## URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN TENTANG PEMASYARAKATAN 1
Myrna A. Safitri*, Ricca Anggraeni, Adnan Hamid, Kunthi Tridewiyanti 2
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 12640 Email: myrnasafitri@univpancasila.ac.id, riccaanggraeni@univpancasila.ac.id, adnanlawyer@gmail.com, kunthitridewiyanti@univpancasila.ac.id

## Abstract
As regulated by Law 12/1995, the correctional system in Indonesia has changed the concept of imprisonment used in the Dutch colonial era to the concept of a correction. This change is aimed to  implement  programs  that  are  detrimental  and  at  the  same  time  rehabilitating  and reintegrating prisoners socially. Thus, the prisoner can return to being a good citizen of society. In  practice,  the  ideal  goal  of  this  correctional  concept  is  not  easily  realized.  Implementing  the correctional  system  is  intertwined,  so  the  need  to  amend  Law  12/1995  is  necessary.    In connection  with  the  law  reform,    it  is  also  essential  to  study  how  the  correctional  system  is following the values of Pancasila and how the formation of the new legal norms will strengthen the Pancasila values. By using doctrinal legal method, this research concludes that Law Number 12 of 1995 contains incomplete, unclear, and weak legal norms related to several principles of Pancasila, such as  that  relate to  patriotism, especially for  terrorism and separatism prisoners. This  study  also  finds  that  Pancasila  values  in  the  philosophy  of  conviction  are  related  to humanity,  education,  and  justice.  The  concept  of  justice  will  shift  from  retributive  justice  and restitutive justice to restorative justice.
Keywords : Pancasila; Restorative Justice; Philosophical Conviction .

## Abstrak
Sebagaimana diatur dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem  pemasyarakatan di Indonesia  telah  mengubah  konsep  pemenjaraan  pada  era  kolonial  Belanda  ke  konsep pemasyarakatan. Perubahan konsep ini dimaksudkan untuk  menerapkan program-program yang sifatnya  menjerakan  sekaligus  merehabilitasi  serta  mereintegrasi  narapidana  secara  sosial. Dengan  demikian  narapidana  dapat  kembali  lagi  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik.  Dalam praktiknya,  tujuan  ideal  dari  konsep  pemasyarakatan  ini  tidak  mudah  terwujud.  Persoalan- persoalan  dalam  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  ini  sejatinya  saling  berkelindan,  sehingga kebutuhan  untuk  mengubah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  menjadi  penting.  Dalam kaitan dengan rencana perubahan  hukum  itu maka penting pula mempelajari  bagaimana sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana norma hukum baru yang akan dibentuk  menguatkan  nilai-nilai  Pancasila.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  doktrinal, penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  masih  berisikan norma-norma  yang  belum  lengkap  atau  tidak  dirumuskan  dengan  jelas  dan  kuat  terkait  dengan beberapa sila Pancasila, seperti untuk meningkatkan rasa cinta tanah khususnya bagi narapidana
1 Artikel  ini  didasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  didanai  oleh  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  untuk  tahun anggaran kegiatan 2020. Penelitian dilakukan pada Agustus-Oktober 2020, dalam rangka Proyek Riset Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.
2 Diucapkan terima kasih kepada Peneliti pendukung yang sudah membantu proses penelitian, yaitu  Endra Wijaya, Yunan Prasetyo, Yamin, dan Cipta Indralestari Rachman.
terorisme  dan  separatisme.  Pun  studi  ini  menemukan  bahwa  nilai-nilai  Pancasila  dalam  filsafat pemidanaan  berkait  dengan  kemanusiaan,  edukasi  dan  keadilan.  Konsep  keadilan  bergeser  dari keadilan retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif.
Kata Kunci : Pancasila; Keadilan Restoratif; Filsafat Pemidanaan.

## A. Pendahuluan
Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia saat  ini  diatur  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya digunakan dengan istilah UU Pemasyarakatan). Undang-undang  ini  berupaya  mengoreksi konsep kepenjaraan yang sebelumnya digunakan dalam hukum kolonial.
Perubahan  konsep  kepenjaraan  menuju konsep  pemasyarakatan  itu  dimaksudkan sebagai  upaya  membentuk  kembali  diri narapidana  yang  berada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  secara  maksimal,  dengan menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan  sekaligus  merehabilitasi  serta mereintegrasi mereka secara sosial. (Victorio H. Situmorang, 2019: 92)
Konsep  penjeraan  secara  perlahan- lahan  ditinggalkan  karena  tidak  sejalan dengan  konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi sosial. UU Pemasyarakatan juga menegaskan  bahwa  perlakuan  terhadap narapidana  yang  disebut  dengan  istilah Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (selanjutnya disingkat  WBP)  dengan  sistem  kepenjaraan tidak  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Namun dalam praktiknya, tujuan ideal dari  konsep  pemasyarakatan  tidak  bisa terwujud  secara  mudah.  Beberapa  kendala masih terjadi. Mulai dari persoalan kelebihan beban kapasitas penghuni (narapidana),  (Victorio  H.  Situmorang, 2019: 90-91) praktik  “sewa  sel mewah,”(Y.A.  Trianan  Ohoiwutun,  2014: 478)  oknum  narapidana  yang  bisa  dengan “bebas”
keluar masuk lembaga pemasyarakatan,  (Abba  Gabrillin,  2020) sampai  ke  persoalan  tidak  berfungsi  dengan baik  program  pembinaan  yang  dijalankan
kepada  para  narapidana,  karena  di  dalam lembaga  pemasyarakatan  masih  tetap  bisa melakukan  tindak  pidana  lagi.  (Haryanto Dwiatmodjo,  2014:  112-113)    Terungkap pula  kasus  bahwa  beberapa  oknum  petugas lembaga  pemasyarakatan  justru  menjadi pihak yang berperan penting dalam kaburnya terpidana. (Muhammad Isa
Bustomi, 2020)
Beberapa contoh kasus di atas mencerminkan bahwa sistem pemasyarakatan  di  Indonesia  masih  jauh dari ideal. Beberapa peneliti juga mengungkapkan  hal  tersebut.  Kajian  dari Rahmat  Hi.  Abdullah,  misalnya,  persoalan kelemahan praktik penggolongan narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995.  Dalam praktiknya,  penempatan  dan  pembinaan yang  dilakukan  kepada  para  narapidana yang memiliki perbedaan sifat  atau karakter belum  bisa  berjalan  ideal  karena  masih  ada kendala, seperti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lembaga
pemasyarakatan, keterbatasan jumlah
petugas  pemasyarakatan,  keterbatasan  dana dan  peralatan  yang  dibutuhkan  di  dalam lembaga  pemasyarakatan.  (Rahmat  Hi.
Abdullah, 2015: 54-56)
Persoalan-persoalan
dalam
pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  ini sejatinya  saling  berkelindan.  Salah  satu  hal yang  mendorong  munculnya  masalah  ini adalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat
Lapas).  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  menyebutkan  pada  Maret  2020, tingkat over kapasitas Lapas, rumah tahanan (selanjutnya  disingkat  Rutan)  dan  Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Anak  (selanjutnya disingkat LPKA) adalah 270.466 orang atau
106  persen  dari  daya  tampung  yang  ada. (Penny Naluria Utami, 2017: 388, 389, 393) Dengan  kondisi  seperti  ini,  banyak  hak narapidana  yang  tidak  dapat  terpenuhi seperti halnya yang berkait dengan kelayakan  hunian,  konsumsi  dan  kesehatan. Institute  for  Criminal  Justice  Reform menyatakan  bahwa  permasalahan over kapasitas  juga  terjadi  karena  tidak  adanya alternatif  pemidanaan  yang  dijalankan  di Indonesia,  sehingga  semua  sanksi  pidana diarahkan  pada  pidana  penjara.(Genoveva Alicia  K.S.  Maya,    Erasmus  A.  T. Napitupulu, Iftitahsari, M. Eka Ari Pramuditya, 2019: 2-3) Pada tahun 2017, Pemerintah berencana membuat
Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  menyusun Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang
Pemasyarakatan. Sedianya,
Rancangan  Undang-Undang  (selanjutnya disingkat RUU) ini akan disahkan pada 2019 yang  lalu,  namun  karena  Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya  disingkat  RUU  KUHP)  masih menimbulkan  polemik,  pengesahan  RUU Pemasyarakatan juga
tidak dilakukan.(Tribunnews.com, 2020)
Kebutuhan  untuk  mengubah  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  sangat tinggi.  Tujuan  pemasyarakatan  dipandang sulit  dicapai  melalui  penerapan  Undang- Undang  ini.  Sejumlah  alasan  di  atas  turut menjadi justifikasinya. Selain itu, perkembangan  hukum  yang  lain  seperti halnya  amandemen  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menempatkan  hak  asasi  manusia sebagai  hak  konstitusional,  pembentukan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Ratifikasi Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak Sipil  dan  Politik  (melalui  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005) menuntut
penyesuaian  pada  sistem  pemasyarakatan yang ada.
Bagaimana  wajah  masa  depan  sistem pemasyarakatan  di  Indonesia  adalah  isu penting  yang  perlu  dibahas.  Namun,  salah satu  yang  luput  dari  berbagai  kajian  yang dilakukan,  ialah  ihwal  pengejawantahan nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  sistem pemasyarakatan.
Jika sistem
pemasyarakatan yang akan dibangun Indonesia  berbasis  pada  Pancasila,  maka bagaimana  sesungguhnya  wujud  norma hukum yang akan dibentuk?
Persoalan pemasyarakatan harus mengacu,  mencerminkan  dan  sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila. Kajian dari Victorio H. Situmorang  berupaya  untuk  mencermati keberadaan konsep pemasyarakatan Pancasila. Victor memaparkan bahwa pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila haruslah  bisa  memadukan  antara  konsep penjeraan dengan rehabilitasi serta reintegrasi  sosial,  (Victorio  Situmorang, 2019:92) sekaligus mampu
menyeimbangkan  3  (tiga)  kepentingan  yang harus  dilindungi,  yaitu  kepentingan  pihak pembina, subjek yang dibina dan kepentingan
masyarakat.
(Victorio Situmorang, 2019: 94-95) Kajian  dari  Victorio  H.  Situmorang tersebut  menjadi  semacam  penegas  dan pembenar bahwa memang terdapat hubungan  yang  erat  antara  ideologi  dan konsep  pemasyarakatan  yang  dijalankan oleh  suatu  negara.  Mengenai  hubungan  itu, dalam  konteks  yang  umum,  kajian  dari Yuliandri,  dengan  mengutip  pendapat  dari Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekre,  memaparkan  bahwa  sistem hukum  yang  dijalankan  oleh  suatu  negara proses  pembentukannya  dipengaruhi  serta mendapatkan masukan dari berbagai macam faktor,  dan  salah  satunya  ialah  unsur ideologi  yang  dianut  oleh  suatu  bangsa. (Yuliandri, 2009: 133)
Dalam  konteks  yang  lebih  khusus, yaitu perihal hubungan antara sistem hukum pemasyarakatan  dengan  ideologi  atau  nilai- nilai  dasar  yang  diyakini  oleh  suatu masyarakat, kajian dari Inger Marie Fridhov dan  Linda  Grøning  menjadi  menarik  untuk
dicermati. Keduanya memaparkan
bagaimana  tujuan  pemidanaan,  termasuk pelembagaan  pemasyarakatan,  dirancang untuk kemudian dipraktikkan, akan bergantung pada prinsip-prinsip dasar konstitusi  yang  berlaku,  yang  di  dalamnya terkandung  jaminan  penghormatan  kepada manusia, seperti nilai-nilai kebebasan, kesetaraan  dan  martabat  manusia.  Kendati demikian  tidak  semua  negara  menerapkan hal  yang  sama.  (Inger  Marie  Fridhov  dan Linda Groning, 2018: 271-272)
Mempertimbangkan sekaligus melengkapi  berbagai  kajian  terdahulu  yang telah  dipaparkan  di  atas,  penelitian  ini menjelaskan  bagaimana  perumusan  norma- norma sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 dilihat  dari  perspektif  pemenuhan  nilai-nilai Pancasila. Secara lebih lengkap, permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah menilai  pemenuhan  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 dan menguji kesesuaian materi muatan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 dengan nilai-nilai Pancasila?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum doktrinal dengan bersandarkan  pada  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer yang  digunakan  dalam  kajian  ini  terutama mengacu  kepada  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang Ratifikasi  Kovenan  Internasional  tentang Hak-hak  Sipil  dan  Politik,  dan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011. Adapun untuk bahan hukum sekunder,  kajian  ini  mengacu  kepada
beberapa hasil karya ilmiah dari para sarjana yang  topiknya  relevan  dengan  topik  kajian ini,  yang  sudah  dipublikasikan  melalui jurnal ilmiah, buku, dan makalah. Sedangkan untuk bahan tersiernya, terutama ketika diperlukan penjelasan mengenai suatu konsep, maka peneliti akan mengacu kepada paparan penjelasan yang berasal dari kamus, baik itu kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Peneliti melakukan penelusuran
kepustakaan (studi literatur) untuk
mendapatkan  semua  bahan  hukum  tersebut. Data  yang  berhasil  dikumpulkan  dalam kajian  ini,  diolah  oleh  peneliti  dengan pendekatan  kualitatif.  Untuk  menjawab rumusan  permasalahan  peneliti  mencermati beberapa  konsep,  terutama  yang  terkait  erat dengan persoalan sistem pemidanaan, pemasyarakatan dan sistem hukum Pancasila. Oleh karena itu, metode pendekatan  yang  digunakan  oleh  peneliti untuk  menjawab  permasalahan  pertama tersebut adalah metode pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Selain itu, fokus juga diarahkan kepada kesesuaian dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  baik  serta  ada atau tidaknya kandungan nilai-nilai Pancasila  di  dalam  undang-undang  tersebut. Untuk  keperluan  itu,  peneliti  menggunakan metode  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  serta  analisis  konten  ( statute  and content  analysis  approach ).  Peneliti  juga melakukan  kajian  kritis  terhadap  substansi pasal-pasal  yang terdapat  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  Naskah Akademik  dan  RUU  Pemasyarakatan  versi September  2019.  Lantas,  kritik  tersebut diperlukan untuk dapat membangun argumentasi sekaligus usulan bagi penyempurnaan peraturan perundang- undangan  mengenai  pemasyarakatan  yang lebih  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  di masa yang akan datang.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pembentukan  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 memiliki nilai historis sangat
penting  dalam  sejarah  hukum  Indonesia, karena  meletakkan  sistem  pemasyarakatan untuk  menggantikan  sistem  kepenjaraan yang  dibentuk  melalui  hukum  pidana kolonial.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 menggantikan sistem penjara di bawah pengaturan Ordonnantie
op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926- 488), Gestichten  Reglement (Stb.  1917-708, 10  Desember  1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb.  1917-741,  24  Desember 1917)  dan Uitvoeringordonnantie  op  de Voorwaardelijke  Veroordeeling (Stb.  1926- 487, 6 November 1926).
Cita-cita  yang  terkandung  dalam pembentukan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995, sebagaimana dinyatakan dalam bagian  Menimbang  dalam  Undang-undang ini,  meliputi  empat  hal.  Yang  pertama adalah memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi  melalui  satu  sistem  pembinaan yang  terpadu  kepada  WBP.  Yang  kedua, menggantikan  sistem  kepenjaraan  yang dipandang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Ketiga  membangun sistem  pemasyarakatan  sebagai  rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar WBP menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana, sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung  jawab.  Terakhir,  melakukan reformasi  sistem  hukum  pidana  dengan mengganti  produk  hukum  kolonial  terkait kepenjaraan.
Bagian  pembahasan  ini  memaparkan temuan-temuan  penelitian  terkait  dengan nilai-nilai  Pancasila  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
1. Analisis Pemenuhan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik  dalam  Undang-Undang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 12
Tahun  1995  yang  menjadi  objek penelitian  ini,  dibentuk  jauh  sebelum adanya  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Menggunakan  indikator  menurut  Lon Fuller,  indikator  peraturan  yang  baik adalah  yang  tidak  sering  diubah.(Lita Tyesta  ALW,  2012:  64)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995 memenuhi  indikator  itu,  karena  tidak sering diubah sehingga para implementator memiliki kerangka bertindak sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pemenuhan asas-asas
pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  baik  tidak  lagi  hanya dapat  merujuk  pada  doktrin,  tetapi juga  pada  ketentuan  normatif.  Pasal  5 dan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  telah  menentukan  hal tersebut.  Terdapat  dua  asas  yang penting diperhatikan dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Keduanya  adalah  asas pembentukan  peraturan  perundang- undangan  (Pasal  5  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011)  dan  asas materi  muatan  peraturan  perundang- undangan  (Pasal  6  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).
Dilihat dari dari asas-asas pembentukan  peraturan  perundang- undangan, pertimbangan yang menjadi tujuan  dibentuknya  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  belum  secara maksimal  memenuhi  kejelasan  tujuan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal  5  huruf  a  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011.  Hal  ini dikarenakan,  tujuan  yang  menjadi
landasan  filosofis  tidak  menunjukkan alasan  dan  hal  yang  akan  dituju melalui pembentukan UU Pemasyarakatan ini. Pertimbangan huruf  a  hanya  menyatakan  bahwa “hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan  sebagai  insan  dan sumber daya manusia
harus
diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dibentuk untuk memenuhi kebutuhan  dari  bangsa  dan  negara yang memerlukan pengaturan mengenai  pemasyarakatan,  sehingga Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 ini memenuhi asas kedayagunaan dan  kehasilgunaan.  Namun,  apakah asas ini terpenuhi atau tidak diperlukan pengukuran mengenai dampak  dan  manfaat  yang  signifikan, sehingga  dapat  membantu  pembentuk peraturan  perundang-undangan  untuk mengambil keputusan.
Norma di dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  juga ada  yang  tidak  memenuhi  asas kejelasan rumusan, misalnya ketentuan Pasal  1  angka  6  yang  memuat ketentuan  mengenai  terpidana  sebagai “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap”. Kemudian  Pasal  1  angka  7  memuat konsep narapidana sebagai “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan  di  Lapas”.  Norma  ini tidak memenuhi asas kejelasan rumusan,  karena  tidak  memenuhi kesesuaian  antar  norma  hukum  di dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  ini  sendiri.  Rumusan Pasal  1  angka  7  ini  mengesankan bahwa  selain  terpidana  yang  ada  di Lapas  juga  ada  terpidana  yang menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan di  luar  Lapas.  Selain  itu,  terpidana juga dapat berupa orang yang
menjalani pidana di luar pidana hilang kemerdekaan. Sementara itu salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  menyebutkan  bahwa “kehilangan  kemerdekaan  merupakan satu-satunya penderitaan”.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  1995  menyatakan  bahwa sistem  pembinaan  pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas (a) Pengayoman, (b) Persamaan perlakuan dan  pelayanan,  (c)  Pendidikan,  (d) Pembimbingan, (e) Penghormatan harkat  dan  martabat  manusia,  (f) Kehilangan  kemerdekaan  merupakan satu-satunya penderitaan, (g)
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan  dengan  keluarga  dan orang-orang tertentu. Di antara asas-asas yang ditentukan  melalui  Pasal  5  itu  ada yang  tidak  memenuhi  asas  kejelasan rumusan, yaitu soal kehilangan kemerdekaan  merupakan  satu-satunya penderitaan,  dan  terjaminnya  hak untuk  tetap  berhubungan  dengan keluarga  dan  orang-orang  tertentu.  Ini bukanlah  asas  tetapi  sebuah  keadaan atau  kondisi,  sehingga  tidak  tepat  dan jelas  apabila  ditentukan  sebagai  asas pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan.
Asas  ketidakjelasan  rumusan juga  terdapat  di  dalam  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995.  Ketentuan  tersebut  mengatur bahwa “Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi  dengan  sarana  dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.”  Sarana  dan prasarana  lain  inilah  yang  membawa pada  penafsiran  beragam,  sedangkan di  dalam  penjelasan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 hanya menyebutkan bahwa pakaian dinas dan rumah  dinas.  Padahal,  maksud  dari pakaian  dan  rumah  dinas  tidak
memenuhi  unsur  dari  sarana,  tetapi hanya prasarana.
Yang juga menjadi permasalahan  dalam  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  ialah  terdapat beberapa ketentuan pasal yang seharusnya  dapat  dituangkan  dalam ketentuan  undang-undang  tetapi  justru didelegasikan ke Peraturan Pemerintah. Misalnya, soal
pemindahan  narapidana  dari  satu Lapas  ke  Lapas  lain  (Pasal  16), termasuk pemindahan anak pidana dan anak  sipil  serta  pelaksanaan  hak-hak anak  pidana,  anak  negara  dan  anak sipil. Ketentuan semacam ini sesungguhnya membuat suatu undang- undang  tidak  memenuhi  kejelasan rumusan  dan  dapat  dilaksanakan, karena  rumusannya  membuka  lubang interpretasi  yang  besar,  serta  untuk pelaksanaannya,  para  impementator harus  menunggu  adanya  peraturan pelaksana dalam hal ini ialah Peraturan  Pemerintah.  Inilah  yang menyebabkan  suatu  undang-undang tidak  langsung  dapat  dilihat  dan diterima  manfaat  keberlakuannya  oleh masyarakat,  karena  harus  menunggu terbentuknya peraturan pelaksana. Jika  dilihat  dari  asas  materi muatan  maka  tampak  bahwa  Pasal  2
dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 juga tidak menunjukkan  sebagai  rumusan  norma yang berkualitas. Pasal 2 menyebutkan: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan  dalam  rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan  agar  menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga  dapat  diterima  kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup secara  wajar  sebagai  warga
yang  baik  dan  bertanggung jawab.”
Sedangkan Pasal 3 berbunyi: “Sistem pemasyarakatan berfungsi  menyiapkan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  agar dapat  berintegrasi  secara  sehat dengan  masyarakat,  sehingga dapat  berperan  kembali  sebagai anggota  masyarakat  yang  bebas dan bertanggung jawab.”
Ketentuan  pada  kedua  Pasal  itu tidak  menunjukkan  mengenai  subjek dan  operasionalisasi  yang  digunakan dalam  norma  ini,  meskipun  norma hukum ini memenuhi asas pengayoman, dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 12
Tahun  1995  juga  memuat  asas kenusantaraan.  Ini  tercermin  dari ketentuan  Pasal  4  yang  berbunyi bahwa  “Lapas  dan  Bapas  didirikan  di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya,  dan  dalam  hal  dianggap perlu,  di  tingkat  kecamatan  atau  kota administratif  dapat  didirikan  Cabang Lapas  dan  Cabang  Bapas.”  Dengan ketentuan  ini,  pendirian  Lapas  dan Bapas  memperhatikan  kebutuhan  dan kepentingan  dari  seluruh  wilayah Republik  Indonesia.  Artinya,  apabila itu  dibutuhkan  di  tingkat  kecamatan pun,  maka  dapat  didirikan.  Dapat dilihat, bahwa ketentuan ini membuka ruang responsi dan adapsi yang begitu besar terhadap kebutuhan wilayah atas Lapas dan Bapas.
Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  materi  muatannya  memenuhi asas pengayoman. Hal ini dapat dilihat maksud  dari  rumusan  norma  hukum ini yang membentuk sistem pembinaan di Lapas dan Bapas dengan mengedepankan pembinaan dan
pembimbingan
sebagaimana
dimaksudkan  dari  pengayoman  itu
sendiri yaitu “memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.” Pasal  9  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan mengenai “penyelenggaraan pembinaan  dan  pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi  pemerintah  terkait,  badan- badan  kemasyarakatan  lainnya,  atau perorangan  yang  kegiatannya  seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Ketentuan ini menunjukkan
pemenuhan  asas  kekeluargaan  karena mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.  Hal  ini  terlihat  bahwa dalam  penyelenggaraan  pembinaan dan  pembimbingan  Warga  Binaan, menteri  dapat  bekerja  sama  dengan instansi terkait. Artinya, ada risiko ego sektoral yang dimitigasi oleh ketentuan  pasal  ini,  dengan  membuka potensi untuk bekerja sama, bermusyawarah mufakat untuk menentukan sistem pemasyarakatan. Pemenuhan asas kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta asas ketertiban dan kepastian  hukum  diupayakan  untuk dipenuhi  melalui  Pasal  14  yang menentukan  hak  narapidana.  Dengan penentuan ini, narapidana dapat secara pasti  mengetahui  hak-hak  yang  harus dipenuhinya.  Namun,  ketentuan  di dalam huruf m  Pasal  14  ayat  (1) yang menentukan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  membuat  rumusan norma  hukum  dalam  Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  1995  ini  tidak menjamin  kepastian  hukum,  karena narapidana harus melihat dan mengetahui  dari  berbagai  ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai hak-haknya. Dari sisi rumusan,  ketentuan  huruf  m  ayat  1 Pasal  14  ini  secara  luwes  menjamin dan melindungi hak asasi manusia dari narapidana  secara  luas  berdasarkan pada  undang-undang  sektoral/bidang yang  berlaku.  Akan  tetapi  ini  akan mendapatkan  tantangan  dari  Pasal  14 ayat  (2)  ketentuan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah  untuk  mengatur  mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak  narapidana.  Tentu  politik hukumnya  akan  kemungkinan  besar berbeda, sehingga pengimplementasian  pemenuhan  hak- hak akan menemukan tantangan tersendiri.
Ketentuan  di  dalam  Pasal  17, secara  materi  muatan  mencerminkan asas  ketertiban  dan  kepastian  hukum. Pasal  17  memberikan  kepastian  soal proses penyidikan terhadap narapidana yang terlibat  perkara lain baik  sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang  dilakukan  di  Lapas  tempat narapidana yang bersangkutan menjalani  pidana.  Meskipun  terdapat sisi birokratis dalam proses penyidikannya, seperti soal izin Kepala  Lapas,  lalu  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Dirjen  Pas)  apabila  narapidana  akan dibawa  ke  luar  Lapas,  yang  membuka kemungkinan  besar  penyalahgunaan kewenangan  bagi  Dirjen  Pas  untuk mengijinkan  narapidana  dibawa  ke luar  Lapas.  Seperti  yang  terjadi  di kasus, Setya Novanto yang keluar dari Lapas Sukamiskin dengan izin berobat ke  RSPAD  Gatot  Subroto.  (Kristian Erdianto, 2020) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang
menentukan  bahwa  “Anak  Pidana ditempatkan  di  Lapas  Anak”,  belum mengakomodasi asas kemanusiaan dan keadilan. Dinyatakan demikian, karena
anak  yang  seharusnya  ditempatkan  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,
masih dinomenklaturkan dengan Lapas.  Lapas  apabila  merujuk  pada Pasal  1  angka  3  diartikan  sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan.  Dengan  konsep  yang seperti ini, anak pidana dapat ditafsirkan ditempatkan di  Lapas  yang terdapat  narapidana  dewasanya  juga. Tentu, penempatan ini akan memberikan  stigma  yang  tidak  baik kepada  anak  sebagai  pelaku  tindakan pidana,  dan  ini  akan  memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak. Nomenklatur Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak telah  diakomodasi  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak (selanjutnya  disebut  dengan  Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2012). Dengan  demikian,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sudah seharusnya  merespons  perkembangan saat  ini,  dengan  memperhatikan  hak- hak dan pendidikan anak. Pasal 42 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  secara  materi muatan mencerminkan asas pengayoman  dan  ketertiban  serta kepastian hukum. Dinyatakan demikian, karena melalui pasal tersebut,  terdapat  lingkup  dari  definisi klien,  serta  diatur  mengenai  kondisi pengecualian  ketika  anak  negara dibimbing  oleh  orang  tua  asuh  atau badan  sosial  atau  orang  tua  atau walinya,  maka  orang  tua  asuh  atau badan  sosial,  orang  tua  atau  walinya itu diwajibkan untuk mengikuti secara tertib  pedoman  pembimbingan  yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Sekaligus ini menunjukkan asas pengayoman yang memberikan perlindungan untuk menciptakan
ketentraman masyarakat melalui
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Ketentuan  tersebut  didukung oleh  Pasal  43  yang  memberikan kewenangan  kepada  Bapas  untuk melaksanakan  pengawasan  terhadap orang  tua  asuh  atau  badan  sosial  dan orang  tua  atau  wali  agar  kewajiban sebagai  pengasuh  dapat  dipenuhi,  dan pemantapan  terhadap  perkembangan anak  negara  dan  anak  sipil  yang diasuh. Operasionalisasi yang
memberikan  hak  atau  kewenangan kepada  Bapas  ini  merupakan  refleksi dari materi muatan yang mencerminkan asas pengayoman. Bapas  sebagai  kelembagaan  yang melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan  tentu  memiliki  juga tanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan  agar  tercipta  ketertiban dan ketentraman di masyarakat.
Agak disayangkan ketika melihat  ketentuan  Pasal  50  yang mengatur bahwa “Ketentuan mengenai keamanan  dan  ketertiban  Lapas  diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.”  Ini  disebabkan  oleh  adanya ketidakpastian  hukum  dari  sisi  materi muatan undang-undang, karena
ketentuan tersebut didelegasikan kepada  Keputusan  Menteri  yang  saat ini  notabene  tidak  memiliki  kekuatan hukum  mengikat.  Selain  itu,  pasal  ini juga tidak memenuhi asas pembentukan yaitu dapat
dilaksanakan,  karena  harus  menunggu daripada  ketentuan  teknis  tersebut dibentuk.  Padahal  keamanan  dan ketertiban  Lapas  menjadi  hal  penting yang harus selalu dijaga.
Kepastian hukum dan
pengayoman  yang  dicerminkan  oleh Pasal  51  dalam  Bab  Ketentuan Penutup  merupakan  cerminan  yang setengah  hati.  Dikatakan  demikian, karena  pasal  ini  hanya  menentukan “Wewenang,  tugas,  dan  tanggung jawab  perawatan  tahanan  ada  pada
Menteri.” Tanpa menentukan
bagaimana  wewenang,  tugas  dan tanggung  jawab  tersebut,  lalu  apa akibat  hukumnya  apabila  itu  tidak dilaksanakan oleh Menteri. Hal tersebut justru dilimpahkan ke Peraturan Pemerintah. Tentu ketentuan ini  mendorong  untuk  menyatakan bahwa Pasal 51 belum tentu memenuhi  asas  dapat  dilaksanakan, karena  sangat  tergantung  kepada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksananya. 2. Analisis  Muatan  Nilai-nilai Pancasila dalam Undang- Undang Pemasyarakatan Pertimbangan hukum pembentukan  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  1995  tentu  tidak  dapat terlepas dari ratio legis yang
mencerminkan landasan filosofis,
sosiologis  dan  yuridis  dari  suatu peraturan perundang-undangan.
Dilihat  dari ratio  legis pembentukan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995,  undang-undang  ini  didorong untuk membentuk sistem yang
memberikan  perubahan  paradigma bagi  Warga  Binaan,  dari  semula berdasarkan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan  demikian  Warga  Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.
Di sini terlihat potret dari politik hukum  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  1995  yang  mengarahkan  pada pembentukan  sistem  pemasyarakatan bagi WBP. Tentu ini akan memperlihatkan landasan filosofis dari pembentukan  Undang-Undang  Nomor
12  Tahun  1995  yang  seharusnya mampu  berkoherensi  dengan  suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila  dan  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  yang  tertuang  dalam  teks  ialah
“bahwa  pada  hakikatnya  Warga Binaan  Pemasyarakatan  sebagai  insan dan  sumber  daya  manusia  harus diperlakukan dengan baik dan
manusiawi  dalam  satu  pembinaan yang  terpadu”.  Ini  menunjukkan konsistensi, koherensi dan korespondensi  dengan  sila  ke  dua Pancasila yang berbunyi
“Kemanusiaan  Yang  Adil  Beradab.”
Dinyatakan  demikian,  karena  melalui rumusan
ini, Warga Binaan
Pemasyarakatan  harus  diubah  ke pemasyarakatan  dari  yang  semula kepenjaraan.
Dengan  perubahan  ini,  artinya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan  kewajiban  antar  manusia dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia yang bersifat universal dengan  tetap  mengingat  kearifan bangsa  dan  menjaga  hubungan  antar bangsa yang sederajat, berkeadilan dan berkeadaban, serta mencerminkan pengakuan  dan  kesederajatan  manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha Esa. Seperti diketahui bahwa kepenjaraan  sangat  menekankan  pada unsur  balas  dendam  dan  penjeraan yang  disertai  dengan    nstrum  “rumah penjara”,  yang  memberikan  hukuman kepada pelaku kejahatan karena kesalahannya  dan  itu  harus  menjadi retribusi  yang  adil  bagi  kerugian  yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan  demikian,  dengan  konsep
kepenjaraan, hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan  bahwa  pelaku  kejahatan terbukti  melakukan  suatu  kejahatan yang  memiliki  tanggung  jawab  atas pasal  hukum  yang  dilanggarnya.(Ibnu Muhtadi, 2014: 20)
Landasan  filosofis  ini  bertujuan untuk  mengatasi  permasalahan  yang terjadi,  dan  ini  menjadi  landasan sosiologis bahwa sesungguhnya perlakuan  terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan berdasarkan
kepenjaraan tidak sesuai dengan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  karena pelaku  kejahatan  tidak  diperlakukan secara  bermartabat,  dan  antara  pelaku dan  korban  atau  keluarganya  tidak dirukunkan    ( reconciled ).  Padahal, pelaku tidak hanya harus dipertanggungjawabkan  tetapi  juga wajib diintegrasikan dalam
masyarakat.
Selain  menjadi  pemecah  dari kebekuan  yang  terjadi  pada  tataran kenyataan,  landasan  filosofis  juga seharusnya menjadi pemecah kebuntuan    hukum  sebagai  alternatif paling  efektif  dan  menjadi  sarana pembaharu serta pembangunan nasional.  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  ini  dibentuk  untuk  itu, membangun dan mengarahkan paradigma baru dalam membina warga pemasyarakatan yang semula diarahkan dengan konsep pemenjaraan 3. Nilai-nilai Pancasila dalam Tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bertujuan untuk menyelenggarakan Sistem Pemasyarakatan berlandaskan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Ada  empat  elemen  penting dalam  Sistem  Pemasyarakatan  ini.
Elemen pertama bahwa sistem pemasyarakatan merupakan pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila. Elemen kedua, cara pelaksanaannya  adalah  secara  terpadu dengan  melibatkan  pembina,  Warga Binaan dan masyarakat. Elemen ketiga,  hasil  yang  diharapkan  adalah kesadaran  diri  dan  penjeraan  kepada Warga Binaan. Elemen keempat merupakan  capaian  keberhasilan  dari sistem
pemasyarakatan yaitu diterimanya  kembali  Warga  Binaan oleh  masyarakat,  dapat  berperan  aktif serta kemampuan hidup wajar dari eks Warga Binaan.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  1995  menegaskan  lagi bahwa  bahwa  tujuan  dari  Sistem Pemasyarakatan adalah untuk
membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.
Upaya membentuk Warga
Binaan  menjadi  manusia  seutuhnya adalah  memulihkan  narapidana  dan anak  didik  pemasyarakatan  kepada fitrahnya,  dalam  hubungan  manusia dengan  Tuhannya,  manusia  dengan pribadinya,
manusia dengan
sesamanya,  dan  manusia  dengan lingkungannya.    Dengan  demikian, melalui  sistem  pemasyarakatan  yang berfungsi  dengan  baik,  WBP  dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,  sehingga  dapat  berperan kembali  sebagai  anggota  masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Seperti yang sudah dinyatakan di awal,  sebagai ratio  legis dan  tujuan
dibentuknya undang-undang ini,
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 bertujuan  untuk  mengubah paradigma pemasyarakatan sebelumnya, yaitu dari sistem kepenjaraan  menjadi  pemasyarakatan. Tentu,  tujuan  dari  materi  muatan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  yang didorong untuk memenuhi hal tersebut merupakan tujuan yang koheren dengan  nilai  Pancasila,  yaitu  tepatnya sila  ke  dua,  Kemanusiaan  Yang  Adil dan Beradab.
Berdasarkan indikator yang diberikan  BPIP,  pemenuhan  atau koherensi tujuan dengan nilai
Pancasila  yang  terdapat  di  dalam  sila ke  dua  ialah  bahwa  “Peraturan Perundang-undangan mencerminkan
pengakuan  dan  kesederajatan  manusia sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa” (indikator 2.4) dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia yang  bersifat  universal  dengan  tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga  hubungan  antar  bangsa  yang sederajat, berkeadilan dan
berkeadaban (indikator 2.3).
Dengan tujuan pembentukan hukum  yang  berlandaskan  pada  nilai- nilai  Pancasila,  secara  tidak  langsung, pembentuk  Undang-Undang  sudah menempatkan  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam  muatan  norma  hukumnya. Sungguh, ini menjadi mata rantai yang tidak sepenuhnya disadari oleh pembentuk Undang-Undang. Perubahan paradigma yang didorong oleh Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  dengan  merefleksikan pada  nilai  Pancasila  yaitu  sila  kedua, menunjukkan  bahwa  sesungguhnya  di dalam  Pancasila  terkandung  teori kebaikan untuk melindungi kepentingan  seluruh  rakyat  Indonesia, “menjamin
keselamatan hidup
seluruhnya  sebagai  persatuan  yang tidak dipisah-pisahkan”, dan
melindungi  setiap  individu  warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan serta  menjamin  pemenuhan  hak-hak asasi manusianya. Namun tetap dengan berprinsip pada teori kebenaran, yaitu “teori yang mengajarkan tentang apa yang menyebabkan  sebuah  pilihan  benar dan  apa  yang  menyebabkan  sebuah pilihan  menjadi  salah.”  (Mahfud  Md,
2009: 114) Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tujuh asas yang disebutkan  dalam  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995.
Pertama , asas pengayoman.
Pengayoman diartikan sebagai perlakuan  terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan,  juga  memberikan bekal  hidup  kepada  Warga  Binaan Pemasyarakatan  agar  menjadi  warga yang berguna di dalam masyarakat.
Kedua , asas persamaan perlakuan  dan  pelayanan  diartikan sebagai  pemberian  perlakuan  dan pelayanan  yang  sama  kepada  Warga Binaan
Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. Ketiga ,  asas  pendidikan  dan pembimbingan adalah penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila,
antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan
kesempatan untuk menunaikan ibadah.
Keempat ,  asas  penghormatan harkat dan martabat manusia dimaksudkan sebagai perlakuan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia.
Kelima , asas kehilangan kemerdekaan  merupakan  satu-satunya penderitaan diartikan sebagai penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan  dalam  Lapas  untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai  kesempatan  penuh  untuk memperbaikinya.  Selama  di  Lapas, Warga  Binaan  Pemasyarakatan  tetap memperoleh  hak-haknya  yang  lain seperti layaknya manusia. Hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan,  minum,  pakaian,  tempat  tidur, latihan  keterampilan,  olah  raga,  atau rekreasi.
Keenam ,  asas  terjaminnya  hak untuk  tetap  berhubungan  dengan keluarga  dan  orang-orang  tertentu berarti  Warga  Binaan  Pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan  masyarakat  dan  tidak  boleh diasingkan  dari  masyarakat.  Hal  ini dilaksanakan antara lain dengan berhubungan dengan masyarakat
dalam  bentuk  kunjungan,  hiburan  ke dalam  Lapas  dari  anggota  masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Dari  asas-asas  tersebut  ada  yang belum menunjukkan pengakomodasian nilai sila kedua pelaksanaan pembinaan Warga Binaan yaitu “kehilangan  kemerdekaan  merupakan satu-satunya  penderitaan”.  Hal  ini dikarenakan  kehilangan  kemerdekaan bukanlah  suatu  asas  melainkan  suatu keadaan atau kondisi yang dipengaruhi oleh  sosio  kultural,  politik  dan ekonomi, sehingga
perlu dipertimbangkan ratio legis -nya ketika memasukkan asas kehilangan kemerdekaaan merupakan satu-satinya penderitaan.
Hal  lain  yang  juga  kurang lengkap  dari  asas-asas  pembinaan  ini adalah  tidak  dicantumkannya  asas
terkait  dengan  peningkatan  rasa  cinta tanah  air.  Asas  ini  penting  untuk mengejawantahkan  indikator  3.4  yang menyebutkan bahwa peraturan
Perundang-undangan  berfungsi  untuk mengembangkan  rasa  cinta  tanah  air serta bersedia berkorban untuk kepentingan  bangsa  dan  negara  bagi setiap  warga  negara.  Dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995, hal ini absen.  Termasuk  dalam  asas-asasnya. Padahal,  asas  ini  penting  terutama untuk narapidana terorisme dan separatisme.
Di  dalam  asas-asas  pembinaan pemasyarakatan  juga  tidak  ditemukan asas  yang  berkaitan  dengan  ketaatan pada hukum sebagai dasar pelaksanaan keamanan dan ketertiban dalam Lapas. Indikator 4.4. nilai Pancasila menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan  menjamin  setiap warga negara menghormati dan menjunjung  tinggi  setiap  keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut
dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab. Dalam hal ini, putusan pengadilan adalah hasil dari keputusan yang sah.
Dalam  prinsip  pemasyarakatan salah  satu  prinsip  adalah  adanya kedewasaan  WBP  sebagai  warga negara  yang  berkhidmat,  mampu mengendalikan  diri,  disiplin,  dan menghargai,  serta  menaati  hukum sebagai  wujud  keputusan  rakyat.  Hal ini  penting  menjadi  asas  dalam pembinaan  pemasyarakatan.  Selain sebagai pelaksanaan nilai-nilai
Pancasila,  juga  untuk  menyediakan basis  filosofis  bagi  diktum-diktum terkait keamanan dan ketertiban.
Yang  juga  luput  dari  rumusan asas-asas  dalam  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah asas  yang  dapat  menjadi  dasar menyiapkan narapidana untuk kembali
ke  masyarakat  dalam  kondisi  lebih baik,  dapat  berperan  aktif  dalam pembangunan  dan  hidup  lebih  layak,
sebagaimana tujuan sistem
pemasyarakatan  yang  disebut  dalam Pasal  2.  Dengan  ketiadaan  asas  ini, nilai-nilai  dalam  Sila  ke-5  Pancasila, khususnya  indikator  5.3,  tidak  dapat ditemukan.
Dalam  ruang  lingkup  muatan WBP di dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  ini  terdapat ketentuan  bahwa  terpidana  didaftar dan digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, dan  jenis  kejahatan.  Ketentuan  ini menjadi  dukungan  bagi  terpenuhinya nilai  Pancasila  dalam  sila  kedua  yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, terutama  untuk  indikator  menjunjung tinggi  hak asasi  manusia yang bersifat universal dan mencerminkan pengakuan  dan  kesederajatan  manusia sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Argumentasinya  ialah,  dengan adanya wajib daftar dan
penggolongan, akan memberikan kepastian  data  untuk  dapat  memantau keadaan  dan  kondisi  dari  narapidana itu sendiri. Penggolongan juga penting dan  dinyatakan  sebagai  sebuah  upaya ntuk  memenuhi  jaminan  hak  asasi manusia  serta  pengakuan  manusia sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa, karena dengan penggolongan dan membedakan  terhadap  suatu  yang minor,  sesungguhnya  menjadi  suatu upaya  untuk  dapat  mengakui  manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara kasat mata, penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana  yang  dijatuhkan  dan  jenis kejahatan atau kriteria lain yang sesuai dengan  kebutuhan  atau  perkembangan pembinaan  dianggap  tidak  sejalan dengan  pengakuan  manusia  sesuai dengan  harkat  dan  martabatnya  serta
untuk  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  karena  membuat  kelas  dan membuka  risiko  perlakuan  tidak  adil. Akan  tetapi,  jika  merujuk  pada pemikir-pemikir  besar  soal  keadilan atau fairness , misalnya  Franz Magnis- Suseno,  justru  semua  tindakan  yang cenderung  untuk  memproduksi  dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahtaraan  masyarakat  adalah  adil. (Purwanto,  2019)    Apabila  dalam perkembangannya, penggolongan tersebut mampu memastikan
pemenuhan  perlindungan  HAM  dan pengakuan  manusia  sesuai  dengan harkat  dan  martabatnya.  Dengan demikian, itu memenuhi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hak  narapidana  sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  terdiri  dari  (a) melakukan  ibadah  sesuai  dengan agama atau kepercayaannya; (b) mendapat  perawatan,  baik  perawatan rohani maupun jasmani; (c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (d) mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  makanan yang layak; (e) menyampaikan keluhan; (f) mendapatkan bahan bacaan  dan  mengikuti  siaran  media massa lainnya yang tidak dilarang; (g) mendapatkan  upah  atau  premi  atas pekerjaan yang dilakukan; (g)
menerima kunjungan keluarga,
penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya; (h) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (i) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (j) mendapatkan  pembebasan  bersyarat; (k) mendapatkan cuti menjelang bebas;  dan  (l)  mendapatkan  hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan  Pasal  14  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  di  atas  tidak  ada  yang  eksplisit menyebutkan hak narapidana
mendapatkan pembekalan keterampilan sebagai bekal hidup lebih layak. Hanya disebutkan “hak-hak lain sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”.  Dalam bagian  penjelasan  disebutkan  hak-hak lain  itu  adalah  hak  politik,  hak memilih  dan  hak-hak  keperdataan. Hak terkait dengan keamanan ekonomi ini penting karena merupakan pelaksanaan indikator 5.3 dari Sila ke- lima Pancasila bahwa peraturan perundang-undangan  menjamin  hak setiap warga negara untuk memperoleh  pendidikan,  kesehatan,
pekerjaan  dan  kesempatan  berusaha serta penghidupan yang layak.
Indikator  ini  diturunkan  ke  dalam prinsip pemasyarakatan terkait
tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat untuk membebaskan terpidana  dari  kesulitan  kehidupan yang dapat kembali melilitnya menjadi pelaku tindak pidana.
Selain  hak,  agar  tetap  dapat terpenuhinya jaminan pendidikan, kesehatan,  pekerjaan  dan  kesempatan berusaha  serta  penghidupan  yang layak, berdasarkan Pasal 15, Pasal  23, Pasal 30 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995,  “Narapidana wajib  mengikuti  secara  tertib  program pembinaan  dan  kegiatan  tertentu”, termasuk  anak  pidana,  anak  negara, anak  sipil  dan  klien.  Ketentuan  ini tentu mencerminkan koherensi dengan sila  kelima  Pancasila,  yaitu  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bahkan  untuk  ini,  narapidana  pun dapat  dipindahkan  dari  satu  Lapas  ke Lapas  lain  untuk  salah  satunya kepentingan pembinaan. Artinya, memang penjunjungan tinggi  terhadap keadilan sosial agar narapidana terjamin  pendidikan,  kesehatan  dan kesempatan  serta  penghidupan  yang layak, hal ini diperlukan (dengan tetap memperhatikan syarat bagi narapidana
itu  sendiri).  Begitu  juga  dengan  anak pidana, anak negara dan anak sipil.
Undang-Undang Nomor 12
Tahun  1995  ini  dalam  ketentuannya berupaya  agar  memenuhi  sila  kedua Pancasila,  yaitu  Kemanusiaan  Yang Adil  dan  Beradab  dengan  tetap menjamin  program  pembimbingan tetap  berjalan,  meskipun  anak  negara dikembalikan  kepada  orang  tua  asuh atau  badan  sosial,  orang  tua  atau walinya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan soal pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan  dan  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  oleh  Menteri  melalui Pasal 45. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan ini yang akan bertugas  memberi  saran  dan  atau pertimbangan kepada Menteri
mengenai bentuk dan program pembinaan  dan  pembimbingan  dalam melaksanakan  sistem  pemasyarakatan, membuat penilaian, menerima keluhan dan  pengaduan  dari  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Balai  Pertimbangan Pemasyarakatan  ini  terdiri  dari  para ahli  di  bidang  pemasyarakatan  yang merupakan  wakil  instansi  pemerintah terkait,  badan  non  pemerintah  dan perorangan lainnya.
Dengan adanya Badan ini, pengimplementasian  sila  kedua  dan kelima dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  akan  lebih  efektif. Dikarenakan  ada  pemberi  saran  dan pertimbangan  kepada  Pemerintah  atas program pembinaan dan pembimbingan dalam pemasyarakatan, terlebih  struktur  dari  badan  ini  diisi oleh ahli. Selayaknya melalui pendekatan kebijakan publik, pengambilan keputusan selalu
didahului  berbagai  pertimbangan  atas berbagai  alternatif  kebijakan  yang diperoleh  dari  proses  pemantauan  dan evaluasi program. (Erwan Agus
Purwanto dan Dyah Ratih
Sulistyastuti,  2015:  64-89)    Apabila, badan  ini  didorong  untuk  lebih  ideal, maka  sudah  seharusnya  sebelum memberikan  saran  dan  pertimbangan kepada  Pemerintah,  badan  ini  secara konsisten  melakukan  pemantauan  dan evaluasi  atas  berbagai  program  yang telah  dilakukan  untuk  pembinaan  dan pembimbingan dalam pemasyarakatan. Meskipun  demikian,  kekurangan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  ini,  adalah  tidak  mengatur tanggung  jawab  Pemerintah  untuk menyediakan  fasilitas  yang  layak untuk  kesehatan,  pendidikan  dan pembekalan keterampilan dan menjalankan  ibadah.  Perlu  adanya kerja  sama  dengan  instansi  atau kembaga  terkait.  Misalnya  untuk penyediaan  balai  latihan  kerja  dan peningkatan  keterampilan  lain  untuk narapidana. Pemerintah juga perlu meningkatkan profesionalitas dari petugas  lembaga  pemasyarakatan.  Di atas  itu  semua,  upaya  perbaikan pengelolaan  lembaga  pemasyarakatan juga  menjadi  tugas  Pemerintah  yang perlu dirumuskan dengan tegas.
Andrew  Coyle  and  Helen  Fair dalam Handbook Prison Management menyebutkan  bahwa  hal  esensial dalam pengelolaan lembaga
pemasyararakatan  adalah  kerangka etik  yang  dijakankan  secara  konsisten oleh  pimpinan  tertinggi  lembaga sampai kepada petugas.(Andrew Coyle dan Helen Fair, 2018: 14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa Kepala  Lapas  bertanggung  jawab  atas keamanan  dan  ketertiban  di  Lapas yang  dipimpinnya  dan  berwenang memberikan  tindakan  disiplin  atau menjatuhkan
hukuman disiplin
terhadap WBP yang melanggar peraturan  keamanan  dan  ketertiban  di lingkungan  Lapas  yang  dipimpinnya.
Meskipun memberikan tindakan disiplin  atau  menjatuhkan  hukuman disiplin, petugas pemasyarakatan wajib  memperlakukan  WBP  secara adil  dan  tidak  bertindak  sewenang- wenang, dan mendasarkan tindakannya  pada  peraturan  tata  tertib Lapas.
Yang  belum  disebutkan  dalam Undang-Undang  ini  bahwa  hukuman disiplin  itu  tidak  boleh melanggar  hak asasi  WBP.  Demikian  pula  tidak disebutkan  hak-hak  dasar  yang  tidak boleh  ditunda  atau  ditiadakan  dalam penjatuhan hukuman disiplin. Ketentuan  semacam  ini  penting  hadir untuk menjalankan prinsip
kemanusiaan  dalam  pemasyarakatan yang  selaras  dengan  indikator  2.3  dan 2.4 Pancasila.

## D. Simpulan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa meski  menyatakan  akan  membangun  sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 masih  berisikan  norma-norma  yang  belum lengkap  atau  tidak  dirumuskan  dengan  jelas dan  kuat  terkait  dengan  sejumlah  indikator. Paling  banyak  ditemukan  adalah  norma yang  terkait  dengan  penjabaran  indikator hak  asasi  manusia  dalam  Sila  Kemanusiaan yang  Adil  dan  Beradab.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga tidak memberikan  perhatian  untuk  menguatkan rasa cinta tanah air sebagai pelaksanaan Sila Persatuan Indonesia kepada WBP, khususnya  WBP  terorisme  dan  separatisme. Pun  Undang-undang  ini  tidak  memuat ketentuan
terkait tanggung jawab Pemerintah  khususnya  untuk  menyediakan fasiltas  yang  memungkinkan  hak-hak  WBP untuk  menjalalankan  Sila  Kesatu,  Kedua, dan Kelima dapat dipenuhi.
Konsep Pemasyarakatan berbasis Pancasila  mensyaratkan  pengakuan  yang utuh  terhadap  WBP  sebagai  makhluk religius,  penghormatan  dan  perlindungan hak  asasi  WBP,  upaya  aktif  menanamkan
rasa  cinta  tanah  air  terutama  pada  WBP yang  terlibat  kejahatan  terorisme  dan separatisme  serta  upaya  penyiapan  ekonomi dan  pemenuhan  hak  sosial  ekonomi  dari WBP.  Konsep  pemasyarakatan  berbasis Pancasila  tidak  dapat  dipisahkan  dari  teori pemidanaan  dan  konsep  keadilan  yang digunakan  dalam  pemidanaan.  Atas  dasar itu,  filsafat  pemidanaan  yang  jelas  perlu dirumuskan  terlebih  dahulu.  Meski  belum banyak  studi  yang  memaparkan  mengenai hal ini, kajian ini menemukan bahwa filsafat pemidanaan  berbasis  Pancasila  setidaknya berkaitan dengan tiga prinsip, yakni kemanusiaan, edukasi  dan keadilan. Konsep keadilan  dalam  pemidanaan  telah  bergeser dari  keadilan  retributif  ( retributive  justice ) dan  keadilan  restitutif  ( restitutive  justice ) menuju  pada  keadilan  restoratif  ( restorative justice ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rahmat  Hi,.  2015.  “Urgensi
Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan,” Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum.  Vol.  9, No. 1. Arief,  Barda  Nawawi.  2006. Kapita  Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  2017. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan”. Jakarta: BPHN. Besar, Abdulkadir/ 2005. Pancasila: Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologi,  Niscayaan  Metode  Berpikir . Jakarta: Pustaka Azhary.
Bustomi,  Muhammad  Isa.  “Bantu  Cai
Changpan  Kabur,  2  Petugas  Lapas Tangerang Dapat Imbalan Rp 100.000,”
https://megapolitan.kompas.com/read/
2020/10/02/18141331/bantu-cai- changpan-kabur-2-petugas-Lapas- tangerang-dapat-imbalan-rp. diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.
Cecil,  Dawn  K.  2007. Looking  Beyond Caged Heat: Media Images of Women in  Prison”.  Feminist  Criminology . Vol. 2, No. 4, Oktober.
Dahwir,  Ali.  2019.  “Pengembanan  Filsafat Pancasila dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”.  Solusi.  Vol.  17,  No.  1,
Januari.
Dwiatmodjo,  Haryanto.  2014.  “Community Base  Treatment  dalam  Pembinaan Narapidana  Narkotika  (Studi  terhadap
Pembinaan  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  IIA Yogyakarta),” Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 14, No. 1, Januari. Elsam.  “Aturan  Minimum  Standar  tentang Penanganan Tahanan.”
http://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/10/standard- minimum-rules-on-treatment-of- prisoners-ina-22-aug-2011.pdf, diakses 15 Oktober 2020.
Enggarsasi,  Umi.  2013.  “Pola  Pembinaan
Narapidana dalam Memberikan
Kontribusi  Keberhasilan  Pembinaan Narapidana  di  Indonesia,”  Jurnal Perspektif, Vol. 18, No. 3.
Erdianto,  Kristian.  “Sel  Palsu  Hingga Pelesiran, 3 Ulah Setya Novanto Sejak
Jadi  Terdakwa  Korupsi  E-KTP.” Diakses melalui
https://nasional.kompas.com/read/201 9/06/15/17512291/sel-palsu-hingga- pelesiran-3-ulah-setya-novanto-sejak- jadi-terdakwa-korupsi?page=all,
tanggal 10 Oktober 2020.
Erliyana,  Anna.  “Judicial  Control  Terhadap Kewenangan  Administrasi  Negara: Tinjauan  Aspek  Liability  (Tanggung Jawab) dan Remedy (Pemulihan/Ganti
Rugi),” Jurnal Hukum dan Pembangunan (No. 1-3).
Fridhov,  Inger  Marie  dan  Linda  Grøning.
2018.  “Penal  Ideology  and  Prison Architecture,” dimuat dalam Elisabeth Fransson,  Francesca  Giofrè,  dan  Berit Johnsen, eds., Prison, Architecture and Humans.  Norwegia:  Cappelen  Damm Akademisk.
Gabrillin,  Abba,  “Dari  Rumah  Makan Padang  hingga  ke  Toko  Bangunan, Sepak  Terjang  Novanto  dari  Balik Jeruji...,”
<https://nasional.kompas.com/read/20
19/06/17/05360051/dari-rumah- makan-padang-hingga-ke- toko-
bangunan-sepak-terjang-novanto- dari?page=all>,  diakses  pada  tanggal 16 September 2020.
Hikmawati, Puteri. 2016. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”,  Negara  Hukum.  Vol.  7,
No. 1, Juni.
Huda,  Chairul.  2006. Dari  'Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan'  Menuju  Kepada 'Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa  Kesalahan:  Tinjauan  Kritis Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Kencana.
Ilham,  Andri  Rinanda.  2020.  “Sejarah  dan Perkembangan  Konsep  Kepenjaraan
Menjadi  Pemasyarakatan”,  Historis:
Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan  Pendidikan  Sejarah.
Vol. 5, No. 1, Juni.
Jeffery,  C.  Ray  “Social  Change  and Criminal  Law”,  American  Behavioral Scientist.  Vol.  13,  No.  4,  Maret-April 1970.
Kania,  Dede.  2014.  “Pidana  Penjara  dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia. Yustisia. Vol. 3, No. 2.
Leonard,  Tommy.  2016.  “Pembaharuan Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, Yustisia. Vol. 5, No. 2,
Mei-Agustus. Mahfud  MD,  dkk.  2009.  “Pancasila  dalam Berbagai Perspektif,” Prosiding Kongres Pancasila. Jakarta: Sekretariat Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi.
Mahfud MD. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara  Pascaamandemen  Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press.
Mahfud  MD.  2012.  “Prosiding  Konferensi dan  Dialog  Negara  Hukum:  Negara Hukum  Indonesia  Kemana  Akan
Melangkah”.
Jakarta: Epistema Institute. Marlina. 2011. Hukum Penitensier . Bandung: Refika Aditama.
Maya,  Genoveva  Alicia  K.S.,    Erasmus  A.
T.  Napitupulu,  Iftitahsari,  M.  Eka  Ari
Pramuditya.  2019. Alternatives  to
Imprisonment:
Provision,
Implementation,  and  Projection  of Alternatives to Imprisonment in Indonesia . Jakarta: ICJR.
Mulyadi,  Lilik,  “Pergeseran  Perspektif  Dan
Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan”,
https://badilum.mahkamahagung.go.id /upload_file/img/article/doc/pergesera n_perspektif_dan_praktik_dari_mahka mah_agung_mengenai_putusan_pemid anaan.pdf, diakses 15 Oktober 2020.
Mulyadi, Lilik. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana  Umum  dan  Khusus .  Bandung: PT. Alumni.
Myers,  David  dan  Jeremy  Olson.  2016. “Restorative  Justice  and  Community Correction”.  Criminal  Justice  Policy Review. Vol, 26, No.1.
Ohoiwutun,  Y.A.  Triana.  2014.  “Sel Berfasilitas  Istimewa  Ditinjau  dari Aspek  Kebijakan  Kriminal,”  Jurnal Masalah  Masalah  Hukum.  Vol.  43,
No. 4, Oktober.
Purwanto,  “Perwujudan  Keadilan  dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia:  Perjuangan  Yang  Tidak Mudah  Dioperasionalkan,”  diakses melalui
https://media.neliti.com/media/publica tions/265442-perwujudan-keadilan- dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf, diakses 23 Oktober 2020.
Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi
Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya  di  Indonesia .  Yogyakarta: Gava Media.
Riyanto, Agus. Hidupnya Nilai-nilai Pancasila  dalam Peraturan Perundang- undangan. https://business- law.binus.ac.id/2019/01/29/hidupnya- nilai-nilai-pancasila-dalam- pembentukan-perundang-undangan/, diakses 15 Oktober 2020.
Rumadan,  Ismail.  2013.  “Problem  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  dan
Reorientasi Tujuan Pemidanaan”,
Jurnal  Hukum  dan  Peradilan.  Vol.  2, No. 2. Juli. Sindonews.com,  “Napi  Dibebaskan,  Dirjen
PAS:  Over  Kapasitas  di  LAPAS  dan Rutan Turun”, https://nasional.sindonews.com/read/2 4525/13/napi-dibebaskan-dirjen-pas- over-kapasitas-di-Lapas-dan-rutan-
turun-1589187952, diakses 15 Oktober 2020.
Situmorang,  Victorio  H.  2019.  “Lembaga Pemasyarakatan  sebagai  Bagian  dari Penegakan  Hukum,”  Jurnal  Ilmiah Kebijakan  Hukum.  Vol.  13,  No.  1, Maret.
Suwarto. 2007. “Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum  Pro  Justitia.  Vol.  25,  No,  2, April.
Tribunnews.com.  “Ini  Materi  Baru  dalam RUU  Pemasyarakatan  yang  Batal Disahkan DPR Hari Ini”. https://wartakota.tribunnews.com/2019 /09/24/ini-11-materi-baru-dalam-ruu- pemasyarakatan-yang-batal-disahkan- dpr-hari-ini?page=4 diakses 14 Oktober 2020. Tyesta  ALW,  Lita.  2012. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia Dari Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 ke No.
12  Tahun  2011 .  Yogyakarta:  Genta
Press. Utami, Penny Naluria. 2017. “Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,”  Jurnal  Penelitian
Hukum  De  Jure.  Vol.  17,  No.  3, September.
Wibawa,  Iskandar.  2017.  “Pidana  Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana  Penjara  dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana  Indonesia”.  Jurnal Media  Hukum.  Vol.  24,  No.  2, Desember.
Yuliandri.  2009. Asas-Asas  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang- Undang  Berkelanjutan .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.