Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERCERAIAN YANG DI TANGANI OLEH DP3A KOTA SEMARANG

## Author :
Rizal Surya Syahputra Wenny Megawati
rizalsurya6640@gmail.com , wennymegawati@edu.unisbank.ac.id Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank

## ABSTRAK
Ketika berbicara mengenai perceraian maka yang terbayang adalah segala dampak dari perceraian tersebut. Korban-korban dari tragedi tersebut tidak dapat dihindari, Seluruh anggota keluarga merasakan dampaknya. Korban yang paling merasakan dampak  dari  perceraian  itu  adalah  anak.  Perceraian  orang  tua,  meninggalkan konflik yang sangat besar bagi seorang anak. Konflik tersebut sangat menganggu kondisi  fisik  mereka,  yang  selanjutnya  mengganggu  kondisi  kesehatan  mereka. Selain  dampak  fisik,  dampak  psikologis  juga  mempengaruhi  anak  korban perceraian.  Dampak  inilah  yang  paling  dirasakan  oleh  seorang  anak  korban perceraian. Tujuan penilaian ini adalah menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak di bawah umur korban penceraian serta pencegahan kekerasan anak yang di lakukan  oleh  DP3A  Kota  Semarang.  Penelitian ini menggunakan  metode  yuridis sosiologis  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  di  masyarakat.  Penelitian  ini diperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil penelitian yang didapat bahwa  penanganan  kasus  yang  di  berikan  DP3A  Kota  Semarang  berupa pendampingan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kasus kekerasan terhadap  anak  di  bawah  umur  korban  perceraian  yang  di  tangani  DP3A  Kota Semarang  yaitu  memiliki  program  untuk mengurangi tingkat  kekerasan  terhadap anak dengan melalui sosialisasi. penanganan serta program kerja untuk melakukan pencegahan kekerasan anak di bawah umur menunjukan grafik penurunan di setiap tahunnya.  Hal  ini  menandakan  apa  yang  sudah  di  upayakan  oleh  DP3A  Kota Semarang  berbuah  hasil  yang  baik,  membuktikan  kinerja  Dinas  Pemberdayaan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kota  Semarang  dalam  menangani  dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak sangat maksimal.
Kata Kunci : Perceraian, kekerasan, anak

## PENDAHULUAN
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  bahagia  dan  aman  merupakan dambaan  setiap  orang  berumah  tangga.  Apabila  terjadi  kekerasan  maka  akan menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi  penghuninya.  Upaya    mencegah  terjadinya kekerasan  terhadap  anak  maka  negara  dan  masyarakat  harus  melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai aturan. Tantangan yang dihadapi adalah  kerangka  hukum  masih  kurang  optimal  dalam  mencegah  segala  bentuk kekerasan  terhadap  anak  karena  menganggap  hukum  diam  di  tempat.  Peran orangtua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Seringkali kasus yang terjadi sudah  diketahui,  namun  dianggap  biasa  dan  cenderung  ada  pembiaran.  Keluarga adalah  lingkungan  sosial  yang  pertama  bagi  anak,  sekolah  yang  pertama  bagi seorang anak adalah keluarga. Guru yang pertama bagi seorang anak adalah orang tua.  Keluarga  merupakan  segalanya,  Namun  tidak  semua  keluarga  berakhir bahagia.  Terkadang  suami  istri  terlibat  dalam  konflik  panjang  yang  tidak  jarang berakhir  dengan  perceraian.  Perceraian  pastilah  membawa  dampak  yang  besar khususnya  bagi  anak.  Menurut  data  pelanggaran  hak  anak  oleh  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 3.700 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu tahun 2016 dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya, sedangkan untuk pelaku hampir sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban, misalnya saudara,  kakek  bahkan  ayah  kandung  korban  dan  rata-rata  dari  golongan masyarakat  ekonomi  bawah.  Perceraian  dapat  dikatakan  merupakan  suatu malapetaka, tetapi apabila terjadi maka malapetaka tersebut perlu diusahakan agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan  penggunaannya  dalam  keadaan  darurat  menimbulkan  mudharat  yang lebih besar.
Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah. Sekitar 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orangtua mereka sendiri. Dengan  data  fakta  ini,  KPAI  berupaya  melakukan  program-program  edukasi kepada para orangtua agar dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan  hearing  dan  konsultasi  pada  anak  dan  orangtua.  Kenakalan  anak
seringkali  menjadi  penyebab  kemarahan  orangtua,  sehingga  anak  menerima hukuman  yang  disertai  emosi  dari  orangtua  untuk  tidak  segan  memukul  atau melakukan kekerasan fisik.
Berdasarkan  data  kekerasan  anak  di  DP3A  Kota  Semarang  pada  periode tahun  2022  menunjukan  15  jumlah  kasus  per  Kecamatan  yang  ada  di  Kota Semarang,  data  tersebut  menunjukan  kekerasan  terhadap  anak  di  bawah  umur akibat  kekerasan  rumah  tangga.  Pengertian  kekerasan  dalam  Pasal  3  Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperjelas dalam Bab  III  Pasal  5  Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak  karena  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28b  Ayat  2  menyatakan bahwa:  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang,  serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”  Kondisi  anak  yang mengalami goncangan karena perceraian orang tua mereka, sangat berkait langsung dengan  kondisi  fisik  dari  sianak  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  pikiran  dan perasaan  ada  di  dalam  tubuh  fisik.  Selain  dampak  fisik,  dampak  psikologis  juga mempengaruhi  anak  korban  perceraian.  Konflik  psikologis  tidak  hanya  terjadi dalam  diri  seorang  anak  di  masa  praperceraian  atau  perceraian  tetapi  juga berdampak secara psikologis dalam jangka waktu yang panjang. Dampak jangka panjang  yang  dimaksud  adalah  bahwa  ada  kecenderungan  seorang  anak  korban perceraian  mengikuti  pola  yang  dilakukan  oleh  orang  tuanya  ketika  mereka menghadapi konflik dalam rumah tangganya. Kegagalan yang pernah terjadi dalam pernikahan  orang  tua  mereka  bisa  terulang  dalam  pernikahan  mereka.  Ada kecenderungan melakukan polarisasi. Ada kecenderungan dari seorang anak korban perceraian untuk melakukan tindakan atau pola yang sama yang dilihat pada kedua orang  tuanya  ketika  ia  menghadapi  konflik  dalam  pernikanah/rumah  tangganya. Orang dewasa yang orang tuanya bercerai, cenderung mengambil tindakan/langkah yang  salah  ketika  menghadapi  suatu  konflik  (Wati  2018)  Seperti  yang  terdapat
dalam kasus di Kota Semarang anak berusia 11 tahun mengalami dampak fisik oleh ibu kandungnya sendiri, hal tersebut akibat perceraian kedua orang tuanya. Selain dampak fisik, selama ini korban dititipkan ke orang tua teman temannya sekolah hal  tersebut  membuat  anak  menjadi  takut  ketemu  ibu  kandungnya  sendiri. Kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya  tersebut merupakan pelampiasan atas perceraian yang terjadi. Hingga saat ini, korban tinggal di telantarkan begitu saja di rumah warga.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  Latar  belakang  masalah  mengenai  “Penanganan  Kasus  Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Perceraian Yang Di Tangani Oleh Dp3a Kota  Semarang”.  Agar  tidak  menimbulkan  kerancuan  dalam  skripsi  ini,  maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Penanganan  Kasus  Terhadap    Kekerasan  Anak  Di  Bawah  Umur Korban Perceraian yang ada di DP3A Kota Semarang?
2. Bagaimana Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang di Lakukan Oleh DP3A Kota Semarang?

## PEMBAHASAN
1. Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur Korban Perceraian Yang Di Tangani Oleh Dp3a Kota Semarang
Penelitian ini dikhususkan pada Kekerasan akibat perceraian, penelantaran anak baik anak yang dibuang ataupun yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data bahwa terdapat anak yang di telantarkan oleh orang tua akibat perceraian yang saat ini sedang di tangani oleh DP3A Kota Semarang.  Tim  Fulltimer  DP3A  sedang  menangani  anak  yang  mendapatkan kekerasan  fisik  oleh  ibu  kandungnya  sendiri  akibat  perceraian  yang  terjadi  di keluarganya.  Berikut  adalah  kronologi  singkat  yang  penulis  tanyakan  kepada PPTK  Bidang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Ibu  Ariyati,  seorang  anak berusia  11  tahun  berinisial  BIK  yang  yang  bertempat  tinggal  di  Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengalami kekerasan fisik yang di lakukan oleh ibu kandungnya sendiri,
hal tersebut akibat perceraian kedua orang tuanya. Selain dampak fisik, selama ini  korban  dititipkan  ke  saudara  dari  ibu  si  anak,  hal  tersebut  membuat  anak menjadi takut bertemu ibu kandungnya sendiri. Kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tersebut  merupakan pelampiasan atas perceraian yang terjadi. Hingga saat ini, korban tinggal di telantarkan begitu saja di rumah saudara ibu kandungnya.  Adapun  Langkah  atau  urutan  yang  BIK  dan  saudaranya lakukan untuk mengikuti proses Hukum dari DP3A Kota Semarang sebagai berikut :
1. Pengaduan
Korban BIK dan saudranya melaporkan kasus tersebut dengan menghubingi kontak  Nomor  DP3A  untuk  melaporkan  adanya  tindak  kekerasan  yang dialaminya agar masalahya segera di tindaklanjuti
2. Konsultasi
setelah  melalui  proses  pengaduan  tersebut  tahapan  berikutnya  adalah konsultasi.  Korban  BIK  beserta  saudara  yang  mendampingi  di  mintai keterangan dengan memberikan data diri korban itu sendiri dan pelaku yang bertujuan untuk proses penyelesaian masalah selanjutnya

## 3. Konseling Psikologis
Setelah  mendapatkan  pengaduan  serta  data-data  dan  kronologis  cerita, DP3A memberikan fasilitas yang pertama yaitu Konseling Psikologis yang bertujuan untuk mengembalikan psikis korban yang sudah rusak.
4. Proses Mediasi
di pertemukannya korban BIK dengan pihak pelaku guna menindak lanjuti atas  apa  yang  telah  mereka  lakukan,  DP3A  menawarkan  Korban  melalui jalur Mediasi atau kekeluargaan antar kedua belah pihak yang harus saling menemukan titik tengah agar masalah bisa di selesaikan
5. Jalur Hukum
Setelah  tidak  ada  titik  temu  dalam  mediasi  maka  korban    BIK  dan saudaranya ingin masalah tersebut di lanjutkan ke jalur hukum. di berikan fasilitas pendampingan hukum untuk korban, pendampingan ini di lakukan oleh  Full  Timer  DP3A  yang  bertugas  mengurus  seluruh  jalannya  proses penyelesaian masalah ini.
6. Vonis Hukuman Kepada Pelaku
Karena  pelaku  sudah  di  vonis  oleh  pengadilan  maka  tim  Fulltimer memutuskan untuk menyelesaikan pendampingan, tetapi bukan begitu saja untuk tim DP3A melepaskan korban. Tetap ada proses monitoring sampai korban BIK benar-benar pulih secara fisik dan psikisnya.
Dari peristiwa tersebut, Penulis melihat bahwa yang menjadi faktor paling dominan  adanya  kekerasan  dan  penelantaran  anak  ini  disebabkan  karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari dalam keluarga. faktor kemiskinan merembet ke segala lini kehidupan yang  saling  kait  mengkait  hingga  terjadi  kekerasan.  Pemerintah  telah memberikan  fasilitas-fasilitas  berupa  bantuan  kepada  masyarakat khususnya  masyarakat  kurang  mampu  berupa  dana  KIP  Sekolah,  KIP Kuliah,  PKH,  Bansos  berupa  sembako,  UMKM,  JKN-KIS  dan  masih banyak  lagi.  Jadi  ketika  orang  tua  mempunyai  anggapan  tidak  mampu menyekolahkan anaknya, tidak membawa anaknya ke klinik ketika sakit itu merupakan alasan yang tidak masuk akal, karena semuanya telah dibiayai
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
oleh  pemerintah.  Tidak  ada  alasan  bagi  orang  tua  untuk  menelantarkan anaknya,  Banyak  cara  sebagai  orang  tua  agar  tidak  berkelakuan  buruk terhadap  anaknya.  Keterbukaan  yang  baik  adalah  dengan  berkomunikasi dengan anak, menanyakan kegiatannya di sekolah menanyakan hal hal yang mereka  sukai,  Menerapka  kasih  sayang  dalam  keluarga,  intinya memberikan rasa nyaman dan aman.
Penulis  juga  meneliti  apa  saja  bentuk  penanganan  yang  di  tangani  oleh DP3A Kota Semarang terkait upaya Penanganan kasus kekerasan anak di bawah umur Korban Perceraian yang ada di DP3A:
1. Memberikan Pendampingan Hukum kasus anak Korban Perceraian
DP3A  Kota  Semarang  Memberikan  Pendampingan  Hukum,  di pimpin  oleh  tim  Fulltimer  DP3A  berserta  Korban  dan  keluarga  di antar ke Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus kekerasan dan Penelantaran  anak  korban  KDRT  yang  terjadi  di  salah  satu Kecamatan  Kota  semarang.  Korban  melalukan  pengaduan  kepada DP3A Kota Semarang atas kekerasan yang terjadi kepadanya akibat perceraian  orangtua,  kemudian  korban  dan  saksi  beserta  tim fulltimer DP3A mendampingi ke pihak berwajib untuk di lakukan proses ke pengadilan.
2. Memberikan Pendampingan Konseling Psikologis kepada korban.
DP3A  memberikan  pendampingan  Konseling  Psikologis  kepada korban kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan psikis. Karena  menurut  informasi  yang  penulis  dapatkan  penyembuhan yang paling utama adalah mental dan psikis korban. Membutuhkan waktu  yang  sangat  lama  untuk  mengembalikan  rasa  percaya  diri serta rasa aman dari diri korban.
3. Memberikan Pendampingan Visum Kepada Anak Di Bawah Umur Korban  Kekerasan  Akibat  Perceraian  Dalam  Rumah  Tangga  Ke Rumah Sakit
DP3A memberikan pendampingan  visum  kepada  anak  di  bawah umur Korban kekerasan dalam rumah tangga ke Rumah Sakit. Hal ini  di  lakukan  sebagai  Langkah  awal  untuk  menempuh  ke  jalur hukum, anak yang di aniaya oleh ayah kandungnya itu mengalami luka  fisik  serta  psikis  yang  membuatnya perlu mendapatkan perhatian kusus oleh tim Fulltimer DP3A.
Pentingnya anak dalam aspek sosial ini lebih menitikberatkan pada perlindungan  kodrat  anak  itu  sendiri.  Kedudukan  anak  sebagai  generasi muda yang akan mengejar cita-cita luhur bangsa, sebagai pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai sumber
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
generasi sebelumnya membutuhkan kesempatan yang sebesar- besarnya untuk tumbuh dan berkembang. Konteks hukum Indonesia tidak membenarkan  adanya  Tindakan  kekerasan  dan  penelantaran  anak dikarenakan hal itu bertolak belakang dengan aturan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, sanksi hukum atas perbuatan penelantaran anak oleh orang tua  kandung  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak dapat dijerat dengan pasal 76B yang berbunyi : “setiap orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Pasal 77B berrbunyi : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000(seratus juta rupiah).”
2. Pencegahan Kasus Kekerasan   Terhadap Anak Di  Bawah  Umur Korban Perceraian Yang Di Tangani Oleh Dp3a Kota Semarang
Keluarga dengan keretakan perkawinan yang kronis atau tindak kekerasan pada pasangannya mempunyai tingkat tindak kekerasan pada anak lebih tinggi daripada  keluarga  tanpa  masalah  seperti  ini.  Kota  Semarang  juga  dihadapkan dengan  tantangan  dari  budaya  sekitar  yang  menempatkan  kaum  pria  di  atas perempuan.  Secara  tidak  langsung  ini  dinilai  ikut  mempengaruhi  terjadinya kekerasan  terhadap  anak.  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak mengajak masyarakat untuk memerangi kekerasan terhadap anak dan juga menghimbau  bahwa  kekerasan  pada  anak  bisa  terjadi  kapan,  dimanapun  dan kepada  siapapun.  Ancaman  terhadap  kekerasan  anak  itu  ada  di  mana  saja,  di level  manapun,  strata  sosial  manapun  selalu  ada.  Fenomena  sering  terjadinya kekerasan  biasanya  pada  keluarga  miskin  akibat  faktor  ekonomi  pada  sebuah keluarga.  Ketidakmampuan  orangtua  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari anak  mengakibatkan  anak-anak  tidak  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya dengan  maksimal  bahkan  hak-hak  anak  cenderung  terabaikan.  Dari  beberapa faktor  yang  telah  dibahas,  maka  perlu  diketahui  bahwa  tindak  kekerasan terhadap  anak,  sangat  berpengaruh  terhahap  perkembangannya  baik  psikis
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
maupun fisik. Oleh karena itu, perlu dihentikan tindak kekerasan tersebut. Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga, sehingga yang muncul adalah stereotyping (stigma) dan prejudice (prasangka). Untuk menghindari kekerasan terhadap anak adalah bagaimana anggota keluarga saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Untuk dapat berperan aktif dalam program perlindungan tersebut, maka masyarakat perlu diberi pembinaan dan wawasan pengetahuan, terutama tentang kebutuhan, pola asuh, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak.
Guna  menekan  angka  kekerasan  ini,  Dinas  Pemberdayaan  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Kota  Semarang      sudah  melakukan  beberapa  langkah diantaranya  dengan  menggandeng  pihak  perangkat  kecamatan  atau  kelurahan untuk  melakukan  sosialisasi  setiap  bulannya  melali  kader  kader  PKK  dan dasawisma tingkat Rt dan Rw. Selain itu, pemerintah juga membentuk kelompok dialog  warga  di  setiap  daerah  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman kepada  semua  pihak  menghentikan  kekerasan.  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  mengeluarkan  program  yang  dianggap unggulan  yaitu  Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM) yang mana program ini diharapkan dapat diminimalisir angka kekerasan setiap tahun.  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  melakukan  uji  kelayakan pelaksanaa  pola  Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM) guna  memperkenalkan  pola  pengasuhan  dan  memenuhi  hak  anak  yang  benar kepada  orangtua.  Pola  yang  ditawarkan ternyata  mendapat  respon  positif  oleh pemerintah dan masyarakat walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan pembenahan. Pelatihan aktivis desa dalam rangka Pengembangan Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM)  diselenggarakan atas  kerjasama  DP3AKB  dengan  Tim  Penggerak  PKK.  Diharapkan  setelah mengikuti  pelatihan  tersebut,  mereka  secara  mandiri  akan  menjadi  agen perubahan  untuk  mampu  mencegah  dan  membangun  norma  anti  kekerasan sekaligus  meningkatkan  kemampuan  anak-anak  itu  sendiri  dalam  melindungi dirinya dari kekerasan.
Sebagai  upaya  promotif  dan  preventif  kejahatan  terhadap  anak,  di lingkungan  keluarga,  orang  tua  memegang  peran  penting  dalam  menentukan sikap dan karakter anak. Orangtua harus membekali anak dengan informasi dan pengetahuan yang tepat.. Dengan demikian anak akan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman yang akan merugikan masa depannya.
Selanjutnya  adalah  hasil  wawancara  dengan  PPTK  Bidang  Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai program kerja mereka dalam menangani kasus penelantaran anak, Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang dengan Ibu Ariyati, di dapat beberapa program kegiatan guna untuk memberikan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Berikut adalah hasil yang di dapatkan mengenai program kerja DP3A untuk mencegah kasus kekerasan anak di bawah umur :
1. Memberikan Sosialisasi untuk Pencegahan dan Penanganan KDRT di Kota Semarang.
DP3A  Kota  Semarang  Memberikan  Sosialisasi  kepada  calon  pasangan pengantin  baru  yang  sudah  terdaftar  di  Pengadilan  Negeri  Agama,  hal  ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan ilmu serta wawasan kepada pasutri  untuk  mengenali  apa  saja  bentuk-bentuk  KDRT  serta  upaya pencegahan  dan  penanganan  KDRT  dalam  Lingkup  Keluarga.  Karena munculnya  KDRT  dalam  rumah  tangga  terdapat  beberapa  faktor  salah satunya adalah  pernikahan  dini,  hal ini  sudah  tampak  jelas  pasangan  yang belum  siap  psikis  serta  ekonominya  di  tambah  dengan  kurangnya  edukasi
akan  sangat  besar  potensi  untuk  terjadinya  KDRT.  Hal  tersebut  ingin  di cegah oleh DP3A dengan cara melakukan sosialisasi tersebut
2. Memberikan  Sosialisasi  bersama  PKK  Kota  untuk  melakukan  Penyuluhan terhadap kekerasan Ibu dan Anak.
DP3A  bersama  PKK  Kota  melakukan  penyuluhan  terhadap  kekerasan  Ibu dan Anak. Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan pencegahan yang di lakukan  oleh  DP3A  bahkan  dalam  sekala  kecil  seperti  PKK.  Kemudian untuk  di  teruskan  penyuluhan  tersebut  ke  dasawisma  tingkat  Rt  dan  Rw. Dengan pengetahuan yang ada serta paham bagaimana mekanisme hukum yang  berlaku  membuat  orang  tua  atau  ibu-ibu  tidak  merasa  takut  apabila terjadi KDRT dalam rumah tangganya.
3. Memberikan  Sosialisasi  bersama  Dinas  Pendidikan  ke  Sekolah  Dasar Hingga Sekolah Menengah ke Atas.
DP3A  berkerja  sama  dengan  Dinas  Pendidikan  untuk  melakukan  kegiatan sosialisasi  dalam  satu  bulan  sekali  mengunjungi  beberapa  sekolah  tingkat Sekolah Dasar sampai Menengah Atas. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
para siswa terlebih siswa perempuan agar tau Batasan-batasan serta paham bagaimana  mengatasi  jika  ada  yang  mencoba  mengganggu  atau memperlakukan hal-hal yang kurang baik.
Penjelasan informasi diatas yang dapat Penulis ketahui adalah, bahwasannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai program- program  kerja  yang  selama  ini  selalu  dijalankan  dan  menjadi  prioritas  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak.  Dilihat  dari  paparan informan  yang  telah  menjelaskan  tentang  peran,  program  serta  upaya  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  dalam  situasi  kasus penelantaran  anak  yang  terjadi  di  Kota  Semarang,  maka  penulis  membagikan tindakan  yang  dilakukan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  kedalam  4  kelompok  untuk  melayani  masyarakat  dan  juga  korban penelantaran anak, yaitu :
1. Upaya Preventif (Tindakan Pencegahan)
Tindakan  ini  sudah  tentu  bertujuan  untuk  mencegah  adanya  kasus penelantaran  terhadap  anak  dengan  menanamkan  nilai-nilai  agama, kesehatan, sosial dan budaya, serta norma hukum yang berlak, dengan cara bersosialisasi  atau  beradaptasi  dengan  masyarakat  atau  kelompok  tertentu agar tidak ada yang melakukan penelantaran terhadap anak.
2. Upaya Edukatif (Segala Sesuatu Yang Bersifat Mendidik)
Upaya  ini  dilakukan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kota  Semarang  dengan  cara  memberikan  edukasi  atau  pendidikan dalam  lingkungan  masyarakat  dan  lingkungan  akademik  mengenai penelantaran anak, dimulai dari alasan mengapa hal itu dapat terjadi, faktor- faktor penyebabnya serta dampak yang didapat dari perlakuan penelantaran tersebut.
3. Upaya Persuasif (Pengendalian Permasalahan Tanpa Kekerasan)
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Dalam  hal  ini  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Kota  Semarang  menentukan  bagaimana  agar  masalah  yang  menyangkut penelantaran anak ini terselesaikan tanpa melalui proses hukum.
4. Upaya Kuratif (Upaya Memberikan Pelayanan Kesehatan)
yang  dimana  upaya  ini  dilakukan  dengan  cara  memberikan  bantuan  untuk memudahkan  korban  mendapatkan  perlindungan  dengan  mendampingi  ke Polrestabes,  memberikan  penguatan  mental  dan  memberikan  konseling psikologis di Rumah Sakit serta  memberikan informasi yang diperlakukan selama  proses  pendampingan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap korban kekerasan anak.
Dari yang sudah di lakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang mengenai bentuk penanganan serta program kerja untuk melakukan  pencegahan  kekerasan  anak  di  bawah  umur  menunjukan  grafik penurunan di setiap tahunnya. Hal ini menandakan apa yang sudah di upayakan oleh DP3A Kota Semarang berbuah hasil yang baik. yang mana pada tahun 2018 berjumlah 278 kasus, tahun 2019 berjumlah 240 kasus dan tahun 2020 berjumlah 215, tahun 2021 berjumlah 132 kasus, dan pada tahun 2022 berjumlah 83 kasus. Tabel 4. 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak
Sumber: ASIKK PAK, Data Kekerasan Kota Semarang, 2023
Berdasarkan  data  tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  jumlah  kekerasan terhadap  anak  di  Kota  Semarang mengalami  penurunan  seiring  bertambahnya tahun,  hal  tersebut  membuktikan  kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Perlindungan
0 500 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang
Perempuan  dan  Anak  Kota  Semarang  dalam  menangani  dan  mencegah  kasus kekerasan terhadap anak sangat maksimal.

## KESIMPULAN
1. Penanganan  kasus  yang  di  berikan  Dinas  Perlindungan  Perempuan  dan
Anak  (DP3A)  Kota  Semarang  terhadap  Korban  yang  berinisial  BIK  berupa memberikan  pendampingan  hukum.  DP3A  Kota  Semarang  Memberikan Pendampingan Hukum, di pimpin oleh tim Fulltimer DP3A berserta Korban dan keluarga  di  antar  ke  Bareskrim  Polri  untuk  menyelesaikan  kasus  kekerasan  dan Penelantaran anak korban KDRT, Korban BIK melalukan pengaduan kepada DP3A Kota Semarang atas kekerasan yang terjadi kepadanya akibat perceraian orangtua. Selain itu  DP3A juga di berikan pendampingan Psikologis terhadap Korban BIK karena  penyembuhan  yang  paling  utama  adalah  mental  dan  psikis  korban, Membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  untuk  mengembalikan  rasa  percaya  diri serta  rasa  aman  dari  diri  korban.  faktor  paling  dominan  adanya  kekerasan  dan penelantaran  anak  ini  disebabkan  karena  faktor  ekonomi  yang  tidak  mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga.
2. Pencegahan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  bawah  umur  korban perceraian  yang  di  tangani  DP3A  Kota  Semarang  memiliki  beberapa  program pencegahan yang dilakukan, dalam rangka mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak  di  Kota  Semarang  melalui  beberapa  tahapan.  Antara  lain,  sosialisasi  yang dilakukan dikantor kelurahan  masing-masing kecamatan di Kota Semarang dengan tujuan  agar  masyarakat  setempat,  baik  orang  tua  dan  pengantin  baru  mengerti bentuk-bentuk  KDRT  dan  upaya  pencegahannya.  Kemudian  juga  melakukan sosialisasi bersama PKK Kota Semarang dengan bertujuan orang tua atau ibu-ibu paham  mengenai  mekanisme  hukum  yang  berlaku  serta  tidak  merasa  takut  jika terjadi  KDRT  dalam  rumah  tangganya.  Terakhir  langkah  yang  dilakukan  oleh DP3A Kota Semarang ialah sosialisasi yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menegah ke Atas. Sosialisasi tersebut bertujuan agar murid atau siswa sekolah lebih peka terhadap tindak kekerasan kepada anak,
karena kejahatan dapat terjadi dimana saja, pelaku/korban juga tidak memandang umur dan gender serta paham cara mengatasi apabila terjadinya

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Tersiana, A. (2018). Metode penelitian . Anak Hebat Indonesia.
Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif . Grasindo.
II. Jurnal
Al  Adawiah,  R.  (2015).  Upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap anak. Jurnal Keamanan Nasional , 1 (2), 279-296.
Hale,  M.  Y.,  Korohama,  K.  E.,  &  Nolo,  E.  N.  (2022).  Upaya  Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuaan dan Anak di Kelurahan Bakunase. Kelimutu Journal of Community Service , 2 (2), 1-8.
Hasanah  Uswatun,  2015,  “Penanganan  Kekerasan  Anak  Berbasis Masyarakat”,Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1, hlm 1-153.
Hidayati, N. (2014). Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora , 14 (1), 68-73. Ibda,  H.,  Nastakin,  S.,  &  Temanggung,  S.  T.  A.  I.  N.  U.  (2020).  DAMPAK PERCERAIAN  ORANG  TUA  TERHADAP  MINAT  BELAJAR  ANAK DI  DESA  NGADISEPI. Jurnal  Kajian  Agama  Hukum  dan  Pendidikan Islam , 2 (1).
Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Dan Upaya
Penanggulangannya:
Suatu Tinjauan
Kriminologis. Jatiswara , 26 (3), 75-97.
Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Di  Indonesia. Veritas  et Justitia , 2 (2), 397-423.
Noviana,  2015,  “Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  dan Penanganannya”, Jurnal Sosio Informa, Vol 1 No. 1, hlm 13-28
. PINAS  RIADIN,  N.  (2017). KEKERASAN  TERHADAP  ANAK  DITINJAU DARI  UNDANGUNDANG  NOMOR  35  TAHUN  2014  TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Kendari (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI). Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 2 (1), 109-119. Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 2 (1), 109-119. Riris  Eka  Setiani,  2016,  “Pendidikan  Anti  Kekerasan  Untuk  Usia  Dini Konsepsi  dan  Implementasinya”,  Golden  Age  Jurnal  Ilmiah  Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 1 April 2016
Rohimah,  R.  (2021).  Peran  Lembaga  Sos  Children’s  Village  Medan  Dalam Membantu  Upaya  Penanggulangan  Kekerasan  Terhadap  Anak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] , 1 (4).
Sabillah,  A.  A.  (2022). Penyalahan  Korban  (Victim  Blaming)  dalam  Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif
Viktimologi (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
Sartina,  S.  (2017). Dampak  perilaku  kekerasan  orangtua  terhadap  perilaku anak  di  Desa  Sibulele  Kecamatan  Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
UNICEF, Kekerasan terhadap anak di mata anak indonesia : Hasil konsultasi anak tentang kekerasan terhadap anak di 18 provinsi dan nasional (Jakarta: UNICEF, 2005)

## III. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002