## Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

## Ali Ridlo

## Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyaarta

## Abstract
The purpose of this study is to describe how leasing in the perspective of Islamic economics. The  research  method  used  is  qualitative  research  with  a  literature  study  approach.  This research  is  limited  and  carried  out  from  January  2021  to  November  2021.The  results showed  that  the  pelungguh  rental  in  Padukuhan  Seneng,  Siraman  Village,  Wonosari District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region Province was carried out by the head  of  the  hamlet  as  the  recipient  of  the  pelungguh  who  rented  out  (Mu'jir)  and  the community  as  tenants  (Mus'ta'jir).  While  the  governor's  Regulation  number  34  of  2017 concerning  the  utilization  of  Village  Land,  the  lease  is  carried  out  by  the  Village Government,  the  proceeds  of  which  are  given  to  the  Village  Government  and  Village Apparatus receiving the pelungguh. Economically, there is income obtained from the rent for the  Village  Government  and  Village  Apparatus  who  receive  Pelungguh.  Meanwhile, according to Imam Syafi'i, renting is the same as buying and selling. The item being rented must be his. Although the pelungguh does not belong to the village apparatus, based on the Governor's Regulation Number 34 of 2017, the leasing of the pelungguh is allowed, and the one who rents it is the Village Government. The rental of pelunguh by the head of the hamlet is a problem that occurs in the Village Government.
Keywords: Rent, Tenants, Renters, Pelungguh, Islamic economics
Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menggambarkan  bagaimana  sewa  menyewa dalam  perspektif  ekonomi  islam.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini hanya terbatas  dan  dilakukan  pada  Januari  2021  sampai  dengan  November  2021. Hasil penelitian menunjukkan penyewaan pelungguh di Padukuhan Seneng Desa Siraman  Kecataman  Wonosari  Kabupaten  Gunungkidul  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Kepala dukuh sebagai penerima pelungguh yang  menyewakan  ( Mu’jir )  dan  masyarakat  sebagai  penyewa  ( Mus’ta’jir ). Sementara  Peraturan  gubernur  nomor  34  tahun  2017  tentang  pemanfaatan Tanah  Desa,  penyewaan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa,  yang  hasilnya diberikan  untuk  Pemerintah  Desa  dan  Perangkat  Desa  penerima pelungguh . Secara  ekonomi  ada income yang  didapat  dari  hasil  sewa  menyewa  untuk Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Penerima Pelungguh . Sedangkan menurut Imam  Syafi’i  sewa  menyewa  sama  halnya  dengan  jual  beli.  Barang  yang dipersewakan  haruslah  miliknya.  Walaupun  pelungguh  bukan  milik  perangkat desa  namun  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  34  tahun  2017, penyewaan  pelungguh  diperbolehkan,  dan  yang  menyewakan  adalah Pemerintah  Desa.  Penyewaan pelungguh oleh  Kepala  Dukuh  merupakan

## Ali Ridlo
persoalan yang terjadi di Pemerintah Desa.
Kata kunci: Sewa Menyewa, Penyewa, Yang Menyewakan, Pelungguh, ekonomi Islam

## A. Pendahuluan
Tanah  Desa  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  tanah  yang  asal usulnya  dari  Kasultanan  dan/atau  Kadipaten  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa berdasarkan  Hak Aggaduh ,  yang  jenisnya  terdiri  dari  Tanah  Kas  Desa, Pelungguh ,
Pengarem-Arem dan  Tanah  untuk  kepentingan  umum.  Tujuan  dari  pemanfaatan Tanah  Desa  antara  lain  adalah  untuk  pengembangan  kebudayaan,  kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Desa (PERGUB DIY No. 34 tahun 2017).
Praktik  sewa  menyewa  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  penyewaan Pelungguh. Pengertian  sewa  menyewa  sangatlah  berbeda  menurut  kalangan  ulama’. Salah satu pendapat yang menarik bagi penulis adalah Imam Syafi’i. Sewa menyewa menurut Imam Syafii adalah bagian dari penjualan (As- Syafi’i 2009, 43).
Ada  beberapa  praktik  sewa  menyewa  tanah pelungguh yang  terjadi  di  Daerah Istimewa Yogyakarta disewakan oleh perangkat Desa dan penggunaannya dikelola oleh  orang  lain  (Penyewa).  Tentunya  sewa  menyewa  tersebut  menguntungkan  si Perangkat  Desa  yang  menyewakan  tanah pelungguh dan  Penyewa  tanah  tersebut.
Yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana  sewa  menyewa  tanah pelungguh di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  perspektif  ekonomi  islam.  Tujuan  dilakukan penelitian  ini  adalah  menganalisis  sewa  menyewa  tanah pelungguh dalam  perspektif ekonomi Islam.
Sewa menyewa merupakan objek penelitian yang menarik. Penelitian tentang sewa menyewa beberapa tahun terakhir terakhir antara lain dilakukan oleh Husain Insawan  (Insawan,  Husain.  2017,  137-154),  Hoirul  Ichfan  dan  Nurhafid  Ishari (Hoirul Ichfan, Nurhafid Ishari 2019, 341-360), Jamaluddin (Jamaluddin 2019, 17- 31)  Muhammad  Wildan  Fawa’id  dan  Nurhuda  (Muhammad  Wildan  Fawa’id, Nurhuda  2020,  36-48),  Farida  Nur  Umami  dan  Wage  (Farida  Nur  Umami,  Wage 2020,  59-68).  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  karena penelitian ini lebih fokus pada sewa menyewa tanah pelungguh di Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam perspektif ekonomi Islam.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kepustakaan  (Sugiyono,  2016)  Jenis penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis    terhadap  sewa  menyewa tanah pelungguh (Moleong,  2018).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta, dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah buku, jurnal,  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  data  dari  artikel  lain  yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis.

## Tanah Desa Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pengertian  Tanah  Desa  menurut  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa pasal 1 yang dimaksud  dengan  Tanah  Desa  adalah  tanah  yang  asal-usulnya  dari  Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh , yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh , Pengarem-Arem , dan tanah untuk kepentingan umum.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun  2017  Tentang  Pemanfaatan  Tanah  Desa  pasal  2,  Pemanfaatan  Tanah  Desa berdasarkan  asas  pengakuan  atas  hak  asal-usul,  efektivitas  pemerintah,  dan pendayagunaan  kearifan  lokal.  Sesuai  pergub  tersebut,  untuk  mewujudkan pemafaatan  Tanah  Desa  berdasarkan  asas  tersebut  dalam  pelaksanaanya memperhatikan nilai-nilai berikut:
a. Kearifan lokal
b. Budaya adiluhung
c. Kesejahteraan rakyat
d. Keadilan
e. Kepastian ukum
f. Tertib administrasi, dan
g. Keterbukaan
Selain  itu,  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  34

## Ali Ridlo
Tahun  2017  Tentang  Pemanfaatan  Tanah  Desa  pasal  4  tujuan  pemanfaatan  Tanah Desa digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan social, kesejahteraan masyrakat, dan penyelenggaraan pemerintah desa.
Jenis  Tanah  Desa  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa pasal 6 adalah sebagai berikut:
a. Tanah Kas Desa
b. Pelungguh
c. Pengarem-arem , dan
d. Tanah untuk kepentingan umum Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun  2017  Tentang  Pemanfaatan  Tanah  Desa  yang  dimaksud  dengan Pelungguh adalah  bagian  dari  Tanah  Desa  yang  dipergunakan  untuk  tambahan  penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan  untuk  tunjangan  bagi  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  yang  purna tugas. Sedangkan Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun  2017  Tentang  Pemanfaatan  Tanah  Desa  pasal  36  disebutkan  bahwa pelungguh  diberikan  kepada  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  selama  menduduki jabatan. Pelungguh palinggi 60% dari luasan Tanah Desa. Alokasi, letak dan luasan pelungguh  ditetapkan  dengan  peraturan  Desa.  Pelungguh  diserahkan  kembali  ke Pemerintah  Desa  setelah  masa  jabatannya  berakhir.  Pelungguh  dapat  disewakan kepada isntansi atau masyarakat
Berdasarkan  ketentuan  dengan Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  34  Tahun  2017  Tentang  Pemanfaatan  Tanah  Desa,  penyewaan pelungguh dilakukan oleh pemerintah Desa dengan ketentuan:
a. Subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa
b. Pendapatan  yang  diperoleh  dari  penyewaan  pelungguh  dibagi  untuk Pemerintah Desa dan Penerima Pelungguh sebagai penghasilan tambahan
c. Pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam peraturan Desa, dan bagian  Pemerintah  Desa  masuk  dalam  rekening  kas  desa  sedangkan  bagian penerima pelungguh diserahkan yang bersangkutan.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor  34  Tahun  2017  Tentang  Pemanfaatan  Tanah  Desa,  pelungguh  dapat digunakan oleh pihak lain untuk mendirikan bangunan dengan mekanisme bagunan guna  serah  atau  bangun  serah  guna.  Aturan  mengenai  izin  bagun  guna  serah  atau bangunan  serah  guna  Tanah  Kas  Desa  mutatis  mutandis  terhadap  izin  bangunan guna serah atau bangunan serah guna pelungguh.

## Sewa Menyewa Dalam Ekonomi Islam
Sewa menyewa dalam Bahasa Arab disebut ijarah berasal dari kata al-ajr yang artinya upah, swa, jasa atau imbalan (Sayyid Sabiq 2003, 138). Menurut Taqi al-Din al- Nabhani, Ijarah adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak) oleh musta’jir  oleh  ajir,  dimana  ijarah  merupakan  transaksi  terhadap  jasa  tetapi  dengan disertai  imbalan  (Taqi  al-Din  al-Nabhani  al-Hussayni  1999,  660).  Sedangkan  sewa menyewa menurut Imam Syafii adalah bagian dari penjualan (As- Syafi’i 2009, 43).
Pendapat Shalih (Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, 2001, 236) bahwa ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu
a. Ijarah  yang  memiliki  sifat  manfaat,  contohnya  sewa  menyewa  tanah,  sewa menyewa rumah
b. Ijarah yang memiliki sifat jasa, contohnya adalah jasa notaris, jasa dokter, jasa arsitek dan sebagainya.
Pengertian  sewa  menyewa  dalam  KUH  Perdata  pasal  1548  sewa  menyewa adalah  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakang  itu  disanggupi  pembayarannya  (R.  Subukti  dan  R.  Tjipttrosudibyo  2006, 381).
Pengertian sewa menyewa menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis  adalah  pengambilan  manfaat  suatu  benda  tanpa  mengurangi  wujud  dan  nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat benda yang disewakan
misalkan  manfaat  tanah  dijadikan  tempat  parker,  rumah,  warung  makan,  dan sebagainya (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis 1994, 52)
Dasar  hukum  sewa  menyewa  adalah  al- Qur’an,  Hadis,  dan  ijma’  Ulama’.
Adapun  dasar  hukum  al- Qur’an  surat  al - Thalaq  ayat  6  yang  artinya  “ jika  mereka menyusukan  (anak-anak)mu  maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya ”.  Sedangkan  Hadis tentang  sewa  menyewa  yang  artinya  “ dari  Ibnu  Umar  RA,  berkata  bahwa  Rasulullah SAW  telah  bersabda:  berikanlah  olehmu  upah  buruh  itu  sebelum  keringatnya  kering ”.  Ijma’ ulama’ bersepakat bahwa hukum s ewa menyewa adalah boleh (Ahmad Ashar Basir,
1990, 60).
Menurut ulama’ rukun sewa menyewa adalah sebagai berikut (Ahmad Wardi Muslich 2003, 321):
a. Orang  yang  berakad  sewa  menyewa  ( muta’aqidan )  yaitu  para  pihak  yang melakukan  transaksi  sewa  menyewa  orang  yang  menyewakan  ( mu’jir )  dan orang yang menyewa ( musta’jir )
b. Ijab qabul yaitu pernyataan melakukan transaksi sewa menyewa baik dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan pengertian perbuatan atau kebiasaan serah terima transaksi sewa menyewa.
c. Uang  sewa  atau  upah  ( ujrah )  yaitu  kewajiban  yang  diberikan  oleh  penyewa kepada orang yang menyewakan sebagai imbalan atas manfaat yang sudah ia terima.
d. Manfaat ( Ma’qud ‘Alaih ) yaitu manfaat benda atau jasa yang dijadikan sebagai obyek sewa menyewa.
Sedangkan  rukun  sewa  menyewa  menurut  Sulaiman  Rasjid  adalah  sebagai berikut (Sulaiman Rasjid 2007, 304)
a. Ada yang menyewa dan yang menyewakan. Syaratnya adalah
1) Berakal
2) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)
3) Keduanya tidak bersifat mubazir
4) Baligh (dewasa)
Syarat-syarat ini semuanya sama dengan syarat penjual dan pembeli.
b. Sewa. Disyratkan keadanya diketahui dalam beberapa hal
1) Jenisnya
2) Kadarnya
3) Sifatnya
c. Manfaat. Syarat manfaat:
1) Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya.  Contohnya  menyewa  manga  untuk  dicium  baunya,  padahal manga  itu  untuk  dimakan.  Atau  disebabkan  larangan  dari  agama, contohnya menyewa orang untuk mencelakai orang lain.
2) Keadaan mafaat dapat diberikan oleh yang menyewakan
3) Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah dalam waktu  satu  tahun,  atau  diketuhui  dengan  pekerjaan,  seperti  menyewa mobil dari jogja ke Jakarta.
Syarat  sewa  menyewa  seperti  halnya  jual  beli  yaitu  sebagai  berikut  (Ahmad
Wardi Muslich, 2003, 323-327):
a. Syarat dalam berkontrak atau berakad, orang yang berakad berakal, mumayyiz (sudah dewasa).
b. Disyaratkan  barang  yang  disewakan  adalah    hak  milik  atau  kekuasaan.  Jika orang yang menyewakan tidak memiliki hak kepemilikan maka akadnya batal.
c. Terpenuhinya  syarat  yang  berkaitan  dengan  orang  yang  akad  (aqid),  objek (ama’qud ‘alaih), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri.
d. Benda yang disewakan wajib terhindar dari kerusakan/cacat. Tidak ada alasan yang dapat membatalkan akad sewa menyewa.
Berakhirnya sewa menyewa adalah sebagai berikut:
a. Meninggalnya  salah  satu  pihak  yang  melakukan  kontrak  sewa  menyewa menurut  Imam  Hanafi.  Sedangkan  menurut  ulama’  jumhur,  meninggalnya salah satu pihak yang sewa menyewa tidak mengakibatkan berakhirnya sewa menyewa,  karena  sewa  menyewa  seperti  akad  jual  beli.  Sehingga  dapat dipindahkan ke ahli warisnya.
b. Dibatalkannya  akad  sewa  menyewa    oleh  para  pihak  yang  melakukan  sewa menyewa.
c. Rusaknya objek barang yang sewa menyewa.
d. Waktu sewa sudah berkahir.

## Ali Ridlo

## Sewa Menyewa Pelungguh Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perpektif Ekonomi Islam
Jumlah  Desa/Kelurahan  menurut  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  pada  tahun  2019,  berdasarkan  data  yang  telah  diperbarui terakhir pada tanggal 26 Juni 2020 oleh Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Jumlah Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten/Kota Regency/Municipality Desa Village 2017 2018 2019 Kulon Progo 88 88 88 Bantul 75 75 75 Gunung Kidul 144 144 144 Sleman 86 86 86 Kota Yogyakarta 45 45 45 DI Yogyakarta 438 438 438
Dari  jumlah  438  Desa/Kelurahan  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta, penulis memilih satu padukuhan yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang dijadikan obejk  penelitian  Yaitu  Padukuhan  Seneng  Desa  Siraman,  Kecamatan  Wonosari. Padukuhan  Seneng  terletak  di  Desa  Siraman,  Kecamatan  Wonosari,  Kabupaten Gunungkidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Padukukuhan  seneng  dibagi menjadi 10 RT. Adapun batas-batas wilayah padukuhan Seneng adalah:
a. Sebelah  Utara  Dusun  Karangrejek  Desa  Karangrejek  dan  Dusun  Winong, Desa Siraman
b. Sebelah selatan Dusun Trimulyo, Desa Kepek
c. Sebelah barat Desa Baleharjo
d. Sebelah timur dusun Besari desa Siraman
Berdsarkan wawancara dengan Bapak Dukuh 29 Maret 2021. Ia menerangkan Padukuhan Seneng memiliki 10 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian jumlah Kepala Keluarga (KK) sebagai berikut:

## Jumlah RT dan Kepala Keluarga di Padukuhan Seneng
No RT Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1. RT 01 32 KK 2. RT 02 41 KK 3. RT 03 45 KK 4. RT 04 38 KK 5. RT 05 37 KK 6. RT 06 18 KK 7. RT 07 42 KK 8. RT 08 38 KK 9. RT 09 37 KK 10. RT 10 39 KK
Berdasark wawancara dengan Pak Dukuh pada 29 maret 2021. Terdapat lima orang penyewa tanah pelungguh di padukuhan Seneng. Adapun orang yang menyewa pelungguh di Padukuhan Seneng adalah sebagai berikut:
a. Taludi
b. Syarif
c. Mugiman
d. Tugimin
e. Widodo
Dari  hasil  penelitian  dengan  metode  wawancara  tanggal  29  Maret  2021 mekanisme  sewa pelungguh Dukuh  Seneng.  Kepala  dukuh  yang  bernama  Supriyadi melakukan  perjanjian  dengan  warga  yang  akan  menyewa pelungguh .  Tahap  pertama Pak  Dukuh  melakukan  sosialisasi  kepada  warga  di  beberapa  acara  pertemuan  RT dalam  sosialisasi  itu  pak  dukuh  menyampaikan  tentang  sewa  lahan,  luas  tanah, kesepakatan, dan aturan pembayaran.
Dalam  wawancara  dengan  bapak  dukuh  pada  tanggal  29  Maret  2021  dapat diambil  beberapa  poin  mengenai  aturan  dan  informasi  sewa  lahan  di  Padukuhan Seneng :
Ali Ridlo
a. Warga  yang  ingin  menyewa pelungguh dipersilahkan  untuk  mendaftar  kepada Pak Dukuh.
b. Uang  sewa  dibayarkan  di  awal  pada  saat  mendaftar  atau  dapat  diangsur selama kurun waktu penggarapan.
c. Biaya sewa pelungguh adalah Rp500.000 per tahun.
d. Luas tanah yang disewakan 500 m² per setiap penyewa.
e. Penyewa pelungguh mengeluarkan biaya sendiri untuk bibit tanaman, pupuk, obat  pestisida  atau  obat  pembasmi  hama,  upah  irigasi  pengairan,  upah bantuan tenaga dari orang lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dukuh tersebut. Ia mengatakan tidak  mengetahui  tentang  akad  sewa  menyewa  secara  islam.  Bahkan  ia  tidak mengetahui  istilah ijarah .  Dalam  transaksi  sewa  menyewa  dilakukan  kesepakatan secara lisan antara Penyewa (Taludi, Syarif, Mugiman, Tugimin, dan Widodo) dengan yang menyewakan Pelungguh (Pak Dukuh).
Berdasarkan  wawancara  30  Maret  2021  dengan  penyewa pelungguh pertama yaitu  Bapak  Taludi.  Ia  merupakan  seorang  petani  penyewa pelungguh yang  sudah  4 tahun menyewa lahan pelungguh di Padukuhan Seneng, Desa Siraman. Ia  tinggal di RT 04  Dusun  Seneng,  Desa Siraman.  Ia  menanam  sayuran  terong  dan  jagung  di  lahan Pelungguh yang Ia sewa. Pak Taludi menerangkan bahwa ia menyewa lahan pelungguh tersebut  secara  lisan.  Ia  juga  menerangkan  tidak  mengetahui  sewa  menyewa  dalam islam.  Awalnya,  ia  ketemu  dengan  Pak  Dukuh  Supriyadi  dan  mengatakan  ia  akan menyewa lahan pelungguh untuk disewa dan ditanami padi dan palawija.  Biaya sewa yang dibayarkan oleh Pak Taludi sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua tahun  dengan  tanah pelungguh seluas  500m².  Pak  Taludi  mendapat  hasil  panen  padi kurang  lebih  empat  kwintal.  Kemudian  ia  menjual  padi  tersebut  sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).
Berdsarkan wawancara 30 Maret 2021 dengan penyewa Pelungguh kedua yaitu Pak  Syarif.  Ia  adalah  seorang  petani  yang  menyewa pelungguh di  Padukuhan  Seneng yang beralamat di RT 04 RW07 Seneng, Siraman, Wonosari. Awalnya ia tertarik ikut menyewa  lahan pelungguh karena  ia  tidak  punya  lahan  yang  cukup  untuk  digunakan bercocok  tanam.  Pak  Syarif  sudah  dua  tahun  menyewa pelungguh untuk  tambahan penghasilan.  Seperti  pada  petani  umumnya  yang  menyewa pelungguh di  Padukuhan
Seneng,  ia  melakukan  transaksi  sewa  menyewa  secara  lisan.  Ia  bertemu  langsung dengan  Pak  Dukuh  dan  mengatakan  bahwa  ia  akan  ikut  menyewa pelungguh untuk digunakan  untuk  pertanian  guna  menambah  penghasilannya.  Pak  Syarif  membayar sewa kepada Pak Dukuh sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama dua tahun untuk sewa tanah pelungguh seluas 500m². Pendapatan Pak Syarif dari menjual hasil panen  padi  yaitu  sebesar  kurang  lebih  Rp.  1.500.000,-  (satu  juta  lima  ratus  ribu rupiah). Pak Syarif tidak mengetahui praktik akad sewa secara islam.
Berdasarkan wawancara 30 Maret 2021 dengan penyewa pelungguh ketiga yaitu Pak Mugiman. Ia adalah seorang petani warga RT 04 RW 07 Seneng, Desa Siraman. Ia sudah empat tahun menyewa tanah pelungguh di Padukuhan Seneng. Pak Mugiman menyewa pelungguh bertujuan  untuk  mendapatkan  tambahan  penghasilan  dari  hasil panen  mengelola  tanah  tersebut.  Dalam  praktik  sewa  menyewa  tanah  pelungguh tersebut,  ia  melakukan  transaksi sewa  menyewa  secara  lisan  kepada  pak  dukuh  dan membayar uang sewa pelungguh sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama dua tahun  dengan  luas  tanah  pelungguh  500m².  Ia  membayar  sewa  dengan  cara  dicicil sebulan sekali selama 4 bulan. Hasil panen padi yang ia dapatkan kurang lebih empat kwintal,  sebagian  untuk  dikonsumsi  sendiri  dan  sebagian  lagi  untuk  dijual  dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, ia juga tidak mengetahui sewa menyewa dalam islam.
Berdasarkan  wawancara  1  April  2021  dengan  penyewa  keempat  yaitu  Pak Tugimin.  Ia  merupakan  warga  RT  02  RW  07  Seneng.  Ia    juga  merupakan  seorang petani  yang  menyewa  tanah  pelungguh  di  Padukuhan  Seneng.  Pada  awalnya,  pak Tugimin  menemui  Pak  Dukuh  dan  menyampaikan  bahwa  ia  akan  menyewa  tanah pelungguh dan membayar uang sewa sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) selama dua tahun untuk tanah pelungguh seluas 500m². ia menerangkan bahwa ia tidak begitu mengetahui  tentang  akad  sewa  menyewa  dalam  islam.  Hasil  panen  padi  yang dihasilkan dari sewa tanah pelungguh tersebut adalah 4 kuwintal. Padi tersebut  dijual sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).
Berdasarkan  wawancara  1  April  2021  dengan  penyewa  kelima  yaitu  Pak Widodo. Ia  merupakan seorang petani dan tinggal di padukuhan Seneng RT 03 RW 07.  Ia  juga  sala  satu  orang  penyewa  tanah pelungguh di  Padukuhan  Seneng,  Desa Siraman. Pak Widodo menyewa tnah pelungguh sudah berjalan 4 tahun. Awalnya, Pak
Ali Ridlo
Widodo  ketemu  dengan  Pak  Dukuh,  dan  menyampaikan  akan  menyewa  tanah pelungguh. Pak Widodo membayar uang sewa sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk  luas  tanah  500m²  selama  dua  tahun.  Ia  juga  menerangkan  bahwa  ia  tidak mengetahui  tentang  akad  sewa  menyewa  dalam  islam.  Hasil  panen  padi  dari  sewa pelungguh tersebut adalah 4 kwintal. Ia menjual paditersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).
Berdasarkan  pasal  36  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor  34  tahun  2017  tentang  Pemanfaatan  Tanah  Desa  disebutkan  bahwa penyewaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan:
a. Subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa
b. Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan pelungguh dibagi untuk Pemerintah Desa dan penerima pelungguh sebagai penghasilan tambahan
c. Pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa; dan
d. Bagian  Pemerintah  Desa  masuk  dalam  rekening  kas  desa  sedangkan  bagian penerima pelungguh diserahkan kepada yang bersangkutan.
Peraturan  Gubernur  tersebut  mengikat  Padukuhan  Seneng  Desa  Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Oleh sebab itu, pemanfaatan tanah pelungguh  untuk  penyewaan  juga  secara  mutatis  mutandis  berlaku  aturan  tersebut. Secara teori penyewaan tanah pelungguh dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dibagi untuk pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang menerima pelungguh . Namun dalam praktiknya subjek penyewaan dilakukan oleh Pak Dukuh.
Menurut  Imam  Syafi’i  dan  Sulaiman  Rasjid  bahwa  sewa  menyewa  itu  sama halnya  dengan  jual  beli.  Dilarang  melakukan  sewa  menyewa  yang  bukan  miliknya, begitu  juga  praktik  jual  beli  tidak  dibolehkan  yang  bukan  miliknya  (Ahmad  Wardi Muslich 2013, 332). Dalam buku al- Umm, Imam Syafi’I menjelaskan (As - Syafi’i 2009, 26):
“ Sewa  menyewa  adalah  bagian  dari  penjualan,  karena  sesungguhnya  penjualan  adalah kepemilikan  dari  masing-masing  keduanya  kepa  yang  lainnya.  Penyewa  memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah dan hewan tunggangan sampai masa yang disyaratkan,  sehingga  Penyewa  lebih  berhak  untuk mengambil manfaat  yang disewanya daripada pemilik yang sebenarnya, dan pemilik yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari hewan tunggangan dan rumah itu. Ini sejenis dengan jual beli. ”
Dalam  praktinya, tanah Pelungguh adalah  bagian  dari  Tanah  Desa  yang dipergunakan  untuk  tambahan  penghasilan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa. Jelaslah bahwa pelungguh bukan milik dari Perangkat desa (Kepala Dukuh). Walaupun tanah pelungguh bukan milik Kepala Dukuh, namun secara aturan yang dibuat oleh Gubernur  DIY  diperbolehkan  untuk  disewakan  kepada  instansi  atau  kepada masyarakat.  Tanah pelungguh hanya  sebagai  tambahan  penghasilan  Perangkat  Desa (kepala Dukuh). Penyewaan pelungguh secara normatif hanya diperbolehkan dilakukan oleh  Pemerintah  Desa  yang  hasilnya  dibagi  untuk  Pemerintah  Desa  dan  Perangkat Desa  (Kepala  Dukuh).  Sehingga  praktik  penyewaan pelungguh di  Padukuhan  Seneng Desa  Siraman  Kecamatan  Wonosari  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Dukuh  untuk keuntungan pribadi jelas bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
Syarat  diperbolehkan  penyewaan pelungguh di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta yaitu  Pemerintah  Desa  sebagai  pihak  yang  menyewakan  ( Mu’jir ),  masyarakat  atau instansi sebagai pihak Penyewa ( Musta’jir ), perjanjian sewa menyewa ( sighat ijab qabul ) antara penyewa (Masyarakat) dengan yang menyewa (Pemerintah Desa), biaya sewa ( ujrah ) diberikan kepada Pemerintah Desa untuk dibagi kepada Pemerintah Desa dan Kepala  Dukuh  (perangkat  Desa)  penerima  pelungguh,  dan  barang  yang  disewakan ( pelungguh ).

## B. Penutup
Penulis menyimpulkan berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik penyewaan pelungguh di padukuhan seneng dilakukan oleh Kepala Dukuh kepada masyarakat yang menyewa.  Sementara  Peraturan  Gubernur  Nomor  34  tahun  2017  tentang Pemanfaatan Tanah Desa, penyewaan dilakukan oleh Pemerintah Desa, yang hasilnya diberikan  untuk  Pemerintah  Desa  dan  Perangkat  Desa  penerima pelungguh .  Secara ekonomi ada income yang didapat dari hasil sewa menyewa untuk Pemerintah Desa dan  Perangkat  Desa  Penerima Pelungguh. Sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i  sewa menyewa sama halnya dengan jual beli. Barang yang dipersewakan haruslah miliknya. Dan  tidak  diperbolehkan  menyewakan  barang  yang  bukan  miliknya.  Walaupun pelungguh  bukan  milik  perangkat  desa  namun  berdasarkan  Peraturan  Gubernur

## Ali Ridlo
Nomor 34 tahun 2017, penyewaan pelungguh diperbolehkan, dan yang menyewakan adalah Pemerintah Desa.
Penelitian  ini  hanya  terbatas  pada pelungguh Kepala  Dukuh  Padukuhan Seneng.  Sehingga  diharapkan  penelitian  lanjutan  tentang  Tanah  Desa  di  Daerah Istimewa Yogyakarta yang lain yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian seperti Pengarem-arem atau tanah Kas Desa. Karena secara ekonomi tanah memiliki potensi ekonomi  yang  tinggi,  dan  seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Daftar Pustaka
As- Syafi’i. 2009, al-Umm , Juz III, Beirut: Dar al-Fikr
Ahmad Ashar Basir, 1990, Asas- asas Hukum Mu’amalah. Yogyakarta: Fakultas Hukum

## UII
Ahmad Wardi Muslich, 2013. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kecana Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1994, Hukum Perjanjian dalam Islam.
Jakarta: Sinar Grafika
Farida Nur Umami, Wage. 2020, “ Praktik Jekat dalam Sewa Menyewa Sawah di Desa Singasari dalam Perspektif Hukum Islam ”, Alhamra 1 (1)
Hoirul  Ichfan,  Nurhafid  Ishari.  2019,  “ Wamel  dalam  Tradisi  Sewa  Menyewa  Perspektif Maqasid alShariah (Studi Terhadap Praktek Sewa Sengon di Kecamatan Kedungjajang Lumajang) ”, Iqtishoduna, 8 (2)
Insawan,  Husain.  2017, “al -Ijarah  dalam  perspektif  hadis:  Kajian  Hadis  dengan  Metode MAudhu’iy” , Li Falah 2 (1)
Jamaluddin.  2019, “Elastisitas  Akad  al -Ijarah  (sewa-menyewa)  dalam  Fiqh  Muamalah Perspektif Ekonomi Islam” , At-Tamwil I (1)
Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosdakarya.
Muhammad  Wildan  Fawa’id,  Nurhuda.  2020, “Praktik  Sewa  Lahan  Pertanian  di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonom i Islam”, El-Faqih 6 (1).
R. Subukti dan R. Tjipttrosudibyo. 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Paramadya
Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, 2001, Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar . Beirut: Dar al-Fikr
Sayyid Sabiq 2003, Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr Sugiyono. (2016), Memahami penelitian Kualitatif , Afabeta.
Sulaiman Rasjid, 2007, Fiqh Islam . Bandung: Sinar Baru Algensindo
Taqi al-Din al-Nabhani al-Hussayni 1999, Transaksi Ekonomi Perkspektif Hukum Islam .
Surabaya: Risalah Gusti