## Manajemen Lapas Super Maximum Security Dalam Perspektif Global
Robi Setiawan Tridesia Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tridesia33@gmail.com

## ABSTRAK
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  system  manajemen  pemasyarakatan khususnya di lembaga pemasyarakatan super maximum security yang didasari dengan teori atau aturan internasional.  Yang  menjadi  latar  belakang  penulisan  ini  adalah  saat  ini  Negara  Indonesia  mulai merevitalisasi  system  pemasyarakatan  yang  dimana  lapas  menjadi  ada  4  pengklasifikasian  yaitu  super maximum  security,  maximum  security,  medium  security  dan  minimum  security  dan  pada  artikel  ini berfokus  kepada  manajem  lapas  super  maximum  security  karena  ditinjau  dari  aturan-aturan  dan  SOP yang  mengatur  sistem  lapas  super  maximum  di  Indonesia  tidak  ada  suatu  aturan  internasional  yang mendasarinya dan lapas super maimum security merupakan lapas yang mempunyai banyak tantangan dalam menjalankan sistemnya yaitu beresiko besar untuk melanggar HAM narapidana dan menimbulkan penyakit psikologis terhadap narapidana. Metode  penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  studi  pustaka (library  research) yang  menggunakan buku  dan  literature  sebagai  objek  penelitian.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Dalam  hasil  penelitan  artikel  ini  dapat  dijelaskan  tentang  bagaimana  memanajemen  lapas  super maximum  security  dalam  perspektif  global,  ada  beberapa  poin  manajemen  apa  saja  yang  diatur  oleh internasional  dalam  memanajemen  lapas  super  maximum  security  seperti: perlakuan  manusiawi  dan martabat manusia, asesment narapidana, manajemen resiko, jumlah minimal narapidana yang ditahan di  lapas  super  maximum  security,  diperlukan  langkah  restriktif,  kondisi  keamanan  maksimum, pengamanan, perekrutan dan pelatihan petugas, kelompok khusus dan kesehatan mental.
Kata kunci: manajemen, lapas super maximum security, studi literature, internasional

## ABSTRACT
The writing of this article aims to explain how the correctional management system, especially in super maximum security correctional institutions based on international theory or rules. The background of this writing is that currently the State of Indonesia is starting to revitalize a penal system in which prisons are classified into 4 classifications namely super maximum security, maximum security, medium security and minimum security and in this article the focus is on super maximum security prison management because of the rules regulations  and SOPs  that regulate the super maximum prison system  in Indonesia do not have an  international rule that  underlies  and super maimum  security prison is a prison that  has  many challenges in running the system which is at great risk to violate the inmates' human rights and cause psychological  illnesses  to  prisoners.  The  research  method  used  in  writing  this  article  is  a  qualitative research method that is library research that uses books and literature as research objects. This type of research  is  qualitative,  which  is  research  that  produces  information  in  the  form  of  descriptive  data contained in the text under study. In the research results of this article, it can be explained about how to manage  super  maximum  security  prisons  in  a  global  perspective,  there  are  some  management  points that  are  regulated  by  international  in  managing  super  maximum  security  prisons  such  as:  humane treatment  and  human  dignity,  prisoners'  assessment,  risk  management,  minimum  amount  prisoners detained in super maximum security prisons, require restrictive measures, maximum security conditions, security, recruitment and training of officers, special groups and mental health.
Keywords: management, super maximum prison security, literature study, international

## PENDAHULUAN
Manajemen merupakan sebuah  kegiatan perencanaan,  pengorganisasian,  dan  juga pengontrolan  sumber  daya  yang  dimiliki  guna mencapai  tujuan  dengan  efektif  dan  efisien. Menurut henry fayol definisi manajemen adalah sebuah  proses  pengorganisasian,  perencanaan, pengkoordinasian,  dan  pengontrolan  suatu tatanan organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertenju dengan efektif dan efisien. Pemasyarakatan  di  Negara  Indonesia  memiliki arti  sebagai  sebuah  kegiatan  pembinaan  yang dilakukan kepada narapidana atau yang disebut warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan system  pemasyaratan,  system  pemasyarakatan adalah suatu tatanan tentang arah dan batasan serta  cara  untuk  membina  narapidana  atau warga  binaan  pemasyarakatan  agar  mereka dapat  menyadari  kesalahannya  dan  berubah menjadi  manusia yang  lebih  baik  dan  tidak  lagi mengulangi  tindakan  yang  melanggar  hukum lagi  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh masyarakat  dan  dapat  berperan  aktif  dalam pembangunan  Negara,  dan  dapat  menjalankan hidup dengan wajar menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.
Di  dalam  system  pemasyarakatan memilik  tempat  untuk  membina  narapidana yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga
Pemasyarakatan  (Lapas)  di  negara  indonesia memilik  arti  sebagai  sebuah  tempat  untuk membina  narapidana  yang  didadasari  dengan norma  norma  pancasila  yang  dilaksanakan secara  terpadu  antara  Pembina,  yang  dibina dan  masyarakat  agar  narapidana  dapat menyadari  kesalahannya  dan  menjadi  manusia yang  lebih  baik  dan  tidak  mengulangi  tindak pidana  kembali.  Dalam  program  revitalisasi pemasyarakatan  yang  telah  dicanangkan  oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada dewasa ini  Lapas  memiliki  klasifikasi  berdasarkan tingkat resiko narapidana yang menghuni lapas, pengklasifikasian lapas antara lain adalah Lapas Super  Maximum  Security,  Lapas  Maximum Security,  Lapas  Medium  Security  dan  Lapas Minimum  Security.  Didalam  artikel  ini  akan membahas  tentang  lapas  yang  diperuntukan untuk  narapidana  beresiko  tinggi  yaitu  lapas super maximum security. Lapas super maximum
security  adalah  tempat  untuk  membina narapidana tingkat resiko tinggi untuk merubah perilakunya  agar  menjadi  lebih  baik  dan menurunkan  tingkat  resikonya.  yang  dimaksut dengan  resiko  tinggi  disini  adalah  narapidana yang  dapat  membahayakan  Negara  dan masyarakat.  Lapas  super  maximum  security adalah  satu  bentuk  dari  penataan  kembali manajemen pemasyarakatan guna mengoptimalkan penyelenggaraan
pemasyarakatan dalam tujuannya untuk membina  narapidana  agar  tidak  mengulangi tindak  pidananya  dan  dapat  berkontribusi dalam pembangunan Negara republik indonesia.
Dalam  pelaksanaan  manajemen  lapas super  maximum  security  di  Indonesia  untuk memenuhi tujuannya yaitu menurunkan tingkat resiko narapidana sudah diatur dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Ham  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2018  Tentang Revitalisasi  Penyelenggaraan  Pemasyarakatan Pasal 9 sampai dengan Pasal 12. Dalam pasal 9 Permenkumham  RI  No  35  Tahun  2018  berisi tentang  penjelasan  tentang  lapas  super maximum  security  adalah  tempat  untuk narapidana  yang  memiliki  tingkat  resiko  tinggi guna  merubah  perilakunya  dan  menurunkan tingkat  resikonya.  Dalam  pasal  10  menjelaskan tentang  narapidana  beresiko  tinggi  yang dimaksud adalah narapidana yang membahayakan  Negara  dan  masyarakat  serta sistem  penahanan  yang  digunakan  adalah sistem one man one cell. Pasal 11 menjelaskan tentang  pemberian  program  pembinaan  yang diberikan  kepada  narapidana  beresiko  tinggi  di lapas super maximum security. Pembinaan yang diberikan adalah program pembinaan kesadaran  beragama,  program  pembinaan kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  program pembinaan  kesadaran  hukum  dan  konseling psikologi.  Program  pembinaan  yang  diberikan dilakukan  melalui  hasil  litmat  dan  rekomendasi dari  tim  pengamat  pemasyarakatan.  Program pembinaan  dilakukan  secara  individual    atau terpisah.  Pasal  12  menjelaskan  tentang pencatatan sikap dan perilaku harian narapidana yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan  dalam  laporan  harian  sikap dan  perilaku  narapidana  yang  nantinya  akan
Jurnal Administrasi Dan Manajemen                                                                                   E-ISSN:  2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index P-ISSN: 1693-6876
diberikan  kepada  pembimbing  kemasyarakatan sebagai  sumber  data  dalam  melakukan penilaian  dan  penyusunan  litmas.  Dan  apabila hasil  penilaian  menunjukan  penurunan  tingkat resiko yang sesuai dengan indikator narapidana akan  dipindahkan  ke  lapas  yang  lebih  rendah pengamanannya yaitu lapas Maximum security. Pemindahan  narapidana dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakaan
Dalam  kondisi  saat  ini  pelaksanaan lapas  super  maximum  security  di  Negara Indonesia  hanya  diatu  oleh  peaturan  menteri dan  SOP  yang  didasari  oleh  dasar  hukum tentang  pemasyarakatan  dan  pelayanan  public di  Negara  Indonesia  saja.  Sedangkan  lapas dengan  keamanan  tinggi  dapat  menjadi kontradiksi  dimana  makna  dan  harapan  sulit ditemukan  namun  rehabilitasi  dan  reformasi diharapkan.  Kegiatan  yang  memungkinkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan psikologis sering dilarang atas dasar keamanan. Namun  standart  internasional  yang  relevan barkaitan dengan pengelolaan tahanan biasanya  tidak  secara  khusus  berfokus  pada tahanan  yang  dinilai  beresiko  tinggi.  PBB  telah mengembangkan rekomendasi untuk manajemen  tahanan  yang  dijatuhi  hukuman seumur  hidup,  tetapi  tidak  semua  tahanan seumur hidup itu memiliki resiko tinggi. Dewan eropa telah menjadi badan regional paling aktif dalam hal mengembangkan rekomendasi untuk pengelolaan  tahanan  jangka  panjang  dan hukuman seumur hidup.
Di  Negara  Indonesia,  manajemen  lapas perlu  merujuk  pada  instrument  internasional, stadart  dan  norma  yang  mencakup  perlakuan terhadap  narapidana  secara  umum,  karena  ini berlaku untuk seluruh narapidana. Namun juga membutuhkan  panduan  khusus  tentang  cara terbaik  untuk  menerapkannya  prinsip  pada manajemen  narapidana  beresiko  tinggi  yang efektif  akan  menimbulkan  tantangan  khusus dan  kompleks.ada  persyaratan  tertentu  yang harus  dipenuhi  jika  Negara  Indonesia  ingin mematuhi  kewajiban  untuk  menghormati  hak asasi  dan  martabat  narapidana  dan  memenuhi pembinaannya. Termasuk menyediakan akomodasi  yang  memadai,  kondisi  yang higienis,  pakaian  dan  tempat  tidur,  makanan dan  minuman,  akses  ke  udara  segar  dan olahraga,  kontak  dengan  manusia  (keluarga,
kerabat,  penasihat  hukum,  dan  kegiatan  yang membangun.  Standart  internasional  jelas mensyaratkan bahwa hukuman yang dijatuhkan semata mata merupakan perampasan kebebasan.  Dalam  melaksanakan  pembinaan narapidana  tidak  boleh  mendapat  resiko penyakit,  penurunan  kesehatan  mental  atau bahkan kematian karena kondisi atau kurangnya  perawatan  yang  tepat.  Tahanan tidak  boleh  mengalami  kondisi  dimana  harkat dan marabat mereka sebagai manusia direndahkan.  Narapidana  juga  harus  diberikan kesempatan untuk mereformasi dan merehabilitas  diri  mereka  sendiri  sehingga mereka  pada  saat  nanti  bebas  memiliki kemampuan  dan  memberikan  kontribusi  yang positif kepada masyarakat. Semua prinsip dasar tersebut berlaku sama untuk narapidana resiko tinggi  mereka  memiliki  hak  yang  sama  seperti narapidana  yang  berada  di  lapas  yang  tingkat keamanannya lebih rendah.
Narapidana  yang  berada  di  lapas  high risk dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan Negara dan keselamatan masyarakat.  Dengan  diberikan  tugas  dan tanggung  jawab  seperti  itu  manajemen  lapas harus  memastikan  bahwa  keseimbangan  yang tepat  dipertahankan  antara  perawatan  dan pengontrolan  antara  kewajiban  petugas  lapas untuk  menghormati  harkat  dan  martabat manusia dan hak hak  narapidana dengan tugas petugas  lapas  untuk  melindungi  masyarakat dari  kejahatan.  Petugas  lapas  juga  memiliki tugas untuk mewujudkan reintegrasi sosial para narapidana. Ini merupakan tugas yang menantang yang harus dihadapi oleh administrasi lapas dan ujian bagi keprofesionalitasan para petugas
pemasyarakatan.
Dalam  praktiknya,  pada  pandangan yang  salah  lapas  dengan  keamanan  tinggi mendapat  pandangan  yang  restriktif,  represif dan brutal  bahwa menurut pandangan tersebut menganggap tidak ada cara lain untuk menahan narapidana beresiko tinggi dengan aman. Dalam artikel  ini  menjelaskan  tentang  bagaimana narapidana dinilai sebagai resiko tinggi dikelola dengan  aman  sementara  pada  saat  yang  sama dapat  memenuhi  hak  narapidana  untuk mendapatkan  hak  komunikasi,  interaksi  sosial dan  rehabilitasi.  Ini  menekankan  bahwa  semua
Jurnal Administrasi Dan Manajemen                                                                                   E-ISSN:  2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index P-ISSN: 1693-6876
tahanan  harus  menyediakan  peluang  untuk bekerja  dengan  mendapat  upah  atau  premi, mendapatkan pendidikan, menjalankan ibadah, olahraga  dan  rekreasi.  Dengan  artikel  ini memungkinkan  untuk  otoritas  pemasyarakatan dan pemangku kepentingan terkait
pemasyarakatan dapat dipakai untuk mengembangkan  kebijakan  dan  strateginya dalam  pengelolaan  narapidana  beresiko  tinggi dengan efektif dan tepat sasaran.
Di tingkat internasional ada sejumlah badan dengan  mandat  untuk  mengatur  kondisi penjara, yaitu :
• The International Committee of the Red Cross (ICRC);
• The  Spesial  Rapporteur  on  Torture  and other  cruel,  inhuman  or  degrading treatment  or  punishment. Organisasi yang  ditunjuk  oleh  Dewan  Hak  Asasi Manusia,
yang dapat mempertimbangkan  pengaduan  dan melakukan  kunjungan  ke  suatu  Negara guna mencari fakta;
• The  Subcommitte  on  the  Prevention  of Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or Degrading  Treatment  of  Punishment (SPT).
• The Committee against orture, dibentuk berdasarkan pasal 17 Konvensi terhadap  penyiksaan  dan  perlakuan atau  hukuman  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi atau
merendahkan martabat.
Praktek  yang  baik  dalam  manajemen  lapas resiko  tinggi  adalah  dengan  memfasilitasi pemantauan  kunjungan  oleh  berbagai  badan nasional  untuk  memastikan  bahwa  perawatan narapidana  beresiko  tinggi  sesuai  dengan instrument, peraturan dan rekomendasi nasional  dan  internasional  termasuk  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  asosiasi  profesi, organisasi  keagamaan  dan  media.  Sementara aturan PBB untuk perlakuan terhadap narapidana  yang  disebut  dengan  Nelson Mandela  Rules  serta  sejumlah  instrument khusus yang menyoroti pentingnya pemantauan dan inspeksi kelembagaan. Didalam  artikel  ini  akan  membahas  tentang arah  dan  pedoman  dalam  memperlakukan
narapidana  beresiko  tinggi  sesuai  dengan aturan internasional.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  diambil  dalam  penulisan artikel  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif yang  bersifat  studi  pustaka (library  research) yang menggunakan buku dan literature sebagai objek  yang  utama  (Hadi,  1995:  3).  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif, yaitu  penelitian  yang  menghasilkan  informasi berupa  data  deskriptif  yang  terdapat  di  dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30).

## PEMBAHASAN
Didalam  manajemen  lapas  high  risk  di Negara  Indonesia  masih  sedikit  aturan  yang mengatur  mengenai  pembinaan  Lapas  yang diperuntukan  bagi  narapidana  beresiko  tinggi. Karena  manajemen  narapidana  berisiko  tinggi menimbulkan tantangan khusus bagi administrasi  lembaga  pemasyarakatan  dalam memastikan  bahwa  keseimbangan  yang  tepat dipertahankan antara langkah-langkah keamanan  dan  perawatan  tahanan  sesuai dengan hak asasi manusia yang mendasar maka dalam  pembahasan  ini  bertuliskan  pegangan yang  dianut  oleh  lapas  high  risk  internasional. Administrasi  penjara  memiliki  tugas  untuk mendukung, sejauh mungkin, prospek reintegrasi  sosial  semua  narapidana.  Dalam kasus napi berisiko tinggi, yang profil risiko dan kebutuhannya kompleks dan beragam.

## 1. Perlakuan Manusiawi dan Martabat Manusia.
Prinsip  dasar  yang  diatur  dalam hukum  internasional  dan  semua  standar internasional  yang  relevan  dengan  norma yang  terkait  dengan  perlakuan  terhadap tahanan  adalah  bahwa  perlakuan  mereka harus bersifat manusiawi dan menghormati  martabat  yang  melekat  dari pribadi manusia. Penyiksaan, tidak manusiawi  dan  merendahkan  martabat manusia  dilarang  berdasarkan  hukum internasional  sehubungan  dengan  semua narapidana, termasuk mereka yang dianggap  berisiko  tinggi.  Sementara  itu
larangan mutlak ini bisa dibilang merupakan  aspek  paling  mendasar  dari penghormatan terhadap martabat
manusia,  prinsip  perlakuan  manusiawi mencakup banyak aspek dalam pengelolaan lapas. Dalam prinsip dasarnya, yang  berlaku  untuk  semua  tahanan, standart  mimimum  rules  PBB  menyatakan bahwa:
“Sistem penjara dengan pemisahan seharusnya tidak akan ada, kecuali sebagai insidental terhadap pemisahan yang dapat dibenarkan atau mempertahankan disiplin, memperburuk  penderitaan  yang  melekat dalam situasi seperti itu. " penderitaan  yang  melekat  dalam  situasi seperti itu. "
"pemasyarakatan  harus  berusaha  untuk meminimalkan perbedaan antara kehidupan  penjara  dan  hidup  bebas  yang cenderung  mengurangi  tanggung  jawab para  tahanan  atau  rasa  hormat  untuk martabat mereka sebagai manusia ”. Langkah-langkah  yang  harus diambil  berdasarkan  prinsip-prinsip  ini berhubungan  dengan  kondisi  penjara, akses  ke  makanan,  air  dan  sanitasi, perawatan kesehatan yang memadai, serta untuk  melakukan  kontak  dengan  dunia luar, khususnya dengan keluarga narapidana. Poin yang ditegaskan  kembali oleh  Komite  Hak  Asasi  Manusia  dalam Komentar  Umumnya  terhadap  Pasal  10 dari  Kovenan  Internasional  tentang  Hak Sipil dan Politik (ICCPR):
“Memperlakukan  semua  orang  yang dirampas kebebasannya dengan manusiawi  dan  dengan  menghormati kebebasan  mereka.  martabat  adalah aturan  fundamental  dan  berlaku  secara universal.  Alhasil,  aplikasi  peraturan  ini, sebagai minimum, tidak dapat  bergantung pada  sumber  daya  material  yang  tersedia di sebuah Negara.
Aturan  ini  harus  diterapkan  tanpa perbedaan  dalam  bentuk  apa  pun,  seperti ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa, agama,  opini  politik  atau  lainnya,  asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. "
Hubungan  antara  petugas  dan narapidana,  serta  prosedur  dan  praktik
penjara  juga  penting  dalam  hal  ini. Misalnya, cara petugas penjara menangani para narapidana; bagaimana
penggeledahan  dilakuka  apakah  privasi tahanan dihormati. Ketika mereka diminta untuk melepas pakaian, apakah pembatasan  digunakan  secara  tidak  perlu dan  dalam  sebuah  cara  yang  memalukan, apakah  privasi  di  toilet  dan  kamar  mandi dihormati, apakah petugas diminta mengenakan  seragam  khusus  adalah semua  cara  di  mana  kemanusiaan narapidana  dan  martabat  bisa  dihormati atau  tidak.  Menggunakan  bahasa  yang tidak sopan, menundukkan tahanan untuk rutinitas  yang  memalukan  atau  praktik yang  tidak  memiliki  justifikasi  keamanan, merupakan  pelanggaran  hak  fundamental mereka untuk diperlakukan dengan hormat  karena  martabat  mereka  sebagai manusia.
Prinsip-prinsip di atas
merupakan  dasar  bagi  manajemen  yang efektif  untuk  mewujudkan  kemanusiaan dan keadilan
Sistem lapas termasuk di fasilitas  tempat  tahanan  berisiko  tinggi ditahan.  Keamanan  tambahan  diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa narapidana  semacam  itu  tidak  melarikan diri dan bahwa mereka tidak menyebabkannya  kerusakan  pada  diri mereka  sendiri  atau  orang  lain.  Penting untuk  dicatat  dalam  hal  ini  bahwa merawat  tahanan  dengan  kemanusiaan tidak menghalangi menjaga keamanan dan ketertiban  di  lapas,  tetapi  sebaliknya, merupakan hal mendasar untuk memastikan bahwa penjara aman. Praktek yang  baik  dalam  manajemen  lapas  telah menunjukkan kapan hak asasi manusia dan martabat  para  narapidana  dihormati  dan mereka  diperlakukan  secara  adil.  Jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menyebabkan gangguan dan lebih mungkin  untuk  menerima  kebijakan petugas lapas.

## 2. Jumlah Minimal Narapidana yang ditahan di
Lapas Super Maximum Security Kondisi jumlah narapidana yang benar-benar  berisiko  melarikan  diri  atau
beresiko keselamatan Negara dan masyarakat biasanya cukup kecil dan yang penting  hanya  narapidana  itu  saja  dinilai sebagai  beresiko  tinggi.  Prinsip  ini membutuhkan  asesment  risiko  yang  tepat pada  saat  narapidana  masuk  ke  lapas untuk memutuskan yang tingkat keamanan  yang  sesuai  untuk  setiap narapidana. Itu juga membutuhkan ulasan rutin  agar  narapidana  yang  perilakunya tidak  lagi  mewakili  risiko  dialokasikan kembali ke kondisi yang tidak terlalu ketat. Narapidana  seharusnya  tidak  ditempatkan dalam  kondisi  keamanan  tinggi  hanya berdasarkan  lamanya  hukuman  mereka, seperti  halnya  di  beberapa  yurisdiksi  yang mengarahkan  bahwa  narapidana  yang memiliki  masa  tahanan  lama  belum  tentu beresiko  tinggi.  Narapidana  yang  dihukum seumur  hidup  di  bawah  hukuman  mati, sering  kali  secara  otomatis  ditempatkan pada  lapas  maximum  security.  Proporsi tahanan  yang  signifikan  dengan  hukuman seumur  hidup  atau  lama  seringkali dianggap  beresiko  tinggi,  dan  pada kenyataannya sebagian besar tidak menunjukan perilaku beresiko tinggi. Ketika terlalu banyak narapidana ditahan dalam kondisi keamanan tinggi, mereka akan mempunya persepsi  bahwa  tidak  ada  keadilan, menyebabkan  ketegangan  dan  ketidak puasan,
sementara petugas
pemasyarakatan  kurang  bisa  mengawasi mereka  karena  terlalu  banyak  narapidana yang dianggap beresiko tinggi di penjara di lapas  super  maximum  security  dan  juga akan  menimbulkan  beban  lebih  terhadap keuangan,  sumber  daya  manusia  dan teknis menjalankan program pembinaannya.

## 3.     Asesment Narapidana.
Sistem  assessment  resiko  dan  kebutuhan merupakan  prasyarat  untuk  mematuhi prinsip  individualisasi,  kalimat  ini  berasal dari  Peraturan  Standar  Minimum  PBB tentang  Perlakuan  Terhadap  Narapidana. Penilaian masing-masing narapidana harus dilakukan pada saat masuk ke penjara dan diulangi secara berkala sepanjang hukumanmya.  Penilaian  harus  mencakup
resiko pelarian, risiko yang akan narapidana  berikan  terhadap  masyarakat apabila  melarikan  diri,  risiko  yang  dinilai dari  bagaimana  mereka  mematuhi  tata tertib  dan  disiplin  di  penjara  dan  risiko yang  mungkin  ditimbulkannya  kepada publk di penjara. Penilaian harus dibedakan  dengan  jelas  antara  berbagai jenis risiko yang ditimbulkan oleh narapidana  dan  memperhitungkannya  di dalam  kategorisasi  dan  alokasi.  Penilaian juga  harus  mengidentifikasi  kebutuhan rehabilitasi  narapidana  sehingga  rencana hukuman mencakup intervensi yang sesuai dengan  reintegrasi  sosial  narapidana. Kemudian  penilaian  kesehatan,  khususnya terkait  dengan  kesehatan  mental  dan risiko  melukai  diri  sendiri  atau  bunuh  diri, harus  dipertimbangkan  secara  matang. Sangat  penting  untuk  memahami  bahwa penilaian  risiko  dan  kebutuhan  adalah proses  yang  berkelanjutan  dan  dinamis. Penilaian  harus  diulang  secara  berkala untuk memastikan bahwa hukuman masih relevan  diberikan  kepada  narapidana. Manajemen  penjara  harus  responsif terhadap  perubahan  penilaian,  apakah  ini merupakan peningkatan tingkat risiko atau perubahan positif yang mungkin diperlukan untuk memindahkan narapidana  ke  lapas  yang  klasifikasinya lebih rendah pengamanannya.

## 4    Manajemen Resiko.
Penilaian risiko dan kebutuhan harus selalu dikaitkan  dengan  manajemen  risiko  dan kebutuhan.  Manajemen  risiko  mengacu pada  proses  penerapan  berbagai  tindakan di penjara, dalam periode pasca pembebasan  dengan  tujuan  mengurangi risiko (mantan) narapidana untuk melakukan  atau  menghasut  tindakan kekerasan  dan  mengganggu  saat  berada  di penjara  dan  menceritakan  kembali  tentang kejahatan.  Strategi  manajemen  risiko narapidana  berisiko  tinggi  harus  memiliki tujuan  jangka  panjang  untuk  mereka kembali ke masyarakat dan harus memastikan  bahwa  ada  kesinambungan  di antara  keduanya  periode  pada  saat narapidana  ditahan  dan  periode  pasca-
pembebasan. Dalam rekomendasinya tentang  manajemen  pelanggar  hukum, Dewan Eropa merekomendasikan bahwa: “All  plans  developed  with  this  aim  in  mind should include: rehabilitative and restrictive measures  to  reduce  the  likelihood  of reoffending  in  the  longer  term,  while affording  the  necessary  level  of  protection to  others;  measures  to  support  the individual  to  address  personal  needs; contingency measures to respond promptly to  indications  of  either  dete-rioration  or imminent  offending;  and  appropriate mechanisms  to  respond  to  indications  of positive changes.”
“Semua  rencana  yang  dikembangkan dengan  tujuan  ini  harus  mencakup: rehabilitasi dan restriktif,  langkah -  langkah untuk mengurangi kemungkinan reoffending  dalam  jangka  panjang,  sambil memberikan tingkat perlindungan yang diperlukan untuk orang lain; langkah-langkah untuk mendukung  individu  untuk  mengatasi kebutuhan pribadi; langkah-langkah darurat untuk  segera  menanggapi  indikasi  dete- rioration  atau  pelanggaran  segera;  dan mekanisme  yang  tepat  untuk  menanggapi indikasi perubahan positif. "
Secara  umum,  manajemen  risiko  dapat dipecah menjadi tiga komponen:
pencegahan,  pemantauan  da intervensi.  Masing-masing  komponen  ini harus  diinformasikan  dan  dibenarkan  oleh temuan penilaian risiko dan kebutuhan.
• Pencegahan:  Pencegahan  mengacu pada  langkah-langkah  keamanan yang  diambil  untuk  meminimalkan risiko.  Ini  mungkin  termasuk, misalnya, pembatasan yang diberikan pada komunikasi tahanan dan  pemisahan  tahanan  peran kepemimpinan  dari  orang  lain),  di antara tindakan pencegahan lainnya.
• Pemantauan:  Ini  adalah  proses  di mana  pengawas  dan  pengamatan terus  dilakukan.  Intervensi  yang sesuai  dilakukan  ketika  risiko seperti  kerusuhan,  pelarian  atau menyakiti  diri  sendiri  terjadi  atau membutuhkan  sinyal  untuk  itu.
Pemantauan  dapat  menghasilkan prediksi risiko tertentu yang muncul. Ketika ini terjadi, intervensi konstruktif  perlu  dilakukan  untuk mencegah kejadiannya.
• Intervensi:  Intervensi  mencakup tindakan  pembatasan  yang  diambil untuk  meminimalkan  risiko  dalam jangka  pendek  dan  program  yang bertujuan  untuk  menghilangkan atau  mengurangi  penyebab  risiko yang  mendasari,  dengan  tujuan untuk  mencapai  hasil  positif  yang bersifat  jangka  panjang.  Penyebab yang mendasari biasanya kompleks, tetapi  dapat  mencakup  faktor sosial,  ekonomi  dan  pendidikan, serta  satu  atau  lebih  faktor  yang disebut "kriminogenik", yaitu bentuk  perilaku  yang  cenderung mengarah  pada  kegiatan  kriminal. Memberikan kegiatan kepada narapidana yang bersfat konstruktif yang  mencakup  berbagai  kegiatan dan  program  untuk  mengurangi risiko  yang  mereka  timbulkan  dan memungkinkan  reintegrasi  sosial. Kegiatan  dan  program  tersebut meliputi pendidikan, pelatihan kejuruan, pekerjaan, olahraga, rekreasi, pelayanan ibadah, program yang membahas kebutuhan kriminogenik dan
kebutuhan yang membantu
mempersiapkan  tahanan untuk dibebaskan.
5.    Diperlukan Langkah Restriktif.
Prinsip dasar lain dari manajemen  penjara  yang  baik  adalah bahwa  narapidana  harus  tunduk  paling tidak  aturan  yang  diperlukan  untuk melindungi masyarakat, narapidana lainnya  dan  petugas  penjara.  Pembatasan yang  diberikan  pada  hak-hak  narapidana harus didasarkan pada penilaian risiko dan kebutuhan individu yang dilakukan setelah masuk penjara, ditinjau secara berkala dan dimodifikasi seperlunya.
Penilaian risiko dan kebutuhan harus selalu mematuhi prinsip-prinsip berikut:
• Legalitas: Semua tindakan pembatasan  yang  dikenakan  pada tahanan  harus  sesuai  dengan hukum internasional dan nasional, dan memiliki tujuan yang sah.
• Kebutuhan: Langkah-langkah harus diperlukan,  yaitu  harus  jelas bahwa  menggunakan  lebih  sedikit sarana yang membatasi tidak akan memenuhi tujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan.
• Proportionalitas:  Ukuran  restriktif harus  proporsional  dengan  risiko yang ditimbulkan, dengan keseimbangan  yang  tepat  antara perlindungan hak-hak dasar tahanan  dan  campur  tangan Negara yang sah dalam pelaksanaan hak-hak ini. Gangguan seperti itu harus sedapat mungkin tidak mengganggu  untuk  memenuhi tujuan memastikan keamanan dan ketertiban di penjara, dan dikenakan hukuman sesingkat mungkin.
• Akuntabilitas:  Proses  pengambilan keputusan  harus  transparan  dan catatan harus disimpan dari penilaian  dan  proses  pengambilan keputusan membenarkan kebutuhan untuk pembatasan diberlakukan.
• Non-diskriminasi: Keputusan harus objektif  dan  tidak  memihak, dengan mempertimbangkan hanya faktor-faktor yang relevan. Seharusnya  tidak  ada  diskriminasi terhadap kelompok tahanan
tertentu,  berdasarkan  ras,  warna kulit,  agama,  etnis,  kebangsaan, jenis  kelamin,  identitas  gender, orientasi seksual, pandangan politik atau faktor lainnya.
Penerapan  prinsip-prinsip  di atas memastikan bahwa hanya sejumlah  kecil  napi  yang  akan melakukannya  perlu  diadakan  dalam kondisi  keamanan  tinggi,  sehingga memfasilitasi pengawasan yang efektif
dan  pengelolaan.  Ini  juga  memastikan bahwa  sumber  daya  manusia  dan keuangan tidak terbuang untuk menahan  sejumlah  besar  tahanan dalam  kondisi  yang  lebih  ketat daripada yang diperlukan.

## 6.     Kondisi Keamanan Maksimum
Sejumlah  tahanan  cenderung mewakili  risiko  keamanan  yang  sangat tinggi, dan mungkin karena itu memerlukan  penahanan  dalam  kondisi keamanan maksimum khusus. Jika sistem penilaian bekerja dengan efektif, proporsi  narapidana  yang  perlu  ditahan dalam  kondisi  khusus  seperti  itu  harus sangat  kecil.  Tahanan  semacam  itu biasanya  ditampung  jauh  dari  yang nsrspidsns  ysng  lain,  baik  di  penjara khusus  keamanan  tinggi  atau  di  unit khusus  di  dalam  penjara  dengan  tingkat keamanan  yang  berbeda.  Di  banyak yurisdiksi,  pembatasan  diberikan  pada hak  tahanan  semacam  itu  di  samping pengaturan tahanan mereka yang sangat terbatas. Pembatasan seperti itu mungkin berlaku untuk akses narapidana ke  olahraga,  kegiatan,  hubungan  dengan tahanan  lain,  komunikasi  dengan  dunia luar,  dan  barang-barang  pribadi  yang diperbolehkan  dalam  sel,  antara  lain.  Di beberapa  negara,  tahanan  seperti  itu akan  diborgol,  masing-masing  memiliki waktu  rutin  mereka  untuk  meninggalkan sel  mereka,  termasuk  ketika  melakukan latihan di luar ruangan di halaman latihan yang  aman.  Prinsip-prinsip  legalitas, keharusan, akuntabilitas, proporsionalitas,  dan  non-diskriminasi diuraikan  di  atas  harus  sama-sama diterapkan  pada  keputusan  tentang menahan  tahanan  secara  maksimal kondisi keamanan. Tahanan semacam itu harus, dalam batas-batas unit penahanan mereka,  menikmati  rezim  yang  relatif santai  untuk  mengimbangi  pembatasan pengaturan  hak  asuh  mereka.  Mereka harus dapat bergaul dengan tahanan lain di  unit  mereka,  memiliki  akses  ke berbagai  penjara  kegiatan  dan  memiliki kontak  dengan  dunia  luar.  Petugas penjara  harus  dapat  mempertahankan
keamanan  dan  kontrol  dengan  cara  lain selain  melarang  semua  jenis  kegiatan. Meskipun  mungkin  tampaknya  menjadi pilihan yang lebih mudah, itu menghambat  kemungkinan  rehabilitasi tahanan dan tidak sesuai dengan standar internasional.  Pembatasan  tambahan diberikan  pada  tahanan  tersebut  harus didasarkan pada penilaian risiko individual,  yang  harus  ditinjau  secara berkala  dasar.  Di  beberapa  yurisdiksi, tahanan yang dianggap sangat berbahaya atau  berisiko  tinggi  ditahan  kurungan isolasi  selama  bertahun-tahun  dan berpotensi  selama  durasi  hukuman mereka. Ini bertentangan dengan Aturan Minimum  Standar  PBB  untuk  Perlakuan Terhadap  Tahanan,  yang  mensyaratkan bahwa  kurungan  isolasi  hanya  boleh digunakan  dalam  kasus  luar  biasa  untuk sesingkat waktu yang mungkin, dan yang melarang soliter tidak terbatas atau lama (lebih dari 15 hari) kurungan.
7.      Pengamanan.
Selain keseimbangan yang tepat antara penerapan langkah-langkah keamanan  dan  menghormati  martabat manusia  dari  para  tahanan,  perlu  juga ada  keseimbangan  di  antara  para tahanan jenis langkah-langkah keamanan yang  diterapkan.  Keamanan  di  penjara dipastikan dengan:
a) sarana fisik, dinding,  palang  pada  jendela, kunci dan pintu, sistem alarm, dll
b) sarana prosedural, yaitu prosedur dan aturan yang berkaitan  dengan  pergerakan tahanan  di  sekitar  fasilitas,  milik mereka dapat menyimpan, mencari  tahanan  dan  akomodasi mereka, dll.; dan
c) keamanan dinamis, membutuhkan  petugas  penjara yang  siaga  yang  berinteraksi dengan  tahanan  secara  positif dan  melibatkan  mereka  dalam kegiatan  yang  konstruktif,  yang memungkinkan  petugas  untuk mengantisipasi  dan  mencegah munculnya masalah.
Keseimbangan yang tepat harus dipertahankan antara dimensi keamanan fisik, prosedural dan dinamis dalam kasus semua  tahanan,  termasuk  tahanan berisiko tinggi. Keseimbangan yang tepat untuk  mencegah  pelarian  dan  menjaga ketertiban akan tergantung pada sejumlah  faktor,  seperti  kondisi  fasilitas penjara,  tingkat  teknologi  yang  tersedia, jumlah  petugas  dan  jenis  narapidana yang  ditahan  di  penjara.  Misalnya,  di mana  keamanan  fisik  lemah,  seperti mungkin  menjadi  kasus  di  lingkungan sumber  daya  rendah  dan  pasca  konflik, prosedural  dan  dinamis  keamanan menjadi semakin penting.

## 8.       Perekrutan dan Pelatihan Petugas.
Petugas  harus  dipilih  dengan benar  dan  menerima  pelatihan  khusus untuk  bekerja  dengan  tahanan  berisiko tinggi,  yang  merupakan  tanggung  jawab yang menimbulkan tantangan khusus dan beragam.  Dimana  ada  kekurangan  dari petugas, terutama ketika disertai dengan sejumlah  besar  pelaku  berisiko  tinggi, petugas  dapat  menggunakan  metode represif  dan  ilegal  untuk  mengendalikan narapidana, yang dalam gilirannya cenderung  menyebabkan  ketegangan dan kekerasam di antara para narapidana.  Dalam  situasi  seperti  itu, petugas  penjara  juga  mungkin  lebih rentan  terhadap  pengkondisian  dan manipulasi oleh narapidana. Lebih lanjut, tantangan  serius  dapat  dihadapi  dalam melaksanakan  kegiatan  rehabilitasi,  yang dapat  sangat  bermasalah  dalam  kasus kelompok  narapidana  tertentu  yang berisiko tinggi. Jelas, risiko melarikan diri jauh  lebih  tinggi  di  mana  narapidana tidak  dinilai  dan  diawasi  secara  khusus oleh  petugas  yang  terlatih.  Sejumlah besar  narapidana  berisiko  tinggi  dapat menghadirkan serangkaian masalah kompleks  dan  menantang,  risiko  dan kebutuhan, termasuk (keberadaan
bersama) pola atau gangguan kepribadian antisocial (termasuk
psikopati),  masalah  ketergantungan  zat dan  kebutuhan  perawatan  kesehatan mental lainnya.
Di  samping  pelatihan  khusus petugas  penjara  memiliki  peran  penting sebagai  spesialis  dibidang  psikolog  dan psikiater.  Di  sisi  lain,  narapidana  sering berusaha  untuk  mengendalikan  petugas dan membuat mereka melakukan hal-hal yang  dilarang.  Ada  banyak  contoh petugas internasional yang telah dikondisikan dan dimanipulasi sedemikian rupa memungkinkan
narapidana untuk melarikan diri. narapidana  juga  dapat  mencoba  untuk memanipulasi  atau  menyuap  petugas. Seperti memperoleh barang ilegal seperti ponsel atau obat-obatan dari luar penjara atau  diberikan  hak  istimewa  dan kekuasaan  khusus  di  penjara.  Pelatihan petugas  untuk  mengenali  dan  melawan manipulasi, penyediaan tingkat upah dan kondisi  kerja  yang  sesuai,  rotasi  petugas secara  berkala  dan  langkah-langkah untuk  memastikan  konsistensi  dalam pendekatan  manajemen  adalah  kunci untuk  meminimalkan  risiko  korupsi  dan manipulasi petugas.
9.      Kelompok Rentan dan Kesehatan Mental.
Diskriminasi  terhadap  tahanan kelompok atau individu berdasarkan jenis kelamin,  ras,  suku,  agama,  kebangsaan, orientasi  seksual,  identitas  gender  atau status  lainnya  harus  dilarang  dan kebijakan  dan  strategi  manajemen penjara harus mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi dan menghilangkan  semua  jenis  diskriminasi dalam  pengelolaan  tahanan  berisiko tinggi.
tahanan  berisiko  tinggi  bahkan berisiko  lebih  tinggi  mengalami  masalah kesehatan  mental.  Paling  berisiko  tinggi tahanan akan menjalani hukuman penjara  yang  lama,  termasuk  hukuman seumur  hidup.  Di  beberapa  negara, mereka  mungkin  menjalani  hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan
pembebasan bersyarat dini (atau pembebasan  bersyarat),  pada  orang  lain mereka dapat dijatuhi hukuman mati dan menghadapi  penjara  karena  moratoria pada hukuman mati atau proses banding
yang  panjang.  Masa  pemenjaraan  yang berkepanjangan, sering ditambah dengan pengaturan  kustodian  terbatas,  dapat memiliki dampak mendalam pada mental kesehatan tahanan berisiko tinggi tersebut.  Mereka  cenderung  menderita dampak  peningkatan  isolasi  sosial  dan hilangnya  tanggung  jawab  pribadi  dan kontrol atas lingkungan mereka, meningkatnya ketergantungan pada lembaga pemasyarakatan, dan
kemungkinan  hilangnya  kontak  dengan keluarga  dan  teman.  Faktor-faktor  ini dapat  menyebabkan  perasaan  kesepian yang mendalam, rasa bersalah, ketidakpastian - tentang tanggal pembebasan  mereka  (dan  dalam  kasus mereka  yang  di  ambang  hukuman  mati, ketidakpastian  mengenai  nasib  mereka) dan hilangnya keamanan karena kedekatan  dengan  tahanan  potensial yang  berpotensi  kekerasan  lainnya,  yang membangkitkan  rasa  kecemasan  yang konstan.  Akibatnya,  hukuman  penjara jangka  panjang  bisa  diperparah  masalah kesehatan mental yang ada dan memunculkan masalah baru.
Kebijakan  manajemen  penjara perlu  memperhatikan  dampak  jangka panjang yang berpotensi membahayakan penjara  dan  langkah-langkah  keamanan tambahan yang diberikan kepada narapidana berisiko tinggi, dan memasukkan langkah-langkah untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan mental  dalam  manajemen  penjara menggunakan  kebijakan  dan  strategi. Komponen  utama  dalam  hal  ini  harus mencakup,  minimal,  rencana  individual, yang  memfasilitasi  rasa  tanggung  jawab dan  pencapaian  pribadi.  Di  antara narapidana berisiko tinggi yang konstruktif;  kontak  dengan  dunia  luar; dan  layanan  terkait  kesehatan  mental, termasuk  perawatan  psikososial  dan psikiatris  perlu  untuk  diberikan  kepada narapidana.
Jurnal Administrasi Dan Manajemen                                                                                   E-ISSN:  2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index P-ISSN: 1693-6876

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis data  literatur p enelitian ini tentang “Manajemen Lapas Super Maximum  Security  dalam  Perspektif  Global” bahwa  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  membina  narapidana  di lapas  super  maximum  security  menurut  aturan internasional  diantaranya  adalah perlakuan terhadap  narapidana  harus  tetap  manusiawi dan  dan  menjunjung  tinggi  martabat  manusia, melakukan asesment  narapidana  agar  dapat informasi  yang  tepat  tentang  narapidana seperti  apa  yang  harus  dihukum  di  lapas  super maximum security, manajemen resiko yang ada di lapas super maximum security seperti resiko keamanan,  pelarian,  kesehatan  dan  kerusuhan yang  mungkin  terjadi,  memanajemen  jumlah minimal narapidana yang ditahan di lapas super maximum security, diperlukan langkah restriktif atau  membatasi  berdasarkan  prinsip  prinsip seperti berikut: legalitas, kebutuhan, proportionalitas, akuntabilitas dan non- diskriminasi, harus memanajemen kondisi lapas super  maximum  dengan  standar  yang  sesuai, memperhatikan  kemanan  dengan  memenuhi sarana  fisik,  sarana  procedural  dan  keamanan yang dinamis, melakukan perekrutan yang lebih teliti  dan  melakukan  pelatihan  petugas  agar mendapatkan  suber  daya  yang  ahli  dibidang manajemen lapas super maximum security dan memberikan  perhatian  yang  lebih  terhadap narapidana  kelompok  rentan  dan  kesehatan mental para narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Prinsip-Prinsip  Dasar  tentang  Penggunaan Kekuatan  dan  Senjata  Api  oleh  Pejabat Penegak  Hukum  (Kongres  Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedelapan tentang Pencegahan  Kejahatan  dan  Perlakuan Terhadap  Pelanggar  Hukum,  27  Agustus hingga 7 September 1990)
2. Prinsip-prinsip  Dasar  untuk  Perlakuan Terhadap  Narapidana  (resolusi  Majelis Umum 45/111 tanggal 14 Desember 1990))
3. Badan  Prinsip-prinsip  untuk  Perlindungan Semua  Orang  di  bawah  Segala  Bentuk Penahanan  atau  Penjara  (resolusi  Majelis Umum 43/173 tanggal 9 Desember 1988)
4. Kode Etik Pejabat Penegak Hukum (resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979)
5. Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan
Perlakuan  atau  Hukuman  Lain  yang  Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat  (resolusi  Majelis  Umum  39/46 tanggal  10  Desember  1984,  mulai  berlaku pada 26 Juni 1987) 6. Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Hukuman yang  Tidak  Manusiawi  atau  Merendahkan (CPT):
Standar  CPT  (CPT  /  Inf  /  E  (2002)  1 — Rev. 2015) Ruang hidup per narapidana di lembaga penjara:  standar  CPT  (CPT  /  Inf  (2015) 44)
7. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik  (resolusi  Majelis  Umum  2200A  (XXI) tanggal  16  Desember  1966,  mulai  berlaku pada tanggal 23 Maret 1976)
8. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (resolusi Majelis  Umum  2200A  (XXI)  tanggal  16 Desember  1966,  mulai  berlaku  pada  3 Januari 1976)
9. Peraturan  Minimum  Standar  PBB  untuk Perlakuan  terhadap  Narapidana  (Aturan Nelson Mandela)
10. Peraturan  Standar  Minimum  PBB  untuk Tindakan  Non-penahanan  (resolusi  Majelis Umum 45/110 tanggal 14 Desember 1990)
11. Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (Diumumkan  oleh  resolusi  Majelis  Umum 217 A (III) 10 Desember 1948) 12. Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang
Penerapan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia Internasional  dalam  kaitannya  dengan Orientasi  Seksual  dan  Identitas  Gender (Panel Ahli Internasional dalam Hukum Hak Asasi  Manusia  Internasional  dan  tentang Orientasi  Seksual  dan  Identitas  Gender, Yogyakarta, Indonesia, 6 hingga 9
November 2006 )