## PENTINGNYA PENDIDIKAN PERBANKAN UNTUK

## MENGATASI KELANGKAAN  MODAL DALAM PENGEMBANGAN UMKM
Setiadi  Umar
Fakultas Ekonomi Universitas  Katolik parahyangan

## Abstract
According  to the Ministry of rrade  and tndustry of the Republic of lndonesia  (Deperindag), there are problems faced by smatt Medium Enterprise(s) (sMEs) to develop fhemse/ves. some of fhese problems are the insufficiency  capital,  Iimited knowledge,  uncompetitive financing schemeg and lack of education of the sME's owners aggravating the problem. This paper discusses  the condition of tndonesian  banking  and other financial  institutions as well as capital  conditions,  the condition of sME(s,) and the needs of financial and  business education for sMEs. Finally, this paper suggests alternative solutions to the problem.
Keywords: Small Medium Enterprises (SME)s, SMEs development, sMEs Busrness Education,  lndonesian  Banks and LDR, private secfor development.

## Pendahuluan
UMKM di Indonesia, menurut Menteri Negara Urusan Koperasi dan usaha Kecil Menengah suryadharma Ali, memberikan kontribusi sebesar  1.778.7 trilliun atau 53.3% dari  GDP lndonesia,  peningkatan 10% dari kinerja UMKM ini berarti akan meningkatkan GDp saat ini sebesar 5%,  suatu angka yang besar,  mengingat pertumbuhan GDp Indonesia saat ini hanya sekitar 6% per tahun.  Disamping itu, UMKM menyerap  85,4 juta orang atau 96,18 persen  terhadap seluruh tenaga kerja  yang bekerja di Indonesia. Kemajuan  UMKM dapat berarti pemecahan  masalah  bagi  pengangguran di lndonesia. Dalam salah satu halaman  METI  (Kementrian  Perdagangan dan lndustri Jepang) disebut bahwa industri kecil-menengah atau chuushoukigyou alau secara umum banyak orang mengenal dengan SME  (small medium  enterprise) berperan  sangat besar  dalam ekonomi Jepang, termasuk tentunya ekonomi-ekonomi kotanya. SME ini menyumbang 99.7o/o kegiatan  industri Jepang,  menyedot sekitar 70% sektor tenaga  kerja Jepang, dengan volume penjualan mencapai  40-60% dari  keseluruhan  industri.  Berdasarkan data diatas, terlihat  bahwa peran UMKM  lndonesia,  meskipun vital peranannya dalam perekonomian Indonesia, namun perannya  masih  tertinggal jauh dengan UMKM di negara  tetangga. Sadar akan pentingnya  peranan UMKM  dalam suatu negara, kita perlu menanyakan  langkah  apa yang perlu dilakukan agar kontribusi  UMKM  didalam GDP menjadi  makin besar, seperti negara - negara  lainnya?
Bina  Ekonomi  Majalah  tlmiah  Fakultas  Ekonomi  Unpar
Kendala  dalam Pengembangan UMKM Menurut Deperindag, ada beberapa masalah yang telah teridentifikasi dan perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi pengembangan UMKM dapat  adalah keterbatasan  modal untuk melakukan perbaikan / peningkatan teknologi, serta lemahnya akses serta  terbatasnya  informasi  tentang  sumber  teknologi  dan pengetahuan tertentu.  Skim  pembiayaan untuk pengembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi  termasuk  pembelian mesin-mesin baru untuk UMKM masih terbataJ. Misalnya  masalah teasing dan  sewa beli masih  terbatas' dan belum  banyak dimanfaatkan oleh UMKM  karena tidak kompetitif.
Namun,  sebenarnya  masalah  yang dihadapi UMKM tidak hanya itu, 59.87%t dari populasi Indonesia  yang berumur lebih dari 10 tahun neium  melewati pendidikan SD. Disamping itu, menurut data yang didapat dari peneiitian  Bambang  Setiarso di tahun 2O01, menunjukkan bahwa 65.3'l dari pengusaha nonformal berpendidikan  SD kebawah dan hanya 1.6% yang berfiendidikan  sarjana  muda atau diploma lll keatas'
SekLdar infoimasi 75o/o2 dari penduduk Indonesia bergerak  di sektor non formal. Pada  sektor industri  pengotahan pangan juga  tidak  menunjukan gambaran  yang  lebih  baik.  Sebagian besar  dari jumlah  pengusaha kecil Ji sektor tersebut yang  maksimum  berpendidikan SD mencapai angka 80%, dan yang berpendidikan tersier  (Dlll/Sarjana  Muda)  keatas, kurang dari 1 %. gita Oata ini masih dapat  diandalkan  pada  masa  sekarang ini, maka  hal ini berarti  tenaga kerja  yang terdidik  yang  tersedia baik untuk berusaha sendiri atau memimpin sebuah UMKM,  ataupun sebagai sumber daya manusia pada umumnya sangat sedikit. Tentu  saja sumber daya manusia yang menguasai secara  spesifik  hal-hal yang beihubungan dengan keuangan seperti pengaturan keuangan, pembuatin  laporan  keuangan  ataupun hal-hal yalg berhubungan dengan pengajuan pinjaman dana lebih sedikit.  Disamping itu rendahnya ting[at pendidit<an ini dapat membuat  penerimaan / adaptasi proses pei.tbaharran dalam UMKM  terutama dalam menerima  pengetahuan baru menladi lebih  sulit. Kesulitan dapat timbul dari masalah dalam pemahaman bahasa, istilah baik itu dalam  bahasa  lndonesia maupun dalam  bahasa  inggris,  dan tentu saja komunikasi- Melihat  masalah diatas, tampaknya masalah yang telah teridentifikasi  oleh deperindag,  bisa jadi juga disebabkan  oleh masalah kurangnya pendidikan atau kurangnya pengetahuan mengenai keuangan dan peiOanXan. Keterbatasan pengetahuan ini tentu tidak hanya mempersulit  pengusaha  UMKM  dalam mengajukan  kredit,  namun  juga pihak perbankan  dalam  menyediakan  kredit,  apalagi  dengan  biaya yang murah. Ketidak jelasan data tentu saja sangat mempersulit pihak perbankan dalam  melakukan evaluasi resiko sehingga  pihak bank harus
' Badan  Pusat  Statistik  2006
t CLSn - Market outlook Indonesia, 15 Agustus  2007
Volume 14, Nomor 1, Januari  2010
mengenakan premium untuk mengkompensasikan resiko yang dirasakannya dan menyebabkan tingkat bunga yang tidak  kompetitif. Hal initentu saja serta meningkatkan  biaya  bagi  peminjam  dana. Sehingga  dari siniterlihat bahwa kurangnya pengetahuanlah yang merupakan salah satu penyebab kinerja UMKM di Indonesia lebih  rendah dibandingkan kinerja UMKM di negara-negara  maju. Disamping itu, penyebaran  institusi  keuangan  yang  tidak merata juga mempersulit  penyaluran dan penyediaan  dana ke dan di daerah. Disamping itu, proses pengajuan pinjaman yang dibutuhkan untuk mengembangkan  UMKM menjadi  lebih  sulit, terutama di daerah-daerah yang tidak terlayani oleh institusi  keuangan. Tentu saja hal ini menghambat pergerakan kemajuan  perekonomian  daerah  tersebut.
Dari sini tampak  bahwa kurangnya  pengetahuan dan tingkat pendidikan pengusaha UMKM, serta minimnya tenaga kerja yang memiliki  pengetahuan mengenai perbankan dan ketersediaan institusi keuangan yang berperan dalam menyumbang masalah  yang telah teridentifikasi oleh deperindag, seperti terbatasnya modal bagi UMKM dan tidak kompetitifnya  skim  pembiayaan serta  biaya itu sendiri. Namun sebelum kita mengambil  kesimpulan  ini ada baiknya kita melihat dahulu mengenai  kondisi  permodalan  dan  perbankan  kita.
Kondisi Perbankan dan Permodalan di Indonesia Perbankan adalah  segala  sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Perbankan3 Pasal 1 angka  1. Fungsi utama perbankana di Indonesia adalah  sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah  berdasarkan  demokrasi  ekonomi dengan mengunakan prinsip kehati-hatian.
Dalam perbankan ada berbagaimacam  bentuk usaha bank  dan termasuk  di dalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan yang kadang disebut  Financial Deepening  yang dalam pelaksanaannya  tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka  semakin  besar  pula manifestasi bank tersebut. Di negara maju seperti  Amerika  Serikat,  persentase usaha perkreditannya (LDR) di bidang perbankan rata-rata  sebesar 91%, sehingga dapat  dibilang bahwa  dana yang disimpan oleh pihak ketiga 91o/onla  digunakan untuk menyumbang atau menggerakan perekonomian.
Namun  berdasarkan  catatan  dari Bank lndonesia, perbankan di Indonesia  mengalami  kelebihan dana, dan kelebihan dana ini makin
3 http://www. bi. go. id/web/id/Tentang+Bl/Undang-undang+  Bl/ '' http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/lkhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas  Ekonomi Unpar 9
I f;n;;
[*-leeB [*-1dee l- 2ooo [ --joor
l- -2o9i
| 2003 | ------ -----
| 2OO4 I 2005
l- - zooo
l -_7-0q_l
besar setiap tahunnya.  Hal ini ditunjukan dengan  perbedaan  yang makin besar dari tahun ke tahun  antara  jumlah  simpanan masyarakat (dana pihak  ketiga)  yang dimiliki  oleh perbankan  dan jumlah  yang dikucurkan untuk t<reOit (lihat Tabel l). Meskipun angka LDR yang terakhir menunjukan angka  yang lebih baik namun masih  termasuk rendah, apalagi bila dibandingkan  dengan LDR negara-negara  tetangga kita di asia  tenggara. Untuk sebagai  perbandingan  marilah kita melihat angka LDR teiendah yang pernah dicapai dari negara-negara di Asia Tenggara. seperti Thailand angka  LDR yang  terendah yang pernah terc-pai adalah  B0%,  Singapore, 85%, Taiwan, B5o/o, Malaysia B0%,
Filipina 63%,  dan Korea 75%. LDR  rata-rata terendah  negara-negara di Asia namun tidak termasuk jepang adalah 760/o' (Wood  2004)
Tabel 1. n  I Dana Pihak Ketiga | (triltiun ruPiah) Kredit trilliun rupiah LDR I 358 378 106 573 487 B5 ozo 225 36 720 269 37 809 308 38 836 410 49 902 477 53 963 595 62 1128 730 65 1287 833 65 1354 904 67 *Juni Sumber : Bank Indonesia.
Dari perbandingan  diatas, terlihat  bahwa tingkat LDR  lndonesia sangat  rendah, meskipun tingkat LDR dapat berarti  bagus ataupun buruk. Dengan rendahnya  tingkat  LDR  Indonesia, hal ini dapat berarti kurangnya permintaan akan kredit, sulitnya pemberian kredit oleh perbankan,  kehati-hatian bank, sulitnya melakukan pengajuan kredit yang mungkin dapat disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat mengenai sistem perbankan terutama sebagai penunjang usaha mereka, ketidak tahuan masyarakat  mengenai cara pengajuan kredit ataupun tidak lengkapnya surat yang diperlukan. Namun hal ini dapat pula diartikan  tersedianya cukup dana  dalam sistem perbankan untuk dikucurkan terutama untuk mengakomodir naiknya permintaan kredit ketika  biaya  modal ini (yang biasanya  ditentukan oleh tingkat suku bunga)  menurun.
Namun biar bagaimanapun,  rendahnya  LDR, dan melimpahnya dana dari pihak ke tiga ini tidak berarti  bahwa  perbankan perlu melunakan  persyaratan dalam pemberian  kreditnya,  atau menjadi lebih tidak berhati-hati untuk meningkatkan tingkat LDR ini.
10
Volume 14, Nomor 1, Januari  2010
Telah  banyak kejadian-kejadian  yang  membuktikan  bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet.banyak  terjadi sebagai  akibat pemberian persetujuan  kredit yang tidak begitu ketat. Di Indonesia  masalah kredit macet, yang dalam istilah perbankan disebut dengan Non Perfoming Loan (NPL), menduduki posisi tertinggi  yakni 34%. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit  macet atau bermasalah dengan total pemberian  kredit perbankan.  Rasio  NPL terhadap  total  loan tersebut di Korea Selatan 19%, Malaysia 33% dan Thailand 61%. Makin tinggi bahaya atas kredit  macet yakni tidak  terbayarnya  kembali kredit yang diberikan, baik sebagian  maupun  seluruhnya,  yang dihadapi  oleh bank, maka makin  turun  pula tingkat kesehatan dan nilai bank tersebut, terutama dalam ukuran tingkat  likuiditas  keuangan dan solvabilitasnya. Dimana tingkat  likuiditas dan solvabilitas ini mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah dan calon nasabah. Karena  tingkat likuiditas ini sangat mempengaruhi kemampuan bank tersebut dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik tanpa melakukan  penjualan asset dan tingkat solvabilitas  adalah kemampuan bank tersebut dalam membayar  kembali  simpanan  nasabah  pada saat ditarik  dengan mengandalkan asset  yang dimilikinya.  Disamping itu, semakin besar jumlah kredit yang bermasalah, dapat berarti semakin besar jumlah dana  cadangan yang  harus disediakan  oleh bank tersebut dan hal ini meningkatkan biaya dan resiko yang menjadi tanggungan bank tersebut.
Meskipun  rendahnya LDR membuat  bahaya yang disebabkan oleh tingkat  likuiditas ini menjadi sangat  kecil, namun hal ini tidak berarti bahwa pihak perbankan  dapat  memberikan  kredit  secara serampangan. Pihak  perbankan harus tetap minimal  mempertahankan pelaksanakan prosedur 5C dalam memberikan  pinjaman pada  calon nasabah dan nasabahnya dan sama  sekali tidak melonggarkannya.
Disamping itu, data lain yang perlu diperhatikan adalah data ketidak merataan  tingkat  NPL (non  performing  loan) dan LDR (/oan fo deposrt ratio) di berbagai daerah.  Dimana tingginya  NPL mencerminkan resiko yang  lebih tinggi  dalam  memberikan pinjaman di daerah tersebut. Musim masuk sekolah atau karena  istri melahirkan merupakan  salah  satu dari sekian penyebab gagal bayar yang umum terjadi. Sedangkan  tingkat LDR yang rendah, dapat mencerminkan ketidak tahuan masyarakat tentang fungsi perbankan sebagai penunjang usaha dan mungkin mengandalkan sumber pinjaman lain seperti lintah darat untuk membiayai  usahanya.
Namun yang menarik di sini adalah, meskipun keterbatasan modal telah diidentifikasikan sebagai salah satu kendala dalam meningkatkan kinerja UMKM, namun berdasarkan tabel dan ulasan diatas  terlihat  bahwa tingkat  LDR Indonesia adalah rendah. Hal ini menyiratkan bahwa  banyak  modal  kerja yang menganggur.
lt Bina Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
Namun,  yang  lebih menarik,  angka LDR yang  rendah ini, disertai juga dengan tingkat  NPL yang tinggi dan juga dengan tingkat kredit investasi yang  rendah.  Jauh lebih  banyak  kredit  yang  digunakan  untuk konsumsi dibandingkan untuk  berinvestasi,  dan tingkat gagal bayarnya  tinggi.
Jadi sekali lagi, ada kemungkinan  bahwa tingkat pengetahuan pelaku usaha, UMKM  khususnya mengenai pengaturan keuangan, pengajuan pinjaman dan perbankan, yang masih kuranglah yang menjadi salah  satu penyebab  rendahnya  tingkat LDR  dan tidak  berkembangnya UMKM di lndonesia. Disamping itu ketidak  mampuan mengelola keuangan dapat menjadi  salah  satu penyebab tingkat NPL  yang terjadi.
Celakanya angka NPL, terutama untuk BPR, saat initerus meningkat.
Dukungan institusi keuangan dan pendidikan  keuangan. Ketersediaan  institusi keuangan unit khusus yang diperuntukan untuk pengembangan UMKM, yang mengenal kondisi  lokal, sangat diperlukan  untuk  mendukung  pengembangan  usaha  UMKM di daerah.
Mungkin bentuk-bentuk  institusi  keuangan yang ada seperti BPR dan koperasi  dapat dipertimbangkan  untuk digunakan  dalam  mewadahi hal ini. Karena  kebutuhan untuk memperoleh dana di daerah akan lebih mudah dipenuhi bila tersedia  unit-unit khusus  pembiayaan di daerah- daerah tersebut.  Hal ini berarti penyebaran BPR, meskipun  sudah cukup baik di pulau jawa,  masih  perlu diperluas di pulau-pulau  lainnya, karena keberadaannya  masih  sangat  terbatas.
Namun yang lebih penting adalah pemberian pendidikan, pelatihan ataupun  penyuluhan  mengenai perbankan, keuangan, bisnis dan manajemen kepada pengusaha dan tenaga  kerja  lokal UMKM. Sehingga dapat menghasilkan pengusaha-pengusaha UMKM yang beruuawasan  bisnis yang profesional  dan dapat memisahkan antara untuk kebutuhan  bisnis dan untuk kebutuhan keluarga.
Keberadaan peta NPL (non performing loan) & LDR (loan to deposit ratio) terutama yang  berasal dari BPR dapat  menjadi panduan bagi Bl untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan,  daerah-daerah mana yang masih  memerlukan  pendidikan  ini. Dengan  demikian  tingkat LDR dapat ditingkatkan  dan NPL dapat  dikurangi.  Disamping  itu dengan turunnya tingkat NPL ini, atau dengan  bertambahnya jumlah  kredit yang sehat, persepsi akan resiko atas pemberian kredit pada UMKM-pun dapat menurun. Dengan  turunnya tingkat persepsi akan resiko UMKM ini, dapat berarti  biaya modal  yang dikenakan  untuk  daerah  tersebut dapat diturunkan daritarif rata-rata yang  berlaku  pada saat ini, yaitu24o/o.
Namun, tidak  hanya itu peran  BPR.  Kredit investasi,  kredit yang dapat menggerakkan  sektor riel, yang diberikan oleh BPR saat ini, masih dalam porsi yang terlalu  kecil, dibandingkan  kredit jangka pendek dan kredit konsumtif. Perlu diambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan  hal ini sehingga  dengan  demikian  dengan  turunnya suku bunga tidak hanya  meningkatkan kredit konsumsi,  namun juga kredit investasi.
12 Volume 14. Nomor 1, Januari  2010
Pengajuan kredit investasi perlu diperjelas dan dipermudah. Namun dipermudah tidak  dalam arti dipermudah dalam hal-hal yang dapat meningkatkan  resiko kredit perbankan. Karena perlu diperhatikan bahwa dari 43 juta unit UKM, hanya 13o/o \ang bankable (memiliki jaminan) dan dapat mengajukan  kredit investasi. Mungkin  perlu dipikirkan  bentuk lain yang dapat digunakan  untuk  pembiayaan  investasi ini, seperti bentuk leasing dan sewa beli misalnya. Dimana pada  kredit jenis  ini, barang yang dibeli,  selain berguna untuk keperluan usaha, juga dapat dipergunakan sebagai  jaminan.  Disamping itu pengarahan bahwa perbankan tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi masalah konsumsi dan keperluan jangka pendek, tetapi dapat juga digunakan sebagai penunjang kepentingan  usaha juga, sangat perlu  dilakukan.
Institusi keuangan dan pendidikan yang bernuansa user  friendly dan bernuansa  lokal
Sebenarnya  permasalahan  yang pertama kali harus dipecahkan sebelum kita dapat memperkenalkan  perbankan  pada UMKM lndonesia adalah membuat perbankan dan penyuluhan atau pendidikan tersebut dalam  bentuk yang mudah dikomunikasikan, sederhana dan mudah dimengerti oleh UMKM di Indonesia.  Rendahnya tingkat pendidikan diiringi dengan  beragamnya  bahasa, dialek dan  budaya  Indonesia, serta kebiasaan dalam  menggunakan sistem  ijon dan rentenir yang jauh lebih mudah dalam persyaratan administrasinya memberikan tantangan tersendiri dalam usaha  memperkenalkan  sistem perbankan ini. Sarana dan prasarana yang digunakan  baik dalam memperoleh maupun  membagi pengetahuan juga perlu diperhatikan. Akan lebih baik bila menggunakan  sarana dan prasarana yang telah  mereka  kenal, atau dalam bentuk lain yang mereka inginkan. Penggunaan sarana yang "user friend$' seperti  rembuk  desa /shanng  dan  penyuluhan oleh tenaga ahli ataupun oleh staf dari pihak perbankan  merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.
Namun tenaga ahli dan staf perbankan yang perlu disediakan adalah harus mereka yang menguasai bahasa lokal. Disamping itu tenaga ahli atau staff ini harus dapat pula meneruskan  informasi yang didapatriya, baik itu berupa permasalahan,  keluhan, pertanyaan, serta pengetahuan dari UMKM lokal ke kantor pusat ataupun kepada knowledge centre  yang berfungsi sebagai pusat pengolah informasi dalam  bahasa yang dipakai  umum dan tidak membingungkan. Informasi berharga ini dapat digunakan  oleh kantor pusat ataupun pemerintahan sebagai  masukan untuk pengembangan  UMKM dan perbankan daerah lebih  lanjut.
Singkat  kata,  pengenalan  perbankan  maupun pemberian ilmu / transfer knowledge lainnya harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan kental  dengan  suasana lokal, agar mudah dimengerti atau dapat terjadi kesalah  pahaman.  Sehingga,  pertukaran  informasi tidak akan menjadi  sesuatu  yang  sangat  sulit dan membuat  frustasi.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi Unpar

## Meningkatkan  peranan  swasta  dalam perekonomian.
Luasnya daerah Indonesia, dan banyaknya sarana dan pra
Sarana yang  perlu dibangun, tidak memungkinkan  untuk  menyerahkan pembangunan ini untuk seluruhnya  ditanggung  oleh negara. Disamping itu, gita  hal ini terjadi, akan menimbulkan  lebih banyak  dampak negatif dibandingkan  dampak  positif. Yang pertama adalah  kemajuan daerah apalagi yang berlokasi di pelosok Indonesia harus menunggu waktu yang sangat lama, karena terbatasnya dana APBN yang tersedia. Yang kedua, pembangunan akan mengikuti skala prioritas dan bukan karena perkembangan pasar, sehingga dapat terjadi ketimpangan pembangunan. Yang Ketiga  biaya pembangunan yang terjadi dapat menjadi sangat  besar,  karena  ada  kemungkinan  biaya "tambahan" yang dikenakan oleh oknum-oknum tertentu baik dari kontraktor,  pemerintahan maupun dari perbankan. Yang keempat  adalah adanya kemungkinan bahwa apa  yang dibangun bukanlah apa yang  benar-benar  diperlukan oleh masyarakat lokal tersebut  (seperti apa  yang telah  terjadi dalam kasus R&D di negara kita. R&D yang  terpusat pada pemerintah,
menghasilkan  banyak hasil R&D  yang  ternyata tidak dibutuhkan oleh dunia  usaha) dan yang  terakhir adalah, bila proyek-proyek  tersebut dibiayai oleh pinjaman  luar  negeri,  dapat  merpbuat  negara kita terpuruk ke dalam hutang luar negeri, seperti  yang pernah teryadi pada periode yang lalu.
.'
Oleh karena itu, pembangunan sarana dan pra  sarana ini akan jauh lebih baik bila memasukan unsur swastadalam hal ini adalah UMKM kedalamnya. Hal ini tidak  berarti peran pemerintah dapat berkurang, atau dapat  lepas tangan  dari pembangunan safarlA dan prasarana  ini. Peran pemerintah sebagai regulator dan pembdri insentif masih diperlukan untuk menciptakan suasana dan kondisi yang  kondusif yang dapat menarik sektor  swasta untuk bergerak  dibidang tersebut. Pemberian kredit  lunak, pemotongan pajak,  kepastian  hukum, pemberantasan pungli,  hanyalah sedikit dari banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan suasana investasi.
Namun  bagaimana kita bisa membuat pihak  swasta membangun di bidang-bidang  atau di daerah-daerah  yang  kurang menguntungkan? Memang,  mungkin  akan sangat  mahal  untuk membuat.jaringan  internet di seluruh indonesia, membangun jalan  dan komunikasi, listrk ke seluruh pelosok  Indonesia, namun tidak terlalu mahal biaya yang dibutuhkan untuk  membuat  sebuah  internet cafe,  sebuah tower Base Transceiver Station (BTS), untuk  membangun 10 km jalan raya, dan sebuah generator sederhana.  Dimana semua ini dapat ditanggung  oleh seorang, atau  beberapa  orang wirausahawan  yang berjiwa wirausaha  yang  dapat mendapatkan  keuntungan  dari sana  yang mungkin  kecil di saat ini, tapi dapat meningkat ketika perekonomian  daerah tersebut meningkat.
14
Volume 14. Nomor 1, Januari2010
Dengan adanya jalan raya, dan komunikasi, akan membuat petani  dapat  menjual  hasil usahanya di pasar yang lebih jauh, dengan harga yang  lebih tinggi. Dengan adanya Pembangkit listrik, Pabrik sederhanal  home rndustn'es dan UMKM  lainnya dapat berkembang, hasil alam dapat ditingkatkan nilainya, pengetahuan bisa lebih gampang diperoleh. Hal ini berarti peningkatan  ekonomi.  Dengan adanya pertumbuhan ekonomi,  berarti dapat mengembangkan desa itu lebih lanjut,  lebih  banyak  UMKM yang  dibuat,  UMKM yang  ada menjadi lebih efisien, dan mungkin setelah itu terdapat permintaan atau kebutuhan akan sarana dan  prasarana  yang lebih maju. Pengusaha  UMKM dapat meningkatkan daya dari pembangkit  listriknya, BTS dapat ditambah, jalan diperlebar, bahkan mungkin  sudah waktunya untuk memulai membangun fasilitas lain seperti lapangan terbang sederhana atau pelabuhan yang sesuai  dengan kebutuhan dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Hal yang sederhana ini dapat menjadi besar,  bila di setiap desa dan setiap UMKM terdapat semangat berusaha dan  berinovasi seperti  ini. Dengan demikian  perkembangan, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan.
Dengan  adanya  potensi  keuntungan,  baik  itu yang  segera terjadi atau yang akan terjadi  dengan adanya sarana dan prasarana, berarti terdapat  permintaan untuk fasilitas  tersebut. Dan  bila diiringi dengan biaya pendirian  fasilitas sederhana  seperti pendirian  sebuah BTS atau generator  sederhana yang dapat dijangkau oleh pengusaha, seharusnya dapat  menjadi  insentif yang  kuat bagi para wirausahawan  dan  atau bagi para pemakai (yang  akan mendapatkan keuntungan tersebut) untuk mendirikan  fasilitas  tersebut.  Pembangunan  sarana dan prasarana ini dapat diorganisir dan ditanggung secara bersama-sama  oleh sesama pemakai atau juga bisa dibantu  oleh investor / entrepreuner yang lain dan mungkin juga dengan pemerintah  daerah (pemda) bila mungkin. Disini berarti pemakai, selain juga bertindak  sebagai  pembeli / pengguna,  dapat juga bertindak sebagai pemegang saham / pemilik fasilitas.  Selain itu, di daerah  yang  asas  kegotong  royongannya masih kuat, dapat mendorong biaya  pendirian fasilitas ini menjadi  makin  terjangkau.
Disamping  peranannya dalam pembangunan ekonomi, sarana dan  pra sarana ini, seperti  BTS,  listrik, dan internet cafe, juga dapat memberikan  penghasilan dan keuntungan  bagi  dirinya sendiri, dimana keuntungan  ini dapat  ditahan  untuk ekspansi  selanjutnya  atau dibagikan kembali sebagai deviden  kepada  para  pemegang  sahamnya.
Kesimpulan  dan  Saran.
Pengembangan UMKM dapat  menjadi pendorong yang vital dalam meningkatkan tingkat GDP Indonesia. Investasi dalam pengembangan  SDM, dan membuat  sumber  daya tersebut lebih dapat berpartisipasi dalam  pertumbuhan ekonomi, dan menjadi partisipan yang beruvawasan terutama benrvawasan bisnis dan mengerti  keuangan  yang
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
l5
memungkinkan dia mengelola  usahanya  dengan lebih  profesional, dan dapat menangkap peluang untuk mengembangkannya serta  mengajukan kredit  pada  bank  dan bukan  pada  rentenir  disaat  dia membutuhkannya.
Disamping itu, pengetahuan inijuga dapat membantu  pengusaha UMKM dalam mengatur keuangannya, baik untuk kebutuhan keluarganya maupun  bisnisnya.  Namun  supaya hal ini dapat tercapai, diperlukan ketersediaan  institusi  keuangan di daerah dan juga pendidikan  untuk pengusaha UMKM. Agar pengusaha  UMKM ini dapat memanfaatkan ketersediaan  institusi  keuangan  yang berada  diaerahnya  tersebut. Peta distribusi tingkat LDR dan NPL dapat membantu sebagai panduan prioritas  diberikannya  pendidikan ini. llmu yang lebih luas seperti ilmu hukum, bisnis, keuangan,  manajemen,  manajemen SDM, dan pemasaran juga dapat diberikan sebagai pelengkap  untuk  mempertajam bisnis sense para pengusaha  UMKM ini. Meskipun tetap harus dalam bentuk yang sederhana dan penuh nuansa lokal. Pengusaha harus dibekali pengetahuan yang cukup agar tidak perlu  menjalani trial dan error yang menyakitkan untuk menqmukan  roda yang ke dua kalinya.
Disamping itu, ketersediaan sarana dan prasaranapun harus diperhatikan. Ketidak  tersediaan sarana dan prasarana dpat menyebabkan bisnis tidak  dapat dilaksanakan  secara efektif dan efisien. Namun karena  terbatasnya  kas negara  dan banyaknya  agenda negara, menyebabkan  kita tidak dapat  menggantungkan  pembuatan  sarana dan prasarana ini kepada  negara,  karena opportunity  cost yang ditanggung sangatlah  besar.  Dengan  menunggu  uluran tangan negara,  berarti akan membuat kita makin jauh tertinggal (terutama  dalam  bidang teknologi) dan dengan  begitu  memperlambat proses roda ekonomi. Sementara, yang namanya teknologi, inflasi, dan pertumbuhan  penduduk, sama sekali tidak berhenti  bertumbuh  dan berkembang.  Oleh karena'itu perlu dicari  alternatif pembiayaan  yang  lain,  yaitu  sektor  swasta. Pemberian insentif dan grant untuk  mendorong  pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan  sarana  dan prasarana  ini merupakan  langkah  yang perlu dipertimbangkan.

## Daftar Pustaka
Anwar, Khaerul 2003, Modal, Masalah Kasik Peraiin Sandal Antaka,
Kompas, 10 Juli  2003 Bank Indonesia 2006,  Sfafisfk  Bank Perkreditan rakyat  (BPR), Bank lndonesia, Oktober 2006 Balitbang 2007, Wapres minta perbankan adil terhadap ukm, http://balitbang.depkominfo.go.id,  09 Mei 2007 Bank lndonesia, "Cefak Biru  Bank  Perkreditan Rakyaf', Bank Indonesia. Basri, Faisal  2007,10 tahun setelah krlsis; membangun  kekuatan baru, seminar AMA bandung,2T Juli  2007.
Beerkens, Eric 2007,lnequality in lndonesian higher education a real threat, The Jakarta Post, 21 Juli 2007 .
16 Volume 14, Nomor 1, Januari2010
Bell, M & Pavitt, K 1997, Technological accumulation and industrial growth: confrasfs  between developed  and  developing countries, dalam buku: D. Archibugi and J. Michie (eds), Technology, Globalisation  and Economic Performance; Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 83-137. Berita  Resmi statistik no.42llN14 Agustus 2006 Bontis, N. 1999. Managing  Organizational  Knowledge by Diagnosing lnteltectual  Capital: Framing and  advancing the state of the field, lnternational Journal  of Technology Management,l 8, 51617 18, 433- 462.
Cashmore,  Nicholas 2007, lndonesia  Market Outlook, CLSA, 15 Agustus 2007 Kompas 2007, Bank BI.JMN Jadi Tumpuan  Harapan,  Kompas 5 July
2007.
Kompas  2007, BPR Minta  Dilibatkan  Program  Pemberdayaan, Kompas 20 July 2007.
Kompas 2006, Kredit Macet BPR Meningkaf,  Kompas, 28 Maret  2006 Kompas  Cybermedia 2007, Giliran  Perbankan Mulai Kucurkan Kredit UMKM,  Kompas Cybermedia, 17 Maret  2007 Kompas  Cybermedia 2007,  Pemerintah  belum  berpihak pada UMKM,
Kompas  Cybermedia,  6 Juli 2OO7.
Kompas  Gybermedia  2007, Uang Korupsr di Asta mencapai 35 Persen dari PDB, Kompas Cybermedia, 13 Juli 2OO7.
Masykur, M. F.2007, Forum  APEC 25 perlu lahirkan strategi iitu UKM,
Bisnis  Indonesia  Online,  28 Agustus  2007.
Nafte, Tony 2007, lndonesia  Economics, CLSA, 16 Agustus 2007 Niosi, J., P. Saviotti,  B. Bellon  and M. Crow 1993,  National Sysfems of lnnovation: ln Search of A Workable Concepf,  Technology in Society, New York, Elsevier Science, 15 (2) 1993 : pp.207-27.
Okezone.com,  Antisipasi  NPL, BPR Kurangi Kredit  Konsumsi, 15 Mei
2008, http://economy.  okezone.  com/index.  php/read/2008/05/1 5/2 1 /1 096
66/antisipasi-npl-bpr-kurangi-kredit'konsumsi Portal  Nasional  2007, IJKM Sumbang  53,3 Persen Total PDB Indonesia 2006, portal nasional Indonesia, 20 Maret 2007,
http: //www. i ndo nesia. q o. id/
Porter,  Michael E 1990, The Competitive  Advantage of Nations, New York: Free Press, 1990.
Senker, J. 1996,  Nationalsysfems  of innovation,  organizational learning and  industriat  biotechnology,  Technovation, Vol 16, No. 5, May
1996 hal. 219 -229. Setiarso, Bambang,  Berbagi pengetahuan:  Siapa yang mengelola
pe ng etah u an?, Komunitas  e-learning.  com.
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
t7
Setiarso 2006, Bambang, Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge- Capital)  untuk
Management) dan Modal  lntelektual  (lntellectual pemberdayaan uKM, Konferensi Teknologi
Komunikasi  ke 2, Bandung,  3 - 4 Mei 2006.
Setiarso, Bambang, Strategi  Pengelolaan  Pengetahuan  (Knowledge' Management) untuk meningkatkan daya saing pada klaster industri mikro, kecit, dan menengah (IMKM), Komnuitas elearning llmu komputer.com Setiarso, Bambang,Knowledge Mangement dan Knowledge Sharing Bidang  Pangan: studi Kasus Bidang Perkebunan,  Artikel Populer llmuKomputer.com Surya  live, Kredit Macet BPR Terus Memburuk,  Per Februari 2009 Rp
1 70 M, 6 April 2009, http://www.surya.co-i  dl2009l04l06/kredit- macet-bpr-terus-membu  ruk-per-februa ri-2009-rp-1  70-m.  htm I UNDP 2001, Human Development Report 2001: Making new technologies work for human  developmenf, New York, UNDP,
2001 Utomo, Marsudi B. 2007, Hutang Luar Negeri Melilit UKM,
vrnmn.beritaiptek.com,  30 Oktober 2006 Wood 2004,  Greed  and  Fear,  CLSA  Report,  July 29, 2004' www.bi.go.id www.depperin.go.id www.economist.com www.imd.ch/wcy/ Zuckerman,  Ethan  2007, Building big, starting  small, A radical  new way for poor  countries to get the phones, power,  and roads they need,
The Boston  Globe, August 5 2007
lnformasi dan
18 Volume 14. Nomor 1. Januari2010