## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 8, No. 2, Desember 2023 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Politik  Anggaran  dalam  Pengembangan  Objek  Wisata  di  Pulau Maratua

## Riyan Jaelani
Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Email: riyan@ipdn.ac.id

## Muhammad Rizky
Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Email: riyan@ipdn.ac.id

## Abstrak
Politik anggaran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki dampak  signifikan  terhadap  kebijakan  publik,  ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat. Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk  menganalisis  kebijakan  alokasi  anggaran  dalam pengembangan  objek  wisata  di  Pulau  Maratua,  Kab.  Berau.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini  dianalisis dengan menggunakan teori Politik Anggaran yang dikemukakan oleh Veldimir Orlando Key yang menjelaskan 4 (empat) dimensi dalam poltiik anggaran yakni kekuasaan, kewenangan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kab.  Berau)  dan  lembaga  legisltaif  (DPRD  Kab.  Berau)  serta  bagaimana  dari perspektif masyarakat terhadap alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua telah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari Lembaga Eksekutif yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau maupun Lembaga Legisltaif yaitu DPRD Kab. Berau dengan kekuasaan, kewenangan, kepentingan dan strategi yang dimiliki, sama- sama  memiliki  komitmen  dalam  menetapkan  kebijakan  alokasi  anggaran  dengan mengalokasikan  anggaran  untuk  pengembangan  objek  wisata  terutama  di  Pulau  Maratua. Sedangkan dilihat dari perspektif masyarakat, bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua baik eksekutif maupun legislatif untuk lebih memperhatikan aspirasi  dari  masyarakat  sehingga  masyarakat  lebih  aktif  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran.

## Kata Kunci: Politik, Anggaran, Pengembangan, Objek Wisata

## Abstract
Budget politics is a crucial aspect of state financial management that significantly impacts public  policy,  the  economy,  and  public  welfare.  This  research  aims  to  analyze  the  budget allocation policy for developing tourist attractions on Maratua Island, Berau Regency. The research method used in this research is the descriptive qualitative method. This research was analyzed using the theory of Budget Politics proposed by Veldimir Orlando Key which explains 4  (four)  dimensions  of  budget  politics  namely  power,  authority,  interests,  and  strategies
owned by the executive branch (Head of the Culture and Tourism Office of Berau Regency) and the legislative branch (DPRD Berau Regency) and how from the community's perspective the budget allocation in the development of tourist attractions on Maratua Island. The results showed that budget politics in the development of tourist attractions on Maratua Island has been running properly, both from the Executive Institution, namely the Berau Regency Culture and Tourism Office, and the Legislative Institution, namely the Berau Regency DPRD with its power, authority, interests, and strategies, both have a commitment to establishing budget allocation policies by allocating budgets for the development of tourist attractions, especially on  Maratua  Island.  While  seen  from  the  community's  perspective,  budget  politics  in  the development  of  tourist  attractions  on  Maratua  Island,  both  the  executive  and  legislative branches, pay more attention to the community's aspirations so that the community is more active in formulating budget allocation policies.
Keywords: Politics, Budget, Development, Tourism Objects

## PENDAHULUAN
Pengembangan  objek  wisata  merupakan  salah  satu  startegi  yang  penting  dalam meningkatkan  pariwisata  suatu  daerah,  yang  pada  gilirannya  dapat  berkontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi,  pelestarian  budaya,  dan  peningkatan  kuaitas  hidup  masyarakat setempat. Namun, proses pengembangan objek wisata tidak hanya melibatkan perencanaan dan  eksekusi  proyek,  tetapi  juga  terkait  erat  dengan  politik  anggaran,  yaitu  bagaimana sumber  daya  keuangan  dialokasikan,  digunakan,  dan  dikelola  untuk  mendukung  inisiatif pariwisata.
Politik anggaran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki  dampak  signifikan  terhadap  kebijakan  publik,  ekonomi,  dan  kesejahteraan masyarakat.  Politik  dalam  proses  penyusunan  anggaran  berisi  uraian  tentang  berbagai startegi yang digunakan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan mereka  (Wildavsky,  2004).  Anggaran  Publik  menjadi  alat  utama  bagi  pemerintah  untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya, termasuk dalam pengembangan objek wisata. Selain itu, politik anggaran melalui serangkaian proses yang melibatkan aktor-aktor politik, ekonomi, dan sosial yang berinteraksi dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini mencakup pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya finansial, pengarahan dana publik untuk mendukung program-program tertentu, serta tindak lanjut dalam mengukur efektivitas dan dampak dari anggaran tersebut (Wehner, 2013).
Pulau maratua merupakan pulau yang memiliki keindahan alam bawah lautnya yang mana pulau maratua ini terletak di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Jika dilihat dari
keadaan geografisnya pulau ini terletak pada bagian terluar yang hampir berdekatan dengan pulau sebelah yaitu Sulawesi. Pulau ini menjadi objek destinasi wisata baik itu wisatawan lokal maupun  mancanegara.  Masyarakat  dipulau  ini  rata-rata  berprofesi  dan  berkerja  untuk menyambung hidup sebagai nelayan, pengusaha tambak ikan, hingga pemilik tempat-tempat umum seperti tempat menginap atau hotel dan juga tempat makan. Pengembangan objek wisata di Maratua masih terbilang lambat. Hal ini salah satunya dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan objek wisata di sana masih kurang.
Oleh karena itu, politik anggaran dalam pengembangan objek wisata menjadi relevan karena  anggaran  publik  harus  dikelola  dengan  bijak  agar  sumber  daya  tersedia  untuk mendukung  perkembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan  dan  bermanfaat.  Selain  itu, berbagai  pemangku  kepentingan,  seperti  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  masyarakat lokal,  dan  organisasi  non-pemerintah,  memiliki  peran  dalam  proses  ini,  dan  bagaimana mereka berinteraksi dalam penetapan anggaran dan pengelolaannya akan memengaruhi hasil dari upaya pengembangan objek wisata tersebut.
Faktor  politik,  ekonomi,  dan  sosial  juga  memainkan  peran  dalam  politik  anggaran terkait pariwisata. Kebijakan nasional, pilihan politik pemerintah daerah, dinamika ekonomi lokal,  serta  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  akan  memengaruhi  alokasi  anggaran, pengambilan  keputusan  terkait  proyek-proyek  wisata,  dan  penentuan  prioritas  dalam pengembangan  objek  wisata.  Dalam  konteks  global,  kompetisi  dalam  industri  pariwisata semakin ketat, dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif menjadi semakin penting.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  telah  banyak  membahas  terkait  politik  anggaran, seperti penelitian Hamka, dkk. (Hamka et al., 2022) yang menjelaskan tentang bagaimana relasi  aktor  dan  politik  anggaran  membentuk  kepentingan  dalam  penyusunan  APBD. Penelitian ini menemukan bahwa setiap aktor membentuk jaringan untuk mengakomodasi kepentingannya  terhadap  APBD  dengan  memperkuat  hubungannya  dengan  pemegang keputusan  tertinggi  dalam  penganggaran  daerah.  Selanjutnya  penelitian  Seoparno (Soeparno, 2022) mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan tentang proses interaksi antara eksekuti-legislatif dalam pembentukan konsensus politik terkait kebijakan anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa Pandemi Covid-19 telah mengubah prosedur, distribusi kekuasaan, pendekatan inkremental, dan jenis konflik  dalam  proses  kebijakan  anggaran  penanganan  Covid-19.  Selanjutnya  penelitian
Rahmatunnisa dan Fairiza (Rahmatunnisa & Sultan Naufal Fairiza, 2023) yang menganalisis masing-masing kepentingan yang dibawa pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) serta  mendeskripsikan  bentuk  hubungan  yang  terjadi  antara  keduanya  dalam  proses penyusunan  anggaran.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  terjadi  proses  bergaining  politik antara  eksekutif  dan  legisltaif  dalam  mengakomodasi  masing-masing  sumber  daya  untuk dimasukkan dalam anggaran.
Selain  dari  penelitian  tentang  politik  anggaran,  juga  terdapat  beberapa  penelitian sebelumnya terkait pengembangan objek wisata, salah satunya penelitian Fadlurrahman, dkk. (Fadlurrahman  et  al.,  2022)  yang  menganalisis  proses collaborative  governance dalam pengembangan  pariwisata  di  Desa  Ngargogondo.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  Desa Ngargogondo  memiliki  struktur  jaringan stakeholder yang  tidak  terkoordinir  dengan  baik, yaitu  Disparpora  Kabupaten  Magelang,  Universitas  Tidar,  PT.  Pegadaian,  Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun masing-masing stakeholder telah menjalankan perannya, namun networked structure yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata.  Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau terjadi gesekan lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan  BUMDes  karena  pembagian  kerja  yang  tidak  jelas  jika  suatu  saat  dibentuk  struktur jaringan yang terorganisir.
Berbeda dengan  penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian  ini akan  memberikan wawasan  tentang  bagaimana  politik  anggaran  dapat  mendukung  pertumbuhan  pariwisata yang  berkelanjutan,  menciptakan  peluang  ekonomi,  dan  memperkaya  pengalaman wisatawan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik anggaran dalam pengembangan objek wisata, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk mengoptimalkan penggunaan  sumber  daya  keuangan  publik  dalam  mendukung  sektor  pariwisata  yang berkembang pesat. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan  alokasi  anggaran  dalam  pengembangan  objek  wisata  di  Kecamatan  Maratua Kabupaten Berau? Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  kualitatif  deskriptif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Informan dipilih  dengan  metode Purpossive  Sampling yakni  Ketua  DPRD  Kab.  Berau,  Kepala  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kab.  Berau,  Camat  Maratua,  dan  metode Snowball  Sampling untuk masyarakat Kec. Maratua. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Kemudian  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  Kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi (menarik kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Maratua merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Berau. Kecamatan  ini  berada  di  pulau  sendiri  bernama  pulau  Maratua.  Pulau  Maratua  sendiri memiliki luas 384,36 km2 di darat dan 3.735,18 km2 di air. Pulau Maratua berbentuk cincin, yang merupakan rumah bagi formasi karang yang menakjubkan dan dikelilingi oleh bermil- mil pantai berpasir. Terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, dan ikan karang semuanya berkontribusi pada ekosistem laut pulau yang kaya. Pusat pemerintahan Kecamatan Maratua berada di Tanjung Redeb.
Pulau  Maratua  memiliki  daya  tarik  sendiri  sebagai  objek  wisata  yakni  keindahan alamnya  terutama  pemandangan  bawah  lautnya  yang  menjadi  daya  tarik  bagi  wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Maratua. Namun, objek wisata di Pulau Maratua ini masih perlu dikembangkan  lagi  agar  dapt  menarik  minat  wisatawan  baik  wisatawan  lokal  maupun wisatawan mancanegara. Pengembangan objek wisata Pulau Maratua dapat dilakukan jika dari  alokasi  anggaran  bisa  ditingkatkan.  Oleh  karena  itu  dapat  dianalisis  terkait  kebijakan anggaran  dalam  pengembangan  objek  wisata  di  Kecamatan  Maratua  Kabupaten  Berau. Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  teori  Politik  Anggaran  yang  dikemukakan  oleh Veldimir  Orlando  Key  (Key,  2019)  yang  menjelaskan  4  (empat)  dimensi  yakni  kekuasaan, kewenangan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau) dan lembaga legisltaif (dalam hal ini DPRD  Kab.  Berau)  serta  bagiamana  dari  perspektif  masyarakat  terhadap  alokasi  anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua.

## A. Lembaga Eksekutif
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13/206) menyebutkan bahwa para pejabat eksekutif  lebih  menonjol  dan  memiliki  lebih  banyak  kekuasaan  dan  tugas  dalam menciptakan APBD dibandingkan dengan legislatif (DPRD). Peran eksekutif dalam upaya pembangunan  daerah  salah  satunya  ialah  merumuskan  rancangan  anggaran pembangunan dalam jangka satu tahun, lima tahun, dan juga dua puluh tahun. Salah satunya adalah menetapkan anggaran untuk objek wisata yang mana akan disetujui dan disahkan  oleh  DPRD.  Lebih  lanjut  peran  eksekutif  dalam  menentukan  porsi  anggaran terutama anggaran untuk objek wisata dianalisis dengan empat dimensi sebagai berikut:
1) Kekuasaan
Lembaga eksekutif yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata di Kabupaten Berau adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas ini memiliki kekuasaan dari Bupati untuk  mengelola  seluruh  objek  wisata  di  Kabupaten  Berau  termasuk  objek  wisata  di Pulau  Maratua.  Dalam  hal  pengelolaan,  Dinas  kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Berau  memiliki  kekuasaan  untuk  membuat  dan  merancang  alokasi  anggaran  yang diperuntukkan untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Masrani selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau dalam wawancara:
“atas  izin  dari  pak  Bupati,  tentu  saja  kami  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata memiliki  kekuasaan  untuk  mengusulkan  alokasi  anggaran  untuk  pengembangan objek wisata di Kabupaten Berau termasuk objek wisata di Pulau Maratua”.
Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  pada  Pasal  4  Ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (PP  12/19) yang  menyebutkan  bahwa  kepala  daerah  (dalam  hal  ini  Bupati)  melimpahkan  baik sebagian maupun seluruh kekuasaannya kepada pejabat perangkat daerah yang salah satunya  berupa  penganggaran.  Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  Kepala  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kab.  Berau  memiliki  kekuasaan  untuk  merancang  alokasi anggaran guna pengembangan objek wisata di Kab. Berau termasuk Pulau Maratua.
Lebih lanjut Bapak Masrani juga mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah daerah dalam  merencanakan  anggaran  itu  harus  bekerja  sama  dengan  Badan  Pendapatan Daerah  (BAPENDA)  agar  dapat  menentukan  daerah  mana  saja  yang  berpotensi  besar
yang sekiranya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Berau. Oleh  karena  itu,  pemerintah  Pemerintah  Kabupaten  Berau  dalam  hal  ini  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  beserta  Badan  Pendapatan  Daerah  berkolaborasi  dalam melaksanakan  penarikan  retribusi  terhadap  tempat-tempat  yang  berpotensi  dapat meningkatkan PAD Kebupaten Berau. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.

## 2) Kewenangan
Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan dari lembaga eksekutif yang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam merancang porsi anggaran untuk objek wisata di Kabupaten Berau termasuk Pulau Maratua. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata  juga  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  pembinaan  dan penyuluhan  kepada  masyarakat  yang  berlokasi  di  sekitar  objek  wisata.  Hal  ini sebagaimana  disampaikan  oleh  Bapak  Masrani  selaku  Kepala  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kab. Berau dalam wawancara:
“saat  ini  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  terus  melakukan  pembinaan  dan penyuluhan  kepada  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  objek  wisata  Pulau  Maratua yang merupakan sumber PAD dan juga sumber pemasukan bagi masyarakat sekitar. Selain  itu,  juga  dilakukan  pelatihan  dengan  memberikan  pengetahuan  agar masyarakat  menjadi  kelompok  sadar  wisata,  serta  pelatihan  manajemen pengelolaan  usaha  pariwisata,  kewirausahaan  dan  pelatihan-pelatihan  teknis lainnya.”
Lebih lanjut Bapak Masrani juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa  dalam  upaya  pengembangan  objek  wisata  Pulau  Maratua,  pemerintah  juga melaksanakan penarikan retribusi terhadap tempat-tempat di yang ada di sekitar objek wisata. Penarikan retribusi ini berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Kab. Berau No. 8 Tahun 2019 yang berkaitan dengan pariwisata.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekutif dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewenangan dalam menentukan porsi anggaran  terutama  dalam  hal  pengembangan  objek  wisata  di  Pulau  Maratua sebagaimana  juga  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  terutama  dalam peraturan daerah Kabupaten Berau.

## 3) Kepentingan
Veldimir  O.  Key  (2019)  menguraikan  dengan  mengatakan  bahwa  akan  selalu  ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pihak berwenang dalam memilih jumlah total dan distribusi uang kepada publik. Kecenderungan politisi daam hal ini sering tercermin dalam jatah anggaran mereka. Kompleksitas politik anggaran berasal dari fakta bahwa beberapa  pemangku  kepentingan  memiliki  prioritas  dan  kepentingan  yang  bersaing dalam  hal  mengalokasikan  sumber  daya.  Perihal  kepentingan  tersebut  Bapak  Masrani selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau mengatakan:
“pemerintah  daerah  dalam  perumusan  APBD  bersama  dengan  DPRD  memiliki kepentingan untuk kemajuan daerah terutama pada bidang pariwisata. Sedangkan untuk  kepentingan  pribadi  belum  dulu  karena  potensi  kita  yang  ada  tinggal dikembangkan agar menjadi penyumbang PAD terbesardi Kab. Berau menggantikan batu bara.”
Lebih lanjut, Bapak Masrani juga menyampaikan:
“anggaran untuk objek wisata pada tahun 2022 sejumlah 12 miliar rupiah dan ini sudah  jauh  lebih  dari  cukup,  tetapi  anggaran  itu  harus  dipotong  sebesar  5  miliar rupiah untuk belanja rutin yakni gaji pegawai. Dengan sisa 7 miliar ini agak berat karena harus dibagi empat bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.”
Pada  wawancara  itu  Bapak  Masrani  mengklaim  telah  berusaha  maksimal  dalam upaya  pengembangan  pariwisata  di  kab.  Berau  terutama  Pulau  Maratua.  Akan  tetapi untuk menjadikannya objek wisata unggulan diperlukan anggaran paling sedikitnya 70 miliar rupiah.
Selaras  dengan  pernyataan  dari  Bapak  Masrani,  Bapak  Marsudi  selaku  Camat Maratua menjelaskan dalam wawancara:
“untuk  kepentingan  kita  menggambarkan  apa  yang  ingin  dicapai  dalam  upaya pengembangan objek wisata kedepannya. Untuk masalah anggaran ini merupakan satu hal yang prinsip dalam pengembangan wisata yang ada di Pulau Maratua ini. Anggaran  yang  besar  diperlukan  untuk  pengembangan  objek  wisata  di  Pulau Maratua.”
Camat Maratua mengatakan bahwa Anggaran merupakan hal yang terpenting dalam upaya pengembangan objek wisata yang ada di maratua. Dengan demikian, pariwisata menjadi produk unggulan dalam penyumbang PAD Kabupaten Berau. Akan tetapi pada saat pandemi Covid-19 terjadi penurunan wisatawan yang datang ke Pulau Maratua.
Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  Bapak  Marsudi  selaku  Camat  Maratua  dalam wawancara yang menyatakan:
“pada  masa  pandemi  Covid-19  pengunjung  atau  wistawan  ke  pulau  maratua terbilang  sedikit  mungkin  salah  satu  pengaruh  dari  kebijakan  presiden  yang menegaskan bahwa segala aktivitas ataupun interaksi dengan orang lain dibatasi terlebih  dahulu  untuk  menghindari  penyebaran  virus  corona.  Ini  berdampak  pada Pendapatan  Asli  Daerah  karenanya  wisatawan  yang  berkunjung  sedikit  bahkan sampai  tidak  ada  pengunjung,  biasanya  pada  hari-hari  libur  nasional  pasti  ramai pengunjung,  saat  pandemi  covid-19  tidak  ada  pengunjung  yang  datang  ke  pulau maratua. Apalagai sebentar lagi ibu kota negara baru akan pindah ke kaltim maka tidak menutup kemingkinan pulau maratua akan menjadi ikon wisata yang ada di kaltim hal ini sudah tentu akan menyebabkan lonjakan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau.”
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  indikator  kepentingan, pemerintah sangat mendukung penuh upaya pengembangan objek wisata yang ada di Pulau  Maratua  demi  kepentingan  masyarakat  dan  kemajuan  sektor  wisata  sebagai prioritas penyumbang PAD Kabupaten Berau.

## 4) Strategi
Strategi  merupakan  formulasi  usaha  termasuk  didalamnya  rencana  aksi  dalam mencapai tujuan organisasi dengan secara jelas mempertimbangkan kondisi kompetisi dan  pengaruh  kekuatan  dari  luar  organisasi  yang  dapat  mempengaruhi  kelangsungan organisasi  (Anthony  et  al.,  2013).  Dalam  hal  menetapkan  porsi  anggaran  untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.  Berau,  strategi  yang  dimakusd  berarti  rencana  aksi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kebudayaa dan Pariwisata dalam mencapai tujuan yakni pengembangan objek wisata di Pulau Maratua dengan mempertimbangkan kondisi kompetisi dan pengaruh kekuatan dari luar yang dapat mempengaruhi porsi anggaran yang telah direncakan.
Strategi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kab.  Berau  yaitu dengan  menjadikan  pengembangan  objek  wisata  di  Pulau  Maratua  sebagai  prioritas utama, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan anggaran, melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam  tahun  anggaran  sebelumnya,  mencari  sumber  pendanaan  alternatif    seperti kerjasama  dengan  pihak  swasta  atau  swadaya  masyarakat,  melakukan  pengawasan terhadap  penggunaan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  untuk  memastikan  bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, dan terus menerus mengevaluasi  kebijakan  fiskal  dan  alokasi  anggaran  agar  sesuai  dengan  tujuan  yang direncanakan.
Dalam hal pengembangan objek wisata, Ali (2021) menjelaskan bahwa salah satu strategi yang bisa digunakan untuk pengembangan objek wisata yaitu dengan melakukan promosi baik melalui media online maupun offline. Hal ini yang terus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya pengembangan objek wisata di Pulau Maratua yaitu dengan menyebarkan brosur atau pamflet baik melalui media online seperti media sosial  maupun  offline  dnegan  menyebarkannya  ke  hotel-hotel  tempat  wisatawan menginap  untuk  dapat  menarik  minat  wisatawan  lainnya.  Menurut  Bapak  Masrani, dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Pulau Maratua bisa menjadikan salah satu penyumbang PAD terbesar di Kab. Maratua sehingga selanjutnya bisa mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua.

## B. Lembaga Legislatif
Sebagai  lembaga  legislatif,  DPRD  Kabupaten  Berau  memiliki  tugas  untuk  mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun bekerja sama dengan kepala daerah untuk memastikan anggaran yang akan ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan memiliki dasar hukum. Untuk melihat peran DPRD dalam menentukan porsi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua dianalisis dengan 4 (empat) dimensi sebagai berikut.

## 1) Kekuasaan
Untuk  memastikan  bahwa  pemerintah  beroperasi  secara  efisien,  terbuka,  dan akuntabel,  negara  mengatur  kegiatan  dan  tugas  DPRD  sebagai  badan  legislatif  yang berfungsi  sebagai  pemeriksa  otoritas  eksekutif.  Jika  dilihat  melalui  lensa  politik  dan perjuangan  nasional,  program  penyusunan  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan daerah  yang  demokratis  di  bawah  kernagka  UU  No.  1  Tahun  1945,  yang  membentuk Komite  Nasional  Daerah  sebagai  Badan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.    Azifi  (Azifi,  2022) menjelaskan  bahwa  DPRD  juga  merupakan  wakil  yang  dipercaya  oleh  rakyat  untuk memangku kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab dan harus mendengar aspirasi dari rakyat. Terkait kekuasaan DPRD Kab. Berau dalam menentukan porsi anggaran untuk pengembangan  objek  wisata  seperti  disampaikan  oleh  salah  satu  anggota  DPRD  Kab. Berau, Bapak Makmur HAPK, MM dalam wawancara bahwa DPRD memiliki kekuasaan untuk  mengesahkan  atau  menolak  rencana  anggaran  yang  diajukan  oleh  pemerintah
daerah dan DPRD juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan daerah terkait anggaran untuk pengembangan objek wisata.
Berdasarkan penyampaian Bapak makmur tersebut bahwa anggota DPRD Kab. Berau memiliki  kekuasaan  yang  sangat  berpengaruh  dalam  proses  penganggaran  terutama dalam  pengembangan  objek  wisata.  Kekuasaan  tersebut  digunakan  untuk  kemajuan daerah agar objek wisata menjadi prioritas pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Berau. Dalam  menjalankan  kekuasannya  tersebut,  DPRD  Kab.  Berau  juga  harus  tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat terutama di dalam setiap tahapan perencanaan penyusunan alokasi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua.

## 2) Kewenangan
Selain memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan  peraturan  daerah  terkait  APBD,  DPRD  juga  memiliki  wewenang  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda  dan  APBD.  Menurut  Azifi  (Azifi, 2022)  salah  satu  indikator  dari  keberhasilan  DPRD  dalam  melakukan  pengawasan terhadap APBD adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Kaitannya dengan kewenangan  DPRD  dalam  menentukan  alokasi  anggaran  untuk  pengembangan  objek wisata  di  Pulau  Maratua  ialah  dengan  terus  melakukan  pengawasan  terhadap  alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD agar digunakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. DPRD memastikan bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pengembangan  objek  wisata  digunakan  sebaik-baiknya  oleh  pemerintah  untuk kepentingan tersebut.  Menurut Bapak Makmur HAPK, MM (anggota DPRD Kab. Berau) dengan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk  pengembangan  objek  wisata  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
3) Kepentingan
DPRD merupakan perwakilan rakyat yang ada di tingkat daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Dalam proses perumusan anggaran, mereka berperan dalam  membawa  masukan  atau  aspirasi  masyarakat  ke  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Hal  ini  penting  agar  anggaran  mencerminkan  kebutuhan  dan  prioritas masyarakat yang mewakili. Peranan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk perencanaan  dan  pembangunan  terutama  dalam  perumusan  anggaran  sangat dibutuhkan (Aswela et al., 2021). Oleh karena itu, kepentingan DPRD dalam menentukan
porsi anggaran untuk pengembangan objek wisata adalah kepentingan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat bukan kepentingan individu atau kelompok, artinya anggaran yang  digunakan  untuk  pengembangan  objek  wisata  pada  akhirnya  adalah  untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak Makmur HAPK, MM (anggota DPRD Kab. Berau) dalam wawancara menegaskan bahwa kebutuhan konstituen telah terpenuhi dan masih terus dikembangkan lagi agar objek wisata menjadi produk unggulan di Kab. Berau, terutama untuk  Pulau  Maratua  yang  mana  beliau  menyampaikan  bahwa  segala  fasilitas  seperti listrik, lampu jalan, jalan-jalan yang ada di Pulau Maratua hampir 90% sudah beraspal. Hal ini dimaskudkan agar memudahkan wisatawan dalam mengeksplor Pulau Maratua.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  dalam  menentukan  porsi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua Kab. Berau, DPRD Kab. Berau  selaku  lembaga  legislatif  membawa  kepentingan  dari  masyarakat  sebagai konsituten  yang  telah  memilihnya  dan  bukan  membawa  kepentingan  individu  atau kelompok.

## 4) Strategi
Pejabat  terpilih  atau  yang  ditunjuk  di  setiap  cabang  pemerintahan  memiliki wewenang untuk membuat pilihan sesuai dengan platform partai berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Seorang anggota parlemen dapat berkontribusi lebh banyak pada proses legislatifnya jika memiliki pemahaman yang kuat tentang prosedur parlementer (Ardi,  2019).  Ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  keterlibatan  dan  fungsi  legislator  atau anggota dewan di parlemen akan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka. Hal ini tentu berkaitan dengan strategi DPRD Kab. Berau dalam bekerja sama dengan pemerintah Kab. Berau agar anggaran yang disahkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Bapak Makmur HAPK, MM (anggota DPRD Kab. Berau) menyampaikan bahwa DPRD Kab. Berau terus melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan  untuk  pengembangan  objek  wisata.  DPRD  Kab.  Berau  akan  meminta pertanggung jawaban dari pemerintah Kab. Berau jika ditemukan anggaran yang tidak tepat sasaran.

## C. Masyarakat
Masyarakat memiliki peran penting dalam proses politik anggaran untuk pengembangan objek  wisata  di  Pulau  Maratua.  Pertama,  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam
memberikan  informasi  dan  pengetahuan  kepada  pemerintah  dan  DPRD  terkait kebutuhan  dan  prioritas  masyarakat  di  dalam  pengembangan  objek  wisata  sehingga masyarakat  memperoleh  dampak  positif  seperti  memperoleh  pendapatan  dari  objek wisata.  Kedua,  masyarakat  memiliki  peran  pengawasan  dalam  mengawasi  bagaimana pemerintah menggunakan dana publik. Masyarakat harus memastikan bahwa dana yang dianggarkan  digunakan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Ketiga,  kelompok masyarakat dapat melakukan aktivitas lobi untuk dapat mempengaruhi proses anggaran yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  DPRD.  Keempat,  masyarakat  dapat  mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam proses anggaran dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan begitu dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran baik oleh pemerintah maupun oleh anggota DPRD.

## SIMPULAN DAN SARAN
Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua telah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari Lembaga Eksekutif yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau maupun Lembaga Legisltaif yaitu DPRD Kab. Berau sama-sama memiliki komitmen dalam  menetapkan  kebijakan  anggaran  dengan  mengalokasikan  anggaran  untuk pengembangan objek wisata terutama di Pulau Maratua. Sedangkan dilihat dari perspektif masyarakat, baik eksekutif maupun legislatif untuk lebih menarik aspirasi dari masyarakat sehingga  masyarakat  lebih  aktif  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  menyusun  kebijakan anggaran.

## Saran
Saran yang dapat diberikan adalah bahwa dalam menentukan alokasi anggaran untuk pengembangan objek wisata harus memperhatikan analisis kebutuhan sehingga dana yang dialokasikan  dapat  memaksimalkan  potensi  wisata  di  Pulau  Maratua  yang  pada  akhirnya harapan untuk menjadikan objek wisata Pulau Maratua berkelas dunia dan menjadi salah satu penyumbangan PAD terbesar di Kabupaten Berau dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, R. K. (2021). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pantai. Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha , 9 (3), 204–216. https://doi.org/10.23887/jjpg.v9i3.37546
Anthony, W. P., Parrewe, P. L., & Kacmar. (2013). Strategic Human Resource Management . Harcourt Brace and Company.
Ardi, A. (2019). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda APBD Kota Sorong No.32 Tahun 2014. Justisi , 4 (1), 14–29. https://doi.org/10.33506/js.v4i1.528
Aswela, A., Ramawi, M., & Sandi, F. L. (2021). Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat  Di  Kota  Sungai  Penuh. Jurnal  Administrasi  Nusantara  Mahasiswa  (JAN Maha) , 3 (2), 41–48.
Azifi, M. R. (2022). Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Apbd ) Di Kota Medan . 1 (5), 729–736.
Fadlurrahman, F. F., Kurniasih, Y. K., & Winanta, R. A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan  dan  Pengembangan  Pariwisata  di  Desa  Ngargogondo  Kecamatan Borobudur. Jurnal
Pemerintahan
Dan Politik , 7 (2), 29–35. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104
Hamka,  M.,  Nadir,  S.,  &  Haryanto.  (2022).  Politik  Anggaran  Dan  Relasi  Aktor  Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jurnal Politik Profetik , 10 (1), 79–98. https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a5
Key, V. O. (2019). The Problem of Local Legislation in Maryland: A Report (Classic Reprint) . Forgotten Books.
Rahmatunnisa, M., & Sultan Naufal Fairiza. (2023). Politik Anggaran: Kepentingan Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif Kabupaten Bandung Barat Dalam Penyusunan Apbd 2023. Praja , 11 . https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v11i1.824
Soeparno, M. E. D. (2022). Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction for COVID-19 Budget Policy in Indonesia and Singapore [Dinamika Politik Anggaran: Interaksi Eksekutif-Legislatif dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Singapura]. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan Internasional , 13 (1), 21–42. https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2824
Wehner, J. & de R. P. (2013). The Political Economy of Public Finance Management Reform . Oxford University Press.
Wildavsky, A. N. C. (2004). The New Politics of The Budgetary Process (Fifth Edit). Pearson Education Inc.