## REVITALISASI HUKUM ADAT

## YANG BERSPEKTIF KEADILAN JENDER

## LELY ANA FERAWATI EKANINGSIH IAI DARUSSALAM BANYUWANGI
Email : lafwens@gmail.com

## Abstrak
Wacana mengenai hukum adat, tidaklah dapat dilakukan secara terisolir tanpa melihat  interaksinya  dengan  hukum  lain  (agama,  negara,  kebiasaan-kebiasaan), bahkan  dengan  hukum  internasional,  dalam  rangka  terjadinya  globalisasi  dan perdagangan  bebas.  Keadaan  itu  mengakibatkan  idée-idee  yang  dibawa  oleh  setiap hukum,  termasuk  idée-idee  hak  asasi  manusia,  dapat  memasuki  wilayah-wilayah yang  tanpa  batas.  Karena  adanya  kontak  dan  saling  pengaruh  di  antara  system hukum  ini,  maka  terjadi  perubahan  yang  tiada  henti  pada  masing-masing  system hukum, termasuk hukum adat. Namun ketika berbicara tentang masuknya instrumen hukum  yang  memajukan  hak  asasi  perempuan  dan  keadilan  gender,  kajian  harus dilakukan  secara  hati-hati,  karena  ternyata  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial, berbenturan  dengan  budaya  patriarkhis  yang  sangat  kuat  yang  bersemai  dalam institusi penegakan hukum dan masyarakat. Hukum adat “gaya baru” pun tetap berisi pelanggengan  subordinasi  terhadap  perempuan.  Apa  yang  terjadi  di  India,  dan Indonesia,  khususmya  berkenaan  dengan  budaya  mas  kawin  dan  dampaknya  bagi perempuan, akan memperlihatkan hal tersebut.
Kata kunci : hukum adat,jender

## PEMBAHASAN

## A. Hukum Adat dan Interrelasinya Dengan Hukum-Hukum Lain
Berbicara  mengenai  hukum  adat  dalam  konteks  perkembangan  konseptual yang  baru  maupun  realita  yang  berkembang  pada  saat  ini,  tidak  bisa  diisolir  dari relasinya  dengan  hukum-hukum  lain,  seperti  hukum  negara,  hukum  agama, kebiasaan, dan bahkan hukum internasional. Interrelasi dan saling pengaruh di antara berbagai  system  hukum  ini,  sifatnya  saling  berkompetisi,  saling  menolak,  atau  bisa juga saling meneguhkan.
Beginilah  konsep  pluralisme  hukum  terbaru  yang  dapat  ditemukan  dalam berbagai  literature  antropologi  hukum  saat  ini.  Karena  terjadinya  kontak internasional,  dalam  rangka  globalisasi,  perdagangan  bebas,  maka  terjadi  transaksi ekonomi  dan  keuangan,  transaksi  politik  (termasuk  penaklukan)  dan  hukum,  baik secara multilateral maupun bilateral. Seiring dengan itu, terjadi pula diseminasi nilai- nilai  hak  asasi  manusia  dan  keadilan,  termasuk  keadilan  jender.  Perkembangan teknologi  informasi  yang  diikuti  oleh  diseminasi  idée-idee  universal  ini menyebabkan hukum internasional, hukum nasional, dan hukum local secara leluasa menyeberangi  batas-batas  wilayah  negara,  dan  arena  sosial  pada  tingkat  manapun juga.
Relasi antara hukum adat dan hukum agama sendiri sudah berlangsung begitu lama, bahkan dalam konteks tertentu sudah sulit dipisahkan, mana unsur hukum adat dan  yang  mana  unsur  hukum  agama.  Dalam  masyarakat  Minangkabau  misalnya, kedatangan Islam melalui pendekatan cultural, menyebabkan munculnya pandangan bahwa  Islam  menyempurnakan  adat,  sehingga  lahirlah  terminology: adat  basandi syara, syara  basandi kitabullah, syara manato adat  mamakai . Relasi antara hukum negara,  adat,  dan  agama  juga  kerap  terjadi,  khususnya  ketika  institusi  peradilan negara  dan  adat  (agama)  saling  mengacu  melalui  putusan-putusan  dalam penyelesaian  sengketa.  Hasil  dari  relasi  di  antara  berbagai  hukum  ini,  khususnya melalui putusan-putusan hakim, adalah bisa saling menolak, atau saling meneguhkan (konflik  atau  kompromi).  Dalam  situasi  sekarang,  ketika  orang  di  grass  root  level mempersoalkan hak asasi  manusia, maka sukar  bagi  kita untuk  memastikan apakah yang diacunya hukum adat, hukum agama, atau hukum internasional ?
Dengan demikian dapat  kita saksikan bahwa interrelasi, interaksi  dan saling pengaruh  di  antara  berbagai  system  hukum  yang  berbeda  itu  mengakibatkan terjadinya  perubahan  yang  sangat  dinamis,  yang  tidak  akan  pernah  berhenti  pada masing-masing hukum tersebut. Hal ini mengakibatkan upaya untuk mengidentifikasi batas-batas yang jelas di antara hukum adat, hukum agama, hukum negara,  bahkan  hukum  internasional,  sebagai  suatu  entitas  yang  jelas  saat  ini, menjadi  suatu  upaya  yang  tidak  mungkin  lagi.  Sebagaimana  diketahui,  cara identifikasi  semacam  itu  merupakan  metode  yang  diterapkan  oleh  pemikiran positivistic  dalam  ilmu  hukum  yang  sangat  dominan  dan  berpengaruh,  khususnya dalam  lapangan  hukum  adat,  sebagaimana  yang  pernah  dilakukan  oleh  von Vollenhoven (dan pengikutnya) dengan membagi wilayah nusantara menjadi 19 adat rechtskringen.
Dalam  hal  terjadinya  interelasi  di  antara  system  hukum  itu,  yang menyebabkan  terjadinya  perubahan  hukum,  dan  masing-masing  hukum  menjadi “borderless ”, wacana hak asasi manusia dan keadilan, menjadi milik semua orang di segala lapisan. Namun bagaimanakah halnya dengan idée-idee keadilan gender atau keadilan  bagi  perempuan  ditempatkan  ?  Ternyata  ketika  bersentuhan  dengan persoalan keadilan bagi perempuan, analisis harus dilakukan secara hati-hati, karena persoalannya  menjadi  sangat  spesifik.  Kuatnya  budaya  patriarkhis  yang  bersemai pada  rumusan-rumusan  hukum,  penerapannya  melalui  interpretasi  para  penegak hukum,  dan  budaya  hukum  masyarakat,  menyebabkan  upaya  pemajuan  perempuan melalui penegakan keadilan jender, menjadi sangat alot.
Di  satu  sisi  kita  memiliki  berbagai  macam  instrument  hukum,  baik  yang berasal dari sumber hukum internasional (khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Wanita,  yang  diratifikasi  melalui  UU  no.7/1984), konstitusi  (UUD‟45  pasal  27),  dan  peraturan  perundang-undangan,  dan  kebijakan (misalnya  Inpres  no.9/2000  tentang  pengarusutamaan  jender),  yang  prinsipnya menjamin  kesetaraan  dan  keadilan  bagi  semua  warga  Negara,  dan  memajukan perempuan.  Tidak  sedikit  pula  putusan-putusan  hakim,  yang  menjadi  jurisprudensi (khususnya dalam lapangan hukum waris), yang memberikan hak kepada perempuan untuk  mewaris  harta  ayah  maupun  suaminya  pada  masyarakat  dengan  system kekerabatan patrilineal.  Hak mewaris  semacam  itu tidak dikenal  sebelumnya dalam
hukum  adat  masyarakat  tersebut,  kecuali  memberikan  sebagian  harta  tersebut sebagai  pemberian  atau  hadiah,  bukan  sebagai  hak.  Juga  dapat  kita  lihat  adanya putusan-putusan dari otoritas wilayah yang bertujuan menghentikan praktek-praktek budaya  yang  merugikan  perempuan,  seperti  yang  terjadi  di  India  dan  Sumatera Barat,  (seperti  yang  akan  ditunjukkan  dalam  kasus-kasus  dalam  tulisan  ini),  tetapi dalam prakteknya tidak berhasil meredakan praktek yang merugikan itu.
Dalam  hal  ini  sebenarnya  kita  dapat  menguji,  apakah  hukum  sebagai  alat rekayasa social ( law as a tool of social engineering) , suatu konsep yang terkenal dari Roscoue  Pound  itu  (Moore,  1983),  benar-benar  dapat  diwujudkan  ?  Bila  perangkat hukum  penjamin  keadilan  bagi  perempuan  tersebut  sudah  ada,  apakah  dalam kehidupan  nyata  sehari-hari  berbagai  macam  perangkat  itu  dapat  ditegakkan  ? Apalagi  bila  ditambah  dengan  gencarnya  seruan  penegakan  hak  asasi  manusia, termasuk  hak  asasi  perempuan,  di  berbagai  penjuru  dunia,  sehingga  idée-idee  ini seharusnya dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat pada tingkat yang paling bawah sekalipun, apakah keadaan ini cukup kondusif bagi upaya pemajuan hak asasi perempuan ?
Jawaban bagi pertanyaan di atas amatlah sukar diberikan, karena kasus-kasus diskriminasi  terhadap  perempuan  terus  bermunculan  di  berbagai  bidang  kehidupan politik,  ekonomi,  social,  ketenagakerjaan,  hukum  keluarga,  agrarian,  sumberdaya alam,  praktek  –  praktek  budaya  yang  sangat  merugikan  perempuan,  dan  masih banyak  lagi.  Pada  prinsipnya  kasus-kasus  itu  memperlihatkan  bahwa  masih  jauh perjalanan bagi perempuan untuk dapat menikmati hak-hak dasarnya.
Sebagian jawabannya terletak pada pertama , di samping terdapat instrument hukum  yang  memberi  keadilan  kepada  setiap  orang,  tetapi  di  sisi  yang  lain  tidak sedikit  peraturan  perundang-undangan,  dan  kebijakan  yang  memberi  dampak merugikan  bagi  perempuan.  Bahkan  kerap  kali  interpretasi  terhadap  ajaran  agama (dan  adat)  meneguhkan  posisi  subordinasi  perempuan. Kedua ,  implementasi  atau penerapan  hukum  di  lapangan,  khususnya  dalam  kasus  kekerasan  terhadap perempuan, sering tidak berpihak kepada korban perempuan, karena ketidakpahaman dan  ketiadaan  perspektif  perempuan  di  kalangan  para  penegak  hukum.  Kadang- kadang  juga  masalah  struktur  dan  prosedur  yang  ketat  menghalangi  para  penegak hukum  untuk  membuat  terobosan  dan  interpretasi  baru,  meskipun  demi  persoalan
kemanusiaan  sekalipun. Ketiga, masih  kuatnya  budaya  hukum  masyarakat,  yaitu kekuatan-kekuatan  social,  berupa  idée,  gagasan,  nilai-nilai,  norma,  kebiasaan,  dsb yang  potensial  menempatkan  perempuan  dalam  posisi  submissive,  baik  dalam keluarga maupun masyarakat.
Lebih  jauh  jawaban  yang  mendasar  dapat  diketengahkan,  bahwa  meskipun  terjadi peristiwa  saling  kontak  di  antara  berbagai  system  hukum  (Negara,  adat,  agama, kebiasaan-kebiasaan  lain  yang  berlaku  dalam  masyarakat),  dapat  dilihat  bahwa prinsip  dasar  dari  system  hukum  yang  manapun  adalah  sama,  bersifat  patriarkhis. Dalam  arti,  hukum-hukum  tersebut  dibuat  dan  disusun  dalam  kerangka  kacamata “laki-laki”,  untuk  kepentingan  “laki-laki”,  dan  oleh  karenanya  mengabaikan pengalaman  perempuan,  bahkan  menempatkan  perempuan  pada  relasi  kekuasaan yang timpang baik dalam keluarga maupun masyarakat.

## B. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Masa Kini.
Bicara  kedudukan  perempuan  dalam  hukum  adat,  akan  memicu  timbulnya berbagai  pertanyaan,  hukum  adat  yang  mana  ?  Dalam  kenyataannya  hukum  adat yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  jauh  lebih  bervariasi  daripada  yang  dapat dikategorikan  oleh  kaum  stukturalist,  atau  aliran  hukum  adat  lama,  seperti  Von Vollenhoven  itu.  Bukan  saja  karena  keberagamannya  yang  tidak  teridentifikasi, tetapi juga karena perkembangannya. Dalam rangka mencari legitimasi, orang dapat saja  mengatakan  bahwa  suatu  substansi  aturan  adalah  hukum  adat,  meskipun ternyata isinya sangat  sarat  dengan  “kekinian”.  Itulah  sebabnya, ketika bersentuhan dengan  hukum-hukum  lain  dan  mengalami  perubahan  yang  luar  biasa,  hukum  adat “gaya  baru”  pun  tetap  melanggengkan  subordinasi  terhadap  perempuan  dalam banyak segi.
Perubahan  memang  terjadi  sebagai  dampak  dari  adanya  diseminasi  hak-hak asasi perempuan yang global, dan berkat introduksi instrument hukum internasional, maupun  produk  hukum  nasional  dan  kebijakan.  Namun  perubahan  yang  terjadi tidaklah  sangat  mendasar  secara  substansial,  melainkan  artificial  sifatnya.  Dalam bagian  ini  akan  saya  pilihkan  beberapa  contoh  kasus  sebagai  ilustrasi,  berkenaan dengan mas kawin, dan dampak dari budaya mas kawin tersebut terhadap perempuan di India. Kemudian mirip dengan yang terjadi di India di mana pihak perempuanlah yang  harus  menyediakan  mas  kawin  bagi  pihak  laki-laki,  adalah  yang  terjadi  pada masyarakat  yang  berdiam  di  Pariaman,  Sumatera  Barat.  Bentuk-bentuk  mas  kawin
yang dapat dijumpai pada masyarakat yang mengenal system mas kawin pada waktu ini,  sudah  berubah  bentuknya  menjadi  barang2  bernilai  ekonomis  modern,  seperti kendaraan bermotor, rumah, uang, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Pranata mas kawin  semacam  itu  pada  kedua  masyarakat  itu  memberi  dampak  yang  sama,  yaitu merugikan perempuan dan keluarganya.

## C. Budaya Mas Kawin dan Kaitannya dengan Kebiasaan.

## 1. Pengertian Maskawin
Maskawin atau mahar adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misal emas, barang,  kitab  suci)  kepada  pengantin  perempuan  pada  waktu  akad  nikah,  dapat diberikan  secara  kontan  ataupun  secara  hutang.  Mahar  merupakan  sesuatu  yang pantas  diterima  oleh  seorang  wanita,  karena  mahar  itu  sebagai  hadiah  yang  ikhlas. Sedangkan hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan rasa cinta.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  pengertian  mahar  adalah “pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. 1
Di  dalam  Al-Quran  istilah  maskawin  disebut  dengan al-sadaq,  al-saduqah,  al- nihlah,  al-ajr dan al-faridah .  Disebut  dengan mahar yang  secara  bahasa  berarti pandai,  mahir,  karena  dengan  menikah  dan  membayar  maskawin,  pada  hakikatnya laki-laki tersebut sudah pandai dan mahir, baik dalam urusan rumah tangga ataupun dalam  membagi  waktu,  uang  dan  perhatian.  Disebut shadaq yang  secara  bahasa berarti  jujur,  lantaran  dengan  membayar  maskawin  mengisyaratkan  kejujuran  dan kesungguhan  si  laki-laki  untuk  menikahi  wanita  tersebut.  Disebut  dengan faridhah yang  secara  bahasa  berarti  kewajiban,  karena  maskawin  merupakan  kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Dan dikatakan dengan istilah ajran yang  secara  bahasa  berarti  upah,  lantaran  dengan  maskawin  sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal.
1 Kompilasi Hukum Islam , Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hal. 9-10.
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  maskawin  atau mahar adalah suatu pemberian  wajib dari seorang mempelai  pria kepada  mempelai perempuan  baik  berupa  barang,  uang  atau  jasa  menurut  kerelaan  dan  kesepakatan kedua  pihak  sebagai  pengganti  dalam  sebuah  pernikahan  dan  sebagai  bentuk kesungguhan untuk menjalani kehidupan rumah tangga diantara keduanya.
2. Hukum Memberikan Maskawin
Calon  mempelai  pria  wajib  membayar  maskawin  atau mahar kepada  calon mempelai  perempuan  dalam  jumlah,  bentuk  dan  jenis  sesuai  dengan  kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan para ahli fiqh sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat  sahnya  nikah,  dan  tidak  boleh  diadakan  persetujuan  untuk  meniadakannya, baik  maskawin  itu  disebutkan  atau  tidak  disebutkan  pada  waktu  akad  nikah.  Jika maskawin  tidak  disebutkan  pada  waktu  akad  nikah,  maka  suami  harus  membayar mahar mitsil,  yaitu maskawin yang diterima oleh perempuan sesuai dengan jumlah, jenis  dan  bentuk  sebagaimana  maskawin  yang  diterima  oleh  perempuan  lain  yang sepadan dengannya.
Karena  penting  dan  wajibnya  maskawin  dalam  pernikahan,  maka  jika seorang  laki-laki  hendak  menikahi  seorang  perempuan  betapapun  miskinnya  laki- laki  tersebut,  ia  tetap  wajib  memberikan  maskawin,  dan  jika  ternyata  benar-benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai maskawin. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:
َع  ٍوِساَح يِبَأ  ٍَْع ٌداًََّح اََُثَّدَح ٌٍْىَع  ٍُْب وُزًَْع اََُثَّدَح ِهْيَهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص َّيِبَُّنا  ْتَتَأ َلاَق ٍدْعَس ٍِْب ِمْهَس  ٍْ
َلاَقَف  َىَّهَسَو ِهْيَهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ِهِنىُسَزِنَو ِ َّ ِلِلّ اَهَسْفََ  ْتَبَهَو  ْدَق اَهََِّإ  ْتَناَقَف ٌةَأَزْيا  َىَّهَسَو ِِ اَسسُنا يِف يِن اَي
ُِْجسوَس  ٌمُجَر  َلاَقَف ٍتَجاَح  ٍِْي
َّمَتْعاَف ٍديِدَح  ٍِْي اًًَتاَخ  ْىَنَو اَهِطْعَأ  َلاَق ُدِجَأ  َلَ  َلاَق اًبْىَث اَهِطْعَأ  َلاَق اَهي
ٌِآْزُقْنا  ٍِْي َكَعَي اًَِب اَهَكُت ْجَّوَس ْدَقَف َلاَق اَذَكَو اَذَك َلاَق ٌِآْزُقْنا  ٍِْي َكَعَي اَي َلاَقَف ُهَن
. )
.)ىراخبلا هاور
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami Amru  bin  „Aun telah  menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa‟d ia berkata: Seorang wanita mendatangi  Nabi  shallallahu  „alaihi  wasallam  dan  berkata  bahwasanya,  ia  telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu „alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata: “Nikahkanlah aku dengannya”. Beliau bersabda: “Berikanlahmahar (berupa)
pakaian  padanya”. Laki-laki  itu  berkata: “Aku  tidak  punya”. Beliau  pun  bersabda kembali: “Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi. Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya:  “Apakah kamu  memiliki hafalan Al Qur`an?” Laki-laki itu  menjawab:  “ Ya,  surat  ini  dan  ini”. Maka  beliau  bersabda: “Aku  telah menikahkanmu  dengan  wanita  itu,  dengan  mahar hafalan  Al  Qur`anmu.”  (H.R. Al- Bukhari ).

## 3. Kadar Maskawin yang harus diberikan
Pada  dasarnya,  Islam  tidak  menetapkan  jumlah  minimal  dan  jumlah  maksimal seseorang memberikan  maskawin, tidak ada batasan  yang harus ditentukan. Karena adanya  perbedaan  kaya  dan  miskin,  lapang  dan  sempitnya  rizki  masing-masing orang berbeda. Selain itu setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri.
Karena  itu  masalah  jenis  dan  jumlah  mahar  diserahkan  kepada  kemampuan, keadaan dan tradisi mereka. Jadi boleh memberi maskawin dengan uang, cincin besi, mengajarkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan sebagainya yang penting adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan aqad nikah.
Dalil  yang dijadikan dasar tidak ada batas minimal dalam maskawin ini adalah keumuman  ayat “dan  dihalalkan  bagi  kamu  selain  yang  demikian  (yaitu)  mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina” (QS. An-Nisa : 24) sebagaimana  tersebut  diatas.  Kata amwal yang  artinya  “harta”  dalam  ayat  di  atas mencakup  harta  yang  sedikit  juga  harta  yang  banyak,  tidak  disebutkan  berapa batasan minimal dan maksimal maskawin, karena itulah, maka boleh dengan berapa saja selama ada keridlaan dari si calon isteri.
Dalam  hadits  riwayat  Al-Bukhari  sebagaimana  telah  disebutkan  diatas: “berikanlah  meskipun  hanya  berupa  cincin  besi ”,  disini  tegas  bahwa  mahar  boleh dengan  apa  saja  selama  ia  berupa  harta  sekalipun  berupa  cincin  besi.Namun demikian,  dalam  memahami  persoalan  kadar  banyak-sediktitnya  maskawin,  para ulama  terjadi  perbedaan  pendapat  tentang  batasan  besaran  maskawin.  Asy-Syafi‟i, Ahmad,  Ishaq,  Abu  Tsaur  dan fuqaha Madinah  dari  kalangan  Tabi‟in  berpendapat tidak  ada  batasan  maskawin,  segala  sesuatu  yang  menjadi  harga  bagi  sesuatu  yang lain  dapat  dijadikan  maskawin.  Sedangkan  Malik  dan  Abu  Hanifah  memberikan batas  minimal  maskawin,  yaitu  tiga  dirham  menurut  riwayat  yang  terkenal  dari
Malik  dan  sepuluh  dirham  menurut  Abu  Hanifah.  Demikian  disebutkan  dalam Bidayatul Mujtahid .
Berbicara  mengenai  hukum  adat  dalam  konteks  perkembangan  konseptual yang  baru  maupun  realita  yang  berkembang  pada  saat  ini,  tidak  bisa  diisolir  dari relasinya  dengan  hukum-hukum  lain,  seperti  hukum  negara,  hukum  agama, kebiasaan.
Bicara  kedudukan  perempuan  dalam  hukum  adat,  akan  memicu  timbulnya berbagai  pertanyaan,  hukum  adat  yang  mana  ?  Dalam  kenyataannya  hukum  adat yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  jauh  lebih  bervariasi  daripada  yang  dapat dikategorikan oleh kaum stukturalist, atau aliran hukum adat lama.
Maskawin  atau mahar adalah  pemberian  pihak  pengantin  laki-laki  (misal emas, barang, kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan  secara  kontan  ataupun  secara  hutang.  Mahar  merupakan  sesuatu  yang pantas  diterima  oleh  seorang  wanita,  karena  mahar  itu  sebagai  hadiah  yang  ikhlas. Sedangkan hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan rasa cinta.
 Kompilasi Hukum Islam ,  Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.
 Azwar, Welhendri, Matriolokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik, Yogyakarta: Galang Press, 2001
 http://www.huma.or.id3 Sulistyowati  Irianto  http://www.huma.or.id4  akses  pada tanggal 14 November 2015 pukul 10.00 WIB