Email: farhanalam@ugm.ac.id

## POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 2, 2020 doi: 10.14710/politika.11.2.2020.131-147

## Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo

## Farhan Alam
Universitas Gadjah Mada
Recieved: 9 September 2019 Revised: 15 April 2020 Published: 20 Oktober 2020
Keywords: investasi; ketergantungan; negara berkembang; perusahaan multinasional

## Pendahuluan
erubahan  besar  yang  terjadi  sebagai  bagian  dari  globalisasi  adalah perkembangan Perusahaan Multinasional (PMN) yang mulai melebarkan sayap  bisnisnya  ke  segala  penjuru  dunia.  Globalisasi  adalah  salah  satu faktor yang menjadikan peran PMN menjadi lebih dominan (Madeley, 2009). Meskipun sejatinya PMN adalah entitas ekonomi, dominannya pengaruh PMN terhadap negara menjadikan PMN masuk ke dalam diskusi politik.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  berkembang  yang  sudah  tidak  asing  lagi dengan investasi PMN. Mulai dari era Orde Lama hingga pasca reformasi, Indonesia
P
Abstrak :
Artikel  ini  membahas  upaya  negara  untuk  menghindari  ketergantungan  dalam hubungan  antara  negara  berkembang  dan  perusahaan  multinasional  (PMN). Kelompok Neo-Marxis, khususnya teori ketergantungan menganggap bahwa PMN adalah bagian dari kepentingan negara kapitalis pusat di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan PMN cenderung membuat negara berkembang bergantung padanya. Hal ini berbeda dengan kasus pengelolaan investasi PMN di Indonesia. Pada pemerintahan Joko Widodo, terlihat bahwa negara berkembang bisa memiliki daya tawar yang cukup kuat sehingga dapat melakukan negosiasi dengan PMN. Dengan menggunakan studi pustaka, artikel ini mengumpulkan berbagai data sekunder terkait argumen pemerintah terhadap fenomena PMN melalui media massa dan dokumen pemerintah.  Indonesia  melalui  stabilitas  ekonomi  dan  politik  berupaya  untuk meningkatkan posisi tawar sehingga akan terjadi kompetisi yang adil diantara PMN ketika berinvestasi. Hasil dari peningkatan daya tawar ini adalah hubungan yang lebih seimbang  antara  negara  dengan  PMN.  Keseimbangan  hubungan  menjadikan kepentingan  negara  berkembang  dan  PMN  dapat  saling  beriringan  tanpa  adanya pihak yang mendominasi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketergantungan dapat dihindari apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar negara berkembang.
masih  membuka  pintu  bagi  investasi  PMN.  Pusat  bisnis  dan  kawasan  industri  pun bermunculan sebagai efek domino dari kegiatan perusahaan multinasional.
Kemunculan  industri  Indonesia  tidak  lepas  dari  peranan  PMN.  Kemampuan modal  dan  teknologi  yang  dibawa  oleh  PMN  membantu  untuk  memunculkan perkembangan  industri  dasar  serta  menggeser  orientasi  pembangunan  daerah  yang agraris  menjadi  orientasi  industri  (Anoraga,  1995).  Melalui  Penanaman  Modal  Asing (PMA),  PMN  di  Indonesia  berupaya  untuk  berbisnis  di  berbagai  sektor.  Berdasarkan laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN–PMA Triwulan IV dan Januari-Desember Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI (2018),  sektor  dengan  investasi  PMA  tertinggi  adalah  sektor  pertambangan  dengan investasi sebesar US$ 4.375,9 juta dengan jumlah proyek sebanyak 729 sepanjang periode Januari-Desember  2017.  Singapura  menjadi  negara  asal  PMA  terbanyak  di  Indonesia pada periode Januari-Desember 2017 dengan total investasi sebesar US$ 8.441,6 Juta melalui 5.951 proyek.
Diskusi politik tentang PMN lazimnya Udofia (1984) membahas dampak ekonomi politik PMN di negara dunia ketiga PMN dan eksploitasi sumber daya alam, menurut Mohan, Asante, & Abdulai (2018) PMN dan pembangunan dunia kontemporer (May, 2017).  Dari  bahasan  yang  dilakukan  ilmuwan  politik,  perdebatan  yang  sering  muncul adalah  hubungan  yang  terkadang  konfliktual  antara  negara  dengan  PMN.  Hubungan yang konfliktual itu sendiri diyakini kaum Neo-Marx sebagai konsekuensi dari hubungan yang  tidak  imbang  antara  kekuatan  negara  kapitalis  dengan  pemerintah  negara berkembang. Kecurigaan kaum Neo-Marx dengan menggunakan teori ketergantungan melihat bahwa keberadaan PMN di negara berkembang adalah bentuk ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Hal tersebut perlu dilihat lebih lanjut, apakah ketergantungan tersebut adalah dampak yang tidak dapat dihindari, atau ternyata ada cara yang dapat dilakukan pemerintah negara berkembang untuk mengubah dependensi menjadi  interdependensi.  Apakah  ketergantungan  adalah  keniscayaan  atau  sebuah dampak dari kegagalan pemerintah negara berkembang dalam meningkatkan posisinya terhadap PMN.
Kehadiran PMN di negara berkembang sendiri menjadi perdebatan antara kubu yang optimis dan pesimis. Kubu optimis yang diwakili Neo-Liberal meyakini PMN dapat menjadi dorongan bagi kekuatan ekonomi negara berkembang. Sedangkan kubu pesimis yang diwakili Neo-Marx sering kali menganggap PMN sebagai kehadiran kekuatan asing di dalam negeri dan upaya negara maju untuk melakukan penghisapan kepada negara berkembang.  Sebaliknya,  kubu  optimis  yakin  akan  dampak  positif  PMN  tetapi  tidak mempertimbangkan  dampak  ketergantungan  terhadap  PMN.  Perdebatan  ini menunjukkan bagi kedua kubu bahwa seolah-olah hubungan antara negara dengan PMN adalah tarik ulur hubungan antara siapa membutuhkan siapa.
Perdebatan dua kubu ini terus berlanjut meskipun sejatinya antara negara dengan PMN dapat tumbuh pola interdependensi. Seperti yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru dimana daya tawar pemerintah Indonesia meningkat sejalan dengan kondisi ekonomi  dan  politik  yang  stabil  pada  masa  itu  sehingga  antara  negara  berkembang dengan  PMN  bisa  saling  membutuhkan  (Nizamuddin,  2008).  Di  satu  sisi,  negara membutuhkan modal PMN, di sisi lain PMN membutuhkan negara sebagai akses masuk mereka untuk melakukan ekspansi bisnis (Babic, Fichtner, & Heemskerk, 2017; Mohan et  al.,  2018).  Optimisme  yang  mampu  menciptakan  interdependensi  memang  jarang terjadi, terutama interdependensi yang seimbang. Pada umumnya, negara berkembang tetap  jatuh  dalam  bayang  kekuatan  negara  maju  dan  kembali  terjebak  pada ketergantungan.
Melihat  kehadiran  PMN  yang  telah  berbisnis  di  Indonesia  dari  masa  presiden Indonesia  pertama,  cukup  menjadi  pertanyaan  untuk  penganut  teori  ketergantungan: Apakah sepanjang waktu itu kepentingan Indonesia tidak bisa mengalahkan kepentingan negara  kapitalis  pusat.  Kemudian  di  era  pemerintahan  Jokowi  yang  mulai  menjabat sebagai presiden ke-7 Indonesia pada Tahun 2014, terlihat adanya upaya peningkatan posisi tawar negara terhadap PMN. Kebijakan mendukung peningkatan investasi PMN oleh pemerintahan Jokowi tidak lantas membuat negara jatuh ke dalam ketergantungan investasi  asing,  sebaliknya  PMN  pun  secara  tidak  langsung  menjadi  tergantung  pada Indonesia.
Penulis  meyakini  bahwa  pemerintah  Indonesia  di  era  Jokowi  menggunakan perspektif  optimis  terhadap  PMN  namun  tidak  berarti  pemerintah  menginginkan terciptanya  ketergantungan  negara  terhadap  PMN.  Justru  pola  yang  akan  diciptakan adalah saling ketergantungan antara negara dengan PMN yang sangat menguntungkan bagi  kedua  belah  pihak.  Saling  ketergantungan  dapat  diperoleh  pemerintah  negara berkembang dengan meningkatkan posisi tawar mereka terhadap PMN melalui stabilisasi ekonomi  dan  politik.  Artikel  ini  melihat  bahwa  peningkatan  daya  tawar  pemerintah negara berkembang melalui stabilitas ekonomi dan politik sebagai kekuatan yang dimiliki pemerintah negara berkembang untuk menandingi kekuatan PMN. Maka dari itu, artikel ini  akan  melihat  pola  interdependensi  dengan  berfokus  pada  upaya  pemerintah  pada masa  kepemimpinan  Jokowi  dalam  menarik  investasi  PMN  menggunakan  stabilitas ekonomi dan politik.
Perspektif interdependensi akan digunakan sebagai dasar teoritik dalam melihat dukungan  pemerintahan  Jokowi  terhadap  investasi  PMN.  Argumen  yang  mendasari artikel ini yakni (1) PMN dipandang oleh pemerintahan Jokowi berperan bagi ekonomi Indonesia,  (2)  Upaya  yang  dilakukan  pemerintahan  Jokowi  merupakan  upaya pembentukan interdependensi antara negara dan PMN, (3) Negara berkembang dapat menegosiasikan  daya  tawar  mereka  terhadap  PMN  (Nizamuddin,  2008).  Berdasarkan tiga  argumen  tersebut,  artikel  ini  akan  membahas  penggunaan  perspektif  optimis
terhadap PMN di Indonesia dan pembentukan pola interdependensi yang dilakukan pada era pemerintahan Jokowi.

## Optimis vs Pesimis: Perspektif terhadap PMN
PMN  merupakan  perusahaan  yang  beroperasi  di  lebih  dari  satu  negara.  Jika dalam kasus Indonesia, maka PMN beroperasi di Indonesia dibawah regulasi penanaman modal  asing.  PMN  memiliki  ciri  yaitu  terdiri  dari  perusahaan  induk  dan  anak perusahaan, berada di lebih dari satu negara dimana PMN melakukan kegiatan ekonomi dasar seperti produksi dan perdagangan (Sklar, 1976).
Dalam pengelolaan sumber daya, negara dilihat sebagai regulator dan pemberi akses bagi PMN untuk dapat berinvestasi di dalam negeri (Babic et al., 2017; Mohan et al., 2018). Hal tersebut juga berlaku untuk semua sektor investasi, tidak hanya investasi PMN berbasis sumber daya. Sehingga perdebatan boleh-tidaknya dan bagaimana PMN berinvestasi akan berada pada level negara. Perdebatan antara kubu optimis dengan kubu pesimis  berada  pada  tatanan  dampak  dan  makna  dari  keberadaan  PMN  di  negara berkembang. Perdebatan itu mengerucut dalam dua kutub berseberangan, yakni Kubu Neo-Marx dan Neo-liberal.
Neo-Marx  pesimis  terhadap  PMN  dengan  beranggapan  bahwa  kehadiran investasi  PMN  di  negara  berkembang  merupakan  wujud  dari  ketergantungan  negara berkembang  terhadap  kekuatan  modal  asing.  Teori  ketergantungan  itu  sendiri menjelaskan bahwa kehadiran PMN di negara berkembang memiliki sisi politis. PMN adalah bagian dari negara kapitalis pusat untuk melakukan eksploitasi ekonomi negara dunia ketiga (Leonard, 1979).
Dari  sisi  negara,  terkadang  para  pengambil  keputusan  memiliki  latar  belakang atau bahkan masih merupakan seorang pengusaha. Pertemuan antara kehadiran politisi- pengusaha dengan kepentingan ekspansi bisnis PMN semakin menguatkan peluang bisnis PMN di negara berkembang. Sementara itu, kubu Neo-Marx mengkritik interdependensi dalam  liberalisasi  seperti  yang  digaungkan  Neo-liberal  sebagai  dampak  yang  tidak mungkin karena justru yang akan tercipta adalah unequal exchange (Umar, 2012).
Interdependensi  oleh  kubu  Neo-liberal  dianggap  sebagai  jalan  tengah  bagi hubungan antara negara dengan PMN yang memungkinkan semua pihak untuk saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Hubungan  interdependensi  dilihat  sebagai  hubungan PMN yang membutuhkan negara sebagai regulator dalam keamanan dan perlindungan hak,  sedangkan  negara  membutuhkan  PMN  sebagai  sumber  dana  dan  lapangan pekerjaan  (Babic  et  al.,  2017).  Interdependensi  ini  sangat  membutuhkan  kondisi  yang setara  dimana  negara  berkembang  juga  memiliki  daya  tawarnya  yang  berbentuk kebijakan dan potensi ekonomi.
Jika  kita  melihat  pada  pandangan  Neo-Marx  tentang  adanya unequal  exchange , maka  kita  telah  menemukan  inti  dari  permasalahan  hubungan  antara  negara berkembang  dengan  PMN. Unequal  exchange menunjukkan  adanya  ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki negara berkembang sehingga tidak mampu menandingi kekuatan
PMN.  Pemerintah  negara  berkembang  dapat  menggunakan  stabilitas  ekonomi  dan politik untuk meningkatkan posisi tawar terhadap PMN.
Nizamuddin (2008) setidaknya pernah meneliti terkait peningkatan daya tawar pemerintah  negara  berkembang  terhadap  PMN  di  bidang  industri  manufaktur  di  tiga negara  Asia.  Salah  satu  yang  dibahas  adalah  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru. Temuannya  menunjukkan  semakin  beresikonya  pasar  atau  kondisi  ekonomi-politik sebuah negara berkembang maka posisi tawar negara tersebut akan menurun. Begitupun sebaliknya, posisi tawar pemerintah negara berkembang terhadap PMN akan meningkat jika ekonomi dan politik negara tersebut dapat dikatakan stabil dan berpotensi besar bagi keuntungan  jika  berinvestasi.  Jadi,  peningkatan  posisi  tawar  pemerintah  negara berkembang  terhadap  PMN  dapat  dilakukan  melalui  stabilitas  ekonomi  dan  politik, termasuk penurunan risiko pasar. Tanpa stabilitas ekonomi dan politik maka pemerintah negara berkembang tidak memiliki kekuatan dalam relasinya dengan PMN. PMN sangat mempertimbangkan faktor ekonomi dan politik sebuah negara yang akan dijadikan target investasi. Dalam hubungan antara pemerintah negara berkembang dengan PMN, maka daya tawar negara berkembang melalui stabilitas ekonomi dan politik adalah kekuatan yang dimiliki pemerintah negara berkembang untuk menandingi kekuatan kapital PMN.
Dalam  mengerjakan  artikel  ini,  penulis  mengggunakan  pendekatan  penelitian pustaka  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  dokumen  atau  pustaka.  Data  yang dikumpulkan berupa data sekunder dan argumen–argumen yang digunakan pemerintah dalam  periode  pemerintahan  Jokowi  melalui  media  massa  dan  dokumen  resmi pemerintah  dalam  menanggapi  fenomena  PMN.  Argumen  pemerintah  dalam  hal  ini merupakan pandangan yang dikemukakan oleh Jokowi sebagai presiden, Kementerian yang  terkait  dengan  investasi  PMN  seperti  Kementerian  Keuangan,  Kementerian Perindustrian  dan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  selaku  badan  yang memiliki  otoritas  untuk  mengatur  investasi  di  Indonesia.  Data  tersebut  akan menunjukkan bagaimana kepentingan pemerintah dan pengelolaan PMN di Indonesia yang dilakukan pada era Jokowi. Fokus sektor industri PMN yang dilihat dalam artikel ini berada pada sektor industri manufaktur.

## Dinamika Perusahaan Multinasional di Indonesia
Sejarah  mencatat  masuknya  PMN  di  Indonesia  dimulai  pada  era  Orde  Lama dengan  diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  78  Tahun  1958  tentang  penanaman modal asing. Penetapan Undang-undang penanaman modal asing menandakan adanya kebutuhan  pemerintah  Orde  Lama  terhadap  modal  untuk  meningkatkan  kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa investasi PMN dinilai sebagai tambahan modal  untuk  menutupi  kekurangan  modal  dalam  negeri.  Sayangnya,  PMN  tidak merasakan  keamanan  dalam  berinvestasi  di  Indonesia  pada  era  Orde  Lama.  Setelah kemerdekaan  Indonesia  pada  Tahun  1945,  perusahaan  asing  yang  beroperasi  di Indonesia berhadapan pada kondisi politik yang sangat berisiko bagi PMN. Penolakan
terhadap  investasi  asing  sebagai  dampak  dari  semangat  anti-kolonialisme  dan  konflik perebutan  wilayah  Irian  Barat  antara  Indonesia  dengan  Belanda.  Penolakan  tersebut kemudian  mengarahkan  pada  desakan  nasionalisasi  PMN,  terutama  yang  dimiliki Belanda (White, 2017).
Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian menggantikan pemerintahan Orde Lama. Pada saat itu, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi PMN  untuk  melakukan  bisnis  di  Indonesia  melalui  investasi  asing  dengan diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal Asing. Penetapan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Presiden Soeharto lebih memilih  perspektif  optimis  dan  mendukung  investasi  PMN.  Kepentingan  pemerintah berlandaskan  pada  pertimbangan  bahwa  sumber  daya  yang  dimiliki  Indonesia  belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena kurangnya modal, pengalaman dan teknologi. Pertimbangan tersebut menjadikan regulasi ini syarat akan perspektif Neo-liberal yang menganggap bahwa modal dan teknologi yang dibawa PMN dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi negara berkembang. Kepentingan lainnya yang terlihat di dalam undang-undang  ini  yakni  pemerintah  Orde  Baru  menginginkan  adanya  percepatan pembangunan ekonomi sehingga berpandangan dengan masuknya investasi PMN dapat mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Istilah  perusahaan  modal  asing digunakan untuk menyebut perusahaan multinasional.
Pemerintah Orde Baru menggunakan strategi insentif pajak untuk mengundang investasi  PMN.  Pemerintah  juga  memberikan  jaminan  untuk  tidak  akan  melakukan nasionalisasi kepada PMN yang berinvestasi di Indonesia. Jika memang mendesak untuk dilakukan  nasionalisasi  maka  akan  diberikan  kompensasi  kepada  PMN  yang  memiliki investasi tersebut. Jaminan bahwa negara tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap PMN  merupakan  kabar  baik  bagi  PMN  untuk  berinvestasi  di  Indonesia  karena  pada periode  pemerintahan  sebelumnya,  Orde  Lama,  cenderung  melakukan  upaya nasionalisasi bagi aset asing. Namun, pemerintahan Orde Baru tetap memiliki sisi yang dinilai negatif bagi PMN yakni prosedur birokrasi yang rumit dan korupsi (White, 2017).
Strategi-strategi  yang  dilakukan  pemerintah  Orde  Baru  terhadap  PMN meningkatkan  posisi  tawar  Indonesia  di  kalangan  PMN.  Nizamuddin  (2008)  melihat fenomena tersebut terjadi karena semakin menariknya pasar atau kegiatan ekonomi di sebuah negara maka akan mengurangi tingkat ketergantungan negara terhadap PMN. Bahkan,  justru  PMN  yang  bergantung  terhadap  perekonomian  negara  sasaran investasinya.  Strategi  yang  dilakukan  pemerintahan  Soeharto  dapat  dikatakan memberikan  arena  dan  kemudahan  bagi  PMN  untuk  bersaing  satu  sama  lain memperebutkan  sumber  daya  dan  perekonomian  Indonesia  sehingga  menjadikan Indonesia  bernilai  tinggi  di  mata  PMN.  Arena  investasi  yang  dibuka  lebar  dan kemudahan  yang  diberikan,  ditambah  pula  dengan  iklim  ekonomi  dan  politik  yang ditekan oleh Soeharto agar tetap stabil semakin meningkatkan posisi tawar Indonesia, sedangkan PMN semakin ketergantungan terhadap Indonesia.
Pada  Tahun  1970,  pemerintahan  Orde  Baru  melakukan  perubahan  terhadap Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  penanaman  modal  asing  menjadi Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1970  tentang  perubahan  dan  tambahan  Undang- undang No. 1 Tahun 1967. Adapun perubahan tersebut meliputi pasal 15, pasal 16, pasal 17  yang  memuat  tentang  ketentuan  kelonggaran  pajak  bagi  PMN  yang  melakukan investasi.  Pemerintah  berupaya  untuk  menarik  lebih  banyak  investasi  PMN  dengan ditetapkannya  perubahan  terhadap  regulasi  penanaman  modal  asing  melalui  strategi insentif investasi dan kelonggaran pajak bagi PMN yang akan berinvestasi di Indonesia.
Dinamika  PMN  pasca  reformasi  terjadi  pergeseran  paradigma  yang  semula berfokus pada industri berbasis sumber daya alam menjadi berbasis industri konsumsi. PMN  berupaya  mendapatkan  potensi  konsumen  Indonesia  dengan  membuka operasional  produksi  mereka  di  Indonesia.  Pada  2013,  The  Boston  Consulting  Group dalam  tulisan  Cochrane  (2013)  memperkirakan  masyarakat  kelas  menengah  dan konsumer yang tergolong makmur di Indonesia akan meningkat dua kali lipat mencapai 141 juta pada Tahun 2020. Perkiraan jumlah konsumen tersebut jelas menjadi gambaran yang  menguntungkan  bagi  PMN  untuk  melakukan  produksi  di  Indonesia.  Jumlah konsumen yang tinggi merupakan peluang besar bagi PMN di bidang produksi barang konsumsi.  Namun,  Indonesia  pada  Tahun  2013  masih  memiliki  kendala  yang menghambat laju investasi PMN diantaranya 80 hari untuk mendapatkan izin usaha dan korupsi. Pada Tahun tersebut, posisi Indonesia turun sebanyak 13 peringkat dari Tahun 2010  dalam  survey  negara  dengan  kemudahan  berbisnis  menurut  Bank  Dunia  dan Indonesia  memiliki  indeks  persepsi  korupsi  di  urutan  118  dari  176  negara  menurut Transparency International (Cochrane, 2013).
UU  25  Tahun  2007  tentang  penanaman  modal  menjadi  landasan  bagi penanaman modal PMN di Indonesia yang masih berlaku di era pemerintahan Jokowi. Sebelum  diberlakukannya  undang-undang  ini,  pembahasan  antara  modal  asing  dan modal dalam negeri dipisahkan kedalam dua regulasi yakni UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pembahasan kedua jenis penanaman modal tersebut kemudian digabungkan kedalam satu regulasi Undang-undang.
Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu  hal  baru  yang  dimasukkan  ke  dalam regulasi penanaman modal. Jika pada UU Nomor 1 Tahun 1967 terasa sentralistik, maka UU  Nomor  25  Tahun  2007  mulai  membawa  keterlibatan  daerah  dalam  mengelola penanaman modal melalui otonomi daerah. Pandangan optimis dapat kita temukan di bagian  pertimbangan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal yang mengatakan bahwa peningkatan penanaman modal, baik itu modal dalam negeri  atau  luar  negeri  perlu  ditingkatkan  guna  mengolah  potensi  ekonomi  menjadi kekuatan ekonomi riil.

## Pandangan Pemerintah terhadap PMN
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur PMN sebagai badan usaha asing dapat melakukan penanaman modal asing baik dengan menggunakan modal  asing  seluruhnya  maupun  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  penanam  modal dalam negeri. Regulasi tersebut menjadi tanda PMN memiliki kesempatan berinvestasi di Indonesia.
Pemerintahan  Jokowi  tidak  melakukan  perubahan  terhadap  UU  tersebut sehingga tetap menjadi landasan bagi kehadiran PMN di Indonesia. Selain memberikan kesempatan  bagi  PMN  untuk  berinvestasi  di  Indonesia,  pemerintahan  Jokowi  juga beberapa kali mengisyaratkan upaya menarik investasi PMN ke Indonesia.
Sesaat  setelah  memenangkan  pemilihan  presiden  2014,  Jokowi  diwawancarai oleh Jonathan Tepperman, editor manajer Foreign Affairs. Wawancara yang berlangsung pada  pertengahan  September  2014  tersebut  membahas  mulai  dari  pengalaman  yang dihadapi Jokowi dalam pilpres 2014 hingga langkah-langkah yang akan ditempuh Jokowi sebagai presiden kedepannya. Salah satu poin yang juga disinggung dalam wawancara ini  yakni  pandangan  Jokowi  terhadap  pengembangan  sektor  investasi.  Jokowi mengatakan  bahwa  Indonesia  terbuka  bagi  investasi  PMN,  terutama  di  bidang pembangunan  infrastruktur,  industri,  dan  manufaktur  (Widodo,  2014).  Terbukanya Indonesia  bagi  investasi  dipandang  oleh  Jokowi  dapat  membangun  infrastruktur  dan ekonomi  Indonesia  yang  sangat  penting  karena  pada  akhirnya  berdampak  pada terciptanya  lapangan  kerja  dan  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik.  Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia di era Jokowi memiliki optimisme terhadap investasi PMN.
Jokowi  mengundang  investasi  asing  ke  Indonesia  dalam  beberapa  pertemuan resmi.  Salah  satunya  yakni  ketika  berada  di  KTT  ASEAN-Amerika  Serikat  pada  17 Februari 2016. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengundang perusahaan-perusahaan multinasional  untuk  melakukan  investasi.  Undangan  tersebut  dipertegas  dengan pernyataan Jokowi bahwa pemerintah Indonesia telah mempermudah perizinan PMN untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Jokowi  juga  menyampaikan  tentang  stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disaat pasar modal Cina dan Amerika Serikat menurun sebagai akibat dari harga minyak dunia yang anjlok (Martini, 2015). Iklim ekonomi yang stabil dan kebijakan yang mempermudah aktivitas PMN merupakan daya tarik tersendiri dari suatu negara dalam pandangan PMN. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan penting bagi PMN dalam memilih negara yang akan mereka tanamkan investasi. PMN menganggap pertimbangan tersebut dapat menjamin keuntungan dan keberlangsungan kegiatan  ekonomi  mereka  ketika  sudah  menanamkan  modal  di  negara  berkembang. Dengan menyadari bahwa PMN sangat tertarik dengan keberadaan faktor tersebut, maka menjadi  wajar  jika  pemerintah  negara  berkembang  seperti  Indonesia  menggunakan strategi-strategi  yang  berkaitan  dengan  pelonggaran  regulasi  investasi  asing  dan
perbaikan  iklim  ekonomi  dalam  negeri  untuk  menarik  investasi  asing  masuk  ke negaranya.
Kejadian hampir serupa dengan kondisi ekonomi tahun 2016 terjadi pada tahun 2011 ketika ekonomi di kawasan Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Selatan sedang dilanda krisis. Disaat yang bersamaan dengan krisis tersebut, negara-negara di wilayah Asia  Tenggara  sedang  mengupayakan  kawasan  perdagangan  bebas  dalam  kerjasama regional ASEAN. Kawasan Asia Tenggara kemudian menjadi target bagi investasi PMN yang mulai mencari daerah baru di luar kawasan yang sedang dilanda krisis ekonomi. Indonesia pun menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang dilihat oleh PMN pada waktu itu sebagai negara sasaran investasi yang potensial. Menurut Chieff Economist  untuk Economic  Research  Institute  for  ASEAN  and  East  Asia (ERIA),  Fukunari Kimura,  Indonesia  memiliki  banyak  keunggulan  komparatif,  terutama  dalam  sektor sumber  daya  alam  serta  melimpahnya  sumber  daya  manusia.  Selain  itu,  terdapat kesempatan  bagi  Indonesia  untuk  menarik  lebih  banyak  investasi  PMN  dengan mempertimbangkan keunggulan iklim ekonomi Indonesia berupa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada saat itu yang diperkirakan mencapai angka 6,4 persen, angka tertinggi dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN (Budi, 2011).
Jika kita melihat kondisi ekonomi tahun 2011 yang kemudian terulang kembali di  tahun  2016,  maka  dapat  kita  temukan  pola  yang  serupa  diantara  dua  era kepemimpinan, SBY dan Jokowi dalam mengelola investasi PMN. Pola tersebut adalah kecenderungan untuk memanfaatkan kondisi pertumbuhan ekonomi untuk mengundang investasi  PMN.  Data  terkait  ekonomi  Indonesia  menjadi  rujukan  bagi  PMN  untuk berinvestasi sehingga Jokowi menggunakannya untuk menarik investasi PMN. Strategi ini  menunjukkan  pemerintah  berupaya  membentuk  kekuatan  melalui  stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap PMN.
Pemerintah  Indonesia  juga  memanfaatkan  data  yang  mendukung  Indonesia sebagai negara ramah investasi. Seperti yang terjadi pada tahun 2017, ketika hasil survey United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development (UNCTAD)  menunjukkan  bahwa Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif pada kurun waktu 2017-2019. Posisi Indonesia yang berada pada peringkat keempat di tahun 2017 menunjukkan kenaikan dari Tahun sebelumnya ketika Indonesia menempati peringkat  ke  delapan.  Indonesia  menjadi  negara  anggota  ASEAN  dengan  peringkat tertinggi  pada  hasil  survey  tersebut.  Peringkat  pertama  yakni  Amerika  Serikat,  disusul Cina dan India. Presiden Jokowi pun menanggapi hasil survey tersebut sebagai prestasi bagi  Indonesia  karena  telah  mendapatkan  kepercayaan  dunia  internasional.  Jokowi beranggapan  bahwa  hasil  survey  layak  investasi  tersebut  dapat  bermanfaat  bagi masuknya arus modal dan investasi ke daerah yang dapat meningkatkan lapangan kerja baru  dan  peningkatan  kesejahteraan  (Tempo.co,  2017).  Dengan  menggunakan  hasil survey tersebut, pemerintah dapat menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia
karena  status  ramah  investasi  akan  memberikan  stigma  yang  positif  bagi  Indonesia  di mata PMN. Selain itu, argument Jokowi tentang dampak positif dari hasil survey layak investasi  terhadap  perekonomian  daerah  dapat  dilihat  sebagai  respon  dari  penganut perspektif  yang  meragukan  pengaruh  positif  investasi  PMN.  Jokowi  berupaya meyakinkan  publik  bahwa  investasi  PMN  dapat  mengurangi  kemiskinan  dengan menyediakan lapangan kerja baru dan menambah peredaran uang di daerah.
Selain  menarik  investasi  PMN  dengan  memanfaatkan  kondisi  ekonomi, pemerintahan  Indonesia  di  era  Jokowi  juga  menggunakan  ranah  kebijakan  sebagai strategi. Jokowi dalam wawancaranya dengan editor manajer Foreign Affair, Jonathan Tepperman  pada  tahun  2014  silam  sempat  menyinggung  kendala  yang  menghambat PMN untuk berinvestasi di Indonesia adalah masalah perizinan usaha dan lahan sehingga diperlukan  adanya  inovasi  kebijakan  yang  mempercepat  dan  mempermudah  proses pengajuan izin bagi usaha PMN (Widodo, 2014). Pemilihan kebijakan yang mendukung keberadaan investasi PMN sejalan dengan pernyataan Direktur Senior Perdagangan dan Praktik Daya  Saing Global Grup Bank Dunia, Anabel Gonzalez bahwa berdasarkan hasil survey  terhadap  750  eksekutif  perusahaan  multinasional  dalam  Laporan  Daya  Saing Investasi Global 2017-2018 terdapat faktor kunci seperti regulasi yang ramah terhadap bisnis,  stabilitas  politik,  keamanan  dan  kondisi  makro  ekonomi  yang  menjadi pertimbangan  bagi  PMN  untuk  berinvestasi  di  negara-negara  berkembang  (Prayogo, 2017).  Dengan  merujuk  pada  hasil  survey  tersebut,  maka  dapat  menjadi  penjelasan mengapa  Presiden  Jokowi  mengupayakan  hadirnya  kebijakan  yang  ramah  terhadap investasi.  Upaya  mewujudkan  kebijakan  yang  ramah  investasi  dapat  terlihat  pada pernyataan  Jokowi  ketika  berada  di  KTT  ASEAN-Amerika  2016  bahwa  pemerintah telah mempermudah perizinan bagi investasi. Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia sedang melakukan reformasi dan mengupayakan untuk membebaskan bisnis dan industri dari undang-undang dan peraturan yang berlebihan (Rina, 2016).
Penggunaan regulasi yang ramah investasi dan bisnis disambut positif oleh pihak PMN. Chevron sebagai salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di  bidang  migas  mengapresiasi  upaya  pemerintah  dalam  menghadirkan  regulasi  yang ramah investasi dan bisnis. Chuck Taylor selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit mengatakan bahwa penyederhanaan regulasi di bidang usaha berpotensi meningkatkan peluang investasi di Indonesia. Lanjutnya, peningkatan peluang investasi di  Indonesia  nantinya  hadir  bersamaan  dengan  peningkatan  lapangan  kerja  dan pendapatan bagi pemerintah. Regulasi yang dibutuhkan investor seperti Chevron adalah regulasi yang dapat menjamin kepastian dan daya saing fiskal (Putri, Budiati, 2018).
Dengan  mempromosikan  upaya  reformasi  kebijakan  ramah  investasi, pemerintah Indonesia di era Jokowi mengharapkan PMN akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dibahas ketika pemerintahan Orde Baru membuka pintu bagi investasi PMN. Terdapat upaya
untuk  meningkatkan  posisi  tawar  Indonesia  terhadap  PMN  dan  menjadikan  PMN bergantung pada Indonesia. Dengan menjadikan negara Indonesia semakin menarik bagi investasi,  maka  pemerintah  mengupayakan  posisi  tawar  yang  lebih  tinggi  dari  PMN, kemudian  menjadikan  PMN  bergantung  kepada  negara  berkembang.  Hal  tersebut merupakan  langkah  yang  dapat  kita  lihat  pada  pemerintahan  Jokowi,  mengupayakan perbaikan stabilitas ekonomi dan politik, kemudian membanggakan membaiknya situasi ekonomi politik untuk menawarkan peluang investasi kepada PMN.
Meskipun  pemerintahan  Jokowi  sudah  menggulirkan  wacana  deregulasi, perusahaan  multinasional  tetap  memiliki  keluhan  terhadap  regulasi  yang  berlaku  di Indonesia.  Tercatat  sebanyak  40  perwakilan  perusahaan  multinasional  asal  Amerika Serikat bersama dengan Dewan Bisnis Amerika Serikat-ASEAN (US-ASEAN Business Council) mengajukan keluhan mereka kepada pemerintah Indonesia. Keluhan tersebut disampaikan di dalam sebuah pertemuan rutin antara Dewan Bisnis Amerika Serikat- ASEAN  dengan  pemerintah  Indonesia,  diantaranya  Kementerian  Perdagangan  dan Kementerian Perindustrian. Seperti di kutip dari laman Tempo.co (2017), pada Juli 2017, Menteri  Perindustrian,  Airlangga  Hartanto  memaparkan  setidaknya  terdapat  empat keluhan yang diajukan oleh pihak PMN.
Jika  kita  melihat  secara  garis  besar,  empat  keluhan  yang  diajukan  PMN  asal Amerika  Serikat  kepada  pemerintah  Indonesia  setidaknya  menunjukkan  bahwa  masih terdapat dua kekurangan Indonesia di mata PMN. Ketersediaan bahan baku lokal dan implementasi regulasi merupakan fokus dari empat keluhan PMN. Produksi bahan baku lokal  masih  menjadi  kendala  bagi  PMN,  dikarenakan  kualitas  bahan  baku  lokal  yang belum memenuhi standar minimal kebutuhan PMN atau jumlah produksinya yang masih terbatas. Seperti yang terjadi dalam produksi garam lokal pada periode 2007-2012 yang menunjukkan  bahwa  Indonesia  dinilai  belum  mampu  memproduksi  garam  untuk kebutuhan industri sehingga kebutuhan garam industri dipenuhi melalui impor garam dari Australia (Baihaki, 2013). Jika produk lokal tidak ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas, maka PMN mau tidak mau harus menggunakan bahan baku impor yang pada akhirnya dapat menyingkirkan produk lokal.
Implementasi  regulasi  adalah  fokus  berikutnya  yang  terlihat  dalam  persoalan skema lelang, pengawasan dan sertifikasi halal. Persoalan implementasi ini menunjukkan kepentingan PMN untuk dapat memenuhi kebutuhan industrinya secara lancar tanpa hambatan  regulasi.  PMN  menganggap  bahwa  hambatan  regulasi  dapat  mengganggu berjalannya produksi mereka.
Selain  membenahi  regulasi  dan  mempromosikan  Indonesia  sebagai  tujuan investasi kepada PMN, pemerintah Indonesia juga perlu menjaga stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. PMN sangat berhati-hati dalam menentukan negara tujuan investasi demi  menjamin  keberlangsungan  usaha  dan  keuntungan  mereka.  Negara  yang mengalami ketidakstabilan secara ekonomi maupun politik adalah hal yang berbahaya
bagi  PMN.  Seperti  yang  terjadi  di  Venezuela  yang  dilanda  krisis  ekonomi  dan ketidakstabilan  politik  sejak  Presiden  Nicolas  Maduro  berkuasa  menggantikan  Hugo Chavez pada Tahun 2013. Kekacauan yang terjadi di Venezuela diawali dengan konflik politik kekuasaan yang kemudian merambat ke krisis ekonomi.
Kondisi ekonomi dan politik Venzuela yang tidak stabil mengakibatkan PMN yang  beroperasi  di  negara  tersebut  terkena  dampaknya.  Seperti  dilansir  dalam  situs Kompas.com  Setiawan,  Sakina,  R,  (2017)  krisis  Venezuela  mendorong  PMN  untuk mengurangi  kegiatan  produksi  hingga  menghentikan  operasinya  di  sana.  Pepsi  dan Mondelez mengalami kerugian dari periode 2015 hingga 2016. Sedangkan sejak 2013 hingga 2016, delapan PMN yakni General Mills, Bridgestone Amerika, EFCO, Clorox, Alitalia,  Air  Canada,  Gruma  dan  Wonder  telah  memutuskan  untuk  menghentikan operasionalnya dan pergi dari Venezuela (Muhaimin, 2016).  PMN raksasa lain seperti Coca-Cola juga harus mengubah pola produksinya (BBC, 2016). Bahkan General Motors (GM)  juga  harus  menyerah  dengan  menutup  operasionalnya  pada  tahun  2017  akibat merugi selama krisis Venezuela (Setiawan, Sakina, R, 2017).
Kasus Venezuela memberikan gambaran pada kita apa yang akan terjadi pada PMN jika negara yang mereka tanamkan investasi mengalami konflik politik dan krisis ekonomi. Ketidakstabilan negara tuan tumah menjadikan bisnis PMN menjadi terancam berhenti dan menderita kerugian besar. Faktor kesulitan memperoleh bahan baku yang dialami  PMN  di  Venezuela  dapat  mengarahkan  pada  berhentinya  operasional  PMN. PMN  di  Indonesia  pun  mengkhawatirkan  hal  yang  sama  apabila  bahan  baku  tidak terpenuhi atau sulit diakses akan mengganggu proses produksi
Itulah  mengapa  PMN  sangat  berhati-hati  dalam  mempertimbangkan  calon negara yang akan ditamankan investasi, selain melihat prospek keuntungan juga melihat apakah ada kondisi yang akan mengancam keberlangsungan PMN di negara tersebut. Hal  ini  menjadi  penjelasan  logis  mengapa  Jokowi  mengupayakan  kondisi  politik  dan ekonomi  Indonesia  terlihat  stabil  dan  bahkan  berkembang  di  mata  PMN.  Jika  PMN meninggalkan suatu negara yang sedang tidak stabil, maka akan memperburuk kondisi negara  tersebut.  Dampak  perginya  PMN  diantaranya  terjadi  pengangguran  dalam jumlah  besar  secara  tiba-tiba  yang  akan  memperparah  kondisi  ekonomi  negara  yang sedang  dilanda  krisis.  Berhentinya  operasional  PMN  dapat  mengakibatkan  pada kelangkaan  barang  yang  sebelumnya  diproduksi  oleh  PMN.  Kondisi  perginya  PMN harus  langsung  direspon  secara  cepat  oleh  pemerintah  dengan  mengambil  alih operasional yang ditinggalkan PMN untuk dijalankan oleh kekuatan dalam negeri untuk mengisi kekosongan PMN.

## Membangun Interdependensi: Upaya Menaikan Daya Tawar
Lantas, bagaimanakah penggunaan stabilitas ekonomi dan politik sebagai upaya meningkatkan daya tawar pemerintah Indonesia di mata PMN di era Jokowi. Langkah yang  ditunjukkan  pemerintahan  Jokowi  sendiri  menjadi  tanda  bahwa  perspektif  yang digunakan dalam merespon kehadiran PMN merujuk pada perspektif neo-liberal yang memandang optimis terhadap PMN. Secara keseluruhan, alasan pemerintah Indonesia di  era  Jokowi  memandang  optimis  terhadap  PMN  mengarah  pada  keinginan  untuk memanfaatkan modal besar yang dimiliki PMN dalam  mengembangkan berbagai sektor. Investasi asing yang dibawa oleh PMN memang merupakan salah satu sumber dana yang dapat dihimpun negara selain dari sektor pajak ataupun hutang luar negeri. Selain karena faktor  sumber  dana,  investasi  PMN  bagi  pemerintah  Indonesia  dipandang  sebagai pondasi  awal  bagi  kegiatan  ekonomi.  Dengan  demikian,  langkah  yang  ditempuh pemerintahan Jokowi berkaitan dengan Perspektif neo-liberal yang memandang bahwa kekuatan  modal  dan  teknologi  PMN  dapat  digunakan  untuk  memaksimalkan  potensi ekonomi  negara  berkembang.  Meskipun  berpandangan  neo-liberal,  terdapat  upaya keluar dari ketergantungan dengan meningkatkan posisi tawar negara terhadap PMN.
Negara berkembang memiliki peluang untuk menegosiasikan posisi nya terhadap PMN agar negara tidak menjadi ketergantungan. Upaya yang artikel ini anggap sebagai bagian dari peningkatan daya tawar adalah upaya menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Hal  tersebut  didasari  pada  risiko  besar  yang  akan  dihadapi  PMN  jika  negara  sasaran investasinya mengalami krisis ekonomi dan politik. Kasus krisis Venezuela adalah salah satu contohnya. Risiko kerugian besar hingga terancam menutup operasionalnya sangat dihindari  oleh  PMN.  Ini  yang  menjadi  penjelasan  mengapa  pemerintahan  Jokowi menjadikan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia sebagai daya tawar Indonesia karena PMN bergantung pada stabilitas ekonomi dan politik negara inangnya.
Dalam kasus Indonesia, keluhan PMN kepada Kementerian Perindustrian terkait ketersediaan  bahan  baku  dan  hambatan  regulasi  dapat  dilihat  sebagai  bentuk ketergantungan  PMN  terhadap  negara  selaku  regulator.  Upaya  untuk  mendengar keluhan PMN oleh pemerintah dapat kita lihat sebagai langkah awal pemerintah dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi. Selain itu, ekonomi Indonesia yang relatif stabil di tengah situasi ekonomi global yang memanas juga dapat dilihat sebagai perwujudan stabilitas ekonomi.
Di  sisi  lain,  stabilitas  ekonomi  dan  politik  negara  tidak  hanya  menguntungkan investasi modal asing. Investasi modal dalam negeri juga dapat berkembang sehingga ke depannya  modal  dalam  negeri  akan  menjadi  pesaing  yang  seimbang  dengan  modal PMN. Keseimbangan persaingan modal asing dan dalam negeri tersebut pada akhirnya akan membuat negara tidak lagi bergantung pada modal asing, karena negara memiliki lebih dari satu sumber modal.
Jika  situasi  politik  pemerintahan  Indonesia  tidak  stabil  atau  memiliki  gejolak penolakan  terhadap  investasi  asing,  seperti  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  era  Orde Lama, maka dapat menurunkan daya tawar pemerintah karena dianggap tidak mampu memberi jaminan atau potensi ekonomi bagi PMN. Secara bersamaan hubungan antara negara dengan PMN dapat saling membutuhkan satu sama lain. Negara membutuhkan aktivitas  ekonomi  PMN,  sebaliknya  PMN  membutuhkan  negara  untuk  menjamin stabilitas ekonomi politik dan sebagai regulator di negara tersebut.

## Pekerjaan Rumah Negara dalam Mengontrol PMN
Lantas, apakah PMN tidak memiliki sisi negatif? Sebagai entitas ekonomi, PMN tentu memiliki orientasi untuk mencari keuntungan. Berbagai kasus di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan bahwa PMN tetaplah sebuah entitas yang memiliki kecenderungan untuk merugikan negara dengan melampaui hukum formal yang berlaku.
Kecurangan  PMN  yang  cukup  menggemparkan  yakni  dalam  kasus  Paradise Papers. PMN justru berlomba-lomba untuk menghindari pajak negara-negara yang telah mereka tanamkan investasi. Upaya tersebut akan merugikan negara yang bersangkutan karena  pemasukan  dari  sektor  pajak  mereka  akan  berkurang,  sedangkan  PMN  tetap dapat menghimpun keuntungan mereka.
Australia  melalui  Kantor  Pajak  Australia  (ATO)  pada  2017  lalu  berupaya mengejar  perusahaan-perusahaan  multinasional  yang  beroperasi  di  Australia  terkait kewajiban pajak perusahaan  tersebut. Tercatat sebanyak 19 perusahaan multinasional diperiksa oleh ATO dalam dugaan menghidari kewajiban pajak. Kasus ini merupakan tindak  lanjut  dari  terbongkarnya  dokumen  Paradise  Papers  yang  berisi  rahasia perusahaan  multinasional  memanfaatkan tax  havens bermuda  dan  skema  permbayaran yang rumit bagi anak perusahaan sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak mereka di Australia (Washington, S & Wilkinson, 2017). Skema PMN mengurangi kewajiban pajak melalui sistem akuntansi yang rumit dikatakan oleh Born & Leigh (2007) sebagai salah satu  alasan  mengapa  perspektif  Global  Reach  mengkritik  keberadaan  PMN  di  negara berkembang  sehingga  perspektif  Global  Reach  merekomendasikan  agar  negara berkembang memiliki kontrol terhadap kegiatan PMN dan memperkuat regulasi yang berkaitan dengan PMN.
Ketika Australia pun khawatir dengan skema manipulasi pajak oleh PMN, maka menjadi  wajar  bila  negara  berkembang  seperti  Indonesia  juga  turut  khawatir  terkait masalah tersebut. Sektor investasi asing oleh PMN yang diwacanakan sebagai pondasi perekonomian  Indonesia  justru  dapat  menjadi  permasalahan  bagi  tersendatnya pendapatan  negara  dari  sektor  pajak.  Kepentingan  pemerintah  Indonesia  untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak yang bersumber dari pendapatan PMN menjadi terancam.
Pemerintah  Indonesia  di  era  Jokowi  melalui  Sri  Mulyani  sebagai  Menteri Keuangan  sudah  menegaskan  bahwa  perusahaan  multinasional  juga  wajib  membayar pajak  karena  sudah  mendapatkan  keuntungan  dari  kegiatan  ekonomi  mereka  di Indonesia.  Salah  satu  PMN  yang  telah  berhasil  didorong  untuk  melunasi  tunggakan pajaknya sesuai dengan regulasi yang berlaku adalah Google Asia Pacific Pte Ltd pada Tahun 2015 (Kusuma, 2017).
Kasus mekanisme yang dilakukan PMN dalam menghindari pajak tidak hanya merugikan secara material, melainkan juga merugikan hubungan antara negara dengan PMN dimana posisi negara dianggap menjadi lebih lemah dari PMN dengan tindakan melangkahi  regulasi  pajak  yang  berlaku.  Hal  tersebut  dapat  menunjukkan ketidakmampuan  negara  dalam  mengontrol  entitas  PMN.  Langkah  yang  perlu diterapkan  dalam  kondisi  ini  adalah  mengembalikan  citra  kontrol  negara  dengan menunjukkan  ketegasan  pemerintah  terhadap  kepatuhan  pembayaran  pajak  PMN. Selain  itu,  pemerintah  harus  selalu  mengamati  perkembangan  PMN  agar  dapat  peka terhadap strategi negatif PMN yang dapat mengurangi pendapatan sektor pajak.
Perspektif neo-liberal yang digunakan pemerintah Indonesia tidak serta merta membiarkan  tingkah  laku  PMN  tanpa  kontrol.  Selain  meningkatkan  posisi  tawar Indonesia,  pemerintah  juga  mengupayakan  kontrol  terhadap  PMN.  Kasus  Freeport menjadi  salah  satu  contoh  ketika  entitas  negara  mencoba  menunjukkan  kontrolnya kepada PMN. Jokowi menegaskan akan bertindak jika PT Freeport Indonesia sulit untuk berunding dalam polemik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) bagi perusahaan yang ingin mengeskpor mineral. Selain dari pihak Presiden Indonesia yang berupaya bertindak tegas pada PT Freeport Indonesia, Menteri Koordinator  bidang  Kemaritiman  Luhut  Binsar  Pandjaitan  juga  turut  menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia seharusnya menghormati undang-undang yang berlaku di Indonesia (Stefanie, 2017). Respon tegas yang diwacanakan oleh Jokowi dan Menterinya tersebut memberikan kesan kepada dunia global bahwa PMN sebagai entitas ekonomi yang beraktivitas di Indonesia tetap harus tunduk pada entitas negara.

## Penutup
Dari berbagai fakta yang telah dikemukakan, artikel ini telah menunjukkan bahwa ketergantungan  negara  berkembang  terhadap  investasi  PMN  bukanlah  sebuah keniscayaan.  Pemerintah  negara  berkembang  masih  memiliki  peluang  untuk mengarahkan  dependensi  menjadi  interdependensi.  Dependensi  negara  berkembang tidak  akan  terjadi  jika  PMN  tidak  merasakan  kondisi  ekonomi  dan  politik  yang  stabil sehingga menarik untuk berinvestasi. Pemerintah negara berkembang memiliki kekuatan dalam bentuk stabilitas ekonomi dan politik untuk meningkatkan daya tawarnya terhadap PMN.  Pandangan  Neo-Marx  dengan  teori  ketergantungannya  akan  relevan  jika
pemerintahan negara berkembang tidak memiliki kemampuan dan langkah yang tepat untuk meningkatkan daya tawarnya di mata PMN.

## Daftar Pustaka
Anoraga,  P.  (1995). Perusahaan  Multinasional  dan  Penanaman  Modal  Asing .  Pustaka Jaya.
Babic, M., Fichtner, J., & Heemskerk, E. M. (2017). States Versus Corporations: Rethinking The Power of Business in International Politics. The International Spectator , 52 (4), 20–43.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. (2018). Realisasi Penanaman Modal  PMDM-PMA  TriwulanIV  dan  Januari–Desember  Tahun  2017. Retrieved from https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/ Paparan_Indonesia_TW_IV_-_2017_Kepala.pdf
Baihaki, L. (2013). Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 17 (1), 1–16.
BBC.  (2016).  Kekurangan  Pasokan  Gula,  Coca-cola  hentikan  produksi  di Venezuela, BBC. Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/majalah/ 2016/05/160524_majalah_cocacola_venezuela
Born, H., & Leigh, I. (2007). Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen (Terj.Ria Nuri Dharmawan) . (B. S. Hadiwinata,
Ed.). Jakarta: DCAF-FES SSR Vol.I.
Budi,  N.  (2011).  Indonesia  Diprediksi  Jadi  Raja  Ekonomi  Di  Asia  Tenggara. Retrieved from http://www.tribunnews.com/bisnis/2011/10/31/indonesia- diprediksi-jadi-raja-ekonomi-di-asia-tenggara
Cochrane, J. (2013). Multinationals Hasten to Invest in Indonesia. Retrieved from http://www.nytimes.com/2013/04/24/business/global/indonesia-sees- foreign-investment-surge.html?mcubz=3
Kusuma, H. (2017). Sri Mulyani: Perusahaan yang Penghasilannya dari RI Harus Bayar Pajak.
Leonard,  H.  J.  (1979).  Multinational  corporations  and  politics  in  developing countries. World Pol. , 32 , 454. Madeley, J. (2009). Big Business, Poor Peoples: How Transnational Corporations Damage The World’s Poor . Zed Books Ltd.
Martini, R. (2015). Persepsi Mahasiswa Fisip Undip terhadap Profil Kabinet Kerja Jokowi. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 1 (2),  34–44.  Retrieved  from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1618
May, C. (2017). Multinational Corporations in World Development: 40 Years On. Third World Quarterly , 38 (10), 2223–2241.
Mohan, G., Asante, K. P., & Abdulai, A.-G. (2018). Party Politics and The Political Economy of Ghana’s Oil. New Political Economy , 23 (3), 274–289.
Nizamuddin,  A.  M.  (2008).  Declining  Risk,  Market  Liberalization  and  State- Multinational  Bargaining:  Japanese  Automobile  Investments  in  India, Indonesia and Malaysia. Pacific Affairs , 81 (3), 339–359.
Prayogo,  C.  (2017).  Bank  Dunia:Perusahaan  Multinasional  Butuh  Regulasi
Ramah  Bisnis.  Retrieved  from  https://www.wartaekonomi.co.id/ read159491/bank-dunia-perusahaan-multinasional-butuh-regulasi-ramah- bisnis.html
Putri, Budiati, U. (2018). Chevron Ingin Kepastian Kebijakan Fiskal Pemerintah. Retrieved  from  https://bisnis.tempo.co/read/1085235/chevron-ingin- kepastian-kebijakan-fiskal-pemerintah Rina, D. (2016). Di San Fransisco, Jokowi Sebut Indonesia Tiru Ronald Reagan. Retrieved  from  https://m.tempo.co/read/news/2016/02/18/090745992/ di-san-fransisco-jokowi-sebut-indonesia-tiru-ronald-reagan
Setiawan, Sakina, R, D. (2017). orporasi Multinasional Ramai-ramai Hengkang dari Venezuela. Retrieved from https://ekonomi. kompas.com/read/2017/04/22/140000926/korporasi.multinasional.ramai- ramai.hengkang.dari.venezuela
Sklar, R. L. (1976). Postimperialism: A Class Analysis of Multinational Corporate Expansion. Comparative Politics , 9 (1), 75–92.
Stefanie,  C.  (2017).  Jokowi  Ambil  Sikap  Tegas  jika  Freeport  Tolak  Berunding. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170223104251 -85-195566/jokowi-ambil-sikap-tegas-jika-freeport-tolak-berunding/ Tempo.co.  (2017).  Jokowi  Bangga  Survei  Layak  Investasi  Tingkatkan Kepercayaan  Dunia.  Retrieved  from  https://bisnis.tempo.co/read/ 882763/jokowi-bangga-survei-layak-investasi-tingkatkan-kepercayaan-dunia Udofia, O. E. (1984). Imperialism in Africa: A Case of Multinational Corporations. Journal of Black Studies , 14 (3), 353–368.
Umar,  A.  R.  M.  (2012).  Ekonomi  Politik  Perminyakan  Indonesia:  Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia Pasca-1998. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 16 (1), 45–61.
Washington,  S,  A.,  &  Wilkinson,  M.  (2017).  ustralia  Kejar  19  Perusahaan Multinasional  Terkait  Pajak.  Retrieved  from  https://news.detik.com/ australia-plus-abc/d-3715367/australia-kejar-19-perusahaan-multinasional- terkait-pajak?n992204australia
White,  N.  J.  (2017).  The  Settlement  of  Decolonization  and  Post-Colonial Economic  Development:  Indonesia,  Malaysia,  and  Singapore  Compared. Bijdragen  Tot  de  Taal-,  Land-En  Volkenkunde/Journal  of  the  Humanities  and  Social Sciences of Southeast Asia , 173 (2–3), 208–241.
Widodo, J. (2014). Opening Indonesia: A Conversation With Joko Widodo. Foreign Affairs , 93 (6), 56–61.