## AKTUALISASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS MADRASAH
M. Sahibuddin Dosen Universitas Islam Madura Pamekasan m.sahibuddin@gmail.com

## Abstrak
Execution  conception  of  Islamic  education  marked with  an  institute,  madrasah  used  to  face  several problems  which  relate  to  how  education  quality reached  and fostered. It can  be said  that  problems emerge  in  unexpected  conditions  such  as  poor  of curriculum plan, inappropriate building management,  environmental  work  that  is  not conducive, problem of management that procedure and  system  are  not  in  accordance,  time  learning allocation,  and  human  resources,  represent  the unqualified  education.  Here,  quality  improvement management  is  viewed  as  a  must.  This  article initiates  in  how  problems  solved  and  intentionally describes  only  how  madrasah  based  quality improvement  management  is  actualized  through idiographic approach with an analyst of SWOT.. Keywords ;  quality  improvement  management, madrasah based

## Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  selalu  dipengaruhi  oleh perkembangan  dunia  pendidikan,  karena  pendidikan  mempunyai  peran startegis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas generasi penerus masa  depan,  tidak  terkecuali  dunia  pendidikan  Islam.  Hal  ini  bisa  dirasakan ketika  sebuah  lembaga  pendidikan  dalam  menyelenggarakan  pendidikan yang benar-benar bagus, maka hasil kualitasnya juga akan bagus. Pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,
kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 1 .
Pelaksanaan  pendidikan  harus  mampu  mencapai  makna  dari pendidikan  itu  sendiri,  Edward  salis  mengatakan  bahwa  kondisi  yang menyebabkan  rendahnya  mutu  pendidikan  dapat  berasal  dari  berbagai macam  sumber,  yaitu  miskinnya  perencanaan  kurikulum,  ketidak  cocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang kurang kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen) tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya dan pengembangan staff. 2 Sedangkan syarifuddin menyebutkan rendahnya mutu pendidikan kita terletak pada unsur sistem pendidikan kita sendiri,  terutama  pada  faktor  kurikulum,  sumber  daya  ketenagaan,  sarana dan  fasilitas,  manajemen  madrasah,  pembiayaan  pendidikan  dan kepemimpinan merupakan faktor yang perlu dicermati. 3 Disamping itu, faktor eksternal berupa partisipasi politik rendah, ekonomi tidak berpihak terhadap pendidikan, sosial budaya, rendahnya pemanfaatan sains dan tehnologi, juga memperngaruhi mutu pendidikan.
Dari  berbagai  pengamatan  dan  analisis  pelaksanaan  kegiatan pendidikan,  sedikitnya  ada  tiga  indikator  yang  menyebabkan  mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Pertama , kebijakan dan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  menggunakan  pendekatan education  production  function atau input-output  analysis yang  tidak dilaksanakan  secara  konsekuen.  Pendekatan  ini  melihat  bahwa  lembaga pendidikan  berfungsi  sebagai  pusat  produksi  yang  apabila  dipenuhi  semua input  (masukan)  yang  diperlukan  dalam  kegiatan  produksi  tersebut,  maka lembaga  ini  akan  menghasilkan  output  yang  dikehendaki. Kedua , penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung  pada  keputusan  birokrasi  yang  mempunyai  jalur  yang  sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang  dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi  sekolah  setempat. Ketiga,  peran  serta  warga  madrasah  khususnya guru  dan  peran  serta  masyarakat,  orangtua  siswa  pada  umumnya,  dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan  keputusan  sering  diabaikan,  padahal  terjadi  atau  tidaknya perubahan  di  madrasah  sangat  tergantung  pada  guru.  Guru  memiliki  peran
1 Undang-Undang  RI  No.  20    Tahun  2003, Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003), 3.
2 Syarifuddin, Manajemen  Mutu  Terpadu  Dalam  Pendidikan,  Konsep, Strategi, Dan Aplikasi (Jakarta: Grasindo, 2002), 12.
3 Ibid .., 24.
sebagai  figur  dan  juga  sebagai  penentu  kebijakan  dalam  membangun pendidikan,  namun  demikian  guru  tidak  bisa  menjalankan  sebuah  lembaga pendidikan  tanpa  bantuan  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  selama  ini pada  umumnya  sebatas  pada  dukungan  dana,  sedang  dukungan-dukungan lain  seperti  pemikiran,  moral,  dan  barang  atau  jasa  kurang  diperhatikan. Akuntabilitas  madrasah  terhadap  masyarakat  juga  lemah.  Madrasah  tidak mempunyai  beban  untuk  mempertanggungjawabkan  hasil  pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholder). 4 Warga madrasah  hanyalah  pelaksana  belaka  dari  kebijakan  yang  telah  ditetapkan atasannya,  pendapat  sallis  ini  mendukung  pendapat  Juram,  salah  seorang Begawan  mutu  dunia.  Juran  berpendapat  bahwa  masalah  mutu  85% ditentukan oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya. 5
Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak  hanya  berkaitan  dengan  permasalahan  teknis,  tetapi  mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan  efektifitas  penyelenggaraan sistem  madrasah.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  juga  menuntut manajemen  pendidikan yang lebih baik. 6 Lemahnya manajemen  pendidikan memberi  dampak  terhadap  efisiensi  internal  pendidikan  dari  sejumlah perserta didik yang putus sekolah atau tinggal kelas.
Pendidikan  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap kemajuan  suatu  bangsa,  dan  merupakan  wahana  dalam  menerjemahkan pesan-pesan  kontribusi  serta  sarana  dalam  membangun  watak  bangsa (nation  character  building). Masyarakat  yang  cerdas  akan  memberi  nuansa kehidupan  yang  cerdas  pula,  dan  secara  progresif  akan  membentuk kemandirian.
Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah merupakan model Manajemen  yang  memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada  madrasah, memberikan  fleksibilitas  atau  keluwesan-keluwesan  kepada  madrasah,  dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah,  karyawan)  dan  masyarakat  (orang  tua  siswa,  tokoh  masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan
4 Artikel pendidikan, Konsep Dasar MPMBS , www.dikdasmen.depdiknas.go.id. 1-2
5 Husaini  Usman, Manajemen  Teori,  Praktik  Dan  Riset  Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2006), 496.
6 Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah (Bandung: Remaja  Rosda  Karya , 2004), 21
kebijakan  pendidikan  nasional  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 7
Ketentuan otonomi daerah yang dilandasi undang-undang no 22 dan 25  tahun  1999,  dan  direvisi  menjadi  UU  RI  no.  32  tahun  2004  dan  UU  RI tahun  33  tahun  2004,  telah  membawa  perubahan  dalam  berbagai  bidang kehidupan,  termasuk  penyelenggaraan  pendidikan,  bila  sebelumnya manajemen  pendidikan  merupakan  wewenang  pusat,  dengan  berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan tersebut dialihkan kepemerintah kota dan  kabupaten.  Sehubungan  dengan  itu,  sidi  (2000)  menyebutkan  dalam buku manajemen berbasis sekolah ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan  nasional  yang  perlu  dikonstruksi  dalam  rangka  otonomi  daerah, berkaitan  dengan  peningkatan  mutu  pendidikan,  efisiensi  pengelolaan pendidikan, serta relevansi pendidikan dan pemerataan pelayaan pendidikan.
Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada madrasah merupakan kepedulian  permerintah  terhadap  gejala-gejala  yang  muncul  dimasyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di madrasah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus  memberdayakan  sebagai komponen  masyarakat  secara  efektif  guna  mendukung  kemajuan  serta sistem yang ada dimadrasah
Dalam  kerangka  inilah  manajemen    peningkatan  mutu  berbasis madrasah  tampil  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan melalui  (1)  peningkatan  kemandirian,  fleksibilitas,  partisipasi,  keterbukaan, kerjasama,  akuntabilitas,  sustainabilitas,  dan  inisiatif  madrasah  dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia, (2)  meningkatkan  kepedulian  warga  madrasah  dan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pendidikan  melalui  pengambilan  keputusan  bersama,  (3) meningkatkan  tanggungjawab  sekolah  kepada  orangtua,  masyarakat,  dan pemerintah  tentang  mutu  sekolahnya,  (4)  meningkatkan  kompetisi  yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

## Tinjauan Filosofi MPMBM
Secara  umum,  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  madrasah (MPMBM)  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  model  manajemen  yang memberikan otonomi lebih  besar  kepada  madrasah,  dalam  memberikan fleksibilitas,  keluwesan  dan  keluwesan  kepada  lembaga  pendidikan  yang berupa  madrasah,  sehingga  mendorong  untuk  berpartisipasi secara langsung  dan  aktif  semua  komponen  madrasah  tersebut,  termasuk
7 Artikel Pendidikan, Konsep Dasar MPMBS.., 3.
didalamnya adalah para guru, siswa, kepala madrasah , karyawan maupun masyarakat  seperti  orangtua  siswa,  tokoh  masyarakat,  ilmuwan, pengusaha, dan lain sebagianya.
Dengan pelaksanaan dan penerapan kebijakan otonomi yang lebih besar, maka madrasah diharapkan  akan memiliki  kewenangan  yang  lebih besar  dalam  rangka  untuk  mengelola  lembaga  pendidikan  Islam  yang berupa  madrasah,  yang  kemudian  madrasah  diharapkan  akan  lebih mandiri.  Dengan  kemandiriannya,  madrasah  lebih  berdaya  dalam mengembangkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan, porsi dan potensi yang dimiliki madrasah tersebut.
Demikian  juga,  dengan  partisipasi  warga  madrasah    dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan di  madrasah,  maka  rasa  memiliki  mereka  terhadap  lembaga  pendidikan madrasah  tersebut  dapat  ditingkatkan  dengan  maksimal  yang  akan  juga menyebabkan  peningkatan  rasa  tanggungjawab,  dan  pada  akhirnya  akan juga  berimbas  kepada  meningkatan  dedikasi  warga  madrasah  dan masyarakat terhadap lembaga madrasah tersebut.
Hal  tersebut  merupakan  suatu  esensi  partisipasi  warga  madrasah dan  masyarakat  dalam  pendidikan.  Baik  peningkatan  otonomi  madrasah, fleksibilitas pengelolaan sumberdaya madrasah maupun partisipasi warga madrasah  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  madrasah  tersebut kesemuanya  ditujukan  untuk  meningkatkan  mutu  madrasah  berdasarkan kebijakan  pendidikan  nasional  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 8

## Konsepsi  Dasar  dan  Prinsip  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis Madrasah
Semenjak  diberlakukannya  UU  no  22  tahun  1999  tentang  otonomi daerah  dan  UU  no  25  tentang  perimbangan  keuagan  anatara  pemerintah pusat  dan  daerah,  dan  derivisi  menjadi  UU  no  32  dan  33  tahun  2004  yang berkenaan  dengan  otonomi  daerah  yang  awalnya  sentralisasi  menjadi desentralisasi  dan  madrasah  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan melaksanakan  pendidikan  sesuai  dengan  visi,  misi  dan  tujuan  madrasah tersebut berada dengan mengacu undang-undang yang telah ada.
Disebutkan pula dalam UU sisdiknas tahun 2003 pasal 50 ayat 5 yang berbunyi “pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan menengah,  serta  satuan  pendidikan  yang  berbasis  keunggulan  lokal”.  Dan juga  disebutkan  dalam  pasal  51  ayat  1  yang  berbunyi  “pengelolaan  satuan
8 Ibid .
pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  menenga,  dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. 9
Sedangkan  MPMBM  dapat  didefinisikan  sebagai  model  manajemen yang  memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada  madrasah,  memberikan fleksibilitas  atau  keluwesan  lebih  besar  kepada  madrasah    untuk  mengelola sumberdaya madrasah, dan mendorong madrasah  meningkatkan partisipasi warga  madrasah    dan  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  mutu madrasah    atau  untuk  mencapai  tujuan  mutu madrasah    dalam  kerangka pendidikan nasional.
Oleh  karena  itu,  esensi  MPMBM  adalah  otonomi  madrasah  dengan ciri  fleksibilitas  dan  partisipasi  untuk  mencapai  suatu  sasaran  peningkatan mutu lembaga pendidikan ke-Agama yang berupa madrasah . Otonomi dapat diartikan  sebagai  kewenangan  atau  suatu  kemandirian  yaitu  kemandirian dalam  mengatur  dan  mengurus  dirinya  sendiri,  dan  merdeka  tidak tergantung.  Kemandirian  dalam  program  dan  pendanaan  merupakan  tolok ukur  utama  kemandirian  madrasah.  Pada  gilirannya,  kemandirian  yang berlangsung  secara  terus  menerus  akan  menjamin  kelangsungan  hidup  dan perkembangan madrasah (sustainabilitas). Istilah otonomi juga sama dengan istilah “swa”, misalnya  swasembada,  swakelola,  swadana,  swakarya,  dan swalayan.
Jadi  otonomi  madrasah  adalah  kewenangan  madrasah  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  warga  madrasah  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  warga  madrasah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  pendidikan  nasional  yang  berlaku.  Tentu  saja kemandirian  yang  dimaksud  harus  didukung  oleh  sejumlah  kemampuan, yaitu  kemampuan  mengambil  keputusan  yang  terbaik,  kemampuan berdemokrasi  dan  menghargai  perbedaan  pendapat,  kemampuan memobilisasi  sumberdaya,  kemampuan  memilih  cara  pelaksanaan  yang terbaik,  kemampuan  berkomunikasi  dengan  cara  yang  efektif,  kemampuan memecahkan  persoalan-persoalan  madrasah,  kemampuan  adaptif  dan antisipatif,  kemampuan  bersinergi  dan  berkolaborasi,  dan  kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.
Fleksibilitas dapat  diartikan  sebagai  keluwesan  yang  diberikan kepada  madrasah  untuk  mengelola,  memanfaatkan  dan  memberdayakan sumberdaya  madrasah  seoptimal  mungkin  untuk  meningkatkan  mutu Madrasah. Dengan  keluwesan-keluwesan  yang  lebih  besar  diberikan  kepada
9 Undang-Undang  RI  No.  20    Tahun  2003, Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003), 33-34.
madrasah,  maka  madrasah    akan  lebih  lincah  dan  tidak  harus  menunggu arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdayanya.  Dengan  cara  ini,  madrasah  akan  lebih  responsif  dan  lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi.
Sedangkan peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan  yang  terbuka  dan  demokratik,  dimana  warga  madrasah  seperti guru,  siswa,  karyawan,  serta  masyarakat  yaitu  orang  tua  siswa,  tokoh masyarakat,  ilmuwan,  usahawan,  dan  lain  sebagainya.  didorong  untuk terlibat  secara  langsung  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  mulai  dari pengambilan  keputusan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  pendidikan  yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.
Hal  ini  dilandasi  oleh  keyakinan  bahwa  jika  masyarakat  dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan  mempunyai  “rasa  memiliki”  terhadap  madrasah,  sehingga  yang bersangkutan  juga  akan  bertanggung  jawab  dan  berdedikasi  sepenuhnya untuk mencapai tujuan madrasah. Singkatnya yang diharapkan adalah makin besar  tingkat  partisipasi,  makin  besar  pula  rasa  memiliki;  makin  besar  rasa memiliki,  makin  besar  pula  rasa  tanggungjawab;  dan  makin  besar  rasa tanggung  jawab,  makin  besar  pula  dedikasinya.  Tentu  saja  pelibatan  warga madrasah  dalam  penyelenggaraan  Madrasah  harus  mempertimbangkan keahlian,  batas  kewenangan,  dan  relevansinya  dengan  tujuan  partisipasi sesuai  dengan  kebutuhan,  kemampu  dan  fungsi  yang  diharapkan. Peningkatan  partisipasi  warga  madrasah  dan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  Madrasah  akan  mampu  menciptakan  keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan.
Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan.  Kerjasama  yang  dimaksud  adalah  adanya  sikap  dan  perbuatan lahiriyah  kebersamaan  kolektif  untuk  meningkatkan  mutu  madrasah. Kerjasama  madrasah    yang  baik  ditunjukkan  oleh  hubungan  antar  warga madrasah  yang erat, hubungan madrasah  dan masyarakat erat, dan adanya kesadaran  bersama  bahwa output madrasah    merupakan  hasil  kolektif teamwork yang kuat dan cerdas.
Akuntabilitas  madrasah  adalah  pertanggung  jawaban  madrasah kepada warga madrasahnya, masyarakat dan  pemerintah  melalui  pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Sedang demokrasi pendidikan adalah  kebebasan  yang  terlembagakan  melalui  musyawarah  dan  mufakat dengan menghargai perbedaan, hak asasi manusia serta kewajibannya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dengan  pengertian  di  atas,  maka  madrasah    memiliki  kewenangan (kemandirian)  lebih  besar  dalam  mengelola  madrasahnya  (menetapkan
sasaran  peningkatan  mutu,  menyusun  rencana  peningkatan  mutu, melaksanakan  rencana  peningkatan  mutu,  dan  melakukan  evaluasi pelaksanaan  peningkatan  mutu),  memiliki  fleksibilitas  pengelolaan sumberdaya  madrasah,  dan  memiliki  partisipasi  yang  lebih  besar  dari kelompok  yang  berkepentingan  dengan  madrasah.  Dengan  kepemilikan ketiga  hal  ini,  maka  madrasah  merupakan  unit utama pengelolaan  proses pendidikan,  sedang  unit-unit  diatasnya  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  atau Kota,  Dinas  Pendidikan  Propinsi,  dan  Departemen  Pendidikan  Nasional, merupakan  unit  pendukung  dan  pelayan  Madrasah,  khususnya  dalam pengelolaan peningkatan mutu.
Madrasah    yang  mandiri  atau  berdaya  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:
A. Tingkat kemandirian tinggi atau tingkat ketergantungan rendah,
B. Bersifat  adaptif  dan  antisipatif  atau  proaktif  sekaligus,  memiliki  jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya),
C. Bertanggungjawab terhadap kinerja madrasah,
D. Memiliki  kontrol  yang  kuat  terhadap  input  manajemen  dan  sumber dayanya,
E. Memiliki control yang kuat terhadap kondisi kerja,
F. Komitmen yang tinggi pada dirinya dan
G. Prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. 10
Sedangkan prinsip-prinsip MPMBM itu sendiri diantaranya adalah:
A. Komitmen,  kepala  madrasah  dan  warga  warga  madrasah  harus mempunyai  komitmen  yang  kuat  dalam  upaya  menyelenggarakan semua warga madrasah,
B. Kesiapan, semua warga madrasah harus siap fisik dan mental,
C. Keterlibatan,  pendidikan  yang  efektif  melibatkan  semua  pihak  dalam mendidik  anak,
D. Kelembagaan,  madrasah  sebagai  lembaga  adalah  unit  terpenting  bagi pendidikan yang efektif,
E. Keputusan,  segala  keputusan  madrasah  dibuat  oleh  pihak  yang  benar- benar mengerti tentang pendidikan,
F. Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum,
G. Kemandirian,  madrasah  harus  diberi  otonom  sehingga  memiliki kemandirian  dalam  membuat  keputusan  pengalokasian  dana,
10 Artikel pendidikan, Konsep Dasar MPMBS., 10-13.
ketahanan,  perubahan  akan  bertahan  lebih  lama  apabila  melibatkan stakeholders, madrasah. 11

## Penerapan MPMBM dalam konteks pendidikan
Pada  dasarnya  esensi  konsep  MPMBM  adalah  peingkatan otonomi  madrasah  dan  pengambilan  keputusan  secara  partisipatif. Konsep  ini  membawa  konsekuensi  bahwa  pelaksanaan  MPMBM  sudah sepantasnya menerapkan pendekatan “idiograpik” (membolehkan adanya keberbagaian  cara  melaksanakan  MPMBM)  dan  bukan  lagi  menggunakan pendekatan “nomotetik” (cara  melaksanakan  MPMBM  yang  cenderung seragam konformitas untuk semua madrasah). Oleh karena itu, dalam arti yang  sebenarnya,  tidak  ada  satu  resep  pelaksanaan  MPMBM  yang  sama untuk  diberlakukan  ke  semua  madrasah.  Tetapi  satu  hal  yang  perlu diperhatikan  bahwa  mengubah  pendekatan  manajemen  peningkatan mutu  berbasis  pusat  menjadi  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis madrasah  bukanlah  proses  sekali  jadi  dan  bagus  hasilnya  ( one-shot  and quick-fix) ,  akan  tetapi  merupakan  proses  yang  berlangsung  secara  terus menerus  dan  melibatkan  semua  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam penyelenggaraan pendidikan.
Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah ini adalah sebagai berikut:
A. Melakukan sosialisasi
Madrasah  merupakan  sistem  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  dan karenanya  hasil  kegiatan  pendidikan  di  madrasah  merupakan  hasil  kolektif dari semua unsur madrasah. Dengan cara berpikir semacam ini, maka semua unsur madrasah  harus memahami konsep  MPMBM “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” MPMBM  diselenggarakan.  Oleh  karena  itu,  langkah  pertama yang  harus  dilakukan  oleh  madrasah  adalah  mensosialiasikan  konsep MPMBM kepada setiap unsur madrasah (guru, siswa, wakil kepala madrasah, guru  BK,  karyawan,  orangtua  siswa,  pengawas,  pejabat  Dinas  Pendidikan Kabupaten  atau  Kota,  pejabat  Dinas  Pendidikan  Propinsi,  dsb.)  melalui berbagai  mekanisme,  misalnya  seminar,  lokakarya,  diskusi,  rapat  kerja, simposium, forum ilmiah, dan media masa.
B. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah (tujuan situasional madrasah)
a. Visi,  adalah  gambaran  masa  depan  yang  diinginkan  oleh  madrasah, agar  madrasah  yang  bersangkutan  dapat  menjamin  kelangsungan hidup  dan  perkembangannya.  Dengan  kata  lain,  visi  madrasah  harus
11 Ibid.., 14.
tetap  dalam  koridor  kebijakan  pendidikan  nasional  tetapi  sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat.
b. Misi,  adalah  tindakan  untuk  mewujudkan  dan  merealisasikan  visi tersebut.  Karena  visi  harus  mengakomodasi  semua  kelompok kepentingan  yang  terkait  dengan  madrasah,  maka  misi  dapat  juga diartikan  sebagai  tindakan  untuk  memenuhi  kepentingan  masing- masing  kelompok  yang  terkait  dengan  madrasah.  Dalam  merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas  pokok  madrasah  dan  kelompok- kelompok  kepentingan  yang  terkait  dengan  madrasah.  Dengan  kata lain,  misi  adalah  bentuk  layanan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.
c. Tujuan, Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai dan dihasilkan oleh madrasah yang bersangkutan dan “kapan” tujuan akan dicapai. Jika visi dan  misi  terkait  dengan  jangka  waktu  yang  panjang,  maka  tujuan dikaitkan  dengan  jangka  waktu  3-5  tahun.   Dengan  demikian  tujuan pada  dasarnya  merupakan  tahapan  wujud  madrasah  menuju  visi  yang telah dicanangkan.
Setelah  tujuan  madrasah  (tujuan  jangka  menengah)  dirumuskan, maka  langkah  selanjutnya  adalah  menetapkan  sasaran  atau  target  dan tujuan  penddikan.  Sasarannya  adalah  penjabaran  tujuan,  yaitu  sesuatu yang  akan  dihasilkan  oleh  madrasah  dalam  jangka  waktu  lebih  singkat dibandingkan  tujuan  madrasah.  Rumusan  sasaran  harus  selalu mengandung  peningkatan,  baik  peningkatan  kualitas,  efektivitas, produktivitas, maupun efisiensi.
Agar  sasaran  dapat  dicapai  dengan  efektif,  maka  sasaran  harus dibuat  spesifik,  terukur,  jelas  kriterianya,  dan  disertai  indikator-indikator yang  rinci.  Meskipun  sasaran  bersumber  dari  tujuan,  namun  dalam penentuan  sasaran  yang  mana  dan  berapa  besar  kecilnya  sasaran,  tetap harus didasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh madrasah. C. Mengidentifikasi tantangan nyata madrasah
Pada  umumnya,  tantangan  madrasah  bersumber  dari  output madrasah  yang  dapat  dikategorikan  menjadi  empat,  yaitu kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi.
Kualitas adalah  gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh  dari barang  atau  jasa,  yang  menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, kualitas  yang  dimaksud  adalah  kualitas  output  madrasah  yang  bersifat akademik misal: NEM dan non-akademik misal: olah raga dan kesenian.
Produktivitas  adalah  perbandingan  antara  output  madrasah dibanding  input  madrasah.  Baik  output  maupun  input  madrasah  adalah
dalam bentuk kuantitas. Kuantitas input madrasah, misalnya jumlah guru, modal madrasah, bahan, dan energi. Kuantitas output madrasah, misalnya jumlah siswa yang lulus madrasah setiap tahunnya.
Efektivitas adalah  ukuran  yang  menyatakan  sejauhmana  tujuan (kualitas,  kuantitas,  dan  waktu)  telah  dicapai.  Dalam  bentuk  persamaan, efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Efisiensi dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu  efisiensi  internal  dan  efisiensi eksternal.  Efisiensi  internal  menunjuk  kepada  hubungan  antara  output madrasah  (pencapaian  prestasi  belajar)  dan  input  (sumberdaya)  yang digunakan  untuk  memproses  untuk  menghasilkan  output  madrasah. Efisiensi  eksternal  adalah  hubungan  antara  biaya  yang  digunakan  untuk menghasilkan  tamatan  dan  keuntungan  kumulatif  (individual,  sosial, ekonomik,  dan  non-ekonomik)  yang  didapat  setelah  pada  kurun  waktu yang panjang diluar madrasah.
D. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran
Setelah  sasaran  dipilih,  maka  langkah  berikutnya  adalah mengidentifikasi  fungsi-fungsi  yang  perlu  dilibatkan  untuk  mencapai sasaran  dan  yang  masih  perlu  diteliti  tingkat  kesiapannya.  Fungsi -fungsi yang  dimaksud,  misalnya,  fungsi  proses  belajar  mengajar  beserta  fungsi- fungsi  pendukungnya  yaitu  fungsi  pengembangan  kurikulum,  fungsi perencanaan  dan  evaluasi,  fungsi  ketenagaan,  fungsi  keuangan,  fungsi pelayanan  kesiswaan,  fungsi  pengembangan  iklim  akademik  madrasah, fungsi  hubungan  madrasah-masyarakat,  dan  fungsi  pengembangan fasilitas.]
E. Melakukan analisis SWOT
Setelah  fungsi-fungsi  yang  perlu  dilibatkan  untuk  mencapai sasaran  diidentifikasi,  maka  langkah  berikutnya  adalah  menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT (Strength,  Weakness,  Opportunity,  and  Threat), Analisis  SWOT  dilakukan dengan  maksud  untuk  mengenali  tingkat  kesiapan  setiap  fungsi  dari keseluruhan  fungsi  madrasah  yang  diperlukan  untuk  mencapai  sasaran yang telah ditetapkan. Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat  kesiapan  masing-masing  faktor  yang  terlibat  pada  setiap  fungsi, maka  analisis  SWOT  dilakukan  terhadap  keseluruhan  faktor  dalam  setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal.
Tingkat  kesiapan  harus  memadai,  artinya,  minimal  memenuhi ukuran  kesiapan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  sasaran,  yang dinyatakan  sebagai:  kekuatan,  bagi  faktor  yang  tergolong  internal; peluang,  bagi  faktor  yang  tergolong  eksternal.  Sedang  tingkat  kesiapan yang  kurang  memadai,  artinya  tidak  memenuhi  ukuran  kesiapan,
dinyatakan  bermakna:  kelemahan,  bagi  faktor  yang  tergolong  internal; dan  ancaman,  bagi  faktor  yang  tergolong  eksternal.  Baik  kelemahan maupun  ancaman,  sebagai  faktor  yang  memiliki  tingkat  kesiapan  kurang memadai, disebut persoalan.
F. Alternatif langkah pemecahan masalah
Dari hasil analisis SWOT, maka langkah berikutnya adalah memilih langkah-langkah  pemecahan  persoalan  (peniadaan)  persoalan,  yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada persoalan, yang sama  artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka sasaran  yang  telah  ditetapkan  tidak  akan tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran tercapai, perlu dilakukan tindakan- tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan yang  dimaksud  lazimnya  disebut  langkah-langkah  pemecahan  persoalan, yang  hakekatnya  merupakan  tindakan  mengatasi  makna  kelemahan  dan ancaman,  agar  menjadi  kekuatan  dan  peluang,  yakni  dengan memanfaatkan  adanya  satu  faktor  yang  bermakna  kekuatan  dan  atau peluang.
G. Menyusun rencana dan program peningkatan mutu
Berdasarkan  langkah  pemecahan  persoalan  tersebut,  madrasah bersama-sama dengan semua unsur membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana  tersebut.  Madrasah  tidak  selalu  memiliki  sumberdaya  yang  cukup untuk  memenuhi  semua  kebutuhan  bagi  pelaksanaan  MPMBM,  sehingga perlu dibuat skala prioritas untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Rencana  yang  dibuat  harus  menjelaskan  secara  detail  dan  lugas tentang: aspek-aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan,  kapan  dan  dimana  dilaksanakan, dan  berapa  biaya  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan tersebut.  Hal  ini  diperlukan  untuk  memudahkan  madrasah  dalam menjelaskan  dan  memperoleh  dukungan  dari  pemerintah  maupun  dari orangtua siswa, baik dukungan  pemikiran,  moral,  material  maupun  finansial untuk  melaksanakan  rencana  peningkatan  mutu  pendidikan  tersebut. Rencana  yang  dimaksud  harus  juga  memuat  rencana  anggaran  biaya (rencana biaya) yang diperlukan untuk merealisasikan rencana madrasah.
Hal pokok yang perlu diperhatikan oleh madrasah dalam penyusunan rencana  adalah  keterbukaan  kepada semua  pihak  yang  menjadi stakeholder pendidikan,  khususnya  orangtua  siswa  dan  masyarakat  (BP3/Komite Madrasah) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa  kemampuan  madrasah  dan  pemerintah  untuk  menanggung  biaya rencana ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orangtua peserta
didik  dan  masyarakat  sekitar.  Dengan  keterbukaan  rencana  ini,  maka kemungkinan  kesulitan  memperoleh  sumberdana  untuk  melaksanakan rencana ini bisa dihindari. Dengan kata lain, program adalah bentuk dokumen untuk menggambarkan langkah mewujudkan sinkronisasi dalam ketatalaksanaan.
H. Melaksanakan rencana peningkatan mutu
Dalam melaksanakan rencana peningkatan  mutu  pendidikan  yang telah  disetujui  bersama  antara  orangtua  siswa,  guru  dan  masyarakat, maka  madrasah  perlu  mengambil  langkah  proaktif  untuk  mewujudkan sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Kepala  madrasah  dan  guru hendaknya  mendayagunakan  sumberdaya  pendidikan  yang  tersedia semaksimal  mungkin,  menggunakan  pengalaman-pengalaman  masa  lalu yang dianggap efektif, dan menggunakan teori-teori yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kepala  madrasah  dan  guru  bebas  mengambil  inisiatif  dan  kreatif dalam menjalankan program-program yang diproyeksikan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu, madrasah harus dapat membebaskan  diri  dari  keterikatan-keterikatan  birokratis  yang  biasanya banyak  menghambat  penyelenggaraan  pendidikan.  Dalam  melaksanakan proses  pembelajaran,  madrasah  hendaknya  menerapkan  konsep  belajar tuntas (mastery  learning) .  Konsep  ini  menekankan  pentingnya  siswa menguasai  materi  pelajaran  secara  utuh  dan  bertahap  sebelum melanjutkan  ke  pembelajaran  topik-topik  yang  lain.  Dengan  demikian siswa  dapat  menguasai  suatu  materi  pelajaran  secara  tuntas  sebagai prasyarat  dan  dasar  yang  kuat  untuk  mempelajari  tahapan  pelajaran berikutnya yang lebih luas dan mendalam.
Untuk  menghindari  berbagai  penyimpangan,  kepala  madrasah perlu  melakukan  supervisi  dan  monitoring  terhadap  kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di madrasah.  Kepala  madrasah  sebagai manajer  dan  pemimpin  pendidikan  di  madrasahnya  berhak  dan  perlu memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan teguran kepada guru dan tenaga lainnya jika ada kegiatan yang tidak sesuai  dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan. Namun demikian, bimbingan dan arahan jangan sampai membuat  guru  dan  tenaga  lainnya  menjadi  amat  terkekang  dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan tidak mencapai sasaran.
I. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  program,  madrasah  perlu mengadakan  evaluasi  pelaksanaan  program,  baik  jangka  pendek  maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir catur wulan untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap. Bilamana pada
satu catur wulan dinilai adanya faktor-faktor yang tidak mendukung, maka madrasah  harus  dapat  memperbaiki  pelaksanaan  program  peningkatan mutu  pada  catur  wulan  berikutnya.  Evaluasi  jangka  menengah  dilakukan pada  setiap  akhir  tahun,  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  program peningkatan  mutu  telah  mencapai  sasaran-sasaran  mutu  yang  telah ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan program untuk diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.
Hasil  evaluasi  pelaksanaan  MPMBM  perlu  dibuat  laporan  yang terdiri  dari  laporan  teknis  dan  keuangan.  Laporan  teknis  menyangkut program  pelaksanaan  dan  hasil  MPMBM,  sedang  laporan  keuangan meliputi  penggunaan  uang  serta  pertanggungjawabannya.  Jika  madrasah melakukan  upaya-upaya  penambahan  pendapatan (income  generating activities), maka  pendapatan  tambahan  tersebut  harus  juga  dilaporkan. Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban (akuntabilitas), maka  laporan  harus dikirim  kepada  Pengawas,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten,  Komite Madrasah, Orang Tua Siswa.
J. Merumuskan sasaran mutu baru
Hasil  evaluasi berguna untuk dijadikan  alat  bagi  perbaikan  kinerja program  yang  akan  datang.  Namun  yang  tidak  kalah  pentingnya,  hasil evaluasi  merupakan  masukan  bagi  madrasah  dan  orangtua  peserta  didik untuk merumuskan sasaran mutu baru untuk tahun yang akan datang. Jika dianggap  berhasil,  sasaran  mutu  dapat  ditingkatkan  sesuai  dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Jika tidak, bisa saja sasaran mutu tetap  seperti  sediakala,  namun  dilakukan  perbaikan  strategi  dan mekanisme  pelaksanaan  kegiatan.  Namun  tidak  tertutup  kemungkinan, bahwa sasaran mutu diturunkan, karena dianggap terlalu berat atau tidak sepadan  dengan  sumber  daya  pendidikan  yang  ada  (tenaga,  sarana  dan prasarana, dana) yang tersedia.  Setelah sasaran baru ditetapkan, kemudian dilakukan  analisis  SWOT  untuk  mengetahui  tingkat  kesiapan  masing-masing fungsi  dalam  madrasah,  sehingga  dapat  diketahui  kekuatan,  kelemahan, peluang,  dan  ancaman.  Dengan  informasi  ini,  maka  langkah-langkah pemecahan  persoalan  segera  dipilih  untuk  mengatasi  faktor-faktor  yang mengandung  persoalan.  Setelah  ini,  rencana  peningkatan  mutu  baru  dapat dibuat. 12

## Kesimpulan
Aktualisasi  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  madrasah  di Madrasah  Aliyah  Negeri  3  Malang  terbagi  dalam  beberapa  langkah  seperti
12 Artikel Pendidikan, Konsep Dasar MPMBS, 27-45
perencanaan,  dimana  dalam  perencanaan  ini  dimuali  dengan  pembacaan secara  umum  untuk  menentukan  program  yang  akan  dibuat  yang  meliputi analisis situasi untuk  mencapai sasaran yang  dituju,  kemudian  merumuskan sasaran  yang  tercermin  dalam  visi  dan  misi  dan  baru  kemudian  melakukan analisis  SWOT  untuk  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan tantangan  yang  akan  dihadapi.  Setelah  perencanaan  terselesaikan  dengan melahirkan  beberapa  program,  kepala  madrasah  melakukan  pembagian beban  kerja  dengan  memberikan  porsi  yang  proposional  kepada  setiap individu  maupun  kelompok  untuk  melaksanakan  program-program  yang telah dibuat.
Sedangkan  dalam  pelaksanaan  peningkatan  mutu  pendidikan madrasah, adalah dengan membuat program-program sesuai dengan job dan wewenang  masing-masing  bagian,  mulai  dari  kepala  madrasah  sampai karyawan ikut berperan secara aktif dalam melaksanakan program yang telah dibuat yang tentunya yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan dalam pengawasan mutu pendidikan dari program-program yang telah  dibuat  dan  laksanakan  dan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan maka  dilakukan  evaluasi,  dalam  pelaksanaan  evaluasi  ini  dilakukan  secara rutin yakni setiap hari senin dan berkala serta setiap ada masalah.

## Daftar Rujukan
Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosda Karya , 2004.
Undang-Undang RI No. 20  Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003.
Syarifuddin, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo, 2002.
www.dikdasmen.depdiknas.go.id