Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Penegakan Hukum  terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari

## INFO PENULIS
Ayu Lestari Dewi Universitas Sulawesi Tenggara dewylestari35@gmail.com
Alimuddin Universitas Sulawesi Tenggara
Alimuddin28459@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Dewi,  A.  L.,  &  Alimuddin.  (2022).  Penegakan  Hukum    terhadap  Tindak  Kejahatan  Asusila  Anak  di  Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2), 128-135.

## Abstrak
Anak  merupakan  tumpuan  harapan  bangsa,  negara,  dan  keluarga  dimasa  depan.  Anak memiliki  kondisi  yang  sangat  labil  di  mana  mereka  berusaha  untuk  mengenal  dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan  baik. Penegakan  hukum  merupakan  kebijakan  dalam  hal  penanggulangan  kejahatan,  dalam perbuatan  pidana  seringkali  kita  jumpai  berbagai  jenis  tindak  kejahatan  misalnya pencurian,  pembunuhan,  penganiayaan,  dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  perilaku menyimpang  yang  sering  terjadi  yaitu  tindak  kejahatan  pelecehan  seksual  yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang  melanggar  rasa  kesusilaan  (kesopanan).  Hukum  di  tuntut  untuk  dapat memberikan  perhatian  yang  khusus  bagi  kepentingan  anak,  dalam  hal  ini  dapat menanggulangi  tindak  kekerasan  seksual  yang  banyak  dialami  oleh  anak-anak khususnya  di  Indonesia.  Agar  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  perlu  dilakukannya penegakkan  hukum  bagi  pelaku  tindak  kejahatan  seksual  sehingga  dapat  memberikan efek jera semaksimal mungkin.
Kata kuci : penegakan hukum, kejahatan, Asusila

## Abstract
Children are the hope of the nation, state and  family in the future. Children have very unstable  conditions  where  they  try  to  get  to  know  and  interact,  therefore  family  and closest  people  must  educate  well.  Law  enforcement  is  a  policy  in  terms  of  crime prevention,  in  criminal  acts  we  often  encounter  various  types  of crimes  such  as  theft, murder,  persecution,  and  so  on.  One  of  the  deviant  behaviors  that  often  occurs  is  the crime of sexual harassment which is the embodiment of someone who commits an act or action that violates a sense of decency (decency). The law is demanded to be able to give  special  attention  to  the  interests  of  children,  in  this  case  it  can  overcome  acts  of sexual violence experienced by many children, especially in Indonesia. In order to run well, it is necessary to enforce the law for perpetrators of sexual crimes  so that it can provide the maximum possible deterrent effect.
Keywords : law enforcement, crime, immorality

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  tumpuan  harapan  bangsa,  negara,  dan  keluarga  dimasa  depan. Anak memiliki kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan baik. diperlukan  perlakuan  khusus,  agar  anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara sewajarnya  baik  fisik,  mental,  dan  rohaninya.Setiap  anak  memiliki  hak  asasi  sama seperti  manusia  pada  umumnya.  Hak-hak  anak  telah  diatur  secara  rapi  dalam  aturan perundang-undangan  positif  di  Indonesia  dalam  bentuk  perlindungan  dari  berbagai tindak  kejahatan,  mengingat  begitu  banyak  kasus  kejahatan  yang  dialami  oleh  anak- anak  yang  menyebabkan  kondisi    kejiwaan    terganggu  dan  tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti halnya yang banyak dimuat melalui media mengenai kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum  dan penegak hukum untuk bertindak.
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  harus  juga  melindungi  warga  negara yang  menghuni  tanah  air  Republik  Indonesia  agar  tidak  terpengaruh  dengan  budaya- budaya  luar  yang  bersifat  negatif,  contoh  konkrit  pornografi,  foto  seks,  dan  cara berpakaian  yang  mengganggu  pandangan  mata.  Budaya  ini  tidak  sesuai  dengan  nilai- nilai  norma  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  sederhana  lainnya  yaitu  semakin  berkembang atau tingginya teknologi juga semakin bebas bentuk interaksi sosial dan perkembangan lainnya. Pada zaman budaya nenek moyang kita, cara berpakaian mereka perlu dicontoh agar budaya tersebut bertahan dan turun menurun
Penegakkan  hukum  merupakan  kebijakan  dalam  hal  penanggulangan  kejahatan, dalam perbuatan pidana seringkali kita jumpai berbagai jenis tindak kejahatan misalnya pencurian,  pembunuhan,  penganiayaan,  dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  perilaku menyimpang  yang  sering  terjadi  yaitu  tindak  kejahatan  pelecehan  seksual  yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan).
Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh  anak-anak  khususnya  di  Indonesia.  Agar  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan seksual sehingga dapat memberikan  efek  jera  semaksimal  mungkin.  meningkatnya  jumlah  kasus  asusila  baik kekerasan  seksual  ataupun  pencabulan  terhadap  anak  di  dalam  masyarakat mencerminkan semakin berkembangnya kejahatan tindak pidana di Indonesia.

## 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana
Peristilahan    tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda "straafbaarfeit"  tetapi  pembentuk  undang-undang  di  Indonesia  tidak  menjelaskan secara  rinci  mengenai  "straafbaarfeit".Dengan  demikian  timbul  berbagai  doktrin mengenai  pengertian  dari  “strafbaarfeit”,  yaitu  perbuatan  pidana,  peristiwa  pidana, perbuatanperbuatan  yang  dapat  dihukum,  hal-hal  yang  diancam  dengan  hukum  dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.
Moeljatno  mengemukakan  bahwa  menurut  sifatnya,  perbuatan  pidana  ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Perbuatan ini juga  merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Kemudian Wirjono Projodikoro menggunakan istilah  "tindak  pidana"  adalah  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan hukuman pidana akan tetapi, Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  mana  disertai  ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
Tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan mengandung dua unsur, yaitu: a. Unsur obyektif  yaitu berkaitan dengan obyek dari tindak pidana, yaitu suatu perbuatan  yang  menyimpang  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Kemudian,
b. Unsur subyektif yaitu berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang selanjutnya akan dikenai sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Setiap  perbuatan  tindak  pidana  dianggap  bertentangan  dengan  hukum.  sifat melawan  hukum  merupakan  unsur  dari  tindak  pidana.  Artinya,  walaupun  dalam perumusan  delik  tidak  secara  tegas  adanya  unsur  melawan  hukum,  namun  delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.
Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:
1) Adanya perbuatan
2) keadaan yang menyertai perbuatan,
3) Keadaan tambahan yang memberatkan,
4) Unsur melawan hukum objektif,
5) Unsur melawan hukum subjektif

## 3. Tindak PidanaAsusila
Tindakan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma- norma atau kaidah kesopanan di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila  berkaitan  dengan  kejahatan  seksual.  Kejahatan  seksual  meliputi  pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya.
Terkait asusila terdapat dalam Pasal 281 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

## 4. Jenis -Jenis Pelanggaran Asusila
Menurut  pandangan  agama,  tindakan  asusila  adalah  perbuatan  yang  fatal  yang mengakibatkan  dosa  dan  rendahnya  harga  diri  secara  rohani.  Adapun  jenisjenis pelanggaran tindakan asusila adalah sebagai berikut : (Kartini, Kartono, 1985 : 67)
1. Voyeurisme adalah suatu perbuatan asusila dengan cara melihat langsung ataupun menonton lewat alat perantara aurat lawan jenis. Orang-orang yang suka membaca cerita berbau seksual atau menonton film porno dapat digolongkan ke dalam jenis ini.  Selain  itu,  hanya  dengan  melihat  aurat  lawan  jenis,  orang-orang  voyeurisme dapat  memenuhi  kepuasan  seksualnya.  Veyourisme  dikatakan  sebagai  tindak asusila apabila dilakukan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281-283 KUHP.
2. Zina  dapat  diartikan  sebagai  hubungan  seksual  antara  seorang  lelaki  dengan seorang  perempuan  tanpa  adanya  ikatan  pernikahan.  Orang-orang  yang  berzina biasanya  adalah  orang-orang  yang  labil  dan  belum  mampu  menguasai  nafsunya. Oleh  karena  itu,  zina  banyak  terdapat  dikalangan  remaja.  Tindak  asusila  zina terdapat  dalam  Pasal  284  KUHP.  Melakukan  hubungan  seksual  normal  yaitu terhadap  lawan  jenis  tetapi  prakteknya  dilakukan  diluar  nikah  hanya  untuk memuaskan  seksualnya.  Dalam  Islam  apapun  namanya  apabila  melakukan hubungan seksual diluar pernikahan disebut zina.
3. Homoseksual  dan  Lesbian  Homoseksual  atau  biasa  disebut  homo  adalah  sebuah hubungan  sejenis  antara  dua  orang  lelaki  yang  saling  mencintai  satu  sama  lain. Sedangkan lesbian adalah sebuah hubungan sejenis antara dua orang wanita yang saling mencintai satu sama lain. Pelaku homoseksusal dan lesbian diancam dengan pidana  penjara lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal  292 KUHP. Keduanya merupakan  perbuatan  haram  dan  dosa  besar  karena  perbuatan  tersebut
4. Masturbasi  Tindakan  asusila  jenis  ini  banyak  terdapat  dikalangan  remaja khususnya  kaum  lelaki.  Biasanya,  tujuan  orang  melakukan  mastrubasi  adalah untuk  memuaskan  nafsu  sesaat.  Karena  itulah  mastrubasi  banyak  terdapat dikalangan remaja, mereka cenderung masih lebih dalam mengendalikan nafsunya. Pengertian  mastrubasi  sendiri  adalah  pemuasan  nafsu  seksual  seseorang  dengan menggunakan  lengan  sebagai  alatnya.  Dengan  kata  lain,  mastrubasi  adalah  suatu perilaku  asusila  dimana  pelaku  memaksa  air  maninya  untuk  keluar.  Masturbasi termasuk tindakan  asusila apabila dilakukan di depan  umum sebagaimana  dalam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008.
5. Fetisme Fetisme adalah suatu perilaku menyimpang dari norma-norma kesopanan dimana  sang  pelaku  meraih  kepuasan  seksnya  dengan  cara  memegang,  melihat, atau  memiliki  benda  kepunyaan  lawan  jenis.  Beberapa  contohnya  adalah  BH, celana dalam, pembalut, dan lain-lain.
6. Sodomi adalah suatu  tindakan menyimpang dimana  pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur, Tindakan sodomi sendiri sudah mulai banyak di Indonesia. Biasanya pelaku dari tindakan sodomi ini adalah para phedofilia yang melakukan aksi menyimpangnya pada anak-anak.Namun, sekarang ada perluasan makna yaitu berhubungan seksual lewat  dubur dan membunuh pasangannya untuk mendapat kepuasan. Perbuatan ini dapat dilakukan terhadap pria maupun wanita, umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai secara psikologis. Cara membunuh pasangan pelaku  sodomi  biasanya  sangat  sadis,  misalnya  mencekik,  membedah  perut, menyayat, melukai kemaluan, dan menyembelih korbannya. Tindak asusila sodomi terdapat dalam Pasal 290 dan 292 KUHP, serta Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Pemerkosaan  Poin  selanjutnya  adalah  pemerkosaan.  Pemerkosaan  adalah  suatu perbuatan dimana pelaku yang biasanya adalah orang yang tak bertanggung jawab, melakukan  hubungan  seksual  dengan  seseorang  melalui  pemaksaan.  Tindakan asusila  pemerkosaan  terdapat  dalam  Pasal  285-288  KUHP.  Di  Indonesia  sudah banyak  kasus-kasus  pemerkosaan.  Kebanyakan  korbannya  adalah  wanita  karir maupun  yang  masih  kuliah  atau  bersekolah.  Pelakunya  sendiri  memiliki  latar belakang yang berbeda-beda, namun yang pasti mereka adalah orang-orang bejat yang tak bertanggung jawab. Perkosaan dapat terjadi pada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Hal itu sangat bertentangan dengan norma asusila dan tidak sejalan dengan  etika sosial manusia. Kita juga sering mendengar peristiwa  pemerkosaan, misalnya seorang dewasa melakukan kejahatan asusila pada anak di bawah umur.
8. Aborsi  Kemudian  ada  tindakan  yang  diberi  nama  aborsi.  Aborsi  sendiri  artinya adalah  pengangguran  kandungan.  Sudah  terlibat  jelas  bahwa  pelaku  yang melakukan  aborsi  adalah  orang  yang  tidak  menginginkan  kehadiran  janin  di rahimnya. Rata-rata pelakunya adalah wanita muda yang hamil di luar nikah, lalu terpaksa melakukan aborsi untuk menutupi kesalahannya. Tindakan asusila aborsi terdapat dalam Pasal 283 dan Pasal 299 KUHP. Aborsi adalah proses pembatalan kehidupan dan pemusnahan janin. Aborsi sangat erat dengan free seks. Aborsi juga berarti  pelarian  dari  tanggung  jawab  sebagai  seorang  ibu.  Secara  psikis,  pelaku aborsi  akan  merasa  dikejar  dosa.  Aborsi  dapat  menyebabkan  kanker  rahim.  Jika dengan  waktu  pengguguran  tidak  bersih  secara  sempurna,  dapat  menyebabkan kemandulan.
9. Pelecahan  Seksual  Poin  yang  satu  ini  sudah  tidak  asing  lagi  di  telinga  kita. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang,  mencolek,  meraba,  dan  lain-lain.  Hal  itu  dapat  berbentuk  tindakan, ucapan,  tulisan,  gambar  atau  gerakan  tubuh  yang  dinilai  oleh  seorang  wanita mengganggu  atau  merendahkan  martabanya,  seperti  meraba,  mencium  dan mendekap. Tindak asusila pelecehan seksual terdapat dalam Pasal 281-283 KUHP. Pelecehan  seksual  merupakan  dampak  dari  ketidakmampuan  seseorang  dalam
mengendalikan nafsu (birahi) terhadap lawan jenis. Dengan demikian, orang yang melakukan pelecehan seksual tidak pantas disebut sebagai manusia yang bermoral.

## 5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Asusila
Masa pandemi COVID-19, menimbulkan banyak  persoalan. Misalnya anak menjadi rentan  terhadap  terjadinya  kekerasan  dan  pelecehan,  baik  kekerasan  fisik  maupun kekerasan seksual. Ruang-ruang privasi sangat terbatas, bahkan tidak ada. Sistem isolasi dan tetap di rumah, makin meningkatkan risiko bagi anak. Selain itu, Penggunaan media daring  juga  meningkatkan  risiko  anak  mengalami  pemanfaatan  seksual  secara onlineapalagi  di  era  kemajuan  globalisasi  saat  ini  teknologi  semakin  maju  dengan jenisnya.  Meski  tahu  bahwa  dirinya  mengalami  kejadian  yang  tidak  menyenangkan, namun banyak anak yang diam dan tidak menceritakan peristiwa yang dialami kepada siapapun.  Kompleksitas  kekerasan  seperti  bujuk  rayu,  serta  pemanfaatan  kuasa  dan kontrol oleh pelaku memengaruhi kondisi psikologis korban.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  mulai  dari  pencegahan  terjadinya tindak  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  perlindungan  terhadap  anak  korban  tindak kejahatan  seksual  serta  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (anak  pelaku)  tindak  kejahatan  seksual. Terhadap  penanganan  masalah  anak  individu dan  organisasi  tempat  berafiliasi  terikat  pada  pedoman  atau  kode  etik  berperilaku harus dipahami bahwa status anak juga tetap melekat apapun statusnya akibat kejadian yang  dialami  termasuk  jika  hamil  dan  melahirkan,  tetap  harus  dimaknai  dan  tetap diperlakukan sebagai anak yang memerlukan kebutuhan serta perhatian khusus.
Dalam  penanganan  kasus  anak,  penegak  hukum  juga  perlu  memahami  tenang kebijakan keselamatan anak, dokumen internal organisasi yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut aman bagi anak. Bertujuan  untuk memastikan setiap orang dalam organisasi menyadari dan  merespon secara tepat isu kekerasan anak yang terjadi di lingkungan Lembaga. Berperilaku secara tepat  terhadap  anak  dan  tidak  pernah  melecehkan  kepercayaan  sebagai  bagian  dari organisasi  yang  melindungi  anak.  Melakukan  kajian  dan  mengurangi  resiko  terhadap anak terkait aktivitas atau tindakan yang dilakukan.
Penanganan kasus juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk:
a. Memastikan  terpenuhi  kebutuhan  dasar  anak  dan  keluarga  sesuai  dengan  hak mereka.
b. Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga.
c. Menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam mencegah keterpisahan anak dari keluarganya.
d. Meningkatkan  kerja  sama  antar  berbagai  pemangku  kepentingan  perlindungan anak dan memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga.
e. Memberikan masukan bagi perumusan kebijakan perlindungan anak.
f. Menghasilkan  model  praktik  penanganan  kasus  anak  multidisiplin  dalam perlindungan anak yang berbasis pada bukti-bukti dari lapangan.
Selain  itu,  prinsip-prinsip  berikut  adalah  yang  perlu  diperhatikan  dalam penanganan kasus anak.
a) Tidak melakukan hal yang membahayakan bagi anak
b) Penanganan harus ramah dan berpusat pada anak
c) Menjaga kerahasiaan
d) Memastikan akuntabilitas
e) Mendapatkan persetujuan
f) Mendapatkan persetujuan
g) Mematuhi standar etika
h) Memberdayakan anak dan keluarga
i) Proses dan layanan terstandar

## j) Koordinasi dan kerja sama
Penanggulangan  kejahatan  intinya  merupakan  bagian  integral  dari  usaha perlindungan  sosial  dan  usaha  mencapai  kesejahteraan  sosial.tidak  ada  yang  berbeda baik  dimasa  sebelum  covid  maupun  sesudah  covid,  hanya  saja  mengingat  angka kejahatan  asusila  di  masa  pandemi  covid-19  semakin  bertambah  sehingga  terdapat benang  merah  dari  tindak  kejahatan  asusila  yang  terjadi  dengan  tingkat  stres, kejenuhan  dan  pembatasan  akibat  pandemi  di  masa  sekarang    Oleh  sebab  itu,  tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai  keamanan  dan  kesejahteraan,  dalam  rangka  memberikan  perlindungan terhadap  masyarakat  berkaitan  dengan  kejahatan  di  masa  pandemi  COVID-19,  salah satunya adalah melalui penjabaran  tugas dan fungsi kepolisian

## B. Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris yaitu  suatu  pendekatan  melalui  penelahan  dilapangan  yang    dilakukan  untuk mengetahui  hukum  dalam  kenyataan  baik  berupa  penelitian,  pendapat,  sikap,  yang berkaitan dengan Penegakkan Hukum  terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak Di Kota Kendari data dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka. dan wawancara.

## C. Hasil dan Pembahasan
Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Asusila Terhadap Di Kota Kendari Dalam kehidupan sosial begitu banyak kasus pencabulan tehadap anak dan  remaja yang hingga kini belum bisa diselesaikan oleh hukum. Lahirnya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  memberikan  jaminan  kepada  anak  korban  pencabulan,  Pasal  1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak yang dimilikinya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan anak dalam bidang ekonomi, adalah elemen mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep yang  normatif,  agar  status  anak  tidak  menjadi  korban (victim) dari  ketidak  mampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Bagaimana anak merasakan ketentraman dan kenyamanan hal tersebut di peroleh dari  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal  dari  pihak  keluarga  inti.  Dimana  anak berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam  kandungan perlindungan  terhadap  lingkup  sosial  yang  dapat  membahayakan  atau  menghambat tumbuh dan  kembang yang tidak wajar. Maka yang lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan  bagi  anak  adalah  pemerintah,  masyarakat,  orangtua  dan  lingkungan sosial.
Lembaga  kepolisian  yang  berwenang  terhadap  perlindungan  dan  penegakkan hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan secara tegas bahwa tugas dari anggota kepolisian  Republik  Indonesia  adalah:  ”Memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakan  hukum;  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat”.  Sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  dalam KUHP diatur di dalam Pasal 289, 290, 292, 293 dan 294 dimana dalam ketentuan pasal- pasal tersebut yang menjadi korban  adalah anak yang belum  cukup umur  atau belum mencapai  usia  15  (Lima  Belas)  tahun  dan  terhadap  pelaku  dikenai  hukuman  penjara maksimal  9  (Sembilan)  tahun.  Kemudian  pengaturan  mengenai  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak diatur di dalam Pasal 76E, yang menjadi korban tindak pidana ini merupakan seorang
anak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia 18 tahun.
Penanggulangan pencabulan anak dilakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan  upaya  preventif.  Yang  dimaksud  represif  adalah  upaya  untuk  menangani  atau memproses  perbuatan  cabul  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  dapat  terjadinya perbuatan  melanggar  hukum  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana

## D. Kesimpulan
Upaya  penanggulangan  pencabulan  anak  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  upaya represif  dan  upaya  preventif.  Yang  dimaksud  represif  adalah  upaya  untuk  menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan  melanggar  hukum  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana
penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan  anak  yang  bersifat  represif  dilakukan melalui tindakan :
Terhadap Pelaku dewasa
1) Menerima  laporan  tentang  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  anak  yang ditindaklanjuti  dengan  melakukan  penyelidikan  ke  tempat  kejadian  perkara  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
2) Setelah  ditentukan  dilakukan  penyidikan,  dilakukan  pencarian  bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut
3) Setelah  proses  penyidikan  lalu  dilakukan  penangkapan  kepada  tersangka  yang diduga  dan  bila  bukti  yang  ada  telah  cukup  (keterangan  saksi  dan  visum  et repertum)  maka  dilakukan  penahanan  selama  20  hari  dan  dapat  diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.
4) Mediasi  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  dengan  orang  tua  korban,  tetapi  proses peradilan di kepolisian tetap dilanjutkan

## Terhadap  Pelaku anak
1) Prosedur  dilakukan  dengan  sama,  tetapi  sebelum  dilakukan  penahanan,  mediasi dilakukan  antara  orang  tua  pelaku  dengan  orang  tua  korban  yang  dilakukan  di polresta. Mediasi dilakukan dengan tujuan agar pelaku dikembalikan kepada orang tua. Jika di dalam mediasi antara kedua pihak mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat  dikembalikan  kepada  orang  tuanya  dengan  menjalankan  semua  persyaratan atau  kesepakatan  yang  telah  dicapai  kedua  belah  pihak.  Jika  tidak  mencapai kesepakatan maka proses akan dilanjutkan sampai ke pengadilan.
2) Dilakukan  pemberitahuan  ke  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS).  BAPAS  berperan untuk  mendampingi  pelaku  anak  untuk  menanyakan  alasan-alasan  melakukan pencabulan guna meringankan hukuman di pengadilan
3) Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A)  pada  saat  pemeriksaan  dalam penyidikan di polres.
Upaya-upaya  perventif  yang  dilakukan  pihak  kepolisian  terhadap  tindak  pidana pencabulan anak, menyatakan aparat kepolisian telah melaksanakan berbagai kegiatan yang  khusus  ditujukan  untuk  mengurangi  dan  memberantas  faktor  yang  menjadi penyebab  pencabulan  anak,  seperti  hal-hal  yang  berbau  pornografi.  Selain  upaya preventif  yang  bersifat  operasional  tersebut  pihak  kepolisian  juga  mengadakan  upaya preventif  yang  bersifat  bimbingan  masyarakat.  Upaya  bimbingan  masyarakat  tersebut dilakukan  dengan  jalan  Memberikan  sosialisasi  ke  sekolah  dan  masyarakat  mengenai pencabulan  anak  mulai  dari  penyebab  terjadinya  pencabulan  anak  sampai  bagaimana cara agar tidak menjadi korban pencabulan.

## E. Referensi
Arief,  B.  N.  (2011).  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan Konsep Kuhp Baru), Kencana, Jakarta.
Arief, B. N. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana,

## Citra Aditya Bakti: Bandung
Fadri,  I.  (2010).  Kebijakan  Kriminal  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Ekonomi  di Indonesia. Jurnal Hukum , (3), 430-455.
Harahap,  M.  Y.  (2013).  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  Kuhap  Penyidikan  Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
Kartini, K. (1985). Psikologi Abnormalitas Seksual . Bandung: Mandar Maju.
Lamintang, A. F., & Theojunior, F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta
Moeljatno, S. H. (2021). KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) . Bumi Aksara. Poerwadarminta, W. J. S. (1986). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, PN. Balai Pustaka, Jakarta .
Putra, K. T. (2014). Perdilan Pidana Di Indonesia , Semarang.
Rahardi,  P.  (2007).  Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri). Laksbang Mediatama, Surabaya.
Sadjijono, H. K. (2006). Hubungannyan dalam Hukum Administrasi. Laks Bang, Jakarta .