## PERANAN AMERIKA SERIKAT PASCA DEKOLONISASI DI NEGARA-NEGARA KAWASAN PASIFIC SELATAN
Oleh: Terry Irenewaty (UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA) email: terryirenewaty32@gmail.com

## ABSTRAK
Negara-negara di kawasan Pasific Selatan yang dahulu dijajah oleh  Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman dan Australia, kini sebagian telah menjadi negara-negara merdeka. Sebagai negara yang baru merdeka, mereka belum mampu untuk berdiri sendiri. Sebenarnya mereka  mempunyai  potensi  kekayaan  alam  dan  kekayaan  laut,  namun  belum  dapat mengembangkan  potensi-potensi  tersebut  karena  mereka  tidak  mempunyai  kemampuan teknologi.  Oleh  sebab  itu  mereka  sangat  membutuhkan  bantuan-bantuan  dari  negara  asing. Dengan  demikian  kehadiran  negara-negara  asing  seperti  Amerika  Serikat,  Cina,  Uni  Soviet dan Jepang ikut mempengaruhi negara-negara di Kawasan Pasific Selatan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap latar belakang dan pengaruh Amerika Serikat di negara- negara  Pasific  Selatan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sejarah  kritis. Dalam  menganalisis  data,  langkah  yang  ditempuh  adalah  langkah-langkah  menurut Kuntowijoyo,  Pemilihan  topik,  Heuristik,  Verivikasi  (kritik  sumber),  Interpretasi, Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Uni Soviet dan Cina di Pasific selatan  menggugah  Amerika  Serikat  untuk  lebih  memperhatikan  kawasan  ini,  dengan  lebih meningkatkan  peranannya  di  Kawasan  Pasific  Selatan.  Adapun  peranan  Amerika  Serikat  di Kawasan  Pasific  Selatan  meliputi  bidang  ekonomi,  politik  dan  strategi.  Dalam  bidang ekonomi Amerika Serikat memberikan bantuan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Dalam bidang politik dan strategi, Amerika Serikat bersama-sama Australia dan Selandia Baru yang terikat  dalam  pakta  pertahanan  ANZUS  berusaha  untuk  membendung  masuknya  pengaruh komunis yang datang dari Uni Soviet dan Cina.
Kata Kunci: Amerika Serikat, dekolonisasi, dan negara-negara Fasific Selatan

## A. Pendahuluan
Antara  tahun  1960-1970an,  banyak  negara-negara  Pasific  Selatan  yang mengalami  perubahan  status  politik  dari  negara  jajahan  menjadi  negara-negara pulau  yang  merdeka.  Perubahan  status  politik  ini  adalah  akibat  suatu  proses dekolonisasi  terutama  di  pulau-pulau  yang  mempunyai  potensi  untuk  menjadi negara  bangsa  di  Pasific.  Proses  dekolonisasi  di  kawasan  ini  sejalan  dengan dekolonisasi  dunia sejak PBB menetapkan deklarasi  mengenai  dekolonisasi  pada tahun 1960 yang menuntut penghapusan penjajahan dunia.
Bersamaan dengan proses dekolonisasi ini, negara-negara Pasific berusaha untuk membentuk suatu kesatuan politik bagi masyarakat Pasific melalui integrasi bangsa.  Negara-negara  yang  merdeka  ini  telah  mendirikan  organisasi-organisasi Regional yaitu Komisi Pasific Selatan dan Forum Pasific Selatan.  Komisi Pasific Selatan didirikan berdasarkan persetujuan Canbera pada tahun 1947 oleh Belanda,
Amerika  Serikat,  Perancis,  Inggris,  Australia  dan  Selandia  Baru.  Sedangkan Forum Pasific Selatan didirikan pada tanggal  5  Agustus 1971 oleh Australia  dan Selandia Baru serta beberapa negara merdeka (Departemen Penerangan RI, 1985: 5).
Semangat  Regionalisme  tampaknya  kuat  sekali,  sehingga  masyarakat Pasific  Selatan  tidak  mengalami  kesulitan  untuk  menentukan  identitas kawasannya.  Namun  demikian  tidak  bisa  diingkari,  bahwa  negara-negara  ini masih  sulit  berdiri  sendiri,  karena  keterbatasan  kemampuan  mereka.  Masalah utamanya  adalah  kesulitan  ekonomi,  rendahnya  taraf  hidup  mereka,  pendidikan yang tertinggal, tekanan penduduk, masalah urbanisasi dan pengangguran. Timbul kekecewaan  mereka  bahwa  sumber  daya  baik  manusia  maupun  material menghambat  mereka  untuk  memenuhi  harapan-harapan  akibat  kontak  dengan teknologi dan kebudayaan yang lebih sophisticated (Ronald Nangoi, 1982: 729).\
Mereka secara potensial memang mempunyai kekayaan alam yaitu mineral dasar  laut,  perikanaan  dan  bahan-bahan  tambang  seperti  emas,  nikel  dan  fosfat. Kemajuan  teknologi  akan  mempermudah  penggarapan  potensi  sumber-sumber tersebut,  namun  ternyata  negara-negara  Pasific  Selatan  belum  mampu memanfaatkannya,  padahal  negara-negara  maju  tidak  dapat  dielakkan  lagi kemampuan teknologinya dan mereka sangat membutuhkan sumber-sumber daya alam ini.
Dalam perkembangannya kawasan Pasific Selatan menjadi  kawasan  yang penting  dan  tidak  dapat  diabaikan.  Sementara  itu,  keterbatasan  kemampuan  dari negara-negara  di  wilayah  ini  untuk  berdiri  sendiri,  membuat  mereka  banyak bergantung pada dunia luar. Hal ini semakin mendorong negara-negara untuk ikut terlibat dalam perkembangan negara-negara Pasific.
Kehadiran  negara-negara  lain  di  kawasan  Pasific  Selatan  ini  adalah  suatu bukti  bahwa  kawasan  ini  merupakan  kawasan  penting  di  dunia  Internasional. Negara-negara asing yang sangat berkepentingan di kawasan ini adalah Amerikat Serikat, Perancis, Jepang, Uni Soviet, Cina (Ronald Nangoi, 1982: 731).
Perhatian  Amerika  Serikat  atas  perkembangan  negara-negara  Pasific Selatan tidak begitu benar dibandingkan dengan  perhatiannya atas negara-negara dunia ketiga lainnya. Namun demikian tidak berarti bahwa Amerika Serikat sama sekali  tidak  berkepentingan  di  kawasan  Pasific  Selatan  ini,  seperti  yang  terlihat
dari kehadirannya di Kepulauan Mikronesia. Bagi Amerika Serikat kepulauan ini mempunyai arti strategis bagi pertahanannya.
Kepulauan  Mikronesia  merupakan  pangkalan  persenjataan  nuklir  dan Angkatan  Laut  Amerika  yanng besar. Mikronesia tengah dijadikan batu  loncatan untuk  rencana  America  Serikat  menjalankan  perang  bintang.  Makin menghebatnya  kehadiran  militer  Amerika  Serikat  di  kawasan  ini  mengundang peningkatan  persenjataan  pihak  lawan  sehingga  mendorong  adanya  tingkat konfrontasi  (Merdeka,  20  Juli  1987).Berdasarkan  atas  latar  belakang permasalahan  yang  telah  dirumuskan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa masalah untuk  penelitian ini sebagai  berikut:  bagaimana posisi  geografis negara- negara  kawasan  Pasific  Selatan;  mengapa  negara-negara  luar  sangat  berambisi untuk  melibatkan  diri  di  kawasan  ini;  dalam  bentuk  apa  negara-negara  luar melibatkan  diri  dalam  perkembangan  negara-negara  di  kawasan  ini;  apa  latar belakang  Amerika  Serikat  turut  melibatkan  diri  dalam  perkembangan  negara- negara di kawasan ini; dan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Amerika Serikat di negara-negara kawasan Pasific Selatan.
Menurut Sumaryo Suryokusumo di dalam Jurnal Luar Negeri No. 4  yang diselenggarakan  dan  diterbitkan  oleh  Badan  Penelitian  dan  Pengembanag Departemen Luar Negeri. Sejak  PBB  menentukan  bahwa  wilayah-wilayah  di Pasific  Selatan  yang  tidak  berperintahan  sendiri  dimasukkan  ke  dalam  program dekolonisasi  PBB  dalam  tahun  1960,  maka  penguasa  administrasi  wilayah- wilayah tersebut, seperti Australia dan Selandia Baru, mulai didesak oleh negara- negara  Asia  Afrika  khususnya  untuk  segera  menentukan  target  penentuan  nasib sendiri  bagi  mereka ke arah tercapainya kemerdekaan nasional. Sejak itu banyak wilayah-wilayah  yang  telah  memperoleh  kemerdekaan  mereka  atau  sekurang- kurangnya  telah  mempunyai  pemerintahan  sendiri,  seperti  Samoa  Barat,  Fiji, Kiribati,  Nauru,  Kepulauan  Solomon,  Tonga,  Tuvalu,  Vanuatu,  Papua  Nugini (PNG),  Kepulauan  Cook  dan  Niui.  Lebih  dari  itu  banyak  diantaranya  yang  telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun  demikian  masih  banyak  wilayah-wilayah  yang  belum  meperoleh kemerdekaan  atau  setidak-tidaknya  wilayah-wilayah  tersebut  dianggap  masih sebagai  wilayah  seberang,  seperti  anggapan  Perancis  terhadap  wilayah  Polinesia dan  New  Caledonia.  Di  samping  itu  ada  juga  wilayah-wilayah  yang  masih  di bawah  sistem  perwalian,  seperti  Kepulauan  Pasific,  yang  sebagian  besar  terletak
dalam  kelompok  kepulauan  Micronesia,  yang  dinyatakan  sebagai  “wilayah strategis”  yang  diletakkan  di  bawah  pengawasan  negara  besar  seperti  Amerika Serikat dan yang didasarkan atas persetujuan tersendiri.
Negara-negara di Pasific Selatan ini, kecuali Australia dan Selandia Baru, kebanyakan  terdiri  dari  negara-negara  kepulauan  kecil  yang  beribu-ribu jumlahnya  yang  di  dalam  perkembangan  sekarang  masih  mencari  identitas masing-masing  dalam  membentuk  kesatuan  politik  di  kawasan  ini  yang  bisa diperhitungkan dalam percaturan politik internasional.  Walaupun merupakan negara-negra  berkembang  dan  kebanyakan  sudah  merdeka,  mereka  masih mempunyai  ikatan  yang  erat  sekali  dengan  negara-negara  metropolitan  bekas penguasa  administrasi  masing-masing.  Ini  tercermin  di  dalam  pola-pola administrasi  dan  struktur  pemerintahan  mereka  yang  masih  mengikuti  Australia dan Selandia Baru. Itu pula sebabnya negara-negara di kawasan ini masih bersikap membatasi  diri  dalam  bergabung  dengan  negara-negara  berkembang  lainnya dalam gerakan Non Blok, kecuali Vanuatu.
Menurut pengalaman historis  dalam perang dunia kedua, kawasan Pasific Selatan  ini  memang  terlihat  sebagai  kawasan  yang  strategis.  Karena  itu  tidak mustahil  bahwa  kawasan  ini  sekarang  mulai  merupakan  ajang  persaingan  dan pertentangan  ruang  lingkup  pengaruh  dalam  rangka  politik  global  Super Power.Kondisi  perekonomian  di  negara-negara  kawasan  ini  masih  sangat tergantung dari subsidi yang diberikan oleh bekas penguasa administrasi masing- masing  dalam  rangka  membantu  kesejahteraan  dan  pembangunan  ekonomi mereka. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi mereka, negara-negara di  kawasan  tersebut  sangat  mengharapkan  bantuan  dari  luar  negeri,  khususnya dalam mengadakan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial mereka.

## B. Metode Penelitian
Dari  sekian  banayk  subyek  penelitian,  peneliti  tertarik  pada  topik  Pengaruh Amerika  Serikat  di  negara-negara  kawasan  Pasific  Selatan.  Topik  tersebut  sangat perlu  untuk  diteliti  mengingat  sekitar  1960-1970an  banyak  negara-negara  di  Pasific Selatan  yang  memproklamasikan  kemerdekaannya.Negara-negara  di  Pasific  Selatan ini  telah  berusaha  untuk  membentuk  satu  kesatuan  politik  bagi  masyarakat  Pasific Selatan  melalui  integrasi  bangsa.  Negara-negara  yang  merdeka  ini  telah  mendirikan organisasi-organisasi  regional  yaitu  Komisi  Pasific  Selatan.Semangat  Regionalisme
tampaknya  kuat  sekali,  sehingga  masyarakat  Pasific  Selatan  tidak  mengalami kesulitan  untuk  menentukan  identitas  kawasannya.  Namun  demikian  tidak  bisa diingkari,  bahwa  negara-negara  ini  masih  sulit  berdiri  sendiri,  karena  keterbatasan kemampuan mereka. Oleh karena itu mereka sangat bergantung pada bantuan-bantuan negara-negar  luar,  sehingga  mendorong  negara  luar  untuk  terlibat  dalam perkembangannya.
Metode penelitian berasal dari kata method dalam bahasa inggris yang berarti jalan atau cara. Secara estimologi, metode adalah masalah yang menguraikan tentang cara-cara  atau  jalan,  petunjuk  pelaksanaan  secara  teknis  (Lorens  Bagus,  1966:  635). Penelitian  sejarah  pada  dasarnya  terikat  pada  prosedur  metode  sejarah.  Metode sejarah  sendiri  merupakan  aturan  serta  prinsip  sistematis  dalam  menpulkan  sumber- sumber sejarah secara efektif dan menilainya secara kritis  yang dibuat dalam bentuk tulisan.  Metode  yang  digunakan  peneliti  dalam  penulisan  sejarah  ini  adalah  metode penelitian  menurut  Kuntowijoyo.  Adapun  tahapan  penelitian  sejarah  menurut Kuntowijoyo  mempunyai  lima  tahap  yaitu  pemilihan  topik,  heuristik,  verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2005: 91).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Proses Dekolonisasi Negara-negara Pasific Selatan
Pasific Selatan meliputi beberapa negaramerdeka seperti Fiji, Kiribati, Nauru, Papua  Nugini,  Samoa  Barat,  Solomon,  Tonga,  Tuvalu  dan  Vanuatu.  Negara-negara yang masih  berada di  bawah pengawasan Selandia Baru  yaitu:  Kepulauan Cook dan Nieu,  serta  negara-negara  koloni  misalnya  Samoa  Amerika  (Amerika  Serikat), Polonesia,  Kaledonia  Baru,  Wallis  dan  Futuna  (Perancis),  Tokelau  (Selandia  Baru) dan  Kepulauan  Pitcairn  (Inggris)  (J.Kusmanto  Anggoro,  1987:  160).  Sejak  dekade 1960an,  beberapa  pulau  dan  kepulauan  jajahan  Eropa  di  Pasific  Selatan  mengalami perubahan  status  politik  dari  status  dijajah  menjadi  negara-negara  pulau  yang merdeka,  dan  beberapa  diantaranya  telah  diterima  sebagai  anggota  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB).  Sebelumnya  hampir  seluruh  wilayah  di  kawasan  itu merupakan  jajahan  negara-negara  Barat,  seperti  Inggris,  Perancis,  Jerman  Barat, Spanyol, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.
Perubahan  status  politik  ini  adalah  akibat  suatu  proses  dekolonisasi  terutama di  pulau-pulau  yang  mempunyai  potensi  untuk  menjadi  negara-bangsa  di  Pasific Selatan.  Dalam  tahun  1960an  Samoa  Barat  memperoleh  kemerdekaan  dari  Selandia
Baru  (1 Januari 1962).  Namun  dari PBB dan Australia (30 Januari 1968), kemudian pada  tahun  1970an  Tonga  memperoleh  kemerdekaan  dari  Inggris  (4  Juni  1970),  Fiji dari  Inggris  (10  Oktober  1979),  Papua  Nugini  dari  Australia  (  16  September  1975), Tuvalu dari Inggris (1 Oktober 1978), Kepulauan Solomon dari Inggris ( 7 Juli 1978) dan Karibia dari Inggris (12 Juli 1979) (Ronald Nangoi, 1982: 727).
Dalam  tahun  1980an  dua  wilayah  memperoleh  kemerdekaan  yaitu  Vanuatu (sebelumnya  New  Hebrides)  dari  Perancis  dan  Inggris  (30  Juli  1980)  dan  Belau (sebelumnya  Pulau-Pulau)  dari  Amerika  Serikat  (  29  Januari  1982).  Kemerdekaan Vanuatu  rupanya  mempengaruhi  kepulauan-kepulauan  tetangganya,  terutama Kaledonia  Baru,  yang  masih  merupakan  jajahan  Perancis.  Dewasa  ini  penduduk  asli Melanesia  menuntut  kemerdekaan  bagi  Kaledonia  Baru  sebelum  tahun  1985.  Pada tahun  1979,  kelompok  pro  kemerdekaan  “Kanak  Independence  Front”,  meminta Forum  Pasific  Selatan  untuk  mendesak  Komisi  PBB  tentang  dekolonisasi  agar mendaftar Kaledonia Baru sebagai wilayah non otonom, sehingga memenuhi syarata bagi dekolonisasi.tetapi Perancis tidak bersedia melepaskannya, karena kemerdekaan Kaledonia  Baru  akan  merugikan  kepentingannya  di  negara  itu  dan  juga  di  kawasan Pasific Selatan.
Dekolonisasi  di  Pasific  Selatan  berlangsung  sejalan  dengan  proses dekolonisasi  di  dunia  sejak  PBB  menetapkan  deklarasi  mengenai  dekolonisasi  pada tahun 1960 yang menuntut penghapusan penjajahan di dunia. Beberapa negara pulau yang  telah  merdeka  memberi  dukungan  yang  kuat  kepada  kepulauan  tetangganya yang  masih  dijajah  untuk  memperoleh  kemerdekaan  melalui  PBB.  Status  mereka sebagai  anggota  PBB  memungkinkan  mereka  untuk  memperjuangkan  nasib  negara- negara  tetangga.Negara-negara  Pasific  Selatan  yang  telah  menjadi  anggota  PBB adalah:  Fiji  (13  Oktober  1979),  Papua  Nugini  (10  Oktober  1975),  Samoa  (15 Desember  1976),  Kepulauan  Solomon  (  19  September  1978)  dan  Vanuatu.  Papua Nugini  tampaknya  memanfaatkan  status  keanggotaannya  di  PBB  untuk  memberi suara bagi kemerdekaan pulau-pulau Pasific Selatan.
Proses dekolonisasi di kawasan ini berjalan dengan baik, karena negara-negara seperti  Inggris,  Australia,  dan  Selandia  Baru  (kecuali  Perancis)  rela  melepaskan negara-negara  jajahannya.  Mereka  ingin  melindungi  citra  mereka  sebagai  negara- negara demokrasi dan selain itu negara-negara jajahan ini menjadi beban bagi mereka, sehingga tidak mau mengikat diri lebih lama lagi dengan negara-negara pulai ini.
Namun  beberapa  kepulauan  masih  merupakan  jajahan  atau  di  bawah pengawasan  negara-negara  asing  yaitu:  Kepulauan  Pitcairn  (Inggris),  Kepulauan Society, Tuamotu (Australia), Gambur dan Kepulauan Marquesas, Wallis dan Futuna serta  Kaledonia  Baru  (Perancis),  Tokelan,  Kepulauan  Cook  (Australia),  Kepulauan Carolina Marshall dan Mariana Utara, Guan dan Samoa Amerika (Amerika Serikat). Status  pulau-pulau  ini  dimasa  mendatang  belum  jelas.  Di  satu  pihak  Perancis  masih berusaha  mempertahankan  status  kepulauan  jajahannya  dan  dipihak  lain  beberapa pulau masih sulit memilih kemerdekaan karena belum mampu untuk menjadi negara- bangsa sehubungan dengan kecilnya wilayah dan jumlah penduduk mereka.
Bersamaan  dengan  proses  dekolonisasi  ini,  negara-negara  Pasific  Selatan berusaha  untuk  membentuk  suatu  kesatuan  politik  bagi  masyarakat  Pasifiic  Selatan melalui  integrasi  bangsa.  Negara-negara  yang  merdeka  ini  telah  mendirikan organisasi-organisasi  regional:  Komisi  Pasific  Selatan  (South  Pasific  Commission) dan  Fotum  Pasific  Selatan  (  South  Pasific  Form).  Komisis  Pasific  Selatan  didirikan berdasarkan  persetujuan  Canbera  1947  oleh  Belanda,  Australia  dan  Selandia  Baru, sedangkan  Forum  Pasific  Selatan  didirikan  pada  tanggal  5  Agustus  1971  oleh Australia, Selandia Baru dan beberapa negar merdeka (Ronald Nangoi, 1982, h....).
Sebagai  negara-negara  yang  baru  merdeka,  kondisi  sosio-politik  dan  sosio- ekonomi  masing-masing  negara  ini  belum  stabil.  Mereka  sangat  tergantung  pada bantuan  negara-negara  asing.  SM  Koya  mengemukakan  bahwa:  di  kawasan  Pasific terdapat  masalah  rendahnya  taraf  pendidikan,  tekanan  kependudukan,  masalah urbanisasi dan pengangguran serta kekurangan gizi. Kesulitan negara-negara ini tidak lepas  dari  keterbatasan  hasil-hasil  produksi.  Mereka  umumnya  mendasarkan perekonomian mereka pada sektor pertanian dan industri primer. Ekspor terbatas pada hasil-hasil  produksi  pertanian  berupa  kopra,  gula,  pisang,  minyak  kelapa  sawit,  dan coklat dan hasil pertambangan seperti emas, tembaga, nikel dan fosfat.
Ketergantungan  pada  negara-negara  industri  maju  bisa  dilihat  dalam  bidang bantuan luar negeri dan perdagangan. Sejak kemerdekaan, mereka menerima bantuan luar  negeri  dari  Inggris,  Australia,  Selandia  Baru  dan  Amerika  Serikat,  juga  badan- badan  internasional.  Papua  Nugini  menerima  bantuan  dari  Australia,  Kiribeti  dari Inggris,  Kepulauan  Solomon  dari  Inggris,  Australia  dan  Selandia  Baru,  Tonga  dari Inggris, Australia, Selandia Baru dan  Bank Pembangunan  Asia, Tuvalu  dari  Inggris, Samoa  Barat  dari  Selandia  Baru,  Australia,  PBB,  MEE  dan  IMF.  Perdagangan  luar negeri  yang merupakan sumber pendapatan negara masih tertuju pada negara-negara
industri tertentu terutama Australia dan Selandia Baru. Mereka tampaknya tidak bisa melepaskan  keterikatannya  dengan  kedua  negara  ini.  Walaupun  menyadari ketergantungan ini, negara-negara Pasific Selatan tidak mau dianggap sebagai bagian Dunia  Ketiga.  Ratu  Sir  Kamisase  Mara,  Perdana  Menteri  Fiji  mengatakan: “Pandangan terhadap bangsa Afrika tampaknya diterima seadanya dan ditujukan pada semua penduduk asli. Ini tidak berlaku bagi Pasific Selatan”.
Ringkasnya  negara-negara  Pasific  Selatan  tidak  sama  dengan  negara-negara seperti Ghana, Tanzanis, atau Malaysis. Terdapat pendapat bahwa masyarakat Pasific Selatan  memiliki  taraf  hidup  yang  lebih  baik  daripada  negara-negara  Dunia  ketiga lainnya.  R.K.  Fisk  dalam  tulisannya:  “Ekonomic,  Social  and  Political  Trends  in  the South  Pasific  in  th  1980”,  mengemukakan  bahwa  menurut  ukuran  umum,  hampir seluruh  rakyat  Pasific  berada  (well-off),  satu  hal  yang  cukup  menonjol  dalam statistika.  Dibandingkan  dengan  negara-negara  miskin  di  Asia  dan  Afrika,  negara- negara  Pasifikjelas  berada  di  luar  kategori  negara-negara  miskin  (Ronald  Nangoi, 1982: 730).
Kehidupan serupa itu memberi itu memberi warna khusus kepada masyarakat Pasific  Selatan.  Mereka  memang  secara  potensial  memiliki  kekayaan  alam  yaitu mineral  dasar  laut,  perikanan  dan  bahan-bahan  tambang  seperti  emas,  nikel,  dan fosfat. Kemajuan teknologi akan mempermudah penggarapan potensi sumber-sumber alam  tersebut  di  kemudian  hari.  Masalahnya  adalah  apakah  negara-negara  Pasific Selatan  ini  mampu  memanfaatkan  kekayaan  lautnya.  Dengan  demikian  peranan negara-negara  maju  khususnya  di  bidang  teknologi  tidak  bisa  dilakukan,  karena mereka memiliki teknologi dan juga membutuhkan sumber-sumber daya alam ini.

## 2. Keterlibatan negara-negara Asing di Kawasan Pasific Selatan.
Menurut  pengalaman  historis  dalam  perang  dunia  kedua,  kawasan  Pasific Selatan ini memang terlihat sebagai kawasan yang strategis. Karena itu tidak mustahil bahwa  kawasan  ini  sekarang  mulai  merupakan  ajang  persaingan  dan  pertentangan ruang  lingkup  pengaruh  dalam  rangka  politik  global  super  power.  Kondisi perekonomian  di  negara-negara  kawasan  ini  masih  sangat  tergantung  dari  subsidi yang  diberikan  oleh  bekas  penguasa  administrasi  masing-masing  dalam  rangka membantu  kesejahteraan  dan  pembangunan  ekonomi  mereka.  Untuk  mengatasi masalah-masalah  yang  dihadapi  mereka,  negara-negara  di  kawasan  tersebut  sangat
mengharapkan  bantuan  dari  luar  negeri,  khususnya  dalam  mengadakan  peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial mereka (Sumaryo Suryokusumo, 1986: 63).
Kehadiran bahkan keterlibatan  negara-negara luar di  kawasan Pasific Selatan menjadi petunjuk bahwa kawasan ini merupakan salah satu kawasan penting di dunia. Negara-negara  luar  ini  meliputi:  Uni  Soviet,  Cina,  Jepang,  Amerika  Serikat  dan Perancis  yang  melibatkan  diri  dalam  bentuk  operasi  kapal  ikan,  percobaan  nuklir, hubungan  diplomatik  dan  kolonialisme  di  kawasan  ini.  Kepentingan  mereka umumnya berlainan satu sama lain.
a. Kehadiran uni Soviet di Pasific Selatan
Pada dasarnya kepentingan luar negeri Uni Soviet dilandasi oleh kepentingan nasional  dalam  rangka  mengabdi  kepada  ideologinya  yaitu  suatu  kepentingan  untuk menyokong  gerakan  kaum  komunis  di  seluruh  dunia.  Untuk  kepentingan  ini,  Uni Soviet  tidak  mengabaikan  aspek  sosio-ekonomi  dan  sosio-politik  internasional, terutama  keadaan  kelas  pekerja.  Dengan  demikian  politik  luar  negeri  Uni  Soviet merupakan  kombinasi  antara  usaha  memperjuangkan  masyarakat  lemah  atau  kelas pekerja dengan kepentingan nasionalnya, sehingga dengan usaha ini Uni Soviet dapat memperoleh kekuatan global.
Di  dalam  mencapai  perimbangan  strategis  dan  kekuatan  global,  Uni  Soviet menggunakan empat elemen kekuatan, dimana keempat elemen itu berjalan bersama- sama.  Keempat  elemen  itu  adalah:  diplomasi,  ekonomi,  kebudayaan  dan  strategi militer. Dari keempat itu, strategi militer lebih diutamakan, karena strategi ini efektif. Strategi  ini  menggunakan  lautan  sebagai  penyokong  politik  luar  negeri  Uni  Soviet. Pihaknya  dapat  menempatkan  armada-armadanya,  sehingga  efektifitas  komunikasi strategi  dapat  terkontrol,  disamping  dapat  menempatkan  politik  globalnya. Perkembangan  armada  laut  Uni  Soviet  merupakan  suatu  aspek  dan  alat  dari  politik global demi merealisasi hegemoni komunis di dunia (Daoed Yoesoef, 1973: 88).
Uni Soviet mulai mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap negara-negara Pasific  Selatan  sejak  awal  dekade  1980an.  Kawasan  Pasific  Selatan  mulai diperhitungkan oleh Uni Soviet. Lebih-lebih kondisi politik negara-negara kepulauan Pasific  Selatan  sedang  mengalami  pergolakan.  Kaledonia  Baru,  Fiji  dan  Solomon sedang  mencari  formasi  politik.  Keadaan  ini  dimanfaatkan  oleh  Uni  soviet  untuk mempengaruhinya.  Hal  ini  tampak  jelas  ketika  Uni  Soviet  menawarkan  jasa  untuk mengembangkan perikanan, oceanografi dan hidrografi serta menunjukkan perhatian untuk  proses  penentuan  diri  di  wilayah-wilayah  jajahan  Perancis.  Oleh  sebab  itu
Australia  juga  mendesak  Perancis  untuk  menarik  diri  dari  Kaledonia  Baru,  karena khawatir bahwa pertentangan-pertentangan disana akan menjadi lebih tajam, sehingga membuka pintu bagi pengaruh Uni Soviet. Memang sejak semula, Australia bersikap memusuhi Uni Soviet dan tidak ingin melihat ekspansi negara itu di kawasan Pasific Selatan dan dunia terutama tetangganya (Ronald Nangoi, 1983: 731).
Pada bulan Mei 1984 Menteri Luar Negeri Australia Bill Heyden mengadakan kunjungan  ke  Moscow.  Dari  kunjungan  Bill  Heyden  ini,  Pemerintah  Australia menginginkan  agar  peranan  Uni  Soviet  di  sektor  ekonomi  bersifat  konstruktif  dan positif.  Kunjungan  ini  sangat  berarti  bagi  Uni  Soviet,  sebab  ia  telah  memperoleh pijakan ekonomi di Pasific Selatan. Posisi ini tidak disia-siakan oleh Uni Soviet untuk menjalin  hubungan  ekonomi  dengan  negara-negara  kepulauan  di  Pasific  Selatan. Tahap pertama, Uni Soviet mengadakan perjanjian penangkapan ikan dan pemberian hak  kepada  kapal-kapal  Uni  Soviet  untuk  singgah  di  Vanuatu  (Suara  Karya,  12 September  1984).  Tahap-tahapo  selanjutnya,  hampir  secara  berurutan  Uni  Soviet menjalin hubungan dengan Solomon dan Fiji yang sedang dilanda kemelut ekonomi.
Kehadiran  Uni  Soviet  di  kawasan  Pasific  Selatan  ini  disebabkan  adanya kehadiran  Amerika  Serikat  di  kawasan  ini,  dimana  Amerika  Serikat  telah  lama menjalin hubungan yang erat dengan Australia dan Selandia Baru. Memang kehadiran salah  satu  negara  adidaya  di  suatu  kawasan,  pasti  akan  menarik  kehadiran  adidaya yang lain. Dengan demikian kehadiran Amerika Serikat ini telah memaksa Uni Soviet untuk  hadir  di  kawasan  ini,  misalnya  di  Solomon,  Vanuatu,  Fiji  dan  Karibati  (Suara Karya, 12 September 1986).
Dari  catatan  sejarah,  kepentingan-kepentingan  ekonomi  Uni  Soviet  secara cepat  atau lambat  pasti akan ditumpangi  kepentingan politiknya. Bagi  negara-negara kepulauan  di  Pasific  Selatan,  hal  ini  sudah  merupakan  resiko  politik.  Negara-negara seperti Vaniatu, Solomon, Fiji dan Karibati belum memperhitungkan sejauh itu.
Sampai  akhir  tahun  1986,  perhatian  Uni  Soviet  kepada  Pasific  Selatan  lebih besar dibandingkan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Uni Soviet bersedia menarik kekuatan  militernya,  tetapi  di  Pasific  Selatan,  Uni  Soviet  justru  menambah kekuatannya. Kekuatan armada Uni Soviet di kawasan ini sekitar 775 kapal, termasuk 90 kapal permukaan, 95 kapal selam serbaguna dan 39 kapal selam yang dipersenjatai nuklir”. (Suara Karya, 12 September 1986)
Resiko  politik  bagi  negara-negara  Pasific  Selatan  itu  muncul  setelah  Uni Soviet  berusaha  keras  untuk  mendidik  para  pemimpin  muda  di  negara-negara  ini.
Taktik  politik  Uni  Soviet  berusaha  keras  untuk  mendidik  para  pemimpin  muda  di negara-negara  garam  ini.  Taktik  politik  Uni  Soviet  ini  bertujuan  guna  menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan  yang loyal kepada Moscow (Suara Karya, 5 Maret 1947).

## b. Kehadiran Cina di Pasific Selatan
Kehadiran  riil  Uni  Soviet  dalam  bentuk  operasi  kapal-kapal  ikan  dan  kapal- kapal  penjelajah  di  samping  pengembangan  sayap  komunisme  ini  telah  mendorong musuh  utamanya  yaitu  Cina  untuk  berperan  aktif  di  kawasan  ini  (Ronald  Nangoi, 1982: 737).
Semenjak  hubungan  Cina  dan  Uni  Soviet  putus,  orientasi  politik  luar  negeri Cina  lebih  diarahkan  untuk  membendung  pengaruh  Uni  Soviet  di  kawasan  Pasific. Langkah utama yang ditempuh Cina yaitu harus aktif di kawasan Asia-Pasific. Garis kebijakan  ini  diselaraskan  dengan  kepentingan  ekonomi  Cina  guna  membangun perekonomian di dalam negerinya, sehingga politik luar negerinya dapat menyokong pendapatan  ekonomi,  terutama  kegiatan  perdagangan  dengan  negara-negara tetangganya.  Dalam  hal  ini  Cina  berusaha  keras  mendekati  para  pemimpin  negara- negara tetangganya dengan strategi diplomasi.
Cina  telah  memperhitungkan  Pasific  Selatan  sebagai  kawasan  alternatif  bagi pasar  ekonominya.  Langkah  pertama  yang  ditempuhnya  adalah  mendekati  Australia dan Selandia Baru. Cina mempunyai alasan, bahwa Australia mempunyai barang yang dibutuhkan  Cina,  terutama  gandum,  uranium  dan  batubara.  Alasan  kedua  Australia sangat berpengaruh bagi negara-negara di Pasific selatan. Apabila hubungan ekonomi Cina-Australia  terjalin  baik,  maka  Cina  akan  mudah  menjalin  hubungan  dengan negara-negara di Pasific Selatan lainnya. Pihak Menteri Luar Negeri Australia Freeth mengakui  bahwa jalinan kerja sama itu hanya terbatas pada huungan dagang.  Freeth selamanya  berpendapat  bahwa  Cina  akan  membeli  gandum  kapan  saja  dia  ingin membelinya (Justus Van der Kroef, 1973: 60).
Cina  pernah  melakukan  percobaan  peluru  kendali  antar  benua  (ICBM)  di Pasific Selatan. Kedudukan Cina lebih beruntung daripada Uni Soviet karena negara ini mempunyai perwakilan antara lain di Fiji, Samoa Barat dan Papua Nugini. Bahkan Cina berusaha berbaik hati dengan negara-negara di Pasific Selatan, misalnya dengan menjanjikan  akan  melindungi  Samoa  Barat  apabila  diserang  Uni  Soviet  (Ronald Nangoi, 1982: 737).
Kehadiran  Cina  di  Pasific  Selatan  lebih  lambat  dalam  memainkan  posisi strategis globalnya. Walaupun terlambat, kehadiran Cina telah diterima oleh sebagian negara-negara Pasific Selatan, dan ini merupakan fasilitas  yang penting bagi  strategi global.
Walaupun kehadiran Cina di  Pasific Selatan relatif masih kecil pengaruhnya, namun  kehadiran  Cina  telah  membuat  risau  Australia  dan  selandia  Baru  mendesak Amerika Serikat  untuk  mengadakan detente dan deterrence kepada Cina. Deterrence ini sangat berguna dan penting bagi dimensi nuklir (Australia Foreign Affairs Record, Februari 1986: 111).
Australia dan Selandia  Baru mendesak  Amerika Serikat  karena Amerika ikut bertanggung  jawab  atas  ancaman  yang  datang  dari  Cina  di  Pasific  Selatan.  Dengan demikian akan mengurangi ancaman keamanan Pasific Selatan.

## c. Kehadiran Jepang di Pasific Selatan
Jepang yang terletak di sebelah barat laut Samudera Pasific bukan merupakan pendatang  baru  di  kawasan  Pasific  termasuk  Pasific  Selatan.  Dalam  Perang  Dunia Pertama pada bulan Oktober 1914 jepang menduduki beberapa pulau di Pasific, yaitu kepulauan Nauru dan Mikronesia. Tetapi dalam Perang Dunia kedua, Jepang terpaksa melepaskan pulau-pulau ini karena kalah perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengambil alih pulau-pulau ini. Sesudah itu Jepang tidak lagi  berperan  aktif  dalam  dunia  internasional,  karena  Jepang  harus  membangun ekonomi dalam negerinya dan memperkokoh percaya diri bangsanya (Ronald Nangoi, 1982: 734)
Sejalan  dengan  perubahan  situasi  dunia,  dewasa  ini,  Jepang    yang  telah menjadi  raksasa  ekonomi,  mulai  berperan  aktif  lagi  dalam  dunia  internasional. Kehadiran  kembali  Jepang  di  kawasan  Pasific  Selatan  dalam  bentuk  yang  berbeda dengan  masa  lalu  yaitu  kerjasama  ekonomi  khususnya  di  bidang  perikanan.  Jepang kini  sangat  berkepentingan  dengan  perikanan  di  Pasific  Selatan,  sekitar  60% konsumsi  makanan  laut  rakyat  Jepang  berasal  dari  Pasific  Selatan.  Jepang  telah mengerahkan  armada  perikanannya  di  perairan  Fiji  dan  medirikan  perlengkapan gudang  regional,  menunjang  pabrik  pengalengan  ikan  di  Lovuka  (ibukota  Fiji  yang lama).  Kegiatan  yang  sama  dilakukan  Jepang  di  perairan  Samoa,  termasuk pengalengan ikan di Pago-Pago, Samoa Amerika.
Untuk  memperkuat  kehadirannya  ini  Jepang  telah  mengadakan  kerjasama dengan  beberapa  negara  di  daerah-daerah  yang  strategis.  Menurut  Bhagwan  Singh,
Jepang mengusahakan kepulauan Mana menjadi daerah pariwisata di Fiji. Di Tonga, perusahaan-perusahaan  dagang  Jepang  mempunyai  rencana  untuk  mengembangkan Pulau  Vavau  menjadi  daerah  liburan  bagi  pejabat-pejabat  tinggi  Jepang  (Ronald Nangoi, 1982:734).
Dewasa ini Jepang mendapat  sebutan sebagai  Kreditor terbesar di  dunia  bagi negara-negara  Pasific  Selatan,  dengan  kebijakan  lebih  memperkuat  kedudukan ekonominya dari pada militer. Maka pada tahun  1987 Menteri  Luar Negeri Kurniari membentuk  “South  Pasific  Task  Force”  untuk  mengkoordinasi  bantuan  luar  negeri terhadap negara-negara Pasific Selatan.
Akhir-akhir ini Jepang juga mendukung aliansi  Pasific Selatan. Jepang mulai memberi  bantuan  untuk  pertahanan  negara-negara  yang  berbatasan  dengan  wilayah konflik  militer.  Ia  kemudian  menandatangani  konsep  “Strategis  Assistance”. Meskipun Perdana Menteri Kurinari hanya menunjukkan untuk memelihara stabilitas politik  regional  Pasific  Selatan  dan  tidak  untuk  memperkenalkan  ketegangan- ketegangan baru.
d. Kehadiran Perancis di Pasific Selatan
Bagi  negara-negara  Pasific  Selatan,  Perancis  bukan  merupakan  pendatang baru.  Satu-satunya  negara  yang  masih  berusaha  mempertahankan  kehadirannya sebagai  kekuatan  kolonial  secara  menyolok  di  Pasific  Selatan  adalah  Perancis, sehingga ia bisa disebut sebagai negara kolonial pertama dan terakhir di kawasan ini. Negara-negara  jajahan  atau  bekas  jajahan  Perancis  terdiri  atas:  Kaledonia  Baru, Polenisia Perancis, Wallis, Futuna dan Vanuatu (sebelumnya New Hebrides). Sampai saat  ini  Perancis  berusaha  untuk  tetap  bertahan  di  kawasan  ini  disebabkan    adanya beberapa alasan yaitu:
1) Pulau-pulau  atoll  Polinesia  Murora  dan  Fangataufa  menjadi  tempat-tempat percobaan senjata-senjata nuklir Perancis.
2) Kaledonia  Baru  merupakan  sumber  mineral  yang  paling  berharga  di  Pasific Selatan, dengan cadangan nikel  yang besar di dunia, cadangan-cadangan mineral lain dan sedang melakukan eksplorasi minyak lepas pantai.
3) Jajahan Perancis  di  Pasific Selatan adalah sekitar 22.600 km  persegi,  tetapi  zona ekonomi 200 mil  memperluasnya lebih dari 7 juta km  persegi  sehingga  Perancis menjadi kekuatan maritim paling besar di Pasific selatan.
4) Teori  domino  masih  berlaku  di  Perancis,  artinya  Paris  takut  jika  ia  memberikan kemerdekaan  kepada  kaledonia  Baru,  maka  Polinesia  akan  segera  menyusulnya (Ronald Nangoi, 1982:732)

## 3. Peranan Amerika Serikat di negara-negara Kawasan Pasific Selatan.
Setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  ke  II  Amerika  Serikat  mengembangkan suatu  politik  luar  negeri  yang  membawa  Amerika  pada  kemakmuran  nasional  dan pengaruh dunia. Ada beberapa kunci elemen-elemen dari politik luar negeri ini antara lain:
a. Dalam  bidang  keamanan,  Amerika  Serikat  mengikuti  doktrin  kembar  yaitu  anti komunis  dan  politik  yang  mencegah  suatu  negara  untuk  memperluas  dan mempengaruhi negara lain.
b. Secara  ideologi,  Amerika  Serikat  mengumumkan  bahwa  Amerika  Serikat  lebih menyenangi  politik  liberal  dan  mendukung  nilai-nilai  demokrasi  (Charles  W. Yost, 1976:14).
a. Kebijakan Politik  Luar  Negeri Amerika Serikat  ini berkaitan erat  dengan adanya Perang Dingin.
Perang  Dingin  adalah  konflik  antara  negara-negara  Barat  yang  dipelopori Amerika  Serikat  dengan  negara-negara  Komunis  yang  dipelopori  Uni  Soviet  dalam masalah  ideologi,  ekonomi,  politik  dengan  aksi-aksi  militer  yang  terbatas.  Istilah Perang  Dingin  seringkali  digunakan  untuk  melukiskan  keadaan  yang  terjadi  sesudah Perang  Dunia  II.  Setelah  Perang  Dunia  II  usai,  muncullah  berbagai  perselisihan. Wilayah  yang  pertama  kali  diperselisihkan  adalah  negara-negara  Balkan.  Hubungan Amerika-Soviet  semakin  memburuk  sewaktu  Amerika  Serikat  pada  bulan  Juni  1947 mengusulkan Rencana Marshall, suatu program yang bertujuan membantu pemulihan kembali  Eropa  dibidang  ekonomi  sebagai  akibat  perang.  Sejalan  dengan  ahncurnya perekonomian Eropa, partai komunis berkembang  pesat di Eropa. Eropa telah pecah menjadi dua kelompok, yaitu Eropa Barat yang pro Amerika Serikat dan pihak Eropa Timur di bawah pimpinan Soviet. Kedua belah pihak membangun persekutuan  yang kuat.  Perang  Dingin  mereda  pada  akhir  tahun  1980an,  ketika  Gorbachevmenjadi pemimpin  tertinggi  Soviet.  Di  bawah  kepemimpinannya,  ia  membiarkan  negara- negara  Eropa  Timur  menjadi  negara  demokrasi  dan  meninggalkan  komunis (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990:32).
Disamping  itu,  dengan  berakhirnya  Perang  Dunia  II,  menandai  kemunculan perang baru, yaitu perang ideologi komunis melawan ideologi non komunis. “Masing- masing  negara  pemenang  memanfaatkan  posisi  dunia  yang  diperolehnya  sehabis perang  sebagai  batu  loncatan  dalam  memperluas  ideologinya  (Emil  Salim,1986:3). Dengan  demikian  peta  politik  dunia  terpecah  menjadi  dua  yaitu  satu  sisi  negara- negara  yang  berhaluan  komunis  mengelompokkan  diri,  dan  di  sisi  lain  telah  muncul negara-negara yang berideologi non komunis. Oleh sebab itu tidak mengehrankan jika kedua kelompok ini saling beradu dalam memperebutkan pengaruh di negara-negara baru.
Telah  diterangkan  di  muka  bahwa  sejak  tahun  1960an  sampai  tahun  1980an banyak  negara-negara  Pasific  yang  terjajah  menjadi  negara-negara  pulau  yang merdeka. Perubahan status politik ini adalah akibat suatu proses dekolonisasi terutama di  pulau-pulau  yang  mempunyai  potensi  untuk  menjadi  negara  bangsa  di  Pasific. Proses  dekolonisasi  di  kawasan  ini  sejalan  dengan  dekolonisasi  mengenai penghapusan penjajahan di dunia.
Menurut  pandangan  Amerika,  dekolonisasi  ini  dijalankan  atas  dasar pertimbangan  politik,  khususnya  status  politik  negara-negara  di  Pasific  Selatan.  Di dalam  perkembangan  waktu,  mereka  ini  (negara0negara  di  Pasific  Selatan)  banyak menimbulkan masalah, yang akhirnya akan merepotkan negara-negara induk (Harold Jacobson, 1964: 509). Dengan demikian negara-negara Induk seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru rela melepaskan negara-negara jajahannya, untuk mengurangi beban negara-negara induk, dan memberikan kesempatan kepada negara- negara  yang  merdeka  tersebut  untuk  mengembangkan  segala  kemampuannya sehingga  mereka  tidak  lagi  menggantungkan  diri  kepada  negara-negara  induk.  Oleh karena  itu  Amerika  Serikat  sangat  mendukung  adanya  proses  dekolonisasi  negara- negara di Pasific Selatan.
Di  negara-negara  baru  yang  merdeka  ini,  tentu  saja  penjajah  telah meninggalkan  daerah  jajahannya,  akibatnya  di  negara-negara  baru  ini  mengalami kekosongan kekuatan luar. Sehubungan dengan realitas luar ini, antara blok komunis dengan  blok  non  komunis  saling  berebut  untuk  mendapatkan  pengikut  dan menanamkan pengaruh di negara-negara lain.
Perselisihan  dan  permusuhan  itu  di  dalam  lintasan  sejarahnya  melibatkan negara-negara baru tersebut. Sehingga secara tidak sadar negara-negara baru tersebut terseret  dalam  pertikaian.  Akibatnya  negara-negara  baru  itu  terseret  ke  dalam
peperangan  dalam  bentuk  baru,  yaitu  Proxy  War.  Proxy  War  adalah  perang  antar negara  yang  mewakili  negara  adi  kuasa  dalam  pertengkaran  ideologi  (Emil  Salim, 1986:4).
Pertarungan  antara  ideologi  komunis  dengan  ideologi  non  komunis  setelah Perang  Dunia  II  ternyata  mempunyai  implikasi  bagi  Pasific  Selatan.  Hal  ini  dapat dilihat dengan adanya Uni Soviet dan Cina terhadap negara-negara di kawasan Pasific Selatan.  Kehadiran  Uni  Soviet  dan  Cina  di  kawasan  ini,  walaupun  yang  tampak adalah  kepentingan-kepentingan  ekonomi,  namun  dibalik  kepentingan  ekonomi tersebut,  kedua  negara  (Uni  Soviet  dan  Cina)  berusaha  menanamkan  pengaruh ideologi  mereka  yaitu  komunisme  dengan  lamban  dan  sangat  halus.  Melihat  gelagat yang  dijalankan  oleh  Uni  Soviet  dan  Cina  tersebut,  Amerika  Serikat  mulai  waspada terhadap pengaruh komunisme di kawasan Pasific Selatan.
Sebenarnya  sampai  tahun  1970an,  perhatian  Amerika  pada  perkembangan negara-negara  Pasific  Selatan  tidak  begitu  besar  dibandingkan  perhatian  Amerika pada  negara  dunia  ketiga  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  negara-negara  kecil  di kawasan  Pasific  Selatan  dianggap  belum  begitu  penting  bagi  kepentingan  Amerika. Di samping itu di kawasan ini Amerika telah mempercayakan pada kedua sahabatnya yaitu  Australia  dan  Selandia  Baru.  Rendahnya  perhatian  Amerika  tersebut dimaksudkan  agar  Australia  dan  Selandia  Baru  memfungsikan  negara-negara  kecil tetangganya  itu  untuk  kepentingan  politik,  ekonomi  dan  sosialnya.  Walaupun demikian,  Amerika  Serikat  tetap  mempunyai  kepentingan  di  kawasan  ini,  walau hanya  berskala  kecil.  Amerika  Serikat  menunjukkan  perhatian  yang  positif  atas dekolonisasi dan perkembangan negara-negara kecil yang baru (Herr, 1978:224).
b. Peranan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi.
Telah disebutkan diatas  bahwa  perhatian Amerika Serikat  di  kawasan Pasific Selatan  belum  begitu  besar  dibandingkan  perhatian  Amerika  pada  negara-negara dunia  ketiga  yang  lain.  Namun  sejak  akhir  tahun  1970an  Amerika  Serikat  mulai menaruh  perhatian  yang  besar  pada  kawasan  Pasific  Selatan  ini  karena  kawasan  ini dipandang  mempunyai  prospek  global  baik  dalam  bidang  ekonomi,  bidang  politik maupun  bidang  strategi.  Oleh  sebab  itu  Amerika  Serikat  lebih  memprioritaskan kawasan Pasific Selatan dari pada Eropa.
Seperti  yang  terlihat  dari  kehadiran  Amerika  Serikat  di  Kepulauan  Mariana sebagai  Trust  Territories  Amerika  yang  terletak  di  Kawasan  Pasific  Selatan  yang dikuasai oleh Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dunia II (Ray mond Dennet
& Robert K Turner, 1949: 373). Hadirnya Uni Soviet dengan Cina di Pasific Selatan sebenarnya dikondisikan oleh kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini. Sebagai negara-negara yang baru merdeka perekonomian negara-negara di  kawasan  ini  sedang  mencapai  tahapan  perkembangan.  Negara-negara  Barat  tidak mencoba memberi bantuan dalam jumlah yang memadai. Pada tahun 1985, misalnya jumlah  bangtuan  resmi  negara-negara  Barat  tidak  mencapai  2%  dari  bantuan  asing yang  diterima  oleh  negara-negara  Pasific  Selatan.  Oleh  sebab  itu  tampaknya  hanya bantuan  ekonomi  yang  besar  yang  harus  menjadi  pilihan  agar  negara-negara  Barat, khusus  Amerika  Serikat  dapat  mempertahankan  pengaruhnya.  Perhatian  Amerika kepada  negara-negara  kepulauan  di  Pasific  Selatan  lebih  difokuskan  pada  kontrak penangkapan  ikan,  terutama  ikan  tuna.  Bagi  negara-negara  kecil  di  Pasific  Selatan kekayaan lautan menjadi sumber utama dari konsumsinya.
Bagi  Amerika,  perdagangan  ikan  tuna  dari  negara-negara  Pasific  Selatan, bertujuan untuk membantu dan memperbaiki taraf hidup mereka yang masih rendah. Lebih-lebih  kondisi  politik  dan  ekonomi  mereka  rata-rata  belum  stabil,  sehingga keadaan  ini  memaksa  Amerika  untuk  memperhatikan  dan  memperjuangkan  nasib mereka. Hasrat Amerika ini bertujuan agar mereka tidak jatuh ke tangan komunis. (J. Kusnanto Anggoro, 1987:188).
Di  samping  itu  kepentingan  ekonomi  global  Amerika  di  Pasific  Selatan  erat kaitannya dengan dimensi ekonomi nasionalnya. Hubungan bilateral Amerika dengan Australia lebih diformulasikan dalam berbagai bentuk yang menunjang perekonomian keduanya.  Kedua  pemerintah  bersepakat  untuk  mengadakan  perlindungan perdagangan  di  antara  mereka,  sehingga  hal  ini  akan  mempermudah  efektifitas pasaran  (Bill  Heyden,  1987:  301).  Mereka  (  Amerika  dan  Australia)  memandang tindakan ini perlu dilakukan Amerika banyak mengimpor hasil pertanian, peternakan dan  pertambangan.  Bagi  Amerika,  impor  yang  paling  penting  dari  Australia  adalah uranium, batu bara dan nikel. Tentu saja hasil tambang ini dipergunakan untuk tenaga nuklirnya.  Demikian  pula  hubungan  Amerika  dengan  Selandia  Baru  sudah  terjalin erat sejak Perang Dunia II. Kepentingan Amerika dengan Selandia Baru lebih dititik beratkan  pada  impor  hasil  pertanian  dan  peternakan.  Untuk  mencukupi  kebutuhan dalam  negeri  Amerika  banyak  mengimpor  susu,  daging,  wool,  buah-buahan  dan gandum.
Dengan  demikian  jalinan  kerjasama  antara  Amerika  Serikat,  Australia  dan Selandia  Baru  dalam  bidang  ekonomi  sudah  terjalin  sejak  beberapa  dasawarsa.
Bahkan  dapat  dilihat  dari  angka  ekspor  ekonomi  Australia  dan  Selandia  Baru  sejak tahun  1975  cenderung  meningkat  (Bill  Heyden,  1987:29).    Bagi  Australia  dan Selandia  Baru  Amerika  merupakan  mitra  kerja  baik  dalam  bidang  ekonomi,  politik dan strategi. Amerika juga memberi kepercayaan kepada Australia dan Selandia Baru untuk bertanggung jawab terhadap negara-negara kepulauan di Pasific Selatan.
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  Australia  berhasil  mengintensifkan  peranan ekonominya  di  kawasan  Lautan  Hindia  dan  Lautan  Pasific.  Sementara  itu  Selandia baru  telah  meningkatkan  kerjasama  dengan  negara-negara  di  Pasific  Selatan  dan memonitor  kegiatan  negara-negara  besar  di  Antartika  (Australian  Foreign  Affairs Record,  1987:  295-297).  Dengan  demikian  ekonomi  global  Amerika  di  kawasan Pasific  Selatan  bertujuan  untuk  memperbaiki  kondisi  ekonomi  kawasan.  Stabilitas sosial  dan  pertumbuhan  ekonomi  akan  lebih  dinamik,  sehingga  negara-negara  di kawasan ini dapat aktif dalam perdagangan internasional.
c. Peranan  Amerika  Serikat  dalam  bidang  politik  dan  strategi  di  kawasan  Pasific Selatan.
1) Dukungan  Amerika  terhadap  proses  dekolonisasi  negara-negara  kawasan Pasific Selatan.
Seperti telah disebutkan di muka bahwa Amerika Serikat menunjukkan perhatian  positif  atas  dekolonisasi  dan  perkembangan  negara-negara  kecil yang  baru.  Dukungan  terhadap  proses  dekolonisasi  ini  di  samping  untuk mengurangi  bahan  beban  politik  negara-negara  induk  juga  bermaksud  untuk memberi  peluang  kepada  negara-negara  di  kawasan  Pasific  Selatan  guna mengembangkan  kemampuan-kemampuannya  sehingga  mereka  tidak  lagi menggantungkan  diri  lagi  kepada  negara-negara  induk.    Amerika  memberi dukungan  terhadap  proses  dekolonisasi  negara-negara  di  kawasan  Pasific Selatan,  maka  Amerika  bersedia  untuk  memperbaiki  negara-negara  yang bebas dan merdeka.
Adapun perbaikan Amerika dalam bidang politik yaitu Amerika wajib membimbing  negara-negara  di  kawasan  Pasific  untuk  mencari  dan menetapkan sistem pemerintahan yang akan dipegang oleh mereka. Tentu saja Amerika  Serikat  menghendaki  sistem  demokrasi  yang  berlaku  di  negara- negara  kawasan  Pasific  Selatan  tersebut.  Dalam  Perang  Dunia  II  antara Australia  dengan  Amerika  sudah  terjalin  hubungan  yang  baik  terutama  pada masa  invasi  Jepang  masuk  ke  kawasan  Pasific  Selatan,  Amerika  Serikat
berjasa  dalam  mengatasi  invasi  Jepang  ini  yang  berakhir  dengan  kekalahan Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh Amerika Serikat.
Jalinan  kerjasama  yang  baik  ini  berlanjut  setelah  berakhirnya  Perang Dunia  II,  dimana  pada  tanggal  1  September  1951  dibentuk  Pakta  Pertahanan Pasific  di  San  Fransisco.  Pakta  Pertahanan  ini  bernama  ANZUS  (Australia, New Zeeland and United state of Amerika). Adapun tujuan dari pembentukan ANZUS  ini  adalah  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  regional  di Pasific. Anggota-anggota ANZUS telah sepakat bahwa di antara mereka harus saling  membantu,  sebab  bahaya  di  satu  pihak  merupakan  bahaya  mereka (Australian  Foreign  Record,  1984:  685-686).  Kehadiran  Uni  Soviet  dan Cina di  Pasific  Selatan  telah  menggugah  ANZUS  untuk  membuktikan  bahwa ANZUS mempunyai tanggung jawab atas keamanan regional Pasific Selatan.
Tanggung  jawab  keamanan  regional  tersebut  membuat  ANZUS  lebih aktif dan lebih kreatif dalam menghadapi perkembangan kawasan. Oleh sebab iti ANZUS selalu menjalin hubungan dengan negara-negara di Pasific Selatan. Di  samping  itu  juga  mempererat  hubungan  kolektif  sesama  anggota  aliansi. Hubungan kolektif ini, secara strategis, mempermudah operasi ANZUS dalam kerjasama  keamanan  regional.  Kemudian  ini  disebabkan  karena:  Di  dalam kerangka kerja ini mengandung komunikasi langsung antar anggota ANZUS. Komunikasi  ini  diwujudkan  dalam  pertemuan-pertemuan  tahunan  Dewan ANZUS  dan  kunjungan  para  pejabat  pemerintah.  Di  samping  itu,  di  antara anggota  ANZUS  tersebut  mempunyai  kesamaan  pandangan  hidup,  tradisi politik  dan  warisan  budaya  yang  mempermudah  hubungan  di  antara  mereka. Kesamaan  tersebut  merupakan  modal  utama  bagi  ANZUS  dalam melaksanakan  program  kerjanya.  Kesamaan  ini  mempermudah  pemecahan masalah  yang  dihadapi  ANZUS,  khususnya  masalah  stabilitas  keamanan  dan perdamaian regional.
Dan  memang  ANZUS  telah  menempuh  berbagai  strategi  untuk membendung masuknya pengaruh komunis di Pasific Selatan.Strategi ANZUS tersebut  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  kebutuhan  masyarakat  Pasific Selatan.  Penyesuaian  ini  dapa  mengangkat  penilaian  mereka  terhadap eksistensi  ANZUS.  Ini  berarti  kedudukan  ANZUS  di  Pasific  Selatan  cukup memberi arti bagi negara-negara di kawasan Pasific Selatan.
Sehubungan  dengan  diselenggarakannya  Forum  Kerjasama  Ekonomi Asia Pasific (APEC) di kota Seattle wilayah Washington DC Amerika Serikat pada  bulan  November  1993  ini,  Perdana  Menteri  Jepang  Hosokawa  dalam wawancaranya  dengan  wartawan  Kompas  mengatakan  bahwa:  kehadiran militer Amerikat Serikat di belahan bumi ini memainkan peran sangat penting bagi  stabilitas  Asia  Pasific  (Kompas,  18  November  1993:15).  Menurut penuturan  seorang  pejabat  departemen  Amerika  mengatakan  bahwa  APEC adalah  forum  yang  paling  bisa  diharapkan  untuk  melaksanakan  liberalisasi perdagangan  di  kawasan  ini  (Pasific  Selatan)  (Tempo,  20  November  1993: 46).

## D. Kesimpulan
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  Pasific Selatan  merupakan  kawasan  yang  berada  di  lautan  Pasific  bagian  selatan  garis katulistiwa, yang terdiri dari negara-negara kecil seperti Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon,  Kiribati,  Marshall,  Mikronesia,  Papua  Nugini,  Samoa  Barat,  Selandia  Baru, Tonga, Tuvalu, Vamatu dan  Australia di samping negara-negara kecil yang lain. Karena letaknya yang strategis maka kawasan ini pada tahun 1960-an mulai diperhitungkan oleh negara-negara besar.
Pada tahun 1990-an, Tahun 1970-an dan tahun 1990-an banyak negara-negara di  kawasan  ini  yang  memproklamirkan  diri  sebagai  negara  merdeka  walaupun munculnya  mereka  sebagai  negara  merdeka  juga  atas  jasa  negara-negara  Inggris, Amerika,  Australia  yang  telah  rela  melepaskan  negara-negara  jajahannya.  Kecuali Perancis  yang sampai sekarang tetap mempertahankan Kaledonia Baru, kepulauan  yang lain karena beberapa alasan.
Sebagai  negara  yang  baru  merdeka  ternyata  mereka  belum  mampu  untuk berdiri sendiri. Walaupun negara-negara tersebut sangat potensial karena kekayaan alam dan  kekayaan  lautnya  namun  mereka  belum  mampu  untuk  mengembangkan  segala potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu mereka mengharapkan bantuan juga bimbingan dari  negara-negara  luar.  Karena  adanya  kelemahan  ini,  merupakan  peluan  bagi  negara- negara asing untuk memanfaatkan kehadirannya di kawasan ini.
Adapun  negara-negara  asing  yang  hadir  di  kawasan  ini  adalah:  Jepang  yang hadir  dengan  bantuan  ekonominya,  Cina  juga  hadir  dengan  kepentingan  ekonomi  dan sekaligus  untuk  kepentingan  politiknya,  Uni  Soviet  hadir  di  kawasan  ini  denggan
berbagai alasan ekonomi tapi jelas Uni Soviet akan menanamkan pengaruh komunisnya di  kawasan  Pasific  Selatan.  Kehadiran  Amerika  Serikat  di  Pasific  Selatan  ini  justru merupakan  benteng  bagi  masuknya  pengaruh  luar  yang  sangat  membahayakan perdamaian dunia. Peranan Amerika Serikat di kawasan Pasific Selatan ini adalah dalam bidang ekonomi dan dalam bidang politik. Dalam  bidang  ekonomi  Amerika  Serikat memberikan bantuan dan memperbaiki taraf hidup mereka yang masih rendah.
Dalam  bidang  politik  dan  strategi  Amerika  Serikat  bersama-sama  dengan Australia  dan  Selandia  Baru  yang  terikat  dalam  Pakta  Pertahanan  ANZUS  berusaha untuk membendung masuknya pengaruh komunis yang datang dari Uni Dsoviet maupun dari  Cina.Dengan  demikian  sebenarnya  peranan  Amerika  di  Pasific  Selatan  ini  baik dalam  bidang  ekonomi  maupun  dalam  bidang  politik  dan  strategi  saling  berkaitan  erat yaitu untuk keamanan dan perdamaian regional di Pasific Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Daoed Joesoef, (1973). Dua Pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
Departemen Penerangan RI, (1985). Negara-negara Kawasan Pasific Kepulauan. Jakarta:
Direktorat Penerangan Luar Negeri Departemen Penerangan RI.
Emil Salim (September 1986) “ Antara Pelor dan Pangan” , Prisma: Tahun XV, No.9.
Herr. R. A (Agustus 1978), “ Jimmy Carter and America Foreign Policy in the Pasific Island, Australian Autlook, Vol. 32, No. 2.
Heyden,  Bill  (June  1987),  “ Australia-US  Relation  Australian  Foreign  Affairs  Recoed ,  Vol. 58, No. 6.
Jacobson, Harold R, (1965), American’s Foreign Policy, New York: Random House.
J. Kusnanto Anggoro, (1987), Dinamika Politik di Pasific Barat Daya, Analisa,Th, XVI, NO. 2.
Raymond Dennet and Robert K. Turner (1950), Document on can Foreign Relation, Vol. XI Januari 1-December 31  1949, Connecticut, Princeton University Press.
Ronald Nangoi, (1982), Kawasan Pasific Selatan dan Kehadiran Kekuatan-kekuatan Asing, Analisa, Th. XI, No. 8 Agustus.
, (1983) Australia dan Kawasan Pasific Selatan , Analisa, Th. XII, No. 4.
Sumaryo Suryokusumo (1986), kerangka konseptional kerjasama Indonesia dengan Papua Nugini, Australia dan negara-negara Kawasan Pasific Selatan, Jurnal Luar Negeri, No . 4. Bandung, Badan Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri.
Yost, W. Charles (1976) US Foreign Policy, A Public Foundation Report. Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13 (1990), Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka.
Tempo, 20 November 1993 Merdeka, 20 Juli 1987. Suara Karya, 12 September 1984. Kompas, 18 November 1993