DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6 Received: 5 April 2021 ,   Revised: 25 Juni 2021, Publish: 11 Juli 2021

## FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (LITERATURE REVIEW)
Alfina Maharani 1 , Adnand Darya Dzikra 2 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB, alfina.maharani224@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB, adnanddarya24@gmail.com
Korespondensi Penulis: Alfina Maharani 1
Abstrak : Penulisan  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  tentang  perlindungan  konsumen  dan azas-azas yang  berlaku  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  sesuai  Pasal  2  UU  No  8  Tahun  1999. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untu diperdagangkan. Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  segala  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  Konsumen.Disamping  itu  membahas  tentang  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan pelaku  usaha.  Sebagaimana  rumusan  Pasal  4  jo  5  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen.  Penegakan hukum  Perlindungan  Konsumen  harus  melibatkan  banyak  pihak  terutama  pemerintah  dan  Lembaga Perlindungan  Konsumen  dan  lembaga  pengawas  lain,  serta  harus terkoordinasi  dengan  instansi-instansi terkait supaya terjadi keharmonisan dan tidak tumpang tindih kebijakan atau keputusan. Hal ini diharapkan dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi dengan  baik  tanpa  harus  merugikan  konsumen  atau  pengguna barang/atau  jasa.  Karena  keberadaan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ini  sudah  cukup representatif untuk melindungi konsumen asalkan Undang-undang telah dipahami oleh pelaku usaha dan konsumen.
Keyword: Perlindungan Konsumen (Y), Perlindungan (X1), Konsumen(X2), Pelaku Usaha(X3)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang,  dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin segala  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  Konsumen.  Tetapi  apakah  sesuai kenyataan  saat  ini  konsumen  benar-benar  dapat  terlindungi  dan  lebih  mengecewakan  yang terjadi  konsumen  sering  dianak-tirikan  oleh  para  produsen.  Beberapa  contoh  kasus  tentang makanan  kemasan  kadaluarsa  berbentuk  parcel,  dan  kini  banyak  beredar  serta  produk-produk lain  yang  kadaluarsa,  tentu  sangat  berbahaya  apabila  dikonsumsi sebab jamur dan bakteri yang berada dalam makanan tersebut bisa menyebabkan keracunan.
Pengolahan daging sisa atau bekas dari hotel dan restoran yang diolah kembali, berita ini menggemparkan  publik  yang  dikenal  dengan  sebutan  daging  limbah  atau  daging  sampah. Sebutan  namanya  saja  kita  akan  merasa  jijik  dan  seakan-akan  tidak  percaya  pada  hal  tersebut, namun  ini  benar-benar  terjadi  dan  faktanya  pelaku  ditangkap  dikawasan  cengkareng,  Jakarta Barat.  Pengakuan  pelaku  benar-benar  melakukan  dan  menjelaskan  pula tahapan-tahapan  yang dilakukannya dalam mengolah daging sampah tersebut. Antara lain; Limbah daging dibersihkan lalu  dicuci  dengan  cairan  formalin,  selanjutnya  diberi  pewarna  tekstil  dan  daging  digoreng
kembali sebelum dijual dalam berbagai bentuk seperti sup, daging empal  dan  bakso  sapi.  Lebih mengejutkan lagi bahwa profesi ini sudah ia pratikkan selama 5 (lima) tahun lebih.
Pernah  kita  mendengar  tentang  produk  susu  dari  China  yang  mengandung  melamin  dan ditemukan di Indonesia. Melamin adalah zat  yang biasa digunakan dalam pembuatan perabotan rumah tangga  atau  plastic.  Namun dalam kasus ini  melamin dicampurkan dicampurkan dengan susu dampak yang ditimbulkan adalah bayi yang mengalami penyakit tidak lazim seperti, gagal ginjal, bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Pelanggaranpelanggaran hukum yang  dilakukan  produsen  dan  atau  pelaku  usaha  ini  yang  merugikan  para  konsumen  dalam tingkatan yang dianggap sangat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen.
Ketiga  contoh  kasus  di  atas,  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  konsumenlah  menjadi pihak yang sangat dirugikan. Disamping itu sering kali konsumen harus membayar mahal untuk biaya  berobat  kerumah  sakit  karena  resiko-resiko  yang  diderita  adalah  sangat  membahayakan kesehatan  dan  jiwa konsumen.  Terjadinya dampak seperti  ini  mungkin disebabkan kurangnya pengawasan  dari  Pemerintah  dan  badan-badan  hukum  seperti  Dinas  kesehatan,  satuan  Polisi Pamong Praja, serta dinas Perdagangan dan setempat.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  akan  di  rumuskan  masalah  yang  akan  di  bahas  pada  artikel literature review agar lebih fokus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:
1. Apakah azas-azas perlindungan konsumen ?
2. Apakah Hak dan kewajiban konsumen ?
3. Bagaimanakah peran lembaga pengawasan dalam perlindungan konsumen?

## KAJIAN PUSTAKA
Sesungguhnya  peran  hukum  dalam  konteks  ekonomi  adalah  menciptakan  ekonomi  dan pasar yang  kompetitif.  Perlindungan  konsumen  harus  mendapat  perhatian  yang  lebih,  karena investasi  asing  telah  menjadi  bagian  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  dimana  ekonomi Indonesia  juga  berkaitan  dengan  ekonomi  dunia.  Persaingan  internasional  dapat  membawa implikasi  negative  bagi  konsumen.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan bahwa,  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Cakupan  perlindungan  konsumen  itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :
1. Perlindungan  terhadap  kemungkinan  barang  yang  diserahkan  kepada  konsumen  tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.
Az.  Nasution  berpendapat  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen  adalah  bagian  dari hukum  konsumen  yang  memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur  dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah  antara  berbagai  pihak  satu  sama  lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum  perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal  ini dapat kita  lihat  bahwa  hukum  konsumen  memiliki  skala  yang  lebih  luas  karena  hukum  konsumen meliputi  berbagai  aspek  hukum  yang  didalamnya  terdapat  kepentingan  pihak  konsumen  dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hakhak konsumen terhadap gangguan pihak lain.
Hukum  perlindungan  konsumen  yang  berlaku  di  Indonesia  memiliki  dasar  hukum  yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak  konsumen  bisa  dilakukan  dengan  penuh  optimisme.  Pengaturan  tentang  hukum perlindungan  konsumen  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UUPK  disebutkan  bahwa  Perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen  berupa  perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen,  yang  diperkuat  melalui undang- undang  khusus,  memberi  harapan  agar  pelaku  usaha  tidak  bertindak  sewenang-  wenang  yang selalu merugikan hak-hak konsumen.
Keinginan  yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan  konsumen  tersebut  tidak  saja  terhadap  tindakan  preventif  tetapi  juga  tindakan represif  dalam  semua  bidang  perlindungan  yang  diberikan  kepada  konsumen,  maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :
1. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memebrikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah  dengan  metode  kualitatif  dan  studi  literature atau  Library  Research.  Mengkaji  Buku-buku  literature  sesuai  dengan  teori  yang  di  bahas khusunya  di  lingkup  Manajemen  Sumberdaya  Manusia  (MSDM)  /  Manajemen  Pemasaran. Disamping  itu  menganalisis  artikel-artikel  ilmiah  yang  bereputasi  dan  juga  artikel  ilmiah  dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan  penelitian  kualitatif  yaitu  bahwa  penelitian  tersebut  bersifat  eksploratif,  (Ali  & Limakrisna, 2013).
Selanjutnya  dibahas  secara  mendalam  pada  bagian  yang  berjudul”  Pustaka  Terkait” ( Related  Literature )  atau  Kajian  pustaka(  “ Review  of  Literature ”),  sebagai  dasar  perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan  yang terungkap dalam penelitian, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Azas Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan  dalam  hal  ini  telah  mengamanatkan  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur.  Melalui  tujuan  pembangunan  nasional  ini  maka  sistem pembangunan  ekonomi  harus  dikembangkan  secara  demokratis  sserta  mampu  menumbuhkan kembangkan dunia produksi barang dan jasa  yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  PerlindunganKonsumen  (UUPK),  diharapkan  dapat
memberikan  rasa  aman  dan  adil  bagi  masyarakat  atau  konsumen  serta  untuk  memperoleh perlindungan  atas  kerugian  yang  diderita  atas  transaksi  suatu  barang  dan  jasa.  Perkembangan perekonomian  dan  pertumbuhan  pembangunan  serta  pengaruh  globalisasi  dan  kemajuan teknologi  akan  membawa  pengaruh  luar  biasa  kepada  setiap  aspek  kehidupan  manusia, khususnya  di  bidang  perindustian  dan  perdagangan  yang  menghasilkan  barang  jasa  dalam pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Keadaan  inilah  sangat  membawa  keuntungan  bagi  pelaku usaha terhadap barang-barang yang dihasilkannya dan konsumen akan semakin terbuka sebagai peluang untuk  mengkomsumsi  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  dengan  harga  yang  kompetitif. Keuntungan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  tersebut  ada  baiknya  tetapi  juga  akan menimbulkan  dampak  negatik  karena  akan  mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan konsumen  menjadi  tidak  seimbang,  pelaku  usaha  berposisi sebagai  pensuplai  dan  konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan demikian Konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  pelaku  usaha  melalui  kiat-kiat  promosi  dan  tata  cara penjualan  yang  merugikan  konsumen.  Maka  UndangUndang  Perlindungan  Konsumen  ini  lahir sudah  cukup  representatif  apabila  telah  dipahami  oleh  semua  pihak,  karena  di  dalamnya  juga memuat  jaminan  adanya  kepastian  hukum  bagi  konsumen,  meningkatkan  kualitas  barang dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa, kesehatan, kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  meningkatkan kesadaran,  kemampuan  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  diri,  mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,menentukan  dan  menuntut  hak-haknya  sebagai konsumen.  Kemudian  di  dalam  rumusannya  pun  telah  mengatur  pula  tentang  pelarangan  bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal”  yang dicantumkan dalam label. Seiring semakin terbukanya pasar bebas sebagai akibat dari  proses  mekanisme  pasar  yang  berkembang.  Ekses  yang  seringkali  timbul  adalah  transaksi ekonomi  yang  terjadi  sering  terdapat  permasalahan-permasalahan  atau  sengketa  dan ketidakpuasan konsumen atas produk  yang di konsumsinya tidak memenuhi kualitas rasa aman dan bahkan ada yang berbahaya.
Pemerintah  melalui  lembagalembaganya  meningkatkan  perlindungan  dan  jaminan produk, kepastian mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang diperolehnya di pasar, hal ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu masih segar di ingatan, ditariknya produk pengusir nyamuk HIT karena dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi keamanan dan keselamatan konsumen.
Terakhir  tetang  kasus  jamu  berbahaya,  kosmetik,  makananminuman  mengandung  susu produk  RRC  yang  berbahaya,  makanan  yang  bercampur  formalin.  beras  mengandung  bahan pengawet  berbahaya  dan  lain-lain.  Pertanyaannya  kenapa  lembagalembaga  pemerintah  seakan- akan  tidak  berfungsi?  Padahal  secara  nyata  Pasal  2  UU  No  8  Tahun 1999  merumuskan  bahwa azas Perlindungan Konsumen adalah:
1. Asas  Manfaat;  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas  Keadilan;  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara  maksimal  dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Asas  Keseimbangan;  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen, pelakuusaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4. Asas  Keamanan  dan  Keselamatan  Konsumen;  memberikan  jaminan  atas  keamanan dankeselamatan  kepada  konsumen  dalarn  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan barangdan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas  Kepastian  Hukum;  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen  mentaati  hukum  dan
memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta  Negara menjamin kepastian hukum.
Kesadaran konsumen akan hakhaknya masih rendah, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang belum memenuhi standar wajib karenanya belum dapat dianggap sebagai  konsumen  yang  cerdas.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  untuk menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah  dan lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat  untuk  melakukan upaya  pemberdayaan konsumen  melalui pendidikan dan pembinaan  konsumen.  Upaya  pemberdayaan  ini  penting  karena  tidak  gampang  menyadarkan pelaku  usaha  yang  telah mendarah  daging  berpegang  teguh  dengan  prinsipnya,”  mengeluarkan barang atau modal minimal tetapi mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Konsisi ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen secara langsung maupun tidak langsung

## Hak Dan Kewajiban Konsumen
Rumusan pasal-pasal UU Nomor 8 Tahun 1999, telah mengatur Hak-hak konsumen dan pelaku  usaha,  Meskipun  realitanya,  terkadang  konsumen  seringkali  berada  pada  posisi  yang kurang menguntungkan dan daya tawarnya rendah. Ini karena mereka belum memahami hak-hak mereka dan terkadang sudah menganggap itu persoalan biasa saja. Untuk  Lembaga pelindungan Konsumen  swadaya  masyarakat  adalah  lembaga  advokasi kepentingan  konsumen  yang  secara idial mampu memperjuangkan hak-hak konsumen, adapun sesuai dengan Pasal 4 Undangundang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :
a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Maka  dengan  demikian  konsumen  pun  perlu  memiliki  dan  meningkatkan  kesadaran, pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan  untuk  melindungi  dirinya.  Sosialisasi  Undangundang perlindungan konsumen harus secara gencar dilakukan terutama kepada masyarakat tingkat bawa dan berpendidikan rendah. Karena permasalahan- permasalahan ini tentu akan terjadi akibat dari ketidak pahaman konsumen.  Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, sesuai rumusan Pasal 5 Undang- undang perlindungan konsumen, memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Seperangkat penegakan hukum ada untuk melindungi konsumen dan tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, namun timbal balik ini perlindungan konsumen dapat mendorong  iklim  perusahaan  yang  tangguh  dalam  menghadapi  persaingan  melalui  penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Pelaksanaan Undangundang Perlindungan konsumen tetap
memberikan  perhatian  khusus  kepada  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah.  Hal  ini  dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya Disamping itu sesuai Pasal 6 Undang-undang Perlindungan konsumen, merumuskan hak pelaku usaha adalah:
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad tidak baik;
c. hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, Adapun sesuai Pasal 7, merumuskan kewajiban pelaku usaha adalah :
1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
4) menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkanketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yangdiperdagangkan;
6) memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian dan pemanfaatan  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) memberikompensasi,  ganti rugi  dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## Peran Lembaga Pengawasan Dalam Perlindungan Konsumen
Peran  lembaga  Perlindungan  Konsumen  swadaya  masyarakat,  yang  bergerak  di  bidang perlindungan  konsumen  menjadi  sangat  dibutuhkan  dalam  masyarakat,  perannya  yang  diakui oleh  pemerintah  memiliki  kesempatan  untuk  berperan  aktif  dalam  mewujudkan  perlindungan konsumen.  Lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  Masyarakat  ini  berdiri  atas  perintah undang-undang dan diakui keberadaannya dan memiliki kegiatan sebagaimana rumusan Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain:
a. menyebarkan  informasi  dalam rangka meningkatkan kesadaran  atas hak  dan kewajiban dan kehatihatian konsumen dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa;
b. memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja sama dengan instansi terkait  dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah  dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Disisi  lain  Lembaga  Pengawasan  dan/atau  instansi  pemerintah  dapat  dianggap bertanggungjawab  terhadap  pengawasan  peredaran  barang-barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi masyarakat seperti, BPOM, DINKES dan departemen  terkait yang mengeluarkan izin produksi, perdagangan dan peredaran suatu produk. Tidak mudah dikibuli oleh pelaku usaha yang akhirnya merugikan  konsumen.  Kasuskasus  formalin,HIT, susu  bercampur  melamin  sebenarnya  yang diketahui oleh badan-badan pemerintah terkait tetapi sengaja di biarkan. Akan tetapi ketika kasus
Pelaku Usaha Konsumen Perlindungan Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen
ini menjadi konsumsi publik dan /atau  heboh  di  media  cetak  maupun  elektronik,  barulah  Pemerintah  penindaklajuti,  padahal sudak  memakan  korban  yang  tidak  sedikit  dan  merugikan  konsumen  yang  tidak dapat  dihitung besarnya

## CONCEPTUAL FRAMEWORK
Berdasarkan  rumusan  masalah  penulisan  artikel  ini  dan  kajian  studi  literature  review  baik  dari buku dan artikel yang relevan, maka di perolah rerangka artikel ini seperti di bawah ini.
Gambar 1 : Conceptual Framework

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Keberadaan  UU  Perlindungan  Konsumen  ini  sudah  cukup  representatif  untuk  melindungi konsumen  asalkan  Undang-undang  telah  dipahami  oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Peran lembaga perlindungan konsumen dan seperangkat penegak hukum lainnya harus secara bersama- sama  mendorong  tumbuh  kembangnya  ekonomi  tetapi  juga  tidak  merugikan  konsumen  yang telah mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.

## Saran
1) Untuk  pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  harus  menegakkan  Undang- Undang  secara  baik  sehingga  mampu  menjunjung  tinggi  Azas-azas  yang  berlaku  dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2) Memenuhan  hak  dan Kewajiban konsumen dan  Pelaku  usaha sebagai asas  keseimbangan sebagai salah satu pelaku usaha sehingga tercidan perlindungan hukum.
3) Meningkatkan peran serta Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat sebagai amanah Undangundang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR RUJUKAN
Bandung Sudaryatmo. 1999. Hukum dan Advokasi Konsumen. PT. Citra Aditya Bakti. Yusuf  Sofie.  2000.  Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya.  PT. CitraAditya Bakti,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Bandung’’http://www.scribd.com/doc/18545014/makalahperlindungankonsumenhttp://w ww.pemantaupe radilan.com/delik/16.
Erman Rajagukguk, 2000, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, Mandar Maju, Bandung, h.2
Adrianus Meliala, 2006, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.152 Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, h.11 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, h.4 Abdul  Halim  Barkatulah,  2008,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Kajian  Teoretis  dan