Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo
Syaftiani syaftianidwi@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a regulation on simple lawsuits in the form of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits which was later updated with PERMA Number 4 of 2019 concerning Amendments to PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits. With these provisions, it is expected that the settlement of simple lawsuits is in accordance with the  principles  of  Indonesian  justice  which  is  fast,  simple  and  light  in  cost.  This  research  was conducted to find out how to determine whether a lawsuit filed is a simple case or an ordinary case, and to see the effectiveness of the implementation of a simple lawsuit at the Tebo Class II District  Court.  This  research  was  conducted  with  an  empirical  juridical  approach,  The conclusion of this research, basically regarding the period of settlement of a simple lawsuit in the Tebo Class II District Court for 25 days, or from 25 days depending on the litigant and the judge handling the case. The negligence  of the judge in resolving the case will certainly  get  a reprimand from the head of the court regarding the non-implementation of the expectations of case settlement in a short time. Regarding how to determine whether a lawsuit is a simple case or an ordinary case in the Tebo District Court in accordance with the provisions of PERMA, but is  constrained  by  the  time-consuming  registration  process,  and  obstacles  in  the  trial  process because the parties are difficult to coordinate, and for the implementation of simple lawsuits it has been running quite effectively in the Tebo Class II District Court.
Keywords : Simple Lawsuit; Timefram; Effectiveness

## Abstrak
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  telah  menerbitkan  suatu  peraturan  tentang  gugatan sederhana berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana  yang  kemudian  diperbarui dengan  PERMA Nomor 4 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  PERMA  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Dengan  ketetapan  tersebut  diharapkan  penyelesaian gugatan  perkara  sederhana  sesuai  dengan  asas  peradilan  Indonesia  yang  cepat,  sederhana dan biaya  ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  bagaimana menentukan suatu gugatan  yang  diajukan  merupakan  gugatan  perkara  sederhana  atau  perkara  biasa,  dan melihat keefektivitasan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini, pada dasarnya mengenai jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II selama 25 hari, atau dari 25 hari tergantung pihak yang berperkara dan hakim yang  menangani  perkara  tersebut.  Kelalaian  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  tentu mendapatkan  teguran  dari  ketua  pengadilan  terkait  tidak  terlaksananya  harapan penyelesaian  perkara  dengan  waktu  singkat.  Terkait  cara  menentukan  gugatan  termasuk
Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 209 – 224 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
perkara sederhana  atau perkara  biasa  di  Pengadilan  Negeri  Tebo  sesuai  dengan  ketentuan PERMA, namun terkendala proses pendaftaran yang memakan waktu, dan kendala di proses sidang karena pihak yang sulit dikoordinir, dan untuk pelaksanaan gugatan sederhana sudah berjalan cukup efektif di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II.
Kata Kunci : Gugatan Sederhana; Jangka Waktu; Efektivitas

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas tentang penyelesaian gugatan perkara sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, dengan melihat bagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan, dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik  Indonesia terkait penanganan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  menjamin  setiap  warga  negaranya memperoleh  keadilan  menurut  hukum  yang  berlaku  berdasarkan  kekuasaan  kehakiman melalui perantara peradilan. Hukum menjadi dasar utama perbuatan seseorang. Namun pada kenyataannya  banyak  perbuatan  yang  tidak  sejalan  dengan  aturan  hukum.  Untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  dalam  penyelenggaraan  peradilan  yang  merupakan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 1
Dalam  hidup  bermasyarakat,  manusia  sebagai  makhluk  sosial  saling  membutuhkan satu sama lain, setiap masyarakat memiliki perbedaan hak dan kewajiban, karena perbedaan hak  dan kewajiban  tersebut  dapat menimbulkan perbedaan  pendapat yang  mengakibatkan permasalahan  atau  konflik  hukum  yang  sering  disebut  sebagai  sengketa.  Sengketa  dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan  antara pihak  yang  satu  dengan pihak  yang  lain.  selain  itu sengketa  juga dapat disebabkan  oleh  aturan-aturan  yang  kaku  yang  dianggap  sebagai  penghalang  atau penghambat  untuk  dapat  untuk  mencapai  tujuan  masing-masing  pihak  karena  para  pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya sehingga, potensi terjadinya sengketa semakin besar. 2
Proses penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dilakukan melalui gugatan ke  pengadilan  dengan  asas  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Asas  sederhana memiliki  maksud  bahwa  hakim  dalam  pelaksanaannya  mengadili  para  pihak  yang  sedang berperkara  di  dalam  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  untuk  bisa  mendapatkan keterangan yang akurat dari pihak satu dengan pihak lainnya dan saksi-saksi menggunakan
1 Duwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia . (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, cetakan kedua, 2015), hal. 2.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 9-11.
bahasa  yang  sederhana,  yang  mudah  dipahami  dan  dimengerti,  dan  berusaha  semaksimal mungkin supaya perkaranya diupayakan perdamaian. 3
Memecahkan permasalahan  ini  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  PERMA  RI  Nomor  2 tahun  2015  yang  saat  ini  sudah  diperbaharui  beberapa  ketentuannya  dalam  PERMA  RI Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana (Small Claim Court) sehingga  akan  mempermudah  para  pencari  keadilan  untuk  menyelesaikan  permasalahan hukum yang dihadapinya. 4
Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 apakah  dapat  dikatakan  optimal  dalam  penerapan  ketentuan  yang  berlaku  untuk menyelesaikan  perkara  gugatan  sederhana  dan  seperti  apa  keefektivitasan  gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  dalam  menyelesaikan  obyek  perkara  perdata  khususnya Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II.

## B. Tinjauan Terhadap Hukum Acara Perdata dan Gugatan Sederhana
1. Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil yang mengatur bagaimana hukum perdata  materiil  diterapkan  setelah  pelanggaran  tertentu  terjadi.  Tidak  ada  kesepakatan antara para ahli tentang apa yang harus didefinisikan oleh Hukum Acara Perdata. Setiap ahli memiliki  beberapa  intisari  yang  sama  tentang  definisinya.  Oleh  karena  itu,  berikut  adalah beberapa  pendapat  para  ahli  tentang  penjabaran  definisi  Hukum  Acara  Perdata.  Hukum Acara Perdata secara umum mengatur bagaimana perkara perdata diselesaikan oleh hakim di Pengadilan mulai dari saat gugatan diajukan hingga putusan Majelis Hakim. 5
Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur  bagaimana  menjamin  pelaksanaan  hukum  perdata  materiil  dengan  perantaraan hakim.  Dengan  kata  lain,  hukum  acara  perdata  adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur bagaimana  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata  materiil  dengan  perantaraan  hakim.  Lebih spesifik  lagi,  hukum  acara  perdata  mengatur  bagaimana  mengajukan  tuntutan  hak, memeriksa,  memutus,  dan  pelaksanaan  dari  putusannya.  Semua  proses  hukum  yang
3 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 23.
4 Nevey Varida Ariani, “ Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18, 3, (2018), hal. 383.
5 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT.Alumni, 2012, hal. 2.
menentukan dan mengatur bagaimana hak-hak dan kewajiban perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum perdata materiil dikenal sebagai hukum acara perdata.
Salah satu ahli hukum acara perdata yaitu Abdulkadir Muhammad memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata yaitu :
“Hukum  acara  perdata  adalah  peraturan  hukum  yang  berfungsi  untuk mempertahankan  berlakunya  hukum  perdata  sebagaimana  mestinya.  Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan  sebagai  peraturan  hukum  yang  mengatur  proses  penyelesaian  perkara perdata melalui  pengadilan,  sejak  diajukannya gugatan  sampai  dengan  pelaksanaan putusan hakim”. 6
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
Dalam  penerapan  hukum  acara  perdata  norma  dasar  praktek  adalah  asas  dan  teori. Asas  dapat  berarti  landasan,  landasan,  landasan,  asas,  jiwa  atau  cita-cita.  Asas  hukum (Rechtbeginsellen)  merupakan  bagian  dari  negara  hukum.  Asas  hukum  bersifat  umum  dan abstrak,  sehingga  menjadi  semacam  spirit  atau  semangat  hukum.  Philipus  M.  Hadjon  dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa asas hukum adalah disiplin ilmu yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer).
a) Asas Peradilan Terbuka untuk Umum
Prinsip  ini  merupakan  aspek  mendasar  dari  praktek  prosedural  pengadilan.  Karena sebelum  juri  dapat memulai kasus  perdata,  juri  harus menyatakan persidangan  terbuka dan terbuka  untuk umum.  Hal ini mempengaruhi keabsahan putusan majelis  hakim dan dapat  berdampak  pada  batalnya  putusan  berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  sampai  dengan ayat (3) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b) Hakim Bersifat Pasif
Dalam  Hukum  Acara  Perdata  salah  satu  asasnya  yaitu  hakim  bersifat  pasif.  Asas  ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara  yang  diajukan  oleh  para  pihak  saja,  dengan  ruang  lingkup  dan  pokok  sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak. 7
c) Hakim Bersifat Menunggu
Hakim  bersifat  menunggu  dapat  diartikan  bahwa  hakim  menunggu  datangnya  tuntutan hak yang diajukan kepadanya, jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan lainnya maka tidak  ada hakim. Asas ini pada umumnya dilihat dari pelaksanaannya, yang mengajukan
6 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT.Alumni, 2012 hal. 4.
7 Wahju Muljono, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 37.
tuntutan  atau  penuntutan  adalah  pihak  yang  berkepentingan,  sedangkan  hakim menunggu  datangnya  tuntutan  yang  diajukan  kepadanya  “ indeks  ne  procedat  ex  officio” . Yang menyelenggarakan proses adalah negara. Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan, karena itu sudah menjadi kewajiban yang dituangkan  dalam  pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. 8
d) Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara
Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dinyatakan  bahwa  “Pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak membeda-bedakan orang”. 9
e) Beracara dikenakan biaya
Pada  asasnya  biaya  proses  untuk  peradilan  tingkat  pertama  ditetapkan  oleh  Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3)  PERMA  nomor  2  Tahun  2009  tentang  Biaya  Proses  Penyelesaian  Perkara  dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. 10
f) Putusan Hakim Harus disertai Alasan-alasan
Semua  putusan  pengadilan  haruslah  memuat  alasan-alasan  putusan  tersebut  secara keseluruhan  sebagai  dasar  pertimbangan  untuk  mengadili,  Pasal  184  HIR  ayat  (1)  atau Pasal  195  ayat  (1)  RBg.  Argumentasai  ini  dipergunakan  oleh  hakim  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat,  dan  juga  untuk  menunjukkan  bahwa  dalam pemeriksaannya  dilakukan  secara  obyektif  dan  fair  sehingga  putusannya  berwibawa bukan  karena  semata-mata  diputuskan  oleh  hakim  tertentu,  melainkan  karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (ratio legis) . 11
g) Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan
Asas  ini  tertuang  dalam  Pasal  2  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. 12

## 3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata
Sebagai  pedoman  dalam  praktik,  tentu  hukum  acara  perdata  mempunyai  sumber hukum  yang  berfungsi  sebagai  acuan  dalam  pemeriksaan  ataupun  penyelesaian  perkara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan
8 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Prenada Media, Jakarta, 2019, hal. 9. 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1) 10 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Op.Cit , hal.25.
11 Wahju Muljono, Loc.Cit , hal. 38.
12 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).
hukum  acara  perdata  yang  berlaku. 13 Adapun  sumber-sumber  hukum  acara  perdata  yang berlaku di Indonesia yaitu :
a) Het Herziene Inslands Reglement (HIR)
HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura.  HIR  merupakan  pembaruan  dari  reglement  bumiputera/  Reglement  Indonesia (RIB)  dengan  Staatsblad  1941  Nomor  44.  Peraturan  dalam  HIR  yang  mengatur  tentang hukum  acara  perdata  terdapat  pada  Pasal  115  sampai  dengan  Pasal  245  yang  termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394. 14
b) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)
Awal  mula  sebelum  RBg  berlaku,  Regelement  Op  de  Burgerlijke  Rechtrevondeling  atau biasa  disingkat Rv adalah hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia.
c) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga  memuat  ketentuan  hukum  acara  perdata  khususnya  dalam  Buku  IV  tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).
d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Undang-undang  ini berlaku  sejak  24  Juni  1947  yang  menggantikan  peraturan  mengenai banding  dalam  Pasal  188  sampai  Pasal  194  HIR,  sehingga  Pasal-pasal  tersebut  tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
e) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
Undang-  Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  adalah  Undang-undang  yang  mengatur tentang  Tindakan-tindakan sementara untuk  menjalankan kesatuan susunan,  kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang  telah berlaku sejak tanggal 14 Januari  1951.
Undang-undang  ini  juga  menjadi  acauan  dalam  pemeriksaan  acara  perdata  dan  juga berlaku pula sebagai sumber hukum.
f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  merupakan  undang-undang  yang  mengatur tentang  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  yang  mencakup ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk masalah kepailitan. 15
g) Yurisprudensi
Menurut S.J.F Andreae dalam rechtgeleerdhandwoordenboek,
13 Zainal Asikin, Op. Cit, hal. 3. 14 Ibid, hal. 4. 15 Ibid, hal. 5.
dapat  berarti  juga  peradilan  pada  umumnya  dan  ajaran  hukum  yang  diciptakan  dan dipertahankan  dalam  pelaksaan  peradilan. 16 di  Indonesia  yang menganut sistem hukum civil  law  yurisprudensi  hanya  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.
h) Peraturan Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung merupakan sumber dari hukum acara perdata. Pada pasal 79 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  menjadi  dasar  hukum  bagi  Mahkamah  Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung. 17
i) Adat Kebiasaan
Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan  perkara  perdata,  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  acara  perdata. 18 Adat  kebiasaan  yang  tidak  secara  tertulis  ini  juga  dapat  menjadi  sumber  hukum  acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan. 19
j) Doktrin
Doktrin  merupakan  sumber  hukum  dikarenakan  adanya  pendapat  umum  yang menyatakan  bahwa manusia  tidak  boleh menyimpang  dari Communis Opinion  Doctorum (pendapat  umum  para  sarjana).  Doktrin  bukanlah  hukum  namun  mempunyai  kekuatan mengikat. Doktrin diartikan sebagai ajaran atau pendapat para sarjana terkemuka. 20
4. Penyelesaian Gugatan Sederhana
Penyelesaian  perkara  Gugatan  Sederhana,  memiliki  beberapa  alur  yang  harus  dilalui selama  persidangan.  Prosedur  dan  tata  cara  dari  pelaksanaan  hukum  acara  tersebut  telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 4 tahun 2019.
Pemeriksaan  diawali  dengan  pendaftaran  Gugatan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal.  Panitera  menentukan  kualifikasi  perkaranya  terlebih  dahulu  dengan  menganalisa apakah  perkara  yang  diajukan  gugatan  dapat  diperiksa  dengan  penyelesaian  gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa.
Apabila  ternyata  perkara  termasuk  dalam  obyek  gugatan  sederhana  maka  akan dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  pendahuluan,  namun  apabila  perkara  bukan  termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa.
16 Ibid, hal. 8. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik . Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15.
20 Zainal Asikin, Op. Cit. hal. 8.
Adapun  skema  alur  dan  tahapan-tahapan  hukum  acara  dalam  penyelesaian  Gugatan sederhana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  adalah sebagai berikut. 21
a) Pendaftaran
b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
c) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
d) Pemeriksaan pendahuluan
e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
f) Pemeriksaan sidang dan perdamaian
g) Pembuktian
h) Putusan
Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama,  sehingga  tidak  meliputi  proses  acara    Replik-Duplik,  Provisi  maupun  surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.
Dengan  tidak  adanya  proses  replik  dan  duplik  inilah  letak  ciri  khas  dari  pemeriksaan gugatan  sederhana.  Beberapa  pihak  ada  yang  mendukung  karena  cara  ini  dinilai  dapat memangkas durasi  waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju  karena cara  tersebut  tidak  efektif  dengan  tidak  adanya  kesempatan  masing-masing  pihak  untuk mengajukan replik dan duplik.

## 5. Yurisdiksi Gugatan Sederhana
Gugatan  sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup  Peradilan Umum. Tidak  semua  perkara  dapat  diselesaikan  dengan  cara  mengajukan  gugatan  sederhana. 22 Pembatasan  materi  gugatan  sederhana  telah  diatur  oleh  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut :
a) Nilai  materiil terhadap perkara cidera  janji  (wanprestasi) dan/atau perbuatan  melawan hukum dengan tuntutan maksimal       Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b) Kasus  yang  bersangkutan  tidak  berada dibawah  kewenangan  pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, pengadilan hak asasi manusia, dan lain-lain.
c) Bukan termasuk sengketa hak atas tanah.
d) Para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  terdiri  dari  penggugat  dan  tergugat  yang  masing- masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
21 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 5 ayat (2).
22 Nevey Varida Ariani, Op. Cit. hal. 392.
e) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
f) Penggugat dan tergugat harus berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama, dalam hal  penggugat  berada  diluar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili  tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
g) Penggugat  dan  tergugat  wajib  menghadiri  semua  proses  persidangan  dengan  dan  atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.
Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi  pihak  penggugat  menyatakan  ini  wanprestasi,  tetapi  tergugat  menyatakan  sengketa tanah. 23
6. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Regulasi Tertulis
Sebagai  lembaga  negara  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman,  yaitu  kekuasaan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila beserta  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  berdasarkan kewenangan  yang  dimiliki,  Mahkamah  Agung  harus  mengatasi  masalah  permasalahan- permasalahan yang terjadi, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. 24
Kewenangan  yang  dimiliki  Mahkamah  Agung  berdasarkan  Pasal  24A  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “Mahkamah Agung berwenang mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang  terhadap  undang-undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh Undang-Undang”. 25
Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, untuk membentuk suatu produk norma hukum/peraturan perundang- undangan  yang  dinamakan  PERMA,  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  merupakan  peraturan tertulis  yang  dibuat  oleh  Mahkamah  Agung  sendiri,  untuk  mengisi  kekurangan  atau kekosongan  hukum  dalam  dunia  peradilan,  yang  mengikat  secara  umum  dan  memiliki kekuatan  hukum  tetap. 26 Terkait  dengan  eksistensi  PERMA  paling  tidak  terdapat  tiga  hal yang  patut  dicermati,  yakni  kewenangan  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yudikatif  di
23 Wasis Priyanto, Pemeriksaan gugatan sederhana , PN.Sukadana Lampung, 2015, hal. 1-2.
24 Budianto Eldist Daud Tamin, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal FH UNSRAT, Vol 6 No.3, 2018, hal. l113.
25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26 Budianto Eldist Daud Tamin, Op. Cit, hal. 115.
dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan,  kedudukan  PERMA  di  dalam  sistem  perundang-undangan  Indonesia, dan  tentang  peranan  peraturan  itu  di  dalam  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.
Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. 27

## C. Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II
1. Cara  Untuk  Menentukan  Suatu  Gugatan  Itu  Termasuk  Perkara  Sederhana  Atau Perkara Biasa Di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II
Mahkamah  Agung  RI  menerbitkan  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  tata  cara penyelesaian gugatan  sederhana.  Adapun proses awal  pengajuan gugatan sederhana,  yakni dengan  melakukan  pendaftaran  di  Kepaniteraan.  Penggugat  wajib  mengisi  blanko  yang tersedia,  berisi  keterangan  identitas  penggugat  dan  tergugat,  penjelasan  ringkas  duduk perkara  dan  tuntutan  penggugat.  Panitera  melakukan  pemeriksaan  syarat  pendaftaran, apabila memenuhi maka dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana dan apabila tidak memenuhi syarat, maka panitera akan mengembalikan gugatan atau gugatan ditolak.
Keseluruhan ketentuan yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 wajib dilaksanakan atau di terapkan dalam penyelesaian gugatan perkara sederhana di Pengadilan, dan untuk pelaksanaan penyelesaian gugatan perkara sederhana ini di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Wilson Napitupulu, S.H selaku Staff bagian kepaniteraan perdata dan jurusita pengganti di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II mengatakan :
“untuk  saat  ini  pendaftaran  perkara  sederhana  di  Pengadilan  Tebo  ini  sudah menggunakan sistem E-Court yang berbasis online, jadi tidak lagi secara manual, namun masih  ada  masyarakat  atau  pihak  yang  hendak  mengajukan  gugatan  itu  belum  paham bagaimana tata caranya, apalagi dengan sistem online, jadi harus dijelaskan secara detail terlebih  dahulu,  bahkan  ada  yang  belum  punya  Email,  jadi  menunggu  dulu  untuk membuat akun email pribadi dari pihak yang hendak mendaftarkan perkaranya”. 28
Untuk  pelaksanaan  proses  pendaftaran  gugatan  perkara  sederhana  ini  di  pengadilan negeri  Tebo  kelas  II  sudah  diterapkan  dengan  sistem  aplikasi  berbasis  online,  dengan
27 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, Pasal 8 ayat (2)
28 Wawancara  dengan  Wilson  Napitupulu,  Staff  Bagian  Kepaniteraan  Hukum  Perdata  dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, Tanggal 12 April 2023.
menggunakan  alamat  email  dari  pihak  yang  mengajukan  gugatan  dengan  tujuan  untuk mempermudah  proses  pendaftaran  perkara,  pihak  tidak  perlu  lagi  jauh-jauh  datang  ke pengadilan  untuk  mendaftarkan  perkaranya,  namun  disamping  itu  dengan  adanya  sistem berbasis online ini tentu akan ada kemungkinan keterlambatan sistem atau lamanya proses karena sesuai  hasil wawancara diatas,  menyatakan bahwa sebagian masyarakat  atau pihak yang  hendak  mengajukan  gugatan  masih  belum  memiliki  akun  email,  masih  tidak  paham dengan  tata  cara  pendaftaran  melalui  E-Court  tersebut,  tentu  akan  memakan  waktu  pihak PTSP  untuk  menjelaskan  satu  persatu  tahapnya  kepada  pihak  penggugat,  belum  lagi  bagi pihak penggugat yang harus membuat akun email pribadi terlebih dahulu.
Adapun  hasil  wawancara  penulis  kepada  Wilson  Napitupulu,  S.H  selaku  Staff  bagian kepaniteraan perdata dan jurusita pengganti di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II mengatakan:
“pendaftaran  secara  elektronik  ini  kendalanya  dari  pihak  yang  tidak  paham  tahap- tahapnya  seperti  apa,  bahkan  ada  yang  tidak  mengerti  cara  membuat  akun  email,  jadi butuh  waktu  bagian  pelayanan  untuk  menjelaskan  secara  rinci  satu  persatu  sampai mereka paham,  belum lagi terkendala  oleh jaringan  internet  di  Pengadilan  Negeri Tebo, dan juga E-Court juga terkadang error, jadi menunggu sampai sistem E-Court sudah bisa digunakan baru bisa didaftarkan perkaranya”. 29
Dalam  proses  pendaftaran  perkara  yang  pertama kali  diperhatikan  adalah syarat-syarat yang  telah  ditentukan  apakah  sudah  lengkap  atau  belum.  dan  untuk  pengajuan  gugatan perkara  sederhana  akan  berbeda  ketentuan  persyaratannya  dengan  pengajuan  gugatan perkara  biasa.  Berikut  penulis  sajikan  dalam  bentuk  tabel  perbandingan  syarat  atau ketentuan penyelesaian gugatan dengan perkara sederhana dan perkara biasa.
Tabel 1 Perbandingan Cara Sederhana dan Cara Biasa Ketentuan Cara Sederhana Cara Biasa Nilai Gugatan Maksimal Rp. 500.000.000.00 Lebih dari Rp. 500.000.000.00 Domisili Para Pihak Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama Jumlah Para Pihak Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu Alamat Tergugat Harus diketahui Tidak harus diketahui Pendaftaran Perkara Menggunakan blanko gugatan Membuat surat gugatan
29 Wawancara dengan Wilson Napitupulu, Staff Bagian Kepaniteraan Hukum Perdata dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, Tanggal 12 April 2023.
Pengajuan Bukti-bukti  Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara Pada saat sidang beragenda pembuktian Pendaftaran Perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang Paling lama 2 hari Paling lama 3 hari Pemeriksa dan Pemutus Hakim tunggal Majelis hakim Pemeriksaan pendahuluan Ada Tidak ada Mediasi Tidak ada Ada Kehadiran Para Pihak Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung, meski punya kuasa hukum Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung Konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah Gugatan dinyatakan gugur  Gugatan tidak dinyatakan gugur Pemeriksaan Perkara Hanya gugatan dan jawaban Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, kesimpulan Batas Waktu Penyelesaian Perkara 25 hari sejak sidang pertama 5 bulan Penyampaian Putusan  Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan Upaya Hukum dan Batas Waktu Penyelesaiannya Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan) Banding (3 bulan), Kasasi (3 bulan), dan peninjauan kembali (3 bulan) Batas Waktu Pendaftaran Upaya Hukum 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan Kewenangan Pengadilan Tingkat Banding dan MA Tidak ada Ada
* Sumber Data Pengadilan Negeri Tebo Kelas II
Adapun  hasil  wawancara  penulis  kepada  Lady  Arianita,  S.H  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, mengatakan bahwa:
“Jelas ada perbedaan dari proses penyelesaian antara gugatan perkara sederhana dengan perkara  biasa  terkait  nilai  materiil  gugatan  dan  jangka  waktu  putusan.  Pada  gugatan perkara  sederhana  dengan  waktu  penyelesaian  maksimal  25  hari,  ketua  pengadilan menetapkan  hakim  tunggal  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  dibantu  oleh panitera.  Hakim  tunggal  akan  memeriksa  nilai  materiil  gugatan,  dengan  pengecualian yang  tidak  termasuk  gugatan  perkara  sederhana  yaitu  perkara  yang  penyelesaian sengketanya  dilakukan  melalui  pengadilan  khusus  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  dan  sengketa  hak  atas  tanah.  Kemudian,  hakim  memeriksa sederhana  atau  tidaknya  pembuktian,  apabila  hakim  berpendapat  gugatan  bukan termasuk  perkara  sederhana  maka  hakim  mengeluarkan  penetapan  yang  menyatakan
gugatan  bukan  merupakan  gugatan  perkara  sederhana,  mencoret  dari  buku  register perkara  dan  memerintahkan  untuk  pengembalian  sisa  panjar  kepada  penggugat. Terhadap  penetapan  ini,  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  apapun,  jika  hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan perkara sederhana maka hakim  akan  menetapkan  hari  sidang  pertama.  Penggugat  yang  tidak  hadir  pada  sidang pertama maka gugatan dinyatakan gugur, Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka  dilakukan  pemanggilan  kedua  dan  pada  hari  sidang  kedua  tergugat  tidak  hadir maka hakim memutus perkara tersebut”. 30
Perkara merupakan permasalahan atau persoalan yang perlu diselesaikan, perkara dapat mengandung  sengketa atau perselisihan  dimana  terdapat  tuntutan  hak  dan  kewajiban  dari satu  pihak  terhadap  pihak  lainnya  dan  perkara  yang  tidak  mengandung  sengketa  atau perselisihan  di  dalamnya.  Proses  penyelesaian  gugatan  sederhana  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  yang  diperbaharui  beberapa  ketentuan  dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.
Untuk menentukan gugatan itu merupakan perkara sederhana atau perkara biasa dapat dilihat berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, lingkup gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:
a. Cidera janji (wanprestasi) dan/atau
b. Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dengan  nilai  gugatan  materiil  maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Dengan  ketentuan  nilai  materiil  gugatan  yang  berbeda,  tidak  menjamin  semua  gugatan yang diajukan dengan nilai materiil kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan gugatan perkara sederhana, tentu hal ini akan diperiksa terkait domisili pihak, isi gugatan  dan  pembuktian  yang  diajukan,  serta  hal  lainnya  yang  mencakup  ketentuan  dari gugatan sederhana itu sendiri.
Dalam  menyelesaikan  gugatan  perkara  sederhana  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri Tebo Kelas II, pihak pengadilan juga berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah  Agung  mengenai  gugatan  sederhana,  namun  proses  yang  dilalui  mempunyai karakteristik tersendiri, karena berbeda  dengan proses penyelesaian pada perkara  perdata biasa.  Dengan  batas  waktu  25  hari  sejak  sidang  pertama  hingga  putusan,  dan  dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 perkara yang tidak termasuk ke dalam kategori gugatan sederhana diantaranya :
a. perkara  yang  penyelesaian  sengketanya  dilakukan  melalui  pengadilan  khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
b. sengketa hak atas tanah.
30 Wawancara dengan Lady Arianita, Hakim Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, Tanggal 13 April 2023.
Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2  Tahun  2015  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2019,  Pengadilan  Negeri  Tebo  Kelas  II  telah  membuka  dan  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  pencari  keadilan  untuk  menyelesaikan  masalahnya  melalui  jalur gugatan  sederhana.  Jika  dilihat  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  jumlah  gugatan sederhana yang diajukan selama 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 sampai tahun 2022  sebanyak  137  perkara.  Berikut  ini  penulis  sajikan  dalam  bentuk  tabel  jumlah perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II untuk periode tahun 2020-2022.
Tabel 2 Daftar Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2020-2022 No. Tahun Jumlah Perkara Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Perkara PMH 1 2020 38 perkara 38 Perkara - 2 2021 56 perkara 54 Perkara 2 Perkara 3 2022 43 perkara 43 Perkara - * Sumber Data Pengadilan Negeri Tebo Kelas II

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini  menyimpulkan sebagai berikut:
1. Penyelesaian  Gugatan  perkara  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Tebo  II  sudah sesuai  ketentuan  yang  ada  di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  yang  diantaranya  yaitu  pendaftaran gugatan  secara  mandiri  dengan  mengisi  blanko  yang  telah  disediakan  di Pengadilan, dan saat ini pendaftaran sudah bisa secara elektronik melalui sistem E-Court.  Setelah  mendaftar  dan  membayar  biaya  perkara,  ketua  pengadilan menunjuk  hakim  untuk  memeriksa  dan  menangani  perkara  yang  dibantu  oleh panitera,  panitera  memeriksa  isi  petitum  gugatan  yang  diajukan,  selanjutnya hakim  menentukan apakah perkara  tersebut  penyelesaiannya  pernah dilakukan di  pengadilan  khusus  atau  tidak,  jika  pernah  maka  gugatan  akan  ditolak  dan dihapus dari buku register perkara, jika tidak maka hakim akan menentukan hari sidang  pertama.  Untuk  proses  penyelesaian  gugatan  perkara  sederhana  di pengadilan  Tebo  terkendala  pada  proses  pendaftaran  yang  memakan  waktu dikarenakan masih ada pihak yang belum paham mengenai persyaratan, dan cara
pengajuan gugatan, serta dengan sistem online menggunakan E-Court masih ada pihak  yang  tidak  bisa  mengaplikasikan  email,  untuk  proses  sidang  terkendala karena  pihak  yang  sulit  dikoordinir  sehingga  membuat  hakim  kesulitan  dalam menyelesaikan perkara dalam waktu yang relatif singkat.
2. Pelaksanaan  Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Tebo  Kelas  II  untuk kriteria  gugatan  yang  diselesaikan,  sudah  memenuhi  ketentuan  yaitu  gugatan yang mencakup cidera janji (wanprestasi), dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH)  yang  nilai  gugatan  materiil  nya  maksimal  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus juta  rupiah),  mengenai  batas  waktu  penyelesaian  gugatan  perkara  sederhana, terdapat gugatan yang melewati batas waktu pada tahun 2021 yaitu 36 hari sejak sidang pertama tanpa adanya pengajuan keberatan dari pihak berperkara dengan perkara  Nomor  18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt  dan  keterlambatan  penyelesaian perkara  tersebut  menjadi  wewenang  hakim  namun  tetap  dalam  pengawasan ketua pengadilan, dilihat dari kesesuaian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  dengan  penerapan  di  Pengadilan  Negeri  Tebo  Kelas  II  sudah  cukup efektif.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Handoko Duwi, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2015. Muhammad Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Saleh M dan Mulyadi Lilik, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 2012.
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Ali Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia - Penyebab dan Solusinya , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel (edisi revisi), Mirra buana media, Yogyakarta, 2020.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2020.
Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar maju, Bandung, 2008.
Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek ,  Mandar Maju, Bandung, 2009.
Ridwan, A Halim, Hukum Acara perdata dalam tanya jawab , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata , Liberty, Yogyakarta, 2006.
Wahju, Muljono, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
Asikin, Zainal, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Prenadamedia Grup, Mataram, 2019.
R Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR,RBg dan Yurisprudensi , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  dan Kehakiman
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Republik  Indonesia,  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  perihal  Perkara  Gugatan
Sederhana.
Republik  Indonesia,  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  perihal  Perkara  Gugatan
Sederhana.