## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMER 22 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI PASAR KOLPAJUNG PAMEKASAN JAWA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.288-296 Mohammad Bustanol Husein .et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMER 22 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI PASAR KOLPAJUNG PAMEKASAN JAWA TIMUR
Mohammad Bustanol Husein 1 , Hany Novandina Maharani Sy 2 , Rina Nur Azizah 3 , Nur Fathin Luaylik 4
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura Correspondent author: inong@unira.ac.id Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study was to find out the Implementation of District Regulation No. 22 of 2013 concerning Traditional Arrangements, Shopping Centers and Modern Stores at the Kolpajung Pamekasan Market.
The method used in this research is a qualitative descriptive method, the case study of which was conducted at the Kolpajung Market, Pamekasan Regency. This research is focused on Government Policy in structuring Traditional Markets in Kolpajung Market to create a People's Market whose arrangement is in accordance with Regional Regulations. Primary data obtained by conducting interviews with four informants in accordance with the interview guide. The results of the study show that the traditional market arrangement for the Kolpajung market is still not in accordance with regional regulations, so market management is still not good enough.

## Keywords: Implementation; Policy; Regional governace regulation number 22 of 2014; Traditional market

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Pasar Kolpajung Pamekasan Jawa Timur.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang studi kasusnya dilakukan di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini di fokuskan pada Kebijakan Pemerintah dalam penataan Pasar Tradisonal di Pasar Kolpajung untuk mengujudkan Pasar Rakyat yang penataan sesuai dengan Peraturan Daerah. Data Primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada empat narasumber sesuai dengan interview guide.Hasil penelitian menunjukan bahwa pentaan pasar tradisonal pasar kolpajung masih belom sesuai dengan Peraturan daerah, jadi penataan pasar masih belom cukup baik.
Keywords: Implementasi; Kebijakan; Perda Nomer 22 Tahun 2013; Pasar Tradisonal
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.288-296
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120

## PENDAHULUAN
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta , Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios , Los dan Tenda yang di milki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyrakat ataun koprasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar. Pasar Tradisional memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian daerah, yaitu : pasar sebagai sumber retribusi daerah, pasar sebagai tempat pertukaran barang, pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat, pasar sebagai pusat perputaran uang daerah, pasar sebagai lapangan kerja. Pasar Tradisonal memiliki ciri-ciri di antaranya : adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli, Pasar Tradisonal dimiliki, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, sebagai besar barang dan jasa ditawarkan adalah produksi.
Pasar Tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat. Ekonomi kelas bawah, serta tempat tergatung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional pasar Tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Sebagian besar penduduk indonesia masih memercayakan pengadaan kebutuhan sehari), jenis pasar berdasarkan waktunya (pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan dan pasar tahunan) contohnya pasar harian yaitu pasar tradisonal, pasar mingguan pasar kamis, pasar minggu dan pasar senin , pasar bulanancontohnya pasar pameran batik, pasar batu akik, sedangkan pasar tahunan misalnya pasar ramadhan, pasar idul fitri dan pasar imlek.
Pasar Tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat. Ekonomi kelas bawah, serta tempat tergatung para pedagang skala kecil dan menengah . pasar Tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Sebagian besar penduduk indonesia masih memercayakan pengadaan kebutuhan sehari- sehari mereka pada pasar tradisional yang identik dengan kelompok menengah ke bawah tersebut.
Jika dilihat dari mutu pelayanannya, kegiatan perdagangannya dapat dibedakan atas kegiatan perdagangan tradisional dan kegiatan perdagangan modern. Kegiatan perdagangan tradisional di antaranya adalah pasar tradisional dan toko-toko eceran, sedangkan kegiatan perdagangan modern dijumpai dalam bentuk pasar modern yang dikenal dengan mall, pasar swalayan , department store , shopping center dan hypermarket . sebagai pasar tradisional pasar yang terbentuk bangunannya relatif sederhana. Dengan

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMER 22 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI PASAR KOLPAJUNG PAMEKASAN JAWA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.288-296 Mohammad Bustanol Husein .et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
suasana yang relatif kurang menyenangkan (ruang tempat, usaha sempit, sarana parkir yang kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar, dan penerangan yang kurang baik). Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan sehari-hari dengan mutu barang yang kurang diperhatikan, harga barang relatif murah, dan cara pembelianya dengan sistem tawar-menawar. para pedagangnya sebagian besar adalah golongan ekonomi lemah dan cara berdagangnya kurang profesional .
Di Kabupaten Pamekasan, Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan ada Pasar Tradisional yaitu Pasar Kolpajung berdiri pada Tahun 1996 sampai saat ini. Pasar ini Pasar terbesar di Kabupaten Pamekasan dan Pasar Kolpajung ini pernah mendapatkan penghargaan se Jawa Timur dalam rangka kebersihan lingkungan pasar, Pasar Kolpajung yang selalu di berangkatkan untuk mewakili pasar-pasar yang ada di Madura. Sejak Pasar Kolpajung mengalami kebaran pada tanggal 09 Oktober tahun 2015 yang membuat bangunan-bangunan pasar di antaranya kios,los dan toko semua terbakar dan sampai saat ini belom ada kepastian pasar akan dibangun kembali. Pada saat ini pengelolaan pasar semakin tidak teratur banyak masalah-masalah yang ditemukan seperti pedagang membuang sampah sembarangan disekitar jalan rumah warga yang ada didekat Pasar Kolpajung dan menjadikan jalan tersebut sebagai pangkalan pedagang kaki lima sehingga menggangu aktivitas keluar masuknya warga yang ada berada disana. Bukan hanya itu saja yang bukan lahan parkir juga dijadikan lahan parkir liar dan petugasnya bukan dari pihak pasar atau dari dinas perhubungan melainkan dari pedagang pasar, tidak tersedianya halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum mengakibatkan ke macetan setiap harinya, Kurangnya saluran air kotor yang mengakibatkan genangan yang meluap ke jalan dekat rumah wargadan juga pintu keluar masuknya warga yang di dekat pasar terhalang oleh pedagang-pedagang dan becak- becak yang mengkal di depan membuat warga sulit untuk keluar dan masuk, Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Bagian Kesatu Penataan Pasar Tradisonal Pasal 6.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi ini dilakukan pada Pasar Kolpajung Kota Pamekasan. Jl. Ronggosukowati, kolpajung, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan rumusalan masalah dan mendapatkan solusi yang tepat dengan menggunakan teori yang sudah di tentukan oleh peneliti yaitu Merilee S. Grindle meliputi sejauh mana standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.288-296
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120
ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Wawancara, metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus dineliti ingin mengetahui hal-hal dari responder yang lebih mendalam. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data untuk menganalisis dan mengetahui perencanaan karier dan pengembangan karier Perencanaan dan Pengembangan Karier Bintara Polri Satuan Brigade Mobil Daerah Jawa Barat (Studi Kasus Pada Batalyon A Pelopor).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberhasilan dari implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan yang akan di analisi ole peneliti dengan menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh Merile S. Grindle , yang dikenal dengan Implemetation as a Political and Administrative Process. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari implementasi Merile S Grindle . Pada dimensi isi kebijakan, ada 4 indikator dalam yang akan diuraikan sebagai berikut. Indikator pertama, kepentingan yang mempengaruhi. kepentingan yang dipengaruhi menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino (2016:142) menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan- kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”. Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan, Yaitu pelaksanaan penyelanggaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Adapun mekanisme yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa adanya agenda penataan pasar itu agar pasar tradisonal tertata dengan rapi dan tidak kalah dengan pasar modern, untuk kepentingan agenda penataan pasar ini untuk pemanfaat pasar seperti penjual untuk membuka usaha di pasar dan pembeli untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya agenda penataan pasar ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pasar Tradisional agar masyarakat lebih tertarik berbelanja ke

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMER 22 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI PASAR KOLPAJUNG PAMEKASAN JAWA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.288-296 Mohammad Bustanol Husein .et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pasar tradisional dari pada pasar modern. Karena pasar tradional ini tempat usaha orang- orang ekonomi menengah.
Indicator yang kedua, tipe manfaat yang diperoleh. Pada point ini Content of policy isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle berupaya menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah di implementasikan dibanding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik program, peraturan , atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan dampak positif serta dapat merubah ke arah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalaah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat. Penataan pasar tradisonal adalah penataan yang memiliki fungsi untuk kenyaman pemanfaat pasar agar pembeli dan pengunjung merasa nyaman berbelanja di pasar tradisional.
Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya penataan pasar, pemanfaat lebih mudah menemukan apa yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat setelah adanya pengelompokan- pengelompokan jenis barang yang dijual. Pada lahan parkiran disediakan lahan yang lebih luas agar tidak terjadi parkir sembarangan yang mengakibatkan macet dan mengganggu mengendara lain yang melakukan aktivitas. Pada pembuangan sampah, terdapat tempat khusus agar pedagang tidak sembarang membuang sampah yang menggangu kenyaman pembeli dan warga disekitar.
Pada indikator ketiga, Derajat Perubahan yang Diinginkan. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino (2016:142), indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memeberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus-menerus serta teratur. Kebijakan penatanan pasar tradisonal menginginkan perubahan yaitu meningkatkan fasilitas penataan pasar tradisional dikalangan khusunya pemanfaat pasar dapat memperoleh pelayanan dan fasilitas pasar yang baik.
Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, pihak Disperindag dan Kepala Pasar saat mendapatkan laporan dengan adanya kerusakan fasilitas pasar segera melakukan tindakan seperti pelaporan dan penganggaran dana yang dibutuhkan untuk perbaikan meskipun belum ada solusi riil dari pihak yang bersangkutan. Warga di sekitar pasar berharap

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.288-296
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120
Pasar Kolpajung segera dibangun karena mereka merasakan ketidak nyamanan dalam penataan pasar seperti saat ini. Penataan pasar dianggap masih kurang karena keterbatasan dan kerapian dalam penataan kios yang menyebabkan ketidak nyamanan pada pembeli.
Indikator keempat, Pelaksana Program. Pelaksana program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mecapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang memberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam penataan pasar ini bukan hanya dari Petugas Pasar melainkan dari pihak-pihak lain seperti dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan , PUPR (Dinas Perjaan Umum dan Penataan Ruang), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah), Dishub (Dinas Perhubungan).
Indicator keempat, Sumber Daya yang Digunakan. Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun pentaan tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dpat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tantunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.
Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, ada keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pengelola pasar dan Disperindag. Pada saat terjadi pelaporan fasilitas yang rusak atau kurang memadai, pengelola pasar tidak memberikan respon yang cepat dan signifikan. Selain itu keluhan dari warga sekitar tidak direspon dengan petugas secara memadai. Keterbatasan ini menjadi salah satu masalah utama dalam penataan pasar.
Selanjutnya pada dimensi Lingkungan Kebijakan ( Context of policy ), ada 3 Indikator Dari Dimensi Ini yang diurai sebagai berikut. Indicator pertama, Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat. Menurut Meriler S Grindle (2016:142) kekuasan, kepentingan- kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Menurut Meriler S Grindle menjelasakan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMER 22 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI PASAR KOLPAJUNG PAMEKASAN JAWA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.288-296 Mohammad Bustanol Husein .et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
Pada indikator ini melihat dari sosialisasi dari penataan fasilitas pasar tradisional adalah sosialisasi dari penataan fasilitas pasar tradisonal yang merupakan salah satu startegi dalam mencapai tujuan progaram yaitu kesejahteraan sosial. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan peneliti mengambil kesimpul bahwa anggaran yang harus disiapkan untuk pembangunan pasar kolpajung kembali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, melainkan biaya yang cukup besar dari pusat. Maka dari itu pasar belum segera dibangun sampai saat ini karena kurangnya dana tersebut. Jika dananya sudah cukup dan sesuai dengan yang sudah dianggarkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pasar akan segela melakukan pembangunan pasar kembali.
Indikator kedua, Karakteristik Lembaga Dan Rezim yang Berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, pelaksanaanya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelasanan kebijakan itu sendiri. Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik untuk pelaksanaan kebijakan penataan fasilitas penataan pasar tradisional tidak hanya memperbaiki fasilitasnya pasarnya tapi pemerintah sebagai lembaga puasa setempat harusnya menyediakan sarana bagi pemanfaat pasar untuk menyampaikan segala keluhan terkaitan kenyamanan di pasar tradisonal.
Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sikap dan karakter dari petugas dan pengelola pasar dalam meenerima dan pengelolaan informasi kepada pihak penjual maupun pembeli kurang terbuka. Minimnya keterbukaan ini dilihat dari keterbatasan alat
Indikator ketiga, T ingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan hal lain yang dirasa panting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka pada point ini dalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dari penataan fasilitas pasar tradisional. Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, diamana tingkat kepatuhan dana adanya respon dari pelsana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengimplementasian penataan fasilitas pasar tradisonal ini agar dapat terlaksana denagan baik, secara optimal dan berdaya guna bagi pemanfaat.
Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dari pihak atau petugas pasar belum ada tindakan terhadap keluhan warga yang berada disekitar pasar. Pedagang kaki lima masih menjadikan gang akses keluar masuknya

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.288-296
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120
warga sebagai tempat berjualan. Selain itu, banyak sampah yang masih sering di buang disekitar gang. Dalam hal ini, jika pengurus pasar mengambil tindakan seperti menyediakan tempat khusus pedagang kaki lima selain di gang warga, warga tidak akan merasa terganggu dengan pedagang kaki lima yang berpangkalan di sekitar pasar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi peraturan Daerah Pamekasan Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Kabupaten Pamekasan dimana peneliti mengunakan teori Merilee S. Grindle dengan menggunakan dimensi isi kebijakan ( content of policy ) dan lingkungan kebijakan ( content of implementation ) maka dapat ditarik kesimpulan bawah penataan di Pasar Kolpajung ini belum berjalan dengan baik. Sebagian besar dari indicator, seperti sumber daya manusia, derajat perubahan yang diinginkan, dan karakteristik Lembaga menunjukkan adanya keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam pengelolaan pasar. Keterbatasan tidak terjadi pada baru-baru ini, akan tetapi sudah terjadi padwa waktu yang cukup lama. Dengan ruang lingkup pengaruh yang cukup besar, Pasar Tradisional Kolpajung seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat luas di Pamekasan.

## REFERENSI
Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Agustino,Leo . 2016 Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Basri,2018. “Pembangunan Pasar Kolapjung Butuh Kajian Panjang”
https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/31/01/2018/pembangunan-pasar- kolpajung-butuh-kajian-panjang/ , diakses pada 31 Januari 2018, 17:22 WIB
Bintaro, Rahadi Wasi, Weda Kupita. Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisonal dan modern ( Studi di Kabupaten Purbalingga). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012.
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur Dan Gubernur Jawa Timur Nomer 3 Tahun 2013 menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern. Ferdian, 2021. “ Pembangunan Pasar Kolpajung Pamekasan Ditunda Tahun 2022, Dapat Anggaran Rp 65 Miliar Oleh Kemendag”, https://madura.tribunnews.com/2021/08/16/pembangunan-pasar-kolpajung- pamekasan-ditunda-tahun-2022-dapat-anggaran-rp-65-miliar-oleh-kemendag, di
Akses pada 09 Okt 2015 07:40 WIB

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMER 22 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI PASAR KOLPAJUNG PAMEKASAN JAWA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.288-296 Mohammad Bustanol Husein .et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Iqbal, Maharhir Muhammad. Implementasi Kebijakan Tentang Penataan, Pembinaan, dan Penglolaan Pasarn Tradisional Serta Toko Modern. Jurnalm Pemikiran Administrasi Publik dan Bisnis, Sosial dan Politi Offset.
, 2020. Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Actual Research Srience Acafemic Vol.51. No.1 Jones. Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik- (public Policy) Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto. Jakarata : PT. Raja Grafindo Persada.
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan danPerilakuBirokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG (Universitas Negeri Gorontalo) Press.
Keban, Yeremies T. 2004 Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori & isu Yogyakarta : Gava Media.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING
POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Malano, Herman. 2011. Selamatkan Pasar Tradisional. Jakarata: Gramedia Pustaka Utama.
Muchsin,2022 “Disperindag Tunggu Pusat Soal Pembangunan Pasar Kolpajung Pamekasan; Semua Syarat Sudah “. https://surabaya.tribunnews.com/2022/04/17/disperindag- tunggu-pusat-soal-pembangunan-pasar-kolpajung-pamekasan-semua-syarat- sudah-terpenuhi. Di akses pada 2022/04/17 08:00 WIB
Mulyani, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: ALFABETA Cv.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasar Tradisional.
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern. Sugiono. 2016 . Metode Penelitian Administrasi . Bandung : ALFABETA Cv.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTAKENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAKENDARI. Journal Publicuho. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).