IMPLEMENTASI  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP PELAKU  TINDAK  PIDANA  LINGKUNGAN  HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN  DAN  PERUSAKAN  YANG  TERJADI DI SUNGAI CITARUM) IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL CRIMES BY CORPORATIONS (STUDY ON POLLUTION OCCURRING IN THE CITARUM RIVER)
Putra Adi Fajar Winarsa a , Mien Rukmini b , Agus Takariawan c

## ABSTRAK
Gagasan  untuk  mempidanakan  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana lingkungan hidup melalui kebijakan pidana semakin menguat. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  telah  mengakomodir  korporasi” sebagai  salah  satu  subjek  hukum  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun pada prakteknya ada beberapa kendala  yang  dihadapi  dalam  mengimplementasikan  penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Seperti belum adanya  korporasi  yang  dijatuhi  sanksi  pidana  dalam  kasus pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. “Penelitian ini difokuskan  untuk  mengkaji  permasalahan  tentang  implementasi pertanggungjawaban  pidana lingkungan hidup yang  dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia, dan upaya penanggulangan tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Terkait implementasi penegakan hukum terhadap korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  pencemaran  di  DAS  Citarum, pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi berupa  sanksi  pidana  denda,  dan  terhadap  para  pemimpin  atau pengurus korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana badan. Dalam rangka optimalisasi  penanggulangan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang dilakukan oleh korporasi di DAS Citarum dapat menggunakan melalui dua mekanisme pertama, melalui mekanisme penal (pemidanaan), dan kedua melalui  mekanisme  integratif,  yaitu  mengkombinasikan mekanisme non penal dan penal.”
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; korporasi; das citarum
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: putraaadifajar@gmail.com
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: mien.rukmini@gmail.com
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: agus.takariawan@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 14 September 2022
Artikel diterbitkan: 30 November 2022
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i1.1066
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The idea of criminalizing corporations as the actors of environmental criminal act, through criminal policies was getting stronger. Law No. 32 of 2009 on Protection and Management Environment has accommodated the  corporation  as  the  subject  of  criminal  liability.  But  in  practice  there  are  some  obstacles  faced  in implementing law enforcement for corporations as the criminal acts. Like there are no sanctions for the corporations who was damaging Citarum River Region (DAS Citarum). This research focused to analysis the problem of implementation environmental criminal responsibility conducted by corporation according to law in Indonesia, and efforts to overcome environmental criminal act conducted by corporations. In this research  used  normative  juridical  as  the  method  research.  The  implementation  of  law  enforcement conducted by corporations who was damaging the Citarum River Region (DAS Citarum), criminal liability can be imposed to the corporations formed of penal sanctions, and for corporate leaders can be imposed jail criminal sanctions. In order to optimize the handling of environmental crimes committed by corporations in  the  Citarum  Watershed,  these  are  two  mechanisms  can  be  used,  through  a  penal  mechanism (punishment), and secondly through an integrative mechanism, non-penal and penal mechanisms.
Keywords: criminal responsibility; corporate; citarum river region.

## PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  merupakan  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada rakyat  dan  bangsa  Indonesia  yang  wajib  dilestarikan  dan  dikembangkan  agar  dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras  dan  seimbang  untuk  menunjang  pembangunan  yang  berwawasan  bagi peningkatan  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  generasi  bangsa. 1 Oleh  karena  itu, pemerintah dengan itikad memberdayakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH).
Pengesahan UU PPLH diatas merupakan bagian dari amanat UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia:
“ Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 2
Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  komplek,  banyak jenis  kejahatan  yang  bermunculan  sebagai  kategori  kejahatan  baru  dalam  bidang lingkungan hidup, salah satunya kejahatan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah  korporasi.  Kejahatan  korporasi  dapat  menguras  sumber  daya  alam,  modal manusia,  modal  sosial,  bahkan  modal  kelembagaan.  Korporasi  bisa  menggerogoti fungsi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang dibentuk secara demokratis. Artinya
1 Hardjasoemantri Kusnadi. (1993). Hukum Tata Lingkungan , Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 12. ”
2 Vide Pasal 28H ayat (I) UUD NRI 1945.
kejahatan  korporasi  sudah  menjadi  hal  yang  sangat  menakutkan  karena  dilakukan secara sistematis.
Semakin  maraknya  kejahatan  korporasi,  maka  muncul  gagasan  untuk mempidanakan  korporasi  melalui  kebijakan  pidana.  Namun  demikian,  muncul perdebatan  dalam  kalangan  akademisi  hukum  tentang  korporasi  atau  badan  hukum atau perusahaan/korporat, apakah subyek hukum yang bukan orang (perorangan) ini bisa  diterima  sebagai  subyek  hukum  dalam  hukum  pidana?,  sehingga  bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam pepatah latin yang kemudian menjadi asas yang berlaku dalam sistem pertanggungjawaban pidana (khususnya pada civil law tradition )  menyatakan  bahwa societas  delinquere  non  potest yang  berarti  badan hukum/korporasi tidak dapat dipidana. 3
Penegakan hukum  dalam  permasalahan  lingkungan  hidup  sudah  diatur  dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap  hari  semakin  memburuk  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting. 4 Terlebih kejahatan  lingkungan  hidup  saat  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  individu  melainkan dilakukan pula oleh korporasi.
Pada  prakteknya  penegakan  hukum  terhadap  korporasi  yang  melakukan kejahatan lingkungan hidup sangat sulit diterapkan. Diantaranya disebabkan beberapa faktor, pertama: masih terpakunya para penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia, kedua : ketidak cermatain penyidik  ataupun  jaksa  dalam  membuat  surat  tuntutan  atau  dakwaan  yang  tidak menyertakan  korporasi  sebagai  pihak  yang  diminta  pertanggungjawaban  pidana; ketidakmampuan  jaksa  dalam  membuktikan  kesalahan  korporasi,  sehingga  belum dapat  diterima  konsep  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  itu  sendiri  oleh  pihak penyidik, jaksa, maupun hakim. 5
Namun demikian untuk mengakomodir salah satu kesulitan pembuktian di atas, telah  ada  undang-undang  yang  menghilangkan  keharusan  pembuktian  mengenai kesalahan  korporasi,  seperti  diatur  dalam  UU  PPLH.  Walaupun  undang-undang tersebut,  baik  sebelum  ataupun  sesudah  perubahan  telah  memberlakukan  ketentuan pemidanaan terhadap korporasi, hingga sekarang belum ada juga korporasi khususnya
3 Fuady, Munir. (2004) Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27.
4 Anika Ni’matun Nisa dan Suharno, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia), Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, hlm. 308.
5 Lu Sudirman dan Feronica, Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura, Jurnal Mimbar Hukum Volume 3 Nomor 2 Juni 2011, hlm. 293. ”
didaerah  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Citarum  yang  menjadi  terpidana  dalam  kasus tindak pidana lingkungam hidup.
Sejauh ini data yang Penulis peroleh, menunjukan ada beberapa perusahaan yang bermasalah dan dilakukan proses penegakan hukum oleh Kepolisian, seperti halnya PT. Meiya Button Industry yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah,  dumping  limbah  dan/atau  badan  media  lingkungan  hidup  tanpa  ijin.  Dari penelusuran  Penulis,  sampai  saat  ini  belum  ada  progres  terkait  penegakan  hukum selanjutnya pada tahapan penunututan di pengadilan.
Sementara itu dalam beberapa kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan  oleh  korporasi  khususnya  yang  terjadi  di  DAS  Citarum,  pemerintah  lebih mengedepankan gugatan perdata, padahal jika pemerintah menginginkan adanya efek jera,  akan  lebih  efektif  jika  menggunakan  pendekatan  pemidanaan.  Pemidanaan terhadap korporasi secara eksplisit verbis diatur dalam Pasal 116 UU PPLH yang pada pokoknya  terhadap  badan  usaha  dapat  dijatuhi  pidana  termasuk  kepada  para pengurusnya.  Ketentuan  tersebut  kemudian  diperkuat  oleh ius  operatum yaitu  dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Memperhatikan ketentuan yuridis diatas, seyogianya dasar pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah lengkap dan memadai. Permasalahannya saat ini adalah implementasi ketentuan tersebut oleh para  penegak  hukum.  Sejauh  ini  dalam  tahapan  awal  penyelidikan  dan  penyidikan, Kepolisian  telah  mengimplementasikan  ketentuan  pemidanaan  terhadap  korporasi, tetapi  karena  masih  belum  sepenuhnya  dipahami  secara  komprehensif  oleh  penegak hukum lain semisal Kejaksaan dan Hakim, ketentuan tersebut jarang sekali digunakan.
Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, kemudian penulis mengidentifikasikan 2 (dua) pokok permasalahan dalam artikel ini  yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia? (2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Jenis Penelitian
“Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”

## Sifat Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kepustakaan, yaitu teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengumpulkan  bahan-bahan  yang  berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteiti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

## Teknik analisis
Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan,  dan  juga  perilaku  yang  nyata,  yang  diteliti  dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 6

## PEMBAHASAN

## Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh
Korporasi menurut Hukum di Indonesia.
Sistem  hukum  Indonesia  telah  mengenal  model  pertanggungjawaban  pidana korporasi.  Seperti  yang  telah  disampaikan  dimuka,  mengutip  pendapat Mardjono Reksodiputro mengemukakan  model  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yaitu, sebagai berikut:
1. Pengurus  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  korporasi  yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab. 7
“ Pada  model  pertanggungjawaban  pidana  yang  pertama  maka  pengurus korporasi  yang  bertindak  sebagai  pembuat  dan  pengurus  korporasi  juga  yang bertanggungjawab.  Kepada  pengurus  korporasi  ini  dibebankan  kewajiban-kewajiban
6 Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, hlm. 250.
7 “ Mardjono Reksodiputro. (2007). Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Pelaku Wajah “ Kejahatan di Indonesia, kumpulan Karangan bukunke satu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, “ Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum Universitas Indonesia, hlm. 103 . ”
tertentu, meski kewajiban tersebut sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan dipidana. 8
Pada  model  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  kedua  (Korporasi sebagai  pembuat  dan pengurus  bertanggungjawab),  korporasi sebagai  subjek  hukum sudah dikenal, sehingga korporasi sudah diakui mampu untuk melakukan perbuatan pidana,  akan  tetapi  pertanggungjawabannya  masih  dibebankan  kepada  pengurus. 9 Pada  model  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  ketiga  (Korporasi  sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab) ini kedudukan korporasi sebagai subjek  hukum  dapat  dikatakan  sudah  diakui  sepenuhnya.  Hal  ini  dikarenakan korporasi sudah dianggap sebagai pembuat, dan terhadapnya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. 10
Menelaah  ketiga  model  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  diatas,  maka Pertanggungjawaban  korporasi  tetap  membuka  kemungkinan  untuk  menuntut  dan mempidana  individu-individu,  termasuk  para  pengurus  atau  manajer,  di  samping korporasi itu sendiri. Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  UU PPLH), penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:
1. Penegakan  hukum  Lingkungan  dalam  kaitannya  dengan  Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.
Upaya  penegakan  sanksi  administrasi  oleh  pemerintah  secara  konsisten  sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan  sanksi  administrasi  merupakan  garda  terdepan  dalan  penegakan  hukum lingkungan  ( primum  remedium ).  Jika  sanksi  administrasi  dinilai  tidak  efektif  barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas ( ultimum remedium ).
Namun demikian dalam konteks tindak pidana UU PPLH penerapan asas ultimum remedium ini  hanya  berlaku  bagi  tindak  pidana  formil  tertentu,  yaitu  pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam  Pasal  100  UU  PPLH.  Dengan  demikian,  untuk  tindak  pidana  lainnya  (selain dalam Pasal 100 UU PPLH) tidak berlaku asas ultimum remedium . Artinya, penegakan
8 Muladi & Dwidja Priyatno. (1986). Pertanggungjawaban pidana korporasi, Edisi revisi , Jakarta: Kencana Pernada Media Group, hlm. 86. ”
9 Aulia Ali Reza. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP , Jakarta: ICJR, hlm. 32.
10 Mardjono  Reksodiputro.  (1989). Pertangungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana  Korporasi, Semarang:  FH- UNDIP. hlm. 9. ”

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 1, November 2022
hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku asas premium remedium (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana).
Dalam penelitian Penulis, terkait pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi pada wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat  khususnya  penegakan  hukum  terhadap  pencemaran  sungai  di  Daerah  Aliran Sungai (DAS) Citarum, diperoleh data-data sebagai berikut:
Tabel 3.1 Penegakan Hukum di Daerah Aliran Sungai Citarum 11 No Jenis Pelanggaran Tersangka Proses Penegakan Hukum

## Citarum Hulu
1 Tidak memiliki (Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL) dan  limbah  disalurkan  langsung ke Situ Cileunca PT. UPBS.ULTRA Perkara  sedang  dalam  proses penyidikan

## Citarum Tengah
2 Melakukan Dumping Limbah B3 PT ADI MITRA DINAMIKA Perkara  sedang  dalam  proses penyidikan/pemeriksaan tersangka 3 Tidak Optimal melakukan pengolahan limbah B3 PT. INSAN SANDANG Perkara  dilimpahkan  ke  DLH Kabupaten  Sumedang  untuk diberikan sanksi 4 Tidak Optimal melakukan pengolahan limbah B3 PT. KALDU NABATI   Perkara  dilimpahkan  ke  DLH Kabupaten  Sumedang  untuk diberikan sanksi 5 Tidak Optimal melakukan pengolahan limbah B3 PT. SENTRAL SANDANG PRIMA Perkara  dilimpahkan  ke  DLH Provinsi  Jawa  Barat  untuk diberikan sanksi 6 Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan  pengelolaan  limbah, dumping limbah dan/atau badan media lingkungan hidup tanpa ijin PT.  MEIYA  BUTTON INDUSTRY Perkara  sedang  dalam  proses penyidikan 7 Membuang Limbah tanpa proses  IPAL,  tidak  memiliki dokumen dan izin lingkungan PT. CIHARUMAN Perkara  sedang  dalam  proses penyidikan 8 Membuang  Limbah  tanpa  proses IPAL,  tidak  memiliki  dokumen dan izin lingkungan PT. WASHING EXPRES Perkara  sedang  dalam  proses penyidikan
11 Data diperoleh dari Materi Seminar yang disampaikan Oleh Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto., M.SI. yang berjudul Strategi Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Ekosistem DAS Citarum.
Dari  data  korporasi  yang  melakukan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan diatas,  Penulis  mengambil  salah  satu  korporasi  yang  telah  dilakukan  proses penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  Kepolisian  yaitu  PT.  Meiya  Button  Industry.  PT. Meiya  Button  Industry  diduga  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dengan menghasilkan  limbah  B3  dan  tidak melakukan pengelolaan limbah,  dumping  limbah dan/atau badan media lingkungan hidup tanpa ijin. Kepolisian menyangkakan Pasal 103 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Pada implementasinya hingga saat ini terhadap kasus tersebut belum diketahui proses dan tahapan penegakan hukum selanjutnya.
Padahal secara yuridis dan konsepsional upaya pemidanaan terhadap korporasi telah  banyak  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  dan perusakan  lingkungam  hidup  oleh  korporasi.  Terlebih  jika  memperhatikan  aspek operasional ketentuan pidana korporasi secara lex stricta telah diatur dalam UU PPLH tepatnya pada Pasal 116 ayat (1) dan juga ius operatum PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Lebih lanjut terkait distingsi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 14 dan  Pasal  1  angka  16  UU  PPLH.  Pasal  1  angka  14  mengkualifikasikan  pencemaran lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sementara kualifikasi perusakan  lingkungan  hidup  yaitu  tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  (Vide  Pasal  1 angka  16  UU  PPLH).  Kriteria  dan  kualifikasi  pencemaran  dan  perusakan  lingkunga hidup  ini  penting  untuk  diketahui  mengingat  akan  berimplikasi  pada  keberlakuan sanksi pada proses penegakan hukum.
Terhadap  penegakan  hukum  bagi  korporasi  khususnya  yang  melakukan pencemaran  dan  perusakan  di  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Citarum, pertanggungjawaban  pidana  dapat  dibebankan  kepada  korporasi  dan  kepada  para pengurusnya.
Pertama , pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan “Pasal 116 ayat (1) bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat  dijatuhkan  salah  satunya  kepada  badan  usaha/korporasi.  Parameter  tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu apabila dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja korporasi. 12 ”
12 Vide Pasal 116 ayat (2) UU 32 Tahun 2009. “ Bandingkan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 t entang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mengatur bahwa: “Tindak pidana

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
Legitimasi  doktrinal  Pasal a  quo sesuai  dengan  “ Identification  theory atau direct corporate  criminal  liability. Doktrin  ini  bertumpu  pada  asumsi  bahwa  semua  tindakan legal  maupun  ilegal  yang  dilakukan  oleh high  level  manager atau  direktur diidentifikasikan  sebagai  tindakan  korporasi.  Oleh  karenanya,  doktrin  ini  digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi,  meskipun  pada  kenyataannya  korporasi  bukanlah  sesuatu  yang  dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu. 13
Alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang apabila nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran di DAS Citarum, sesuai ketentuan  Pasal  25  ayat  (1)  PERMA  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. 14 Pada ayat (2) Pasal a quo dijelaskan bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Adapun pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15
Peraturan perundang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) diatas, yaitu diatur dalam Pasal 119 UU PPLH. Pidana tambahan dapat berupa:
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Penulis  menilai  bahwa  basis  justifikiasi/pembenaran  pertanggungjawaban korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  khususnya  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
a. Atas  dasar  falsafah  integralistik,  yakni  segala  sesuatu  hendaknya  diukur  atas dasar  keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian  antara  kepentingan  individu dan kepentingan sosial;
b. Atas dasar asas kekeluargaan;
c. Memberantas anomie of succes (sukses tanpa aturan);
d. Perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak;
e. Menjamin keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup.
oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi” ”
13 Lihat Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Cet. 1. Jakarta: Grafiti, hlm. 100.
14 Penggunaan “ kata  “dan/atau”  dalam  ilmu  perundang - undangan  mengandung  makna  “alternatif/pilihan.  Artinya penjatuhan pidana bagi korporasi dapat dikenakan pidana pokok saja, atau pidana tambahan saja, atau dapat juga dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan. ”
15 Lengkapnya “ PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 25 ayat (1): Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. ”””
Dengan  mengadopsi  teori  penjatuhan  hukum  pidana  “utilitarian”  maka penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mencegah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.
Kedua ,  terhadap  pencemaran  dan/atau  pengrusakan  DAS  Citarum  yang dilakukan oleh korporasi, selain menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi, Hakim juga dapat  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  orang  yang  memberi  perintah  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau  orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH.
Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. 16

## Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi
Dalam  upaya  optimalisasi  penegakan  hukum  tindak  pidana  lingkungan  hidup, terutama dalam konteks penanganan pencemaran dan perusakan DAS Citarum, Penulis menilai setidaknya dalam implementasi penegakan hukumnya dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

## 1. Melalui mekanisme Penal (Pemidanaan)
UU  PPLH  telah  memberikan  ruang  untuk  menjerat  korporasi  yang  melakukan tindak  pidana  lingkungan  melalui  mekanisme  pemidanaan.  Pemidanaan  terhadap korporasi  dapat  dibebankan  kepada  korporasi  itu  sendiri  dan/atau  kepada  para pemimpin  atau  pengurusnya  yang  bertanggung  jawab.  Sanksi  pidana  bagi  korporasi sebagaimana diatur pada “Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  berupa  pidana  denda, sedangkan terhadap pemimpin atau pengurusnya dapat dijatuhi sanksi pidana badan.” Namun  demikian  sesuai  ketentuan  penjelasn  umum  angka  6  UU  PPLH, penggunaan upaya penal bukan merupakan sarana pilihan utama ( primum remedium ), artinya  penggunaan  hukum  pidana  diupayakan  sebagai  pilihan  akhir (ultimum remedium), setelah upaya-upaya yang lain seperti penjatuhan sanksi administratif tidak berjalan dengan baik.
Penerapan  asas ultimum  remedium ini  hanya  berlaku  bagi  tindak  pidana  formil tertentu,  yaitu  pemidanaan  terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah,  emisi,  dan gangguan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  100  UU  PPLH.  Dengan  demikian,  untuk
16 Ayat (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. Ayat (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2009

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100 UU PPLH) tidak berlaku asas ultimum remedium . Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku  asas premium  remedium (mendahulukan  penegakan  hukum  melalui  sarana hukum pidana).
Oleh karenanya dalam hal penegakan hukum pencemaran dan perusakan DAS Citarum,  upaya  pemidanaan  ini  perlu  dijadikan  sebagai  pilihan  utama,  mengingat tindak  pidana  yang  terjadi  di  DAS  Citarum  masuk  dalam  kualifikasi  tindak  pidana selain yang diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Adapun terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dijatuhi pidana denda dan pidana badan terhadap para pengurusnya.

## 2. Melalui Mekanisme Integratif (Non Penal dan Penal)
Mekanisme integratif atau penggabungan sanksi non penal (sanksi administratif) dan penal (sanksi pidana), merupakan hal baru dalam pendekatan penanggulanggan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.
Skemanya,  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, berupa (a) teguran  tertulis;  (b)  paksaan  pemerintah;  (c)  pembekuan  izin  lingkungan;  atau  (d) pencabutan izin lingkungan.
Setelah  sanksi  administartif  dijatuhkan  oleh  pemerintah,  penegak  hukum memproses  korporasi  tersebut  untuk  diajukan  ke  persidangan.  Selanjutnya  Hakim dapat  menjatuhkan  sanksi  pidana  berupa  denda  sesuai  ketentuan  Pasal  25  ayat  (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Mekanisme integratif ini diharapkan dapat menekan atau mengurangi faktor-faktor  potensial  untuk  tumbuh  suburnya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi.
Dalam  konteks  penegakan  hukum  terhadap  korporasi  yang  melakukan pencemaran di DAS Citarum, Perpres Nomor 15 Tahun 2018 telah mengatur mekanisme pencegahan  dan  penindakan  hukum,  tepatnya  pada  Pasal  14  ayat  (1)  yang  pada prinsipnya bahwa pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum dilakukan melalui pendekatan  persuasif  dengan  mengedepankan  upaya  pemulihan  atas  dampak pencemarahn  dan  kerusakan  DAS  Citarum.  Namun  demikian  pada  ayat  (2)  Pasal  14 diterangkan dalam hal pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka penindakan hukum atas pencemaran dan perusakan DAS Citarum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian maka mekanisme penegakan hukum dalam hal pencemaran di DAS Citarum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Berdasarkan UU PPLH sanksi yang dapat dijatuhkan dengan menggunakan mekanisme integratif selain sanksi pidana denda dapat pula dikenakan sanksi administratif. Dalam hal dikenakan sanksi administratif bentuk sanksinya yang paling berat adalah pembekuan atau pencabutan izin lingkungan. 17

## PENUTUP
Implementasi penegakan hukum terhadap korporasi khususnya yang melakukan tindak  pidana  pencemaran  dan  perusakan  di  DAS  Citarum,  pertanggungjawaban pidananya  dapat  dibebankan  kepada  korporasi  dan  kepada  para  pemimpin  atau pengurusnya. Pemidanaan terhadap korporasi dapat berupa sanksi pidana pokok dan pidana  tambahan,  untuk  pidana  pokok  sanksinya  berupa  pidana  denda,  sedangkan terhadap para pemimpin atau pengurus korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana badan.
Dalam  rangka  optimalisasi  penegakan  hukum  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  hidup  DAS  Citarum,  dapat  digunakan  2  (dua)  pendekatan  yaitu  melalui mekanisme pemidanaan (penal) dan mekanisme kombinasi penjatuhan pidana (penal) dan sanksi administratif (non penal).
Sebagai  wujud  komitmen  menjaga  DAS  Citarum  dari  bahaya  pencemaran  dan pengrusakan  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  penegak  hukum  (Hakim)  diharapkan menjatuhkan  sanksi  pidana  pokok  berupa  denda  dan  pidana  tambahan  berupa penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha  dan/atau  kegiatan.  Dengan  putusan yang  sangat  berat  tersebut  diharapkan  menjadi deterrent  effect bagi  perusahaan  yang merusak  lingkungan  di  DAS  Citarum.  Sanksi  yang  efektif  diterapkan  untuk menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yaitu melalui mekanisme integratif yaitu dengan menggabungkan sanksi administratif dan sanksi pidana denda.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali Reza, Aulia. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP , Jakarta: ICJR.
Fuady, Munir. (2004) Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hardjasoemantri  Kusnadi.  (1993). Hukum  Tata  Lingkungan ,  Edisi  Kelima,  Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah.
17 Vide  Pasal  76  huruf  c  dan  d  ayat  (2)  UU  32  Tahun  2009.  Pada  Pasal  79  UU a  quo disebutkan  Pengenaan  sanksi administratif  berupa  pembekuan  atau  pencabutan  izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  ayat  (2) huruf  c  dan  huruf  d  dilakukan  apabila  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  melaksanakan  paksaan pemerintah.
Mardjono Reksodiputro. (1989). Pertangungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Semarang: FH-UNDIP.
Muladi  &  Dwidja  Priyatno.  (1986). Pertanggungjawaban pidana  korporasi,  Edisi  revisi , Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
Reksodiputro,  Mardjono.  (2007). Tindak  Pidana  Korporasi  dan  Pertanggungjawabannya, Perubahan  Pelaku  Wajah  Kejahatan  di  Indonesia,  kumpulan  Karangan  bukunke  satu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum Universitas Indonesia.
Riyanto, Eggi Sudjana. (1999) Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis di
Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Setiyono. (2002). Kejahatan Korporasi , Malang: Averroes Press.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2007). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Cet.  1.  Jakarta: Grafiti.
Soekanto,  Soerjono  (1986). Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia UI-Press.

## Jurnal
Anika Ni’matun Nisa dan Suharno, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan  Hidup  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia), Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020.
Cristina de Maglie, (2005), Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law,
Washington: University Global Studies Law Review , Vol. 4(3), 2005.
Lu  Sudirman  dan  Feronica,  (2011).  Pembuktian  Pertanggungjawaban  Pidana Lingkungan  dan  Korupsi  Korporasi  di  Indonesia  dan  Singapura. Jurnal  Mimbar Hukum . Volume 3 Nomor 2 Juni 2011.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

## Sumber Lain
Materi Seminar yang disampaikan Oleh Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto., M.SI. yang berjudul Strategi Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Ekosistem DAS Citarum.