## ANALISIS KEBIJAKAN PENILAIAN PANDU (PILOT ASSESMENT) DI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA (KSU) TANJUNG PERAK SURABAYA
*1 Yuliansyah, 2 Budi Rianto, 3 Sudirman, 4 Lunariana Lubis 1 2 3 4 Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia *yuliansyah.s2fisip@hangtuah.ac.id, budi.rianto@hangtuah.ac.id, sudirmanxxv@gmail.com, lunariana.lubis@hangtuah.ac.id
Artikel History Submit: 2 Februari 2022
Review: 10 Maret 2022
Revised: 18 April 2022 Accepted: 29 Mei 2022 Abstract: The  Harbormaster  of  Tanjung  Perak  Surabaya  (KSU) conducts  an  assessment  of  the  personnel  on  duty,  namely  the  Pilot Assessment  in  order  to  improve  the  quality  of  service  for  ship delaying  activities  and  to  realize  safety  and  security  in  the  waters  of the  Tanjung  Perak  Port,  Surabaya.  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya issued  a  decree  number:  HK.207/01/15/SYB-Tpr-18  regarding  the operational  system  and  procedures  for  ship  scouting  and  towing services  in  the  obligatory  scout  waters  of  the  Tanjung  Perak  Port Surabaya  and  Port  of  Gresik.  The  purpose  of  this  study  was  to analyze  the  implementation  of  the  pilot  assessment  policy  at  KSU Tanjung  Perak  Surabaya.  The  theory  of  implementation  of  the  Van Meter and Van Horn policies used in this study has 6 (six) variables that  form  the  linkage  between  policy  and  performance.  This  study uses a qualitative method  with a case study approach to collect data through  interviews,  observations  and  documentation,  then  the  data obtained  are  analyzed  interactively.  The  results  obtained  are  the implementation  of  the  Pilot  Assessment  Policy  carried  out  by  KSU Tanjung  Perak  Surabaya  has  been  running  optimally  and  in accordance with applicable regulations.
Keywords: Community Empowerment, Implementation, TNBT.

## Pendahuluan
Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  merupakan  pelabuhan  terbesar  dan  tersibuk nomor dua di Indonesia setelah pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Hal ini karena selain menjadi  pintu  gerbang  bagi  Indonesia  wilayah  timur,  juga  dikarenakan  pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang meningkat sehingga berimbas pada peningkatan arus distribusi  barang  dari  dan  menuju  wilayah  Jawa  Timur  baik  untuk  perdagangan  dalam negeri  maupun  internasional  (Syarifuddin,  Al  Musadieq,  &  Yulianto,  2016).  Berikut jumlah kapal masuk, keluar dan pindah di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah :
Tabel 1. Jumlah Kegiatan Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya N o. Kegiatan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019  Tahun 2020 1 . Kapal masuk 807 11762 13549 13150 2 . Kapal keluar 948 12137 13267 12904 3 . Kapal pindah 828 11160 11760 11410
Sumber : KSU Tanjung Perak Surabaya, 2021
Berdasarkan tabel 1 diatas didapatkan bahwa peningkatan jumlah kapal baik untuk kapal  masuk,  kapal  keluar  dan  kapal  pindah  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya mengalami  peningkatan  dari  tahun  2017  hingga  2020.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  memiliki  peranan  penting  untuk  mendukung tumbuh  dan  berkembangnya  kegiatan  ekonomi  di  Jawa  Timur  dan  Indonesia  wilayah timur.
Kejadian  kecelakaan  kapal  di  wilayah  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  yang terjadi  dalam  kurun  waktu  4  tahun  terakhir  adalah  pada  tahun  2017  sebanyak  1  (satu) kapal, tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kapal, tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kapal dan tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kapal (Sumber : KSU Tanjung Perak Surabaya, 2021). Salah satu hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  keselamatan  pelayaran  dengan  adanya  peningkatan kegiatan  dan  kecelakaan  kapal  di  wilayah  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya,  yaitu pemanduan  kapal  (Rahman,  Satria,  Iskandar,  &  Soeboer,  2017).  Kegiatan  pemanduan harus  dilakukan  secara  professional  dan  handal  untuk  mewujudkan zero  accident di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Pelayanan pemanduan kapal merupakan pekerjaan yang harus memiliki tanggung jawab dalam bekerja, kerja sama, prakarsa dan kondisi fisik yang prima. Hal yang utama dalam  pelaksanaan  operasional  pemanduan  adalah  kelancaran,  keamanan,  dan keselamatan kapal yang dipandu karena akibat yang ditimbulkan dari suatu kelalaian atas pemanduan  kapal  yang  berpengaruh  pada  kelancaran  lalu  lintas  pada  pelabuhan. Kegiatan  pemanduan  yaitu  memberikan  saran  dan  informasi  kondisi  perairan  sekitar kepada nakhoda agar navigasi pelayaran dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar. Proses  pelayanan  pemanduan  kapal  di  pelabuhan  yang  handal  sangat  dibutuhkan (Lukijanto,  Priyatmono,  &  A.Y.,  2019).  Petugas  Pandu  wajib  melaksanakan  tugasnya berdasarkan  standar  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran.  Pemanduan  terhadap  kapal
tidak  mengurangi  wewenang  dan  tanggung  jawab  nakhoda.  Pandu  mampu mengantisipasi  akibat  pengaruh  arus  maupun  perubahan  pasang  surut,  dapat menjalankan kapal pada jarak dekat daratan dan terusan sempit, mengerti kesibukan lalu lalu lintas kapal di pantai, mahir dalam mengolah gerak kapal, kemampuan mengarahkan kapal-kapal tunda, dan mengurangi tingkat kelelahan nakhoda kapal (Sunarto, 2015).
KSU Tanjung Perak Surabaya membuat suatu pedoman dan standarisasi tentang pemenuhan  persyaratan  administrasi  terkait  petugas  pemanduan/pandu  dengan mengklasifikasikan pemenuhan administrasi tersebut sesuai ukuran yaitu skill dan quality sehingga  terwujudnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pandu  yang  handal.  Dasar penerapan kebijakan penilaian pandu ( pilot assesment ) yang dilakukan oleh KSU Tanjung Perak Surabaya adalah mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 57 tahun 2015  tentang  Pemanduan  Dan  Penundaan  Kapal  pengganti  Peraturan  Menteri Perhubungan  nomor  53  Tahun  2011  Tentang  Pemanduan.  KSU  Tanjung  Perak Surabaya  menerbitkan  surat  keputusan  nomor  :  HK.207/01/15/SYB-Tpr-18  tentang sistem  operasional  dan  prosedur  pelayanan  jasa  pemanduan  dan  penundaan  kapal  di wilayah perairan wajib pandu pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Gresik.
Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  telah  dilakukan  oleh  KSU  Tanjung  Perak Surabaya  dalam  2  tahun  terakhir  secara  berkesinambungan  terhadap  Pandu/ Pilot atau ada  pandu  baru  yang  bertugas  di  wilayah  kerja  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya. Sanksi  yang  tegas  diberlakukan  bagi  Pandu  yang  tidak  memenuhi  kriteria  Penilaian Pandu  ( Pilot  Assesment )  berupa  peringatan  tertulis,  tidak  boleh  memandu  untuk  jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan dan pencabutan sertifikat pandu.
Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini berjudul Analisis Kebijakan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan  mengkaji  pelaksanaan  kebijakan  tentang  penilaian  pandu  (p ilot  assesment )  di  KSU Tanjung  Perak  Surabaya.  Maksud  penelitian  ini  dilakukan  agar  pelaksanaan  penilaian pandu  ( pilot  assessment )  di  pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  yang  telah  berlangsung dapat  lebih  ditingkatkan  sehingga  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  serta produktivitas  di  pelabuhan  dapat  tercapai.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  masukan  bagi  KSU  Tanjug  Perak  Surabaya  dalam  pelaksanaan  kebijakan penilaian  pandu  ( pilot  assesement )  dalam  2  tahun  terakhir  secara  berkesinambungan
terhadap  Pandu/ Pilot sehingga  dapat  menciptakan  kawasan  pelabuhan  dengan zero accident .

## Metodologi
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Salah  satu  alasan  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  adalah  pengalaman  peneliti dapat  digunakan  untuk  menemukan  dan  memahami  apa  yang  dimaksud  dibalik fenomena yang kadangkala merupakan hal yang sulit untuk dipahami secara mendalam. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2015) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  prosedur- prosedur  statistik  atau  cara-cara  lain  dari  kuantitatif.  Penggunaan  penelitian  kualitatif yaitu  digunakan  untuk  meneliti  tentang  kehidupan  masyarakat,  sejarah,  tingkah  laku, fungsionalisasi organisasi, aktifitas sosial dan lain-lain.
Pada  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus (Creswell,  2015)  adalah  studi  yang  mengeksplorasi  dengan  terperinci,  dengan pengambilan  data  yang  mendalam,  dan  menyertakan  berbagai  sumber  informasi. Pendekatan studi kasus berfokus pada kasus tertentu yang dipelajari dan bertujuan untuk meneliti  isu  atau  persoalan  dengan  menggunakan  kasus  tersebut  sehingga menggambarkan kompleksitas masalah yang diteliti.
Data  pada  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  :  (1)  Wawancara mendalam  pada  (a)  Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Tanjung  Perak  Surabaya sebagai informan utama, (b) Kepala Seksi Tertib Bandar Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dan Petugas yang melaksanakan penilaian pandu dan verifikasi kapal  sebagai  sarana  bantu  pemanduan  sebagai  informan  kunci  dan  (c)  Pandu  dan pemilik  kapal  pandu  sebagai  informan  pendukung.  (2)  Observasi  pada  ruang/tempat, kegiatan,  obyek,  kejadian/peristiwa,  waktu,  perasaan,  perilaku  individu  dan  interaksi selama proses penelitian. (3) Dokumentasi berupa catatan administrasi, surat-menyurat dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.
Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Model Interaktif Miles,  Huberman  &  Saldana  (2014)  yaitu  (1)  Pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi,  dokumentasi  serta  data  lainnya  sebagai  bahan  pelengkap.  (2)  Reduksi  data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan pada permasalahan dan mengulanginya selama proses penelitian berlangsung. (3) Penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum. (4) Kesimpulan ditarik setelah reduksi dan penyajian data, yang berisi jawaban atas ungkapan pertanyaan.

## Hasil Penelitian

## Implementasi Kebijakan
Konsep  kebijakan  Carl  J.Friedrich  dalam  Winarno  (2002)  adalah  suatu  arah tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu  guna  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  atau  merealisasikan  suatu sasaran atau maksud tertentu yang diinginkan.  Pendapat ahli lainnya tentang kebijakan publik  diungkapkan  oleh  Dunn  (2011) adalah  “ the  relationship  of  governmental  unit  to  its environments (hubungan  yang  berlangsung  diantara  unit/satuan  pemerintah  dengan lingkungannya)”. Kebijakan  publik  merupakan  konsep  filosofi,  sebagai  suatu  produk, sebagai  suatu  proses,  dan  sebagai  suatu  kerangka,  yang  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1) sebagai  suatu  konsep  filosofis,  kebijakan  merupakan  serangkaian  prinsip  atau  kondisi yang  diinginkan,(2)  sebagai  suatu  produk,  kebijakan  dipandang  sebagai  serangkaian kesimpulan  atau  rekomendasi,  (3)  sebagai  suatu  proses,  kebijakan  yang  dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program mekanisme dalam mencapai produknya, dan (4) sebagai  suatu  kerangka  kerja,  kebijakan  merupakan  suatu  proses  tawar  menawar  dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.
Perspektif  lain  tentang  kebijakan  publik  diutarakan  oleh  Winarno  (2002)  bahwa kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  instansi  pemerintah  dan  pejabat  pemerintah dipengaruhi  oleh  aktor  dan  faktor  non-pemerintah.  Artinya  kebijakan  tidak  bisa sepenuhnya dipimpin oleh kepentingan pemerintah, melainkan harus mempertimbangkan tuntutan aktor di luar pemerintah dan mempelajari terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Beberapa  ahli  tampaknya  memiliki  pandangan  yang  berbeda  tentang  kebijakan karena penentuan kebijakan publik telah disesuaikan dengan kondisi dibalik perumusan kebijakan  publik  oleh  pemerintah.  Secara  garis  besar  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai suatu  bentuk  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  individu, kelompok,  atau  pemerintah.  Tentu  saja  ada  hambatan  dalam  kebijakan  tetapi  peluang harus ditemukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Artinya kebijakan tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai  dan  praktik  sosial  yang  ada  di  masyarakat.  Jika
kebijakan  mengandung  nilai-nilai  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di masyarakat maka kebijakan tersebut akan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.
Implementasi  kebijakan  sama  pentingnya  dengan  proses  perumusan  kebijakan dalam  rangka  pencapaian  tujuan  kebijakan.  Meskipun  suatu  kebijakan  telah  disusun dengan  baik  dan  rapi,  namun  jika  kebijakan  tersebut  tidak  dilaksanakan  dengan  baik maka  tujuan  dari  kebijakan  tidak  akan  pernah  tercapai.  Implementasi  kebijakan diperlukan  karena  pada  tahap  itulah  dapat  dilihat  “kesesuaian”  berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Hal senada diungkapkan oleh  Korten  dan  Syahrir  (1980)  bahwa  keefektifan  kebijakan  atau  program  tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi  pelaksana  dan  kesesuaian  program  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi pelaksana. Selain itu implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain.
Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  mengembangkan  Model  Proses  Implementasi Kebijakan  bahwa  perubahan,  kontrol,  dan  kepatuhan  dalam  bertindak  merupakan konsep  penting  dalam  prosedur  implementasi.  Model  ini  menjelaskan  bahwa  kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan.  Model yang ditawarkan  meliputi  6  (enam)  varibel  yang  membetuk  kaitan  ( linkage )  antara  kebijakan dan kinerja ( performance ). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel  bebas  dan  variabel  terikat  mengenai  kepentingan-kepentingan,  tetapi juga  menjelaskan  hubungan-hubungan  antar  variabel-variabel  bebas.  Keterkaitan  antar variabel-variabel  pada  model  proses  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan Van Horn digambarkan pada gambar berikut :
Gambar 1. Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

## Sumber : Van Meter dan Van Horn (1975)
Berdasarkan gambar 1 bahwa varibel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah :
a. Ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  merupakan  tahapan  proses  yang  harus  dicapai  oleh program atau kebijakan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, jangka pendek ataupun jangka panjang. Ukuran dan tujuan suatu kebijakan harus ditetapkan dengan jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
b. Sumber  kebijakan,  implementasi  kebijakan  perlu  dukungan  sumber-sumber kebijakan, yang meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
c. Ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, merupakan stuktur birokrasi, norma-norma dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi  yang  semuanya  itu  akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.
d. Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  komunikasi  kegiatan  yang  dilaksanakan, dalam  banyak  program,  implementor  sebuah  program  perlu  dukungan  dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
e. Sikap  pelaksana,  mencakup  tiga  hal  yang  penting,  yaitu  respon  implementor terhadap  kebijakan,  yang  akan  mempengaruhi  kemauannya  untuk  melaksanakan kebijakan,  kognisi  yaitu  pemahaman  terhadap  kebijakan,  intensitas  disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik,  variabel  ini  mencakup  sumber  daya ekonomi  lingkungan  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan, sejauh  mana  kelompok-kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi implementasi  kebijakan,  karakteristik  para  partisipan,  yakni  mendukung  atau  menolak, bagaimana  sifat  opini  publik  yang  ada  di  lingkungan,  serta  apakah  elite  politik mendukung implementasi kebijakan.

## Analisis Kebijakan Penilaian Pandu di Pelabuhan Tanjung Perak
Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  merupakan  perairan  wajib  pandu  kelas  I  yang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 1990, selain itu menurut Keputusan Menteri Perhubungan KP No. 603 tahun 2012 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Beberapa Wilayah Perairan Pelabuhan Laut, sehingga kapal-kapal
yang  melewati  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  harus  menggunakan  layanan pemanduan  kapal,  hal  ini  dilakukan  untuk  keselamatan  kapal  dalam  lingkungan pelabuhan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan  kapal.  Pemanduan  adalah  kegiatan  pandu  dalam  membantu,  memberikan saran  dan  informasi  kepada  nakhkoda  tentang  kondisi  pelabuhan,  perairan,  dan  alur pelayaran  setempat  agar  navigasi  pelayaran  dapat  dilaksanakan  dengan  selamat,  tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
Kehadiran pandu di atas kapal untuk menghindari kemungkinan kesalahan fatal yang dilakukan nakhoda serta meningkatkan keselamatan maupun efisiensi operasi kapal pada saat  kapal  saat  memasuki  alur  pelayaran  menuju  kolam  pelabuhan  untuk  berlabuh ataupun  untuk  merapat  di  dermaga.  Pandu  adalah  seorang  ahli  dengan  pengalaman navigasi  dan  lulus  sekolah  pemanduan  selama  satu  tahun  yang  diadakan  oleh  Dirjen Perhubungan Laut. Pandu hanya sebagai advisor sedangkan tanggung jawab keselamatan kapal tetap berada pada nahkoda.
Berikut analisis kebijakan Penilaian Pandu ( Pilot Asessment ) menurut Van Mater dan Van Horn adalah :
1. Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  merupakan  tahapan  proses  yang  harus  dicapai  oleh program atau kebijakan berwujud ataupun tidak berwujud, jangka pendek maupun jangka  panjang  yang  harus  ditetapkan  dengan  jelas  dan  terukur  sehingga  dapat direalisasikan.
Pengawas  pada  kegiatan  pemanduan  berdasarkan  Permenhub  No.  PM  57  tahun 2015  adalah  Syahbandar,  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan,  atau  Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai pelaksana fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran adalah pengawas pemanduan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengawasi  pelaksanaan  teknis  keselamatan  pemanduan  di  perairan  yang dilakukan pemanduan.
b. Melaporkan  kepada  Direktur  Jenderal  mengenai  kendala  dan  hambatan pemanduan disertai saran pemecahannya terkait keselamatan dan keamanan pelayaran.
c. Melakukan  penilikan  terhadap  keluhan  pelayanan  pemanduan  terkait keselamatan dan keamanan pelayaran.
d. Menerbitkan  surat  keterangan  tanpa  dipandu  ( pilot  excemption )  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan surat keterangan tanpa ditunda kepada Nakhoda sebagaimana yang dimaksud Pasal 47 ayat (7).
e. Menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  pandu  mengenai  Nakhoda  yang tidak  menaati  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan/atau petunjuk pandu.
f. Menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  pandu  tentang  perubahan kedalaman,  sarana  bantu  navigasi-pelayaran,  adanya  hambatan-hambatan, rintangan, pencemaran, dan pengotoran di perairan.
g. Menetapkan sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal setempat
h. Mengeluarkan surat persetujuan Olah Gerak Kapal Tunda
Evaluasi pada kegiatan pemanduan dilakukan oleh Syahbandar, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan berkala setiap 6 (enam) bulan yang  dituangkan  ke  dalam  berita  acara  dan  dilaporkan  kepada  Direktur  Jenderal. Evaluasi yang dimaksud berupa :
a. Kelaikan  dan  kelengkapan  sertifikasi/perizinan  sarana  bantu  dan  prasana pemanduan
b. Pemenuhan persyaratan sumber daya masyarakat pemanduan
c. Pelaksanaan  pelayanan  jasa  pemanduan  dan  penundaan  kapal  secara  wajar dan tepat sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang ditetapkan
d. Pemenuhan standar kinerja pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
e. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pemanduan dan penundaan  kapal  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku
f. Ketertiban  dan  kesesuaian  laporan  bulanan  kegiatan  operasional  pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal
Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) diperlukan sebagai persyaratan administrasi Pandu dalam  menunjang  keselamatan  pelayaran  meliputi  kemampuan  dan  kualitas  Pandu berupa  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas  dan  memiliki  kemampuan  dalam
membawa kapal keluar masuk pelabuhan termasuk dokumen atau sertifikat wajib ada di atas  kapal  tunda  sarana  bantu  pemanduan  tersebut  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku dalam  menunjang  transportasi  pelayaran  yang  memenuhi  unsur  keselamatan  dan keamanan.
Pelaksanaan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Asessment )  yang  dilakukan  oleh  KSU  Tanjung Perak  Surabaya  berdasarkan  surat  keputusan  Kepala  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya nomor  :  HK.207/01/15/SYB-Tpr-18  tanggal  26  Januari  2018  tentang  Sistem Operasional  Dan  Prosedur  Pelayanan  Jasa  Pemanduan  Dan  Penundaan  Kapal  Di Wilayah  Perairan  Wajib  Pandu  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  Dan  Pelabuhan Gresik.  Pelaksanaan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  dalam  menunjang  keselamatan pelayaran  dilakukan  oleh  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya  sejak  tahun  2019  dengan membuat checklist dan  pertanyaan  yang  ditujukan  kepada stakeholder yang  dinilai  yaitu Pandu  ( Pilot ) dan  pemilik  kapal. Hasil  dari  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment ) dilaporkan kepada  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  cq. Direktorat Kepelabuhan  yang  dipakai sebagai dasar pertimbangan pelimpahan kewenangan pemanduan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
2. Sumber kebijakan dimana penerapan kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
Sejak  tahun  2019  sampai  dengan  sekarang  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya  telah melaksanakan Penilaian Pandu ( Pilot Asessment ) berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh  Kepala  Kantor  Syahbandar  Tanjung  Perak  Surabaya.  Surat  tugas  tersebut  sebagai dasar tim penilai melaksanakan evaluasi berkala terhadap pandu.
Syarat  tim  Penilai  Pandu  dan  Verifikasi  Kapal  sebagai  Sarana  Bantu  Pemanduan sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) PM 57 tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal wajib memiliki persyaratan :
a. Kemampuan nautis/teknis
b. Memiliki ijazah pelaut minimal ANT III/ATT III
c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan pemanduan
Pelaksanaan  kegiatan  penilaian  pandu  (p ilot  assesment )  yang  dilaksanakan  KSU Tanjung  Perak  Surabaya mendapatkan  dukungan keuangan  dari  internal  kantor  karena merupakan  bagian  dari  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi)  dari  Syahbandar  selaku koordinator  wilayah  pelabuhan  sehingga  tidak  membebankan  biaya  apapun  kepada Pandu dan pemilik kapal sebagai stakeholder yang dinilai.
Pada pelaksanaan kegiatan penilaian pandu (p ilot assesment ) yang dilakukan oleh KSU Tanjung  Perak  Surabaya  memanfaatkan  dukungan  VTS  ( Vessel  Traffic  Service )  yaitu perangkat navigasi untuk memantau lalu lintas pelayaran yang diterapkan oleh pengelola pelabuhan  dalam  hal  ini  Distrik  Navigasi  kelas  I  Tanjung  Perak  Surabaya  dan memanfaatkan  POCC  ( Port  Operation  Command  Center )  PT.  Pelindo  III  yaitu  sistem pelayanan kepelabuhanan berbasis internet.
3. Ciri atau sifat badan/instansi pelaksana merupakan stuktur birokrasi, norma-norma dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi  yang  semuanya  akan mempengaruhi penerapan suatu kebijakan.
Tim  penilai  pada  kegiatan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  dipilih  sesuai  dengan tugas dan  tanggung jawabnya masing-masing. Tim penilai yang terlibat diberikan surat tugas  dan stakeholder akan  diberikan  surat  pemberitahuan  untuk  pelaksanaan  Penilaian Pandu  ( Pilot  Assesment )  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  KSU  Tanjung  Perak Surabaya.
Tim penilai pada kegiatan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) meliputi :
a. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak;
b. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar;
c. Kepala Bidang Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal;
d. Kepala Seksi Tertib Bandar;
e. Kepala Seksi Status Hukum Kapal;
f. Pelaksana pada Bidang Keselamatan Berlayar;
g. Pelaksana pada Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
Sedangkan stakeholder yang  dinilai  pada  kegiatan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment ) berdasarkan  Keputusan  Menteri  KP  No.  603  tahun  2012  tentang  Pemberian  Izin Kepada PT. Pelabuhan 64 Indonesia III (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Beberapa Wilayah Perairan Pelabuhan Laut adalah :
Divisi Pelayanan Kapal PT. Pelindo III (Persero) Regional Jawa Timur sebagai SDM petugas  pandu.  Hasil  dari  penilaian  yang  berupa  berita  acara  atau  rekomendasi dikirimkan  oleh  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya  ke  Direktur  Jenderal  (Dirjen) Perhubungan  Laut  tembusan  Direktur  Kepelabuhanan.  Jika  dalam  hasil  penilaian  dari Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  terdapat  pelanggaran  atau  kelalaian  maka  sanksi  yang dikenakan adalah tidak diterbitkannya SK Pandu per bulannya dan rekomendasi sarana bantu per 6 bulan sampai dengan merekomendasikan kepada Dirjen Perhubungan Laut
untuk pelimpahan wewenang PT. Pelindo  III (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri KP No. 603 tahun 2012 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan Pada Beberapa Wilayah Perairan Pelabuhan Laut dapat ditinjau ulang atau bahkan bisa dicabut.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi yang dilaksanakan. Pada sebuah program,  implementor  memerlukan  dukungan  dan  koordinasi  dengan  instansi  lain sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama antar instansi untuk keberhasilan suatu program.
Sosialisasi  terhadap  kegiatan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  dilakukan  oleh  KSU Tanjung  Perak  Surabaya  kepada  perusahaan  pelayaran/agen  perusahaan  pelayaran melalui  kegiatan  OPAG  (Obrolan  Pagi)  setiap  satu  bulan  sekali,  FGD  ( Focus  Group Discussion ) Zona Labuh DPC INSA Surabaya, kegiatan Pembekalan kepada siswa Pandu Praktek  tentang  Tata  Kelola  Pemanduan  di  lingkungan  wilayah  Pelabuhan  Tanjung Perak Surabaya, sosialisasi pemanduan kepada perusahaan pelayaran yang berkegiatan di Terminal  Kalimas  tentang  Pemanduan  kapal-kapal  wajib  pandu  di  wilayah  Terminal Kalimas dan kegiatan lainnya yang secara rutin maupun insidental yang dilakukan oleh KSU Tanjung Perak Surabaya. Kegiatan-kegiatan tersebut mengundang para pengguna jasa  dalam  hal  ini  perusahaan  pelayaran/agen  perusahaan  pelayaran,  kalangan  umum, praktisi dan ilmuwan secara offline maupun online. Hal ini bertujuan agar pengguna jasa memahami  apa  yang  telah  dilaksanakan  oleh  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya  untuk mendukung  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak Surabaya.
5. Sikap  pelaksana  mencakup  tiga  hal  yaitu  respon  implementor  terhadap  kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman  terhadap  kebijakan,  dan  intensitas  disposisi  implementor  yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Pengukuran  standar  atau  kriteria  keberhasilan  pelaksanaan  Penilaian  Pandu  ( Pilot Assesment ) dalam menunjang keselamatan pelayaran ini dengan membuat checklist sebagai panduan dalam melakukan penilaian pada saat wawancara kepada Pandu guna menggali dan mengetahui tingkat pengetahuannya.
Kriteria  keberhasilan  pada  kegiatan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  dapat  terlihat dari :
a. Kualitas hasil kerja
b. Kualitas pemahaman peraturan
c. Kualitas pelayanan
d. Soft skill individu yang dimiliki Pandu
Pencapaian-pencapaian pada kriteria tersebut dihasilkan dari checklist saat wawancara dan  verifikasi  di  lapangan  pada  saat  penilaian  ini  berlangsung  sehingga  hasil  yang didapatkan lebih akurat dan akuntabel.
Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assement )  merupakan  salah  satu  persyaratan  dalam  proses penerbitan  Surat  Keterangan  Penugasan  Pandu  (SKPP)  dan  mewujudkan  pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan zero accident .
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang  dapat  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  sejauh  mana kelompok-kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi  implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat  opini  publik  yang  ada  di  lingkungan,  serta  apakah  elite  politik  mendukung implementasi kebijakan.
Semenjak dilakukannya kegiatan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) oleh KSU Tanjung Perak Surabaya memberikan dampak bagi Pandu dan pemilik kapal sehingga pelayanan pemanduan di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya semakin baik dan hubungan baik  antar stakeholder dengan  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya  juga  semakin  terjaga  guna mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Pelaksanaan Penilaian Pandu oleh KSU Tanjung Perak Surabaya telah dilaksanakan dengan  baik  sejak  2019  sampai  sekarang  secara  rutin  tiap  6  bulan  sekali  mendapatkan respon yang positif dari pandu sehingga pandu semakin memahami aturan-aturan yang berlaku  guna  mendukung  tugas  pemanduan.  Hal  ini  juga  memberikan  dampak  pada hubungan baik antara KSU Tanjung Perak Surabaya dan Pelindo III sebagai stakeholder yang dinilai, semakin terjaga seperti yang diamanatkan dalam regulasi,
Berikut  tabel  hasil  Analisa  Kebijakan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Tanjung Perak Surabaya adalah :
Tabel  2.  Hasil  Analisa  Kebijakan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  yang  dilakukan oleh KSU Tanjung Perak Surabaya
No. Indikator Hasil Analisa 1.  Ukuran dan tujuan kebijakan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) di perairan wajib Pandu  kelas  I  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak
Surabaya yang telah dilakukan oleh KSU Tanjung Perak  Surabaya  sejak  tahun  2019  sampai  dengan sekarang,  secara  rutin  tiap  6  bulan  sekali  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dan  menghasilkan berita  acara  atau  rekomendasi  sebagai  bahan evaluasi  pelaksanaan  jasa  pemanduan  di  wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 2.  Sumber kebijakan Sumber  kebijakan  yang  berupa  sumber  daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya teknologi dalam implementasi kebijakan Penilaian Pandu  ( Pilot  Assesment )  oleh  KSU  Tanjung  Perak Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3.  Ciri atau sifat badan/instansi pelaksana Implementasi  kebijakan  Penilaian  Pandu  ( Pilot Assesment )  oleh  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya yaitu  pada  pembentukan  tim  penilai  dan stakeholder yang  dinilai  telah  dilakukan  sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.  Komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi  kegiatan  yang dilaksanakan Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) telah dilaksanakan  oleh  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya secara  rutin  dan  berkala  demi  terwujudnya keamanan dan keselamatan berlayar. 5.  Sikap pelaksana Sikap  Pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) telah dilaksanakan  oleh  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  untuk mendukung  pelayanan  pemanduan  di  wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 6.  Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Implementasi  kebijakan  Penilaian  Pandu  ( Pilot Assesment )  memberikan  dampak  positif  bagi keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Tanjung

## Perak Surabaya.
Faktor  pendukung  pada  implementasi  kebijakan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment ) oleh KSU Tanjung Perak Surabaya adalah :
Kegiatan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) dukungan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan  Laut  dengan  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  UM  004/1/6/DP-18 Tanggal  13  September  2018  tentang  Evaluasi  6  (enam)  bulan.  Kegiatan  tersebut  juga mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Kantor dengan menerbitkan surat tugas bagi tim  penilai  dan  surat  pemberitahuan  bagi  stakeholder  yang  dinilai  serta  mendapatkan dukungan  dari  PT.  Pelindo  III  (Persero)  sebagai  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan stakeholder yang dinilai. Di samping itu kesiapan  sumber  daya  manusia  di  seksi  Tertib  Bandar  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya dalam  mendukung  kegiatan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  yaitu  dalam  pembuatan surat-surat yang diperlukan yang menunjang pelaksanaan dan pembuatan checklist untuk panduan tim penilai.
Sedangkan  faktor  penghambat  pada  implementasi  kebijakan  Penilaian  Pandu  ( Pilot Assesment ) oleh KSU Tanjung Perak Surabaya adalah :
Waktu  kegiatan  Penilaian  Pandu  ( Pilot  Assesment )  tidak  dapat  dilakukan  secara bersamaan  kepada  semua  petugas  Pandu.  Hal  ini  dikarenakan  pelayanan  pemanduan tidak boleh terganggu sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal tugas Pandu.
Sumber daya manusia yang dimiliki KSU Tanjung Perak Surabaya sebagai tim penilai yang  kurang  mempunyai  pemahaman  tentang  pemanduan.  Hal  ini  dikarenakan  tim penilai  tidak  semuanya  mempunyai  pengetahuan  tentang  pemanduan  sehingga  tim penilai diberikan panduan berupa checklist guna mempermudah penilaian.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penilaian Pandu ( Pilot  Assesment )  oleh  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  (KSU)  Tanjung  Perak  Surabaya dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) dan Verifikasi  Kapal  sebagai  Sarana  Bantu  Pemanduan  oleh  KSU Tanjung  Perak  Surabaya telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan dalam  implementasinya  mendapatkan  dukungan  dari  semua stakeholder yang  terlibat sehingga  dapat  mendukung  pelayanan  pemanduan  guna  mewujudkan Zero  Accident di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan rekomendasi yang diberikan peneliti adalah: Waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment ) oleh KSU Tanjung Perak  Surabaya  harus  fleksibel  berdasarkan  jadwal  Pandu  sehingga  pelayanan pemanduan tidak terganggu. Tim penilai kegiatan Penilaian Pandu ( Pilot Assesment oleh KSU Tanjung Perak Surabaya dilakukan briefing dan dibekali panduan berupa checklist sehingga  pada  saat  penilaian  tidak  mengalami  kesulitan  dan  memberikan  hasil  yang optimal.

## Daftar Pustaka
Creswell,  J.  W.  (2015). Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset :  Memilih  di  antara  Lima Pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn, W. N. (2011). Public Policy Analysis (5th ed.). New York: Routledge.
Korten,  D.  C.,  &  Syahrir.  (1980). Pembangunan  Berdimensi  Kerakyatan .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Lukijanto, Priyatmono, A., & A.Y., R. (2019). Digitalisasi Sistem Pelayanan Pandu Kapal Menuju Integrated Port Network. In Sensistek (pp. 67 – 75).
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook  -  Matthew  B.  Miles,  A.  Michael  Huberman,  Johnny  Saldana  -  Google  Buku . Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover& hl=id#v=onepage&q&f=false
Rahman,  H.,  Satria,  A.,  Iskandar,  B.  H.,  &  Soeboer,  D.  A.  (2017).  Penentuan  Faktor Dominan Penyebab Kecelakaan Kapal di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.
Albacore , I (3), 277 – 284.
Sunarto.  (2015).  Kebutuhan  Sumber  Daya  manusia  dan  Sarana  Pandu  di  Pelabuhan Balikpapan  Human  Resource  Needs  And  Meanspandu  In  The  Port  Of Balikpapan. Penelitian Transla , 17 (3).
Syarifuddin,  M.  F.,  Al  Musadieq,  M.,  &  Yulianto,  E.  (2016).  Pentingnya  Pelabuhan Tanjung  Perak  Bagi  Perekonomian  Jawa  Timur(Studi  pada  PT  .  PELINDO  III Tanjung Perak Surabaya ). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 35 (1), 172 – 178.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975). The  Policy  Implementation  Process :  A Conceptual Framework in Administration and Society . Beverly Hills: Sage Publication.
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).