## Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

## Abdul  Gani Isa
Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Ali Abubakar Kontroversi Hukuman Cambuk

## Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur’an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud

## Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai  C ivil Society di Aceh
Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul  Kadir Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

## Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi  Syariat Islam di Aceh

## Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
Yenni Samri Juliati Nasution Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian  Hukum Islam dan Pranata Sosial

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam  dan Pranata Sosial Vol.  14,  No.  1,  2012

## PENGARAH
Nazaruddin A.Wahid

## PENANGGUNG JAWAB
Muhammad Yasir Yusuf
KETUA Kamaruzzaman
SEKRETARIS Husni Mubarrak
BENDAHARA Ayumiati

## EDITOR
Abdul Jalil Salam Hafas Furqani Nilam Sari Ali Azharsyah Chairul Fahmi Dedi Sumardi

## LAY OUT
Azkia
SEKRETARIAT Rasyidin Ubaidillah
MEDIA  SYARI'AH , is  a  six-monthly  journal  published  by  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the State  Islamic  University  of  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  The  journal  is  published  since  February  1999 (ISSN. 1411-2353).  Number, 0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and  progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal.  This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA  SYARI'AH , editorial  Board  composed  of  national  and  international  academia,  part  of which  are  academicians  of  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the  State  Islamic  University  of  Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.
Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23111 E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id No. Telp (0651)7557442, Fax. (0651) 7557442

## Table of Contents

## Articles
1 Abdul Gani Isa Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)
39

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
65 Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
97 Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur’an dan Keadilan Islam
dalam Pensyariatan Hudud

## 121 Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai C ivil Society di Aceh

## 145 Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul Kadir
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu- Islam Modern
283 Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## 201 Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

## 231 Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
245 Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif
Ekonomi Islam

## Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap
Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

## Abdulah  Safe’i
Abstrak : Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Keberadaannya  meskipun masih  baru,  terus  mengalami  peningkatan.  Koperasi  syariah  atau Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  bergerak  di    bidang  simpan pinjam    dalam    bentuk    tabungan    dan    pembiayaan  yang diperuntukkan  bagi  pengusaha  kecil  dan  menengah.  Di  antara dasar  hukumnya  adalah  Kepmen  Koperasi  dan    UKM    No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004    tentang    Petunjuk    Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Koperasi    Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS). Koperasi  syariah  telah  banyak  berperan  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui produk-produk  pembiayaan  yang ditawarkannya.  Pengeloaannya  yang baik dapat dijadikan  sebagai lembaga  keuangan alternatif masyarakat.
Kata  Kunci: Koperasi  syariah,  Produk  pembiayaan,  Usaha  kecil menengah
Abstract : Islamic  Cooperative  is  a  cooperative  finance  institution run  based  on  the  principles  of  Sharia.  Its  existence  is  still  new though,  continues  to  increase.  Islamic  Cooperative  or  Cooperative of  Islamic  Financial  Services is engaged  in the savings and loans in the form of savings and financing earmarked for small and  medium entrepreneurs.  Among the legal basis is Decree of Cooperatives  and
Small and Medium entrepreneurship minister No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  on  the  Implementation of Cooperatives
Operations Islamic Financial Services  (KJKS).  Islamic cooperatives have a  role in improving  public  welfare  through financing products it offers. Its good  managament  can be used as an alternative  of the financial institution public.
Keyword: Islamic  cooperative,  Financing  product,  Small  and medium  entepreneurship

## PENDAHULUAN
erkembangnya  bank-bank  yang    berasaskan  syariah Islam    di    berbagai    negara    pada    dekade  1970-an, berpengaruh  pula  ke  Indonesia.  Pada  awal  tahun 1980-an,  diskusi  mengenai  bank  syariah  sebagai    pilar ekonomi  Islam    mulai    dilakukan.  Sejumlah    tokoh    yang terlibat    dalam    diskusi    itu  antara    lain:  Karnaen    A. Perwtaatmadja,  M.  Dawam    Rahardjo,    A.M.  Saefuddin,  M. Amin  Aziz, dan beberapa tokoh  lainnya.
Prakarsa  lebih  khusus   untuk   mendirikan bank  Islam  di Indonesia baru  dilakukan  pada  tahun 1990.    Majelis   Ulama Indonesia    (MUI)    pada      tanggal    18-20      Agustus    1990 menyelenggarakan  lokakarya  tentang    bunga    bank  dan perbankan  di  Cisarua  Bogor.  Di  antara    hasil  lokakarya tersebut  dibentuk  suatu    kelompok  kerja  untuk    mendirikan bank    Islam    di  Indonesia  dan    bertugas    untuk  melakukan pendekatan  dan    konsultasi  denga    para  pihak    terkait.    Hasil Pokja  tersebut    melahirkan  Bank  Muamalat  Indonesia.  Akte pendirian bank  itu  ditandatangani pada  tanggal  1  November 1991,  dan  mulai    beroperasi  pada  tanggal  1  Mei  1992 (Antonio, 2001:  25-26).
Sejak  tahun  1992,  sistem  ekonomi  Islam  di  Indonesia secara lebih  gigih  mulai  dikembangkan hingga   dalam   waktu yang  singkat    bermunculan  lembaga-lembaga  keuangan Islam   lainnya   baik dalam   bentuk   bank  maupun non   bank. Hingga    Desember    2005,    telah    beroperasi  3  Bank  Umum Syari’ah  (BUS)    dan    19    Unit    Usaha    Syariah    (UUS)    dari bank    konvensional.  Tiga  BUS  tersebut  terdiri  dari  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI),  Bank  Syariah  Mandiri    (BSM), dan  Bank  Syariah  Mega  Indonesia  (BMSI).  Bank-bank konvensional  yang  membentuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS) adalah  IFI,  Bukopin,  Danamon,  Niaga,  Permata,    BNI,  BRI, BII,  HSBC,  BTN,  Bank  DKI,  Bank  Jabar,  BPD  Sumut,  BPD
B
Riau,  BPD  Kalsel,  BPD  Aceh,  BPD  NTB,  BPD  Kalbar,  dan BPD  Sumsel.  Selain  itu  terdapat  pula  BPR  Syariah  yang jumlahnya mencapai 92  (Nasution, 2007:  291).
Lembaga   keuangan  Islam   yang   berbentuk  non    bank di    antaranya    ialah    asuransi      syariah,  pegadaian  syariah, baitul  mal  wattamwil (BMT), dan  koperasi  syariah.  Lembaga yang disebut  terakhir ini  (koperasi syariah)  merupakan salah satu  dari  pranata sosial  hukum Islam  yang  dipraktikkan dan dikembangkan di  Indonensia yang  cikal  bakalnya  sudah  ada sejak berdirinya Sarekat  Dagang  Islam tahun 1913  (Dimyati, dkk.,  1989:    22).  Meski  demikian,  dibandingkan  dengan lembaga   keuangan  Islam  lainnya,   koperasi  syariah  termasuk salah  satu  lembaga    keuangan  yang  belum    tersosialisaikan dengan   baik  di  tengah  masyarakat. Bahkan  dapat  dikatakan bahwa  istilah  koperasi  syariah  masih belum   akrab  di  telinga masyarakat kita padahal berdasarkan  data    yang disampaikan  oleh    ketua  umum Koperasi  Syariah  Indonesia Yully  Trisna  Yuliansyah,  pada  tahun  2007  jumlah  koperasi syariah yang  tersebar  di  Jawa dan  Sumatra,  sudah  mencapai sekitar 3000-an (http://www.eramuslim.com/
berita/bc2/7713105604-rully-tisna-yuliansyah-optimiper- kembangkan-koperasi-syariah.htm.). Jumlah tersebut diprediksi  terus  berkembang  karena  peran  koperasi  syariah bagi  masyarakat  sudah mulai  dirasakan manfaatnya.
Di  samping  itu,  di  tengah  perkembangan  masyarakat muslim  yang  mulai  sadar  dan  membutuhkan  pengelolaan secara  syariah,  nampaknya  menjadi  lahan    subur    bagi koperasi    syariah  untuk    tumbuh  dan  berkembang  sehingga dari  pengelolaan  koperasi  syariah  tersebut    dapat    manfaat berganda  bagi  para  anggota    dan  pengelolanya.  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (yang  pada  saat  itu)
dijabat  oleh  Suryadharma Ali mengakui hal  itu.  Menurutnya di  saat  lembaga  keuangan perbankan umumnya masih  sulit untuk    diakses  Kelompok    Usaha  Kecil  dan  Menengah (KUKM)  saat  ini,  pola  koperasi    syariah    yang  dikenal    juga dengan    Koperasi    Jasa  Keuangan    Syariah  (KJKS)  bisa menjadi lembaga   keuangan yang  potensial bagi  anggotanya untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usahanya yang produktif.
Tulisan  ini  selanjutnya akan  membahas lebih  khusus tentang   keberadaan dan  peran  Koperasi Syariah  di Indonesia.

## T INJAUAN  UMUM  TENTANG  KOPERASI  SYARIAH
Keberadaan  Koperasi  Syariah  meskipun  berbeda  dengan koperasi  konvensional  tentu  saja  tidak  dapat  dilepaskan antara  keduanya,  karena  koperasi  syariah  merupakan  salah satu  jenis  dari  koperasi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  untuk mengetahui  lebih    dalam    mengenai  koperasi    syariah  ini, akan dikemukakan  pembahasan   mengenai  koperasi   secara konvensional    terlebih      dahulu,    sehingga  dari  pemaparan tersebut    dapat    diketahui  bagaimana  eksistensi  koperasi syariah  di  Indonesia  serta  bagaimana  pula  paranannya dalam  masyarakat.
Keberadaan  koperasi  di  Indonesia sudah  ada  sejak  1896 ketika  seorang  Pamong  Praja  Patih  TR. Aria  Wiria  Atmaja  di Purwokweto mendirikan  sebuah   bank   untuk   para  pegawai negeri  (priyayi).  Tindakannya  itu    dimotivasi  oleh    adanya keinginan  untuk    menolong  para    pegawai    yang    makin menderita  karena terjerat oleh ‘lintah  darat’  yang memberikan pinjaman  dengan    bunga  yang  tinggi.  Maksud Patih  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk    koperasi  kredit model  Raiffeisen  seperti  di  Jerman  (Widiyanti,  dkk,.  1998:
25).
Saat  ini  koperasi    di  Indonesia  diatur    dalam    Undang- Undang  RI  No.  25  Tahun    1992    tentang  Perkoperasian. Menurut  istilah    yang  umum,  Emory S.  Bogordus mengemukakan  bahwa   koperasi adalah   suatu   proses  sosial dimana  anggota    masyarakat    berfikir  dan   bekerja   bersama- sama  untuk  mencapai  tujuan    yang   sifatnya   universal   dan yang    sangat    menguntungkan    manusia.  Marquist  Childs (dari  Swedia)  mengemukakan, bahwa  koperasi  adalah   suatu organisasi sosial ekonomi yang berusaha untuk mematahkan  sistem    kapitalis    dengan    cara  mengadakan distribusi  barang-barang  kualitas  tinggi  dengan harga murah, yang dalam  usahanya itu  mencari  keuntungan sekecil mungkin.  Sedangkan    menurut  Moh.  Hatta    (Bapak  koperasi Indonesia), koperasi  adalah  suatu  perkumpulan orang   yang merdeka   keluar   dan   masuk,   atas  dasar   hak   dan   tanggung jawab   yang  sama,   untuk menjalankan bersama   perusahaan ekonomi,  yang  anggota-anggotanya  memberikan  jasanya tidak  menurut  besar modalnya,  melainkan  menurut kegiatannya  bertindak  di  dalam    perusahaan  mereka  itu (Ivan,  1981:  4).
Dalam  pengertian  yang  spesifik,  koperasi  adalah  suatu bentuk  kerjasama  dari  sekelompok  orang  anggota    yang berusaha menyimpan  bersama   secara  teratur   dengan   tujuan untuk   meningkatkan kesejahteraan bersama.   Menurut pasal 1  UU  RI No.  25  Tahun  1992  tentang   Perkoperasian jo . Pasal 3  UU  RI No.  12  Tahun  1967  tentang   Pokok-Pokok Koperasi, koperasi    adalah    sebagai  badan  usaha  yang  beranggotakan orang  seorang    atau  badan  hukum  koperasi    dengan melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip    koperasi sekaligus    sebagai    gerakan    ekonomi  rakyat    yang  berdasar
atas  asas kekeluargaan (Pasal  1 UU RI No.  25  Tahun  1992).
Berdasarkan    definisi    di  atas  dapat    ditegaskan    bahwa yang  dimaksud dengan   koperasi   adalah setiap  badan usaha bersama    yang  dimiliki    oleh    sekelompok  orang    yang dioperasika  berdasarkan  prinsip-prinsip  kerjasama.  Sebagai badan  usaha,  maka  tujuan koperasi  diarahkan  untuk memajukan  kesejahteraan  anggota    pada    khususnya  dan masyarakat    pada    umumnya  serta      ikut    membangun tatanan    perekonomian nasional dalam      rangka mewujudkan  masyarakat      yang    maju,    adil,    dan  makmur berdasarkan  Pancasila    dan    Undang-Undang  dasar    1945 (Pasal  3  UU  RI No.  25  Tahun1992).
Prinsip  koperasi  sebagaimana diatur   dalam   pasal  5  ayat 1  UU  RI No.  25/1992 adalah  sebagai berikut:
a.     keanggotaan bersifat  sukarela  dan  terbuka;
b.    pengeloalaan dilakukan secara demokratis;
c.  pembagian sisa  hasil  usaha  dilakukan secara  adil sebanding dengan   besarnya  jasa  usaha masing- masing anggota;
d.    pemberian balas  jasa yang terbatas  terhadap modal;
e.     kemandirian.
Badan  usaha    dalam    bentuk    koperasi    ini  diyakini    oleh para  pendiri  negera   Indonesia  sebagai  usaha  paling  relevan dalam  melaksanakan amanat UUD  1945  khususnya pasal  33 yang  menyatakan  bahwa    perekonomian  Indonesia  disusun sebagai  usaha    bersama    berdasar    atas  asas  kekeluargaan. Selanjutnya  dalam penjelasan  pasal  33,  di  samping menyatakan  bahwa kemakmuran  masyarakatlah  yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan, juga menempatkan  koperasi  sebagai  sokoguru  atau  model perekonomian  nasional  dan  bagian  integral  kebijakan
perekonomian nasional.
Dengan    menjadikan  kedudukan  koperasi    sebagaimana disebut   di  atas  maka  peran   koperasi  sangat  strategis  dalam menumbuhkan  dan    mengembangkan  potensi  ekonomi rakyat  serta  dalam  mewujudkan  kehidupan  demokrasi ekonomi yang mempunyai cita-cita demokratis, kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  keterbukaan  (Penjelasan atas UU RI No.  25 Tahun  1992  tentang  Perkoperasian).
Bentuk  usaha  koperasi  ini  dianggap    paling  ideal  untuk menghimpun  anggota  yang  kebanyakan  dari  golongan ekonomi  lemah agar  bersatu menghimpun  kekuatan mencapai  cita-cita  kesejahteraan  yang  adil  dan    merata. Meski  demikian,  dalam    tataran    praktisnya  saat  ini,  bentuk usaha    koperasi  juga  dilakukan  oleh  orang-orang  dari golongan ekonomi yang  mapan.
Orang-orang  kaya  hendaknya  turut    mengembangkan koperasi,    agar  koperasi    ini    betul-betul  menjadi  milik nasional,  milik    seluruh    rakyat    dan    bangsa    Indonesia. Undang-Undang  Koperasi  tidak  hanya    untuk    rakyat  kecil, tetapi    kelompok  orang  kaya,  kelompok  intelektual,  dan kelompok  profesional  pun    berhak    untuk    melakukannya. Dengan    adanya    koperasi    dari    kalangan    ekonomi  kuat diharapkan  dapat    menyerap  banyak    tenaga    kerja,  dan produk  yang  dihasilkan  oleh    koperasi  rakyat,  seperti koperasi    warga,  koperasi    kerajinan,  dan    sebagainya    dapat diserap    atau    dibeli    oleh  koperasi    kuat.    Dengan    demikian akan    muncul  kerjasama    saling  menguntungkan  antara koperasi kuat  dengan  koperasi  lemah  (Alma,  1994:  161).
Lapangan    usaha    koperasi    adalah    usaha    yang  berkaitan langsung  dengan   kepentingan anggota untuk  meningkatkan
usaha  dan  kesejahteraan  anggota.  Namun  demikian apabila memungkinkan, dapat    pula   digunakan  untuk   memenuhi kebutuhan  masyarakat      yang    bukan      anggota    koperasi. Usaha  dimaksud  dapat    berupa    segala  bidang    kehidupan ekonomi  baik  bersifat  produktif  maupun  konsumtif.  Jenis usaha  koperasi   pada  umumnya  berbentuk koperasi  tunggal usaha    (KTU)  dan  koperasi    serba    usaha    (KSU).  Namun demikian  terdapat  juga  jenis  koperasi   lainnya   berdasarkan jenis  usahanya.
Berdasarkan  jenis  usaha  yang  dikelolanya  maka  jenis koperasi  pun  beraneka  ragam.  Jenis koperasi didasarkan  pada kebutuhan  dan    semangat  kerja  sama    di  antara    para anggotanya.  Perkembangan  koperasi  mula-mula  hanya terbatas  pada  tiga  jenis  saja,  yaitu  koperasi  konsumsi, koperasi  produksi, dan  koperasi  kredit  atau  koperasi  simpan pinjam.
Dalam  perkembangan  berikutnya  lahir  berbagai  jenis koperasi  seiring  dengan  aneka  jenis  usaha  yang  dikelolanya sebagai  akibat  dari  meningkatnya  kebutuhan  hidup  di masyarakat.  Secara  umum  jenis  koperasi  tersebut    dapat dikelompokkan ke dalam  5 katagori,  yaitu:
1.    koperasi  konsumsi
2.    koperasi  simpan pinjam
3.    koperasi  produksi
4.    koperasi  jasa
5.    koperasi  serba  usaha.
Koperasi  Konsumsi adalah    koperasi  yang  dikelola  untuk memenuhi kebutuhan barang  konsumsi  atau    barang      yang dibutuhkan  setiap    hari    oleh    anggotanya.    Koperasi    ini bertujuan  agar    para  anggotanya  dapat  membeli  barang- barang  konsumsi  dengan    kualitas  baik  dengan    harga  yang
layak.  Untuk    melayani  kebutuhan  anggotanya,  koperasi konsumsi baisanya  mengadakan usaha  berupa:
a. membeli barang-barang konsumsi  keperluan sehari- hari   dalam  jumlah yang  besar  sesuai dengan kebutuhan  anggota.
b. menyalurkan barang-barang konsumsi kapada  para anggotanya dengan  harga  yang layak.
c. berusaha membuat sendiri  barang-barang konsumsi untuk  keperluan anggota  (Widiyanti, dkk.,  1998:  48-52).
Yang  mendirikan  koperasi    konsumsi  biasanya    para konsumen  atau    para    pemakai  barang-  barang  konsumsi seperti  para  pegawai  negeri,  para  guru  dan  dosen,  para  siswa dan  mahasisa,  para  anggota  TNI  dan  Polri,  buruh,  atau karyawan.
Koperasi  Simpan  Pinjam didirikan  untuk    memberikan kesempatan  kepada    para  anggota    dalam  memperoleh pinjaman dengan   mudah dan  pembayaran jasa  yang  ringan. Uang  yang  dipinjamkan  diambil  dari  modal    koperasi  yang diperoleh dari  simpanan anggota  sendiri.
Fungsi    pinjaman  di    dalam    koperasi    sesuai    dengan tujuan    koperasi    yaitu    untuk    memenuhi  kebutuhan  dan mensejahterakan para  anggotanya. Misalnya:
a.   dengan    pinjaman  itu    seorang    petani    dapat membeli  pupuk,  bibit    unggul,    dan    alat-alat
pertanian lainnya yang akan membantu
meningkatkan hasil  usahanya.
b.        dengan    uang    pinjaman  itu  para  nelayan    dapat membeli  jaring  penangkapikan  yang  baik  sehingga diharapkan pendapatannya dapat  bertambah.
c.  dengan    uang    pinjaman  itu  maka    para  buruh  atau karyawan    dapat    membeli  barang    yang  tidak  dapat dibeli    dari  upah    atau  gajinya  sebulan.   Dengan    cara itu  pula  ia  dapat    membeli  barang-barang  untuk keperluan diri  dan  anaknya,  seperti  membeli laptop, sepeda,  motor, dan  sebagainya.
Tujuan  koperasi  simpan pinjam adalah:
1.  membantu  keperluan  kredit  para  anggota  dengan syarat-syarat  yang ringan.
2.   mendidik para  anggota   agar  giat  menyimpan  sacara teratur  sehingga  membentuk modal sendiri.
3. mendidik anggota hidup berhemat  dengan menyisihkan  sebagian  dari  pendapatan  mereka (Widiyanti, dkk,  1998:  48-52).
Koperasi  Produksi adalah    koperasi    yang    bergerak    di bidang   kegiatan   ekonomi  produksi dan distribusi  barang- barang.  Misalnya    Koperasi  Peternak    Sapi  Perah,    Koperasi Tahu  Tempe,  koperasi Batik, dan  sebagainya.
Koperasi  produksi anggotanya terdiri  dari  para  penghasil barang  atau  jasa.  Orang-orang tersebut  adalah    para    buruh atau    para    pengusaha  kecil.  Oleh        sebab    itu    koperasi produksi  sering    dibagi  menjadi  2  macam    yaitu  koperasi produksi  kaum buruh  dan koperasi produksi  kaum pengusaha.
Koperasi    produksi  kaum  buruh  anggotanya  terdiri  dari para  buruh yang  memiliki keterampilan  tertentu  kemudian mereka mengumpulkan modal dan membangun perusahaan  bersama.  Perusahaan  ini  dapat    berupa perusahaan kerajian,  perusahaan peternakan atau  pertanian. Mereka  sendirilah  yang    menjadi  buruh    sekaligus menjadi  anggota      koperasi      dan    pemilik      perusahaan bersama.
Koperasi   produksi  kaum   produsen   anggotanya  adalah orang-orang  yang   masing-masing mempunyai  perusahaan sendiri.     Pada    umumnya    mereka    adalah     para    produsen kecil,    seperti  koperasi  produsen  pertanian,  koperasi produsen perkebunan, dan  sebagainya.
Koperasi  Jasa adalah    koperasi  yang  bergerak  di  bidang usaha  penyediaan  jasa  tertentu  bagi  para  anggota    maupun masyarakat    umum.  Misalnya    Koperasi  Angkutan    Jakarta (Kopaja),    koperasi    jasa  listrik,  koperasi  jasa  kesehatan,  dan lain  sebagainya.
Koperasi  jasa  didirikan  untuk    memberikan  pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Misalnya koperasi pengangkutan  memberi  jasa  angkutan  barang   atau   orang. Modal    yang    dikumpulkan  dibelikan  alat  angkutan  seperti truk  yang  mengangkut  barang  dari  anggota  dengan    tarip yang  lebih  rendah  dari  tarip  umum,atau  dibelikan  bus dengan    maksud  yang  serupa  di  atas.  Ada  juga  koperasi pengangkutan    yang        secara    bersama-sama  memberikan jasa    kepada      anggota      dan    masyarakat  umum,    seperti Koperasi    Taksi.    Anggotanya      dilayani      dengan      cara menyediakan  onderdil  dan  menyelenggarakan  bengkel bersama,  kemudian taksinya  melayani pengangkutan  umum (Widiyanti, dkk.,  1998:  59-61).
Koperasi  Serba  Usaha adalah    koperasi    yang  melakukan usaha    lebih    dari  satumacam  kebutuhan  ekonomi  atau kepentingan  ekonomi  para  anggotanya.  Biasanya  koperasi jenis  ini  tidak    dibentuk  sekaligus    untuk      melakukan berbagai   macam   usaha,   melainkan  makin   luas   usahanya karena  kebutuhan  anggota  yang    makin    berkembang, kesempatan  usaha  yang  terbuka,    tersedianya  modal,  dan sebab-sebab lainnya.   bentuk    koperasi   ini  dilihat   dari  jenis
usahanya  dapat    dikatakan  sebagai  gabungan  dari  jenis koperasi  yang  empat  di atas   ((Widiyanti, dkk.,  1998:77).
Pembedaan jenis  koperasi  di  samping  berdasarkan pada jenis  usahanya, juga  ada  yang membedakannya  berdasarkan pada  jenis  usaha,  asas,  dan  prinsipnya.  Jenis  koperasi  yang demikian  dapat  dibedakan menjadi 2  macam  jenis  koperasi, yaitu koperasi  konvensional dan  koperasi  syariah.
Pembedaan dua  jenis  koperasi  di  atas  dalam  prakteknya lebih  ditekankan pada  perbedaan  jenis pengelolaannya.  Jika koperasi    konvensional  pengelolaannya  mengacu    pada perturan  perundang-  undangan yang    berlaku di Indonesia,  maka    koperasi    syariah        pengelolaannya mengacu      pada  ketentuan-ketentuan  dalam    ajaran  atau syariat  Islam.

## EKSISTENSI  DAN  PERAN KOPERASI  SYARIAH
Keberadaan    koperasi      syariah    pada      hakekatnya merupakan    sebuah     konversi     dari   koperasi  konvensional dengan menambahkan  muatan  berupa prinsip-prinsip koperasi  atau musyarakah yang  sesuai  dengan    syariat  Islam dan  peneladanan terhadap prilaku  ekonomi yang  dilakukan Rasulullah dan  para  sahabatnya.
Konsep  pendirian  Koperasi  Syariah  pada    dasarnya menggunakan  konsep Syirkah  Mufawadhoh yakni    sebuah usaha    yang    didirikan  secara    bersama-sama  oleh    dua orang   atau   lebih,   masing- masing  memberikan kontribusi dana  dalam   porsi  yang  sama  besar  dan  berpartisipasi dalam kerja dengan   bobot yang  sama  pula.  Masing-masing partner saling  menanggung  satu  sama    lain    dalam  hak  dan kewajiban.  Dan    tidak    diperkenankan  salah    seorang memasukan  modal    yang  lebih    besar  dan    memperoleh
keuntungan  yang  lebih    besar  pula    dibanding  dengan partner    lainnya.    Menurut  Sayyid  Sabiq sirkah  mufawadlah adalah   kerjasama   dua   orang   atau   lebih   untuk   melakukan suatu usaha  dengan   persyaratan:  (1)  modal   masing-masing sama  besarnya,   (2)  mempunyai  kesamaan wewenang   untuk mengelola,  (3)    masing-masing  anggota    beragama  yang sama,    dan    (4)    masing-  masing  memiliki  hak  untuk bertindak atas  nama  koperasi  tersebut  (Sabiq,  1997:  177).
Landasan  normatif koperasi  syariah  adalah  al-Qur’an  dan Sunnah,  serta  Pancasila  dan  Undang-  Undang    Dasar  1945. Sedangkan    azasnya  adalah    tolong    menolong  (gotong royong).
Ayat al-Qur’an  yang dijadikan dasar  dalam  pelaksanaan koperasi  adalah:
1. Q.S. al-Nisa:  12
 ...
 
  ...
‘Maka mereka  berserikat  dalam  yang sepertiga  itu’.
2. Q.S. Shad:  24

##   
   
  




## 
“…..dan   Sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang- orang  yang  berserikat   itu  sebahagian  mereka
berbuat  zalim  kepada  sebahagian  yang  lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal  yang saleh  ….”
3.    Hadits  riwayat  Abu Dawud:
“Dari  Abi  Huraiurah  ra.  Bahwasanya    Nabi  saw bersabda,  sesungguhnya  Allah  berfirman:    “Aku adalah   orang   yang    ketiga  dari  dua  orang   yang berserikat    selama    salah    seorang    di  antaranya tidak  menghianati  yang  lain,  maka  apabila berkhianat  salah  seorang    di  antara    keduanya, saya keluar  dari  perserikatan keduanya”.
Prinsip   Koperasi  Syariah  adalah:
1.        Koperasi  syariah  menegakan  prinsip-prinsip  ekonomi Islam,  sebagai  berikut:
a.   Kekayaan    adalah    amanah  Allah  swt  yang  tidak dapat   dimiliki   oleh  siapapun  secara mutlak
b.  Manusia  diberi  kebebasan  bermu’amalah  selama sesuai  dengan ketentuan syariah
c.      Manusia  merupakan  khalifah    Allah  dan pemakmur di  muka  bumi
d.   Menjunjung  tinggi  keadilan  serta  menolak  setiap bentuk    ribawi    (sistem    bunga    yang  merugikan pihak    tertentu)  dan    pemusatan  sumber      dana ekonomi  pada    segelintir  orang  atau  sekelompok orang  saja.
2.   Dalam    melaksanakan  kegiatannya  didasarkan  pada prinsip-prinsip syariah  Islam  sebagai berikut
a. Keanggotaan  bersifat  sukarela  dan  terbuka
b. Keputusan      ditetapkan  secara    musyawarah    dan dilaksanakan  secara  konsisten  dan  konsekuen (istiqomah)
c. Pengelolaan  dilakukan  secara  transparan  dan professional
d.  Pembagian  sisa  hasil  usaha   dilakukan  secara  adil, sesuai  dengan   besarnya   jasa  usaha masing-masing anggota
e.  Pemberian  balas  jasa  modal    dilakukan  secara terbatas  dan  professional  menurut  sistem  bagi hasil
f. Jujur, amanah, dan  mandiri
g. Mengembangkan  sumber   daya   manusia,  sumber daya   ekonomi  dan   sumber   daya informasi secara optimal
h.  Menjalin  dan  menguatkan  kerjasama  di  antara anggota,  antar  koperasi  serta  dengan  dan  atau lembaga    lainnya    (www.koperasisyariah.com”  \o “Komunitas Koperasi  Syariah).
Azas usaha  dalam  Koperasi Syariah didasarkan atas konsep gotong  royong  serta  tidak  dimonopoli  atau  dikuasai  oleh salah  seorang  pemilik    modal.  Begitu  pula  dalam    hal keuntungan yang diperoleh maupun  kerugian   yang  diderita harus    dibagi    atau    ditanggung  secara    sama    dan proporsional.  Penekanan  manajemen  usaha    dilakukan secara  musyawarah  (Syuro)    sesama  anggota    dalam    Rapat Anggota  Tahunan  (RAT)  dengan    melibatkan  seluruhnya potensi anggota  yang dimilikinya.
Ayat al-Qur’an  yang  relevan  dengan  asas di atas  adalah:

##  


   


##  


 
 

##  
“…..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  taqwa,  dan  jangan tolong  menolong  dalam    berbuat  dosa dan pelanggaran.  Dan  bertaqwalah  kamu  kepada    Allah, Allah amat berat  siksaannya”  (Q.S.  al-Maidah[5]: 2).
Berdasarkan      asas    usaha      di    atas,      maka      koperasi syariah      didirikan    untuk      meningkatkan  kesejahteraan bersama    antara    anggota    koperasi    pada    khususnya  dan masyarakat    pada    umumnya,  serta  turut    membangun tatanan  perekonomian  yang  berbasis    pada    kerakyatan dengan    landasan  ekonomi  yang    berkeadilan  serta    sesuai dengan      prinsip-prinsip  Islam.    Koperasi    syariah    disebut sebagai   lembaga    yang   turut   membangun   perekonomian kerakyatan      karena      pangsa      pasarnya  memang  ditujukan bagi    kalangan      masyarakat      menengah  ke    bawah    yang diwujudkan melalui program pemberdayaan dan pembiayaan usaha  kecil, mikro,  dan  menengah.

## KOPERASI  SYARIAH DAN  PEMBERDAYAAN EKONOMI  KERAKYATAN
Usaha    yang    dikelola    oleh    koperasi    syariah    dapat dibagi    kepada    2  jenis    usaha,    yaitu    usaha  perniagaan dan usaha  simpan  pinjam.  Dalam  bidang  perniagaan  syarat produk yang diperdagangkan:  (1)    halal,   (2)    suci,    dan    (3) tidak   bertentangan  dengan   prinsip-prinsip  ekonomi  dalam Islam.  Sedangkan    usaha    simpan  pinjam  harus    memenuhi
syarat:  (1)  tidak  bertentangan  dengan    prinsip-  prinsip syariat,    (2)    tidak    ada    unsur zulm ,    riba, gharar (penipuan),  dan maisir (perjudian),  (3)  mengandung manfaat  bagi    kedua    belah    pihak,    dan    (4)    berorientasi pada    kepentingan  umum  (Muhammad  Syamsuri,  2003: 47).
Koperasi  syariah  yang  mengelola  secara  khusus  dalam usaha  simpan  pinjam  biasa  disebut    juga  dengan    Koperasi Jasa  Keuangan    Syariah  (KJKS).  Keberadaan  KJKS  ini  agar dapat   lebih   menjamin kehidupan    Koperasi   sebagaimana diamanatkan    oleh      pasal      33    Undang-Undang    Dasar 1945 didukung oleh  Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun 1995   tentang   Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Simpan   pinjam oleh    Koperasi    serta    Kepmen    Koperasi    dan    UKM  No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang    Petunjuk  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  KJKS.
Dalam   operasionalnya,  KJKS ini    tidak    terlalu    banyak perbedaannya  dengan      BMT.  Sebagai  lembaga  keuangan, keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam
penghimpunan  dan  penyaluran  dana.    Istilah-istilah  yang digunakan  juga  tidak    ada  bedanya.  Dalam    proses penghimpunan  dana,  keduanya  menggunakan istilah simpanan  atau    tabungan.  Begitu  pula    dalam    penyaluran dana,  keduanya  menggunakan  istilah    pembiayaan.  Dalam hal    pembiayaan,  akad    yang  dikembangkan  berupa    pola bagi  hasil   (sistem   mudlarabah).   Sedang   syarat  pendirian kedua    lembaga    tersebut  mengharuskan minimal  20  orang (Anonimous, 2012:  6).
Selain  itu,  dalam    buku  Petunjuk  Pelaksanaan  Koperasi Jasa  Keuangan  Syariah  yang  diterbitkan  oleh    Kementerian Koperasi    dan    UKM,  pada    pasal    25    ditegaskan    bahwa
operasional  KJKS  juga memungkinkan  untuk   melaksankan fungsi  ‘Maal’  dan    fungsi  ‘Tamwil’,  sebagaimana  yang selama ini  dijalankan oleh  BMT.
Adapun      yang      sedikit      membedakan    dalam pelaksanaannya,    pada      BMT    memungkinkan  penyaluran dananya  pada  pihak  luar,  yaitu  pihak   yang  belum   menjadi anggota    BMT.  Sedangkan,  dalam operasional  KJKS, penyaluran  dananya  hanya  diperuntukkan  pada  pihak  yang telah  terdaftar  menjadi  anggota  KJKS.  Dalam  hal  ini,  KJKS hanya  diperkenankan memberikan pembiayaan kepada anggota.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  dasar  koperasi,  dari anggota,  oleh  anggota  dan  untuk  anggota.  Koperasi    syariah merupakan  bagian    dari    model    lembaga    keuangan  mikro syariah    (LKMS).  Oleh  karenanya,  fokus    koperasi    syariah adalah    memberikan  pelayanan  kepada    masyarakat    di tingkat  menengah  ke  bawah,    yaitu  dengan    memberikan pembiayaan pada  skala  mikro  (kecil).
Produk  pembiayaan  pada  koperasi  syariah  atau  koperasi jasa keuangan syariah  (KJKS) dimaksud adalah:
1.   Pembiayaan musyarakah ,    yaitu    akad      kerja    sama antara    dua    pihak    atau    lebih    untuk  melakukan usaha    tertentu.  Masing-masing  pihak    memberikan dana    dengan    kesepakatan  bahwa    keuntungan  atau resiko  akan  ditanggung bersama.
Musyarakah biasanya    diterapkan  dalam    hal pembiayaan  proyek,   di  mana   anggota   yang dibiayai dan  koperasi/KJKS  sama-sama  menyediakan  dana untuk    membiayai  suatu  proyek.  Setelah  proyek selesai,  anggota  megembalikan dana  tersebut  beserta bahi hasil yang telah disepakati untuk koperasi/KJKS.
2.   Pembiayaan mudlarabah, yaitu akad kerjasama antara    dua    pihak,    di  mana    pihak    pertama menyediakan    seluruh      modal      dan      pihak      lain menjadi    pengelola.  Keuntungan    dibagi  menurut kesepakatan yang dituangkan dalam  kontrak.  Apabila rugi  maka  akan  ditanggung  pemilik    modal    selama kerugian    tersebut    bukan    akibat    dari    kelalaian    si pengelola.  Jika  kerugian  diakibatkan  oleh  kelalaian pengelola,  maka  si  pengelola  harus  bertanggung jawab atas  kerugian  itu.
3.   Pembiayaan murabahah, yaitu  akad  jual  beli  antara dua  belah    pihak  di  mana    pembeli  dan  penjual menyepakati  harga  jual  yang  terdiri    dari  harga  beli ditambah  ongkos    pembelian  dan    keuntungan  bagi penjua. Murabahah dapat    dilakukan  secara  tunai atau  bayar  secara angsuran.
4.   Pembiayaan istishna, yaitu    pembelian  barang melalui      pesanan  terhadap  barang      yang membutuhkan  proses    untuk    pembuatannya  sesuai dengan pesanan  pembeli  dan  pembayaran
dilakukan di muka  sekaligus  atau  secara bertahap.
5.   Pembiayaan salam, yaitu   pembelian  barang   dengan pembayaran  di    muka    dan    barang  diserahkan kemudian (Anonimous, 2012:  89-101).
Peran    penting      yang    tidak    boleh    diabaikan  dari koperasi    syariah    ini    adalah    peran    sertanya  dalam    upaya mengembangkan  potensi  dan    kemampuan  ekonomni anggota    pada    khususnya  dan  masyarakat    umumnya  baik melalui  usaha  perniagaan maupun usaha  pembiayaan.
Dalam    usaha    bembiayaan,  koperasi    syariah    berperan memberikan  kesempatan  kepada    para  anggota    dalam
memperoleh  pinjaman  dengan    mudah  dan    pembayaran jasa  yang  ringan.    Uang  yang  dipinjamkan  diambil  dari modal    koperasi  yang  diperoleh  dari  simpanan  anggota sendiri.
Fungsi    pinjaman  di    dalam    koperasi    sesuai    dengan tujuan    koperasi    yaitu    untuk    memenuhi  kebutuhan  dan mensejahterakan  para    anggotanya.  Kebutuhan  dimaksud baik  berupa    kebutuhan  konsumtif  maupun  kebutuhan produktif sebagai  modal    usaha    perorangan.    Hal  ini  sesuai dengan tujuan  koperasi  simpan pinjam seperti:
1.  Membantu keperluan kredit  para  anggota  dengan  syarat- syarat  yang ringan.
2.  Mendidik  para    anggota    agar  giat  menyimpan  sacara teratur    sehingga    membentuk  modal  sendiri      dan mendidik    anggota      hidup    berhemat    dengan menyisihkan  sebagian   dari pendapatan  mereka.
Berdasarkan    pada    pemaparan  di  atas  dapat    dikemukakan bahwa    keberadaan  koperasi    syariah  atau    koperasi    jasa keuangan  syariah    memiliki  korelasi    positip    dengan pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan    khususnya  dalam memberikan  pembiayaan  kepada    golongan  ekonomi menengah  ke bawah.

## KESIMPULAN
Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Keberadaan  koperasi syariah  termasuk    masih  baru,  jika  dibandingkan  dengan BMT  atau  lembaga  ekonomi yang  lainnya.  Meski  demikian, perkembangannya  terus  mengalami  peningkatan  karena manfaatnya  yang  sudah    nyata  dirasakan  oleh  masyarakat khususnya  dalam    melayani kebutuhan  dana  bagi  golongan
ekonomi  kecil.
Koperasi    syariah      yang    bergerak      di    bidang      simpan pinjam  sebagai   jasa   keuangan   secara operasional hampir sama  dengan    lembaga    keuangan  BMT.  Ia  berperan  sebagai lembaga    keuangan  mikro    yang    diorientasikan  untuk kesejahteraan  anggota    pada    khususnya  dan    masyarakat pada umumnya.
Landasan    operasionalnya  mengacu    pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun    1995    tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan    pinjam    oleh  Koperasi  serta  Kepmen Koperasi  dan  UKM  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha    Koperasi Jasa
Keuangan Syariah  (KJKS).
Koperasi syariah telah banyak berperan dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat    melalui  produk- produk  yang    ditawarkannya,  baik    melalui      produk pembiayaan  maupun  produk  usaha perniagaan.

## DAFTAR PUSTAKA:
Alma, Buchari.  1994. Ajaran Islam dalam Bisnis. Bandung: Alfabeta
Anonimous.  2012. Modul  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah.
Jakarta:  Deputi    Bid.  Pengembangan  SDM  Kemenkop dan  UKM RI
Antonio,  M. Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori dan Praktik.
Jakarta:  Gema  Insani  Pers
Dimyati,  Ahmad,  dkk.  1989. Islam dan Koperasi  Telaah Peran Serta Umat  Islam dalam Pengembangan Koperasi. Jakarta:  Koperasi  Jasa Informasi (KOPINFO)
Ivan,  Abu. 1981. Penyelenggaraan  Koperasi Pondok  Pesantren.

## Jakarta:  Hidakarya  Agung
Nasution,  Mustafa   Edwin.  2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi  Islam. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.  Cet. ke-2
Sabiq,  Sayyid. 1997. Fikih Sunnah. Terj. Kamaluddin A. Malik. Bandung:  Al-Ma’arif
Syamsuri,    Muhammad.  2003. Penerapan  Prinsip-Prinsip Muamalah    pada  Koperasi  Syariah  Pemuda  Mandiri Indonesia  (KSPMI)    Jawa  Barat, Skripsi  Jurusan Muamalah Fakultas  Syariah  IAIN SGD Bandung
Widiyanti,   Ninik  dan  Y.W.  Sunindhia. 1998. Koperasi  dan Perekonomian Indonesia. Jakarta:  Rineka Cipta.  cet. Ketiga

## UNDANG-UNDANG
Kepmen  Koperasi  dan  UKM No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha  KJKS
PP Nomor 9 Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha Simpan  pinjam oleh  Koperasi
UU RI No.  12  Tahun  1967  tentang  Pokok-Pokok Koperasi
UU RI No.  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian

## SITUS
operasisyariah.com http://www.eramuslim.com/berita/bc2/7713105604-rully- tisna-yuliansyah-optimis-kembangkan- koperasi- syariah.htm.
Saiful Arif. blogspot.com/Koperasi Syariah  antara  Harapan dan  Tantangan.