## ETIKA PUBLIK BAGI KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH

## Rumsari Hadi Sumarto
Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta, Yogyakarta Email: hrumsari@yahoo.com

## Abstract
Ethics  has  always  been  a  part  of  human  life  in  which  ethics  as  a  guide  to  judge  the  good  of  an  action.  Ethics  is actually very close to one's life including public leaders. If the public leader always presents ethics in every action, then  the  public  leader  will  be  able  to  minimize  actions  that  conflict  with  ethical  values,  including  in  cases  of corruption. Ethical values that should be used as guidance for public leaders, especially the head of the region seems to lose its meaning when the head of the region committed ethical violations such as corruption cases. Therefore, it is important to understand that public ethics can fortify regional heads to keep acting in accordance with prevailing norms and not to deny public ethics. Public ethics that always be the basis of behavior of the head of the region will bring to the head of the region that is able to represent itself as a person who has personal integrity and can be an example for the bureaucratic apparatus and society in a region.
Key words : Public Ethics, Local Government Leadership, Integrity

## PENDAHULUAN

## Latarbelakang
Pada  saat  ini  kasus-kasus  yang menyangkut  semakin  tergerusnya  etika  dari pemimpin    publik  semakin  mengemuka  dan bahkan  beberapa  pejabat  publik  yang melakukan pelanggaran etika tersebut seolah- olah menganggap kasus tersebut bukan suatu kejadian  yang  luar  biasa  dan  dilakukan  juga oleh  pemimpin  publik  lainnya.  Pelanggaran etika yang terjadi dari pemimpin publik lebih banyak  didominasi  oleh  kasus  korupsi.  Dari tahun  ke  tahun  wajah  pemimpin  publik seperti  gubernur,  bupati,  walikota  yang tersangkut  korupsi  dengan  berbagai  macam kasus  semakin  marak  menghiasi headline di media  cetak  dan  elektronik.  Terlepas  dari opini  yang  menggiring  bahwa  kasus  korupsi yang  dituduhkan  kepada  seorang  pemimpin publik  sering  dikaitkan  dengan  rekayasa politik,  tetapi  realitanya  pemimpin  publik tersebut  khususnya  kepala  daerah  mayoritas
masuk  dalam  OTT  dari  KPK  dengan  bukti- bukti yang sudah dipegang oleh KPK.
Pada  tahun  2017  saja,  hingga  bulan September  sudah  5  Kepala  Daerah  yang terjerat  kasus  korupsi,  diantaranya  adalah Gubernur  Bengkulu,  Ridwan  atas  dugaan suap  pada  proyek  peningkatan  jalan  TES- Muara  Aman  dan  proyek  peningkatan  jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong. Dalam  kasus  ini,  Ridwan  diduga  mendapat commitment fee Rp  4,7  miliar  dari  proyek  itu. Kemudian  Bupati  Pamekasan  Achmad Syafii sebagai tersangka pada Rabu
(2/8/2017)  dalam  kasus  dugaan  suap  untuk menghentikan  penanganan  kasus  korupsi penyelewengan  dana  desa.  Selain  Achmad, KPK  menetapkan  empat  orang  lainnya sebagai  tersangka  yakni  Kepala  Kejaksaan Negeri  Pamekasan  Rudi  Indra  Prasetya, Kepala  Inspektorat  Kabupaten  Pamekasan, Sucipto  Utomo,  Kepala  Desa  Dasuk  Agus Mulyadi,  dan  Kepala  Bagian  Administrasi
Inspektorat  Kabupaten  Pamekasan  Noer Solehhoddin. Pada tahun yang sama Tim KPK menangkap  Wali  Kota  Tegal  Siti  Masitha Soeparno  pada  Selasa  (29/8/2017)  di  Rumah Dinas Wali Kota di Kompleks Balai Kota, Kota Tegal bersama dua orang lainnya yakni Ketua DPD  Partai  Nasdem  Brebes  Amir  Mirza Hutagalung  dan Wakil  Direktur  RSUD Kardinah  Cahyo  Supriadi.  Walikota  Tegal ditetapkan  sebagai  tersangka  kasus  dugaan suap  pengelolaan  dana  jasa  pelayanan  RSUD Kardinah  Kota  Tegal  Tahun  2017  dan pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkungan Kota Tegal tahun 2017. Siti diduga menerima suap  Rp  5,1  miliar.  Kemudian  KPK menetapkan  Bupati  Batubara  OK  Arya Zulkarnaen  sebagai  tersangka  pada  Kamis (14/9/2017),  pasca-operasi  tangkap  tangan yang  dilakukan  sehari  sebelumnya.    Dalam kasus ini, selain Bupati OK Arya, empat orang lainnya  yakni  Kadis  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  (PUPR)  Helman  Herdady, seorang pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias  Ayen,  dua  orang  kontraktor  bernama Maringan  Situmorang  dan  Syaiful  Azhar, turut  ditetapkan  sebagai  tersangka.  OK  Arya menjadi  tersangka  kasus  suap  pengerjaan pembangunan  infrastruktur  di  Kabupaten Batubara tahun 2017.  Ia diduga menerima fee Rp  4,4  miliar  dari  tiga  proyek  pembangunan jembatan.  Pada  bulan  September  2017,  Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditetapkan sebagai tersangka  pada  Minggu  (18/9/2017)  pasca operasi  tangkap  oleh  tim  KPK  di  rumah dinasnya  sehari  sebelumnya.  Ia  menjadi tersangka dugaan suap proyek belanja modal dan  mesin  pengadaan  meubelair  di  Pemkot Batu  tahun  anggaran  2017  senilai  Rp  5,26 miliar,  yang  dimenangkan  PT  Dailbana
Prima.   Dalam  kasus  ini,  Eddy  Rumpoko diduga  menerima  suap  Rp  500  juta  atau sekitar 10 persen dari nilai proyek. http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/0700 0031/hingga-september-2017-5-kepala-daerah- terjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka?page=all
Dengan  terpaparnya  beberapa  kasus korupsi  tersebut,  maka  perlu  dipertanyakan tentang  makna  dan  realisasi  etika  bagi  para pemimpin  publik  khususnya  kepala  daerah.
Integritas pemimpin publik sering dipertanyakan  pada  saat  pemimpin  publik tersebut  terjerat  dalam  kasus  pelanggaran etika  publik.  Sebagai  pemimpin  di  suatu daerah,  para  pemimpin  publik  menjadi cerminan baik bagi  aparat  birokrasi dan bagi masyarakat  di  daerah  tersebut.  Masyarakat tentunya  menginginkan  kepala  daerah mereka  merupakan  sosok  yang  ‘bersih’  dan dapat  menjadi  teladan  bagi  masyarakat  di daerah tersebut. Dengan demikian, penghayatan  akan  etika  publik  harus  benar- benar  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  sosok  kepala  daerah  bahkan  menjadikan acuan  atau  landasan  bagi  pemimpin  publik dalam  berperilaku  dan  memimpin  suatu pemerintah daerah.

## Tujuan Penulisan
Adapun  tujuan  penulisan  mengenai Etika  Publik  bagi  Kepemimpinan  Pemerintah Daerah adalah mendeskripsikan dan menganalisis  ha-hal  yang  berkenaan  dengan etika  publik  bagi  Kepala  Daerah  baik Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  Etika  publik seyogyanya  menjadi  dasar  perilaku  kepala daerah  sehingga  kepala  daerah  mampu menghadirkan sosok yang memiliki integritas
tinggi dan dapat  menjadi teladan bagi aparat publik dan masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA

## Etika Publik
Etika  selalu  hadir  pada  setiap  sisi kehidupan  seseorang  dan  organisasi.  Bahkan dari  usia  dini  hingga  lanjut  usia  selalu diperhadapkan bagaimana hidup yang selaras dengan  etika  terlebih  bila  orang  tersebut berada di tengah-tengah komunitas. Bila etika dilanggar  oleh  seseorang  atau  organisasi, maka  sanksi  sosial  dan  hukum  biasanya dikenakan  pada  pemimpin  publik  yang melakukan  pelanggaran etis tersebut.
Menurut  Haryatmoko,  etika  lebih dipahami  sebagai  refleksi    atas  baik  atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau  bagaimana  melakukan  yang  baik  atau benar  (2011:  2).  Sedang    menurut  Bertens, etika  berarti  moral.  Etika  menyangkut  suatu perbuatan  boleh  dilakukan    atau  tidak.  Etika tidak  tergantung  pada  hadir  tidaknya  orang lain.  Etika  jauh  bersikap  absolut  (2013:  8). Etika  membawa  manusia  untuk  berpikir  dan bertindak lebih hati-hati dengan mempertimbangkan  sisi  baik  dan  buruk  dari tindakan  yang  dilakukan.  Etika  dikatakan absolut dalam arti bahwa etika tidak memberi ruang  untuk  direduksi  pemaknaannya  dari suatu tindakan yang dilakukan. Dengan lebih mengedepankan  sisi  baik,  maka  seseorang dapat melakukan tindakan yang etis sehingga tidak  merugikan  pihak  lain.  Ditegaskan  oleh Praja  bahwa  etika  mempunyai  sifat  yang mendasar  yaitu  sifat  kritis.  Etika  menuntut agar  orang bersikap rasional terhadap norma (2003:  59).  Sifat  rasional  dari  seseorang  akan membimbing seseorang untuk
mengedepankan  norma-norma  yang  ada sehingga  orang  tersebut  akan  bersikap  kritis untuk setiap tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini orang akan mempertimbangkan secara matang  apakah  tindakannya  akan  merugikan atau  menguntungkan  orang  lain.  Apabila etika  dijadikan  landasan  untuk  bertindak, maka  orang  tersebut  akan  memilih  langkah yang  tidak    merugikan  pihak  lain.  Dengan demikian,  etika  bukan  merupakan  sesuatu yang  abstrak  dan  dapat  dirasionalkan sehingga  pada  dasarnya  mudah  untuk dilakukan tetapi dapat dianggap rumit karena seseorang  melakukan  penawaran  lain  yang lebih menguntungkan dirinya sekalipun harus merugikan orang  lain.
Di dalam etika biasanya dikenal dengan hati  nurani.  Menurut  Bertens,  hati  nurani adalah  instansi  dalam  diri  manusia  yang menilai tentang moralitas perbuatan manusia.
Tidak mengikuti hati nurani berarti menghancurkan  integritas  pribadi  dan mengkhianati  martabat  terdalam  manusia (2013:  41).  Dapat  dikatakan  juga  bahwa  hati nurani adalah kesadaran  moral, instansi yang membuat  seseorang  menyadari  yang  baik atau  yang  buruk  (secara  moral)  dalam perilaku seseorang (Bertens 2013: 41). Dengan adanya  hati  nurani  dalam  diri  seseorang, maka  orang  tersebut  seolah-olah  mendapat tuntunan  dari  dalam  dirinya    yang  menilai suatu  perbuatan  itu  layak  atau  tidak  layak untuk  dilakukan.  Apabila  tuntunan  di  dalam berhasil  mengarahkan  kepada  hal  yang positif,  maka  akan  memberi  dampak  positif pada  perilaku  orang  tersebut.  Orang  tersebut mampu  menjaga  dan  mempertahankan integritas  dirinya  dan  tidak  mencederai martabat  terdalam  manusia.  Misalnya  dalam
konteks korupsi, bila hati nurani menuntun ke arah  yang  positif  bahwa  korupsi  mencederai integritas  pribadi  dan  merugikan  pihak  lain, maka  sebenarnya  orang  tersebut  akan membentengi dirinya untuk tidak melakukan korupsi.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  akan hati  nurani  yang  benar  akan  membawa seseorang  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip etika  dengan  benar  terlebih  etika  publik  bagi pemimpin  publik  khususnya  kepala  daerah yang  sering  menjadi  sosok  sentral  dan berpengaruh di suatu daerah.
Etika  publik  menekankan  pada  standar untuk  menentukan  suatu  tindakan  baik  atau buruk  di  dalam  ranah  pelayanan  publik. Menurut  Haryatmoko,  etika  publik  bertujuan menjamin integritas pejabat dalam pelayanan publik  (2011:  8).  Ditambahkan  pula  oleh Haryatmoko  bahwa  etika  publik  menuntut tiga  kompetensi  pejabat  publik  yaitu kompetensi  teknis,  kompetensi  etika  dan kompetensi leadership (2011: 20). Apabila etika publik  dihayati  oleh  setiap  pemimpin  publik dalam  hal  ini  kepala  daerah,  maka  kasus pelanggaran  etika  seperti  korupsi  setidaknya dapat  diminimalir  bahkan  tidak  akan dilakukan  oleh  kepala  daerah.  Seyogyanya kompetensi etika yang ada dalam etika publik menjadi tuntunan bagi pemimpin publik atau kepala  daerah  khususnya  sehingga  integritas kepala  daerah  tetap  terjaga  di  samping kompetensi  teknis  yang  harus  dimiliki seorang kepala daerah.

## Kepemimpinan Publik
Sebelum berbicara mengenai kepemimpinan publik biasanya sosok pemimpin  menjadi  pendahulu  untuk  lebih memperjelas  tentang  konsep  kepemimpinan.
Pemimpin  menurut  Syafii  adalah  orang  yang mempengaruhi  pihak  lain  melalui  proses kewibawaan  komunikasi  sehingga  orang  lain tersebut  bertindak  sesuatu  dalam  mencapai tujuan  tertentu  (2013:  132).    Seorang pemimpin  dapat  mempengaruhi  orang  lain sehingga orang lain akan melakukan tindakan sesuai  yang  diinginkan  pemimpin  tersebut dalam  rangka  pencapaian  suatu  tujuan. Ordway  Tead  mengemukakan  sifat-sifat pemimpin  adalah  energi  jasmani  dan  rohani, kepastian akan maksud dan tujuan, entusiasme,  ramah,  penuh  persahabatan  dan tulus,  integritas  (pribadi  yang  bulat), kecakapan  teknik,  mudah  menatapkan keputusan, cerdas, cakap mengajar, keyakinan (Pamudji  1993:  74  -75).  Sifat-sifat  pemimpin tidak  jauh  dari  integritas  seseorang  dan  sifat tersebut akan membawa pemimpin mempengaruhi  orang  lain  atau  kelompok dengan energi yang positif.
Dikatakan  oleh  Sedarmayanti  bahwa pemimpin  bangsa  abad  21  harus  memiliki minimal  beberapa  kemampuan  kompetensi diantaranya adalah kemampuan pribadi yang meliputi  memiliki  integritas  tinggi  (jujur, loyal,  beriman),  memiliki  visi  yang  jelas, intelegensia  tinggi  kreatif  dan  inovatif,  tidak mudah  puas,  fleksibel  dan  memiliki kematangan  jiwa,  sehat  jasmani  dan  rohani, memiliki wawasan dan kharismatik, mempunyai  idealisme  dan  cinta  tanah  air (2009:  142  –  143).  Setangguh  dan  secerdas apapun  seorang  pemimpin  tetapi  pemimpin tersebut  tetap  harus  memiliki  integritas  yang tinggi  sehingga  kemampuan  dan  kecerdasan yang  dimiliki  tidak  disalahgunakan  untuk memanipulasi setiap tindakan yang dilakukan.  Terlebih  kepemimpinan  publik
atau kepemimpinan pemerintahan khususnya pemerintah daerah harus
mampu merepresentasikan dirinya sebagai sosok yang cerdas  sekaligus  memiliki  kepribadian  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etis.  Integritas dirinya  tidak  akan  dipertaruhkan  untuk melakukan  tindakan  yang  bertentangan dengan nilai-nilai etika publik yang berlaku.
Menurut  Sedarmayanti,  saat  ini  banyak pihak  yang  mendambakan  pemimpin  yang mampu  membawa  ke  arah  yang  lebih  baik, mendambakan pemimpin sejati, yang mampu menghadirkan  visi,  mengintegrasikan  makna hidup  di  dalamnya  dan  perilaku  lain  yang dibangun berdasar prinsip dan etika universal yang menguntungkan masyarakat (2009: 201 – 202). Ekspetasi dari masyarakat atau siapapun sangat  mendasar  yaitu  memiliki  sosok pemimpin publik yang berintegritas. Mengintegrasikan  makna  hidup  dalam perilakunya  yang  dibangun  berdasar  prinsip dan etika universal kiranya menjadi landasan kuat  bagi  pemimpin  publik  untuk  bertindak. Segala  tindakan  bila  dilandasi  oleh  perilaku etis akan memberi dampak positif bagi aparat birokrasi dan masyarakat di daerah tersebut.
Pemimpin  adalah  orangnya,  sedang kepemimpinan menurut Sedarmayanti adalah seni  mempengaruhi  dan  mengarahkan  orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerja sama yang bersemangat dalam  mencapai  tujuan  bersama  (2009:  121). Sedang  kepemimpinan  birokrasi  adalah kemampuan mempengaruhi dan memberikan motivasi  kepada  bawahan  yang  berdampak kepada  meningkatnya  kinerja  pegawai  yang dipimpinnya  (Pasolong  2013:  118).  Dengan demikian,  kepemimpinan  birokrasi  atau kepemimpinan publik merupakan
kemampuan seorang pemimpin publik untuk mempengaruhi aparat birokrasi dan memotivasi  mereka  untuk  meningkatkan kinerjanya  agar  penyelenggaraan  pelayanan publik dapat menjadi lebih optimal.
Disebutkan oleh Kaloh bahwa salah satu karakteristik  kepemimpinan  pemerintahan, khususnya  kepala  daerah  adalah  tanggap terhadap  kondisi  politik,  baik  dalam organisasi  pemerintahan  maupun  dalam masyarakat,  serta  memberikan  jawaban  atau tanggapan atas kritik, saran dan mungkin juga pengawasan yang datangnya dari masyarakat, serta  tanggap  terhadap  harapan  dan kebutuhan  masyarakat  (2014:  5  –  6). Ditambahkan oleh Kaloh bahwa keadaan dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  kepala  daerah antara  lain  bagaimana  mewujudkan  otonomi luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  yang didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang  prima,  sumber  alam  dan  sumber keuangan  serta  sarana  dan  prasarana  yang memadai,  yang  mampu  meningkatkan  dan mengembangkan kemampuan dan kehidupan masyarakat  melalui  program  dan  trategi pelayanan  dan  pemberdayaan  (2014:  6). Karakteristik kepemimpinan publik khususnya  kepala  daerah  harus  fokus  untuk mengembangkan  organisasi  pemerintahan agar  semakin  berdaya  guna  dalam  melayani kepentingan  publik,    tanggap  dan  peka terhadap  apa  yang  menjadi  ekspetasi masyarakat  di  daerah  tersebut.  Dengan demikian,  pada  dasarnya  tidak  mudah menjadi  pemimpin  publik  khususnya  kepala daerah  mengingat  tugas  dan  tanggung jawabnya luas baik fokus ke dalam organisasi publik itu sendiri maupun kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pemimpin
publik  dalam  hal  ini  kepala  daerah  yang memiliki  kredibilitas  dan  integritas  yang tinggi untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut.
Bahkan Kartasasmita menyatakan bahwa  kepemimpinan  sangat  penting  dan amat  menentukan  dalam  kehidupan  setiap bangsa  karena  maju  mundurnya  masyarakat, jatuh  bangunnya  bangsa  ditentukan  oleh pemimpinnya (Pasolong 2013: 18). Kepemimpinan  publik  khususnya  kepala daerah menjadi penentu keberhasilan pembangunan  di  daerahnya  dan  penentu keberhasilan dalam memotivasi dan menggerakkan bawawahannya  agar memiliki jiwa  pelayanan  sehingga  mampu  melayani masyarakat  dengan  baik.  Keberhasilan tersebut tidak lepas juga dari sosok pemimpin publik  atau  kepala  daerah  yang  melandasi etika  universal  dalam  setiap  perilakunya.
Terlebih saat ini konsep tentang kepemimpinan  pelayan  selalu  menjadi wacana yang selalu dibangun dan diopinikan sehingga  sosok  pemimpin  publik  yang memiliki  integritas  yang  tinggi  sangat dibutuhkan.  Pasolong  mengatakan  bahwa karakteristik  kepemimpinan  pelayan  adalah mendengarkan,  empati,  menyembuhkan, kesadaran  diri,  persuasif,  konseptualisasi, kemampuan  untuk  melihat  masa  depan, kemampuan  melayani,  komitmen  pada pertumbuhan  individu  dan  membangun komunitas  (2013:  66).  Kemampuan  melayani harus didasarkan pemahaman bahwa kepentingan  pribadi  tidak  boleh  di  atas kepentingan  publik.  Dengan  demikian, tindakan  melakukan  korupsi  yang  sarat dengan  kepentingan  pribadi  tidak  dapat dibenarkan  untuk  sosok  pemimpin  pelayan
terutama  kepala  daerah  yang  mengelola pemerintah  daerah  dan  melayani  masyarakat di daerah tersebut.

## IMPLEMENTASI  ETIKA  PUBLIK  PADA KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH
Kepemimpinan publik atau
kepemimpinan pemerintah daerah khususnya yang meletakkan perilaku etis menjadi begitu penting untuk selalu diwacanakan mengingat banyaknya  pemimpin  publik  khususnya Kepala  Daerah  yang  tersangkut  kasus pelanggaran  etika  publik  dalam  memimpin dan mengelola daerahnya.  Pelanggaran etika publik  yang  dominan  dilakukan  oleh pemimpin publik adalah kasus korupsi.
Haryatmoko mengatakan bahwa korupsi yang  sudah  mengakar  membuat  tugas  etika publik  untuk  membangun  integritas  pejabat publik  menjadi  semakin  tidak  mudah. Membangun  integritas  tidak  cukup  hanya mengandalkan kualitas moral seseorang tetapi dengan  membangun  budaya  etika  organisasi (2011:  31).  Jelas  bahwa  korupsi  yang  sudah mengakar  akan  sulit  untuk  diurai  dan diluruskan  terlebih  bila  korupsi  dilakukan secara sistemik. Budaya etika organisasi harus dijadikan  landasan  perilaku  bagi  siapapun sehingga korupsi tidak akan menjadi kebiasan yang  merambah  ke  setiap  jenjang  struktur organisasi  pemerintah.  Tentu  saja  sosok pemimpin publik harus kuat dalam mengusung  dan melembagakan budaya etika organisasi kepada anggotanya. Menurut
Haryatmoko, korupsi mengkomunikasikan  praktik  pelaksanaan kekuasaan seperti cara membuat laporan, cara berinteraksi  dengan  atas  dan  instansi  lain, cara  kontrak,  cara  membuat  anggaran,  cara
mendapat  jabatan,  cara  penempatan  anak buah,  cara  perekrutan  karyawan,  syarat urusan  bisa  beres  (2011:  28).  Dalam  hal  ini berarti bahwa korupsi dapat dilakukan dalam setiap  urusan  atau  kegiatan  dengan  mencari celah  untuk  melakukan  tindakan  yang sebenarnya mengingkari hati nurani. Misalnya bagaimana seseorang pejabat publik menyusun anggaran dengan melakukan mark up sehingga  tidak  sesuai  dengan  harga kewajaran.  Bagaimana  seseorang  ingin mendapatkan  jabatan  tertentu,  maka  pejabat diatasnya memberi celah dengan menawarkan suatu ‘harga’ atas suatu jabatan tertentu.
Menurut London, penyalahgunaan yang dilakukan  tidak  hanya  didefinisikan  dari sudut  pandang  hukum,  tetapi  juga  harus diperhitungkan pemaknaan sosial dan standar budaya,  artinya  korupsi  menggerogoti  nilai- nilai kepemimpinan, kewarganegaraan, representasi,  deliberasi  dan  akuntabilitas (Haryatmoko  2011:  29).  Dengan  demikian, korupsi  tidak  dipandang  berdampak  pada sudut pandang hukum tetapi juga dipertimbangkan  pada  dampak  terhadap nilai-nilai  sosial,  budaya  dan  nilai-nilai kepemimpinan  yang  lebih  dalam  maknanya. Dalam  hal  ini  hukuman  tidak  akan  berhasil memberhentikan seseorang untuk menghindari dari tindakan korupsi bila orang tersebut tidak menanamkan nilai-nilai tersebut secara mendalam dan terrepresentasi dalam  setiap  perilakunya.  Bahkan  akan  lebih memprihatinkan  bila  hasil  tindakan  korupsi dimanipulasi  untuk  manifestasi  kegiatan sosial  atau  lebih  dikenal  dengan impunity . Menurut Haryatmoko, impunity menjadi salah satu sebab mewabahnya korupsi dan tiadanya rasa  bersalah  yaitu  mengurangi  rasa  bersalah
atau  menghapus  jejak  kejahatan  dengan menyumbangkan  uang  untuk  pembangunan rumah ibadah, lembaga agama atau ke bentuk kesalehan lain (2011: 28). Dengan label peduli terhadap  kegiatan  sosial,  maka  hal  yang dilakukan  tersebut  seolah-olah  menjustifikasi bahwa  melakukan  korupsi  tidak  menjadi masalah  bila  dimanifestasikan  dalam  bentuk sumbangan  ke  kegiatan  agama  dan  kegiatan sosial  lainnya.    Tentu  saja  hal  ini  sangat bertentangan dengan nilai-nilai etis yang tidak memberi ruang sedikitpun untuk membenarkan  bahwa  tindakan  korupsi diperbolehkan  bila  hasil  korupsi  tersebut dihibahkan untuk kegiatan sosial.
Menurut Haryatmoko, apa yang dipertaruhkan  dalam  habitat  buruk  korupsi adalah  pembentukan  mental  bangsa  (mental menerabas), egoisme, tak peduli kesejahteraan bersama,  tidak  peka  terhadap  ketidakadilan, redupnya  solidaritas  (2011:  28).  Apapun argumen  yang  ingin  membenarkan  tindakan korupsi  tetap  bertentangan  dengan  nilai-nilai etis  bahkan  akan  menjadikan  pelemahan mental  bangsa  dan  mereduksi  konsep keadilan.
Dijelaskan oleh Haryatmoko bahwa etika publik  berupaya  mengelaborasi  agar  norma etika  semakin  tercermin  dalam  regulasi pelayanan publik (2011: 31). Organisasi publik tidak lain dibentuk dalam rangka memberikan  pelayanan  publik  sehingga publik  dapat  mengakses  layanan  publik dengan  cara  yang  cepat,  mudah  dan  selaras dengan  norma  yang  berlaku.  Dengan demikian, apabila di dalam pelayanan publik masyarakat  dihadapkan  pada  situasi  bahwa untuk  mempercepat  pelayanan  ada  harga
tertentu  yang  harus  dibayar,  maka  etika publik tidak hadir dalam pelayanan tersebut.
Adapun  tujuan  etika  publik  menurut Haryatmoko adalah ingin menjamin agar ada integritas  organisasi  atau  badan  pemerintah, yang dimulai dengan integritas pejabat publik yang  tepat  janji  (2011:  35).  Integritas  pejabat publik  menjadi  penting  sebagai  landasan integritas  organisasi.  Dengan  demikian, seseorang  harus  menjaga  integritas  dirinya agar  mampu  menghadirkan  sosok  yang positif  dan  dapat  menjadi  teladan  bagi  orang lain.  Terlebih  bila  sosok  tersebut  merupakan pejabat  publik,  maka  intergritas  sebagai pejabat  publik  layak  untuk  dipegang  teguh dan dipertahankan.
Menurut  Haryatmoko,  integritas  publik merupakan  kualitas  perilaku  seseorang  atau organisasi  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai, standar  dan  aturan  moral yang  diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat (2011: 72). Pejabat  publik  dalam  hal  ini  kepala  daerah sangat  perlu  menjaga  integritasnya  karena yang  dihadapi  tidak  hanya  bawahan  di lingkungan  organisasi  publik  tetapi  juga berhadapan  dengan  masyarakat  yang  sering memberi  penilaian  atas  perilakunya  sebagai kepala daerah.
Ditambahkan oleh Haryatmoko,  bahwa  integritas  publik  baru kelihatan  ketika  harus  berhadapan  dengan kebijakan publik yang menyangkut pengelolaan  kekayaan  negara.  Integritas publik  berkaitan  erat  dengan  penggunaan sumber  dana,  sumber  daya,  aset  dan kekuasaan yang sesuai dengan tujuan jabatan publik untuk digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik (2011: 73). Bahkan integritas publik  akan  teruji  ketika  pejabat  publik dihadapkan  pada  pilihan-pilihan  kewajiban
yang  saling  bertentangan,  tetapi  mampu memberi pemecahan dengan mengesampingkan  kepentingan  pribadi  atau kelompok  (Haryatmoko  2011:  73).  Integritas memang  akan  diuji  saat  pejabat  publik dihadapkan pada situasi penggunaan sumber- sumber  yang  ditujukan  untuk  pelayanan publik,  pertentangan  di  dalam  hati  nurani akan semakin kuat bila harus mempertimbangkan antara kepentingan pribadi  dan  kepentingan  publik.    Bila kepentingan  pribadi  lebih  dominan,  maka jalan untuk melakukan tindakan korupsi akan semakin kuat. Logika-logika untuk membenarkan tindakan korupsi dapat dibangun  dengan  mencari  celah  di  mana tindakan tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian, nilai-nilai etis selayaknya  dijaga  dan  dipertahankan  oleh pejabat  publik  agar    integritas  tetap  terjaga saat  suatu  situasi  dan  keadaan  menguji integritas pribadi seorang pejabat publik atau kepala  daerah.  Hal  yang  mendasar  mengapa perlunya integritas pada sosok kepala daerah bahwa kepala daerah harus menjadi ‘teladan’ baik bagi bawahannya dan masyarakat. Syafii menegaskan  bahwa  salah  satu  teknik kepemimpinan pemerintahan Indonesia adalah  teknik  keteladanan  (2013:  159  -160). Keteladanan  kepala  daerah  yang  memiliki integritas tinggi dan mampu menghayati dan mendasari  setiap    tindakannya  dalam  ranah etika  publik  akan  menjadi  barometer  bagi bawahan  dan  masyarakat  untuk  bertindak seperti kepala daerah tersebut.
Dengan  demikian,  kepala  daerah  tidak akan  melakukan  tindakan  korupsi  karena tindakan  tersebut  jelas  bertentangan  dengan etika  publik  dan  mencederai  integritas
dirinya.  Masyarakat  akan  sulit  membangun kepercayaan  kembali  kepada  kepala  daerah yang  telah  melanggar  etika  publik.  Dengan demikian,  sudah  selayaknya  setiap  kepala daerah  harus  menjaga  dirinya  dengan membetengi  diri  melalui  etika  publik  agar dapat terhindar dari perilaku yang melanggar etika  publik  dan  mampu  membawakan dirinya  sebagai  sosok  kepala  daerah  yang patut diakui integritas dirinya

## KESIMPULAN
Kasus  korupsi  yang  marak  terjadi  di Indonesia  mulai  dari  pusat  hingga  daerah telah  menjadi  konsumsi  bangsa  Indonesia dengan  terjeratnya  beberapa  pejabat  publik dan  khususnya  kepala  daerah  pada  kasus korupsi.  Korupsi  yang  marak  dilakukan  oleh kepala daerah  terjadi karena beberapa kepala daerah  menafikan  etika  publik  yang seharusnya menjadi dasar segala perilaku dari kepala  daerah.  Etika  publik  yang  menuntun kepala daerah untuk selalu mempertimbangkan baik dan buruknya suatu tindakan  yang  akan  dilakukkan  sebenarnya sangat relevan bagi kepala daerah untuk tidak terseret  kasus  korupsi.  Namun  kenyataannya banyak  kepala  daerah  yang  tidak  dapat menghindar  untuk  masuk  dalam  lingkaran kasus korupsi.
Oleh karena itu, etika publik seyogyanya benar-benar  menjadi  pegangan  bagi  kepala daerah  dalam  mengelola  organisasi  publik yang  dipimpinnya  agar  pelayanan  publik dapat  terealisir  dengan  baik  dan  etis.  Etika publik  yang  menjadi  dasar  dalam  setiap langkah  dan  tindakan  kepala  daerah  akan semakin  menguatkan  dirinya  sebagai  sosok yang  memiliki  integritas  tinggi  dan  dapat
menjadi  teladan  bagi  aparat  pelayan  publik dan masyarakat di daerah tersebut.

## DAFTAR  PUSTAKA
Bertens,  K.,  2013, Etika ,  Edisi  Revisi, Yogyakarta: Kanisius
Haryatmoko,  2011, Etika  Publik,  untuk
Integritas  Pejabat  Publik  dan  Politisi , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Pamudji,  S.,  1993, Kepemimpinan  Pemerintahan di Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara
Pasolong,  Harbani,  2013, Kepemimpinan
Birokrasi , Bandung: Alfabeta Praja, Juhaya S., 2003, Aliran-aliran Filsafat dan Etika , Jakarta: Kencana Prenadamedia,
Sedarmayanti,  2009, Reformasi  Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan  Masa  Depan ,  Bandung: Refika Aditama
Syafii,  Inu  Kencana,  2013, Sistem Administrasi Negara  Republik  Indonesia ,  Jakarta:  Bumi Aksara Kaloh,  J.,  2014, Kepemimpinan  Kepala  Daerah, Pola  Kegiatan,  Kekuasaan  dan  Perilaku Kepala  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah , Jakarta: Sinar Grafika http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/0700 0031/hingga-september-2017-5-kepala- daerah-terjaring-ott-kpk-siapa-saja- mereka?page=all