## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL
Lourensy Varina Sitania 1* & Eko Suponyono 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro lourensysitania@yahoo.com

## ABSTRACT
Human  trafficking  is  a  crime  that  has  become  the  world's  spotlight  and  is  organized,  with  advances  in information, communication and transportation technology that provide access to these crimes in a structured and  systematic  manner.  The  purpose  of  this  paper  is  to  see  the  actions  taken  by  the  Indonesian  state  in eradicating trafficking in persons in line with the Palermo Protocol 2000 accommodation. It is seen how victims are given protection and know that sanctions ratified into national law have the force of law that contains red effects  on  perpetrators  of  crime,  in  terms  of  application  law  enforcement.  The  research  method  uses  a normative  legal  approach  with  a  legislative  approach  and  a  comparative  approach,  which  looks  at  legal provisions in preventing problems and from studying legal material and articles that address the eradication of human trafficking. The results of this study are that Human Trafficking has become a growing crime in which in terms of preventing criminal acts that become a force for the country to fight this crime. The results of this study are the Palermo Protocol which accommodates the Criminal Act of Trafficking in Persons in Indonesia, issued by countries and countries that combat trafficking in persons who sanction perpetrators and provide protection against victims of crime in providing welfare to the nation and country.
Keywords: Protocol Palermo; Human Trafficking; Policy Act.

## ABSTRAK
Human  Trafficking atau  perdagangan  orang  merupakan  kejahatan  yang  menjadi  sorotan  dunia  dan terorganisir,  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi,  komunikasi  dan  transportasi  yang  memberikan akses  kepada  kejahatan  tersebut  menjadi  terstruktur  dan  sistematis.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  ini  untuk melihat  tindakan  yang  telah  dilakukan  negara  Indonesia  dalam  memberantas  tindak  pidana  perdagangan orang  sejalan  dengan  pengakomodasian  ketentuan  protokol  palermo  tahun  2000.  Dilihat  pada  bagaimana korban  diberikan  perlindungan  dan  mengetahui  sanksi  aturan  hukum  yang  diratifikasikan  ke  dalam  hukum nasional  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengandung  efek  jerah  terhadap  pelaku  kejahatan,  dalam  hal pelaksanaan  penegakan  hukum.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  komparatif,  dimana  melihat  ketentuan  hukum  dalam pencegahan  permasalahan  dan  dari  kaijan  bahan  hukum  maupun  artikel  yang  membahas  tentang pemberantasan  perdagangan  manusia.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Human  Trafficking  telah  menjadi kejahatan yang berkembang dimana dalam hal pencegahan tindak pidana yang menjadi kekuatan bagi negara untuk  memerangi  kejahatan  tersebut.Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Pengakomodasian  Protokol  Palermo dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang  di Indonesia, yang dikeluarkan oleh  bangsa-bangsa  dan  negara  yang  memerangi  adanya perdagangan  orang  dalam  memberikan  sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.
Kata Kunci: Protokol Palermo; Perdagangan Orang, Kebijakan Perundang-Undangan.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Repulik  Indonesia  No  29 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  4 yang  berbunyi  “Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak, hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  dan persamaan di hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan  apapun  dan  oleh  siapapun”. Masyarakat selaku warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang  sama  dan  setara  di  dalam  peraturan perundang-undangan  berhak  mendapatkan upaya perlindungan  (Disemadi, &  Prananingtyas,  2019). Maka dari itu terhadap warga negara maka di dalam peraturan  tersebut  negara  wajib  memberikan perlindungan  dan  mempertahankan  ketahanan nasional  negara (Faisol, 2019).  Secara  lebih  luas manusia  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  harus dilindungi  dengan  huku  dan  peraturan,  dan  juga sudah  berlaku  HAM  tersebut  sejak  ia  lahir  maupun dari dalam kandungan (Ardianto, 2012).
Menurut  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  (DUHAM)  yang  terdapat  didalam  Pasal  7 menyebutkan  bahwa  “Orang  sama  didepan  hukum dan  berhak  atas  perlindungan  hukum  yang sama tanpa  diskriminasi  apapun”. Semua  orang  berhak untuk  mendapatkan  perlindungan  yang  sama terhadap  diskriminasi  apapun  yang  melanggar deklarasi  ini  dan  terhadap  segala  hasutan  untuk melakukan  diskriminasi  tersebut (Munthe,  2015).
Demikian  juga  dengan  perempuan-perempuan  dan anak-anak  perempuan  yang  diperdagangkan  untuk tujuan  berbagai  bentuk  eksploitasi,  seperti  dipaksa untuk  menjadi  pekerja  domestik,  prostitusi  ataupun kawin paksa (Hidayati, 2012).
Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi  yang  mengakselerasi  terjadinya globalisasi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi  perbudakan  dan  penghambaan  ke dalam  bentuk  baru  yang  dikenal  dengan  istilah perdagangan  orang  atau Human  Trafficking/ Trafficking  in  Persons (Sulaksono, 2016). Human Trafficking merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan buruk  dari  pelanggaran  harkat  dan  martabat manusia. Human  Trafficking merupakan  salah  satu bentuk  kejahatan  yang  sangat  sulit  diberantas  dan disebut  oleh  masyarakat  internasional  sebagai bentuk  perbudakan modern dan  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia (Nugroho, 2018). Perdagangan      orang      khususnya      perdagangan wanita   dan   anak merupakan suatu kejahatan yang banyak  terjadi  baik  di  tingkat  nasional maupun internasional.      Perdagangan      anak      dengan jaringan   sindikatnya memiliki   bentuk   dan   tujuan yang      beragam,      seperti      pola      untuk      tujuan seksual  atau  prostitusi,  untuk  pembantu  rumah tangga,  untuk  tenaga  kerja wanita,  pengedar narkoba,  perkebunan,  pengamen  dan  lain sebagainya (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019).
Untuk  meminimalisasi  potensi  tentang perdagangan orang dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah,  masyarakat,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
40
dan keluarga. Pemerintah wajib membuat kebijakan, program,  kegiatan,  dan  mengalokasikan  anggaran untuk  melaksanakan  pencegahan  dan  penanganan sampai  pada  pemberantasan  tindak  perdagangan orang ( Saraswati, 2015 ).
Definisi Human  Trafficking mengalami perkembangan  sampai  ditetapkannya  “protocol  to prevent, Suppress, and punish Trafficking in Persons, Especially  Women  and  Children,  Suplementing  the United  Nations  Convention  Against  Trasnational Organized  Crime”  yang  diartikan  dengan  protokol untuk  mencegah,  memberantas,  dan  menghukum tindak  pidana Human  Trafficking terutama perempuan  dan  anak  sebagai  tambahan  atas Konvensi  PBB  Tahun  2000  melawan  Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Protokol ini dikeluarkan PBB  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan Protokol  Palermo  atau Palermo  Convention 2000, dalam  protokol  tersebut  yang  dimaksud  dengan Human Traffcking dimuat pada Article 3.
Munculnya  Protokol  Palermo  Tahun  2000 tentang Mencegah, Memeberantas, dan Menghukum Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  terkhususnya yang  menjadi  korban  perdagangan  orang  (Human Trafficking)  yaitu  perempuan  dan  anak,  dengan adanya Protokol Palermo tersebut menjadi tolak ukur dalam mendorong pengesahan Undang-Undang No. 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO):  a).  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); b). Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap  Perempuan  (CEDAW);  c).  Konvensi
Internasional  Tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial, Budaya  (ECOSOC);  dan  d).  Konvensi  Hak  Anak (ILO).
Bentuk  larangan  terhadap orang  yang memasukkan  orang  ke  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  untuk  eksploitasi  (Farno, 2013): a). Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar wilayah  NKRI  untuk  tujuan  eksploitasi; b). Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan  sesuatu  untuk  maksud  eksploitasi;  c). Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara  apapun  dan setiap  orang  yang  menggunakan atau  memanfaatkan  korban  TPPO  dengan  cara melakukan  persetubuhan  atau  pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil  keuntungan;  d). Setiap  orang  yang memberikan  atau  memasukan  keterangan  palsu pada dokumen  negara  atau  dokumen  lain  untuk mempermudah  TPPO;  e). Setiap  orang  yang memberikan  kesaksian  palsu,  menyampaikan  bukti palsu  atau  barang  bukti  palsu,  atau  mempengaruhi saksi secara melawan hukum; f). Setiap orang yang menyerangan  fisik  terhadap  saksi  atau  petugas  di persidangan  perkara  TPPO;  g).  Setiap  orang  yang mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan  persidangan  di  sidang  Pengadilan  terhadap tersangka,  terdakwa,  atau  saksi  dalam  perkara TPPO;  h). Setiap  orang  yang  memberikan  identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan (Farno, 2013).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
41
Perdagangan orang di dalam Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (PTPPO)  dalam  ketentuan  umum  Pasal  1 menyebutkan  “Perdagangan  Orang  adalah  tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara maupun  antar negara, untuk  tujuan eksploitasi  atau mengakibatkan orang tereksploitasi ”.
Secara  yuridis  adanya  delik  tentang Perdagangan  Orang  ke  dalam  Undang-Undang sangat  diperlukan  dengan  mutlak  untuk  memakasa seseorang maupun masyarakat untuk mematuhi dan memberikan  hukum  yang  mutlak  dalam  untuk siapapun yang melakukan setiap kejahatan tersebut (Sulaksono, 2016).
Perdagangan  orang  adalah  bentuk  kejahatan yang  resikonya  rendah  namun  besar  perolehan keuntungannya. Dalam  pengaturan  Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  No  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan Anak,  dengan  adanya  pengaturan  tersebut  mampu mengkriminalisasi  kejahatan  perdagangan  anak, namun    dalam  dinamika  norma  undang-undang  ini masih  setengah  hati,  yang  melahirkan  multi interpretasi,  pemulihan,  dan  repatriasi  saksi  dan
korban.  Mengingat  kompleksnya  masalah  kejahatan Trafficking ini,  maka  diperlukan  adanya  peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang  kejahatan  ini.  Pada  saat  ini,  belum  ada definisi hukum yang bakutentang perdagangan anak di  Indonesia  baik dalam  KUHP  maupun  Peraturan Perundang-undangan lainnya (Disemadi, 2019).
Dalam  Pasal  28  I  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  1945  menyatakan  bahwa,  “hak  untuk  hidup, hak untuk tidak disiksa, hakkemerdekaan pikiran dan hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa  pun”.  Dengan  demikian  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi, melindungi  hak  untuk  tidak  disiksa  dan  hak  untuk tidak  diperbudak  dan  juga  melindungi  keberadaan individu    khususnya  dalam  penelitian  tentang Perdagangan  Orang  atau  biasa  disebut  secara internasional  adalah Human  Trafficking (Faisol, 2019).
Indonesia  meratifikasikan  Protokol  Palermo Tahun  2000  termuat  dalam  Undang-Undang  No  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  merupakan  suatu  kepedulian negara  Indonesia  dalam  ikut  serta  memerangi  dan mencegah kejahatan  perdagangan  orang (Faisol, 2019).  Hal  ini  merupakan  wujud  keikutsertaan Indonesia  dalam  melaksanakan  Protokol  Persatuan Bangsa-Bangsa.  Sebagai  landasan  menyusun

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
42
program  aksi  maka  dikeluarkan  pedoman pelaksanaan  program  aksi  nasional  dengan dikeluarkan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002, dalam  penjelasannya  yang  menyebutkan  bahwa, diperlukannya  suatu  rencana  aksi  nasional penghapusan  perdagangan  atau trafficking perempuan dan anak yang dapat jadi arahan (Kristin, &  Dewi, 2017). Adapun  rencana  tersebut  disusun dengan  memperhatikan  pokok-pokok  penyusunan aksi, yang terdiri dari (Suhardin, 2008): a). Menjamin peningkatan  dan  pemajuan  atas  upaya-upaya perlindungan  terhadap  korban Trafficking orang khususnya  anak  dan  perempuan;  b).  Mewujudkan kegiatan-kegiatan,  baik  preventif  maupun  represif atau  pratek-praktek Trafficking orang  khususnya anak  dan  perempuan;  c).  Mendorong  pembentukan dan/  atau  penyempurnaan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  tindakan Trafficking orang khususnya anak dan perempuan.
Perdagangan  orang  telah  dinyatakan  secara eksplisit  dalam  KUHP.  Dalam  pelaksanaan peraturan-peraturan  tersebut  pihak  aparat  penegak hukum  memberlakukan  Pasal  296  di  dalam  KUHP menyebutkan “barangsiapa  dengan  sengaja menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima  belas  ribu  rupiah”, Pasal  297 KUHP menyebutkan “perdagangan wanita dan perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum  dewasa,
diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam tahun”, Pasal  298 ayat (1) KUHP  menyebutkan dalam  hal  pemidanaan  berdasarkan  salah  satu kejahatan  dalam  pasal  281,  284-290  dan  292-297, pencabutan  hak-hak  berdasarkan  Pasal  35  No.  1-5 dapat  dinyatakan, ayat (2) menyebutkan jika  yang bersalah  melakukan  salah  satu  kejahatan berdasarkan  pasal  292-297 dalam  melakukan pencarian-nya, maka hak untuk melakukan pencarian itu  dapat  dicabut.  Pasal  tersebut  seringkali  tidak mampu  menyeret  para  pelakunya  karena  unsur- unsur  dari  KUHP  mengenai  perdagangan  anak  dan perempuan  yang  digunakan  dalam  penanganannya belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam KUHP. Untuk meminimalisasi potensi tentang perdagangan orang dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah,  masyarakat, dan  keluarga (Suhardin, 2008).  Pemerintah  wajib membuat  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan mengalokasikan  anggaran  untuk  melaksanakan pencegahan  dan  penanganan  sampai  pada pemberantasan tindak perdagangan orang.
Tujuan  dari  pelaksanaan  dan  penerapan Protokol  Palermo  ini  untuk  melihat  apakah  ada perbedaan  dalam  penerapan  penanggulangan  yang sudah dilakukan oleh negara ini dalam aksi kejahatan Human  Trafficking yang  termuat  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Women and  Children,  Supplementing  The  United  Nations Convention  Against  Transnational  Organized  Crime

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
43
(Protokol  untuk  mencegah,  menindak,  dan menghukum  perdagangan  orang,  terutama perempuan  dan  anak-anak,  melengkapi  konvensi perserikatan  bangsa-bangsa  menentang  tindak pidana  transnasional  yang  terorganisasi).  Dalam Protokol  Palermo  yang  dibahas  yaitu: Protocol  to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially  Women  and  Children (Protokol  untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia,  khususnya  Perempuan  dan  Anak-anak). Protokol  ini  juga  disebut  sebagai  Protokol Perdagangan  Manusia  atau  Protokol  TCP/  TIP (Transmission  Control  Protocol/  Transmission Internet Protocol) PBB adalah sebuah protokol untuk Konvensi  Menentang  Kejahatan  Terorganisir Transnasional, ini adalah salah satu dari tiga Protokol Palermo.
Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Ketentuan Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Human  Trafficking (perdagangan orang) yang  diakomodasikan  dalam  peraturan  perundang- undangan Indonesia ?
Penelitian  ini  adalah  Untuk  Mengetahui Ketentuan  Protokol  Palermo  Tahun  2000  tetang Human  Trafficking (perdagangan  orang)  yang diakomodasikan  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum atau penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu sesuai dengan isu hukumnya, penelitian ini akan mengkaji  beberapa  aturan  hukum  yaitu  :  KUHP, Undang-Undang  No  7  Tahun  1984  tentang
Pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskiriminasi  terhadap  Wanita (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women),  serta  Keputusan Presiden  No  36  Tahun  1990 tentang  Pengesahan Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak,  Undang-Undang No  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang-Undang  No  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (PTPPO),  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  dengan  mengkaji  itu maka  akan  didapat  pemahaman  ketentuan  hukum yang  mengatur  Pelaksanaan  dan  Penerapan Protokol  Palermo  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana orang.
Mengingat  penelitian yang  berfokus  pada Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  dilakukan sebelumnya  seperti  oleh:  1).  Riswan  Munthe pada Tahun  2015  yang  berfokus  pada  tindak  pidana perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia (Munthe, 2015); 2). Maslihati Nur Hidayati  pada  Tahun  2012  yang  berfokus  pada upaya  pemberantasan  perdagangan  orang  melalui Hukum Internasional dan Hukum Nasional (Hidayati, 2012);  3). Muh  Abdul  Qudus  dan  Pujiyono  pada tahun 2019 yang berfokus pada pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana perdagangan orang (Qudus, & Pujiyono, 2019); 4). Rowena Fong & Jodi Berger  Cardoso  pada  tahun  2010  yang  berfokus pada  anak  sebagai  objek  perdagangan  manusia (Fong, &  Cardoso,  2010); dan  5).  Janie  A.  Chuang pada  tahun  2014  yang  berfokus  tentang  eksploitasi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
44
manusia  dalam  hukum  perdagangan  orang (Chuang,2014).
Perbedaan  fokus  penelitian  yang  akan dilakukan saat ini dengan penelitian yang sudah ada yaitu penelitian  ini lebih  menekankan  pada Akomodasi Ketentuan Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian ” lebih lanjut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) dan  pendekatan komparatif  (comparative  approach) (Suteki, & Taufani, 2018). Pendekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani (Disemadi, &  Roisah,  2019).  Pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu pendekatan yang  dilakukan  dengan  membandingkan  peraturan hukum di suatu negara dengan peraturan hukum di negara  lain  (dapat  1  negara  atau  lebih),  mengenai hal  yang  sama. Kegunaan  pendekatan  ini  adalah untuk  memperoleh  persamaan  dan  perbedaan  di antara Undang-Undang tersebut.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Modus  Operandi  Tindak  Pidana Human
Trafficking
Modus  operandi  tindak  pidana  perdagangan orang  atau Human  trafficking yang  sering terjadi adalah (Widiastuti, 2010): a). merekrut calon pekerja wanita  usia  16-25  tahun;  b).  dijanjikan  bekerja  di restoran,  salon  kecantikan,  karyawan  hotel,  pabrik dengan gaji tinggi; c). identitas dipalsukan; d). biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu oleh pihak agen; e). tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat; f). putusnya jaringan; dan g). korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK.
Modus operandi yang digunakan untuk korban merupakan  cara  yang  dilakukan  pelaku  biasanya yang  diambil  sebagai  korban  yaitu  seseorang  yang menderita psikis, mental, ekonomi yang kurang yang mengakibatkan  korban  ingin  bergabung  dalam pekerjaan  kejahatan  tersebut. Eksploitasi yang dilakukan  pada  saat  korban  diberangkatkan  keluar dari  negaranya melalui  kejahatan  yang  terorganisir (Sitorus, 2016).
Menurut  Donald    Cressey, kejahatan terorganisir    adalah    suatu    kejahatan    yang mempercayakan      penyelenggaraannya  pada seseorang yang      mana  dalam    mendirikan pembagian    kerjanya  yang    sedikit,    di    dalamnya terdapat  seorang  penaksir,  pengumpul,  dan pemaksa.  Sedangkan  menurut  Michael    Maltz kejahatan  terorganisir adalah suatu  kejahatan  yang dilakukan    lebih    dari    satu    orang yang    memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan  kejahatan. Ruang  lingkup  dari kejahatan    ini    meliputi    kekejaman,    pencurian,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
45
korupsi    monopoli,    ekonomi,  penipuan,  dan menimbulkan korban (Farhana, 2010).
Perdagangan  orang  termasuk  didalam kejahatan  transnasional,  maka  para  ahli mengemukakan  pendapat  mengenai  sifat  dan  alur kejahatan  transnasional  seperti  menurut  Cherif Bassiouni,  unsur  tansnasional,  yaitu (Faisol, 2019): a). Conduct affecting more than one state (tindakan yang  memiliki  dampak  terhadap  lebih  dari  satu negara). b). Conduct including or affecting citizens of more than one state (tindakan yang melibatkan atau memberikan  dampak  terhadap  warga  negara  dari lebih satu negara). c). Means and methods transcend national  boumdaries (sarana  dan  prasarana  serta metoda  yang dipergunakan  melampaui  batas-batas territorial suatu negara).

## 2. Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional
Perjanjian  internasional  dengan  perjanjian nasional memiliki  satu  kesatuan  sistem hukum  dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang  melakukan  perjanjian (Purwanto,  2009). Bahkan      dalam  prakteknya,    kelahiran    suatu negara,  tidak  jarang  tanpa  bantuan  negara  lain, baik    langsung    maupun tidak    langsung,    baik secara    fisik    maupun    melaluiproses    diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara (Sulaksono, 2016).
Melalui    pengakuan    negara    lain,    menjadi pintu  bagi  suatu  negara  baru berdiri   untuk   dapat melakukan      kerja  sama  dengan      negara      lain.
Sebab  pengakuan  tersebut  merupakan  bentuk peneguhan  status  hukum  suatu  negara  sebagai subjek   hukum internasional   yang   kepadanya melekat   hak   dan kewajiban   untuk   melakukan hubungan      hukum  dengan  negara-negara  lainnya (Daud  &  Sopoyono,  2019). Artinya  suatu  negara dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan  seluruh  tindakannya dalam kehidupan pergaulan internasional (Purwanto, 2009).
Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan species dari genus yang  berupa perjanjian   pada umumnya.      Dalam      setiap perjanjian  termasuk perjanjian  internasional terdapat    asas-asas    yang dijadikan  sebagai landasan   dalam   pelaksanannya. Adapun asas    yang    paling    fundamental    adalah asas pacta   sunt   servanda,   yaitu   bahwa   janji mengikat sebagaimana  undang-undang  bagi yang membuatnya. (Purwanto 2009). Pengaturan   tentang perjanjian   internasional   selama   ini   dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden Nomor 2826/ HK/ 1960, tertanggal 22 Agustus 1960, ditujukan kepada Ketua Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  telah  menjadi pedoman  dalam  proses  pengesahan  perjanjian internasional  selama  bertahun-tahun.  Pengesahan perjanjian internasional  menurut  Surat Presiden  ini dapat    dilakukan    melalui    undang-undang  atau peraturan    presiden,    tergantung  dari  materi  yang diatur dalam  perjanjian internasional.
Protokol  Palermo  mendorong  agar  setiap negara  peserta  dalam  konvensi  ini  menetapkan langkah-langkah  legislatif  dan  langkah-langkah  lain

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
46
yang  dianggap  perlu  untuk  mencegah,  menindak, dan  menghukum  perdagangan  orang,  terutama perempuan  dan  anak-anak.  Di  Indonesia  sendiri, sebelum  melakukan  ratifikasi  terhadap  Protokol Palermo, sejak tanggal 19 April 2007, Indonesia telah mengundangkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (UU  PTPPO).  Sesuai  dengan  judulnya,  pendekatan UU  ini  mengarah  pada  aspek  “tindak  pidana” perdagangan orang.
Adanya kaitan perjanjian internasional dengan nasional  yang  dilihat  pada  pembahasan  ini  yaitu melihat  bahwa  terkait  dengan  treaty  contract  yaitu suatu  perjanjian  yang  mau  tidak  mau  negara Indonesia  harus  mengikuti  peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara internasional yang telah diratifikasikan  oleh  negara  Indonesia.  Ratifikasi  ada untuk mengesahkan suatu perjanjian, yang diartikan sebagai  suatu  pengikat  antara  negara  satu  dengan negara  lain.  Pemberlakuan  Protokol  Palermo  yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia ini sebagai tanda bahwa PBB akan membantu untuk mencegah adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang,  baik korban maupun saksi (Kristin, & Dewi, 2017).
Untuk  menjaga  kelangsungan  perjanjian internasional,  maka  setiap  negara  harus  mematuhi asas-asas  umum,  diantaranya (Kusuma,  2015): a). Asas Pacta sun servanda: Janji mengikat dan harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik;  b). Asas Reciprocitas; Tindakan suatu negara (positif/ negatif) akan  terbalas  setimpal;  c). Asas  Courtecy:  Saling menghargai  dan  menghormati  kedaulatan  negara
lain;  d). Egality  rights:  Setiap  negara  memiliki kedudukan yang sama. Indonesia merupakan negara yang  termasuk  dalam  asas  pacta  sun  servanda, dapat  dikatakan  seperti  itu  karena  Indonesia  telah mengikuti  PBB  pada  saat  Indonesia  mengikuti  PBB maka setiap PBB harus patuh maupun tunduk pada peraturan  yang  ada  dalam  perjanjian  internasional (Pratomo, 2009).
Berkaitan  dengan  pemberlakuan  peraturan- peraturan  hukum  tersebut  dengan adanya  ratifikasi tentang  pembahasan  tindak  pidana  perdagangan orang  atau  biasanya  disebut  Human  Trafficking secara  internasional  yang  diatur  dalam  Protokol Palermo  ini  maka  Indonesia  harus  melaksanakan etikad  baik  dimana  menjaga  maupun  melindungi segenap bangsa  Indonesia  maupun  bekerja  sama dengan  negara  lain  untuk  menciptakan  keadaan aman  pada  setiap  negara (Pratomo,  2009). Hubungan  internasional  merupakan  suatu  hal  yang sangat  diperlukan  dalam  kehidupan  dunia,  karena tidak ada suatu negara pun di dunia yang bisa hidup sendiri  tanpa  adanya  ketergantungan  terhadap negara lain. Dengan adanya hubungan internasional maka  suatu  negara  dapat  memenuhi  kebutuhan negara  dan  warga  negaranya  yang  belum  bisa disediakan  oleh  negara  tersebut.  Tujuan  dari hubungan  internasional  antara  lain: a). Memacu pertumbuhan  ekonomi  setiap  negara;  b). Menciptakan  saling  pengertian  antar  bangsa;  c). Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Perjanjian internasional dengan nasional dapat terpenuhi dimana adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dan juga para pihak melakukan perjanjan tersebut  dengan  etikad  baik  yaitu  untuk  kemajuan negara  dan  kesejahteraan  negara.  Dengan  adanya treaty contract (traite -contract) maka perjanjian yang meletakkan  ketentuan atau  kaidah  hukum  bagi masyarakat  internasional  sebagai  keseluruhan, dimana setiap negara harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam perjanjian internasional tersebut (Pratomo, 2009).
Perkembangan  yang  terjadi  di  Indonesia dengan adanya perjanjian internasional ini, reformasi ketatanegaraan  Indonesia  yang  ditandai      dengan proses   demokratisasi   dalam  bidang  hukum  untuk menuju    suatu    sistem    hukum    modern  dan  juga faktor  eksternal  yaitu  globalisasi  yang  memaksa kehadiran  instrumen  asing  seperti  perjanjian internasional  di  dalam  sistem  hukum  yang  sedang bereformasi  maupun  adanya  pengawasan  setiap batas-batas  negara  agar  menjaga  terjadinya perdagangan-perdagangan tanpa izin salah satunya perdagangan  orang/ Human  Trafficking (Kusuma, 2015).  Indonesia  sebagai  negara  hukum  juga memiliki  sebuah  peraturan  perundang-undangan yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  perjanjian internasional dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan  luar  negeri  yang  lebih terarah,    terpadu  dan    berlandaskan    kepastian hukum    yang    lebih    kuat  yaitu    Undang-Undang Nomor 24    Tahun    2000  tentang    Perjanjian Internasional.

## 3. Perbandingan  Antara  Peraturan  Internasional (Protokol Palermo) Dengan Peraturan Nasional Tentang Perdagangan Orang
Dalam  konteks  memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang, tentunya dalam hal ini akan membawa pada suatu  bentuk  akibat  hukum  berupa upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan  rehabilitasi. Akibat  hukum  tersebut  tidak  hanya timbul bagi  anak  yang  menjadi  korban  namun  bagi pelaku  perdaganganpun  dijerat  dengan ancaman pidana atas perbuatannya (Kusuma, 2015).
Berdasarkan  defenisi  Perdagangan  Orang atau  Human  Trafficking,  maka  pengertian  dari perdagangan  orang  yang  ada  di  dalam  protokol palermo  tahun  2000  dengan  pengertian  di  dalam Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2007  memiliki defenisi  pengertian  yang  cukup  jauh  secara  garis besarnya  dalam  pengakomodasian  tentang Perdagangan Orang atau Human Trafficking. Dalam Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2007  tentang perdagangan  orang,  tidak  menggunakan  kata perbudakan  maupun  penghambaan  tetapi yang diatur  dalam  Undang-Undang  No  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menggunakan kata memegang kendali atas orang  lain  dan  begitu juga  dengan  kata  eksploitasi seksual  yang  didalam  Undang-Undang  21  Tahun 2007  tidak  dimasukkan  lagi  ke  dalam  Undang- undang tersebut sehingga dalam pengertian definisi perdagangan  orang  tersebut  dapat  memiliki  makna yang  lain  bagi  setiap    orang  yang  membaca  dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
48
menelaah  aturan  Undang-Undang  tersebut.  Sama halnya dengan di dalam KUHP tertuang dalam Pasal 297 tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang atau Human Trafficking, karena  di  dalam  KUHP  hanya  memuat  ancaman pidana  untuk orang  yang  melakukan  kejahatan perdagangan perempuan dan anak, tetapi jika dilihat dari  Undang-Undang  21  Tahun  2007    bahwa perdagngan  orang  bukan  hanya  untuk  perempuan dan  anak  saja  tetapi  laki-laki  dewasa  dapat  terjerat dalam kejahatan tersebut dimana tingkat kemiskinan dan ekonomi yang membuat terjadinya perbudakan.
Hukuman  bagi  para  pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (Human  Trafficking)  : Melihat dalam  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Persatuan Bangsa-Bangsa  yang  diratifikasikan  oleh  negara Indonesia  yang  berupa  Undang-Undang  No  21 Tahun 2007 yang di dalam aturan tersebut mengatur tentang sanski terhadap orang yang telah melakukan kejahatan perdagangan orang atau human trafficking, sanski  yang  ada  di  dalam  ratifikasi  dalam  aturan nasional  dapat  diterapkan  bagi  si  pelaku  kejahatan tindak pidana perdagangan orang hanya bisa untuk negara  yang  menerima  perdagangan  saja  dan dikembalikan  kepada  negara  asal  korban  tersebut. KUHP  telah  merumuskan  ancaman  pidana  paling lama  6  tahun  untuk  pelaku  tindak  kejahatan  yang telah  melaksanakan  kejahatan  perdagangan  orang yang di dalamnya perempuan anak maupun laki-laki dewasa  dan  yang  belum  cukup  umur,  dengan adanya  ancaman  tersebut  maka  peran  negara secara  tegas  mengupayakan  agar  pemberantasan
perdagangan  orang  dilihat  serius  dalam  negeri maupun  di  berbagai  negeri  agar  kurangnya  angka perdagangan orang (Agustina, 2006). Tetapi, dalam Protokol Palermo Tahun 2000 tidak diaturnya sanksi tersebut  dikarenakan  dalam  peraturan  yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa memiliki banyak  artian  dalam  mengemukakan  sanski tergantung bagaimana cara pandang masing-masing negara dan wajib saja jika negara yang meratifikasi protokol  tersebut  dapat  menambahkan  aturan  yang lebih spesifik dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang (Shoaps, 2013). Maka,  dalam  Undang-Undang  21 Tahun  2007  menegaskan  sanksi  tersebut  agar perdagangan  orang  yang  terjadi  selama  ini  dapat berkurang dari angka biasanya.
Kapasitas  perdagangan  orang: Kapasitas perdagangan  orang  di  dalam  autran  hukum  yang berlaku  merupakan  status  korban  dalam  Protokol Palermo  Tahun  2000,  menimbang  bahwa  di  dalam Protokol Palermo Tahun 2000 hanya menginstrupsikan  untuk  negara  pihak  dalam mempertimbangkan aturan yang layak untuk korban perdagangan  orang  untuk  tetap  tinggal  di  dalam wilayahnya,  ini  berarti  negara  memiliki  kewajiban untuk  melindungi,  menjaga  korban  perdagangan orang  di  dalam  kebijakan-kebijakan  yang  tertera didalam Protokol Palermo tersebut dimana kebijakan tersebut  merupakan  kebijakan-kebijakan  legislatif untuk  mewujudkan  keamanan dan  kenyamanan unutk korban kejahatan perdagangan orang dengan berbagai faktor kemanusiaan dan hak asasi manusia

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
49
yang  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan perlindungan  bagi  korban (Shoaps, 2013).  Dalam upaya  melindungi  dan  memberikan  rasa  keadilan, maka  dalam pasal  6  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011, mengenai asas  kemanusiaan memuat perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan  juga  harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara dan  penduduk  Indonesia  secara  proposional (Agustina, 2006).
Indonesia  merupakan negara  yang  memiliki tingkat  kasih  kepada  kemanusiaan  atau  hak  asasi manusia  yang  sangat  kuat,  Undang-Undang  No  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  menyebutkan  bahwa  setiap korban  perdagangan  orang  atau  Human  Trafficking atau ahli warisnya berhak mendapatkan hak restitusi. Restitusi  yang  dimaksud  oleh  aturan  tersebut  yaitu ganti kerugian yang diderita oleh korban. Ditemukan dalam  Protokol  Palermo  Tahun  2000  mempunyai fungsi yang berbeda, jika di dalam Protokol Palermo menginstruksikan untuk setiap negara yang menjadi korban perdagangan orang wajib melindungi korban di  dalam  lingkungan  sosialnya,  tetapi  Undang- Undang  yang  diratifikasikan  oleh  negara  Indonesia menyatakan  intstuksi  untuk  negara  mengganti kerugian bagi korban kejahatan perdagangan orang dengan tujuan untuk mengembalikan seperti semula yang  menjadi  korban (Kristin, &  Dewi, 2017). Persamaan  antara  Protokol  Palermo  dengan Undang-Undang  No  21  Tahun  2007,  yaitu mengupayakan  negara  memiliki  fungsi  yang  sentral
dalam  upaya-upaya  pencegahan  dan  perlindungan korban kejahatan perdagangan orang.
Rehabilitasi untuk korban perdagangan orang, yang  ada  didalam  Protokol  Palermo  Tahun  2000 hanyalah  berisi  pemulangan  korban  ke  negara  asal mereka  tidak  mengemukakan  secara  rincih  tetapi aturan Protokol Palermo tersebut yang diratifikasikan dalam  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2007 mengemukakan  bahwa  rehabilitasi  korban  diatur sangatlah  rincih  dimaksud  di  dalam  aturan  tersebut bahwa  rehabilitasi  korban  perdagangan  orang  yaitu adanya  pemulihan  dan  gangguan  fisik,  psikis,  dan sosial  agar  korban  dapat  melakukan  aktivitas sosialnya  di  dalam  keluarga  maupun  lingkungan masyarakat (Agustina, 2006).
Dari  penelitian  tersebut,  3  hal  yang  sangat penting  di  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan maupun pemulihan korban perdagangan orang yaitu :  arti  perdagangan  orang  atau  Human  Trafficking agar masyarakat dapat mencegah dan memberantasnya  diawali  dengan  bagaimana pemahaman tentang kejahatan, sedangkan hukuman yang berlaku yang  diatur dari protokol palermo tahun 2000  dengan  ratifikasi  yang  dilakukan  oleh  negara Indonesia  yang  berupa  Undang-Undang  No  21 Tahun  2007  agar  pelaku  tindak  kejahatan perdagangan orang dapat diberikan efek jerah agar tidak  melakukan  hal  tersebut  terus-menerus. Hukuman  yang  berlaku ini  merupakan  hal  yang serius  dalam  menanggulangi  dan  memerangi kejahatan  terjadi (Alvarez, &  Alessi, 2012).  Pelaku akan  dikenakan  sanski  jika  melanggar  dan  masih

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
50
melakukan kejahatan tersebut. Dilihat dari rehabilitasi terhadap  korban,  rehabilitasi  terhadap  korban memiliki peran penting agar korban tidak kembali lagi masuk  ke  dalam  jebakan  kejahata  perdagangan orang, adanya rehabilitasi untuk mengembalikan fisik dan psikis yang terganggu selama ini yang dirasakan korban.  Peran  yang  sangat  penting  yaitu  dari lingkungan  korban  bersosialisasi,  keluarga, masyarakat yang ada di lingkungan korban menetap harus  membantu  rehabilitasinya  agar  pemulihan terhadap  pandangan,  pola  berpikir  korban  dapat kembali  normal (Shoaps, 2013).  Bantuan  dan perlindungan terhadap korban tidak hanya dilihat dari segi  hukum  dimana  mengadili  dan  memberikan sanksi  pidana  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku kejahatan tersebut, jga membutuhkan adanya kerjasama  dari  pihak  korban  kejahatan  tersebut, maka  dari  sini  dapat  dilihat  dalam pemberian perlindungan  perlu  agar  tidak  terjadi  kemungkinan pembalasan  oleh  pelaku,  yang  terkadang  adalah orang  dekat  dari  korban. Cara  pandang  penegak hukum selama ini hanya terhadap pemulihan korban perdagangan orang tetapi para penegak hukum tidak sepenuhnya  melihat  hak  asasi  manusia  yang  telah dilanggar  oleh  pelaku.  Selain  perlindungan  negara harus  memberikan  bantuan  yang  harus  diberikan yaitu  perlindungan  keamanan  dari  berbagai kemungkinan  yaitu  seperti (Melatyugra,  2015):  a). pemulangan  korban  ke  negerinya  kembali;  b). pendampingan serta bantuan hukum selama proses pemeriksaan  perkaranya.  c);  pemberian  jaminan bahwa selama proses pemeriksaan perkara tersebut,
identifikasinya  sebagai  korban  perdagangan  tidak akan  diumumkan  dipublik;  d).  rehabilitasi  dalam bentuk  pemulihan  kesehatan  fisik  dan  psikis;  e). rehabilitas  dan  reintegrasi  (penyatuan  kembali keluarganya  dan  lingkungannya);  f).  restitusi  dari  si pelaku  yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan pengadilan;  g).  upaya  pemberdayaan  dalam  bentuk pendidikan  atau  ekonomi  untuk  mencegah  terjebak kembali korban dalam kejahatan perdagangan orang.

## 4. Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
Hukum    Internasional    sebagai    suatu perangkat  ketentuan  dan  asas  yang  efektif  yang hidup dimasyarakat    dan    karenanya    mempunyai hubungan    yang    efektif    dengan    ketentuan    atau bidang  hukum  lainnya,  diantaranya  yang  paling penting   ialah   ketentuan   hukum   yang   mengatur kehidupan      manusia      dalam      lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional (Melatyugra, 2015). Hukum  nasional setiap    negara    mempunyai    arti    penting    dalam konstelasi  politik dunia dewasa ini dan masyarakat internasional,  sehingga  akan  memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara  berbagai negara  itu    dengan    hukum internasional      dan kedudukan  hukum internasional      dalam keseluruhan      tata      hukum      dilihat      dari      sudut praktis (Purwanto,  2009).  Dalam  teori  ada  2  (dua) pandangan  tentang  hukum  internasional  yaitu: Pandangan  yang  dinamakan  “voluntarisme”,  yang mendasarkan  berlakunya  hukum    internasional bahkan    persoalan    ada    atau    tidaknya    hukum

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
51
internasional    ini    pada  kemauan  negara,  dan pandangan  obyektivis  yang  menganggap  ada  dan berlakunya  hukum  internasional  ini  lepas  dari kemauan negara (Alvarez, & Alessi, 2012). Menurut pandangan  voluntaris  bahwa  hukum  internasional dan  hukum  nasional  sebagai  dua  satuan  perangkat hukum  yang  hidup  berdampingan  dan  terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya  sebagai  dua  bagian  dari  satu kesatuan perangkat hukum (Kencana, 2019).
Aliran yang pertama adalah aliran “Dualisme”. Aliran ini  sangat  berpengaruh  di  Jerman  dan Italia dengan    tokoh    yang    sangat    terkenal    adalah Triepel,  seorang  pemuka  aliran  positivisme  dari Jerman  yang  menulis  buku Volkerrecht  and Landesrecht(1899)  dan  Anzilotti,  pemuka  aliran positivism  dari  Italia  yang menulis buku Corso  di Dirrito  Internazionale (1923).
Justifikasi  terhadap  dasar  keterikatan  negara terhadap  hukum  internasional  umumnya  didasarkan pada  teori  klasik  yakni  teori  monisme  dan  teori dualisme.  Kedua  teori  tradisional  tersebut  bertahan sekian lama dengan dasar argumen “which primacy is  used”.  Teori  monisme  berangkat  dari  pemikiran bahwa hukum internasional adalah konsekuensi dari basic  norm seluruh  hukum  dan  menitik  beratkan hukum  internasional  dan  hukum  nasional  sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum yang terintegrasi. Oleh  karenanya,  tidak  diperlukan  suatu  proses transformasi  hukum  internasional  ke  dalam  hukum nasional.  Konsekuensi  lebih  lanjut,  hukum
internasional  bersifat self-executing yakni  dapat diterapkan secara langsung (Melatyugra, 2015).
Berbeda dengan teori monisme, teori dualisme meletakkan  primat  pada  hukum  nasional  sehingga hukum  internasional  tidak  dapat  memaksa  negara patuh  terhadapnya.  Dengan  demikian,  teori transformasi  dibutuhkan  untuk  mengubah  hukum internasional ke  hukum  nasional  supaya  dapat diberlakukan  dalam  yurisdiksi  nasional.  Hasil pemikiran  tersebut  memberi  status  hukum internasional  sebagai  produk  hukum  yang  bersifat non-self-executing (Melatyugra, 2015).
Namun  sayangnya,  teori  klasik  monisme- dualisme  kini dinilai  kurang  memadai  dalam memberikan  legitimasi  penggunaan  hukum internasional  dalam  sistem  hukum  nasional.  Hal tersebutdisebabkan  oleh  beberapa  hal:  a).  Teori monisme-dualisme  bersifat ex-post yang  hanya melihat  pada  praktik-praktik  negara  saja;  b).  Teori monisme-dualisme  kurang  mengandung normative content yang  tidak  dapat  digunakan  sebagai argumen  di  pengadilan;  dan  c).  Teori  moisme- dualisme  tidak  mampu  menghadapi  praktik overlapping terhadap teori itu sendiri di suatu negara (Melatyugra, 2015).
Persoalan  perdagangan  orang  saat  ini  telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal  ini  mengingat  sejumlah  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (dan  untuk  selanjutnya  disingkat  menjadi HAM)  dianggap  sebagai  penyebab  dan  sekaligus akibat dari perdagangan orang.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## D. SIMPULAN
Human  Trafficking (Perdagangan  Orang), terkhususnya  perempuan  dan  anak,  telah  menjadi masalah  bagi  masyarakat  seluruh  dunia.  Penyebab terjadinya  kejahatan  tersebut  dikarenakan  lintas batas teritorial,  pengawasan  antar  lintas  negara memiliki  celah  terjadinya  kejahatan  internasional  ini terjadi.  Banyak  yang  melakukan  kejahatan  tersebut karena bagi pelaku kejahatan tersebut mendapatkan penghasilan yang banyak.
Hasil  analisis  sebagaimana  telah diuraikan diatas maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut: Ketentuan Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Human Trafficking yang diakomodasikan  dalam  Peraturan  Perundang- undangan  di  Indonesia,  maka  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  bangsa-bangsa  dan  negara  yang memerangi  adanya  perdagangan  orang  mampu mengendalikan  pelaku  agar  tidak  melakukan  hal tersebut, tetapi bukan hanya negara yang melakukan pencegahan  perdagangan  orang,  pencegahannya dimulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan tempat tinggal  karena  pemahaman  tentang  pelajaran  dan adaptasi  di  masyarakat  yang  baik  dapat  mencegah terjadinya perdagangan orang.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Farhana. (2010). Aspek Hukum Perdagangan Orang
Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti.
Bandung.
Suteki., &  Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan Praktik). Depok : PT Raja Grafindo Persada.

## JURNAL
Agustina,  S. (2006). Perdagangan  perempuan  dan anak  sebagai  kejahatan  transnasional: Permasalahan  dan  penanggulangannya  di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.24,
(No.1), pp. 47-62.
Alvarez,  Maria Beatriz.,  &  Alessi, Edward J (2012).
Human trafficking is more than sex trafficking and prostitution: Implications for social work.
Affilia, Vol.27, (No.2), pp. 142-152.
Ardianto,  Syaifullah Y. (2012). Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana  Perdagangan Orang  di  Kota Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Hukum  Riau, Vol.3.
(No.2), pp. 1-31.
Chuang, Janie A. (2014). Exploitation creep and the unmaking of human trafficking law. American Journal of International Law, Vol.108, (No.4), pp. 609-649.
Daud,  Brian Septiady.,  &  Sopoyono, Eko.  (2019).
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan  Manusia  (Human  Trafficking) Di  Indonesia." Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol.1, (No.3), pp. 352-365.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Disemadi,  Hari.  S. (2019).  Adultery  Child  Status  In Islamic  Law  And  In  The  Civil  Code. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, (No.2), pp. 20-31.
Disemadi,  Hari Sutra.,  &  Prananingtyas, Paramita.
(2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). Jurnal Magister Hukum
Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal),
Vol.8, (No.3), pp. 286-402.
Disemadi,  Hari Sutra.,  &  Roisah,  Kholis.  (2019).
Kebijakan  Model  Bisnis  Bank  Wakaf  Mikro Sebagai  Solusi  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat. Law Reform, Vol.15, (No.2), pp. 177-194.
Faisol,  F. (2019).  Pertanggung  Jawaban  Pidana Pengurus  Korporasi  Terkait  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang. Yurispruden, Vol.2, (No.2), pp. 164-179.
Fong, Rowena, & Cardoso, Jodi Berger. (2010). Child Human  Trafficking  Victims:  Challenges  For The  Child  Welfare  System. Evaluation  And Program Planning, Vol. 33, (No.3), pp. 311- 316.
Hidayati, Maslihati. N. (2012). Upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum  internasional  dan  hukum  positif Indonesia. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri Pranata Sosial, Vol.1, (No.3), pp. 163-175.
Kristin, Debby., & Dewi, Chloryne Trie Isana. (2017).
Tindak  Pidana  Kejahatan  Penyelundupan
Manusia  (People  Smuggling)  di  Indonesia:
Tanggug  Jawab  Indonesia  dan  Australia. Padjadjaran  Journal  of  International  Law, Vol.1, (No.1), pp. 84-100.
Kusuma, Ayu. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan  Orang  di  Indonesia. Lex  Et
Societatis, Vol.3, (No.1), pp. 64-71.
Kencana, U. (2019). Perdagangan Orang Perspektif Yuridis. Usroh:  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam, Vol.3, (No.1) pp. 23-40.
Melatyugra,  N. (2015). Teori  Internasionalisme Dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Refleksi Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.9, (No.2), pp. 199-208.
Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking)
Sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.
JUPIIS:  JURNAL  PENDIDIKAN  ILMU-ILMU SOSIAL, Vol.7, (No.2), pp. 184-192.
Nugroho, Okky C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, (No.4), pp. 543-560.
Pratomo, E. (2009). Prospek dan Tantangan Hukum Internasional di ASEAN dan Indonesia Pasca Piagam  ASEAN  dari Sisi  Perjanjian Internasional. Ius  Quia  Iustum  Law  Journal,
Vol.16, (No.1), pp. 60-72.
Purwanto,  H.  (2009). Keberadaan  Asas  Pacta  Sunt Servanda Dalam  Perjanjian  Internasional.
Mimbar Hukum, Vol.21, (No.1), pp. 155-170.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Qudus,  Muh. Abdul.,  &  Pujiyono.  (2019).
Pertanggungjawaban  Korporasi  Terhadap Tindak  Pidana  Human  Trafficking  Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH),
Vol.5, (No.2), pp. 26-39.
Rofiq, Ahmad., Disemadi, Hari Sutra & Jaya, Nyoman
Serikat Putra. (2019). Criminal  Objectives Integrality In The Indonesian Criminal Justice
System. Al-Risalah, Vol.19, (No.2), pp. 179-
190.
Sulaksono,  E. (2016). Disharmoni  Hak  Migran  di
Wilayah  Perbatasan  Berimplikasi  Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri. Jurnal Keamanan Nasional, Vol.2, (No.1), pp. 111- 140.
Sitorus,  H. (2016). Pemberantasan  Perdagangan
Orang. Jurnal Hukum to-ra, Vol.2, (No.2), pp.
371-378.
Shoaps,  Laura.  L. (2013). Room  for  improvement:
Palermo  protocol  and  the  trafficking  victims protection act. Lewis & Clark L. Rev. Vol. 17 pp. 931-972.
Suhardin,  Y. (2008). Tinjauan  yuridis  mengenai
perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. Mimbar Hukum, Vol.20, (No.3), pp.
473-486.
Widiastuti, Tri. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak
Pidana  Perdagangan  Orang  (Trafficking). Jurnal  Wacana  Hukum, Vol.9, (No.1), pp.
107-120.

## PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Palermo Convention Tahun 2000.
Undang-Undang  No  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

## SUMBER ONLINE
Farno. (2013).  Ruang  Lingkup  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.  Retrived  from https://www.scribd.com/doc/132204138/Rua ng-Llingkup-Tindak-Pidana-Perdagangan- Orang , Accesed 16 th December 2019.