## SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRITERIA DAN POLA PEMIDANAAN

## Irfan Ardiansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda Pekanbaru irfan_stihpb@yahoo.com .

## Abstract
Perpetrators  in  the  development  of criminal law, not only carried by humans as subjects of law, but also carried out by the corporation.  Criteria  against  criminal  acts of  the  corporation,  which  is  to  determine the presence or absence of corporate crimes are: First, is there any act or omission (not doing)  from  someone  associated  with his  work  or  for  other  reasons  work  in  the legal  entity.  Second,  whether  the  act  or omission  done  in  accordance  with  normal business  corporation.  Third,  whether  the action profitable corporation. Fourth, if the corporation  is  able  to  decide  such  actions have to take place or not. Fifth, whether the action is accepted or generally accepted by the corporation.Criminal prosecution against the  criminal  corporations  should  consider arranging  effective  deterrent  for  corporate crime can damage the joints of the economic life of a nation and can endanger the survival of a nation.
Keywords:  criminal  acts,  corporation, criminal acts of the corporation.

## Abstrak
Pelaku kejahatan dalam perkembangan hukum pidana, tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, tapi juga dilakukan oleh korporasi. Kriteria terhadap tindak pidana korporasi, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya kejahatan korporasi adalah: Pertama, adakah  perbuatan  atau  omisi  (tidak  berbuat)  dari  seseorang  yang berkaitan dengan pekerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum. Kedua, apakah perbuatan atau omisi yang dilakukan sesuai  dengan  bisnis  normal  korporasi.  Ketiga,  apakah  perbuatan tersebut  menguntungkan  korporasi.  Keempat,  apakah  korporasi mampu  memutuskan  perbuatan  tersebut  harus  terjadi  atau  tidak. Kelima, apakah perbuatan tersebut diterima atau biasanya diterima oleh korporasi. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus mempertimbangkan upaya effective deterrent karena kejahatan korporasi  dapat  merusak  sendi-sendi  kehidupan  perekonomian suatu bangsa dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa.
Kata kunci: Tindak Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korporasi
Pendahuluan M enurut  Moeljatno,  perbuatan-perbuatan  pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi atas kejahatan ( misdrijven ).dan.pelanggaran.( overtredingen ). 1 .Tindak.pidana. umumnya terjadi karena adanya unsur niat, unsur kesempatan pelaku tindak pidana dan unsur korban tindak pidana, dengan rumusan sebagai berikut: Bila salah satu unsur tidak ada, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Unsur niat pelaku tindak pidana ada, tetapi unsur kesempatan pelaku tindak pidana tidak ada,
1 . .Moeljatno,. Asas-asas Hukum Pidana ,.Rineka.Cipta,.Jakarta,.2008,.hlm..
78.
walaupun korban ada, maka tidak akan terjadi tindak pidana  karena  korban  memiliki  keamanan  kedalam dan  keamanan  keluar  yang  sangat  ketat  baik  fisik maupun  non  fisik.  Demikian  juga  walaupun  unsur kesempatan dan korban ada, tetapi unsur niat pelaku tindak  pidana  tidak  ada,  maka  tindak  pidana  tidak akan terjadi, juga tidak akan terjadi tindak pidana, bila tidak ada kesempatan pelaku tindak pidana walaupun unsur niat dan unsur korban ada. 2
Pelaku  kejahatan  dalam  perkembangan  hukum pidana, tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek  hukum,  tapi  juga  dilakukan  oleh  korporasi. Desain hukum pidana Indonesia juga mengadopsi dan mengakui  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana, sebagaimana  yang  ada  di  RUU  KUHP  yang  telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun  hal  tersebut  belum  atau  tidak  diakui dalam  KUHP  yang  berlaku  saat  ini.  Disejajarkannya individu dan korporasi sebagai subyek hukum pidana memiliki makna, bahwa keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban  secara  sendiri-sendiri,  bukan alternatif.  Dasar  pemikiran  pertanggungjawaban pidana  individual  lebih  ditujukan  sebagai  akibat perbuatan  individu  yang  mengakibatkan  adanya kerugian bagi orang lain atau kelompok lain. Kepada korporasi lebih ditujukan untuk ’’mengganti” kerugian yang  ditimbulkan  dalam  kerangka  menciptakan  rasa keadilan  bagi  masyarakat  yang  hak-haknya  telah terkorbankan. Di dalam perkembangannya korporasi tidak sekedar sebagai subyek hukum perdata, namun telah  bergeser  menjadi  subyek  hukum  pidana. Ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya. Kejahatan korporasi  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan kerah  putih  ( white  collar  crime) sebagai  kejahatan yang terorganisir. 3 Istilah lain yang muncul dan terkait dengan  tindak  pidana  kerah  putih,  tindak  pidana
2 . Abdussalam, Victimology, PTIK,  Jakarta,  2010,  hlm. 259.
3 Sistem Pemidanaan dalam Pidana Ekonomi, dalam: http:// www.google.com/url?q=http://www.Komisi  hukum.go.id/index. php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcateg ory%26download%3D10:sistem-pemidanaan-dalam-pidana- ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian-2010&sa=U&ei=wWFTU_ iCC9GjiAeB7Icg  Bw&ved=0CBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1Mihnx FYZgVPE12O4J8DLlw, diakses tanggal 8 Februari 2017.
ekonomi, dan tindak pidana korporasi adalah “tindak pidana bisnis”, yang oleh Conklin dirumuskan bahwa unsur-unsur Business Crimes adalah sebagai berikut.
1.  Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2.  Dilakukan  oleh  seseorang  atau  korporasi  di dalam  pekerjaannya  yang  sah  atau  di  dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3.. Bertujuan.untuk.memperoleh.uang.atau.kekayaan,. menghindari  pembayaran  atau  menghindari kehilangan. atau. kerugian. kekayaan,. atau. memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi. 4
Mengungkap  kejahatan  korporasi  bukan sesuatu yang sederhana karena tingkat kompleksitas dan  kerumitannya.  Kejahatan  kerah  putih  ( white collar  crime )  dan  kejahatan  korporasi  ( corporate crime )  lebih  serius  daripada  tindak  pidana  lainnya seperti  pembobolan  ( burglary ). dan. perampokan. ( robbery ).  Pemikiran  mengenai  kejahatan  korporasi menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, khususnya hukum pidana. Dalam pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin universitas delinquere non  potest (korporasi  tidak  mungkin  melakukan tindak  pidana).  Pemikiran  ini  dipengaruhi,  bahwa keberadaan  korporasi  di  dalam  hukum  pidana hanyalah fiksi hukum tidak mempunyai mind , sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk  dapat  dipersalahkan  secara  pidana  (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/Tindak pidana mensyaratkan  adanya  kesalahan  ( mens  rea )  selain adanya  perbuatan  ( actus  reus ). atau. dikenal. dengan. ( actus non facit reum, nisi mens sit re ). 5
4 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum ,. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3-4.
5 Sistem Pemidanaan dalam Pidana Ekonomi, dalam: http:// www.google.com/url?q=http://www.komisi  hukum.go.id/index. php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcateg ory%26download%3D10:sistem-pemidanaan-dalam-pidana- ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian-2010&sa=U&ei=wWFTU_i CC9GjiAeB7ICgBw&ved=0CBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1MihnxF YZgVPE12O4J8DLlw, diakses tanggal 8 Februari 2017.
..
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
Pada tahun 1955 pembuat undang-undang yang terkait dengan Tindak Pidana Ekonomi sudah merasa perlu secara tegas menyimpang dari asas umum Pasal 59  KUHP,  untuk  dapat  memuat  dan  menjatuhkan pidana kepada korporasi (di samping pengurusnya). 6 . Sebelum  tahun  1955,  suatu  tindak  pidana  hanya dapat  dilakukan  oleh  orang-orang.  Akan  tetapi, pendirian ini sudah lama ditinggalkan untuk beberapa delik  tertentu,  seperti  pada  tindak  pidana  ekonomi (Undang-Undang. Nomor. 7. Tahun. 1955),. walaupun. pada  saat  itu  masih  digunakan  istilah  suatu  badan hukum,  suatu  perseroan,  suatu  perserikatan  orang, atau  yayasan,  sebagai  istilah  lain  dari  korporasi.  Hal ini  membuktikan  pengaturan  mengenai  keterlibatan suatu  korporasi  dalam  tindak  pidana  sebenarnya bukanlah  hal  baru,  melainkan  sudah  sejak  lama dipikirkan oleh penyusun undang-undang. 7

## Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  diuraikan  masalah dalam  lingkup  kriteria  terhadap  tindak  pidana korporasi, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi  yang  disertai  dengan  contoh  kasus,  dan solusi dalam mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilihat  dari  jenisnya  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Sedangkan  dilihat  dari sifatnya,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Objek penelitian ini adalah terkait dengan kriteria terhadap tindak  pidana  korporasi,  pemidanaan  terhadap pelaku tindak pidana korporasi, dan solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya  dalam  bentuk  data  sekunder.  Analisis  data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
6 Johny Krisnan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , dalam: http:// eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny_Krisnan.pdf, diakses tanggal 8 Februari 2017.
7 . .Edi.Yunara,. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 55.
Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

## Pembahasan

## Kriteria terhadap Tindak Pidana Korporasi
Dalam  perkembangan  hukum  pidana  di Indonesia,  ketentuan-ketentuan  pidana  di  luar KUHP telah memperluas pelaku tindak pidana, yaitu tidak  hanya  terbatas  kepada  manusia  tetapi  juga kepada  korporasi.  Perkembangan  ini  sejalan  dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. 8 . Berdasarkan  hal  ini,  semula  yang  dapat  melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang- undang tentang Perbankan). 9
Tindak pidana korporasi harus dipahami berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan subjek hukum manusia. Sehingga perlakuan hukum pidana terhadap kedua subjek hukum itu adalah berbeda. Dalam hal ini harus dipahami bahwa tindak pidana korporasi harus dipahami sebagai tindak pidana yang dilakukan secara organisatoris  yang  melibatkan  beberapa  pihak  yang saling berkepentingan. 10
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  hanya pengurus,  dan  ada  pula  yang  menyatakan  korporasi sebagai subjek dan dapat dipertanggungjawabkan. 11
Sejak tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak aparat penegak hukum lain agar mulai berupaya menjerat korporasi yang diduga melakukan
8 . Sutan. Remy. Sjahdeini,. Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi , PT Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 31-32.
9 . .J.E..Sahetapy,. Problematika Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif , Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2011, hlm. 6.
10 . .Roni.Wiyanto,. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia , CV Mandar.Maju,.Bandung,.2012,.hlm..19.
11 Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana ,.PT.Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 223-225.
UIR Law Review    Volume 03, Nomor 01, April 2019
tindak pidana korupsi. Faktanya, selama ini pihak yang kerap meraup keuntungan dalam perkara korupsi dan perkara  lain  adalah  korporasi.  Selama  ini  hanya  ada dua kasus korupsi yang menghukum korporasi yakni kasus  korupsi  yang  dilakukan  PT  Giri  Jaladhi  Wana di  PN  Banjarmasin  dan  sebuah  kasus  yang  diusut Kejaksaan Negeri Bandung. 12
Prinsip-prinsip  penting  yang  layak  diketahui terutama bagi aparat penegak hukum ketika menangani tindak  pidana  yang  diduga  dilakukan  pengurus korporasi  sekaligus  korporasinya  sebagaimana  yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun. 2016. tentang. Tata. Cara. Penanganan. Perkara. Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  (selanjutnya  disebut Perma 13/2016), yaitu:
1.  Proses  pemanggilan  dan  pemeriksaan  terhadap korporasi  dan  atau  pengurusnya  sebagai tersangka.
2.  Syarat surat dakwaan.
3.  Pemisahan  pertanggungjawaban  (kesalahan) pidana antara korporasi dan pengurusnya.
4.  Pengaturan sanksi pidana korporasi.
5.  Sistem  pembuktian  penanganan  tindak  pidana korporasi ini. 13
Perma  13/2016  diteken  (disahkan)  Ketua  MA, M.  Hatta  Ali  pada  21  Desember  2016  dan  baru diundangkan  pada  29  Desember  2016.  Perma  ini sebagai pedoman aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan  hukum  terkait  prosedur  penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau pengurusnya.  Selama  ini  berbagai  Undang-Undang (UU)  tertentu  telah  menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan
12 ASH/RFQ, ASH/RFQ, Menjerat Korporasi Jahat: Prinsip Penting dalam Penanganan Kejahatan Korporasi , dalam: http://www.hukumon- line.com/berita/baca/lt588750c7ec01c/prinsip-penting-dalam- penanganan-kejahatan-korporasi,  diakses  tanggal  8  Februari 2017.
13 ASH/RFQ, ASH/RFQ, Menjerat  Korporasi  Jahat:  Prinsip  Penting  da- lam Penanganan Kejahatan Korporasi , dalam: http://www.huku- monline.com/berita/baca/lt588750c7ec01c/prinsip-penting-da- lam-penanganan-kejahatan-korpoasi,  diakses  tanggal  8  Februari 2017.
negara  dan  atau  masyarakat.  Namun,  sangat  minim diproses  ke  pengadilan  lantaran  belum  ada  hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan  khususnya  dalam  merumuskan  surat dakwaan bagi entitas korporasi. 14
Perma  Pidana  Korporasi  ini  berisi  rumusan kriteria  kesalahan  korporasi  yang  dapat  disebut melakukan  tindak  pidana;  siapa  saja  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan  atau  pengurus  korporasi;  tata  cara  persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan  putusan. Dalam  hal  kriteria  kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
1.  Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari  tindak  pidana  tertentu  atau  tindak  pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2.  Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3.  Korporasi  tidak  mengambil  langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan  memastikan  kepatuhan  ketentuan  hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. 15
Semula,  suatu  kejahatan  hanya  dipahami  dan dipersepsi  sebatas  pada  kejahatan  konvensional. Namun,  dengan  munculnya  teori  baru  yang diperkenalkan.oleh.Edwin.H..Sutherland.di.hadapan. American  Sociological  Society . tahun. 1939,. yaitu. apa  yang  disebut  dengan white-collar  crime . telah. menambah  perbendaharaan  tentang  perkembangan suatu  kejahatan,  termasuk  kejahatan  korporasi. Namun  demikian,  bukan  berarti  pemahaman masyarakat  terhadap  kejahatan  korporasi  sudah berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan korporasi  itu  sendiri.  Dewasa  ini,  masih  banyak masyarakat yang menganggap bahwa kejahatan yang 14 Agus Sahbani, Agus Sahbani, Agus  Sahbani, Begini  Prosedur  Penanganan  Pidana Korporasi , dalam: http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana- korporasi, diakses tanggal 8 Februari 2017.
15 Agus Sahbani, Agus Sahbani, Agus  Sahbani, Begini  Prosedur  Penanganan  Pidana Korporasi , dalam: http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana- korporasi, diakses tanggal 8 Februari 2017.
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
sebenarnya  adalah  kejahatan  konvensional  seperti perkosaan, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya, dan bukan kejahatan korporasi. Ditambah lagi, berita di  berbagai  media  massa  yang  lebih  menonjolkan jenis-jenis  kejahatan  konvensional  dibandingkan kejahatan korporasi. 16
Tindak. pidana. dapat. dilakukan. oleh. orang- perorangan  atau  oleh  korporasi.  Pidana  terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
1.  Badan  hukum,  perseroan,  perkumpulan,  atau yayasan;
2.  Mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana  atau  yang  bertindak  sebagai  pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
3.  Kedua-duanya. 17
Bentuk-bentuk  kejahatan  korporasi,  antara  lain meliputi beberapa hal berikut.
1.  Pelanggaran di bidang administratif, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contoh  membangun  fasilitas  pengendalian pencemaran.lingkungan.
2.  Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak  dan  kimia,  yaitu  seperti  pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan  pengendalian  polusi,  baik  polusi udara.maupun.air.
3.  Pelanggaran  di  bidang  keuangan  meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkap pelanggaran tersebut, seperti penyuapan  di  bidang  bisnis,  sumbangan  politik secara  tidak  sah,  dan  pembayaran  (suap)  untuk pejabat-pejabat  asing,  penghindaran  pajak,  dan lain-lain.
16 M.  Arief  Amrullah, Kejahatan  Korporasi ,. Bayumedia. Publishing, Malang, 2006, hlm. v.
17 C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004), . Pradnya. Paramita,. Jakarta,. 2007,. hlm.. 90.
4.  Pelanggaran  perburuhan  dapat  dibagi  menjadi empat tipe utama, yaitu diskriminasi tenaga kerja (ras,  jenis  kelamin,  atau  agama),  keselamatan pekerja,  praktik  perburuhan  yang  tidak  sehat, upah.dan.pelanggaran.jam.kerja..
5.  Praktik  perdagangan  yang  tidak  jujur  meliputi bermacam-macam  penyalahgunaan  persaingan (antara  lain  monopolisasi,  informasi  yang  tidak benar,  diskriminasi  harga),  iklan  yang  salah  dan menyesatkan  merupakan  hal  penting  dalam praktik praktik perdagangan tidak jujur. 18
Menurut  Shapiro  kejahatan  korporasi  adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu  dengan  bidang  (pekerjaan)  yang  berbeda. Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi,  jika  pejabat  atau  pengurus  korporasi melakukan  pelanggaran  hukum  untuk  kepentingan korporasi. 19
Salah  satu  bentuk  kejahatan  korporasi  adalah kejahatan  di  bidang  perbankan.  Dengan  adanya kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  (bank sebagai pelaku kejahatan), menunjukkan telah terjadi perkembangan mengenai pelaku kejahatan di bidang perbankan  dan  korbannya.  Jika  semula  hanya  bank yang  dianggap  sebagai  “sasaran”  atau  target  pelaku kejahatan, dalam perkembangannya, bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai “pelaku” kejahatan ekonomi  di  bidang  perbankan.  Kejahatan  di  bidang perbankan,  sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan ekonomi  dengan  tanpa  menggunakan  kekerasan, namun  dampaknya  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan  kejahatan  konvensional.  Pelakunyapun berkembang, semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah  manusia,  namun  dengan  adanya  temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-Undang tentang Perbankan). 20
18 M. Arief Amrullah, Op. Cit., hlm..126-127.
19 J.E.  Sahetapy  (Penanggung  Jawab), Problematika Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif , Komisi Hukum Nasional RI,.Jakarta,.2011,.hlm..6.
20 . . Ibid., hlm. 4-6.
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
Sering  kali  orang  penasaran  dengan  banyaknya berita  tentang  terjadinya  kejahatan  korporasi, tapi  jarang  orang  mendengar  korporasi  menjadi tersangka,  terdakwa,  dan  terpidana.  Pemahaman atas  anatomi  atau  ilmu  urai  tentang  struktur  tubuh kejahatan korporasi dibutuhkan agar pendayagunaan alat-alat  bukti  dapat  diarahkan  ke  sasaran  yang tepat.  Kejahatan  korporasi  harus  diberantas  karena dimensi kerugiannya sangat luas, bisa dialami negara, konsumen,  pemegang  saham  yang  tidak  bersalah, karyawan,  perusahaan  saingan,  dan  masyarakat.  Itu bergantung  pada  jenis  kejahatannya.  Sangat  ironis dan tidak adil apabila ada suatu korporasi yang telah diuntungkan. oleh. kejahatan. atau. mungkin. dijadikan. alat  untuk  melakukan  atau  menampung  hasil kejahatan, tapi tidak dituntut atau malah dibebaskan dan hanya pengurusnya yang dipidana. 21
Korporasi  adalah  kumpulan  terorganisasi  dari orang  dan/atau  kekayaan,  baik  merupakan  badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam berbagai perundang-undangan,  digunakan  berbagai  istilah untuk  menggambarkan  adanya  korporasi,  misalnya, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, BUMN/BUMD, badan usaha yang berbentuk firma, dan persekutuan  komanditer.  Perdebatan  teoretis  yang bersumber dari doktrin bahwa korporasi merupakan entitas yang tidak memiliki hati nurani atau sikap batin tidak  dapat  menjadi  subjek  pertanggungjawaban pidana.(doktrin. societas delinquere non potest ) sudah terselesaikan.  Teori  identifikasi  yang  menyatakan semua  tindakan  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan orang-orang  yang  dapat  diidentifikasikan  sebagai organisasi ialah mereka yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan  atau  keuntungan  korporasi.  Dalam yurisprudensi  di  Belanda,  muncul  teori  atau  kriteria kepelakuan  fungsional  untuk  menentukan  ada  atau tidaknya  kejahatan  korporasi.  Pertama,  adakah perbuatan atau omisi (tidak berbuat) dari seseorang
21 Muladi  -  Guru  Besar  Emeritus  FH  Undip, Anatomi Kejahatan Korporasi , dalam: http://metrotvnews.com/ read/2016/02/19/486893/anatomi-kejahatan-korporasi,  diakses tanggal 8 Februari 2017.
yang  berkaitan  dengan  pekerjaannya  atau  untuk alasan  lain  bekerja  dalam  badan  hukum.  Kedua, apakah  perbuatan  atau  omisi  yang  dilakukan  sesuai dengan  bisnis  normal  korporasi.  Ketiga,  apakah perbuatan  tersebut  menguntungkan  korporasi. Keempat,  apakah  korporasi  mampu  memutuskan perbuatan tersebut harus terjadi atau tidak. Kelima, apakah  perbuatan  tersebut  diterima  atau  biasanya diterima oleh korporasi. 22
Hukum acara pidana tentang kejahatan korporasi secara umum dapat berpedoman pada Pasal 20 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  berikut.  Pertama, dalam. hal. tuntutan. pidana. dilakukan. terhadap. korporasi,  korporasi  tersebut  diwakili  pengurus. Kedua,  pengurus  dapat  diwakili  orang  lain.  Ketiga, hakim dapat memberikan perintah supaya pengurus korporasi  menghadap  sendiri  di  pengadilan  dan dapat  memerintahkan  pengurus  tersebut  dibawa ke  sidang  pengadilan.  Empat,  dalam  hal  tuntutan pidana yang dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk  menghadap  dan  penyerahan  surat  panggilan itu  disampaikan  kepada  pengurus  di  tempat  tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  biasanya denda  dan  tindakan  tata  tertib  sebagai  pidana tambahan  yang  bersifat  umum  dan  khusus.  Pada akhirnya  dapat  dikatakan,  suatu  kebenaran  bahwa korporasi  memang  tidak  mempunyai  hati  nurani, tetapi korporasi yang dipimpin orang-orang yang hati- hati dan selalu mendengarkan suara hati ialah suatu korporasi yang berhati nurani. 23

## Pemidanaan  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korporasi
Menurut. Muladi,. dalam. mendudukkan. hukum. pidana  sebagai primum  remidium khususnya 22 Muladi  -  Guru  Besar  Emeritus  FH  Undip, Anatomi Kejahatan
Korporasi , dalam: http://metrotvnews.com/ read/2016/02/19/486893/anatomi-kejahatan-korporasi,  diakses tanggal 8 Februari 2017.
23 Muladi  -  Guru  Besar  Emeritus  FH  Undip, Anatomi Kejahatan Korporasi , dalam: http://metrotvnews.com/ read/2016/02/19/486893/anatomi-kejahatan-korporasi,  diakses tanggal 8 Februari 2017.
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
terhadap  pemidanaan  terhadap  korporasi,  maka perlu mempertimbangkan upaya effective deterrent ,. yaitu  karena  kejahatan  korporasi  dapat  merusak sendi-sendi  kehidupan  perekonomian  suatu  bangsa dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa.  Meskipun  demikian,  penggunaan  hukum pidana  sebagai primum  remidium harus  dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  52  RKUHP tahun  2012,  ditentukan  bahwa  hal-hal  yang  harus pertimbangan  sebelum  menjatuhkan  pidana  bagi korporasi adalah sebagai berikut:
1.  Dalam  mempertimbangkan  suatu  tuntutan pidana,  harus  dipertimbangkan  apakah  bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih  berguna  daripada  menjatuhkan  pidana terhadap suatu korporasi.
2.  Pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  di  atas harus dinyatakan dalam putusan hakim. 24
Sebelum  diuraikan  salah  satu  contoh  kasus pemidanaan  terhadap  korporasi,  diuraikan  terlebih dahulu  fakta  hukum  berupa  hapusnya  kewajiban korporasi  dalam  hal  memberikan  ganti  rugi  pada kasus  pembakaran  lahan  di  Palembang.  Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut.
Komisi  Yudisial  (KY)  belum  bisa  bergerak memeriksa apakah ada pelanggaran kode etik hakim yang  dilakukan  Parlas  Nababan  dalam  mengadili sidang  perdata  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Pengadilan  Negeri  Palembang.  Menurut  Komisioner KY  Farid  Wajdi,  yang  dipersoalkan  saat  ini  adalah putusan hakim yang tidak bisa disentuh oleh KY. Lain halnya kalau ada indikasi, misalnya hakim melakukan pelanggaran kode etik atau ada perilaku hakim yang menyimpang ketika melalukan proses persidangan. Di sisi lain, KY tidak memiliki informasi yang cukup terkait proses  persidangan  kasus  ini.  Pasalnya,  sejak  awal tidak  ada  permintaan  kepada  KY  untuk  memantau jalannya persidangan. Menurut dia, seharusnya sejak
24 J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional , Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2013, hlm. 104.
awal.diajukan.permintaan.permohonan.pemantauan. persidangan  dari  pihak  penggugat  atau  pihak lainnya  yang  terkait  dengan  persidangan  tersebut. Sebelumnya, gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai  Rp  7,8  triliun  ditolak  oleh  majelis  hakim Pengadilan  Negeri  Palembang.  Hakim  menganggap tuduhan  yang  diberikan  kepada  perusahaan  tidak bisa dibuktikan. Parlas Nababan sebagai ketua majelis hakim  dalam  pembacaan  putusan  sidang  terbuka di  Palembang,  Rabu  (30/12/2015),  menyatakan bahwa  selain  menolak  gugatan,  pihak  penggugat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  juga  diwajibkan  membayar  biaya  perkara sebesar  Rp  10.521.000.  Salah  satu  pertimbangan putusan  hakim  adalah  lahan  yang  terbakar  masih dapat.ditanami. 25
Selanjutnya,.terkait.dengan.pemidanaan.terhadap. korporasi, khususnya dalam kasus pembakaran lahan, dapat diuraikan sebagai berikut.
Korespondensi  aktif  antara  Komisi  untuk  Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dengan tujuh Kejaksaan Tinggi menemukan detail penanganan hukum terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan 2015.  Koordinator  Kontras  Haris  Azhar  menutukran pihaknya  melakukan  korespondensi  aktif  dengan tujuh  Kejati  dengan  menggunakan  mekanisme  UU Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP).   Kejati  tersebut antara lain berada di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Selatan,  dan Kalimantan Timur. Namun demikian, satu Kejati pada provinsi  Sumatera  Selatan  cukup  mengecewakan karena tidak memberikan jawaban. Padahal Provinsi Sumatera  Selatan  memiliki  kasus  kebakaran  hutan dan  lahan  yang  cukup  serius  yaitu,  luasan  lahan yang  masuk  ke  lingkup  pidana  lingkungan  seluas 3864,2 Ha dengan menjerat empat korporasi dan 24 perseorangan. 26
25 Nabilla  Tashandra, Hakim  Menangkan  Perusahaan  di Kasus Kebakaran Hutan,KY Tak Bisa Turun Tangan , dalam: http:// nasional.kompas.com/read/2016/01/04/19485161/Hakim. Menangkan.Perusahaan.di.Kasus.Ke  bakaran.Hutan.KY.Tak.Bisa. Turun.Tangan, diakses tanggal 8 Februari 2017.
26 Andhina  Wulandari  (Editor),  Pembakaran  Hutan  dan Lahan:  Ini  Hasil  Detail  Penanganan  Hukum  6  Kejaksaan  Tinggi,
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
Dalam  informasi  yang  diberikan  oleh  Kejati, Kontras menemukan sejumlah keterangan penting: 1.  Terdapat total 72 perseorangan dan 10 korporasi yang. akan. diperkarakan. di. pengadilan. dengan. sebelumnya  korespondensi  dengan  beberapa Polda  di  Indonesia  menemukan  total  205 perseorangan dan 19 korporasi.
2.  Pada  Provinsi  Riau  terdapat  4  korporasi  dan  4 perseorangan yang menjadi subyek hukum.
3.  Provinsi Jambi terdapat 1 korporasi dan 11 pelaku perorangan dimana terdapat 1 orang yang sudah meninggal dunia dan dijadikan subjek hukum.
4.  Provinsi  Kalimantan  Selatan  setidaknya  2 perusahaan korporasi dan 7 pelaku perseorangan telah dijadikan tersangka.
5.  Provinsi  Kalimantan  Tengah  menjerat  dengan angka paling banyak, yaitu 40 pelaku perseorangan dan 2 pelaku korporasi dengan 3 orang meninggal dunia  yang  dijadikan  subjek  hukum,  Provinsi Kalimantan  Timur  terdapat  setidaknya  7  pelaku perseorangan.
6.  Provinsi  Kalimantan  Barat  setidaknya  5  pelaku perseorangan terlibat dalam kejahatan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan  informasi  menarik  karena  sebelumnya Korespondensi  KIP  antara  Polda  Kalimantan Barat tidak memberikan jawaban apapun, tetapi Kejati  Kalbar  memberikan  informasi  5  perkara perorangan sudah masuk ke tahap P-19.
7.  Mayoritas  perkara  dituntut  menggunakan kombinasi  pasal  yang  diatur  dalam  UU  No. 39/2014  tentang  Perkebunan,  UU  No.  32/2019 tentang.Perlindungan.dan.Pengelolaan.Lingkungan. Hidup,  UU  No.  18/2013  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan walaupun di  Kalimantan  Tengah  menggunakan  beberapa Peraturan Daerah No. 5/2003, No. 15/2010, dan No. 5/2013. 27 dalam:  http://bisnis.com/kabar24/read/20160317/16/528913/ pembakaran-hutan-dan-lahan-ini-hasil-detail-penanganan- hukum-6-kejaksaan-tinggi, diakses tanggal 8 Februari 2017.
27 Andhina  Wulandari  (Editor),  Pembakaran  Hutan  dan Lahan:  Ini  Hasil  Detail  Penanganan  Hukum  6  Kejaksaan  Tinggi, dalam:  http://bisnis.com/kabar24/read/20160317/16/528913/
Sebagai bagian penutup pada bagian ini, diuraikan salah  satu  contoh  kasus  pemidanaan  terhadap korporasi dalam perkara Nomor: 286/PID.SUS/2014/ PT.PBR, yaitu sebagai berikut.
Salah  satu  isi  putusan  Majelis  Hakim  tersebut di atas adalah menyatakan Terdakwa, yaitu PT. Adei Plantation and Industry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 28

## Solusi  Mengatasi  Permasalahan  dalam  Lingkup Tindak Pidana Korporasi
Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dalam formulasi hukum pidana di Indonesia saat ini secara umum menganut doktrin vicarious  liability ,  sehingga  pertanggungjawaban pidana  dikenakan  kepada  pejabat  senior  atau pemimpin badan hukum publik saja. Hal ini berimbas pada  jenis  sanksi  pidana  yang  belum  berorientasi pada  korban.  Korporasi  publik  belum  diposisikan sebagai  pengampu  pertanggungjawaban  pidana secara  langsung  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh korporasi publik. 29
Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik terhadap korban tindak pidana korporasi  publik  dalam  kebijakan  formulasi  hukum pidana  di  Indonesia  yang  akan  datang  diharapkan menempatkan  korporasi  publik,  sebagai  pihak  yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara  langsung dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi  publik.  Disamping  itu,  jenis  pidana  yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar. 30
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  harus  segera diakomodir  kebijakan  formulasi  hukum  pidana pembakaran-hutan-dan-lahan-ini-hasil-detail-penanganan- hukum-6-kejaksaan-tinggi, diakses tanggal 8 Februari 2017.
28 Selengkapnya lihat salinan putusan dalam Perkara Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.PBR, hlm. 9-66.
29 J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional ,. Loc. Cit., hlm. 104. 30 . . Ibid., hlm. 104-105.
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik secara tegas, yang tidak hanya menempatkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat senior atau pemimpin korporasi publik, namun juga bagi korporasi publik itu sendiri dalam RKUHP untuk merevisi KUHP yang  berlaku  saat  ini.  Lebih  lanjut,  perlu  dilakukan sinkronisasi  pengaturan  antara  Undang-Undang Khusus  di  luar  KUHP  yang  didalamnya  mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar  lebih  lanjut  terkait  dengan  perkembangan konsep  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  bagi korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban. 31
Meskipun  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh korporasi  sangat  besar,  namun  hingga  kini  belum ada  badan  yang khusus  mencatat kerugian-kerugian yang  ditimbulkan  oleh  korporasi,  berbeda  halnya dengan kejahatan warungan (konvensional). Dengan meningkatnya  peranan  korporasi  di  masa-masa mendatang,  khususnya  dalam  masyarakat  industri, kejahatan  korporasi  akan  semakin  meningkat, lebih-lebih  dengan  kenyataan  kurangnya  perhatian terhadap  kejahatan  korporasi  yang  selama  ini dilakukan.  Keterlambatan  dalam  menghadapi kejahatan korporasi ini tidak lain akibat “kebodohan”. Penelitian-penelitian  tentang  kejahatan  korporasi mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat kurang mengenal terhadap kejahatan korporasi atau seringkali kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Akar ketidaktahuan masyarakat ini, antara lain oleh ketidaknampakan kejahatan korporasi yang  disebabkan  oleh  kompleksnya  kecanggihan perencanaannya  dan  pelaksanaannya  oleh  tidak adanya  atau  lemahnya  penegakan  dan  pelaksanaan hukum,  dan  oleh  lenturnya  sanksi  hukum  dan sanksi sosial, sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakkan  kembali  sentimen  kolektif  terhadap ikatan.moral. 32
31 . . Ibid., hlm. 104-105.
32 I.  S.  Susanto, Kriminologi ,  Genta  Publishing,  Yogyakarta, 2011,.hlm..125-126.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikemukakan beberapa  solusi  mengatasi  permasalahan  dalam lingkup  tindak  pidana  korporasi,  yaitu  sebagai berikut:
1.  Korporasi  publik  harus  diposisikan  sebagai pengampu  pertanggungjawaban  pidana  secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi  publik.  Hal  ini  berarti  menempatkan korporasi  publik,  sebagai  pihak  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  langsung  dalam tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan  berorientasi  pada  kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah.terlanggar.
2.  Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara  Undang-Undang  Khusus  di  luar  KUHP yang. di. dalamnya. mengatur. mengenai. pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan  RKUHP.  Perlu  diadakan  penelitian  dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep  mengenai  pertanggungjawaban  pidana bagi  korporasi  publik  dengan  pemidanaan  yang berorientasi pada kepentingan korban.
3.  Harus ada badan yang khusus mencatat kerugian- kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi.
Perlu  dilakukan  penelitian-penelitian  tentang kejahatan  korporasi  guna  mengenalkan  masyarakat terhadap  kejahatan  korporasi  atau  meningkatkan kesadaran  masyarakat  dari  ketidaktahuannya  atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan  perencanaannya,  pelaksanaannya,  dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
a.  Kriteria  terhadap  tindak  pidana  korporasi,  yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya kejahatan korporasi  adalah:  Pertama,  adakah  perbuatan atau  omisi  (tidak  berbuat)  dari  seseorang  yang berkaitan dengan pekerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum. Kedua, apakah perbuatan  atau  omisi  yang  dilakukan  sesuai dengan  bisnis  normal  korporasi.  Ketiga,  apakah perbuatan  tersebut  menguntungkan  korporasi. Keempat, apakah korporasi mampu memutuskan perbuatan  tersebut  harus  terjadi  atau  tidak. Kelima, apakah perbuatan tersebut diterima atau biasanya diterima oleh korporasi.
b.  Pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana korporasi  harus  mempertimbangkan  upaya effective  deterrent karena  kejahatan  korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian  suatu  bangsa  dan  dapat membahayakan  kelangsungan  hidup  suatu bangsa. Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai primum remidium harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif.
c.  Solusi  mengatasi  permasalahan  dalam  lingkup tindak pidana korporasi, yaitu:
1.  Korporasi  publik  harus  diposisikan  sebagai pengampu  pertanggungjawaban  pidana secara  langsung  atas  tindak  pidana  yang dilakukan oleh korporasi publik. Hal ini berarti menempatkan  korporasi  publik,  sebagai pihak  yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara  langsung  dalam  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  korporasi  publik,  disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik.  Disamping  itu,  jenis  pidana  yang dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  publik diharapkan  berorientasi  pada  kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang.telah.terlanggar.
2.  Perlu  dilakukan  sinkronisasi  pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang. di. dalamnya. mengatur. mengenai. pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi
publik  dengan  RKUHP.  Perlu  diadakan penelitian  dan  seminar  lebih  lanjut  terkait dengan  perkembangan  konsep  mengenai pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban.
3.  Harus  ada  badan  yang  khusus  mencatat kerugian-kerugian  yang  ditimbulkan  oleh korporasi.
4.  Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan  korporasi  guna  mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi  atau  meningkatkan  kesadaran masyarakat  dari  ketidaktahuannya  atas kejahatan  korporasi  yang  disebabkan  oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas, direkomendasikan  beberapa  hal  seperti  yang disebutkan di bawah ini:
a.  Kejahatan  yang  dilakukan  korporasi  tentunya beraneka  rupa,  akan  tetapi  pada  hakikatnya kejahatan korporasi adalah kejahatan yang terkait dengan. penyalahgunaan. wewenang. dalam. rangka membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan  di  bidang  ekonomi.  Oleh  karena itu, sudah seharusnya diberikan tindakan hukum yang  tegas  terhadap  korporasi  yang  melakukan kejahatan yang dilaksanakan atas dasar kebenaran dan.keadilan..
b.  Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara  Undang-Undang  Khusus  di  luar  KUHP yang. di. dalamnya. mengatur. mengenai. pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan  RKUHP.  Perlu  diadakan  penelitian  dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep  mengenai  pertanggungjawaban  pidana
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
bagi  korporasi  publik  dengan  pemidanaan  yang berorientasi pada kepentingan korban.
c.  Perlu  dilakukan  penelitian-penelitian  tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat  terhadap  kejahatan  korporasi atau  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan  oleh  kompleksnya,  kecanggihan perencanaannya,  pelaksanaannya,  dan  tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum,  dan  oleh  lenturnya  sanksi  hukum  dan sanksi sosial.

## Referensi
1.  Buku-buku
Abdussalam, Victimology, PTIK, Jakarta, 2010.
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana ,.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Budi.Suhariyanto,. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) , Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004), . Pradnya.Paramita,.Jakarta,.2007.
Edi.Yunara,. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2005.
I. S. Susanto, Kriminologi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
J.E.  Sahetapy  (Penanggung  Jawab), Problematika Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif , Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2011.
_____________,. Problematika  Pembaruan  Hukum Pidana  Nasional ,  Komisi  Hukum  Nasional  RI, Jakarta,.2013.
M.  Arief  Amrullah, Kejahatan  Korporasi ,. Bayumedia. Publishing, Malang, 2006.
Moeljatno,. Asas-asas  Hukum  Pidana ,. Rineka. Cipta,.
Jakarta,.2008.
Roni.Wiyanto,. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia , CV Mandar.Maju,.Bandung,.2012.
Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoratif  Suatu  Terobosan  Hukum ,. Sinar. Grafika, Jakarta, 2013.

## 2.  Putusan Pengadilan
Putusan Perkara Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.PBR.

## 3.  Internet
Agus  Sahbani, Begini  Prosedur  Penanganan  Pidana Korporasi ,  dalam:  http://www.  hukumonline. com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini- prosedur-penanganan-pidana-korporasi,. diakses tanggal 8 Februari 2017.
Andhina Wulandari (Editor), Pembakaran Hutan dan Lahan:  Ini  Hasil  Detail  Penanganan  Hukum 6  Kejaksaan  Tinggi,  dalam:  http://bisnis. com/  kabar24/read/20160317/16/  528913/ pembakaran-hutan-dan-lahan-ini-hasil-detail- penanganan-hukum-6-kejaksaan-tinggi, diakses tanggal 8 Februari 2017.
ASH, Ketua  MA:  Kejahatan  Korporasi  Tidak  Bisa Dijatuhi  Pidana  Badan ,  dalam:  http:// w w w.hukumonline.com/berita/baca/ lt58638356dc990/ketua-ma--kejahatan- korporasi-tidak-bisa-dijatuhi-pidana-badan,. diakses tanggal 8 Februari 2017.
ASH/RFQ, Menjerat Korporasi Jahat: Prinsip Penting dalam  Penanganan  Kejahatan  Korporasi ,. dalam:  http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt588750c7ec01c/prinsip-penting-dalam- penanganan-kejahatan-korporasi, diakses tanggal 8 Februari 2017.
Johny  Krisnan, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana dalam  Perspektif  Pembaharuan  Hukum Pidana  Nasional ,  dalam:  http://eprints.undip. ac.id/17989/1/Johny_Kris  nan.pdf,  diakses tanggal 8 Februari 2017.
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...
Muladi  -  Guru  Besar  Emeritus  FH  Undip, Anatomi
Kejahatan
Korporasi , dalam: http:// metrotvnews.com/read/2016/02/19/486893/ anatomi-kejahatan-korporasi, diakses tanggal 8 Februari 2017.
MYS,. PERMA  No.  13  Tahun  2016  Momentum untuk  Mulai  Menjerat  Korporasi ,  dalam: http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt58819a2232c04/perma-no-13-tahun-2016- momentum-untuk-mulai-menjerat-korporasi,. diakses tanggal 8 Februari 2017.
Nabilla  Tashandra, Hakim  Menangkan  Perusahaan di  Kasus  Kebakaran  Hutan,KY  Tak  Bisa  Turun Tangan , dalam: http://nasional.kompas. com/read/2016/01/04/1948 5161/Hakim. Menangkan.Perusahaan.di.Kasus.Kebakaran. Hutan.KY.Tak.Bisa.Turun.Tangan, diakses tanggal
8 Februari 2017.
Sistem  Pemidanaan  dalam  Pidana  Ekonomi, dalam: http://www.google.com/url?q= http://www.komisihukum.go.id/index. php%3Foption%3Dcom_phocadownloa d%26view%3Dcategory%26download%3 D10:sistem-pemidanaan-dalam-pidana- ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian- 2010&sa=U&ei=wWFTU_iCC9GjiAeB7IcgBw &ved=0CBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1MihnxF YZgVPE12O4J8DLlw, diakses tanggal 8 Februari 2017.
Irfan Ardiansyah . Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi  ...