## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MBS DALAM

## PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN
( Studi Tentang Otonomi Pendidikan Di SMP Negeri Kota Ternate )

## Oleh: Ramli Yusuf

## ABSTRAK
Manajemen  sekolah  merupakan  salah  satu  factor  yang  mempengaruhi  kualitas  pendidikan, bahkan  dapat  menentukan  efektif  tidaknya  kurikulum,  berbagai  peralatan  belajar,  waktu mengajar  dan  proses  pembelajar.  Konsep  manajemen  berbasis  sekolah  pertamakali  dikenal  di Amerika Serikat. Ketika itu masyarakat mempertanyakan tentang apa konstribusi dan relevansi output sekolah terhadap pelayanan kebutuhan public. Kinerja lembaga pendidikan dinilai gagal karena  menyiapkan  atau  menghasilkan  lulusan  yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  dan kebutuhan  dunia  kerja,  terutama  dalam  menghadapi  dinamika  ekonomi  global  yang  semakin kompetitif.  Fenomena ini  mendorong masyarakat dan  pemerintah mengambil langkah  strategis dan antisipatif untuk melakukan reformasi dengan memperbaiki kembali manajemen sekolah.
Kata kunci; Efektivitas MBS, Mutu pembelajaran & Otonomi pendidikan

## A. Pendahuluan
Konsep  dasar  MBS  dimaksudkan  agar  sekolah  memiliki  kemandirian  dan  diberikan kewenangan  penuh  untuk  mengelola  pendidikan  dan  pengajaran,  melakukan  perencanaan, pengorganisasian,  pengawasan,  mampu  memimpin  serta  mengarahkan  seluruh  kekuatan sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya  lain  secara  produktif  guna  kepentingan  pelaksanaan pembelajaran  sesuai  tujuan  sekolah. 1 Implementasi  MBS  juga  perlu  disesuaikan  dengan kebutuhan, minat peserta didik, guru-guru dan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Karena itu,  fungsi-fungsi  pokok  manajemen  baik  yang  berhubangan  dengan  aspek  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan harus dapat dipahami oleh semua perangkat organisasi sekolah.
1 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 20
Pemahaman ini penting untuk  membangun sinergitas semua elemen  yang terlibat dalam pelaksanaan  MBS,  sehingga  menghindari miss  management yang  bukan  saja  hasil  pekerjaan dilaksanakan tidak efektif dan pengambil alihan pekerjaan ( overlapping ) orang lain  yang bukan merupakan  tugas  pokok  dan  fungsi  jabatannya,  bahkan  berakibat  pada  kegagalan  pencapaian tujuan  organisasi  sekolah.  Sebab  problem  pada  umumnya  yang  dihadapi  sekolah  terutama sekolah  yang  berada  di  daerah  perkotaan  justru  lebih  banyak  terkait  dengan  factor  manajemen atau tata kelola.
Hasil  penelitian  Balitbang  Dikbud,  menunjukan  bahwa  manajemen  sekolah  merupakan salah  satu  factor  yang  mempengaruhi  kualitas  pendidikan.  Manajemen  sekolah  akan mempengaruhi  dan  menentukan  efektif  tidaknya  kurikulum,  berbagai  peralatan  belajar,  waktu mengajar  dan  proses  pembelajaran. 2 Dalam  kerangka  itulah,  maka  ada  tiga  hal  penting  yang menjadi  focus  kebijakan  strategis  pemerintah  saat  ini  yang  harus  ditempuh  adalah  bagaimana meningkatkan  mutu  pendidikan  dimulai  dari  pembenahan  manajemen,  peningkatan  mutu  guru, dan pengembangan sumber belajar.
Manajemen  berbasis  sekolah  ( school  based  management )  menawarkan  pilihan  bagi keleluasaan pengembangan potensi sekolah untuk menciptakan kepala sekolah, guru, melibatkan partisipasi  masyarakat,  dukungan stakeholder dan  system  pengelolaan  pendidikan  secara professional. Pengembangan manajemen sekolah difokuskan pada bagaimana memfungsikan dan mengoptimalkan  kemampuan  menyusun  rencana  sekolah,  rencana    anggaran,  dan  pengelolaan sekolah. Semua perencanaan program kegiatan, termasuk pengambilan kebijakan terutama pada persoalan strategis untuk pengembangan sekolah harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan kalangan stakeholder pendidikan.
2 Ibid, h. 22
Implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  ( school  based  management )  di  Indonesia diakui  belum  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Dilihat  berdasarkan  kondisi,  tingkat perkembangan,  dan  kemajuan  sekolah,  maka  penerapan  MBS  dapat  diklasifikasikan  menjadi MBS penuh, sedang dan kurang. Untuk kasus SMP Negeri 2   Kota Ternate sesuai hasil survey dan observasi pendahuluan,  peneliti  mengidentifikasi  sejumlah  permasalahan  yang  ditemukan antara lain:
Pertama ,  dari  sisi  program  dan  perencanaan  disusun  belum  sepenuhnya  melibatkan partisipasi  masyarakat  dan stakeholder pendidikan  melalui  komite  sekolah, kedua, pada  semua jabatan organisasi sekolah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tampak masih sedang mengalami kesulitan  untuk  mengukur  secara  obyektif  antara  perencanaan  dan  hasil  yang  dicapai  sesuai standar  pelaksanaan  MBS  yang  baik, ketiga ,  berbagai  fasilitas  dan  media  pembelajaran  yang tersedia  jumlahnya  sangat  terbatas, keempat, penggunaan  sumber  belajar  untuk  pengembangan minat  belajar  siswa  belum  diberdayakan  secara  maksimal, kelima, pengawasan  komite  sekolah terhadap perkembangan mutu pembelajaran masih sangat lemah.
Dalam  kaitan  dengan  itulah,  untuk  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  manajemen berbasis  sekolah  sebagai  wujud  otonomi  pendidikan  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek  yaitu; efektivitas, efesiensi dan produktivitas. Ketiga factor ini satu sama lain saling berhubungan atau bersifat  interaktif.  Meskipun  secara  teknis  untuk  mengukur  ketiga  aspek  tersebut  harus dipisahkan  jika  ingin  mengetahui  capaian  keberhasilan  masing-masing  program  dan  kegiatan. Aspek  efektivitas,  efesiensi,  dan  produktivitas  yang  digunakan  sebagai    indicator  utama  perlu ditetapkan terlebih dulu sehingga dapat diketahui sejauhmana dampak yang ditimbulkan tehadap pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya dan program kegiatan sekolah khususnya.

## 1. Fokus penelitian
Meskipun  permasalahan  yang  sudah  teridentifikasi  relative  cukup  banyak,  tetapi  tidak mungkin dikaji dan didalami secara menyeluruh oleh peneliti, karena factor keterbatasan tenaga, waktu, pikiran, dan dana, sehingga penelitian ini hanya difokuskan pada aspek efektivitas MBS dan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Kota Ternate.

## 2. Perumusan masalah
Sesuai permasalahan  yang terungkap dalam hasil penelitian pendahuluan tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  MBS  dalam  menciptakan  otonomi  pendidikan  di SMP Negeri 2 Kota Ternate
2. Bagaimana  fungsi  pengawasan  Komite  Sekolah  dalam  peningkatan  mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Kota Ternate
3. Manfaat penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  berarti  terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang manajemen pendidikan;

## 2. Manfaat praktis
Kontribusi pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut bagi sekolah adalah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang bekaitan langsung terhadap pelaksanaan MBS dalam menciptakan otonomi pendidikan dan perbaikan mutu pembelajaran pada SMP Negeri Kota Ternate;

## B. Konsep MBS
Sebelum memahami lebih jauh tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah ( school based  management ),  terlebih  dulu  perlu  diketahui  adalah  pengertian  manajemen  secara  umum yang dikemukakan oleh  para ahli. Istilah manajemen seringkali disandingkan dengan perkataan administrasi.  Tetapi  untuk  mendudukan  kedua  istilah  ini  secara  teknis  dapat  dilihat  dalam beberapa  perspektif; pertama ,  pandangan  yang  mengartikan  administrasi  lebih  luas  daripada manajemen  (manajemen  merupakan  inti  dari  administrasi), kedua ,  manajemen  lebih  luas daripada administrasi, dan ketiga , pendapat yang bersifat mengkompromikan manajemen identik dengan administrasi. 3
Menurut  G.R.  Terry  dalam  Winardi,  mengemukakan  defenisi  manajemen  adalah; “ planning, organizing, actuating and controlling . 4 ” Stoner dalam T. Hani Handoko, mengatakan manajemen adalah “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha- usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan”. 5 Henry  Fayol  dalam  Marihot  AMH Manulang, mengungkapkan defenisi manajemen sebagai “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan”. 6
Dari beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa manajemen itu berhubungan dengan  pengelolaan  sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya  lain  dilandasi  oleh  semangat  kerja sama yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan organisasi. Karena
3 Dachnil Kamars, Administrasi Pendidikan, ( …..) h.
4 Winardi, Azas-Azas Manajemen , (Bandung:  Mandar Maju, 2000), h. 4
5 T. Hani Handoko, Manajemen , (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 8
6 Marihot AMH Manulang, Manajemen Personalia , (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2006), h. 4
sekolah merupakan salah satu institusi pendidikan sehingga manajemen diperlukan untuk menata struktur,  tugas  dan  fungsi  semua  sumberdaya  yang  tersedia  agar  mampu  bekerjasama  dalam meningkatkan kinerja organisasi.
Konsep manajemen berbasis sekolah pertamakali dikenal di Amerika Serikat.  Ketika itu masyarakat  mempertanyakan  tentang  apa  konstribusi  dan  relevansi output sekolah  terhadap pelayanan kebutuhan public. Kinerja lembaga pendidikan dinilai gagal karena menyiapkan atau menghasilkan  lulusan  yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  dunia  kerja,  terutama dalam  menghadapi  dinamika  ekonomi  global  yang  semakin  kompetitif.  Fenomena  ini mendorong  masyarakat  dan  pemerintah  mengambil  langkah  strategis  dan  antisipatif  untuk melakukan reformasi dengan memperbaiki kembali manajemen sekolah.
Memahami  kondisi  dan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat,  penataan  manajemen sekolah  dalam  konteks  pembangunan  pendidikan  nasional  menjadi  penting  untuk  menciptakan suatu  system  persekolahan  yang  dapat  memberikan  kemampuan  dasar  ( basic  skill )  terhadap siswa.  Penataan  sekolah  melalui  MBS  merupakan  konsekwensi  dari  reformasi  pendidikan, diarahkan  pada  bagaimana  mendesain  dan  memodifikasi  struktur  pengelolaan  serta pemberdayaan  sekolah  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Fokus  pemberdayaan dimaksudkan bagi peningkatan otonomi dan professionalisme sekolah.
Gagasan  mendasar  MBS  harus  dipahami  oleh  semua  pihak  yang  berpentingan ( stakeholder )  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  khususnya  sekolah.  Sebab  implementasi Manajemen  Berbasis  Sekolah  diharapkan  tidak  sekedar  menghasilkan  perubahan  kewenangan dalam  sisi  akademik,  tetapi  juga  dari  aspek  kebijakan  dan  orientasi  partisipasi  orangtua  dan
masyarakat.  Menurut  Edward  E.  Lawler  dalam  Saiful  Sagala  mengatakan;  “penerapan  konsep manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar”. 7

## 1. Tujuan pelaksanaan MBS
Penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  ( school  based  management )  bertujuan membangun  sinergitas  antar  berbagai  elemen  untuk  peningkatan  kinerja  sekolah.  Hal  ini  dapat dilakukan melalui pemberian atau pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada  sekolah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  tatakelola  sekolah  yang  baik  yaitu; partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Sedangkan  sasaran  kinerja  sekolah  yang  hendak dicapai adalah; peningkatan kualitas, efektivitas, efesiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 berikut ini.
7 Syaiful Sagala, Manajmen Berbasis Sekolah & Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu , (Jakarta: Nimas Multima, 2004), h. 129
Kualitas & inovasi
Konteks Input Proses Output Outcome Poduktivitas Efesiensi internal Efesiensi ekstrnal Efektivitas

## Gambar 1.1 Kinerja Sekolah
Kualitas  menggambarkan  karakteristik  yang  menyeluruh  suatu  produk  atau  jasa ditunjukan  untuk  memenuhi  kepuasaan  konsumen.  Dalam  perspektif  pendidikan,  kualitas berkenaan  dengan input ,  proses dan output .  Indikator  kualitas output manajemen  sekolah  dapat diklasifikasikan  mencakup  kinerja  dan  performance  guru  maupun  personel  sekolah  yang professional,  prestasi  akademik  ( academic  achievement )  berkenaan  hasil  belajar  seperti  nilai ulangan atau nilai kelulusan UN melalui tes terstandar. Sementara kualitas output non akademik ( non  academic  achievement )  lebih  terkait  dengan  tata  nilai  kepribadian  baik  berupa  ketaatan terhadap ajaran agama, sopan santun, keterampilan, kemampuan bakat- minat dibidang seni dan olah  raga,  kejujuran  serta  kemampuan  daya  saing  secara  ekonomi  dalam  memenuhi  kebutuhan hidup. 8

## C. Mutu Pembelajaran
Salah  satu  target  utama  reformasi  lembaga  pendidikan  melalui  pelaksanaan  MBS adalah perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Konsep dasar tentang mutu adalah segala sesuatu  yang  dapat  diperbaiki  karena  tidak  ada  proses  yang  sempurna. 9 Dalam  filosofi manajemen baru,  jika tidak rusak, perbaikilah,  sebab  bila diabaikan  maka pasti ada orang  yang akan  melakukannya.  Inilah  yang  disebut  dengan  konsep  perbaikan  berkelanjutan. Output dari penggunaan  strategi  MBS  mengembangkan  prinsip  perbaikan  mutu    berkelanjutan  tersebut tercermin pada prestasi sekolah yang dicapai dalam bentuk hasil pembelajaran dilakukan secara terukur dan terstruktur baik mengenai prosesnya maupun pelayanan manajemen sekolah.
8 Syaiful Sagala, Op-cit , h. 140
9 Jerome  S.  Arcaro, Quality  In  Education;  An  Implementation  Handbook ,  diterjemahkan  oleh:  Yosal  Iriantara dengan  judul: Pendidikan  Berbasis  Mutu  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Dan  Tata  Langkah  Penerapan ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 14
Output manajemen sekolah yang baik dapat dikategorikan menjadi; (1) output berupa kinerja  performance  guru  dan  personel  sekolah  yang  professional,  (2) output dalam  bentuk prestasi  akademik  ( academic  achievement )  terlihat  pada  hasil  belajar  siswa,  seperti  nilai  raport atau nilai kelulusan diperoleh melalui tes terstandar, dan (3) output non akademik ( non academic achievement )  berkenaan  dengan  nilai  kualitas  diri  seperti,  ketaatan  menjalankan  ajaran  agama, sopan  santun,  keterampilan  olah  raga,  kesenian,  kejujuran  dan  kemampuan  daya  saing  secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. 10
Disini  pentingnya  budaya  mutu  menjadi  focus  dalam  mengembangkan  manajemen sekolah.  Dengan  menggunakan  perspektif  W.  Edward  Deming,  maka  “pendekatan  mencegah lebih  baik  daripada  mengobati” 11 .  Ada  beberapa  prinsip  mutu    yang  diadopsi  untuk  diterapkan dalam dunia pendidikan merupakan konstribusi paling unik dikemukakan oleh Deming, 12 antara lain:
Pertama , menciptakan  konsistensi  tujuan  dalam  kerangka  perbaikan  pelayanan terhadap  siswa  agar  mampu  menjadikan  sekolah  lebih  kompetitif  dan  berkelas  dunia. Kedua , mengadopsi  filosofi  mutu  total  menempatkan  pendidikan  berada  dalam  lingkungan  persaingan, sehingga  system  sekolah  harus  siap  menghadapi  tantangan  untuk  berkompetisi  di  era perekonomian  global.  Setiap  warga  sekolah  terutama  guru  dan  siswa  perlu  diberikan keterampilan  baru  untuk  mendukung  revolusi  mutu.  Orang  mesti  terbuka  menerima  tantangan baru,  bertanggungjawab  memperbaiki  mutu  produk  atau  jasa  yang  diberikan  kepada  pelanggan internal  dan  eksternal. Ketiga ,  menciptakan  budaya  mutu  yang  mampu  mengembangkan
10 Ibid , h. 140
11 Edward Sallis, Total Quality Management In Education , diterjemah oleh; Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, dengan judul; Manajemen Mutu Pendidikan , (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), h. 97
12 Jerome S. Arcaro, Op-cit , h. 87-88
tanggungjawab  pada  setiap  orang,  dan  jangan  membiarkan  pekerjaan  bergantung  kepada seseorang  atau  sekelompok  orang. Keempat ,  perbaikan  proses,  karena  tidak  ada  proses  yang pernah  sempurna,  carilah  cara  terbaik,  proses  terbaik,  tetapkan  tanpa  pandang  bulu.  Utamakan menemukan  solusi,  bukan  mencari-cari  kesalahan.  Hargai  orang  atau  kelompok  lain  yang mendorong  terjadinya  perbaikan. Kelima ,  membantu  siswa  agar  berhasil,  hilangkan  rintangan yang mendiskreditkan hak siswa, guru atau administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya.

## D. Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Pemilihan  jenis  atau  tipe penelitian  kualitatif  ini  lebih  tepat  digunakan  karena  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa pelaksanaan  MBS  masih  ditemukan  berbagai  kelemahan  dan  karakteristik  permasalahan  yang cukup kompleks terutama berhubungan langsung dengan aspek  manajemen, budaya kerja  guru, produktivitas kerja, perilaku kepemimpinan Kepala sekolah dan partisipasi masyarakat.

## 1. Subyek Penelitian
Subyek  yang ditetapkan  sebagai narasumber  informasi dalam pelaksanaan penelitian ini terdiri  dari:  Kepala  sekolah,  para  Wakasek,  guru,  dan  Komite  sekolah.  Keterlibatan  mereka ditentukan  dengan  menggunakan  teknik porpusive  sampling .  Dalam  penelitian  kualitatif  teknik porpusive  sampling hanya    memilih  subyek  tertentu  yang  dipandang  dapat  memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan mengutamakan perspektif emic.

## 2. Teknik pengumpulan data
a. Wawancara
Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah,  para  Wakasek,  guru,  dan  Komite  sekolah.  Tehnik  wawancara  ini  dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang efektivitas pelaksanaan Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  yang  mencakup  aspek  manajemen  kurikulum,  manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen sarana-prasarana, manajemen keuangan, manajemen  huhungan  sekolah  dengan  masyarakat,  peran,  tugas  dan  fungsi  komite sekolah mendorong partisipasi masyarakat, otonomi pendidikan serta peningkatan mutu pembelajaran.

## b. Observasi
Kegiatan  observasi  bertujuan  untuk  menemukan  efektivitas  pelaksanaan  MBS, bagaimana  aspek  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan,  peran, tugas  dan  fungsi  komite  sekolah,  bentuk  partisipasi  masyarakat,  otonomi  pengelolaan sekolah serta mutu pembelajaran baik yang bersifat akademik dan non akademik.

## c. Dokumen
Teknik  pengumpulan  data  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  dokumen  penting  berupa renstra  sekolah,  master  plan  pengembangan  sekolah,  program  kerja,  sejarah  berdirinya SMP  Negeri  2  Kota  Ternate,  serta  berbagai  bentuk  kegiatan  kerjasama  dengan  institusi terkait lainnya.
Data Collection Data Display Data Reduction Conclution/ Drawing Ferivication

## 3. Teknik Analisis data
Analisis data, menurut Patton dalam Moleong, mencakup hasil wawancara dan observasi, terdiri  dari  catatan  lapangan,  komentar  peneliti,  gambar,  foto,  dokumen  berupa  sejarah  berdiri SMP Negeri 2 Kota Ternate, perencanaan dan program kegiatan, rencana strategis ( renstra ) yang menggambarkan visi, misi, dan tujuan sekolah, termasuk berbagai laporan mengenai kerjasama komite  dengan  kepala  sekolah,  guru,  pegawai  administrasi  maupun  siswa  dalam  rangka peningkatan mutu pembelajaran. Teknik analisis data sebagaimana terlihat pada langkah-langkah berikut ini:

## Gambar 2
Pola analisis data interaktif
E. Hasil penelitian
1. Efektivitas pelaksanaan MBS dalam menciptakan otonomi pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Ternate
Ada  beberapa  aspek  manajemen  yang  didesentralsasikan  atau  dilimpahkan  secara langsung  menjadi  urusan  dan  kewenangan  ditingkat  sekolah.  Kewenangan  otonom  ini mencakup; pertama ,  penetapan  visi,  missi,  strategi,  tujuan,  logo,  lagu,  dan  tata  tertib  sekolah.
Kedua, penerimaan siswa baru dengan mempertimbangkan ketersediaan ruangkan kelas, fasilitas belajar  yang  dimiliki,  jumlah  pendidik  dan  tenaga  kependidikan. Ketiga ,  menetapkan  kegiatan intrakurikuler  dan  ekstrakurikuler  yang  dilaksanakan  sekolah  tanpa  mengabaikan  kepentingan daerah  dan  masa  depan  lulusan.  Demikian  pula  pemberian  kewenangan  dalam  pelaksanaan kurikulum  nasional  termasuk  kemungkinan  menambah  atau  mengurangi  muatan  kurikulum sesuai  kebutuhan  daerah  dengan  meminta  pertimbangan  Komite  sekolah. Keempat ,  pengadaan sarana  dan  prasarana  pendidikan  terutama  buku-buku  pelajaran  sesuai  standar  dan  ketentuan yang berlaku.

## 1. Manajemen kurikulum
Penerapan  Kurikulum  2013  di  SMP  Negeri  2  Kota  Ternate  berbeda  dengan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebelumnya. Karena dokumen Kurikulum 2013 telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah tidak lagi diberikan kewenangan untuk penyusunan  kurikulum,  sebagaimana  yang  pernah  dilakukan  dalam  KTSP.  Selanjutnya Kurikulum 2013 diserahkan kepada sekolah agar dapat dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan KTSP, sekolah justru  diberikan tugas dan  tanggungjawab untuk itu, baik dalam hal pengaturan teknis  dan  mekanisme  penyusunan,  pelaksanaan,  pengawasan  sampai  kepada  evaluasi  hasil pembelajaran.  Maka  dalam  penataan  struktur  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP) sangat terlihat jelas, terutama pada beberapa mata pelajaran muatan lokal seperti; bahasa inggris dan  kewirausahaan.  Kajian  materi  kurikulum  lokal  ini  disesuaikan  dengan  tuntutan  dan kebutuhan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya.
Sementara dalam  Kurikulum 2013  bukan lagi dikenal  dengan  istilah mulok, tetapi mata pelajaran prakarya. Pelajaran tersebut diberikan lebih difokuskan pada pengembangan diri yaitu kompetensi bakat, minat dan keterampilan sehingga siswa mampu secara  kreatif, inovatif serta produktif  dalam  berkarya  agar  tetap  survive  untuk  menghadapi  tantangan  dan  perubahan kehidupan sosial yang semakin kompleks.
Untuk mendalami lebih jauh tentang penjabaran kurikulum ke dalam pelaksanaan proses pembelajaran  di  SMP  Negeri  2  Kota  Ternate  dapat  diketahui  berdasarkan  standar  Ketuntasan Kompeteni  Menimal  (KKM)  yang  dicapai  siswa  pada  semua  mata  pelajaran  melalui  hasil belajar. Apabila diantara siswa ada yang belum mencapai KKM maka tetap diusahakan oleh guru dengan memberikan kesempatan kepada mereka agar melakukan perbaikan nilai baik pada tahap ulangan  tengah  semester  maupun  ulangan  semester.  Data  hasil  temuan  peneliti  pada  dokumen laporan pendidikan menunjukan, bahwa secara seluruhan nilai rata-rata per kelas yang diperoleh siswa  sudah  cukup  baik,  meski  masih  terdapat  sebagian  kecil  dari  mereka  menempuh pembelajaran remedial untuk memperbaiki KKM. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut  juga  tercermin  dari  perkembangan  prestasi  belajar  dalam  tiga  tahun  terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 1
Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah No. Mata Pelajaran Rata – Rata Nilai US Tahun 2010/2011 Tahun 2011 / 2012 Tahun 2012 / 2013 1. Pendidikan Agama 8,46 8,62 9,04 2. PKn 8,38 8,45 8,67
3. IPS 8,25 8,36 8,55 4. Seni Budaya 7,44 7,62 9,04 5. Penjas 8,23 8,32 8,85 6. TIK 8,42 8,63 8,94 7. Mulok 8,34 8,60 8,47

## Sumber data: Wakasek kurikulum
Data  di  atas  menggambarkan  tingkat  efektivitas  pencapaian  prestasi  belajar  siswa  SMP Negeri  2  Kota  Ternate  dalam  beberapa  bidang  studi  khususnya  pada  ujian  sekolah  begitu meyakinkan  dan  peluang  bagi  upaya  untuk  mendorong  peningkatan  mutu  pembelajaran.  Akan tetapi  nilai  rata-rata 8  (delapan)  yang dicapai siswa pada Ujian  Sekolah  (US) diharapkan dapat mengalami  peningkatan  pada  Ujian  Nasional.  Ternyata  kenyataan  yang  dihadapi  siswa  hanya mampu  memperoleh  nilai  rata-rata  8,23  di  tahun  2011,  terkecuali  khusus  untuk  dua  mata pelajaran yaitu; matematika nilainya mencapai 9,35 dan bahasa inggris 9,03. Di tahun pelajaran 2012  dan  2013  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  pada  Ujian  Akhir  Nasonal  (NUAN)  justru cenderung menurun yakni 7,96 dan 5,96.
Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  yang  diraih  siswa  pada  Ujian  Sekolah  (US) hanya selisih terpaut 23 point. Artinya angka ini memang terjadi peningkatan tetapi tidak telalu signifikan,  bahkan 2 tahun terakhir  data menunjukan nilai Ujian Nasional (UN) diperoleh siswa SMP Negeri 2 Kota Ternate cenderung menurun, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

## Tabel 2

## Prestasi Akademik  Nilai Ujian Akhir Nasional
No. Tahun Pelajaran Rata – Rata  NUAN Bhs. Indonesia Matematika Bhs. Inggris IPA Jumlah Rata- Rata Empat Mapel 1. 2010 / 2011 7,38 9,32 9,03 7,17 32,90 8,23 2. 2011 / 2012 8,01 8,19 8,94 6,71 31,85 7,96 3. 2012 / 2013 5,63 5,41 6,31 6,49 23,84 5,96

## Sumber data: Wakasek Kurikulum
Dengan  perolehan  prestasi  akademik  siswa  sesuai  data  tersebut  berkembang  sangat fluktuatif, terbukti pada tahun 2013/2014 justru kembali terjadi peningkatan karena dari seluruh siswa  yang  mengikuti  ujian  akhir dinyatakan  lulus  100 %, dengan    rata  –  rata nilai  akhir (NA) khususnya  pada  4  Mata  Pelajaran  Ujian  Nasional  mencapai  klasifikasi B pada  Mata  Pelajaran Bahasa  Indonesia,  sedangkan  untuk  mata  pelajaran  Bahasa  Inggris,  Matematika  dan  IPA mencapai klasifikasi A.

## 2. Manajemen kesiswaan
Perencanaan  program  dan  kegiatan  yang  sudah  disusun  tersebut,  semuanya  telah  dapat direalisasikan  dengan  baik  sesuai  target  yang  hendak  dicapai.  Dilihat  dari  segi  perkembangan jumlah siswa SMP Negeri 2 Kota Ternate sampai tahun ajaran 2014 sebanyak 574 orang. Namun penerimaan  siswa  baru  setiap  tahun  pelajaran  tidak  lagi  dilakukan  semata-mata  untuk kepentingan  memperbanyak  jumlah  peserta  didik  sesuai  keinginan  sekolah.  Pemerintah  telah memberlakukan  larangan  bagi  sekolah  melakukan  praktek double  shift dalam  kegiatan  belajar, terutama harus mempertimbangan aspek dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, maka Dinas Pendidikan  Kota Ternate menetapkan  kebijakan pembatasan kuota penerimaan untuk menghindari kelebihan kapasitas daya tampung ( over capacity ) antara ketersdiaan sarana
dan fasilitas belajar dengan jumlah siswa yang diterima. Kebijakan ini diberlakukan bagi sekolah disemua jenjang dan jenis pendidikan tanpa terkecuali.
Dari berbagai program dan upaya pembinaan yang dilakukan oleh guru secara sungguh – sungguh,  pada  tahun  pelajaran  2013  /  2014  prestasi  belajar  mengajar  di  SMP  Negeri  2  Kota Ternate    telah  banyak  mengalami  perubahan  dan  peningkatan.  Perubahan  ini  ditandai  oleh capaian  prestasi  akademik  dan  non  akademik  yang  bersifat  ekstrakurikuler  telah  berhasil menjuarai sejumlah perlombaan pada tahun pelajaran 2013 / 2014  antara lain ;  Juara ke 2 lomba cerdas cermat pada hari ulang tahun Kota Ternate tahun 2013, tiga orang siswa terpilih  mewakili Kota  Ternate  pada  olimpiade  sains  tingkat  provinsi,  finalis  dan  juara    lomba  pidato  bahasa Inggris  tingkat  kota  Ternate,  2  orang  siswa  menjadi  finalis  lomba  karya  tulis  ilmiah  tingkat provinsi Maluku Utara.

## 3. Manajemen personalia/sumberdaya guru
Pola rekrutmen  pengangkatan dan penempatan  guru adalah  kebijakan teknis pemerintah melalui  dinas  pendidikan  berdasarkan  usulan  Kepala  Sekolah.  Dalam  praktek  seringkali  tidak sesuai  dengan  formasi  kebutuhan  karena  yang  diminta  lain  justru  ditempatkan  lain  lagi. Kebijakan pendistribusian guru yang tidak merata juga menimbulkan kesenjangan akibat terjadi kelebihan atau penumpukan sumberdaya tenaga pendidik pada sekolah tertentu, sedang sekolah lain  justru  mengalami  kekurangan  guru.  Faktor  assesmen  dan  hasil  analisis  perencanaan dilakukan  tanpa  mengedepankan  atau  mempertimbangkan  kesadaran  profesionalisme  akan menghambat pengembangan mutu pendidikan di sekolah.
Dalam  hal  pengembangan  kompetensi  profesional  tampak  cukup  banyak  kegiatan  telah diikuti  oleh  hampir  semua  guru  bidang  studi  antara  lain;  musyawarah  guru  mata  pelajaran
(MGMP)  untuk  menyusun  perangkat  pembelajaran  yang  dilaksanakan  secara  rutin  setiap minggu,  seminar, workshop ,  program in-house  traning ,    penataran  KTSP,  pelatihan  metode pembelajaran  (CTL),  pelatihan  PTK,  pelatihan  karya  tulis  ilmiah,  sertifikasi  profesi,  pelatihan PKG dan PKB, serta pelatihan kurikulum 2013 (K13).
Berdasarkan  data  yang  dikemukakan  di  atas,  sebenarnya  sangat  kontradiktif  dengan fakta di lapangan. Sebab dalam berbagai iven perlombaan baik di tingkat local maupun Nasional para guru SMP Negeri 2 Kota Ternate belum membuktikan performance dan kemampuan untuk bersaing  dengan  prestasi  secara  terbuka.  Dalam  beberapa  perlombaan  dilaksanakan  seperti Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK),  penulisan  karya  ilmiah  tentang  inovasi  model  pembelajaran, dan lomba guru berprestasi. Semua kegiatan tersebut ternyata tidak ada satu orang guru pun yang berhasil mengukir prestasi meraih juara.
Tata kelola atau manajemen sumberdaya guru patut menjadi perhatian serius Kepala Sekolah dalam pelaksanaan MBS di SMP Negeri Kota Ternate. Mereka harus terus didorong dan diberikan kesempatan lebih luas agar mampu berkompetisi menguji keunggulan berprestasi demi mencapai  kemajuan  yang  setara  dengan  guru  sekolah  lain.  Semakin  tinggi  keterlibatan  mereka mengikuti  berbagai  kegiatan  pengembangan  profesi  maka  semakin  besar  pula  perbaikan  mutu akan dapat  ditingkatkan

## 4. Manajemen sarana-prasarana
Mengenai  sarana-prasarana  pendidikan  di  SMP  Negeri  Kota  Ternate  dapat  dikatakan sudah tersedia sesuai kebutuhan baik dari kualitas maupun kuantitas. Secara keseluruhan kondisi fisik  penggunaan  sarana  pendidikan  yang  terdiri  dari  ruang  belajar,  ruang  laboratorium  fisika, ruang  laboratorium  biologi,  ruang  laboratorium  bahasa,  ruang  laboratorium  komputer,  layanan internet, ruang perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling sudah cukup memadai. Terkecuali
untuk  ruang  guru,  ruang  UKS,  dan  ruang  OSIS  masih  diperlukan  pengembangan  sesuai kebutuhan.
Ruangan perpustakaan hanya dapat menampung siswa antara 50-60 orang, jika terlalu banyak  menimbukan  rasa  panas.  Apalagi  kondisi  ruangan  tidak  dilengkapi  fasilitas  AC  yang memadai  semakin  membuat  siswa  bertambah  gerah  dan  ingin  cepat  keluar.  Tingkat  frekuensi kehadiran siswa setiap hari paling banyak 30-40 orang. Animo membaca mereka diperpustakaan dapat  dikatakan  sangat  bervariasi  dan  tergantung  kepada  selera  atau  hobi  terutama  tehadap pemilihan  buku-buku  yang  dianggap  paling  digemari  seperti  buku  cerita,  majalah  dan  buku pelajaran.
Tidak  hanya  perpustakaan,  masih  terdapat  sumber  belajar  lain  yaitu  laboratorium  IPA. Ruang  kerja  disini  tetap  dibuka  setiap  saat  untuk  melayani  siswa  praktek.  Suasana  di  ruangan praktek agak berbeda dengan perpustakaan, sebab guru harus membimbing langsung siswa, tidak boleh  melepaskan  begitu  saja  tanpa  pendampingan.  Mengingat  praktek  di  laboratorium  IPA banyak  terkait  penggunaan  peralatan  tertentu  berupa  tabung  yang  kemungkinan    mudah  pecah dan  zat-zat  kimia  beresiko  tehadap  gangguan  kesehatan  siswa.  Di  ruang  laboratorium  sudah diterapkan  prosedur  standar  (SOP),  sehingga  siswa  di  anjurkan  harus  menggunakan  pakaian praktek  terlebih  dulu  sebelum  masuk  ruangan,  terutama  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan terjadi.

## 2. Pengawasan Komite sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Kota Ternate
Keterlibatan  komite  tidak  hanya  sebatas  menyampaikan  masukan,  saran  dan  pendapat berkaitan  dengan  segala  proses  pengambilan  keputusan-keputusan  penting  dan  strategis,  tetapi
juga  terhadap  penyusunan  rencana  pengembangan  sekolah  (RPS)  mencakup  program  kerja jangka  pendek,  menengah  dan  jangka  panjang,  membahas  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanja sekolah (RAPBS). Bahkan yang tak kalah penting dari itu adalah bagaimana kemampuan komite  mengemban  tugas  dan  tanggungjawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap perkembangan mutu pembelajaran di sekolah.
Partisipasi  komite  ini  tampak  jelas  dari  bagaimana  kemampuan  mereka  membangun hubungan  komunikasi  dan  koordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  berbagai  program-program strategis  sekolah.  Meskipun  ditengah  berbagai  kesibukan  dan  tuntutan  pekerjaan  tetapi  mereka tetap  menyisahkan  waktu  bahkan  bersedia  untuk  hadir  dalam  setiap  rapat-rapat  kerja  sekolah. Dalam  hubungan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  komite,  berdasarkan  hasil pengamatan  dilapangan  belum  ditemukan  satu  pola  atau  bentuk  mekanisme  dan  sistem pengawasan  yang efektif, efesien dan produktif sesuai tuntutan otonomi sekolah. Dimana tugas dan fungsi pengawasan komite masih bersifat parsial belum dilakukan secara sistematis, terukur, diarahkan  pada  sasaran  atau  target  pencapian  hasil  yang  lebih  spesifik  terkait  perbaikan  mutu pembelajaran.
Dalam konteks pelaksanaan MBS pengawasan komite difokuskan pada dua aspek yaitu, manajemen  kelembagaan  dan  proses  pembelajaran.  Kedua  faktor  inilah  yang  perlu    mendapat perhatian  serius  untuk  dilakukan  pembenahan  dan  perbaikan  setelah  ditemukan  berbagai kelemahan  dan  kekurangan  yang  dihadapi  sekolah.  Misalnya  hasil  belajar  dan  prestasi  siswa yang  rendah  disampaikan  oleh  guru  kepada  orangtua.  Komite  tidak  hanya  sekedar  menerima begitu  saja,  tetapi  perlu  segera  merespon  dan  melakukan  analisis  atau  kajian  yang  lebih mendalam  untuk  mengambil  langkah-langkah  investigatif  guna  mengungkap  dimana  sumber penyebabnya.
Didasarkan  pada  tuntutan  itulah,  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  manajemen  sekolah  terutama  proses  pembelajaran  sebaiknya  melibatkan beberapa unsur stakeholder pendidikan yang ada dalam pengurus tidak cukup ditakeover Ketua Komite.  Praktek  selama  ini  ternyata  hanya  Ketua  Komite  saja  yang  sering  diundang  mewakili pengurus  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  ( monev ),  baik  pada  saat  penerimaan  siswa baru,  ulangan  semester,  ujian  sekolah  maupun  ujian  nasional.  Mungkin  hal  ini  masih  dapat dimengerti  karena dikalangan internal pengurus juga memiliki tingkat kesibukan yang berbeda. Namun  yang  paling  penting  untuk  diketahui  adalah  bahwa  permasalahan  mutu  pembelajaran yang  rendah  itu  berhubungan  pula  dengan  banyak  faktor  yang  turut  berpengaruh  dan  sangat complicated .
Untuk  peningkatan  tugas  dan  fungsi  pengawasan,  Komite  dapat  menggunakan  sumber informasi  dari  hasil  temuan  supervisi  kepala  sekolah  dan  atau  dokumen  laporan  resmi  tentang perkembangan  hasil  belajar  siswa  secara  keseluruhan.  Tetapi  realitas  dan  fakta  hasil  temuan penelitian  menunjukan  Komite  tidak  memiliki  instrumen  pengawasan  yang  terstandar  sehingga cara  penanganan  permasalahan  rendahnya  mutu  hasil  belajar  siswa  diserahkan  semua  kepada dewan  guru  untuk  memperbaiki  tanpa  mendalami  lebih  jauh  akar  permasalahan  yang  terjadi. Dengan  kata  lain  pengawasan  seharusnya  bertujuan  mengevaluasi    seberapa  besar  tingkat kosistensi  antara  persiapan  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  guru  sudah sesuai  standar  proses  atau  belum  sehingga  siswa  dapat  merasakan  kepuasan  atas  hasil  belajar yang  diperoleh.  Jangan  sampai  keadaan  justru  terjadi  sebaliknya,  karena  komite  tidak mengoptimalkan fungsi instrumen pengawasan untuk mengungkap berbagai permasalahan  yang ditemukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
Salah  satu  komponen  penting  dalam  otonomi  pendidikan  adalah  partisipasi  masyarakat luas  melalui  wadah  komite  sekolah.  Akses  masyarakat  atau  orangtua  untuk  memperoleh informasi  tentang  perkembangan  hasil  belajar  anak  didik  di  sekolah  harus  lebih  transparan  dan obyektif  agar  tidak  menimbulkan  persepsi  yang  keliru  terhadap  manajemen  sekolah.  Disinilah pentingnya faktor pengawasan Komite perlu diberdayakan secara optimal guna memotret kondisi perkembangan  proses  pembelajaran  yang  dilaksanakan  oleh  guru.  Sekalipun  tidak  diketahui seperti  apa  format  atau  bentuk  pengawasan  Komite  selama  ini.  Tetapi  yang  jelas  hasil pengawasan yang menjadi temuan Komite harus ditindaklanjuti pihak sekolah. Apa saja langkah- langkah  yang  dapat  ditempuh    untuk  mengatasi  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang  sedang dihadapi.
Progres  penyelesaian  atau  perbaikan  bukan  saja  diketahui  oleh  Komite,  tetapi  secara bersama-sama  disampaikan  kepada  orangtua  siswa.  Independensi  komite  juga  perlu  dijaga sehingga  berbagai  hasil  temuan  dituangkan  dalam  bentuk  rekomendasi  yang  bersifat  mengikat, jangan  sekedar  digunakan  sebagai  sumber  informasi  semata  tanpa  diikuti  dengan  perbaikan kinerja  guru  dan  manajemen  organisasi  sekolah.  Secara  teori  Komite  dapat  menetapkan  tiga bentuk standar umum yang biasa digunakan dalam pengawasan yaitu; ”(1) standar-stadar phisik , meliputi  barang  atau  jasa,  jumlah  langganan,  atau  kualitas  produk.  (2) standar  moneter , ditentukan dalam rupiah menyangkut biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan  dan  sejenisnya.  (3) standar  waktu ,  mencakup  kecepatan  produksi  atau  batas  waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan”. 13

## F. Kesimpulan
13 Hani Handoko, Manajemen , (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 363-364
1. Efektivitas pelaksanaan MBS dalam rangka menciptakan otonomi pendidikan di SMP
Negeri  2  Ternate  mencakup;  penetapan  visi,  missi,  strategi,  tujuan,  logo,  lagu,  tata tertib  sekolah, penerimaan  siswa  baru,  kegiatan  intrakurikuler  dan  ekstrakurikuler, pengadaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  terutama  buku-buku  pelajaran  sesuai standar  dan  ketentuan  yang  berlaku,  penghapusan  barang  dan  jasa  yang  merupkan asset  Negara,  dan  pelaksanaan  proses  pembelajaran.  Semua  kewenangan  otonomi tersebut  terus  dikembangkan  sejalan  dengan  konsep  manajemen  peningkatan  mutu berbasis  sekolah  (MPMBS).  Semua  kewenangan  otonomi  tersebut  telah  dijabarkan dan  direalisasikan  dalam  berbagai  program  serta  rencana  kegiatan.  Sehingga  target pencapaian keberhasilan secara keseluruhan telah sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Keberadaan komite sekolah secara kelembagaan mempunyai fungsi dan peran sangat strategis  dalam  menentukan  arah  perubahan  kebijakan  serta  pengembangan  SMP Negeri  2  Kota  Ternate  dimasa  mendatang.  Selama  ini  komite  telah  memberi perhatian, bahkan turut berperan aktif melalui berbagai kegiatan sekolah. Keterlibatan komite  tidak  hanya  sebatas  menyampaikan  masukan,  saran  dan  pendapat  berkaitan dengan segala proses pengambilan  keputusan-keputusan penting dan strategis, tetapi juga terhadap penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS) mencakup program kerja  jangka  pendek,  menengah  dan  jangka  panjang,  membahas  rencana  anggaran pendapatan  dan  belanja  sekolah  (RAPBS).  Sedangkan  kemampuan  komite mengemban  tugas  dan  tanggungjawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap perkembangan  mutu  pembelajaran  ditemukan  masih  sangat  lemah.  Data  tentang pencapaian  prestasi  belajar  siswa  SMP  Negeri  2  Kota  Ternate  pada  Ujian  Sekolah (US)  dengan  nilai  rata-rata  8  (delapan).  Akan  tetapi  nilai  yang  dicapai  siswa  pada
Ujian  Sekolah  (US)  diharapkan  dapat  mengalami  peningkatan  pada  Ujian  Nasional. Ternyata yang dihadapi siswa hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 8,23 di tahun 2011,  terkecuali  khusus  untuk  dua  mata  pelajaran  yaitu;  matematika  nilainya mencapai 9,35 dan bahasa inggris 9,03. Di tahun pelajaran 2012 dan 2013 nilai rata- rata  yang  diperoleh  siswa  pada  Ujian  Akhir  Nasonal  (NUAN)  justru  cenderung menurun yakni 7,96 dan 5,96.