E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 1, N O . 2, 2017 E-ISSN: 2579-7042 Prodi Ekonomi Syariah Volume 1, No. 2 Juli - Desember 2017
Halaman: 11-29

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Sukuk  dan  Pembangunan  Infrastruktur  di  Indonesia  (Analisis  Peran  dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)

## Novia Khairunnisa, Hafas Furqani, Dara Amanatillah
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Submit 4 Juli 2017 Revisi 3 September 2017 Diterima 2 November 2017
Kata Kunci: APBN Pembangunan Infrastruktur SBSN
A B S T R A C T
This  research  was  conducted  to  find  out  more  clearly  how  the  development  of  the  state  sukuk  in  supporting infrastructure development in Indonesia and the opportunities for financing infrastructure development in Indonesia through the state sukuk and the extent of the contribution of the state sukuk to infrastructure development in Aceh. This  study  uses  secondary  data  derived  from  reports  from  the  Central  Bureau  of  Statistics,  particularly  regarding economic growth both nationally and in Aceh from 2008 to 2016 and the Financial Services Authority's report on the development  of  state  sukuk  from  2008  to  2016,  as  well  as  Ministry  of  Finance  report  data  regarding  sukuk development in Indonesia, APBN allocation data for infrastructure, as well as data on the allocation and realization of projects financed by State Sharia Securities both nationally and in Aceh from 2013 to 2018. This can be seen from various types of State Sharia Securities (SBSN) or State Sukuk, but only SBSN series Project Based Sukuk (PBS) that contribute to financing infrastructure development. This PBS series SBSN is issued to support and assist the government in covering the deficit in the State Budget (APBN), so as to assist the government in covering the lack of funds, especially for infrastructure development in the APBN.
A B S T R A K
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  lebih  jelas  bagaimana  perkembangan sukuk  negara  dalam  mendukung pembangunan  infrastruktur  di Indonesia  dan  peluang pembiayaan pembangunan  infrastruktur di  Indonesia melalui sukuk negara serta sejauh mana kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Badan Pusat Statistik, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2008 hingga tahun 2016 dan laporan Otoritas Jasa Keuangan mengenai  perkembangan  sukuk  negara  pada  tahun  2008  hingga  tahun  2016,  serta  data  laporan  Kementrian Keuangan mengenai perkembangan sukuk di Indonesia, data alokasi APBN untuk infrastruktur, serta data alokasi dan realisasi proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, namun hanya SBSN seri Project Based Sukuk (PBS) yang berkontribusi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.  SBSN  seri  PBS  ini  diterbitkan  guna  mendukung  dan  membantu  pemerintah  dalam  menutupi  defisit Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  sehingga  mampu  membantu  pemerintah  dalam  menutupi kekurangan dana khususnya untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN.

## 1. PENDAHULUAN
Perekonomian Indonesia saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan pertumbuhan  ekonomi  saat  ini  mengindikasikan  masih  berlanjutnya  pemulihan  ekonomi  Indonesia  meskipun  tidak  sekuat perkiraan  semula.  Hal  ini  di  pengaruhi  oleh  meningkatnya  kinerja  investasi,  baik  investasi  bangunan  maupun  non-bangunan. Kinerja investasi bangunan meningkant sejalan dengan terus berlanjutnya pembangunan konstruksi sektor swasta dan proyek infrastruktur pemerintah. Kinerja investasi non-bangunan tetap tumbuh tinggi seiring dengan harga komoditas yang masih positif dan tinggi. Kedepan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor dan investasi (Agusman, 2017).
Salah  satu  indikator  untuk  mengukur  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  adalah  dengan  meningkatnya  investasi. Menurut  laporan  tahunan  Bank  Indonesia,  investasi  adalah  salah  satu  motor  penggerak  ekonomi.  Investasi  adalah  pengaitan sumber-sumber  dalam  jangka  panjang  untuk  menghasilkan  laba  di  masa  yang  akan  datang.  Dalam  ekonomi  Islam,  investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang di miliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur’an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan ( ikhtinaz ) terhadap harta yang dimiliki. Islam memiliki sistem perekonomian yang diselenggarakan dengan rangka mewujudkan kesejahteraan kehidupan
manusia baik secara material maupun non-material. Investasi syariah adalah yang di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan, sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah (Nurlita, 2014).
Investasi yang banyak di minati para investor saat ini adalah sukuk. Sukuk merupakan salah satu jenis investasi atau merupakan  instrumen  dalam  pasar  modal.  Kata sukuk ( ﺆﻜﺻ ك )  bentuk  jamak dari sakk ( ﻚﺻ )  merupakan  istilah  Arab yang dapat  diartikan  sertifikat.  Berdasarkan  Peraturan  No.IX.A.13  hasil  Keputusan  Bapepam-LK  Nomor:  KEP-130/BL/2006  tentang penerbitan efek syariah, pengertian sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
1) Kepemilikan asset berwujud tertentu;
2) Nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atai aktivitas investasi tertentu;
3) Kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu (Burhanuddin, 2010).
Secara teoritis, sukuk memiliki dua perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional. Pertama, dari sisi akad, dan kedua,  dari  sisi  konektivitas  dengan  sektor  riil.  Secara  akad,  transaksi  yang  mendasari  penerbitan  sukuk  sangat  beragam, bergantung  pada  pola  transaksi  apayang  digunakan.  Paling  tidak,  akad-akad  sukuk  tersebut  ada  yang  berbasis  bagi  hasil, seperti mudharabah dan musyarakah , berbasis jual beli seperti murabahah, salam, istishna, dan berbasis sewa seperti ijarah . Berbeda dengan obligasi konvensional yang hanya berbasis pada bunga.
Dari  sisi  konektivitas  dengan  sektor  riil,  dengan  akad-akad  keuangan  syariah  yang  seluruhnya  berbasis  sektor  riil, maka secara otomatis sukuk memiliki direct link dengan sektor ini. Berbeda dengan obligasi konvensional yang belum tentu memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  sektor  riil.  Dengan  demikian, by  nature sukuk  dapat  menjadi  instrumen  untuk menyeimbangkan antara sektor moneter dengan sektor riil pada sebuah perekonomian.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Keuangan Negara dalam Ekonomi Islam
Keuangan publik yang kini berkembang menjadi sebuah disiplin tersendiri dalam ilmu ekonomi modern pada dasarnya dipahami  sebagai  studi  tentang  perpajakan  dan  kebijakan  pengeluaran  belanja  pemerintah,  meliputi  barang-barang  publik, analisis untung rugi, transfer, beban pajak, keadilan distributif dan kesejahteraan.
Dalam  teori  klasik,  kebijakan  fiskal  biasanya  didasarkan  pada  kemampuan  pemerintah  dalam  menarik  pajak  dan memicu  tarif  pada  subsidi  asing.  Keuangan  publik  meliputi  setiap  sumber  keuangan  yang  dikelola  untuk  kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah (P3EI, 2008).
Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang (Majid, 2003). Kebijakan fiskal adalah salah satu bagian dari istrumen ekonomi publik yang juga merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu negara (APBN).

## Konsep Pembangunan Ekonomi
Pembangunan adalah salah satu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa ( nation building ). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan suatu perencanaan yang matang dan dilakukan secara sadar menuju suatu  perubahan  yang  lebih  baik  (Firiyah,  2014).  Profesor  Kuznet,  penerima  nobel  dalam  “Ilmu  Ekonomi”  tahun  1871 mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kemampuan jangka panjang untuk menyediakan barang ekonomi yang meningkat kepada masyarakat (Keusuma, 2015).
Pembangunan ekonomi yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolakukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah  diharapkan  akan membawa dampak positif pula terhadap  pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Yudistira dan Agnes, 2016).
Pertumbuhan  ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan  kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2006). Dalam kegiatan perekonomian sebenarnya
pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industry, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan jumlah produksi sektor  jasa  dan  pertambahan  produksi  barang  dan  modal.  Tetapi  dengan  menggunakan  berbagai  jenis  data  produksi  adalah sangat  sukar  untuk memberi  gambaran  tentang  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai.  Oleh  sebab  itu  untuk  memberikan suatu gambaran  kasar  mengenai  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai  suatu  negara,  ukuran  yang  selalu  digunakan  adalah  tingkat pertumbuhan pendapaan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2006).

## Konsep Pembangunan Infrastruktur
Menurut Macmillan  Distionary  of  Economics, infrastruktur merupakan  elemen  struktural  ekonomi  yang  memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan The Routledge Dictionary of Economics memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan  kegiatan  masyarakat  sehingga  dapat  berlangsung  melalui  penyediaan  transportasi  dan  fasilitas  pendukung  lainnya. Keusuma (2015) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas  dan  institusi  dimana  bergantung  pada  pertumbuhan  dan  pembangunan  dari  suatu  area,  komunitas  dan  sistem (Keusuma, 2015).
Dalam  hubungan  infrastruktur  dengan  pembangunan  ekonomi,  beberapa  ekonom  juga  memberikan  pendapatnya mengenai  insfrastruktur.  Hirchman,  mendefinisikan  infrastruktur  sebagai  suatu  yang  sangat  di  butuhkan.  Tanpa  infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi (Keusuma, 2015).
Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika  organisasi  publik  yang  harus  dilakukan  untuk  mendukung  pengembangan  wilayah.  Pembangunan  infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan (Fitriyah, 2014).

## Konsep APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapatan negara adalah  hak pemerintah  pusat yang diakui  sebagai  penambah  kekayaan  bersih  yang  terdiri  atas  penerimaan  perpajakan,  penerimaan  negara  bukan  pajak,  dan penerimaan hibah.
Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  dasar  hukum  yang  paling  tinggi  dalam  struktur  perundang-undangan  di Indonesia.  Oleh  karena  itu  pengaturan  mengenai  keuangan  negara  selalu  didasarkan  pada  undang-undang  ini,  khususnya dalam  bab  VIII  Undang-Undang  Dasar 1945  Amendemen  IV pasal  23 mengatur  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa:
Ayat (1): “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap  tahun  dengan  undang-undang  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Ayat (2):  “Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan  Perwakilan  Daerah”.  Ayat  (3):  “Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak  menyetujui  rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

## Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  atau  yang  biasa  disebut  sukuk  negara  yaitu  surat  berharga  negara  yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Hal ini sesuai seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum angka 1 dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat di sebut Surat Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian ( ﺔﺼﺣ ) kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Amin, 2016).
Dari dua definisi di atas, baik dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun Fatwa
MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tidaklah ditemukan perbedaan yang mencolok, perbedaan hanya terjadi dalam mengistilahkan bagian penyertaan dan bagian kepemilikan .

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak tekait penelitian ini. Metedo kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau prilaku yang dapat diamati (Moeleong, 2006).
Penelitian  diarahkan  untuk  mendapatkan  data-data  serta  fakta  yang  berhubungan  dengan  pembiayaan  infrastruktur melalui sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara  (SBSN) serta kontribusinya untuk pembangunan di Aceh.  Dalam penelitian  ini  data primer  diperoleh  peneliti  dari hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pembinaan  Pelaksanaan  Anggaran  I tentang  pengembangan  sukuk  negara  dalam  mendukung  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  dan  peluang  pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui sukuk negara serta kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari data laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2008 hingga tahun 2016 dan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) pada tahun 2008  hingga tahun 2016, data laporan Kementrian Keuangan pada tahun 2013 hingga tahun 2018, serta beberapa kajian kepustakaan lainnya.
Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan analisis isi, yaitu menganalisis data-data yang didapatkan baik dari dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Derektorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementrian Keuangan.  Selanjutanya  penulis  menganalisis  data  dengan  menggabungkan  antara  konsep dan  teori  tentang  pembangunan ekonomi,  pembangunan  infrastruktur,  serta  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Surat  Berharga  Syariah Negara (SBSN).

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Sukuk Negara
Penerbitan Sukuk Negara secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp. 738,79 triliun di pasar domestik (dalam Rupiah) dan pasar internasional (dalam US dollar), yang dilakukan baik melalui lelang, bookbuilding , maupun private placement . Total penerbitan  tersebut  terdiri  dari Sukuk  Negara  yang  dapat  diperdagangkan  ( tradable )  senilai ekuivalen  Rp.  666,45  triliun  dan tidak dapat diperdagangkan ( non-tradable ) senilai ekuvalen Rp. 72,38 triliun (Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), SPN-SNT, dan Surat Negara Tabungan (ST)).
Sampai dengan tahun 2016 telah jatuh tempo Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp. 167,77 triliun yang terdiri dari 3 seri Islamic  Fixed  Rate (IFR)  senilai  Rp.  5,90  triliun,  5  seri  Sukuk  Ritel  (SR)  senilai  Rp.  49,51  triliun,  1  seri  Sukuk  Negara Indonesia  (SNI)  senilai  US$.  650  juta,  11  seri  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  (SDHI)  senilai  Rp.  23,47  triliun,  48  seri  Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) senilai Rp. 61,72 triliun, dan 1 seri Project Based Sukuk (PBS) senilai Rp. 19,63 triliun.
*Total akumulasi penerbitan sukuk negara 2008-2017 adalah Rp. 738,79 Tiliun Sumber: Kementrian Keuangan (2018)
Grafik 1

## Akumulasi Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2008-2017 (Rp Triliun)
Sejalan dengan perkembangan penerbitan, outstanding Sukuk Negara juga senantiasa mengalami peningkatan dari tahun  ke  tahun  dan  ini  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  untuk  terus  meningkatkan  likuiditas  Sukuk  Negara    dengan menyediakan supply yang memadai. Pada Oktober 2017, total Sukuk Negara yang telah jatuh tempo adalah Rp.540,27 triliun, yaitu outstanding Sukuk  Negara telah mencapai sekitar 17% dari total Surat Berharga Negara (SBN).  Mayoritas outstanding Sukuk Negara pada akhir 2016 memiliki tenor area 0-5 tahun yaitu sekitar 58,81%, sementara untuk tenor area 6-10 tahun dan >10 tahun masing-masing memiliki proporsi 26,20% dan 14,99%.
Sumber: Kementrian Keuangan Tahun (2018)
Grafik 2 Akumulasi Outstanding Sukuk Negara (Rp Triliun)

## Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur
Dalam  wacana  pembangunan  nasional  disebutkan  bahwa  Pemerintah  melalui  kebijakan  fiskal  memiliki  tiga  tugas utama  yaitu  mengalokasikan  barang  dan  jasa  untuk  kebutuhan  publik  ( allocation ),  melakukan  distribusi  pendapatan  dan kemakmuran  ( distribution ),  serta  menciptakan  stabilitas  perekonomian  bangsa  ( stabilization ).  Ketiga  tugas  utama  tersebut diwujudkan dalam anggaran negara atau dengan kata lain anggaran negara disusun untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut. Seluruh  instrumen  yang  ada  dalam  anggaran negara  (APBN)  baik  berupa  pendapatan,  belanja  maupun  pembiayaan  adalah dalam  rangka  mewujudkan  ketiga  tugas  tersebut.  Pendapatan  negara  dapat  menjadi  sarana  untuk  melaksanakan  distribusi pendapatan, misalnya dengan cara memungut pajak dari pihak yang memiliki sumber daya melalui mekanisme pajak kemudian didistribusikan kepada pihak yang tidak memiliki sumber daya melalui mekanisme subsidi. Belanja negara dapat menjadi sarana untuk  menyediakan  barang  dan  jasa  yang  diperlukan  bagi  masyarakat  luas  seperti  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan  dan keamanan  negara.  Melalui  belanja  negara  juga  dapat  diciptakan  berbagai  lapangan  pekerjaan,  sehingga  menyerap  banyak tenaga kerja. Sedangkan pembiayaan negara dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga potensi pendapatan negara bertambah yang dipicu oleh belanja pemerintah yang meningkat (Hariyanto, 2017).
Pemerintah  Indonesia  khususnya  kementerian  keuangan  melakukan  usaha  diversifikasi  dalam  sumber-sumber pembiayaan  untuk mendukung  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  khususnya  untuk  memperoleh  tambahan budget  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Instrumen  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  merupakan  salah  satu  dari alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai oleh  Sukuk  Negara  bisa  diusulkan  langsung  oleh  Kementerian  atau  Lembaga  sebagai  pihak  yang  mempunyai  kegiatan pembangunan maupun dapat ditawarkan sebagai pilihan oleh Bappenas atau Kementerian Keuangan kepada Kementerian atau Lembaga yang mempunyai proyek, apakah proyek yang diusulkan akan dibiayai oleh Sukuk atau pembiayaan biasa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)). Adapun alur mekanisme pengusulan kegiatan Kementerian atau Lembaga yang akan dibiayai oleh Sukuk menurut Kementerian Keuangan, Direktorat Pembiayaan Syariah (2008) yaitu pertama , adanya pengajuan usulan proyek/kegiatan oleh Kementerian/Lembaga yang dilengkapi dengan Kerangka  Acuan  Kerja  dan  Studi  Kelayakan,  kemudian  dilanjutkan  tahap kedua ,  yaitu  penilaian  kelayakan  dan  kesiapan proyek/kegiatan  yang  akan  dibiayai  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  oleh  Bappenas. Ketiga ,  Bappenas  melakukan penyusunan  dan  penyampaian  daftar  prioritas  kegiatan  kepada  Kementerian  Keuangan. Keempat ,  Kementrian  Keuangan melakukan penganggaran terhadap proyek yang memenuhi kriteria dari penilaian Bappenas. Kelima , penerbitan DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran) proyek yang dilanjutkan penerbitan Surat Berharga Syraiah Negara (SBSN) untuk proyek tersebut oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai proyek tersebut (Pradono dan Adiatna, 2016).
Menyimak  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  tahun  2017,  dapat  diperoleh  informasi  bahwa pemerintah  terus  melakukan  peningkatan  belanja  yang  bersifat  produktif  seperti  pembangunan  infrastruktur  dan  konektivitas antarwilayah,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  ketenagalistrikan,  perumahan,  sanitasi dan  air  bersih.  Hal  ini  terlihat  dari porsi pembiayaan infrastruktur yang terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya terhadap total belanja negara dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel di bawah ini (Hariyanto, 2017).
Tabel 1 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Infrastruktur (Rp Triliun) Tahun Alokasi Belanja Infrastruktur dalam APBN Belanja APBN Prosentase terhadap APBN 2013 184,4 1.683,0 11,0 2014 206,6 1.876,9 11,0 2015 290,3 2.019,8 14,4 2016 317,0 2.083,0 15,2 2017 346,6 2.070,5 16,7 Sumber: Kementerian Keuangan (2017)
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  belanja  APBN  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  sedangkan  alokasi  yang disediakan  dalam  APBN  tidak  dapat  menutupi  besarnya  belanja  APBN.  Dengan  adanya  instrumen  Surat  Berharga  Syariah Negara (SBSN), maka pemerintah dapat menutupi kekurangan dana untuk belanja APBN.
Pengarusutamaan  pembangunan  infrastruktur  tidak  terlepas  dari  upaya  Pemerintah  untuk  mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat akan memberikan kemudahan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat.
Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur banyak diungkap oleh para ahli ekonomi pembangunan. Hariyanto (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi suatu negara  dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana), sumber daya alam, sumber daya munusia ( human resources ) baik jumlah  maupun  tingkat  kualitas  penduduknya,  kemajuan  teknologi,  akses  terhadap  informasi,  keinginan  untuk  melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Hariyanto, 2017).
Para ekonom memperkirakan kebutuhan dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga pada kisaran 7% mencapai Rp2.900,-  triliun sampai dengan  akhir tahun 2019. Pemerintah melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu tidak dapat menyediakan dana tersebut seorang diri. Saat ini Pemerintah telah menggalakkan keterlibatan swasta untuk turut serta membangun infrastruktur dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership). Proyek- proyek infrastruktur yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpotensi mendatangkan penerimaan (income streaming ) seperti jalan tol diharapkan dapat dikerjakan oleh sektor swasta. Adapun proyek-proyek yang bersifat pelayanan publik ( public services ) seperti jalan negara, jembatan, sekolah dan lain-lain disediakan oleh pemerintah (Hariyanto, 2017).
Pemerintah selama ini juga telah melaksanakan  berbagai upaya untuk memenuhi gap financing. Beberapa langkah yang telah dilakukan misalnya dengan meningkatkan kerja sama dengan swasta ( Public Private Partnership /PPP), penugasan kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  untuk  mengerjakan  proyek-proyek  strategis  seperti  pembangunan  waduk  untuk PLTA dan pertanian, pembangunan jalan tol trans Sumatera, serta pelabuhan pelayaran. Selain itu pemerintah juga berencana membuat bank tanah dan bank infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur (Hirayanto, 2017).
Selain langkah-langkah tersebut, saat ini pemerintah telah membuat suatu terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan  baru.  Salah  satu  terobosan  tersebut  adalah  dengan  menerbitkan  Sukuk  Negara  khusus  untuk  pembiayaan infrastruktur ( Project Based Sukuk ). Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  atau  Sukuk  Negara,  maka  Sukuk  Negara  dapat  diterbitkan  untuk  pembiayaan  defisit Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  secara  umum  dan  pembiayaan  infrastruktur  milik  pemerintah.  Melalui penerbitan  Sukuk  Negara  untuk  pembiayaan  infrastruktur  ini  juga  merupakan  langkah  bagi  pemerintah  untuk  menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (Hirayanto, 2017).

## Memahami Project Based Sukuk (PBS)
Sukuk Negara seri Project Based Sukuk (PBS) merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, bertenor menengah-panjang, dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap yang  dibayarkan  setiap  semester  ( semiannual ),  serta  dapat  diperdagangkan  di  pasar  sekunder.  Sukuk  Negara  seri Project Based Sukuk (PBS) distruktur dengan menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan underlying asset berupa kombinasi antara  Barang  Milik  Negara  (BMN)  dan  proyek,  di  mana  sebagian  besar  porsinya  berupa  proyek-proyek  Pemerintah  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sukuk Negara seri Project Based Sukuk (PBS) diterbitkan pertama kali melalui lelang pada akhir tahun 2011 (namun pada saat itu tidak ada penawaran ( incoming bids ) yang dimenangkan) dan ditujukan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, Sukuk Negara seri Project Based Sukuk (PBS) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri (Hadad, 2016).
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  nomor  19  tahun  2018  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN),  tujuan  penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  atau  Sukuk  Negara  adalah  untuk  pembiayaan  defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan proyek infrastruktur milik pemerintah. Peran Sukuk negara dalam  membiayai  pembangunan  infrastruktur  juga  terus  mengalami  peningkatan.  Sejak  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor  56  tahun  2011  tentang  Pembiayaan  Proyek  melalui  Penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN),  pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan  Sukuk  Negara  berbasis  pembiayaan  proyek  atau  Sukuk  Negara  dengan  seri  PBS  ( Project  Based  Sukuk )  pada tahun 2012. Selain seri Project Based Sukuk (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR) yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk  pembiayaan  proyek  infrastruktur  (Hariyanto,  2017).  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  seri Project  Based  Sukuk (PBS) ini dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement , menggunakan underlying berupa proyek maupun kegiatan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Imbalan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  seri Project Based Sukuk (PBS) berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri Project Based Sukuk (PBS) ini juga dapat diperdagangkan (djppr.kemenkeu.go.id).
Sukuk Negara dengan seri Project Based Sukuk (PBS) menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased , dalam akad ini dibuat  suatu  struktur  yang  memungkinkan  pemerintah  menyewa  aset  (proyek  infrastruktur)  yang  akan  diwujudkan  di  masa depan (sesuai masa konstruksi), namun pemerintah dapat membayar sewa proyek tersebut sejak dimulainya masa konstruksi. Investor  sukuk  ( sukuk  holders )  akan  menerima  imbalan  dari  nilai  sewa  yang  telah  disepakati.  Karena  menggunakan  akad ijarah (yang berarti sewa) maka imbalan yang diterima oleh investor bersifat tetap ( fixed return ). Imbalan sewa disebut juga dengan ujrah. Namun, dikarenakan proyek yang dibangun tidak menghasilkan arus penerimaan dan bersifat layanan kepada masyarakat,  maka  imbalan yang  diberikan  kepada  investor Sukuk  Negara  bukan  berasal dari  kinerja  infrastruktur  tersebut. Pemerintah dapat membayar ujrah dari sumber penerimaan lainnya, misalnya pajak atau PNBP (Hariyanto 2017).
Sukuk seri Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari dua jenis yaitu:
a. Project Underlying Sukuk (PUS)
Project  Underlying  Sukuk (PUS)  ini  menggunakan  proyek  infrastruktur  yang  telah  tercantum  di  dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar transaksinya. Sehingga, hasil penerbitan Sukuk  Negara  ( proceeds )  digunakan  untuk  mengganti  dana  yang  telah  dikeluarkan  ( revolving ).  Untuk  jenis  proyek yang  dibiayai  dengan  mekanisme  ini,  biasanya  proyek  terlebih  dahulu  dibiayai  dengan  penerimaan  negara  yang bersumber dari pajak, dan lain-lain, atau disebut rupiah murni. Setelah sukuk diterbitkan, dana hasil penerbitannnya digunakan untuk mengganti dana tersebut.
b. Project Financing Sukuk (PFS)
Proyek  infrastruktur  yang  akan  dibiayai  melalui  penerbitan  Sukuk  Negara  diusulkan  oleh Kementerian/Lembaga  melalui  proses  pengusulan  proyek  sesuai  mekanisme  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN), yaitu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diusulkan ke Kementerian Keuangan  untuk  selanjutnya  diusulkan  dalam  Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) tahun bersangkutan. Proyek infrastruktur baru dapat dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara setelah proyek tersebut tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga sumber pembiayaan proyek tersebut semata-mata hanya bersumber dari Sukuk Negara ( earmarked ) (Hariyanto, 2017).
Jenis Proyek yang Dibiayai oleh Project Based Sukuk (PBS)
Project Based Sukuk (PBS) memang terbagi menjadi dua, yaitu Project Underlying Sukuk (PUS) dan Project Financing Sukuk (PFS).  Tetapi  dalam  prakteknya,  hanya Project  Financing  Sukuk (PFS)  yang  berkontribusi  dalam  pembiayaan infrastruktuk atau yang masuk dalam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seiring dengan peningkatan pemahaman para pemangku kebijakan termasuk Kementerian dan Lembaga Pemerintah, penerbitan Project Financing Sukuk (PFS) dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan, sebagai mana tercantum pada tabel di bawah ini:
Tabel 2 Proyek yang Dibiayai Oleh Project Financing Sukuk (PFS) Tahun Pagu Jenis proyek 2013 Rp. 800 juta ● Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Cirebon-Kroya dibawah Kementrian Transportasi 2014 Rp. 1,5 triliun ● Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Cirebon-Kroya dibawah Kementrian Transportasi ● Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Manggarai-Jatineara dibawah Kementrian Transportasi ● Pembangunan Asrama Haji di beberapa provinsi 2015 Rp. 7,1 triliun ● Pembangunan  jalur elevated  track Kereta  Api  Jakarta,  Jawa  Tengah  dan  Sumatra dibawah Kementrian Transportasi
● Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi dibawah Kementrian Pekerjaan Umum
● Pembangunan infrastruktur untuk kampus (pendidikan tinggi) dan Kantor Urusan Agama dibawah Kementrian Agama
2016 Rp. 13,67 triliun ● Pembangunan  jalur elevated  track Kereta  Api  Jakarta,  Jawa  Tengah  dan  Sumatra dibawah Kementrian Transportasi
● Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi dibawah Kementrian Pekerjaan Umum ● Pembangunan  jalur  ganda  dan  jalur  layang  rel  Kereta  Api  dibawah  Kementrian Transportasi,
● Pembangunan jalan dan flyover lintas Sumatera,
● Pembangunan infrastruktur untuk kampus (pendidikan  tinggi), asrama haji dan  Kantor Urusan Agama dibawah Kementrian Agama 2017 Rp. 16,76 triliun ● Pembangunan jalur elevated track dan jalur ganda Kereta Api dari Jabodetabeek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi
● Pembangunan  jalan, flyover/underpass/ terowongan  dan  jembatan  Sumatera,  Jawa, NTB, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Papua
● Pembangunan  pengendalian  banjir,  lava,  pengelolaan  drainase  perkotaan  dan keamanan  pesisir,  pengelolaan  bendungan,  embung,  dan  bangunan  penampung  air lainnya, juga pengelolaan pasokan air
● Pembangunan bangunan, fasilitas dan fasilitas pendidikan
● Pembangunan revitalisasi dan pengembangan asrama haji, konstruksi/pusat rehabilitasi untuk pernikahan dan haji

## Sumber: Kementrian Keuangan (2018)
Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Project Based Sukuk (PBS) di masa depan akan terus meningkat, begitu pula persentasenya dalam APBN. Dari tabel diatas dapat dilihat proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara terus bertambah setiap tahunnya.  Pada  tahun  2014,  persentase  dalam  APBN  mencapai  0,72%  dan  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Hingga  pada tahun  2017,  persentase  pembiayaan  infrastruktur  dalam  APBN  mencapai  4,83%.  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN) Project  Based  Sukuk (PBS)  sebenarnya  sangat  potensial  untuk  membiayai  proyek-proyek  infrastruktur  yang  berskala  besar. Kemampuan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN) Project  Based  Sukuk (PBS)  dalam  membiayai  proyek  berskala  besar dapat  dilihat  dari  hasil  penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  dengan  seri Project  Based  Sukuk (PBS)  per tahunnya.

## Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Penerbitan Sukuk Negara
Peran  sukuk  negara  dalam  membiayai  pembangunan  infrastruktur  juga  terus  mengalami  peningkatan.  Sejak diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  tahun  2011  tentang  Pembiayaan  Proyek  melalui  Penerbitan  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN),  pemerintah  telah  mengembangkan  pembiayaan  infrastruktur  melalui  penerbitan  Sukuk  Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri  PBS  ( Project  Based  Sukuk )  pada  tahun  2012.  Selain  seri Project  Based  Sukuk (PBS),  Sukuk  Negara  Ritel  (SR)  yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Pratiwi dan Mainata, 2017: 168).
Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya  Sukuk  Negara  dengan  seri Project  Based  Sukuk (PBS).  Mekanisme  pertama  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai underlying  asset Sukuk  Negara.  Adapun  mekanisme  kedua  yang  digalakkan  oleh  pemerintah  adalah  inisiasi  dari Kementerian/Lembaga  untuk  meminta  pembiayaan  infrastruktur  melalui  penerbitan  Sukuk  Negara  sejak  diusulkan  ke  Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).
Mekanisme  ini  pada  akhirnya  dapat  menjadi  pendorong  bagi  Kementerian/Lembaga  untuk  menyelesaikan  pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan Sukuk Negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar, yaitu (Pratiwi dan Mainata, 2017: 168):
a. Dukungan kebijakan
Dukungan  penuh  pembiayaan  infrastruktur  melalui  penerbitan  Sukuk  Negara  tercermin  dari  disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara (SBN) atau Sukuk Negara. Adanya Undang-
Undang  tersebut  menjadi  landasan  hukum  utama  bagi  pemerintah  untuk  menerbitkan  Sukuk  Negara.  Selain  itu, peraturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset dan membiayai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Melalui peraturan ini pemerintah  dapat  mengatur  komposisi  penerbitan  Sukuk  Negara  untuk  pembiayaan  proyek,  sehingga  hasil penerbitan  Sukuk  Negara  dapat  diarahkan  untuk  mendorong  percepatan  pembangunan  infrastruktur  (Hariyanto, 2017).
b. Kebutuhan pembiayaan yang sangat besar
Dalam  rangka  mempercepat  laju  pembangunan  infrastruktur,  Pemerintah  telah  menetapkan  proritas- prioritas  pembangunan  infrastruktur  yang  dituangkan  dalam  Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi  Indonesia  (MP3EI).  Dari  data  MP3EI  tahun  2011  hingga  2012  kebutuhan  dana  untuk  pembangunan infrastruktur berjumlah total sebesar 603,1 triliun rupiah, yang terdiri dari pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta, utilitas air, telematika, proyek pariwisata dan infrastruktur lainnya (Kharismawati, 2014). Kebutuhan dana yang sangat  besar  tersebut  menjadi  peluang  bagi  Sukuk  Negara  agar  dapat  lebih  berperan  dalam  mendorong pembangunan  infrastruktur.  Selain  itu,  Sukuk  Negara  juga  dapat  memberi  ruang  fiskal  yang  lebih  luas  bagi pemerintah  untuk  mengalokasikan  sumber-sumber  penerimaan  negara  lainnya  untuk  pendanaan  infrastruktur (Hariyanto, 2017).
c. Potensi pasar Sukuk Negara yang sangat luas Seiring  dengan  perkembangan  ekonomi  Islam  yang  sangat  fantastis,  maka  berkembang  pula  kesadaran untuk memilih instrumen investasi yang sesuai syariah.Kesadaran ini telah menumbuhkan investor yang berwawasan ‘syariah minded’ atau hanya berinvestasi pada instrumen syariah. Di sisi lain, instrumen investasi syariah biasanya memberikan imbalan yang lebih menarik dibandingkan instrumen investasi konvensional. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor konvensional untuk ikut berinvestasi di instrumen syariah. Kondisi ini tentu menjadi penyebab potensi pasar instrumen syariah menjadi lebih luas. Demikian halnya dengan Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen investasi  berbasis  syariah,  instrumen  investasi  ini  tentu  dapat  dimiliki  oleh  semua  kalangan  di  semua  kawasan sehingga  potensi  pasarnya  menjadi  sangat  luas.  Bila  kondisi  ini  dapat  dimanfaatkan,  maka  peluang  untuk pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara akan menjadi sangat besar (Hariyanto, 2017).
Investasi Sukuk, selain merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah Islam, juga merupakan investasi yang relatif aman karena memiliki tingkat resiko yang relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sukuk adalah investasi berbasis asset ( asset based investment ), yaitu setiap penerbit sukuk harus memiliki asset yang dapat dijadikan sebagai underlying asset . Oleh sebab itu, sukuk merupakan alat yang ideal bagi manajemen likuiditas karena sukuk disamping memfasilitasi datangnya dana dari investor, juga merupakan instrumen investasi yang relatif aman disebabkan sukuk merupakan investasi berbasis asset (Pratiwi dan Mainata, 2017: 169).
Likuiditas  dari  sukuk  tidak  hanya  menjadi  instrumen  keuangan  alternative  bagi  investor  muslim,  namun  juga  telah menarik  minat  investor  non-muslim.  Bagi  investor  muslim,  sukuk  merupakan  pendorong  likuiditas.  Dana  yang  selama  ini tersimpan,  dengan  adanya  sukuk  sebagai  instrumen  investasi  syariah,  sekarangdana  tersebut  dapat  dimobilisasikan. Sedangkan  bagi  investor  konvensional  dan  non-muslim,  sertifikat  sukuk  merupakan  suatu  keunggulan  diversifikasi  investasi. Pendanaan  dari investasi sukuk harus ditujukan  untuk kegiatan yang produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk kegiatan spekulatif. Sehingga resiko yang terjadi, karena proyek dan bukan karena kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil (Pratiwi dan Mainata, 2017:
Sumber: Kementrian Keuangan (2017)
Grafik 3
Perkembangan Anggaran Infrastruktur Tahun 2009-2017
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat  dari  tahun  ke tahun. Bukan hanya dari nilai, prosentasenya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  pun  dinaikkan.  Hal  ini  dikarenakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  mengadakan pembangunan infrastruktur di Indonesia tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Meskipun porsi belanja infrastruktur sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 mencapai 8,7% yaitu sebesar Rp. 178 Triliun, namun kembali normal bahkan melonjak ditahun  berikutnya.  Dapat  dilihat  dari  tahun  2015  porsi  belanja  infrastruktur  mencapai  14,2%  dari  total  belanja  negara  yaitu sebesar Rp. 290 Triliun. Tahun 2016 naik menjadi 15,2% yaitu sebesar Rp. 317 Triliun dan mencapai 18,6% pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 400,9 Triliun. Hal ini merupakan salah satu kebijakan baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  2017.  Pemerintah  telah  mengalokasikan  dana  cukup  besar  untuk  pembangunan infrastruktur dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 pemerintah  juga telah menambah alokasi anggaran untuk sektor ini sebesar Rp.  70,2%  dari  anggaran  tahun  2016  lalu.  Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  2017,  pemerintah mengalokasikan Rp. 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun 2017, enam infrastruktur tersebut adalah:
1) Pembangunan jalan sepanjang 836 kilometer,
2) Pembangunan jembatan sepanjang 10.198 meter,
3) Pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan,
4) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 61 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia,
5) Pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 710 kilometer spoor,
6) Pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi.
Sebagian anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur ini, tersebar dalam belanja kementerian dan lembaga. Beberapa yang terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM. Kemudian melalui institusi-institusi yang bisa meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk ikut membangun infrastruktur. Salah satudanayang digunakan untuk infrastruktur yaitu berasal dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

## Peran Strategis Sukuk Negara
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara telah memasuki tahun ke delapan atau satu windu.  Implementasi  kebijakan  penerbitan  Sukuk  Negara  sebagai  intrumen  pembiayaan  defisit  Anggaran  Pendapatan    dan Belanja Negara (APBN) terjadi untuk  pertama  kalinya  pada  tanggal  26 Agustus 2008 dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri Ijarah Fixed Rate (IFR) 001 senilai Rp2,71 triliun dan seri Ijarah Fixed Rate IFR 002 senilai Rp1,98 triliun. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Seiring  dengan  tugas  dalam  memenuhi  pembiayaan  defisit  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat, Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen Surat
6 8 10 12 14 16 18 20 50 100 150 200 250 300 350 400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Infrastruktur
Berharga Syariah Negara (SBSN) (Hariyanto, 2017).
Penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  saat  ini  telah  menjadi  instrumen  pembiayaan  utama,  selain instrumen  pembiayaan  yang  telah  ada  sebelumnya  yaitu  Surat  Utang  Negara  (SUN)  dan  pinjaman  langsung.  Meskipun merupakan  instrumen  baru,  keberadaan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  tidak  tumpang  tindih  dengan  instrument pembiayaan  lainnya.  Justru  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  semakin  memperkuat  kemampuan  Pemerintah  dalam membiayai  defisit  anggarannya.  Pemerintah  mempunyai  banyak  pilihan  dalam  menentukan  kombinasi  instrumen pembiayaannya sehingga Pemerintah dapat mengupayakan biaya utang seminimal mungkin. Dengan memperhatikan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ada sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Hariyanto, 2017).
Pada  praktiknya,  setelah  satu windu  penerbitan  Sukuk  Negara,  dampak  dari penerbitan  Sukuk  Negara  tidak  hanya pada pemenuhan target pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Namun penerbitan Sukuk Negara  juga  mempunyai  fungsi  strategis  lainnya  atau  dampak  positif  dari  penerbitan  Sukuk  Negara.  Dalam  rentang  waktu delapan  tahun  implementasi  penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN),  terdapat  beberapa  dampak  strategis diantaranya adalah (Hariyanto, 2017):
a. Mendorong  pertumbuhan  industri  keuangan  syariah  nasional.    Beberapa  peneliti  telah  mengemukakan  relevansi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan perkembangan industri keuangan syariah. Azwar (2014) mengemukakan bahwa kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah  terhadap  GDP  yang  mengukur  perkembangan  perbankan  syariah.  Tersedianya  Surat  Berharga  Syariah Negara (SBSN) saat ini menjadi alternatif investasi bagi industri keuangan syariah yang mengalami ekses likuiditas maupun ingin mengembangkan asetnya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, untuk keperluan mengatur likuiditas industri keuangan syariah dapat memperjualbelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini telah tersedia berbagai tenor Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik jangka pendek  (tenor  6  bulan)  sampai  dengan  tenor  panjang  (diatas  10  tahun).  Tersedianya  diversifikasi  tenor  tersebut memberikan kemudahan bagi industri dalam mengatur portofolio investasinya.
b. Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerbitan seri-seri Sukuk  Negara  yang  menggunakan underlying  asset berupa  proyek  infrastruktur  telah  menyebabkan  bertambah luasnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada  pos belanja negara ditarik  sebagian ke pos pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos belanja  negara  untuk  dimanfaatkan  dalam  pembiayaan  infrastruktur  lainnya.  Dengan  begitu,  dalam  satu  tahun anggaran akan semakin banyak proyek pemerintah yang dapat dibiayai baik dari pos belanja maupun pembiayaan. Dimasa  yang  akan  datang  pemerintah  berencana  agar  penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  lebih difokuskan  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Seiring  dengan  kemajuan  ekonomi  masyarakat,  maka  kemampuan masyarakat  dalam  menyerap  penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  juga  akan  semakin  meningkat. Pemanfaatan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa.
c. Mendorong tertib pengelolaan BMN (Barang Milik Negara). Perlunya penyediaan underlying asset dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) telah mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan ( clean ) dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap ( clear ) seperti bukti kepemilikan, dan lain-lain. Persyaratan ini telah  mendorong  Kementerian  /Lembaga  untuk  menyediakan  kelengkapan  administrasi  tersebut,  sehingga  Barang Milik Negara (BMN) berstatus clean and clear . Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk underlying asset saat telah  menggerakkan  instansi  pemerintah  untuk  melakukan  tertib  administrasi  dan  pengelolaan  aset-aset  yang dimilikinya.  Secara  makro,  hal  ini  akan  memperkuat  posisi  akuntabilitas  aset-aset  yang  dimiliki  oleh  negara. Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  (BMN)  ini  juga  mendorong  Kementerian  Keuangan  untuk  melakukan  penilaian kembali terhadap aset negara, sehingga benar-benar diketahui harga riil dari aset negara tersebut. Adanya revaluasi aset tersebut terbukti meningkatkan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah.
d. Mendorong  tertib  pengelolaan  proyek  infrastruktur  pemerintah.  Demikian  halnya  dalam  pengelolaan  proyek infrastruktur  oleh  Kementerian/Lembaga,  dengan  dijadikan  sebagai underlying  asset pengelolaan  proyek  didorong
menjadi lebih tertib terutama dalam hal progres pelaksanaan proyek dan penarikan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian  proyek  sesuai  dengan  waktunya  merupakan  persyaratan  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  struktur akad  yang  digunakan.  Penyelesaian  proyek  yang  tidak  tepat  waktu  menimbulkan  ketidaksesuaian  dengan  kontrak yang telah diatur, sehingga harus dicegah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks.
e. Menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non-keuangan serta individu masyarkat Indonesia, tentu memerlukan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Dengan adanya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan memberikan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi sangat menarik karena dijamin pembayaran imbalan mauun pokok investasinya oleh Pemerintah, sehingga dapat  dikatakan  sebagai  instrumen  investasi  bebas  risiko  ( zero  risk ).  Selain  bebas  risiko,  berinvestasi  pada  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  saat  ini  dianggap  lebih  menguntungkan  bila  dibandingkan  dengan  instrumen investasi  yang  memiliki  fitur  yang  hampir  sama,  misalnya  deposito.  Hal  ini  dikarenakan,  Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN)  biasanya  memberikan  imbal  hasil  yang  lebih  menguntungkan  bila  dibandingkan  dengan  instrumen deposito  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Dengan  diterbitkannya  Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN)  untuk  investor  ritel  atau  perorangan,  secara  tidak  langsung  juga  telah  mendukung  pengembangan keuangan inklusif. Adanya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk investor perorangan, misalnya Sukuk Negara Ritel  dan  Sukuk  Negara  Tabungan,  telah  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  untuk  ikut  berinvestasi  dan mengambangkan aset yang mereka miliki.
f. Membantu  BI  dalam  melakukan Open  Market  Operation (OMO).  Dalam  rangka  menjaga  tingkat  inflasi  ( inflation targeting )  otoritas  moneter  (BI)  melakukan  beberapa  kebijakan  diantaranya  adalah  mengendalikan  jumlah  uang beredar  di  masyarakat. Biasanya  BI  melakukan  operasi  pasar  terbuka  ( Open  Market  Operation/ OMO)  dengan  cara mengurangi  atau  menambah  jumlah  uang  beredar.  Untuk  melakukan Open  Market  Operation (OMO)  tersebut  BI memerlukan  beberapa  instrumen  yang  dapat  digunakan  untuk  memengaruhi  jumlah  uang  yang  beredar.  Saat  ini, dengan tersedianya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam tenor pendek (6 bulan) BI dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan Open  Market Operation (OMO). BI dapat memperoleh Surat Berharga  Syariah Negara  (SBSN) jangka pendek  dengan  membeli di pasar perdana  pada saat pemerintah mengadakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bertenor pendek atau disebut sebagai Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN- S).  Ketika Open  Market  Operation (OMO)  dilaksanakan  BI  dapat  menggunakan  SPN-S  untuk  memengaruhi  jumlah uang  beredar  dengan  memperjualbelikannya  kepada  industri  keuangan  terutama  perbankan.Ketika  BI  ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI dapat menjual SPN-S ke perbankan sehingga uang yang beredar masuk ke BI. Demikian sebaliknya ketika BI ingin menambah jumlah uang beredar BI dapat membeli kembali SPN-S yang ada di industri keuangan, sehingga uang akan mengalir ke masyarakat. Penggunaan SPN-S ini digunakan terutama ketika BI akan  mengadakan Open  Market  Operation (OMO)  dengan  partner  industri  keuangan  syariah.  Hal  ini  dikarenakan industri keuangan syariah hanya dapat menerima instrumen keuangan syariah saja sebagai portofolio aset mereka.

## Kontribusi Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Aceh
Pertumbuhan ekonomi di Aceh memang kurang mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pemerintah Aceh terus melakukan  berbagai  upaya  guna  memajukan  pertumbuhan  ekonomi  Aceh.  Meskipun  sempat  mengalami  penurunan  yang sangat darstis pada tahun 2015, namun pada tahun selanjutnya menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan para pelaku usaha atau pun distributor serta sumber daya manusia dalam bekerja sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut dipaparkan data atau grafik pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2010 hingga tahun 2017.
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)
Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2010-2017 dalam Persen (%)
Pembangunan  infrastruktur  yang  dibiayai  oleh  Sukuk  Negara  juga  memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  untuk pembangunan di Aceh. Terbukti dari data pagu alokasi dan realisasi proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara di wilayah Aceh sejak tahun  2015 hingga Mei 2018 (Kanwil DJPb Prov. Aceh). Pemerintah Aceh akan mengalokasikan dana sukuk berbasis proyek  ( Project  Based  Sukuk /  PBS)  senilai  Rp.  674.727.113.000  pada  tahun  2018,  namun  hanya  Rp.  97.939.728.547  yang sudah  direalisasikan  hingga  bulan  Mei  2018. Penerbitan  sukuk  ini  selain  dalam  rangka  membiayai  proyek  infrastruktur  yang sudah dikontrak secara multiyears , juga dalam rangka meningkatkan jumlah investor untuk mau berinvestasi di instrumen surat berharga negara.
Adapun  proyek  yang  akan  dibiayai  Sukuk  Negara  tahun  2018  ini  adalah  pembangunan  sarana  dan  prasarana penunjang  pendidikan  di  IAIN  Lhokseumawe,  IAIN  Zawiyah  Cot  Kala  Langsa,  MAN  IC  Aceh  Timur,  STAIN  Gajah  Putih Takengon,  STAIN  Teuku  Dirundeng  Meulaboh,  serta  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  Selain pembangunan sarana dan prasarana untuk pendidikan di Aceh, masih banyak proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara dalam pembangunan di Aceh.

## Tabel 3
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2015

## Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)
Kepala  Seksi  Pembinaan  Pelaksanaan  Anggaran  I  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Aceh  Muhammad  Falih Ariyanto, S.ST., M.B.A mengatakan bahwa pembiayaan infrastruktur oleh Sukuk Negara di Aceh mulai dialokasikan sejak tahun 2015.  Dari  total  Rp.  76.258.040.000  yang  dialokasikan  untuk  pembangunan  infrastruktur,  namun  yang  terealisasikan  pada proyek baru  Rp. 69.562.131.000. Namun dalam pelaksanaan masih memiliki kekurangan pada  progres pengerjaan sehingga kurang baik dari sisi serapan anggaran. Pemerintah berencana akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur kampus, KUA, jalan dan jembatan dengan menggunakanSurat Berharga Syariah Negara alias sukuk di 2016.
1.29 3.28 3.85
2.61 1.55
-0.73 3.3 4.19 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017
Pertumbuhan Ekonomi Aceh dalam Persen (%) PDRB Aceh

## Tabel 4
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2016
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)
Ditahun  2016  setidaknya  ada  1  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kampus  di  Langsa,  1  pembangunan  KUA  di Kabupaten Aceh Tengah, peningkatan struktur jalan, serta pembangunan fly over/underpass/ terowongan dan jembatan bernilai total Rp. 290.552.817.000 yang akan dibangun dengan mekanisme pendanaan tersebut. Pada tahun 2016 ini, pengrealisasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan sudah mulai membaik dibandingkan pada tahun 2015.
Tabel 5
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2017
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)
Total nilai yang dialokasikan pada tahun 2017 ini mencapai Rp. 455.330.128.000. Setidaknya ada  4 pembangunan sarana  dan  prasarana  kampus,  6  pembangunan  KUA,  peningkatan  struktur  jalan,  pembangunan  jalan, fly  over/underpass/ terowongan,  jembatan,  dan  pelaksanaan  jaringan  sumber  air.  Proyek-proyek  tersebut  antara  lain,  pembangunan  sarana  dan prasarana IAIN Lhokseumawe dengan nilai Rp. 26.295.935.000, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan nilai Rp. 909.360.000, STAIN  Gajah  Putih  Takengon  dengan  nilai  Rp.  30.604.267.000,  dan  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Ar-Raniry  Banda  Aceh dengan nilai Rp. 27.888.183.000.
Proyek yang dibangungan dibawah Kementrian Agama diantaranya, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Aceh Barat dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikai (KUA) Kabupaten Aceh Timur dengan nilai Rp. 3.600.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Bener Meriah dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Biereuen dengan nilai Rp. 3.600.000.000, dan pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Nagan Raya dengan nilai Rp. 1.120.000.000.
Proyek yang dibangun dari biaya Sukuk Negara selanjutnya di tahun 2018 adalah pelaksanaan jalan nasional wilayah I dan II Provinsi Aceh yaitu rekonstruksi/peningkatan struktur jalan dengan nilai Rp. 119.561.000.000, pembangunan fly over/ underpass/ terowongan dengan nilai Rp. 145.250.294.000, serta pembangunan jembatan dengan nilai Rp. 30.621.089.000.
Tabel 2.6
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2018
*Data Realisasi anggaran tahun 2018 merupakan realisasi per 14 Mei Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)
Total nilai proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara pada tahun 2018 adalah Rp. 674.727.113.000, namun anggaran yang telah terealisasikan hanya Rp. 97.939.728.547. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran tahun 2018 belum mecapai akhir tahun, hanya per 14 Mei 2018. Jadi masih banyak pembangunan proyek yang belum menyerap dana yang dialokasikan.
Kepala  Seksi  Pembinaan  Pelaksanaan  Anggaran  I  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Aceh  Muhammad  Falih Ariyanto, S.ST., M.B.A menuturkan, sejak 2013 pemerintah telah mencoba mengkreasi penerbitan sukuk yang secara langsung membiayai proyek tertentu ( Project Financing Sukuk ). Sejumlah proyek yang tercantum di APBN ada yang dipilih secara khusus ( earmark )  untuk  dibiayai  oleh  sukuk.  Sejak  penerbitan  perdananya  pada  2013,  baru  pada  tahun  2015  mulai  tampak kontribusinya di Aceh. Jumlah penerbitan Project Financing Sukuk terus meningkat dua kali lipat sampai tahun ini. Pada 2015, nilai alokasi dana Sukuk Negara untuk membiayai infrastruktur di Aceh sebesar Rp. 76.258.040.000, pada tahun 2016 sebesar Rp. 290.552.817.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 455.330.128.000, dan pada tahun 2018 mencapai Rp. 674.727.113.000.
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)
Grafik 5
Perkembangan Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2015-2018

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  penulis  susun  dari  yang  sebelumnya,  beberapa  yang  dapat  penulis simpulkan,  antara  lain  adalah  pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  sejumlah  langkah  dalam  melaksanakan  komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama dibidang infrastruktur. Salah satu terobosan sumber dana  pembiayaan  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  obligasi  syariah  atau  yang  dikenal  dengan  sukuk.  Pengembangan alokasi  dana  bidang  infrastruktur  dengan  menggunakan  sukuk  atau  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  telah  tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN).  Dengan  adanya  sukuk  negara  berbasis  pembangunan  proyek ( Project  Financing  Sukuk ),  masyarakat  yang  berinvestasi  bisa  lebih  mengetahui  dengan  jelas  peruntakan  atau  alokasi  dana yang akan diinvestasikan. Selain itu Sukuk Negara juga memiliki underlying asset yang digunakan sebagai jaminan atau objek yang dijadikan sebagai landasan penerbitan sukuk.
Peran  sukuk  negara  dalam  membiayai  pembangunan  infrastruktur  juga  terus  mengalami  peningkatan.  Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan  Sukuk  Negara  berbasis  pembiayaan  proyek  atau  Sukuk  Negara  dengan  seri  PBS  ( Project  Based  Sukuk )  pada tahun 2012. Selain seri PBS, Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.
Alokasi  anggaran  infrastruktur  di  Indonesia  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  khususnya  di  Aceh.  Pengembangan sukuk  dalam  mendukung  pembangunan  infrastruktur  di  Aceh  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dan  sudah  sejalan  dengan konsep  syariah  yang  ada  di  Aceh.  Sementara  dampak  dari  sukuk  untuk  pembangunan  infrastruktur  di  Aceh  sudah  cukup memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada di Aceh. Alokasi anggaran infrastruktur di Aceh terus meningkat secara bertahap dari Rp. 76.258.040.000 pada tahun 2015 mencapai Rp. 674.727.113.000 pada tahun 2018. Sejumlah proyek yang tercantum di APBN ada yang dipilih untuk secara khusus ( earmark ) dibiayai oleh sukuk negara. Sejak penerbitan perdananya pada 2013, baru pada tahun 2015 mulai tampak kontribusinya di Aceh dan terus meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan pembangunan
Rp0.00 Rp100.00 Rp200.00 Rp300.00 Rp400.00 Rp500.00 Rp600.00 Rp700.00 Rp800.00 Rp0.00 Rp50.00 Rp100.00 Rp150.00 Rp200.00 Rp250.00 Rp300.00 Rp350.00 Rp400.00 Rp450.00 2015 2016 2017 2018 R p T ri liu n (R ea li sa si ) R p T ri liu n Alokasi Realisas i
infrastruktur  di  Aceh  melalui  sukuk  negara  sangat  membantu  dalam  menutupi  anggaran  APBN.  Terbukti  dengan  adanya pembiayaan infrastruktur melalui sukuk maka beberapa proyek-proyek nasional yang ada di Aceh yang tidak mampu di biayai oleh APBA mampu dibiayai oleh APBN. Dimana dana APBN ini telah mencakup dana dari sukuk negara berbasis pembangunan proyek ( Project Financing Sukuk ). Tentunya hal ini merupakan hal positif bagi pertumbuhan Aceh, karena dengan memadainya infrastruktur di Aceh, maka pertumbuhan ekonomi Aceh pun semakin meningkat.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  beberapa  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan diantaranya  yaitu  pemerintah  bisa  memaksimalkan  potensi  sukuk  sebagai  alternatif  pembiayaan  infrastruktur  dan  mulai mengurangi  ketergantungan  pada  hutang  luar  negeri  dalam  pembiayaan  infrastruktur,  pemerintah  disarankan  agar mempermudah akses untuk berinvestasi pada sukuk. Karena dengan kemudahan akses bagi para investor baik dalam negeri maupun  luar  negeri  untuk  berinvestasi  sukuk  maka  akan  menjadi  nilai  lebih  bagi  Indonesia  dalam  menarik  investor  dan penelitian  ini  juga  menyarankan  agar  memperbanyak  atau  menginformasikan  secara  terbuka  tentang  waktu  lelang  sukuk. Kurangnya informasi mengenai waktu lelang sukuk menjadikan minimnya jumlah investor.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Fatoni (2006) Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususnan Skripsi . Jakarta: PT. Rinekha Cipta. Adiatna, P. & Pradono. (2016). Peluang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. Bandung Institute of Technology. Agusman, Pertumbuhan  Ekonomi  Triwulan  II  2017  Tetap  Terjaga ,  Departemen  Komunikasi  Bank  Indonesia,  2017, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195917.aspx, di akses pada tanggal 2 Desember 2017.
Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekapan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Bahril, Datuk. (2014). Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1. Beik, Irfan Syauqi. (2011). “Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2, No. 2.
Burhanuddin.(2010). Aspek Hukum Lembaag Keuangan Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  –  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan, Keputusan  Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan No. IX/A/13: Penerbitan Efek Syariah, lampiran ke-1.
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  –  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan, Keputusan  Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan No. IX/A.13: Penerbitan Efek.
Direktorat Pembiayaan Syariah. (2010). Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah. Diyanti. (2010). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk dalam APBN. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Fatah, Dede Abdul, (2011). “Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”, Jurnal Innovatio, Vol. 10, No. 2. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Fatwa MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
Hanye,  Tiopilus.,  Idris,  Adam.,  dkk.  (2014).  Implementasi  Pembangunan  Infrastruktur  dalam  Percepatan  Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu. Jurnal e-Journal Administrative Reform, Vol. 2, No. 3.
Hariyanto, Eri. Memahami Project Based Sukuk (PBS) , Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807, diakses pada tanngal 20 Mei 2018.
, Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan, http://www.kemenkeu.go.id/media/4456/peluang-pembiayaan-infrastruktur-melalui-sukuk-negara.pdf.
, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur, 2017. 2017, http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807.
Ketentuan umum angka 2 fatwa MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara. Nurlita, Anna. (2014) Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset SBSN yang Berasal Dari Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahahaan Penerbit SBSN. Pratiwi, Angrum., Mainata, Dedy.,& Ramadayanti, Rizky Suci. (2017). Peran  Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur, Jurnal Ekonomi dan Bisnis islam, Vol. 2, No. 2. Ridwan. (2004). Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian . Bandung: CV. Alfabeta. Supardi. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis . Yogyakarta: UII Press. Syariah Negara. Teguh, Muhammad. (2014). Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis . Jakarta: Rajawali Pers. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.