Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa  Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Untuk  Mencegah  Upaya  Paksa  Sewenang-wenang Oleh Aparat  Penegak  Hukum

## Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, Elly  Sudarti, Erwin
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilatarbelakangi  oleh  kejadian  yang  sering  terjadi  dalam  masyarakat dimana  upaya  paksa  yang  dilakukan  secara  sewenang-wenang  oleh  aparat  penegak  hukum.  Proses  pemeriksaan pada  peradilan  pidana  modern  didasarkan  atas  “praduga  tak  bersalah”.  Maksudnya,  seorang  yang  telah  diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Keputusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap maksudnya,  adalah  terhadap  putusan  itu  tidak  dapat  diubah  lagi  dengan  upaya  hukum  biasa,  seperti  banding  ke Pengadilan Tinggi, atau kasasi ke Mahkamah Agung RI. Demikian pula dala pemberlakuan Upaya paksa terhadap tersangka  harus  memenuhi  prosedur  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Kegiatan  pengabdian  pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mensosialisasikan UU Nomor 8  Tahun 1981 Tentang KUHAP sehubungan  dengan  Perberlakuan  Upaya  Paksa  Penangkapan  dan  penahanan  mengantisipasi  Upaya  Paksa Sewenang-wenang  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum,  sehingga  masyarakat  lebih  memahami    jika  sewaktu-waktu terjadi pemberlakuan upaya paksa terhadapnya secara tidak wajar; (2) Memberikan  Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Dari   kegiatan  pengabdian   pada  masyarakat   ini  diharapkan masyarakat  memperoleh  peningkatan  pemahaman      hukum  masyarakat  tentang  Hukum  Acara  Pidana  Untuik Mencegah    Upaya  Paksa  Sewenang-wenang  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum.  Setelah  mengetahui  dan  memahami, diharapkan  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  upaya  paksa,  baik penangkapan  maupun  penahanan.  Jika  terjadi  maka  masyarakat  telah  mengerti  dan  memahami  langkah-langkah hukum  yang  harus  ditempuh.  Kesimpulan:  Kegiatan  Penyuluhan  Hukum    Kepada  Masyarakat  Desa  Lopak  Aur Kecamatan  Pemayung  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Untuk  Mencegah  Upaya  Paksa  Sewenang-wenang  Oleh Aparat  Penegak  Hukum”,  menunjukkan  bahwa  akseptabilitas  yakni  tingkat  penyerapan  mitra  terhadap  kegiatan mengalami  peningkatan  yang  diukur  dari  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  materi  kegiatan.  Yaitu peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  isi  materi  berkaitan  dengan  Upaya  Paksa  dan  mampu menyampaikan  ide  atau  pemikiran  berkaitan  dengan  hak-hak  tersangka  maupun  terdakwa  jika  terjadi  kesalahan dalam penangkapan  dan penahanan.  Saran: Kegiatan ini  mempunyai nilai  yang sangat positif, sehingga  kegiatan penyuluhan  hukum  berkaitan  dengan  Upaya  Paksa  ini  dapat  dilaksanakan  secara  terus-menerus  (berkelanjutan) dengan sasaran yang berbeda.
Kata Kunci : Upaya Paksa, Pra-peradilan, Aparat Penegak Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Ada beberapa hal  pokok berkenaan dengan hukum acara pidana, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana). Diharapkan dengan berlakunya Undang-undang ini masyarakat semakin memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara lebih baik sesuai dengan hukum acara  pidana  yang  berlaku.  Selanjutnya  diharapkan  dapat  mempertahankan  hak-hak  dan melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagaimana  mestinya,  baik  dalam  kualifikasi  sebagai tersangka,  terdakwa,  saksi  (saksi  korban,  saksi  ahli,  saksi  lainnya),  bahkan  dalam  kualifikasi sebagai penegak hukum.
Secara  sederhana,  hukum  acara  pidana  dapat  diartikan  dengan  kumpulan  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  tentang  bagaimana  cara  mempertahankan  hukum  pidana  materil. Maksudnya  hukum  acara  pidana  mulai  bekerja  jika  terjadi  suatu  pelanggaran  hukum  pidana materil. Timbul pertanyaan, mengapa harus dilakukan pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang  cukup  lama  dan  biaya  relatif  besar,  sedangkan  seorang  tersangka  atau  terdakwa  secara faktual  telah  betul-betul  melakukan  tindak  pidana  ?  untuk  menjawab  pertanyaan  ini  perlu
terlebih  dahulu  dibicarakan  suatu  asas  yang  merupakan  tiang  utama  dari  hukum  acara  pidana modern, yaitu asas praduga tak bersalah.
Proses  pemeriksaan  pada  peradilan  pidana  modern  didasarkan  atas  “praduga  tak bersalah”. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum  harus  dianggap  tidak  bersalah  sampai  ada  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Keputusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap maksudnya,  adalah  terhadap  putusan  itu  tidak  dapat  diubah  lagi  dengan  upaya  hukum  biasa, seperti banding ke Pengadilan Tinggi, atau kasasi ke Mahkamah Agung RI.
Pertanyaan  selanjutnya,  apakah  tujuan  utama  asas  praduga  tak  bersalah?.  Tujuan  utama dari asas praduga tak bersalah,  agar terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus diproses terlebih dahulu melalui peradilan yang jujur dan terbuka. Proses peradilan ini merupakan suatu ciri utama dari suatu negara hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk mencegah menghakimi sendiri  seorang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Tegasnya,  jika  seorang  melakukan  tindak pidana  terhadap  kita,  misalnya  mencuri  barang  milik  atau  membunuh  kita  harus  melaporkan kepada  yang  berwenang,  yaitu  kepada  penyidik  POLRI  terdekat.  Hal  ini  dimaksudkan  agar penyidik terlebih dahulu melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh Jaksa Penuntut  Umum  di  muka  sidang  pengadilan  yang  berwenang,  misalnya  pengadilan  Negeri Jambi. Melalui proses ini akhirnya hakim memutuskan apakah  yang mencuri atau membunuh tadi bersalah, dan sekaligus menentukan hukuman yang setimpal terhadapnya.
Secara  singkat,  asas  praduga  tak  bersalah  bukan  mempersoalkan  seseorang  yang melakukan  tindak  pidana  bersalah  atau  tidak  bersalah,  melainkan  sebagai  landasan  yang mengharuskan  diselenggarakannya  proses  peradilan  pidana  terhadap  seseorang  yang melakukan tindak pidana. Kita tidak boleh menghakimi sendiri seorang yang melakukan tindak pidana  terhadap  kita,  karena  sesungguhnya  kita  telah  menyerahkan  hak  ini  melalui  Jaksa Penuntut  Umum  yang  akan  menuntut  setiap  tindak  pidana,  tanpa  menutup  kemungkinan  bagi kita untuk menuntut/menggugat aspek perdatanya, misalnya menuntut ganti kerugian. Dengan kata  lain  yang  menuntut  setiap  kejahatan  yang  dilakukan  seseorang,  adalah  Jaksa  Penuntut Umum  sebagai  wakil  kita,  sedangkan  yang  menuntut  segi  perdatanya  adalah  kita  sendiri masing-masing.
Kembali kepada asas praduga tak bersalah, perlu dibedakan kesalahan dalam arti hukum dan  kesalahan  dalam  arti  yang  senyatanya.  Kesalahan  dalam  arti  hukum  sebagaimana dimasukkan  dalam  asas  praduga  tak  bersalah,  hanyalah  merupakan  anggapan  hukum  agar pelaku  tindak  pidana  terlebih  dahulu  diproses  melalui  peradilan  pidana.  Kesalahan  dalam  arti faktual, adalah menunjuk bahwa seorang itu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sebab, hanya apabila cukup bukti permulaan yang menduga seorang itu betul-betul melakukan tindak  pidana  agar  dapat  diperiksa  lebih  lanjut  dalam  peradilan  pidana,  secara  singkat  dapat dirumuskan “Asas praduga tak bersalah hanya dapat terwujud jika didahului adanya bukti yang cukup  yang  membuktikan  kesalahannya”.  Persoalan  selanjutnya,  jika  kita  melaporkan  atau mengadukan  telah  terjadinya  tindak  pidana  kepada  penyidik  POLRI,  bagaimanakah  penyidik melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu? Pertanyaan ini  penting,  sebab  ada  kemungkinan  pelaku  tindak  pidana  itu  telah  melarikan  diri  atau dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mungkin akan menghilangkan atau merusak alat bukti, atau  mungkin  mengulangi  melakukan  tindak  pidana.  Guna  kepentingan  ini,    adakalanya diberlakukan  upaya  paksa,  antara  lain:  melakukan  tindakan  pertama  pada  saat  kejadian, melakukan penangkapan, penahanan,
Mengingat  Upaya  paksa  terutama  penangkapan  dan  penahanan  di  dalam  penggunaan /pemberlakuannya  paling  sering  mendapat  sorotan  dari  masyarakat.    Oleh  sebab  itu  kami  tim pengabdian pada masyarakat merasa penting untuk melakukan pengabdian masyarakat tentang ”Penyuluhan  Hukum  Kepada  Masyarakat    Desa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung  Tentang
Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”.
Persoalan  Upaya  Paksa  terutama  berkaitan  dengan  Penangkapan  dan  Penahanan merupakan masalah yang dapat saja dialami oleh setiap orang, oleh sebab itu setiap orang harus mengetahui  masalah  ini.  Ada  beberapa  pertanyaan  jika  terjadi  suatu  tindak  pidana,  yaitu:  (1) Bagaimanakah alat-alat negara (penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim) melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana agar sampai putusan  yang  menyatakan  salah  tidaknya  sipelaku,  dan  bagaimana  pidana  yang dipertanggungjawabkan  terhadapnya;  (2)  Upaya  paksa  apa  yang  dapat  diberlakukan  terhadap seseorang  tersangka  atau  terdakwa  guna  kepentingan  pemeriksaan  baik  pada  tahap penyelidikan,  penuntutan,  maupun  pada  tahap  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan;  (3) Bagaimana  proses  pemberlakuan  upaya  paksa  itu;  (4)  Upaya  hukum  apakah    yang  harus ditempuh  jika  terjadi  kesewenang-wenangan  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  upaya paksa terhadap saksi maupun tersangka.
Permasalahan Mitra adalah:
1) Mitra  belum  mengetahui  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab- Undang-Undang Hukum Acara pidana;
2) Mitra  belum  memahami  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab- Undang-Undang Hukum Acara pidana;
3) Mitra belum memahami tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi upaya paksa sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## 1.1. Manfaat  Pengabdian  Pada Masyarakat
Dari      kegiatan    pengabdian      pada    masyarakat      ini    diharapkan      masyarakat  memperoleh peningkatan  pemahaman      hukum  masyarakat  di  Desa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak  Hukum” Setelah  mengetahui  dan  memahami,  diharapkan  tidak  terjadi  kesewenang- wenangan  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  upaya  paksa,  baik  penangkapan  maupun penahanan.  Jika  terjadi  maka  masyarakat  telah  mengerti  dan  memahami  langkah-langkah hukum yang harus ditempuh.

## 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa ”Penyuluhan Hukum Kepada  Masyarakat  Desa Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Untuk  Mencegah  Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat  Penegak Hukum”.  Sebetulnya siapa saja   mempunyai potensi  untuk  menjadi  korban  kesewenang-wenangan  aparat  penegak  hukum  dalam pemberlakuan  upaya  paksa.  Sebagaimana  yang  dialami  oleh  Budi  Gunawan  beberapa  waktu yang  lalu,  yang  menimbulkan  kegaduhan  sehingga  melakukan  uji  materil  gugatan  ke Mahkamah  Konstitusi  berkaitan    dengan  Prapradilan  dalam  hal  penetapan  tersangka.  Pada akhirnya  Mahkamah  konstitusi  mengabulkan  gugatan  Budi  Gunawan  bahwa  penetapan tersangka  termasuk  objek  praperadilan.  Saksi,  tersangka  maupun  terdakwa  menurut  KUHAP harus  dilindungi,  mereka  mempunyai  hak  dan  mereka  harus  mendapatkan  perlakuan  secara manusiawi. Oleh karena itu target dan sasaran penyuluhan hukum ini ditujukan kepada: Kepala Desa  beserta  perangkatnya,  tokoh  pemuda,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,    di  lingkungan Desa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari.  Dengan  adanya  penyuluhan hukum  Tentang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Sebagai  Pencegahan  Upaya  Paksa  Sewenang- Wenang  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum  diharapkan  tidak  terjadi  perilaku  sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka.
Tabel  1. Hubungan antara solusi dengan target luaran No  S o l u s i Target Output/ Luaran 1. Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” Minimal 35 orang peserta mengikuti kegiatan dan aktif bertanya. (70 persen dari 50 orang) Minimal 35 orang peserta mampu menyerap informasi yang disampaikan. Meningkatnya pengetahuan mitra Kepala Desa, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Lopak Aur Tentang “Hukum Acara Pidana”, berkaitan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan. 2. Penyuluhan Isi dari Undang- Undang  Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” Minimal  35  orang peserta mengikuti kegiatan  dan  aktif bertanya.  (70  persen dari 50 orang). Minimal  35  orang  peserta mampu memahami isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, berkaitan  dengan  upaya  paksa penangkapan dan penahanan. Meningkatnya pemahaman mitra  terhadap    isi  dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”,
berkaitan  dengan  upaya  paksa penangkapan dan penahanan.

## 3. METODE   PELAKSANAAN
Adapun  metode  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

## Persiapan
Merupakan  kegiatan  awal  yang  dilakukan  dengan  cara  Audiensi  kepada  aparat  pemerintahan Desa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung,  Kabupaten  Batang  Hari,  untuk  menyampaikan  surat permohonan serta izin kesediaan menjadi mitra untuk mengadakan penyuluhan di Desa Lopak Aur.  Persiapan  untuk  menentukan  lokasi  kegiatan,  jumlah  peserta,  hari  dan  tanggal  kegiatan. Tahap  berikutnya  menyebarkan  undangan  dan  konfirmasi  kehadiran  peserta  dalam  kegiatan pengabdian pada masyarakat.

## Materi  kegiatan
Dalam  hal  ini  penyampaian  materi  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  masyarakat  mampu memahami isi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Berkaitan  dengan  Upaya  Paksa.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh kurang  lebih  50  orang,  terdiri  dari  Para  Kepala  Desa    beserta  perangkatnya,  Tokoh  Pemuda, Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  di  lingkungan  Desa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung, Kabupaten  Batang  Hari  dengan  materi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  berkaitan  dengan  upaya  paksa  penangkapan  dan penahanan, sebagai berikut: Mengadakan Penyuluhan hukum tentang isi hukum dari Undang- Undang  Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:
1) Prosedur  Aparat  Penegak  Hukum  (penyelidik,  penyidik,  jaksa  penuntut  umum, hakim)  melakukan  pemeriksaan  terhadap  seseorang  yang  diduga  keras  melakukan suatu tindak pidana agar sampai putusan yang menyatakan salah tidaknya si pelaku;
2) Jenis-  jenis  upaya  paksa  yang  dapat  diberlakukan  terhadap  seseorang  tersangka atau  terdakwa  guna  kepentingan  pemeriksaan  baik  pada  tahap  penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
3) Jangka waktu pemberlakuan  upaya paksa;
4) Upaya  hukum  yang  harus  ditempuh  jika  terjadi  kesewenang-wenangan  aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka.

## Kegiatan Pokok
1) Mengadakan  Ceramah  Tentang  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  yaitu mensosialisasikan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berkaiatan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.
2) Penyampaian  materi  dengan  metode  ceramah  dengan  materi  tentang  Upaya  Paksa, jenis-jenisnya,  prosedur  penetapannya,  lamanya  pemberlakuan  upaya  paksa,  upaya hukum akibat upaya paksa yang sewenang-wenang;
3) Penyampaian  materi  dengan  memberikan  contoh-contoh  kasus  berkaitan  dengan Hukum  Acara  Pidana  Sebagai  Pencegahan  Upaya  Paksa  Sewenang-Wenang  Oleh Aparat Penegak Hukum.
4) Mengadakan  Penyuluhan  hukum  tentang  isi  hukum  dari  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Berkaitan dengan Upaya Paksa;
5) Prosedur  Aparat  Penegak  Hukum  (penyelidik,  penyidik,  jaksa  penuntut  umum, hakim)  melakukan  pemeriksaan  terhadap  seseorang  yang  diduga  keras  melakukan suatu tindak pidana agar sampai putusan yang menyatakan salah tidaknya si pelaku;
6) Jenis- jenis upaya paksa yang dapat diberlakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa  guna kepentingan pemeriksaan baik  pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
7) Jangka waktu pemberlakuan  upaya paksa;
8) Upaya  hukum  yang  harus  ditempuh  jika  terjadi  kesewenang-wenangan  aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka.
9) Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan.
10) Mengadakan simulasi hukum dalam bentuk Kuis dan latihan menyelesaikan masalah hukum  tentang  Kesewenang-wenangan  Aparat  penegak  Hukum  dalam  melakukan upaya paksa.

## Evaluasi
Evaluasi  atas  pelaksanaan  kegiatan    dilakukan  baik  terhadap  proses  maupun  hasil  yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:
1) Kehadiran peserta
2) Keaktifan peserta
3) Relevansi
4) Akseptabilitas
5) Ketepatgunaan
6) Dampak jangka panjang

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Pelaksanaan Penyuluhan
Lokasi  kegiatan penyuluhan hukum  ini dilaksanakan di  Aula Kantor Kepala  Desa  Lopak Aur Kecamatan  Pemayung    Kabupaten  Batang  Hari.  Kegiatan  penyuluhan  melibatkan  2  (dua) kelompok dengan materi yang berbeda, oleh karena itu kegiatan penyuluhan dilakukan secara terpadu.  Sedangkan  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  bersamaan  selama kegiatan  penyuluhan  berlangsung.  Instrumen  yang  digunakan  meliputi  pengamatan  secara langsung    mengenai  sikap  dan  melalui  daftar  pertanyaan  atau  kuis  yang  diberikan  langsung oleh Tim Penyuluhan.

## 4.2. Evaluasi  Penyuluhan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  melalui  kuis  yang  dilakukan  sebelum  maupun setelah  kegiatan  dilaksanakan  serta  pengamatan  selama  kegiatan  penyuluhan  maka  diperoleh hasil sebagai berikut:
1) 75%  peserta  penyuluhan  mengetahui  dan  memahami  materi  upaya  paksa  dan mampu menjelaskan isi dari materi upaya paksa.
2) 70%  peserta  penyuluhan  berpartisipasi  secara  aktif  selama  kegiatan  berlangsung dengan  ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai  dengan  materi penyuluhan  serta  menunjukkan  kedisiplinan  dan  tata  tertib  selama  mengikuti kegiatan.
3) 70%  peserta  mengetahui  Lembaga  Prapradilan  untuk  menguji  sah  tidaknya pemberlakuan upaya paksa.
4) 75%  peserta  penyuluhan  mampu  menyampaikan  ide  pemikiran  berkaitan  dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan.
Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai  banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Narasumber/instruktur.

## 5. BAB VI.  PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan
Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan: “Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Untuk  Mencegah Upaya  Paksa  Sewenang-Wenang  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum”,  menunjukkan  bahwa akseptabilitas  yakni  tingkat  penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan  yang diukur  dari  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  Mitra  tentang  materi  kegiatan.  Yaitu peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  isi  materi  berkaitan  dengan  Upaya  Paksa Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP  dan  mampu  menyampaikan  ide  atau pemikiran  berkaitan  dengan  hak-hak  tersangka  khususnya  jika  terjadi  kesewenang-wenangan dalam  pemberlakuan  upaya  paksa  baik  dalam  hal  upaya  paksa  penangkapan  maupun penahanan, penggeledahan maupun penyitaan.

## 5.2. Saran
Kegiatan  ini  mempunyai  nilai  yang  sangat  positif,  sehingga  kegiatan  penyuluhan  hukum berkaitan  dengan  Upaya  Paksa  ini  dapat  dilaksanakan  secara  terus-menerus  (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

## DAFTAR  PUSTAKA
Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan, Edisi ke dua, Sinar Grafika,  Jakarta, 2003.
-------------------------. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP,  pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali, Edisi  kedua,  Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Prakoso, Joko, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana , Liberty, Yogyakarta, 1988. Seno Adji, Oemar, KUHAP Sekarang , Erlangga, Jakarta, 1985.