## Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati

## Inggit Bayu Setyawan dan Triwahyuningsih
Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Yogyakarta 55161 Email: ing_nov@yahoo.com dan triweppknuad@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  sikap  peserta  didik  terhadap  konstitusi Negara  Republik  Indonesia  (UUD  1945  hasil  amandemen)  pada  kelas  VIII  SMP Muhammadiyah  1  Mlati.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian kualitatif.  Lokasi  penelitian  adalah  SMP  Muhammadiyah  1  Mlati.  Jumlah  peserta didik kelas VIII adalah 105, partisipan dalam penelitian ini adalah 34 Peserta Didik. Data penelitian ini diperoleh  dengan  menggunakan  metode angket dan  wawancara. Teknis  analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  klasifikasi  data,  penyajian  data, penarikan  kesimpulan.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  Peserta  Didik  kelas  VIII SMP  Muhammadiyah  1  Mlati  mempunyai  kognisi  49%,  afektif  75,2%,  konasi 78,2%.  Dari  ketiga  aspek  tersebut  maka  Peserta  Didik  kelas  VIII  SMP Muhammadiyah  1  Mlati  mempunyai  sikap  terhadap  UUD  1945  hasil  amandemen sebesar  67,5%.  Sehingga  dapat  dikatakan  Sikap  Peserta  Didik  kelas  VIII  SMP Muhammadiyah  1  Mlati  terhadap  konstitusi  (UUD  1945)  adalah  cukup favorable (mendukung).
Kata kunci : Sikap, Konstitusi, UUD 1945 hasil amandemen

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah negara hukum  setidaknya  itulah kenyataan  yang telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus patuh terhadap hukum yang berlaku agar tercipta suatu masyarakat tertib hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Namun yang terjadi saat ini, sebutan negara Indonesia  sebagai  negara  hukum  hanya  tinggal  formalitas,  hukum  tidak dilaksanakan.  contoh:  masyarakat  sangat  terkejut  dengan  peristiwa  seorang perwira  polisi  yang  telah  diputuskan  bersalah  oleh  pengadilan  terkait  dengan korupsi  namun  perwira  polisi  tersebut  meloloskan  diri  dan  menyandang  status buronan  kejaksaan.  Kasus  tersebut  merupakan  bukti  sahih  betapa  tumpulnya hukum di Indonesia.

## Inggit Bayu Setyawan
Dalam hierarki tata perundang-undangan di negara hukum terdapat hukum tertinggi.  Hukum  tertinggi  tersebut  merupakan  pedoman  bagi  berlakunya  hukum yang berada dibawahnya. Konstitusi merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen negara dan sangat penting kedudukannya pada suatu  negara.  Seperti  yang  telah  dikemukakan  oleh  Sri  Soemantri  Majda  El- Muhtaj (2009: 31)”
Berbicara  tentang  organisasi  negara  tidak  bisa  dilepaskan  dari pembicaraan  tentang  konstitusi.  Tak  terbayangkan  sebuah  negara  dapat eksis  tanpa  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  tak  ada  negara  yang  tidak mempunyai konstitusi, demikian pandangan Sri Soemantri Martosoewignjo.  Tambahnya  lagi,  negara  dan  konstitusi  merupakan  dua lembaga  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang  lain.  Konstitusi suatu keniscayaan dan awal bagi kelahiran sebuah bangsa
Dengan  adanya  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  yang  mengatur  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  maka  kehidupan  di  Indonesia  diharapkan  akan  lebih teratur dan tidak akan ada benturan-benturan sosial yang diakibatkan oleh konflik kepentingan,  karena  konstitusi  sebenarnya  telah  memberikan  gambaran  tentang lembaga-lembaga  negara  dan  memuat  tentang  kedudukan  hak  dan  kewajiban warga  negara.  Namun  dalam  kenyataannya  di  Indonesia  saat  ini  masih  banyak ditemukan  konflik-konflik  sosial  antara  masyarakat  satu  dengan  yang  lain  atau antara masyarakat dengan aparat pemerintahan.
Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  adalah  UUD  1945,  maka  penting sekali  UUD  1945  didukung  dan  dilaksanakan  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Apalagi  dalam  UUD  1945 terdapat pula pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, hal tersebut senada dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Taufik Kiemas:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah konstitusi  negara  Indonesia  yang  untuk  pertama  kalinya  ditetapkan  oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bukan hanya  merupakan  dokumen  hukum  tetapi  juga  mengandung  aspek  lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur  bangsa  dan  menjadi  landasan  dalam  penyelenggaraan  negara. Sebagai  sumber  hukum  tertinggi,  Undang-Undang  Dasar  itu  hendaknya

## Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP
menjadi  panduan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dan kehidupan  berbangsa,  serta  pedoman  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan di bawahnya. (MPR, 2011: 9)
Kedudukan  dan  arti  penting  UUD  1945  bagi  kehidupan  juga  disampaikan  oleh Wakil  Ketua  MPR  Hj  Melani  Leimena  Suharli  dalam  acara  press  gathering  di NTB dalam makalah yang berjudul “Peran Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Penanganan Konflik Sosial” pada tanggal 9-10 Maret 2012 :
UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara memiliki kedudukan dan peranan  yang  penting,  bahkan  dapat  dikatakan  “tidak  ada  negara  tanpa konstitusi, atau tanpa konstitusi negara tidak pernah lahir”. Terkait dengan peran penting sebuah konstitusi bagi negara maka UUD 1945 mempunyai kedudukan  yang  penting  karena  secara  konsepsional  memuat  pandangan- pandangan  filosofis,  yuridis,  sosiologis  dan  politis  tokoh-tokoh  bangsa yang  telah  disepakati  dan  diidealkan  untuk  melandasi  pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” (Suharli, 2012: 6)
Dari  dua  pendapat  kedua  tokoh  tersebut  telah  memberikan  gambaran  mengenai pentingnya  konstitusi  bagi  suatu  negara.  Idealnya  dalam  suatu  negara,  konstitusi didukung  dan  dilaksanakan  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  oleh  pemerintah maupun  masyarakat.  Untuk  dapat  melaksanakan  dalam  kehidupan  sehari-hari maka  setidaknya  masyarakat  harus  mempunyai  pengetahuan  tentang  konstitusi (aspek civic  knowledge ),  dari  pengetahuan  tentang  tersebut  kemudian  akan terbentuk  sikap  yang  baik  terhadap  konstitusi  ( civic  skill), dan  kemudian  akan membentuk watak atau karakter yang baik terhadap konstitusi (civic disposition) . Namun saat ini di Negara Indonesia tingkat pengetahuan (aspek civic knowledge ) terhadap  konstitusi  masih  rendah  sehingga  kedua  aspek  lainnya  yaitu civic  skill dan civic disposition masih jauh dari harapan.
Sosialiasasi  konstitusi  sangat  penting  dilakukan  guna  meningkatkan kompetensi pengetahuan warga negara terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945  hasil  amandemen.  Dengan  sosialisasi  konstitusi  yang  dilaksanakan  secara intensif  maka  diharapkan  kompetensi  sikap  warga  negara  terhadap  UUD  1945 Negara  Republik  Indonesia  hasil  amandemen  akan  berkembang  kearah  yang positif.  Saat  ini  pemerintah  telah  melakukan  dua  langkah  strategis  dalam  rangka memasyarakatkan konsitusi. Adapun langkah nyata pertama  yang dilakukan oleh

## Inggit Bayu Setyawan
pemerintah seperti yang dilakukan oleh MPR, yaitu memasyarakatkan UUD 1945 dan  memasukkan  UUD  1945  kedalam  4  pilar  kebangsaan  bersama  dengan Pancasila,  NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Seperti  yang  telah  diamanatkan dalam  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2009  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD pasal 15 ayat 1 huruf e. Kemudian langkah nyata  yang kedua pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya mensosialisasikan konsitusi melalui  dunia  pendidikan.  Untuk  langkah  kedua  ini  merupakan  langkah  yang paling  efektif  dibandingkan  cara-cara  sosialisasi  yang  lain  meskipun  jalur  ini terbatas  pada  ruang  sekolah  artinya  tidak  seluruh  warga  negara  dapat  menerima konsep  konstitusi  melalui  jalur  formal  ini  namun  sosialisasi  ini  mempunyai sasaran  terhadap  penanaman  pemahaman  dan  sikap  peserta  didik  terhadap konstitusi yang notabene peserta didik adalah warga negara muda. Warga negara muda  adalah  aset  bangsa,  dan  diharapkan  dapat  membawa  efek  positif  sebagai agen sosialiasi dan agen perubahan saat peserta didik berbaur dengan masyarakat. Namun realita yang ada saat ini didalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  konstitusi  mulai  dari  SARA,  gerakan sparatis,  pertentangan  antar  agama  dan  berbagai  jenis  pelanggaran  lainnya,  ini berarti  bahwa  sosialisasi  konstitusi  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  belum maksimal.
Warga  negara  muda  yang  masih  berstatus  sebagai  peserta  didik  kelak merupakan  tulang  punggung  pembangunan  bangsa.  Salah  satu  upaya  yang  telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar warga negara muda ini mampu menjadi tulang  punggung  bangsa  adalah  dengan  menanamkan  kesadaran  berkonstitusi sejak  dini  melalui  kurikulum  pendidikan  formal.  Kurikulum  pendidikan  formal memasukkan  materi  konstitusi  melalui  mata  pelajaran  PPKn  yang  sudah diperkenalkan  sejak  tingkat  sekolah  dasar  (SD).  Hal  tersebut  sesuai  dengan standar  isi  yang  telah  diinstruksikan  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  22  Tahun  2006.  Idealnya  setelah  mendapatkan  pengetahuan ( civic  knowledge )  melalui  pendidikan  formal  peserta  didik  diharapakan mempunyai ketrampilan kewarganegaraan ( civic skill ) dan watak kewarganegaraan  ( civic  disposition )  yang  selanjutnya  akan  berdampak  positif

## Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP
terhadap prestasi belajar. Namun yang terjadi saat ini kualitas pendidikan/ prestasi belajar  peserta  didik  di  Indonesia  belum  seperti  yang  diharapkan  bahkan  berada dibawah negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapore, hal tersebut menimbulkan keraguan  dapatkah  warga  negara  muda  kelak  mampu  menjadi  tulang  punggung pembangunan negara seperti yang diharapkan.

## KAJIAN PUSTAKA
1.  Sikap

## a.  Pengertian
Sikap  adalah  predisposisi  untuk  bertindak  senang  atau  tidak  senang terhadap  obyek  tertentu.  Predisposisi  untuk  bertindak  senang  atau  tidak  senang terhadap  obyek  tertentu  mencakup  komponen  kognisi,  afeksi,  dan  konasi. Komponen  kognisi  akan  menjawab  pertanyaan  apa  yang  dipikirkan  atau dipersepsikan tentang obyek. Komponen afeksi menjawab pertanyaan tentang apa yang  dirasakan  (senang/  tidak  senang)  terhadap  obyek.  Dan  komponen  konasi akan  menjawab  pertanyaan  bagaimana  kesediaan/  kesiapan  untuk  bertindak terhadap obyek. (Mar’at, 1982: 21)

## b.  Pengukuran Sikap
Saat  ini  telah  banyak  teknik  dan  metode  yang  telah  dikembangkan  oleh para  ahli  guna  mengungkap  sikap  manusia.  Adapun  teknik  dan  metode  dalam pengukuran sikap menurut Saifuddin Azwar (1995: 90-101) diantaranya adalah:
1) Penanyaan langsung Ada beberapa asumsi yang dijadikan dasar dalam metode ini. Asumsi pertama adalah  asumsi  bahwa  individu  merupakan  orang  yang  paling  tahu  mengenai dirinya sendiri dan kedua adalah asumsi keterusterangan bahwa manusia akan mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakannya. Oleh karena itu, dalam metode  ini,  jawaban  yang  diberikan  oleh  mereka  yang  ditanyai  dijadikan indikator sikap mereka.
2) Skala sikap Metode  pengungkapan  sikap  dalam  bentuk self  report yang  hingga  kini dianggap sebagai paling dapat diandalkan adalah dengan menggunakan daftar pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh individu yang disebut sebagai skala  sikap.  Dari  respons  subjek  pada  setiap  pernyataan  itu  kemudian  dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang.

## Inggit Bayu Setyawan

## 2.  Peserta Didik
Istilah  murid/siswa  mempunyai  arti  orang  yang  sedang  belajar  atau bersekolah.  Namun  setelah  diberlakukannya  UU  No  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Penggunaan dan PP Republik Indonesia No 19 Tahun 2005,  istilah  murid/  siswa  diganti  dengan  istilah  Peserta  Didik.  Peserta  Didik adalah  anggota  masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan  potensi  diri  melalui proses  pembelajaran  yang  tersedia  pada  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan tertentu.

## 3.  Konstitusi

## a.  Pengertian
Konstitusi  berasal  dari  bahasa  Inggris  constitution  yang  artinya  adalah hukum dasar. Dalam praktiknya, pengertian konstitusi sebenarnya lebih luas dari Undang-undang  Dasar  (UUD).  Namun  UUD  merupakan  bagian  dari  konstitusi, seperti  yang  dikutip  oleh  Jimly  Asshiddiqie  (2006:124)  dari  Hermann  Heller dalam  bukunya  " Staatsrecht "  yang  mengemukakan  tiga  pengertian  konstitusi, yaitu:
1) Die  politische  verfassung  als  gesellschafitlich  wirklichkeit .  konstitusi dilihat  dalam  arti  politis  dan  sosiologis  sebagai  cermin  kehidupan  sosial politik yang nyata dalam masyarakat;
2) Die  verselbstandigte  rechtverfassung .  Konstitusi  dilihat  dalam  arti  juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat
3) Die  geschreiben  verfassung .  Konstitusi  yang  tertulis  dalam  suatu  naskah undang-undang  dasar  sebagai  hukum  yang  tertinggi  yang  berlaku  dalam suatu negara.
Di negara  yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Maka diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi.  (Dahlan Thaib,  Jazim Hamidi  dan Ni'matul Huda, 2003:22)

## b.  Materi Muatan Konstitusi
Menurut  Soemantri  (1992:74-75),  Konstitusi  atau  UUD  1945  setidaknya memuat 3 hal dasar yaitu: Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga

## Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP
negara),  ditetapkannya  susunan  ketatanegaraan  suatu  negara  yang  bersifat fundamental,  dan  adanya  pembagian  dan  pembatasan  tugas  ketatanegaraan  yang juga  bersifat  fundamental.  Maka  dalam  setiap  konstitusi  merupakan  penjabaran dari tiga masalah pokok tersebut. Romi (2010) juga mengemukakan demikian.

## c.  Konsitusi Indonesia
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai dengan saat ini, bangsa Indonesia telah memakai tiga macam konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. (Asshiddiqie, 2011: 15). UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan,  yaitu  Perubahan  Pertama  tahun  1999,  kedua  tahun  2000,  ketiga  tahun 2001,  dan  keempat  tahun  2002.  Dalam  empat  kali  perubahan  materi  UUD  1945 mengalami perubahan besar-besaran dan sangat mendasar.
Beberapa  tahun  terakhir  pemerintah  khususnya  MPR  sedang  giat  dalam memasyarakatkan  UUD  1945  salah  satunya  dengan  memasukkan  UUD  1945 kedalam  empat  pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Empat  pilar  tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat hal  mendasar  tersebut  adalah  nilai-nilai  dasar  yang  ada  dalam  sila-sila  pancasila yang  tercantum  dalam  pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Tahun  1945.(Suharli, 2012:4)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kategori  penelitian  deskriptif  dengan  metode kualitatif.  Tempat  penelitian  adalah  SMP  Muhammadiyah  1  Mlati.  Penelitian dilaksanakan  pada  tanggal  1  Maret-31  April  2013.  Subjek  penelitian  dipilih melalui  teknik Snowball, yaitu  peserta  didik  kelas  VIII  yang  berjumlah 105 yang terdiri dari 3 kelas. Dari jumlah tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap 34 orang partisipan, dan Guru PPKn.
Dalam penelitian ini objek penelitianya adalah sikap peserta didik terhadap konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  1945  hasil  amandemen).  Sikap  peserta didik terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia adalah perasaan mendukung atau

## Inggit Bayu Setyawan
memihak  ( favorable )  maupun  perasaan  tidak  mendukung  atau  tidak  memihak ( unfavorable )  terhadap  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  yang  meliputi: Pengetahuan  atau  persepsi  mengenai  proses  amademen,  dan  muatan  UUD  1945 hasil  amandemen,  Perasaan  emosional  peserta  didik  terhadap  UUD  1945  hasil amandemen. Misal senang atau tidak, bangga atau tidak, setuju atau tidak dll), dan Kesediaan  peserta  didik  untuk  dapat  berperilaku  sesuai  yang  telah  diamanatkan UUD 1945 hasil amandemen.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  angket  atau  kuesioner  yang digunakan  untuk  mengungkapkan  sikap  peserta  didik  terhadap  konstitusi  Negara Republik Indonesia, dan wawancara kepada guru.
Analisis data menggunakan teknik: a) Reduksi data, b) Klasifikasi data c) Penyajian data, dan d)  Menarik kesimpulan  dengan kriteria sebagai  berikut:  Jika lebih  dari  75%  maka  sikap  peserta  didik  termasuk  dalam  kategori  sangat favorable,  60-75%  cukup favorable ,  kurang  dari  60%  kurang favorable terhadap konsititusi Negara Republik Indonesia (Arikunto 2010:387).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.  Variabel sikap dengan sub variabel Kognisi
Tabel 1 Data tentang variabel sikap Peserta Didik dengan sub variabel kognisi terhadap
Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) Item Soal Jawaban Total Persentase Benar Salah Benar Tidak 1 33 1 34 97% 3% 2 7 27 34 20,5% 79,4% 3 9 25 34 26,5% 73,5% 4 10 24 34 29,4% 70,6% 5 11 23 34 32,4% 67,6% 6 30 4 34 88,2% 11,8%
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa: Data jawaban item soal  nomor  1  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34  Partisipan  dengan  rincian  33 (97%)  menjawab  benar  dan  salah  sebanyak  1  (3%).  Item  soal  nomor  2 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian jawaban 7 (20,5%) benar dan salah sebanyak 27 (79,4%).  Item soal nomor 3 menghasilkan jawaban sebanyak  34  Partisipan  dengan  rincian  jawaban  9  (26,5%)  menjawab  benar  dan

## Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP
salah sebanyak 25% (73,5%). Item soal nomor 4 menghasilkan jawaban sebanyak 34  Partisipan  dengan  rincian  jawaban  benar  10  (29,4%)  dan  salah  24  (70,6%). Item soal nomor 5 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian jawaban  benar  11  (32,4%),  dan  salah  23  (67,6%).  Item  soal  nomor  6 menghasilkan  jawaban  sebanyak  34  Partisipan  dengan  rincian  jawaban  benar  30 (88,2%) dan salah sebanyak 4 (11,8%).
Berdasarkan  data  diatas  maka  sub  variabel  kognisi  terhadap  Konstitusi Republik  Indonesia  (UUD  1945  Hasil  Amandemen)  menghasilkan  total  jawaban sebanyak 204 dengan rincian jawaban benar sebanyak 100 (49%) Partisipan, dan salah  sebanyak  104  (61%).  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan  Peserta Didik kelas VIII SMP  Muhammadiyah  1  Mlati  aspek  kognisi  terhadap  Konstitusi Republik  Indonesia  (UUD  1945  Hasil  Amandemen)  tergolong  rendah,  atau kurang favorable .  Hasil  tersebut  senada  dengan  wawancara  terhadap  guru  PPKn SMP  Muhammadiyah  1  Mlati,  Danang  Prasetyo  S.Pd  ketika  peneliti  bertanya “ Dari  hasil  pembelajarannya,  dari  nilai  ulangan  tentang  konstitusi  itu  apakah  baik atau bagaimana?”, berikut ini hasil wawancara 17 April 2013 tersebut:
Nah  itu  special,  untuk  mengenai  nilai  mengenai  konstitusi  itu  anak-anak kurang karena terdapat hafalannya. Hafalan mengenai konstitusi itu anak- anak masih kurang, misalkan yang membahas tentang presiden dan wakil presiden,  itu  terdapat  pada  pasal  berapa  anak-anak  masih  bingung.  Yang paling hafal ya itu tentang HAM dan pasal 29, yang lain masih kurang”.

## 2.  Variabel sikap dengan sub variabel afektif
Tabel 2 Data tentang variabel sikap Peserta didik dengan sub variabel afektif terhadap
Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) Jawaban Item Soal/ Jenis Pernyataan 7 / - 12 / + 13 / + 14 / - 16 / + 17 / + 19 / - SS 1 (2,9%) 20 (58,9%) 11 (32,4%) 0 13 (38,2%) 19 (55,9%) 8 (23,5%) S 0 13 (38,2%) 21 (61,8%) 1 (2,9%) 17 (50%) 14 (41,2%) 11 (32,4%) TS 16 (47,1%) 0 2 (5,9%) 17 (50%) 4 (11,8%) 1 (2,9%) 11 (32,4%) STS 17 (50%) 1 (2,9%) 0 16 (47,1%) 0 0 4 (11,8%) Total Jawaban 34 34 34 34 34 34 34 Skor 83 86 77 83 77 86 45

## Inggit Bayu Setyawan
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa data untuk variabel sikap  peserta  didik  dengan  sub  variabel  afektif  terhadap  Konstitusi  Negara Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) sebagai berikut: Data jawaban item soal nomor 7 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 1  (2,9%)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju,  16  (47,1%)  menyatakan  tidak setuju  dan  17  (50%)  menyatakan  sangat  tidak  setuju.  Maka  item  soal  nomor  7 memperoleh skor total sebanyak 83 (81,3%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  12  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  20  (58,9%)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju,  13 (38,2%) menyatakan setuju, 1 (2,9%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka item soal nomor 12 memperoleh skor total sebanyak 86 (84,3%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  13  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  11  (32,4%)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju, 21 (61,8%)  menyatakan  setuju,  dan  2  (5,9%)  menyatakan  tidak  setuju.  Maka  item soal nomor 13 memperoleh skor total sebanyak 77 (75,5%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  14  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  16  (47,1%)  Partisipan  menyatakan  sangat  tidak setuju, 17  (50%)  menyatakan  tidak  setuju,  1  (2,9%)  menyatakan  setuju.  Maka  item  soal nomor 14 memperoleh skor total sebanyak 83 (81,4%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  16  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  13  (38,2%  )  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju, 17 (50%)  menyatakan  setuju,  4  (11,8%)  menyatakan  tidak  setuju.  Maka  item  soal nomor 16 memperoleh skor total sebanyak 77 (75,5%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  17  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  19  (55,9)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju,  14 (41,2%)  menyatakan  setuju,  dan  1  (2,9)  menyatakan  tidak  setuju.  Maka  item  soal nomor 17 memperoleh skor total sebanyak 86 (84,3%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  19  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  4  (11,8%)  Partisipan  menyatakan  sangat  tidak  setuju, 11 (35,2%) menyatakan tidak setuju, 11 (32,4%) menyatakan setuju, dan 8 (23,5%)

## Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP
menyatakan  sangat  setuju.  Maka  item  soal  nomor  19  memperoleh  skor  total sebanyak 45 (43,1%).
Berdasarkan  data  di  atas,  untuk  sub  variabel  afektif  menghasilkan  total jawaban sebanyak 238 jawaban dengan total skor perolehan dari angket sebanyak 537 (75,2%) dari skor ideal 714 maka disimpulkan bahwa siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah  1  Mlati  aspek  afektif  terhadap  Konstitusi  Republik  Indonesia (UUD  1945  Hasil  Amandemen)  tergolong  tinggi,  atau  sangat favorable .  Hasil penelitan  aspek  afektif  peserta  didik  terhadap  konstitusi  tersebut  sesuai  dengan yang  disampaikan  oleh  Danang  Prasetyo,  S.Pd  17  April  2013,  adapun  hasil wawancara tersebut:
“Ya  tentu  saja,  terutama  antusias  itu  terjadi  pada  saat  dikelas  kita membahas mengenai HAM, pasal 28 A-J hasil amandemen terakhir itu kan disebutkan  bermacam-macam  HAM,  nah  anak  itu  antusiasnya  disitu. Karena seolah-olah mereka baru sadar bahwa mereka punya hak”.

## 3.  Variabel sikap dengan sub variabel konatif
Tabel 4 Data tentang variabel sikap Peserta Didik dengan sub variabel konatif terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen)
Jawaban Item Soal/ Jenis Pernyataan 8 / - 9 / + 10 / + 11 / + 15 / + 18 / + 20 / + SS 1 (2,9%) 16 (47,1%) 10 (29,4%) 14 (41,2%) 17 (50%) 15 (44,1%) 15 (44,1%) S 8 (23,5%) 16 (47,1%) 20 (58,8%) 20 (58,8%) 17 (50%) 19 (55,9%) 19 (55,9%) TS 14 (41,2%) 2 (5,9%) 4 (11,8%) 0 0 0 0 STS 11 (32,4%) 0 0 0 0 0 0 Total Jawaban 34 34 34 34 34 34 34 Skor 69 82 74 82 85 83 83
Data  jawaban  item  soal  nomor  8  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan dengan rincian, 11 (32,4%) Partisipan menyatakan sangat tidak setuju, 14  (41,2%)  menyatakan  tidak  setuju,  8  (23,5%)  menyatakan  setuju,  1  (2,9%) menyatakan  sangat  setuju.  Maka  item  soal  nomor  8  memperoleh  skor  total sebanyak 69 (67,6%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  9  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  16  (47,1%)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju,  16

## Inggit Bayu Setyawan
(47,1%)  menyatakan  setuju,  2  (5,9%)  menyatakan  tidak  setuju.  Maka  item  soal nomor 9 memperoleh skor total sebanyak 82 (80,4%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  10  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  10  (29,4%)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju, 20 (58,8%)  menyatakan  setuju,  4  (11,8%)  menyatakan  tidak  setuju.  Maka  item  soal nomor 10 memperoleh skor total sebanyak 74 (72,5%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  11  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  14  (41,2%)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju,  20 (58,8%)  menyatakan  setuju.  Maka  item  soal  nomor  11  memperoleh  skor  82 (80,4%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  15  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan dengan rincian, 17 (50%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 17 (50%) menyatakan  setuju.  Maka  item  nomor  15  memperoleh  skor  total  sebanyak  85 (83,3%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  18  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  15  (44,1%)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju,  19 (55,9%)  menyatakan  setuju.  Maka  item  nomor  18  memperoleh  skor  total sebanyak 83 (81,4%).
Data  jawaban  item  soal  nomor  20  menghasilkan  jawaban  sebanyak  34 Partisipan  dengan  rincian,  15  (44,1%)  Partisipan  menyatakan  sangat  setuju,  19 (55,9%)  menyatakan  setuju.  Maka  item  soal  nomor  20  memperoleh  skor  total sebanyak 83 (84,3%).
Berdasarkan  data  di  atas  maka  sub  variabel  konatif  menghasilkan  total jawaban sebanyak 238 jawaban dengan total skor sebanyak 558 (78,2%) dari skor ideal  714.  Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  Peserta  didik  kelas  VIII  SMP Muhammadiyah  1  Mlati  aspek  konatif  terhadap  Konstitusi  Republik  Indonesia (UUD  1945  Hasil  Amandemen)  tergolong  tinggi,  atau  sangat favorable .  Hasil penelitian tersebut sesuai dengan wawancara guru SMP Muhammadiyah 1 Mlati, Danang  Prasetyo  S.Pd  menanggapi  pertanyaan  “ Bagaimana  kesadaran  Peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Sleman terutama kelas VIII terhadap konstitusi?”, berikut petikan wawancara pada tanggal 17 April 2013:

## Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP
“Paling  gampang,  konstitusi  kita  kan  yang  mudah  dipahami  orang-orang mengenai  kebebasan  menganut  agama  dan  keyakinan  serta  menjalankan praktek-praktek  keagamaan.  Misalkan  pada  bulan  puasa  yang  perempuan tidak  berpuasa,  ketika  minum  atau  makan  tidak  didepan  teman-temannya yang berpuasa saya rasa itu sudah menjadi  salah satu  tolok ukur anak ini sadar  atau  tidak  terhadap  konstitusi,  itu  yang  pertama.  Kedua,  misalka upacara  bendera  kan  konstitusi  kita  mengatur  tentang  lambang-lambang atau  symbol-simbol  kenegaraan  salah  satunya  mengenai  bendera  merah putih,  jika  bendera  itu  bisa  dihargai  oleh  anak-anak  ya  itu  menjadi  salah satu  wujud  anak  itu  sadar  akan  keberadaan  konstitusi  karena  didalamnya terdapat bendera merah putih. Kalau didalam kelas misalkan foto presiden dan  wakil  presiden  kan  konstitusi  kita  mengatur  presiden  dan  wakil presiden dan garuda kalau dikelas anak mau memasang dan merawat foto tersebut itu berati anak itu punya kesadaran terhadap konstitusi.”
Dari  hasil  penelitian  ternyata  diperoleh  data  bahwa  aspek  kognisi merupakan  aspek  yang  mendapatkan  nilai  paling  rendah  dari  kedua  aspek  yang lain.  Hasil  penelitian  tersebut  apabila  digambarkan  dalam  grafik  adalah  sebagai berikut:
Gambar 1 Grafik  Sikap  Peserta  Didik  terhadap  Konstitusi  Republik  Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) pada Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati
Hasil grafik tersebut sangat sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Danang Prasetyo, S.Pd ketika peneliti mengajukan pertanyaan “ Dalam penelitian ini  saya  memakai  teori  sikap,  yang  membagi  menjadi  3  struktur  yaitu  kognisi, afektif,  dan  konasi.  Bagaimana  keadaan  3  aspek  tersebut  pada  Peserta  Didik kelas  VIII  SMP  Muhammadiyah  1  Mlati  terhadap  Konstitusi”, pada  tanggal  17 April 2013:
49 % 75,2 % 78,2 % 0 20 40 60 80 100 Sikap Peserta Didik terhadap Konsitusi (UUD 1945 hasil amandemen) pada Kelas VIII  SMP Muhammadiyah  1 Mlati Kognisi Afektif Konatif

## Inggit Bayu Setyawan
“Dari ketiga aspek tersebut memang anak masih kurang pada segi kognitif, tapi  walaupun  begitu  anak  sudah  mempunyai  sikap  dan  mempraktekan dalam  kehidupan  sehari-hari,  cuman  kadang  mereka  tidak  sadar  kalau mereka itu melaksanakannya ya sudah ada dasarnya ya konstitusi itu”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  sikap  Peserta Didik  terhadap  konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  1945  hasil amandemen)  pada  kelas  VIII  SMP  Muhammadiyah  1  Mlati  bahwa  untuk  sub variabel kognisi menghasilkan data 100 (49%) Partisipan menjawab benar, untuk sub variabel afektif menghasilkan total skor sebanyak 537 (75,2%) dari skor ideal 714,  dan  untuk  sub  variabel  konatif  menghasilkan  total  skor  sebanyak  558 (78,2%) dari skor ideal 714. Berdasarkan data tersebut maka Peserta Didik kelas VIII  SMP  Muhammadiyah  1  Mlati  mempunyai  aspek  kognisi  yang kurang favorable ,  aspek  afektif  yang sangat favorable ,  dan  aspek  konatif  yang sangat favorable terhadap  Konstitusi  Republik  Indonesia  (UUD  1945  Hasil Amandemen).
Berdasarkan atas hasil dari masing-masing sub variabel sikap diatas, maka akan  tampak  kecenderungan  sikap  Peserta  Didik  terhadap  Konstitusi  Negara Republik Indonesia terhadap konstitusi (UUD 1945 hasil amandemen) pada siswa Kelas  VIII  SMP  Muhammadiyah  1  Mlati,  adapun  persentase  rata-rata  sikap Peserta Didik dari ketiga aspek tersebut adalah 67,5% artinya Peserta Didik kelas VIII  SMP  Muhammadiyah  1  Mlati  mempunyai  sikap cukup favorable terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen).

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta: PT Rineka Cipta
Asshiddiqie,  Jimly.  2011. Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  1 .Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniateraan Mahkamah Konstitusi RI

## Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP
Azwar,  Saifuddin.  1995. Sikap  Manusia  Teori  dan  Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
El-Muhtaj, Majda. 2009. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana
Majelis  Permusyawaratan  Indonesia.  2011. Buku  Undang-undang  Negara
R epublik Indonesia 1945 . Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
Mar’at.1982. Sikap  Manusia  Perubahan  Serta  Pengukurannya .  Bandung:  Ghalia Indonesia
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2006 tentang Standar Isi
Romi.  2010.  “Urgensi  Eksistensi  Konstitusi  Dan  Materi  Muatan  Undangundang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”. Jurnal  Universitas Mahaputera Mohammad Yamin : 9-11
Soemantri, Sri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Sugiyono. 2010. Metode penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta
Suharli,  Melani  Leimena  (Wakil  MPR  RI).  “Peran  Empat  Pilar  Kehidupan Berbangsa  Dan  Bernegara  Dalam  Penanganan  Konflik  Sosial”. Disampaikan dalam acara Press gathering, di lombok Nusa tenggara barat 9-10 maret 2012
Thaib,  Dahlan,  Jazim  Hamidi,  dan  Ni’matul  Huda.  2003. Teori  dan  Hukum Konstitusi Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  tahun  2009  tentang  MPR,  DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.