## KELEMBAGAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT

## Indra Suyahya
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI
Email: suyahyaindra@yahoo.go.id

## ABSTRACT
Generally the number of entrepreneurs reached 3,75 million as per January 2012 or 1,56 percent of the total population of Indonesia. In 2010, there were still 0,24 percent while the  Government is targetting the ratio of the number of entrepreneurs in Indonesia could reach 2,50 percent in 2013.Once problem to increase Small and Medium Enterprise is about the SME Institutional.  By using descriptive methods and use the secondary data, resea rch wa s designed to answer the following research problem:bureauctic system, capital  problem, networking and ma rke tin g problem and also human resources capability to manage business unit . The result of study showed that there is a lo t of issues related to SME development and the cooperation on an SME institutional involving all related agencies needed to develop s mall and medium enterprises and also give economic impact on the community reinforcement.

## Keyword : SME Institutional, community reinforcement, economic development

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  merupakan langkah yang  strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian  terbesar rakyat Indonesia,  khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.
Perkembangan peran usaha  mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha  dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Pada  tahun 2003, persentase  jumlah UMKM sebesar  99,9 persen dari seluruh unit usaha, yang terdiri dari usaha menengah sebanyak 62,0 ribu unit usaha dan jumlah usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang  sebagian terbesarnya berupa usaha skala mikro. UMKM telah menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja atau 99,5 persen dari  jumlah tenaga kerja pada tahun 2004  jumlah UMKM  diperkirakan  telah melampaui 44 juta unit. Jumlah tenaga kerja ini meningkat rata-rata sebesar 3,10 persen per tahunnya dari posisi tahun 2000. Kontribusi UMKM dalam PDB pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7 persen dari total PDB  nasional, naik dari 54,5 persen pada tahun 2000. Sementara  itu pada tahun 2003, jumlah koperasi sebanyak 123 ribu unit dengan jumlah anggota sebanyak 27.283 ribu orang, atau meningkat masing-masing 11,8 persen dan 15,4 persen dari akhir tahun 2001.

## KELEMBAGAAN USAHA KECIL MIKRO dan MENENGAH dan PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
Secara umu perkembangan UMKM yang  meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang  dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM  UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses  UMKM terhadap permodalan,  informasi, teknologi dan pasar, serta  faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah  besarnya biaya transaksi akibat  iklim usaha yang kurang mendukung  dan kelangkaan bahan baku. Juga yang  menyangkut perolehan legalitas formal yang  hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang  harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur  kekuasaan,  dan struktur  insentif) yang  unik/khas  dibandingkan  badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang  benar (best practices) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan  dan  organisasi  koperasi. Bersamaan  dengan  masalah tersebut perkembangan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang  ditimbulkan oleh  pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.
Salah satu permasalahan dalam perkembangan UMKM terkait permasalahan diatas adalah masalah permodalan dan disinilah peranaan Disinilah peranan Bank sebagai sebuah lembaga penyalur  dana  bagi masyarakat yang  diharapkan dapat mendukung pekembangan UMKM dan kewirausahaan di Indonesia.

## B. METODOLOGI
Penulisan kajian tentang Bank dan perkembangan UMKM di Indonesia dilakukan dengan merode deskriptif dan menggunakan data skunder  baik kajian  literatur dari teks book terkait,  jurnal-jurnal, maupun  media publikasi  lain dari instansi terkait.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengertian dan Kriteria UMKM
Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut:
a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan  usaha  perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri sendiri, yang  dilakukan oleh orang  perorangan atau badan usaha yang  bukan merupakan anak  perusahaan atau bukan cabang  perusahaan yang dimiliki,  dikuasai, atau menjadi  bagian baik langsung  maupun tidak langsung  dari usaha menengah atau usaha  besar yang    memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam  Undang-
Undang ini.
c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang  dilakukan oleh orang  perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar  dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang ini.
Kriteria UMKM dapat dilihat pada tabel berikut,

## Table 1. Kriteria UMKM
NO. URAIAN KRITERIA ASSET OMZET 1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 2 USAHA KECIL > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar 3 USAHA MENENGAH> 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar Sumber : Kementrian Koprasi dan UMKM Republik Indonesia, 2013

## 2. Profil UMKM Indonesia
Menurut data pada www.bi.go.id menyatakan bahwa dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain bertugas mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang    stabil. Sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan dapat dipengaruhi Bank Indonesia  melalui kebijakan moneter. Sedangkan dari sisi penawaran yang berada diluar pengendalian Bank Indonesia, dilakukan  program pemberdayaan  sektor riil  dan UMKM melalui pola klaster. Adapun sektor/komoditas yang dipilih antara  lain didasarkan pada kriteria komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi.  Dengan demikian fasilitasi dapat membantu meningkatkan pasokan, memperbaiki  jalur distribusi  serta mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif. Meskipun demikian, program juga juga dilakukan pada komoditas yang berorientasi ekspor atau  komoditas unggulan wilayah.
Dalam implementasinya, melalui pendekatan klaster yang  merupakan upaya untuk mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung dan terkait, jasa   penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, teknologi, sumber daya alam, serta lembaga  terkait, diharapkan perusahaan atau  industri  terkait akan memperoleh manfaat sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan jika bekerja sendiri.
Fasilitasi yang dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk bantuan teknis bagi 35 klaster di 18 Kantor Bank Indonesia (KBI). Komoditas yang  didukung meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Kriteria pemilihan klaster  berdasarkan komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi maupun komoditas unggulan di masing-masing wilayah.

## KELEMBAGAAN USAHA KECIL MIKRO dan MENENGAH dan PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT

## 3. Arah Kebijakan Pembangunan UMKM
Kebijakan terkait pengembnagan UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan  kemiskinan  dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor,  serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor  dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan  usaha  skala mikro diarahkan  untuk memberikan  kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.
Dalam rangka mendukung  upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif  berskala mikro/informal, terutama  di kalangan keluarga miskin  dan/atau  di  daerah tertinggal  dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha  skala  mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus  meningkatkan  kepastian  dan  perlindungan  usahanya, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.
Pengembangan UMKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan. Di samping  itu dikembangkan budaya usaha  dan kewirausahaan, terutama  di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha.
UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan terkait pengembnagan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan dengan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu, UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta  diperluas aksesnya kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumberdaya  lokal yang tersedia  untuk meningkatkan  produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya ini didukung  dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga  keuangan lokal menjadi alternatif sumber  pembiayaan bagi sektor pertanian dan perdesaan. Di samping itu, agar lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian dan perdesaan menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan.

## 4. Angka Perkembangan Kredit UMKM di Indonesia
Berdasarkan sumber  data Bank Indonesia mentakan bahwa perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari  dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun  kredit kepada UMKM    mengalami pertumbuhan    dan    secara umum
pertumbuhannya lebih  tinggi  dibanding total  kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha  mikro, kecil dan  menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang  UMKM. Berdasarkan  UU    tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Statistik kredit UMKM disajikan dengan berbagai item yakni Net Ekspansi (NE), Baki Debet (BD), Non Performance Loan (NPL),  dan Kelonggaran Tarik, dilengkapi dengan variasi berdasarkan kelompok bank, Sektor  Ekonomi, Jenis Penggunaan dan Lokasi Proyek pada setiap Propinsi dan rincian skala Usaha Mikro,  Kecil dan  Menengah. Publikasi Statistik kredit UMKM  berdasarkan definisi dan kriteria usaha  berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mulai dilaksanakan untuk data laporan bulanan bank sejak Januari 2011. Sampai akhir 2010 Statistik kredit UMKM didasarkan pada definisi plafon, yaitu: (1) kredit mikro dengan plafon s.d Rp50juta, (2) kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp50juta s.d Rp500  juta, dan (3) kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp500juta s.d Rp5miliar. Dalam definisi tersebut, seluruh jenis penggunaan kredit termasuk kredit konsumtif masuk di dalam Statistik kredit UMKM.

## 5. Kelembagaan UMKM di Indonesia
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini tengah menghadapi fenomena paradoks. Disatu sisi  UKM terlihat sangat strategis karena merupakan pilar pendukung  utama dan terdepan dan pembangunan ekonomi. UKM  merupakan lapangan usaha yang paling  banyak dan paling mudah diakses oleh masyarakat bawah di Indonesia. UKM paling besar dan paling cepat dalam memberikan peluang   lapangan pekerjaan dan memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat kita. UKM paling      fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasidengan pasang  surut dan arah perekonomian dan UKM juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting    dalam ekspor dan perdagangan. Betapa luar biasanya peran UKM di Indonesia kita ini. Namun disisi lain kita juga banyak  menemukan persoalan pelik ditubuh UKM, hal ini bisa terjadi karena secara kelembagaan UKM di Indonesia lemah. Sejatinya selama ini telah terjadi paradok yang cukup lama di tubuh UKM di Indonesia. Disatu sisi perannya mempesona tetapi disisi lain UKM ini banyak mengandung masalah. Hal ini disebabkan karena secara ekonomi politik, keberadaannya dianak tirikan terutama pada masa rezim Soeharto berdiri kokoh. Dominasi keberpihakan rezim Soeharto kepada pelaku ekonomi besar telah menyebabkan UKM di Indonesia lemah secara kelembagaan. Sehingga UKM kita menjadi lambat mandiri, lambat mengembangkan diri dan menjadi lemah dalam hal akses.
Sudah menjadi rahasia umum UKM di Indonesia, bahwa dari dahulu permasalahan klasik yang selalu mendera UKM antara lain adalah permasalahan;
Pertama,    Rumitnya proses perizinan    dan penyederhanaan pencatatan usaha. Perizinan  usaha di Indonesia  sangat berbelit dan memakan waktu yang sangat lama jika dibandingkan dengan negara-negara lain padahal untuk UKM izin usaha adalah modal paling dasar jika mau berkembang  dan mendapat akses dengan baik terutama  sekali akses permodalan. Menurut Bank Dunia  (2005),

## KELEMBAGAAN USAHA KECIL MIKRO dan MENENGAH dan PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
dibutuhkan rata-rata sekitar 151 hari serta 12 prosedur untuk mendapatkan izin usaha. Padahal kemudahan  perizinan ini akan  menciptakan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.25 %PDB.
Kedua, Sulitnya akses penambahan modal melalui kredit bank. Kebanyak UKM tidak berhasil mendapatkan kredit dari bank karena UKM tidak memenuhi persyaratan  untuk layak diberi kredit. Hal ini antara  lain karena UKM belum memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan kredit sehingga para pelaku UKM memandang prosedur kredit sulit. Menurut Sulaeman (2004), di Indonesia alasan utama yang  dikemukakan oleh UKM kenapa UKM tidak meminjam ke  bank adalah: (1)  prosedur  sulit (30,30 %),  (2)  Tidak berminat (25,34 %), (3) Tidak punya agunan (19,28 %), (4) Tidak tahu prosedur (14,33 %), (5) Suku bunga tinggi (8,82 %), dan (6) Proposal ditolak (1,93 %).
Ketiga, Lemahnya kemampuan UKM dalam hal manajemen. Permasalahan sebagian besar UKM di Indonesia adalah lemahnya kemampuan manajemen. Karena  sebagian besar pelaku UKM memiliki  tingkat pendidikan SMU atau sederajat, maka penguasaan ini sangat lemah.
Keempat, Lemahnya penguasaan terhadap networking atau jaringan kerja dan akses pasar. Hal ini muncul akibat lemahnya kemampuan UKM mengorganisir  diri dan lemahnya  kemampuan pemasaran UKM, lemahnya penguasaan jaringan pasar,  dan lemahnya penguasaan fasilitas teknologi dan informasi (IT) oleh UKM.
Saat ini, disaat kita sadar akan nasib UKM dan segera bergegas memberikan bantuan untuk memperbaiki nasib UKM, kita dihadapkan pada fakta bahwa pendekatan konvensional dengan memberikan bantuan modal dan  manajemen usaha semata bukanlah lagi solusi yang tepat untuk UKM dimasa datang. UKM dimasa datang  menghadapi tantangan pasar bebas yang  serba terbuka dalam hal persaingan dengan pelaku ekonomi dari luar  negeri oleh sebab  itu  UKM membutuhkan  kesiapan  untuk menjadi mandiri dan  kuat secara  kelembagaan. Dengan demikian    UKM    kita dapat dengan mudah    memperoleh akses netrworking, akses perizinan  dan perlindungan UKM,  menguasai akses  modal perbankan,  menguasai akses jaringan pasar regional  dan global, mengasai akses teknologi dan informasi.

## D. PENUTUP
Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dengan demikian saat ini yang dibutuhkan pendukung penguatan kelembagaan UKM adalah;
Pertama, mendorong UKM agar berinteraksi secara aktif dengan aturan- aturan yang melingkupi penglolaan UKM di Indonesia.
Kedua, membantu meningkatkan pengetahuan para  pelaku UKM dan persaingan yang  dihadapi UKM harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong lahirnya instusi UKM yang kuat.
Ketiga, UKM akan kuat jika memberlakukan asas profesionalitas Keempat,  Membantu  UKM  membangun  mental  kewirausahaan  dan  mental keberanian untuk memperjuangkan nasib UKM menjadi organisasi bisnis yang kuat dan mandiri di Indonesia.
Kelima, Membantu UKM membangun kerjasama yang  lebih serius dalam bentuk asosiasi dan jaringan kerja yang dapat mewadahi kepentingan UKM dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak pada UKM dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Brata, A. G. 2003. Distribusi SpasiaL UKM di Masa Krisis Ekonomi. Jurnal
Ekonomi   Rakyat, Th. I No. 8.
Berry,  A. E.,  Rodriquez,  dan  H. Sandeem. 2001. Smalland  Medium  Enterprises Dynamic in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies 37 (3): 201- 222. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2010-2011.
Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat & JPS.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sri Adiningsih, 2002. Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah, UGM. www.depkop.go.id www.bi.go.id