Submitted : 31 October 2022, Accepted : 5 November 2022, Published : 16 November 2022 Copyright © 2022 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Optimization Of Smart Governance With The Pentahelix Approach In Kupang City
Optimalisasi Tata Kelola Cerdas (Smart Governance) Dengan Pendekatan Pentahelix Di Kota Kupang
Chandra Johanis Putra Beama 1* , Petrus Polyando 2 , Sadu Wasistiono 3 ,  Rinny Dewi Anggraeni 4
Program Master Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri 1,2,3,4 beama92jr@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Since  2019,  the  city  of  Kupang  has  entered  into  the  development  of  a  smart  city,  so  that  in  its governance, it implements an Electronic-Based Government System. In realizing smart governance, the government  cannot  stand  alone,  so  it  requires  support  from  various  stakeholders.  This  research  is  a qualitative descriptive study. The data used are primary data obtained based on the results of interviews with  several  informants  and  also  literature  studies  in  the  form  of  theories  or  previous  research.  Data analysis  in  this  study  was  using  the  triangulation  method,  where  the  results  of  interviews  with informants were described, then coding of data was made using corpus, then interpreted. The results of the study show that the pentahelixhas been pursued by the Kupang City government in the context of optimizing smart governance through various public services, such as services that are more transparent, accountable,  conditional,  participatory  and  non-discriminatory. Collaboration  pentahelixin  realizing smart governance in Kupang City has been quite optimal, but it is still faced with several obstacles, such as the competence of Human Resources and budget constraints.
Keywords : Smart governance, collaboration, pentahelix, public service

## ABSTRAK
Sejak  tahun  2019  Kota  Kupang  telah  memasuki  pembangunan  smart  city,  sehingga  dalam penyelenggaraan  pemerintahannya  menerapkan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Dalam mewujudkan smart governance, pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan  juga  studi  literatur  berupa  teori  atau  penelitian  sebelumnya.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan metode triangulasi, dimana hasil wawancara dengan informan dideskripsikan, kemudian dibuat koding data menggunakan korpus, kemudian diinterpretasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pentahelix telah ditempuh oleh pemerintah Kota Kupang dalam rangka optimalisasi smart governance melalui  berbagai  pelayanan  publik,  seperti  pelayanan  yang  lebih  transparan,  akuntabel,  bersyarat, partisipatif  dan  tidak  diskriminatif.  Kolaborasi  pentahelixin  mewujudkan  smart  governance  di  Kota Kupang  sudah  cukup  optimal,  namun  masih  dihadapkan  pada  beberapa  kendala,  seperti  kompetensi Sumber Daya Manusia dan keterbatasan anggaran.
Kata Kunci : Smart Governance , Kolaborasi, Pentahelix, Pelayanan Public
1. Pendahuluan Peradaban masyarakat dunia kini telah berada pada Era Revolusi Industri 4.0, dimana konsep diigitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam berbagai aktivitas kehidupan dipandang akan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern,  serta  dapat  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  bagi  berbagai stakeholder . Kecerdasan revolusi digital ini telah mengubah berbagat tatanan kehidupan dan masa depan peradaban umat manusia, terutama kehidupan masyarakat perkotaan sebagai sebagai sebuah sistem  yang  kompleks,  karena  aktor-aktor  penyusunnya  yaitu  manusia,  teknologi,  dan
lingkungan saling terhubung dan saling mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya masyarakat perkotaan  akan  selalu  menghadirkan  tantangan-tantangan  baru  seperti  kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial-ekonomi, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan (seperti pandemi Covid 19) dan tantangan-tantangan lainnya.
Lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan sebagai sebuah upaya dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  ada  di  era  revolusi  digital  ini.  Berdasarkan informasi  dari  UN  Resolution  number  55/2,  Konferensi  Tingkat  Tinggi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa(PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 6- 8 September 2000 yang dihadiri oleh  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  dari  negara  anggota  PBB,  menyepakati  untuk menciptakan  dunia  yang  lebih  sejahtera,  adil  serta  damai.  Kesepakatan  inilah  yang  menjadi awal  dari  pembentukan  tujuan  pembangunan  millennium  ( Millenium  Development Goals/MDG ). (Lisbet, 2013)
Namun seiring perkembangan dinamika masyarakat global, konsep dari MDGs tersebut mengalami perubahan dimana pada Tahun 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  yang  dihadiri  oleh  para  pemimpin  dunia  secara  resmi  telah  mengesahkan  Agenda Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals )  sebagai  kesepakatan pembangunan  global.  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  atau Sustainable Development  Goals (SDGs).  TPB/SDGs  bertujuan  untuk  menjaga  peningkatan  kesejahteraan ekonomi  masyarakat  secara  berkesinambungan,  menjaga  keberlanjutan  kehidupan  sosial masyarakat,  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup  serta  pembangunan  yang  inklusif  dan terlaksananya  tata  kelola  yang  mampu  menjaga  peningkatan  kualitas  kehidupan  dari  satu generasi  ke  generasi  berikutnya.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  dari  SDGs,  dalam implementasinya  tertuang  ke  dalam  17  Tujuan  dan  169  target  TPB/SDGs  dikelompokkan  ke dalam  empat  pilar  yaitu:  pembangunan  sosial,  pembangunan  ekonomi,  pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola. (Bappenas, 2022)
Dalam  upaya  mendukung Sustainable  Development  Goals (SDGs),  kemudian  muncul konsep smart cities , dimana konsep ini termasuk ke dalam tujuan kesebelas dalam SDGs, yaitu Kota  dan  Pemukiman  yang  Berkelanjutan,  dimana  tujuannya  adalah  menjadikan  kota  dan permukiman yang lebih inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
Konsep  Kota  Cerdas  seharusnya  mampu  memberikan  dukungan  terhadap  pelayanan dasar  bagi  masyarakat  luas.  Dalam  implementasi  pembangunan  Kota  Cerdas  tidak  dapat berpegang hanya pada aturan one size fits all akan tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi karakteristik  daerah  dan  kebutuhan  masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Adanya  kompleksitas tuntutan di perkotaan seperti masalah pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kemacetan, kemiskinan,  kriminalitas,  bencana  alam  harus  dapat  dicari  solusinya  dalam  konsep  Kota Cerdas. Kota Cerdas diharapkan dapat menjadi jawaban dari beragam permasalahan tersebut. Visi pembangunan Kota Cerdas adalah menghasilkan lingkungan perkotaan hijau yang memiliki ketahanan  lingkungan  dan  mampu  menghadapi  bencana.  Disamping  itu,  adanya  penguatan standar pelayanan kota dapat mendukung kehidupan penduduknya. Pada tahap akhir menjadi kesatuan  kota  hijau  yang  berdaya  saing  dan  berbasis  teknologi  didukung  sinergi smart economy, smart people, smart government, smart mobility dan smart living . (bappenas.go.id, 2016).
Melalui  konsep  kota  cerdas,  pemerintahan  daerah  diharapkan  dapat  melakukan inovasi  dan  pembaharuan  khususnya  untuk  pelayanan  masyarakat  yang  berbasis  teknologi informasi.  Khusus  tentang  inovasi  telah  ada  landasan  hukumnya  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengacu pada prinsip mengubah sistem  penyelenggaraan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  masyarakat. Kebijakan  inovasi  daerah  mengacu  pada  prinsip:  (1)  peningkatan  efisiensi;  (2)  perbaikan efektivitas; (3) perbaikan kualitas pelayanan; (4) tidak ada konflik kepentingan; (5) berorientasi
kepada kepentingan umum; (6) dilakukan secara terbuka; (7) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (8) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Perwujudan dimensi smart city , antara lain: smart governance atau tata kelola cerdas. Impelementasi smart governance telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017  Tentang  Inovasi  Daerah,  dimana  didalamnya  disebutkan  bahwa  Inovasi  Daerah  adalah semua  bentuk  pembaharuan.  Pasal  2  menyebutkan  tujuan  dari  inovasi  daerah  adalah  untuk meningkatkan  kinerja  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Adapun  sasaran  dari  inovasi daerah  adalah  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui:  (a) peningkatan  Pelayanan  Publik;  (b)  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat;  dan  (c) peningkatan  daya  saing  Daerah.  Adapun  bentuk  dari  inovasi  daerah  sebagaimana  tertuang pada  Pasal  4,  adalah  (1)  inovasi  dalam  pelaksanaan  manajemen  Pemerintahan  Daerah  yang meliputi  tata  laksana  internal  dalam  pelaksanaanfungsi  manajemen  dan  pengelolaan  unsur manajemen.  (2)  Inovasi  Pelayanan  Publik  yaitu  inovasi  dalam  penyediaan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  meliputi  proses  pemberian  pelayanan  barang/jasa  publik  dan  inovasi  jenis dan  bentuk  barang/jasa  publik.  (3)  Segala  bentuk  inovasi  dalam  penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Dalam mendukung kebijakan inovasi daerah tersebut, Pemerintah Kota Kupang telah membentuk Tim Sistem Informasi Daerah (Sida) melalui Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 49a Tahun 2017. Sebagai produk inovasi pemerintah daerah Kota Kupang telah menerapkan Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  SPBE  dapat  mendorong  kualitas  pelayanan  publik yang mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efisien, dan efektif. Implementasi SPBE merupakan bentuk konsistensi Pemerintah dalam pelayanan publik secara prima  dan  berorientasi  kepada  masyarakat,  karena  SPBE  bertujuan  untuk  mewujudkan infrastruktur  IT  ( information  technology )  dan  integrasi  komunikasi  berbasis  elektronik,  serta sebagai alat kontrol kinerja pemerintahan yang paling efektif karena bersifat transparan dan terintegrasi.  SPBE  akan  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan assessment (penilaian atau  evaluasi)  dalam  rangka  optimalisasi  kinerja  pemerintah  dan  meminimalisir  praktik kecurangan di lembaga pemerintahan.
Pelaksanaan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  telah  diatur  dalam Perpres  No  95  Tahun  2018.  Sehingga  hal  ini  mendorong  Pemerintah  Kota  Kupang  untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ( good and clean governance ) dengan  menyelaraskan  arah  kebijakan  dalam  pengelolaan  Teknologi,  Informasi  dan Komunikasi,  yang  mana  aturan  pelaksanaannya  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Walikota Kupang  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik.
Dengan  melihat  gambaran  pelaksanaan  program smart  governance di  Kota  Kupang, seharusnya dengan berbagai macam kebijakan dan rencana pelaksanaan program kota pintar dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  perubahan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang cerdas  di  Kota  Kupang.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jacob  (2022)  penerapan smart  governance di  Kota  Kupang,  dikatakan  masih  belum  optimal,  Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Jacob  (2022)  Pengembangan Smart  Governance di  Kota  Kupang  Nusa Tenggara  Timur  belum  optimal,  masih  ada  beberapa  indikator  keberhasilan  yang  perlu ditingkatkan.  Sampai  sejauh  ini,  masyarakat  Kota  Kupang  belum  banyak  yang  mencari  tahu mengenai program pemerintah maupun informasi mengenai program smart city itu sendiri.

## 2. Tinjauan Pustaka
Salah  satu  strategi  dalam  mengelola  kota  agar  tetap  dalam  kondisi  keberlanjutan adalah  menerapkan  kebijakan Smart  City (kota  cerdas),  yaitu  suatu  kebijakan  yang  dapat mengintegrasikan  sistem  informasi  dan  komunikasi  ke  dalam  berbagai  sistem  teknis  dan
infrastruktur  sebuah  kota.  Schieferdecker  &  Kaplow  (2017)  dalam  (Purwantoro, 2020)menyebutkan bahwa kota cerdas adalah kota yang memiliki jaringan informasi, jaringan mobile , keamanan, kenyamanan dan keberlanjutan. Dalam konsep kebijakan smart city (kota cerdas)  bahwa  dengan  teknologi  informatika,  pelayanan  publik  akan  semakin  berkualitas, efektif dan efisien.
Perkembangan  pembangunan  perkotaan  di  dunia  telah  mengalami  revolusi  yang disebabkan  oleh  perkembangan  teknologi  informasi  atau Information  Communication Technology (ICT).  Pembahasan  tentang  kota  tidak  lagi  terbatas  pada  tata  ruang,  pelayanan publik,  lingkungaan  transportasi  kota,  pedagang  kaki  lima,  atau  tema-tema  konvensional sejenis,  tetapi  sudah  melihat  bagaimana  pengaruh  ICT  pada  kota  khususnya.  Definisi  kota cerdas  mengacu  kepada  berbagai  unsur  penting,  yaitu  faktor  manusia,  faktor  teknologi,  dan faktor kelembagaan. Dari faktor manusia, (Richard Florida, 2002) mengemukakan bahwa kota cerdas mengacu pada sebuah kota yang didukung manusia-manusia kreatif dalam pekerjaan, jejaring  pengetahuan,  lingkungan  yang  bebas  criminal.  Lebih  lanjut,  (Bartlett,  2005) menyebutkan  bahwa  kota  cerdas  juga  mengacu  kepada  kota  yang  memiliki  manusia, berpendidikan  dan  berpengetahhuan,  dimana  infrastruktur  social  dan  intelektual  yang berinteraksi satu sama lain untuk mendukung kekayaan sosial, kelayaan budaya  dan potensi ekonomi. Dari faktor teknologi, kota cerdas dapat didefinisikan sebagai kota yang berbasiskan teknologi  komunikasi  dan  informasi.  Kota  cerdas  disebut  juga  dengan  kota  informasi,  kota hybrid, kota digital, dan sejenisnya. Yang menggerakkan pendudukan adalah smart card , yang dapat  digunakan  untuk  berbagai  kepentingan,  mulai  dari  transportasi,  pelayanan  kesehatan, pelayanan  pendidikan,  pelayanan  perbankan  dan  sejenisnya.  Sedangkan  dari  faktor kelembagaan, California  Institute  of  Smart  Community ,  kota  cerdas  merupakan  kota  yang terdiri dari pemerintah, kalangan bisnis dan penduduknya memahami teknologi informasi dan membuat  keputusan  berdasarkan  pada  teknologi  informasi.  Untuk  mewujudkan  kota  cerdas diperlukan  visi  yang  jelas  dengan  melihat  berbagai  unsur  penting  yang  mencakup  enam dimensi,  yaitu: a  smart  economy,  smart  mobility,  smart  environment,  smart  people,  smart living , dan smart governance . (Nurmandi, 2022). Dalam  proses  demokratisasi, good  governance sering  mengilhami  para  aktivis  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  memberikan  ruang  partisipasi  yang  luas  bagi  aktor  dan lembaga  di  luar  pemerintah,  sehingga  ada  pembagian  peran  dan  kekuasaan  yang  seimbang antara  negara,  masyarakat  sipil  dan  mekanisme  pasar.  Hal  ini  bukan  hanya  memungkinkan adanya check and balance , tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governace di Indonesia. Pertama, pelayanan  publik  selama  ini  menajdi  ranah  dimana  negara  yang  diwakili  pemerintah berinteraksi  dengan  lembaga-lembaga  non  pemerintah.  Dalam  ranah  ini  terjadi  pergumulan yang  sangat  intensif  antara  pemerintah  dengan  warganya.  Buruknnya  praktik governance dalam penyelengaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas. Kedua, berbagai aspek good  governance dapat  diartikulasikan  secara  relatif  lebih  mudah  dalam  ranah pelayanan publik. Aspek kelembagaan yang selama ini sering dijadikan rujukan dalam menilai praktik good  governance dapat  dengan  mudah  dinilai  praktik  penyelenggaran  pelayanan publik.  Mewujudkan  nilai-nilai  yang  selama  ini  menjadi  ciri  praktik good  governance seperti efisien, non diskriminatif dan berkeadilan, berdaya tanggap tinggi, dan memiliki akuntabilitas tinggi  dapat  dengan  mudah  dikembangkan  parameternya  didalam  ranah  pelayanan  publik. (Dwiyanto, 2021).
(Nurmandi,  2022)  menyebutkan  bahwa  tata  kelola  cerdas  mencakup  unsur-unsur partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, pemerintah yang transparan dan
persfektif  politik.  Untuk  menunjang  unsur-unsur  ini,  pemerintah  kota  harus  memiliki e government yang  baik,  yang  menghubungkan  pemerintah  dengan  masyarakat  dan  dunia swasta.  Albert  Meijer  dalam  (Lopes,  2020)  mendefinisikan smart  governance sebagai penggunaan teknologi baru yang digunakan untuk meningkatkan tata kelola perkotaan melalui penggunaan informasi dan komunikasi yang lebih baik.

## 3. Metode Penelitian
Menurut (Simangunsong, 2016) bahwa sebuah rancangan atau desain penelitian dalam arti  sempit  dimaknai  sebagai  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  penelitian.  Sedangkan dalam arti luas, rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sehingga desain penelitian merupakan rancangan atau model yang digunakan secara cermat dan  teliti  dalam  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis  dan  menyajikan  data  dengan sistematis  dan  objektif  untuk  dapat  memecahkan  suatu  persoalan.  Berdasarkan  desain penelitian  serta  pengertiannnya,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  dengan  menentukan metode  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Hal  ini  dikarenakan  peneliti  menganggap  permasalahan  yang  diteliti cukup  kompleks  dan  dinamis  sehingga  data  yang  diperoleh  dari  para  narasumber  tersebut dijaring  dengan  metode  yang  lebih  alamiah  yakni interview langsung  dengan  para  informan sehingga  didapatkan  jawaban  yang  alamiah.  Selain  itu,  desain  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dengan  maksud  agar  dapat mengetahui,  menganalisis  dan  menggambarkan  tentang  Optimalisasi Smart  GovernanceDi Kota Kupang dengan Pendekatan Pentahelix .
Kerangka konseptual penelitian ini, diuraikan dalam bentuk konsep, indikator dan sub- sub  indikator  yang  lebih  rinci  yang  menjadi  pedoman  wawancara  untuk  mempermudah peneliti  dalam  menganalisis  permasalahan  yang  ada  guna  mencari  pemecahan  atas  masalah tersebut  dengan  penelitian  yaituOptimalisasi Smart  Governance Di  Kota  Kupang  dengan Pendekatan Pentahelix .

## 4. Hasil dan Pembahasan
Kolaborasi Pentahelix Melalui Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kolaborasi Pentahelix melalui layanan publik yang lebih terbuka Akademisi  dalam  model  Penta  Helix  berperan  sebagai  konseptor.  Seperti  melakukan standarisasi proses pengembangan ketrampilan sumber daya manusia serta perangkat lunak dan  jaringan  yang  ada.  Akademisi  dalam  hal  ini  merupakan  sumber  pengetahuan  dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan perkembangan IT serta SPBE yang diterapkan oleh  pemerintah.  Sejauh  ini,  pemerintah  Kota  Kupang  telah  membangun  kolaborasi  dengan beberapa  kampus  yang  ada  di  Kota  Kupang  seperti  STIKOM  Uyelindo  Kupang  terkait  KKN Tematik bersama dengan Undana Kupang, dan juga kolaborasi terkait Literasi Digital dan Kabas Hoax dengan Universitas Nusa Cendana Kupang. Beberapa pihak akademi yang lain juga telah menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Kota Kupang seperti STIKOM Artha Buana, UNWIRA dan juga UKAW Kupang. Kerja sama yang dilakukan pemerintah dan pihak akademisi sudah  terjalin  sejak  Tahun  2019  sampai  dengan  saat  ini.  Dalam  rangka  membangun pemerintahan yang lebih terbuka, Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik Stikom Uyelindo Kupang yaitu bapak Max ABR. Soleman Lenggu, S.Kom, M.T, (2022) yang mengatakan bahwa:
“Sejauh  ini  Stikom  Uyelindo  mendapat  kesempatan  dalam  membantu  pemerintah dalam hal pelaksanaan kota pintar terkhususnya dalam bidang smart governance . Kami membantu  pemerintah  kota  terkhususnya  dalam  pengembangan  TIK  baik  secara infrastruktur, persiapan SDM.”
Selain  pihak  akademisi,  pihak  swasta  juga  tentunya  berperan  dalam  membangun pemerintahan  yang  terbuka.  Dalam  mendukung  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerjanya dalam  penyelengaraan  pemerintahan,  tentunya  swasta  dan  pemerintah  melakukan  MoU bersama-sama  sehingga  legalitas  pelaksanaannya  bisa  dipertanggungjawabkan.  Kota  Kupang memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka mendapatkan kekayaan negara, yang dapat diperoleh dari berbagai sektor bisnis, sehingga sektor bisnis yang ada di Kota Kupang, harus mulai  mengarah  pada  digitalisasi.  hasil  wawancara  di  atas,  hal  senada  juga  dikatakan  oleh Branch Manager Biznet yaitu bapak Dwi Cahyo Putra, S.Kom, (2022), yang mengatakan bahwa: “Dalam  rangka  mendukung  perolehan  kekayaan  negara  yang  lebih  optimal,  maka pihak  Biznet  berupaya  membangun  kerjasama  dengan  para  pengelola  bisnis  lainnya agar  dalam  pelaksanaan  bisnisnya  mulai  memanfaatkan  TIK,  sehingga  mampu berkolaborasi  dengan  pemerintah  secara  lebih  terbuka.  Misalnya  pada  sektor pariwisata,  dimana  sektor  pariwisata  berusaha  diintegrasikan  dalam  sistem pemerintahan berbasis digital, melalui fitur tersendiri”.
Sejalan dengan hal tersebut, UMKM juga berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah,  sehingga  pengelolaannya  harus  lebih  terbuka.  Ketua  Sahabat  UMKM  Kota  Kupang yaitu  bapak  Jordan  Kalle,  S.T.,M.Si,  (2022),  terkait  dengan  kontribusi  komunitas  dalam mendukung smart governance yang mengatakan bahwa:
“Sejauh  adanya  sahabat  UMKM  di  Kota  Kupang  yang  dibentuk  pemerintah  sendiri, pemerintah telah memberikan pelatihan dan kursus-kursus dalam membimbing para UMKM  untuk  meningkatkan  produktifitas  serta  cara  pemasaran  yang  modern  baik secara regional, nasional bahkan internasional dan juga UMKM go digital.”
Lebih  dari  itu,  pemerintah  sebagai  fasilitator  maupun  regulator,  tentu  memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan segala potensi kekayaan negara yang ada di daerah  Kupang,  sehingga  hasilnya  haru  benar-benar  mampu  dirasakan  masyarakat  Kupang. Analis Kebijakan, Musa Olvianus Djobo, S.STP, (2022), yang mengatakan bahwa:
“Strategi  dalam  menjalankan smart  governance tentunya  harus  merunah  pekerjaan- pekerjaan  yang  bersifat  manual  ke  pekerjaan  yang  bersifat  digitalisasi  dengan menerapkan  berbagai  aplikasi.  Dalam  rangka  memaksimalkan  potensi  pendapatan negara, misalnya segala bentuk perizinan usaha yang dibutuhkan masayarakat dalam menjalankan  usahanya  mulai  mengarah  pada  pemanfaatan  TIK,  sehingga  informasi lengkap secara lebih terbuka dapat diakses pada https://dpmptsp.kupangkota.go.id/, dimana didalamnya sudah dilengkapi syarat perizinan, mekanisme penanaman modal, dan lainnya”.
Dalam  membangun  pemerintahan  yang  terbuka,  media  juga  tentu  memiliki  peranan yang strategis, dimana media tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, namun juga juga penyampai  informasi  dan  mampu  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah.  Hasil wawancara dengan Pimpinan Redaksi Pos Kupang yakni bapak Cukup Hasyim Ashari, (2022), mengatakan sebagai berikut:
“Sesuai  dengan  ruang  lingkup  kerja  jurnalis,  pos  kupang  memebrikan  dukungan dengan menyebarluaskan informasi yang berbau edukasi sepajang itu relefan dengan apa yang dilakukan pemerintah Kota Kupang, setiap tahun pos kupang selalu dilibatkan dari  bagian  Pentahelix  untuk  menyebarkan  informasi  baik  itu  pencapaian  program- program  kota  pintar.  Dikarenakan  pos  kupang  menjadi  bagian  tersebut  maka  pos kupang  dengan  professional  dan  eksistensinya  selalu  menginformasikan  hal-hal  yang memang sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi. . Sejak berjalannya kerjasama sejauh ini  hal  perlu  ditingkatkan  lagi  dari  segi  social  control  kepada  pemerintah  maka pemerintah perlu meningkatkan lagi koordinasi yang intens sehingga sumber informasi lebih banyak dan akurat.”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diinterpretasikan bahwa melalui pendekatan pentahelix dalam mewujudkan smart governance di Kota Kupang, salah satunya adalah  dalam  upaya  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  lebih  terbuka.  Dalam  hal  ini seluruh  komponen  pentahelix,  telah  melakukan  kolaborasi  dalam  mendukung  pemerintahan yang lebih terbuka melalui upaya digitaliasi dan pemanfaatan TIK dengan seoptimal mungkin, sehingga mampu menyebarluaskan berbagai macam informasi secara lebih akurat dan relevan. Adapun  persiapan  yang  harus  dilakukan  dalam  mencapai  sistem  pemerintah  yang  lebih terbuka antara lain, pemberian edukasi terhadap sumber daya manusia pendukung agar siap menghadapi  digitalisasi,  selain  itu  harus  dipertimbangkan  pula  persiapan  infrastruktur. Singkatnya,  ketersediaan  informasi  melalui  pemanfaatan  TIK  akan  mampu  meningkatkan sistem  pemerintahan  dengan  layanan  publik  yang  lebih  terbuka.  Sebagai  contoh,  untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih terbuka. Kolaborasi Pentahelix layanan yang mudah diakses Pelayanan  publik  yang  mudah  diakses  dapat  diwujudkan  melalui  kolaborasi  antara pemerintah  dengan  pihak  lainnya,  dalam  pendekatan  pentahelix,  pemerintah  dapat berkolaborasi  dengan  Akademisi,  Swasta,  Komunitas,  Media.  Agar  masyarakat  lebih  mudah mendapatkan  berbagai  informasi  public,  pemerintah  telah  menydiakan  website  khusus, disamping  pemerintah  terus  memperbaiki  layanan  lainnya  agar  dapat  mewujudkan  e government.  Menurut  Kepala  Bidang  Layanan  e- Government, Ir.  Irine  Ludji,  (2022), mengatakan bahwa :
” Smart  Governance yang  difokuskan  oleh  pemerintah  adalah  SPBE  yang  sebenarnya sudah ada sejak Tahun 2018, namun yang terjadi di Kota Kupang yaitu baru berjalan 2 Tahun,  hal  tersebut  dikarenakan  Tahun  2021  Kota  Kupang  baru  menyelesaikan penyusunan  roadmap  dan  telah  dikeluarkannya  PerWali  tentang  SPBE  dan penerapannya  harus  melihat  arsitektur  SPBE  baik  pusat  maupun  provinsi.  Dalam amanah  SPBE  harus  memiliki  portal  resmi  sehingga  pemerintah  kota  telah mensinergikan  portal  resmi  setiap  perangkat  daerah  berupa  email  yang  dirubah menggunakan kupangkota.go.id”
Untuk  mendukung  pelaksanaan  SPBE  untuk  menuju smart  governance dalam menciptakan layanan yang mudah diakses Komisaris Kupang Intermedia yaitu bapak Graceson B. W.  Radja Pono, S.T, (2022), berkaitan dengan perannya mengatakan bahwa:
“Peran  Kupang  Intermedia  dalam  hal  mendukung  pemerintah  Kota  kupang  dalam pelaksanaan smart  governance adalah  secara  spesifik  lebih  kepada  infrastruktur jaringan fiber optic sehingga link antara semua perangkat daerah yang muaranya ada pada diskominfo memiliki jalur dengan fiber optic Kupang Intermedia seperti wfi gratis dan berbayar pada seluruh opd yang ada. Pemerintah Kota Kupang diberikan fasilitas Layer  1  atau  dasar  (2 core )  dari  7  Layer  (48 core )  milik  Kupang  Intermedia  sehingga wadah  itu  diberikan  untuk  dimaksimalkan  oleh  pemerintah  baik  berupa  internet, jaringan local ataupun telekomunikasi”
Dari kalangan akademisi, upaya agar dapat menyediakan layanan yang mudah diakses, Wakil  Ketua  I  Bidang  Akademik  Stikom  Uyelindo  Kupang  yaitu  bapak  Max  ABR.  Soleman Lenggu, S.Kom, M.T, (2022) yang mengatakan bahwa:
“Tidak hanya pelatihan dan bimbingan tetapi juga aplikasi yang rencanakan bersama pemkot  juga  menjadi  hal  yang  wajib  untuk  direncanakan  dan  dibicarakan  bersama- sama,  sehingga  aplikasi  yang  nantinya  diluncurkan  dapat  beroperasi  tepat  sesuai dengan  kebutuhan.  Yang  sekarang  sedang  dikembangkan  oleh  pemkot  dan  Uyelindo adalah  pengembangan  pusat  layanan  TIK  yaitu command  center yang  sementara dibuat kajian dan sudah diseminarkan”.
Berdasarkan  wawancara,  maka  dapat  diinterpretasikan  bahwa  konsep  pentahelix dalam  mewujudkan smart  governance di  Kota  Kupang  sudah  dimulai  sejak  2018  melalui
keputusan  peraturan  wali  kota  yang  diarahkan  pada  pelaksanaan  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk meningkatkan akses layanan publik, pihak swasta dalam hal ini kupang intermedia telah memberikan dukungan terhadap penyediaan infrastruktur jaringan internet  hingga  48  core.  Selain  tersedianya  jaringan  wifi  berbayar,  pihak  Biznet  juga mendukung  penyediaan  wifi  gratis  di  beberapa  titik,  dan  yang  terbaru  pihak  pemerintah bersama kalangan akademisi akan mengembangkan pusat layanan TIK yaitu command center. Saat ini, publik dapat mengakses berbagai informasi terkait layanan pemerintah, pada portal resmi  kupangkota.go.id  disamping  aplikasi-aplikasi  lainnya  milik  pemerintah.  Adapun  tujuan dan  konsep  yang  telah  dikembangkan  terkait  dengan  pelaksanaan smart  governance ,  sudah tertuang dalam roadmap pemerintah Kota Kupang.

## Kolaborasi Pentahelix Melalui Pelayanan Publik Yang Akuntabel
Akuntabilitas  pelayanan  publik  dapat  diartikan  bahwa  dalam  bahwa  pelaksanaan pelayanan  publik  oleh  pemerintah  daerah  ataupun  pemerintah  pusat  harus  dapat dipertanggung  jawabkan,  baik  itu  dalam  hal  proses  pelayanan,  pengenaan  biaya  pelayanan ataupun produk pelayanan.
Dukungan  pemerintah  pada  pelaksanaan smart  governance atau  kota  pintar  dan cerdas  harus  menjawab  dan  memenuhi  unsur  SPBE  dan  TIK  di  era  digitalisasi  sekarang  ini. Sehingga  pemerintah  dalam  mendukung  hal  tersebut  harus  mampu  merubah  pola  pikir  dan pola kerja bagi semua ASN yang ada dalam lingkup pemerintah demi menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal ini dipertegas dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Layanan  e- Government terkait  dukungan  pemerintah  dalam  pelaksanaan smart  governance adalah sebagai berikut: Menurut Kepala Bidang Layanan e- Government, Ir. Irine Ludji, (2022), mengatakan bahwa:
“Adanya  digitalisasi  dan  SPBE  itu  sebetulnya  merupakan  langkah  awal  pemerintah dalam menciptakan sistem teknologi yang dapat memudahkan ASN untuk memberikan pelayanan.Dengan  digitalisasi  ini  jadisemua  jenis  pelayanan  ataupun  program pemerintah dan termasuk anggaran dan semua pengelolaanya bisa dilihat lebih jelas. Kalau dari sisi pertanggungjawaban dalam pemberian pelayanan, pemerintah sekarang sudah  menggunakan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  berbasis  elektronik  (e- SAKIP) yang mana harapannya semua ASN bekerja secara lebih transparan dan dapat diukur, sehingga terhindar dari bentuk penyimpangan atau praktik KKN.” Dalam  rangka  mewujudkan  Kampus  Merdeka  Belajar  maka  Perguruan  Tinggi  wajib untuk memperluas kemitraan  dengan seluruh komponen salah satunya pemerintah daerah. Kemitraan  yang  dibangun  pihak  Undana  telah  berlangsung  cukup  lama.  Terkait  dengan pelayanan  yang  bertanggungjawab,  berikut  pernyataan  Koordinator  Program  Studi  Ilmu Komunaksi Undana Kupang yaitu Dr. Petrus Ana Andung, S.Sos.,M.Si:
“Dengan  adanya  sinergi  antara  Universitas  dengan  pemerintah  daerah,  diharapkan mahasiswa memiliki peranan dalam pelayanan publik melalui pengawasan. Mahasiswa juga  dapat  menjadi  penyambung  aspirasi  masyarakat.  Sebagai  bentuk pertanggungjawaban, pola kemitraan yang kami bangun pasti berdasarkan Mou”. Selain  itu,  Manager  Iklan  dan  Promosi  Harian  Timor  Express  yakni  bapak  Yula  Y.  Y. Manafe, SE, mengemukakan bahwa:
“Sebagai  media,  dalam  mendukung  pemerintah  menjalankan  fungsinya  sebagai penyelenggara  pelayanan  publik,  media  akan  berusaha  menyampaikan  informasi- informasi  terkait  program  pemerintah  seakurat  mungkin  dengan  menggali  dari sumber-sumer yang valid, hal ini tentunya agar masyarakat tidak mendapat informasi yang salah atau hoax.”
Agar  pemerintah  daerah  dapat  memberikan  pelayanan  yang  baik,  Komisaris  Kupang Intermedia yaitu bapak Graceson B. W.  Radja Pono, berharap pemerintah dapat memberikan layanan yang akuntabel, berikut pernyataannya:
“Agar  pemerintah  dapat  bekerja  seoptimal  mungkin  dengan  dukungan  digitalisasi, tentu  sebagai  pihak  swasta  sangat  mendukung  melalui  penyediaan  sarana  dan prasarana  atau  infrastruktur  yang  baik,  sehingga  pemerintah  dapat  memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien.”
Dari  hasil  wawancara,  dapat  diinterpretasikan  bahwa,  sejauh  ini  pemerintah  sudah menjalankan  layanan  publik  yang  akuntabel,  dimana  pemerintah  dalam  hal pertanggungjawaban sebagai penyedia layanan publik, sudah berkolaborasi secara pentahelix dengan  berbagai  stakeholders,  agar  segala  bentuk  layanan  dapat  dipertanggungjawabkan melalui  layanan  berbasis  digital  (digitalisasi),  sehingga  informasi-informasi  yang  disampaikan ke masyarakat lebih up to date dan akurat.

## Kolaborasi Pentahelix Melalui Pelayanan Publik yang Kondisional
Melalui  pendekatan pentahelix ,  tentu  berharap  pemerintah  dapat  memberikan pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  dimana  pelayanan  harus  bersifat kondisional, dalam arti lebih adaptif, sehingga pelayanan bersifat efektif dan efisien. Kolaborasi Akademisi, Swasta, Komunitas, Pemerintah dan Media berkolaborasi membangun Pelayanan yang adaptif, efektif dan efisien. Kepala Bidang Layanan e- Government, Ir. Irine Ludji (2022), mengemukakan:
“Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, tentu harus sesuai dengan kondisi yang ada, di  era  digitaliasasi  ini,  kami  selalu  menyesuaikan  dengan  kondisi,  untuk  efisiensi  dan efektivitas, tersedia berbagai aplikasi yang sangat mendukung pemerintahan. Misalnya Tahun 2021 pemerintah telah melaksanakan strategi dan langkah-langkah dan inovasi seperti dalam hal pemberlakukan penyaluran BBM ke mobil-mobil dinas yang semula dengan menggunakan kupon karna terjadi pemborosan, namun sekarang telah diganti dengan  aplikasi  SiHebat  yaitu  menerpakan  sistem barcode pada  seluruh  kendaraan dinas, hasil yang telah diperoleh sejauh ini bahwa terjadinya penghematan anggaran dengan  kisaran  sebesar  Rp.  700  Juta  dalam  1  Tahun.  Ada  juga  aplikasi  yang  telah diterapkan seperti aplikasi Simpeg untuk urusan kepegawaian bagi seluruh pegawai di Kota Kupang”
Hal  senada  juga  dipertegas  oleh  Kepala  Sub  Bidang  Analis  Kebijakan,  Musa  Olvianus Djobo, S.STP, (2022), yang mengatakan bahwa:
“Strategi  dalam  menjalankan smart  governance tentunya  harus  merubah  pekerjaan- pekerjaan  yang  bersifat  manual  ke  pekerjaan  yang  bersifat  digitalisasi  dengan menerapkan sitem aplikasi-aplikasi tersebut. Beberapa aplikasi yang sudah dijalankan merupakan satu strategi dalam mendukung smart governance tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam integrasi data yang berbasis di Diskominfo sehingga untuk data secara keseluruan di daerah dikontrol oleh Diskominfo dan terintergasi dengan pusat atau disebut dengan Pusat Data Nasional” Terkait  dengan  adanya  berbagai  aplikasi  yang  disediakan  pemerintah,  tentu  dalam pelaksanaannya,  harus  di  dukung  oleh  pihak  lain,  terkait  hal  ini,  Pimpinan  Redaksi  Rakyat NTT.com Semy Rudyard Balukh, S.S menyampaikan:
“Kami  sangat  mendukung  adanya  berbagai  aplikasi  yang  dikembangkan  pemerintah, sehingga  kami  akan  selalu  mengupdate  informasi-informasi  terkini  yang  dapat disampaikan kepada masyarakat”
Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Pimpinan Redaksi Pos Kupang yakni bapak Cukup Hasyim Ashari (2002), bahwa:
“Sebagai  media  yang  tidak  hanya  dapat  mempromosikan  program  pemerintah,  kami selaku  media  harus  benar-benar  mampu  menjadi  penyambung  antara  pemerintah dengan  masyarakat,  maka  adanya  berbagai  aplikasi  yang  mendukung  kinerja pemerintah  atau  pelayanan  publik,  pasti  kami  akan  selalu  mengkonfirmasi  ulang kepada pemerintah, agar tidak terjadi miss-informasi.”
Sebagai akademisi yang harus mampu menjadi jembatan anatara pemerintah dengan masyarakat, Koordinator Program Studi Ilmu Komunaksi Undana Kupang yaitu Dr. Petrus Ana Andung, S.Sos.,M.Si, mengemukakan bahwa:
“Adanya  berbagai  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  dalam  upaya smart governance ,  tentu  dalam  pelakasanaannya  akan  membutuhkan  dukungan  SDM  yang kompeten, oleh karena itu pihak kampus semaksimal mungkin akan mendukung upaya ini, misalnya membantu dalam hal penggunaan berbagai aplikasi tersebut”.
Lebih  lanjut,  Ketua  Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  bapak  Moses  Buan, mengemukakan
“Sejauh  ini  telah  terjalin  kerjasama  antara  Pemerintah  Kota  Kupang  dengan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dikelola dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat,  dimana  kegiatan  ini  berorientasi  pada  layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.” Dari  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  diinterpretasikan  bahwa,  sejauh  ini  melalui pendekatan pentahelix, layanan  yang  diberikan  pemerintah  sudah  lebih  adaptif  sesuai kebutuhan  masyarakat.  Pemerintah  bersama-sama  unsur  lainnya  melalui  pendekatan pentahelix  telah  mampu  mengembangkan  dan  mengimplementasikan  berbagai  aplikasi  yang dapat  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sehingga  melalui  berbagai  aplikasi yang  ada,  diharapkan  masyarakat  lebih  efekti  dan  efisien  lagi  dalam  mendapatkan  berbagai informasi program pemerintah.

## Kolaborasi Pentahelix Melalui Pelayanan Publik Yang Partisipatif
Seiring  dinamika  masyarakat  yang  terus  berkembang  sejalan  dengan  pengaruh modernisasi dan globalisasi, maka banyak masyarakat yang sudah semakin cerdas, maka smart governance diharapkan  mampu  mengimbangi  fenomena  tersebut.  Dalam  pelaksanaan pelayanan  publik,  tidak  lagi  bersifat  satu  arah  namun  lebih  mengembangkan  partipasi masyarakat,  dimana  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  mulai  melibatkan  peran  serta masyarakat. Partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang penting agar mampu menjamin bahwa  penyelenggara  pemerintahan  daerah  ini  benar-benar  melaksanakan  pengabdian terhadap kepentingan masyarakat, sebagai penerima pelayanan publik, hal ini terkait dengan penyampaian  keluhan  maupun  aspirasi  dalam  pelayanan  publik.  Terkait  dengan  pelayanan yang aspiratif, Kepala Bidang Layanan e- Government, Ir. Irine Ludji, mengemukakan bahwa: “Pemerintah  seoptimal  mungkin  mengembangkan  digitalisasi  diberbagai  tingkatan pemerintahan  agar  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat.  Sebagai  contoh adanya  digitalisasi  desa  merupakan  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  konsep  yang menerapkan  TIK  dalam  proses  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan Sistem  Informasi  Desa  (SID).  Konsep  seperti  ini  diharapkan  dapat  mengintegrasikan seluruh  infrastruktur  yang  ada,  dengan  sistem  dan  pelayanan  pemerintah  desa terhadap  warganya.Saat  ini,  di  beberapa  Desa,  kita  lagi  memulai  QRCode  dimana nantinya  akan  kita  buatkan  web  market  place,  yang  tempat  atau  sarana  yang  dapat digunakan masyarakat untuk menjual produk-produk desa”
Dari pihak akademisi, dalam mendorong partisipasi masyarakat, Koordinator Program Studi  Ilmu  Komunaksi  Undana  Kupang  yaitu  Dr.  Petrus  Ana  Andung,  S.Sos.,M.Si  (2022), mengemukakan:
“Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pihak kampus senantiasa berupaya untuk melakukan  berbagai  riset  yang  berkelanjutan  di  lingkungan  masyarakat,  agar masyarakat  lebih  berpartisipasi  lagi  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di  Kota Kupang. Disamping itu, kita senantiasa berusaha membantu membangun literasi digital di  lingkungan  masyarakat  agar  lebih  cakap  terhadap  teknologi,  sehingga  mampu mengembangkan segala potensi yang ada.”
Ketua Sahabat UMKM Kota Kupang yaitu bapak Jordan Kalle, S.T.,M.Si terkait dengan partisipasi masyarakat, mengemukakan:
“Sejauh  ini  telah  terjalin  kerjasama  antara  Pemerintah  Kota  Kupang  dengan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dikelola dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat,  dimana  kegiatan  ini  berorientasi  pada  layanan informasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan.  dimana Pemerintah Kota Kupang telah mendorong pemulihan ekonomi pelaku UMKM dengan cara  melakukan  pelatihan  digital  marketing  secara  daring  bagi  6000  UMKM  di  Kota Kupang.  Kontribusi  pihak  komunitas  dalam  mendukung  pemerintah  mewujudkan smart governance menjadi hal yang sangat penting dikarenakan komunitas merupakan perwujudan  dari  seluruh  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Kota  Kupang  sehingga komunitas  diharapkan  tidak  hanya  mendukung  secara  kelompok  namun  juga  ikut menikmati dan memanfaatkan apa yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Kupang.” Dalam  mendukung  partisipasi  masyarakat, Branch  Manager  Biznet yaitu  bapak  Dwi Cahyo Putra, S.Kom, (2022) mengemukakan:
“Kerjasama  yang  terjalin  saat  ini  sebagai Internet  Service  Provider telah  menyediakan Free  Wifi  Access bagi  Masyarakat  Kota  Kupang  di  berbagai  titik  yang  ada  di  Kota Kupang. Sehingga pengusaha lokal dapat turut berpartisipasi aktif dalam mendukung pemerintah  mendorong  smart  city  menuju  smart  governance  seperti  pada  rumah makan dan perhotelan yang system pembayarannya sudah menggunakan QRIS”. Sebagai  media,  adapun  bentuk  dukungan  agar  tercapai smart  governance melalui partisipasi masyarakat, Pimpinan Redaksi Pos Kupang yakni bapak Cukup Hasyim Ashari (2022) mengemukakan:
“Sejauh  ini  kami  berkerjasama  terutama  bidang  penyiaran  maupun  mislanya mengadakan  dialog,  talkshow  yang  mempertemukan  antara  pemerintah  dengan masyarakat  terkait  berbagai  fenomena  yang  ada,  sehingga  masyarakat  dapat menyampaikannya secara langsung mengenai aspirasi ataupun kebutuhannya.” Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diinterpretasikan bahwa, melalui pendekatan pentahelix, telah mampu mengembangkan pelayanan yang partisipatif, terutama terhadap masyarakat pelaku UMKM agar lebih mengembangkan potensi dan kemampuannya melalui digitaliasi. Pihak kampus senantiasa membantu masyarakat dalam hal literasi digital.

## 5. Penutup
Penerapan smart governance di Kota Kupang dalam mewujudkan kota pintar, sesuai dengan fakta dan keadaan di lapangan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan jika dilihat dari  aspek  pengembangan  kebijakan  dan  kelembagaan,  pembangunan  infrastruktur, pengembangan aplikasi dan perangkat lunak, dan penguatan literasi maka dapat disimpulkan bahwa penerapan smart governance di Kota Kupang sudah cukup optimal. Hal ini dikarnakan telah berjalannya SPBE seperti digunakannya 12 aplikasi di pemerintahan yang telah terealisasi dengan baik hingga saat ini, dan didukung dengan ketersediaan jaringan saat ini adalah  700 Mbps atau 1 Gbps dan yang harus dipenuhi pemerintah Kota Kupang adalah 2704 Mbps atau 2,516  Gbps.  Disamping  itu  juga  capaian  dimensi smart  governance pada  tahun  pertama mencapai 100% dalam jangka pendek, dan 5 Tahun dalam jangka menengah berada di angka
70% dan sisanya 30% berada pada perjalanan menuju 5 Tahun, 30% sisanya merupakan proses Integrasi  System,  Integrasi  Data  dan  Bebagi  Pakai  Data,  sedangkan  hasil  terbaru  yang didapatkan pemerintah Kota Kupang dalam pelaksanaan SPBE dengan Nilai Indeks SPBE 2.784.
Kolaborasi pentahelix dalam mendukung optimalisasi smart governance sesuai dengan hasil penelitian yaitu wawancara dengan pihak pentahelix maka ditemukan bahwa sejauh ini dukungan pemerintah itu sendiri, swasta, akademisi, komunitas dan media telah memberikan sumbangsi  yang  sangat  baik  kepada  pemerintah  Kota  Kupang  dalam  mewujudkan smart governance .  Untuk  mewujudkan  berhasilnya  smart  governance  tentu  pemerintah  harus mampu  mengelola  dan  mengekesploitasi  seluruh  sumber  daya  yang  telah  dimiliki  oleh pemerintah  Kota  Kupang  baik  itu  SDM,  infrastruktur,  anggaran  serta  masyarakat  secara menyeluruh dan saling mendukung untuk saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi.  (2013). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:  Rineka Cipta.
Amrial,  A.,  Muhamad,  E.,  &  Adrian,  A.  M.  (2017).  Penta  helix  model :  A  sustainable development solution through the industrial sector. 14th Hokkaido Indonesian Student Association Scientific Meeting. Hisas , 14 : 152–156. bappenas.go.id.  (2016). Konsep  Pengembangan  Kota  Cerdas  Yang  Berdaya  Saing . https://www.bappenas.go.id/berita/konsep-pengembangan-kota-cerdas-yang-berdaya- saing
Bappenas. (2022). Sekilas SDGs . https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/ Batara, A. S. (2018). Healthy Setting: Ruang Publik Perkotaan, Sebuah Konsep Terminal Sehat . CV. Social Politic Genius. https://www.google.co.id/books/edition/Healthy_Setting_Ruang_Publik_Perkotaan_S/9 jadDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=konsep+kolaborasi&pg=PA105&printsec=frontcover BPS. (2020). Kota Kupang dalam Angka 2020. Kupang: Badan Pusat Statistik Kota Kupang. Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Widyawan, Rachmawati, R., Hidayat, A., Achmad, K. A.,  &  Egaravanda,  S.  (2018).  Membangun  Kota  Cerdas  dan  Kabupaten  Cerdas:  Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah. Gadjah Mada University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_Kota_dan_Kabupaten_Cerdas_S ebu/utDoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=smart+city+di+indonesia&printsec=frontcover Dwiyanto, A. (2021). Mewudujkan Good Governence. Gadjah Mada University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Mewujudkan_Good_Governance_Melalui_Pel ay/fV0XEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=optimalisasi+pentahelix&printsec=frontcover Habibah,  E.  N.  (2021).  Collaborative  Governance;  Konsep  &  Praktik  dalam  Pengelolaan  Bank Sampah. Pustaka Rumah Cinta. https://www.google.co.id/books/edition/COLLABORATIVE_GOVERNANCE/CxpNEAAAQB AJ?hl=id&gbpv=1&dq=konsep+kolaborasi&printsec=frontcover Iskandar,  A.  H.  (2020). SDGs  Desa ;  Percepatan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Nasional Berkelanjutan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Islamy,  L.  O.  S.  (2018). Collaborative  Governance;  Konsep  dan  Aplikasi .  Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Collaborative_Governance_Konsep_Dan_Apli/ LSmJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=konsep+kolaborasi&pg=PA20&printsec=frontcover Jacob,  Y.  T.  A.  (2022).  Implementasi  Peraturan  Walikota  Nomor  49  Tahun  2019  Tentang Kupang  Smar  City  Di  Kota  Kupang  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur . http://eprints.ipdn.ac.id/11486/1/Yacoba Tri Aprilanita Jacob-NPP 29.1340- Repository.pdf Klein, C., Helfert, M., Berns, K., & Gusikhin, O. (2021). Smart Cities, Green Technologies, and
Intelligent Transport System . Springer Nature Switzerland. https://www.google.co.id/books/edition/Smart_Cities_Green_Technologies_and_Inte/JaxIEAA
AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=smart+governance+indicator&pg=PA37&printsec=frontcover Kominfo.go.id. (2017). Langkah Menuju “100 Smart City.” https://www.kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart- city/0/sorotan_media
Lisbet.  (2013).  Pencapaian  Millenium  Development  Goals  (MDGs)  Di  Indonesia  Melalui Kerjasama  Internasional. Jurnal  Politica;  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Neger  Dan Hubungan Internasional, 4 (1), 129–156. https://doi.org/10.22212/jp.v4i1.331 Lopes,  N.  V.  M.  (2020). Smart  Governance  for  Cities:  Perspectives  and  Experience .  Springer Innovation in Communication and Computing. https://www.google.co.id/books/edition/Smart_Governance_for_Cities_Perspectives/x
PGrDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=smart+governance+indicator&pg=PA8&printsec=fro ntcover
Moleong,  L.J.  (2011). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung  :    PT.  Remaja Rosdakarya
Muhyi, H. A., & Chan, A. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship  Industry  in  Bandung  City. Review  of  Integrative  Business  and  Economics Research , 6 (1), 412–417. http://buscompress.com/journal-home.html Muljono, P. (2021). Dinamika Pembangunan Di Tanah Air (I). PT. Penerbit IPB Press. https://www.google.co.id/books/edition/DINAMIKA_KOMUNIKASI_PEMBANGUNAN_DI_TANA H/ed9WEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=optimalisasi+pentahelix&pg=PA193&printsec=fr ontcover
Nahak, P. F., Mamulak, N. M. R., Siki, Y. C. H., Studi, P., Komputer, I., Katolik, U., Mandira, W., Timur,  N.  T.,  Kabupaten,  D.,  Kupang,  K.,  Gratis,  W.,  &  Terjun,  M.  A.  (2020).  Sistem Informasi  Geografis  Untuk  Pemetaan  Wifi  .  id  Corner  Dan  Wifi  Gratis  di  Kota  Kupang Berbasis Web. 05 :  71–79.
Napitupulu,  D.,  Lubis,  M.  R.,  Revida,  E.,  Putra,  S.  H.,  Saputra,  S.,  Jamaludin,  Negara,  E.  S.,  & Simamarta,  J.  (2020).  E-Government;  Implementasi,  Strategi  dan  Inovasi.  Y ayasan  Kita Menulis.
https://www.google.co.id/books/edition/E_Government_Implementasi_Strategi_dan_I/ uAbfDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=smart+governance+di+indonesia&printsec=frontcov er Nurmandi, A. (2022). Manajemen Perkotaan (I). Bumi Aksara. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perkotaan/nS9sEAAAQBAJ?hl=id &gbpv=1&dq=tata+kelola+cerdas&pg=PA371&printsec=frontcover
Payong,  Y.  (2019).  Kesiapan  Implementasi  E-Government  Menuju  Penguatan  Sistem  Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kupang. Jurnal Inovasi Kebijakan , IV (1), 1–19. Pelopolin, E. (2022). Analisis Pengembangan E-Government Melalui Layanan Informasi Publik di Diskominfo Kota Kupang . http://eprints.ipdn.ac.id/10190/1/exsal%20pelopoli. Permana,  S.  (2016). Antropologi  Pedesaan  dan  Pembangunan  Berkelanjutan (Pertama). Deepublish.
Prabantarikso,  M.,  Fahmi,  I.,  Fauzi,  A.  M.,  &  Nuryantono,  N.  (2018).  Strategic  Collaborative Model  of  BGAC+  for  Sustainable  Housing  Development  in  Indonesia. IOP  Conference Series:  Earth  and  Environmental  Science , 145 (1).  https://doi.org/10.1088/1755-
1315/145/1/012128
Purnomo,  J.,  Khurunin,  I.,  &  Ardianti,  R.  (2017). Globalisasi  &  Politik  Pembangunan Internasional . UB Press.
https://www.google.co.id/books/edition/Globalisasi_dan_Politik_Pembangunan_Inte/vz JTDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+pembangunan+berkelanjutan&pg=PA83&prin
tsec=frontcover Purwantoro,  A.  (2020). Sistem  Transportasi  Cerdas  dalam  Konsep  Smart  City .  CV  Cendikia Press. https://www.google.co.id/books/edition/SISTEM_TRANSPORTASI_CERDAS_dalam_Kons ep/djl2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=smart+city+di+indonesia&printsec=frontcover Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian,  V.,  Nugraha,  N.  A.,  Manullang,  S.  O.,  Silalahi,  M.,  Yendrianof,  D.,  Sari,  A.  P., Supriadi,  M.  N.,  Sari,  M.  H.  N.,  &  Bahri,  S.  (2020). Pelayanan  Publik .  Yayasan  Kita Menulis. https://www.google.co.id/books/edition/Pelayanan_Publik/2xABEAAAQBAJ?hl=id&gbpv =1&dq=konsep+optimalisasi+good+governance&printsec=frontcover Sedarmayanti, (2010), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, cetakan kedua , Bandung : Mandar Maju.
Sembiring,  Masana.  (2012). Budaya  &  Kinerja  Organisasi:  Perspektif  Organisasi  Pemerintah . Bandung : Fokus Media.
Setyowati,  E.,  Soni,  A.,  Soimin,  M.,  Basir,  A.  A.,  Safitri,  R.,  Pratomo,  Hu.  S.,  Ernawati,  A., Azzahra,  F.,  Asdariah,  A.,  Bolly,  Y.  Y.,  Maryanti,  &  Alam,  A.  S.  (2021). Konsep-Konsep Ekologi  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan .  CV.  Media  Sains  Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Konsep_Ekologi_Dalam_Pembanguna n/YoFVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembangunan+berkelanjutan&printsec=frontcov er Simangunsong,  F,  (2017). Metodologi  Penelitian  Pemerintahan,  (teori,  legalistic,  empiric, inovatif). Bandung: Penerbit Alfabeta Syahrial,  M.  (2022). Manajemen  Pariwisata  Halal,  Model  Penta  Helix  dalam  Pembangunan Pariwisata Halal di Sumatera Barat . CV. Jakad Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Pariwisata_Halal/GN10EAAAQBA
J?hl=id&gbpv=1&dq=model+pentahelix&pg=PT43&printsec=frontcover
Tri Hardianto, W., Khairul Muluk, M., & Fefta Wijaya, A. (2017). Tourism Investment Services in Batu  City  With  Penta  Helix  Perspective. International  Journal  of  Management  and Administrative Sciences (IJMAS , 5 (05) :  17–22. www.ijmas.orgwww.ijmas.org Winoto,  S.,  &  Nuh,  M.  (2017). Kebijkan  Pembangunan  Perkotaan .  Tim  UB  Press. https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Pembangunan_Perkotaan/38pTDw AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Indikator+Smart+Governance&pg=PA133&printsec=frontco ver