Media Konservasi Vol. XI, No. 1 April 2006 :  1 – 16

## PENYUSUNAN ZONASI TAMAN NASIONAL MANUPEU TANADARU, SUMBA BERDASARKAN KERENTANAN KAWASAN DAN AKTIFITAS MASYARAKAT
Zoning System Development of Manupeu Tanadaru National Park on Sumba based on Area Sensitivity and Community Activities
S YARIF I NDRA S.P. 1) , L ILIK B UDI P RASETYO 2) , R INEKSO S OEKMADI 2)
1) Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK) Sekolah Pascasarjana IPB Bogor 16680 2) Departemen Konservasi Sumbedaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor 16680

## Diterima 6 Januari 2006 / Disetujui 14 Februari 2006

## ABSTRACT
Manupeu Tanadaru forest block was designated as National Park based on Ministry of Forestry and Plantation Decree No.576/Kpts-II/1998.  The designation  has  not  been  followed  by  boundary  demarcation  and  a  proper  management  plan.    There  is  a  different  perception  between  government  and community on the existence of the national park that has led to a conflict between forest protection and biodiversity conservation with community livelihood. The objective of this research is to develop zoning system of Manupeu Tanadaru National Park based on area sensitivity and community activities.  Area sensitivity was defined based on biological and physical condition analysis, consists of erosion area analysis, water catchments area analysis and wildlife protection area analysis.  Community activities was defined based on type and distribution of local community activities inside the national park.  Result of this research show that about 52.89% of the national park was area with high to very high sensitivity level that should be allocated as “Wilderness Zone and Core Zone”.  About 12.36% of the national park is used by local community for agriculture, non timber forest product, sacred place and water resource for subsistence needs in area with low to middle sensitivity level that should be allocated as “Traditional Zone and Other Use Zone”.
Key words: national park, area sensitivity, community activities, zoning system

## PENDAHULUAN
Kelompok hutan Manupeu Tanadaru merupakan salah satu  dari  delapan  kelompok  hutan  yang  masih  tersisa  di Pulau  Sumba.    Berdasarkan  SK  Menhutbun  No.576/Kpts- II/1998,  kelompok  hutan  yang  pada  awalnya  berfungsi sebagai  kawasan  cagar  alam,  hutan  lindung  dan  hutan produksi  terbatas  ditunjuk  menjadi  Taman  Nasional Manupeu Tanadaru dengan luas 87.984,09 ha.  Penunjukan kelompok hutan Manupeu Tanadaru sebagai taman nasional ditinjau berdasarkan nilai penting, yaitu:
1. Hutan  musim  (semi  luruh  daun)  dataran  rendah  yang masih  tersisa  di  Pulau  Sumba  dengan  luasan  terbesar dan  relatif  masih  utuh  atau  fragmentasi  tidak  terlalu parah,  serta  memiliki  keanekaragaman  hayati  cukup tinggi.    Tercatat  116  spesies  tumbuhan,  76  spesies burung  dimana  13  spesies  diantaranya  adalah  spesies sebaran  terbatas,  termasuk  8  spesies  burung  endemik yang terancam punah, serta 57 spesies kupu-kupu yang sebagian  besar  adalah  spesies  sebaran  terbatas (Banilodu  &  Saka  1993,  Jepson et  al .  1996;  Rombang et al . 2002).
2. Daerah tangkapan air utama yang memberikan pasokan air bersih bagi daerah pemukiman dan pengairan lahan- lahan pertanian di Pulau Sumba, terutama untuk daerah aliran  sungai  Wanokaka  dan  Lamboya  (Jepson et  al . 1996).
3. Potensi  wisata,  berupa  bentang  alam  yang  indah  dan budaya yang unik.
Penunjukan  Taman  Nasional  Manupeu  Tanadaru belum  diikuti  oleh  penataan  batas  dan  rencana  pengelolaan yang jelas.  Batas taman nasional ini masih mengikuti batas hutan  lindung  berdasarkan  Register  Tanah  Kehutanan  5 (RTK  5)  yang  ditata  batas  tahun  1982,  batas  cagar  alam berdasarkan  Register  Tanah  Kehutanan  44  (RTK  44)  yang ditata batas tahun 1990, serta batas  hutan produksi terbatas berdasarkan  Register  Tanah  Kehutanan  60  (RTK  60)  yang belum ditata batas.
Sebelum  ditunjuk  sebagai  Taman  Nasional  Manupeu Tanadaru,  di  dalam  maupun  di  sekitar  kawasan  hutan  ini sudah banyak masyarakat yang bermukim dan bertani serta menggantungkan  kehidupannya  pada  sumber  daya  hutan. Ada  beberapa  desa  yang  wilayahnya  masuk  ke  dalam wilayah  taman  nasional,  sehingga  menimbulkan  konflik batas.    Selain  itu,  terdapat  klaim  masyarakat  terhadap
kepemilikan  lahan  dan  akses  pemanfaatan  sumber  daya hutan  di  dalam  wilayah  taman  nasional,  sehingga menimbulkan  konflik  penggunaan  lahan  dan  sumber  daya hutan.    Konflik-konflik  tersebut  merupakan  gambaran  dari permasalahan  yang  terjadi  di  kawasan  Taman  Nasional Manupeu  Tanadaru,  sehingga  dapat  menghambat  upaya- upaya  perlindungan  hutan  sebagai  penyangga  kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya di Pulau Sumba.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  perlu dilakukan kajian mengenai kondisi biofisik kawasan Taman Nasional  Manupeu  Tanadaru  untuk  melihat  daerah-daerah yang rentan  mengalami kerusakan bila terganggu, sehingga perlu  dilakukan  upaya-upaya  perlindungan  dan  pelestarian. Selain  itu,  perlu  dilakukan  kajian  mengenai  aktifitas
masyarakat  desa  sekitar  Taman  Nasional  Manupeu Tanadaru  untuk  melihat  daerah-daerah  yang  dimanfaatkan oleh  masyarakat  desa  sekitar  di  dalam  wilayah  taman nasional.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menyusun  peruntukan zonasi di Taman Nasional Manupeu Tanadaru secara spasial berdasarkan  kerentanan  kawasan  hutan  dan  aktifitas masyarakat desa sekitar (Gambar 1).  Dengan penelitian ini diharapkan  dapat  membantu  pengelola  Taman  Nasional Manupeu  Tanadaru  dalam  penyediaan  data  dan  informasi dasar,  serta  sebagai  penyempurnaan  rencana  pengelolaan taman  nasional.    Hasil  yang  diperoleh  dan  rekomendasi yang  diberikan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi perencanaan  tata  batas  dan  zonasi  Taman  Nasional Manupeu Tanadaru.
Gambar 1.  Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kawasan  Taman Nasional  Manupeu  Tanadaru  (Sumba,  Nusa  Tenggara Timur),  terutama  di  22  desa  yang  berbatasan  langsung dengan  taman  nasional.    Waktu  yang  dibutuhkan  adalah selama 17 bulan, yaitu dari bulan Juni 2001 sampai  dengan November 2002.
Data-data yang dikumpulkan, terdiri dari:
1. Data peta, meliputi citra landsat path 113 row 67 tahun 2000,  peta  hasil  tata  batas  register  tanah  kehutanan (RTK 5 tahun 1982 dan RTK 44 tahun 1990), peta batas penunjukan  taman  nasional  (lampiran  SK  Menhutbun No.  576/Kpts-II/1998),  peta  rupabumi  tahun  1996-
1997,  peta  geologi  tahun  1993,  peta  tanah  tahun  1993, peta  hidrogeologi  tahun  1965  dan  peta  sistem  dan kesesuaian  lahan  (RePPProT)  tahun  1989  di  kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru.
2. Data atribut, meliputi data monografi desa, data jumlah curah  hujan  dan  hari  hujan  tahunan  per-kecamatan, serta  data  deskripsi  habitat  spesies  satwa  penting  di Taman Nasional Manupeu Tanadaru.
3. Data lapangan, meliputi:
a. Data  spasial,  yaitu  titik-titik  koordinat  lokasi  batas taman  nasional  berdasarkan  RTK  5  dan  RTK  44, pemanfaatan  lahan  dan  sumber  daya  hutan  oleh masyarakat  desa  yang  berbatasan  langsung  dengan
Penunjukan Taman Nasional
Perlindungan & Pelestarian Pemenuhan Kebutuhan Hidup Peruntukan Zonasi Taman Nasional Kondisi Biofisik Aktifitas Masyarakat Kerentanan Kawasan Bentuk & Sebaran Aktifitas
Batas Taman Nasional
Konflik Kepentingan
Media Konservasi Vol. XI, No. 1 April 2006 :  1 – 16
taman  nasional.    Dilakukan  dengan  metode penelusuran  lokasi  dengan  lintasan  bukan  garis lurus (Anau et al . 2001; Flavelle 2003).
b. Data kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa, yaitu kondisi pemukiman dan demografi, sejarah terbentuknya desa, struktur sosial dan pola kepemimpinan, kalender musim, potensi sumber daya alam, pengelolaan pertanian palawija, tanaman keras dan ternak, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, sebaran tempat-tempat penting bagi masyarakat desa, sistem tenurial, proyek- proyek pemerintah/LSM, sejarah penataan batas kawasan hutan, serta persepsi masyarakat desa tentang taman nasional.  Dilakukan dengan metode wawancara tidak berstruktur ( Without Questionaire ) dan diskusi kelompok khusus ( Focus Group Discussion ) (Anau et al . 2001; Flavelle 2003).
Pengolahan  data  terdiri  dari  intepretasi  citra  landsat, peta-peta  dasar,  data  spasial  dan  atribut.    Selanjutnya dikelompokkan  ke  dalam  dua  faktor,  yaitu  biofisik  dan aktifitas  masyarakat.    Dasar  klasifikasi  yang  digunakan adalah:
1. Keputusan  Menteri  Pertanian  No.837/Kpts/II/1980  tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.
2. Keputusan Menteri Pertanian No.683/Kpts/Um/II/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi.
3. Keputusan  Presiden  No.32/1990  tentang  Kawasan Lindung.
4. Peraturan  Pemerintah  No.47/1997  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
5. Peraturan  Pemerintah  No.68/1998  tentang  Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan No.41/kpts/v/1998 tentang Pedoman Penyusunan  Rehabilitasi  Lahan  dan  Konservasi  Tanah Daerah Aliran Sungai.
7. Peraturan  Pemerintah  No.7/1999  tentang  Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
8. Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
9. Undang-undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang.
Analisis  data  dilakukan  secara  spasial  menggunakan metode  tumpang  tindih  ( overlay )  berdasarkan  peringkat (ESRI  1990;  Prahasta  2001).    Pemberian  peringkat  terdiri dari rendah (0) atau tinggi (1).
1. Analisis Kerentanan Kawasan
Untuk  melihat  daerah-daerah  yang  rentan  mengalami kerusakan  bila  terganggu  dan/atau  memiliki  nilai  penting sebagai penyangga kehidupan dan habitat spesies asli, khas, endemik,  langka  dan  terancam  punah.    Kondisi  suatu  areal memiliki  tingkat  kerentanan  kawasan  sangat  tinggi  bila areal  tersebut  merupakan  daerah  bahaya  erosi,  daerah tangkapan air dan daerah perlindungan satwa (Tabel 1).
Tabel 1.  Kriteria dan tingkat kerentanan kawasan
Kriteria Tingkat Kerentanan Kawasan Daerah Bahaya Erosi Daerah Tangkapan Air Daerah Perlindungan Satwa 0 0 0 rendah 0 0 1 sedang 0 1 0 sedang 1 0 0 sedang 0 1 1 tinggi 1 0 1 tinggi 1 1 0 tinggi 1 1 1 sangat tinggi Keterangan :  - 0 = rendah
- 1 = tinggi
a. Daerah Bahaya Erosi
Untuk  melihat  daerah-daerah  yang  berpotensi tinggi  terjadinya  erosi.    Dilihat  dari  kemiringan lereng, kepekaan tanah terhadap erosi dan intensitas curah  hujan  tahunan.  Berdasarkan  SK  Mentan  No. 837/kpts/um/11/1980, klasifikasi kemiringan lereng terdiri  dari  datar  (0-8%),  landai  (8-15%),  agak curam  (15-25%),  curam  (25-40%)  dan  sangat curam  (>40%).    Klasifikasi  kepekaan  tanah
terhadap  erosi  terdiri  dari  tidak  peka  (aluvial,  glei, planosol,  hidromorf),  kurang  peka  (latosol),  agak peka  (brown  forest,  non-calcic  brown,  mediteran), peka  (andosol,  laterit,  grumusol,  podsol,  podsolik) dan  sangat  peka  (regosol,  litosol,  organosol, renzina).  Klasifikasi intensitas curah hujan tahunan terdiri  dari  sangat  rendah  (<13,6  mm),  rendah (13,6-20,7  mm),  sedang  (20,7-27,7  mm),  tinggi (27,7-34,8  mm)  dan  sangat  tinggi  (>34,8  mm).
Intensitas curah hujan tahunan adalah jumlah curah hujan per-tahun dibagi jumlah hari hujan per-tahun. Kondisi  suatu  areal  berpotensi  tinggi  sebagai daerah  bahaya  erosi  bila  areal  tersebut  merupakan areal  dengan  kemiringan  lereng  lebih  dari  40% (sangat  curam)  dan  kemiringan  lereng  lebih  dari 15%  (agak  curam  -  sangat  curam)  berada  pada tanah  peka  erosi,  serta  intensitas  curah  hujan tahunan tinggi (>27,7 mm).
b. Daerah Tangkapan Air Untuk  melihat  daerah-daerah  yang  memiliki kemampuan  untuk  meresapkan  air  hujan  dan merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna  sebagai  pasokan  sumber  air  (Keppres  No. 32/1990;  PP  No.  47/1997). Dilihat  dari  kondisi tutupan  lahan,  ketinggian  tempat  dari  permukaan laut dan intensitas curah hujan tahunan.  Klasifikasi tutupan  lahan  dilihat  dari  tutupan  hutan  sebagai penahan  turunnya  air  hujan  dan  memberi kesempatan pada air hujan untuk meresap ke dalam tanah  dan  mengalir  sebagai  air  tanah  yang dikeluarkan  sebagai  mata  air.    Klasifikasi ketinggian tempat dari permukaan laut didasari atas tipe  hutan  di  bawah  ketinggian  1000  mdpl (Soerianegara  1996),  terdiri  dari  hutan  dataran rendah  (0-300  mdpl),  hutan  perbukitan  (300-800 mdpl) dan hutan sub-pegunungan (800-1500 mdpl). Berdasarkan SK Mentan No. 837/kpts/um/11/1980, klasifikasi  intensitas  curah  hujan  tahunan  terdiri dari  sangat  rendah  (<13,6  mm),  rendah  (13,6-20,7 mm),  sedang  (20,7-27,7  mm),  tinggi  (27,7-34,8 mm)  dan  sangat  tinggi  (>34,8  mm).    Intensitas curah hujan tahunan adalah jumlah curah hujan per- tahun dibagi jumlah hari hujan per-tahun.  Kondisi suatu  areal  berpotensi  tinggi  sebagai  daerah tangkapan  air  bila  areal  tersebut  merupakan  areal berhutan,  berada  pada  ketinggian  tempat  >300 mdpl  (hutan  perbukitan  dan  sub-pegunungan)  dan memiliki  intensitas  curah  hujan  tahunan  tinggi (>27,7 mm).
c. Daerah Perlindungan Satwa
Untuk  melihat  daerah-daerah  yang  merupakan habitat  spesies  satwa  tertentu  yang  asli,  khas, endemik,  langka  maupun  yang  terancam  punah. Dilihat dari sebaran dominan spesies satwa penting,
didasari  atas  kondisi  tutupan  lahan  dan  ketinggian tempat dari permukaan laut.  Spesies satwa penting diidentifikasi berdasarkan status endemisitas, kelangkaan, keterancaman kepunahan dan perlindungan  spesies  satwa  tersebut.    Klasifikasi tutupan  lahan  dilihat  dari  kondisi  tutupan  hutan sebagai  habitat  bagi  spesies  satwa  penting. Klasifikasi  ketinggian  tempat  dari  permukaan  laut dibagi  berdasarkan  selang  ketinggian  100  mdpl, terutama  untuk  melihat  ketinggian  tempat  dari permukaan  laut  yang  paling  sering  ditemukannya spesies  satwa  penting.    Kondisi  suatu  areal berpotensi  tinggi  sebagai  daerah  perlindungan satwa bila areal tersebut merupakan daerah sebaran dominan satu atau lebih spesies satwa penting.

## 2. Analisis Aktifitas Masyarakat
Untuk  melihat  daerah-daerah  yang  memiliki  nilai penting  bagi  masyarakat  baik  secara  ekonomi,  sosial  dan budaya  atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.    Dilihat  dari  bentuk  dan sebaran  aktifitas  masyarakat  desa  sekitar  di  dalam  taman nasional.    Bentuk  aktifitas  masyarakat  terdiri  dari pemanfaatan  lahan,  sumber  daya  hutan,  situs  budaya, sumber  air  atau  tidak  ada  aktifitas.    Sebaran  aktifitas masyarakat  terhadap  taman  nasional,  terdiri  dari  di  dalam dan  berbatasan  dengan  batas  taman  nasional  atau  di  dalam tetapi tidak berbatasan dengan batas taman nasional.

## 3. Analisis Zonasi
Untuk  menyusun  peruntukan  zonasi  taman  nasional didasarkan  atas  kepentingan  perlindungan  hutan  sebagai penyangga  kehidupan  dan  pelestarian  keanekaragaman hayati  beserta  ekosistemnya  serta  kepentingan  pemenuhan kebutuhan  hidup  masyarakat  dalam  rangka  menentukan arah  dan  tujuan  pengelolaan  taman  nasional.    Peruntukan zonasi  taman  nasional  ditentukan  berdasarkan  kerentanan kawasan  dilihat  dari  kondisi  biofisik  serta  aktifitas masyarakat  dilihat  dari  bentuk  dan  sebaran  aktifitas masyarakat  desa  sekitar  di  dalam  taman  nasional.    Kriteria zonasi  yang  digunakan  adalah  kriteria  zonasi  menurut MacKinnon et  al .  (1986)  dan  Peraturan  Pemerintah  No. 68/1998 (Tabel 2).
Media Konservasi Vol. XI, No. 1 April 2006 :  1 – 16
Tabel 2.  Kriteria peruntukan zonasi taman nasional
PP No. 68/1998 MacKinnon et al . 1986 Zona Inti Zona Suaka Zona Rimba Zona Pengelolaan Satwa Zona Alam Zona Pemanfaatan Zona Pemanfaatan Semi Intensif Zona Pemanfaatan Intensif Zona Lain Zona Pemulihan Zona Tradisional Zona Peruntukan Khusus Situs Sejarah dan Budaya Zona Penyangga Zona Penyangga Hutan Zona Penyangga Ekonomi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerentanan Kawasan
Kawasan  yang  rentan  adalah  suatu  kawasan  yang memiliki  tingkat  kerapuhan  yang  tinggi  dan  sulit  untuk kembali  seperti  kondisi  semula  bila  terganggu,  sehingga fungsi  daerah  tersebut  sebagai  penyangga  kehidupan menjadi  rusak.    Kawasan  yang  rentan  merupakan  suatu lansekap  yang  memiliki  berbagai  macam  fungsi  ekologis, seperti  daerah  tangkapan  air,  perlindungan  sumber  air  dan bahaya  erosi,  habitat  tumbuhan  dan  satwa  endemik,  langka dan  terancam  punah  atau  kombinasi  dari  habitat  dan penggunaan  lahan  yang  dapat  bermanfaat  untuk  tujuan penelitian atau pendidikan konservasi.
1. Daerah Bahaya Erosi
Kawasan  Taman  Nasional  Manupeu  Tanadaru merupakan daerah berbatuan kapur ( karst ), didominasi oleh bahan  induk  berupa  batupasir  dan  batugamping  (Peta Geologi  1993;  Monk  KA et  al. 2000).    Sebagian  besar tanahnya merupakan tanah Renzina dan Latosol yang subur namun tebal solumnya sangat dangkal (10-40 cm) dan peka terhadap  erosi  (Peta  Tanah  1993;  Monk  KA et  al. 2000). Kawasan  taman  nasional  ini  merupakan  daerah  dataran rendah  sampai  perbukitan  dengan  ketinggian  tempat  antara 0–912,54  mdpl  (Peta  Rupabumi,  1996-1997).    Sekitar 40,34%  dari  kawasan  taman  nasional  berada  pada  daerah dengan  kemiringan  lereng  antara  25-40%  (curam)  sampai lebih dari 40% (sangat curam), terutama di bagian selatan.
Penampalan antara peta kemiringan lereng, jenis tanah dan  intensitas  curah  hujan  tahunan memperlihatkan  bahwa sekitar  45,93%  dari  kawasan  Taman  Nasional  Manupeu Tanadaru  berpotensi tinggi  untuk terjadinya  erosi, terutama hilangnya  solum  tanah  mengingat  kawasan  ini  merupakan daerah kapur (karst), didominasi oleh jenis tanah peka erosi dan memiliki solum tanah yang dangkal.
Perlindungan  terhadap  daerah  berhutan  yang  masih tersisa  dan  pemulihan  hutan  pada  lereng  yang  curam  dan sangat  curam  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  erosi, banjir,  sedimentasi  dan  menjaga  fungsi  hidrologis  tanah untuk  menjamin  ketersediaan  unsur  hara  tanah  dan  air tanah.    Dengan  kondisi  hutan  yang  relatif  utuh,  maka  akan berpengaruh langsung pada pencegahan erosi, dimana tajuk akan menahan air hujan sebelum jatuh ke permukaan tanah dan menahan laju aliran permukaan tanah.

## 2. Daerah Tangkapan Air
Sekitar  68,71%  dari  kawasan  Taman  Nasional Manupeu Tanadaru merupakan daerah berhutan, terdiri dari 45,39% berupa belukar tua dan 23,32% berupa hutan primer (Citra  Landsat  2000).    Berada  di  daerah  dataran  rendah sampai  perbukitan  mulai  dari  permukaan  laut  hingga ketinggian  912,54  mdpl.    Sebagian  besar  berada  pada tebing-tebing  yang  terjal  dan  lembah-lembah  sungai ( gallery forest ).
Curah  hujan  tahunan  di  kawasan  Taman  Nasional Manupeu  Tanadaru  berkisar  antara  500-2.000  mm. Berdasarkan  Schmidt  dan  Ferguson  (1951),  termasuk  tipe iklim E (agak kering) di bagian selatan dengan bulan kering 6,0-7,5  bulan  (Q  =  1,00-1,67%),  tipe  iklim  D  (sedang)  di bagian  utara  dengan  bulan  kering  4,5-6,0  bulan  (Q  =  0,60- 1,00%)  dan  tipe  iklim  C  (agak  basah)  di  bagian  timur  laut dengan  bulan  kering  3,0-4,5  bulan  (Q  =  0,33-0,60%). Berdasarkan Oldeman (1975), termasuk zone agroklimat D dengan  periode  basah  2-4  bulan  dan  periode  kering  4-6 bulan.  Berdasarkan  Peta  RePPProT (1989), termasuk zone agroklimat  Ustic  (kering  musiman)  dengan  5-8  bulan kering.    Berdasarkan  data  curah  hujan  dan  hari  hujan  10 tahun  terakhir  (1990-2001),  intensitas  curah  hujan  tahunan di kawasan ini terdiri dari rendah (19,45 mm) sampai sangat tinggi (116,61 mm).
Penampalan  antara  peta  tutupan  lahan,  ketinggian tempat  dari  permukaan  laut  dan  intensitas  curah  hujan tahunan  memperlihatkan  bahwa  sekitar  38,53%  dari
Penyusunan Zonasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru Sumba
kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru memiliki nilai penting  sebagai  daerah  tangkapan  air.    Berdasarkan  Peta Hidrogeologi  (1965),  daerah  di  bagian  barat  dan  utara  dari kawasan  taman  nasional  yang  merupakan  daerah  aliran sungai  Wanokaka  memiliki  kandungan  air  tanah  cukup tinggi.    Berdasarkan  hasil  survey  tahun  2001-2002,  lebih dari  450  mata  air  dan  lebih  dari  50  sungai  terdapat  dan berhulu di kawasan taman nasional.  Sungai-sungai tersebut berair  sepanjang  tahun  dan  menjadi  sumber  air  utama, terutama  sebagai  pemasok  terbesar  bagi  pengairan  lahan pertanian  dan  sumber  air  bersih  bagi  masyarakat  di sekitarnya.    Hal  ini  membuktikan  bahwa  air  tanah  yang terkandung  di  wilayah  tersebut  merupakan  hasil  tangkapan yang berasal dari hutan di kawasan taman nasional.
Perlindungan  terhadap  daerah  berhutan  yang  masih tersisa dan pemulihan hutan di daerah dataran tinggi (hulu) memiliki  nilai  lebih  penting  dibandingkan  dengan pemanfaatan  lainnya.    Daerah  yang  sering  terjadi  banjir walaupun  daerah  tangkapannya  ditutupi  vegetasi,  harus dipertimbangkan  sebagai  daerah  yang  dilindungi  dan pembukaan  vegetasi  tidak  boleh  dilakukan.    Di  banyak daerah aliran sungai yang dahulu mengalir sepanjang tahun dan  sekarang  hanya  mengalir  di  musim  hujan,  merupakan contoh  akibat  rusaknya  daerah  tangkapan  (hulu).    Dengan kondisi  hutan  yang  relatif  utuh  akan  memberi  ruang  yang cukup  bagi  peresapan  air  hujan,  penyediaan  air  tanah  serta penanggulangan  erosi  dan  banjir  untuk  daerah  tersebut  dan daerah di bawahnya.
3. Daerah Perlindungan Satwa
Pulau  Sumba  seluas  +10.000  km 2 berada  di  wilayah Nusa Tenggara Timur dimana termasuk kawasan Wallacea, yaitu  kawasan  yang  ditandai  dengan  derajat  endemisitas hidupan  liar  sangat  tinggi.    Pulau  Sumba  merupakan  salah satu dari 23 Daerah Burung Endemik ( Endemic Bird Areas ) di  Indonesia,  yaitu  tempat  di  mana  terkonsentrasinya  dua atau  lebih  spesies  burung  sebaran  terbatas  yang  tidak dijumpai  di  tempat  lain.    Dijumpai  13  spesies  burung sebaran  terbatas,  yaitu  burung  yang  penyebarannya  lebih kecil dari 50.000 km 2 (Stattersfield et al . 1998), sembilan di antaranya merupakan spesies burung-burung endemik, yaitu spesies burung yang hanya dapat dijumpai di Pulau Sumba. Burung-burung  tersebut  adalah  sesap  madu  sumba ( Nectarinia  buettikoferi Hartert  1896),  pungguk  wengi ( Ninox  rudolfi Meyer  1882),  pungguk  sumba  ( Ninox
sumbaensis ),  sikatan  sumba  ( Ficedula  harterti ),  punai sumba  ( Treron  teysmanii ),  walik  rawamanu  ( Ptiliopus dohertyi ), gemak atau puyuh sumba ( Turnix everetti ), julang atau rangkong sumba ( Aceros everetti Rothschild 1897) dan kakatua  cempaka  atau  jambul  jingga  ( Cacatua  sulphurea citriniocristata Gmelin 1788).
Berdasarkan  kategori  keterancaman  kepunahan  IUCN ( International  Union  for  Conservation  of  Nature  and Natural  Resource ),  lima  dari  sembilan  spesies  burung endemik  Sumba  termasuk  ke  dalam  spesies  dengan  tingkat keterancaman  kepunahan  tinggi.    Puyuh  dan  rangkong sumba  termasuk  ke  dalam  kategori  rentan  ( vurnerable ), yaitu  spesies  yang  menghadapi  resiko  kepunahan  tinggi  di alam  dalam  jangka  menengah.    Walik  rawamanu  termasuk ke dalam kategori genting ( endangered ), yaitu spesies yang menghadapi  resiko  kepunahan  sangat  tinggi  di  alam  dalam waktu  dekat.    Kakatua  cempaka  atau  jambul  jingga termasuk  ke  dalam  kategori  kritis  ( critically  endangered ), yaitu  spesies  yang  menghadapi  resiko  kepunahan  sangat tinggi di alam dalam waktu sangat dekat.
Berdasarkan kategori perdagangan CITES ( Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna ), tiga dari sembilan spesies burung endemik  Sumba  termasuk  ke  dalam  Appendiks  I  dan  II. Punggok  wengi  dan  rangkong  sumba  termasuk  ke  dalam Appendiks  II,  yaitu  spesies  yang  dianggap  langka  tetapi masih dapat dimanfaatkan secara terbatas dengan kuota dan pengawasan.    Kakatua  cempaka  atau  jambul  jingga termasuk  ke  dalam  Appendiks  I,  yaitu  spesies  yang dianggap  sangat  langka  sehingga  pemanfaatannya  hanya bersifat khusus (non-komersial) dan diawasi secara ketat.
Dilihat dari status perlindungan berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia, tiga dari sembilan spesies burung endemik Sumba termasuk ke dalam spesies yang dilindungi. Sesap  madu  sumba  dilindungi  berdasarkan  PP  No.7/1999. Rangkong sumba dilindungi berdasarkan Peraturan Perlindungan  Binatang  Liar  (1931)  dan  PP  No.7/1999. Kakatua cempaka atau jambul jingga dilindungi berdasarkan SKMenhut No.350/Kpts-II/1997, No.522/Kpts- II/1997 dan No.1180/Menhut-VI/1997 serta PP No.7/1999.
Berdasarkan  kajian  tersebut  di  atas,  maka  kakatua cempaka  atau  jambul  jingga,  walik  rawamanu,  rangkong sumba  dan  puyuh  sumba  merupakan  spesies  satwa  penting yang  terdapat  di  Pulau  Sumba,  khususnya  di  kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru (Tabel 3).
Media Konservasi Vol. XI, No. 1 April 2006 :  1 – 16
Tabel 3.  Kategori dan status burung-burung endemik Pulau Sumba
Burung Famili Kategori dan Status IUCN CITES PP/SK Kakatua cempaka atau jambul jingga Cacatua sulphurea Gmelin 1788 Psittacidae Kritis Critically Endangered Appendiks I SK Menhut No: - 350/Kpts-II/1997 - 522/Kpts-II/1997 - 1180/VI/1997 PP No. 9 1999 Walik rawamanu Ptilinopus dohertyi Columbidae Genting Endangered - - Julang atau rangkong sumba Aceros everetti Rothschild 1897 Bucerotidae Rentan Vurnerable Appendiks II Perlindungan Binatang Liar 1931 PP No. 9 1999 Gemak atau puyuh sumba Turnix everetti Turnicidae Rentan Vurnerable - - Punggok wengi Ninox rudolfi Meyer 1882 Strigidae Mendekati Terancam Near threatened Appendiks II - Sikatan sumba Ficedula harterti Muscicapidae Mendekati Terancam Near threatened - - Punai sumba Treron teysmannii Columbidae Mendekati Terancam Near threatened - - Sesap madu sumba Nectarinia buettikofery Hartert 1896 Nectariniidae Perlu Perhatian Least concern - PP No. 9 1999
Sumber: Noerdjito, M dan I Maryanto 2001; Rombang WM et al. 2002; Soehartono TR dan Mardiastuti A  2002
Dilihat  dari  sebaran  dominannya,  sebagian  besar  dari spesies  satwa  penting  Pulau  Sumba  merupakan  spesies arboreal,  yaitu  membutuhkan  atau  tergantung  pada  hutan atau  naungan  pohon  bertajuk  rapat  untuk  hidup  dan berkembangbiak, kecuali puyuh sumba yang hanya hidup di daerah  semak,  padang  rumput  dan  savana.    Hutan  semi luruh  daun  dataran  rendah  adalah  tipe  hutan  utama  yang menjadi  habitat  atau  terkonsentrasinya  hampir  seluruh spesies  satwa  penting  Pulau  Sumba  yang  terancam  punah. Namun walik rawamanu pada umumnya hanya dijumpai di daerah hutan hujan pegunungan (Jones et al . 1995).  Dalam fungsinya di alam, sebagian besar dari spesies satwa penting
Pulau  Sumba  merupakan  spesies  yang  berperan  penting sebagai penyebar biji (Tabel 4).
Penampalan  antara  peta  tutupan  lahan,  ketinggian tempat  dari  permukaan  laut  dan  sebaran  dominan  spesies satwa  penting  memperlihatkan  bahwa  sekitar  64,52%  dari kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru memiliki nilai penting  sebagai  tempat  hidup  atau  habitat  sebagian  besar spesies  satwa  penting  Pulau  Sumba.    Berdasarkan  kajian tersebut  di  atas,  maka  daerah-daerah  yang  merupakan sebaran  dominan  spesies  satwa  penting  sebaiknya diprioritaskan sebagai kawasan yang dilindungi.
Tabel 4.  Sebaran dominan burung-burung endemik Pulau Sumba
Burung Sebaran Dominan Ketinggian  (mdpl) Tipe Habitat Tutupan Lahan Kakatua cempaka atau jambul jingga Cacatua sulphurea Gmelin 1788 200-950 HM+HSAH, HSAH HP, BT Walik rawamanu Ptilinopus dohertyi 150-1.200 >200 HM+HSAH, HSAH, HHSAH hutan tidak terganggu, pohon buah HP, BT Julang atau rangkong sumba Aceros everetti Rothschild 1897 0-950 dataran rendah HM+HSAH, HSAH hutan semi awet hijau HP, BT Gemak atau puyuh sumba Turnix everetti 0-400 dataran rendah PS padang rumput, semak terpencar HS, S, PR Keterangan: - HM = hutan musim - HP  = hutan primer - PS  = padang savana - HSAH = hutan semi awet hijau - BT  = belukar tua - PR  = padang rumput - HHSAH   = hutan hujan semi awet hijau - HS  = hutan sekunder - S = semak
Sumber: Sujatnika et al. 1995; Kinnaird MF et al . 2003
Penyusunan Zonasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru Sumba

## Tingkat Kerentanan Kawasan
Penampalan  antara  peta  daerah  bahaya  erosi,  daerah tangkapan air dan daerah perlindungan satwa memperlihatkan bahwa sekitar 52,89% dari kawasan Taman Nasional  Manupeu  Tanadaru  merupakan  daerah  yang memiliki  tingkat  kerentanan  kawasan  tinggi  sampai  sangat tinggi  dan  sebagian  besar  merupakan  daerah  berhutan. Suksesi untuk mencapai kondisi berhutan di kawasan taman nasional  ini  membutuhkan  waktu  sangat  lama  atau  sulit, bahkan  mungkin  tidak  bisa  mencapai  kondisi  berhutan kembali  dan  berubah  menjadi  semak,  padang  rumput  atau
alang-alang  bila  kawasan  hutan  tersebut  terganggu  atau rusak.  Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi yang sebagian besar  dari kawasan taman  nasional ini  merupakan daerah  kapur  ( karst ),  jenis  tanah  yang  sebagian  besar memiliki  solum  dangkal  dan  iklim  yang  kering. Berdasarkan  kajian  tersebut  di  atas,  maka  daerah-daerah dengan  tingkat  kerentanan  kawasan  tinggi  sampai  sangat tinggi  sebaiknya  diprioritaskan  sebagai  daerah  yang dilindungi,  mengingat  daerah  tersebut  merupakan  daerah bahaya erosi, daerah tangkapan air dan daerah perlindungan satwa (Gambar 2).
Gambar 2.  Peta Kerentanan Kawasan di Taman Nasional Manupeu Tanadaru
Media Konservasi Vol. XI, No. 1 April 2006 :  1 – 16

## Aktifitas Masyarakat
Bentuk-bentuk  aktifitas  masyarakat  desa  sekitar  di dalam  Taman  Nasional  Manupeu  Tanadaru  adalah  berupa pemanfaatan  lahan,  sumber  daya  hutan,  situs  budaya  dan sumber air.

## 1. Pemanfaatan Lahan
Bentuk pemanfaatan lahan adalah berupa pemanfaatan lahan  untuk  aktifitas  usahatani  tanaman  pangan,  usahatani tanaman keras dan penggembalaan ternak.
a. Usahatani Tanaman Pangan
Bentuk  usahatani  tanaman  pangan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  desa  sekitar  di  dalam  taman nasional  sebagian  besar  merupakan  usahatani  lahan kering,  yaitu  berupa  ladang  (mondu)  dan  kebun yang  dilakukan  secara  tradisional  dengan  cara tumpang  sari.    Tanaman  yang  ditanam  biasanya jenis  tanaman  palawija,  padi  gogo,  sayur-sayuran dan  buah-buahan.    Namun sebagian  besar masyarakat  desa  masih  melakukan  perladangan berpindah  yang  pembukaan  atau  pembersihan lahannya  dilakukan  dengan  cara  tebas  bakar  ( slash and  burn ).    Sedangkan  bentuk  usahatani  lahan basah, yaitu berupa sawah hanya terletak di dataran aluvial,  lembah-lembah  sungai  dan  lereng-lereng bukit  yang  dilakukan  setahun  sekali  dengan pengolahannya sangat tergantung pada musim hujan (tadah  hujan).    Tanaman  yang  ditanam  berupa  padi sawah.
b. Usahatani Tanaman Keras Bentuk  usahatani  tanaman  keras  yang  dilakukan oleh  masyarakat  desa  sekitar  di  dalam  taman nasional sebagian besar berada pada ladang dan/atau kebun  yang  sudah  lama  ditinggalkan  yang diusahakan  secara  tradisional  dan  sebagian  besar masih  merupakan  usaha  sambilan.    Tanaman  keras yang  ditanam  antara  lain  kemiri,  jambu  mente, pinang,  kapuk/randu,  kelapa,  kopi,  cengkeh,  pala dan  mahoni.    Hasil  yang  diperoleh  berupa  buah- buahan dan biji-bijian.
c. Penggembalaan Ternak
Bentuk usaha ternak yang dilakukan oleh masyarakat  desa  sekitar  di  dalam  taman  nasional adalah  berupa  pemanfaatan  padang  rumput  secara komunal  untuk  penggembalaan  ternak  secara tradisional.    Hal  ini  dilakukan  karena  kurangnya daya  dukung  lahan  di  wilayah  desa  akibat  populasi ternak  yang  meningkat  dan  persediaan  pakan  yang terbatas.  Sebagian besar ternak yang digembalakan adalah  ternak  besar,  seperti  sapi,  kerbau  dan  kuda.
Kegiatan  pembakaran  padang  rumput  dilakukan oleh  masyarakat  desa  dengan  tujuan  untuk memperoleh  tunas-tunas  rumput yang  dapat dimakan  oleh  ternak.    Padang  rumput  juga dimanfaatkan  sebagai  lahan  cadangan  bagi  ladang dan kebun.

## 2. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan
Bentuk  pemanfaatan  sumber  daya  hutan  oleh masyarakat desa sekitar di dalam Taman Nasional Manupeu Tanadaru  terdiri  dari  pengambilan  hasil  hutan  kayu  dan bukan kayu.
a. Hasil Hutan Kayu
Hasil  hutan  kayu  yang  dimanfaatkan  biasanya digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bahan bangunan  rumah.    Jenis-jenis  hasil  hutan  kayu  yang teridentifikasi  digunakan  untuk  bahan  bangunan rumah  pada  umumnya  jenis-jenis  pohon  yang  besar dan  berada  di  dalam  hutan.    Penggunaan  utamanya adalah  untuk  tiang  dan  papan  bangunan  rumah karena  batangnya  yang  lurus,  kuat  dan  keras, terkadang dengan tekstur yang bagus.
b. Hasil Hutan Non-Kayu
Hasil  hutan  bukan  kayu  yang  dimanfaatkan  pada umumnya  berupa  semak  yang  menghasilkan  cabang banyak,  tumbuhan  menjalar  atau  akar-akar  pohon, herba,  rotan,  alang-alang,  sarang  burung  walet,  ubi- ubian, madu dan berburu satwa.  Biasanya digunakan sebagai  bahan  bangunan  rumah  dan  perlengkapan rumah  tangga  (tali,  kayu  bakar  dan  obat-obatan), makanan tambahan/darurat dan tambahan pendapatan ekonomi (pewarna kain ikat).

## 3. Pemanfaatan Situs Budaya
Di  beberapa  desa  sekitar  Taman  Nasional  Manupeu Tanadaru,  sebagian  kecil  dari  masyarakatnya  masih menganut  dan  melakukan  kegiatan  ritual  kepercayaan Marapu  di  tempat-tempat  yang  dianggap  keramat  di  dalam hutan.    Kampung  lama  dan  tempat-tempat  keramat  saat  ini digunakan  sebagai  tempat  upacara  adat  ritual  Marapu ( hamayang ).  Tempat-tempat yang dianggap keramat adalah berupa  kampung  adat,  mata  air,  air  terjun  dan  hutan  lebat yang  sebagian  besar  berada  di  dalam  kawasan  taman nasional.

## 4. Pemanfaatan Sumber Air
Bentuk  pemanfaatan  sumber  air  oleh  masyarakat  desa sekitar di dalam Taman Nasional Manupeu Tanadaru adalah berupa pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan pengairan lahan pertanian (Gambar 3).

## Gambar 3.  Peta Aktifitas Masyarakat di Taman Nasional Manupeu Tanadaru

## Peruntukan Zonasi
Zonasi  merupakan  pembagian  suatu  areal  ke  dalam beberapa  zona  atau  blok  sesuai  dengan  fungsi,  peruntukan dan  tujuan  pengelolaan.    Zonasi  taman  nasional  adalah pembagian wilayah taman nasional ke dalam zona atau unit- unit pengelolaan sesuai dengan peruntukannya serta kondisi dan  potensi  kawasannya  agar  dapat  ditentukan  pengelolaan yang tepat, efektif dan efisien.
1. Peruntukan Zonasi berdasarkan Kerentanan Kawasan
Dilihat  dari  konsep  pengelolaan  taman  nasional,  zona inti  merupakan  unit  dalam  taman  nasional  yang memberikan  ciri  khas  kawasan  konservasi  dan  berfungsi sebagai  pengatur  yang  menentukan  totalitas  ciri  taman nasional.  Pemasukan sumber daya alam ke dalam unit zona inti harus berupa ekosistem atau unsur ekosistem yang unik atau rapuh, tumbuhan atau satwa yang terancam punah atau gejala alam yang memerlukan upaya perlindungan.  Sumber daya  alam  demikian  dapat  dipandang  sebagai  obyek konservasi utama (Basuni 1987).
Luas  zona  inti  sangat  tergantung  pada  karakteristik obyek konservasi utamanya.  Menurut IUCN (1980), dalam penentuan  luas  zona  inti  dapat  menggunakan  pendekatan, yaitu  unsur  ekosistem  yang  rapuh,  konsep  dispersal  (untuk tumbuhan  dan  satwa)  dan  konsep  daerah  jelajah  (untuk satwa).
Berdasarkan  analisis  kerentanan  kawasan  memper- lihatkan  daerah-daerah  yang  rentan  mengalami  kerusakan bila  terganggu  di  kawasan  Taman  Nasional  Manupeu Tanadaru.    Untuk  daerah-daerah  yang  memiliki  tingkat kerentanan  kawasan  sangat  tinggi,  dimana  daerah-daerah tersebut  merupakan  daerah  perlindungan  satwa,  daerah tangkapan  air  dan  daerah  bahaya  erosi,  maka  sebaiknya diperuntukan sebagai Zona Inti (Suaka).
Untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanan  kawasan  tinggi,  maka  sebaiknya  diperuntukan sebagai Zona Rimba. Bila daerah-daerah dalam zona rimba merupakan  daerah  perlindungan  satwa,  maka  sebaiknya diperuntukan  sebagai  Zona  Pengelolaan  Satwa.    Bila daerah-daerah  dalam  zona  rimba  bukan  merupakan  daerah perlindungan  satwa,  maka  sebaiknya  diperuntukan  sebagai Zona Alam.
Untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanan  kawasan  sedang  sampai  rendah,  maka  bisa diperuntukan  sebagai  Zona  Pemanfaatan.    Bila  daerah- daerah  dalam  zona  pemanfaatan  merupakan  daerah perlindungan  satwa,  daerah  tangkapan  air  atau  daerah bahaya  erosi,  maka  sebaiknya  diperuntukan  sebagai  Zona Pemanfaatan  Semi  Intensif.    Sedangkan  bila  daerah-daerah dalam  zona  pemanfaatan  bukan  merupakan  daerah perlindungan  satwa,  daerah  tangkapan  air  dan  daerah bahaya  erosi,  maka  bisa  diperuntukan  sebagai  Zona Pemanfaatan Intensif (Tabel 5).
Media Konservasi Vol. XI, No. 1 April 2006 :  1 – 16
Tabel 5.  Peruntukan zonasi berdasarkan kerentanan kawasan
Kriteria Tingkat Kerentanan Kawasan Peruntukan Zonasi DBE DTA DPS PP No. 68/1998 MacKinnon et al (1986) 0 0 0 rendah Zona Pemanfaatan Zona Pemanfaatan Intensif 0 0 1 sedang Zona Pemanfaatan Semi Intensif 0 1 0 1 0 0 0 1 1 tinggi Zona Rimba Zona Pengelolaan Satwa 1 0 1 1 1 0 Zona Alam 1 1 1 sangat tinggi Zona Inti Zona Suaka Keterangan: - DBE  = daerah bahaya erosi 0 = rendah - DTA  = daerah tangkapan air 1 = tinggi
- DPS  = daerah perlindungan satwa
2. Peruntukan Zonasi berdasarkan Aktifitas Masyarakat
Masyarakat  yang  mempunyai  ketergantungan  hidup dengan  taman  nasional  pada  umumnya  berasal  dari  desa- desa di sekitarnya.  Mereka beranggapan bahwa hutan dapat dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.    Hal ini  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  di  sekitar  taman  nasional  yang  relatif  rendah, merupakan  faktor  pendorong  yang  kuat  untuk  melakukan tekanan-tekanan  terhadap  sumber  daya  alam  di  taman nasional (Alikodra 1987).
Menurut  Alikodra  (1987),  ketergantungan  masyarakat dapat  dikategorikan  menjadi  tidak  legal  dan  legal. Ketergantungan tidak legal adalah pengambilan kayu, buah, daun,  rumput  dan  menggembalakan  ternak  secara  liar, dimana menurut peraturan mengenai taman nasional, semua kegiatan tersebut dilarang.  Jika tidak dilakukan pengaturan, maka  akan  merusak  potensi  taman  nasional.    Sedangkan ketergantungan  yang  legal  antara  lain  menjadi  pemandu wisata  alam,  sopir  angkutan  dan  usaha  pelayanan pengunjung.    Ketergantungan  ini  dapat  ditingkatkan  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.  Berdasarkan bentuk- bentuk  dan  sebaran  aktifitas  masyarakat,  memperlihatkan bahwa  aktifitas  masyarakat  desa  sekitar  di  dalam  Taman Nasional  Manupeu  Tanadaru  dapat  dikatakan  intensif, sehingga  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  antara perlindungan  hutan  dan  pelestarian  keanekaragaman  hayati dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
Lahan-lahan yang digunakan untuk usahatani tanaman pangan,  dimana  berada  di  dalam  dan  berbatasan  dengan batas taman nasional, maka sebaiknya diperuntukan sebagai Zona  Penyangga  (Ekonomi).    Sedangkan  apabila  lahan-
lahan  tersebut  berada  di  dalam  tetapi  tidak  berbatasan dengan batas taman nasional, maka sebaiknya diperuntukan sebagai Zona Lain (Peruntukan Khusus).
Lahan-lahan yang digunakan untuk usahatani tanaman keras, dimana berada di dalam dan berbatasan dengan batas taman nasional, maka sebaiknya diperuntukan sebagai Zona Penyangga  (Hutan).    Sedangkan  bila  lahan-lahan  tersebut berada di dalam tetapi tidak berbatasan dengan batas taman nasional,  maka  sebaiknya  diperuntukan  sebagai  Zona  Lain (Peruntukan Khusus).
Lahan-lahan  yang  digunakan  untuk  penggembalaan ternak,  dimana  berada  di  dalam  dan  berbatasan  dengan batas taman nasional, maka sebaiknya diperuntukan sebagai Zona  Penyangga  (Ekonomi).    Sedangkan  bila  lahan-lahan tersebut  berada  di  dalam  tetapi  tidak  berbatasan  dengan batas taman nasional, maka sebaiknya diperuntukan sebagai “Zona Lain (Peruntukan Khusus)”.
Lokasi  pemanfaatan  sumber  daya  hutan  untuk pengambilan hasil hutan bukan kayu, sebaiknya diperuntukan  sebagai  Zona  Lain  (Tradisional).    Sedangkan pemanfaatan  sumber  daya  hutan  untuk  pengambilan  hasil hutan  kayu,  sebaiknya  tidak  diperbolehkan  karena  akan mengganggu  dan  merusak  fungsi  kawasan  taman  nasional sebagai  penyangga  kehidupan  dan  habitat  spesies  burung- burung endemik yang terancam punah.
Lokasi  pemanfaatan  situs  budaya  berupa  kampung- kampung lama dan tempat-tempat keramat (luas area sekitar 1  ha),  sebaiknya  diperuntukan  sebagai  Zona  Lain  (Situs Sejarah  dan  Budaya).    Lokasi  pemanfaatan  sumber  air berupa  mata  air  (sempadan  mata  air  radius  200  m berdasarkan  Keppres  No.32/1990),  sebaiknya  diperuntukan sebagai Zona Lain (Tradisional) (Tabel 6).

## Penyusunan Zonasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru Sumba
Tabel 6.  Peruntukan zonasi berdasarkan aktifitas masyarakat
Aktifitas Masyarakat Peruntukan Zonasi Bentuk Sebaran PP No.68 1998 MacKinnon et al . 1986 Pemanfaatan Lahan - Usahatani tanaman pangan Pinggir Zona Penyangga Zona Penyangga Ekonomi Dalam Zona Lain Zona Peruntukan Khusus - Usahatani tanaman keras Pinggir Zona Penyangga Zona Penyangga Hutan Dalam Zona Lain Zona Peruntukan Khusus - Penggembalaan ternak Pinggir Zona Penyangga Zona Penyangga Ekonomi Dalam Zona Lain Zona Peruntukan Khusus Pemanfaatan Sumber Daya Hutan - Pengambilan kayu Dalam Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan - Pengambilan non-kayu Zona Lain Zona Tradisional Pemanfaatan Situs Budaya - Kampung lama Dalam Zona Lain Situs Sejarah dan Budaya - Tempat keramat Pemanfaatan Sumber air - Mata air Dalam Zona Lain Zona Tradisional
3. Peruntukan  Zonasi  berdasarkan  Kerentanan  Kawasan dan Aktifitas Masyarakat
Penampalan  antara  peta  kerentanan  kawasan  dengan aktifitas  masyarakat,  teridentifikasi  bahwa  sekitar  0,24% dari  kawasan  taman  nasional  merupakan  daerah-daerah dimana  terdapat  aktifitas  pemanfaatan  lahan  yang  berada pada tingkat kerentanan tinggi sampai sangat tinggi.  Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar aktifitas pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat  desa  sekitar  di  dalam taman  nasional  berada  pada  daerah-daerah  dengan  tingkat kerentanan rendah sampai sedang.
Untuk  daerah-daerah  dimana  terdapat  aktifitas pemanfaatan  lahan  yang  berada  pada  tingkat  kerentanan tinggi sampai sangat tinggi, sebaiknya diperuntukan sebagai Zona  Lain  (Pemulihan).    Untuk  daerah-daerah  dimana terdapat  aktifitas  pemanfaatan  lahan  yang  berada  pada tingkat  kerentanan  rendah  dan  berbatasan  dengan  batas taman  nasional,  sebaiknya  diperuntukan  sebagai  Zona Penyangga  (Hutan  atau  Ekonomi).    Untuk  daerah-daerah dimana  terdapat  aktifitas  pemanfaatan  lahan  yang  berada pada tingkat kerentanan rendah dan tidak berbatasan dengan batas taman nasional, sebaiknya diperuntukan sebagai Zona Lain  (Peruntukan  Khusus).    Untuk  daerah-daerah  dimana terdapat  aktifitas  pemanfaatan  lahan  yang  berada  pada
tingkat  kerentanan  sedang,  sebaiknya  diperuntukan  sebagai Zona Lain (Peruntukan Khusus).
Berdasarkan kajian kerentanan dan aktifitas masyarakat,  maka  peruntukan  zonasi  di  kawasan  Taman Nasional  Manupeu  Tanadaru  (Tabel  7  dan  Gambar  4) adalah sebagai berikut:
1. Zona Inti (Suaka) seluas 10.372,22 ha (19,47%)
2. Zona  Rimba  (Pengelolaan  Satwa)  seluas  17.645,87  ha (33,12%)
3. Zona Lain seluas  3.159,36 ha (5,93%)
a. Zona Pemulihan seluas 130,02 ha (0,24%)
b. Situs Sejarah Budaya seluas 24,32 ha (0,05%)
c. Zona Tradisional seluas 964,36 ha (1,81%)
d. Zona Peruntukan Khusus seluas 2.040,67 ha (3,83%)
4. Zona Pemanfaatan seluas 19.335,31 ha (36,29%) a. Zona Pemanfaatan Semi Intensif seluas 10.967,30 ha (20,58%)
b. Zona  Pemanfaatan  Intensif  seluas  8.368,01  ha (15,71%), serta
5. Zona Penyangga seluas 2.769,46 ha (5,20%) a. Zona Penyangga Hutan seluas 30,88 ha (0,06%)
b. Zona  Penyangga  Ekonomi  seluas    2.738,59  ha (5,14%)
Media Konservasi Vol. XI, No. 1 April 2006 :  1 – 16
Tabel 7.  Peruntukan zonasi berdasarkan kerentanan kawasan dan aktifitas masyarakat
Aktifitas masyarakat Kerentanan Kawasan Bentuk Sebaran Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi - Usahatani tanaman pangan Pinggir Zona Penyangga Ekonomi Zona Peruntukan Khusus Zona Pemulihan Zona Pemulihan Dalam Zona Peruntukan Khusus Zona Peruntukan Khusus Zona Pemulihan Zona Pemulihan - Usahatani tanaman keras Pinggir Zona Penyangga Hutan Zona Peruntukan Khusus Zona Pemulihan Zona Pemulihan Dalam Zona Peruntukan Khusus Zona Peruntukan Khusus Zona Pemulihan Zona Pemulihan - Penggembalaan ternak Pinggir Zona Penyangga Ekonomi Zona Peruntukan Khusus Zona Pemulihan Zona Pemulihan Dalam Zona Peruntukan Khusus Zona Peruntukan Khusus Zona Pemulihan Zona Pemulihan - Pengambilan kayu - Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan - Pengambilan non-kayu - Zona Tradisional Zona Tradisional Zona Rimba (Pengelolaan Satwa/Alam) Zona Inti (Suaka) - Kampung lama - Situs Sejarah Budaya Situs Sejarah Budaya Zona Rimba (Pengelolaan Satwa/Alam) Zona Inti (Suaka) - Tempat keramat - - Mata air - Zona Tradisional Zona Tradisional Zona Rimba (Pengelolaan Satwa/Alam) Zona Inti (Suaka) Tidak ada pemanfaatan - Zona Pemanfaatan Intensif Zona Pemanfaatan Semi Intensif Zona Rimba (Pengelolaan Satwa/Alam) Zona Inti (Suaka)
Sumber: MacKinnon et al . 1986 dan PP No. 68 1998
Gambar 4.  Peta Peruntukan Zonasi berdasarkan Kerentanan Kawasan dan Aktifitas Masyarakat di Taman Nasional Manupeu Tanadaru

## Penyusunan Zonasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru Sumba

## Arah Pengelolaan Zonasi
Taman nasional harus dirancang sedemikian rupa agar tidak  menimbulkan konflik kepentingan dalam penggunaan ruang di dalamnya.  Wakil ekosistem-ekosistem yang alami dan  khas  dapat  dilindungi  dan  dilestarikan  jika  gangguan- gangguan terhadapnya ditekan sekecil mungkin.  Ekosistem yang  rapuh  harus  dibebaskan  dari  konflik  penggunaan lahan.    Untuk  kepentingan  pemanfaatan  wisata  alam  dan rekreasi dapat dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki daya tahan yang cukup (Basuni 1987).
Pengelolaan  Zona  Inti  (Suaka)  diarahkan  pada kegiatan inventarisasi, perlindungan dan pengamanan hutan sebagai habitat spesies satwa penting berupa burung-burung endemik Pulau Sumba  yang terancam punah,  yaitu  kakatua cempaka  atau  jambul  jingga,  walik  rawamanu,  rangkong sumba  dan  puyuh  sumba  dan  habitatnya,  serta  daerah tangkapan  air  bagi  pasokan  sumber  air,  terutama  untuk daerah aliran sungai Wanokaka dan Lamboya.  Pemanfaatan pada  Zona  Inti  (Suaka)  hanya  terbatas  pada  kegiatan penelitian dan pendidikan.
Pengelolaan  Zona  Rimba  (Pengelolaan  Satwa) diarahkan  pada  kegiatan  inventarisasi,  pembinaan  dan monitoring  terhadap  habitat  dan  populasi  spesies  satwa penting  berupa  burung-burung  endemik  Pulau  Sumba  yang terancam punah, yaitu kakatua cempaka atau jambul jingga, walik  rawamanu,  rangkong  sumba  dan  puyuh  sumba. Pemanfaatan  pada  Zona  Rimba  (Pengelolaan  Satwa)  hanya terbatas  pada  kegiatan  penelitian  dan  pendidikan  serta wisata alam terbatas.
Pengelolaan Zona Pemanfaatan Semi Intensif diarahkan pada kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan  wisata  alam  secara  terbatas.    Sedangkan pada  Zona  Pemanfaatan  Intensif  diarahkan  pada  kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan obyek dan daya tarik wisata  alam  serta  penyediaan  fasilitas  dan  akomodasi pengelolaan taman nasional.
Peruntukan Zona Pemulihan berfungsi untuk memulihkan,  memperbaiki  dan  mengembalikan  kondisi ekosistem  yang  rusak  menjadi  atau  mendekati  kondisi ekosistem  alaminya  sebelum  mengalami  perubahan  akibat penebangan, pembakaran dan perambahan.  Pengelolaannya diarahkan  pada  kegiatan  restorasi  dengan  menanam  jenis- jenis  tumbuhan  lokal,  serta  pengamanan,  monitoring  dan evaluasi  secara  periodik  agar  tidak  terjadi  gangguan  ketika proses  pemulihan.    Setelah  pemulihan,  daerah  ini  akan ditentukan ke dalam zona tertentu yang sesuai.
Peruntukan  Situs  Sejarah  dan  Budaya  berfungsi sebagai  situs  keagamaan  yang  secara  historis  oleh masyarakat  digunakan  untuk  kegiatan  ritual  Marapu. Pengelolaannya diarahkan pada kegiatan pemeliharaan situs dan  keberlangsungan  ritual  Marapu,  serta  monitoring  dan evaluasi  secara  periodik  agar  tidak  terjadi  perluasan  dan tidak mengganggu fungsi taman nasional.
Peruntukan Zona Tradisional berfungsi untuk menjaga dan  mempertahankan  hubungan  tradisional  masyarakat dengan  kawasan  hutan  karena  adanya  ketergantungan terhadap sumber daya hutan di dalam taman nasional untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  tidak bersifat komersial.    Pengelolaannya  diarahkan  pada  kegiatan monitoring  dan  evaluasi  secara  periodik  agar  tidak  terjadi perluasan  dan  tidak  mengganggu  fungsi  taman  nasional, serta pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan dan pengembangan swadaya masyarakat serta alternatif pemenuhan kebutuhan sumber daya hutan.
Peruntukan  Zona  Peruntukan  Khusus  berfungsi  untuk mengakomodasi  aktifitas-aktifitas  masyarakat  yang  bersifat subsisten  berupa  pemanfaatan  lahan  untuk  usahatani tanaman pangan, tanaman keras dan penggembalaan ternak di  dalam  taman  nasional.    Pengelolaannya  diarahkan  pada kegiatan  penanaman  secara  tumpangsari  jenis  tanaman umur  pendek  dengan  jenis  tanaman  umur  panjang  yang bernilai  ekonomi  bukan  kayu,  monitoring  dan  evaluasi populasi dan aktifitas masyarakat secara periodik agar tidak terjadi  perluasan  dan  tidak  mengganggu  fungsi  taman nasional, pembinaan  masyarakat dalam rangka peningkatan dan  pengembangan  swadaya  masyarakat  serta  alternatif pemenuhan  kebutuhan  lahan,  serta  memperbaiki  teknik usahatani  lahan  kering  menjadi  lahan  irigasi,  usaha  ternak digembalakan  menjadi  dikandangkan  dan  pengendalian  api atau pembakaran dengan membuat sekat-sekat bakar.
Peruntukan  Zona  Penyangga  (Hutan  dan  Ekonomi) berfungsi untuk mengakomodasi aktifitas-aktifitas masyarakat  yang  bersifat  subsisten  berupa  pemanfaatan lahan  untuk  usahatani  tanaman  pangan,  tanaman  keras  dan penggembalaan  ternak  di  pinggir  dan  berbatasan  dengan batas  taman  nasional.    Pengelolaannya  diarahkan  pada kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik agar tidak terjadi  perluasan  dan  tidak  mengganggu  fungsi  taman nasional, pembinaan  masyarakat dalam rangka peningkatan dan  pengembangan  swadaya  masyarakat  dan  alternatif pemenuhan  kebutuhan  lahan,  serta  memperbaiki  teknik usahatani  lahan  kering  menjadi  lahan  irigasi,  usaha  ternak digembalakan  menjadi  dikandangkan  dan  pengendalian  api atau pembakaran dengan membuat sekat-sekat bakar.
Pembinaan  masyarakat  disesuaikan  dengan  kondisi masyarakat setempat, kebutuhan yang diperlukan masyarakat  dan  kondisi  potensinya.    Untuk  membina masyarakat,  pengelola  taman  nasional  harus  melakukan peningkatan  pemahaman  masyarakat  terhadap  konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  rehabilitasi  lahan,  peningkatan produktivitas  lahan,  serta  kegiatan  lain  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan  adanya  peruntukan  zonasi  seperti  ini,  maka masyarakat masih mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan  dan  menggarap  lahan  usahatani  yang  telah
Media Konservasi Vol. XI, No. 1 April 2006 :  1 – 16
ada  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  namun  dengan tidak  memperluas  lahan-lahan  tersebut.    Zonasi  yang terbentuk  diharapkan  dapat  berfungsi  optimal  sesuai peruntukannya  masing-masing  dalam  melindungi  sistem penyangga  kehidupan,  pelestarian  keanekaragaman  hayati dan  ekosistemnya,  serta  pemanfaatan  secara  lestari  sumber daya  alam  yang  disertai  dengan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat, khususnya  masyarakat desa  yang bermukim di sekitar taman nasional.  Hal ini memerlukan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  analisis  kerentanan  kawasan  dilihat  dari kondisi  fisik,  sekitar  52,89%  dari  kawasan  Taman Nasional Manupeu Tanadaru memiliki tingkat kerentanan  tinggi  sampai  sangat  tinggi,  yaitu  berupa daerah  bahaya  erosi,  daerah  tangkapan  air  dan  daerah perlindungan  satwa.    Daerah-daerah  tersebut  sebaiknya diperuntukkan sebagai Zona Rimba dan Zona Inti.
2. Berdasarkan  analisis  aktifitas  masyarakat  dilihat  dari bentuk  dan  sebaran  aktifitas  masyarakat  desa  sekitar  di dalam  taman  nasional,  sekitar  12,36%  dari  kawasan Taman  Nasional  Manupeu  Tanadaru  merupakan  daerah yang intensif dimanfaatkan oleh masyarakat desa sekitar dan  sebagian  besar  berada  pada  tingkat  kerentanan rendah  sampai  sedang.    Daerah-daerah  tersebut sebaiknya  diperuntukkan  sebagai  Zona  Penyangga  dan Zona Lain.
3. Berdasarkan  analisis  spasial  antara  kerentanan  kawasan dengan aktifitas masyarakat, sekitar 0,24% dari kawasan taman  nasional  merupakan  daerah  dimana  terdapat pemanfaatan  lahan  pada  tingkat  kerentanan  tinggi sampai  sangat  tinggi.    Hal  ini  memperlihatkan  bahwa sebagian  besar  aktifitas  pemanfaatan  lahan  oleh masyarakat desa sekitar di dalam taman nasional berada pada  daerah  dengan  tingkat  kerentanan  rendah  sampai sedang.
4. Untuk  daerah-daerah  dengan  aktifitas  masyarakat  yang intensif, maka perlu dilakukan negosiasi dan kesepakatan  antara  pengelola  taman  nasional  dengan masyarakat  dalam  penentuan  batas  zonasi  dan  bentuk pengaturan pengelolaannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  BirdLife Indonesia  atas  bantuan  data  dan  informasi,  serta  kepada pihak  Taman  Nasional  Manupeu  Tanadaru  yang  telah memberikan  ijin  pengambilan  data  dan  informasi  di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alikodra  HS.    1987.    Manfaat  taman  nasional  bagi masyarakat  di  sekitarnya. Media  Konservasi 1(3):13- 19.
Anau  N,  Heist  MV,  Iwan  R,  Limberg  G,  Sudana  M  dan Wollenberg  E.    2001.    Pemetaan  desa  partisipatif  dan penyelesaian  konflik  batas.    Bogor.  Center  for International Forestry Research.
Basuni  S.    1987.    Konsep  Pengaturan  Sumberdaya  Taman Nasional. Media Konservasi 1(3):1-11.
Banilodu L dan Saka NT.  1993.  Descriptive Analysis of Sumba Forest.  Kupang: Widya Mandira Catholic University.
[Dephutbun]  Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan. 1998.    Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  68  Tahun  1998  tentang  Pengelolaan  Kawasan Suaka  Alam dan  Kawasan Pelestarian  Alam.  Jakarta. Dephutbun.
[Deppu]  Departemen  Pekerjaan  Umum.    1990.    Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1990 tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung.    Jakarta. Deppu.
[Deppu]  Departemen  Pekerjaan  Umum.    1997.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional. Jakarta. Deppu.
[ESRI]  Environmental  System  Research  Institute,  Inc. 1990.    PC  Understanding  Geographical  Information System: The ArcInfo Method.  Redland, USA: ESRI
Flavelle A.  2003.  Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat. Bogor. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
Jepson  P,  Rais  S,  Ora  AB  dan  Raharjaningtrah  W.    1996. Identifikasi  Jaringan  Kawasan  Konservasi  untuk Pelestarian  Nilai-nilai  Hutan  di  Pulau  Sumba,  Nusa Tenggara  Timur.    Bogor.  BirdLife  International  - Indonesia  Programme  dan  PHPA  -  Departemen Kehutanan.
Jones MJ, Linsley MA dan Marsden SJ.  1995.   Population Sizes,  Status  and  Habitat  Associations  of  the Restricted-Range  Bird  Species  of  Sumba,  Indonesia. Cambridge, UK: Bird Conservation International.
Kinnaird  MF,  Sitompul  AF,  Walker  JS  dan  Cahill  AJ. 2003.  Pulau Sumba: Ringkasan Hasil Penelitian 1995- 2002 (Dengan Rekomendasi Konservasi bagi Rangkong Sumba, Kakatua Cempaka dan Habitatnya). Bogor.  Wildlife  Conservation  Society  -  Indonesia Programme.
MacKinnon  J.  &  Kathy.  1986.  Pengelolaan  Kawasan  yang Dilindungi  di  Daerah  Tropika.  Yogyakarta.  Gadjah Mada University Press.
Monk  KA,  Fretes  YD  &  Reksodihardjo-Lilley  G.    2000. Ekologi  Nusa  Tenggara  dan  Maluku.    Jakarta. Prenhallindo.
Noerdjito M. & I. Maryanto.  2001. Jenis-jenis Hayati  yang Dilindungi  Perundang-undangan  Indonesia.  Cibinong. Pusat  Penelitian  Biologi  –  LIPI,  The  Nature Conservancy dan USAID.
Prahasta E.  2001. Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis .  Bandung. Informatika.
Rombang  WM,  Trainor  C.  &  Lesmana  D.    2002. Daerah Penting  bagi  Burung  di  Nusa  Tenggara .    Bogor. BirdLife  Indonesia  dan  PHKA  -  Departemen Kehutanan.
Soerianegara, I. 1996. Ekologi, Ekologisme dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan.  Bogor.  Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan – IPB.
Stattersfield  AJ, Crosby MJ, Long  AJ  & Wege DC.  1998.
Endemic  Bird  Areas  of  the  World:  Priorities  for Biodiversity  Conservation.    Cambridge,  UK:  BirdLife International.
Soehartono  TR  dan  Mardiastuti  A.    2002.    CITES: Implementation  in  Indonesia.    Nagao:  Nagao  Natural Environment Foundation.
Sujatnika,  Jepson  P.,  Soehartono  TR,  Crosby  MJ  & Mardiastuti  A.    1995.    Melestarikan  Keanekaragaman Hayati Indonesia: Pendekatan Daerah Burung Endemik.    Bogor.  BirdLife  International  -  Indonesia Programme dan PHPA - Departemen Kehutanan.