## PRAKTIK AKUNTANSI DAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ARTHA NUGRAHA GETASAN

## Alexander Alan Pradana
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya WacanaSalatiga e-mail: Alexander11@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  kesusuaian  praktik  akuntansi  dengan  Surat Edaran  OJK Nomor  29  Tahun  2015  dan  mengukur  kemampuan  lembaga  keuangan  mikro  dalam  menyusunan laporan keuangan. Penelitian dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha Getasan. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  langsung  kepada  pengurus  Lembaga Keuangan  Mikro  khususnya  yang  menangani  bagian  keuangan  dan  menyajikan  studi  kasus  siklus akuntansi  di  lembaga  keuangan  mikro.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  praktik  akuntansi  yang dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha Getasan  telah sesuai  dengan  peraturan  yang tercantum  dalam  Surat  Edaran  OJK  Nomor  29  Tahun  2015.  Kemampuan  penyusunan  laporan keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha Getasan masuk dalam kategori cukup.
Kata kunci: Praktik Akuntansi, Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan

## Abstract
This study aims to look at the suitability of accounting practices with OJK Circular Letter Number 29 of 2015 and measure the ability of microfinance institutions in preparing financial statements. The study was conducted at the Artha Nugraha Getasan Microfinance Institute. Data collection techniques are  carried  out  by  way  of  direct  interviews  with  the  administrators  of  the  Microfinance  Institutions, especially those who handle the finance department and present a case study of the accounting cycle in microfinance institutions. The results of this study are accounting practices carried out at the Artha Nugraha Getasan Microfinance Institution in accordance with the regulations listed in the OJK Circular Letter  Number  29  Year  2015.  The  ability  to  prepare  financial  reports  at  the  Artha  Nugraha  Getasan Microfinance Institution is included in the sufficient category.
Keywords : accounting practices, ability of microfinance institutions in preparing financial statements

## 1.  Pendahuluan
Kieso  (2008)  mengartikan  akuntansi  sebagai  kegiatan  pengidentifikasian,  pencatatan dan pengkomunikasian informasi akuntansi dari entitas terhadap pihak yang berkpenentingan. Halim (2012) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi  ekonomi  (keuangan)  dari  suatu  entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan. Dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa fungsi dari akuntansi adalah informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.
Secara garis besar akuntansi terbagi menjadi tiga aktivitas utama, pertama identifikasi, yaitu  pengklasifikasian  transaksi-transaksi  yang  terjadi  pada  perusahaan  untuk  dicatat sebagai akun didalam jurnal. Kedua, aktivitas pencatatan, yaitu mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang telah diidentifikasi kedalam jurnal. Ketiga adalah aktivitas komunikasi, yaitu penyampaian informasi akuntansi berupa laporan keuangan kepada pemangku kebijakan.
Penelitian  ini  ingin  menggambarkan  praktik  akuntansi  yang  dilakukan  di  Lembaga Keuangan Mikro. Hal yang menjadi sorotan dalam  penelitian ini adalah cara mereka dalam melakukan pencatatan dan pengakuan dari setiap tranksaksi yang terjadi. Pencatatan yang baik dan benar tercantum pada SEOJK No. 29 Tahun 2015,  didalam surat  edaran tersebut dituliskan  beberapa  ilustrasi  penjurnalan  dari  tranksaksi  yang  terjadi  di  lembaga  keuangan mikro.
Peters (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab (responsibilitas). Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak eksternal organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada  tingkat  makro  organisasi  yang  menekankan  pada  aspek  sosiologi  organisasi  dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan  tanggung  jawab  lebih  mengarah  pada  level  individual  sebagai  keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar  etika  yang  telah  ditetapkan  sebagai  aturan  dan  melaksanakan  pekerjaan  dengan benar  sesuai  dengan  pelatihan  yang  telah  diterimanya.  Sehingga,  akuntabilitas  dapat dimaknai  sebagai  konsep  yang  menjelaskan  bagaimana  sebuah  organisasi  mampu memberikan  penjelasan  atas  tindakan  yang  mereka  lakukan  kepada  pihak-pihak  yang memiliki  kewenangan  secara  politik  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  evaluasi  terhadap organisasi tersebut.
Aman,  Al-Shbail,  dan  Mohammed  (2013)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  memiliki sejumlah dimensi, di antaranya transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab,  dan  responsivitas. Pertama, transparansi  yang  merujuk  pada  kemudahan  akses untuk  mendapat  informasi  terkait  dengan  fungsi  dan  kinerja  dari  organisasi. Kedua, pertanggungjawaban  yang  merujuk  pada  praktik  untuk  memastikan  individu  dan  atau organisasi  bertanggung  jawab  atas  tindakan  dan  aktivitasnya,  memberikan  hukuman  pada tindakan  yang  salah  dan  memberikan  penghargaan  atas  kinerja  yang  baik. Ketiga adalah pengendalian,  yang  merujuk  pada  situasi  bahwa  organisasi  melakukan  secara  tepat  apa yang  menjadi  perintah  utamanya. Keempat adalah  tanggung  jawab,  yang  merujuk  pada organisasi  hendaknya  dibatasi  oleh  aturan  hukum  yang  berlaku. Kelima, adalah responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan  substantif  para  pemangku  kepentingan  yang  bentuknya  berupa  artikulasi permintaan  dan  kebutuhan.  Kelima  dimensi  inilah  yang  membantu  mengukur  sejauh  mana sebuah organisasi pada sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya.
Lembaga  Keuangan  Mikro  atau  biasa  disebut  LKM  menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  adalah  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  untuk  pengembangan  usaha  khususnya dalam  skala  kecil  atau  mikro  dengan  memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat  dan anggota,  pengelolaan  simpanan,  serta  memberikan  konsultasi  terkait  usaha,  dalam  hal  ini konsultasi  dilakukan  untuk  tidak  mencari  keuntungan  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2015). Lembaga  Keuangan  Mikro  pada  awalnya  terbentuk  oleh  Kelompok  Swadaya  Masyarakat dengan sebutan Lembaga Perkreditan Kecil atau dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (Rudjito,  2003).  Kegiatan  operasional  LKM  tidak  lepas  dari  praktik  akuntansi  karena  di
dalamnya ada perputaran uang (cashflow) dari tranksaksi-tranksaksi baik melalui simpanan atau pinjaman.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  menjadi landasan  hukum yang kuat untuk operasional LKM. Undang-undang tersebut menjadi dasar legalisasi  Lembaga  Keuangan  Mikro  mengingat  bahwa  ada  beberapa  LKM  yang  belum berbadan  hukum dan memiliki ijin usaha. Setelah mendapatkan izin usaha, LKM diwajibkan untuk  menyerahkan  laporan  keuangan  kepada  OJK  4  bulan  sekali.  Maka  dari  itu,  dalam kegiatan  operasionalnya  LKM  harus  melakukan  praktik  akuntansi  secara  baik  dan  benar agar  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  berkualitas,  hal  tersebut  tercantum  dalam  Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro. Praktik  akuntansi  yang  dimaksudkan  adalah  melakukan  pencatatan  dan  pengakuan akuntansi sesuai standar yang ditetapkan guna penyusunan laporan keuangan.
Pada  25-26  Oktober  2018,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  bekerjasama  dengan Otoritas  Jasa  Keuangan  mengadakan  Rapat  Koordinasi  Pengembangan  Bisnis  Lembaga Keuangan  Mikro  bertempat  di  Hotel  Syariah  Solo.  Rapat  tersebut  diselenggarakan  untuk membahas  perkembangan  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  LKM.  Pembicara  Otoritas  Jasa Keuangan menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh LKM yaitu sumber daya  manusia  (SDM)  dan  manajerial  yang  masih  apa  adanya,  khususnya  dalam  hal akntansi.
Melihat fenomena tersebut, ada beberapa hal yang menarik yaitu praktik akuntansi dan kemampuan  penyusunan  laporan  keuangan  LKM.  Pemerintah  dan  OJK  mengharapkan bahwa  LKM  mampu  melakukan  pencatatan  di  setiap  tranksaksi  dengan  baik  dan  sesuai standar, hal ini dikarenakan LKM dituntut untuk memberikan laporan keuangan kepada OJK. Selain itu, LKM juga diharapkan mampu memanfaatkan keberadaan mereka untuk mengikis angka  kemiskinan  dengan  meningkatkan  usaha  berskala  mikro.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  melihat  praktik  akuntansi  dan  kemampuan  Lembaga  Keuangan  Mikro  dalam menyusunan  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat kepada  pelaku  usaha,  yaitu  Lembaga  Keuangan  Mikro  untuk  menjadi  bahan  evaluasi kekurangan  dan  kelebihan  yang  ada  pada  LKM  tersebut,  khususnya  dalam  praktik akuntansi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bermanfaat  untuk  pemangku  kebijakan,  yaitu pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang harus dilakukan.

## 2.  Metode
Berisi Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan fenomena  apa  yang  terjadi  di  lapangan.  Penelitian  dilakukan  di  Lembaga  Keuangan  Mikro Artha  Nugraha  Getasan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara langsung kepada  pengelola  Lembaga  Keuangan  Mikro  khususnya  yang  menangani  bagian keuangan  dan  menyajikan  studi  kasus  siklus  akuntansi  di  lembaga  keuangan  mikro. Wawancara  dilakukan  untuk  mengetahui  praktik  akuntansi  secara  riil  yang  terjadi  pada Lembaga  Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha.  Praktik  akuntansi  yang  dimaksudkan  adalah kegiatan operasional, pencatatan, penyusunan, dan pelaporan laporan keuangan di lembaga keuangan  mikro.  Studi  kasus  ditujukan  untuk  mengukur  kemampuan  pengelola  Lembaga Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha  dalam  menyusun  laporan  keuangan.  Studi  kasus  disajikan dalam  bentuk  tranksaksi  yang  umumnya  terjadi  di  lembaga  keuangan  mikro  dan  pengelola diminta untuk mencatat jurnal hingga menyusun laporan keuangan.
Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  objek  penelitian,  sedangkan data  sekunder  merupakan  data  yang  dapat  diperoleh  dari  pihak  ketiga.  Data  primer  dalam penelitian ini meliputi profil Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha, kegiatan operasional LKM,  pencatatan,  penyusunan,  dan  pelaporan  laporan  keuangan.  Selain  itu,  data  untuk mengetahui  kemampuan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  di  LKM,  akan  disajikan kasus/soal terkait siklus akuntansi yang diberikan  kepada pengelola LKM. Studi kasus yang disajikan berlandaskan pada SEOJK No 29 tahun 2015 dan diharapkan mampu memenuhi kriteria utama yang menjadi dasar mengukur kemampuan menyusun laporan keuangan.
Setelah  data  diperoleh,  selanjutnya  adalah  melakukan  pengolahan  data.  Pengolahan data  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan.  Pertama,  mengidentifikasi  data  yang  sesuai dengan kebutuhan penelitian, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan topik penelitian.  Kedua,  melakukan  pemisahan  data  dari  setiap  LKM,  yang  bertujuan  untuk mempermudah  proses  pengolahan  data.  Ketiga  adalah  melakukan  koreksi  pada  kuisioner yang  telah  dikerjakan  dan  output  yang  dihasilkan  berupa  nilai.  Penilaian  dilakukan  dengan beberapa  tahapan,  untuk  setiap  tanggal  jurnal  umum  diberi  1  poin.  Kemudian,  untuk  buku besar,  dinilai  berdasarkan  saldo  akhir  per  akun  dan  diberi  poin  1  untuk  setiap  saldo  yang benar.  Selanjutnya  laporan  posisi  keuangan,  penilaian  berdasarkan  jumlah  aset,  liabilitas, ekuitas, dan liabilitas & ekuitas. Apabila jumlah dari setiap akun benar, maka diberikan satu poin. Terakhir adalah kinerja keuangan, penilaian diberikan dengan cara melihat jumlah dari pendapatan,  beban,  SHU  operasional,  dan  SHU  tahun  berjalan.  Setiap  akun  yang  benar akan  diberikan  1  poin.  Total  poin  yang  diperoleh  apabila  benar  semua  adalah  38  poin, sehingga penilaian menggunakan rumus :
Berikut klasifikasi nilai : 95-100 = Sangat Baik 80-95 = Baik
70-80 = Cukup 60-70 = Kurang <60 = Sangat Kurang

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Hasil Lembaga keuangan mikro pada umumnya melakukan kegiatan operasional untuk menjalankan  usahanya,  layaknya  perusahaan  manufaktur.  Kegiatan  operasional  yang dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  mikro  adalah  pemberian  pinjaman,  simpanan,  dan  jasa konsultasi  kepada  masyarakat  yang  akan  melakukan  bisnis  atau  usaha.  Setiap  kegiatan operasional  memiliki  tahapan  dan  regulasi  yang  telah  disepakati  oleh  anggota  lembaga keuangan  mikro,  namun  masih  disesuaikan  dengan  peraturan  perkoperasian.  Tahap  awal pemberian pinjaman yang terjadi di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha adalah calon debitur  yang  melakukan  pendaftaran  di  bagian teller .  Pada  tahap  ini,  calon  debitur  diminta untuk memberitahukan keperluannya dan dimintai data diri. Setelah data diri dan keperluan calon debitur disampaikan, teller meminta agunan kepada calon debitur berupa Buku Pemilik Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  atau  sertifikat  tanah  atas  nama  yang  bersangkutan.  Setelah semua itu diberikan oleh calon debitur, teller akan memberitahukan bagian unit kredit untuk dilakukan pengecekan agunan. Pengecekan agunan ini dilakukan dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon debitur dan mencari informasi terkait dari tetangga sekitar. Pengecekan yang  dilakukan  meliputi melihat kondisi fisik kendaraan,  melihat kondisi  ekonomi  dari calon debitur,  dan  melihat  kondisi  bentuk  riil  dari  bangunan  yang  tertera  pada  sertifikat  tanah. Setelah  semua  itu  selesai  dilakukan  dan  telah  sesuai  dengan  kriteria,  unit  kredit  akan menyerahkan  laporan  kepada  sekretaris  LKM  Artha  Nugraha  untuk  mendapatkan persetujuan. Apabila jumlah pinjaman kurang dari Rp. 10.000.000 maka sekretaris lembaga diperkenankan untuk memberi persetujuan, namun apabila besar jumlah pinjaman lebih dari Rp.  10.000.000  maka  yang  berhak  memberikan  persetujuan  adalah  ketua  lembaga keuangan mikro. Tahap akhir setelah semua sudah disetujui adalah pencairan dana sebesar yang dibutuhkan debitur dan diberikan kepada yang bersangkutan secara langsung.
a.  Pencatatan, Penyusunan, dan Pelaporan Laporan Keuangan
Lembaga  keuangan  mikro  merupakan  lembaga  yang  bersifat  publik,  artinya  dalam kegiatan usahanya melibatkan dana dari masyarakat luas, maka dari itu, menyusun laporan keuangan merupakan kewajiban dari setiap lembaga keuangan mikro untuk mempertanggungjawabkan  semua  kegiatan  yang  terjadi.  Laporan  keuangan  yang  disusun harus  bersifat  relevan,  dapat  diandalkan,  tepat  waktu,  dan  mudah  dipahami.  Acuan  yang digunakan  untuk  menyusun  laporan  keuangan  lembaga  keuangan  mikro  adalah  Surat
Edaran  OJK  No.  29  Tahun  2015  tentang  Laporan  Keuangan  Lembaga  Keuangan  Mikro. Surat  edaran  tersebut  berisikan  penjelasan  dalam  melakukan  pencatatan  ataupun penjurnalan  dan  format  laporan  keuangan  yang  harus  disusun.  Pencatatan  yang  dilakukan oleh  lembaga  keuangan  mikro  pada  dasarnya  menggunakan  basis  akrual,  yaitu  ketika  ada tranksaksi,  pencatatan  langsung  dilakukan.  Namun,  dalam  kondisi  tertentu  lembaga keuangan  mikro  melakukan  pencatatan  dengan  basis  kas,  yaitu  pendapatan  dan  beban diakui  ketika  kas  diterima  atau  ketika  kas  keluar.  Surat  edaran  juga  menjelaskan  bahwa laporan  keuangan  dilaporkan  kepada  OJK  setiap  4  bulan  sekali,  yaitu  tanggal  30  April,  31 Agustus, dan 31 Desember.
Dimensi  akuntabilitas  yang  pertama,  yaitu transparansi merujuk  pada  kemudahan akses informasi atas kinerja mereka. Informasi atas kinerja dari suatu organisasi atau entitas dapat diperoleh dengan menyusun laporan keuangan. Dalam kasus ini, dimensi transparansi telah  dipenuhi  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha,  karena  mereka  telah menyusun laporan keuangan. Berkaitan dengan akses informasi, Lembaga Keuangan Mikro Artha  Nugraha  juga  memberikan  akses  kepada  pihak  luar  untuk  melihat  laporan  keuangan yang mereka susun, yaitu dengan cara datang langsung ke kantor atau melalui Otoritas Jasa Keuangan.
Dimensi  yang  kedua,  yaitu pertanggungjawaban merujuk  pada  konsekuensi  yang diterima apabila terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan aturan yang berlaku.  Lembaga keuangan mikro dituntut oleh OJK untuk melaporkan laporan keuangan setiap empat bulan sekali,  dalam  kasus  ini  LKM  Artha  Nugraha  telah  sesuai  dengan  dimensi pertanggungjawaban  karena  tidak  pernah  mengalami  keterlambatan  dalam  melaporkan, apabila hal tersebut terjadi, mereka siap untuk menerima konsekuensi yang akan diberikan oleh OJK, yaitu teguran maupun sanksi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan perkataan dari sekretaris LKM Artha Nugraha :
“Kami  belum  pernah  mengalami  keterlambatan  dalam  hal  melaporkan,  namun  kami juga  siap  untuk  menerima  konsekuensi  apabila  hal  tersebut  terjadi.  Biasanya konsekuensinya  berupa  teguran  beberapa  kali  dari  OJK  dan  apabila  tidak  berubah,  maka akan diberikan konsekuensi ya ng lebih berat.”
b.  Aset
Akun  kas  di  LKM  Artha  Nugraha  dicatat  ketika  ada  kas  yang  diterima  maupun dikeluarkan  untuk  keperluan  tranksaksi.  Pada  saat  kas  dikeluarkan  untuk  tranksaksi peminjaman,  pencatatan  yang  dilakukan  sebesar  nilai  yang  dipinjam  tanpa  dikurangi  biaya administrasi  yang  berlaku.  Sebagai  contoh,  debitur  A  melakukan  pinjaman  sebesar  Rp 10.000  dan  dikenakan  biaya  administrasi  4%  yaitu  Rp  400,  maka  pecatatannya  adalah pinjaman yang diberikan (debit) Rp 10.000 pada kas (kredit) sebesar 10.000.
Aset tidak lancar yang dimiliki Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha antara lain 5 unit  kendaraan,  2  unit  komputer,  bangunan  dalam  kondisi  sewa  atau  kontrak,  meja,  kursi, dan  lain-lain.  Metode  yang  digunakan  untuk  menghitung  penyusutan  adalah  metode  garis lurus.  Pencatatan  dan  pengakuan  untuk  pembelian  &  penjualan  ATI  yaitu  pada  saat  terjadi tranksaksi sebesar nilai  nominal. Sedangkan pencatatan dan pengakuan untuk penyusutan dilakukan  setiap  bulan  sebesar  hasil  dari  perhitungan  metode  garis  lurus.  Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha hanya mengakui penyusutan untuk beberapa aset tetap dan inventaris, yaitu kendaraan, bangunan, dan komputer. Aset tetap dan inventaris lain seperti meja,  kursi,  dan  lain-lain  tidak  mereka  akui,  karena  mereka  beranggapan  bahwa  barang tersebut merupakan aset pendukung untuk kegiatan operasional.
Pencatatan dan pengakuan aset lancar dan aset tidak lancar telah dilaksanakan sesuai dengan  prosedur  yang  ada  dalam  Surat  Edaran  OJK  Nomor  29  Tahun  2015.  Namun,  ada sedikit  perbedaan  pada  pencatatan  atas  penyusutan  ATI,  dalam  SEOJK  Nomor  29  Tahun 2015 tertulis bahwa pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat akhir tahun, namun di LKM  Artha  Nugraha  pencatatan  atas  penyusutan  dilakukan  setiap  bulan.  Alasan  yang mendasari  adalah  agar  beban  penyusutan  tidak  terlalu  besar  di  setiap  pelaporannya. Penjelasan  tersebut  dikatakan  oleh  Ibu  Jumi  selaku  akuntan  dari  LKM  Artha  Nugraha, berikut pernyataannya :
“Untuk akun kas, disini dilakukan pencatatan ketika terdapat tranksaksi dan ada uang yang  keluar  maupun  masuk.  Jadi,  ketika  ada  uang  yang  dikeluarkan  maupun  diterima, langsung dilakukan pencatatan, karena sistem disini diberlakukan pencatatan neraca secara harian.  Untuk  aset  tidak  lancar,  kita  mengakui  penyusutan  atas  bangunan  dengan  metode garis lurus. Pencatatan dan pengakuan penyusutan atas ATI dilakukan setiap bulan dengan tujuan agar pembebanannya tidak terlalu besar.”
c.  Liabilitas
Liabilitas terkait kasus utang yang harus dibayar yang muncul akibat simpanan yang telah tutup rekening tetapi belum diambil oleh pemiliknya, LKM Artha Nugraha belum pernah menemui  kasus  seperti  itu,  jadi  mereka  tidak  pernah  melakukan  pencatatan  atas  jurnal Simpanan (debit) dan Utang yang harus dibayarkan (kredit).
Pengakuan dan pencatatan yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha untuk akun liabilitas telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik menurut Surat Edaran OJK Nomor 29 tahun 2015.
d.  Ekuitas
Modal  awal  Lembaga  Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha  berasal  dari  simpanan  pokok dan  simpanan  wajib  dari  setiap  anggota  yang  berjumlah  32  orang,  serta  dana  hibah  yang diberikan dari pemerintah. Simpanan pokok merupakan dana yang diberikan untuk menjadi anggota  di  LKM  Artha  Nugraha.  Jumlah  simpanan  pokok  ditetapkan  sebesar  Rp. 1.000.000/orang.  Simpanan  wajib  merupakan  dana  yang  wajib  di  berikan  setiap  anggota lkm, jumlah simpanan wajib ditetapkan sebesar Rp. 10.000/orang atau lebih dan dibayarkan setiap  bulan.  Dana  hibah  yang  didapat  Lembaga  Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha  berasal dari pemerintah sebesar Rp. 25.000.000 - Rp. 50.000.000. Pencatatan dan pengakuan pada akun ekuitas LKM Artha Nugraha dilaksanakan ketika tranksaksi terjadi dan ada dana yang diterima.
Keterangan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada pada surat edaran OJK karena  dalam  melakukan  pencatatan  dan  pengakuannya  telah  sesuai.  Berikut  pernyataan dari Ibu Jumi selaku akuntan di LKM Artha Nugraha :
“Jadi  simpanan  pokok  merupakan  dana  yang  diberikan  ketika  ada  orang  yang  mau masuk menjadi anggota, jumlah dari simpanan pokok sebesar Rp 1.000.000 dan dibayarkan sekali  ketika  mau  menjadi  anggota.  Sedangkan  simpanan  wajib  merupakan  dana  yang diberikan setiap bulan sebesar Rp 10.000/orang. Pengakuan dan pencatatannya tetap sama yaitu ketika ada tranksaksi dan ada dana yang diterima ;angsung dilakukan penjurna lan.”

## A. Hasil Studi Kasus

## 1.  Kesalahan dan penjelasannya
Jurnal umum dikerjakan secara baik dan benar, semua akun yang terrtulis telah sesuai dengan tranksaksi terkait. Kesalahan diperoleh dari buku besar (lampiran 6), yang pertama adalah  tidak  adanya  buku  besar  atas  akun  kas.  Hasil  studi  kasus  melihatkan  bahwa  buku besar akun kas tidak ada dan saldo yang ada pada laporan posisi keuangan tidak diketahui asalnya  darimana. Kedua, munculnya  buku  besar  untuk  akun  pendapatan  bunga  pinjaman atas  tranksaksi  tanggal  20  Februari  2017  dan  25  Februari  2017,  seharusnya  pada  kedua tanggal  tersebut  buku  besar  yang  dibuat  adalah  pendapatan  operasional  lain. Ketiga, tidak menyusun buku besar atas akun beban penghapusan pinjaman pada tranksaksi tanggal 17 April 2017.
Selanjutnya kesalahan dari laporan posisi keuangan yang pertama adalah jumlah aset, jumlah  aset  yang  seharusnya  adalah  23.740.000,  namun  yang  tertera  adalah  23.840.000. Kedua, berkaitan  dengan  jumlah  liabilitas,  jumlah  liabilitas  seharusnya  19.620.000,  namun yang tertera adalah 19.792.000. Ketiga, kesalahan pada jumlah ekuitas, jumlah ekuitas yang seharusnya  adalah  4.120.000,  namun  yang  tertera  adalah  4.048.000. Keempat ,  kesalahan pada  jumlah  liabilitas  dan  ekuitas,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  kesalahan  jumlah  masing-
masing akun. Jumlah yang seharusnya adalah sama dengan jumlah aset yaitu 23.740.000, sedangkan yang tertera adalah 23.840.000.
Terakhir  adalah  kesalahan  yang  terdapat  pada  laporan  kinerja  keuangan,  yang pertama adalah  jumlah  beban  operasional  yang  berbeda.  Jumlah  yang  seharusnya  adalah 4.020.000,  namun  yang  tertera  adalah  4.092.000. Kedua, kesalahan  pada  akun  SHU operasional,  jumlah  yang  seharusnya  adalah  3.950.000,  namun  yang  tertera  adalah 4.022.000. Ketiga, pada akun SHU tahun berjalan seharusnya berjumlah 5.950.000, namun yang tertera adalah 6.022.000.

## 2.  Penilaian
Dari  kesalahan  yang  dipaparkan  diatas,  maka  total  poin  yang  diperoleh  Lembaga Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha  berjumlah  38  poin.  Terdapat  kesalahan  11  poin,  sehingga poin yang benar adalah 27 poin. Maka dari itu dilakukan perhitungan sebagai berikut :
Nilai yang diperoleh LKM Artha Nugraha adalah 71 dan masuk dalam kategori “cukup”.

## 3.  Pendapatan
Pendapatan operasional yang diperoleh LKM  Artha Nugraha berasal dari pendapatan bunga,  pendapatan  administrasi,  dan  pendapatan  lain.  Pendapatan  bunga  atas  pinjaman diperoleh dari debitur yang melakukan pinjaman. Tarif bunga pinjaman yang berlaku sebesar 2,5%  dari jumlah  uang  yang  dipinjam.  Pendapatan  administrasi  diperoleh  dari  debitur  pada saat  awal  tranksaksi  peminjaman.  Tarif  yang  berlaku  sebesar  4%  dari  jumlah  uang  yang dipinjam. Pendapatan lain salah satunya diperoleh dari keuntungan atas penjualan materai. Pengakuan  dan  pencatatan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha telah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2015. Namun,  LKM  Artha  Nugraha  belum  pernah  melakukan  pencatatan  dan  pengakuan  atas pendapatan non-operasional. Hal ini dikarenakan LKM Artha Nugraha belum pernah menjual aset tetap dan inventaris yang ada.
“Pendapatan  LKM  Artha  Nugraha  diperoleh  dari  pendapatan  bunga,  pendapatan admisnistrasi, pendapatan lain. Pendapatan lain yang dimaksudkan adalah dari keuntungan penjualan  materai,  denda,  keuntungan  dari  buku  tabungan  yang  diberikan  nasabah,  dan jaminan  atas  surat  kepemilikan.  Pencatan  dan  pengakuannya  juga  tetap  sama  yaitu  ketika ada  tranksaksi  dan  ada  uang  yang  diterima  maka  dilakukan  pencatatan.  Sedangkan  untuk pendapatan  non-operasional,  kami  belum  pernah  melakuakn  penjualan  terhadap  ATI, sehingga kami tidak pernah melakukan pencatatn dan pengakuan atas tranksaksi tersebut.”

## 4.  Beban
Tranksaksi yang sering terjadi di LKM Artha Nugraha terkait beban operasional adalah beban  beban  tenaga  kerja,  beban  penyusutan,  dan  beban  iklan.  LKM  Artha  Nugraha membayarkan  gaji  tetap  kepada  setiap  pengurus  yang  bekerja  setiap  bulan,  sehingga pencatatan  dan  pengakuan  atas  beban  gaji  dilakukan  setiap  bulan.  Selain  itu,  LKM  Artha Nugraha  juga  mengakui  adanya  beban  penyusutan  terkait  Aset  tetap  dan  inventaris, pencatatan dan pengakuannya dilakukan setiap bulan sebesar hasil dari perhitungan metode garis lurus. Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha belum pernah melakukan pencatatan atas akun beban non-operasional karena belum pernah melakukan penjualan aset tetap dan inventaris.  Secara  keseluruhan,  LKM  Artha  Nugraha  telah  sesuai  dengan  prosedur  dan pencatatan  atas  beban  yang  tercantum  pada  SEOJK  Nomor  29  Tahun  2015.  Hal  tersebut sesuai dengan perkataan dari Ibu Jumi selaku akuntan di LKM Artha Nugraha :
“Kami  disini  ada  gaji  tetap  yang  biayarkan  oleh  pengurus  setiap  bulannya,  sehingga ketika  ada  hari  dimana  tanggal  pembayaran  gaji,  maka  kami  langsung  melakukan pencatatan.  Sedangkan  untuk  biaya  iklan,  kami  disini  membuat  kalender  sendiri,  sehingga biaya  tersebut  akan  dicatat  kedalam  jurnal  ketika  kalender  terebut  selesai  dibuat  dan  telah kami  bayar.  Sedangkan  untuk  beban  non-operasional,  untuk  saat  ini  belum  dilakukan
pencatatan, karena kami belum mendapati kerugian atas penjualan aset tetap dan inventaris yang kami miliki.”
Dimensi akuntabilitas ketiga, yaitu pengendalian merujuk pada sebuah organisasi telah melakukan  apa  yang  diharapkan  atas  perintah  yang  diterima.  Dalam  kasus  ini,  lembaga keuangan  mikro  diberikan  wewenang  untuk  menjalankan  kegiatan  operasionalnya,  yaitu memberikan  pinjaman  dana,  simpanan  dana,  dan  konsultasi.  LKM  Artha  Nugraha  telah menjalankan  tugas  tersebut  dengan  rincian  kegiatan  operasional  yang  baik,  sehingga  LKM Artha Nugraha telah sesuai dengan dimensi pengendalian.
Dimensi  akuntabilitas  keempat,  yaitu tanggung  jawab merujuk  pada  organisasi melakukan aturan yang berlaku. Dalam kasus ini, praktik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan  lkm  diatur  dalam  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29  Tahun  2015. Paparan  diatas  telah  menunjukkan  bahwa  LKM  Artha  Nugraha  telah  mengikuti  peraturan yang  berlaku,  khususnya  dalam  melakukan  pengakuan  dan  pencatatan  dengan  baik. Artinya, LKM Artha Nugraha telah sesuai dengan dimensi akuntabilitas yang keempat, yaitu tanggung jawab
Dimensi  akuntabilitas  kelima,  yaitu responsivitas merujuk  pada  harapan  substantif pemangku  kepentingan  dalam  bentuk  kebutuhan  dan  permintaan.  Dalam  kasus  ini,  LKM Artha Nugraha telah melakukan praktik akuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan baik,  sehingga  LKM  Artha  Nugraha  telah  memenuhi  dimensi  responsivitas.  Kebutuhan informasi  pemangku  kepentingan  internal  maupun  eksternal  telah  disajikan  dalam  laporan keuangan.

## 4.  Simpulan dan Saran
Lembaga  keuangan  mikro  merupakan  lembaga  yang  bergerak  dibidang microfinance dengan  kegiatan  operasional  peminjaman,  penyimpanan,  dan  jasa  konsultasi  untuk  usaha. Lembaga  keuangan  mikro  dibawahi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  dituntut  untuk menyusun  dan  melaporkan  laporan  keuangan  setiap  4  (empat)  bulan  sekali.  Dasar pencatatan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  LKM  diatur  dalam  Surat  Edaran  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2015.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  objek  Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kasus dalam bentuk soal yang dikerjakan oleh akuntan pada objek tersebut. Penelitian dilakukan  untuk  mengetahui  praktik  akuntansi  dari  segi  kegiatan  operasional,  pencatatan dan  pengakuan  yang  dilakukan  di  Lembaga  Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha  dan kemampuan penyusunan laporan keuangan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang dilakukan Lembaga Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  tertera  pada  Surat Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29  Tahun  2015.  Pencatatan  dan  pengakuan  pada setiap  akun  dilakukan  dengan  waktu  dan  nominal  yang  telah  ditetapkan.  Kemampuan penyusunan  laporan  keuangan  di  Lembaga  Keuangan  Mikro  Artha  Nugraha  masuk  dalam kategori  “cukup”  dengan  output  nilai  71.  LKM  Artha  Nugraha  telah  sesuai  dengan  kelima dimensi teori akuntabilitas, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

## Daftar Pustaka
A.  Aman,  A.  A.-S.  (2013).  Enhancing  Public  Organization  Accountability. International Journal of Conceptions on Management and .
Baskara, I. G. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Jurnal Buletin Studi Ekonomi .
Davis,  J.  H.,  Scoorman,  D.,  &  Donalson,  L.  (1997).  Toward  a  Stewardship  Theory  of Management. Academy of Management Review , 22-47.
Friska Langelo, D. P. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA , 1- 8.
Halim,  A.  d.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  4. Jakarta: Erlangga.
Kieso E. Donald, J. J. (2008). Akuntansi Intermedit Edisi ke-12 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Notohadmojo,  T.  S.  (2014).  Evaluasi  Terhadap  Sistem  Pencatatan  Akuntans  Pada  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. SKRIPSI .
Oesman,  A. W. (2010). Konsep  Entitas  Dalam  Pencatatan  Akuntansi  Kredit  Program  Pada Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Eksis RISET , 1100-1266.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2015).  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29  Tahun 2015.
Peters,  B.  G.  (2010). The  Politics  of  Bureaucracy:  An  Introduction  to  Comparative  Public Administration 6th edition. New York: Routledge.
Pongoh,  M.  (2013).  Analisis  Laporan  Keuangan Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  PT.  Bumi Resources TBK. Jurnal EMBA , 669-679.
Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspekrif Akuntansi. Fokus Ekonomi , 37-46.
Riyadi, S., & Yulianto,  A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Fincancing  To  Deposit  Ratio  (FDR),  dan  Non-Perfoming  Financing  Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Accounting Analysis Journal , 468.
Rudjito.  (2003).  Jurnal  Ekonomi  Rakyat. Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  dalam  Otonomi Daerah Guna Menggerakan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan .
Sohidin.  (2002).  Konsep  Entitas  Dalam  Pencatatan  Akuntansi  Dana  Subsidi  BBM. Media Akuntansi , 51-52.
Steven, R. P. (2001). Perilaku Organisasi edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Indeks.
Wicaksono,  K.  W.  (2015).  Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik. Jurnal  Kebijakan  & Administrasi Publik .