## J urnal Legisia
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN ( SIRRI)
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO: 1 TAHUN 1974 DIRUBAH UNDANG-UNDANG NO:  16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN)
Rachmat Ihya’
Universitas Sunan Giri Surabaya rahmatihya@unsuri.ac.id

## Umi Wahyuni

## Universitas Sunan Giri Surabaya uwahyuni474@gmail.com

## Abstract
Marriage is an important event in people's lives, so the state has the right to regulate this matter in clear rules to provide legal protection and order in people's lives. about the phenomenon of marriage that is not uncommon but often occurs in the community, namely underhand marriage or in Islamic terms,  sirri  marriage.  The  issue  of  legal  or  unregistered  marriages  often  becomes  a  polemic  which results in unclear marital status that occurs, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children. research on the behavior of these community groups (the perpetrators of sirri marriages) in society, what are the causes of underhand marriages (sirri) in society and the legal impact. This study uses a normative juridical method with a statutory approach as the main source of legal material, marriage according to the Islamic Law Compilation is that marriages carried out outside the supervision of the Marriage Registrar have no legal force.
Keywords: Legal Review, Sirri marriage, Society
Submit Approve Publish 23 Juni2020 10 Juli 2021 27 Juli 2021

## PENDAHULUAN.
Manusia  adalah  monodualisme,  di  samping  sebagai  makhluk  pribadi  manusia juga  sebagai  makhluk  sosial,  karena  dasarnya  manusia  masih  membutuhkan pertolongan  dan  bantuan  dari  sesama  (manusia  lain)  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Kehidupan  bahagia  adalah  puncak  cita-cita  setiap  individu,  baik  secara lahiriyah ataupun batiniyah. Salah satu bentuk interaksi antar manusia adalah melalui pernikahan,  karena  dalam  pernikahan  juga  mengajarkan  bagaimana  manusia  atau individu  yang  berlainan  menjadi  satu  dalam  ikatan  keluarga.  Yang  dimaksudkan “keluarga” di sini ialah keluarga menurut pure family system (sistem keluarga pokok), yang terdiri dari bapak,ibu dan anak.Mereka diajarkan saling mengenal, saling bekerja sama, saling tolong-menolong dan saling mengingatkan dalam kebajikan, sebagaimana yang diajarkan dalam al- Qur’an.
Perkawinan merupakan  tujuan  suci,  dimana  kedua  belah  pihak  dihubungkan menjadi suami isteri dengan menggunakan Asma Allah. Islam menyukai perkawinan dan segala  akibat,  baik    yang  bertalian  dengan  perkawinan  bagi  yang  bersangkutan,  bagi masyarakat  dan  bagi  kemanusian  secara  umum.  Allah  mensyari’atkan  perkawinan kepada  manusia  karena  Dia  tidak  mau  menjadikan  manusia  seperti  makhluk  lainnya yang  hidup  bebas  mengikuti  nalurinya,  melakukan  hubungan  seksual  secara  liar (anarki) dan tidak beraturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, sebagai satu-satunya makhluk Allah yang berakal dan juga sebagai khalifah Allah di muka bumi, makiadakanlah  hukum  atau  aturan  yang  menjaga  selarasnya  harkat  dan  martabat tersebut.  Sehingga,  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dapat  disahkan  secara utuh dalam satu ikatan rumah tangga.
Urusan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka  negara  berhak  mengatur  urusan  ini  dalam  suatu  aturan  yang  jelas  untuk memberikan  perlindungan  hukum  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  masyarakat. mengenai  fenomena  perkawinan  yang  tidak  biasa  namun  banyak  terjadi  di  kalangan masyarakat,  yaitu  perkawinan  di  bawah tangan  atau  dalam  istilah  Islam  perkawinan sirri.  Persoalan  mengenai  kawin  sirri  sah  atau  tidak  sering  menjadi  polemik  yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak
Hubungan yang sudah terikat, diharapkan akan membentuk kehidupan bersama yakni  sebuah  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah.  Mendapatkan kebahagiaan  yang  dicita-citakan  serta  dapat  diakui  oleh  negara.  Diterbitkannya Undang-Undang  Perkawinan  merupakan  perwujudan  atas  cita-cita  pembina  hukum yang  sesuai  dengan  pancasila  yang  memberikan  landasan  hukum  perkawinan  yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila.
Dalam  usaha  meleburkan  suatu  bentuk  hukum  dalam  dunia  hukum  Islam Indonesia. Tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam darimana asal konsep hukum yang  diadopsi  oleh  Departemen  Agama  Republik  Indonesia  tersebut  yang  kemudian menjadi produk hukum yang lazim disebut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan
Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
Terpenuhinya  syarat  dan  rukun  suatu  perkawinan,  mengakibatkan  diakuinya keabsahan  perkawinan  tersebut  baik  menurut  hukum  agama  atau  Hukum  positif pemerintah.  Bila  salah  satu  syarat  atau  rukun  tersebut  tidak  terpenuhi  maka mengakibatkan  tidak  sahnya  perkawinan.  Berawal  dari  garis  perbandingan  antara kedua  produk  hukum  tersebut,  penulis  membahas  perbandingan  antara  keduanya sehingga  dapat  diketahui  lebih  dalam  hubungan  antara  keduanya.Meskipun perkawinan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  diatur  secara administratif  negara.  Tetapi,  ada  beberapa  kelompok  masyarakat  di  daerah-daerah tertentu yang masih melakukan perkawinan secara adat dan kepercayaan masyarakat tersebut  yang  dianggapnya  warisan  leluhur  mereka,  berdasarkan  permasalahan  dan problem  tersebut,    sebuah  penelitian  tentang  prilaku  golongan  masyarakat  tersebut (pelaku nikah sirri) di masyarakat , apa penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan (sirri)   di masyarakat  dan dampak hukumnya

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan  metode yuridis normative dengan pendekatan undang- undang sebagai sumber bahan hukum utama dan literatur, teori dan berbagai sumber dari  media  online  sebagai  bahan  hukum  sekunder,  untuk  mengkaji  bagaimana pandangan  perkawinan  dan  penyebab  terjadinya  perkawinan  bawah  tangan  (Sirri) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Di Masyarakat . Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan sebagai jalan untuk berkembang biak  dan  melestarikan  hidupnya.  Dengan  demikian,  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan  diatur  secara  terhormat  berdasarkan  kerelaan  dalam  suatu  ikatan  berupa pernikahan.Pernikahan  ini  memberikan  jalan  yang  aman  pada  naluri  seksual  untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga dirinya.
Adapun  tentang  makna  perkawinan  itu  secara  definitif,  masing-masing  ulama berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain:
1. Ulama Hanafiyah, mendifinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang memiliki guna sebagai mut’ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasaan.
2. Ulama Syafi’iyah, mendifinisikannya sebagai suatu akad dengan lafal nikah atau zauj yang  berarti  memiliki.  Artinya  dengan  pernikahan  seseorang  dapat  memiliki  atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama  Malikiyah,  menyebutkan  bahwa  pernikahan  adalah  suatu  akad  yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga
4. Ulama  Hanabilah,  menyebutkan  pernikahan  sebagai  akad    untuk  mendapatkan kepuasan,  artinya  seorang  laki-laki  dapat  memperoleh  kepuasan  dari  seorang perempuan dan sebaliknya. 1
5. Menurut  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974,  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Setiap individu yang ada di muka bumi ini semuanya memiliki tanggung jawab dan peran  sebagai  khalifah,  baik  atas  orang  lain  maupun  atas  dirinya.  Hal  ini  merupakan sunnatullah, oleh karenannya setiap individu baik laki-laki atau perempuan semua adalah Khalifah  Allah  di  muka  bumi  ini. 2 Beberapa  dalil  yang  berkenaan  dengan  pernikahan, antara  lain  ;  1)  Sarana  pemenuh  kebutuhan  biologis,  sarana menggapai  kedamaian  dan ketenteraman jiwa, 2) Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia, 3) Sarana melaksanakan  libido  seksualitas,  4)  Sarana  memperoleh  keturunan,  5)  Sebagai  sarana untuk  memperoleh  kebahagiaan  dan  ketentraman,  6)  Sarana  untuk  menyelamatkan manusia dari dekadensi moral.

## Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Sebelum  berlakunya  UU  perkawinan  Nomor  1  tahun  1974,  Indonesia menggunakan  berbagai  hukum  perkawinan  bagi  berbagai  golongan  warga  negara  dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini tercermin dalam UU perkawinan oleh Negara pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa, salah satu syarat sahnya perkawinan adalah jika  telah  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya. Berkenaan  dengan  telah  berlakunya  UU  perkawinan  tersebut,  maka  hanya  ada  satu peraturan  perkawinan  yang  berlaku  untuk  seluruh  warga  Negara  Indonesia,  tanpa memperhatikan  golongan  dan  daerah.Walaupun  demikian,  dalam  pelaksanaannya memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kebiasaan yang  telah  berlangsung  selama  ini,  yaitu  kebiasaan  yang  tidak  tertulis  dalam  bentuk perundang-undangan.Dimana  pada  dasarnya  Undang-Undang  Perkawinan  telah mewujudkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945.Yang  di  dalamnya  menampung  kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan perkembangan  dan  tuntutan  zaman,  baik  menurut  hukum  adat,  hukum  agama  dan kepercayaan masyarakat. 3
1 Abdurrahman al-Jaziri, (t.th), Kitab al-Fiqh ala Madzhahib al- Arba’ah, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al- Qubra, hlm. 4. Lihat juga Slamet Abidin, (1999), Fiqih Munakahat, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 10-11.
2 A person who guides on directs a group, team organization etc. lihat. Longman, Dictionary of Contemporary (England:  Longman Group, 1987), 593.
3 Effi Setiawati, (2005), Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar, Bandung: Eja Insani, hlm. 30.
Menurut  UU  No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  bahwa  perkawinan  di syariatkan  supaya  manusia  mempunyai  keturunan  dan  keluarga  yang  sah,  menuju kebahagiaan  hidup  dunia  dan  akhirat.  Di  bawah  naungan  cinta  kasih  dan  Ridlo  Ilahi, sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  1  UU  No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang menyatakan:”  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  anatara  seorang  pria  dan  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengert ian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki 2 aspek, yaitu:
Aspek  formil  (hukum).  Hal  ini  dinyatakan  dalam  kalimat  “ikatan  lahir  batin”, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai  nilai ikatan secara lahir  (tampak) juga mempunyai ikatan batin, ini merupakan inti dar perkawinan itu.
Aspek  sosial  keagamaan,  dengan  disebutkannya  “membentuk  keluarga  dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani, tetapi juga unsur batin juga berperan penting. 4
Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. 5 Disamping itu, bila definisi perkawinan tersebut ditela’ah, maka terdapat lima unsur perkawinan, yaitu; pertama sebagai ikatan Lahir Batin, Dalam suatu perkawinan  tidak  hanya  cukup  dengan  ikatan  lahir  batin  saja,  akan  tetapi  keduanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan  mengungkapkan  hubungan  hukum  antara  seorang  pria  dan  wanita  untuk  hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan, ikatan lahir batin merupakan hubungan  yang  Non-formal,  suatu  ikatan  yang  tidak  tampak,  tidak  nyata  yang  hanya dapat  dirasakan  oleh  pihak-pihak  yang  mengikatkan  dirinya.  Ikatan  lahir  batin  ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan pondasi dalam bentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia. Unsur kedua seorang pria dan wanita, mengandung arti bahwa  perkawinan  itu  hanyalah  antara  jenis  kelamin  yang  berbeda.  Hal  ini,  menolak perkawinan  sesama  jenis  yang  waktu  ini  telah  dilegalkan  oleh  beberapa  negara barat. 6 unsur  ketiga,  sebagai  suami  istri,  mengandung  arti  bahwa  perkawinan  itu  adalah bertemunya  dua  jenis  kelamin  yang  berbeda  dalam  suatu  rumah  tangga,  bukan  hanya dalam  istilah  “hidup  bersama”,  unsur  ke  empat  adalah  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
Tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.unsur ke lima berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,  ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.
Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:
4 Titik Triwulan Tutik, (2015), Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 40.
5 Sayuti Thalib, (2014), Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : UI Press, hlm. 44.
6 Amir Syarifuddin, (2016), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 40.
Tujuan perkawinan adalah keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
Dalam  Undang-Undang  ini  dinyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan di  samping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang.
Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang  suami  dapat  beristri  lebih  dari  seorang.  Namun,  demikian  perkawinan seorangsuami dengan lebih dari seorang istrimeskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
Undang-Undang  ini  menganut  prinsip,  bahwa  calon  suami  istri  itu  harus  telah masak  jiwa  raganya  untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah perkawinan di bawah umur.
Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia, kekal dan sejahtera. Maka, Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar trjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 7
Adapun  syarat-syarat  perkawinan  menurut  Undang-Undang   No.1  Tahun  1974, yaitu  apabila  seorang  baru  dapat  melangsungkan  perkawinan  apabila  telah  memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang . Dan kalau kita teliti dalam UU No.1  tahun  1974,  maka  syarat-syarat  tersebut  dapat  kita  kelompokkan  menjadi  2 kelompok, yaitu: 1) Syarat-syarat intern, syarat intern ini merupakan syarat-syarat yang harus  ada  pada  para  pihak  terutama  mengenai  kehendak,  wewenang  dan  persetujuan orang lain yang diperlukan para pihak dalam melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu; 8 2) Syarat-syarat intern relatif, syarat-syarat intern yang relatif adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu. Adapun  syarat-syarat  tersebut  adalah  meliputi  larangan  perkawinan  antara  dua  orang yang;  a)Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurur  ke  bawah  ataupun  ke  atas,
b)Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara neneknya, c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu  dan  ibu  atau  bapak  tiri.,  d)  Sesusuan,  yaitu  oran  tua  sesusuan,  anak  susuan,
7 Soemiyati, (2009), Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberti, hlm. 5.
8 Masjkur Anhari, (2015), Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan, Surabaya: Diantama, hlm. 25.
saudara  susuan  dan  bibi  atau  paman  sesusuan.  e)  Berhubungan  saudara  dengan  istri, dalam hal suami beristri lebih dari satu atau seorang, f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin, g) Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka  diantara  mereka  tidak  boleh  dilangsungkan  perkawinan  lagi    sepanjang  hukum masing-masing  hukum  agama  dan  kepercayaan  yang  bersangkutan  tidak  menentukan lain  (pasal  8  dan  10).  3)  Syarat-syarat  ekstern,  yang  dimaksud  dengan  syarat-syarat ekstern  ini  adalah  merupakan  syarat-syarat  yang  berhubungan  dengan  cara-cara  atau formalitas-formalitas  pelangsungan  perkawinan.  Sedangkan  syarat-syarat  ekstern  ini sesuai  dengan  yang  ditunjuk  oleh  pasal  12  undang-undang,  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  tersendiri.  sedangkan  peraturan  perundang-undangan  itu  adalah PP 9/1975. Adapun Syarat-syarat tersebut adalah :
Pemberitahuan,  setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.  Pemberitahuan  itu  sekurang-kurangnya  10  hari  kerja  sebelum perkawinan dilangsungkan 9 . Kecuali apabila mendapatkan dispensasi dari camat karena alasan-alasan  penting  (  pasal  3  PP  9/1975).  Pemberitahuan  ini  pada  prinsipnya  harus dilakukan secara lisan oleh salah satuatau kedua calon mempelai, atau orangtuanya atau wakilnya. Tetapi, apabila karena sesuatu alasan yang sah apabila pemberitahuan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan , maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan tersebut adalah wali, atau orang lain yang ditunjukkan berdasarkan kuasa khusus ( Pasal 4 PP 9/1975  dan penjelasannya).  Adapun  isi  pemberitahuan  tersebutminimal  memuat  nama  ,  umur, agama/kepercayaan,  pekerjaan,  tempat  kediaman  calon  mempelai  dan  apabila  salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri/suami terdahulu ( pasal 5 PP 9/1975 ). 10
Pengumuman  dari  pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  pegawai  pencatat menerima  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan,  maka  pegawai pencatat  perkawinan  meneliti  apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi  dan apakah tidak terdapat penghalang perkawinan menurut undang-undang. disamping itu pegawai pencatat harus juga meneliti :
Kutipan  akte  kelahiran  atau  surat  kenal  lahir  calon  mempelai.  Apabila  akte kelahiran atau surat kenal lahir tidak ada maka harus ada surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan tentang umur dan asal-usul calon mempelai;
Keterangan  mengenai  nama,  agama/kepercayaan,  pekerjaan,  dan  tempat  tinggal orangtua  calon  mempelai;Izin  tertulis/izin  pengadilan,  apabila  salah  seorang  calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;Izin pengadilan apabila calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai istri; Dispensasi pengadilan / pejabat yang ditunjuk, apabila salah satu atau kedua calon mempelai masih berumur di bawah
9 Enny Rosidah Badawi, (2008), Perkawinan dan Perceraian , Jombang:  Abadi, hlm. 14.
10 Masjkur Anhari, hlm. 30.
batas  minimal,  untuk  melaksanakan  perkawinan  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang- Undang;Surat  kematian  istri  atau  suami  terdahulu,  atau  dalam  hal  perceraian  surat keterangan  perceraian,  bagi  perkawinan  untuk  kedua  kalinya  atau  lebih;Izin  tertulis pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam / Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya sebagai anggota angkatan bersenjata;Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya  tidak  dapat  hadir  sendiri  karena  sesuatu  alasan  yang  penting,  sehingga mewakilkan kepada orang lain.
Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974.
Dalam  fiqih  tidak  membahas  mengenai  pencatatan  perkawinan,  hal  ini  tentu berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan yang sebagaimana terlihat nanti, tidak saja menempatkan  pencatatan  perkawinan  sebagai  sesuatu  yang  penting,  tetapi  juga menjelaskan  mekanisme  bagaimana  pencatatan  perkawinan  itu  dilaksankan.  Di  dalam UU  No.1  tahun  1974  pasal  2 ayat  2,  dinyatakan  bahwa:  “tiap -tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”.  Ini  adalah  satu -satunya  ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang  lebih  rinci  kecuali  yang  dimuat  di  dalam  penjelasannya  dikatakan  (i)  tidak  ada perkawinan  di  luar hukum  agama  dan  (ii)  maksud hukum  agama  termasuk  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 dinyatakan:  Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilaksanakan.
Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1, dilakukan sekurang-kurangnya 10  hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2, disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.
Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun dalam Undang-Undang hanya diatur oleh 1 ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang  menempatkannya  sebagai  syarat  administratif  yang  juga  menentukan  sah  atau tidaknya sebuah sebuah perkawinan. 11
Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwa: 1) Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
11 Amir Nuruddin, (2004), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 122.
agamanya dan kepercayaannya itu, 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12
Ketentuan tersebut menegaskan akan adanya dua hukum dalam hal tersebut, yaitu hukum  agama  masing-masing  dan  hukum  yang  berlaku  di  negara  ini.  Jadi,  nikah  sirri menurut  UU  Perkawinan  No.1  tahun  1974  dalam  pasal  2  tidak  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap. Karena pada umumnya nikah sirri adalah suatu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan oleh Islam, yaitu adanya saksi, wali, maskawin, ijab-qabul dan kedua calon mempelai, namun tidak di catat oleh petugas berwenang (KUA).
Menurut  Kompilasi Hukum  Islam,  perkawinan adalah akad  yang  sangat  kuat  ( Mitsaqon  Ghalidzo  )  yang  bertujuan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  mengikuti sunnah Rasul dan merupakan ibadah, dengan tujuan akhirnya yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.  Sebuah ucapan akad sebagai langkah awal mitsaqan ghalidzan merupakan sebuah gambaran dari ikatan lahir dan batin pasangan suami istri yang terdapat dalam rumusan UU, mengandung arti bahwa akad perkawinan adalah  merupakan  sebuah  ungkapan  suci  untuk  metaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Hal  ini  merupakan  penjelasan  dari  ungkapan “berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dalam  UU.  Ini  lebih  menjelaskan  bahwa perkawinan bagi ummat Islam merupakan periatiwa agama dan yang melaksanakannya di nilai telah melakukan sebuah ibadah.

## Hukum Nikah sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pasal  6  ayat  2  KHI  menyatakan,  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Dari  hal  ini nampak  jelas,  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  menurut  UU  yang  berlaku  adalah perkawinan dengan agama dan kepercayaannya itu dalam arti, bahwa apabila seseorang yang  melaksanakan  perkawinan  maka  hendaknya  dilakukan  di  instansi  terkait  agar terjadi penertiban dan demi kemaslahatan masyarakat. Pencatatan dilaksanakan semata- mata demi manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menghindari akan timbulnya keraguan dan perselisihan dalam masyarakat. Selain itu, pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan yang sah dan mempunyai  kekuatan  hukum  (legal  formil)  baik  bagi  dirinya  sendiri  dan  keluarganya. Maka, hukum nikah sirri  sebagai berikut : a) Nikah sirri melanggar UU dan Peraturan Pemerintah  yang  berlaku  di  Indonesia,  b)  Nikah  sirri  dapat  dinyatakan  sah  apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari’at yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan,
c) Nikah sirri  tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

## Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Di Bawah Tangan (Sirri)
12 Tim Pustaka Tinta Mas, (1997), Undang-Undang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 6.
Di  dalam  UU  Nomor  1Tahun  1974  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  adalah ikatan lahir batin antara seoarang laki-laki dan perempuan sebagaia suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  UU  ini  dinyatakan  bahwa  perkawinan  baru  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya. Sedangkan  dalam  KHI  pernikahan  adalah  akad  yang  sangat  kuat  (mitsaqan  ghalidza) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.
Sebuah  perkawinan  dinyatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1), yaitu harus sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum  Islam.Tetapi,  dalam  pandangan  hukum  positif  Indonesia  menyatakan,  bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah bilamana perkawinan itu telah tercatat pada lembaga yang  berwenang atau  PPN  dengan  diterbitkannya  buku  nikah  oleh  PPN sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.
Dalam  PP  Nomor  9/1975  syarat  perkawinan,  yaitu;  pemberitahuan  yang artinya bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengabarkan atau memberitahunya kepada pegawai pencatat nikah (PPN) hal inisetidak-tidaknya sebelum 10  hari  kerja  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  PPN  menerima  pemberitahuan kehendak  perkawinan,  kemudian  PPN  melakukan  penelitian  apakah  syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan  menurut Undang-Undang dan pengumuman ini sangat penting agar terhindar dari gangguan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalam KHI pasal 5 menyatakan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat,
(2) Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dan dalam pasal 6 dijelaskan, bahwasanya untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilagsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi,  mahar,  ijab-qabul  dan  walimah  dengan  cara  mengundang  seorang  tokoh masyarakat atau kiyai untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya pencatatan dari PPN  atau  KUA.  Cara  kedua  ini  berbeda  dengan  carasirri  murni,  tetapi  hal  ini  tetap mengundang kerabat dan handai taulan serta merayakanya dengan walimah tetapi tetap tidak menggunakan pencatatan resmi pada petugas PPN atau KUA. Jadi perkawinan ini tidak  dirahasiakan  lagi  untuk  masyarakat  dan  masyarakat  secara  umum  mengetahui tanpa  menanyakan  legalitas  atas  perkawinannya.Akan  tetapi  perkawinan  ini  juga menyalahi aturan pemerintah dan tidak sesuai dengan UU No.1 Thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Ada  cara  yang  terekstrem,  yaitu  melangsungkan  perkawinan  yang  dilakukan seorang laki-laki, perempuan, maskawin, ijab-qabul, tanpa saksi dan tanpa wali. Mereka melangsungkan perkawinan dengan mendatangi kiyai atau seseorang yang dianggapnya pantas untuk menikahkan.Hal ini bertentangan dengan fiqih pada umumnya, sekalipun ada madzhab yang membolehkan hal tersebut.Ini juga tidak sesuai dengan asas KHI dan
Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974,  dimana  perkawinan  harus  dicatat  dan  sesuai dengan kepercayaannya.

## Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah bawah tangan (Sirri).
Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.
Jika dikaji lebih jauh akibat nikah sirri secara yuridis, akan membawa impilkasi hukum sebagai berikut : Pertama : Terahadap suami-isteri :  Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan yang berlaku sehingga perkawinannya disebut nikah sirri (rahasia) karena tidak dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 dan  Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam), jika tidak dicatat perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah (Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), akibat perkawinan  mereka  tidak  sah,    masing-masingnya    tidak    terikat    dengan    akad perkawinan    sebagai    kontrak  perdata,  sehingga  tidak  mempunyai  hak  dan  kewajiban sebagai suami-isteri (Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam) yakni tidak dapat saling menikmati kesenangan seperti  untuk    melakukan    kehalalan    melakukan    persetubuhan,    karena    akad perkawinan  mereka  termasuk  dalam  kategori  nikah  yang  rusak  (fasid)  bahkan  bisa dikategorikan  nikah  batil  dan  tidak  termasuk  dalam  perjanjian  yang  kuat    (mitsaqon ghalidha) sebab tidak tercatat secara hukum, masing-masingnya tidak dapat dikatakan sebagai hubungan  suami-isteri  yang  halal,  dengan  demikian  hubungan  kelamin  yang dilakukan selama hidup bersama dihukum perbuatan "zina" akibatnya jika salah satunya belum  pernah  kawin  dapat  dihukum  had  (jilid  100  kali)  dan  seandainya sudah  pernah kawin  dirajam  sampai  mati.  Apabila  suami  ingin  menceraikan  isteri,  maka  isteri  tidak punya kekuatan hukum untuk  menggugat  nafkah  terhadap  suami  apabila  ditinggalkan oleh    suami,  penyelesaian  kasus  gugatan  nikah  sirri  hanya  bisa  diselesaikan  melalui hukum  adat,  isteri  tidak  memperoleh  tunjangan  apabila  suami  meninggal,  seperti tunjangan  jasa  raharja,  dan  apabila  suami  sebagai  pegawai  negeri,  maka  isteri  tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.
Kedua: Terhadap nasab anak dan hak hadlanah : Karena suami-isteri dikategorikan bukan  sebagai  suami-isteri  yang  sah,  maka  status  anak  yang  lahir  dari  nikah  sirri, termasuk  dalam  kategori  anak  yang  bermasalah  karena  lahir  dari  perkawinan  yang bermasalah, sebab nikahnya tidak sah. Anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebab seorang anak dapat  dikatakan  sah  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ayahnya  jika  terlahir  dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, sehingga anaknya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, oleh karena itu si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1
Tahun  1974  jo.  Pasal  99  dan  100  Kompilasi  Hukum  Islam),      apabila  dari  pernikahan tersebut diperoleh anak perempuan maka yang akan menjadi wali nikahnya di kemudian hari adalah Wali Hakim  (Pasal 23 Kompilasi  Hukum Islam). Jika  anak  tidak  dapat dibuktikan  berlangsunglah  pernikahan  yang  diharamkan,  bertaburlah  di  dalam masyarakat  anak  yang  dilahirkan  di  luar  pernikahan  yang  sah,  bahkan  anak  yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut rentan dengan kekerasan, kemiskinan yang terus menderita,  kurang  memperoleh  kasih-sayang  yang  utuh  dari  bapak-ibu.  Anak  tidak memiliki  akta  kelahiran,  anak  sulit  diterima  secara  sosial,  anak  diacuhkan  di lingkungannya dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri karena tidak memiliki akta kelahiran, akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak tumbuh dengan baik.
Ketiga: Terhadap  harta  gono-gini  :  Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  menjadi harta  bersama  (syirkah)  karena  akibat  akad  perkawinan  (Pasal  86  Kompilasi  Hukum Islam) dan penyelesaiannya dapat diajukan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kepada  Pengadilan  Agama  (Pasal  88  Kompilasi  Hukum  Islam)  sehingga  adanya  harta gono-gini baru terjadi jika terjadi perceraian antara suami-isteri yang dilakukan di depan sidang  Pengadilan  Agama,  sementara  untuk  mengajukan  perceraian,  terlebih  dahulu dibuktikan sah atau
tidaknya  perkawinan,  jika  perkawinan  tidak  sah  akibatnya  gugatan  tidak mempunyai alasan hak (premature) dan pembagian harta gono-gini tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian karena status janda atau duda tidak dapat diproses maka proses  penyelesaiannya  tidak  dapat  dilanjutkan  melalui  Pengadilan  Agam  (Pasal  97 Kompilasi Hukum Islam).
Keempat: Terhadap  hak  waris  :  Apabila suami meninggal  dunia, maka  isteri  dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari si suami yang meninggal tersebut,  demikian  pula  sebaliknya,  karena salah  satu sebab    mendapatkan  harta  warisan  adalah  karena  pertalian  perkawinan  (Pasal  174 Kompilasi  Hukum  Islam)  sementara    antara    suami-isteri    tidak    terbukti    melakukan perkawinan   yang   sah  menurut  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  2  Ayat  (1)  dan Ayat  (2)  Undangundang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  4,  5  dan  6  Kompilasi  Hukum Islam), kecuali bagi anak ia hanya dapat dan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam).
Demikian barangkali jika nikah sirri tersebut dikaitkan dan dianalisa dari sudut pandang  yuridis  yang  akan  membawa  dampak  negatif  bagi  pasangan  suami  isteri  dan anak  keturunannya,  bahwa  apabila  seseorang  yang  melaksanakan  perkawinan  maka hendaknya dilakukan di instansi terkait agar terjadi penertiban dan demi kemaslahatan masyarakat.  Pencatatan  dilaksanakan  semata-mata  demi  manfaat  dalam  kehidupan bermasyarakat,  seperti  menghindari  akan  timbulnya  keraguan  dan  perselisihan  dalam masyarakat.  Selain  itu,  pencatatan  pernikahan  adalah  sebagai  bukti  bahwa  yang bersangkutan  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  sah  dan  mempunyai  kekuatan hukum  (legal  formil)  baik  bagi  dirinya  sendiri  dan  keluarganya.  Bahwa  sebab-sebab Masyarakat Surabaya melakukan nikah sirri, dikarenakan beberapa faktor, yaitu; sebab Agama, sebab kebudayaan, sebab sosial, sebab pendidikan dan sebab ekonomi

## SIMPULAN
Dari uraian dan penjelasan  yang ada dalam tulisan ini dapat diambil kesimpulan; Bahwa pernikahan dalam Islam dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dan  pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari hal  ini  nampak jelas,  bahwa  perkawinan  dianggap  sah menurut  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  yang  berlaku  adalah  perkawinan  dengan  agama  dan kepercayaannya Selain  itu,  pencatatan  pernikahan  adalah  sebagai  bukti  bahwa  yang bersangkutan  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  sah  dan  mempunyai  kekuatan hukum (legal formil) baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya dan mentradisinya prilaku nikah sirri  maka penulis berharap adanya  sosialisasi  yang  berkelanjutan  dari  pihak  terkait  khususnya  Pegawai  Pencatat Nikah atau KUA akan dampak buruknya dari nikah sirri itu sendiri. Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran diri guna kemaslahatan dan kebaikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Wasit Aulawi,(2012) ,  Nikah Harus Melibatkan Masyarakat”, Jurnal Dua Bulanan

## Mimbar
Abd. Shomad, (2010), Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum
Indonesia, Jakarta: Kencana.
Abdul Rahman Ghazali, (2013), Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana.
Amir Nuruddin, (2004), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
Amir Syarifuddin, (2006), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
Dadi Nurhaedi, (2003), Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja,
Jogjakarta: Saujana.
Departemen Ahama RI, (1991), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Depag RI.
Effi Setiawati, (2005), Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar, Bandung: Eja Insani. Enny Rosidah Badawi, (1989), Perkawinan dan Perceraian, Jombang:  Abadi.
H.S.A Alhamdani, (2002), Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani.
Hajar, Ibn, (1995) Bulughul Maram terj. Muh. Arif Sukandy, Bandung: PT. Al- Ma’arif.
Jawad al-Mughniyah, (2001), al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah terj. Masykur AB, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI II Tahun 2006, Ma sail Asasiyah Wathaniyah, Jakarta: MUI.
------------------ Masail Waqi’iyyah Mu’ashirah, Masail Qanuniyyah, Jakarta: MUI.
M. Idris Ramulyo,(2005), Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
M. Thohir, (2016), Perempuan dalam Sorotan, Surabaya: Sinar Terang.
Masjkur Anhari, (2017), Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam
Perkawinan, Surabaya: Diantama.
Masyfuk Zuhdi, (1993), Stud Islam jilid III (Muamalah),  Jakarta: Rajawali Pess.
Rusyd, Ibnu, terj: Abdurrahman, (1990), Bidayatul Mujtahid, Semarang: CV. Asy- Syifa’.
Sayuti Thalib, (1997), Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : UI Press.
Sayyid Sabiq, (2012), Fiqih Sunnah juz VI, Bandung: PT. Ma’arif.
Slamet Abidin, (2019), Fiqih Munakahat Jilid 1, Bandung: Pustaka Setia.
Soemiyati, (2009), Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
Yogyakarta: Liberti.
Tim Pustaka Tinta Mas, (2017), Undang-Undang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
Titik Triwulan Tutik, (2007), Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka.
Tim Pustaka Arloka, (2012), UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: CV.
Arloka.
.