Penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak
Completion of accident traffic with children perpetrator
Kumala Enggar Anjarani
Program Studi Magister Studi Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: kumala.enggar.anjarani-2015@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  strategi  untuk  menyelesaikan  kecelakaan  lalu  lintas  dari pelaku  anak  dengan  pengalih  perhatian  di  Mojokerto.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan metode  kualitatif.  Hasil  penelitian ini menunjukkan  bahwa  deskripsi  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  yang paling dominan  disebabkan  oleh  anak-anak  dan  remaja,  yang  kemudian  mengusulkan  metode  atau  pendekatan pengalihan.  Kendala  dalam melaksanakan  penyelesaian lalu  lintas  pelaku anak adalah  pemahaman  masyarakat tentang  pengalihan,  pemikiran  antara  korban  dan  pihak-pihak  yang  berkonflik  dengan hukum  untuk  mencapai kesepakatan  dan  pemahaman  yang  berbeda  dalam  menangani  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di antara petugas penegak hukum. Strategi mengatasi kecelakaan lalu lintas anak dengan pendekatan pengalihan di Mojokerto  adalah  mengadakan  sosialisasi  tentang  pengalihan  di  antara  masyarakat,  upaya  untuk  menyatukan pemikiran  antara  korban  dan  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  untuk  mencapai  kesepakatan  dan membangun komunikasi intensif dengan petugas penegak hukum lainnya.
Kata kunci : pengalihan; kecelakaan; lalu lintas; anak-anak; sosialisasi

## Abstract
Diversion is a basic idea to eliminate the negative effects of the criminal justice system on children. The purpose of this study was to analyze the strategy for resolving traffic accidents of child perpetrators with a diversionary in Mojokerto. The research method used is a qualitative method approach. The results of this study indicate that the  description  of  traffic  accidents  are  the  most  dominant  caused  by  children  and  adolescents,  which  is  then proposed a diversion method or approach. Constraints in carrying out the settlement of child perpetrators traffic are the people's understanding of diversion, the thought between the victims and the parties in conflict with the law  in  order to achieve  different  agreements and understandings in  handling  children in conflict  with  the law among law enforcement officers. The strategy of resolving child traffic accidents with a diversionary approach in  Mojokerto  is  to  hold  socialization  about  diversion  among  the  community,  an  effort  to  unite  the  thoughts between  the  victims  and  the  children  in  conflict  with  the  law  in  order  to  reach  an  agreement  and  establish intensive communication with other law enforcement officers.
Keywords: diversion; accident; traffic; children; socialization

## Pendahuluan
Kabupaten  Mojokerto  adalah  sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  secara  resmi  didirikan pada  tanggal  9  Mei  1293  merupakan  wilayah  tertua  ke-10  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Kabupaten  ini berbatasan  dengan  Kabupaten  Lamongan  di  utara,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Sidoarjo,  dan Kabupaten Pasuruan di timur, Kabupaten Malang dan Kota Batu di selatan, serta Kabupaten Jombang di  barat.  Kabupaten  Mojokerto  terdiri  atas  18  kecamatan,  yang  dibagi  lagi  atas  sejumlah  desa  dan kelurahan.  Jumlah  pendudukan  di  Kabupaten  Mojokerto  1.118.358    orang.  Sayangnya,  jumlah penduduk yang relatif tinggi tersebut juga diimbangi dengan angka kecelakaan yang relatif tinggi pula. Di  samping  itu,  angka  jumlah  penduduk  yang  meningkat  mempengaruhi  peningkatan  angka kecelakaan  lalu  lintas  selama  2015-2017.  Angka  kecelakaan  di  Kabupaten  Mojokerto  selama  2015- 2017 silam terhitung relatif tinggi.
Berdasarkan  data  Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  berdasarkan  usia  yang paling  dominan  pada  kisaran  usia  19-27  tahun,  sebanyak  1.532  orang,  kemudian  selanjutnya  paling banyak adalah pada kisaran usia 9-12 tahun yaitu 637 orang dan kemudian yang paling banyak ketiga adalah pada kisaran 13-18 sebanyak 616 orang. Jika pada kisaran usia tersebut maka dapat dipastikan
bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten  Mojokerto  disebabkan  oleh  kelompok  usia  anak  dan remaja. Hal ini tentu sudah harus menjadi perhatian serius.

## Tabel 1.
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Berdasarkan Usia
Usia Tahun Jumlah 2015 2016 2017 9-12 tahun 197 220 220 637 13-18 tahun 200 228 188 616 19-27 tahun 410 510 612 1531 28-35 tahun 100 99 157 357 35-45 tahun 134 188 192 514 46-55 tahun 145 133 157 435 Jumlah 1.186  1.378  1.526 4090
Sumber: Data laka lantas Polres Mojokerto, 2017
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak  penyelesaian  hukum  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  maka  peradilan  semakin  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Nuansa keadilan diversi  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  undang-undang  tersebut  menjadi  muatan  yang  benar- benar membawa angin segar dalam konteks penyelesaian tindak pidana. Sehingga penyelesaian tidak lagi bertujuan untuk pembalasan semata tetapi  ditekankan  kepada pemulihan  kembali dalam keadaan semula.
Penyelesaian secara adil  yang  dikemas  dalam bentuk  keadilan  diversi tersebut kemudian  diwujudkan dalam  bentuk  pengalihan  penyelesaian  perkara  yang  keluar  jalur  sistem  peradilan  pidana  yang kemudian  dikenal dengan  istilah  diversi.  Diversi  merupakan  ide  dasar untuk  menghilangkan  dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang selalu menghasilkan stigma negatif yang kemudian melabel anak-anak  sesuai  dengan  perbuatan  yang  terjadi  kepadanya  (Wahid  2009;  Hambali  2019).  Ide  dasar diversi  mulai  di  gagas  dalam United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  of Juvenile Juatice (SMRJJ) atau yang dikenal dengan The Beijing Rules.
Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan- tindakan  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau  menyelesaikan  masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak mengambil  jalan  formal  antara  lain  menghentikan  atau  tidak  meneruskan/melepaskan  dari  proses peradilan  pidana  atau  memgembalikan  atau  menyerahkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk-bentuk kegiatan  pelayanan  sosial  lainnya  (Sosiawan  2016;  Ratomi  2013).  Kasus    kecelakan    lalu    lintas dengan    pelaku    anak    di  bawah    umur    seringkali    menimbulkan  kontroversi    dalam    penerapan hukum  pidana  sehingga  banyak  menimbulkan  polemik (Astuti 2017).
Pendapat  bahwa  proses  hukum  harus    tetap  dilaksanakan  dan  harus  ditegakkan    tanpa  pandang  bulu ( rule of law  dan  law  enforcement ),  karena  “kelalaiannya”  yang  termasuk  delik  culpa/kealpaan yaitu  pada saat  mengemudikan  kendaraan  hingga  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan tetap harus diproses  secara  hukum.  Diversi  menjadi  jawaban  atas  tujuan  dari  penyelesaian  perkara  anak  secara adil. Hanya saja dalam menerapkan diversi diperlukan beberapa persyaratan tertentu.
Diversi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya persetujuan  dari  korban  dan  kesepakatan  para  pihak,  serta  kerelaan  masyarakat  untuk  mendukung proses diversi.
Sementara  itu,  terdapat  peraturan  resmi  mengenai  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Pasal  1  butir  1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  lalu  lintas,  angkutan  jalan,  jaringan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pada Pasal 1 butir 2, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu  lintas  jalan.  Sementara  yang  dimaksud  dengan  ruang  lalu  lintas  jalan  adalah  prasarana  yang diperuntukkan  bagi  gerak  pindah  kendaraan,  orang,  dan/atau  barang  yang  berupa  jalan  dan  fasilitas pendukung.
Sementara  itu,  penyelenggara  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  diatur  dalam  Pasal  3  UU  No  22  tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  menerangkan  bahwa  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan diselenggarakan  dengan  tujuan  terwujudnya  pelayanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  aman, selamat,  tertib,  lancar,  dan  terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta mampu  menjunjung tinggi  martabat bangsa, terwujudnya  etika berlalu  lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pasal  1  butir  24  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu-lintas  dan angkutan  jalan  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  suatu  peristiwa  di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan. Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain  yang  mengakibatkankorban  manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.  Menurut  Djajoesman kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka atau kerugian benda. Kecelakaan selalu mengandung unsur tidak sengaja atau  yang  tidak  disangka  sangka  menimbulkan  rasa  heran  atau  tercengang  kepada  orang  yang mengalami itu (Sakti 2012).
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  Pasal  1  Poin  24 menjelaskan definisi kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.  Pasal  229  mengatur  tentang  penggolongan  kecelakaan  lalu lintas,  yaitu  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  merupakan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka  ringan  dan  kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang,  kecelakaan  lalu  lintas  berat  merupakan kecelakaan  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  atau  luka  berat.  Secara  prinsip  setiap kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  menimbulkan  korban  jiwa  manusia  harus  dilakukan  investigasi  dan penelitian  untuk  mengetahui  kemungkinan  penyebab  kecelakaan  yang  dapat  dijadikan  rekomendasi guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa terulang kembali (Al Qurni 2013; Putri 2014; Marsaid et al 2012; Azizirrahman et al 2015).
Saat  ini,  kriteria  kecelakaan  yang  diinvestigasi  dan  diteliti  adalah  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang bersifat  luar  biasa  yaitu  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  menimbulkan  korban  manusia  yang  mati delapan  orang  atau  lebih,  lecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  menyebabkan  prasarana  rusak  berat, kecelakaan  lalu  lintas jalan  yang  mengundang perhatian publik secara luas, karena  melibatkan tokoh ternama/penting  atau  figur  publik,  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  menimbulkan  polemik/ kontroversi,  kecelakaan  yang  berulang-ulang  pada  merk  dan  tipe  kendaraan  yang  sama,  kecelakaan yang  sama  pada  satu  titik  lokasi  lebih  dari  tiga  kali  dalam  setahun,  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan akibat bahan/limbah berbahaya beracun (B3).
Apabila terjadi kecelakaan seperti kriteria di atas, Unit Peneliti Kecelakaan Lalu Lintas (UPK) tingkat provinsi  harus  melakukan  investigasi  terhadap  lokasi  kejadian.dengan  tujuan  untuk  mendapatkan penyebab  terjadinya  kecelakaan  ini.  Jika  kecelakaan  yang  terjadi  melibatkan  dan  mengakibatkan sebagai  kecelakaan  yang  berskala  tingkat  nasional,  maka  UPK  pusat  bekerja  sama  dengan  UPK provinsi yang harus melakukan investigasinya.
Konsep  anak menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan.  Anak  adalah  bukan  orang  dewasa  dalam  bentuk  kecil,  melainkan manusia  yang  oleh  karena  kondisinya  belum  mencapai  taraf  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.
Sementara  itu,  pengertian  anak  menurut  UU  RI  Nomor  4  Tahun  1979,  tentang  kesejahteraan  anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditetapkan  karena  berdasarkan  pertimbangan  usaha  kesejahteraan  sosial,  kematangan  pribadi,  dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Anak adalah potensi serta penerus bangsa yang  dasar-dasarnya  telah  diletakkan  oleh  generasi  sebelumnya.  Dalam  regulasi,  setiap  anak  berhak untuk  memperoleh  perlindungan  dari  penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik,  pelibatan  dalam sengketa  bersenjata,  pelibatan  dalam  kerusuhan  social,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung unsur kekerasan yaitu pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
Proses  pelaksanaan  diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  memegang  prinsip memperhatikan  kepentingan  korban,  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak,  penghindaran  stigma negatif,  penghindaran  pembalasan,  keharmonisan  masyarakat,  dan  kepatutan,  kesusilaan,  dan keharmonisan  (Mimi  et  al  2014).  Diversi  mempunyai  suatu  kerangka  pikir  dalam  upaya  mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana (Astuti 2017; Hartono 2015).
Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  para  penegak  hukum  diwajibkan  untuk mengupayakan  diversi  pada  setiap  tahapan  baik  penyidikan,  penuntutan  serta  pemeriksaan  di pengadilan. Di samping itu diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana  ke  proses  diluar  peradilan  pidana.  Diversi  bertujuan  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan anak,  menyelesaikan  perkara  anak  diluar  proses  peradilan,  menghindarkan  anak  dari  perampasan kemerdekaan,  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi,  dan  menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada anak (Munajah 2015).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong 2007). Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polisi Resort (Polres) Mojokerto, melihat tingginya angka kecelakaan yang melibatkan anak  di  bawah  umur.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara mendalam,  observasi  dan  dokumentasi.  Informan  penelitian  ini  adalah  Kanit  Laka  Lantas,  Penyidik, Anggota  Satlantas  Polres  Mojokerto,  keluarga  korban,  pelaku  anak  dan  orang  tua  pelaku  anak.  Data dianalisis dengan menggunakan teori dan studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji dalam studi ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Karakteristik kecelakaan lalu lintas anak di wilayah hukum Polres Mojokerto
Karakteristik  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Mojokerto  paling  dominan  disebabkan oleh anak dan remaja pada kisaran usia usia 9-12 tahun yaitu 637 orang dan yang paling banyak ketiga adalah  pada  kisaran  13-18  sebanyak  616  orang,  di  mana  kisaran  usia  tersebut  adalah  anak  sekolah. Selanjutnya,  jika  dilihat  dari  tingkat  pendidikan,  maka  paling  banyak  disebabkan  oleh  siswa  SLTA berjumlah 1.532 anak, SLTP berjumlah 435, serta SD sebanyak 285 anak.
Kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  anak  di  Polres  Mojokerto  yaitu  pelaku  anak  sesungguhnya dapat  dipidanakan,  namun  karena  sistem  peradilan  anak  di  Indonesia  masih  memperhatikan  mental anak dalam perkara sidang, maka diajukan cara atau pendekatan diversi dalam proses penyidikan dan penyelidikan  sehingga  mencapai  suatu  kesepakatan  penyelesaian  antara  pelaku  dan  korban  atau keluarga  korban.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa  proses  penghukuman  yang  diberikan  kepada  anak  lewat
sistem peradilan pidana formal  dengan  memasukkan  ke penajara tidak berhasil  menjadikan anak  jera dan lebih menghambat proses tumbuh-kembang anak.
Strategi penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak dengan pendekatan diversi di wilayah hukum Polres Mojokerto

## Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat
Polres  Mojokerto  bekerja  sama  dengan  instansi  yang  terkait,  seperti  Pengadilan  Tinggi  wilayah Mojokerto,  BPMPKB  (Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana) Kabupaten  Mojokerto,  aparat  penegak  hukum  yang  lain  dan  pihak  lainnya  untuk  mengadakan pertemuan  dengan  masyarakat  di  Kabupaten  Mojokerto  untuk  memperkenalkan  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terutama  tentang  diversi  dan  peranan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat, seperti para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dan  pekerja  sosial  profesional/tenaga  kesejahteraan  sosial  agar  masyarakat  lebih  memahami  diversi dan  dapat  memperbaiki  pelabelan  yang  buruk  terhadap  para  penegak  hukum.  Kemudian,  untuk memberikan  pemahaman  kepada  orang  tua/wali  dari  anak  biasanya  penuntut  umum  melakukan pemanggilan  dan  pemberitahuan  kepada  orang  tua/wali  dengan  mengirimkan  surat  panggilan  kepada orang tua/wali anak.

## Mediasi antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik
Upaya  diversi  tidak  selalu  mencapai  kesepakatan,  namun  hal  yang  akan  dipertimbangkan  dalam kesepakatan tersebut adalah pasal pelanggaran yang dilakukan anak serta usia anak (Nurwaianti et al. 2017, Hartono 2015). Pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik yang berpotensi tidak  mencapai  kesepakatan, Polres Mojokerto  dalam  pendampingan  diversi perlu  melakukan upaya- upaya  semaksimal  mungkin  agar  kedua  belah  pihak  yang  berkonflik  dapat  mencapai  kesepakatan diversi,  yang  mana  hasilnya  akan  menghindari  pidana  anak.  Sesuai  dengan  yurisdiksi  penanganan anak yang berhadapan  dengan  hukum,  maka batasan umur anak yang dipakai adalah sesuai  Undang- Undang  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yaitu  anak  adalah  yang  telah mencapai umur 12 tahun sampai 18 Tahun dan belum pernah kawin.
Sementara  itu,  hal-hal  yang  perlu  menjadi  pertimbangan  dalam  pelaksanaan  diversi  apabila  ingin mencapai  kesepakatan,  yaitu; pertama ,  sifat  dan  kondisi  perbuatan.  Pertimbangan  pertama  diversi adalah  tingkat  keseriusan  dalam  perbuatan.  Apakah  ringan,  sedang,  atau  berat.  Latar  belakang  dari perbuatan dapat menjadi pertimbangan dilakukannya pelanggaran yang sebelumnya pernah dilakukan. Jika sebelumnya anak pernah  melakukan pelanggaran hukum ringan, diversi  dan  diskresi  harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dilakukan diversi, namun  demikian  perlu  dilakukan  langkah  hati-hati  dan  pemikiran  matang  dan  demi  kepentingan terbaik  bagi  anak,  dan  perlu  dirujuk  pada  jasa  pelayanan  profesional  yang  kompeten. Kedua ,  derajat keterlibatan anak dalam kasus. Sementara pihak lain yang terlibat dalam suatu perbuatan pelanggaran. Ketiga , telah merencanakannya dan mengambil bagian yang aktif, seorang anak biasanya baru terlibat di saat-saat terakhir dan  hanya berperan sebagai pengintai/penjaga. Derajat keterlibatan seorang anak akan  sangat  berperan  dalam  mempertimbangkan  diversi  dan  diskresi  baginya. Keempat ,  sikap  anak terhadap  perbuatan  tersebut.  anak  mengakui  perbuatannya  dan  menyesalinya,  hal  ini  menjadi pertimbangan yang positif untuk diversi.
Kelima , reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar diversi dapat berhasil. Jika pihak keluarga menutupnutupi perbuatan anak,  maka  rencana  diversi  yang  efektif  akan  sulit  untuk  diimplementasikan. Keenam ,  usul  yang diberikan  untuk  melakukan  perbaikan  atau  meminta  maaf  pada  korban.  Permintaan  maaf  kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggungjawab atas perbuatannya. Jika  anak  belum  siap  untuk  meminta  maaf  atas  perbuatannya,  maka  diversi  sulit  dilakukan. Ketujuh , dampak  perbuatan  terhadap  korban.  Jika  kejahatan  berdampak  sangat  serius  pada  korban,  meskipun anak  tidak  bermaksud  demikian,  maka  diversi  mungkin  tidak  menjadi  pilihanPandangan  korban tentang  metode  penanganan  yang  ditawarkan.  Agar  diversi  dapat  direncanakan  dengan  baik,  maka
harus  ada  masukan  dan/atau  persetujuan  dengan  pihak  korban. Kedelapan ,  dampak  sanksi  atau hukuman  yang  sebelumnya  pernah  diterima  terhadap  anak.  Jika  anak  pernah  berhadapan  dengan hukum sebelumnya, dan sanksi  dahulu tidak direspon  dengan positif  oleh si anak,  maka diversi tidak dapat  menjadi  pilihan,  kecuali  pelanggaran  dahulu  tergolong  ringan  atau  telah  lama  sekali  terjadi. Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilaksanakan.

## Membangun komunikasi interaktif antar instansi
Komunikasi  merupakan  faktor  yang  berperan  penting  sebagai  acuan  bagi  implementator  (pelaksana) kebijakan  guna  mengetahui  apa  yang  harus  dikerjakan,  di  samping  itu  juga  sebagai  perintah  dari atasan  terhadap  implementator  kebijakan  sehingga  komunikasi  tersebut  harus  dinyatakan  jelas,  tepat dan  konsisten  dalam  penerapan  kebijakan  agar  tidak  keluar  dari  sasaran  yang  hendak  dicapai. (Nugroho 2008). Keberhasilan komunikasi sebagai faktor penentu implementasi kebijakan ditentukan oleh  bagaimana  implementator  memahami  kejelasan  isi  pesan  yang  disampaikan  untuk  diteruskan pada  pelaksana,  selain  itu  juga  kebijakan  tersebut  mendapat  pengaruh  yang  signifikan  oleh kompleksitas isi kebijakan, konteks kebijakan, karakter lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan karakter pelaksana. (Nugroho 2008).
Upaya  yang  dilakukan  penuntut  umum  dalam  hambatan  mengenai  perbedaan  pemahaman  dengan penyidik  dan  hakim  pada  penanganan  perkara anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yaitu  melakukan komunikasi  dengan  penyidik  dan  pihak  kejaksaan  apabila  telah  dilakukan  proses  penyidikan  agar terwujudnya keadaan yang saling memahami perbedaan keyakinan penafsiran pasal satu sama lain.
Perbedaan  pemahaman  mengenai  pedoman  pelaksanaan  diversi  mempengaruhi  komunikasi  antar Polres  Mojokerto  dengan  penegak  hukum  lainnya,  seperti  kejaksanaan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan kerja  sama  serta  komunikasi  baik  formal  maupun  informal  mengenai  pelaksanaan  diversi  pada  anak pelaku  kecelakaan  lallu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Mojokerto.  Di  Indonesia  pengaturan  diversi terdapat  dalam  ketentuan  UU  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yaitu pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  anak  ke  proses  di  luar  sistem peradilan  pidana  anak  (Pasal  1  angka  7  UU  SPPA)  Kewajiban  melaksanakan  diversi  diatur  dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA.
Diversi  berupaya  memberikan  keadilan  kepada  kasus-kasus  anak  yang  telah  terlanjur  melakukan tindak  pidana  sampai  kepada  aparat  penegak  hukum  sebagai  pihak  penegak  hukum.  Tujuan  dari diversi  yaitu  untuk  menghindari  penahanan,  menghindari  cap/label  sebagai  penjahat,  meningkatkan keterampilan  hidup  bagi  pelaku  agar  pelaku  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  mencegah pengulangan tindak pidana, memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa  harus  melalui  proses  formal,  program  diversi  juga  akan  menghindari  anak  mengikuti  proses sistem  peradilan,  program  diversi  ini  akan  menjauhkan  anak-anak  dari  pengaruh-pengaruh  dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

## Kendala  dalam  melaksanakan  penyelesaian  kecelakaan  lalu  lintas  oleh  anak  dengan pendekatan diversi

## Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi
Masyarakat Kabupaten Mojokerto merupakan masyarakatnya yang masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan).  Begitu  pula  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak.  Selain  itu,  keluarga korban dan keluarga anak sebagai bagian dari masyarakat juga belum memahami mengenai diversi ini.

## Tidak tercapainya kesepakatan diversi
Ketika  menentukan  kesepakatan  antara  pihak  korban  dan  pihak  anak  tidak  mudah.  Pada  saat musyawarah  diversi  dilakukan  ketika  pihak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  pihak  korban
bertemu di ruang diversi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi  menjadi tidak  kondusif. Sehingga terkadang  keluarga korban tidak ingin sepakat dengan cara diversi  atau  mengindari  pidana,  karena  alasan  keadilan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan. Terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat  yang  diajukan  oleh  pihak  korban  dianggap  terlalu  berlebihan  namun  pihak  korban  pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.

## Pemahaman  yang  berbeda  dalam  penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diantara aparat penegak hukum
Pemahaman  yang  berbeda-beda  mengenai  penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum maksudnya  adalah  diantara  para  penegak  hukum  dalam  menafsirkan  mengenai  isi  beberapa  pasal dalam  peraturan  perundang-undangan  berbeda  sehingga  menimbulkan  perbedaan  pendapat  dalam penanganannya.  Jika  sering  terjadi  multitafsir  mengenai  pasal–pasal  tertentu  dalam  pedoman pelaksanaan  diversi,  misalnya  penafsiran  yang  berbeda  mengenai  syarat  dilakukannya  diversi  yang terdapat  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan  ancaman  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.

## Simpulan
Kasus  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Mojokerto  didominasi  oleh  kecelakaan  yang disebabkan anak-anak dan remaja. Kasus seperti ini agak sulit ditangani sebab terhalang oleh undang- undang  perlindungan  anak  dan  kewajiban  memperhatikan  mental  dan  kondisi  anak.  Oleh  sebab  itu, Polres  Mojokerto  melakukan  pendekatan  diversi  untuk  menyelesaikan  kasus  melalui  penyidikan  dan mendorong kesepakatan keluarga pelaku dan korban. Hal ini dilakukan atas asas hak anak-anak yang memperhatikan  tumbuh  kembang  anak.  Di  samping  itu  strategi  penyelesaian  kecelakaan  lalu  lintas pelaku  anak  dengan  pendekatan  diversi  di  Wilayah  Hukum  Polres  Mojokerto  adalah  dengan mengadakan  sosialisasi  tentang  diversi  di  kalangan  masyarakat,  upaya  menyatukan  pemikiran  antara pihak  korban  dan  pihak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  agar  tercapainya  kesepakatan  dan menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya.
Kendala  dalam  melaksanakan  penyelesaian  pada  kecelakaan  lalu  lintas  pelaku  anak  di  Wilayah Hukum  Polres  Mojokerto  adalah  pemahaman  masyarakat  mengenai  diversi,  pemikiran  antara  pihak korban dan pihak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan dan pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di antara aparat penegak hukum.

## Daftar Pustaka
Al  Qurni  I  (2013)  Analisis  Rawan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Jalan  Nasional  Kabupaten  Kendal. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
Astuti  L  (2017)  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam kecelakaan lalu lintas. Justitia Jurnal Hukum 1 (1):144-157.
Azizirrahman M, Normelani E & Arisanty D (2015) Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada  daerah  rawan  kecelakaan  di  Kecamatan  Banjarmsasi  Tengah  Kota  Banjarmasin.  Jurnal Pendidikan Geografi 2 (3):20-37.
Hambali  AR  (2019)  Penerapan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  sistem peradilan pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13 (1):16 – 29.
Hartono  B  (2015)  Penyelesaian  perkara  melalui  diversi  sebagai  upaya  perlindungan  anak  pelaku tindak pidana. Pranata Hukum 10 (1):75-85.
Marsaid, Hidayat M, Ahsan  (2013)  Faktor  yang berhubungan  dengan  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kabupaten Malang. Jurnal Ilmu Keperawatan 1 (2):98 – 112.
Mimi U, Pello J & Medan K (2014) Diversi dalam perlindungan hukum anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak. MMH Jilid 43 (2):305-312.
Moleong LJ (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya. Munajah (2015) Upaya diversi dalam proses peradlan pidana anak Indoonesia. Al'Adl 7 (14):28-34. Nugroho  R  (2008)  Public  Policy:  Teori  Kebijakan-Analisis  Kebijakan-ProsesKebijakan,  Perumusan, Implementasi,  Evaluasi,  Revisi,  Risk  Manajementdalam  Kebijakan  Publik,  Kebijakan  sebagai The Fith Estate, MetodeKebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Nurwaianti A, Gunarto, & Wahyuningsih SE (2017) Implementasi restoratif/ restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang. Jurnal Hukum Khaira ummah 12 (4):705-716.
Putri CE (2014) analisis karakteristik kecelakaan dan faktor penyebab kecelkaan pada loksi blackspot di Kota Kayu Agung. Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan 2 (1):154 – 161.
Ratomi  A  (2013)  Konsep  prosedur  pelaksanaan  diversi  pada  tahap  penyidikan  dalam  penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Arena Hukum 6 (3):394 – 407.
Sakti  BPK  (2012)  Analisis  penentuan  lokasi  rawan  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalur  utama  kabupaten jember  (metode  pencacahan  indikator  kerawanan).  Jurnal  Teknik  Sipil  Universitas  Jember  6 (1):12-24.
Sosiawan UM (2016) Perspektif restorative justice sebagai wujud perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Jurnal Penelitian Hukum 16 (4):425 – 438.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wahid  E  (2009)  Keadilan  Restoratif  dan  Peradilan  Konvensional  dalam  Hukum  Pidana.  Jakarta:
Universitas Trisakti.