## DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DI KOTA BATAM
Muhammad Zaenuddin 1 ) Wahyudi Kumorotomo 2 ) , Samsubar Saleh 3 ) , Agus H. Hadna 4 ) 1) Jurusan Managemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam,  email: z a e n @ p o l i b a t a m. a c . i d 2) Program Studi : Studi Kebijakan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada

## Abstract
The development of special areas of Batam began in the 1970s. With the support of special regulations made by the central government, Batam City becomes a competitive place for investment in Indonesia. Moreover Batam  has  geographical  advantage because  of  its  strategic  location and adjacent  to  Malaysia  and  Singapore. However, problems arise when the central government begins to impose regional autonomy. The birth of Batam City caused an overlapping of authority between the Local Government of Batam and the Batam Authority which caused  the  management  of  Batam  Island  to  be  not  harmonious.  This  study  aims  to  identify  the  problem  of institutional  dualism  that  occurred  between  the  Local  Government  of  Batam  and  the  Batam  Authority  and  its impact  on  economic  performance  in  Batam  City.  This  research  is  explanatory,  the  data  used  are  primary  and secondary data. The results show the fact that the main problems in governance in Batam City is the occurrence of dualism authority between the Local Government of Batam and the Batam Authority. This is shown by the fact that  the  overlapping  of  authority  between  Local  Government  of  Batam  and  the  Batam  Authority  occurs  in several sectors, especially in land management, overlapping licensing in Batam, airport and port management. This  condition  led  to  a  decline  in  economic  performance  in  Batam  and  the  decline  of  Batam's  economic competitiveness.
Keywords : special areas of Batam, investment, overlapping of authority, economic performance
Perkembangan  daerah  khusus  Batam  dimulai  pada  tahun  1970an.  Dengan  dukungan  peraturan  khusus yang dibuat oleh pemerintah pusat, Kota Batam menjadi tempat investasi yang kompetitif di Indonesia. Apalagi Batam  memiliki  keunggulan  geografis  karena  letaknya  yang  strategis  dan  berdekatan  dengan  Malaysia  dan Singapura.  Namun,  masalah  muncul  saat  pemerintah  pusat  mulai  memberlakukan  otonomi  daerah.  Kelahiran Kota  Batam  menyebabkan  tumpang  tindih  kewenangan  antara  Pemerintah  Daerah  Batam  dan  Otorita  Batam yang  menyebabkan  pengelolaan  Pulau  Batam  tidak  harmonis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi masalah  dualisme  kelembagaan  yang  terjadi  antara  Pemerintah  Daerah  Batam  dan  Otoritas  Batam  dan dampaknya  terhadap  kinerja  ekonomi  di  Kota  Batam.  Penelitian  ini  bersifat  explanatory,  data  yang  digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa permasalahan  utama tata  kelola di Kota  Batam  adalah  terjadinya  dualisme  kewenangan  antara  Pemerintah  Daerah  Batam  dan  Otorita  Batam.  Hal ini  ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa  tumpang  tindih  kewenangan  antara  Pemerintah  Daerah  Batam  dan  Otorita Batam terjadi di beberapa sektor, terutama pengelolaan lahan, perizinan yang tumpang tindih di Batam, bandara dan  manajemen  pelabuhan.  Kondisi  ini  menyebabkan  turunnya  kinerja  ekonomi  di  Batam  dan  turunnya  daya saing ekonomi Batam.
Kata kunci: daerah khusus Batam, investasi, tumpang tindih kewenangan, kinerja ekonomi

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1970-an  pada  periode  awal pembangunan  Pulau  Batam,  daerah  ini  telah diidentikkan  dengan  kawasan  khusus  karena berbagai  kebijakan  khusus  yang  telah  diberikan dan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Salah satu alasan mengapa Batam dikembangkan  dengan  kebijakan  khusus  adalah karena Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran  internasional,  Batam  juga  memiliki jarak  yang  dekat  dan  berbatasan  langsung dengan  Singapura  dan  Malaysia.  Kini,  Batam telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan  terpesat  di  Indonesia.  Ketika dibangun  tahun  1970-an  oleh  Otorita  Batam, kota  ini  hanya  dihuni  sekitar  6.000  penduduk dan  dalam  tempo  40  tahun  (pada  tahun  2010) penduduk  Batam  bertumbuh  hingga  158  kali lipat, dan kini tumbuh hingga 300 kali lipat (BP Batam, 2017).
Berdasarkan  Buku  Pembangunan  Batam  (BP Batam,  2011)  sejarah  pengembangan  Batam dimulai  tahun  1968  ketika  pertama  kali Pertamina  menjadikan  Pulau  Batam  sebagai pangkalan  logistik  dan  operasional  kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai. Periode berikutnya  pembangunan  Batam  secara  nyata dimulai  sejak  tahun  1970-an  sebagai  tahap persiapan  dipimpin  oleh  Ibnu  Sutowo.  Akibat terjadi  krisis  Pertamina,  pada  tahun  1976 kepemimpinan Batam dialihkan kepada Menteri Penertiban  Aparatur  Pembangunan  yang  pada waktu itu dijabat oleh JB. Sumarlin dan dikenal sebagai  periode  konsolidasi.  Pembangunan Batam  saat  itu  sama  sekali  tidak  mengalami perkembangan,  karena  minyak  bumi  yang  pada tahun  1970  merupakan  primadona  pasar  dunia dan andalan Indonesia, pada tahun 1976 tersebut tidak lagi bisa diandalkan.
Pada  periode  berikutnya  yakni  tahun  1978,  di bawah kepemimpinan BJ Habibie yang berlangsung  1978-1998  dikenal  sebagai  periode pembangunan  prasarana  dan  penanaman  modal sehingga pada periode ini sarana dan infrastruktur  Batam  berkembang  pesat.  Periode berikutnya  1998-  2005,  kepemimpinan  Batam dipegang  oleh  Ismeth  Abdullah.  Periode  ini merupakan pengembangan pembangunan prasarana  dan  penanaman  modal  lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat  dan  perbaikan  iklim  investasi.  Terhitung
2005-2016,
Pulau Batam di bawah kepemimpinan  Mustofa  Widjaya  mengarahkan pada peningkatan sarana & prasarana, penanaman  modal  serta  kualitas  lingkungan hidup (BP Batam, 2017).
Dalam  perkembangannya,  di  samping dianggap  memiliki  keunggulan  geografis  yang berbatasan  langsung  dengan  Singapura  dan Malaysia, Batam telah berkembang dan memiliki  berbagai  keunggulan  secara  ekonomi, antara  lain  sebagai  salah  satu  daerah  di Indonesia  yang  tidak  pernah  mengalami  krisis ekonomi,  fakta  ini  terlihat  pada  tahun  2000-an, ketika  arus  PMA  yang  masuk  ke  Indonesia menurun  sejak  krisis,  Batam  tetap  merupakan daerah tujuan investasi yang  menarik dibanding daerah  manapun  di  Indonesia  (Kuncoro,2005). Bahkan  pada  2005,  Kota  Batam  meraih Investment Award 2005 dari Komite pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (KPOOD)  karena  dinilai  sebagai  daerah  yang paling diminati investor dan menduduki peringkat  tertinggi  dari  sisi  daya  saing investasi dari  440  dati  II  di  Indonesia  selama 2005  (Depdagri,2005).  Batam  juga  merupakan penyumbang  ekspor  nonmigas  kedua  terbesar setelah Bali (Kuncoro,2005).
Memang konsep pengembangan kawasan khusus  di  Batam  selama  ini  dinilai  sangat  baik dan  mendukung  perkembangan  investasi  di Batam.  Namun,  problematika  muncul  ketika pemerintah pusat mulai memberlakukan undang-undang tentang Otonomi Daerah termasuk  juga  ketika  diberlakukan  di  Batam. Hal  ini  dikarenakan  dalam  perkembangannya, pemberlakuan  undang-undang  Otonomi  Daerah ternyata  memunculkan  dualisme  kewenangan antara Otorita Batam dan  Pemko Batam   ketika mulai diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah. Sebagai  pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut, Pulau  Batam  pun  ditetapkan  menjadi  Kota Batam  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kabupaten Rokan  Hilir,  Kabupaten  Siak,  Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
Menurut  Sapta  Murti  (2014)  lahirnya Kota  Batam  menimbulkan  tumpang  tindih kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan  atau  Otorita  Batam.  Eksistensi
Journal of Business Administration Vol 1, No 2, September 2017, hlm. 219-231
kedua lembaga yang didukung oleh struktur dan substansi  hukum  yang  berbeda  menyebabkan kebijakan  pengelolaan  Pulau  Batam  tidak harmonis. Keberadaan Badan Pengusahaan yang didahului  oleh  Otorita  Batam  berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Pulau Batam dan semakin diperkuat dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2000  sebagaimana  telah  diubah  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2007, serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomorr  5  Tahun  2011 secara vis a vis dengan Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999.
Menurut  Bayu  Putra  (2014)  hadirnya daerah  otonom  yaitu  Kota  Batam  menimbulkan tumpang  tindih  kewenangan  antara  Pemko Batam  dengan  Badan  Pengusahaan.  Eksistensi kedua kelembagaan tersebut yang didukung oleh substansi  hukum  dan  struktur  yang  berbeda membuat  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan Batam tidak harmonis. Tumpang tindih tersebut terdapat  dalam  beberapa  urusan  di  Batam,  di antaranya  adalah  masalah  lahan.  Bidang pertanahan  di  Pulau  Batam  merupakan  bidang yang  kewenangan  pengelolaannya  dimiliki  oleh 2  (dua)  institusi  pemerintahan  daerah  ,  yaitu antara  Pemko  Batam  dan  Badan  Pengelola Batam.  Pemko  mendasarkan  kewenangannya pada ketentuan pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2)  huruf  d  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  pada hakikatnya  telah  menyatakan  bahwa  bidang ‘pertanahan’  merupakan  Urusan  Pemerintahan kongkuren  yang  diserahkan  ke  daerah  yang menjadi  dasar  pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Sedangkan
Badan Pengelola Batam
mendesarkan  kewenangannya  pada  Keputusan Presisden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri  Pulau  Batam  yang  terkait  hak penggunaan  tanah  serta  Undang-undang  36 Tahun 2000 yang terkait kewenangan menerbitkan  izin  usaha  yang  didirikan  di  atas tanah.  Dengan  demikian  Badan  Pengelola Batam ‘juga’ memiliki kewenangan ‘yang sama’ dengan  Pemko  Batam  di  bidang  pertanahan. Benturan kewenangan antara Badan Pengusahaan  dengan  Pemerintah  Kota  Batam juga  terjadi  pada  bidang  lainnya  antara  lain pengelolaan  kepelabuhan  dan  kebandarudaraan
di  Batam,  masalah  perizinan  dan  urusan kepariwisataan.
Secara  substansi  hukum  antara  Pemkot  Batam dan  Badan  Pengusahaan  terjadi  benturan,  baik pengaturan Pulau Batam dalam kerangka daerah industri  dan  kemudian  berkembang  menjadi kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan bebas,  maupun  dalam  kerangka  pengaturan otonomi daerah. Kewenangan tersebut berimplikasi pada tidak harmonisnya penyelenggaraan Pulau Batam karena terjadinya dualisme  kelembagaan  yang  mengelolanya sehingga  hal  tersebut  akan  berdampak  pada masyarakat secara umum.
Menurut penelitian Putra (2014) menunjukkan bahwa munculnya  dualisme kewenangan  di  Kota  Batam  selain  karena adanya implementasi desentralisasi juga dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yaitu Pertama, adanya  benturan  regulasi  antara  Pemerintah Kota  Batam  dan  Badan  Pengusahaan  Batam. Kedua , tidak adanya peraturan tentang hubungan  kerja  antara  Pemerintah  Kota  Batam dan  Badan  Pengusahaan  Batam. Ketiga ,  adanya tarik  menarik  kepentingan  dalam  pengelolaan keuangan  atas  sumber  daya  dan  perizinan  yang ada di Kota Batam. Adanya dualisme kewenangan  dalam  pelayanan  administrasi penanaman  modal  di  Kota  Batam  memiliki dampak negative bagi investor, dampak tersebut antara  lain: Pertama, Tidak  adanya  kepastian hukum  bagi  investor  selaku  penanam  modal. Kedua, Prosedur dan waktu perizinan yang lebih panjang  dan  lama Ketiga ,  Double  cost  atau biaya tambahan bagi investor.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi permasalahan  dualisme  kelembagaan  yang terjadi  antara  Pemerintah  Kota  dan  Badan Pengusahaan  Batam  dan  dampaknya  terhadap kinerja perekonomian di Kota Batam.

## KAJIAN TEORI Kewenangan dan Kedaulatan
Esensi dari otonomi daerah sesungguhnya adalah  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.  Guna  mewujudkan  pelayanan  yang berkualitas lebih baik maka perlu pemberdayaan kepada  daerah  dengan  memberi  kewenangan kepada  daerah  untuk  mengambil  langkah  – langkah  yang  cepat  dan  tepat  sesuai  dengan kebutuhan daerah. Sehingga masyarakat semakin  merasakan  adanya  signifikansi  dari perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan.
Muhammad, Wahyudi, Samsubar, & Agus, Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah…
Mencermati  literatur  asing  bahwa  secara konsepsional Pemerintah
Indonesia telah mengambil  bentuk  sendiri  dalam  format pengertian desentralisasi yang mana desentralisasi  di  Indonesia  tampak  disamakan dengan  devolusi,  yang  pada  literatur  tentang desentralisasi  (Cohen  dan  Peterson  1999; Hoessein, 2001). Cohen dan Peterson menyebutkan  bahwa  sebagian  besar  dari literatur  tentang  desentralisasi  difokuskan  pada hanya  satu  dari  empat  bentuk  desentralisasi ( political,  spatial,  market  and  administrative ) yaitu pada administrative desentralization .
Tiga  tipe  dari  desentralisasi  administrasi adalah deconsentration , devolution , dan delegation (1999:  24)  sementara  itu  Hoessein menemukan dari berbagai sumber bahwa konsep inilah  yang  menghiasai  berbagai  Laporan  Bank Dunia dan organisasi internasional (2001).
Defenisi dari administrative desentralization menurut  Rondinelli  and  Nellis, adalah:
“... the  transfer  of  responsibility  for planning,  management,  and  the  raising  and allocation  of  resources  from  the  central government  and  its  agencies  to  field  unit  of government  and  its  agencies,  subordinate,  semi autonomous  publics  authorities  or  corporation, area-wide regional or functional authorities, or non governmental private or voluntary organization” ( Cohen and Peterson, 1999;24). Pengertian  di  atas  tampak  menunjukkan secara jelas bahwa administrative decentralization hanyalah  suatu  penyerahan sejumlah  (beberapa)  dari  pemerintah  pusat kepada  organ  –  organ  pemerintah  dibawahnya atau  level  pemerintah  di  bawahnya.  Pengertian ini  secara  jelas  menunjukkan administrative deventralization adalah  suatu  konsepsi  yang berada  dan  dijalankan  dalam  bingkai  negara sehingga  tidak  mengherankan  bahwa  untuk kasus  Indonesia  terjadai  permasalahan  yang serius  dalam  implementasi  otonomi  daerah, khususnya  munculnya  perkembangan  dalam pola pemikiran seakan otonomi itu adalah suatu kedaulatan ( sovereignty ).
Pertimbangan  konsepsional  seperti  ini selain  munculnya  fenomena  perilaku  beberapa daerah yang kurang responsif terhadap penegakan  negara  kesatuan,  yang  tampak mendasari  rencana  penggantian  kata  pemberian “kewenangan”  dalam  UU  No.  22  tahun  1999
menjadi  pemberian  urusan  dalam  rancangan revisi UU 22/1999 tersebut.
Undang  –  Undang  Otonomi  Daerah tampak menjadi dasar untuk berbeda pandangan antara daerah. Anehnya otonomi daerah tampak menjadi  alat  bagi  pemerintah  daerah  untuk meweujudkan kedaulatannya (sovereignty) dibandingkan  mengemban  misi  utama  dari otonomi  itu  sendiri  yaitu  bagaimana  lebih memberdayakan rakyat.

## Konsepsi Kewenangan Daerah
Secara empirik banyak terjadi ketegangan dan friksi antar tingkatan pemerintahan berkaitan dengan konsepsi kewenangan tersebut. Ada tiga jenis friksi, yaitu friksi antara pusat dan daerah;  friksi  antara  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota;  dan  friksi  antar  kabupaten/kota sendiri.
Made  Suwandi,  dalam  tulisan  Pokok  – Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di  Indonesia  (2002)  memetakan  friksi  antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  diantaranya:  1) masalah kewenangan pertanahan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota  yang  ditandai  dengan  adanya Dinas  Pertanahan  milik  daerah  dan  Kantor Pertanahan  yang  masih  menginduk  ke  pusat;  2) masalah  kewenangan  pelabuhan  laut,  udara, otorita  (kasus  Batam),  kehutanan,  perkebunan (kasus  PTPN),  dan  kewenangan  pemberdayaan sumber  daya  nasional  yang  ada  di  daerah bersangkutan;  dan  3)  masalah  kewenangan Tenaga Kerja Asing.
Friksi  pada  dasarnya  berpangkal  dari siapa  yang  mempunyai  kewenangan  secara hukum  atas  hal  yang  disengketakan  tersebut. Motif  utama  yang  mendorong  adalah  bukanlah persoalan untuk memberikan pelayanan masyarakat  pada  hal  yang  disengketakan tersebut, namun lebih pada bagaimana menguasai  sumber  –  sumber  pendapatan  yang dihasilkan dari kewenangan yang disengketakan tersebut.
Daerah  menganggap  dengan  adanya otonomi  luas  maka  kebutuhan  uang  mereka menjadi  tidak  terbatas.  Sedangkan  PAD  dan DAU  terbatas  sehingga  hal  tersebut  menarik mereka  untuk  menambah  sumber  –  sumber penerimaan dari penguasaan objek – objek yang dapat  menghasilkan  tambahan  penerimaan daeah.
Journal of Business Administration Vol 1, No 2, September 2017, hlm. 219-231
Sedangkan pusat  berpendapat objek tersebut adalah menyangkut kepentingan nasional sehingga menganggap perlu penguasaan  pusat  atas  objek  tersebut.  Daerah berpegang pada pasal 7 (1), pasal 11, dan pasal 19  UU  22  tahun  1999,  sedangkan  pusat  juga berpegang pada pasal 7 (2) sebagai kewenangan atas sumber – sumber perekonomian nasional.
Dari  analisis  di  atas  terdapat  kontradiksi dalam  tataran  normatif  terutama  kewenangan dalam  perekonomian  negara.  Pasal  7  (2) menyatakan  kewenangan  dalam  perekonomian negara menjadi domain kewenangan bidang lain yang  menjadi  kewenangan  pusat.  Sedangkan pasal  119  (1)  menyatakan  bahwa  kewenangan kabupaten/kota berlaku juga di kawasan otorita, kawasan  pelabuhan,  kawasan  bandar  udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan,  kawasan  pertambangan,  kawasan kehutanan,  kawasan  pariwisata,  kawasan  jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis. Departemen  sektoral  berpegang  pada  pasal  7(2) ditambah  dengan  UU  yang  mengatur  sektor  itu sendiri, sedangkan daerah berpegang pada pasal 119 (1) UU 22/1999.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini bersifat explanatory yakni mengumpulkan  data  kuantitatif  terlebih  dahulu dan  dilanjutkan  dengan  data  kualitatif.  Hasil analisis  dan  interpretasi  dari  data  kuantitatif tersebut  akan  melengkapi  data  kualitatif, sehingga  diperoleh  analisis  deskriptif  yang akurat  dan  komprehensif.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  yakni  berupa  laporan ekonomi  tahunan  dari  Pemerintah  Kota  Batam tahun  2001-2011,  dan  data  primer  berupa wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait antara  lain  Pemerintah  Kota  Batam,  Badan Pengusahaan  Kawasan  FTZ  Batam,  tokoh masyarakat,  DPRD  Kota  Batam,  dan  pelaku usaha/industri di Batam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tumpang Tindih Kewenangan antara Pemerintah  Kota  dan  Badan  Pengusahaan Batam
Hadirnya  daerah  otonom  yaitu  Kota
Batam
menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan.  Eksistensi  kedua  kelembagaan tersebut  yang  didukung  oleh  substansi  hukum dan struktur yang berbeda membuat pelaksanaan
kebijakan  pengelolaan  Batam  tidak  harmonis. Menurut  hasil  penelitian  lapangan  dan  juga berdasarkan  kajian  dari Kemenkumham  tentang Batam  (2016),  terdapat  beberapa  hubungan tumpang tindih yang tergambar dalam beberapa urusan berikut.
a. Hak Pengelolaan Lahan di Batam
Diantara sekian banyak kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada Pemkot Batam sesuai UU 32/2004, maka kewenangan dalam pengelolaan lahan adalah hal yang paling krusial dan  sangat  disorot  oleh  para  pemangku kepentingan  di  kota  ini.  Kondisi  ini  semakin diperparah  oleh  perbedaan  konsepsi  Otonomi Daerah  oleh  Pemkot  Batam  yang  menganut faham penguasaan wilayah melalui kewenangan pengelolaan lahan.
Pemko mendasarkan kewenangannya pada ketentuan pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2)  huruf  d  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  pada hakikatnya  telah  menyatakan  bahwa  bidang ‘pertanahan’  merupakan  Urusan  Pemerintahan kongkuren  yang  diserahkan  ke  daerah  yang menjadi  dasar  pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Pertanahan sebagai urusan pemerintahan konkruen  dimaksud  ditegaskan  lagi  sebagai Urusan  Pemerintahan Wajib.  Dengan  demikian, berdasarkan  norma  hokum  dalam  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2014  ini  maka  Pemko Batam memiliki kewenangan di bidang pertanahan.
Sedangkan Badan Pengelola Batam mendesarkan  kewenangannya  pada  ketentuan  : (i) pasal 6 ayat (2) huruf b Keputusan Presisden Nomor  41  Tahun  1973  tentang  Daerah  Industri Pulau  Batam  yang  terkait  hak  penggunaan tanah;  (ii)  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan  Tanah  di  Daerah  Industri  Pulau Batam yang memberikan kewenangan menerbitkan  izin  usaha  di  atas  lahan  Pulau Batam;  (iii)  Pasal  10  Undang-undang  36  Tahun 2000 yang terkait kewenangan menerbitkan izin usaha  yang  didirikan  di  atas  tanah.  Dengan demikian  Badan  Pengelola  Batam  ‘juga’ memiliki  kewenangan  ‘yang  sama’  dengan Pemko Batam di bidang pertanahan.
b. Tumpang Tindih dalam Hal

## Perizinan
Berdasarkan  Pasal  11  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2000  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang
Muhammad, Wahyudi, Samsubar, & Agus, Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah…
Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas  menjadi  Undang-Undang  sebagimana telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor 44  Tahun  2007,  pemasukan  dan  pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan  Pelabuhan  Bebas  hanya  dapat  dilakukan oleh  pengusaha  yang  telah  mendapatkan  izin dari  Badan  Pengusahaan  (BP  Batam).  Hal  ini memberikan  kewenangan  kepada  BP  Batam memberikan izin usaha kepada orang perseorangan atau badan hokum untuk melakukan  kegiatan  pemasukan  barang  (impor) dan pengeluaran barang (ekspor).
Sementara ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan (termasuk ekspor dan impor) yang diberikan  oleh  Menteri  Perdagangan.  Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian  izin  kepada  Pemerintah  Daerah  atau instansi  teknis  tertentu.  Hal  ini  sangat  jelas bahwa  kewenangan  pemberian  izin  usaha  dalah milik  Menteri  Perdagangan.  Dari  ketentuan  ini maka  terdapat  dualism  pengaturan  terkait otoritas  yang  mempunyai  kewenangan  untuk mengeluarkan  izin  usaha  pemasukan  (impor) dan pengeluaran (impor) di Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Batam.  Atas  kondisi  ini  para  pelaku  usaha dirugikan akibat adanya dualisme perizinan dan kewenangan  antara  BP  Batam  dan  Pemko Batam.  Akibat  kondisi  ini  maka  Batam  dinilai Investor  kurang  kelas  yang  berakibat  biaya produksi tinggi.
Adanya  dualisme  kewenangan  antara
Pemerintah Kota
Batam dan Badan
Pengusahaan  Batam  juga  terjadi  benturan regulasi  dalam  hal  pelayanan  administrasi penanaman  modal  yang  terjadi  di  Kota  Batam. Dari kedua kewenangan yang dimiliki baik dari
Pemerintah
Kota Batam dan Badan
Pengusahaan  Batam  memperlihatkan  bahwa memang  terjadi  dualisme  kewenangan  dalam pelayanan  administrasi  penanaman  modal  di Kota  Batam,  hal  ini  karena  dalam  pembagian kewenangan  yang  berkaitan  dengan  penanaman modal  di  Kota  Batam  ada  kewenangan  berupa perizinan  yang  hampir  sama  namun  dilakukan oleh dua badan yang berbeda ini. Adapun jenis-
jenis  perizinan  yang  hampir  sama  namun dilakukan oleh kedua badan tersebut antara lain:
Tabel 1. Perizinan yang memiliki kesamaan namun dilakukan oleh dua badan
N No Bidang Perizinan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam Perizinan yang  dimiliki oleh Badan Pengusahaan Batam 1 1 Penggunaan lahan dan bangunan Izin Mendirikan Bangunan Fatwa Planologi  dan pematangan lahan Dilakukan Oleh  Dinas Tata Kota Batam Dilakukan oleh Direktorat Pengolahan Lahan  Badan Pengusahaan Batam 2 2 Reklame Perizinan pendirian dan Pemasangan Reklame Izin Titik Konstruksi Reklame Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Dilakukan oleh Direktorat investasi & marketing  BP Batam 3 3 Perdagangan  Izin Usaha Registrasi Perusahaan dan Pemberian Izin Usaha Badan Penanaman Modal  Kota Batam Direktorat Investasi & marketing Batam BP 4 4 Perdagangan  Surat Izin Usaha Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perindustria n, Perdagangan ,  Energi  dan Sumber Daya Kota Batam Direktorat Investasi & marketing Batam BP 5 5 Perdagangan  Tanda Daftar Perusahaan Tanda  Daftar Perusahaan Dinas Direktorat
Journal of Business Administration Vol 1, No 2, September 2017, hlm. 219-231
Perindustria n, Perdagangan ,  Energi  dan Sumber Daya Kota Batam Investasi & marketing Batam BP 6 6 Perdagangan  Tanda Daftar Gudang Tanda  Daftar Gudang Dinas Perindustria n, Perdagangan ,  Energi  dan Sumber Daya Kota Batam Direktorat Investasi & marketing Batam BP
S umber: Diolah penulis
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  ada perizinan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Batam  dan  ada  perizinan  yang  dilakukan  oleh Badan  Pengusahaan  Batam  dalam  pelayanan administrasi  penanaman  modal  di  Kota  Batam. Dari  perizinan  tersebut  terdapat  perizinan  yang hampir  memiliki  kesamaan  antara  keduanya. Padahal semestinya izin tersebut cukup dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  saja.  Hal  ini semakin memperjelas adanya dualisme kewenangan yang terjadi di Kota Batam.
c. Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Pelabuhanan
Benturan kewenangan di bidang kepelabuhan  antara  Badan Pengusahaan  dengan Pemerintah Kota Batam didasarkan pada konflik norma  antara  Undang-undang  Nomor  36 Tahun 2000  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2000  tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Undang-undang Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  sebagaimana  telah  dicabut dengan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah.
Konflik norma tersebut yaitu Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2000 yang berbunyi  :  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  mempunyai  fungsi  sebagai tempat  untuk  mengembangkan  usaha-usaha  di bidang perdagangan, jasa, industry, pertambangan dan energy, transportasi, maritime, dan perikanan, pos, dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan  bidang-bidang  lainnya.  Selanjutnya  Pasal  9
ayat  (2)nya  menyatakan  fungsi  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  91)  meliputi  :  a.  kegiatan manufaktur,  rancang  bangun,  perekayasaan, penyortiran,  pemeriksaan  awal,  pemeriksaan akhir,  pengepakan,  dan  pengepakan  ulang  atas barang  dan  bahan  baku  dari  dalam  dan  luar negeri,  pelayanan  perbaikan  atau  rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu; b. penyediaan  dan  pengembangan  prasarana  dan sarana  air  dan sumber  air, prasarana  dan  sarana perhubungan  termasuk  pelabuhan  laut  dan Bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan  telekomunikasi,  serta  prasarana  dan  sarana lainnya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  8  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  36  tahun  2000  diatur bahwa : “Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan,  pengembangan,  dan  pembangunan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas”.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka Kepala  Badan  Pengusahaan  Batam  memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan  pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan, dalam prasarana  dan  sarana  air  dan  sumber  air, prasarana  dan  sarana  perhubungan  termasuk pelabuhan  laut  sesuai  dengan  Pasal  9  Undang- undang Nomor 36 Tahun 2000.
Kewenangan  tersebut  dipertegas  dalam Pasal  6  Keppres  Nomor  41  tahun  1973  yang menetapkan bahwa peruntukan dan penggunaan tanah  di  daerah  industri  di  Pulau  Batam  untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas  lainnya,  yang  bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan  atas  suatu  rencana  tata-guna  tanah dalam  rangka  pengembangan  Pulau  Batam menjadi Daerah Industri. Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah  Daerah  Industri  Pulau  Batam  dalam rangka  pengembangan  Pulau  Batam  menjadi Daerah  Industri  diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang agrarian,  dengan  ketentuan  sebagai  berikut  :  a. Seluruh  arela  tanah  yang  terletak  di  Pulau Batam  diserahkan,  dengan  hak  pengelolaan, kepada  Ketua  Otorita  Pengembangan  Daerah Industri  Pulau  Batam;  b.  Hak  pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada  Ketua  Otorita  Pengembangan  Daerah Industri  Pulau  Batam  untuk  :  1.  Merencanakan peruntukan  dan  penggunaan  tanah  tersebut;  2. Menggunakan  tanah  tersebut  untuk  keperluan
Muhammad, Wahyudi, Samsubar, & Agus, Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah…
pelaksanaan  tugasnya;  3.  Menyerahkan  bagian- bagian  dari  tanah  tersebut  kepada  pihak  ketiga dengan  hak-pakai  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan Pasal 41 sampai Pasal 43 UUPA.
Namun  ketentuan  yang  mengatur  Badan pengusahaan Batam tersebut mengalami konflik dengan  hadirnya  pasal  82  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menyatakan  Otoritas  pelabuhan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat  (1)  huruf  a dibentuk  oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri.  Juga  bertentangan  dengan  Pasal  82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menyatakan : Unit Penyelenggara pelabuhan  sebagaimana  dimaksdu  dalam  Pasal 81  ayat  91)  huruf  b  dibentuk  dan  bertanggung jawab  kepada  :  a.  Menteri  untuk  Unit Penyelenggara  pelabuhan  Pemerintah;  dan  b. gubernur  atau  bupate/walikota  untuk  Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1) dan  ayat  (20  Undang-undang  Nomor  17  tahun 2008  maka  otoritas  pelabuhan  di  Kota  Batam. Faktanya,  seluruh  pelabuhan  di  Pulau  batam yang  dibangun  oleh  badan  Pengusahaan sebelum  terbentuknya  Undang-undang  Nomor 17 tahun 2008 dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengusahaan.
Benturan kewenangan di bidang kepelabuhan  antara  Badan Pengusahaan  dengan Pemerintah  Kota  Batam  juga  disebabkan beberapa  norma  lain  dalam  Undang-undang Nomor  17  tahun  2008  dan  Undang-undang pemerintah  Daerah  yaitu  Pasal  97  Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 ayat (1) dan ayat (2).  Pasal  97  ayat  (1)  :  Pelabuhan  laut  hanya dapat  dioperasikan  setelah  dibangun  dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh  izin.  Pasal  97  ayat  (2)  :  izin mengeoperasikan  pelabuhan  laut  diberikan  oleh :  a.  Menteri  untuk  pelabuhan  utama  dan pelabuhan  pengumpul;  dan  b.  gubernur  atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.
Pasal  98  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  juga  mengatur, ayat  (1)  :  Pembangunan  pelabuhan  sungai  dan danau wajib memperoleh izin dari bupati/walikota.  Ayat  (2)  :  Pembangunan pelabuhan  sungai  dan  danau  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan  persyaratan  teknis  kepelabuhanan, kelestarian  lingkungan,  dengan  memperhatikan
keterpaduan  intra-  dan  antar  moda  trasportasi. Ayat  (3)  Pelabuhan  sungai  dan  danau  hanya dapat  dioperasikan  setelah  selesaidibangun  dan memenuhi persyaratan opearsional serta memperoleh izin. Ayat 94) : izin mengoperasikan  pelabuhan  sungai  dan  danau diberikan oleh bupati/walikota.
Di  lampiran  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  Bagian  Urusan  Pemerintahan Bidang Perhubungan ditetapkan bahwa Pemerintah Kab/Kota memiliki kewenanangan :
a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan  usaha  yang  berdomisili  dalam Daerah  kabupaten/kota  dan  beroperasi pada  lintas  pelabuhan  di  Daerah kabupaten/kota.
b. Penerbitan  izin  usaha  angkutan  laut pelayaran  rakyat  bagi  orang  perorangan atau  badan  usaha  yang  berdomisili  dan yang  beroperasi  pada  lintas  pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.
c. Penerbitan  izin  usaha  penyelenggaraan angkutan  sungai  dan  Pembangunan  dan penerbitan izin pembangunan dan pengopersian  pelabuhan  sungai  dan danau.
d. Penerbitan  izin  usaha  badan  usaha pelabuhan  di  pelabuhan  pengumpul local
e. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan pelabuhan lokal.
f. Penerbitan/pengoperasian pelabuhan untuk pengumpan izin.
g. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah  perairan  pelabuhan  pengumpan lokal
h. Penerbitan  izin  reklamasi  di  wilayah pelabuhan pengumpan lokal
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka  jelas  terjadi  konflik  norma  peraturan perundang-undangan  di  bidang  kepelabuhanan yang  berakibat  benturan  kewenangan  antara Badan  Pengusahaan  dan  Pemerintah  Kota Batam.
d. Tumpang Tindih Pengelolaan Bandar Udara Lahirnya  Undang-undang  Nomor  1  tahun 2009
tentang penerbangan bertujuan mewujudkan  penerbangan  yang  tertib,  teratur, dan  kepastian  hokum  tanpa  mengorbankan kelangsungan  hidup  penyedia  jasa  transportasi. Dalam  Pasal  226  Undang-undang  Nomor  1
Tahun 2009
mengatur mengenai penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di Bandar  udara  yang  meliputi  pembinaan, kepabeanan,  keimigrasian,  dan  kekarantinaan. Pembinaan  dilakukan  oleh  Otoritas  Bandar Udara.  Sedangkan  kepabeanan,  keimigrasian, dan  kekarantinaan  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  PUU.  Adapun  dalam  ketentuan  PUU tidak  ada  yang  menyerahkan  urusan  ketiganya kepada  Pemerintah  Daerah,  apalagi  kepada Badan Pengusahaan.
Dalam  Pasal  227  Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa Otoritas Bandar Udara  ditetapkan  oleh  dan  bertanggung  jawab kepada  Menteri  Perhubungan.  Otoritas  tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,  yang  dalam  hal  ini  Pemko  Batam. Sedangkan  Otoritas  inilah  yang  mempunyai kewenangan  terbesar  dalam  penyelenggaraan kegiatan di Bandar udara.
Selain  kegiatan  pemerintahan,  dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2009  ini  juga mengatur  mengenai  kegiatan  pengusahaan Bandar  udara  yang  meliputi  pelayanan  jasa kebandarudaraan  dan  pelayanan  jasa  terkait Bandar udara.Pasal 233 Undang-undang Nomor 1  Tahun  2009  mengatur  bahwa  Pelayanan  jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan p;eh : a. Badan  usaha  Bandar  udara  untuk  Bandar  udara yang  diusahakan  secara  komersial  setelah memperoleh  izin  dari  Menteri  Perhubungan;  b. unit  penyelenggara  Bandar  udara  untuk  Bandar udara  yang  belum  diusahakan  secara  komersial yang  dibentuk  oleh  dan  bertanggung  jawab kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Terkait  dengan  Bandar  Udara  Hang Nadim, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan  di  Bandar  Udara  Hang  Nadim  Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam,  merupakan satu-satunya Bandar udara yang tanggung jawab dan  kewenangan  penyelenggaraannya  tidak berada  di  tangan  Menteri  dan  pengusahaannya tidak melalui PT
Angkasa Pura (Persero),melainkan oleh BP Batam.
Penyelenggaraan  Bandar  Udara  Hang Nadim  belum  memenuhi  ketentuan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 2009 karena BP Batam membentuk  Badan  Usaha  Bandar  Udara,  yang dalam Pasal 233 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor  1  Tahun2  009  mengatur  bahwa pembentukan Badan Usaha Bandar Udara harus
memperoleh  izin dari  Menteri.  Selain  itu  dalam Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2014  mengatur  bahwa  Badan  Pengusahaan Batam  membentuk  Badan  Usaha  Bandar  Udara Kawasan  Batam  untuk  melakukan  kegiatan pengusahaan di Bandar Udara Hang Nadim. BP Batam inilah yang menjadi Badan Usaha Bandar Udara.
Sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009
memberikan batasan pengertian mengenai Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik  Negara,  badan  usaha  milik  Negara,  atau badan  hokum  Indonesia  berbentuk  perseroan Terbatas atau koperasi. Permasalahannya apakah  BP  Batam  berbentuk  salah  satu  badan yang telah dibatasi pengertainnya dalam Pasal 1 angka  43  tersebut.  Dengan  demikian  bisa dikatakan  PP  Nomor  65/2014  tidak  selaras dengan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
Perbandingan  Kondisi  Pembangunan  Kota Batam  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan Otonomi Daerah Selama berlangsungnya penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat dua sisi implikasi dari implementasi  otonomi  daerah  selama  ini,  yakni keberhasilan-keberhasilan dan sekaligus problem-problem yang dihadapi.  Pembangunan Kota  Batam  tidak  bisa  dilihat  dari  satu  sisi Otonomi Daerah saja, sebab jauh sebelum Otda diterapkan  di  kota  ini,  Badan  Pengusahaan Kawasan  Batam  (dulu  Otorita  Batam)  telah lebih dulu hadir dan menjadi pionir pembangunan  pulau  ini  hingga  menjadi  sebuah destinasi investasi asing di Indonesia. Tentu kita bisa  melihat  bagaimana  tren  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi  kota  ini  pada  masa sebelum  dan  sesudah  diimplementasikannya Otonomi  Daerah  yaitu  ketika  Pemkot  Batam hadir menjadi pelaksana desentralisasi pemerintahan di daerah.
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  Ekonomi  di  Batam  Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah
Menurut  kajian  ISEI  Batam  (2012)  masa keemasan Batam bisa dikatakan terjadi pada era 1990  –  1997,  di  mana  pada  saat  itu  arus  masuk investasi  asing,  tenaga  kerja,  dan  pertumbuhan ekonomi  melesat  sangat  tinggi.    Walaupun trennya  menunjukkan  penurunan,  namun  secara nilai  masih  lebih  tinggi  dibandingkan  provinsi induk  saat  itu  yakni  Riau  dan  juga  Indonesia.
Muhammad, Wahyudi, Samsubar, & Agus, Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah…
Data  BPS  Batam  menyebutkan  selama  periode 1995-1997  ekonomi  Batam  melesat  dengan angka  pertumbuhan  berturut  turut  17,41%, 18,09%,  dan  13,55%, jauh  di  atas  pertumbuhan daerah  lainnya  di  Propinsi  Riau  yang  hanya berada  pada  kisaran  angka  dibawah  10%, maupun  pertumbuhan  rata-rata  ekonomi  Riau serta  pertumbuhan  rata-rata  ekonomi  nasional pada periode yang sama.  Sementara pada 1998, pada  saat  sebagian  besar  daerah  tingkat  II  di Riau  mengalami  laju  pertumbuhan  negatif, Batam  masih  mampu  tumbuh  sebesar  3,08%, jauh  diatas  pertumbuhan  ekonomi  nonmigas Riau yang merosot tajam menjadi negatif 1,93% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif 14,78%.  Pada  1999,  sementara  ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 0,35% ekonomi Batam terus melesat ke angka 5,49%.
Gambar  1.  Pertumbuhan  Ekonomi  Batam
1991 – 1999 0 20 40 199119921993199419951996199719981999

## Eco…

## Pertumbuhan  Ekonomi  di  Batam  Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sejak  itu,  laju  pertumbuhan  ekonomi Batam  tidak  pernah  lagi  mencapai  level  10% hingga  memasuki tahun 2000 hingga 2011 lalu. Bahkan,  ketika  Otonomi  Daerah  diberlakukan dengan  hadirnya  Pemkot  Batam,  ekonomi Batam seolah terhenti pada level 7-8%.
Gambar  2.  Pertumbuhan  Ekonomi  Batam 2000 – 2011
0 4 8 12 20002001200220032004200520062007200820092010 2011**
Sumber: BPS Kota Batam
Pada  Gambar  di  atas  menunjukkan  tren pertumbuhan  ekonomi  Batam  selama  periode 2000  –  2011  masih  meningkat  kendati  sempat anjlok  pada  2009  menjadi  4,6%  akibat  tekanan krisis global yang memaksa industri manufaktur di Batam mengurangi lini produksi.

## b. Investasi
Pertumbuhan  Investasi  di  Batam  Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah
Arus  masuk  investasi  baik  investasi pemerintah, domestik dan asing ke Pulau Batam selama era 1990  – 1999 juga  menunjukkan tren yang  meningkat  dari  sisi  jumlah  proyek  dan nilai investasinya.
Grafik  3.  Investasi  Swasta  (Asing  + Domestik)  di  Pulau  Batam  Periode  1990  – 1999
2,199 2,652 3,121 3,782 4,169 4,448 4,704 5,061 5,166 5,215 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Sumber:  Batam  Development  Update  June 1999,  diterbitkan  oleh  Otorita  Batam  tahun 1999.
Pertumbuhan  investasi  di  Pulau  Batam menunjukkan  angka  yang  tinggi,  yaitu  sebesar 184%  dari  tahun  1990  sampai  dengan  tahun 1999.  Pada  tahun  1990  modal  investasi  yang ditanamkan  oleh  pemerintah  adalah  sebesar US$573  juta  dan  naik  di  tahun  1999  menjadi US$1,626 miliar.  Investasi pemerintah tersebut mampu  memicu  investasi  swasta  untuk  masuk ke  Batam  US$2,199  miliar  pada  1990 meningkat menjadi US$5,215 miliar pada 1999. Dilihat  dari  jenis  investasi  yang  masuk  ke Batam  selama  periode  tersebut,  sebanyak 50,83%  bergerak  di  sektor  industri  meliputi manufaktur  perakitan  elektronik,  perkapalan, dan  off-shore,  kemudian  20,26%  bergerak  di sektor  perdagangan  dan  jasa,  sebanyak  15,16% bergerak  di  sektor  properti  dan  real  estate,  dan 12,82% bergerak di sektor pariwisata.
Tingginya  investasi  swasta  asing  dan domestik  yang  masuk  ke  Pulau  Batam  selama periode  tersebut,  telah  memicu  arus  urbanisasi pekerja  yang  berasal  dari  berbagai  wilayah  di Indonesia  menuju  ke  Batam.  Pada  masa  itu,
Journal of Business Administration Vol 1, No 2, September 2017, hlm. 219-231
kebutuhan  akan  tenaga  kerja  sangat  tinggi karena permintaan di sektor industri manufaktur yang  didominasi  oleh  perakitan  elektronik  dan perkapalan.

## Pertumbuhan  Investasi  di  Batam  Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah
Memasuki era Otonomi Daerah pada 1999 dan  mulai  diresmikannya  Pemkot  Batam  pada tahun  2000  sampai  dengan  tahun  2010,  total investasi  yang  masuk  di  Batam  mencapai US$14,41  miliar  yang  terdiri  dari  investasi pemerintah  sebesar  US$2,7  miliar  dan investasi swasta  (asing  dan  domestik)  sebesar  US$11,64 miliar  dengan  total  perusahaan  asing  yang beroperasi  di  daerah  ini  sebanyak  1.247 perusahaan.  Dari  data  terlihat  bahwa  Selama periode 2000 – 2010, investasi swasta di Batam tumbuh hampir 90%, namun menurun dibandingkan pada periode sebelum pelaksanaan otonomi  daerah  1990  –  1999  yang  tumbuh 184%.
Grafik  4.  Investasi  Swasta  (Asing  + Domestik)  di  Pulau  Batam  Periode  2000  - 2010
Sumber  :  Pengembangan  Daerah  Industri  Pulau Batam, 2006.

## Daya Saing Batam Menurun
Daya  saing  Batam    kian  merosot,  bahkan di  tingkat  ASEAN,  Batam  dinilai  telah  kalah bersaing  dengan  Malaysia,  Vietnam,  dan Singapura. Malaysia telah berhasil mengembangkan kawasan sejenis seperti Kawasan  Iskandar  Johor.  Sedangkan  Vietnam, ekonominya  terus  mengalami  peningkatan  yang signifikan.  Sementara  Indonesia  dan  Batam masih  banyak  bergantung  dengan  Singapura. (batamtoday.com,  09/02/2012).  Negara-negara lain yang dulu pernah belajar dari Batam saat ini justru  tumbuh  lebih  baik,  contohnya Iskandar Regional  Development  Authority (IRDA)  di Malaysia  yang  didirikan  akhir  tahun  2006, sudah  jauh  meninggalkan  Batam  yang  sudah didirikan sejak  lebih  dari  40  tahun lalu.  Contoh
lain,  kawasan  ekonomi  khusus  Shenzhen  di China  yang  menyumbang  75  persen  dari pendapatan  wilayah  Shenzen  sebesar  US$114,5 miliar  dan  memiliki  pendapatan  per  kapita US$13.200.
Adapun  secara  internal,  penurunan  daya saing  disebabkan  beberapa  hal,  mulai  dari dualisme  pengelolaan  wilayah  antara  Pemkot dan BP Batam, dualisme tanggungjawab vertikal BP  Batam  ke  Dewan  Kawasan  dan  Menteri Keuangan,  ledakan  penduduk,  sampai  dengan maraknya penyelundupan. Dualisme pengelolaan  wilayah  ini  menyebabkan  Batam tidak  kompetitif  karena  perizinan  menjadi lamban,  tumpang  tindih  pengelolaan  tanah, ketidakpastian  hukum  bagi  investor,  hingga penyediaan infrastruktur yang belum memenuhi standar internasional.
Penurunan  daya  saing  internal  tersebut memberikan  dampak  yaitu  sebanyak  30  persen dari  ratusan  perusahaan  di  Batam  berencana memindahkan pabriknya ke negara lain. Negara tujuan  kepindahan  perusahaan  tersebut  antara lain Malaysia dan Vietnam karena kedua negara tersebut  memberikan  dukungan  investasi  yang lebih  baik  dan  kondusif.  Hal  yang  tidak mungkin  dihindari  dari  dampak  tersebut  adalah banyak pekerja yang akan mengalami Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Terdapat kurang  lebih  2.000  orang  karyawan  yang  akan kehilangan  pekerjaan.  Ini  akan  menambah jumlah  pengangguran  di  Batam.  Padahal,  saat ini pencari kerja di Batam selalu bertambah

## SIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan yang  telah  dikemukakan  dalam  bab  terdahulu serta  dikaitkan  dengan  tujuan  penelitian  ini, maka  dapat  dikemukakan  beberapa  kesimpulan berikut ini :
a. Hasil  penelitian  menunjukan  fakta  bahwa permasalahan  utama  dalam  pengelolaan pemerintahan  di  Kota  Batam  adalah terjadinya  dualisme  kewenangan  antara Pemerintah  Kota  dan  Badan  Pengusahaan Batam.  Lahirnya Kota  Batam  menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah  Kota  Batam  dengan  Badan Pengusahaan atau Otorita Batam. Eksistensi kedua lembaga yang didukung oleh struktur
Muhammad, Wahyudi, Samsubar, & Agus, Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah…
dan substansi hukum yang berbeda menyebabkan  kebijakan  pengelolaan  Pulau Batam  tidak  harmonis.  Keberadaan  Badan Pengusahaan  yang  didahului  oleh  Otorita Batam  berdasarkan  Keputusan  Presiden Nomor  41  Tahun  1973  dan  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pengelolaan Pulau Batam dan semakin diperkuat dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2000  sebagaimana  telah  diubah  dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2007, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomorr 5 Tahun 2011 secara  vis  a  vis  dengan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-  Undang  Nomor  32 Tahun  2004  serta  Undang-  Undang  Nomor 53 Tahun 1999.
b. Hasil  penelitian  menunjukkan  fakta  bahwa terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  antara Pemerintah  Kota  dan  Badan  Pengusahaan Batam  terjadi  dalam  beberapa  sektor  antara lain  dalam  hal:  hak  pengelolaan  lahan  atau tanah  di  Batam,  tumpang  tindih  dalam  hal perizinan  di  Batam,  benturan  kewenangan pengelolaan  kepelabuhanan,    benturan kewenangan  pengelolaan  kebandarudaraan, dan  benturan  kewenangan  pengelolaan fungsi kawasan pariwisata.
c. Hasil penelitian membuktikan bahwa
permasalahan yang muncul
setelah penerapan  otonomi  daerah di  Batam,  antara lain  :  terajadinya  perlambatan  ekonomi Batam terutama terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi  dan  investasi  menurun  drastis, munculnya  beberapa  masalah  sosial  di Batam,  lemahnya  sinergi  antar  institusi, ketidakpastian  hukum,  serat  merosotnya daya saing ekonomi Batam.

## 2. Saran
Setelah  memperhatikan  berbagai  persoalan faktual  yang  terjadi  di  lapangan  dan  prospek Batam  pada  masa  mendatang,  maka  penelitian ini  menawarkan  beberapa  rekomendasi  yang bisa  dipertimbangkan  untuk  diimplementasikan dalam  mengatasi  berbagai  hambatan  yang terjadi  di  lapangan.  Dalam  rekomendasi  jangka pendek, diusulkan adanya kelanjutan pembahasan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah tentang  Hubungan  Kerja  Pemkot  Batam  dan Badan  Pengusahaan  Batam,  perlu  adanya
peningkatan Sinergi dalam Pembangunan Ekonomi khususnya hubungan antara Pemerintah  Kota  dan  Badan  Pengusahaan Batam. Sedangkan rekomendasi Jangka Panjang dalam rangka penyelesaian permasalahan jangka Panjang,  dalam  penelitian  ini  mengusulkan untuk membentuk sebuah pemerintahan khusus/ otonomi  khusus  melalui  Undang  –  Undang Khusus  Batam.  Namun,  urgensi  terhadap dibentuknya sebuah pemerintahan khusus/otonomi khusus di Pulau Batam sebaiknya  dikaji  lebih  mendalam  melalui penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Audrey G., Konflik dalam Pengelolaan Kota Batam,  Jakarta  :  Tesis  Magister  Sains Perkotaan Universitas Indonesia, 2007.
[2]  BPMPD  Pemerintah  Provinsi  Kepri,  Quo Vadis, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tanjung  Pinang  :  Penerbit  RajaGrafindo Persada, 2010.
[3]  BP  Batam,  Laporan  BP  Batam,  Badan Pengusahaan Batam, 2011
[4] Cohen, J.M. & Peterson, S. B., Administrative Decentralization : Strategies  for  Developing  Countries Connecticut: Kumahan Press, 1999.
[5] Creswell,  John  W  &  Vicki  L.  Plano Clark.  Designing  and  Conducting:  Mixed
Methods Research. London: Sage
Publications, 2007.
[6]  Hoessein,  B.,  “Pergeseran  paradigma otonomi  daerah  dalam  rangka  reformasi administrasi publik di Indonesia”. Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia  Baru  :  Beberapa  Masukan Kritis untuk Pembahasan, 1999.
[7] Heri Muliono, Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong  Status  Free-Trade  Zone, Jakarta : Penerbit LP3ES, 2011.
[8] Hidayat, Syarif, Desentralisasi dan Otonomi Daerah  dalam  Perspektif  State-Society Relation, Jurnal Politik Vol. 1 No. 1 2008 Undang-Undang  Otonomi  Daerah  dan
Journal of Business Administration Vol 1, No 2, September 2017, hlm. 219-231
Proses  Transisi  Implementasinya  yang diselenggarakan  ASPRODIA-UI.  Jakarta: 27 Maret, 2008.
[9]  Investment  Opportunities  and  Prospect  in the  Batam  Free  Trade  Zone,  Indonesia, Batam  Indonesia  Free  Zone  Authority, 2010
Iskandar  Development  Region  (IDR)  Annual Report 2011 [10] Krismiyati Tasrin dkk,, Kajian Pengembangan  Desentralisasi  Asimetris di Indonesia, Pusat Kajian dan Pendidikan dan  pelatihan  Aparatur  I,  Lembaga Administrasi Negara, Bandung, 2012
[11] Muhammad  Sapta  Murti  , The  Importance of Special Autonomy of Batam According to  Implementation  of  ASEAN  Economic Community  2015.  Jurnal  Rechts  Vinding Volume 3 Nomor 2 Agustus 2015.
[12]  Panjaitan,  Rudi  TH,  Analisis  Alternatif Kebijakan  Pengelolaan  Kawasan  Berikat Batam dalam Mewujudkan Batam sebagai Obyek  Pertumbuhan  Segitiga  Emas,
Yogyakarta : Tesis MAP UGM, 2003.
[13] Putra, Bayu , Dampak Dualisme Kewenangan dalam Pelayanan Administrasi Penananaman Modal : Studi Kasus  Implementasi  Desentralisasi  di
Kota  Batam,  Yogyakarta  :  Tesis  MAP
UGM, 2014
[14] Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir  Cheema,  Decentralization  in Developing  Countries:  A  Review  of Recent  Experience,  Washington,  D.C:
The World Bank, 1983
[15]  Suwandi,  Made.  Pokok-Pokok  Pikiran Konsepsi  Otonomi  Daerah  Indonesia dalam  Upaya  Mewujudkan  Pemerintah Daerah  yang  Demokratis  dan  Efesien. Jakarta: tidak diterbitkan, 2002
[16]  Tim  Small  Research  Ikatan  Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam, Kajian  Hubungan  Kerja  Pemerintah  Kota Batam  dan  Badan  Pengusahaan  Kawasan
FTZ  terhadap  Percepatan  Pembangunan Ekonomi  dan  Investasi  dalam  Era Otonomi Daerah di Kota Batam, Agustus 2012.
[17]  UU  No.  32/2004  jo.  UU  No.  22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
[18]  UU  No.  53/1999  tentang  Pembentukan Kota Batam
[19]  UU  No  44  Tahun  2007  jo.  Perppu  No.  1 /2007 jo. UU No. 36/2000 jo. Perppu No. 1/2000  tentang  Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
[20]  PP  No.  46  tahun  2007  tentang  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Muhammad, Wahyudi, Samsubar, & Agus, Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah…