TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DI BUAT SECARA LISAN (CIAK TEH) DARI KAKEK PARA PIHAK TURUN KEPADA AHLI WARISNYA
(STUDI KASUS ATAS PN. MEDAN 562/pdt. G/2012)
Oleh: Dumex Yaaro Laia 1)
Rudy Hartono 2)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2)
E-mail: dumexlaia@gmail.com 1) rudyhartono@unprimdn.ac.id 2)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  finding  out  whether  a  verbal  agreement  guarantees  legal  certainty, whether  a  lease  agreement  made  by  the  parties  (their  grandfathers)  is  passed  on  to  their heirs, and how the impact of a lease agreement made orally (Ciak teh) binds the parties. This research is deductive, which means looking at the conclusion as a whole and then analyzing it through things that are general to specific and then tested whether or not the conclusion is correct. One form of agreement is an oral agreement, not all agreements are in written form. We  often  experience  verbal  agreements  unconsciously  in  everyday  life  as  humans,  but  they are  simple  in form,  and  do  not  have  a  great  risk  of  default  by  the  parties.  An  agreement is protected by what is called the principle of freedom of contract which gives freedom to the parties in determining their agreement. Inheritance is something that has become a tradition in  family  life  in  Indonesia.  Regarding  this  inheritance,  it  is  regulated  in  inheritance  law which is one of the things regulated in the general scope of civil regulation in Indonesia. This must  be  found  in  every  family  in  Indonesia.  How  not  every  legal  subject  will  find  death  or death,  which  means  that  if  the  legal  subject  or  person  has  the  right  to  something  that  has value, it can be inherited. But in that difference, one thing is found in common, namely, each tribe  has  a  line  of  descent.  In  theory,  whether  written  or  unwritten,  the  agreement  will  be valid if it complies with the conditions contained in Article 1230 of the Civil Code, because in principle the validity of an agreement is an agreement not because it is written or not written down.
Keywords: Oral Agreement, Descend to Heirs.

## ABSTRAK
Manusia selain dikatakan sebagai makhluk individu dan juga disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk hidup yang dikategorikan sebagai makhluk sosial, manusia ditakdirkan agar membutuhkan  makhluk  sosial  lainnya,  artinya  setiap  manusia  seyogianya  hidup  dalam berkelompak  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dan  itu  lah  yang  dinamakan  kodrat  dari  seorang manusia.  Pengertian  perjanjian  menurut  KUH-Per  adalah  adanya  sesuatu  prestasii  atau  hal yang dilakukan oleh suatu individu dengan individu lainnya boleh lebih dari satu pihak, dan berisfat  mengikat.  KUH-Per  juga  menyebutkan  Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Lisan  Apabila Terjadi  Wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian.  Perihal  sewa  menyewa  telah  terkandung  dalam KUH-Per, atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum kontrak. Warisan adalah sebuah hal
yang  menjadi  tradisi  dalam  kehidupan  keluarga  di  Indonesia.  Mengenai  warisan  atau  turun waris  ini  diatur  dalam  hukum  waris  yang  menjadi  salah  satu  hal  yang  diatur  dalam  ruang lingkup  umum  pengaturan  keperdataan  di  Indonesia.  Secara  teori  baik  itu  yang  dituliskan maupun  tidak  tulis,  perjanjian  itu  akan  sah  jika  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  terdapat dalam  pasal  1230  KUH-Per,  karena  pada  prinsipnya  sah  nya  suatu  perjanjian  adalah kesepakatan  bukan  karena  dituliskan  atau  tidak  dituliskan  perjanjian  tersebut.  Hal  ini dibuktikan dengan perjanjian sewa-menyewa rumah yang sangat jarang kita menemukan ada hal yang tertulis dalam proses tersebut.
Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Turun Ke Ahli Waris.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Manusia  selain  dikatakan  sebagai makhluk individu dan juga disebut sebagai makhluk  sosial.  Sebagai  makhluk  hidup yang dikategorikan sebagai makhluk sosial, manusia  ditakdirkan  agar  membtuhkan makhluk  sosial  lainnya,  artinya  setiap manusia seyogianya hidup dalam berkelompak  dalam  kehidupan  sehari-hari, dan  itu  lah  yang  dinamakan  kodrat  dari seorang  manusia.  Salah  satu  aktifitas  yang dilakukan setiap manusia dalam kehidupan nya  sehari-hari  adalah  Hukum.  Sebagai lanjutan  terjemahan  dari  kodrat  seorang manusia,  setiap  manusia  pasti  akan berhubungan  atau  membutuhkan  manusia lainnya,  dan  tentu  dalam  proses  hubungan sosial  antar  manusia  otomatis  terlekat sebuah  peraturan  yang  membatasi  dan mengatur yang disebut dengan hukum pada hubungan  tersebut.  Salah  satu  terjemahan dari  hukum  tersebut  adalah  ketika  suatu individu  melakukan  perjanjian  dengan individu  lainnya,  dan  ini  pasti  terjadi  pada sendi-sendi  kehidupan  setiap  orang  sehari-
hari.  Dalam  merumuskan  perjanjian  antar setiap individu, tentu masing-masing pihak akan  mengemukakan  poin-poin yang diinginkan  dalam  isi  perjanjian  tersebut, agar  ditemukan  konklusi  yang  jelas  dan diterima  oleh  masing-masing  pihak,  dan itulah  yang  nantinya  akan  menjadi  fondasi dalam perjanjian tersebut.

## Rumusan Masalah
1) Apakah  perjanjian  secara  lisan menjamin kepastian hukum?
2) Apakah  perjanjian  sewa  menyewa yang dibuat oleh para pihak (kakek mereka) turun kepada ahli warisnya?
3) Bagaimana dampak perjanjian sewa menyewa  yang  dibuat  secara  lisan (Ciak teh) mengikat para pihak?

## 2. METODE PELAKSANAAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Dalam melakukan sebuah penelitian  sudah    barang  tentu  harus  ada yang namanya metode penelitian. Penelitian  ini  dilakukan  melalui  metode yuridis normatif yakni dengan menganalisis  permasalahan  melalui  asas-
asas  hukum  yang  menitikberatkan  pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah secara  deduktif,  yang  berarti  melihat kesimpulan secara utuh lalu menganilisinya melalui  hal  yang  berifat  umum  menuju khusus  kemudian  diuji  apakah  tepat  atau tidaknya kesimpulan tersebut.
2. Sumber Bahan Hukum
a) sumber bahan hukum yang digunakan  adalah  bahan  hukum skunder, yaitu merupakan data yang diperoleh  dengan  menggunakan studi literature yang  dilakukan terhadap  buku-buku,  dan    jurnal- jurnal  hukum  yang  berhubungan dengan  permasalahan  kemudian data  ini  akan  dihimpun  dan  dikaji oleh  peneliti,  selanjutnya  terhadap peraturan perundang- undangan
atau  sumber  bacaan  lainnya  yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Setiap  data-data  yang  ada  dalam penelitian  ini  didapatkan  dengan  studi kepustakaan  dan  studi  kasus,  untuk  studi kepustakaan  yaitu  penulis  meneliti  melalui mencari  beberapa  pustaka  mulai  dari, Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, peraturan  lainnya  yang  berada  dibawah Undang-Undang, buku, jurnal, serta pendapat  hukum  yang  terkait  dengan pembahasan.
4. Analisis Data
Setelah  penulis  mendapatakan  data kepustakaan,  lalu  diorganisasikan  dalam satu  pola.  Analisis  Data  yang  dipakai dalam  penelitian  ini    adalah  deskriptif- kualitatif  dengan  cara  menampilkan  data diikuti  dengan  analisis  dari  kesimpulan yang mewujudkan hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perjanjian Secara Lisan Menjamin Kepastian Hukum
Dalam  latar  belakang  yang  tertera  di atas  telah  disebutkan  bahwa  perjanjian adalah  salah  satu  bentuk  hubungan  hukum yang  banyak  ditemui  dalam  kehidupan sehari-hari.  Mengenai  definisi  perjanjian sendiri  adalah  adanya  kesapakatan  yang dibangun  dua  pihak  atau  lebih  yang mengakibatkan  perikatan  yang  mengikat pihak-pihak tersebut yang nantinya disebut dengan perjanjian.
Suatu perjanjian dilindungi oleh yang namannya asas kebebasan berkontrak, yang dimana asas tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut :
1) Tidak memaksakan untuk melakukan sebuah perjanjian;
2) Bebas  melakukan  kesepakatan dengan pihak mana pun;
3) Bebas  merumuskan  apa-apa  saja yang  ingin  dituangkan  dalam poin-poin isi perjanjian; dan
4) Bebas memilih apakah melakukan secara tidak tertulis atau tertulis.
a. Syarat Sahnya Perjanjian
Suatu  perjanjian  dapat  dikatakan sah  tentu  harus  memahami  poin-poin  yang terdapat  dalam  KUH-Per  yang  mengatur mengenai  perjanjian,  yaitu  yang  terdapat dalam pasal 1320 KUH-Per:
1) Kesepakatan para pihak;
2) Kecakapan;
3) Harus  adanya  hal  yang  jelas  dan tertentu;
4) Klausal  yang  disepakatin  harus halal  dan  tidak  bertentangan dengan  hukum  positive  yang berlaku.
b. Subjek dan Obyek Perikatan Dalam sebuah perikatan atau perjanjian  tentu  ada  subjek  hukum  dan objek  hukum,  dan  ini  juga  menjadi  syarat sebuah perjanjian, karena jika kedua hal ini tidak  maka  perjanjian  tidak  dapat  terjadi. Subjek  yang  menjadi  subjek  hukum  dalam perjanjian adalah pihak-pihak yang mengikatkan  diri  dalam  perjajian  tersebut. Sementara  objeknya  adalah  suatu  hal  yang menjadi  dasar  perjanjian  mengapa  pihak tersebut melakukan perjanjian dan kemudia melakukan  prestasi.  Mengenai  defenisi prestasi sendiri KUH-Per juga mengaturnya yaitu di dalam Pasal 1234. c. Implementasi  Hukum  Perjanjian  Dalam Memberikan Perlindungan Hukum  Bagi Para Pihak
Hukum  perjanjian  juga  mengatur mengenai sikap-sikap yang harus dilakukan
oleh para pihak dalam melakukan perjanjian,  yaitu  setiap  pihak  diwajibkan harus  beritikad  baik  dalam  melakukan perjanjian,  dan  ini  merupakan  sebuah kepatutan dan kepantasa, hal ini terkandung  dalam  pasal  1338  KUH-Per. Pengertian  yang  terkandung  dalam  pasal tersebut  berasal sebuah Asas Hukum yang selanjutnya  dikenal  dengan  Asas  Beritikad baik.  Umumnya  fungsi  dari  asas  hukum adalah  sebagai  landasan  berpikir  dalam membuat  sebuah  peraturan  perundang- undangan, putusan peradilan, yang selanjutnya  menjadi  hukum  yang  berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara  teori  meskipun  hukum  sudah diatur  dengan  baik  mengenai  hukum perjanjian  nya,  namun  masih  banyak  saja ditemukan pihak-pihak yang ingin mengciderai  suatu  perjanjian  yang  dibuat dengan  tidak  melaksanakan  prestasi  yang telah  diperjanjikan  sebelumnya.  Dalam  hal terjadi  demikian,  maka  pihak  yang  merasa telah  dirugikan  dalam  perjanjian  tersebut dapat  mengajukan  gugatan  wanprestasi  ke pengadilan negeri  yang berwenang seusuai dengan kompetensi absolut dan relatif.
Mengenai ganti rugi hukum perjanjian  mengaturnya  dalam  pasal  1243 KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa ganti  rugi  yang  diganti  ialah  biaya ditambah bunga. Namun selanjutnya hukum  perjanjian  juga  mengatur  di  pasal 1244-1246  KUH-per  yang  menyebutkan
bahwa  ganti  rugi  dapat  dilakukan  jika alasan  pihak  tersbut  berkaitan  dengan klausal yang diperjanjikan, karena bisa saja pihak  tersebut  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya dikarenaka force mejure. B.  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Yang Dibuat Oleh Para Pihak (Kakek Mereka) Turun Kepada Ahli Warisnya
Perihal sewa menyewa telah terkandung  dalam  KUH-Per,  atau  yang lebih  dikenal  dengan  istilah  hukum kontrak.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  buku ke  3  Kitab  Undang-Undang  Perdata. Hukum  kontrak  diatur  dalam  bukum  III KUHPerdata,  yang  banyaknya  sebanyak delapan  belas  (18)  BA  dan  banyak  pasal nya  sebanyak  enam  ratus  tiga  puluh  satu (631)  pasal.  yang  terdiri  atas  18  bab  dan 631 pasal.
a. Pengertian hukum waris
Warisan  adalah  sebuah  hal  yang menjadi  tradisi  dalam  kehidupan  keluarga di  Indonesia.  Mengenai  warisan  ini  diatur dalam  hukum  waris  yang  menjadi  salah satu  hal  yang  diatur  dalam  ruang  lingkup umum pengaturan keperdataan di Indonesia.  Hal  tersebut  pasti  ditemukan dalam  setiap  keluarga  yang  di  Indonesia. Bagaimana tidak setiap subjek hukum pasti akan menemukan yang namanya maut atau kematian, yang artinya kalau subjek hukum atau  orang  tersebut  memiliki  hak  atas sesautu  yang  mempunyai  nilai  maka  dapat diwariskan.    Kemudian  pertanyaan  yang
muncul  adalah,  kemana  harta  tersebut diwariskan?  Tentu  inilah  yang  menjadi akibat  hukum  nya.  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut  ada  baiknya  dikaitkan dengan  hukum  adat  yang  berkembang  di Indoneisa yang tentu setiap suku mempunyai  sistem  yang  berbeda-beda. Namun  dalam  perbedaan  itu  ditemukan satu kesamaan yaitu, setiap suku mempunyai tarikan garis keturanan, tinggal sekarang  setiap  suku  tersebut  apakah menarik  garis  keturunan  dari  ayah  yang dikenal  dengan  istilah  Patrilineal  atau  ada juga yang menarik garis keturunan dari ibu yang  disebut  dengan  Matrilinea,  dan  ada juga  beberapa  suku  yang  menganut  sistem garis keturunan bilateral dan parental yaitu menarik  garis  keturunan  dari  kedua  ayah dan ibu.
b. Hukum  Waris  Berdasarkan  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Menurut  KUH-per  yang  sampai  saat ini  merupakan  produk  hukum  belanda mengatakan  ada  dua  hal  yang  mendasar mengenai  hukum  waris,  yaitu  :  a.  Hal individu; b. Hal kepentingan umum.
Mengenai  pengwarisan  sering  terjadi sengketa  di  dalam  keluarga,  ini  dibuktikan dengan banyaknya gugatan yang didaftarkan ke pengadilan negeri mengenai hukum waris. Adapun penyebab nya yaitu:
1. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia  masih  tinggal  dalam suasana masyarakat adat, yang lebih
mengedepankan  hukum  adat  yang notabene  mengedepankan  hukum secara lisan dari pada menggunakan data-data  autentik,  seperti  akta Notaris.
2. Setelah  itu  banyak  benda-benda
atau  juga  lahan-lahan  yang  masih berada  di  perkampungan  hanya mengandalkan  bukti  di  bawah tangan saja, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat adat mengenai hukum waris secara utuh.
3. Oleh  karena  lebih  mengedapankan hukum  adat  yaitu  hukum  secara lisan  dan  lebih  mengandalkan  rasa solidaritas  antara  sesama  suku, maka  bukan  tidak  banyak  terjadi konflik  di  masa  depan  pada generasi selanjutnya.
4. Masih tingginya kepercayaan
masyarakat akan hal-hal mistis yang dianggap  sebagai  kearifan  lokal  di ruang  lingkup  masyarakat  adat, sehingga
mereka
masih menganggap  harta-harta  mereka akan  dijaga  dan  di  awasi  oleh leluhur mereka yang sudah meninggal,  dan  ini  tentu  adalah  hal yang  keliru  jika  diterapkan  di zaman yang sudah modern saat ini.
C.  Dampak  Perjanjian  Sewa  Menyewa Yang  Dibuat  Secara  Lisan  (Ciak The) Mengikat Para Pihak
1. Akibat  Hukum  Perjanjian  Sewa Menyewa  Rumah  Yang  Dilakukan Secara Lisan
Secara  teori  baik  itu  yang  dituliskan maupun tidak  tulis,  perjanjian itu  akan  sah jika  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang terdapat  dalam  pasal  1230  KUH-Per, karena  pada  prinsipnya  sah  nya  suatu perjanjian adalah kesepakatan bukan karena  dituliskan  atau  tidak  dituliskan perjanjian  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan dengan  perjanjian  sewa-menyewa  rumah yang sangat jarang kita menemukan ada hal yang  tertulis  dalam  proses  tersebut. Adapun  alasan-alasan  nya  adalah  sebagai berikut :
a.  Risiko  Dalam  Perjanjiann  Sewa
Menyewa Lisan
Dalam  setiap  hubungan  hukum pasti  ada  saja  resiko  yang  timbul,  baik  itu berasal  dari  pihak-pihak  yang  berjani, maupun  dari  faktor  di  luar  dugaan  seperti force mejure.
KUH-per  sendiri  sudah  mengatur mengeni  resiko,  tepatnya  pada  pasal  1237 yang  menyebutkan  bahwa  jika  adanya suatu kontrak yang disepakati antara pihak- pihak  debitur  dan  krediur  maka  sejak kontrak  itu  di  tandatangani  makan  barang yang  dikontrakkan  tersebut  beban  resiko nya dimiliki si kreditur.
Namun pasal tersebut dapat berlaku dalam kontrak baku saja atau sementara. Selain pasal 1237 mengenai risiko ini juga diatur  dalam  pasal  1553  KUH-per  yang menyebutkan  bahwa  jika  dalam  tempo kegiatan sewa-menyewa berlangsung, namun  barang  yang  disewakan  tersebut hancur  atau  tiada  lagi  diakibatkan  hal  di luar  nalar  atau  dugaan  kedua  pihak,  maka perjanjian  tersbut  dianggap  tidak  ada  demi hukum.
b. Ganti Rugi
Perjanjian  yang  dilakukan  dalam bentuk apapun pasti memiliki resiko, salah satu nya adalah Wanprestasi dari salah satu pihak  dan  menyebabkan  kerugian  bagi pihak  lain  nya,  sudah  tentu  akibat  hukum yang  timbul  adalah  pihak  yang  melakukan wanprestasi harus ganti rugi terhadap itu.
Mengenai  akibat  hukum  ganti  rugi digolongkan  ke  dalam  beberapa  jenis, yaitu:
1. Pengganti kerugian uang
2. Pengganti kerugian yang
menyebabkan denda
3. Pengganti  kerugian  harta  yang disita
4. Pengganti kerugian biaya gugatan yang disebabkan wanprestasi.
2. Hapusnya/Berakhirnya Perikatan Suatu  perjanjian  atau  perikatan
pasti  memiliki  akhir  karena  ada  tujuan yang  ingin  dicapai,  dalam  berakhirnya
sebuah  perikatan  bisa  dilakukan  dengan cara tercapai nya tujuan tersebut atau tidak tercapainya  juga  tersebut.  Hal  ini  diatur juga  dalam  KUH-Per  tepatnya  pada  pasal 1381  yang  menyebutkan  bahawa  suatu perikatan  dapat  berakhir  dikarenakan Pembayaran, penawaran pembayaran lunas ditambah  penitipan  atau  penyimpanan, diperbaharui  kembali  jenis  utang,  adanya utang yang dijumpakan, adanya penggabungan utang, pengajuan pembatalan salah satu pihak, dan berakhirnya  waktu  yang  telah  disetujui sebelumnya. Selanjutnya pasal 1382 KUHPerdata, menyebutkan bahwa perjanjian  utang  piutang  dapat  dilunaskan bukan hanya melalui pihak-pihak yang ada dalam  perjanjian,  pihak  luar  juga  boleh mebantu  debitur  dalam  melunaskan  utang nya.
pasal  1406  KUHPerdata  demi hukum  menghapuskan  perikatan  tersebut, tidak hanya untuk kepentingan dari debitur melainka  juga  mereka  yang  terikat  secara tanggung  menanggung  debitur,  dan  juga penanggung debitur.
4. SIMPULAN
1) Salah  satu  bentuk  perjanjian  adalah perjanjian lisan, tidak semua perjanjian berbentuk tertulis. Perjanjian  lisan  sebenarnya  secara tidak  sadar  sering  kita  alami  dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, namun bentuknya
sederhana,  dan  tidak  memiliki  risiko yang besar untuk dilakukan wanprestasi  oleh  pihak-pihak.  Suatu perjanjian  dilindungi  oleh  yang namannya asas kebebasan berkontrak yang  memberi  kebebasan  kepada pihak-pihak dalam menentukan perjanjian mereka.
2) Warisan  adalah  sebuah  hal  yang menjadi  tradisi  dalam  kehidupan keluarga  di  Indonesia.  Mengenai warisan ini diatur dalam hukum waris yang  menjadi  salah  satu  hal  yang diatur  dalam  ruang  lingkup  umum pengaturan keperdataan di Indonesia. Hal  tersebut  pasti  ditemukan  dalam setiap  keluarga  yang  di  Indonesia. Bagaimana tidak setiap subjek hukum  pasti  akan  menemukan  yang namanya  maut  atau  kematian,  yang artinya  kalau  subjek  hukum  atau orang  tersebut  memiliki  hak  atas suatu  yang  mempunyai  nilai  maka dapat diwariskan. Kemudian pertanyaan  yang  muncul  adalah, kemana  harta  tersebut  diwariskan? Tentu  inilah  yang  menjadi  akibat hukum nya. Untuk menjawab pertanyaan  tersebut  ada  baiknya dikaitkan  dengan  hukum  adat  yang berkembang  di  Indoneisa  yang  tentu setiap  suku  mempunyai  sistem  yang berbeda-beda. Namun dalam perbedaan itu ditemukan satu
kesamaan yaitu, setiap suku mempunyai tarikan garis keturanan.
2) Secara  teori  baik  itu  yang  dituliskan maupun  tidak  tulis,  perjanjian  itu akan  sah  jika  sesuai  dengan  syarat- syarat  yang  terdapat  dalam  pasal 1230 KUH-Per, karena pada prinsipnya  sah  nya  suatu  perjanjian adalah  kesepakatan  bukan  karena dituliskan atau tidak dituliskan perjanjian tersebut.

## Saran
1) Seyogianya  perjanjian  secara  lisan tetaplah dikatakan sebagai perjanjian yang sah asal memenuhi syarat  yang  ditetapkan  KUH-Per, namun  ada  baiknya  dalam  hal perjanjian  dilakukan  secara  lisan agar melibatkan pihak luar sebagai saksi  yang  menyaksikan  perjanjian lisan tersebut;
2) Dalam  hal  permasalahan  warisan dalam keluarga, ada baiknya seorang  ayah  dan  ibu  atau  juga bahkan  kakek  dan  nenek  sebelum meninggal  agar  membuat  surat wasiat  atau  melakukan  pembagian kepada  keturnannya  agar  tidak terjadi  konflik  kepada  generasi selanjutnya;
3) Melihat perkembangan zaman yang  begitu  modern  saat  ini  ada baiknya  kedepannya  masyarakat dalam hal ingin melakukan
perjanjian sewa menyewa diadakan secara  tertulis  demi  meminimalisir resiko di kemudian hari.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Billy  Dicko  Stepanus  Harefa,  Kekuatan Hukum  Perjanjian  Lisan  Apabila Terjadi Wanprestasi, 2016.
Debora da Costa,
Penyelesaian Wanprestasi  Terhadap  Perjanjian
Sewa Menyewa. Februari 2016.
Gostan  Andri  Harahap,  SH.  M.  Hum.,
Perjanjian  Beli  Rumah  Tidak  Serta Merta Dapat Memutuskan
Hubungan  Sewa  Menyewa  Antar
Pemilik dan Penyeawa, 2013. I  Wayan  Agus  Vinjayantera,  Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak
Tertulis  Dalam  Kegiatan Bisnis,
2020.
Lukman  Santoso  Az,  Aspek  Hukum
Perjanjian, Penerbit Medis Pustaka, Januar,    jl.  Samas  km  1,  palpang, bantul, Yogyakarta, 2019.
Mohammad  Yasir  Fauz,  Legislasi  Hukum Waris  Di  Indonesia,  Lampung
Agustus 2016.
Nanda  Amalia,  S.H.,  M,Hum,  Hukum
Perikatan,  Perpustakaan  Nasioanal, Nagroe Aceh Darusalam, 2013.
Niru  Anita  Sinaga,  Implementasi  Hak  dan
Kewajiabn Para pihak dalam
Hukum Perjanjian, 2019.
Salim  H.,  S.H.,M.S,  Hukum  Kontrak (Teori  dan  Teknik  Penyusunan Kontrak),  Penerbit,    Sinar  Grafika,
2019.
Syaikhu, Akulturasi Hukum Waris,
Penerbit K-Media Yogyakarta,
2021. Sabrina Wini Nurlita, Pelaksanaan Perjanjian  Lisan  Dalam  Praktek Sewa  Menyewa  Rumah  Menurut Hukum  Positif  Indonesian  Di  Desa Jati Sidoarjo, 2021.