e-ISSN : 2621-4105

## Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan

## Vivy Julianty, Mohamad Fajri Mekka Putra
Magister  Kenotariatan, Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia vivyjulianty127@gmailcom
Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kedudukan  hukum  akta,  perubahan  rapat umum  pemegang  saham  perseroan  terbatas  dan  tanggung  jawab  hukum  Notaris  yang  akta perubahan  perseroan  tidak  terdaftar.  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam membuat  akta  autentik,  pada  proses  pembuatan  akta  pendirian  dan  perubahan  perseroan  terbatas para  penghadap  ingin  terlindungi  dan  mendapatkan  kepastian  hukum.  Penulisan  ini  memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif.  Penelitian  ini  mempunyai  kebaruan  pandangan  sebab  menganalisis  kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Notaris  bertanggung  jawab untuk  mengganti  kerugian  melalui  pembuatan  akta  perubahan,  mengganti  serta  melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan perseroan yang tidak didaftarkan ialah  Notaris dapat membuat akta  pengukuhan  ataupun  akta  penegasan  terhadap  akta  yang  tidak  dimohonkan,  hal  tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi  dan  melakukan  pengesahan  atau  akta  penegasan  yang  dapat  diolah  dan  dipermohonkan kembali.
Kata kunci: Akta Penegasan; Notaris; Perseroan Terbatas

## Legal Position of Notary Affirmation Deed of Unregistered Amendment of a Corporation Deed

## Abstract
This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders  of  a  limited  liability  company  and  the  legal  liability  of  a  notary  whose  deed  of amendment  to  the  company  is  not  registered.  A  notary  is  a  public  official  who  is  authorized  to make  an  authentic  deed,  in  making  a  deed  of  establishment  and  changes  to  a  limited  liability company,  the  parties  want  to  be  protected  and  get  legal  certainty.  This  writing  has  urgency, namely  whether  or  not  the  deed  made  by  a  Notary  has  been  requested  to  change  the  deed  to  the Ministry  of  Law  and  Human  Rights.  This  research  method  uses  normative  juridical  research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment  to  the  general  meeting  of  shareholders  of  a  limited  liability  company  that  is  not registered  with  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights.  The  results  of  the  study  show  that  the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and  correcting  the  registration  data  of  a  limited  liability  company  when  there  is  an  error  in  data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that  is  not  requested,  this  is  done  if  the  shareholders  feel  they  are  not  harmed  due  to  negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again.
Keywords: Deed of Affirmation; Notary; Corporation
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hadirnya  Notaris  di  tengah  masyarakat  dan  sebagai  pembuat  akta  yang mempunyai  kemampuan  pembuktian  hukum  sehingga  tidak  memerlukan  alat pembuktian lain dan menetapkan secara jelas  hak dan kewajiban individu. 1 Akta tersebut  dapat  menjadi  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik, 2 sebagaimana dimaksud  Pasal  1868  KUHPer. 3 Pada  pembuatan  akta  autentik,  prinsip  kehati- hatian  dan  ketelitian  perlu  diperhatikan  oleh  Notaris  guna  tercapai  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum. 4 Tugas  dan  wewenang  Notaris  telah  diatur dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN,  hal  ini  disimpulkan  oleh  GHS  Lumban  Tobing, Notaris,  tidak  hanya  ditugaskan  memanifestasikan  akta  autentik,  Notaris  pula dibebankan  untuk  melaksanakan  pendaftaran  dan  mengesahkan  surat-surat ataupun  akta-akta  yang  dibuat  dibawah  tangan. 5 Salah  satu  wewenang  Notaris adalah  menbuat  akta  autentik. 6 Pada  perusahaan,  Notaris  juga  membuat  akta perubahan perseroan terbatas dan menuangkan segala berita acara rapat yang telah diadakan  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  oleh  perseroan  terbatas,  serta mendaftarkannya.  Berbicara  mengenai  tanggung  jawab  profesi  Notaris,  dalam kewajbannya tidak hanya secara hukum.  Apabila  Notaris menemukan hambatan, maka Notaris dapat melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuat dapat melindungi para pihak yang berkepentingan. 7
Pasal 21 ayat (2) serta (3) UUPT dapat diketahui bahwa perubahan anggaran dasar perlu pengajuan permohonan persetujuan  kepada Kementerian  Hukum  dan HAM  (selanjutnya  disebut  Menteri)  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan angaran dasar (AD). Mengenai revisi  anggaran  dasar,  wajib  diajukan  permohonan  persetujuan  kepada  menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta perubahan  AD. Jika Notaris  lalai  mendaftarkan  atau  melakukan  pemberitahuan  kepada  Menteri  lebih dari  waktu  yang  ditentukan,  maka  pengajuan  permohonan  tersebut  tidak  dapat diteruskan  kepada  Menteri.  Agar  pihak  yang  terikat  dalam  akta  tersebut  tidak menyalahi  perbuatan  hukum,  maka  isi  akta  tersebut  wajib  dipatuhi,  sebab perjanjian adalah undang-undang untuk para pihak didalamnya. Notaris sebaiknya lebih  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  agar  dapat  selalu  cermat  pada  saat  akan membuat akta yang menyangkut kepentingan para pihak.
Penelitian  ini  menjelaskan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan
1 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
2 Yoyon  Mulyana  Darusman, Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Autentik  Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah , 7th ed., 2016.
3 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , 3rd ed. (Jakarta: Erlangga, 1999).
4 Eva Achjani Pasaribu, Puspa ; Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan,” USM  Law  Journals 4,  no.  2  (2021):  537, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
5 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris .
6 Anonim,  “Efektivitas  Majelis  Pengawas  Notaris”  (Jakarta:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), 29.
7 Otie Salman and Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan , 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2011).
e-ISSN : 2621-4105
dengan  inti  masalah  penelitian  ini.  Penelitian  pertama  berjudul  “Implementasi Kepastian  Hukum  Akta  Notaris  Berdasarkan  Perspektif  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas”  oleh  Wulan  Sari  (2017).  Penelitian tersebut  mengangkat  tentang  kepastian  hukum  akta  Notaris  berdasarkan  UUPT . 8 Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  bentuk  akta  Notaris  dari  segi  UU  PT  pada saat  mengambil  keputusan  para  pemegang  saham  yang  diselenggarakan  lewat RUPS  bentuk  aktanya  adalah  akta  berita  acara (relaas) dan  Notaris bertanggungjawab  untuk  mengganti  kerugian  jika  terjadi  kesalahan  data. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum akta perubahan RUPS PT.
Penelitian  selanjutnya  berjudul  “Pertanggungjawaban  Notaris  dan  Akibat Hukum  Pengesahan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi Badan  Hukum”  oleh  Sanitra  (2019).  Penelitian  tersebut  mengangkat  tentang pertanggungjawaban  seorang  Notaris  yang  melakukan  pengesahan  pembangunan PT  dengan  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  dan  akibat  hukum  jika  Notaris melaksanakan  inovasi  dalam  proses  pembangunan  perseroan  melalui  Sistem Administrasi  Badan  Hukum. 9 Hasilnya  adalah  Notaris  harus  bertanggung  jawab secara penuh pada pelanggaran yang dilakukan saat proses pendirian perusahaan, selanjutnya akibat hukum Notaris yang melakukan inovasi dianggap bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  akta  dibatalkan  demi  hukum. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas tentang kedudukan akta perubahan PT yang tidak didaftarkan.
Penelitian  terakhir  Penelitian  pertama  dengan  judul  “Implikasi  Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Perorangan” oleh  Cahyani  Aisyiah  (2021).  Penelitian  ini  mengangkat  tentang  implikasi  dari ketiadaan  akta  Notaris  pada  keberlangsungan  perseroan  perorangan  akan mempengaruhi  implementasi  perseroan  perorangan  di  Indonesia. 10 Hasil penelitiannya yakni ketetapan pada Pasal 7 ayat (7) UUPT jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak ada pengecualian ketentuan tentang penuangan anggaran dasar dalam bentuk  akta  Notaris  maka  dari  itu  tidak  sesuai  dengan  pasal-pasal  153A  ayat  (2) UU  Cipta  Kerja.  Akta  Notaris  hanya  diwajibkan  dibuat  dalam  perihal  perseroan perorangan  harus  diubah  menjadi  perseroan.  Kebijakan  yang  tidak  dimuat  pada pernyataan  perseroan  perorangan  tunduk  kepada  peraturan  perundang-undangan. Penelitian  tersebut  meneliti  tentang  tidak  adanya  akta  Notaris  sebagai  anggaran dasar  perseroan  pada  proses  pembangunan,  perubahan,  serta  pembubaran  badan
8 Tia  Sanitra  Gumilang,  “Pertanggungjawaban  Notaris  Dan  Akibat  Hukum  Pengesahan  Pendirian Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum,” Jurnal  Lex  Renaissance 4,  no.  1  (2019): 145–63, https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8.
9 Riftia  Anggita  Wulan  Sari  and  Jawade  Hafidz,  “Implementasi  Kepastian  Hukum  Akta  Notaris Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 4, no. 4 (2018): 10–27.
10 Cahyani Aisyiah, “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan,” Majalah Hukum Nasional 51, no. 1 (2021): 41–58,
https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140.
e-ISSN : 2621-4105
akan  mempengaruhi  penerapan  perseroan  perorangan  di  Indonesia.  Sedangkan penelitian  ini  menganalisis  kedudukan  hukum  akta  perubahan  rapat  umum pemegang  saham  perseroan  terbatas  dan  pertanggungjawaban  hukum  Notaris yang  akta  perubahan  perseroan  tidak  terdaftar.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan menganalisis  status  hukum  akta  perubahan  rapat  umum  pemegang  saham perseroan terbatas dan pertanggung jawaban hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar.
2. METODE
Untuk  mengkaji  suatu  permasalahan  yang  sedang  diteliti  menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode dari penelitian ini merupakan hal yang harus  ada  pada  suatu  penelitian  memiliki  suatu  fungsi  guna  mengembangkan bidang  keilmuan. 11 Penelitian  hukum  berdasarkan  Soerjono  Soekanto  yaitu aktivitas  ilmiah  yang  berdasar  atas  sistematika  dan  metode  yang  ada  terhadap suatu  buah  pikir.  Memiliki  tujuan  menelaah  satu  atau  beberapa  gejala  hukum lewat analisis. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan mendetail pada fakta hukum, agar  terdapat  suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di pada  gejala terkait. 12 Tipologi  penelitian dalam penelitian ini bersifat  preskriptif . Maksudnya  ialah  penelitian  ini  berdasarkan  teori  atau  konsep  yang  bertujuan memberikan solusi atau jalan keluar serta saran untuk mengatasi permasalahan. 13
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan  Hukum  Akta  Perubahan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Perseroan Terbatas
Perseroan  terbatas  pada  praktiknya  dikategorikan  berdasarkan  pendapatan saham, jumlah pemegang saham dan besaran modal, yaitu : PT. Terbuka dan PT. Tertutup. 14 Perseroan  adalah  badan  usaha  yang  ditata  dalam  Undang-undang No.40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Perseroan  adalah  badan usaha yang didalam undang-undang dijelaskan sebagai perusahaan yang memiliki badan  hukum.  Kedudukan  tersebut  membuat  perseroan  terbatas  sebagai  subjek hukum  yang  melahirkan  pendukung  wewenang  serta  kewajiban  sebagai  badan hukum  serta  mempunyai  kedudukan  mandiri  ( persona  standi  in  judicio) ,  artinya tidak bergantung kepada pemegang sahamnya. Di dalam perseroan terbatas hanya instrumen yang bisa mewakili perseroan  menjalankan perusahaannya yang berarti PT  bisa  melaksanakan  perbuatan-perbuatan  hukum  layaknya  individu  serta mampu  memiliki  kekayaan  ataupun  utang  (berlaku  dengan  perantaran pengurusnya). 15
11 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1989).
12 Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum (Jakarta: PDHUI, 1979).
13 Sri Mamudji, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
14 Andyna  Susiawati  Achmad  and  Astrid  Athina  Indradewi,  “Hubungan  Hukum  Antar  Perusahaan Dalam  Sistem  Perusahaan  Grup  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 470, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912.
15 Zainal Asikin and L. Wira Pria Suharta, Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: Kencana, 2020).
e-ISSN : 2621-4105
Meskipun  badan  hukum  bukanlah  individu  yang  memiliki  pemikiran ataupun  keinginan,  namun  keinginan  dari  pengurus  persero  dianggap  sebagai kehendak  persero.  Perbuatan  pengurus  yang  berperilaku  atas  nama  persero, pertanggungjawabannya terdapat pada PT dengan semua asetnya. Pasal 1 angka 1 UUPT,  yang  diartikan  dengan  perseroan  terbatas  yang  kemudian  disebut perseroan  merupakan  badan  hukum  yang  juga  adalah  persekutuan  modal, didirikan  atas  dasar  perjanjian,  menyelenggarakan  aktivitas  usaha  lewat  modal dasar  yang  keseluruhannya  dibagi  kedalam  saham  serta  memenuhi  syarat  yang ditetapkan pada undang-undang serta peraturan pelaksanaanya. 16 Pembuatan akta pendirian  dan  akta  perubahan  sebuah  perseroan  terbatas  termasuk  pula  tugas Notaris.  Pembuatan  akta  pendirian  serta  akta  perubahan  perseroan  terbatas  oleh Notaris  didasari  oleh  Pasal  21  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Mengenai  ketentuan  tersebut  berlaku  dan  berkaitan  dengan  legalitas  dari permyataan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Jika akta perubahan tidak dilakukan permohonan pendaftaran atau pemberitahuan kepada Menteri lebih dari waktu  yang  ditentukan,  maka  perubahan  anggaran  dasar  tidak  dapat  diajukan kepada  Menteri.  Sehingga  hal  itu  membuat  akta  perubahan  perseroan  terbatas tersebut  memiliki  kecatatan  hukum  didalamnya  dan  akibat  hukum  yang ditimbulkan  oleh  akta  Notaris  yang  mengandung  cacat  hukum  sebab  konten maupun  prosedurnya  tidak  memenuhi  regulasi  perundang-undangan,  baik  itu UUJN  ataupun  KUHPerdata,  menyebabkan  akta  menjadi  dibawah  tangan,  dapat dibatalkan, atau batal demi hukum. 17
Kelalaian  Notaris  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  perseroan  terbatas tersebut  perlu  dipertanggung  jawabkan.  Apabila  setelah  lewat  batas  waktu  atau lebih daripada 30 (tigapuluh) hari dari tanggal akta Notaris yang berisi AD, serta perseroan  tidak  memohonkan  revisi  anggaran  dasarnya  tersebut  kepada  Menteri berkonsekuensi  tidak  mendapatkan  persetujuan  Menteri.  Kemudian,  bagaimana kedudukan  akta  perubahan  tersebut  dapat  batal  demi  hukum  dengan  seiring berjalannya  waktu  setelah  lewat  batas  waktu  permohonan  untuk  mendapatkan persetujuan Menteri atau akta perubahan perseroan terbatas tersebut menjadi tidak berlaku sebab tidak mempunyai persetujuan dari Menteri.
Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  sebagai  instrumen  yang  memiliki otoritas  yang  tak  dimiliki  oleh  organ  lainnya  dalam  PT.  RUPS  inilah  menjadi tempat  pemegang  saham  dalam  memperoleh  informasi  terkait  perusahaan  sesuai dengan  mata  acara  RUPS  serta  sejalan  kepentingan  PT  dan  untuk  mengambil keputusan mata acara lainnya apabila mata acara tersebut disetujui para pemegang saham  yang  datang  dan/atau  diwakili  oleh  kuasanya  terkait  penambahan
16 Asikin and Suharta.
17 Sunarti,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  Notaris  Yang  Cacat  Hukum”  (Universitas  Gajah  Mada, 2008).
e-ISSN : 2621-4105
tersebut. 18 Karena RUPS yang dikatakan sebagai organ tertinggi dalam perseroan, maka  penyelenggaraannya  begitu  penting  untuk  dilaksanakan.  Karena  RUPS menjadi sarana untuk pengurus serta pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja agar  dapat  membawa  perseroan  berjalan  dengan  baik  untuk  menuju  peningkatan yang berkelanjutan. 19
RUPS  sebagai  organ  yang  berwenangan  mengambil  sebuah  keputusan, dalam setiap keputusan yang diambil perlu mencermati ketetapan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.  Pertama karena  anggaran dasar adalah kemauan shareholders dan stakeholders yang dilimpahkan dalam anggaran dasar.
Kedua disebabkan pada esensi persero terbatas adalah perjanjian, dan pelaksanaan RUPS  adalah  pelaksanaan  perjanjian  yang  dituangkan  dalam  anggaran  dasar perseroan.  Berlakunya  asas pacta  sunt  servanda yang  menyatakan  perjanjian bersifat mengikat seperti undang-undang untuk pihak pembuatnya maka sekaligus melaksanakan anggaran dasar dan tugas menjalankan undang-undang baik secara materil  maupun  formil. 20 Setiap  RUPS  perlu  diperjelas  ketentuan  tempat pelaksanaannya,  oleh  karenanya  Pasal  76  UUPT  sudah  mengatur  wilayah  RUPS dapat  diselenggarakan  di  tempat  kedudukan  perseroan.  Menurut  Pasal  5  ayat  (1) UUPT,  tempat  kedudukannya  wajib  didirikan  di  wilayah  Indonesia  dan  perlu penegasan  pada  anggaran  dasar.  Apabila  tidak  bisa  atau  ingin  merubah  tempat kedudukan perseroan,  maka dapat  dilaksanakan  di tempat  RUPS biasa diadakan, yang biasanya berbeda dengan tempat pendirian perseroan. Ketika suatu perseroan melaksanakan  kegiatan  usaha  utamanya  di  beberapa  tempat,  maka  perlu  adanya pembagian  yang  didasari  oleh  kriteria  usaha,  yaitu  usaha  paling  utama,  dimana usaha  kegiatan  usaha  yang  paling  utama  itu  dilaksanakan,  maka  RUPS  juga dilaksanakan  di  tempat  tersebut,  dengan  ketentuan  lokasi  tersebut  harus  masuk wilayah Indonesia. 21
Pasal  77  UUPT  tentang    metode  pelaksanaan  RUPS  dapat  melalui elektronik  yaitu  dengan  media  telekonferensi,  video  konferensi  atau  lainnya. Namun,  untuk  melakukan  RUPS  melalui  elektronik  harus  memenuhi  syarat formal, yakni:
a. Para peserta RUPS yang hadir menyaksikan serta mendengar langsung.
b. Mampu  berperan  serta  secara  langsung  pada  rapat  sifatnya  wajib  untuk dilaksanakan    apabila  RUPS    dilaksanakan  melalui  media-media  yang disebutkan  dalam  Pasal  77  UUPT  dan  penyelenggaraan    RUPS  mulai  dari jenis, permohonan mengajukan RUPS.
Pasal  18  ayat  6  serta  ayat  7  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Cara  Pengajuan
18 Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) (Jakarta: Visimedia, 2009).
19 Muhammad  Yusron, Perkembangan  Kewenangan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) Perseroan Terbatas Indonesia , 8th ed., 2015.
20 Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan (Bandung: Refika Aditama, 2015).
21 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
e-ISSN : 2621-4105
Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  Dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran Dasar  Serta  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Dan Perubahan  Data  Perseroan  Terbatas  menyebutkan  bahwa  “Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan  kepada  Menteri,  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  tanggal  akta  Notaris  yang  memuat  perubahan  anggaran  dasar.” Kemudian ayat 7 menyebutkan bahwa : “apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  6  telah  lewat,  permohonan  persetujuan perubahan  anggaran  dasar  tidak  dapat  diajukan  kepada  Menteri”. 22 Faktor hambatan  dari  Notaris  dapat  berpotensi  terjadi  seperti  pada  saat  pemeriksaan kelengkapan  dokumen-dokumen  sehingga  memerlukan  waktu  untuk  mengakses data  dan  mengakibatkan  pendaftaran  akta  menjadi  melewati  tenggat  waktu  dari waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu jangka waktu 30 hari dan penambahan  waktu  selama  60  hari  untuk  segera  mendaftarkan  akta  perubahan perseroan terbatas tersebut.
Kedudukan  akta  perubahan  perseroan  terbatas  yang  tidak  mendapatkan pengesahan  Menteri  Hukum  dan  HAM,  yakni  sebagai  akta  autentik  tidak  bisa dibatalkan  dengan  sendirinya,  yang  disebabkan  sudah  melewati  tenggat  waktu permohonan. Jika tidak mempunyai persetujuan Menteri, atau akta revisi anggaran dasar  tidak  dapat  tidak  berlaku  sebab  tidak  adanya  persetujuan  Menteri.  Hal  ini disebabkan  tiga  hal,  pertama  akta  revisi  anggaran  dasar  adalah  bentuk  dari keberadaan  perjanjian  yang  dibuat  wajib  dipatuhi,  sebab  perjanjian  adalah undang-undang  pihak  pembuat  perjanjian,  serta  akta  revisi  anggaran  dasar merupakan  bukti  tertulis  yang  bisa  membuktikan  keberadaan  perjanjian.  Kedua, akta  perubahan  anggaran  dasar  yang  tidak  mencukupi  kewajiban  yang  terdapat dalam  dalam  Pasal  21  UUPT,  tidak  membuat  akta  perubahan  tersebut  menjadi batal,  sehingga  tidak  ada  syarat  batal  untuk  tidak  terpenuhinya  kewajiban mendapat persetujuan Menteri.
Akta perubahan anggaran dasar yang tidak mempunyai persetujuan Menteri Hukum  dan  HAM,  tidak  batal  akibat  tidak  adanya  persetujuan  Menteri  Hukum dan  HAM.  Ketiga,  akta  perubahan  perseroan  terbatas  adalah  akta  autentik  yang mempunyai  kapasitas  pembuktian  penuh,  dan  menjamin  terdapatnya  kepastian hukum.  Agar  pihak  yang  terikat  dalam  akta  autentik  tidak  mampu  menyalahi perbuatan  hukum  yang  telah  dituangkan  di  dalam  akta  autentik.  Akta  tersebut tetap  berlaku  serta  wajib  dipatuhi,  sebab  perjanjian  adalah  undang-undang  untuk para  pembuat  perjanjian,  serta  akta  autentik  adalah  akta  yang  mempunyai kekuatan  pembuktian.  Mengenai  akta  RUPS  yang  belum  didaftarkan  ke Kemenkumham  maka  akta  RUPS  tersebut  tetap  merupakan  akta  autentik  selama
22 Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  Dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Serta Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Dan  Perubahan  Data  Perseroan  Terbatas,  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Pasal 18.
e-ISSN : 2621-4105
akta  tersebut  dibuat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  sesuai prosedur. Akta RUPS ini tidak dapat  ditemukan di  dalam website atau di  Sistem Administrasi  Badan  Hukum  milik  Kemenkumham.  Pasal  21  UUPT  ayat  (1) menjelaskan mengenai perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan Menteri,  selanjutnya  pada  ayat  (2)  perubahan  anggaran  dasar  tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
d. Besarnya modal dasar;
e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Pemberitahuan ini cukup dilakukan pemberitahuan kepada Kemenkumham.
Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat di dalam akta berita acara rapat yang dibuat  oleh  Notaris  harus  dinyatakan  dalam  akta  Notaris  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  keputusan  RUPS.  Perubahan  anggaran  dasar tidak  boleh  dinyatakan  dalam  akta  Notaris  setelah  lewat  batas  waktu  30  (tiga puluh)  hari.  Mengenai  prosedur  rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS),  RUPS perseroan  tertutup  diatur  UUPT  melalui  Pasal  75-91.  Sedangkan  ketentuan  di RUPS  perseroan  terbuka  terdapat  pengaturan  lebih  khusus,  yaitu  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  32/POJK.04/2014  Tahun  2014  tentang  Rencana dan  Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka sebagaimana  telah  diubah  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 10/POJK.04/2017  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.  32/POJK.04/2014  tentang  Rencana  dan  Penyelenggaraan  Rapat Umum  Pemegang Saham  Perusahaan Terbuka.  Perbedaan dalam PT  terbuka dan PT  tertutup  mengenai  kewajiban  untuk  melakukannya  pemberitahuan  RUPS, pengumuman  RUPS,  pemanggilan  RUPS  dan  juga  pelaporan  terhadap  hasil RUPS.
Di  antara  ke  empat  tersebut  khusus  perseroan  tertutup  hanya  memiliki kewajiban  untuk  melakukannya  pemanggilan  RUPS  saja.  Pemanggilan  RUPS perseroan  tertutup  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  14  hari  sebelum tanggal  RUPS  diadakan,  dengan  tidak  harus  memperhitungkan  tanggal pemanggilan  dan  tanggal  RUPS.  Syarat  panggilan  RUPS  wajib  dicantumkan tanggal,  waktu,  tempat,  dan  mata  acara  rapat  disertai  juga  pemberitahuan  bahwa bahan  yang  akan  dibicarakan  dan  dibahas  di  dalam  RUPS  tersedia  di  kantor perseroan tertutup sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal  RUPS  diadakan.  Pemanggilan  RUPS  dilakukan  dengan  surat  tercatat dan/atau  dengan  iklan  dalam  surat  kabar  (Pasal  82  UUPT).  Berbeda  halnya perseroan  terbuka  memiliki  empat  kewajiban  RUPS  yaitu  pemberitahuan  RUPS, pengumuman  RUPS,  pemanggilan  RUPS  dan  juga  pelaporan  terhadap  hasil RUPS.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kompeksitas  dan  tidak  mudah  melakukan
e-ISSN : 2621-4105
RUPS perseroan terbuka. Untuk itu, maka perlu persiapan dan waktu yang cukup menjalankan  RUPS  untuk  perseroan  terbuka.  Dimulai  dengan  kewajiban menyampaikan  pemberitahuan  mata  acara  rapat  (secara  jelas  dan  terperinci) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman  RUPS,  dengan  tidak  memperhitungkan  hari  tanggalnya pengumuman RUPS tersebut.  Jika terdapat  perubahan di dalam mata acara rapat RUPS, maka pihak perseroan terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud  kepada  OJK  paling  lambat  pada  saat  pemanggilan  RUPS  (Pasal  8 Peraturan OJK 2014). 23
3.2 Pertanggung  Jawaban  Notaris  Dan  Kewenangannya  Pada  Pembuatan Akta Perubahan Perseroan Terbatas
Kedudukan  Notaris  dalam  Pasal  1 staatsblad 1860  Nomor  3  mengenai Peraturan  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  ( Reglement  op  Het  Notaris-Ambt  in Indonesie ), yakni sebagai Pejabat Umum. 24 Pejabat umum adalah individual yang memangku  jabatan  untuk  mengurus  kepentingan  masyarakat.  Notaris  hadir  atas kebutuhan  masyarakat,  maka  menjadi  seorang  Notaris  berarti  mengemban kepercayaan  dari  masyarakat  agar  membuat  akta  memiliki  kekuatan  pembuktian yang  sempurna.  Otoritas  Notaris  dalam hal tersebut  yaitu  membuat  akta  autentik ataupun  akta-akta  yang  diinginkan  oleh  pihak  yang  berkepentingan. 25 Jabatan Notaris  sebagai  pengemban  profesi  maksudnya  berkewajiban  berpengetahuan yang  tinggi,  khusus  dan  latihan  istimewa serta  bertanggung  jawab  melayani kepentingan  umum.  Mengingat  kedudukan  dan  kewenangan  Notaris  yang istimewa dalam melayani kepentingan umum, maka dalam hal ini seorang Notaris perlu  memperhatikan  tanggung  jawab  dan  etika.  Berbicara  mengenai  tanggung jawab  profesi  Notaris,  dalam  kewajibannya  tidak  hanya  secara  hukum.  Akan tetapi  Notaris  juga  bertanggung  jawab  secara  moral.  Jika  Notaris  menemukan hambatan,  maka  Notaris  harus  melakukan  konsultasi  kepada  instansi/pihak  yang berwenang  agar  produk  yang  dibuatnya  dapat  melindungi  para  pihak  yang berkepentingan. 26
Kemudian  apabila  ditemukan  permasalahan  atas  kelalaian  Notaris,  maka dapat  mengakibatkan  kerugian  yang  membuatnya  perlu  bertanggung  jawab  atas semua  hal  yang  dilakukan  tersebut  (kalau  terjadi  maka  dapat  dituntut, dipersalahkan,  diperkarakan  dan  sebagainya).  Kelalaian  Notaris  mampu menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan individu  yang berperan. Notaris yang  melakukan  kelalaian  hingga  mengakibatkan  kerugian  tentu  harus bertanggung  jawab.  Pertanggungjawaban  artinya  Notaris  wajib  menanggung
23 Riyanto  Agus,  “Perbedaan  Prosedur  RUPS  PT  Tertutup  Dan  Terbuka,”  Binus  University,  2017, https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/.
24 Henry  Lbn  Toruan  Donald,  “Legalitas  Keberadaan  Majelis  Pengawas  Notaris  Dan  Majelis Kehormatan Notaris,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 435, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458.
25 Anonim, “Efektivitas Majelis Pengawas Notaris.”
26 Salman and Damian, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan .
e-ISSN : 2621-4105
segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dll).  Menanggung  maksudnya  adalah  kebersediaan  memikul  biaya  (mengurus, memelihara),  menjamin,  menyatakan  keadaan  bersedia  dalam  melaksanakan kewajiban. 27
Guna  meminimalisir  kerugian  bagi  orang  berkepentingan  dalam  akta  yang dibuat oleh Notaris, maka pada hakikatnya Notaris perlu mengaplikasikan prinsip ketelitian. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  menyebutkan  bahwa  “Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris berkewajiban  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang  ini,  kecuali  ada  alasan  untuk  menolaknya”. 28 Tugas  dan  wewenang Notaris  telah  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris,  hal  ini  disimpulkan  oleh  G.H.S.L  Tobing  yang menyatakan  bahwa  tidak  hanya  ditugaskan  dalam  pembuatan  akta  autentik, Notaris  juga  bertugas  melakukan  registrasi  dan  pengesahan  surat  ataupun  akta yang dibuat dibawah tangan. 29
Unsur  dari  keautentikan  suatu  akta  terdapat  dalam  Pasal  1868  yang menyebutkan bahwa: 30
a. Bahwa akta dibuat dan disahkan dengan bentuk menurut hukum;
b. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
c. Bahwa  akta  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  berwenang,  sesuai  dengan wewenang pejabat yang membuatnya.
Guna  memperoleh  legalitas  yang  dibutuhkan  oleh  perseroan  terbatas,
Notaris  dapat  menempuh  dua  upaya  hukum  antara  lain,  pertama  membatalkan akta  yang  tidak  mendapatkan  persetujuan  Menteri.  Hal  tersebut  dilakukan  sebab terdapat  pemegang  saham  yang  merasa  dirugikan  oleh  kelalaian  dan  tindakan direksi  perusahaan,  sehingga  merusak  kepercayaan  serta  membuat  citra  buruk perseroan dimata investor. Sehingga menyebabkan pemegang saham bersangkutan  keluar  dan  menjual  saham  kepemilikannya.  Akta  yang  tidak mendapatkan  persetujuan  Menteri  tersebut  tidak  sah  dan  perlu  diolah  akta  yang baru,  dengan  adanya  perubahan  posisi  pada  susunan  pemegang  saham.  Setelah akta perubahan anggaran dasar baru dibuat, maka permintaan persetujuan kepada Menteri  bisa  diajukan  lagi  yang  disesuaikan  dengan  ketentuan  mekanisme undang-undang  ataupun  aturan  pelaksananya.  Langkah  kedua  adalah  melalui pembuatan  akta  pengukuhan  atau  akta  penegasan  terhadap  akta  yang  tidak dimohonkan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  jikalau  tidak  adanya  rasa  dirugikan  oleh pemegang  saham  akibat  kelalaian  pihak  direksi.  Untuk  pembuatan  akta
27 Anonim, Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  2nd  ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-indonesia/oclc/21368049.
28 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. 16 Ayat 1 Huruf E.
29 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris .
30 R.Soebekti  and  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burlgerjilk  Wetboek) (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
e-ISSN : 2621-4105
pengukuhan  atau  penegasan  tersebut  harus  menjalani  mekanisme  RUPS  ulang, serta selanjutnya dapat membuat dan memohonkan lagi akta pengukuhan tersebut.
Kemudian  apabila  ditemukan  permasalahan  atas  kelalaian  Notaris,  maka dapat  mengakibatkan  kerugian  yang  membuatnya  wajib  bertanggung  jawab  atas semua  yang  dilaksanakan  tersebut  (kalau  terjadi  maka  dapat  dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris bisa menyebabkan  kerugian  untuk  dirinya  sendiri  dan  pihak  yang  berkepentingan. Notaris  yang  melakukan  kelalaian  hingga  mengakibatkan  kerugian  tentu  harus bertanggung  jawab.  Tanggung  jawab  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  wajib untuk  ditanggung.  Menanggung  disini  dapat  dipahami  sebagai  kesediaan  dalam membiayai,  menjamin,  dan  menyatakan  dalam  menjalankan  tugas.  Selanjutnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris, yakni :
a. Membatalkan  Akta  yang  Tidak  Dapat  Dimohonkan  dan  Membuat  Akta Perubahan Baru
Solusi agar perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri dan  berkehendak  memperoleh  persetujuan  tersebut  adalah,  pertama  dengan membatalkan  akta  perubahan  terdahulu.  Kemudian,  jika  ada  salah  seorang pemegang  saham  yang  merasa  tidak  menyukai  kinerja  perseroan  terbatas  dan ingin mengundurkan diri dari perseroan terbatas, maka pemegang saham tersebut dapat  menjual  kembali  saham  yang  dimilikinya.  Seandainya  pemegang  saham tidak  berkeinginan  mempermasalahkan  kelalaian  kinerja  pengurus  perseroan terbatas, maka pembatalan akta terdahulu harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar kekuatan  akta  tidak  mengikat  serta  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  dan  akta perubahan anggaran dasar yang tidak mempunyai pengesahan dari Menteri, wajib melewati  proses  mekanisme  RUPS,  sama  halnya  RUPS  sebelumnya  dan perbedaannya hanya terletak pada agenda RUPS.
Pembatalan  akta  perubahan  anggaran  yang  tidak  memperoleh  persetujuan Menteri, tanpa mekanisme RUPS adalah hal yang tidak sah, sebab akta terdahulu mempunyai  kekuatan  hukum  serta  kekuatan  mengikat  pihak  bersangkutan.  Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  untuk  pihak-pihak  yang  membuatnya”. 31 Bagi para  pemegang  saham  yang  merasa  tidak  puas  dengan  kinerja  persero  terbatas serta  hendak  hengkang  darinya,  maka  mereka  bisa  memperjual  belikan  saham kepemilikannya  kepada  perseroan  terbatas.  Kemudian  perseroan  terbatas  bisa membeli  lagi  saham  tersebut,  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  37  UUPT.  Pasal  56 UUPT,  menerangkan  mengenai  kewajiban  pembelian  kembali  melewati  serta mendapat  persetujuan  dari  RUPS  terlebih  dahulu.  Jika  RUPS  menyetujui pembelian kembali saham, maka harus ada akta pemindahan hak serta salinannya dalam  proses  pembelian  kembali  tersebut.  Salinan  pembelian  kembali  saham kemudian  diserahkan  kepada  persero  terkait  untuk  dicatat  pemindahan  hak  atas
31 Riza  Fibriani,  “Kebijakan  Hukum  Pembatalan  Kontrak  Dalam  Keadaan  Force  Majeure  Pandemi COVID-19 Di Indonesia,” Hukum Dan Masyarakat Madani 10, no. 2 (2020): 202–15.
e-ISSN : 2621-4105
saham  tersebut  oleh  direksi.  Pencatatan  tersebut  wajib  dilakukan,  dan  dituliskan tanggal serta hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham persero.
Diperlukan  melewati  mekanisme  RUPS  dalam  proses  pembatalan  akta, pembelian  kembali  saham  persero  yang  dijual  oleh  pemegang  saham  dan pembuatan  revisi  anggaran  dasar  guna  menggantikan  akta  terdahulu  yang  tak memperoleh  persetujuan  Menteri.  Akan  tetapi,  ketiga  hal  tersebut  mampu dilakukan  RUPS  yang  sama  dengan  menyematkan  tiga  agenda  (tiga  mata  acara) pemanggilan RUPS. Pasal 75, menjelaskan bahwa ada kemungkinan dapat terjadi penambahan  mata acara. Hal  ini dengan syarat  semua pemegang saham  berhadir serta  setuju  dengan  penambahan  mata  acara  rapat.  Pembatalan  akta,  pembelian kembali  atas  saham,  dan  perubahan  anggaran  dasar  yang  baru,  dapat  dituangkan dalam  3  (tiga)  akta  yang  terpisah  ataupun  juga  dibuat  2  (dua)  akta  yaitu  akta pembatalan  dan  akta  perubahan  anggaran  dasar  baru  yang  memuat  pula  revisi susunan  pemegang  saham  sebab  adanya  prosesi  jual-beli  saham.  Hal  tersebut dapat pula dicantumkan dalam 1 (satu) akta yakni pada akta revisi anggaran dasar baru  yang  mana  berisi  pembatalan  akta  terdahulu  serta  perubahan  pemegang saham.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  semua  proses  tersebut  kembali  lagi tergantung pada kepentingan pihak yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar yang  telah  selesai  dimuat  dalam  akta  dapat  mengajukan  permohonan  perubahan anggaran dasar kembali.
b. Pembuatan Akta Pengukuhan atau Akta Penegasan Terhadap Akta yang Tidak Dapat dimohonkan
Guna  mendapatkan  persetujuan  Kemenkumham  atas  akta  perubahan  yang tidak  mempunyai  persetujuan,  metode  lainnya  adalah  melalui  pembuatan  akta baru. Artinya pengukuhan atau penegasan pada akta yang terdahulu, tetapi dalam prosesnya  diperlukan  mekanisme  rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS)  ulang. Adanya rapat umum pemegang saham ulang tersebut, maka akta pengukuhan atau akta penegasan bisa dibuat. Pembuatan akta penegasan dapat dilakukan jika tidak ada perubahan isi dalam akta perubahan anggaran dasar.
Hal  ini  berarti  akta  penegasan  tersebut  isinya  masih  sama  dengan  akta sebelumnya  yang  tidak  mendapatkan  persetujuan  Kemenkumham.  Jadi,  untuk membuat akta penegasan atau akta pengukuhan, perlu di adakan lagi rapat umum pemegang  saham  (RUPS).  Mekanisme  RUPS  (rapat  umum  pemegang  saham) sama  dengan  mekanisme  RUPS  yang  lain,  tujuan  diadakannya  RUPS  ulang adalah  agar  dikeluarkannya  keputusan  yang  disepakati  dalam  RUPS,  untuk membuat akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut, sehingga akta penegasan atau  pengukuhan  atas  akta  perubahan  yang  sebelumnya,  dapat  di  muat  di  dalam akta  Notaris.  Akta  pengukuhan  atau  akta  penegasan  tersebut  harus  memuat keterangan  bahwa  telah  dibuat  akta  perubahan  sebelumnya,  dan  memuat  alasan dibuat  ulangnya  akta  tersebut.  Sehingga  akta  pengukuhan  atau  akta  penegasan terhadap  akta  perubahan  anggaran  dasar  yang  sebelumnya  yang  pernah  dibuat, dapat  diajukan  dan  dimohonkan  kembali  kepada  Menteri,  dengan  ketentuan
e-ISSN : 2621-4105
permohonan  yang  sama,  dengan  permohonan  perubahan  anggaran  dasar  untuk mendapat persetujuan Menteri.

## 4. PENUTUP
Kedudukan  akta  perubahan  persero  terbatas  yang  tidak  mendapatkan pengesahan  Menteri  Hukum  dan  HAM,  yakni  sebagai  akta  autentik,  yang  tidak bisa  dibatalkan  dengan  sendirinya,  sebab  tidak  mempunyai  persetujuan  Menteri, tidak  pula  batal  dengan  sendirinya  disebabkan  sudah  melewati  tenggat  waktu permohonan.  Faktor  kendala  dari  pihak  Notaris  sangat  dimungkinkan  terjadi seperti  dalam  pengecekan  kelengkapan  dokumen  sehingga  membutuhkan  waktu untuk  mengakses  data  dan  mengakibatkan  pendaftaran  akta  menjadi  lewat  batas waktu  dari  waktu  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  yaitu  jangka  waktu  30 hari  dan  penambahan  waktu  selama  60  hari  untuk  segera  mendaftarkan  akta perubahan  perseroan  terbatas  tersebut.  Tanggung  jawab  Notaris  atas  akta perubahan  perseroan  terbatas  yang  tidak  didaftarkan  ialah  dengan  membuat  akta pengukuhan  atau  akta  penegasan  terhadap  akta  yang  tidak  dimohonkan  tersebut. Akta  penegasan  dibuat  apabila  pemegang  saham  merasa  tidak  dirugikan  karena kelalaian  yang  dilakukan  oleh  direksi.  Proses  pembuatan  akta  pengukuhan  atau akta  penegasan  ini  juga  harus  menempuh  mekanisme  RUPS  (rapat  umum pemegang  saham)  ulang,  dan  kemudian  akta  pengukuhan  atau  akta  penegasan dapat dibuat dan dimohonkan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Andyna  Susiawati,  and  Astrid  Athina  Indradewi.  “Hubungan  Hukum Antar  Perusahaan  Dalam  Sistem  Perusahaan  Grup  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas.” Jurnal  USM Law Review 4, no. 2 (2021): 470. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912. Agus,  Riyanto.  “Perbedaan  Prosedur  RUPS  PT  Tertutup  Dan  Terbuka.”  Binus University,  2017.  https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan- prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/.
Aisyiah, Cahyani. “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan.” Majalah Hukum Nasional 51, no. 1 (2021): 41–58. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140.
Anonim. Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa- indonesia/oclc/21368049.
———.  “Efektivitas  Majelis  Pengawas  Notaris,”  29.  Jakarta:  Badan  Penelitian dan  Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
Asikin, Zainal, and L. Wira Pria Suharta. Pengantar Hukum Perusahaan . Jakarta: Kencana, 2020.
Donald,  Henry  Lbn  Toruan.  “Legalitas  Keberadaan  Majelis  Pengawas  Notaris Dan  Majelis  Kehormatan  Notaris.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 20, no. 3 (2020): 435. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458.
Fibriani,  Riza.  “Kebijakan  Hukum  Pembatalan  Kontrak  Dalam  Keadaan  Force
e-ISSN : 2621-4105
Majeure  Pandemi  COVID-19  Di  Indonesia.” Hukum  Dan  Masyarakat Madani 10, no. 2 (2020): 202–15.
G.H.S  Lumban  Tobing. Peraturan  Jabatan  Notaris .  3rd  ed.  Jakarta:  Erlangga, 1999.
Gumilang,  Tia  Sanitra.  “Pertanggungjawaban  Notaris  Dan  Akibat  Hukum Pengesahan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi Badan  Hukum.” Jurnal  Lex  Renaissance 4,  no.  1  (2019):  145–63. https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Mamudji, Sri. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Pasaribu, Puspa ; Zulfa, Eva Achjani. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta
Perjanjian  Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 537.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
R.Soebekti,  and  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burlgerjilk Wetboek) . Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Rastuti. Seluk  Beluk  Perusahaan  Dan  Hukum  Perusahaan .  Bandung:  Refika Aditama, 2015.
Salman,  Otie,  and  Eddy  Damian. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan . 2nd ed. Bandung: PT. Alumni, 2011.
Sari, Riftia Anggita Wulan, and Jawade Hafidz. “Implementasi Kepastian Hukum Akta  Notaris  Berdasarkan  Perspektif  Undang  -  Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas.” Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952. 4, no. 4 (2018): 10–27. Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1989. Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum . Jakarta: PDHUI, 1979. Sunarti. “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum.” Universitas Gajah Mada, 2008.
Supriadi. Etika  &  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2006.
Wicaksono. Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham,  Direksi  Dan  Komisaris Perseroan Terbatas (PT) . Jakarta: Visimedia, 2009. Yoyon  Mulyana  Darusman. Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta Autentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah . 7th ed., 2016. Yusron,  Muhammad. Perkembangan  Kewenangan  Rapat  Umum  Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Indonesia . 8th ed., 2015.