## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun
Sarjiyati 1 , Mudji Rahardjo 2 , Taufik Nur Pramudya Ananta 3 , Susani Triwahyuningsih 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : sarajiyati@unmer-madiun.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : taufiknurpramudyaananta97@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun, Jl. Setia Budi No.85, Madiun, 63118 E-mail : susanitri@gmail.com
Abstract — The purpose of this study was to determine the implementation of Madiun Regent Regulation Number 39 of 2020 concerning  the  Implementation  of  Health  Protocol  Law  Enforcement  as  Efforts  to  Prevent  and  Control  Corona  Virus Disease  2019  in  Madiun  Regency  as  well  as  supporting  and  inhibiting  factors  in  implementing  the  Discipline  and  Law Enforcement  of  Health  Protocols  as  Prevention  Efforts  and  Corona  Virus  Control  in  Madiun  Regency.  In  this  research method,  researchers  use  empirical,  namely  data  obtained  directly  through  field  research  with  primary  data  sources, secondary data sources and tertiary data sources as well as data collection techniques carried out by observation, interviews, document study, to informants using descriptive data analysis techniques. qualitative. The results of this study indicate that the Regent's Regulation Number 39 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 in Madiun Regency has been implemented quite well by the Regional Government by conducting socialization related to the application of discipline and enforcement of health protocol laws. . In implementing the Regent Regulation, there are supporting and inhibiting factors. The supporting factors are agencies that play an active role in the prevention and control of the corana virus, while the inhibiting factor is the lack of public awareness to comply with health protocols, the existence of false news (hoaxes).
Keywords — : Implementation; Regional Regulations; Corona Virus Disease 2019; Discipline Implementation and Health Protocol Law Enforcement.

## I. PENDAHULUAN
Akhir tahun 2019 menjadi waktu yang tidak pernah di duga sebelumnya, muncul sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat dimana pertama kali wabah ini ditemukan di wuhan dan di beri nama corona virus disease 2019, berawal pada pada tanggal 31 Desember  2019,  WHO  CHINA  COUNTRY  OFFICE  melaporkan  kasus  peneumonia  yang  tidak  diketahui  etiologinya  di  kota wuhan, provinsi hubei, china. Pada tanggal 7 januari 2020, china mengidentifikasi pneuminia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru corona virus (coronavirus disease, covid-19).
Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia / Public  Health  Emergency  of  International  Concern  (KKMMD/PHEIC).  Penambahan    jumlah    kasus  COVID-19  berlangsung cukup  cepat  dan  sudah  terjadi  penyebaran  antar  negara 1 .  Tidak  butuh  waktu  lama  kemudian  berkembang  hampir  ke  seluruh belahan dunia sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Secara resmi di Indonesia Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 menjadi bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.
Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua  jenis coronavirus yang  diketahui  menyebabkan  penyakit  yang  dapat  menimbulkan  gejala  berat  seperti Middle  East Respiratory  Syndrome  Coronavirus  (MERS  CoV) adalah  penyakit  penyakit  saluran  pernapasan  yang  disebabkan  oleh coronavirus. Penyakit ini menular dari unta ke manusia, serta dari manusia ke manusia  dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) adalah  infeksi  saluran  pernapasan  yang  memburuk  dengan  cepat . Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19)  adalah
1 Yurianto, et  el ,  K  P  2020. PEDOMAN  PENCEGAHAN  DAN  PENGENDALIAN  CORONAVIRUS  DISESASE  (COVID-19). Kementerian  KesehatanRI, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Jakarta Selatan.hal,.11

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
penyakit  jenis  baru  yang  belum  pernah  diidentifikasi  sebelumnya  pada  manusia.  Virus  penyebab  COVID-19  ini  dinamakan Sars-CoV-2 2 .  Virus  ini  termasuk  wabah  penyakit  menular  yang  selanjutnya  disebut  wabah  adalah  kejadian  berjangkit  suatu penyakit  menular  dalam  masyarakat  yang  jumlah  waktu  dan  daerah  tertentu  serta  menimbulkan  malapetaka 3 .  Pada  tanggal  2 Maret  2020,  untuk  pertama  kalinya  pemerintah  mengumumkan  dua  kasus  pasien  positif COVID-19 di  Indonesia 4 . Perkembangan  kasus positif virus  Corona COVID-19 di  Indonesia terus  mengalami penambahan pada bulan September tahun 2020 tercatat kasus Corona baru bertambah menjadi 4.071(empat ribu tujuh puluh satu) kasus. Total tercatat 252.923(dua lima puluh dua ribu, sembilan ratus dua puluh tiga) positif, 184.298 (seratus delapan empat ribu, dua ratus sembilan puluh delapan) sembuh,  9.837  (sembilan  ribu  delapan  ratus  tiga  puluh  tujuh)  meninggal 5 .  Dalam  kasus  konfirmasi  COVID-19  di  Indonesia tersebar  dari  10  Provinsi  yaitu:  Bali,    DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Kalimantan  Selatan,  Sumatera Selatan, Sumatera Utara, sulawesi selatan, Papua 6 .
Pemerintah  Indonesia  melakukan  kebijakan  untuk  penanganan  COVID-19  dengan  adanya  kedisiplinan  dan  penegakan hukum  protokol  kesehatan  untuk  mencegah  terinfeksinya  virus  corona.  Bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  Intruksi  Presiden dan Pemerintah Instruksi dari Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019  dan  Nomor  4  Tahun    2020  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Kepala  Daerah  Dalam  Rangka  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegaan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019 7 . Intruksi  tersebut  menunjukan  bahwa  penambahan  COVID-19  di  Indonesia semakin bertambah di berbagai wilayah Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun.
Menurut  Pasal  1  ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang–Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  –undangan,  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  Merupakan  peraturan perundang-undangan  tingkat  daerah,  dibentuk  oleh  lembaga  pemerintah  di  tingkat  daerah  dalam  rangka  penyelenggataan Otonom Daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan  Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama  Kepala Daerah (PB KDH) dan Keputusan Kepala Daerah 8 .
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan umasalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  39  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun?
2. Apa  faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam  Pelaksanaa  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Protokol Kesehatan sebagai upaya penecegahan virus corana di Kabupaten Madiun?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris penelitian yang bertitik tolak dari data primel/dasar, yakni yang di  peroleh  langsung  dari  masyarakat  sebagai  sumber  pertama  melalui  penelitian  lapangan,  yang  dilakukan  melalui  observasi, wawancara  atau  penyebar  kuesioner, 9 penelitian  ini  termasuk  penelitian  non  doktrinal  dengan  analissis  deskriptif  kualitataif. 10 lokasi  penelitian  ini  di  Kabuoaten  Madiun.  Teknik  yang  digunakan  oleh  penulis  di  dalam  melakukan  penentuan  informan  ini menggunakan purposive  sampling yakni  dengan  pengambilan  sampel  sesuai  dengan  ciri-  ciri  khusus, 11 Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer,  data  sekunder,  dan  data  tersier.  Penggunaan  data  primer  menunjukan  bahwa penelitian  ini  dibangun  dari  fakta-fakta  sosial  yang  terkait  dengan  penerapan  kedisiplinan  dan  penegakan  hukum  protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Madiun. Data sekunder digunakan sebagai data awal yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya Peraturan Bupati Madiun Nomor  39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun. Data tersier yaitu rundang-undang tentang wabah peyakit menular, kesehatan dan kekarantinaan kesehatan.
2 https://www.diskes.baliprov.go.id/waspadai-coronavirus-covid-19-kenali-penyebabnya-dan-lakukan-pencegahannya/.  Diakses  pada  Selasa  8  Desember  2020 jam 08:55 WIB
3 Pasal 1 huruf a Undang-Uundang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
4 https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari.  Diakses  pada  Senin  28 September  2020 Jam 09:20 WIB
5 https://majalahnurani.com/update-corona-22-september-2020-bertambah-4-071-total  corona-252-923-kasus/.  Diakses  pada  Senin  28  September  2020  Jam 10:00 WIB.
6 https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/27/162943065/lewati-100000-kasus-ini-10provinsi-dengan-infeksi-virus-corona-terbanyak?page=all. Diakses pada Senin 28 September 2020 jam 10:30 WIB.
7 Menimbang  Peraturan  Bupati  Madiun  Nomor  39  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Protokol  Kesehatan  Sebagi  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun.
8 Yusdiyanto, , 2012, Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. Issn 1978-5186 Hal,.6.
9 Jonaedi Efendi dan  Jonny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Prenadamedia, Depok, hal. 149.
10 Lexsi J. Moleong, 2018, Metode Penelitian Kualtitatif, P.T Remaja Rordakarya, Bandung, hal. 30
11 Sugiyono, 2017, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Alpabeta, Bandung, hal. 56.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin  Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun.
Implementasi  merupakan  proses  umum  tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program  tertentu. 12 Untuk mempelancar  konsep  implementasi  kebijakan,  perlu  dilakukan  diseminasi  dengan  baik. 13 Pada  tahap  pelaksanaan  dalam penerapan disiplin dan  penegakan hukum protokol kesehatan Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa Dampak COVID-19 telah  merambat  ke  berbagai  sector,  baik  sector  social,pendidikan  terlebih  pada  sector  ekonomi.  Dampak  yang  meluas  ke berbagai sector juga dirasakan oleh segenap  masyarakat kabupaaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun telah  melakukan segala upaya agar dampak COVID-19 sudah signifikan demi menyelamatkan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Berbagai kebijakan  telah  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Madiun  dalam  rangka  penerapan  disiplin  dan  penegakkan  hukum  protokol kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  corona  virus  disease  2019.  Pemerintah  Kabupaten  Madiun  dalam pelaksanaan  ini  melakukan  sosialisasi,  monitoring  dan  evaluasi,  sanksi  yang  sudah  di  atur  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  39 Tahun 2020 sebagi berikut:

## 1. Sosialisasi
Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan  orang  lain,  tentang  cara  berpikir,  merasakan,  dan  bertindak,  di  mana  kesemuanya  itu  merupakan  hal-hal  yang sangat  penting  dalam  menghasilkan  partisipasi  sosial  yang  efektif. 14 Untuk  pelaksanaan  sosialisasi  terkait  penerapan disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  pemerintah  Kabupaten  Madiun  melakukan  sosisalisasi  di  tempat- tempat  wisata  maupun  pasar  yang  terdapat  kerumunan  masa,  yang  biasanya  tidak  melaksanakan  3M  diantaranya  yaitu memaskai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 15 Selain itu pada waktu kegiatan operasi  sidak  ataupun  dalam  melaksanakan  pemantauhan  kegiatan  masyarakat  pemeritah  kabupaten  madiun  selalu memperingatkan  kepada  masyarakat  itu  sendiri  untuk  pelaksanaan  penerapan  disiplin  dan  protokol  kesehatan  untuk menghindari besarnya penyebaran virus COVID-19.

## 2. Monitoring
Dalam  melaksanakan  monitoring  pemerintah  Kabupaten  Madiun  sering  melakukan  sidak  atau  operasi  yustisi  yang tergabung  dari  Satpol  PP  Patuan  Polisi  Pamong  Praja),  BPBD  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daera)  Kabupaten Madiun,  Dinas  Kasehatan,  Satgas  Kecamatan,  Polri,  TNI,  Kejaksanaan,  dan  Pengadilan,  dari  segi  evaluasinya  melihat dari  zona  per  kecamatan  di  kabupaten  madiun  yang  sudah  terpapar  COVID-19  paling  banyak  zona  merah.  Jadi memusatkan kegiatan yang indikasinya daerah yang paling banyak terpapar COVID-19. 16
Pada bulan Maret sampai November Tahun 2020 di Kabupaten Madiun tercatat Kasus Konsfirmasi Kasus Positif pada akhir  November  berjumlah  195  (seratus  sembilan  puluh  lima)  orang,  sedangkan  yang  sembuh  pada  akhir  November berjumlah 146 (seratus emat puluh enam) orang, meninggal pada akhir November berjumlah 10 (sepuluh) jiwa dan kasus yang masih positif tepapar COVID-19 masih di rawat di Rumah sakit pada akhir November berjumlah 116 (seratus enam belas) orang . Lebih jelasnya dapat di lihat pada berikut :
Tabel 1. Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten  Madiun
12 Deddy Mulyani, 2015, Studi Kebijakan, dan  Pelayanan Publik , Alfabeta, Bandung. Hal.12.
13 H.  Akib  dan  A.  Tarigan,  2008. Artikulasi  Konsep  Implementasi  Kebijakan:  Perspektif,  Modal  Dan  Kriteria  Pengukurannya, Jurnal  Kebijakan  Publik, akademia edu Vol. 63 No. 12.
14 Joko Suyanto, 2010, Gender dan Sosialisasi , Nobel Edumedia, Jakarta , Hal 13.
15 Wawancara  dengan  ibu  Gundang  Wijiastuti,  S.Sos,  Dinas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Madiun,  tanggal  4  November  2020  ,  pukul 10.00 WIB.
16 Wawancara dengan dr. Arman Santoso, M. Kes, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tanggal 9 November 2020, pukul 08.00 WIB.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## 3. Sanksi
Pada tahap pelaksanaan, diadakannya penerapan displin dan  penegakan hukum protokol kesehatan ini masyarakat yang melangar  protokol  kesehatan  akan  diberikan  sanksi  yang  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan  bagi  perorangan,  pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, penyelenggara kegiatan hajatan dan pelaku  perjalanan  yang  melanggar  kewajiban  yang  berupa  tidak  menggunakan  alat  pelindung  diri  berupa  masker  yang menutupi  hidung  dan  mulut  hingga  dagu,  tidak  menyediakan  sarana  cuci  tangan  pakai  sabun  ynag  mudah  diakses  dan memenuhi  standar  atau    tidak  penyediaan  cairan  pembersih  tangan  (handsanitizer)  dan  tidak  mengatur  jaga  jarak,  bagi pelaku  perjalanan  yang  berasal  dari  wilayah/daerah  zoba  merah,  maka  wajib  menunjukan  Hasil  Tes  Rapid  non  reaktif atau Hasil Tes PCR Negatif.
Terkait dengan  tindak pidana  untuk si pelanggar  maka sanksi  yang dikenakan    hanyalah sanksi administrasi dan tidak termasuk delik pidana. Di Kabupaten Madiun sanksi yang digunakan ada beberapa sanksi yang sifatnya alternatif karena tidak  semua  dikenakan  sanksinya  tetapi  1  (satu)  sanksi  ini  menggugurkan  sanksi  yang  lain  contoh  dari  yang  pertama teguran  lisan  dan  teguran  tertulis,  yang  kedua  kerja  sosial,  yang  ketiga  penyitaan  KTP  yang  akan  tidak  mendapatakan pelayanan  publik.  Yang  ke  lima  yaitu  denda  administrasi    dari  masing-masing  denda  terdiri  dari  yang  pertama  denda Perorangan  yang  dikanakan  denda  administrasi  sebesar  Rp.100.000,00  (seratus  ribu  rupiah),  yang  kedua  bagi  pelaku usaha yang dikenakan denda administrasi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga bagi pelaku Perjalanan yang dikenakan denda administrasi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu). Yang di gunakan di peraturan ini tidak adanya hukum pidana tetapi termasuk “Tipiring.

## B. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaa Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai upaya penecegahan virus corana di Kabupaten Madiun
Dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  corona  virus  disease  2019  (COVID-!)di  kabupaten madiun  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  penerapan  disiplin  protokol  kesehatan  yang  terdiri  2  (dua) yaitu:

## 1. Faktor Pendukung
Berdasarkan faktor pendukung dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Madiun terdapat instansi  - instansi  yang berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian virus corana ini di antaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Satgas COVID-19. Untuk pelaksanaan  penegakkan kedisiplin  dan  protokol  kesehatan  di  Kabupaten  Madiun  tersebut,    Peraturan  bupati  No.  39  Tahun  2020  tentang penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  sesuai  Intruksi  Presiden  No.  6  Tahun  2020.  Dengan melaksanakan Operasi yustisi terkait penerapan protokol kesehatan, dilaksanakan secara gabungan diantaranya baik dari Kecamatan  (Pak  Camat),  Satpol  PP,  TNI,  POLRI,  maupun  aparat  yang  terkait  yakni  Kejaksaan  dan  Pengadilan,  di samping itu selalu melakukan patroli untuk kerumunan masa bila mana terdapat segerombolan masa dihimbaukan untuk segera  bubar  dari  kerumunan,  dalam  menangani  COVID–19  pemerintah  kabupaten  madiun  terus  berupaya  untuk menghimbau agar  masyarakat tetap mematui penerapan disiplin dan protokol kesehatan. Pemerintah daerah Kabupaten Madiun  sudah  melakukan  yang  terbaik  bagi  masyarakat  dalam  pencegahan  COVID-19  dari  mulai  penegakan  hukum protokol  kesehatan,  selalu  melakukan  sosialisasi  di  masyarakat  dan  terbentuknya  tim  pengawas  dan  pengaman  untuk pencegahan  COVID-19  di  Kabupaten  Madiun  agar  terhindar  dari  virus  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  individu ataupun kelompok. 17

## 2. Faktor Penghambat
Adapun  aktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pencegahan  dan  pengendalian  COVID-19  yang  dilakukan  pemerintah kabupaten  Madiun  yaitu:  masyarakat    belum  terbiasa  dengan  adanya  peraturan  penerapan  disiplin  dan  penegakkan hukum pada protokol kesehatan tersebut yang menjadikan masyarakat kurang adanya kesadaran untuk mentaati protokol kesehatan  yang  diberlakukani.  Selain  itu  kebiasaan  masyarakat  yang  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan  3M  yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan 18 bahkan penyebaran berita – berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat tentang COVID-19, seperti ada yang menyebarkan informasi bahwa seseorang yang tidak terkena Covid di beritakan terkena Covid hal ini akan mengakibatkan seseorang tersebut teganggu mentalnya (psikis), menyebarkan berita – berita yang tidak benar bahkan dampak tersebut juga berpengaruh di kalangan masyarakat tentang COVID-19 sehingga dari sebagaian masyarakat yang ada tidak percaya dengan bahaya virus ini, bahkan ada yag tidak percaya dengan adanya corona  virus  deseae-19. 19 Oleh  sebab  itu  maka  Pemerintah  Kabupaten  Madiun  terus  berupaya  untuk  menegakkan  dan
17 Wawancara dengan bapak Hariono, S.Sos. M.Si , Satgas Covi-19 Kec. Sawahan Kabupaten Madiun, tanggl 9 November 2020, pukul !4.00 WIB..
18 Wawancara dengan dr. Arman Santoso, M. Kes, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tanggal 9 November 2020, pukul 08.00 WIB.
19 Wawancara  dengan  bapak  Danny  Yudi  Satriawan,  SH.  M.Hum.  Dinas  Satuan  Pilisi  Pamong    Praja  kabupaten  Madiun,  tanggal  2  November  2020,  pukul 11.25 WIB.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
menerapkan  kebijakan  bagi  masyarakat  yang  melanggar  protokol  kesehatan  yang  sudah  diatur  pada  Peraturan  Bupati Madiun  Nomor  39  Tahun  2020  yang  akan  di  kenakan  sanksi  administrasi  dan  sosial  bagi  masyarakat  yang  melangar protokol  kesehatan,  hal  ini  di  upayakan  pemerintah  daerah  agar  virus  ini  tidak  banyak  menyebar  ke  masyarakat  yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  39  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019  Di  Kabupaten  Madiun,  telah dilaksanakan  dengan  cukup  baik  oleh  pemerintah    kabupaten  Madiun  dengan  melakukan  sosialisasi  terkait  penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yaitu 3M (memaskai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun  dan  air  mengalir),  sosisalisasi  dilaksanakan  di  tempat-tempat  wisata,  pasar  yang  terdapat  kerumunan  masa; Melakukan  monitoring  dengan  melakukan  sidak  atau  operasi  yustisi  yang  tergabung  dari  Satpol  PP,  BPBD  Kabupaten Madiun, Dinas Kasehatan, Satgas Kecamatan, Polri, TNI, Kejaksanaan, dan Pengadilan; memberi sanksi kepada para yang melanggar protokol kesehatan yakni teguran lisan dan teguran tertulis, kerja sosial, penyitaan KTP denda administrasi.
2. Faktor  pendukung  Pelaksanaan  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Protokol  Kesehatan  sebagai  upaya  penecegahan  virus corana  di  Kabupaten  Madiun    karena  peran  aktif  dari  intansi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Madiun  (BPBD),  Dinas  Kesehatan,  dan  Satgas  COVID-19,  adanya  operasi yustisi yang  dilaksanakan secara gabungan dari Kecamatan (Pak Camat), Satpol PP, TNI, POLRI, maupun dari Kejaksaan dan  Pengadilan.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  yaitu  kurang  adanya  kesadaran  masyarakat  untuk  mentaati  protokol kesehatan, adanya berita - berita yang tidak benar ( hoax ).

## V. DAFTAR PUSTAKA

## C. Buku
Deddy Mulyani, 2015, Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta. Joko Suyanto, 2010, Gender dan Sosialisasi , Jakartaa, Nobel Edumedia. Jonaedi Efendi dan  Jonny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Depok, Prenadamedia. Lexsi J. Moleong,  2018, Metode Penelitian Kualtitatif , Bandung, P.T Remaja Rordakarya. Sugiyono, 2017, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung, Alpabeta. Yurianto, et  al ,  K  P  2020. Pedoman  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Coronavirus  Disesase  (COVID-19). Kementerian  KesehatanRI,Direktorat  Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Jakarta Selatan.

## D. Jurnal
H. Akib dan A. Tarigan, 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Modal Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik, akademia edu Vol. 63 No. 12.
Yusdiyanto, 2012, Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3

## E. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang–Undangan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundangng  – undangan.
Peraturan  Bupati  Madiun  Nomor  39  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakkan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

## F. Website
https://www.diskes.baliprov.go.id/waspadai-coronavirus-covid-19-kenali-penyebabnya-dan-lakukan-pencegahannya/.  Diakses  pada  Selasa  8  Desember  2020 jam 08:55 WIB
https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari.  Diakses  pada  Senin  28 September  2020 Jam 09:20 WIB
https://majalahnurani.com/update-corona-22-september-2020-bertambah-4-071-total corona-252-923-kasus/. Diakses pada Senin 28 September 2020 Jam 10:00 WIB https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/27/162943065/lewati-100000-kasus-ini-10provinsi-dengan-infeksi-virus-corona-terbanyak?page=all.  Diakses  pada Senin 28 September 2020 jam 10:30 WIB.