Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal.382-387| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3342.382-387
PENGATURAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN DI INDONESIA
A.A. Ayu Diali UthariPramesti, I Ketut KastaArya Wijaya & Desak GdeArini Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ayudiah616@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com &arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Negara Indonesia adalah negara maritim yang dikelilingi oleh laut yang kaya akan sumber daya alam, oleh karenanya dibutuhkan  sistem  kesatuan untuk  menjaga keamanan dan  juga untuk  mengalokasikan segala sumber energi yang ditawarkan oleh laut agar dapat dikelola dengan tepat. Pengelolaan keselamatan serta keamanan  perairan  di  Indonesia diatur  dalam  undang-undang  Nomor  17 Tahun 2008  tentang  Pelayaran. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peraturan  mengenai  persyaratan  keselamatan  serta  keamanan  di wilayah  perairan  Indonesia  dan  untuk  menganalisis  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pembinaan terhadap persyaratan keselamatan  dan keamanan  pelayaran di  wilayah  perairan  Indonesia.  Penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan  konseptual.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pengaturan  pembinaan-pembinaan  pelayaran dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Bentuk  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  berupa  pengawasan, pengendalian,  serta  pengaturan.  Perlindungan  hukum  penyelenggaraan  otonomi  daerah  sejalan  dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang melibatkan pemerintah daerah dan melaksanakan perlindungan  hukum  atas  berbagai  urusan  pemerintahan  dalam  rangka  pengabdian  masyarakat  serta pengelolaan sumber daya alam.
Kata Kunci: Keamanan, Pelayaran, Perairan Indonesia, Pengaturan, Keselamatan.

## Abstract
Indonesia is a maritime country surrounded by a sea that is rich in natural resources, therefore a unified system is needed to maintain security and also to allocate all energy sources offered by the sea so that it can be managed appropriately. The management of water safety and security in Indonesia is regulated in Law  Number  17  of  2008  concerning  Shipping.  This  research  aims  to  analyze  the  regulations  about  the official procedure of safety in Indonesian territorial waters and to analyze the government’s authority to fostering safety and security requirements for shipping in Indonesian territorial waters. This research is a normative  legal  research,  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  result  of  this research is the management of shipping coaching is carried out by the government. The form of guidance carried out by the government is in the form of supervision, control and regulation. Legal protection for the administration  of regional autonomy is in  line  with the provisions of Law Number 23 o/2014  which involves regional governments and carries out legal protection for various government affairs in the context of community service and natural resource management.
Keywords:   Indonesian maritime territory, Regulation, Safety, Security, Shipping.

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  satu  kesatuan  kehidupan  di  nusantara,  Indonesia  dikelilingi  oleh  laut,  dan  transportasi laut memainkan peran strategis yang signifikan dalam pengetahuan, perdagangan, dan keamanan nasional nusantara. Dengan melihat fakta yang ada di wilayah Indonesia, agar dapat mendukung terwujudnya wawasan nusantara perlu diupayakan pemanfaatan perairan lndonesia dengan baik. Pemanfaatan laut oleh bangsa  Indonesia sangat penting dilakukan guna menjaga kelangsungan hidup serta membangun kehidupan bernegara. Maka dari itu Indonesia membutuhkan tenaga laut yang dicirikan sebagai keahlian suatu bangsa didalam mengalokasikan segala sumber energi serta peluang  yang  ditawarkan  oleh  laut  untuk  memenuhi  kebutuhan  warganya  serta  menggunakan
kekuatan  laut  (Roesli,  1988:  160-162).  Secara  universal,  tiga  konsep  fundamental  masih diterapkan  di  negara  manapun  yang  menganut  rule  of  law.  Perlakuan  adil  dibawah  hukum merupakan konsep sentral dari kerangka negara hukum. Ide yang mendasari keadilan merupakan konsep  prosedural  due  process  of  law  ( Munir,  2009:  47 ).  lndonesia  dikenal  sebagai  negara maritim  yang  menjunjung  tinggi  regulasi  pelayaran  nasional.  Tujuan  aturan  ini  adalah  untuk menjamin  keamanan  dan  stabilitas  kekuasaan  negara.  Undang-undang  tentang  Transportasi memiliki tujuan dengan memprioritaskan dan melindungi transportasi di perairan dari pergeseran manusia atau benda di maritim untuk mempercepat kegiatan ekonomi negara, membangun jiwa kebaharian, mengembangkan industri transportasi perairan nasional dengan menjaga kedaulatan nasional  dan  membangun  daya  saing,  mendukung,  mendorong  dan  mengajak  terwujudnya pembangunan  nasional  yang  bermaksud  dalam  rangka  mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan negara keilmuan nusantara serta memajukan pertahanan negara (Djohan, 2008).
Tujuan  pelayaran  dapat  ditentukan  secara  jelas  berdasarkan  tujuan  pelayaran,  yang meliputi  membagikan  proteksi  pertahanan  serta  keamanan  untuk  negara  dan  masyarakat,  serta mengembangkan  ekonomi  negara.  Syarat  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran bisa diperluas untuk semua operasi transportasi laut, pelabuhan, serta keselamatan serta perlindungan  pelayaran,  dan  pelestarian  lingkungan  laut  Indonesia.  Lebih  lanjut,  dilihat  dari undang-undang ini memberikan perlindungan bukan saja hanya diinternal perairan Indonesia, tapi termasuk eksternal perairan Indonesia untuk seluruh kapal berisikan bendera Indonesia. Undang- undang  ini  mengacu  pada  setiap  kapal  luar  negara  Indonesia  yang  tidak  berisikan  bendera Indonesia  berlayar  di  wilayah  maritim  Indonesia  dengan  bendera  asing.  Di  wilayah  maritim Indonesia, negara memiliki kendali penuh atas perkapalan, serta pelaksanaan negara dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pembinaan serta juga pelaksanaan negara. Regulasi, pemantauan, dan pengawasan  adalah  mekanisme  yang  digunakan  pemerintah  untuk  memberikan  pedoman keselamatan  dan  keamanan  diatur  dan  diawasi  pelayaran  melalui  navigasi  untuk  menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran dimana pemerintah telah membentuk fasilitas navigasi agar pelayaran  dapat  beroperasi  dengan  lancar  dan  aman.  Meski  sudah  ada  tindakan  perlindungan keselamatan  di  perairan,  namun  penerapan  tindakan  perlindungan  keselamatan  masih  belum cukup, seperti penerbitan sertifikat transportasi kapal dan sertifikat kelayakan transportasi kapal yang  belum  sepenuhnya  diperiksa.  Jika  kapal  tidak  diinspeksi  secara  menyeluruh  maka keselamatan yang dibutuhkan akan berkurang dan akan menimbulkan bahaya serta menimbulkan korban pada suatu waktu.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah yang mengkaji mengenai kewenangan pemerintah terhadap keselamatan dan keamanan perairan Indonesia ( Hamdi, 2016 ), dimana penelitian ini menjelaskan pemerintah berwenang dalam mengeluarkan aturan pelayaran yang  bertujuan  untuk  menajaga  keselamatan  dan  keamanan  bagi  warga  negara.  Penelitian selanjutnya  membahas  mengenai  rendahnya  manejemen  keselamatan  pelayaran  pada  perairan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III ( Kadarisman, 2017) . Menurut Hutagalung (2017) bahwa  penetapan  alur  laut  kepulauan  indonesia  sangat  penting  dalam  keamanan  pelayaran, Hutagalung juga menjelaskan manfaat penetapan alur laut dan ancaman bagi keamanan pelayaran diwilayah  perairan  Indonesia.  Jadi,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan yang diidamkan.
Berdasarkan  dari  pada  uraian  yang  dipaparkan  sebelumnya,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  peraturan  mengenai  persyaratan  keselamatan  serta  keamanan  di  wilayah  perairan Indonesia  dan  untuk  menganalisis  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pembinaan  terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  proses  pendalaman  hukum  normatif.  Penelitian  normatif  adalah penelitian  yang  diperoleh  dari  penjelasan  secara  detail  dan  sistematis  dengan  cara  membedah aturan hukum ( Susanti & effendi, 2014 ). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan  perundang-undangan,  karena  peneliti  menggunakan  perundang-undangan  sebagai
bahan review dan analisa mengenai penyelesaian masalah dari aspek konsep-konsep hukum yang terkandung  didalamnya.  Pendekatan  konseptual  adalah  pendekatan  yang  merupakan penyimpangan  dari  pandangan  dan  doktrin  ilmu  hukum.  Pendekatan  perundang-undang  disini digunakan atas dasar kepada pengaturan perundang-undangan, serta norma hukum yang sangat berhubungan dengan Pengaturan Pembinaan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Perairan Indonesia.

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pembinaan Terhadap  Persyaratan Keselamatan Dan Keamanan di Wilayah Perairan Indonesia
Empat  unsur  utama  pelayaran  yakni  transportasi  air,  keamanan  keselamatan  pelayaaran, pelabuhan, dan melindungi wilayah laut yang dimuat di dalam Undang-undang tentang Pelayaran yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan pada sektor bagian perhubungan di wilayah maritim atau laut antara lain meliputi asas  pelaksanaan  (asas  cabotage)  dimana  pemberian  kewenangan  transportasi  laut  nasional yang  menciptakan  lingkungan  mendukung  bagi  kemajuan  transportasi  laut,  termasuk kemudahan pelayanan sarana dibidang perhubungan laut. perpajakan, serta keberadaan modal dalam  pengadaan  kapal  serta  ketersediaan  sumber  daya  dalam  pembelian  kapal,  dan  sifat kontrak transportasi air jangka panjang.
b. Penghapusan monopoli didalam administrasi pelabuhan, pembagian tugas antara regulator dan kontraktor dan keterlibatan pemerintah lokal serta sektor swasta dalam operasi pelabuhan juga tercakup dalam peraturan pelabuhan.
c.  Ketentuan  pengaturan  dibidang  pengamanan  keselamatan  transportasi  laut  mengandung atau  menampung  ketentuan  peraturan  yang  mencegah  majunya  teknologi  dengan  bertumpu kepada  klausul  yang  lebih  mengarah  kepada  penggunaan  perangkat  masa  kini  didalam pemanfaatan  fasilitas  serta  infrastruktur  keamanan,  kedamaian  serta  juga  ketentraman transportasi  laut.  Selain  kemudahan  akomodasi  fasilitas  pengaturan  mengenai  bentuk keamanan transportasi laut.
d. Ketentuan didalam sektor penjagaan, pemeliharaan, pelestarian, pengawasan wilayah laut atau  memberikan  aturan  untuk  mitigasi  serta  pemantauan  degradasi  wilayah  air  dimana pengendaraan  transportasi  air  serta  fasilitas  serupa  yang  berupa  kemudahan  aturan internasional yang berhubungan ( Sembiring, 2009).
Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Pelayaran bahwa pelayaran dimiliki, dikuasai  atau  dikendalikan  oleh  pemerintah  Indonesia  dimana  pemerintah  Indonesia  memiliki wewenang  atau  hak  kekuasaan  terhadap  pelaksanaan,  pemanfaatan,  pengelola,  penggarap, pengurus  dan  pembuat  pelayaran  dimana  pelaksanaannya  mencakup  bagian  ketentuan, penanganan,  penanggulangan,  pengawalan,  pengelolaan,  pengoperasian,  pengendalian,  dan penjagaan. Pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah. Pelayaran merupakan kerangka kerja  terpadu  yang  mencakup  transportasi  air,  keselamatan  dan  keamanan,  pelabuhan,  dan pengawasan wilayah perairan. Alhasil, undang-undang tidak hanya memuat pengaturan tentang aspek  dasar  pelayaran,  tetapi  pada  dasarnya  juga  memuat  pengaturan  pada  seluruh  aspek pelayaran,  yaitu  navigasi,  pelabuhan,  transportasi,  tabrakan  kapal,  SAR,  dan  lain  sebagainya. Ketentuan mengenai pembinaan, sumber daya manusia, investigasi serta ketentuan pidana ( Umar, 2001 ).  Selain    itu  untuk    menjamin  keselamatan  dan  keamanan  dalam  pelayaran  pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian,   pemeliharaan, dan   pengawasan   sarana bantu  navigasi pelayaran   dan telekomunikasi pelayaran  sesuai  dengan  ketentuan  internasional, serta  menetapkan  alur pelayaran dan perairan serta menetapkan zona keamanan dan keselamatan ( Hamdi, 2016 ).
Sebagai  negara  maritim,  Indonesia  menjunjung  tinggi  regulasi  pelayaran  nasional  yang dirumuskan untuk mengamankan dan menstabilkan pengamanan negara. Undang-undang tentang Pelayaran  memiliki  tujuan  dengan  memprioritaskan  serta  juga  melindungi,  menjaga,  merawat transportasi  di  perairan  dari  pergeseran  di  laut  untuk  mempercepat  kegiatan  ekonomi  negara, membangun  jiwa  kebaharian,  mengembangkan  industri  transportasi  perairan  nasional  dengan
menjaga kedaulatan nasional dan membangun daya saing, mendukung, mendorong dan mengajak terwujudnya  tujuan  pembangunan  negara  dan  memperkuat  bangsa  untuk  mewujudkan memajukan  pertahanan  negara.  Syahbandar  merupakan  pejabat  pemerintah  yang  menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran. Dalam menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran yang berupa penyelenggaraan, pengawasan, penegakkan hukum dibidang transportasi air, pelabuhan, serta perlindungan wilayah laut di pelabuhan.

## 2. Kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  adalah  dua  kata  yang  digunakan  dalam  kamus  hukum  untuk menggambarkan  tanggung  jawab.  Kewajiban  berlaku  untuk  bertanggung  jawab,  adalah  suatu sikap  karena  ditimbulkan  dari  kelalaian,  sedangkan  kewajiban  yang  bertanggung  jawab merupakan suatu perilaku apabila perilaku tersebut illegal atau terlarang, maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Tanggung jawab diartikan sebagai rasa yang dimiliki oleh seseorang karena ditekankan  atau  difokuskan  kepada  arti  yang  timbul  dari  aturan  yang  berlaku  ( Ridwan,  2006: 337 ).
Ketika seseorang atau orang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku tertentu,  itu  adalah  istilah  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  moral  orang  tersebut  untuk menghukum perilaku tersebut jika itu ilegal. Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sistem  pertanggungjawaban  ini  termasuk  kedalam  sebuah  kedudukan  yang  berkaitan  langsung dengan kewenangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kata dasar kewenangan pada  umumnya  bersumber  dari  istilah  kedaulatan,  kekuasaan,  otoritas,  kuasa,  wewenang,  serta kekuatan yang artinya sesuatu yang bertugas, bertanggung jawab, memiliki hak dan kuasa untuk melakukan  atau  melaksanakan  sebuah  tindakan.  lstilah  kekuasaan,  kedaulatan  mengacu  pada kontrol  formal  yang  berasal  dari  kekuasaan  legislatif  atau  eksekutif  administratif.  Kontrol  atas sekelompok warga negara atau kekuasaan atas wilayah pemerintahan tertentu adalah kekuasaan, yang  biasanya  terdiri  dari  berbagai  bentuk  pemerintahan  ( Atmosudirdjo,  1981 ).  Kewenangan merupakan  kekuatan  untuk  membentuk  keputusan  yang  mengatur  serta  memberikan  tanggung jawab terhadap orang lain. Kewenangan tersebut adalah kekuatan yang diresmikan terhadap orang khusus  atau  kekuasaan  atas  wilayah  pemerintahan  khusus  yang  bersumber  dari  kekuasaan legislatif atau pemerintah ( Nono, et.al. 2020: 140 ).
Wilayah  kepulauan  Indonesia  secara  geografis  terletak  di  kawasan  tropis  yang  berada diantara  dua  benua,  dua  samudra,  dan  pertemuan  tiga  lempeng  utama  dunia,  mengakibatkan melimpahnya  SDA  laut  yang  begitu  melimpah  yaitu  seperti  SDA  biotik  maupun  abiotik,  serta fasilitas pelayanan terhadap lingkungan. Akibatnya, Indonesia luar biasa karena memiliki jutaan SDA yang dapat dimanfaatkan, digunakan, diproduksi, dan diolah di masa depan demi kebaikan bangsa dan keturunannya. Indonesia adalah pulau maritim yang dikelilingi perairan, maka penting agar pengiriman, penyampaian benda antar pulau menggunakan atau memanfaatkan pelayaran. Pelayaran begitu berarti untuk masyarakat karena dapat membuat mereka satu sama lain saling terkait  dengan  memungkinkan  mereka  untuk  berlayar.  Alhasil,  Indonesia  kaya  dengan keanekaragaman budaya di samping sumber daya alamnya (Djohan, 2008).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  diciptakan  dari sudut  pandang  bahwa  NKRl  mempunyai  kepulauan  yang  begitu  sangat  luas  serta  lautan  yang lebih  luas  melebihi  daratan,  sangat  tidak  mungkin  bisa  dikelola  dengan  baik  tanpa  adanya pemerataan  tugas  kewajiban  diantara  Pemerintah  Pusat  serta  Pemerintah  Daerah  di  tengah penyelenggaraan  pemerintahan,  yang  meliputi  penyelenggaraan  wilayah  laut.  Dengan  adanya letak  Indonesia  di  sela-sela  perairan  samudera  maka  dari  itu  penyerahan  kewenangan  antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah didalam penyelenggaraan laut, atau penyelenggaraan wilayah laut oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah merupakan suatu kemampuan yang bisa  digunakan  melalui  prinsip  berbagi  tanggung  jawab.  Dalam  rangka  pengelolaan  dan pemanfaatan laut, baik secara spasial maupun dari segi sumber daya alam dan letak yang strategis, Pemerintah  Pusat  serta  pemerintah  daerah  wajib  bisa  memanfaatkan  kekayaan  laut  dengan didukung oleh teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, serta kemampuan lainnya.
Peran pelaksanaan pemisahan tugas pengelolaan wilayah laut serta wilayah maritim telah ditujukan  agar  terbagi  antara  otoritas  nasional  dan  daerah  agar  proses  pemungutan  keputusan lebih dekat dengan masyarakat di lapangan, dengan memperhatikan faktor karakteristik adat serta daerah,  sampai  keputusan  umum,  masyarakat,  khalayak  banyak  bisa  sangat  dimasukkan  serta mampu  menghasilkan  serta  aktif  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dan  rasa  keadilan  kepada masyarakat.  Pemisahan  pengelolaan  antara  kekuasaan  pusat  serta  daerah  didalam  manajemen, penyelenggaraan,  pemanfaatan,  serta  pengurusan  wilayah  perairan,  terutama  kekuasaan pemerintah pusat untuk wilayah perairan, bertujuan agar bisa meningkatkan serta menambahkan kecakapan, kemahiran, kinerja, keterampilan, potensi, serta keahlian penjagaan perairan, terutama pada kawasan tapal baras. Meningkatkan kualitas hidup penduduk di semua wilayah perbatasan negara  Indonesia  dengan  menerapkan  berbagai  langkah  yang  berhasil  dan  kegiatan  untuk pertumbuhan jangka panjang yang inklusif yang dibangun diatas kapasitas modal lokal, sejarah, dan aspek penjualan.
Pemisahan  pengelolaan  kelautan  serta  maritim  antara  kewenangan  pusat  dan  daerah bertujuan  agar  proses  pemungutan  keputusan  dengan  masyarakat  di  lapangan  dengan memperhatikan  karakteristik  kebudayaan  dan  lingkungan  masyarakat,  maka  kebijakan pengaturan  menjadi  lebih  tepat  dan  efektif  didalam  memenuhi  keperluan  dan  kebutuhan masyarakat.  Pemisahan  kewenangan  pemerintah  pusat  serta  daerah  di  dalam  penyelenggaraan wilayah  laut  serta  maritim,  terutama  kewenangan  pemerintah  pusat  di  wilayah  laut,  bertujuan untuk  meningkatkan  kemampuan  pertahanan  laut  khususnya  pada  wilayah  perbatasan. Pemerintah daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang andal, berjangka panjang,dan inklusif yang difokuskan pada kapasitas permodalan daerah, aspek kemasyarakatan, dan pemasaran.
Pemerintah pusat serta daerah bertanggung jawab memanfaatkan serta menjaga sumber wilayah daya pinggir laut serta pulau kecil. Penjagaan ketahanan dan keamanan laut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Pengendalian wilayah laut yang mencakup bidang transportasi, pelayaran,  pelabuhan  serta  perikanan  adalah  tanggung  jawab  pemerintah  daerah.  Pengelolaan wilayah pinggiran atau tepi serta pulau kecil dikelola serta dimanfaatkan oleh otoritas pusat dan otoritas daerah bersama dengan kewenangannya masing-masing. Tugas pemerintah pusat  yaitu menjamin ketahanan dan stabilitas kawasan laut, sedangkan pemerintah daerah akan menguasai kawasan maritim di bidang transportasi, perikanan, pelabuhan, penyediaan air, dan perikanan.

## IV. KESIMPULAN DAN  SARAN
1. Kesimpulan
Sesuai dengan penjelasan yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya,jadi penulis bisa menarik kesimpulan yaitu:
1. Pengaturan  Pembinaan  Terhadap  Persyaratan  pengamanan  keselamatan  transportasi  di wilayah  perairan  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  pembinaan  negara  memiliki kendali  penuh  atas  perkapalan,  serta  pelaksanaan  negara  dilaksanakan  oleh  pemerintah terhadap  pembinaan  serta  juga  pelaksanaan  negara.  Regulasi,  pemantauan,  dan pengawasan  adalah  mekanisme  yang  digunakan  pemerintah  untuk  memberikan pedoman.  Bentuk  pembinaan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yaitu  berupa pengawasan,  pengendalian,  serta  pengaturan.  Syahbandar  merupakan  pejabat pemerintah  yang  menjalankan  tugas  pengarnanan  keselamatan  pelayaran.  Dalam menjalankan  tugas  pengamanan keselamatan pelayaran yang berupa penyelenggaraan, pengawasan, penegakkan hukum di bidang transportasi air, pelabuhan, serta perlindungan wilayah laut di pelabuhan. menjalankan  tugas pengamanan  keselamatan  pelayaran.  Dalam menjalankan  rugas  pengamanan  keselarnatan  pelayaran  yang  berupa  penyelenggaraan, pengawasan,  penegakkan  hukum  di  bidang  transportasi  air,  pelabuhan,  serta perlindungan wilayah laut di pelabuhan.
2. Kewenangan antara  pemerintah pusat,  pemerintah provinsi, dan bupati  atau perkotaan, khususnya  dibidang  dinas  wilayah  laut  serta  perikanan  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan,  tanpa  menghibahkan  tugas  pemanfaatan  kepada  bupati
atau  daerah perkotaan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Dengan asumsi kewenangan yang  diberikan  hanya  kepada  pemerintah  provinsi,  hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Bahkan, muatan  penting otonomi  atau  keadi Ian  daerah  yaitu  penyerahan  atau  memberikan  ghibah  kewenangan pada  penguasa  pusat  untuk  penguasa  daerah  adalah  desentralisasi  politik  serta  ekonomi untuk  peningkatan  serta  kemajuan  perekonomian  di  bidang  sumber  daya  alam  dapat berlangsung secara adil dan  merata  di daerah.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  penulis  ingin  menyampaikan  beberapa  saran  yang  kiranya  dapat membantu dalam menguatkan peraturan pemerintah disektor pelayaran, yaitu:
1. Kepada pemerintah mengenai penguatan fungsi pengawasan perlu ditingkatkan di sektor pelayaran  yang  nantinya  dapat  mewujudkan  sektor  keselamatan  bagi  masyarakat  yang menggunakan rransportasi angkutan laut. Terkait keselamatan pelayaran, perlu dilakukan pengelolaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
2. Kepada  masyarakat,  dalam  rangka  optimalisasi  peningkatan  operasional  pelayaran, masyarakat  memiliki  hak  yang  sama  serta  sebesar-besarnya  untuk  ikut  serta  di  dalam kegiatan  pelayaran.  Masyarakat  diharapkan  dapat  menawarkan  bantuan  finansial  dalam pembuatan serta pelaksanaan program pendidikan serta training di daiam bidang industri perkapalan.  Dalam  konteks  promosi,  penegakan,  dan  penjagaan  pelayaran,  keterlibatan peran  serta  masyarakat  dapat  berupa  pemberian  informasi  atau  masukan  terhadap pemerintah dan dewan daerah.
3. Kepada syahbandar dalam keselamatan pelayaran begitu penting karena peran tanggung jawab serta kewenangannya begitu vital atau penting. Begitu pentingnya peran tanggung jawab  Syahbandar  di  dalam  suatu  pelabuhan  adalah  guna  menopang  disiplinnya  serta sistematisnya  pelaksanaan  transportasi  air  serta  keselamatan  pelayaran,  oleh  karena  itu peran, fungsi dan tanggung jawab tersebut mesti dibantu atau didorong oleh SOM yang memiliki  keahlian,  ketaatan,  ketertiban,  disiplin  serta  kemampuan,  kompetensi, keterampilan, kualitas, keandalan dan kecakapan di sektor wilayah perairan. Perlengkapan alat yang menunjang juga sangat dibutuhkan agar tu gas dan fungsi dari syahbandar dapat maksirnal.  Diperlukan  peningkatan  kompetensi  dari  petugas  atau  pegawai  pelabuhan sehingga  dapat  meningkatkan  perannya  dalam  menunjang  keselamatan  dan  keamanan pelayaran.

## DAFTAR BACAAN
Atmosudirdjo, S. P. (1981). Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta. Djohan, A. (2008). Hukum Laut: Suatu Pengantar (Cet.1). Harvarindo.Jakarta.
Hamdi, M. F. (2016). Kewenangan Pemerintah terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia.
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11(1).
Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamananpelayarandi Wilayah Perairan Indonesia. Jurnal Asia Pacific Studies, Vol.1(1).
Kadarisman,  M.  (2017).  Kebijakan  Keselamatan  dan  Keamanan  Maritim  dalam  Menunjang  Sistem Transportasi Laut. Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik, Vol. 4(2).
Munir, F. (2009). Teori negara hukum modern (rechtstaat). Refika Aditama, Bandung. Nono, M. A. K. S., Wijaya, I. K. K. A & Suryani, L. P. (2020). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1(2).
Ridwan, H. (2006). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Roesli, Roesdi. 1988, Peranan Pertahanan Keamanan Dalam Strategi Pengembangan Kelautan Di Indonesia Bagian  Timur  Serta  Strategi  Kelautan  Pengembangan  Kelautan  Dalam  Perspektif  Pembangunan Nasional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Sembiring, S. (2009). Pelayaran: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. CV Nuansa Aulia, Bandung.
Umar, M. H. (2001). Hukum maritim dan masalah-masalah pelayaran di Indonesia. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Susanti, Dyah, O. & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar Grafika, Jakarta.