Volume 03 Nomor 01, Desember 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS
Lendy Widyaningrum Magister Kenotariatan UNTAG Semarang lendy.0507@gmail.com

## Sigit Irianto
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang sigit-irianto@untagmsg.ac.id

## ABSTRAK
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  Nomor  40  Tahun  2007  memberikan  hak-hak kepada  pemegang  saham  minoritas  agar  pemegang  saham  mayoritas  tidak menyalahgunakan  kekuasaannya.  Namun  berdasarkan  perhitungan  pemegang saham, maka perlindungan hukum tersebut belum dapat berjalan, karena pemegang saham mayoritas yang tetap mendominasi perusahaan.
Permasalahan:  1.  Bagaimana  perusahaan  yang  melakukan  akuisisi  untuk mewujudkan  tercapai tata kelola perusahaan yang baik?; 2. Faktor-faktor   apa yang menjadi  penyebab    perlindungan  hukum  tidak  maksimal?;  3.  Bagaimana penyelesaian  sengketa dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang  perlindungan  hukum  yang  seharusnya  dimiliki pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas?.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang mencakup asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas dan pengaturan tentang  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  dalam  akuisisi perseroan terbatas.
Hasil  penelitian:  1)  Perusahaan  mengakuisisi  tetap  dapat  dalam  menjalankan kewajibannya  melalui  tata  kelola  perusahaan  yang  baik    yang  optimal.  Manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan adalah meningkatnya produktifitas dan efisiensi  usaha,  meningkatnya  kemampuan  operasional  perusahaan  dan pertanggungjawaban kepada publik. 2). Faktor-faktor penyebab tidak maksimalnya perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas secara umum sudah diatur dalam UUPT, tetapi terbatas menyampaikan  pendapatnya  berdasarkan  kepemilikan  saham  minoritas.  3). penyelesaian  sengketa  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn.  dikatakan bahwa ada tindakan tidak wajar yaitu bahwa pemegang  saham  mayoritas  dan  Notaris  selaku  Tergugat  menuangkan  keputusan rapat tanpa kehadiran pemegang saham minoritas.
Kata Kunci : perlindungan hukum, pemegang saham minoritas, akuisisi, perseroan terbatas.

## ABSTRACT
Background  Legal  Protection  for  Minority  Shareholders  in  Limited  Liability Company  Acquisitions.  Minority  shareholders  have  legal  protection  under  the Limited  Liability  Company  Law  Number  40  of  2007,  which  gives  them  rights  to ensure that majority shareholders do not abuse their power. This is the context in which the author attempts to resolve issues with minority shareholders in the case study.
The  study's  goal  is  to  delve  deeper  into  the  normative  legal  description  of  legal protection for shareholders, particularly minority shareholders, in the acquisition of limited liability companies. 1. How is the acquiring company performing in terms of fulfilling  its  obligations  in  order  to  achieve  good  corporate  governance?  2.  What factors contribute to the failure of legal protection to protect minority shareholders' rights in the acquisition of a limited liability company? 3. How to resolve the dispute in  Medan  District  Court  Decision  Number  656/Pdt.G/2015/PN.Mdn  regarding  the legal protection that minority shareholders should have when purchasing a limited liability company.
This paper employs a normative legal research method. Legal research that uses the law to construct a system of norms is known as normative juridical research. This includes both written and unwritten legal principles, norms, and rules. The purpose of this research is to examine minority shareholder rights and legal protection in the acquisition of a limited liability company.
The study's findings, the goal of applying good corporate governance principles, and minority shareholder rights the according to Medan District Court Decision Number 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn.  The  legal  protection  of  minority  shareholders  in  the acquisition  of  a  limited  liability  company  is  the  subject  of  this  paper's  conclusion. Minority shareholders, according to the author's suggestions, must be treated fairly and receive their rights in accordance with the agreement reached.
Keywords :  legal  protection,  minority  shareholder,  acquisition,  limited  liability companies.

## A. PENDAHULUAN
Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki  modal  terdiri  dari  saham-saham,  yang  pemiliknya  memiliki  bagian sebanyak saham yang dimilikinya. 1 Perseroan Terbatas sebagai badan hukum maka harta  pribadi  dan  harta  perseroan  dipisahkan.  Perseroan  Terbatas  dalam menjalankan  aktifitasnya  dilaksanakan  oleh  organ-organ  yang  terdiri  dari  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  Direksi  dan  Dewan  Komisaris.  Sebagai  organ perseroan direksi mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban,  menjalankan  dan  melaksanakan  pengurusan  perseroan. 2 Kedudukan Dewan  Komisaris  sebagai  organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan secara  umum  dan  khusus  sesuai  dengan  anggaran  dasar  serta  memberi  nasihat
1 Mulyoto, 2016, Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT), Cakrawala Media, hlm. 1.
2 Walter Woon, 1998, Company Law, Longman Singapore Publisher Pte Ltd , hlm. 185.
kepada  direksi,  yang  ditegaskan  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
Pendirian  perseroan  terbatas  mencakup  tujuan  perseroan  terbatas,    dibentuk untuk  menjalankan  suatu  perusahaan  dengan  modal  tertentu  yang  terbagi  atas saham-saham,  yang  dimana  para  pemegang  saham  (persero)  ikut    berpartisipasi mengambil  satu  saham  atau  lebih  dan  melakukan  perbuatan  hukum  dibuat bersama-sama,  dan  tidak  bertanggung  jawab  sendirian  untuk  keputusan  persero. 3 perseroan  terbatas  dalam  menjalankan  usahanya  selalu  berorientasi  pada keuntungan  yang  diperoleh.  Orientasi  tersebut  sudah  seharusnya    menerapkan prinsip hukum bisnis Tata Kelola Perusahaan  yang baik.  Prinsip ini terbagi dalam empat  prinsip,  yaitu  prinsip  Transparansi,  Keadilan,  Akuntabilitas,  dan Responsibilitas. 4 Keempat  prinsip  ini  harus  dijalankan  oleh  suatu  perusahaan, sehingga  ada  sinergitas  dalam  tata  kelolanya  serta  munculnya    hubungan  baik antara  pihak  perseroan  itu  sendiri  dengan  para  pemegang  saham.  Struktur  tata kelola  perusahaan  dalam  organ  utama  perusahaan  yang  terdiri  dari  Rapat  Umum Pemegang Saham,  Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Good Corporate Governance secara efektif. Pemegang  Saham  ( shareholder atau stockholder )  adalah  seseorang  atau  badan hukum  yang  secara  sah  memiliki  satu  atau  lebih  saham  pada  sebuah perseroan. 5 Saham  memberikan  hak  kepada  pemiliknya  untuk  menghadiri  dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran deviden  dan  sisa  kekayaan  hasil  likuidasi,  menjalankan  hak  lainnya  berdasarkan Undang-Undang  ini.  Hak  para  pemegang  saham  dapat  dijalankan  sesuai  prosedur yang  ditetapkan  oleh  perusahaan.  Pemegang  saham  minoritas    pada  prinsipnya memiliki jaminan perlindungan hukum, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. 6
Dalam  perlindungan  hukum  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  Nomor  40 Tahun 2007 memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas agar pemegang  saham  mayoritas  tidak  menyalahgunakan  kekuasaannya  terhadap pemegang saham minoritas. Adapun hak-hak pemegang saham minoritas dimaksud adalah  hak  perorangan (personal  right ),  hak  penilaian    ( appraisal  right ),  hak  yang didahulukan ( pre-empitive right ), hak angket ( enquette recgt ), hak  derivatif. 7
Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan berbagai cara, yang salah satunya  adalah restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan
3 https://pengajar.co.id/pt-adalah/PT Adalah: Pengertian, Macam, Ciri, Tujuan, Kelebihan , diakses tanggal 30/3/2021.
4 Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, Rivalitas Institusi Direksi Perseroan Terbatas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 176, diakses tanggal 10/3/21.
5 htpps://www.pphbi.com/hak-hak-pemegang-saham-dalam-undang-undang-perseroan- terbatas/diakses tanggal 31/3/2021.
6 Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas , CV. Utomo, Bandung, hlm. 1.
7 Taqiyuddin Kadir, 2017, Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49-55.
tiga  cara  yaitu  merger,  akuisisi  dan  konsolidasi.    Merger  yang  didasarkan  pada kesepakatan para pihak dalam melakukan restrukturisasi perusahaan.
Salah  satu  sistem  yang  dikembangkan  adalah  dengan  akuisisi,    yaitu  proses pengambilalihan      perusahaan  yang  satu  oleh  perusahaan  lain  dengan  kata  lain pencaplokan.  Sistem  ini  secara  jelas  menjadikan  aset  atau  saham  dimiliki  oleh perusahaan  lain  karena  pembeliannya.  Perusahaan  yang  dibeli  tetap  menjalankan usahanya,  dan  yang  diambil  alih  adalah  aset  perusahaan.  Dengan  demikian perusahaan terakuisisi tetap menjalankan kegiatan bisnisnya, sampai ada langkah- langkah yang diambil oleh perusahaan pengakuisisi. .
Contoh  pemegang  saham  minoritas  dalam  akuisisi  perseroan  terbatas,  dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn 8 tanggal 4 Mei 2016,  Ny.  Reny  Trisnawaty  Jong  (Penggugat)  lawan  PT.  Pantai  Perupuk  Indah (Tergugat  I)  Tn.  Rony  Samuel  (Tergugat  II)  Tn.  Sjofian  Artejo  (Tergugat  III)  Tn. Hamonangan Lautan (Tergugat  IV) Tn. Poeryanto Oedjiaty, SH (Tergugat V), dalam melaksanakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  para  tergugat  selaku  Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT. Pantai Perupuk Indah, tidak pernah melaporkan keuangan  dan  laba  rugi  perusahaan  kepada  penggugat,  mengabaikan  suara penggugat  sebagai  pemegang  saham  minoritas  saat  menjalankan,  mengambil keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  mengenai  perombakan  jajaran  direksi, penambahan  modal  sero  dan  perubahan  anggaran  dasar.  Akibat  penerbitan  akta atau  berita  acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  tersebut,  ada  pemegang  saham yang melakukan gugatan, karena  mengalami kerugian  dengan mengajukan gugatan pengadilan.
Mencermati  uraian  dari  latar  belakang  tersebut  diatas,  penulis  perlu menelusuri,  menganalisa,  sehingga  dapat  menemukan  jawaban  dalam  penelitian dengan  judul Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham  Minoritas Dalam Akuisisi Perseroan Terbatas .

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mewujudkan   tercapai tata kelola perusahaan yang baik?;
2. Faktor-faktor      apa  yang  menjadi  penyebab    perlindungan  hukum  tidak maksimal?;
3. Bagaimana  penyelesaian  sengketa dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor  656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang  perlindungan  hukum  yang seharusnya  dimiliki  pemegang  saham  minoritas  dalam  akuisisi  perseroan terbatas?
8 https://siperka.pt-medan.go.id/file_putusan/?_URL=464_pdt_2018_pt_mdn.pdf . Diakses tanggal 7/5/21.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Yaitu  hukum  sebagai  suatu  sistem yang  utuh,  mencakup  seperangkat  asas  hukum,  norma-norma  hukum,  dan aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 9 Spesifikasi Penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis,  sumber  dan  Jenis  data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder.
Data  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan  mendasarkan  pada    bahan- bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan    dengan  teknik  atau  cara  berupa studi  dokumen  dan  analisis  data.  Metode  analisis  data  menggunakan  analisis data kualitatif untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas  dalam akuisisi perseroan terbatas.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  perumusan  masalah,  setelah  dilakukan  penelitian  maka  dapat disimpulkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:
1. Perusahaan  yang  melakukan  akuisisi  dalam  menjalankan mewujudkan  tata kelola perusahaan yang baik.
a. Akuisisi Perseroan Terbatas
Akuisisi perseroan terbatas adalah perbuatan hukum dengan tujuan untuk  mengembangkan  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam  akuisisi perseroan terbatas  atau dengan kata lain yaitu pengambilalihan antara dua perusahaan atau lebih yang akan menggabungkan diri dalam satu perusahaan yang diambilalih perusahaan lain.
Dalam dunia bisnis kita mengenal perbuatan hukum yang bertujuan untuk  mengembangkan  suatu  perusahaan  dan  meminimalis  persaingan usaha.  Adapun  perbuatan  hukum  tersebut  adalah  penggabungan  antara dua  perusahaan  atau  lebih  yang  dapat  menggabungkan,  meleburkan, mengambilalih  dan  memisahkan  antar  perusahaan  yang  sedang berkembang  maupun  yang  jatuh  pailit.  pengertian  dari  pailit  atau kepailitan  adalah  kondisi  dimana  pada  perusahaan  yang  terkadang berujung pada kebangkrutan. 10 b. Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Coorporate
Governance )
9
http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN %20HUKUM.pdf . Diakses tanggal 24/8/21. 10 https://money.kompas.com/read/2021/03/21/101141926/mengenal-apa-itu-pailit-dan-bedanya- dengan-bangkrut?page=all.diakses tanggal 12/8/21.
Prinsip  dasar good  coorporate  governance yaitu  transparansi,
akuntabilitas,  tanggung  jawab,  kewajaran  dan  kesetaraan.  Prinsip transparansi  atau  keterbukaan  dalam  perusahaan  dalam  hal  ini  harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder , 11 yaitu  tepat  waktu  memadai,  jelas,  akurat,  dan  dapat diperbandingkan. Informasi  tersebut mencakup visi, misi, sasaran usaha dan  strategi  perusahaan,  kondisi  keuangan,  susunan  dan  kompensasi pengurus,  pemegang  saham  pengendali,  kepemilikan  saham,  sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan good  coorporate  governance ,  serta  berbagai  peristiwa penting yang mempengaruhi  perusahaan.
Tujuan  penerapan  prinsip good  coorporate  governance atau  tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur mekanisme yang mengatur pengelolaan  perusahaan,  sehingga  dapat  menghasilkan  nilai  ekonomi dalam  jangka  panjang  yang  berkesinambungan  bagi  para  pemegang saham  dan  pemangku  kepentingan.  Manfaat  langsung  yang  dirasakan perusahaan  dengan  mewujudkan  prinsip-prinsip  dari good  coorporate governance adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. 12
c. Akuisisi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Baik
Dalam  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik  perusahaan,  maka perusahaan  harus  mempunyai  struktur  organisasi  yang  jelas  dan terorganisir. Adapun visi dan misi yang di emban dalam perusahaan yang mapan,  struktur  organisasi  sangat  penting  dalam  kegiatan  usaha  yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.
Manfaat  dan  tujuan  dari  suatu  perusahaan  perlu  dipahami  juga dengan  memahami  fungsi  perusahaan,  fungsi  ini  dapat  dimaksimalkan dengan baik sebagai tujuan pengembangan perusahaan serta peningkatan keuntungan yang didapat oleh pemilik perusahaan. Fungsi tersebut ialah fungsi  ekonomi, 13 fungsi  akutansi,  fungsi  produksi,  fungsi  pemasaran, fungsi personalia.
2. Faktor-faktor  penyebab  perlindungan  hukum  tidak  maksimal terhadap hak pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas.
a. Perlindungan Hukum Pemegang Saham
Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  dalam  suatu perseroan  terbatas  sangat  penting,  karena  kedudukan  pemegang  saham sangat  menentukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha  suatu  perseroan
11 https://employers.glints.id/resources/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/ diakses tanggal 5/8/21.
12 https://itgid.org/good-corporate-governance/ diakses tanggal 5/8/21.
13 https://salamadian.com/pengertian-perusahaan-bentuk-manfaat-dan-jenis-jenis-perusahaan/ diakses tanggal 15/6/21.
terbatas dan merupakan salah satu stakeholders , disamping stakeholders lainnya. 14
Dalam  Pasal  61  ayat  1  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan terbatas ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan, karena tindakan perseroan dianggap tidak adil dan  tanpa  alasan  yang  tidak  wajar  sebagai  akibat  dari  Rapat  Umum Pemegang Saham, direksi, dan komisaris.
b. Hak-hak Pemegang Saham Minoritas
Pemegang  saham  harus  diberikan  informasi  untuk  berhak  dalam menyetujui  atau  menolak  serta  berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan  tentang  perubahan  yang  fundamental  seperti,  perubahan anggaran  dasar,  perubahan  struktur  modal,  serta  pelaksanaan  transaksi luar  biasa,  misalnya  merger,  penggabungan  atau  likuidasi,  termasuk transfer  semua  atau  sebagian  besar  aset  yang  berakibat  pada  dijualnya perusahaan.
Dalam  Pasal  53  ayat  2  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas menyatakan  setiap  saham  dalam  klasifikasi  yang  sama  memberikan kepada  pemegangnya  hak  yang  sama.  Prinsip  ini  disebut  dengan equal protection , dimana prinsip ini diikuti dengan hak-hak lain bagi pemegang saham  minoritas.  Sebagai  pemegang  saham  maka  harus  tau  persis  hak- hak dan kewajiban yang dimiliki. Dalam ketentuan tercantum perjanjian pemegang  saham  yang  biasanya  dibuat  sebelum  pembuatan  akta pendirian  perusahaan.  Perjanjian  sangat  penting  dalam  hal  ini menyebutkan  bahwa  nantinya  perjanjian  akan  menjadi  payung  hukum, apabila  terjadi  sengketa  diantara  para  pemegang  saham  dan  perseroan, salah satu yang dapat diatur dalam perjanjian adalah hak para pemegang saham ( tag along ) atau keikut sertaan dan ( drag along ) menarik serta. 15
c. Perlindungan Hak-hak Pemegang Saham Minoritas
Proteksi  dari  pemegang  saham  adalah  saham,  saham  yaitu  benda bergerak  serta  memberikan  hak  kepemilikan  kepada  pemegangnya. 16 Memberikan  perlindungan  yang  baik  pada  pemegang  saham  akan memperoleh  peluang  dengan  memanfaatkan  ketentuan  tersebut  pada pemegang  saham  minoritas,  sebab  itu  pemegang  saham  minoritas  bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun sudah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
14 file:///G:/MATERI%20TESIS%20KENOTARIATAN/Materi/JURNAL%20AKUISISI.pdf , diakses tanggal 10/8/21.
15 https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/11/29/tag-along-dan-drag-along-sebagai-hak- pemegang-saham/diakses tanggal 12/8/21.
16 https://www.hukum96.com/2020/04/perlindungan-hukum-atas-pemegang-saham.html . Diakses tanggal 6/8/21.
Pemegang  saham  minoritas  tetap  mempunyai  hak  yang  disebut disenting opinion, yaitu hak berbeda pendapat,  termasuk juga dialamnya untuk  tidak  menyetujui  keputusan-keputusan  dan  tindakan-tindakan tertentu  yang  dilakukan  oleh  direksi. 17 Tindakan disentting  opinion , diwujudkan  melalui appraisal  right .  Perlindungan  dalam  pemegang saham minoritas dapat ditemukan dalam melalui  prinsip silent majority , dalam  hal  ini  pemegang  saham  mayoritas  tidak  diperbolehkan  untuk bersuara dalam memutuskan pelaksanaan akuisisi dalam perusahaan.
3. Penyelesaian  sengketa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn  tentang  perlindungan  hukum  yang seharusnya  dimiliki  pemegang  saham  minoritas  dalam  akuisisi perseroan terbatas
a. Posisi Kasus
Posisi  kasus  pada  rumusan  masalah  diatas  yaitu  penggugat  yaitu Tuan Effendy dengan tergugat IV Tuan Hamonangan Lautan mendirikan PT.  Pantai  Perupuk  Indah  yang  bergerak  dibidang  pertambakan  udang dan perikanan, industri pengelolaan hasil tambak termasuk pengalengan dan cold storage serta usaha perdagangan. Nyonya Reny Trisnawaty Jong sebagai  kuasa  dari  Penggugat  yaitu  Tuan  Effendy  dalam  kapasitasnya mewakili  pemegang  saham  PT.  Pantai  Perupuk  Indah,  berdasarkan penetapan  Nomor  24/Pdt.P/2014/PN.Mdn,  melakukan  kesepakatan dengan tergugat IV selaku pemegang saham mayoritas mengenai adanya perubahan  usaha  yang  beralih  menjadi  kontraktor  atau  pengembangan untuk  membangun  aset  di  atas  tanah  milik  PT  yang  dikenal  dengan kompleks METROLINK Bussiness Park.
Pada kasus diatas Penggugat yang diwakili kuasanya Nyonya Reny Trisnawaty Jong melawan PT. Pantai Perupuk Indah sebagai Tergugat I, Tuan  Rony  Samuel  selaku  direktur  utama  sebagai  Tergugat  II,  Tuan Sjofian  Artejo  selaku  direktur  sebagai  Tergugat  III,  Tuan  Hamonangan Lautan selaku komisaris dan pemegang saham sebagai Tergugat IV, Tuan Poeryanto  Oedjiaty,  SH  selaku  Notaris  Kota  Medan  sebagai  Tergugat  V, dalam  melaksanakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  para  tergugat selaku Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT. Pantai Perupuk Indah, Direktur  telah  mengirim  undangan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham kepada Tuan Effendi sebagai pemegang saham minoritas, namun saat itu Tuan  Effendy  dan  kuasanya  tidak  dapat  hadir  dikarenakan  sakit  dan sudah memberi kabar kepada direktur dan jajarannya. Selanjutnya para
17 http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1426546&val=4114&title=PERLIND UNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PEMEGANG%20SAHAM%20MINORITAS%20P ADA%20PERUSAHAAN%20YANG%20MELAKUKAN%20AKUISISI .
Diakses tanggal
7/8/21.
tergugat  menjalankan  dan  mengambil  keputusan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  mengenai  perombakan  jajaran  direksi,  dan penambahan  modal  berdasarkan  putusan  rapat  dan    mengabaikan keberadaan  penggugat  sebagai  salah  satu  pemegang  saham  minoritas sebesar  tiga puluh persen.
b. Dasar Gugatan
Fundamentum  petendi berarti  dasar  gugatan  atau  dasar  tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil dimana tuntutan tersebut menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. 18 Dasar  gugatan  dari  permasalahan  diatas  adalah  mengadakan  Rapat Umum Pemegang Saham tanpa dihadiri salah satu pemegang saham dan telah  diputuskan  perubahan  struktur  organisasi,  perubahan  anggaran dasar. Direktur juga tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham  Tahunan  sesuai  Undang-Undang  yang  berlaku  dalam  perseroan terbatas,  dan  tidak  pernah  melaporkan  kondisi  keuangan  selama menjalankan kegiatan usahanya.
c. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  Hakim  antara  lain  yaitu,  apakah  penggugat berwenang  dan  berhak  mengajukan  gugatan  dengan  para  tergugat,
apakah tindakan para tergugat dalam kegiatan usaha PT. Pantai Perupuk Indah  telah  melaksanakan  tugas  sebagaimana  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  apakah  Rapat  Umum  Pemegang Saham  yang  diadakan  oleh  para  tergugat  dapat  dibenarkan  dan  sah menurut  peraturan  yang  ada  baik  anggaran  dasar  perseroan  maupun Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  apakah  tindakan  para  tergugat yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dan dianggap tidak memperhatikan hak-hak penggugat sebagai pemegang saham minoritas dengan  tidak  adanya  laporan  keuangan  dan  pembagian  laba  rugi perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara piercing the corporate viel .

## d. Putusan Hakim
Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  mengabulkan  gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan seluruh tanah dan bangunan proyek milik PT. Pantai Perupuk Indah, yang dimana  penggugat  merasa  dirugikan  secara  materiil  dan  immateriil. Menyatakan  para  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum dan  menyatakan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa PT.  Pantai  Perupuk  Indah  masing-masing  dituangkan  dalam  akta  yang dibuat  oleh  tergugat  V  adalah  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum, menghukum  para  tergugat  secara  tanggung  renteng  membayar  ganti kerugian  yang  dialami  oleh  penggugat  yaitu  kerugian  materiil  dan
18 file:///C:/Users/user/Downloads/2142-7472-1-PB.pdf . Diakses tanggal 24/8/21.
kerugian immateriil, menghukum tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi  putusan  ini,  serta  menolak  gugatan  penggugat  untuk  selain  dan selebihnya.  Dalam  rekonvensi  menolak  gugatan  rekonvensi  tergugat  I, tergugat II, tergugat III, dan dalam konvensi dan rekonvensi menghukum tergugat  I,  tergugat  II,  tergugat  III,  serta  tergugat  IV  untuk  membayar biaya perkara.

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Perusahaan  akuisisi  dalam  menjalankan  kewajibannya  melalui  tata kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate  governance ).  Dengan penerapan  prinsip good  corporate  governance yang  optimal  manfaat langsung  yang  dapat  dirasakan  perusahaan  adalah  meningkatnya produktifitas  dan  efisiensi  usaha,  meningkatnya  kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
b. Faktor-faktor  penyebab  perlindungan  hukum  tidak  berjalan  terhadap pemenuhan  hak-hak  pemegang  saham  minoritas  dalam  akuisisi perseroan  terbatas.  Hak-hak  pada  perlindungan  pemegang  saham minoritas  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas, yaitu  hak  meminta  keterlibatan  pengadilan,  hak  melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, hak mengusulkan dilaksanakannya Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  hak  untuk  meminta  Rapat  Umum Pemegang  Saham  membubarkan  perseroan,  hak  appraisal,  hak memperoleh  keterbukaan  informasi  yang  tepat,  akurat  dan  relevan, serta  hak  untuk  tidak  menanggung  kerugian  yang  diakibatkan  oleh organ perseroan. c. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, menggambarkan  bahwa  pemegang  saham mayoritas  sangat  tidak  relevan  dengan  keputusannya  dengan  tidak hadirnya  pemegang  saham  minoritas  saat  Rapat  Umum  Pemegang
Saham  sesuai  peraturan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Dari penjelasan  putusan  Pengadilan  dikatakan  bahwa  ada  tindakan  tidak wajar  yaitu  bahwa  pemegang  saham  mayoritas  dan  Notaris  selaku Tergugat  menuangkan  keputusan  rapat  tanpa  kehadiran  pemegang saham minoritas dan melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Saran
a. Hal-hal yang diperhatikan dalam melaksanakan prinsip Good Corporate Governance adalah menetapkan tanggungjawab yang jelas pada masing- masing  individu  yang  sejalan  visi  dan  misi  terhadap  perusahaan, termasuk kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Dalam  perjanjian  yang  tertuang  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham harus  di  perhatikan  agar  pemegang  saham  minoritas  terlindungi  hak- haknya  serta  menekan  adanya  tindakan  monopoli  dan  monopsoni  di dalam  perseroan  terbatas  dan  tujuan  mengakuisisi  untuk mengembangkan usaha juga akan terasa hasilnya ( deviden ).
c. Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  di  perusahaan,  harus  menerapkan tata  kelola  yang  baik,  agar  tercipta  keadilan,  keterbukaan  dan keselarasan  untuk  membangun  perseroan  terbatas  lebih  unggul  dan menciptakan  citra  yang  baik  untuk  masyarakat  dan  pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-akuisisi-manfaat-dan-klasifikasinya/ diskses tanggal 1/5/21.
https://www.jurnal.id/id/blog/perbedaan-merger-konsolidasi/ diakses tanggal 1/5/21. Indriyo,  Stefanus  Mahendra  Sony,  2012, Rivalitas  Institusi  Direksi  PT ,  Universitas Atmajaya, Yogyakarta, diakses tanggal 10/3/21.
Khairandy, Ridwan, 2007, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, diakses tanggal 21/3/21. Stefanus Mahendra Soni, Indriyo, 2012, Rivalitas Institusi Direksi Perseroan Terbatas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 176, diakses tanggal 10/3/21.
Abdulkadir  Muhammad,  2006, Hukum  Perusahaan  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Antonius  Alijoyo  dan  Zaini,  Subarto,  2004, Komisaris  Independen,  “Penggerak  Praktik Perusahaan” , PT. Indeks Gramedia, Jakarta. Asyhadie,  Zaeni  dan  Sutrisno,  Budi,  2012, Hukum  Perusahaan  dan  Kepailitan ,  Penerbit Erlangga, Jakarta.
Chidir Ali, 1991, Badan Hukum , Penerbit Alumni, Bandung. Gatot Supramono, 2009, Hukum Perseroan Terbatas , Penerbit Djambatan, Jakarta. Harahap M Yahya, 2011, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta. James D. Cox Cs, 1997, Corporation, Aspen Law Business . Mulyoto,  2016, Kriminalisasi  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perseroan  Terbatas  (PT) , Cakrawala Media, Yogyakarta.
Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas , CV. Utomo, Bandung. Sri Redjeki Hartono, 1985, Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga , Semarang. Taqiyuddin  Kadir,  2017, Gugatan  Derivatif,  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham Minoritas , Sinar Grafika, Jakarta. Walter Woon, 1998, Company Law, Longman Singapore Publisher Pte Ltd .
Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1998  Tentang Akuisisi Perseroan Terbatas.
Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 3 Tentang Akuisisi.
Negara  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pustaka dari internet: Gregory,  Holly.  J,  dan  Simms,  Marshal.  E,  2000, Pengelolaan  Perusahaan  (Corporate Governance) : Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting, “Makalah disampaikan Pada Lokakarya  Pengelolaan  Perusahaan  (Corporate  Governance), Kerjasama  Program Pascasarjana  Universitas  Indonesia  dan  Univercity  Of  South  Carolina,  Jakarta, diakses tanggal 21/3/21.
htpps://www.pphbi.com/ hak-hak-pemegang-saham-dalam-undang-undang-perseroan- terbatas / diakses tanggal 31/3/2021. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1426546&val=4114&title=P ERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PEMEGANG%20SAHAM%20MIN
ORITAS%20PADA%20PERUSAHAAN%20YANG%20MELAKUKAN%20AKUISISI . diakses tanggal 7/8/21.
https://pengajar.co.id/pt-adalah/PT Adalah:  Pengertian,  Macam,  Ciri,  Tujuan,  Kelebihan / diakses tanggal 30/3/2021.
https://siperka.pt-medan.go.id/file_putusan/?_URL=464_pdt_2018_pt_mdn.pdf .  Diakses tanggal 7/5/21.
https://mastahbisnis.com/perseroan-terbatas-pt/ diakses tanggal 22/7/21.
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf . Diakses tanggal 27/7/21. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/17771/Tinjauan-Yuridis-Mengenai-Asas-asas- Perjanjian-Dalam-Akta-Pendirian-Perseroan-Terbatas-PT-Berdasarkan-Undang- Undang-No40-Tahun-2007 . Diakses tanggal 27/7/21. https://elson.co.id/2017/03/3-organ-penting-perseroan-terbatas/ diakses  ditanggal 22/7/21.
https://www.cermati.com/artikel/rups-rapat-umum-pemegang-saham-pengertian- tujuan-hingga-jenis-jenisnya . Diakses tanggal 27/7/21.
https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/ diakses tanggal 24/5/21. https://www.akseleran.co.id/blog/saham-preferen/ diakses tanggal 24/5/21. https://money.kompas.com/read/2021/03/09/235100626/apa-itu-saham-definisi-jenis- keuntungan-risiko-dan-cara-membeli?page=all diakses tanggal 22/7/21. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham#:~:text=Pemegang%20saham%20(baha sa%20Inggris%3A%20shareholder,berusaha%20untuk%20meningkatkan%20ha rga%20sahamnya . Diakses tanggal 30/4/21. http://nichonotes.blogspot.com/2018/01/tugas-pemegang-saham.html .  Diakses  tanggal 30/4/21.
https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF . Diakses tanggal 22/7/21.
https://core.ac.uk/display/12349029 . Diakses tanggal 27/7/21. https://money.kompas.com/read/2021/03/21/101141926/mengenal-apa-itu-pailit-dan- bedanya-dengan-bangkrut?page=all.diakses tanggal 12/8/21. https://employers.glints.id/resources/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/ diakses tanggal 5/8/21.
https://itgid.org/good-corporate-governance/ diakses tanggal 5/8/21. https://salamadian.com/pengertian-perusahaan-bentuk-manfaat-dan-jenis-jenis- perusahaan/ diakses tanggal 15/6/21 https://icopi.or.id/hak-pemegang-saham-rapat-umum-pemegang-saham-dan-hak-para- pemangku-kepentingan-utama-lainnya/ diakses tanggal 12/8/21. https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/11/29/tag-along-dan-drag-along-sebagai- hak-pemegang-saham/diakses tanggal 12/8/21. https://www.hukum96.com/2020/04/perlindungan-hukum-atas-pemegang-saham.html .
Diakses tanggal 6/8/21.
file:///C:/Users/User/Downloads/43830-1033-91136-1-10-20181113.pdf . Diakses tanggal 7/8/21.
http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELI TIAN%20HUKUM.pdf . Diakses tanggal 24/8/21.
file:///C:/Users/user/Downloads/2142-7472-1-PB.pdf . Diakses tanggal 24/8/21.