Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404

## KONSTRIBUSI JABATAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
Asuan 1 dan Susi Yanuarsi 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: asuanokay@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: susiyanuarsi@gmail.com

## Abstract
Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the  Position  of  a  Notary,  states  that  a  notary  is  a  public  official  who  is  authorized  to  make authentic deeds and other authorities.  As a public official who is authorized to make authentic deeds  and  especially  in  notarial  bank  credit  agreements  that  provide  legal  protection  for creditors and debtors for strength of evidence and other authorities and to serve the interests of the  community.  The  inhibiting  factors  for  using  notary  services  in  the  process  of  granting credit/bank credit agreements are the bank's policy as outlined in the decision letter of the board of directors regarding notary services in the bank credit agreement; the level of risk is credit provided by the bank with guarantees such as movable and immovable objects; the size of the credit value provided by the bank using authentic agreements/notary services and underhand agreements between creditors and debtors are still legalized by a notary.
Keywords: Notary; Bank Credit Agreement

## Abstrak
Pasal  1  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  Tentang   Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa  notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Sebagai pejabat  umum  yang berwenang  untuk membuat akta otentik  dan  khususnya  dalam perjanjian kredit bank secara notariil  yang  meberikan    perlindungan    hukum    bagi  kreditor  dan  debitur  untuk  kekuatan pembuktian  serta    kewenangan  lainya  dan  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat.  Faktor- faktor penghambat mengunakan jasa notaris dalam proses pemberian  kredit/perjanjian kredit bank  yaitu  kebijaksanaan  bank  yang  dituangkan  dalam  surat  keputusan  direksi  tentang  jasa notaris dalam perjanjian kredit bank; pada tingkat risiko yaitu kredit yang diberikan oleh bank adanya jaminan seperti benda bergerak dan tidak bergerak; serta besar dan kecilnya  nilai kredit yang diberikan oleh bank  menggunakan perjanjian otentik/jasa notaris  dan perjanjian dibawah tangan antara kreditur dan debitor tetap dilegalisasi oleh notaris.
Kata kunci : Notaris; Perjanjian Kredit Bank

## PENDAHULUAN
Kredit merupakan suatu  kegiatan utama  dalam  perbankan  lingkup  dari kredit  sebagai  kegiatan    perbankan tidaklah    semata-mata    berupa  kegiatan peminjaman  kepada  nasabah,  tetapi sangatlah  kompleks  karena  menyangkut keterkaitan  unsur-unsur      yang      cukup banyak,   di   antaranya meliputi sumber-
sumber  dana  kredit,  alokasi  dana, organisasi  dan  manajemen  perkreditan, kebijakan  perkreditan,  dokumentasi  dan administrasi  kredit,  pengawasan  kredit serta  penyelesaian  kredit  bermasalah. Mengingat   begitu  luas  ruang  lingkup dan    unsur-unsur    yang    melingkupi kegiatan  perkreditan    ini  maka  tidak berlebihan  penanganannya  pun  harus
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral  yang  harus    melekat      pada sumber      daya      manusia      dan  pejabat perkreditan tersebut. 1
Oleh  karena  itu,  dalam  pengajuan kredit    yang  dilakukan  oleh  nasabah kepada  pihak  perbankan  memerlukan atau      diwajibkan      adanya    suatu perjanjian  kredit  antara  dua  pihak. Perjanjian  kredit  yang  dilakukan  antara pihak  nasabah  dan  bank  yang  disahkan oleh   notaris,   bank   memberikan   batas minimal  pinjaman  atau  kredit  yang diberikan oleh  bank  yaitu kredit dengan nominal  diatas  Rp.5.000.000  ( lima  juta rupiah )  hal  ini  berdasarakan  pada
Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan SK
Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31
Maret 1995 Mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan
Bank Umum.
Hal  ini  merupakan  syarat  yang harus  dilakukan  dalam    penerbitan  akta perjanjian kredit yang  disahkan  notaris antara    nasabah    dan  perbankan.  Akta perjanjian
kredit memberikan perlindungan  hukum  atau  kepastian
1 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
hukum bagi keduanya, kepastian hukum merupakan  salah  satu  asas  essensial karena  dalam  hukum  perjanjian  setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan  apa  dan  dengan  siapa saja  dalam  hal  ini  perbankan  antara kreditur  dan  nasabah.    Sehingga  dapat dikatakan  apakah  artinya  pembentuk undang-undang      memberi      kebebasan pada  setiap  orang  untuk  mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian  itu  sendiri  tidak  terkandung adanya kepastian hukum, namun demikian  tidak  berarti  bahwa  kepastian hukum  hanya  terdapat  dalam  hukum perjanjian saja tetapi juga terdapat dalam hukum pada umumnya,  kepastian hukum harus  merupakan  bagian  mutlak  dari suatu tata hukum.
Perjanjian    kredit    bank    pada umumnya    dilakukan    dalam    bentuk tertulis    dan  dalam  bentuk  perjanjian baku, perjanjian ini dapat dibuat dengan akta bawah tangan maupun akta otentik. Berbagai  langkah untuk  mempermudah pelaksanaan  dari  pembuatan  dokumen yang berkaitan dengan kredit dalam hal ini  dengan  akta  otentik , maka  bank
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
menunjuk  seorang  notaris  sebagai rekanan/mitra 2 .
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014    Tentang Perubahan  Undang-Undang  No.  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris menyebutkab  bahwa    notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  dalam  Undang- Undang  ini.  Keberadaan  akta  notaris tidak  bisa  terlepas  dari  notaris  itu sendiri,  dalam  Pasal  1868    KUH Perdata  disebutkan  bahwa  suatu  akta otentik  adalah  suatu  akta  yang didalam bentuknya  ditentukan  oleh  Undang- Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa untuk  itu  di  tempat  dimana  akta  itu dibuatnya.  Berdasarkan  pasal  tersebut diatas  ada  beberapa  unsur  dari  akta otentik yaitu  :
1.  Akta itu dibuat dan diresmikan ( verleden )  dalam  bentuk  menurut hukum.
2.    Akta  itu  dibuat  oleh  atau dihadapan pejabat hukum.
3.  Akta  itu  dibuat  oleh  pejabat yang berwenang untuk membuatnya  ditempat  dimana akta  itu  dibuat,  jadi  akta  itu
2 Budiono,  Herlien. Kumpulan      Tulisan Hukum      Perdata      Di  Bidang Kenotariatan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
3 Notodisoerjo,  R.  Soegondo, Hukum  Notariat Di  Idonesia  Suatu  Penjelasan (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1993).
harus  dibuat  ditempat  pejabat yang berwenang. 3
Dalam    perjanjian    kredit    pihak nasabah bank    harus  sanggup menyerahkan suatu benda tertentu yang dikaitkan  sebagai  jaminan.  Dalam hukum  jaminan  merupakan  himpunan tertentu  yang  mengatur  atau  berkaitan dengan  jaminan  dalam  rangka  utang piutang      (pinjaman      uang)      yang terdapat      dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang    berlaku saat    ini.    Jaminan    kredit    dalam perjanjian  kredit  mempunyai  beberapa fungsi yaitu :
1.    Jaminan    kredit    sebagai pengamanan  pelunasan kredit ; 2.    Jaminan      kredit      sebagai pendorong    motivasi debitur ;
3.    Fungsi          yang          terkait dengan     pelaksanaan perbankan. 4
Penyerahan  jaminan  kredit  oleh pihak nasabah  kepada  perbankan jaminan  kredit  berupa  surat  berharga atau  berupa  barang  (benda)  sehingga merupakan    jaminan    kebendaan    dan atau  berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau janji penanggungan
4 M.Bahsan, Hukum   Jaminan   dan   Jaminan Kredit  Perbankan  Indonesia (Jakarta:  Raja Grafindo  Persada,  2007).
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
utang  sehingga  merupakan  jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan  hak  kepada  pemegang jaminan kredit yang diajukan oleh pihak peminjam  pada  umumnya  akan  dinilai sebelum diterima sebagai obyek jaminan  atas  pinjaman  yang  diberikan. Penilaian perbankan ini meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. 5
Peranan
notaris dalam pembuatan    akta  perjanjian    kredit perbankan  sangatlah  penting  di mana notaris  sebagai  pejabat  publik  dituntut untuk  bersikap  professional  yang  salah satunya adalah menjembatani kepentingan      kreditur      dan      debitur dalam pembuatan akta pada  perjanjian kredit.  Akan  tetapi  kenyataannya  sikap profesionalisme  tersebut  berha-  dapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efesiensi  prosedur  perbankan,  dan keamanan  dalam  pemberian  kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan  cenderung  menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.
Keberadaan  notaris  tidak  terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang   kuat   dalam
5 M. Bahsan
6 Wirjono  Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2000).
setiap   peristiwa   hukum.   Oleh karena itu,    notaris    menjalankan    tugas    dan jabatannya    kepada  masyarakat    harus dengan  baik.  Hal tersebut hanya dapat terlaksana  jika  notaris  berperilaku    dan berpedoman  sesuai   dengan  apa  yang tertuang    dalam    Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut  diperlengkapi dengan    sanksi    yang    tegas  bagi  para pelanggarnya. 6
Perjanjian    kerjasama    antara bank  dan  notaris yang  . didasari suatu perjanjian  bahwa  notaris   diminta  oleh bank  membuat  perjanjian  kredit  antara pihak  bank  dengan  debitur.    Klausul perjanjian  pun  lebih  banyak  ditentukan oleh bank,   selain   itu   pada   dasarnya notaris      sebagai  masyarakat      yang menghadap      kepadanya      tanpa  harus ada pengikatan sebelumnya. Dalam hal pemberian  kredit  yang  didasari  dengan suatu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus  baik oleh bank sebagai kreditur maupun  oleh  nasabah  sebagai  debitur, karena  perjanjian  kredit  mempunyai fungsi  yang  sangat  penting  dalam pemberian,  pengelolaannya  maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. 7
7 Sarana Widia dan Adrian Sutedi, Implikasi Hak Tanggungan  Terhadap  Pemberian  Kredit  Oleh
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
Dalam  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2014    Tentang      Perubahan Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris  tidak  mencantumkan  secara tegas  larangan  bagi  Notaris  untuk mengadakan perjanjian  dengan  pihak manapun,  namun  dalam    praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris seringkali tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga  seringkali  Notaris  menjadi tidak  mandiri  dan  berpihak  kepada pihak  Bank.  Padahal  dalam  UUJN Pasal  16  ayat  1  huruf  a  mengatur, “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris  berkewajiban: bertindak jujur, seksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan menjaga  kepentingan  pihak  yang terkait  dalam  perbuatan    hukum”. Aturan    tersebut  juga    di  tetapkan dalam    ketentuan  Kode  Etik  Notaris yaitu  dalam  Pasal  3  ayat  4  yang mengatur “Notaris dan orang lain yang memangku  dan  menjalankan  jabatan Notaris wajib: bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan
Bank  dan  Penyelesaian  Kredit (Jakarta:  Cipta Jaya, 2006).
peraturan    perundang-undangan    dan isi   sumpah   jabatan Notaris. 8
Notaris  sangat  diperlukan  dalam pengikatan agunan di bank, jika  kredit yang    disalurkan    berjalan    normal, dimana   pengembaliannya tepat    pada waktunya,  maka  bank  terhindar  dari risiko,  namum  jika  kredit  yang disalurkan  tidak  berjalan  mulus,  maka bank  akan  mengalami  risiko  kredit macet.  Dalam  rangka  penanganan kredit macet tersebut, seringkali terjadi kesulitan dalam proses penyelesaiannya,  dimana  salah  satu penyebabnya      adalah      dikarenakan pengikatan      agunan      yang      tidak sempurnya  yang  dilakukan    oleh Notaris,  sehingga  secara  aktual  bank akan menanggung kerugian.
Setiap orang membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti tertulis yang  disebut  bukti  otentik  atas perbuatannya. Oleh karena itu, perjanjian  atau  ikatan  yang  dibuat oleh  pihak    bank  secara  yuridis memerlukan  bantuan  notaris  dalam kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum yang  memiliki  kewenangan  membuat akta otentik. Perjanjian atau pengikatan secara  otentik  yang  dibuat  oleh  bank
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
dengan
nasabahnya tersebut, membutuhkan bantuan notaris. Hal ini terjadi    karena    notaris    berwenang untuk    membuat    suatu    bentuk    akta otentik    yang    mampu    memberikan perlindungan    hukum    kepada    pihak- pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1) Undang-Undang  No.2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris  diatur  bahwa: “Notaris  berwenang  membuat  akta Autentik  mengenai  semua  perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan  dalam  Akta  Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan grosse, dan salinan kutipan akta".
Dalam  membuat  akta  notaril  dan notaris  dapat  memberikan  saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara  para  pihak  membutuhkan suatu  akta  dalam  perjanjian  tersebut. Akta  notaril  yang  dibuat  dihadapan notaris sebagai pejabat umum memiliki  pembuktian  formal  maupun pembuktian  material,  sehingga  dapat
menunjang    tegaknya  prinsip  kehati- hatian  dalam  proses  pemberian  kredit oleh pihak bank.
Jasa  Notaris  sebagai  Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat    dibutuhkan    dalam    kegiatan usaha    perbankan,    salah    satunya adalah      dalam      pembuatan      akta perjanjian      kredit      perbankan      yang melibatkan  Nasabah  dan  Bank,  guna menjamin  kebenaran  dari  isi  yang dituangkan  dalam  perjanjian    kredit perbankan    tersebut  dimana  diatur dalam  Undang-Undang  No.2  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris.
Peranan notaris sangat dibutuhkan oleh bank, hal ini berkaitan dengan  risiko  hukum  atas  harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit, jika kredit yang diberikan  menjadi  macet,  penjualan agunan  tidak  menimbulkan  masalah bagi  bank  dikemudian  hari.  Oleh karena itu, jasa notaris sangat dibutuhkan  dalam  dunia  perbankan, karena aktifitas perbankan yang banyak melakukan  transaksi  dengan  pihak nasabah,  dimana  transaksi  tersebut dibuat dalam  suatu  perjanjian/kontrak. Untuk  menghindari  terjadinya  hal-hal
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
yang  tidak  dikehendaki,  misalnya pengingkaran,  maka  pihak  bank  tidak ingin  mengambil  risiko,  untuk  itu, maka  perjanjian  tersebut  haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik. Berdasarkan    diuraikan  diatas yang  dijadikan  permasalahan  dalam penulisan ini yaitu bagaimana konstribusi  jabatan  notaris  dalam perjanjian kredit bank menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang   Jabatan Notaris dan hambatan notaris  dalam    menerbitkan  akta perjanjian kredit bank.

## PEMBAHASAN
A. Konstribusi  Jabatan    Notaris dalam      Perjanjian      Kredit Bank  Menurut Undang-Undang No.  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan Notaris
Dalam Undang-Undang Nomor  No.  2  Tahun  2014  tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN),  pada  pasal  1  menyebutkan
tentang  pengertian  mengenai  notaris sebagai berikut:
“Adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik  tentang  semua  perbuatan, perjanjian  dan  kewenangan  seperti menjamin kepastian tanggalnya,
menyimpan  aktanya,  memberikan grosse  dan  salinan  atau  kutipan  dan kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.”
Dalam  Pasal  1  UUJN  diatas merupakan pelaksanaan dan ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata yang  mengatur:  “suatu  akta  otentik adalah  akta  yang  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan atau dihadapan  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  itu, ditempat  di  mana akta itu dibuat. “
Disebutkan  dalam    Pasal  1 Peraturan  Jabatan  Notaris  tersebut adalah  membuat  akta-akta  otentik, yang  menurut  Pasal  1870  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata akan memberikan  kepada  pihak-pihak  yang membuatnya  suatu  pembuktian  yang mutlak  dan  sempurna  artinya  bahwa apa yang tertulis pada akta tersebut memang benar adanya.
Notaris, selain berwenang membuat  akta  otentik  baik  oleh maupun  dihadapannya,  merupakan tugas  pokoknya  sehari-hari  notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  yang melakukan tindakan sebagai berikut:
1).  Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan yang diharuskanoleh peraturan perundang- undangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse,   salinan dan      kutipan      Akta, semuanya    itu    sepanjang pembuatan    Akta    itu    tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-
undang.
2).  Selain kewenangan sebagaimana      dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a.  Mengesahkan      tanda tangan   dan   menetapkan kepastian tanggal  surat di bawah  tangan  dengan
mendaftar  dalam  buku khusus;
b. Membukukan   surat      di
bawah      tangan      dengan mendaftar  dalam  buku khusus; c.  Membuat  kopi  dari  asli surat  di  bawah  tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana  ditulis  dan
9 Salim HS , Teknik Pembuatan Akta Satu ( Konsep Teoritis , Kewenangan  Notari,  Bentuk  dan Minuta Akta) (Jakarta: Rajawali  Pers , 2016).
digambarkan dalam surat    yang bersangkutan;
d.  Melakukan  pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. Memberikan   penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f.    Membuat  Akta  yang berkaitan dengan pertanahan; atau g.  Membuat  Akta  risalah lelang.
3). Selain      kewenangan sebagaimana      dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur      dalam      peraturan perundang- undangan.
Dalam  pemberian  tugas  inilah, terletak  pemberian  tanda kepercayaan kepada      para      pejabat      itu      dan pemberian      kekuatan  pembuktian kepada  akta-akta  yang  mereka  buat yang  secara  hukum  memiliki  tiga kekuatan pembuktian, yakni: Kekuatan Pembuktian  Lahiriah/Luar;  Kekuatan Pembuktian Formal; Kekuatan Pembuktian Material. 9
Notaris  dan  aktanya  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan,  karena kedudukan akta notaris menjadi otentik disebabkan kedudukan notaris sebagai pejabat  publik  yang  telah  ditentukan oleh  Undang-undang.  Secara  yuridis
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu : 1. Perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan  atau  akta  di  bawah tangan ; dan
2.  Perjanjian/pengikatan    kredit    yang dibuat   oleh   dan   dihadapan notaris (notariil) atau akta otentik.
Akta/perjanjian  kredit  dibawah tangan  adalah  perjanjian  pemberian kredit  oleh  bank  kepada  nasabahnya yang  hanya  dibuat  di  antara  mereka (kreditor  dan  debitor)  tanpa  notaris. Mengenai  akta  perjanjian  kredit  di bawah  tangan,  terdapat  beberapa  hal yang perlu untuk dipahami, yaitu : 1. Ada  beberapa  kelemahan,  dari  akta perjanjian  kredit  di  bawah tangan ini, yaitu antara lain:
a. Apabila  suatu  saat  nanti  terjadi wanprestasi    oleh    debitor,  yang pada akhirnya akan  diambil tindakan  hukum  melalui  proses peradilan,  maka  apabila  debitor yang  bersangkutan  memungkiri tandatangannya,  akan  berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut.  Dalam  Pasal  1877  KUH Perdata  disebutkan,  bahwa  jika seorang  memungkiri  tulisan  atau
tandatangannya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran  dari  pada  tulisan  atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.
b. Bahwa  oleh  karena  perjanjian  ini dibuat  hanya  oleh  para pihak, di mana formulirnya telah disediakan oleh  Bank,  maka  bukan  tidak mungkin terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan  pengikatan  kredit. Bahkan bukan tidak mungkin, atas dasar pelayanan, penandatanganan perjanjian  dilakukan  walaupun formulir perjanjian  masih  dalam bentuk    blangko    /    kosong. Kelemahan-kelemahan  ini  pada akhirnya  akan  merugikan  bank, bila  suatu  saat  berperkara  dengan nasabahnya.
2. Arsip/file  surat  asli  mengenai  hal ini,  pada  dasarnya  juga merupakan suatu    kelemahan    dari    perjanjian yang    dibuat    di  bawah  tangan, dalam  arti  bahwa  apabila  akta perjanjian  kredit  yang  dibuat  di bawah  tangan  (aslinya)  tersebut hilang  karena  sebab  apapun,  maka bank  tidak  memiliki  arsip/file  asli mengenai adanya perjanjian
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
tersebut  sebagai  alat  bukti.  Hal  ini akan  membuat  posisi  bank  akan menjadi lemah bila terjadi perselisihan
3. Isian  blangko  perjanjian  dalam  hal perjanjian  kredit  di  bawah tangan, kemungkinan    terjadinya    seorang debitor mengingkari atau memungkiri  isi  perjanjian  adalah sangat  besar.  Hal  ini  disebabkan dalam  pembuatan  akta  perjanjian kredit, form/blangkonya telah disiapkan  oleh  bank,  sehingga debitor dapat  saja  mengelak  bahwa yang  bersangkutan menandatangani blangko kosong yang berarti ia tidak tahu  menahu  tentang  isi  perjanjian tersebut.
Akta  perjanjian  kredit  notariil ( Otentik )  adalah  perjanjian  pemberian kredit  oleh  bank  kepada  nasabahnya yang  hanya  dibuat  oleh  dan  atau  di hadapan  notaris.  Mengenai  definisi akta  otentik  dapat  dilihat  pada  Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu :
1. Pihak  yang  berwenang  membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan  pada  pejabat  lain  atau orang  lain.  Pejabat  lain  yang  dapat membuat akta otentik adalah misalnya  seorang  Panitera  dalam sidang pengadilan. Seorang jurusita dalam  membuat  exploit  seorang Jaksa  atau  Polisi  dalam  membuat pemeriksaan  pendahuluan,  seorang
Pegawai Catatan Sipil yang membuat akta kelahiran atau perkawinan, atau pemerintah dalam membuat  peraturan,  sedang  orang lain  adalah  yang  dikenal  sebagai onbezoldigde-hulpmagistraten ex Pasal  39 ayat  (6)  HIR  yang  dapat pula  membuat  proses  verbal  suatu akta otentik.
2.    Akta  otentik  dibedakan  dalam;  (1) yang  dibuat  “oleh”  dan  (2)  yang dibuat  di  hadapan  pejabat  umum. Dengan  adanya  perbedaan  antara dibuat oleh dan “dibuat dihadapan” notaris,  maka  ilmu  pengetahuan membedakan akta otentik itu antara “ proses  verbal  akta ”  yang  dibuat oleh  dan  “ partij  akta ”  yang  dibuat “ dihadapan”notaris. Dan jika dalam hal  “membuat  proses  verbal  akta” adalah menulis apa yang dilihat dan yang  dialami  sendiri  oleh  seorang notaris tentang perbuatan ( handeling ) dan kejadian ( daadzaken );    membaca    dan menandatangani    hanya    bersama para  saksi  akta  tersebut  di  luar hadirnya  atau  karena  penolakan para  penghadap,  maka  dalam  hal “membuat  partij  akta”  ,  notaris membaca  isi  akta  tersebut,  disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh    para    penghadap    dan    para saksi,    terakhir    oleh  notaris  itu sendiri.
3.  Isi daripada akta otentik adalah :
a.   Semua  “perbuatan”yang  oleh Undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik;dan
b. Semua “perjanjian” dan “penguasaan”  yang  dikehendaki oleh mereka
yang berkepentingan. Suatu akta otentik  dapat  berisikan  suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh Undang-undang, jadi bukan perbuatan oleh seorang notaris atas kehendaknya
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
sendiri, misalnya membuat testament, perjanjian kawin ataupun  membuat  akta  tentang pembentukan  suatu  PT.,  dapat pula  berisikan  suatu  perjanjian yang  dikehendaki  oleh  para pihak  misalnya  jual  beli,  sewa- menyewa atau penguasaan
( beschikking ) misalnya pemberian.
4.   Akta otentik    memberikan kepastian    mengenai  /  tentang penanggalan. Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan  dari  pada  aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban  menyebut  dalam akta  bersangkutan,  tahun,  bulan,
dan tanggal pada waktu mana akta tersebut  dibuat.  Pelanggaran  dari pada kewajiban tersebut berakibat akta  tersebut  kehilangan  sifat otentiknya  dan  dengan  demikian hanya  berkekuatan  akta  dibawah tangan (Pasal 25 S.1860-3) Reglemen t  tentang jabatan notaris di Indonesia. 10
Mengenai  akta  perjanjian  kredit notariil/otentik  ini,  ada  beberapa  hal yang perlu diketahui, yaitu:
1. Kekuatan pembuktian ; pada  suatu akta  otentik  terdapat  3  (tiga) macam kekuatan pembuktian :
a.  Membuktikan  antara  para  pihak,
bahwa mereka sudah
menerangkan    apa    yang  ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal);
10 Doddy  Radjasa  Waluyo, Hanya  Ada  Satu Pejabat  Umum,  Notaris,  Media  Notariat, Membangun Notaris Profesional (Bandung: Citra Aditya, 2004).
b. Membuktikan  antara  para  pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh  peristiwa  yang disebut  kan  di  situ  telah    terjadi (kekuatan  pembuktian  material atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat);
c.    Membuktikan  tidak  saja  antara para  pihak  yang  bersangkutan tetapi  juga  terhadap  pihak  ketiga bahwa  pada  tanggal  tersebut dalam  akta  kedua  belah  pihak tersebut  sudah  menghadap  di muka  pegawai  umum  (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam  akta  tersebut  (kekuatan pembuktian ke luar).
2.     Grosse akta pengakuan hutang
Kelebihan  lain  dari  pada  akta perjanjian    kredit/pengakuan hutang yang dibuat secara notariil  (otentik)  yaitu  dapatnya dimintakan
Grosse Akta
Pengakuan Hutang tersebut. Khusus  grosse  akta  pengakuan hutang ini, mempunyai kekuatan eksekutorial  dan  di  samakan dengan  keputusan  hakim.  Oleh bank  diharapkan  pelaksanaan
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
eksekusinya  tidak  perlu  lagi melalui  proses  gugatan  yang biasa  menyita  waktu  lama  dan memakan biaya yang besar. 3.  Ketergantungan terhadap notaris
Adanya legal  officer pada  bank juga  mempunyai  peran  yang besar    dalam    pembuatan    akta perjanjian    kredit,    sehingga    di dalam    mengadakan    perjanjian kredit/pengakuan    hutang    oleh atau    dihadapan    notaris,    Legal Officer    tetap    dituntut    peran aktifnya  guna  memeriksa  segala aspek  hukum  dan  kelengkapan yang  diperlukan.  Kemungkinan terjadi kesalahan/kekeliruan  atas suatu perjanjian kredit/pengakuan  hutang  yang dibuat  secara  notariil  dapat  saja terjadi.  Sehingga  Legal  Officer tidak  secara  mutlak  bergantung kepada notaris, melainkan notaris  harus  dianggap  sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan  suatu  perjanjian kredit/pengakuan  hutang. Dalam hubungan itu, bank akan meminta notaris yang
11 Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani, Seri Hukum  Bisnis  :  Jaminan  Fidusia (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000).
bersangkutan  untuk berpedoman kepada  model  perjanjian  kredit yang telah disiapkan oleh bank. 11
Terhadap akta notariil ini, akan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para  pihak,  sempurna  dalam artian kebenaran menyangkut isi akta  yang  berkaitan  dengan kehendak  para  pihak,  waktu pelaksanaan    berkaitan    dengan tanggal    dibuatnya    akta    dan kebenaran  para  pihak  yang menandatangani  akta  tersebut. Akta notariil sangat penting,  hal ini  berhubungan  erat  dengan beban pembuktian terhadap dokumen-dokumen  pendukung terhadap lahirnya suatu perjanjian.
Di  dalam  pembuatan  akta perjanjian  kredit  bank,  sering dalam praktek notaris dihadapkan      pada    persoalan kedudukannya  sebagai    Pejabat Publik  yang  harus  menjamin kehendak  kuat  para  pihak  yang tertuang  dalam  isi  perjanjian kredit tersebut, kehendak kuat ini termasuk  juga  kebenaran  dari
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
persetujuan  para  pihak  terhadap pembentukan isi perjanjian kredit tersebut,  namun  biasanya  dalam perjanjian  kredit  bank,  notaris harus bertindak kooperatif dengan menuruti  keinginan  bank  seperti menandatangani akta yang dibawa  oleh  debitor  tanpa  perlu kehadiran kreditor sebagai penghadap yang sebenarnya tidak datang  saat  tersebut,  sehingga sebenarnya bank secara  langsung telah  mengatur  kerja  dari  notaris sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN disebutkan  :  Notaris  berwenang membuat Akta autentik
mengenai semua perbuatan,
perjanjian,  dan  penetapan  yang diharuska  oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam  Akta  autentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan
Akta, menyimpan Akta, memberikan  grosse,      salinan dan      kutipan      Akta,  semuanya itu    sepanjang    pembuatan    Akta itu    tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain
atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh undang-undang.
Peran  Notaris  dan  PPAT  sebagai pejabat  umum  tentu  tidak  lepa s dari peraturan  perundang-undangan  yang mengatumya    khu s usn y a Undang- Undang Jabatan Notari s serta Peraturan Pemerintah    yang  mengatur  mengenai Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) , pejabat  umum  yang  dimaksud   dalam Pasal 1 angka  1 UU JN  sebagai  pejabat publik y ang berwenang  untuk membuat akta otentik dalam perjanjian khususnya pada  perjanjian  kredit  bank    (Pasal  15 a y at (1) UUJN) y ang kewenangan lainya s ebagaimana  dimaksud  dalam  pa s al  15 ayat (1)  (2)  dan  (3)  UUJN  dan  untuk mela y ani kepentingan  masyarakat.
Dengan  memperhatikan  kondisi yang  terjadi  pada  proses  pemberian kredit  tersebut,  maka  peranan  notaris dalam  pembuatan  perjanjian  apabila perjanjian  kredit    tersebut  dibebani dengan hak  tanggungan  maka   pihak bank  menggunakan  jasa  notaris dalam pengesahan dan pembuatan Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan  dan demikian    juga  terhadap    perjanjian kredit bank yang diagunkan oleh debitur adalah benda bergerak maka pihak bank
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
menggunakan jasa notaris untuk pembuatan pengikatan fidusianya. 12
Pada    dasarnya    walaupun perjanjian  antara  debitor  dan  kreditor dibuat  dengan  perjanjian    dilakukan penandatangannya  di  hadapan  notaris, setelah  para  pihak  dijelaskan  maksud dari  isi  akta  tersebut,  sehingga  dapat dikatakan bahwa legalisasi yang dilakukan notaris terhadap akta perjanjian  standar/baku  tersebut  dapat diterima  sebagai  bukti  yang  kuat,  yang sebenarnya  isinya  telah  disetujui  oleh pihak debitor.
Perjanjian kredit perbankan, menurut  kenyataannya  ada  yang  dibuat secara    notariil    dan    ada    juga    yang dibuat    di    bawah    tangan.    Namun terhadap  akta  yang  dibuat  di  bawah tangan  tersebut  oleh  bank  dimintakan pengesahan/warmerking pada notaris.
Akibat  dari  tindakan  legalisasi tersebut  maka  secara  prinsip  hukum sesuai dengan Peraturan    Jabatan Notaris  akta  tersebut  telah  memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat, tindakan legalisasi tersebut tidak merubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik, akta tersebut  tetap  akta  di  bawah  tangan, dengan kekuatan pembuktian yang lebih
baik  dari  pada  akta  di  bawah  tangan yang tidak dilegalisasi.
Dimaksudkan  untuk  memberikan kekuatan    alat    bukti    yang    lebih terhadap dokumen, selain sebagai suatu prosedur  standart,  tindakan  demikian lebih ke unsur keamanannya.
Perjanjian  kredit  harus  dibuat secara  tertulis,  bentuk  dan  formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, setidaknya harus mengatur  hal-hal  mengenai  jumlah, jangka  waktu,  tata  cara  pembayaran kembali kredit serta persyaratan- persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.
Hal-hal  pokok  tersebut  harus selalu  menjadi  dasar  dalam  pembuatan perjanjian  kredit,dan sebenarnya  dasar- dasar  tersebut  telah  diterima  sebagai acuan  pokok.  Pada  beberapa  bank dilakukan  tambahan  sesuai  dengan kebutuhan dan dijadikan format perjanjian  standar  dalam  kegiatan perbankan  khususnya  dalam  bidang perjanjian kredit.
Suatu proses lahirnya akta perjanjian kredit bank didahului dengan adanya permohonan kredit dari debitor,
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
selanjutnya jika proses penilaian jaminan dan kelayakan debitor disetujui, kemudian dilakukan penentuan besarnya  kredit  yang  dapat  diperoleh debitor, dan oleh bank diterbitkan Surat Pemberitahuan    Persetujuan    Kredit (SPPK)    yang    berisi    ;    jumlah  kredit yang  disetujui,  bunga,  jangka  waktu, provisi  dan  biaya-biaya.  Dalam  proses inilah  terjadi  negosiasi  antara  debitor dan    kreditor.    Setelah    isi  SPPK disetujui dan ditandatangani oleh pihak debitor  disinilah  terjadi  kesepakatan para  pihak,  bukti  SPPK  tersebut  yang menjadi  dasar  pembuatan  perjanjian kredit. 13
B. Hambatan-hambatan Notaris dalam Penerbiatan Akta

## Perjanjian Kredit Bank
Faktor  yang  mempengaruhi
atau hambatan dalam  penggunaan jasa notaris  pada    proses  pemberian kredit/perjanjian kredit yang disalurkan oleh pihak bank, yaitu :
1. Faktor kebijaksanaan bank
Salah satu faktor yang mempengaruhi/hambatan   penggunaan jasa   notaris   dalam  proses   perjanjian kredit  bank  yaitu  suatu  kebijaksanaan
13 H.  Budi  Untung, Kredit  Perbankan  Di Indinesia (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).
14 Habib  Adjie  dan  Muhammad  Hafidh, Akta Perbankan  Syariah    Yang  Selaras  Pasal  38
bank  yang  dituangkan  dalam  surat keputusan direksi.
Dalam kaitan ini maka penggunaan  jasa  notaris  ditentukan pada kebijaksanaan perbankan, sehingga tidak seluruh perjanjian kredit yang  dilakukan  oleh  pihak  bank seluruhnya  menggunakan jasa notaris. Kebijaksanaan  yang  ditetapkan  pada masing-masing  skim  kredit  yang  ada dituangkan  ke  dalam  Buku  Pedoman Perusahaan yang     diterbitkan sebagai dasar  dalam  menjalankan  kegiatan perkreditan. 14
Berdasarkan    Buku    Pedoman Perusahaan   tersebut,    maka    terdapat beberapa  petunjuk  perjanjian  kredit yang tercantum di dalamnya yaitu: a.  Perjanjian kredit merupakan perikatan  terhadap  para  pihak untuk  mendudukan hak dan kewajiban para pihak dalam kesepakatan  atau  perjanjian  pinjam meminjam  antara  debitur  dengan bank;
b.  Perjanjian    kredit    dibuat    secara notaris    atau    di    bawah    tangan dengan  format  standar  atas  dasar pedoman hukum perkreditan;
UUJN (Semarang: PT  Pustaka  Rizki  Putra, 2014).
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
c. Perjanjian kredit harus ditandatangani  oleh   debitur  yang benar- benar mengajukan permohonan kredit, berwenang untuk  menandatangani  dan  cakap hukum. Apabila karena sesuatu dan lain  hal  debitur  yang  berkompoten dalam  perjanjian  kredit  tidak  dapat menandatangani  PK  maka  kredit tidak dapat dicairkan; d. Penandatanganan PK dan perjanjian accessoire  melalui  lembaga  kuasa tidak diperkenankan;
e.  Apabila    terdapat    klausul-klausul dalam    PK    yang    tidak    sesuai dengan keputusan kredit unit pengelola  kredit  dapat  melakukan perubahan-perubahan dengan persetujuan  divisi  kredit  dan  divisi yang menangani masalah hukum.
2. Faktor tingkat risiko
Salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa notaris dalam  proses pemberian kredit bank  adalah tingkat risiko kredit yang diberikannya.  Dalam  hal  ini,  tingkat risiko  kreditnya  cukup  besar,  maka disyaratkan adanya pembebanan jaminan  sehingga  umumnya  kredit yang  disalurkan  mewajibkan  adanya jaminan,  dan  dalam  praktiknya  selalu menggunakan jasa notaris.
Penggunaan  jasa  notaris  dalam kaitan  dengan  kredit  yang  dianggap memiliki    risiko    besar    umumnya dilakukan    melalui    perjanjian    kredit yang dilanjutkan dengan legalisasi oleh pihak  notaris.  Keterlibatan  notaris dilakukan  dengan  membuat  akta pembebanan hak tanggungan  (APHT) terhadap    jaminan    yang    diagunkan, khususnya jaminan benda tidak bergerak  dan  dengan  pengikatan fidusia pada jaminan benda bergerak. 3.    Faktor besarnya nilai kredit
Untuk pemberian kredit dengan nilai di  atas  Rp  5.000.000 (lima juta ), mewajibkan menggunakan jasa notaris dalam  proses  perjanjian  kredit  dan pengikatan  hak  tanggungannya  dan didasarkan  pada  kebijaksanaan  pihak pemberi kredit (bank),  serta   Peraturan Bank Indonesia  PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang  Batas  Maksimum  Pemberian Kredit Bank Umum dan SK. Dir BI No. 27/162/KEP/DIR  tanggal  31  Maret 1995  Mengenai  Pedoman  Penyusunan Kebijakan  Perkreditan  Bank  Umum. Sedangkan  kredit  konsumtif  yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam  praktiknya  tidak  menggunakan jasa  notaris  sehingga  perjanjian  kredit
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
yang dibuat hanyalah perjanjian kredit di bawah tangan. 15

## KESEIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pasal  15  ayat (1)  (2)  dan  (3) Undang-Undang  No.  2  tahun  2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Peranan Notaris  sebagai pejabat  publik  yang berwenang    untuk  membuat  akta otentik    dan    khususnya    dalam perjanjian  kredit  bank  secara  notariil yang  memberikan    perlindungan hukum  bagi kreditor dan debitur untuk kekuatan pembuktian serta
kewenangan lainya dan untuk melayani kepentingan masyarakat.
Faktor-faktor penghambat mengunakan jasa notaris dalam proses pemberian    kredit/perjanjian  kredit diberikan oleh pihak bank :
a. Kebijaksanaan bank yang
dituangkan  dalam  surat  keputusan direksi  tentang  jasa  notaris  dalam perjanjian kredit bank;
b. Tingkat  risiko  yaitu  kredit  yang diberikan oleh bank adanya jaminan seperti  benda  bergerak  dan  tidak bergerak;
15 Peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/3/PBI/2005 tentang  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit Bank Umum
c. Besar dan kecilnya  nilai kredit yang diberikan oleh bank (kredit diatas  Rp.
5.000.000,- (lima Juta)
menggunakan perjanjian otentik/jasa notaris    dan  perjanjian  dibawah tangan  antara  kreditur  dan  debitor tetap dilagalisasi oleh notaris.
Pihak  bank    dalam  pemberian kredit  bank  seharusnya  dibuat  akta perjanjian  kreditnya  yang  jelas  dan menggunakan  akta  notaris  sebagai perlindungan hukum antara debitur dan kreditur . Notaris dan pihak bank dapat memberikan penyuluhan hukum tentang peranan dari suatu  akta dalam perjanjian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, Herlien. Kumpulan    Tulisan Hukum      Perdata      Di  Bidang Kenotariatan , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
Doddy  Radjasa  Waluyo, Hanya  Ada Satu  Pejabat  Umum,  Notaris, Media  Notariat,  Membangun Notaris  Profesional, Bandung: Citra Aditya, 2004.
Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani,
Seri  Hukum  Bisnis  :  Jaminan
Asuan dan Susi Yanuarsi,Konstribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 387-404
Fidusia , Jakarta:
PT.Raja
Grafindo Persada, 2000.
Habib  Adjie  dan  Muhammad  Hafidh,
Akta  Perbankan  Syariah    Yang Selaras Pasal 38 UUJN ,
Semarang: PT  Pustaka  Rizki
Putra, 2014.
H. Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indinesia ,  Yogyakarta:  Andi
Offset, 2000.
M.  Bahsan, Hukum    Jaminan    dan
Jaminan    Kredit  Perbankan
Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo  Persada,  2007. Muhammad Djumhana,
Hukum
Perbankan Indonesia ,  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2006.
Notodisoerjo,  R.  Soegondo, Hukum Notariat  Di  Idonesia  Suatu
Penjelasan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas
Maksimum  Pemberian  Kredit
Bank Umum
Salim HS , Teknik Pembuatan Akta Satu
( Konsep  Teoritis , Kewenangan
Notari, Bentuk dan Minuta Akta) ,
Jakarta: Rajawali  Pers , 2016.
Sarana  Widia  dan  Adrian  Sutedi,
Implikasi Hak Tanggungan
Terhadap Pemberian Kredit Oleh
Bank  dan  Penyelesaian  Kredit, Jakarta: Cipta Jaya, 2006.
Wirjono    Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar  Hukum ,  Bandung: Mandar Maju, 2000.