https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 1, Juli 2019
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2019. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 1, Juli 2019

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Muslim Lobubun Upaya  Peningkatan  Status  Bandara  Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional 1-13 Asdar Djabbar Spesialisasi  Penyidik  Polri  Polda  Papua  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 14-27 Iryana Anwar Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap  Kerugian  Negara  dalam  Tindak Pidana Korupsi 28-37 Nurul Chaerani Nur Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura 38-53 TINJAUAN LITERATUR Kasim Abdul Hamid Pilihan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua 54-64
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.118

## Spesialisasi  Penyidik  Polri  Polda  Papua  dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi

## Asdar Djabbar
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Biak-Papua

## Korespondensi
Asdar  Djabbar,  Program  Studi Hukum,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Biak-Papua,  Jl.  Petrus Kafiar Brambaken Samofa, Biak, 98111, Telp. (0981) 27270. E-mail: asdardjabbar75@gmail.com

## Original Article

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  urgency  of  Polri's specialization  in eradicating  Corruption Crimes. The  research  method used was an empirical juridical research method which was carried out to seek and obtain data directly in the field according to the problems studied. This research was carried out at the Papua Regional Police and the  Papua  Police  Sub-Directorate  of  Corruption  by  conducting interviews with the Karo HR and the Head of the Papuan Police's Head of Corruption Crime Sub-Directorate. The results showed that the role of  the  National  Police  investigators,  especially  the  Papuan  Police  in enforcing the law on corruption, was due to several causes, including: juridical, psychological, technical, skills, and facilities and infrastructure factors.
Keywords : Corruption Crimes, Corruption Eradication, Police Professionalism .

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris  yang  dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian ini  dilaksanakan  di  Polda  Papua dan  Sub  Dit  Korupsi  Polda  Papua  dengan  mengadakan  wawancara dengan Karo SDM dan Ka Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Kurang  berperannya  penyidik Polri  khususnya  Polda  Papua  dalam  menegakan hukum  tindak  pidana korupsi  karena  adanya  beberapa  penyebab  antara  lain  faktor  yuridis, psikologis, teknis, keterampilan, dan sarana dan prasarana.
Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi , Pemberantasan Korupsi, Profesionalisme Polri.

## 1. PENDAHULUAN
Krisis multi dimensi yang melanda Negara Republik Indonesia  di penghujung tahun 1998, ditandai dengan kebangkrutan perekonomian negara seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto. Krisis mental  termasuk  kejujuran  dan  juga  salah  satunya  Korupsi.  Apabila  Korupsi  itu  dilakukan berjamaah dalam skala besar dan  dibiarkan berlarut-larut, seperti yang terjadi selama ini, negaralah yang  secara  langsung  menanggung  akibatnya.  Terbukti  hingga  saat  ini    bila  diamati  bahwa pemberantasan Korupsi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil seperti yang diinginkan. Keuangan yang digerogoti terus menerus dan perekonomian yang tidak dikelola menurut prinsip- prinsip ekonomi yang benar, pasti akan goyah juga.  Konon pula fundamen dari perekonomian negara Indonesia yang rapuh. Era baru, era Reformasi, ditandai bangkrutnya hampir seluruh Bank yang ada. Untuk mengatasi keadaan ini, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional  (BPPN). 1 Melalui  badan  ini,  Pemerintah  menyalurkan  dana  Badan  Likuidasi  Bank Indonesia  (BLBI)  yang  amat  besar  yakni  lebih  dari  Rp.  165  triliun  dengan  maksud  untuk merekapitalisasi bank-bank tersebut sehingga kekurangan modal (car capital adequasi ratio). 2 Siapa yang  membayar  bunga  dana  yang  dipakai  oleh  para  pemilik  bank  ini,  ternyata  pemerintah membebankannya kepada (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Gerakan  reformasi  yang  menumbangkan  pemerintahan  Soeharto  di  masa  Orde  Baru menuntut, antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disingkat dengan KKN). 3 Masalah Korupsi adalah masalah yang paling aktual  dan  menarik  sebagai  persoalan  hukum  yang  menyangkut  jenis  kejahatan  yang  rumit penanggulangannya.  Salah  satu  penyebab  sulitnya  pemberantasan  korupsi  adalah  sulitnya pembuktian,  karena  para  pelaku  tindak  pidana  ini  melakukan  kejahatannya  dengan  sangat  rapi. Perkembangan  sejarah  pemberantasan  KKN  telah  berlangsung  sejak  tahun  1950,  dengan berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1960  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disingkat  Perpu  No.  24  Tahun  1960). Beberapa upaya untuk pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang tersebut dilakukan yakni  operasi  budhi  dan  Pembentukan  tim  pemberantasan  Korupsi  berdasarkan  Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, yang dipimpin oleh Jaksa Agung. 4
Meskipun pada kenyataannya kurang berhasil dengan mempergunakan Perpu No. 24 Tahun 1960, dijumpai hal-hal yang tidak sesuai, antara lain sebagai berikut: adanya perbuatan-perbuatan yang  merugikan  keuangan/perekonomian negara  menurut  perasaan  keadilan  masyarakat    harus dituntut  dan  dipidana,  tidak  dapat  dipidana  karena  rumusan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang berdasarkan  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan,  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sedang kenyataan, orang-orang yang bukan Pegawai Negeri yang menerima  tugas/bantuan  tercela  seperti  yang  dilakukan  Pegawai  Negeri,  dan  perlu  diadakan ketentuan-ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses dari hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka/terdakwa.
1 Belle Risca Junia, Budiharto, and Siti Mahmudah, “Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank PT. Tbk Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (BII),” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1 – 11, http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.
2 Responsi Bank Indonesia, “Panduan Sederhana Memahami Kasus BLBI,” 2018, https://responsibank.id/berita/2018/panduan-sederhana-memahami-kasus-blbi/.
3 Andi Suwirta, “Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966- 1974,” Mimbar Pendidikan 3, no. 2 (2018): 113– 36, http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik.
4 I Wayan Joniarta, “Banalitas Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 2, no. 1 (2018): 149 – 56, https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358.
Ternyata keberadaan Perpu No. 24 Tahun 1960 tidak berhasil membendung merajalelanya Korupsi, sehingga Pemerintah pada tanggal 29 Maret 1971 menganggap perlu mengganti Perpu No. 24 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 1971, yang dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi, antara lain: korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri,    tidak  lagi  sebagai  salah  satu  jenis  kejahatan  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan diperkenalkannya peradilan koneksitas yang  dapat  mengadili  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia    dan  Sipil  sekaligus  dalam Peradilan Umum atau Militer.
Kemudian diubah dengan  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU Tipikor), mengatur hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana korupsi dan jenis- jenis  hukumannya),  dan  hukum  pidana  formilnya  (seperti  pengusutan,  penuntutan,  dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di muka  pengadilan), dan  disempurnakan kembali  dengan Undang-undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menambahkan ketentuan tentang  pembalikan  beban  pembuktian.  Meningkatnya  Tindak  Pidana  Korupsi  baik  dari  segi kualitas  maupun  kuantitas  yang  begitu  rapi  telah  menyebabkan  terpuruknya  perekonomian Indonesia.
Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Mengingat Peran Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat,  pengayom  masyarakat,  penegak  hukum  dan  pelayanan  masyarakat menjalankan  perannya  agar  mempunyai  tanggung  jawab  khusus  menjalankan  peranannya  agar terpelihara ketertiban masyarakat. 5 Dalam hal Polri melakukan tugas penyidikan, terhadap kasus- kasus korupsi, sejak awal penyidikan kasus senantiasa berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU), untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun  2004  tentang  Percepatan  Pemberantasan  Korupsi.  Penyidik  adalah  Pejabat  polisi  negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Untuk  dapat  menjalankan  tugasnya  Penyidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan adanya tindakan pidana, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal badan, mengambil sidik jari dan identitas orang, dan menggeledah badan.
Kejaksaan,  sebagai  instansi/  lembaga  peradilan  yang  juga  berperan  dalam  menanggulangi Korupsi,  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  menjadi  tulang  punggung  untuk  menanggulangi Korupsi  yang  selanjutnya  disebut  core  unit,  sebagai  instansi/lembaga  yang  menanggulangi Korupsi, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tugas-tugas pokok yang dilaksanakan, yaitu: 6 menangani  Strategi  Pemberantasan  Korupsi  Nasional,  memantau  Kekayaan  Pemegang Jabatan dan Fungsi Publik, melaksanakan fungsi intelijen dan menangkap orang, menahan orang sementara,  memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa,  mendatangkan  ahli,  menggeledah halaman  rumah,  gedung,  alat  pengangkutan  darat,  laut  dan  udara,  mengembangkan  Sistem
5 Konar Zuber, “Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum,” Solusi 15, no. 3 (2017): 382 – 93, https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.83.
6 Dian Rosita, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 27 – 47, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862.
Pengamanan Transaksi Nasional, melaksanakan Sebagian dari Fungsi Penegakan Hukum (Sistem Peradilan Pidana), dan memantau dan  mengevaluasi.
Peranan KPK tidak terlepas juga dengan Polri dan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. 7 Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  terjadi  sekarang  ini  belum  dapat dilaksanakan  secara  optimal,  oleh  karena  itu  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Asumsinya, meningkatnya Tindak Pidana  Korupsi  yang  tidak  terkendali  akan  membawa  bencana  tidak  saja  terhadap  kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Polri dalam  menyidik  kasus  terkesan  sangat  lambat,  mengingat  kewenangan  Polri  sebagai  Penyidik, untuk  menyelidiki  pelaku/tersangka  tindak  pidana  korupsi,  dimana  masyarakat  sebagai penilai/monitoring  kurang  percayanya  kepada  Polri  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak pidana korupsi.
Pasal  6,  Undang-undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (selanjutnya disingkat  UUKPK)  mempunyai tugas diantaranya: koordinasi dengan instansi yang berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  Korupsi,  supervisi  terhadap  instansi  yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi,  melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana Korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hal ini masih diperlukan untuk penguatan sistem manajemen di Polri sendiri, sehingga penilaian masyarakat  terhadap  Polri  dapat  berkurang,  terutama  dalam  kewenangan  dan  tugas  Polri  di lapangan kerja. Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang hendak dikaji adalah: 1) Bagaimana  urgensi  Spesialisasi  Penyidik  Polri  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi khususnya di Provinsi Papua? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Provinsi Papua.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua khususnya pada Kepolisian Daerah Papua untuk meneliti spesialisasi penyidik Polri Papua, hal ini karena dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dibutuhkan upaya yang lebih proaktif dan lebih spesifik. Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui kajian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian, melakukan wawancara  dengan  responden  yang  menyangkut  objek  penelitian,  dan  melakukan  pengamatan. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yakni menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan. 8

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Potensi Konflik
7 Dewi Kuncoro Widayati and Rehnalemken Ginting, “Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Recidive 3, no. 2 (2014): 199 – 208, https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40522.
8 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 15 – 35, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
Polri sebagai alat negara penegak hukum sudah seharusnya banyak berperan aktif dalam rangka. Penegakan  hukum  yang  menyangkut  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  akan  tetapi  dalam kenyataannya sangatlah jarang adanya kasus korupsi yang ditangani secara tuntas, oleh sebab itu dirasakan  oleh  masyarakat  bahwa  penyidik  Polri  terkesan  belum  mampu  dalam  melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  upaya  penegakan  hukum  (law  enforcement).  Hal  ini dapat  diketahui  dari  adanya  penanganan  berbagai  tindak  pidana  korupsi  oleh  penyidik  Polri dilapangan masih penuh dengan keraguan dan bahkan ada kecenderungan kurang berani dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.  Kurang berperannya penyidik Polri dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi karena adanya beberapa penyebab antara lain: 9 faktor yuridis, psikologis, teknis, keterampilan, dan sarana dan prasarana.
Dari faktor yuridis, Adanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  peraturan  pelaksanaannya  yang memberikan  kewenangan-kewenangan  dalam  penyidikan  tidak  hanya  kepada  Polri  tetapi  juga kepada  kejaksaan,  sehingga  menimbulkan  dualisme  yang  justru  merugikan  bagi  eksistensi  Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 10 Disamping itu dengan adanya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan didalam penanganan kasus tindak  pidana  tertentu  (termasuk  korupsi)  berdasarkan  UU  (sebelumnya  didahului  terbitnya Keppres No.86/1999 tentang Susunan OTK Kejaksaan RI pada pasal 17 mengenai kewenangan Jampidsus  menangani  kasus  tindak  pidana  tertentu  termasuk  korupsi),  serta  kewajiban  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada  Kejagung,  mempengaruhi  kecepatan  penyidik  Polri  dalam  melakukan  langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan. Sisi psikologis, tindak pidana korupsi pada umumnya banyak melibatkan  para  pelaku  dari  kalangan  pejabat  yang  mempunyai  power  untuk  melegalisasi perbuatannya dengan upaya intervensi kepada penyidik. 11 Dalam situasi demikian penyidik Polri sering terjebak pada posisi yang sulit untuk berada pada independensi untuk melakukan penyidikan sebagai akibat adanya tekanan psikologis yang sering menurunkan moral dan menghilangkan hati nurani penyidik Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.
Sisi teknis, penanganan tindak  pidana  korupsi  yang  memerlukan  kemampuan  dalam  upaya pembuktian  terutama  menyangkut  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  perbankan, moneter,  manajemen  dan  sebagainya,  adalah  ciri  betapa  kompleksnya  kasus  tindak  pidana korupsi 12 ,  oleh  karenanya  penyidik  Polri  masih  banyak  mengalami  kendala  dalam  kemampuan pembuktian terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi, sehingga ada kesan kualitas penyidik Polri  belum  memadai  dalam  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  dan  taktis  yang berhubungan dengan pengungkapan modus operandi tindak pidana korupsi. Dalam mewujudkan kemandirian Polri sebagai alat negara penegak hukum yang sekaligus sebagai penyidik sebagaimana ketentuan  KUHAP  harus  mempunyai  kemantapan  diri  dan  bersifat  progresif  untuk  berinisiatif mengambil  langkah-langkah  penegakan  hukum  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  guna
9 Jefri Siagian, “Wawancara Dengan Ka. Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua 6 Oktober 2014.”
10 Iqbal Syariefuddin, “Pembentukan De tasemen Khusus Anti Korupsi Dan Kaitannya Dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” Lex Scientia Law Review 2, no. 1 (2018): 105 – 18, https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i1.23647.
11 Rad en Imam Al Hafisdan and Moris Adidi Yogia, “Abuse of Power:Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia,” Publika 3, no. 1 (2017): 80 – 88, https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494.
12 Abdul Muttalib, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidka n Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,” Al-Hikam 4, no. 1 (2017): 45 – 64, https://doi.org/10.56087/hikam.v4i1.33.
menumbuhkan kepercayaan masyarakat, karena nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai dalam masyarakat yang dapat mewujudkan adanya dukungan masyarakat secara luas.
Hampir  dalam  setiap  statement  pakar  hukum  menyatakan  bahwa  keberhasilan  usaha penegakan hukum sangat bergantung pada kondisi dan dukungan masyarakat untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, untuk hal inilah diperlukan upaya peningkatan kualitas penyidik Polri dalam penegak hukum tindak pidana korupsi sehingga mampu membangun image positif masyarakat sebagai bagian dari tuntutan akuntabilitas publik. Guna memahami kewenangan Polri selaku salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, akan selalu melihat pada kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu:
Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI diatur kewenangan Polri sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) huruf g:
“Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara pidana dan peraturan perundang- undangan” .
Pasal 15 ayat (1) huruf a:
“Menerima laporan dan/atau pengaduan” (bahwa setiap pengaduan mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi bisa dilaporkan kepada kepolisian).

## Pasal 15 ayat (2) huruf g:
“Melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian”  (segera  setelah  menerima  laporan terjad inya tindak pidana korupsi, polisi berwenang untuk mendatangi TKP untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut mengenai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut).

## Pasal 15 ayat (2) huruf i:
“ Mencari keterangan dan barang bukti .”
Pasal 16 ayat (1) huruf a s/d i:
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan  menghadapkan  orang  kepada  penyidik  dalam  rangka  penyidikan,  menyuruh  berhenti  orang  yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan  perkara,  mengadakan  penghentian penyidikan, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.”
Dalam  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  mencantumkan  kewenangan  Polri  sebagai penyelidik  maupun  sebagai  penyidik.  Sebagai  Penyelidik  mempunyai  wewenang  menerima laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya  tindak  pidana,  mencari  keterangan  dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, melakukan tindakan  penangkapan,  larangan  meninggalkan  tempat,  penggeledahan  dan  penyitaan,
Pemeriksaan,  penyitaan  surat,  mengambil  sidik  jari  dan  memotret  seseorang,  membawa  dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
Sedangkan  sebagai  Penyidik  memiliki  wewenang  menerima  laporan  dan  pengaduan  dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat  ngambil  sidik  jari  dan  memotret  seorang,  memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi,  mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam hubungannya dengan pemeriksaan seorang, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 13
Untuk mengetahui kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi maka dapat dilihat dari ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan petunjuk/ketentuan dalam proses acaranya (hukum materiil) seperti disebutkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39 sebagai berikut:
Pasal 26:
“Penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain, dalam Undang-U ndang”.
Pasal 27:
“Dalam  hal  ditemukan  tindak  pidana  korupsi  yang  sulit  pembuktiannya,  maka  dapat  dibentuk  tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”.
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, dilakukan dengan menggunakan  teknologi  canggih.  Dilakukan  oleh  tersangka/terdakwa  yang  berstatus  sebagai penyelenggara negara.
Pasal 39:
“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  26  tersebut  bahwa  kewenangan  dalam  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi terutama dalam pelaksanaan hukum materiilnya tetap berpedoman pada KUHAP walaupun ada beberapa ketentuan yang ditentukan lain dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang harus dipedomani seperti Pasal 27 dan Pasal 39 tersebut. Apabila diperhatikan pada  ketentuan  KUHAP  terutama  pada  Pasal  4  dan  Pasal  6  KUHAP,  maka  akan  jelas  bahwa menurut  ketentuan  hukum  yang  berwenang  sebagai  penyelidik  maupun  penyidik  adalah  Polri. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut,
13 I Nyoman Darma Yoga, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, and A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Kewenangan Komisi Pemberanta san Korupsi Menangani Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi,” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2016): 1 – 14, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41678.
Pasal 4:
“Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.
Pasal 6:
“Penyidik adalah, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain adanya  ketentuan  umum  sebagaimana  Pasal  4  dan  Pasal  6  KUHAP  tersebut  masih  perlu diperhatikan  adanya  ketentuan  peralihan  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa ketentuan acara pidana yang diatur dalam UU tertentu (termasuk UU No. 31/1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001) masih berlaku.
Pasal 284 ayat (2), dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap perkara-perkara diperlukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Adanya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP telah dipertegas dengan ketentuan PP No. 27 tahun 1983 pada Pasal 17 yang menjelaskan sebagai berikut:
“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang -Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.”
Dari ketentuan perundang-undangan yang diuraikan di atas maka jelas dan tegas bahwa penyidik Polri dalam penegakan hukum terutama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang sah menurut UU, walaupun ada kewenangan Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan penyidikan tetapi hanya pada tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maupun  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  orang  yang  tunduk  pada peradilan umum dan peradilan militer.
Polri  sebagai  salah  satu  alat negara  penegak  hukum  yang  diberi  tugas  dan  wewenang  yang sangat  luas  oleh  undang-undang  dalam  penegakan  hukum  untuk  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, memerlukan kualitas penyidik Polri yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila penyidik Polri dapat menunjukan jati diri sebagai penegak hukum yang handal untuk eksis melakukan penyidikan terhadap tindak pidana  korupsi  yang  merupakan  sorotan  masyarakat  saat  ini,  maka  akan  dapat  menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  penyidik  Polri,  karena  adanya  kepercayaan  masyarakat merupakan  modal  untuk  memperoleh  dukungan  ataupun  legitimasi  guna  mewujudkan kemandirian Polri. Polisi mandiri dapat diartikan sebagai operasional dan pembinaan, dan Mandiri dalam arti cukup jumlah personil (menuju 1: 450, misalnya), kualitas atau profesionalisme anggota (keahlian, keterampilan dengan kode etik sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat), kelengkapan peralatan (dengan teknologi Kepolisian yang canggih), kesejahteraan anggota Polri dan sebagainya.
Kemandirian Polri perlu ditopang oleh personil yang mampu mewujudkan sikap dan perilaku polisi yang tulen atau otentik.  Sikap dan perilaku Polisi yang tulen atau otentik dimaksudkan adalah menjalankan  fungsi  Kepolisian  secara  layak  polisi  (Police  Proper)  yaitu  sebagai  polisi  yang
mempunyai  karakteristik  tugas  yang  harus  ditunjang  oleh  profesionalisme. 14 Dengan  demikian terwujudnya  kemandirian  Polri  sangat  signifikan  dipengaruhi  dari  keberhasilan  penyidik  Polri dalam tugas penegakan hukum khususnya  dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang sangat ditentukan  dari  kualitas  penyidik  Polri  sebagai  penegak  hukum  yaitu  penyidik  Polri  yang profesional.  Menghadapi  tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki  adanya  wujud  nyata  dari pelaksanaan tugas Polri terutama dalam penegakan hukum, maka kebutuhan kualitas penyidik Polri yang baik yaitu memiliki profesionalisme merupakan keharusan agar dapat menjawab tantangan tugas khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kebutuhan dan harapan akan profesionalisme penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas tidak hanya kebutuhan organisasi Polri saja tetapi merupakan harapan bangsa Indonesia.
Bertitik  tolak  dari  hal  tersebut  diatas  maka  kondisi  profesionalisme  penyidik  Polri  yang diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Polri harus mampu memahami dan menguasai perundang-undangan/peraturan hukum, terutama pemahaman terhadap UU No. 31 Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001  menyangkut  kekhususan  yang  diatur  dalam  undang- undang tersebut antara lain: penyidikan dalam perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25), penyidik dapat meminta keterangan dari tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga oleh penyidik mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal  29),  penyidik  berwenang  meminta  keterangan  kepada  bank  tentang  keadaan  keuangan tersangka maupun memblokir rekening simpanan milik tersangka yang diduga hasil dari korupsi dengan permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada Gubernur BI sesuai peraturan yang berlaku  (Pasal  29),  penyidik  diberi  hak  untuk  membuka,  memeriksa  dengan  menyita  surat  dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau  alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 30), dan penyidik diberi hak untuk merahasiakan identitas pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui pelapor.
Kemampuan penyidik Polri dalam menguasai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang  ada  akan  memberikan  kepercayaan  diri  serta  wawasan  dalam  penegakan  hukum  terutama dalam  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu,  Polri  mampu  memahami  dan  menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai penyidik dalam rangka memberikan wawasan/pola pikir, antara lain: pengetahuan tentang akuntansi, pengetahuan tentang moneter, pengetahuan tentang perbankan, pengetahuan tentang pasar modal, pengetahuan tentang cessie, pengetahuan  bidang  ekonomi,  dan  memiliki  dan  menguasai  pengetahuan  teknis  dan  taktis penyidikan.  Dengan  menguasai  pengetahuan  taktis  dan  teknis  penyidikan  secara  spesialisasi terhadap  tindak  pidana  korupsi  maka  penyidik  Polri  secara  kualitas  akan  baik  dan  dapat dihandalkan  terutama  dalam  mengambil  langkah-langkah  penyidikan  dalam  rangka  pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemampuan dalam menguasai taktis dan teknis penyidikan dapat diketahui dari seberapa jauh penyidik Polri menguasai proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ada.
Yang tidak kalah penting ialah keterampilan dimana keterampilan yang diharapkan dimiliki penyidik  Polri  yang  profesional  antara  lain:  memiliki  keterampilan  dalam  komputer  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  dalam  pemeriksaan  maupun  dalam  mengakses  informasi- informasi  yang  diperlukan  dalam  pengungkapan  perkara  korupsi  yang  ditangani,  keterampilan
14 Nina Wahyuni and Maesaroh, “Analisis Inovasi Pelayanan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police),” Journal of Public Policy and Management Review 7, no. 2 (2018): 212 – 32, https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19944.
dalam berkomunikasi, keterampilan dalam berkomunikasi bagi penyidik Polri dalam penyidikan tindak  pidana  korupsi sangat  dibutuhkan terutama  dalam  mencari  informasi-informasi  maupun dalam berkoordinasi antara instansi terkait, dan keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan juga adanya dukungan penguasaan bahasa yang baik diantaranya bahasa asing (bahasa Inggris).
Keterampilan  dalam  mengaplikasikan  pengetahuan  taktis  dan  teknis  penyidikan  dalam pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi,  antara      lain:  terampil  dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk team/unit baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, terampil dalam  memecahkan  permasalahan  terutama  dalam  penerapan/penentuan  pasal-pasal  pidana korupsi, terampil dalam upaya pembuktian baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, terampil dalam  melaksanakan  gelar  perkara  dalam  rangka  analisa  kasus  untuk  diketahui  dapat  tidaknya penyidikan dilanjutkan ataupun masih diperlukan tambahan bukti-bukti sehubungan kasus yang sedang ditangani.
Kondisi sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan, alat komunikasi dengan teknologi maju dan kendaraan bermotor roda empat yang memadai yang dapat membantu mobilitas  penyidik  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Sarana  dan  prasarana  tersebut  dalam keadaan  terawat  dan  terpelihara  dengan  baik  sehingga  dapat  memperpanjang  usia  pakai  serta tingkat  kesiapan  yang  prima  dalam  mendukung  kecepatan  penyidikan.  Pelaksanaan  penyidikan tindak pidana korupsi yang diharapkan bahwa penyidik Polri mampu membuat terang terjadinya tindak pidana korupsi dengan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184  KUHP.  Alat  bukti  yang  sah  ialah  keterangan  saksi,  keterangan  Ahli,  surat,  petunjuk,  dan keterangan terdakwa. 15
Pembuktian  yang  dilakukan  melalui  penyelidikan  dan  penyidikan  secara  benar  berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yaitu penyidik  yang  professional  (melalui  tahapan-tahapan  penyelidikan,  penyidikan,  penindakan, penggeledahan,  penyitaan,  penangkapan,  penahanan,  pemanggilan,  dan  pemeriksaan. 16 Dalam penyelidikan  diharapkan  penyidik  Polri  dapat  menemukan  bukti  permulaan  dari  tindak  pidana korupsi secara cepat, dan dini yang merupakan kegiatan deteksi dini dimana kegiatan penyelidikan ini  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  antara  lain:  didukung  dengan keterampilan wawancara dengan penguasaan keterampilan bertanya dan berbicara efektif dengan sasaran  yang  tepat  baik  sebagai  saksi,  saksi  ahli  maupun  tersangka,  didukung  keterampilan pengamatan  dengan  teknik  pengamatan  yang  benar,  dan  didukung  keterampilan  dalam penyamaran  (undercover),  dalam  rangka  memperoleh  keterangan/informasi.  Pelaksanaa penindakan
Penggeledahan dilakukan terhadap orang dan tempat-tempat yang berkaitan dengan tindak pidana  korupsi  dimana  penggeledahan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yaitu  adanya  surat perintah penggeledahan, surat ijin dan atau dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta adanya saksi-saksi dan setelah itu penyidik membuat berita acara penggeledahan. Penyitaan dilaksanakan terhadap surat-surat dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dimana penyitaan  dilaksanakan  sesuai  prosedur,  adanya  surat  perintah  penyitaan,  surat  ijin  dari  Ketua Pengadilan Negeri setempat, adanya saksi-saksi yang turut menandatangani, dan dibuatkan berita acara penyitaan serta surat dan barang-barang yang disita dibuat label dan dilak dengan baik.
15 I Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana,” Jurnal Hukum Prioris 5, no. 2 (2016): 128 – 34, https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558.
16 Armunanto Hutahaean and Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (2019): 27 – 41, https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453.
Penangkapan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penangkapan, satu lembar diserahkan kepada keluarga dan dalam surat perintah disebutkan pasal-pasal yang disangkakan dan alasan penangkapan, dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam. Penangkapan dilakukan secara baik dan cermat, dengan demikian tidak akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang ditangkap dan tidak melakukan  penyimpangan  untuk  kepentingan  pribadi.  Penahanan  dilaksanakan  sesuai  dengan prosedur, adanya surat perintah penahanan dengan memuat pasal-pasal dan alasan penahanan, satu lembar surat perintah penahanan diserahkan pada keluarganya, waktu penahanan selama 20 hari dan  dapat  diperpanjang  selama  40  hari  kepada  Penuntut  Umum.  Penahanan  dilakukan  dengan menghormati hak azasi, dengan demikian tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap tersangka. Penahanan  tidak  mencari  keuntungan  pribadi,  dengan  memberikan  jasa  penangguhan  namun meminta  imbalan  kepada  tersangka  atau  keluarganya.  Pemanggilan  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dengan  menyebutkan  status  yang  dipanggil.  Pemanggilan  harus menghormati hak-hak azasi, sehingga pada saat yang dipanggil datang sesuai jadwal segera dilayani sebagaimana maksud dari pemanggilan. Pemanggilan dilaksanakan tidak untuk kepentingan pribadi penyidik.
Pemeriksaan dilaksanakan dalam penyidikan diharapkan untuk dapat memperoleh keterangan baik dari saksi maupun tersangka untuk kepentingan pembuktian. Pemeriksaan tersangka harus mengarah dan sesuai dengan unsur-unsur dan pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka. 17 Pemeriksaan tersangka dan hasilnya harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan barang bukti yang ada. Hasil pemeriksaan tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditanda tangani oleh tersangka serta penyidik yang memeriksa. Selanjutnya, pemeriksaan saksi- saksi/saksi ahli diarahkan yakni; pemeriksaan dan hasilnya harus berhubungan dengan keterangan tersangka, diantara keterangan saksi-saksi/saksi ahli harus berhubungan satu dengan yang lain serta dengan barang bukti yang ada, dan hasil pemeriksaan saksi /saksi  ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kemudian ditanda tangani oleh saksi/saksi ahli dan penyidik yang memeriksa. Kemudian,  penyelesaian/pemberkasan  diharapkan  dapat  dilakukan  dalam  waktu  cepat  sejalan dengan  kecepatan  dalam  pemeriksaan  maupun  pengumpulan  bukti-bukti.  Yang  terkahir, pengiriman berkas perkara kepada Penuntut Umum. Berkas perkara yang dikirim oleh penyidik Polri  kepada  Penuntut  Umum  diharapkan  dapat  segera  diterima  oleh  Kejaksaan  tanpa pengembalian dengan alasan tidak cukup bukti ataupun tidak terjadi bolak balik berkas perkara secara berlarut-larut.
Dari kondisi di atas, maka diharapkan adanya spesialisasi penyidikan tindak pidana korupsi. Jajaran penyidik Polda Papua khususnya Bidang Tindak Pidana Korupsi harus memiliki mental kepribadian yang baik bagi penyidik Polri, merupakan bagian dari cerminan kualitas penyidik Polri yang  diharapkan  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi. Adapun mental kepribadian yang diharapkan adalah bentuk ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan ajaran agama dalam  kehidupan  dinas,  pribadi,  keluarga  dan  masyarakat,  menjaga  kerukunan  umat  beragama. Kemudian Polri diharapkan telah menghayati kode etik Kepolisian, Tri Brata dan Catur Parsetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari  tidak  mudah  putus  asa  dan  tidak  mengeluh  tetapi  mampu  mengatasi  kesulitan  yang dihadapi. Dalam pekerjaannya tetap tekun walaupun kekurangan dukungan dan fasilitas serta tidak terpengaruh  akan  godaan  nafsu  kebendaan.  Adanya  kepercayaan  kepada  diri  sendiri  dalam
17 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
melaksanakan tugas didasarkan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Adanya kemampuan untuk mengendalikan diri dan berani bertanggung jawab serta dapat menghargai dan menghormati orang lain. Memiliki sikap dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh teladan oleh lingkungan kerja maupun lingkungan sosialnya. Berbudi luhur, jujur, penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.
Selain  itu,  penampilan  fisik  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya  mendukung pelaksanaan  tugas  khususnya  para  penyidik  dalam  bidang  tindak  pidana  korupsi  yang  dapat mendukung  pelaksanaan  tugas  penyidikan,  diantaranya:  dilihat  dari  segi  postur  tubuh  adanya keserasian  antara  tinggi  badan  dan  berat  badan,  memiliki  sikap  tampan  yang  rapi  dan  bersih, memakai  peralatan  dan  atribut  sesuai  dengan  ketentuan  dan  rapi  serta  terpelihara  dan  terawat dengan baik, memiliki kecekatan, kelincahan dan tidak loyo dalam gerak-gerik sehari-hari, memiliki daya tahan yang tinggi dan prima, dan memiliki kemampuan dalam bela diri Polri. Berdasarkan uraian  tersebut  di  atas  maka  penulis  melihat  bahwa  penyidik  Polri  yang  profesional  dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat.
Hal  demikian  merupakan  cerminan  dari  kualitas  penyidik  Polri  yang  dapat  mewujudkan eksistensi  penyidik  Polri  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  karena  mampu mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  masyarakat  (akuntabilitas  publik), dengan  demikian  diharapkan  dapat  menimbulkan  kepercayaan  masyarakat  dan  memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai  ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Peningkatan  kualitas  penyidik  Polri  dalam  rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dituntut untuk profesional dalam penyidikan, sehingga setiap bentuk tindak pidana korupsi yang diketahui dapat ditangani secara cepat dan tuntas. Guna menjadikan penyidik Polri yang memiliki kualitas sebagai penyidik yang profesional sesuai harapan, maka dapat dilakukan dengan upaya peningkatan sebagai metode yaitu pembinaan kemampuan oleh  subyek  yang  berperan  dalam  pembinaan  kemampuan  penyidik  Polri  meliputi  para pimpinan/pejabat  Polri  (Kapolri,  Asrena,  As  SDM,  Kalemdikpol,  Kapolda  dan  Kapolres)  dan obyek  dalam  pembinaan  kemampuan  meliputi  personil  Polri  yang  bertugas  di  jajaran  fungsi Reskrim maupun yang dipersiapkan untuk mengemban tugas fungsi Reskrim, namun yang lebih diutamakan adalah penyidik Polri.

## 4. KESIMPULAN
Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang yang sangat luas oleh undang-undang dalam penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, memerlukan kualitas penyidik Polri yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila penyidik Polri dapat menunjukan jati diri sebagai penegak hukum yang handal untuk eksis melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang  merupakan  sorotan  masyarakat  saat  ini,  maka  akan  dapat  menumbuhkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  penyidik  Polri,  karena  adanya  kepercayaan  masyarakat  merupakan  modal untuk memperoleh dukungan ataupun legitimasi guna mewujudkan kemandirian Polri. Penyidik Polri yang professional dengan didukung perilaku yang handal, maka akan mampu melaksanakan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dengan  benar  sesuai  harapan  masyarakat.  Hal  demikian merupakan cerminan dari kualitas penyidik Polri yang dapat mewujudkan eksistensi penyidik Polri
dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  karena  mampu  mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat (akuntabilitas public), dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan  kepercayaan  masyarakat  dan  memberikan  legitimasi  kepada  Penyidik  Polri  dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan  adanya  penelitian,  maka  diharapkan  Polda  Papua  lebih  berperan  lagi  dalam  upaya memberantas  tindak  pidana  korupsi,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  peningkatan  spesialisasi  dari Polri, dimana dalam tindak pidana korupsi memang sangat urgen sifatnya misalnya pengetahuan Polisi  tentang  masalah  manajemen,  keuangan  dan  ilmu  lainnya  yang  sangat  mendukung  dalam pelaksanaan tugas. Selain itu dapat menjadi rujukan penting dalam upaya peningkatan spesialisasi penyidik Polda Papua dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Hafisdan, Raden Imam Al, and Moris Adidi Yogia. “Abuse of Power:Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia.” Publika 3, no. 1 (2017): 80 – 88. https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494.
Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (2019): 27 – 41. https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453.
Joniarta, I Wayan. “Banalitas Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 2, no. 1 (2018):
149 – 56. https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358.
Junia, Belle Risca, Budiharto, and Siti Mahmudah. “Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan
Single Presence Policy Pada Bank PT. Tbk Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (BII).” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1 – 11. http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.
Liber Sonata, Depri. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dar i Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 15 – 35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
Muttalib, Abdul. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selata n.” Al-Hikam 4, no. 1 (2017): 45 – 64. https://doi.org/10.56087/hikam.v4i1.33.
Rosita, Dian. “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Ius Constituendum 3, no. 1 (2018):
27 – 47. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862.
Rusyadi, I. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana.” Jurnal Hukum Prioris 5, no. 2 (2016): 128 – 34. https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558.
Suwirta, Andi. “Pers Dan Kritik Sosial Pada Mas a Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966- 1974.” Mimbar Pendidikan 3, no. 2 (2018): 113 – 36. http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik.
Syariefuddin, Iqbal. “Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi Dan Kaitannya Dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Lex Scientia Law Review 2, no. 1 (2018): 105 – 18. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i1.23647.
Wahyuni, Nina, and Maesaroh. “Analisis Inovasi Pelayanan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police).” Journal of Public Policy and Management Review 7, no. 2 (2018): 212 – 32. https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19944.
Widayati, Dewi Kuncoro, and Rehnalemken Ginting. “Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Recidive 3, no. 2 (2014): 199 – 208. https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40522.
Yoga, I Nyoman Darma, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, and A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2016): 1 – 14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41678.
Zuber, Konar. “Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum.” Solusi 15, no. 3 (2017): 382 – 93. https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.83.
Buku
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

## Wawancara
Siagian, Jefri. “Wawancara Dengan Ka. Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua 6 Oktober 2014.” 2014.

## Internet
Responsi Bank Indonesia. “Panduan Sederhana Memahami Kasus BLBI,” 2018. https://responsibank.id/berita/2018/panduan-sederhana-memahami-kasus-blbi/.