## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DESA SEBAGAI PENGERAK POLITIK DI DESA TEHANG

## Wiwik Suprapti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: wiwiksuprapti61@gmail.com)

## Kristina Kisni
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan:  1)  Untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat  desa Tehang terhadap peran kepala desa sebagai penggerak politik. 2) Untuk  mengetahui peranan  kepala  desa  sebagai  penggerak  politik  terhadap  tingkat  partisipasi  politik masyarakat Tehang.
Penelitian  ini  menggunakan    metode  penelitian    deskriptif    kualitatif.    Data yang dikumpulkan  adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan data yang berbentuk  angka-angka.  Sehingga  penelitian  ini  akan  berisi  kutipan-kutipan    data untuk  memberi  gambaran  dalam  pengumpulan  data dilakukan    secara    langsung melalui    observasi,    wawancara,    cacatan lapangan dan dokumentasi.
Hasil penelitian: a) Kepala desa merupakan pimpinan elit lokal dan pimpinan masyarakat yang mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Kedudukan kepala desa sulit terpisahkan  dari  politik,  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan  kestabilan  politik yang  dijalankan  diperlukan  adanya  dukungan  dari  masyarakat  desa.  Keterlibatan kepala  desa  sebagai  penggerak  politik  masyarakat  untuk  memilih  salah  satu  partai atau kandidat tertentu dengan memberikan berbagai janji pembangunan infrastruktur di  Desa  Tehang  yang  selama  ini  sangat  didambakan  masyarakat.  Berbagai  proyek pembangunan  desa  yang  dijalankan  kepala  desa  telah  memberikan  kontribusi  yang besar  bagi  masyarakat,  karena  masyarakat  dapat  menikmati  secara  langsung pembangunan desa. b) Selain persepsi positif, ada juga persepsi negatif yang muncul di  masayarakat  Desa  Tehang.  Keterlibatan  kepala  desa  sebagai  penggerak  politik masih  dipandang  sebagai  hal  yang  negatif  yang  selalu    mendapat  sorotan  dan perhatian di  kalangan  masyarakat,  karena  hal  tersebut  dinilai  sesuatu hal  yang  tidak etis.  keterlibatan  kepala  desa  sebagai  penggerak  politik  masyarakat  dipandang  tidak memberikan contoh yang baik bagi berlangsungnya demokrasi.

## Kata kunci :  Persepsi Masyarakat, Kepala Desa

## Pendahuluan
Pengalaman  kegagalan  birokrasi menjalankan  fungsi  idealnya  sebagai  alat
bagi  pencapaian  tujuan  negara,  yaitu memakmurkan  dan  keadilan  masyarakat, di  masa  Orde  Baru  tentu  saja  menjadi pengalaman  buruk  yang  harus  diperbaiki
di  masa  depan.  Posisi  birokrasi  sebagai alat pelanggeng rezim haruslah ditinggalkan,  dan  dikembalikan  ke  posisi sejatinya  sebagai  alat  sebagai  pencapaian tujuan negara.  Semenjak reformasi hingga kini, masih membaca  arah birokrasi  Indonesia  belum  sepenuhnya lepas  dari  politik  dan  kekuasaan.  Setelah kemenangan  dalam  suatu  pemilihan,  para pemimpin  partai  politik  mendukung pemenang  pemilu  justru  melestarikan model-model lama, birokrasi Indonesia.
Kepala  desa  merupakan  birokrat yang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  di tingkat desa. Kepala desa sangat berperan penting  terhadap  proses  berjalannya pemerintahan
desa menuju kesejahteraan  masyarakat.  Sosok  kepala desa  merupakan  orang  yang  sangat dihormati  di  kalangan  masyarakat.  Selain sebagai pemimpin  desa,  kepala  desa  juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat.
Besarnya      pengaruh      kedudukan kepala      desa      terhadap  masyarakat, sering  menjadikannya  sebagai  panutan bagi masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai  aparat  pemerintah  desa,  sering terdapat  kepala  desa  yang  terlibat  politik, dimana  ia  berperan  sebagai  penggerak politik  masyarakat.  Hal  tersebut  tentunya sangat bertolak belakang dengan
jabatannya  sebagai  aparat  pemerintahan yang  diharapkan  berlaku  netral  dalam politik.  Dengan  keterlibatan  kepala  desa dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan  masyarakat.  Masyarakat  yang mempunyai  latar  belakang  yang  berbeda baik  dalam      pendidikan  maupun  cara berpikir  akan  mempunyai  anggapan tersendiri  terhadap  keterlibatan  kepala desa dalam politik.
Pemilihan umum tidak dapat terpisahkan  oleh  politik,  karena  pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Pesta demokrasi  yang berlangsung di  Indonesia mulai  dari  PILKADA,  pemilu  legislatif dan  pemilihan  Presiden  secara  langsung merupakan  gambaran  dari  berjalannya sistem  demokrasi  di    negara    ini. Meskipun    demikian    proses    demokrasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan  masyarakat        paham akan  arti  demokrasi.  Masyarakat  desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah  memahami  politik  hanya  sebatas pesta  rakyat  yang  dilakukan  setiap  lima tahun, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari  pihak–pihak  yang  berkuasa.  Budaya berpolitik,  para  elit  politik  yang  suka memobilisasi  massa  dan  menggunakan cara  –  cara  kekerasan  dan  politik  yang jauh  dari  etika  politik  harus  segera dihilangkan.  Masyarakat  desa  harus  bisa melakukan  partisipasi  politik  dengan dasar pemahaman yang jelas akan prinsip –  prinsip  demokrasi.  Kini  sudah  saatnya euphoria politik masa Orde Baru diganti  dengan  budaya  politik  yang sehat,    rasional,    sebagai    budaya antithesis    dari    budaya    berpolitik    yang penuh kepentingan.
Dalam budaya Jawa khususnya pada masyarakat   pedesaan masih   sangat besar rasa  penghormatan        kepada  pejabat, budaya–budaya feodal masih berlangsung dikalangan      masyarakat.      Sehingga tidak      sedikit      masyarakat  menjadikan pejabat sebagai  panutan  dalam pengambilan
keputusan
politik.
Masyarakat  akan  melakukan  apapun yang  diperintahkan      dengan  rasa loyalitas yang tinggi. Meskipun demikian,
juga terdapat pihak lain yang tidak setuju akan  perilaku  pejabat  tersebut,  hal tersebut  dilatarbelakangi  oleh  pendidikan yang telah diperolehnya. Faktor pendidikan  akan  berpengaruh  besar  pada seseorang  dalam  berpikir  dan  melakukan tindakan.  Sehingga  akan  berpengaruh pada persepsi tersendiri terhadap keterlibatan kepala desa dalam politik.
Demokrasi  merupakan  alat  menuju tercapainya  kesejahteraan  dan  keadilan bagi      seluruh  rakyat      Indonesia  yang merupakan  cita-cita  bangsa  Indonesia selama ini, untuk mewujudkanya diperlukan komitmen bersama antara para biroktrat  dan  rakyat.  Tidak  seharusnya politik  dijadikan  oleh  para  elit  politik hanya  sebagai  sarana  untuk  mencari kekuasaan  dan  kekayaan  pribadi  maupun kelompok  yang  menjadikan  semakin jauhnya kesejahteraan bagi masyarkat dan hanya menjadikanya bayangan semu.
Kehadiran    partai    politik    dalam pemerintahan  membawa  pengaruh besar terhadap
kehidupan birokrasi
pemerintahan.  Salah  satu  pengaruh  itu adalah      birokrasi      pemerintahan terkontaminasi      terhadap      bermacam dan  beragam  perbedaan  ideologi  yang dibawa  oleh  partai  politik. Maka  apabila kita amati perjalanan birokrasi kita, maka netralitas birokrasi pemerintah dari pengaruh  dan  kekuasaan  partai  politik belum  pernah  terwujud. Seringkali  para birokrat  terjun  dalam  kancah  politik,  hal tersebut akan menimbulkan hal yang tidak etis  manakala  birokrat  yang  bertugas sebagai  pelayan  administrasi  masyarakat juga  terlibat  kancah  politik.  Sehingga masyarakat  kurang  mendapatkan  layanan secara  adil  dan  merata,  sebagaimana fungsi dan tugas dari birokrasi tersebut.
Salah  satu  pencapaian  demokrasi, akan      dapat  terwujud  melalui  reformasi
birokrasi  dan  pendidikan  politik  bagi semua  kalangan,  sehingga  politik      tidak dijadikan   sarana   untuk      kepentingan kelompok      tertentu  melainkan  untuk kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Pembaharuan   birokrasi merupakan      usaha      yang      lebih mendasar      dan  menyeluruh yang menyangkut orientasi dan wawasan para  penyelenggara,  cara  pendekatan, struktur dan mekanisme penyelenggaraan. Pembaharuan  birokrasi  merupakan  usaha jangka  panjang  yang  baru  diharapkan hasilnya  dalam kurun waktu satu generasi,  yang  didasari  oleh  kemauan politik  yang tinggi serta penanganan yang konsisten dan sungguh-sungguh.
Dalam masyarakat madani,
lembaga  rakyat  diakui  keberadaannya  dan peranannya sebagai penentu dan pengontrol  kebijakan  masyarakat.  Ciri  – ciri yang melekat pada masyarakat madani bersumber  pada  demokrasi.  Demokrasi mempunyai predikat beradaban, pemberdayaan kepada rakyat dan kemandirian. Demokrasi merupakan kekuasaan  yang  ada  pada  rakyat  yang merupakan modal utama bagi rakyat.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan
sebagai berikut:
Pertisipasi keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik bagi masyarakat.

## Metode Penelitian
Dalam suatu penelitian,  diperlukan adanya  pendekatan  penelitian.  Penelitian ini  menggunakan    metode  penelitian deskriptif    kualitatif. Data yang dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata, gambar  dan  bukan  merupakan  data  yang berbentuk angka-angka. Sehingga
penelitian  ini  akan  berisi  kutipan-kutipan data  untuk  memberi  gambaran  dalam pengumpulan    data  dilakukan      secara langsung melalui observasi, wawancara,      cacatan  lapangan  dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Partisipasi Politik Kepala Desa
Kepala  desa  sebagai  warga  negara mempunyai hak untuk berpartisipasi politik.  Keterlibatan  dalam  partisipasi politik, merupakan cara
untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.  Melalui  partisipasi  politik  kepala desa  dapat  aktif  dalam  mempengaruhi kebijakan  pemerintah.  Sebagai  warga Negara      maupun      sebagai      pejabat pemerintah,   partisipasi   politik       yang dilakukan  oleh  kepala  desa  mempunyai bentuk  yang  berbeda  dengan  masyarakat pada umumnya, dimana partisipasi politiknya tidak sekedar untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah melainkan  juga  berfungsi  sebagai  penguat kekuasaan.  Hal  tersebut  sangat  diperlukan guna  membentuk  sebuah  pemerintahan yang kuat dan stabil.   Berbagai cara kepala kepala  desa  dalam  berprtisipasi  politik diantaranya.
a) Secara aktif ikut melakukan pemilu
Kegiatan  partisipasi  politik  dengan melakukan pemberian suara dan semboyan-semboyan  yang  diberikan  saat kampanye,  termasuk  didalamnya  mencari dukungan – dukungan terhadap masyarakat. Untuk
mendapatkan dukungan diperlukan
pendekatan- pendekatan  terhadap  masyarakat.  Untuk mendapat dukungan masyarakat
membentuk tim ( botoh ) bertugas berkampanye dengan memberikan berbagai  informasi  dan  simbol  politik berupa  pemberian  stiker  atau  gambar
partai  atau  kandidat  politik  kepada masyarakat. Hal tersebut seperti diungkapkan At bahwa: “ secara langsung belum  mbak, tapi      para  botoh memberikan  gambar  taupun  stiker  partai atau kandidat politik tertentu”.
Kampanye  merupakan  suatu  bentuk dari  partisipasi  politik  yang  dilakukan kepala  desa  yaitu  dengan  berperan  aktif ikut dalam melakukan kegiatan berpolitik.  Kampanye  politik  dilakukan pada  saat  berlangsungnya      pemilihan umum,      baik      pada      saat berlangsungnya pemilihan parpol maupun PILKADA bupati maupun gubernur. Pada saat  tersebut    kepala    desa    mempunyai peran    penting    dalam    memberikan berbagai  informasi  dan  agenda  –  agenda politik  dari  partai  ataupun  calon kandidat bupati  maupun  gubernur.  Dalam  hal  ini kepala  desa  mendekati  masyarakat  guna mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.
b) Melakukan lobbying atau lobi
Kegiatan    ini    dilakukan    dengan pendekatan-pendekatan    terhadap  para pejabat,  dalam  hal  ini  kepala  desa melakukan  lobi  pada  bupati.  Pendekatan ini  dimaksudkan  untuk  mencari  dukungan dan  mempengaruhi  keputusan.  Dukungan dari  pejabat  dan  pelaku  elit  politik  dapat memberi  kontribusi  bagi  kelanggengan dan kekuatan pemerintahan. Kontribusi ini memberikan      dampak      positif      bagi berjalannya      pembangunan      desa. Berbagai  program  pembangunan  desa dengan  mudah  terlaksana,  dan  dengan cepat masyarakat dapat menikmati pembangunan. Pendekatan atau lobi politik  terhadap  bupati  sudah  berjalan dengan  baik  hal  ini  terbukti  dengan berjalanannya  berbagai  kegiatan  yang telah berlangsung di desa berupa diadakannya pertandingan sepakbola
bupati  cup  yang  dihadiri  secara  langsung oleh bupati dan dukungan dari kepala desa dalam pencalonan kembali bupati keperiode  selanjutnya,  melalui  kampaye. Gambar serta baliho calon bupati terpasang disekitar rumah kepala desa, hal tersebut  merupakan  gambaran  dukungan kepala  desa  yang  begitu  besar  terhadap pencalonan  kembali  pak  Singgih  sebagai bupati  pada  periode  kedua.  Hubungan yang  erat  dengan  para  pejabat  juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat    kepentingan    politik.    Hal tersebut      seperti  diungkapkan  saudara X5  bahwa:    ”    setuju  saja  mbak,  karena ikut-ikutan  masyarakat  saja.  Misalkan pada  pemilihan  bupati  saya  ikut  saja,  kan masih  dalam  satu  wilayah  jadi  orangnya jelas”. Kedekatan  hubungan  antara kepala desa  dan  bupati  sangatlah  dekat,  hal tersebut  dapat  terbukti  pada  pemilihan bupati  2015,  kepala  desa  berperan  aktif untuk  kemenangan  pak  singgih  sebagai bupati  pada  periode  2  kalinya.  Lobi-lobi politik  yang  dijalankan  kepala  desa terhadap  bupati  tidak  sekedar  hanya sebagai partisipasi politik tetapi kedekatan politik  dengan  bupati  berdampak  pada pembagunan.  Hubungan  yang  harmonis kepala desa dengan bupati dapat memberikan  kemudahan  bagi  berjalannya pembangunan.  Bupati  sebagai  pejabat tinggi,  dapat  memberikan  dampak  yang posistif bagi berjalannya proses pembangunan.
Partisipasi  politik  merupakan  sikap yang menyangkut aspek sosial dan politik. Dengan  ikut  terlibat  dalam  partisipasi politik berarti kepala desa ikut aktif  dalam kegiatan-kegiatan    dalam    mempengaruhi keputusan    dan  kebijakakan    pemerintah. Partisipasi    politik    sangat    diperlukan untuk  mendukung  berjalannya  proses pembangunan. Melalui keikutsertaan
dalam  partisipasi  akan  menumbuhkan sikap  yang  aktif  dalam  proses  pembuatan kebijakkan.
Kepala  desa  sebagai  pemimpin  atau kaum  elit  memiliki  tugas  membuat kebijakkan  dan  sekaligus  mengarahkan perilaku  masyarakat  sebagai  kekuatan politik  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Perilaku  politik  kepala desa  tentunya  tidak  lepas  dari  bagaimana interaksi  yang  terjalin  selama  ini.  Faktor sosial politik dan latar belakang pendidikan  yang  berlangsung  di  desa, telah      memberikan  nilai-  nilai  dan  sikap tradisonal.  Partisipasi  yang  dilakukan kepala  desa  adalah  upaya  untuk  mencari dukungan guna mencari nilai-nilai khusus. Nilai  nilai  khusus  dan  kepentingan individu  tersebut  apabila  tercapai,  akan semakin  mendorong  partisipasi  dalam politik.
Partisipasi    politik    yang    dilakukan kepala    desa    merupakan    sebuah partisipasi  aktif  yang  dilakukan  oleh kepala desa dalam mempengaruhi kebijakan  pemerintah  pusat  melalui  lobi- lobi  politik  guna  memperkuat  posisinya sebagai  birokrat.  Dukungan  dari  pejabat tinggi dinilai sebagai kekuatan untuk dapat mempertahankan sebuah kekuasaan, dimana  dengan  kedekatan  antara  kepala desa  dan  pejabat  tinggi  akan  memberikan akses  pelayanan  yang  mudah,  sehingga program-program pembangunan akan berjalan dengan lancar.
c) Sosialisasi Politik Kepala Desa
Sebagai  pimpinan  desa,  sosok  kepala desa  mempunyai  peranan  penting  dalam mensosialisasikan
politik kepada masyarakat.  Melalui  sosialisasi  politik masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman politik, yang diharapkan dapat
menodorong tercapainya    partisispasi    politik    bagi
masyarakat.  Proses  sosialisasi  politik berlangsung  dalam  masyarakat  melalui berbagai  informasi  yang  diberikan  oleh kepala desa.
Sosialisasi    politik    berlangsung ketika   berlangsungnya   pemilian   umum, dengan  memberikan  berbagai  tatacara informasi  dan  bimbingan  yang  diberikan kepada  masyarakat  agar  masyarakat  ikut aktif  dalam  partisipasi  politik.  Sosialisasi politik  merupakan  proses  bagaimana memperkenalkan  sistem  politik  pada seseorang,  dan  bagaimana  orang  tersebut menentukkan  tanggapan  serta  reaksinnya terhadap  gejala-gejala  politik.  Sosialisasi politik  ditentukan  oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan itu berada.
Berlangsungnya sosialisasi politik sangat  berkaitan  dengan  lingkungan  dan pengalaman  seseorang  dimana  lingkungan dan  pengalaman  akan  mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Bagi masyarakat  desa  yang  sebagian  besar adalah  petani,  akan  memberikan  suara politiknya  dengan  karakteristik          pada partai politik    yang dinilai lebih merakyat atau  memperhatikan  masyarakat  atau kelompok–kelompok kecil khususnya para petani tani.
Pada  masyarakat  pedesaan,  partisipasi politik yang dilakukan berdasarkan sosialisasi  politik  yang  didapat  berupa pengalaman  dan  nila-nilai  yang  telah didapat.  Kepala  desa  sebagai  agen sosialisasi politik secara langsung maupun tidak langsung, telah berusaha
mensosialisasikan politik kepada masyarakat, dengan memberikan informasi    tentang    politik,    yang diharapkan masyarakat dapat
menerapkannya  dalam  sebuah  tingkah laku.
Sosialisasi politik dapat berjalan dengan  baik  ketika  nilai-nilai  dapat
diterima oleh masyarkat. Penerimaan suatu nilai dalam masyarakat akan terinternalisasikan  dalam  sebuah  tingkah laku  yang  diharapkan  menerapkannya dalam    sebuah    partisipasi    politik. Lembaga   pemerintahan   desa mempunyai peranan  penting  sebagai  agen  sosialisasi politik dengan melakukan kontak langsung dengan masyarakat.
Tertanamnya  nilai-nilai  politik  pada masyarakat sangat dipengaruhi, bagaimana individu  tersebut  menerima  berbagai bentuk informasi  yang telah diterimannya. Keberhasilan  kepemimpinan  kepala  desa dalam melakukan berbagai program pembangunan, akan diterima oleh masyarakat sebagai nilai politik.
Sosialisasi  politik  adalah  proses  yang berlangsung  yang  lama  dan  rumit  yang dihasilkan dari usaha saling
mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan   pengalaman-pengalaman politik   yang   relevan.
d) Interaksi kepala Desa Dengan
Masyararakat Kepala desa merupakan pimpinan desa yang  bertugas  sebagai  pelayan  bagi masyarakat. Sebagai sosok elit desa kepala desa dipandang oleh masyarakat mempunyai    status    sosial    yang    tinggi. Hubungan    antara    kepala    desa    dengan masyarakat  terjalin  melalui  interaksi. Interaksi  kepala  desa  dengan  masyarakat yang   berlangsung   selama   ini   biasanya dilakukan      pada      saat      masyarakat mengurusi  pembuatan      administrasi kependudukan  misalkan  pembuatan  KTP, kartu  keluarga,  surat  kelahiran  maupun administrasi kependudukan lainnya. Sebagai  birokrat  yang  bertugas  melayani masyarakat, kepala desa mempunyai tugas memberikan  pelayanan    bagi  setiap anggota  masyarakat  desa.  Hal  tersebut seperti  diungkapkan  oleh  saudara  X5
bahwa:  “Ya  saya  mengenal  beliau, biasanya  saya  bertemu    pak  kepala  desa pada saat pembuatan KTP, surat kelahiran ya pembuatan
administrasi kependudukan.  Selain  itu  saya  tidak sering  bertemu dengan beliau.”
Bagi masyarakat desa kehadiran kepala  desa  sangat  membantu  bagi berlangsungnya proses administrasi kependudukan.  Interaksi  antara  kepala desa dan warga masyarakat telah menimbulkan  hubungan  yang  harmonis. Jalinan  interaksi  keduanya  tidak  hanya berjalanan  pada  saat  melayani  pembuatan administrasi kependudukan melainkan juga terjalin pada forum-forum kemasyarakatan.  Kepala  desa  dijadikan sebagai  sosok  pemimpin  yang  diharapkan dapat
memberikan
arahan
bagi masyarakat.  Sehingga  hampir  pada  setiap forum    kemasyarakat    kepala    desa memberikan  sambutan.  Hubungan timbal balik  antara  individu  dan  kelompok masyarakat  terlihat  ketika  kepala  desa memberikan  sambutan  pada  kegiatan kemasyarakatan, yaitu pada acara pengajian   akbar   maupun   forum   kajian keagamaan    ( bukhori ),    pernikahan, maupun acara yang lainnya.
Dalam memberikan sambutannya kepada  warga  masyarakat,  kepala  desa sering    juga    menyampaikan    kampanye politiknya,    yaitu    dengan    memberikan janji-  janji  pembangunan      kepada masyarakat untuk memenangkan kandidat  atau  partai  tertentu.  Pada  saat jalan  dusun  belum  diaspal,  kepala  desa menjanjikan  pada  warga  untuk  dapat memenangkan partai tertentu. Hal tersebut seperti  diungkapkan  oleh  saudara  X5 bahwa:  “Kalau  dari  kepribadiannya  pak kepala  desa  selalu  meyapa  masyarakat dan  tidak  membedakan  rakyat  kecil maupun orang besar”.
Dalam  interaksi  dengan  masyarakat, kepala  desa  dinilai  sebagai  sosok  yang ramah,    yaitu    dengan    selalu    menyapa masyarakat    dengan    tidak    memandang status    sosial    seseorang.    Pola    interaksi yang    baik    mempengaruhi    hubungan timbal balik antara masyarakat dan kepala desa  secara  langsung.  Adanya  hubungan interaksi individu dengan kepala desa telah menimbulkan sebuah pemaknaan.
Interaksi  antara  masyarakat  dan  kepala desa merupakan bentuk hubungan langsung   antara   penguasa   dan   rakyat. Dari      interaksi      yang  berlangsung,  akan membentuk suatu pemaknaan dalam masyarakat  terhadap  sosok  kepala  desa, dipandang  dari  kepribadiannya  maupun kinerjanya.

## Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Kepala Desa  Sebagai  Penggerak  Politik
Keterlibatan  kepala  desa  sebagai penggerak  politik  di  Desa  Tehang,  telah menyebabkan  keberagaman  persepsi  di kalangan masyarakat, hal tersebut didasarkan  pada  pemikiran  masyarakat yang berbeda.
Berdasarkan hasil wawancara  dengan  masyarakat  setempat, penulis  menemukan  berbagai  persepsi yang  positif  dan  ada  persepsi  yang negatif.
a) Persepsi Positif
Kepala desa  merupakan pimpinan elit lokal  dan  pimpinan  masyarakat  yang mempunyai  pengaruh  bagi  masyarakat. Kedudukan  kepala  desa  sulit  terpisahkan dari  politik,  untuk  mempertahankan kekuasaan  dan  kestabilan  politik  yang dijalankan  diperlukan  adanya  dukungan dari masyarakat desa. Keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik masyarakat  untuk  memilih  salah  satu partai  atau  kandidat  tertentu  dengan memberikan  berbagai  janji  pembangunan
infrastruktur di Desa Tehang yang selama ini sangat didambakan masyarakat. Berbagai proyek pembangunan desa yang dijalankan  kepala  desa  telah  memberikan kontribusi  yang  besar  bagi  masyarakat, karena  masyarakat  dapat  menikmati secara langsung pembangunan desa.
Salah  satu  anggota  masyarakat  yang bernama  X5  mengatakan”  Kalau  dari kepribadiannya kepala desa
merupakan  sosok  yang  baik,  yang selalu  menyapa  masyarakat,  kalau dari  segi  pembangunan  pak  kepala desa  sudah  melakukan  pemangunan infrastruktur  desa,  misalkan  saja perbaikan  jalan,penyediaan  air  bersih maupun bantuan peralatan RT.”
Penilaian masyarakat akan keberhasilan  kepemimpinan  kepala  desa sangat ditentukan sejaumana pembangunan  itu  berjalan.  Sama  halnya dengan  saudari  X4  yang  berpendapat” Pak kepala desa telah membuat masyarakat jauh lebih  baik  mbak,  yaitu mbak    bisa    terlaksanannya    program pembangunan.”
Keterlibatan  kepala  desa  sebagai penggerak  politik  dinilai  masyarakat tidak menjadi masalah dan merupakan hal yang wajar karena kepala desa telah membawa masyarakat  jauh  lebih  baik  dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya.
Masyarakat desa sekarang dapat menikmati  proyek  pembangunan  yang telah  dijalankan  oleh  pemerintah.  Salah satu  warga  masyarakat  yang  bernama X5  mengatakan”      Selama  saya  tinggal disini, baru sekarang ini saya merasakan program pembangunan,
dimana padamasa
kepemimpinan sebelumnya yang belum terwujud.”
Persepsi    positif    dikalangan masyarakat    akan    keterlibatan    kepala desa sebagai penggerak politik merupakan respon positif dari masyarakat  yang  menganggap  bahwa kepala  desa  sekarang  ini   telah  memberi perubahan  bagi  masyarakat  yang  lebih baik.
b) Persepsi Negatif
Selain    persepsi    positif,    ada    juga persepsi    negatif  yang    muncul    di masayarakat  Desa  Tehang.  Keterlibatan kepala  desa  sebagai  penggerak  politik masih  dipandang  sebagai  hal  yang negatif  yang  selalu      mendapat  sorotan dan  perhatian  di  kalangan  masyarakat, karena  hal  tersebut  dinilai  sesuatu  hal yang  tidak  etis.  keterlibatan  kepala  desa sebagai  penggerak  politik  masyarakat dipandang tidak memberikan contoh yang baik bagi berlangsungnya demokrasi.
Persepsi  seorang  warga  masyarakat yang  bernama  X1  berpendapat”  Saya tidak  setuju  akan  keterlibatan  kepala desa sebagai penggerak politik karena hal    tersebut    kurang    pantas,    karena seharusnya    kepala    desa    merupakan sosok  yang  bisa  menyelenggarakan demokrasi  yang  baik  di  masyarakat, bukan mengajak masyarakatuntuk memilih partai atau kandidat tertentu  untuk  kepentingan  politik tertentu.”
Anggapan  bahwa  seharusnya  kepala desa  bersikap  netral,  di  mana  kepala desa  tidak  memihak  golongan  manapun, dan  tidak  seharusnnya  berperan  sebagai mobilisator politik masyarakat . Saudara
X4 mengatakan bahwa” seharusnya  kepala  desa  bersikap  netral, tidak memihak kepentingan politik manapun  karena  kepala  desa  dipilih secara langsung oleh rakyat.”
Hal  yang  sama  diutarakan  oleh saudara  X2  “  sebagai  kepala  desa seharusnya tidak berpihak pada
kepentingan politik
manapun.”
Masyarakat  yang  tidak  sependapat  akan perilaku kepala desa sebagai      penggerak politik  akan  memberikan  respon  negatif, karena  masyarakat  memandang  bahwa perilaku  tersebut,  telah  bertentangan dengan demokrasi.
Perilaku kepala desa sebagai penggerak politik bagi masyarakat merupakan stimulus atau rangsangan bagi munculnya  pemikiran  pendapat,  Persepsi muncul,  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi orang  yang mempersepsikan. Masyarakat mempunyai persepsi yang beragam mengenai keterlibatan kepala desa sebagai  penggerak  politik  masyarakat yang ada di Desa Tehang.
Masyarakat  kadang  mempersepsikan kedudukan kepala desa sebagai penggerak politik  secara  umum  seperti  elit-elit politik  lain  dan  para  birokrat  lain  yang lebih  mementingkan  kekuasaan  dari  pada kepentingan masyarakat. ketika masayarakat mempunyai pengalaman atau  pengetahuan  dari  berbagai  sumber baik melalui media ataupun dari masyarakat,  bahwa  para  elit  politik  atau birokrat    ketika    melakukan    berbagai janji    pembangunan,    merupakan  janji- janji politikyang bertujuan menarik
simpatik  dari  masyrakat  yang  bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan.
Persepsi sebagai
salah satu sumbangan  pemikiran  yang  berasal  dari masyarakat  akan  dapat  mempengaruhi sikap.  Label  yang  diberikan  masyarakat pada elit politik masih buruk atau negatif, maka  ada  kecenderungan  bahwa  perilaku elit  politik  tidak  beretika  seperti  yang telah dilabelkan pada kepada kepala desa. Mempersepsikan  kepala  desa  sebagai
penggerak  politik  masyarakat,  dimana adannya  kedua  persepsi  masing-  masing mempunyai perasaan, kemampuan, harapan  dan  pengalaman  yang  berbeda akan  dapat  berpengaruh  dalam  seseorang mempersepsikan  keterlibatan  kepala  desa sebagai penggerak politik.

## Kesimpulan
1. Kepala  desa  merupakan  pimpinan  elit lokal  dan  pimpinan  masyarakat  yang mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Kedudukan kepala desa sulit terpisahkan dari politik, untuk mempertahankan kekuasaan dan kestabilan  politik  yang  dijalankan diperlukan  adanya  dukungan  dari masyarakat  desa.  Keterlibatan  kepala desa sebagai penggerak politik masyarakat  untuk  memilih  salah  satu partai  atau  kandidat  tertentu  dengan memberikan berbagai
janji pembangunan  infrastruktur  di  Desa Tehang  yang  selama  ini  sangat didambakan masyarakat. Berbagai proyek pembangunan desa yang dijalankan kepala desa telah memberikan  kontribusi  yang  besar bagi  masyarakat,  karena  masyarakat dapat  menikmati  secara  langsung pembangunan desa.
2. Selain  persepsi  positif,  ada  juga persepsi  negatif  yang  muncul  di masayarakat
Desa
Tehang. Keterlibatan  kepala desa  sebagai penggerak  politik  masih  dipandang sebagai  hal  yang  negatif  yang  selalu mendapat  sorotan  dan  perhatian  di kalangan masyarakat, karena hal tersebut  dinilai  sesuatu  hal  yang  tidak etis.  keterlibatan  kepala  desa  sebagai penggerak politik masyarakat
dipandang  tidak  memberikan  contoh yang baik bagi berlangsungnya demokrasi.

## Referensi
Bahrent  Sugihen.1997. Sosiolgi  Pedesaan Suatu Pengantar . Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Bimo  Walgito.2002. Pengantar  Psikologi umum . Yogyakarta: Penerbit Andi. Burhan Bungin.2003. Penelitian Kualitatif .
Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Cholisin,  dkk.2006. Dasar-Dasar  Ilmu Politik .Yogyakarta: Bayu Indra Grafika. Deddy Supriady. Dan Dadang Sholihin.2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka
Utama.
Hamid  Patilima.2007. Metode  penelitian
Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Hanif  Nurcholis.2007.  Pemerintahan  dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia. Haryatmoko.2003. Etika Politik dan Kekuasaan . Jakarta: Kompas Hendra Nurtjahjo.2006. Filsafat Demokrasi . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Zeitlin, Irving. Kembali Memahami
Sosiologi . Yogyakata: Gadjah Mada University Press.
Lexy. J. Moleong. 2007. Metode Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT Remaja   Roesdakarya.
Dimyati  Mahmud.1990. Psikologi  Suatu
Pengantar . Yogyakarta: BPFE Poloma Margaret.2007. Sosiologi
Kontemporer .  Jakarta:  PT  Grafindo
Persada.
Mas’ud  Said.2007. Birokrasi  di  Negara
Birokratis . Malang: UMM Press.
Maswadi  Rauf.2000. Konsensus  Politik Sebuah  penjaan  Teoritis .  Jakarta: Derektorat Jendaral Pendidikan Negeri Departemen Pendidikan Nasional. Miftah  Thoha. Birokrasi  dan  Politik  di Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo persada.
Rush,  Michael  dan  Althoff  Philip.2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:
PT Grafindo Persada.
Mohtar  Mas’oed.1994. Politik,  Birokrasi dan  Pembangunan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Riswanda  Imawan.  1998. Membedah Politik  Orde  Baru .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offside.
Ritzer,  George  dan  Goodman  J  Douglas  .
2005. Teori  Sosiologi  Modern .
Jakarta:Prenada Media Huntington,  Samuel.  Partisipasi Politik  di Negara Berkembang . Jakarta:Rineka Cipta. _________________.2003. Tertib Politik Pada Masyarakat Sedang Berubah .Jakarta: PT Grafindo Persada. Sudiono Sastroatmojo.1995. Perilaku Politik .Semarang:  IKIP  Semarang Press Soejdadi  Djiwandono.1996. Revitalisasi Sistem  Politik  Indonesia ,  Jakarta: Center For Strategic and International Studies. Soerjono  Soekanto.2007. Sosiologi  Suatu Pengantar . Jakarta: Grafindo Persada. Timur  Mahardika  .2000. Gerakan  Massa Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan secara Damai ,Yogyakarta:  Lapera  Pustaka Utama.