El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.1 No.2 Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan
( Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh ) Analiansyah Muhammad Iqbal Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: iqbalprawira64@gmail.com

## Abstrak
Praktek  pertunangan  dalam  masyarakat  adat  di  Aceh  biasa  dilakukan dengan  pemberian  tanda  pertunangan  dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak perempuan, baik sifatnya hadiah ataupun panjar mahar. Tanda ini dijadikan sebagai  bukti  keseriusan  kedua  pasangan  untuk  melanjutkan  ke  jenjang pernikahan. Apabila pertunangan dibatalkan dari pihak perempuan, ia wajib menanggung  denda  dua  kali  lipat  dari  tanda  pertunangan  tersebut. Sebaliknya, tanda pernikahan dihitung hangus jika yang membatalkan pihak laki-laki.  Kenyataan  semacam  ini  memicu  banyak  tanggapan  dan pandangan.  Dalam  hal  ini,  MPU  Aceh  telah  mengeluarkan  fatwa  mahar mengenai  status  hukumnya.  Adapun  pertanyaan  pernelitian  ini  adalah  apa yang  melatar  belakangi  MPU  Aceh  mengeluarkan  Fatwa  Nomor  5  Tahun 2016  Tentang  Mahar  dalam  Perspektif  Fiqh,  Undang-Undang  dan  Adat Aceh, dan bagaimana dalil  dan metode istinbāṭ yang digunakan MPU Aceh dalam  menetapkan  fatwa.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif  melalui  metode  analisis-normatif.  Hasil  penelitian  ini  yaitu: Pertama,  fatwa  MPU  Aceh  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Mahar  dalam Perspektif  Fiqh,  Undang-Undang  dan  Adat  Aceh  dikeluarkan  dengan  sebab prakrek  pemberian  mahar  dan  hal-hal  lainya  yang  berkenaan  dengannya dipandang  perlu  untuk  dikaji.  Kemudian,  terdapat  beragam  pandangan masyarakat  tentang  mahar,  khususnya  dalam  pengembalian  tanda pertunangan  karena  gagal  pernikahan.  Ragam  pandangan  tersebut berpotensi  menimbulkan  disharmonisasi  antar  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, fatwa mahar dipandang perlu untuk ditetapkan. Kedua, dalil yang digunakan MPU Aceh dalam menetapkan fatwa mahar yaitu Alquran surat al-Nisā‟ ayat 4,  Hadis  riwayat  Bukhari  dari  Abdullah  bin  Maslamah,  Ijma‟  ulama,  dan kaidah  fikih.  Keempat  dalil  tersebut  berkaitan  dengan  kewajiban  laki-laki memberikan mahar dan menjadi hak penuh isterinya. Adapun metode istinbāṭ yang  digunakan  MPU  Aceh  yaitu  cenderung  memakai  metode  bayani  atau lughawiyah, yaitu metode dengan melihat kaidah kebahasan. Kaitan dengan pengembalian mahar, MPU Aceh memandang mahar itu menjadi kewajiban suami  dan  menjadi  hak  isteri  ketika  akad  nikah  telah  dilangsungkan. Sebaliknya,  mahar  yang  diberikan  sebagai  tanda  pertunangan  wajib
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
dikembalikan  ketika  pernikahan  gagal  dilaksanakan.  Sebab,  hak  mahar hanya diterima saat nikah bernar-benar telah diakadkan.
Kata Kunci: Tanda Tunangan, Fatwa MPU Aceh No 5 2016 , Mahar, Undang- undang dan Adat Aceh

## Pendahuluan
Khiṭbah merupakan  permintaan  untuk  mengadakan  pernikahan  oleh  dua pasangan  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan.  Menurut  Wahbah  Zuhaili, pinangan  ( khiṭbah )  adalah  pernyataan  seorang  lelaki  kepada  seorang  perempuan bahwasanya  ia  ingin  menikahinya,  baik  langsung  kepada  perempuan  tersebut maupun  kepada  walinya.  Penyampaian  maksud  ini  boleh  secara  langsung  (oleh laki-laki  yang  memiliki  niat  untuk  menikah)  ataupun  dengan  perwakilan  wali. 1
Dalam  hal  ini,  apabila  pinangan  laki-laki  diterima  oleh  pihak  perempuan,  maka antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan terjadi ikatan janji akan kawin. . Masa ikatan tersebut disebut masa khiṭbah , atau sering juga disebut dengan masa pertunangan. 2 .
Dewasa  ini,  dalam  realita  masyarakat  peminangan  atau  pertunangan  ini biasanya pihak laki-laki memberikan sejumlah hadiah, atau mungkin bahagian dari mahar  yang  akan  di  terima  pihak  perempuan.  Bertalian  dengan  pemberian  mahar pertunagan  tersebut,  terdapat  masalah  yang  muncul  kemudian,  yaitu  terkait pengembalian mahar setelah sebelumnya terjadi pembatalan atau gagal pernikahan.
Gagalnya  pernikahan  menyebabkan  mahar  (hadiah-hadiah)  yang  diberikan (misalnya  berupa  cincin  emas  dan  lainnya)  harus  dikembalikan,  atau  tetap  berada dipenguasaan  pihak  perempuan,  hal  ini  tergantung  dari  pihak  mana  yang memutuskan  perkawinan.  Jika  pemutusan  hubungan khiṭbah atau  pertunangan  itu berasal  dari  pihak  perempuan,  maka  mahar  yang  sebelumnya  telah  diterima perempuan  harus  dikembalikan  kepada  pihak  laki-laki,  bahkan  ada  upaya    untuk melipatgandakan  mahar  sebesar  nilai  yang  telah  diberikan  kepadanya.  Jika kemudian pemutusan atau yang menggagalkan pernikahan  itu dari pihak laki-laki, maka  perempuan  tidak  harus  mengembalikan  hadiah  tersebut.  Sebagaimana disebutkan  oleh  Husnul  Khatimah,  bahwa  di  Desa  Cot  Jabet,  Kec.  Banda  Baro, Aceh Utara, berlaku hukum di mana jika pembatalan pernikahan itu dilakukan oleh pihak  laki-laki,  sedang  sebelumnya  ia  memberikan  sebagian  mahar,  maka  pihak perempuan tidak memberikan mahar tersebut (dipandang hangus).
Demikian juga bila pihak perempuan  yang membatalkan pernikahan, maka ia harus membayar dua kali lipat sebagian mahar tersebut. 3
1 Wahbah  Zuhaili, Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu‟, Ila‟, Li‟an, Zihar dan Masa Iddah ,  (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203.
2 A. Hamid Sarong, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 47-48.
3 Husnul  Khatimah, Implikasi  Pembatalan  Khitbah  terhadap  Mahar  “Mee  Ranup” Perspektif Fiqh: Studi di Desa Cot Jabet, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara, (Skripsi), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 52-56.
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
Jika  dilihat  dalam  perspektif  fikih,  agaknya  permasalahan  ini  masih diperdebatkan  oleh  ulama.  Imam  Malik  melihat  permasalahan  ini  dengan menetapkan  pihak  mana  yang  memutuskan.  Jika  yang  memutuskan  pertunangan dari perempuan, maka hadiah atau mahar tersebut harus dikembalikan secara utuh, tidak  dilipatgandakan.  Sedangkan  dari  pihak  laki-laki,  maka  perempuan  yang dipinangnya  tidak  mesti  mengembalikannya. 4 Namun,  menurut  Imam  Abu Hanifah,  mahar  atau  hadiah  yang  telah  diberikan  kepada  pihak  perempuan,  tetap menjadi  hak  laki-laki.  Jika  terjadi  pemutusan  atau  pembatalan khiṭbah ,  baik  itu berasal  dari  pihak  perempuan  atau  laki-laki,  maka  hadiah  tersebut  harus dikembalikan kepada lak-laki. 5
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pengembalian  mahar karena  gagal  pernikahan  memang  masih  menuai  ikhtilaf.  Menariknya, permasalahan  ini  juga  menjadi bagian dari  produk  hukum  Majelis Permusyawaratan  Ulama  Aceh  (selanjutnya  disingkat  menjadi  MPU  Aceh).  Pada tahun  2016  lalu,  MPU  Aceh  telah  mengeluarkan  Fatwa  Nomor  5  Tahun  2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh. Fatwa ini secara  khusus  menetapkan  hukum-hukum.  Dalam  salah  satu  poin, disebutkan  bahwa  pemberian  sebagian  mahar  sebelum  akad  nikah  wajib dikembalikan ketika gagal pemikahan. 6
Jika dicermati, ketentuan fatwa tersebut nampaknya berbeda dengan hukum yang selama ini berlaku dalam realita masyarakat Aceh sendiri. Di mana, sebagian mahar  itu  dikembalikan  atau  tidak  dilihat  dari  pihak  mana  yang  membatalkan pernikahan  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya.  Di  sini,  peneliti  tidak memandang  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  sebagai  sesuatu  yang dibenarkan,  sedangkan  ketentuan  fatwa  justru  keliru.  Namun,  di  sini  hanya  ingin menelaah  dan  menganalisa  produk  hukum  yang  ditetapkan  MPU  Aceh,  berikut dengan cara-cara penetapan hukum tersebut.
Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan  cara  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  pengantin  yang  akan  menikah  di Kantor  Urusan  Agama  wilayah  domisili  calon  pengantin  wanita.  Maka  setelah pendaftaran  dilakukan,  akan  diberikan  jadwal  bimbingan  dan  jadwal  akad  nikah oleh  pihak  KUA  tersebut,  biasanya  bimbingan  diberikan  selama  24  (dua  puluh empat)  jam.  Ketentuan  tersebut  dituangkan  dalam  peraturan  Dirjen  Bimas  Islam dan Urusan Haji  Nomor DJ.II/491  Tahun 2009,  yang dibagi  menjadi  tujuh materi pembahasan  terdiri  dari  tata  cara  dan  prosedur  perkawinan  selama  dua  jam, pengetahuan agama selama lima jam, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan  keluarga  selama  empat  jam,  hak  dan  kewajiban  suami  istri  selama  tiga  jam, kesehatan  reproduksi sehat  selama tiga jam,  manajemen keluarga selama tiga jam
4 A. Hamid Sarong, Hukum Pekawinan..., hlm. 47-48.
5 A. Hamid Sarong, Hukum Pekawinan..., hlm. 49.
6 Ketentuan  poin  ketujuh  Fatwa  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Mahar  dalam  Perspektif Fiqh,  Undang-Undang  dan  Adat  Aceh:  “ Pemberian  sebagian  mahar  sebelum  akad  nikah  wajib dikembalikan ketika gagal pemikahan ”.
dan  psikologi  perkawinan  dan  keluarga  selama  dua  jam. 7 Jumlah  keseluruhan adalah  dua  puluh  empat  jam  diberikan  langsung  oleh  kepala  KUA  dan  dilakukan selama  sepuluh  hari  sebelum  jadwal  akad  nikah  dilakukan.  Selanjutnya  kepada masing-masing  peserta  diberikan  sertifikat,  yang  akan  dijadikan  salah  satu kelengkapan administrasi akad nikah.
Proses  bimbingan  yang  seperti  ini  sudah  memadai  untuk  dijadikan  ilmu serta  pengalaman  bagi  pengantin  baru.  Dengan  adanya  bimbingan  tersebut  para calon pengantin akan mendapatkan bekal  yang cukup untuk membangun keluarga yang sakinah,  mawaddah,  warahmah. Bekal  inilah  yang  membentengi  rumah tangga dari keretakan baik keretakan itu terjadi dari permasalahan internal keluarga ataupun  permasalahan  yang  terjadi  dari  luar  keluarga  itu  sendiri  seperti  sebuah hubungan  yang  telah  di  fitnah  oleh  orang  lain  bertujuan  agar  runtuhnya  rumah tangga tersebut.
Tulisan  artikel  ini  mencoba  membahas  tentang  pengembalian  tanda pertunangan  karena  Gagal  pernikahan  (Analisis  Fatwa  Majelis  Permusyawaratan Ulama  Aceh  Nomor  5  Tahun  2016)  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana hasil dari keputusan MPU Aceh tentang pengembalian tanda tunangan karena gagal pernikahan

## Pengertian Pertunangan dan Pernikahan

## Pertunangan
Kata  pertunangan  berasal  dari  kata  tunang,  artinya  bersepakat  (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami  isteri.  Kata  tersebut  kemudian  membentuk  istilah  pertunangan,  maksudnya menunjukkan  pada  perbuatan  bertunangan  atau  menunangkan.  Bisa  juga  berarti melamar. 8 Makna bahasa seperti telah disebutkan secara sederhana dapat dipahami bahwa  pertunangan  merupakan  bersepakat  dan  perjanjian  untuk  menikah. Perjanjian  tersebut  biasanya  disertai  dengan  kehadiran  kedua  keluarga  untuk menentukan kelanjutan pernikahan kedua pihak.
Dalam  bahasa  arab,  kata  tunang  atau  pertunangan  sering  digunakan  untuk makna khiṭbah , asal  katanya khaṭaba , berarti berkhotbah atau berpidato,  bisa juga berarti  melamar  dan  meminang. 9 Makna  ini  tampak  sama  dengan  pengertian sebelumnya,  yaitu  melamar  atau  meminang.  Tujuannya  untuk  mengikat  dan menyatakan  keinginan  menikah.  Untuk  memperjelas  makna  pertunangan  atau khitbah,  penting  dikemukakan  beberapan  pendapat  ulama  mengenai  rumusan khitbah dilihat dari aspek terminologi.
Secara  terminologi,  terdapat  beberapa  rumusan.  Makna  khitbah  atau meminang  adalah  meminta  seorang  wanita  untuk  dinikahi  dengan  cara  yang
7 A.Gani  isa,Nasrullah  Jakfar,  dkk, Modul  Kursus  Calon  Pengantin, (badan  penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)), hlm. 4.
8 Tim  Redaksi, Kamus  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Depdiknas,  2008),  hlm.
1563.
9 Achmad  Warson  Munawwir  dan  Muhammad  Fairuz, al-Munawwir:  Kamus  Indonesia Arab , (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 348.
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
dikenal di tengah masyarakat. Tentu saja pinangan itu tidak semata-mata ditujukan kepada  si  gadis  tanpa  sepengetahuan  ayahnya  yang  menjadi  wali. 10 Secara redaksional,  para  ulama  telah  menuturkan  makna  khitbah,  si  antara  menurut Muḥammad Abū Zahrah, khitbah adalah:
.لاح ٌايثت آئذ ىنإٔأ آينإ ودقتنأ آت جٔ ّزنا حُيعي جأسيا دي مجسنا ةهط حثناطئ دقعنا سيأ يف ىٓتضٔافئ
.َّأشت ىٓثناطئ
11
Permintaan  seorang  pria  kepada  seorang  wanita  secara  langsung  untuk menikah  dengannya  atau  kepada  walinya  dengan  menjelaskan  hal  dirinya  dan pembicaraan  mereka  dengan  masalah  akad,  harapan-harapannya  dan  harapan mereka mengenai perkawinan.
Menurut Wahbah al-Zuḥailī khitbah adalah: ٍي  جسشاثي  ولاعلإا  ارْ  ىتي  دقٔ  .كنارت  آينٔ  جأسًنا  ولاعإٔ  .حُيعي  جأسيات  جأزنا  يف  حثغسنا  زآظإ  يْ
.ّهْأ حطسإتٔأ .ةطاخنا
12
Menampakkan  keinginan  untuk  menikah  terhadap  seorang  perempuan tertentu  dengan  memberitahukan  keinginannya  kepada  perempuan  tersebut  dan walinya. Pemberitahuan itu bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki tersebut, atau bisa juga melalui perantara keluarganya.
Berdasarkan  dua  rumusan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pertunangan  atau khitbah  bukanlah  satu  bentuk  akad,  tetapi  hanya  tanda  dan  indikasi  awal  untuk menetapkan satu akad, yaitu pernikahan. Keinginan seorang laki-laki tersebut dapat diberitahukan  secara  langsung  ataupun  tidak  kepada  pihak  wanita  dan  walinya. Selanjutnya,  kedua  keluarga  biasanya  melakukan  pertemuan  dan  menetapkan beberapa kesepakatan terkait pernikahan, misalnya menetapkan waktu akad nikah. terkait  kedudukan  dan  dasar  hukum  khitbah,  selanjutnya  akan  disajikan  dalam pemaparan terendiri.
Rumusan-rumusan  sebelumnya  juga  memberi  pemahaman  bahwa  ajakan menikah  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  kepada  seorang  wanita  yang menjadi  kekasihnya  tanpa  sepengetahuan  ayah  si  gadis  tidaklah  disebut  dengan pinangan.  Sebab  si  gadis  sangat  bergantung  kepada  ayahnya.  Sebab,  hak  untuk menikahkan anak gadis memang terdapat pada ayahnya, sehingga tidak dibenarkan seorang  gadis  menerima  ajakan  menikah  dari  siapapun  tanpa  sepengetahuan ayahnya.

## Pernikahan
Kata  pernikahan  secara  bahasa  diambil  dari  kata  nikah.  Dalam  bahasa Indonesia,  kata  ini  merupakan  istilah  asing  yang  telah  baku  digunakan  dalam
10 Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Islam: Fiqh Nikah , (tp: Kampus Syariah, 2009), hlm. 40.
11 Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah , (Bairut: Dār al-Fikr al-„Arabī, 1950), hlm. 26.
12 Wahbah  al-Zuḥailī, Mausū‟ah  al-Fiqh  al-Islāmī  wa  al-Qaḍāyā  al-Mu‟āṣirah ,  Juz  VIII,
(Bairut: Dār al-Fikr, 2012), hlm. 24.
kamus. 13 Asal  kata  nikah  sendiri  diserap  dari  Bahasa  Arab,  yaitu nikāḥ .  Secara bahasa  berarti  bersenggama,  berkumpul,  atau  akad.  Ibn  „Ābidīn,  salah  seorang ulama  mazhab  Ḥanafī,  menyebutkan  makna  nikah  dapat  dilihat  dari  dua  aspek, yaitu  makna  secara haqīqī dan majāzī .  Makna haqīqī kata nikāḥ yaitu persetubuhan, sementara itu makna majāzī nikah yaitu akad. 14
Menurut  terminologi,  terdapat  beberapa  rumusan  ulama.  Para  fukaha berbeda  dalam  membuat  rumusan  nikah.  menurut  empat  imam  mazhab,  makna nikah sebagai berikut:
حفيُحنا :  .ادصق حعتًنا كهي ديفي دقع
حّيكناًنا  :  .كيهًت دقع
حّيعفاّشنا  :
ٔأ حاكُّنا عفهت ءطٔ كهي ًٍّضتي دقع .جئزّت
حهتاُحنا  :  .عاتًتسلإا حعفُي ىهع جئزّت ٔأ حاكُّنا عفهت دقع
Menurut  Hanafiyah:  akad  yang  memberi  faedah  kepemilikan  dengan pemberian mu‟ah yang diniatkan.
Menurut Malikiyah: akad kepemilikan. Menurut  Syafi‟iyah:  nikah  adalah  akad  yang  membolehkan  kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal inkāḥ atau tazwīj . Menurut  Hanabillah:  akad  dengan  lafal inkāḥ atau tazwīj untuk mendapatkan manfaat kesenangan (bersenang-senang). 15
Keempat  rumusan  tersebut  tempak  berbeda  namun  secara  keseluruhan mengandung  maksud  yang  sama,  yaitu  pernikahan  dimaksudkan  sebagai  suatu akad  yang  dapat  membolehkan  hubungan  kelamin  dan  untuk  saling  bersenang- senang antara suami dan isteri. Dalam pengertian lainnya sebagai berikut:
.جئزّت ٔأ حاكُّنا عفهت ءطٔ كهي ًٍّضتي دقع :اعسشٔ .عاًتجلاأ ّىّضنا :ّغن ْٕٔ 16
Secara  bahasa:  (nikah  adalah)  bersetubuh  dan  berjimak...  Secara  istilah (nikah  adalah)  akad  yang  membolehkan  kepemilikan  untuk  bersetubuh  dengan menggunakan lafal inkāḥ atau tazwīj .
Muḥammad Abū Zahrah menyebutkan sebagai berikut:
13 Dalam  bahasa  Indonesia,  kata  nikah  berarti  perjanjian  antara  laki-laki  dan  perempuan untuk  bersuami  isteri  (denganresmi).  Bisa  juga  berarti  perkawinan.  Lihat  dalam  Tim  Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1003.
14 Muḥammad Amīn bin „Umar Ābidīn, Radd al-Muḥtār „alā al-Darr al-Mukhtār: Ḥāsyiyah ibn Ābidīn , Juz VI, (Riyadh: Dār Ālim al-Kutub, 2003), hlm. 57. Dalam hal ini, ulama sebenarnya masih beda pendapat tentang penetapan “persetubuhan” sebagai makna hakiki. Mazhab Syafi‟i dan Maliki  mislnya  menyatakan  secara  hakiki  bikah  berarti  akad.  Perbedaan  tersebut  telah  dijelaskan oleh beberapa ulama. Lihat dalam Imām Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas‟ūd bin Muḥammad bin Farrā‟ al-Baghawī, al-Tahżīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‟ī, juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ulumiyyah,
1997), hlm. 213. Lihat juga dalam Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ „Umar bin Ruslān bin Yūsuf al-Bulqīnī al-
Syāfi‟ī, Tadrīb fī Fiqh al-Syāfi‟ī, juz 3, (Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012), hlm. 6.
15 „Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh „alā al-Mażāhib al-Arba‟ah , juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilimiyyah, 2003), hlm. 7. Lihat juga dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis  Pekembangan  Hukum  Islam  dari  Fiqh,  UU  No. 1/1974 sampai KHI , cet. 4, (Jakarta: Kenccama Prenada Media Group, 2012), hlm. 39.
16 Aḥmad Zain al-Dīn bin „Abd al-„Azīz al-Ma‟barī al-Malībārī al-Fannānī al-Syāfi‟ī, Fatḥ al-Mu‟īn bi Syarḥ al-„Ain bi Muhimmāt al-Dīn , (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004), hlm. 577.
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
.خاثجأ ٍي ّيهع ائ قٕقح ٍي آًهيكن اي دحئ آًَٔاعتٔ جأسًنأ مجسنا ٍيت جسشعنا مح ديفي دقع 17
(Nikah  adalah)  akad  yang  memberikan  faedah  hukum  kebolehan mengadakan  hubungan  keluarga  (suami  isteri)  antara  pria  dan  wanita  dan mengadakan  tolong  menolong  dan  memberi  batas  hak  bagi  pemiliknya  serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”. 18
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  istilah nikah dalam makna bahasa memiliki dua arti, yaitu persetubuhan dan akad. Adapun makna yang lebih luas, nikah adalah suatu perjanjian hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk bersenang-senang ( istimta‟ ),  dan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  biologis  (bersetubuh),  kemudian keduanya dapat saling tolong-menolong, memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan syarak.

## Landasan Hukum Pertunangan
Sebelum  melaksanakan  pernikahan,  biasanya  didahului  dengan  langkah pertunangan  atau  khitbah.  Wahbah  al-Zuḥailī  menyebutkan  khitbah  nikah  adalah salah  satu  dari  empat  permulaan  nikah  yang  dilalui  oleh  dua  orang  calon pengantin. 19 Maksudnya,  pelaksanaan  khitbah  dilakukan  ketika  seorang  laki-laki ingin menikah dengan ketentuan
Pertunangan  dalam  hukum  Islam  adalah  bagian  yang  menyertai  peristiwa hukum pernikahan dan hukumnya dibolehkan. 20
Ibn  Rusyd,  menyatakan  khitbah  sebagai  permulaan  yang  harus  dilalui sebelum  dilakukan  pernikahan  yang  menurut  jumhur  ulama  bukan  perkara  wajib, tetapi  menurut  Dawud  (maksudnya  Dawud  al-Zahiri),  khitbah  wajib  dalam pernikahan. 21 Kedudukan hukumnya secara tegas disebutkan dalam sumber hukum Islam.  Legalitas  pertunangan  atau  khitbah  dalam  Islam  mengacu  pada  beberapa norma hukum yang dimuat dalam Alquran dan hadis, serta kesepakatan para ulama. Temuan ayat-ayat hukum dan hadis Rasulullah tentang khitbah cukup banyak.
Di antaranya ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 235:
                                                                                                             
                                                                                                         
17 Al-Imām  Muḥammad  Abū  Zahrah, al-Aḥwāl  al-Syakhṣiyyah ,  (Madinah:  Dār  al-Fikr  al- „Arabī, tt), hlm. 17.
18 Juga  dikutip  oleh  Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat, cet.  3,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.
19 Wahbah  al-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh ,  Juz  VII,  (Damaskus:  Dār  al-Fikr, 1974), hlm. 9.
20 Abī al-Ḥasan „Alī bin MUḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, al-Ḥāwī al-Kabīr: fi Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi‟ī , Juz IX, (Bairut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.
21 Imām  al-Qāḍī  Abī  al-Walīd  Muḥammad  bin  Aḥmad  bin  Muḥammad  bin  Aḥmad  ibn Rusyd al-Qurṭubī, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Mmuqtaṣid, Juz III, (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 1995), hlm. 937.
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
                                                                                                                            
      .
Artinya :  “Dan  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  meminang  wanita-wanita  itu dengan  sindiran  atau  kamu  Menyembunyikan  (keinginan  mengawini mereka)  dalam  hatimu.  Allah  mengetahui  bahwa  kamu  akan  menyebut- nyebut  mereka,  dalam  pada  itu  janganlah  kamu  Mengadakan  janji  kawin dengan  mereka  secara  rahasia,  kecuali  sekedar  mengucapkan  (kepada mereka)  Perkataan  yang  ma'ruf.  dan  janganlah  kamu  ber'azam  (bertetap hati)  untuk  beraqad  nikah,  sebelum  habis  'iddahnya.  dan  ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya,  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235).
Ayat  di  atas  menjadi  dasar  legalitas  khitbah  dalam  Islam.  Ayat  ini  secara tegas membolehkan meminang (khitbah), sebab tiap laki-laki mempunyai keingian untuk menikah. Mengomentari ayat tersebut, Imam Malik dalam kitab al-Muwaṭa‟ menyebutkan  ada  seorang  laki-laki  yang  ingin  menikah  dengan  seorang  wanita. Konteks  ayat  tersebut  berkaitan  dengan  mengkhitbah  wanita  dalam  keadaan menjalankan iddah kematian suaminya.
ٌَ  ِهيِف ئِِّإ َو ٌتَّي ِزَىٌَ  َّيٍََع  ِهَِّٔإ اَه ِج ْوَس ِةاَف َو  ِِْٓ اَهِتَّذِع يِف  َيِه َو ِةَأ ْزٌٍَِّْ ًُُجَّزٌا َيىُمَي  َْْأ ٌكِِاٌَََ َ َّلَّا  َِّْإ َو  ٌٌِِا َز
ْحَٔ َو اًل ْس ِر َو اًزْيَخ  ِهْيٌَِإ ِي ْىَمٌْا  ِِْٓ اَذَه  َى
. 22 .
Seorang  laki-laki  yang  berkata  kepada  seorang  wanita  yang  masih  berada pada  masa  iddah  dari  kematian  suaminya,  'Kamu  begitu  mulia  bagiku,  saya  ada rasa  cinta  terhadapmu,  semoga  Allah  menuntunmu  kepada  kebaikan  dan  jalan rezki', atau ucapan lain yang semisalnya.
Kaitan  dengan  surat  al-Baqarah  ayat  235  sebelumnya,  Ibn  Qayyim menyebutkan bahwa:
“Allah menyebutkan sindiran ketika meminang wanita, yang menunjukkan bahwa  di  dalam  hati  orang  yang  meminang  ada  rasa  senang  dan  cinta kepada wanita yang dipinangnya, dan hal itu mendorongnya untuk berterus terang  mengatakan  keinginan  untuk  menikahinya.  Karena  itu  Allah membebaskan  dosa  karena  sindiran  ini  dan  kecenderungan  hati  kepada cinta.  Penafian  janji  kepada  wanita  mengandung  rahasia  tersendiri.  Ada yang berpendapat,  yang dimaksudkan sindiran di sini ialah nikah. Dengan kata  lain,  janganlah  kalian  berterus  terang  kepada  wanita  untuk menikahinya, selain dari suatu sindiran yang disampaikan. Inilah pendapat yang  terkenal.  Ada  pula  yang  berpendapat,  maksudnya  ialah  menikahi
22 Al-Imām Mālik bin Anas, Al-Muwaṭā‟ li al-Imām al-A‟immah wa „Ālim al-Madīnah, (Al- Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1992), hlm. 446-447.
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
wanita  pada  masa  iddahnya  secara  diam-diam,  dan  jika  masa  iddahnya sudah habis, maka dia mengumumkan pernikahannya”. 23
Kutipan  di  atas  mengandung  pemahaman  umum  bahwa  laki-laki  yang memiliki  keinginan  untuk  menikah  dengan  seorang  wanita  dibolehkan  untuk meminang,  yaitu  dengan  menyatakan  secara  terus  terang  kepada  wanita  tersebut, atau bisa dirahasiakan di dalam hati. Intinya, khitbah atau pertunangan dobenarkan dalam Islam.
Kebolehan meminang wanita memiliki syarat tertentu yang wajib dipenuhi. Salah  satunya  tidak  boleh  meminang  wanita  yang  sedang  dalam  masa  iddah. 24 Selain itu, diharamkan pula mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah orang lain. 25 Dengan demikian, mengikuti pemahaman hukum semacm ini maka berlaku alasan logis  bahwa  hukum  larangan  khitbah  tersebut  dalam  kasus-kasus  tertentu  saja, tetapi hukum asalnya adalah dibolehkan dalam Islam selama tidak ada ada hal-hal lain yang membatalkan keberlakuan peminangan.
Dasar hukum  pertunangan atau khitbah  yang dimuat  dalam hadis  Rasullah saw  cukup  banyak.  Di  antaranya  adalah  hadis  riwayat  Bukhari  dari  Abdullah  bin Yusuf.  Dalam  hadis  ini,  terdapat  keterangan  tentang  Rasulullah  mengkhitbah Aisyah kepada Abi Bakar. Adapun redaksi hadisnya sebagai berikut:
َِّلَّا ُذْبَع إََثَّذَح ٍََّف َو  ِ ْيٍََع ُ َّلَّا اٍََّل  َّيِبٌَّٕا  ََّْأ َة َو ْزُع  َْٓع  ٍناَزِع  َْٓع َذي ِشَي  َْٓع  ُ ْيٌٍَّا إََثَّذَح  َ ُفىُي  ُْٓن ٌََطَخ َُ
َو ِ َّلَّا ِٓيِد يِف ي ِخَأ  َتَْٔأ َياَمَف  َنىُخَأ أََأ أََِّّإ  ٍزْىَن ىُنَأ ُ ٌَ َياَمَف  ٍزْىَن يِنَأ اٌَِإ َتَشِِاَع ٌي َلََح يٌِ َيِه َو ِ ِناَتِو
. 26 .
Artinya: “Telah  menceritakan  kepada  kami  Abdullah  bin  Yusuf  Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid dari Irak dari Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengkhithbah (meminang) Aisyah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata pada beliau, "Sesungguhnya saya adalah saudara Anda." Beliau bersabda: "Yang kumaksudkan kamu adalah
23 Ibn Qayyim a perl-Jauziyyah, al-Tafsīr al-Qayyim (Penyusun: Syaikh Muhammad Uwais al-Nadwy),  ed.  In, Tafsir  Ibn  Qayyim ,  (Terj:  Kathur  Suhardi),  (Jakarta:  Darul  Falah,  2000),  hlm. 167-168.
24 Uṡmān  bin  Aḥmad  bin  Sa‟īd  al-Najdī, Hidāyah  al-Rāghib  li  Syarḥ  „Umdah  al-Ṭālib  li Nail al-Mārib, (Bairut: Mu‟assasah al-Risālah, 2007), hlm. 175. 25 Al-Imām Mālik bin Anas, Al-Muwaṭā‟ li al-Imām al-A‟immah wa „Ālim al-Madīnah, (Al- Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1992), hlm. 449. Hukum larangan memiang wanita atas pinangan orang lain bersamaan  dengan  hukum  larangan  membeli  barang  yang  telah  dipesan  (dibeli)  orang  lain.  Lihat dalam  Aḥmad  bin  „Alī  bin  Ḥajar  al-„Asqalānī, Fiqh  al-Islām:  Syarḥ  Bulūgh  al-Marām  min  Jam‟i Adillah  al-Aḥkām ,  Juz  V,  (Riyadh:  Mu‟assasah  „Ulūm  al-Qur‟ān,  2011),  hlm.  65.  Ibnu  Qayyim menyebutkan  bahwa  dahulu  hukum  melakukan  pinangan  (khitbah)  kepada  wanita  yang  sudah dipinang  adalah  makruh.  Namun,  hukum  ini  telah  ditiadakan,  dan  dinasakh  Rasulullah  saw.  Lihat dalam Abī‟Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb al-Zar‟ī bin Qayyim al-Jauziyyah, Tahżib al-Sunan ,  Juz  I,  (Riyadh:  Maktabal  al-Ma‟ārif,  2007),  hlm.  749.  Dimuat  juga  dalam  kitab  beliau yang lain. Lihat dalam Abī‟Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb al-Zar‟ī bin Qayyim al- Jauziyyah, „Aun  al-Ma‟būd  Syarḥ  Sunan  Abī  Dāwud ,  Juz  VI,  (Riyadh:  Maktabah  al-Salafiyyah, 1968), hlm. 93.
26 Imām  al-Ḥāfiẓ  Abī  „Abdillāh  Muḥammad  bin  Ismā‟īl  al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī ,
(Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.
saudaraku  di  dalam  Dinullah  dan  Kitab-Nya,  maka  Aisyah  adalah  halal bagiku”. (HR. Bukhari).
Kemudian,  dalil  hadis  lainnya  yaitu  riwayat  Muslim  dari  Abu  Bakar  bin Abi Syaibah sebagai berikut:
ُه يِنَأ  َْٓع  َٓي ِزيِف  ِْٓن ِذََّّحُِ  َْٓع  ٍَاَشِه  َْٓع َتَِاَفُأ ىُنَأ إََثَّذَح َتَبْيَش يِنَأ ُْٓن  ِزْىَن ىُنَأ إََثَّذَح اٍََّل ِّيِبٌَّٕا  َْٓع َةَزْيَز
َأ ِتَبْط ِخ اٍََع ًُُج َّزٌا  ٌُُط ْخَي  َلَ َياَل ٍَََُّف َو ِ ْيٍََع ُ َّلَّا
اَهِتََّّع اٍََع ُةَأ ْزٌَّْا ُحَىُْٕت  َلَ َو ِ ي ِخَأ  َِ ْىَف اٍََع َُىََُي  َلَ َو ِ ي ِخ َِ اَهٌَ أََِّّإَف ْحِىَْٕتٌْ َو اَهَتَفْحَل َئِفَتْىَتٌِ اَهِتْخُأ َق َلََط ُةَأ ْزٌَّْا ُيَأََْت  َلَ َو اَهِتٌَاَخ اٍََع  َلَ َو
اَهٌَ ُ َّلَّا  ٌََتَو ا . 27 .
Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Bakar  bin  Abi  Syaibah  telah menceritakan  kepada  kami  Abu  Usamah  dari  Hisyam  dari  Muhammad  bin  Sirin dari  Abu  Hurairah  dari  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  beliau  bersabda: "Janganlah  meminang  wanita  yang  telah  dipinang  saudaranya,  dan  janganlah menawar  barang  yang  telah  ditawar  saudaranya,  dan  janganlah  wanita  dipoligami dengan  bibinya  (baik  dari  saudara  ayah  atau  ibu),  dan  janganlah  seorang  istri meminta  suaminya  supaya  menceraikan  madunya  agar  segala  kebutuhannya terpenuhi,  akan  tetapi  biarkanlah  suami  menikah  (sesuai  dengan  kemampuannya), karena Allah telah menentukan bagiannya sang istri. (HR. Muslim).
Dua  hadis  terakhir  cukup  menjadi  petunjuk  tentang  hukum  khitbah. Landasan  hukum  khitbah  sebagaimana  pada  hadis  mengacu  pada  perbuatan Rasulullah  saw  sendiri.  Dalam  hadis  riwayat  Bukhari  sebelumnya,  Rasulullah meminang  Aisyah  kepada  Abi  Bakar.  Hal  ini  menjadi  landasan  normatif fi‟liyah Rasulullah.  Dengan  demikian,  dilihat  dari  sisi  landasan  normatif  hukum,  khitbah atau pertunangan dalam  Islam telah dilegitimasi  secara tegas dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

## Dasar dari Hukum MPU Aceh
Terbentuknya  kelembagaan  MPU  Aceh  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat. Minimal,  terdapat  13  (tiga  belas)  aturan  yang  menjadi  landasan  hukum kelembagaan  MPU  Aceh,  baik  dasar  hukum  tentang  kedudukannya  di  Aceh, maupun  fungsi,  tugas,  dan  kewenagannya  dalam  struktur  pemerintahan.  Adapun ketiga belas dasar hukum tersebut yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Permendagri  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD.
4. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan  Tata  Kerja  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Dinas,  Lembaga  Teknis  Daerah  dan  Lembaga  Derah  Provinsi NAD.
27 Imām  al-Ḥāfiẓ  Abū  al-Ḥusain  Muslim  al-Ḥajjaj  al-Qusairī  al-Nisābūrī, Ṣaḥīḥ  Muslim , (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1590.
6. Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan Ulama Aceh.
7. Pergub  Nomor  33  Tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
9. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
10. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/465/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang  Penetapan  Pengurus  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh Periode 2012-2017.
12. Keputusan  MPU  Aceh  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Pearturan  Tata Tertib MPU Aceh.
13. Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Peninjauan Tarif Retribusi Aceh Qanun Aceh  Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama. 28

## Latar  Belakang  Dikeluarkannya  Fatwa  MPU  Aceh  Nomor  5  Tahun  2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang Dan Adat Aceh
Produk  hukum  fatwa  lahir  dari  adanya  permasalahan  yang  terjadi  dalam masyarakat,  masalah tersebut  kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.  Intinya,  sebuah  fatwa  tidak  lahir  tampa  adanya  sesuatu  yang  melatar belakanginya. 29 Kaitannya  dengan  pembahasan  ini,  Fatwa  MPU  Aceh  Nomor  5 Tahun  2016  Tentang  Mahar  dalam  Perspektif  Fiqh,  Undang-Undang  dan  Adat Aceh  juga  memiliki  latar  belakang  tersendiri  yang  sifatnya  kontekstual,  dan diperlukan oleh masyarakat. Sebab, persoalan yang dimaksud di samping berkaitan dengan hukum Islam, juga berkaitan dengan hukum adat Aceh.
Terkait  dengan  latar  belakang  fatwa  mahar,  minimal  disebabkan  oleh  dua faktor, yaitu:
a. Pemberian  mahar  dalam  konteks  masyarakat  menimbulkan  beragam pandangan,  khususnya  mengenai  hukum  mengembalikan  tanda pertunangan setelah gagal pernikahan.
b. Praktek pemberian mahar di Indonesia, khususnya di Aceh diatur dalam tiga  ketentuan  sekaligus,  yaitu  fikih,  undang-undang  dan  hukum  adat. Untuk  menyamakan  persepsi,  maka  fatwa  mahar  tersebut  diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat.
Mengenai  alasan  pertama,  bahwa  akad  pernikahan  ditinjau  dari  sisi pemberian  mahar  dan  lain-lain  yang  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat
28 Dimuat  dalam:  https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/9/dasar-hukum,  di  akses  pada tanggal 26 Juli 2018.
29 Ibnu  Qayyim  menyebutkan  sebauah  fatwa  berhubungan  erat  dengan  pertanyaan- pertanyaan.  Dalam  kondisi  adanya  pertanyaan  yang  membutuhkan  jawaban  secara  capat,  maka orang  yang ditanya  wajib untuk  memberikan  fatwa.  Lihat  dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah , I‟lām al-Muwāqi‟īn „an Rabb al-„Ālamīn , ed. In, Panduan Hukum Islam , (Terj: Asep Saepullah), (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2000), hlm. 655.
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
telah  menimbulkan  beragam  pandangam.  Keadaan  semacam  ini  berpotensi terjadinya  disharmonisasi  antar  sesama  masyarakat.  Ragam  pandangan  yang dimaksud  salah  satunya  terkait  pengembalian  tanda  pertunangan  karena  gagal pernikahan.
Umum  diketahui  bahwa  salah  satu  tradisi  atau  adat  (kebiasaan)  dalam masyarakat tertentu di Aceh adalah pengembalian tanda pertunangan karena gagal pernikahan.  Kenyataan  ini  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat Aceh pada umumnya, khususnya mengenai status hukumnya. Bahkan, ragam pandangan tersebut sangat berpotensi terjadinya disharmonisasi di kalangan masyarakat.
Di  samping  itu,  fatwa  mahar  ini  menurut  MPU Aceh  sangat  penting  untuk dikeluarkan,  di  samping  adanya  pertanyaan  masyarakat,  MPU  Aceh  memandang praktek  pemberian  mahar  dan  lain-lain  perlu  melakukan  kajian  secara  mendalam menurut perspektif fiqh, undang-undang dan adat Aceh. Praktek pemberian mahar tersebut  untuk  sebagian  daerah  Aceh  cukup  tinggi,  hal  ini  disebabkan  oleh ketentuan  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat  tertentu  yang  ada  di  Aceh.  Dalam Fatwa mahar disebutkan secara tegas  alasan dikeluarkannya fatwa tersebut kerena dua poin sebelumnya.
MPU  Aceh  menyebutkan:  “Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  seperti dimaksud dalam huruf a, dan hunuf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan  Fatwa  tentang  “Mahar  dalam  Persepektif  Fiqh,  Undang-Undang  dan Adat  Aceh”.  Oleh  sebab  itu,  pertimbangan-pertimbangan  inilah  yang  melatar belakangi  MPU  Aceh  untuk  mengeluarkan  fatwa.  Tujuannya  agar  persepsi  yang sama  di  kalangan  masyarakat  dapat  dicapai,  selain  itu  diharapkan  mampu  untuk mengurango potensi terjadinya disharmoni seperti telah disbeutkan.
Atas  dasar  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  MPU  Aceh  mengeluarkan fatwa mahar dengan memuat bebarapa putusan, yaitu:
1. Mahar  adalah  harta  yang  wajib  diberikan  oleh  laki-laki  kepada perempuan, karena nikah, wata‟ syubhat dan/atau perkosaan.
2. Penentuan  jenis,  sifat  dan  kadar  mahar  untuk  perempuan  perawan  yang walinya mujbir adalah wali mujbir itu sendiri.
3. Penentuan  jenis,  sifat  dan  kadar  mahar  untuk  perempuan  perawan  yang walinya bukan mujbir adalah perempuan itu sendiri.
4. Penentuan  jenis,  sifat  dan  kadar  mahar  untuk  perempuan  tidak  perawan adalah perempuan itu sendiri.
5. Mahar adalah milik perempuan.
6. Harta  bawaan  laki-laki  kepada  perempuan  yang  diadatkan  ketika bertamu saat pinangan adalah hadiah.
7. Pemberian  sebagian  mahar  sebelum  akad  nikah  wajib  dikembalikan ketika gagal pemikahan.
8. Akad Nikah yang tidak disebutkan mahar dalam akad hukumnya sah.
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
Pandangan  MPU  Aceh  tentang  Pengembalian  Tanda  Pertunangan  karena Gagal Pernikahan dalam Fatwa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar dalam

## Perspektif Fiqh, Undang-Undang Dan Adat Aceh
Orang  Aceh  saat  melakukan  lamaran  atau  tunangan  biasanya  membawa tanda  tunangan,  dalam  prakteknya  sering  disebut  sebagai kong  haba. Pertemuan mengenai penyerahan tanda kong haba biasa diakhiri dengan mengadakan kenduri yang  dihadiri  oleh  pihak linto (calon  mempelai  laki-laki)  dan  pihak dara baro (calon mempelai perempuan). Berakhirnya acara tersebut berarti pertunangan telah resmi  dilakukan. 30 Permasalahan  yang  timbul  kemudian  yaitu  jika  pertunangan tersebut dibatalkan, apakah tanda kong haba tadi dikembalikan atau tidak. Namun, secara tradisi yang berlaku di Aceh, laki-laki yang membatalkan tidak berhak lagi atas  tanda kong  haba yang  ia  berikan  ke  pihak  perempuan.  Sebaliknya,  apabila perempuan  yang  membatalkan,  maka  ia  diberi  denda  dengan  membayar  dua  kali lipat dari jumlah tanda kong haba yang diberikan pihak laki-laki sebelumnya. Kenyataan  adanya  hukum  yang  berlaku  dalam  realita  masyarakat  tersebut, sebenarnya masih menyisakan pertanyaan besar tentang hukumnya. Kaitan dengan ini,  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  telah  mengeluarkan  fatwa mahar.  Salah  satu  poin  fatwa  yaitu  tanda  pertunangan  ( kong  haba ).  MPU  Aceh secara  umum  berpendapat  bahwa  pemberian  tanda  pertunangan  adalah  boleh. Kebolehan  tersebut  didasari  oleh  kenyataan  adat  masyarakat  Aceh  yang  secara turun-temurun  mempraktekkannya.  Di  sisi  lain,  kebiasaan  pemberian  tanda kong haba tersebut  dibolehkan  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  hukum Islam.
Kemudian,  MPU  Aceh  juga  merujuk  pada  ketentuan  Ijma‟  Ulama.  Dalam hal  ini,  para  ulama  muslim  sepakat  (ijmak)  bahwa  mahar  itu  wajib  hukumnya dalam  pernikahan,  dan  mahar  juga  merupakan  bagian  dari  syarat  sahnya  nikah, yang harus dipikul oleh setiap calon suami terhadap isterinya. 31 Ketentuan ijma‟ ini juga  memberi  makna  inplisit  bahwa  wajibnya  mahar  menjadi  hak  isteri  ketika nikah  telah  dilakukan.  Untuk  itu,  gagalnya  pernikahan  pada  dasarnya  sangat berpengaruh terhadap pengembalian panjar mahar telah diberikan.
Dalil  terakhir  yaitu  kaidah  fikih  tentang  kewajiban  mahar,  yaitu  sebagai berikut:
.حُيسقت لاإ ِسيغ يهع لدت لأ بٕجٕهن سيلأا يف مصلأا 32
30 Moehammad  Hoesin, Adat  Aceh, (Banda  Aceh:  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1979), hlm. 18-20.
31 Ijma‟  ulama  mengenai  wajibnya  mahar  juga  disebutkan  dalam  banyak  kitab  fikih,  di antaranya dalam Abī Muḥammad „Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bi Qudāmah, al-Mughnī al- Syarḥ  al-Kabīr ,  VIII,  (Bairut:  Dar  al-Kitab  al-„Arabi,  tt),  hlm.  2:  Syihāb  al-Dīn  Abī  al-„Abbād Aḥmad  bin  Aḥmad  bin  Ḥamzah  al-Ramlī, Fatḥ  al-Raḥmān  bi  Syarḥ  Zubad  ibn  Ruslān , (Libanon: Dar  al-Minhaj,  2009),  hlm.  761.  Menurut  Imam  al-Qurthubi,  seperti  dikutip  oleh  Muhammad Sukhal, bahwa dasar dijma‟ tentang wajibnya mahar yaitu surat al-Nisā‟ ayat 4 sebagaimana telah dikutip  sebelumnya.  Lihat  dalam  Muhammad  Sukhal  al-Mahabbaji, Muhażżab  min  al-Fiqh  al- Mālikī wa Adillatuh , (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), hlm. 29.
32 Wahbah al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī , Juz I, (Suriah: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 44.
Artinya :  “Pada  dasarnya,  amar  (perintah)  itu  menunjukkan  (arti)  wajib, dan tidak menunjukkan kepada (arti) selain wajib kecuali terdapat qarinah- nya (maksud).
Kadiah  di  atas  juga  linier  dengan  dalil-dalil  sebelumnya.  Perntah  Allah dalam  masalah  mahar  seperti  disebutkan  dengan  lafal  إتاءٔ  ( ātū )  pada  surat  al- Nisā‟  ayat  4  sebelumnya  merupakan  lafal amr atau  perintah.  Untuk  itu,  dalam kaidah  disebutkan  perintah  atau amr bermakna  wajib.  Kaitan  dengan  konteks Mahar  menurut  MPU  Aceh,  maka  kewajiban  memenuhinya  pada  saat  akad  nikah dilangsungkan.  Sebaliknya,  akad  nikah  yang  tidak  jadi  dilakukan  (dibatalkan  atau gagal)  meskipun  panjar  mahar  telah  diberikan,  maka  menurut  MPU  Aceh  panjar tersebut wajib dikembalikan.
Merujuk  pada  dalil-dalil  hukum  di  atas,  maka  metode istinbāṭ yang digunakan  MPU  Aceh  tampak  mengacu  pada  metode bayani ,  yaitu  satu  metode penemuan hukum dengan melihat kaidah-kadian kebahasaan. 33 Penggunaan metode bayani oleh  MPU  Aceh  cukup  terlihat  ketika  digunakan  kaidah  fikih  di  atas.  Di mana,  perintah amr pada  lafal  إتاءٔ  ( ātū )  yang  ada  pada  potongan  surat  al-Nisā‟ ayat 4 sebelumnya menjadi tumpuan hukum kewajiban mahar pada saat nikah telah dilangsukan.
Mengacu pada metode tersebut, maka perintah memberikan mahar tersebut akan  hilang  ketika  akad  nikah  tidak  dilakukan.  Oleh  sebab  itu,  mengacu  pada metode bayani tersebut  maka  mahar  diwajibkan  bagi  laki-laki  dan  menjadi  hak isteri,  sebalumnya  hak  mahar  tersebut  tidak  ada  ketika  nikah  tidak  jadi dilaksanakan.  Dengan  demikian,  panjar  sebagian  mahar  pada  saat  pertunangan wajib pula dikembalikan ketika gagal akad nikah.

## Kesimpulan
1. Fatwa  MPU  Aceh  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Mahar  dalam  Perspektif Fiqh,  Undang-Undang  dan  Adat  Aceh  dikeluarkan  dengan  sebab  prakrek pemberian  mahar  dan  hal-hal  lainy  yang  berkenaan  dengannya  dipandang perlu  untuk  dikaji.  Kemudian,  terdapat  beragam  pandangan  masyarakat tentang  mahar,  khususnya  dalam  pengembalian  tanda  pertunangan  karena gagal  pernikahan.  Ragam  pandangan  tersebut  berpotensi  menimbulkan disharmonisasi  antar  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  fatwa  mahar  dipandang perlu untuk ditetapkan.
2. Dalil  yang  digunakan  MPU  Aceh  dalam  menetapkan  fatwa  mahar  yaitu Alquran  surat  al-Nisā‟  ayat  4,  Hadis  riwayat  Bukhari  dari  Abdullah  bin Maslamah, Ijma‟ ulama, dan kaidah fikih. Keempat dalil tersebut berkaitan dengan  kewajiban  laki-laki  memberikan  mahar  dan  menjadi  hak  penuh isterinya.  Adapun  metode istinbāṭ yang  digunakan  MPU  Aceh  yaitu cenderung memakai  metode bayani atau lughawiyah ,  yaitu metode dengan
33 Al  Yasa‟  Abubakar  memberi  istilah  metode bayani dengan  metode lughawiyyah , maknanya  juga  sama,  yaitu  metode  penelaran  dengan  melihat  kaidah  kebahasaan  yang  terdapat dalam  dalil-dalil  naqli.  Lihat  dalam  Al  Yasa‟  Abubakar, Metode  Istislahiah;  Pemanfaatan  Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66-68.
Muhammad Iqbal, Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan….
melihat kaidah kebahasan. Kaitan dengan pengembalian mahar, MPU Aceh memandang  mahar  itu  menjadi  kewajiban  suami  dan  menjadi  hak  isteri ketika  akad  nikah  telah  dilangsungkan.  Sebaliknya,  mahar  yang  diberikan sebagai  tanda  pertunangan  wajib  dikembalikan  ketika  pernikahan  gagal dilaksanakan.  Sebab,  hak  mahar  hanya  diterima  saat  nikah  bernar-benar telah diakadkan.

## Daftar Pustaka
„Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh „alā al-Mażāhib al-Arba‟ah , juz 4, Bairut:
Dār al- Kutb al-„Ilimiyyah, 2003.
A.  Hamid  Sarong, Hukum  Pekawinan  Islam  di  Indonesia, cet.  3,  Banda  Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.
Abī  al-Ḥasan  „Alī  bin  MUḥammad  bin  Ḥabīb  al-Māwardī  al-Baṣrī, al-Ḥāwī  al- Kabīr: fi Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi‟ī , Juz IX, Bairut: Dār al-Kutub al-
„Ilmiyyah, 1994.
Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy‟aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud ,  Riyadh:  Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
Abī Muḥammad „Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bi Qudāmah, al-Mughnī al- Syarḥ al-Kabīr , VIII, Bairut: Dar al-Kitab al-„Arabi, tt.
Abī‟Abdillāh  Muḥammad  bin  Abī  Bakr  bin  Ayyūb  al-Zar‟ī  bin  Qayyim  al-
Jauziyyah, Tahżib al-Sunan , Juz I, Riyadh: Maktabal al-Ma‟ārif, 2007. Abī‟Abdillāh  Muḥammad  bin  Abī  Bakr  bin  Ayyūb  al-Zar‟ī  bin  Qayyim  al- Jauziyyah, „Aun  al-Ma‟būd  Syarḥ  Sunan  Abī  Dāwud ,  Juz  VI,  Riyadh: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
Abū Muḥammad „Alī bin Aḥmad bin Sa‟īd bin Ibn Ḥazm al-Andalusī, al-Muḥallā bi al-Aṡār , Juz IX, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003.
Achmad  Warson  Munawwir  dan  Muhammad  Fairuz, al-Munawwir:  Kamus Indonesia Arab , Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.