## Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar
Aco Nata Saputra 1 , Andi Nur Fiqhi Utami 2 , Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah 3 , Citra. 4 Fariaty 5 , Ahmad Amiruddin 6

## ABSTRAK
Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya proses Collaborative Governance dalam  pengelolaan  pariwisata  di  kabupaten  Polewali  Mandar.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif    dengan    tipe  fenomenologi  untuk  menemukan  fakta  dan  hasil  di lapangan. Kolaborasi pemerintah terbagi menjadi 3 proses yaitu dinamika kolaborasi, tindakan- tindakan  kolaborasi,  dan  dampak  dan  adaptasi  pada  proses  kolaborasi.  Pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dengan  tehnik  penentuan  informan menggunakan purposive sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa (1)Dinamika kolaborasi ada aspek motivasi yang meliputi kepercayaan dan pemahaman bersama. Terbangun kepercayaan antara  pelaksana  proses  kolaborasi  antara  DISPOP  dengan  pihak  asosiasi  usaha  pariwisata, kepercayaan  juga  terwujud  dari  ada  sikap  dan  sifat  saling  menghargai  antara  pelaksana kolaborasi.  Untuk  pemahaman  bersama  terlihat  dalam  bagaimana  pelaksana  kolaborasi memahami  tugas  dan  fungsi  utama  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Sedangkan  pada  aspek prinsip  bersama  DISPOP  dengan  pihak  asosiasi  usaha  pariwisata  mengembangkan  prinsip pengelolaan  pariwisata  berbasis  masyarakat.  (2)Tindakan-tindakan  kolaborasi  dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal  karena  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki,  tetapi  itu  tidak  dapat  menjadi  alasan terhambatnya  tindakan  kolaborasi.  Sedangkan  untuk  memajukan  proses  kolaborasi  sangat terlihat  dalam  pola  komunikasi  aktif  yang  dibangun  antara  DISPOP  dengan  pihak  asosiasi usaha pariwisata. (3)Dampak dan adaptasi pada  proses kolaborasi  pengelolaan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar sudah dapat terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil kolaborasi  bersama  antara  DISPOP  dengan  pihak  asosiasi  usaha  pariwisata  dalam  wujud regulasi,  program  kegiatan,  event  dan  destinasi  wisata  baru.  Sedangkan  untuk  evaluasi kolaborasi DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata telah menginisiasi perbaikan dan penguatan yang sifatnya subtantif dalam pengembangan pariwisata.
Kata Kunci: Collaborative Governance , Pariwisata, Pengelolaan

## ABSTRACT
This research is to find out how the Collaborative Governance process takes place in tourism management  in  Polewali  Mandar  district.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  a phenomenological  type  to  find  facts  and  results  in  the  field.  Government  collaboration  is divided into 3 processes, namely the dynamics of collaboration, collaborative actions, and the impact  and  adaptation  of  the  collaboration  process.  Data  collection  through  interviews, observation and documentation with the technique of determining informants using purposive sampling. The results  show that  (1) the dynamics of  collaboration  has motivational  aspects which include mutual trust and understanding. Trust was built between the implementers of the collaborative process between DISPOP and the tourism business association, trust was also manifested from the attitude and mutual respect between the collaboration implementers. For shared understanding, it can be seen in how the collaboration implementers understand the main tasks and functions in tourism management. Meanwhile, on the principle aspect, DISPOP and  the  tourism  business  association  developed  the  principles  of  community-based  tourism management. (2) Collaborative actions in managing tourism in Polewali Mandar Regency in facilitating collaboration have not been maximized due to limited budgets, but that cannot be a  reason  for  hampering  collaborative  actions.  Meanwhile,  to  advance  the  collaboration process, it is very visible in the pattern of active communication that is built between DISPOP and  the  tourism  business  association.  (3)  The  impact  and  adaptation  to  the  collaborative process of tourism management in Polewali Mandar Regency can already be seen. This can be proven by the results of joint collaboration between DISPOP and tourism business associations in the form of regulations, activity programs, events and new tourist destinations. As for the evaluation of the DISPOP collaboration with the tourism business association, it has initiated substantive improvements and strengthening in tourism development.
. Keywords: Collaborative Governance, Tourism, Management.

## PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  terkadang  melakukan  perjalanan  atau  kegiatan  bersantai  disuatu tempat  objek  wisata  yang  dilakukan  untuk  mengilangkan  rasa  bosan,  menghilangkan  beban dan kepenatan dari rutinitas pekerjaan dengan menikmati pemandangan. Kegiatan tersebut oleh masyarakat dikenal dengan istilah sebagai kegiatan pariwisata. Undang-Undang No.10 tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  disebutkan  bahwa,  yang  dimaksud  dengan  pariwisata  adalah berbagai  macam  kegiatan  wisata  yang  didukung  oleh  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
Spilane (dalam Susilawati 2016) mengemukakan bahwa, pariwisata merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain berisifat kontemporer yang di lakukan individu atau  kelompok  sebagai  usaha  untuk  menemukan  suatu  kebahagiaan,  keseimbangan  dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam mengelolah pariwisata perlu adanya kerjasama antara swasta, pemerintah  maupun  masyarakat  agar  pariwisata  dapat  berkembang  secara  baik  dan memberikan manfaat bagi manusia.
Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dalam pasal 1 ayat 3, pariwisata adalah segala jenis aktivitas wisata dan didukung dengan segala fasilitas serta layanan  yang disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah,  maupun  pemerintah  daerah. Pembangunan  pariwisata  mampu  manggairahkan  aktivitas  bisnis  untuk  menghasilkan
manfaaat  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  yang  signifikan  bagi  suatu  negara.  Ketika  pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  pada sebuah  destinasi.  Muncul  dan  berkembangnya  kegiatan  pada  pariwisata  tidak  lain  karena  di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai  hakekat  keunikan,  kekhasan,  perbedaan,  orisinalitas,  keanekaragaman,  dan kelokalan  sehingga  menarik  banyak  orang  untuk  melakukan  perjalanan  wisata.  (Zaenuri; 2016).
Pendefenisian governance terlebih dahulu harus dijelaskan karena istilah collaborative governance  lahir  dari  pengembangan  konsep    governance.  Hal  ini  dilakukan    agar  dapat memenuhi pemaknaan yang lebih konkrit, sederhana  dan tidak terjadi kerancuan bagi peneliti maupun  pembaca.  Istilah  government  dan  governance  sering  ditemui  Dalam  studi  Ilmu Pemerintahan, kedua istilah tersebut hampir serupa namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain.
Menurut  Keban  (2008),  governance  merupakan  suatu  sistem  nilai,  kebijakan,  dan kelembagaan  dimana  urusan-urusan  ekonomi,  sosial,  politik  dikelola  melalui  interaksi masyarakat,  pemerintah,  dan  sektor  swasta.  Oleh  sebab  itu,  institusi  kelembagaan  yang berakitan  dengan    governance  meliputi  tiga  domain  yaitu  state  (negara  atau  pemerintah), society (masyarakat)  dan private sector (sector dunia usaha)  yang berinteraksi  menjalankan tugas, fungsi dan kewenagan  masing- masing.
Tata kelola pemerintahan berkembang mengikuti dinamisme kebutuhan, collaborative governance  (tata  kelola  pemerintahan  kolaborasi)  menjadi  fenomena  dan  (trend)  baru  yang menarik  (Zaenuri,  2016).  Collaborative  Governance  merupakan  salah  satu  cara  untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon  keterbatasan  pendanaan  pemerintah  yang  tidak  bisa  mengikuti  perkembangan tuntutan  masyarakat  akan  kinerja  pemerintah  yang  semakin  baik,  tujuannya  untuk mendapatkan  sumberdaya  guna  dalam  pelaksanaan  pembangunan  sesuai  harapan  para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan (Sambodo, 2016).
Istilah  “governance”  sebagai  bentuk  kata  ganti  dari  “government”,  pemahaman  ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “governance” bukanlah sinonim dari  “government”.  Governance  memiliki  perhatian  terhadap  pentingnya  keterlibatan  para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaannya  sudah  semakin  kompleks  akan  tantangan  dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2005).Secara umum Governance dapat di pahami sebagai peralihan  bentuk  dari    “penyelenggaraan  kebijakan  publik”  tidak  hanya  pada  berpusat  pada pemerintah semata , namun turut melibatkan aktor – Aktor lain diluar struktur pemerintahan untuk berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya.
Dalam prakteknya proses kolaborasi berjalannya  sebuah sistem, dimana dalam  proses kolaborasi mewakili model perilaku yang mendominasi, aktivitas dan pengambilan keputusan. Dalam proses kolaborasi ini memiliki tiga variabel. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi.
Dinamika  kolaborasi  merupakan  penggerak  penting  dalam  proses  kolaborasi. Pelaksanaan  kolaborasi  yang  baik  terdapat  pada  keterlibatan  prinsip,  motivasi  bersama  dan kapasitas  untuk  tindakan  bersama.  Tindakan-tindakan  kolaborasi  merupakan  merupakan cerminan  dari  dinamika  kolaborasi.  Dimana  tindakan-tindakan  kolaborasi  tidak  bisa  dicapai bila hanya dilakukan oleh satu oraganisasi saja yang melakukan tindakan. Hasil dari tindakan kolaborasi  biasanya  dilihat  sebagai  dampak  sementara  yang  mengarah  kembali  kepada
dinamika  kolaborasi.Dampak  dan  adaptasi  dalam  proses  kolaborasi  yaitu  dampak  yang ditimbulkan  dari  proses  kolaborasi.  Karakterstik  dampak  dalam  proses  kolaborasi  ada  yang diharapkan  dan  tidak  diharapkan.  Dampak  tersebut  dapat  menghasilkan  umpan  balik  yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. (Balogh, dkk 2012).
Polewali  Mandar  sebagai  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang memiliki kondisi geografis yang lengkap yaitu daerah pegunungan, daerah pesisir dan gugusan pulau  disebelah  barat  adalah  sebuah  potensi  yang  sangat  luar  biasa  bagi  sektor  pariwisata, belum  lagi  Kabupaten  Polewali  Mandar  didukung  oleh  budaya  yang  heterogen  dari  sisi etnisitas. Ada beberapa etnis yang mendiami wilayah Polewali mandar yakni; Mandar, Bugis, Pattae, dan Jawa.
Dari data yang dimiliki Asosiasi Usaha Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar, ada sekitar 50 anggota yang terdiri dari; Asosiasi Usaha Pariwisata, Restoran, Hotel dan Ekonomi Kreatif.  Saat  ini  hanya  50  %  dari  anggota  asosiasi  yang  aktif  dalam  artian  kembali mengembangkan  usaha  pariwisata  setelah  pandemic  covid  19.  Selain  terkait  berkurangnya usaha  pariwisata  yang  aktif  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  dua  tahun  terakhir  yakni berkurangnya kunjungan wisatawan persentase penururunan sebesar 16,44% dengan jumlah 267.445 pada tahun 2020 dan 223.447 pada tahun 2021 (Balitbangren Polman).
Berdasarkan  wawancara  Ketua  Asosiasi  Usaha  Pariwisata  Kabupaten  Polewali Mandar,  Di  dapatkan  informasi  bahwa  telah  ada  kesepakatan  dengan  pihak  dinas  pemuda olahraga dan pariwisata untuk pengembangan  destinasi wisata pada tahun 2022 dengan konsep kolaborasi  dengan  masyarakat,  pelaku  usaha  pariwisata  dan  pemerintah.  Namun  kolaborasi yang dilakukan  untuk  saat  ini tidak berjalan sesuai  dengan  yang diharapkan. Karena hanya pemerintah dan pelaku usaha pariwisata yang terlibat aktif sementara masyarakat tidak terlalu aktif dan masih kurangnya informasi serta upaya pemerintah untuk memberikan pemehaman kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan efektif.
Setidaknya ada 5 destinasi wisata kabupaten Polewali Mandar yang telah di kenal luas dan  memiliki  potensi  sangat  besar  yakni  Pulau  Gusung  Toraja,  Kebun  Raya  Bulo,  Gonda Mangrove  Park,  Permandian  Alam  Kanang,  dan  Rumah  Penyu  Mampie.  Semua  desnitasi wisata  diatas  memiliki  karakteristik  dan  keunikan  tersendiri.  Namun  dalam  pengelolaannya masih mengalami kendala. Peran pemerintah daerah sebagai supervisor dalam pengembangan pariwisata    belum  maksimal  dan  menunjukkan  keterbatasan  dalam  kapasitasnya  mengelola pariwisata.  Keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki  pemerintah  menjadi  persoalan  yang mendasar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Karena untuk mengembangkan pantai bira dibutuhkan  sumber  daya  yang  memadai.Kondisi  di  atas  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya peran aktif dari pemerintah dan non-pemerintah dalam melakukan kolaborasi agar pariwisata dapat dikelola dengan baik. Karena didalam Collaborative Governance, pemerintah dan non- pemerintah aktif berpartisipasi. Sehingga pariwisata dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa memberikan maanfaat.
Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan collaborative governance  dalam  pengelolaan  pariwisata  di  kabupaten  polewali  mandar.  Adapun  terlibat dalam pengelolaan pariwisata tersebut adalah Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata bersama Asosiasi Usaha Pariwisata. Dimana tiga proses dalam Collaborative Governance yaitu meliputi
a) Dinamika Kolaborasi
b) Tendakan-tindakan kolaborasi c) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.
Dalam  penyelenggaraan  pemeritahan,  perilaku  birokrasi  pemerintahan  termasuk  di Kabupaten  Polewali  Mandar  sangat  dipengaruhi  interaksi  antara  unsur  –  unsur  pembentuk perilaku  birokrasi  (Saputra,  dkk  2021).  Fokus  deskripsi  tulisan  ini  adalah  proses  kerjasama yang  dilakukan  antara  pemerintah  Kabupaten  polewali  mandar  dalam  ini  dinas  pemuda
olahraga  dan  pariwisata  dengan  Asosiasi  Usaha  Pariwisata  dalam  mengelola  pariwisata  di kabupaten polewali mandar , dengan tiga indicator utama yaitu:
1. Dinamika  kolaborasi  merupakan  penggerak  penting  dalam  proses  kolaborasi  dan memilki  sifat  yang  beubah-ubah.  Kolaborasi  yang  baik  terdapat  dinamika.  Didalam dinamika kolaborasi berfokus pada motivasi  dan prinsip bersama dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar.
2. Tindakan-TIndakan  Kolaborasi  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  dalam  proses kolaborasi  seperti  tindakan  memfasilitasi  kegiatan  lapangan    dan  memajukan  proses kolaborasi  guna  membantu  dalam  pengelolaan  pariwisata  di  kabupaten  polewali mandar.
3. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi merupakan dampak  yang ditimbulkan dari  proses  kolaborasi.  Dampak  tersebut  dapat  menghasilkan  umpan  balik  yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pariwisata di  kabupaten  polewali  mandar.  Pada  indicator  ini  hasil  kolaborasi  dan  evaluasi kolaborasi akan eksplorasi lebih jauh.
4. Dinas  Pemuda  Olahraga  dan  Pariwisata  Dinas  mempunyai  tugas  membantu  Bupati dalam melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang menjadi kewenangan  Daerah.  Kepala  Dinas  Pemuda,  Olaharaga  dan  Pariwisata  dalam melaksanakan  tugas,  menyelenggarakan  fungsi  :    Perumusan  kebijakan  Pemuda, Olahraga  dan  Pariwisata,  Pelaksanaan  kebijakan  Pemuda,  Olahraga  dan  Pariwisata, Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  Pemuda,  Olahraga  dan  Pariwisata,  Pelaksanaan administrasi  dinas  sesuai  dengan  lingkup  tugasnya,  Pelaksanaan  fungsi  lain  yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi terdiri atas  Kepala  Dinas,  Sekretariat,  Bidang  Pemuda,  Bidang  Olahraga,    Bidang  Usaha Pariwisata,  Bidang  Pengembangan  dan  Promosi  Wisata,  UPTD  Sport  Center,  dan UPTD  Gusung  Toraja.  Dalam  penelitian  ini  hanya  bidang  usaha  pariwisata  yang menjadi fokus.
5. Asosiasi  Usaha  Pariwisata  adalah  sebagai  wadah  berkumpulnya  usaha  pariwisata  di kabupaten polewali mandar. Asosiasi ini bersifat independent  sebagai  mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan pariwisata.

## METODE
Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami collaborative governance dalam pengelolaan  pariwisata.  Kebijakan  pemerintah  daerah  tentang  pengelolaan  pariwisata. Sedangkan  untuk  tipe  dalam  penelitian  ini  adalah  fenomenologi  yang  berfokuskan  pada kolaborasi  stakeholder  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Tipe  penelitian  fenomenologi  ini digunakan  karena  penelitian  ingin  mendapatkan  gambaran  serta  informasi  yang  sejelas- jelasnya  mengenai  pelaksanaan  pengelolaan  pariwisata  dalam  bentuk  collaborative governance.  Terknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  observasi  langsung, wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis Teknik  penentuan  informan  yang  penulis  gunakan  adalah  teknik  penentuan  informan  sering digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  yaitu  purposive  sampling.  Purposive  sampling  adalah teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  dalam  (Sugiyono  ,  2016).  Daftar informan diharapkan penulis mendapatkan informasi yang tepat dalam penelitian ini serta dapat menjadikan unit analisis semakin keci dan lebih fokus. Berikut daftar infoman penelitian.
1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
2. Asosiasi Usaha Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
3. Owner Cokelat Macoa.
4. Owner Mandar Expedition.
5. Pengelola Kebun Raya Bulo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum proses kolaborasi dengan menggunakan pendekatan Balogh dkk dalam pengelolaan  pariwisata  di  kabupaten  polewali  mandar  telah  terlaksana  secara  baik  sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pihak pelaksana kolaborasi. Pelaksana kolaborasi dalam konteks ini adalah dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten polewali mandar bersama asosiasi usaha pariwisata. Pendekatan Balogh dkk diinterpretasikan kedalam berbagai hal yang dapat memajukan pariwisata di kabupaten polewali mandar.
A. Dinamika Kolaborasi
Dinamika  kolaborasi  yang  terjadi  meliputi  aspek  Motivasi  dan  Prinsip  Bersama. Motivasi  yang  indicator  turunannya  berkaitan  dengan  kepercayaan  dan  pemahaman bersama.  Kepercayaan  yang  terbangun  antara  dinas  pemuda  olahraga  dan  pariwisata dengan  asosiasi  usaha  parwisata  terjadi  karena  komunikasi  dan  kerjasama  yang  intens selama beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi dasar awal dari sebuah kolaborasi komunikasi  dan  kerjasama.  Sedangkan  untuk  pemahaman  bersama  berkaitan  dengan pemahaman  akan  tugas  dan  fungsi  masing  –  masing  antara  pelaksana  kolaborasi. Pemahaman  ini  sangat  diperlukan  untuk  menghindari  overlap  atau  tumpang  tindih kewenangan.
Prinsip bersama yang baru coba dikembangkan oleh pihak pelaksana kolaborasi dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan asosiasi usaha parwisata yakni membuka seluas –  luasnya    partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Pariwisata  berbasis masyarakat  dimulai  dengan  terbitnya  regulasi  tentang  kepariwisataan.  Regulasi  yang dimaksud  adalah  Peraturan  daerah  kabupaten  polewali  mandar  nomor  8  tahun  2014 tentang  rencana  induk  pengembangan  pariwisata  (RIPDA)  kabupaten  polewali  mandar, yang  memuat  rencana  jangka  panjang  pengembangan  pariwisata  dan  Peraturan  daerah kabupaten  polewali  mandar  nomor  5  tahun  2015  tentang  penyelenggaraan  usaha kepariwisataan, yang memuat tentang penyederhanaan izin operasional usaha pariwisata. Dinamika kolaborasi pada dasarnya adalah siklus orientatif (Emerson, dkk 2012) yang senantiasa  menjadi  dasar  dari  proses  yang  akan  dijalan  selanjutnya.  Dengan  adanya beberapa dinamika kolaborasi tahapan tindakan kolaborasi juga terlaksana.

## B. Tindakan Kolaborasi
Pada praktek pelaksanaannya  tindakan kolaborasi cukup bervariasi. Dalam penelitian ini  tindakan  kolaborasi  indicator  yang  digunakan  yakni  memfasilitasi  dan  memajukan proses kolaborasi. Memfasilitasi bagi pemerintah adalah sebuah diksi yang menjelaskan sebuah  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan.  Dalam  konteks  pengelolaan  pariwisata  di kabupaten polewali mandar pihak dinas pemuda olahraga dan pariwisata telah berusaha secara maksimal ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan keterbatasan itu tetap diupayakan secara maksimal untuk mendukung performa dari pihak asosiasi  usaha  pariwisata  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata.  Adapun  upaya  yang dilakukan dinas pemuda olahraga dan pariwisata yakni :
1.  Memfasilitasi anggota asosiasi untuk mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi aturan kepariwisataan.
2.  Mengalokasikan  anggaran untuk pertemuan rutin untuk anggota asosiasi.
3.  Mengakses  bantuan untuk para pelaku usaha pariwisata, seperti bantuan Dana Alokasi Khusus dan Kredit Usaha Rakyat.
4.  Memfasilitasi  kerjasama  dengan  pihak  eksternal  seperti  perguruan  tinggi  dan  NGO internasional yang bergerak pada bidang pariwisata.
Upaya  memfasilitasi  yang  dilakukan  mendapatkan  apresiasi  dari  asosiasi  usaha pariwisata sebagai mitra strategis dari pemerintah membantu dalam inisiasi kegiatan tanpa menggunakan anggaran pemerintah . Sedangkan memajukan proses kolaborasi dilakukan dengan  cara  membuka  komukasi  dengan  seluruh  elemen  pelaku  pariwisata  dan  dengan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar.
Tindakan  kolaborasi  merupakan  cerminan  nyata  dari  dinamika  kolaborasi.  Menurut Innes dan Booher dalam Emerson (2012) tindakan- tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier antara penyebab dan dampak yang diperoleh. Tindakan kolaborasi  dilakukan  oleh  pihak  pelaksana  kolaborasi  setelah  memulai  dinamika kolaborasi.
C. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi
Dalam penelitian ini dampak dan adaptasi merupakan bagian paling akhir dari proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar. Pada bagian ini hasil  kolaborasi  dan  evaluasi  kolaborasi  menjadi  hal  krusial  untuk  menilai  berhasilnya sebuah proses kolaborasi. Hasil kolaborasi antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan  asosiasi  usaha  parwisata  dapat  nilai  sangat  baik  sebab  mampu  menghasilkan produk  regulasi,  kegiatan/program  bersama  dan  membangun  objek  wisata  baru.  Yang menjadi catatan penting yakni adanya hasil kolaborasi dalam bentuk regulasi, hal ini dapat dikatakan  sebuah  bentuk  prestasi  dalam  proses  kolaborasi.  Adapun  regulasi  yang dimaksud adalah  :
1.  Peraturan  daerah  kabupaten  polewali  mandar  nomor  8  tahun  2014  tentang  rencana induk pengembangan pariwisata (RIPDA) kabupaten polewali mandar, yang memuat rencana jangka panjang pengembangan pariwisata.
2.  Peraturan  daerah  kabupaten  polewali  mandar  nomor  5  tahun  2015  tentang penyelenggaraan  usaha  kepariwisataan,  yang  memuat  tentang  penyederhanaan  izin operasional usaha pariwisata.
3.  Rancangan peraturan bupati tentang tarif/ biaya masuk destinasi wisata
4.  Membentuk  tim  satuan  tugas  pariwisata.  Bertugas  untuk  memantau  dan mengidentifikasi objek wisata baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Sedangkan  untuk  evaluasi  kolaborasi  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dinas  pemuda olahraga  dan  pariwisata  dengan  pihak  asosiasi  usaha  pariwisata  telah  menginisiasi perbaikan  dan  penguatan  yang  sifatnya  subtantif  dalam  pengembangan  pariwisata. Utamanya yang berkaitan dengan penambahan anggaran dan penguatan regulasi. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi pada akhirnya diharapkan dapat menjadi acuan keberhasilan kolaborasi. Dampak positif tentu akan menjadi permanen sedangkan dampak negative sifatnya sementara.

## KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahsan bahwa fokus peneliti pada kolaborasi pengelolaan pariwisata kabupeten polewali mandar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dinamika dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata dikabupaten polewali mandar yang dilakukan  dinas  pemuda  olahraga  dan  pariwisata  dengan  pihak  asosiasi  usaha pariwisata  berjalan  dan  berlangsung  dengan  baik.  Dalam  dinamika  kolaborasi  ada aspek  motivasi  yang  meliputi  kepercayaan  dan  pemahaman  bersama.  Tebangun Kepercayaan  antara  pelaksana  proses  kolaborasi  antara  dinas  pemuda  olahraga  dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata, kepercayaan juga terwujud dari ada sikap  dan  sifat  saling  menghargai  antara  pelaksana  kolaborasi.  Untuk  pemahaman bersama terlihat  dalam bagaimana pelaksana kolaborasi  memahami tugas  dan fungsi utama  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Sedangkan  pada  aspek  prinsip  bersama  dinas pemuda  olahraga  dan  pariwisata  dengan  pihak  asosiasi  usaha  pariwisata mengembangkan prinsip pengeloloaan pariwisata berbasis masyarakat.
2. Tindakan-tindakan  kolaborasi  dalam  pengelolaan  pariwisata  di  kabupaten  polewali mandar  dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, tetapi itu tidak dapat menjadi alasan terhambatnya tindakan kolaborasi. Sedangkan untuk memajukan proses kolaborasi sangat terlihat dalam pola komunikasi aktif yang dibangun antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata.
3. Dampak  dan  adaptasi  pada  proses  kolaborasi  pengelolaan  pariwisata  di  kabupaten polewali  mandar  sudah  dapat  terlihat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  hasil kolaborasi bersama antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata dalam wujud regulasi, program kegiatan, event dan destinasi wisata baru.  Sedangkan  untuk  evaluasi  kolaborasi  dinas  pemuda  olahraga  dan  pariwisata dengan  pihak  asosiasi  usaha  pariwisata  telah  menginisiasi  perbaikan  dan  penguatan yang sifatnya subtantif dalam pengembangan pariwisata.

## B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Collaborarive Governance dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten polewali mandar , oleh karena itu peneliti menyarankan:
1. Mendorong dinas pemuda olahraga dan pariwisata untuk memperjuangkan penambahan  anggaran,  terutama  untuk  perbaikan  akses  jalan  menuju destinasi wisata.
2. Mendorong  kolaborasi  antar  dinas  untuk  mengurangi  ego  sektoral  dalam pembangunan. Sebab pengembangan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri.
3. Mendorong dinas pemuda olahraga dan pariwisata  bersama asosiasi usaha pariwista memperluas jaringan  yang berkaitan dengan usaha dan promosi pariwisata.
4. Memperkuat  peraturan  daerah  dengan  penerbitan  peraturan  bupati  untuk mendukung regulasi yang ada sebelumnya.
5. Mendorong perluasan ragam/jenis usaha pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Balitabangren  Dokumen  Musrembang  Kabupaten  Polewali    Mandar,  tahun 2022
Balogh, dkk. 2012. An Interative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan ”Good Governance” Melalui Pelayanan Publik , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Emerson,  Kirk,  Tina  Nabatchi  and  Stephen  Balogh  (2012),  ‘An  integrative framework  for  collaborative  governance’, Journal  of  Public Administration Research and Theory .
Keban,  Jeremias  T.  2008.  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik  : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
Sambodo  Giat  Tri.  2016.  “pelaksanaan  collaborative  governance  di  desa budaya brosot, galur, kulonprogo, DIY”, Jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik . Vol.3 No.1
-