## Dampak Pemekaran Daerah terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan
The Impact of Regional Expansion on Economic Structure of The Hulu Sungai Utara District and Balangan District

## Ernawati Lipat Masan*, M.Rusmin Nuryadin
Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat lipatmasanernawati@gmail.com

## Abstract
Generally,  regional  expansion  is  one  form  of  local  autonomy  and  is  one  of  the policies  that  need  to  be  considered  due  to  regional  growth,  equitable  regional development, and regional development. It can be maximized. The purpose of this study was to determine the impact of the Balangan Regency region expansion from  the Hulu Sungai  Utara  Regency,  whether  with  the  division  there  was  a  shift  in  economic structure in the two districts. Several analysis methods are used to answer the problem, namely:  Location  Quotient  Analysis  (LQ),  Shift-Share  Analysis,  and  Overlay  Analysis. The  data  used  in  this  study  are  secondary  in  the  form  of  Hulu  Sungai  Utara  Regency GRDP,  Balangan  Regency  GRDP,  and  South  Kalimantan  Province  GRDP  based  on business fields with the base year 2010. The  study results based on  Location Quotient analysis  show  that  the  superior  base  sector  in  North  Hulu  Sungai  Regency  is  parent districts are as many as 12 base sectors.
In  contrast,  in  the  newly  formed  districts,  there  is  only  one  base  sector.  The calculation  result  of  Shift-Share  analysis  shows  a  shift  in  the  two  districts'  economic structure, namely from the primary  industry to the secondary  sector. The development of Overlay analysis  indicates that there are ten leading sectors in the  central districts, and in the newly created communities, there are no top sectors.
Keywords: Economic Structure, Location Quotient, Shift-Share, Overlay

## Abstrak
Umumnya,  salah  satu  contoh  bentuk  dari  otonomi  daerah  adalah  pemekaran daerah  atau  wilayah  yang  mana  merupakan  kebijakan  yang  perlu  diperhatikan  karena dengan  adanya  pemekaran    daerah  atau  wilayah  dapat  menciptakan  pemerataan pembangunan  daerah  atau  wilatah  serta  adanya  pengembangan  daerah  dapat dimaksimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari adanya pemekaran  wilayah  Kabupaten  Balangan  dari  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  apakah dengan  adanya  pemekaran  ini  terjadi  pergeseran  struktur  ekonomi  pada  kedua kabupaten tersebut. Digunakan beberapa metode analisis untuk menjawab permasalahan dalam  penelitian  yaitu  : Analisis  Location  Quotient (LQ),  Analisis Shift-Share, dan Analisis Overlay. Dalam  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder berupa  nilai  PDRB  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  PDRB  Kabupaten  Balangan  dan PDRB  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Dengan  menggunakan  analisis Location  Quotient (LQ),  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sebagai Kabupaten  induk  memiliki  dua  belas  (12)  sektor  basisi  Unggulan  sedangkan  pada kabupaten  hasil  pemekaran  yaitu  Kabupaten  Balangan  hanya  terdapat  satu  (1)  sektor basis.  Hasil  perhitungan  analisis Shift-Share menunjukkan  adanya  pergeseran  struktur ekonomi  pada  kedua  kabupaten  tersebut  yaitu  dari  sektor  primer  ke  sektor  sekunder.
Selain  itu  hasil  perhitungan  analisis Overlay diketahui  bahwa di  kabupaten  induk terdapat  sepuluh  (10)  sekktor  unggulan  dan  pada  kabupaten  hasil  pemekaran  tidak memiliki satupun sektor unggulan.
Kata Kunci : Struktur Ekonomi, Location Quotient, Shift-Share, Overlay

## PENDAHULUAN
Pemekaran  daerah  adalah  suatu  strategi  yang  akan  dilakukan  ketika  wilayah pelayanan  telah  menjadi  luas.  Hal  inilah  yang  sering  menjadi  alasan  pemerintah  sulit mencapai tingkat maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya termasuk memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  secara  baik  dan  merata.  Dalam  kebijakan pembentukan  daerah,  daerah  induk  diharapkan  mampu  menyelenggarakan  otonomi daerah,  sehingga  menjadi  pemicu  bagi  daerah  baru  yang  dibentuk  juga  mampu menyelenggarakan  otornomi  daerah.  Hal  inilah  yang  akan  menjadi  pemicu  terwujud atau tidaknya tujuan pemekaran daerah tersebut.
Pemekaran  daerah  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  menumbuhkan  semangat baru  dalam  pembangunan  agar  terciptanya  kesejahteraan  bagi  masyarakat  dan memberikan kesempatan baru dalam usaha pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat setelah terlaksananya pemekaran  tersebut.  Dengan  kata  lain,  pemekaran  daerah  berarti  pembentukan Kabupaten/Kota  yang  baru,  oleh  karena  itu  melalui  pemekaran  daerah  tersebut diharapkan  dapat  menjadi  pemicu  terwujudnya  titik-titik  yang  akan  menjadi  pusat pertumbuhan  ekonomi  baru  sehingga  dengan  adanya  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  tersebut  maka  pendapatan  masyarakat  akan  turut  meningkat  sehingga terciptanya  kesejahteraan  dalam  masyarakat,  jalur  birokrasi  yang  semakin  dekat  serta rentang kendali yang semakin pendek.
Oleh  sebab  itu,  sebelum adanya  pengusulan  terkait  pemekaran  daerah  dari  suatu wilayah  terlebih  dahulu  disiapkan  kajian  yang  akan  mendukung  pemekaran  daerah tersebut.  Dalam  hal  ini  yang  bertugas  melaksanakan  kajian  tersebut  adalah  kepala daerah  yang  bersangkutan.  Kajian  tersebut  akan  menguraikan  layak  atau  tidak  apabila sebuah  otonom  baru  terbentuk  serta  akan  memberikan  penilaian  faktor-faktor  teknis secara  kuantitatif.  Faktor-faktor  yang  termasuk  dalam  penilaian  kuantitatif  ini  adalah kependudukan  dan  potensi  daerah,  serta  kemampuan  secara  ekonomi  dan  keuangan
selama sepuluh tahun  dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk. Selain menilai secara  kuantitatif  ada  juga  penilain  secara  kualitatif  terhadap  faktor  lain  yaitu  Sumber Daya  Alam  yang  belum  diolah,  potensi  konflik,  kondisi  etnik  dan  historis.  Kabupaten Hulu  Sungai  memiliki  berbagai  macam  sektor  ekonomi  yang  berkontribusi  terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara pada gambar dibawah ini.
Tabel 1 Perbandingan kontribusi sektor-sektor  ekonomi terhadap PDRB sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara No.  Lapangan Usaha 2002 2003 2017 2018 1  Pertanian 2,62 1,53  17,14 17,3 2  Pertambangan 6,09 3,01 0,23 0,22 3  Industri Pengolahan -1,89 0,63  10,46 9,98 4  Listrik dan Air Minum 15 7,85 0,84 0,87 5  Bangunan 12 8,59  10,43 10,31 6 Perdagangan, Restoran dan Pengolahan 1,79 3,13  14,29 14,68 7  Pengangkutan dan Komunikasi 5,23 4,29  11,05 11,11 8 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 4,27 9,81 3,17 3,21 9  Jasa-jasa 2,87 2,15 2,19 2,17 Total 47,98 40,99 69,8 69,85
Sumber : BPS Hulu Sungai Utara, 2010
Dari  tabel  1.1  diatas  sebelum  pemekaran  terlihat  bahwa  sektor  pertanian  jika dibandingkan    dengan  sektor  pertambangan,  kontribusi  paling  besar  adalah  sektor pertambangan.  Berbeda  dengan  setelah  pemekaran  keadaannya  berbalik,  yaitu kontribusi  sektor  pertanian  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  sektor  pertambangan. Hal  ini  disebabkan  sektor  tambang  yang  awalnya  termasuk  dalam  daerah  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  tepatnya  di  Balangan  namun  ketika  pemekaran,  Balangan  terpisah menjadi  Kabupaten  sendiri  sehingga  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  kehilangan  stok sumber  daya  alam  khususnya  di  pertambangan.  Selain  itu,  jika  dibandingkan  dengan kabupaten lain di provinsi Kalimantan Selatan, kontribusi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara lah yang lebih kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Balangan yang merupakan  pemekaran  dari  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sendiri,  masih  lebih  besar kontribusi dari Kabupaten Balangan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2
Rata-rata presentase kontribusi terhadap jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 No.  Kabupaten/Kota 2014 2015  2016 2017 2018 Rata-
rata 1 Tanah Laut 7,98 7,88 7,8 7,76 7,71 7,826 2 Kotabaru 13,29  13,31  13,34 13,38 13,39 13,342 3 Banjar 8,96 9,11 9,13 9,1 9,12 9,084 4 Barito Kuala 4,31 4,56 4,68 4,68 4,69 4,584 5 Tapin 4,8 4,72 4,72 4,67 4,66 4,714 6 Hulu Sungai Selatan 3,33 3,49 3,56 3,55 3,59 3,504 7 Hulu Sungai Tengah 3,55 3,75 3,87 3,85 3,84 3,772 8 Hulu Sungai Utara 2,46 2,6 2,65 2,64 2,66 2,602 9  Tabalong 11,53  10,83  10,46 10,32 10,15 10,658 10  Tanah Bumbu 12,09  11,69  11,33 11,21 11,08 11,48 11  Balangan 7,31 6,75 6,45 6,32 6,25 6,616 12  Banjarmasin 15,97 16,8  17,31 17,49 17,67 17,048 13  Banjarbaru 4,41 4,74 4,98 4,98 5,08 4,838
Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2019
Dari  data  pada  tabel  diatas  terlihat  jelas  bahwa  kontribusi  dari  Kabupaten  Hulu Sungai Utara sebagai kabupaten induk adalah yang paling kecil diantara kabupaten/kota lainnya  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Apabila  dibandingkan  dengan  Kabupaten Balangan  yang  merupakan  Kabupaten  pemekaran  dari  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara, kontribusi Kabupaten Balangan lebih besar bahkan diatas 5, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai  Utara  hanya  2,57  %.  Dari  uraian  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk mengetahui dampak dari adanya pemekaran daerah tersebut terhadap struktur ekonomi antara  kabupaten  induk  (Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara)  dengan  kabupaten  hasil pemekaran (Kabupaten Balangan).
Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  antara  lain  :  (1) bagaimana perubahan sektor unggulan antara  kedua kabupaten  setelah pemekaran? (2) apakah ada  pergeseran  struktur  ekonomi  antara  kedua  kabupaten  ketika  pemekaran  itu terjadi?  (3)  Bagaimana  kontribusi  sektor  unggulan  terhadap  daya  saing perekonomiankedua kabupaten tersebut?
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukan penelitian antara lain :
(1)  Untuk  mengetahui  perubahan  sektor  unggulan  antara  kedua  kabupaten  setelah pemekaran.  (2)  Untuk  mengetahui  pergeseran  struktur  ekonomi  kedua  kabupaten.  (3)
Untuk mengetahui kontribusi sektor unggulan terhadap daya saing perekonomian kedua kabupaten.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Pembangunan Ekonomi
Menurut  Sukirno  (Sukirno,  2011)  pembangunan  ekonomi  adalah  sebuah  proses jangka  panjang  yang  akan  berbengaruh  terhadap  peningkatan  pendapatan  rill masyarakat.  Dalam  hal ini terdapat  dua  (2)  aspek  yang  saling  terkait  yaitu  pendapatan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan nasional kemudian akan dibagi dengan jumlah penduduk untuk memperoleh pendapatan perkapita.

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan  GDP (Gross  Domestik  Product) dengan  tidak  melihat  pertumbuhan penduduk, artinya peningkatan pendapatan melebihi peningkatan jumlah penduduk atau dibawah  peningkatan  jumlah  penduduk  disebut  Pertumbuhan  Ekonomi  menurut Suryana  (Suryana,  2000).  Apabila  terus  terjadi  peningkatan  jumlah  produksi  barang maupun  jasa  dalam  sebuah  negara,  maka  negara  tersebut  mengalami  pertumbuhan ekonomi.

## Konsep PDRB
Dalam  suatu  wilayah  regional,  setiap  sektor  lapangan  usaha  menjalankan usahanya  tanpa  memandang  faktor  usaha  apapun  yang  digunakan  serta  memberikan nilai tambah maka akan disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto  (Arsyad M. A.,  1992).  Terdapat  tiga  pendekatan  yang  digunakan  dalam  menghitung  PDRB  yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

## Teori Pemekaran
J  Kaloh  (Kaloh,  2007)  mengatakan  bahwa  dalam  pemahaman  secara  umum pemekaran  daerah  berarti  pembentukan  daerah  otonom  baru.  Daerah  otonom  baru tersebut pada akhirnya memiliki kebebasan dalam mengembangkan daerahnya tersebut, lebih  mandiri  dalam  mengolah  sumber  daya  alam  daerahnya  sehingga  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  tersebut,  sehingga  tercapailah  tujuan  dari pemekaran itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat setempat.

## Perubahan Struktur Ekonomi
Perubahan  struktur  ekonomi  juga  disebut  sebagai  transformasi  struktur ekonomi. Dengan  adanya  transformasi  struktur  ekonomi  maka  akan  berdampak  terhadap
pembangunan ekonomi yang menjadi lebih baik. Dalam transformasi struktur ekonomi seluruh  perubahan  komponen  yang  terjadi  dalam  perekonomian  saling  memiliki keterkaitan,    yaitu  komponen  agregat  demand  (AD),  ekspor-impor  (X-M),  agregat supply (AS), selain itu ada beberapa faktor  -faktor produksi yang digunakan juga yaitu Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini sebagai tenaga kerja serta modal  (Tambunan, 2003).

## Teori Basis Ekonomi
Teori  yang  berusaha  menemukan  dan  meramalkan  aktivitas  sektor  basis  yang berarti  aktivitas  mengekspor  ke  luar  daerah  dalam  suatu  wilayah  dan  setelah  itu menganalisis dampak yang akan diperoleh dari adanya aktivitas ekspor tersebut disebut Teori  Basis  Elonomi.  Apabila  suatu  wilayah  mampu  mengekspor  hasil  dari  sektor- sektor  ke  luar  daerah  maka  daerah  tersebut  sudah  mengalami  pertumbuhan  ekonomi. Dalam  teorinya  Glasson  (Glasson,  1999)  membagi  perekonomian  menjadi  dua  (2) sektor, yaitu: sektor basis serta sektor non basis.

## Sektor Unggulan
Sektor  unggulan  berarti  sektor  yang  dominan  dalam  memberikan  kontribusi  dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Sektor  unggulan  dapat  mendorong  sektor-sektor lain  sehingga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  pada  suatu  wilayah.  Sektor- sektor yang dapat di dorong oleh sektor unggulan adalah sektor yang mensupply input maupun  memanfaatkan  outputnya  sebagai  input  dalam  proses  produksi    (Widodo, 2006).

## Pergeseran Struktur Ekonomi dan Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dalam  mengukur  pergeseran  struktur  perekonomian  suatu  daerah  sering digunakan  teknik  analisis Shift-Share karena  teknik  ini  perubahan  struktur  ekonomi suatu  kebupaten  akan  dibandingkan  dengan  perekonomian  secara  regional  (provinsi). Pergeseran  struktur  ekonomi  akan  terlihat  ketika  dibandingkan  dengan  daerah  lain. Dalam  analisis shift-share akan  menghasilkan  data  berupa  kinerja  perekonomian yang saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lain,  yaitu  Analisis Shift-Share ini  memberikan data terkait kinerja perekonomian yang saling berhubungan.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  oleh  Ricca  Hermawati  (2007)  dengan  judul  “Dampak Pemekaran  Wilayah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Wilayah  Sumatera  Selatan”
menunjukkan  bahwa  laju  pertumbuhan  PDRB  Sumatera  Selatan  periode  sebelum pemekaran  (1993-1996)  sangat  fluktuatif  sedangkan  pada  periode  setelah  pemekaran wilayah  (2002-2005)    laju  pertumbuhan  PDRB  Sumatera  Selatan  mengalami peningkatan  yang  tidak  terlalu  signifikan.  Namun  rata-rata  laju  pertumbuhan  PDRB Sumatera Selatan mengalami penurunan pada periode setelah pemekaran. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebelum pemekaran wilayah adalah 7,26% menjadi 4,83% setelah pemekaran wilayah dari tahun 2002-2005.
Penelitian  dari  Elisabeth  Ivakdalam  (2011)  yang  berjudul  “Dampak  Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke” dengan hasil penelitian bahwa  sektor  ekonomi  yang  termasuk  sektor  unggulan  yang  terdapat  di  Kabupaten Merauke sebelum pemekaran adalah adalah sektor pertanian dan sektor listrik, gas, dan air  bersih,  sedangkan  sektor  basis  ekonomi  unggulan  setelah  pemekaran  adalah  sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke tahun 2001- 2003 sebesar 7,28 persen, sedangkan tahun 2004-2006 atau  setelah  pemekaran  menjadi  8,58  persen  kecuali  pada  tahun  2007  mengalami penurunan akibat perpindahan pelabuhan ekspor perikanan ke daerah lain.
Penelitian  oleh  Mochammad  Iskandar  dan  Bernardin  Ridwan  (2012)  yang berjudul “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Perkembangan Perekonomian Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Sebagai  Kabupaten  Induk”  menunjukkan  bahwa dampak  dari  pemekaran  daerah  berpengaruh  secara  positif  dalam  struktur  dan perkembangan perekonomian yang dapat dilihat melalui peningkatan pertumbuhan nilai PDRB setelah terjadi pemekaran dengan nilai rata-rata peningkatan sebesar 5,44% dari 1,54%  sebelum  pemekaran  terjadi.  Selain  dengan  adanya  pemekaran  nilai  PDRB perkapita secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,507 Juta dari Rp. 987,4 Ribu  serta  adanya  peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah  yang  dilihat  melalui  adanya peningkatan  terhadap  pendapatan  daerah  dari  tahun  ke  tahun  sebesar  1,05%  dari  rata- rata sebesar 0,67% sebelum terjadi pemekaran.
Penelitian oleh Siti Zainab (2018) dengan judul “Analisis Sektor-sektor Unggulan Perekonomian  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah”  yang  menunjukkan  bahwa  Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) pada seluruh sektor perekonomian  dengan  pendapatan  daerah  sebagai  indikator  perhitungan  yaitu  PDRB atas harga konstan dengan tahun dasar 2010 menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2013
sektor basis unggulan yang dapat diprioritaskan sebanyak tiga belas (13) sektor. Ketiga belas  sektor  tersebut  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  pertumbuhan  serta pembangunan  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah.  Selain  itu  hasil  perhitungan  analisis Shift-Share menunjukkan  bahwa  sektor  ekonomi  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah yang tingkat pertumbuhannya lebih cepat apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan  Selatan  sebanyak  14  sektor.  Keempat  belas  sektor  tersebut  memiliki komponen Proportional  shift (M)  positif  (M  >  0).  Sedangkan  hasil  perhitungan pergeseran  bersih  melalui shift-share sektor  yang  termasuk  dalam  sektor  progresif sebanyak 16 sektor .

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten  Balangan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dengan  jenis  penelitian  yang deskriptif  dan  kuantitatif  yaitu  dengan  memberikan  gambaran  kemudian  menganalisis data-data  hasil  observasi  yang  akan  disajikansecara  sistematis  dan  sesuai  dengan kenyataan  yang  ada  di  lapangan  dan  perhitungan  data  yang  diperoleh  dengan menggunakan rumus – rumus yang telah ditetapkan pada penelitian ini (Bungin, 2008). Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersumber dari keterangan pihak – pihak yang berkompeten terkait yaitu BPS Kalimantan Selatan, BPS  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  BPS  Kabupaten  Balangan,  Bappeda  Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan.

## Definisi dan Variabel Operasional

## Pemekaran Wilayah
Pemekaran  wilayah  merupakan  suatu  langkah  strategis  yang  ditempuh  oleh Pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat,  peningkatan keamanan  dan  ketertiban,  percepatan  pertumbuhan  kehidupan  demokrasi,  percepatan pengelolaan potensi daerah, dan agar terjadi percepatan pembangunan ekonomi daerah.

## Sektor-sektor Ekonomi
Sektor-sektor ekonomi merupakan sektor pembentuk PDRB yang berperan dalam menentukan  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Cara  perhitungan  PDB  dan  akan  menghitung Produk Domestik Bruto berdasar tahun dasar 2010, memiliki tujuh belas (17) indikator, yaitu  :  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan;  Pertambangan  dan  Penggalian;  Industri Pengolahan;  Pengadaan Listrik  dan  Gas; Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah Limbah
dan  Daur  Ulang;  Kontruksi;  Perdagangan  Besar  dan  Eceran  dan  Reparasi  Mobil  dan Sepeda  Motor;  Transportasi  dan  Pergudangan;  Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan Minum;  Informasi  dan  Komunikasi;  Jasa  Keuangan;  Real  Estate;  Jasa  Perusahaan; Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial  Wajib;  Jasa  Pendidikan;
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya (BPS, 2016).

## Struktur Ekonomi
Struktur  Ekonomi  adalah  ukuran  peran  setiap  sektor  dalam  perekonomian  baik menurut  lapangan  usaha  maupun  pembagian  sektoral  ke  dalam  sektor  primer,  sektor sekunder,  dan  sektor  tersier.  pada  umumnya  diketahui  bahwa  pendapatan  perkapita masyarakat  akan  meningkat  apabila  laju  pertumbuhan  ekonomi  meningkat. Pertumbuhan aektor ekonomi akan semakin cepat apabila di dukung oleh faktor-faktor penentu  lain  seperti  Sumber  Daya  Manusia  yang  dalam  hal  ini  sebagai  tenaga  kerja, bahan baku, modal serta teknologi yang tersedia.

## Perubahan Sektor Unggulan Ekonomi
Dalam  hal  ini  untuk  mengetahui  perubahan  dari  sektor  unggulan  ekonomi  pada Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dan  Kabupaten  Balangan  maka  digunakan  alat  analisis Location  Quentient  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  mengkaji  kondisi perekonomian mengarah pada identifikasi spesialisasi / basis kegiatan perekonomian.

## Sektor Unggulan
Sektor  yang  menjadi  sektor  unggulan  dalam  perekonomian  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  dan  Kabupaten  Balangan  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  analisis Location  Quotient dan  analisis Shift-share yang  akan  digabungkan  dalam  analisis Overlay. Ketiga  alat  analisis  ini  digunakan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  deskripsi kegiatan perekonomian dari suatu kabupaten/kota

## Pergeseran Struktur
Dari  adanya  perubahan  pada  sektor  unggulan  ekonomi  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara  dan  Kabupaten  Balangan  maka  dipastikan  akan  ada  pergeseran  pada  struktur perekonomian.  Dalam  hal  ini,  penulis  menggunakan  analisis  Shift  Share  untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian pada suatu kabupaten / kota tertentu.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  dua  antara lain:  teknik  studi  pustaka  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari mempelajari  buku-buku,  jurnal  dan  artikel  yang  dijadikan  bahan  referensi  yang berhubungan  dengan  penelitian.  Selain  itu  teknik  dokumentasi  yaitu  dengan  mencatat data dan sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya seperti BPS Provinsi  Kalimantan  Selatan,  BPS  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  BPS  Kabupaten Balangan,  BAPPEDA  dan  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dan Kabupaten Balangan.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tiga  alat  analisis  yaitu Analisis Location Quotient (LQ) untuk melihat sektor basis , Analisis Shift-Share untuk melihat  pergeseran  struktur  ekonomi dan  Analisis Overlay untuk  melihat  sektor unggulan dan daya saing ekonomi .

## HASIL DAN ANALISIS
Analisis  Location  Quotient  (LQ)  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Sebelum Pemekaran (2000-2002) dan Setelah Pemekaran (2014-2018)
Untuk  mengetahui  keunggulan  komparatif  dalam  perekonomian  di  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  dan  Kabupaten  Balangan  digunakan  Analisis Location  Quotient (LQ) dengan membandingkannya pada tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil analisis  tersebut,  maka  dapat  diketahui  sektor-sektor  yang  tergolong  sektor  basis  serta sektor non basis sebagai berikut :
Tabel 3
Nilai Location Quotient Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Hulu Sungai
Utara No . Keterangan Rata -rata Kategor i Keterangan Rata -rata Kategori 1 Pertanian 0,98 NON BASIS Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,23 BASIS 2 Pertambanga n dan Penggalian 2,44 BASIS Pertambangan dan Penggalian 0,00 9 NON BASIS 3 Industri Pengolahan 0,26 NON BASIS Industri Pengolahan 0,80 NON BASIS 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,36 NON BASIS Pengadaan Listrik dan Gas 0,88 NON BASIS 5 Bangunan 0,6 NON BASIS Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 1,99 BASIS
Limbah dan Daur Ulang 6 Perdagangan , Hotel dan Restoran 0,76 NON BASIS Konstruksi 1,42 BASIS 7 Pengangkuta n dan Komunikasi 0,43 NON BASIS Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,60 BASIS 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perumahan 0,72 NON BASIS Transportasi dan Pergudangan 1,31 BASIS 9 Jasa-jasa 1,14 BASIS Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,37 BASIS 10 Informasi dan Komunikasi 1,15 BASIS 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,93 NON BASIS 12 Real Estat 1,67 BASIS 13 JasaPerusahaan 0,64 NON BASIS 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,26 BASIS 15 Jasa Pendidikan 2,20 BASIS 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,23 BASIS 17 Jasa Lainnya 1,98 BASIS

## Sumber  :  Lampiran  9  dan  10,  Hasil  Perhitungan  LQ  HSU  Sebelum  dan  setelah Pemekaran
Dari  tabel  diatas,  berdasarkan  hasil  perhitungan  LQ  sektor  yang  termasuk  dalam kategori  basis  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sebelum  pemekaran  sebanyak  dua sektor  dan  setelah  pemekaran  sebanyak  empat  belas  sektor.  Hal  ini  berarti  bahwa sektor-sektor  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  tara  sebagai  kabupaten  induk  lebih  dominan dalam kategori basis yang mana dapat memenuhi kebutuhan daerahnya bahkan mampu mengekspor ke daerah lain.

## Analisis Location Quotient Kabupaten Balangan
Untuk  mengetahui  keunggulan  komparatif  dalam  perekonomian  di  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  dan  Kabupaten  Balangan  digunakan  Analisis Location  Quotient (LQ) dengan membandingkannya pada tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil
analisis  tersebut,  maka  dapat  diketahui  sektor-sektor  yang  tergolong  sektor  basis  serta sektor non basis sebagai berikut :
Tabel 4 Hasil Analisis Location Quontient Kabupaten Balangan Tahun 2014- 2018 No. Keterangan 201 4 201 5 201 6 201 7 2018  Rata -rata Kategori 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,71  0,73  0,75  0,74 0,76 0,74  NON BASIS 2 Pertambangan dan Penggalian 2,48  2,55  2,62  2,64 2,65 2,59  BASIS 3 Industri Pengolahan 0,11  0,11  0,12  0,12 0,12 0,12  NON BASIS 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,22  0,21  0,21  0,22 0,22 0,21  NON BASIS 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang 0,49 0,49 0,50 0,50 0,52 0,50 NON BASIS 6 Konstruksi 0,46  0,47  0,48  0,49 0,49 0,48  NON BASIS 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,47 0,47 0,47 0,49 0,48 0,47 NON BASIS 8 Transportasi dan Pergudangan 0,25  0,25  0,26  0,26 0,26 0,25  NON BASIS 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,13  0,14  0,14  0,14 0,14 3 0,14  NON BASIS 1 0 Informasi dan Komunikasi 0,33  0,33  0,33  0,33 0,32 0,33  NON BASIS 1 1 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,07  0,07  0,07  0,08 0,08 0,07  NON BASIS 1 2 Real Estat 0,35  0,35  0,36  0,38 0,39 0,36  NON BASIS 1 3 JasaPerusahaan 0,08  0,09  0,09  0,09 0,09 0,09  NON BASIS 1 4 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,64 NON BASIS 1 5 Jasa Pendidikan 0,57  0,58  0,60  0,62 0,61 0,60  NON BASIS 1 6 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,37 0,3  0,38  0,39 0,40 0,38  NON BASIS
1 7 Jasa Lainnya 0,36  0,36  0,37  0,38 0,38 0,37  NON

## BASIS
Sumber : Lampiran 11, Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Balangan
Dari  tabel  diatas,  berdasarkan  hasil  perhitungan  LQ  sektor  yang  termasuk  dalam kategori basis di Kabupaten Balangan hanya satu sektor. Hal ini berarti bahwa sektor- sektor di Kabupaten Balangan sebagai kabupaten hasil pemekaran lebih dominan dalam kategori  non  basis  yang  mana  belum  mampu  dapat  memenuhi  kebutuhan  daerahnya sehingga tidak dapat mengekspor ke daerah lain.
Hasil  Analisis  Shift-Share  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Sebelum  dan  Setelah

## Pemekaran
Hasil  analisis Shift-share Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sebelum  pemekaran selama  tahun  2000-2002  menunjukkan  nilai  perubahan  sektoral  PDRB,  dimana  pada tahun  2000  sebesar  Rp.  46.757.136  menjadi  Rp.  6.697.398  pada  tahun  2002.  Hal tersebut  dipengaruhi  oleh  tiga  komponen  yaitu  pertumbuhan  regional  (Rij),  bauran industri  (Mij)  dan  keunggulan  kompetitif  (Cij).  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan PDRB  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  juga  ditentukan  oleh  pertumbuhan  ekonomi Kalimantan  Selatan.  Komponen regional  share yang  memberikan  kontribusi  paling besar yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian senilai Rp. 19.613.361.
Komponen  pergeseran  proporsional  -Mij  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap PDRB  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Besaran  sumbangan  komponen  pergeseran proposional  ini  sebesar  Rp.  20.144.172,17,  yang  mana  ada  beberapa  sektor  yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian senilai Rp. 15.015.708,5. Total pergeseran differensial -Cij yang dimiliki seluruh sektor ekonomi di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sebesar  Rp.  72.589,89.  Hal  ini  menunjukkan pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  relatif  cepat  dengan pertumbuhan  sektor  sejenis  dalam  Provinsi  Kalimantan  Selatan  karena  hasilnya  yang bernilai  positif.  Sektor-sektor  yang  memiliki  nilai  positif  adalah  sektor  pertambangan dan  penggalian,  sektor  bangunan,  sektor  jasa-jasa,  sektor  industri  pengolahan,  sektor pertanian,  kehutanan  dan  perikanan,  sektor  transportasi  dan  pergudangan  dan  sektor industri pengolahan.

## Tabel 5
Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000-20002
No . Sektor Nij Mij Cij Dij 1  Pertanian 10.158.51 1  3.055.215,54 - 3.393.239,8 4  9.820.487 2 Pertambangan dan Penggalian 19.613.36 1  15.015.708,5 9.327.586,0 8 43.956.65 6 3  Industri Pengolahan 2.217.682  -4.929.709,1 530.455,75 - 2.181.571 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 240.748,2 659.546,44 - 181.775,59 718.519 5  Bangunan 1.206.481 446.970,32 734.230,05  2.387.681 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5.409.164  2.981.090,18 - 4.954.023,1 9  3.436.231 7 Pengangkutan dan Komunikasi 2.212.327 528.230,04 - 893.011,35  1.847.546 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perumahan 1.092.554  1.203.631,85 - 1.697.102,0 1 599.084 9  Jasa-jasa 4.606.308  1.183.488,41 599.468,99  6.389.265 Produk Domestik Regional Bruto 46.757.13 6 20.144.172,1 7 72.589,89  6.697.398

## Sumber: Lampiran 12, Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten HSU
Hasil analisis shift share Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2014-2018 menunjukkan  nilai  perubahan  sektoral  PDRB  meningkat.  Komponen  regional  share yang  memberikan  kontribusi  paling  besar  yaitu  pada  sektor  pertanian,  kehutanan  dan perikanan senilai Rp. 96.478,90 milyar dan pengadaan listrik dan gas merupakan sektor dengan  kontribusi  terendah.  Komponen  pergeseran  proporsional  -Mij  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  PDRB  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Besaran  sumbangan komponen  pergeseran  proposional  ini  sebesar  Rp.  126.493,20  juta,  yang  mana  ada sektor  yang  mengalami  peningkatan  tertinggi  yaitu  sektor  perdagangan  besar  dan eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor  senilai  Rp.  46.945,46  milyar.  Sektor-sektor yang menerima pengaruh pergeseran proporsional negatif yang tergolong sektor kurang maju  pada  tingkat  kawasan  yaitu  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan,  sektor administrasi  pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib  serta  sektor pertambangan dan penggalian.
Total  pergeseran  differensial  -Cij  yang  dimiliki  seluruh  sektor  ekonomi  di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sebesar  Rp.  (40.537,30)  milyar.  Hal  ini  menunjukkan pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  relatif  lambat  dengan pertumbuhan  sektor  sejenis  dalam  Provinsi  Kalimantan  Selatan  karena  hasilnya  yang bernilai  negatif.  Sedangkan  sektor-sektor  yang  memiliki  pergeseran  differensial  yang bernilai  positif  yang  mana  perkembangan  pertumbuhannya  lebih  cepat  dengan  sektor sejenis  dalam  Provinsi  Kalimantan  Selatan  karena  hasilnya  yang  bernilai  positif sebanyak 7 sektor.
Tabel 6 Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 - 2018 No. Sektor Rij (Regiona l Share) Mij (Proposion al Shift) Cij (Differenti al Shift) Dij (Pertumbuh an Ekonomi) 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 96.478,9 0 (24.017,28) (22.220,02 ) 50.241,60 2 Pertambangan dan Penggalian 1.295,34 (767,87) 208,03 735,5 3 Industri Pengolahan 53.363,5 6 6.174,03 (8.334,09) 51.203,50 4 Pengadaan Listrik dan Gas 444,12 677,32 (194,73) 926,7 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang 3.776,72 2.091,38 308,4 6.176,50 6 Konstruksi 53.198,2 7 14.330,22 (2.159,88) 65.368,60 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 66.593,0 3 46.945,46 5.697,40 119.235,90 8 Transportasi dan Pergudangan 39.022,9 0 21.650,45 (14.877,85 ) 45.795,50 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12.876,3 1 6.275,58 (170,29) 18.981,60 10 Informasi dan Komunikasi 19.644,0 1 15.793,36 375,53 35.812,90 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 15.012,3 1 3.571,78 4.216,81 22.800,90 12 Real Estate 18.893,1 7 4.116,44 (2.905,71) 20.103,90 13 JasaPerusahaan 1.823,70 1.207,67 (567,07) 2.464,30
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 61.006,7 3 (6.197,22) 782,69 55.592,20 15 Jasa Pendidikan 45.464,0 8 22.864,00 3.817,62 72.145,70 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10.486,2 8 5.690,97 268,45 16.445,70 17 Jasa Lainnya 10.846,2 7 6.086,91 (4.782,59) 12.150,60 Produk Domestik Regional Bruto 510.225, 70 126.493,20 (40.537,30 ) 596.181,60

## Sumber : Lampiran 13,Hasil Analisis Shift-Share Kab.HSU

## Analisis Shift-Share Kabupaten Balangan
Hasil  analisis  shift  share  Kabupaten  Balangan  selama  tahun  2014-2018 menunjukkan  nilai  perubahan  sektoral  PDRB  meningkat.  Ini  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  Kalimantan  Selatan  juga  menentukan  oleh  peningkatan  PDRB Kabupaten  Balangan.  Komponen  regional  share  yang  memberikan  kontribusi  paling besar yaitu pada sektor  pertambangan dan penggalian  senilai Rp.  1.155.158,76 milyar. Sementara  sektor  pengadaan  listrik  dan  gas  merupakan  sektor  dengan  kontribusi terendah.  Komponen  pergeseran  proporsional  -Mij  mempunyai  pengaruh  negatif terhadap  PDRB  Kabupaten  Balangan.  Besaran  sumbangan  komponen  pergeseran proposional ini bernilai negatif yaitu Rp. -608.931,43 juta, meskipun begitu ada banyak sektor  yang  mengalami  peningkatan  tertinggi  yaitu  sektor  perdagangan  besar  dan eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor  senilai  Rp.  43.249,80  milyar.  Sektor  ini merupakan  sektor  yang  perkembangan  pertumbuhannya  relatif  cepat  dibandingkan dengan  sektor  lainnya.  Jika  perekonomian  Kabupaten  Balangan  terkonsentrasi  pada sektor ini maka akan memberikan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor-sektor yang menerima pengaruh pergeseran proporsional negatif yang tergolong sektor kurang maju  pada  tingkat  kawasan  yaitu  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan.  Total pergeseran  differensial  -Cij  yang  dimiliki  seluruh  sektor  ekonomi  di  Kabupaten Balangan sebesar Rp. -608.931,43 milyar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten  Balangan  relatif  lambat  dengan  pertumbuhan  sektor  sejenis  dalam Provinsi Kalimantan Selatan karena hasilnya yang bernilai negatif.  Semua sektor pada pergeseran  differensial  memiliki  nilai  negatif.  Hal  ini  yang  membuat  perkembangan pertumbuhan  lebih  lambat  dengan  sektor  sejenis  dalam  Provinsi  Kalimantan  Selatan karena hasilnya yang bernilai negatif.
Tabel 7 Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Balangan Tahun 2014 - 2018 No . Sektor Nij (National Share) Mij (Proposio nal Shift) Cij (Different ial Shift) Dij (Pertumbu han Ekonomi) 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 169.140,5 6 -42.105,53  -47.267,73 79.767,30 2 Pertambangan dan Penggalian 1.155.158, 76 - 684.770,12 - 336.159,2 4 134.229,40 3 Industri Pengolahan 23.424,97 2.710,21  -13.197,08 12.938,10 4 Pengadaan Listrik dan Gas 331,59 505,7 -390,09 447,2 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang 2.939,92 1.628,00 -2834,32 1.733,60 6 Konstruksi 54.272,17 14.619,50  -36.495,47 32.396,20 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 61.350,66 43.249,80  -61.441,26 43.159,20 8 Transportasi dan Pergudangan 22.816,72 12.659,03  -21.059,75 14.416,00 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.949,29 1.924,78 -3216,37 2.657,70 1 0 Informasi dan Komunikasi 17.950,45 14.431,78 -21518,03 10.864,20 1 1 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.469,14 825,39 -1.328,03 2.966,50 1 2 Real Estat 12.233,35 2.665,40 -7.729,45 7.169,30 1 3 JasaPerusahaan 744,35 492,91 -639,46 597,80 1 4 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 52.259,96 -5.308,70  -18.713,06 28.238,20 1 5 Jasa Pendidikan 37.227,14 18.721,62  -23.345,07 32.603,70 1 6 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10.027,37 5.441,91 -8.020,58 7.448,70 1 7 Jasa Lainnya 6.017,28 3.376,89 -5.243,77 4.150,40 Produk Domestik Regional Bruto 1.633.313, 68 - 608.931,43 - 608.598,7 4 415.783,50

## Sumber : Lampiran 14,Hasil Analisis Shift-Share Kab.Balangan
Analisis  Overlay Kabupaten Hulu Sungai Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran
Tabel 8
Hasil Deskripsi Analisis Overlay di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sebelum dan Setelah Pemekaran N o. Sektor Setelah Pemekaran Sebelum Pemekaran Nom inal LQ Nom inal Shift Shar e Kategor i Sektor Sektor Nom inal LQ No min al Shift Shar e
Kategori Sektor
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan LQ >1 PS < 0 Potensia l Pertanian  LQ < 1 PS > 0 Berkemb ang 2 Pertambangan dan Penggalian LQ < 1 PS < 0 Terbela kang Pertam bangan dan Penggal ian LQ > 1 PS > 0 Unggula n 3 Industri Pengolahan LQ < 1 PS > 0 Berkem bang Industri Pengola han LQ < 1 PS < 0 Terbelak ang 4 Pengadaan Listrik dan Gas LQ < 1 PS > 0 Berkem bang Listrik, Gas dan Air Bersih LQ < 1 PS > 0 Berkemb ang 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang LQ > 1 PS > 0 Unggul an Bangun an LQ < 1 PS > 0 Berkemb ang 6 Konstruksi LQ > 1 PS > 0 Unggul an Perdaga ngan, Hotel dan Restora n LQ < 1 PS > 0 Berkemb ang
7 Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor LQ > 1 PS > 0 Unggul an Pengan gkutan dan Komun ikasi LQ < 1 PS > 0 Berkemb ang 8 Transportasi dan Pergudangan LQ > 1 PS > 0 Unggul an Keuang an, Peruma han dan Jasa Persew aan LQ < 1 PS > 0 Berkemb ang
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum LQ > 1 PS > 0 Unggul an Jasa- jasa LQ > 1 PS > 0 Unggula n 1 0 Informasi dan Komunikasi LQ > 1 PS > 0 Unggul an 1 1 Jasa Keuangan dan Asuransi LQ < 1 PS > 0 Berkem bang 1 2 Real Estat LQ > 1 PS > 0 Unggul an 1 3 Jasa Perusahaan LQ < 1 PS > 0 Berkem bang 1 4 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib LQ > 1 PS < 0 Potensi al 1 5 Jasa Pendidikan LQ > 1 PS > 0 Unggul an 1 6 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial LQ > 1 PS > 0 Unggul an 1 7 Jasa Lainnya LQ > 1 PS > 0 Unggul an
Sumber : Lampiran 18 dan 19,Hasil Analisis Overlay Kab.HSU
Dari  tabel  diatas  mengenai  hasil  perhitungan  nilai Location  Quontient  ( LQ)  dan Shift  Share di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Tahun  2014-2018  dapat  dilihat perkembangan  perekonomian  yang  menjadi  prioritas  dan  sektor  mana  saja  yang  dapat dikembangkan.
Analisis Overlay Kabupaten Balangan
Tabel 9
Hasil Deskripsi Analisis Overlay di Kabupaten Balangan Tahun 2014- 2018 No . Sektor LQ  Nomina l Shift Share Nomina l 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,7 4 LQ < 1 - 42.105,53 PS < 0 2 Pertambangan dan Penggalian 2,5 9 LQ > 1 - 684770,1 PS < 0 3 Industri Pengolahan 0,1 2 LQ < 1 2710,208 3 PS > 0 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,2 1 LQ < 1 505,7 PS > 0 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang 0,5  LQ < 1 1627,995 6 PS > 0 6 Konstruksi 0,4 LQ < 1 14619,50 PS > 0
8 2 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,4 7 LQ < 1 43249,79 6 PS > 0 8 Transportasi dan Pergudangan 0,2 5 LQ < 1 12659,03 2 PS > 0 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,1 4 LQ < 1 1924,781 7 PS > 0 10 Informasi dan Komunikasi 0,3 3 LQ < 1 14431,77 9 PS > 0 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,0 7 LQ < 1 825,3913 6 PS > 0 12 Real Estat 0,3 6 LQ < 1 2665,400 3 PS > 0 13 JasaPerusahaan 0,0 9 LQ < 1 492,9118 7 PS > 0 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,6 4 LQ < 1 - 5308,704 PS < 0 15 Jasa Pendidikan 0,6  LQ < 1 18721,62 3 PS > 0 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,3 8 LQ < 1 5441,913 2 PS > 0 17 Jasa Lainnya 0,3 7 LQ < 1 3376,889 3 PS > 0

## Sumber : Lampiran 20,Hasil Perhitungan Overlay Kab.Balangan
Dari  tabel  diatas  mengenai  hasil  perhitungan  nilai Location  Quotient (LQ)  dan shift  share Kabupaten  Balangan  Tahun  2014-2018  dapat  dilihat  perkembangan perekonomian yang menjadi prioritas dab sektor mana saja yang dapat dikembangkan. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  digambarkan  sektor  yang  dapat  menjadi  sektor  unggulan, sektor berkembang, sektor potensial dan sektor terbelakang.

## Implikasi Penelitian
Implikasi  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  dengan  adanya  pemekaran wilayah  pada  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dan  menjadi  Kabupaten  baru  yaitu Kabupaten  Balangan  berdampak  pada  struktur  ekonomi  kedua  kabupaten  baik kabupaten induk maupun kabupaten hasil pemekaran yaitu dari sektor primer ke sektor sekunder.  Selain  itu,  adanya  pemekaran  daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dan Kabupaten Balangan ini secara agregat lebih menguntungkan Kabupaten Balangan baik dalam  hal  Sumber  Daya  Alam,  Sumber  Daya  Manusia  dan  nilai  Produk  Domestik Regional Bruto.

## Kelemahan Penelitian
Dalam  penelitian ini,  peneliti  hanya  fokus  pada  struktur  ekonomi  setelah  adanya pemekaran saja, sementara struktur ekonomi sebelum pemekaran tidak di teliti sehingga tidak diperoleh perbandingan struktur ekonomi  sebelum dan setelah pemekaran.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini antara lain (1)  Hasil perhitungan analisis Location Quotient (LQ)  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sebagai  kabupaten  induk  terdapat  10 sektor unggulan yang dapat diprioritaskan pada periode tahun 2014-2018. Sedangkan di Kabupaten  Balangan  sebagai  kabupaten  hasil  pemekaran  hanya  satu  sektor  yang termasuk  sektor  basis  unggulan.  (2)  Hasil  analisis Shift-Share diketahui  sektor-sektor ekonomi  di  kabupaten  induk  dan  kabupaten  hasil  pemekaran  yang  pertumbuhannya lebih  cepat  dibandingkan  dengan  tingkat  Provinsi  Kalimantan  Selatan  memiliki komponen  Proportional  Shift  (M)  positif  (M  >  0)  masing-masing  sebanyak  15  sektor. Selain  itu  komponen differential  shift (C)  yang  bernilai  positif  (C  >  0)  untuk  melihat sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif atau dapat bersaing di tingkat  Provinsi  Kalimantan  Selatan  di  Kabupaten  induk  sebanyak  8  sektor  dan  di kabupaten  hasil  pemekaran  tidak  ada  satupun.    Adapun  analisis  pergeseran  bersih melalui Shift-Share yang  diketahui  pada  kabupaten  induk  terdapat  14  sektor  yang termasuk kedalam sektor progresif dan di kabupaten hasil pemekaran hanya satu sektor. Dilanjutkan  analisis overlay dengan  hasil  di  kabupaten  induk  terdapat  10  sektor unggulan,  4  sektor  berkembang,  2  sektor  potensial  dan  satu  sektor  terbelakang. Sedangkan  pada  kabupaten  hasil  pemekaran  tidak  ada  satupun  sektor  unggulan,  15 sektor berkembang, 1 sektor potensial dan dua sektor terbelakang.

## Saran
Setelah  penulis  melakukan  penelitian  ini,  adapun  saran  yang  ingin  disampaikan yaitu  :  Diharapkan  kepada  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sebelum mengeluarkan  keputusan  untuk  menyetujui  adanya  pemekaran  daerah  terlebih  dahulu membuat  pertimbangan,  sehingga  setelah  adanya  pemekaran  terjadi  memberikan keuntungkan kedua wilayah baik wilayah Kabupaten Induk maupun wilayah Kabupaten Baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE. Arsyad, M. A. (1992). Ekonomi Indonesia Prospek Jangka Pendek dan Sumber
Pembiayaan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Jakarta Pusat. Bungin, B. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana. Glasson, J. (1999). Pengantar Perencanaan Regional . Terjemahan Paul Sitohang:
LPFEUI.
Kaloh, D. J. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta. Sukirno, S. (2011). Ekonomi Pembangunan : Proses Masalah, Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana. Suryana. (2000). Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan. Jakarta:
Salemba Empat.
Tambunan, T. (2003). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.