## PAK  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT MlSKlN Dl KALIMANTAN TIMUR :

## SUATU PENDEKATAN MODEL SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI
Oleh Agus Justianto')
') Saat ini diperbantukan pada Multistakeholder  Forestry Programme-DFID, Jakarta

## ABSTRACT
The objective of this study is to evaluate the impact of selectedforestpolicies  on the incomes of the poor in Earl Kalimantan. A Social Accounting Matrix Approach of 1995 and 2003 for  Kalimantan Timur was developed to analyze linkages amongsocio-economic factors  within the region, includingpoverly, income distribution, and  economic development. Nine policy  alternalives for  the period  1995-2003 were then simulated using the Model to evaluate which wo~rld be most suitable for  improving the income of the poor who live in or near forest  areas. Based on the comparison of economicperformance in Kalimantan Timtrr before and  ajter the decentralization era (1995 and 2003).  the results  indicate that the forest  sector's contribution to the GDP of Kalirnantan Timur decreased ojter the onset of the decentralization era. The average disposable income afforest households in 1995 and 2003 is the lowest of all householdgroups. By zrsingpoverly mapping, it was found  that most of thepopzrlation living in protectionforests  arepoo,: while that living in prodtrction forest  areas and forest  lands intended to be set  aside for  other purposes is relatively better 08 Forestry  activities which  had  the  most  s i g n ~ c a n t effect  in generating  income for  poor  people  in Kalimantan  Timrrr  were small-scale forest  industries of variozrs lypes. However: in general, forest  ho~lseholds did not receive mztch in the way of benefitsfram foreshy  activities and there is a very low multipl~er offorestty sector activities for forest  households. Small-scale forest  industries have provided  a better income distribution to all groups afforest hozrseholds, especially for  thepoor:
Key words: paver&  economic welfae, income distribzdion, social acco~rnting matrix, multiplier; policy
ENDAWLUAN
yang  sedang  downturn), (2)  menyerap  tenaga kerja  (pertumbuhan  penduduk  jauh  lebih  besar
lah  menjadikan  hutan  sebagai  modal  utama embangunan  ekonomi  nasional  yang  memberikan  Selama  tiga  dekade  belakangan  ini,  sumberdaya ampak  positif  antara  lain  terhadap  peningkatan hutan  telah  memberikan  kontribusi  yang  relatif evisa,  penyerapan  tenaga  kerja,  serta  mendorong  signifikan  dalam  pembangunan  di Indonesia,  karena ngembangan  wilayah  dan  pertumbuhan  ekonomi.  sumberdaya  hutan  merupakan  salah  sattl  kekayaan
maupun  masyarakat.  Kebijakan  pemanfaatan  hutan
Namun  dibalik  keberhasilannya,  dampak  kebijakan
yang diterapkan membawa persoalan baru yang belum  masyarakat  miskin  di  sekitar  hutan.  Sistem  Neraca pernah  dialami  sebelumnya. Akhir-akhir  ini,  banyak  Sosial  Ekonomi  yang  dibangun  secara  nyata  dapat pihak  mulai  mengkhawatirkan  terjadinya  penurunan  mencirikan  keterkaitan  sektor  kehutanan  dengan potensi  produksi  hutan  tersebut  dan  menurunnya  sektor-sektor  lain.  Model  tersebut  digunakan  untuk kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar  mensimulasikan  pengaruh  kebijakan  kehutanan kawasan hutan.
terhadap  pendapatan  masyarakat  miskin  di  sekitar hutan.
Bila ditinjau  dari  cara  pemanfaatannya,  sumberdaya hutan  selama  ini,  cenderung  dimanfaatkan  secara  METODE PENELITIAN berlebihan  yang  berakibat  pada  kerusakan  atau degradasi  sumberdaya  hutan  itu  sendiri.  Eksploitasi  Kerangka  teoritis  dibangun  dari  model  SNSE yang sumberdaya  hutan  yang  mengarah  pada  kerusakan bersifatkeseimbanganumum(generalequilibrium)dan hutan  terutama  disebabkan  oleh  sistem  ekonomi  dapat  menggambarkan  perekonomian  suatu wilayah yang  berlaku  sekarang  mendorong  perilaku  orang-  dan dapat menghubungkan  berbagai aspek sosial dan orang ke arah pemungutan rente hutan yang  sebesar-  ekonomi  dalam  wilayah  yang  bersangkutan,  seperti besarnya untuk kepentingan  individual. Pada banyak  kemiskinan, distribusi pendapatan, dan pembangunan kasus,  sumberdaya  hutan  lebih  dianggap  sebagai  ekonomi,  secara terpadu dan komprehensif.  Namun, common  resources,  sehingga  sumberdaya  hutan  SNSE  tidak  menggunakan  data  time-series  dalam kurang  mendapat  perhatian  secara  wajar  dalam  analisisnya. arti  pemanfaatan  untuk  kepentingan  individu  lebih diutamakan  daripada  kepentingan  kelestarian  hutan  Penelitian dilakukan di wilayah Propinsi Kalimantan itu  sendiri,  sehingga  peran  hutan  sebagai  sistem  Timur  yang  memiliki  aktivitas  perekonomian khususnya  sektor  kehutanan  yang  cukup  lengkap. Analisis dilakukan padaduatahun kajian yang berbeda yaitu tahun 1995 untuk menganalisis kondisi sebelum
Pemanfaatan  sumber-sumber  daya  alam  secara  otonomi  daerah  dan  tahun  2003  untuk  menganalisis berlebihan tanpamemperhatikan aspek pelestariannya  kondisi  setelah  otonomi  daerah.  Tahapan  analisis .' selama ini  dengan  sendirinya meningkatkan  tekanan  dalam penelitian  ini adalah  analisis kontribusi  faktor terhadap  kualitas  lingkungan  hidup,  yang  pada  (facfor share),  analisis  efek  pengganda  dan  analisis akhirnya  pasti  akan  mengancam  kecukupan  pangan  simulasi.  Untuk  mengetahui  kondisi  kemiskinan dari  penduduk,  kondisi  pemerataan  distribusi  khususnya  di  sekitar  kawasan  hutan,  dilakukan pendapatan  serta  potensi  pertumbuhan  ekonomi  pemetaan  Sistem  Informasi  Geografis  Data  dengan mereka pada  masa mendatang.  Pemanfaatan  sumber  men-overlaykan  Peta  Penunjukkan  Kawasan  Hutan daya  hutan  selama  ini,  tennasuk  di  Kalimantan  dan  Perairan  Propinsi  Kalimantan  Timur  (2001) Timur,  ternyata  tidak  dinikmati  secara proporsional  dan  Peta  Penduduk  Miskin  Indonesia  2000.  Data oleh  semua kelompok  masyarakat.  Kepentingan  dan  dan  infonnasi  dasar  diambil  dari  berbagai  sumber, hak  masyarakat  yang  berada  di  dalam  dan  sekitar  utamanya  dari  Badan  Pusat  Statistik  pada  periode hutan  sering terabaikan,  termasuk  aksesnya terhadap  tahun  1995-2003,  sedangkan  untuk  simulasi  model manfaat hutan, sehingga memberikan dampak negatif  digunakan  data dalam periode  tahun 2003. terhadap  kesejahteraan masyarakat  tersebut.'  Hal  ini menyebabkan  kemiskinan  tetap  menjadi  masalah  di  HASEDAN  P E M B ~ S A N Kalimantan  Timur  walaupun  pemanfaatan  sumber daya alam termasuk hutan telah berlangsung lama.
~ i ~ ~ ~ j ~ ~ k ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l i ~ ~ ~ t ~ ~ l-imur  sebelurn
Tujuan  penelitian  ini  secara  umum  adalah dan Sesudah Otonomi Daerah mtuk  mengetahui  kerniskinan  pads  mas~arakat PDRBKalimantanTimurtahun1995adalahsebesarRp. sekitar  hutan  di  Kalimantan Timur  sebagai  dampak  21.79 triliun sedangkan PDRB tahun 2003 adalah R ~ , kebijakan  emb ban gun an kehutanan,  dan menganalisis 110.25 triliun. Hal  ini berarti terdapat perkembangan ~engaruh kebijakan  ~emerintah pads  ~ e n d a ~ a t a n PDRB yang cukup besar dari tahun 1995 sampai 2003
sebelum  otonomi  daerah  dan  sesudah  otonomi  walaupun sudah ada peningkatan dalam distribusinya
ibesar kepada PDRB Kalimantan Timur pada tahun  Kalimantan Timur
Berdasarkan  perkembangannya,  selama  periode 1998-1999  jumlah  penduduk  miskin  Kalimantan Timur  mengalami  penurunan  yang  cukup  drastis sebesar 48.5%,  yaitu  dari 779 415 orang pada tahun 1998 menjadi  401 760 pada tahun  1999 (Gambar 9). Hal  ini,menunjukkan  bahwa  pasca  krisis  ekonomi, pembaugunan  ekonomi  telah  menggeliat  kembali dan memberikan  dampak dalam pengurangan jumlah penduduk  miskin  dengan  jumah  cukup  signifikan. Namun  pada  tahun  2000  mengalami  lonjakan sebesar  32.6%  lagi  hingga  menjadi  532 751  orang.
Berdasarkan  pemetaan  kemiskinan  pada  kawasan hutan  di  Kalimantan  Timur,  dapat  diketahui  bahwa sebagian  besar  kawasan  hutan  lindung  ternyata mempunyai persentase penduduk  miskin  lebih besar dari  25%,  sedangkan  persentase  kemiskinan  pada wilayah  yang  berada  di  sekitar  kawasan  konservasi
dengan kegiatan primemya.
sebagian  besar  kurang  dari  15%.  Selanjutnya,  lebih dari  setengah  wilayah  kawasan  hutan  produksi  di
Distribusi pendapatan disposabel per kapita  Kalimantan  Timur  ternyata  persentase  penduduk
pada  tahun  1995 adalah sebesar  Rp.  1 451  700  per  dari  35%,  sedangkan  sebagian  besar  kawasan  areal
Kondisi  kemiskinan  yang  terjadi  di  kawasan  hutan lindung perlu diberi perhatian  lebih lanjut, karena ha1 ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab  untuk  menggunakan  masyarakat ilegal.  Sedangkan  kegiatan  sektor  kehutanan  pada
ya, besaran multiplier sektor kehutanan terhadap  selain  kehutanan.  Kondisi  menunjukan  begaimana
Penyebab  utama  dari  kemiskinan  masyarakat  di sekitar  hutan  adalah  kurangnya  akses  masyarakat
ah tangga lain seperti pertanian  selain kehutanan terhadap  sumber  daya  hutan,  sehingga  ~nasyarakat bukan pertanian,  maka  rumah  tangga  kehutanan tersebui  tidak  dapat  mengelola  sumber  daya  hutan g paling sedikit menikmati hasilnya.
dengan baik apalagi menikmati hasilnya secara wajar. Upaya  untuk  menanggulangi  kemiskinan  khususnya
pu  memberikan  pengaruh  yang  paling  besar dap peningkatan  pendapatan  masyarakat miskin  Dampak Skenario Kebijakan Sektor Kehutanan
Berdasarkananalisisdariaspekpendapatanmasyarakat, maka skenario kebijakan yang mempunyai pengaruh apatan Masyarakat Miskin
yang  paling  besar  terhadap  pendapatan  masyarakat miskin kehutanan (rumah tangga kehutanan golongan
ehutanan hanya meningkat 0.007 milyar rupiah atau  Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
Lebih lanjut, pengaruh kebijakan kehutanan terhadap masyarakat  miskin  di  sekitar  kawasan  hutan yang  terkait  dengan  aktifitas  industri  kehutanan temyata  relatif  kecil, seperti  shock  melalui kebijakan pengurangan  kapasitas  industri  kayu  lapis muan  semacam  ini  perlu  mendapat  perhatian  menyebabkan  pengurangan  pendapatan  masyarakat
eh  kegiatan-kegiatan  sektor  kehutanan.  Meskipun  kehutanan  terutama  yang  berskala  besar,  sedangkan
industri kehutanan skala kecil yang berbasis pedesaan  lebih  berpihak  pada  masyarakat  miskin  yaitu memang belum banyak dikembangkan.
dengan  membuka  akses  yang  lebih  besar  dalam pengelolaan hutan,  mengarahkan pengusahaan Dari basil  analisis  dampak  pengganda  neraca,  hutan  skala  kecil  dengan  jenis-jenis  yang  cepat dapat  diketahui  bahwa  skenario  kebijakan  transfer  tumbuh,  dan  ,,,embangun industri-industri  kayu ~engeluaran ~emerintah (melalui  Dana  RebOisasi)  skala  kecil.  Masyarakat  lokal  sebagai  pihak  yang untuk  pembangunan  hutan  tanaman  sebesar  20%  paling  memahami  kearifan  badisional  seharusnya mempunyai pengganda  yang  paling  besar  mendapat prioritas dalam mengelola dan meanfaatkan yaitu  1.37%.  Kondisi  ini  dapat  dipaham~, karena  hutan yang  ada  di  sekitamya,  ~ ~ ~ b i l ~ masyarakat pengeluaranpemerintahmelaluiDanaReboisasiselama setempat  memiliki  akses yang  lebih  besar  terhadap ini  digunakan  terutama
membiayai  kegiatan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  days  hutan kehutanan  di  lapangan  yang  melibatkan  mas~arakat  yang  ads di  sekitarnya,  maka akan mendorong rasa setempat secara k F n g sepedi pembangunan hutan  tanggLlngjawab untuk menjaga kawasan  hutan yang tanaman  dan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan,  sehingga  ada  di  sekitamya  seda  menjamin  kelestarian  hutan masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat secara dalam  pemanfaatannya, langsung  melalui  keterlibatannya  dalam  kegiatan penanaman di lapangan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Angelsen and Wunder (2003) menyatakan bahwa ada beberapafaktayangmenunjukkanbahwapembangunan  Dari hasil analisis dan simulasi kebijakan di atas, dapat kehutanan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, disimpulkandampakskenariokebijakanpembangunan sehingga mereka tidak  memperoleh  banyak  manfaat  kehutanan terhadap pendapatan masyarakat miskin di pengolahan kayu, yaitu : Kalimantan Timur dan saran tindak lanjutnya.
1. Memerlukan  modal  yang  besar,  dimana
intensitas  modal  sering  meningkat  seiring  Simpulan dengan  tahapan  nilai  tambahnya,  yaitu  pada tahap-tahap  pengangkutan,  pengolahan  dan 1. Persentase  penduduk  iniskin  yang  berada daerah  perkotaan  Kalimantan  Timur  temy pemasaran.
2. Memerlukan kemampuan  dan teknologi tinggi, yang  umumnya  jauh  melampaui  kemampuan dari masyarakat miskin.
3. Skala  ekonomi  pengusahaan  hutan  biasanya besar, sedangkan masyarakat miskin  umumnya hanya berusaha pada skala kecil, kecuali mereka bergabung dalam koperasi.
4. Pengusahaan hutan membutuhkan jangka waktt~ yang  lama dan  bukan  'cash crops',  sedangkan masyarakat  miskin  umumnya  me~nbutuhkan
lainnya mampu mengurangi kemiskinan.
keuntungan  segera  "Iuk mempe*ahankan 2. Kegiatan  sektor  kehutanan  yang  mempu pengaruh  paling  signifikan  dalam  memberik
5. Kepastian status kepemilikan  lahan masyarakat
pendapatan pada  masyarakat  miskin miskin  umumnya  lemah,  sehingga sulit  untuk dapat  melakukan  pengusahaan  hutan  secara
bubur  kertas  dan  kegiatan  memproduksi hasil hutan  alam.  Sedangkan yang memp
be1 1. Dampak  Skenario  Kebijakan  Pembangunan  Kehutanan  Terhadap  Distribusi  Pendapatan  Rumah Tangga Kehutanan, Tahun 2003
kayu  gergajian  dan awetan,  dan industri bahan 5. Industri  kecil  barang-barang  lainnya dari hasil bangunan dari kayu.
hutan  yang  umumnya  berada  di  perdesaan berpotensi  besar  untuk  dapat  meningkatkan
. Rumah  tangga  kehutanan  selnua  golongan
pendapatan  masyarakat  miskin  dibandingkan
terutama  rumah  tangga  miskin  ternyata  tidak
dengan  industri  skala besar  seperti kayu  lapis,
banyak  menikmati  hasil dari kegiatan-kegiatan
kayu gergajian, dan bubur kertas.
sektor  kehutanan,  karena  besaran  multiplier
1. Dampak  pemanfaatan  hutan  yang  langsung dapat dirasakan  oleh masyarakat akan direspon positif  oleh  masyarakat  yang  kehidnpannya
4. Hasil  simulasi  skenario  kebijakan  pemerintah
sangat  tergantung  pada  kelestarian  sumber
menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengurangan
daya hutan, sehingga pemanfaatan surnber daya
produksi  tahunan  hutan  alam  sebesar 50% hutan  untuk  kepentingan  masyarakat  di  dalam memberi  dampak  yang  paling  besar  pada
dan  sekitar hutan  hams  menjadi  tujuan  utama pengurangan  pendapatan  pekerja  kehutanan
dalam  optimalisasi  pemnafaatan  sumberdaya diikuti dengan  kebijakan  larangan  ekspor kayu
hutan.
2. Pemanfaatan hutan sebaiknya juga  Defoumy, J. and E. Thorbecke.  1984.  Sructural Path mempertimbangkan  adanya imbang rugi (trade
AnalysisandMultiplierDecompositionwithin off) antaraaspekekonomi dengan aspekekologi,
a Social Accounting Matrix Framework. The seperti  pendapatan  devisa  dengan  kualitas
Economic Journal, 94(373):  11 1-136
lingkungan,  sehingga  pendekatan  pengel0laan  Dhanani, S. and I. Islam. 2002. Poverty, Vulnerability hutan  yang  berkelanjutan  (sustainable  forest
and  Social Protection  in  a Period  of Crisis : management)  dapat  dikembangkan  dengan
The Case of Indonesia.  World  Development menghannonisasikan kedua aspek tersebut. 30(7):  1211-1231.
3. Pe~nberdayaan ekono~ni ~nasyarakat di  dalam  Justianto, A. 2002. Pengurangan AAC SecaraBertahap dan  sekitar  hutan  hams  diarahkan  untuk
pada  Hutan  Produksi  Alam:  Suatu  Pilihan
meningkatkanaksespendanaan masyarakat(baik
Kebijakan. Makalah disajikan pada "Diskusi perbankan maupun lembaga keuangan alternatif
Penentuan  AAC  Hutan  Produksi  Alam
lainnya),  akses  informasi  pasar  dan  introduksi
Sekunder", Jakarta, Manggala Wanabakti, 21 teknologi, akses pembinaan kelembagaan usaha
Febn~ari.
lnasyarakat  serta aspek  lega'  yang
Justianto, A. 2003. The Future of Plantation Forests i?
dan  menjamin  keterlibatan  masyarakat  dalam
Indonesia: Its Development in a Transitional
usaha pemanfaatan  seumber daya hutan.
Period.  Mimeo, Jakarta.
Insurance  Policy : Past  Lessons  and  Future Challanges. The Indonesian Quarterly  32(3) Sadoulet,  E.  and  A.  de  Janvry.  1995.  Quantitative Development Policy Analysis. Johns 5. Pilihan-pilihan  kebijakan  kehutanan  yang Hopkins, Baltimore and London terkait  dengan  penanggulangan  kerniskinan  Satari,  A.M.,  H.  Siregar  et  al.  2002.  Perurnusan untuk  dikembangkan  pada  masa  mendatang Str~~ctural Adjustment Programs (SAPS) dan
agar difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang
Model Pembangunan Pertanian. Departemen
terkait  dengan (1) pengelolaan  kawasan hutan,
Pertanian  dan  Lembaga  Penelitian  Institut
(2)  industri  kehutanan,  (3)  pemberdayaan Pertanian Bogor, Jakarta. fiskal,  (4)  penguatan  kelembagaan,  dan  (5) pembangunan  infrastruktur. and  Mainstreaming  in  Indonesia.  SME Research Institute, Jakarta. DAFTAR PUSTAKA Sudradjat,  A.  2003.  Persepsi  Birokrat  Tenta Angelsen,  A  and  S.  Wunder.  2003.  Exploring  the Ekonomi Otono~ni Bidang Kehutanan (Kas
Forest-Poverty  Link : Key  Concept,  Issues and Research Implications. Occasional Paper No.  40.  Center  for  International  Forestry Research, Bogor.
Astana,  A.  dan  Erwidodo.  2001.  ~emderlakuan  ~umodinin~rat;
G. 2005. Kebijakan Penanggulan
Kembali  Kebijakan  Larangan  Ekspor  Kayu
Kemiskinan. Makalah Disajikan p Bulat.  Laporan  Proyek  Penelitian  Analisis ~ e b i j a k a n Kehutanan.  Pusat  Penelitian  dan
Pengembangan  Sosial Budaya  dan Ekonomi
April 2005.
Kehutanan, Bogor.
of  Economic  Crisis  and  Political  Chan