## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
Marina Paramitha Sari Piola Universitas Ichsan Gorontalo marinaparamitha@gmail.com
Melinda Ibrahim Universitas Ichsan Gorontalo Melindaibrahim99@gmail.com

## Rahmatia
IAIN Sultan Amai Gorontalo rahmatia.tito89@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  capture  the  accounting  treatment  of  zakat  based  on PSAK  109  at Province, City,  and  Regency  Indonesia’s  National  Zakat  Agency  (BAZNAS)  in  Gorontalo.  A  qualitative approach with comparative study is designed to explore the holistic reality. The results showed that the National Zakat Agency of Gorontalo Province and Gorontalo City have already referred to  the  PSAK  109  in  their  recognition,  measurement,  and  disclosure.  Meanwhile,  their  non- compliance  has  been  found  in  their  presentation  and  reporting.  Meanwhile,  the  Baznas  of Gorontalo  Regency  and  Bone-Bolango  Regency  have  standardized  their  accountability  by  still implementing the  internal  standards  regulated  by Baznas  The  lack  of  skillful  human  resources has  affected  the  performance  of  Baznas  in  the  implementation  of  the  PSAK  109.  However, BAZNAS  has  admitted  its  unstandardized  reporting,  but  claimed  it  to  be  still  under  the regulation format based on the regulation of Indonesia’s National Zakat Agency Number 14 of 2014.
Keywords: Zakat Accounting; PSAK 109; BAZNAS; Accountability.

## A. PENDAHULUAN
Zakat  pada  hakikatnya  merupakan  kewajiban  yang  bersifat  fundamental.  Sebagai  rukun islam yang ketiga, zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan. Akan tetapi, erat kaitannya  dengan  aspek  ekonomi  dan  sosial.  Dalam  aspek  ketuhanan  tentu  kita  harus mendasarkan  pada  pemahaman  secara  holistik  bahwa  perintah  zakat  serupa  nilainya  dengan anjuran  untuk  menunaikan  shalat,  sebagaimana  dijabarkan  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an  bahwa dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.

## Volume 17 Nomor 1, Juni 2021

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
Semenjak  berkembangnya  agama  islam,  pengelolaan  zakat  telah  menjadi  ruang  ijtihad sebagai  solusi  untuk  berbagai  masalah  sosial  (Swara  and  Hakim  2016).  Secara  umum, masyarakat  muslim  kontemporer  mengkategorikan  sistem  pengelolaan  zakat  kedalam  beberapa sistem  diantaranya  sistem  pemungutan  zakat  yang  wajib  dilakukan  oleh  Negara  maupun  pihak swasta;  ada  juga  pemungutan  yang  dilakukan  oleh  Negara  atau  Swasta  tetapi  bersifat  sukarela serta  pemungutan  secara  individual  yang  bersifat  sukarela  tanpa  pengelolaan  secara  kolektif (Kidwai  and  Zidani  2020).  Sejatinya,  apapun  sistem  yang  digunakan  dalam  mengelola  dana zakat,  jika  dijalankan  dengan  baik,  maka  zakat  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi umat manusia.
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  regulasi  Undang-Undang  No.  23  terkait mekanisme pengelolaan zakat agar lebih optimal dalam menghimpun serta mendistribusikannya. Regulasi ini tentunya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangun, mengingat zakat adalah  sebuah  kesatuan  sistem  yang  menyatu  antara  aspek  sosial,  ekonomi  dan  spiritual (Hamdani,  Nasution,  and  Marpaung  2019).  Sebagaimana  penelitian  Beik  &  Arsyianti  (2013) yang mengklaim bahwa secara empiris zakat bisa menekan angka kemiskinan serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi zakat yang begitu besar untuk  digunakan  sebagai  instrumen  dalam  mereduksi  tingkat  kemiskinan  serta  mengurangi pengangguran (Wibisono 2017).
Indonesia merupakan Negara dengan penduduknya mayoritas muslim. Kondisi ini  tentu tidak  dapat  dipisahkan  dengan  persoalan  zakat  dari  kehidupan  sosial  masyarakatnya.  Populasi yang  besar  tentu  berbanding  lurus  dengan  potensi  zakatnya.  Realitasnya,  menurut  Riset  The Islamic  Research  and  Training  Institute-Islamic  Development  Bank  (IRTI-IDB)  yang  dilansir oleh www.ddtc.co.id (Anonim  2020)  menyebutkan  bahwa  zakat  yang  berhasil  dihimpun  oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) hanyalah berkisar Rp. 9 triliun dari potensinya yang bernilai 217 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya kesenjangan antara target dan realisasi zakat. Kondisi tersebut  menjadi  sebuah  tantangan  yang  besar  bagi  semua  pihak  terkait  untuk  menelusuri  akar permasalahannya.  Menurut  Mobarok  dan  Fanani  (Mubarok and  Fanani  2014)  faktor  rendahnya realisasi dana zakat yang terhimpun yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil  zakat,  rendahnya  pemahaman  cara  menghitung  zakat,  lemahnya  regulasi,  dan  rendahnya efisiensi-efektifitas  penggunaan  dana  zakat.    Melihat  besarnya  potensi  ini,  terbesit  harapan bahwa  zakat  mampu  menjadi  solusi  finansial  dalam  mengurai  kemiskinan  dan  ketimpangan sosial di Indonesia (Lubis, Deni; Hakim, Dedi Budiman; Putri 2018).
BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi melakukan perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dalam  pengumpulan  dana  zakat,  pendistribusian  dan

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
pendayagunaan serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Posisi ini menjadikan BAZNAS sebagai koordinator administratif pengelola zakat di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri maka BAZNAS berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri.
BAZNAS sebagai lembaga yang diamanahkan oleh pemerintah dan masyarakat dituntut agar  mengedepankan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  mengelola  dana  zakat,  mengingat akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Penyebab utama  rendahnya  perolehan  zakat  yaitu  menurunnya  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap organisasi pengelola zakat (Nurhasanah 2018). Untuk itu, akuntabilitas menjadi suatu kewajiban mutlak  bagi  lembaga  professional.  Akuntabilitas  menjadi  penting  karena  ikut  mempengaruhi legitimasi  lembaga  khususnya  BAZNAS  selaku  lembaga  pengelola  Zakat,  karena  akuntabilitas bukanlah semata-mata pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan juga persoalan legitimasi publik (Huda and Sawarjuwono 2013).
Dalam dunia akuntansi, akuntabilitas merupakan aktivitas pengungkapan akan sesuatu yang benar  terjadi.  Artinya  suatu  entitas  telah  bersikap  akuntabel  apabila  telah  mengungkapkan  dan menyajikan  informasi  yang  berkualitas,  tepat  waktu  dan  transparan.  Sebagaimana  amanat  dari UU  Nomor  23  (Indonesia  2011)  tentang  pengelolaan  zakat  maka  sudah  menjadi  sebuah kewajiban  bagi  setiap  organisasi  pengelola  zakat  untuk  dapat  mempertanggung  jawabkan aktivitasnya kepada publik sebagai wujud akuntabilitas. Pertanggung jawaban tersebut menurut Rahman  (Rahman  2015)  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  pembuatan  dan  publikasi  laporan keuangan. Pada hakikatnya dalam Islam, akuntabilitas merupakan manisfestasi pertanggungjwaban  kepada  sang  Pencipta.  Artinya  bahwa  setiap  orang  harus  menunaikan  hak dan  kewajiban  sesuai  dengan  amanah  yang  diterimanya  (Rahmanurrasjid  2008).  Secara kelembagaan,  BAZNAS  dituntut  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  secara  terang-terangan serta  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  secara  umum  sebagai  hasil  penerapan  sistem pengelolaan  zakat  yang  baik.  Sebagaimana  Andriyanto  (2011)  berpendapat  bahwa  pengelolaan yang transparan, akuntabel, sesuai dengan standar yang berlaku serta menjaga mutu layanan bisa menjadi salah satu tolak ukur kesehatan dari sebuah lembaga.
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pengelolaan zakat di Indonesia juga mulai diakui  sebagai  transaksi  akuntansi  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya  Exposure  Draft  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (ED  PSAK)  No.  109  tentang Akuntansi  Zakat  dan Infak/Sedekah  (Ikatan Akuntansi Indonesia 2008). Terbitnya PSAK 109 yang  secara  resmi  mulai  diberlakukan  pada  tahun  2011  yang  didalamnya  terdapat  aturan mengenai  akuntansi  syariah  yang  bertujuan  mengharmonisasi  format  laporan  keuangan  untuk

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
dana zakat dan infak/sedekah yang semakin kompleks. Berlakunya PSAK 109 dapat menjadikan acuan dan pedoman oleh semua Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya di Indonesia. Dengan demikian, organisasi pengelola zakat wajib memiliki sistem akuntansi yang sesuai standar PSAK 109 agar menghasilkan laporan keuangan  yang  berkualitas  (Rahman  2015).  Namun  faktanya,  sampai  saat  ini  masih  banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkannya.
Beberapa riset sebelumnya telah mengungkapkan temuan pada sebagian organisasi pengelola zakat,  infak  dan  sedekah  yang  sampai  saat  ini  belum  mematuhi  regulasi  berupa  penerapan akuntansi  zakat,  infak/sedekah  sesuai  PSAK  No.  109.  Diantaranya  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Pujianto  dan  Asrori  (2015)  mengungkapkan  bahwa  standarisasi  dalam  sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi pengelola zakat. Disisi lain, Nurhasanah (Nurhasanah 2018) menemukan bahwa baru 70%  LAZ  yang  mengikuti  standar  akuntansi  PSAK  109  dikarenakan  oleh  tingginya  biaya profesionalisme  dan  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah  dalam  membayar  zakat. Riset  lainnya  menyebutkan  97%  masyarakat  berharap  OPZ  bekerja  secara  transparan  dan akuntabel  dan  sebanyak  90%  menginginkan  kemudahan  dalam  mengkases  data  laporan keuangan  dan  meminta  untuk  dipublikasikan  di  berbagai  media  (Rahman  2015).  Disisi  lain, Wulaningrum  dan  Pinanto  (2020)  menemukan  bahwa  Lazismu  Kota  Yogyakarta  belum akuntabel  dan  transparan  sesuai  PSAK  109.  Herman  (2019)  merekomendasikan  kepada  LAZ seharusnya dapat memanfaatkan perkembangan teknologi melalui media sosial untuk melakukan transparansi  laporan  keuangannya.  Sementara  Mubtadi et  al .,  (2015)  meyakini  bahwa  dalam mewujudkan good zakat governance diperlukan efektivitas dan efisiensi dalam mendistribusikan dana zakat serta pengungkapan informasi yang transparan (Binti Mohd Shazilli et al. 2012).
Dari  fenomena  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  menjadi  menarik  untuk  menelusuri  lebih dalam  kepatuhan  organisasi  pengelola  dalam  memenuhi  regulasi  Penerapan  Akuntansi  Zakat, dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  memotret  perlakuan  akuntansi  zakat  berdasarkan  PSAK  109 pada  Baznas  Provinsi  Gorontalo,  Baznas  Kota  Gorontalo,  Baznas  Kabupaten  Gorontalo  dan Baznas  Kabupaten  Bone  Bolango.  Objek  penelitian  ini  merupakan  badan  pengelola  dana  zakat nasional  yang  ada  di  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Selama ini  badan  pengelola  zakat  nasional tersebut  menghimpun  dan  mendistribusikan  dana  zakat,  infak/sedekah  yang  sebagian  besarnya bersumber  dari  zakat  profesi  yaitu  gaji  Aparatur  Sipil  Negara.  Selain  itu,  laporan  akuntansi keuangan  belum open  access pada  publik  namun  tersedia  secara  akumulasi  dari  seluruh BAZNAS.

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Gorontalo

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan realitas atas perlakuan akuntasi zakat pada BAZNAS yang ada di Provinsi Gorontalo. Menurut Moleong (2019)  penelitian  kualitatif  merupakan    penelitian  naturalistik  untuk  mencari  dan  menemukan serta  memahami  realitas  dalam  suatu  latar  yang  berkonteks  khusus.  Pemahaman  ini  bertumpu pada  kekuatan  narasi.  Artinya  dalam  pengungkapan  realitas  sosial  yang  kompleks,  mampu memberikan ruh dalam  analisisnya.  Hal  ini  untuk  menunjukkan  kedalaman  persoalan  atas realitas secara holistik.
Pendekatan  komparatif  digunakan  untuk  membandingkan  apakah  BAZNAS  Provinsi,  Kota Gorontalo,  Kabupaten  Bone  Bolango,    dan  Baznas  Kabupaten  Gorontalo  telah  menerapkan Standar  Akuntansi  Zakat  sesuai  PSAK  109.  Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan metode studi kasus dengan melihat penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109 dari  3  unsur  pokok  yaitu  Pengakuan,  Pengukuran  serta  Penyajian  dan  Publikasi  laporan keuangan.  Wawancara  digunakan  sebagai  salah  satu  metode  pengumpulan  data.  Peneliti melakukan  wawancara  mendalam  dengan  para  pengurus  BAZNAS  sebagai  informan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dengan menyesuaikan kondisi yang ada dilapangan. Sementara peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengeksplor realitas sosial yang tertuang dalam dokumen.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Meniti Realitas Dalam Perlakuan Akuntansi Zakat
Islam memiliki ajaran untuk mengatasi kemiskinan melalui kewajiban membayar zakat. Hal ini  berangkat  dari  keyakinan  bahwa  zakat  dapat  mengurangi  ketimpangan  ekonomi  di masyarakat  (Anita  Md  Shariff,  Wan  Noor  Hazlina  Wan  Jusoh,  Norudin  Mansor  2011). Sebagaimana  islam  telah  menekankan  prinsip  akuntansinya  melalui  pertanggung  jawaban  atau accountability bagi  pengelola  dana  zakat  tersebut.  Sebagaimana  di  dalam  Al-Qur’an  surat  Al- Baqarah  ayat  282.  ditafsirkan  prinsip-prinsip  umum  akuntansi  Islam,  yaitu  :  1)  Keadilan,  2)
Kebenaran, 3) Pertanggungjawaban (Nurhasanah 2018).
Provinsi  Gorontalo  memiliki  7  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  yang  bertugas mengelola  dana  ZIS.  Namun  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian ini  hanya  4  (empat)  Baznas yaitu BAZNAS Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.  Berdasarkan  observasi  dan  interview  selama  proses  penelitian  ditemukan  penerapan

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
Akuntansi  Zakat  berdasarkan  PSAK  109  di  empat  BAZNAS  tersebut  belum  sepenuhnya diberlakukan. Peneliti mencatat bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo dan Kota telah menerapkan standar  tersebut  sejak  Tahun  2017.  Sementara  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  dan  BAZNAS Kabaputen Bone Bolango masih menggunakan laporan secara sederhana seperti laporan realisasi penerimaan dan laporan pendistribusian dana zakat.

## Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK 109
Kegiatan  Akuntansi  yang  tergambar  dalam  siklus  pencatatan  secara  umum  pada  Baznas Provinsi,  Kota  maupun  Kabupaten  dimulai  pada  saat  penerimaan  dana  dari  Muzakki  hingga penditribusian dana kepada Mustahik. Pada umumnya Baznas menggunakan Cash Basic dalam mengakui  dana  yang  diterima.  Pada  Baznas  Provinsi  dan  Kota  Gorontalo  penerimaan  dana langsung  dicatat melalui  Sistem  Informasi  Manajemen  Baznas  (SIMBA).  Muzakki  akan  diakui sebagai  donator  jika  benar-benar  telah  menyerahkan  bukti  setor  dari  pihak  Bank  dan  akan diberikan Kartu Identitas sebagai Muzakki.
Sementara  itu,  untuk  Baznas  Kabupaten  Gorontalo  dan  Kabupaten  Bone  Bolango  belum menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Baznas  (SIMBA).  Pencatatan  dilakukan  setelah menerima  bukti  setoran  dana  dari  pihak  Bank  oleh  Muzakki  atau  akan  dilakukan  penyesuaian nanti  pada  akhir  bulan  setelah  menerima  rekapan  dana  zakat.  Amil  menggunakan  buku  harian khusus  dalam  mencatat  setiap  transaksi.  Pencatatan  dibuat  dengan  terlebih  dahulu  melakukan penggolongan  mustahik  pada  laporan  kas  harian.  Setelah  membuat  Laporan  Kas  Harian,  amil akan melakukan rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran dana zakat.  Untuk laporan penyerahan dana  zakat  disusun  berdasarkan  program  yang  telah  dijalankan.  Semua  laporan  merujuk  pada dokumen-dokumen  dapat  berupa  bukti  penerimaan,  bukti  pengeluaran,  dan  bukti-bukti  lainnya sebagai  bukti  kinerja  yang  dapat  memudahkan  dalam  penggolongan  dana  dan  aktivitasnya.
Berdasarkan  laporan  rekapitulasi  ini,  baru  dibuat  laporan  keuangan  Baznas  baik  Kabupaten Gorontalo  maupun  Kabupaten  Bone  Bolango.  Data  hasil  pengakuan  dan  pengukuran  dana  ZIS ditampilkan pada tabel 1 .

## Tabel 1. Pengakuan dan Pengukuran Dana ZIS
PSAK 109 Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kab. Bone Bolango 1. Pengakuan Dana Zakat diakui saat kas atau aset nonkas diterima serta diakui sebagai penambah dana zakat. Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 2. Pengakuan Infaq/Sedekah yang Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas Standar Standar Standar Standar 3. Penyaluran zakat diakui sebagai pengurang dana zakat  sebesar jumlah yang diserahkan dan nilai tercatat jika asset nonkas. Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 4. Penyaluran dana Infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan dan nilai tercatat jika asset nonkas. Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 5. Dana Amil diakui sebagai dana amil dari dana ZIS yang diterima serta dana ZIS untuk bagian non amil atau penerima infaq/sedekah Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar

## Sumber: Data Olahan
Berdasarkan hasil komparasi data tersebut, dapat lihat bahwa dana ZIS diakui sebagai asset oleh  BAZNAS  Provinsi,  Kota  dan  Kabupaten  apabila muzakki telah  melakukan  penyetoran melalui  Bank  yang  ditunjuk  untuk  menerima  dana  zakat.  Pihak  bank  setiap  bulannya  akan melakukan penyesuaian dengan memberikan rekening koran kepada Amil selaku pengelola Dana Zakat di BAZNAS. Rekening  Koran tersebut dijadikan sebagai acuan dalam membukukan dan mengakui dana ZIS yang telah diserahkan oleh donatur via rekening bank. Setelah itu, Amil akan mencatat  dana  tersebut  secara  manual  maupun  menggunakan  system  komputerisasi.  Dengan demikian,  Amil  yang  bertugas  menjadi  pelaksana  harian  bidang  administrasi  umum  dan pengumpulan  akan  melaporkan  atau  menyerahkan  laporan  kepada  bagian  keuangan  untuk dilakukan direkap.
Dari hasil analisis, pengakuan dana ZIS telah menyesuaikan standar PSAK 109 pada masing- masing BAZNAS yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pengakuan dana ZIS ketika amil telah  menerima  dana  dari muzakki .  Dana  ini  diakui  sebagai  kas  sebesar  jumlah  yang  diterima atau asset nonkas jika dalam bentuk barang yang diakui sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. Pengakuan  dana  ZIS  selama  ini  diakui  dengan  menggunakan Cash  Basis, dimana  dana  benar- benar  diterima  atau  dikeluarkan.  Namun  sebenarnya,  metode  ini  memiliki  kekurangan,  karena saldo yang ditampilkan belum mencerminkan besaran kas yang real, mengingat masing- masing Baznas baru mengakui dana ZISnya pada saat Bank mengirimkan rekening Koran.
Untuk  pengakuan  dana  amil,  masing-masing  Baznas  mengambil  hak  amil  dari  dana  yang terhimpun sebesar 12.5%. Pengambilan hak amil ini telah merujuk pada ketentuan syariah serta

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
menyesuaiakan  dengan  standar  PSAK  109.  Dalam  paragraf  tersebut  dijelaskan  Dana  ZIS  yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana ZIS untuk bagian non amil atau bagian penerima infak/sedekah
Temuan  menarik  bahwa  Baznas  Provinsi  Gorontalo,  dalam  membiayai  kegiatan operasionalnya  menggunakan  hak  amil  serta  suntikan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  dan APBD.  Sementara  Baznas  Kota  Gorontalo,  Baznas  Kabupaten  Gorontalo  dan  Baznas  Bone Bolango  tidak  mendapatkan  suntikan  dana  operasional  baik  dari  APBN  maupun  APBD.
Pengakuan ini diungkapkan oleh ibu Rusni selaku bendahara dari Baznas Kabupaten Gorontalo :
“…tidak  ada  Nou’[tidak  ada  Nak’]..  itu APBD  sebenarnya  ada  jatahnya  kita..  tapi selama ini kita tidak dapat. Pokoknya hanya pake [pakai] dana dari hak amil untuk keperluan.  Itu  kan  harus  diajukan  dulu.  Tapi  selama  ini  tidak  pernah  di  acc  kan. Makanya sudahlah, malas mengajukan kembali”
Sejalan  dengan  ungkapan  diatas,  Bapak  Adam  Bagian  Keuangan  Baznas  Bone  Bolango mengungkapkan:
“…sayangnya  kita  belum  dapat  dana  APBD.  Jadi  maksimalkan  saja  apa yang  ada.

## Insya Allah kedepannya bisa dianggarkan [tersenyum getir…]”
Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa dalam memenuhi biaya operasionalnya, Baznas membutuhkan  dukungan  sepenuhnya  dari  pemerintah  baik  daerah  maupun  pemerintah  pusat.
Tentunya  realitas  ini  berbenturan  dengan  kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 30 dimana disebutkan bahwa untuk  kelancaran  Baznas  dalam  melaksanakan  fungsinya,  maka  operasional  Baznas menggunakan  Hak  Amil  serta  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Seharusnya dukungan  yang  diberikan  tidak  hanya  sebatas  kebijakan  terkait  pengelolaan  manajemennya tetapi  juga  dukungan  materi  yang  diyakini  mampu  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  dari Baznas.
Secara  umum,  keempat    Baznas  tersebut  pernah  menerima  zakat  non-kas  selama operasionalnya.  Misalnya  Baznas  Kabupaten  Gorontalo  menerima  hibah  tanah  dan  bangunan sebagai  aset  tetap  untuk  digunakan  dalam  menunjukkan  kegiatan  Baznas.  Adapula  yang membayar  zakat  dalam  bentuk  non-kas  berupa  Beras.  Dalam  menyikapi  hal  tersebut  Baznas sudah  menyusun  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  pedoman  penerimaan  dana  ZIS  non-kas, penilaian  aset  non-kas  ditentukan  dengan  nilai  wajarnya  dengan  memperhatikan  harga  pasar sebagaimana  dijelaskan  pada  paragraf  11  dalam  PSAK  109  bahwa  penentuan  nilai  wajar  aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Untuk penyalurannya zakat kepada Mustahiq masing - masing Baznas mengakui sebagai pengurang dana zakat.

## Pengungkapan Dana ZIS Berdasarkan PSAK 109
Dalam  hal  pengungkapan  dalam  PSAK  109  pada  paragraf  35  dan  paragraf  36  disebutkan bahwa amil selaku pengelola dana zakat harus menyajikan dan mengungkapkan transaksi  yang berkaitan  dengan  dana  zakat,  infaq,  maupun  sedekah.  Pada  masing-masing  Baznas  telah melakukan penyaluran dana ZIS melalui program-programnya. Pendistribusian dana zakat telah menyebutkan  rincian-rincian  melalui  5  bidang  yaitu  1)  Bidang  Kemanusian,  2)  Bidang Pendidikan,  3)  Bidang  Kesehatan,  4)  Bidang  Ekonomi,  dan  5)  Bidang  Dakwah  dan  Advokasi. Hal  ini  sesuai  dengan  tuntutan  standar  PSAK  109.  Meskipun  pendistribusian  terbagi  menjadi beberapa bidang namun penyaluran tersebut tidak terlepas dari ke 8 Asnaf (Golongan Penerima Zakat)  yaitu  Fakir,  Miskin,  Amil,  Muallaf,  Riqab,  Gharimin,  Sabilillah  dan  Ibnu  Sabil. Penyaluran ini tentunya melalui survey terlebih dahulu oleh pihak Baznas, biasanya bekerjasama dengan aparatur Desa untuk pendataan golongan penerima dana zakat. Data pengungkapan dana ZIS pada 4 lembaga BAZNAS di Provinsi Gorontalo ditampilkan pada tabel 2.
Tabel 2. Pengungkapan Dana ZIS PSAK 109 Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango 1. Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing- masing mustahiq . Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada Mustahiq dan program sosial. Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada
Mustahiq dan program sosial.
Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada Mustahiq dan program sosial. Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada Mustahiq dan program sosial. 2. Pengungkapan kebijakan alokasi dana ZIS untuk Amir dan non-Amir serta penjelasan alas an alokasi dan konsistensi kebijakan Dana ZIS untuk amil sebesar 12,5% dan untuk non amil presentasenya disesuaikan dengan kebutuhan Dana ZIS untuk amil sebesar 12,5% dan untuk non amil presentasenya disesuaikan dengan kebutuhan Dana ZIS untuk amil sebesar 12,5% dan untuk non amil presentasenya disesuaikan dengan kebutuhan Dana ZIS untuk amil sebesar 12,1% dan untuk non amil presentasenya disesuaikan dengan kebutuhan

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Gorontalo
3. Penggunaan Metode  dalam penentuan  nilai wajar jika menerima  dana ZIS  berupa  aset nonkas Penerimaan ZIS non kas akan dinilai sebesar nilai wajar asset yang diterima dengan memperhatikan harga pasar. Penerimaan ZIS non kas akan dinilai sebesar nilai wajar asset yang diterima dengan memperhatikan harga pasar.
Penerimaan ZIS non kas akan dinilai sebesar nilai wajar asset yang diterima dengan memperhatikan harga pasar. Penerimaan ZIS non kas akan dinilai sebesar nilai wajar asset yang diterima dengan memperhatikan harga pasar. 4. Kebijakan pendistribusian Dana ZIS seperti penentuan skala prioritas golongan penerima dana ZIS Kebijakan pendistribusian dana ZIS diprioritaskan kepada
Golongan Fakir, Miskin, Amil, Muallaf dan Sabilillah
Kebijakan pendistribusian dana ZIS
diprioritaskan kepada Fakir, Miskin, Muallaf Ibnu Sabil, Amil dan Sabilillah
Kebijakan pendistribusian dana ZIS diprioritaskan kepada Fakir, Miskin, Muallaf, Amil dan
Sabilillah Kebijakan pendistribusian dana ZIS diprioritaskan kepada Fakir, Miskin,
Muallaf, Amil dan Sabilillah 5. Informasi lengkap berupa Rincian dana infaq/ sedekah berdasarkan alokasi, baik terikat maupun tidak terikat Menampilkan rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya.
Menampilkan rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya.
Menampilkan rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya.
Menampilkan rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya. 6. Pengungkapan dana ZIS yang tidak langsung dialokasikan baik jumlah dan persentasenya (jika ada) Tidak ada dana yang dikelola.
Semua dana ZIS yang terkumpul segera ``didistribusika n kepada golongan yang telah ditentukan. Jika ada dana tersisa, maka akan menjadi saldo dana awal
Tidak ada dana yang dikelola. Semua dana ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan. Jika ada dana tersisa,
maka akan menjadi saldo dana awal
Tidak ada dana yang dikelola. Semua dana
ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan. Jika ada dana tersisa, maka akan menjadi saldo dana awal
Tidak ada dana yang dikelola. Semua dana ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan. Jika ada dana tersisa, maka akan menjadi saldo dana awal
Sumber: Data Olahan

## Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS Berdasarkan PSAK 109
Dalam  hal  penyajian  maupun  pelaporan,  BAZNAS  Provinsi  Gorontalo  dan  Baznas  Kota Gorotalo  telah  menyajikan  menggunakan  format  laporan  sesuai  dengan  standar  PSAK  109. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ibu Asrin selaku Bendahara Baznas Provinsi Gorontalo:
“…Kami  menggunakan  PSAK  itu  baru  dimulai  Tahun  2018,  dahulu  belum  sih  bu. Excel yg saya pakai sekarang, saya hanya menginput jurnal dan neraca awal, setelah

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai
Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
itu akan secara otomatis masuk di buku besar, neraca lajur, laporan posisi keuangan, laporan  perubahan  dana  zakat,  infak,  wakaf,  amil,  laporan  arus  kas,  dan  terakhir catatan atas laporan keuangan”.
Sebagaimana  hasil  wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  pengurus  Baznas  Kabupaten  Bone Bolango.  Peneliti  menyakan  apakah  dalam  penyajian  laporan  keuangan  mengacu  pada  standar PSAK 109?
“hmm,, kami belum  secara keseluruhan menggunakan standar  PSAK 109, sebagian besar  masih  menggunakan  acuan  standar  yang  dikeluarkan  oleh  Baznas  Kabupaten Bone Bolango mengacu pada format lampiran yang ada pada peraturan Baznas No.4 tahun 2014”.
Penyataan  senada  pun  kami  temui  pada  salah  satu  pengurus  Baznas  Kabupaten  Gorontalo.
Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa:
“….  Sebenarnya  saya  ingin  membuat  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar, hanya saja susah bu. Saya baru sekali ikut pelatihannya. Setelah itu sudah lupa dan belum terlalu mengerti. Jadi sampai saat ini masih menggunakan format yang lama”
Dari  penyataan  di  atas  memberikan  gambaran  kepada  peneliti  bahwa  pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Baznas Tingkat Kabupaten baik Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo  belum  merujuk  pada  standar  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  PSAK  109.  Ini mengisyaratkan  adanya  ketidakpatuhan  dalam  penerapan  standar.  Pertanggungjawaban  atas penyajian  dan  pelaporan  memang  telah  dibuat,  namun  laporan  yang  disajikan  masih  sebatas laporan  secara  sederhana  tidak  menggunakan  system.  Laporan  ini  tetap  diterbitkan  secara berkala.  Sementara  untuk  laporan  asset  kelolaan,  masing-masing  Baznas  belum  menyajikan karena memang belum memiliki asset kelolaan.Selain menyajikan asset kelolaan, pengelola dana diwajibkan untuk mengungkapakan keberadaan dana non halal yang disertai dengan penjelasan akan  kebijakan  penerimaan  dan  pendistribusian  serta alasan-alasan  yang  mendasarinya.  Hal  ini sebagaimana  tertuang  dalam  PSAK  No.109  paragraf  37.  Peneliti  mencoba  untuk  menggali informasi  terkait  dana  non  halal  kepada  salah  satu  pengurus  Baznas  provinsi.  Beliau mengungkapkan :
“…dana  zakat  itu  kan  paling  banyak  dari  gaji  PNS,  jadi  sudah  dipotong  secara otomatis  untuk  dana  zakat  melalui  Bank  SULUTGO.  Jadi  dapat  bunga  kan,,  itu selama  ini  digunakan  untuk  pembagunan  jembatan,  jamban  dan  jalan.  Ada.. laporannya pasti ada.”
Sementara, pengelola lainnya berkata bahwa :
“… pastinya dapat bunga, tapi bunga itu sedikit. Ya, sudah digabungkan saja sama dana yang ada”
Nasional (Baznas) Gorontalo
Tabel 3. Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS PSAK 109 Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango 1. Amil selaku pengelola dana zakat telah menyajikan dana
ZIS, dana amil maupun dana non halal secara terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan. Telah menyajikan dana ZIS, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Telah menyajikan dana ZIS, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Tidak menyajikan dana non halal serta tidak menyajikan laporan posisi keuangan. Tidak menyajikan dana non halal serta tidak menyajikan laporan posisi keuangan. 2. Komponen
Laporan Keuangan
Amil Terdiri dari :
a. Laporan Posisi Keuangan
b. Laporan
Perubahan Dana
c. Laporan
Perubahan Aset
Kelolaan
d. Laporan Arus
Kas
e. Catatan Atas
Laporan Keuangan Format Laporan Keuangan Telah mengikuti standar PSAK 109 Format Laporan Keuangan Telah mengikuti standar PSAK 109 Belum secara keseluruhan menggunakan standar PSAK 109, sebagian besar masih mengacu pada format lampiran yang ada pada Peraturan Baznas No.4 (BAZNAS 2014) Belum secara keseluruhan menggunakan standar PSAK
109, sebagian besar masih mengacu pada format lampiran yang ada pada Peraturan
Baznas No.4 (BAZNAS 2014)
Kutipan  wawancara  tersebut  mengungkapkan  bahwa  Baznas  Provinsi  telah  menyusun kebijakan yang diambil terkait keberadaan dana non halal yaitu digunakan untuk “Program 3J” yaitu pembuatan Jalan, Jamban dan Jembatan. Penggunaan dana non halal ini telah dilaporakan secara  terpisah  dalam  Laporan  Posisi  Keuangan  setiap  periode.  Sementara  untuk  Baznas Kabupaten  karena  belum  membuat  laporan  berdasarkan  standar  PSAK  No.109  maka penggunaan  dana  non  halal  masih  digabungkan  dengan  dana  ZIS.  Begitupun  dengan pelaporannya  hanya  dicantumkan  nominal  bunga  dari  bank  konvensional.  Untuk  lebih jelasnya perbedaan  dari  keempat  BAZNAS  dalam  menyajikan  dan  melaporkan  dana  ZIS  ditampilkan pada tabel 3:

## Akuntabilitas Tanpa Batas
Zakat  sejatinya  adalah  bentuk  tindakan  sosial  yang  wajib  dilakukan  oleh  setiap  Muslim.
Menilik  realitas  atas  pengelolaan  dana  zakat  saat  ini,  menyisahkan  sejumlah  pertanyaan  yang menggelitik.  Apa  dan  Bagaimana  menumbuhkan  kesadaran  sekaligus trust public  dalam

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
berzakat?  Beberapa  penelitian  yang  dipublikasikan  telah  banyak  memberikan  masukan  terkait hal ini. Mari kita lihat tingginya perbedaan antara potensi dengan realisasi zakat  yang terhimpun dari tahun ke tahun. Data mengungkapkan bahwa penerimaan zakat terus meningkat, sayangnya peningkatan  tersebut  hanya  berkisar  1%  dari  potensi  zakat  yang  ada  (Canggih,  Fikriyah,  and Yasin  2017).  Potensi  zakat  yang  besar  ini  mestinya  berimplikasi  bagi  masyarakat  khususnya masyarakat ekonomi  menengah  kebawah.  Keberadaan  zakat  seharusnya  mampu menjadi  solusi dalam meminimalisir kemiskinan di Indonesia. Bukankah kemiskinan selama ini adalah masalah klasik yang belum terselesaikan?
Rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada pengelola zakat ditengarai menjadi salah satu faktor  penyebab  terjadinya gap antara  potensi  zakat  dengan  nominal  zakat  yang  diterima. Terjadinya gap karena  potensi  zakat  yang  belum  tergali  atau  zakat  yang  terkumpul  belum dilaporkan  sesuai  standar.  Berbagai  pihak  berasumsi  bahwa  kepercayaan  masyarakat  akan meningkat seiring kinerja BAZNAS maupun LAZ yang akuntabel, transparan dan professional. Sejalan dengan penelitian Shabri Husni (2011) yang mengungkapkan bahwa belum maksimalnya pengelolaan  zakat  serta  minimnya  presentasi  dana  zakat  yang  terkumpul  secara  nasional membuktikkan  masih  rendahnya  kepercayaan muzakki pada  lembaga  zakat.  Profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas juga ikut  mereduksi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  pengelola  zakat  (Hafiduddin  2011; Wahid, Kade, and Ahmad 2011)
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  kepatuhan  masyarakat  akan  berbanding  lurus dengan  peran  institusi  pengelola  zakat.  Yang  perlu  diperhatikan  tentu  saja  upaya  peningkatan profesionalisme lembaga zakat. Upaya tersebut melalui peningkatan mutu layanan, transparansi, akuntabilitas  pengelolaan  dan  sosialisasi  diyakini  mampu  meningkatkan  preferensi  masyarakat untuk  membayar  zakat  sehingga  meningkatnya  kepatuhan  muzakki  dalam  membayar  zakat (Mukhlis  and  Beik  2013).  Publik  berharap  skema  penyaluran  zakat  yang  sesuai  syariah  serta tepat  sasaran  dengan  fungsi  manajemen  yang  transparan  dan  akuntabel.  Trasparansi  erat kaitannya dengan nilai kejujuran. Akan tetapi menanamkan nilai kejujuran tidaklah cukup hanya memperketat  pengawasan  namun  lebih  dalam  yaitu  kesadaran  individu  yang  didasarkan  pada komitmen yang tinggi (Fontanella, Chandra, and Sriyunianti 2020).
Akuntabilitas  merupakan  proses  dimana  suatu  lembaga  menganggap  dirinya  bertanggung- jawab  secara  transparan  terkait  apa  yang  telah  dilakukan.  Secara  operasional  akuntabilitas diwujudkan  dalam  bentuk  pelaporan  ( reporting ),  pelibatan  ( involving ),  dan  cepat  tanggap ( responding ).  Akuntabilitas  dalam  perspektif  Islam  menurut  Triyuwono  (2006:25)  bukan  saja tanggungjawab  manajemen  kepada  pemilik,  akan  tetapi  juga  sebagai  bentuk  tanggung  jawab

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
kepada  stakeholder  dan  tuhan.  Artinya  bahwa  segala  perbuatan  manusia  akan  dimintai pertanggungjawaban  tidak  hanya  oleh  atasan  atau  pihak  yang  berkepentingan  tetapi  lebih  luas adalah  bagaimana  manusia  dapat  mempertanggungjawabkan  kepada  Allah  SWT.  Pada  tataran praktiknya,  akuntabilitas  erat  kaitannva  dengan  transparansi  laporan  keuangan.  Karakteristik akuntabilitas  dalam  Islam  pada  hakikatnya  yaitu  pengukuran  dan  penyajian  laporan  keuangan. Hal  ini  penting  untuk  memenuhi  kewajiban  sesuai  syariah  Islam.  Dampaknya  tentu  seluruh proses  akuntansi  bukan  saja  dipertanggungiawabkan  secara  horizontal  kepada  seluruh  pihak yang terlibat tetapi juga secara vertikal kepada Allah SWT.
Perlu  disadari  bahwa  lembaga  pengelola  zakat  berbeda  karakternya  dengan  lembaga keuangan  lainnya.  Kesadaran  tersebut  berangkat  dari  realitas  bahwa  zakat  yang  terhimpun bukanlah  harta  ataupun  diakui  sebagai  aset  oleh  lembaga  pengelolanya,  sehingga  bisa dimanfaatkan  sesuka  hati.  Bahkan  pengelola  bukanlah  pemilik  dana  zakat,  melainkan  hanya penerima  amanah.  Meskipun  lembaga  zakat  berbeda  karakternya  dengan  lembaga  keuangan, bukan  berarti  mengabaikan  prinsip  akuntabel,  transparan  dan  professional  sebagai  sebuah lembaga yang mengelola dana masyarakat. Publik tentu berharap akuntabilitas Baznas harusnya tanpa batas melalui pengelolaan yang professional, bukan malah menjadi lembaga ala sinterklas , bagi-bagi dana kemudian selesai. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan sinergi yang baik dari pemerintah, lembaga zakat, masyarakat dan pihak lainnya agar mampu meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia. Semua ini untuk mewujudkan cita-cita mulia merubah Mustahik menjadi Muzakki.

## D. SIMPULAN
Dinamika  dan  tantangan  pengelolaan  zakat  terus  berjalan  seiring  bergulirnya  waktu.  Untuk menjawab  tantangan  tersebut,  pemerintah  melalui  UU  No.  23  Tahun  2011  menetapkan BAZNAS  sebagai  koordinator  pengelola  zakat  tingkat  nasional  termasuk  mengkoordinir pengumpulan  laporan  secara  berkala  oleh  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Terbitnya  Akuntasi Zakat  dan  Infak/sedekah  melalui  PSAK  109  diharapkan  untuk  mewujudkan  keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Hal ini untuk memudahkan publik dalam mengawasi pengelolaan  dana  zakat.  Selain  itu  penerapan  PSAK  109  juga  bertujuan  memastikan  bahwa organisasi  Pengelola  zakat  telah  mematuhi  prinsip-prinsip  syariah.  PSAK  109  sendiri  di dalamnya  termuat  definisi-definisi,  pengakuan  dan  pengukuran,  penyajian,  serta  pengungkapan hal-hal  yang  terkait  dengan  kebijakan  penyaluran  hingga  operasionalisasi  zakat  dan infak/sedekah.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  sudah  menjadi  sebuah  keharusan  untuk menerapkan akuntansi zakat sebagai manifestasi akuntabilitas publik.

## Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo
Baznas  Provinsi  Gorontalo,  Kota  dan  kabupaten  yang  menjadi  situs  dalam  peneltian  ini seyogyanya  telah  menyadari  keberadaan  PSAK  109  yang  telah  dicetuskan  oleh  IAI  untuk mengharmonisasikan  bentuk  laporan  keuangan  Organisasi  Pengelola  Zakat.  Dalam  hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan sudah mengacu pada standar PSAK 109, sementara penyajian  dan  pelaporan  masih  ditemukan  ketidakpatuhan  pada  standar.  Baznas  Kabupaten Gorontalo  dan  Bone  Bolango  belum  menerapkan  standar  tersebut  dalam  proses  penyusunan laporan keuangan. Kurangnya sumber daya terampil, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait  penerapan  standar  tersebut  menyebabkan  Baznas  menggunakan  model  manual  sebatas pelaporan dana masuk dan keluar. Meskipun demikian, Baznas mengklaim bahwa laporan yang dibuat  meskipun  tidak  sesuai  standar  namun  tetap  memenuhi  persyaratan  sebagai  amil  zakat. Mengingat BAZNAS selalu mengirimkan laporan keuangan secara berkala kepada para muzakki sebagai wujud dari pertanggungjawabannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyanto, Irsyad. 2011. “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam.” Walisongo .
Anita Md Shariff, Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Norudin Mansor, Kamruzaman Jusoff. 2011.
“A  Robust  Zakah  System :  Towards  a  Progressive  Socio-Economic  Development  in Malaysia.” Middle-East Journal of Scientific Research 7(4):550–54.
Anonim.  2020.  “Potensi  Zakat  Rp.  217  Triliun,  Baznas  Hanya  Kantongi  Rp9  Triliun.”
Https://News.Ddtc.Co.Id/ .
BAZNAS.  2014. Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  04  Tahun  2014  Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi,  Dan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten/Kota . Jakarta: BAZNAS.
Beik,  Irfan  Syauqi,  and  Laily  Dwi  Arsyianti.  2013.  “Optimization  of  Zakat  Instrument  in Indonesia ’ s Poverty Alleviation Programme.” ‘Poverty Alleviation and Islamic Economics and Finance: Current Issues and Future Prospect.’
Binti  Mohd  Shazilli,  Hajah  May  Sapura,  Nur  Izzati  Sa’adon,  Rosmaiza  Ibrahim,  Memiyanti Abdul  Rahim,  and  Abdul  Rauf  Ambali.  2012.  “Good  Governance  in  Zakat  Distribution: Perceptions of Zakat Recipients at Kota Tinggi, Johor.” in ISBEIA 2012 - IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications .
Canggih, Clarashinta, Khusnul  Fikriyah,  and Ach. Yasin. 2017. “POTENSI DAN  REALISASI
DANA ZAKAT INDONESIA.” Al-Uqud : Journal of Islamic Economics . Fontanella,  Amy,  Novrina  Chandra,  and  Fera  Sriyunianti.  2020.  “Kecurangan  Akademis Mahasiswa:  Kenapa  Terjadi  Dan  Apa  Yang  Harus  Dilakukan?” Jurnal  ASET  (Akuntansi Riset) 12(1):155–64.
Hafiduddin,  Didin.  2011.  “Peran  Strategis  Organisasi  Zakat  Dalam  Menguatkan  Zakat  Di Dunia.” Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq .
Hamdani,  Lukman,  M.  Yasir  Nasution,  and  Muslim  Marpaung.  2019.  “Solusi  Permasalahan Perzakatan  Di  BAZNAS  Dengan  Metode  ANP:  Studi  Tentang  Implementasi  Zakat  Core Principles.” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah .
Herman,  Herman.  2019.  “Strategi  Komunikasi  Pengelolaan  Zakat,  Infak,  Dan  Sedekah  (ZIS)
Melalui Media Sosial.” Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi .
Nasional (Baznas) Gorontalo
Huda,  Nurul,  and  Tjiptohadi  Sawarjuwono.  2013.  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat  Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma .
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah . Jakarta. Indonesia.  2011.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat.”
Kidwai, Azim, and Mohamed El Mehdi Zidani. 2020. “A New Approach to Zakat Management for Unprecedented Times.” International Journal of Zakat 5(1):45–54.
Lexy J. Moleong, Dr. M. A. 2019. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” PT. Remaja Rosda Karya .
Lubis,  Deni;  Hakim,  Dedi  Budiman;  Putri,  Yunita  Hermawati.  2018.  “Mengukur  Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).” JEBI  (Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Islam) .
Mubarok,  Abdulloh,  and  Baihaqi  Fanani.  2014.  “PENGHIMPUNAN  DANA  ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat).” Permana . Mubtadi,  Novendi  Arkham,  Dewi  Susilowati,  and  Christina  Tri  Setyorini.  2015.  “Penggunaan Zakat  Disbursement  Efficiency  Dalam  Mencegah  Penyelewengan  Zakat.” Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper .
Mukhlis,  Ahmad,  and  Irfan  Syauqi  Beik.  2013.  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor.” Al-Muzara’ah .
Nurhasanah,  Siti.  2018.  “Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Lembaga  Amil  Zakat  Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat.” Akuntabilitas .
Pujianto, and Asrori. 2015. “Implementasi PSAK 109 Di Kota Semarang.” Accounting Analysis Journal .
Rahman,  Taufikur.  2015.  “Akuntansi  Zakat,  Infak  Dan  Sedekah  (PSAK  109):  Upaya Peningkatan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ).” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6(1):141. Rahmanurrasjid,  Amin.  2008.  “Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Dalam  Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah.” Tesis 1–155.
Swara,  Ganda  Yoga,  and  Dasman  Hakim.  2016.  “PERANCANGAN  SISTEM  APLIKASI PENGOLAHAN  ZAKAT  BERBASIS  WEB  (  Studi  Kasus :  Badan  Amil  Zakat  Masjid Raya Andalas Kota Padang ).” Jurnal TEKNOIF .
Wahid,  Hairunnizam,  Radiah  Abdul  Kade,  and  Sanep  Ahmad.  2011.  “Localization  of  Zakat Distribution  and  The  Role  of  Mosque:  Perceptions  of  Amil  and  Zakat  Recipents  in Malaysia.” Pp. 1–25 in International Zakat Forum 2011 .
Wibisono, Yusuf. 2017. “Potensi Zakat Nasional : Peluang Dan Tantangan Pengelolaan.” Jurnal PEBS FEUI .
Wulaningrum, Puspita Dewi, and Amin Pinanto. 2020. “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan  Pada  Organisasi  Pengelola  Zakat:  Studi  Komparatif  Di  BAZ  Dan  LAZ Yogyakarta.” Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia .