Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 2, July 2021,  Page :195-213 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 12 March 2021 | Reviewed: 21 May 2021 | Accepted: 18 July 2021

## PERUBAHAN KETENTUAN GARIS PANTAI DALAM UNDANG- UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN LAUT
Agustina Merdekawati 1 , Marsudi Triatmodjo, Putu Mia Darmayani, Irkham Afnan Trisandi Hasibuan

## Abstract
Law Number 23 of 2014 concerning Local Government introduced an alteration regarding the method  used  to  measure  provincial  maritime  boundaries.  The  Locall  Government  Act  2014 stipulates that the provincial government's maritime area is up to 12 nautical miles measured from the  high-water line. This provision differs from  the provision  in  Act Number 32  of 2004 concerning Regional Administration, which stipulated that the distance of 12 nautical miles is measured from the low-water line. This alteration of provision reflects the direction of national policies  in  the  authority-sharing  between  the  central  and  local  governments  on  the management of maritime areas and resources. This study aims to analyze the impacts of the alteration  in  maritime  boundary  measurement  in  the  Local  Government  Act  2014  in  the implementation  of  decentralized  maritime  resource  management.  This  research  was conducted in  a juridical-normative  manner, using secondary data. The results show that  the provision  regarding  the  maritime  boundaries  in  the  Local  Government  Act  2014  has  had implications  in  several  aspects,  namely  (1)  the  decrease  of  the  maritime  resources administered by the provincial governments, (2) the decline in the allocation of funds received by  the  regional  governments,  and  (3)  increasing  the  emergence  of  new  enclaved  waters administered  by  the  central  government  surrounded  by  marine  area  administered  by  the provincial governments. The results also indicate that the provision have been implemented at  the  level  of  harmonization  of  regulations  at  the  central  level,  although  it  has  not  been implemented in provincial maritime boundary adjustments.
Keywords: coastline; high-water Line; Law Number 23 of 2014

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda  2014) membawa  perubahan  mengenai  garis  pantai  yang  digunakan  untuk  mengukur  batas  laut yang  dikelola  oleh  daerah.  Dalam  UU  Pemda  2014  diatur  bahwa  luas  wilayah  laut  yang dikelola  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  diukur  sejauh  maksimum  12  mil  laut  dari  garis pantai  air  pasang  tertinggi.  Ketentuan  tersebut  berbeda  dengan  ketentuan  dalam  rezim Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur bahwa garis pantai yang digunakan untuk mengukur jarak 12 mil laut adalah garis pantai air surut  terendah.  Perubahan  tersebut  mencerminkan  arah  kebijakan  nasional  dalam  ranah pembagian  kewenangan  pengelolaan  wilayah  laut  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  provinsi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengalisis  bagaimana  dampak  perubahan penentuan  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  terhadap  pelaksanaan  desentralisasi
1 Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, 55281, DIY, Indonesia, email: agustina_merdekawati@ugm.ac.id , Tel. 081325466845.
pengelolaan  sumber  daya  kelautan  oleh  pemerintah  daerah  provinsi.  Penelitan  dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perubahan  ketentuan  mengenai  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  memiliki implikasi  terhadap  beberapa  aspek,  yaitu  (1)  berkurangnya  sumber  daya  kelautan  yang dikelola  oleh  daerah,  (2)  potensi  berkurangnya  besaran  anggaran  DAU  dan  DAK  yang diterima  oleh  pemerintah  daerah  provinsi,  dan  (3)  potensi  bertambahnya  perairan  enklave yang  dikelilingi  laut  yang  dikelola  oleh  daerah.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa perubahan ketentuan garis pantai sudah terimplementasi pada level harmonisasi regulasi di tingkat  pusat.  Namun  demikian,  ketentuan  tersebut  belum  terlaksana  pada  tataran penyesuaian batas daerah di laut.
Kata Kunci: garis pantai; air laut pasang tertinggi; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

## I. Pendahuluan
Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan seluas 6,4 juta km 2 (sekitar  77%  dari  keseluruhan  luas  wilayah)  dan  garis  pantai  sepanjang  108  ribu kilometer  (nomor  dua  terpanjang  di  dunia), 2 Indonesia  memiliki  potensi  kekayaan sumber  daya  kelautan  yang  besar.  Dalam  rangka  mengoptimalkan  upaya pengelolaan,  pemerintah  daerah  turut  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan pengelolaan  laut  yang  ada  di  wilayahnya,  yaitu  seluas  paling  jauh  12  mil  laut  dari garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  atau  ke  arah  perairan  kepulauan. 3 Pemberian kewenangan  pengelolaan  kepada  masing-masing  daerah  tersebut  sejalan  dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional. Sementara, pengelolaan wilayah laut yang berada di luar wilayah daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Pemberian kewenangan pengelolaan wilayah laut  kepada pemerintah  daerah mulai dikenal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda  1999). 4 Dalam  perkembangannya, kewenangan  pengelolaan  wilayah  laut  oleh  daerah  tetap  diakui  dalam  perubahan
2 Badan  Informasi  Geospasial  -  Pusat  Hidrografi  dan  Oseanografi  TNI  AL,  2018, Rujukan  Nasional Data  Kewilayahan  Republik  Indonesia ,  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  Republik Indonesia.
3 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 (3); dan Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Kelautan, Pasal 14 (1).
4 Undang-Undang  Nomor  22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  3  dan  Pasal  10  ayat  (2). Pemerintah  Indonesia  mulai  memberikan  kewenangan  pengelolaan  kepada  daerah  pada  tahun 1999  karena  politik hukum pemerintah pada saat itu sedang dalam semangat desentralisasi untuk mendorong  pemerataan  pembangunan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Salah  satu  sektor  yang sebagian  pengelolaannya  diberikan  kepada  daerah  adalah  sektor  kelautan.  Kebijakan  ini  berbeda dengan  politik  hukum  pemerintah  sebelumnya,  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan  Desa,  yang  masih  menerapkan  sentralisasi  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya pada  pemerintah  pusat,  sehingga  pengelolaan  sektor  kelautan  masih  sepenuhnya  menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda 2004), 5 dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda 2014). 6
Kehadiran  UU  Pemda  2014  membawa  perubahan  terhadap  kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perairan yang ada di wilayahnya. Perubahan tersebut  terkait  dengan  metode  penentuan  garis  pantai  yang  digunakan  untuk mengukur luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah. 7 Dalam UU Pemda  2014  diatur  bahwa  garis  pantai  yang  digunakan  sebagai  titik  acuan pengukuran  jarak  12  mil  laut  adalah  garis  pantai  pada  saat  terjadi  air  laut  pasang tertinggi. 8 Ketentuan tersebut berbeda dengan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004 yang menggunakan garis air laut surut terendah. 9 Meskipun kedua peraturan menggunakan terminologi “garis pantai”, namun dalam bagian penjelasan pasal  terlihat  bahwa  definisi  garis  pantai  yang  digunakan  oleh  masing-masing peraturan berbeda. 10
Praktik penentuan garis pantai dengan menggunakan air laut pasang tertinggi juga  berbeda  dengan  praktik  umum  yang  digunakan  dalam United  Nations Convention on The Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) yang menggunakan  garis  air  rendah  sebagai  garis  pangkal  ( baseline )  untuk  mengukur wilayah  laut  negara. 11 UNCLOS  1982  juga  mengakui  praktik  penggunaan  garis  air laut  pasang  tertinggi,  namun  praktik  tersebut  hanya  digunakan  untuk  menentukan apakah suatu wilayah daratan dapat dikategorikan sebagai pulau. 12 Metode garis air
5 Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1).
6 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (1).
7 Perubahan lain yang dibawa oleh UU Pemda 2014 terkait pengelolaan wilayah laut oleh pemerintah daerah  adalah  ditariknya  kewenangan  pengelolaan  oleh  pemda  kabupaten/kota  kepada  pemda provinsi.  Pada  rezim  UU  32/2004,  pemda  kabupaten/kota  diberikan  kewenangan  pengelolaan wilayah  laut  seluas  satu  per  tiga  (⅓)  dari  luas  wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  pemda  provinsi (maksimum  sejauh  empat  mil  laut).  Perlu  dicatat  bahwa  penelitian  ini  hanya  fokus  membahas dampak  dan  implementasi  perubahan  penentuan  garis  pantai  dalam  mengukur  wilayah  laut  yang dikelola  oleh  pemda  provinsi.  Batasan  lingkup  penelitian  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa aspek yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian kewenangan (desentralisasi)  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah. Sementara,  penarikan  kewenangan  pengelolaan  dari  pemda  kabupaten/kota  kepada  pemda provinsi pada prinsipnya tetap merupakan pelaksanaan pengelolaan laut oleh daerah.
8 Undang-Undang  Nomor 23/2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, penjelasan  Pasal  14  ayat  (6) dan Pasal 27 ayat (3).
9 Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan Pasal 18 ayat (4).
10 Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11 UNCLOS  1982,  Pasal  5. Lihat Eva Johan, 2009, “Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis  Pangkal  Me nurut  UNCLOS  1982  dan  Penerapannya  dalam  Hukum  Indonesia”,  Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9(1): 40-51.
12 UNCLOS 1982, Pasal 121 ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwa pulau adalah wilayah daratan
surut  rendah  tersebut  digunakan  dalam  UNCLOS  1982  untuk  memastikan  bahwa hanya  daratan  yang  tidak  tenggelam  pada  saat  air  pasang  tertinggi  yang  dapat dikategorikan sebagai pulau. 13 Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan dalam UNCLOS 1982 terkait penggunaan garis air rendah hanya berlaku mengikat dalam hal pengukuran batas laut suatu negara (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi  eksklusif,  dan  landas  kontinen).  Oleh  karena  itu,  tidak  terdapat  suatu batasan  terkait  metode  yang  wajib  digunakan  oleh  negara  dalam  melakukan pengukuran luas wilayah laut untuk keperluan pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 kemudian juga  diadopsi  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  141  Tahun  2017 tentang  Penegasan  Batas  Daerah  (selanjutnya  disebut  Permendagri  141/2017). 14 Penyesuaian  metode penentuan garis  pantai  juga dimuat  dalam  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  23 Tahun  2016  tentang  Perencanaan  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (selanjutnya  disebut  PermenKP  23/2016). 15
Penyesuaian  ketentuan  mengenai  garis  pantai  dalam  Permendagri  141/2017  dan PermenKP 23/2016, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan  perubahan  metode  penentuan  garis  pantai  yang  diadopsi dalam UU Pemda 2014.
Perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 berdampak pada  beberapa  aspek,  yaitu:  (1)  luas  wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  daerah,  (2) anggaran  dana  alokasi  yang  diterima  daerah,  serta  (3)  efektivitas  pengelolaan sumber  daya  kelautan.  Mempertimbangkan  bahwa  penerapan  UU  Pemda  2014 sudah berjalan setidaknya enam tahun (sejak diundangkan pada tahun 2014 hingga awal  tahun  2021),  penting  pula  untuk  melihat  bagaimana  dampak  dan
yang  terbentuk  secara  alamiah  yang  dikelilingi  oleh  air,  dan  tetap  berada  di  atas  permukaan  air pada  saat  air  pasang.  Lihat  Michael  Sheng-ti  Gau,  2019, “The  Interpretation  of  Article  121  (3)  of UNCLOS  by the  Tribunal  for  the  South  China  Sea  Arbitration:  A  Critique”, Ocean  Development  & International Law , Vol 50(1): 49-69. 13 Kriteria  tersebut  digunakan  untuk  mencegah  suatu  daratan  yang  tenggelam  pada  saat  air  pasang (misalnya  karang),  dikategorikan  sebagai  sebuah  pulau  yang  digunakan  sebagai  titik  dasar  untuk memperluas wilayah perairan oleh negara. Lihat Jonathan L. Hafetz, 2000, “Fostering Protection of the  Marine  Environment  and  Economic  Development:  Article  121  (3)  of  the  Third  Law  of  the  Sea Convention”. American University International Law Review . Vol. 15(3): 583-637. 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi dengan daratan sebagai acuan penarikan garis  pantai.  Sementara,  Lampiran  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun  2012 mengatur  bahwa  titik  dasar  merupakan  titik  koordinat  pada  perpotongan  garis  air  surut  terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai.
15 Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  23/Permen-KP/2016,  Pasal  18  ayat  (3)  yang mengatur  bahwa  “garis  pantai  [...]  diukur  pada  saat  terjadi  air  laut  pasang  tertinggi  ke  arah  laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”
perkembangan implementasi perubahan ketentuan mengenai garis pantai.
Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  perubahan  metode  penentuan garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  membahas  secara  empiris  terkait  dengan dampak  teknis  terhadap  luas  pengelolaan  wilayah  laut  pada  konteks  suatu  daerah tertentu. 16 Dengan  demikian,  masih  dibutuhkan  penelitian  yang  membahas signifikansi  perubahan  metode  penentuan  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014 terhadap  kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi  serta  bagaimana  realitas implementasi di lapangan sejak ketentuan tersebut diberlakukan.
Dalam mengisi research gap terkait perubahan metode penentuan garis pantai dalam  UU  Pemda  2014,  penelitian  ini  mencoba  menjawab  dua  rumusan  masalah. Pertama,  artikel  ini  mengkaji  bagaimana  dampak  perubahan  metode  penentuan garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  terhadap  kewenangan  pemerintah  daerah provinsi  dan  pemerintah  pusat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  kelautan.  Dampak yang  dimaksud  dikaitkan  dengan  dampak  terhadap  pelaksanaan  desentralisasi pengelolaan  sumber  daya  kelautan.  Kedua,  artikel  ini  mengkaji  bagaimana implementasi  perubahan  metode  penentuan  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014 pada tataran regulasi dan implementasi.

## II.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  mengkaji  norma-norma hukum  yang  berlaku  dengan  dikatikan  pada  aspek-aspek  lainnya  yang  relevan dalam  tahap  implementasi    peraturan  perundang-undangan  turunannya.  Penelitian ini mengkaji konsekuensi dari perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda  2014  dengan  mengaitkan  perubahan  tersebut  dengan  norma  dalam instrumen  peraturan  lainnya  yang  relevan,  serta  mempertimbangkan  fakta implementasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  turunannya.  Analisis  dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data  sekunder  yang  dimaksud  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  relevan.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  terdiri  dari  buku, hasil  penelitian  terdahulu,  serta  publikasi  instansi  yang  relevan.  Metode  analisis kualitatif  digunakan  untuk  mengolah  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini.
16 Lihat  R.S.  Simatupang,  dan  Khomsin.  2016.  “Penentuan  Batas  Pengelolaan  Wilayah  Laut  antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014”, Jurnal Teknik ITS , 5(2): 199-2015; dan Aisyah Arifin et. al . 2020. “Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi DKI Jakarta”, Jurnal Geodesi Undip , 9(1): 156-165.
Analisis  kualitatif  tersebut  digunakan  untuk  menemukan  norma  dan  fakta  yang relevan pada data sekunder yang diperoleh.
a.  Dampak  Perubahan  Metode  Penentuan  Garis  Pantai  dalam  Undang- undang  Nomor  23 Tahun  2014 terhadap  Kewenangan  Pemerintah  Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Perubahan  metode  penentuan  garis  pantai  yang  diatur  dalam  UU  Pemda  2014 berdampak pada beberapa aspek pengelolaan sumber daya kelautan. Penelitian ini mengkaji  dampak-dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  kewenangan  pemda  provinsi dan  kewenangan  pemerintah  pusat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  kelautan. Dampak  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  dampak  yang disebabkan oleh perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014, dan  tidak  mencakup  dampak  yang  disebabkan  oleh  ditariknya  kewenangan pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dari  pemda  kabupaten/kota  kepada  pemda provinsi. 17
Sebelum masuk pada kajian mengenai dampak perubahan metode penentuan garis  pantai,  penting  untuk  terlebih  dahulu  mengidentifikasi  latar  belakang diadopsinya perubahan tersebut dalam UU Pemda 2014. Secara umum, tujuan dari dilakukannya  desentralisasi  kewenangan  adalah  sebagai  suatu  strategi  untuk mendorong  pembangunan  yang  juga  meliputi  kewenangan  pengelolaan  sumber daya  alam. 18 Dalam  konteks  pengelolaan  sumber  daya  kelautan,  desentralisasi kewenangan  dilakukan  untuk  mengoptimasi  pengelolaan  potensi  sumber  daya kelautan yang ada. 19 Sebagai negara yang kaya akan sumber daya kelautan, upaya pengelolaannya  juga  perlu  dilakukan  oleh  masing-masing  daerah. 20 Sebagaimana telah  disebutkan  pada  bab  pendahuluan,  praktik  desentralisasi  kewenangan pengelolaan  perairan  pesisir  kepada  pemerintah  daerah  telah  dikenal  sejak  tahun 1999 dalam UU Pemda 1999. 21
Dalam  perkembangannya  sejak  tahun  1999,  sebenarnya  tidak  terjadi
17 Lihat catatan kaki no. 7.
18 Dennis A. Rondinelli. 1981. “Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries,” International Review of Administrative Sciences , 47(2): 133-145; Jerome Rothenberg. “Local Decentralization and Theory of Optimal Government”, dalam J. Margolis (ed). 1970, The Analysis of Public Output , NBER, hlm 31-68.
19 Slamet  Suhartono.  2013.  “Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. DiH Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 9 (18): 110-121.
20 Rokhimin  Dahuri.  2001.  “Pengelolaan  Ruang  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Seiring  dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah,” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan , XVII(2): 139-171.
21 Dalam rezim UU 22/1999, kewenangan pemda provinsi untuk mengelola wilayah laut adalah pada jarak empat sampai maksimum 12 mil laut. Sementara, kewenangan mengelola pada jarak 0-4 mil laut  dimiliki  oleh  pemda  kabupaten/kota.  Undang-Undang  Nomor  22/1999  tentang  Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3).
perubahan luas wilayah laut yang sumber dayanya dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu  diukur  sejauh  12  mil  laut  dari  garis  pantai. 22 Meskipun  demikian,  pasca diundangkannya  UU  Pemda  2014,  terjadi  pergeseran  terkait  dengan  titik  manakah yang  digunakan  sebagai  titik  acuan  pengukuran  jarak  12  mil  laut  tersebut.  Pada rezim  UU  Pemda  1999  tidak  terdapat  ketentuan  yang  mengatur  terkait  definisi metode  penarikan  garis  pantai  manakah  yang  digunakan.  Namun  demikian,  dalam UU Pemda 2004 diatur bahwa jarak 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat air surut  terendah.  Ketentuan  tersebut  kemudian  diubah  dalam  UU  Pemda 2014  yang mengatur bahwa jarak 12 mil laut diukur dari garis pantai saat air pasang tertinggi. Perubahan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terilustrasi pada Gambar 1.
Gambar  1.  Ilustrasi  penentuan  garis  pantai  (sumber:  Permendagri  141/2017,  dengan perubahan)
Perubahan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 tentunya didasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  oleh  penyusun  undang-undang.  Namun demikian,  cukup  disayangkan  bahwa  maksud  serta  tujuan  perubahan  pada  aspek tersebut  tidak  terlihat  dalam  UU  Pemda  2014.  Oleh  karena  itu,  untuk mengidentifikasi  keunggulan  penggunaan  metode  garis  pantai  air  pasang  tertinggi digunakan pendekatan studi literatur yang mengkaji aspek teknis pada bidang yang relevan, khususnya bidang kartografi. 23
Pada  aspek  teknis,  penentuan  garis  pantai  dengan  menggunakan  garis  air pasang tertinggi lebih mudah untuk dilaksanakan karena garis air akan selalu terlihat
22 Undang-Undang  Nomor  22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  3;  Undang-Undang  Nomor 32/2004, Pasal 18 ayat (4); dan Undang-Undang Nomor 23/2014, Pasal 27 ayat (3).
23 Asosiasi  Kartografi  Internasional  mendefinisikan  kartografi  sebagai  ilmu  pengetahuan,  seni  dan teknologi  tentang  seluruh  proses  pembuatan  peta,  Canadian  Cartographic  Association,  “What  is Cartography,” https://cca-acc.org/resources/what-is-cartography , diakses 27 Januari 2021.
Garis pantai dalam rezim UU Pemda 2004 Garis pantai dalam rezim UU Pemda 2014
baik  pada  saat  air  pasang  maupun  pada  saat  surut  terendah. 24 Hal  tersebut memungkinkan  pengukuran  dapat  dilakukan  secara  lebih  akurat. 25 Sebaliknya, penerapan penentuan garis pantai dengan menggunakan garis air rendah seringkali terkendala  pada  tahap  demarkasi  karena  batas  garis  air  yang  berada  di  area perairan  laut. 26 Garis  pantai  yang  didasarkan  pada  air  surut  terendah  juga  rentan berubah  akibat  faktor-faktor  alam  yang  mengakibatkan  perubahan  morfologi  pantai seperti abrasi, akresi, dan sedimentasi. 27 Meskipun perubahan morfologi pantai juga akan  mempengaruhi  garis  pantai  air  pasang  tertinggi,  namun  pengaruh  terhadap garis  air  pasang tertinggi  akan  lebih  kecil  karena  letaknya  yang  lebih  jauh  ke  arah daratan  dan  telah  diperhitungkannya  faktor  perubahan  tersebut  pada  saat pengukuran  garis  pantai. 28 Sebaliknya,  penggunan  garis  pantai  air  surut  terendah, khususnya  dalam  hal  penarikan  batas  wilayah  laut  negara,  dipilih  untuk mengantisipasi dampak kenaikan permukaan air laut yang dapat merugikan negara- negara pantai yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan. 29
Praktik  di  negara-negara  lain  menunjukkan  adanya  keberagaman  berkaitan dengan  penentuan  pebagian  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  kelautan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Sebagai  contoh,  Australia memberikan  kewenangan  pengelolaan  laut  kepada  pemerintah  federal  pada  area yang disebut coastal waters yang diukur sejauh tiga mil laut dari garis pantai surut terendah. 30 Sementara,  praktik  di  Amerika  Serikat  menunjukkan  bahwa  batas wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  negara  bagian  adalah  dari  batas  air  pasang  tinggi rata-rata ( mean high water ) sampai dengan garis air surut terendah rata-rata ( mean lower low water ) yang disebut dengan area tidelands . 31
Apabila  didasarkan  pada  pertimbangan  teknis,  maka  dapat  diasumsikan
24 Ifan  R.  Suhelmi,  Restu  N.  A.,  dan  Hari  Prihatno,  2013,  “Penentuan  Garis  Pantai  Berdasarkan Undang-Undang Informasi Geospasial dalam Medukung Pengelolaan Pesisir dan Laut,” Geomatika , 19(1): 19-24.
25 Frank. E.M., Richard C.A. 1974. “The Use and Legal Significance of of the Mean High Water Line in Coastal Boundary Mapping,” North Carolina Law Review , 53(2): 186-273.
26 Xin  Liu, et  al .  2014,  “A  State  of  the  Art  Review  on  High  Water  Mark  Determination.” Ocean  & Coastal Management , 102:178-190.
27 Meita Arddinatarta, Bambang Sudarsono, M. Awaluddin. 2016. “Analisis Dampak Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Kabupaten Jepara,” Jurnal Geodesi Undip , 5(3): 52-60.
28 Xin Liu et al ., loc cit . 29 Coalter G.L., J. Ashley Roach, Donald R. Rothwell.  2018. Baselines Under the International Law of the  Sea:  Reports  of  the  International  Law  Association  Committee  on  Baselines  under  the International Law of the Sea . The International Law Association, hlm. 14.
30 Geoscience Australia, “Maritime Boundary Definitions,” http://www.ga.gov.au/scientific- topics/marine/jurisdiction/maritime-boundary-definitions , diakses pada 27 Januari 2021.
31 Office  of  Coast  Survey- National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  “US  Maritime  Limits  & Boundaries,” https://nauticalcharts.noaa.gov/data/us-maritime-limits-and-boundaries.html#general- information , diakses pada 27 Januari 2021.
bahwa  perubahan  metode  penentuan  garis  pantai  yang  digunakan  dalam  UU Pemda 2014 bertujuan untuk mempermudah pada waktu pelaksanaan pengukuran di  lapangan  karena  titik  garis  pantai  yang  lebih  stabil.  Namun  demikian, pertimbangan  keunggulan  tersebut  patut  dipertanyakan  kemanfaatnya,  menimbang bahwa  sudah  terdapat  daerah  yang  telah  melakukan  penegasan  batas  daerah dengan  mengacu  pada  ketentuan  garis  pantai  air  surut  terendah  (sebagaimana diatur  dalam  UU  Pemda  2004  dan  Lampiran  Permendagri  No.  76/2012). 32 Hal tersebut mengingat bahwa penegasan batas daerah sudah diatur sejak tahun 2006 dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penegasan  Batas  Daerah. 33 Oleh  karena  itu,  perubahan  metode  penentuan  garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014 berakibat pada diperlukannya penegasan batas  ulang  bagi  beberapa  daerah  yang  sudah  melaksanakan  penegasan  batas daerah, 34 dan juga bagi daerah yang sudah mulai melaksanakan proses penegasan batas daerah.
Pertimbangan  kemudahan  teknis  tersebut  juga  tidak  sejalan  dengan  fakta ketersediaan  peta  dasar  yang  menyediakan  informasi  garis  pantai  air  pasang tertinggi  pada  saat  diundangkannya  UU  Pemda  2014.  Mengacu  pada  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (selanjutnya disebut UU IG; sebelum diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja),  diketahui  bahwa  tidak  terdapat  peta  dasar  yang  dibuat  oleh  Badan Informasi Geospasial (selanjutnya disebut BIG) yang menginformasikan garis pantai pasang  tertinggi  di  seluruh  wilayah  pesisir  di  Indonesia.  Mengacu  pada  UU a  quo , terdapat tiga jenis peta dasar, yaitu: Peta Rupabumi Indonesia (selanjutnya disebut Peta  RBI),  Peta  Lingkungan  Pantai  Indonesia  (selanjutnya  disebut  Peta  LPI),  dan Peta Lingkungan Laut Nasional (selanjutnya disebut Peta LLN). 35
Diketahui  bahwa  garis  pantai  yang  digunakan  pada  Peta  RBI  adalah  garis kedudukan muka air laut rata-rata. 36 Sementara, garis pantai yang digunakan dalam
32 Beberapa  penegasan  batas  daerah  yang  sudah  diselesaikan  dengan  penerbitan  Permendagri sebelum diterbitkannya UU Pemda 2014 adalah sebagai berikut: Permendagri No. 25/2013 antara Provinsi  Bengkulu  dan  Provinsi  Jambi,  dan  Permendagri  No.  44/2013  antara  Provinsi  Riau  dan Provinsi Sumatra Barat.
33 Saat  ini  penegasan  batas  daerah  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
34 Diperlukannya penegasan batas yang dimaksud adalah terkait dengan penegasan batas daerah di laut.
35 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Informasi  Geospasial  sebelum  amandemen,  Pasal 7.
36 Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial sebelum amandemen, Pasal 13 ayat (3).  Dalam  pasal  ini  sebenarnya  sudah  dikenal  adanya  garis  pantai  pasang  tertinggi,  namun  tidak terdapat ketetuan yang menjelaskan pada konteks apa garis pantai tersebut digunakan.
Peta  LPI  dan  Peta  LLN  adalah  garis  air  surut  terendah. 37 Dengan  demikian  maka dalam kurun waktu tahun 2011 hingga akhir tahun 2020, BIG tidak menerbitkan peta dasar yang menyediakan informasi garis pantai air pasang tertinggi untuk diacu oleh masing-masing  daerah  provinsi. 38 Keberadaan  peta  dasar  yang  memuat  informasi tersebut  penting  mengingat  pemerintah  daerah  melakukan  penentuan  garis  pantai dalam  rangka  penegasan  batas  wilayah  di  laut  dengan  berpedoman  pada  peta dasar. 39 Permasalahan tersebut baru terselesaikan pasca diundangkannya Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut  UU  Cipta Kerja) yang turut mengubah beberapa ketentuan dalam UU IG. Pasca UU Ciptaker, hanya  terdapat  satu  jenis  peta  dasar,  yaitu  Peta  RBI  yang  di  dalamnya  memuat seluruh jenis garis pantai (air pasang tertinggi, rata-rata, dan surut terendah). 40
Dengan  demikian,  maka  pertimbangan  kemudahan  teknis  implementasi tersebut  dalam  praktiknya  tidak  berhasil  termanifestasi.  Hal  tersebut  menimbang bahwa  terdapat  dua  pilihan  bagi  pemerintah  daerah,  yaitu:  (1)  menunggu ketersediaan  peta  dasar  yang  memuat  informasi  garis  pantai  air  pasang  tertinggi; atau  (2)  melakukan  survei  lapangan  untuk  dapat  mengetahui  titik  garis  pantai  air pasang  tertinggi.  Dalam  hal  pemerintah  daerah  memilih  untuk  melakukan  survei lapangan  secara mandiri  maka  hal  tersebut  tentu  akan  membutuhkan  pembiayaan yang  ditanggung  oleh  daerah.  Terlepas  dari  adanya  kedua  skenario  tersebut, pertimbangan kemudahan pelaksanaan pengukuran garis pantai di lapangan dalam perubahan yang diatur dalam UU Pemda 2014 tidak terbukti.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  keputusan  pemerintah  Indonesia untuk mengubah ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 patut dipertanyakan tujuan serta manfaatnya. Hasil identifikasi sejauh ini belum menemukan urgensi dari diubahnya  ketentuan  mengenai  penentuan  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014. Aspek perubahan tersebut perlu untuk dikritisi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 cenderung  tidak  sejalan  dengan  semangat  desentralisai  pengelolaan  sumber  daya
37 Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial sebelum amandemen, Pasal 13 ayat (4).
38 Meskipun  demikian,  perlu  dipertimbangkan  bahwa  walaupun  sebelumnya  BIG  tidak  diperintahkan oleh  undang-undang  untuk  membuat  peta  dasar  dengan  menggunakan  garis  pantai  pasang tertinggi,  sebenarnya  BIG  sudah  memiliki  data  ataupun  informasi  terkait  letak  garis  pantai  pasang tertinggi  di  seluruh  pantai  di  Indonesia.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  untuk dapat  menentukan  letak  garis  pantai  air  rata-rata  (yang  diacu  dalam  pembuatan  Peta  RBI)  maka BIG  terlebih  dahulu  harus  memperoleh  informasi  letak  garis  pantai  air  pasang  tertinggi  dan  garis pantai air surut terendah.
39 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141/2017, Pasal 13.
40 Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial jo. Undang-Undang Nomor 11/2020, Pasal 13 ayat (2).
kelautan. 41 Hal  tersebut  menimbang  bahwa  perubahan  ketentuan  mengenai  garis pantai dalam UU Pemda 2014 cenderung berdampak negatif terhadap pelaksanaan desentralisasi  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  pada  beberapa  aspek,  yaitu:  (1) luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, (2) anggaran dana alokasi yang diterima daerah provinsi, serta (3) efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan.
Salah  satu  aspek  kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi  yang  terdampak akibat  perubahan  dalam  UU  Pemda  2014  adalah  berkaitan  dengan  luas  wilayah perairan  yang  dikelola  oleh  masing-masing  pemerintah  daerah  provinsi. Penggunaan  garis  pantai  air  pasang  tertinggi  yang  letaknya  berada  lebih  jauh  ke arah daratan berakibat pada mundurnya titik jarak 12 mil laut sehingga lebih dekat pada  daratan.  Mundurnya  titik  penarikan  jarak  12  mil  tersebut  berakibat  pada menyempitnya  wilayah  perairan  yang  dikelola  oleh  daerah.  Penyempitan  tersebut terjadi  mengingat  akan  terdapat  bagian  wilayah  perairan  yang  mengering  ketika terjadi  air  surut.  Selain  itu,  mundurnya  titik  garis  pantai  yang  digunakan  untuk mengukur  jarak  12  mil  laut  juga  berpotensi  berdampak  terhadap  hilangnya  hak pengelolaan  terhadap  sumber  daya  kelautan  yang  terletak  di  sisi  terjauh  dari  jarak 12 mil laut ketika menggunakan garis pantai air surut terendah. Sebaliknya, wilayah laut  di  antara  garis  pantai  air  pasang  tertinggi  dan  garis  pantai  surut  terendah cenderung  memiliki  potensi  manfaat  ekonomi  yang  rendah  akibat  kedalamannya yang cenderung dangkal serta sewaktu-waktu akan mengering. 42
Jika  melihat  aspek  perubahan  dalam  UU  Pemda  2014  secara  keseluruhan, sebenarnya  wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  pemda  provinsi  bertambah  luas.  Hal tersebut  menimbang  bahwa  UU  Pemda  2014  juga  menghapuskan  kewenangan pemda  kabupaten/kota  untuk  mengelola  sumber  daya  kelautan.  Dalam  rezim  UU Pemda  1999  dan  UU  Pemda  2004,  pemda  provinsi  kabupaten/kota  diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut hingga mil laut (maksimum satu per tiga dari  luas  wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  provinsi). 43 Dengan  dihapuskannya kewenangan  pengelolaan  pemda  kabupaten/kota,  maka  sekarang  pemda  provinsi berwenang untuk mengelola sumber daya kelautan dari 0-12 mil laut. Konsekuensi
41 Aspek  lain  dalam  UU  Pemda  2014  yang  tidak  sejalan  dengan  semangat  desentralisasi  adalah terkait dengan ditariknya kewenangan pengelolaan laut dari pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi.  Lihat T.  Syahuri,  E.O.  Sitompul,  2020,  “Analisis Yuridis  Pengelolaan  Batas Wilayah  Laut dan  Pesisir  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah”.
Jurnal Esensi Hukum , Vol. 2(2): 13-22. 42 Perlu  dipertimbangkan  pula  bahwa  terlepas  dari  garis  pantai  manakah  yang  digunakan,  pemda provinsi  tetap  berwenang  untuk  memanfaatkan  wilayah  daratan  pasang-surut  tersebut  sebagai bagian dari wilayah daratan.
43 Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3); Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (4).
atas  dihapuskannya  kewenangan  pengelolaan  pemda  kabupaten/kota  tersebut adalah adanya kewajiban bagi hasil kelautan yang diperoleh dalam batas empat mil laut kepada kabupaten/kota. 44
Luas  penyempitan  wilayah  perairan  yang  dikelola  oleh  pemda  provinsi  juga dipengaruhi  oleh  morfologi  pantai  masing-masing  daerah.  Daerah  yang  memiliki pantai  landai  akan  terkena  dampak  penyempitan  wilayah  perairan  yang  lebih signifikan. 45 Hal tersebut karena pantai landai lebih terdampak oleh pasang surut air laut.  Sebaliknya,  daerah  yang  memiliki  pantai  dengan  morfologi  curam  atau  terjal tidak  akan  terdampak  secara  signifikan  oleh  perubahan  penentuan  garis  pantai. Pantai  dengan  morfologi  curam  dan  bertebing  banyak  ditemui  di  bagian  selatan Pulau Jawa. 46
Penyempitan  luas  wilayah  pegelolaan  perairan  tidak  terjadi  ketika menggunakan  garis  pantai  surut  terendah  karena  luas  wilayah  perairan  yang dikelola  pemerintah  daerah  tidak  akan  mengering.  Penggunaan  garis  pantai  surut terendah  juga  lebih  menguntungkan  bagi  provinsi  yang  letaknya  tidak  berhadapan dengan  provinsi  lain  sehingga  dapat  memiliki  wilayah  pengelolaan  sejauh  12  mil laut.  Selain  itu,  penentuan  luas  wilayah  perairan  yang  dikelola  pemda  provinsi berdasarkan  garis  pantai  surut  juga  menguntungkan  daerah  yang  memiliki  daerah pantai dengan morfologi landai. Sementara, terhadap daerah yang memiliki daerah pantai dengan morfologi terjal cenderung tidak akan terdampak secara signifikan. 47
Perubahan  luas  wilayah perairan  yang dikelola oleh  pemerintah  daerah  akan berdampak  pada  dua  hal.  Pertama,  berkurangnya  luas  wilayah  perairan  yang dikelola  oleh  pemda  provinsi  berpotensi  berdampak  pada  sumber  daya  kelautan yang dapat  dimanfaatkan oleh  daerah,  serta  pendapatan  daerah  yang berasal  dari penerbitan izin lokasi pemanfaatan ruang laut (misalnya untuk keperluan kabel dan pipa  bawah  laut)  akibat berkurangnya  luas  ruang laut  yang  dikelola daerah. 48 Luas ruang  laut  yang  dikelola  daerah  terjadi  karena  titik  yang  digunakan  untuk  menarik garis  12  mil  laut  mundur  ke  arah  daratan  (mengikuti  garis  air  pasang  tertinggi). Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  kehilangan  sebagian  wilayah  daratan  pesisirnya yang merupakan  daratan  pasang  surut  menjadi  bagian  dari  wilayah  laut.  Pada  sisi
44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (6).
45 Xin Liu et al ., loc cit . 46 Wahyu  B.  S.,  dan  Aditya  P.  2017.  “Perbandingan  Karakteristik  Oseanografi  Pesisir  Utara  dan Selatan  Pulau  Kawa:  Pasang- surut, Arus, dan Gelombang.” Prosiding  Seminar  Nasional  Kelautan dan Perikanan III 2017 Universitas Trunojoyo Madura 7 September 2017 , hlm. 191-202.
47 Xin Liu et al ., loc cit .
48 Izin  lokasi  pemanfaatan  ruang  laut  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  saat  ini  diatur  dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/2019 tentang Izin Lokasi Perairan di WP3K.
lain, pemerintah daerah juga kehilangan sebagian wilayah laut yang dikelola karena titik garis pantai mundur ke arah daratan.
Kedua, berkurangnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi juga  berdampak  pada  berkurangnya  anggaran  Dana  Alokasi  Umum  (selanjutnya disebut  DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (selanjutnya  disebut  DAK)  yang  diterima oleh  daerah.  DAU  merupakan  dana APBN  yang  dialokasikan  sebagai  dana  untuk pemerataan  pembangunan  dalam  rangka  desentralisasi. 49 DAU  diberikan  kepada daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  dengan  mempertimbangkan  beberapa  kriteria yang  salah  satunya  adalah  luas  wilayah. 50 Sementara,  DAK  adalah  dana  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan urusan daerah dengan mempertimbangkan prioritas nasional di bidang- bidang tertentu.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  139/PMK.07/2019  mengatur  bahwa perhitungan  alokasi  DAU  didasarkan  pada  beberapa kriteria,  salah  satunya  adalah indeks  luas  wilayah. 51 Besaran  alokasi  DAU  berpotensi  berdampak  karena  luas wilayah  daratan  daerah  berkurang  akibat  digunakannya  garis  pantai  air  pasang tertinggi  untuk  menentukan  batas  wilayah  laut  dengan  daratan.  Sementara,  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  76/PMK.07/2020  mengatur  bahwa  DAK dialokasikan  pada  bidang  tertentu,  yang di  antaranya meliputi  bidang  kelautan  dan perikanan. 52 Besaran alokasi DAK juga berpotensi berdampak akibat berkurangnya sumber  daya  kelautan  yang  dapat  dikelola  oleh  pemda  provinsi  yang  berkaitan capaian keluaran ( output ) dari kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  dengan  menggunakan  garis  pantai  air pasang tertinggi  akan  mengurangi  luas  wilayah perairan  yang  dikelola  oleh  pemda provinsi,  maka  hal  tersebut  juga  akan  berdampak  pada  berkurangnya  besaran alokasi DAK dan DAU. Berkurangnya besaran dana alokasi tersebut juga berpotensi berdampak  pada  kapasitas  daerah  untuk  melakukan  pengelolaan  secara  optimal. Besarnya pengurangan dana alokasi DAK dan DAU akan tergantung pada seberapa signifikan perubahan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap luas wilayah laut masing-masing daerah serta hasil kelautan yang dapat dihasilkan.
49 Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  139/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 1 angka 11.
50 Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  139/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 38 ayat (5).
51 Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  139/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 38 ayat (5).
52 Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  76/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan  Cadangan  Dana  Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Pasal 2 ayat (6).
Berkurangnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi di sisi lain  juga  berimplikasi  pada  bertambahnya  luas  wilayah  perairan  yang  dikelola  oleh pemerintah  pusat.  Sebagaimana  diketahui,  bahwa  terhadap  wilayah  perairan  yang berada  di  luar  wilayah  pengelolaan  daerah  maka  pengelolaannya  merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Pertambahan luas wilayah perairan yang dikelola oleh  pemerintah  pusat  diakibatkan  oleh  mundurnya  wilayah  perairan  yang  dikelola oleh  pemda  provinsi  ke  arah  daratan.  Aspek  penting  yang  perlu  dipertimbangkan dari implikasi tersebut adalah terkait dengan efektivitas pengelolaan.
Aspek  efektivitas  pengelolaan  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  kapasitas pemerintah  pusat  untuk  menyelenggarakan  pengelolaan  sumber  daya  kelautan secara  optimal.  Hal  ini  menimbang  bahwa  pemerintah  pusat  sudah  memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya kelautan di wilayah laut yurisdiksi ZEE sejauh  200  mil  laut  dan  landas  kontinen.  Pemerintah  pusat  juga  memiliki kewenangan  untuk  mengelola  laut  yang  berada  di  luar  radius  12  mil  laut  yang dikelola oleh pemerintah daerah di wilayah perairan Indonesia. 53 Dengan demikian, wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  sudah  sangat  luas,  sehingga optimasi  pelaksanaan  desentralisasi  kewenangan  pengelolaan  laut  perlu  diperkuat untuk menciptakan pengelolaan yang optimal.
Pertimbangan  lain  yang  relevan  dengan  kapasitas  pemerintah  pusat  untuk menyelenggarakan  pengelolaan  adalah  terkait  dengan  keterbatasan  lembaga perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (selanjutnya  disebut  KKP),  untuk  mengelola  sumber  daya  kelautan  di seluruh  wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat.  Selain  permasalahan terkait  wilayah kerja  yang terlampau  sangat  luas, keterbatasan tersebut dapat pula dikaitkan  dengan  belum hadirnya  KKP  di setiap daerah di  Indonesia.  Keterbatasan ini  juga  berkontribusi  terhadap  tidak  optimalnya  pengelolaan  laut  oleh  pemerintah pusat  akibat  wilayah  kerja  yang  tidak  proporsional  dengan  kapasitas  lembaga pelaksana.
Permasalahan juga muncul ketika perubahan penggunaan garis pantai dalam UU  Pemda  2014  berpotensi  berakibat  pada terciptanya lebih  banyak  area perairan yang  letaknya  dikelilingi  oleh  wilayah  perairan  yang  dikelola  oleh  pemda  provinsi, atau  dapat  disebut  dengan  perairan  enklave. 54 Perairan  enklave  dapat  terbentuk
53 Wilayah perairan Indonesia yang dimaksud meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1).
54 Istilah  enklave  biasa  digunakan  untuk  menyebut  wilayah  laut  lepas  ( high  seas )  yang  terletak dikelilingi oleh laut ZEE beberapa negara. Contoh dari enklave tersebut adalah wilayah laut lepas di
pada  kondisi  di  mana  jarak  antar  pulau  dalam  satu  provinsi  atau  jarak  laut  antara dua  provinsi  lebih  dari  24  mil  laut.  Dalam  kondisi  demikian  maka  luas  laut  yang dikelola oleh pemda provinsi diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut pada setiap pulau. 55 Contoh perairan enklave di Indonesia terletak di antara Pulau Natuna Besar  dan  Pulau  Laut  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  berjarak  lebih  dari  24  mil laut. Ilustrasi perairan enklave tersaji pada Gambar 2.
Gambar 2. Ilustrasi perairan enklave (sumber: Permendagri 141/2017, dengan perubahan)
Dalam  konteks  pengelolaan  sumber  daya  kelautan,  perairan  enklave berpotensi  tercipta  akibat  mundurnya  wilayah  perairan  yang  dikelola  oleh  masing- masing daerah provinsi. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa perairan enklave sama sekali tidak tercipta pada saat wilayah perairan yang dikelola daerah didasarkan  pada  garis  pantai  surut  terendah.  Hal  tersebut  mengingat  terbentuknya perairan  enklave  tergantung  pada  jarak  antara  provinsi  yang  berhadapan  ataupun konfigurasi  gugusan  kepulauan  pada  suatu  provinsi.  Namun,  dengan  mundurnya wilayah  perairan  yang  dikelola  oleh  daerah  provinsi  maka  semakin  besar  pula potensi terciptanya perairan enklav .
Perairan enklave yang dibahas dalam bagian ini merupakan perairan enklave yang  hanya  terjadi  akibat  perubahan  garis  pantai  yang  digunakan  untuk  mengukur wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Misalnya, perairan  enklave yang  terbentuk  dalam  antar  provinsi  atau  pada  provinsi  yang  terdiri  dari  gugusan kepulauan  dengan  jarak  di  laut  lebih  dari  24  mil  laut.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena
Laut  Pasifik  yang  terletak  dikelilingi  oleh  ZEE  negara-negara  pasifik.  Lihat  Burke  W.T.  1982. Fisheries  Regulations  Under  Extended  Jurisdiction  and  International  Law ,  Roma:  Food  and Agriculture Organization, hlm. 16-21; dan Jeff Ardron. 2007. Overview of Existing High Seas Spatial Measures  and  Proposals  with  Relevance  to  High  Seas  Conservation .  German  Federal  Agency  for Nature Conservation, hlm. 6.
55 Lampiran Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

## Perairan enklave
Permendagri 141/2017 mengatur bahwa batas daerah di laut pada gugusan pulau- pulau yang berada di satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi. 56
Permasalahan  yang  ditimbulkan  dari  perairan  enklave  tersebut  adalah  terkait dengan  efisiensi  pengelolaan  serta  efektivitas  pengawasan.  Hal  tersebut menimbang bahwa pada wilayah tersebut sebenarnya dapat sekaligus dikelola oleh pemda provinsi. Pertambahan luas wilayah laut yang harus dikelola oleh pemerintah pusat  juga  akan  menimbulkan  permasalahan  pengawasan.  Contoh  inefisiensi tersebut  dapat  termanifestasi  dalam  wujud  diperlukannya  dua  perizinan  untuk melakukan  aktivitas  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  di  perairan  enklave  yang berdekatan  dengan  laut  yang  dikelola  oleh  daerah.  Selain  itu,  adanya  perairan enklave  juga  berpotensi  menimbulkan  konflik  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  yang  terdapat  di perairan  enklave  tersebut.  Pengelolaan  oleh  pemda  provinsi  setempat  dapat  lebih efektif  dengan  adanya  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan yang ada dilakukan secara bersinergi dengan  wilayah  laut  di  sekitarnya. 57 Cukup  disayangkan  bahwa  dalam  peraturan pemerintah pelaksana UU Cipta Kerja belum ditemukan pengaturan yang mengatur mengenai perairan enklave. 58
Berdasarkan pembahasan sejauh ini, perubahan penentuan garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014 cenderung memperlemah pelaksanaan desentralisasi pengelolaan  laut.  Rangkuman  implikasi  atas  perubahan  ketentuan  mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 tersaji pada Tabel 1.

## Tabel 1
Dampak Perubahan Penentuan Garis Pantai Terhadap Pemegang Hak Pengelolaan
Dampak Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Dampak Positif Memperluas  luas  wilayah  laut  yang dikelola.  Pengelolaan  oleh  pusat  dapat menambah pemasukan negara. Memungkinkan wilayah daratan pasang- surut  untuk  dimanfaatkan  sebagai wilayah laut. Dampak Negatif  Menambah beban pusat untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya Mempersempit  luas  wilayah  laut  yang dikelola.  Dampak  ini  paling  dirasakan oleh daerah yang memiliki pantai landai.
56 Lampiran Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
57 Yerrico  Kasworo.  2017.  “Urgensi  Penyusunan  Pengaturan  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan
Pulau- Pulau Kecil.” Jurnal RechtsVinding Online BPHN ,
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Pemahaman%20Penyusunan%20Rencana%20Zonasi%20Wila yah%20Pesisir%20dan%20Pulau.pdf , diakses pada 26 Januari 2021.
58 Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksud  di  antaranya  adalah  PP  No.  21  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  dan  PP  No.  27  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Kelautan dan Perikanan.
kelautan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; di samping  pengelolaan  sumber  daya kelautan di laut yurisdiksi. Berkurangnya besaran alokasi DAU dan DAK  akibat  berkurangnya  luas  wilayah yang dikelola serta hasil kelautan. Potensi menimbulkan terbentuknya perairan  enklave  (bagian  laut  di  luar wilayah pengelolaan pemda) di beberapa  titik  tertentu.  Dapat  terjadi perselisihan  antara  pusat  dan  daerah dalam  mengelola  wilayah  perairan enklave. Berpotensi  kehilangan  sumber  daya kelautan  (misal  ikan,  tumbuhan  laut, sedentary fish ) akibat  mundurnya wilayah  laut  yang  dikelola  ke  arah daratan.

## Sumber: penulis.
Menimbang  bahwa  perubahan  ketentuan  mengenai  penentuan  garis  pantai dalam  UU  Pemda  2014  cenderung  melemahkan  pelaksanaan  desentralisasi kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  kelautan,  maka  arah  kebijakan  tersebut perlu  dipertimbangkan  kembali  oleh  pemerintah  Indonesia.  Sebagai  negara kepulauan  yang  memiliki  wilayah  laut  yang  sangat  luas,  seharusnya  pengelolaan laut  semakin  dioptimalkan  melalui  penguatan  desentralisasi  pengelolaan  laut. Sebaliknya,  perubahan  ketentuan  mengenai  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014 malah mengurangi porsi luas laut yang dikelola oleh daerah.
Salah  satu  alternatif  kebijakan  yang  layak  untuk  dipertimbangkan  adalah dengan kembali menggunakan garis pantai surut terendah untuk mengukur luas laut yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk mengoptimasi pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan serta mendorong  pemerataan  pembangunan  di  daerah  sesuai  dengan  tujuan  otonomi daerah.  Kebijakan  untuk  memaksimalkan  luas  laut  yang  dikelola  secara desentralisasi  dapat  meringankan  beban  pemerintah  pusat,  serta  membuka  ruang pengelolaan yang lebih efisien oleh pemda provinsi setempat.
Namun  demikian,  untuk  melihat  bagaimana  tanggapan  daerah  atas  aspek perubahan tersebut maka perlu untuk melihat bagaimana praktik implementasi pada level  regulasi  di  tingkat  provinsi  serta  praktik  penyesuaian  batas  laut  yang  dikelola oleh  pemda  provinsi.  Pada  pembahasan  selanjutnya,  akan  dilakukan  kajian  terkait bagaimana implementasi perubahan penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 oleh masing-masing daerah.
b.  Implementasi  Perubahan  Metode  Penentuan  Garis  Pantai  dalam  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada Tataran Regulasi dan Praktik
Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyesuaian pada level regulasi, dilakukan  penelusuran  terhadap  tiga  instrumen  di  tingkat  pusat  yang  mengatur terkait  dengan  tata  cara  penarikan  garis  pantai,  yakni:  (1)  PermenKP  23/2016,  (2)
Permendagri  141/2017,  dan  (3)  UU  IG  pasca  amandemen  oleh  UU  Cipta  Kerja. Penting  untuk  melihat  bagaimana  tindak  lanjut  atas  perubahan  ketentuan  garis pantai  dalam  UU  Pemda  2014  pada  level  regulasi  turunan  dan  juga  pelaksanaan penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi.
PermenKP  23/2016  dan  Permendagri  141/2017  turut  mengatur  mengenai penentuan garis pantai yang digunakan untuk mengukur luas laut yang dikelola oleh daerah.  PermenKP  23/2016  mengatur  mengenai  perancangan  RZWP3K  oleh masing-masing daerah. Ketentuan dalam PermenKP a quo sudah bersinergi dengan ketentuan  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  yang  menggunakan  garis  pantai pasang  tertinggi. 59 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  141/2017  merupakan instrumen  yang  mengatur  tata  cara  penegasan  batas  daerah.  Permendagri a  quo juga telah bersinergi dengan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014. 60 Batas daerah yang diatur dalam Permendagri a quo meliputi batas daerah di darat dan di laut.  Mengacu  pada  Permendagri a  quo ,  diatur  bahwa  tahapan  akhir  penegasan batas daerah di laut adalah pembuatan Peta Batas Daerah di Laut. 61
UU  Cipta  Kerja  juga  berperan  dalam  menciptakan  sinergi  regulasi  terkait dengan  ketentuan  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014.  UU  Cipta  Kerja  turut mengubah  ketentuan  dalam  UU  IG.  Perubahan  yang  dimaksud  adalah  mengenai garis  pantai  yang  digunakan  oleh  BIG  dalam  pembuatan  peta  dasar,  khususnya Peta  RBI.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  pembahasan  pertama,  UU  Cipta Kerja  mengubah  ketentuan  terkait  dengan  garis  pantai  yang  digunakan  dalam pembuatan  Peta  RBI  sehingga  mencakup  ketiga  metode  penarikan  garis  pantai, yaitu  air  pasang  tertinggi,  surut  terendah,  dan  rata-rata. 62 Perubahan  tersebut merupakan  upaya  untuk  mensinergikan  garis  pantai  yang  terinformasi  dalam  peta dasar dengan kebutuhan informasi garis pantai yang diamanatkan dalam UU Pemda 2014,  yaitu  garis  pantai  pasang  tertinggi.  Diketahui  bahwa  jika  mengacu  pada ketentuan  dalam  UU  IG  sebelum  amandemen,  tidak  terdapat  ketentuan  yang mengatur penggunaan garis pantai pasang tertinggi dalam pembuatan peta dasar.
59 Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  23/Permen-KP/2016,  Pasal  18  ayat  (3)  yang mengatur  bahwa  “garis  pantai  [...]  diukur  pada  saat  terjadi  air  laut  pasang  tertinggi  ke  arah  laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”
60 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi dengan daratan sebagai acuan penarikan garis  pantai.  Sementara,  Lampiran  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun  2012 mengatur  bahwa  titik  dasar  merupakan  titik  koordinat  pada  perpotongan  garis  air  surut  terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai.
61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017, Pasal 11 ayat (1).
62 Undang-Undang  No.  4/2011  tentang  Geospasial  jo.  Undang-Undang  No.  11/2020  tentang  Cipta Kerja, Pasal 13 ayat (2).
Pasca amandemen UU IG oleh UU Cipta Kerja, Peta RBI yang dibuat oleh BIG mencakup  informasi  garis  pantai  menggunakan  ketiga  metode,  yaitu  garis  air pasang tertinggi, air rata-rata, serta surut terendah. 63 Namun demikian, Pasal 13 UU IG pasca amandemen tidak memberikan penjelasan lebih detail mengenai batasan penggunaan masing-masing metode penarikan garis pantai. 64 Oleh karena itu, masih dibutuhkan aturan turunan untuk memastikan bahwa dalam penentuan garis pantai untuk  tujuan  penentuan  batas  laut  yang  dikelola  oleh  pemda  provinsi  benar-benar menggunakan  metode  garis  pantai  air  pasang  tertinggi.  Menimbang  bahwa pembuatan  peta  dasar  dengan  menggunakan  ketiga  metode  oleh  BIG  baru diamanatkan  pasca  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  pada  bulan  November  tahun 2020, maka terdapat kemungkinan bahwa sampai saat ini peta dasar yang tersedia (Peta  RBI)  masih  belum  disesuaikan  dengan  kebutuhan  informasi  garis  pantai  air pasang tertinggi. 65
Berdasarkan temuan sinergi ketentuan dalam ketiga instrumen di atas, dapat disimpulkan  bahwa  implementasi  penerapan  garis  pantai  berdasarkan  air  pasang tertinggi pada tataran regulasi telah teraplikasikan. Meskipun demikian, perlu untuk meninjau  bagaimana  pelaksanaan  ketentuan  tersebut  dalam  penerbitan  perda  di tingkat  pronvinsi  serta  praktik  penyesuaian  batas  daerah  di  lapangan.  Hal  tersebut mengingat bahwa meskipun ketentuan mengenai garis pantai sudah diadopsi dalam berbagai  instrumen  peraturan  turunan  dari  UU  Pemda  2014,  tetapi  dalam  praktik ketentuan tersebut ternyata belum dilaksanakan dalam penyesuaian batas laut yang dikelola  oleh  pemda  provinsi.  Untuk  mengetahui  aspek  tersebut,  pendekatan  yang digunakan  adalah  melihat  bagaimana  pelaksanaan  ketentuan  dalam  ketiga instrumen  di  atas  (PermenKP  23/2016,  Permendagri  141/2017,  dan  UU  IG  pasca UU Cipta Kerja) pada tataran praktik.
Aspek  pertama  yang  ditinjau  adalah  implementasi  atas  ketentuan  PermenKP 23/2016  yang mengatur  perencanaan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil.  Instrumen  Perda  RZWP3K  yang  diterbitkan  oleh  masing-masing  pemda provinsi dapat dijadikan acuan implementasi perubahan ketentuan garis pantai pada tataran  regulasi. 66 Ketentuan  garis  pantai  dalam  Perda  RZWP3K  dapat  dijadikan
63 Undang-Undang  No.  4/2011  tentang  Geospasial  jo.  Undang-Undang  No.  11/2020  tentang  Cipta Kerja, Pasal 13 ayat (2).
64 Batasan yang dimaksud adalah untuk memastikan penggunaan masing-masing garis pantai sesuai dengan  peruntukannya.  Hal  ini  penting  mengingat  apabila  peta  dasar  menyediakan  tiga  jenis pengukuran garis pantai sekaligus, sehingga perlu diperjelas fungsi masing-masing garis pantai.
65 Lihat catatan kaki No. 37.
66 Ketentuan garis pantai dalam Perda RZWP3K dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi apakah
acuan  untuk  mengidentifikasi  apakah  pemda  provinsi  telah  mengadopsi  ketentuan garis  pantai  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Pemda  2014.  Hal  tersebut  mengingat bahwa  luas  laut  pesisir  yang  terlampir  dalam  Perda  RZWP3K  merupakan  wilayah yang diakui sebagai wilayah laut yang dikelola oleh masing-masing pemda.
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  diketahui  bahwa  sebagian  besar  provinsi  di Indonesia  telah  menerbitkan  Perda  RZWP3K  setelah  diundangkannya  UU  Pemda 2014 (baik penerbitan baru maupun pembaharuan). Terdapat 27 provinsi yang telah mengundangkan Perda RZWP3K, sementara tujuh provinsi lainnya ada yang masih pada  tahap  pengesahan  perda  (belum  diundangkan) 67 ataupun  masih  pada  tahap perancangan. 68 Daftar  provinsi  yang  telah  menerbitkan  Perda  RZWP3K  maupun belum, tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2 Hasil Identifikasi Perda RZWP3K di Seluruh Indonesia Per Bulan Januari Tahun 2021 No. Provinsi Perda Tanggal Terbit Ketentuan Garis Pantai 1. NAD Qanun Aceh 1/2020, RZWP3K 2020-2040 17 April 2020 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 39 (RUU) 2. Sumut Perda 4/2019, RZWP3K 2019-2039 18 Maret 2019 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18 3. Sumbar Perda 2/2018, RZWP3K 2018-2038 26 Februari 2018 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 10 4. Riau n/a n/a n/a 5. Kepri n/a 15 Desember 2020 (disahkan) n/a 6. Jambi Perda  20/2019,  RZWP3K 2019-2039 9 Desember 2019  Air pasang tertinggi Ps 1 angka 16 7. Bengkulu Perda 5/2019, RZWP3K 2019-2039 2 Juli 2019 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 15 8. Sumsel Perda 2/2020, RZWP3K 2020-2040 14 April 2020 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 11 9. Kep. Bangka Belitung Perda 3/2020, RZWP3K 2020-2040 27 April 2020 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12 10. Lampung Perda 1/2018, RZWP3K 2018-2038 15 Januari 2018 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18 11. Banten n/a 7  Januari  2021 (disahkan) n/a 12. Jabar Perda 5/2019, RZWP3K 2019-2039 25 Februari 2019 Tidak disebutkan 13. Jakarta n/a n/a n/a 14. Jateng Perda  13/2018,  RZWP3K  21 Desember  Air pasang tertinggi
pemda  provinsi  telah  mengadopsi  ketentuan  garis  pantai  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Pemda 2014.  Hal  tersebut  mengingat  bahwa  luas  laut  pesisir  yang  terlampir  dalam  Perda  RZWP3K merupakan wilayah yang diakui sebagai wilayah laut yang dikelola oleh masing-masing pemda.
67 Terdapat  empat  provinsi  yang  sudah  mengesahkan  namun  belum  diundangkan,  yaitu:  Provinsi Kepulauan  Riau  (disahkan  pada  tanggal  15  Desember  2020),  Banten  (disahkan  pada  tanggal  7 Januari  2021),  Bali  (disahkan  pada  tanggal  31  Agustus  2020),  dan  Kalimantan  Timur  (disahkan pada tanggal 14 Desember 2020).
68 Provinsi  yang  masih  belum  mengesahkan  Perda  RZWP3K  hingga  bulan  Januari  2021  adalah Provinsi Riau, DKI Jakarta, dan Papua.
2018-2038 2018 Ps 1 angka 15 15. DIY Perda 9/2018, RZWP3K 2018-2038 24 September 2018 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 9 16. Jatim Perda 1/2018, RZWP3K 2018-2038 5 Februari 2018 Air pasang tertinggi Ps 2 ayat (1b) 17. Bali n/a 31  Agustus  2020 (disahkan) n/a 18. NTB Perda  12/2017,  RZWP3K 2017-2037 10 November 2017 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13 19. NTT Perda 4/2017, RZWP3K 2017-2037 13 November 2017 n/a 20. Kalbar Perda 1/2019, RZWP3K 2018-2038 16 Januari 2019 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13 21. Kalsel Perda  13/2018,  RZWP3K 2018-2038 17 Juli 2018 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13 22. Kalteng Perda 1/2019, RZWP3K 2019-2039 8 Januari 2019 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 9 23. Kaltim n/a 14 Desember 2020 (disahkan) n/a 24. Kaltara Perda 4/2018, RZWP3K 2018-2038 14 Agustus 2018 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 15 25. Gorontalo Perda 4/2018, RZWP3K 2018-2038 26 September 2018 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12 26. Sulbar Perda 6/2017, RZWP3K 2017-2037 30 Oktober 2017 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18 27. Sulsel Perda 2/2019, RZWP3K 2019-2039 8 Mei 2019 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12 28. Sulteng Perda  10/2017,  RZWP3K 2017-2037 22 Desember 2017 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 11 29. Sultra Perda 9/2018, RZWP3K 2018-2038 31 Desember 2018 n/a 30. Sulut Perda 1/2017, RZWP3K 2017-2037 14 Maret 2017 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 17 31. Maluku Perda 1/2018, RZWP3K 2018-2038 7 Agustus 2018 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13 32. Maluku Utara Perda 2/2018, RZWP3K 2018-2038 27 Agustus 2018 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 7 33. Papua Barat Perda  13/2019,  RZWP3K 2019-2039 31 Desember 2019 Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18 34. Papua n/a n/a n/a
Keterangan: n/a = informasi tidak tersedia
Sumber: olahan penulis.
Ketentuan  dalam  Perda  RZWP3K  masing-masing  provinsi  sudah menyesuaikan  dengan  ketentuan  mengenai  garis  pantai  yang  diatur  dalam  UU Pemda 2014. Seluruh Perda RZWP3K yang ditemukan mendefinisikan garis pantai sebagai  batas  pertemuan  antara  bagian  laut  dan  daratan  pada  saat  terjadi  air  laut pasang  tertinggi.  Perancangan  Perda  RZWP3K  tunduk  pada  ketentuan  dalam PermenKP 23/2016. Pada Permen a quo diatur bahwa garis pantai yang digunakan dalam  penyusunan  RZWP3K  adalah  garis  pantai  pada  saat  terjadi  air  laut  pasang tertinggi. 69
Berdasarkan temuan bahwa sebagian besar pemda provinsi telah mengadopsi
69 Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  23/2016  tentang  Perencanaan  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 18 ayat (3).
ketentuan  garis  pantai  air  pasang  tertinggi  dalam  Perda  RZWP3K  masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 telah diimplementasikan pada level penyesuaian regulasi di tingkat provinsi. Tetapi, berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa penetapan Perda RZWP3K tersebut tidak  didasarkan  pada  pengukuran  batas  wilayah  daerah  di  laut  dengan  mengacu pada  ketentuan  garis  pantai  air  pasang  tertinggi  dalam  UU  Pemda  2014.  Hal tersebut  mengingat  bahwa  peta  dasar  yang  tersedia  hingga  tahun  2020  belum menginformasikan letak garis pantai pasang tertinggi.
Dengan  mempertimbangkan  tata  waktu  ( timeline )  diundangkannya  Perda RZWP3K  (kurun  waktu  tahun  2017-2020)  dengan  ketersediaan  informasi  garis pantai dalam peta dasar yang tersedia (kurun waktu tahun 2011-2020), maka timbul pertanyaan  terkait  apakah  luas  wilayah  laut  pesisir  yang  terlampir  dalam  masing- masing Perda RZWP3K sudah diukur berdasarkan garis pantai air pasang tertinggi. Keraguan  tersebut  muncul  mengingat  bahwa  sampai  dengan  tahun  2020  (sampai sebelum  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja),  ketiga  jenis  peta  dasar  yang  tersedia tidak  menyediakan  informasi  garis  pantai  air  pasang  tertinggi.  Sejak  tahun  2011 hingga  akhir  tahun  2020,  peta  dasar  yang  dibuat  oleh  BIG  masih  mengacu  pada ketentuan  dalam  UU  IG  (sebelum  diamandemen  UU  Cipta  Kerja)  yang  tidak mengamanatkan  penggunaan  garis  pantai  air  pasang  tertinggi  dalam  pembuatan ketiga jenis peta dasar. 70 Sebagai gambaran, keterkaitan antara penyusunan Perda RZWP3K dan ketersediaan peta dasar terilustrasi dalam Gambar 3.

## Gambar 3. Ilustrasi penyusunan Perda RZWP3K berdasarkan Peta Dasar
Perlu  dicatat  bahwa  pemda  provinsi  berpedoman  pada  peta  dasar  dalam
70 UU No. 4/2011 sebelum amandemen sudah mengakui jenis penarikan garis pantai berdasarkan air laut  pasang  tertinggi  dalam  Pasal  13  ayat  (2).  Namun  demikian,  tidak  terdapat  pasal  yang mengamanatkan pembuatan peta dasar dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi.
Pemda menyusun Perda RZWP3K mengacu pada peta dasar (kurun waktu 2014-2020) Luas laut yang dikelola pemda provinsi dalam Perda RZWP3K masih mengacu pada garis pantai surut terendah dalam peta dasar Peta dasar tunduk pada ketentuan UU IG (Sebelum diamandemen oleh UU Cipta Kerja) Tidak menyediakan informasi garis air pasang tertinggi 1 1 2 1 2.1 3 1
menentukan  letak  garis  pantai  pasang  tertinggi. 71 Oleh  karena  itu,  selama  garis pantai  yang  digunakan  dalam  pembuatan  peta  dasar  belum  disesuaikan  dengan kebutuhan  informasi  garis  pantai  pasang  tertinggi  pasca  diundangkannya  UU Pemda  2014,  maka  penyusunan  Perda  RZWP3K  belum  didasarkan  pada  luas wilayah laut yang diukur dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi.
Aspek  implementasi  di  tingkat  provinsi  selanjutnya  adalah  dengan  melihat pada implementasi ketentuan dalam Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas  Daerah.  Berdasarkan  hasil  penelusuran  oleh  penulis,  hanya  terdapat sejumlah  kecil  provinsi  yang  melakukan  penegasan  batas  daerah  pasca diundangkannya  UU  Pemda  2014.  Mengacu  pada database penetapan  batas daerah milik Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Kemendagri), diketahui bahwa  dalam  kurun  waktu tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  hanya  terdapat lima  instrumen  penetapan  batas  daerah  yang  diterbitkan  oleh  Kemendagri. 72 Data lain  dari  Kemendagri  menunjukkan  bahwa  secara  kumulatif  hingga  tahun  2020, sudah  terdapat  77  permendagri  mengenai  penegasan  batas  daerah  antar  provinsi yang  diterbitkan. 73 Dengan  demikian  maka  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar instrumen  permendagri  mengenai  batas  wilayah  provinsi  masih  tunduk  pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004 yang menggunakan garis pantai surut terendah. 74 Sementara itu, hasil penelusuran tidak menemukan adanya Peta Batas Daerah  di  Laut  yang  dipublikasikan  oleh  pemda  provinsi  sesuai  dengan  ketentuan Pemendagri 141/2017.
Secara  normatif,  jika  terjadi  perubahan  regulasi  maka  perlu  dilakukan penyesuaian.  Dalam  hal  ini,  penyesuaian  yang  dimaksud  adalah  terkait  dengan batas  wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  pemda  provinsi  dengna  mengacu  pada ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  Pemda  2014.  Namun,  hingga  tahun  2020  tidak
71 Peraturan Menteri Perikanan No. 23/2016, Pasal 24 ayat (1).
72 Kementerian  Dalam  Negeri,  2020,  Rekapitulasi  Permendagri  Hasil  Penetapan  Baas  Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019, https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp- content/uploads/2020/06/2.-DATA-REKAPITULASI-PERMENDAGRI-HASIL-PENETAPAN-BATAS- DAERAH-PROVKABKOTA.pdf ,  diakses  pada  21  Januari  2021.  Perlu  diperhatikan  bahwa  kelima instrumen  permendagri  ini  sudah  menggunakan  UU  Pemda  2014  sebagai  dasar  hukum.  Kelima instrumen  tersebut  adalah  mengenai  batas  wilayah  provinsi  antara  Provinsi  Banten  dengan  DKI Jakarta,    Banten  dengan  Jawa  Barat,    Sumatra  Barat  dengan  Bengkulu,    Sulawesi  Utara  dengan Gorontalo,  dan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Namun demikian, kelima instrumen tersebut hanya menegaskan batas daerah antar provinsi di darat.
73 Kementerian  Dalam  Negeri,  2020,  Rekapitulasi  Penyelesaian  Segmen  Batas  Antar  Provinsi, https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/DATA-POKOK-DIT-TOPONIMI-DAN- BATAS-DAERAH.pdf , diakses pada 21 Januari 2021.
74 Perlu  dicatat  bahwa  tidak  semua  instrumen  permendagri  mengenai  penegasan  batas  wilayah provinsi berkaitan dengan batas provinsi di laut. Dalam hal penegasan batas dilakukan antara dua provinsi  yang  terletak  berdampingan  daratan,  maka  instrumen  permendagri  penegasan  batas wilayah provinsi tidak mencakup penegasan batas masing-masing provinsi di laut.
didapati  pembaharuan  terhadap  batas  daerah  yang  telah  ditegaskan.  Dengan demikian,  penerapan  ketentuan  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  belum terlaksana pada tataran praktik penegasan batas daerah.
Berdasarkan  temuan  praktik  implementasi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa ketentuan  penggunaan  garis  pantai  air  pasang  tertinggi  belum  diterapkan  dalam mengukur wilayah laut yang dikelola pemda provinsi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui  bagaimana enforcement terhadap  batas  wilayah  daerah  dalam  UU Pemda  2014,  khususnya  batas  daerah  di  laut  sehubungan  dengan  adanya perubahan  ketentuan  garis  pantai  yang  digunakan  dari  yang  sebelumnya  diatur dalam UU Pemda 2004.
Mengacu  pada  ketentuan  dalam  BAB  XXVI  tentang  Ketentuan  Peralihan, diatur  bahwa  penegasan  batas  dan  penentuan  luas  bagi  daerah  yang  dibentuk sebelum  UU  Pemda  2014  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri. 75 Namun demikian, terdapat kerancuan terkait apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi  daerah,  khususnya  daerah  provinsi, 76 yang  sudah  melaksanakan  penegasan batas wilayah sebelum UU Pemda 2014. Ketentuan ini seharusnya diperjelas dalam UU  Pemda  2014  agar  tercipta  kepastian  hukum.  Mengacu  pada  data  dari Kemendagri, diketahui bahwa telah terdapat 77 permendagri mengenai penegasan batas  daerah  antar  provinsi  yang  diterbitkan,  sementara  dalam  kurun  waktu  tahun 2015  sampai  dengan  2019  hanya  terdapat  lima  permendagri  batas  wilayah  antar provinsi  yang  diterbitkan  (yang  sudah  mendasarkan  pada  UU  Pemda  2014)  dan kesemuanya  bukan  merupakan  penegasan  batas  daerah  provinsi  di  laut. 77
Berdasarkan  fakta  tersebut,  diketahui  bahwa  seluruh  penegasan  batas  daerah provinsi di laut yang ada saat ini masih mengacu pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004.
Keberadaan klausula yang memberikan kewajiban bagi masing-masing pemda provinsi untuk melakukan penegasan batas wilayah ulang sesuai dengan ketentuan UU  Pemda  2014  dirasa perlu,  khususnya  dalam  hal  perubahan  yang  diamanatkan tersebut  cenderung  mengurangi  kewenangan  pemda.  Sementara  pada  sisi  lain, penting pula untuk dipertimbangkan bahwa keputusan untuk melakukan penegasan
75 Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 401 ayat (1).
76 Perubahan  ketentuan  kewenangan  pemerintah  daerah  di  laut  dalam  UU  Pemda  2014  juga berdampak  terhadap  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  tidak  lagi  diberikan  kewenangan untuk  mengelola  wilayah  laut.  Oleh  karena  itu,  masing-masing  daerah  kabupaten/kota  yang sebelumnya  menegaskan  batas  wilayah  mencakup  wilayah  laut  juga  perlu  menyesuaikan  batas daerahnya.
77 Lihat catatan kaki no. 69.
batas  daerah  sepenuhnya  ada  pada  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  apabila penyesuaian  luas  wilayah  laut  dengan  ketentuan  dalam  UU  Pemda  2014  dirasa merugikan kepentingan pemda, maka tidak terdapat dorongan bagi pemda provinsi untuk  melakukan  penyesuaian  dan  lebih  memilih  tetap  melakukan  pengelolaan wilayah  laut  sesuai  dengan  batas  yang  telah  ditetapkan  yang  mengacu  pada ketentuan  UU  Pemda  2004.  Selain  berkurangnya  sumber  daya  kelautan  yang dikelola  daerah,  upaya  untuk  menyesuaikan  penegasan  batas  daerah  juga  dapat menimbulkan  kebutuhan  pembiayaan  yang  harus  ditanggung  oleh  pihak  pemda provinsi. 78
Mengacu  pada  ketentuan  dalam  Permendagri  141/2017,  diatur  bahwa penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD). 79 Pada tingkat provinsi, Tim PBD dibentuk oleh gubernur dan terdiri dari sepenuhnya unsur  daerah  provinsi. 80 Berdasarkan  temuan  tersebut,  maka  kewenangan  untuk melakukan penarikan ulang batas daerah di laut juga berada sepenuhnya di tangan masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat korelasi antara  belum  terdapatnya  provinsi  yang  melakukan  penyesuaian  batas  daerah  di laut  pasca    UU  Pemda  2014  dengan  fakta  bahwa  kewenangan  penegasan  batas tersebut ada pada pemda.
Apabila  perubahan  ketentuan  garis  pantai  sebenarnya  ditujukan  untuk menciptakan  manfaat  melalui  penguatan  kewenangan  pemerintah  pusat  di  laut, maka  seharusnya  pemerintah  pusat  terlibat  secara  aktif  dalam  melakukan enforcement terhadap  pelaksanaan  ketentuan  tersebut.  Namun  demikian, perubahan  ketentuan  terkait  dengan  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  tidak ditindaklanjuti  dengan  penyesuaian  luas  wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  masing- masing pemda. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengubah ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014.
Menimbang bahwa pada praktiknya kebijakan perubahan ketentuan mengenai garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  belum  terlaksana  dalam  tataran  penyesuaian
78 Dalam  Pasal  30  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  141/2017  diatur  bahwa  APBD Provinsi  digunakan  untuk  mendanai  pelaksanaan  kegiatan  penegasan  batas  daerah  antar kabupaten/kota dan antar provinsi.
79 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  141/2017  tentang  Penegasan  Batas  Daerah,  Pasal  16  ayat (1).
80 Tim  PBD  tingkat  provinsi  terdiri  dari:  Gubernur,  Wagub,  Sekda,  asisten  bidang  Pemerintahan, Kepala Biro pemerintahan, Kepala Biro hukum, Kepala organisasi perangkat daerah bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Topografi daerah militer, dan pejabat organisasi perangkat daerah/instansi vertikal lainnya.
batas laut yang dikelola oleh daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak  dirasa  membawa  manfaat  bagi  daerah.  Tidak  terlaksananya  penyesuaian batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi dengan menggunakan garis pantai air pasang  tertinggi  sebenarnya  mengurangi  hak  pemerintah  pusat.  Hal  tersebut mengingat  bahwa  seharusnya  pasca  UU  Pemda  2014,  luas  wilayah  laut  yang dikelola  oleh  pusat  bertambah  secara  proporsional  dengan  berkurangnya  wilayah laut yang dikelola oleh daerah.
Meskipun  implementasi  penyesuaian  luas  wilayah  laut  yang  dikelola  oleh pemda provinsi belum terlaksana, hal tersebut tidak tampak menimbulkan sengketa pengelolaan  antara  pemda  provinsi  dan  pemerintah  pusat.  Dengan  kata  lain, pemerintah  pusat  tidak  mempermasalahkan  fakta  bahwa  pemda  provinsi  tetap melakukan pengelolaan laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai air surut terendah mengacu pada rezim UU Pemda 2004 dan peraturan turunannya. Fakta ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi pada level pemda provinsi, yang di satu sisi telah  menerbitkan  instrumen  Perda  RZWP3K  dengan  mengacu  pada  ketentuan garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014,  namun  pada  sisi  lain  belum  melaksanakan penyesuaian  batas  wilayah  laut  yang  dikelola.  Penting  pula  untuk  dicatat  bahwa belum  dilaksanakannya  penyesuaian  batas  wilayah  laut  oleh  pemda  provinsi  juga dapat  dikaitkan  dengan  belum  tersedianya  peta  dasar  yang  memberikan  informasi garis pantai air pasang tertinggi dalam kurun waktu tahun 2014 hingga akhir tahun 2020.
Dengan mempertimbangkan temuan di atas, sebaiknya pemerintah Indonesia lebih  mengutamakan  asas    kemanfaatan  di  atas  asas  kepastian  hukum  dalam konteks pelaksanaan ketentuan mengenai garis pantai dalam Pasal 27 ayat (3) UU Pemda  2014. Asas  kemanfaatan  tersebut  diwujudkan  dengan  menerapkan sunset policy (kebijakan  pemutihan)  terhadap  produk  Perda  RZWP3K  yang  diterbitkan pasca  berlakunya  UU  Pemda  2014  tetapi  ditetapkan  dengan  menggunakan  garis pantai  air  surut  terendah.  Rekomendasi  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa enforcement terhadap  ketentuan  garis  pantai  dalam  Pasal  27  ayat (3)  akan menimbulkan  pengorbanan  yang  besar.  Pengorbanan  yang  dimaksud  ada  pada pihak  pemda  provinsi  yang  kehilangan  sebagian  sumber  daya  kelautan  yang dikelola akibat mundurnya titik garis pantai yang digunakan untuk mengukur jarak 12 mil  laut.  Sebaliknya,  kebijakan untuk kembali  menggunakan  ketentuan garis pantai surut  terendah  juga  akan  menimbulkan  pengorbanan,  mengingat  bahwa  sebagian besar provinsi baru-baru ini telah menerbitkan Perda RZWP3K dengan mengadopsi
ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014.
Dengan  demikian,  pembenaran  terhadap  luas  laut  dalam  Perda  RZWP3K yang  diklaim  oleh  pemda  provinsi  perlu  dianggap  sebagai  suatu  keharusan  dalam rangka pengutamaan asas kemanfaatan. Pengutamaan asas kemanfaatan tersebut dapat  diambil  dengan  bersandar  pada  pertimbangan  bahwa  sejak  tahun  2014 hingga  tahun  2020,  terdapat  keterbatasan  dari  pemerintah  pusat  untuk mengakomodasi pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (3) melalui ketersediaan peta dasar  yang  sesuai.  Oleh  karena  itu,  layak  dipertimbangkan  untuk  menerapkan kebijakan  pemutihan  terhadap  Perda  RZWP3K  yang  diterbitkan  pasca  berlakunya UU  Pemda  2014  namun  masih  menggunakan  garis  pantai  surut  terendah  dalam pengkuran  batas  wilayah  laut  yang  dikelola.  Sementara,  bagi  provinsi  yang  baru akan  menerbitkan  Perda  RZWP3K  setelah  tersedianya  peta  dasar  yang menginformasikan  letak  garis  pantai  pasang  tertinggi,  maka  harus  mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya.
III.  Penutup
Perubahan  penentuan  garis  pantai  yang  digunakan  untuk  mengukur  batas wilayah  laut  yang  dikelola  oleh  pemda  provinsi  dalam  UU  Pemda  2014  memiliki dampak  terhadap  beberapa  aspek,  yaitu:  (1)  berkurangnya  luas  wilayah  laut  yang dikelola oleh daerah, (2) potensi berkurangnya besaran alokasi DAU dan DAK yang diterima  oleh  pemda,  serta  (3)  potensi  bertambahnya  perairan  enklave  yang dikelilingi  oleh  wilayah  laut  yang  dikelola  daerah.  Pada  tataran  regulasi,  ketentuan mengenai  garis  pantai  dalam  UU  Pemda  2014  telah  diadopsi  dalam  berbagai instrumen  turunan  yang  mengatur  terkait  dengan  penarikan  garis  pantai.  Namun, pada tataran implementasi penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, ketentuan  tersebut  belum  teraplikasikan  dengan  baik.  Belum  terlaksananya ketentuan  penggunaan  garis  pantai  pasang  tertinggi  dapat  dikaitkan  dengan beberapa faktor, yaitu: (1) ketiadaan ketentuan dalam UU Pemda 2014 yang secara tegas  mewajibkan  daerah  untuk  melakukan  penyesuaian  batas  daerah  di  laut,  (2) rendahnya  dorongan  bagi  pemda  provinsi  untuk  melaksanakan  penyesuaian  batas daerah,  serta  (3)  belum  tersedianya  peta  dasar  yang  memberikan  informasi  letak garis pantai air pasang tertinggi dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2020.
Dengan  mempertimbangkan  hasil  temuan  di  atas,  penelitian  ini merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk:
1. Menyerahkan  pengelolaan  perairan  enklave  kepada  pemda  provinsi terdekat atas dasar pertimbangan efektivitas pengelolaan;
2. Melaksanakan serta mempublikasikan hasil kajian mengenai manfaat yang diharapkan dari perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai;
3. Melakukan harmonisasi lintas sektoral antara Kemendagri dan KKP dalam pengambilan  arah  kebijakan  pelaksanaan  desentralisasi  pengelolaan sumber daya kelautan; dan
4. Menerapkan sunset  policy terhadap  instrumen  Perda  RZWP3K  yang diterbitkan  pasca  UU  Pemda  2014  namun  disusun  menggunakan  garis pantai surut terendah akibat belum tersedianya peta dasar yang sesuai.

## Bibliografi
Buku:
Badan  Informasi  Geospasial  -  Pusat  Hidrografi  dan  Oseanografi  TNI  AL,  2018,
Rujukan  Nasional  Data  Kewilayahan  Republik  Indonesia ,  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
Burke  W.T.  1982. Fisheries  Regulations  Under  Extended  Jurisdiction  and International Law , Roma: Food and Agriculture Organization.
Coalter G.L., J. Ashley Roach, dan Donald R. Rothwell.  2018. Baselines Under the International  Law  of  the  Sea:  Reports  of  the  International  Law  Association Committee  on  Baselines  under  the  International  Law  of  the  Sea .  The International Law Association.
Jeff Ardron. 2007. Overview of Existing High Seas Spatial Measures and Proposals with  Relevance  to  High  Seas  Conservation .  German  Federal  Agency  for Nature Conservation.
Jerome  Rothenberg.  “Local  Decentralization  and  Theory  of  Optimal  Government,” dalam J. Margolis (ed). 1970, The Analysis of Public Output , NBER.

## Artikel Jurnal:
Aisyah  Arifin,  M.  Awaluddin,  dan  Fauzi  J.  Amarrohman.  2020.  “Analisis  Pengaruh Perubahan  Garis  Pantai  Terhadap  Batas  Pengelolaan  Wilayah  Laut  Daerah Provinsi DKI Jakarta,” Jurnal Geodesi Undip , 9(1): 156-165.
Dennis  A.  Rondinelli.  1981.  “Government  Decentralization  in  Comparative Perspective:  Theory  and  Practice  in  Developing  Countries,” International Review of Administrative Sciences , 47(2): 133-145.
Eva  Johan,  2009,  “Pengukuran  Lebar  Laut  Teritorial  Menggunakan  Garis  Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 9(1): 40-51.
Frank E.M., Richard C.A.1974. “The Use and Legal Significance of of the Mean High Water Line in Coastal Boundary Mapping,” North Carolina Law Review , 53(2): 186- 273.Ifan  R.  Suhelmi,  Restu  N.A.,  dan  Hari  Prihatno,  2013,  “Penentuan Garis  Pantai  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Geospasial  dalam Medukung Pengelolaan Pesisir dan Laut,” Geomatika , 19(1): 19-24.
Jonathan  L.  Hafetz.  2000.  “Fostering  Protection  of  the  Marine  Environment  and Economic  Development:  Article  121  (3)  of  the  Third  Law  of  the  Sea Convention, ” American  University  International  Law  Review .  Vol.  15(3):  583- 637.
Meita  Arddinatarta,  Bambang  Sudarsono,  dan  M.  Awaluddin.  2016.  “Analisis Dampak  Perubahan  Garis  Pantai  Terhadap  Batas  Pengelolaan  Wilayah  Laut Kabupaten Jepara,” Jurnal Geodesi Undip , 5(3): 52-60.
Michael Sheng- ti Gau. 2019. “The Interpretation of Article 121 (3) of UNCLOS by the
Tribunal for the South China Sea Arbitration: A Critique, ” Ocean Development & International Law , Vol 50(1): 49-69.
R.S. Simatupang dan Khomsin. 2016. “Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Provinsi  Bali  berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014,” Jurnal Teknik ITS , 5(2): 199-2015. Rokhimin  Dahuri.  2001.  “Pengelolaan  Ruang  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Seiring dengan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah,” Mimbar:  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan , XVII(2): 139-171.
Slamet  Suhartono.  2013.  “Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, ” DiH Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 9 (18): 110-121.
T.  Syahuri,  E.O.  Sitompul.  2020. “Analisis  Yuridis  Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan  Pesisir  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, ” Jurnal Esensi Hukum , Vol. 2(2): 13-22.
Xin Liu, Jianhong Xia, Graeme Wright, dan Lesley Arnold. 2014. “A State of the Art Review  on  High  Water  Mark  (HWM)  Determination,” Ocean  &  Coastal Management , 102:178-190.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  60,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3839).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4437).
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Informasi  Geospasial,  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  49,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5214).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4846).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 5587).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 6573).
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  23  Tahun  2016  tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/2019 tentang Izin Lokasi Perairan di WP3K.
Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  76/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan  Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.
Perjanjian Internasional:
United  Nations  Convention  on  The  Law  of  the  Sea,  G.A.  Res.  3067  (XXVIII),  10 Desember 1982.

## Makalah dalam Forum Ilmiah:
Wahyu B. S., dan Aditya P. 2017. “Perbandingann Karakteristik Oseanografi Pesisir Utara  dan  Selatan  Pulau  Kawa:  Pasang-surut,  Arus,  dan  Gelombang.” Prosiding  Seminar  Nasional  Kelautan  dan  Perikanan  III  2017  Universitas Trunojoyo Madura 7 September 2017 .
Internet:
Canadian  Cartographic  Association,  “What  is  Cartography,” https://cca- acc.org/resources/what-is-cartography . (Diakses 27 Januari 2021). Geoscience Australia, “Maritime Boundary Definitions,”
http://www.ga.gov.au/scientific-topics/marine/jurisdiction/maritime-boundary- definitions . (Diakses pada 27 Januari 2021).
Kementerian Dalam Negeri, 2020, “Rekapitulasi Penyelesaian Segmen Batas Antar Provinsi,” https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp- content/uploads/2020/06/DATA-POKOK-DIT-TOPONIMI-DAN-BATAS- DAERAH.pdf . (Diakses pada 21 Januari 2021).
Kementerian Dalam Negeri, 2020, “Rekapitulasi Permendagri Hasil Penetapan Baas
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019,”
https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2.-DATA- REKAPITULASI-PERMENDAGRI-HASIL-PENETAPAN-BATAS-DAERAH- PROVKABKOTA.pdf . (Diakses pada 21 Januari 2021).
Yerrico Kasworo. 2017. “Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.” Jurnal  RechtsVinding  Online  BPHN , https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Pemahaman%20Penyusunan%2 0Rencana%20Zonasi%20Wilayah%20Pesisir%20dan%20Pulau.pdf .  (Diakses pada 26 Januari 2021).