Vol. 4. No. 1  (2021) 42-58 E-ISSN: : 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkawinan Menurut Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia
Atus Ludin M.
Mahasiswa Doktoral Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Program Studi Hukum Islam aldinmubarok56@gmail.com Received: Revised: Published: 30-05-2021 07-06-2021 05-07-2021 DOI: https://doi.org/ 10.47971/mjhi.v4i1.307

## Abstract
Islam for marriage witnesses is regulated in Indonesian laws and regulations. In the field, it often  happens  that  a  Muslim  marries  a  convert  to  a  Muslim  woman  with  a  large  non- Muslim  family  status.  In  marriage,  converts  submit  non-Muslim  witnesses.  What  is  the status of their testimony according to the law. The purpose of this study was to determine the  position  of  non-Muslim  witnesses  to  marriage  according  to  the  legislation  with  a qualitative method, a literature study approach. Source of data in the form of legislation related to family law. It is done by deductive-inductive method. From the discussion, it can be concluded that the Indonesian laws and regulations stipulate that marriage witnesses must be Muslim. A non-Muslim is not accepted as a witness to a marriage. In the case of divorce and reconciliation, the witness's special religious requirements are set. There is an opportunity  for  non-Muslims  to  be  witnesses  in  ruj'u  and  divorce  cases.  Divorce  on  the grounds of shiqaq must be heard from witnesses who come from the husband and wife's family. That is, Article 76 of Law no. 7/1989 paragraph (1) still applies to family and close people of husband and wife who are non-Muslims and must provide testimony as witnesses. Keywords: non-Muslim, marriage, witness, law

## Abstrak
Beragama  Islam  bagi  saksi  nikah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Di lapangan sering terjadi seorang muslim menikahi perempuan mu’alaf dengan status  keluarga  besar  non  muslim.  Dalam  pernikahan  muallaf  mengajukan  saksi  non muslim.  Bagaimana  status  kesaksian  mereka  menurut  perundang-undangan.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  kedudukan  saksi  non  muslim  perkawinan  menurut perundang-undangan  dengan  metode  kualitatif,  pendekatan  studi  kepustakaan.  Sumber Data berupa peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga. Dilakukan dengan metode deduktif-induktif. Dari pembahasan disimpulkan, peraturan perundang-undangan Indonesia  menetapkan,  saksi  nikah  harus  beragama  Islam.  Seorang  non  muslim  tidak
diterima  menjadi  saksi  nikah.  Pada  masalah  perceraian  dan  rujuk  menetapkan  syarat khusus keagamaan saksi. Ada peluang non muslim menjadi saksi pada perkara ruj’u dan perceraian. Perceraian dengan alasan syiqaq harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga suami istri. Artinya, Pasal 76 UU No. 7/1989 ayat (1) tetap berlaku bagi keluarga dan orang-orang dekat suami-isteri yang non muslim dan harus memberikan keterangan sebagai saksi.
Kata Kunci: non muslim, perkawinan, saksi, undang-undang

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat ( mitsaqan ghalizan ) dan secara esensial memiliki dimensi horizontal dan vertikal ( transcendental ) (UU No. 1 Tahun 1974  Pasal  1)  untuk  membangun  keluarga  bahagia,  harmonis,  sejahtera,  unggul, dan  berkualitas  yang  turut  berkontribusi  dalam  mewujudkan  program pembangunan  keluarga  seutuhnya. 1 (Muhamad  Dani  Somantri,  Dahwadin,  dan Faisal,  2018) . Perkawinan  dipandang  sebagai  sakralitas  amal  atas  wujud ketundukan  seorang  hamba  kepada  Allah  SWT  (ibadah)  untuk  kemudian  mampu melanjutkan legalisasi estapet keberlangsungan hidup manusia yang secara fitrah senantiasa  mengalami  pertumbuhan  fisik  dan  perkembangan  psikis.  Ketika  akad telah diucapkan oleh seorang calon suami, maka disitu terdapat hak dan kewajiban masing-masing  mempelai  akan  berlangsungnya  perkawinan  setelah  akad diucapkan oleh seorang laki-laki 2
Dalam dimensi horizontal, ikatan perkawinan sarat dengan hak dan kewajiban timbal  balik  antara  suami  isteri,  menimbulkan  hubungan  keperdataan  terhadap anak-anak,  serta  dalam  makna  yang  lebih  luas  mengandung  tanggung  jawab terhadap  keluarga  dan  masyarakat.  Sedang  dalam  dimensi  vertikal,  ikatan perkawinan  merupakan  realisasi  ibadah  (penghambaan  diri)  kepada  Allah  Swt dalam  rangka  mengikuti  sunnah  Rasulullah  SAW  serta  amanah  yang  harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat (Atus Ludin Mubarok dan Muhamad  Dani  Somantri,  2019).  Kekuatan  ikatan  perkawinan  juga  dapat  dilacak dari  tujuannya  dimana  secara  jelas  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  3 menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah” 3
Pernikahan  adalah  peristiwa  sakral.  Mengingat  pentingnya  acara  tersebut, ada persyaratan dalam upacara pernikahan. Salah satu syarat wajib dalam sebuah pernikahan adalah kehadiran seorang saksi. Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa pernikahan  tidak  sah  jika  tidak  ada  saksi  (Dahwadin,  dkk,  2019,  h.  66).  Dalam berbagai  tahapan  akad  nikah,  saksi  setidaknya  menjalankan  dua  peran  penting.
1 Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, and Faisal, “Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas,” Jurnal Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 3 No. 2. Desember. (2018).
2 Somantri, Dahwadin, and Faisal.
3 “Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
Pertama ,  sebagai  “perantara”  yang  akan  akan  menginformasikan  ( i’lân )  kepada orang  banyak.  Sebab,  Nabi  Saw  menyuruh  memberitahukan  adanya  pernikahan, diantaranya,  dengan  mengadakan  bunyi-bunyian. Kedua ,  sebagai  jaminan penerimaan  ( al-qabûl )  orang  banyak  bahwa  pernikahan  itu  telah  berlangsung secara sah dan benar. Dalam pelaksanaan akad nikah, mayoritas ulama menyebut bahwa  saksi  menjadi  salah  satu  rukunnya,  disamping  empat  rukun  lain    yaitu shîghaḧ , calon suami, calon istri, dan wali 4 .
Lima  rukun  dalam  pernikahan  dinyatakan  berlaku  secara  positif  bagi  umat Islam  Indonesia.  Hal  itu  dinyatakan  dalam  Pasal  14  KHI  yang  secara  tegas menyebutnya sebagai rukun: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami;  b.  calon  isteri;  c.  wali  nikah;  d.  dua  orang  saksi  dan;  e.  ijab  dan  kabul. Keberadaan saksi sebagai rukun nikah ini dipertegas oleh Pasal 24 ayat (1), bahwa “Saksi dalam perkawinan merupakan  rukun pelaksanaan  akad nikah”. Sementara jumlah saksi yang harus ada dalam akad nikah disebutkan dalam ayat (2), bahwa Setiap  perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  (UU  No.  1  Tahun  1974 Pasal  26).  Peraturan  perundang-undangan  Indonesia  justru  menetapkan  bahwa dalam dua tahapan tersebut tetap harus ada saksinya. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 70 ayat (2) menjelaskan: Setelah penetapan tersebut memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  Pengadilan  menentukan  hari  sidang penyaksian  ikrar  talak,  dengan  memanggil  suami  dan  isteri  atau  wakilnya  untuk menghadiri sidang tersebut (UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 70 ayat (2)).
Sementara  pengukuhan  saksi  dalam  rujuk  disebutkan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  pasal  167  dijelaskan  tentang  tata  cara  rujuk  oleh  suami,  datang bersama  isterinya  ke  Pegawai  Pencatat  Nikah  atau  Pembantu  Pegawai  Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan (ayat [1]). Pada ayat (4) disebutkan “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang  bersangkutan  besrta  saksi-saksi  menandatangani  Buku  Pendaftaran  Rujuk”. Walau  KHI  tidak  menggunakan  istilah  rukun  rujuk,  tapi  aturan  pada  ayat  (4)  ini sangat  jelas  menempatkan  peran  saksi  sebagai  penentu    dalam  penyelesaian sebuah  perkara,  kesaksian  berperan  sangat  penting.  Sebuah  kesaksian  berlaku mengikat, karena Syâri’ menjadikannya sebagai ḥujjaḧ dalam proses hukum, meski dalam kesaksian itu tetap terdapat kemungkinan adanya kebohongan.
Disamping  itu,  semua  pihak  membutuhkannya  dalam  tiap  perkara  dan sengketa.  Kalau  kesaksian  tidak  diterima,  akan  sangat  sulit  untuk  mendatangkan alat bukti yang meyakinkan, karena banyaknya sengketa dalam masyarakat. Karena itu,  kebenaran  sebuah  kesaksian  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  dan  kapasitas
4 Aḥmad bin Ghânim al-Mâlikî, Al-Fawâkih al-Dîwânî ‘Alâ Risâlaḧ Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 405.
orang yang menjadi saksi. Untuk memberikan jaminan kebenaran informasi yang disampaikannya  itulah  kemudian  para  ulama  menetapkan  berbagai  syarat  yang harus  dipenuhi  seorang  saksi.  Demikian  pentingnya  peran  kesaksian,  seperti dinyatakan  al-Sarakhsî,  Rasulullah  Saw  pernah  menegaskan  “muliakanlah  para saksi, karena Allah Swt  menghidupkan yang hak melalui mereka 5 . Allah Swt sendiri menyatakan  kemulian  umat  Muhammad  karena  posisi  mereka  sebagai  saksi terhadap seluruh manusia. Salah satu syarat terpenting saksi adalah sebagai muslim atau beragama Islam 6 .
Syarat beragama Islam bagi saksi tersebut, khususnya untuk akad nikah, juga diadopsi sepenuhnya oleh peraturan perundangan Indonesia. Dalam KHIPasal 25 hal itu secara tegas dapat ditemukan. Di mana Pasal itu menyebutkan: “Yang dapat ditunjuk  menjadi  saksi  dalam  akad  nikah  ialah  seorang  laki-laki  muslim,  adil,  aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Sementara Pasal 26 menegaskan keharusan saksi untuk hadir dan menandatangani Akta Nikah dalam pelaksanaan  akad  nikah.  Konsekwensi  dari  adanya  syarat  keislaman  tersebut, menafikan kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam (non muslim atau kafir). Hal itu disebabkan karena seorang non muslim tidak bisa disebut adil (yang dituntut surat al-Thalâq [65] ayat 2) dan tidak termasuk bagian dari “kita” (yang dituntut surat al-Baqaraḧ [2] ayat 282).
Dalam  perkawinanpun  banyak  terjadi  seorang  lelaki  muslim  menikahi perempuan mu’alaf dengan  status  keluarga  besarnya  tetap  non  muslim.  Malah tidak  jarang  ada  orang-orang  yang  beragama  Islam  menikah  dengan  perempuan non muslim. Sementara dalam proses pernikahan mereka yang muallaf atau non muslim mengajukan saksi yang non muslim. Dengan ini, permasalahan yang muncul adalah bagaimana status kedudukan mereka sebagai saksi dan kesaksian mereka. Fenomena tersebut menjadi dasar yang cukup jelas untuk menganalisa lebih jauh dan lebih dalam terhadap masalah kedudukan saksi non muslim dalam perkawinan perundang-undangan Indonesia.

## B. METODOLOGI
Dalam paradigma ilmu sosial, penelitian seperti ini termasuk jenis penelitian kualitatif  ( naturalistic  paradigm ) 7 ; 8 ; 9 .  Untuk  memperoleh  informasi  yang berkaitan dengan persoalan penelitian digunakan pendekatan kepustakaan ( library research ),  yaitu  dengan  menggali  literatur-literatur  yang  membahas  tentang
5 Zakariyâ, Fatḥ Al-Wahhâb Bi Syarḥ Manhaj al-Thullâb (Beirut: Dâr al-Ma’rifaḧ, 1993), 112.
6 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1997), 1335.
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998),
3.
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 13.
9 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 32–34.
konsep  saksi  dalam  sistem  peraturan  hukum  di  Indonesia,  khususnya  saksi  non muslim. Peter Mahmud Marzuki menuliskan 10 , hakikat dari pendekatan ini adalah untuk menemukan kebenaran objek hukum.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Non Muslim dalam Paradigma Perundang-Undangan
Untuk memahami makna kata non muslim, mau tak mau, harus ditelusuri dari kata  muslim  itu  sendiri.  Sebab,  kata  “non”  merupakan  morfem  terikat  yang ditambahkan  di  awal  kata  yang  mengandung  makna  'tidak'  atau  'bukan'  (Tim Penyusun  Kamus  Bahasa  Indonesia , 2008:1006).  Sebagai  sebuah  morfem,  ia merupakan satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna; bentuk kata, seperti  me-,  di-  dan  sebagainya 11 .  Ia  disebut  terikat  karena  ia  tak  dapat  berdiri sendiri; selalu terikat pada kata lain untuk mombentuk ujaran yang berupa kalimat 12 .
Kata  muslim  merupakan  nominal  yang  berarti  orang  yang  memeluk  agama Islam  atau  penganut  agama  Islam.  Lazimnya  kata  ini  mengacu  pada  lelaki  yang beragama  Islam,  karena  perempuan  penganut  agama  Islam  disebut  muslimat. Sementara kata yang digunakan untuk menggambarkan bentuk jamaknya adalah muslimin,  para  penganut  agama  Islam  atau  orang-orang  muslim 13 .  Dengan demikian, kata non muslim berarti orang yang ‘tidak’ memeluk agama Islam atau ‘bukan’ penganut agama Islam.
Di dunia, diperkiraan ada sekitar 4.200 agama, yang diklasifikasikan jadi dua: Pertama, agama universal yang  mencari penerimaan di seluruh dunia dan secara aktif  mencari  anggota  baru.  Kedua,  agama  etnis  yang  diidentifikasi  dengan kelompok  etnis  tertentu  dan  tidak  mencari  orang  baru  untuk  bertobat  pada agamanya.  Pada  abad  ke-19  dan  ke-20,  praktek  akademik  perbandingan  agama membagi keyakinan agama ke dalam tiga kategori, yaitu: Pertama, agama-agama dunia atau agama internasional. Kedua, agama pribumi, yang mengacu pada yang lebih  kecil,  budaya-tertentu  atau  kelompok  agama-negara  tertentu.  Ketiga, gerakan-gerakan keagamaan baru 14 .
Di  Indonesia  sendiri,  berdasar  Penjelasan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor 1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965  Nomor  3,  disebutkan  bahwa: “Agama-agama  yang  dipeluk  oleh  penduduk  di  Indonesia  ialah  Islam,  Kristen,
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 95.
11 Tim Penyusun Kamus, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 971.
12 972. 13 988. 14 Graham Harvey, Indigenous Religions: A Companion (New York: Cassell, 2000), 6.
Katolik, Hindu, Budha dan khonghuCu ( Confusius ). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia”(UU No. 3 Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama).
Ini  tidak  berarti  bahwa  agama-agama  lain,  misalnya:  Yahudi,  Zarasustrian, Shinto,  Taoism  dilarang  di  Indonesia.  Mereka  mendapat  jaminan  penuh  seperti yang  diberikan  oleh  pasal  29  ayat  2  dan  mereka  dibiarkan  adanya,  asal  tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Hanya saja 6 macam agama yang disebutkan adalah agama yang dipeluk  mayoritas  penduduk  Indonesia.  Karena  itu  mereka  mendapat  jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan mendapat bantuan-bantuan  dan  perlindungan  dari  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan agama.
Mengikuti  bahasa  yang  digunakan  UU  No.  1/PNPS/1965,  maka  yang dimaksud  dengan  non  muslim  di  Indonesia  adalah  orang  yang  tidak  memeluk agama Islam, yaitu mereka yang memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu ( Confusius ). Termasuk juga dalam kategori non muslim adalah mereka yang meyakini agama Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, dan agama lokal atau yang sering disebut agama keyakinan atau aliran kepercayaan.
Sikap  negara  terhadap  perbedaan  agama  warga  negara  Indonesia.  Dalam penjelasan  umum  UU  No.  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  disebutkan  asas-asas  yang  dianut  dalam  undang-undang  ini,  sebagai berikut (UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia):
Asas ius  sanguinis ( law  of  the  blood )  adalah  asas  yang  menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan  keturunan,  bukan  berdasarkan  negara tempat kelahiran.
a) Asas ius soli ( law of the soil ) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan  negara  tempat  kelahiran,  yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
b) Asas  kewarganegaraan  tunggal  adalah  asas  yang  menentukan  satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
c) Asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas  adalah  asas  yang  menentukan kewarganegaraan  ganda  bagi  anak-anak  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam undang-undang ini.
Selain  asas  itu,  beberapa  asas  khusus  juga  menjadi  dasar  penyusunan
Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, yaitu:
a) Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan  mengutamakan  kepentingan  nasional  Indonesia,  yang bertekad  mempertahankan  kedaulatannya  sebagai  negara  kesatuan  yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
b) Asas  perlindungan  maksimum  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa pemerintah  wajib  memberikan  perlindungan  penuh  kepada  setiap  Warga Negara  Indonesia  dalam  keadaan  apapun  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri.
c) Asas  persamaan  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  adalah  asas  yang menentukan  bahwa  setiap  Warga  Negara  Indonesia  mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
d) Asas  kebenaran  substantif  adalah  prosedur  pewarganegaraan  seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat- syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
e) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
f) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang  dalam  segala  hal  ikhwal  yang  berhubungan  dengan  warga  negara harus  menjamin,  melindungi,  dan  memuliakan  hak  asasi  manusia  pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
g) Asas  keterbukaan  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  dalam  segala  hal ihwal  yang  berhubungan  dengan  warga  negara  harus  dilakukan  secara terbuka.
h) Asas  publisitas  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  seseorang  yang memperoleh  atau  kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  agar  masyarakat mengetahuinya.
Beberapa  asas  tersebut,  khususnya  asas  non  diskriminatif,  menegaskan bahwa  tidak  ada  perbedaan  perlakuan  dalam  segala  hal,  dalam  konteks  ini  yang berhubungan  dengan  agama  yang  dianut  warga  negara.  Hal  itu  secara  jelas disebutkan  dalam  Pasal  27  UUD  1945  ayat  1,  bahwa  “Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintah  dengan  tidak  terkecuali”.  Hal  senada  juga dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum  yang  adil  serta  mendapat  kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di depan hukum”.
Berkaiatan dengan kehidupan beragama, Negara juga memberikan jaminan penuh dalam  memeluk dan beribadah menurut agamanya. Hal itu dimuat dalam Pasal  28  E  ayat  (1)  UUD  1945,  bahwa  “Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan beribadat  menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  juga  menyatakan  bahwa  Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.
Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945  selanjutnya  mengatur  bahwa  pelaksanaan  hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan- pembatasan yang diatur dalam undang-undang.
Oleh  karena  itu,  selama  tidak  ada  aturan  khusus,  pada  dasarnya  tidak  ada pembatasan boleh atau tidaknya seseorang menjadi saksi di pengadilan berdasar agama  yang  ia  anut.  Dengan  kata  lain,  hanya  hukumlah  yang  jadi  dasar  untuk menetapkan dilarang atau tidaknya seseorang untuk memberikan kesaksian.
2. Saksi Non Muslim pada Perkawinan dalam Timbangan Perundang-Undangan Secara khusus, di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang perkawinan,  yaitu  UU  No.  1  tahun  1974.  UU  ini  merupakan  norma  hukum  yang berlaku mengikat untuk semua Warga Negara Indonesia dimana pun berada. Walau tidak  mengatur  secara  rinci,  dalam  UU  ini  juga  disinggung  masalah  saksi  dalam perkawinan. Pengaturan lebih teknis tentang saksi tersebut dapat ditermui dalam berbagai  peraturan  turunan  UU  ini.  Dengan  demikian,  UU  ini  dan  produk turunannya  menjadi  batasan  untuk  boleh  atau  tidaknya  seseorang  menjadi  saksi dalam perkawinan.
a. Kesaksian non muslim dalam akad nikah
Arti  penting  saksi  ini  dalam  UU  No  1/1974  tentang  perkawinan  dapat ditemukan dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
Penggunaan kata “dapat” dalam ayat ini sesungguhnya tidak menempatkan peran  saksi  dalam  makna  paling  strategis.  Sebab,  konsekwensi  dari  penggunaan kata  itu  adalah  ketika  tidak  ada  keluarga  atau  pihak  lain  yang  mengajukan pembatalan perkawinan, maka perkawinan itu dipandang sah secara hukum. Peran strategis saksi ini baru kelihatan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang bermula dari Pasal 1 huruf c, bahwa “Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.
Bunyi  aturan  dalam  pasal  tersebut  secara  jelas  memperlihatkan  bahwa sebuah transaksi baru disebut akad nikah, atau sebuah akad nikah baru disebut sah, kalau di dalamnya terdapat tiga unsur penting, yaitu: ijab oleh wali atau wakilnya, kabul oleh mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi. Artinya, kalau salah satu unsurnya tidak ada, maka ia bukan akad nikah atau akad nikahnya tidak sah. Hal  inilah  yang  kemudian  disebut  dengan  rukun  dan  dirinci  dalam  Pasal  14  KHI, bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
1) Calon Suami;
2) Calon Isteri;
3) Wali nikah;
4) Dua orang saksi dan;
5) Ijab dan Kabul.
Sabagai  salah  satu  rukun  dari  akad  nikah,  maka  ketiadaan  saksi  akan membuat  akad  nikah  atau  perkawinan  itu  batal  demi  hukum.  Sebab,  dalam posisinya sebagai rukun, dua orang saksi tersebut setara dengan calon suami, calon isteri atau rukun lainnya. Hal itu secara nyata juga ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1)  KHI,  bahwa  “Saksi  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  pelaksanaan  akad nikah”. Sedang pada ayat (2) Pasal 24 juga ditegaskan peran saksi tersebut dalam akad nikah, “Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.
Hal senada juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 09 tahun
1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 10 ayat (3), bahwa “Dengan mengindahkan  tatacara  perkawinan  menurut  masing-masing  hukum  agamanya dan  kepercayaannya  itu,  perkawinan  dilaksanakan  dihadapan  Pegawai  Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.
Aturan  tersebut  juga  sekaligus  memberikan  panduan  bahwa  keberadaan saksi bukan hanya sekedar “membubuhkan” tanda tangan pada akta nikah; mereka harus hadir pada saat akad nikah dilaksanakan. Hal itu secara tegas juga dinyatakan dalam  Pasal  26  KHI,  bahwa  “Saksi  harus  hadir  dan  menyaksikan  secara  langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”.
Bukan  hanya  itu,  KHI  justru  memberikan  peran  saksi  sebelum  akad  nikah dilangsungkan; mereka juga menyaksikan apakah perkawinan itu dilakukan secara sukarela.  Hal  itu  terbaca  dari  Pasal  17  ayat  (1)  KHI  yang  menyebutkan  “Sebelum berlangsungnya  perkawinan  Pegawai  Pencatat  Nikah  menanyakan  lebih  dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah”.
Untuk  peran  strategsi  seperti  itulah  KHI  menetapkan  syarat  khusus  saksi dalam akad nikah ini, yang disebut dengan Saksi Nikah. Hal itu disebutkan dalam Pasal 25, bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau
tuli”. Persyratan ini ditegaskan dan dirinci dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11/2007, tentang Pencatatan Nikah, sebagai berikut:
1) Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2) Saksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  syarat- syarat:
a) Laki-laki;
b) Beragama Islam;
c) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
d) Berakal;
e) Merdeka; dan
f) Dapat berlaku adil.
3) PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi. Di  sini  jelas  sekali  bahwa  KHI  dan  PMA  No.  11/2007  menggunakan  kriteria saksi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dimana orang yang diterima sebagai saksi dalam  akad  nikah  tersebut  adalah  seorang  muslim,  disamping  syarat  lain.  Hal  ini tentu  saja  berlaku  untuk  pernikahan  antara  sesama  muslim.  Sebab,  Pasal  40  KHI melarang perkawinan antara seorang lelaki muslim dengan perempuan yang tidak beragama Islam.
Sebagai produk turunan dari UU No. 1 tahun 1974, KHI hanya berlaku untuk sebagian warga negara yang beragama Islam. Hal itu jugalah yang jadi salah satu dasar  penggunaan  inpres  sebagai  instrument  pengundangannya.  Sebab,  apabila dijadikan  undang-undang,  maka  KHI  harus  berlaku  bagi  seluruh  warga  negara. Sedangkan  masyarakat  selain  Islam  tidak  akan  menerimanya,  karena  KHI merupakan produk Islam, tanpa melibatkan agama lain.
Sementara  aturan  tentang  saksi  dalam  pernikahan  sesama  non  muslim, mengikuti  aturan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundangan  lazimnya,  seperti yang telah dijelaskan pada bab III. Di mana tidak ada syarat harus menganut agama tertentu. Dalam hal ini juga termasuk perkawinan antara muslim dan non muslim, yang diselenggarakan dan dicatat di Catatan Sipil.
Peran penting saksi ini, setelah akad nikah dilangsungkan, disebutkan dalam Pasal 11 PP No. 9 tahun 1975, berikut:
a. Sesaat  sesudah  dilangsungkannya  perkawinan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah  ini,  kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Akta  perkawinan  yang  telah  ditandatangani  oleh  mempelai  itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut  agama  Islam,  ditandatangani  pula  oleh  wali  nikah  atau  yang mewakilinya.
c. Dengan  penandatanganan  akta  perkawinan,  maka  perkawinan  telah tercatat secara resmi.
Aturan tersebut menempatkan saksi, melalui tanda tangannya, menjadi pihak yang  tercantum  dan  menjadi  bukti  bahwa  perkawinan  itu  sah.  Sebab,  secara hukum, sebuah perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Secara tegas hal ini dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) KHI, yaitu: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.
Panduan  tegas  yang  dapat  dilihat  dari  semua  aturan  tersebut,  bahwa  saksi dalam akad nikah antara sesama muslim haruslah seorang muslim. Dalam hal ini, berbagai aturan yang ada tidak memberikan alternative sama sekali untuk saksi ini. Artinya, agar perkawinan antara seorang muslim dengan muslim lainnya dipandang sah  secara  hukum,  maka  saksi  yang  dihadirkan  dalam  akad  nikah  itu  haruslah seorang muslim.
b. Kesaksian non muslim dalam talak
Talak  merupakan  salah  satu  penyebab  putusnya  perkawinan,  disamping beberapa penyebab yang disebutkan dalam Pasal 113 KHI. Lebih khusus lagi, talak adalah  bagian  dari  penyebab  kedua  yang  disebutkan  pasal  tersebut,  karena perceraian.  Sebab  perceraian  dapat  terjadi  karena  dua  cara,  seperti  disebutkan pasal  Pasal  114,  yaitu  karena  talak  dan  gugatan  perceraian.  Secara  teknis,  sebab perceraian yang pertama disebut Cerai Talak (CT) dan  sebab yang kedua disebut Cerai Gugat (CG).
Perbedaan penting antara dua penyebab perceraian tersebut terletak pada pihak  yang  melakukan  inisiatif  dalam  mengajukan  gugatan  perceraian.  Inisiatif pengajuan gugatan pada Cerai Talak adalah suami, yang dalam wacana fikih lazim disebut  talak  saja.  Sementara  pada  Cerai  Gugat,  inisiatif  pengajuan  gugatan dilakukan oleh pihak isteri, yang lebih kurang sepadan dengan khulu’ dalam wacana fikih.
Secara  hukum,  putusnya  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Hal itu menunjukkan secara tegas bahwa Pengadilan Agama memegang peran menentukan dalam proses perceraian. Pada Pasal 65 UU No. 7/1989 hal itu disebutkan secara jelas, bahwa “Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Aturan  dalam  Pasal  65  UU  No.  7/1989  itu  memberikan  gambaran  bahwa sebelum  perceraian  atau  talak  terjadi,  para  pihak  yang  ingin  bercerai  terlebih dahulu  harus  melalui  proses  perkara  di  pengadilan.  Proses  perkara  itu  sendiri merupakan  upaya  guna  menyaksikan  ikrar  talak.  Pada  dasarnya  proses  beracara Cerai Talak dan Cerai Gugat di  Pengadilan Agama, selain pihak  yang  mengajukan gugata, adalah sama. Hal itu pada dasarnya mengikuti aturan dalam Pasal 66 UU No. 7/1989, berikut:
1) Seorang  suami  yang  beragama  Islam  yang  akan  menceraikan  istrinya mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  untuk  mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2) Permohonan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon,  kecuali  apabila  termohon  dengan  sengaja  meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kediaman pemohon.
4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi  tempat  perkawinan  mereka  dilangsungkan  atau  kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
Salah  satu  peran  penting  saksi  dalam  proses  perceraian  ini  adalah  dalam proses berperkara di sidang pengadilan ini. Diantaranya disebutkan dalam Pasal 76 UU No. 7/1989, berikut:
1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq , maka untuk mendapatkan  putusan  perceraian  harus  didengar  keterangan  saksi- saksi  yang  berasal  dari  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan suami istri.
2) Pengadilan  setelah  mendengar  keterangan  saksi  tentang  sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari  keluarga  masing-masing  pihak  ataupun  orang  lain  untuk  menjadi hakam.
Dalam hal itu, fungsi saksi adalah guna membuktikan kebenaran dalil gugatan atau sanggahan para pihak yang berperkara. Setelah melakukan pemeriksaan, dan dalam  setiap  prosesnya  selalu  diupayakan  perdamaian  antara  para  pihak,  baru hakim  mengambil  kesimpulan  untuk  mengabulkan  atau  tidak  gugatan  yang diajukan. Kalau gugatan tersebut dikabulkan, maka Pasal 70 ayat (3) UU No. 7/1989 menyebutkan: “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan  menentukan  hari  sidang  penyaksian  ikrar  talak,  dengan  memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”.
Untuk melakukan ikrar talak itu sendiri si suami hanya diberi tenggang waktu selama enam bulan sejak hari yang ditentukan mejalis hakim. Kalau dalam masa itu si suami atau wakilnya tidak melakukan ikrar talak di pengadilan, maka putusan itu jadi gugur, perceraian tidak terjadi dan tidak dapat mengajukan perkara yang sama
dengan alasan yang sama. Hal itu diatur dalam Pasal 70 ayat (6) UU No. 7/1989, bahwa:
Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian  ikrar  talak,  tidak  datang  menghadap  sendiri  atau  tidak  mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
Kalimat “penyaksian ikrar talak” dalam pasal 70 ayat (3) dan ayat (6) sekaligus memberikan penekanan bahwa: Pertama, UU No. 7/1989 menganut prinsip bahwa talak harus “disaksikan” di hadapan sidang Pengadilan Agama. Kedua, Majelis hakim dan Panitera yang hadir dalam sidang ikrar talak adalah orang-orang yang bertindak sebagai saksi talak yang dilakukan.
Lebih lanjut, PP No. 09/1975 Pasal 17 memberikan arahan bahwa perceraian itu “dikukuhkan” dengan surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Pasal ini menegaskan  “Sesaat  setelah  dilakukan  sidang  pengadilan  untuk  menyaksikan perceraian  yang  dimaksud  dalam  Pasal  16,  Ketua  Pengadilan  membuat  surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada  Pegawai  Pencatat  di  tempat  perceraian  itu  terjadi  untuk  diadakan pencatatan perceraian”.
Berkaitan dengan saksi pada perceraian ini, terlihat ada dua “kategori” saksi: Pertama, saksi yang berfungsi sebagai alat bukti. Kedua saksi peristiwa ikrar talak. Saksi  kategori  kedua  ini  dapat  diyakini  bahwa  mereka  adalah  orang-orang  yang beragama  Islam.  Sebab,  syarat  personalitas  hakim  peradilan  agama  meliputi pengetahuan hukum Islam dan keterampilan menerapkan hukum dengan integritas pribadinya (Arifin 1996:86) . Di samping itu, salah satu syarat untuk menjadi Hakim pada Pengadilan Agama yang ditetapkan Pasal 13 UU No. 07 1989 adalah beragama Islam.  Artinya,  para  hakim  dan  pegawai  PA  adalah  orang-orang  yang  memenuhi syarat sebagai saksi.
Sementara saksi yang sangat berpeluang untuk berbeda agama dengan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama adalah saksi kategori pertama. Sebab dalam  beberapa  kasus  para  pihak  yang  berperkara  merasa  lebih  dekat  dan  lebih percaya  kepada  orang-orang  tersebut  untuk  memberikan  keterangan  tentang perkara yang mereka hadapi. Di samping itu, memang tidak selalu persoalan yang dihadapi seorang muslim terjadi dan disaksikan oleh saudaranya sesama muslim. Berbeda  dengan  saksi  pada  akad  nikah,  yang  secara  tegas  disebut  sebagai rukun dan ditetapkan syaratnya oleh KHI, dalam UU No. 1/1974, UU yang terkait dan beberapa peraturan turunannya tidak ditemukan penegasan spesifik tantang syarat saksi pada perkara perceraian ini. Kalau mengikuti “kehendak” persyaratan saksi pada Saksi Nikah, maka saksi pada perkara perceraian ini tentu juga “laki-laki
muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”, dan itulah saksi terbaik dalam kasus ini.
Hal  itu  diperkuat  oleh  salah  satu  asas  utama  yang  melekat  pada  undang- undang  peradilan  agama,  yaitu  asas  keislaman.  Asas  ini  bermakna  bahwa  pihak yang  tunduk  dan  dapat  ditundukkan  kepada  kekuasaan  di  lingkungan  peradilan agama  hanya  warga  nergara  yang  beragama  Islam.  Dengan  kata  lain,  keislaman seseoranglah  yang  menjadi  dasar  kewenangan  pengadilan  agama  di  lingkungan peradilan  agama.  Karena  itu,  penganut  agama  non  Islam  tidak  tunduk  dan  tidak dapat  dipaksakan  tunduk  kepada  kekuasaan  peradilan  agama  (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
Akan  tetapi,  selain  kepercayaan  kepada  non  muslim  dan  ketiadaan  muslim saat peristiwa, peraturan perundangan sendiri juga membuka peluang itu terjadi. Salah satunya “keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.” terdapat pada Pasal 76 UU No. 7/1989 yang juga senada dengan muatan Pasal 22 PP No. 9/1975. Hal ini sangat mungkin terjadi pada pernikahan yang salah satunya masih muallaf, dan keluarganya yang lain masih non muslim.
Penyebab  lain,  karena  ketiadaan  penegasan  spesifik  syarat  saksi  pada perceraian,  para  hakim  “terkondisikan”  untuk  mengikuti  aturan  yang  terdapat dalam Pasal 54 UU No. 7/1989, bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara khusus dalam Undang-Undang ini”.
c. Kesaksian non muslim dalam rujuk
Pada dasarnya rujuk adalah mengembalikan perempuan yang ditalak, selain talak bâ`in, pada perkawinan selama perempuan itu masih dalam masa idah tanpa akad nikah baru. Secara normative, hal ini diatur dalam Pasal 163 KHI, berikut:
1) Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah.
2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
a) putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
b) putusnya  perkawinan  berdasarkan  putusan  pengadilan  dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.
Kalau  ada  dan  sahnya  sebuah  perkawinan  secara  hukum  harus  dibuktikan dengan  akta  nikah,  maka  ada  dan  sahnya  rujuk  dibuktikan  dengan  kutipan  Buku Pendaftaran  Rujuk  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  10  KHI.  Secara  formal,  keberadaan  saksi  terlihat  pada  saat pengurusan akta ini.
Arti penting saksi itu dimulai dari penyaksian kesediaan si isteri untuk dirujuk suaminya, sebagaimana dimuat dalam Pasal 164 KHI. Sementara proses rujuk itu sendiri diatur dalam Pasal 167 KHI, sebagai berikut:
1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi  tempat  tinggal  suami  isteri  dengan  membawa  penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3) Pegawai  Pencatat  Nikah  atau  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah memeriksa  dan  meyelidiki  apakah  suami  yang  akan  merujuk  itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk  yang  akan  dilakukan  masih  dalam  iddah  talak  raj`i,  apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
4) Setelah  itu  suami  mengucapkan  rujuknya  dan  masing-masing  yang bersangkutan  besrta  saksi-saksi  menandatangani  Buku  Pendaftaran Rujuk.
5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.
Muatan hukum yang terdapat dalam Pasal 167 KHI memberikan penegasan jelas terhadap beberapa hal: Pertama, rujuk hanya dapat dilakukan kalau si isteri bersedia  untuk  dirujuk  suaminya.  Kedua,  suami  isteri  yang  akan  rujuk  harus memenuhi syarat, seperti si isteri masih berada dalam masa ‘ idah talak raj'î, tentu saja, si suami tidak memiliki isteri lebih dari tiga (empat dengan yang akan dirujuk), dan lain-lain. Ketiga, rujuk harus dilakukan secara lisan, tidak bisa dengan perbuatan saja. Keempat, rujuk harus di hadapan saksi. Kelima, peristiwa rujuk harus dicatat yang dalam keadaan tertentu dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sebab akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
Dalam banyak hal, saksi pada masalah rujuk ini tidak diatur selengkap saksi pada  akad  nikah  dan  perceraian.  Walau  ada  kesan  kemiripan  rujuk  dengan  akad nikah, menyatukan (kembali) suami isteri, tetapi saksi tidak dinyatakan secara tegas sebagai rukun rujuk dan tidak diatur secara spesifik persyaratannya. Tetapi, saksi pada  rujuk  berperan  hampir  sama  dengan  saksi  pada  akad  nikah,  yaitu “mempersaksikan”  terjadinya  peristiwa  hukum  penyatuan  (kembali)  suami  isteri; pengucapan  ikrar  rujuk  oleh  suami.  Di  sinilah  perbedaannya  dengan  saksi  pada perkara perceraian, yang hanya memberikan keterangan keabsahan dalil gugatan dan sangkalan para pihak.
Walau  berbeda  dalam  fungsi,  akan  tetapi  ketidak  jelasan  syarat  saksi  pada rujuk  sama  dengan  perkara  perceraian.  Karena  itu,  kalau  memperhatikan
“semangat”  yang  diemban  beberapa  peraturan  yang  terkait  dengan  perkawinan dan  terutama  sekali  KHI,  maka  mestinya  syarat  saksi  pada  rujuk  ini  juga  sama dengan syarat saksi pada akad nikah, yaitu “laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu  ingatan  dan  tidak  tuna  rungu  atau  tuli”.  Sama  seperti  pada  perkara perceraian,  saksi  terbaik  dalam  rujuk  ini  adalah  yang  memenuhi  persyaratan tersebut.
Dalam hal ini, penulis kira sangat tepat kalau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan/atau Penghulu menetapkan dan menegaskan keharusan mendatangkan saksi yang  memenuhi  persyaratan  tersebut.  Sebab,  seperti  disebut  dalam  Penjelasan Pasal 1 UU No, 22/1946, tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk, dalam tugas dan wewenang pengawasan nikah/rujuk yang diembankan kepadanya, selain bermakna hadir pada akad nikah dan rujuk, juga terkandung makna memeriksa ada tidaknya rintangan dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Agama Islam tidak dilanggar.
Akan  tetapi,  dari  pedoman  yang  terdapat  dalam  berbagai  peraturan perundangan lebih mengarahkan pada pemenuhan syarat formal yang ditetapkan dalam  hukum  acara  perdata.  Sebagai  contoh,  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  PMA  No. 3/1975,  tentang  Kewajiban  Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  Tata  Kerja  Pengadilan Agama  dalam  Melaksanakan  Peraturan  Perundang-undangan  Perkawinan  Bagi yang  Beragama  Islam,  disebutkan:  “Saksi-saksi  yang  hadi  pada  waktu  pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, dipilih oleh mereka yang berkepentingan sendiri, saksi- saksi itu harus warga negara Indonesia dan harus sudah mencapai umur 19 tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum”.
Di  sini  jelas  sekali  bahwa  unsur  nasionalisme  dan  kecakapan  rasional  lebih diprioritaskan sebagai syarat saksi pada “Perkawinan Bagi yang Beragama Islam”. Ditambah  dengan  berbagai  argument  pada  syarat  saksi  perkara  perceraian sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  hukum  tidak  ada  halangan seorang yang non muslim menjadi saksi pada rujuk yang dilakukan oleh pasangan muslim.

## D. KESIMPULAN
Dengan  merujuk  pada  keterangan  di  atas,  maka  peraturan  perundang- undangan Indonesia, khususnya Pasal 25 KHI, menetapkan bahwa saksi dalam akad nikah atau perkawinan haruslah seorang yang beragama Islam. Karena itu, seorang yang  non  muslim  juga  tidak  diterima  untuk  menjadi  saksi  akad  nikah  tersebut. Sementara  pada  masalah  perceraian  dan  rujuk,  peraturan  perundangan  tidak menetapkan syarat khusus keagamaan saksinya. Karena itu, ada peluang orang non muslim untuk menjadi saksi dalam dua peristiwa hokum ini, terutama sekali pada perkara  perceraian.  Di  mana  Pasal  76  UU  No.  7/1989  ayat  (1)  menyebut  bahwa perceraian dengan alasan syiqaq , maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal  dari  keluarga  atau    orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  istri.  Artinya, Pasal 76 UU No. 7/1989 ayat (1) tersebut tetap berlaku bagi keluarga dan orang- orang  dekat  suami-isteri  yang  non  muslim,  dan  harus  memberikan  keterangan sebagai saksi.

## REFERENSI
Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarahh Dan Prospeknya . Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1997. Harvey, Graham. Indigenous Religions: A Companion . New York: Cassell, 2000.
J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
“Kompilasi Hukum Islam,”
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Mâlikî, Aḥmad bin Ghânim al-. Al-Fawâkih al-Dîwânî ‘Alâ Risâlaḧ Ibn Abî Zayd al- Qayrawânî . Beirut: Dar al-Fikr, 1995. Nazir, Moh. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Somantri, Muhamad Dani, Dahwadin, and Faisal. “Analisa Hukum Menunda
Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas.” Jurnal Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 3 No. 2. Desember. (2018). Tim Penyusun Kamus. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
“Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Zakariyâ. Fatḥ Al-Wahhâb Bi Syarḥ Manhaj al-Thullâb . Beirut: Dâr al-Ma’rifaḧ, 1993.