## Pengantar
Makalah ini bertujuan menunjukkan peran gerakan-gerakan sosial mendorong perubahan politik dan kebijakan publik. Sebagaimana akan dielaborasi lebih lanjut, gerakan sosial telah menjadi jalur alternatif yang dilakukan berbagai kelompok  masyarakat  untuk  mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam mekanisme  politik  formal.  Dalam  konteks
perubahan  kebijakan  publik,  yang  disebut sebagai siklus dan tahap-tahap kebijakan yang rigid  dan  rasional  --di  dalam  teorisasi mainstream kebijakan  publik--  tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Seperti dalam kasus perlawanan masyarakat Batak vs PT.  Indorayon,  di  Porsea,  Sumatera  Utara, berbagai  keputusan  dan  kebijakan  publik berkaitan dengan keberadaan pabrik bubur

## GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs

## PT. Inti Indorayon Utama,di Porsea, Sumatera Utara
Dimpos Manalu 1

## Abstract
A case study which comprehensively elaborated the role of Porsea people movement and its surrounding to urge the present of government policy and decision series, considering with the establishment of PT. Inti Indorayon Utama in Porsea, Toba Samosir, North Sumatra. Data collecting was through literary works, institutional publishing, research documents, chronology, contact report and investigation, news clipping, letters, press release and statement, and last but not least was the participative observation and deep interview. Afterwards, the data was analyzed and interpreted with reference to social movement theories and their relationship with the public policy change. The finding of this research reveals that there has been no single factor or certain theoretical approach monopoly in explaining social movement comprehensively. The movement also has shown up two contributions all at once: trigging and influencing the government newly released policies and stimulating the companys new management to be more active in serving and developing the surrounding people. Both of these were possible to happen because of the people movement, without great expectancy to the complex and distortive state actors parliament and bureaucracy.
Keywords : people movement, policy change
1 Staf di Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, Organisasi Nonpemerintah yang berbasis di Parapat, Sumatera Utara dan telah menyelesaikan S2-nya di Magister Studi Kebijakan (MSK), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
kayu dan kertas tersebut terjadi secara reaktif dan nonformal-prosedural sebagai respons terhadap desakan gerakan sosial.

## Gerakan Sosial dalam Perubahan Politik Nasional dan Global
Dewasa ini, kita menyaksikan meluasnya gerakan perlawanan masyarakat atau gerakan sosial  ( social  movements )  dalam  upaya menentang  dan  mendorong  perubahan kebijakan publik, perubahan politik dan sosial secara luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun  global.  Perlawanan  semacam  ini bukan  saja  terjadi  di  negara-negara  yang tergolong masih menerapkan sistem politik otoritarian, transisional, dan tingkat ekonomi bangsa  yang  masih  terbelakang  dan berkembang. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara yang selama ini tergolong maju dan demokratis.
Di Indonesia, misalnya, tumbangnya rezim otoritarian  Orde  Baru  Soeharto  Mei  1998 kiranya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran gerakan  sosial,  khususnya  gerakan mahasiswa,  yang  pada  gilirannya menghantarkan bangsa ini ke dalam kondisi yang lebih demokratis (Denny, 2006). Gerakan kaum muda ini sesungguhnya telah diawali oleh gerakan prodemokrasi sejak tahun 1970- an, seperti gerakan petani, buruh, masyarakat adat, kaum miskin kota, pers, partai politik, serta  kelompok-kelompok  intelektual  dan cendekiawan. Dengan kata lain, perlawanan- perlawanan sporadis dan temporer ini telah menciptakan  prakondisi  bagi  gerakan mahasiswa  yang  diibaratkan  berada  pada posisi di puncak sebuah gelombang sehingga memungkinkan mereka mencapai garis akhir (Budiman dan Törnquist, 2001).
Selain Soeharto, penguasa otoriter yang mampu bertahan cukup lama di Asia Tenggara lainnya,  seperti  Ne  Win  di  Burma  dan Ferdinand Marcos di Filipina, juga tumbang setelah berhadapan dengan protes rakyat yang terjadi  secara  masif  dan  meluas.  Sulit membayangkan tumbangnya rezim-rezim ini tanpa gerakan rakyat, yang meskipun selama kekuasaannya  dibungkam  dan  direpresi (Boudreau, 2002).
Sejak tahun 1960-an, gerakan sosial, aksi protes,  dan  organisasi  politik  semakin berkembang dan menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam perjalanan demokrasi di negara-negara  Barat.  Kekuatan  yang memengaruhi lanskap politik di sana tidak lagi didominasi kekuatan konvensional, yakni partai politik dan serikat-serikat pekerja. Kini gerakan sosial dinilai sebagai kekuatan yang tidak kalah pentingnya  (della  Porta  dan  Diani,  1999). Dalam  bukunya  yang  terbaru,  ilmuwan sosiologi dan politik dari Universitas California, David Meyer (2007: 1) mengatakan, ... protest and social movements have become essential features of contemporary American life .
Pada tahun 1970-an, Islam fundamentalis mengambil  kekuasaan  dari  Shah  Iran, Sandinista  menggeser  posisi  Somoza  di Nikaragua, serta kelompok-kelompok teroris di Jerman  dan  Italia  melakukan  serangan- serangan  ke  instalasi  militer,  politisi,  dan simbol-simbol lembaga hegemonik ( corporate hegemony ) lainnya. Sejak dekade 1980 hingga 1990-an, perubahan politik dan demokratisasi juga terjadi negara-negara Asia Pasifik seperti Cina,  Korea  Selatan,  Taiwan,  T hailand, Malaysia,  dan  Burma/Myanmar.  Hal  ini merupakan  akibat  dari  meluasnya  gerakan sosial dalam berbagai varian, seperti gerakan
sosial  lama,  gerakan  sosial  baru,  LSM, masyarakat sipil, dan oposisi (Callahan, 1998).
Pada awal 1990-an, di Amerika Latin, kita menyaksikan  bagaimana  proyek  neoliberal dilawan dengan perjuangan militer Zapatista dan pada tingkat tertentu berhasil memaksa pemerintah Meksiko merevisi agenda-agenda neoliberal di negeri itu. Selain itu, gerakan bersenjata yang kini dipimpin Subcomandante Marcos itu juga bertujuan mewujudkan harga diri  masyarakat  adat  Chiapas  dan membangkitkan  inspirasi  masyarakat  sipil untuk membentuk koalisi nasional menentang otoritarianisme partai yang berkuasa (Castells, 1997; Marcos, 2003).
Secara  global,  perlawanan  terhadap dominasi Amerika dan negara-negara Barat dalam percaturan politik dan ekonomi global telah  ditanggapi  secara  luas  di  berbagai belahan dunia. Kasus penyerangan Irak yang dimotori  oleh AS  dan  Inggris,  misalnya, ditentang jutaan manusia yang terlibat dalam demontrasi-demontrasi  massal,  yang  tidak hanya dilakukan oleh rakyat negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, tetapi juga warga  negara  Barat  sendiri.  Barangkali demonstrasi menentang invasi ini merupakan aksi  massa  yang  terbesar  yang  pernah berlangsung sepanjang sejarah di barat terkait solidaritas terhadap warga dan negara lain. Meningkatnya aksi-aksi terorisme menyerang negara-negara  Barat  khususnya Amerika barangkali  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari upaya  kelompok-kelompok  tersebut menentang hegemoni negara Barat khususnya Amerika dalam percaturan ekonomi politik di Timur Tengah.
Dapat dilihat pula di berbagai belahan bumi ini  semakin  meluas  perlawanan  terhadap
globalisasi  dan  neoliberalisme.  Gerakan antiglobalisasi (korporasi) ini juga tidak hanya dilakukan oleh warga di negara-negara miskin dan terbelakang, tetapi juga didukung sebagian warga di negara-negara maju. Elemen-elemen gerakan  sosial  di  seluruh  dunia  telah membentuk  Forum  Sosial  Dunia  sebagai tandingan  terhadap  Forum  Ekonomi  Dunia yang  dibidani  oleh  negara-negara  kaya. Agenda  Forum  Sosial  Dunia  yang  terkenal dengan slogan ada kemungkinan bagi sebuah dunia baru membuka kemungkinan terjadinya globalisasi yang mempunyai dampak yang jauh lebih adil bagi kesejahteraan mayoritas warga dunia  agar  tidak  didominasi  segelintir penguasa  finansial  dan  korporasi multinasional.
Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang tersebar  di  berbagai  sudut  bumi  dengan mengusung  isu-isu  yang  bersifat  lokal, nasional,  regional,  dan  global  ini  diyakini menjadi  modal  sosial  yang  kuat  untuk mendorong  perubahan  dunia  yang  lebih berkeadilan  ke  masa  mendatang.  Ketika cengkeraman neoliberalisme semakin kuat, dan pada saat yang sama kedaulatan negara semakin dilucuti, maka gerakan-gerakan sosial transnasional  dan  global  diyakini  menjadi kekuatan  kontrol  yang  amat  penting  bagi perjalanan politik global ke masa mendatang (Smith, Chatfield, dan Pagnucco [eds.], 1997; Gills [ed.], 2000).
Bagi  kalangan  ahli  tertentu,  hadirnya varian-varian  gerakan  sosial  dalam  ranah politik nasional dan global ini dengan sendirinya membantah klaim yang diproklamasikan Daniel Bell    --dan  diikuti  banyak  ilmuwan  politik lainnya-- sebagai berakhirnya ideologi ketika menyatakan  perkembangan  masyarakat
modern  akan  ditandai  dengan  berakhirnya konflik-konflik ideologis dan akan digantikan dengan konsensus dan konflik-konflik yang lebih pluralistik (McAdam, McCarthy, dan Zald [eds.], 1996).
Demokrasi liberal yang kini diusung negara- negara  Barat  dinilai  memiliki  kelemahan  di dalam dirinya. Meskipun ada kesepakatan umum yang menganggap demokrasi sejauh ini masih merupakan pilihan terbaik dan sistem yang  paling  ideal,  yang  sering  kali diproklamasikan sebagai pemerintahan oleh rakyat,  kelangsungan  hidup  demokrasi tetaplah berada dalam genggaman para elite.
Meskipun terdapat prosedur dan lembaga- lembaga demokrasi seperti partai politik dan pemilu --bahkan dimungkinkannya kebebasan sipil  dan  politik,  maupun  kebebasan  pers-- tidaklah  menjamin  aspirasi  rakyat  yang sesungguhnya menjadi mandat politik yang senantiasa  diusung  para  elite.  Inilah  yang disebut Dye dan Zeigler (1997: 155) sebagai ironi demokrasi. Ini adalah ironi demokrasi: para elite harus memerintah dengan bijaksana jika  ingin  pemerintahan  oleh  rakyat  akan bertahan.  Massa  tidak  menjadi  pemimpin, sebaliknya  mereka  akan  menjadi  pengikut. Mereka merespons tingkah laku, proposal, dan sikap dari para elite ... tulis mereka.
Elitisme,  yang  diartikan  sebagai penguasaan segelintir orang terhadap orang kebanyakan lainnya, dengan demikian, tidak hanya menjadi problem di negara-negara yang menganut rezim otoritarian dan semacamnya. Namun hal itu diakui sebagai kelemahan yang diidap oleh demokrasi sendiri yang juga terjadi di negara-negara industri maju dan diklaim demokratis.
Kebijakan publik juga tidak merefleksikan kepentingan rakyat secara nyata ketimbang kepentingan dan nilai yang dimiliki oleh para elite. Perubahan dan inovasi kebijakan publik sering kali terjadi ketika para elite meredefinisi nilai-nilai yang mereka anut. Menurut mereka, Namun  demikian,  konservatisme  secara umum dari para elite --yang mereka gunakan untuk melanggengkan sistem-- mengandung arti  perubahan  kebijakan  publik  akan merupakan  kejadian  tambahan,  bukannya terjadi secara revolusioner. Kebijakan publik sering dimodifikasi, tetapi sangat jarang diganti (Dye dan Zeigler, 1997: 156).
Dari uraian di atas, kiranya kita sudah bisa melihat rentangan peristiwa ketika gerakan sosial dalam berbagai wujudnya ternyata telah menjadi kekuatan yang amat signifikan dalam konstelasi politik. Hal ini tidak saja di negara- negara otoritarian di Asia maupun Dunia Ketiga lainnya, namun juga menjadi kekuatan untuk mendemokratisasi  demokrasi  di  negara- negara  Barat,  baik  dalam  konteks  politik nasionalnya  maupun  peranannya  sebagai kekuatan utama dalam konteks ekonomi politik global.
Lalu apa yang dimaksud dengan gerakan sosial?  Mengapa  gerakan  sosial  terjadi? Faktor-faktor  apa  yang  menimbulkannya? Apakah meluasnya gerakan-gerakan sosial ini berkaitan dengan sistem dan struktur politik tertentu? Bagaimana kaitan gerakan sosial dalam perubahan kebijakan publik?

## Pengertian Gerakan Sosial
Gerakan sosial berbeda dengan berbagai bentuk aksi massa, seperti kerumunan dan kerusuhan,  pemberontakan,  dan  revolusi.

## Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik
Kerumunan merupakan aksi massa yang tidak memiliki  sebentuk  organisasi,  sangat  cair, meletup,  dan  hilang  secara  tiba-tiba. Kerusuhan adalah kekacauan massal yang meletup  secara  tiba-tiba,  dalam  periode singkat,  dan  melakukan  perusakan  atau menyerang  kelompok  tertentu.  Bedanya dengan  kerumunan  ialah  kerusuhan selalu menggunakan  kekerasan.  Pemberontakan merupakan  aksi  terorganisasi  untuk menentang atau memisahkan diri dari sistem dan otoritas yang dianggap mapan. Revolusi mengandaikan partisipasi seluruh masyarakat dalam keseluruhan wilayah suatu negara untuk menggulingkan  dan  menggantikan  tatanan politik  dengan  suatu  yang  baru.  Revolusi, dalam  pengertian  ini,  merupakan  upaya menyusun kembali tatanan sosial, politik, dan ekonomi  dengan  memasukkan  perubahan fundamental dalam struktur masyarakat (Singh, 2001: 29-37).
Gerakan sosial, menurut Singh (2001: 36- 37),  biasanya  merupakan  mobilisasi  untuk menentang negara dan sistem pemerintahannya,  yang  tidak  selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata,  sebagaimana  terjadi  dalam kerusuhan,  pemberontakan,  dan  revolusi. Menurutnya,  umumnya  gerakan  sosial menyatakan dirinya di dalam kerangka nilai demokratik.
Tarrow (1998: 4-5) mendefinisikan gerakan sosial  sebagai  tantangan  kolektif  yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki tujuan  dan  solidaritas  yang  sama,  dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa. Di sini terdapat  empat  kata  kunci  penting,  yakni tantangan kolektif , tujuan bersama , solidaritas
sosial ,  dan interaksi  berkelanjutan .  Wilson (1973: 9-11) menekankan cara-cara yang tidak melembaga, gerakan ini tidak ditujukan untuk memperoleh posisi-posisi kekuasaan, tetapi sebagai tawar-menawar untuk memengaruhi pembuat  kebijakan  mengambil  solusi  yang menguntungkan bagi mereka.
Della  Porta  dan  Diani  (1999:  13-16) menawarkan sedikitnya empat karakteristik utama  gerakan  sosial,  yakni  (1)  jaringan interaksi informal; (2) perasaan dan solidaritas bersama; (3) konflik sebagai fokus aksi kolektif; dan (4) mengedepankan bentuk-bentuk protes. Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang mendasarkan diri pada perasaan dan solidaritas bersama, yang bertujuan memobilisasi isu-isu konfliktual, melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan secara terus-menerus. Hal-hal ini pula yang membedakan gerakan sosial dengan gerakan yang dilakukan oleh partai politik, kelompok kepentingan,  sekte-sekte  agama,  protes sesaat, atau koalisi politik sesaat.

## Beberapa Pendekatan dalam Memahami Gerakan Sosial
Dalam  khasanah  gerakan  sosial  yang berkembang di Barat, secara umum terdapat empat  perspektif  atau  pendekatan  dalam memahami terjadinya gerakan-gerakan kolektif atau  apa  yang  kemudian  disebut  sebagai gerakan  sosial,  yakni  perspektif  perilaku kolektif; mobilisasi sumber daya; proses politik; dan  gerakan  sosial  baru  (Eyerman  dan Jamison,  1991;  Jenkins  dan  Klandermans, 1995; Klandermans, 1997; Canel, 1997; Tarrow, 1998; della Porta & Diani, 1999; Singh, 2001). Dengan  risiko  penyederhanaan,  beberapa

## Dimpos Manalu
pendekatan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.
Perspektif perilaku kolektif menekankan aspek krisis perilaku, perasaan dipinggirkan, dan  rasa  frustrasi  yang  muncul  sebagai dampak perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kondisi seperti ini mudah dipicu dan berubah menjadi aksi-aksi kolektif spontan, tidak terorganisasi, dan tidak menggunakan saluran-saluran resmi. Dalam bahasa Ted Gurr, misalnya, kekerasan-kekerasan muncul karena terjadinya  deprivasi  relatif.  Perasaan terpinggirkan  terjadi  karena  kesenjangan antara  nilai-nilai  ekspektasi  dan  nilai-nilai kemampuan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan.  Semakin  besar  dan  serius kesenjangan itu, maka potensi kekerasan akan semakin  besar  pula.  Singkatnya,  gerakan sosial muncul sebagai akibat ketidakpuasan. Ia kemudian akan semakin berkembang ketika ketidakpuasan ini meluas dan pada saat yang sama tidak terdapat lagi institusi-institusi yang mampu berperan secara fleksibel yang mampu meresponsnya.
Perspektif mobilisasi sumber daya melihat masalah  dan  ketegangan  sosial  sebagai sesuatu  yang  nyaris  melekat  di  dalam masyarakat. Kenyataan bahwa ketidakpuasan an sich sering kali tidak menimbulkan gerakan sosial  dan  tidak  pada  tempatnya  bila  kita menganggap  ketidakpuasan  selalu menghasilkan  protes.  Oleh  karena  itu, perspektif mobilisasi sumber daya mengajukan tesis baru, yaitu organisasi-organisasi gerakan memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apa pun. Singkatnya,  pendekatan  ini  menyatakan gerakan sosial muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dalam cara-cara
yang  rasional,  mengikuti  kepentingan- kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi  serta  para  kader  dan  pemimpin profesional  untuk  memobilisasi  sumber- sumber daya yang ada pada mereka.
Perspektif  proses  politik memberikan perhatian yang sistematis pada lingkungan politik  dan  institusi  tempat  gerakan  sosial tersebut berlangsung. Maju-mundur maupun keberhasilan gerakan sosial ditentukan oleh peluang dan hambatan di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas, atau apa yang kemudian lebih dikenal secara luas dengan  konsep  struktur  peluang  politik. Sederhananya,  perspektif  ini  memandang lingkungan  eksternal  sangat  memengaruhi gerakan  sosial.  Di  negara  yang  menganut sistem  demokrasi  atau  konfigurasi  politik demokratis,  misalnya,  terbuka  kesempatan (peluang)  bagi  rakyat  untuk  melakukan berbagai  bentuk  partisipasi  politik.  Dengan demikian,  elemen-elemen  gerakan  sosial memperoleh  keleluasaan  mengembangkan dirinya.  Sebaliknya,  gerakan  sosial  akan berjalan lambat di dalam sistem politik yang tertutup dan represif, namun ketertutupan ini bisa  juga  menstimulasi  lahirnya  gerakan- gerakan tersembunyi, kekerasan yang brutal, pemberontakan, dan radikalisme.
Perspektif kultural (gerakan sosial baru/ GSB)  berkembang  sebagai  wujud ketidakpuasan pada institusi-institusi sosial dan politik  masyarakat  kapitalis  maju,  yakni transformasi  dari  masyarakat  industrial  ke pascaindustrial  yang  semakin  menisbikan batas-batas kelas. Perspektif ini menempatkan konstruksi  dan  politisasi  identitas  sebagai perekat  para  partisipan  di  dalam keterlibatannya  di  dalam  gerakan  sosial.
Tabel 1

## Berbagai Perspektif dalam Gerakan Sosial
Perspektif Ahli Pendukung Tesis Utama Kritik Perilaku kolektif Le Bon (1960), Hoffer (1951), Blumer (1969), Kornhauser (1959), Smelser (1971), Toch (1966), Gurr (1970) Gerakan sosial muncul sebagai respons spontan karena ketidakpuasan terhadap situasi baru yang diciptakan modernisasi yang berlangsung cepat Cenderung memandang gerakan sosial sebagai respons emosional dan irasional an sich. Kurang memperhitungkan basis atau organisasi gerakan dan keterkaitannya satu sama lain dalam membangun gerakan-gerakan yang lebih besar. Mobilisasi Sumber Daya Mancul Olson (1965), Zald dan Ash (1966), McCarthy and Zald (1977), Anthony Oberschall (1973, 1978), Charles Tilly (1978) Ketidakpuasan tidak selalu melahirkan protes karena individu merupakan aktor rasional (mempertimbangkan untung dan rugi). Gerakan sosial akan terjadi dan mampu bertahan dengan mobilisasi sumber daya (material dan nonmaterial) yang ada di dalam organisasi. Organisasi gerakan menjadi pusat perhatian. Terlalu menekankan aspek rasional. Kurang memperhitungkan aspek kesadaran, cita-cita, kultur, dan ideologi. Organisasi gerakan menimbulkan gejala birokratisasi, oligarkisasi, institusionalisasi. Gerakan sosial diposisikan secara pasif, sebagai “variabel dependen”. Proses Politik Michael Lipsky (1970), Peter Eisinger (1973), Jenkins and Perrow 1977), McAdam (1982), Tarrow (1983, 1989, 1998), Kitschelt (1986), Brockett (1991), Kriesi, et. all. (1992) Perhatian sistematis pada “struktur peluang politik” yang memengaruhi kelangsungan gerakan sosial. Struktur peluang politik mencakup a.l. tingkat keterbukaan, tingkat stabilitas susunan elite yang berkuasa, adanya pengelompokan dan perpecahan elite, dan kapasitas negara serta kecenderungannya untuk menindas. Konsep eksplanatorisnya kuat, namun lemah jika dipergunakan pada kasus yang spesifik. Terbukanya “peluang” tidak senantiasa menguntungkan bagi gerakan sosial, tetapi dan karena juga menjadi kesempatan bagi lawan- lawannya untuk melemahkan gerakan. GSB Alain Touraine (1977, 1981), Claus Offe
(1985), Laclau and Mouffe (1985), Alberto
Melluci (1982, 1989, 1996), Inglehart (1990),
Rajendra Singh (2001) Perspektif ini melihat gerakan- gerakan kontemporer sebagai respons terhadap ketidakcakapan struktur politik dan ekonomi masyarakat pascaindustrial. Ia berbeda dengan gerakan-gerakan lain karena struktur organisasinya yang terdesentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional, dan fokusnya pada isu-isu budaya dan identitas. Kurang mampu melihat keterkaitan gerakan-gerakan sosial yang berlangsung sepanjang masa. Menafikan gerakan-gerakan kontemporer di negara-negara nonpasca- industrial. Menafikan peran organisasi gerakan dan bagaimana organisasi tersebut memelihara dinamika gerakan secara berkelanjutan.
Perspektif ini membesar- besarkan seolah-olah perubahan kultural bisa dipisahkan dari isu-isu politik konvensional seperti hukum dan keadilan distributif.

## Dimpos Manalu
Gerakan-gerakan  seperti  ini  muncul  dalam beragam bentuk, seperti gerakan antirasisme, antinuklir,  pelucutan  senjata,  feminisme, gerakan  lingkungan,  regionalisme  dan etnisitas, kebebasan sipil, isu-isu kebebasan individual,  perdamaian,  termasuk  gerakan- gerakan  gay  dan  lesbian.  Semuanya mengambil  bentuk  yang  antiinstitusional, nonhierarkis,  terdesentralisasi,  dan  kaya bentuk.  Partisipan  di  dalam  gerakan  ini umumnya berasal dari kelas menengah baru, kaum terdidik, sering kali bekerja di sektor- sektor  nonproduksi,  seperti  akademisi, seniman, pekerja sosial kemanusiaan, LSM, dan  kaum  yang  (relatif)  terdidik  lainnya. Demikian pula, isunya mengalami pergeseran dari isu-isu redistributif ke isu-isu kualitas hidup dan pascamaterial. Ringkasnya, GSB melihat gerakan-gerakan  kontemporer  merupakan respons  terhadap  ketidakcakapan  struktur politik  dan  ekonomi  masyarakat pascaindustrial. Ia berbeda dengan gerakan- gerakan  lain  karena  struktur  organisasinya yang terdesentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional,  dan  fokusnya  pada  isu-isu budaya dan identitas.

## Sintesis Teori
Para ahli gerakan sosial telah menyadari sepenuhnya begitu beragamnya perspektif di antara  mereka.  Masing-masing  telah menciptakan model sui generis , yang memiliki keunggulan  sekaligus  keterbatasan  dalam menjelaskan varian-varian gerakan sosial pada waktu, tempat, dan pelaku yang beragam pula. Di tengah keragaman itu telah terjadi upaya melakukan sintesi teoretis untuk menemukan penjelasan  yang  lebih  lengkap  dan komprehensif. Pada bagian ini, marilah kita
meninjau  keterhubungan  dan  besarnya kemungkinan saling menguatkan tersebut.
Sejak awal, perspektif perilaku sosial telah memberikan  kontribusi  yang  sangat  baik, dengan menyatakan akar dari semua konflik, kekerasan,  dan  gerakan  sosial  adalah ketidakpuasan. Hampir selalu terjadi, gerakan sosial  dalam  bentuk  apa  pun  diawali  oleh ketidakpuasan, baik terhadap norma-norma yang sedang berlaku, struktur sosial yang tidak adil, sistem politik yang menindas, ekonomi yang eksploitatif, diskriminasi kelompok dan identitas tertentu, dan yang keseluruhannya bisa pula dilihat dari kaca mata ideologi dan perspektif yang berbeda-beda.
Bert Klandermans (1997: 205), misalnya, menguatkan  Neidhart  dan  Rucht  (1993) menyatakan deprivasi relatif merupakan bahan baku yang memungkinkan individu untuk bisa dimobilisasi.  Tidak  dapat  disangkal  lagi, keluhan dikonstruksikan secara sosial, begitu pula  dengan  deprivasi  relatif,  dan ketidakpuasan  harus  dikonversikan  dalam bentuk aksi, tetapi merasakan ketidakadilan adalah akar dari protes dalam bentuk apa pun.
Akan  tetapi,  Klandermans  (2005:  376) kembali menegaskan,
 Ketidakpuasan sendiri bukan merupakan alasan  yang  cukup  bagi  gerakan  sosial untuk berkembang, atau bagi individu untuk berpartisipasi  di  dalam  gerakan  sosial. Sumber daya dan peluang penting untuk memahami  mengapa  populasi  tertentu yang mengalami ketidakpuasan melakukan mobilisasi,  sementara  yang  lain  tidak. Individu-individu  memang  membentuk identitas yang  sama  ketika  mereka bersama-sama berbagi ketidakpuasan dan
bertindak secara kolektif. Ini tidak berarti menjustifikasi hak eksklusif apa pun dari ranah ini. Sebaliknya, tiap-tiap pendekatan itu  secara  terpisah  akan  kurang  berarti sebagai  kerangka  eksplanatoris  bagi penelitian tentang gerakan sosial.
Gerakan sosial juga hampir selalu memiliki organisasi  penggerak,  betapa  pun  cairnya. Mereka juga sering kali memiliki pemimpin, meskipun  sifatnya  situasional,  sementara, tanpa  melalui  proses  pembentukan  stuktur organisasi yang formal dan baku. Demikian pula dalam setiap gerakan sosial senantiasa ada identitas dan rasa solidaritas, perasaan senasib,  yang  menjadi  basis  perlawanan, membangun dan dikuatkan oleh gerakan sosial tersebut. Perasaan adanya kita dan mereka, misalnya,  adalah  juga  manifestasi  dari ketidakpuasan  dan  ketidakadilan  dari hubungan-hubungan sosial yang tercipta.
Selain studi terhadap mobilisasi diperkaya dengan  perkawinannya  dengan  perspektif proses politik, aspek-aspek konstruksi budaya secara kental juga terdapat di dalam struktur mobilisasi.  Munculnya  gerakan-gerakan lingkungan,  gender,  dan  orientasi  seksual dinilai sebagai bagian dari pentingnya budaya politik dan konstruksi identitas kolektif baru yang  memungkinkan  terjadinya  aksi-aksi kolektif. Oleh karena itu, Gerakan sosial harus membentuk  realita  bagi  pendukung potensialnya,  mengidentifikasi  adanya ketidakadilan, mengembalikannya pada sistem yang  ada  atau  pihak  yang  kontra  dan memberikan  simbol-simbol  positif  yang biasanya, dan lebih seringnya dengan malu- malu, dapat membuat orang-orang berkumpul bersama (McAdam, Tarrow, dan Tilly, 1997: 149).
Para kulturalis melihat pentingnya tradisi ritual dan simbolisme di dalam membentuk cara  dan  metode  pagelaran  perlawanan, bentuk-bentuk mobilisasi dipelajari dan berakar pada beragam tradisi dan budaya. Adanya nilai- nilai di dalam suatu komunitas, termasuk norma di dalamnya, menjadikan aksi kolektif menjadi sesuatu  yang  sulit  dimengerti  tanpa pemahaman terhadap budaya itu. Bukan saja karena  perilaku  individu  bisa  lebih  mudah dimonitor di dalam komunitasnya, tetapi juga karena suatu komunitas yang solid memiliki susunan aturan dan sanksi-sanksi sosial yang negatif maupun positif (McAdam, Tarrow, dan Tilly, 1997: 156-7).
Singkatnya,  berbagai  perspektif  ini sesungguhnya saling melengkapi. Gerakan- gerakan sosial yang terjadi sepanjang masa tidak pernah hanya mewakili satu perspektif tertentu.  Yang  terjadi  sebenarnya  adalah perbedaan  cara  pandang  para  ahli  untuk memberi  aksentuasi  tertentu  pada  sisi-sisi gerakan sosial. Bila berbagai perspektif itu dipergunakan  secara  sebagian  atau keseluruhannya, akan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.
Oleh  karena  itu,  studi  gerakan  sosial sebaiknya meninggalkan parsialitas yang ada dalam berbagai perspektif di atas. Upaya ini bisa disebut sebagai sintesis beragam aliran, perspektif, dan pendekatan dalam memahami gerakan sosial. Gerakan sosial harus dilihat sebagai kendaraan bagi perubahan di tingkat individu, kultur, dan politik. Teori-teori gerakan sosial mestinya mempertimbangkan dinamika- dinamika yang ada pada seluruh tingkatan ini. Peneliti  gerakan  sosial  diharapkan  mampu mengembangkan  perpaduan  antara  faktor- faktor yang bersifat struktural dari aksi-aksi
kolektif,  sekaligus  memberikan  perhatian khusus  pada  partisipasi  individu  dan pembentukan identitas.
Dalam semangat seperti disebutkan di atas, teori-teori gerakan sosial masa kini cenderung melakukan  pendekatan  eklektis  dalam memahami gerakan sosial, dengan meminjam penjelasan-penjelasan  yang  relevan  dari semua perspektif yang ada. Kecenderungan itu kemudian diarahkan secara lebih sistematis pada dua level berikut ini (Canel, 1997: 217-8; Halcli, 2000: 470-2).
Pertama ,  faktor-faktor  yang  berkaitan dengan proses makro. Teori gerakan sosial diharapkan mampu memberikan penjelasan pada  faktor-faktor,  antara  lain,  (1) potensi struktural bagi  aktivitas  gerakan, mengidentifikasi  ketegangan  sistemik, kontradiksi, dan konflik yang dapat mendorong bertumbuhnya aktor-aktor baru; (2) penjelasan yang luas tentang sistem politik dan kaitan antara negara dan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya proses politik dan perubahan di dalam struktur peluang politik; dan (3) proses yang  berlangsung  ketika identitas  kolektif dibentuk  dan  dilegitimasi,  termasuk  tradisi politik  dan  kultural,  perasaan  bersama, ideologi, dan praktik-praktik hegemoni.
Kedua , faktor-faktor yang berkaitan dengan proses mikro dan faktor-faktor yang meliputi aksi  strategis-instrumental.  Pada  level  ini analisis teori diharapkan mampu memberikan penjelasan  yang  baik  pada  (1) dinamika- dinamika mobilisasi (a.l. manajemen sumber daya,  strategi  dan  taktik,  peran  pemimpin, respons lawan, dan prosesnya); (2) dinamika- dinamika organisasi (a.l. penjelasan yang luas mengenai proses rekrutmen, peran pemimpin dan  pihak-pihak  lain,  jenis  tujuan  dan
pergeserannya); dan (3) jaringan sosial yang ada (a.l. luasnya jaringan kerja, derajat jaringan mendukung munculnya pemimpin baru, jalur- jalur  komunikasi,  dan  perasaan  identitas kelompok). Hanya dengan demikianlah kiranya para  peneliti  gerakan  sosial  mampu memberikan  penjelasan  yang  baik  dan memadai.

## Teori Gerakan Sosial dalam Perubahan Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  dalam  kaitan  ini merupakan  esensi  dari  hubungan  negara dengan warganya di dalam suatu sistem politik tertentu. Ketika berbicara tentang negara, mau tidak mau kita akan menyinggung secara lebih spesifik kepada kebijakan publik. Seperti kata Arief  Budiman  (1996:  89),  kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Prosesnya meliputi tujuan- tujuan  negara  dan  cara  pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok- kelompok  yang  dilibatkan,  dan  bagaimana kebijakan  ini  dilaksanakan  oleh  aparat birokrasi. Batasan ini tampaknya berdekatan dengan definisi Dye (1972), yang menyatakan kebijakan publik sebagai apapun keputusan negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu  atau  Meyer  (2007:  172)  sebagai beraksi atau tidaknya pemerintah.
Meskipun  belum  menjadi  titik  fokus, kebijakan publik sebenarnya telah menjadi titik perhatian  para  sarjana  gerakan  sosial. Meskipun harus diakui, kebijakan publik masih menjadi kajian minor dalam studi-studi mereka, katakanlah  bila  dibandingkan  dengan perubahan  sosial,  politik,  kultur,  dan sebagainya yang lebih makro.

## Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik
Beberapa  studi  gerakan  sosial  di  tahun 1960  dan  1970-an,  misalnya,  sudah  mulai memberi fokus pada kebijakan sebagai hasil mobilisasi protes sosial. Michael Lipsky (1970) dalam  Meyer  (2002)  menyatakan  protes merupakan strategi politik bagi masyarakat yang  diposisikan  tidak  adil  untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui cara-cara yang konvensional. Demikian pula Piven dan Cloward (1971) dalam Meyer (2002) secara langsung menunjukkan kaitan antara kebijakan kesejahteraan pemerintah terhadap kaum miskin, untuk memelihara ketentraman sosial  dan  menghindari  protes.  Menurut mereka,  mempertahankan  kesejahteraan adalah usaha yang penting dari pemerintah untuk mempertahankan perdamaian sosial, keputusan  kebijakan  untuk  menghindari protes. Mereka juga menunjukkan protes yang mengacaukan merupakan cara yang paling baik yang tersedia bagi kaum miskin untuk memengaruhi  kebijakan  pemerintah  untuk kepentingan  mereka  sebab  kebijakan kesejahteraan adalah cara (yang dilakukan pemerintah) untuk membeli agar mereka diam. Menurut Meyer (2002), meskipun karya Piven dan Cloward ini ditentang oleh banyak ahli, karya mereka tetap memberikan sumbangsih bagaimana  protes  bekerja  memengaruhi kebijakan.
Sementara itu, della Porta dan Diani (1999: 233) menyatakan hal pertama untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh gerakan sosial adalah perubahan kebijakan yang  kemudian  ditimbulkannya.  Umumnya, menurut  mereka,  gerakan  sosial  dibangun untuk merefleksikan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang sedang berlangsung. Lebih konkret lagi, menurut mereka, dampak gerakan
sosial ini bisa dilihat dari adanya keputusan baru dan apakah keputusan itu benar-benar dilaksanakan.
Mengutip Gamson (1975), della Porta dan Diani (1999: 228) menyebutkan keberhasilan gerakan sosial dapat dilihat dari dua sisi, yakni adanya  capaian-capaian  baru  dan  tingkat akseptasi.  Yang  pertama  menyangkut perubahan  nyata  kebijakan  publik  untuk merespons tuntutan dan protes, sedangkan yang kedua bagaimana gerakan membawa hasil  nyata  di  dalam  sistem  perwakilan kepentingan. Oleh Gamson, kedua variabel itu dibedakan menjadi empat tipologi kesuksesan: (1) pencapaian dan akseptasi sekaligus; (2) pengakuan tanpa pencapaian; (3) pencapaian tanpa pengakuan; dan (4) tanpa pengakuan dan pencapaian sekaligus.
Berangkat dari kaca mata kebijakan publik, Schumaker (1975) dalam Burstein, dkk. (1995: 228-4) dan Della Porta dan Diani (1999: 234- 5)  memberikan  tipologi  yang  lebih  spesifik menyangkut  dampak  atau  keberhasilan gerakan sosial dalam memengaruhi kebijakan. Pertama ,  terbukanya  akses,  yakni mengindikasikan tingkat ketika pemilik otoritas (target)  bersedia  mendengarkan  tuntutan organisasi gerakan. Kedua , respons di tingkat agenda ketika target atau pemilik otoritas rela menempatkan tuntutan gerakan pada agenda politiknya. Ketiga , respons kebijakan, yakni ketika pemilik otoritas mengadopsi kebijakan baru  (khususnya  legislasi)  yang  kongruen dengan  manifestasi  tuntutan  gerakan. Keempat , hasil yang dicapai, yakni jika pemilik otoritas secara efektif mengimplementasikan kebijakan baru. Kelima , dampak yang terjadi, yakni tingkat ketika aksi-aksi maupun respons
sistem  politik  berhasil  meredakan  dan menjawab tuntutan gerakan.
Berdasarkan  skema  yang  ditawarkan Schumaker ini, kemudian Burstein, dkk. (1995: 284)  mengembangkan  respons  kebijakan tersebut menjadi tipe-tipe, sebagai berikut.
Akan tetapi, berbeda dengan tahapan dan siklus  yang  dikenal  di  dalam  teori-teori kebijakan  konvensional,  dalam  hal  ini kesuksesan sebuah gerakan sosial dipahami tidak berlangsung secara linear. Pilihan-pilihan strategi gerakan dan besarnya sumber daya yang dikerahkan, misalnya, amat berdampak pada hasil atau respons yang dicapai. Sumber daya dan strategi tertentu, dengan demikian, kemungkinan besar bisa menjadi lebih efektif terhadap tercapainya respons-respons yang berbeda.
Protes  yang  disertai  dengan  kekerasan sebagai strategi akan cenderung memperoleh kemenangan  simbolis  (terbukanya  akses) ketimbang perubahan aktual. Kekerasan akan memberikan sumber daya yang cukup bagi organisasi gerakan untuk melakukan tawar-
menawar terbukanya akses, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan respons kebijakan, hasil, dan dampaknya. Demikian pula taktik yang mengacaukan  bisa  membantu  organisasi gerakan memenangkan ruang di dalam agenda politik  atau  adopsi  legislasi,  namun  harus dicatat  penyelenggaraan  legislasi  masih membutuhkan  kecakapan  teknis  dan  legal, serta kapasitas untuk memonitor aktivitas para pelaku legislasi tersebut (Burstein, dkk., 1995: 284).
Namun demikian, pengukuran sedemikian ini  tentu  saja  problematis  dan  terkesan positivistik, khususnya bagi ahli-ahli kulturalis seperti dalam perspektif gerakan sosial baru. Bagi  mereka,  kesuksesan  gerakan  sosial tidaklah harus selalu diukur dengan respons- respons yang bersifat struktural atau produk kebijakan tertentu. Efek gerakan sosial bisa juga  dilihat  dari  pengaruhnya  di  dalam perubahan kultural yang tidak selalu bisa diukur secara ajeg, yakni dengan memperkenalkan istilah kode-kode baru. Gerakan sosial juga memiliki kapasitas dalam mendorong isu-isu tertentu menjadi tema dan dirasa penting di dalam perdebatan publik. Atau gerakan sosial juga bisa memprovokasi sensitivitas aktor-aktor di arena politik dan arena publik secara luas untuk  bekerja  sesuai  dengan  tujuan-tujuan gerakan (Melluci dan Kriesi, dkk. dalam della Porta dan Diani, 1999: 236).
Selanjutnya, pertanyaan yang kemudian perlu ditelusuri lebih jauh adalah dalam kondisi atau  sistem  politik  seperti  apakah  gerakan sosial  diperlukan? Apakah  gerakan  sosial menjadi ciri khas sebuah sistem politik tertentu?
Menurut Jenkins dan Klandermans (1995), hakikat  dan  perkembangan  gerakan  sosial tidak  bisa  dipahami  tanpa  mengaitkannya
Tipe Contoh
Akses Partisipan gerakan menyampaikan petisi dalam rapat dengar pendapat di parlemen/kongres Agenda Daftar tuntutan diperkenalkan di parlemen Kebijakan  Legislasi yang diharapkan diadopsi Hasil Legislasi diselenggarakan sebagaimana diharapkan gerakan Dampak Legislasi mencapai konsekuensi-
konsekuensi yang diharapkan
Struktural  Perubahan sistem dan meningkatnya pengaruh gerakan
dengan sistem politik secara luas dan secara khusus menyangkut peran yang dimainkan negara.  Sebagai  institusi  yang  memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan, negara merupakan penguasa yang paling tinggi dalam menentukan hal-hal yang bersifat umum. Oleh karena itu, secara bersamaan negara menjadi target, sponsor, dan lawan bagi gerakan sosial dalam peranannya sebagai organisator sistem politik  dan  wasit  kemenangan.  Sebagai organisator sistem politik, negara membentuk hubungan antara gerakan sosial dan sistem perwakilan kepentingan yang terlembaga.
Menurut mereka, meskipun teori mobilisasi sumber  daya  dan  gerakan  sosial  baru menunjukkan  keterkaitan  politis  dan memberikan banyak gagasan yang menarik tentang  politik  protes  sosial,  mereka  tidak mengembangkan  analisis  komparatif hubungan antara negara dan gerakan sosial. Di samping mereka tidak menguji struktur dan kepentingan negara itu sendiri, teori-teori ini juga  kurang  memperhitungkan  politik  asal- muasal  protes  sosial.  Sementara  teori mobilisasi  sumber  daya  mengabaikan masalah-masalah  ideologi  dan  kesadaran, gerakan sosial baru melakukan penekanan yang berlebihan pada tujuan-tujuan apolitis para  pemrotes  kontemporer.  Dengan membangun teori tentang negara, kita berada pada  titik  pusat  perhatian  politik  modern: struktur kekuasaan dan perjuangan aktor-aktor dan  kelompok-kelompok  baru  dalam menempatkan pengaruh politiknya.
Lebih jauh, Jenkins (1995) mengemukakan ada tiga alasan penting untuk mengaitkan studi gerakan  sosial  dengan  negara. Pertama , karena gerakan sosial amat bersifat politis. Politis karena gerakan sosial mendasarkan diri
pada  tuntutan  perubahan  sosial,  menuntut perubahan keberadaan negara sendiri, atau pun  perubahan  menyangkut  kelembagaan yang lebih sempit. Kedua , negara menciptakan iklim politik tempat gerakan sosial berlangsung, memberikan  peluang  atau  sebaliknya hambatan pada keberlangsungan gerakan itu, yakni  berupa  akses  institusional  maupun perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik. Secara khusus di negara-negara berkembang, perjuangan  untuk  meraih  hak-hak  ini  telah menjadi  sasaran  penting  gerakan-gerakan sosial. Ketiga ,  karena  gerakan  sosial merupakan  sebuah  gugatan  terhadap representasi politik. Semua negara modern membutuhkan sistem untuk
merepresentasikan kepentingan-kepentingan sosial berhadapan dengan negara. Di negara komunis, misalnya, partai mengklaim mewakili seluruh  kepentingan  rakyat,  sementara  di negara demokrasi liberal, partai politik dan asosiasi  kepentingan  mengklaim  mewakili berbagai kelompok masyarakat. Dalam hal ini, gerakan sosial merupakan bentuk representasi langsung menyerupai konsep-konsep klasik demokrasi  partisipatoris,  alat  untuk merepresentasikan yang tidak terwakili dan menandingi oligarki yang telah berurat berakar atau para elite yang hanya memperjuangkan nasibnya sendiri.
Hal  ini  kiranya  menegaskan  kembali peranan gerakan sosial tidak saja dibutuhkan di dalam sistem politik yang otoritarian, tetapi juga di dalam sistem politik demokrasi. Jika di dalam sistem yang pertama berbagai bentuk dan mekanisme perwakilan politik tidak dapat bekerja dengan baik, di dalam sistem politik demokrasi pun gerakan sosial menjadi pilihan politik  representasi  langsung  bagi  warga
negara  untuk  mengatasi  adanya kecenderungan elitisme dan birokratisme yang diyakini menjadi penyakit bawaan sistem ini.
Secara  diagramatis,  Jenkins  dan Klandermans  (1995:  5)  kemudian menggambarkan  hubungan  gerakan  sosial dengan negara dan sistem politik secara luas sebagai berikut.
Permasalahan  yang  berkaitan  di  dalam hubungan  tiga  arah  antara  gerakan  sosial, perwakilan politik, dan negara adalah sejauh mana peluang yang diberikan perwakilan politik pada gerakan sosial, dampak protes sosial pada partai politik dan proses-proses politik resmi,  dan  implikasi  yang  ditimbulkan  oleh hubungan-hubungan  tersebut  pada  negara demokratis modern.
Merujuk kepada Jenkins dan Klandermans, segi  empat  berlian  di  atas  menunjukkan perbedaan hubungan yang perlu ditempatkan dalam mendiskusikan hubungan negara dan gerakan sosial. Pada sisi kiri (panah a dan d) berkaitan  dengan  hubungan  antara  warga negara dengan negara melalui sistem politik perwakilan, khususnya di dalam demokrasi liberal.  Dalam  hal  ini  diasumsikan  telah
berlangsung sistem perwakilan politik secara mapan, terutama hadirnya partai-partai politik, asosiasi-asosiasi  kepentingan  resmi,  dan lembaga-lembaga sosial lain yang mengklaim diri  sebagai  agensi  representasi  sekaligus agregasi kepentingan-kepentingan publik.
Di sisi lain, hubungan yang ingin diajukan dalam konteks ini adalah pada sisi tengah dan kanan (panah b, c, e), yakni pada upaya-upaya gerakan dan dampak protes sosial pada sistem politik  dan  sebaliknya  dampak  yang ditimbulkan sistem politik pada gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan sosial merupakan saingan potensial bagi sistem politik perwakilan dan  bisa  memainkan  peran  besar  dalam merestrukturisasi hubungan negara dengan warga  negara,  baik  di  negara-negara demokratis  maupun  di  negara-negara otoritarian.  Gerakan  sosial  sering  kali menciptakan isu-isu alternatif yang kemudian diadopsi lembaga-lembaga perwakilan formal, bahkan mengintroduksinya ke dalam kebijakan publik, di pihak lain gerakan sosial juga bisa membentuk  dan  memengaruhi  perilaku, bentuk-bentuk aksi, maupun orientasi politik publik.
Dapat  disimpulkan,  diagram  ini  secara sederhana dapat membantu pemahaman kita dalam melihat adanya dua pilihan bagi publik atau warga negara dalam memperjuangkan kepentingannya berhadapan dengan otoritas negara, yakni sistem perwakilan poltik dan gerakan sosial. Diagram ini juga menunjukkan adanya kaitan korelasional antara berfungsi tidaknya lembaga-lembaga perwakilan politik resmi (formal) di satu sisi dan peran gerakan sosial di sisi lain.
Pertama , semakin sistem dan mekanisme perwakilan politik berfungsi dengan baik dalam
Negara Gerakan Sosial Sistem Perwakilan Politik Warga Negara b2 b1 a1 a2 c1 c2 e1 e2 d2 d1
kerangka  mewakili  dan  memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka peran gerakan sosial sebagai substitusi atau alternatif jalur representasi politik akan semakin kecil, dan demikian sebaliknya. Gerakan sosial dalam kaitan ini tidak hanya menggiring negara dan pemerintahan otoritarian ke dalam krisis politik, tetapi  juga  mendorong  transformasi  rezim otoritarian  menuju  demokrasi  yang terkonsolidasi sebagaimana juga telah terjadi dalam gelombang dan dinamika demokratisasi di Amerika Latin, Eropa Timur dan Tengah, dan Afrika Selatan (Ibarra, 2003). Dalam konteks Indonesia, misalnya, gerakan sosial tidak saja diperlukan  dan  telah  berhasil  meruntuhkan pemerintahan  Orde  Baru  yang  otoritarian, tetapi juga relevan dalam mempromosikan dan membangun  demokrasi  di  dalam  proses pelembagaan  politik  pasca-Orde  Baru. Kecenderungan  untuk  menempuh  jalur gerakan sosial juga masih sangat relevan bagi masyarakat  dalam  memperjuangkan  hak- haknya  maupun  mendorong  perubahan kebijakan publik yang lebih adil dan demokratis pada era pasca-Orde Baru sekarang ini.
Kedua , sebagaimana disinggung di bagian awal,  sistem  perwakilan  politik  di  negara- negara demokratis sekalipun bukannya tidak memiliki  problem  (seperti  birokratisme  dan elitisme). Itu sebabnya dalam hal ini peran gerakan  sosial  menjadi  penting,  terutama sebagai  agensi  untuk  memperbaiki  dan melengkapi sistem perwakilan politik (formal) itu. Demokrasi yang berkembang di negara- negara  Barat  juga  dihinggapi  kompleksitas masalah  dalam  perkembangan  selanjutnya berkaitan  dengan  globalisasi,  fragmentasi posmodernitas, identitas kolektif yang semakin menguat dan ekslusif, kekerasan dan teror, dan
sebagainya yang juga mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri. Dalam kaitan ini, di satu sisi  gerakan  sosial  berfungsi  --kalau  bisa menggunakan terminologi Anthony Giddens (1999)--  sebagai  kekuatan  untuk pendemokrasian demokrasi dari kecenderungan elitisme dan birokratisme, di sisi  lain  gerakan  sosial  berfungsi  --dalam bahasa Pedro Ibarra-- sebagai para penantang dan mereka yang mempertahankan demokrasi (Ibarra, 2003: 1).
Singkatnya, kedua jalur politik yang tersedia bagi warga negara tersebut --gerakan sosial dan mekanisme perwakilan politik-- bukan saja saling  berkompetisi,  tetapi  juga  saling melengkapi,  serta  selalu  relevan  di  dalam sistem politik, baik yang otoritarian maupun demokratis.

## Berkaca dari Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat di Toba Samosir
Gerakan perlawanan masyarakat di Porsea (Toba Samosir) sekitarnya adalah salah satu kasus  yang  hendak  diajukan  untuk menunjukkan relevansi peranan gerakan sosial dalam mengubah keputusan dan kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong perubahan- perubahan karakter manajemen dan operasi perusahaan  PT.  Inti  Indorayon  Utama. Perlawanan masyarakat ini telah berlangsung sejak berdirinya pabrik bubur kertas dan rayon tersebut di Sosorladang, Porsea, sejak tahun 1986 hingga saat ini.
Pada awalnya, pendirian pabrik ini menjadi kontroversi di Kabinet Soeharto antara Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim dan Menristek B.J. Habibie. Lokasinya dinilai tidak layak dan
riskan karena berada di hulu sungai Asahan dan dekat dengan permukiman padat. Pabrik yang dalam proses produksinya sarat dengan penggunaan  bahan  kimia  berbahaya dikhawatirkan  akan  berdampak  buruk  bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Namun kontroversi ini berakhir dengan kompromi di antara  kedua  menteri  karena  Indorayon mendapat dukungan dari Presiden Soeharto. Tidak  ada  yang  mengetahui  alasan  dan kepentingan  apa  sesungguhnya  di  balik dukungan ini. Salah satu informasi yang bisa dipertimbangkan adalah keikutsertaan anak tertua Soeharto, Sigit Hardjojudanto, dalam kepemilikan  awal  saham  perusahaan  ini (Wawancara Prof. Dr. Ing. K.T. Sirait, Jakarta, 23  November  2005).  Kemudian  Presiden Soeharto pun meresmikan PT. Inti Indorayon Utama  pada  14  Desember  1989  bersama dengan tujuh pabrik bubur kertas dan rayon lainnya, seperti di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau.
Selain dukungan personal penguasa nomor satu  ini,  dukungan  Pemerintah  Orde  Baru terhadap  keberadaan  perusahaan  ini  juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo, serta memiliki potensi hutan yang  cukup  besar  dibandingkan  dengan negara-negara  lainnya.  Setelah  era  bom minyak  periode  1974-1982  yang  sangat menguntungkan Indonesia berakhir, ditandai dengan penurunan komoditi ekspor ini di pasar internasional,  Pemerintah  Orde  Baru  mulai melirik  sumber-sumber  pendapatan  dalam negeri untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang ditempuh untuk mengatasi situasi ini, antara lain, adalah
menggenjot  pendapatan  dari  sektor-sektor nonmigas,  salah  satunya  adalah  sektor kehutanan. Kemudian sejak awal tahun 1990- an  pemerintah  mendukung  perkembangan industri bubur kertas menggantikan ekpor kayu lapis (Resosudarmo, 2003).
Kekhawatiran  banyak  pihak  pabrik  ini sangat berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan makhluk hidup terbukti kemudian. Sejak uji coba operasi 1988, Indorayon sudah mencemari Sungai Asahan yang berdampak terhadap  kesehatan  dan  menurunnya pendapatan masyarakat nelayan di sepanjang aliran  sungai.  Kemudian  pabrik  yang menggunakan klorin dalam proses produksinya juga mengeluarkan bau busuk dan menyengat yang tercium hingga radius puluhan kilometer. Masyarakat  sekitar  keberatan.  Selain  itu, berbagai  izin  pendukung  yang  diberikan instansi-instansi pemerintah juga menimbulkan masalah lain. Menteri Kehutanan, misalnya, memberi konsesi penebangan hutan yang tidak jelas batas-batasnya, bahkan mengenai hutan lindung di sekitar Daerah Tangkapan Air Danau Toba.  Hal  ini  menimbulkan  konflik  dan perlawanan dari masyarakat di sekitar hutan karena kemudian tanahnya dilindas Indorayon, perambahan menimbulkan kekeringan, dan lain  sebagainya.  Sepanjang  operasi perusahaan,  terjadi  lagi  berbagai  macam pencemaran  lingkungan,  pelanggaran,  dan pengabaian  terhadap  hak-hak  masyarakat. Manajemen perusahaan juga acap melakukan manipulasi, tidak acuh, dan terkesan ekslusif terhadap masyarakat sekitar. Pelanggaran- pelanggaran  ini  pun  mendapat  protes  dan perlawanan yang semakin massif dan meluas.
Indorayon memang bukan industri pertama di sekitar Porsea. Sebelumnya, Pemerintah

## Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik
Indonesia dan Jepang telah membangun PLTA di Sungai Asahan untuk mendukung industri peleburan aluminium di Kuala Tanjung, Asahan. Proyek milik PT. Inalum ini juga meninggalkan luka  bagi  masyarakat  Toba  Samosir  dan Tapanuli  umumnya.  Pemanfaatan  Sungai Asahan sebagai satu-satunya saluran keluar air Danau Toba untuk memutar turbin melalui pembangunan terowongan dan bendungan- bendungan telah mengorbankan dua air terjun yang indah berpotensi pariwisata, sekaligus menjadi kebanggaan alam Toba, yakni air terjun Sigura-gura (di masa kolonial dikenal dengan Wilhelmina Waterfall ) dan Tangga.
Proses  pembebasan  tanah  saat pembangunan proyek Asahan ini juga tidak dilakukan  secara  baik  dengan  masyarakat sekitar,  termasuk  di  dalamnya  sebagian masyarakat Porsea. Alih-alih menerima ganti untung, malahan masyarakat menerima ganti rugi yang tidak layak, hanya senilai sebungkus rokok murahan (Union) untuk setiap meter persegi  tanah-tanah  produktif.  Permukaan Danau  Toba  menyusut,  masyarakat  di beberapa kabupaten yang mengitari Danau Toba pun terkena dampaknya.
Pembangunan  dua  industri  raksasa  ini bukannya menaikkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Kerugian dan malapetaka justru datang silih berganti. Masyarakat Porsea yang berada tidak jauh dari kedua proyek merasakan dampak yang lebih besar. Kedua korporasi ini berada di halaman rumah, tetapi mereka tidak bisa mengecap hasilnya. Orang-orang Batak, penduduk mayoritas di wilayah ini, menjadi korban pembangunan dan industrialisasi, yang didengung-dengungkan Orde Baru sebagai pembawa kesejahteraan dan kemakmuran. Sebuah impian kosong dan kenyataan pahit.
Gerakan perlawanan masyarakat terhadap proyek PLTA Sigura-gura sudah terjadi sejak akhir 1970-an. Saat itu, beberapa kelompok warga protes dan mengajukan petisi kepada pemerintah,  menolak  ganti  rugi  yang  tidak layak.  Bahkan  ada  seorang  warga,  Idris Siahaan, yang menggugat pemerintah dan PT. Inalum ke pengadilan sebuah perlawanan yang tergolong radikal pada masa itu.
Dengan demikian, perlawanan masyarakat Porsea terhadap Indorayon bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Bibit-bibit perlawanan ini sudah  mulai  berkecambah  jauh-jauh  hari sebelum  perusahaan  tersebut  hadir  di Sosorladang.  Secara  kultural,  orang-orang Batak amat menggandrungi konflik, bahkan konflik merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan  mereka.  Secara  historis,  orang- orang  Batak  juga  sudah  pernah  mengusir maskapai  perkebunan  asing  yang  hendak beroperasi  di  Tapanuli  pada  tahun  1917 meskipun  disokong  pemerintahan  kolonial Belanda (Castles, 2001).
Dalam konteks Indorayon, dukungan rezim Orde Baru dan pemerintahan-pemerintahan sesudahnya  ternyata  tidak  mampu  (secara mudah)  meredam  perlawanan  masyarakat. Perlawanan-perlawanan yang pada awalnya kecil dan sporadis, meskipun dihadapi dengan tangan besi kekuasaan, justru bermetamorfosis menjadi perlawanan yang masif dan militan. Perlawanan yang sejak awal hingga saat ini didominasi  kaum  perempuan,  ibu-ibu perdesaan  dan  miskin,  justru  menjadi perlawanan  yang  fenomenal  serta  mampu bertahan selama sekitar dua dasawarsa, dan karena itu --seperti kata George J. Aditjondro (2006)--  amat  jarang  ditemukan  duanya  di Nusantara ini.

## Dimpos Manalu
Tidak  banyak  pula  gerakan  perlawanan masyarakat di perdesaan Nusantara ini yang mampu  memaksa  perusahaan  raksasa berhenti  beroperasi  sekian  kali  hingga menderita kerugian lebih dari 210 juta dolar AS, bahkan terancam tutup. Secara bersamaan mampu  memaksa  pemerintah  beberapa generasi menelurkan serangkaian keputusan dan  kebijakan  yang  akhirnya  mendorong perubahan karakter dan manajemen korporasi swasta, sebagaimana dilakukan masyarakat Porsea dan sekitarnya terhadap Indorayon. Dalam  hal  ini,  beberapa  keputusan  dan kebijakan penting yang diambil pemerintah berkaitan  dengan  Indorayon  sebagai  hasil perlawanan  masyarakat  adalah  sebagai berikut.
Pertama ,  diakui  dan  diterimanya class action menjadi  mekanisme  atau  lembaga hukum baru menyusul gugatan masyarakat yang diwakili Walhi dan YLBHI berdasarkan UU 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 29/ 1986  tentang Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  sejak  tahun  1988.  Meskipun demikian,  terobosan  hukum  yang  dijadikan yurisprudensi ini dinilai banyak pihak sebagai unintended consequences .
Kedua , dihentikannya operasi perusahaan selama 15 hari (5-20 November 1993) oleh Pemda Tapanuli Utara setelah ribuan massa menyerbu  perusahaan  serta  melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas perusahaan. Aksi massa rakyat ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit total terhadap Indorayon dengan menunjuk auditor Labat Anderson dari Virginia, AS.
Ketiga , dihentikannya operasi Indorayon selama 4 bulan (5 Juni-28 Oktober 1998) oleh
Pemda  Provinsi  Sumatera  Utara. Pemberhentian  ini  memang  dicabut  hanya beberapa hari kemudian, namun Indorayon terpaksa  tidak  bisa  beroperasi  karena perlawanan  dan  blokade  yang  dilakukan masyarakat.
Keempat ,  Presiden  B.  J.  Habibie memutuskan  Indorayon  berhenti  operasi sementara  sejak  19  Maret  1999  sambil menunggu audit independen. Keputusan ini diambil  setelah  YPPDT  dan  Gubernur Sumatera  Utara T.  Rizal  Nurdin  mendesak presiden segera mengambil keputusan untuk menghindari kekerasan dan korban lebih besar di Porsea.
Kelima ,  10  Mei  2000,  sidang  kabinet pemerintahan Abdurahman Wahid-Megawati Soekarnoputri akhirnya mengambil kebijakan jalan tengah, yakni menghentikan pabrik rayon secara  permanen  dan  meneruskan  pabrik bubur  kertas,  yang  dinilai  sebagai win-win solution bagi perusahaan dan masyarakat yang menuntut  seluruh  operasi  pabrik  tersebut dihentikan secara permanen.
Perlawanan masyarakat juga mendorong terjadinya perubahan struktur operasi dan gaya manajemen Indorayon. Yang paling penting dicatat adalah berhentinya operasi perusahaan ini secara total selama sekitar 4 tahun (sejak 19  Maret  1999-6  Februari  2003).  Secara berkala, sejak audit Labat Anderson berakhir Oktober 1995, terjadi perubahan-perubahan parsial  dalam  teknologi  produksi  dan pengolahan limbah. Terakhir adalah lahirnya paradigma  baru  dan  semakin  menyadari adanya  tanggung  jawab  sosial  bersamaan dengan reoperasi pabrik pulp sejak 6 Februari 2003.

## Tabel 2 Dialektika Gerakan Rakyat dengan Kebijakan Pemerintah dan Indorayon
Periode Gerakan Rakyat Situasi dan Bentuk Ketidakpuasan Isu/Tuntutan Bentuk-bentuk aksi Sistem Politik Respons Kebijakan Pemerintah Respons Indorayon 1986-1992: Perlawanan sporadis Pencaplokan tanah Pecahnya penampung limbah pencemaran sungai Asahan. Pencemaran udara Tanah longsor Monopoli kayu dan hasil hutan Ganti rugi tidak memadai Pembabatan hutan
Ganti rugi (mayor) Pengembalian tanah adat (minor): kasus Sugapa Pencabutan izin operasional (gugatan Walhi) Petisi Perlawanan di lahan Demo (Sugapa) Gugatan Walhi ke pengadilan Gugatan ke pengadilan (Samidun, cs) Otoritarian Pendekatan kekuasaan, birokrasi, polisi dan militer Mengakui berlakunya Class Action (gugatan Walhi) Pendekatan elite dan “budaya” Manipulasi hukum adat (pago-pago) Bersedia secara parsial menerima tuntutan ganti rugi Mengembalikan tanah rakyat total 1.600 ha 1993: Embrio perlawanan bersama Meledaknya tabung klorin: pengungsian besar-besaran Pencemaran Sungai Asahan
Pencemaran udara: bau
Tutup Indorayon (mayor) Ganti rugi (minor) Demo Petisi
Kerusuhan Otoritarian Pendekatan kekuasaan, birokrasi, polisi dan militer Pemkab. Tapanuli Utara: Berhenti operasi sementara Pemerintah Pusat: Keputusan audit total Pendekatan elite: Kesepakatan YTP Arjuna Memberikan janji- janji yang tidak dipenuhi 1994-1997: Penurunan dan deradikaliasi gerakan Pencemaran udara: bau Pendapatan: hasil pertanian menurun, ternak mati. Ganti rugi (mayor) Audit total (minor)
Tutup Indorayon (minor) Dialog dengan perusahaan Petisi Otoritarian Pendekatan kekuasaan, birokrasi, polisi dan militer Pemerintah Pusat: pelaksanaan audit total oleh Labat Anderson, AS Melakukan perubahan teknologi secara parsial Memberikan ganti rugi secara parsial 1998-2002: Bangkitnya gerakan bersama yang masif dan solid Keresahan karena isu dan upaya reoperasi Indorayon. Kekerasan, penangkapan, pemenjaraan Konflik horizontal Lingkungan membaik, pendapatan meningkat Tutup Indorayon secara permanen dan no audit (mayor) Demo
Petisi
Pengrusakan rumah pro- buka: konflik horizontal Blokade Ranjau Kerusuhan Reformasi Pendekatan kekuasaan, birokrasi, polisi dan militer, dialog, negosiasi Pemda Provinsi: Tutup sementara 5 bulan BJ Habibie: Berhenti sementara Keputusan Gus Dur- Mega: Rayon tutup permanen, pulp jalan terus Total 4 tahun tidak beroperasi karena perlawanan masyarakat Rekayasa Kesepakatan Mendorong organisasi dan LSM tandingan Janji Paradigma Baru
2003-2005: Mengarah ke stagnasi gerakan Toba Pulp Lestari beroperasi: pencemaran lingkungan kembali Tutup Indorayon secara permanen (mayor)
Demo Petisi Blokade Mogok pasar, sekolah, aksi bugil Ranjau Tulis dinding Transisi Pendekatan kekuasaan, birokrasi, polisi dan militer Reoperasi pabrik pulp
Implementasi paradigma baru tanggung jawab sosial perusahaan YPMT/S dan pengembangan masyarakat
Populasi, 18(1), 2007, ISSN: 0853 - 0262

## Dimpos Manalu
Pemerintah Orde Baru dan pemerintahan- pemerintahan  sesudahnya  sesungguhnya memiliki
kecenderungan
untuk mempertahankan secara total operasi pabrik Indorayon meliputi dua bidang besar usahanya: pabrik bubur kertas dan rayon . Akan tetapi, sekali  lagi,  gerakan  dan  perlawanan masyarakat  memaksa  pemerintah  untuk mengambil kebijakan win-win solution dengan menutup pabrik rayon secara permanen dan meneruskan  pabrik  bubur  kertas  untuk menjaga kelangsungan investasi Indorayon, sekaligus  mengakomodasi  tuntutan masyarakat yang telah berlangsung sekitar 20 tahun. Walau harus dicatat kebijakan jalan tengah ini bukan merupakan solusi terbaik dan memuaskan terutama bagi masyarakat dan (mungkin) perusahaan.
Pemerintah  mempertahankan  operasi Indorayon atas nama investasi, penyediaan lapangan  kerja,  pendapatan,  dan  devisa negara. Terutama  setelah  diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999 dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2001, pemerintah daerah berharap perusahaan ini memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  mengisi pendapatan  asli  daerah.  Inilah  aspek rasionalitas  yang  mendasari  kebijakan pemerintah  mempertahankan  keberadaan perusahaan tersebut. Di sisi lain, masyarakat Tapanuli, khususnya Toba Samosir, dan lebih spesifik lagi masyarakat Porsea sekitarnya, merasakan kehadiran perusahaan menyebabkan pendapatan mereka menurun, kualitas  lingkungan  hidup  memburuk, kesehatan terganggu, terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan dampak-dampak lain sebagai akibat pencemaran udara dan air. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat
berangkat dari dua rasionalitas yang berbeda: rasionalitas ekonomi versus lingkungan dan kualitas  hidup,  rasionalitas  penguasa  dan rakyat, cara pandang pelaksana kebijakan dan korban kebijakan, serta segala kompleksitas yang ada di dalamnya.
Kebijakan  pemerintah  mempertahankan perusahaan pada kenyataannya tidak selalu dilandasi oleh rasionalitas murni di atas. Di dalamnya  acap  kali  terselip  kepentingan- kepentingan tertentu para pelaksana kebijakan, apakah  itu  kepentingan  politik  kekuasaan, akses  finansial,  relasi  individual,  dan  lain sebagainya. Di dalam kebijakan yang tampak rasional,  sesungguhnya  melekat  adanya kepentingan-kepentingan  di  luar  ideal rasionalitas  itu.  Hal  inilah  yang  acap  kali dinafikan ketika melakukan analisis kebijakan sehingga pemerintah, dalam hal ini sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, seolah-olah selalu ditempatkan pada posisi memikirkan dan melakukan yang terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan umum sebagai pemerintah yang baik dan negara yang budiman.
Dengan  demikian,  gerakan  perlawanan masyarakat telah menunjukkan dua kontribusi sekaligus: mendorong perubahan dan lahirnya keputusan maupun kebijakan baru pemerintah serta  mendorong  perubahan  perilaku pengusaha (bisnis) agar memiliki tanggung jawab  sosial  terhadap  masyarakat  di sekitarnya. Perubahan-perubahan ini mustahil terjadi  karena  niat  baik  pemerintah  dan perusahaan.  Dalam  konteks  inilah  peran gerakan  perlawanan  masyarakat  dalam memengaruhi  keputusan  dan  kebijakan pemerintah menjadi relevan.
Meskipun perlawanan masyarakat belum meraih  target  maksimalnya  menutup
perusahaan bubur kertas dan rayon tersebut secara  keseluruhan  dan  permanen,  harus diakui perlawanan masyarakat Porsea telah menorehkan  catatan  dan  capaian-capaian berharga  dan  fenomenal  di  tengah-tengah munculnya  banyak  perlawanan-perlawanan masyarakat di seluruh Nusantara. Apa yang telah dicapai, betapapun kecilnya, kiranya bisa dijadikan  inspirasi  bagi  gerakan-gerakan perlawanan  masyarakat  kecil,  petani,  dan kaum marginal lainnya di tempat lain. Perlu kiranya ditambahkan keputusan-keputusan ini lahir  selama  rentang  waktu  era  kekuasaan Orde  Baru  yang  otoriter  dan  rezim-rezim sesudahnya yang secara ekonomi politik telah tertawan oleh ideologi pembangunan neoliberal yang  mengagung-agungkan  investasi  dan korporasi swasta.

## Refleksi Teoretis
Gerakan perlawanan masyarakat Porsea dan Toba Samosir sekitarnya versus Indorayon menjadi salah satu kasus menarik, hak-hak masyarakat sipil bisa digapai serta pembuatan dan perubahan kebijakan publik bisa terjadi karena desakan gerakan sosial dan tidak harus menunggu inisiatif aktor-aktor negara (birokrasi dan  parlemen)  yang  biasanya  rumit  dan distortif. Demikian pula mekanisme perubahan dan lahirnya kebijakan publik tidak mengikuti logika-logika rasional dan rigid yang secara umum  di  kenal  dalam  teori-teori  klasik kebijakan publik.
Dengan demikian, kita bisa melihat gerakan sosial  tidak  selalu,  bahkan  mengacuhkan tahap-tahap  maupun  siklus  kebijakan  yang dikenal dalam mainstream teori-teori kebijakan publik yang terlalu menekankan pada prosedur linear, legal-formal, dan elitis, yang biasanya
melalui tahapan-tahapan berikut ini. Pertama , pengenalan  masalah  dan  identifikasi  isu; kedua , penyusunan agenda; ketiga , formulasi kebijakan; keempat , adopsi kebijakan; kelima , implementasi kebijakan; dan keenam , analisis dan evaluasi kebijakan (Theodoulou, 1995: 86- 87; bdk. Dunn, 2000: 24-25). Tahapan-tahapan ini, oleh beberapa ahli, disebut sebagai siklus kebijakan (Lester dan Steward, 2000: 5) atau sebagai  siklus  yang  berlangsung  secara dinamis (Theodoulou, 1995: 87).
Dalam konteks inilah tampak pentingnya gerakan sosial dalam memengaruhi kebijakan publik. Gerakan sosial menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik ketika berbagai mekanisme  dan  jalur  formal  amat  minim, bahkan  tertutup.  Di  sisi  lain,  berbagai perdebatan  rasional  dan  ilmiah  di  media massa, perdebatan para ahli, kontroversi di gedung  parlemen,  atau  berbagai  prosedur formal pengambilan kebijakan publik --yang berada  di  dalam  domain  negara--  menjadi variabel-variabel  yang  hanya  berarti  dan mungkin terjadi karena desakan gerakan sosial tersebut.

## Daftar Pustaka
Aditjondro,  George  J.  2006.  Kultur  Batak, pedang bermata dua: belajar dari gerakan anti  Indorayon,  pengantar  buku  Victor Silaen, Gerakan Sosial Baru: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir . Yogyakarta: IRE Press.
Boudreau, Vincent. 2002. State repression and democracy protest in three Southeast Asian countries,  in  David  S  Meyer,  Nancy Whittier,  Belinda  Robnett  (eds.), Social Movements: Identity, Culture, and the State .
New York: Oxford University Press. Pp. 28- 46.
Budiman, Arief dan Olle Törnquist. 2001. Aktor Demokrasi:  Catatan  tentang  Gerakan Perlawanan di Indonesia . Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
Budiman, Arief. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan  dan  Ideologi .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Burstein, Paul, et. all. 1995. The success of political  movements:  a  bargaining perspective, in J Craig Jenkins and Bert Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest: Comparative Perspective on States and  Social  Movements .  Minneapolis: University of Minnesota Press.
Callahan, William A. 1998. Challenging the political  order:  social  movements,  in Richard Maidment et. all. (ed.), Governance in The Asia-Pacific . London and New York: Roudledge and The Open University. Pp. 150-171.
Canel, Eduardo. 1997. New social movement theory and resource mobilition theory: the need for integration, in Michael Kaufman and  Haroldo  Dilla Alfonso, Community Power  and  Grassroot  Democracy: The Transformation of Social Life . London & New Jersey: Zed Books. Pp. 189-221.
Castells, Manuel. 1997. The Power of Identity . Massachusetts: Blackwell Publiser.
Castles, Lance. 2001. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915- 1940 .  Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia.
Della Porta, Donatella and Mario Diani. 1999. Social Movements: An Introduction . Oxford:
Blackwell.
Denny J. A. 2006. Democratization from Below: Protest  Events  and  Regime  Change  in Indonesia  1997-1998 .  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Dunn,  William  N.  2000. Pengantar Analisis Kebijakan  Publik .  (Penyunting  Muhadjir
Darwin).  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Dye, Thomas R. 1972. Understanding Public Policy . New Jersey: Prentice-Hall.
Dye, Thomas R. and Harmon Zeigler. 1997. The irony of democracy, in Eva Etzioni- Halevy  (ed.), Classes  and  Elites  in Democracy  and  Democratization:  A Collection  Reading .  New  York/London: Garland Publishing.
Eyerman, Ron and Andrew Jamison. 1991.
Social Movements: a Cognitive Approach . Pennsylvania:  Pennsylvania  University Press.
Giddens, Anthony. 1999. The Third Way: Jalan Ketiga  Pembaruan  Demokrasi  Sosial .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Gills, Barry K. (ed.). 2000. Globalization and Politics of Resistance . New York: Palgrave.
Halcli, Abigail. 2000. Social movements, in Gary  Browning,  et.  all.,  (eds.), Understanding  Contemporary  Society: Theories of The Present . London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage Publications.
Ibarra, Pedro (ed.). 2003. Social Movements and  Democracy .  New  York:  Palgrave
Macmillan.

## Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik
Jenkins, J. Craig and Bert Klandermans (eds.). 1995. The  Politics  of  Social  Protest: Comparative Perspective on States and Social Movements . Minneapolis: University of Minnesota Press.
Jenkins, J. Craig. 1995. Social movements, political representation, and the state: an agenda and comparative framework, in J. Craig Jenkins dan Bert Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest: Comparative Perspective  on  States  and  Social Movements .  Minneapolis:  University  of Minnesota Press.
Klandermans,  Bert.  1997. The  Social Psychology of Protest . Oxford/Cambridge, MA: Blackwell.
. 2005. Protes dalam Kajian Psikologi  Sosial . (Terjemahan  Helly  P. Soetjipto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lester, James P. and Joseph Steward. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach (2 nd
Edition). USA: Wadsworth.
Marcos, Subcomandante. 2003. Bayang Tak Berwajah: Dokumen Perlawanan Tentara Pembebasan  Nasional  Zapatista  1994- 1996 . Yogyakarta: Insist Press.
McAdam, Doug, John D McCarthy, and Mayer N  Zald  (eds.).  1996. Comparative Perspectives  on  Social  Movements: Political  Opportunities,  Mobilizing Structures,  and  Cultural  Framing . Cambridge/New  York:  Cambridge University Press.
McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly.  1997.  Toward  an  integrated perspective  on  social  movements  and revolution, in Mark Irving Lichbach and
Alan S. Zuckerman (eds.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure . Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 142-173.
Meyer, David S. 2002. Social movements and public policy: eggs, chicken, and theory, paper prepared for the workshop Social Movements, Public Policy, and Democracy , University of California, Irvine, January 11- 13.
. 2007. The Politics of Protest:
Social Movements in America . New York/ Oxford: Oxford University Press.
Resosudarmo, Ida Aju Pradnja. 2003. Tinjauan atas  kebijakan  sektor  perkayuan  dan kebijakan terkait lainnya, dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J Pierce Colfer, Ke  Mana  Harus  Melangkah? Masyarakat,  Hutan,  dan  Perumusan Kebijakan di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 156-175.
Silaen,  Victor.  2006. Gerakan  Sosial  Baru: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir . Yogyakarta: IRE Press.
Singh, Rajendra. 2001. Social Movements, Old and New: a Post-Modernist Critique . New Delhi/Thousand  Oaks/London:  Sage Publications.
Smith,  Jackie,  Charles  Chatfield,  and  Ron Pagnucco  (eds.).  1997. Transnational Social  Movements  and  Global  Politics: Solidarity  Beyon  the  State .  New York: Syracuse University Press.
Tarrow, Sidney. 1998. Social Movements and Contentious  Politics .  Cambridge:
Cambridge University Press.
Theodoulou, Stella Z. 1995. How public policy is  made,  in  Stella  Z  Theodoulou  and Matthew A Chan (eds.), Public Policy: The Essential Readings . New Jersey: Prentice Hall. Pp. 86-96.
Wilson,  John.  1973. Introduction  to  Social Movements . New York: Basic Books.