## LANGKAH HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
Oleh : Taufiq Yulianto
Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275

## Abstrak
Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  wajib  dibayarkan  oleh  pengusaha. Pengusaha  wajib  memberikan  THR  Keagamaan  kepada  Pekerja/Buruh  yang  telah  mempunyai  masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh)  hari  sebelum  Hari  Raya  Keagamaan.  Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pembayaran THR atau THR tidak dibayar secara penuh, hal ini akan menjadi dasar perselisihan hak sebagai bagian dari  sengketa  hubungan  industrial  yang  harus  diselesaikan  sesuai  ketentuan  UU  No.  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kata Kunci : Langkah Hukum, Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan

## 1. Pendahuluan
Pemberian  tunjangan  hari  raya  keagamaan atau sering disebut dengan THR merupakan hal yang sangat dinantikan oleh pekerja/buruh  dalam  menhhadapi  hari  raya keagamaannya.
Tetapi dalam
pelaksanaannya kadang-kadang tidak
seperti  yang  diharapkan,  karena  perbedaan penafsiran  yang  disebabkan  aturan  yang tidak jelas, karena ketidaktahuan pekerja/buruh,
ketidakmampuan
perusahaan, atau kenakalan dari pengusaha. Hal tersebut menimbulkan potensi terjadinya  pelanggaran  terhadap  pemberian Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan.    Oleh karena itu diperlukan suatu aturan mengenai  pemberian  THR  yang  jelas  baik mengenai  waktunya,  jumlahnya,  maupun siapa  saja  yang  berhak  mendapatkan  THR. Aturan  yang  jelas  dapat  menjadi  landasan hukum  yang  kuat  bagi  pekerja/buruh maupun bagi pengusaha uAntuk mengambil langkah-langkah  yang  diperlukan  dalam menyikapi pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

## 2. Pengertian Tunjangan Hari Raya
Sebelum  membahas  tentang  pengertian tunjangan  hari  raya,  sebaiknya  perlu diketahui  terlebih  dahulu  bahwa    menurut Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2015 tentang  pengupahan,    pekerja/buruh  berhak
mendapatkan  penghasilan  yang  layak. Penghasilan  yang  layak  merupakan  jumlah penerimaan  atau  pendapatan  Pekerja/Buruh dari  hasil  pekerjaannya  sehingga  mampu memenuhi  kebutuhan  hidup  Pekerja/Buruh dan  keluarganya  secara  wajar.  Penghasilan yang tersebut diberikan dalam bentuk:
a. Upah; dan b. pendapatan non Upah.
Dalam  hal  pendapatan  non  upah  inilah pekerja/buruh    berhak    mendapatkan tunjangan  hari  raya  keagamaan.  Selain tunjangan  hari  raya  keagamaan,  Pengusaha dapat  memberikan  pendapatan  non  Upah berupa:
a. bonus;
b. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
c. uang servis pada usaha tertentu.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  6 Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari  Raya Keagamaan bagi pekerja/Buruh di Perusahaan    menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  Tunjangan  Hari  Raya Keagamaan  yang  selanjutnya  disebut  THR Keagamaan  adalah  pendapatan  non  upah yang  wajib  dibayarkan  oleh  Pengusaha kepada  Pekerja/Buruh  atau  keluarganya menjelang  Hari  Raya  Keagamaan.  Hari Raya  Keagamaan  adalah  Hari  Raya  Idul Fitri  bagi  Pekerja/Buruh  yang  beragama
Islam,  Hari  Raya  Natal  bagi  Pekerja/Buruh yang  beragama  Kristen  Katholik  dan Kristen  Protestan,  Hari  Raya  Nyepi  bagi Pekerja/Buruh  yang  beragama  Hindu,  Hari Raya  Waisak  bagi  Pekerja/Buruh  yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh  yang  beragama  Konghucu. Pasal    2  Permenaker  No  6  Tahun  2016 menyatakan bahwa Pengusaha wajib memberikan  THR  Keagamaan  kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja  1  (satu)  bulan  secara  terus  menerus atau  lebih.  Jadi  bagi  pekerja/buruh  yang masa  kerjanya  kurang  dari  1  bulan  belum berhak  mendapatkan  THR.  Ketentuan  ini lebih baik daripada ketentuan yang sebelumnya  tentang  pemberian  THR  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1994, yang mensyaratkan  hanya  pekerja/buruh  yang telah  mempunyai  masa  kerja  3  bulan  yang berhak mendapatkan
THR.
THR Keagamaan ini diberikan kepada Pekerja/Buruh  yang  mempunyai  hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  atau perjanjian kerja waktu tertentu.

## 3. Besaran  dan  Tata  Cara  Pemberian THR Keagamaan
Besaran THR Keagamaan ditetapkan sebagai berikut:
a.  Pekerja      /    Buruh    yang            telah mempunyai  masa  kerja  12  (dua  belas) bulan  secara  terus  menerus  atau  lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
b.  Pekerja  /  Buruh    yang  mempunyai  masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi  kurang  dari  12  (dua  belas)  bulan, diberikan  secara  proporsional  sesuai masa kerja dengan perhitungan:
masa kerja x 1 (satu) bulan upah 12 Contoh :
Upah Budi per bulan adalah Rp. 2.000.000, maka  besar  THR  yang  Budi  terima  dengan masa  kerja  2  tahun  adalah  sebesar  satu bulan upah, yakni Rp. 2.000.000 Sementara, jika masa kerja Budi misalnya 7 bulan, maka perhitungan THR nya:
(7 x Rp.2.000.000) ÷ 12 = Rp. 1.166.666,666
Sedangkan  berkaitan  dengan  komponen upah 1 (satu) bulan terdiri atas :
a. a.  upah      tanpa    tunjangan      yang merupakan  upah  bersih  (clean  wages); atau
b. b.  upah      pokok      termasuk      tunjangan tetap.
Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan  perjanjian  kerja  harian  lepas, upah  1  (satu)  bulan  dihitung  sebagai berikut:
a. Pekerja  /  Buruh      yang      telah mempunyai  masa  kerja  12  (dua  belas) bulan  atau  lebih,  upah  1  (satu)  bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima  dalam  12  (dua  belas)  bulan terakhir sebelum Harl Raya Keagamaan;
b. Pekerja / Buruh  yang  mempunyai masa kerja  kurang  dari  12  (dua  belas)  bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata  upah  yang  diterima  tiap  bulan selama masa kerja.
Apabila  penetapan  besaran  nilai  THR Keagamaan  berdasarkan  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan  lebih  besar  dari  nilai  THR Keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah  maka  THR  Keagamaan  yang dibayarkan  kepada  Pekerja/Buruh  sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama  atau kebiasaan yang telah dilakukan.
THR  Keagamaan  diberikan  1  (satu)  kali dalam  1  (satu)  tahun  sesuai  dengan  Hari Raya Keagamaan masing- masing Pekerja/Buruh.  Dalam  hal  Hari  Raya Keagamaan  yang  sama  terjadi  lebih  dari  1 (satu)  kali  dalam  1  (satu)  tahun,  THR Keagamaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan  Hari  Raya  Keagamaan.  THR Keagamaan dibayarkan  disesuaikan dengan Hari  Raya  Keagamaan  masing-masing Pekerja/Buruh,  kecuali  ditentukan  lain sesuai  dengan  kesepakatan  Pengusaha  dan
Pekerja/Buruh  yang  dituangkan  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau perjanjian  kerja  bersama.  Dan  THR Keagamaan  ini  wajib  dibayarkan  oleh Pengusaha  paling  lambat  7  (tujuh)  hari sebelum  Hari  Raya  Keagamaan  .  THR Keagamaan  diberikan  dalam  bentuk  uang dengan  ketentuan  menggunakan  mata  uang rupiah Negara Republik Indonesia. Pemberian  THR  Keagamaan  ini  secara khusus juga mengatur apabila pekerja/buruh  yang  hubungan  kerjanya berdasarkan  perjanjian  kerja  waktu  tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan  kerja  terhitung  sejak  30  (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak  atas  THR  Keagamaan.    THR Keagamaan  berlaku  untuk  tahun  berjalan pada  saat  terjadinya  pemutusan  hubungan kerja  oleh  Pengusaha.  Ketentuan  tersebut tidak  berlaku  bagi  Pekerja/Buruh  yang hubungan  kerjanya  berdasarkan  perjanjian kerja waktu tertentu, yang berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Pekerja/Buruh yang dipindahkan  ke  perusahaan  lain  dengan masa  kerja  berlanjut,  berhak  atas  THR Keagamaan  pada  perusahaan  yang  baru, apabila dari perusahaan yang lama Pekerja/Buruh  yang  bersangkutan  belum mendapatkan THR Keagamaan.

## 4. Denda dan Sanksi Administratif
Pengusaha  yang  terlambat  membayar  THR Keagamaan  kepada  Pekerja/Buruh  dikenai denda  sebesar  5%  (lima  persen)  dari  total THR  Keagamaan  yang  harus  dibayar  sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha  untuk  membayar  yaitu  7  hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pengenaan denda    tidak  menghilangkan  kewajiban pengusaha  untuk  tetap  membayar  THR Keagamaan  kepada  Pekerja/Buruh.  Denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan  Pekerja/Buruh  yang  diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja  bersama.  Pengusaha  yang  tidak membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh  dikenai  sanksi  administratif. Sanksi  administratif  tersebut  sesuai  dengan
ketentuan  peraturan  perundang-  undangan yaitu berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian  sementara  sebagian  atau seluruh alat produksi; dan
d. pembekuan kegiatan usaha.

## 5. Langkah  hukum  apabila  terjadi pelanggaran pemberian THR
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  memang  tidak secara  tegas  mengatur  mengenai  tunjangan hari  raya.  Pengaturan  mengenai  THR terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  6  Tahun  2016 tentang  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Memang  perusahaan  dapat  mengatur  lain mengenai  besaran  THR  dalam  perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan,  perjanjian kerja  bersama,  atau  kebiasaan,  dengan syarat  besarnya  THR  yang  diatur  tersebut lebih  besar  dari  nilai  THR  yang  diatur dalam Permenaker 6/2016.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut, setidaknya  dapat  ditarik  dua  kesimpulan mengenai besarnya nilai THR:
a. THR        diberikan        sebesar    1    bulan upah  bagi  pekerja  yang  telah  bekerja selama  12  bulan  secara  terus  menerus atau  lebih,  dan  bagi  pekerja  yang  telah bekerja kurang dari 12 bulan tetapi lebih dari  1  bulan  mendapat  THR  secara proporsional.
b. Besarnya nilai  THR bisa ditentukan lain sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama atau kebiasaan  yang berlaku di perusahaan  yang  bersangkutan,  hanya jika  PK,  PP,  PKB  atau  kebiasaan tersebut  menentukan  nilai  THR  lebih besar  dari  ketentuan  dalam  permenaker no. 6 Tahun 2016.
Jika  memang  ada  pelanggaran  terhadap ketentuan pembayaran THR atau THR tidak dibayar  secara  penuh,  hal  ini  akan  menjadi dasar  perselisihan  hak  sebagai  bagian  dari
perselisihan
hubungan
industrial.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU  No.  2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan
tersebut diselesaikan
berdasarkan  ketentuan  UU  Perselisihan Hubungan  Industrial  (UUPHI).  Menurut UUPHI,  cara  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial harus dimusyawarahkan  terlebih  dahulu  antara pengusaha  dan  pekerja  paling  lama  30  hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan .  Bila  musyawarah  gagal,  perselisihan tersebut  kemudian  dicatatkan  ke  instansi ketenagakerjaan setempat untuk ditawarkan upaya  penyelesaian  melalui  konsiliasi  atau arbitrase.  Dalam  hal  para  pihak  tidak menetapkan  pilihan  penyelesaian  melalui konsiliasi  atau  arbitrase  dalam  waktu  7 (tujuh)  hari  kerja,  maka  instansi  yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan  kepada  mediator.  Bila  tidak mencapai  kesepakatan,  maka  salah  satu pihak  dapat  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

## 6. Kesimpulan
Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  adalah hak  pekerja/buruh  yang  wajib  dibayarkan oleh pengusaha. THR Keagamaan termasuk  pendapatan  non  upah  yang merupakan  penerimaan  Pekerja/Buruh  dari pemberi  kerja  dalam  bentuk  uang  untuk pemenuhan kebutuhan keagamaan, memotivasi peningkatan produktivitas, atau peningkatan  kesejahteraan  Pekerja/Buruh dan  keluarganya.  Karena  THR  Keagamaan ini menjadi kewajiban dari pengusaha maka sudah seharusnya pengusaha harus mengikuti ketentuan yang ada yaitu :
a. Pengusaha  harus  memberikan  THR
Keagamaan  ini  kepada  pekerja/buruh yang  sudah  memiliki  masa  kerja  lebih dari 1 bulan dan harus dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
b. Besaran THR telah ditetapkan yaitu yang masa  kerjanya  lebih  dari  1  tahun mendapatkan  1  bulan  upah,  sedangkan yang  masa  kerjanya  lebih  dari  1  bulan
tetapi  kurang  dari  1  tahun  mendapatkan THR keagamaan secara proporsional.
c. Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap pemberian  THR  keagamaan  ini  maka langkah  hukum  yang  harus  ditempuh adalah  tetap  berdasarkan  perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  UU  No.  2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial karena pelanggaran  terhadap  pemberian  THR keagamaan  ini  termasuk  perselisihan hak.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  Per. 04/Men/1994 Tentang Tunjangan
Hari  Raya  Keagamaan  Bagi  Pekerja di Perusahaan
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  6 Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari Raya  Keagamaan  bagi  pekerja/Buruh di Perusahaan
Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan No.1/MEN/VI/2016
tentang
Pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya Keagamaan Tahun 2016
www.hukumonline.com www.HRD-Forum.com