## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
1 Mimi Atika Rahma , 2 Ahmad Fauzy
3 Dini Febrianti Br Sinaga , 4 Krisman Adam Simamora Universitas Labuhan Batu Sumatera Utara
1 mimiatika66@gmail.com, 2 dinifebrianti2018@gmail.com
3 krisman.simamora84@gmail.com, 4 fauzynasution2018@gmail.com

## ABSTRACT
The  period  between  2004  and  2009  saw  a  lot  of  work  from  the  office  in  charge  of making laws (the Position Establishment Act) which produced a number of non-partisan laws for  the  general  public.  Therefore,  it  is  detrimental  to  the  community  because  it  is  not  in  line with what is generally agreed upon by the community, as stated in the Basic Regulations (1945 Constitution), which are the source and basis for the formulation of the law in question. As a result, the Constitutional Court has conducted many judicial reviews based on citizen requests. In  this  regard,  the  authors  conducted  a  normative  review  and  concluded  that  certain  laws conflicted with the Uniform Unified Development Act of 1945. The Prolegnas list compiled by the DPR and the President did not always use clear, precise and consistent criteria for laws. This means  that  several  laws  enacted  in  the  DPR  for  the  2004–2009  period  did  not  meet  the standards for good lawmaking set forth in Law Number 12 of 2011 concerning Establishment of Accounting Principles.
Keywords: Regulations, Legislation, material.

## ABSTRAK
Periode antara 2004 dan 2009 melihat banyak pekerjaan dari kantor yang bertugas membuat  undang-undang  (Undang-Undang  Pembentuk  Jabatan)  yang  menghasilkan sejumlah undang-undang non-partisan untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, merugikan masyarakat  karena  tidak  sejalan  dengan  apa  yang  umumnya  disepakati  masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dasar (UUD 1945), yang menjadi sumber dan dasar pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi banyak melakukan pengujian undang-undang berdasarkan permohonan warga negara. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan kajian normatif dan menyimpulkan bahwa undang- undang  tertentu  bertentangan  dengan  Uniform  Unified  Development  Act  of  1945.  Daftar Prolegnas yang disusun oleh DPR dan Presiden tidak selalu menggunakan kriteria yang jelas, tepat,  dan  konsisten  untuk  undangundang  .  Artinya,  beberapa  undang-undang  yang diundangkan  di  DPR  periode  2004–2009  tidak  memenuhi  standar  pembuatan  undang- undang  yang  baik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Penetapan Pokok-Pokok Akuntansi.
Kata Kunci : Peraturan, Perundang-undangan, materil.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sangat dipengaruhi  oleh  tipe  negara  hukum  Eropa  Kontinental  yang  bersandarkan pada  rechtstaat  namun  disamping  itu  Negara  Indonesia  juga  mengadopsi beberapa  unsur  yang  baik  dari  tipe  negara  hukum  Anglo  saxon,  Selain terpengaruh  dalam  hal  tipe  negara  hukum,  Negara  Indonesia  juga terpengaruh dalam hal penganutan sistem hukum. Sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia mengarah pada sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab  itu,  sumber  hukum  utama  yang  dirujuk  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  ialah  undang-undang  (hukum  tertulis). Aliran  ini  yang  kemudian lebih  dikenal  dengan  legisme,  kemajuan  aliran  legisme  karena  dorongan paham  positivisme  dan  ajaran  trias  politica  Montesqiue  serta  ajaran kedaulatan rakyat dari Rousseu.(Samosir, 2016)
Peraturan  perundang-undangan  mempunyai  suatu  hierarki  seperti yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  dalam  teori  jenjang  norma  hukum (Stufentheori) yang  mengatakan  norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan berlapis-lapis  dalam  suatu  hirarki  (tata  susunan).  Namun  seorang  murid Hans  Kelsen  yaitu  Hans  Nawiasky  mengembangkan  teori  jenjang  norma kedalam  kaitannya  dengan  suatu  negara.  Undang-undang  yang  di  bawah Undang-Undang  Dasar  (Staatgrundgesetz)  disebut  oleh  Hans  Nawiasky adalah  Formell  Gesetz  atau  di  sebut  juga  dengan  undang-undang  formal, norma-norma  yang  ada  di  dalam  undang-undang  ini  sudah  merupakan norma  hukum  yang  konkrit  dan  lebih  terperinci,  serta  langsung  dapat berlaku di masyarakat.(Made Nurmawati, 2017)
Menurut  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  yang  diatur  dalam Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  undang-undang  berada  dibawah  Undang- Undang Dasar. Pengertian undang-undang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  adalah  “peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.(Anggono, 2018)
Kekuasaan  dalam  pembentukan  undang-undang  dipegang  oleh  DPR. Namun  dalam  hal  ini,  tidak  menutup  kemungkinan  Pemerintah  dapat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  kepada  DPR.  Rancangan  undang- undang  yang  dibuat  oleh  DPR  dan  Pemerintah  akan  disusun  dalam  suatu Program  legislasi  Nasional  (Prolegnas),  yang  akan  dibahas  bersama  untuk mendapat persetujuan presiden.(Faried Hadinatha, 2022)
Undang-undang  yang  dibentuk  oleh  DPR  berisikan  materi  muatan yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.    Mengenai  materi  muatan undang-undang  yang  dibentuk  oleh  DPR  merupakan  cerminan  dari  tujuan dan  cita  bangsa.  Maka  dari  itu  materi  muatan  yang  dimuat  dalam  undang- undang sudah seharusnya tidak merugikan hak-hak konstitusi masyarakat.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  yang  menjadi  sarana pengaduan  yang  di  sediakan  oleh  UUD  1945  apabila  undang-undang  yang dibentuk  DPR  dan  disahkan  oleh  Presiden  bertentangan  dengan  hak-hak konstitusi masyarakat yang terdapat dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi disebut  sebagai  lembaga  yudikatif  pengawal  konstitusi  atau  disebut  juga dengan Negatif Legislator, yang fungsi dan kewenangannya menguji undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  dan  memutus  sengketa  lembaga negara.
Disinilah peran penting dari MK sebagai lembaga yudikatif pengawal konstitusi untuk mengawasi setiap produk undang-undang yang dikeluarkan oleh  DPR  bersama  Presiden,  agar  setiap  materi  muatan  dalam  undang- undang  yang  dibentuk  oleh  DPR  dan  disahkan  oleh  Presiden  tidak bertentangan  dengan  UUD  1945.  Sejak  periode  2005  hingga  2009  terdapat 284 (dua ratus delapan puluh empat) judul RUU yang ditetapkan oleh DPR ke dalam  prolegnas  jangka  menengah,  melalui  keputusan  DPR  tanggal  1 Februari 2005 yang memuat 284 (dua ratus delapan puluh empat) judul RUU yang telah disusun oleh DPR bersama Presiden. Dari 284 (duaratus delapan puluh  empat)  judul  RUU,  DPR  periode  2004–2009  hanya  dapat menyelesaikan  193  (seratus  sembilan  puluh  tiga)  RUU  yang  disahkan menjadi  undang-undang.  Dari  193  (seratus  sembilan  puluh  tiga)  undang- undang  yang  telah  disahkan  tersebut,  terdapat  150  (seratus  lima  puluh) putusan MK atas 73 (tujuh puluh tiga) undang-undang yang diajukan Judicial Review  oleh  masyarakat.  Dari  jumlah  putusan  tersebut,  40  (empat  puluh) putusan  diantaranya  dikabulkan  MK.  Pada  Tahun  2010  s/d  2012  pengujian undang-undang terjadi peningkatan yang sangat drastis hanya dengan jangka waktu 3 Tahun MK telah mengabulkan sebanyak 68 perkara PUU.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
Dapat  dilihat  dari  penjelasan  diatas  bahwa  suatu  meteri  muatan undangundang  tersebut  tidak  menjadi  representasi  dari  peraturan  yang menjadi  dasar  dan  sumber  terbentuknya  suatu  undang-undang  menurut peraturan  perundangundangan  yang  berlaku,  masih  banyak  saja  materi muatan undang-undang yang dibatalkan oleh MK.
Rumusan Masalah
Penulisan ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai
1. Apa  yang  menyebabkan  suatu  materi  muatan  undang-undang bertentangan  dengan  UUD  1945?  Serta  Bagaimana  tindak  lanjut  yang dilakukan  DPR  terhadap  suatu  undang-undang  yang  telah  diputus  dan dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUD 1945?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  yakni  penelitian  yang  secara  doktrinal meneliti  dasar  aturan  dan  perundang-undangan  mengenai  upaya perwujudan  materi  muatan  dalam  pembentukan  suatu  undang-undang oleh  DPR  dengan  persetujuan  bersama  Presiden,  baik  secara  vertikal maupun secara horizontal, sistematik dan asas dalam suatu pembentukan undang-undang.  Data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan suatu data deskriptif-analitis

## II. PEMBAHASAN
A. Penyebab  Suatu  Materi  Muatan  Undang-Undang  Bertentangan  Dengan UUD 1945
Di  Indonesia,  menurut  UUD  1945,  jelas  tergambar  bahwa  dalam pelaksanaan  fungsi  legislatif,  lembaga  utamanya  adalah  DPR  (Dewan Perwakilan  Rakyat).  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  Perubahan  menentukan bahwa:  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang,”  artinya  kekuasaan  legislasi  berada  di  tangan  DPR  sebagai lembaga  negara  yang  diperuntukan  dalam  membentuk  suatu  undang- undang. Kemudian  Pasal  20  ayat  (2)  UUD  1945  Perubahan  menyatakan bahwa,  “Setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Artinya bahwa,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
DPR  sebagai  lembaga  negara  yang  memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang  dalam  hal  ini  harus  mendapatkan  persetujuan  bersama dengan  Presiden,  karena  Presiden  sebagai  lembaga  eksekutif  yang menjalankan  undang-undang  yang  dibentuk  oleh  DPR.  Sehingga  rencangan undang-undang dibahas bersama-sama atau dengan serentak dilakukan ke 2 (dua)  lembaga  tersebut.(Diamantina,  Wisnaeni,  Saraswati,  Herawati,  & Anggun, 2021)
Selain  memiliki  fungsi  legislasi  DPR  juga  memiliki  fungsi  anggaran  dan pengawasan,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  20A  ayat  (1)  UUD  1945 Perubahan. Keseluruhan fungsi DPR tentu saja berkaitan erat dengan fungsi perwakilan  rakyat.  Sebagai  konsekuensi,  untuk  melaksanakan  fungsi tersebut,  DPR  diberikan  hak  intrepelasi,  hak  angket,  dan  hak  menyatakan pendapat.  Selain  hak  secara  kelembagaan,  anggota  DPR  memiliki  hak  yang tidak mungkin dilepaskan dengan fungsi DPR, selain itu hak yang juga diatur dalam pasal lain yaitu mengenai hak mengajukan RUU.
Undang-undang  adalah  hukum  tertulis  yang  dibentuk  oleh  DPR  dengan Presiden.  Pembentukan  undang-undang  merupakan  rangkaian  proses pembuatan  undang-undang  yang  pada  dasarnya  dimulai  dari  perencanaan, persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan,  dan  pengundangan. Undang-undang  dari  sudut  pandang  formil adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden serta  harus  mendapat  persetujuan  bersama.  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dapat ditafsirkan  mengatur  mengenai  pembatasan  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  sebab  dalam  pembentukan  undangundang  secara materil harus mengacu pada undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 Perubahan yang meliputi:
1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NKRI Tahun 1945;
2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

## 4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
Dalam  UUD  1945  Perubahan  terdapat  sekitar  44  (empat  puluh  empat) ketentuan  yang  memerlukan  pengaturan  lebih  lanjut  yang  diperintah  oleh UUD  1945  yang  cara  pengaturannya  berbeda-beda.  Dalam  proses pembentukan  undang-undang,  hal  ini  penting  untuk  diperhatikan  dan  ini

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
juga  menjadi  dasar  pertimbangan  ketika  menyusun  program  legislasi nasional  (prolegnas).  RUU  yang  diusulkan  untuk  dimasukkan  dalam prolegnas  harus  mampu  menggambarkan  materi  muatan  yang  akan  diatur, apakah  materi  itu  memang  muatan  undangundang  atau  tidak.  Perlu diperhatikan  juga  apakah  pengaturannya  harus  dalam  undang-undang tersendiri  untuk  materi  muatan  itu,  atau  bisa  juga  tidak  dalam  undang- undang tersendiri. Di dalam prakteknya, hal ini sering masih tercampur aduk.
Mungkin saja usul dalam bentuk judul RUU diajukan semata-mata didasarkan atas  keinginan  atau  “will”,  tidak  didasarkan  pertimbangan  yang komprehensif  melalui  kajian  dengan  argumentasi  yang  dirumuskan  dalam latar belakang pemikiran yang disertai analisis sebagaimana layaknya sebuah perencanaan.
Untuk  merumuskan  kajian  dan  analisis  sebagai  bahan  dasar pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  diatas,  sesungguhnya  tidak  perlu diserahkan  kepada  DPR  dan  seharusnya  DPR  tidak  masuk  terhadap  hal-hal yang  bersifat  perumusan  awal.  Tugas  merumuskan  konsepsi  awal seharusnya  memang  diserahkan  kepada  kelompok  pakar  atau  ahli  dan pengambilan  keputusan  atas  setiap  konsepsi  yang  merupakan  produk lembaga di DPR diputuskan oleh DPR itu sendiri
Secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  tahapan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  persiapan,  teknik  penyusunan, perumusan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan. Tahap  perencanaan  pembentukan  undang-undang  menurut  undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  diwujudkan  dalam  Program  legislasi  nasional  (prolegnas).
Prolegnas  merupakan  wujud  perencanaan  dari  pembentukan  undang- undang.  Menurut  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  progaram  legislasi nasional  adalah  “instrumen  perencanaan  program  pembentukan  undang- undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistimatis”. Perencanaan merupakan  unsur  dalam  menajemen,  langkah  awal  sebelum  melaksanakan sesuatu.  Dari  perencanan  akan  tergambar  tujuan  yang  hendak  dicapai  dan bagaimana setiap unsur terkait diorganisasikan dan bekerja untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, perencanaan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan kegiatan atau program. Prolegnas sebagai bagian

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
dari  perencanaan  pembangunan  nasional  dari  sudut  pandang  perencanaan hendaknya  juga  mampu menggambarkan  arah  pembangunan  hukum dalam kurun  waktu  tertentu,  selain  itu  prolegnas  juga  menjadi  sarana  untuk mengatur  jalannya  pembangunan  nasional  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, prolegnas  hendaknya  dipahami  bukan  sebagai  himpunan  daftar  judul  RUU, tetapi  mengandung  substansi  politik  hukum  sebagai  sarana  untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara tertib dan teratur.(Huda, 2021)
Manfaat  prolegnas  bagi  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPR  ada  2  (dua) yaitu, pertama, agar DPR terlibat dalam penyusunan hukum yang diperlukan bagi  pembangunan  hukum  di  Indonesia,  kedua,  agar  pembangunan  hukum dilaksanakan  secarah  terarah,  menyeluruh,  dan  terpadu.  Oleh  karena  itu, penyusunan  prolegnas  harus  sesuai  dengan  visi  dan  misi  pembangunan hukum  nasional,  dan  yang  menjadi  cita-cita  masyrakat  yang  dituangkan dalam  UUD  1945.  Artinya  prolegnas  tidak  dilihat  sebagai  bentuk  daftar keinginan  semata,  tetapi  dilandasi  jiwa  dan  kehendak  untuk  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  visi,  misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini.
Dalam  hal  ini  ada  suatu  pandangan  yang  menyatakan  bahwa, pembentukan  undang-undang  dewasa  ini,  belum  memenuhi  tujuan pembuatan undangundang yang memiliki karakteristik berkelanjutan, karena tidak  didukung  oleh  profesionalitas  sumber  daya  manusia  yang  berperan dalam  pembentukan  undang-undang.  Selain  itu,  proses  pembentukannya juga sangat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi  antar  sektor  dalam  penyusunan  materi  muatan. Tahapan selanjutnya, yaitu persiapan dan pengajuan RUU, ini dua (2) hal yang berbeda dari  segi  bahasa,  tetapi  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  dalam mengahasilkan RUU yang disebut sebagai produk awal legislasi. Sebagaimana diketahui  fungsi  legislasi  menyangkut  kegiatan,  prakarsa  pembentukan undangundang,  pembahasan  RUU,  pengesahan  RUU,  dan  ratifikasi.  Proses penyiapan  RUU  tidak  terlepas  dari  diskusi  dan  penyerapan  aspirasi masyarakat, karena pada dasarnya pembentukan undang-undang merupakan suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  negara  untuk  pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan dalam hal bertindak laku dalam suatu  negara.  Apabila  penyusunan  RUU  tersebut  dilakukan  melalui penyerapan  aspirasi  masyarakat  dari  bawah,  maka  undang-undang  yang dibentuk  tersebut  akan  berlaku  sesuai  dengan  kehendak  masyarakat  dan masa berlakunyapun akan lebih lama.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
Teknik penyusunan undang-undang merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan undang-undang, oleh karena itu dasar penyusunan RUU harus  disertai  Naskah  Akademik.  Naskah  Akademik  adalah  “naskah  yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar  belakang,  tujuan  penyusunan,  sasaran  yang  ingin  diwujudkan  dan lingkup,  jangkauan,  objek,  atau  arah  pengaturan  RUU”.  Naskah  Akademik memuat sekurang-kurangnya:
1. Dasar filosofis
2. Dasar sosiologis
3. Dasar yuridis
4. Pokok dan lingkup materi yang akan diatur
Dengan  memahami  substansi  Naskah  Akademik,  dapat  diketahui  fondasi ilmiah  suatu  RUU.  Melalui  naskah  akademik,  dapat  diketahui  bahwa  RUU tidak disusun karena kebutuhan sesaat, mendadak atau pemikiran yang tidak mendalam,  karena  bagaimanapun  jika  sudah  menjadi  undang-undang  akan menyangkut  rakyat  banyak  dan  mengikat  umum  yang  nantinya  akan mempunyai  akibat  hukum.  Oleh  karena  itu,  yang  tertuang  dalam  Naskah Akademik harus diperhatikan  dalam proses pembahasan.  Pembahasan  RUU merupakan  rangkaian  kegiatan  lanjutan  dan  dapat  dikatagorikan  agenda utama  dari  proses  pembentukan  undang-undang.  Setiap  RUU  yang  berasal dari  DPR,  Presiden,  ataupun  DPD  dibahas  DPR  dan  Presiden  untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap RUU yang akan dijadikan suatu undang-undang.  RUU  yang  telah  disetujui  bersama  oleh  DPR  dan  Presiden disampaikan  oleh  pimpinan  DPR  kepada  Presiden  untuk  disahkan  menjadi undangundang.  Pengundangan  undang-undang  adalah  penempatan Peraturan  Perundangundangan  dalam  Lembaran  Negara  RI,  Tambahan Lembaran  Negara  RI,  Berita  Negara  RI,  Tambahan  Berita  Negara  RI, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
Pada  masa  bakti  periode  2004–2009,  DPR  telah  menetapkan  Prolegnas jangka  menengah  2005–2009,  melalui  keputusan  DPR  tanggal  1  Pebruari 2005  yang  memuat  284  (dua  ratus  delapan  puluh  empat)  judul  RUU.34 Meskipun  Prolegnas  tersebut  telah  disusun  oleh  DPR  bersama  Pemerintah berdasarkan  metode  dan  parameter  tertentu  secara  terkoordinasi,  terarah, dan terpadu, namun ternyata Penyusunan Prolegnas tersebut masih memiliki beberapa  kelemahan,  karena  tidak mempertimbangkan  kapasitas  DPR,  baik dari  segi  waktu  dan  daya  dukung.  Prolegnas  2005–2009  menetapkan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
sebanyak 284  (dua  ratus delapan  puluh  empat) RUU  dengan  perincian  150 (seratus lima puluh) RUU yang tidak diajukan dalam prolegnas, 130 (seratus tiga  puluh)  RUU  yang  masuk  Prolegnas  tahunan,  dan  27  (dua  puluh  tujuh) RUU non Prolegnas.35 Dari data tersebut, apabila di perhatikan Daftar RUU yang ditetapkan oleh prolegnas ada beberapa judul yang sama yaitu:
1. Judul  RUU  Nomor  110  (RUU  tentang  Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi  Pemerintahan)  sama  dengan  judul  RUU  Nomor  177 (RUU tentang Administrasi Pemerintahan).
2. Judul RUU Nomor 30 (RUU tentang Badan Hukum Pendidikan) sama dengan  judul  RUU  Nomor  195  (RUU  tentang  Badan  Hukum Pendidikan).
3. Judul  RUU  Nomor  13  (RUU  tentang  Perkreditan  Perbankan)sama dengan judul RUU Nomor 127 (RUU tentang Perkreditan Perbankan).
4. Judul  RUU  Nomor  180  (RUU  tentang  Pengesahan  Internasional Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)) sama denagan judul RUU Nomor 206 (RUU tentang Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
B. Tindak  Lanjut  DPR  terhadap  Suatu  Undang-Undang  yang  telah Diputus dan Dinyatakan Bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
terhadap UUD 1945
Pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  oleh  Mahkamah Konstitusi  secara  normatif  telah  diatur  dalam  UUD  1945  Perubahan  dan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  perubahan  atas  UndangUndang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi.(Rokilah  &  Sulasno,  2021)  Mahkamah  Konstitusi memiliki  kewenangan  dalam  hal  menguji  suatu  undangundang  yang dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Mahkamah  Konstitusi  ini  diatur  dalam  Pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  1945  yang berbunyi sebagai berikut:
“Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa putusan Mahkamah  Konstitusi  terhadap  undang-undang  yang  dinyatakan bertentangan  dengan  UUD  1945  merupakan  suatu  materi  muatan  dalam pembentukan  undang-undang.  Sebanyak  193  (seratus  sembilan  puluh  tiga) undang-undang  yang  diselesaikan  oleh  DPR,  73  (tujuh  puluh  tiga) diantaranya  diajukan  judicial  review ke  MK,  dan  MK  telah  mengabulkan  40 (empat puluh) putusan. Dalam hal ini 40 (empat puluh) putusan yang diputus oleh  MK  tersebut  berdasarkan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  merupakan  suatu  materi  muatan  untuk  membentuk  undang undang  berikutnya,  atau dengan  kata  lain bahwa  putusan  yang  dikeluarkan oleh  MK  terhadap  undang-undang  yang  dinyatakan  bertentangan  dengan UUD  1945  merupakan  materi  muatan  yang  akan  ditindak  lanjuti  oleh  DPR bersama  Presiden.  Berdasarkan  Data  Baleg  2004–200949  menurut  analisis penulis  bahwa  substansi  materi  muatan  dari  judul  RUU  yang  dibentuk  dan disahkan  DPR  bersama  Presiden  hanya  ada  5  (lima)  dari  193  (seratus sembilan  puluh  tiga)  RUU  disahkan  menjadi  undang-undang  yang  materi muatannya berdasarkan atas putusan MK diantaranya ialah:
1. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1986  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perubahanatas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
5. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
Artinya, bahwa begitu banyak putusan yang dikabulkan oleh MK terhadap undang-undang  yang  bertentangan  dengan  UUD  yang  diabaikan  oleh  DPR bersama Presiden.Pada hal Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan sangat  jelas  mengatakan  bahwa  undang-undang  yang  dinyatakan bertentangan  dengan  UUD  1945  menjadi  suatu  materi  muatan  bagi  DPR untuk  menentukan  suatu  materi  muatan  yang  akan  diatur  dalam  undang- undang.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penyebab suatu materi muatan undang-undang bertentangan dengan UUD  1945  yaitu  penentuan  RUU,Daftar  Prioritas  Prolegnas  belum menggunakan kriteria yang jelas, tepat, dan konsisten, sehingga dinilai secara umum.  Kurang  Efektif  untukpemilihan  norma-norma  yang  akan  dituangkan dalam  RUU  prioritas  tersebut,  maka  RUU  yang  telah  disahkan  menjadi undang-undang tidak mencerminkan suatu pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945. Hal ini mengakibatkan banyaknya substansi materi muatan yang sama dan  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Beberapa  faktor  lainnya  yang menyebabkan  suatu  materi  muatan  undang-undang  bertentangan  dengan UUD 1945 yaitu:
a. RUU  yang  akan  disahkan  menjadi  undang-undang  tidak  disertai Naskah Akademik.
b. Norma-norma  yang  dimasukan  dalam  RUU  tidak  melalui pertimbanganpertimbangan keberlakuan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis.
c. Undang-undang  yang  dibentuk  tidak  berdasarkan  asas pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik,  karena tidak  mempunyai  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi muatan,  juga  asas  dapat  dilaksanakan,  serta  asas  kedayagunaan dan kehasilgunaan
Seyogyanya  menurut  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  yaitu  undang-undang  yang  telah  diputus  dan  dinyatakan bertentangan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terhadap  UUD  1945 merupakan  suatu  materi  muatan  untuk  membentuk  undang-undang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
berikutnya, atau dengan kata lain bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK terhadap  undang-undang  yang  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945 merupakan  materi  muatan  yang  akan  ditindaklanjuti  oleh  DPR  bersama Presiden.  Namun  pada  kenyataannya  berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  penulis,  bahwa  dari  Tahun  2005-2010  ada  40  (empat  puluh) materi  muatan  undang-undang  yang  beredar  di  masyarakat  yang  belum ditindaklanjuti  oleh  DPR  atau  presiden.  Padahal  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  telah mengatur  hal  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  penentuan  RUU  oleh  DPR bersama  Presiden  yang  dituangkan  dalam  Prolegnas  tersebut  seharusnya mempunyai kriteria yang jelas, tepat, dan konsisten dalam menentukan suatu norma-norma yang akan dituangkan dalam RUU tersebut, agar tercipta suatu arah  kebijakan  hukum  yang  berpihak  pada  masyarakat  berdasarkan  UUD 1945,  sehingga  ketika  RUU  tersebut  diundangkan  menjadi  undang-undang tidak merugikan hak-hak konstitusional masyarakat dan tidak bertentangan dengan  UUD  1945,  sehingga  dapat  mensejahterakan  masyarakat  sesuai dengan cita bangsa. Putusan MK terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 harus ditindaklanjuti oleh DPR secara cermat, tepat pada sasaran,  dan  langsung  dikoordinasikan  kepada  Presiden  (melalui  Menteri terkait),  sehingga  terjalin  suatu  kerja  sama  yang  baik  diantara  lembaga negarayang terkait dengan fungsi legislasi.

## DAFTAR PUSTAKA
(Rokilah & Sulasno, 2021)Anggono, Bayu Dwi. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya. Masalah-Masalah Hukum , 47 (1), 1. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9
Diamantina, Amalia, Wisnaeni, Fifiana, Saraswati, Retno, Herawati, Ratna, & Anggun, Sekar. (2021). Kajian Yuridis Materi Muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan , 01 (01), 98–110. https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.24
Faried Hadinatha, Miftah. (2022). Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia . 133– 147. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/
Huda, Ni’matul. (2021). Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum ,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   257-269  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855
28 (3), 550–571. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5
Made Nurmawati, I. Gde Marhaendra Wija Atmaja. (2017). Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Universitas Udayana , 1–61.
Rokilah, Rokilah, & Sulasno, Sulasno. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 179–190. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942
Samosir, Daniel. (2016). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945. Jurnal Konstitusi ,
12 (4), 773. https://doi.org/10.31078/jk1246