KESIAPAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK
Umi Supraptiningsih Jurusan Syari’ah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, Jln. Pahlawan KM. 04 Pamekasan, email: umi@stainpamekasan.ac.id
Abstrak:
Salah  satu  tugas  pemerintah  untuk  memberikan fasilitas,    baik  secara  fisik  maupun  non  fisik  demi terwujudnya  perlindungan  dan  tumbuh  kembang anak  adalah  dengan  terwujudnya  program pemerintah  Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Hasil penelitian yang  disajikan  dalam  artikel  ini menunjukkan bahwa Pemahaman tentang kabupaten/kota  layak  anak  memberikan  pengertian bahwa  dalam  rangka mewujudkan  strategi pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan adanya komitmen bersama  para stake holder dalam perwujudan  KLA  dan  untuk mengetahui  berbagai  permasalahan  anak yang muncul  beserta  upaya  penyelesaian  yang  tepat. Penganggaran  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah diusulkan kepada Tim Anggaran  yang  terdiri  dari  penganggaran  Fisik, maupun  Non  fisik  sudah  dilaksanakan  akan  tetapi tidak  dilakukan  secara  terpadu,  masing-masing SKPD  membuat  rencana  anggaran  masing-masing. dan  Target  Pamekasan  sebagai  Kabupaten  Layak Anak  dapat  terwujud  dalam  waktu  kira-kira  lima tahun. Kata Kunci :
Kesiapan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Layak Anak

## Umi Supraptiningsih
166

## Pendahuluan
Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya bahwa semua  Warga  Negara  Indonesia  tanpa  ada  perbedaan  apapun mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.  Dalam  pasal  1  ayat  (3)  UUD  Tahun  1945  juga menegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum. Konsekwensi dari  pasal  tersebut,  maka  Negara  harus menjadikan  hukum  sebagai  panglima  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Banyaknya  persoalan  sosial  yang  jika  kita  tarik  dengan penyelesaian  hukum  dapat  berakibat  pada  terabaikannya  hak- hak perorangan atau individu, sedangkan hak-hak perorangan tersebut  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  Negara. Terutama  perorangan  tersebut  adalah  mereka  yang  secara hukum  belum  mempunyai  kecakapan  untuk  bertindak  sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya, bahkan dapat dikategorikan  sebagai  “korban”.  Seperti  misalnya  anak-anak yang  masih  dibawah  umur.  Bagaimana  sebenarnya  Undang- undang  memberikan  perlindungan  terhadap  anak-anak,  dapat diberikan  contoh  dari  pasal  1  ayat    (2)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  berbunyi  : Anak  yang  ada  dalam kandungan  seorang  perempuan,  dianggap  sebagai  telah dilahirkan,
bilamana juga
kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah  ada. Dari  bunyi  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa bagaimana UU memberikan perlindungan terhadap anak mulai anak  tersebut  masih  berupa  janin.  Selanjutnya  pengaturan terhadap perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan  perundang-undangan  antara  lain  dalam  Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
167
Negara  sangat  perduli  terhadap  anak-anak untuk  dapat mewujudkan  hak-haknya  karena  selain  anak-anak  sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak juga sangat rentan menjadi korban. Bahkan yang menjadi penyebab atas hilangnya hak-hak anak  tersebut salah  satunya adalah orang-orang  yang seharusnya  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak-anak. Maraknya  tingkat  kekerasan  terhadap anak,  baik  kekerasan  fisik,  psikis,  bahkan  kekerasan  sexsual. Terjadinya  kekerasan  tersebut  dapat  terjadi  dimanapun  baik dalam  rumah,  lingkungan  sekolah  bahkan  juga  dapat  terjadi dilingkungan  sosial  yang  mana  anak-anak  ini  sering  bergaul dan  bermain  dengan  sesamanya.  Berbagai  kasus  anak-anak selalu  terjadi  peningkatan,  pada  tahun 2012  yang  tercatat  di Unit PPA Polres Pamekasan terdapat 23 kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan tahun 2013 terdapat 27 kasus, dan tahun 2014 sampai bulan Mei ini ada 9 kasus anak, baik  anak-anak  menjadi  pelaku  maupun  sebagai  korban. Sebagaimana kasus yang terjadi pada diri WL (kelas 2 SMKK) sepulang sekolah dia diajak temannya bermain kerumah teman laki-laki  ternyata  sesampai  di  rumah  temannya,  sudah  ada  8 anak  laki-laki  di  rumah  tersebut  sedang  minum-minuman,  si WL  ini  diajak  untuk  minum,  hasilnya  setelah  tidak  sadarkan diri terjadilah perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh 8 laki- laki tadi. Ini salah satu kasus sebagai gambaran bahwa aktifitas anak-anak  sepulang  sekolah  diperlukan  aktifitas  yang  positif, setidaknya  ada  kegiatan  yang  benar-benar  anak-anak  tersebut tidak lagi mempunyai pemikiran/kegiatan yang negatif. Lebih memprihatinkan  lagi  ada  sekitar  40  anak  di  bangku    SMP mempunyai  kebiasaan  menyakiti  tubuhnya,  setelah  dilakukan pendalaman  hampir  80  %  anak-anak  ini  mengalami  tekanan berat  yang  disebabkan  oleh  kondisi  rumah  tangga  (orang tuanya  bercerai,  sering  terjadi  pertengkaran),  Kasus  yang dialami  RKY,  14  tahun  siswa  kelas  2  SMP  telah  dilaporkan bibinya karena terjadi percekcokan dengan bibinya dan terjadi penganiayaan, begitu pula yang dialami DDN, 10 tahun, siswi

## Umi Supraptiningsih
al-Ih V o l . 9 N o . 1   J u n i 2 0 1 4
168
kelas 3 SD ini telah mengalami trauma berat karena sejak usia 8 tahun  dibawah  kendali  orang  tua  tirinya  untuk  selalu melakukan  pencurian  dibawah  tekanan  dan  ancaman 1 . Peristiwa  ini  hanya  sebagian  kecil  contoh  yang  terjadi  di lingkungan  kita,  kondisi  yang  membuat  anak-anak  selalu terancam  keselamatannya  bahkan  mendapat  trauma  yang berkepanjangan.
Seperti  diketahui,  sejak  tahun  1990,  Indonesia  telah meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  melalui  Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia  berkewajiban  memenuhi  seluruh  hak  anak sebagaimana  tercantum  KHA,  melindungi  seluruh  anak  serta mendengarkan  pandangan/pendapat  anak. Peringatan  Hari Anak Nasional Tahun 2013 pada bulan Juli lalu, Bapak Presiden telah  menegaskan  kepada  Gubernur, Bupati  dan  Walikota untuk memastikan kondisi wilayahnya makin layak bagi anak, antara lain dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dari APBD untuk membangun taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana  olahraga,  dan  fasilitas  lainnya  yang  bermanfaat  dan dibutuhkan  bagi  tumbuh  kembang  anak,  karena  pada umumnya sarana dan prasarana tersebut semakin hari semakin berkurang karena terdesak oleh kepentingan bisnis, pemukiman dan  perkantoran”  ujar  Linda  Amalia  Sari  Gumelar,  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  saat membuka kegiatan ini. 2 Salah satu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas, baik  secara  fisik  maupun  non  fisik  demi    terwujudnya perlindungan dan tumbuh kembang anak adalah terwujudnya program  pemerintah  Kabupaten/Kota  Layak  Anak. Sudah m emasuki  tahun  ke – 8  sejak  tahun  2006  dimulainya
1 Data kasus anak-anak dampingan Pusat Pelayanan Terpadi Pemberdayaan Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  Kab.  Pamekasan  (peneliti  sebagai koordinator Divisi Hukum)
2 ibid
169
pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA),  artinya suatu  kabupaten  dan  kota  yang  mempunyai  sistem pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui  pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Kabupaten  Pamekasan  berdasarkan  Keputusan  Bupati Pamekasan Nomor 188/622/432.131/2013 tanggal 13 Desember 2013  telah  membentuk  gugus  tugas  menuju  Kabupaten  Layak Anak. Kabupaten  Layak  Anak  merupakan  kabupaten/kota yang  mempunyai  sistem  pembangunan  berbasis  hak  anak melalui  pengintegrasian  komitmen  dan  sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kunci sukses untuk  mewujudkan kabupaten/kota  layak  adalah  adanya keikhlasan  dan  ketulusan  orang  dewasa  mengutamakan kepentingan  terbaik  anak.  Kepentingan  anak  harus  menjadi pertimbangan  utama  dalam  proses  penyusunan  dan perencanaan  pembangunan.  Sehingga,  hasil  pembangunan dapat optimal untuk  mempersiapkan  suatu  generasi  yang tangguh.  Pembangunan  bidang  pendidikan  harus  sinkron dengan pembangunan bidang kebutuhan pasar ketenagakerjaan.  Serta  Pembangunan  bidang  infrastruktur menyentuh pada pemenuhan kebutuhan anak dan penyediaan infrastruktur  perkotaan  mengutamakan  kepentingan  terbaik anak. Kegiatan  Pencanangan  Kabupaten  Layak  Anak, diharapkan  tidak  hanya  untuk  tujuan  seremonial  tetapi kesempatan ini dimanfaatkan  sebaik  mungkin.  Anak-anak membutuhkan tindakan nyata sekarang juga, lebih dari sekedar komitmen.  Kebutuhannya  tidak  bisa  ditunda-tunda  seiring dengan pertumbuhan anak. Oleh karena itu semua pihak (baik orang  tua,  guru,  masyarakat,  para  tokoh  masyarakat  dan

## Umi Supraptiningsih
170
pejabat)  dituntut lebih  dari  sekedar  berkomitmen  tetapi  harus terlibat dalam  tindakan nyata pemenuhan  hak-hak  anak, khususnya kebutuhan fisik dan psikologisnya.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini,  untuk mengetahui (1)  Pemahaman  pemerintah  daerah  tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. (2) Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Kab. Pamekasan tahun 2014. (3)  Kesiapan pemerintah daerah Kab. Pamekasan dalam mewujudkan Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak. Dan (4)  Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam mewujudkan Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak.

## Metode Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  ( qualitative  approach )  karena  data  yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif  yakni data  yang  disajikan  dalam  bentuk  verbal  bukan  dalam  bentuk angka 3 yang  semaksimal  mungkin  berusaha  mendeskripsikan realitas  aslinya  untuk  kemudian  data  dimaksud  dianalisis  dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan finalnya. Pada penelitian  kualitatif  juga  ditandai  dengan  menggunakan metode  pengumpulan  data  yang  berupa participant  observation dan indepth  interview sebagai  instrumen  pengumpulan  data utama.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif. Penelitian  deskriptif  adalah  untuk  memberikan  data  yang seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala  yang lainnya. 4 Metode  deskriptif  ini  dimaksudkan  untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan
3 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal., 29.
4 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1988), hal 42
171
data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.  Dalam hal ini untuk menggambarkan Kesiapan Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik bersamaan  dengan  pengumpulan  data  ataupun  sesudahnya, dimana  pekerjaan  pengumpulan  data  dalam  penelitian kualitatif  harus  dilakukan  dengan  pekerjaan  menuliskan, mengedit,  mengklasifikasi,  mereduksi  dan  menyajikan  data. 5 Analisis data tersebut ditandai dengan proses analisis induktif, analisis  tipologis,  konseptualisasi  dan  interpretasi  sehingga diperoleh temuan penelitian.

## Hasil Penelitian
Pemahaman  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pamekasan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak Dikatakan  Kabupaten/Kota  Layak  anak  adalah kabupaten/kota  yang  menyiapkan  apa  saja  yang  menjadi kebutuhan anak baik kebutuhan fisik dan non fisik. Sedangkan Kabupaten Layak Anak juga diartikan bahwa Kabupaten yang memenuhi indikator-indikator (ada 35 indikator) atau diartikan model  pembangunan  kabupaten/kota  secara  integratif  dalam rangka pemenuhan hak-hak anak artinya semua pembangunan seperti  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  lingkungan keluarga  dan  masyarakat  yang  benar-benar  sesuai  dengan kebutuhan anak.
Lahirnya  kebijakan  KLA,  diharapkan  dapat  menciptakan keluarga  sayang  anak,  rukun  tetangga  dan  rukun  warga  atau lingkungan  yang  peduli  anak,  kelurahan  dan  desa  layak  anak dan  kecamatan  atau  kabupaten/kota  yang  layak  bagi  anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan  berkembang  dengan  baik,  terlindungi  haknya  dan terpenuhi  kebutuhan  pisik  dan  psikologisnya. Untuk mewujudkan  KLA  tersebut,  maka  pemerintah  kabupaten/kota
5 Muhajir, Penelitian Kualitatif , hlm., 30

## Umi Supraptiningsih
172
perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas  anak ke dalam dokumen  perencanaan  dan  implementasi  pembangunan pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu maka perlu adanya panduan kebijakan KLA. Pemahaman  tentang  kabupaten/kota  layak  anak memberikan  pengertian  bahwa  dalam  rangka mewujudkan strategi  pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak,
diharapkan adanya komitmen bersama para stake holder dalam perwujudan  KLA  dan
untuk  mengetahui  berbagai permasalahan  anak yang  muncul  beserta  upaya  penyelesaian yang  tepat. Hal  utama  yang  harus  dilakukan  dalam mewujudkan  KLA  adalah  memberikan  prioritas  dalam perencanaan  penganggaran  daerah    akan  kebutuhan pendidikan,  tumbuh  kembang  dan  perlindungan  anak  baik secara fisik maupun non fisik.
Dalam  rangka  mewujudkan  tercapainya  KLA,  tentunya dibutuhkan  peranan  para  pihak,  pihak-pihak  yang  berperan tersebut adalah :
1. Pemerintah
Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA.  Selain  itu  pemerintah  juga  melakukan  koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA.
2. Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
APKSI/APEKSI  sebagai  jaringan  komunikasi  antar kabupaten/kota  mempunyai  posisi  strategis  untuk  wadah bertukar  pengalaman  dan  informasi  antar  anggota  untuk memperkuat  pelaksanaan  KLA  di  masing-masing kabupaten/kota. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah  kabupaten/kota  bertanggung  jawab  dalam membuat  kebijakan  dan  menyusun  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan,  evaluasi,  pelaporan,  dan
173 memobilisasi  potensi  sumber  daya  untuk  pengembangan KLA. 4. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan  mempunyai  peran  penting  dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
5. Sektor Swasta dan Dunia Usaha Sektor  swasta  dan  dunia  usaha  merupakan  kelompok potensial  dalam  masyarakat  yang  memfasilitasi  dukungan pendanaan  yang  bersumber  dari  alokasi Corporate  Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA.
6. Lembaga Internasional Lembaga  internasional  sebagai  lembaga  memfasilitasi dukungan  sumber  daya  internasional  dalam  rangka mempercepat terwujudnya KLA.
7. Masyarakat Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan,  monitoring,  dan  evaluasi  program  KLA dengan  memberikan  masukan  berupa  informasi  yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi.
8. Keluarga
Keluarga  merupakan  wahana  pertama  dan  utama memberikan  pengasuhan,  perawatan,  bimbingan,  dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Stakeholder  yang  telah  ditetapkan  sebagai  gugus  tugas dalam  pelaksanaan  dan  perwujudan  KLA  Kabupaten Pamekasan  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Pamekasan  Nomor 188/622/432.131/2013  tanggal  13  Desember  2013  harus  betul- betul faham  tentang  tugasnya  masing-masing,  maka  dengan memahami  tugas  tersebut  akan  cepat  terwujud  apa  yang menjadi kebutuhan dan hak-hak anak.
Pengembangan  KLA  mengacu  pada  Indikator  KLA  yang ditetapkan  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Menteri  Negara

## Umi Supraptiningsih

## 174
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Indikator KLA  dibagi  dalam  dua  kategoro  yaitu  Indikator  Umum  dan Indikator  Khusus.  Indikator  umum  adalah  dampak  jangka menengah  dan  jangka  panjang  dari  pengembangan  kebijakan KLA  dimana  Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan (KPP)    dan  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  di  provinsi  dan kabupaten/kota  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  upaya mencapai  indikator  tersebut.  Dalam  hal  ini  peran    KPP  lebih pada  pembuatan  kebijakan  agar  tercipta  suatu  keadaan  yang kondusif  dalam  rangka    mempercepat  pencapaian  indikator tersebut.  Indikator khusus adalah dampak jangka pendek dan jangka  menengah  dari  pengembangan  kebijakan  KLA  dimana Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  (KPP)  dan Badan  Pemberdayaan  Perempuan  di  provinsi  dan kabupaten/kota  terlibat  secara  langsung  dalam  upaya mencapai indikator tersebut.
Terdapat  dua  tugas  pokok  KPP  yaitu  pertama  membuat kebijakan  KLA  dan  kedua  mempromosikan  pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Kebijakan  perlindungan  anak  antara  lain meliputi:  Peraturan  Menteri,  Keputusan  Menteri,  Peraturan
Daerah, Keputusan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota,  Nota  kesepahaman  atau  memorandum  of understanding  (MoU)  dengan  lembaga-lembaga  yang  secara langsung  berhubungan  dengan  kegiatan  KLA.  Dengan demikian  maka  fokus  kegiatan  KLA  yang  dapat  akan  diukur adalah pembuatan kebijakan dan promosi agar kebijakan yang sudah  dibuat  dapat  terlaksana.  Upaya  tersebut  meliputi: (1) Pembuatan  kebijakan  KLA,  (2) Promosi  kebijakan  KLA,  (3) Fasilitasi, (4) Advokasi, (5) Sosialisasi, (6) Bimbingan teknis, (7) Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi  (KIE),  (8) Penggalangan sumberdaya pembangunan (ketenagaan, keuangan, sarana dan metoda),  (9) Penelitian  dan  pengembagan  (research  and development),  (10) Pengembangan  model/ percontohan  (pilot project), (11) Pelatihan hak anak.
175
Dalam  perspektif KHA,  hak  anak  ditegaskan  secara khusus yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. mempunyai  hak  untuk  tempat  tinggal – pasal  27 menegaskan  hak  setiap  anak  atas  kehidupan untuk  pengembangan fisik,  mental,  spritual,  dan moral.  Untuk  itu  orang  tua  bertanggung  jawab mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan  untuk  mengembangkan  anak  sesuai dengan  kemampuan.  Kondisi  seperti  ini  sangat berbeda yang dialami oleh anak jalanan yang tidak mempunyai  tempat  tinggal  dan  terputus  dengan orang tua. b. mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  keleluasaan pribadi – tempat tinggal padat dan tumpang tindih di  kota  menjadikan  anak  merasa  terganggu keleluasaan pribadinya. Kondisi seperti ini banyak dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin  di  kota,  sehingga  dampaknya  adalah perasaan tertekan dan ketegangan pada diri anak. Keadaan ini dapat dikurangi bila orang tua peduli terhadap  keluarganya.  Perumahan  padat  dapat menjadi salah satu faktor dalam perlakuan buruk terhadap  anak  atau  kekejaman  dan  perlakuan salah secara seksual. c. mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  rasa  aman – keamanan  fisik  dan  psikososial  merupakan  hal penting  bagi  anak  yang  ada  di  kota.  Lemahnya penegakan  hukum,  meluasnya  kekejaman  dan kejahatan mempunyai  dampak  yang  kuat terhadap anak dan remaja. d. mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan  yang sehat – sanitasi  buruk,  kurangnya  air  bersih, kurangnya fasilitas toilet, dan banyaknya sampah memberi dampak yang serius terhadap kesehatan anak.  Kondisi kota  seperti  ini  menghadapi

## Umi Supraptiningsih
176
masalah  serius  terhadap  tumbuh  kembang  anak, karena  mereka  mudah  terjangkit  penyakit  cacar, diare,  ISPA,  TBC,  dan  penyakit  lain  yang  sering dialami  oleh  warga  yang  tinggal  di  wilayah kumuh. e. mempunyai hak untuk bermain – ini artinya tersedia areal  hijau  dan  ruang  terbuka  untuk  bermain. Lokasi tempat bermain dengan rumah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan.
f. mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan – setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama  memperoleh  pendidikan,  sehingga  perlu mendapat  perhatian  pemerintah  kota  kepada anak-anak  yang  tinggal  di  tempat  illegal,  karena tempat  mereka  tidak  dilengkapi  sekolah,  begitu juga  dengan  anak  yang  ada  di  wilayah  kumuh biasanya kualitas sekolahnya sangat buruk. g. mempunyai  hak  untuk  memperoleh  pelayanan transportasi umum – mengakses tranportasi umum yang  baik  untuk  semua  merupakan  hal  yang esensial.  Untuk  memenuhi  hak  anak,  bagaimana pun transportasi yang aman adalah berjalan kaki, naik  sepeda  atau  mengakses  transportasi yang tidak menghasilkan polusi dan ramah anak.
6 Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota  yang  mengarah  pada  upaya  transformasi Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak  Anak  dari kerangka  hukum  ke  dalam  definisi,  strategi,  dan  intervensi pembangunan  seperti  kebijakan,  kelembagaan  dan  program yang layak anak.
Tujuan  kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak adalah:
6 Save the Children, 1996:13-15
177
a. Untuk  meningkatkan  komitmen    pemerintah, masyarakat  dan  dunia  usaha  di  kabupaten/kota dalam  upaya  mewujudkan  pembangunan  yang responsif  terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b. Untuk  mengintegrasikan  potensi  sumber  daya manusia,  keuangan,  sarana  prasarana,  metoda  dan teknologi  yang  ada  pada  pemerintah,  masyarakat serta  dunia  usaha  di  kabupaten/kota  dalam mewujudkan hak anak; c. Untuk  mengimplementasi  kebijakan  perlindungan anak  melalui  perumusan  strategi  dan  perencanaan pembangunan  kabupaten/kota  secara  menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d. Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota  dalam  mewujudkan  pembangunan di bidang perlindungan anak.
Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Kab. Pamekasan tahun 2014 Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA)  adalah  model pembangunan  kabupaten/kota  yang  mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh  (holistik)  dan  berkelanjutan  (sustainable)  melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
Ruang  lingkup  Kebijakan  KLA  meliputi  pembangunan di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  perlindungan,  infrastruktur, lingkungan  hidup  dan  pariwisata  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  berhubungan  dengan  implementasi hak  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kebijakan  KLA  mencakup  aspek  pembiayaan, ketenagaan,  pengawasan  dan  penilaian,  penelitian  dan pengembangan  serta  keterwakilan  aspirasi  dan  kepentingan

## Umi Supraptiningsih
178 anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota. Oleh  karena  itu  pemerintah  memandang  perlu  adanya
Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  sebagai  langkah  awal dalam  rangka  menciptakan  pembangunan  yang  peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak. Karena prinsip kebijakan  KLA  adalah  mendorong  kabupaten/kota  agar menghormati  hak  anak  yang  diwujudkan  dengan  cara: (1) menyediakan  akses  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  air bersih,  sanitasi  yang  sehat  dan  bebas  dari  pencemaran lingkungan; (2) menyediakan  kebijakan  dan  anggaran  khusus untuk  anak; (3) menyediakan  lingkungan  yang  aman  dan nyaman,  sehingga  memungkinkan  anak  dapat  berkembang. anak  dapat  berekreasi,  belajar,  berinteraksi sosial,  berkembang psikososial  dan  ekspresi  budayanya; (4) keseimbangan  di bidang  sosial,  ekonomi,  dan  terlindungi  dari  pengaruh kerusakan  lingkungan  dan  bencana  alam; (5) memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan  orang  tua; (6) menyediakan  wadah  bagi  anak-anak untuk  berperan  serta  dalam  pengambilan  keputusan  yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. 7
Begitu  pula  dalam KTT  Bumi  di  Rio  de  Janeiro,  Brasil 1992,  para  Kepala  Pemerintahan  dari  seluruh  dunia menyepakati  prinsip-prinsip  Agenda  21  yaitu  Program  Aksi untuk  Pembangunan  Berkelanjutan.  Kesepakatan  di  Bab  25 Agenda  21  ditujukkan  untuk  anak  dan  remaja  yang  secara khusus  mendesak  pemerintah: (a) melaksanakan  program- program  untuk  menjangkau  sasaran-sasaran  yang  ditetapkan oleh  pertemuan  puncak  dunia  untuk  anak; (b) menekankan partisipasi  anak  dalam  pengelolaan  lingkungan; (c) melaksanakan Konvensi Hak Anak; (d) memperluas pendidikan bagi  anak,  terutama  anak  perempuan;  dan (e) memasukkan
7 Innocenti Digest No.10/10/02:22
179
semua kepentingan anak ke dalam semua kebijakan dan strategi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.
Kebutuhan  fasilitas  baik  fisik  maupun  non  fisik  dalam rangka  mewujudkan  Pamekasan  sebagai  Kabupaten  Layak Anak  tentunya  mengakomodir  kebutuhan-kebutuhan  di  atas, perlu  ada  penganggaran  yang  memadai  dan  betul-betul  tepat sasaran. Proses  dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan cara/proses sebagai  berikut : dari Pertama kali SKPD mendapat surat permohonan Rencana Kerja (Renja) tahun depan bentuknya adalah program, selain itu ada  juga  surat  permintaan  Rencana  Kegiatan  dan  anggaran yang  diajukan  kepada  kasubag  hukum  dari  Kantor  Badan Pengelolaan  dan  Aset  ini ini  bentuknya  adalah  proposal  atau TOR.  Selanjutnya  dari  dua  surat  itu  dilakukan  verivikasi. Biasanya  verivikasi  dari  Bapeda  selalu  disetujui  namun  dari Badan Pengelolaan  dan kantor aset selalu ada koreksi. Setelah itu ada rapat pembahasan tim anggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh ortaker. Kemudian dibawa ke DPRD untuk dibahas. Hasil pembahasan dikirim ke Propinsi untuk  dievaluasi,  dan  hasil  evaluasi  dibahas  di  DPRD, selanjutnya  hasil  pembahasannya  dikirimkan  kembali  ke Propinsi. Terakhir  setelah  final  ditetapkan  oleh  Bupati  dalam bentuk  Perda,  selanjutnya  ditetapkan  dalam  Daftar  Pelaksana Anggaran (DPA).
Dalam  perencanaan  kegiatan  yang  harus  betul-betul diperhatikan  oleh  masing-masing  SKPD  dan  juga  stakeholder yang  tergabung  dalam gugus  tugas  KLA  Kab.  Pamekasan, adanya  pengarusutamaan  gender  (PUG)  dan  sensitifitas terhadap  anak.  Dari  beberapa  SKPD  yang  secara  rutin  setiap tahun  anggaran  sudah  memasukkan  pengarusutamaan  gender (PUG)  dan  sensitifitas  terhadap  anak    adalah  Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Dinas pendidikan, dinas sosial dan  tenaga  kerja,  dan  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Keluarga Berencana.

## Umi Supraptiningsih
180
Penganggaran  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan dan Biaya Daerah diusulkan kepada Tim Anggaran yang terdiri dari penganggaran berupa  : Fisik, meliputi pengajuan shelter (rumah  aman)  berikut  sarana  dan  prasarananya,  Alat Permainan  Edukasi  (diajukan  tiap  tahun)  sasaran  atau penggunanya  untuk  kelompok  Bina  Keluarga  Balita  dan PAUD,  pemberian  makanan  tambahan  sekolah  sasarannya untuk anak-anak Sekolah Dasar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Non fisik, meliputi : Sosialisasi ke SKPD dan  Tim Perencana,  Rapat  Kerja  dengan  instansi  kerja  terkait  seperti dengan gugus tugas, sosialisasi dan pembentukan forum Anak,
pendampingan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kesiapan  pemerintah  daerah  Kab.  Pamekasan  dalam mewujudkan Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak
Target Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud dalam waktu kira-kira lima tahun. Beberapa hal yang harus  dipersiapkan  baik  kebutuhan    fisik  dan  non  fisik. Persiapan yang harus dilakukan adalah Peraturan Daerah atau Peraturan  Bupati,  Rencana  Aksi  daerah  menuju  Kabupaten Layak  Anak,  hal  ini  adalah  hasil  komitmen  Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Selain itu yang harus dipersiapkan antara  lain  adanya  kesamaan  visi  dengan  instansi-instansi terkait  seperti  Badan  Lingkungan  Hidup,  Pekerjaan  Umum, Cipta Karya, sedangkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana berada di depan untuk mengkoordinasikan  dan  menyiapkan  kebutuhan  dari  hak-hak anak  dalam  rangka  menuju  Kabupaten  Layak  Anak.  Sudah sejak  tahun  2010  Pamekasan  dinobatkan  sebagai  Kabupaten Layak Anak, salah satu kriteria yang dipenuhi oleh Kabupaten Pamekasan  yaitu  telah  terpenuhinya  standart  layanan kependudukan  dan  terpenuhinya  pencatatan  akta  kelahiran bagi anak-anak.
181 Pada UN  Special  Session  on  Children ,  Mei  2002,  para walikota  menegaskan  komitmen  mereka  untuk  aktif menyuarakan  hak  anak,  dan  merekomendasikan  kepada walikota  seluruh  dunia  untuk: pertama mengembangkan rencana  aksi  untuk  menjadi  kota  ramah  anak;  dan kedua mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses  pembuatan  keputusan  di  kota  terutama  dalam  proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota. Pertemuan  ini  mendeklarasikan  Gerakan  Global  yang membantu  membangun  suatu  dunia  yang  layak  bagi  anak dengan  10  komitmen: (a) dahulukan  kepentingan  anak; (b) berantas kemiskinan: tanamkan investasi pada anak; (c)jangan sampai seorang anak tertinggal; (d) perawatan bagi setiap anak; (e) didiklah  setiap  anak; (f) lindungi  anak  terhadap penganiayaan  dan  eksploitasi; (g) lindungi  anak  dari peperangan; (h) berantas  HIV/AIDS; (i) dengarkan  anak  dan pastikan partisipasi mereka; dan (j) lindungi bumi untuk anak. Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  meliputi: (a) tata pemerintahan  yang  baik,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi,  keterbukaan  informasi,  dan  supremasi  hukum; (b) non-diskriminasi,  yaitu  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama, jenis  kelamin,  bahasa,  paham  politik,  asal  kebangsaan,  status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; (c) kepentingan  terbaik  bagi  anak,  yaitu  menjadikan  hal  yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan,  program,  dan  kegiatan; (d) hak  untuk  hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal  mungkin;  dan (e) penghargaan terhadap pandangan  anak,  yaitu  mengakui  dan  memastikan  bahwa setiap  anak  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menyampaikan pendapatnya,  diberikan  kesempatan  untuk  mengekspresikan

## Umi Supraptiningsih
182
pandangannya  secara  bebas  terhadap  segala  sesuatu  hal  yang mempengaruhi dirinya. 8
Ada  empat  prinsip  kunci  Konvensi  Hak  Anak  yang menjadi  dasar  membangun  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  : pertama Non  Diskriminasi,  Pelaksanaan  dan  pengembangan kebijakan KLA dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak tanpa  membedakan  suku,  ras,  agama,  jenis kelamin,  status social,  asal  daerah,  kondisi  pisik  maupun  psikis  anak. Kedua Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  menjadikan  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak  sebagai  pertimbangan  utama  dalam setiap  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh, pemerintah,  badan  legislatif,  badan  yudikatif  dan  lembaga lainnya  yang  berhubungan  langsung  maupun  tidak  langsung dengan anak; ketiga Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Perlindungan hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang perlu dilindungi oleh  negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua; keempat Penghargaan  terhadap  pendapat  anak,  Penghormatan atas  hak  anak  untuk  berpartisipasi  dan  menyatakan pendapatnya  dalam  penambilan  keputusan  terutama  jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Prasyarat  pengembangan  KLA  adalah  : (1) Adanya Kemauan  dan  komitmen  pimpinan  daerah : membangun  dan memaksimalkan  kepemimpinan  daerah  dalam  mempercepat pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  yang  dicerminkan dalam  dokumen  peraturan  daerah. (2) Baseline  data: tersedia sistem  data  dan  data  dasar  yang  digunakan  untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi;
(3) Sosialisasi  hak  anak: menjamin  adanya  proses  penyadaran hak  anak  pada  anak  dan  orang  dewasa  secara terus  menerus;
(4) Produk  hukum  yang  ramah  anak: tersusunnya  peraturan perundangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan
8 Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011
183
hak  anak;  (5) Partisipasi  anak: tersedia  wadah  untuk mempromosikan  kegiatan  yang  melibatkan  anak  dalam program-program  yang
akan  mempengaruhi  mereka;
mendengar  pendapat  mereka  dan  mempertimbangkannya dalam  proses  pengambilan  keputusan;  (6) Pemberdayaan keluarga: adanya  program  untuk  memperkuat  kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak; (7) Kemitraan dan jaringan : adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak  dan  perlindungan  anak;  (8) Institusi  Perlindungan  Anak : Adanya  kelembagaan  yang  mengkoordinasikan  semua  upaya pemenuhan hak anak.
Begitu  pula  dibentuknya  perangkat  yang  menyiapkan dan  mendukung  terlaksananya KLA  di  Kabupaten/Kota. Perangkat yang dimaksudkan antara lain melalui pembentukan gugus  tugas  KLA. Gugus  Tugas  KLA  merupakan  lembaga koordinatif  yang  beranggotakan  wakil  dari  unsur  eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif  yang  membidangi  anak,  perguruan tinggi,  organisasi  non  pemerintah,  lembaga  swadaya masyarakat,  sektor  swasta,  orang  tua,  dan  anak.  Bagi kabupaten/kota yang telah mempunyai Gugus Tugas/Tim/Pokja  terkait  dengan  perlindungan  anak  tidak perlu  membentuk  gugus  tugas  baru  namun  harus menyesuaikan  dengan  keanggotaan  dan  uraian  tugas  Gugus Tugas KLA.
Tugas pokok dari Gugus  Tugas  KLA  adalah: Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA, Menetapkan  tugas-tugas  dari  anggota  Gugus  Tugas, Melakukan sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan KIE konsep KLA, Mengumpulkan  data  dasar, Melakukan  analisis  kebutuhan yang  bersumber  dari  data  dasar,  Melakukan  deseminasi  data dasar, Menentukan  fokus  dan  prioritas  program  dalam mewujudkan  KLA,  yang  disesuaikan  dengan  potensi  daerah (masalah  utama,  kebutuhan,  dan  sumber  daya), Menyusun Rencana  Aksi  Daerah  KLA  (5  tahun)  dan  mekanisme  kerja, Menyiapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Aksi  Daerah

## Umi Supraptiningsih
184
KLA;  dan Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan minimal 1 tahun sekali.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan  Kabupaten  Pamekasan  sebagai  Kabupaten Layak Anak.` Dalam  rangka  mewujudkan  Kabupaten  Pamekasan sebagai  Kabupaten  Layak  Anak,  maka  harus  ada  strategi  dan indikator  kebijakan  pemerintah  daerah,  Strategi  yang  dapat dilakukan  : (1) Menumbuhkan  dan  memaksimalkan  peran kepemimpinan kabupaten/kota dalam memenuhi hak anak. (2) Mengembangkan  pendidikan  dan  kesadaran  publik  mengenai visi  baru  tentang  anak,  (3) Mengembangkan  kebijakan pemenuhan  hak  anak  yang  komprehensif,  (4) Melakukan analisis  situasi  anak  secara  berkelanjutan  untuk  advokasi, perencanaan,  monitoring  dan  evaluasi;  (5) Membuat  laporan tahunan  kabupaten/kota  tentang  anak;  (6) Membangun kemitraan  dan  memperluas  aliansi  untuk  anak;  (7) Memberdayakan  keluarga  melalui kelembagaan  dan program pembangunan  masyarakat;  (8) Memperkuat  jaringan  untuk pemantauan  pelaksanaan  perlindungan  anak  dalam  situasi khusus;  (9) Memperkuat  peraturan  perundang-undangan  dan pelaksanaan penegakan hokum; (10) Memberikan penghargaan kepada pimpinan  daerah  yang  berhasil  dalam  melaksanakan kebijakan KLA.
Berikut  indikator-indikator  kebijakan  KLA  yang  harus juga  diperhatikan  antara  lain  : (a) Adanya  Bupati/Walikota yang  mengembangkan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  di wilayah  kerjanya;  (b) Adanya  kesadaran  publik mengenai  visi baru tentang anak; (c) Adanya kebijakan pemenuhan hak anak secara  komprehensif;  (d) Adanya  hasil  analisis  situasi  anak  di setiap  kabupaten/kota  yang  telah  dipergunakan  secara  efektif dalam  penyusunan  program;  (e) Adanya  laporan kemajuan kabupaten/kota  tentang  pemenuhan  hak  anak;  (f) Adanya kemitraan  semua  pihak  dan  aliansi  untuk  anak;  (g) Adanya
185
pemberdayaan  keluarga  melalui  kelembagaan  dan program pembangunan  masyarakat;  (h) Adanya  jaringan  untuk pemantauan  pelaksanaan  perlindungan  anak  dalam  situasi khusus;  (i) Adanya  peraturan  perundang-undangan  dan penegakan hukum yang kuat; (j) Adanya Bupati/Walikota yang mendapatkan  penghargaan  sebagai  pejuang  Kabupaten/Kota Layak Anak; (k) Adanya institusi perlindungan anak Pra-syarat  pengembangan  KLA  adalah: (a) Adanya
Kemauan  dan  komitmen  pimpinan  daerah : membangun  dan memaksimalkan  kepemimpinan  daerah  dalam  mempercepat pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  yang  dicerminkan dalam  dokumen  peraturan  daerah;  (b) Baseline  data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan  program,  pemantauan  dan  evaluasi;  (c) Sosialisasi hak  anak: menjamin  adanya  proses  penyadaran  hak  anak  pada anak dan orang dewasa secara terus menerus; (d) Produk hukum yang  ramah  anak: tersusunnya  peraturan  perundangan  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  hak  anak;  (e) Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang  melibatkan  anak  dalam  program-program  yang  akan mempengaruhi  mereka;  mendengar  pendapat  mereka  dan mempertimbangkannya dalam proses pengambilan keputusan;
(f) Pemberdayaan  keluarga: adanya  program  untuk  memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak;
(g) Kemitraan  dan  jaringan :  adanya  kemitraan  dan  jaringan dalam  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak;  (h) Institusi
Perlindungan Anak : Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua  upaya  pemenuhan  hak  anak;  (i) Melalui  strategi, indikator-indikator dan  prasyarat tersebut, maka  dapat  diketahui  tolok  ukur  hal-hal  yang  menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya KLA di Kabupaten Pamekasan.
Faktor  Pendukung  segera  terwujudnya  Pamekasan sebagai  Kabupaten  Layak  Anak  adalah  adanya kesamaan  visi dari  seluruh  satuan  kerja  gugus  tugas  seperti  dari  Dinas

## Umi Supraptiningsih
186
Pendidikan,  Pekerjaan  Umum,  Cipta  Karya,  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Dinas    Kesehatan, stakeholder diluar pemerintahan yaitu ormas Islam dan umum, LSM,  akademisi,  dan  Badan  Perlindungan  Perempuan  dan Keluarga  Berencana  sebagai  garda  terdepan  untuk mensukseskan  Pamekasan  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak. Begitu  pula  adanya  komitmen  Bupati  dan  Satuan  Kerja Pemerintah  Daerah  tentang  pemenuhan  hak-hak  anak  yaitu melalui  dana  atau  penganggaran  terhadap  kegiatan  baik  fisik maupun  non  fisik,  penanganan  kasus-kasus  anak  secara profesional dan berkelanjutan.
Sedangkan  faktor  penghambatnya
yaitu  belum
dipahaminya  tentang  hak-hak  anak/Kabupaten  Layak  Anak oleh  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah,  kurang  komitmennya Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  untuk  mewujudkan Pamekasan  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak, dan  belum terkoordinasinya  program-program  yang  menuju  Kabupaten Layak  Anak  di  masing-masing  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemahaman  tentang  kabupaten/kota  layak  anak memberikan  pengertian  bahwa  dalam  rangka mewujudkan  strategi  pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan adanya komitmen bersama para stake  holder dalam  perwujudan  KLA  dan  untuk mengetahui berbagai permasalahan anak yang muncul beserta upaya penyelesaian yang tepat. Hal utama yang harus  dilakukan  dalam  mewujudkan  KLA  adalah memberikan prioritas dalam perencanaan penganggaran  daerah    akan  kebutuhan  pendidikan, tumbuh  kembang  dan  perlindungan  anak  baik  secara fisik  maupun  non  fisik.  Pemahaman  seperti  ini  belum
187
banyak  dipahami  oleh  SKPD  pemerintah  daerah  Kab. Pamekasan terutama yang masuk pada susunan gugus tugas KLA. 2. Penganggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan  Biaya  Daerah  diusulkan  kepada  Tim  Anggaran yang  terdiri  dari  penganggaran  Fisik,  meliputi pengajuan shelter  (rumah  aman)  berikut  sarana  dan prasarananya,  Alat  Permainan  Edukasi  (diajukan  tiap tahun) sasaran atau penggunanya untuk kelompok Bina Keluarga  Balita  dan  PAUD,  pemberian  makanan tambahan sekolah sasarannya untuk anak-anak Sekolah Dasar  di  13  kecamatan  se-Kabupaten  Pamekasan.  Non fisik, meliputi : Sosialisasi ke SKPD dan  Tim Perencana, Rapat Kerja dengan instansi kerja terkait seperti dengan gugus tugas, sosialisasi dan pembentukan forum Anak, pendampingan  melalui  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak, sudah dilaksanakan akan tetapi tidak dilakukan secara terpadu,  masing-masing  SKPD  membuat  rencana anggaran masing-masing. Masih ada SKPD yang belum memperhatikan  perencanaan  kegiatan  yang  berbasis pengarusutamaan  gender (PUG)  dan  sensitifitas terhadap anak. 3. Target  Pamekasan  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak dapat  terwujud  dalam  waktu  kira-kira  lima  tahun. Beberapa hal yang harus dipersiapkan baik kebutuhan fisik  dan  non  fisik.  Persiapan  yang  harus  dilakukan adalah  Peraturan Daerah  atau  Peraturan  Bupati,
Rencana  Aksi  daerah  menuju  Kabupaten  Layak  Anak, hal ini adalah hasil komitmen Satuan Kerja Pemerintah Daerah  (SKPD).  Selain  itu  yang  harus  dipersiapkan antara  lain  adanya  kesamaan  visi  dengan  instansi- instansi  terkait  seperti  Badan  Lingkungan  Hidup, Pekerjaan  Umum,  Cipta  Karya,  sedangkan  Badan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana

## Umi Supraptiningsih
al-Ih V o l . 9 N o . 1   J u n i 2 0 1 4
188
berada  di  depan  untuk  mengkoordinasikan  dan menyiapkan  kebutuhan  dari  hak-hak  anak  dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak.
4. Faktor  Pendukung  segera  terwujudnya  Pamekasan sebagai  Kabupaten  Layak  Anak  adalah  adanya kesamaan  visi  dari  seluruh  satuan  kerja  gugus  tugas seperti dari Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Cipta Karya,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Dinas Kesehatan,  stakeholder diluar  pemerintahan  yaitu ormas  Islam  dan  umum,  LSM,  akademisi,  dan  Badan Perlindungan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana sebagai  garda  terdepan  untuk  mensukseskan Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak. Begitu pula adanya komitmen Bupati dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah tentang pemenuhan hak-hak anak yaitu melalui dana  atau  penganggaran  terhadap  kegiatan  baik  fisik maupun non fisik, penanganan kasus-kasus anak secara profesional  dan  berkelanjutan. Sedangkan  faktor penghambatnya yaitu belum dipahaminya tentang hak- hak  anak/Kabupaten  Layak  Anak  oleh  Satuan  Kerja Pemerintah Daerah, kurang komitmennya  Satuan Kerja Pemerintah  Daerah  untuk  mewujudkan  Pamekasan sebagai  Kabupaten  Layak  Anak,  dan  belum terkoordinasinya  program-program  yang  menuju Kabupaten Layak Anak di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

## Daftar Pustaka
Amalia  Nugraheni,  Novie, Sistem  Pemidanaan  Edukatif Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana, Tesis Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro Semerang , (10 Desember 2009)
189 Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Research ,  Yogyakarta:  Andi  Affist, 1990 J.  Moleong,  Lexy, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
Muhadjir, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
Soekamto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum ,Jakarta  :  UI Press, 1988 Supraptiningsih,  Umi,  “ Kesiapan  Penegak  Hukum  Di  Kabupaten Pamekasan  Dalam  Pemberlakuan UU No.  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Laporan Penelitian,
2014
Sutatiek,  Sri,  “Politik  Hukum  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Varia Peradilan , No. 328 (Maret, 2013)
http://kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article &id=214:kebijakan-pengembangan-kabkota-layak- anak&catid=57:kepustakaan&Itemid=81
diunduh Minggu, 8 Juni 2014 jam 14.48 WIB