## ANALISIS YURIDIS INVESTASI PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI PENDEKATAN EKONOMI MIKRO
Oleh: Moh. Ja’far Sodiq M.
Fakultas Pertanian Universitas A. KH. Wahab Hasbullah Jombang

## I. PENDAHULUAN
Setiap orang baik individu ataupun korporasi pasti melakukan investasi, baik untuk  kepentingan  pribadi,  mencari  keuntungan  bagi  korporat,  badan  hukum, ataupun  untuk  menambah  modal. Investasi  pada  zaman  sekarang  juga  didukung oleh  teknologi  dan  pengetahuan  yang  lebih  maju  sehingga  o rang  dapat berinvestasi  dengan  mudah,  cepat,  tidak  seperti  dulu  lagi  yang  harus  bertatap muka.
Dengan  kemampuan  teknologi  dan  pengetahuan  atau  penemuan    yang spesifik,  dan  biasanya  sedikit  lebih  maju  atau  inovatif,  pengusaha    dapat menawarkan  kelebihan  ke mampuan  yang  dimiliki  perusahaanya    kepada  pihak lain  untuk  menjalankan  usahanya.  Ternyata  pemberian  izin    penggunaan teknologi dan atau pengetahuan itu saja dalam banyak hal masih dirasakan kurang cukup  oleh  kalangan  usahawan,  khususnya  bagi    mereka  yang berorientasi internasional. Usahawan merasakan perlunya  suatu bentuk “penyeragaman total”, agar  masyarakat  konsumen  dapat    mengenal  produk  yang  dihasilkan  atau  dijual olehnya  secara  luas,    sehingga  maksud  pengembangan  usaha  yang  ingin  dicapai olehnya  dapat    terwujud.  Hingga  kemudian  terjadilah  bentuk -bentuk  lisensi seperti yang  kita kenal dewasa ini, yang bersifat komprehensif 1 .
Dewasa  ini,  konsep  investasi  dan  berbisnis  dalam  bentuk  waralaba/ franchise adalah  sangat  digemari,  karena konsep  bisnis  yang  mud ah,  murah  modal  dan
1 Gunawan Widjaya, 2001, Waralaba, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3
biaya,  dan  orang-orang  cenderung  datang  ke  tempat  makan,  atau  tempat  minum yang  telah  memiliki  merek  ataupun  telah  dikenal  oleh  banyak  orang. Dalam waralaba  ini,  sebagaimana  halnya  lisensi  dapat  dikatakan,  sebagai  bagian  dari kepatuhan mitra  usaha  terhadap  aturan  main  yang  diberikan  oleh  pengusaha pemberi  waralaba,  mitra  usaha  diberikan  hak  untuk  memanfaatkan  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  dan  sistem  kegiatan  operasional  dari  pengusaha  pemberi waralaba,  baik  dalam  bentuk  penggunaan  merek dagang,  merek  jasa,  hak  cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang.
Menurut  Gunawan  Wijaya 2 ,  terdapat  lima  cara  pengembangan  usaha  yang baik,  yakni:  (1).  Melalui  perdagangan  internasional  dengan  cara  ekspor  impor; (2).  Dengan  pemberian  lisensi;  (3).  Melakukan franchising (pemberian waralaba);  (4).  Membentuk  usaha  patungan;  (5).  Melakukan  penana mam  modal langsung dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi, ataupun akuisisi.
Pengusaha  pemberi  waralaba  selanjutnya  memperoleh  imbalan royalty atas penggunaan  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  dan  sistem  kegiatan  operasional mereka  oleh  penerima  waralaba.  Demikian  dapat  kita  lihat  bahwa  ternyata waralaba  juga  dapat  dipakai  sebagai  sarana  pengembangan  usaha  secara  tanpa batas  ke  seluruh  bagian  dunia.  Ini  berarti  seorang  pemberi  waralaba  harus mengetahui  secara  pasti  ketentuan -ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara dimana  waralaba  akan  diberikan  atau  dikembangkan,  agar  nantinya  penerima waralaba tidak beralih “wujud” dari mitra usaha menjadi kompetitor 3 .
DiIndonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No.  16 Tahun  1997  tanggal  18  Juni  1997  tentang  Waralaba,  dan  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997  tanggal  30  Juli  1997  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara
2 Ibid, hlm. 1
3 Ibid, hlm. 4-5.
Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha  Waralaba.  Dan  Kemudian  tela h  dirubah  dengan Peraturan  Pemerintah  RI  No.  42  Tahun  2007,  serta  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor:  31/M -DAG/PER/8/2008  tentang Penyelenggaraan  Waralaba,  dan  perubahan  terakhir  adalah Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 53/M -Dag/Per/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  memberikan  definisi  tentang waralaba  yakni  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau  badan usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terb ukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Berbicara  tentang  perjanjian,  maka  berlakulah  ketentuan  mengena i  perikatan yang diatur dalam KUH.Perdata, salah satu asasnya adalah kebebasan berkontrak. Menurut  Badrulzaman 4 ,  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  berarti  tidak  terbatas akan  tetapi  terbatas  oleh  tanggungjawab  para  pihak,  sehingga  kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat yang bertangu ng jawab. Asas ini mendukung kedudukan  yang  seimbang  di  antara  para  pihak  sehingga  sebuah  kontrak  akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut,  waralaba  adalah  salah  satu  kegiatan investasi yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan dengan didasari hukum perjanjian, jika ditinjau melalui dari pendekatan mikro.

## A. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  mengambil  rumusan  masalah sebagai berikut:
(1) Bagaimana analisis yuridis investasi melalui perjanjian waralaba jika ditinjau dari pendekatan ekonomi mikro?
4 Mariam D. Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, hlm.45.
(2) Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para pihak jika terjadi sengketa pada perjanjian warala ba tersebut?

## II. PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Waralaba Jika Ditinjau Dari Pendekatan Ekonomi Mikro
Investasi  merupakan  kegiatan  menanamkan  modal  sekarang  untuk mendapatkan  keuntungan  dimasa  yang  akan  datang,  yang  senantiasa  tergantung pada pertimbangan dari segi manajerial. Untuk melakukan investasi dalam jangka waktu  panjang  harus  pula  dipertimbangkan masalah  waktu,  segi  yuridis  dan ekonomis.  Di  dalam  kegiatan  investasi,  terdapat  2  pendekatan  yaitu  pendekatan makro dan pendekatan mikro.
Pendekatan  makro  merupakan  kegiatan  investasi  dimana  di  dalamnya  ada campur  tangan  pemerintah,  dan  pendekatan  mikro  m erupakan  hubungan  hukum
para pihak yang dipertemukan dalam satu posisi yang berhadapan antara investor dengan penerima investasi. 5
Berbicara  tentang  waralaba,  tentu menggunakan  perjanjian  sebagai dasar untuk  mengalihkan  hak.  Menurut  R.  Subekti  yang  menyata kan  bahwa  suatu perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  di  mana  seseorang  berjanji  kepada  orang  lain atau  di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal,  dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. 6
Sedangkan  menurut  Abdul  Kadir  Muh ammad 7 merumuskan  kembali  definisi Pasal  1313  KUH  Perdata  sebagai  berikut,  bahwa  yang  disebut  perjanjian  adalah suatu  persetujuan  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

## 1. Asas-asas Perjanjian
Dalam perikatan berdasar perjanjian berlaku asas antara lain 8 :
a) Asas kebebasan berkontrak. Yakni siapapun dapat mengadakan perikatan apa saja  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  Undang -undang,  kesusilaan,  dan ketertiban  umum  yang  diatur dalam  Pasal  1337  Kuh.Perdata,  yang  berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang -undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”
b) Asas  konsensualisme,  yakni  perikatan  didasarkan  pada  kesepakatan  para pihak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  Kuh.Perdata,  yang  berbunyi “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat,  yakni (1). Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dir inya;  (2).  Kecakapan  untuk
5 Materi Perkuliahan Hukum Investasi oleh Prof. Dr. Sri Redjeki H, S.H.
6 R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm.1
7 Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78.
8 Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Libery, Yogyakarta, hlm.97.
membuat  suatu  perikatan;  (3).  Suatu  pokok  persoalan  tertentu;  (3).  Suatu pokok persoalan tertentu; (4). Suatu sebab yang tidak terlarang.
c) Asas  kekuatan  mengikat  yakni  asas pacta  suntservanda yakni  kekuatan mengikat sebagai undan g-undang;
d) Asas kepribadian yakni untuk menentuan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan;
e) Asas  kepercayaan  artinya  seseorang  yang  mengadakan  per janjian  dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi;
f) Asas itikad baik  yakni dalam melaksanakan perikatan wajib didasarkan pada itikad baik.
2. Syarat Sah Perjanjian
Perjanjian  sebagai  wujud  nyata  komitmen  antara  dua  pihak  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  harus  memenuhi persyaratan berdasarkan  hukum  perjanjian  agar  dapat  berlaku  secara  sah  dan  dapat dipertanggungjawabkan  di  muka  hukum.  Berdasrkan  Pasal  1320  Kuh.Perdata, terdapat 4 (empat) syarat perjanjian yang sah yakni:
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b) Kecakapan untuk membuat suau perikatan;
c) Suatu hal tertentu;
d) Suatu sebab yang halal
Dua syarat pertama angka (1), dan angka (2) dikenal sebagai syarat subyektif, sebab  persyaratan  tersebut  berkaitan  dengan  subyek  hukum  yang  melakukan perjanjian, sedangkan 2 syarat berikutnya angka (3), dan angka (4) adalah syarat
obyektif karena berkaitan dengan perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

## 3. Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba Indomaret
Dalam contoh perjanjian waralaba Indomaret yang penulis uraikan, para pihak dalam perjanjian disebutkan dalam awal perjanjian, yak ni:
(Perjanjian  ini  dibuat  di  Jakarta,  pada  tanggal  (3 -9-2012)  Tiga  September Dua Ribu Dua Belas oleh dan antara :
1. WIWIEK  YUSUF,  Swasta,  bertempat  tinggal  di  Jakarta,  dalam  hal  ini bertindak  selaku  direktur  utama  dari  dan  oleh  karena  itu,  untuk  dan  atas nama,  serta  sah  mewakili  PT.  INDOMARCO  PRISMATAMA  yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Ancol 1 Nomor 9 -10, Ancol Barat – Jakarta Utara
2. DUSI KEMAS, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku  direktur  utama  dari  dan  oleh  karena  itu,  u ntuk  dan  atas  nama,  serta sah  mewakili  PT.  GEMILANG  PRATAMA  yang  berkedudukan  di  Jakarta Jalan  Gading  Indah  VII/42  Kelapa    Gading,  Jakarta  Utara  Selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua” (franchisee)
Sebelumnya kedua pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
1. bahwa  Pihak  Pertama  adalah  pemilik  hak  waralaba  (franchisor)  atas pengoperasian  took  yang  menggunakan  sistem  dan  jaringan  distribusi  penjualan secara  eceran  dengan  nama/merek  dagang  INDOMARET  (  Selanjutnya  disebut “hak waralaba”).
2. bahwa Pihak Kedua hendak mempergunakan sebidang tanah dan bangunan untuk tempat usaha sebagai toko INDOMARET.
3. bahwa  kedua  pihak  telah  merundingkan  segala  hal,  persyaratan  dan  ketentuan pemberian hak waralaba Toko INDOMARET
Selanjutnya kedua pihak telah se pakat untuk membuat perjanjian ini)
Dalam  contoh  perjanjian  waralaba  Indomaret  yang  penulis  uraikan,  yang menjadi  kedudukan  hukum  toko  Indomaret  perjanjian  disebutkan  dalam  Pasal  1 Perjanjian, yakni:
(1.1.) Pihak  kedua  dengan  ini  menjamin  bahwa  ia  berhak  untuk  menggunakan/ memakai tanah dan bangunan yang akan disebutkan dalam Pasal 1.2 di bawah, dan  berhak  untuk  membangun/  merenovasi  bangunan  tersebut  untuk  memenuhi persyaratan  sebagai  sebuah  bangunan  Toko INDOMARET,  karenanya  Pihak Kedua  menjamin  dan  melepaskan  Pihak  Pertama  dari  segala  tuntutan  pihak ketiga atas digunakannya tempat usaha tersebut sebagai Toko INDOMARET. (Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah milik PT. GEMILANG PRATAMA sebagaimana ternyata  dalam  Surat  Keterangan  Domisili  Perusahaan  Nomor 689/ A.31/VI/2012 )
(1.2)Tempat usaha yang akan dipakai Pihak Kedua sebagai Toko INDOMARET tersebut terletak di :
Alamat                                       : Jalan Bulevard Timur Ra ya, Blok NA 1 No.20
Rt/Rw                                        : 001/012 Kelurahan/Kecamatan               : Kelapa Gading/ Pegangsaan Dua Kotamadya/Kabupaten              : Jakarta Utara Propinsi : DKI Jakarta
Pelaksanaan  perjanjian  waralaba  ini  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  42 Tahun 2007 pada pasal  4 ayat ( 1  ) disebutkan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan  perjanjian  tertulis  antara  pemberi  waralaba  dengan penerima waralaba  dengan  memperhatikan  Hukum  Indonesia  dan  pada  pasal  4  ayat  (  2  ) disebutkan  pula  dalam  hal  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (  1  ) ditulis  dalam  bahasa  asing,  perjanjian  tersebut  harus  diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Indonesia.  Den gan  demikian,  apabila  pihak  pewaralaba  pihak  asing, sedangkan  terwaralaba  adalah  Indonesia,  maka  perjanjiannnya  terikat  pada peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2007  tentang  waralaba.  Sedangkan  untuk format perjanjian itu sendiri tidak menyebutkan harus mengg unakan akta notaris atau tidak, baik dalam peraturan yang lama maupun peraturan yang baru.
Ketentuan  pasal  5  Peraturan  Pemerintah  No.  42  tahun  2007,  perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit :
a. nama dan alamat para pihak;
b. jenis hak kekayaan intelektual;
c. kegiatan usaha;
d. hak dan kewjiban para pihak;
e. bantuan,  fasilitas,  bimbingan  operasional,  pelatihan,  dan  pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
f. wilayah usaha;
g. jangka waktu perjanjian;
h. tata cara pembayaran imbalan;
i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j. penyelesaian sengketa; dan
k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian;

## 4. Waralaba
Pasal 1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Per dagangan  Nopmor  53/M - Dag/Per/8/2012  tentang  Penyelenggaraan  Waralaba  memberikan  definisi  tentang waralaba  yakni  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau  badan usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil,  dan  dapat  dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Definsi waralaba  menurut  Rooseno  Harjowidigno adalah  suatu  sistem  usaha yang  sudah khas  atau  memiliki  ciri  mengenai  bisni s dibidang  perdagangan  atau jasa,  berupa  jenis  produk,  dan  bentuk  yang  diusahakan,  identitas  perusahaan
(logo,  desain,  merek  bahan  termasuk  pakaian  dan  penampilan  karyawan perusahaan), rencana pemasaran dari bantuan operasional 9 .
Dari  sudut  pandang  ekonomi franchise  adalah  hak  yang    diberikan  secara khusus  kepada  seseorang  atau  kelompok,  untuk    memproduksi  atau  merakit, menjual,  memasarkan  suatu  produk  atau    jasa.  Sedangkan  dari  sudut  pandang hukum  franchise  adalah    perjanjian  legal  antara  dua  pihak  dalam  b ekerjasama memproduksi,  merakit, menjual, memasarkan suatu produk jasa.
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba mengatur bahwa waralaba memiliki kriteria khusus yakni:
a. memiliki  ciri  khas  usaha,  yaitu  suatu  usaha  yang    memiliki  ke unggulan  atau perbedaan  yang  tidak  mudah    ditiru  dibandingkan  dengan  usaha  lain  sejenis, dan    membuat  konsumen  selalu  mencari  ciri  khas  dimaksud.  vMisalnya, sistem  manajemen,  cara  penjualan  dan  pelayanan,  atau  penataan  atau  cara distribusi yang vmerupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.
b. terbukti  sudah  memberikan  keuntungan,  hal  ini    menunjuk  pada  pengalaman Pemberi Waralaba  yang  telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai  kiat-kiat  bisnis  untuk  mengatasi  masalah - masalah  dalam perjalanan  usahanya,  dan  ini  terbukti  den gan  masih  bertahan  dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
c. memiliki  standar  atas  pelayanan  dan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan yang  dibuat  secara  tertulis,  adalah  adalah  standar  secara  tertulis  supaya Penerima  Waralaba  dapat  melaksanak an  usaha  dalam  kerangka  kerja  yang jelas dan sama (Standard Operational Procedure).
9 Rooseno Harjowidigno, 1993, Aspek-aspek Hukum tentang Franchising , Seminar Ikadin, Surayaba, hlm.17-18.
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan, sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki  pengalaman  atau  pengetahuan  mengenai  usaha  sejenis  dapat melaksanakannya  dengan  baik  sesuai  dengan  bimbingan  operasional  dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan ol eh Pemberi Waralaba.
Sementara  itu  Munir  Fuady 10 menyatakan  bahwa  Franchise  atau  sering disebut  juga  dengan  istilah  waralaba  adalah  suatu  cara  melakukan  kerjasama  di bidang bisnis antara 2 ( dua) atau lebih perusahaan, di mana 1 ( satu ) pihak akan bertindak  sebagai  franchisor  dan  pihak  yang  lain  sebagai  franchisee,  di  mana  di dalamnya diatur bahwa  pihak - pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dari know - how  terkenal,        memberikan  hak  kepada  franchisee  untuk  melakukan kegiatan  bisnis  dari  /  atas  s uatu  produk  barang  atau  jasa,  berdasar  dan  sesuai rencana  komersil  yang  telah          dipersiapkan,  diuji  keberhasilannya  dan diperbaharui  dari  waktu  ke  waktu,  baik  atas  dasar  hubungan  yang  eksklusif ataupun  noneksklusif,  dan  sebaliknya  suatu  imbalan  tertentu akan  dibayarkan kepada franchisor sehubungan dengan hal tersebut.
Menurut  Munir  Fuady 11 ,  bahwa  franchise  mempunyai  karakteristik  yuridis  / dasar sebagai berikut :
(1) Ada 3 (tiga) unsur dasar yang harus selalu dipunyai, yaitu : a. pihak yang mempunyai  bisnis  franchise  disebut  sebagai  franchisor.  b.  pihak  yang mejalankan bisnis franchise yang disebut sebagai franchisee. c. adanya bisnis franchise itu sendiri.
(2) Produk Bisnisnya Unik
(3) Konsep Bisnis Total yakni Penekanan pada bidang pemasaran dengan konsep P4 yakni
Product, Price, Place serta Promotion
(4) Franchise Memakai / Menjual Produk
10 Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.339.
11 Ibid, hlm.341-345.
(5) Franchisor Menerima Fee dan Royalty
(6) Adanya pelatihan manajemen dan skill khusus
(7) Pendaftaran Merek Dagang, Paten atau Hak Cipta
(8) Bantuan Pendanaan dari Pihak Franchisor
(9) Pembelian Produk Langsung dari Franchisor
(10) Bantuan Promosi dan Periklanan dari Franchisor
(11) Pelayanan pemilihan Lokasi oleh Franchisor
(12) Daerah Pemasaran yang Ekslusif
(13) Pengendalian / Penyeragaman Mutu

## 5. Hak Dan Kewajiban Waralaba
Dalam  Perjanjian  hak waralaba  diatur  dalam  Pasal  2  yang  isinya sebagai berikut:
2.1 Pihak  Pertama  memberikan  hak  waralaba  kepada  pihak  Kedua  dalam mengoperasikan  Toko  di  lokasi  yang  telah  ditetapkan  pada  Pasal  1.2  diatas dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
2.2 Hak  waralaba  yang  dimaksud  Perjanjian  ini  adalah  hak  untuk  menggunakan nama/merek dagang INDOMARET beserta seluruh mekanisme sistem kerja toko sesuai standar operasi Toko yang dimiliki oleh Pihak Pertama.
2.3 Bilamana  Pihak  Pertama  melihat  ad anya  suatu  nilai  potensi  yang  baik  atau dianggap  perlu  suatu  tindakan  preventif  sehingga  diperlukan  pembukaan tokobaru  dalam  radius  100  (seratus)  meter  dari  Toko  Pihak  Kedua,  maka kepada  Pihak  Kedua  akan  diberikan  Prioritas  berupa  penawaran  pertama secara tertulis,  sebelum  ditawarkan  kepada  pihak  lain  atau  dibuka  oleh  Pihak Pertama.
2.4 Dalam  hal  Pihak  Kedua  menolak  tawaran  Pihak  Pertama  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  2.3  diatas,  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis, dan Pihak Pertama atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama membuka toko  baru  di  lokasi  yang  bersangkutan,  maka  Pihak  Kedua  dengan  ini menyatakan  dengan  tegas  melepaskan  haknya  untuk  menuntut  Pihak  Pertama atau pihak lain yang ditunjuk tersebut.
2.5 Hak waralaba yang diperoleh Pihak K edua baik secara langsung ataupun tidak langsung  tidak  dapat  diberikan  ke  pihak  siapapun  dengan  alas  an,  cara  dan tempat manapun juga.

## 6. Kewajiban Pihak Pertama
Kewajiban pihak pertama diatur dalam Pasal 4 Perjanjian tersebut yang isinya sebagai berikut:
4.1 Pihak  Pertama  akan  membantu  Pihak  Kedua  dalam  periode  pra  operasi  toko dalam hal :
4.1.1   Rekomendasi kelayakan lokasi took yang dimaksud
4.1.2      Bantuan  seleksi  tenaga  kerja  sesuai  kualifikasi  karyawan  Toko INDOMARET
4.1.3  Perencanaan, pelaksanaan dan supervise renovasi toko sesuai standar design  eksterior dan interior Toko INDOMARET
4.1.4  Pengadaan  dan  pemasangan  seluruh  peralatan  toko  sesuai  standar Toko INDOMARET
4.2  Pihak  Pertama  berkewajiban  memberikan  latihan  kepada  Pihak  Kedua  beserta seluruh karyawan toko dalam suatu program latihan terpadu dengan materi dan jadwal yang telah ditetapkan
4.3  Pihak  Pertama  berkewajiban  memberikan  Pedoman  Praktis  Operasional  dan Administrasi  Toko  sebagai  refrensi  Pihak  Kedua  dalam  menyelenggarakan operasi rutin toko.
4.4. Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan pengiriman barang dagangan sesuai permintaan  toko  pihak  kedua  dengan  mengacu  ketentuan  Pengelolaan  Barang Dagangan dalam Pasal 5 Perjanjian Ini.
4.5.  Pihak  Pertama  secara  periodik  memberikan  bantuan  kons ultasi  kepada  Pihak Kedua agar pelaksanaan operasi toko tetap berjalan dalam standar operasional Toko INDOMARET.
4.6  Pihak  Pertama  wajib  membantu  Pihak  Kedua  dalam  pengadaan  barang  dan perlengkapan  rutin  toko,  seperti  kantong  plastik,  stiker  label,  perlen gkapan computer dan sebagainya sesuai standar penggunaan Toko INDOMARET.
4.7  Pihak  Pertama  secara  Cuma -Cuma  akan  membantu  terselenggarakan  fungsi administrasi keuangan dan pembukuan Toko  milik Pihak Kedua sesuai standar PSAK(Pernyataan  Standar  Akutansi  Ke uangan)  dan  praktek  administrasi  yang sehat pada bulan pertama toko beroperasi, sedangkan untuk bulan kedua sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Perjanjian berlaku sesuai dengan Pasal 10.1, Pihak Kedua akan dibebankan biaya sebesar Rp.800.000, - (delapan ratus ribu Rupiah) perbulannya  ditambah  dengan  PPN  10%  (sepuluh  persen)  yang  wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sedangkan untuk setiap tahun berikutnya  sampai  dengan  berakhirnya  perjanjian,  biaya  administrasi bertambah sebesar 5 % (lima persen) dari biaya administrasi tahun sebelumnya. Dalam  hal  ini  Pihak  Pertama  berhak  memotong  langsung  dari  rekening  giro Toko Pihak Kedua

## 7. Kewajiban Pihak Kedua
Kewajiban pihak kedua diatur dalam Pasal 8 perjanjian waralaba yang isinya sebagai berikut:
8.1 Pengelolaan  operasional  rutin  toko  akan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Toko dengan  beberapa  karyawan  toko.  Pihak  Kedua  berkewajiban  mengawasi  dan mengarahkan  pekerjaan  masing -masing  karyawan  tersebut  agar  tercipta mekanisme kerja yang tertib dan sehat.
8.2 Pihak  Kedua  wajib  menjaga/memelihara/memperhatikan  segala  hal  untuk reputasi/nama baik Pihak Pertama.
8.3 Untuk  menanggulangi  resiko  kerugian  karena  kecurian  uang  kas,  kebakaran, dan  resiko  kehilangan  uang  hasil  penjualan,  maka  Pihak  Kedua  wajib  untuk menutup asuransi sepanjang periode Perjanjian atas hal -hal sebagai berikut:
8.3.1. Peralatan toko dengan nilai pertanggungan sesuai dengan harga beli/nilai tercatat.
8.3.2. Dalam hal Pihak Kedua menggunakan fasilitas kredit dari bank, ketentuan asuransi tunduk pada persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.
8.3.3. Barang Dagangan, dengan nilai pertanggungan yang telah disetujui Pihak Pertama dan untuk kepentingan P ihak Pertama.
8.3.4  Uang tunai yang tersimpan dengan nilai tanggungan yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
8.4 Pihak  Kedua  berkewajiban  melengkapi  seluruh  aspek  perjanjian  yang diperlukan  berikut  perpanjangan,  atas  usaha  perdagangan  dalam  toko  yang dimilikinya  atas  biaya  Pihak  Kedua  sendiri,  dan  apabila  dikehendaki,  Pihak Pertama akan membanttu pengurusan perijinan yang diperlukan.
8.5 Pihak  kedua  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban SPT tahunan pasal 21, pasal 23 dan PPh final, Pihak Pert ama akan membantu melaksanakan perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak dan Pihak Kedua bertanggung  jawab  atas  laporan  tersebut.  Selanjutnya  dalam  menghadapi pemeriksaan  pajak,  Pihak  Pertama  akan  membantu  Pihak  Kedua  bilamana diminta  bantuannya,  sedan gkan  tanggung  jawab  serta  akibatnya  yang  timbul menjadi tanggungan Pihak Kedua.
8.6 Pihak Kedua dalam mengoperasikan Toko INDOMARET akan didukung dengan piranti  keras  (hardware)  dan  paket  program  komputer  (software)  yang  secara periodik  akan  disempurnakan  oleh Pihak  Pertama  wajib  disampaikan  secara tertulis dan Pihak Kedua wajib mengikuti perubahan -perubahan tersebut.
8.7 Pihak  Kedua  wajib  memberikan  informasi/bukti -bukti  transaksi  dalam  hal dilaksanakan audit intern Pihak Pertama.
8.8 Pihak  Kedua  wajib  bekerjasama  den gan  supervisor/wakil  Pihak  Pertama  yang secara  periodik  mengadakan  kunjungan  rutin  guna  pengembangan  Toko INDOMARET.
8.9 Pihak Kedua wajib mengirimkan bukti -bukti asli transaksi rutin toko tiap sehari kerja guna proses administrasi Pihak Pertama sesuai system dan prosedur yang telah ditetapkan Pihak Pertama.
8.10 Selama  Perjanjian  ini  berlangsung  dan  atau  sebelum  semua  kewajiban  Pihak Kedua  dalam  Perjanjian  ini  dilaksanakan  sepenuhnya.  Pihak  Kedua  tidak diperkenankan  tunduk  dan  mengikatkan  diri  pada  perjanjian waralaba  untuk usaha sejenis dengan orang dan/atau badan hukum lain tanpa kecuali.

## 8. Biaya yang Dikeluarkan dalam Perjanjian
Dalam sistem franchise ada pos – pos biaya yang normal dikeluarkan sebagai berikut 12
1. Royalty
12 Ibid , hlm.346-347
Pembayaran  oleh  pihak  franchisee kepada  pihak  franchisor  sebagai imbalan dari  pemakaian  hak  franchise  oleh  franchisee.Walaupun  tidak  tertutup kemungkinan  pembayaran  royalty  pada  suatu  waktu  dalam  jumlah  tertentu  yan g sebelumnya tidak diketahuinya.
2.   Franchise fee
Yang  dimaksud Franchise  fee  adalah  biaya  pembelian  hak  waralaba  yang dikeluarkan  oleh  pembeli  waralaba  (  franchisee  )  setelah  dinyatakan  memenuhi persyaratan sebagai franchisee sesuai kriteria franchisor. Umumnya franchise fee dibayarkan  hanya  satu  kali  saja  dan  akan dikembalikan  oleh  franchisor  kepada franchisee  dalam  bentuk  fasilitas  pelatihan  awal,  dan  dukungan  set  up  awal  dari outlet  pertama  yang  akan  dibuka  oleh  franchisee.  Franchisee  dalam  hal  ini menerima hak untuk berdagang di bawah nama dan sistem yang sama, p elatihan, serta  berbagai  keuntungan  lainnya.  Sama  halnya  dengan  memulai  bisnis  secara mandiri,  franchisee  bertanggung  jawab  untuk  semua  biaya  yang  muncul  guna memulai  usaha  ini  tetapi  kemungkinan  mengeluarkan  uang  lebih  rendah  karena kekuatan jaringan yang dimiliki oleh franchisor.
3.   Direct Expenses
Biaya  langsung  yang  harus  dikel uarkan  sehubungan  dengan  pengem bangan bisnis  franchise.  Misalnya,  terhadap  pemondokan  pihak  yang  akan  menjadi pelatih dan feenya, biaya pelatihan dan biaya pada saat pembukaan.
4. Biaya sewa
Ada  beberapa  franchisor  yang  menyediakan  tempat    bisnis,  maka  dalam  hal demikian  pihak  franchisee  harus  membayar  harga  sewa  tempat  tersebut  kepada franchisor agar tidak timbul disputes di kemudian hari.
5. Marketing and advertising fees
Franchisee  ikut  menanggung  beaya  dengan  menghitungnya,  baik  secara persentase dari omzet penjualan ataupun jika ada marketing atau iklan tertentu.
6. Assignment fees
Biaya  yang harus dibayar oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor jika pihak franchisee mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, termasuk bisnis yang merupakan  objeknya  franchise.  Oleh  pihak  franchisor  biaya  itu  dimanfaatkan untuk  kepentingan  persiapan  pembuatan  perjanjian  penyerahan,  pelatihan pemegang franchise yang baru dan sebagainya .
Perihal biaya hak waralaba, royalti, dan kewajiban biaya lainnya diatur dalam Pasal 7 Perjanjian, yang isinya sebagai berikut:
7.1 Biaya  perolehan  hak  waralaba  (Franchise  Fee)  ditentukan  sebesar  Rp. 75.000.000,- (tujuh  puluh  lima  juta  rupiah)  diatambah  PPN 10%  (sepuluh persen) yang wajib dilunasi pada saat penanda -tanganan Perjanjian ini.
7.2 Biaya  waralaba  tersebut  di  atas  merupakan  kewajiban  Pihak  Kedua  atas diberikan  hak  waralaba  untuk  1  (satu)  Toko  miliknya  seperti  yang  telah ditentukan  pada  Pasal  di  m uka,  dan  menjadi  hak  sepenuhnya  Pihak  Pertama sejak ditanda-tangani Perjanjian ini.
7.3 Pihak Kedua berkewajiban menanggung beban seluruh biaya dalam rangka pra operasi toko:
7.3.1 Pekerjaan renovasi sesuai standar Toko INDOMARET
7.3.2 Pengadaan peralatan toko sesuai standar Toko INDOMARET
7.3.3  Biaya  promosi  pembukaan  toko  sesuai  program  yang  telah  disepakati kedua belah pihak
7.4 Pihak Kedua berkewajiban pula membayar kepada Pihak Pertama atas royalty penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
7.4.1. Untuk nilai penjualan per bulan sampai  dengan Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah) pertama sebesar 0% (nol persen) per bulan.
7.4.2. Untuk nilai penjualan per bulan selebihnya dari Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh  lima  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  100.000.000, - (seratus  juta rupiah) sebesar 2% (dua persen).
7.4.3  Untuk  nilai  penjualan  per  bulan  selebihnya  dari  Rp.  100.000.000, - (seratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  150.000.000, - (seratus  lima puluh juta rupiah) sebesar 3% (tiga persen)
7.4.4  Untuk  nilai  penjualan  per  bulan  selebihnya  dari  Rp.  150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) sebesar 4% (empat persen)
7.4.5  Yang  dimaksud  dengan  nilai  penjualan  Toko  adalah  nilai  penjualan setelah  dikurangi  nilai  PPN  yang  terhutang,  sesuai  dengan  isi  Laporan Penjualan.
7.4.6  Royalty  tersebut  di  atas  akan  langsung  diperhitungkan/dipotong  oleh Pihak  Pertama  dari  dana  hasil  penjualan  tiap  tanggal  5(lima)  bulan berikutnya.
7.5 Dalam hal biaya-biaya ini merupakan obyek pajak PPN dan PPh maka seluruh kewajiban  perpajakan,  disesuaikan  dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan yang berlaku.
7.6 Dalam  hal  terdapat  Program  PROMOSI  INDOMARET  secara  nasional,  Toko Pihak  Kedua  wajib  memberikan  kontribusinya  secara  proposional  atas  has il penjualan bulan sebelumnya.
B. Penyelesaian  Sengketa  Yang  Dapat  Dilakukan  Para  Pihak  Jika  Terjadi Sengketa Pada Perjanjian Waralaba Tersebut
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  mufakat, penyelesaian  di  luar  pengadilan  baik  dengan  cara  mediasi,  negosiasi,  arbitrase, dan jalur pengadilan bisanya diselesaikan dengan gugatan keperdataan.
Dalam  perjanjian  yang  penulis  bahas ,  bahwa  jika  terdapat  penyelesaian sengketa  maka  diselesaikan  dengan  cara  arbitrase  dengan  menunjuk  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai badan peradilan di luar pengadilan. Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  12  ayat  (3)  Perjanjian  Waralaba  yang  b erbunyi sebagai berikut:
Semua  perselisihan  yang  timbul  dan  atau  sehubungan  dengan  perjanjian  ini akan  diupayakan  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Dalam  hal  perlu penyelesaian  hukum,  masing -masing  pihak  sepakat  menunjuk  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukum selanjutnya .
Arbitrase 13 adalah cara penyelesian sengketa perdata swasta di luar pengadilan umum  yang  didasarkan  pada  kontrak  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesai se ngketa dipilih oleh para pihak  yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  orang – orang  yang  tidak berkepentingan  dengan  perkara  yang  bersangkutan,  orang – orang  mana  akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.
Berdasaarkan  Undang-undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, definsi arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersen gketa.
Syarat  arbitrase  diatur  dalam  Pasal  7,  Pasal  8,  dan  Pasal  9  Undang -undang Nomor 30 Tahun 1999 yang isinya sebagai berikut:

## 1. Syarat Arbitrase

## Pasal 7
13 Munir Fuady, op.cit , hlm.313.
Para  pihak  dapat  menyetujui  suatu  sengketa  yang  terjadi  atau  yang  akan terjadi antara merekauntuk di selesaikan melalui arbitrase.

## Pasal 8
(1)  Dalam  hal  timbul  sengketa,  pemohon  harus  memberitahukan  dengan  surat tercatat,  telegram,teleks,  faksimili,  e -mail  atau  dengan  buku  ekspedisi  kepada termohon bahwa syarat arbitraseyang diadakan oleh pemohon atau ter mohon berlaku.
(2)  Surat  pemberitahuan  untuk  mengadakan  arbitrase  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1)
memuat dengan jelas :
a. nama dan alamat para pihak;
b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
f.  perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak  tentang  jumlah  arbiter  atau  apabila tidakpernah  diadakan  perjanjian  semacam  itu,  pemohon  dapa t  mengajukan  usul tentangjumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

## Pasal 9
(1)  Dalam  hal  para  pihak  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  setelah sengketa
terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian t ertulis yang
ditandatangani oleh para pihak.
(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksuddalam  ayat  (1),  perjanjian  tertulis  tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta notaris.
(3) Perjanjian tertulis sebagaiman a dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
a. masalah yang dipersengketakan;
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
e. nama lengkap sekretaris;
f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biayayang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
(4) Perjanjian tertulis  yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demihukum.

## III. PENUTUP

## 1) Analisis  Yuridis  Investasi  Melalui  Perjanjian  Waralaba  Jika  Ditinjau Dari Pendekatan Ekonomi Mikro
Waralaba  merupakan  suatu  perikatan  /  perjanjian antara  dua  pihak  dimana semua ketentuannya mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu Pasal  1313  KUHPerdata  tentang  perjanjian,  Pasal  1320  KUH  Perdata  tentang sahnya  perjanjian  dan  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (  1  )  KUHPerdata  tentang  asas kebebasan  berkontrak.  Perjanjian  waralaba  adalah  perjanjian  yang  tidak bertentangan dengan undang – undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Artinya perjanjian itu menjadi undang – undang bagi mereka yang membuatnya, dan  mengikat  kedua  belah  pihak.  Perjan jian  bisnis  waralaba  ini  merupakan perjanjian  baku  timbal  balik  dimana  masing – masing  pihak  berkewajiban melakukan  prestasi.  Pelaksanaan  perjanjian  bisnis  waralabah  Indomaret  adalah sebagai  investasi  bagi  para  pihak  untuk  mendatangkan  keuntungan  dengan  ti dak melawan hukum .
Hukum  bisnis  waralaba 14 idealnya  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak namun kenyataan di lapangan belum tentu sesuai seperti yang diharapkan. Seperti yang  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  yang  membagi  3  (  tiga  )  golongan  yang harus  dilindungi  oleh  hukum,  yaitu,  kepentingan  umum,  kepentingan  sosial  dan kepentingan  perseorangan.  Akan  tetapi  posisi  pemberi  waralaba  yang  secara ekonomi  lebih  kuat  akan  memberikan  pengaruhnya  pula    bagi  beroperasinya hukum  di masyarakat.
Satjipto Rahardjo 15 mengatakan bahwa ketaatan perbuatan terhadap ketentuan
– ketentuan  organisasi  dipengaruhi  oleh  kepribadian,  asal - usul  sosial, kepentingan ekonominya, maupun kepentingan politik serta pandangan hidupnya maka semakin besar pula kepentingannya dalam hukum.
14 Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, hlm.266.
15 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm.1980.
2) Penyelesaian  Sengketa  Yang  Dapat  Dilakukan  Para  Pihak  Jika  Terjadi Sengketa Pada Perjanjian Waralaba Tersebut
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  mufakat, penyelesaian  di  luar  pengadilan  baik  dengan  cara  mediasi,  negosiasi,  arbitra se, dan jalur pengadilan bisanya diselesaikan dengan gugatan keperdataan.
Dalam  perjanjian  yang  penulis  bahas,  bahwa  jika  terdapat  penyelesaian sengketa  maka  diselesaikan  dengan  cara  arbitrase  dengan  menunjuk  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) seba gai badan peradilan di luar pengadilan. Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  12  ayat  (3)  Perjanjian  Waralaba  yang  berbunyi sebagai berikut:
Semua  perselisihan  yang  timbul  dan  atau  sehubungan  dengan  perjanjian  ini akan  diupayakan  diselesaikan  secara  kekeluargaan .  Dalam  hal  perlu penyelesaian  hukum,  masing -masing  pihak  sepakat  menunjuk  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukum selanjutnya .

## Daftar Pustaka
Badrulzaman, Mariam D. 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni.
Fuady, Munir, 2005, Pengantar Hukum Bisnis , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Harjowidigno,  Rooseno  1993, Aspek-aspek  Hukum  tentang  Franchising ,  Seminar Ikadin, Surabaya.
Kadir Muhammad, Abdul, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mertokusumo,  Sudikno  1988, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia ,  Libery, Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
Subekti, R. 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
Widjaya, Gunawan, 2001, Waralaba, Rajawali Press, Jakarta.

## Materi Perkuliahan
Materi  Perkuliahan  Hukum  Investasi  oleh  Prof.  Dr.  Sri  Redjeki  H,  S.H. ,  2016, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata . Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M -Dag/Per/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba