## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2146 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
The Effect of Participatory Budgeting, Internal Control Systems, Ethical Behavior of Leaders and Organizational Culture on Public Accountability
Muhammad Khairus Sholihin 1 , Endar Pituringsih 2 , Ni Ketut Surasni 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  22 June 2021 Publication : 11 July 2021 This research aims to test and obtain empirical evidence regarding the effect of participatory  budgeting,  internal  control  systems,  ethical  behavior  of  leaders, and  organizational  culture  on  public  accountability.  This  research  was conducted  on  all  NGOs  in  West  Nusa  Tenggara  Province,  using  a  purposive sampling  technique  with  sample  used  by  102  people  and  using  multiple  linear regression. The results of this study indicate that participatory budgets have  a positive and significant effect on accountability, the internal control system has a positive and significant effect on public accountability, the ethical behavior of leaders  has  a  positive  and  significant  effect  on  public  accountability, organizational  culture  has  a  positive  but  insignificant  effect  on  public accountability.

## Keywords:
Anggaran  Partisipatif;  Sistem Pengendalian  Intern;  Perilaku Etis Pimpinan; Budaya Organisasi; Akuntabilitas Publik Article Info Abstrak Article history: Article Accepted:  22 Juni 2021 Publication : 11 Juli 2021 Peneltian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh  anggaran  partisipatif,  sisitem  pengendalian  interna,  perilaku  etis pimpinan,  dan  budaya  organisasi  terhadap  akuntabilitas  publik.  Penelitian  ini dilakukan  pada  seluruh  NGO  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  menggunakan tekhnik  sampel  purposive  dengan  jumlah  sampel  102  orang  dan  menggunakan regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Anggaran partisipatif  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas,  Sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas publik,  Perilaku  etis  pimpinan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  publik,  Budaya  organisasi  berpengaruh  positif  namun  tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik
Keywords:
Participatory  Budget;  Internal Control System; Ethical Behavior Of Leaders; Organizational  Culture;  Public Accountability This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muhammad Khairus Sholihin
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Mataram, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Sektor  publik  seringkali  dipahami  sebagai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau  pendapatan  negara  lain  yang  diatur  dengan  hukum.  Di  setiap  negara,  cakupan  organisasi sektor  publik  sering  tidak  sama.  Di  Indonesia,  berbagai  organisasi  termasuk  dalam  cakupan sektor publik antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi massa dan lainnya (Mahsun et al ., 2007: 11). Hal ini
menunjukkan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi pemerintahan, akan tetapi organisasi – organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengejar laba maka termasuk dalam organisasi sektor publik tersebut. Jika memandang organisasi sektor publik hanya pemerintahan maka fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak akan bisa dipenuhi semua  karena  beragam  dan  kompleknya  kebutuhan  masyarakat  tersebut.  Oleh  karena  itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang salah satunya Organisasi Non Pemerintah / Non Goverment Organization (NGO).
NGO  di  Indonesiea  lebih  di  kenal  dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM).  LSM adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  (UU  Nomor  17  Tahun  2013).  Pemerintah  memberikan  ruang  kepada NGO  untuk  ikut  berpartisipasi  salah  satunya  dengan  penyampaian  informasi  penting  ataupun memberikan  layanan  kepada  masyarakat  (Cribb,  2006).  Selaian  itu,  NGO  juga  memberikan kontribusi  positif  dalam  melaksanakan  pembangunan  dan  upaya  upaya    peningkatan kesejahteraan  masyarakat (Herdiansah dan Randi, 2016). Peranan penting yang dipegang oleh NGO  sebagai  mitra  pemerintah  menjadikan  NGO  mengalami  peningkatan  yang  sangat  cepat. Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  NGO  di  Indonesia  yang  tercatat  sangat  banyak  yaitu  11.468  NGO pada tahun 2010 (STATT, 2012) dan telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 3,4 triliun pada tahun 2013 (NSSC, 2015).
Peningkatan  jumlah  dan  perolehan  NGO  tersebut  belum  dibarengi  dengan  peningkatan kinerja  yang  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  laporan  tahunan  NGO,  yaitu  hanya  17%  dari  70  NGO yang  membuat  laporan  tahunan  baik  dalam  bentuk  cetakan  atau  melalui website (Abidin  dan Rukmini,  2004).  Selain  itu,  kebanyakan  laporan  NGO  hanya  ditujukan  kepada  donatur, minimnya  penyajian  informasi  aktivitas  organisasi  kepada  masyarakat  dan  kurangnya pengawasan distribusi dana (Fikri, 2010). Dari segi penerapan kode etik, hanya 45% tergolong baik  dan  sisanya  55%  tergolong  memadai  (Counsil,  2012).  Pada  aspek  keterlibatan  Dewan Pengurus,  beberapa  NGO  Indonesia  memiliki  Dewan  Pengurus  yang  sangat  dominan  dan memiliki  kendali  penuh  terhadap  manajemen  sehingga  Direktur  Eksekutif  dan  staf  betul-betul hanya sebagai pelaksana (Herlina, 2012).
Beberapa temuan di atas seharusnya tidak terjadi jika penerapan Good NGO  Governance berjalan dengan baik. Menurut Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), salah satu nilai dasar dalam penerapan Good NGO Governance adalah akuntabilitas publik (Sandovi dan  Putra,  2018).  Akuntabilitas  publik  merupakan  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20).
Asas  akuntabilitas  publik  yang  harus  dipegang  oleh  NGO  sebagai  salah  satu  organisasi sektor publik adalah asas pertanggungjawaban vertikal (kepada donatur) dan pertanggungjawaban kepada  masyarakat sebagai penerima manfaat (Turner dan Hulme, 1997). Oleh  karena  itu  untuk  mengukur  derajat  akuntabilitas  publik  NGO  tidak  cukup  menyoroti persoalan  teknis,  seperti  keuangan  dan  program,  tetapi  juga  partisipasi,  konsultasi  dan  proses demokratisasi  internal,  karena  akuntabilitas  publik  NGO  adalah  proses  yang  menempatkan NGO  bertanggung  jawab  secara  terbuka  atas  apa  yang  diyakininya,  apa  yang  dilakukan  dan tidak  dilakukannya  kepada stake  holder (kelompok  sasaran,  lembaga  donor,  sesama  NGO, pemerintah  dan  masyarakat  luas).  Akuntabilitas  publik  diwujudkan  dalam  bentuk  pelaporan ( reporting ), pelibatan ( involving ) dan cepat tanggap ( responding ) (Abidin dan Rukmini, 2004). Permasalahan  yang  muncul  di  pengelolaan  NGO  juga  harus  ditinjau  dari  perspektif stewardship  theory . Stewardship  theory merupakan  penggambaran  kondisi  manajer  yang termotivasi  dari  target  hasil  utama  kepentingan  organisasi  bukan  termotivasi  terhadap kepentingan  pribadinya  (Donaldson  dan  Davis,  1989).  Jika  terdapat  perbedaan  kepentingan antara principal dan steward , maka steward akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai
dengan  tindakan  principal  dan  demi  kepentingan  bersama  dapat  menjadi  pertimbangan  yang rasional  agar  tercapainya  tujuan  bersama  (Raharjo,  2007).  Penggunaan stewardship  theory didasarkan  pada  prinsip  pendirian  NGO  yakni  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan, kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  sehingga  hal  utama  yang  dipentingkan  adalah  pencapaian tujuan organisasi bukan kepentingan pribadi.
Permasalahan  akuntabilitas  publik  NGO  di  Pulau  Lombok  Nusa  Tenggara  Barat  tidak jauh  berbeda  dengan  daerah  lain.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  NGO  bermasalah  dalam pertanggungjawaban  anggaran  kepada  publik,  dan  ada  juga  yang  hanya  bermodalkan  stempel (Antara  News,  26  Juli  2009),  sehingga  beberapa  NGO  di  Nusa  Tenggara  Barat  dibekukan (Radar  Tambora,  9  November  2017).  Akuntabilitas  NGO  yang  disinyalir  kurang  baik menjadikan  tingkat  kepercayaan  Publik  terhadap  NGO  berada  pada  angkat  64  persen  yaitu selalu  lebih  rendah  dibandingkan  media  massa  yang  menempati  67  persen  dan  kepercayaan kepada  pemerintah  dan  bisnis  yang  mencapai  level  di  atas  70  persen  (Tirto,  14  Maret  2017). Keberadaan  NGO  yang  mengatasnamakan  dirinya  di  atas  kepentingan  rakyat,  mengharuskan menjaga  kepercayaan  publik,  bukan  saja  dengan  cara  program-program  yang  diorientasikan pada kebutuhan masyarakat, tetapi harus ada sistem di mana masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan  NGO  termasuk  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  (Masduki,  2002).  Anggaran partisipasi didefinisikan sebagai pendekatan penganggaran yang memungkinkan para pimpinan yang  akan  bertanggung  jawab  terhadap  anggaran  untuk  berpartisipasi  dalam  pengembangan anggaran,  partisipasi  anggaran  mengkomunikasikan  rasa tanggung  jawab  kepada para  manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas (Hansen / Mowen, 2013: 448).
Akuntabilitas  NGO  juga  tidak  lepas  dari  pengaruh  perilaku  etis  pimpinan  karena pimpinan  merupakan  pemegang  kendali  bagi  suatu  organisasi.  Perilaku  etis  adalah  perilaku yang  sesuai  dengan  norma  –  norma  sosial  yang  berlaku  secara  umum  sehubungan  dengan perilaku – perilaku yang bermanfaat dan membahayakan (Yusuf, 2009). Perilaku etis sangat erat kaitannya  dengan  kesadaran  individu  untuk  mematuhi  norma-norma  sosial  yang  ada.  Terkait dengan  perilaku  etis  pimpinan  tentunya  membutuhkan  kesadaran  akan  peran  dirinya  sebagai agen  moral  bagi  bawahannya,  sehingga  perilaku  etis  bagi  pimpinan  dipandang  sebagai  salah satu  komponen  suksesnya  pemimpin  dalam  menjalankan  operasi  organisasi  (Yusuf,  2009). Dengan demikian, jika kesadaran pimpinan NGO akan fungsi sebagai agen moral tentunya akan berdampak kepada keputusan-keputusan yang diambil merupakan  keputusan yang berdasarkan norma dan aturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder . Pertangungjawaban  pimpinan  atas  pengelolaan  organisasi  kepada stakeholder merupakan cerminan dari akuntabilitas organisasi sektor publik.
Disamping  itu,  akuntabilitas  NGO  juga  harus  ditinjau  hubungannya  dengan  budaya organisasi  karena  budaya  merupakan  sebuah  sistem  makna  bersama  yang  dianut  oleh  para anggota  yang  membedakan  organisasi  tersebut  dengan  organisasi lainnya  (Robbins  dan Judge, 2008:  315),  sehingga  budaya  suatu  organisasi  menjadi  cerminan  organisasi  tersebut.  Budaya merupakan berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungannya (Koesmono, 2005). Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal,  maka  budaya  organisasi  harus  diciptakan,  dipertahankan,  dan  diperkuat  serta diperkenalkan  kepada  karyawan  melalui  proses  sosialisasi  (Nurtjahjani  dan  Masreviastuti, 2007).
Menurut  Robbins  (2003:321),  terdapat  tiga  faktor  yang  membentuk  budaya  dalam organisasi,  yaitu  :  (1)  komunikasi,  (2)  motivasi,  dan  (3)  kepemimpinan.  Kaitannya  dengan budaya yang harus dipertahankan, diperkuat serta disosialisasikan kepada karyawan diharapkan dapat  meningkatkan  akuntabilitas  NGO  sebagai  salah  satu  organisasi  sektor  publik.  Budaya organisasi  yang  baik  akan  berakibat  pada  efektivitas  penerapan  akuntansi  sektor  publik  dan selanjutnya  efektivitas  penerapan  akuntansi  sektor  publik  akan  berdampak  baik  kepada good governance yang  di  dalamnya  termasuk  akuntabilitas  (Nurmala,  2012).    Penelitian  ini termotivasi  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hamidi  dan  Suwardi  (2013) tentang  pengaruh
pengendalian  intern  dan  budaya  organisasi  terhadap  akuntabilitas  pada  Organisasi  Pengelola Zakat,  hasil  penelitiaanya  menyimpulkan  bahwa  pengendalian  intern  dan  budaya  organisasi berpengaruh  secara  simultan  terhadap  akuntabilitas.  Penelitian  Hamidi  dan  Suwardi  (2013) dipilih  sebagai  pijakan  awal  pada  penelitian  ini  karena  orgranisasi  pengelola  zakat  merupakan salah  satu  dari  NGO  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  ini,  sehingga  penelitian  ini merupakan  pengembangan  dari  penelitian  tersebut.  Perbedaan  penelitian  ini  dibandingkan dengan penelitian Hamidi dan Suwardi (2013) yang sekaligus menjadi originalitas penelitian ini adalah  pada  varibel  yang  dibangun,  yaitu  dengan  menambahkan  variabel  penganggaran partisipatif dan perilaku etis pimpinan.
Penelitian  terkait  pengaruh  penganggaran  partisipatif  terhadap  akuntabilitas  telah dilakukan oleh Arifin (2012) yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dipengaruhi oleh  partisipasi  anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem pelaporan dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian terkait perilaku etis  telah  dilakukan  oleh  Tahir et  al. (2016)  yang  hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa akuntabilitas  dipengaruhi  oleh  kesadaran  pada  peraturan  perundang-undangan,  komitmen organisasi dan peran APIP.  Kesadaran pada peraturan perundang-undangan adalah satu bentuk perilaku  etis  karena  perilaku  etis  merupakan  perilaku  yang  sesuai  dengan  norma-norma  sosial yang  diterima  secara  umum  sehubungan  dengan  tindakan-tindakan  yang  bermanfaat  dan  yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 1998).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka  penelitian  ini  penting  dilakukan  guna memperbesar nilai R Square pada penelitian Hamidi dan Suwardi (2013)  yang hanya mencapai 0.631.  Selain  itu,  originalitas  penelitian  ini  terletak  pada  objek  penelitian.  Penelitian  ini  akan meneliti pengaruh penganggaran partisipatif, sistem pengendalian intern, perilaku etis pimpinan dan  budaya  organisasi  terhadap  akuntabilitas  publik  dengan  melakukan  studi  empiris  terhadap manajemen Non Government Organization (NGO) se- Pulau Lombok.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan  kuantitatif pada penelitian ini didasarkan pada karakteristik penelitian ini, yaitu penelitian untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka atau kuantifikasi  data  sebagai  alat  menganalisis  keterangan  mengenai  apa  yang  ingin  diketahui (Kasiram, 2008: 149). Pendekatan kauntiatif dalam penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori,  gagasan  para  ahli,  maupun  hasil  penelitian  terdahulu,  kemudian  dikembangkan  menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau  penilaian  dalam  bentuk  dukungan  data  empiris  di  lapangan.  Jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian eksplanatory yaitu penelitian yan menjelaskan kausalitas  antar  variabel.  Jenis  penelitian  ekplanatory  ini  dipilih  karena  disesuaikan  dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas penganggaran partisipatif, sistem pengendalian intern, perilaku etis pimpinan, budaya organisasi terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas publik.
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  NGO  berbadan  hukum  di  5  Kabupaten/Kota  Se- Pulau  Lombok  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang  tercatat  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  Dalam  Negeri  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sampai  tahun  2021  sebanyak  104  NGO (Bakesbangpol  Prov.  NTB,  2021).  Adapun  jumlah  sampel  pada  penelitian  ini  dihitung menggunakan  teknik  Slovin  (Sugiyono,  2011:87).  Adapun  unit  analisis  pada  penelitian  ini adalah  Staff  Keuangan  dan  Staff  Pelaksana  Program.  Dengan  demikian,  responden  pada masing-masing NGO berjumlah 2 orang sehingga total responden berjumlah 102 orang.
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  penganggaran partisipatif, sistem pengendalian intern, perilaku etis pimpinan dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas  publik.  Model  persamaan  regresi  linier  berganda  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut (Sugiyono, 2011):
Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + e
Keterangan:
Y = akuntabilitas publik a = Konstanta b = Koefisien regresi X1 = penganggaran partisipatif X2 = sistem pengendalian intern X3 = perilaku etis pimpinan X4 = budaya organisasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  unit  analisis  pada  penelitian  ini  adalah  Staff  Keuangan  dan  Staff  Pelaksana Program. Dengan demikian, responden pada masing-masing NGO berjumlah 2 orang sehingga total responden berjumlah 102 orang.
Tabel 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner Menurut Persentase ( % ) Keterangan Responden Jumlah % Kuesioner yang disebarkan 102 100% Kuesioner yang kembali 98 96,07% Kuesioner yang tidak dapat diolah 5 4,90% Kuesioner yang dapat diolah 93 91,17% Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021
Dari 102 (100%) kuesioner yang disebar, 98 (96,07%) kuesioner diterima  kembali, dari 98 (96,07%) kuesioner yang  kembali, 93 (91,17%) dapat diolah dan  5 (4,90%)  tidak dapat diolah karena ada  responden dan beberapa pertanyaan yang tidak terjawab.
Nilai koefisien Adjusted R Square bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependent  atau  untuk  menunjukkan  seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabelitas variabel dependent.
3.1.Tabel 2 Hasil Determinasi (R 2 )
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .578 a .334 .304 1.677
Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021
Berdasarkan  tabel  diatasbesarnya  angka  koefisien  determinasi  0,334  sama  dengan 33,4%.  Angka  tersebut  mengandung  arti  bahwa  anggaran  partisipatif,  sistem  pengendalian intern,  perilaku  etis  pimpinan,  dan  budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas publik sebesar 33,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
Uji  F  dilakukan  untuk  melihat  apakah  model  yang  dianalisis  memiliki  tingkat kelayakan model yang tinggi yaitu variabel-variabel yang digu- nakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis.
Tabel 3 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 124.186 4 31.046 11.044 .000 a Residual 247.384 88 2.811 Total 371.570 92 Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  sig  untuk  hasil  uji  kelayakan  sebesar  0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen  anggaran partisipatif, sistem pengendalian
intern,  perilaku  etis  pimpinan,  dan  budaya  organisasi mampu  memperediksi  variabel dependen akuntabilitas publik. Begitu juga dengan nilai F hitung lebih besar dengan nilai F tabel 11,044 > 2,47 artinya variabel independen mampu memperediksi variabel dependen.
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  seberapa  jauh  pengaruh  masing-masing  variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen.
Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Model Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error 1 (Constant) 11.975 2.977 4.023 .000 Anggaran Partisipatif .278 .117 2.374 .020 Sistem Pengendalian Intern .152 .055 2.747 .007 Perilaku Etis Pimpinan .204 .075 2.740 .007 Budaya Organisasi .104 .083 1.244 .217 Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021
Variabel  anggaran  paritisipatif  memiliki  nilai  t hitung sebesar  2,374  lebih  besar  dari t tabel 1,98  atau  nilai  sig  sebesar  0,020  lebih  kecil  dari  0,05,  artinya  H0  ditolak  dan  H1 ditterima,  bahwa  anggaran  paritisipatif  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat.
Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa anggaran  partisipatif  memberikan  dampak positif  pada  akuntabilitas  publik  atau  anggaran  partisipatif  berpengaruh  terhadap akuntabilitas publik, artinya anggaran semakin tinggi tingkat penganggaran yang dilakukan oleh  NGO  di  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  akan  menyebabkan  peningkatan  akuntabilitas publik.  Pada  saat  penyusunan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  anggaran diharapkan  mampu  mengetahui  alur  anggaran  yang  akan  direalisasikan,  tetapi  pada kenyataannya  di  NGO  provinsi  nusa  tenggara  barat  sesuai  hasil  penelitian  ini  bahwa partisipasi  anggaran  yang  dilakukan  bisa  meningkatkan  akuntabilitas  publik  sehingga kinerja dari para manajer dan tim yang berkaitan bisa dikatakan bagus.
Penelitian ini juga sejalan dengan konsep Agency theory hubungan kontraktual yang mensyaratkan  pertanggungjawaban  atau  akuntabilitas  dari agent sebagai  bukti  bahwa wewenang  yang  diberikan  dijalankan  dengan  baik.  Akuntabilitas  juga  dimaksudkan  untuk memperkecil  asimetri  informasi  antara agent sebagai  pemegang  informasi  dan principal sebagai penggunan informasi. Akuntabilitas pada NGO berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola kepada para stakeholder yaitu donor dan masyarakat, hal ini disebut dengan akuntabilitas publik.
Variabel  sistem  pengendalian  intern  memiliki  nilai  t hitung sebesar  2,747  lebih  besar dari t tabel 1,98 atau nilai sig sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, artinya  H0 ditolak dan H2 ditterima,  bahwa  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  memberikan dampak  positif  pada  akuntabilitas  publik  atau  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  publik,  artinya  sistem  pengendalian  intern  semakin  tinggi  tingkat akuntabilitas  publik  yang  dilakukan  semakin  baik  oleh  NGO  di  provinsi  Nusa  Tenggara Barat  akan  menyebabkan  peningkatan  akuntabilitas  publik.  Salah  satu  hal  yang  menoncol pada  NGO  di  NTB  tingginya  sistem  pengendalian  intern  sebab  bentuk  dari  peningkatan melakukan keamanan berupa aset-aset miliki NGO dan juga penilaian aset selalu di laporkan pada  saat  mempublikasikan  laporan  keuanganya  sehingga  dengan  tingginya  tingkat keamanan aset akan menyebabkan akuntabilitas publik semkain tinggi.
Penelitian  ini  juga  sejalan  teori  yang  menyebutkan  sistem  pengendalian  intern diharapkan  dapat  meningkatkan  akuntabilias  publik  NGO,  karena  pada  dasarnya  sitem pengendalian  intern  mengarahkan  agar  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  melalui
kegiatan  yang  efekif,  efesien,  keandalan  laporan  dan  pengamanan  aset,  sehingga  jika laporannya sudah andal maka akuntabilitas publik akan mudah terlaksana.
Variabel  perilaku  etis  pemimimpin  memiliki  nilai  t hitung sebesar  2,740  lebih  besar dari t tabel 1,98 atau nilai sig sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, artinya  H0 ditolak dan H3 ditterima,  bahwa  perilaku  etis  pemimimpin  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaki etis pimpinan memberikan dampak positif  pada  akuntabilitas  publik  atau  perilaki  etis  pimpinan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas publik, artinya perilaki etis pimpinan semakin baik tingkat akuntabilitas publik yang  dilakukan  semakin  baik  oleh  NGO  di  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  akan menyebabkan  peningkatan  akuntabilitas  publik.  Konsep  perilaku  dalam  dunia  pekerjaan sangat  mendorong  terbentuknya  kenyamanan  dan  kebetahan  didalam  pekerjaan, pembentukan perilaku pada rekan kerja mencerminkan setiap program yang dilakukan akan sangat  mudah  terlaksananya  sebab  kemudahan  pekerjaan  yang  dilakukan  akan  membuat ppertanggung  jawaban  sangat  mudah  sehingga  konsep  perilaku  sangat  mempengaruhi akuntabilitas ppublik.
Penelitian ini juga sejalan dengan konsep stewardship theory Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen  termotivasi untuk  tujuan-tujuan  individu  melainkan  lebih  fokus  untuk  tujuan  sasaran  utama  yaitu kepentingan  organisasi.  Dengan  kata  lain, stewardship  theory memandang  bahwa manajemen  dapat  berperilaku  baik  untuk  kepentingan  publik  dan  umumnya  maupun stakeholders pada khususnya (Daniri 2005).  Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara  kepuasan  dan  kesuksesan  organisasi.  Tercapainya  kesuksesan  dalam  sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen yang tak  luput  dari  pengendalian  yang  dilaksanakan  oleh  manajemen.  Eksistensi  pengendalian akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi ke arah yang semakin kompleks dan  diikuti  dengan  tumbuhnya  spesialisasi  dalam  akuntansi  dan  perkembangan  organisasi sektor publik.
Variabel  budaya  organisasi  memiliki  nilai  t hitung sebesar  1,244  lebih  kecil  dari  t tabel 1,98 atau nilai sig sebesar 0,217  lebih besar dari 0,05, a rtinya H0 diterima dan H3 ditolak, bahwa budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat.
Hasil penelitian ini menunjukkan budaya organisasi tidak memberikan dampak yang signifikan  terhadap  akuntabilitas  publik  pada  NGO  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Artinya semakin baik budaya organisasi tidak ada dampaknya pada akuntabilitas publik. Melakukan integrasi pada organisasi dengan membentuk kerjasama yang baik dalam sebuah organisasi akan tetapi tidak bisa mempertanggung jawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  konsep  teori  harapan  yang  mengatakan  bahwa karyawan-karyawan akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi ketika mereka  yakin  bahwa  usaha  tersebut  akan  menghasilkan  penilaian  kinerja  yang  baik,  dan pada  gilirannya  menghasilkan  penghargaan-penghargaan  organisasional.  Teori  harapan memprediksi  bahwa  karyawan-karyawan  akan  mengeluarkan  tingkat  usaha  yang  tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara usaha dan kinerja, kinerja dan penghargaan, serta penghargaan dan pemenuhan tujuan-tujuan pribadi. Setiap hubungan ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu  harus  mempunyai  kemampuan  yang  dibutuhkan  untuk  bekerja,  dan  sistem penilaian kinerja yang mengukur kinerja individu tersebut harus dianggap adil dan obyektif.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  Anggaran partisipatif berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sistem pengendalian intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  publik  pada  NGO  di  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat.  Perilaku  etis  pimpinan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  publik  pada  NGO  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Budaya  organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Saran  prkatis  dalam  sistem  penganggaran  partisipatif  dan  sistem  pengendalian  intern sehaik  perlu  memperhatikan  konsep  penilaian  set  lembaga  atau  organisasi  sebab  salah  satu indikator utama dalam penyampaian informasi keuangan juga dengan melihat nilai seluruh total aset.  Dan  juga  perilaku  pimpinan  sangat  diperhatikan  sebab  kenyaman  dalam  melaksanakan pekerjaan juga dengan mengetahu perilaku pimpinan
Hasil penelitian ini berimplikasi bagi stakeholder yaitu para pihak NGO di provinsi nusa tenggara barat agar lebih memperhatikan pelaporan keuangan yang di sajikan dan juga melihat sistem  pengendalian  intern,  budaya  organisasi,  perilaku  etis  pimpinan  dan  anggaran  yang dilakuakan perlu dip perhatikan juga.
Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  bagi  NGO  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  agar  melakukan  penyempurnaan  pengelolaan  sistem  pelaporan  kaitanya  dengan akuntabilitas,  dan  juga  perilaku  para  pimpinan    terutama  pada  budaya  organisasi  agar  setiap laporan yang bisa dipertanggung jawabkan dengan baik.

## 5. REFRENSI
Abidin,  Hamid dan Mimin Rukmini. 2004. Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan  Keterbukaan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Indonesia .  Jakarta:  PIRAC,  Ford Foundation dan Tifa.
Antaranews.com. 2009. Badan Kesbangpoldagri NTB Perketat Pengawasan LSM Bermasalah. Dikutip dari https://mataram.antaranews.com/antnews tanggal 12 Juli 2018.
Anthony  dan  Govindarajan.  2005. Management  Control  Systm .  New  York:  Mc.  Graw  Hill. Terjemahan Penerbit: Salemba Empat.
Arifin  W.,  Beny.  2012. Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi  Dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  Daerah  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel Pemoderasi . Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 13 (1), hal. 15-27. Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu  pendekatan  Praktek .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Augusty,  Ferdinand.  2006. Metode  Penelitian  Manajemen:  Pedoman  Penelitian  untuk  skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen . Semarang: Universitas Diponegoro. Ebrahim,  Alnoor.  2015 .  Ragam  Wajah  Akuntabilitas  Organisasi  Nirlaba. Jurnal  Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Edisi 3 Hal. 45-72.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Fikri, Ali et al . 2010. Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Government Organization . Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 1 (3): 409-420.
Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS . Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
Griffin, Ricky W dan Donald J. Ebert. 1998. Bussiness . New Jersey: Prentice Hall Inc.
Mowen dan Hansen. 2013. Akuntansi Manajerial . Jakarta: Salemba Empat. Hamidi, Nurhasan dan Suwardi Eko. 2013. Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi. EKBISI Vol. VIII (1): 13 – 34.
Harsya  K.  Tahir, et  al .  2016. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerapan  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Accountability Vol. 5 (2): 37 - 51
Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. 2016. Akuntansi Pemerintah . Jakarta: IN MEDIA
Herdiansah  dan  Randi.  2016. Peran  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  Dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol. 1 (1): 49-67.
Herlina,  Lusi.  2012. Akuntabilitas  LSM  Indonesia:  Antara  Tuntutan  dan  Tanggapan . Akuntabilitas Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Edisi 1 Hal. 5-10.
Hopwood and Tomkins. 1974. Issues in Public Sector Accounting . New Jersey: M.E. Sharpe. Hoffstede, G. et al . 1990. Measuring  Organizational Cultutres: A Qualitative and Quantitative Study  Acros  Twenty Cases. Administrative Science Quarterly Vol. 35 (2): 286-316.
____________. 1994. Culture and Organization . London: Harper Collin Bussines.
Ibrahim,  Rustam.  2015. Beberapa  Tantangan  Akuntabilitas,  Internal  Governance  dan “Akuntabilitas ke Bawah” untuk Pengembangan Efektivitas LSM. Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Edisi 3: 7-23.
Kaihatu, Thomas S. TT. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia . Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8 (1): 1-9.
Kasiram, Moh. 2008. Metodologi Penelitian . Malang: UIN Malang Pers. Kaen,  Fred.  R.  2003. A  Blueprint  for  Corporate  Governance:  Stregy,  Accountability,  and  the Preservation of Shareholder Value. USA: AMACOM. Kenis,  I.  1979. The  Effect  Of  Goal  Characteristic  on  Managerial  Attitudes  Performance. The Accounting Review Vol. 54 (4): 707-721.
Khasanah,  Dewi  Nur.  2016. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Budaya  Organisasi, Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pelaporan,  dan  Motivasi  Kerja  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Dinas  di  Kota  Surakarta). Publikasi  Ilmiah  Universitas Muhammadyah Surakarta.
Kovach,  H.  2006. Mengarahkan  Akuntabilitas  di  Tingkat  Global:  Tantangan  yang  dihadapi LSM Internasional,  dalam Lisa Jordan dan Peter van Tuijl (eds.), Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip, dan Inovasi . Jakarta: LP3ES dan Pokja Akuntabilitas OMS.
Luthans, F. 2008. Organizational Behavior, 11 Th edition . New York: Mc. Graw Hill/Irwin. Mahsun,  M.,  F.  Sulistyowati,  HA.  Purwanugrah.  2011. Akuntansi  Sektor  Publik. Edisi  3 . Yogyakarta: BFE UGM.
McShane, LS. dan VAS, Glinow. 2008. Organizational Behavior Fourt Edition. New York: Mc Graw Hill Irwin, Campanies, Inc.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
________.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta:  UUP  STIE YPKN.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: BPFE.
Milani,  K.W.  1975. “The  Relationship  of  Participation  in  Budget-Setting  to  Industrial Supervisor Performance and Attitudes: a Field Study” . The Accounting Review Vol. 50 (2) Hal. 274–284.
Mulyadi.  2001. Balance  Scorecard:  Alat Manajemen  Kontemporer  Untuk Pelipatgandaan Kinerja  Keuangan Perusahaan . Jakarta: Salemba Empat . Muid  dan  Nurillah.  2014. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Tekonologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok) . Vol. 3 (2 ) : 120-134.
Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. http://www.depdagri.go.id.
Pulu, Lily et al. 2015. Standar Minimal Akuntabilitas LSM. Jakarta: Konsil LSM Indonesia Rachman, Eileen. 2006. The Boss is Always Right? . Harian Kompas, 08 Juli: 51. Radartambora.com.  2017. LSM  KAKI  NTB  Dibekukan .  Dikutip  dari  http://radartambora.com/ tanggal 12 Juli 2018.
Ramon,  Dolly.  2014. Tesis:  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan  (Studi  Empiris  Pada  Inspektorat  Kota  Se  Provinsi  Sumatera  Barat) . Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi Buku 2 . Jakarta: Salemba Empat. Sandovi,  Lussy  dan  Eka  Vidya  Putra.  2018. Implementasi  Good  NGO  Governance  Pada Lembaga Swadaya (LSM) Lokal. Jurnal Perspektif Vol. 1 (4): 27 – 32. Schein,  HE.  1985. An  Organizational  Culture  and  Leaadership. San  Fransisco:  Yose  Bass Pubisher.
Schermerhorn, JG. Hunt and NR. Osborn. 2005 . Organizational Behavior. Ninth edition. USA: John Wiley & Sons, Inc.
Shaw, John. C. 2003. Corporate Governance and Risk: A System Approach. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Siegel,  G.  and  HR.  Marconi.  1989. Behavioral  Accounting. Cincinnati  Ohio:  South  Western Publishing Co.
Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Afabeta Sujarweni, V dan Poly Endrayanto. 2012. Statistika untuk Penelitian . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sule, ET. dan K. Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. Sutopo, Lita. 1988. Teknologi Benih . Jakarta: CV Rajawali. Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian . Yogyakarta: Teras. Tirto.  2017. Ada  Tren  Global  Krisis  Kepercayaan  Terhadap  LSM .  Dikutip  dari https://tirto.id/ada-tren-global-krisis-kepercayaan-terhadap-lsm-ckJr  tanggal  11  Juli 2018.
Trisnawati,  M.D.  &  Achmad,  K.  2014. Determinan  Publikasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Melalui Internet .  Paper  dipresentasikan  pada  acara  Simposium  Nasional Akuntansi XVII, Manado.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. http://www.depdagri.go.id. Diakses tanggal 03 Maret 2012.
Wayan,  Maria  Eurelia.  2014. Analisa  Faktor-Faktor  Penentu  Budgetary  Slack  Pada  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (Studi  Empiris  Dengan  Menggunakan  Structuralequation Modeling ). Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 2 (1): 29-49. Widyaningsih,  Aristanti.  2015. Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Akuntabilitas Keuangan. Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 10 (2): 1 – 19.