Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 447-453| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3979.447-453

## SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUN MASKER SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Kadek Wahyu Juniarta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia wahjun21@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Penimbunan  merupakan kegiatan mengumpulkan barang sehingga  menjadi langka di pasaran dan dijual dengan harga  yang  mahal.  Di  masa pandemi covid-19 masker sangat  dibutuhkan  masyarakat, tetapi  oknum yang  tidak memiliki empati terhadap sesama masyarakat melakukan penimbunan terhadap masker sehingga menjadi langka dan  harganya  menjadi  mahal.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  pengaturan  hukum  terhadap  pelaku penimbun  masker  di  masa  pandemi  covid-19  serta  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penimbun  masker  di  masa pandemi  covid-19.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang  diterapkan  yaitu  bahan  hukum  primer  serta  bahan  hukum  sekunder. teknik  dalam  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  teknik  studi  kepustakaan  yang kemudian  dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sanksi  pidana  terhadap  pelaku penimbun  masker berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dengan pidana penjara  paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  juga  dapat  dikenakan  sanksi,  berupa  sanksi  administratif,  sanksi  pidana  pokok,  sanksi  pidana tambahan. Pemerintah harus dapat memberikan sanksi yang pantas untuk pelaku penimbun masker karena telah melanggar dan mengancam kepentingan masyarakat.
Kata Kunci : Penimbun Masker, Pidana, Sanksi

## Abstract
Hoarding is an activity of collecting goods so that they become scarce in the market and are sold at high prices. During the COVID-19 pandemic, people really need masks, but people who don't have empathy for their fellow citizens hoard masks so that they become scarce and the price becomes expensive. The purpose of this study is to  reveal  the  legal  arrangements  against  the  perpetrators  of  hoarding  masks  during  the  COVID-19  pandemic and criminal sanctions against  those  who hoard  masks during  the COVID-19 pandemic. In this study using  a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials applied are primary legal materials and  secondary  legal  materials.  the  technique in  collecting  legal  materials  used  is  a  literature  study  technique which  is  then  analyzed  systematically.  The  results  of  the  study  indicate  that  criminal  sanctions  against perpetrators  of  hoarding  masks  are  based  on  Article  107  of  Law  Number  7  of  2014  with  a  maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00. In Law Number 5 of 1999 sanctions can also  be  imposed,  in  the  form  of  administrative  sanctions,  basic  criminal  sanctions,  additional  criminal sanctions.  The  government  must  be  able  to  provide  appropriate  sanctions  for  the  perpetrators  of  hoarding masks because they have violated and threatened the interests of the community.
Keywords: Hoarding Masks, Criminal, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Sejak  masa  berlakunya  Konstitusi  Negara  Indonesia  telah  menjamin  kemakmuran  masyarakat dengan  melihat  aspek  perekonomian  yang  disusun  atas  asas  kekeluargaan  dengan  menerapkan prinsip  demokrasi.  Pernyataan  tersebut  selaras  dengan  Pasal  33  UUD  NRI  1945  tentang Perekonomian  Nasional  dan  Kesejahteraan  Sosial.  Di  dalam  usaha  dan  perdagangan  juga  sering terjadinya  persaingan  antar  pelaku  usaha,  persaingan  terjadi  apabila  ada  beberapa  pelaku  usaha bergerak dalam bidang usaha yang sama atau sejenis, bersama-sama menjalankan perseroan di tengah kawasan  praktik  (pemasaran  yang  sama),  tiap-tiap  perseroan  berjuang  semaksimal  mungkin  guna melampaui perseroan lainnya guna mendapatkan profit sebanyak-banyaknya (Utami & S, 2017) . Salah  satu  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  adalah penimbunan barang pokok. Diamati pada maknanya penimbunan yaitu pekerjaan dimana menimbun
suatu  benda-benda  mengakibatkan  benda  yang  dimaksudkan  dapat  sulit  ditemui  dan  menjadi kenaikan  harga  pada  bursa  lalu  menjajakannya  dengan  nilai  jual  yang  lumayan  melambung  tinggi mengakibatkan orang-orang atau penduduk sekitar susah untuk mencapainya. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  menyatakan  bahwa,  “pelaku  usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu dalam  waktu  berlangsungnya  sukarnya  barang  tersebut  ditemui  dipasaran,  kenaikan  tarif  yang melambung  tinggi,  serta  halangan  jalannya  perniagaan  suatu  benda”.  Dalam  garis  besar  Undang- Undang  tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu atau kelompok harus mementingkan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  masyarakat Indonesia, tanpa menderogasi atau menimbun barang dalam keadaan genting (Aji & Yunus, 2018) . Pada  hakikatnya  penimbunan  terjadi  karena  beberapa  faktor  yaitu:  faktor  internal  terjadi karena sifat khusus dari individu yang memiliki mental rendah. Sedangkan faktor eksternalnya, yaitu berpokok  pangkal  pada  lingkungan  luar  dari  diri  manusia,  terutama  hal-hal  yang  mempunyai hubungan  dengan  timbulnya  kriminalitas.  Pada  masa  pandemi covid-19 masker  sangat  dibutuhkan masyarakat. Covid-19 adalah virus yang disebabkan oleh virus severe actue syndrome coronavirus-2 (SARS- CoV-2) menular dengan sangat cepat antar orang ke orang, virus ini mulai ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019, hingga saat ini virus covid-19  atau  disebut  juga  dengan  virus corona  telah  menyebar  hingga  hampir  seluruh  negara  di  Dunia  termasuk  juga  indonesia  bahkan hingga saat ini obat dan vaksin untuk mencegah penyebaran virus covid-19 belum ditemukan.
Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus ini ditetapkan sebagai  pandemi  global.  Akibatnya bukan  hanya  terhadap angka yang terinfeksi maupun kasus  kematian  yang  terus  meningkat,  pandemi  ini  juga  berimbas  pada  hampir  semua  aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum. Di bidang ekonomi terpuruknya perekonomian di banyak negara  di  dunia  mengakibatkan  penyusutan  perekonomian  secara  global.  Negara  Indonesia  sendiri menarik  kesimpulan  untuk  memutuskan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). Pemerintah  Indonesia  berpendapat  peristiwa  ini  sebagai  keadaan  keperluan  yang  mengikat  sesuai pemberitahuan World  Health  Organization  (WHO), demi  mengelola  konsistensi  moneter  negara yang  terpapar  pandemi.  penyusunan  berikut  terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19) atau  Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas Sistem Keuangan.
Virus  tersebut  menebar  dalam  waktu  yang  benar-benar  gesit  apabila  bersentuhan  frontal bersama  pesakit  oleh  sebab  itu  tim  kedokteran  dalam  menindaklanjuti  penderita covid-19 tersebut pula  paling  membutuhkan  media  penjaga  pribadi  yang  akseptabel  semacam  masker  medis  guna memenuhi kinerjanya dalam bertugas. akan tetapi keberadaan masker saat ini menjadi sangat langka dan  harganya  pun  melonjak  mahal  dibanding  harga  normal  sebelum  adanya  wabah  virus covid-19 . Setelah  dilakukan  pengusutan  akan  kelangkaan  masker  tersebut,  ternyata  terdapat  banyak  oknum yang  tidak  bertanggung  jawab  sedang  memainkan  perannya  dalam  pademi covid-19 ini.  Melihat masker sangat dibutuhkan masyarakat disaat masa seperti ini dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang  tidak  memiliki  rasa  empati  dan  hanya  mementingkan  dirinya  sendiri  melakukan  penimbunan masker  sehingga  membuat  barang  seperti  masker  mengalami  kelangkaan  sehingga  mengakibatkan harga masker yang mahal.
Syarat  perundang-undangan  yang  mengendalikan  pembatasan  pengumpulan  ataupun  kepemilikan benda  yang  dimaksudkan  buat  melindungi  konsumen  pasti  sanggup  digunakan  dalam  kaitannya dengan  penumpukan  masker.  Syarat  tentang  penumpukan  benda  buat  kepentingan  konsumen  ini dilihat pada:
1. Undang-undang  Perdagangan  (Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014)  Peraturan  Perundang- undangan berhubungan berkenan perniagaan ini sendiri menandakan bahwasanya ditengah gerakan perniagaan,  posisi  negara  sejatinya  absolut  supaya  tersuguhnya  suatu  benda-benda  masyarakat serta menghindari terjadinya kegagalan bursa.
2. Undang-undang  Persaingan  Usaha  (Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999)  Undang-Undang Persaingan Usaha relevan digunakan manakala penimbunan  termasuk ke dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Menurut (Triyana  et  al.,  2021) Sanksi  pidana  tentang  tindak  pidana  penimbunan  dan pelipatgandaan  harga  masker  dan  hand  sanitizer  pada  masa  pandemic  covid-19  terdapat  pada  Pasal 107  Undang-undang  nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan.  Lebih  lanjut, (Kaharuddin,  2021) berpendapat  bahwa  pelaku  penimbunan  masker  pada  masa  pandemi  Covid-19  dapat  dijerat  sanksi pidana dengan Pasal tersebut. Hal ini perlu ditindaklanjuti sebab penimbunan masker dikala pandemi covid-19, dimanfaatkan oleh orang-orang yang melihat peluang dalam mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat pada umumnya serta Negara (Rizky, 2021) . Maka  berdasarkan  kajian  terdahulu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap pengaturan hukum  terhadap  pelaku  penimbun  masker  di  masa  pandemi  covid-19  serta  sanksi  pidana  terhadap  pelaku penimbun masker di masa pandemi covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif,  yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan (Marzuki,  2014) .  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (The  Statute  Approach) dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam observasi berikut terdapat 2 bahan hukum yaitu bahan hukum  primer  serta  bahan  hukum  sekunder.  teknik  dalam  pengumpulan  bahan-  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  teknik  studi  keputusan  yaitu  dengan  membaca,  mencatat,  mengutip,  meringkas, dan  mengulas  informasi  data-data  dari  peraturan  perundang-undangan  maupun  literatur-literatur. Dengan mencari bahan dalam buku-buku terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku penimbun masker di  masa  pandemi  covid-19  yang  dalam  hal  ini  masuk  ke  dalam  hukum  persaingan  usaha.  Analisis bahan  hukum  dengan  menggunakan  metode  pengolahan  bahan  hukum  secara  sistematis,  yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Penimbun Masker di Masa Pandemi Covid-19
Pada  hakikatnya  penimbunan  terjadi  karena  beberapa  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal, faktor  internal  terjadi  karena  sifat  khusus  dari  seseorang  yang  memiliki  mental  rendah.  Dan  faktor eksternalnya  yaitu  berpokok  pangkal  pada  lingkungan  luar  dari  diri  manusia,  terutama  hal  yang mempunyai  hubungan  hubungan  dengan  kriminalitas.  Penimbunan  dalam  penelitian  ini  adalah kegiatan  yang  melanggar  hukum  yang  berupa  penimbunan  masker  berarti  tindakan  yang  dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan masker dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan  tujuan  meraup  keuntungan  yang  berlipat  ganda.  Dimana  pada  masa  pandemi covid-19 ini masker  sangat  diperlukan  oleh  tenaga  medis  dan  juga  masyarakat.  Kaidah  digunakan  guna membangun  kesaksamaan  pada  tiap  hak  serta  kewajiban  yang  dipunyai  pada  semua  masyarakat. Disamping itu dengan hadirnya kaidah bisa pula  memakai  denda  kepada  siapa saja yang menentang kebijakan  yang  sudah  dikerjakan  dengan  pihak  berwenang.  Permasalahan  penimbunan  masker  oleh oknum pelaku  usaha  sehingga  menjadi  langka  dipasaran  dan dapat  dijual dengan harga  yang diluar kewajaran,  menggambarkan  bahwa  pelanggaran  tersebut  tengah  mengancam  atau  telah  melanggar kepentingan  masyarakat.  Peranan  negara  melalui  instrumen  hukum  pidana  dalam  konteks  ini  dapat menjadi pilihan terbaik guna menyelesaikan pelanggaran pelaku usaha tersebut yang sebenarnya telah melanggar ketentuan hukum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dibentuk untuk mengedepankan nasional  dan  ditunjuk  pada  perlindungan  pasar  domestik  maupun  produk  dalam  negeri,  membuat regulasi  terhadap  perdagangan  dalam  negeri  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  Dimana  mengatur  seluruh  aktivitas dan  segala  akibat  hukum  yang  terkait  dengan  perdagangan,  baik  itu  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis  yang  terjadi  ditengah  masyarakat  agar  berjalan  dengan  lancar,  tertib,  aman,  dan  tidak  ada pihak yang dirugikan (Asikin, 2013) .
Dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana Persaingan  usaha  merupakan  hal  yang  paling menjadi perhatian dalam konteks dunia usaha. Suatu pelaksanaan monopoli dapat menjadikan suatu
kasus  di tengah dunia bisnis oleh sebab itu dapat  menyulut  persaingan bisnis yang tidak sehat  serta keterkaitannya  ialah  belum  bersaingnya  bursa  oleh  sebab  itu  mengakibatkan  penurunan  kapabilitas saing pelaku bisnis.
Menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menegaskan  pembentukan  undang-undang  ini bertujuan untuk :
a. Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  sebagai  salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
b. Mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan usaha yang sehat sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
c. Mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha
Dilihat  dengan  bersama-sama  maksud  di  atas,  bisa  dijelaskan  bahwasannya  oleh  sebabnya  dasar maksud  dari  Peraturan  Perundang-Undang  Persaingan  Usaha  ialah  guna  mewujudkan  daya  guna ditengah  perniagaan  bisnis  demi  pengembangan  kesejahteraan  khalayak  banyak.  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menghendaki  agar  kegiatan  usaha  berlangsung  secara  sehat,  sehingga  praktik-praktik  monopoli dan berbagai kecurangan dalam berusaha harus dicegah supaya tidak mengganggu kepentingan umum.
Dalam  konteks  penelitian  ini  tidak  semua  perjanjian  dan  kegiatan  yang  dilarang  itu  relevan, maka  bagian  berikut  hanya  membahas  larangan  perjanjian  dan  kegiatan  yang  memiliki  relevansi. Berikut larangan perjanjian dan kegiatan yang relevan untuk penelitian ini:
a. Oligopoli
Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Pantangan  oligopoli  membidik dalam  pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  mengenai  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang  berbunyi  “pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran  barang  dan  jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat”.
b. Perjanjian Penetapan Harga
Penetapan harga adalah suatu wujud pengingkaran kepada kaidah persaingan usaha dikarenakan pola negosiasi  tarif hendak  secara  serentak membebaskan  kompetisi dimana sejatinya dilakukan diantara industri-industri  di  bursa.  Larangan  ini  mengacu  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang  berbunyi “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan harga  atas  suatu  barang  atau  jasa  yang  harus  dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan  pada  pasar bersangkutan yang sama”.
c. Kartel
Kartel  ialah  persekutuan  atau  persekutuan  antara  suatu  kelompok  produsen  barang  serupa  dimana bertujuan  guna  mengawasi  pembuatan,  tarif,  serta  pemasarannya.  Pantangan  kartel  berikut membidik  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  mengenai  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  sehat  yang  berbunyi  “Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya,  yang  bermaksud  untuk  mempengaruhi  harga  dengan mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  suatu  barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.
d. Monopoli
Suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha dapat dikatakan patut diduga melakukan monopoli ini jika,  antara  lain,  menguasai  lebih  dari  50  persen  pangsa  pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa  tertentu. Larangan ini merujuk pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang  berbunyi  “pelaku  usaha  dilarang melakukan  penguasaan  atas  pembelian  ataupun penjualan benda  ataupun pelayanan dimana  mampu membuat kegiatan monopoli maupun persaingan bisnis tidak sehat”.
e. Penguasaan Pasar
Larangan  ini  didasarkan  pada  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yang  melarang  pelaku  usaha  baik  sendiri maupun  bersama  pelaksana  bisnis  yang  lain  dapat  melaksanakan  beberapa  aktivitas  yang  bisa membuat  berlangsungnya  kegiatan  monopoli  atau  persaingan  bisnis  yang  tidak  sehat  salah  satunya, menghalangi perkembangan serta pemasaran benda ataupun pelayanan kepada bursa yang berkaitan.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penimbun Masker
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  menjadi  sumber  hukum  pidana  di  Indonesia telah mengatur bentuk hukuman pidana dalam pasal 10 KUHP, yaitu :
1. Pidana Pokok, terbagi atas :
a. Pidana mati adalah hukuman paling berat dari semua pidana yang diakui di dalam hukum positif  Indonesia.  Tercantum  dalam  ketentuan  Peraturan  Perundang-  undangan  Pasal  69 ayat  (1)  KUHP,  Dengan  demikian  pidana  mati  merupakan  pidana  terberat  dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya.
b. Pidana penjara adalah suatu wujud kriminalitas dimana berwujud penyekatan keleluasaan beraktivitas  dimana  dijalankan  guna  mengunci  serta  memasukkan  narapidana  ke  tengah suatu lembaga pemasyarakatan (LP) guna mengharuskannya untuk mematuhi keseluruhan kaidah  tata  tertib  yang  berlaku  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  tersebut  (Elwi  Danil dan Nelwitis, 2002:47).
c. Pidana  kurungan  tercantum  dalam  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  Pasal  18 ayat (1) KUHP pidana kurungan diberlakukan untuk individu yang membuat suatu delik kriminal, ataupun sebagai alternatif pidana denda dimana belum boleh diuangkan.
d. Pidana  denda  ialah  suatu  wujud  ganjaran  untuk  individu  yang  mengharuskannya  untuk membayar kesalahan atas perbuatan yang telah dibuatnya dengan sejumlah uang tertentu. Pidana Denda Tercantum dalam Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pasal 30 ayat (2) KUHP
e. Pidana tutupan, pada Pasal 10 KUHP dicantumkan pidana tertutup sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
a. Pencabutan hak-hak tertentu Hakim melalui putusannya dapat mencabut hak-hak tertentu dari seorang terpidana. Yang dimaksud hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP.
b. Perampasan barang-barang tertentu Pidana  perampasan  barang-barang  tertentu  merupakan  jenis  pidana  terhadap  harta kekayaan,  sama  halnya  seperti  pidana  denda.  Ketentuan  mengenai  perampasan  barang- barang  tertentu  Tercantum  dalam  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  pasal  39 KUHP.
c. Pengumuman putusan hakim
Pengumuman putusan hakim tercantum dalam Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pasal 43 KUHP.
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  penimbunan  masker  adalah  kegiatan  yang  melanggar hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  Oleh  karena  masker  merupakan  barang  yang  sangat  dibutuhkan  pada  masa  pandemi covid-19  untuk  menjaga  kesehatan  bahkan  keselamatan  masyarakat  terutama  tenaga  medis,  maka sudah  seharusnya  ada  perubahan  terkait  klasifikasi  barang  penting.  Dalam  kaitannya  dengan penegakan  hukum  untuk  menindak  pelaku  penimbunan  masker,  hal  itu  mendorong  dilakukannya penemuan hukum (rechtsvinding) maupun penafsiran oleh aparat penegak hukum. Kondisi demikian yang  menjadi  dasar  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menggunakan  pertimbangan  hukum  dengan menggunakan  penafsiran  sistematis  sebagai  jalan  tengahnya.  Penafsiran  sistematis  yaitu  suatu interpretasi untuk menentukan arti atau makna norma/kaidah hukum suatu pasal undang-undang harus dikaitkan  dengan  ketentuan  pasal  lainya  dalam  kerangka  satu  sistem  hukum (Atmaja  &  Budiartha, 2019) .  Dari  aspek  hukum  pidana,  kelima  larangan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  tersebut  juga  termasuk sebagai larangan yang dapat dikenakan sanksi. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan 2
macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan (Mahendrawati & Sudarsono, 2018) .

## 1. Sanksi administrative
Sanksi  administratif  merupakan  satu  tindakan  yang  dapat  diambil  oleh  Komisi  terhadap pelaku  usaha  yang  melanggar  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  Pasal  47  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Sanksi pidana
a. Sanksi pidana pokok
Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  menentukan  bahwa  sanksi  pidana  pokok meliputi pidana denda minimal Rp. 25.000.000.000,00 dan maksimal Rp. 100.000.000.000,00.
b. Pidana tambahan
Pidana  Tambahan  sendiri  terdapat  dalam  ketentuan  Peraturan  Perundangn-  undangan  Pada Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Instrumen  hukum  pidana  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  ini  urgen  dan  relevan  digunakan  untuk  menindak  pelaku  penimbunan  masker pada  saat  covid-19.  Perilaku  penimbunan  masker  tidak  hanya  berkaitan  dengan  hak masyarakat  yang  telah  dilanggar,  namun  juga  negara  yang  tengah  genting  akan  kebutuhan masker  pada  saat  covid-19.  Bagi  negara  penimbunan  masker  yang  berdampak  pada kelangkaan  barang  dan  harga  yang  mahal  ini  tentu  menghambat  tugas  dan  tanggung  jawab negara  dalam  memenuhi  hak  asasi  manusia  dan  hak  konstitusional  warganya  mendapatkan hak atas kesehatan.
Ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  sebagaimana  telah  dibahas hanya  mengakomodasi  sanksi  pidana  pokok  berupa  denda  atau  kurungan  sebagai  gantinya.  Kendati terdapat  kelemahan  tersebut,  upaya  lain  dari  aspek  hukum  pidana  sebenarnya  dapat  ditempuh  untuk menindak  penimbunan  masker,  yaitu  melalui  penerapan  ketentuan  pidana  tambahan  selain  pidana pokok.  Pada  prinsipnya,  penerapan  pidana  tambahan  bersifat  alternatif.  Ia  bukan  sanksi  yang  wajib dijatuhkan, atau hanya merupakan opsi jika pidana pokok dianggap kurang. Dengan demikian, pidana pokok  maupun  pidana  tambahan  sesungguhnya  dapat  sama-sama  diberlakukan  secara  proporsional dan  efektif.  Karena  itu,  motif  ekonomi  dan  situasi  pandemi  covid-19  yang  sedang  berlangsung, sesungguhnya  menjadi  alasan  kuat  bagi  pemberlakuan  pidana  pokok  dan  tambahan  secara  sekaligus dalam penindakan penimbunan masker yang memang dapat membahayakan kesehatan dan bahkan keselamatan masyarakat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan hukum terhadap pelaku penimbun masker di masa pandemic Covid-19 diatur dalam Pasal 29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan.  Penimbunan  masker merupakan  kejahatan  yang  bermotif  ekonomi  yang  melanggar  hukum,  pelanggaran  tersebut  tengah mengancam  atau  telah  melanggar  kepentingan  masyarakat.  Adapun  sanksi  pidana  terhadap  pelaku penimbun  masker  di  masa  pandemi  covid-19,  sebagaimana  telah  diketahui  penimbunan  masker  di masa  pandemi  covid-19  merupakan  kegiatan  yang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

## 2. Saran
Diharapkan  bagi  pemerintah  untuk  memantau  produksi  masker  dan  membatasi  pembelian  masker dalam  jumlah  yang  banyak  untuk  mencegah  terjadinya  penimbunan  terhadap  masker  agar masyarakat  kecil  juga  dapat  membeli  dengan  harga  yang  sewajarnya.  Diharapkan  agar  pemerintah dan  penegak  hukum  dapat  memberikan  sanksi  yang  pantas  didapatkan  untuk  pelaku  penimbun masker  di  masa  pandemi covid-19 .  Agar  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  penimbun  masker karena sangat merugikan negara dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  A.  M.,  &  Yunus,  N.  R.  (2018). Basic  Theory  of  The  Law  and  Justice .  Jurisprudence  Institute, Jakarta. Asikin, Z. (2013). Hukum Dagang . Rajawali Pers, Jakarta. Atmaja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2019). Sistematika Filsafat Hukum . Setara Press, Malang. Kaharuddin, K. A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polres Kota Madiun). Jurnal Revolusi Indonesia , 1 (9), 954–970.
Mahendrawati,  N.  L.  M.,  &  Sudarsono.  (2018). Larangan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat dalam Usaha Perdagangan di Indonesia . Surya Pena Gemilang, Malang.
Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum . Prenada Media Group, Jakarta.
Rizky, M. A. (2021). Penegakan Hukum terhadap Praktek Tindak Pidana Penimbunan Masker Ilegal di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 dentang Perdagangan. Prosidiing Ilmu Hukum , 7 (1), 119–123.
Triyana, I. G. A., Sugiartha,  l N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker  Medis  dan  Hand  Sanitizer  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 2 (2), 291–296.
Utami,  W.,  &  S,  Y.  A.  (2017). Pengantar  Hukum  Bisnis  Dalam  Perspektif  Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia . Jala Permata Aksara, Jakarta.