JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.2, No.2, Des 2018, pp. 127~137 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.31
 127

## DINAMIKA PRANATA PEMERINTAHAN DESA ADAT DALAM DIMENSI HUKUM TATA NEGARA
1 Ahmad Heru Romadhon, 2 Isnin Harianti, 3 Nabilah Rohyana, 4 Melisa Agustina 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo e-mail: ahmad-heru-romadhon@fh.umaha.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  untuk  mengetahui  sistem  pemerintahan  desa  adat  yang  masih  original  dengan mengambil  sudut  pandang  dari  konsep  sistem  Hukum  Tata  Negara  Indonesia.  Adapun  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  deskriftif  eksplanatory,  normatif  dan empirik.  Penelitian  ini  dilakukan  di  desa  sendi  (Desa  Adat)  Kecamatan  Pacet,  Kabupaten  Mojokerto, Jawa  Timur.  Dalam  menjaga  dan  melestarikan  nilai-nilai  budaya  adat  istiadat  serta  kearifan  lokal termasuk  desa  sendi  (desa  adat)  dalam  menerapkan  sistem  pranata  pemerintahanya  perlu  adanya  kajian yang lebih mendalam yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas hilangnya kode wilayah  administratif  desa  sendi  dari  pengakuan  pemerintah  melalui  Peraturan  Dalam  Negeri  No.  56 tahun  2015  tentang  kode  dan  data  wilayah  administrasi  pemerintahan,  nama  Sendi  tidak  lagi  termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto .
Kata Kunci : Pranata Pemerintahan, Hukum Adat, Hukum Tata Negara

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan Desa merupakan entitas penyelenggara urusan pemerintahan  terkecil  dalam  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (1)
Kebijakan otonomi desa, selain memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ternyata juga
mensyaratkan  pada  kemampuan  Desa otonom untuk dapat membiayai pembangunan di desanya secara mandiri. (2) Pertanyaan  pokok  yang muncul adalah bagaimana kita memahami  eksistensi  pemerintah  desa yang sebenarnya, bagaimana memformulasikan  pemerintahan  desa dengan  paradigma  yang  benar,  yang selanjutnya bagaimana dituangkan dalam  suatu  aturan  formal  berupa undang-undang  sehingga  dapat  menjadi rujukan setiap orang.
Kalau  kita  merujuk  kepada  sejarah terlihat  bahwa  komunitas  lokal  atau masyarakat  adat  yang  tersebar  di
seluruh  penjuru  Indonesia  mempunyai pemerintahan  sendiri  ( self  governing community )  yang  bersifat  tradisional lokalistik  dan  mengontrol  tanah  ulayat secara  otonom.  Hal  tersebut  secara alamiah terus berjalan dan dipertahankan sesuai dengan tradisinya. (3) Falsafah  tentang  Sendi sebagai  nilai  hidup,  Sendi  Hidup  alam terjaga dan leluhur merestui.
Masyarakat  Adat  sendi  hingga  sampai saat  ini  masih  memegang  teguh  petuah para  leluhur  yakni:  Sakahabehing  Kang Ana  Manunggal  Kang  Kapurbalan Kawasesanding Kang Murbeng Dumadi yang artinya hubungan manusia dengan alam seisinya, berasal dan akan kembali kepada Tuhan.
Pengalaman  lapangan  menunjukan bahwa,  desa  atau  sebutan  lain  yang sangat  beragam  di  Indonesia,  pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah, dihuni oleh sejumlah kelompok  masyarakat  tradisional,  dan mempunyai adat-istiadat
sebagai identitas  asal  usulnya  dalam  mengurus
128
kebutuhan dirinya sendiri disebut dengan  (self  governing  community). Dilihat  dari  peran  dan  fungsinya,  Desa bisa dikatagorikan ke dalam tiga jenis.
Pertama,  Desa  Adat  (self  govening community).  Desa  jenis  ini  adalah embrio (cikal-bakal) terbentuknya suatu desa  di  Nusantara  yang  mempunyai kelompok  pada  suku  (geneologis),  dan mempunyai batas-batas
wilayah; memiliki  otonomi  asli,  struktur/sistem sistem pemerintahan asli menurut hukum  adat,  dan  cara  menghidupi masyarakat  sendiri  secara  komunal. Kedua,  Desa  Otonom  ( local  self goverment ).  Ciri  desa  ini  adalah berkurangnya pengaruh adat di desa.
Desa  ini  mempunyai  otonomi  dan kewenangan  dalam  hal  mengurusi perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa),  serta mempunyai  sistem  demokrasi  lokal.
Ketiga, Desa Administrasi, yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang jelas; dan berada dalam susbsistem dari pemerintah  kabupaten/kota.  Desa  ini sering  disebut  sebagai the  local  state goverment .  Otonomi  desa  jenis  ini sangat terbatas dan tidak jelas.
Selama ini eksistensi tata kemasyarakatan  desa  adat  bergerak dengan  dinamika  kultur  dan  tradisi kebersamaan dan kebiasaan turun temurun dari nenek moyangnya. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  di  wilayah nusantara  sudah  terdapat  pemerintahan- pemerintahan  otonom  seperti  halnya dimasa kerajaan zaman dahulu diberbagai  daerah  wilayah  nusantara. Meskipun  kerajaan-kerajaan  besar  di nusantara  telah  runtuh,  warisan  dalam bentuk-bentuk pemerintahan adat tradisional  diberbagai  daerah  masih terus bertahan hingga saat ini.
Desa  adat  adalah  desa  yang  masih memperoleh  pengaruh  adat  secara  kuat,
sementara  pengaruh  adat  dalam  desa relatif lemah. Desa adat dan desa sama- sama  memiliki  hak  kewenangan  asal usul,  tetapi  asal  usul  dalam  desa  adat lebih  dominan  dibandingkan  di  desa. Model pembangunan desa yang dahulunya memakai sistem Government driven  development  atau  community driven  development,  sekarang  telah berubah  menggunakan  sistem Village driven development . (4)
Secara  model  pemerintahan  desa adat saat ini mulai banyak di perbincangkan oleh kalangan akademisi dalam  memperdalam  keilmuan  yang sesuai  dibidang  kajiannya  masing- masing. Tidak hanya itu saja akan tetapi sebuah  kewajiban  bagi  generesi  muda bangsa  berkewajiban  menjaga  dan melestarikan adat-istiadat, kultur budaya dan sosial sebagai kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Dinamika bentuk pemerintahan yang  terus  berkembang  dewasa  ini sangat  mempengaruhi  eksistensi  desa adat  dalam  mempertahankan  hak  asal usulnya.  Serta  berdampak  hilangnya corak  dan  budaya  suatu  wilayah tertentu, apabila dalam hal ini dibiarkan terus menerus berdampak pada melemahnya  nilai-nilai  budaya  kearifan lokal  itu  sendiri.  Pergeseran  dan ancaman itu terlihat dalam pengabungan dengan  desa  yang  pada  umumnya. Sehingga  eksistensi  desa  adat  semakin lama akan hilang dengan sendirinya.
Sebagai  contoh,  hilangnya  Sendi (desa adat) dari administrasi Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, melalui serentetan  peristiwa  bersejarah  yang cukup  panjang.  Penduduk  desa  tersebut banyak  yang  telah  meninggalakan tempat  di  kala  itu,  eksodus  pertama terjadi pada tahun 1931-1932.
Pindahnya  penduduk  Sendi  menyusul adanya  transaksi  tukar-menukar  dan pemberian  ganti  rugi  tanah  penduduk
129
oleh Boschwezen ,  instansi  Perhutanian zaman kolonial Belanda.
Transaksi  itu  tertuang  dalam  Surat Berita  Acara  tukar  menukar  dan Pemberian  Ganti  Rugi  B  No.  1-1931 tanggal  21  Nopember  1931  dan  B  No. 3-1932  tanggal  10  Oktober  1932.  Saat itu  terjadi  pembebasan  tanah  penduduk Desa  Sendi  oleh  Pemerintah  Belanda seluas 762,9 hektare. Peradapan di desa sendi  ini  benar-benar  musnah  akibat agresi militer Belanda II tahun 1948.
Tahun  1999-2000,  secara  bertahap Sendi  kembali  berpenghuni.  Namun, Sendi  bukan  lagi  sebuah  desa  yang seperti sediakalah. Pemerintah
Kabupaten  Mojokerto  yang  menguasai wilayah  Sendi  tidak  lagi  mengakuinya menjadi  sebuah  desa  yang  berdasarkan Peraturan  Dalam  Negeri  (Permendagri) No.  56  Tahun  2015  tentang  Kode  dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,  nama  Sendi  tidak  lagi termasuk  dalam  299  desa  dan  5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

## B. PERMASALAHAN
Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  mengenai  pranata  pemerintahan desa  adat  dalam  sistem  hukum  tata negara.

## C. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  socio legal,  dengan  menggunakan  bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dan juga
menggunakan pendekatan konseptual  untuk  menganalisis  hukum adat.  Adapun  pengkajian  bahan  hukum dilakukan  secara  mendalam  terhadap fenomena  keberadaaan  desa  adat  di hubungan dengan norma hukum, konsep  hukum,  teori  hukum,  yang relevansinya  dengan  permasalahan  saat ini.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mencari  suatu  pemecahan  masalah
terhadap  isu  hukum  yang  timbul.  Hasil yang  akan  dicapai  adalah  memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya atas isu yang mengemuka.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Pembangunan Nasional
Eksistensi  masyarakat  hukum  adat sebagai living law yang berada dibelahan  nusantara  Indonesia  semakin hari  semakin  termarginalkan  dengan perubahan  zaman.  Hukum  adat  yang semula menjadi  hukum  yang  hidup  dan mampu  memberikan  solusi  dalam berbagai  permasalahan  pergaulan  hidup ditengah masyarakat hukum adat, semakin hari semakin pudar eksistensinya. (5) Pada masyarakat hukum  adat,  tumbuh  nilai-nilai  hukum adat yang masih berlaku secara signifikan.  Akan  tetapi  seiring  dengan perkembangan zaman masyarakat modern saat ini, nilai-nilai tersebut juga dimaknai ulang oleh anggota masyarakat  tersebut.  Pemaknaan  ulang tersebut  memberikan  dampak  yang beragam. (6)
Reformasi  dan  otonomi  daerah sebenarnya  adalah  harapan  baru  bagi pemerintah  dan  masyarakat  desa  untuk membangun  desanya  sesuai  kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar aparatur  pemerintah  desa,  otonomi adalah  suatu  peluang  baru  yang  dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur  desa  dalam  mengelola  desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan  oleh  pemerintah  desa  harus melalui  rute  persetujuan  kecamatan, untuk  sekarang  hal  itu  tidak  berlaku lagi.  Hal  itu  jelas  membuat  pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program  dan  kemajuan  pembangunan yang  akan  dilaksanakan,  dan  dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. (7)
130
Pembangunan dapat diartikan sebagai  upaya  meningkatkan  sumber daya  manusia  untuk  memenuhi  segala kebutuhan  serta  dapat  mempengaruhi masa  depannya.  Ada  lima  implikasi utama  dari  pembangunan  tersebut yakni:  (a) capacity, pembangunan berarti  membangkitkan  kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) equity, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan  nilai  dan  kesejahteraan;  (c) empowerment ,  menaruh  kepercayaan kepada  masyarakat  untuk  membangun dirinya sendiri sesuai
dengan
kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan  dalam  bentuk  kesempatan yang  sama,  kebebasan  memilih  dan kekuasaan  dalam  memutuskan;  (d)
sustainability , membangkitkan
kemampuan  untuk  membangun  secara mandiri; dan (e) interdependence,
mengurangi ketergantungan negara yang  lain  dan  menciptakan  hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati. Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Apabila ketiganya mengalami  penurunan,  pembangunan memiliki  arti  penting.  Namun,  apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan. (8)
Selama  ini  Penduduk  eks  Desa
Sendi
secara swadaya menata pembangunan perekonomian dan fasilitas  umum  di  kampung  mereka tanpa mendapat bantuan
dari pemerintah. (9) Hal ini disebabkan karena desa sendi, hingga saat ini masih belum mendapat  pengakuan  dari  pemerintah atas  pengakuan  untuk  menjadi  desa adat.
2. Pranata Pemerintahan Sendi (Desa Adat) Secara sosiologis, masyarakat
hukum  adat  itu  merupakan  bentuk kehidupan  sosial  yang  diatur  oleh hukum  adat.  Menurut  Ter  Haar  Bzn, disebut  dengan  endapan  dari  kenyataan sosial.  Kemudian  endapan  tersebut dibentuk dan dipelihara dalam keputusan  pemegang  kekuasaan  yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan.
Putusan  tersebut  berkaitan  dengan perselisihan  baik  secara  internal  dalam masyarakat  itu  sendiri  ataupun  dengan pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  hak atas tanahnya, air, tanamannya, bangunannya,  benda  keramat,  dan barang-barang lain miliknya.
Masyarakat  hukum  adat  nampak  pula oleh  kita  sebagai  subyek  hukum ( rechtssubjecten ) yang sepenuhnya dapat  turut  serta  dalam  pergaulan hukum  adat.  Masyarakat  sendiri  dapat dikatakan  sebagai  suatu  persekutuan yang  batasannya  (menurut  Ter  Haar): gerombolan  yang  teratur  bersifat  tetap dengan  mempunyai  kekuasaan  sendiri, pula  kekayaan  sendiri  berupa  benda yang  kelihatan  dan  tidak  kelihatan mata. (10) Akar  katatanegaraan  suatu negara  dengan  demikian  bisa  dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri.
Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar
kebangsaan  dan  kenegaraan  di  dalam konstitusi. (11)
Keberadaan  desa  sebagai  wilayah satu kesatuan masyarakat hukum memberi  pemahaman  yang  mendalam bahwa  institusi  desa  bukan  hanya sebagai  entitas  administratif  belaka tetapi  juga  entitas  hukum  yang  harus dihargai,  di  istimewakan,  dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia.  Hal  ini  dinyatakan  dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat  (2)  sebagai  berikut:  Negara
131
mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia,  yang  diatur  dengan  Undang-
Undang. (12)
Dalam  menjalankan  sistem  pranata pemerintahan  Sendi  (Desa  Adat),  Sendi memiliki  ciri  khusus  sebutan  dalam struktur  pemerintahannya  dan  memiliki tugas dalam menjalankan jabatan fungsionalnya. Sistem pranata pemerintahannya  dapat  dilihat  dibawah ini: Tabel 1. Pranata Pemerintahan Adat Nama Jabatan Penjelasan Tugas dan Wewenang Kesepuhan Kasepuhan  anggotannya  terdiri  dari  para  sesepuh  Adat  yang  mempunyai  tugas sebagai berikut: a. Melestarikan  norma-norma  adat  yang  berlaku  dan  berkembang  ditengah-tengah masyarakat.
b. Merencanakan dan memprakarsai ritual upacara adat yang dilakukan secara rutin pada waktu yang telah ditetapkan.
c. Mengkoordinasikan  kegiatan  ritual  uapacara  adat  kepada  Pemerintahan Desa.Memimpin ritual upacara adat.
d. Mengajarkan  atau  mewariskan  ilmu  pengetahuan  tentang  kasepuhan  kepada masyarakat.
Dan yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut:
a. Menentukan pakaian khas adat masyarakat lokal.
b. Menetapkan sanksi pelanggaran terhadap norma-norma adat.
c. Merumuskan materi KUNTARA MANAWA.
d. Memberikan rekomendasi terhadap para para calon pamong desa.
e. Memimpin pelaksanaan pemilihan pamong desa.
f. Melantik dan mengukuhkan pamong desa.
g. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada pamong desa. Pemangku Adat Pemangku Adat bertugas: a. Memelihara  obyek  sejarah  berupa  situs  dan  kawasan  khusus  yang  mempunyai ketertarikan historis terhadap peradapan adat sendi.
b. Melaksanakan kegiatan ritual adat.
c. Mengontrol  setiap  rumah  warga  untuk  memastikan  bahwa  pada  setiap  rumah mempunyai ciri khas adat sendi.
d. Melaporkan  hasil  pengelolaan  obyek  situs  dan  kawasan  khusus  yang  bernilai komersil kepada Pemerintah Desa, sesuai ketentuan yan telah ditetapkan.
e. Memberi  informasi  kepada  para  pengunjung  tentang  seputar  obyek  situs  dan kawasan khusus.
f. Mengupayakan jaminan khusus bagi para pengunjung. Ki Demang Ki Demang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  seperti  tata  praja  Pemerintahan, penetapan  peraturan  di  desa,  pembinaan  masalah  pertanahan,  pembinaan ketentraman  dan  ketertiban,  melakukan  upaya  perlindungan  masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Melaksanakan  pembangunan,  seperti  pembangunan  ansarana  prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarkat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d. Pemberdayaan  masyarakat,  seperti  tugas  sosialisasi  dan  motivasi  masyarakat  di bidang  budaya,  ekomoni  politik,  lingkungan  hidup,  pemeberdayaan  keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e. Melaksanakan  urusan  perencanaan  seperti  menyusun  rencana  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa,  menginventarisir  data-data  dalam  rangka
132 pembangunan,  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  program,  serta  penyusunan laporan. Kuwu Wengkon a. Kuwu  Wengkon  membidangi  Tata  Usaha  dan  Umum  berkedudukan  sebagai unsur staf sekretariat. b. Kuwu  Wengkon  bertugas  membantu  Penyarikan  dalam  urusan  pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tuga s pemerintahan.
c. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Kuwu Wengkon berfungsi: 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas. 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat.
3) Melaksanakan arsip, dan ekspedisi pemerintah desa.
4) Melaksanakan penataan administrasi Pamong Desa.
5) Penyediaan prasarana Pamong Desa dan Kantor.
6) Penyiapan rapat-rapat. 7) Pengadministrasian aset  desa dan iventarisasi desa.
8) Pengadministrasian secara digital dan aplikasi yang telah ditetapkan.
9) Pengadministrasian perjalanan dinas.
10) Melaksanakan pelayanan umum. 11) Melaksanakan tugsa-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Kuwu Arto a. Kuwu Arto membidangi Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretriat. b. Kuwu Arto bertugas membantu Penyarikan dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
c. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Kuwu  Arto mempunyai fungsi: 1) Pengurus administrasi keuangan. 2) Pengurus administrasi sumber-sumber pedapatan dan pengeluaran Desa.
3) Melaksanakan verifikasi administrsi keuangan Desa.
4) Melaksanakan administrasi  penghasilan Kidemang Desa.
5) Melaksanakan administrasi penghasilan Pamong Desa. 6) Melaksanakan administrasi penghasilan Dewan Adat. 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Prajurtu Pangreh Projo a. Praju  Pangreh  Projo  berkedudukan  sebagai  unsur  pelaksana  teknis  bidang pemrintahan. b. Praju  Pangreh  Projo  bretugas  membantu  Ki  Demang  Desa  sebagai  pelaksana tugas opersional di bidang pemerintahan. c. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Praju  Pangreh Projo mempunyai fungsi: 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. 2) Menyusun rancangan regulasi desa.
3) Melaksanakan pembinaan masalah masalah pertanahan.
4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
5) Melakukan upaya perlindungan masyarakat.
6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa. 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa. 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Prajuru Karaharjan a. Prajuru  Karaharjan  berkedudukan  sebagai  unsur  pelaksana  teknis  bidang kesejahteraan.
b. Prajuru  Karaharjan  bertugas  membantu  Ki  Demang  Desa  sebagai  pelaksana tugas operasional di bidang kesejahtereaan.
c. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Prajuru Karaharjan mempunyai tugas: 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
3) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.
4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya. 5) Melaksanakan  tugas  sosialisasi  serta  motivasi  masyarakat  di  bidang ekonomi.
133 6) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik. 7) Melaksanakan  tugas  sosialisasi  serta  motivasi  masyarakat  di  bidang lingkungan hidup. 8) Melaksanakan  tugas  sosialisasi  serta  motivasi  masyarakat  di  bidang pemberdayaan keluarga.
9) Melaksanakan  tugas  sosialisasi  serta  motivasi  masyarakat  di  bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna. 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Prajuru Kamulyan a. Prajuru  Kamulyan  membidangi  Pelayanan  Masyarakat  berkedudukan  sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan.
b. Prajuru  Kamulyan  membantu  Ki  Demang  Desa  sebagai  pelaksana  tugas opersional di bidang pelayanan. c. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagai  mana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Kebayan mempunyai tugas: 1) Melaksanakan  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap  pelaksana  hak  dan kewajiban  masyarakat  desa  kepatuhan  terhadap  norma-norma  dan  hukum adat. 2) Meningkatkan  upaya  partisipasi  masyarakat  desa  dengan  mnggerakkan swadaya masyarakat. 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa. 4) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. 5) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian. 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Banjar Agung a. Banjar Agung sebagai unsur kesatuan tugas kewilayahan. b. Banjar Agung  bertugas  membantu Ki Demang Desa dalam  melaksanakan  tugas di  wilayah  dusun,  meliputi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat desa. c. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Banjar  Agung memiliki fungsi: 1) Pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban  palaksanaan  upaya  perlindungan masyarakat,  mobilitas  kependudukan,  dan  penataan  dan  pengelolaan wilayah. 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4) Melakukan  upaya-upaya  pemberdayaan  masyarakat  dalam  menunjang kelancaran penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan. 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Banjar Madya Unsur  pembantu  pelaksanaan  tugas-tugas  banjar  agung  setingkat  Ketua  Rukun Warga (Ketua RW) yang membawahi beberapa Banjar Jumput. Banjar Jumput Unsur  pelaksana  tugas  banjar  agung  setingkat  Ketua  Rukun  Tetangga  (Ketua  RT) yang  melaksanakan  tugas  membina  kesatuan  masyarakat  terkecil  dan  mengakar  di masyarakat. Joko Wono Petugas lapangan yang bertugas memelihara kelestarian hutan, meliputi pembibitan, penanaman, panen dan pengawasan tanaman hutan. Jogo Tirto Petugas  lapangan  yang  bertugas  memelihara  ketersediaan  air  untuk  mencukupi kebutuhan  warga,  baik  kebutuhan  untuk  rumah  tangga  maupun  kebutuhan  untuk lahan pertanian. Cakra Buana Kader pilihan yang terpilih yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat. Penanganan kasus asusila dan pelanggaran terhadap norma-norma adat yang selanjutnya dihadapkan kepada majelis adat untuk mendapatkan putusan pengadilan adat. Satrio Wayah Generasi  muda  desa  putra  maupun  putri  yang  tergabung  dalam  satu  wadah kebersamaan visi, misi dan tujuan. Modin/Pengulu Tokoh atau pemuka Agama yang bertugas khusus untuk pembinaan mental spiritual
134
masyarakat,  pelaksanaan  ijab  qobul  nikah/akad  nikah  dan  mengkoordinir  kegiatan keagamaan.
Sumber: Form Identifikasi Desa Adar Sendi, 2018
Hingga  saat  ini,  sendi  (desa  adat) konsisten  dalam  menjalankan  system pemerintahan    desa  adat  sendi.  Serta memegang  teguh  petuah  dari  leluhurnya dalam  menjalankan  sistem  hukum  adat yang  berlaku  di  wilayah  setempat  sesuai dengan  fungsi  dan  tugas  pokok  dalam bidang-bidang  yang  sudah  diatur  seperti pada tabel diatas.
3. Tinjauan Yuridis Sengketa Wilayah Pengakuan  keberadaan  masyarakat hukum  adat  berdasarkan  Pasal  18B UUD 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk
perlindungan  hukum  atas  keberadaan masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia. Pengakuan  yang  dimaksud  adalah bahwa  masyarakat  hukum  adat  diakui dan  dilindungi  sebagai  subjek  hukum dan  hak-hak  tradisionilnya.  Secara faktual,  wujud  pengakuan  tersebut ditemukan  dalam  berbagai  kegiatan pemerintahan  terutama  aktivitas  yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat. (13) Dengan  adanya  UU  No.  6  Tahun 2014
tentang Desa mengatur
kewenangan  pemerintahan  Desa.  pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur  tentang  klasifikasi  bidang dalam  pemerintahan  Desa.  adapun bidang  tersebut  yakni  penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat hukum adat setempat, hak asal usul dan adat  istiadat  desa. (14) Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa  Pasal  8  ayat  (1)  berbunyi “Pemerintah  Pusat  dapat  memprakarsai
pembentukan  Desa  di  kawasan  yang bersifat  khusus  dan  strategis  bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa. (15)
Bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai  kedudukan  yang  sangat penting  dalam  melangsungkan  hidup. Sifatnya, bahwa tanah merupakan benda kekayaan  yang  meskipun  mengalami keadaan  yang  bagaimanapun  juga  akan tetapi  masih  bersifat  tetap  dalam keadaannya  bahkan  kadang  menjadi lebih  menguntungkan.  Faktanya  bahwa tanah  merupakan  tempat  tinggal  warga masyarakat hukum adat setempat, tanah juga  memberikan  penghidupan  kepada persekutuan  (masyarakat),  tempat  di mana  para  warga  persekutuan  yang meninggal dikuburkan, serta merupakan tempat  tinggal  bagi  dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur. (16) Peraturan Dalam Negeri (Permendagri)  No.  56  Tahun  2015 tentang  Kode  dan  Data  Wilayah Administrasi Pemerintahan, nama Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5  kelurahan  di  Kabupaten  Mojokerto menimbulkan  kegelisahan  masyarakat adat  setempat.  Dengan  kata  lain  tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dekat dengan hak individu, dimana  setiap  individu  membutuhkan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan  pokok,  baik  membangun tempat  berlindung,  mengelola  lahan untuk  mencari  penghasilan  dan  lain sebagainya. (Ulya, 2016:504). (17)
Aspirasi  masyarakat  hukum  adat menginginkan  pemerintah  meninjau kembali  dengan  memperhatikan  adanya TAP  MPR  Nomor  XVII  tahun  1998 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  maka  hak pemajuan  dan  perlindungan  keberadaan
135
masyarakat  hukum  adat  termasuk  di dalamnya tanah ulayat telah diakomodir,  (pasal  30,31  dan  42)  yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik atas batas wilayah  masyarakat  hukum  adat  di kawasan  hutan  agar  kelestarian  hutan dapat tercapai.
Terlebih  lagi  dengan  terbitnya Undang-Undang  Pemerintah  Daerah No.  22  tahun  1999,  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  BPN  No.  5  tahun  1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat demikian pula dengan terbitnya Undang-Undang  Kehutanan  yang  baru No. 41 tahun 1999 semakin jelas bahwa pengakuan  hak-hak  masyarakat  hukum adat  dapat  segera  dilakukan  di  daerah masing-masing  dan  diharapkan  bukan hanya  pengakuan  yang  memberikan kepastian  hukum  tetapi  juga  diikuti dengan pemulihan hak-haknya.
Mendasari TAP IX/MPR/2001
tersebut  yang  menghendaki  pengakuan, penghormatan,  dan    perlindungan    hak masyarakat    hukum  adat. (8) Penulis menggaris  bawahi  bahwa  ketentuan  di atas  menunjukan  bahwa  Hak  Ulayat harus  benar-benar  masih  ada  dan  tidak diberikan  peluang  untuk  menimbulkan kembali  hak-hak  tersebut,  jika  secara faktual  dalam  masyarakat  sudah  tidak ada lagi. Namun ketentuan di atas tidak memberikan  syarat  untuk  menunjukan masih  ada  atau  tidaknya  Hak  Ulayat suatu masyarakat hukum adat. Keberadaan  Hak  Ulayat  harus  diikuti dengan  hubungan  antara  tanah  dan masyarakat.  Dengan  demikian  selama tanah  ulayat  tersebut  ada,  haruslah dimanfaatkan  oleh  warga  masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. (18)

## E. PENUTUP
Pembahasan  diatas  memaparkan bahwa kiranya pemerintah perlu
mengkaji lebih dalam lagi atas kekhususan  hak  asal  usul  desa  yang dimiliki  oleh  Sendi  sebagai  Desa  Adat. selama ini masyarakat Sendi mengharapkan pengakuan dari pemerintah dengan menetapkannya
Sendi sebagai Desa Adat.
Adapun  bentuk    upaya  dalam menjaga  dan  melestarikan  adat  istiadat, hak  asal  usul  serta  corak  budaya  yang ada  di  wilayah  Nusantara.  Bahwa dampak  suatu  hilangnya  pengakuaan secara kode  administratif wilayah mengakibatkan terhambatnya suatu pembangunan  dan  kemajuan  di  suatu wilayah  dalam  menghadapi  kemajuan zaman,  serta  tujuan  pemerintah  dalam pembangunan
nasional melalui
pemberian  bantuan  dana  desa  masih belum  terjangkau  secara  merata  yang dapat  dirasakan  oleh  seluruh  desa  di Indonesia.
Untuk  itu  dirasa  sangat  perlu  oleh masyarakat  khususnya  Sendi  (Desa Adat).
Mengingat dalam setiap pemerintahan selalu muncul perkembangan, baik yang sifatnya alami maupun yang bersifat rekayasa
(artificial),  sifat  dan  bentuk  sistem administratif negara tentu sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep pemerintahan  saat  ini.  Perkembangan paradigmatis  pada  fungsi  pemerintahan tentu  akan  mempengaruhi  administratif negara yang ada di dalamnya. (19)
Dengan  melihat  potensi  Sendi (Desa Adat)  yang hingga saat ini masih mempertahankan nilai-nilai kultur
budaya, adat-istiadat serta masih menjalankan  pranata  pemerintahan  adat di anggap layak untuk mendapatkan hak pengakuan  atas  desa  adat  dengan memperhatian  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun
136 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa yang memberikan kekhususan bagi desa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Mulyono SP. Sinergitas Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  Pasca  Pemberlakuan  Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . J  Masal  Huk.  2014;43(3):438– 444.
2. Saraswati R. Arah Politik Hukum Pengaturan  Desa  Ke  Depan  (Ius Constituendum) .  J  Masal  Huk.
2014;43(3):312–21.
3. Suwaryo U. Mengembalikan Otonomi Untuk Desa . Governance. 2011;2(1):1–12. 4. Ra’is DU. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam  Persfektif  Asas  Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang- Undang  Desa  Nomor  6  Tahun 2014 . Reformasi. 2017;7(1).
5. Abubakar  L. Revitalisasi  Hukum
Adat  Sebagai  Sumber  Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum  Indonesia .  J  Din  Huk. 2013;13(2):319–31.
6. Nafi  TH. Peran  Hukum  Adat
Dalam Penyelesaian Kasus-kasus
Kekerasan  Terhadap  Perempuan
di Kupang, Atambua dan
Waingapu .  J  Huk  Dan  Pembang. 2016;46(2):233–255.
7. Supriadi E. Pertanggungjawaban
Kepala Desa Dalam Pengelolaan
Keuangan  Desa  Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa .  J  Ius  Kaji Huk dan Keadilan. 2014;3(2):330–346. 8. Maladi. Eksistensi  Hukum  Adat dalam  Konstitusi  Negara  Pasca
Amandemen . Mimb Huk. 2010;22(3):450–64. 9. Detik  News. Desa  Sendi  Tak
Diakui  Pemerintah,  Begini  Cara Warganya  Bertahan [Internet]. Detik  News.  2018  [dikutip  21 Juni 2018]. Tersedia pada: https://news.detik.com/berita- jawa-timur/d-3490121/desa- sendi-tak-diakui-pemerintah-
begini-cara-warganya-bertahan
10. Sabardi  L. Konstruksi  Makna Yuridis  Masyarakat  Hukum  Adat Dalam  Pasal  18b  UUDN  RI Tahun  1945  Untuk  Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat . J Huk Pembang. 2013;43(2):170–96. 11. LIPI. Otonomi  Daerah  Dan Pembangunan Perdesaan . J Penelit Polit. 2016;13(2).
12. Firmansyah  AA,  Tisnanta  H, Sumarja  F. Algoritma  Peraturan Daerah  Penataan  Desa  Untuk Mewujudkan  Desa  Yang  Maju Dan  Berdaya  Saing .  Kanun  J
Ilmu Huk. 2017;19(2):215–30.
13. Salam  S. Perlindungan  Hukum
Masyarakat  Hukum  Adat  Atas Hutan Adat . J Huk Nov.
2016;7(2):209–24. 14. Zainudin A. Model Kelembagaan Pemerintahan  Desa .  J  Ilmu Pemerintah Kaji Ilmu Pemerintah  Dan.  2016;1(2):338– 51. 15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1  Tahun  2017  Tentang Penataan Desa. Republik Indonesia; 16. Setiady  T. Intisari  Hukum  Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan . Alfabeta, Bandung:
h.311; 2009. 311 hal.
17. Djanggih  H, Salle. Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
137 Padecta Res Law J. 2017;12(2):166. 18. Lakburlawal MA. Akses Keadilan  Bagi  Masyarakat  Adat Dalam  Penyelesaian  Sengketa Tanah  Ulayat  Yang  Diberikan Hak  Guna  Usaha .  J  Huk  Acara Perdata  Adhaper.  2016;2(1):59– 75. 19. Utama YJ. Pengertian Administrasi  Negara  dan  Hukum Administrasi  Negara .  2012.  17 hal.