## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No.1 , Mei 2022 E-ISSN : 2622-2051 , P-ISSN : 2580-4200 https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.3752

## EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM
THE EXISTENCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY TO NON-NATURAL RESOURCES LIMITED COMPANIES
Kelik Endro Suryono Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Email : keliksuryono63@gmail.com

## ABSTRAK
Eksistensi    hukum  yang  kuat  dalam  memberikan  jaminan  kesejahteraan  dan  menjaga keutuhan  lingkungan  hidup  melahirkan  regulasi  yang  memberikan  tanggung  jawab  pada korporasi  guna  memberikan  kontribusi  nyata,  kepada  masyarakat  di  daerah  lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap  relevan  di  jika  penerapaanya  kepda  korporasi  yang  bergerak  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  karena  korporasi  memiliki  objek  yang  jelas  serta  dampak  yang  di timbulkan,  akan  tetapi  jika  di  berlakukan  kepada  setiap  perseroan  terbatas  maka  ini  tidak relevan  dan  tidak  sejalan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  itu  sendiri.  Untuk  itu  ratio  legis lahirnya  regulasi  ini lebih  menitik  beratkan pada  tanggung  jawab  korporasi  yang  bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik  itu  korporasi  yang  bergerak  dalam  bidang  pengelolaan  sumber  daya  alam  maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan  tanggung  jawab  lingkungan  Terbatas  dimana  dalam  penguraiannya  menimbulkan ketidakpastian,  diskriminatif  serta  menyebabkan  iklim  usaha  tidak  efisiein  dan  tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial  akan  bermakna  sebatas  upaya  pencegahan  dari  dampak  negatif  atas  keberadaan perusahaan  di  lingkungan  sekitarnya  sebab  tidak  akan  berdampak  apapun  terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam.
Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.

## ABSTRACT
The existence of a strong law in providing welfare guarantees and maintaining the integrity of the environment creates regulations that give responsibility to corporations in order to make a  real  contribution  to  the  community  in  the  area  surrounding  the  establishment  of  the corporation. If it is related to the regulatory environment, this may be considered relevant if it is applied to corporations engaged in natural resource management because corporations have clear objects and impacts, but if applied to any limited liability company then this is irrelevant and not in line. with the principle of responsibility itself. For this reason, the legislative ratio of the issuance of this regulation focuses more on the responsibility of corporations engaged in
natural resource management or activities that have the potential to damage natural resources. The  Polemic  of  Social  and  Environmental  Responsibility  towards  Non-Natural  Resources Limited Liability Companies is the application of the same regulations to every corporation, both  corporations  engaged  in  natural  resource  management  and  non-natural  resource corporations that regulate Corporate Social Responsibility and environmental responsibility. Limited  where  in  its  decomposition  it  creates  uncertainty,  discrimination  and  causes  an inefficient and unfair business climate, even though if we delve deeper into the Consequences of Environmental and Social Responsibility, it will be limited to efforts to prevent negative impacts on the company's existence in the surrounding environment because it will not have any  impact  on  the  environment.  environment  of  non-natural  resource  limited  liability company business activities.

## Keywords: Existence, Responsibility, Natural Resources

## PENDAHULUAN
Dalam Konstitusi Negara Republic Indonesia yang di tuangkan dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan atau aktifitas yang menyangkut tentang lingkungan akan di atur oleh hukum. Pengaturan  mengenai  pengelolaan  lingkungan  yang  di  lakukan  oleh perseroan di atur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas,  pengaturan  tersebut  bertuan  terciptanya  perekonomian  nasional diselenggarakaan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional yang di tuangkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republic  Indonesia  Tahun  1945  dalam  pasal  33  ayat  4. 1 Dalam  membentuk pemerintahan efisiensi dalam suatu negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan sehingga  pengaturan system pemerintahaan dan pengelolaan yang di lakukan pemerintah Indonesia atas kekayaan alam 2
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang telah diakui secara tegas  sebagai  badan  hukum.  Hukum  mengakui  pula  bahwa  badan  hukum merupakan subjek dari hukum yang tepat dan pas untuk melakukan hukum atau  hubungan  hukum  dengan  berbagai  pihak.  Hukum  perseroan  terbatas sudah berkembang sejak dulu, bahkan sejak zaman Yunani kuno. Pada saat itu, yang mirip dengan perseroan terbatas dikenal dengan Etaira, suatu usaha
1 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Total Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 1
2 Roni  Sulistyanto  Luhukay,  Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja  Jurnal Meta-Yuridis, No. P-Issn : 2614-2031 / No. E- Issn : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang,2021,  Hlm 101
yang bergerak pada bidang apa saja yang tidak bertentangan dengan hukum yang  berlaku  di  zaman  itu. 3 Perseroan  Terbatas  ini  merupakan  perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maupun pengelolaan sumber daya alam dan masih banyak lagi lainnya, perseroan ini memiliki banyak jenis.
Pengaturan  Mengenai  Perseroan  Terbatas  Diatur  Dalam  Undang- undang  No.  40  Tahun  2007,  sebelum  diatur  dalam  undang-undang  No.  1 Tahun 1995. Peraturan yang di tawarkan pada undang-undang No. 40 Tahun 2007  yang  sesuai  dengan  prinsip  pengolahan  perusahaan  yang  baik  (good corporate  governance),  meliputi  aturan  pembelian  kembali  (buy  back)  saham, spin-off  atau  pemisahan  perusahaan,  tata  cara  perubahan  anggaran  dasar mengenai  status  perseroan  menjadi  perseroan  terbuka  (Tbk),  perubahan anggaran  dasar  dalam  rangka  merger  atau  akuisisi,  larangan  kepemilikan silang (cross holding) saham yang diatur lebih rinci lagi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (CSR/corporate social responsibility). 4
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  No.  40  Tahun  2007  yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada  tanggal  16  Agustus  2007  dan  sejak  saat  itu  UU  No.  1  Tahun  1995 dinyatakan tidak berlaku. Perubahan terhadap didasarkan pada pertimbangan perekonomian  nasional  yang  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dalam rangka untuk memajukan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  juga  untuk  meningkatkan pembangunan  perekonomian  nasional  dalam  menghadapi  perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi di era globalisasi saat sekarang ini dan mendatang. 5
Dalam  perkembangan  teknologi  dan  era  globalisasi  saat  ini  undang- undang perseroan terbatas lahir sebagai dari perlindungan terhadap Bahaya yang      senantiasa      mengancam      kelestarian      lingkungan  dari      praktek pengelolahan lingkungan  dari  waktu  ke  waktu  ialah tindakan perusakan lingkungan  Tindakan    tersebut    berdampak    pada  Ekosistem    dari    suatu lingkungan    dapat  terganggu      kelestariannya      oleh      karena  tindakan
3 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Setara press, Malang, 2016, hlm. 2
4 Ibid, hlm. 1
5 Ibid, hlm. 1-2
perusakan      lingkungan  melalui  pengelolahan    hutan 6 dan  sebagai  upaya menjamin lingkungan hidup yang sehat yang merupakan kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna dan juga dapat diartikan sebagai sekitaran manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari abiotik  (segala  yang  tidak  bernyawa)  seperti:  tanak,  air,  cahaya,  bunyi  dan iklim. Sedangakan biotik (segala yang bernyawa) seperti: manusia, tumbuhan, hewan dan mikro-organisme (virus dan bakteri). 7 Masalah lingkungan hidup dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu medik, planologis, teknologis, tehnik lingkungan, ekonomi, dan hukum. Segihukum pengolahan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia harus di kaji secara intensif, karena  pengolahan  lingkungan  hidup  tidak  mungkin  tanpa  pengaturan hukum.  Hukum  lingkungan  telah  berkembang  pesat,  bukan  hanya  sebagai perlindungan,  pengendalian,  dan  kepastian  bagi  masyarakat  (social control),tetapi  terlebih  lagi  sebagai  sarana  pembangunan  (a  tool  of  social engineering). 8
Pengembangan  hukum  lingkungan  sebagai  dasar  dalam  mengelola lingkungan hidup di Indonesia diawali dengan diaturnya di dalam undang- undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan  hidup  (disebut  sebagai  UULH),  kemudian di  sempurnakan  lagi pada undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup  (disebut  sebagai  UUPLH).  Berbagai  norma  hukum  (pengolahan) lingkungan hidup baru telah di masukkan ke dalamnya, yang sesuai dengan tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  pengolahan  lingkungan  hidup  serta perkembangan  lingkungan  global  dan  perangkat  hukum  nasional  yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 9
Berdasarkan  dari  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Perseroan Terbatas  harus  bertanggung  jawab  dalam  memajukan  kesejahteraan
6 Roni Sulistyanto Luhukay, Memaknai   Pemanfaatan   Hutan   Dalam   Menjamin   Kelestarian Lingkungan  Hidup  Di  Provinsi  Papua,    jurnal  Selisik  ,  Volume  7,  Nomor  1,  Juni  2021, Issn:2460-4798 (Print) &2685-6816 (Online), 2021,  Hlm 7
7 Memaknai konsep lingkungan Hidup, https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan Di Akses pada Hari Selasa 18 maret 2020 Pukul 12.35 wib
8 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 1
9 Rachmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungn Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, hlm. 1
masyarakat  dan  menjaga  ketertiban  lingkungan  masyarakat.  Apa  bila  hal tersebut tidak terwujud bahkan sampai mencemarkan lingkungan masyarakat maka  pihak  Perseroan  Terbatas  harus  bertanggung  jawab  terhadap tercemarnya lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh suatu  Perseroan  Terbatas.  Konsep  ini  justru  dijadikan  sebagai  sebuah kewajiban  hukum  yang  harus  dipatuhi  oleh  perusahaan,  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal yang  mewajibkan  perseroan  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  telah  dimohonkan  untuk  diuji  secara  formil  dan  materil.  Para penguji materil berpendapat bahwa Pasal 74 ayat 1 hingga 3 yang mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan bagi perseroan terbatas.
a) bertentangan  dengan  prinsip  dasar  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan Lingkungan atau corporate social responsibility yaitu kesuka-relaan
b) membebani perseroan secara ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan menanggung biaya Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan atau corporate social responsibility
c) meniadakan  atau  setidaknya  membantah  konsep  demokrasi  ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat UUD NRI Tahun 1945, sehingga pada akhirnya justru akan mengakibatkan  program  Tanggung  Jawab  Lingkungan  Dan  Sosial  atau corporate social responsibility menjadi hanya sebatas formalitas belaka yang pada akhirnya akan menimbulkan sifat ketergantungan. 10
Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  berbeda  sehingga  Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 jo Pasal 28I ayat 2  jo  Pasal  33  ayat  4  UUD  1945. Dikatakan  oleh  para  hakim  Mahkamah Konstitusi  bahwa, menjadikan  Tanggung  Jawab  Lingkungan  Dan  Sosial sebagai  suatu  kewajiban  hukum  melalui  rumusan  Pasal  74  merupakan kebijakan  hukum  dari  pembentuk  Undang-undang  untuk  mengatur  dan menerapkan Tanggung Jawab Lingkungan Dan Sosial dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah benar, karena:
10 Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam ,Perundang- Undangan Ekonomi Indonesia, A.F. Elly Erawaty,http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847- persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang- undangan-ekonomi-indonesia.html, Di Akses pada Hari Selasa 18 maret 2020 Pukul 12.35 wib
1. lingkungan  telah  rusak  di  masa  lalu  dan  perusahaan  mengabaikan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.
2. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain,  terutama  negara  maju  tempat  konsep  corporate  social  responsibility pertama  kali  diperkenalkan  dimana  corporate  social  responsibility  bukan hanya  merupakan  tuntutan  bagi  perusahaan  kepada  masyarakat  dan lingkungannya  tetapi  juga  telah  dijadikan  sebagai  salah  satu  kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan mendunia. Mahkamah Konstitusi  tampaknya  berpendapat  bahwa  sesuai  kultur  hukum Indonesia,  penormaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sebagai norma  hukum  yang  diancam  dengan  sanksi  hukum  merupakan  suatu keharusan demi tegaknya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau corporate social responsibility.
3. Menjadikan Tanggung Jawab  Sosial  dan Lingkungan sebagai  kewajiban hukum  dinilai  oleh  Mahkamah  Konstitusi  justru  untuk  memberikan kepastian  hukum  sebab  dapat  menghindari  terjadinya  penafsiran  yang berbeda-beda  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  oleh perseroan  sebagaimana  dapat  terjadi  bila  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  dibiarkan  bersifat  sukarela.  Hanya  dengan  cara  memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  Pasal  74  tidak menjatuhkan  pungutan  ganda  kepada  perseroan  sebab  biaya  perseroan untuk  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  berbeda dengan  pajak. Lebih  jauh,  disebutkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  bahwa pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  didasari  oleh kemampuan perusahaan, dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran, yang pada akhirnya akan diatur lebih lanjut oleh PP. Demikian pula tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  Pasal  74  ayat  (3) yang merujuk pada sanksi hukum yang terdapat pada perundang-undangan. Pasal  74  Ayat  (1)  tersebut  tidak  bersifat  diskriminatif  sebab  hanya mewajibkan CSR kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang  dan/atau  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  saja.  Artinya, perseroan yang kegiatan usahanya tidak berhubungan dengan sumber daya
alam, termasuk badan usaha yang bukan berupa perseroan yaitu  Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dibebaskan dari kewajiban melakukan  CSR. Untuk itiu perlu adanya
a. Pengaturan secara khusus atau berbeda oleh Pemerintah, melalui Pasal 74 ayat  (1)  UU  PT,  bagi  perusahaan  yang  berusaha  di  bidang  dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam adalah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga dapat dibenarkan
b. Badan  Usaha  yang  tidak  berbentuk  perseroan,  misalnya  Koperasi,  CV, Firma,  dan  Usaha  Dagang  pun  juga  tetap  terkena  kewajiban  untuk melaksanakan CSR berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang  Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 11
Baik  Penjelasan  Pasal  74  ayat  (1)  UU  Perseroan  terbatas  belum memberikan batasan yang tegas tentang perseroan dengan kegiatan usaha di bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam 12 .Yang  dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang  sumber daya  alam”  adalah  Perseroan  yang  kegiatan  usahanya  mengelola  dan memanfaatkan sumber daya alam Yang dimaksud dengan ”Perseroan yang menjalankan  kegiatan  usahnya  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam; Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan“  adalah  dikenai  segala  bentuk  sanksi  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. 13
Suatu prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinormakan oleh Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo sehingga menjadi bersifat kewajiban dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan pasal dimaksud. Tindakan  tersebut  menyebabkan  Indonesia  menjadi  satu-satunya  negara  di
11 Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19, hlm  93
12 A.F. Elly Erawaty, Persoalan  Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia , artikel hukum perdata, bandung, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia. 2018, hlm 3
13 Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 pengajuan gugatan pemohon dengan dalil bahwa pemberian norma pada prinsip CSR/TJSL dengan sifat wajib juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di muka hukum dan juga mempunyai tendensi sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi bersifat diskriminatif karena perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sudah menjalankan kewajibannya  berdasarkan  Undang-Undang  sektoral,  tetapi  masih  diwajibkan  untuk menganggarkan TJSL, sedangkan terhadap perusahaan-perusahaan lain tidak diwajibkan untuk melakukan TJSL
dunia yang memberi norma pada sifat etis dan moral pada CSR/TJSL sehingga menjadi bersifat wajib dan harus dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya  operasional  korporasi  dengan  pemberian  sanksi,  tindakan  tersebut  di atas  juga  menimbulkan  ketidakpastian  dan  contradictio  in  terminis  karena menyebabkan  terjadinya  ketidakjelasan  antara  tanggung  jawab  yang didasarkan  atas  karakter  sosial  (social  responsibility)  yang  bersifat  voluntairly dengan  kewajiban  yang  bersifat  hukum  (legal  obligation)  yang  mempunyai daya memaksa; 14
Tanggug Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74  mengenai Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan..regulasi  ini  di  atur  belum  secara  spesifik  mengingat    undang undang  perseroan  ini  lebih  bersifat  general  sehingga  akan  berpengaruh terhadp undang undang yang lainnya. Potensi muncunya ketidak harmonisan atar  tegulasi  dangat  besar  mengingat  banyak  perseoraan  yang  di  wajibkan bertanggung  jawab  terhadap  sosial  dan  lingkungga  padahal  jika  di  lihat perusahan tersebut tidak bergerak dalam pengelolaan somber daya alam atau non SDA tidak hanya di situ Badan Usaha yang tidak berbentuk perseroan, misalnya  Koperasi,  CV,  Firma,  dan  Usaha  Dagang  pun  juga  tetap  terkena kewajiban  untuk  melaksanakan  CSR  berdasarkan  Pasal  15  dari  Undang- Undang   Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Untuk  itulah lahirnya regulasi ini tidak hanya berkaitan dengan masalah etik dan moral saja melainkan  regulasi  yang  belum  matang  sehingga  berpotensi  menimbulkan ketidakadilah  dan  ketidakpastina  hukum.  CSR  atau  tanggung  jawab perusahaan  terhadap  sosial  maupun  lingkungan  merupakan  perlindungan hukum  yang  di  berikan  oleh  negara merupakan  jaminan  atas  perlindungan
14 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah  komitmen  Perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat...”, tetapi Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo merumuskannya menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk  menjalankan  TJSL  serta  wajib  menganggarkan  dan  memperhitungkannya  sebagai  biaya perseroan.  Kewajiban  menganggarkan  biaya  TJSL  justru  juga  menimbulkan  kerancuan pengertian TJSL karena TJSL didefinisikan seolah-olah hanya kegiatan yang harus mengeluarkan biaya saja. Ada begitu banyak kegiatan TJSL yang tidak menimbulkan konsekuensi biaya bahkan dapat  menghemat  biaya,  seperti:  upaya  peghematan  energi  dan  air,  pemberdayaan  masyarakat dengan pelibatan dalam lembaga keuangan mikro, dan memperlakukan karyawan dengan lebih manusiawi;
dari  adanya  Tindakan  dikriminasi  dan  Tindakan  yang  merugikan  subjek hukum 15

## RUMUSAN MASALAH
1. Ratio  legis  tanggung  jawab  Hukum  Perseroan  Terbatas Terhadap  sosial dan Lingkungan
2. Polemic  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  terhadap  Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam

## METODE PENELITIAN HUKUM
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  mengunakan metode  hukum  normatif.    Menurut  Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri Djatmiati  penelitian  hukum  normatif  beranjak  dari  hakekat  keilmuan hukum 16 .  Sejalan  dengan  itu  Peter  Mahmud  Marzuki    mengemukan  Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (Statute Aprroach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) 17 pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), digunakan dalam  memahami  hierarki,  dan  asas  –  asas  dalam  peraturan  perundang  – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang  – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan  perundang  –  undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang  –  undangan 18 selanjutnya  adanya pendekatan  konseptual  (Conceptual  Aprroach),  tidak  beranjak  dari  aturan hukum  yang  ada.  Hal  itu  dilakukan  karena  memang  belum  atau  tidak  ada aturan  hukum  untuk  masalah  yang  dihadapi.  Dalam  membangun  konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 19 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ratio legis tanggung jawab Hukum Perseroan Terbatas Terhadap sosial dan Lingkungan
15 Fifink  Praiseda  Alviota,  Roni  Sulistyanto  Luhukay,  Memaknai  Bantuan  Hukum  Bagi  Korban Kejahatan Korporasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021, hlm 64
16 Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati,  Argumen  Hukum,  Surabaya,  Gadjah  Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
17 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136. 19 Ibid, hlm 177.
Responsibility  merupakan  bentuk  kewajiban  bertanggung  jawab  atas undang-undang  yang  dilaksanakan,  artinya  jika  suatu  regulasi  mengatur perlindungan  terhapa  pengelolaan  sumber  daya  alam  kemudian  dalam pelaksaan terjadi kerusakan maka pengelolah di wajibkan memperbaiki atau sebaliknya  memberi  ganti  rugi  atas  kerusakan  apa  pun  yang  telah ditimbulkannya 20 sejalan  dengan  hal  ini    Abdulkadir  Muhammad berpendapat bahwa tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability)  merupakan  Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), kemudian Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), selanjtnya Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar  hukum  tanpa  mempersoalkan  kesalahan  (strick  liability), didasarkan pada perbuatannya baik  secara sengaja maupun tidak sengaja. 21 Artinya  setiap  tindakan  baik  sengaja  maupun  karena  kelalaian  sehingga melanggar  hukum  pengelola  wajib  bertanggung  jawab  penuh  terhadap undang  undang  sesuai  dengan  regulasi  yang  sudah  di  berlakukan  sebagai hukum positif di Indonesia. Lahirnya tanggung jawab sosial ini dengan alas an  bahwa  untuk  peduli  terhadap  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat lokal  di  mana  perusahaan  tersebut  berdomisili  dan/atau  menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir ini dapat dilakukan perusahaan melalui  berbagai  bentuk  kegiatan  yang  idealnya  cocok  dengan  strategi  dan business core dari perusahaan itu sendiri. 22
Jadi,  pada  prinsipnya  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan bertujuan  agar  perusahaan  dapat  memberi  kontribusi  untuk  kemajuan  atau peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Pada  poin  inilah  tampak nyata  bahwa  pelaku  usaha  melalui  berbagai  badan  usaha  yang  berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ‘diminta’ untuk bersama-sama dengan  Pemerintah  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  sebab perusahaan  juga  secara  etis  moral  dinilai  memiliki  tanggung  jawab  sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai  tanggung  jawab  negara  semata-mata  untuk  melaksanakannya,
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016,Hlm. 318-319
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm, 503. 22 Michel E.  Porter  dan  Mark  R.  Kramer,  “Strategy  and  Society:  The Link  Between  Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”. Harvard Business Review Collection, 2007. Hlm 7
walaupun memang masih dapat dikaji lebih mendalam menyangkut sampai seberapa  jauh  sebenarnya  perusahaan  dapat  diminta  untuk  memikul tanggung jawab mulia itu bila dibandingkan dengan kewajiban negara. Di sisi lain,  CSR  juga  sebenarnya  memberi  manfaat  bagi  perusahaan  yang melaksanakan.  Manfaat  itu  misalnya  CSR  mampu  menciptakan  brand  image bagi  perusahaan  di  tengah  pasar  yang  kompetitif  sehingga  pada  gilirannya nanti  akan  mampu  menciptakan  customer  loyalty  dan  membangun  atau mempertahankan reputasi bisnis. 23
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kata yang digunakan di  dalam  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perusahaan  Terbatas  untuk penggunaan istilah Corporate Social Responcibility. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  sebagai  suatu  konsep,  berkembang  pesat  sejak  1980  an  hingga 1990  an  sebagai  reaksi  dan  suara  keprihatinan  dari  organisasiorganisasi masyarakat sipil dan jaringan tingkat global untuk meningkatkan prilaku etis, fairness  dan  responsibilitas  korporasi  yang  tidak  hanya  terbatas  pada korporasi, tetapi juga pada para stakeholder dan komunitas atau masyarakat sekitar wilayah kerja dan operasinya.
Pada  tahun  1992,  KTT  Bumi  di  Rio  de  Janeiro  Brazilia  menegaskan konsep pembangunan yang berkelanjutan  (sustainibility development) sebagai hal  yang  wajib  diperhatikan,  tak  hanya  oleh  negara,  tetapi  terlebih  oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Salah satu hasil konferensi KTT tersebut antara lain, menyepakati perubahan paradigma pembangunan,  dari  pertumbuhan  ekonomi  (economic  growth)  menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 24
Pada  tahun  2002,  para  Pemimpin  Dunia  di  Yohannes  burg  telah mengajukan  dan  melahirkan  konsep  social  responsibility  untuk  menggenapi dua  paradigma  pembangunan  sebelumnya  yaitu  economic  growth  dan environment sustainability. Komponen diatas  menjadi dasar bagi perusahaan untuk  menerapkan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di  dalam menjalankan  korporasinya.  Pada  pertemuan  UN  Global  Compact  di  Jenewa, Swiss  tahun  2007,  perusahaan  diminta  untuk  menunjukkan  penerapan  dan
23 Edi Suharto, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan”, makalah  pada  seminar  Corporate  Social  Responsibility:  Strategy,  Management  and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008
24 Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19.
pelaksanaan  tanggung  jawab  dan  prilaku  bisnis  yang  sehat  yang  dikenal dengan Corporate Social Responcibility. Gagasan utama yang tersebut di dalam Corporate  Social  Responcibility,  perusahaan  tidak  lagi  dihadapkan  pada tanggung  jawab  yang  berpijak  hanya  pada  single  bottle  lines  yaitu,  nilai perusahaan  (corporate  value)  yang  direfleksikan  dalam  kondisi  keuangannya (financial) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada  triple bottom lines, yaitu berupa: finansial, sosial dan lingkungan.
Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila korporasi juga turut memperhatikan demensi sosial dan lingkungan  hidup;    setidaknya  Ada  3  (tiga)  hal  pokok  yang  menjadi  faktor utama perkembangan Corporate Social Responcibility pada periode berikutnya, yaitu:  kesatu  sifat  voluntairly  atau  sukarela  menjadi  dasar  penting  di  dalam perkembangan  pelaksanaan  prinsip  Corporate  Social  Responcibility;  kedua, dirumuskannya suatu panduan dan standarisasi untuk menerapkan Corporate Social Responcibility.
Pada konteks ini, ISO (International Organization for Standardization) di bulan September, tahun 2004 membentuk working group yang pada akhirnya menghasilkan ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility. ISO; ketiga, standar  pedoman  yang  bersifat  sukarela  mengenai  tanggung  jawab  sosial tersebut mencakup semua sektor, badan yang bersifat publik ataupun privat, baik di negara berkembang maupun negara maju. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi akan dampak dari keputusan  dan  aktivitasnya  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  hidup, melalui  prilaku  yang  transparan  dan  etis,  untuk  konsisten  dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip- prinsip  dasar  tanggung  jawab  sosial  yang  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan yang  menjiwai  atau  menjadi  informasi  dalam  membuat  keputusan  dan kegiatan  tanggung  jawab  sosial  menurut  ISO  26000,  meliputi  antara  lain: menghormati stakeholders dan kepentingannya, melaksanakan transparansi dan  akuntabilitas,  perilaku  beretika,  melakukan  tindakan  pencegahan,  dan menghormati hak asasi manusia;
Ada berbagai prinsip lain yang mendukung dan mengatur pelaksanaan Corporate  Social  Responcibility,  selain  ISO  26000,  yaitu  antara  lain:  -  Equator Pinciples  banyak  diadopsi  oleh  lembaga  keuangan  international;  - Accountability’s (AA1000) standard, di berdasarkan pada prinsip “Triple Bottom
Line” (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington; - Global Reporting Initiative’s  (GRI),  panduan  pelaporan  perusahaan  untuk  mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat  Coalition for Environmentally  Responsible  Economies  (CERES)  dan  UNEP  tahun  1997  dan Social  Accountability  International’s  SA  8000  standard  ISO  1400  Enviromental Management Standard.
Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan  Corporate Social Responcibility  atau  tanggung  jawab  terhadap  lingkungan  kini  menjadi  trend yang mengglobal seiring dengan  semakin maraknya kepedulian masyarakat global  terhadap  produk-produk  yang  ramah  lingkungan  dan  diproduksi dengan  memperhatikan  kaidah-kaidah  sosial  dan  prinsip-prinsip  HAM, misalnya; - Bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan perusahaan  perkebunan  di  Asia,  apabila  ada  jaminan  dari  perusahaan tersebut,  ketika  membuka  lahan  perkebunan  tidak  melakukan  pembakaran. New  York  Stock  Exchange  memiliki  Dow  Jones  Sustainability  Index  (DJSI)  bagi saham-saham  perusahaan  yang  dikategorikan  memiliki  nilai  corporate sustainability  dengan  salah  satu  kriteria  adalah  praktik  Corporate  Social Responcibility  London  Stock  Exchange  memiliki  Socially  Responsible Investment  (SRI),  Hanseng  Stock  Exchange  dan  Singapore  Stock  Exchange, konsekuensinya memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya ke perusahaan yang sudah masuk dalam index.
Perkembangan Corporate Social Responcibility di Eropa juga meningkat. Pada  tanggal  13  Maret  2007,  Parlemen  Uni  Eropa  mengeluarkan  resolusi mengenai “Corporate Social Responsibility: A New Partnership” yang mendesak Komisi Eropa untuk 7 meningkatkan akuntabilitas perusahaan seperti: tugas direktur  (directors  duties),  kewajiban  langsung  luar  negeri  (foreign  direct liabilities)  dan  pelaporan  kinerja  sosial  dan  lingkungan  perusahaan (environmental and social reporting). Perkembangan pelaksanaan Corporate Social Responcibility dan tanggung jawab lingkungan  juga terjadi di Amerika Serikat dengan  diadopsinya  Code  of  Conduct  Corporate  Social  Responcibility  dan tanggung  jawab  lingkungan  yang  meliputi  aspek  lingkungan  hidup, hubungan  industrial,  gender,  korupsi,  dan  HAM.  Australia,  mewajibkan perusahaan  membuat  Laporan  Tahunan  Corporate  Social  Responcibility  dan tanggung  jawab  lingkungan  dan  mengatur  standarisasi  lingkungan  hidup, hubungan  industrial,  dan  HAM,  dan  Kanada  mengatur  Corporate  Social
Responcibility  dan  tanggung  jawab  lingkungan  dalam  aspek  kesehatan, hubungan  industrial,  proteksi  lingkungan  dan  penyelesaian  masalah lingkungan 25 ..
Pelaksanaan  Corporate  Social  Responcibility  dan  tanggung  jawab lingkungan di Indonesia saat ini belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam  era  teknologi  informasi  serta  adanya  desakan  globalisasi,  maka tuntutan  perusahaan  untuk  menjalankan  Corporate  Social  Responcibility  dan tanggung  jawab  lingkungan  tidak  dapat  dihindarkan.  Oleh  karena  itu sebaiknya  desakan  untuk  merealisasikan  Corporate  Social  Responcibility  dan tanggung  jawab  lingkungan  terhadap  setiap  perseroan  bukan  timbul  dari kewajiban  hukum,  tetapi  dari  timbulnya  kesadaran  bahwa  pelaksanaan Corporate  Social  Responcibility  dan  tanggung  jawab  lingkungan  akan menimbulkan dampak positif bagi perseroan dalam jangka panjang.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  kewajiban  Corporate  Social Responcibility  dan  tanggung  jawab  lingkungan  seharusnya  disesuaikan dengan  kemampuan  dan  kreativitas  masing-masing  perusahaan  dan kebutuhan  masyarakat  lokal  dengan  terlebih  dahulu  dirumuskan  bersama antara  3  pihak  yang  berkepentingan  yakni  Pemerintah,  dunia  usaha  dan masyarakat  setempat,  dan  kemudian  dilaksanakan  sendiri  oleh  masing- masing  perusahaan,  karena  setiap  perusahaan  memiliki  karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya 26 Lahirnya konsep Konsep corporate social responsibility dan lingkungan di Indonesia adalah adanya kerusakan lingkungan di masa lalu dan perusahaan mengabaikan  lingkungan  sehingga  merugikan  masyarakat  sekitar  dan
25 Putusan  Nomor  53/PUU-VI/2008  menguraikan  Ratio  Legis  tanggungjawab  social perusahaan  terhadap  lingkungan  di  dasarkan  pada  prinsip  demokrasi  ekonomi memberi  kewenangan  kepada  Negara  untuk  tidak  hanya  menguasai  dan  mengatur sepenuhnya kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam, serta untuk memungut pajak semata, melainkan juga kewenangan untuk mengatur pelaku usaha agar  mempunyai  kepedulian  terhadap  lingkungan,  Pelaksanaan  Corporate  Social Responsibility  dan  lingkungan  menurut  Pasal  74  tetap  akan  dilakukan  oleh  perseroan sendiri  sesuai  prinsip  kepatutan  dan  kewajaran,  Pemerintah  hanya  berperan  sebagai pemantau.  Dengan demikian,  tak  perlu dikhawatirkan  akan  terjadi  penyalah-gunaan dana  Corporate  Social  Responsibility  dan  lingkungan  ataupun  membuat  perseroan melaksanakan  Corporate  Social  Responsibility  dan  lingkungan  hanya  sebagai  formalitas belaka .
26 A.F. Elly Erawaty, Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam  Perundang-Undangan  Ekonomi  Indonesia,  Artikel  Hukum  Perdata,  Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia, 2018,  hlm 3
lingkungan  pada  umumnya  memperkuat  kebijakan  ini  lahir  dan  Budaya hukum di Indonesia yang sangat berbeda dengan budaya hukum negara lain, terutama negara maju tempat konsep corporate social responsibility pertama kali diperkenalkan dimana  corporate social responsibility  bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah  dijadikan  sebagai  salah  satu  kinerja  perusahaan  dan  syarat  bagi perusahaan yang akan yang ada di dunia, artinya kultur hukum Indonesia, penormaan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sebagai  norma  hukum yang  diancam  dengan  sanksi  hukum  merupakan  suatu  keharusan  demi tegaknya  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  atau  corporate  social responsibility.
Menjadikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai kewajiban hukum dinilai dapat memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila Tanggung Jawab Sosial  dan  Lingkungan  dibiarkan  bersifat  sukarela.  Hanya  dengan  cara memaksa  tersebut  akan  dapat  diharapkan  adanya  kontribusi  perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat 27 .
Pemberlakuan  sanksi  terhadap  pelaksanan  UU  No  40  Tahun  2007 dalam  mengatur  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  memberikan eksistensi  hukum  yang  kuat  dalam  menjaga  keutuhan  lingkungan  hidup sehingga  tidak  hanya  negara  akan  tetapi  korporasi  dapat  memberikan kontribusi nyata, dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya.  Jika  berkaitan  dengan  lingkungan  regulasi  ini  mungkin  akan dianggap relevan dengan penerapan sanksi karena memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan sejalan dengan prinsip tanggung jawab  itu  sendiri.  Untuk  itu  ratio  legis  lahirnya  regulasi  ini  lebih  menitik beratkan  pada  tanggung  jawab  korporasi  yang  bergerak  dalam  bidang pengelolaan  sumber  daya  alam  atau  kegiatan  yang  berpotensi  merusak sumber daya alam.
Polemic  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  terhadap  Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam
Dalam  sebuah  perbuatan  atau  hubungan  hukum  yang  dilakukan subyek  hukum  pasti  akan  menimbulkan  tanggung  jawab  hukum,  maka dengan  adanya  tanggung  jawab  hukum  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban  bagi  subyek  hukum.  Oleh  karena  tanggung  jawab  hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari- hari  dikenal  istilah  pergaulan  hukum  (rechtsverkeer),  yang  didalamnya mengisyaratkan  adanya  tindakan  hukum  (rechtshandeling)  dan  hubungan hukum (rechtbetrekking) antar subjek hukum. 28 setiap tindakan hukum yang di penuhi adanya tanggung jawab ini menimbulkan polemic khususnya dalam pelaksanan  UU  No  40  Tahun  2007  mengenai  tanggung  jawab  perseroan terbatas yang di uraikan dalam pasal 74 ayat 1 sampai ayat yang ke 3 hal ini di karenakan  sebagai  subjek  hukum  tidak  menimbulkan  kerugian  tetapi  di wajibkan bertanggung jawab terhadap kesalahan.
Adanya  tanggung  jawab  bagi  subjek  hukum  yang  melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar ketentuan yang tertuang  dalam  hal  tersebut  itu  dibebani  tanggung  jawab  dan  dituntut memulihkan atau mengembalikan setiap kerusakan yang sudahditimbulkan tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi itu ditunjukan kepada setiap  subjek  hukum  yang  melanggar  hukum,  tidak  peduli  apakah  subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah. 29 tanggung jawab hukum  dalam  hukum  lingkungan  memiliki  beberapa  klasifikasi  antara  lain meliputi accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan responsibility adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam  arti  liability  adalah  kewajiban  menanggung  atas  kerugian  yang diderita. 30 Setiap  tanggung  jawab  ini  di  bebankan  kepada  setiap  Perseroan Terbatas  yang melaksanakan tindakan hukum di Indonesia.
Organisasi dan perseroan terbatas terus berupaya mendorong bagi para anggota, para pengurus dan karyawan perseroan, timbulnya kesadaran dalam menjalankan  dunia  usaha  selalu  merespon  dan  mengembangkan  tanggung jawab  sosial  sejalan  dengan  operasionalisasi  usahanya,  dengan  alasan
28 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55
29 Ibid,,56 30 Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 252.
Perusahaan  adalah  bagian  dari  masyarakat  dan  oleh  karenanya  wajar  bila perusahaan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan  Hubungan masyarakat  dan  kalangan  bisnis  seharusnya  merupakan  hubungan  yang bersifat  simbiosis  mutualisme  serta  Kegiatan  tanggung  jawab  sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.
Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial menjadi strategi bisnis yang inheren  dalam  perusahaan  untuk  menjaga  atau  meningkatkan  daya  saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan, bahkan  akan  menjadi  keunggulan  kompetitif  perusahaan  yang  sulit  untuk ditiru  oleh  para  pesaingnya;  Di  sisi  lain,  dari  pihak  konsumen  adanya pertumbuhan keinginan untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis  nilai-nilai  dan  etika  akan  merubah  perilaku  konsumen  di  masa mendatang.
Implementasi  kebijakan  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan, maka akan tercipta suatu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win win  situation), yaitu  konsumen  mendapatkan  produk  unggul  yang  ramah  lingkungan, produsen  pun  mendapatkan  profit  yang  sesuai  yang  pada  akhirnya  akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara langsung
Bahwa  Pasal  74  ayat  (1)  Undang-Undang  menyatakan  “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan”.  Selanjutnya  dalam  Penjelasan  Pasal  74  ayat  (1) UndangUndang  Perseroan  Terbatas  dijelaskan  “Ketentuan  ini  bertujuan untuk  tetap  menciptakan  hubungan  Perseroan  yang  serasi,  seimbang,  dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. Penjelasan  Pasal  diatas  memberikan  gambaran  yang  luas  mengenai perseroan, yaitu “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan  sumber  daya  alam”;  dan  “Perseroan  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam”  adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam ”. Artinya regulasi ini lebih tepat di terapkan pada kegiatan usaha yang bergera  pada  bidang  pengelolaan  sumber  daya  alam  atau  kegiatan  yang
berdampak pada adanya potensi kerusakan pada lingkungan sehingga lebih sesuai  dengan  prinsip  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  itu  sendiri. Sehingga korporasi yang tidak bergerak di bidang tersebut seyogyannya tidak melasanakan  kewajibannya  sebagai  suatu  keharusan  dalam  menjalankan usahannya hal ini di  karenakan kegiatan usahannya tidak berdampak pada kerusakan  lingkungan  hidup  dan  dapat  membahayakan  masyarakat sekitarnya.
Penjelasan  pasal  di  atas,  menyebabkan  subjek  dari  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  adalah  semua  perusahaan  baik  yang  bergerak  di bidang  sumber  daya  alam  maupun  tidak.  Rumusan  penjelasan  dimaksud memberikan penafsiran yang sangat eksesif sehingga pada akhirnya, seluruh perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak, seperti  misalnya:  rumah  sakit,  supermarket,  pemulung,  industri  kerajinan tangan  dan  lain  sebagainya  dapat  dikualifikasi  mempunyai  dampak terhadap  fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam.  Tindakan  sedemikan menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi bagi korporasi tertentu.
Sejalan  dengan  hal  ini  Titik  Triwulan  berpendapat  bahwa  tanggung jawab wajib  mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi  seorang untuk menuntut orang lain  sekaligus berupa hal  yang melahirkan  kewajiban. 31 Artinya  hak  dan  kewajiban  lahir  dari  adanya tindakan hukum yang di lakukan yang memimbulkan kerugian kepada orang lain, jika ada nya kewajiban yang lahir sebagai bentuk tanggung jawab tanpa adanya  kesalahan,  atau  kelalaian  maka  tidak  dapat  di  katakana  sebagai tanggung jawab tetapi pemberian hak secara sukarela.
Sejalan  dengan  hal  ini  Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa  adanya. Pertanggungjawaban  individu  yaitu  seseorang  individu  bertanggung  jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; artinya adanya pelanggaran yang  dilaksanakan  sehingga  muncul  tanggung  jawab  atau  adanya Pertanggungjawaban  kolektif  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung jawab  atas  suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  lain;  dan  adanya Pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  yang  berarti  bahwa  seorang individu  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya  karena sengaja  dan  diperkirakan  dengan  tujuan  menimbulkan  kerugian;  serta Pertanggungjawaban  mutlak  yang  berarti  bahwa  seorang  individu
31 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,Hlm. 48.
bertanggungjawab  atas  pelanggaran  yang  berarti  bahwa  seorang  individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan 32 untuk itu tidak relevan jika suatu regulasi tanggung jawab itu lahir dari suatu kesukarelaan tanpa dan keselahan atau akibat yng di timbulkan.
Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial  sesuai  Pasal  1  butir  3  UU Nomor  40  Tahun  2007  didefinisikan  sebagai  komitmen  perseroan  untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Oleh  karena  itu,  penormaan  komitmen,  konsep  moral  atau  asas-asas  atau prinsip-  prinsip  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  ketentuan  yang  kongkrit. Pertama,  memaknai  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial  sebagai kewajiban hukum dapat membuktikan, pemahaman yang dimiliki Pemerintah terhadap Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial semata-mata hanya karena peluang sumber daya finansial yang dapat segera diberikan perusahaan untuk memenuhi  kewajiban  atas  regulasi  yang  berlaku.  Pemahaman  Tanggung Jawab  Lingkungan  dan  sosial  hanya  sebatas  sumber  daya  finansial  akan mereduksi makna hakiki dan fundamental dari Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial itu sendiri. Akibatnya aktivitas Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan menjadi kewajiban legal yang bersifat normatif dan formal yang mengabaikan  sejumlah  prasyarat  yang  memungkinkan  terwujudnya  makna dasar  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial,  yaitu  sebagai  pilihan  dasar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak; Kedua, mengubah prinsip dasar voluntairly Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial menjadi bersifat mandatory. Tindakan  sedemikan,  apapun  alasannya,  akan  meniadakan  atau  setidaknya meminimalisasi  ruang  dan  medium  pilihan  yang  ada  berikut  kesempatan masyarakat  mengukur  derajat  pemaknaannya  dalam  praktik.  Konsekuensi selanjutnya adalah  Tanggung Jawab  Lingkungan dan  sosial akan  bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya.
Perkembangan  aktivitas  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial  di Indonesia  semakin  memperlihatkan  adanya  sinergisnya  program  Tanggung Jawab  Lingkungan  dan  sosial  dengan  beberapa  tujuan  Pemerintah;  Ketiga,
32 Hans  Kelsen,  Teori  Hukum  Murni  terjemahan  Raisul  Mutaqien  Nuansa  &  Nusa  Media, Bandung, 2006, Hlm. 140
adanya perubahan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial sebagai tindakan yang  berlandaskan  tanggung  jawab  etik  menjadi  kewajiban  hukum  akan potensial  mengarahkan  program  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial hanya  pada  formalitas  untuk  pemenuhan  suatu  kewajiban  saja;  Keempat, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia mengatur Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial sebagai kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh suatu  korporasi  yang  prinsip  dasarnya  bersifat  voluntair;  Kelima, menempatkan  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial  sebagai  kewajiban hukum menimbulkan kerancuan dan kebingungan, karena Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial itu sendiri sudah merupakan tindakan yang melebihi apa yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku (beyond legal compliance).  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial  yang melebihi pemenuhan hukum dan peraturan, berarti memiliki batas yang “tak terhingga”  yang  tidak  dapat  dijangkau  oleh  hukum  dan  peraturan  yang dinormatifkan  menjadi  kewajiban.  Korporasi  itu  sendiri  yang  dapat menentukan batas atas yang ingin dicapainya dan pelaksanaannya dilakukan secara sukarela;
Prinsip  Corporate  Social  Responsbility  dan  tanggung  jawab  lingkungan pada prinsipnya merupakan sesuatu yang “Beyond Legal Complaines”, dan pada kenyataannya  ketentuan  mengenai  tanggung  jawab  dari  korporasi  sudah diatur  cukup  komprehensif  dalam  peraturan  perundang-undangan  sektoral terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan aturan sanksi yang cukup  ketat,  seperti:  hukuman  badan  maupun  denda  serta  hukuman administratif.  Pengaturan  mengenai  Corporate  Social  Responsbility  seperti dirumuskan dalam Pasal 74 dan Penjelasannya dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan.
Untuk  itu  dalam  mengatasi  adanya  potensi  ketidakpastian, diskriminatif  serta  menyebabkan  iklim  usaha  tidak  efisiein  dan  tidak berkeadilan  dan  adanya  keserampangan  terhadap  regulasi  perlunya Pemerintah hendak menerbitkan PP sebagai tindak lanjut dari perintah dalam Pasal  74  ayat  (4),  persoalan  tentang  cakupan  dan  batasan  dari  pengertian perseroan yang wajib melakukan CSR menurut Pasal 74 ayat (1) menjadi amat penting
Kelembagaan  perekonomian  yang  kokoh  diperlukan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  dan  pembuatan  UU  No  40  Tahun  2007
tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya iklim  dunia  usaha  yang  kondusif.  De  facto,  perumusan  dan  pengaturan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial potensial bermasalah jika diterapkan di  lapangan,  khususnya  bilamana  dikaitkan  dengan  Undang-Undang Otonomi  Daerah.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak otonom bagi daerah untuk mengatur perekonomian daerahnya masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.  Pemerintah  Daerah  mempunyai  keleluasaan  untuk  merumuskan sendiri  ketentuan  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial  sesuai kepentingannya  seperti  tersebut  di  dalam  UU  No  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.  Frasa  kata  “kewajiban”  dan  “sanksi”  dalam  ketentuan Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial  seperti  tersebut  dalam  UU  No  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  potensial  ditafsirkan  sesuai  dengan kepentingan  pemerintah  daerah  masing-masing  yang  pada  akhirnya  dapat menyebabkan  pengusaha  tidak  mampu  menjalankan  Tanggung  Jawab Lingkungan dan sosial secara efisien berkeadilan karena justru menjadi beban dan  kewajiban  baru  sehingga  meningkatkan  biaya  produksi  serta  tidak mempunyai  nilai  tambah  dalam  jangka  panjang  bagi  keberlangsungan Perusahaan. 33 .

## KESIMPULAN
1. Pemberlakuan sanksi terhadap pelaksanan UU No 40 Tahun 2007 dalam mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan eksistensi hukum yang kuat dalam menjaga keutuhan lingkungan hidup sehingga tidak  hanya  negara  akan  tetapi  korporasi  dapat  memberikan  kontribusi nyata,  dan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  di  daerah  lingkungan sekitarnya. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan dengan penerapan sanksi karena memiliki objek yang jelas  serta  dampak  yang  di  timbulkan,  akan  tetapi  jika  di  berlakukan kepada  setiap  perseroan  terbatas  maka  ini  tidak  relevan  dan  sejalan
33 Putusan  Nomor  53/PUU-VI/2008  memberikan  berbagai  tafsiran  UU  No  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas  belum memberikan batasan yang tegas tentang perseroan dengan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang bagaimana saja yang wajib melakukan tanggungjawab perusahan terhadap lingkungan. Dikarenakan lingkup dari kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan (sumber daya  alam),  dan/atau  yang  berdampak  pada  fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 74 ayat (1) UU perseroan terbatas dapat ditafsirkan secara luas.
dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam.
2. Polemic  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  terhadap  Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang  pengelolaan  sumber  daya  alam  maupun  korporasi  non  sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan tanggung  jawab  lingkungan  Terbatas  dimana  dalam  penguraiannya menimbulkan  ketidakpastian,  diskriminatif  serta  menyebabkan  iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi  Tanggung  Jawab  Lingkungan  dan  sosial  akan  bermakna sebatas  upaya  pencegahan  dari  dampak  negatif  atas  keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Setara press, Malang, 2016.
A.F.  Elly  Erawaty,  Persoalan  Hukum  Seputar  Tanggung  Jawab  Sosial  dan
Lingkungan  Perseroan  dalam  Perundang-Undangan  Ekonomi  Indonesia, artikel  hukum  perdata,  bandung,  Universitas  Katolik  Parahyangan Indonesia, 2018.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
2010.
Edi  Suharto,  “Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan:  Apa  itu  dan  Apa  Manfaatnya Bagi  Perusahaan”,  makalah  pada  seminar  Corporate  Social Responsibility:  Strategy,  Management  and  Leadership,  di  Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008.
Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto Luhukay, Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021.
Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati,  Argumen  Hukum,  Surabaya,
Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,    Malang, Banyumedia, 2010
Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, “Strategy and Society: The Link Between Competitive  Advantage  and  Corporate  Social  Responsibility”.  Harvard Business Review Collection, 2007.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2005. Hans  Kelsen,  Teori  Hukum  Murni  terjemahan  Raisul  Mutaqien  Nuansa  & Nusa Media, Bandung, 2006.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Total Media, Yogyakarta, 2019 Roni Sulistyanto Luhukay, Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja  Jurnal Meta-Yuridis, No. P- Issn : 2614-2031 / No. E-Issn : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas Pgri Semarang, 2021.
-------------------------------, Memaknai   Pemanfaatan   Hutan   Dalam   Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Papua,  jurnal Selisik , Volume 7, Nomor 1, Juni 2021, Issn:2460-4798 (Print) &2685-6816 (Online), 2021. Rachmadi  Usman,  Pembaharuan  Hukum  Lingkungn  Nasional,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Siti  Sundari  Rangkuti,  Hukum  Lingkungan  Dan  Kebijaksanaan  Lingkungan

## Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000. Zainal  Asikin  dkk,  Pengantar  Hukum  Perusahaan,  Prenadamedia  Group, 2016.
Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian,  Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien,  Prestasi
Pustaka:Jakarta, 2010. Memaknai konsep lingkungan Hidup, https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan Di Akses pada Hari Selasa 18 maret 2020 Pukul 12.35 wib Persoalan  Hukum  Seputar  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Perseroan Dalam ,Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia, A.F. Elly Erawaty,http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847- persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan- perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html,  Di Akses pada Hari Selasa 18 maret 2020 Pukul 12.35 wib.
Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19 Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008