## KEDUDUKAN BARANG LELANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## RISKA ALFIANA, ASHAR SINILELE
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Pelaksanaan lelang terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Gowa  selama  ini  tidak  berjalan  efektif.  Hal  ini disebabkan  oleh  lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  Kejaksaan,  jurusita  dan panitia  lelang  yang  terkait  dalam  proses  penyelesaian  suatu  lelang  terhadap  barang rampasan.  Dalam  pandangan  Hukum  Islam  barang  lelang  yang  di  rampas  untuk  negara yaitu  barang  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana,  hukumnya  boleh  karena  penyitaan yang  dilakukan  oleh  negara  tersebut  bisa  dibenarkan  oleh  syariat  karena  penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian hak.
Kata Kunci: Barang Lelang, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Islam.

## Abstract
The auction of goods used in the theft crime carried out by the Gowa District Attorney hasn’t  been  effective.  This is  caused  by  the  length  of time  required  by the Prosecutor's Office,  the  bailiff  and  the  auction  committee  involved  in  the  process  of  completing  an auction  of  the  spoils.  In  view  of  Islamic  Law,  auctioned  goods  seized  for  the  state  are goods used in criminal acts, the law may be because the confiscation carried out by the state  can  be  justified  by  the  Shari'a  because  the  confiscation  is  in  order  to  realize  the common interests of all people and in the context of returning rights.
Keywords: Auction Items, Criminal Crimes, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka  ( machtstaat ),  sebagai  negara  hukum  maka  Indonesia  mempunyai  serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.
Kejahatan pencurian merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena  itu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  ruang  dan  waktu,  masalah  manusia  yang  berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan  kapan  saja  dalam  pergaulan  hidup.  Naik  turunnya  angka  kejahatan  pencurian tergantung  pada  keadaan  masyarakat,  keadaan  politik,  ekonomi,  kebudayaan  dan  lain sebagainya.  Berhadapan  dengan  suatu  gejala  yang  luas  dan  mendalam,  yang  bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak- tidaknya menimbulkan kerugian dan masalah pidana.
Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana  khusus,  seperti  kasus  pencurian  khususnya  pencurian  kendaraan  seringkali
penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki  oleh  tersangka  karena  akan  dijadikan  sebagai  alat  bukti  untuk  menjerat  para pelaku  kejahatan  pencurian  guna  melengkapi  bukti  -  bukti  dalam  hal  penyelidikan sehingga bisa dapat diajukan ke kejaksaan berdasarkan barang sitaan yang ada.
Pasal 1 butir (16) KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang- Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  mengenai  pengertian  penyitaan  dalam  arti  yang  luas menyebutkan bahwa: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih  dan  atau  menyimpan  di  bawah  penguasaanya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepetingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan.”
Di  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  dan  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yang  menyebutkan  bahwa:  Ayat  (1).  “Benda  yang  dikenakan  penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. Perkara  itu  tidak  jadi  dituntut  karena  tidak  cukup  bukti  atau  ternyata  tidak merupakan tindak pidana;
c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.” 1
Pasal  39  KUHAP.Di  dalam  Pasal  ini  disebutkan  bahwa  benda-benda  yang  dapat dilakukan penyitaan antara lain :
1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik.
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidik delik.
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan. Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Di dalam Pasal ini dinyatakan bahwa: “Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut  menjadi  terlalu  tinggi,  sejauh  mungkin  dengan  persetujuan  tersangka  atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat di jual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik umum atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya;
b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau  dijual  lelang  oleh  penuntut  umum  atas  izin  hakim  yang  menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya.
Kegiatan jual beli termasuk dalam kegiatan perdagangan yang merupakan perbuatan yang  diizinkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  dasar  hukum  yang  yang  dapat  dijadikan petunjuk transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai dan dapat juga dilakukan dengan pembayaran yang di tangguhkan.
Jual  beli  mempunyai  berbagai  macam  bentuk.  Jika  di  tinjau  dari  segi  penentuan harga, maka terdapat bentuk jual beli muzayadah (lelang). Jual beli muzayadah (lelang) adalah jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar di hadapan
1 Redaksi Sinar Grafika, KUHAP DAN KUHP, (Jakarta: 2002), h.218.
para  calon  pembeli  kemudian  para  pembeli  saling  bersaing  dalam  menambah  harga, kemudian  barang  dagangan  itu  di  berikan  kepada  orang  yang  paling  tinggi  dalam memberikan  harga  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  jual  beli muzayadah  (lelang) hukumnya boleh.
Lelang  menurut  pengertian  transaksi  mua‟amalat  kontemporer  dikenal  sebagai bentuk  penjualan  barang  di  depan  umum  kepada  penawar  tertinggi.  Dalam  Islam  juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam  dalam  rangka  mencari  karunia  Allah  berupa  rezki  yang  halal  melalui  berbagai bentuk  transaksi  saling  menguntungkan  yang  berlaku  di  masyarakat  tanpa  melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. 2
Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK.04 / 2002  tentang  Jasa  Pra Lelang  Dalam  Lelang  Barang  Yang  Dinyatakan  Tidak  Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  pada  Pasal  1  angka  5  menjelaskan  bahwa  lelang  adalah penjualan  barang  yang  dilakukan  dimuka  umum  termasuk  melalui  media  elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga  yang  semakin  menurun,  dan  atau  dengan  penawaran  harga  secara  tertulis  yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan peminat.
Adapun  tata  cara  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak-pihak  yang  akan  melakukan pelelangan terhadap barang rampasan (pihak kejaksaan). Pra lelang itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan  pra  lelang  itu  terdiri  beberapa  tahapan,  antara  lain:  Sebelum  dijual  lelang barang  rampasan  perlu  mendapatkan  izin.  Izin  untuk  menjual  lelang  barang  rampasan diberikan  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri,  Kepala  Kejaksaan  Tinggi,  dan  Jaksa  Agung Muda.
Permohonan  izin  lelang  yang  diberikan  Kajari  atau  Kacabjari  itu  selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari  dan  Kajati  sudah  memberikan  keputusan  apakah  barang rampasan  akan  diberikan  izin  untuk  dijual  lelang  atau  tidak.  Permohonan  izin  untuk menjual  lelang  barang  rampasan  harus  melampirkan  dokumen  atau  surat-surat  yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.
Adapun  dokumen-dokumen  yang  yang  harus  dilampirkan  itu  antara  lain  turunan Putusan  Pengadilan  yang  membuktikan  bahwa  barang  bukti  dimaksud  telah  dinyatakan dirampas  untuk  Negara,  pertelaan  yang  jelas  dari  barang  rampasan  yang  akan  dilelang tersebut  dalam  satu  daftar,  kondisi  dari  barang  rampasan  oleh  instansi  yang  terkait dengan barang rampasan tersebut, dan perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut.
Setelah  mendapatkan  izin  untuk  melakukan  pelelangan  terhadap  barang  rampasan tersebut,  maka  pihak  kejaksaan  melakukan  penentuan  kondisi  barang  rampasan  yang dimintakan  kepada  ahli  atau  kepada  Instansi  yang  ada  relevansinya  dengan  barang rampasan tersebut.
Langkah  selanjutnya  adalah  menentukan  harga  dasar  atau  harga  limit  yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis.
2 Abdullah bin muhammad ath-thayyat,et al. Ensoklopedia Fiqih Muamalah”dalam Pandangaan Mazhab,” (Yogyakarta: al-Hanif 2014.), h.25.
Dalam hukum di Indonesia lelang merupakan penjualan terbuka untuk umum atau di muka  umum  dengan  penawaran  harga  yang  dilakukan  secara  tertulis  atau  lisan  yang semakin  meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi  yang  didahuluhi dengan pengumuman lelang terlebih dahulu.
Keputusan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988. Di dalam keputusan Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa benda  – benda yang dapat dilakukan pelelangan  adalah  benda  yang  telah  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan delik    dan    benda    lain    yang    mempunyai    hubungan    langsung  dengan  delik  yang dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 39 KUHAP pada point 1 dan 4. 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 303 / KMK.01 /2002 tentang Crash Program Pengurusan  Piutang  Negara  Perbankan  pada  Pasal  13  ayat  (1).  Di  dalam  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  :  303  KMK.01  /  2002  ini  dijelaskan  bahwa  :  “  Penjualan secara  lelang  di  dahului  dengan  Pengumuman  Lelang  yang  dilakukan  oleh  Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah di baca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual. 4
Berdasarkan hal tersebut, orang yang mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian atau  hasil  pemerasan  maka  hendaklah  dia  menasihati  orang  yang  mencurinya  dengan cara yang baik, lembut dan penuh hikmah agar dia tidak lagi melakukan pencurian. Jika dia  tidak  mau  menghentikan  kebiasaannya  itu  dan  tetap  mengulangi  kejahatannya tersebut,  maka  dia  wajib  melaporkan  tindakan  tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang agar  pelakunya  diberi  hukuman  yang  setimpal  dengan  kejahatannya  serta mengembalikan  hak  kepada  pemiliknya.  Dan  itu  termasuk  tolong  menolong  dalam kebaikan  dan  ketakwaan,  dan  karena  hal  itu  sebagai  tindakan  mencegah  orang  zhalim dan kezhalimannya sekaligus sebagai pertolongan baginya dan orang yang dizhalimi. 5

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  tergolong  penelitian  kualitatif  lapangan  ( field  research )  atau dalam  penelitian  hukum  disebut  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  syar’i dimaksudkan pendekatan yang di dasarkaan pada hukumIslam dan teologi normatif yang didasarkan  pada  peraturaan  perundaang-undangan.  Sumber  data  diperoleh  dari  data primer  berupa  wawancara,  observasi,  dan  data  sekunder  berupa  studi  kepustakaan  dan dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  dokumentasi,  dan  studi kepustakaan,  yang  diolah  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Gowa, Kabupaten Gowa.

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Lelang  Terhadap  Sarana  dan  Prasarana  yang  digunakan  untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Gowa
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  dari  undang-  undang terhadap  pelaksanaan  lelang  barang  sarana  dan  prasarana  yang  di  gunakan  untuk melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa,penulis
3 Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 agustus 1988
4 CV. Eka Jaya. Petunjuk Pelaksanaan Lelang,  ( Jakarta: 2002), h. 796.
5 Kumpulan artikel, Lelang dalam Pandangan Islam htm. Jum‟at 25 maret 2016
memaparkan  sedikit  tentang  penegakan  hukum  yang  diungkapkan  oleh  Prof.  DR. Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul “ Permasalahan Hukum di Indonesia “.  disini  beliau  mengungkapkan  bahwa:  “Dalam  kehidupan  hukum  sehari–hari  bisa dilihat, bahwa pada suatu saat tampak, betapa peraturan yang dikira sudah dibuat dengan rapi  itu  masih  ada  saja  kekurangannya  yang  kemudian  mesti  ditutup  segera  oleh langkah–langkah yang taktis dari para pelaksananya.” 6
Dari ungkapan Prof. DR. Satjipto Rahardjo tersebut,menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang–undangan selama ini tidak berjalan dengan semestinya atau dengan kata  lain  tidak  berjalan  secara  efektif.  Untuk  itulah  diperlukan  peranan  pemerintah,  di mana dalam hal lelang, pengawasan terhadap penyelesaian barang rampasan dibebankan kepada  ketua  sidang.  Di  dalam  melakukan  pengawasan  ini  ketua  sidang  tidak  bekerja sendiri,  melainkan  dibantu atau  bekerjasama  dengan  pihak–pihak  yang  terkait  di  dalam pelaksanaan  lelang  terhadap  barang  rampasan.  Oleh  karena  itu  bagi  pihak–pihak  yang terkait  di  dalam  pelaksanaan  lelang  terhadap  barang  rampasan  ini  diperlukan  adanya keseriusan  dan  kedisiplinan  di  dalam  melaksanakan  kewajiban–kewajiban  yang dibebankan  kepadanya,  sehingga  dapat  menjadikan  penerapan  peraturan  tersebut  dapat berjalan dengan efektif.
Di  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  disebutkanbahwa  efektifitas  adalah memberikan hasil yang memuaskan. Yang dikatakan efektifitas itu adalah suatu kegiatan atau  perbuatan  terhadap  suatu  peraturan  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat,  yang pelaksanaannya  haruslah  sejalan  dan  selaras,  serta  yang  dihasilkan  nantinya  itu  sesuai dengan apa yang diharapkan.
Efektif  atau  tidaknya  suatu  peraturan  perundang–undangan  itu  tergantung  dari masyarakat,karena  berhasil  pelaksanaan  dari  sebuah  peraturan  masyarakatlah  yang merasakan  dampaknya.  Apabila  yang  dirasakan  masyarakat  itu  menguntungkan  bagi mereka makaa peraturan itu berjalan dengan efektif begitu juga sebaliknya apabila yang dirasakan  masyarakat  itu  merugikan  maka  peraturan  itu  tidak  berjalan  dengan  efektif. Mengenai  pengertian  efektifitas  ini,  menurut  nara  sumber  yang  penulis  temui mengungkapkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  efektifitas  itu  dapat  dipandang  dari berbagai sudut, yaitu dari sudut .
1. Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Maksudnya di sini adalah bahwa apa yang ditetapkan oleh suatu peraturan   baik   itu tertulis      maupun     tidak      tertulis      harus      dijalankan  dengan  semestinya atau  dengan kata  lain  harus  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang–  undang  yang berlaku dan terhadap suatu peraturan yang mengatur dalam suatu bidang yang sama itu hendaklah  sambil mendukung  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  yang  lain.  Beliau juga  menambahkan  apabila  suatu  peraturan  itu  tidak  dijalankan  sesuai  dengan  yang seharusnyaditetapkan maka peraturan tersebut tidak berjalandengan sempurna atau tidak efektif. 7
2. Subjek pelaksana peraturan perundang – undangan (aparat hukum). Sebagai subjek pelaksana dari sebuah peraturan perundang  – undangan dengan apa yang telahditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berarti, dalam hal ini subjek pelaksanadari sebuah peraturan perundang – undangan dalambertindak dan
6 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung: 1983,) h. 58.
7 Andi Fatmawati,Umur 34 Tahun Wawancara Jaksa Kejakasaan Negeri Gowa, 23 Oktober 2017.
berbuat harus seiring dan sejalandengan yang telah dituangkan di dalam sebuahperaturan baik tertulis maupun tidak tertulis. 8
3. Hasil dari pelaksanaan peraturan perundang undangan.
Di  sini  nara  sumber  tersebut  menambahkan  bahwa  hasilatau  dampak  dari  sebuah peraturan  perundang  –undangan  itu  haruslah  sesuai  dengan  yang  diharapkandan  yang diinginkan oleh semua orang, terutama hal –hal yang menguntungkan dari semua bidang terutama  dibidang  hukum. 9 Dari  pengertian  tersebut,  menurut  penulis,  biladilihat  pada peraturan lelang yang berhubungan dengan barang rampasan memang benar, tetapi yang terjadi  dilapangan  atau  praktiknya  belum  tentu  demikian,terutama  pada  point  ketiga. Sehubungan  dengan  point  ketiga  ini  juga,  menarikuntuk  disimak  pernyataan  di  sebuah artikel  dalam  SuratKabar  Harian  Kompas  tanggal  20  September  2017  yang  laludengan judul  artikel  “ Uang  Menentukan  Hukum  diIndonesia. “ 10 di  dalam  artikel  tersebut terdapatnya penyimpangan–penyimpangan perilaku dari aparat–aparat hukum yang tidak bertanggung  jawab,  bahwa:“Kepastian  hukum  di  Indonesia  tidak  akan  pernahterwujud jika  aparat  penegak  hukum  masih  berlaku  tidakadil“.  Demikian  pentingnya  peranan aparat  penegakhukum  disamping  undang–undang  itu  sendiri,  di  dalam  suatu diberlakukannya  suatu  perundang–undangan.  Di  dalam  pelaksanaan  lelang  terhadap barangrampasan,  telah  ada  aturan  tentang  pelaksanaannya,  mulai  dari  penyitaan  barang bukti  yang  telah  digunakansebagai  alat  bukti  untuk  penyidik  baik  yang  dilakukanoleh pihak  kepolisian,  maupun  penyidikan  yang  dilakukanoleh  pihak  Kejaksaan,  kemudian dilakukan  penyerahan  barang  bukti  ke  pihak  Pengadilan  untuk  dilakukan  proseslebih lanjut,  hingga  adanya  keputusan  hakim  terhadapbarang  rampasan  tersebut  (  dirampas untuk dilakukan pelelangan, untuk kepentingan Negara atau Sosial atauuntuk dilakukan pemusnahan).
4. Pelaksanaan Lelang di Kejaksaan Negeri Gowa Adapun  tata  cara  yang  harus  di  penuhi  oleh  pihak-pihak  yang  akan  melakukan pelelangan terhadap barang rampasan oleh pihak Kejaksaan adalah sebagai berikut :
a. Sebelum  di  jual  lelang  barang  rampasan  perlu  mendapat  izin.  Izin  untuk  menjual barang rampasan di berikan oleh Kepala Kejaksan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda. Permohonan izin lelang yang di berikan Kejari itu selambat lambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  dan  kejati  sudah  memberikan  putusan  apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan  adalah  turunan  putusan  pengadilan  yang  membuktikan  bahwa  barang bukti yang dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara.
b. Setelah disetujui atau di kabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan  menentukan  harga  dasar  barang  rampasan  tersebut  dan  adanya  peserta  lelang maka  pelaksanan  lelang  barang  rampasan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dan  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Prosedur pelaksanaan lelang oleh kejaksaan adalah sebagai berikut :
1. Diterbitkannya  keputusan  izin  lelang  barang  rampasan  baik  yang  dikeluarkan oleh  Jaksa  Agung  Muda  yang  berwenang  menyelesaikan  barang  rampasan
8 Andi Fatmawati,Umur 34 Tahun Wawancara Jaksa Kejakasaan Negeri Gowa, 23 Oktober 2017.
9 Andi Fatmawati,Umur 34 Tahun Wawancara Jaksa Kejakasaan Negeri Gowa, 23 Oktober 2017.
10 Dikutip dari Surat Kabar Harian Kompas , tanggal 20 September 2017, h.7.
maupun  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  atau  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dengan peraturan kantor lelang sesua peraturan yang berlaku.
2. Setelah  diterbitkan  keputusan  izin  lelang  tersebut,  maka  pihak  panitia  lelang melakukan lelang.
Jika  ternyata  penawaran  tinggi  belum  mencapai  harga  dasar  yang  ditentukan  , maka  pelelangan  tersebut  dinyatakan  batal  dan  di  buatkan  berita  acara  pembatalan pelaksanaan  lelang  sepuluh  hari    dari  pembatalan  pelelangan  tersebut  maka dilakukan  pelaksanaan  lelang  diulang  kembali,  dan  jika  pelangan  yang  kedua penawaran  yang tertinggi  belum  mencapai  harga  yang  ditentukan maka  pelelangan itu dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita acara. Dan pelelangan yang ketiga merupakan  pelelangan  yang  akhir  dan  yang  menjadi  dasar  harganya  harga  yang tertinggi  pada  pelelangan  sebelumnya,  dan  pelelangan  akhir  ini  harus  mendapat permohonan izin.
c. Setelah  pelaksanan  lelang  barang  rampasan  tersebut  selesai  dilaksanakan  langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh panitia penyelenggara lelang tersebut adalah 1. Penyetoran dan laporan Hasil  penjualan  lelang  barang  rampasan  merupakan  penerimaan  hasil  dinas kejaksaan  dan  harus  disetor  ke  Kas  Negara  dengan  uang  tunai  dan  hasil penjualan  lelang  barang  rampasan  dilakukan  tanpa  pemotongan  bentuk  apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam.
2. Premi / Uang ganjaran
Premi  /  uang  ganjarang  di  berikan  kepada  pihak-pihak  atau  panitia pelaksanaan lelang barang rampasan.
d. Setelah  semua  rangkaian  kegiatan  lelang  barang  rampasan  selesai,  maka  pihak penyelenggara  lelang  atau  panitia  pelaksana  lelang  barang  rampasan  membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut. 11
Berikut ini bagan tentang penyelesaian barangrampasan yang dilakukan oleh pihak– pihak  yangberwenang  menangani  penyelesaian  barang-barang  rampasan  tersebut mulai dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan pihak pengadilan.

## 2. Analisis  Kasus  terhadap  Sengketa  sertifikat  hak  gunan  bangunan  di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perspektif Hukum Islam
Mayoritas  ulaman  berpendapat  bahwa  jual  beli  muzayadah  (lelang)  hukumnya boleh,  mereka  semua  mengikuti  pendapat  Imam  Tirmidhi.  Tidak  ada  yang  menentang pendapat ini kecuali an-Nakhani yang berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh.  Juga  pendapat  Al-Hasan  al-  Bashri,  Ibnu  Sirin  al-Auzani  dan  lainnya berpendapat bahwa   jual   beli hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pustaka. 12
Barang dagangan atau berbagai barang terlarang yang disita oleh negara itu ada dua macam. Boleh jadi, penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat  karena  penyitaan  tersebut  dalam  rangka  mewujudkan  kepentingan  bersama
11 Abdul Rachmat, Umur 45 Tahun Wawancara KASIDUM (Kepala bagian Pidana Umum) Kejakasaan Negeri Gowa, 17 Oktober 2017
12 Abdulah bin Muhammad ath-Thayyar, et al. Ensiklopedia Fiqih Muamalah “dalampandangan Mazhab” (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif,2014), h.25.
seluruh  bangsa  serta  mempertahankan  stabilitas  ekonomi  dan  sosial.  Mungkin  juga, penyitaan tersebut tidak bisa dibenarkan oleh syariat.
Sikap hati-hati dalam beragama mengharuskan kita untuk menjaga diri  untuk tidak berperan  serta memperdagangkan  harta milik  orang  lain tanpa  seizing  pemiliknya,  baik barang  sitaan  tersebut  diperdagangkan  dengan  cara  lelang  terbuka  atau  pun  lelang tertutup. Hal ini kita lakukan karena khawatir terjerumus dalam tindakan memakan harta orang  lain  dengan  cara-cara  yang  tidak  dibenarkan  oleh    agama,    yang    merupakan perbuatan  haram berdasarkan firman Allah, (Q.s. AL-Baqarah:2/188)
Terjemahannya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 13
Seorang  laki  yang  mempunyai  utang  sejumlah  harta,  sedangkan  pemiutang  (yang punya  piutang)  tidak  mempunyai  bukti  yang  kuat.  Lalu  lelaki  tersebut  meningkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan  dengan  perkara  yang  hak,  dan  bahwa  dirinya  berada  dipihak  yang  salah (berdosa) dan memakan Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan harta haram.
Hal  yang  diriwayatkan  oleh  mujahid,  Sa‟id  ibnu  Jubair,  Ikramah,  Al-  Hasan, Qatadah,  As-Saddi,  Muqaatil  ibnu  Hayyan,  dan  Abdur  Rahman  ibnu  Zaid  ibnu  Aslan, bahwa mereka pernah mengatakan, “janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui  bahwa  dirimu  berada  dipihak  yang  zalim.”telah  disebutkan  di  dalam  kitab sahihanin  ,  dari  ummu  salamah,  bahwa  Rasulullah  Saw.  Pernah  bersabda:  “ingatlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam  mengemukakan  alasannya.  Dari  pada  lawannya,  karena  itu  aku  memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka” Karena itu hendaklah seseorang menyanggah atau meninggalkannya. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu dengan kata  lain,  tidak  dapat  mengharamkan  yang  halal  dan  tidak  pula  menghalalkan  yang haram  melainkan  dia  hanya  memutuskan  berdasarkan  apa  yang  tampak  lahiriahnya, untuk  itu  apabila  keputusannya  bersesuian  dengan  hakekat  permasalahan,  memang demikianlah  yang  diharapkan.  Jika  keputusannya  itu  tidak  bersesuaian  dengan  hakekat permasalahan,  maka  si  hakim  yang  memperoleh  pahalanya,  sedangkan  yang menanggung  dosanya  ialah  pihak  yang  memalsukan  tanda  bukti  dan  meelakukan kecurangan dalam perkaranya.
13 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur‟  dan  Terjemahannya, (CV.Pustaka  Agung  Harapan 2016). h.29.
Qatadah mengatakan, “Ketahuilah, hai anak adam, bahwa keputusan Kadi itu tidak menghalalkan  yang  haram  bagimu  dan  tidak  pula  membenarkan  perkara  yang  batil. Sesungguhnya dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat melalui kesaksian para  saksi.  Kadi  adalah  seorang  manusia,  dia  terkadaang  keliru  dan  terkadang  benar. Ketahuilah  bahwa  barang  siapa  yang  diputuskan  suatu  perkara  untuk  kemenangannya dengan  cara  yang  batil,  maka  perkaranya  itu  masih  tetap  ada  hingga  Allaah  Swt menghimpunkan di antara kedua belah pihak di hari kiamat, lalu Allah Swt memutuskan perkara  buat  kemenangan  orang  yang  batil  itu  dengan  keputusan  yang  lebih  baik  dari pada apa yang telah diputuskan buat kemenangan si batil atas pihak yang hak sewaktu di dunia.
Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang ada mulanya membuka  lelang  dengan  harga  rendah  kemudian  semakin  naik  sampai  akhirnya diberikan  kepada  calon  pembeli  dengan  harga  tertinggi  sebagaimana  disebut  dengan lelang  naik.  Pada  prinsipnya  ,  syariah  Islam  membolehkan  jual  beli  barang/jasa  yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai‟ Muzayadah. 14
Praktek lelang (Muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi  Saw.  Ketika  didatangi  oleh  seseorang  sahabat  dari  kalangan  anshar  meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya : ”Apakah dirumahmu ada sesuatu asset/barang “?  Ia  menjawab  ya  ada,  sebuah  hils  (kain  using)  yang  kami  pakai  sebagai  selimut sekaligus  alas  dan  sebuah  qi‟b  (cangkir  besar  dari  kayu)  yang  kami  pakai  minum  air. Lalu  beliau  menyuruhnya  mengaambil  kedua  barang  tersebut.  Ketika  ia  menyerahkan kepada  Nabi,  beliau  mengambilnya  lalu  menawarkannya  :  “siapakah  yang  minat membeli  kedua  barang  ini”?  lalu  seseorang  menawar  keduanya  dengan  harga  satu dirham.  Maka  beliau  mulai  meningkatkan  penawarannya:  “siapaakah  yang  mau menaambahkannya  lagi  dengan  satu  dirham?”  lalu  berkatalah  penawar  lain:  “saya membelinya  dengan  harga  dua  dirham  “  kemudian  Nabi  menyerahkan  barang  tersebut kepadanya kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat ansshar tadi.  Ibnu  Qudamah,  Ibnu  Abdil  Bar  dan  lainnya  meriwayatkan  adanya  ijma‟ (Kesepakatan)  ulama  tentang  bolehnya  jual  beli  secara  lelang  bahkan  telah  menjadi kebiasaan  yang  berlaku  di  pasar  umat  Islam  pada  masa  lalu.sebagaimana  Umar  bin Khathab  juga  pernah  melakukannya  demikian  pula  karena  umat  membutuhkan  praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. 15
Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering diistilahkan dengan  jual  beli  Muzayadah,  artinya  saling  menambah.karena  umumnya  penjual ketika membuka  harga  barang  yang  dilelang,  dia  mengatakan  man  yaazid?”  siapa  yang  mau menambah harga?”
Berikut diantara dalil yang menunjukan bahwa jual beli lelang telah di kenal di masa sahabat  ,  hadits  ,  dari  Anas  bin  Malik  radhiyallahu‟anhu,  suaatu  ketika  ada  seseorang ansar  mendatangi  Nabi  shallalahu‟  alaihi  wa    sallam    dan  mengeluhkan  keadaanya karena tidak punya uang. 16
Turmidzi  menjelaskan  bahwa  para  ulama  mengamalkan  kandungan  hukum  dalam hadis ini. Karena jual beli Muzayadah (lelang) termasuk jua lbeli yang sudah dikena para
14 Ibnu  Juzzi,  Al-Qawanin  Al-Fiqhiyah,  290,  Majduddin  Ibnu  Taimiyah,   Muntaqal Akhbar, V/101
15 Al-Mughni,VI/703, Ibnu Hazm, Al-Muhalla,IX/468
16 Diriwayatkan Abu Daud dalamkitab sunnanya no.1398.
sahabat  dan  tabiin  ,  Atha  bin  Abi  Rabah  beliau  mengatakan,  “saya  menjumpai  para manusia  (sahabat)  yang  mereka  melakukan  jual  beli  ghanimah  kepada  “man  yazid” (orang yang menambah harga. 17
At-Thahawi  juga  menyebutkan  riwayat  dari  Mujahid 18 ,  Mujahid  mengatakan ,”tidaak  masalah  seseorang  menawar  barang  yang  sudah  ditawar  orang  lain  jika  pasar masih  terbuka  (lelang  belum  di  tutup).  Dan  jika  barang  sudah  dibawwah  pemenang lelang, tidak boleh di tawar lagi 19
Jika  lelang  sudah  ditutup,  tidak  boleh  ada  yang  menawar.  Dalam  Islam,kita dilaarang  menawar  barang  yang  sudah  ditawar  orang  lain.  Dari  Abu  Hurairah radhiyallahu  „anhu,  Rasulullah  shallallahu  „alaihi  wa  sallam  mengingatkan  ,”seorang lelaki tidak boleh melamar wanita yang sedang dilaamar lelaki lain , dan seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar orang lain. 20
Lalu bagaimana dengan jual beli lelang ? bukankah mereka saling menawar barang dengan harga yang lebih tinggi? dari keterangan Mujahid diatas ,kita bisa menyimpulkan bahwa  larangan  “menawar  barang  yang  ditawwar  orang  lain“  ini  berlaku  jika  lelang sudah tutup. Namun jika lelang belum tutup, bukan termasuk dalam larangan meenawar barang  yang  sedang  ditawar  orang  lain.karena  satu  sama  lain  saling  memahami  ,bahwa penawaran  masih  terbuka.penjelasan  seperti  ini  yang  disampaikan  an-Nawawi  dalam Raudhatut Thabiin,”Baarang yang masih ditawarkan untuk pembeli yang berani memberi harga lebih, yang lain boleh ikut bergabung dan memberikaan tambahan harg,,meskipun sudah  ada  yang  menawar  yang  diilarang  adalah  ketika  sudah  terjadi  keteegasan  saling ridha antara penjual dan pembeli. 21
Takzir secara etimologi berarti menolak atau mencegah hukuman tersebut bertujuan mencegah  yang  bersangkutan  mengulangi  kembali  perbuatannya    dan    menimbulkan kejeraan    kepada    pelaku.    Dalam    fiqih  jinayah,  pengertian  takzir  adalah  bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan  kadar hukumannya oleh syara‟ dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim. 22
Berdasarkan  Pengertian  yang  dikemukakan  oleh  al-Fayyumi  ini  menunjukkan bahwa takzir adalah hukuman yang tidak termasuk dalam kelompok hukuman had. Jadi tindak  pidana  takzir  (Jarimah)  takzir  adalah  tindak  pidana  yang  diancam      dengan hukuman   takzir.   Yang   di   maksud   dengan   takzir    adalah menegakan hukuman selain hudud dan kisas kepada pelaku perbuatan pidana, baik perbuatan itu menyangkut allah Swt maupun menyangkut hak perseorangan. 23
Hukuman  tersebut  bertujuan  mencegah  pelaku  mengulangi  kembali  perbuatannya dan membuatnya menjadi jera atau berhenti dari melakukan perbuatan kejahatan. Karna takzir  itu  dalam  konteks  hokum  pidana  Islam  adalah  :“takzir  adalah  bentuk  hukuman
17 Syarah Ma‟ani al-Atsar, no. 3935
18 Ulama tabiin muridnyaa Ibnu Abbas, w. 104 H
19 Syarh Ma‟anu alAtsar, no. 3936
20 HR.Muslim 1408
21 Raudhatut Thalibin, 3/45
22 Mustofa Hasan, dkk., Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah di lengkapi dengan kajian hukum pidana islam, h. 333-335.
23 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, (Cet. I; Makassar : Alauddin University Pres, 2014) h. 137-138.
yang  tidak  disebutkan  ketentuan  kadar  hukumannya    oleh    syara‟    dan    menjadi kekuasaan  ulil  amri  atau  hakim  sebagai perpanjangaan tangan pemerintah. 24
Sansi takzir yang berupa harta adalah menahan harta yang terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasan mereka adalah tidak boleh  mengambil  harta  orang  lain  tanpa  ada  alasan  hukum  yang  membolehkannya. Menahan  harta  itu  bukan  untuk  dihancurkan  dan  bukan  pula  untuk  dimiliki  oleh hakim,melainkan  menahan  untuk  sementara  waktu  sampai  pelakunya  bertaubat.  Jika tidak  bertaubat  maka  harta  tersebut  dapat  di  maanfaatkan  untuk  kemaslahatan masyarakat,  kecuali  barang–barang  yang  mengandung  kemungkaran.misalnya  barang- barang, narkoba, patung, dan sebagainya. 25
Menurut  analisis  penulis  bahwa  barang  sitaan  atau  barang  rampasan  untuk  negara yang  di  lelang  di  perbolehkan  dalam  Islam  karna  selama  hasil  dari  penjualan  tersebut untuk  kentingan  negara  dan  masyarakat  barang  yang  di  lelang  di  kejaksaan  atau  hasil dari  tindak  pidana,  atau  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  dalam  melakukan perbuatan  delik  lantas  di  lelang  oleh  kejaksaan  itu  hukumnya  sah  dan  di  perbolehkan alasannya karna berkekuatan hukum tetap dan untuk kepentingan orangbanyak menurut penulis,  serta  di  jelaskan  di  atas  bahwa  barang  sitaan  atau  rampasan  boleh  di  lelang dalam  hukum  Islam  dalam  rangka  untuk pengembalian  hak, mengingat  bahwa  kasus  di atas adalah tindak pidana pencurian yang memberatkan dimana barang yang dicuri oleh terdakwa  belum  juga  ditemukan  dan  hasil  dari  curian  terdakwa  sudah  di  nikmati  oleh terdakwa  dan  kawan-kawannya  dan  barang  tersebut  berupa  mobil  yang  berplat  merah artinya barang tersebut adalah milik Negara, jadi menurut penulis berdasarkan apa yang penulis  teliti  barang tersebut  sah  untuk  di  miliki  oleh  orang  yang memenangkan lelang barang rampasan tersebut, karana sudah berkekuatan hukum tetap.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Pelaksanaan lelang terhadap barang yang di gunakan dalam tindak pidana pencurian yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Gowa  selama  ini  tidak  berjalan efektif.  Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan, Jurusita dan  panitia  lelang  yang  terkait  dalam  proses  penyelesaian  suatu  lelang  terhadap barang rampasan.
2. Dalam  pandangan  Hukum  Islam  barang Lelang  yang  di  rampas  untuk  negara  yaitu barang yang di gunakan dalam tindak pidana, hukumnya boleh karna penyitaan yang dilakukan  oleh  negara  tersebut  bisa  dibenarkan  oleh  syariat  karena  penyitaan tersebut  dalam  rangka  mewujudkan  kepentingan  bersama  seluruh  masyarakat  serta dalam rangka pengembalian  hak.
24 Rahmat   Hakim, Hukum   Pidana   Islam    (Fikih   Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 141.
25 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, cet.I, h. 147-148.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah  bin  Muhammad  ath-thayat. “Dalam  Pandangan  Mazhab‟ ,  et  at  ensoklopedia Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Al-Hanif, 2014. Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Ahmad Wardi Muslih. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Raja Grafindo, 2005. Ali  Muhammad. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern .  Jakarta:  Pustaka  Imani, 1992.
Amiruddin  dan  Asikin  Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Cet.  II;  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
C.S.T  Kansil. Kitab  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  (KUKK). Jakarta:  Bima Aksara, 1986.
Citra  Umbara. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia. Bandung, 2004. Depertemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus  Bahasa  Indonesia ,  edisi  kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
Emzir. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data. Cet.I;  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2010.
Faudy, Munawir. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
Hakim,Rahmat. Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hamza, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2002. ___________. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Hasan Hamzah. Hukum Pidana Islam 1. Makassar: Alauddin University Pres, 2014. Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin. Fiqih Mazhab Syafi‟i 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Gunadi,  Ismudan  Joenaedi  effendi. Cepat  &  mudah  memahami  hukum  pidana .  Jakarta: Panamedia Group, 2014.
J.S. Badudun, dkk. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Putra Sinar Harapan, 2001. Jaya, Eka. Petunjuk Pelaksanaan Lelang. CV. Jakarta, 2002. Kementrian  Agama  RI.  . Al-Qur‟an  dan  Terjemahannya. CV.  Pustaka  agung  Harapan, 2016.
M.Syamsuddin. Operasionalisasi  Penelitian  Hukum. Cet.I;  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007.
PT.  Toko  Gunung  Agung. Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia. Jakarta: Purnama Sidhi, 1997.
Rachmat, Syafe‟i. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Rahardjo, Satjipto. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung, 1983. Ridwan. Belajar  mudah  penelitian:  untuk  guru,  karyawan,  dan  peneliti  pemula , Bandung: alphabet, 2011.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung: Pustaka, 1990. Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Sarwono,  Jonathan. Metode  penelitian  kuantatif  dan  kualikatif. Yogyakarta:  Graha, 2006.
Mania,  Sitti. Metodologi  Penelitian  Pendidikan  dan  Sosial. Cet.I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2013.
Syamsuddin,  Rahman. Hukum  Acara  Pidana  dalam  Intergrasi  Keilmuan .  Makassar: Alauddin University Press, 2013.