## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.442 https://djournals.com/arbitrase

## Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Melalui E Commerce Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen

## Hasdiana Juwita Bintang
Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan Jl. Gatot Subroto, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia Email: hasdiana_juwita@yahoo.co.id
Email Penulis Korespondensi: hasdiana_juwita@yahoo.co.id
Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen atas ketidaksesuaian barang yang dibeli melalui e-commerce , tinjauan umum mengenai e-commerce di Indonesia, ketentuan pembelian barang melalui e- commerce menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  tehradap  konsumen  atas ketidaksesuaian barang yang dibeli melalui e-commerce . Metode penelitian yag digunakan bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif,  metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  analisis  yang  digunakan  yaitu  analisis  kualitatif.  Uraian singkat dalam penelitian yaitu sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dibuat mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. Karena itu, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam e-commerce merupakan suatu prasyarat mutlak.
Kata Kunci: Ketidaksesuaian Barang; E- Commerce; Perlindungan Konsumen
Abstract- This study aims to describe the legal protection obtained by consumers for non-conformance of goods purchased through e- commerce, an overview of e-commerce in Indonesia, the provisions for purchasing goods through e-commerce according to laws and regulations in Indonesia, and how the legal protection for consumers for the nonconformity of goods purchased through e-commerce. The research method used is descriptive with a normative research type, the data collection method is carried out by means of a literature study, the analysis used is qualitative analysis. The brief description of the research is that the trading system used in e-commerce is designed to sign electronically. This electronic signature is made from the time of purchase, inspection and delivery. Therefore, the availability of correct and accurate information about consumers and companies in e-commerce is an absolute prerequisite.
Keywords : Goods Nonconformity; E-Commerce; Consumer Protection

## 1. PENDAHULUAN
Perilaku  masyarakat  secara  global  telah  berubah  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komuikasi. Pertumbuhan  perekonomian  dapat  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  yang  merupakan  dampak  dari  pemanfaatan teknologi  informasi.  Berangkat  dengan menggunakan mesin  pencari  di  internet  para pengguna sistem  elektronik  yang dapat  disebut  juga  konsumen  dapat  menjelajahi  seluruh  isi  dunia,  mendapatkan  berbagai  informasi,  barang/jasa, kebutuhan sehari-hari dan juga mengetahui perkembangan teknologi di berbagai belahan bumi.
Teknologi  internet  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  perekonomian  dunia.  Internet  membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau perekonomian digital. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Teknologi informasi seperti melalui internet sangat begitu pesat ini menunjukan jati diri dari peradaban manusia saat ini yang  sangat  berkembang,  seluruh  manusia  hampir  dipengaruhi  permasalahan  kemajuan  teknologi  informasi  berbasis elektronik (Tobing, 2015)
Perusahaan-perusahaan  berskala  kecil,  menengah  dan  besar  kini  menggunakan  teknologi  internet  sebagai pendukung kegiatan bisnisnya. Internet digunakan sebagai wadah untuk promosi, bisnis dan fasilitas untuk mendapatkan informasi  mengenai  segala  hal.  Pemasaran  yang  dulunya  dilakukan  secara  konvensional  sekarang  ini  banyak  yang dilakukan dengan bantuan teknologi  internet.(Marheni, 2014) Kehadiran e-commerce memberikan kemudahan kepada konsumen, karena untuk  berbelanja tidak perlu  keluar rumah, disamping itu pilihan barang /  jasapun beragam  dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif(Putra, 2014).
Dari sisi positif, kondisi transaksi yang dilakukan secara online tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas  barang/jasa  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Sebaliknya,  dari  segi  negatif  kondisi  tersebut  menyebabkan  posisi konsumen  menjadi  lebih  lemah  dari  pada  posisi  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  kekecewaan  dan kerugian.(Susanto, 2018)
Khusus  untuk B  to  C pada  umumnya  posisi  konsumen  tidak  sekuat  perusahaan  sehingga  dapat  menimbulkan beberapa persoalan, antara lain tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam perjanjian jual beli e- commerce , perlindungan konsumen untuk  mendapatkan ganti rugi, dan juga mengenai  perjanjian e-commerce sebagai bukti. Kasus-kasus terkait kerugian konsumen pada sektor e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 meningkat drastis apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data yang dimiliki oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pengaduan konsumen di sektor e-commerce tercatat sebanyak 1.176 pengaduan pada tahun 2020. Sedangkan di tahun 2019 sebanyak 18 pengaduan, 2018 sebanyak 5 pengaduan, dan di 2017 sebanyak 10 pengaduan.(Rudiastari, 2017) Perlindungan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (yang  disingkat  UUPK),  ini  sangat  bermanfaat  untuk  konsumen  terkait kerugian konsumen dalam pembelian barang. Perlunya UUPK tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.442 https://djournals.com/arbitrase
pelaku  usaha.(Kristiyanti,  2016)  Sedangkan  transaksi  jual  beli e-commerce secara  spesifik  diatur  di  dalam  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  dan perlindungan tersebut  diberikan kepada masyarakat  agar mereka  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Rahardjo, 2014) Setiono sebagaimana dikutip oleh Yapiter Marpi mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.(Marpi & Kom, 2020)
Berdasarkan pengertian di atas, maka perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

## 2.2 Pengertian Konsumen
Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau consument (Belanda) yang artinya pihak pemakai barang  dan  jasa.  Pengertian  dari consumer atau consument tersebut  tergantung  dalam  posisi  mana  istilah  tersebut digunakan.(Effendi,  2021)  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  konsumen  diartikan  sebagai  pemakai  barang  hasil produksi, penerima pesan iklan, dan pemakai jasa.
Menurut  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen mengatakan bahwa:  “ Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan .” Konsumen merupakan  pengguna  atau  pemakai  akhir  dari  suatu  produk,  baik  sebagai  pembeli  maupun  sebagai  pihak  yang memperolehnya  dengan  cara  lain  seperti  pemberian,  hadiah  dan  undangan.(Zulham,  2013)  Dalam  pengertian  lain, konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.(Hamid & SH, 2017)

## 2.3. Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai  untuk  menggambarkan suatu  perlindungan hukum  yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Undangundang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah suatu upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.(Zulham, 2013)
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: “ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ”. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan  pemerintah.  Tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang  menyebabkan  konsumen  berada  pada  posisi  yang lemah.(Hamid & SH, 2017) Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

## 2.4. E-commerce
Secara singkat e-commerce dapat dipahami sebagai  jenis transaksi  perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik.(Rahman, 2019) Adapun menurut istilah pengertian e-commerce adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik  yang terhubung dengan internet.(Adi Sulistyo  Nugroho, 2016) E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang  menyangkut  konsumen  ( consumers ),  manufaktur  ( manufacturers ), service  providers ,  dan  pedagang  perantara ( intermediaries )  dengan  menggunakan  jaringan-jaringan  komputer  ( computer  networks ),  yaitu e-commerce sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.(Suparni, 2009)
E-commerce merupakan  sebuah  konsep  umum  yang  mencangkup  keseluruhan  bentuk  transaksi  bisnis  atau pertukaran informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terjadi antara perusahaan dan konsumen, atau antara perusahaan dan lembaga-lembaga administrasi publik.(Sanusi, 2011) Pada  dasarnya,  pelaksanaan  transaksi  elektronik  ( e-commerce )  tidak  hanya  memberikan  kemudahan  bagi  konsumen, tetapi juga memudahkan produsen ketika memasarkan barang dan/atau jasa karena berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.(Susanti, 2017)

## 2.5 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu  hal  tertentu dan pada saat  tertentu. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif,

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.442 https://djournals.com/arbitrase
penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pada  penelitian  hukum  jenis  ini,  seringkali  hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.(Amiruddin,  2012).  Metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  atau  disebut  juga  dengan  studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.(Dillah, 2015)

## 2.6 Jenis Data
1) Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum  yang mengikat, terdiri dari  Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan  Data  yang  diperoleh  dari  rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan hukum, buku-buku, dan seterusnya, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.(Soekanto, 2013)
3) Bahan Hukum Tersier
Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya,  pembeli  dan  penjual  membeli  dan  menjual  secara  elektronik,  dan  setiap  orang  memiliki  hak  dan kewajiban. Penjual (pedagang) adalah pihak yang menyediakan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual harus memberikan informasi yang benar dan jujur tentang produk yang diberikan kepada pembeli atau konsumen. Penjual atau pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen. Untuk barang yang dijual, ia juga memiliki hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  perilaku  konsumen  yang  secara  jahat  terlibat  dalam  perdagangan elektronik.(Amiruddin, 2012)
Transaksi e-commerce dilakukan oleh pihak terkait, meskipun kedua pihak tidak bertemu secara langsung tetapi melakukan kontak melalui media internet. Pada dasarnya, baik pembeli maupun penjual e-commerce memiliki hak dan kewajiban.  Penjual  /  pedagang  adalah  pihak  yang  menyediakan  produk  melalui  Internet,  oleh  karena  itu  penjual bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  informasi  yang  benar  dan  jujur  kepada  pembeli  atau  penjual  tentang  produk tersebut. Konsumen.
Transaksi online bergantung pada kartu kredit, karena hampir semua teknologi yang tersedia memerlukan transaksi melalui kartu kredit. Transaksi antara konsumen dan pedagang dilakukan melalui pihak ketiga, yang dapat berupa bank atau  lembaga  keuangan.  Jika  seorang  konsumen  menggunakan  kartu  kredit  untuk  berbelanja  di  merchant  tertentu, misalnya  ke  www.ebay.com,  transaksi  akan  dijembatani  oleh  bank  yang  memproses  rekening  bank  merchant.(Adnan, 2010)
Dalam  ketentuan  Pasal  9  UU  ITE,  dijelaskan  bahwa  perusahaan  yang  menyediakan  produk  melalui  sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang ketentuan kontrak, produsen dan produk yang disediakan.  Kemudian,  Pasal  10  (1)  UU  ITE  mensyaratkan  bahwa  setiap  peserta  bisnis  yang  melakukan  transaksi elektronik  harus  disertifikasi  oleh  lembaga  sertifikasi  keandalan.  Tidak  hanya  itu,  saat  mengatur e-commerce , penyelenggara e-agent harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1. Kehati-hatian;
2. Pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
3. Pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;
4. Efektivitas dan efisiensi biaya; dan
5. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga
Ada dokumen elektronik dalam perjanjian, biasanya dokumen-dokumen ini diproduksi oleh pedagang, yang berisi aturan  dan  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  pelanggan,  tetapi  konten  tidak  akan  membebani  pelanggan.  Aturan  dan ketentuan ini juga digunakan sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:
a. Perlindungan  hukum  pedagang  terutama  menekankan  pembayaran.  Pedagang  mengharuskan  pelanggan  untuk membayar pembayaran terlebih dahulu, dan kemudian mengkonfirmasi pembayaran sebelum pengiriman.
b. Perlindungan  b.  Jika  barang  yang  diterima  tidak  cocok  dengan  barang  yang  dipesan,  pelanggan  akan  diberikan perlindungan hukum dalam bentuk pengembalian atau pertukaran.
c. Data pribadi pengguna media elektronik pribadi harus dilindungi oleh hukum. Saat memberikan informasi, Anda harus mendapatkan izin dari pemilik data pribadi. Ini adalah semacam perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat dalam  transaksi e-commerce dan  termasuk  dalam  Pasal  25  UU  ITE  “Menyusun  Informasi  Elektronik  dan  /  atau

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.442 https://djournals.com/arbitrase
Dokumen  Elektronik  menjadi  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Situs  Internet  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang Dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual "Dalam dokumen elektronik". Menurut hukum”.
Karena kehilangan transaksi elektronik disebabkan oleh pihak ketiga mengambil tindakan langsung pada sistem elektronik  dan  menyebabkan  operasi  agen  elektronik  gagal,  semua  konsekuensi  hukum  adalah  tanggung  jawab penyelenggara agen elektronik. Tanggung jawab pengguna layanan. Namun, jika kekuatan, kesalahan, dan / atau kelalaian pengguna sistem elektronik terbukti, ketentuan ini tidak berlaku.
Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, salah satu kewajiban pelaku komersial adalah untuk memberikan  kompensasi,  kompensasi  dan  /  atau  kompensasi  untuk  kerugian  yang  disebabkan  oleh  penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan.
Oleh  karena  itu,  masyarakat  juga  dapat  menuntut  pihak  yang  menyelenggarakan  sistem  elektronik  dan  /  atau menggunakan teknologi informasi yang berdampak buruk bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Tujuan  litigasi  adalah  untuk  mewakili.  Ini  adalah  metode  untuk  memberikan  kepada  orang  yang  memiliki kepentingan dalam suatu masalah, apakah satu atau lebih anggotanya digugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok, tanpa harus berpartisipasi dari setiap anggota kelompok.
Saat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce , mereka juga dapat dilindungi dengan cara hukum. Jika ada perselisihan antara pelaku bisnis dan konsumen dapat menempuh beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian barang yang dibeli melalui e-commerce . Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya terdapat  3  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  yang menggunakan e-commerce sebagai platform transaksi tersebut. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi
Proses  penyelesaian  sengketa  akibat  ketidaksesuaian  barang  yang  dibeli  melalui e-commerce dapat  ditempuh  melalui upaya  non  litigasi  dengan  mengajukan  gugatan  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  merupakan  suatu  badan/lembaga  peradilanyang  berfungsi  menyelesaikan permasalahan  konsumen  diluar  pengadilan  secara  murah,  cepat  dan  sederhana.    BPSK  berperan  melaksanakan penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase,  memberikan  konsultasi perlindungan  konsumen,  melakukan  pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula  baku,  melaporkan  kepada  penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran,  memanggil  dan  menghadirkan  saksi  serta  menjatuhkan  sanksi  administratif terhadap pelaku  usaha  yang melanggar.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  litigasi  tampaknya  tidak  serumit  yang  dipikirkan  konsumen  biasa. Karena ketika menyelesaikan perselisihan konsumen melalui pengadilan, para pihak harus membuktikan bahwa ada atau tidak adanya faktor yang salah adalah beban dan tanggung jawab aktor komersial. Selanjutnya, buktikan ini di pengadilan. Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5,  paragraf  1,  paragraf  2  dan  paragraf  3  dari  UU  ITE,  setelah  mengkonfirmasi  bukti elektronik sebagai bukti hukum pengadilan, bukti yang dapat digunakan konsumen di pengadilan adalah:
a. Bukti transfer atau bukti pembayaran.
b. SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian.
c. Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha. Memang, penulis percaya bahwa salah satu  konten penting dari transaksi  elektronik adalah masalah keamanan.
Ada tiga cara untuk menjaga keamanan dunia maya, yang pertama adalah metode teknis, yang kedua adalah metode etika sosial budaya, dan yang ketiga adalah metode hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan, mengingat tidak ada metode teknis, jaringan akan mudah ditembus atau diakses secara ilegal, dan tidak memiliki hak. Oleh karena itu, metode teknis ini mutlak diperlukan. Oleh karena itu, metode hukum sosial dan budaya sosial adalah bentuk dari metode selanjutnya menjadi  sangat  penting.  Pendekatan  hukum  yaitu  dalam  bentuk  tersedianya  hukum  positif  akan  memberikan  jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum ( law enforcement ) jika terjadi pelanggaran.
Namun,  menyelesaikan  perselisihan  di  luar  pengadilan  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab  pidana  yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, pelanggar dalam transaksi konsumen dapat dikenai sanksi pidana, denda, dan sanksi administratif. Sanksi pidana dalam "UU ITE" ditetapkan secara kumulatif, di mana hukuman diakumulasikan dan didenda. Khususnya, pelanggaran transaksi e-commerce . Sistem  perdagangan  yang  dipakai  dalam e-commerce dirancang  untuk  menandatangani  secara  elektronik. Penandatanganan elektronik ini dibuat mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. Karena itu, ketersediaan informasi  yang  benar  dan  akurat  mengenai  konsumen  dan  perusahaan  dalam e-commerce merupakan  suatu  prasyarat mutlak. Faktor keamanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sistem financial, baik dari sisi sistem tradisional  ataupun  sistem  transaksi  elektronik  berbasis  komputer.  Dalam  sistem  tradisional,  tekanan  kita  adalah  pada pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Sementara dalam perdagangan elektronik, hal ini itu harus ditambahi dengan penambahan perangkat-perangkat elektronik (perangkat lunak ataupun perangkat keras) untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi.(Adi Nugroho, 2006)
Perlindungan  hukum  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  hak  asasi  manusia  berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara  dan  guna  menjamin  kepastian  hukum,  keadilan,  kemanfaatan  seluruh  warga  negara  berdasarkan  Pancasila  dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pencegahan, diantaranya memberikan payung

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.442 https://djournals.com/arbitrase
hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan  perundang-undangan.  Memberikan  sosialisasi  kepada  produsen  dan  pelaku  usaha  mengenai  perlindungan konsumen  serta  dampak  yang  ditimbulkan  dari  ketidaksesuaian  barang  yang  dibeli  dan  Memberikan  edukasi  kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan kualitas barang.
Perlindungan  hukum  represif  dilakukan  berupa  upaya  penegakan  seperti  pemberian  sanksi  administratif, penyitaan,  sanksi  pemidanaan.  Perlindungan  hukum  represif  dapat  berupa  tanggungjawab  produsen  dalam  hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat ketidaksesuaian barang yang dibeli melalui e-commerce .  Jika  pelaksanaan  ganti  kerugian  tidak  dilakukan  oleh  produsen  ataupun  pelaku  usaha,  maka konsumen dapat melaporkan peaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi  konsumen. Tertera  dalam  pasal  8  Undang  Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen yang berbunyi:
a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
1) Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersi atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
4) Tidak sesuai  dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam  label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
5) Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode  atau  penggunaan  tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.
9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat a dan ayat b dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Pemerintah  dan  lembaga-lembaga  perlindungan  konsumen  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tertentu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menuntut dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-norma hukum yang berkaitan, yang melanggar hukum perlindungan konsumen. Pemerintah ini sendiri  wajib  memikirkan  berbagai  kewajiban  yang  arahnya  adalah  untuk  melindungi  masyarakat  sebagai  konsumen dalam upaya untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut.
Lembaga-lembaga perlindungan konsumen juga merupakan suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal- hal  yang  berkenaan  dengan  konsumen.  Lembaga-lembaga  perlindungan  konsumen  sangat  berperan  penting  dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan  hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu, penting suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan hak-haknya secara utuh. “Berbicara  tentang  lembaga-lembaga  perlindungan  konsumen,  di  Indonesia  terdapat  banyak  lembaga-lembaga  yang bergerak dalam perlindungan terhadap konsumen. Namun, dalam susunan formalnya lembaga-lembaga tersebut berada dibawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen (Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri).”
Lembaga-lembaga  perlindungan  konsumen  yang  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  terhadap  penegakkan hukum serta perlindungan bagi konsumen adalah sebagai berikut:

## 1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga NonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM posisinya amat strategis dalam  ikut  mewujudkan  perlindungan  konsumen.  Selain  menyuarakan  kepentingan  konsumen,  lembaga  ini  juga memiliki  hak  gugat  dalam  kepentingan  konsumen  di  Indonesia.  Hak  gugat  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  lembaga konsumen  yang  telah  memenuhi  syarat,  yaitu  telah  berbentuk  badan  hukum/yayasan  yang  dalam  anggaran  dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.442 https://djournals.com/arbitrase
Gugatan  oleh  lembaga  konsumen  hanya  dapat  diajukan  ke  Badan  Peradilan  Umum  (Pasal  46  Undang-Undang Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen).  LPKSM  memiliki  kedudukan  strategis  dan  merupakan  mitra pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen melalui pembelaan, pemberdayaan, maupun pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
Hal  ini  sejalan  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam Pasal 44 ayat (2), dimana LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen yaitu  dengan  membantu  meningkatkan  kesadaran  konsumen  akan  hakhaknya  serta  tidak  hanya  menerima  pengaduan, tetapi juga melakukan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. LPKSM diharapkan dapat menjadi alat kontrol bagi produsen dalam meningkatkan kualitas barang dan jasanya yang memenuhi aspek kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L) kepada konsumen.

## 2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  dibentuk  sebagai  upaya  untuk  mengembangkan  perlindungan konsumen,  khususnya  tentang  perlindungan  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha,  pengaturan  larangan- larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.” 6015 BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
Secara  garis  besar,  yang  perlu  di  perhatikan  oleh  Pemerintah  dan  Lembaga-lembaga  Perlindungan  Konsumen dalam melakukan pengawasan produk makanan kadaluwarsa untuk memberikan perlindungan, adalah sebagai tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu:
a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b) Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  akses  negatif  pemakaian  barang dan/atau jasa
c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Dalam  hal  pola  penyelesaian  sengketa  transaksi e-commerce pada  umumnya  dibagi  menjadi  dua  yakni penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  dan  penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi,  tetapi  ada  pula  teori  penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Upaya penyelesaian  sengketa yang dipakai  para pihak berdasarkan teori  yang disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa mereka lebih memilih menggunakan cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat yakni dalam aspek Lumping it (membiarkan saja), di mana pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan  tuntutannya,  lebih  memilih  untuk  mengambil  keputusan  untuk  mengabaikan  saja  masalah  atau  isu  yang menimbulkan tuntutannya dan dia tetap memilih untuk meneruskan hubunganhubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  disimpulkan -commerce didefinisikan  menjadi  transaksi  elektronik  seputar  penjualan  atau  pembelian barang atau jasa antara rumah tangga, individu, pemerintah dan organisasi publik atau swasta lainnya, yang dilakukan melalui jaringan melalui komputer. E-commerce merupakan model bisnis modern non-fice (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik), dan n on-sign (tidak memakai tanda tangan asli). Sistem perdagangan yang dipakai dalam e–commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Transaksi jual beli yang terjadi melalui media internet ( e-commerce ) itu sah dan mengikat para pihak apabila kontrak elektroniknya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembelian barang melalui e-commerce juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dipakai  para  pihak berdasarkan cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat  yakni  dalam aspek Lumping it (membiarkan saja), di mana pihak  yang  merasakan  perlakuan  tidak  adil,  gagal  dalam  upaya  untuk  menekankan  tuntutannya,  lebih  memilih  untuk mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia tetap memilih untuk meneruskan hubunganhubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.

## REFERENCES
Adnan,  Muhammad  Aulia.  (2010). Aspek  Hukum  Protokol  Pembayaran  Visa/Mastercard  Secure  Electronic  Transaction  (SET) . Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Amiruddin, H. (2012). Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers .
Dillah,  Philips.  (2015). Metode  Penelitian  Hukum:  Dilengkapi  Tata  Cara  dan  Contoh  Penulisan  Karya  Ilmiah  Bidang Hukum/Suratman .
Effendi, Zahori. (2021). Perlindungan Hukum Peserta BPJS Atas Ketersediaan Obat-obatan yang Dijamin Oleh BPJS Kesehatan pada

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.442 https://djournals.com/arbitrase
Fasilitas Tingkat II (Dua) di Rumah Sakit Prima Pekanbaru . Universitas Islam Riau. Hamid, Abd Haris, & SH, M. H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). SAH MEDIA. Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan kelima . Sinar Grafika, Jakarta.
Marheni, Ni Putu Ria Dewi. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website). Jurnal Magister Hukum Udayana , 3 (1), 44112.
Marpi, Yapiter, & Kom, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e- commerce . PT. ZONA MEDIA MANDIRI.
Nugroho, Adi. (2006). Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya. Bandung: Informatika . Nugroho, Adi Sulistyo. (2016). E-commerce Teori dan Implementasi Ekuilibria . Yogyakarta.
Putra, Setia. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 197–208.
Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Rahman, Hijaz Fazlur. (2019). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam E-Commerce sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi. Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK Vol , 13 (2).
Rudiastari, Elina. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia.
Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 5 (1), 71.
Sanusi, H. M. Arsyad. (2011). Hukum E-commerce. Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat . Soekanto, Soerjono. (2013). dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press. Suparni, Niniek. (2009). Cyberspace: problematika & antisipasi pengaturannya .
Susanti, Ita. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sigma-Mu , 9 (1), 19–32.
Susanto, Happy. (2018). Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008. Wulandari, Andi Sri Rezky Dan Nurdiyana Tadjuddin. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta, Mitra Wacana Media . Tobing, Rudyanti Dorotea. (2015). Hukum, konsumen dan masyarakat: sebuah bunga rampai . LaksBang Mediatama. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. (2013). Kencana Prenada Media Group. Jakarta, Hlm , 86–92.