DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 5 April 2024, Revised: 22 April 2024, Publish: 27 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Nugraha Manuella Meliala 1 , Ismaidar 2 , Muhammad Arif Sahlepi 3
1 Fakultas Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
2 Fakultas Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
3 Fakultas Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
Corresponding Author: nugraha366@gmail.com 1
Abstract: This  research  aims  to  evaluate  the  effectiveness  of  the  implementation  of restorative justice by the District Court of Medan in achieving legal certainty for all parties involved  in  the  legal  process.  The  research  method  used  is  normative  juridical  legal research,  focusing  on  written  regulations  and  other  legal  materials.  Data  collection  is conducted  through  literature  review  to  explore  concepts,  theories,  or  opinions  regarding Legal  Certainty  in  the  Implementation  of  Restorative  Justice.  The  analysis  is  qualitative, explaining  the  relationship  between  types  of  data,  selection,  and  data  processing  to  be systematically  outlined.  The  conclusion  of  the  analysis  will  include  answers  to  the  issues raised  and  evidence  of  the  truth  or  falsity  of  the  hypotheses  proposed.  The  results  of  the research  indicate  that  the  Indonesian  Criminal  Justice  System  has  undergone  renewal  with the introduction of the concept of restorative justice. This involves perpetrators, victims, and other  stakeholders  in  seeking  fair  solutions  and  peace  after  criminal  events.  The  Public Prosecutor's  Office  plays  a  crucial  role  in  prosecution,  and  the  principle  of  "enn  en ondeelbaar" asserts  its  functional  unity. Restorative Justice has been  regulated in  laws and regulations,  providing  opportunities  for  victims  and  perpetrators  to  participate  in  peaceful case resolution.  Restorative Justice offers  an alternative to  criminal  case resolution  outside the courtroom, focusing on restoration and reconciliation. In the District Attorney's Office of Medan,  the  process  requires  detailed  administration.  The  regulation  of  victim  protection  in criminal  law  is  stipulated  in  Indonesian  positive  law.  Restorative  Justice  is  applied  in  the general court environment with the aim of creating legal certainty and justice for all parties involved.  Legal  certainty  in  the  application  of  Restorative  Justice  allows  for  various alternative  handling  of  criminal  offenses  outside  the  courtroom,  such  as  out-of-court settlements.  This  can  reduce  case  backlog  and  high  costs,  as well  as  shorten  the  resolution process compared to litigation. Restorative Justice also prioritizes substantive justice with a focus on the interests of victims and restoring conditions to pre-criminal levels.
Keyword: Restorative Justice, Legal Certainty, Criminal Offenses.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  penerapan  restorative justice  oleh  Pengadilan  Negeri  Medan  dalam  mencapai  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak yang  terlibat  dalam  proses  hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  yuridis  normatif,  yang  fokusnya  pada  peraturan  tertulis  dan  bahan  hukum  lainnya. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  untuk  mencari  konsep,  teori,  atau pendapat tentang Kepastian Hukum dalam Penerapan Restorative Justice. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menjelaskan hubungan antar jenis data, seleksi, dan pengolahan data untuk  kemudian  diuraikan  secara  sistematis.  Kesimpulan  dari  analisis  tersebut  akan mencakup  jawaban  terhadap  masalah  yang  diajukan  dan  bukti  atas  kebenaran  atau ketidakbenaran  hipotesis  yang  diajukan.  Hasil  penelitian  menunukan  bahwa  sistem  Hukum Pidana Indonesia mengalami pembaharuan dengan pengenalan konsep keadilan restoratif. Ini melibatkan pelaku, korban, dan pemangku kepentingan lain  dalam mencari solusi  yang  adil dan  perdamaian  setelah  peristiwa  kriminal.  Kejaksaan  memegang  peran  penting  dalam penuntutan,  dan  prinsip  "enn  en  ondeelbaar"  menegaskan  kesatuan  fungsinya.  Restorative Justice  telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  peraturan,  memberikan  kesempatan  bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara secara damai. Restorative Justice memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana di  luar pengadilan, dengan fokus pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi.  Di  Kejaksaan  Negeri  Medan,  prosesnya  memerlukan administrasi  yang  terperinci.  Pengaturan  perlindungan  korban  tindak  pidana  diatur  dalam hukum  positif  Indonesia.  Restorative  Justice  diterapkan  di  lingkungan  peradilan  umum dengan  tujuan  menciptakan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  terlibat. Kepastian  Hukum  dalam  penerapan  Restorative  Justice  memungkinkan  berbagai  alternatif penanganan tindak pidana di luar pengadilan, seperti penyelesaian secara damai (out of court settlement).  Hal  ini  dapat  mengurangi  penumpukan  perkara  dan  biaya  yang  tinggi,  serta mempersingkat  proses  penyelesaian  dibandingkan  litigasi.  Restorative  Justice  juga  lebih mementingkan  keadilan  substantif  dengan  fokus  pada  kepentingan  korban  dan  pemulihan kondisi para pihak seperti sebelum terjadinya tindak pidana.
Kata Kunci: Restorative Justice, Kepastian Hukum, Tindak Pidana .

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (UU Kejaksaan)  menguraikan  bahwa  Kejaksaan  merupakan  institusi  pemerintahan  yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, terutama dalam bidang penuntutan, serta memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,  Kejaksaan  diharapkan  mampu  menciptakan  kepastian  hukum,  ketertiban  hukum, keadilan,  dan  kebenaran  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  sambil  tetap memperhatikan  norma  keagamaan,  etika,  dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Kejaksaan  Republik Indonesia  merupakan  bagian  dari  lembaga  negara  yang  bertugas  khususnya  dalam  bidang penuntutan.  Sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung  jawab  kepadanya.  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  dan  Kejaksaan  Negeri merupakan  bagian  integral  dari  kekuasaan  negara,  terutama  dalam  hal  penuntutan,  dan mereka membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  penuntutan,  Jaksa  Agung  memiliki  otoritas untuk  mengoptimalkan  proses  penegakan  hukum  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau, serta  untuk  menetapkan  kebijakan  dalam  penanganan  kasus  demi  keberhasilan  penuntutan yang  dilaksanakan  secara  independen  guna  mencapai  keadilan  berdasarkan  hukum  dan nurani.  Kewenangan  Jaksa  Agung  ini  diterapkan  melalui  penerbitan  Peraturan  Kejaksaan
Republik  Indonesia  (PERJA)  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERJA No.15 Tahun 2020). Pasal 1 ayat 1 PERJA Nomor 15  Tahun  2020,  menguraikan  bahwa  Keadilan  Restoratif  adalah  metode  penyelesaian  kasus tindak  pidana  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  terkait lainnya  untuk  secara  bersama-sama  mencapai  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kondisi  semula  dan  bukan  pemberian  hukuman,  dengan  mempertimbangkan prinsip  keadilan,  kepentingan  umum,  proporsionalitas,  hukuman  sebagai  opsi  terakhir,  serta dengan proses yang cepat, sederhana, dan ekonomis.
Keadilan restoratif atau Restorative  Justice mengandung  pengertian  yaitu:  "suatu pemulihan  hubungan  dan  penebusan  kesalahan  yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut dengan melibatkan keluarganya maupun aparat sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan  hukum  yang  timbul  akibat  terjadinya  perbuatan  pidana  tersebut  dapat diselesaikan  dengan  baik  dengan  tercapainya  persetujuan  dan  kesepakatan  diantara  para pihak".  Keadilan  yang  selama  ini  berlangsung  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia adalah  keadilan retributive .  Sedangkan  yang  diharapkan  adalah  keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu  bersama-sama  memecahkan  masalah  bagaimana  menangani  akibatnya  dimasa  yang akan  datang.  Keadilan Restoratif adalah  model  penyelesaian  perkara  pidana  yang mengedepankan  pemulihan  terhadap  korban,  pelaku,  dan  masyarakat.  Prinsip  utama Restorative  Justice adalah  adanya  partisipasi  korban  dan  pelaku,  partisipasi  warga  sebagai fasilitator  dalam  penyelesaian  kasus,  sehingga  ada  jaminan  korban  atau  pelaku  tidak  lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.
Penegakan hukum ( law enforcement) merupakan realita empiris bagaimana hukum itu bekerja  dalam  kenyataan  kehidupan  masyarakat  ( law  in  action ).  bahwa  penegakan  hukum adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan. Keinginan-keinginan  hukum  adalah  pikiran-  pikiran  badan  pembuat  undang-undang  yang dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan  hukum.  Proses  penegakan  hukum  menjangkau  pula sampai  kepada  pembuatan  hukum.      Bahwa  penyelesaian  perkara  melalui  sistem  peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ( law enforcement ) ke  arah  jalur  lambat.  Hal  ini  dikarenakan  penegakan  hukum  itu  melalui  jarak  tempuh  yang panjang,  melalui  berbagai  tingkatan  mulai  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan  perkara  yang  jumlahnya  tidak  sedikit  di  pengadilan.  Sehingga  menyebabkan sistem  peradilan  pidana  kurang  maksimal  dalan  implementasinya.  Selain  itu,  keadilan  yang diharapkan  melalui  jalan  formal  ternyata  belum  tentu  mencerminkan  rasa  keadilan,  karena bersifat  mahal,  berkepanjangan,  melelahkan  dan  tidak  menyelesaikan  masalah  serta  yang lebih  parah  lagi  adalah  di  dalamnya  penuh  dengan  praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme. Yang membuat hukum indonesia di anggap tidak mempunyai jiwa keadilan.
Berbagai  persoalan  diatas,  dalam  perkembangannya  muncul  sebuah  pilihan-pilihan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  berujung  pada  jalur  litigasi  yang  dianggap  tidak relevan  untuk  di  terapkan  saat  ini.  Untuk  itu  perlu  adanya  terobosan  baru  yang  ditawarkan guna  mencapai  rasa  keadilan  dan  sekaligus  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dalam memutuskan  perkara  yakni  dengan  melaksanakan  konsep  keadilan  restoratif (Restorative Justice) dimana  Konsep  keadilan  restoratif  ( Restorative  Justice )  adalah  alternatif  yang populer  di  berbagai  belahan  dunia  untuk  penanganan  dan  pencegahan  perbuatan  melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehenif dan efektif. Keadilan  restoratif  ( Restorative  Justice) bertujuan  untuk  memberdayakan  para  korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan  yang melawan hukum dengan  menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki kehidupan bermasyarakat.
Dalam  pelaksanaan  tugas  penuntutan,  jaksa  memiliki  kewenangan  independen  dan diskresi untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan sesuai dengan bukti yang tersedia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kondisi saat itu, dengan tetap menjalankan tugas  secara  profesional  dan  independen  dalam  kerangka  hukum  yang  dapat dipertanggungjawabkan,  sesuai  dengan  prinsip  keadilan.  Pasal  3  ayat  (1)  bersama  Pasal  3 ayat (3) huruf b dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 memberikan wewenang kepada  jaksa untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, termasuk dalam kasus penyelesaian di luar pengadilan (afdoening buiten procces), terutama jika telah terjadi pemulihan keadaan semula melalui  pendekatan  keadilan  restoratif.  Dengan  dasar  tersebut,  penting  untuk  mengkaji pengaturan  hukum  terkait  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  pendekatan  restoratif  yang dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Selain  itu,  implementasi  dari  penyelesaian  tindak pidana  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum perlu  dipelajari  lebih  lanjut.  Diskusi  juga  diperlukan  untuk  mengidentifikasi  hambatan- hambatan  yang  mungkin  timbul  dalam  pelaksanaan  penyelesaian  tindak  pidana  dengan pendekatan  keadilan  restoratif  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Medan.  Dengan memahami  secara  mendalam  aspek-aspek  tersebut,  dapat  diharapkan  adanya  pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerapan keadilan restoratif dapat mempengaruhi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks Kejaksaan Negeri Medan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  penerapan  restorative  justice oleh  Pengadilan  Negeri  Medan  dalam  mencapai  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang terlibat  dalam  proses  hukum.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  sejauh  mana pendekatan  restorative  justice  mampu  memberikan  kepastian  hukum  yang  memadai  bagi pelaku,  korban,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dengan  pemahaman  yang  lebih mendalam,  diharapkan  penelitian  ini  mampu  menghasilkan  rekomendasi  strategis  untuk meningkatkan  efektivitas  penerapan  restorative  justice  di  Pengadilan  Negeri  Medan  serta sistem peradilan secara umum.

## METODE
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum  lainnya. Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan      mencari  konsep-konsep,  teori-teori  atau  pendapat-pendapat  mengenai  Kepastian Hukum  Penerapan  Restorative  Justice.  Untuk  dapat  memberikan  penilaian  terhadap penelitian  ini  maka  dimanfaatkan  data  yang  terkumpul.  Data  tersebut  dianalisis  dengan menggunakan  metode  analisis  kualitatif.    Data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  yang  sistemais  dengan  menjelaskan  hubungan  anatara beragai  jenis  data  selanjutnya  semua  data  diseleksi  dan  diolah  kemudian  dianalisis  secara deskritif  sehingga  dapat  ditarik  beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  kesimpulan  dalam pembahasan  ini.  Kesimpulan  yang  dimaksud  merupakan  jawaban/pemecahan  masalah  yang diajukan dan bukti kebenaran ketidakbenaran hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Penerapan Restorative Justice Oleh Pengadilan Negeri Medan Oleh Jaksa Penuntut Umum
Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum  pidana  dalam  perspektif  dan  pencapaian  keadilan  kepada  perbaikan  maupun pemulihan  keadaan  setelah  peristiwa  dan  proses  peradilan  pidana  yang  dikenal  dengan keadilan  restoratif  (Restorative  Justice)  yang  berbeda  dengan  keadilan  retributif  ( menekankan  keadilan  pada  pembalasan)  dan  keadilan  retributif  (menekankan  keadilan  pada ganti rugi).
Sistem  Peradilan Pidana di  Indonesia sering di  singgung dalam bukunya  Muladi  yang berjudul  “Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana”  yang  mengemukakan  bahwa  sistem peradilan  pidana  (criminal  justice  system)  adalah  suatu  jaringan  (network)  peradilan  yang menggunakan  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan pidana.  Namun  kelembagaan  ini  harus  dilihat  dalam  konteks  sosial.    Oleh  karena  itu dibutuhkan  suatu  acara  dan  prosedur  di  dalam  sistem  yang  dapat  mengakomodasi penyelesaian  perkara  yang  salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif, melalui  suatu  pembaharuan hukum  yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata  tetapi  juga  memodifikasi  sistem  peradilan  pidana  yang  ada.  Sehingga  semua  tujuan yang  dikehendaki  oleh  hukumpun  tercapai.  Dalam  praktik  sendiri,  tidak  semua  perkara pidana  berujung  pada  hukuman  penjara.  Hal  ini  disebabkan  adanya  konsep  Restorative Justice (keadilan restoratif).
Kejaksaan,  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  peradilan  pidana,  memiliki  peran  unik sebagai  satu-satunya  lembaga  yang  secara  eksplisit  diberi  fungsi  di  bidang  penuntutan  dan fungsi  lainnya  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Kejaksaan.  Konsep "enn  en  ondeelbaar"  (satu  dan  tidak  terpisahkan)  menegaskan  bahwa  Kejaksaan  merupakan entitas  tunggal  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  dan  hal  ini  menjadi  dasar  utama  dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  di  bidang  penuntutan.  Tujuan  dari  prinsip  ini  adalah untuk  menjaga  kesatuan  kebijakan  dalam  penuntutan,  sehingga  Kejaksaan  dapat menampilkan identitas yang terpadu dalam pemikiran, perilaku, dan operasionalnya.
Di Indonesia sendiri  aturan pelaksanaan tentang Restorative Justice telah diatur dalam berbagai tahapan proses penegakan hukum maupun peristiwa hukum itu sendiri. Diantaranya khusus  untuk  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  maupun  anak  sebagai  korban  tindak pidana,  penerapan  Restorative  Justice  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi  Undang-Undang, serta Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Kemudian aturan  lain  yang  mengatur  tentang  Restorative  Justice  yakni  Surat  Edaran  Kapolri  No. SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian  perkara  pidana,  ,  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  dan  Keputusan  Dirjen  Badan Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:1691/DJU/SK/PS. 00/12/2020,  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif.  Peraturan Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan Restoratif.
Dari  beberapa  aturan  yang  ada  tersebut,  telah  disepakati  bahwa  makna  Restorative Justice  (Keadilan  Restoratif)  adalah  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui perdamaian  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula.  Konsep  ini bertujuan  untuk  mencari  jalan  keluar  dari  keadilan  model  tradisional  yang  terpusat  pada penghukuman (punishment) menuju kepada keadilan masyarakat (community justice). Dalam pelaksanaanya  konsep  ini  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  kepada  korban  (victim driven) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau harta benda  maupun  moral  sebagai  akibat  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  pelaku  kepadanya. Konsep  ini  juga  dapat  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  kepada  pelaku  (offender driven)  untuk  menyampaikan  sebab-sebab  dan  alasan  kenapa  dirinya  melakukan  tindak pidana/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.
Perlindungan  hukum  atas  korban  dari  tindak  pidana  adalah  didasarkan  atas  argumen kontrak  sosial  (social  contract  argument)  dan  argumen  solidaritas  sosial  (social  solidarity argument).    Pendapat  yang  pertama  menyatakan  bahwa  negara  boleh    dikatakan  monopoli seluruh  reaksi  sosial  terhadap  terhadap  kejahatan  dan  melarang  tindakan-tindakan  yang bersifat  pribadi,  oleh  karenanya  bilamana  terjadi  kejahatan  dan  membawa  korban,  maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan korban tersebut. Pendapat kedua menyatakan  bahwa  negara  harus  menjaga  warga  negaranya  dalam  memenuhi  kebutuhanya atau  apabila  warga  negara  mengalami  kesuakaran,  melalui  kerja  sama  dalam  masyarakat menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan  pelayanan  maupun  melalui  pengaturan  hak.  Sedangkan  perlindungan  terhadap pelaku tindak pidana dengan mengedepankan dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia terhadap  diri  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  telah  diatur  dalam  konstitusi  negara  dan KUHAP maupun peraturan lainnya.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dapat  dilakukan  dengan  menghentikan penuntutannya demi kepentingan hukum dan keadilan restoratif, dengan syarat tertentu yang harus  terpenuhi.  Pertama,  tersangka  harus  baru  pertama  kali  melakukan  tindak  pidana. Kedua,  tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  pidana  penjara  tidak  lebih dari 5 tahun. Ketiga, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak  melebihi  Rp.2.500.000,00.  Dalam  kasus  penyelesaian  tindak  pidana  yang  melibatkan harta benda, kekerasan terhadap individu, dan tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian, batasan nilai kerugian dapat dikecualikan.
Dalam  proses  menghentikan  penuntutan,  jaksa  harus  mempertimbangkan  berbagai aspek seperti subjek, objek, jenis, dan ancaman tindak pidana, latar belakang kejadian tindak pidana,  tingkat  ketercelaan,  kerugian  atau  dampak  dari  tindak  pidana,  serta  perbandingan biaya dan manfaat penanganan perkara. Selain itu, dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian  Negara  tentang  Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat  (1)  yang  menggolongkan  tindak  pidana  ringan  serta  Pasal  3  huruf  a  yang  menegaskan bahwa  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

## Implementasi  Penerapan  Restorative  Justice  Oleh  Pengadilan  Negeri  Medan  Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  mekanisme  formal,  seperti  peradilan,  seringkali tidak  memuaskan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  bahkan  dapat  menyebabkan  penumpukan perkara yang berlarut-larut dalam proses penyelesaiannya. Sebagai alternatif, beberapa solusi telah  diusulkan,  salah  satunya  adalah  penyelesaian  pidana  melalui  mekanisme  non-formal seperti  mediasi,  yang  mengutamakan  prinsip  musyawarah.  Mediasi  dinilai  lebih menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak  karena  lebih  berorientasi  pada  keadilan  substansial yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi balas dendam antara pelaku dan korban.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kejaksaan  Negeri  Medan,  setelah  memastikan  bahwa syarat-syarat  untuk  melakukan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk akan menyiapkan sejumlah administrasi yang  diperlukan  untuk  pelaksanaannya  dan  sebagai  bahan  laporan  kepada  pimpinan. Administrasi  tersebut  termasuk  Nota  Pendapat  Hasil  Penelitian  Berkas  Perkara  (SOP  Form 07),  Surat  Perintah  untuk  memfasilitasi  proses  perdamaian  berdasarkan  keadilan  restoratif (RJ-1), Surat Panggilan kepada para pihak terkait (RJ-2), Surat Pemberitahuan penyelesaian perkara  di  luar  pengadilan  berdasarkan  keadilan  restoratif  kepada  penyidik  (RJ-3),  serta sejumlah  dokumen  lainnya  seperti  Nota  Pendapat  upaya/proses  perdamaian  (RJ-4),
Kesepakatan  Perdamaian  (RJ-7),  dan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  dari  Kepala Kejaksaan  (RJ-14).  Dengan  demikian,  proses  penyelesaian  perkara  pidana  dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Medan melibatkan serangkaian tindakan administratif  yang  terperinci  dan  harus  dipatuhi  untuk  memastikan  pelaksanaannya  sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Berdasarkan  hukum  positif,  Pengaturan  terkait  dengan  perlindungan  korban  tindak pidana  telah  di  atur  sedemikian  rupa,  dimana  pihak  korban  dapat  menuntut  kerugian  atau ganti  rugi  terhadap  pihak  terpidana.  Pengaturan  perlindungan  korban  juga  diatur  dalam hukum  pidana  positif  Indonesia  sebagaimana  dijelaskan  dalam  KUHP  dan  KUHAP.  Secara implisit,  ketentuan  Pasal  14  c  ayat  (1)  KUHP  telah  memberi  perlindungan  terhadap  korban kejahatan.    Pasal  tersebut  berbunyi  “pada  perintah  yang  tersebut  dalam  Pasal  14  a  kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang  dipidana  tak  akan  melakukan  tindak  pidana,  hakim  boleh  mengadakan  syarat  khusus bahwa  orang  yang  dipidana  itu  akan  mengganti  kerugian  yang  terjadi  karena  tindak  pidana itu,  semuanya  atau  sebagiannya  saja,  yang  akan  ditentukan  pada  perintah  itu  juga  yang kurang dari masa percobaan itu”.
Menurut ketentuan Pasal 14 c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat juga menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Dalam KUHAP sendiri juga telah diatur  mengenai  ganti  kerugian.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  98  s/d  101 KUHAP,  dimana  korban  dapat  mengajukan  gugatan  mengenai  kejahatan  yang  telah dialaminya  sekaligus  kerugian  yang  dideritanya.  KUHAP  sendiri  memberikan  perlindungan kepada korban. Selain memberikan kepada korban tindak pidana, KUHAP juga memberikan perlindungan  kepada  pelaku  tindak  pidana  dengan  menjamin  hak-hak  dasar  pelaku sebagaimana dijamin oleh Undang-undang.
Susan  Sharpe  seorang  ahli  berkebangsaan  Canada  mengusulkan  5  (lima)  prinsip  dari Restorative Justice diantaranya. , yaitu:
1. Restorative Justice invites full participation and consensus (Restorative Justice mengandung  partisipasi  penuh  dan  konsensus),  artinya  korban  dan  pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan  kesempatan  bagi  orang  lain  yang  merasa  kepentingan  mereka  telah terganggu atau terkena imbas.
2. Restorative Justice seeks to heat what is broken (Restorative Justice menyem- buhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).
3. Restorative  Justice  seeks  full  and  direct  accountability  (Restorative  Justice memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh).
4. Restorative  Justice  seeks  to  recinite  what  has  been  devided  (Restorative Justice  mencarikan  penyatuan  kembali  kepada  warga  masyarakat  yang  telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).
5. Restorative  Justice  seeks  to  strengthen  the  community  in  order  to  prevent further harms (Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).
Dengan  demikian  Restorative  Justice  merupakan  usulan  untuk  memanusiakan  sistem peradilan  pidana,  karena  dalam  peradilan  tradisional  korban  tertinggal  di  luar  proses peradilan,  sedangkan  dalam  Restorative  Justice  korban  dan  pelaku  mempunyai  kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat.
Prinsip  dasar  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  adalah  adanya  pemulihan  kepada korban  yang  menderita  akibat  kejahatan  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada  korban, perdamaian,  pelaku  melakukan  kerja  sosial  maupun  kesepakatan-kesepakatan  lainnya. Hukum  yang  adil  di  dalam  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  tentunya  tidak  berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai
aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  mempertimbangkan  kesetaraan  hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.
Adapun ketentuan persyaratan yang dapat dipenuhi untuk dapat diterapkan Restorative Justice  di  tingkat  kepolisian  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kepolsian  RI  Nomor  8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terbagi atas Persyaratan  umum  dan  Persyaratan  khusus.  Persyaratan  Umum  berlaku  untuk  penanganan tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif  pada  kegiatan  penyelenggaraan  fungsi  reserse kriminal,  penyelidikan  atau  penyidikan,  sedangkan  Persyaratan  Khusus  berlaku  untuk penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif  pada  kegiatan  penyelidikan  dan penyidikan.  Kemudian  terhadap  persyaratan  umum  terbagi  atas  materil  dan  formil,  untuk persyaratan materil meliputi:
a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
f. Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Selanjutnya untuk persyaratan formil, meliputi:
a. Perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
Untuk perdamaian sebagaimana dijelaskan di atas, maka harus dibuktikan dengan surat kesepakatan  perdamaian  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak.  Kemudian  untuk  pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, hal  ini dapat  direalisasikan dengan mengembalikan barang  korban,  mengganti  kerugian,  mengganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akaibat  tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
Sedangkan penerapan Restorative Justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat  dilakukan  di  tahap  penuntutan  di  kejaksaan  dengan  ketentuan  untuk  tindak  pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  atau  telah  ada  pemulihan  keadaan  semula  dengan  meng-gunakan pendekatan  keadilan  restoratif.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Adapun hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, diantaranya yakni:
a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. Penghindaran stigma negatif;
c. Penghindaran pembalasan;
d. Respon  dan  keharmonisan  masyarakat  dan;  kepatutan,  kesusilaan,  dan ketertiban umum.
Pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  juga  harus mempertimbangkan  diantaranya  subjek,  objek,  kategori,  dan  ancaman  tindak  pidana,  latar belakang  terjadinya  dilakukannya  tindak  pidana,  tingkat  ketercelaan,  kerugian  atau  akibat yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana,  cost  and  benefit  penanganan  perkara,  pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.
Kemudian  untuk  dapat  diterapakan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif harus dipenuhi syarat diantaranya:
a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam  dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan
c. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Kemudian  untuk  tindak  pidana  terkait  harta  benda,  dalam  hal  terdapat  kriteria  atau keadaan  yang  bersifat  kasuistik  yang  menurut  pertimbangan  Penuntut  Umum  dengan persetujuan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dapat dihentikan  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Selanjutnya  penerapan  Restorative Justice di  lingkungan Peradilan Umum  sebagaimana di  atur dalam Keputusan Dirjen Badan Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/  12/2020  tentang Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif,  memiliki  maksud  yakni  untuk mendorong  optimalisasi  pelaksanaan  keadilan  restoratif  ( Restorative  Justice )  di  pengadilan, disamping  itu  penerapan  keadilan  restoratif  ( Restorative  Justice )  adalah  untuk  mereformasi criminal justice system yang masih mengedepankan hukuman penjara.
Perkembangan  sistem  pemidanaan  bukan  lagi  bertumpu  pada  pelaku  melainkan  telah mengarah  pada  penyelarasan  kepentingan  pemulihan  korban  dan  pertanggung  jawaban pelaku  tindak  pidana,  dengan  tujuan  yaitu  untuk  memudahkan  pengadilan-pengadilan  di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan PERMA tentang pelaksanaan  keadilan  restoratif.  Kemudian  untuk  mendorong  meningkatnya  penerapan keadilan  restoratif  (Restorative  Justice  serta  terpenuhinya  asas-asas  peradilan  yang  cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.
Adapun  pedoman  penerapan  keadilan  restoratif  di  lingkungan  Peradilan  Umum  untuk perkara  tindak  pidana  ringan,  dasar  hukumnya  dapat  merujuk  pada  Pasal  310  KUHP,  Pasal 205 KUHAP, PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan  dan  Jumlah  denda  dalam  KUHP,  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung RI, Menkumham, Jaksa Agung RI, Kapolri Nomor: 131/KMA/SKB/ X/2012, Nomor M.HH-07.H.M.03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang  Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat  serta  Penerapan  Keadilan  Restotarif  (Restorative  Justice), Surat  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor:  301/DJU/HK01/3/2015  tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
Kemudian  untuk  penerapan  perkara  pidana  yang  dapat  diselesaikan  dengan  keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah perkara tindak pidana ringan  dengan   ancaman pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  364,  373,  379,  384,  407,  dan  Pasal  482  KUHP  dengan nilai  kerugian  tidak  lebih  dari  Rp.  2.500.000,-.  Selanjutnya  Ketua    Pengadilan  Negeri Berkordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas  berdasarkan  PERMA  No.  2  tahun  2012  terkait  dengan  keadilan  restoratif.  Dalam menerima  perkara  pencurian,  penipuan,  penggelapan,  penadahan  dari  penyidik  yang  sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak- pihak  terkait  pada  hari  sidang,  selanjutnya  ketua  menetapkan  hakim  tunggal.  Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1 x 24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  melalui  keadilan  restoratif  ( Restorative Justice )  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan  telah  mulai  dilaksanakan  perdamaian  antara pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban  dan  tokoh  masyarakat  terkait  yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
Dengan  melihat  penjelasan  beberapa  aturan  pelaksanaan  diatas  dalam  pelaksanaan Restorative Justice tentu tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri yang diantaranya selain memberikan keadilan, kemanfaatan juga harus dapat memberikan kepastian hukum. Pendapat dari Peter Mahmud  Marzuki  tentang kepastian  hukum,  beliau menjelaskan bahwa kepastian hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu;  pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan
kedua, berupa keamaan  hukum  bagi individu  dari  kesewenangan pemerintah karena dengan adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh dibebankan  atau  dilakukan  oleh  negara  terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan  hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.
Menurut Bachsan Mustafa yang dikutip oleh I Nyoman Putu Budiartha bahwa terdapat tiga  makna  dari  kepastian  hukum,  yaitu:  1)  pasti  mengenai  peraturan  hukumnya  yang mengatur  masalah  pemerintah  tertentu  yang  abstrak;  2)  pasti  mengenai  kedudukan  hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara;  3)  mencegah  kemungkinan  timbulnya  perbuatan  sewenang-wenang  ( eigenrechting ) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.
Menurut  pendapat  di  atas  maka  teori  kepastian  hukum  mengandung  perilndungan hukum,  dimana  menurut  pendapat  Philipus  M  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  adalah perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan.  Lebih lanjut,  Hadjon  mengklasifikasikan dua bentuk  perlindungan hukum  bagi  rakyat  berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Kepastian hukum ditegaskan di dalam Undang-undang Nomor:  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat  (2)  yang menyatakan: “Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya”.  Dalam  kacamata  HAM,  perolehan  kepastian  hukum    adalah  hak  setiap manusia atau warga negara sehingga harus diberikan perlindungan oleh konstitusi.
Dengan melihat beberapa penjelasan dan ketentuan yang mengatur tentang Restorative Justice .    Dapat  dijelaskan  bahwa  Kepastian  hukum  penerapan Restorative  Justice sendiri dalam  pelaksanaannya  dapat  menyelesaiakan  masalah  perkara  tindak  pidana    tanpa  melalui pengadilan.  Menyelesaiakan  masalah  tindak  pidana    dalam  rangka  keadilan  restoratif  dapat dlihat  melalui  mediasi  penal,  dimana  dampak  ikutannya  dalam  proses  penegakan  hukum sangat  signifikan  yang  mengedapankan  pada  pemulihan  kerugian  akibat  perilaku  kriminal. Gagasan Restorative  Justice sendiri  semakin  mengemuka  untuk  diterapkan  karena  dalam proses  penegakan  hukum  saat  ini  merupakan  jawaban  nyata  atas  berbagai  kekecewaan masyarakat  atas  tindakan  penegakan  hukum  selama  ini  yang  belum  merefleksikan  asas kepastian  hukum  sebagai  tujuan  hukum.  Dengan  kata  lain  masyarakat  masih  melihat  dan merasakan  baik  dari  sisi  penanganan  maupun  dari  sisi  putusan  hakim,  betapa  berbagai penanganan  perkara  pidana  belum  juga  mengusung  asas  keadilan  dan  kepastian  hukum. Padahal hukum pidana merupakan suatu upaya pamungkas atau ultimum remedium, sehingga sebenarnya  hanya  akan  ditempuh,  sepanjang  tidak  ada  lagi  upaya  penyelesaian  perkara dengan cara lain. Namun yang terjadi dalam praktik penegakan hukum Indonesia selama ini dalam  perkembangan  -nya  hukum  pidana  justru  merupakan  premium  remedium,  karena dalam  penyelesaian  setiap  masalah  antar  individu  atau  antar  pihak  selalu  menjadi  upaya pilihan pertama.
Keadilan  dan  kepastian  hukum  merupakan  dua  tujuan  hukum  yang  kerap  kali  tidak sejalan  satu  sama  lain  dan  sulit  dihindarkan  dalam  praktik  hukum.  Suatu  peraturan  hukum yang  lebih  banyak  memenuhi  tuntutan  kepastian  hukum,  maka  semakin  besar  pada kemungkinan  aspek  keadilan  yang  terdesak.    Konsep Restorative  Justice pada  dasarnya sejalan  dengan  teori  hukum  progresif,  bagaimanapun  tujuan  akhir  hukum  sekedar  teks hukum,  melainkan  demi  kebahagian  manusia.  Keadilan  dalam Restorative  Justice mengharuskan  untuk  adanya  upaya  pemulihan  dan  pengembalian  kerugian  atau  akibat  yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam  upaya  pemulihan  tersebut. Restorative  Justice juga  memberi  status  yang  lebih  tinggi terhadap  keterlibatan  para  pihak  secara  langsung.  Korban  mampu  untuk  mengendalikan,
sementara  pelaku  digiring  untuk  bertanggungjawab  dalam  rangka  memperbaiki  kesalahan akibat  tindak  kejahatan  yang  dilakukannya  dan  dalam  rangka  membangun  sistem  nilai sosialnya.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami    bahwa  kepastian  hukum  penerapan  Restorative Justice  dapat  memberikan  alternatif-alternatif  penanganan  terhadap  tindak  pidana  dengan memberikan  ruang  bagi  tercapainya  suatu  penyelesaian  di  luar  pengadilan  ( out  of  court settlement. )  Kemudian    kepastian  hukum  dalam  penerapan Restorative  Justice dapat meniadakan  proses  penuntutan  dan  persidangan  yang  akan  memakan  waktu  yang  panjang akan sangat membantu mengurangi tunggakan perkara dan sekaligus akan mengurangi beban biaya yang sangat besar.
Restorative  justice yang  dilakukan  di  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan  menunjukan bahwa penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice ini menjadi salah satu upaya penyelesaian  perkara  pidana  yang  diharapkan  dapat  mengurangi  penumpukan  perkara  yang ada  di  tingkat  pengadilan.  Selain  proses  penyelesaiannya  yang  lebih  cepat  dibandingkan melalui  jalur  litigasi,  penyelesaian  perkara  melalui restorative  justice dianggap  lebih  dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat)  yang  dalam  hal  ini  lebih  fokus  pada  kepentingan  korban.  Restorative  justice fokus pada pemulihan keadaan para pihak seperti sediakala sebelum terjadinya suatu tindak pidana.  Pada  saat  ini  telah  terdapat  Perkapolri  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan Tindak  Pidana  dan  Perja  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berbasis Restorative  Justice.  Ketentuan  ini  menjadi  “bintang  penerang”  bagi  pelaku,  korban  dan masyarakat  yang  menghendaki  proses  penyelesaian  melalui  mediasi  dengan  berbagai pertimbangan  tentunya.  Akan  tetapi  untuk  ke  depan  membutuhkan  payung  hukum  yang secara  komprehensif  mengatur  mengenai  proses  penyelesaian  perkara  pidana  melalui Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  berbasis  restorative  justice  secara  lebih  rinci  dan tertata dalam KUHAP sebagai sumber hukum dalam beracara pidana di Indonesia.

## KESIMPULAN
Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  mengalami  pembaharuan  dengan  pengenalan  konsep keadilan  restoratif.  Ini  melibatkan  pelaku,  korban,  dan  pemangku  kepentingan  lain  dalam mencari  solusi  yang  adil  dan  perdamaian  setelah  peristiwa  kriminal.  Kejaksaan  memegang peran  penting  dalam  penuntutan,  dan  prinsip  " enn  en  ondeelbaar "  menegaskan  kesatuan fungsinya. Restorative Justice telah diatur dalam undang-undang dan peraturan, memberikan kesempatan  bagi  korban  dan  pelaku  untuk  berpartisipasi  dalam  penyelesaian  perkara  secara damai.
Restorative  Justice memberikan  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar pengadilan,  dengan  fokus  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi.  Di  Kejaksaan  Negeri  Medan, prosesnya memerlukan administrasi  yang terperinci. Pengaturan perlindungan korban tindak pidana  diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Restorative  Justice  diterapkan  di  lingkungan peradilan umum dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak terlibat.
Kepastian  Hukum  dalam  penerapan Restorative  Justice memungkinkan  berbagai alternatif  penanganan  tindak  pidana  di  luar  pengadilan,  seperti  penyelesaian  secara  damai ( out  of  court  settlement ).  Hal  ini  dapat  mengurangi  penumpukan  perkara  dan  biaya  yang tinggi,  serta  mempersingkat  proses  penyelesaian  dibandingkan  litigasi. Restorative  Justice juga  lebih  mementingkan  keadilan  substantif  dengan  fokus  pada  kepentingan  korban  dan pemulihan kondisi para pihak seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

## REFERENSI
Apong Herlina dkk, 2004,  Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dewi Ds dan A. Syukur Fatahilah, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok.
Erwin Asmadi, 2013, Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus  Perampokan  Bank CIMB Niaga – Medan),  PT. Sofmedia, Medan.
Ediwarman, 2010, Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi), Medan,
Fajar Ari Sudewo, 2021, Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan.
I  Nyoman  Putu  Budiartha,  2012,  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Outsourcing  Ditinjau dari  Prinsip  Keadilan,  Kepastian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Disertasi,  Bidang  Ilmu Hukum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang.
Marlina,  2010,  Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  Dalam  Hukum Pidana, USU Press, Medan.
Milles  dan  Hubberman,  1992,  Analisis  data  kualitatif  buku  tentang  sumber  data-data baru, Univrsitas Indonesia press, Jakarta.
Muliadi,  1996,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Badan  Penerbit  UNDIP, Semarang.
Peter  Muhamad  Marzuki,  2008,    Pengantar  Ilmu  Hukum,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
R.  Budi  Wicaksono,  2008,  Community  Policing  dan  Restorative  Justice  Sebagai Paradigma  Baru  Dalam  Resolusi  Konflik.  Tesis  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Departemen Kriminologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
Romli  Atmasasmita,  2007,  Perlindungan  Hak,  Tersangka,  Terdakwa,  dan  Korban Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indoneisa,  PT.  Refika  Aditama, Bandung.
Satjipto  Rahardjo,  2009,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Genta Publishing, Jogjakarta.
Tampil  Anshari  Siregar,  2005,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Pustaka  Bangsa  Press, Medan. .