p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Pemilihan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terbaik sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Air Di DAS Cikapundung Kabupaten Bandung Barat
Eka Wardhani 1 , Dea Salsabila 2
1,2 Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional, Bandung * Koresponden email : 9f.deasalsabila@gmail.com, ekawardhani08@gmail.com
Diterima: 23 Februari 2022 Disetujui: 25 Maret 2022

## Abstract
The Cikapundung River is one of the heavily polluted tributaries of the Citarum River with its headwaters located in West Bandung Regency, precisely in Lembang District. This sub-district is a tourism center with the  largest  population  so  it  has  the  potential  to  produce  more  waste  than  other  sub-districts.  The  waste generated is in the form of domestic liquid waste which can pollute the water of the Cikapundung River. The quality standard used to determine the water quality of the Cikapundung River is used Government Regulation no. 22/2021 with class II water quality standards. There are 4 parameters in the river that exceed the  quality  standard,  namely:  BOD,  COD,  TSS,  and  Detergent  as  MBAs.  Based  on  the  pollutant  index value, the river is categorized as heavily polluted concerning the Decree of the Minister of the Environment No.  115/2003.  These  results  are  based  on  the  need  for  utilization  analysis  efforts  to  improve  the  water quality of the Cikapundung River by planning a domestic water management system using filtered data. Based on the results of the screening carried out concerning PerMenPUPR No. 4 of 2017, the type of system used is a domestic wastewater management system considering that population density, soil depth, and soil permeability meet the requirements for using the system. With the number of building septic tanks in 2026, there will be 117 units of septic tanks.
Keywords: Cikapundung, West Bandung Regency, domestic wasted, water treatment, septik tank

## Abstrak
Sungai Cikapundung merupakan salah satu anak Sungai Citarum yang tercemar berat dengan hulu sungai berada di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya berada di Kecamatan Lembang. Kecamatan  ini merupakan pusat  pariwisata  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  sehingga  berpotensi  menghasilkan  limbah  lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair domestik yang dapat mencemari  air  Sungai  Cikapundung.  Baku  mutu  yang  digunakan  untuk  penentuan  kualitas  air  Sungai Cikapundung digunakan PP No. 22/2021 dengan baku mutu air kelas  II. Terdapat 4 parameter di sungai tersebut yang melebihi baku mutu, yaitu BOD, COD, TSS, dan Detergen sebagai MBAS. Berdasarkan nilai indeks  pencemar,  sungai  tersebut  masuk  ke  dalam  kategori  tercemar  berat  dengan  mengacu  pada KepMenLH  No.  115/2003.  Berdasarkan  hasil  tersebut  perlu  dilakukannya  upaya  pengolahan  guna meningkatkan kualitas air Sungai Cikapundung dengan cara melakukan perencanaan  sistem pengelolaan air  limbah  domestik  menggunakan metode  analisis  data  dengan  penapisan.  Berdasarkan  hasil  penapisan yang dilakukan dengan mengacu pada PerMenPUPR No.4 Tahun 2017, jenis sistem yang digunakan adalah sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  setempat  mengingat  kepadatan  penduduk,  kedalaman  muka  air tanah dan permeabilitas tanah memenuhi persyaratan untuk menggunakan sistem tersebut. Jumlah tangki septik terbangun pada tahun 2026 adalah sebanyak 117 unit tangki septik.
Kata Kunci: Cikapundung, Kabupaten Bandung Barat, pengolahan air, limbah domestik, septik tank

## 1. Pendahuluan
Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan wilayah yang memiliki isu lingkungan yang kompleks mengingat  daerah  ini  menjadi  salah  satu  pusat  pariwisata  andalan  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Berdasarkan pedoman  penyusunan  Dokumen  Informasi  Kinerja  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (DIKPLHD) Tahun  2019  terdapat  beberapa  permasalahan  lingkungan  hidup  yang  menjadi  perhatian  khusus  oleh pemerintah  daerah  tersebut  yang  diantaranya  adalah  perubahan  tata  guna  lahan  yang  tidak  terkendali, penurunan  kualitas  dan  kuantitas  air  permukaan,  penurunan  kualitas  udara,  tingginya  risiko  bencana longsor, dan timbulan sampah domestik [1].
Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu pusat pariwisata di Jawa Barat.  Berbagai macam kegiatan  dilakukan  di  KBB,  mulai  dari  kegiatan  sosial-ekonomi  hingga  kegiatan  sehari-hari  yang  pasti menghasilkan  limbah.  Semakin  banyak  penduduk  maka  limbah  pun  akan  semakin  bertambah  dan bermacam-macam.  Salah  satu  limbah  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  dari  berbagai  macam  kegiatan sehari-hari  adalah  limbah  cair.  Limbah  cair  tersebut  berasal  dari  buangan  domestik  dan  non  domestik, seperti industri, ternak, perdagangan, kawasan wisata dan lain-lain. Tidak sedikit limbah yang dihasilkan yang kemudian dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan.
Sungai  merupakan  salah  satu  tempat  pembuangan  limbah  cair  secara  langsung,  baik  buangan domestik  maupun  non  domestik.  Terdapat  lebih  dari  90  sungai  di  KBB  dengan  Sungai  Cikapundung sebagai salah satu sungai utama bersama empat sungai lainnya, yaitu Sungai Citarum, Cimahi, Cibeureum, dan  Cikarial.  Sungai-sungai  tersebut  merupakan  anak  Sungai  Citarum  dan  akan  bermuara  di  Waduk Saguling [1]. Waduk tersebut memiliki fungsi utama, yaitu digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), irigasi, dan penyediaan air minum setempat untuk beberapa daerah. Selain itu, fungsi lain yang tidak  kalah  penting  di  dalam  pembangunan  adalah  dalam  usaha  bidang  perikanan,  rekreasi,  dan pengendalian  banjir.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  sumber  air  yang  masuk  ke  Waduk  Saguling  harus memiliki kualitas air yang baik.
Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai yang  berperan penting bagi perkembangan kota yang dilaluinya karena sungai ini berfungsi sebagai sumber air baku kota sekaligus sebagai saluran drainase utama di Kota Bandung. Hal lainnya adalah Sungai Cikapundung menjadi salah satu pemasok air terbanyak untuk Sungai Citarum. Program yang sedang dilakukan pemerintah yaitu pemulihan Sungai Citarum dari pencemaran dan kerusakan dengan target utamanya adalah peningkatan kualitas air Sungai Citarum pada tahun 2025 [2]. Hulu sungai Cikapundung berada di KBB, mengalir menuju selatan dan bermuara di Sungai Citarum. Kecamatan yang dilalui, sungai tersebut adalah Kecamatan Lembang dan Parongpong [3]. Selain berpengaruh terhadap air tanah di sekitar daerah aliran sungai (DAS), Sungai Cikapundung juga merupakan salah satu sumber air baku untuk keperluan air minum yang digunakan oleh PDAM Dago Pakar dan PDAM Badak Singa [4].
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  upaya  untuk  dapat meningkatkan kualitas air Sungai Cikapundung dengan cara merencanakan Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) di wilayah yang dilalui sungai tersebut. Perencanaan tersebut meliputi pemilihan jenis sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  dimana  terdapat  dua  jenis  sistem  pengelolaan,  yaitu  SPALD- Setempat dan SPALD-Terpusat. Penentuan jenis sistem pengolahan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa  faktor,  seperti  kepadatan  penduduk,  kedalaman  air  tanah,  permeabilitas  tanah,  kemampuan pembiayaan, dan kemiringan tanah [5]. Perencanaan tersebut dilakukan guna meningkatkan status mutu air Sungai Cikapundung sebelum bermuara ke Sungai Citarum dan digunakan sebagai air baku.
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan upaya pengelolaan lebih lanjut guna melakukan pengendalian pencemaran air di DAS Cikapundung dengan menggunakan SPALD Setempat atau Terpusat. Ruang  lingkup  pada  penelitian  ini  yaitu  wilayah  yang diteliti  adalah  DAS  Cikapundung  yang  masuk  ke wilayah  KBB  dan  menentukan  jenis  pengolahan  air  limbah  domestik  pada  DAS  Cikapundung  KBB berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik.  Manfaat  dari  penelitian  ini adalah  dapat  memberikan  masukan  terkait  kebijakan  untuk  instansi  yang  terlibat  dalam  masalah pencemaran air sungai, guna menjaga kualitas air Sungai Cikapundung di KBB.

## 2. Metode Penelitian
Penyusunan masterplan pengelolaan air limbah domestik berdasarkan kualitas air DAS Cikapundung KBB memerlukan langkah-langkah untuk menunjang kegiatan penelitian menyeluruh. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah DAS Cikapundung Kabupaten Bandung Barat tepatnya di Desa Kecamatan Lembang pada  tahun  2021.  Tahapan  dalam  melakukan  penelitian  hingga  mendapatkan  hasil  diantaranya  adalah tahapan persiapan, tahap pengolahan data, dan tahap upaya pengendalian pencemaran yang akan dilakukan.
Tahap persiapan yaitu dilakukan pengumpulan teori dasar yang memuat sumber informasi tertulis yang  memaparkan  teori-teori  terkait  penelitian  atau  perencanaan  yang  akan  dilakukan  sehingga  didapat penyelesaian  dari  persoalan  yang  dihadapi.  Literatur  yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk  melakukan analisis data diantaranya buku-buku, jurnal ilmiah atau artikel terkait penelitian.
Kegiatan  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  setelah  memperoleh  studi  literatur  tentang  teori penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini  merupakan data primer yang didapatkan  dari  hasil  survei  lapangan  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  DIKPLHD  Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.
Data primer merupakan data mengenai wilayah perencanaan yang diperoleh observasi lapangan dan juga uji lapangan. Data yang akan didapat akan berupa kondisi lingkungan di wilayah perencanaan yaitu DAS  Cikapundung  KBB  dan  juga  didapat  hasil  daya  serap  tanah  terhadap  air  pada  wilayah  studi.  Data tersebut diperoleh dengan melakukan uji perkolasi di lapangan berdasarkan Lampiran B SNI: 2398-2017. Tujuan  dilakukannya  uji  perkolasi  adalah  untuk  dapat  memperkirakan  luas  peresapan  yang  diperlukan sebelum saluran atau sumur resapan dari tangki septik dibangun.
Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari instansi-instansi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan data yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Pengumpulan data sekunder DAS Cikapundung KBB No Data Sumber Kegunaan Data 1. Data Kualitas Air Sungai Cikapundung DIKPLHD KBB Mengetahui parameter pencemar 2. Baku mutu kualitas air PP No. 22 Tahun 2021 Membandingkan kualitas air eksisting dengan baku mutu 3. Data debit Sungai Cikapundung DIKPLHD KBB Menghitung beban pencemar sungai 4. Data Kependudukan Dokumen Kecamatan Dalam Angka (BPS KBB) Memproyeksikan jumlah penduduk DAS Cikapundung 5. Peta Administrasi DIKPLHD KBB dan Data Informasi Geospasial Indonesia Mengetahui batas wilayah perencanaan DAS Cikapundung, KBB 6. Peta Topografi DIKPLHD KBB dan Data Informasi Geospasial Indonesia Mengetahui kemiringan tanah di DAS Cikapundung, KBB 7. Peta Tata Guna Lahan DIKPLHD KBB dan Data Informasi Geospasial Indonesia Mengetahui tata guna lahan pada DAS Cikapundung, KBB 8. Peta Geologi DIKPLHD KBB dan Data Informasi Geospasial Indonesia Mengetahui jenis tanah pada DAS Cikapundung, KBB 9. Data Penapisan DIKPLHD KBB dan Data informasi Geospasial Indonesia Menentukan jenis SPALD (SPALD-S dan/atau SPALD-T) 10. Data EHRA Dinas Kesehatan KBB Mengetahui kondisi fasilitas sanitasi di KBB Sumber: Hasil analisis, 2021
Setelah mendapatkan data secara lengkap kemudian dilakukan pengolahan data guna mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Pengolahan data yang pertama yaitu melakukan proyeksi penduduk. Perhitungan proyeksi penduduk bertujuan untuk memperkirakan jumlah penduduk pada masa mendatang. Perhitungan  ini  dilakukan  berdasarkan  asumsi  dari  komponen-komponen  laju  pertumbuhan  penduduk. Jumlah  penduduk  di  masa  depan  tidak  dapat  diketahui  secara  pasti,  namun  dapat  diperkirakan  secara statistik melalui pendekatan model proyeksi.
Proyeksi penduduk untuk penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah dilakukan untuk 20 tahun. Data yang diperlukan untuk melakukan proyeksi penduduk diantaranya merupakan data jumlah penduduk untuk  10-20  tahun  terakhir  sebelum  periode  perencanaan.  Dari  hasil  proyeksi  penduduk  akan  diketahui kepadatan penduduk untuk 20 tahun mendatang dan hal tersebut dapat memprediksikan timbulan air limbah domestik  yang  dihasilkan.  Terdapat  beberapa  metode  untuk  melakukan  proyeksi  penduduk  diantaranya yaitu metode aritmatika, metode geometri, dan metode least square.
Tahap  berikutnya  dilakukan  upaya  pengendalian  pencemaran  air  sungai  terutama  pada  sektor domestik.  Menentukan  jenis  pengelolaan  limbah  domestik  yang  tepat  diterapkan  di  KBB  dengan menggunakan  SPALD-S  atau  SPALD-T  berdasarkan  PerMenPUPR  No  4  tahun  2017. Gambar  1 merupakan tahapan penentuan jenis SPALD pada sektor domestik. Kegiatan penentuan SPALD yang tepat diteraknan  di  KBB  dengan  memperhitungkan  kepadatan  penduduk,  kedalaman  muka  air  tanah, permeabilitas tanah, kemampuan pembiayaan, dan kemiringan tanah.
Tahap  berikutnya  yaitu  menentukan  lokasi  SPALD-S  atau  SPALD-T  yang  disesuaikan  dengan kondisi topografi setempat. Penentuan jalur layanan SPALD-S atau SPALD-T disesuaikan dengan sektor domestik yang belum terlayani atau daerah yang belum melakukan pengelolaan air limbah. Jalur pelayanan terdiri dari jalur perumahan dan jalur utama yang akan mengaliri air limbah domestik dari rumah warga menuju IPAL yang telah ditenukan sebelumnya. Penentuan jalur pelayanan sesuai SPALD yang diterapkan dengan mempertimbangkan peta prioritas pelayanan SPALD.
Gambar 1. Diagram alir pemilihan jenis SPALD
Sumber: [5]

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Kualitas Air Sungai Cikapundung
Sungai  Cikapundung  merupakan  salah  satu  sungai  yang  berada  di  daerah  KBB  dengan  kondisi tercemar  berat  berdasarkan  data  sekunder  kualitas  air  Sungai  Cikapundung  pada  Tahun  2020  yang dilakukan  di dua  titik  sampling  yaitu hulu  dan  hilir.  Baku mutu  yang digunakan  untuk  membandingkan kualitas  air  Sungai  Cikapundung  di  KBB  adalah  PP  No.  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Klasifikasi kualitas air sungai yang diambil berdasarkan standar  baku  mutu  yang  digunakan  adalah  kelas  II  dimana  peruntukan  kelas  tersebut  digunakan  untuk sarana/prasarana  rekreasi  air,  pembudidayaan  ikan  air  tawar,  peternakan,  mengairi  tanaman,  dan  atau peruntukan  lain  yang  dipersyaratkan  mutu  air  yang  sama  dengan  kegunaan  tersebut.  Lokasi  DAS Cikapundung yang masuk ke KBB disajikan pada Gambar 2 .
Berdasarkan data kualitas air Sungai Cikapundung KBB diketahui beberapa parameter yang melebihi baku mutu yang diantaranya adalah TSS, BOD, COD, Nitrit, Phospat, Sulfida, Fenol, Klorida bebas, Total Coliform  dan  Detergen.  Parameter  fisika  merupakan  parameter  penentu  kualitas  air  yang  berdasarkan perubahan fisika yang meliputi cahaya, suhu, kecerahan dan kekeruhan, warna, konduktivitas, padatan total, padatan terlarut (TDS), padatan tersuspensi (TSS), dan salinitas.
Status mutu air berdasarkan KepMenLH No. 115 Tahun 2003 adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan  kondisi  cemar  atau  kondisi  baik  pada  suatu  sumber  air  dalam  waktu  tertentu  dengan membandingkannya dengan baku mutu air yang ditetapkan. Penentuan status mutu dengan metode IP yaitu membandingkan setiap parameter kualitas air dengan baku mutu. Berdasarkan data kualitas air yang berasal dari DIKPLHD KBB 2020, terdapat 9 parameter yang melebihi baku mutu diantaranya TSS, BOD, COD, Phospat, Sulfide, Nitrit, Klorin bebas, Fenol dan detergen sebagai MBAS.
Penelitian mengenai kualitas air anak sungai Citarum telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti di Sungai  Citarik  [6],  Sungai  Cibaligo  [7]  Sungai  Cibabat  [8],  dan  Sungai  Cibeureum  [9].  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  anak-anak  sungai  Citarum  telah  tercemar  berat  akibat  dari  aktivitas  penduduk  yang berada di DAS.
Gambar 2 DAS Cikapundung KBB
Sumber: Pengolahan data  [1]

## Proyeksi penduduk di DAS Cikapundung
Proyeksi  penduduk  dilakukan  untuk  memperkirakan  jumlah  penduduk  dimasa  yang  akan  datang dengan melakukan perhitungan menggunakan informasi data jumlah penduduk 10 tahun sebelum periode perencanaan.  Proyeksi  penduduk  dilakukan  untuk  perencanaan  pengendalian  pencemaran  di  DAS Cikapundung untuk periode desain 20 tahun. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan proyeksi penduduk  ini  diantaranya  adalah  Metode  Aritmatika,  Metode  Geometri,  dan  Metode Least  square. Berdasarkan  ketiga  metode  tersebut  akan  dipilih  metode  terbaik  yang  sesuai  dengan  kondisi  eksisting daerah  perencanaan.  Metode  yang  digunakan  pada  perencanaan  yaitu  merupakan  3  metode  yang  telah disebutkan pada subab sebelumnya. Setiap metode akan dihitung jumlah penduduk hasil proyeksinya (Pn) menggunakan metode tersebut.
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  ketiga  metode  proyeksi  penduduk  maka  dilihat  metode  yang memenuhi  parameter  pemilihan  metode  proyeksi  penduduk  terbaik.  Metode  proyeksi  terpilih  adalah metode aritmatika karena metode tersebut memiliki poin terbanyak untuk kriteria pemilihan metode dimana hasil nilai SD sebesar 12325,681, CV t sebesar 0,060, dan faktor korelsi mendekati 1 yaitu 0,978  untuk metode aritmatika.

## Analisis Penentuan Jenis SPALD di DAS Cikapundung
Sungai Cikapundung merupakan sungai yang letak hulunya berada di KBB dan berdasarkan hasil penentuan status mutu sungai, Sungai Cikapundung termasuk kedalam kategori tercemar berat. Hal tersebut menandakan bahwa beban pencemar pada Sungai Cikapundung telah melebihi batas maksimum dari beban pencemar  yang  dapat  diterima  oleh  sungai.  Salah  satu  penyebab  menurunnya  kualitas  air  pada  sungai tersebut  adalah  karena  adanya  limbah  cair  domestik  diantaranya  adalah  Maka  oleh  karena  itu  perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran di sungai tersebut. Bentuk pengendalian pencemaran yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengelolaan limbah domestik dengan menentukan sistem pengolahan limbah yang akan digunakan. Penentuan sistem pengolahan limbah domestik dilakukan berdasarkan kriteria yang diatur pada Permen PUPR no. 4 tahun 2017 dengan melakukan analisis penapisan.
Penentuan  jenis  SPALD  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kriteria  pada  Permen  PUPR  No. 4/2017  yang  akan  dibandingkan  dengan  kondisi  eksisting  pada  wilayah  perencanaan  yaitu  DAS Cikapundung.  Hasil  analisis  yang  dilakukan  akan  menentukan  jenis  sistem  pengolahan  air  limbah  yang akan  digunakan  pada  daerah  perencanaan.  Penelitian  yang  sama  mengenai  penapisan  SPALD  telah dilakukan di anak Sungai Citarum lainnya yaitu Sungai Cibabat [10] dan [11] Sungai Cimahi.
A. Kepadatan Penduduk
Tahap awal yang dilakukan untuk menentukan jenis SPALD yang akan digunakan yaitu memperhatikan kepadatan penduduk pada daerah perencanaan. Kriteria suatu wilayah akan menggunakan jenis pengolahan SPALD-T jika kepadatan penduduknya lebih besar dari 150 jiwa/Ha, sedangkan pengolahan limbah akan
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
dilakukan  dengan  SPALD-S  jika  nilai  kepadatan  lebih  rendah  dari  150  jiwa/Ha.  Untuk  mengetahui kepadatan  penduduk  maka  perlu  membandingkan  jumlah  penduduk  di  wilayah  perencanaan  DAS Cikapundung yang telah di proyeksikan dengan luas wilayah perencanaan. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kepadatan penduduk di setiap kelurahan wilayah perencanaan DAS Cikapundung yaitu <150 jiwa/Ha. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk di DAS Cikapundung dan penentuan jenis SPALD yang akan digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jenis SPALD berdasarkan proyeksi kepadatan penduduk Desa Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) 2021 2026 2031 2036 2041 Jayagiri 25 28 30 32 35 Cikole 19 21 22 24 26 Cibogo 42 46 50 54 58 Kayuambon 42 46 49 54 58 Mekarwangi 16 17 19 21 22 Cikidang 11 12 13 14 15 Wangunharja 12 13 15 16 17 Cibodas 22 24 26 28 31 Suntenjaya 6 6 7 7 8 Langensari 40 43 47 51 55 Kerangan Jenis SPALD SPALD-S SPALD-S SPALD-S SPALD-S

## SPALD-S

## Sumber: Hasil pengolahan data, 2021
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa sistem pengelolaan yang akan digunakan untuk setiap kelurahan  selama  20  tahun  periode  perencanaan  adalah  sistem  setempat  atau  SPALD-S  karena  setiap kelurahan di wilayah DAS Cikapundung KBB memiliki kepadatan penduduk <150 jiwa/Ha.  Berdasarkan tabel  tersebut  diketahui  bahwa  sistem  pengolahan  yang  akan  digunakan  untuk  setiap  desa  pada  wilayah perencanaan  DAS  Cikapundung  adalah  SPALD-S  karena  nilai  kepadatan  penduduk  pada  desa  tersebut lebih rendah dari 150 jiwa/ha. Kepadatan penduduk tertiggi berada di Desa Cibogo dan Kayuambon dengan masing-masing  kepadatan  penduduk  42  jiwa/Ha  dan  kepadatan  penduduk  terendah  berada  di  Desa Suntenjaya dengan kepadatan 6 jiwa/ha.

## B. Kedalaman Muka Air Tanah
Berdasarkan  PermenPUPR  No.  4/2017  tertera  ketentuan  suatu  lokasi  perencanaan  yang  memiliki kedalaman  muka  air  tanah  kurang  dari  dua  meter  maka  pengelolaan  air  limbah  akan  dilakukan  dengan SPALD-T  dan  jika  kedalaman  muka  air  tanah  lebih  dari  dua  meter  maka  pengelolaan  air  limbah  akan dilakukan dengan SPALD-S. DAS Cikapundung termasuk ke dalam daerah resapan dan memiliki rentang kedalaman muka air tanah yang beragam. Muka air tanah pada wilayah tersebut terbagi kedalam kategori aman, rawan dan kritis. Kondisi air tanah kritis pada akuifer 50-150 memiliki kedalaman muka air tanah berkisar antara 35-55m bawah muka tanah (bmt), kondisi air tanah rawan  memiliki kedalaman muka air tanah 25-35m bmt, sedangkan untuk kondisi air tanah aman memiliki kedalaman muka air tanah kurang dari 25m bmt. Berdasarkan produktivitas akuifer, DAS Cikapundung memiliki wilayah dengan setempat akuifer  produktif,  akuifer  produktif  sedang  dan  daerah  dengan  air  tanah  langka.  Dengan  mengacu  pada peraturan  tersebut  maka  DAS  Cikapundung  menggunakan  jenis  SPALD-S  karena  kedalaman  muka  air tanah untuk setiap desa lebih dari 2 meter.
Berdasarkan  PermenPUPR  No.4/2017  kedalaman  muka  air  tanah  yang  dipersyaratkan  untuk menggunakan  sistem  terpusat  adalah  <2m.  Kedalaman  muka  air  tanah  untuk  10  kelurahan  di  DAS Cikapundung melebihi 2 meter maka sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem setempat.

## C. Permeabilitas Tanah
Tanah  di  DAS  Cikapundung  terdiri  dari  berbagai  macam  jenis  yang  didominasi  oleh  tanah  jenis andosol coklat yang terdapat di semua desa terkecuali Desa Langensari  dan jenis batuan di dominsi oleh lempung yang terdapat hampir di seluruh desa selain Desa Mekarwangi. Nilai permeabilitas tanah di DAS Cikapundung  berkisar  antara  10 -12 -10 -4 maka  dengan  mengacu  pada  PermenPUPR  No.4/2017  nilai permeabilitas tanah yang lebih kecil dari 5x10 -4 akan menggunakan jenis SPALDS untuk sistem pengolahan pada wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil uji perkolasi yang dilakukan  nilai permeabilitas  tanah yang didapat untuk DAS Cikapundung  memiliki  nilai  permeabilitas  tanah  berkisar  antara  8x10 -7 hingga  9x10 -6 .  Nilai  tersebut merupakan rata-rata permeabilitas tanah di DAS Cikapundung pada 2 titik uji di wilayah tersebut dimana
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
nilai yang didapat untuk permeabilitas tanah <5x10 -4 , sehingga memenuhi persyaratan untuk menggunakan sistem pengolahan setempat.
Permeabilitas  tanah  yang  dipersyaratkan  PermenPUPR  No.4/2017  yaitu  <5x10 -4 .  Jenis  tanah  dan batuan  yang  terdapat  di  Kecamatan  Lembang  didominasi  oleh  batuan  lanau  dan  andesit,  dimana permeabilitasnya  berkisar  antara  10 -12 -10 -4 sehingga  jenis  sistem  pengolahan  yang  digunakan  untuk  20 tahun periode perencanaan adalah sistem setempat.

## D. Kemampuan Pembiayaan
Salah satu kriteria yang perlu diperhatikan untuk menentukan sistem pengolahan air limbah adalah kemampuan  pembiayaan  pemerintah  daerah  untuk  membangun,  mengoperasikan  serta  melakukan pemeliharaan SPALD terutama untuk jenis terpusat. Dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat  2018-2023,  Pemerintah  KBB  telah  membuat  anggaran  dengan  jumlah  Rp.23.760.000.000,-  pada tahun  2020  untuk  program  pengembangan  kinerja  pengelolaan  air  minum  dan  pengelolaan  air  limbah. Jumlah tersebut termasuk biaya untuk pengolahan air limbah di DAS Cikapundung KBB yang meliputi 10 desa di Kecamatan Lembang.
Berdasarkan rancangan RPJMD KBB, pemerintah KBB telah membuat anggaran untuk pengelolaan air  limbah  dalam  jangka  panjang  sehingga  diketahui  bahwa  wilayah  perencanaan  memiliki  kemampuan pembiayaan untuk menerapkan SPALD terpusat.

## E. Kemiringan Lereng
Diatur  dalam  PermenPUPR  No.4/2017  kriteria  kemiringan  lereng  untuk  menggunakan  SPALD-T adalah  harus  lebih  besar  dari  dua  persen.  Dari  hasil  analisis  dengan melakukan pemetaan  menggunakan data  Ina  Geospasial  dapat  diketahui  bahwa  seluruh  desa  yang  berada  di  DAS  Cikapundung  memiliki kemiringan  lereng  >2%.  Berdasarkan  kriteria  kemiringan  lereng,  sistem  pengolahan  limbah  domestik  di DAS Cikapundung untuk seluruh desa memenuhi persyaratan untuk menggunakan SPALD-T.
Berdasarkan  PermenPUPR No.4/2017 kemiringan  tanah  yang dipersyaratkan  untuk  menggunakan SPALD terpusat yaitu >2% sedangkan untuk menggunakan SPALD setempat kemiringan tanahnya adalah <2%.  Wilayah  perencanaan  merupakan  daerah  perbukitan  yang  memiliki  kemiringan  tanah  >2%, kemiringan  tanah  di  Kecamatan  Lembang  berkisar  antara  >5%-40%.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka wilayah perencanaan memenuhi persyaratan untuk menggunakan sistem terpusat.

## Penentuan Jenis SPALD di DAS Cikapundung
Penentuan  jenis  SPALD  di  DAS  Cikapundung  mengacu  pada  PermenPUPR  No.4/2017  dengan kriteria kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, permeabilitas tanah, kemampuan pembiayaan dan kemiringan tanah. Berdasarkan hasil analisis penapisan yang dilakukan diketahui bawah jenis pengolahan limbah domestik yang akan dilakukan di DAS Cikapundung adalah dengan menggunakan SPALDS karena dari kriteria penentuan jenis sistem pengolahan poin  dengan menggunakan sistem setempat lebih banyak untuk  setiap  desa.  Indikator  kepadatan  penduduk,  kedalaman  muka  air  tanah  dan  permeabilitas  tanah terpilih untuk mengunakan sistem setempat.
Penurunan  beban  pencemaran  DAS  Cikapundung  dihitung  berdasarkan  factor  emisi  yang dikeluarkan per orang per hari dengan parameter yang digunakan diantaranya adalah TSS, BOD, dan COD. Banyaknya  jumlah  penduduk  di  wilayah  DAS  Cikapudung  mempengaruhi  beban  pencemaran  yang dihasilkan.  Penurunan  beban  pencemaran  ini  dilakukan  setiap  5  tahun  selama  20  tahun  periode perencanaan.  Perhitungan  beban  pencemar  ini  mengacu  pada  wilayah  prioritas  pengelolaan  air  limbah dimana  pemilihan  prioritas  tersebut  dilihat  dari  kategori  risiko  air  limbah  di  DAS  Cikapundung  yang ditentukan berdasarkan kepadatan penduduk. Wilayah prioritas pengolahan air limbah dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Wilayah prioritas pelayanan SPALD DAS Cikapundung Kelurahan Kategori Risiko Jayagiri Risiko sedang Cikole Risiko rendah Cibogo Risiko tinggi Kayuambon Risiko tinggi Mekarwangi Risiko rendah Cikidang Risiko sangat rendah Wangunharja Risiko sangat rendah Cibodas Risiko sedang Suntenjaya Risiko sangat rendah Langensari Risiko tinggi Sumber: Hasil pengolahan data, 2021
Berdasarkan Tabel 3 , diketahui bahwa terdapat 3 kelurahan dengan kategori risiko tinggi diantaranya adalah Kelurahan Cibogo, Kayuambon dan Langensari, wilayah dengan kategori risiko tinggi merupakan daerah  perencanaan  SPALD  tahap  1  yang  akan  dilakukan  pada  tahun  2026.  Kelurahan  dengan  kategori risiko sedang diantaranya adalah Kelurahan Jayagiri dan Cibodas yang merupakan wilayah perencanaan SPALD tahap 2. Perencanaan tahap 3 dilakukan pada kelurahan dengan kategori rendah diantaranya adalah Kelurahan Cikole dan Mekarwangi. Sedangkan tahap akhhir perencanaan SPALD dilakukan untuk wilayah dengan kategori risiko sangat rendah terdapat 3 kelurahan yang diantaranya adalah Kelurahan Cikidang, Wangunharja, dan Suntenjaya.

## Perencanaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
Sistem pengolahan limbah yang akan diterapkan di wilayah perencanaan DAS Cikapundung KBB untuk  20  tahun periode  perencanaan  adalah  sistem  setempat  atau  SPALD-S.  Perencanaan  SPALD-S  ini dilakukan dengan menentukan jumlah tangki septik yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani.  Berdasarkan  data  DIKPLHD  KBB  Tahun  2021,  Kecamatan  Lembang  memiliki  jumlah  KK sebanyak 49.791 kk dari jumlah penduduk sebanyak 272.981 jiwa dengan jumlah fasilitas tempat buang air besar yang terdapat di kecamatan tersebut adalah sebanyak 42.087 fasilitas BAB sendiri dan 1.787 fasilitas BAB  umum.  Dari  data  tersebut  diketahui  bahwa  terdapat  sekitar  5.917  kk  yang  tidak  memiliki  fasilitas buang air besar atau sekitar 11,88% limbah domestik rumah tangga di Kecamatan Lembang di buang ke badan air tanpa melalui pengolahan.

## Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat
Sistem  pengolahan  limbah  setempat  yang  akan  diterapkan  di  wilayah  perencanaan  adalah  sistem komunal. Pengelolaan air limbah domestik komunal digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti kondisi sanitasi pada wilayah perencanaan dan akses terhadap sarana sanitasi yang tersedia. Di Kecamatan Lembang  terdapat  1  desa  yang  telah  memiliki  sistem  komunal  yang  terdapat  di  Desa  Lembang  dengan jumlah tangki septik sebanyak 8 buah.
SPALDS komunal ini merupakan sistem pengolahan air limbah yang digunakan tidak hanya untuk 1  (satu)  rumah  tangga  tetapi  digunakan  secara  bersama.  Pada  sistem  ini,  air  limbah  domestik  yang dihasilkan pada masing-masing rumah akan dialirkan melalui pipa ke tangki septik yang dibangun di bawah tanah.  Tangki  septik  komunal  yang  dibangun  umumnya  dibangun  untuk  50  kk.  Jumlah  tangki  septik komunal yang akan dibangun untuk setiap kelurahan di DAS Cikapundung KBB berdasarkan jumlah kk dari hasil proyeksi penduduk dengan asumsi 1 kk berjumlah 5 orang, dapat dilihat pada Tabel 4. Perencanaan  SPALDS  komunal  yang  direncanakan  untuk  DAS  Cikapundung  diasumsikan  akan dibangun  untuk  melayani  sebanyak  80%  penduduk  pada  wilayah  perencanaan,  sedangkan  20%  lainnya akan menggunakan tangki septik individual. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa daerah yang padat pemukiman sehingga tidak memungkinkan untuk dibangunnya tangki septik komunal karena keterbatasan lahan dan akses yang sulit.
Tabel 4. Penentuan jumlah tangki septik komunal Desa 2026 2031 2036 2041 Jumlah KK  TSK  Jumlah KK TSK  Jumlah KK  TSK  Jumlah KK TSK Jayagiri 2.036 41 2.207 44 2.393 48 2.595 52 Cikole 2.616 52 2.836 57 3.076 62 3.335 67 Cibogo 2.308 46 2.502 50 2.713 54 2.942 59 Kayuambon 1.654 33 1.793 36 1.944 39 2.108 42 Mekarwangi 42 1 46 1 49 1 54 1 Cikidang 1.546 31 1.677 34 1.818 36 1.971 39 Wangunharja 1.692 34 1.835 37 1.990 40 2.157 43 Cibodas 2.246 45 2.436 49 2.641 53 2.864 57 Suntenjaya 1.506 30 1.633 33 1.770 35 1.920 38 Langensari 1.892 38 2.051 41 2.224 44 2.412 48 Keterangan: KK: kepala keluarga, TSK: tangka septik komunal Sumber: Hasil analisis, 2021
Berdasarkan Tabel 4 penentuan jumlah tangki septik komunal dilakukan berdasarkan jumlah kk di setiap desa dengan asumsi 1 unit tangki septik komunal akan melayani penduduk sebanyak 50 kk. Jumlah tangki septik komunal terbangun berdasarkan prioritas perencanaan SPALD dapat dilihat pada Tabel 5 .
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 5. Jumlah tangki septik komunal di DAS Cikapundung Prioritas Perencanaan SPALD Desa Jumlah Tangki Septik Komunal 2026 2031 2036 2041 Tahap 1 Cibogo 46 50 54 59 Kayuambon 33 36 39 42 Langensari 38 41 44 48 Tahap 2 Jayagiri 0 44 48 52 Cibodas 0 49 53 57 Tahap 3 Cikole 0 0 62 67 Mekarwangi 0 0 1 1 Tahap 4 Cikidang 0 0 0 39 Wangunharja 0 0 0 43 Suntenjaya 0 0 0 38 Jumlah TSK Terbangun 117 220 301 447 Sumber: Hasil analisis, 2021
Berdasarkan Tabel  5 diketahui  bahwa  prioritas  perencanaan  SPALD  merupakan  wilayah  dengan risiko tinggi adalah Desa Cibogo, Kayuambon dan Langensari. Pada tahap awal perencanaan, tangki septik komunal yang akan dibangun pada Tahun 2026 adalah sebanyak 117 unit di 3 desa tersebut. Pada tahap 2 perencanaan yang dilakukan pada Tahun 2031, tangki septik komunal yang dibangun adalah sebanyak 220 dengan melayani wilayah dengan kategori risiko tinggi dan sedang. Pada Tahun 2036 jumlah tangki septik komunal yang dibangun adalah sebanynak 301 unit yang melayani wilayah dengan kategori risiko tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan pada tahap akhir perencanaan jumlah tangki septik komunal yang dibangun adalah sebanyak 447 unit dengan melayani seluruh desa di DAS Cikapundung. Dapat dilihat pada Tabel 5 di Desa Mekarsari hanya terdapat 1 tangki septik komunal dengan jumlah kk yang terlayani sebanyak 54 kk pada akhir periode perencanaan dikarenakan hanya sekitar 4% dari Desa Mekarwangi yang masuk ke wilayah  perencanaan  DAS  Cikapundung  KBB.  Sebanyak  96%  wilayah  di  Desa  Mekarwangi  masuk  ke dalam DAS Cikapundung Kota Bandung sehingga sebagian besar daerah tersebut tidak masuk ke dalam wilayah perencanaan.

## 4. Kesimpulan
Upaya pengelolaan limbah yang disarankan untuk DAS Cikapundung adalah menggunakan sistem setempat. Hal ini karena berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kriteria penapisan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah dan permeabilitas tanah memenuhi persyaratan untuk menggunakan SPALDS. Sistem  pengolahan  limbah  yang  akan  digunakan  untuk  20  tahun  periode  perencanaan  adalah  SPALDS komunal dengan jumlah tangki septik komunal pada tahun 2026 sebanyak 117 unit tangki septik komunal.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penulis  jurnal  mengucapkan  terima  kasih  untuk  semua  pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam penulisan artikel ini. Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian yang sedang dilakukan .
6. Daftar Pustaka
[1]  DIKPLHD  KBB.  (2020b). Dokumen  Informasi  Kinerja  Lingkungan  Hidup  Daerah  Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Buku II Laporan Utama . E.
[2]  I.  M.  I.  Nugraha,  “Kajian  Penanganan  Permukiman  Sempadan  Sungai  Cikapundung  Studi  Kasus: Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tamansari,” Skripsi , Universitas Pasundan, 2020.
[3]  Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2018). Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.
[4]  Afiatun, S. Wahyuni dan S. Merinda, “Strategi Optimasi Pemanfaatan Sumber Air Bantar Awi Sungai Cikapundung  Terhadap  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  Dago  Pakar,” J.  Community  Based Environmental Engineering and Management, Vol . 2, No. 2, Hal.51-60, 2019.
[5]  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, (2017).
[6] Badan Standar Nasional. (2017). SNI 03-2398-2017 tentang Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan (Sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanitasi).
[7]  Badan Informasi Geospasial Indonesia. Hasil Pengolahan Data. 2021.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2021).
[8]  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2021).
[9]  Badan Informasi Geospasial Indonesia. 2021.
[10]  E  Wardhani  dan  L.  A.  Sulistiowati,  “Kajian  Daya  Tampung  Sungai  Citarik  Provinsi  Jawa  Barat,” Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan , Vol. 2, No. 2, 2018.
[11]  Y Anggraini, E Wardhani," Studi Mutu Air Sungai Cibaligo Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat dengan Metode Indeks Pencemar," Jurnal Serambi Engineering 6 (1). 2021
[12]  M.  A.  R.  Alfaroby  dan  E  Wardhani,  “Perencanaan  Sistem  Pengolahan  Air  Limbah Domestik  Pada Daerah Aliran Sungai Cibabat, Kota Cimahi,” J. Serambi Engineering , Vol. 6, No. 2, 2021.
[13]  Y. I. Hermawan dan E Wardhani, “Status Mutu Air Sungai Cibeureum, Kota Cimahi,” J . Sumberdaya Alam dan Lingkungan , Vol. 8, No. 1, Hal. 28-41, 2021.
[14]  M. A. R. Alfaroby dan E Wardhani, “Perhitungan Beban Pencemaran Air Sungai Cibabat Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat,” J. Serambi Engineering , Vol. 6, No. 2, Hal. 1752-1761, 2021.
[15]  M.  V.  Rafianto  dan  E  Wardhani,  “Peningkatan  Status  Mutu  Sungai  Cimahi  dengan  Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik,” J. Serambi Engineering , Vol. 6, No. 2, Hal. 1917-1925, 2021.