Al Tijarah : Vol. 6 No. 2, December 2020 (118-129) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah
Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)

## Ahmad Muqorobin & Annas Syams Rizal Fahmi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor Jl. Raya Siman, Ponorogo, Indonesia Email: muqorobin82@unida.gontorac,id & annassyam@unida.gontorac,id

## Abstrak
Jual-beli kredit (angsuran) sangat  ramai beredar di masyarakat, dikarenakan keperluan masyarakat akan barang secara langsung, sedangkan pembelian tidak dapat dilaksanakan langsung atau kontan. Mekanisme ini memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan pendapatan  yang  mereka  miliki,  sehingga  dengan  transaksi  demikian  pembeli  dapat  memiliki barang-barang  konsumsi  tanpa  harus  membayar  tunai.  Islam  mensyariatkan  transaksi  jual-beli dengan baik tanpa adanya unsur kesamaran, penipuan, riba dan dilakukan dengan dasar keridhoan. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model jenis jual-beli kredit (angsuran) yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam non-Bank, dengan tujuan tersebut dapat membantu nasabah untuk  mendapatkan  kebutuhan  konsumtif maupun  produktif  demi memenuhi  keperluan hidupnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang mempergunakan sumber data sekunder. Normatif, karena penelitian ini akan mengkaji dan menguji data-data sekunder mendapatkan pendapat para ulama fiqih, hukum-hukum, dalil-dalil dalam Al- Quran dan Hadist, yang berkaitan dengan  model jual-beli kredit (angsuran) yang sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian mengungkapkan jenis jual- beli kredit (angsuran) yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah non-Bank dan dapat menyesuaikan dengan model jual-beli kredit (angsuran) yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga kita semua bisa terhindar dari keraguan dan bertambah yakin serta bisa bermuamalah melakukan jual beli sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dan terhindar dari riba.
Kata Kunci : Jual beli kredit; angsuran; lembaga keuangan Syariah Non-Bank

## Abstract
Credit sale models (installments) are very common in the community, because the community needs the goods directly while the purchase can’t be done directly or in cash. This mechanism makes it possible to obtain the goods required by the limited income they have, so that with such transactions the  buyer  can  own  the  consumer  goods  without  having  to  pay  cash.  Islam  regulates  trading transactions well without the elements of disguise, fraud, usury and done on the basis of likes and the  like.  The  specific  purpose  of  this  study  is  to  analyse  a  model  of  the  type  of  credit  sales (installments)  conducted  by  non-bank  Islamic  financial  institutions,  with  the  aim  of  helping customers  acquire  consumptive  and  productive  needs  to  meet  their  needs.  This  study  uses normative  legal  methods,  namely  legal  research  that  uses  secondary  data  sources.  Normative, because  this  study  will  examine  and  test  secondary  data  to  obtain  the  opinion  of  scholars  of jurisprudence, law, propositions in the Qur'an and Hadith, related to the model of purchase credit in accordance with Islamic law. The result of this study revealed that type of credit sales applied by non-bank  Islamic  financial  institutions  can  adapt  to  the  credit  trading  model  (installments)  in accordance with the provisions of Islamic law, so that we can all avoid doubt and increase confidence and be able to negotiate to buy and sell according to sharia principles and avoid usury.
Keywords : Credit sale; installment; non-bank Islamic financial institution

## A. PENDAHULUAN
Islam adalah agama Rahmatan lilalaimin; rahmad bagi seluruh alam, di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia  dan  akhirat.  Hubungan  sesama  manusia  juga  diatur  dalam  Islam,  semua  peraturan  itu berlandaskan  pada  Al-qur’an  dan  Hadits  Rasulullah  SAW.  Salah  satu  bentuk  hubungan  sesama manusia  yang  diperbolehkan  adalah  jual-beli,  sebagaimana  Al-quran  menjelaskan; “Allah  telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-baqarah:275). Dari keterangan ayat tersebut jual-beli  merupakan  kegiatan muamalah yang  diperbolehkan  oleh  Allah,  dengan  jual-beli  segala kebutuhan hidup dari manusia dapat terpenuhi. Pada praktiknya akad jual-beli di lembaga keuangan Islam menjadi salah satu produk yang ditawarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan  memberi  pertolongan  kepada  nasabah  yang  memerlukan  yaitu  dengan  mengeluarkan pembiayaan.
Sesuai dengan bentuk usaha yang dipraktikkan menggunakan prinsip syariah diwujudkan pada fasilitas pembiayaan, seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir (25) Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, seperti transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah , transaksi sewa menyewa dengan bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah  bittamlik ,  transaksi  jual-beli  dalam  bentuk  piutang murabahah,  salam,  istisna’ dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah . Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kegiatan pembiayaan dengan akad jual beli menggunakan praktik murabahah, qard, dan istisna’ pada  bank  umum  syariah  dan  lembaga  keuangan  non-bank  syariah  menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, terhitung dari tahun 2017 sebesar 157 miliar, 2018 sebesar 164 miliar, dan 2019 sebesar 168 miliar (OJK, 2019).
Jual beli merupakan aktifitas muamalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan dan bernilai sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tanpa batas dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu ketika orang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan saja, tetapi juga dipandang sebagai orang yang  sedang  membantu  saudaranya.  Bagi  penjual,  ia  sedang  membantu  untuk  memenuhi kebutuhan pembeli, atas dasar ini lah aktifitas jual beli dalam Islam diperbolehkan atas praktiknya (Afandi, 2009).
Jual-beli kredit (angsuran) sering terjadi serta ramai beredar di masyarakat, dikarenakan keperluan masyarakat akan barang secara langsung sedangkan pembelian tidak dapat dilaksanakan langsung atau kontan Hal ini yang dapat dilihat bahwasanya salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di Era modern ini adalah jual beli dengan sistem kredit. Pada jual beli ini meskipun pembeli tidak cukup  modal  masih  bisa  melakukan  pembelian  atau  pengadaan  suatu  barang,  misalkan;  dalam pembelian rumah, motor, laptop, kulkas dan lain-lain. Bahkan mungkin hampir semua transaksi jual beli yang bernilai besar, secara prosentase akan lebih besar mengarah pada pembelian secara kredit (angsuran)  Praktik  ini  biasanya  harga  kredit  lebih  tinggi  daripada  harga  tunai  atau cash. Pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan hingga beberapa kali angsuran selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Pada konsepnya jual-beli ini mengandung konsekuensi bahwa harga angsuran lebih besar daripada harga kontan khususnya, karena adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan.
Jenis jual beli kredit dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pengembangan dari jual beli tangguh ( ba’i al nasi’ah atau ba’i muajal ). Dari segi praktik,  konsep jual beli ini di lembaga keuangan syariah dikenal dengan jual beli murabahah atau pembiyaan murabahah. Pada jual beli kredit (angsuran) terdapat beberapa syarat yakni; 1).syarat pada harga ( tsaman ), 2. Cara angsuran ( taqsit ), dan 3. Tujuan akad ( muqtada al aqd) (Mubarok, 2017).
Akan  tetapi  produk  jual-beli  kredit  (angsuran)  belum  banyak  diketahui  oleh masyarakat khususnya dari kalangan kaum muslim sendiri masih bimbang atas hukum dalam jual beli ini, ada yang  berpendapat  haram  karena  mengandung  riba  dan  ada  juga  yang  berpendapat  halal. Dikarenakan  dalam  jual-beli  ini  adanya  tambahan  harga  pada  pembayaran  yang  ditangguhkan. Adanya perbedaan pendapat di  kalangan para ulama sendiri mengenai jual beli kredit (angsuran). Oleh karena itu, studi ini menganalisis tentang jual-beli kredit  (angsuran) dalam pandangan kajian disiplin ilmu fiqih yang berlandaskan syariah Islam secara benar dan penelitian terhadap mekanisme pelaksanaannya yang terjadi pada lembaga keuangan Islam Non- Bank. Sehingga kita semua bisa terhindar  dari  keraguan  dan  bertambah  yakin  sehingga  bisa  bermuamalah  melakukan  jual  beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari riba.

## B. LANDASAN TEORI
Aktifitas muamalah orang muslim tidak lepas dari nilai-nilai dasar yang  telah ditetapkan dalam al Qur’an dan as Sunnah. Dasar tersebut merupakan pijakan dari pada umat Muslim dalam melangsungkan  kegiatan  ekonomi  guna  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya.  Islam  sarat  akan makna  nilai-nilai  yang  mendorong  manusia  untuk  membangun  ekonomi  mereka,  sebagaimana tercermin  dalam  anjuran  disiplin  waktu,  memelihara  harta,  nilai  kerja,  meningkatkan  produksi, menetapkan konsumsi, dan terhadap perkembangan  ilmu  pengetahuan. Hal  tersebut juga dapat dilihat dari praktik aktifitasnya di kehidupan nyata (Hidayat, 2015).
Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik baiknya supaya agar terhidar dari hal-hal  yang  tidak  diinginkan  atau  menyimpang.  Islam  menghalalkan  transaksi  jual  beli  dan mengharamkan  adanya  riba,  hal ini bertujuan  untuk  menjaga harta dan jiwa  orang muslim  dan terciptanya transaksi yang adil dan terhindarnya kegiatan yang bathil.
Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Aksi yang berjudul “ Kredit Murabahah Dalam Kitab Hadis Kutub al Tis’ah (Analisis Jual Beli Angsuran/ Tangguh Dalam Hukum Syariah )”, dalam jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18 No.2 tahun 2018. Hasil pada penelitian ini menemukan dalam Mausu’ah Bukhari ada dua hadis, yakni Kitab Jual Beli Bab Nabi saw membeli dengan cara tempo No Hadis 1926. (Aksi, 2018).
Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisak Silaen pada skripsinya yang berjudul “ Kredit Produk  Kosmetilk  Tanpa  Kejelasan  Jangka  Waktu  Pembayaran  Perspektif  Mazhab  Syafi’I  (Studi Kasus  Desssa  Tanjung  Gusta  Kec.  Sunggal  Kab.  Deli  Serdang )”.  Hasil  penelitian  adanya ketidaksesuaian  kaedah-kaedah  jual  beli  Mahzab  Syafi’I  antara  lain  ketidak  tetapan  harga, ketidakjelasan waktu pembayaran dan adanya unsur paksaan terhadap pembeli (Silaen, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arif  Rochman  dkk  yang  berjudul  “ Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Sistem  Transaksi  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  di  Tabungan  Negara  Syariah  (BTN Syariah)  Semarang ”,  yang  dipublikasikan  di  jurnal  Humani  Vol.7  No  3  Tahun  2017).  Dari  hasil penelitiannya menjelaskan tentang system akad yang  dilakukan pada KPR di BTN Syariah yakni menggunakan akad jual beli ( murabahah dan Istisna’ ). Skema transaksi KPE yang dilakuakn BTN syariah  hakekatnya  bukan  jual  beli  BTN  Syariah  hakekatnya  bukan  jual  beli  ( murabahah dan Istisna’ ) tetapi hutang piutang/ qard (Rochman, 2017). Penelitian Alif Ilham Akbar Fatriansyah yang berjudul, “ Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual  Beli  Kredit ”,  tulisan  yang  dipublikasikan  di  jurnal  Suhuf  Vol  32,  No.1  Tahun  2020.  Hasil penelitian ini memaparkan bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh kedua  belah pihak sepakat pada akad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar/penipuan, tidak bersifat ribawi, selain itu etika bisnis Islam yang dicontoh Rasulullah harus senantias kita gunakan seperti fathonah, amanah, siddiq , dan tabliq . Tujuannya  untuk  mendapatkan  keberkahan  dengan  prinsip  utama  saling  tolong  menolong (Fatriansyah, 2020)
Penelitian  Berlian  Pitiana  Pulungan  pada  skripsinya  yang  berjudul  “ Pemanfaatan  Tanah Dalam Jual Beli Cicilan Menurut Fiqh Muamalah di Kelurahan Sidangkal Kota Padangsidimpuan ”. Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  bahwa  akad  jual  beli  cicilan  tanah  di  kelurahan  sidangkal dilakukan dengan lisan dan kesepakatan mengenai penggunaan tanah antara kedua belah pihak. Praktik jual beli tanah cicilan disini merupakan jual beli gharar, riba, ketidak adilan, serta terjadinya wanprestasi  penjual  dengan  pembeli  meskipun  telah  terjadi  kesepakatan  antara  penjual  dan pembeli bahwa tanah tersebut tidak diberikan kepada pembeli sehingga merugikan salah satu pihak (Pulungan, 2020).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan Islam yang dibatasi pada kajian model jual beli angsuran pada lembaga keuangan syariah Non-Bank, dengan studi kasus lembaga keuangan syariah Non-Bank di kota Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Normatif, karena penelitian ini akan mengkaji dan menguji data-data sekunder mendapatkan pendapat para ulama fiqih, hukum-hukum, dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadist, yang berkaitan dengan model jual-beli kredit (angsuran) yang sesuai dengan syariat Islam. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan ( Library Research).
Data penelitian pada  umumnya  terbagi  kepada dua  macam,  antara  lain:  Pertama, data sekunder  yang  diperoleh  melalui  data-data  kepustakaan.  Data  kepustakaan,  dikenal  juga  studi literatur  (Library  Research)  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yang  dilakukan  dengan  mencari data  dari  buku,  jurnal,  peraturan  perundang-undangan,  dan  tulisan-tulisan  ilmiah  lainnya.  Pada penelitian ini akan diteliti konsep jual beli dengan sistem angsuran dengan referensi ayat-ayat Al- Quran, Hadits, dan kitab-kitab para fuqaha. Kedua, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari populasi dengan menggunakan metode wawancara atau menyebarkan kuisioner. Jenis cara ini dikenal dengan istilah Field Research (penelitian lapangan) yang pengumpulan datanya dilakukan
dengan melakukan studi lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara, angket, dan kuesioner. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sebagai data sekunder yaitu menganalisis sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah yang relevan agar dapat dijadikan dasar analisis penelitian untuk memecahkan persoalan yang dikemukakan.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  dengan  metode  kualitatif  melalui suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus- rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jual Beli
Pengertian dari jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan al bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan seuatu yang lain. Menurut Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar  harta  benda  atau sesuatu  yang diinginkan  dengan sesuatu  yang  sepadan melalui  cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, Jual beli adalah menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2013). Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual-beli adalah pertukaran harta dengan saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau berupa alat tukar yang sah. (Lubis, 2000)
Hukum akad jual beli baik dari al Qur’an, as Sunnah dan Ijma ulama. Sebagaimana dalam QS.  Al  Baqarah  275  yang artinya, “Allah telah  menghalalkan  Jual beli dan  mengharamkan  riba ” (Departemen Agama, 1989), QS.al Baqarah 282,yang artinya, “ dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ” (Departemen Agama, 1989). Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan Abi S’’aid, “ Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari Nabi Saw Bersabda; Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejaja (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shodiqin, dan Syuhada”. (Mustofa, 2016). Sedangkan para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli itu boleh dilakukan asalkan dalam jual beli tersebut  terpenuhi rukun dan syaratnya, karena pada dasarnya jual beli merupakan salah satu kebutuhan sosial yang dilakukan dengan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.  Banyak sekali kebutuhan dari manusia yang harus dipenuhi,  jual  beli  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memenuhi  kebutuhannya  untuk  memiliki barang orang lain dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariah.
Rukun dari jual beli menurut jumhur ulama meliputi penjual dan pembeli selaku subyek akad jual  beli,  ijab  qabul  dan  obyek  akad  yakni  barang  yang  di  perjual  belikan.  Sedangkan  menurut hanafiyah rukun dari jual beli hanya ijab dan qabul saja yang menunjukkan adanya maksud saling tukar menukar (Zuhaili, 2011). Sedangkan syarat dari jual beli bagi subyek akad antara lain: 1). Hendaknya subyek akad adalah orang yang berakal ( mumayiz; mampu membedakan anatara baik dan benar), sehingga transaksi yang dilakukan orang  gila dan anak-anak yang belum mumayiz tidak sah. 2). Hendaknya pelaku transaksi berbilang, maka jual beli tidak sah jika dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali jika wakilnya adalah ayah, penerima wasiat, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak. 3). Adanya keridhaan dari kedua belah pihak.
Syarat yang ditentukan saat akad atau sighat antara lain: 1). Menurut Hanafiyah seorang anak  yang  berakal  dan mumayiz dapat  menjadi  ahli  akad,  sedangkan  menurut  Malikiyah  dan Hanabilah, bahwa akad anak mumayiz bergantung pada izin walinya, sedangkan menurut Syafiiyah, anak mumayiz yang  beum  baligh    tidak  diperbolehkan  melakukan  akad  sebab  ia  belum  dapat menjaga agama dan hartanya. 2). Qabul harus sesuai dengan ijabnya. 3). Ijab dan qabul harus selaras, yakni berhubungan antara ijab dan qabul. (Zuhaili, 2011).
Syarat yang ditentukan untuk obyek akad atau barang antara lain; 1). Barang yang dijual ada,  2).  Barang  yang  dijual  memiliki  nilai,  3).  Barang  yang  dijual  milik  sendiri  atau  sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk dijualkan, 4). Barang bisa diserahterimakan (Syafei, 2001). Syarat yang ditentukan pada tempat obyek akad yakni pernyataan ijab dan qabul harus di lontarkan  dalam  satu  tempat.  Tempat  transaksi  jual  beli  ialah  bertemunya  decara  nyata antara kedua pelaku transaksi (Zuhaili, 2011).

## 2. Jual Beli Kredit
Kata  Kredit  berasal  dari  kata  Itali, cedere yang  berarti  kepercayaan.  (Mulyono,  1990). Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah antara si pemberi dan si penerima kredit. Kredit adalah  pemberian prestasi  (misalnya  uang dan barang) dengan  balas prestasi  yang akan terjadi pada waktu mendatang (O.P Simorangkir, 2004).
Definisi kredit dalam normatif hukum, pada Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutyang setelah jangka waktu tertentu (Aksi, 2018).
Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam  meminjam.  Misalnya,  seorang  membeli  ke  sebuah  dealer dengan  uang muka  10 %  dan
sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang melakukan peminjaman uang ke bank atau lembaga keuangan, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.
Jual Beli Kredit / Angsuran / Cicilan / Tidak Tunai adalah: transaksi jual-beli, dimana barang diterima  pada  waktu  transaksi  dengan  pembayaran  tidak  tunai  dengan  harga  yang  lebih  mahal daripada harga tunai serta Pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu (muqorobin, 2016).
Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan mewah secara kredit.
Menurut fiqh jual-beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai’ul al-ajal (jual beli tidak kontan). Pembayarannya mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka ( voorscho t). Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek  transaksi  sama  dengan  harga cash maupun  lebih  tinggi.  Namun  demikian  mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli  itu  memang  dengan  sistem  kredit.  Dalam  transaksi  semacam  ini  biasanya  si  penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit. (Mustofa, 2016).
Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan  jumlah  nominal  tertentu  belum  ada  pada  zaman  Rasul.  Jual  beli  kredit  dalam  istilah  fiqih muamalah kontemporer disebut al-bai bittaqsith . Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar ( al-bai‟ ila ajalin ), belum sampai pada cara mengangsur.
Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual  beli inah .  Model  ini  dilakukan untuk menghindari  riba.  Pada masa  ini, umumnya  dilembaga keuangan  syariah  menggunakan  model  jual  beli inah sebagaimana  yang  dipaparkan  Afif  bahwa Produk- produk lembaga keuangan syari’ah yang di dalamnya mengandung unsur akad bai’ al-‘inah antara lain; Pembiayaan Modal Kerja, Kartu Kredit Syari’ah, Pembiayaan atau Renovasi Rumah dan pembiayaan  berbasis  emas.  (Richa;  Afif,  2018).  Tetapi  disisi  lain,  perbankan  syariah  telah melakukan pembaharuan dengan model jual beli angsuran sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, seperti dalam pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah, Ijarah Muntahiah Bittamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, dan Istisna’ (Muqorobin, 2018)
Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum jual beli dengan cara kredit.  Penyebab  dari  perbedaan  pendapat  ulama’  tersebut  adalah  terletak  pada  adanya penambahan  harga  sebagai  konsekuwensi  dari  ditundanya  pembayaran  apakah  ia  masuk  tidak kepada larangan hadits yang berbunyi :
“ Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli ” (HR. Tirmidzi, Nasa’I dan lainnya).
Jumhur Ulama ahli Fiqh, seperti Abu Hanifah, Muhammad bin Idris (As-Syafi’i), Said bin Ali, Dawud,  Abu  Tsaur  dan  Muayyid  Bilahi  berpendapat  bahwa  jual  beli  yang  pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual. Menurut Jumhur menetapkan bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas. Karena pada asalnya dalam urusan muamalat boleh selagi belum ada nash yang mengharamkannya. Sebaliknya kalau sampai pada batas kedzaliman maka  hukumnya berubah menjadi haram.
Jual beli angsuran pada praktiknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat terkait harga, syarat cara angsurannya, dan syarat tujuan akad. Pertama, syarat terkait harga ( tsaman) antara  lain;  a)  jual  beli  angsuran  bukan  pertukaran  benda  ribawi  ( ba’i  al  muqayyadah ,  seperti barter),  harus  jelas  jumlah  hutang  dan  harus  jelas  pula  yang  dibayarkan  pada  tiap-tiap angsurannya. b). Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodenya harus merupakan hutang dalam bentuk uang bukan barang. c). Barang yang diperjual belikan harus bisa diserah terimakan pada saat akad (tidak bisa ditangguhkan), karena jika dilakukan secara tangguh ada risiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang. Kedua, syarat terkait cara pengangsuran ( taqsit) antara lain; a). Jangka waktu  hutang  harus  jelas  baik  jangka  waktu  totalitasnya  (misal  12  bulan)  dan  waktu pembayarannya. b). Jual beli angsuran harus termasuk munjiz. Jual beli angsuran harus terhindar dari  hal  atau  syarat  yang  sifat  muallaq  dan  dicirikan  dengan  setiap  pertambahan  nilai  atau pertambahan  alamiah  atas  barang  diperjual  belikan  termasuk  milik  dari  pembeli  dan  pembeli berhak menggunakan dan memanfaatkan selama tidak menyalahi perjanjian. Ketiga, syarat-syarat terkait karakter akad jual beli angsuran ( muqtada al aqd) anatara lain; a). Pemindahan kepemilikan barang yang diperjual belikan yakni berpindah milik , yakni menjadi kepemilikan pembeli sejak akad dilakukan. b). Barang yang diperjual belikan harus diserahterimakan dari penjual kepada pembeli pada saat akad dilakukan. c).dokumentasi perjanjian jual beli sekurang-kurangnya harus memuat
pernyataan tertulis, menyatakan jual beli tersebut pembayarannya dilakukan secara bengangsur serta dikenakan jaminan atas hutang tersebut (Mubarok, 2017).
Pembiayaan kredit mengandung beberapa unsur yang biasanya di terapkan di perbankan, antara lain: 1). Kepercayaan, sebuah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang akan diterima dalam jangka waktu tertentu. 2). Kesepakatan, transaksi yang menimbulkan suatu prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat.  3). Waktu, masa yang akan memisahkan antara kontrak prestasi atau akad dengan kontrak prestasi yang akan datang diterimanya pada masa yang akan datang. 4). Degree of Risk, tingkatan risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya kontrak yang berjangka antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan di terima kemudian hari. 5). Prestasi. Obyek dari kredit yang tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang ataupun jasa. Tetapi dalam kehidupan ekonomi modern saat ini didasarkan atas uang saja, maka transaksi-transaksi  kredit  yang  menyangkut  uang  saja  yang  kita  temui.  6). Balas  jasa, dengan dilaksanakan pembiayaan atau jual beli kredit maka para pelaku transaksi memiliki kebajikan untuk amanah atau tepat janji pada transaksi yang mereka lakukan.(Aksi, 2018)
Adapun tujuan dari penyaluran kredit antara lain; 1). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan ekonomi. 2). Memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3).  memperlancar  arus  barang  dan  arus  uang.  4).  Meningkatkan  hubungan  internasional,  5). Meningkatkan produktifitas dana yang ada, 6). Meningkatkan daya guna barang, 7) meningkatkan kegairahan bekerja masyarakat, 8). Meningkatkan income per kapita, dan 9). Mengubah cara pikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis (Hindarto, 2014).
Angsuran atau pembayaran uang tunai periodik menurut Drebin adalah pembayaran yang dilakukan seara bertahap dalam jumlah dn waktu yang telah ditentukan. Pada penjualan angsuran memiliki ketentuan, 1). Pembayaran uang muka, 2). Pembayaran angsuran. Sedangkan menurut Zebua  penjualan  angsuran  adalah  penjualan  yang  penyerahannya  atas  obyek  kepada  pembeli dengan  menerima  uang  muka,  sedangkan  sisanya  dalam  bentuk  pembayaran  angsuran  selama periode  yang  ditentukan.    Pada  penjualan  angsuran  yang  merupakan  transaksi  yang pembayarannya  dilakukan  secara  bertahap  dimana  pembayaran  yang  terjadi  dalam  transaksi penjualan  angsuran  adalah  uang  muka  dan  pembayaran  angsuran  secara  periodik  (biasanya termasuk suku bunga) (Yasa, 2017).

## 3. Lembaga Keuangan Syariah non Bank
Berdirinya  lembaga  keuangan  syari’ah  (LKS)  merupakan  implementasi  dari  pemahaman umat  Islam  terhadap  prinsip-prinsip  muamalah  dalam  hukum  ekonomi  Islam  yang  selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syari’ah bank dan non bank.Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari’ah Indonesia sejenis bank syari’ah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembangunan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syari‟ah non bank syaria’ah sejenis BMT, Asuransi Takaful, Unit Simapan Pinjam Syari’ah (USPS) dan koperasi.
Tujuan bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan  Syariah  adalah  pembangunan  nasional  Indonseia  untuk  mencapai  terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan  kemanfaatan  yang sesuai dengan  prinsip syariah.  (Bangsawan,  2017) Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan syari’ah bank yaitu Bank Muamalah Indonesia  (BMI)  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syari’ah  (BPRS),  sedangkan  lembaga  keuangan syari’ah non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Unit  Simpan  Pinjam  Syari‟ah  dan  Koperasi  Pondok  Pesentren  (Kopotren)  di  berbagai  wilayah Indonesia (Ridwan, 2004).
Lembaga keuangan Islam Non-Bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana  kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan  non  bank  adalah  untuk  membantu  menggerakkan  sistem  perekonomian  masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh fungsi lembaga  perbankan.  Lembaga  Keuangan  Islam  Non-Bank  juga  merupakan  salah  satu  jenis perusahaan  keuangan  yang  menghimpun  dana dari masyarakat  atau  menyalurkan dana  kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur’an dan Al-Hadits).
Perbankan  ataupun  lembaga  keuangan  non-bank  dalam  memberikan  kredit  sebaiknya memiliki beberapa unsur, antara lain; kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa, degree of risk. Adapun tujuan kredit adalah; 1). Mencari keuntungan. 2). Membantu  usaha nasabah (perusahaan).  3).  Membantu  pemerintah.  4).  Melaksanakan  kegiatan  operasional  bank.  5). Memenuhi  permintaan  kredit.  6).  Memperlancar  lalu  lintas  pembayaran.7).  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 8).Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (Aksi, 2018).
Ada beberapa alasan lembaga keuangan syariah non bank memiliki peran penting dalam pemberdayaan  usaha  kecil; pertama, keberadaan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  dekat dengan  usaha  kecil.  Keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  non  bank    ini  berada  dilingkungan masyarakat daerah terpencil atau pedesaan. Hal ini memudahkan lembaga keuangan syariah non bank  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat    pedesaan  seperti  memberikan  pinjaman  atau pembiayaan sebagai modal kerja dan memenuhi kebutuhan konsumtif. Kedua, lembaga keuangan syariah non bank memiliki karyawan yang tinggal didaerah tersebut, sehingga mudah memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat serta memudahkan dalam menentukan kelayakan peminjaman  pada  masyarakat  sekitar  dan  meminimalisir  adanya  wanprestasi  pada  client  atau nasabah. Ketiga, keterbatasan  modal  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  sesuai  dengan kebutuhan permodalan di usaha kecil, sehingga kebutuhan untuk pengembangan usaha kecil bisa dipenuhi (Huda, 2019).
4. Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank di Ponorogo
Lembaga keuangan syariah bank ataupun non bank sudah seharusnya pada setiap kegiatan operasionalnya berlandaskan syariah. Lembaga keuangan syariah non bank yang lingkup kerjanya hampir  sama  dengan  perbankan  pasti  diawasi  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  atau  DSN  MUI  dan Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  DSN  dan  DPS  memiliki  kewajiban  memantau  atau  mengawasi segala macam produk dan operasional di lembaga keuangan non bank agar selalu sesuai dengan ketentuan  dan  ketetapan  Fatwa  DSN  MUI  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariah.  Lembaga keuangan syariah non bank menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah bidang kegiatan yang berkaitan  dengan  aktifitas  di    asuransi,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariah.(Ahmadi, 2017)
Berbagai  macam  bentuk  lembaga  keuangan  non  bank  memiliki  peran  penting  dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Banyak upaya untuk meningkatkan lembaga keuangan syariah non bank. Adapun sistem operasional lembaga keuangan syariah non bank sama dengan  sistem  operasional  lembaga  keuangan  bank,  yakni  BMT    sebagaimana  dengan  konsep Koperasi.  Pada  sistem  operasional  di  BMT  melaksanakan  kegiatan  penghimpunan  dana, pembiayaan, dan jasa keuangan. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi  kebutuhan  dari  nasabah  BMT  untuk  kegiatan  produktif  dan  konsumtif.  Pembiayaan produktif  adalah  pembiayaan  yang  diperuntukkan  sebagai  modal  usaha,  investasi,  maupun perdagangan. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperuntukkan sebagai memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis saat dipakai.
Pada pelaksanaan produk pembiayaan di BMT La Tansa antara lain, jual beli dengan akad murababah dan musawwamah , dan investasi dengan akad wadiah. Adapun di BMT IKPM antara lain pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarkah dan mudharabah, dan pembiayaan  konsumtif  dengan  akad murabahah. Sedangkan pembiayaan di BMD Syariah di Ponorogo pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah muttaiyah bit tamlik (IMBT) , dan gadai emas. Pada pembiayaan yang menerapkan system kredit di lembaga keuangan syariah non bank  (BMT La  Tansa, BMT  IKPM  ,dan  BMD  Syariah) di  Ponorogo,  hampir semuanya mempraktikkannya pada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif.
Pada  pembiayaan  konsumtif  yang  dilakukan  secara  angsuran  pada  lembaga  keuangan syariah  non  bank  yakni  BMT  La  Tansa  Ponorogo  dengan  jenis  jual  beli  menggunakan  akad murabahah dan musawwamah. Implementasinya  menurut  Beny  Herianto  selaku  Manager menjelaskan  pengajuan  bermula,  nasabah  datang  ke  kantor  dengan  membawa  persyaratan pengajuan 1. Fc KTP (suami dan istri) 2. Fc KK. 3. Fc BPKB &STNK (sebagai agunan), kemudian mengisi formulir pembukaan rekening dan pengajuan,  dan beberapa form lain, proses survei  ke kediaman pengajuan dilakukan oleh staf atau karyawan BMT, selanjutnya pengajuan ke direktur dari  hasil  survey,  bila  disetujui  oleh  direktur,  pihak  pengaju  (anggota)  dihubungi  untuk  segera mengumpulkan barang jaminan (BPKB), proses pembelanjaan barang, proses pembuatan akad, lalu proses serah terima barang, masa angsuran (angsuran pertama dimulai  pada bulan berikutnya). Biasanya Proses angsuran dimulai 1 bulan setelah proses penerimaan dan tanda tangan kontrak atau akad murabahah , penentuan margin atau keuntungan di BMT La Tansa sesuai pada kebijakan direktur. Waktu angsuran sangat bervariasi, untuk pembelian motor dan mobil, jangka maksimal 30  bulan,  sedangkan  untuk  alat  elektronik,  kebutuhan  sehari-hari  maksimal  1  tahun.    Adapun jaminan  atau  agunan  yang  diberikan  pada  BMT  La  Tansa  yakni  BPKB  yang  bernilai  lebih  tinggi daripada harga barang yang diajukan.
Pada pembiayaan  yang di  lakukan pada  jual beli  yang dilakukan di  BMT  IKPM  Ponorogo dengan akad Murabahah dengan sistem margin ditentukan di awal akad. Adanya tawar menawar margin juga dilakukan di awal akad, sedangkan penentuan margin pada transaksi yang selanjutnya masih megikuti pada awal akad. Sedangan Jika ada pelunasan diawal maka ada potongan margin yang diberikan oleh BMT kepada nasabah sesuai dengan nominal yang diajukan saat pembiayaan. Pada bentuk cicilan atau angsuran yang diterapkan di BMT IKPM menurut Ahmad Hisanudin selaku
Finance BMT IKPM pembiayaan jual  beli pasti ada tenggang waktu, jika tidak ada tenggang waktu itu jual beli cash, bukan termasuk dalam pembiayaan jual beli akad murabahah . Adapun jaminan atau agunan yang diberikan pada BMT IKPM yakni BPKB.
Sedangkan pada pembiayaan di BMD Syariah Ponorogo  dari paparan Rudi Purnomo selaku Supervisor BMD Syariah Ponorogo. Mekanisme jual beli dengan akad murabahah , misalkan contoh jika mitra ingin memiliki TV, mitra mengajukan permohonan pembelian TV dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian LKS mencarikan TV yang diinginkan mitra, Lembaga membeli TV secara tunai di  toko  kemudian  menjualkan  kembali  ke  mitra  dengan  mengambil  margin  atau  keuntungan. Kemudian lembaga dan mitra menyepakati perjanjian jual beli dengan sistem angsuran. Adapun persyartan pengajuan pembiayaan antara lain, FC ktp suami istri, FC kartu Keluarga, FC buku nikah, FC surat jaminan (BPKB). Dalam penentuan margin disampaikan oleh lembaga, kemudian jika mitra nasabah sepakat dengan harga yang ditentukan baru diproses tahapan selanjutnya. Adapun masa angsuran yang dilaksanakan maksimal sampai 36 bulan. Jika akan dilakukan pelunasan diawal maka yang dibayarkan hanya sisa pokok pembiayaannya saja. Adapun Angsuran bulanan, bentuk cicilan dibayarkan setiap sebulan sekali. Pada nilai taksir agunan mitra baru maksimal 50 persen dari nilai jaminan, untuk mitra lama maksimal 80 persen dari nilai jaminan.
Praktik  Jual-beli  kredit  ini  merupakan  bentuk  jual-beli  yang  popular  bagi  kalangan masyarakat menengah kebawah. Mekanisme ini memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan  dengan  keterbatasan  pendapatan  yang  mereka  miliki,  sehingga  dengan  transaksi demikian  pembeli  dapat  memiliki  barang-barang  konsumsi  tanpa  harus  membayar  tunai. (Novitasari:  2016)  Islam  mensyariatkan  transaksi  jual-beli  dengan  baik  tanpa  adanya  unsur kesamaran,  penipuan,  riba  dan  dilakukan  dengan  dasar  suka  sama  suka, sebagaimana  yang dijelaskan dalam QS: an Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut: (Departemen Agama: 1989)
ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت  َنوُكَت  ْنَأ لاِإ  ِلِطاَبْلاِب  ْمُكَنْيَب  ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت لا اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ( اًمي ِح َر ْمُكِب َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقَت لا َو ْمُكْنِم ٢٩ )
“ hai  orang-orag  yang beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”
Transaksi  jual beli  angsuran dari  ketiga  lembaga  keuangan syariah  non bank  semuanya menggunakan  akad murabahah, pada  akad murabahah diperbolehkan  menurut  syara’, sebagaimana fatwa DSN MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli Murabahah, yakni akad jual beli suatu barang dengan menentukan harga beli dan keuntungan. Secara detail jual beli murabahah dilakukan  melalui  tiga  tahap,  1.  Nasabah  memesan  barang  ke  lembaga  keuangan syariah. Menurut fiqih pesanan dapat dikategorikan dengan janji ( wa’d) yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk terpenuhinya janji tersebut. 2. Lembaga keuangan syariah membeli pesanan ke supplier dan membelikan pesanan  nasabah  secara tunai atas barang yang diperjual belikan. 3. Adanya  transaksi  jual beli  lembaga  keuangan syariah  dengan  nasabah  secara  tunai  atau  kredit. Konsep tersebut sama halnya yang terjadi di lembaga keuangan Islam non Bank (BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD Syariah) kota Ponorogo.
Pada lembaga keuangan syariah dalam menerapkan sistem  pembiayaan kredit  memiliki unsur 1). Kepercayaan, 2). Kesepakatan, 3). Waktu, . 4). Degree of Risk, .5). prestasi. 6). Balas jasa. Dalam Islam jual beli pada dasarnya boleh asalkan tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. sebagaimana  QS.  Al  Baqarah  275  yang  artinya, “Allah  telah  menghalalkan  Jual  beli  dan mengharamkan riba ” (Departemen Agama, 1989).
a. Unsur kepercayaan dalam Islam merupakan aspek penting dalam melakukan transaksi, dengan adanya  kepercayaan  maka  keyakinan  atas  suatu  hal  akan  muncul  pada  diri  seseorang. Keyakinan akan suatu hal tersebut memunculkan sikap amanah yang bertujuan untuk menjaga nilai tersebut tetap baik. Pada hakikatnya transaksi jual beli secara kredit dilakukan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pembeli sebagai pihak yang menyepakati harga dan aturan terkait.  Hal  ini  juga  berimbas  pada  pelunasan  pembayaran  secara  tepat  waktu  atau  bisa diartikan  bahwa  jual  beli  kredit  merupakan  hutang  pembeli  atas  barang  kepada  penjual. Pembeli harus bisa menjaga amanah agar terhindar dari hal –hal yang tidak diridhai oleh Allah. Praktik yang terjadi di BMT La Tansa dalam menentukan kepercayaan dengan nasabah untuk jual beli kredit diberikan setelah mendapatkan penerimaan dari direktur BMT La Tansa yang sebelumnya sudah dilakukan survei oleh staff BMT La Tansa. Sedangkan praktik di BMT IKPM unsur kepercayaan dapat diberikan kepada nasabah  dan calon nasabah BMT IKPM. Terkadang dengan adanya kepercayaan nasabah BMT IKPM tampak pada adanya transaksi baru sesuai sistem transaksi sebelumnya tanpa adanya negosiasi atau yang lainnya, hal ini menunjukkan salah satu kepercayaan yang besar dari nasabah kepada BMT IKPM. Sedangkan di BMD syariah sistem kepercayaan diberikan ketika nasabah mengajukan pembiayaan jual beli kredit, pihak
bank akan menilai dengan beberapa kriteria yang ditentukan.
b. Unsur  kesepakatan  dalam  Islam  menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban  dari  pihak  yang berakad. Hak dan kewajiban ini saling mengikat (asas pacta sunt servanda) sehingga apabila tidak  terpenuhi  maka  akan  terjadinya  wanprestasi  yang  merugikan  salah  satu  pihak  yang berakad. Hak dan kewajiban atas kesepakatan dari nasabah adalah menerima barang yang dijual  oleh  lembaga  keuangan  syariah  dan  berkewajiban  untuk  membayar  barang  tersebut dengan tunai atau cicilan. Sedangkan hak dan kewajiban dari lembaga keuangan syariah adalah menerima  hasil  penjualan  dan  keuntungan  dari  harga  jual  dan  kewajibannya  adalah menyediakan barang yang diinginkan oleh nasabah dan menyerahkan ke nasabah.  Begitu pula praktiknya di BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD Syariah Ponorogo,  nasabah dan lembaga keuangan non bank memberikan hak dan kewajibannya. Lembaga memberikan kewajibannya untuk  memberikan  bantuan  pembelian  suatu  barang,  serta  kewajiban  nasabah  membayar harga barang yang dibeli dengan cara dicicil dan memberikan jaminan atas pembayaran yang di  tangguhkan.  Pada  dasarnya  jaminan  yang  diberikan  merupakan  keseriuasan  untuk pelunasan pembayaran oleh nasabah dan biasanya nilainya lebih besar dari jumlah kekurangan pembayaran. Kekurangan pembayaran ini dapat disamakan dengan hutang nasabah kepada lembaga keuangan Islam non Bank. Dalam Islam adanya jaminan pada jual beli
c. Unsur  waktu  merupakan  salah  satu  ciri  dari  jual  beli  kredit.  Menurut  fiqh  jual-beli  dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai’ul al-ajal (jual beli tidak kontan). Pembayarannya mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka ( voorscho t). Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan  jual  beli  dengan  sistem  ini, baik  harga  barang  yang menjadi  objek  transaksi sama  dengan  harga cash maupun  lebih  tinggi.  Namun  demikian  mereka  mensyaratkan kejelasan  akad,  yaitu  adanya  kesepahaman  antara penjual dan pembeli  bahwa  jual beli  itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit. Sedangkan ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkan adanya jual beli  secara  kredit  dengan  alasan  bahwa  penambahan  harga  itu  berkaitan  dengan  masalah waktu dan hal tersebut tidak ada bedanya dengan riba nasiah. Dari paparan implementasi jual beli angsuran atau kredit di tiga lembaga keuangan syariah non bank semuanya melakukan pembayaran  secara  tangguh  atau  tidak  tunai.    Sebagaimana  dalam  QS  al  Maidah:  2,  “ dan tolong  menolonglah  kamu  dalam  mengerjakan  kebajikan  dan  taqwa,  dan  jangan  tolong menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran  dan  bertaqwalaj  kamu  kepada  Allah, sesungguhnya  Allah  amat  berat  siksa-Nya”, pada  ayat  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai diperbolehkannya jual beli secara kredit karena merupakan jawaban bagi kita sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, hal ini terkait peembayaran secara kredit pada pembeliannya atas barang, karena tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara  cukup.  Hal  serupa  dijelaskan  pula  dalam  QS.al  Baqarah:  245,  “ siapakah  yang  mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan  Allah  menyempitkan  dan  melapangkan  rizeki  dan  kepadaNya  lah  kamu dikembalikan”. (Fatriansyah, 2020).
d. Degree  of  Risk, setiap  kegiatan  pasti  memunculkan  sebab  akibat  atau  dampak  yang  dapat mempengaruhi pelaku yang bertransaksi. Begitu juga dengan pelaksanaan jual beli kredit di lembaga keuangan Islam non Bank di Ponorogo, baik pada BMT La Tansa, BMT IKPM dan BMD Syariah. Dampak pada pelaksanaan ini tekait keterlambatan pembayaran cicilan, kredit macet, dan risiko pembayaran yang lainnya. Pelaksanaan di BMT La Tansa, BMT IKPM dan BMD Syariah untuk meminimalisir  pembayaran  macet  memberlakukan sistem  jaminan  atau agunan pada jual beli kredit, adapun nilai agunan lebih besar daripada harga jual beli kredit yang diterima nasabah. Adanya agunan hutang dalam Islam diperbolehkan sebagai keseriusan nasabah untuk melunasi  hutangnya  kepada  lembaga  keuangan  syariah  non  Bank,  hal  ini  juga  merupakan prinsip  kehati-hatian  lembaga  keuangan  syariah,  agar  tidak  terjadinya  kredit  macet.  Akan tetapi jika terjadi kemungkinan kredit macet maka BMD Syariah melakukan strategi tenggang waktu, restrukturisasi akad pembiayaan dan menjual jaminan yang di jaminkan, sedangkan BMT La Tansa dan BMT IKPM biasanya hanya pada restrukturisasi akad saja hal ini dilakukan oleh kedua BMT tersebut untuk mencari jalan yang lebih bijak lagi dalam menghadapi nasabah kredit macet agar tidak adanya unsur paksaan untuk menjual jaminan, karena pada dasarnya hukum  dari  jual  beli  adanya  unsur  suka  sama  suka  antara  penjual  dan  pembeli,  selain  itu memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan jatuh tempo adalah perbuatan yang lebih baik.
e. Prestasi. Praktik  pelaksanaan  jual  beli  kredit  atau cicilan  di  lembaga  keuangan  syariah  non Bank,  yakni  BMT  La  Tansa,  BMT  IKPM,  dan  BMD  syariah  semuanya  menggunakan  akad murabahah, adapun  ketentuan  prestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  keuangan  sayriah
berdasarkan aturan Fatwa MUI  tentang murabahah sebagai berikut: (Haryoso, 2017)
1) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan dalam Islam.
2) BMT  membiayai  sebagian  atau  seluruhnya  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati.
3) BMT harus membelikan barang yyang diperlukan nasabah atas nama BMT sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
4) BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
5) BMT menjual barang tersebut kepada nasabah pemesan dengan harga jual  senilai harga beli dan margin. Pembeli harus berbicara secara jujur harga beli barang yang dipesan serta biaya yang diperlukan.
6) Jika BMT mewakilkan kepada nasabah pemesan untuk membeli sendiri barangnya, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik BMT.
7) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya riil BMT harus di bayar dari uang muka nasabah.
8) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
f. Balas jasa. dilaksanakan atas pembiayaan atau jual beli kredit para pelaku transaksi memiliki kebajikan  untuk  amanah  atau  tepat  janji  pada  transaksi  yang  mereka  lakukan.  Pelaksanaa pelunasan pembayaran secara tepat waktu, tidak mengulur waktu pembayaran hutang jual beli dari pembeli atas barang kepada penjual. Pembeli harus bisa menjaga amanah agar terhindar dari  hal  –hal  yang  tidak  diridhai  oleh  Allah.  Pada  dasarnya  bahwa  hutang  itu  merupakan alternatif  terakhir  ketika  semua  usaha  untuk  mendapatkan  barang  secara  halal  dan  sesuai dengan kebutuhan. Adanya unsur keterpaksaan dalam melakukan hutang dan bukan atas dasar kebiasaan. Hal ini merupakan cerminan semangat membangun kemandirian dan usaha optimal potensi  yang  ada  semaksimal  mungkin,  jika  terpaksa  melakukan  hutang  jangan  berhutang diluar  kemampuan  atau ghalabatid dayn atau    sampai  terlilit  hutang  (Nugroho, 2019).  Jika berhutang telah dilakukan maka harus ada niat untuk membayar atau mengembalikan hutang, serta  harus  memiliki  komitmen  untuk  mengembalikan  hutang tersebut.  Jika memperlambat membayar  hutang  bagi  yang  mampu  merupakan  sebuah  kedzaliman,  sehingga diperbolehkannya untuk menegaskannya, misalnya menyita atau menjual asetnya. Dari Abu Hurairah, dari  Nabi  bersabda:  “ Barang  siapa  yang  mengambil  harta  seseorang  (berhutang) yang  bermaksud  untuk  membayarnya  maka  Allah  akan  melaksanakan  pembayaran  itu.dan barang  siapa  yang  mengambilnya  (berhutang)  dengan  maksud  untuk  merusak(tidak  mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu (HR: Bukhori) (Ramdhansyah, 2016).
Dari  hadist  tersebut  dijelaskan  bahwa  kebajikan  orang  yang  berhutang  yakni  haruslah mengembalikannya, jika terjadii keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan , hendaklah orang yang berhutang memberitahu kepada lembaga atau orang yang meminjamkan. Dari konsep adanya jual beli kredit adalah salah satu kegiatan muamalah yang menjunjung tinggi ta’awun dan kepercayaan, karena memberikan bantuan kepada saudara yang membutuhkan merupakan suatu tindakan kebajikan yang merupakan identitas daripada Islam.

## E. KESIMPULAN
Pada  lembaga  keuangan  syariah  dalam  menerapkan  sistem  pembiayaan  kredit  memiliki unsur 1) Kepercayaan, 2) Kesepakatan, 3) Waktu, 4) Degree of Risk, 5) Prestasi, 6). Balas jasa. Dalam Islam jual beli pada dasarnya boleh asalkan tidak  mengandung riba, gharar, dan maisir. sebagaimana  QS.  Al  Baqarah  275  yang  artinya, “Allah  telah  menghalalkan  Jual  beli  dan mengharamkan riba ”.
Unsur  kepercayaan  atau.  Keyakinan  dapat  memunculkan  sikap  amanah  yang  bertujuan untuk menjaga nilai baik. Pada hakikatnya transaksi jual beli secara kredit dilakukan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pembeli sebagai pihak yang menyepakati harga dan aturan terkait. Hal ini juga berimbas pada pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau bisa diartikan bahwa jual beli kredit merupakan hutang pembeli atas barang kepada penjual.
Unsur kesepakatan dalam Islam menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari pihak yang berakad. Hak dan kewajiban ini saling mengikat (asas pacta sunt servanda) sehingga apabila tidak terpenuhi maka akan terjadinya wanprestasi yang merugikan salah Unsur waktu merupakan salah satu ciri dari jual beli kredit. Menurut fiqh jual-beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai’ul  al-ajal (jual  beli  tidak  kontan).  Pembayarannya  mungkin  diangsur  mungkin  sekaligus, mungkin pula ada uang muka ( voorscho t). Degree of Risk, untuk meminimalisir pembayaran macet memberlakukan sistem jaminan atau agunan pada jual beli kredit, adapun nilai agunan lebih besar daripada harga jual beli kredit yang diterima nasabah. melakukan strategi tenggang waktu, restrukturisasi akad pembiayaan dan
menjual jaminan yang di jaminkan.
Unsur prestasi. Praktik  pelaksanaan  jual  beli  kredit  atau  cicilan  di  lembaga  keuangan syariah non-bank, yakni BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD syariah semuanya menggunakan akad murabahah, adapun ketentuan prestasi yang dilakukan oleh pihak keuangan sayriah berdasarkan aturan Fatwa MUI tentang murabahah. Unsur Balas jasa. dilaksanakan atas pembiayaan atau jual beli kredit para pelaku transaksi memiliki kebajikan untuk amanah atau tepat janji pada transaksi yang mereka lakukan. Pelaksanaa pelunasan pembayaran secara tepat waktu, tidak mengulur waktu pembayaran hutang jual beli dari pembeli atas barang kepada penjual.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  M.  (2017).  Pengembangan  Dana  Zakat,  Infaq,  shadaqah,  dan  Wakaf  Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan non-Bank Syariah. Jurnal Masharif al- Syariah Vol. 2 No.2, hal. 2580-5800.
Aksi,  H.  (2018).  Kredit  Murabahah  Dalam  Kitab  Hadis  Kutub  Al  Tis’ah  (Analisis  Jual-Beli Angsuran/Tangguh Dalam Hukum Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran , Vol.18 No. 2. 2549- 011X.
Bangsawan, M.I.  (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia), Jurnal Law and Justice , Vol.2 No. 1. Hal. 2549-8282.
Erwandi, Ti. (2013), Harta Haram Muamalat Kontemporer , Cet. 21 Bogor: Berkat Mulia Insani.
Fatriansyah,  A.I.A.  (2020).  Kajian  Penelitian  Tentang  Hukum  Jual  Belu  Kredit , Jurnal  Suhuf . Vol.32 No.1, hal.2548-6942.
Firmansyah, E. A., & Deru, R. I. (2017). Kredit Kepemilikan rumah Syariah Tanpa Bank: Studi di Jawa Barat. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan , Vol. 10 No. 3, hal.2548-2149.
Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usahadi Kabupaten Semarang . Jurnal Law and Justice , Vol.2, No.1, hal. 2549-8282.
Hidayat, E. (2015). Fiqh Jual Beli, Jakarta: Rosda.
Hindarto,  Andreas  Eko,  dkk.  (2014).  Evaluasi  Sistem  Pemberi  Kredit  Modal  Usaha  Dan Penerimaan  Angsuran  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Efektivitas  Pengendalian  Intern (Studi Pada Kantor Pusat PD, BPR, Bank Jombang) .  Jurnal Administrasi Bisnis , Vol 8 No.1, hal. 2548-4923.
Huda, B.R., & Nazarudin, A. (2019). Pengaruh Biaya, Angsuran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan  Nasabah  Pembiayaan  BMT  At  Taqwa  Muhammadiyah,  Cabang  Sitebang Padang. (online) OSF Preprints https://doi.org/10.31219/osf.io/m73j5
Lestari,  A.A.A.  (2017).  Perjanjian  Baku  dalam  Jual  Beli  Kredit  Sepeda  Motor  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal Magister Hukum Udayana , Vol. 5 No. 2. Hal. 2502-3101
Lubis,  A.F.  (2012).  Analisis  Perilaku  Masyarakat  Muslim  Terhadap  Transaksi  Jual  Beli, Jurnal Ekonomi dan Keuangan , Vol. 1, No.1, hal. 2303-3525.
Marlina, L., & Biki, Z. R. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya . Jurnal Ecodemica , Vol. 2 No. 1, hal. 2549-8932.
Mubarok, (2017). Fiqh Muamalah: Akad Jual Beli, Bandung: Pustaka Setia.
Mulyawisdawati,  Angkita,  R.,  &  Afif,  M.  (2018).  Jual  Beli  Model  ‘Inah  di  Lembaga  Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah , Vol. 03 No. 1, hal. 2502-7825.
Mulyono, T.P. (1990). Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial . BPFE. Yogyakarta.
Muqorobin,  A.  (2016).  Ba’I  Taqsith  Fil  Fiqh  Islami, DHINIKA:  Academic  Journal  of  Islamic Studies , Vol. 01 No. 1, hal. 2503-4227.
Muqorobin,  A.,  &  Fitragara,  M.  (2018).  Model  Jual  Beli  Angsuran  di  Perbankan  Syraiah,
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars , (Series 1). Surabaya, Indonesia: UIN Sunan Ampel Surabaya.
Mustofa, I. (2016). FiqhMuamalah Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Novitasari, N. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Geabah Kredit di Toko Gerabah Supri  desa  Simo  Kecamatan  Slahung  Kabupaten  Ponorogo.  Prodi  Muamalah Skripsi . Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah. IAIN Ponorogo.
Nugroho, M. A. (2019). Esensi Hutang dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami , Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , Vol.5, No.1, hal. 2621-668X.
O.P. Simorangkir, (2004). Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non-Bank , Cet. II Bogor: Ghalia.
Otoritas Jasa Keuangan, (2019). Statistik Perbankan Syariah, Jakarta, Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
Pulungan, B.P. (2020). Pemanfaatan Tanah Dalam Jual Beli Cicilan Menurut Fiqh Muamalah di Kelurahan Sidangkal Kota Padangsidimpuan . Skripsi : IAIN Padangsidimpuan.
Ramdansyah, Abdul Aziz.  (2016).  Esensi  Utang Dalam  Konsep Ekonomi Islam ,  Jurnal Bisnis , Vol.4, No.1, hal. 2477-5533.
Ridwan,  A.H.  (2004). BMT,  Bank  Islam,  instrumen  lembaga  keuangan  syariah ,  Bandung: Pustaka Bani Quraisy
Rochman, A, dkk. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah  (KPR)di  Bank  Tabungan  NegaraSyariah  (BTN  Syariah)  Semarang, HUMANI: Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.7, No.3, hal. 2580-8516.
Sa’dudin, A.M.S. (2012). Bai’ Taqsith wa Tathbiqotuhu Al-mu’asirah Fil Fiqh Al-Islami, Thesis : Program Fiqh dan Usul Fiqh, Fakultas Syariah, Universitas Jordan.
Silaen,  K.  (2019). Kredit  Murabahah  Dalam  Kitab  Hadis  Kutub  al  Tis’ah  (Analisis  Jual  Beli Angsuran/ Tangguh Dalam Hukum Syariah, Skripsi: UIN Sumatera Utara.
Suhendi, H. (2010), Fiqh Muamalah, Cet. V, Jakarta: PT. Raja Garafindo  Persada.
Syafi’e, R. (2001). Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia
Syamsuir, (2015). Lembaga Keuangan Islam Non-Bank, ISLAMIKA: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , Volume 15 Nomor 1. 2502-7565.
Yasa,  A.A.  N.D.,  dkk.  (2015).  Pengaruh Pembebanan  Suku  Bunga  dan  Uang  Muka  terhadap Volume Penjualan Angsuran Motor Suzuki di UD Japan Motor Singaraja Periode 2010- 2014 , Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , Vol. 5 No.1. 2599-1426.
Zuhaili, W. (2011). Al Fiqh al Islam wa Adilatuhu, Jakarta: Gema Insani.