Journal of Governance and Local Politics
ISSN (online): 2684-9992
Kepemimpinan  Perempuan  di  Pemerintah  Daerah:
Kajian Kepemimpinan

## Perempuan
Walikota

## Tangerang Selatan
Luki Oka Prastio 1 , Abdillah 2 , Elly Nurlia 3 , Tati 3 1,3 Univesitas Mathla’ul Anwar Banten , Jl Raya Labuan KM 23 Saketi Kab. Pandeglang - Banten
2 Media Ilmiah Center, Jl. Muhajirin Makassar
4 Universitas Muhammadiyah Bandung, Jl. Soekarno - Hatta No. 752, Bandung Corresponding Author: luky18003@mail.unpad.ac.id
Keyword: Women's Leadership; Local Goverment; Social Justice
Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan; Pemerintah Daerah; Keadilan Sosial
Abstract: This research is based on the background of women's leadership which is considered capable of bringing improvements to things that rarely get attention. One of them is the lack of attention, the vulnerability of protection, and the lack of policies  that  favor  women  and  children.  Referring  to  the  research  focus  that  the Mayor  of  South  Tangerang is  trying to  improve  the  conditions of  degradation  of women and children who often receive less attention. This study uses a qualitative- exploratory method with a narrative approach that relates to women's leadership in  South  Tangerang  City.  Data  analysis  using  Nvivo  12  Pro  tools  to  help researchers explore more deeply related to the  problem. The results of this study indicate  that  the  Mayor  of  South  Tangerang  is  a  leader  who  directs  his  staff  in meeting  the  needs  of  women  and  children.  In  addition  to  having  a  close relationship  with  the  community,  the  Mayor  of  South  Tangerang  facilitated  by forming a task force for the protection of women and children as a form of support in  accommodating and  minimizing the  problems that  often  occur  to  women  and children in the City of South Tangerang.
Abstrak: Penelitian  ini  di  latar  belakangi  kepemimpinan  perempuan  yang dianggap mampu membawa perbaikan terhadap hal-hal yang jarang mendapat perhatian. Salah satunya yaitu lemahnya perhatian, rentannya perlindungan, dan masih minimnya kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak-anak. Merujuk  pada  fokus  penelitian  bahwa  Walikota  Tangerang  Selatan  berusaha memperbaiki kondisi degradasi terhadap perempuan dan anak-anak yang kerap kurang  mendapat  perhatian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif- eksploratif  dengan  pendekatan  Naratif  yang  berhubungan  dengan kepemimpinan  perempuan  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Analisis  data menggunakan  tools  Nvivo  12  Pro  untuk  membantu  peneliti  mengeksporasi permasalahan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  Walikota  Tangerang  Selatan merupakan  pemimpin  yang  mengarahkan  jajarannya  dalam  memenuhi kebutuhan  perempuan  dan  anak-anak.  Di  samping  memiliki  kedekatan  dengan masyarakat  Walikota  Tangerang  Selatan  menfasilitasi  dengan  membentuk satgas  perlindungan  perempuan  dan  anak  sebagai  bentuk  dukungan  dalam mangakomodir  dan  meminimalisir  permasalahan  yang  kerap  terjadi  pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.
Informasi Artikel:  Disubmit: 06-08-2021, Revisi: 28-08-2021, Diterima: 30-09-2021

## PENDAHULUAN
Partisipasi  perempuan  dalam  menduduki  posisi  penting  kepemimpinan  publik,  baik dalam  partai  politik  maupun  birokrasi  pemerintahan,  menjadi  fenomena  menarik  sejak  akhir abad  ke-20  (Kaloh,  2009;  Fakih,  1996;  Suradinata,  2007;  Parker,  1996;  Malik,  et  al,  2021;
Pasolong, 2013). Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam politik sudah dimulai sejak lama (Abdillah et al., 2020: 67-81; Malik et al., 2021).  Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik di tanah air sendiri mencapai puncaknya saat tampuk kepresidenan diduduki Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5. Di samping itu sejumlah perempuan juga  tampil  sebagai  menteri  kabinetnya.  Bisa  dikatakan,  era  kepresidenan  Megawati  menjadi tonggak penting keterlibatan perempuan dalam pemerintahan.
Seiring dewasanya proses demokrasi mendorong sejumlah perempuan dalam beberapa dekade terakhir ikut berpartisipasi dalam proses politik, seperti menjadi kontestan pemilihan jabatan eksekutif seperti pemilihan presiden (pilpres), pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  (Luhur  &  Abdillah,  2020).  Terbukti  bahkan  tidak  sedikit  diantara mereka  yang  berhasil  meraih  suara pemilih  yang  mengantar  mereka  ke  kursi  kepemimpinan. Berdasarkan  data  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA) mencatat,  hingga  akhir  tahun  2016  jumah  kepala  daerah  perempuan  di  seluruh  Indonesia mencapai 37 orang. Dalam catatan Perludem 2017, jumlah perempuan yang berhasil pemimpin di  wilayah  publik  dengan  menjadi  kepala  daerah  kembali  meningkat  di  tahun  berikutnya dengan  bertambahnya  perempuan  kepala  daerah  baru  sebanyak  10  orang  sehingga  total perempuan yang menjadi kepala daerah mencapai 47 orang.
Terlepas  dari  presentase  keterwakilannya,  keterlibatan  perempuan  dalam  tampuk kepemimpinan  di  wilayah  publik  menjadi  keistimewaan  sendiri,  terutama  jika  dibandingkan dengan  beban  tanggung  jawab  yang  harus  mereka  penuhi  sebagai  seorang  pemimpin  (Kaloh, 2009;  Suradinata,  2007;  Malik,  et  al,  2021;  Pasolong,  2013).  Diketahui  bahwa  kepemimpinan (leadership)  merupakan  peran  publik  yang  tidak  mengistimewakan  atau  mengecualikan kelompok tertentu, termasuk perempuan (Applebaun, Audet, Miller, 2002). Dalam hal ini, para perempuan  pemimpin  publik  akan  diuji  dalam  melakukan  tata  kelola,  menangkap  arus keinginan  publik,  dan  kemampuan  mengambil  keputusan.  Selaras dengan  hal tersebut  Kanter (1977)  menegaskan  bahwa  kepemimpinan  lebih  banyak  memandang  pada  horizon  yang  luas (keeping eye on the horizon) dan menekankan hasil-hasil jangka panjang ( long term result ). Di  daerah,  terutama  Provinsi  Banten,  tingginya  keterlibatan  perempuan  dalam kepemimpinan  sangat  menarik  untuk  ditelisik.  Salah  satunya  merujuk  pada  kepemimpinan Airin  Rachmy  Diani  sebagai  Walikota  Tangerang  Selatan  yang  mana  dalam  era kepemimpinannya memiliki fokus terhadap perempuan dan anak yang tidak jarang luput dari perhatian kepala derah lainnya. Lemahnya perhatian terhadap perempuan dan anak khususnya di  Provinsi  Banten  termanifestasi  dari  tingginya  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT).  Berdasarkan  data  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  tercatat  sejak  Tahun  2010  hingga  September  2017,  terdapat  sebanyak  442  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Akumulasi  jumlah  tersebut  terdiri  dari  KDRT sebanyak 154 kasus, kekerasan/penelantaran anak sebanyak 96 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 100 kasus (Ridho, 2017; Riskasari, R., 2021; Yusuf, M., et al., 2020).
Pada  gambar  1  di  bawah  menjelaskan  identifikasi  dan  analisis  issu  penelitian  tentang kepemimpinan perempuan, menghadapai kondisi pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak di  pemerintahan  daerah  di  Kota  Tangerang  Selatan  masa  2011-2021.  Kondisi  terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak merupakan tanggungjawab kepala daerah sebagai pemegang  otoritas  tertinggi.  Salah  satu  yang  menjadi  perhatian  kepala  daerah  (Prianto  et  al., 2021) khususnya di Provinsi Banten yaitu masih tingginya kasus penderita gizi buruk. Kalkulasi pederita gizi buruk di Provinsi Banten pada awal tahun 2019 sebanyak 2.934 anak (Eko, 2019; Prastio et al., 2019: 200-223). Di Tangerang Selatan terkonfoirmasi sejak Januari 2018 terdapat 59 anak menderita gizi buruk.
Gambar 1. Identifikasi dan Analisis Masalah Penelitian Sumber: Olahan Peneliti dengan Nvivo 12 Pro, 2021
Kondisi tersebut diperparah dengan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Banten terbilang tinggi. Berdasarkan data Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Simfoni  PPA)  Kementerian Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI, TPPO di Provinsi Banten  pada  tahun  2014  tercatat  21  orang,  19  orang  pada  2015,  serta  6  orang  pada  2017 (Sahurina, 2020; Adiguna, A. P. et al.,  2020).
Hal  di  atas  menegaskan masih rentannya perlindungan  (Tati  et al.,  2021;  Prastio, L. O., 2019:  62-73)  terhadap  perempuan  dan  anak  saat  ini.  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berancana (DPMP3AKB) Tangerang Selatan  mengungkapkan  kasus  kekerasan  anak  di  Kota  Tangerang  Selatan  masih  tinggi. Berasarkan  data  DPMP3AKB  pada  tahun  2018,  dari  165  kasus  kekerasan  sekitar  120  kasus korbannya adalah anak-anak. Salah satu yang menjadi pemicu hal tersebut terjadi karena anak berada pada posisi lemah, dan kurangnya perhatian lingkungan sekitar terhadap kekrasan yang terjadi  pada  anak,  di  samping  perlunya  respon  tanggap  kepala  daerah  dalam  memperbaiki kondisi tersebut (Guritno, 2019; Anirwan & Annas, 2020).
Berdasarkan  uraian  di  atas  timbul  sebuah  pertanyaan,  bagaimanakah  sifat kepemimpinan perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam memperaiki kondisi pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.

## METODE PENELITIAN
Bagian ini berisi rancangan penelitian, topik/objek/sampel penelitian, definisi Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi kualitatif dan metode naratif untuk mengkaji kepemimpinan perempuan  dalam  Creswell  (2015:  63-64).  Ditegaskan  bahwa “metode  ku alitatif dipilih  karena penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  proses  daripada hasil”.  Se lain  itu,  Moleong  (2007:11) mengemukakan  bahwa  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  data  berupa  teks  dan  gambar, daripada angka-angka yang dihasilkan dengan menerapkan metode kualitatif. Selain itu, semua yang  dikumpulkan  berkemungkinan  menjadi  kunci  terhadap  apa  yang  sudah  diteliti.    Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam
(in-depth  interview), Pemilihan  informasi  dilakukan  secara  purposive,  dimana  peneliti  ini menentukan  kriteria  informan  yang  dianggap  banyak  memiliki  informasi  terkait  konteks penelitian.  Analisis data menggunakan tools penelitian  kualitatif  Nvivo  12  Pro (Woolf  &  Silver, 2017)  dalam  mengeksplorasi  masalah  penelitian  tentang  kepemimpinan  perempuan  di  Kota Tanggerang.

## HASIL DAN DISKUSI
Kepemimpinan yang mengarahkan ( Directive Leader ) Sebagai Landasan Sinergi Realitas  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  Waikota  Kota  Tangerang  Selatan  Airin Rachmy  Diani  dianggap  banyak  membawa  perubahan  dan  memilki  karakteristik  sebagai pembeda  dengan  kepala  daerah  laki-laki.  Bertalian  dengan  ihwal  tersebut,  dalam penyelenggaraan pemerintahan Airin Rachmy Diani dapat mengarahkan jajarannya dengan baik selaras dengan  visi  dan misi pemerintah Kota Tangerang  Selatan dalam memenuhi  kebutuhan perempuan  dan  anak.  Kondisi  tersebut  termanifstasi  dengan  berbagai  upaya  mengarahkan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  guna  mencapai  hasil  kerja  yang  maksimal.  Artikulasi sebagai  bukti  nyata  terkait  hal  tersebut  yaitu  dengan  dinobatkannya  Kota  Tangerang  Selatan Sebagai  Kota  Layak  Anak  (KLA).  Berbicara  mengenai  hal  tersebut,  menurut  Peraturan  Daerah Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  1  (Perda)  tentang  Penyelenggaraan  Kota  Layak  Anak  Tahun 2018,  memiliki  pengertian perencanaan kota yang komprehensif dengan sistem pembangunan berbasis  hak  anak  melalui  pembangunan terpadu.  Sumber daya dan sumber  daya  pemerintah, masyarakat,  dan  dunia  usaha,  serta  keberlanjutan  kebijakan  dan  kegiatan,  untuk  menjamin terwujudnya hak-hak anak.
Kegiatan  dalam  rangka  memberikan  arahan  terkait  tugas  pokok  yang  bermuara  pada tujuan  SKPD  secara  langsung  maupun  tidak  sangat  membantu  secara  moral  sekaligus  sebagai upaya  kontrol langsung  kepala daerah  terhadap jajarannya.  Dalam  hal  ini  Walikota Tangerang Selatan  melakukan  pengarahan  terhadap  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan. Arahan  dilakukan  dengan  kegiatan  kunjungan  langsung,  inspeksi  langsung  bertujuan memastikan capaian saat ini dan target organisasi di masa yang akan datang. Di samping adanya kontrol  melalui  forum  formal  seperti  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah  (FORKOPIMDA), Walikota  Tangerang  Selatan  telah  melakukan  arahan  secara  langsung  melalui  forum  SKPD DPMP3KB  yang  merupakan  tidak  lanjut  dari  hasil  musyawarah  kelurahan  dan  kecamatan. Selaras  dengan  hal  tersebut  Walikota  Tangerang  Selatan  dalam  rangka  pencapaian  serta memberikan  bimbingan/arahan  secara  spesifik  terkait  bagaimana  cara-cara  menyelesaikan tugas dalam konteks dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak pada dinas DPMP3KB. Kondisi  tersebut  sesuai  dengan  salah  satu  aspek  kepemimpinan  yang  baik  bahwasanya kepemimpinan  yang  baik  adalah  dengan  memberikan  tekanan/fokus  pada  masa  depan, menekankan fokus pada penentuan arah, di samping menanyakan apa yang akan terjadi.
Hal  di  atas  mengartikulasikan  pemenuhan  kebutuhan  perempuan  dan  anak  sebagai program  prioritas.  Berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Kota  Tangerang  Selatan  terdapat  tren positif  angka  penurunan  gizi  buruk  angka  kematian  ibu  dan  anak.  Adanya  persentase pengurangan sebesar 60% terhadap angka kematian ibu. Hal tersebut dilakukan selama tiga (3) tahun  terakhir  mulai  dari  tahun  2017,  2018,  dan  2019,  Dengan  catatan  bahwa  sisa  dari  60% tersebut  atau  40%  yaitu  terdapat  penyakit  penyerta  atau  penyakit  bawaan  terhadap  ibu  atau anak. Terkait dengan realitas penderita gizi buruk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 sebanyak 109 kasus gizi buruk. Keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan perempuan dan anak terbukti dengan kecepatan dalam tanggapan terhadap penanganan kasus gizi buruk. Dimana pada awal tahun 2018 terkonfirmasi pengurangan dari 109 kasus menjadi 37 kasus gizi buruk (Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2019). Dominan kasus penderita gizi buruk  yang  terjadi  di  wilayah  Tangerang  Selatan  dialami  oleh  masyarakat  yang  bukan merupakan penduduk Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut terlihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP)  atau  Kartu  Keluarga  (KK)  yang  bukan  merupakan  warga  masyarakat  Kota  Tangerang
Selatan, salah satunya berasal  dari  Bogor maupun daerah  lain  yang  mengadu  nasib di wilayah Tangerang  Selatan.  Namun  sebagai  komitmen  pemerintah  dalam  mengurangi  gizi  hal  tersebut tetap ditangani oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan tanpa adanya diskriminasi.
Sebagai  sebuah  komitmen  guna  memenuhi  kebutuhan  perempuan  dan  anak,  Walikota Tangerang Selatan memiliki antusias tinggi untuk memastikan langsung kondisi masyarakat. Hal tersebut terkonfirmasi dengan semangat mengarahkan jajarannya untuk bersiap diri melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Secara aktual dengan mengetahui permasalahan secara rill di lapangan sekaligus menerima masukan dari masyarakat akan dapat melahirkan sebuah tindakan terhadap pemecahan masalah yang tepat sasaran. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Hersey Blancad  (1982)  bahwa  inti  dari  perilaku  membimbing  adalah  sejauh  mana  pemimpin berpartisipasi dalam  komunikasi satu  arah.  Bentuk  bimbingan  dalam  komunikasi satu  arah  ini meliputi  penentuan  peran  yang  harus  dimainkan  pengikut,  memberi  tahu  pengikut  apa  yang harus  dilakukan,  di  mana,  dan  bagaimana  melakukannya,  dan  memantau  pengikut  dengan cermat.
Hubungan interpersonal yang baik antara pimpinan dan jajaran atau bawahan menjadi salah  satu  aspek  penentu  keberhasilan  peyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini Walikota Tangerang Selatan memiliki kedekatan dengan SKPD serta dapat dikatakan bersahabat dengan masyarakat, di samping mampu memberikan terobosan pelayanan terhadap masyarakat yang fokus terhadap permasalahan pendidikan, masalah perempuan dan anak. Mengarah kepada salah satu  implementor dalam penyelenggaraan  kegiatan/program yang memenuhi kebutuhan perempuan  dan  anak  Walikota  Tangerang  Selatan  memiliki  kepedulian  yang  tinggi  kepada perempuan  dan  anak-anak.  Artikulasi  komitmen  dalam  memenuhi  kebutuhan  perempuan  dan anak salah satunya dimulai dari pemenuhan fasilitas yang ramah anak.

## Gambar 2. Orientasi Kepemimpian Walikota Tangerang Selatan Periode 2011-2021 Sumber: Olahan Peneliti dengan Nvivo 12 Pro, 2021
Ketelitian  Walikota  Tangerang  Selatan  dalam  mengarahkan  dan  memenuhi  kebutuhan organisasi  merupakan  salah  satu  pembeda.  Ihwal  di  atas  selaras  dengan  hasil  penelitian  Eva Meizara  (2016)  berjudul  “Analisis  Ko mpetensi  Kepemimpinan  Wan ita”  yang  m enyatakan kepemimpinan  wanita  lebih  detail,  berorientasi  terhadap  proses.  Mendahulukan  kepentingan institusi  dibanding  kepentingan  pribadi.  Senada  dengan  itu,  Kaloh  (2009)  &  Pasolong  (2013) menjelaskan  pemimpin  merupakan  sumber  daya  pokok  yang  paling  langka  dalam  setiap
organisasi.  Oleh  karena  itu  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  disebabkan  karena  perilaku pemimpin yang tidak efektif.
Dalam  konteks  pemimpin  yang  mengarahkan  Walikota  Tangerang  Selatan  telah melakukan  pengarahan  yang  efektif  kepada  Dinas  Kesehatan  dengan  memberikan  dukungan, berupa motivasi dengan ikut terjun langsung meninjau kondisi terkini di lapangan. Hal tersebut dilakukan  sebagai  upaya  kontrol  terhadap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yaitu  Dinas Kesehatan  Kota  Tangerang  Selatan  agar  selaras  dan  beriringan  guna  mensukseskan  program prioritas  pemerintah  daerah.  Hasilnya  terdapat  tren  positif  sebagai  dampak  keseriusan pemerintah  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  perempuan  dan  anak.  Salah  satu  bukti  nyata yaitu dengan berkurangnya kasus penderita gizi buruk di Kota Tangerang Selatan secara masif.
Dukungan Pemimpin (supportive leader) Sebagai Penentu Keberhasilan Berkaitan  dengan  pemimpin  yang  mendukung,  Kaloh  (2009)  &  Pasolong  (2013) mendefinisikan  sebagai  pemimpin  yang  memiliki  kesediaan  untuk  menjelaskan  sendiri, bersahabat,  mudah  didekati, dan mempunyai perhatian  yang  tinggi terhadap  bawahannya.  Hal tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin merupakan wadah bagi organisasi yang idealnya memiliki  kepekaan  dan  daya  tanggap  terhadap  segala  kebutuhan  organisasi.  Di  samping  itu kepedulian  kepala  daerah  sejatinya  berorientasi  terhadap  peningkatan  kualitas  kehidupan masyarakat. Hal tersebut akan terimplementasikan dengan baik ketika diiringi dengan tindakan responsif yang terartikulasi nyata dan dapat dirasakan masyarakatnya.
Berkaitan  dengan  konteks  kepemimpinan  perempuan  dalam  pemerintahan  dalam memenuhi  kebutuhan  perempuan  dan  anak,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh Walikota  Kota  Tangerang  Selatan,  Airin  Rachmy  Diani  memilki  karakteristik  pemimpin  yang mendukung  dengan  menunjukan  kepeduliannya  terhadap  jajarannya  atau  satuan  kerja perangkat  daerah  (SKPD)  untuk  berkembang  dan  mencapai  tujuan  organisasi.    Sementara  itu Wolfman  (1974)  dan  Sanchez-Hucles  &  Davis  (2010)  menyatakan  bahwa  keutamaan  wanita adalah kemampuan  untuk memelihara  hubungan.  Wanita tertarik  untuk membantu orang  lain berkembang  dan  mengungkapkan  diri  serta  menolong  mereka  memperoleh  kepuasan.  Sifat memelihara  berasal  dari  peran  biologis  wanita.  Wanita  memiliki  kemampuan  alami  untuk mencipta, memilihara, dan mendorong pertumbuhan itu dilakukan demi dan bersama orang lain.
Umumnya salah satu  strategi yang dilakukan sebagai langkah  akselerasi pembangunan daerah  dilakukan  melalui  pembuatan  peraturan  daerah  (PERDA),  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan sebagai upaya dalam memenuhi  kebutuhan  perempuan  dan  anak  berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwasanya  telah terdapat dukungan terhadap pencapaian tujuan organisasi yang datangnya dari Walikota. Seperti adanya Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) yang diimplementasikan sebagai langkah nyata mendorong tercapainya tujuan pencapaian Kota Layak Anak (KLA).
Guna mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) diperlukan adanya dukungan berbagai pihak lintas  sektor  dan  multi  aktor.  Hal  tersebut  dilandasi  karena  banyaknya  indikator  yang  harus dipenuhi  dalam  rangka  perwujudan  menjadi  Kota  Layak  Anak  (KLA).  Sebagai  contoh  ketika pemerintah  Tangerang  Selatan  membangun  taman  atau  ruang  terbuka  hijau  dalam  memenuhi salah satu syarat kota layak anak, tidak berhenti semata-mata hanya terbatas pada urusan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Lebih dari itu memerlukan adanya dukungan SKPD lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam memastikan tercapainya tujuan. Dalam  hal  ini  untuk  memastikan  berfungsinya  ruang  terbuka  hijau  atau  taman  dengan semestinya maka dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bergiliran atau bekerja selama 24 jam sehingga dapat dipastikan ruang terbuka untuk bermain anak atau ruang terbuka ramah anak tidak disalahgunakan pada malam hari.
Kondisi di atas tidak lepas dari dukungan kepala daerah sebagai motor penggerak, yang idealnya memiliki sifat cepat dan peduli terhadap kondisi permasalahan di lapangan, di samping membuka  diri  terhadap  segala  hal  terkait  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan. Terbangunnya  kedekatan  antara  pemimpin  dengan  jajaran  secara  langsung  atau  tidak  akan berimplikasi terhadap peningkatan semangat dan motivasi tersendiri. Realisasi supportive leader
terkonfirmasi  dengan  pemenuhan  kebutuhan  perempuan  dan  anak  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana  (DPMP3AKB).  Sejatinya  upaya  perhatian  pemimpin  terhadap  jajaran,  maupun program kerja dari DPMP3AKB akan mendukung terhadap pencapaian Kota Layak Anak (KLA). Tidak  dipungkiri  pada  tahun  2018,  jumlah  penduduk  Kota  Tangerang  Selatan  sebanyak 1.696.308  jiwa.  Menelisik  data  terkait  demografi  penduduk  Kota  Tangerang  Selatan  bahwa jumlah penduduk terbesar di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 yaitu pada kisaran umur 30 - 34 tahun dengan jumlah 159.648 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk anak dengan kelompok umur 0 - 19 tahun yang ada di Kota Tangerang Selatan berjumlah sebanyak 546.227 jiwa. Angka itu  menunjukkan  bahwa  32,20%  penduduk  tahun  2018  adalah  kelompok  usai  anak  (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 2019).
Sebagai  realisasi  dukungan  terhadap  perempuan  dan  anak,  program  prioritas  Kota Tangerang  Selatan  salah  satunya  berupaya  memenuhi  hak  anak,  yang  aplikasinya  dibentuk Forum  Anak  oleh  pemerintah  daerah  atas  inisiasi  Walikota  Tangerang  Selatan.  Hal  itu  guna memenuhi kebutuhan anak dalam setiap pelaksanaan program pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Forum Anak beranggotakan kategori anak remaja di bawah 18 tahun, keberadaan forum anak  merupakan  sarana  pelapor  dan  pelopor  bagi  penemuhan  hak  dan  perlindungan  anak  di Kota Tangerang Selatan.  Ihwal forum anak sendiri bertujuan untuk menjadikan kota Tangerang Selatan  sebagai  Kota  Layak  Anak  (KLA),  dengan  memenuhi  31  hak  anak  yang  menjadi  bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat,  pemerintah,  dan  negara.  Dari  31  hak  anak  terdapat  hak  utama  berupa  hak  untuk hidup,  perlindungan,  tumbuh  kembang  dan  partisipasi.  Sesuai  dengan  pernyataan  informan  di atas bahwa dalam memenuhi 31 hak anak pemerintah daerah melakukan pembenahan fasilitas secara berkala.
Salah satu aspek dalam pencapaian Kota Layak Anak (KLA) adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan.  Di  Kota  Tangerang  Selatan  sendiri  kesehatan  merupakan  fokus  perhatian  dan merupakan salah satu program prioritas Walikota Tangerang Selatan, dan pada tataran kondisi di lapangan pemerintah bersama SKPD secara maksimal memperbaiki permasalahan gizi  buruk di Kota Tangerang Selatan. Salah satu kegiatan sebagai dukungan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yaitu dengan cara penguatan dan pembinaan kader kesehatan yang sebanyak 6000 kader  itu  terkait  dengan  pencegahan  stunting.  Permasalahan  stunting  merupakan  salah  satu perhatian  dari  Walikota  Tangerang  Selatan.  Bentuk  lain  dari  perhatian  Walikota  Tangerang Selatan yaitu ikut bersama-sama dengan perangkat daerah mulai dari SKPD, Kecamatan, sampai dengan  Kelurahan  berkumpul  bersama  dalam  forum  rapat  koordinasi  khusus  membahas mengenai penurunan dan pencegahan stunting.
Menslisik  lebih  dalam  dukungan  Walikota  Tangerang  Selatan  mengarah  juga  terhadap kesehatan  dalam  mendukung  terselenggaranya  pendidikan  dengan  optimal.  Hal  tersebut terartikulasi  dari  berbagai  program  kesehatan  sekolah.  Seperti  program  tablet  tambah  darah untuk remaja. Dalam konteks tersebut peneliti melihat besarnya kepekaan Walikota Tangerang Selatan  dalam  pemimpin  dan  melayani  masyarak atnya.  Tidak  dipungkiri  berbagai  “riset kepemimpinan”  pada  birokrasi  publik,  menunjukan  masih  lemahnya  kepemimpinan  dalam berbagai  level atau  tingkatan.  Artinya  masih  terdapat tingkat penguasaan kepemimpinan  yang masih rendah.
Kapasitas  dan  kesadaran  pemimpin  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melayani  sangat terbatas  bahkan  tidak  sedikit mereka  yang  minta  untuk  dilayani. Kewenangan  formal  menjadi senjata ampuh dalam menggerakan bawahan. Akibatnya bawahan bekerja bukan atas kesadaran sendiri,  tetapi  karena  tingginya  torsi  tekanan  atasan.  Oleh  karena  itu  hubungan  antara  atasan dan bawahan tidak lagi terjalin dengan harmonis. Padahal keduanya merupakan satu kesatuan tim kerja yang berjalan bersama dalam mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah.
Berdasarkan hal di atas berbanding terbalik dengan keadaan di Kota Tangerang Selatan, di  mana  pemimpin  yang  memiliki  kewenangan  formal  memberi  kebebasan  untuk  mencapai sasaran  organisasi  dengan  mengembangkan  motivasi  anggota  organisasi.  Perilaku  Walikota Tangerang  Selatan  tersebut  selaras  dengan  yang  digambarkan  oleh  Ralph  (1974)  dalam  teori humanstik ( humanintic theory ) bahwa fungsi kepemimpinan yaitu dengan membuat organisasi
sedemikian rupa sehingga memberikan kelonggaran pada individu guna mewujudkan motivasi yang  potensialnya  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya  dan  pada  saat  yang  bersamaan memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi.
Konteks  kepemimpinan  perempuan  dalam  hal  ini  Walikota  Tangerang  Selatan berdasarkan analisa peneliti sudah berjalan sesuai dengan koridor visi dan misi. Artinya terdapat kepedulian dengan semata-mata tidak digerakan oleh aturan formal yang kaku, dan senantiasa dapat  mengendalikan  kewenangan  formal  yang  dimilikinya.  Ihwal  tersebut  menjadi  mutlak terpenuhi  dalam  mewujudkan good  governance diperlukan  sosok  pemimpin  yang  bersikap terbuka, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kinerja pelayanan dan akuntabel dalam semua kebijakan, tindakan maupun langkah-langkahnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Eagly (1990)  bahwa  seorang  wanita  memiliki  sifat  demokratis  dan  rasa  kepedulian  yang  tinggi sehingga sosok wanitapun berkompeten untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi
Table 1. Skenaro Kepemimpinan Perempuan di Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2021 No. Program Prioritas Deskripsi 1 Manjemen efektif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk  Menciptakan  kerja  organisasi (Pemerintahan  Kota  Tangerang  Selatan) yang terukur dan terkontrol. 2 Ketepatan Regulasi Daerah Mengefektifkan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). 3 Membentuk Satgas (Satuan Tugas) Perlindungan Anak dan Perempuan tingkat Rukun Warga (RW) Upaya pertama dalam rangka meminimalisir  dan  melindungi  sekaligus membantu  dalam  pencegahan  kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4 Imlementasi Kolaborasi Program Implementasi  hukum,  kebijakan,  program dan kegiatan pemenuhan hak anak, dengan melibatkan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

## Sumber: Olahan Peneliti dari berbagai sumber, 2021
Berdasarkan  analisa  peneliti  bahwa  Walikota  Tangerang  Selatan  memiliki  totalitas berwujud komitmen dan dukungan secara langsung yang menimbulkan pengaruh motivasi yang kuat terhadap SKPD bahkan masyarakat untuk sama-sama memperbaiki kondisi permasalahan di masyarakat terkait stunting dan gizi buruk sebagai upaya memenuhi kebutuhan perempuan dan  anak.  Aktivitas turun langsung  kepermukaan ditujukan  guna  memastikan  hasil kerja yang sesuai  dengan  ketentuan.  Ihwal  tersebut  selaras  dengan  pernyataan  Pasolong  (2013)  bahwa kepemimpinan idealnya dapat mempengaruhi dan memberikan motivasi kepada bawahan, yang berdampak  kepada  meningkatnya  kinerja  pegawai  yang  dipimpinnya.  Karena  pimpinan  dalam struktur formal terlebih birokrasi pasti memiliki bawahan, yang sebab kedudukannya memiliki kekuasaan formal (autority) dan tanggung jawab (akuntabilitas).
Kepedulian  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  terhadap  perempuan  dan  anak menjadikan  pada  tahun  2018  Kota  Tangerang  Selatan  menyandang  predikat  Kota  Layak  Anak (KLA).  Secara  definisi  menurut  Perda  Nomor  1  Tahun  2018  mengenai  Penyelenggaraan  Kota Layak  Anak  adalah  kota  yang  mempunyai  sistem  pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui pengintegrasian  komitmen  dan  sumber  daya  pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia  usaha  yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin  terpenuhinya  hal  anak.  Kota  Tangerang  Selatan  secara  berkesinambungan  dan komprehensif  memiliki  sistem  terintegrasi  dalam  membangun  iklim  yang  ramah  anak,  salah satunya mengurangi secara masif tindak kekerasan terhadap anak. Data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana  (DPMP3AKB)  Kota  Tangerang  Selatan  tahun  2015,  di  Kota  Tangerang  Selatan terdapat enam puluh empat (64) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Walikota Tangerang Selatan berhasil menurunkan angka kekerasan tersebut yang pada tahun 2015 berjumlah enam puluh empat (64) kasus dan pada tahun 2016 berkurang menjadi lima  puluh  empat  (54)  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Diketahui  bersama dalam mengentaskan permasalahan sosial diperlukan peran serta berbagai pihak, terutama yang datangnya  dari  keseriusan  pemerintah.  Dengan  adanya  kerja  sama  pemerintah  dengan masyarakat  secara  efektif  dapat  meningkatkan  kemungkinan  keberhasilan  sebuah  pencapaian program  sosial.  Artinya  pemerintah  tidak  bekerja  sendiri,  bahkan  di  era  saat  ini  dalam mengentaskan masalah sosial sangat perlu peran serta dunia usaha. Di Kota Tangerang Selatan sendiri  karena  perhatian  dan  fokus  pemerintah  daerah  saat  ini  telah  dibentuk  Satuan  Tugas Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  pada  setiap  RW  sebagai  wahana  kontrol  dan  tindak pencegahan dini terhadap kekerasan pada perempuan dan anak.
Terobosan  dengan  membentuk  Satgas  (Satuan  Tugas)  Perlindungan  Anak  dan Perempuan tingkat Rukun Warga (RW) merupakan upaya pertama dalam rangka meminimalisir dan  melindungi  sekaligus  membantu  dalam  pencegahan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak.  Pada  implementasinya  memberdayakan peran  serta  masyarakat setempat sebagai  garda terdepan  dalam  memperbaiki  kondisi  permasalahan  di  lapangan.  Terhitung  pada  tahun  2017 Satgas  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan  berjumlah  108  orang,  dengan  jumlah  anggota keseluruhan sebanyak 540 orang.
Gambar 3. Eksporasi Kepemimpinan Airin Rahmi Diani sebagai Women’s Leadership di walikota Kota Tangerang

## Sumber: Olahan Peneliti dengan Nvivo 12 Pro, 2021
Pada gambar 3 di atas dapat di katakan program kebijakan tersebut sebagai dasar tren perbaikan dalam  mengakomodir perempuan dan  anak di Kota Tangerang  Selatan  menjelaskan besarnya  komposisi  pemimpin  dalam  pemerintahan  yang  secara  langsung  bertanggung  jawab dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping adanya penguatan kelembagaan serta kapasitas aparat perangkat daerah dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan  hak  anak,  dengan  melibatkan  dunia  usaha  dalam  pemenuhan  hak  anak  dan
perempuan.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Airin  Rachmy  Diani  Periode  walikota  Kota  Tangerang Selatan sejak 2011-2021.

## KESIMPULAN
Walikota  Tangerang  Selatan  sebagai  pemimpin  yang  memiliki  kesediaan  untuk menjelaskan  sendiri,  bersahabat,  mudah  didekati,  dan  mempunyai  perhatian  yang  tinggi terhadap  bawahannya.  walikota  tangerang  selatan  telah  melakukan  pengarahan  yang  efektif kepada  dinas  kesehatan  dengan  memberikan  dukungan,  berupa  motivasi  dengan  ikut  terjun langsung  meninjau  kondisi  terkini  di  lapangan.  hal  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  kontrol terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu dinas kesehatan kota Tangerang Selatan agar selaras dan beriringan guna mensukseskan program prioritas pemerintah daerah. berkaitan dengan pemimpin yang mendukung walikota tangerang memiliki totalitas berwujud komitmen dan dukungan secara langsung yang menimbulkan pengaruh motivasi yang kuat terhadap skpd bahkan masyarakat untuk sama-sama memperbaiki kondisi permasalahan di masyarakat terkait stunting dan gizi buruk sebagai upaya memenuhi kebutuhan perempuan dan anak. lebih dari itu walikota Tangerang Selatan berinovasi dengan membentuk satgas (Satuan Tugas) perlindungan anak  dan  perempuan  tingkat  rukun  warga  (RW)  merupakan  upaya  pertama  dalam  rangka meminimalisir  dan  melindungi  sekaligus  membantu  dalam  pencegahan  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anakmemaparkan  kesimpulan,  implikasi,  batasan  dan  saran  penelitian  secara berurutan.  implikasi  adalah nasehat  praktis dari  hasil penelitian.  batasan  penelitian mencakup hal-hal  yang  dapat  dilakukan  peneliti  dalam  melakukan  penelitiannya.  sedangkan  saran merupakan  saran  untuk  penelitian  selanjutnya  berdasarkan  keterbatasan  yang  tidak  dapat dilakukan peneliti dalam penelitiannya.

## REFERENSI
Abdillah, A., Deliarnoor, N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati, F. (2020). The Position of Auxiliary Organ  in  Government  System  of  West  Java  Provincial  Government. Journal  of Contemporary Governance and Public Policy, 1 (2), 67-81. Doi:
https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11
Adiguna,  A.  P.,  Rifaid,  R.,  &  Rusnaedy,  Z.  (2020).  Problematics  of  Multiparty  Systems  in Indonesia. Journal  of  Governance  and  Local  Politics  (JGLP),  2 (1),  93-105.  Doi: https://doi.org/10.47650/jglp.v2i1
Anirwan,  A.,  &  Annas,  A.  (2020).  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Layanan  Sekretariat  DPRD Kabupaten Soppeng. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 2 (2), 131-150. Doi: https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2
Bass,  B.  M.  &  Avolio,  B.  J.  (1994).  Improving  Organizational  Effectiveness  through Transformational Leadership. Thousand Oaks: Sage Publications.
Bass,  B.  M.  (1985).  Leadership  and  Performance  Beyond  Expectations.  New  York:  The  Free Press.
Creswell,  John  W.  (2015).  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Drucker, P.F. (1993). Post-Capitalist Socienty. New York: Harper Business. Eagly,  Alice  H.,  &  Johnson,  B.  T.  (1990).  Gender  dan  Leadership  Style:  A  Meta  Analisys.  CHIP Documents. Paper 11.
Fakih, M. (1996). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard., (2003). Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayungan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharma. Jakarta:Erlangga.
House, R. (1971). A Path  Goal  Theory  of  Leader  Effectiveness.  Administrative  Science Quarterly, 16(3), 321-  339. doi:10.2307/2391905 Kaloh,  J.  (2009).  Kepemimpinan  Kepala  Daerah;  Pola  Kegiatan,  Kekuasaan,  dan  Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Kanter, R.M. (1977). Restoring People to The Hearth of the Organization of the
Future,  in the Organization Future. San Francisco: Jossey Bass Publisher
Lewin  K.,  Lippit  R.,  &  White,  R.  K.  (1939).  Patterns  of  Aggressive  Behavior  in  Experimentally Created  “Social  Climates”.  The  Journal  of  Social  Psychology,  10(2),  269 -299. doi:10.1080/00224545.1939.9713366.
Luhur,  A.,  &  Abdillah,  A.  (2020).  Dekolonisasi  dan  Indegenisasi  Ilmu  Pemerintahan. Governabilitas  (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Semesta),  1 (2),  164-186.  Doi: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.86 Malik,  I.,  Abdillah,  A.,  Rusnaedy,  Z.,  &  Khaerah,  N.  (2021,  May).  Coastal  Women's  Resilience Strategy  against  Climate  Change  Vulnerability  in  Makassar,  Indonesia.  In  E3S  Web  of Conferences (Vol. 277, p. 01003). Doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701003 Meleoong, L. J. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Miller,G.A. (1974). Prentice Psychology and Communication in Social Conflict. Englewood Clifffs -Hall, Inc
Pamudji. (1992). Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Parker,  P.  S.  (1996).  Gender,  culture,  and  leadership:  Toward  a  culturally  distinct  model  of African-America n  women  executives’  leadership  strategies. The Leadership  Quarterly , 7(2), 189-214. Doi: https://doi.org/10.1016/S1048-9843(96)90040-5 Pasolong, H. (2013). Kepemimpinan Birokrasi. Jakarta: Alfabeta. Prastio, L. O. (2019). Strategi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Di Desa Muara Baru Kecamatan  Cilamaya  Wetan  Kabupaten  Karawang.  The  Indonesian. Journal  of  Politics and Policy, 1 (1), 62-73. Doi: https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1647 Prastio,  L.  O.,  Suwaryo,  U.,  &  Yuningsih,  N.  Y.  (2019).  Pengaruh  Kepercayaan  dan  Komitmen Antar  Aktor  Terhadap  Proses  Kolaborasi  Pada  Program  Pemagangan  Nasional  di Kabupaten  Karawang. Jurnal  Politikom  Indonesiana,  4 (2),  200-223.  Doi: https://doi.org/10.35706/jpi.v4i2.3243
Prianto,  A.  L.,  Malik,  I.,  Rusneady, Z.,  Khaerah,  N.,  Abdillah,  A.,  Lestari,  D.,  Angraini,  R.,  (2021). Demokrasi  Lokal  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Pasangan  Calon  Tunggal.  Makassar: Subaltern Inti Media
Ralph.  S.  (1974).  A  Handbookbof  Leadership.  The  Free  Press,  New  York:  Coller  Machmillan Publishers, London.
Riskasari,  R.  (2021).  Pengembangan  Objek  Wisata  Alam  Uwae  Pellae  dalam  Meningkatkan Pendapatan  Retribusi  Wisata  di  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Sinjai.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 3 (1), 75-86. Doi: https://doi.org/10.47650/jglp.v3i 1 Sanchez-Hucles,  J.  V.,  &  Davis,  D.  D.  (2010).  Women  and  women  of  color  in  leadership: Complexity,  identity,  and  intersectionality. American  Psychologist ,  65(3),  171-181.  Doi: https://doi.org/10.1037/a0017459
Suradinata. (2007). Gaya Kepemimpinan. CV Pustaka Pelajar. Yogykarta.
Sutikno, Raja Bambang. (2007). The Power OF Emphaty in Leadership. Jakarta, Gramedia. Tati,  T.,  Rusdiana,  D.,  Doni,  D.,  &  Nugraha,  S.  (2021).  Identifikasi  Pelanggaran  AMDAL  Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Jurnal Identitas, 1 (1), 42-52. Wirawan.  (2014).  Kepemimpinan:  Teori,Psikologi,Perilaku  Organisasi,  Aplikasi  Penelitian. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Wolfman, B. R. (1989). Peran Kaum Wanita. (Soetomo, Trans.) Yogyakarta: Kanisius. Woolf, N. H., & Silver, C. (2017). Qualitative analysis using NVivo: The five-level QDA® method.
Routledge.
Yukl, G. (2010). Kepemimpinan dalam Organisasi. Edisi kelima. Jakarta: Indeks. Yusuf,  M.,  Jariah,  A.,  &  Sadar,  S.  (2020).  Penerapan  NPS  dalam  Pelayanan  Penerbitan  SKPD Kendaraan  Bermotor  Berbasis  Online  pada  SAMSAT  Kalimantan  Tengah. Journal  of Governance and Local Politics (JGLP), 2 (2), 191-200. Doi: https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2

## Dokumen:
Perda Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Laporan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2019.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 2019.

## Website:
Eko.  (2 019).  “Giz i  Buruk  dan  Stunting  di  Banten  Meningkat,  Dipicu  Minimnya  Pengetahuan Oran g Tua”. https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/15/gizi-buruk-dan- stunting-di-banten-meningkat-dipicu-minimnya-pengetahuan-orangtua.  Diakses  Pada 16 Desember 2019. Pukul 20:33 WIB.
Guritno,  Tatang.  (2019).  “Pemkot  Tangsel  Sebut  Anak -anak  Mendominasi  Korban  Kekerasan Tahun  2018” https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/11/17143151/pemkot- tangsel-sebut-anak-anak-mendominasi-korban-kekerasan-tahun-2018. Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 15:32 WIB.
Ridho, Rasyid.  (2017).  “ Kasus  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak    di Banten  Tinggi”. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A, 2017).
Sahurina,  Maya.  (2020).  “Menteri  Yohana  Sebut  Perempuan  di  Banten  Kurang  Perhatian”. https://tangerangnews.com/banten/read/25437/Menteri-Yohana-Sebut-Perempuan- di-Banten-Kurang-Perhatian.  Diakses  pada  Diakses  pada  15  Janari  2020.  Pukul  16:12 WIB.