## Vol. 21 No. 1 Tahun 2021 | Hal. 42 – 47
email: jmd@unj.ac.id

## Strategi pembinaan kader politik melalui literasi politik
Asep Hendrik a,1* , Endang Danial a,2
a Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia 1 asephendrik2@gmail.com 2 endangdanial@upi.edu *Korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 09-08-2021 Disetujui: 04-10-2021 Kata kunci: Kader Politik Literasi Politik Partai Politik Tujuan  penelitian  ini  untuk  menggali,  mengkaji,  dan  menganalisis  tentang  urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik yang dilakukan oleh partai GOLKAR Kabupaten  Cianjur  dalam  membina  kader  politiknya.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  sedangkan  metode penelitian  menggunakan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data yang meliputi reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  bahwa  temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kader partai. Kompetensi tersebut sebagai modal dasar kader politik untuk berkontestasi di pagelaran pemilihan umum.

## ABSTRACT
Received: 09-08-2021 Accepted: 04-10-2021 Keywords: Political Cadres Political Literacy
Political Parties
Development of political cadres through political literacy. The purpose of this study is to explore, study, and analyze the urgency of fostering political cadres through political literacy conducted by the GOLKAR Cianjur regency party in fostering political cadres. The research approach used in this study is a qualitative approach while the research method used case studies. Data collection techniques  using  interviews,  observation,  study  documentation  and  study  literature.  Data  analysis includes data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The findings of this study generally reveal that the urgency of fostering political cadres through political literacy is to improve the competence of party cadres. The competency is the basic capital for political cadres to contest in the general election.
Copyright © 2021 (Asep Hendrik & Endang Danial). All Rights Reserved
How to Cite: Hendrik, A. & Danial, E. (2021). Strategi Pembinaan Kader Politik Melalui Literasi Politik. Jurnal Mimbar Demokrasi, 21 (1), 41-47. DOI: http://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22399
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The author (s) holds the copyright.

## Pendahuluan
Di kala membahas perihal dinamika politik di suatu negara tidak akan terlepas dari eksistensi partai  politik  di  dalamnya  dengan  berbagai platform yang ditawarkan. Platform tersebut adalah ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh partai yang berfungsi untuk menarik simpati masyarakat agar pemikiran dan sikap masyarakat dapat sejalan dan seirama  dengan  partai  tersebut.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  partai  politik  memiliki sebuah  orientasi  tertentu,  di  mana  orientasi tersebut  tidak  lain  untuk  menyerap  dan memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  dan kepentingan  negara  yang  tidak  hanya  sebatas kepentingan  pribadi  maupun  kelompok.  Oleh
karena  itu,  maka  masyarakat  dapat  turut berpartisipasi  aktif  secara  langsung  untuk menyampaikan ide-ide maupun gagasan-gagasan ihwal  pengelolaan  negara  kepada  para  kader partai politik.
Mengkaji  partai  politik  menjadi  bahasan menarik  tersendiri  yang  senantiasa  diajukan, sebab menjelang pemilihan umum partai politik biasanya bermanuver untuk menarik simpati dan dukungan  dari  berbagai  elemen  masyarakat dengan menampilkan visi misi dan tujuan partai politik yang disampaikan oleh kader partai secara transparan  kepada  masyarakat  dengan  berbagai macam strategi penyampaiannya. Misalnya, dalam bentuk sosialisasi program, baliho, poster, brosur,
video, media sosial dan sebagainya yang lengkap dengan  foto  pimpinan  partai  maupun  kader politik yang diusung.
Keberadaan  partai  politik  di  negara demokrasi  sangat  “…dibutuhkan  oleh  suatu negara,  karena  partai  politik  merupakan  sarana bagi  warga  negara  untuk  turut  serta  atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara" (Budiardjo, 2008, hlm. 397). Di Indonesia sendiri partai  politik  tumbuh  subur  dengan  berbagai platform yang ditampilkan sehingga partai politik dapat  “…  menjalankan  fungsinya  sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana  bagi  warga  negara  untuk  berpartisipasi dalam kehidupan bernegara
dan memperjuangkan  kepentingan  di  hadapan penguasa” (Rosit dan Hidayat, 2019, hlm. 179).
Partai  politik  memiliki  salah  satu  fungsi strategis,  yaitu  kaderisasi  atau  rekrutmen  politik selain  fungsi-fungsi  lain,  misalnya  komunikasi politik  dan  penghubung  antara  masyarakat dengan  pemerintah.  Kaderisasi  sebagai  suatu proses  seleksi  kader  politik  yang  nantinya  akan menjadi  calon  pemimpin  yang  diusulkan  oleh partai  dalam  pemilihan  umum.  Proses  seleksi kader  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  akan menjadi parameter tercapai atau tidaknya sistem politik yang telah dibangun yang berdampak pada kualitas  proses  kaderisasi  tersebut.  Menurut Heryanto  (2011,  hlm.  46)  bahwa  kaderisasi  “… sangat  penting  bagi  kelangsungan  sistem  politik karena  tanpa  elit  politik  yang  mampu melaksanakan  peranannya  maka  kelangsungan hidup  sistem  politik  akan  terancam.  Kaderisasi pada  esensinya  adalah  penyeleksian  individu- individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik  atau  jabatan  pemerintahan”,  sebab individu-individu yang akan menjadi kader partai tersebut “… memiliki kewajiban dan tugas untuk membantu  masyarakat  dalam  memecahkan permasalahan  politik”  (Septiawan  dan  Winarno, 2017, hlm. 119).
Dalam perihal rekrutmen kader partai saat ini  tidak  sedikit  kekhawatiran  muncul  terhadap sistem  rekrutmen  yang  diterapkan  oleh  partai politik.  Asas  keterbukaan  dan  transparan  dalam rekrutmen  kader  partai  seolah  tidak  dijalankan sehingga  berdampak  kepada  penyeleksian  kader politik  yang  kurang  objektif.  Bahkan  sebagian partai politik “...mendasarkan sumber rekrutmen politik  dari  lingkungan  keluarga  dan  kerabat politik  para  elite  parpol  itu  sendiri,  sehingga cenderung  berlangsung  tertutup,  eksklusif,  dan nepotisme. Meskipun ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, namun
dalam  realitasnya  prosedur  tersebut  tidak sepenuhnya  diimplementasikan  oleh  pimpinan parpol”  (Haris,  dkk,  2016,  hlm.  40). Keberperanan  masyarakat  sebagai  pengawas jalannya  proses  seleksi  kader  politik  yang dilakukan oleh suatu partai politik menjadi tidak terlihat.  Apabila  merujuk  kepada  ketentuan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011  terutama  dalam  pasal  29  ayat  (2)  yang berkaitan  dengan  rekrutmen  politik  bahwa “rekrutmen  dilakukan  secara  demokratis  dan terbuka  sesuai  dengan  AD  dan  ART  serta peraturan  perundang-undangan”.  Hal  tersebut dilakukan  agar  kader-kader  yang  dimiliki  oleh partai politik tidak terkesan instan, dalam artian kader  politik  yang  kurang  berkualitas  dari  segi capability,  integrity,  dan  leadership sebagai  kader partai,  karena  tidak  melalui  proses  mekanisme pembinaan  kader  melalui  literasi  politik  secara berjenjang dan berkelanjutan.
Berdasarkan pada problematika kaderisasi kader politik di atas, maka muncul kekhawatiran dalam  benak  pikiran  masyarakat  bahwa  partai politik  hanya  menjadi  kendaraan  politik  oleh sebagian  individu  untuk  sebatas  meraih kekuasaan sehingga dapat mereduksi arti penting keberadaan  partai  politik  itu  sendiri.  Keadaan partai  politik  di  negara  demokrasi  saat  ini  yang awalnya menjadi penggerak ide dan gagasan baru serta  menampung  aspirasi  masyarakat  dalam rangka  mendukung  kemakmuran  rakyat,  kini telah  bergeser  menjadi  arena  kompetisi  kader politik  untuk  memperoleh  kedudukan.  Partai politik  yang  seharusnya  menjadi  tumpuan harapan  lahirnya  pemimpin-pemimpin  negara yang  berkualitas  telah  berganti  menjadi  arena kompetisi  kalangan  eksternal  untuk  menunggu dipinang  serta  dicalonkan  untuk  menduduki jabatan  legislatif  atau  eksekutif,  maka  bukan merupakan sebuah persoalan yang mengherankan ketika publik memandang negatif terhadap kinerja partai politik.
Nyatanya  orientasi  partai  politik  hanya berhenti  pada  level  memperoleh  kekuasaan, padahal  tidak  demikian,  partai  politik  mestinya menggunakan  kekuasaan  yang  telah  diperoleh tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Kondisi demikian mengakibatkan  keinginan  partai  politik  untuk terus  berkuasa  yang  dominan,  bukan  semangat pengabdian  kepada  masyarakat.  Di  sisi  lain adanya  sekat  antara  partai  politik  dengan masyarakat  sehingga  menimbulkan  jarak  atau kesenjangan.  Jarak  yang  begitu  lebar  akan membuat masyarakat berpikir bahwa mereka bisa
STRATEGI PEMBINAAN KADER POLITIK MELALUI LITERASI POLITIK
hidup tanpa adanya peran aktif dari partai politik. Kekecewaan  yang  mendalam  tersebut  telah membuat  masyarakat  merasa  tidak  pernah diperhatikan  dan  diurusi  oleh  partai  politik, terutama pasca pesta demokrasi selesai. Persoalan tersebut  tentu  akan  berdampak  kepada menurunnya angka partisipasi politik masyarakat, terutama partisipasi politik dari kalangan generasi muda  yang  nantinya  sebagai  cerminan meningkatnya jumlah golput. Belum lagi dengan adanya  kader  partai  politik  yang  melakukan tindakan melanggar hukum.
Dengan  citra  partai  politik  tersebut, seharusnya  partai  politik  berbenah  untuk mengembalikan fungsi partai politik sesungguhnya.  Apabila  merujuk  kepada  fungsi partai  politik  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 2 pasal 11 tahun 2011 tentang fungsi partai politik bahwa partai politik mengemban beberapa fungsi, sebagai berikut:
a) Pendidikan  politik  bagi  anggota  dan masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  sadar  akan  hak  dan kewajibannya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b) Penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik  masyarakat  dalam  merumuskan  dan menetapkan kebijakan negara.
d) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
e) Rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan  memperhatikan  kesetaraan  dan keadilan gender.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  terkait dengan  proses  kaderisasi  atau  rekrutmen  kader politik yang merupakan bagian dari fungsi partai politik  bahwa  partai  politik  mesti  menerapkan pendekatan  literasi  politik  dalam  pembinaan kader  politik  sebab  kader  partai  nantinya  akan menjadi  parameter  keberhasilan  partai  politik dalam  melaksanakan  literasi  politik  itu  sendiri. Literasi  politik  menjadi  penting  sebagai  strategi atau  model  pembinaan  kader  di  internal  partai politik, sebab pada dasarnya kader politik adalah warga  negara  yang  perlu  pembinaan  yang berjenjang dan berkelanjutan. Apabila pembinaan kader  politik  dengan  literasi  politik  tidak dilakukan,  maka  dapat  berdampak  kepada persoalan  yang  dapat  mempengaruhi  kapabilitas kader  partai  sebagai  tokoh  politik  masyarakat, idealisme  kader  partai  yang  kontra  dengan ideologi  partai,  dan  menurunnya  kepercayaan
masyarakat  terhadap  kader  partai,  karena  tidak kompeten dalam menjembatani aspirasi masyarakat.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik  untuk  mengetahui,  menggali,  dan menganalisis  tentang  pembinaan  kader  politik melalui literasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar Kabupaten Cianjur.

## Metode
Untuk  memperoleh  data,  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode  studi  kasus  yang  dilakukan  di  Dewan Pimpinan  Daerah  (DPD)  partai  Golkar Kabupaten Cianjur. Pengumpulan data menggunakan  wawancara,  observasi,  studi dokumentasi.  Proses  wawancara  dilakukan kepada  beberapa  subjek  penelitian,  di  antaranya Sekjen,  Wakil  Sekjen,  dan  Staf  DPD  Golkar Kabupaten  Cianjur  yang  dapat  memberikan informasi  yang  relevan.  Analisis  data  yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan.  Teknik  pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data yang meliputi Sekjen, Wakil sekjen, dan Staf DPD Golkar Kabupaten Cianjur.

## Hasil dan pembahasan
Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa partai  politik  sebagai  organisasi  politik  memiliki peranan  penting  dalam  mencetak  kader  partai untuk menjadi tokoh politik yang kompeten dan memiliki  wawasan  global.  Kader  politik  yang telah menjadi seorang tokoh politik bangsa tidak hanya  mengedepankan  orientasi  kepentingan partai politik, melainkan mengutamakan bagaimana  keberadaannya  sebagai  penyambung aspirasi  rakyat.  Selain  itu  tidak  semata-mata sebagai “ a group citizens more or les organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the goverment and carry out their general policies “  (Friedrich,  1967,  hlm.  419)  tetapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Lapalombara (2007, hlm. 3)
“… This  ubiquitous  presence  of  the  political  party calls our attention to its instrumental value . Whatever else may be its functions, it appears to be a universally adopted tool for mobilizing large numbers of persons to engage in forms of political participation, voluntary or coerced, that are not limited to voting “.
Untuk  menjadi  tokoh  politik  tersebut butuh  proses  pembinaan  yang  berjenjang  dan berkelanjutan. Dalam struktur dan sistem politik bahwa yang bertanggung jawab dalam melahirkan tokoh  politik  berkualitas  adalah  partai  politik. Untuk  menyukseskan  hal  tersebut,  maka  perlu
dikembangkannya  proses  rekrutmen  kaderisasi politik di internal partai politik yang terukur dan terarah.  Dengan  proses  ini,  maka  partai  politik dapat menilai karakteristik kader partai, baik dari segi  intelektual,  keterampilan  komunikasi,  dan background pendidikan  kader  yang  sejalan  dan seirama dengan ideologi partai.
Dalam konteks ini, calon kader partai yang memiliki  kesamaan  dengan  ideologi  partai  yang dapat  direkrut  dan  dikembangkan  potensinya guna  memperkuat  dan  mengembangkan  partai politiknya.  Partai  Golkar  Kabupaten  Cianjur sebagai  partai  kader,  memiliki  kader  yang terdistribusi  di  setiap  kecamatan  dan  desa. Terdapat  kader  struktural  dan  kader  ideologis. Kader struktural adalah kader yang telah memiliki kartu  tanda  anggota  (KTA)  dan  terdaftar  di database partai. Sedangkan kader ideologis adalah kader yang punya sikap politik militan terhadap partai  Golkar  yang  punya  persepsi  bersama tentang  cita-cita  pembangunan  melalui  saluran politik partai. Kader politik tersebut adalah warga negara yang dengan sukarela turut berpartisipasi aktif  menjadi  kader  untuk  memberikan sumbangsih  peran  dan  pemikiran  dalam  proses pengelolaan  negara  sebagaimana  dikemukakan oleh W. Van Deth (2016, hlm. 3) bahwa
“… political  participation  concerns  government, politics, or the state in broad senses of these words and is neither restricted to specific phases (such as parliamentary decision-making  processes  or  executing  laws),  nor  to specific  levels  or  areas  (such  as  national  elections  or contacts  with  party  officials).  Thus,  any  voluntary, nonprofessional activity concerning government, politics, or the state is a specimen of political participation” .
Hal  tersebut  diperkuat  dengan  gagasan Leighley  (1990,  hlm.  460)  yang  mengemukakan bahwa
“ …  theoretical  assumption  is  that  the  more  that individuals  interact  with  others  in  the  sociopolitical environment (i.e., join social groups or discuss politics with neighbors), the greater their exposure to social norms of political  behavior  as  well  as  their  knowledge  of  specific details about participation opportunities. Thus, including social  interaction  in  models  of  political  participation provides a more appropriate specification of what causes individuals to become involved in politics ”. Dalam iklim kehidupan partai politik perlu dikembangkannya  pembinaan  kader  melalui literasi politik. Pembinaan tersebut tidak bersifat dari  atasan  ke  bawahan  seperti  di  perusahaan, melainkan dibina agar seirama dan sejalan dengan tujuan-tujuan  partai  Golkar  Kabupaten  Cianjur yang  dapat  mengagregasi  dan  mengartikulasi kepentingan  publik,  maka  pembinaan  kader melalui literasi politik perlu dilakukan mengingat dengan literasi politik terjadi transfer
pengetahuan  politik  yang  tidak  hanya  berkaitan dengan visi dan misi partai, tujuan pokok partai, serta  strategi  partai  dalam  pemenangan  pemilu, melainkan  berbagai  hal  penting  yang  berkaitan dengan permasalahan bangsa dan negara. Selain itu  melalui  literasi  politik  juga  terjadi  transfer keterampilan  dan  keahlian  kader  partai  dalam berpolitik.  Hal  tersebut  senada  dengan  Crick (2007, hlm. 246) bahwa “ political literacy was a term invented to mean that someone should have the knowledge, skills and values to be effective in public life ”. Gagasan tersebut  diperkuat  oleh  Cassel  dan  Celia  (1997, hlm. 328) bahwa
“ political  literacy  is  a  product  of  both  internal motivations  and  abilities,  and  external  social  roles. Political literacy results from political involvement that is caused  by  social  position,  ability,  and  parental socialization, and by these factors directly ”. Pada dasarnya pengetahuan dan keterampilan  merupakan  instrumen  kemelek politikan warga negara ketika menyikapi dinamika politik  dan  isu-isu  politik  yang  terjadi.  Isu-isu politik  tersebut  dapat  berupa  bagaimana mekanisme  pemilu  eksekutif  maupun  legislatif berlangsung,  bagaimana  pemerintah  bekerja dalam  membuat  kebijakan,  dan  persoalan  yang terjadi di kehidupan masyarakat.
Literasi politik dimaknai sebagai kemampuan  warga  negara  untuk  memenuhi kebutuhannya  terhadap  informasi  politik  dalam konteks  lokal  maupun  nasional.  Sifat  daripada literasi politik ini tidak terbatas kepada kajian teks informasi,  melainkan  membentuk  pola  pikir warga  negara  yang  literat  atau  melek  terhadap politik. Selain itu dalam pandangan partai Golkar Kabupaten  Cianjur  bahwa  literasi  politik  juga termasuk  penguatan  nilai-nilai  dalam  diri  kader partai  sebagai  benteng  Pancasila  agar  mampu menghapus stigma negatif yang telah tumbuh di masyarakat,  misalnya  politik  dianggap  saling makan memakan dan penyebaran informasi hoax . Senada dengan gagasan Zafer Kusa (2015, hlm. 197) bahwa
“ political literacy cannot only be defined as knowing the political knowledge, but also skill and values. Skills require an affective participation in the social life; however, unless the individual is enabled to participate, these skill cannot be expected to develop” . Kemudian  literasi  politik  merupakan kegiatan  kajian  tentang  politik  yang  membahas persoalan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi kader partai pada khususnya yang dapat diaspirasikan melalui fraksi partai Golkar.
Bagi  partai  Golkar  Kabupaten  Cianjur literasi politik sangat penting dan strategis, karena
STRATEGI PEMBINAAN KADER POLITIK MELALUI LITERASI POLITIK
melalui  literasi  politik  partai  Golkar  dapat memcipta  SDM  partai  yang  kompeten  dimana para kader dapat memahami secara utuh tentang visi  misi  partai,  tujuan  pokok  partai,  dan  peran partai sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Hopkins dan Coster (2019, hlm. 2) bahwa literasi politik berkaitan dengan
“ how  to  make  themselves  effective  in  public  life through  knowledge,  skills  and  values  –  what  can  be called ‘political literacy’, seeking for a term that is wider than political knowledge alone. The term ‘public life’ is used  in  its  broadest  sense  to  encompass  realistic knowledge  of  and  preparation  and  decision-making related to the main economic and social problems of the day” .
Pada  dasarnya  literasi  politik  mengacu kepada bagaimana dapat berperan secara efektif dalam  kehidupan  publik  melalui  pengetahuan, keterampilan,  dan  nilai-nilai  yang  dapat  disebut sebagai  literasi  politik,  menemukan  istilah  yang lebih  luas  daripada  sekedar  pengetahuan  politik saja.  Istilah  kehidupan  publik  digunakan  dalam arti  luas  untuk  mencakup  pengetahuan  dan persiapan  serta  pengambil  keputusan  yang realistis  terkait  dengan  keutamaan  persoalan ekonomi dan sosial saat ini.
Pelaksanaan literasi politik ini adalah satu fungsi  partai  politik  untuk  memberikan  suatu pemahaman  yang  utuh  terkait  politik  kepada kader  partai,  seperti  pemahaman  ihwal komunikasi  politik.  Komunikasi  politik  sangat penting  bagi  kader  partai  agar  dapat mengomunikasikan dan mempublikasikan program  unggulan  partai  kepada  khalayak masyarakat,  misalnya  melalui  sosialisasi.  Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Miriam  Budiardjo  (2008,  405-409)  bahwa  salah satu fungsi partai adalah
“… sarana komunikasi politik, yaitu partai politik  bertindak  sebagai  salah  satu  sarana komunikasi  dalam  dunia  politik.  Jika  dilihat dari segi ini, tugas yang dimiliki partai politik adalah  sebagai  penyalur  berbagai  macam pendapat  dan  aspirasi  dari  masyarakat  guna menghasilkan tujuan yang sama”. Kemudian  bentuk  sosialisasi  yang dilakukan  adalah  secara  langsung  dan  tidak langsung.  Secara  langsung  dilakukan  di  suatu tempat  yang  luas  yang  bisa  diikuti  oleh  banyak masyarakat,  sedangkan  tidak  langsung  adalah melalui  media  sosial  yang  dapat  menyasar kalangan  generasi  milenial.  Senada  dengan gagasan  Wolfsfeld  (2015,  hlm.  3)  bahwa  “ in  the digital age, people interested in politics have gained a new and powerful tool for both collecting political information and  acting  on  it.  For  reasons  detailed  below,  the  social
media have become an especially important part of these peoples’ digital tool box” .
Pada dasarnya literasi politik saat ini bukan hanya  penting  bagi  kader  partai,  melainkan penting bagi masyarakat. Tujuan akhir dari literasi politik tidak lain adalah tingkat melek politik dan partisipasi publik menjadi meningkat. Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dalam menciptakan  pemerintahan  yang  baik.  Segala keputusan  politik  yang  dibuat  dan  dilaksanakan oleh  pemerintah  yang  menyangkut  kehidupan warga  negara.  "Kemelekpolitikan"  masyarakat melalui  partisipasi  politik  berhak  menentukan keputusan politik yang diambil. Hal ini berkaitan dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Hartleb (2017, hlm. 304) bahwa
“ One of the features of democracies is that citizens are provided with a lot of opportunities for their interests to be incorporated  into  the  political  process.  As  well  as participating in elections, they can, among other things, work for political parties, take part in civic initiatives, sign  petitions,  boycott  certain  products  for  political reasons, participate in demonstrations, donate money to political organisations, take part in civil disobedience or run for public office ”. Walaupun  literasi  politik  tidak  terbatas membahas  perihal  isu-isu  politik  yang  terjadi dalam  sebuah  negara.  Penguatan  literasi  politik kader  partai  merupakan  suatu  hal  yang  harus dilakukan  secara  kontinuitas  sejalan  dengan dinamika  politik  yang  sedang  berkembang.  Hal tersebut dimaksudkan bahwa literasi politik dapat dianggap  sebagai  strategi  pembinaan  bagi  kader partai  yang  tentu  saja  akan  mewarnai  dan menentukan  eksistensi  serta  maju  mundurnya partai  politik  sebagai  komunitas  politik  warga negara.  Berkaitan  dengan  urgensi  pembinaan kader politik melalui literasi politik perlu mengacu kepada  gagasan  Rosyidin  (2017,  hlm.  8)  yang mengemukakan bahwa “literasi politik umumnya berkaitan  dengan  tiga  kemampuan  atau keterampilan, yaitu keterampilan kognitif ( cognitive skill ),  afektif  ( affective  skill ),  dan  konatif  atau psikomotorik. Kognitif terkait dengan pengetahuan  warga  mengenai  hal  ihwal  politik dan  segala  hal  yang  terkait.  Afektif  lebih menonjolkan aspek emosi atau perasaan, seperti simpati,  empati  politik  dan  sebagainya.  Konatif atau psikomotorik berhubungan dengan bagaimana  warga  mahir  melakukan  praktik- praktik  yang  demokratis”.  Selain  itu  Heryanto (2011,  hlm.  194-195)  mengemukakan  terkait urgensi  kegiatan  literasi  politik  dilakukan “ pertama ,  kegiatan  literasi  politik  merupakan  hal yang  sangat  penting  dalam  penguatan  dan pemberdayaan  politik  warga  negara,  terutama
dalam mengedukasi hak-hak politik warga negara sehingga  memahami  benar  posisinya  di  antara berbagai  kekuatan  politik  yang  ada. Kedua , kegiatan  literasi  politik  kerap  direduksi  oleh berbagai  faktor  antara  lain  desain  institusional serta  tipe  kekuasaan  eksekutif,  kontestasi  pada kekuasaan legislatif, kartelisasi politik dan praktik demokrasi  kolusif,  serta  menguatnya  distorsi politik media. Ketiga , literasi politik itu bukanlah sebatas wacana ( discourse ). Melainkan, perpaduan antara pengetahuan yang memadai, keterampilan dalam pencarian dan komparasi informasi politik, sekaligus juga sikap politik mereka terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.“

## Simpulan
Terdapat urgensi pembinaan kader politik melalui  literasi  politik,  yaitu  sebagai  salah  satu fungsi  partai  untuk  memberikan  suatu pemahaman  yang  utuh  terkait  kapasitas  politik kader  partai,  seperti  pemahaman  ihwal komunikasi  politik.  Selain  itu  sebagai  kajian tentang  politik  yang  membahas  persoalan  yang berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  pada umumnya dan bagi kader partai pada khususnya. Selanjutnya  sebagai  strategi  pembinaan  kader partai politik yang tentu saja akan mewarnai dan menentukan  eksistensi  maju  mundurnya  partai politik sebagai komunitas politik warga negara.

## Referensi
Budiardjo,  M.  (2008). Dasar-dasar  Ilmu  Politik,
Edisi Revisi . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Cassel, C. A., & Celia, C. L. (1997). Theories of Political  Literacy. Journal  Behavio r,  19  (4), 317-335
Crick,  B.  (2007).  Citizenship:  The  Political  and The Democratic. British Journal of Education Studies , 3 (55), 235-248 Friedrich, Carl J. (1967). Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and  America. Waltham:  Mass  Blaisdell Publishing Company . Hartleb, F. (2017). Political Participation Today: a  Radical  Shift,  but  with  a  Positive  or Negative Outcome?, Journal European View, 16 (2), 303-311 Heryanto, G. (2011). Dinamika Komunikasi Politik . Jakarta: PT. Lasswell Visitama Hopkins, N., & Will Coster. (2019). The Levellers, Political Literacy and Contemporary Citizenship Education in England. Journal Education, Citizenship and Social Justice, hlm. 1-14
Deth,  J.  W.  V.  (2016).  What  is  Political Participation?. Journal  Political  Behavior  and Political Socialization . Doi: https://doi.org/10.1002/9781118541555.
wbiepc171
Lapalombara,  J.  (2007).  Reflections  on  Political and Political Development, Four Decades Later. Journal  of  Party  Politics ,  13  (2),  114- 154
Leighley,  J.  E.  (1990).  Social  Interaction  and Contextual  Influences  on  Political Participation. Journal  American  Politics Quarterly, 18 (4), 459-475 Rosit  M.,  dan  Nurul  Hidayat.  (2019). Literasi Politik  Dinamika  Konsolidasi  Demokrasi Indonesia Pascareformasi . Yogyakarta:
IRCiSoD
Rosyidin,  I.  (2017).  “Pemilu  Serentak  dan Penguatan  Kelembagaan  Demokrasi: Perlunya  Upaya  Literasi  Politik“.  Dalam Sahid Gatara dan Nurjaman (penyunting), Prosiding Seminar Nasional Apsipol . Makasar: Universitas Hasanuddin Septiawan, I. dan Winarno. (2017). Strategi Kader Partai  Politik  dalam  Pendidikan  Politik bagi  Masyarakat  Ditinjau  dari  Perspektif Keterampilan  Kewarganegaraan.  Jurnal Educitizen , 2 (1), 118-129 Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., Nuryanti, S.,  Yanuarti,  S.,  Tryatmoko,  M.  W.,  & Budiatri,  A.  P.  (2016). Panduan  Rekrutmen &  Kaderisasi  Partai  Politik  Ideal  Di Indonesia . Jakarta : KPK–LIPI .
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Wolfsfeld, G., dkk. (2015). Political Information Reportoires  and  Political  Participation. Journal of New Media and Society , 18 (9), 1-20 Zafer, K. (2015). Political Literacy Status of Pre- Service  Social  Studies  Teacher. Journal Social and Behavioral Science , hlm. 197-202