TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PROFESI TUKANG PARKIR

## (Studi kasus Pasar 45 Kota Manado)
Oleh: Fatillah D. Koem

## ABSTRAK
Tukang  parker  memegang  peranan  penting  dalam  membantu  terciptanya  suasana nyaman  dalam  suatu  wilayah.  Namun  banyak  yang  menganggap  tukang  parker  tidak lebih  dari  citra  kumuh  sebuah  kota.  Dengan  kata  lain,  tingkat  ekonomi  tukang  parkir dinilai  masih  sangat  rendah.  Persoalannya  adalah  Akad  apa  yang  digunakan  dalam transaksi  perpakiran  para  tukang  parkir  di  areah  taman  Kesatuan  Bangsa dan  pasar  45 Kota  Manado.  Oleh  karena  itulah  penulis  memfokuskan  diri  pada  permasalahan cara pandang ekonomi Islam terhadap jasa tukang pakir tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Akad apa yang digunakan dalam transaksi perparkiran  dan  mengetahui  pandangan  ekonomi  Islam  terhadap  profesi  jasa  tukang parkir. Selain itu, berguna untuk menambah wawasan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan  kususnya  di  bidang  ekonomi  Islam,  serta  bisa  menjadi  sumbangan pemikiran bagi para pembaca.
Setelah  melalui  proses  penelitian,  peneliti  mendapat  fakta  bahwa  akad  yang digunakan  dalam  transaksi  perparkiran  di  taman  Kesatuan  Bangsa  dan  pasar  45  Akad Antara  tukang  Parkir  dan  UPT  Perparkiran,  secara  Islam,  transaksi  ini  disebut  dengan transaksi wadiyah dan jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad  yang akan dan bisa  digunakan  antara  Unit  Penaksana  Terpadu  Perparkiran  dan  tukang  parkir  adalha ijarah, sedangkan dari cara pandang ekonomi islam dapat diketahui bahwa profesi tukang parkir  pada  dasarknya  sudah mengikuti  prosedur  yang  ada,  namun  ada  beberapa persoalan seperti pengupahan masih terdapat ketidak jelasan.

## A. Pendahuluan
Sistem ekonomi  islam  adalah  ilmu  ekonomi  yang  dilaksanakan  dalam  praktek (penerapan Ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun  pemerintah/penguasa  dalam  rangka  mengorganisasi  factor  produksi,  distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan/perundang undangan dalam Islam (Sunnatullah).(Suhrawardi, 2004, 32).
Tiap laku  dan  pekerjaan  yang  dilakukan  berdasarkan  agama  islam,  selalu mengandung  makna  Karena  Allah,  untuk  manusia.  Islam  memberikan  uruang  yang demikian luas dan menganggap penting semua kerja yang produktif.(Mustaq, 2005, 7)
Menurut  Muhammad  baqir  as-Sadr, ekonomi  Islam  adalah  semuah  ajaran  atau doktrin dan bukannya ilmu murni (Science), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam  bertujuan  memberikan  sebuah  solusi  hidup  yang  paling  baik,  sedangkan  ilmu ekonomi  hanya  mengantarkan  kita  kepada  pemahaman  bagaimana  kegiatan  ekonomi berjalan.(Adiwarman, 2010, 4)
Dari pandangan fiqh,  kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah  mahdhah, melainkan bab muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa Ash  fi  al  Muamalah  (Ghair  al- ‘Ibadah) al-ibaha,  illaidza  ma  dalla  al-dalilala  khilafihi, yakni  suatu  perkara  muamalah  pada  dasarnya  diperkenankan  (halal)  unutk  dijalankan, kecuali  jika  ada  bukti  yang  larangannya  berasal  dari  sumber  agama  (kitab  dan  sunnah). (Adiwarman,  2010,  4).  Tiap-tiap  yang  dikerjakan  karena  Allah  masuk  dalam  lapangan ibadah.(Kaelany,  2000,  160-161)  selain  itu,  bidang  muamalah  juga  berkenan  dengan aturan  terkait  aktivitas  seseorang  dengan  seorang  lainnya  dalam  memenuhi kebutuhannya.(Nasrul, 2007, vii).
banyaknya jumlah pengangguran  yang ada membuat lapangan pekerjaan semakin sempit  sehingga  membuat  orang  kesulitan  untuk  dapat  memanfaatkan  lahan-lahan yang bebas  dengan  sebaik-baiknya. 50  persen  mata  pencaharian  masyarakat  Kota  Manado adala sebagai jasa, dan profesi tukang parkir adalah profesi  yang bisa dikatakan sebagai suatu  profesi  yang  mudah.  Namun  dari  kalimat  yang  mudah  itu  dapat  dianalisa  bahwa
pekerjaan  yang  mengurusi  puluhan  bahkan  ribuan  kendaraan  yang  datang  dan  pergi, dengan banyaknya angka pengangguran sebagian orang memilih menjadi tukang parkir.
Hasil  telaah  peneliti  menemukan  adanya  skrisi  yang  membahas  mengenai  jasa parkir,  yaitu  “pengaruh  kualitas  pelayanan  terhadap  kepuasan  pelanggan  pengguna  jasa parkir”  (studi  kasus  pada  Mahasiswa  Universitas  kanjuruhan  Ma lang)  oleh  Yohan Santoso  Putra di  Universitas  kanjuruhan malang.  Bedanya,  pada  skrisi  ini  hanya membahas  mengenai  kepuasan  pengguna  jasa  parkir  atas  kehandalan  dan  jaminan  dari tukang  parkir,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  juga  membahas  tentang  pandangan islam terhadap profesi jasa tukang parkir.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  penuluis  merumuskan  permasalahan  pokok dalam  penulisan  ini  adalah  “bagaimana  pandangan  Islam  terhadap  jasa  profesi  Tukang Parkir”.
1. Akad  apa  yang  digunakan  dalam  transaksi  perparkiran  antara  Tukang  Parkir dengan  pengguna  Jasa  Parkir  dan  Tunakg  Parkir  dengan  Unit  Pelaksanaan Terpadu Perparkiran Kota Manad?

## C. Pembahasan
A. Tinjauan Umum tentang Usaha jasa
1. Pengertian Usaha Jasa
Secara  etimologi,  usaha  adalah  kegiatan atau  pekerjaan  dalam  bentuk  umum. Secara  terminology  sering  digunakan  untuk  semua  jenis  pekerjaan  manusia  dan aktifitasnya, namun terkadang digunakan untuk arti kusus yakni ketrampilan, profesi atau mencari rezeki.(Abdullah, 2004, 78)
Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah  interaksi  dengan  konsumen  atau  dengan  barang-barang  milik,  tetapi  tidak
menghasilkan  transfer  kepemilikan  yang  menciptakan  manfaat  bagi  pelanggan. (Christopher, 2007, 5), banyak ahli yang mendefinisikan jasa seperti:
a. Philip Kotler yang mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau unjuk kerja yang  ditawarkan  oleh  salah  satu  pihak  ke  pihak  lain  yang  secara  prinsip entangible dan  tidak  menyebabkan  perpindahan  kepemilikan  apapun.
Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.
b. Menurut  Adrian  Payne,  jasa  adalah  aktifitas  ekonomi  yang  mempunyai sejumlah  elemen  (nilai  atau  manfaat) Intangible yang  berkaitan  dengannya, yang  melibatkan  sejumlah  interaksi  dengan  konsumen  atau  dengan  barang- barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan perubahan dalam kondisi bisa saja muncul, dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.
c. Cristian Gronross memandang jasa sebagai proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible antara  pelanggan  dengan  karyawan jasa  dan  atau  sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyediaan jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.(Christopher, 2007, 6)
Dengan demikian, usaha jasa adalah profesi yang memerlukan ketrampilan dalamn serangkaian aktifitas Intangible sehingga mendapatkan penghasilan ekonomi.

## 2. Karakteristik Jasa
Jasa  mempunyai  empat  karakteristik  yag  sering  ditemukan  dalam  jasa  dan pembeda dari barang pada umumnya yaitu:
a. Tidak berwujud
b. Heterogenitas
c. Tidak dapat dipisahkan
d. Tidak tahan lama
Syarat-syarat  mengenai  subjek  yang  melakukan  perjanjian  kerja,  sama  dengan syarat  subyek  pada  umumnya.  Dengan  penggolongan  tenaga  kerja  berdasarkan  usia tenagah kerja dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Penduduk dibawah usia kerja, yaitu dibawah 15 tahun b. Golongan antara 15-64 tahun
c. Golongan yang sebenarnya sudah melebihi umur kerja, diatas 65 tahun.
Adapun  tenagah  kerja  berdasarkan  tingkatannya  (kualitasnnya)  terbagi  menjaddi tiga, yaitu:
1. Tenagah kerja terdidik (skilled labour)
2. Tenagah kerja terlatih (trained labour)
3. Tenagah kerja tak terdidik dan tak terlatih (unskilled and untrained labour)
B. Tinjauan Umum Tentang Wadiyah
1. Definisi dan Dasar Hukum Wadiyah
Menurut  bahasa, wadiyah adakah  meninggalkan  atau  meletakkan,  yaitu meletakan  sesuatu  pada  orang  lain  untuk  dipelihara  atau  dijaga. (Sayyid,  2011,  203) sedangkan wadiyah menurut istilah yaitu memberikan kekuasan kepada orang lain untuk menjaga hatanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.
Dasar hukum wadiyah dapat dilihat pada Qs. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:
Artinya:
Wahay  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  menghianati  Allah  dengan Rasul  dan  (Juga)  janganlah kamu  menghianati  amanat  yang  dipercayakan  kepadamu sedangkan kamu mengetahui.
Maksut  ayat  dalam  pembahasan  ini  adalah  karena  tulisan  ini  berjudul  mengenai jasa tukang parkir, dimana tukang parkir bertugas penuh dalam menjaga kendaraan yang di  titipkan  oleh pengguna  jasa  parkir  untuk  dijaga  atau  di  amanatkan  dan  secara  jelas pengguna merelakan kendaraan untuk di jaga sehingga penulis mengambil Qs. Al-Anfal ayat 27 sebagai sumber hukum dalam Akad Wadiyah.
Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:
Artinya:
Hendaklah  amanat  orang  yang  mempercayai  anda  dan  janganlah  anda menghianati orang yang menghianati anda (HR. Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim)
Selain  itu, para  tokoh  ulama  Islam  sepanjang  zman  telah  berijma  (consensus) akan legitimasi Wadiyah, karena kebutuhan manusia terhadapnya.(Abdullah, 2009, 390)
2. Rukun dan Syarat Wadiah
Menurut  ulama  ahli  fiqh  imam  anbi  hanafi  mengatakan  bahwa  rukun wadiyah hanyalah Ijab dan Qabul.(Abdul  Rahman,  2005,  185).  Namun  jumhur  Ulama mengemukakan bahwa rukun Wadiah ada tiga, yaitu orang  yang berakad, barang titipan dan Sighah, ijab dan Qabul. Adapun syarat dari Wadiah adalah :
a. Orang yang berakad
b. Benda yang dititpkan disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata.
c. Shigat adalah Ijab dan Qabul.

## 3. Jenis Wadiah
Wadiyah Dibagi ulama menjadi dua jenis yaitu:
a. Wadiyah yad Dhamanah
b. Wadiyah Yad Amanah
Wadiyah pada  dasarnya  merupakan  akad  bersifat  social  dan  bukan  bersifat komersil.  Akad Wadiyah ini  berdiri  berdasarkan  kasih  sayang  dan  tolong  menolong, sehingga tidak mengharuskan adanya imbalan dan menjaga titipan tersebut.
C. Tinjauan Umum Tentang Ijarah
1. Pengertian dan dasar hukum Ijarah
Devinisi  secara  etomologis, Ijarah adalah  upah  sewa  yang  diberi  kepada  seorang yang  telah  mengerjakan  suatu  pekerjaan  sebagai  balasan  atas  pekerjaan.  Salah  satu bentuk  kegiatan  manusia  dalam  lapangan muamalah ialah Ijarah.(Helmi,  2002,  29). Al- Ijarah berasal dari kata ajar yng berarti upah atau pahala.(Rahman, 1996, 41). Karena itu lafazh Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.
Dalam hukum islam,  iIjarah  sering  disebut  sebagai  perjanjian  sewa  menyewa. Namun pengertian tersebut jangan diartikan sebagai sewa menyewa sesatu barang untuk untuk diambil manfaaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti juas.(Helmi, 2002, 29)
Ijarah  sering  dilakukan  orang-orang  dalam  berbagai  keperluan  mereka  yang bersifat harian, bulanan atau tahunan. Dalam istilah hukum islam pihak yang melakukan pekerjaan  tersebut  dengan ajir (ajir ini  terdiri  dari ajir  Khas dan ajir musytarak) sedangkan  orang  yang  memperoleh  manfaat  dari  pekerjaan ajir (pemberi  kerja)  disebut dengan mustajir.( Chairuman, 2004,154)
a. Jenis ijarah Pekerja
1. Ajir Khash (pekerja  Kusus),  yaitu  pekerja  yang  disewakan  untuk  bekerja sampai batas waktu tertentu.
2. Ajir  mustarak (Pekerja  Umum),  orang  yang  bekerja  untuk  lebih  dari  satu orang dan mereka semuanya memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya.(Sayyid, 2011, 159)
b. Rukun dan Syarat Sah Ijarah
Menurut  ulama  Hanafiyah,  rukun Ijarah adalah ijab dan Qabul,  yaitu  antara  lain dengan  menggunakan  kalimat al-ijarah,  al-itijar,  al-iktira dan  al-iwadh.(faturrahman, 2002,  155)  sedangkan  menurut  Jumhur  Ulama,  rukun Ijarah ada  4  (empat)  yaitu akad, sighat  aqad,  ujrah, dan  manfaat.  (Rahmat,  2006,  125).  Sedangkan  syarat Ijarah ada  4 (empat). Yaitu hendaknya ia termasuk yang boleh ditransaksikan, diketahui manfaatnnya, diketahui upayahnya, dan hendaknya manfaat tersebut dibolehkan.(Shalin, 2009, 161)
Apabilah akad ijarah telah sempurna dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka diberlakukan beberapa ketentuan, seperti:
1. syarat kepemilikan manfaat atas barang yang disewa
2. sahnya  kepemilikan  orang  yang  menyewa  atas  upah  sewa  yang  dibayarkan penyewa saat akad.
3. Syarat manfaat
c. Macam-macam ijarah dan syarat-syaratnya
Ijarah terdiri  dari  dua  macam,  yaitu ijarah  ain/ijarah  ala  al-Manafi (sewa langsung) dan ijarah dzimmah/ijarah ala al-maal (sewa tidak langsung).
Adapun syarat-syarat ijarah ain adalah:
a. Barang yang disewakan sudah ditentukan
b. Barang  yang  disewakan  ada  dan  disaksiakn  oleh  kedua  belah  pihak  yang bertransaksi dilakukan.
c. Pemenuhan manfaat tidak boleh ditangguhkan dari waktu akad
Adapun syarat-syarat ijarah dzimmah adalah:
a. Upah  sewa harus  diberikan  langsung  saat  transaksi  karena  ijarah  jenis  ini menyerahkan manfaat secara langsung.
b. Hendaknya  barang  yang  akan  disewakan  dijelaskan  bentuk,  macam,  dan sifatnya.(Shalin, 2009,165)
Manfaat  ijarah  bisa  dirasakan  dalam  beberapa  bentuk.  Pertama,  manfaat  benda, seperti  penghunian,  rumah  dan  pemakaian  mobil.  Kedua,  manfaat  pekerjaan.  Terakhir, manfaat  orang  yang  mengerahkan  tenaganya,  seperti  pembantu  dan  burung. (Veithzal, 2011, 77)
Kaum  muslimin  bersepakat  bahwa ijarah diperbolehkan  dan  disyaratkan berdasarkan  dalil  Al- Qur’an,  suhhan  dan  ijma.  Seperti  yang  terkandung  dala  Qs.  Al - Baqarah ayat 233, yang berbunyi:
Artinya :
Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  yaitu bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  member  makan  dan pakian para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apaibilah keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia  lain,  karena  itu,  boleh  diaktakan  bahwa pada  dasarnya ijarah itu  adalah  salah satu  bentuk  aktifitas  antara  dua  pihak  yang  berakad  guna  meringankan  salah  satu  pihak atau  saling  meringankan,  serta  termasuk  salah  satu  bentuk  tolong  menolong  yang diajarkan agama.
d. Perbedaan wadiyah dan akad ijarah
perbedaan  antara wadiyah dan ijarah adalah  dimana ijarah adalah  sebuah  atas pekerjaan atau manfaat sesuatu dimana ijarah adalah sebuah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan,  dimana  jika  dikaitkan  antara wadiyah dan ijarah, seseorang  tidak  akan mendapatkan  upah  jika  tidak  ada  orang  lain  yang  memberikan  sebuah  amanah  atau kepercayaan, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa.

## D. Tinjauan Umum Tentang Akad

## 1. Definisi akad
Secara bahasa, kata akad besaral dari bahasa arab yaitu al-Aqd yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua  hal.  Ikatan  itu  sendiri  bisa  bermakna  kongkrit.  Itulah  makna  sebenarnya.  Dalam makna yang umum, akad adalah semua komitmen yang ingin dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar’i. (Majalah As-Sunnah,1431H,2011)
Pengertian ini mencakup semua komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih  seperti  akad  jual  belih,  sewa  menyewa  dan  akad  nikah  serta  yang  sejenisnya. Komitmen  yang  berasal  dari  satu  pihak  saja,  seperti  akad sumpah,  nazar,  talak,  akad memberikan  hadiah,  shadaqah  dan  lain-lainnya,  termasuk  komitmen  pribadi  untuk melaksanakan semua kewajiban agama dan meninggalkan semua larangan dalam agama menurut para ahli tafsir, makna inilah yang terkandung dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:
Artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  akad-akad  itu,  dihalalkan  bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (Yang  demikian  itu)  dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Maksut  ayat  di  dalam  pembahasan  ini  ialah  karena  skripsi  ini  berjudul  mengenai jasa  tukang parkir,  karena  dalam  suatu  transaksi  kita  harus  melihat  jnis  perjanjian  apa yang  di  gunakan  dalam  menentukan  suatu  transaksi  perparkiran  ini sehingga  membuat pembaca  mengetahui  terhadap  jenis  akad  suatu  transaksi,  sehingga  penulis  mengambil Qs.  Al-Maidah  ayat  1  untuk  menjadi  salah  satu  sumber hukum yang  berkaitan  dengan pembahasan pada skripsi ini.
Akad  dalam  makna  yang  khusus, didefinisikan  oleh  para  ulama  dengan  beragam definisi  yang  hampir  sama.  Akad  adalah  transaksi  yang  ditandai  dengan ijab dan qabul atau  yang  mewakili  keduanya  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  syariat.  Definisi  akad dalam maknanya  yang kusus inilah yang langsung terfahami sebagai definisi dalam fiqh muamalah .

## 2. Rukun dan Syarat Akad
Untuk  terbentuknya  akad,  maka  diperlukan  unsur  pembentuk  akad  hanya  saja  di kalangan  fiqaha  terdapat  perbedaan  pandangan  berkenaan  dengan  unsure  pembentuk (rukun  dan  syarat  akad).  Menurut  jumhur  fuqaha,  rukun  akad  terdiri  atas Al-Aqidan, Mahal  al’aqd ,  dan Sighatal-Aqd.(Ahmad,  2004,  65)  Fiqaha  Hanafiyah  mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur Fiqahah di atas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsure-unsur pokok pembentukan akad dan unsure tersebut hanya ada satu  yakni Sighat al-aqd (Ijab  dan  qabul).  Sedangkan Al- ‘Aqidan dan Mahal  al’aqd bukan  merupakan rukun  akad  dan  lebih  tepat  di  kategorikan  sebagai  syarat  akad.  Berdasarkan  pengertian ini,  maka  jika  dihubungkan  dengan  pembahasan  rukun  akad,  dapat  dijelaskan  bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni Ijab dan qabul.(Ahmad, 2004,66)
Untuk memenuhi rukun-rukun tersebut, ada beberapa syarat yang harus terdapat di dalamnya, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala aqad.
2. Syarat,  kusus,  yaitu  syarat-syarat  yang  disyaratkan  wujudnya  dalam  sebagai aqad, tidak dalam sebagian yang lain.
Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam aqad adalah:
a. Ahliyatul ‘aqidaini
b. Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi
c. Al- wilyatus syar ‘iyah fi maudhu’il aqdi
d. Alla yakunal’aqdu au madhu’uhu mammu’an binashshin syar’I yin
e. Kaunul aqdi mufidan
f. Ittihatul majlisil aqdi
3. Klasifikasi akad
Dari segi hukum ada lima yaitu :
a. Akad  wajib,  seperti  nikah  bagi  orang  yang  sudah  mampu,  memiliki  bekal untuk  menikah  dan  khawatir  dirinya  berbuat  maksiat  kalau  tidak  segera menikah.
b. Akad  sunnah,  seperti  meminjamkan  uang  memberi  wakaf  dan  sejenisnya  dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunnahkan.
c. Akad mubah, seperti perjanjian jual belih, penyewa dan sejenisnya.
d. Akad makruh, seperti manjual anggur kepada orang yang masih di ragukan.
e. Akad haram, yakni perdagangan riba, dan menjual barang haram.
Dari segi penyerahan barang atau tidak terbagi yaitu:
1. Akad  yang  tidak  mengharuskan  serah  terima  barang  secara  keseluruhan  pada saat akad, seperti sual belih secara umum, wikalah, hiwalah dan lain-lain.
2. Akad yang mengaruskan serah terima barang secara langsung.
Dari segi kompensasi terbagi dua yaitu:
a. Akad  dengan  kompensasi,  seperti  jualbeli,  syirkah,  penyewa,  pernikahan  dan sejenisnya.
b. Akad sukarela seperti hibah, penitipan, dan lain-lain.
Akad dari segi legalitas ada dua yaitu:
a. Akad  legal  atau yang  sah,  yakni  akad  yang  secara  dan  aplikasi  memang disyaratkan.  Akad  yang  memenuhi  rukun-rukunnya  dan  aplikasinya  secara bersamaan. Berlaku seluru konsekuensi akad yang sah.
b. Akad  illegal  atau  akad  yang  batal.  Yakni  akad  yang  dianggap  ajaran  syariat tidak  diberlakukan  padanya segala  konsekuensi  akad  yang  sah,  batasannya adalah segala akad yang pada asalnya dan secara aplikatifnya tidak distaratkan.

## E. Tinjauan Umum Tentang Parkir
1. Pengertian Parkir
Parkir  adalah  kendaraan  yang  tidak  bergerak  pada  suatu  keadaan  yang  bersifat sementara  karena  ditinggalkan  oleh  pengemudinya.  Fasilitas  parkir  diangun  bersama- sama  dengan  kebanyakan  gedung,  untuk  memfasilitasi  kendaraan  pemakai  gedung. Termasuk  dalam  pengertian  parkir  adalah  setiap  kendaraan  yang  berhenti  pada  tempat- tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang atau barang.

## 2. Istilah-istilah yang digunakan Parkir
Dalam  membahas  masalah  perparkiran,  perlu  diketahui  beberapa  istilah penting sebagai berikut:
a. Kapasitas parkir.
b. Kapasitas Normal
c. Durasi Parkir
d. Kawasan Parkir
e. Kebutuhan Parkir
f. Lama Parkir
g. Puncak Parkir h. Jalur Sirkulasi
F. Analisa Akad dalam Transaksi Perparkiran
1. Akad Antara Tukang dan Unit Pelaksana Terpadu Perparkiran
Dinas  perhubungan  Kota  Manado  merupakan  induk  dari  Unit  Pelaksana  Terpadu Perparkiran,  selain  Unit  Pelaksana  Terpadu  Pengujian  dan  Unit  Pelaksana Terpadu Terminal. Dengan demikian, Dinas Perhubungan memiliki peran besa dalam perparkiran di Kota  manado,  sehinggan  penguna  jasa  bisa  merasakan  fungsi  keberadaan  Unit PelaksanaanTerpadu Perparkiran itu.
Jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad  yang akan dan bisa digunakan antara  Unit  Pelaksana  Terpadu  Perparkiran  dan  tukang  parkir  adalah ijarah, sesuai dengan penyataan berikut ini:
Manfaat  keberadaan  perparkiran  bisa  dirasakan  para  pengguna  jasa  ketika pengendara sudah membayar dan memegang karcis masuk area perparkiran TKB. Karcis bukan  merupakan  bukti  pembayaran  retribusi,  tapi  sebagai bentuk  perlindungan  dari Dinas Perhubugan terhadap kendaraan-kendaraan yang ada.(hasil wawancara, 17 Oktober 20013).
Pernyataan di atas  menunjukan bahwa tukang parkir di wilayah  Taman Kesatuan Bangsa  merupakan  pihak  yang  disewa  oleh Dinas  Perhubungan  untuk mengatur, menerbitkan  dan  menjaga  keamanan  kendaraan  bermotor  yang  terparkir  di  wilayah tersebut.
Selain  itu,  perjanjian  antara  Unit  Pelaksanaan  Terpadu  dan  Tukang  parkir  juga tampak bermasalah dalam hal pengupahan. Menurut Kabag Tata Usaha Unit Pelaksanaan Terpadu  Perkarkiran  Dinas  Perbubungan  Kota  Manado,  Mouna  Silvana  Andes,  para
tukang parkir digaji oleh Dinas Perhubungan dengan ketentuan pendapatan tukang parkir diambil  dari  10  persen  hingga  20  persen  hasil  parkir  yang  dietor  di  Unit  Pelaksanaan Terpadu  Perparkiran  jadi  hasil  pendapatan  dari  tukang  pakir  perharinya  berkisar  50.000 sampai  75.000  dan  dia  ambil  10.00  ampai  15.000  untuk  di  setor  kepada  Unit  pelaksana Terpadu Dinas Perhubungan Kota Manado. Sedangkan menurut para tukang parkir, rata- rata  setoran  parhari  mereka  hanya  berada  di  sekitar  Rp.10.000  hingga  Rp.15.000,  sepeti yang dikatakan tukang parkir di tepi jalan umum di pertokoan Lim Fashion, Utu Anuna.

## 2. Akad Antara Tukang Parkir dan Pengguna Jasa Parkir
Selama  ini,  pngguna  jasa  perkir  melihat kendaraan  lebih  aman  jika  diparkir  di wilayah  Taman  Kesatuan  Bangsa  atau  di  tepi  jalan  umum  di  Kawasan  pasar  45 dibandingkan memarkirkan kendaraannya di kawasan Mall. Dengan kata lain, pengguna jasa  parkir  akan  lebih  tenang  dan  tak  khawatir  dengan  kemungkinan  kehilangan  atau pencurian  kendaraan  bermotor.  Ketenangan  tersebut  disebabkan  adanya  tukang  parkir yang turun menjaga kendaraan di Taman Kesatuan Bangsa atau di kawasan Pasar.(Hasil wawancara, 22 Oktober, 2013)
Namun,  ada  juga  pengguna  jasa  yang  menilai  persoalan  siapa  yang bertanggungjawab  atas  kendaraan  adalah  pemilik  kendaraan,  lebih  dipengaruhi pemahaman bahwa  tukang  parkir  dan  atau  Dinas  Perhubungan  Kota  Manado  hanya menyediakan  lahan  untuk  kendaraan  parkir,  sedangkan  jasa  parkir  hanya  menyewa  jasa tukang parkir agar motor atau kendaraan bisa diletakan di lahannya.(Hasil wawancara, 22 Oktober 2013)
Jika  berkaca  pada  transaksi  yang  terjadi  saat  pengguna  jasa  memasuki  wilayah Taman  Kesatuan  Bangsa  (TKB),  dengan  membayar  sejumlah  uang  retribusi  kepada petugas  Dinas  Perhubungan,  yang  menjadi  sebuah  jeminan  kepada  pengguna  jasa  atas kendaraan  yang  diparkir,  maka  yang  terjadi  di  antara  pengguna  jasa  dan  tukang  parkir merupakan  transaksi penitipan.  Dengan  kata  lain,  pengguna  kendaraan  menjadi  tukang
parkir sebagai  jasa  penitipan  kendaraan  miliknya.  Secara  Islami,  transaksi  ini  di  sebut dengan transaksi wadiah.
Adapun  upah  jasa  yang  diberikan  pengguna  jasa  kepada  tukang  parkir  adalah wujud  penghargaan  usaha  dari  tukang  parkir  dalam  menjaga  keamanan  serta perlindungan  kendaraan  yang  iparkir.(Hasil  wawancara,  23  Oktober,  2013).  Pemberian upah  yang  terhitung  kecil  dengan  tanggung  jawab  yang  cukup  besar  dalam  mejaga kendaraan yang ada, disebut-sebut cukup unutuk menjadi upah atas manfaat yang didapat dari  tukangwalau  hanya  dibayar  antara  1.000  sampai  2.000  rupiah  setiap kendaraan.(Hasil wawancara, 20 Oktober 2013).

## D. Kesimpulan
Dari uraian sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:
1. Antara  tukang  parkir  dan  Dinas  Perhubungan  menggunakan  prinsip  akad Ijarah, sedangkan  antara  tukang  parkir  dengan  pengguna  jasa  adalah  prinsip  akad wadiyah.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  beberapai  persoalan, seperti tanggung jawab dalam  menjaga kendaraan  yang di parkir serta hasil  upah yang tidak sesuai dengan Ekonomi Islam.
2. Secara  umum  bisa  dikatakan  bahwa  jasa  profesi  tukang  parkir  telah  dijalani sebagaimana  mestinya,  namun  jika  dilihat  dari  kacamata  ekonomi  islam  banyak trnsaksi  atau  cara  dalam  jasa  profesi  tukang  tidak  sesuai  dengan  ekonomi  Islam, seperti  cara  menjaga kendaraan  sampai  pada  persoalan  upah.  Penghasilan  yang didapat tukang parkir tidak tetap Karena sewaktu-waktu dapat berubah. Sedangkan upah  yang  diperoleh  masih  samar-samar  antara  tukang  parkir  yang  sudah  PNS dengan yang menjadi tukang parkir biasa yang di ambil 10% dari hasil parkir yang disetor ke Unit Pelaksana Terpadu Dinas Perhubungan.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Mustaq, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
Basri,  Ahmad  Azhar, Asas-Asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam),  Jogjakarta: UII Press, 2004
Bugha,  Al  Muthafa  Dib, Fiqh  Al  Mu’awadhah, Diterjemahkan  oleh  Fakhri  Ghafur, dengan  Judul, Buku  Pintar  Transaksi  Syariah,  Menjalin  Kerja  sama  Bisnis  dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, Jakarta : Mizan Publik, 2009
Chapra,  Umer, Islam  and  the  Economic  Challence, Diterjemahkan  oleh  Ikhan  Abidin Basri  dengan  Judul Islam  dan  tantangan  Ekonomi, Cet.  II,  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2000
Departemen Agama RI, AL- Qur’an dan terjemahannya, Bandung : Diponegoro, 1996
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Ed, III, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
HD, Kaelany, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, Ed, II, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000
Huda, Qomarul, “ Fiqh Muamalah”, Yogyakarta: Teras, 2011
Fathurahman, Jamil, ” Fiqh Muamalah ” Vol 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002
Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, diterj, Moh Abidun dkk, dengan Judul, Fiqh Sunnah Jilid
5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2010
Syafei,  Rahmat, Fiqh  Muamalah  unutk  UIN,  STAIN,  PTAIS  dan  Umum, Bandung: Pustaka Setia, 2006