Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia Undocumented yang Lahir di Malaysia

## Debrita Yanieta Santoso
debritays29@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The State has responsibility to protect Human Rights of its citizen. Based on Maximun Protecting Principle, the state has obligation to protect its citizens abroad. One of the vulnerable groups in Human Rights concept is children. In this article will be disscussed about state responsibility to rights to Indonesia citizenship for Child of Undocumented Indonesian Migrant Worker in Malaysia. Therefore, will be disscussed about legal consequences of state responsibility to rights to Indonesia citizenship for Child of Undocumented Indonesian Migrant Worker in Malaysia. The Type of reasearch is doctrinal reasearch, which use statute approach and conceptual approach. The forming of responsibility is given by state is discretion to rehabilitate status of Indonesian Migrant Worker and for Child is given Indonesia Citizenship. The legal consequences that appear of state responsibility, The first is the rights and obligations for Indonesian Migrant Worker is arise. The second is the rights and obligation of the child is arise, then she has the same rights and obligation such as Indonesian citizen’s child.
Keywords: State Responsibility; Rights to Citizenship; Child’s Rights;
Undocumented; Discretion

## Abstrak
Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki warga negaranya. Berdasarkan asas perlindungan maksimum, negara wajib melindungi warga negaranya meskipun berada di luar negeri. Salah satu kelompok rentan dalam konsep Hak Asasi Manusia yaitu anak. Dalam hal ini akan dibahas mengenai tanggung jawab negara terhadap hak atas status kewarganegaraan Indonesia bagi anak dari pekerja  migran yang berstatus undocumented di Malaysia. Selain itu, dibahas pula mengenai akibat hukum atas tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari pekerja  migran tersebut. Tipe penelitian yaitu doctrinal research, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh negara yaitu diskresi untuk memulihkan status Ibu yang undocumented dan Anak untuk diberikan kewarganegaraan Indonesia. Akibat hukum yang timbul atas tanggung jawab tersebut yang pertama yaitu lahir hak dan kewajiban bagi Pekerja Migran Indonesia. Kedua, lahir hak dan kewajiban dari Anak tersebut kemudian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak Warga Negara Indonesia lainnya.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Hak status Kewarganegaraan; Hak-Hak Anak; Undocumented ; Diskresi

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
How to cite:
Debrita Yanieta Santoso, ‘Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak
Keturunan Pekerja Migran
Indonesia Undocumented yang Lahir di Malaysia’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 April 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32738
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 76 Debrita Yanieta: Hak Atas Status...

## Pendahuluan
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum yaitu wajib melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang bukan karena diberikan atau berdasarkan hukum positif, namun hanya karena martabat seseorang sebagai manusia. 1 Negara merupakan unsur yang utama dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. 2 Jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dilakukan dengan melengkapi berbagai produk hukum berkaitan dengan hak asasi manusia salah satunya dengan meratifikasi instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 3 Salah satu hak dasar yang dimiliki manusia yaitu hak atas kebebasan pribadi yang mana hal tersebut bersangkutan dengan hak menentukan nasib sendiri. 4 Hak atas kebebasan pribadi salah satunya meliputi hak atas status kewarganegaraan. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Anak termasuk dari salah satu kelompok yang rentan. 5 Seorang anak tidak dapat dengan sendirinya menuntut hak-haknya karena suatu keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan bagi anak-anak terutama bagi mereka yang lahir dari orangtua tanpa kewarganegaraan. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan perolehan status kewarganegaraan si anak tersebut. Hannah Arendt menyatakan bahwa hak atas status kewarganegaraan menjadi kunci dari
1 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice (Cornell University Press 2003). [h.7-21] dikutip dari Rhona K.M. Smith et.,al. , Hukum Hak Asasi Manusia (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).[11].
2 Rhona K.M. Smith et.,al. , Hukum Hak Asasi Manusia (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).[254].
3 ibid. [255].
4 ibid .[261].
5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).[5].
seluruh hak asasi manusia. 6 Konsep yang dikemukakan oleh Hannah Arendt ini berkaitan dengan istilah right to have rights yang pada intinya adalah seseorang tidak dapat dibiarkan stateless karena ia tidak akan mempunyai kapasitas untuk mengklaim dan menikmati hak-hak yang ada. 7 Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 (Selanjutnya disebut UU 12/2006) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala hak ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Terdapat hubungan timbal balik antara negara dan warga negara yang ditimbulkan oleh status kewarganegaraan. 8
Hubungan ini yakni warga negara sebagai pendukung atau unsur adanya negara sedangkan negara wajib melindungi hak-hak yang dimiliki warga negaranya. 9
Indonesia meratifikasi Konvensi  mengenai Hak-hak Anak pada tahun 1990 (Selanjutnya disebut Konvensi Hak Anak). Pasal 9 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa bahwa semua anak harus didaftarkan pada saat kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Perlindungan hak-hak anak di Indonesia juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak indentitas dan hak atas kewarganegaraan bagi anak. Anak yang tidak jelas identitasnya akan rawan menjadi korban perdagangan dan juga pelanggaran hak lainnya. Selain itu, anak juga terancam menjadi stateless sehingga tidak dapat mengakses hak-hak yang dimilikinya, sebab kewarganegaraan merupakan prasyarat seseorang untuk menikmati berbagai hak asasi manusia.
Efa Maulidiyah adalah anak yang pada saat kelahiran Ibunya merupakan Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen yang menikah dengan Ayahnya
6 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism New Addition with Added Prefaces , (Harcourt Brace & Company 1979).[301]., dikutip dari Ratu Durotun Nafisah, ‘Hak atas Kewarganegaraan dari Transit Migran yang lahir di Indonesia’ (2018)  6 Padjajaran Law Research & Debate Society.[3].
7 Ratu  Durotun  Nafisah,  ‘Hak  atas  Kewarganegaraan  dari  Transit  Migran  yang  lahir  di Indonesia’ (2018)  6 Padjajaran Law Research & Debate Society.[3].
8 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
9 ibid.

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
seorang Warga Negara Malaysia. 10 Ia seharusnya mendapatkan kewarganegaraan dari Negara Malaysia, namun perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara hukum. 11 Ia kemudian dikategorikan sebagai orang tanpa kewarganegaraan oleh Negara Malaysia. 12 Pada saat kelahiran Efa, Ibunya juga meminjam identitas saudaranya karena tidak memiliki surat-surat dalam keterangannya. 13 Saat ini usia Efa Maulidiyah mencapai 19 tahun. 14 Diketahui pada saat ini bahwa Ibunya telah mendapatkan status kewarganegaraan dari Malaysia. Setelah itu, kedua adik Efa Maulidiyah yang masing-masing kini berumur 10 dan 11 tahun lahir dan mendapatkan kewarganegaraan dari Malaysia namun ia tetap tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena pada saat anak tersebut lahir perkawinan Ayah dan Ibunya tidak terdaftar secara hukum, sedangkan pada saat adiknya lahir perkawinan kedua orangtuanya sudah dicatatkan secara hukum di Malaysia.
KBRI Kuala Lumpur menyatakan bahwa untuk mengurus kewarganegaraan masih dapat dilakukan, namun Ibu dari Efa Maulidiyah tidak berkeinginan agar anaknya menjadi WNI. Sebelumnya, KBRI juga telah melakukan sosialisasi pendaftaran anak keturunan WNI sejak 2017. Sementara itu, Pemerintah Malaysia menyatakan untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia dibutuhkan waktu yang cukup lama dan juga tes DNA. Tes DNA hanya merupakan bukti pendukung untuk dalam tahap pembuktian dengan melakukan tuntutan yang memakan waktu dan hingga kini belum jelas implementasinya oleh Pemerintah Malaysia.
Menurut Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 43.000 anak-anak dibawah usia 21 tahun yang lahir di Malaysia dalam keadaan tanpa kewarganegaraan pada data tahun 2019. 15 Mereka lahir dengan salah satu orang tua yang merupakan Pekerja Migran Indonesia dengan warga negara Malaysia yang seharusnya dapat memberikan
10 Rohmatin Bonasir, ‘Ibu orang Indonesia, bapak warga Malaysia : Saya lahir dan besar dinegeri ini, tapi tak punya status warga negara, tak boleh bersekolah dan takut ditangkap polisi’ (BBC News Indonesia 2020) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51113441.amp.> dikunjungi pada 12- 11-2020.
11 ibid . 12 ibid . 13 ibid . 14 ibid . 15 ibid .
perlindungan bagi anak-anak tersebut. 16 Malaysia merupakan negara yang menganut asas Ius Sanguinis , dimana kewarganegaraan ditentukan melalui garis keturunan. 17
Seseorang dapat memiliki kewarganegaraan Malaysia apabila mempunyai orang tua baik salah satu maupun keduanya merupakan warga negara Malaysia.
Akibat ketiadaan dokumen resmi serta perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut, puluhan ribu anak keturunan Indonesia lahir di Malaysia tanpa kewarganegaraan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hak kewarganegaraan merupakan kunci untuk mengakses hak-hak lainnya. 18 Oleh karena itu, puluhan ribu anak yang bernasib sama seperti Efa Maulidiyah tidak bisa mendapatkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak lainnya yang diberikan oleh negara tempat kelahirannya tersebut. Beranjak dari kasus tersebut, pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini ditujukan untuk seluruh anak keturunan Pekerja Migran Indonesia undocumented yang lahir tanpa kewarganegaraan di Negara Malaysia menurut hukum di Indonesia agar tidak terjadi kasus yang serupa dikemudian hari. Masalah pertama yaitu mengenai tanggung jawab negara dan akibat hukum dalam perlindungan hak atas status kewarganegaraan Indonesia bagi seluruh anak keturunan Pekerja Migran Indonesia yang berstatus undocumented .

## Metode Penelitian
Tipe dari penelitian yang dilakukan ini adalah doctrinal research , yaitu penelitian yang menyediakan sebuah penjelasan yang sistematis dari aturan hukum dengan menganalisis hubungan antar aturan hukum. 19 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan undang-undang ( statute
16 ibid .
17 Rosa Kisworo, ‘Problematika Hukum Perkawinan Campuran berdasarkan kasus pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Willibald dalam perspektif Hukum Perdata Internasional’ (2019) VII Jurnal Privat Law 1.[46].
18 Hannah Arendt, Loc.Cit.
19 Terry Hucthinson, Researching and Writing in Law (Thompson Reuters 2009).[7].

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
approach ) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. 20 Sedangkan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan berbagai pengertian hukum, konsep serta asas hukum yang terkait dengan isu yang akan diteliti. 21

## Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Atas Kewarganegaraan
Negara memiliki suatu keterkaitan dengan rakyat sebagaimana dikemukakan dalam teori kedaulatan rakyat bahwa suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat ( contract social ). 22 Perjanjian masyarakat dibentuk oleh individu-individu yang kemudian menimbulkan istilah masyarakat, yang kepada masyarakat itulah kekuasaan individu tersebut diberikan. 23 Individu tersebut memperoleh kekuasaan dari hukum alam yang kemudian hukum alam tersebut membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh raja. 24 Menurut Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat adalah kesatuan yang dibangun oleh individu yang berkehendak. 25
Kehendak yang dimiliki oleh rakyat kemudian dilaksanakan oleh raja. 26 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan kesatuan rakyat ini merupakan isi kesepakatan yang dibentuk oleh para individu sebelum disebut sebagai masyarakat dalam suatu perjanjian.
Sebagai lembaga yang diciptakan manusia, suatu negara membutuhkan warga negara. 27 Negara berwenang menentukan siapa warga negaranya yang dalam
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2017).[133].
21 ibid .[135-136].
22 Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2002).[233]., dikutip dari Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan) (Absolute Media 2015).[15].
23 Soehino, Ilmu Negara (Liberty 2013).[160].
24 ibid . 25 ibid . 26 Ibid.
27 Sistematika Hukum Tata Negara (Bina Aksara 1987).[211]., dikutip dari Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan) (Absolute Media 2015).[16].
pelaksananaannya tidak boleh bertentangan dengan hak setiap orang yang berhak untuk memperoleh kewarganegaraan. 28 Menurut teori hukum umum, adanya benturan antara kewenangan dan hak tersebut menimbulkan kewajiban diantara kedua pihak. 29 Negara kemudian berkewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi yang ingin dan yang sudah menjadi warga negara, sedangkan warga negara berkewajiban menegaskan kewarganegaraannya. 30
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Awal mula adanya konsep negara hukum timbul karena tindakan kesewenang-wenangan pemimpin pada masa lalu yang mengabaikan hak-hak dari rakyat. 31 Aristoteles berpendapat bahwa negara yang berdasarkan konstitusi dan  memandang  hukum  sebagai  kekuasaan  tertinggi  merupakan  definisi  negara yang baik. 32 Dengan pengakuan sebagai negara hukum dalam UUD NRI 1945, maka Indonesia mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi HAM setiap warga negaranya. Negara merupakan pemangku HAM ( duty bearer ), sementara individu yang berada dalam yurisdiksinya merupakan pemegang HAM ( rights holder ). 33 Hal tersebut mengakibatkan negara akan selalu dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam memajukan HAM. 34
Secara umum, kewajiban negara dalam pemajuan HAM adalah memberikan pernghormatan ( obligation to respect ), perlindungan ( obligation to protect ) serta pemenuhan ( obligation to fullfil ) hak asasi manusia. 35
Tanggung jawab negara dalam hukum nasional lahir karena negara yang berdaulat memiliki kekuasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
28 Isharyanto, Op.Cit. [17]. 29 ibid . 30 ibid . 31 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Kaukaba Dipantara 2013).[1].
32 Ilmu Negara , Cetakan ke-2 (Gaya Media Pratama 1988).[126]., dikutip dari Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Kaukaba Dipantara 2013).[3].
33 Setiyani et.al ., ‘Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar’ (2020) 2 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.[263].
34 ibid . 35 ibid. [267].

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
kepada warga negara atau individu yang ada dalam wilayah hukumnya. 36 Prinsip pertanggungjawaban negara pada dasarnya berkaitan dengan HAM, terutama pada aspek penegakan HAM. 37 Dalam konstitusi sebagai salah satu instrumen perlindungan HAM, tanggung jawab negara dinyatakan pada Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan atas hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian dalam Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang HAM, tanggung jawab lebih lanjut disebutkan dalam pernyataan bahwa pemerintah wajib serta bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.
Pelaksanaan tanggung jawab tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut RANHAM). 38
Namun, karena perbedaan konsekuensi antara pemenuhan HAM dan perlindungan HAM, maka eksistensi RANHAM masih dinilai kurang dalam implementasinya untuk melaksanakan kewajiban negara yang lain.
Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap HAM warga negaranya. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pengaturan kepentingan masyarakat yang bertujuan menghindari adanya konflik antar kepentingan agar dapat menikmati hak-hak dari hukum. 39 Pada prinsipnya, negara hukum wajib menjamin kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berkeadilan. 40 Oleh sebab itu, dalam hukum dibutuhkan alat bukti yang di dalamnya ditentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. 41 Beberapa alat bukti untuk menunjang hak seseorang tersebut diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan dokumen hukum lainnya yang memberikan informasi identitas serta status kewarganegaraan.
36 ibid. [263]. 37 ibid.
38 Rhona K. M. Smith, Op.Cit .[255].
39 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2000).[53-54].
40 Ardiansyah Prasetyo, Hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin (2010) Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. [ 37]. 41 ibid.

## Status kewarganegaraan Indonesia sebagai Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal serta tidak dapat dicabut ( inalienable ). 42 Sifat universal diartikan bahwa HAM berlaku bagi setiap orang tanpa memandang gender, warna kulit, ras, agama maupun kewarganegaraan seseorang. 43 Sedangkan sifat Inalienable yaitu HAM tidak dapat dicabut begitu saja meskipun seseorang diperlakukan maupun melakukan hal- hal yang buruk. 44 Hak atas kewarganegaraan yaitu seseorang memiliki hak untuk mendapatkan, memperoleh, mengganti serta berhak dipertahankan status kewarganegaraan oleh dirinya sendiri. 45 Sebagai subyek hukum, warga negara harus memiliki status kewarganegaraan agar hak dan kewajibannya dapat dijamin secara hukum dan aktual. 46 Kepastian hukum atas status kewarganegaraan seseorang kemudian menimbulkan hak serta kewajiban yang ditentukan berkaitan dengan status tersebut. 47 Menurut Suparman Marzuki, hak kewarganegaraan sangat penting hingga dianggap menjadi hak utama dibanding hak lainnya karena setelah hak tersebut dimiliki oleh warga negara, barulah kemudian hak politik dan hak sosial menjadi berarti. 48 Dengan demikian, seseorang tidak dapat mengakses hak lainnya seperti hak politik dan hak sosial apabila tidak memiliki hak kewarganegaraan.
Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan asas perlindungan maksimum dalam Penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan. Warga negara yaitu warga dari suatu
42 Rhona K. Smith, et.al ., Op. cit ., [11].
43 ibid.
44 ibid. 45 ibid. [264].
46 Isharyanto, Op.Cit. [8].
47 ibid. [18]. 48 Suparman Marzuki, Perlindungan Hak-Hak Warganegara dalam Hukum , dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (Eds.), 2003, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: UII Press.[39]., dikutip dari Isharyanto, Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undan- gan) (Absolute Media 2015).[18].

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 49 Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan, warga negara adalah orang- orang yang merupakan bangsa Indonesia asli dan bangsa asing yang disahkan peraturan- perundang-undangan. Istilah bangsa Indonesia asli telah ada dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen. Istilah tersebut digunakan karena adanya kekhawatiran pengambil alihan oleh bangsa lain pasca penjajahan. Namun setelah amandemen, istilah tersebut dimaknai secara nasionalitas bukan dari etnis atau fisik.
Dengan adanya ketentuan Pasal II Aturan Tambahan dalam UUD NRI 1945, bagian Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen tidak lagi menjadi bagian naskah UUD NRI 1945. Oleh karena tidak adanya penjelasan mengenai istilah bangsa Indonesia asli dalam konstitusi, maka Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan istilah tersebut. Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan adalah setiap orang yang sejak lahir merupakan warga negara Indonesia serta tidak pernah menerima status kewarganegaraan dari negara lain. 50
Untuk memperjelas siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur hal tersebut. Penentuan kewarganegaraan pada pasal tersebut tentunya berdasarkan asas ius sangunis dan ius soli terbatas. Dengan asas ius sanguinis , setiap anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satunya berkewarganegaraan Indonesia maka anak tersebut mendapatkan status sebagai WNI. 51 Sedangkan dalam pasal tersebut, asas ius soli diberlakukan terbatas bagi anak-anak saja yang lahir diwilayah Indonesia. 52
Ketentuan mengenai hak kewarganegaraan bagi anak luar kawin dinyatakan dalam
49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
51 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
Pasal 4 huruf g dan huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan. Menurut Pasal 4 huruf g Undang-Undang Kewarganegaraan, anak luar kawin merupakan WNI apabila Ibunya berkewarganegaraan Indonesia. 53 Sedangkan dalam Pasal 4 huruf h, anak luar kawin memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan Indonesia. 54 Kedua pasal tersebut dibentuk berdasarkan asas ius sanguinis , yaitu kewarganegaraan Indonesia akan diturunkan kepada anak apabila Ibu atau Ayah mereka adalah WNI. Untuk mengetahui status kewarganegaraan seseorang merupakan WNI atau bukan, maka negara menerbitkan dokumen identitas untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia secara legal.
Penggunaan asas ius sanguinis khususnya saat berada di luar negeri, setiap orang harus mempunyai dokumen dalam hal ini Paspor terlebih dahulu untuk kemudian dapat menurunkan status kewarganegaraan Indonesia pada anak atau keturunannya. Hal ini dapat dilihat dalam persyaratan untuk mencatatkan kelahiran anak pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mensyaratkan Paspor orang tuanya untuk kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran 55 dan Paspor bagi anak. 56 Apabila anak tersebut tidak mempunyai dokumen untuk membuktikan identitas serta kewarganegaraannya maka ia akan digolongkan sebagai stateless person . Sedangkan apabila status dari Ibu/Ayah serorang anak merupakan undocumented migrant workers di luar negeri, maka mustahil dilakukan pencatatan kelahiran untuk kemudian diterbitkan dokumen identitas bagi anak dikarenakan status orang tuanya tersebut. Maka, status dari Ibu dari anak tersebut harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum ia dapat menurunkan status kewarganegaraan Indonesia kepada anaknya. Berdasarkan Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945, kewarganegaraan merupakan hak bagi setiap orang. 57 Konstitusi tidak
53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
54 ibid.
55 Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
56 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (Malaysia), ‘Pendaftaran Kelahiran anak dari WNI di Malaysia’<kemlu.go.id> dikunjungi pada tanggal 02 Desember 2020.
57 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
menyebutkan secara spresifik siapa saja yang termasuk ‘setiap orang’ dalam pasal tersebut. Seseorang dapat memilih untuk menggunakan haknya atau tidak. Apabila ia memutuskan untuk menggunakan dan mendapatkannya, maka negara yang berdaulat wajib memberikan perlindungan atas hak yang ia dapatkan.
Menurut Teori Kedaulatan dalam pandangan Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara dalam menentukan hukum yang berlaku yang ditinjau dari perspektif hubungan antara negara dengan warga negaranya. 58 Menurut Soehino, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mengubah sikap dalam kebiasaan sesuai keinginannya sebagai pencegahan suatu sikap yang tidak sesuai kebiasaan. 59 Dari pendapat yang ada tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan yang kedudukannya paling tinggi dalam suatu negara untuk membentuk sebuah hukum yang ditujukan untuk mengatur segala sesuatu agar sesuai dengan apa yang seharusnya.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. 60 Dalam Teori Kedaulatan Rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut rakyat melimpahkan kekuasaan tersebut pada raja. 61 Pada realitasnya, bentuk kedaulatan rakyat dituangkan dalam produk-produk MPR dan kekuasaan legislatif kemudian dilaksanakan oleh Presiden bersama dengan DPR. 62 Dengan demikian, Hak atas kewarganegaraan bagi rakyat merupakan kewajiban bagi negara yang memiliki kedaulatan untuk menerima atau menolak mengabulkan hak. Dalam hal Pasal 28D ayat (4) UUD NRI, Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang melaksanakan kehendak rakyat yang mempunyai kedaulatan untuk mengabulkan hak kewarganegaraan serta memberikan perlindungan atas hak tersebut.
Keterkaitan hukum internasional dengan hukum nasional terkait hak asasi sangat menentukan. Hal ini disebabkan konstitusi yang dibentuk secara nasional
58 Soehino, Op. cit. [154]. 59 ibid. [152].
60 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
61 Soehino, Op.Cit. [160].
62 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Grafindo Persada 2005).[91].
terkadang tidak secara seimbang memberikan pengaturan terkait hak asasi manusia. 63 Oleh karena itu, hukum internasional perlu mengaturnya agar terdapat keseragaman prinsip mengenai HAM untuk kemudian diberlakukan ke dalam hukum nasional. 64 Status kewarganegaraan dinilai sangat fundamental dalam bernegara saat ini sebagai pijakan untuk memperoleh pemenuhan hak-hak sebagai warga negara baik dibidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan hak lainnya. Pentingnya status kewarganegaraan tersebut hingga diatur dalam ketentuan internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948,
Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Tahun 1961, Konvensi yang berhubungan dengan Penduduk yang tidak Memiliki Status Kewarganegaraan Tahun 1954 dan Konvensi mengenai Kewarganegaraan Wanita yang telah Menikah.
Adanya ketentuan HAM Internasional tersebut mengakibatkan negara tidak diperbolehkan secara sewenang-wenang melepas kewarganegaraan rakyatnya terutama apabila pelepasan tersebut mengakibatkan seseorang tersebut menjadi apatride . Keadaan apatride mengakibatkan tidak ada perlindungan dari negara serta tidak memungkinkan memperoleh Paspor dari negara. 65 Menurut Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas kewarganegaraan serta tidak dapat dicabut kewarganegaraannya secara semena-mena. Pasal tersebut kemudian diadopsi dalam pembentukan ketentuan Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945. Makna dari Pasal tersebut adalah agar setiap orang didunia ini memiliki kewarganegaraan untuk mendapatkan perlindungan dari negara tempat seseorang tersebut memenuhi legalitas untuk mengklaim dirinya sebagai warga negara.
Konsekuensi konstitusional yang mengikat negara untuk menggunakan asas anti- apatride yaitu agar negara tidak dengan mudahnya melepaskan warga negaranya. Selain itu, pengaturan dalam konstitusi juga memudahkan legalitas
63 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Intrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia (Yayasan Obor Indonesia 2006).[11].
64 ibid.
65 S.  Gautama, Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Penerbit Alumni 1973).[4].

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
negara untuk memulihkan atau memberikan kewarganegaraan bagi eks warga negara dan keturunannya. Dengan demikian berdasarkan asas anti- apatride dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, Pemerintah Indonesia sebagai perwakilan dari negara yang berdaulat mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan atas status undocumented Ibu dari anak. Status kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia berarti pemerintah mempunyai kewajiban atas perlindungan hak tersebut. Maka berdasarkan asas ius sanguinis dan asas anti- apatride , Pemerintah Indonesia juga wajib untuk memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada anak sebagai keturunan WNI setelah status Ibunya dipulihkan terlebih dahulu.

## Perlindungan hukum dan Istilah Undocumented Indonesian Migrant Worker
di Malaysia
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam hal ini negara menghendaki warga negaranya dengan kemampuan dan kemauannya memiliki pekerjaan untuk mendukung kehidupannya. Melihat pertumbuhan angka penduduk yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk, maka banyak dari warga negara Indonesia mencari peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Para pencari kerja kemudian melakukan migrasi agar dapat memperbaiki kehidupannya dengan bekerja di negara tujuannya ( migrant worker ). Di antara  dari mereka yang mencari pekerjaan di luar negeri, ada beberapa dari Pekerja Migran yang tidak memiliki bekal keterampilan serta pendidikan yang cukup kemudian bekerja sebagai asisten rumah tangga, buruh pabrik, dan pekerjaan kasar lainnya ( unskilled labor ). 66
Kurangnya pengetahuan dan pembekalan yang cukup bagi Pekerja Migran ini kemudian membawa mereka terjerumus dalam pemalsuan dokumen seperti paspor dan visa sebelum keberangkatan mereka. 67 Setelah sampai di negara tujuan,
66 Zulfikar Judge, ‘Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri’ (2012) 9 Lex Jurnalica 3.[172].
67 ibid.
banyak dari Pekerja  migran yang kemudian mengalami masalah pelanggaran kontrak, kekerasan dan diambilnya dokumen mereka oleh pemberi kerja hingga menyebabkan mereka menjadi tidak berdokumen. 68 Pekerja yang tidak berdokumen ini seringkali disebut dengan istilah undocumented migrant workers, irregular migrant workers atau illegal migrant workers . 69 Dalam penelitian ini, digunakan istilah undocumented migrant workers atau Pekerja  tidak berdokumen. Istilah illegal migrant wokers dirasa sudah tidak relevan karena dianggap merendahkan martabat Pekerja migran, yang menjadi tidak berdokumen karena suatu hal kondisi diluar pelanggaran keimigrasian. 70 Pekerja yang dikualifikasikan sebagai undocumented migrant worker yaitu mereka yang tidak memiliki dokumen apapun yang sah baik karena habis masa berlakunya maupun mereka yang dokumennya palsu. 71
Beragam masalah yang timbul terkait dengan PMI di luar negeri mengharuskan pemerintah membentuk suatu kebijakan khusus mengenai perlindungan bagi para PMI. Pada tahun 2002 terdapat peristiwa pendeportasian PMI yang tidak berdokumen sehingga pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketengakerjaan). 72
Negara sebagai Pemangku HAM tentunya harus tetap bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi warga negaranya di luar negeri dan tidak lepas tangan meskipun warga negara melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pemerintah juga mengundangkan beberapa peraturan khusus selain Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Berkaitan dengan konsep responsibility to protect , pemerintah wajib bertanggung jawab atas pencegahan, bertanggung jawab untuk bereaksi, dan
68 ibid.
69 Sefriani, ‘Perlindungan Ham Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan Dan Hukum Ham Internasional’ (2013) 13 Jurnal Dinamika Hukum 2.[245-246], dikutip dari Ayuk Hardani Dan Rahayu, ‘Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen’ (2019) 3 Refleksi Hukum 2.[116].
70 Riri Anggriani, ‘Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)’ (2017) 32 Yuridika 2.[317- 318]. 71 ibid. 72 Muhibudin Kamali, ‘Komnas HAM Ungkap Laporan Deportasi Pekerja Migran dari Malaysia’ (SINDO News 2020), <https://nasional.sindonews.com/read/101920/15/komnas-ham- ungkap-laporan-deportasi-pekerja-migran-dari-malaysia-1594804046> dikunjungi pada tanggal 21 November 2020.

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
bertanggung jawab untuk membangun kembali. 73 Dalam melakukan pencegahan pelanggaran prosedur keimigrasian sehingga PMI menjadi undocumented migrant workers di luar negeri, negara melakukan tindakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 04/MEN/II/2005 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI Ke Luar Negeri 74 , pemerintah juga melakukan pembekalan kepada calon PMI. Hal tersebut dilakukan untuk memberi informasi serta pengetahuan kepada calon PMI tentang hak dan kewajiban mereka serta penyelesaian ketika terjadi masalah sehingga para PMI terhindar untuk menjadi undocumented worker . Tanggung jawab bereaksi ( responsibility to react ) yang dilakukan oleh negara yaitu dengan:
1.  Membentuk Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. 75
2. Meratifikasi Konvensi ILO Nomor 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 76 yang ditindak lanjuti menjadi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 77
3. Meratifikasi International Convention of The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. 78 4.  Membentuk Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 79
5.  Mengundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 80
73 Lily Husni Putri, ‘Responsibility To Protect Sebagai Doktrin Dalam Hukum Internasional’ (2015) 17 Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 1.[156].
74 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 04/MEN/II/2005 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI Ke luar negeri.
75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).
76 International Labour Organization No. 88 Concerning The Organization of The Employment Service. 77 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families Atau Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314).
79 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
Selanjutnya pertanggungjawaban negara untuk membangun kembali ( responsibility to rebuild ) yang dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian atau kerja sama antar negara terutama dengan negara yang menjadi tujuan kerja PMI. Negara dalam hal ini menggunakan kesempatan dalam forum ASEAN yang kemudian hasilnya berupa ASEAN Declaration On The Protection and Promotion on The Rights of Migrant Workers pada pertemuan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu-Filipina. Pada tahun 2017 lalu Konferensi Tingkat Tinggi ke- 31 ASEAN di Manila, Filipina ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers ditandatangani oleh perwakilan negara-negara ASEAN. Sebelumnya pernah diselenggarakan di Cebu, Filipina juga membahas konsensus yang sama mengenai pekerja migran pada tahun 2007.
Pembentukan konsensus tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Perlindungan dilakukan dengan melangsungkan kerja sama antar negara karena tidak dimungkinkan dalam melindungi pekerja migran oleh satu pihak saja. Namun, terdapat tantangan terhadap gagasan tersebut yaitu Konsesus tersebut disepakati oleh Singapura dan Malaysia hanya mengikat secara morally binding , bukan secara legally binding . 81
Morally Binding artinya ketentuan konsensus tersebut hanya mengikat secara moral yang didasarkan kesadaran diri sendiri akibat hukumnya hanya berupa sanksi moral saja. 82 Sementara itu, legally binding artinya mengikat secara hukum dan memiliki daya paksa apabila melanggar ketentuan tersebut serta menimbulkan akibat hukum yaitu sanksi pidana atau administratif. 83 Hal-hal yang dibahas dalam konsensus meliputi hak-hak fundamental pekerja migran dan keluarganya, hak khusus pekerja migran, kewajiban sending states , kewajiban receiving states dan komitmen negara anggota ASEAN.
81 Adityo Darmawan dan Laras Putri Olifiani, ‘Implementasi Tingkat Nasional dan Daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia’ (2020) 5 Indonesian Perspective 1.[36].
82 Charles Simabura, ‘Kekuatan mengikat rekomendasi Ombudsman’ (Hukum Online 2019),
< www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5cad59a0bd4f8/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombuds- man/> dikunjungi pada tanggal 24 Januari 2021.

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
Negara Indonesia dan Malaysia sebelum penandatanganan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada tahun 2017 telah menyepakati MoU ( Memorandum of Understanding ) di tahun 2004. Nota kesepahaman tersebut membahas mengenai upaya Malaysia untuk memperketat perizinan guna mengurangi jumlah pekerja dengan keterampilan rendah yang banyak terlibat masalah legalitas dokumen. Selain itu, Malaysia membatasi perkawinan serta hak kepemilikan atas rumah di negara tersebut bagi pekerja migran. Kemudian MoU beberapa kali direvisi dari tahun 2004, 2006 hingga 2011. Pada tahun 2006 revisi dilakukan karena kasus penganiayaan terhadap PMI kemudian mewajibkan pemerintah untuk mengevaluasi nota kesepahaman sebelumnya. Penyesuaian dilakukan lagi pada tahun 2011 mengenai penempatan serta perlindungan PMI mengenai gaji, hak cuti serta hak memegang Paspor milik sendiri bagi pekerja migran. Nota kesepahaman yang dibuat oleh kedua negara ini juga dirasa masih belum cukup untuk mengakomodir serta memberikan perlindungan terhadap PMI yang tidak berdokumen.
Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga dilakukan oleh  negara  dengan  meratifikasi International Convention of The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 (selanjutnya disebut Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya). Pembentukan Kovensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya tersebut mempertimbangan hak dari pekerja yang tidak memiliki dokumen atau disebut juga dalam situasi tak reguler yang seringkali mengalami pelanggaran hak. 84 Selain itu, tujuan lain meratifikasi konvensi tersebut yaitu untuk mendorong ratifikasi  secara  universal  dan  penerapan  prinsip  standar  internasional  guna memberikan perlindungan hak bagi pekerja dan keluarganya. 85
84 International Convention of The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families , Disahkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990, Bagian Pembukaan.
85 Any Suryani H., ‘Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya’ (2016) 46 Jurnal Hukum dan Pembangunan 2.[268].
Ratifikasi Konvensi mengenai Buruh Migran dan Keluarganya oleh Indonesia mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak pekerja migran. Konvensi tersebut memberikan perlindungan terhadap pekerja migran  dengan  mendorong  negara  yang  meratifikasi  untuk  melengkapi  serta menyesuaikan peraturan perundang-undangannya sesuai standar yang ada. Selain itu, Konvensi tersebut juga melindungi pekerja migran dengan mencantumkan standar kewajiban bagi negara asal, transit maupun negara tempat bekerja mereka. Pembatasan kategori pekerjaan juga diatur dalam konvensi tersebut guna melindungi warga negara serta kepentingan negara penerima. Indonesia kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dengan mengingat ketentuan dalam Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya. Perlindungan terhadap PMI yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2007 dilakukan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Perlindungan sebelum bekerja dilakukan secara administrasi dan teknis yaitu dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta sosialisasi pendidikan dan pelatihan kepada calon pekerja. Perlindungan selama bekerja dilakukan dengan pendataa, pengawasan, pembinaan dan pendampingan pekerja migran oleh pemerintah. Perlindungan setelah bekerja yaitu dengan memberikan fasilitas kepulangan, pemenuhan hak yang belum terpenuhi, rehabilitasi serta reintegrasi sosial pekerja migran dan keluarganya yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pemerintah telah melakukan beragam upaya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap undocumented Indonesia migrant worker di luar negeri. Namun masih terjadi berbagai kasus seperti yang dialami oleh Efa Maulidiyah dan sekitar 43.000 anak lainnya yang membuktikan bahwa masih ada celah dalam berbagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani para pekerja migran terhindar dalam keadaan tidak berdokumen. Beberapa pekerja migran yang berstatus undocumented masih menetap di negara tempatnya bekerja tersebut kemudian menikah dan berkeluarga dengan warga negara asing. Mereka melangsungkan perkawinan namun tidak mendaftarkan secara hukum karena keadaan

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
mereka yang tidak berdokumen. Masalah baru kemudian timbul ketika anak para undocumented Indonesia migrant worker lahir dari perkawinan tidak sah tersebut.

## Perolehan Hak Atas Status Kewarganegaraan Bagi Anak Keturunan
Undocumented Migrant Worker Di Malaysia
Anak yang lahir dalam keadaan stateless kemudian mengalami kesulitan untuk mengakses hak- haknya sebagai seorang anak. Ibunya merupakan PMI yang statusnya undocumented dan ayahnya merupakan warga negara Malaysia. Orang tua dari anak yang melangsungkan perkawinan secara agama dan tidak mencatatkan perkawinan mereka secara hukum karena ketiadaan dokumen dari sang Ibu.
Sehingga berdasarkan Bagian III Pasal 15 ayat (2) Konstitusi Malaysia 1957 yang menganut asas ius sanguinis 86 maka ia tidak dapat diakui kewarganegaraanya oleh negara tersebut.  Anak juga tidak mendapatkan kewarganegaraan Malaysia sebab di negara kelahirannya ia dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan Ayahnya akibat perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan.
Status undocumented mengakibatkan Ibu dari anak yang tidak memiliki dokumen yang tidak dapat membuktikan bahwa ia merupakan WNI di luar negeri. Oleh karena itu, statusnya sebagai WNI harus dipulihkan terlebih dahulu untuk kemudian dapat menurunkan status kewarganegaraan kepada anaknya. Seperti yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya mengenai Status Kewarganegaraan Sebagai Hak Asasi Manusia, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemulihan status kewarganegaraan Ibu dari anak tersebut. Untuk menurunkan status kewarganegaraan pada keturunannya, seorang WNI harus berdokumen. Apabila ia tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya maka ia akan dianggap tanpa kewarganegaraan atau apatride .
86 Constitution of Malaysia, Art. 15 Clause (2) “Subject to Article 18, the Federal Govern- ment may cause any person under the age of twenty-one years of whose parents one at least is (or was at death) a citizen to be registered as a citizen upon application made to the Federal Government by his parent or guardian.”
Arti dari apatride 87 sendiri yaitu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diakui oleh negara manapun. Berdasarkan Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945, setiap orang berhak mendapatkan status kewarganegaraan. Pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa tidak ada seorangpun yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Selain itu, konstitusi juga berarti tidak mengenal keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan (anti- apatride ). Maka, dengan diaturnya hak tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan bagi mereka yang tidak mempunyai kewarganegaaan.
Dalam lingkup hukum administrasi, tindakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggunakan diskresi. Dalam bukunya, Sahya Anggara menyatakan bahwa freies ermessen (diskresi dalam bahasa Jerman) adalah suatu kemerdekaan tindakan administrasi atau eksekutif dalam hal ada suatu kondisi yang genting ketika aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak ada. 88 Penggunaan diskresi dalam hukum administrasi berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan berdasarkan pengawasan legislatif berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. 89 Diskresi yang dimaksud Sahya Anggara dalam hal ini yaitu sebatas kewenangan presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Adapula pengertian lain dari diskresi yaitu tindakan untuk mengambil suatu keputusan dengan dasar pendapat sendiri untuk sebuah situasi yang dihadapkan padanya. 90 Dalam pandangannya Indroharto menyatakan diskresi adalah wewenang fakultatif yang memberi pilihan tertentu dalam peraturan dasar. 91
Yang dimaksud dengan diskresi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah tindakan atau keputusan pemerintah untuk menyelesaian
87 Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, ‘Ratio Legis Dan Dampak Pengaturan Kewarganeg- araan Ganda Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( The Ratio Legis And Impacts Of Dual Citizenship Stipulation In Indonesian Citizenship Law )’ (2019) 13 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 3.[361].
88 Sahya Anggara, Hukum Administrasi Negara (Pustaka Setia 2018).[59].
89 ibid.
90 J. C. T. Simorangkir, Kamus Hukum (Penerbit  Sinar  Grafika  2008).[38],  dikutip  dari Arfan Faiz Muhlizi, ‘Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi’(2012) 1 Jurnal Rechtsvinding 1.[99].
91 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Sinar Harapan 1993).[99-101], dikutip dari Arfan Faiz Muhlizi, Ibid .

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
masalah yang terjadi dalam penyelanggaraan pemerintahan dalam hal tidak diatur, tidak jelas, atau tidak lengkapnya suatu aturan perundang-undangan. 92 Dengan kata lain, dalam hal terjadi kekosongan hukum pemerintah dapat melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi berdasarkan diskresi. Diskresi tidak dapat digunakan secara gegabah maka tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. Hal yang pertama harus diperhatikan yaitu diskresi hanya dapat digunakan oleh pejabat yang memiliki wewenang atau berwenang. 93
Kedua, penggunaan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan ditujukan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum serta mengatasi stagnasi pemerintahan untuk kepentingan umum. 94 Yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah suatu keadaan tertentu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan, misalnya ketika terjadi bencana alam. 95
Hal yang ketiga, ruang lingkup diskresi hanya meliputi yang ada dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 96
(Selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Keempat, syarat-syarat penggunaan diskresi yaitu: 97
a.  Sesuai dengan tujuan penggunaan diskresi menurut Pasal 22 ayat (2);
b.  Diskresi dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan peraturan- perundang-undang dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
c.  Didasarkan oleh alasan yang objektif;
92 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
93 ibid . 94 ibid . 95 ibid . 96 Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 23  “Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang- undangan tidak mengatur; c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang- undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
97 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

## d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan serta didasarkan itikad baik.
Dapat disimpulkan bahwa diskresi dapat berupa sebuah produk hukum dalam hak ini Perpu ataupun tindakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam hal terjadi kekosongan hukum. Hak kewarganegaraan merupakan hak dasar yang pemenuhannya tidak boleh ditunda, oleh karena itu Pemerintah Indonesia dapat memberikan pemulihan status bagi Ibu yang merupakan PMI undocumented dan memberikan status kewarganegaraan bagi anaknya berdasarkan diskresi.
Dalam hal pemulihan status yaitu berkaitan dengan pengurusan Paspor merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM atau Pejabat Keimigrasian dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian. Sementara itu, kewenangan untuk memberikan kewarganegaraan oleh menteri yang mempunyai lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu Menteri Hukum dan HAM dalam hal permohonan pewarganegaraan. Kelengkapan dokumen anak berupa Akta Kelahiran merupakan kewenangan pejabat pencatatan sipil dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Penggunaan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan ditujukan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum serta mengatasi stagnasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Kelancaran dalam penyelenggaran pemerintahan yaitu dalam hal memberikan perlindungan kepada hak atas kewarganegaraan warga negaranya. Kekosongan hukum disini ialah tidak lengkapnya aturan mengenai pewarganegaraan bagi PMI yang tidak berdokumen dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dan PP 2 Tahun 2007. Kepastian hukum diberikan kepada Pekerja Migran tidak berdokumen serta anaknya sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 serta Undang- Undang yang mengatur perihal hak-hak anak. Pemberian diskresi untuk pemulihan status PMI dan anaknya dilakukan untuk kepentingan umum.
Ruang lingkup diskresi hanya meliputi yang ada dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satunya yaitu pengambilan keputusan atau tindakan diskresi dilakukan karena tidak jelas atau tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini,

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
aturan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007. Untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia dilakukan melalui Pewarganegaraan. Menurut Pasal 1 angka 1 PP 2 Tahun 2007, pewarganegaraan adalah tata cara untuk orang asing yang ingin memperoleh kewarganegaran Republik Indonesia dengan melakukan permohonan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP 2 Tahun 2007 yang dimaksud dengan orang asing adalah bagi mereka yang bukan WNI. Sementara itu, PMI yang statusnya undocumented tidak dapat dikategorikan sebagai orang asing karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan dari negara lain. Oleh karena itu, aturan tersebut tidak dapat melindungi dan diterapkan terhadap PMI yang statusnya tidak berdokumen.
Penggunaan diskresi harus sesusai dengan AUPB, didasarkan oleh alasan yang objektif dan tidak menimbulkan konflik kepentingan serta didasarkan iktikad baik. Salah satu AUPB yaitu asas kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, negara mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepatutan dalam hal ini memberikan kepastian untuk memperoleh hak atas kewarganegaraan sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan UUD NRI 1945. Alasan objektif yang dimaksud yaitu sesuai dengan kondisi faktual yang tidak memihak serta rasional. Pemberian diskresi dalam kasus ini yaitu sesuai fakta bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak dapat mengakses haknya yang lain dan bahwa memang benar-benar ada dan tidak sedikit jumlah anak Pekerja Migran tidak berdokumen. Diskresi perlu digunakan dalam kasus ini juga dengan pertimbangan yang rasional yaitu Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi HAM warga negaranya. Adapun konflik kepentingan yaitu pejabat memiliki kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri dalam penggunaan wewenang. Sementara itu, penggunaan diskresi dalam kasus ini adalah untuk Pekerja Migran tidak berdokumen serta anaknya. Iktikad baik yang dimaksud yaitu penggunaan diskresi didasarkan kejujuran dan AUPB. Kejujuran menurut penulis, apabila diskresi digunakan sesuai dengan fakta yang terjadi.
Akibat Hukum Atas Perlindungan Hak Status kewarganegaraan Indonesia bagi Pekerja Migran Undocumented
Dalam Penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan, negara dan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang mempunyai keterkaitan. Hak dan kewajiban negara dan warga negara yang berjalan seiringan memiliki suatu konsekuensi logis. 98 Artinya hak yang dimiliki oleh warga negara merupakan kewajiban bagi negara, sebaliknya hak negara merupakan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana sebuah negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, hal ini dicantumkan pada Pasal 4 huruf a sampai huruf m. Setelah penentuan tersebut, negara kemudian wajib memberikan status kewarganegaraan sebagai hak dari warga negaranya.
Akibat hukum dari perolehan status kewarganegaraan yaitu timbul hak dan kewajiban negara dan juga warga negara. Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai istilah PMI Undocumented , yaitu para PMI yang bekerja di luar negeri yang statusnya tidak memiliki dokumen resmi baik itu Paspor, Izin Bekerja maupun Izin Tinggal, serta dokumen lainnya yang merupakan kewajiban bagi para PMI.
Ketiadaan dokumen-dokumen tersebut mengakibatkan Pekerja migran tidak dapat mengakses hak-haknya. Dengan tindakan diskresi untuk pemulihan status para PMI yang undocumented maka, mereka dapat mengakses hak-haknya kembali sebagai WNI terkait dengan statusnya yaitu  PMI. Hak-hak yang menunjang kebutuhan WNI sebagai PMI di luar negeri akan dijabarkan lebih lanjut dibawah ini.
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang HAM setiap WNI mempunyai hak untuk masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, setiap WNI dinyatakan mempunyai hak keluar masuk wilayah Indonesia dengan syarat mempunyai dokumen yang sah serta hak untuk dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam hal WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri maka ia wajib memiliki
98 Johan Yasin, ‘Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia’ (2009) 11 Syar Hukum.[2].

## 100 Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
dokumen perjalanan yaitu Paspor Republik Indonesia (selanjutnya disebut Paspor) dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat sebagai hak yang dibutuhkan PMI yaitu hak untuk kembali atau pulang ke Indonesia. Dengan kepemilikan dokumen, maka PMI dapat memperoleh kembali haknya untuk masuk ke wilayah Indonesia yang mensyaratkan bukti dokumen perjalanan (Paspor) untuk masuk ke wilayah NKRI.
Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, seluruh WNI berhak atas pekerjaan untuk mendukung kehidupannya. Menurut Pasal 38 Undang-Undang HAM setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak serta bebas untuk memilih pekerjaannya untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, setiap WNI berhak untuk menjadi pekerja di luar negeri, namun harus memenuhi beberapa dokumen sebagai persyaratan salah satunya Visa Kerja. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Visa Kerja merupakan salah satu syarat bagi PMI yang akan ditempatkan ke luar negeri. Tanpa adanya Visa tersebut, maka keberadaannya dianggap sebagai pelanggaran hukum karena bekerja tanpa izin sehingga PMI terancam  tidak dapat bekerja. Namun, dengan pemulihan status melalui diskresi pemerintah, PMI di luar negeri dapat bekerja secara resmi tanpa ketakutan untuk menghidupi dirinya. Dengan dokumen tersebut, PMI dapat mendapatkan hak untuk bekerja di luar negeri.

## Akibat Hukum atas Perolehan Status Kewarganegaraan bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia Undocumented
Berdasarkan Pasal 28D ayat (4) UUD NRI, pada dasarnya setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Makna Pasal tersebut yaitu negara sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kewajiban untuk memberikan hak atas kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan asas anti- apatride yang terkandung dalam pasal tersebut maka negara wajib memberikan pemulihan status kewarganegaraan Indonesia bagi Ibu dari anak tersebut. Dalam kasus ini, sebagai seorang anak, mereka wajib diberikan status kewarganegaraan Indonesia
berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Kewarganegaraan berdasarkan status kewarganegaraan Ibunya. Kemudian berdasarkan asas anti- apatride dan ius sangunis dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, negara wajib memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut.
Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia yang sebelumnya hilang kewarganegaraan Indonesianya dan ingin memperoleh kembali kewarganegaraanya yang hilang dapat mengajukan permohonan. 99 Adapun perolehan kembali kewarganegaraan yang hilang merupakan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang hilang melalui pewarganegaraan. 100 Syarat dan tata cara pewarganegaraan dan perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia yang hilang di atur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, tidak semua PMI mampu mengakses permohonan atas hilangnya status kewarganegaraan karena berbagai kendala salah satunya kesulitan akses dari tempat tinggal mereka serta pengetahuan yang kurang. Sehingga dalam hal ini menimbulkan konsekuensi bagi negara untuk berperan aktif memberikan pemulihan atas status kewarganegaraan melalui tindakan diskresi.
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pada dasarnya setiap anak yang lahir wajib dilakukan pelaporan pada instansi setempat untuk kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pelaporan kelahiran ini dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran anak tersebut. 101
Untuk pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menghapuskan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi yang bersangkutan. Dalam putusanya MK menyebutkan bahwa pelaporan
99 ibid . 100 ibid . 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

## 102 Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
kelahiran yang terlambat melalui penetapan pengadilan akan menghambat warga negara memperoleh hak-hak konstitusionalnya. 102 Oleh karena itu, negara wajib memulihkan status kewarganegaraan Ibu dari Efa Mauliyah serta status kewarganegaraan anak melalui tindakan diskresi.
Status kewarganegaraan Indonesia yang wajib diberikan oleh negara kepada anak dari PMI undocumented memberikannya hak serta kewajibannya sebagai seorang anak. Setelah anak tersebut memperoleh status kewarganegaraan maka timbul konsekuensi yaitu  ia dapat mengakses hak-hak konstitusional yang ada dalam UUD NRI 1945 serta hak anak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak anak yang wajib diberikan kepada anak oleh negara diantaranya dicantumkan dalam UUD NRI 1945, Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 4 Konvensi Hak-Hak Anak, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak yang ada dalam Konvensi. 103 Hal ini menjadi kewajiban bagi negara sebab seorang anak dirasa tidak mampu untuk mengklaim hak-haknya sendiri.
Menurut Pasal 7 Konvensi Hak Anak, seorang anak juga wajib untuk didaftarkan kelahirannya serta wajib diberikan status kewarganegaraan. 104
Ketentuan tesebut merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi bagian dari Konvensi Hak-Hak Anak dengan menjamin implementasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam hukum nasionalnya terutama ketika anak akan menjadi stateless . 105 Dengan kata lain, negara wajib melengkapi dokumen yang terkait identitas serta status kewarganegaraan anak sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang HAM serta Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dokumen tersebut salah satunya yaitu Akta Kelahiran. Anak
102 Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Apakah Pengadilan Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran?’ (Hukum Online 2019) <www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ad4c63d7248/apakah- pengadilan-berwenang-menerbitkan-akta-kelahiran.> dikunjungi pada tanggal 21 November 2020.
103 Konvensi Hak Anak Tahun 1989.
104 ibid.
105 ibid.
yang tidak memiliki Akta Kelahiran menjadi tidak jelas identitasnya sehingga rawan untuk diperdagangkan dan dieksploitasi. 106 Urgensi Akta Kelahiran tidak hanya untuk keperluan administrasi ketika anak memulai pendidikan, namun juga digunakan sebagai bukti hubungan hukum dengan orang tuanya serta bukti identitas serta kewarganegaraan yang pertama. 107
Adapun hak-hak dasar yang wajib diberikan oleh negara kepada anak dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu negara wajib memberikan hak atas atas kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, serta wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi pada anak. Menurut Pasal 6 Konvensi Hak Anak, negara wajib melindungi keberlangsungan hidup anak. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang HAM, negara wajib melindungi hak anak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam Pasal 3 Undang- Undang Perlindungan Anak, negara wajib untuk menjamin agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dengan optimal. Negara wajib melaksanakan perlindungan terhadap hak anak tersebut tidak terkecuali saat anak tersebut tinggal di luar negeri berdasarkan asas perlindungan maksimum.
Dalam Pasal 28 Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban bagi negara peserta untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak secara cuma-cuma serta mewajibkan pendidikan tinggi bagi anak. Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang- Undang HAM, negara wajib memberikan pendidikan bagi anak sesuai minat dan bakatnya untuk pengembangan diri anak tersebut. Berdasarkan Pasal 48 Undang- Undang Perlindungan Anak, negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan dasar bagi setiap anak paling sedikit 9 tahun.
Selain itu, negara juga wajib untuk memberikan biaya serta bantuan pendidikan bagi anak-anak terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. 108
106 Hari Harjanto Setiawan, ‘Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak’ (2017) 3 Sosio Informa 1.[27].
107 ibid.
108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

## 104 Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
Berdasarkan Konvensi Hak Anak negara wajib menyelenggarakan kerja sama Internasional untuk mendukung hak pendidikan bagi anak serta memberikan kemudahan mengakses ilmu pengetahuan. 109 Pendidikan secara gratis telah diberikan oleh negara bagi anak-anak yang berada di wilayah Indonesia yaitu dengan mendirikan sekolah negeri. Bahkan, negara juga membiayai anak Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Namun, tidak mungkin bagi negara untuk mendirikan sekolah di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan keadilan, negara harus melakukan kerja sama dengan negara lain untuk menjamin implementasi hak pendidikan bagi setiap anak Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri.
Berdasarkan Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak jo . Pasal 64 Undang-Undang HAM, negara wajib melindungi anak dari eksploitasi secara ekonomi dan setiap pekerjaan yang mengganggu pendidikan serta merugikan anak. Ketentuan mengenai larangan eksploitasi anak secara khusus juga telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak. Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak wajib dilindungi secara khusus oleh negara dari perlakuan eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual. Eksploitasi terhadap anak dilarang karena anak tidak lahir untuk dipekerjakan, seharusnya ia bermain dan belajar untuk perkembangan fisik, mental, dan jiwa anak. Mempekerjakan pekerja anak berpotensi melanggar hak anak atas pendidikan dan pengembangan dirinya.

## Kesimpulan
Tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan bagi HAM warga negaranya lahir dari kewajiban negara yang berdaulat. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan serta kewajiban dengan keadulatan untuk memberikan
perlindungan hak atas kewarganegaraan bagi rakyatnya. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara bagi anak dari Pekerja  Migran Indonesia yang statusnya undocumented yaitu tindakan diskresi untuk memulihkan status Ibu dan kemudian memberikan status kewarganegaraan bagi anaknya. Tindakan diskresi dilakukan sebagai peran aktif negara karena PMI migran tidak mampu melakukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia serta aturan yang ada tidak memberikan perlindungan bagi PMI tidak berdokumen untuk memperoleh kembali kewarganegaraan.
Salah satu wujud dari akibat hukum yaitu lahir suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak saling berhadapan. Setelah tanggung jawab dilakukan oleh negara, maka anak sebagai keturunan pekerja  migran Indonesia mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Akibat hukum atas pemberian status kewarganegaraan yaitu anak pekerja migran tersebut mendapatkan hak-hak anak sama seperti anak WNI lainnya diantaranya hak atas kelangsungan hidup, hak atas pendidikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi anak. Sementara itu, timbul kewajiban bagi negara untuk memenuhi serta melindungi hak-hak anak bagi anak pekerja migran tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Intrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia (Yayasan Obor Indonesia 2006).
Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan) (Absolute Media 2015).
Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Kaukaba Dipantara 2013).
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Grafindo Persada 2005).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2017).
Rhona K.M. Smith et.,al. , Hukum Hak Asasi Manusia (Pusat Studi Hak Asasi

## Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).
S. Gautama, Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia , (Penerbit Alumni 1973).
Sahya Anggara, Hukum Administrasi Negara (Pustaka Setia 2018).
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2000).
Soehino, Ilmu Negara (Liberty 2013).
Terry Hucthinson, Researching and Writing in Law (Thompson Reuters 2009).

## Jurnal
Any Suryani H., ‘Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya’ (2016) 46 Jurnal Hukum dan Pembangunan 2.

## Adityo Darmawan dan Laras Putri Olifiani, ‘Implementasi Tingkat Nasional dan
Daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia’ (2020) 5 Indonesian Perspective 1.
Ayuk Hardani Dan Rahayu, ‘Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen’ (2019) 3 Refleksi Hukum 2.
Hari Harjanto Setiawan, ‘Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak’ (2017) 3 Sosio Informa 1.
Arfan Faiz Muhlizi, ‘Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi’(2012) 1 Jurnal Rechtsvinding 1.
Johan Yasin, ‘Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia’ (2009) 11 Syar Hukum 2.
Lily Husni Putri, ‘Responsibility To Protect Sebagai Doktrin Dalam Hukum Internasional’ (2015) 17 Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 1.
Ratu Durotun Nafisah, ‘Hak atas Kewarganegaraan dari Transit Migran yang lahir di Indonesia’ (2018)  6 Padjajaran Law Research & Debate Society.
Riri Anggriani, ‘Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)’ (2017) 32 Yuridika 2.
Jurist-Diction Vol. 5 (1) 2022
Rosa Kisworo, ‘Problematika Hukum Perkawinan Campuran berdasarkan kasus pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Willibald dalam perspektif Hukum Perdata Internasional’ (2019) VII Jurnal Privat Law 1.
Setiyani et.al ., ‘Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar’ (2020) 2 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, ‘Ratio Legis Dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( The Ratio Legis And Impacts Of Dual Citizenship Stipulation In Indonesian Citizenship Law )’ (2019) 13 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 3.
Zulfikar Judge, ‘Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri’ (2012) 9 Lex Jurnalica 3.

## Laman
Charles Simabura, ‘Kekuatan mengikat rekomendasi Ombudsman’ (Hukum Online 2019),< www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5cad59a0bd4f8/kekuatan- mengikat-rekomendasi-ombudsman/> dikunjungi pada tanggal 24 Januari 2021.
Rohmatin Bonasir, ‘Ibu orang Indonesia, bapak warga Malaysia : Saya lahir dan besar dinegeri ini, tapi tak punya status warga negara, tak boleh bersekolah dan takut ditangkap polisi’ (BBC News Indonesia 2020) < https://www.bbc.com/ indonesia/dunia-51113441.amp.> dikunjungi pada tanggal 12 November 2020.
Muhibudin Kamali, ‘Komnas HAM Ungkap Laporan Deportasi Pekerja Migran dari Malaysia’ (SINDO News 2020), <https://nasional.sindonews.com/ read/101920/15/komnas-ham-ungkap-laporan-deportasi-pekerja-migran- dari-malaysia-1594804046> dikunjungi pada tanggal 21 November 2020.
Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Apakah Pengadilan Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran?’ (Hukum Online 2019) <www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt52ad4c63d7248/apakah-pengadilan-berwenang-menerbitkan-akta- kelahiran.> dikunjungi pada tanggal 21 November 2020.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (Malaysia), ‘Pendaftaran Kelahiran anak dari WNI di Malaysia’<kemlu.go.id> dikunjungi pada tanggal 02 Desember 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 108 Debrita Yanieta: Hak Atas Status...
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families Atau Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

## Skripsi
Ardiansyah Prasetyo, ‘ Hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin’ (2010) Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Makassar.