Vol. 6 No. 2 (2022)
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
94

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA
Febri Rizqi Almunawar 1, M.Rizki Fadilah Ahadiat 2,
Ibrahim Hadi 3, Asmak Ul Hosna 4. 1234 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Email : 1 febririzqi1234@gmail.com , 2 kikifadillah508@gmail.com ,
3 baimhaddar@gmail.com , 4 asmak.hosnah@unpak.ac.id .

## Abstract
Murder is a heinous act, even if committed by a minor it is a sad tragedy in a civilization.This makes children as the next generation of the nation, can feel the coldness of detention cells.This journal aims to review in terms of law, which then makes the fruit of thought where effective ways to provide learning for children who commit murder.Besides that, it also not only provides a legal action, but side by side with the fulfillment of rights that must be obtained by children in the judicial process.This research prioritizes data collection from the results of the analysis, where this type of research is called the normative method. The results of the juridical analysis of  minors  who  commit  the  crime  of  murder,  in  the  judicial  process  are  still  carried  out  in accordance with Indonesian state law which is regulated in Article 338 of the Criminal Code, Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012.In addition, do not forget about the protection of rights that must be obtained by children even though they are suspects and this is stated in the Law on Child Protection Number 23 of 2002.
Keyword : Child, Murder, Rights Protection.
Vol. 6 No. 2 (2022)
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
95

## Abstrak
Pembunuhan merupakan tindakan keji, bahkan jika dilakukan oleh seorang anak dibawah  umur  itu  merupakan  tragedi  miris  dalam  suatu  peradaban.Hal  ini membuat anak sebagai generasi penerus bangsa, dapat merasakan dinginnya sel tahanan.Jurnal  ini  bertujuan  meninjau  dari  segi  hukum,  yang  kemudian menjadikan  buah  pemikiran  dimana  cara  efektif  untuk  memberikan pembelajaran bagi anak yang melakukan pembunuhan.Disamping itu juga tidak hanya  memberikan  suatu  tindakan  hukum,  namun  berdampingan  dengan pemenuhan  hak  yang  harus  di  dapatkan  oleh  anak  dalam  proses peradilan.Penelitian  ini  mengedepankan  pengumpulan  data  dari  hasil  analisis, dimana jenis penelitian ini disebut dengan metode normatif.Bahan hukum yang terdapat  dalam  peniltian  ini  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  ditinjau  secara  sistematis.Hasil  dari analisi  yuridis  tentang  Anak  dibawah  umur  yang  melakukan  tindak  pidana pembunuhan, dalam proses peradilannya tetap dilakukan tindakan sesuai hukum negara indonesia yang diantaranya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012.Selain itu, tidak luput mengenai perlindungan hak yang harus di dapatkan oleh anak walaupun terduga sebagai tersangka dan hal itu tertera dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.
Kata Kunci : Anak, Pembunuhan, Perlindungan Anak.
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
96
A. Pendahuluan Pembunuhan adalah wujud suatu tindakan keji yang aksinya dilancarkan  oleh  perorangan  atau lebih  dari  satu  orang  dengan  niat merampas  nyawa  seseorang  atau dengan kata lain adalah membunuhnya,  tindakan  tersebut diperbuat  dengan  niat  membunuh maupun tidak dengan niatan membunuh.Pembunuhan dengan unsur  niat  lazimnya  terlebih  dahulu disadari  oleh  pelaku  bahwa  dari tindakannya  itu  dapat  berdampak pada terbunuhnya seseorang, sedangkan  pembunuhan  yang  tidak ada unsure niatan dari sudut pandang pelaku  itu  tidak  menyadari  bahwa tindakannya  dapat  berakibat  fatal dengan  meregangnya  nyawa  dari seseorang. Disamping itu, jika adanya unsur  kesengajaan  dengan  maksud merenggut  maut  seseorang  itu terdapat pada KUHP Pasal 338 dapat dipidana  paling  lama  lima  belas tahun. 1 Bersamaan  dengan  pesatnya  laju perubahan  zaman,  eksekutor  dari tindakan pembunuhan saat ini bukan saja  dilancarkan  oleh  seseorang  yang cukup  berumur,  bahkan  juga  dapat menyeret  anak  dengan  ragam  usia dibawah  18  tahun  dalam  lingkaran hitam  ini.Suatu  gejala  kriminal  yang dilancarkan  oleh  seorang  anak dibawah  umur  sebagai  pelaku  dari tindakan  keji  ini  tentu  sangat membuat miris disaat melangsungkan proses  perjalanan  hidupnya,  sebagai seorang  anak  dibawah  umur  tetapi
1 Indonesia, Kejahatan Terhadap Nyawa , Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ps.338.
sudah  tersandung  persoalan  hukum dan  dinobatkan  dengan  beban  berat sebagai  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  (ABH)  dan  juga menyandang  predikat  sebagai  actor utama dari tindak pidana pembunuhan  pasti  mendapatkan pukulan  batin,  karena  di  jenjang umurnya  yang  sedang  dalam  masa produktif  justru  harus  mendekam dalam sel tahanan. 2
Berlandaskan  pemahaman  diatas bahwa  anak  yang  bergesekan  dan tersandung  hukum,  bahwa  yang dimaksudkan  anak  pada pembahasan disini  adalah  yang  telah  menempuh batasan  usia  12  tahun,  namun  masih belum  genap  berusia  18  tahun  dan melangsungkan suatu tindakan pidana 3 .Pemahaman itu serupa dengan yang tercantum dalam Pasal 1
Angka  3  UU  No.11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (berikutnya  disebut  dengan SPPA). Pembahasan  mengenai  anak yang  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  1  angka  3  tersebut  dapat dijatuhi suatu putusan atau ketetapan berupa  tindakan  pidana  jika  dalam proses  penyelidikan  secara  sah  dan bernar bahwa telah menyalahi aturan perundang-undangan
hukum pidana.Anak  memang  dapat  dujatuhi sanksi  atau  hukuman  karena  selaras
2 Gatot Eko Y,"Anak di Bawah Umur dalam Pusaran Tindak Pidana Pembunuhan".tersedi a di: https://suarabaru.id .diakses  tanggal  11
Mei 2023 pukul 21.20.
3 Indonesia, Undang-undang  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak , UU Nomor 11 Tahun 2012, Ps.1 angka 3.
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
97
dengan  yang  tercantum  dalam  pasal 69 Undang-undang SPPA.
Suatu  keadaan  dimana  seorang anak dibawah umur melancarkan aksi tindak  pidana  pembunuhan  pasti diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya  dari  dampak  negatif  arus globalisasi,  komunikasi  dan  cepatnya lalu  lintas  informasi  yang  didapatkan dari dunia maya,membuat perubahan dalam  pola  hidup  yang  berdampak pada  kehidupan  sosial  masyarakat. Suatu tindakan pidana yang diperbuat oleh  anak  dibawah  umur  ini  harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Peristiwa ini mengakibatkan  dampak  buruk  bagi kebanyakan masyarakat dan berkenaan  dengan  tumbuh  kembang anak itu sendiri pada hakekatnya. Dengan  beredarnya  berbagai kabar  mengenai  kejahatan  yang dilakukan oleh anak dalam kategori di bawah umur ini, membuat terkumpulnya niat dalam menumpahkan pemikiran pada sebuah  penelitian  berupa  jurnal  yang bertujuan  untuk  meninjau  dari  segi hukum,  yang  kemudian  menjadikan buah  pemikiran  dimana  cara  efektif untuk memberikan pembelajaran bagi anak  yang  melakukan  pembunuhan. Disamping  itu  juga  tidak  hanya memberikan  suatu  tindakan  hukum,
namun berdampingan dengan pemenuhan  hak  yang  harus  di dapatkan  oleh  anak  dalam  proses peradilan.

## B. Metode Penelitian
Aktivitas  penelitian  merupakan satu diantara banyaknya sarana dalam menguraikan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Hal ini ditimbulkan, karena penelitian bermaksud untuk mengutarakan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten.  Dalam  menempuh  proses penelitian tersebut maka diselenggarakan analisis dan konstruksi  terhadap  data-data  yang telah  dikumpulkan.  Mengenai  jenis penelitian  yang  diaplikasikan  adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  berlandaskan  pada bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier dengan  interpretasi  dan  sistematisasi antara peraturan perundang- undangan.  Suatu  Penelitian  hukum normatif  ini,  ditopang  dengan penelitian  hukum  empiris  untuk mendapatkan  data-data  primer.  Pada penelitian ini mengaplikasikan pendekatan normatif, yaitu peninjauan  studi  dokumen  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang sesuai  dan  berbagai  kebijakan- kebijakan  yang  berkaitan  dengan pokok permasalahan yang diteliti.Serta  metode  pendekatan empiris  yang  dijalankan  dengan  cara melaksanakan focus group discussion (FGD)  dan  konsultasi  publik  ( public hearing ). 4
4 Asmak ul Hosnal dkk, “Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah  Dalam  Pemberantasan  Korupsi Di  Indonesia”, Jurnal  PALAR  (Pakuan  Law Review), Vol.8, No.3, Juni 2022.
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
98
C. Hasil dan Pembahasan Pengaturan  Sanksi  Pidana  bagi
Anak  Dibawah  Umur  yang Melakukan Pembunuhan Berdasarkan  pendapat  Roeslan Saleh  yang  juga  dikutip  oleh  Marlina bahwa,  dipidana  atau  tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana  tergantung  apakah  pada  saat melakukan  perbuatan  ada  kesalahan atau tidak. 5 Kemudian disebutkan juga bahwa  seseorang  yang  melancarkan aksi  tindak  pidana  dan  memang memiliki  kesalahan  maka  tentunya dapat  dikenakan  sanksi  berupa pidana,  hanya  saja  jika  yang bersangkutan  sudah  melangsungkan aksi  yang  keji  dan  tidak  terpuji, namun tidak memiliki suatu kesalahan  lantas  yang  bersangkutan tidak dijatuhi pidana. 6 Pada era yang semakin maju ini, terdapat berbagai permasalahan sosial yang kompleks, termasuk di dalamnya  ada  suatu  tindak  kejahatan yang  diperbuat  oleh  seorang  anak belia.Salah satu tindak kejahatan yang paling  serius  dan  memilukan  adalah pembunuhan.  Ketika  seorang  anak melakukan  pembunuhan,  pertanyaan yang  muncul  adalah  mengenai bagaimana  hukum  harus  menangani kasus  ini,  terutama  dalam  hal pengaturan  sanksi  pidana  yang berlaku untuk anak di bawah umur.
Dalam  sistem  hukum  banyak negara,  termasuk  Indonesia,  diakui
5 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia, Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative
Justice (Refika Aditama, 2009), hlm.69.
6 Ibid.
bahwa anak di bawah umur memiliki perlindungan  khusus  sesuai  dengan hak-haknya  sebagai  anak.  Prinsip dasar  perlindungan  anak  ini  adalah mengutamakan  kepentingan  terbaik anak dan mempertimbangkan faktor- faktor  seperti  usia,  kematangan  fisik dan  mental,  serta  kemampuan  untuk memahami  konsekuensi  tindakan mereka.  Dalam  UU  SPPA  Pasal  2, dikatakan  bahwa  sistem  peradian anak  dilakukan  berlandaskan  pada asas;  a.  Perlindungan;  b.  Keadilan;
c.  Nondiskriminasi;  d.  Kepentingan terbaik  bagi  anak;  e.  Penghargaan terhadap pendapat anak; f.  Kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  anak;  g.  Pembinaan  dan pembibingan anak; h. Proporsional; i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir; dan  j.  Penghindaran  pembalasan 7 .
10 asas tersebut menjadi perlindungan  tersendiri  bagi  anak dalam menjalankan peradilan. Pada  umumnya,  hukum  pidana mengasumsikan  bahwa  anak  di bawah  umur  kurang  mampu  untuk bertanggung  jawab  atas  tindakan mereka  secara  penuh  seperti  orang dewasa.  Oleh  karena  itu,  ada pengaturan khusus mengenai tanggung  jawab  pidana  mengenai anak  di  bawah  umur,  termasuk  pada kasus pembunuhan. Dalam mengatur hukuman  pidana  terhadap  anak  di bawah  umur  yang  melancarkan aksinya  dalam  merenggut  nyawa seseorang,  ada  beberapa  pendekatan yang bisa dipertimbangkan:
7 Indonesia, Op.Cit ., Ps.2.
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
99
Pendekatan
Rehabilitasi:
Pendekatan  ini  bertujuan  untuk memperbaiki dan merehabilitasi anak yang melakukan tindak pidana. Fokus utama  adalah  pendidikan,  perawatan psikologis, dan reintegrasi sosial anak ke  dalam  masyarakat.  Sanksi  pidana yang diberikan dapat berupa pembatasan  kebebasan,  pengawasan, atau  penempatan  di  Lembaga rehabilitasi khusus untuk anak-anak; Pendekatan Pemisahan: Pendekatan ini melibatkan pengadilan khusus  untuk  anak-anak.  Seorang anak yang melancarkan aksi pembunuhan  dapat  dipisahkan  dari lingkungan  yang  berbahaya  dan beracun  di  penjara  untuk  orang dewasa.  Mereka  ditempatkan  di lembaga pemasyarakatan remaja yang dirancang  khusus  untuk  mendukung perkembangan mereka dan memberikan pendidikan serta pelatihan yang sesuai; Pendekatan Restoratif: Pendekatan ini menekankan pemulihan  dan  rekonsiliasi  antara pelaku,  korban,  dan  masyarakat. Anak  pembunuh  diharapkan  untuk mengakui kesalahan mereka, mengungkapkan  penyesalan,  dan bekerja  untuk  memperbaiki  dampak negatif yang telah ditimbulkan. Sanksi pidana  meliputi  partisipasi  dalam program  restoratif  seperti  mediasi atau  pertemuan  dengan  keluarga korban.
Jika  mengacu  pada  UU  SPPA pasal  81  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan  kepada  anak  paling  lama ½  (satu  perdua)  dari  sanksi
maksimum  ancaman  pidana  penjara bagi  orang  dewasa. 8 Jadi  bilamana seorang  anak  melangsungkan  suatu kejahatan  tindak  pidana  dalam  hal merenggut  nyawa  seseorang  itu terdapat pada KUHP pasal 338 diatur dengan  maksimal  penjara  15  tahun anak  tersebut  hanya  akan  dikenakan 7  tahun  5  bulan  penjara,  setelah mendapatkan peringanan.
Bagaimana  apabila  seorang  anak melancarkan  aksi  pembunuhan  yang direncanakan,  tindak  pidana  dalam hal  pembunuhan  berencana  itu terdapat  pada  pasal  340  sebagaimana dalam  sanksinya,  disebutkan  adanya pidana seumur hidup dan juga pidana mati,  sedangkan  dalam  UU  SPPA Pasal  3  huruf  f,  menyebutkan bahwasannya  anak  dalam  proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana  mati  atau  pidana  seumur hidup. 9
Hukum yang terdapat di
Indonesia  telah  merinci  bagaimana proses  dan  alurnya  ketika  suatu peristiwa  terjadi,  selanjutnya  tinggal bagaimana  suatu  aparat  penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik  dan  menjungjung  penuh  rasa keadilan.  Hal  tersebut  tidak  hanya tumbuh  ketika  menetapkan  suatu putusan  sanksi  terhadap  seorang terdakwa, namun harus menyamakan rasa  keadilan  itu  pada  subjek  hukum dengan  tetap  melindungi  hak  yang dimilikinya.
8 Ibid . Ps.81 ayat (2).
9 Ibid . Ps.3 huruf f.
FH UM Cirebon
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . . 100 Perlindungan  Hak  yang  Dimiliki Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Proses Peradilan Pidana dan Pelaksanaan Sanksi Pidana Anak-anak  dan  orang  dewasa tidak dapat disamakan saat dihadapkan  dengan  dengan  hukum, seorang anak yang tergolong dibawah umur  itu  mendapatkan  perlindungan yang  mana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak (kemudian disebut UU PA). Pembedaan ini memiliki suatu tujuan, diantaranya  untuk  dapat  melindungi psikis  dan  hak  anak  dalam  jalannya menuju masa depan yang diinginkan.Sehingga  dengan  adanya suatu  perlindungan  hak  yang  diatur dalam  aturan  hukum,  apart  hukum dari suatu negara itu tidak menyamakan  perkara  tindak  pidana yang  dilakukan  anak  dengan  tindak pidana  yang  diperbuat  oleh  orang dewasa,  maka  anak  tidak  akan beranggapan  bahwa  tindakan  yang diperbuatnya  itu  menyeramkan  dan serupa  dengan  yang  diperbuat  oleh orang dewasa.
Pada  tahun  2013,  terdapat sebuah  kasus  dimana  dua  anak dibawah  umur  berinisial  KH  (16 Tahun)  dan  SW  (14  Tahun) melakukan tindak perkosaan, perampokan dan pembunuhan berencana  di  kawasan  Ciputat,
Tanggerang Selatan, Banten.
Para pelaku dikenakan Pasal 340
KUHP  mengenai  tindak  pidana pembunuhan  berencana  yang  mana dalam  isi  pasal  tersebut  terdapat
hukuman  mati  sebagai  sanksi  dari tindakan  tersebut.  Dalam  kasus  ini, anak  sebagai  pelaku  bisa  dikenakan pasal  340  KUHP  tetapi  tidak  bisa dijatuhi  hukuman  mati  ataupun hukuman penjara seumur hidup, yang mana  hal  ini  didasari  pada  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, yang mana tidak memperbolehkan  menghukum  mati atau  memberikan  pidana  penjara seumur  hidup  kepada  anak.  Semua jeratan  pasal  yang  menghukum seorang  anak  dibawah  umur  tidak boleh lebih dari 10 tahun penjara. 10
Dari  pemaparan  contoh  kasus tersebut  dapat  dipahami  bahwa perlindungan  mengenai  hak  dari seorang  anak  itu  memang  sejatinya telah  terdapat  pada  pasal  3  UU  PA, yang dimana hal itu harus mengedepankan  rasa  keadilan  dan tanggung  jawab  dari  setiap  lapisan yang  mendambakan  suatu  generasi penerus bangsa yang sejahtera. 11
Perlindungan anak menjadi kewajiban  negara  dan  pemerintah serta masyarakat, keluarga, dan orang tua.  Pemahaman  tersebut  terdapat pada Bab IV UU No.23 tahun 2002.
Penyataan  tersebut  rasanya  dapat menyinggung
segenap lapisan masyarakat  baik  pemerintah  maupun
10 Kompas, " Tersangka Anak di Bawah Umu r Tak Bisa Dihukum Mati ", tersedia di: https:/ /megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/13 31090/Tersangka.Anak.di.Bawah.Umur.Tak.Bis
a.Dihukum.Mati , diakses tanggal 08 Juni 2023
pukul 12.28 WIB.
11
Indonesia, Undang-undang tentang
Perlindungan  Anak ,  UU  Nomor  23  Tahun 2002, Ps.3.
FH UM Cirebon
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
101
orang  tua  dalam  pemenuhan  hak terhadap  anak,  karena  sejatinya  anak adalah pemegang peran penting suatu peradaban.
Hak  seorang  anak  terdapat  pada UU  PA  pasal  4  sampai  dengan  pasal 18,  yang  mana  negara  berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk menjamin  dan  menghormati  setiap hak  yang  dimiliki  anak  Indonesia. Perihal  tersebut  sejatinya  terdapat pada UU PA pasal 21. Pandangan ini perlu  menjadi  perhatian  khusus  dari pemerintah untuk memfasilitasi bukan  hanya  dalam  ruang  lingkup pemenuhan  sarana  dan  prasarana, namun  juga  jika  terjadi  kasus  seperti perkara  pidana  yang  dilancarkan aksinya  oleh  anak  dibawah  umur maka  suatu  pemerintah  harus memfasilitasi  setiap  proses  demi memenuhi hak asasi pada anak.
Perlindungan  hak  itu  memang merupakan  bagian  yang  pernting, karena  inti  dari  tujuannya  adalah untuk  memastikan  bahwa  subjek hukumnya  yang  dimana  adalah seorang anak dalam kategori dibawah umur  untuk  mendapatkan  setiap haknya.  Jika  suatu  saat  terjadi pelanggaran terhadap setiap hak yang dimiliki  itu,  maka  dengan  adanya perlindungan  hak  secara  hukum dapat  memberikan  perlindungan penuh pada subjek hukum tersebut. 12
12 Hukum Online,"Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya".tersedia d i: https://www.hukumonline.com/berita/a/perlind ungan-hukum ,  diakses  tanggal  25  Mei  2023 pukul 23.17 WIB.
Suatu  perlindungan  hak  yang diberikan  terhadap  anak  yang melakukan pembunuhan, dalam proses  peradilannya  bukan  berarti menjadikannya  terlepas  dalam  jerat hukum  yang  telah  menantinya.Sanksi tetap  ada  dan  hukum  terus  berlanjut sesuai kebijakan dari pemerintah dan aturan  hukum  yang  terdapat  di Indonesia, sehingga masyarakat dapat melihat  bagaimana  suatu  keadilan dapat  ditegakkan  dengan  pilihan sanksi yang tepat. Sanksi  Tepat  Pidana  terhadap Anak  Pelaku  Pembunuhan  yang Didasari dengan Asas Keadlilan Terdapat dalam Undang-Undang yang merupakan hukum di Indonesia, ada beberapa alternatif hukuman bagi anak  selain  pidana  penjara  atau kurungan  fisik  seorang  anak    secara langsung.  Beberapa  upaya  hukum alternatif ini dipilih untuk menghindarkan  anak  dibawah  umur menjalani masa tumbuh kembangnya dalam sel tahanan. Hal ini merupakan buah  pemikiran  atas  dasar  bahwa, pidana  kurungan  badan  ini  dapat membuat  psikologis  anak  dibawah umur merasa tertekan dan mengalami gangguan.  Beramaan  dengan  hal  itu, seorang  anak  yang  dimasukan  dalam sel  tahanan  juga  beranggapan  bahwa hak-haknya  dalam  belajar  di  sekolah untuk meraih cita-cita itu telah pupus. Dari  berbagai  pertimbangan tersebut  maka,  pihak  berwenang seperti  polisi,  hakim  dan  jaksa  tentu selayaknya  mengakomodasi  beberapa pilihan alternatif hukum pidana selain penjara  bagi  anak.  Tujuannya  tidak lebih  dari  membuat  anak  tetap
FH UM Cirebon
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
102
merasakan  kehidupan  seperti  anak sebayanya,bukan  dalam  dinginnya  sel tahanan  sebagai  seorang  tersangka kriminal.
Namun sejatinya memang sudah sewajarnya  seorang  anak  yang melangsungkan  tindak  pidana  itu wajib  diberikan  suatu  pembelajaran demi  mendapatkan  suatu  efek  jera, dan  tidak  mengulangi  pebuatannya tersebut. Alternatif  penyelesaian  terhadap pidana anak, terdapat istilah mengenai  diversi  yaitu  merupakan kegiatan musyawarah yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku dengan didampingi oleh keluarga atau wali  dengan  anak  sebagai  korban yang  juga  didampingi  keluarga  atau wali,  dan  melibatkan  ahli  hukum sebagai pihak ketiga. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian, mengatasi perkara diluar proses peradilan, menjauhkan seorang  anak  dari  perampasan  suatu hak kebebasan, mendesak masyarakat untuk ikut serta dan menegakkan rasa tanggung  jawab  kepada  anak,  yang mana  terdapat  dalam  pasal  6  UU SPPA.
Demi  mengemukakan  langkah diversi ini, memiliki suatu syarat yang wajib  ditunaikan  terlebih  dulu  oleh para pihak yang menjadi
tersangka.Syarat  pertama,  usia  dari pihak tersangka belum genap berusia 14  (empat  belas)  tahun.  Lantaran didalam  masyarakat  masih  banyak yang  belum  mengetahui  di  jenjang usia  berapa  seorang  anak  dapat dijatuhi  hukuman.  Apabila  yang terduga  tersangka  usinya  dibawah  14
tahun,  maka  tindakan  diversi  adalah langkah tepat mengenai hukum mana yang  dapat  menjadi  salah  satu  cara tempuh  untuk  menemukan  jalan terbaik. Syarat kedua, harus dipahami terlebih dahulu peristiwa hukum yang berlangsung  dan  sedang dialami  oleh anak.Jika  masih  tergolong  dalam kasus  yang  tidak  berat,  maka  pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya diversi.  Syarat  terakhir,  yaitu  langkah diversi  dapat  diutamakan  oleh kepolisian  asalkan  terduga  dapat kooperatif dan menyesali tindakannya tersebut.
Dari  beberapa  syarat  diatas, syarat  lainnya  yaitu  terduga  yang belum  memasuki  usia  dewasa tersebut  juga  wajib  menandatangani sebuah surat perjanjian yang tujuannya  supaya  ancaman  sanksi kurungan  badan  terhadap  anak  itu batal demi hukum.Kemudian daripada  itu,  penyelesaian  perkara tindak  pidana  yang  menyeret  anak belum  cukup  usia  ini  kemudian dilimpahkan pada unit khusus. Negara  hukum  yang  identik dengan  Indonesia,  tentunya  harus tetap  melaksanakan  sanksi  kurungan badan  terhadap  tersangka  yang tergolong  dalam  kelompok  anak. Namun  dalam  pandangannya  sedikit berlainan  dengan  pidana  orang dewasa, pidana yang diterapkan pada anak  harus  menyelaraskan  dengan sistem yang sesuai. 13
13 Justika, "Pengertian Pidana Penjara Bagi An ak dan Lama Masa Penahanan", tersedia di: h ttps://blog.justika.com/. diakses  tanggal  26  Mei 2023 pukul 21.48 WIB.
FH UM Cirebon
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . . 103
Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  yang  diperkuat  lagi  dari segi  Undang-undang  bahwa  dalam perkara pembunuhan yang dilangsungkan oleh anak, diversi tidak mampu  diberlakukan  karena  tidak tercukupi  suatu  syarat  yaitu  terdapat pada  pasal 7 ayat (2) huruf a, diversi bisa  dilaksanakan  dalam  tindak pidana  apabila  pidana  penjara  yang diberikan dibawah 7 tahun.
Jadi  dalam  kasus  pidana  yang merenggut  nyawa  seseorang  dan aktor  utamanya adalah  seorang  anak, maka  hanya  mendapatkan  ½  (satu perdua)  atas  pidana  pokok  orang dewasa, karena semua sanksi kurungan  badan  kasus  pembunuhan berada diatas 7 tahun. Dalam peristiwa dimana seorang anak  yang  melakukan  pembunuhan memang  seringkali  selalu  menjadi perbincangan  hangat  untuk  diulik, beragam pendapat bisa saja berhamburan  dimana  ketika  putusan hakim  telah  ditetapkan  pasti  akan selalu  ada  pihak  yang  merasa  tidak puas dengan keadilan yang ada.Namun  sejatinya  dalam  kasus perkara pidana seorang hakim sebagai yang  memutus  keadilan  pasti  tidak hanya  menjadi  hakim  yang  pasif, tetapi  telah  melaksanakan  tugasnya itu dengan penuh rasa keadilan.

## D. Kesimpulan
Pembunuhan  adalah  tindakan keji yang merenggut nyawa seseorang, hal  itu  dapat  dilakukan  dengan adanya  unsur  niat  maupun  tidak dengan  suatu  niatan.  Dalam  KUHP Indonesia,  pembunuhan  atas  unsur
kesengajaan  dapat  dijatuhi  pidana hingga  15  tahun  penjara.  Seorang anak  (pelaku)  yang  berselisih  dengan hukum  yaitu  mereka  yang  memiliki jenjang  usia  antara  12-18  tahun  dan melakukan  tindakan  pidana.  UU
SPPA memberikan pengaturan khusus  kepada  anak  dalam  proses peradilan pidana. Fenomena pembunuhan  oleh  anak  di  bawah umur  menjadi  perhatian  karena  anak tersebut harus menghadapi konsekuensi  berat,  seperti  hukuman penjara,  padahal  mereka  seharusnya sedang menjalani masa perkembangan yang produktif. Segala aspek  penyebab  anak  melancarkan aksi  pembunuhan  dapat  berkaitan dengan  dampak  negatif  globalisasi, komunikasi, dan akses informasi dari dunia maya yang mempengaruhi pola hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam  mengatur  hukuman  atau sanksi  pidana  terhadap  anak  yang umurnya dibawah batas wajar namun melangsungkan  suatu  tindakan  keji, terdapat  beberapa  pendekatan  yang dapat dipertimbangkan, seperti rehabilitasi, pemisahan dari lingkungan berbahaya, dan pendekatan  restoratif.  Hukuman pidana  yang  tepat  untuk  anak  yang melakukan  pembunuhan  itu  wajib berlandaskan pada suatu asas keadilan dan  mempertimbangkan kepentingan terbaik  bagi  anak.  Dalam  UU  PA, menjamin  hak  seorang  anak  di Indonesia,  yang  mana  hak-hak  anak itu dijadikan landasan dalam pemberian  sanksi  pidana  kepada seorang anak.
FH UM Cirebon
Febi Rizqi Almunawar, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
104

## Daftar Pustaka
Indonesia. Kejahatan Terhadap Nyawa .Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-undang tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak .UU  Nomor 11 Tahun 2012. Indonesia. Undang-undang tentang
Perlindungan  Anak .UU  Nomor  23 Tahun 2002. Hosnal  ul,  Asmak  dkk.“Pemberian Remisi  Bagi  Koruptor  Dikaitkan Dengan Komitmen  ,Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, Jurnal PALAR Pakuan Law Review) .Vol.8 No.4 Desember 2022. Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi  dan  Restorative  Justice. (Refika
Aditama, 2009).
Eko Y, Gatot."Anak di Bawah Umur dalam  Pusaran  Tindak  Pidana Pembunuhan".tersedia di : https://suarabaru.id . diakses tanggal 11 Mei 2023. Online, Hukum."Pengertian Perlindungan  Hukum  dan  Cara Memperolehnya".tersedia  di  : https://www.hukumonline.com/ , tanggal 25 Mei 2023. Justika."Pengertian  Pidana  Penjara Bagi  Anak  dan  Lama  Masa Penahanan".tersedia di : https://blog.justika.com/ . diakses tanggal 26 Mei 2023. Kompas."Tersangka Anak
di Bawah Umur Tak Bisa Dihukum Mati".tersedia di:
https://megapolitan.kompas.com /read/2013/08/02/1331090/Ters
angka.Anak.di.Bawah.Umur.Tak.B isa.Dihukum.Mati . diakses  tanggal 08 Juni 2023.