## THAQĀFIYYĀT: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam
ISSN (Print):  1411-5727,  ISSN (Online): 2550-0937 http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/index

## Vol 20, No. 2 (2021)

## Perkembangan Demokrasi di Tunisia

## Rinawati Acan Nurali UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: rinaacan@gmail.com
Abstract : This paper discusses the development of democracy in Tunisia. The goal is to understand the development of Tunisian democracy which is full of dynamics of the effects of the Arab Spring. This research uses the library method. Data collection through journals and books. The results of this study found that the long journey of the Tunisian people, in achieving independence from the occupation of the Tunisian government itself, was a road that was not easy, steep and sharp. Many became victims, in the name of the revolution. Both physically and psychologically. However, the struggle is carried out not only in the name of religion but also human humanity at stake, the rights and obligations desired by the Tunisian people, who become their driving force in their journey to achieve   a   democratic   government.   Of   course,   this   requires   a   sacrifice   in   the   long   journey   of democracy in Tunisia. Although in some Middle Eastern countries the process of democratization is still uncertain, Tunisia is not. Tunisia has become a hope for countries in the Middle East to rise from adversity. Tunisia has successfully held elections to democratically appoint a leader. Tunisian democracy is getting better with the inauguration of a new constitution that provides equality between men and women so that Tunisia becomes a pioneer of feminism in the Middle East. Although we cannot compare it with other contexts of Islamic government, Tunisia is a system that continues to rise to renew the slump of democracy by removing the influence of secular, far-right ideologies, and the monarchical system. Therefore, the political dynamics of the state system is a transition period whether it will lead to destruction or even towards democratic maturity, thus there is still optimism for the implementation of Islamic democracy in the Tunisian government system in the midst of all the dynamics that are faced.
Keywords: Tunisia, Arab Spring, Islamic Democracy.
Abstrak : Tulisan ini membahas tentang perkembangan demokrasi di Tunisia. Tujuannya agar dapat memahami   perkembangan   demokrasi   Tunisia   yang   penuh   dinamika   efek   dari   Arab   Spring. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Pengumpulan data melalui jurnal dan buku. Hasil   penelitian   ini   menemukan   Perjalanan   panjang   masyarakat   Tunisia,   dalam   menggapai
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 163
kemerdekaan atas penjajahan pemerintah Tunisia sendiri merupakan jalan yang tidak mudah, terjal dan tajam. Banyak yang menjadi korban, atas nama revolusi. Baik secara fisik maupun psikis. Meski demikian perjuangan yang dilakukan tidak hanya atas nama agama akan tetapi, kemanusiaan manusia yang dipertaruhkan, hak-hak juga kewajiban yang di inginkan oleh masyarakat Tunisia, yang   menjadi   motor   penggerak   mereka   dalam   perjalanan   menggapai   pemerintahan   yang demokrasi. Tentu saja, hal ini membutuhkan tumbal dalam perjalanan panjang demokrasi negara Tunisia.   Meski   di   beberapa   negara   Timur   Tengah   proses   demokratisasi   masih   berada   dalam ketidakpastian, namun tidak dengan Tunisia. Tunisia justru menjadi asa bagi negara-negara yang berada Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan. Tunisia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengangkat seorang pemimpin secara demokratis. Demokrasi Tunisia semakin membaik dengan diresmikannya konstitusi baru yang memberikan kesetaraan antara laki- laki dan perempuan sehingga Tunisia menjadi pionir feminisme di Timur Tengah. Walaupun tidak bisa kita bandingkan dengan konteks pemerintahan Islam lainnya tapi Tunisia menjadi sistem yang terus bangkit untuk memperbaharui keterpurukan demokrasi dengan melepas pengaruh ideologi yang sekuler, terlalu kanan, maupun sistem monarki. Oleh karena itu, dinamika politik sistem negara   menjadi   masa   transisi   apakah   akan   menuju   kehancuran   ataukah   justru   menuju   pada kedewasaan demokrasi, dengan demikian masih terdapat optimisme penerapan demokrasi Islam dalam sistem pemerintahan Tunisia di tengah segala bentuk dinamika yang di hadapi.
Kata Kunci: Arab Spring; Demokrasi Islam; Tunisia

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dewasa   ini,   spirit   untuk   kembali   membumikan   ajaran   Islam   dalam   kehidupan berbangsa dan bernegara semakin marak. Namun ganasnya dunia perpolitikan yang ada, sehingga Islam yang secara fitrah dikenal ramah, mengasihi, melindungi hak-hak kaum miskin,   tegas,   adil   dan   terbuka   tidak   berlaku   lagi   didalam   sistem   pemerintahan   yang otoriter.   Seperti   yang   diketahui,   seiring   dengan   berlangsungnya   demokratisasi   pasca tergulingnya rezim otoritarianisme  di  Tunisia. Negara-nagara  yang  menerapkan  sistem monarki perlahan mulai dihilangkan, digulirkan dari kursi pemerintahannya oleh mereka masyarakat bawah yang menginginkan negaranya menjadi sebuah negara yang memenuhi hak-hak masyarakatnya yaitu dengan sistem demokrasi.
Otoritarianisme juga ketidakadilan yang telah merebak luas, mendorong lahirnya gelombang protes yang besar di berbagai negara. Gerakan protes yang terjadi di sejumlah negara   Timur   Tengah   atau   yang   lebih   dikenal   dengan   Arab   Spring,   pada   dasarnya merupakan panggilan untuk menegakkan demokrasi dan menyuarakan kebebasan. 1 Arab Spring di Tunisia bermula pada awal Desember 2010, ketika itu seorang mahasiswa yang berprofesi sebagai pedagang buah bernama Mohamed Bouazizi berbuat hal yang nekat didepan kantor pemerintahan. Ia melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan   pemerintah   yang   berkuasa.   Para   aparat   Melakukan   tindakan   yang merugikan masyarakat kecil, hingga masyarakat bawah yang susah semakin bertambah
1 Nazeer Ahmad, “The 2011 Arab Revolution,” accessed January 28, 2013, wwwthehistoryofislam.com.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 164
beban   kesusahannya.   Lahirnya   gerakkan   pemberontakan   yang   tidak   disangka-sangka sebagai bentuk perlawanan masyarakat kecil, membawa dampak begitu besar. Yang selama itu   mereka   ditindas,   diperlakukan   tidak   adil,   mendapatkan   semangat   untuk   bergerak. Dengan pemantik, yang dilakukan pedagang buah kecil sebagai bentuk kemarahan dirinya terhadap pemerintah yang berkuasa.
Hal ini tentu saja memicu rasa keingintahuan para ahli. Kebangkitan  politik yang berasaskan Islam yang berdampingan dengan demokrasi menjadi perhatian banyak para ahli.   Politik   Islam   atau   revivalisme   politik   Islam   dalam   pandangan   Bubalo,   memiliki beberapa bentuk diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik.
Masyarakat   Tunisia   yang   memang   mayoritas   beragama   Islam   bangkit   dari keterpurukan, setelah melihat saudara senasib mereka melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan   selama   ini.   Suara   mereka   tidak   didengar,   pemerintah   bungkam,   perlakuan pemerintah yang tidak sesuai asas Islam, hingga akhirnya gerakan fisik yang menimbulkan dampak yang sangat berarti menjadi pemicu bahwa kemanusiaan manusia harus turut diteriakkan   lebih   kencang   lagi,   agar   pemerintah   bisa   mendengar   dan   melihat   aksi masyarakat yang selama ini dibungkam.
Sementara Dekmeijan memandang bahwa revivalisme politik Islam ditandai dengan menguatnya   aktivitas   keagamaan   yang   meliputi   munculnya   partai-partai   politik, kelompok-kelompok   pergerakan   dalam   masyarakat   Islam.   Para   pemikir   Islam   seperti Hasan Al-Banna, AlMaududi, Sayyid Qutb, Khomeini, Muhammad Baqi Sadr, Said Hawa dan lainnya banyak memberikan landasan ideologi pemikiran politik Islam kontemporer. Olivier Roy memandang bahwa politik Islam adalah gaya baru dari sebuah gerakan Islam yang modern yang memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan prototipe masyarakat Islam yang   sebenarnya. 2 Senada   dengan   Roy,   Mohammed   Ayoob   memandang   bahwa   Islam bukan sekedar agama tetapi juga sebagai sebuah ideologi politik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang terefleksi dari penggunaan simbol dan konsep Islamis di ranah publik. 3 Penggunaan konsep politik Islam pada akhirnya sering dikaitkan dengan Islamisme yang menganggap bahwa Islam bukan sekedar agama tetapi juga ideologi, nilai, dan doktrin yang memberikan pondasi bagi gerakan sosial. Karenanya menurut Denoux, politik   Islam   merupakan   hasil   dari   instrumentalisasi   ideologi,   nilai   dan   doktrin   Islam dalam sebuah organisasi gerakan Islam untuk mencapai tujuan politik sebagai respons terhadap tantangan dan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. 4
2. Masalah
Dalam realitas politik Tunisia saat ini, politik Islam seolah menjadi kekuatan baru yang   tidak   terbantahkan   lagi   terutama   pasca   terjadinya   Arab   Spring.   Menguatnya pengaruh politik Islam di negera Tunisia menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji
2 Oliver Roy, The Failure of Political Islam (Massacusset: Harvard University Press, 1994), vii–xi.
3 Mohammed Ayoob, The Many Faces of Political Islam Religion and Politics in the Muslim World (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008), 2.
4 Guilain Denoeux, “The Forgotten Swamp : Navigating Political Islam,” Middle East Policy IX, no. 2 (2022).
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 165
terutama   di   tengah   menguatnya   tuntutan   terhadap   demokrasi   itu   sendiri.   Untuk   itu rumusan masalah dalam makalah ini yaitu:
a. Bagaimanakah Perjuangan Demokrasi di Tunisia?
b. Bagaimanakah demokrasi di Tunisia?
3. Teori
Demokrasi liberal, paling tidak dalam arti pemilihan umum dan jaminan HAM, pasca Perang Dingin saat ini, menurut Fukuyama dalam bukunya The And of Historys the Last Man, merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Hal ini karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat   dan   kebebasan   manusia,   dan   adanya   korelasi   yang   tinggi   antara   demokrasi dengan kesejahteraan (menawarkan jalan keluar dari kemiskinan), dua hal yang dalam sejarah manusia diperjuangkan secara kontan. Maka wajar jika demokrasi menjadi pilihan bagi negara-negara dunia,   seperti   yang   dikatakan   samuel   P.   Huntington   saat   ini   sedang   berlangsung gelombang demokratisasi ketiga di dunia. 5
Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Timur Tengah. sehingga peran dan pengaruh Islam terhadap arah baru politik di kawasan tersebut menjadi isu yang relevan   untuk   melihat   situasi   dan   kondisi   kontemporer.   Melihat   fenomena   yang   ada, pengaruh Islam sebagai sumber pertimbangan dan aktivitas politik masih eksis dan terus berlangsung   di   Timur   Tengah.   Perdebatan   antara   syari’at   Islam   dan   sistem   demokrasi masih berlanjut, dan bahkan kontestasi sunni-syiah selalu mewarnai perkembangan politik dari level negara hingga regional kawasan Timur Tengah. 6
Peristiwa  penghancuran  gedung  WTC  ( World Trade Center) dan markas militer Amerika   serikat,   ditambah   lagi   dengan   kompleksitas   masalah-masalah   yang   dihadapi negara-negara   Islam   khususnya   Timur   Tengah   dalam   melakukan   transisi   demokrasi, memperkuat pandangan barat bahwa Islam dan demokrasi sebagai produk barat tidak bisa disandingkan. Hal ini juga menjadi justifikasi tesis Huntington, The Clash of Civilization, bahwa   benturan   antara   Islam   dan   Barat   sebagai   pengganti   benturan   kapitalisme   dan komunisme. Juga membenarkan pendapat simplikatif beberapa intelektual barat seperti Adda Bozeman yang melihat bahwa kultur Islam tidak dibimbing oleh ide-ide kebenaran, atau   Max   Stackhouse   yang   mengklaim   Islam   sebagai   tradisi   agama   yang   tidak   sesuai dengan konsepsi demokrasi. Bahkan hal yang sama datang dari tokoh dan teoritis Islam, seperti Ali Benhadj dan Sayyid Qutb, yang juga memberikan legitimasi bahwa Islam dan demokrasi tidak compatible. Demikian juga yang diyakini oleh Lary Diamond dan Juan Linz tentang kultur politik, bahwa dunia Islam tidak dapat diharapkan bisa melakukan proses transisi ke demokrasi. 7
5 Azyumardi Azra, Konflik Baru Antar Peradaban : Globaliasi, Radikalisme, & Pluralisme , 1st ed. (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Perkasa, 2002), 40.
6 Arief Bakhtiar Darmawan, “Islam Dan Perilaku Politik Di Timur Tengah” (n.d.): 56.
7 Azra, Konflik Baru Antar Peradaban : Globaliasi, Radikalisme, & Pluralisme , 40.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 166
Bila memperhatikan fenomena yang ada, sikap skeptis tersebut cukup beralasan mengingat   negara-negara   Islam,   khususnya   di   Timur   Tengah   telah   gagal   dalam memberikan   perlindungan   terhadap   warga   negaranya   terkait   kebebasan,   kesetaraan, penegakan   hukum   dan   peningkatan   kesejahteraan   ekonomi   karena   hal   ini   merupakan esensi  demokrasi.  Diperparah  lagi  dengan menguatnya  sentimen  kesukuan,  kelompok, agama,   mazhab   dan   sekte   yang   melahirkan   kebijakan-kebijakan   penguasa   dan   elit-elit negara yang tidak berkeadilan sehingga memantik lahirnya konflik-konflik sektarianisme tidak   berujung   yang   menjadi   penyebab   instabilitas   sekaligus   batu   sandungan   dan menghambat proses transisi demokrasi di negara-negara Timur Tengah.
Dalam   perkembangan   pemikiran   politik   Islam   terkait   dengan   sistem  politik demokrasi,   kalangan   ulama,   intelektual   dan   aktivis   muslim   memiliki   respon   dan kecenderungan yang beragam. Paling tidak, respon terhadap sistem politik demokrasi yang melahirkan tiga kelompok, di antaranya: pertama, mereka adalah kelompok yang melihat bahwa   Islam  dan   Demokrasi   adalah   dua   sistem   yang  berbeda.   Demokrasi   merupakan produk barat, barat bukan Islam, sehingga demokrasi tidak dapat dijadikan acuan oleh umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. salah satu dari mereka adalah Taqiy  Al-Din  An-Nabhani,   pendiri   Hizbut   Tahrir. Kedua,   kelompok   yang   memandang Islam   berbeda   dengan   Demokrasi.   Mereka   tetap   mengakui   adanya   prinsip   demokrasi dalam Islam, namun di saat yang sama juga tidak menafikan adanya perbedaan antara Islam dan Demokrasi. Salah satu tokoh di dalamnya adalah Abu Al - A’la Al - Maududi. Ketiga,   mereka   adalah   kelompok   yang   mengklaim   bahwa   Islam   membenarkan   dan mendukung Demokrasi. Mereka melihat bahwa Islam sebagai sebuah sistem nilai yang senafas dengan prinsip-prinsip demokrasi: keadilan, kesetaraan, kebebasan, musyawarah dan sebagainya. 8
Untuk   melihat   kompabilitas   Islam   dan   Demokrasi,   ini   sangat   bergantung   pada pemahaman dan penafsiran seseorang terhadap Islam itu sendiri. Mereka yang melihat Islam sebagai ajaran dan doktrin yang rigid, tertutup dan tidak bisa dirubah lagi, maka jawabannya   akan   negatif.   Berbeda   dengan   mereka   yang   melihat   Islam   sebagai   agama dengan ajaran dan nilai-nilai universal yang dinamis, terbuka dengan perubahan yang terus   berkembang,   dan   dapat   menerima   penafsiran-penafsiran  baru,   maka   jawabannya Islam   dan   Demokrasi   adalah   dua   entitas   yang   kompatibel.   Dalam   konteks   ini,   Sainul Rahman   meyakini   bahwa   Islam   kompatibel,   dan  dapat   bersanding   dengan   demokrasi. Islam sebagai agama dan sistem nilai shahih li kulli zaman wal makan.
Islam memiliki nilai-nilai dasar yang juga terkandung dalam sistem demokrasi: al- musawah (kesetaraan), alhurriyah (kebebasaan), al-ukhuwwah (persaudaraan), al-‘adalah (keadilan), al-shura  (musyawarah),   dan  almas’uliyyat  K(pertanggungjawaban).   Tentang hak-hak usaha oleh pribadi, masyarakat dan negara meliputi: hifz al-din (hak beragama), hifz   al-nafs  (hak   hidup),  hifz   al-maal  (hak   milik   pribadi),   dan  hifz   al-‘irdh  (hak
8 Masykuri Abdillah and Wahid Wahab, Demokrasi Di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) , 1st ed. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), 7.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 167
mempertahan nama baik). 9 Pada akhirnya, seperti ditegaskan oleh Ronald Inglehart dan Pippa Norris, dunia Islam dan Barat sebenarnya sama-sama mendukung demokrasi. Dalam bahasa Samsu Rizal Pangabean, sama sekali tidak ada masalah bagi seorang untuk menjadi muslim di satu sisi dan menjadi demokratis di sisi lain. 10
Seperti halnya kondisi Tunisia, yang merupakan satu problem tak kunjung usai, padahal sebagian negara justru menerapkan demokrasi yang Islami. Sebagai perbandingan, Indonesia   salah   satu   contohnya.   Sebagai   negara   demokrasi   dalam   naungan   Pancasila, Indonesia   tetap   mengedepankan   nilai-nilai   demokrasi   tanpa   harus   mengesampingkan sebagian  kelompok.  Demokrasi  Indonesia  mengayomi  seluruh  kelompok  ajaran agama maupun mazhab, bahkan yang diluar dari agama resmi pun masih tetap terakomodir. Selain   itu,   para   pendiri   bangsa   masih   menganggap   bahwa   sistem   negara   Indonesia merupakan sebuah sistem yang diperjuangkan oleh para ulama sehingga dianggap sistem negara indonesia dilandasi oleh nilai-nilai ke Islaman.
Dinamika politik Tunisia dengan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki kesamaan secara sosial-keagamaan, masyarakat yang didominasi oleh masyarakat muslim. Demikian pula dengan gerakan partai politik yang ingin menerapkan Negara Islam di Tunisia disingkirkan oleh presiden Zainal Abidin Bin Ali. Seperti halnya dengan kelompok Arabisasi Islam yang ada di Indonesia, juga ikut merebak. Munculnya kelompok yang ingin   memperjuangkan   Negara   Islam   seperti   Hizbuh   Tahrir   Indonesia   (HTI)   yang mendapatkan   reaksi   keras   dari   negara   hingga   mendapatkan   pembubaran.   Begitu  pula gerakan Front Pembela Islam yang tampak mendapatkan nasib sama dengan HTI yang juga   dibubarkan   oleh   negara   karena   dianggap   sebagai   ancaman   demokrasi   di   negara Indonesia.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang pemerintahannya menggunakan   sistem   wilayatul   faqih,   hal   mana   kekuasaan   tertinggi   adalah   ulama. Menurut Sudrajat, A. (1996) bahwa kemampuan ulama Negara Iran memberikan tafsiran agama   negara,   bahkan   mampu   membuat   teori   perpaduan   politik   Islam   dan   modern sehingga lahirlah sistem teodemokratis. Tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai demokratis pada umumnya, dalam pemilihan presiden. Iran sebagai sebuah negara yang telah mampu keluar dari sistem sekuler kekuasaan Reza Syah Pahlevi, pada akhirnya menemukan sistem baru   untuk   negaranya   yang   demokratis,   atau   disebut   demokrasi   religius.   Sedangkan dinamika   yang   terus   mereka   dengungkan   adalah   dinamika   eksternnal   dengan   negara Amerika   Serikat,   Israel   dan   sekutunya.   Itu   hal   yang   bisa   dilihat   dari   kesolidan masyarakatnya atau bahkan kesadaran masyarakatnya akan sistem negara yang ulama. Walaupun   demikian,   negara   tersebut   memberi   ruang   demokrasi   yang   besar   kepada masyarakat non Islam untuk masuk di parlemen.
9 Ali Mutakin, “ISLAM DAN DEMOKRASI : Kajian Fiqih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan,” Jurnal Al- Ashriyyah (2019): 32–33. 10 Muhammad Adib and Nur Qomari, “Arus Baru Politik Islam : Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi,” Maqashid 1, no. 2 (2008): 20.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 168
Jika melihat sistem pemerintahan Arabia yang kerajaan, justru tidak akan relevan dengan   konteks   demokrasi   Tunisia,   model   pemerintahan   monarki   dapat   dianggap bertentangan dengan sistem demokrasi. Sistem monarki akan menutup ruang keterbukaan pemikiran, akan lebih otoriter dalam penerapan aturannya. Begitu pula dalam pergantian kepemimpian berdasarkan keturunan akan sangat bertentangan dengan konsep demokrasi.
Oleh karena itu, kondisi perpolitikan Tunisia merupakan dinamika tawaran sistem yang   belum   selesai   antara   demokrasi   dan   Islam.   Sebagian   memperjuangkan   sistem pemerintahan Islam, sebagiannya lagi ingin memperjuangkan Islam sekuler tetapi pasca jatuhnya Presiden Zainal Abidin Bin Ali telah muncul upaya demokratisasi Islam.

## PEMBAHASAN
A. Perjuangan Demokrasi di Tunisia
Arab Spring atau Musim Semi Arab, merupakan gelombang gerakan rakyat akar rumput yang terdiri dari berbagai profesi, yang menginginkan sebuah perubahan besar yang   dapat   membawa   mereka   pada   sebuah   situasi   hidup   yang   lebih   baik.   Mengingat situasi dan kondisi negara-negara mereka yang semakin tidak menentu; ekonomi melemah, angka   kemiskinan   yang   terus   meningkat,   pengangguran   yang   semakin   banyak, ketimpangan dan kesenjangan sosial semakin lebar, kebebasan hidup dan politik yang dibelenggu oleh rezim-rezim yang berkuasa. Arab Spring juga dapat dikatakan sebagai revolusi yang menginginkan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, sebuah sistem yang terbuka, transparan, berasaskan pada kebebasan dan keadilan.
Situasi ini dapat dimaklumi bila melihat keadaan para pemimpin negara-negara Arab yang memimpin  dan menjabat  dengan kurun  waktu yang  cukup  lama, puluhan tahun. Hal ini membuat para rezim semakin kuat dan cenderung diktator dan sewenang- wenang dalam memimpin. Arab Spring atau Musim Semi Arab, merupakan kosa kata politik baru dalam kamus politik Timur Tengah. Arab Spring menjadi sebuah simbol dari jatuhnya para pemimpin otoriter di negara-negara Timur Tengah, terutama negara-negara Arab  seperti   Tunisia,   Mesir,   Libya   dan   Yaman.   Hal   ini   juga   dianggap   sebagai   sebuah momentum dan peluang berharga untuk menuju kebangkitan dan perubahan besar di kawasan   Timur   Tengah,   termasuk   lahirnya   sebuah   sistem   politik   dan   pemerintahan demokratis, yang terbuka dan berkeadilan sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah. 11
Gelombang Arab   Spring  yang   telah   menyapu   sebagian   besar   negara-negara   di Timur Tengah pertama kali terjadi di Tunisia. Hal ini dipicu oleh pembakaran diri yang dilakukan oleh seorang anak muda, dengan berlatar belakang sarjana, yang berprofesi sebagai pedagang buah. Muhammad Bouazizi melakukan aksi nekadnya dalam keadaan frustasi yang mendalam atas sikap aparat yang telah merampas dagangan yang merupakan mata pencahariannya dan tidak kunjung dikembalikan barang dagangannya tersebut. Aksi nekad itu sebagai respon dan protes keras terhadap perilaku sewenang-wenang dan tidak
11 Ahmad Sahide, Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik Dan Harapan) (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017), 136.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 169
berkeadilan yang dilakukan oleh aparat dan pemerintah lokal di bawah rezim otoriter Zaenal Abidin bin Ali.
Muhammad   Bouazizi   bukan   seorang   ideolog,   bukan   juga   pemimpin   gerakan ataupun orator ulung yang hendak membakar diri demi sebuah cita-cita agung. Aksi yang ia   lakukan   diyakini   sebagai   reaksi   individual   atas   keadaan   yang   dialami   oleh   dirinya sendiri.   Namun,   ternyata   aksi   nekatnya   telah   menggantikan   tugas-tugas   yang   gagal dilakukan oleh para ideolog, para pemimpin gerakan, dan para orator di negara-negara Arab   selama   ini.   Selama   sekitar   empat   dekade   ini,   semua   ideolog   besar,   pemimpin- pemimpin gerakan dan para orator oposan yang muncul di hampir seluruh negara Arab dengan berbagai latar belakang spektrum ideologi   dan   agendanya,   telah   gagal   melakukan   perubahan   terhadap   kondisi   politik represif, monopoli ekonomi di sekitar penguasa, ketimpangan ekonomi di masyarakat dan ketidakdilan sosial. 12
Bukan tanpa alasan mereka tidak berhasil melakukan perubahan, dilihat dari sikap pemimpin yang otoriter, yang menghalalkan segala cara untuk menghentikan para oposisi yang bergerak sebagai bentuk pertahanan diri atas kekuasaan yang tidak ingin dilepaskan. Pemimpin   ben  Ali,   selalu   mengawasi   setiap   gerakan   yang   dilakukan   oleh   para   aktor intelektual   tersebut,   bahkan   partai   Islampun   dibubarkan   sebagai   bentuk   kewaspadaan terhadap mereka yang ingin melengserkannya dari kursi kekuasaannya.
Akhirnya, Muhammd Bouazizi berhasil melakukan tugas besar menjatuhkan rezim otoriter   yang   telah   berkuasa   cukup   lama   di   negaranya,   Tunisia.  Aksi   bakar   diri   ( Self Immolation) Bouazizi mendapat respon yang sangat luas melalui pemberitaan media, baik nasional maupun internasional, hal ini diikuti dengan aksi demonstrasi yang menggoncang kekuasaan rezim otoriter Tunisia. Aksi bakar diri Bouazizi dan demonstrasi besar-besaran yang   terus   berlanjut   dipenjuru   kota   akhirnya   memaksa   rezim   Ben   Ali   mundur   dari kekuasaannya   yang   selama   ini   dibangun   di   atas   tangan   besi. 13 Bouazizi   telah   berhasil meruntuhkan   mitos   kegagalan   dalam   menjatuhkan   rezim-rezim   diktator,   kematiannya justru telah menepis ketakutan dan menyulut keberanian rakyat untuk melawan penguasa- penguasa diktator yang telah lalim dan menindas mereka.
Tumbangnya   rezim   Bin  Ali,   Tunisia,   berdampak   domino   kepada   negara-negara tetangganya.   Seperti   tumbangnya   rezim   Husni   Mubarok,   Mesir.   Hal   ini   dikarenakan negara-negara  Arab   secara   umum   memiliki   problem   yang   sama:   ekonomi,   sosial,   dan politik. 14 Maka fenomena Arab Spring terus berlanjut dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Di sebagaian besar negara-negara Arab, rakyat dipimpin oleh rezim-rezim yang   otoriter,   tertutup   dan   anti   kritik.   Rezim-rezim   tersebut   sebagian   besar   berkuasa selama puluhan tahun, mulai dari Zainal Abidin Bin Ali di Tunisia, Husni Mubarok di
12 Ibnu Burdah, Islam Kontemporer : Revolusi Dan Demokrasi , 1st ed. (Malang: Intrans Publishing, 2014), 27–28.
13 Ahmad Sahide and other, “The Arab Spring : Membaca Kronologi Dan Faktor Penyebabnya,” Jurnal Hubungan International 4, no. 2 (2015): 20–22.
14 “Roboh Seperti Teori Domino,” accessed June 29, 2022, https://internasional.kompas.com/read/2011/01/23/06532377/Roboh.seperti.Teori.Domino.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 170
Mesir, Ali Abdullah Saleh di Yaman, Basar Asad di Suriah. 15 Begitu juga dengan yang terjadi di Libya, Muammar Kaddafy yang lebih dikenal dengan Kaddafy, telah berkuasa selama 42 tahun sebelum akhirnya jatuh dari kekuasaannya dengan kematian yangtragis.
Mungkin   sudah   menjadi   takdir   sejarah   bahwa   perubahan-perubahan   politik   di negara-negara   Arab   harus   ditempuh   dengan   jalan   paksa,   “revolusi”.   Rakyat   telah menentukan sikapnya untuk membebaskan diri dari rezim-zerim otoriter represif. Menurut Al-Jabiry, kebebasan berfikir, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memilih dan mendirikan   partai   sudah   menjadi ijma’  (kesepakatan)  masyarakat Arab  sejak  beberapa dekade   yang   lalu.   Namun,   kekuasaan   telah   membuat   para   pemimpin   mereka melupakannya. 16 Perjalanan demokratisasi di negara-negara Arab memiliki catatan-catatan yang memprihatinkan. Proses tersebut telah menuntut sebuah pengorbanan yang sangat mahal, hal yang paling jelas di depan mata adalah banyaknya nyawa yang berjatuhan. Beberapa tahun proses perubahan di dunia Arab diperkirakan telah merenggut puluhan ribu   nyawa   manusia   baik   itu   rezim   dan   anasirnya,   pejuang   perubahan,   rakyat   biasa, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Sehingga menjadi sangat ironis, karena tujuan penting terbentuknya masyarakat dan negara “yang dicita-citakan” adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak bangsanya, bukan justru sebaliknya. Tidak hanya itu saja, kehancuran infrastruktur fisik dan sosial hasil pembangunan dalam waktu yang lama juga terjadi, sehingga yang tidak kalah penting adalah bahwa hancurnya sendi-sendi sosial dan kembali menguatnya sentimen kesukuan yang selama ini dijaga. 17
Pasca jatuhnya rezim-rezim otoriter di beberapa negara Arab, mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman, stabilitas keamanan tidak dapat dipulihkan langsung, sehingga hal ini berdampak negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kebebasan yang tercipta   sebab   proses   demokratisasi   yang   sedang   berlangsung   ternyata   menimbulkan masalah baru, kontestasi kesukuan dan sekte semakin mengemuka dan menguat. Masing- masing suku dan sekte memperebutkan kemenangan, satu sama lain ingin menang sendiri dengan berbagai cara, bahkan terkadang dengan cara-cara yang tidak bertanggungjawab. Kelompok-kelompok   yang   sebelumnya   menolak   demokrasi,   justru   ikut   menggunakan kebebasan tersebut untuk keberhasilan agenda-agenda mereka, bahkan seringkali mereka justru lebih agresif dan lantang bersuara, sehingga sektarianisme menjadi masalah dan tantangan demokrasi pasca Arab Spring di Timur Tengah.
Perjuangan masyarakat Tunisia untuk mendapatkan kembali hak berpolitik dengan berlandaskan pada Islam yang didalamnya terdapat sistem-sistem Demokrasi, melalui jalan yang sangat terjal dan panjang. Meski demikian, masyarakat Tunisia membuktikan bahwa, mereka bisa bergerak dan meruntukan kekuasaan yang dimiliki pemerintah yang hanya memikirkan diri sendiri, zalim kepada masyarakat kecil, menganiaya mereka yang tidak menuruti kemauan pemerintah, dan menghilangkan hak-hak masyarakat kecil.
15 Machmudi Yon, Riyan Hidayat, and Elia Agustina, Sejarah Timur Tengah Kontemporer ; Kepemimpinan Di Arab Saudi Dan Libya , 1st ed. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), 2016), 68–69.
16 Burdah, Islam Kontemporer : Revolusi Dan Demokrasi , 28.
17 Ibid., 21–22.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 171

## B. Demokrasi di Tunisia
Alam   demokrasi   di   negara-negara   Arab   masih   layu,   masing-masing   sedang menghadapi masalahnya sendiri. Namun proses dan progres terus diupayakan di beberapa negara, dalam hal ini khususnya Tunisia. Tunisia menjadi asa bagi negara-negara Islam di Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan panjang. Tunisia, memimpin dalam hal menuju demokrasi, meski harus memulai kembali membangun sistem dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.
Sejak Arab Spring 2010 bergulir, belum nampak tanda-tanda yang memberikan tumbuh suburnya demokrasi secara substantif. Namun Tunisia menjadi sebuah pengecualian, dari Tunisia   di   mulai   gelombang   besar   Arab   Spring   sebagai   simbol   jatuhnya   rezim-rezim otoriter dan dari Tunisia pula, harapan untuk bangkit dan menuju alam demokrasi itu di mulai. Setelah jatuhnya rezim bin Ali, Tunisia telah berhasil melangsungkan pemilu sacara damai dan kontestasi politik di antara partai-partai yang ada berlansung kompetitif. Tidak ada   monopoli   kekuasaan   pada   individu,   dan   partai-partai   politik   bersaing   untuk mendapatkan simpati publik, bahkan berbeda dan lebih maju dari negara-negara Timur Tengah lainnya. Di Tunisia kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam ranah politik praktis.
Sebelum   terjadi  Arab   Spring,   Tunisia   mengadopsi   demokrasi electoral,   presiden dipilih melalui mekanisme pemilu dengan masa jabatan lima tahun. Akan tetapi setiap kali pemilu  Zainal Abidin  bin  Ali  kerap  terpilih   sebagai   presiden,   hal   ini  tidak   lepas   dari dukungan   partai Constitutional   Democratic   Party  yang   menguasai   lebih   80%   kursi   di parlemen. Kelompok aktivis dan oposisi selalu mendapatkan pengawasan ketat oleh rezim sehingga   tidak   mudah   berkembang,   hal   ini   juga   mengakibatkan   lemahnya   partisipasi publik dalam dinamika sosial politik di Tunisia. Setelah Arab Spring dan bin Ali jatuh, partai-partai   politik   mulai   bermunculan.   Setidaknya   terdapat   empat   partai   yang mendominasi peta politik di tunisia di antaranya An-  Nahdhah,  The Congress For  the Republic,  Ettakatol, dan  Modernist  Democratic Pole  and  Demokratic  Progress Party.  Saat ini an-Nahdah  menjadi  partai  Islam  populer  dan  mendominasi  mayoritas  suara,  yang disusul dengan partai-partai lainnya 18 .
Tunisia terus bangkit dan memperbaiki diri, Januari 2014 Majelis Nasional Tunisia menyetujui konstitusi baru negara. Pengesahan konstitusi ini merupakan langkah maju untuk   membangun   demokrasi   di   Tunisia   setelah   tiga   tahun   jatuhnya   rezim   bin   Ali. Konstitusi   baru   tersebut   dianggap   sebagai   impian   rakyat   Tunisia,   bukti   kebangkitan revolusi   dan   akan   menciptakan   bangsa   sipil   demokratik.   Persetujuan   konstitusi   dan kemajuan membuat Tunisia kontras dengan kondisi negara-negara lain di kawasan yang sedang mengalami transisi pasca-Arab Spring. Libya, Mesir, Suriah dan Yaman masih terus bergulat   dengan   konflik   internalnya   masing-masing   setelah   revolusi   2011.   Pengesahan konstitusi baru tersebut membuat Tunisia menjadi negara paling prograsif di kawasan Arab   Spring.   Konstitusi   berisi   tetang   jaminan   kesamaan   hak   bagi   pria   dan   wanita,
18 Muhammad Fakhry Ghafur, “Agama Dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir, Dan Libya,” Jurnal Penelitian Politik 11, no. 2 (2016): 89.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 172
menuntut   negara   mengatasi   masalah   korupsi,   pembagian   kekuasaan   eksekutif   antara perdana menteri dan presiden. 19
Tunisia adalah harapan dan inspirasi bagi negara-negara muslim di Timur  Tengah untuk   segera   kembali   berbenah   dan   bangkit   dari   keterpurukan,   konflik   sektarian berkepanjangan, dan perang saudara. Demokrasi memang membutuhkan waktu untuk tumbuh dengan baik di Timur Tengah. Demokrasi Barat yang dikarakteristikkan dengan adanya   pemisahan   kekuasaan,   pemilu   yang   bebas,   kebebasan   warga   sipil,   hukum, penghargaan   hak   asasi   manusia,   kebebasan   berpendapat,   dan   toleransi   beragama, merupakan nilai yang sepenuhnya baru bagi negara-negara di Timur Tengah. Menerapkan demokrasi   secara   penuh   merupakan   prosesi   kompleks,   apa   lagi   bagi   Timur   Tengah demokrasi merupakan konsep yang masih abstrak. 20 Meskipun bukan hal mudah, Timur Tengah sedang dalam proses menuju pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya.   Tunisia   telah   berupaya   membuktikannya   dengan   berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik, memberikan kebebasan berpendapat, memberikan kebebasan kepada yang berbeda keyakinan dan menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan hal itu dapat dilihat bahwa konsep demokrasi pada Negara Tunisia merupakan suatu upaya yang terus digalakkan. Namun demikian terdapat prinsip agama Islam yang dianut oleh negara tersebut. Kita dapat melihat kembali sejauh apa hubungan demokrasi   yang   dari   barat   dengan   prinsip   ajaran   Islam   yang   dianut   oleh   mayoritas masyarakat negara Tunisia. Keduanya terpatri dalam satu sistem negara yang lain sisi dari barat   dan   sisi   yang   lain   yang   Islam.   Muhammad   Lili   Nur  Aulia   (Sekretaris   Institute indonesia) mengatakan bahwa terdapat dinamika partai politik sejak tahun 2011 yang terus memanas ketika terlibatnya partai poitik Ennahda  penganut Islam moderat yang terus dilawan oleh kelompok sekuler. 21 Perlawanan kelompok sekuler tersebut dengan alasan ingin menyelamatkan Tunisia dari politik Islam. Bahkan menurut Gannouchi bahwa yang menghambat pertumbuhan demokrasi Tunisia adalah ketika masyarakat terbelah karena warna   ideologis,   antara   kelompok   Islamis     dan   sekuler,   antara   pro   Revolusi   dan   anti revolusi. Kondisi tersebut menjadi masalah yang sangat kompleks dalam dinamika politik Tunisia.

## PENUTUP
Perjalanan   panjang   masyarakat   Tunisia,   dalam   menggapai   kemerdekaan   atas penjajahan   pemerintah   Tunisia   sendiri   merupakan   jalan   yang   tidak   mudah,   terjal   dan tajam. Banyak yang menjadi korban atas, nama revolusi. Baik secara fisik maupun psikis. Meski demikian perjuangan yang dilakukan tidak hanya atas nama agama akan tetapi,
19 Zaky Al Hamzah, “Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia,” last modified 2014, accessed April 22, 2019, https://www.republika.co.id/berita/koran/newsupdate/14/01/27/n02b9d-konstitusi-sejarah-barutunisia.
20 Shafira Elnanda Yasmine, “Arab Spring : Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah,” Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik 28, no. 2 (2016): 10–11.
21 Muhammad Lili Nur Aulia, “Pelajaran Besar Dari Tunisia Untuk Demokrasi,” last modified 2020, https://www.republika.co.id/berita/qewkxz412/pelajaran-besar-dari-tunisia-untuk-demokrasi.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204 | 173
kemanusiaan manusia yang dipertaruhkan, hak-hak juga kewajiban yang diinginkan oleh masyarakat Tunisia, yang menjadi motor penggerak mereka dalam perjalanan menggapai pemerintahan yang demokrasi. Tentu saja, hal ini membutuhkan tumbal dalam perjalanan panjang demokrasi Negara Tunisia.
Kompleksitas proses dan dinamika perjalanan demokrasi di Timur Tengah bukan menjadi   alasan   untuk   meragukan   kompatibilitas   Islam   dan   demokrasi.   Islam   sebagai agama,   secara   nilai   dan   ajaran   pada   dasarnya   selaras   memperjuangkan   nilai-nilai kebebasan, persamaan, hak asasi manusia, keadilan dan kemanusiaan. Sikap skeptis Barat yang meragukan kompetibilitas Islam dan demokrasi adalah hal yang wajar bila melihat fenomena dan perkembangan baru dunia Arab yang gagal dalam transisi ke demokrasi. Keraguan tersebut tidak saja datang dari Barat, perkembangan pemikiran politik Islam juga melahirkan minimal dua pemikiran terkait kompatibilitas Islam dan demokrasi: mereka yang menolak demokrasi dan menerima demokrasi.
Meski di beberapa negara Timur Tengah proses demokratisasi masih berada dalam ketidakpastian, namun tidak dengan Tunisia. Tunisia justru menjadi asa bagi negara-negara Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan. Tunisia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengangkat seorang pemimpin secara demokratis. Demokrasi Tunisia   semakin   membaik   dengan   diresmikannya   konstitusi   baru   yang   memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga Tunisia menjadi pionir feminisme di Timur Tengah. Walaupun tidak bisa kita bandingkan dengan konteks pemerintahan Islam lainnya   tapi   Tunisia   menjadi   sistem   yang   terus   bangkit   untuk   memperbaharui keterpurukan demokrasi dengan melepas pengaruh ideologi yang sekuler, terlalu kanan, maupun sistem monarki. Oleh karena itu, dinamika politik sistem negara menjadi masa transisi   apakah   akan   menuju   kehancuran   ataukah   jutru   menuju   pada   kedewasaan demokrasi, dengan demikian masih terdapat optimisme dalam penerapan demokrasi Islam dalam sistem pemerintahan Tunisia di tengah segala bentuk dinamika yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Masykuri, and Wahid Wahab. Demokrasi Di Persimpangan Makna : Respons Intelektual   Muslim   Indonesia   Terhadap   Konsep   Demokrasi   (1966-1993).   1st   ed. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999.
Adib, Muhammad, and Nur Qomari. “Arus Baru Politik Islam : Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi.” Maqashid 1, no. 2 (2008).
Ahmad,   Nazeer.   “The   2011   Arab   Revolution.”   Accessed   January   28,   2013. wwwthehistoryofislam.com.
Al Hamzah, Zaky. “Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia.” Last modified 2014. Accessed April 22,   2019.   https://www.republika.co.id/berita/koran/newsupdate/14/01/27/n02b9d- konstitusi-sejarah-barutunisia.
Aulia,   Muhammad   Lili   Nur.   “Pelajaran   Besar   Dari   Tunisia   Untuk   Demokrasi.”   Last modified   2020.   https://www.republika.co.id/berita/qewkxz412/pelajaran-besar-dari- tunisia-untuk-demokrasi.
Ayoob, Mohammed. The Many Faces of Political Islam Religion and Politics in the Muslim World. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008.
Azra, Azyumardi. Konflik Baru Antar Peradaban : Globaliasi, Radikalisme, & Pluralisme. 1st ed. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Perkasa, 2002. Burdah,   Ibnu. Islam   Kontemporer :   Revolusi   Dan   Demokrasi.   1st   ed.   Malang:   Intrans Publishing, 2014.
Darmawan, Arief Bakhtiar. “Islam Dan Perilaku Politik Di Timur Tengah” (n.d.): Insignia Journal of International Relation.
Denoeux, Guilain. “The Forgotten Swamp : Navigating Political Islam.” Middle East Policy IX, no. 2 (2022).
Ghafur, Muhammad Fakhry. “Agama Dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir, Dan Libya.” Jurnal Penelitian Politik 11, no. 2 (2016). Mutakin, Ali. “ISLAM DAN DEMOKRASI : Kajian Fiqih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan.” Jurnal Al- Ashriyyah (2019).
Roy, Oliver. The Failure of Political Islam. Massacusset: Harvard University Press, 1994.
Sahide,   Ahmad. Gejolak   Politik   Timur   Tengah   (Dinamika,   Konflik   Dan   Harapan). Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017.
Sahide,   Ahmad,   and   other.   “The   Arab   Spring :   Membaca   Kronologi   Dan   Faktor Penyebabnya.” Jurnal Hubungan International 4, no. 2 (2015).
Yasmine,   Shafira   Elnanda.   “Arab   Spring :   Islam   Dalam   Gerakan   Sosial   Dan   Demokrasi Timur Tengah.” Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik 28, no. 2 (2016). Yon, Machmudi, Riyan Hidayat, and Elia Agustina. Sejarah Timur Tengah Kontemporer ; Kepemimpinan   Di   Arab   Saudi   Dan   Libya.   1st   ed.   Jakarta:   Penerbit   Universitas Indonesia (UIPress), 2016.
“Roboh   Seperti   Teori   Domino.”   Accessed   June   29,   2022. https://internasional.kompas.com/read/2011/01/23/06532377/Roboh.seperti.Teori.Domin o.