Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal  848 - 861

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PIUTANG DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT. ADP
Oleh :
Mega Kusuma Prakoso,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik Email : megakusuma1120@gmail.com Wasti Reviandani, S.E, M.M,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Gresik
Email : wastireviandani@umg.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 The purpose of this study is to  evaluate and assess how  good  PT. ADP manages and controls its receivables. A qualitative approach is applied in  descriptive  research  methodologies.  Analytical  techniques  are  only limited to examining the control of receivables with elements of internal control and analyzing the management of receivables with financial ratios related to receivables. Both primary and secondary data are consulted for gathering  data. Utilize observation, interviews, and documentation as a data  collection  strategy.  The  results  showed  that  the  management  and control of PT ADP's receivables was still insufficient to reduce the amount of  uncollectible  receivables  caused  by  Indonesia's  difficult  economic situation  when COVID-19  was  widespread and there  was a dearth  of a clear  separation  of  duties,  which  had  an  impact  on  the  receivables collection process.
Keyword : Accounts Receivable Management, Accounts Receivable Control, Bad Debts

## 1. PENDAHULUAN
Dalam meningkatnya dunia bisnis yang pesat  setelah  pandemi  COVID-19,  akibatnya terjadi  persaingan  yang  nyata  dari  perusahaan dagang,  jasa,  industry,  dam  manufaktur. Terutama pada perusahaan manufaktur persaingan  semakin  ketat  untuk  memperoleh kepentingan  perusahaan.  Agar  perusahaan dapat  mencapai  tujuannya,  manajemen  harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang  didukung  oleh  kebutuhannya,  seperti perencanaan  yang  matang,  kebijakan  yang konstruktif, prosedur yang jelas, pendelegasian wewenang, dan penerapan standar pelaksanaan untuk  mengevaluasi  hasil  kenirja  yang  telah dicapai.
Dalam  sudut  pandangan  ekonomi, setiap perusahaan berusaha untuk mencapai hal yang sama yaitu menghasilkan uang (berorientasi  pada  keuntungan),  menjaga kelangsungan  hidup,  dan  untuk  melanjutkan
kegiatannya  sehingga  dapat  tumbuh  menjadi perusahaan  yang  sangat  besar  dan  makmur. Hanya  melalui  pengelolaan  yang  efektif, khususnya  keuangan  pengelolaan  sehingga modal  dapat  berfungsi,  keberhasilan  ekonomi suatu usaha tertentu dapat diukur.
Perusahaan  mencoba  berbagai  cara untuk  meningkatkan  dananya,  yaitu  dengan cara mengembangkan penjualan bagi konsumen baik secara kredit dan tunai. Namun keinginan  perusahaan  juga  dapat  diwujudkan dengan  meningkatkan  keuntungan  perusahaan dengan  meningkatkan  pangsa  pasar  atau memperluas area konsumen.
Menurut  Gunawan  (2017),  tingginya nilai piutang industry yang berkelanjutan dapat dijelaskan  dengan  fakta  bahwa  masih  tinggi volume penjualan kredit. Penjualan kredit dapat membantu  perusahaan  karena  membuatnya lebih  menarik  bagi  konsumen  potensial,  yang akan menghasilkan peningkatan volume penjualan  dan  pendapatan  yang  lebih  tinggi, tetapi  juga  dapat  menimbulkan  risiko  dalam
bentuk  piutang  tak  tertagih  (Kardiyanti,  dkk 2017).
Jumlah  uang  yang  diinvestasikan dalam piutang, syarat dan ketentuan penjualan, permintaan,  pembayaran,  dan  potensi  kredit macet semuanya harus diperhitungkan sebelum perusahaan  memutuskan  untuk  melakukan penjualan  kredit,  dan  biaya  yang  dikeluarkan dalam  mengatasi  piutang.  Sistem  pengelolaan dan  pengendalian  piutang  yang  berdampak signifikan terhadap seberapa sukses suatu usaha menerapkan kebijakannya menjual produk dan jasa secara kredit. Selain itu, jika piutang tidak dikelola  dan  dikendalikan  secara  efisien, kemungkinan  kredit  macet  akan  meningkat. Penting  untuk  memperhatikan  tren  kenaikan piutang  yang  dapat  ditagih  dan  tidak  tertagih. Ketika  suatu  perusahaan  memutuskan  untuk melakukan  penjualan  kredit,  ada  sejumlah faktor  yang  harus  diperhitungkan,  termasuk jumlah  uang  yang  dimodalkan  kedalam piutang,  kondisi  penjualan  dan  pembayaran yang  disukai,  potensi  kerugian  piutang  ( bad debts ),  dan  biayan  yang  terkait  dengan pemeliharaan piutang.
Pada penelitian ini pengelolaan piutang menggunakan  yang  pertama  penilaian  kredit dimana  penilaian  kredit  ini  mempraktikkan prinsip  7P.  Kedua  menggunakan  Persyaratan Kredit  dimana  PT.  ADP  telah  menerapkan dengan batasan 30 hari untuk menghitung jatuh tempo piutang. Ketiga menggunakan kebijakan penagihan  piutang.  Jika  ketiganya  diterapkan dengan  baik,  maka  pengelolaan  piutang  akan lebih efektif dalam menjalankannya.
Maka,  perusahaan  selalu  menerapkan sistem  pengendalian  piutang.  Efektivitas penerapan  aturan  penjualan  kredit  perusahaan akan  dipengaruhi  oleh  sistem  pengendalian piutang yang kuat. Penelitian ini menggunakan pengendalian piutang sepperti proses penjualan kredit, proses penagihan, dan proses pencatatan piutang.    Sebaliknya,  kecerobohan  dalam mengelola  piutang  dapat  menjadi  malapetaka bagi  perusahaan,  misalnya  sejumlah  piutang besar  tidak  dapat  ditagih  sebagai  akibat  dari prosedur  penagihan  dan  penagihan  yang longgar. Implementasi rencana kerja yang telah didefinisikan sebagai tujuan kegiatan perusahaan,  serta  upaya  untuk  mengurangi biaya  akan  diperumit  oleh  penerimaan  yang tidak  memenuhi  kebutuhan  uang.  Akibatnya manajemen  piutang  yang  efisien  diperlukan untuk  mendorong  arus  kas  yang  dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan.
Besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dipengaruhi oleh perputaran piutang.  Korporasi  akan  menghasilkan  lebih banyak uang semakin tinggi volume penjualannya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa perputaran piutang secara langsung berkontribusi  pada  pertumbuhan  laba  bersih karena  tingkat  perputaran  yang  tinggi  akan menghasilkan  rata-rata  pengumpulan  piutang yang lebih cepat. Perputaran piutang merupakan indicator dari volume penjualan dan memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan (Lili, dkk. 2018)
Untuk  memastikan  keamanan  asset perusahaan khususnya piutang, PT. ADP perlu mengevaluasi  keefektifan  kebijakan  kredit yang  diberlakukan.  Ada  empat  teknik  analisis biasanya  digunakan  untuk  menilai  efisiensi pengelolaan piutang. Rasio Perputaran Piutang , Rasio  Periode  Rata-Rata,  Rasio  Tunggakan, Rasio  Penagihan.  Keempat  analisis  ini membantu menentukan bagaimana manajemen piutang  perusahaan  dievaluasi  berdasarkan tingkat perputaran piutang tersebut.
Efektivitas pengendalian piutang dalam melaksanakan pemberian piutang membutuhkan pengendalian internal yang baik dan  efektif  yaitu  dengan  menggunakan  model COSO.
PT. ADP menawarkan layanan penjualan  secara  kredit.  Oleh  sebab  itu, masalah  yang  dihadapi  oleh  PT.  ADP  adalah costumer  sering  melakukan  pembayaran  yang melebihi  jatuh  tempo  pembayaran  yang ditentukan,  dan  PT.  ADP  juga  berisiko  dalam memberikan  layanan  kredit  kepada  konsumen dari  penjualan  kredit  tak  tertagih  atau  kredit macet.  Kerugian  yang  timbul  dari  kerugian kredit dicatat sebagai piutang tak tertagih.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Piutang
Memerlukan  persiapan  yang  matang untuk  pengelolaan  piutang,  dimulai  dengan penjualan  kredit  yang  menciptakan  piutang Piutang  didefinisikan  sebagai  berikut  oleh Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (2020),  penjualan  produk  secara  kredit  adalah transaksi  yang  paling  sering  menciptakan piutang. Mardiasmo (2016:51) mendefinisikan piutang sebagai tagihan hasil penjualan barang dan  jasa  secara  kredit.  Namun  demikian, piutang adalah asset komersial yang dihasilkan
sebagai  hasil  transaksi  penjualan  kredit  untuk produk dan jasa perusahaan (Mulyawan, 2015).
Piutang  merupakan  kumpulan invoice tunai yang akan diperoleh perusahaan (kreditor) dan  konsumen  (debitur)  sebagai  hasil  dari kesepakatan yang melibatkan penjualan barang dan  jasa  secara  non  tunai.  Investasi  yang berlebihan  pada  piutang  dapat  menyebabkan perputaran  modal  kerja  yang  rendah  atau lambat,  sehingga  mengurangi  kemampuan perusahaan untuk  meningkatkan  volume penjualan. Berkurangnya potensi laba perusahaan  mempengaruhi  kemampuannya untuk  menghasilkan  laba.  Riyanto  (2013:85) menyatakan bahwa faktor yang bisa mengubah piutang yaitu :
1. Volume kredit yang dijual.
2. ketentuan pembayaran penjualan kredit.
3. Pembatasan ketentuan kredit.
4. Kebijakan dalam penagihan piutang.
5. Praktik  mengumpulkan  pembayaran  dari konsumen

## Teknik Analisis Kredit
Untuk melakukan transaksi kredit yang baik, dikenal sebagai prinsip 7P. menggunakan aturan  ini  untuk  membantu  menghindari  atau meminimalkan  risiko  kredit  yang  mungkin akan muncul. Menurut Reviandani (2021:191- 192), pada prinsip 7P ini mesyaratkan 7 kriteria yang harus terwujud antara lain :
1. Personality
Kepribadian
pada calon kreditur.
Personality ini  hampir  identic  dengan prinsip  5C  yaitu character ,  yang  mengkaji bagaimana  kepribadian  konsumen  secara keseluruhan  tersirat  dalam  sikap  dan perilaku mereka tiap hari.
2. Party Berdasarkan  situasi  keuangan  konsumen, pengelompokan  calon  peminjam  dibuat. Biasanya perusahaan mengkategorikan konsumen berdasarkan faktor-faktor seperti modal,  loyalitas,  dan  lainnya.  Klasifikasi dan  pengelompokan  yang  berbeda  ini  juga membuat  perbedaan  dalam  pemberian peluang kredit di kemudian hari.
3. Purpose Apa yang ingin dicapai oleh calon peminjam dengan  meminta  pinjaman  dari  lembaga keuangan  ?  perusahaan  harus  memahami bagaimana asset mereka digunakan, seperti untuk  pendanaan  perusahaan,  investasi, biaya  sekolah,  dan  bahkan  aktivitas konsumen.
4. Prospect
Bagaimana mungkin peminjam akan mendekati  prospek.  Tentu  saja,  aturan  ini hanya berlaku bagi peminjam yang meminta pinjaman  modal  kerja  dan  usaha  yang dimilikinya.  Mengetahui  hal  ini  apakah perusahaan  ini  layak  atau  tidak  menerima kredit. Maka, perusahaan dapat
memprediksi bagaimana kemampuan konsumen  mereka  untuk  membayar  yang dirasakan.
5. Payment
Standar  ini  dimaksudkan  untuk  menilai kapasitas  peminjam  untuk  pembayaran kembali.  Pembayaran  didasarkan  pada pendapatan konsumen, efisiensi operasional, dan potensi perusahaan di masa depan.  Hal  ini  memungkinkan  perusahaan atau  lembag  keuangan  untuk  menentukan apakah konsumen dapat membayar pinjamannya. 6. Profitability Perusahaan menegaskan potensi
keuntungan peminjam atau seperti beberapa kriteria sebelumnya, yang ini khusus  untuk konsumen  yang  meminjam  uang  untuk tujuan  perusahaan,  kemampuan  untuk menghasilkan  keuntungan.  Kemungkinan bahwa  pinjaman  yang  diminta  akan diberikan oleh perusahaan menigkat dengan profitabilitas peminjam potensial.
7. Protection
Mengacu  pada  calon  peminjam  dapat menawarkan  sebagai  jaminan.  Selain asset fisik seperti rumah dam property perusahaan, yang berfungsi sebagai jaminan.  Pembelaan  ini  juga  dapat  berupa perlindungan  asuransi  yang  diberikan  oleh perusahaan.

## Piutang Tak Tertagih
Pada  peningkatan  piutang  usaha  yang menyertai  peningkatan  piutang  tidak  tertagih. Menurut Ahmed (2015:67), piutang yang tidak tertagih  merupakan  kerugian  finansial  yang mengharuskan  penurunan  laba  dan  ekuitas pemegang sahan melalui pencatatan akun yang benar. Beban piutang tak tertagih dicatat untuk mengakui kerugian pendapatan dan profitabilitas yang lebih rendah. Biaya piutang yang  tidak  tertagih  ditanggung  oleh  vendor pemberi kredit.
Risiko  tunggakan  piutang  meningkat dengan  jumlah  piutang  usaha  yang  diberikan. Untuk menangani masalah seperti piutang yang
tak tertagih, perusahaan memerlukan pengendalian  internal  yang  efektif  dan penagihan  yang  lebih  tegas.  Menurut  Tayang (2003)  piutang  dapat  dikumpulkan  dalam berbagai cara, termasuk :
1. Melalui surat peringatan Untuk  memperingatkan  konsumen  yang belum  melakukan  pembayaran  utang  yang jatuh  tempo,  perusahaan  dapat  mengirim surat  peringatan  jika  sudah  beberapa  hari sejak hutang dari konsumen terhitung, tetapi pembayaran  belum  dilakukan.  Setelah beberapa hari, jika hutang belum diselesaikan,  surat  yang  kedua  peringatan yang lebih keras dapat dikirim.
2. Melalui Telepon Departeman  kredit  dapat  mengubungi konsumen dan ecara pribadi meminta agar ia melakukan  pembayaran  jika  itu  terjadi setelah  mengirim  surat  teguran  bahwa hutam belum dibayarkan. Jika hasil diskusi menunjukkan  bahwa  konsumen  memiliki alas  an  yang  valid,  perusahaan  mungkin berhak untuk memperpanjang tenggat waktu hingga titik tertentu.
3. Kunjungan Pribadi Merupakan praktik umum untuk melakukan kunjungan  pribadi  atau  tatap  muka  kepada pelanggan  karena  diyakini  sangat  penting untuk upaya mengumpulkan piutang.
4. Melalui Tindakan Yuridis Perusahaan  dapat  mengajukan  gugatan perdata ke  pengadilan  jika ternyata konsumen menolak untuk membayar hutang.
Bad  debts ,  sebagaimana  didefinisikan oleh  Rivai,  dkk  (2013:238-239),  dapat disebabkan bagi sejumlah keadaan, termasuk :
1. Faktor  Internal,  faktor  yang  menjadi tanggung  jawab  kreditur.  Elemen-elemen ini terdiri dari :
a. Perjanjian pemberian piutang yang telah ditegaskan  dipatuhi  oleh  kelalaian kreditur.
b. Karena kurangnya dasar yang pasti untuk standar  kekayaan,  piutang  diberikan terlalu mudah.
c. Tidak ada cukup eksekutif dan karyawan yang mengerjakan piutang.
d. Arahan  dan  pengawasan  piutang  yang tidak memadai.
2. Faktor  Eksternal,  faktor  yang  menjadi tanggung jawab debitur. Elemen-elemen ini terdiri dari :
a. Memburuknya kondisi ekonomi perusahaan  karena  menurunnya  kondisi ekonomi di bidang usaha yang digelutinya.
b. Adanya  salah  alur  operasi  perusahaan atau  kurangnya  pengalaman  di  bidang yang relevan.
c. Masalah keluarga termasuk pemakaman, penceraian,  atau  salah  urus  keuangan oleh  satu  atau  lebih  anggota  keluarga debitur.
d. Terjadinya  keadaaan  yang  tidak  dapat dihindarkan bagi debitur seperti bencana alam.

## Sistem Pengendalian Internal
Perusahaan membutuhkan
pengendalian intern yang baik untuk menghadapi  masalah  seperti  piutang  tak tertagih. Piutang tak tertagih atau kredit macet dapat  diminimalkan  dengan  pengendalian internal  yang  efektif  atas  piutang  perusahaan. Pengendalian  internal  memerlukan  pemisahan tugas  yang  berbeda  di  dalam  organisasi  dan didukung  oleh  personel  yang  berkualifikasi untuk  menangani  piutang  yang  meragukan secara efektif.
Mulyadi (2016:110) menyatakan bahwa  pengendalian  internal  mengacu  pada pengaturan  organisasi  perusahaan  serta  semua metode  dan  perbuatan  yang  dikoordinasikan satu  sama  lain  dengan  tujuan  menjaga asset perusahaan, memeriksa kebenaran dan keakuratan  data  akuntansi,  meningkatkan efektivitas  operasional,  dan  mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan yang dinyatakan kepemimpinan.
Menggambarkan pengendalian internal sebagai kebijakan atau prosedur yang melindungi dari penyalahgunaan asset perusahaan,  menjamin  kebenaran  informasi perusahaan,  dan  memverifikasi  kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang relevan.
1. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Mulyadi  (2017:130)  agar  perusahaan  dapat mengembangkan sistem pengendalian internal  yang  efektif,  ada  4  kriteria  berikut harus dipenuhi :
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas.
Struktur  organisasi  berfungsi  sebagai kerangka  kerja  untuk  mengalokasikan tugas  fungsional  di  antara  unit-unit
organisasi  yang  bertanggung  jawab untuk  melaksanakan  operasi  penting perusahaan.  Sebagai  contoh,  produksi dan  penjualan  barang  adalah  operasi utama perusahaan
manufaktur.
Departemen  manufaktur,  departemen pemasaran, departemen keuangan bertanggung  jawab  untuk  menjalankan fungsi-fungsi mendasar. Untuk
menjalankan  perusahaan,  departemen- departemen  ini  dipisahkan  menjadi  unit organisasi yang lebih kecil.
b. Sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Setiap  transaksi  terjadi  secara  eksklusif atas  dasar  otoritas  pejabat  yang  berada dalam posisi kekuasaan dalam organisasi mengkonfirmasi pelaksanaannya. Akibatnya,  sistem  yang  mengontrol pendelegasian bertanggung  jawab untuk melaksanakan setiap acara harus ditetapkan dalam perusahaan.
c. Praktek yang sehat. Proses  otorisasi  dan  pendaftaran  tidak dilaksanakan secara memadai, sementara pembagian  tugas  operasional  dilakukan dengan baik. Jika metode tidak
dikembangkan untuk menjamin implementasi  etis.  Berikut  ini  adalah langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan praktik sehat : 1) Memanfaatkan  formulir  dengan nomor  urut  tercetak  yang  harus digunakan sesuai arahan pihak yang berwenang.
2) Audit tak terduga (surprised audit)
3) Tidak  ada  transaksi  yang  dapat diselesaikan tanpa bantuan dari unit organisasi  lain,  dari  awal  hingga akhir oleh satu orang atau kelompok.
4) Peralihan pekerjaan
5) Persyaratan  bahwa  karyawan  yang memenuhi syarat mengambil cuti.
6) Pembentukan  unit  organisasi  yang bertanggung jawab untuk mengawasi efisiensi komponen sistem pengendalian internal lainnya.
d. Karyawan  mutunya  sesuai  dengan tanggung jawabnya.
Semua  bertumpu  pada  individu  yang mempraktikkannya, terlepas dari seberapa  efektif  struktur  organisasi,
sistem  kekuasaan,  prosedur  pencatatan, atau  metode  untuk  mengembangkan praktik  yang  sehat.  Kualitas  karyawan merupakan  komponen  terpenting  dari sistem  pengendalian  internal  dari  4 faktor utama pengendalian internal yang disebutkan di atas. Aspek kontrol lainnya dapat  dikurangi  dan  perusahaan  masih dapat  memberikan  tanggung  jawab keuangan  yang  dapat  dipercaya  jika memiliki staf yang kompeten dan jujur.
2. Komponen  pada  Sistem  Pengendalian Internal
Menurut  Carl  S.Warren,  dkk  (2016:401), system  pengendalian  internal  mempunyai limaa komponen utama yaitu : a. Lingkungan Pengendalian Infrastruktur  dan  fasilitas  yang  tersedia dalam  perusahaan  atau  organisasi  untuk menjalankan sistem pengendalian internal yang efektif membentuk lingkungan kontrol.
b. Penilaian Risiko
Manajemen bisnis harus mampu mengidentifikasi  bahaya  yang  dihadapi oleh  perusahaan.  Manajemen  dapat mengambil pengaman untuk melindungi bisnis  dari  kerugian  besar  dengan menyadari bahayanya.
c. Aktivitas pada Pengendalian Manajemen suatu organisasi
menggunakan  berbagai  teknik  dan inisiatif  yang  dikenal  sebagai  kegiatan pengawasan  untuk  melakukan  kontrol atau pengawasan atas operasi.
d. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi akuntansi, yang digunakan  untuk  pelaporan  keuangan, meliputi  prosedur  dan  catatan  untuk melacak asset dan kewajiban terikat serta untuk menyusun, menganalisis, mencatat,  dan  melaporkan  tindakan perusahaan.  Memahami  tugas  dan tanggung  jawab  setiap  orang  dalam kaitannya dengan kerangka
pengendalian  internal  atas  laporan keuangan adalah bagian dari komunikasi.
e. Pemantauan
Pemantauan  adalah  proses  menilai efektivitas  kinerja pengendalian internal secara  berkala.  Membangun  operasi desain  dan  control  yang  efisien  dan tindakan  perbaikan  adalah  bagian  dari pengawasan.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini  digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Data primer dari  sistem  penjualan  kredit  dan  pengumpulan piutang  digunakan  dalam  penyelidikan  ini. Daftar  piutang  diikuti  oleh  data  sekunder, seperti  data  penjualan.  Tahap-tahap  berikut digunakan untuk memeriksa bagaimana perusahaan  mengelola  dan  mengendalikan piutangnya :
1. Identifikasi pengelolaan piutang PT. ADP akan  ditinjau  dari  penilaian  pemberian piutang,  persyaratan  pembayaran  kredit, dan kebijakan pengumpulan piutang.
2. Evaluasi  efektivitas  pengelolaan  piutang menggunakan  Rasio  Perputaran  Piutang (RTO),  Rasio  Umur  Rata-rata  Piutang (ACP),  Rasio  Tunggakan,  dan  Rasio Penagihan.
3. Identifikasi  sistem  pengendalian  piutang diterapkan oleh PT. ADP dengan mengontrol  prosedur  penjualan  kredit, prosedur  pengumpulan  piutang,  dan prosedur pencatatan piutan.
4. Mengevaluasi  efektivitas  pengendalian piutang  menerapkan  pada  5  komponen pengendalian internal.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengelolaan Piutang Kebijakan piutang digunakan untuk
mengidentifikasi  pengelolaan  piutang  pada PT.ADP antara lain :
a. Penilaian Pemberian Kredit
Sebelum memberikan kredit, perusahaan harus  menilai  bagaimana  karakter  calon customer  dengan  cara  menggunakan prinsip 7P yaitu : 1) Personality Perusahaan melakukan survey terselubung terhadap lingkungan
calon peminjam dengan menanyakan tetangga  tentang  kehidupan  social customer. PT. ADP juga mengajukan pertanyaan  dari  aspek  kepribadian atau perilaku teratur termasuk emosi, tanggapan  calon  peminjam  terhadap masalah,  dan  metode  mereka  untuk menyelesaikannya.  Hal  ini  bisa membantu  calon  peminjam  menilai kepribadian mereka sendiri, dan poin
ini  telah  berhasil  diterapkan  dengan baik.

## 2) Party
Klasifikasi  peminjam  PT.  ADP dimaksudkan  untuk  mempermudah proses  pemberian  kredit  tambahan kepada  konsumen  yang  puas  dengan pelunasan  di  masa  lalu.  Peminjam yang  telah  mengajukan  kredit  lebih dari satu kali dapat diidentifikasi dari riwayat kreditnya, sehingga PT. ADP dapat  menentukan  efektivitas  dan integritas  calon  peminjam  dalam melunasi  kewajibannya.  PT.  ADP juga melakukan klasifikasi berdasarkan  kekayaan,  loyalitas,  dan karakter  sehingga  dapat  menerima berbagai fasilitas kredit dari konsumen lainnya. Dari point ini PT. ADP  berhasil  menerapkan  dengan baik.
3) Perpose
Penilaian dari pihak PT. ADP kurang melakukan  survey  untuk  menggali tujuan  nasabah  menggunakan  kredit, seperti  wawancara  dengan  pemohon dan kunjungan ke tempat usaha untuk mengkonfirmasi  rincian  pinjaman. Sehinggan PT. ADP kurang identifikasi jenis kredit yang diinginkan,  modal  kerja,  atau  tujuan lainnya.  Penerapan  pada  PT.  ADP kurang unggul di aspek ini.

## 4) Prospect
PT.  ADP  menanyakan  pada  calon peminjam  tentang  perusahaan  atau bidang pekerjaan mereka. Ini dilakukan untuk menentukan
seberapa  menguntungkan  atau  tidak dan  berapa  lama  tugas  itu  dapat dilakukan. Kegiatan ini sangat penting,  jika  fasilitas  pinjaman  yang dibiayai  oleh  perusahaan  tanpa prospek,  bukan  hanya  yang  tidak berhasil  tapi  konsumen  juga  yang akan mengaami kerugian Pada aspek ini  dijalankan  dengan  baik  oleh  PT. ADP.
5) Payment
Untuk  menentukan  seberapa  besar calon peminjam akan dapat membayar  kembali  kredit  mereka  di masa  depan,  maka  PT.  ADP  tidak melakukan
survey tentang kepemilikan asset mereka dan sumber
pendapatan  lain  selain  perusahaan yang  mereka  jalankan.  Korporasi menentukan pendapatan bulanan calon peminjam dan kemudian menentukan  apakah  mereka  akan dapat  melakukan  pembayaran  tepat waktu atau tidak membayar kewajibannya  dengan  cicilan  yang akan  ditawarkan.  Seingga  banyak sumber  pendapatan  yang  dimiliki debitur, semakin baik bagi, maka PT. ADP belum berhasil mengimplementasikan  komponen  ini dengan baik juga. 6) Profitability
PT. ADP sesekali memantau transaksi yang dilakukan oleh debitur.
Untuk menentukan bagaimana
perusahaan akan berkembang di masa depan,  pengembangan  bisnis  juga harus  diperhitungkan.  Hanya  dengan begitu  tingkat  kemampuan  pinjaman untuk melunasi hutang di masa depan akan  lebih  mudah  dapat  ditentukan. aspek ini dilakukan dengan baik oleh PT. ADP.
7) Protection
PT.  ADP  sangat  menghargai  agunan yang ditawarkan oleh calon pinjaman. Bagaimana memastikan bahwa kredit yang  ditawarkan  benar-benar  aman dengan menjaga kredit yang diberikan dengan jaminan keamanan. Janji  ini  mungkin  dimanfaatkan sebagai  proteksi  apabila  perusahaan tersebut  pernah  mengalami  sesuatu yang  tidak  menguntungkan,  seperti kredit macet. PT. ADP telah berhasil mengintegrasikan  elemen  ini  dengan baik.
b. Persyaratan Pembayaran Kredit Perusahaan  ini  menawarkan  pengaturan untuk pembayaran. Klausul atau persyaratan  pembayaran  yang  memiliki waktu  pembayaran  angsuran  lebih  dari 30 hari dikenal sebagai n/30. Kebutuhan n/30 ini ditunjukkan dengan fakta bahwa pada  tanggal  1  januari  2021  membeli produk, maka harus dapat menyelesaikan hutang  tersebut  paling  lama  31  Januari 2021.  n/30  disini  tidak  mutlak,  seperti sebelumnya.  Dengan  demikian  tanggal pembayaran  dapat  disesuaikan  jika vendor dan pembeli setuju.
c. Kebijakan pengumpulan Piutang Persyaratan kredit mencakup persyaratan kapan pembayaran jatuh tempo. Piutang yang  belum  dibayar  pada  saat  jatuh tempo dapat dikendalikan oleh perusahaan dimulai dengan metode :
1) Melalui Surat Peringatan
Pelanggan  yang  belum  melunasi tagihan  yang  jatuh  tempo  dapat menerima surat dari perusahaan yang menginformasikan atau menegur mereka,  jika  beberapa  hari  telah berlalu  setelah  hutang  dari  customer jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan. Surat itu dapat dikirim lagi dengan teguran belum dibayar dalam beberapa  hari.  PT.  ADP  melakukan pengiriman surat peringatan setelah 5 hari  jatuh  tempo  untuk  peringatan pertama, pada peringatan kedua akan dikirim  kembali  surat  peringatan dalam  10  hari  kedepan.  PT.  ADP menjalankan aspek ini dengan baik.
2) Melalui Telepon Jika  ternyata  tagihan  belum  dibayar setelah  mengeluarkan  surat  teguran, departemen  kredit  PT.  ADP  dapat menghubungi  konsumen  dan  secara pribadi meminta agar uang itu segera dihasilkan.  Jika  temuan  obrolan mengungkapkan  bahwa  konsumen memiliki alasan yang valid, perusahaan  dapat  diizinkan  untuk memberikan  perpanjangan  hingga batas  waktu  tertentu.  Pada  PT.  ADP ini  sudah  menerapkan  aspek  ini dengan baik.
3) Kunjungan Personal Melakukan  kunjungan  pribadi  atau tatap  muka  ke  lokasi  konsumen karena  dipandang  sangat  penting dalam upaya mengumpulkan piutang. Pada PT. ADP aspek ini jarang sekali dilakukan sehingga dalam melakukan penagihan kurang tegas dan konsumen akan menyepelekan tugasnya dalam membayar hutangnya. PT. ADP tidak
mempunyai depkolektor untuk menagih konsumen, sehinggan dalam hal menagih kurang efektif. 4) Tindakan Hukum
Perussahaan dapat mengambil tindakan  hukum  dengan  membawa pengaduan perdata ke pengadilan jika
ternyata konsumen tidak ingin
membayar  hutang.  Pada  PT.  ADP aspek  ini  tidak  ada  atau  belum diterapkan.
2. Efektivitas Pengelolaan Piutang

## Tabel 1 Data Piutang PT. ADP Pada
Tahun 2019-2021 Keterangan 2019 2020 2021 Saldo Piutang 154.235.000 93.430.000 49.990.000 Penjualan Kredit 1.211.977.000 829.533.000 938.101.000 Total Piutang 1.366.212.000 922.963.000 988.091.000 Piutang Tertagih 1.073.000.000 623.000.000 687.000.000 Piutang  Tak Tertagih 293.212.000 299.963.000 301.091.000 Rata-rata Piutang 300.841.000 243.411.500 200.535.500
Sumber : Data PT. ADP 2019-2021
Pada  table  diatas  terbukti  Bahwa piutang  tak  tertagih  PT.  ADP  dari  tahun  2019 sampai  2021  selalu  mengalami  ekspansi.
Piutang tidak tertagih berjumlah Rp 293.212.000  pada  tahun  2019,  tahun  2020 mengalami peningkatan sebesar Rp
299.963.000,  dan  pada  tahun  2021  telah meningkat  sebesar  Rp  301.091.00,  sedangkan piutang tertagih pada PT. ADP secara berkala, ada  penurunan  yang  nyata.  Hal  ini  dapat mempersulit bisnis untuk mencapai tujuannya. Setiap  tahun,  ada  piutang  yang  tidak  tertagih karena banyak konsumen yang gagal mengikuti kebijakan  perusahaan,  termasuk  beberapa pelanggan  yang  melarikan  diri  karena  tidak dapat membayar piutang mereka, dan beberapa perusahaan  yang  gagal  sehingga  mereka  tidak dapat membayar hutang mereka.
Menurut Atika (2019), kriteria standar rasio  efisiensi  pengendalian  piutang  harus dimanfaatkan  untuk  mengevaluasi  tingkat pengendalian piutang yang digunakan oleh PT. ADP.
Tabel 2 Standar Rasio Efektivitas Keterangan Sangat Efektif Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Perputaran Piutang >3,5 kali 2,6 – 3,4 kali 1 – 2,5 kali <1 kali Periode Pengumpulan Piutang <12 hari 12 – 18 hari 18- 24 hari >24 hari Rasio Tunggakan 0%- 20% 21% - 40% 41% - 80% >80% Rasio Penagihan 90% - 100% 61% - 89% 40% - 60% <60% Sumber : Atika, 2019
Berdasarkan  tabel  diatas,  efektivitas pengelolaan piutang bisa dievaluasi
menggunakan rasio piutang seperti :
1. Rasio Perputaran Piutang Frekuensi pengajuan piutang selama periode waktu  tertentu  ditentukan  menggunakan rasio ini, hasil perhitunga meliputi :
𝑹𝑻𝑶 = 𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝑹𝒂𝒕𝒂 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈
1) Tahun 2019
𝑹𝑻𝑶 = 𝟏. 𝟐𝟏𝟏. 𝟗𝟕𝟕. 𝟎𝟎𝟎 𝟑𝟎𝟎. 𝟖𝟒𝟏. 𝟎𝟎𝟎 = 4,03 kali 2) Tahun 2020 𝑹𝑻𝑶 = 𝟖𝟐𝟗. 𝟓𝟑𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝟑𝟒𝟔. 𝟔𝟕𝟖. 𝟎𝟎𝟎 = 2,39 kali 3) Tahun 2021 𝑹𝑻𝑶 = 𝟗𝟑𝟖. 𝟏𝟎𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝟐𝟎𝟎. 𝟓𝟑𝟓. 𝟓𝟎𝟎
= 4,68 kali
Hasil  penelitian  Rasio  Perputaran  Piutang menunjukkan efektivitas perputaran piutang tahun  2019-2021  pada  PT.  ADP  bisa diketahui taraf efektivitas perputaran piutang pada table berikut :
Tabel 3 Standar Efektivitas RTO Tahun RTO Tingkat Efektivitas 2019 4,03 kali  Sangat Efektif 2020 2,39 kali Kurang Efektif 2021 4,68 kali  Sangat Efektif Rata-rata 3,7 kali Sangat Efektif Sumber : Data PT. ADP 2019-2021 Rasio  perputaran  piutang  telah  mengalami fluktuatif,  sebagaimana  dibuktikan  oleh table diatas. Menurut standar rasio efektifitas,  rata-rata  kapasitas  rotasi  dana
yang  tertanam  dalam  piutang  pada  tahun 2019 sebesar 4,03 kali, membuat perputaran piutang  sangat  efektif.  Hal  ini  disebabkan oleh  tingginya  rata-  rata  piutang  selama periode waktu tersebut, yang berarti bahwa sejumlah besar modal perusahaan masih ada dalam  piutang  dan  belum  dikonversi menjadi  uang  tunai.  Selain  itu,  penjualan belum memaksimalkan pengumpulan piutang selama periode waktu itu.
Sementara  pada  tahun  2020  perputaran piutang perusahaan turun menjadi 2,39 kali atau 1,64 kali dari tahun sebelumnya. Rata- rata  periode  dana  yang  tertanam  dalam piutang bergulir pada tahun tersebut sebesar 2,39  kali  dalam  satu  periode,  menujukkan bahwa penurunan omset piutang perusahaan pada  tahun  tersebut  kurang  efektif.  Karena semakin  banyak  pelanggan  yang  membeli pembelian  secara  kredit  pada  tahun  2020. Perusahaan telah melihat penurunan pendapatan  dari  pengumpulan  piutang sebagai  peningkatan  piutang  rata-rata.  Hal ini  diakibatkan  oleh  tidak  adanya  bagian penagihan, dimana salah satu tenaga penjual melakukan  penagihan  ke  berbagai  daerah dan pembayaran angsuran customer mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan  waktu  yang  ditentukan,  sehingga menyebabkan  penurunan  RTO  perusahaan. Perusahaan  diharapkan  dapat  menambah sumber daya manusia pada bagian penagihan unuk memaksimalkan pengumpulan piutang. Rasio perputaran piutang perusahaan tumbuh  drastic  pada  tahun  2021  sebesar 4,68  kali  atau  2,47  kali  dari  tahun sebelumnya.  Rata-rata  tahun  ini,  jumlah piutang  yang  diinvestasikan  berputar  4,68 kali  dalam  satu  kuartal,  perputaran  piutang cukup efisien dan bermanfaat bagi keberadaan  perusahaan.  Korporasi  juga menaikkan  plafon  piutang  berdasarkan kemampuan  pelanggan  untuk  membayar piutang yang merupakan hasil dari peningkatan  penjualan  kredit.  Rata-rata piutang  menurun  pada  tahun  itu  juga  yang menunjukkan  bahwa  modal  yang  melekat pada  piutang  juga  telah  menurun  dan  telah dikonversi  menjadi  uang  tunai  yang menguntungkan bagi perusahaan. Selain itu, PT.  ADP  melakukan  evaluasi  ulang  pada tahun 2021 dengan menerapkan manajemen piutang  yang  lebih  baik,  khususnya  dalam hal  penagihan  kepada  konsumen,  sehingga
tahun ini omset piutang tumbuh. Menurut  informasi  ini,  omset  rata-rata  PT. ADP  selama  3  tahun  terakhir  sebesar  3,7 kali patokan untuk mengukur rasio efektivitas  pengelolaan  piutang  dianggap sangat  efektif.  Secara  umum,  manajemen perusahaan  terhadap  piutang  lebih  baik semakin besar tingkat perputaran piutangnya,  dan  semakin  pendek  waktu yang  dibutuhkan  untuk  mengumpulkan piutang  jika  tingkat  perputarannya  lebih tinggi.
2. Rasio Umur Rata-rata Piutang Rasio  yang  digunakan  untuk  menentukan waktu  tipikal  yang  diperlukan  untuk mengubah  piutang  menjadi  uang  tunai. Periode  pengumpulan  rata-rata  ditentukan dengan  menghitung  rasio,  dan  hasilnya adalah :
𝑨𝑪𝑷 =

## 𝟑𝟔𝟎 𝒉𝒂𝒓𝒊

## 𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈
1) Tahun 2019 𝑨𝑪𝑷 = 𝟑𝟔𝟎 𝒉𝒂𝒓𝒊 𝟒, 𝟎𝟑 = 89 hari 2) Tahun 2020
𝑨𝑪𝑷 = 𝟑𝟔𝟎 𝒉𝒂𝒓𝒊 𝟐, 𝟑𝟗 = 151 hari 3) Tahun 2021
𝑨𝑪𝑷 = 𝟑𝟔𝟎 𝒉𝒂𝒓𝒊 𝟒, 𝟔𝟖
= 77 hari
Hasil  penelitian  Rasio  Umur  Rata-rata Piutang  sebagaimana  ditentukan  oleh  PT. ADP adalah 30 hari. realisasi PT.ADP dari tahun 2019-2021 dengan standar perusahaan sebagai berikut :
Tabel 4 Standar Efektivitas ACP Tahu n Standar ACP Perusahaa n AC P Tingkat Efektifita s 2019 30 hari 89 hari Tidak Efektif 2020 30 hari 151 hari Tidak Efektif 2021 30 hari 77 hari Tidak Efektif Rata- rat a 30 hari 106 hari Tidak Efektif Sumber : Data PT. ADP 2019-2021
Berdasarkan  tabel  4,  terbukti  bahwa Average  Collection  Period belum  mampu mencapai standar perusahaan yaitu 30 hari. Pada tahun 2019 waktu pembayaran 89 hari dan  terjadi  keterlambatan  59  hari,  tahun 2020 waktu pembayaran 151 hari dan terjadi keterlambatan  121  hari,  dan  pada  tahun 2021  waktu  pembayaran  lebih  cepat  dari tahun  2020  sebesar  77  hari  dan  terjadi keterlambatan  47  hari.  Fakta  bahwa penundaan ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan  kebijakan  kredit  tidak  efektif. Risiko  piutang  yang  tak  tertagih  dan masalah  perputaran  modal  perusahaan meningkat  seiring  dengan  lamanya  periode pengumpulan piutang.
3. Rasio Tunggakan Rasio  ini  digunakan  untuk  menentukan berapa  banyak  dari  jumlah  total  piutang selama  peroide  tersebut  melewati  jatuh tempo dan tak tertagih. Menurut perhitungan, tunggakan rasio seperti :
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑻𝒖𝒏𝒈𝒈𝒂𝒌𝒂𝒏 = 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒂𝒌 𝑻𝒆𝒓𝒕𝒂𝒈𝒊𝒉 𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

## 1) Tahun 2019
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑻𝒖𝒏𝒈𝒈𝒂𝒌𝒂𝒏
= 𝟐𝟗𝟑. 𝟐𝟏𝟐. 𝟎𝟎𝟎 𝟏. 𝟐𝟏𝟏. 𝟗𝟕𝟕. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
= 24,19 %
2) Tahun 2020
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑻𝒖𝒏𝒈𝒈𝒂𝒌𝒂𝒏
= 𝟐𝟗𝟗. 𝟗𝟔𝟑. 𝟎𝟎𝟎
𝟖𝟐𝟗. 𝟓𝟑𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 36,16 %

## 3) Tahun 2021
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑻𝒖𝒏𝒈𝒈𝒂𝒌𝒂𝒏 = 𝟑𝟎𝟏. 𝟎𝟗𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝟗𝟑𝟖. 𝟏𝟎𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
= 32,10 %
Hasil  penelitian  Rasio  Tunggakan  pada tahun  2019-2021  oleh  PT.  ADP  bisa diketahui taraf efektivitas perputaran piutang pada table berikut :
Tabel 5 Standar Efektivitas Tunggakan Tahun Rasio Tunggakan Tingkat Efektifitas 2019 24,19% Tidak Efektif 2020 36,16% Tidak Efektif 2021 32,10% Tidak Efektif Rata-rata 30,82% Tidak Efektif
Sumber : Data PT. ADP 2019-2021
Table  diatas  menunjukkan  bahwa  rasio tunggakan pada tahun 2019 sebesar 24,19%, tahun  2020  sebesar  36,16,  dan  tahun  2021 sebesar  32,10%.  Seihngga  bisa  dikatakan rata-rata  rasio  tunggakan  ini  tidak  efektif. Presentase  rasio  tunggakan  dalam  3  tahun berturut-turut  mengalami  peningkatan,  ini bisa  berdampak  buruk  bagi  perusahaan karena uang yang seharusnya dikembalikan ke kas tetap sekarang terjerat dalam piutang.
4. Rasio Penagihan Rasio  ini  digunakan  untuk  menghitung persentase  dari  total  piutang  perusahaan yang  menjadi  piutang  yang  dibebankan, diperhitungkan seperti :
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑷𝒆𝒏𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏 = 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒆𝒓𝒕𝒂𝒈𝒊𝒉 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

## 1) Tahun 2019
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑷𝒆𝒏𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏
= 𝟏. 𝟎𝟕𝟑. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝟏. 𝟑𝟔𝟔. 𝟐𝟏𝟐. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 78,54 % 2) Tahun 2020
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑷𝒆𝒏𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏 = 𝟔𝟐𝟑. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝟗𝟐𝟐. 𝟗𝟔𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
= 67,50 %

## 3) Tahun 2021
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑷𝒆𝒏𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏 = 𝟔𝟖𝟕. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝟗𝟖𝟖. 𝟎𝟗𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 69,53 %
Hasil penelitian Rasio Penagihan pada tahun 2019-2021  oleh  PT.  ADP  bisa  diketahui taraf  efektivitas  penagihan  piutang  pada table berikut :
Tabel 6 Standar Efektivitas Penagihan Tahun Rasio Tunggakan Tingkat Efektifitas 2019 78,54% Efektif 2020 67,50% Efektif 2021 69,53% Efektif Rata-rata 71,86% Efektif Sumber : Data PT. ADP 2019-2021
Table  diatas  menunjukkan  bahwa  rasio Penagihan pada tahun 2019 sebesar 78,54% dinyatakan efektif berdasarkan standar rasio efektivitas  karena  lebih  dari  nilai  standar yaitu 61%. Mayoritas modal yang tergabung dalam  piutang  tahun  2019  sudah  berupa uang tunai berkat pembayaran piutang baik yang dilakukan konsumen tahun ini. Tetapi pada tahun 2020 sebesar 67,50% dan tahun 2021 sebesar 69,53% mengalami penurunan terus-menerus meskipun tingkat efektifitasnya masih efektif. Ini dikarenakan kinerja  penagihan  terkadang  meningkat karena  piutang  dikumpulkan  sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Pengendalian Piutang
a. Proses Penjualan Kredit
1) Pesanan  pembelian  digunakan  oleh departemen penjualan untuk menerima pesanan. Departemen penjualan  menyelidiki  status  kredit konsumen sebelum menyetujui
transaksi. Jika ya, departemen
penjualan  segera  memberi  tahu gudang untuk mengkonfirmasi pesanan.
2) Departemen penjualan membuat
pesanan  penjualan,  yang  diberikan kepada  konsumen  dan  pesanan pengiriman,  yang  digunakan  untuk mengangkut produk.
3) Bagian  pengiriman  mendistribusikan barang  ke  lokasi  konsumen  setelah bagian gudang menyiapkannya sesuai dengan pesanan pengiriman.
4) konsumen  dapat  memeriksa  barang untuk kelengkapan ketika sudah tiba, dan  menandatangani  dokumen  yang akan diserahkan
ke divisi administrasi.
b. Proses Penagihan
1) Divisi administrasi menyiapkan
faktur  penjualan  dan  mengirim  ke konsumen.  Setelah  itu,  buat  kartu
piutang sesuai dengan pesanan pengiriman dan dokumen
penerimaan.
2) Jika  departemen  administrasi  telah memasukkan  tanggal  jatuh tempo, ia akan menagih klien dan memperbarui kartu  piutang  ketika  pelanggan mengkonfirmasi bahwa telah membayar kewajibannya.
c. Proses Pencatatan Piutang
1) Departemen keuangan memverifikasi bagian  administrasi  dan  jumlah pembayaran  customer.  Departemen keuangan mencatat transaksi customer  berdasarkan  bukti  transfer setelah mengkonfirmasi bahwa jumlah  pembayaran  cocok  dengan faktur.
2) Departemen  penjualan  menghasilkan laporan  penjualan,  dan  departemen keuangan merekonsiliasi catatan transaksi dengan laporan tersebut.
4. Efektivitas Pengendalian Piutang Dalam  melaksanakan  pemberian  piutang, membutuhkan  pengendalian  internal  yang baik  dan  efektif.  Nabila  Habibie  (2013), model COSO mengklaim bahwa pengendalian  internal  terdiri  dari  lima komponen yang terhubung, termasuk :
a. Lingkungan Pengendalian
PT.  ADP  merekrut  pekerja  yang berkualitas,  kompeten,  dan  jujur.  Untuk orang-orang  tanpa  pengalaman  kerja, perusahaan memperhatikan latar
belakang pendidikan mereka.
Pengalaman  kerja  yang  relevan  di sektornya,  dimana  perusahaan  hanya mempekerjaan  personel  yang  memiliki setidaknya  ijazah  SMA/SMK  sederajat dengan posisi di bagian lapangan atau di pabriknya,  selain  itu  lebih  baik  bagi D3/S1  untuk  ditugaskan  ke  bagian tersebut  jika  mereka  memiliki  kursus sebelumnya di perguruan tinggi dibidang Finance Accounting (FA).
Perusahaan  memberikan  pelatihan  dari pelatih  dan  dari  divisi  khusus  mereka selama  enam  bulan  untuk  mempelajari dasar-dasar pekerjaan mereka dan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  dan  ditargetkan  untuk meningkatkan  kinerja  organisasi.  Setiap karyawan  wajib  mematuhi  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  organisasi.
Setiap  departemen  memiliki  SOP  yang unik karena job description tiap departemen juga berbeda.
b. Penilaian Risiko
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut, perusahaan dapat menggunakan layanan ini untuk mengakses SAP dan mempelajari  seberapa  baik  kinerja pembayaran  konsumen.  Untuk  prosedur penagihan utang konsumen, jika konsumen  terlambat  lebih  dari  30  hari, perusahaan  akan  mengirimkan  surat permintaan untuk melakukan pembayaran selama penghapusan piutang tak tertagih. Informan  tersebut  menyatakan  bahwa berdasarkan temuan wawancara penilaian  risiko  kebijkan  perusahaan bahwa  risiko  konsumen  harus  dengan mensurvei  langsung  lokasi  konsumen. Dengan  mengumpulkan  informasi  dari beberapa supplier lain  atau  mitra  lain, berapa  kapasitas  keuangan  konsumen  ? Penilaian  ini  dapat  digunakan  sebagai dasar untuk menetapkan batasan kepada pelanggan untuk menghindari
terputusnya  pemantauan  saat  tagihan konsumen  melebihi  batas,  sehingga masuk    ke  sistem  persetujuan  di  mana control AR  memutuskan  apakah  akan menyerahkan  barang  atau  menahannya sementara, sampai konsumen melakukan pembayaran.
c. Aktivitas Pengendalian Kegiatan  pengendalian  yang  berkaitan dengan  piutang  dapat  dibagi  menjadi beberapa kegiatan yaitu : 1) Kegiatan divisi pemasaran menangani  kredit,  sedangkan  proses persetujuan  kredit  ditangani  oleh Manajer Riset. 2) Kegiatan  yang  kewenangan  dan tanggung jawab departemen pemasaran dalam mengelola bawahannya  untuk  meningkatkan kinerja  operasi  untuk  profitabilitas,
serta  tanggung  jawab  bagian  piutang dan kasir untuk menerima uang tunai sebagai  buku  pengurangan  piutang, dilakukan  oleh  karyawan  dan  kepala departemen  yang  terkait  dengan piutang.
3) Pemisahan tugas menurut departemen atau  fungsi  yang  terkait  dengan piutang.
Hal  ini  untuk  mengurangi  timbulnya kecurangan berupa kesalahan dan penggelapan dana perusahan.
d. Informasi dan Komunikasi Pengolahan data informasi, dan transaksi PT.
ADP dilakukan dengan menggunakan  system  sigma.  Informasi piutang  PT.  ADP  berasal  dari  masing- masing  departemen  yang  bertanggung jawab atas piutang untuk catatan piutang dan penerimaan kas sebagai berikut : 1) Bukti  penerimaan  dan  penyerahan faktur digunakan untuk menunjukkan bahwa  kolektor  dan  penjual  telah menerima  dan  menyerahkan  faktur dari  AR.  Terdapat  tanggal  BPPF, nomor  BPPF,  daftar  konsumen,  dan daftar faktur di BPPF.
2) Invoice, surat  jalan  lengkap  dengan tanda  tangan  konsumen  dan  bukti materai bahwa barang telah diterima, PO, tax  invoice diubah  menjadi  satu untuk  ditagihkan  langsung  kepada konsumen. Apabila konsumen melakukan pembayaran secara berkala  atau  mencicil,  konsumen harus menuliskan
nomila pembayaran,  tanggal  pembayaran, dan  tanda  tangan  pada  faktur penjualan  yang  akan  dibawa  pulang ke kantor kembali oleh kolektor/tenaga  penjual.  Disisi  lain, jika  konsumen  membayar  penuh, faktur  dan  lampirannya  disajikan kepada  konsumen  sebagai  tanda pembayaran penuh atas faktur.
e. Pemantauan atau Monitoring
PT.  ADP  mempunyai  tim  auditor professional yang menyelidiki kelemahan system pengendalian internal yang  menilai  berbagai  kelemahan.  Tim audit  akan  melakukan  inspeksi  atau pengawasan  jika  ragu-ragu,  tetapi  tidak pada  saat  yang  bersamaan,  melainkan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh perusahaan.

## 5. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  Rasio  Perputaran Piutang  menunjukkan  efektivitas  perputaran piutang  tahun  2019-2021  pada  PT.  ADP  bisa diketahui  taraf  efektivitas  perputaran  piutang pada  table  berikut  :  hasil  menunjukkan  bahwa rasio  Penagihan  pada  tahun  2019  sebesar
78,54% dinyatakan efektif berdasarkan standar rasio efektivitas karena lebih dari nilai standar yaitu  61%.  Mayoritas  modal  yang  tergabung dalam  piutang  tahun  2019  sudah  berupa  uang tunai  berkat  pembayaran  piutang  baik  yang dilakukan  konsumen  tahun  ini.  Tetapi  pada tahun  2020  dan  2021  mengalami  penurunan terus-menerus  meskipun  tingkat  efektifitasnya masih efektif. Ini dikarenakan kinerja penagihan terkadang meningkat karena piutang dikumpulkan sebelum tanggal jatuh tempo.
1. Pengelolaan piutang oleh PT. ADP masih belum efisien dalam mengurangi piutang yang  tidak  tertagih.  Hal  ini  ditunjukkan oleh rasio keuangan untuk piutang, yang berfluktuasi  sesuai  dengan  variable internal dan eksternal. Pengaruh pandemic COVID-19 terhadao perekonomian  Indonesia  menyebabkan variable  eksternal  yang  berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan.  Faktor  internal  disebabkan oleh  kurangnya  pemisahan  peran  yang tegas  yang  mengakibatkan  beberapa bidang menerima lebih banyak tanggung jawab dan kekuasaan.
2. Rasio  Perputaran  Piutang  (RTO)  dan Average Collection Period (ACP) Perhitungan  rasio  RTO  dan  ACP menunjukkan  tingkat turnover piutang perusahaan  dan  waktu  yang  dibutuhkan untuk  mengumpulkannya  berfluktuasi dari  tahun  ke  tahun  (pasang  surut).
Semakin dipercepat ketentuan membayar,  karena  modal  kerja  semakin baik  bagi  pelaku  usaha,  maka  perlu diubah  dari  piutang  dikonversi  menjadi modal atau uang tunai.
3. Rasio Tunggakan dan Rasio Penagihan Rasio tunggakan menunjukkan ketidakpastian  dari  tahun  ke  tahun. Perusahaan  akan  bernasib  lebih  buruk semakin  tinggi  rasio  tunggakan  karena ini menandakan bahwa perusahaan tidak mampu mengelola pengembalian piutang.  Ini  juga  berlaku  untuk  rasio penagihan.  Sebaliknya,  rasio  penagihan yang lebih rendah akan lebih buruk bagi perusahaan  karena  lebih  sedikit  piutang yang  dikonversi  menjadi  uang  tunai, membuat  rasio  penagihan  yang  lebih tinggi lebih baik bagi perusahaan karena mewakili
pengembalian modal perusahaan yang lebih tinggi.

## 6. REFERENSI
Ahmed,  Riahi,  Belkaoui.  (2015). Teori Akuntansi  Buku  1  Edisi  5 .  Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Hal. 67. Febriani,  Tayang.  (2013). Analisis  Kinerja Pengelolaan Piutang Usaha Berdasarkan  Rasio  Keuangan  Pada Hotel  Novotel  Batam .  Politeknik Negeri Batam: Batam. Gunawan. (2017). Analisis Sistem
Pengendalian  Internal  Atas  Piutang Untuk  Meminimalkan  Jumlah  Piutang Tak  Tertagih  Pada  PT.  Mnc  Kabel Mediakom  Cabang  Surabaya. Jurnal Ekonomi Akuntansi. 3(3). Habibie, Nabila. (2013). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance  Cabang  Manado. Journal EMBA  Vol.1  No.3  Juni  2013.  Hal. 494-502.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Kardiyanti, N. A. (2017). Penerapan Pengendalian Intern Penjualan Kredit Dalam  Upaya  Meminimalisir  Piutang Tak  Tertagih  Pada  PT.  Supralita Mandiri  Cabang  Sidoarjo .  E-journal Akuntansi “EQUITY”. 3(3).
Lili, dkk. (2018). Analisis Penjualan Perputaran  Terhadap  Laba  Bersih. Jurnal Universitas Halmahera. Maluku Utara.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan .  Yogyakarta: Edisi  Revisi.  Penerbit  CV.  Andi Offiser. Hal. 51.
Mulyadi.  (2016). Sistem  Akuntansi .  Edisi Empat.  Jakarta:  Salemba  Empat.  Hal. 110.
Mulyadi.  (2017). Sistem  Akuntansi .  Edisi
Keempat. Jakarta: Salemba Empat. Hal
130.
Mulyawan, Setia. (2015). Manajemen
Keuangan . Bandung: Pustaka Setia. Reeve  dan  Warren.  (2016). Prinsip-prinsip Akuntansi .  Jilid  Kelima.  Jakarta: Erlangga. Hal. 229.
Reviandani,  Wasti.  (2021). Analisis  Laporan Keuangan .  Edisi  Pertama,  Sidoarjo:
Indomedia Pustaka. Hal 191-192.
Rivai, dkk. (2013). Manajemen Perbankan dari Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Hal. 238-239.
Riyanto,  Bambang.  (2013). Dasar-dasar Pembelajaran  Perusahaan:  BPEE . Yogyakarta. Hal. 85. Warren,  Carl  S,  dkk.  (2016). Pengantar Akuntansi .  Salemba  Empat.  Jakarta. Hal. 41.