e-ISSN : 2621-4105

## REFORMULASI SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENERAPAN OMNIBUS LAW

## Christina Aryani
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia christinaaryani.dki2@gmail.com

## Abstrak
Artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengkaji urgensi implementasi omnibus law untuk  menyelesaikan  permasalahan  pembentukan  regulasi  di  Indonesia  dan mengulas  reformulasi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  melalui Omnibus  Law .  Penelitian  ini  berangkat  dari  gagasan  penggunaan omnibus  law sebagai mekanisme untuk mengatasi hambatan regulasi akibat terlalu banyak (hiper regulasi) dan tumpang tindihnya ( overlapping ) peraturan yang ada. Mekanisme ini pada  hakikatnya  sesuatu  yang  baru  dan  dapat  berperan  sebagai  terobosan  bagi reformulasi  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  dipergunakan  diantaranya  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif, dengan  pendekatan  perundang  –  undangan  dan  pendekatan  konsep,  spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) manfaat utama mekanisme omnibus  law ,  yaitu  efisiensi  dan  efektivitas  pembentukan  produk legislasi,  serta  mendorong  harmonisasi  regulasi.  Guna  mendukung  penerapannya, reformulasi  yang  perlu  dilakukan  antara  lain  merevisi  aturan  terkait  penyusunan perundang-undangan,  optimalisasi  sistem  audit  hukum  elektronik,  dan  membuka ruang partisipasi publik. Omnibus law menjadi satu bentuk  langkah konkret untuk mereformasi sistem hukum Indonesia serta mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.
Kata kunci: Efisiensi; Harmonisasi; Omnibus; Penyusunan; Regulasi.
e-ISSN : 2621-4105

## REFORMULATING THE LEGISLATIVE DRAFTING SYSTEM THROUGH THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN OMNIBUS LAW

## Abstract
This reserach intends to examine the necessity of implementing the omnibus law to solve the problem of regulation formation in Indonesia and review the strategic steps needed  to  implement  “the  omnibus  law”  in  the  system  of  forming  legislation  in Indonesia. On 20 October 2019, President Joko Widodo encouraged “the use of the omnibus  law”  as  a  mechanism  to  overcome  regulatory  barriers  due  to  too  many (hyper-regulatory)  and  overlapping  existing  regulations.  This  mechanism  is something  new  and  can  be  a  breakthrough  for  reformulation  of  the  drafting  of regulations  and  laws  in  Indonesia.  The      research      methods      used      include normative      juridical  research  types,  with  the  statutory  approach  and  concept approach, descriptive analytical   research   specifications, data   collection   with literature   studies, and qualitative data analysts. The results showed that there are 2  (two)  main  benefits  of  the  omnibus  law  mechanism,  namely  efficiency  and effectiveness  of  the  formation  of  legislation  products,  and  encouraging  regulatory harmonization. In order to support its implementation, strategic steps that need to be taken include revising regulations related to legislative formulation, optimizing the electronic legal audit system, and opening spaces for public participation. Omnibus law  is  a  form  of  concrete  steps  to  reform  the  Indonesian legal  system  and  realize regulations that provide certainty, justice and benefits.
Keywords: Compilation; Efficiency; Harmonization; Omnibus; Regulation.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Omnibus  law menjadi  perbincangan  hangat  setelah  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi)  menyampaikan  istilah  tersebut  pada  20  Oktober  2019  lalu.  Presiden menyampaikan  rencananya  untuk  menerapkan Omnibus  law sebagai  upaya mengatasi hambatan regulasi dalam pembangunan pada sidang paripurna MPR-RI. 1 Dalam  perjalanannya,  terbitlah  “Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja)” yang menggunakan sistem omnibus law . Aturan ini merubah muatan berbagai undang-undang yang dipandang menghambat perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dan  menghambat terciptanya  lapangan  kerja.  Melalui  UU  Cipta  Kerja,  terdapat  76  UU  yang memperoleh perubahan secara keseluruhan. 2
Pembentukan  regulasi  di  Indonesia  memang  belumlah  optimal.  Salah  satu persoalan  mendasar  terkait  regulasi  nasional  adalah  terlalu  banyak  peraturan perundang-undangan  yang  terbit  atau  hiper  regulasi.  Telah  terbit  8.945  peraturan dalam  beragam  bentuk  pada  rentang  waktu  Oktober  2014  sampai  Oktober  2018 berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.  Menurut angka  tersebut,  peraturan  menteri  menduduki  peringkat  pertama  sebagai  regulasi yang  paling  banyak  dibentuk  dengan  angka  7.621.  Bila  diambil  rata-rata,  maka pemangku kebijakan di Indonesia menerbitkan 6 regulasi setiap harinya. 3
Di samping itu, masih dijumpai beberapa undang-undang yang mengatur satu substansi  yang  sama.  Sebagai  gambaran,  terdapat  276  regulasi  yang  mengatur perdagangan  nasional,  411  regulasi  mengatur  perindustrian,  92  regulasi  mengatur tata cara penanaman modal, 516 regulasi terkait standarisasi dan pengendalian mutu, 136  regulasi  menyangkut  tata  kelola  birokrasi  dan  pelayanan  publik,  serta  1.061
1 Ihsanuddin,  “ Setahun  Jokowi  dan  Pidatonya  soal  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja , https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal- omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all diakses pada 10 Maret 2021”.
2 Adinda  Pryanka,  “ RUU  Ciptaker  Cakup  76  Undang-Undang,  Termasuk  Perpajakan ,” “ https://republika.co.id/berita/qhp6w9354/ruu-ciptaker-cakup-76-undangundang-termasuk- perpajakan diakses pada 10 Maret 2021”.
3 Gaudensius Suhardi, “ Obesitas Regulasi ,”
“https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi  diakses  pada  10 Maret 2021”.
regulasi  terkait  jenis  pajak.  Keseluruhan  regulasi  tersebut  pun  tersebar  dalam berbagai wujud regulasi baik yang terdapat di tingkat daerah dan pusat. 4
Permasalahan-permasalahan  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  2 problematika  yuridis  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU PPP). Pertama, masih belum tertatanya ruang lingkup  materi  peraturan  perundang-undangan.  Banyak  topik  permasalahan  yang sesungguhnya dapat diatur dengan satu produk undang-undang, namun justru diatur dalam  beberapa  produk  undang-undang.  Sebagai  contoh,  pengaturan  mengenai profesi-profesi  di  bidang  kesehatan  dapat  ditemukan  pada  tiga  undang-undang berbeda. 5 Kedua,  banyak  lembaga  yang  sebenarnya  tidak  memiliki  kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat mengatur ( regeling ), akan tetapi diberi kewenangan  membentuk  peraturan  yang  sifatnya  mengatur  eksternal  lembaganya. Sebagai contoh, Pasal 8 ayat (1) UU PPP mengakui peraturan menteri termasuk ke dalam  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  menteri  menjadi  jenis  peraturan terbanyak yang dibentuk. 6
Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian  Bayu  Dwi  Anggono  (2020)  yang mengkaji  tentang  kesempatan  penerapan omnibus  law dan  tantangannya  dalam “Sistem  Perundang-Undangan  Indonesia”.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, Indonesia pernah menerapkan teknik omnibus law sebelumnya meskipun tidak sama persis seperti saat ini. Sehingga terbuka peluang implementasi teknik omnibus law terhadap  pembentukan  undang  undang  di  Indonesia.    Selain  kesempatan,  terdapat enam  hambatan  dalam  penerapan  adopsi omnibus  law di  Indonesia,  yaitu:  “(i) permasalahan regulasi Indonesia yang kompleks, (ii) tiap-tiap UU yang ketentuannya diubah  oleh omnibus  law telah memiliki landasan  filosofis;  (iii)  prinsip  supremasi konstitusi  meletakkan  batas-batas  kewenangan  mengatur  tiap  jenis  peraturan perundang-undangan; (iv) ketidakpastian hukum akibat dominasi ego sektoral antar penyelenggara negara; (v) parameter menentukan kapan suatu materi harus dengan
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Rizal Irvan Amin dan Achmad Achmad, “ Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia” , Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica 4 (2), 2020, hal. 214.
e-ISSN : 2621-4105
omnibus  law dan  kapan  dengan  UU  biasa;  dan  (vi)  partisipasi  publik  dalam pembentukan UU telah dijamin di semua tahapan pembentukan”. 7
Penelitian dari Antoni Putra (2020) yang berjudul “Penerapan Omnibus Law Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi”  lebih  mengkaji  mengenai omnibus  law yang bersifat  mencabut  dan  merevisi  banyak  UU  sekaligus  sehingga  berperan  sebagai penyederhanaan  jumlah  regulasi  sebelumnya.  Selain  itu,  penelitian  tersebut menegaskan  bahwa  sebelum  konsep omnibus  law benar-benar  diterapkan, terlebih dahulu  yang  perlu  dikedepankan  adalah  prinsip  partisipasi,  transparansi,  dan akuntabilitas dalam proses pembentukan regulasi. 8
Sedangkan penelitian oleh Eko Noer Kristiyanto (2019) menyimpulkan bahwa kepentingan  rakyat  memiliki  keterkaitan  dengan  lancarnya  pembangunan  dan mudahnya berinvestasi yang merupakan tujuan dari omnibus law. Agar kepentingan rakyat  tidak  terbentur  regulasi,  maka omnibus  law menjadi  sangat  penting  untuk segera diterapkan berdasarkan perspektif hukum progresif. Sehingga pembentukan omnibus law akan berperan sebagai pengoptimalan partisipasi publik sebagai tahapan untuk memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 9
Penelitian  ini  ingin  melengkapi  dari  pembahasan  yang  belum  diangkat  pada penelitian  sebelumnya.  Penelitian  Bayu  Dwi  Anggono  yang  sebatas  menampilkan sejarah  implementasi omnibus  law di  Indonesia.  Sehingga  dalam  penelitian  ini memberikan perbandingan implementasi omnibus law di negara lain. Kemudian, jika penelitian  Antoni  Putra  sebatas  mengartikan omnibus  law sebagai  upaya penyederhanaan jumlah regulasi, maka penelitian ini akan mengulas bahwa omnibus law juga  menjadi  upaya  harmonisasi  regulasi.  Terakhir,  penelitian  ini  akan memberikan  elaborasi  bahwa omnibus  law dapat  diterapkan  di  berbagai  isu,  tidak terbatas  kepada  isu  investasi  sebagaimana  dijabarkan  dalam  penelitian  Eko  Noer Kristiyanto. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi penerapan omnibus law untuk
7 Bayu Dwi Anggono, “ Omnibus Law sebagai Mekanisme Pembentukan Undang-Undang: Peluang  Adopsi  dan  Tantangannya  dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Jurnal Rechtsvinding 9 (1), 2020, Jakarta, hal. 17-37.
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389". 8 Antoni  Putra,  “ Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi” ,    Jurnal Legislasi Indonesia 17 (1), 2020, hal 1-10.
9 Eko  Noer  Kristiyanto,  “ Urgensi  Omnibus  Law  dalam  Percepatan  Reformasi  Regulasi , Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20 (2), 2020, hal. 233-244. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244”
e-ISSN : 2621-4105
menyelesaikan  permasalahan  pembentukan  regulasi  di  Indonesia  dan  mengulas reformulasi  sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  melalui Omnibus Law.

## B. PERMASALAHAN
Penelitian telah merumuskan permasalahan berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu:
1. Bagaimana urgensi penerapan omnibus law untuk menyelesaikan permasalahan pembentukan regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana  reformulasi  sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan melalui Omnibus Law ?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Menurut  Johnny  Ibrahim, penelitian  yuridis  normatif  adalah  “suatu  prosedur  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”. 10 Dalam konteks  artikel  ini , peneliti  berupaya  menemukan  kebenaran  koherensi  yaitu apakah omnibus  law telah  menjawab  permasalahan  pembentukan  peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum.
2. Metode Pendekatan
Dalam  penelitian  hukum  terdapat  berbagai  pendekatan.  Adapun,  macam pendekatan yang diambil dalam penelitian hukum ini adalah:
a. Pendekatan Perundang-undangan ( Statue Approach )
Menurut  Peter  Machmud,  pendekatan  perundang-undangan  adalah “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani”. 11 Melalui  pendekatan  perundang-undangan  penelitian  ini mengumpulkan  dan  menganalisis  setiap  peraturan  perundangan-undangan
10 Johnny  Ibrahim,  “ Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,”  Banyumedia Publishing, 2006, Malang, hal. 57.
11 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum ,” Penerbit Kencana, 2011, Jakarta, hal. 93.
e-ISSN : 2621-4105
yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan penerapan omnibus law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach )
Johnny  Ibrahim  menjelaskan  bahwa  pendekatan  ini  berangkat  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum,  sehingga  melahirkan  pengertian hukum  dan asas-asas  hukum  yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan konseptual, penelitian  ini  mengumpulkan  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang berkembang terkait omnibus law.
c. Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach )
Pendekatan  yang  dilakukan  untuk  membandingkan  hukum  suatu  negara dengan  hukum  negara  lain.  Menurut  W.  Ewald,  pendekatan  perbandingan hukum  adalah  “suatu  studi  atau  kajian  perbandingan  mengenai  konsepsi- konsepsi intelektual yang ada di satu atau beberapa sistem hukum asing”. 12 Melalui pendekatan perbandingan, penelitian ini ingin menganalisis sejarah dan mekanisme penerapan omnibus law di berbagai negara yang telah terlebih dahulu mengakui sistem omnibus law.
3. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  “studi kepustakaan  ( library  research ).  Studi  pustaka  ini  dilakukan  dalam  rangka mengumpulkan  data  sekunder”.  Data  sekunder  adalah  “data  yang  diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) melalui sumber lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan,  dan  sebagainya”. 13 Data  sekunder  di  bidang  hukum  yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan-bahan  hukum  primer,  yaitu  “bahan  hukum  yang  terdiri  dari  norma dasar yakni peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian”, seperti:
12 Barda Nawawi Arief, “ Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan ”, Penerbit Kenacana Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hal. 3-4. 13 Suteki dan Galang Taufani, “ Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik ”, Penerbit Rajawali Pers, 2018, Depok, hal. 215.
e-ISSN : 2621-4105
- Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1969  tentang  Pernyataan  Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan
b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu  “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  dan memahami  bahan  hukum  primer”.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal.
c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu “bahan-bahan yang memberikan informasi tentang  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder”.  Bahan  hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan surat kabar.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Urgensi  Penerapan  Omnibus  Law  Untuk  Menyelesaikan  Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia
Pembentukan  hukum  hendaknya  mengarahkan  kepada  hakikat  hukum  ( law truth ).  Artinya,  pembentukan  undang-undang  merupakan  suatu  cara  untuk memajukan      dan    melindungi  kepentingan      tertentu  atau  mengutamakan  suatu kepentingan di atas yang lain. 14
Pembangunan  bangsa  dipengaruhi  oleh  regulasi  sebagai  elemen  penting. Peraturan  perundang-undangan  turut  berperan  sebagai  tujuan  pembangunan  itu
14 Arif  Hidayat,  Zaenal  Arifin,  “ Politik  Hukum  LegislasiSebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4 (2) 2019, hal.147-159. DOI : 10.26623/jic.v4i2.1654
e-ISSN : 2621-4105
sendiri. Hal ini dikarenakan regulasi menjadi dasar legalitas dan legalitimasi bagi pejabat  pemerintah  untuk  menjalankan  tugasnya.  Namun,  sistem  pembentukan regulasi  di  Indonesia  masih  jauh  dari  sempurna.  Hambatan  regulasi  yang  masih terjadi hingga saat ini adalah sebagai berikut:
a. Hiper regulasi
Jumlah  regulasi  di  Indonesia  begitu  banyak  dan  beragam.  Sebagai gambaran, telah dibentuk: “8.945 regulasi yang terdiri atas 107 undang-undang, 452  Peraturan  Pemerintah,  765  Peraturan  Presiden,  dan  7.621  Peraturan Menteri”, dalam rentang 2014 hingga Oktober 2018. 15 Jumlah tersebut belum termasuk  peraturan  daerah  dan  regulasi  yang  dikeluarkan  berbagai  negara lainnya, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan lain sebagainya.
b. Tidak harmonisnya regulasi dan saling tumpang tindih
Kondisi hiper regulasi selama ini juga berdampak pada ketidakharmonisan antar regulasi. Hal ini terlihat dari tersebarnya substansi yang sama di berbagai peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  gambaran,  ada  276  regulasi  yang mengatur  perdagangan  nasional,  411  regulasi  mengatur  perindustrian,  92 regulasi mengatur tata cara penanaman modal, 516 regulasi terkait standarisasi dan  pengendalian  mutu,  136  regulasi  menyangkut  pelayanan  publik  dan  tata kelola birokrasi, dan 1.061 regulasi terkait jenis pajak. Keseluruhan regulasi ini kembali  tersebar  dalam  berbagai  wujud  regulasi  di  tingkat  daerah  sampai tingkat pusat. 16
Terlalu  banyaknya  jumlah  regulasi  dapat  menyebabkan  antar  regulasi saling  berbenturan,  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Lebih  lanjut, regulasi  yang  tumpah  tindih  juga  menimbulkan  konflik  kewenangan  antar kementerian atau lembaga. Akibatnya, munculnya tantangan pembangunan dan terhambatnya  tindakan  responsif  yang  dialami  pejabat  pemerintah  yang membawa  kerugian  bagi  masyarakat  akibat  tidak  optimalnya  pelayanan publik. 17
15 Op.Cit , Eko Noer Kristiyanto, hal. 236. 16 Ibid.
17 Ibid .
e-ISSN : 2621-4105
Dalam  menjawab  berbagai  permasalahan  regulasi  di  atas,  pemangku kebijakan  dalam  sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat menerapkan mekanisme penggunaan omnibus law . Penerapan konsep omnibus law merupakan salah satu solusi dari adanya hiper regulasi yang ada di Indonesia. Hiper regulasi tersebut juga sangat rawan adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Hiper regulasi   juga memberikan   beban   dalam melakukan sinkronisasi    dan    harmonisasi    peraturan    perundang    undangan di    Indonesia. 18 Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari sistem omnibus law adalah sebagai berikut:
a. Efisiensi dan Efektivitas Pembentukan Regulasi
Mekanisme omnibus  law menawarkan  pembenahan  dari  permasalahan yang disebabkan oleh hiper regulasi dan overlapping aturan. Melalui metode omnibus law , proses perencanaan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan  beberapa  materi  dapat  dilakukan  dalam  satu  waktu. Dampaknya,  waktu  pembahasan  menjadi  lebih  cepat  dan  biaya  yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan mengubah undang-undang satu per satu.
Mekanisme omnibus  law memiliki  karakteristik  akselerasi  proses legislasi.  Hal  ini  dibuktikan  dalam  penelitian  pembentukan  UU  di  Kongres Amerika  Serikat  periode  1949-1994  oleh  Glen  S.  Krutz  yang  menunjukkan bahwa  penggunaan  mekanisme omnibus  law membawa  pengaruh  yang signifikan  terhadap  produktivitas  legislasi.  Menggunakan  peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan sebagai objek penelitiannya, Krutz menjelaskan  bahwa  para  pemangku  kepentingan  dapat  dipengaruhi  oleh mekanisme omnibus law , sebagaimana dinyatakannya: “ in terms of tactics, the omnibus  bill  is  regarded  as  the  administration’s  formula  for  giving  the influential education interest groups a common stake in a combination bill to
18 Tomy  Michael,  “ Bentuk  Pemerintahan  Perspektif  Omnibus  Law ”,  Jurnal  Ius Constituendum 5 (1) 2020, 159-176. DOI : 10.26623/jic.v5i1.1749
e-ISSN : 2621-4105
prevent the kind of falling out among the friends of federal aid for education which made enemies unnecessary in the last session of Congress ” 19
b. Terwujudnya Harmonisasi Regulasi
Potret regulasi Indonesia menggambarkan permasalahan tumpang tindih dan  obesitas  peraturan.  Disharmonisasi  peraturan  perundang-undangan,  baik dalam level sesama undang-undang (UU) maupun peraturan pelaksanaannya, kerap  menghambat  upaya  Pemerintah  mengatasi  suatu  persoalan.  Misalnya, apabila  pengaturan  terkait  kehutanan  dianggap  memerlukan  perbaikan regulasi, maka bukan hanya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang harus direvisi, melainkan masih ada ganjalan dalam beleid lain seperti: “UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. 20 Contoh  lainnya,  dalam  konteks  pendidikan:  “selain  UU  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  terdapat  pula  UU  yang  bersifat  khusus dalam sektor pendidikan seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran”.
Glen  S.  Krutz  mengatakan  bahwa  mekanisme omnibus  law dapat mencegah  ketidakpastian  hukum  akibat  potensi  pertentangan  satu  undang- undang yang hanya memuat satu materi tertentu dengan undang-undang lain pasca  pembentukannya.  Dalam  pembentukan  UU  di  Indonesia,  terdapat beberapa  kebiasaan  yang  lazim  diimplementasikan  seperti  merevisi  satu undang-undang  berkali–kali  dengan  judul  yang  semakin  panjang.  Padahal, dalam  pelaksanaannya  undang-undang  tersebut  tetap  menghadapi  berbagai masalah  seperti  tumpang  tindihnya  peraturan  perundang-undangan  lainnya. DPR-RI dapat merancang, membahas, dan menetapkan suatu undang-undang melalui mekanisme omnibus law untuk mencegah terjadinya permasalahan ini. Lebih lanjut, undang-undang yang harmonis dan terpadu akan menjawab persoalan  konflik  penyelenggara  pemerintahan.  Menurut  Jimmy  Z.  Usfunan, banyak  dijumpai  kebijakan  anggaran  yang  takut  diputuskan  dan  ditetapkan
19 Hukumonline, “Mengenal Metode
Omnibus
Law” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-
law?page=3 diakses pada 10 Maret 2021.
20 Op. Cit . Antoni Putra, hal 3.
e-ISSN : 2621-4105
oleh pejabat pemerintah. Hal ini dikarenakan apabila terbukti terdapat kerugian anggaran  negara,  maka  pejabat  tersebut  dapat  dihukum  sesuai  dengan “Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”  yang  tidak mengenal  elemen  niat  jahat  atau mens  rea .  Padahal,  Undang-Undang Administrasi  Negara  mengenal  dan  memperbolehkan  adanya  diskresi  bagi pejabat pemerintah. 21
Keengganan pejabat dalam menggunakan diskresi tersebut terlihat jelas dalam  pemanfaatan  anggaran  penanganan Covid-19. Pada  September  2020 lalu, tingkat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mendekati 40%. Artinya, dengan sisa tiga bulan menuju akhir tahun anggaran, belum  separuh  dari  anggaran  berhasil  terserap.  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Airlangga  Hartarto  mengatakan  lambannya  pencairan  dana dikarenakan  pejabat  takut  dalam  menggunakan  dan  merelokasi  anggaran tersebut. 22
Pemerintah dapat menggunakan omnibus law untuk mengatasi persoalan ini.  Selama  ini,  publik  sering  mempersepsikan  diskresi  sama  dengan penyalahgunaan wewenang. Padahal, diskresi dibutuhkan untuk melancarkan penyelenggaraan  pemerintahan.  UU  yang  dibentuk  melalui  mekanisme omnibus law dapat menggariskan perbedaan antara diskresi dengan kerugian negara  secara  jelas.  Pejabat  yang  secara  bertanggung  jawab  hendak melaksanakan kreatifitas dan inovasi dalam memajukan investasi dan ekonomi dapat  didukung  guna  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang berkualitas.
Lebih jauh, regulasi yang harmonis tidak hanya berguna untuk pelaksana pemerintahan, namun juga berdampak positif bagi masyarakat. Suatu UU yang harmonis tentunya lebih mudah disosialisasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat luas. Sistem norma hukum yang dikembangkan benar-benar dapat
21 Guy  Rangga  Boro,  “ Agar  Diskresi  Tidak  Dikategorikan  sebagai  Penyalahgunaan Wewenang , https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fab87b3dd543/agar-diskresi- tidak-dikategorikan-sebagai-penyalahgunaan-wewenang/ diakses 10 Maret 2021”.
22 Puri  Mei  Setyaningrum,  “ Serapan  Anggaran  PEN  Baru  34%  karena  Takut  Ditangkap KPK ?,” https://www.wartaekonomi.co.id/read306111/serapan-anggaran-pen-baru-34-karena-takut- ditangkap-kpk
e-ISSN : 2621-4105
efektif  diterapkan  dalam  praktik  untuk  menjamin  kepastian,  keadilan,  dan kebermanfaatannya. 23
2. Reformulasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui

## Omnibus Law
Di Indonesia, praktek omnibus law bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017   tentang   Akses   Informasi   Keuangan   Untuk   Kepentingan Perpajakan jo UU  Nomor  9  Tahun  2017.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah. Omnibus  law pernah  ditetapkan  pada  level TAP  MPR-RI, yaitu  Ketetapan  MPR-RI    Nomor    I/MPR/2003    tentang  Peninjauan    Terhadap Materi  dan  Status  Hukum  Ketetapan  MPRS  dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. 24
Secara  teori,  penggunaan  kata  “ omnibus” yang  dipadankan  dengan  kata “ law” jaranglah digunakan. Dalam berbagai literatur, istilah yang umum digunakan adalah omnibus bill dan omnibus legislating. Omnibus legislating menggambarkan proses  pembentukan  regulasi  yang  memuat  beragam  substansi  dan  produk  akhir dari  proses  tersebut  dinamai omnibus  bill. 25 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa istilah omnibus bill lebih tepat digunakan daripada omnibus  law karena  yang  dibicarakan  lebih  terkait  “ide”  untuk  mengadakan perubahan  terhadap  undang-undang  yang  sudah  ada  sebelumnya. Omnibus  bill sebagai  rancangan  dengan  sendirinya  akan  berubah  menjadi omnibus  law ketika telah mendapat persetujuan bersama dan disahkan menjadi law atau act. 26
Omnibus  law sering  dipadankan  dengan  kodifikasi.  Padahal, omnibus  law menggabungkan ketentuan dari banyak undang-undang dengan topik hukum yang beragam dan seringkali tidak memiliki kaitan satu sama lain ( divers or unrelated ). Hal ini berbeda dengan kodifikasi yang mengumpulkan beragam ketentuan dengan materi hukum yang sama. Jimly Asshiddiqie menyebutkan ada tiga jenis substansi
23 Jimly Asshiddiqie, “ Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia,” Penerbit Konstitusi Press, 2020, Jakarta, hal. 21.
24 Agnes  Fitryantica,  “ Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  melalui Konsep Omnibus Law” , Jurnal Gema Keadilan  6 (3), 2019, hal 300-316. DOI: https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316
25 Novianto  Murti  Hantoro,  “ Konsep  Omnibus  Law  dan  Tantangan  Penerapannya  di Indonesia”, Parliamentary Review 2 (1),  2020, Jakarta, hal. 3.
26 Op. Cit , Jimly Asshiddiqie, hal. 81.
e-ISSN : 2621-4105
omnibus law , yaitu: “(a) materi yang diubah berkaitan secara langsung; (b) materi yang  diubah  tidak  berkaitan  secara  langsung;  dan  (c)  materi  yang  diubah  tidak berkaitan secara langsung tetapi bersinggungan pada prakteknya. Artinya, omnibus law sebagai  satu  produk  memuat  banyak  substansi  meski  apa  yang  diatur  belum tentu berkaitan satu sama lain”. 27
Sebagai  perbandingan,  Undang-Undang  tentang  Perkapalan  ( Shipping )  di Kanada  dengan  menggunakan  sistem omnibus  law turut  merubah  berbagai ketentuan  yang  tidak  berkaitan  langsung  dengan  isu  perkapalan.  Dalam  undang- undang  tersebut,  “Undang-Undang tentang  Perkawinan,  Undang-Undang tentang Perceraian,  dan  Undang-Undang  tentang  Perjanjian  Kawin”  menjadi  beberapa aturan yang turut diubah. Hal ini dikarenakan salah satu masalah krusial pada waktu itu  adalah  perkawinan  dan  perceraian  para  pelaut.  Oleh  karenanya,  pemerintah Kanada  mengubah  berbagai  materi  UU  yang  tidak  berkaitan  secara  langsung dengan perkapalan, seperti “Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perceraian, dan Undang-Undang tentang Perjanjian Kawin.” 28
Omnibus law dalam peraturan perundang-undangan lahir dari tradisi sistem hukum Common  Law ( Anglo  Saxon ). 29 Meskipun  sistem  hukum civil  law dianut oleh  Indonesia,  dalam  ekosistem  digital  dan global  governance dibutuhkan terobosan-terobosan yang relevan dengan perkembangan zaman.  Sebagai contoh, Vietnam  sebagai  negara civil  law telah  terlebih  dahulu  berhasil  menerapkan omnibus law pada tahun 2016. 30
Sebelum  pengesahan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  berhasil menyelesaikan  permasalahan  dari  76  UU  yang  dianggap  menghambat  investasi,
27 Vincent  Suriadinata,  “ Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum 4 (1), 2019, hal. 127, DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134”. 28 Op. Cit, Jimly Asshiddiqie, hal. 93”.
29 “ Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law” ,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep- omnibus-law/ diakses pada 12 Maret 2021.
30 Nur  Fitriatus  Shalihah,  "Omnibus  Law  Sudah  Diterapkan  di  Luar  Negeri,  Bagaimana Efektivitasnya?”, https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/070300165/omnibus-law-sudah- diterapkan-di-luar-negeri-bagaimana-efektivitasnya-?page=all . Diakses pada 12 Maret 2021.
e-ISSN : 2621-4105
sistem omnibus law juga pernah digunakan sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut: 31
1) “Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1969  tentang  Pernyataan  Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden”
Meskipun secara substansi mengandung subyek peraturan yang berbeda, namun  pernyataan  tentang  status  hukum  berbagai  produk  hukum  dalam  UU tersebut mengandung omnibus law .
2) “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”
Mencabut ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang lama dan menambah  berbagai  ketentuan  baru  untuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan pada  saat  itu,  merupakan  pendekatan  yang  diimplementasikan  dalam menyusun  UU  Ketenagakerjaan.  Berdasarkan  penjabaran  dalam  ketentuan penutupnya, terdapat 9 UU dan 6 ordonasi yang dinyatakan tidak berlaku dan dicabut penggunaannya.
3) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”
Keberadaan  undang-undang  ini  turut  merubah  4  UU  sudah  ada sebelumnya, yaitu: “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahan Daerah;  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”.
4) “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”
Undang-undang ini turut merubah 6 UU, yaitu: “Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah;  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2005;  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota
31 Wanda  Ayu,  “ Tiga  Guru  Besar  UI  Ini  Beri  Masukan  Soal  Omnibus  Law” , https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/ diakses pada 10 Maret 2021.
e-ISSN : 2621-4105
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
5) “Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan”
Undang-Undang  ini  turut  menghapus  dan  merubah  beberapa  peraturan kerahasiaan  pasar  modal,  asuransi,  dan  perbankan  yang  sebelumnya  diatur dalam “Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi;  Undang-Undang  Asuransi;  dan  Undang-undang  Perbankan Syariah”.
Sepanjang sejarah, terdapat sembilan negara yang sudah mengimplementasikan  mekanisme omnibus  law berdasarkan  hasil  penemuan penulis,  yakni  Singapura,  Malaysia,  Vietnam,  Kamboja,  Filipina,  Turki,  Jerman, Australia,  dan  Inggris.  Sebagai  gambaran,  terdapat  3  (tiga)  negara  yang  dapat menjadi rujukan dalam melihat praktik omnibus law, yaitu: 32

## a. Amerika Serikat
Sistem omnibus  law pertama  kali  diterapkan  pada  tahun  1888  dalam regulasi rel kereta api. Omnibus law menemui ketenarannya pada tahun 1967 melalui Criminal  Law  Amendment  Bill (Perubahan  Undang-Undang  Pidana) yang diperkenalkan oleh Pierre Trudeau, Menteri Hukum Amerika Serikat saat itu  yang  memuat  banyak  materi  hukum  terkait  pidana.  Saat  ini,  terdapat beberapa omnibus law yang masih berlaku, antara lain:
1) “Transportation Equity Act for the 21 st Century (TEA-21)”
TEA-21  mengatur  tentang  program  transportasi,  transit,  keamanan jalan  raya,  dan  jalan  raya  federal.  TEA-21  memiliki  sekitar  9.012  pasal dan  terbagi  dalam  9  bab.  Dengan  adanya  TEA-21,  ketentuan  terkait transportasi  dan  jalan  raya  di  Amerika  Serikat  telah  diatur  secara komprehensif dan tidak lagi terikat pada regulasi lain.
32 Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, “ Omnibus Law: Gagasan Pengaturan untuk Kemakmuran Rakyat”, https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Evaluasi-Proyeksi- Prolegnas-Energi-Pertambangan-Ahmad-Redi-03-Des-2019.pdf diakses pada 10 Maret 2021.
e-ISSN : 2621-4105
2) “Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA)”
Pada tahun 1988, neraca perdagangan Amerika Serikat mengalami defisit dan diperbaiki dengan pembentukan OTCA. Aturan tersebut terdiri atas 10.013 pasal dan terbagi dalam 10 bab.
b. Australia
Dari  berbagai  literatur,  tidak  diketahui  secara  pasti  kapan  mekanisme omnibus  law pertama  kali  digunakan  di  Australia.  Namun  hingga  saat  ini, Australia  masih  menerapkan  praktik  penyusunan  peraturan  perundang- undangan  menggunakan  sistem omnibus  law .  Adapun  beberapa  produk omnibus law yang masih berlaku hingga saat ini di Australia adalah sebagai berikut:
1) “Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015”
Perubahan  ketentuan-ketentuan  keadilan  sipil  tercantum  dalam undang-undang  ini.  Sebelum  adanya  produk  hukum  ini,  materi  terkait keadilan sipil tersebar pada 16 undang-undang berbeda.
2) “US Free Trade Agreement Implementation Act 2004 No. 120”
Pendekatan omnibus law digunakan juga untuk mengimplementasikan perjanjian internasional ke dalam hukum domestik. Salah  satu  contohnya  adalah  penerapan US-Australia  Free  Trade Agreement yang mulai berlaku sejak Januari 2005.
c. Vietnam
Sejak tahun 2016, mekanisme omnibus law telah sukses diimplementasikan  oleh  Vietnam,  sebagai  negara civil  law .  Pemerintah Vietnam telah membentuk berbagai omnibus law , yaitu:
1) “Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added  Tax,  the  Law  on  Excise  Tax  and  the  Law  on  Tax Administration”
Undang-undang  diatas  mencabut,  menambahkan,  dan  mengubah beberapa  ketentuan  pada:  “Undang-Undang  Administrasi  Perpajakan; Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak dan Undang-Undang Cukai”.
e-ISSN : 2621-4105

## 2) “Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes”
Undang-undang  ini  berperan  dalam  perubahan  beberapa  pasal pada:  “Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Badan  Usaha;  Undang- Undang  Pertambahan  Nilai  Pajak;  Undang-Undang  Pajak  Royalti;
Undang-Undang Pajak Cukai; Undang-Undang Administrasi Perpajakan; dan Undang-Undang Pajak Ekspor Impor”.
Untuk  memastikan  penerapan omnibus  law dalam  sistem  pembentukan peraturan  perundang-undangan  Indonesia  memiliki  kedudukan  hukum  yang  kuat dan berjalan optimal, maka diperlukan beberapa langkah strategis, yakni:
a. Revisi Aturan terkait Pembentukan Undang-Undang
Pembentukan,  format,  dan  mekanisme  pembentukan  peraturan perundang-undangan diatur dalam: “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 berikut lampirannya (Undang- Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan)”. 33 Dalam  aturan tersebut,  bentuk  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang  diakui  adalah sebagai berikut:
1) RUU pada umumnya;
2) Bentuk RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti UU menjadi UU;
3) Bentuk  RUU  pengesahan  perjanjian  internasional  yang  tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi;
4) Bentuk RUU perubahan UU; dan

## 5) Bentuk RUU pencabutan UU.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  mekanisme omnibus  law, mengenai perubahan, pencabutan, dan pemberlakuan berbagai peraturan dalam beberapa UU tidak dikenal sebagai salah satu bentuk RUU. Ketiadaan dasar hukum yang
33 Arasy Pradana, “ Proses Pembentukan Undang-Undang ” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/ diakses pada 12 Maret 2021.
e-ISSN : 2621-4105
jelas terkait omnibus law membawa risiko kemungkinan tidak dilanjutkannya mekanisme  ini  setelah  terjadi  pergantian  pemerintahan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  legitimasi omnibus  law dalam  “Undang-Undang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan”  agar  pengadopsian  mekanisme  ini  dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. 34
Maria  Farida  Indrati  menyatakan  bahwa  tanpa  pengaturan  yang  jelas, maka  kepastian  hukum  tidak  akan  diberikan  oleh  mekanisme omnibus  law setelah  pengesahannya.  Beliau  mencontohkan  beberapa  ketentuan  tentang “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”, yang kemudian dicabut oleh  “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.  Namun,  dalam  kenyataannya,  sampai  dengan  perubahan  ketiga terhadap “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014”, pasal-pasal tersebut tetap berlaku  dan  tidak  diubah  atau  dicabut. 35 Oleh  karena  itulah,  diperlukan legitimasi  penggunaan  mekanisme omnibus  law dalam  Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
b. Pengembangan sistem pendukung
Penerapan omnibus law memerlukan dukungan tenaga ahli auditor hukum ( legal auditor).  Keberadaan  mereka  diperlukan  untuk  mengaudit, mengevaluasi, dan melakukan analisis hukum yang diperlukan sebelum para perancang hukum (legal drafter ) bekerja. 36
Selain  itu,  dibutuhkan  pengembangan  sistem  audit  hukum  elektronik ( electronic  legal  audit ).  Pengembangan  sistem  ini  berguna  agar  pemangku kebijakan  memiliki  data  yang  akurat  tentang  daftar  regulasi  yang  masih berlaku, yang sudah dibatalkan, yang sudah tidak berlaku, yang secara de facto sudah tidak efektif lagi, serta jumlah peraturan yang sudah tidak berlaku lagi secara de jure , namun secara de facto masih efektif diikuti. Tidak hanya itu, keputusan-keputusan  administrasi  dan  putusan  pengadilan  juga  perlu  didata dalam sistem tersebut. 37
34 Op.Cit , Bayu Dwi Anggono, hal 31.
35 Ibid., hal. 32.
36 Op. Cit , Jimly Asshiddiqie, hal. 103.
37 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
Hadirnya sistem ini akan mempermudah penelusuran setiap aturan yang hendak direvisi atau dirubah melalui mekanisme omnibus law . Sebagai contoh, jika  materi  yang  hendak  dicari  adalah  isu  pertanahan,  maka  sistem  secara otomatis  akan  menampilkan  semua  produk  hukum  yang  berkaitan  dengan pertanahan, baik secara vertikal dan horizontal.
c. Mekanisme partisipasi publik
Pembentukan  undang-undang  dengan  mekanisme omnibus  law wajib memperhatikan partisipasi masyarakat. Kewajiban tersebut tertera pada: “Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.
Kewajiban  tersebut  juga  tertuang  pada:  “Pasal  173  UU  No.  17  Tahun  2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 243 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”.
Partisipasi  masyarakat  terhadap  pembentukan  regulasi  perundang- undangan hingga saat ini belum berjalan optimal. Menurut Lothar Gundling, pada  hakikatnya  ada  empat  alasan  urgensi  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan  kebijakan,  antara  lain:  “1)  memberikan  informasi  kebutuhan hukum secara sosiologis kepada pemerintah ( informing the administration ); 2) meningkatkan  kesediaan  masyarakat  untuk  taat  kepada  kebijakan  negara ( increasing  the  readiness  of  the  public  to  accept  decisions );  3)  memberikan jaminan  perlindungan  hukum ( supplementing  judicial  protection );  dan  4) mendemokrasikan pengambilan keputusan ( democratizing decision- making )”. 38
Penerapan omnibus  law harus  memberikan  ruang  bagi  publik  untuk berpartisipasi.  Hal  ini  tentunya  syarat  yang  mutlak  dalam  negara  demokrasi. Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  hanya  menjadi wilayah eksklusif bagi pembentuk regulasi semata. Masyarakat akan terdorong untuk  menerima  kehadiran  peraturan  tersebut  jika  langkah  partisipatif  yang dijalani sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang.

## E. PENUTUP
38 Ibnu  Sina  Chandranegara,  “ Bentuk-Bentuk  Perampingan  dan  Harmonisasi  Regulasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26 (3), 2019,  hal. 453. DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art1”.
e-ISSN : 2621-4105
Omnibus  law memiliki  urgensi  untuk  diterapkan  dikarenakan  belum sempurnanya kondisi regulasi di Indonesia, seperti adanya hiper  regulasi, saling tumpang  tindih,  hingga  produktivitas  pembentukan  regulasi  yang  rendah. Menyikapi  kondisi  tersebut,  mekanisme omnibus  law dapat  mempersingkat proses pembuatan dan pembahasan produk legislasi serta mendorong harmonisasi regulasi. Adapun, untuk mendukung pelaksanaannya, peneliti merekomendasikan kepada  pemangku  kepentingan,  dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  HAM bersama Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengambil beberapa langkah strategis yang  diperlukan  meliputi : 1)  merevisi  aturan  terkait  penyusunan  perundang- undangan;  2)  optimalisasi  sistem  audit  hukum  elektronik;  serta  3)  konkretisasi mekanisme  partisipasi  publik.  Akhirnya,  penerapan omnibus  law menjadi  satu bentuk  langkah  konkret  untuk  mereformasi  sistem  hukum  Indonesia  dan mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara. “ Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional.” Rajawali Pers, 2020, Depok. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  “ Strategi  Nasional  Reformasi  Regulasi.” Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, Jakarta.
Barda Nawawi Arief, “ Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan  Kejahatan ”,  Penerbit  Kenacana  Prenada  Media  Group,  2014, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie. “ Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia.” Penerbit Konstitusi Press, 2020, Jakarta.
Johnny Ibrahim, “ Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,” Banyumedia Publishing, 2006, Malang.
Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum ,” Penerbit Kencana, 2011, Jakarta.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. “ Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok  Permasalahan  dan  Strategi  Penanganannya.” Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia, 2019, Jakarta.
Suteki dan Galang Taufani, “ Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik ”, Penerbit Rajawali Pers, 2018, Depok.

## Jurnal
Agnes Fitryantica, “ Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law ”, Jurnal Gema Keadilan 6 (3), 2019.
DOI: https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316
Antoni  Putra.  “ Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi.” Jurnal Legislasi Indonesia 17 (1), 2020.
e-ISSN : 2621-4105
Arif  Hidayat,  Zaenal  Arifin,  “ Politik  Hukum  LegislasiSebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4 (2) 2019. DOI: 10.26623/jic.v4i2.1654 Bayu Dwi Anggono. “ Omnibus Law sebagai Mekanisme Pembentukan Undang-Undang:
Peluang  Adopsi  dan  Tantangannya  dalam  Sistem  Perundang-Undangan Indonesia .” Jurnal Rechtsvinding 9 (1), 2020. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389
Eko Noer Kristiyanto. “ Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi .”
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20 (2), 2020.
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244
Ibnu Sina Chandranegara. “ Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26 (3), 2019. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1
Mira  Fajriyah.  “ Refraksi  Yuridis  Penetapan  Program  Legislasi  Nasional  di  DPR  RI. ” Jurnal Konstitusi 13 (1), 2016. https://doi.org/10.31078/jk1313 Novianto  Murti  Hantoro.  “ Konsep  Omnibus  Law  dan  Tantangan  Penerapannya  di Indonesia.” Parliamentary Review 2 (1), 2020. Tomy Michael, “ Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law ”, Jurnal Ius Constituendum 5 (1) 2020. DOI : 10.26623/jic.v5i1.1749
Vincent  Suriadinata.  “ Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum 4 (1), 2019. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132
Internet Jimly  Asshiddiqie.  “UU  Omnibus  (Omnibus  Law),  Penyederhanaan  Legislasi,  dan Kodifikasi  Administratif,” https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus- omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif diakses  pada tanggal 10 Maret 2021.
Pusat  Studi  Hukum  Energi  dan  Pertambangan,  “ Omnibus  Law:  Gagasan  Pengaturan untuk Kemakmuran Rakyat, ” https://pushep.or.id/wp-
content/uploads/2020/03/Evaluasi-Proyeksi-Prolegnas-Energi-Pertambangan- Ahmad-Redi-03-Des-2019.pdf diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
Wanda  Ayu,  “ Tiga  Guru  Besar  UI  Ini  Beri  Masukan  Soal  Omnibus  Law ,” https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/ diakses pada tanggal 10 Maret 2021.