## KAWISTARA
VOLUME 3                                             No. 1, 21 April 2013

## Halaman 1-116

## PENGARUH PROGRAM SERTIFIKASI TANAH TERHADAP AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL STUDI KASUS PROGRAM SERTIFIKASI TAHUN 2008 DI KABUPATEN KULON PROGO

## Istikomah
Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Email: nafisfaustazaki@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This paper discusses influence of land certification program on Micro and Small Enterprises (MSEs) to access capital through the identification of factors that influence the decision of micro and small entrepreneurs (MSEs) in the use of Certificate of Land Ownership (SHM) as collateral and identification of the influence of certificate program to increase total loans granted to MSEs as the land owner. The identification of the factors that influence the decision of MSEs in the use of SHM as loan collateral  (Y 1 ), use binary logit regression analysis with independent variable including credit application purposes (X 1 ),  the  suitability  of  the  number  of  credits  earned  by  the  required  amount  (X 2 ),  the  preception  of lending procedures financial institutions (X 3 ), perceptions of ability to repay the loan (X 4 ), the age of the respondent (X 5 ), sex (X6), the education level of respondents (X 7 ), MSEs participation in MSE land certificate program (X 8 ) and the amount of labor (X 9 ). Meanwhile, the identification of the factors that affect the increase in lending financial in the factors that affect the increase in lending financial institution (Y 2 ) uses multiple linear regression analysis with the independent variables include omzet (X 1 ), the use of certificates as collateral (X 2 ), MSEs perception of the analysis applied to financial institutions (X 3 ), the age of respondents (X 4 ), sex (X 5 ), educational level (X 6 ), and participation in the program MSEs land certificate MSE (X 7 ).
Keywords: Certification for MSEs, Capital access,Collateral
ABSTRAK Makalah ini membahas Pengaruh Program Sertifikasi T anah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap akses permodalan melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha mikro dan  kecil  (PMK)  dalam  memanfaatkan Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  (SHM)  sebagai agunan  (Y 1 ) dan  identifikasi  pengaruh  program  sertipikasi  terhadap  kenaikan  jumlah  pinjaman  (Y 2 ).Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan PMK dalam memanfaatkan SHM sebagai agunan (Y 1 ) menggunakan analisis regresi binary logit dengan variabel bebas meliputi keinginan pengembangan usaha (X 1 ), kesesuaian jumlah kredit yang diperoleh dengan jumlah yang dibutuhkan (X 2 ), persepsi prosedur peminjaman lembaga keuangan (X 3 ), persepsi kemampuan membayar pinjaman (X 4 ), umur (X 5 ), jenis kelamin (X 6 ), tingkat pendidikan (X 7 ), Keikutsertaan PMK dalam program sertifikasi tanah UMK  (X 8 )  dan  jumlah  tenaga  kerja  (X 9 ).  Dalam  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kenaikan pinjaman dari lembaga keuangan (Y 2 ) menggunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel  bebasnya  meliputi omzet usaha  (X 1 ),  penggunaan  sertifikat  sebagai agunan  (X 2 ),  persepsi PMK terhadap analisis yang diterapkan lembaga keuangan (X 3 ), umur (X 4 ), jenis kelamin (X 5 ), tingkat pendidikan (X 6 ), dan keikutsertaan PMK dalam program sertifikasi tanah UMK (X 7 ).
Kata Kunci: Sertifikasi UMK, akses permodalan, agunan
Istikomah -- Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo)
PENGANTAR Sektor  UMKM  merupakan  komponen terbesar  dalam  struktur  usaha  di  Indonesia dan  keberadaannya  menjangkau  hampir seluruh  wilayah  Indonesia.  Pada  saat  krisis melanda  perekonomian  Indonesia  tahun 1997,  UMKM  tetap  bertahan  dan  bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat. UMKM terbukti  tahan  terhadap  krisis  dan  mampu survive sebagai  berikut: pertama ,  tidak memiliki  utang  luar  negeri; kedua ,  tidak banyak utang ke perbankan karena diangap unbankable; ketiga , menggunakan input lokal; keempat , berorientasi ekspor (Kuncoro, 2009).
Data  Kementerian  Koperasi  dan  UKM (2010)  diketahui  bahwa  pada  tahun  2009 jumlah  total  UMK  di  Indonesia  mencapai 52,723  juta  unit  usaha  atau  sekitar  99,91 persen  dari  total  perusahaan  yang  ada dengan  penyerapan  tenaga  kerja  sebesar 93,533  juta  orang  (94,59  persen).  Hal  ini menunjukkan peranan UMK sangat penting sebagai sentra perekonomian dan penyerap tenaga kerja di Indonesia terutama angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja.
Masalah  dasar  yang  dihadapi  UMKM sebagai berikut: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa  pasar; Kedua , kelemahan  dalam struktur  permodalan  dan  keterbatasan untuk  memperoleh  jalur  terhadap  sumber- sumber  permodalan; Ketiga, kelemahan  di bidang  organisasi  dan  manajemen  sumber daya  manusia; Keempat ,  keterbatasan jaringan  usaha  kerjasama  antar  pengusaha kecil  (sistem  informasi  pemasaran); Kelima , iklim  usaha  yang  kurang  kondusif,  karena persaingan yang saling mematikan; Keenam, pembinaan  yang  dilakukan  masih  kurang terpadu  dan  kurangnya  kepercayaan  serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil (Kuncoro, 2009).
Permasalahan  UMKM  tersebut  juga dialami oleh pelaku UMK di Kabupaten Kulon Progo.  UMKM  di  Kabupaten  Kulon  Progo merupakan  sektor  industri  yang  menyerap tenaga  kerja  terbanyak  dan  merupakan pendukung  perekonomian  terbesar  di Kabupaten  Kulon  Progo,  terutama  UMKM
yang  bergerak  dalam  sektor  pertanian, peternakan,  kehutanan  dan  perikanan (Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten Kulon  Progo  tahun  2011  dalam  BPS,  2012). Potensi  besar  UMKM  tersebut  tidak  berarti bebas  dari  berbagai  permasalahan  dalam pengembangannya. Salah satu permasalahan utama  UMKM  di  Kabupaten  Kulon  Progo adalah aksesibilitas UMKM terhadap kredit yang  masih  sangat  rendah.  Struktur  modal meskipun  sudah  hampir  seimbang,  tetapi jumlah kredit yang dibutuhkan masih lebih besar  daripada  realisasi  pinjaman  yang disetujui oleh perbankan (Ridwan, 2010).
Akses UMK terhadap lembaga keuangan yang  masih  rendah  bermula  dari  buruknya sistem kepemilikan aset. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang aset yang dimilikinya (Soto, 2006). Persoalan lain yang  membuat  para  pengusaha ekstralegal terperangkap  dalam  kemiskinan  adalah hambatan  dalam  memanfaatkan  aset  yang ada.  Tanah,  rumah,  dan  tempat  kegiatan usaha  yang  dimiliki  tidak  dilengkapi dokumen resmi, sehingga aset-aset ini tidak dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit  sehingga  disebut  modal  mati  (Amir, 2008). Soto  (2006)  menekankan  pentingnya pencatatan  atau  sertifikasi  tanah,  dengan asumsi  setelah  tanah  terdata  secara  resmi dan  sah,  pemilik  dapat  menjadikannya sebagai  modal  hidup,  misalnya  untuk agunan kredit bank. Hak kepemilikan tanah yang  dinyatakan  dalam  Sertifikat  ( Titles) adalah  produk  kegiatan  pendaftaran  tanah ( land  register) ,  yaitu  kegiatan  pemberian jaminan  kepastian  kepemilikan  atas  tanah atau property  right .  Kegiatan  ini  dilakukan pemerintah  sebagai  sarana  perlindungan hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  atau disebut  juga  kegiatan  penetapan  aspek legalitas kepemilikan tanah (Amir, 2008). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) merupakan  salah  satu  jaminan  yang  dapat diterima  bank  karena  dianggap  memenuhi persyaratan  yuridis  maupun  ekonomis.
Tanah-tanah  Pengusaha  Mikro  dan  Kecil (PMK)  pada  umumnya  belum  bersertifikat, sehingga  tidak  dapat  digunakan  untuk jaminan  kredit  pada  perbankan  (Hulu, 2000).  Kalaupun  dapat  diagunkan,  jumlah kredit  yang  diperoleh  kecil  karena  pihak perbankan  memperhitungkan  resiko  yang tinggi dari agunannya sehingga berdampak pada  ketidakmampuan  UMK  untuk menumbuhkan  usahanya  (Sidipurwanty, 2008). Upaya peningkatan akses PMK terhadap sumber-sumber permodalan baik perbankan atau  lembaga  keuangan  dan  peningkatan kapasitas  penyediaan  agunan  kredit  secara mandiri,  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  lndonesia  (BPN  Rl)  bekerjasama dengan  Kementerian  Negara  Koperasi  dan UKM menyelenggarakan program sertifikasi tanah  milik  PMK.  Manfaat  langsung  bagi penerima program adalah jaminan kepastian hukum  hak  atas  tanah  dan  perlindungan hukum bagi pemilik tanah, adanya kepastian penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  serta pemanfaatan tanah sesuai tujuan yang ingin dicapai  dalam  penguatan  hak,  pendaftaran tanah  di  Indonesia,  dan  memperoleh  serta meningkatkan  akses  permodalan  melalui penggunaan  sertifikat  sebagai agunan/ jaminan kredit perbankan/lembaga keuangan. Setiap  perusahaan  bertujuan  untuk mengubah  input  menjadi output.  Input atau faktor produksi “diminta” karena dibutuhkan dalam  proses  produksi.  Proses  produksi dilakukan  karena  adanya  permintaan  akan output yang  dihasilkan.  Permintaan  akan input timbul karena adanya permintaan akan output atau  disebut  permintaan  turunan (derived demand ). Jumlah input yang diminta tergantung pada jumlah yang direncanakan untuk diproduksi. Output yang direncanakan untuk diproduksi tergantung pada perhitungan  mengenai  tingkat output mana yang diharapkan menghasilkan keuntungan maksimal (Boediono, 2008).
Sumber  permodalan  bagi  UMK merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam  mendapatkan  input  atau  faktor
produksi  dalam  proses  produksi.  Menurut Jhigan  (2003)  pembentukan  modal  atau capital  formation, adalah  penentu  utama pertumbuhan  ekonomi  dan  lingkaran  setan kemiskinan umumnya di negara terbelakang dapat  digunting  melalui  pembentukan modal (Amir, 2008).
Keinginan  pelaku  usaha  dalam mengembangkan usaha biasanya diperlukan tambahan modal kerja. Dengan modal yang memadai  akan  memudahkan  pengusaha untuk  mengembangkan  usahanya  menjadi lebih  besar.  Umumnya  tujuan  permintaan modal  kerja  bagi  usaha  kecil  adalah:  (1) untuk  mendapatkan  profit  margin  yang lebih  baik  dan  pemasok  menghendaki pembayaran  secara  tunai;  (2)  adanya peningkatan  permintaan/penjualan;  (3) ingin  mendapatkan  tingkat  bunga  yang lebih  rendah;  (4)  kontinuitas  pengadaan bahan baku/barang dagangan di pasar tidak stabil  (musiman);  (5)  adanya  perubahan peraturan  pemerintah,  misalnya  devaluasi, inflasi, proteksi terhadap dagangan tertentu, kebijaksanaan  ekspor  impor  bahan  baku; (6)  adanya  kenaikan  harga  bahan  baku dan  biaya-biaya  operasional;  dan  (7)  untuk meningkatkan  efisiensi  biaya  (Suhardjono, 2003 dan Jumhur, 2006). Tambahan modal kerja yang diperlukan pelaku  usaha  tersebut  dapat  diperoleh  dari pinjaman  atau  kredit.  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan UU  Nomor  7  tahun  1992,  pasal  1  ayat 11,  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan itu  berdasarkan  tujuan  atau  kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kasmir (2003) kredit dapat digolongkan diantaranya berdasarkan.
1.  Segi kegunaan kredit.
a.  Kredit investasi Merupakan  kredit  yang  digunakan untuk  keperluan  perluasan  usaha atau  membangun  pabrik  baru  di mana masa pemakaian untuk suatu
Istikomah -- Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo)
periode  yang  relatif  lebih  lama  dan biasanya digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan. b.  Kredit modal kerja Kredit  modal  kerja  adalah  kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja  suatu  perusahaan  yang  pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal  satu  tahun.  Modal  kerja merupakan  sejumlah  dana  yang dipergunakan  untuk  membiayai operasional  dari  suatu  perusahaan. Biaya  operasional  tersebut  mulai dari  biaya  pengadaan  bahan  baku/ biaya  bahan  penolong/biaya  bahan setengah  jadi,  membiayai  tenaga kerja  dan  biaya overhead, proses produksi  barang  sampai  dengan barang  tersebut  dijual  (Suhardjono, 2003 dan Jumhur, 2006).
2.  Dilihat dari segi tujuan kredit. a.  Kredit produktif Merupakan  kredit  yang  digunakan untuk  peningkatan  usaha  atau produksi  atau  investasi.  Kredit ini  diberikan  untuk  menghasilkan barang atau jasa.
b.  Kredit konsumtif Merupakan  kredit  yang  digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi,  tidak  ada  pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan.
c.  Kredit perdagangan Merupakan  kredit  yang  digunakan untuk kegiatan perdagangan.
Persepsi  PMK  terhadap  prosedur peminjaman.  Hasil  penelitian  kerjasama Kementerian  KUKM  dengan  BPS  (2003) menginformasikan  bahwa  salah  satu kesulitan  usaha  yang  dialami  UKM  adalah dalam hal permodalan yaitu mencapai 51,09 persen, di mana dalam mengatasi kesulitan permodalan  tersebut  sebanyak  17,50 persen  UKM  menambah  modalnya  dengan meminjam  ke  bank,  sisanya  82,50  persen tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi ke
lembaga non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam  (KSP),  perorangan,  keluarga,  dan modal  ventura  lainnya.  Alasan  utama  yang dikemukakan  UKM  kenapa  mereka  tidak meminjam  ke  bank  adalah:  (1)  prosedur sulit (30,30 persen); (2) tidak berminat (25,34 persen);  (3)  tidak  punya  agunan  (19,28 persen);  (4)  tidak  tahu  prosedur  (14,33 persen); (5) suku bunga tinggi (8,82 persen); dan  (6)  proposal  ditolak  (1,93  persen) (Sulaeman, 2004). Persepsi  kemampuan  membayar  dari PMK. Keputusan seorang pelaku usaha dalam mengajukan  pinjaman  didasarkan  pada berbagai  pertimbangan,  baik  pertimbangan mikro  maupun  makro  serta  tidak  tertutup kemungkinan  untuk  mempertimbangkan keduanya agar mampu memberikan analisis yang jauh lebih kuat. Bagi perusahaan sangat penting  untuk  menghindari  timbulnya risiko  dikemudian  hari.  Perusahaan  yang membutuhkan dana untuk membiayai proyek jangka  panjang  sebaiknya  mengambil  dana dari sumber jangka panjang dan sebaliknya. Hal  ini  bertujuan  untuk:  (1)  memperlancar angsuran  pembayaran  agar  selalu  tepat waktu dan tidak terlambat; (2) mampu terus melaksanakan  pengerjaan  proyek  sehingga tidak  mengalami  kendala  dan  berbagai permasalahan;  (3)  menghindari black  list perbankan karena terlambat membayar atau tidak  mampu  melunasi  (Fahmi  dan  Hadi, 2010). Aspek  kemampuan  membayar  debitur merupakan  pertimbangan  utama  karena bank  mengharapkan  kredit  yang  diberikan dapat  berjalan  lancar  dan  tidak  berhenti di  tengah  jalan.  Bank  menilai  kemampuan debitur  dengan  melihat  pola  konsumsi debitur  melalui  mutasi  rekening,  sehingga bank  dapat  melihat  besaran  pendapatan dan  pengeluaran  debitur.  Bank  juga  akan mengecek  histori  kredit  dan  status  kredit debitur  melalui  pusat  data  Bank  Indonesia. Aspek  kemampuan  membayar ( capacity  of repayment) dari UMK ini tidak bisa dilepaskan dari  aspek  yang  lain  yaitu  aspek  karakter, kapasitas  dan  modal.  UMK  umumnya merupakan  perusahaan  keluarga  yang
Kawistara, Vol. 3, No. 1, April 2013: 24-40
cenderung belum memisahkan administrasi keuangan  keluarga  dengan  keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi perbankan untuk mengetahui seberapa jauh  dan  seberapa  besar  kemampuan membayar dari UMK.
Tenaga  kerja  merupakan  salah  satu faktor  sumber  daya  yang  dibutuhkan dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa disamping  tanah  dan  modal  termasuk mesin-mesin,  peralatan,  bahan  mentah, tenaga listrik, kemajuan teknologi dan lain- lain. SDM memegang peranan utama dalam meningkatkan  produktivitas  karena  alat produksi  dan  teknologi  pada  hakekatnya adalah  hasil  karya  manusia.  Produktivitas tenaga  kerja  menjadi  pusat  perhatian, disamping produktivitas tanah dan modal. Keikutsertaan pada program sertipikasi tanah  UMK.  Masih  rendahnya  akses  ke sumber-sumber  permodalan  bagi  UMK disebabkan karena faktor pemilikan agunan (collateral) ,  kemampuan  UMKM  untuk memberikan  agunan  masih  rendah,  baik dikarenakan  terbatasnya  pemilikan  aset berharga  dan  atau  kurangnya  legalitas  aset yang dimiliki. Pengembangan akses UMKM terhadap sumber-sumber perkreditan formal terutama  perbankan  merupakan  salah satu  alternatif  untuk  memperkokoh  basis pembangunan  UMKM  agar  kemampuan akses  UMKM  tersebut  dapat  diwujudkan, maka  diperlukan  perencanaan  yang komprehensif  serta  kesiapan  termasuk strategi yang akan dilakukan dan penyediaan sumber  daya.  Salah  satu  strategi  untuk meningkatkan  akses  UMKM  terhadap pinjaman  kredit  dari  bank  komersial  telah dibangun oleh pemerintah melalui beberapa jenis  program  penguatan  antara  lain program modal awal dan padanan, program sertipikasi  tanah,  program  resi  gudang  dan yang  terakhir  adalah  program  penjaminan oleh  pemerintah  melalui  program  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR).  Program-program tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk  memperkuat  posisi  UMKM  dalam berhadapan  dengan  bank-bank  komersial, dengan  cara  mengeliminir  kelemahan
UMKM  dari  aspek  agunan (collateral) (Subandi, 2007). Usia mempunyai kaitan dengan tingkat kedewasaan psikologis. Semakin lanjut usia seseorang dan diharapkan semakin mampu menunjukkan  kematangan  jiwa,  dalam  arti semakin bijaksana, semakin mampu berpikir rasional,  semakin  mampu  mengendalikan emosi, semakin toleran terhadap pandangan dan  perilaku  yang  berbeda  dari  perilaku sendiri,  semakin  mampu  mengendalikan emosi dan sifat-sifat lain yang menunjukkan kematangan  intelektual  dan  psikologis  itu (Siagian, 1995 dan Pasaribu, 2007). Ciri khas perkembangan karier sebagai berikut:  (1)  usia  dewasa  awal  (18  tahun sampai  40  tahun),  sangat  terkait  dengan tugas perkembangan dalam hal membentuk keluarga  dan  pekerjaan  (Hurlock,  1991). Ketika seseorang masuk dalam masa dewasa awal  memiliki  tugas  pokok  untuk  memilih bidang  pekerjaan  yang  cocok  dalam  bakat, minat,  dan  faktor  psikologisnya.  Masih banyak  orang  dewasa  muda  yang  bingung dengan pilihan kariernya, situasi seperti ini juga terjadi dalam wirausaha. Masa dewasa awal  itu  merupakan  masa  coba-coba  untuk berkarier. Itulah sebabnya usia berpengaruh pada  tinggi  rendahnya  prestasi  kerja;  (2) usia  dewasa  madya  (usia  40  tahun  sampai 60  tahun),  bercirikan  keberhasilan  dalam pekerjaan.  Prestasi  puncak  pada  usia  ini juga berlaku bagi wirausaha; (3) usia dewasa akhir  (usia  di  atas  60  tahun),  orang  mulai mengurangi  kegiatan  karier  atau  berhenti sama  sekali,  menikmati  jerih  payahnya selama bekerja dan mencurahkan perhatian pada  kehidupan  spiritual,  dan  sosial (Hutagalung dan Situmorang, 2008). Tingkat  pendidikan  berpengaruh  pada pola pikir seseorang, cara pandang seseorang dalam melihat suatu permasalahan, dan dalam bertindak.  Pendidikan  merupakan  sarana mengembangkan  sumber  daya  manusia guna meningkatkan kemampuan intelektual, meningkatkan  ketrampilan,  meningkatkan produktivitas  kerja,  serta  meningkatkan pendapatan,  dan  taraf  hidup.  Sumber  daya manusia  merupakan  titik  sentral  yang
Istikomah -- Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo)
sangat penting untuk maju dan berkembang. Sebagian  besar  usaha  kecil  tumbuh  secara tradisional.  Sumber  daya  manusia  UMK sebagian  besar  memiliki  keterbatasan  baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan  dan  ketrampilan  (Panggabean, 2002).  Keadaan  ini  menyebabkan  motivasi berwirausaha menjadi tidak cukup kuat untuk meningkatkan  usaha  dan  meraih  peluang pasar.  Dengan  keterbatasan  pendidikan tersebut,  pada  umumnya  manajemen  usaha dikelola  dengan  cara  yang  sederhana  oleh keluarga, sehingga pengusaha kurang mampu mengadministrasikan usahanya. UMK biasanya  bersifat  turun  temurun  dan  hanya memenuhi  kebutuhan  keluarga,  sehingga PMK kurang mempunyai kelembagaan yang kuat  dan  hanya  mampu  memperkerjakan tenaga  kerja  yang  berasal  dari  keluarga (Mesman, 2008).
Perkembangan  usaha  kecil  menengah ditentukan oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah  tingkat  pendidikan  pengusaha. Pendidikan  merupakan  salah  satu  unsur yang  dapat  merubah  sikap  dan  perilaku, meningkatkan dan mengembangkan pola  pikir,  wawasan  serta  memudahkan pengusaha menyerap informasi yang sifatnya membawa  pembaharuan  dan  kemajuan bagi  usahanya.  Pendidikan  merupakan suatu  proses  pengembangan  pengertian yang  meliputi  pengembangan  mental  dan ketrampilan yang digunakan oleh seseorang dalam  memecahkan  masalah  secara  efektif. Pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses belajar yang merupakan proses perubahan struktur kognitif. Apabila seorang  belajar  maka  akan  bertambah pengetahuannya (Noersasongko, 2005).
Place dan Adholla (1998)  melakukan penelitian  terhadap  dampak  ekonomi pendaftaran tanah pada petani kecil di Kenya. Dampak  pendaftaran  tanah  dan  pemberian hak atas tanah untuk keamanan penguasaan tanah, penggunaan kredit formal, hasil panen, dan  konsentrasi  tanah  dianalisis  dari  data area dan rumah tangga di 4 lokasi di Kenya. Hasilnya  mengindikasikan  bahwa  program pendaftaran  dan  pemberian  hak  atas  tanah
memiliki  pengaruh  yang  lemah  terhadap kesadaran petani akan hak-hak atas tanahnya, pemanfaatan  kredit  dan  jangka  waktu,  hasil panen, atau konsentrasi pengusahaan tanah. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  hak atas  tanah  dibutuhkan  untuk  meningkatkan keamanan  dari  hak-hak  tersebut  daripada meningkatkan produksi pertanian.
Keterbatasan modal yang dimiliki pemerintah, sasaran terbaik yang dapat dilakukan dengan menyediakan  infrastruktur  yang  lebih  baik, dan  menciptakan  kesempatan  pasar  yang seharusnya juga menguasai permintaan yang lebih besar untuk pemberian hak atas tanah.
Penelitian  yang  dilakukan  Byamugisha (1999)  telah  membuktikan  hubungan positif  antara  pendaftaran  tanah/sertifikasi tanah  dengan  peningkatan  akses  kredit  di pedesaan  Thailand.  Dengan  meningkatnya akses terhadap kredit, para petani Thailand mampu  meningkatkan  nilai  investasinya terhadap  tanah  dengan  peningkatan  modal pertanian  dari  kredit  tersebut  yang  pada gilirannya meningkatkan produksi pertanian dan  pendapatan  para  petani  tersebut.  Hal yang sama terjadi di Philippines, Indonesia, Honduras,  Brazil,  Peru,  Costa  Rica,  Brazil, Honduras,  Jamaica,  Ghana,  Costa  Rica, Brazil, Ecuador and Paraguay.
Pengaruh  Program  Sertifikasi  Masal di  Kota  Cimahi  bertujuan  untuk  melihat dampak  program  sertifikasi  masal  terhadap meningkatnya  pinjaman  atau  penyerapan modal  dalam  mendukung  pengembangan UKM.  Sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  tersebut  sebagai  beriku:  (1) teridentifikasinya  jumlah  peserta  program yang  memanfaatkan  sertifikat  untuk meminjam;  (2)  besaran  nilai  penjaman dan  pemanfaatan  pinjaman;  dan  (3) teridentifikasinya  karakteristik  peserta  yang memanfaatkan sertifikat untuk meminjam dan yang tidak meminjam serta alasan-alasannya (Abdullatief, 2005 dalam Amir, 2008). Program  sertifikasi  masal  di  Kota Cimahi  belum  memberikan  pengaruhnya terhadap  peningkatan  jumlah  pendaftaran hak  tanggungan.  Dari  2.977  bidang  hasil program  sertifikasi  masal  sporadis  (SMS)
dan Prona, hanya 6 (enam) bidang saja yang terdaftar  sebagai  obyek  Hak  Tanggungan atau  terdaftar  sebagai  agunan.  Hasil  survei lapangan  memberikan  kesimpulan  bahwa program  sertifikasi  masal  di  Kota  Cimahi belum  memberikan  dampak  yang  berarti bagi peningkatan pinjaman atau penyerapan modal oleh UKM.
Dampak  Program  Sertifikasi  Tanah Terhadap  Akses  Kredit  Perbankan  dan Peningkatan Pendapatan Petani di Kabupaten  Bekasi.  Analisis  dilakukan terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi petani dalam mensertifikatkan tanah, faktor- faktor  yang  mempengaruhi  keputusan petani  dalam  memanfaatkan  SHM  sebagai agunan  dan  pengaruh  sertifikasi  terhadap peningkatan  pendapatan  petani.  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  keputusan petani  mensertifikatkan  tanahnya  adalah kepentingan sertifikat, prosedur pengurusan, waktu pengurusan sertifikat, biaya pengurusan  sertifikat,  dan  akses  informasi pengurusan sertifikat (Amir, 2008).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi keputusan petani memanfaatkan SHM sebagai jaminan kredit adalah luas tanah, keberadaan sertifikat,  jumlah  kredit  yang  diterima, prosedur peminjaman kredit perbankan dan sistem pembayaran kredit perbankan. Faktor prosedur  peminjaman  dan  persepsi  tentang kredit macet sehingga tanah disita merupakan penghambat yang perlu mendapat perhatian, karena  hal  ini  menyebabkan  keputusan masyarakat  memanfaatkan  SHM  sebagai agunan  sangat  rendah.  Program  Sertifikasi Tanah  Sistematik  tidak  serta  merta  dapat meningkatkan  pendapatan  petani.  Program Sertifikasi  Tanah  sistematik  akan  memberi pengaruh  nyata  terhadap  peningkatan pendapatan petani selaku pemilik tanah bila SHM  dimanfaatkan  sebagai  jaminan  kredit perbankan (Amir, 2008).
Di  Kecamatan  Kalibawang  Kabupaten Kulon  Progo  tepatnya  di  Koperasi  Mulia yang  berada  di  Kelurahan  Banjaroya,  yang menjadi  tempat  pelaksanaan  program sertifikasi  tanah  UMK  tahun  2008  dengan target  sertifikasi  100  bidang  tanah.
Penentuan lokasi ditentukan oleh Tim Pokja dari  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten Kulon  Progo  dan  umumnya  terkelompok dalam  kecamatan,  untuk  memudahkan dalam  pendataan  subjek  dan  objek  tanah dan  pengukuran  bidang-bidang  tanah. Penyebaran  peserta  sertifikasi  tanah-tanah UMK  sebagian  besar  berada  di  Kelurahan Banjaroya, berdasarkan pertimbangan masih banyak  pelaku  usaha  yang  bergerak  dalam bidang  usaha  mikro,  rumah  tangga,  dan belum memiliki sertifikat.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh PMK yang tergabung dalam Koperasi Mulia yang terletak di Desa Banjaroya baik yang  mengikuti  program  sertipikasi  tanah UMK maupun yang tidak mengikuti program. Sampel  diperoleh  dari  populasi  sasaran tersebut.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan  random  sampling  baik  untuk  PMK yang  mengikuti  program  sertifikasi  tanah maupun  yang  tidak  mengikuti  program sertifikasi  tanah.  Metode  pengumpulan data  digunakan  meliputi:  (1)  Wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab sambil  bertatap  muka.  Teknik  wawancara dilakukan dengan bantuan pedoman daftar pertanyaan.  (2)  Kuesioner  yaitu  daftar pertanyaan  memperoleh  informasi  dari UMK di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon  Progo.  (3)  Observasi  merupakan teknik  pengumpulan  data  menggunakan pengamatan secara langsung serta mencatat data  yang  diperlukan  secara  sistematis. Pertama ,  data  primer  dikumpulkan  dari hasil  kuesioner  meliputi  data  keinginan pengembangan  usaha,  kesesuaian  jumlah kredit  yang  diperoleh,  persepsi  tentang prosedur peminjaman, persepsi kemampuan membayar  pinjaman,  umur,  jenis  kelamin, serta tingkat pendidikan yang diperkirakan berpengaruh  terhadap  keputusan  PMK dalam  mengagunkan  serifikat  ke  bank. Selain  itu  data  tentang omzet ,  penggunaan sertipikat  sebagai  jaminan,  persepsi  PMK terhadap  analisis  kredit  yang  diterapkan lembaga  keuangan,  umur,  jenis  kelamin, tingkat  pendidikan  dan  keikutsertaan
Istikomah -- Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo)
dalam  program  sertipikasi  diperkirakan berpengaruh  terhadap  kenaikan  jumlah pinjaman yang diberikan lembaga keuangan. Kedua ,  Data  sekunder  merupakan  data pelengkap yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini ada  dua  sebagai  berikut: Pertama ,  keputusan PMK  dalam  memanfaatkan  SHM  sebagai agunan/jaminan  kredit  (Y 1 )  dengan  variabel independen meliputi keinginan pengembangan usaha,  kesesuaian  jumlah  pinjaman,  persepsi PMK terhadap prosedur peminjaman, persepsi PMK terhadap kemampuan membayar kredit, umur,  jenis  kelamin,  tingkat  pendidikan, keikutsertaan dalam program sertifikasi tanah, dan jumlah tenaga kerja.
Kedua ,  Kenaikan  jumlah  pinjaman yang  diberikan  lembaga  keuangan  kepada PMK  selaku  pemilik  tanah  (Y 2 ),  dengan variabel  independen  meliputi  kenaikan omzet,  penggunaan  sertifikat,  persepsi PMK  terhadap  analisis  yang  diterapkan lembaga  keuangan,  umur,  jenis  kelamin, tingkat pendidikan, dan keikutsertaan dalam program sertifkasi tanah.
Alat  pendukung  analisi  menggunakan Regresi  Binary  Logit digunakan  untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi  keputusan  PMK  dalam memanfaatkan  SHM  sebagai  agunan  (Y 1 ). Model  umum  persamaan  regresi  logitnya sebagai berikut:
Keterangan: α
=  konstanta; β 1,2,.
=  koefisien  regresi  untuk  variabel
X 1,2,... ;
€ i = error terms;
Pi =  jika keputusan PMK memanfaatkan SHM sebagai agunan = 1;
(1–Pi)  =  jika  keputusan  PMK  tidak memanfaatkan SHM agunan = 0;
X 1,2,...
=  variabel-variabel independent, meliputi. X1 =  keinginan pengembangan usaha;
X 2 =  kesesuaian  jumlah  kredit  yang diperoleh; X 3 =  persepsi  PMK  terhadap  prosedur dalam peminjaman kredit; X 4 =  persepsi  terhadap  kemampuan membayar kredit; X 5 =  umur; D 1 =  jenis kelamin (laki-laki=1, perempuan=0); X 6 =  tingkat pendidikan; D 2 =  keikutsertaan  dalam  program sertipikasi (ikut =0, tidak =0); X 7 =  jumlah tenaga kerja.
Regresi  Linier  Berganda digunakan untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kenaikan  jumlah  pinjaman yang  diberikan  lembaga  keuangan  (Y 2 ). Persamaan regresinya sebagai berikut.
Di mana:
Y =  variabel  dependent  =  kenaikan jumlah pinjaman; α =  konstanta; β 1,2 . = koefisien  regresi  untuk  variabel X 1,2,... ; X 1
=  kenaikan omzet; D 1 =  penggunaan sertipikat (diagunkan =1, tidak diagunkan = 0); X 2 =  persepsi  PMK  terhadap  analisis kredit yang diterapkan bank; D 2 =  keikutsertaan  dalam  program sertipikasi (ikut =1, tidak ikut = 0); X 3 =  umur; D 3 =  jenis kelamin (laki-laki=1, perempuan = 0); X 4 =  tingkat pendidikan; € i = disturbance  error / error  term (faktor kesalahan).

## PEMBAHASAN
Analisis Regresi Binary Logit (Keputusan PMK memanfaatkan SHM sebagai aguanan/Y 1 )
Hasil  analisis  data  uji  z  yang menunjukkan  signifikansi  variabel  bebas secara  parsial  untuk  Keputusa  PMK memanfaatkan  SHM  sebagai  agunan  (Y 1 ) ditunjukkan pada table berikut.
Pi (1 – Pi) = α+β β β β β
β β β β 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 7 6 8 2 9 7 i X + X + X + X + X + D + X + D + X +€ Ln
Y = α β β β β β β β + X + D + X + D + X + D + X +€ 1 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 3 7 4 i
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Logit Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan PMK dalam Memanfaatkan SHM sebagai Agunan (Y 1 ) No Variabel Koefisien Prob (p-value) Keterangan 1 Konstanta -39,706 0,0000 Signifikan 2 Keinginan pengembangan usaha (X 1 ) 0,481 0,0022 Signifikan 3 Kesesuaian jumlah kredit (X 2 ) 0,735 0,0341 Signifikan 4 Prosedur peminjaman (X 3 ) -0,337 0,0222 Signifikan 5 Kemampuan membayar (X 4 ) 0,613 0,0001 Signifikan 6 Umur (X 5 ) 0,064 0,1523 Tidak signifikan 7 Jenis kelamin (D 1 ) -1,969 0,2075 Tidak signifikan 8 Tingkat pendidikan (X 6 ) 0,431 0,4670 Tidak signifikan 9 Keikutsertaan progam (D 2 ) 0,148 0,8742 Tidak signifikan 10 Jumlah tenaga kerja (X 7 ) -0,128 0,7366 Tidak signifikan Sumber: data primer (diolah). Pi (1 – Pi) = -39,706 + 0,481X + 0,735X - 0,337X + 0,613X + 0,064X - 1,969D + 0,431X + 0,148D -
0,128X + 1 2 3 4 5 1 6 2 7 € i Ln Pengujian tersebut menggunakan tingkat signifikansi dengan hipotesis sebagai berikut.
H 0 :  Variabel  bebas  secara  individual tidak  mempengaruhi  variabel terikat. H a :  Variabel  bebas  secara  individual mempengaruhi variabel terikat.
Ketentuan  dalam  menolak  atau menerima  H 0 ditentukan  menggunakan probabilita z hitung (p-value) masing-masing variabel  bebas  dengan  tingkat  siginifikansi (α). Dalam penelitian ini menggunakan α 5 persen. Jika p-value < α (0,05) maka H 0 ditolak dan menerima H a dan sebaliknya jika p-value > α (0,05) maka H 0 diterima dan menolak H a . Persamaan regresi logitnya sebagai berikut:
Atau :
Pi
(1 – Pi) = e = e z (-39,706 + 0,592X 1 + 0,735X2 + 0,337X3 + 0,613X4 + 0,064X5 - 1,969D 1 + 0,431X 6 + 0,148D - 0, 128X 7 )
= e e e e e e e e e e -39,706 0,481X 1 0,735X 2 -0,337X 3 0,613X 4 0,064X 5
-1,969D 1 0,431X 6 0,148D2 -0,128X7
Dalam  tabel  di  atas  diketahui  bahwa keinginan  pengembangan  usaha  (X 1 ) mempunyai  nilai  ρ  =  0,0022  yang  lebih rendah  dari  α  (5  persen)  dengan  koefisien regresi  bertanda  positif  sebesar  0,481 sehingga hipotesis diterima. Keinginan PMK untuk  mengembangkan  usaha  signifikan berpengaruh  positif  terhadap  keputusan PMK  dalam  memanfaatkan  SHM  sebagai jaminan kredit.
Nilai  koefisien  regresi  logit  sulit diintrepretasikan langsung. Untuk mengintrepretasikan  maka  kita  melakukan antilog  koefisien  regresi  logit  tersebut  atau pangkat  eksponensial  koefisien  logit.  Nilai tersebut  merupakan odds  ratio probabilitas kejadian sukses (p=1) dengan kejadian tidak sukses  (1-p).  Hasil  perhitungan odds  ratio dari  koefisien  regresi  variabel  keinginan pengembangan  usaha  diperoleh  nilai  1,618 (pendekatan  dari  (e  =  2,718) 0,481 ).  Hal  ini dapat  diartikan  bahwa  jika  tujuan  dalam pengembangan usaha meningkat satu satuan, maka rasio probabilitas memanfaatkan SHM sebagai agunan dengan tidak memanfaatkan SHM  sebagai  jaminan  kredit  akan  naik dengan faktor 1,618 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (Winarno, 2010). Keinginan  untuk  mengembangkan usaha memotivasi PMK untuk mengagunkan SHM  sebagai  jaminan,  di  mana  pinjaman yang  diperoleh  digunakan  sebagai  modal kerja  dalam  aktivitas  usahanya  sehingga diharapkan usahanya dapat berkembang yang
Istikomah -- Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo)
pada akhirnya dapat menunjang peningkatan pendapatan keluarga. Produsen akan mencari input (modal)  jika input-input tersebut  akan menghasilkan output dan laba (Arsyad, 1999). Hal  ini  didukung  dengan  data  tujuan peserta program sertifikasi tanah UMK dalam mensertipikatkan tanahnya, di mana alasan untuk  mengajukan  kredit  menjadi  tujuan kedua  setelah  tujuan  utama  memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya (memperoleh  sertifikat),  di  samping memperoleh  rasa  aman guna  menghindari sengketa.  Responden  yang  bertujuan memperoleh  kemudahan  dalam  meminjam kredit  hanya  30,56  persen,  sebanyak  63,89 persen  bertujuan  untuk  memperoleh kepastian  hukum  kepemilikan  tanah, mendapatkan rasa aman sebesar 5,56 persen dan bertujuan agar mudah dijual 0 persen. Kesesuaian jumlah kredit yang diperoleh dengan  jumlah  kebutuhan  (X 2 )  secara signifikan  berpengaruh  positif  terhadap keputusan PMK dalam memanfaatkan SHM sebagai jaminan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa  kesesuaian  jumlah  kredit  yang diberikan  lembaga  keuangan  (koperasi) dengan  jumlah  yang  dibutuhkan  PMK untuk  menutupi  kebutuhannya,  menjadi salah  satu  dasar  pertimbangan  PMK  dalam memutuskan  untuk  memanfaatkan  SHM sebagai  agunan  kredit.  Hal  ini  didasarkan asumsi  bahwa  jumlah  tambahan  modal yang diperoleh PMK dari lembaga keuangan (koperasi)  cukup  dan  sesuai  dengan kebutuhan  yang  diperlukan  terutama kebutuhan dalam pengembangan usahanya. Prosedur  peminjaman  pada  lembaga keuangan (X 3 ) secara signifikan berpengaruh terhadap  probabilitas  keputusan  PMK dalam memanfaatkan SHM sebagai jaminan kredit  dengan  arah  hubungan  negatif. Semakin  mudah  prosedur  peminjaman, menurunkan probabilitas keputusan PMK  untuk  memanfaatkan  SHM  sebagai agunan.  Pada  daerah  penelitian,  Koperasi Mulia  sebagai  lembaga  keuangan  mikro menerapkan  prosedur  peminjaman  yang mudah,  tidak  berbelit-belit  dan  tidak mengharuskan agunan  berupa  sertifikat
tanah  mengingat  masih  banyak  anggota yang tidak memiliki tanah yang bersertifikat. Hal ini memungkinkan beberapa PMK yang membutuhkan dana tidak terlalu besar akan mengajukan pinjaman dengan menggunakan agunan  selain  sertifikat  yang  tentunya nilainya  sebanding  dan  sesuai  ketentuan untuk  menjadi  agunan,  di  antaranya menggunakan  BPKB  motor,  tanaman  keras yang  sudah  berumur  dan  bernilai  tinggi (pohon  jati,  pohon  durian,  dan  lain-lain), bahkan ada yang menggunakan ternak sapi atau  kambing  sebagai  agunan.  Hal  inilah yang  menyebabkan  prosedur  peminjaman berkorelasi  negatif  dengan  keputusan  PMK memanfaatkan SHM sebagai agunan.
Umumnya prosedur peminjaman merupakan  salah  satu  faktor  negatif  PMK dalam  mengajukan  pinjaman  ke  bank/ lembaga keuangan. Hal ini senada dengan hasil penelitian  kerjasama  Kementerian  KUKM dengan  BPS  (2003)  yang  menginformasikan alasan  utama  dikemukakan  oleh  UKM alasan  tidak  meminjam  ke  bank  sebagai berikut:  (1)  prosedur  sulit  (30,30  persen); (2)  tidak  berminat  (25,34  persen);  (3)  tidak punya agunan (19,28 persen); (4) tidak tahu prosedur  (14,33  persen);  (5)  suku  bunga tinggi (8,82 persen); dan (6) proposal ditolak (1,93 persen) (Sulaeman, 2004).
Persepsi kemampuan membayar pinjaman  PMK  (X 4 )  secara  signifikan berpengaruh  positif  terhadap  keputusan PMK  memanfaatkan  SHM  sebagai  agunan. Dengan nilai koefisien regresi 0,613 (bertanda positif), nilai odds ratio sebesar 1,846. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi PMK terhadap  kemampuan  dalam  pembayaran pinjaman  ke  lembaga  keuangan,  rasio probabilitas  PMK  dalam  memanfaatkan SHM  sebagai  jaminan  kredit  dengan  tidak memanfaatkan SHM sebagai jaminan kredit akan  naik  dengan  faktor  1,846,  dengan asumsi  variabel  bebas  yang  lain  dianggap konstan.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap psikologis,  dengan  persepsi  kemampuan membayar  yang  tinggi,  mereka  yakin  dan optimis bahwa dengan tambahan modal dari kredit  tersebut  usaha  mereka  akan  berjalan
dengan  lancar  dan  lebih  maju,  sehingga ketakutan  akan  kegagalan  dalam  usahanya dan tanah yang menjadi agunan kelak akan disita rendah.
Persepsi  kemampuan  membayar  PMK yang  rendah  menyebabkan  kecenderungan PMK  dalam  memanfaatkan  SHM  sebagai jaminan  kredit  akan  turun.  Persepsi masyarakat  bahwa  jika  tidak  dapat membayar  kredit  atau  terjadi  kredit  macet, maka  tanah  yang  dijaminkan  akan  disita oleh pihak bank (memberi pengaruh sebesar 99,61  persen)  akibatnya  masyarakat  enggan menjadikan SHM sebagai jaminan kredit ke bank (Amir, 2008).
Keikutsertaan  PMK  pada  program sertifikasi tanah tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan PMK dalam memanfaatkan SHM  sebagai  agunan.  Keikutsertaan  dalam program sertifikat tanah pada lokasi penelitian ini  tidak  menjadi  dasar  keputusan  mereka dalam  memanfaatkan  SHM  sebagai  agunan, tetapi  lebih  didasarkan  pada  pertimbangan lain  yaitu  keinginan  pengembangan  usaha, kesesuaian  jumlah  kredit  yang  diperoleh dengan besarnya kebutuhan, persepsi prosedur peminjaman, dan persepsi kemampuan dalam membayar kredit.
Keikutsertaan  PMK  dalam  program sertifikat tidak signifikan terhadap keputusan dalam memanfaatkan SHM sebagai agunan  disebabkan  tujuan  utama  PMK mengikuti program sertifikasi adalah untuk memperoleh  kepastian  hukum  kepemilikan tanah  (sebesar  63,89  persen),  sedangkan tujuan untuk menjadikannya sebagai agunan kredit  masih  rendah  hanya  30,56  persen (tabel 3.5). Alasan mengapa masyarakat tidak memanfaatkan sertifikatnya sebagai jaminan sebagai  berikut:  (1)  karena  tujuan  utama mengikuti  kegiatan  pensertipikatan  tanah hanya untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan  tanahnya  saja,  (2)  ketakutan
mengalami kredit macet karena tidak dapat mengembalikan hutang, (3) belum memiliki rencana  kegiatan  usaha  (Abdullatief,  2005 dan Amir, 2008).
Tabel  2  (dua)  dapat  diketahui  bahwa peserta  program  sertifikat  yang  sudah memanfaatkan  SHM  sebagai  agunan  sudah cukup  tinggi  (sebesar  66,67  persen),  hanya 33,33  persen  yang  belum  memanfaatkan. Peserta  yang  tidak  mengagunkan  tersebut ternyata  33,33  persen  tetap  mengajukan pinjaman tetapi menggunakan agunan lain, yaitu berupa ternak/kayu sebesar 75 persen dan menggunakan BPKB sebesar 25 persen. Koperasi  Mulia  sebagai  lembaga  keuangan mikro  memang  memberikan  kemudahan prosedur peminjaman. Koperasi Mulia tidak mengharuskan agunan  berupa  sertifikat tanah  untuk  jumlah  pinjaman  yang  tidak terlalu  besar.  Agunan  dapat  berupa  ternak (sapi/kambing)  atau  agunan  berupa  pohon jati/kayu jati untuk jumlah pinjaman sekitar 5  juta,  bahkan  untuk  pinjaman  maksimal  1 juta  tanpa  agunan  dengan  kriteria  benar- benar nasabah yang sudah dipercaya pihak koperasi.  Umumnya  jumlah  pinjaman  dari PMK  di  Koperasi  Mulia  masih  tergolong rendah, sekitar 5 jutaan atau 10 jutaan.
Kemudahan  prosedur  yang  diberikan pihak  Koperasi  Mulia  ini  memang  sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang memang bertujuan  untuk  melayani  anggotanya  agar bisa berkembang dan bisa lebih sejahtera dan bukan dibentuk untuk mengejar keuntungan atau laba bagi perusahaan koperasi itu sendiri. Faktor kemudahan prosedur yang diberikan Koperasi  Mulia  ini  menjadi  salah  satu penyebab  alasan  keikutsertaan  PMK  dalam program sertifikasi tidak signifikan terhadap keputusan  memanfaatkan  SHM  sebagai agunan. Berikut distribusi penggunaan SHM hasil sertifikasi tanah UMK.
Tabel 2. Distribusi penggunaan SHM hasil program sertifikasi tanah UMK
Jumlah Prosentase (%) Tidak mengagunkan SHM : 12 33,33 1. tidak pinjam 2. pinjam 8 4 66,67 33.34
Istikomah -- Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo) 1. agunan ternak/kayu 3 75,00 2. agunan BPKB 1 25,00 Mengagunkan SHM : 24 66.67 a. sebelumnya belum pernah pinjam 8 33,33 b. pernah pinjam : 16 66,67 1. agunan ternak/kayu 5 31,25 2. BPKB 7 43,75 3. SK Dukuh 4. Tanpa agunan/kepercayaan 1 1 6,25 6,25 5. Letter C 1 6.25 total 36 100.00 Sumber: data primer (diolah)
Faktor  lain  yang  mungkin  menjadi penyebab  adalah  faktor  psikologis  dari pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  tersebut. Faktor  psikologis  yang  dimaksud  adalah rasa  ketakutan  dalam  diri  PMK  kalau usahanya  tidak  berhasil  sehingga  tidak akan  mampu  melunasi  pinjaman  dan  takut tanahnya  akan  disita,  bahkan  hal  tersebut mempunyai  pengaruh  sangat  besar  yaitu 99,61  persen,  mengakibatkan  masyarakat enggan  menjadikan  SHM  sebagai  jaminan kredit  ke  bank.  Rasa  ketakutan  ini disebabkan oleh kepercayaan diri PMK atas kemampuan  mereka  dalam  menjalankan usaha  masih  rendah.  Hal  ini  secara  tidak langsung  dipengaruhi  oleh  tidak  adanya atau  belum  maksimalnya  pembinaan- pembinaan  terhadap  PMK  tersebut  baik pembinaan  mengenai  manajemen  usaha maupun  motivasi  dalam  pengembangan usaha.  Pembinaan  yang  dilakukan  baru terbatas  pada  saat  tahap  awal  pelaksanaan penyuluhan  sertifikasi  dan  pada  saat penyerahan  sertipikat  setelah  program sertipikasi selesai (Amir, 2008).
Faktor umur juga berpengaruh dalam  rendahnya  keputusan  PMK  dalam pemanfaatan  SHM  sebagai  agunan.  Peserta program  sertipikasi  pada  penelitian  ini didominasi kelompok umur 60 tahun keatas dan umur 50 tahun keatas. Pada usia tersebut pada  umumnya  motivasi  dan  kemampuan dalam  pengembangan  usaha  sudah  jauh menurun.  Berdasarkan  hasil  observasi lapangan  dan  hasil  wawancara,  dalam menjalankan  usaha  mereka  cenderung bertujuan  untuk  mempertahankan  hidup atau  untuk  mengisi  waktu  luang  karena
sebagian  besar  anak-anak  mereka  sudah berkeluarga  dan  sudah  mempunyai  cucu, sehingga  tinggal  menikmati  hari  tua  serta lebih  mendekatkan  pada  kehidupan  sosial dan  keagamaan.  Hal  ini  menyebabkan keikutsertaan PMK dalam program sertifikasi tidak  signifikan  mempengaruhi  keputusan mereka dalam memanfaatkan SHM sebagai agunan.
Kemungkinan  lain  penyebab  masih rendahnya  pemanfaatan  sertifikat  sebagai jaminan  kredit  pada  penelitian  ini  terkait dengan  tipologi  daerah  penelitian  di  Desa Banjaroya  dan  sekitarnya.  Berdasarkan observasi  dilapangan  daerah  penelitian merupakan  daerah  perbukitan/punggung gunung,  yang  kurang  subur.  Usaha  di bidang  pertanian  yang  merupakan  mata pencaharian  pokok  mereka  selain  sebagai peternak  merupakan  pertanian  dengan air  irigasi  yang  terbatas,  cenderung  tadah hujan  atau  merupakan  pertanian  lahan kering.  Keberhasilan  usaha  dibidang pertanian  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat kesuburan  tanah  suatu  daerah  dan  faktor alam.  Hal  ini  sedikit  banyak  berpengaruh terhadap  belum  maksimalnya  keinginan untuk  mengembangkan  usaha  di  bidang pertanian  tersebut,  sehingga  menyebabkan keikutsertaan  dalam  program  sertifikasi tanah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan PMK dalam memanfaatkan SHM sebagai jaminan kredit.
Dampak ekonomi pendaftaran tanah di Kabupaten Sleman, Malang, dan Kabupaten Banyumas  berdasarkan  empat  tipologi wilayah. Hasil penelitian didapatkan bahwa untuk  wilayah  perkotaan  sebagian  besar
pemilik  sertifikat  memanfaatkan  untuk jaminan kredit (sebesar 70 persen), di wilayah semi  kota  ternyata  malah  sebaliknya  hanya 15  persen  saja  yang  menggunakan  untuk jaminan  kredit,  untuk  desa  subur  sudah  60 persen  pemilik  sertifikat  memanfaatkannya sebagai  jaminan  kredit  dan  untuk  desa kurang subur hanya 25 persen (sebagian kecil) yang  menggunakan  untuk  jaminan  kredit (Darmawan  dan  Santoso,  2002).  Sertifikat tanah yang dihasilkan dari program sertifikasi tanah-tanah UMK yang tidak diagunkan ke bank  untuk  menambah  permodalan,  maka diindikasikan  tidak  berpengaruh  terhadap sosial  ekonomi  masyarakat,  walaupun  nilai agunan  tanahnya  meningkat  (Sidipurwanty, 2008). Pendaftaran tanah mempunyai dampak yang lemah terhadap kesadaran tentang hak atas  tanah  bagi  petani  dalam  penggunaan kredit,  hasil  pertanian,  dan  konsentrasi hak  milik  tanah.  Pendaftaran  tanah  lebih berpengaruh  terhadap  keamanan  hak  milik tanah  daripada  menaikkan  produktivitas (Place dan Adholla, 1998).
Analisis Regresi Linear Berganda (Kenaikan Jumlah pinjaman yang diberikan lembaga keuangan kepada PMK selaku pemilik tanah/Y 2 )
Tabel 3. Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Jumlah Pinjaman dari Lembaga Keuangan (Y 2 ) No. Variabel Koefisien Prob (p-value) Keterangan 1. Konstanta 4,0032 0,3118 Tidak signifikan 2. Kenaikan omzet (X 1 ) 1,1525 0,0000 Signifikan 3. Penggunaan Sertifikat (diagunkan/tidak) (D 1 ) 0,2036 0,8517 Tidak signifikan 4. Persepsi terhadap Analisis Kredit (X 2 ) 0,3656 0,0004 Signifikan 5. Umur (X 3 ) -0,1525 0,0025 Signifikan 6. Jenis Kelamin (D 2 ) 0,2826 0,7837 Tidak signifikan 7. Tingkat pendidikan (X 4 ) -1,0054 0.0511 Tidak Signifikan 8. Keikutsertaan progam (D 3 ) 0,7448 0,8742 Tidak signifikan Persamaan  regresi  linear  berganda sebagai berikut: Y
=  4,0032  +  1,1522X 1 +  0,2036D 1 + 0,3656X 2 –  0,1525X 3 +  0,2826D 2 – 1,0054X 4 + 0,7448D 3 + € i
Tingkat Signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5 persen dan dibandingkan dengan
tingkat  signifikansi  masing-masing  variabel independen.  Apabila  tingkat  signifikansi variabel  independen  <  0,05,  maka  variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya pada level 5 persen, dan sebaliknya. Kenaikan omzet usaha (X 1 ) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kenaikan jumlah pinjaman  dari  lembaga  keuangan  dalam hal  ini  koperasi.  Jika omzet PMK  tersebut mengalami kenaikan berarti volume penjualan atas  barang/jasa  yang  diproduksi  dalam kurun  waktu  tertentu  mengalami  kenaikan, sehingga pendapatan PMK tersebut juga naik yang  pada  akhirnya  laba  atau  keuntungan yang diperolehnya juga mengalami kenaikan. Jadi  kenaikan omzet kecenderungannya  akan diikuti  dengan  kenaikan  laba/keuntungan. Kenaikan omzet merupakan  indikasi  bahwa pertumbuahn  ekonomi  perusahaan  tersebut sangat  bagus  sehingga  pihak  lembaga keuangan layak memberikan kenaikan jumlah pinjaman/kredit.
Penggunaan  sertifikat  tanah  sebagai agunan  (D 1 )  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kenaikan  jumlah pinjaman  dari  lembaga  keuangan.  Hal ini  berarti  penggunaan  sertifikat  sebagai agunan  dalam  penelitian  ini  tidak  menjadi dasar  pertimbangan  pihak  koperasi  untuk menaikkan  jumlah  pinjaman.  Hal  ini
Istikomah -- Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo)
disebabkan  karena  lokasi  obyek  tanah  yang disertifikatkan  sebagian  besar  berada  di daerah  perbukitan  atau  punggung  gunung dengan  pertanian  lahan  kering  yang agak  tandus  dan  tadah  hujan.  Walaupun tanah  sudah  bersertifikat  dan  mempunyai kekuatan  hukum  yang  jelas  orang  malas dan  enggan  untuk  berinvestasi  di  daerah tersebut  sehingga  harga  jual  tanahnya  tidak mengalami  kenaikan  atau  nilai  agunannya relatif  tetap  dan  tidak  mengalami  kenaikan yang mencolok, sebagaimana yang dikatakan Sidipurwanty  (2008)  sertifikasi  tanah-tanah UMK dapat meningkatkan nilai agunan tanah sebesar 100 persen sampai dengan 400 persen.
Dampak  program  sertifikasi  masal terhadap penyerapan modal dalam menunjang  pengembangan  UKM  di  Kota Cimahi, ternyata program sertifikasi massal di Kota Cimahi belum memberikan dampak berarti bagi peningkatan pinjaman UKM atau penyerapan  modal  UKM  (Abdullatief  ,2005 dan  Amir,  2008).  Persepsi  PMK  terhadap analisis  kredit  yang  diterapkan  lembaga keuangan (X 2 ) secara signifikan berpengaruh positif  terhadap  kenaikan  jumlah  pinjaman dari lembaga keuangan. Hasil analisis tersebut dapat  menggambarkan  performan  debitur, terutama  kondisi  dan  pertumbuhan  usaha debitur  sehingga  didapatkan  debitur  yang benar-benar  layak  untuk  diberikan  kredit karena mampu dan sanggup membayar dan melunasi pinjaman, sehingga dapat dicegah secara  dini  kemungkinan  terjadinya default atau  kegagalan  nasabah  dalam  memenuhi kewajibannya  untuk  melunasi  kredit  yang diterimanya  beserta  bunga  yang  telah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama.
Umur  responden  (X 3 )  berpengaruh signifikan  terhadap  kenaikan  jumlah pinjaman lembaga keuangan. Umur menjadi salah  satu  dasar  pertimbangan  koperasi sebagai lembaga keuangan dalam penelitian ini  untuk  mengevaluasi  kondisi  usaha  dan perilaku  kewirausahaan  pelaku  UMK, terkait dengan keputusan dalam menaikkan jumlah pinjaman. Usia adalah sebuah faktor penentu dalam orientasi pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan distribusi PMK baik
peserta  program  dan  bukan  peserta  lebih banyak  pada  usia  50  tahun  keatas.  Pada peserta  program  yang  berumur  60  tahun keatas yang lebih mendominasi sebesar 38,89 persen,  kemudian  umur  50-59  tahun  dan 40-49  tahun  masing-masing  sebesar  30,56 persen dan 25 persen. Hal ini terkait dengan pemenuhan  persyaratan  objek  tanah  dalam proses pendaftaran tanah.
Salah  satu  kriteria  objek  tanah  adalah bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi  karena  tanah  warisan  yang  belum dibagi  harus  mendapatkan  persetujuan dari  semua  ahli  waris  dan  biasanya kendalanya  adalah  sulitnya  mendatangkan dan  mendapatkan  persetujuan  tersebut. Pada  umumnya  tanah-tanah  PMK  di daerah  penelitian  masih  merupakan  tanah milik  orang  tua  yang  belum  dipecah  atau belum  diturunkan  kepada  anak-anaknya sehingga  tidak  dapat  diikutkan  dalam program  sertifikasi,  walaupun  mereka secara  persyaratan  subyek  memenuhi  dan punya  keinginan  besar  untuk  mengajukan pinjaman.  Peserta  program  umumnya merupakan pemilik tanah dengan usia yang sudah  tua  yang  cenderung  mulai  menurun produktivitasnya.  Pada  kisaran  umur tersebut kecenderungan motivasi usaha dan semangat  mengembangkan  usaha  sangat turun,  apalagi  biasanya  anak-anak  mereka sudah  dapat  mandiri  dan  berkeluarga sehingga tanggung jawab berkurang.
Tingkat pendidikan (X 4 ) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kenaikan jumlah pinjaman dari lembaga keuangan. Dalam usaha mikro dan kecil pada umumnya mempunyai pendidikan formal yang masih rendah, dengan usaha yang masih bersifat turun temurun dan masih menggunakan teknologi sederhana atau masih bersifat tradisional. Pendidikan informal lebih  dibutuhkan  oleh  PMK  dan  akan  lebih berpengaruh  dalam  mendukung  kesuksesan usaha  mereka.  Kemampuan  manajemen yang masih terbatas menjadi salah satu faktor utama kegagalan UMK selama ini. Perbaikan manajemen  usaha  melalui  pendidikan informal  seperti  kursus-kursus,  diklat,  atau pelatihan-pelatihan singkat tentang tata kelola
usaha, sangat efektif bagi peningkatan usaha. Walaupun pendidikan hanya SD apabila sering mengikuti  pelatihan-pelatihan  pengelolaan usaha pasti akan lebih berhasil dibandingkan dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan kemampuan manajemen usahanya pas-pasan. Pendidikan  informal  sangat  berpengaruh dalam keberhasilan wirausaha.
Keikutsertaan responden dalam program sertifikasi tanah UMK (D 3 ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan jumlah pinjaman. Hal  ini  secara  tidak  langsung  dikarenakan pemanfaatan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit  masih  sangat  rendah,  belum  menjadi motivasi  utama  dalam  keikutsertaan  PMK pada program sertifikasi tanah. Keikutsertaan dalam program sertifikasi belum berpengaruh maksimal  dalam  perkembangan  usahanya, karena tidak serta merta mempengaruhi PMK dalam  memanfaatkan  SHM  sebagai  agunan. Hal  ini  secara  tidak  langsung  menyebabkan keikutsertaan  program  sertifikasi  tidak berpengaruh pada kenaikan jumlah pinjaman yang ditawarkan lembaga keuangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian Pengaruh Program Sertifikasi Tanah UMK tahun  2008  di  Kabupaten  Kulon  Progo terhadap  akses  permodalan  bagi  UMK sebagai  berikut: Pertama ,  faktor-faktor  yang signifikan  mempengaruhi  keputusan  PMK dalam memanfaatkan SHM sebagai jaminan kredit dalam penelitian ini adalah keinginan PMK dalam pengembangan usaha, kesesuaian jumlah  kredit  yang  diperoleh  dan  yang dibutuhkan, persepsi prosedur peminjaman, dan persepsi kemampuan membayar kredit PMK  tersebut.  Program  Sertifikasi  Tanah UMK  tahun  2008  yang  dilaksanakan  di Kabupaten Kulon Progo belum memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan akses  permodalan  bagi  UMK.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  tidak  signifikannya pengaruh  variabel  keikutsertaan  PMK dalam  program  sertifikasi  tanah  terhadap keputusan dalam memanfaatkan SHM hasil program  sertifikasi  tanah  tersebut  sebagai jaminan  kredit. Kedua ,  Program  Sertifikasi
Tanah UMK tahun 2008 yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan  akses  permodalan  bagi  PMK ditinjau dari aspek kenaikan jumlah pinjaman yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan kepada  PMK  selaku  pemilik  tanah.  Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan jumlah  pinjaman  dari  lembaga  keuangan dalam penelitian ini adalah kenaikan omzet, persepsi  UMK  terhadap  analisis  yang diterapkan  lembaga  keuangan,  umur,  dan tingkat pendidikan PMK.
Tujuan Program Sertifikasi Tanah UMK selain pemberian kepastian hukum hak atas tanah  bagi  UMK,  yaitu  tujuan  peningkatan akses terhadap sumber-sumber permodalan bagi  PMK  tercapai,  dalam  pemilihan subjek  program  sertifikasi  tanah  sebaiknya diperhatikan  juga  aspek  kelayakan  usaha dan  faktor-faktor  lain  yang  berpengaruh dalam pengembangan usaha bagi PMK baik faktor  internal  maupun  eksternal,  antara lain  usia,  tingkat  pendidikan  yang  terkait dengan kemampuan manajerial, lokasi, dan jenis  usaha.  Manfaat  SHM  hasil  Program Sertifikasi  Tanah  UMK  selain  meningkat legalitas diharapkan dapat meningkat akses permodalan  sehingga  berdampak  pada pengembangan UMK.
Program  Sertifikasi  Tanah  UMK  agar dapat  berpengaruh  terhadap  kenaikan jumlah pinjaman yang ditawarkan lembaga keuangan  pada  PMK  selaku  pemilik tanah,  dalam  pelaksanaannya  selain mengutamakan  ketepatan  dalam  pemilihan subyek  dan  obyek  penerima  program  baik dari  aspek  persyaratan  legalisasi  asset maupun  kelayakan  usaha,  perlu  dilakukan juga  pembinaan  terhadap  tata  kelola  usaha sehingga menunjang pengembangan UMK.  Oleh  karena  itu,  perlu  ditingkatkan koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait yaitu BPN RI, Kementerian Koperasi dan  UKM,  Pihak  lembaga  keuangan/ perbankan/koperasi dan instansi terkait lain, sehingga program benar-benar memberikan dampak  yang  berarti  dalam  menunjang kesejahteraan UMK.
Istikomah -- Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo)

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  A,  2008,  “Analisis  Dampak  Program Sertipikasi  Tanah  Terhadap  Akses Kredit  Perbankan  dan  Peningkatan Pendapatan  Petani  di  Kabupaten Bekasi” Tesis  S2, Magister  Studi Manajemen  dan  Bisnis,  Sekolah Pascasarjana,  Institut  Pertanian Bogor.
Arsyad,  L,  1999, Pengantar  Perencanaan  dan Pembangunan  Ekonomi  Daerah. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Boediono, 2008, Ekonomi Mikro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1. Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
Byamugisha,  F.F.K.,  1999,  Policy  Research Working  Paper:  The  Effects  of
Land  Registration  on  Financial
Development and Economic Growth :  A  Theoretical  and  conceptual
Framework,  World  Bank  Policy Research Working Paper 2240. Darmawan,  D.A,  2001,  “Kajian  Teoritis Dampak Pendaftaran Tanah Terhadap  Pengembangan  Ekonomi Wilayah” Jurnal  IPTEK  Pertanahan
Vol. 1 No. 7 Juli 2001.
Darmawan, D.A,  dan  Santoso,  J,  2001, “Dampak  Ekonomi  Pendaftaran Tanah”. Jurnal IPTEK Pertanahan. Fahmi,  I,  dan  Hadi,  Y.L.,  2009, Pengantar Manajemen  Perkreditan ,  Alfa  Beta, Bandung.
Hutagalung,  R.B.,  dan  Situmorang,  S.  H,
2008, Pengantar  Kewirausahaan. USU Press, Medan.
Jumhur,  2006,  “Analisis  Permintaan Kredit  Modal  Kerja  Usaha  Kecil Di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus Permintaan  Modal  Kerja  Usaha Kecil  Sektor  Perdagangan  dari BMT)” Tesis  S2, Magister  Ilmu Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan, Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro Semarang.
Kasmir,  2003,  “Manajemen  Perbankan”  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kuncoro,  M,  2009, Ekonomika  Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis  Global, UPP  STIM  YKPN, Yogyakarta.
Mesman,  A,  2008,  “Analisis  Pengaruh Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Kinerja  Ekonomi  Pengusaha  Mikro dan  Kecil  di  Kabupaten  Konawe Selatan”. Tesis  S2. Magister  Studi Manajemen  dan  Bisnis,  Sekolah Pascasarjana,  Institut  Pertanian
Bogor. Noersasongko,  E,  2005,  “Analisis  Pengaruh Karakteristik Individu, Kewirausahaan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap  Kemampuan  Usaha  Serta Keberhasilan  Usaha  Pada  Usaha Kecil Batik di Jawa Tengah”. Disertasi, Program  Pascasarjana  Universitas
Merdeka Malang. Panggabean,  R,  2008,  Kerjasama  Bank, Koperasi  dan  Lembaga  Keuangan Mikro (LKM) Mendukung Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM),  Peneliti pada  Deputi  Bidang  Pengkajian Sumber  Daya  UKMK.  Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta.
Pasaribu,  F,  2007,  “Hubungan  Karakteristik Pegawai  Dengan  Produktivitas Kerja”  Jurnal  Ichsan  Gorontalo Volume  2,  No.  1,  Februari  –  April 2007.
Place,  Frank  dan  Adholla,  Migot,  S.E,  1998, “The  Economic  Effects  of  Land Regrsitration on Smallholder Farms in  Kenya:  Evidence  from  Nyeri and  Kakamega  Districts”. Jurnal Land  Economics ,  The  University  of Wisconsin Press. Volume 74, No. 3, pp. 360-373, August 1998.
Ridwan, 2010, “Peta Ekonomi Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di Kabupaten  Kulon  Progo  Daerah Istimewa  Yogyakarta”. EFEKTIF
Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. I, No. 1, Juni 2010, 1-15, Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra.
Sidipurwanty,  E,  2008,  “Sertifikasi  Tanah-
Tanah  Usaha  Mikro  dan  Kecil (Kendala  dan  Dampaknya)” Jurnal Iptek  Pertanahan Vol.  VIII  Nomor  1, Tahun 2008.
Subandi,  S.  2007,  Potensi  Pengembangan Permodalan  UMKM  Dari  Pinjaman Perbankan. Artikel. Diakses  dari: http://www.smecda.com/deputi7/ file_ Infokop/VOL1502/5%20 slamet-2.pdf,  pada  tanggal  9  Juli 2012. Suhardjono,  2003, Manajemen  Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah . UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Sulaeman,  S,  2004,  Pengembangan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Dalam Menghadapi  Pasar  Regional  dan Global,  Infokop  Nomor  25  Tahun XX.
Winarno, W.W., 2007, Analisis Ekonometri dan Statistika  dengan  Eviews ,  UPP  STIM YKPN, Yogyakarta. ;