## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (30-45) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia

## Ariesta Wibisono Anditya
Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Jl. Siliwangi, Jl. Ring Road Barat, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman E-mail: ariesta@unjaya.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8463
Info Artikel
|Submitted : 1 Juli 2020
|Revised : 2 September 2020 |Accepted : 2 September 2020
How  to  cite:  Ariesta  Wibisono  Anditya,  ―Penanaman  Nilai-Nilai  Pancasila  Melalui Kontrol  Sosial  Oleh  Media  Massa  Untuk  Menekan  Kejahatan  Di  Indonesia‖, Nurani Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)‖, hlm. 30-45.

## ABSTRACT
The mass media is an essential support for the criminal policy, namely providing the role of crime prevention.  Whilst  penal  policy  is  still  available  as  solution,  prevention  through  mass  media  is  highly recommended because penal policies should not employed as the only way of suppressing crime. Nevertheless, the  mass  media  must    carries  the  values  of  Pancasila  as  the  fundamental  way  of  life  of  each  Indonesian citizen. This is a legal normative research which studies norms in the legal system. The law is examined by its  principles,  analysed  thoroughly  particulary  any  regulations  regarding  mass  media.  Norms  that correspond  to  mass  media  are  juxtaposed  with  the  principles  and  doctrines  related  to  social  control  of  the mass media to be analysed based on the inculcation of Pancasila values in the lives of Indonesian citizen. The results showed that the practice of Pancasila values in the role of the mass media had not been implemented. There  are  still  many  untrustworthy  news  that  detrimental  to  social  order.  The  mass  media  only  contains news as a satisfactory to the society without instilling the importance of Pancasila values.
Keyword : Media Massa, Pancasila, Kejahatan, Kontrol Sosial

## ABSTRAK
Dalam  bidang  hukum  pidana,  media  massa  adalah  pendukung  dari  kebijakan  hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan. Pencegahan melalui media massa sangat disarankan  karena  kebijakan  hukum  pidana  tidak  selamanya  dapat  digunakan  sebagai  sarana utama  menekan  kejahatan.  Meski  demikian,  peran  tersebut  harus  disertai  dengan  pengamalan nilai-nilai  Pancasila  dalam  kesadaran  diri  masing-masing  manusia  Indonesia.  Penelitian  ini dilakukan secara normatif yakni penelitian yang mendasarkan pada kajian norma yang ada pada sistem  hukum.  Hukum  ditelaah  asas-asasnya,  dijabarkan  dari  undang-undang,  peraturan  yang terkait  media  massa.  Norma-norma  terkait  media  massa  disandingkan  dengan  asas-asas  serta doktrin mengenai kontrol sosial oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai- nilai  Pancasila  pada  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  peran  media  massa  memberitakan  informasi  belum terlaksana.  Masih  banyak  terdapat  berita  yang  tidak  teruji  kebenarannya  yang  dapat  merusak tatanan  sosial.  Media  massa  hanya  memuat  berita  sebagai  pemuas  informasi  saja  tanpa menanamkan pembentukan pribadi sosial yang berjiwa Pancasila.
Kata Kunci : Media Massa, Pancasila, Kejahatan, Kontrol Sosial
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Dasar  adalah  sesuatu  yang bersifat tetap, suatu ajaran yang menjadi pedoman,  pegangan  dalam  melakukan perbuatan.  Antara  dasar dan tujuan ada hubungan yang erat sekali. Jika dasarnya liberalisme,  tujuan  yang  akan  dicapai ialah  masyarakat  liberal.  Jika  dasarnya fascisme, tujuan yang akan dicapai ialah masyarakat fascis. Dasar negara Indonesia  adalah  Pancasila,  karena  itu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia  adalah  masyarakat  yang berdasarkan Pancasila. 1 Masyarakat  selalu  mengalami perkembangan, karenanya juga mengalami perubahan-perubahan, termasuk  tata  nilai  yang  ada. 2 Akibat perkembangan teknologi yang sedemikian, segala bentuk telekomunikasi  dapat  terjadi  tanpa mengenal  waktu,  sehingga  aliran  dalam filsafat,  ideologi,  dan  kebudayaan  pada umumnya  mudah  dikenal  oleh  berbagai jenis kelompok masyarakat dan mempengaruhi  tata  nilai  yang  mereka miliki. 3 Hukum  sudah  cukup  tua menjadi bagian kehidupan manusia dari masa ke masa dan terus berubah seiring perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 4 Maksim ubi  societas  ibi  ius yang dikatakan  oleh  Cicero , filsuf  zaman Yunani  Kuno, mencerminkan  hukum sebagai order dijalankan secara konsisten atas  dasar  kesadaran,  moralitas,  dan komitmen
kerakyatan. 5 Hukum merupakan kontrol sosial, namun bukan berarti dengan cukup memahami hukum saja lantas masyarakat dapat
dikendalikan.  Seperti  yang  diajarkan
1 Sunoto, Mengenal  Filsafat  Pancasila  III Pendekatan  Melalui  Etika  Pancasila, PT  Hanindita, Yogyakarta,  1985, hlm. 8.
2 Ibid., hlm. 14.
3 Ibid. 4 Derita  Prapti  Rahayu, Budaya  Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 8. 5 Sudjito, Memaknai  Keistimewaan  DIY, LinkMed Pro, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.
oleh Satjipto Rahardjo, bernegara hukum seharusnya  memaknai  hukum  sebagai tatanan,  meliputi  tatanan  transedental, tatanan sosial maupun tatanan politk. 6 Order dalam  pengertian  ini adalah  hukum  yang  lebih  utuh, merupakan  substansi  yang  paling  luas dan  kompleks  daripada  segala  yang biasa  tampil  menjadi  objek  ilmu  hukum konvensional. 7 Apabila  hukum  hendak melaksanakan fungsinya sebagai tatanan ( order )  pada  masa  sekarang  ini,  maka perlu  ditinjau  kembali  salah  satunya, melalui  tatanan  sosial.  Indonesia  terdiri atas  masyarakat  yang melek informasi. Pada  tahun  2014,  informasi  statistik
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menunjukkan  sebanyak  67,80  persen penduduk Indonesia menggunakan internet untuk mengakses informasi. 8 Hal ini memberikan makna bahwa, persebaran  informasi  melalui  media komunikasi massa, salah satunya berupa internet,  adalah  bukti  bahwa  Cicero mengatakan  hal  yang  relevan  mengenai masyarakat  jauh  di  masa  yang  akan datang.
Diundangkannya
peraturan
mengenai  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  pada  tanggal  21  April  2008 serta perubahan-perubahannya di kemudian  hari,  merupakan  contoh perkembangan  hukum  yang  nyata  atas dampak  perubahan  teknologi,  ilmu pengetahuan, ekonomi, dan lain sebagainya. Diamandemennya peraturan yang  sudah  tidak  sesuai  perkembangan juga  merupakan  contoh  terjadinya
6 Sudjito, Kebangkitan  Hukum  Indonesia,
LinkMed Pro, Yogyakarta, 2016, hlm. 34.
7 Sudjito, Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi, UGM Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 96.
8 Data  dan  Statistik  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Persentase Kegiatan yang Dilakukan dalam Mengakses Internet  Pada  Tahun  2014, Website  Kominfo, http://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=4 24&iddoc=1328&data-data_page=8,  diakses  pada 2 Oktober 2019.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
perubahan sosial. Namun, perlu ditinjau, apakah  perubahan  tersebut  lantas  juga menggeser  nilai-nilai  Pancasila?  Maka perlu ada sebuah kajian yang menyeluruh untuk mengetahuinya.
Definisi dari media massa apabila ditelusuri  dari  kata  ―media‖  sendiri berarti  alat,  corong,  instrumen,  jalan, medium, penghubung, perangkat, perantara,  peranti,  saluran,  sarana, wahana. Sedangkan kata ―massa‖ berarti agregat,  jasad,  kawula,  komposit, konglomerat,  korpus,  pengikut,  publik, substansi.  Sementara  pengertian  ―media massa‖  sendiri  adalah  sarana  dan saluran  resmi  sebagai  alat  komunikasi untuk  menyebarkan  berita  dan  pesan kepada masyarakat luas. 9
Media  massa  di  Indonesia, menurut  tinjauan  pustaka  oleh  penulis merupakan  media  atau  alat  yang dipergunakan  oleh  lembaga  sosial  dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan
jurnalistik seperti yang tersebut dalam Pasal 1 Butir 1  Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers, dengan  demikian  yang  bertanggung jawab atas beredarnya muatan
komunikasi massa dalam media tersebut adalah  sebuah  lembaga  yang  disebut sebagai pers.
Media  massa  adalah  suatu  jenis komunikasi  yang  ditujukan  kepada sejumlah  khalayak  yang  tersebar, heterogen  dan  anonim  melewati  media cetak  atau  elektronik,  sehingga  pesan informasi  yang  sama  itu  dapat  diterima secara serentak dan sesaat. 10
Pemanfaatan  media  massa  artinya penggunaan  berbagai  bentuk  media massa,  baik  cetak  maupun  elektronik untuk  tujuan  tertentu. 11 Hubungan
9 Eka  Nugraha  Putra, “Media  Massa  dan
Perannya dalam Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan”, Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 13.
10 Ibid., hlm. 54 11 Budiyono, ―Pemanfaatan Media Massa oleh  Penegak  Hukum  Dalam  Penanggulangan
antara tatanan sosial dan tatanan politik disambung  oleh  media  massa,  artinya media  massa  ini  saling  mengisi  dan melengkapi  dalam  bentuk  komunikasi. Tidak  semua  orang  mengetahui  hukum, namun dengan media massa, masyarakat  akan  mengetahui  hukum dengan  membaca  maupun  mendengar informasinya.  Tidak  dapat  dipungkiri, meskipun terdengar seperti solusi, justru masalah  hukum  sebagai  tatanan  akan terus  muncul  apabila  tidak  ditanamkan pada  diri  dengan  baik  hakekat  isi Pancasila.
Hakekat  isi  Pancasila  menurut Sunoto yakni terdiri atas hakekat Tuhan, hakekat  manusia,  hakekat  satu,  hakekat rakyat,  dan  hakekat  adil. 12 Inti  sila-sila Pancasila  tersebut  merupakan  norma Pancasila.  Sebagai  suatu  postulat,  maka norma  Pancasila  tersebut  harus  menjadi tolok  ukur  bagi  seluruh  penilaian terhadap  segala  kegiatan  kenegaraan, kemasyarakatan,  dan  perorangan  di Indonesia. 13 Masyarakat  tunduk  kepada peraturan  yang  dibuat  oleh  negara, namun  juga  tidak  lupa  bahwa  semua manusia  adalah  ciptaan  Tuhan. Causa prima atau sangkan  paraning  dhumadhi adalah  yang  tertinggi.  Akal,  rasa,  dan karsa  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan untuk  menilai  apa  yang  hendak dilakukan  manusia  sehingga  terwujud sebuah  tindakan.  Dalam  pandangan holistik,  tujuan  ilmu  hukum  adalah berupa  pengungkapan  kesatuan  yang mendasari alam ciptaan. 14
Pemanfaatan  media  massa  pada umumnya  dapat  diklasifikasikan  ke dalam  dua  jenis,  yaitu  media  cetak  dan media  elektronik.  Dimana  untuk  surat kabar  sebagai  bagian  dari  media  cetak pengertiannya adalah ―lembaran tercetak  yang  memuat  laporan  yang
Tindak Pidana Korupsi‖ , Perspektif , Volume XVIII, Nomor 1, Tahun 2013, Edisi Januari, Op-Cit., hlm.
3.
12 Ibid., hlm. 6
13 Ibid., hlm. 4. 14 Sudjito, 2014, Op-Cit, hlm. 96.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
terjadi  di  masyarakat  dengan  ciri-ciri terbit  secara  periodik,  bersifat  umum, isinya termasa dan aktual, mengenai apa saja dan dari mana saja di seluruh dunia yang mengandung nilai untuk diketahui khalayak  pembaca.‖ 15 Sementara  untuk definisi  televisi  sebagai  bagian  dari media  elektronik  berdasarkan  Pasal  1 Butir  4  Undang-  Undang  RI  Nomor  32 Tahun  2002  Tentang  Penyiaran  adalah ―media  komunikasi  massa  dengar pandang,  yang  menyalurkan  gagasan dan  informasi  dalam  bentuk  suara  dan gambar  secara  umum,  baik  terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.‖
Penulis  mengemukakan  media massa  sebagai  alat  untuk  kontrol  sosial didasarkan  pada  pemikiran  pribadi bahwa  alat  komunikasi  seperti  televisi, radio,  dan  surat  kabar  sudah  menjadi konsumsi  sehari-hari  penduduk  di Indonesia  apalagi  dengan  masuk  dan dikenalnya  telepon  genggam,  perangkat seperti  laptop,  maupun  perangkat  lain yang dapat memuat informasi didalamnya, maka seperti yang diutarakan  Hoefnagels  dalam  buku Barda  Nawawi  Arief 16 bahwa,  media massa  dapat  mempengaruhi  pandangan masyarakat terhadap hukum.
Pengaruh  media  massa  dalam kehidupan  sehari-hari  kini,  misalnya, iklan  di  perempatan,  layar  informasi  di lampu  lalu  lintas,  surat  kabar,  majalah, komik,  dan  sebagainya,  sudah  diteliti oleh  ilmuwan  sejak  pecahnya  Perang Dunia  Pertama  pada  tahun  1914. 17
Menurut  Bryant,  tidak  heran  bahwa pada  masa  itu,  hampir  semua  orang menganggap media massa pengaruhnya sangat  kuat,  hal  ini  disebabkan  adanya
15 Eka Nugraha Putra . Op-Cit., hlm. 14. 16 Barda  Nawawi  Arief, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta,
2014,  hlm. 78.
17 Jennings  Bryant,  et  al, Fundamentals  of Media  Effects  :  Second  Edition, Waveland  Press, Illinois, 2012,  hlm. 37.
propaganda  militer  yang  mendominasi pada  masa  perang. 18 Penduduk  di Amerika  termasuk  ilmuwan  diantara mereka  percaya  bahwa  media  massa, khususnya  televisi,  tayangan  film,  dan radio  telah  memberikan  perubahan kepada audiensnya. 19 Kekuatan  besar  media  massa pada masa awal abad ke-20 digambarkan  sebagai  peluru  yang ditembakkan atau obat yang disuntikkan.  Istilah  ini  kemudian memunculkan  gagasan  teori  kekuatan pengaruh  media  massa. 20 Memasuki  era akhir  abad  ke-20,  penelitian  tentang dampak pemberitaan media massa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menciptakan perdebatan dimana sebagian sarjana berpendapat pemberitaan media dapat mempengaruhi sudut pandang
audiensnya terhadap poin-poin tertentu. Sementara  sebagian  lagi  berpendapat bahwa  dampaknya  meskipun  ada sangatlah  minim,  karena  berbeda metode  dan  kondisi  dari  audiensnya, tergantung  dari  bagaimana  audiensnya menerima  informasi  yang  disajikan media massa. 21
Dari  beberapa  paparan  pendapat tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  media massa  mempunyai  peran  yang  strategis dalam kontrol sosial. Melalui
pemberitaan, media massa dapat melakukan  kontrol  atau  pengawasan terhadap  hukum.  Dalam  bidang  hukum pidana, media massa adalah pendukung dari  kebijakan  hukum  pidana,  yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan. 22 Barda Nawawi Arief mendukung  pencegahan  melalui  media massa  karena  kebijakan  penal  memiliki
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Eka Nugraha Putra , Op-Cit., hlm. 8.
22 Fathul  Achmadi, Pengadilan  Jalanan Dalam  Dimensi  Kebijakan  Kriminal ,  Jala  Permata Aksara, Jakarta, 2016. hlm. 51.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
keterbatasan.
23 Meski  demikian,  peran tersebut harus disertai dengan pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  dalam kesadaran  diri  masing-masing  manusia Indonesia.  Artikel  ini  akan  membahas mengenai bagaimana peran media massa pada masa kini menciptakan
keharmonisan  sosial  sebagai  alternatif dari hukum pidana retributif.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  secara normatif yakni penelitian yang mendasarkan  pada  kajian  norma  yang ada  pada  sistem  hukum.  Hukum ditelaah  asas-asasnya,  dijabarkan  dari undang-undang, peraturan yang terkait. 24 Norma-norma  terkait  media massa  disandingkan  dengan  asas-asas serta  doktrin  mengenai  kontrol  sosial oleh  media  massa  untuk  dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila  pada  kehidupan  masyarakat
Indonesia.  Pendekatan  penelitian  ini menggunakan pendekatan undang- undang  ( statute  approach ),  pendekatan sosial  ( social  approach ),  serta  pendekatan asas. Analisis dan pembahasan disajikan secara  deskriptif-eksplanatoris  yaitu dengan  menjabarkan  temuan  asas-asas, doktrin,  teori  dengan  peristiwa  yang terjadi  serta  memberikan  penjelasan dengan rinci. 25
23 Keterbatasan  kebijakan  penal  adalah, bersifat  fragmentaris,  tidak  struktural  fungsional, simptomatik,  tidak  kausatif,  tidak  eliminatif, individualistik  atau  ― offender-oriented ‖,  tidak mengutamakan  korban,  lebih  bersifat  represif, tidak  preventif,  oleh  karenanya  harus  didukung dengan  kebijakan non-penal ,  baca  Barda  Nawawi Arief,  2014, Masalah  Penegakan  Hukum  dan Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm. 78.
24 Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad,
Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 2012,  hlm. 50.
B.

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Mengenai Pancasila
Pancasila dalam pengertian sebagai  pandangan  hidup  asal-usulnya dari  falsafah  hidup.  Kata  falsafah  atau filsafat  merupakan  kata  majemuk  dan berasal dari kata-kata ( philia = persahabatan,  cinta)  dan  ( sophia = kebijaksanaan). 26 Orang  yang  bijaksana adalah  orang  cinta  kepada  subyek  atau obyek  tertentu  berdasarkan  akal  sehat. Bijaksana  dalam  bercinta  akan  terlahir dalam  sikap  rela  atau  ikhlas  berkorban demi  yang  dicintai,  senantiasa  bersedia memberikan  pelayanan  yang  terbaik, dan  dilakukan  dengan  penuh  kasih sayang. 27 Pancasila  dalam  pengertian  ini, isinya  berupa  nilai-nilai.  Nilai  ( value ) merupakan  pengertian  filsafat,  artinya tolok  ukur  untuk  menimbang-nimbang dan  memutuskan  apakah  sesuatu  benar atau salah, baik atau buruk. Notonagoro menjelaskan mengenai nilai-nilai
Pancasila, dengan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : 28
1. nilai  materiil,  yaitu  segala  sesuatu yang berguna bagi unsur manusia,
2. nilai  vital,  yaitu  segala  sesuatu yang  berguna  bagi  manusia  untuk dapat  mengadakan  kegiatan  atau aktivitas,
3. nilai  kerohanian,  yaitu  segala sesuatu  yang  berguna  bagi  rohani manusia. Pancasila  sebagai  dasar  negara dan  pandangan  hidup  bangsa  secara yuridis  konstitusional  berlaku  mulai tanggal  18  Agustus  1945  yaitu  sejak disahkannya  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  oleh  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI).  Pancasila  sebagai  dasar  negara
26 Sudjito, Implementasi  Pancasila  Sebagai Way  of  Life, Bahan  Pelatihan  Pancasila  dan Konstitusi, Pusdik Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, 2015, hlm. 2.
27 Ibid.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
rumusan  materinya  tertuang  dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat : 29 " ..... maka disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Repub1ik
Indonesia,  yang  berkedau1atan  rakyat dengan  berdasarkan  kepada:  Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan  beradab.  persatuan  Indonesia  dan kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan  mewujudkan  suatu  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.‖
Oleh  karena  kedudukannya, maka  nilai-nilai  Pancasila  tersebut merupakan  norma  dan  pedoman  yang harus  diterapkan.  Norma  Pancasila dapat  ditemukan  melalui  hakekat  isi Pancasila. 30 Hakekat  yang  pertama  yakni hakekat  Tuhan,  ditemukan  dalam pernyataan-pernyataan  seperti causa prima,  sangkan  paraning  dhumadhi,  dzat yang  mutlak dan  mudah  dipahami melalui  sifat-sifat  Tuhan  seperti  Maha Kuasa,  Maha  Adil,  Maha  Mengetahui, Maha Bijaksana, dan lain sebagainya. 31 Hakekat  yang  kedua,  yakni hakekat  manusia.  Menurut  Notonegoro, hakekat  manusia  terbagi  menjadi  dua teori,  yaitu  teori  monodualisme  dan monopluralisme. Monodualisme mengajarkan bahwa manusia terdiri atas dua  asas  yang  merupakan  kesatuan, misalnya  kesatuan  antara  jiwa  dan raga. 32 Monopluralisme  mengajarkan bahwa  manusia  terdiri  atas  banyak  asas yang  merupakan  kesatuan,  misalnya
29 M.  Budiarto, “Pemberdayaan  Pancasila Sebagai  Dasar  Negara  dan  Pandangan  Hidup  Bangsa Dalam Era Globalisasi (Aspek Yuridis
Ketatanegaraan)”, Bahan  Ceramah  ― Continuing Legal  Education” Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, 2003, hlm. 189.
30 Sunoto, Op-Cit., hlm. 4. 31 Ibid. 32 Ibid., hlm. 5.
jiwa  –  raga,  individu  –  sosial, mandiri  – terikat sebagai makhluk Tuhan. 33 Hakekat  yang  ketiga,  yakni hakekat  satu.  Kata  ―satu‖  menunjukkan sesuatu  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi lagi.  Hakekat  yang  keempat,  yakni rakyat,  berarti  segenap  penduduk  suatu negara,  anak  buah,  orang  kebanyakan, atau  orang  biasa. 34 Kemudian  hakekat yang  kelima,  adalah  hakekat  adil,  yakni tidak  berat  sebelah,  tidak  sewenang- wenang, seimbang, atau perlakuan yang sama. 35 Dengan memahami serta menerapkan  dasar  nilai-nilai  tersebut, maka  segala  kegiatan  kenegaraan, kemasyarakatan, maupun perorangan di Indonesia  dapat  dikatakan  beretika Pancasila.  Etika  membicarakan  manusia terutama  tingkah  laku  dan  perbuatan yang  dilakukan  dengan  sadar  dilihat dari kacamata baik dan buruk.
Globalisasi  merupakan  situasi dan  kondisi  kehidupan  intemasional yang  seolah  tanpa  batas,  sehingga kehidupan  manusia  berubah,  besar kemungkinan untuk menjadikan manusia  individualistik.  Tidak  dapat disangkal,  bahwa  globalisasi  timbul karena  didorong  kemajuan  pesat  di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, menyebabkan  semakin  derasnya  arus informasi  dengan  segala  dampaknya baik positif maupun negatif.
Peluang  yang  timbul  adalah makin  terbukanya  pasar  intemasional bagi  hasil  produksi  dalam  negeri, terutama  yang  memiliki  keunggulan komperatif  dan  keunggulan  kompetitif kemampuan  memanfaatkan  peluang tersebut  akan  meningkatkan  volume perdagangan, yang berarti
meningkatkan produksi dan berarti pada meningkatkan lapangan kerja dan usaha, sehingga  meningkatkan  kesejahteraan
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
masyarakat. 36 Dampak  negatif  yang dapat  timbul  dari  globalisasi  adalah makin  kuatnya  persaingan  di  pasaran intemasional,  karena  adanya  liberalisasi pandangan  dan  investasi,  munculnya pengelompokan  antara-negara  yang cenderung meningkatkan profesionalisme dan diskriminasi pasar. 37 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan  Pancasila  telah  dicabut dalam  Sidang  Istimewa  MPR  Rl  Tahun 1998  dengan  Ketatapan  MPR  RI  No.
XVIII/MPR/1998.  Dalam  Pasal  7  TAP MPR Rl No. XVIII/MPR/1998 disebutkan, bahwa "Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan  UUD  1945  adalah  dasar negara  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  harus  dilaksanakan  secara konsisten  dalam  kehidupan  bernegara. Catatan  risalah  TAP  MPR  Rl  No. VIIIIMPR/1998 mengemukakan, "bahwa dasar  negara  yang  dimaksud  dalam ketetapan  ini  di  dalamnya  mengandung makna idiologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan nasional.‖ 38 Disayangkan  ketika  keterikatan tersebut  sampai  dengan  sekarang sekedar  merupakan  rumusan  belaka, tidak  nampak  adanya  unsur  baik  dari pihak  ekseklitif  maupun  legislatif  untuk merealisasikannya  secara  nyata  alasan masyarakat sebagai pelaksanaan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 39 Jauh  sebelumnya.  Notonegoro  pernah mengemukakan,
bahwa apabila
pelanggaran  moral  Pancasila  itu  terus menerus  dilakukan  banyak  orang  akan merusakkan  derajat  hidup  seluruhnya, tidak  hanya  moral  tetapi  juga  kultural, religius,  sosial  ekonomi,  dan  akan membawa  keburukan  bagi  bangsa, rakyat dan negara. 40
36 M. Budiarto, Op-Cit., hlm. 200.
37 Ibid. 38 Ibid., hlm. 202.
39 Ibid.
Nilai-nilai  Pancasila  sudah  sejak dahulu  tertanam  secara  spontan  dalam masyarakat  Indonesia  yang  berpadu dengan  adat-istiadat,  kebudayaan,  dan agama.
41 Pengamalan
nilai-nilai Pancasila  sudah  dimulai  sejak  zaman sebelum  Indonesia  merdeka  sebagai pandangan  hidup  sehingga  berujung pada    diraihnya  kemerdekaan.  Pada masa  kini,  tinggal  bagaimana,  kita memahami  nilai-nilai  Pancasila  dan menerjemahkannya ke dalam pemikiran, sikap  dan  perilaku  sehari-hari  sebagai pribadi maupun makhluk sosial. 42

## Tinjauan  Umum  Mengenai  Media Massa
1. Perkembangan  Media  Massa  di Indonesia
Ketika  membahas  media  massa, maka  akan  terkait  juga  dengan  pers. Definisi  dari  media  massa  apabila ditelusuri  dari  kata  ―media‖  sendiri berarti  alat,  corong,  instrumen,  jalan, medium, penghubung, perangkat, perantara,  peranti,  saluran,  sarana, wahana. Sedangkan kata ―massa‖ berarti agregat,  jasad,  kawula,  komposit, konglomerat,  korpus,  pengikut,  publik, substansi.  Sementara  pengertian  ―media massa‖  sendiri  adalah  sarana  dan saluran  resmi  sebagai  alat  komunikasi untuk  menyebarkan  berita  dan  pesan kepada masyarakat luas. 43
Secara historis, pers telah mengalami  perjalanan  periodik  waktu cukup panjang. Kehidupan pers Indonesia  diawalai  dari  masa  Hindia Belanda,  penjajahan  Jepang,  masa kemerdekaan,  era  Orde  Lama,  era  Orde Baru, hingga kini tanpa mengenal lelah. 44 Pada  masa  perjuangan,  pengaruh  pers sangat kuat dan tidak seperti masa kini,
41 Sudjito, 2015, Op-Cit., hlm. 3.
42 Ibid., hlm. 5.
43 Eka Nugraha Putra, Op-Cit. , hlm. 13.
44 Armansyah, Pengantar  Hukum  Pers,
Gramata Publishing, Bekasi, 2015, hlm. 23.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
pers  cenderung  mencari  keuntungan. 45 Meskipun demikian, jika dibiarkan tanpa mencari  keuntungan,  maka  pers  masa kini juga tidak dapat bertahan. 46 Pers  definisinya  menurut  Pasal  1 Butir  1  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah,
“Lembaga  sosial  dan  wahana komunikasi massa yang melaksanakan  kegiatan  jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah, dan  menyampaikan  informasi  baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara  dan  gambar,  serta  data  dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan  menggunakan  media  cetak, media  elektronik,  dan  segala  jenis saluran yang tersedia.”
Dari pengertian media massa dan pers  di  atas  maka  jelas  bahwa  media massa  merupakan  bagian  dari  pers, dimana  media  massa  merupakan perantara  bagi  pers  dalam  penyiaran berita  dengan  beberapa  bentuk.  Media massa  merupakan  sarana  masyarakat memperoleh  informasi,  media  massa memiliki fungsi atau peranan yang besar dalam  membagikan  informasi  kepada audiensnya, yaitu sebuah sebutan untuk konsumen media. 47 Media massa sendiri kajian  ilmunya  berasal  dari  ilmu komunikasi,  dimana  ilmu  komunikasi menjelaskan,  sebuah  informasi  berasal dari  komunikator  yang  memberikan informasi  tersebut  kepada  komunikan. 48 Komunikasi  sebagai  sebuah  sistem  bisa juga  digunakan  masyarakat  dalam menyampaikan  warisan  sosial  berupa nilai  atau  gagasan  dari  individu  ke individu lainnya, bahkan  kepada generasi lainnya. Penyampaian informasi kepada  komunikasi  itu  membutuhkan
45 Ibid. 46 Eka Nugraha Putra, Op-Cit., hlm. 101.
47 William  L.  Rivers,  et  al., Media  Massa dan  Masyarakat  Modern ,  Kencana  Prenada  Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 30.
48 Ibid., hlm. 31.
sebuah  sarana,  media  massa  adalah sarananya. 49 Setelah mengetahui definisi media  massa  dan  pers,  maka  patut diketahui  pula  mengenai  jurnalistik. Jurnalistik berasal dari kata journal yang berarti  catatan  harian,  ia  berasal  dari bahasa  Yunani diurnalis yang  berarti harian atau tiap hari. 50 Dari Yunani pula dikenal Acta  Diurna ,  yakni  sebuah catatan  harian  atau  pengumuman tertulis  dari  kegiatan  senat  di  jaman Kasiar Romawi Julius Caesar pada abad 60  sebelum  Masehi. 51 Maka  secara sederhana  dapat  diartikan  jurnalistik merupakan  kegiatan  pencatatan  dan pelaporan  kepada  masyarakat  tentang apa  yang  terjadi  sehari-hari.  Hikmat
Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat  dengan  menyelaraskan pendapat McDougall, mengatakan bahwa  jurnalisme  adalah  kegiatan menghimpun  berita,  mencari  fakta  dan melaporkan peristiwa. 52
Dalam masyarakat modern, jurnalistik  telah  menjadi  media  edukasi massa  yang  mengembangkan  suplemen edukasi  kepada  pelajar  dalam  beragam tingkat  dan  masyarakat  umum,  baik yang berpendidikan atau tidak. 53 Hal ini sejalan  dengan  fungsi  dari  pers  yaitu fungsi  edukasi,  penulis  berpendapat bahwa  dalam  konteks  masyarakat modern  saat  ini,  fungsi  pers  yang nampak  dominan  yaitu  fungsi  kontrol. Fungsi  ini  semestinya  sejalan  dengan fungsi  edukasi,  artinya  pers  tetap  perlu memberikan kontrol terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah, namun juga tidak lupa untuk memberikan edukasi terhadap  isu  dan  kebijakan  yang
49 Ibid.
50 Eka Nugraha Putra, Op-Cit., hlm. 101.
51 Hikmat  Kusumaningrat  dan  Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik  Teori  dan  Praktik ,
Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 15.
52 Ibid.
53 B.N.  Ahuja, Theory  &  Practice  of Journalism:  Set  to  Indian  Context, Surjeet Publications, 1979, hlm. 1.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
berkembang,  bukan  kemudian  malah mengarahkan masyarakat dengan
pendekatan  kontrol  yang  salah.  Fungsi edukasi  juga  bisa  berdiri  sendiri,  yakni dalam hal konten pers memiliki muatan edukatif  seperti  pengetahuan  umum, sejarah dan lain-lain.
Pers  sendiri  berasal  dari  bahasa Belanda  yang  memiliki  arti  menekan atau  mengepres,  arti  yang  sama ditemukan  pula  dalam  padanan  kata pada bahasa Inggris melalui kata press . 54
Pengertian  menekan atau  mengepres  ini sendiri berawal dari pengertian perantara  berkomunikasi  antar  individu dalam  masyarakat  melalui  mekanisme percetakan, namun pada perkembangannya hingga sekarang istilah pers sendiri mengalami perluasan makna,  dimana  pers  merujuk  kepada seluruh  kegiatan  jurnalistik,  mulai  dari kegiatan  mencari  dan  menghimpun berita sampai menyebarkannya, pengertian  ini  pun  tidak  hanya  berlaku pada  jurnalistik  cetak,  namun  berlaku pula untuk jurnalistik elektronik. 55
Dari pengertian jurnalistik, media massa  dan  pers  di  atas,  penulis berpendapat bahwa jurnalistik merupakan  bentuk  kegiatan  yang  bisa dilakukan  oleh  siapa  saja  tanpa  harus memiliki  profesi  tertentu,  sedangkan media massa merupakan wadah, perantara  atau  bahkan  institusi  formal dari  pers  yang  mengesahkan  kegiatan jurnalistik tersebut.
Pengertian  pers  juga  dapat diuraikan  dalam  arti  sempit  dan  dalam arti  luas,  seperti  yang  diuraikan  oleh Oemar Seno Adji yaitu : 56 a. Pers dalam arti sempit mengandung  penyiaran  pikiran, gagasan  berita  dalam  jalan  kata tertulis
54 Hikmat  Kusumaningrat  dan  Purnama Kusumaningrat, Op-Cit., hlm. 17. 55 Ibid. 56 Eka Nugraha Putra, Op-Cit., hlm. 23.
b. Pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi  yang  memancarkan pikiran  dan  perasaan  baik dengan kata-kata tertulis
maupun dengan kata-kata lisan. Merujuk  dari  pengertian  yang diuraikan Oemar Seno Adji di atas maka jelas  bahwa  media  massa  merupakan bagian  dari  pers  yang  berfungsi  untuk memancarkan pikiran dan perasaan baik dengan  kata-kata  tertulis  maupun dengan  lisan,  atau  dalam  konteks sekarang  untuk  menyalurkan  aspirasi dan gagasan masyarakat.
Dewasa ini dengan perkembangan teknologi
memungkinkan  manusia  menciptakan berbagai  bentuk  media  massa  sebagai perangkat  berkomunikasi.  Di  antaranya adalah  media  cetak,  media  penyiaran, dan  media  elektronik.  Media  cetak  ini meliputi koran atau surat kabar, majalah, tabloid,  bulletin,  buku  dan  sebagainya. Secara  fisik  berbentuk  lembaran  kertas yang  di  dalamnya  dicetak  informasi- informasi  untuk  dibaca.  Sedangkan media  penyiaran  merupakan  media informasi yang menggunakan gelombang  frekuensi  sebagai  sarana penyampaian  informasi. 57 Bentuk  media penyiaran  ini  dapat  berupa  audio maupun  audio  visual  seperti  radio, televisi,  dan  internet.  Semua  media penyiaran  bisa  dimasukan  dalam kategori  media  elektrik,  karena  hampir semua perangkat komunikasi ini menggunakan  sumber  listrik  untuk mengoperasikannya.  Namun  media elektronik  tidak  mesti  menggunakan gelombang  frekuensi,  misalnya  film, electricboard advertising dan sebagainya.
Berbagai  bentuk  media  massa tersebut memiliki kelebihan dan
57 Joko  Tri  Haryanto, “Etika  Pemberitaan Politik  Dalam  Media  Massa  Tinjauan  Etika  Islam (Studi  Analisis  Berita  Pergantian  Kepemimpinan Nasional  Bulan  September-Oktober  2004  di  Media Cetak  Nasional”, Tesis,  Institut  Agama  Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008,  hlm. 25.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
kekurangannya  masing-masing.  Media cetak  yang  penyajian  materinya  secara tertulis  memungkinkan  informasi  dapat dibaca  berulang-ulang  dan  relatif  dapat menampilkan  informasi  yang  rinci.
Namun media cetak memiliki
keterbatasan  dalam  hal  kecepatan penyampaian  informasi  karena  harus melewati  proses  cetak  dan  pengiriman kepada  khalayak,  itupun  khalayak terbatas  wilayah  geografis  yang  dapat dilalui  saja.  Media  radio  dan  televisi keunggulannya selain bisa
menyampaikan  secara  lebih  cepat  juga bisa  menampilkan  informasi  yang ―hidup‖  yakni  dapat  didengar  dan dilihat  secara  langsung,  serta  dapat menjangkau khalayak yang lebih luas.
Sesuai  dengan  konsep  Habermas tentang publicsphere ,  media  massa  dapat didudukan  sebagai  salah  satu  ruang publik. 58 Ruang  publik  yang  dimaksud adalah  ruang  di  mana  negara  dan masyarakat, individu-individu di dalamnya  memeiliki  kesempatan  dan peran yang setara untuk melibatkan diri dalam  dirkursus  tentang  berbagai  isu permasalahan bersama untuk
mendapatkan  konsensus  di  antara mereka. Peran media secara ideal adalah mewadahi atau sarana berbagi informasi, jalur komunikasi yang diperlukan untuk nentukan sikap dan menfasliitasi pembentukan  opini  publik  dengan menempatkan  diri  secara  independen dan otonom sehingga berbagai isu dapat diperdebatkan  secara  obyektif  dan setara.
59 Media massa memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Bahkan dalam sistem sosial,
media massa menjadi salah satu institusi sosial  yang  memiliki  potensi  dan  efek yang  sangat  besar  dalam  kehidupan masyarakat,  sebagai  sumber  kekuatan perubahan  yang  dapat  mempengaruhi kehidupan  sosial  politik.  Sebaliknya,
58 Ibid., hlm. 26.
media  massa  memiliki  ketergantungan terhadap  kehidupan  politik.  Kajian mengenai  media  massa  senantiasa berkaitan dengan sistem politik, ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang berkembang. 60
Media massa dalam suatu negara terikat  dalam  jejaring  sistem  sosial  dan politik,  sebagaimana  dijelaskan  oleh McQuail sebagai berikut :
a. Media massa sebagai bagian dari sistem kenegaraan, maka kalangan otoritas kebijakan negara ( society/nation ) akan menentukan mekanisme operasionalisme  media  massa dalam  menjalankan  fungsinya sesuai kepentingan nasional/negara. b. Sementara  itu  pemilik  media ( media  owner )  memperlakukan media  massa  sebagai  sarana bisnis,  sedangkan  bagi  para komunikator  terutama  wartawan yang  ditujuan  adalah  kepuasan profesi  dan  idealisme.  Bagi kalangan  masyarakat  tertentu berupaya  memanfaatkan  media massa sebagai infrastruktur kekuasaan. Adapun regulasi, kebijakan perundang-undangan, peraturan-
peraturan  mengenai  media  merupakan refleksi  keterlibatan  kalangan  kelas dominan ( dominant class ) dalam kehidupan  media  massa.  Sementara kalangan masyarakat umum (s ubordinate class )  mengharapkan  media  massa mewakili  dirinya  sebagai  alat  kontrol sosial dan perubahan. 61

## 2. Peran Media Massa dalam Kontrol
Sosial
Pasca  era  reformasi,  muncul revolusi informasi sebagai akibat euforia jurnalisme  seiring  lahirnya  regulasi  di bidang  kebebasan  pers  sebagaimana
61 Ibid.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
adanya  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun di sisi lain,  akibat  perkembangan  masyarakat dan  kian  pesatnya  kemajuan  teknologi telah  menimbulkan  persoalan  hukum karena  sebagian  regulasi  media  belum ada  pengaturannya,  padahal  hukum mengatur
untuk menyelesaikan persoalan  yang  mengemuka.
62 Adanya teknologi  informasi  ketika  internet menjadi  medium  baru  pada  bulan Januari  1998,  karena  saat  Matt  Drudge mempublikasikan bahwa Newsweek telah menyembunyikan  berita  kasus  Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky di Gedung  Putih  sehingga    pamor  internet sebagai sumber berita meningkat. 63
Di  sisi  lain,  pembentukan  opini publik  dan  komunikasi  massa  sebagai kecenderungan  masyarakat  modern pada  akhirnya  dapat  menciptakan persepsi  publik  berupa  personal  kultur masyarakat  dan  mengubah  nilai-nilai arah kehidupan sampai dengan struktur sosial  dan  lembaga-lembaga  dalam masyarakat. 64
Secara  umum,  media  massa mempunyai  fungsi  sebagai  media informasi,  pendidikan,  hiburan  dan kontrol sosial. Hal ini seperti dirumuskan  dalam  Pasal  3  ayat  1  dan ayat  2  Undang-Undang  No.  40  Tahun 1999  tentang  Pers,  yaitu  Fungsi  Pers Nasional adalah sebagai media
informasi,  pendidikan,  hiburan  dan kontrol  sosial,  serta  dapat  berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 65 Fungsi  kontrol  sosial  dari  pers tersebut  selanjutnya  dijelaskan  dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pers No.  40  Tahun  1999  tentang  Pers,  yang antara  lain  dinyatakan,  pers  yang  mana juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik
62 Armansyah, Op-Cit ., hlm. 15.
63 Ibid. 64 Ibid.
65 Budiyono, Op-Cit., hlm. 3.
korupsi,  kolusi,  nepotisme,  maupun akan penyelewengan dan penyimpangan lainnya.
Berdasarkan  perumusan  fungsi pers  atau  media  massa  dalam  Undang- Undang  Pers  di  atas  dapat  diketahui bahwa  fungsi  dari  pers  atau  media massa  adalah  sebagai  media  informasi, pendidikan,  hiburan  dan  kontrol  sosial. Pemanfaatan  media  massa  dalam penanggulangan  tindak  pidana  korupsi contohnya,  fungsi  media  massa  di  sini terutama  sebagai  media  informasi  dan kontrol sosial. Penulis dapat mengemukakan bahwa dalam
pemanfaatan  media  massa  baik  cetak maupun  elektronik,  kaitannya  untuk penanggulangan  tindak  pidana,  salah satu  contohnya  tindak  pidana  korupsi, antara lain berupa: 66
a. Informasi atau berita-berita aktual  dari  berbagai  isu  yang berkaitan  dengan  praktik-praktik korupsi;
b. Pengungkapan  dan  peliputan kasus-kasus  korupsi  dan  modus operandi  dari  praktik-praktik korupsi;
c. Mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan dan lembaga penegak hukum secara objektif;
d. Pemberitaan  penanganan  akan tindak  pidana  korupsi  oleh penegak hukum sejak penyidikan, penuntutan,
pengadilan dan pemasyarakatan. Fungsi  kontrol  sosial  media massa  terkait  dengan  penanggulangan tindak  pidana  korupsi  disini  antara  lain dapat  berupa  pemantauan  terhadap pengungkapan  kasus-kasus  korupsi yang  ditangani  oleh  penegak  hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan
pemasyarakatan.
Peranan  pers  atau  juga  media massa  sebagaimana  dirumuskan  dalam
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
Pasal  6  Undang-Undang  Pers  No.  40 Tahun  1999  tentang  Pers  disebutkan bahwa Pers Nasional akan melaksanakan peranan sebagai berikut:
a. Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. Menegakkan  nilai-nilai  dasar demokrasi, mendorong mewujudkan  supremasi  hukum, dan  Hak  Asasi  Manusia,  serta menghormati kebhinekaan;
c. Mengembangkan pendapat umum yang berdasarkan informasi  yang  tepat,  akurat  dan benar;
d. Melakukan  pengawasan,  kritik, koreksi  dan  juga  saran  terhadap hal-hal  yang  berkaitan  dengan kepentingan umum;
e. Memperjuangkan  keadilan  dan kebenaran.
Sehubungan dengan pendapat Hoefnagels  bahwa  fungsi  media  massa adalah untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang  penyimpangan  dalam  hukum dan pemidanaan maka apabila dihubungkan  dengan  fungsinya  dalam hal  penerapan  hukum,  media  massa  di sini diharapkan dapat untuk berpengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang pengetahuan, perasaan  atau  keyakinan  dan  perilaku partisipatif masyarakat dalam memahami  hukum.  Media  massa sebagai  suatu  sarana  yang  bersifat preventif dapat  diterapkan  juga  sebagai pendorong  bekerjanya  hukum  yang represif agar menjadi lebih efektif. 67
Media  massa  dalam  konteks  kontrol sosial,  berdasarkan  sebuah  penelitian, berita hukum memiliki klasfikasi tersendiri  untuk  yang akan  dimuat  atau ditayangkan,  karena  tidak  semua  berita akan  diangkat  dalam  media  massa.
Peristiwa-peristiwa yang berkaitan
67 Ibid., hlm. 4.
dengan hukum yang biasanya dimuat di media massa terbatas antara lain : 68 a. Melibatkan  tokoh  atau  orang terkenal Sengketa hukum yang
melibatkan  tokoh  atau  orang  yang terkenal  di  masyarakat,  seperti pejabat  pemerintahan,  anggota  DPR, artis  atau  tokoh  masyarakat.  Media melihat  dalam  posisi  apakah  tokoh ini bersalah atau tidak.
b. Berkaitan dengan skandal hukum Skandal  hukum  ini  bisa  terjadi pada  individu  atau  pada  suatu institusi baik swasta maupun pemerintahan.  Pada  persoalan  ini media  melihatnya  dalam  bentuk kontrol,  bagaimana  individu  atau instansi  yang  dipercaya  masyarakat ternyata terlibat skandal hukum.
c. Pertama kali terjadi
Persoalan  hukum  yang  diangkat adalah  ketika  ada  suatu  kasus hukum  yang  baru  pertama  kali terjadi dan menarik perhatian publik. Media  massa  melihat  dalam  proses pertimbangan  hakim  terhadap kasus tersebut.
d. Memiliki problem hukum Persoalan  ini  diangkat  oleh media  massa  ketika  ada  suatu  kasus hukum  yang  masih  memunculkan perdebatan  pro  dan  kontra  atau dengan  kata  lain  masih  abu-abu. Media  massa  mengangkat  persoalan ini  dengan  menampilkan  silang pendapat tentang kasus tersebut agar masyarakat
bisa mengambil kesimpulan terhadapnya. e. Proses pembuatan undang- undang Media massa mengangkat persoalan ini dalam rangla menginformasikan sekaligus
mengontrol  proses  pembuatannya, apakah  ada  kepentingan  politik tertentu dan apakah undang-undang ini  dibuat  oleh  para  wakil  rakyat
68 Eka Nugraha Putra, Op-Cit., hlm. 90.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
untuk  kepentingan  rakyat  yang diwakilinya.
f. Melihat penerapan undang- undang baru
Media  massa  melihat  bagaimana penerapan  undang-undang  baru  ini, apakah  berjalan  efektif  atau  tidak dan  juga  seberapa  siap  masyarakat atau para aparat hukum mengantisipasi  berlakunya  aturan baru ini. g. Perselisihan antara lembaga
hukum Dalam  persoalan  ini,  media massa  melihat  dan  mengangkat wewenang  yang  tumpang  tindih atau  juga  perselisihan  yang  muncul menyangkut persoalan saling lempar tanggung jawab.
h. Pemilihan petinggi hukum Media  massa  pada  persoalan  ini membeberkan  dan  ikut  memberi penilaian,  apakah  seseorang  cocok untuk  mendapat  dan  menduduki jabatan-jabatan  pada  lembaga  tinggi hukum tertentu.
i. Kisah-kisah pencari keadilan Persoalan  hukum  ini  cukup banyak  terjadi  dan  pada  beberapa kasus  terjadi  pada  masyarakat  yang miskin.  Media  massa  mengangkat persoalan  ini  dalam  bentuk  feature, mengungkap suka dukanya sehingga dapat menggugah masyarakat
sekaligus  bentuk  kritik  kepada berjalannnya  sistem  hukum.  Apabila masyarakat  tergugah  bisa  jadi  akan membantu para pencari keadilan ini.
j. Berkaitan dengan lembaga hukum atau aparat hukum Media massa mengangkat seputar  profil  dan  tugas  yang dikerjakan  oleh  lembaga  atau  aparat hukum  yang  bersangkutan  dengan melihat dari sisi kemanusiaannya.
Satjipto  Rahardjo  berpendapat, dengan  melihat  beberapa  media  massa yang  lazim  disebut  dengan  koran kuning,  jenis  media  massa  yang kontennya  cenderung  memberitakan
mengenai  hukum,  apalagi  mengenai kekerasan  secara  berlebihan,  khususnya dalam hal pemuatan foto pelaku, korban, judul  yang  bombastis  dan  penggunaan bahasa  yang  tidak  etis. 69 Bahwa  media massa  mengangkat  suatu  permasalahan di  lapangan  sebagai  bentuk  realita  dan mengikuti  apa  yang  diinginkan  publik tentu  hal  tersebut  memang  merupakan bagian  dari  pekerjaan  media  massa, namun  pemuatan  berita  hukum  dengan berlebihan seperti yang dilakukan koran kuning  tersebut  tentu  menimbulkan pertanyaan  karena  belum  tentu  itu merupakan  apa  yang  diinginkan  oleh masyarakat. 70 Maka dalam konteks
pemberitaan  kekerasan  yang  dilakukan oleh  beberapa  media  massa  maka diperlukan  penegakan  aturan  dan pemahaman  etika  yang  lebih  tegas, tanggung  jawab  sosial  pers  dalam meliput berita hukum yaitu : 71
a. Dalam  peliputan  berita  hukum, pers  harus  tetap  berpedoman pada dua aspek, yaitu aspek idiil dan  aspek  komersial.  Keduanya berkaitan  satu  dengan  yang lainnya  dan  mutlak  untuk menegakkan eksistensi pers, agar ia  mampu  melaksanakan  fungsi sebagaimana mestinya.
Hal tersebut  hanya  dapat  terwujud bila  para  penyelenggara  mampu mempertemukan secara
harmonis  atau  menyelaraskan kedua  aspek  tersebut  di  dalam pelaksanaannya.
b. Di  dalam  menyajikan  suatu informasi  tidak  diharapkan  yang terlalu  serius,  dengan  gaya  yang memaksa pembaca selalu mengerutkan  dahinya.  Ia  juga tidak  hanya  memusatkan  diri pada  upaya  membentuk  opini masyarakat.  Pers  dengan  media
69 Ibid., hlm. 94.
70 Armansyah, Op-Cit. , hlm. 39.
71 Ibid.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
massanya perlu pula memberikan  suatu  hiburan  segar kepada  para  pembacanya,  tanpa harus  tergelincir  dalam  sensasi, yakni tulisan-tulisan yang baik isi maupun  penulisannya  dapat merangsang atau membangkitkan emosi yang tidak sehat pada rata-rata pembacanya. c. Selain memiliki integritas profesional  yang  tinggi,  para wartawan  diharapkan dapat
meningkatkan  kemampuan  baik lewat pendidikan atau retraining, oleh  karena  hanya  dengan demikian  ia  dapat  melakukan fungsinya  dengan  baik.  Dalam meliput  berita  hukum  yang menyangkut  tubuh,  kesehatan dan  nyawa  manusia  kalangan pers diharapkan memiliki pengetahuan  ilmu  kedokteran forensik  praktis  agar  dapat memberikan  informasi yang  baik dan benar.
Salah  satu  bentuk  lain  untuk memperkuat  posisi  media  massa  dalam kontrol sosial adalah dengan merekonstruksi kembali sebuah pelanggaran  hukum  dan  para  penegak hukumnya, rekonstruksi harus memperhatikan  kepentingan  korban,
pelaku,  keluarga  korban,  penegak hukum dan masyarakat.
Berdasarkan  tinjauan  pustaka oleh  penulis,  kerjasama  media  massa dengan  lembaga  penegak  hukum  masih sebatas  antara  media  pencari  berita dengan  narasumbernya  saja,  memang wajar  mengingat  kerjasama  yang  lebih jauh  dapat  memungkinkan  adanya intervensi  dari  kedua  belah  pihak  yang sama-sama  menganggu.  Namun  hal  ini di  satu  sisi  menjadi  masalah  karena dalam  konteks  kontrol  sosial  tidak  ada integrasi antara pemerintah dan masyarakat.  Kerjasama  media  massa dengan penegak hukum dapat
membantu  juga  timbulnya  kerjasama
antara lembaga penegak hukum, dimana masih ditemui persaingan antara lembaga  penegak  hukum  dalam  upaya kontrol  sosial, maka  peran media  massa di sini adalah dalam rangka mengembalikan  citra  dan  kepercayaan masyarakat  yang  sama  di  antara  semua lembaga penegak hukum.
Sisi  sebaliknya,  media  massa yang  melakukan  jurnalisme  yang  tidak beretika  lambat  laun  akan  kehilangan audiensnya  sendiri,  mengingat  seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat  sudah  semakin  sadar  akan pentingnya informasi
yang mengedukasi.  Konstruksi  media  massa akan berita hukum tetap dapat memiliki nilai  jual  kepada  audiens  sekaligus beretika,  asalkan  media  massa  punya sumber daya yang memahami bagaimana  jurnalisme  hukum  dan  etika pemberitaan. Permasalahan yang sering ditemui adalah, karena mengejar tenggat waktu dan kurangnya pemahaman akan etika  pemberitaan  maka  konstruksi berita  hukum  menjadi  berlebihan  dan tidak  memberikan  edukasi.  Selain memberikan  pelatihan  ulang  kepada sumber  daya  manusia  di  dalam  media massa, pengawasan kepada media massa terhadap konstruksi pemberitaan dilakukan  oleh  Komisi  Penyiaran
Independen. 72

## C. PENUTUP
Pengamalan  nilai-nilai  Pancasila oleh  media  massa  dalam  menerapkan fungsi  kontrol  sosial  di  Indonesia khususnya  belum  terlaksana  secara menyeluruh.  Berita  yang  diedarkan kepada  khalayak  ramai  seringkali  tidak sesuai dengan fakta dan disebarkan oleh oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab. Tanpa  menelusuri  kembali  berita  dan sumber  berita  tersebut,  masyarakat justru mempercayai hal tersebut.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
Seharusnya  sebagai  insan  yang  berakal, cipta,  rasa,  dan  karsa,  petunjuk  sudah diturunkan oleh Allah dalam Al Hujurat ayat  6  bahwa  berita  yang  datang kedepan  kita  harus  diteliti  kembali sebelum  dipercaya.  Hal  demikian  telah melanggar
nilai-nilai Pancasila
khususnya  mengenai  nilai  materiil,  nilai kerohanian, dan nilai vital yang berujung pada  pelanggaran  hak  manusia  lainnya. Pengamalan  jiwa  Pancasila  yang  masih kurang  ditunjukkan  dengan  adanya berita-berita yang menyesatkan.
Media massa berdasarkan tinjauan  pustaka  oleh  penulis,  hanya memberikan  pemuas  informasi  kepada
masyarakat,  artinya,  masyarakat  hanya terpuaskan keingintahuannya saja mengenai  berita  hukum  melalui  sajian gambar  maupun  suara  tanpa  terdorong pembentukan  kepribadiannya.  Media massa  di  Indonesia  belum  sampai  pada keadaan yang dapat membuat masyarakat  mengubah  moral  untuk menerapkan  nilai-nilai  Pancasila,  hal demikian tercermin pada pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya manusia individual-liberalistik, masih tertanamnya  kepentingan  pribadi  atau golongan  di  atas  kepentingan  bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,  Fathul. Pengadilan  Jalanan
Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal . Jakarta:  Jala  Permata  Aksara, 2016.
Ahuja,  B.N. Theory  &  Practice  of Journalism:  Set  to  Indian  Context .
Surjeet Publications, 1979.
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum Pidana  Dalam  Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana, 2014.
Armansyah. Pengantar  Hukum  Pers . Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
Atmawati,  Dwi.  ―Gender  Bias  in Javanese  Society:  A  Study  in Language  Forms  Choice  to  Men and  Women.‖ Humaniora ,  2018. https://doi.org/10.21512/human iora.v9i3.4937.
Bryant,  Jennings. Fundamentals  of  Media Effects :  Second  Edition .  Illinois:
Waveland Press, 2012.
Budianto,  M.  ―Pemberdayaan  Pancasila Sebagai  Dasar  Negara  Dan Pandangan Hidup Bangsa Dalam
Era  Globalisasi  (Aspek  Yuridis Ketatanegaraan),‖ 189, 2003. Budiyono, Budiyono. ―PEMANFAATAN MEDIA MASSA OLEH

## PENEGAK  HUKUM  DALAM
PENANGGULANGAN  TINDAK
PIDANA  KORUPSI.‖ Perspektif , 2013. https://doi.org/10.30742/perspe ktif.v18i1.28.
Garner,  Bryan  A. Black’s  Law  Dictionary 10th Edition . West Group , 2014.
Haryanto,  Joko  Tri. Etika  Pemberitaan Politik Dalam Media Massa Tinjauan Etika Islam (Studi Analisis
Berita  Pergantian  Kepemimpinan Nasional  Bulan  September-Oktober 2004  Di  Media  Cetak  Nasional .
Semarang:  Institut  Agama  Islam Negeri Walisongo, 2008. Hikmat Kusumaningra, Purnama Kusumaningrat. Jurnalistik  Teori Dan  Praktik .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2005. Januarsyah, Mas Putra Zenno. ―Penerapan  Prinsip  Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi.‖ Jurnal Yudisial , 2017. Kementerian Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia. ―Persentase Kegiatan Yang Dilakukan  Dalam  Mengakses Internet  Pada  Tahun  2014.‖ kominfo.go.id, n.d. http://statistik.kominfo.go.id/sit e/data?idtree=424&iddoc=1328&
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia
data-data_page=8.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2015. Putra,  Eka  Nugraha. Media  Massa  Dan Perannya Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2012.
Rahayu,  Derita  Prapti. Budaya  Hukum Pancasila . Yogyakarta: Thafa Media, 2014. Rivers,  Wiliam  L. Media  Massa  Dan Masyarakat Modern . Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Grup,
2008.
Rosen,  Maggie.  ―A  Feminist  Perspective on  the  History  of  Women  as
Witches.‖ Dissenting Voices , 2017.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012. Sudjit. Ilmu  Hukum  Holistik  Studi  Untuk Memahami Kempleksitas Dan Pengaturan  Pengelolaan  Irigasi . Yogyakarta: UGM Press, 2014.
Sudjito. Implementasi  Pancasila  Sebagai Way  of  Life .  Bogor:  Pusdik Mahkamah Konstitusi, 2015.
———. Kebangkitan  Hukum  Indonesia . Yogyakarta: LinkMed Pro, 2016.
———. Memaknai  Keistimewaan  DIY . Yogyakarta: LinkMed Pro, 2016.
Sunoto. Mengenal  Filsafat  Pancasila  III Pendekatan Melalui Etika Pancasila . Yogyakarta: PT Hanindita, 1985.