ISSN : 2685-8517, (p) 2302-3759 Vol. 11, No. 1 (2022), pp.49-65 doi: 10.14421/welfare.2022.111-04 https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/welfare/index
Pengembangan masyarakat berbasis Gender: Analisis Program Dana Desa dan Program Keluarga Harapan
Alfrojems 1 *, Chairani 2 , Triyanti Anugrahini 3 1 Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
3 Departemen Ilmu Kesejahteraan SosialFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
* Corresponding Author. E-mail: alfro.jems@gmail.com
Received: 2 Okt 2022.; Revised:  30 Nov 2022; Accepted: 22 Des  2022
Abstract: The  purpose  of  this  research  is  to  examine  gender  issues  in  community development efforts through poverty alleviation programs, particularly the Village Fund and the Conditional Cash Transfer (PKH) program. The method employed in this writing is a literature review. Data collection was carried out by gathering journals, reports, books, and documents  relevant  to  the  research  objectives.  Based  on  the  findings  of  the  review,  it  is evident that gender-related problems in poverty alleviation efforts are not limited to within the  community;  they  also  extend  to  the  implementation  of  gender  concepts  within government  programs.  This  can  be  observed  in  the  two  aspects  discussed  in  this  paper: gender  in  community  development  and  gender  in  government  programs.  The recommendations derived from this study that need to be implemented include the necessity for policy reviews, policy adjustments, capacity building for facilitators, the development of gender-related  instruments,  the  promotion  of  collaborations  with  universities,  and  the encouragement of more publications relevant to gender issues.
Keywords: Gender, Poverty Alleviation, Community Development, PKH
Abstrak : Tujuan  penelitian  ini  mengkaji  isu  gender  dalam  upaya  pengembangan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan khususnya pada program Dana Desa dan PKH. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data berupa jurnal, laporan, buku, dan dokumen yang relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Berdasarkan  hasil  pengkajian  maka  diperoleh  bahwa persoalan  gender  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  bukan  hanya  terjadi  di  tengah masyarakat, bahkan juga pada implementasi konsep gender pada program pemerintah, hal ini dapat dilihat pada dua aspek pembahasan penulisan ini yakni gender pada pengembangan masyarakat dan gender dalam program pemerintah. Adapun rekomendasi dari penelitian ini yang  perlu  untuk  dilaksanakan  adalah  perlunya  upaya  untuk  melakukan  reviu  kebijakan, penyesuaian kebijakan, peningkatan kapasitas terhadap pendamping, penyusunan instrumen terkait  dengan  gender,  mendorong  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi,  dan  mendorong untuk semakin banyaknya publikasi yang relevan dengan isu gender
Kata Kunci: Gender, Pengentasan Kemiskinan,  Pengembangan Masyarakat, PKH

## PENDAHULUAN
Tahun  2019  diperingati  sebagai  satu  dekade  reformasi  kesetaraan  gender  dunia. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bank Dunia diperoleh gambaran informasi bahwa rata-rata nilai global kesetaraan gender saat ini mencapai 74.71 ini menunjukkan peningkatan  jika  dibandingkan  nilai  10  tahun  yang  lalu  yang  hanya  mencapai  70.06, merujuk pada data atau angka tersebut maka dapat diperoleh informasi bahwa saat ini baru  tiga  per-empat  perempuan  di  dunia  yang  memperoleh  kesempatan  yang  sama dengan pria, Indonesia sendiri memiliki angka 64,38 (Rahmawati et al., 2019).
Membahas kemiskinan tentu tidak akan lengkap tanpa adanya pendekatan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan fakta yang menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kondisi kemiskinan yang cukup memiliki perbedaan sehingga dengan demikian antara  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  cara  yang  berbeda  juga  untuk  terlepas  dari kemiskinan,  ini  pun  didasari  oleh  adanya  ketimpangan  atau  kesenjangan  yang  cukup dalam antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses segala kesempatan untuk keluar dari  kemiskinan  (Indraswari,  2009).  Bahkan  seriusnya  isu  gender  dalam  kemiskinan menyebabkan World Bank  menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi yang akhirnya menyebabkan terjadinya kemiskinan yakni women’s lack of empowerment, opportunity, capacity and security “kurangnya pemberdayaan, kesempatan, kapasitas dan keamanan bagi perempuan” (World Bank, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kemiskinan salah  satu  diantaranya  adalah  karena  adanya  kondisi  dimana  perempuan  kehilangan kesempatan  untuk  memberdayakan  diri  yang  akhirnya  menyebabkan  kebanyakan perempuan memiliki ketergantungan pada laki-laki, seperti adanya ketergantungan secara materi  oleh  istri  kepada  suami.  Padahal  di  sisi  lain  jumlah  penduduk  perempuan sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki, hal ini tentu akan menyebabkan kontribusi secara  kuantitas  secara  kolektif  atas  jumlah  penduduk  miskin  bukan  hanya  nasional bahkan dunia.
Indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang saat ini masuk dalam kelompok negara berkembang bahkan menjadi salah satu dengan pertumbuhan ekonomi salah satu yang tercepat  di  dunia,  ternyata  masih  memiliki  pekerjaan  rumah  yang  cukup  banyak khususnya dalam isu gender. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun (2019) indeks pembangunan manusia Indonesia antara laki-laki dan perempuan memiliki angka yang cukup  jauh  kesenjangannya,  dimana  untuk  laki-laki  nilai  IPMnya  mencapai  75.96
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 1, 2022
sedangkan perempuan nilainya hanya 69.18 Melalui angka ini jelas tergambarkan secara mudah  bahwa  Indonesia  masih  memiliki  persoalan  khususnya  pada  kesetaraan  akses pembangunan untuk perempuan dan laki-laki. Tidak heran juga dimana apabila melihat data  kemiskinan  Indonesia  maka  perempuan  masih  menjadi  kelompok  jenis  kelamin dengan  kontribusi  paling  besar  yakni  10.06%  (Statistik,  2018),  ini  tentu  cukup kontradiktif  dimana  jumlah  penduduk  paling  banyak  menurut  BPS  berdasarkan  jenis kelamin  adalah  laki-laki  dengan  jumlah  mencapai  135.821.768  (Nugraheny,  2019). Kondisi yang dihadapi oleh kelompok perempuan ternyata tidak sebanding lurus dengan moto  nasional  yakni bhinneka  tunggal  ika yang  artinya  berbeda-beda  tetap  satu  jua. Sehingga  apabila  keberagaman  dihubungkan  dengan  pembangunan  maka  perempuan masih  harus  menjadi  kelompok  nomor  dua  dalam  hal  akses  pembangunan,  hal  ini kemudian menyebabkan kurangnya atau rendahnya kemampuan perempuan untuk keluar dari jurang kemiskinan.
Gender  secara  sederhana  dapat  dimaknai  sebagai  peran  atau  perilaku  yang ditampilkan  oleh  seseorang  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  jenis  kelaminnya (Nainggolan,  2019a).  Di  sisi  lain  sesungguhnya  gender  merupakan  elemen  dasar  dari konsep diri kita. Mengetahui bahwa “ aku adalah Perempuan ” atau “aku adalah pria” adalah bagian dari inti identitas personal kita. Dalam studi gender kita selalu mendengar istilah feminitas, dan maskulinitas dimana hal inilah yang akan menjadi stribut dari setiap personal,  dan  terdapat  model  dua  dimensi  maskulinitas  dan  feminitas  psikologis sebagaimana pada gambar 1 berikut,
Gambar 1: Model Dua Dimensi Maskulinitas dan Feminitas Psikologi (Taylor et al., 2009)
MASKULIN ANDROGINI
TAK PASTI
FAMINIM FE MI N IT A S RE N D A H MASKULINITAS TINGGI FEMINITAS TINGGI MA SK U L IN IT A S RE N D A H
Menurut  Martin  dan  Ruble  (Taylor  et  al.,  2009)  Orang  sering  memandang  dirinya memiliki  minat  dan  kepribadian  yang  sesuai  dengan  gendernya.    Perspektif    kognitif sangat berguna untuk memahami bagaimana belajar tentang gender .  Pengetahuan bahwa kita adalah pria atau Perempuan, pemahaman tentang gender identity (identitas gender), telah kita perolah sejak usia 2 (dua) tahun, anak telah menyadari gendernya dan dapat memberi tahu bahwa mereka adalah perempuan atau laki-laki.
Semua stereotip selalu berhubungan dengan gender hal ini mengacu pada kekhasan setiap anggota kategori. Menurut penganut paham feminism Stereotip gender merupakan kategori yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang sesuai untuk perempuan  dan  laki-laki.  Banyak  stereotip  bersifat  begitu  umum  sehingga  menjadi ambigu, dan ini berlaku untuk stereotip gender. Pertimbangan kategori “maskulin” atau “feminisme”.  Contohnya  paling  mudah  dapat  dilihat  dari  program  pemberdayaan kelompok dimana sangat didominasi oleh perempuan karena dianggap perempuan lebih dinamis dan tidak kaku jika dibandingkan dengan laki-laki. Jelas kondisi ini berpotensi untuk dapat memperdalam jurang kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.
Salah  satu  akibat  yang  ditimbulkan  dari  ketidakadilan  gender  adalah  kemiskinan, dimana  ketidakmampuan  perempuan  untuk  dapat  mengakses  sebuah  program  atau aktivitas  yang  dapat  mengembangkan  dirinya  menjadinya  banyak  perempuan  yang kemudian hidup dalam kemiskinan (SMERU, 2005). Menurut Bank Dunia sampai tahun 2018, 736 juta orang di seluruh dunia masih hidup di bawah kemiskinan ekstrem, ukuran kemiskinan ekstrem adalah pengeluaran kurang dari 1,90 dolar AS per hari, yang artinya kurang  10%  penduduk  dunia  merupakan  masyarakat  yang  mengalami  kemiskinan ekstrem dan 413 juta diantaranya menderita kemiskinan berat (Pusparisa, 2019).
Dewasa kini upaya pengentasan kemiskinan menuntut penanganan yang holistik, oleh karena itu masyarakat bukan hanya diberikan upaya peningkatan ekonomi, namun juga diikuti  dengan  peningkatan  bidang  lainnya,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  sosial  dan kebudayaan keseluruhan hal tersebut dibalut dalam proses pengembangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun saat ini isu pembangunan juga memiliki tema yang menarik yakni inklusifitas dimana hal ini berarti bahwa pembangunan melibatkan seluruh pihak tanpa  memandang  suku,  agama,  ras,  antar  golongan  atau  bahkan  gender  yang  lebih dikenal dengan gender mainstreaming. Hal ini kemudian mendorong beberapa program nasional  untuk  dapat  ikut  terlibat  dalam  upaya  penyelesaian  isu  gender  atau  gender
mainstreaming / pengarusutamaan gender. Kondisi ini terjadi karena perlunya distribusi pembangunan yang merata sehingga diperlukan dukungan perspektif ini karena relevan dengan pembangunan inklusif.
Saat ini Indonesia seolah mengupayakan program menuju pembangunan yang inklusif, ini  artinya  program  yang  diselenggarakan  merupakan  upaya  untuk  membangun masyarakat  Indonesia  secara  adil  dan  salah  satunya  adalah  tanpa  memerhatikan  jenis kelamin. Melalui pembangunan yang inklusif diharapkan kesenjangan masyarakat dapat segera  diatasi.  Selain  itu  juga  pembangunan  inklusif  berarti  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam  menikmati  dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang  dalam  masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam  proses-proses  dan  kegiatan masyarakat  tanpa  melihat  dari  golongan  mana  pun,  serta  untuk  menciptakan  kembali masa  depan  masyarakat  dan  individu,  dengan  demikian,  partisipasi  masyarakat merupakan  salah  satu  bagian  penting  dari  pemberdayaan  dan  penumbuhan  kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi partisipasi aktif dan semakin lengkap partisipasinya maka semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan. Lebih jauh saat ini pembangunan baik nasional maupun internasional berpatokan pada isu inklusifitas yang artinya adalah pembangunan tersebut bukan hanya mewujudkan kondisi ekonomi yang baik bagi masyarakat melainkan juga mampu untuk menciptakan pembangunan yang adil bagi seluruh bagian atau elemen masyarakat, hal ini berarti pembangunan tersebut mampu untuk diciptakan dan dinikmati oleh seluruh bagian dari masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut.
Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif maka seyogyanya hal yang perlu  diperhatikan  kemudian  adalah  bagaimana  menjamin  tersedianya  hak  yang  sama bagi seluruh masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan, hal inilah yang kemudian kita kenal dengan gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender. Poin ini adalah menekankan kepada keterlibatan secara adil oleh seluruh bagian masyarakat baik itu laki- laki maupun perempuan, hal inilah kemudian akan terlaksana secara baik apabila gender stereotip  atau  keyakinan  tentang  atribut  khas  pria  dan  perempuan  pada  masyarakat setempat rendah.
Berbicara  tentang  gender  stereotip  maka  kita  akan  membahas  terkait  dengan pertanyaan-pertanyaan  yang  tampak  sederhana  seperti;  Bagaimana  jenis  kelamin seseorang mempengaruhi persepsi dan evaluasi kita terhadap orang itu atau perilakunya? Penekanannya disini adalah pada gender sebagai karakteristik dari target pembentukan kesan.
Hasil  penelitian  lainnya  menyebutkan  bahwa  keterlibatan  komunitas  perempuan terhadap  gentrifikasi  menunjukkan  pentingnya  hubungan  kepercayaan  dan  mutualitas yang  sudah  ada  di  antara  teman  dan  tetangga  (Texier,  2006).  Keprihatinan  bersama tentang perumahan dan perpindahan, dan batas-batas komunitas dan identitas kolektif, berfungsi untuk memobilisasi warga. Mereka memperkuat politisasi penduduk barrio dan mengurangi  biaya  partisipasi.  Pada  gilirannya,  mereka  dapat  mengkatalisasi  kegiatan politik yang lebih formal karena kompetensi dan perasaan kemanjuran politik tumbuh. Kewarganegaraan  aktif  dapat  dihasilkan  dari  'non-warga  negara'  (individu  tidak berdokumen)  dan  'warga  kelas  dua'  (individu  yang  dikecualikan).  Melalui  berbagai argumentasi dan data yang bersifat evidence di atas maka memberikan motivasi kepada penulis untuk menyusun sebuah penulisan ini dengan tujuan untuk mengkaji isu gender dalam upaya pengentasan kemisikinan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  jenis deskriptif. Adapun jenis pengumpulan data berupa kajian literatur atau studi dokumentasi. Kajian  literatur  merupakan  sebuah  upaya  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  dapat menemukan  sekaligus  menginspirasi  secara  teoritis  atau  konsep  dari  fokus  yang  ditelaah untuk  menentukan  sub-kategori  atau  unit  analisis  (Satori  &  Komariah,  2014)  Melalui pendekatan  ini  penelitian  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  berbasis  kuantitatif  dan kualitatif yang kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengkaji tentang permasalahan isu gender dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumentasi berupa pengumpulan data yang bersifat secondary data berupa dokumen berupa jurnal, buku, laporan,  dan  dokumen  tertulis  lainnya  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian  ini  yakni permasalahan  isu  gender.  Penelitian  ini  dalam  prosesnya  mengambil  tiga  kajian  hasil
penelitian sebagai data utama, 9 (sembilan) buku dan dokumen, serta 13 (tiga belas) jurnal sebagai data penunjang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gender pada pengentasan kemiskinan berbasis pengembangan masyarakat
Isu gender dalam pembangunan sesungguhnya bukanlah isu baru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa isu gender menjadi perhatian lebih dalam pembangunan atau proses pengembangan  masyarakat.  salah  satu  penelitian  yang  sering  menjadi  perhatian  adalah gender and Development (GAD). GAD lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial dalam  pembangunan,  selain  itu  GAD  juga  memfokuskan  gerakannya  pada  hubungan gender dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut GAD berasumsi bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah adanya hubungan gender yang tidak adil (Hasim & Remiswai, 2009).  Lebih  lanjut  lagi  dijelaskan  bahwa  situasi  inilah  yang  menghalangi  pemerataan pembangunan dan partisipasi jenuh perempuan (Hasim & Remiswai, 2009). Lebih lanjut jauh dikatakan dari sudut pandang GAD bahwa kesetaraan gender harus diupayakan pada aspek  yang  substansial  berikut  ini:  (1).  Pemberian  akses  yang  sama  dalam  Pendidikan sebagai upaya mendasar terjadinya perubahan sosial dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan; (2). Pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia; (3). Memberikan kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap  dunia  kerja,  gaji  yang  sama,  serta  pendistribusian  aset  yang  sama;  dan  (4). Pemberian  akses  yang  sama  pula  dibidang  politik  dan  posisi-posisi  strategis  dalam pengambilan  keputusan  (Hasim  &  Remiswai,  2009).  Dari  penelitian  tersebut  diperoleh informasi  bahwa  sesungguhnya  terkait  dengan  isu  gender  dalam  pembangunan  adalah terkait  dengan  kesempatan  mengakses  program  pengembangan  masyarakat  atau  ikut berkontribusi pada proses tersebut, akan tetapi hal ini seolah sulit karena masih rendahnya pemahaman  masyarakat  baik  itu  laki-laki  maupun  perempuan  atas  konsep  dasar pengembangan masyarakat dan hak kesamaan untuk mengakses program tersebut. Hal ini semakin  diperparah  dengan  adanya  nilai-nilai  yang  ada  dimasyarakat  yang  terlanjur dipercayai  oleh  masyarakat  dan  bahkan  masih  terus  dipelihara  terkait  dengan pengklasifikasian  atau  pemisahan  peran  antara  perempuan  dan  laki-laki  sehingga  tidak memberikan  hak  atau  kesempatan  yang  sama  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam memanfaatkan  pengembangan  masyarakat  yang  ada.  Bahkan  adanya  kecenderungan
dimana  nilai  yang  dipahami  oleh  masyarakat  ini,  lebih  condong  untuk  merugikan perempuan  khususnya  dalam  ikut  berpartisipasi  pada  kesempatan  pengembangan masyarakat  tersebut.  lebih  lanjut  ditambahkan  juga  sekalipun  pendekatan  ataupun perspektif  gender  telah  diupayakan  untuk  disebarkan  ke  seluruh  dunia  akan  tetapi partisipasi  perempuan  terhadap  pembangunan  masyarakat  masih  belum  terlalu menunjukkan  hal  yang  signifikan,  kondisi  ini  bahkan  terjadi  dari  tahapan  pembuatan program atau kebijakan sampai ke hal teknis di lapangan. Padahal proses pengembangan masyarakat penting dalam untuk mendorong kesadaran bersama dalam aspek partisipasi yang setara. Beberapa contoh yang mudah dilihat adalah perbandingan jumlah perempuan dan  laki-laki  pada  keterwakilan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  menjadi  kunci  utama dalam  hal  pembuatan  kebijakan  khususnya  terkait  dengan  pembangunan  masyarakat, dimana rasio perempuan baru mencapai 21% (Kompas, 2019), selain itu dari segi teknis dari 78.000 desa Indonesia kepala desa perempuan hanya sebesar 5% (Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2017).
Selanjutnya  menurut  Melly  G.  Tan  (1996)  (Hasim  &  Remiswai,  2009)terdapat beberapa hambatan yang mendasar sehingga menyebabkan perempuan terhalangi dalam berpartisipasi selama proses pembangunan, seperti: (1). Hambatan fisik; (2). Hambatan teologis, dimana dianggap perempuan sebagai makhluk yang diciptakan untuk lelaki; (3). Hambatan sosial-budaya; (4). Hambatan sikap pandang; dan (5). Hambatan historis. Lebih lanjut lagi Indraswari (2009) menyebutkan bahwa dampak dari adanya stereotip gender pada perempuan menyebabkan terbatasnya pemberdayaan pada perempuan, terbatasnya kesempatan  perempuan,  terbatasnya  kapasitas  perempuan,  dan  terbatasnya  keamanan perempuan (Indraswari, 2009). Banyaknya faktor ini tentu memberikan kontribusi pada sulitnya perempuan untuk mengupayakan untuk berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan sebuah wilayah sehingga menyebabkan perempuan menjadi pihak paling lemah dan paling sulit untuk memanfaat pemberdayaan tersebut.
Sebuah  perubahan  kepada  pelayanan  berbasis  masyarakat  seperti  pengembangan masyarakat sesungguhnya dapat memberikan tambahan beban bagi kelompok perempuan secara  tidak  proporsional,  baik  karena  peran  tradisional  perempuan  sebagai  pemelihara tradisional dan juga karena lebih tingginya tingkat partisipasi perempuan itu sendiri dalam proses pengembangan masyarakat (Ife, 2013). Lebih lanjut Ife juga menjelaskan bahwa dalam  masyarakat  kontemporer  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  rasionalisme  ekonomi,
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 1, 2022
perawatan dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat tidak dihargai, karena hal ini tidak dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kekayaan atau meningkatkan produktivitas, oleh karena  itu  dalam  layanan  berbasis  masyarakat  diperlukan  sebuah  upaya  strategis  yang secara  efektif  mendorong  pengurangan  marginalisasi  perempuan  sekaligus  memberikan pembelajaran secara langsung untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas tanpa memandang jenis kelamin atau gender.
Melalui berbagai hasil penelitian di atas terlihat dan juga diperoleh informasi secara jelas  bahwa  pada  pelaksanaannya  dalam  proses  pengembangan  masyarakat  isu  gender begitu melekat, hal ini ternyata tidak lepas dari penggunaan nilai-nilai masyarakat yang dianut di wilayah tertentu. Penggunaan nilai yang disertai dengan tingginya juga isu gender terkhusus dengan adanya stereotip pada kelompok gender tertentu, dimana pada kasus ini lebih besar adalah kelompok perempuan menyebabkan praktik pemberdayaan masyarakat yang  seyogyanya  mampu  untuk  menjadi  jembatan  pembangunan  sekaligus  distribusi pembangunan  yang  efektif  dan  efisien  memiliki  dampak  yang  tidak  sesuai,  bahkan semakin memperdalam pemisah antara satu kelompok gender dengan kelompok gender lainnya. Hal ini apabila ditinjau dari hasil penelitian, kelompok gender perempuan menjadi kelompok yang paling merugikan pada pelaksanaannya.
Terkait dengan gender yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat, salah satu konsep yang cukup dikenal luas adalah women in development (WID) atau perempuan dalam pembangunan. Secara umum WID didefinisikan sebagai pendekatan dimana proses pengintegrasian  perempuan  dalam  program  pembangunan  (Hasim  &  Remiswai,  2009). Menurut  Jajat  dan  Oman  (2004)  dalam  Hasim  dan  Remiswai  (2009)  bahwa  WID dipengaruhi  oleh  ideologi developmentalism dimana  pembangunan  merupakan  wujud pemikiran modern atau terjadinya modernisasi pemikiran tentang pembangunan di negara- negara  seluruh  dunia,  oleh  karena  itu  pembangunan  merupakan  sebuah  kesatuan  dari proses kemauan yang bergerak secara linear dan pasti. Akan tetapi sangat disayangkan dimana dalam proses pembangunan tersebut perempuan masih tetap berada di belakang, baik  sebagai  pelaku,  objek  maupun  pemanfaatan  pembangunan  dan  hal  ini  lebih disebabkan karena perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, baik karena alasan klasik seperti subordinat perempuan maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan sosial dan budaya (Hasim dan Remiswai, 2009), oleh karena itu menurut Surya Dharma (2002) (Hasim & Remiswai, 2009) menekankan bahwa pendekatan WID berpijak dari dua
sasaran, yaitu (1). Prinsip egalitarian, kepercayaan bahwa semua orang sederajat; dan (2). Menitikberatkan  pada  pengadaan  program  yang  dapat  mengurangi  diskriminasi  yang dialami  oleh  perempuan  pada  sektor  produksi.  Selain  itu  juga  untuk  memperjelas pernyataan sebelumnya Jajat dan Oman (dalam Hasim dan Remiswai, 2009) memaparkan bahwa perlunya untuk merumuskan tiga prinsip utama dalam pembangunan yang terdiri atas: (1). Kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki harus diabadikan sebagai prinsip yang fundamental; (2). Perempuan harus diakui sebagai agen dan pewaris perubahan; dan (3).  Model  pembangunan  baru  yang  berperspektif  gender,  yang  bertujuan  untuk memperluas  pilihan  bagi  perempuan  dan  laki-laki,  namun  perbedaan  budaya  dan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.
Selanjutnya konsep yang cukup popular dalam konteks pembangunan masyarakat dan isu gender adalah Women and Development (WAD), dimana pendekatan ini menekankan pada hubungan antara perempuan dan laki-laki pada proses dari pembangunan itu sendiri, lebih lanjut pendekatan WAD dianggap sebagai pendekatan yang lebih kritis, akan tetapi terbentur pada hubungan patriarki yang terjadi dalam corak produksi masyarakat (Hasim & Remiswai, 2009). Oleh karena itu melalui pendekatan ini menekankan pada perlunya dukungan  politik  yang  stabil  serta  dalam  implementasinya  juga  WAD  sepatutnya menitikberatkan  pada  pengembangan  kegiatan  yang  berorientasi  pada  pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memerhatikan aspek waktu yang digunakan oleh perempuan (Surya, 2002; (Hasim & Remiswai, 2009).

## Program Pengentasan kemiskinan dalam Perspektif Gender
Saat  ini  terdapat  dua  program  prioritas  nasional  yang  memperoleh  perhatian  yang lebih dari pemerintah, kedua program itu adalah dana desa dan Program Keluarga Harapan.

## Dana Desa
Secara  prinsip  pengelolaan  dana  desa  yang  cukup  akomodatif  untuk  menunjang partisipasi  masyarakat,  akan  tetapi  kenyataannya  tidak  dijalankan  oleh  pengurus  desa secara  keseluruhan.  Namun  melalui  partisipasi  perempuan  justru  mampu  untuk menyelenggarakan prinsip tersebut, oleh karena itu partisipasi perempuan dan keterbukaan kepada masyarakat seharusnya menjadi suatu kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana desa, akan tetapi tidak pernah terjadi. Peranan para perempuan dalam merencanakan
pelaksanaan  program-program  desa  yang  disebut  dengan  APBDesa,  dapat  menampung aspirasi-aspirasi mereka melalui kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai- nilai, norma dan budaya.  Melalui  semangat  peranan  perempuan  dapat  melibatkan  aspirasi-aspirasi masyarakat  dan  keterbukaan  pengelolaan  dana  desa  (Darmi,  2016).  Hal  ini  mampu menggambarkan bahwa sifat perempuan yang akomodatif memiliki peran atau fungsi yang cukup kuat dalam meningkatkan dan kemudian semakin memperkuat posisi perempuan dalam  upaya  pemberdayaan  pada  masyarakat.  Keuntungan  yang  diperoleh  masyarakat semakin memberikan atau memperkuat posisi perempuan memberikan kesempatan untuk menjadikan  hal  tersebut  sebagai  solusi  dalam  meningkatkan  keingintahuan  masyarakat pedesaan untuk jauh lebih menyadari isu gender dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih dengan masih tabunya isu gender menurut masyarakat pedesaan (Fauziah et al., 2015).
Pada  penelitian  lainnya  menyebutkan  pengelolaan  Dana  Desa  secara  prinsipnya adalah  terbuka  dan  mengakomodasi  semua  partisipasi  masyarakat,  akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  tidak  dilaksanakan  oleh  pengelola  dana  desa  tersebut.  Partisipasi perempuan  dan  keterbukaan  kepada  masyarakat  seharusnya  menjadi  suatu  kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana desa akan tetapi tidak pernah terjadi. Peranan para perempuan dalam merencanakan pelaksanaan program-program desa yang disebut dengan APBDesa,  dapat  menampung  aspirasi-aspirasi  mereka  melalui  kebutuhan  masyarakat berdasarkan nilai- nilai, norma dan budaya  (Darmi, 2016).
Pada  hasil  penelitian  ini  diperoleh  informasi  bahwa  terdapat  harapan  yang  cukup tinggi  untuk  perempuan  mampu  memanfaatkan  nilai-nilai  gotong  royong  yang  ada  di tengah  masyarakat  sebagai  peluang  untuk  dapat  memberikan  tempat  kepada  kelompok gender perempuan agar mampu menyeimbangi peran dan fungsi dari kelompok gender laki-laki sehingga tujuan distribusi dari pembangunan yang merata dapat terwujud. Pada pelaksanaannya  peran  dan  kontribusi  perempuan  yang  cukup  baik  dalam  menangkap aspirasi  tidak  cukup  bagi  masyarakat  untuk  dapat  melibatkan  perempuan  secara  aktif dalam  sebuah  struktur,  karena  pada  kenyataannya  kemampuan  perempuan  hanya dilibatkan  secara temporary pada  situasi  dan  kondisi  tertentu,  namun  aktor  utama  dari pelaksanaannya  masih  sangat  didominasi  oleh  laki-laki.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kualitas kontribusi perempuan dalam berbagai aspek ditingkat desa sudah cukup baik namun yang sampai saat ini jumlahnya masih tergolong
kura g terlebih dalam hal keterwakilan perempuan sebagai aparat desa (Wula & Anggraini, 2022).
Saat  ini  peran  perempuan  di  tingkat  perdesaan  cukup  menghadapi  permasalahan khususnya terkait dengan dilema pada masyarakat terkait dengan kedudukan perempuan pada  setiap  kegiatan  masyarakat  (Putri  et  al.,  2017).  Hasil  penelitian  ini  tentu  sangat relevan dengan kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat yang sudah bertahan cukup lama. Kondisi ini seolah memberikan kondisi terbatasnya ruang gerak perempuan dalam berpartisipasi di tengah masyarakat karena memiliki tanggung jawab hanya untuk urusan keluarga. Hasil penelitian yang diperoleh tersebut tergambarkan secara jelas bahwa pada pelaksanaannya dana desa yang diharapkan mampu untuk dapat memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki namun ternyata tidak dapat dilaksanakan karena masih tingginya nilai yang ada dimasyarakat terkait dengan tugas dari perempuan dan laki- laki yang berbeda dalam sebuah kehidupan di sebuah komunitas. Berdasarkan pemaparan secara  konseptual  dan  juga  hasil  laporan  penelitian  menunjukkan  bahwa  salah  satu  hal yang paling mendasar adanya isu gender dalam program dana desa adalah terkait dengan ekspektasi yang berlebih atas nilai gotong royong yang ada atas adanya kesempatan untuk memberikan  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  atau  bahkan  mendorong kesempatan  kepada  perempuan  agar  mampu  meningkatkan  kemauan  perempuan  dalam berpartisipasi. Kondisi kurangnya partisipasi perempuan disebutkan juga berdasarkan hasil penelitian  tersebut  diakibatkan  karena  adanya  kendala  diantaranya  waktu,  dana  dan pengetahuan  dari  perempuan  itu  sendiri  mengenai  partisipasi  dalam  pembangunan (Monica & Fauziah, 2017). Oleh karena itu pada pelaksanaannya kondisi dana desa yang akhirnya  diserahkan  secara  penuh  melalui  otonomi  daerah  pedesaan  ternyata  belum mampu  untuk  mendorong  partisipasi  perempuan  pada  proses  pembangunan  khususnya dalam wilayah pedesaan. Hal ini tentu mengakibatkan kecilnya peluang bagi perempuan untuk memberikan akses partisipasi bagi perempuan lainnya.

## Program Keluarga Harapan
Selanjutnya  program  yang  menjadi  prioritas  nasional  adalah  Program  Keluarga Harapan.  Program  ini  berjalan  sejak  tahun  2007  dan  bertahan  sampai  dengan  saat  ini, adapun  pelaksanaannya  program  ini  hadir  dengan  semangat  untuk  meminimalisir  isu gender khususnya pada kontribusi perempuan untuk upaya pengentasan kemiskinan. Hal
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 1, 2022
ini sejalan dengan situasi saat ini dimana upaya afirmatif dengan melibatkan perempuan sebagai aspek prioritas dalam pelaksanaan program menjadi kunci untuk melaksanakan percepatan kesetaraan gender. Tingginya populasi perempuan dan adanya budaya patriarki yang menggerogoti upaya untuk memaksimalkan peran perempuan perlu dijawab dengan program  dari  pemerintah  terkait  dengan  kebijakan  dan  pembangunan  (Suryahadi  et  al., 2013). Lebih lanjut kondisi ketidaksetaraan gender menyebabkan terjadinya kemiskinan secara  kultural  karena  kondisi  ini  sangat  relevan  dengan  salah  satu  dampak  dari ketidaksetaraan  gender  yakni  pemiskinan  ( marginalisation )  (Khaerani,  2017).  Secara teknis Program Keluarga Harapan merupakan program yang sangat kental dengan upaya untuk  memberdayakan  perempuan,  oleh  karena  itu  salah  satu  kebijakan  yang  paling terlihat  adalah  dengan  memosisikan  perempuan  sebagai  kelompok central dan  menjadi juru  kunci  untuk  pelaksanaan  dari  program,  ini  dilakukan  seperti  dengan  perempuan sebagai sosok atau tokoh di keluarga yang memiliki hak untuk mengakses sumber bantuan dan memperoleh pelatihan.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nainggolan  menunjukkan  bahwa  sasaran program  ini  adalah  keluarga.  Namun  basis  intervensinya  belum  menyentuh  seluruh anggota  keluarga.  Program  yang  menetapkan  kaum  ibu  sebagai  pengurus  justru  bias gender  karena  tidak  melibatkan  suami.  Hal  yang  sama  terjadi  dalam  Forum  Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) (Nainggolan, 2019b). Akibatnya PKH belum menjawab persoalan ketimpangan gender dalam peserta atau keluarga penerima manfaat. Program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetris dan tidak equal melalui  retradisionalisasi  gender  (Nainggolan,  2019a).  Kondisi  ini  tentu  berlawanan dengan kondisi yang seharusnya, dimana pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak (Kusumaning,  2015).  Hasil  penelitian  ini  tentu  menggambarkan  bahwa  dalam pelaksanaannya  PKH  sebagai  program  prioritas  nasional  dan  mendukung gender mainstreaming mampu  memberikan  pembelajaran  maksud  dan  tujuan  sekaligus pelaksanaan dari gender mainstreaming. Karena dengan program ini memberikan peluang yang cukup kuat terlebih dengan adanya proses pendampingan oleh sumber daya manusia Program  Keluarga  Harapan  yang  selalu up  to  date dengan  perkembangan  ilmu pemberdayaan  yang  berbasis  pada  ilmu  pekerjaan  sosial,  menjadi  sebuah  nilai  tambah untuk mendorong bukan hanya perempuan dalam partisipasi program tersebut, namun juga
memberikan  pemahaman  kepada  pihak  laki-laki  terkait  pentingnya  kolaborasi  dan pembagian  tugas  yang  proporsional  dan  seimbang  untuk  membuat  sebuah  keputusan dalam  keluarga.  Lebih  lanjut  Sebagai  penerima  manfaat  dari  program  sepatutnya perempuan dapat dilibatkan juga dalam proses perencanaan (Arifin et al., 2021). Melalui cara  ini  maka  perencanaan  program  ke  depan  dapat  lebih  terarah  dengan empirical evidence data  sehingga  permasalahan  atau  tantangan  yang  berkembang  dapat  segera diselesaikan dan program dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Selanjutnya  terkait  dengan  peran  perempuan  yang  memiliki  peran  penting  namun perlunya juga upaya dari pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman gender untuk lingkungan  keluarga  dari  perempuan  tersebut.  Tugas  yang  ada  di  PKH  tentu  tidak menghilangkan peran dan tugas dari perempuan tersebut di lingkungan keluarganya. Hal ini  karena  pada  akhirnya  perempuan  masih  mengalami  beban  yang  berlebih  jika dibandingkan  dengan  laki-laki  dalam  lingkungan  keluarga  (Chotim  &  Jannah,  2021). Beban  tugas  di  keluarga  dan  kerja  yang  dikenal  dengan double  burden ini  kemudian memberikan  dampak  pada  upaya  perempuan  dalam  melaksanakan  tugasnya  secara maksimal yang akhirnya kurang memuaskan. Perlunya pemahaman secara holistik baik secara substansial maupun operasional dalam pelaksanaan tindakan afirmatif yang relevan dengan  isu  gender  sehingga  hasil  dari  program  sejalan  dan  bukan  merugikan  pihak perempuan.

## PENUTUP
Isu  gender  dalam  proses  pelaksanaan  program  pemerintah  dalam  upaya mengembangkan masyarakat masih belum terwujud dengan baik. pemanfaatan dana desa yang merupakan salah satu program prioritas nasional menyebutkan bahwa penggunaan nilai  yang  berlaku  pada  masyarakat  ternyata  tidak  memberikan  dampak  yang  cukup signifikan dalam mendorong keseimbangan kontribusi antara perempuan dan laki-laki di wilayah  tersebut.  bahkan  kondisi  yang  lebih  parah  adalah  penggunaan  nilai  yang  telah berlaku di masyarakat memberikan efek yang kontradiktif dengan apa yang diharapkan, dimana perempuan ternyata semakin menjadi kelompok gender yang terpinggirkan dan kurang dapat memaksimalkan fungsinya di tengah masyarakat. Sedangkan dalam Program Keluarga  Harapan  dimana  kondisi  yang  terlalu  mengafirmasikan  perempuan  untuk mendorong  pelaksanaan  isu  gender  dalam  program  nasional,  ternyata  berdampak  besar
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 1, 2022
pada kurangnya pemahaman atas pembagian proporsional yang tepat antara perempuan sebagai ibu dan laki-laki sebagai ayah, sehingga kesannya perempuan terlalu mengambil peran dalam setiap keputusan penting sehingga menimbulkan adanya bias gender dalam pelaksanaannya.
Kondisi yang digambarkan di atas, maka diperlukannya sebuah upaya konkret dan serius khususnya untuk pelaksanaan program prioritas nasional yakni dana desa dan PKH untuk  memaksimalkan  proses  pendampingan  sehingga  target  yang  diharapkan  dapat terwujud. Proses pendampingan ini pun akan dapat maksimal apabila juga didukung oleh sumber  daya  yang  kredibel  dan  tentunya  dapat  dimaksimalkan  dengan  proses pengembangan kapasitas secara berkala oleh Kementerian atau Lembaga yang menangani kedua program tersebut yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Sosial. Proses pengembangan masyarakat dalam program- program pemerintah tersebut perlu juga diperhatikan untuk dapat memberikan pemahaman kepada setiap pihak agar dapat mengerti maksud dan cara mengimplementasikan nilai dari gender  mainstreaming .  Adapun  langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  dalam meningkatkan  implementasi  isu  gender  pada  kedua  program  prioritas  nasional  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Melakukan review kebijakan yang disesuaikan dengan konsep pembangunan berbasis gender untuk mendorong proses pembangunan inklusif;
2. Melakukan penyesuaian kebijakan dan materi seperti peraturan perundang-undangan, pedoman,  modul  dan  seluruh  materi  yang  relevan  dengan  pelaksanaan  program dengan isu gender;
3. Memberikan  program  peningkatan  kapasitas  kepada  pendamping  yang  berbasis gender;
4. Melalukan penyusunan instrumen terkait dengan gender pada tahap monitoring dan evaluasi pada kedua program tersebut dan dilakukan secara berkala;
5. Mendorong  perguruan  tinggi  dan  lembaga  eksternal  lainnya  untuk  melakukan penelitian kepada kedua program tersebut terkait dengan isu gender;
6. Melakukan publikasi hasil penelitian pada kedua program yang relevan dengan isu gender;
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 1, 2022
Melalui langkah-langkah ini diharapkan terjadi pembaharuan baik yang sifatnya internal maupun eksternal dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kedua program dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, I. P., Wulan, T. R., & Lestari, S. (2021). Perempuan dan Bantuan Sosial (Studi Upaya Pemberdayaan  Perempuan  melalui  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan). Jurnal Syntax Admiration , 02 (12).
Chotim, E. E., & Jannah, N. A. Al. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Praktis Dan Strategis Gender Dalam Perspektif Moser. Jurnal Ilmu Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi , 5 (1). https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.957
Darmi,  T.  (2016).  Optimalisasi  Peran  Perempuan  Berbasis  Modal  Sosial  Pada  Sektor Pemerintahan Desa. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , Vol. 18 (1), 21–27. Fauziah, R., Mulyana, N., & Rharjo, S. Tri. (2015). Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan  Gender.  Prosiding  KS:  Riset  &  PKM. Gender.  Prosiding  KS:  Riset  & PKM , 02 (02), 147–300. Hasim, & Remiswai. (2009). Community Development Berbasis Ekosistem . Diadit Media. Ife, J. (2013). Community Development . Pustaka Pelajar.
Indraswari. (2009). Perempuan dan Kemiskinan. Jurnal Analisis Sosial , 14 (02).
Khaerani, S. N. (2017). Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Qawwãm , 11 .
Kusumaning,  P.  D.  P.  (2015).  Pembagian  Peran  dalam  Rumah  Tangga  pada  Suami  Istri Jawa. Jurnal Penelitian Humaniora , 16 (01).
Lembaga  Kajian  dan  Pengembangan  Partisipasi  Masyarakat.  (2017). Modul  Jilid  1 Kepemimpinan  Perempuan  di  Desa .  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak.
Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 05 (02).
Mubarok, A. M., Barata, L. W., & Sundari, S. (2020). MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI  MELALUI  PENINGKATAN  PARTISIPASI  SOSIAL:  Studi  Kasus Pembangunan Ekowisata di Desa Mandak. WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 9 (2), Article 2. https://doi.org/10.14421/welfare.2020.092-02
Nainggolan, T. (2019a). Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan. Socio Informa ,
05 (01). Nainggolan, T. (2019b). Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan. Sosio Informa ,
05 (01). Nugraheny.  (2019). Jumlah  Anggota  DPR  Perempuan  Meningkat,  Diimbangi  dengan Kualitas?
Kompas.Com.
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/03/160400165/jumlah-anggota-dpr- perempuan-meningkat-diimbangi-dengan-kualitas-?page=all
Pusparisa,  Y.  (2019). Proyeksi  PBB:  Kemiskinan  Masih  Terjadi  Hingga  2030 . Katadata.Com.
Putri,  C.  I.,  Darwis,  R.  S.,  &  Taftazani,  B.  M.  (2017).  PERAN  PEREMPUAN  DALAM PENGEMBANGAN  PROGRAM  DESA  WISATA. Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2). https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14269
Rahmawati, D. N., Clarissa, A., & Dewi, S. A. T. (2019). Pembangunan Manusia Berbasis Gender.  In Pembangunan  Manusia  Berbasis  Gender .  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://ipm.bps.go.id/page/ipm
Satori, D., & Komariah, A. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta. SMERU. (2005). Gender dan Kemiskinan . The SMERU Research Institute. Statistik,  B.  P.  (2018). Persentase  Penduduk  yang  Hidup  di  Bawah  Garis  Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin 2015-2018 .
Suryahadi, A., Isdijoso, W., Syukri, M., Usman, S., Yumna, A., Fillaili, R., Y.D.Utari, V., Hadiz,  L.,  Adrianto,  B.,  Mulyana,  M.,  &  Handoko,  G.  (2013).  Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan: Seberapa Efektifkah Dalam Meningkatkan  Kesetaraan  Gender?  Women’s  Empowerment  In  Poverty  Reduction Programs:  How  Effective  Is  It  In  Addressing  Gender  Equality?  In The  SMERU Research Institute .
Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). Psikologi Sosial . Kencana.
Texier,  E.  Le.  (2006).  Social  capital  and  political  participation  in  the  barrio. Revue Internationale International .
World Bank. (2003). Gender Equality and the Millenium Development Goals .
Wula,  H.  V.  M.,  &  Anggraini,  T.  (2022).  Peran  Perempuan  dalam  Pembangunan  Desa.
Kaganga:Jurnal  Pendidikan  Sejarah  Dan  Riset  Sosial  Humaniora , 5 (2),  201–208. https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4309