Identifikasi bentuk partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan program Peningkatan kualitas permukiman Studi Kasus : Pada Pelaksanaan Program PLPBK di Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Tenilo Kota Gorontalo
Mochamad Athar Jantu
Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Gorontalo e-mail : athar.jantu@yahoo.com

## Abstract
The participation of the community in an implementation of the program or activity greatly affects the success of the program. This participation itself was born because of the factors from inside and outside the individual as members of that community group. This writing is based on  a study  that  takes place in low-income community settlements in Tenilo RT  II / RW II Kelota Kelota Gorontalo, Gorontalo Province  with the aim of identifying the forms of community  participation  as  well  as  the  factors  that  influence  the  participation  of  the community in the implementation of the quality improvement program  which is part of the Community-Based  Settlement  Environment  Management  (PLPBK)  program  by  the government  in  the  National  Urban  Empowerment  Community  Empowerment  Program (PNPM-Mandiri  Urban).  The  method  used  in  this  research  is  by  qualitative  analysis approach  to  analyze  the  primary  and  secondary  data.  The  study  finds  that  the  form  of community  participation  in  the  implementation  of  the  program  of  improving  the  quality  of settlements  of  low  income  community  groups  in  Tenilo  RT  II  /  RW  II  Kelota  District Gorontalo  in  the  form  of  energy  and  goods  .  Internal  factors  that  influence  are  gender, education,  occupation,  age,  and  income,  while  external  factors  as  the  incentive  is  the willingness, ability and opportunity .
Keywords : Participation,  Settlement,  Low  income  groups,  Improving  the  quality  of settlements

## 1. PENDAHULUAN
Menjamurnya  permukiman  kumuh  dan  permukiman  liar  di  tengah  daerah perkotaan sudah menjadi hal yang “lazim” dijumpai di Indonesia. Fenomena ini timbul  akibat  pengaruh  daya  tarik  kota  yang  mampu  menciptakan  gerak perpindahan  penduduk  dari  daerah  menuju  kota  dan  menetap,  sehingga  ikut membentuk  struktur  tata  ruang  dan  penampilan  sebuah  kota.  Hal  ini  terjadi
bukan  hanya  di  kota-kota  besar  namun  juga  di  kota-kota  kecil  di  Indonesia seperti Kota Gorontalo.
Kualitas  hidup  masyarakat  yang  menempati  permukiman-permukiman tersebut sudah barang tentu berada pada kondisi yang memprihatinkan karena hidup  dalam  segala  keterbatasan.  Oleh  karena  itu  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakatnya dengan menerapkan kebijaksanaan melalui program peningkatan  kualitas  permukiman  khususnya  permukiman  kumuh  dan permukiman liar dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di  daerah  perkotaan.  Dalam  Undang-undang  RI  No  1  tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  pola  penanganan  terkait  peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilakukan dengan tiga cara yakni pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali.
Sejalan  dengan  hal  diatas,  kebijaksanaan  pembangunan  lingkungan pemukiman  tidak  hanya  menyangkut  pembangunan  prasarana  fisik,  namun lebih  penting  lagi  adalah  pengembangan  manusianya  itu  sendiri  yang merupakan titik sentral dari penggerak pembangunan (Wiradisuria 1998 dalam Budiharjo 1998). Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat lah yang merupakan subyek dari sebuah program penataan permukiman oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif menentukan keberhasilannya karena pada akhirnya masyarakat tersebut lah yang akan menghuni dan menggunakan permukiman tersebut.
Dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  ini  menurut  Conyers  (1994)  dalam Sulaiman (2005) akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program-program  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  serta tumbuh  rasa  memiliki  terhadap  hasil-hasil  program  tersebut,  baik  partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pengembangannya.
Salah satu dari program peningkatan kualitas permukiman adalah program Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas  (PLPBK)  yang merupakan  puncak  dari  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perkotaan    (PNPM-Mandiri  Perkotaan).  Di  Kota  Gorontalo  program  PLPBK  ini telah  berhasil  diterapkan  dan  dilaksanakan  di  beberapa  kecamatan  dan kelurahan.  Salah  satu  penerapan  pelaksanaan  program  ini  adalah  pada kawasan  permukiman  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  kelurahan  Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Program peningkatan kualitas pada permukiman tersebut dilakukan dengan cara  pembangunan  kembali  karena  kondisi  awalnya  cukup  memprihatinkan karena terdiri dari rumah-rumah semi permanen dengan pola dan orientasi yang tidak teratur serta saling berdempetan satu sama lain sehingga menjadi sebuah lokasi permukiman yang layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk:
a) Mengidentifikasi  bentuk  partisipasi  masyarakat  pada  tahap  pelaksanaan program  PLBKdi  kawasan  permukiman  masyarakat  berpenghasilan  rendah di Kelurahan Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo.
b) Mencari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  adanya  partisipasi  masyarakat pada  tahap  pelaksanaan  program  PLBK  di  kawasan  permukiman masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kelurahan  Tenilo  RT  II/RW  II  Kota Gorontalo.
c) Menganalisis hubungan antara bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  pada  tahap  pelaksanaan  program PLBK  di  kawasan  permukiman  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di Kelurahan Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Secara  konseptual  partisipasi  masyarakat  merupakan  alat  dan  tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian ia berfungsi sebagai pengarah dan penggerak  proses  perubahan  nasional  (Yulianti,  2006).    Sebelumnya  konsep pendekatan  mengenai  partisipasi  masyarakat  dinyatakan  oleh  Bumberger  dan Shams  (1989)  dalam  Ransalele  dkk  (2013)  bahwa  terdapat  dua  pendekatan untuk  memahami  hal  ini  yaitu pertama ,  partisipasi  merupakan  sebuah manifestasi  dari  proses  kesadaran  akan  pengembangan  kelembagaan  dan pemberdayaan  masyarakat  pada  kondisi  yang  kurang  beruntung  berdasarkan sumberdaya  dan  kemampuan  yang  dimilikinya. Kedua ,  disamping  peran  serta dari  masyarakat  itu  sendiri,  partisipasi  haruslah  mempertimbangkan  juga adanya campur tangan dari pemerintah dan LSM.
Dalam mengidentifikasi seberapa jauh bentuk partisipasi masyarakat dalam sebuah  program  maka  perlu  dipahami  bentuk-bentuk  dan  jenis  partisipasi masyarakat.  Menurut  Khotim  (2004)  dalam  Ransalele  dkk  (2013),  jenis partisipasi  terdiri  dari  partisipasi  ide  dan  tenaga.  Dalam  sebuah  proses pembangunan, partisipasi ide merupakan bentuk keterlibatan pada tahap awal dalam  perumusan,  peracangan  dan  perencanaan  kegiatan.  Sedangkan partisipasi  tenaga  adalah  bentuk  keterlibatan  masyarakat  secara  fisik  dalam pelaksanaan  proses  pembangunan  maupun  dalam  aktifitas  sosial.  Secara mendetail,  penjabaran  dari  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  sebelumnya telah  diungkapkan oleh Holil (1980) dalam Butar butar dkk (2012) meliputi:
- Pikiran,  yakni  partisipasi  seseorang  atau  kelompok  dengan  memberikan pikiran  atau  ide  dengan  tujuan  untuk  mencapai  sesuatu  yang  menjadi keinginan baik dalam penyusunan program serta pelaksanaan program.
- Tenaga,  merupakan  bentuk  partisipasi  pada  tingkatan  kedua  dengan memanfaatkan tenaga yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok dalam pencapaian target-target  yang menjadi tujuan sebuah program.
- Partisipasi  sosial,  yaitu  bentuk  partisipasi yang  dilakukan secara  bersama- sama  sebagai  tanda  paguyuban  dalam  suatu  kelompok  untuk  mencapai tujuan bersama.
- Keahlian, merupakan bentuk partisipasi menekankan pada pendayagunaan keahlian  yang  dimiliki  oleh  seseorang  maupun  kelompok  dalam  suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- Barang,    yakni  bentuk  partisipasi  yang  diwujudkan  dalam  pemberian  atau sumbangan  harta  benda  berupa  barang-barang  yang  dibutuhkan  untuk mencapai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program.
- Uang, yaitu bentuk partisipasi dengan memberikan sumbangan uang untuk memperlancar  pelaksanaan  program  sehingga  pencapaian  tujuan  menjadi lebih  mudah.  Bentuk  partisipasi  ini  biasanya  dilakukan  oleh  masyarakat kelompok menengah keatas.
- Pengambilan  keputusan,  yakni  keterlibatan  seseorang  atau  kelompok masyarakat  pada  sebuah  forum  diskusi  dalam  rangka  pengambilan keputusan-keputusan.
- Partisipasi  representatif,  merupakan  bentuk  partisipasi  melalui  cara pemberian  mandat  kepada  kepada  wakil  dari  suatu  kelompok  yang  duduk dalam suatu organisasi.
Faktor individu suatu masyarakat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pencapaian yang menjadi target dari suatu program. Faktor individu tersebut merupakan faktor-faktor internal yang menurut Slamet (1993) dalam Butar butar dkk (2012) meliputi:
- Jenis Kelamin
Adanya  sistem  lapisan  sosial  yang  terbentuk  di  masyarakat  menyebabkan lahirnya perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, hal ini akan mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembangunan.
- Usia Perbedaan  tingkatan  usia  juga  sangat  mempengaruhi  tingkat  partisipasi masyarakat  dikarenakan  dalam  struktur  masyarakat  terdapat  klasifikasi usia  yang  terwujud  dalam  bentuk  senioritas  sehingga  memunculkan golongan  tua  dan  muda.  Dalam  hal  ini  golongan  tua  yang  sering  dianggap memiliki  banyak  pengalaman  dan  lebih  sering  terlibat  dalam  memberikan pendapat untuk menentukan suatu keputusan.
- Tingkat Pendidikan
Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang  maka  semakin  banyak  pula pengetahuan  yang  dimilikinya  sehingga  bentuk  dan  tata  cara  partisipasi yang diberikan menjadi lebih beragam.
- Tingkat Pendapatan
Kelompok  masyarakat  berpenghasilan  tinggi  akan  lebih  memilih berpartisipasi dengan memberikan uang sedangkan kelompok berpenghasilan  rendah  cenderung  berpartisipasi  dengan  menggunakan tenaga yang mereka miliki.
- Mata Pencaharian Berkaitan  dengan  tingkat  penghasilan  seseorang  serta  berpengaruh  pada keluangan waktunya untuk dapat berpartisipasi.
Faktor-faktor internal tersebut akan bersinergi dengan faktor eksternal yang merupakan  pendorong  sehingga  lahir  partisipasi  dari  masyarakat.  Faktor pendorong  tersebut  dijelaskan  Sumardjo  (2009)  dalam  Ransalele  dkk  (2013) yakni  faktor  kemauan  (sikap  positif  terhadap  sasaran  partisipasi),  kemampuan (inisiatif  untuk  bertindak  dengan  komitmen  dan  menikmati  hasilnya),  dan kesempatan (peluang berpartisipasi). Dalam  pelaksanaannya,  terkadang  ditemui  kendala  yang  menjadikan  tidak efektifnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  atau  program  pembangunan. Kendala tersebut berupa kendala yang berasal dari inividu atau masyarakat itu sendiri  maupun  kendala  yang  berasal  dari  luar.  Beberapa  kendala  atau hambatan  tersebut  menurut  Soelaiman  (1985)  dalam  Yulianti  (2006)  apabila didayagunakan  dengan  baik  akan  menjadi  faktor  pendukung  keberhasilan partisipasi, yakni:
- Sikap  sosial  yang  membudaya  seperti  paternalistik,  feodal,  superioritas/ dominasi, yang memandang pegawai pemerintah bukan sebagai abdi negara namun lebih sebagai penguasa atau raja.
- Struktur  dan  pranata  sosial  yang  berlapis-lapis  cenderung  mementingkan kesadaran akan kelompoknya saja dan kurang menghargai kelompok lain.
- Adanya  sikap  ketergantungan  dan  kepasrahan  terhadap  nasib  sebelum melakukan usaha yang keras.
- Kekecewaan yang mendalam pada masyarakat terhadap kesenjangan.
- Kemiskinan  atau  penghasilan  yang  rendah  sehingga  waktu  dan  tenaga tercurah habis untuk mencari nafkah.
- Mobilisasi  penduduk  yang  tinggi  terutama  yang  diakibatkan  oleh  adanya urbanisasi.
- Ketidak jelasan arah program dan tidak berorientasi pada kebutuhan lokal.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan analisiskualitatif.Metode analisis secara lebih dalam digunakan untuk:
1) Mengidentifikasi  tahapan  pekerjaan  dalam  pelaksanaan  program  PLPBK  di permukiman  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kelurahan  Tenilo  RT II/RW II Kota Gorontalo
2) Mengidentifikasi  dan  menganalisis  bentuk-bentuk  partisipasi    yang dilakukan  oleh  masyarakat  di  kawasan  permukiman  masyarakat berpenghasilan  rendah  di  Kelurahan  Tenilo  RT  II/RW  II  Kota  Gorontalo berdasarkan  data-data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  observasi lapangan  dan  wawancara  dengan  masyarakat,  serta  data  sekunder  yakni data-data kepustakaan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum
Area  permukiman  masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  menjadi  obyek studi  berada  di  wilayah  administratif  Kelurahan  Tenilo  RT  II  /  RW  IIKota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar ± 349,17 m 2 , terletetak didekat lereng bukit dan berada dekat dengan sungai Bulango . Status tanah ini adalah milik pemerintah Kota Gorontalo.
Gambar 1: KawasanObyek Studi (Sumber: maps.google.com dan olahan penulis, 2014)
Sebelum  dilaksanakan  program  peningkatan  kualitas  permukiman,  di  area permukiman  ini  terdapat  11  rumah  dengan  kondisi  yang  tidak  memenuhi standar  rumah  sehat,  beberapa  rumah  tidak  memiliki  fasilitas  WC  dan  Kamar Mandi serta tidak tersedianya fasilitas MCK untuk umum.
SUNGAI BULANGO BUKIT U
Gambar 2 : Kondisi Permukiman Sebelum Penataan (Sumber: Dokumen Pribadi, 2012)
Masalah utama yang sering dihadapi oleh warga masyarakat yang bermukim di  area  tersebut  adalah  jika  musim  penghujan  maka  rumah-rumah  penduduk akan  digenangi  air  karena  menerima  limpahan  air  dari  wilayah  perbukitan sekaligus  luapan  air  dari  sungai Bulango yang  hanya  berjarak  ±  20  meter  dari area  permukiman.  Hal  ini  di  perparah  lagi  dengan  kondisi  permukaan  tanah permukiman yang berkontur dan lebih rendah ± 1 meter dari permukaan jalan.

## 4.2. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat
Area  permukiman  tersebut  ditempati  oleh  16  Kepala  Keluarga  dengan jumlah penduduk sebanyak 73 jiwa. Pada beberapa rumah dihuni oleh 2 hingga 3 kepala keluarga didalam satu rumah.
Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Usia Pembagian Usia (Tahun) Jlh (Orang) Presentasi (%) Balita(0 – 5) Anak-anak (5 – 11) Remaja (12 – 25) Dewasa (26 – 45) Lansia 46 – 65 Manula (> 65) - 8 11 29 22 3 0 10,96 15,07 39,73 30,14 4,11 Jumlah 73 100,00 (Sumber: Hasil Studi dan Wawancara, 2014) Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Pembagian Usia (Tahun) L (Org) P (Org) Jlh (Org) Balita (0 – 5) Anak-anak (5 – 11) Remaja (12 – 25) Dewasa (26 – 45) Lansia 46 – 65 Manula (> 65) - 3 7 12 8 1 - 5 4 17 14 2 - 8 11 29 22 3 Jumlah 31 42 73 (Sumber: Hasil Studi dan Wawancara, 2014)
Tingkat  pendidikan  masyarakat  dapat  dikategorikan  masih  sangat  rendah, untuk  usia  anak-anak  seluruhnya  mengenyam  pendidikan  tingkat  SD, penduduk  usia  remaja  hanya  4  orang  yang  mengenyam  pendidikan  SMP  dan SMU,  sedangkan  usia  dewasa  hingga  manula  sebagian  besar  menamatkan pendidikan  hingga  tingkat  SD  dan  sebagian  kecil  yang  melanjutkan  hingga tingkat SMP.
Kondisi  ekonomi  penduduk  sangat  memprihatinkan,  sebagian  besar memiliki  pendapatan  rata-rata  perbulan  berkisar  antara  Rp.  500.000  –  Rp. 1.000.000., sedangkan sisanya pendapatan berada dibawah Rp. 500.000. Jenis pekerjaan yang  ditekuni  yakni  buruh  bangunan,  penambang  pasir,  buruh  cuci rumah  tangga,  sedangkan  beberapa  orang  penduduk  usia  produktif  tidak memiliki pekerjaan sama sekali.
Dari  kondisi  sosial-ekonomi  masyarakat  yang  tinggal  dikawasan  tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Slamet (1993) dalam Butar butar dkk (2012)  mengenai  faktor-faktor  internal  yang  memepengaruhi  bentuk  partisipasi masyarakat,  maka  faktor  yang  paling  berpengaruh  adalah  tingkat  pendidikan, tingkat  penghasilan  dan  jenis  matapencaharian,  dimana  tingkat  pendidikan masyarakat  yang  masih  tergolong  rendah  maka  akan  membatasi  keragaman bentuk  partisipasi  yang  akan  diberikan.  Dari  faktor  tingkat  penghasilan, masyarakat  memiliki  keterbatasan  untuk  berpatisipasi  dalam  bentuk sumbangan dana, namun peluang untuk berpatisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk barang atau tenaga. Sedangkan dari segi jenis mata pencaharian, karena tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup maka harus dapat berusaha membagi  waktu  antara  ikut  serta  dalam  berpatisipasi  dengan  mengutamakan pekerjaan.

## 4.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program
Dalam  setiap  bentuk  kegiatan  di  masyarakat,  peran  BKM  sangat berpengaruh sebagai penggerak karena bersifat kolektif dalam merangkul setiap individu  dan  kelompok  masyarakat  untuk  dapat  terlibat  secara  aktif  sekaligus memonitor  secara  langsung  jalannya  pelaksanaan  kegiaatan.  Demikian  halnya pada  pelaksanaan  program  peningkatan  kualitas  permukiman  di  Kelurahan Tenilo,  namun  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  BKM  tidak  akan  maksimal tanpa adanya respon dan umpan balik dari masyarakat tersebut.
Respon masyarakat akan menentukan bentuk dan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan  dan  pengaruhi  oleh  faktor-faktor  internal  dari  individu  yang diungkapkan  oleh  Slamet  (1993)  dalam  Butar  butar  dkk  (2012)  yakni  jenis kelamin,  usia,  tingkat  pendidikan,  mata  pencaharian  dan  penghasilan  serta faktor  eksternal  yang  dijelaskan  Sumardjo  (2009)  dalam  Ransalele  dkk  (2013) yakni  faktor  kemauan  (sikap  positif  terhadap  sasaran  partisipasi),  kemampuan (inisiatif  untuk  bertindak  dengan  komitmen  dan  menikmati  hasilnya),  dan kesempatan (peluang berpartisipasi).
Pada  pelaksanaan  program  PLPBK  ini,  tahapan  kegiatan  terbagi  menjadi  3 tahap pekerjaan yakni pembongkaran bangunan warga, penimbunan lokasi, dan pembangunan bangunan yang layak huni. Di setiap tahapan pelaksanaan dapat di identifikasi bentuk pastisipasi masyarakat berupa tenaga dan barang.
1. Tahap pembongkaran bangunan
Pada  tahap  ini  masyarakat  tidak  terlalu  banyak  berperan  untuk membongkar bangunan lama mereka karena sebagian besar pembongkaran
dikerjakan  oleh  alat  berat  dibawah  koordinasi  BKM.  Masyarakat  lebih berperan  dalam  membenahi  dan  mengidentifikasi  bahan-bahan  sisa bongkaran  yang  masih  dapat  digunakan  kembali.  Pada  tahap  ini  bentuk partisipasi yang bisa di identifikasi adalah tenaga.

## 2. Tahap penimbunan lokasi
Material  yang  digunakan  untuk  penimbunan  lokasi  diperoleh  dengan melakukan  pengerukan  bagian  bukit  yang  ada  di  dekat  lokasi  pekerjaan. Pada tahap ini hanya sebagian kecil masyarakat kelompok pria usia dewasa dan  lansia  ikut  berperan  terutama  pada  saat  menurunkan  material  tanah timbunan  dari  kendaraan  pengangkut.  Kendaraan  pengangkut  tersebut serta  alat  berat  untuk  pekerjaan  pengerukan  difasilitasi  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Gorontalo  atas  inisiatif  dan  usaha  pendekatan  yang dilakukan oleh BKM. Sebagian masyarakat lain disibukkan dengan rutinitas pekerjaan  sebagai  buruh  bangunan  dan  penambang  pasir.  Bentuk partisipasi  yang  dapat  diidentifikasi  adalah  tenaga,  sedangkan  faktor internal yang mempengaruhi adalah mata pencaharian dan usia.
3. Tahap pembangunan bangunan baru Pada  tahap  ini  bentuk  partisipasi  masyarakat  di  identifikasi  dalam  dua bentuk  yakni  tenaga  dan  barang.  Untuk  tenaga,  masyarakat  khususnya kelompok pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan ikut terlibat dalam pekerjaan  pembangunan  dan  dibantu  tenaga  tukang  dari  luar  masyarakat tersebut,  namun  tidak  keseluruhan  masyarakat  ini  ikut  membantu dikarenakan  rutinitas  pekerjaan  sebagai  buruh  bangunan  di  tempat  lain sebagai  tuntutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Partisipasi  dalam bentuk  barang  diwujudkan  dalam  penggunaan  material  bongkaran bangunan lama yang masih dapat digunakan seperti seng gelombang untuk penutup  atap  dan  papan  untuk  pembuatan  mal  dan  bouwplank.  Tidak seluruhnya  material  sisa  bongkaran  tersebut  digunakan  karena  sebagian dinilai  sudah  tidak  layak  pakai.  Namun  beberapa  warga  justru memanfaatkan material sisa tersebut untuk di berikan kepada warga sekitar dengan imbalan atau ditukar dengan sejumlah uang.
Pada  tahap  ketiga  ini  bentuk  partisipasi  yang  dapat  diidentifikasi  adalah tenaga  dan  barang,  sedangkan  sedangkan  faktor  internal  yang mempengaruhi adalah mata pencaharian, usia dan pendapatan.

## 5. KESIMPULAN
- Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  peningkatan kualitas  permukiman  kelompok  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di Kelurahan Tenilo RT II / RW II adalah berupa tenaga dan barang.
- Faktor-faktor  internal  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  peningkatan  kualitas  permukiman  kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II / RW II yaitu jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan pendapatan, sedangkan faktor eksternal sebagai  pendorong  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  peningkatan  kualitas  permukiman  kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT  II / RW II yaitu adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan.
- Hubungan antara faktor dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program  peningkatan  kualitas  permukiman  kelompok  masyarakat berpenghasilan  rendah  di  Kelurahan  Tenilo  RT  II  /  RW  II  dipengaruhi  oleh faktor pekerjaan, faktor jenis kelamin dan faktor kesempatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharjo, Eko. Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Penerbit Alumni, Bandung. 1998. Budihardjo,  Eko. Percikan  Masalah  Arsitektur  Perumahan  Perkotaan .  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2006.
Butar-butar,  D.  Catherine  dan  Rulli  Pratiwi,  S. Penataan  Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Teknik Pomits 1(1): 1-6. 2012 . Ransalele,  K.,  Rieneke  L.E.  Sela,  R.J.  Poluan,  dan  S.  Supardjo. Partisipasi Masyarakat  Kelurahan  Ternate  Baru  dalam  Program  Perbaikan  Permukiman Bantaran Sungai Tondano di Kota Manado. Jurnal Sabua 5(1): 49-55. 2013. Sulaiman. Proses  Partisipasi  Dalam  Program  Penataan  Lingkungan  Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat . Tesis . Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang. 2005. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011. Perumahan  dan Kawasan  Permukiman .  Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 7. Jakarta. 12 Januari 2011.
Yulianti. Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman  Di  Kelurahan  Batu  Sembilan  Kecamatan  Tanjungpinang  Timur. Tesis.  Program  Pascasarjana  Magister  Pembangunan  Wilayah  dan  Kota Universitas Diponegoro. Semarang. 2006.