## DIMENSIONS OF CIVIL EDUCATION CULICULAR AS AN EDUCATION PROGRAM IN LOW CLASS SCHOOL
Dede Iswandi
dedeiswandipkn@upi.edu Universitas Pendidikan Indonesia Article Information ABSTRACT Received: 4-5-2019 Revised: 9-5-2019 Accepted: 4-6-2019 Publishes: 28-6-2019 The purpose of this article is to formulate the context of primary and secondary education Citizenship  Education  from  2003  to  2012  is  only  known  as  one  Citizenship  Education subject which is substantially academic and pedagogic integrating the substance and values of Pancasila with the substance of citizenship. However, starting in 2013 to accommodate the  process  of  educating  the  life  of  the  nation  and  state  in  the  full  and  broad  sense,  then Civics  subjects  were  adjusted  to  become  Civic  Education.  After  conducting  a  literature study,  the  authors  found  that  Pancasila  and  Citizenship  Education  as  part  of  subjects  in schooling in the elementary and secondary  education levels showed that the development of  the  goal  of  civic  education  was  based  on  humanist  and  holistic  human  resource development  and  Pancasila  character.  Based  on  the  results  described,  the  author  can conclude  that  Citizenship  Education  is  a  learning  and  learning  process  to  build  student competence  in  a  holistic  manner  with  the  aim  of  achieving  a  harmonious  mastery  of electronic student competencies between the internalization of electrically charged students between the internalization of value / moral content (the tradition of perennialism, mastery of  substance  (essentialism  tradition)  and  its  benefit  to  the  environment  (tradition  of reconstructionism), Application of dimensions of civic education as an education program through the approach of affective education, educational approaches to the development of values  and  morals  in  low  grade  elementary  schools  can  be  applied  through  modeling, directive models and value clarification model.
Keywords:
Culicular, Civic Education, Primary School, Lower Class.

## DIMENSI KULIKULER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PROGRAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR KELAS RENDAH
Kata Kunci: Kulikuler,
Pendidikan Kewarganegaraan,
Sekolah Dasar,
Kelas Rendah.

## ABSTRAK
Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan konteks pendidikan dasar dan menengah

## Jurnal Civicus
Vol. 19 No. 1, Juni 2019, pp. 1-8 e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463
Available online at: civicus.upi.edu
Copyright © 2019  Dede Iswandi
Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  tahun  2003  sampai  dengan  2012  hanya  dikenal satu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang secara subtantif akademik dan pedagogik  mengintegrasikan  subtansi  nilai  dan  moral  Pancasila  dengan  subtansi kewarganegaraan.  Namun  mulai  tahun  2013  untuk  mengakomodasikan  proses pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti utuh dan luas, maka mata pelajaran  PKn  disesuaikan  menjadi  PPKn.  Setelah  melakukan  studi  literatur,  penulis menemukan  bahwa,  bahwa  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  sebagai bagian  dari  mata  pelajaran  di  persekolahan  dalam  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah  menunjukkan  bahwa  pengembangan  tujuan  pendidikan  kewarganegaraan berlandaskan  kepada  pembanguan  sumber  daya  manusia  yang  humanis  dan  holistik, serta  berkarakter  Pancasila.  Berdasarkan  hasil  yang  diuraikan,  penulis  dapat menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan proses belajar dan pembelajaran untuk  membangun  kompetensi  peserta  didik  secara  holistik  dengan  tujuan  untuk tercapai  penguasaan  kompetensi  peserta  didik  secara  elektis  yang  harmonis  antara internalisasi  muatan  peserta  didik  secara  elektis  yang  harmonis  antara  internalisasi muatan nilai/moral (tradisi perenialisme), penguasaan subtansi (tradisi essensialisme) dan  kemaslahatannya  bagi  lingkungan  (tradisi  rekonstruksionisme),  Penerapan dimensi  pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  program  pendidikan  melalui pendekatan pendidikan afektif, pendekatan pendidikan perkembangan nilai dan moral di sekolah dasar kelas rendah dapat diterapkan melalui modelling, model directif dan model klarifikasi nilai.

## PENDAHULUAN
Pendidikan Kewarganegaraan
memegang peranan penting dalam membentuk warga  negara  yang  baik  dan  cerdas.  Di  era revolusi  industri  4.0  membawa  masyarakat  ke dalam  lingkungan  modernisasi  globalisasi diberbagai  bidang  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pengaruh modernisasi  globalisasi  tersebut  memberikan dampak  positif  dan  negatif  yang  tidak  dapat dihindari. Perkembangan modernisasi globalisasi tersebut telah membawa perubahan sosial dan budaya  yang sangat  cepat dan telah menyentuh  perubahan  sistem  nilai,  sehingga mempengaruhi masalah sosial-budaya.
Kompleksitas  masalah  sosial  semakin  kuat  ke arah  situasi  turbulansi.  Perubahan  sosial budaya  yang  diakibatkan  oleh  revolusi  dari globalisasi  telah  membawa  masyarakat  agar dapat  menghadapi  perubahan  tersebut  sebagai bagian  dari  warga  dunia  (Malihah,  2015,  hlm. 151).
Pendidikan  menjadi  salah  satu  upaya solutif  dalam  pencegahan  dan  penanganan kasus  yang  kerap  terjadi  dalam  lingkup  anak- anak. Melalui proses pendidikan dikembangkan  tiga  aspek  dalam  proses humanisasi,  yang  meliputi  aspek  kognitif, afektif dan psikomotor. Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai  salah  satu  mata pelajaran  dipersekolahan  dan  di  perguruan tinggi menjadi bagian dari pendidikan karakter yang  bertujuan  untuk  membentuk  warga negara yang baik dan cerdas. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  menegaskan bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah salah  satu  mata  pelajaran  sebagai  muatan dalam  kurikulum  pendidikan  dasar  dan menengah.  Selanjutnya  ketentuan  Pendidikan Kewarganegaraan  harus  masuk  dalam  muatan pendidikan tinggi diatur pada pasal 37 ayat (2) Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKn)  merupakan  suatu  mata  pelajaran pokok yang harus ada pada jenjang pendidikan dasar  dan  menengah  serta  jenjang  pendidikan tinggi.  Wahab  dan  Sapriya  (2011,  hlm.  311) menjelaskan  bahwa  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  memiliki  orientasi  tujuan sebagai berikut:
Orientasi  tujuan  pembelajaran  PKn yaitu untuk pembentukan warga negara  yang  demoktratis,  dan  dapat memecahkan  masalah  dengan  penuh bertanggung jawab ( responsible citizen ) serta membentuk warga negara  yang  baik  dan  cerdas  (to  be  a good and smart citizen ).
Orientasi  Tujuan  PKn  tersebut  secara spesifik  mengidentifikasikan  bahwa  PKn berorientasi  kepada  pendidikan  karakter  dan pembentukan  karakter  warga  negara,  yang dipersiapkan  untuk  membekali  warga  negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 77 I Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun  2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.  19  Tahun  2005  Tentang  Standar Pendidikan Nasional juga menjelaskan “Pendidikan  Kewarganegaraan  dimaksudkan untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan cinta  tanah  air  dalam  konteks  nilai  dan  moral Pancasila,  kesadaran  berkonstitusi  Undang– Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945,  nilai  dan  semangat  Bhinneka  Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan  menjadi  salah  satu  sarana strategis  dalam  pembentukan  karakter  warga negara,  khususnya  pengembangan  karakter sedari  dini  warga  negara  muda  pada  jenjang pendidikan  dasar  di  sekolah  dasar  pada  kelas rendah.  Pengembangan  karakter  sedari  dini akan  menjadi  bekal  bagi  anak  sebagai  warga negara  muda  yang  nantinya  akan  terlibat dalam  kehidupan  sosial  berbangsa  dan bernegara.  Proses  membekali  anak  dalam menjalankan  kehidupan  sosial  tersebut  harus ditanamkan  pemahaman  terhadap  nilai-nilai, norma-norma  dan  kebiasaan-kebiasaan  sosial budaya  Indonesia  yang  merupakan  jati  diri bangsa  dalam  membentuk  karakter  anak Indonesia  yang  berkarakter.  Sejalan  dengan tumbuh  kembang  anak  dan  ketika  telah menjadi  bagian  dari  masyarakat  dalam menjalankan  kehidupan  sosial  berbangsa  dan bernegara, anak tersebut akan telah mempunyai  bekal  untuk  terjun  sebagai  bagian masyarakat  dan  dapat  berperan  aktif  sebagai warga  negara  yang  akan  mewarisi  bangsa Indonesia  dalam  proses  penyelenggaraan negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas  Pendidikan kewarganegaraan  di  sekolah  dasar  khususnya pada  kelas  rendah  memiliki  peran  penting sebagai  pendidikan  sedari  dini  kepada  anak untuk mulai belajar mengenal, mengetahui dan memahami ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan  yang    berorientasi  pada dimensi Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai sistem  pengetahuan  terpadu  memiliki  tiga dimensi  interaktif    yakni  1)  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang kajian ilmiah; 2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan dan 3) Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai  kegiatan  sosial- kultural kewarganegaraan (Winataputra; 2001).  Dimensi  Pendidikan  Kewarganegaraan tersebut  menjadi  pokok  kajian  PKn  sebagai sistem  pengetahuan  terpadu  atau  integrated knowladge system dalam mendukung realisasi upaya  pembentukan  warga  negara  yang  baik dan cerdas sebagai orientasi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.  Adapun  pokok  kajian dalam  makalah  ini  adalah  hanya  mengkaji terkait  dimensi  PPKn  sebagai  program pendidikan.

## METODE
Penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data analisis deskriptif. Sukmadinata  (2009, hlm.  60) mengungkapkan bahwa  penelitian  kualitatif  ditujukan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena, peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan, persepsi,  pemikiran  seseorang  baik  secara individu maupun kelompok. Sedangkan menurut pernyataan Bogdan dan Tylor (dalam Moleong
2007,
hlm. 4) metode kualitatifpenelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan, maupun perilaku sesorang yang dapat diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Secara Yurids, Pendidikan
Kewarganegaraan  dalam  konteks  pendidikan formal  di  Sekolah  Dasar  tidak  terlepas  dari ruang  lingkup  cakupan  materi  yang  menjadi acuan  pokok  materi  yang  akan  dibelajarkan dalam  proses  belajar  mengajar.  Namun  secara esensial  pada  dasarnya  kandungan  Pendidikan Kewarganegaraan  terintegrasi dengan ideologi dan  konsepsi  utuh  satu  sistem  pendidikan
nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  serta akhlah  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan undang-undang”.
Amanat konstitusi tersebut diejawantahkan  ke  dalam  UU  No.  20  Tahun 2003  tentang  Sitem  Pendidikan  Nasional. Pasal  2  UU  Sisdiknas  menyatakan  bahwa “pendidikan  nasional  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945”.  Kemudian  dalam Pasal  3  UU  Sisdiknas  dinyatakan  bahwa “Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berkahlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis dan bertanggung jawab”.
Secara  lebih  khusus  terkait  dengan Pendidikan  Kewarganegaraan  tertuang  dalam Pasal  37  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan  adalah  salah  satu  mata pelajaran  sebagai  muatan  dalam  kurikulum pendidikan  dasar  dan  menengah.  Selanjutnya ketentuan  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus masuk  dalam  muatan  pendidikan  tinggi  juga telah  diatur  pada  pasal  37  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKn)  merupakan  suatu  mata  pelajaran pokok yang harus ada pada jenjang pendidikan dasar  dan  menengah  serta  jenjang  pendidikan tinggi.  Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  37  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan
dimaksudkan untuk membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta tanah air”. Penjelasan ketentuan pasal tersebut dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Penjelasan  Pasal
77 I Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.  19  Tahun  2005  Tentang  Standar Pendidikan Nasional terkait tujuan Pendidikan Kewarganegaraan  di  jenjang  Pendidikan Dasar,  bahwa  “Pendidikan  Kewarganegaraan dimaksudkan  untuk  membentuk  peserta  didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan  dan  cinta  tanah  air  dalam  konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi  Undang–Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945,  nilai  dan  semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan  menghendaki  pembentukan  warga negara  yang  beriman  dan  bertakwa  dan  dapat menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  cerdas dengan didukung oleh penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap rasa kebangsaan  dan  cinta  tanah  air,  kesadaran berkonstitusi,  semangat  Bhinneka  Tunggal Ika,  memiliki  komitmen  terhadap  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  serta memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air dikembangkan untuk menumbuhkan keterampilan sosial warga negara, baik sebagai makhluk  individu  maupun  sosial  dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pernyataan  di  atas  selaras  dengan Wahab  dan  Sapriya  (2011,  hlm.  311)  yang menjelaskan  bahwa  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  memiliki  orientasi  tujuan sebagai berikut:
Orientasi  tujuan  pembelajaran  PKn yaitu untuk pembentukan warga negara  yang  demoktratis,  dan  dapat memecahkan  masalah  dengan  penuh bertanggung jawab ( responsible citizen ) serta membentuk warga negara  yang  baik  dan  cerdas  (to  be  a good and smart citizen ).
Lebih  lanjut  Rahmat,  dkk  (2013,  hlm. 7)  menjelaskan  bahwa  tujuan  akhir  dari Pendidikan  Kewarganegaraan,  yaitu  “tumbuh- kembangnya  kepekaan,  ketanggapan,  kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat  secara  tertib,  damai,  dan kreatif”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki  tujuan akhir  untuk  membangun  keterampilan  sosial warga negara dengan mengembangkan kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan
kreativitas  sosial  dalam  kehidupan  sehari-hari untuk  mencapai  kehidupan  masyarakat  yang tertib,  damai  dan  kreatif,  sehingga  terwujud kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang ideal.

## Pembahasan
Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai  Program  Pendidikan di  Sekolah Dasar Kelas Rendah
Sebagai  wahana  pendidikan  formal pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah mata pelajaran PPKn secara kurikuler bertujuan  mengembangkan  potensi  peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan, komitmen, kompetensi.  Kesemua ranah tujuan tersebut  harus  didudukkan  dalam  konteks ideologisasi,  instrumentasi,  dan  aktualisasi Pancasila  sebagai  dasar  negara,  ideologi nasional,  dan  pandangan  hidup  bangsa.  Oleh karena  itu  Pancasila  harus  dikonsepsikan, dimaknai, dan difungsikan sebagai entitas inti, sumber  rujukan,  dan  kriteria  keberhasilan proses  belajar  mengajar.  Demikian  pula subtansi jiwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  nilai  dan  semngat  semangat Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  komitmen  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Soemantri  & Winataputra, 2017).
Tujuan kurikuler
Pendidikan
Kewarganegaraan  tersebut  pada  dasarnya selaras  dengan  misi  PKn  yang  disampaikan Winataputra  dan  Budimansyah  (2007,  hlm. 156)  yang  menyatakan  bahwa  apabila  dilihat secara filosofis, sosio-politik dan psikopedagogis,  Pendidikan  Kewarganegaraan memegang  misi  suci  ( mission  sacred )  untuk pembentukan  watak  dan  peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  menjadikan  manusia sebagai  warga  negara  yang  demokratis  dan bertanggung jawab.
Misi  suci  PKn  tersebut  berkorelasi dengan  tujuan  pengembangan  kompetensi peserta  didik  dalam  seluruh  dimensi  PKn sebagai  program  pendidikan.  Misi  tersebut mengisyaratkan  bahwa  PKn  sebagai  bagian dari  mata  pelajaran  di  persekolahan  dalam jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah menunjukkan  bahwa  pengembangan  tujuan pendidikan  kewarganegaraan  berlandaskan kepada  pembanguan  sumber  daya  manusia yang  humanis  dan  holistik,  serta  berkarakter Pancasila.
Secara subtantif pedagogis PPKn tetap konsisten  bertujuan  untuk  membentuk  peserta didik  menjadi  manusia  yang  memiliki  rasa kebangsaan  dan  cinta  tanah  air  yang  dijiwai oleh nilai-nilai pncasila, nilai dan norma UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen kolektif ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soemantri &
Winataputra, 2017).
Mengacu kepada uraian di atas, dalam upaya  untuk  mewujudkan  realisasi  tujuan kurikuler PKn tersebut dapat dikaji ke dalam 2 objek  telaah,  yaitu  1)  objek  telaah  PKn  yang terdiri  atas  aspek  idiil,  instrumental,  dan praktis.  Aspek  idiil  adalah  landasan  dan kerangka filosofik yang menjadi titik tolak dan muara dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003,  dan  Undang- Undang lainnya yang relevan. Aspek
instrumental adalah sarana programatik kependidikan  yang  sengaja  dibangun  dan dikembangkan  untuk  menjabarkan  subtansi aspek-aspek idiil. Aspek instrumental meliputi kurikulum,  bahan  ajar,  guru,  media,  sumber belajar,  alat  penilaian  belajar,  ruang  belajar dan lingkungan. Aspek praksis adalah interaksi belajar di kelas atau di luar kelas dan pergaulan  sosial  budaya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara;  dan 2)  objek  pengembangan  PKn,  yaitu  ranah sosial-psikologis  peserta  didik  yang  meliputi ranah  kognitif, afektif, dan psikomotorik  yang secara pragmatik diupayakan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui pendidikan  (Budimansyah  dan  Suryadi,  2008, hlm. 18)
Objek  telaah  PKn  tersebut  pada dasarnya didasarkan kepada telaah PKn secara ontologis  yang  memuat  cakupan  kajian keilmuan  PKn.  Objek  telaah  tersebut  dapat membantu  dalam  menelusuri  realisasi  upaya PKn  dalam  mewujudkan  tujuan  PKn  yang didasarkan  kepada  ontologi  keilmuan  PKn yang  meliputi  objek  telaah  Pendidikan Kewarganegaraan  dan  objek  pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan.
Lebih
lanjut Soemantri
&
Winataputra,  (2017)  mengemukakan  terkait tujuan  pengembangan  potensi  peserta  didik tersebut  dalam  ranah  dimensi  PKn  yang didasarkan  pada  kurikulum  2013  PPKn  di SD/MI,
SMP/MTs
dan
SMA/MA/SMK/SMAK, yaitu mengembangkan potensi peserta didik
sehingga  mampu  a)  menampilkan  karakter yang mencerminkan
pemahaman, penghayatan,  dan  pengamalan  nilai  dan  moral Pancasila  secara  personal  dan  sosial;  b) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang  oleh  pemahaman  utuh  tentang  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  c) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki  semangat  kebangsaan  serta  cinta tanah  air  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai Pancasila,  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  semangat  Bhinneka  Tunggal  Ika dan  komitmen  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;  d)  berpartisipasi  secara  aktif, cerdas,  dan  bertanggung  sebagai  anggota masyarakat,tunas  bangsa,  dan  warga  negara sesuai dengan harkat dan martabatnya  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  esa  yang  hidup bersama  dalam  berbagai  tatanan  sosial kultural.
Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menjelaskan bahwa Mata pelajaran Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  dikelompokkan atas  mata  pelajaran  umum  Kelompok  A  dan mata  pelajaran  umum  Kelompok  B.    Lebih lanjut  dijelaskan  pada  Pasal  5  Ayat  (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  mengemukakan bahwa PPKn termasuk kedalam mata pelajaran umum  Kelompok  A  beserta  mata  pelajaran lainnya  yaitu  Pendidikan  Agama  dan  Budi Pekerti,  Bahasa  Indonesia,  Matematika,  Ilmu Pengetahuan  Alam,  dan  Ilmu  Pengetahuan Sosial.
Soemantri  &  Winataputra  (2017) mengemukakan  bahwa  untuk  memfasilitasi upaya  educatif  mencapai  tujuan  umum  dan tujuan  khusus  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan dikembangkan gugus muatan subtantif dan pedagogis yang bersumber  dari  empat  substansi  diantaranya subtansi  yang  bersumber  dari  nilai  dan  moral Pancasila, substansi yang bersumber dari UUD Negara  republic  Indonesia  Tahun  1945, substansi  yang  bersumber  dari  konsepdan makna  Bhinneka  Tunggal  Ika,  substansi  yang
bersumber  dari  konsep  dan  makna  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gugus  muatan  subtantif  pedagogis tersebut  merupakan  dasar  dan  orientasi  dalam pengembangan  pembelajaran  PPKn  yang secara  utuh  memadukan  dimensi  subtantif, yakni  konten  isi  dan  dimensi  pedagogis  atau proses  psikologis  dan  sosial  dalam  konteks proses  pendidikan  kewarganegaraan.  Sebagai wahana  pedagogis  dan  andragogis  PPKn pembelajaran dan pembudayaan dikembangkan  dengan  cara  menciptakan suasana  belajar  otentik  ( authentic  learning ) yang  berfungsi  memfasilitasi  peserta  didik untuk berinteraksi secara interpersonal dengan dirinya  dan  secara  ekstra  personal  dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan  sikap  spiritual  dan  sikap  sosial positif,  perluasan  wawasan  intelektual,  dan keterampilan  hidup  sebagai  warga  negara. Oleh  karena  itu  pembelajaran  PPKn  harus selalu berwawasan authentik ( authentic instruction )  dan  berwawasan  multidisipliner, interdisipliner atau transdisipliner yakni melibatkan  berbagai  sumber  dari  berbagai bidang  keilmuan  dan  humaniora  secara terorkestrasi (Soemantri & Winataputra, 2017).
Dalam  konteks  pendidikan  dasar  dan menengah  kongruen  dengan  kerangka  teoritik dan  disain  kurikulum  2013  setiap  Kompetensi Dasar  dikembangkan  pembelajaranya  dalam konteks  Kompetensi  Inti  (KI)  yang  menjadi rujukannya (organizing element), yakni Kompetensi  Inti  (KI)  I  sebagai  konteks pengembangan  komitmen  dan  sikap  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa;  KI  2  sebagai  konteks pengembangan  komitmen  dan  sikap  terhadap sesama  manusia,  masyarakat,  bangsa,  dan negara;  KI  3  sebagai  konteks  pengembangan dimensi  pengetahuan  dan  proses  kognitif  dan metakognitif;  dan  KI  4  sebagai  konteks pengembangan  berbagai  jenis  keterampilan sebagai  wujud  kemampuan  memanfaatkan pengetahuan  untuk  perbaikan kehidupan (Winataputra, 2015).
Pendekatan  yang  digunakan  untuk mengintegrasikan  Kompetensi  Dasar  dari berbagai  mata  pelajaran  yaitu  intradisipliner dilakukan  dengan  mengintegrasikan  dimesi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, interdisipliner menggabungkan kompetensidasar  beberapa  mata  pelajaran dengan  mata  pelajaran  lain  agar  saling menguatkan,  multidisipliner  dilakukan  dengan
tidak  menggabungkan  kompetensi  dasar  mata pelajaran  ,dan  transdisipliner  mengaitkan berbagai  mata  pelajaran  yang  ada  dengan permasalahan-permasalahan  yang  dijumpai  di lingkungan  sekitarnya  sehingga  pembelajaran menjadi kontekstual.
Perlu ditegaskan bahwa secara folisofis-ideologis  eksistensi  PPKn dalam kurikulum  sekolah  di  Indonesia  memiliki hubungan linear (gayut lurus) terhadap Pasal 2 dan  Pasal  3  UU  Sisdiknas  dan  pada  akhirnya terhadap  pemenuhan  amanat  tujuan  Negara Indonesia  yang  termaktub  dalam  alinea  ke empat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Itulah  lintasan  dari  proses  kolektif nation  and  character  bulding membangun bangsa  melalui  pembangunan  karakter  anak bangsa.  Karena  itu  secara  filsafat  keilmuan ontologi,  epistimologi  dan  aksiologi  PKn mencerminkan  resonansi  utuh  dan  cita-cita, semangat, dan komitmen bernegara kebangsaan Indonesia (Winataputra, 2015)
Secara konseptual-filosofik tradisi pembelajaran  PKn  Soemantri  &  Winataputra (2017)  menerapkan  secara  elektis  pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, rekonstruksionisme  (PeEsProRek)  secara  utuh seperti juga digunakan dalam desain kurikulum  SD  2013  yang  dijelaskan  kedalam uraian berikut ini:
Pertama , Tradisi perenialisme dicirikan  dengan  imperatif  nilai-nilai  luhur kebangsaan  (Pancasila)  dan  kebernegaraan (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konstitusi lainnya). Sebagai contoh, tradisi ini  dalam  desain  kurikulum  2013  PPKn  SD Kelas  1  dan  kelas  I.  Tradisi  Perenialisme diwadahi terutama dalam KI 1. Menerima dan menjalankan  ajaran  agama  yang  dianutnya, dan KD jabaranya 1.1 menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama,  suku  bangsa,  ciri-ciri  fisik,  psikis dan  hobby  sebagai  anugerah  Tuhan  Yang Maha  Esa.  KD  1.2  Menerima  kebersamaan dalam  keberagaman  sebagai  anugerah  Tuhan Yang  Maha  Esa  di  lingkungan  rumah  dan sekolah.
Kedua, Tradisi  esensialisme  dicirikan dengan  kemasan  sebagai  mata  pelajaran  yang dipayungi oleh disiplin keilmuan politik/kenegaraan.  Tradisi  ini  dalam  desain kurikulum 2013 diwadahi terutama dalam KI 3 dan  KI  4  beserta  seluruh  KD  jabarannya masing-masing. Sebagai contoh kita lihat KI 3 SD  kelas  I  dan  kelas  II  meliputi  “3.
Memahami  pengetahuan  faktual  dengan  cara mengamati  [mendengar,  melihat,  membaca] dan  menanya  berdasarkan  rasa  ingin  tahu tentang  dirinya,  makhluk  ciptaan  Tuhan  dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
Jika  dianalisis  dari  kerangka  tradisi esensialisme, KD 3.1 Mengenal simbol-simbol Pancasila sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” secara subtantif merupakan  resonansi  dari  nilai  dan  moral Pancasila.  Sementara  itu,  KD  3.2  Mengenal tata  tertib  dan  aturan  yang  berlaku  dalam kehidupan  sehari-hari  di  rumah  dan  sekolah, merupakan  resonansi  dari  nilai  dan  norma konstitusional  UUD  NRI  Tahun  1945  yang secara  akademik  dipayungi  oleh  disiplin keilmuan  politik  dan  kenegaraan.  Sedangkan KD  3.3  Mengenal  keberagaman  karakteristik individu  di  rumah  dan  di  sekolah,  secara subtantif  merupakan  resonansi  dari  semangat dan komitmen kebersamaan dalam keberagaman  sesuai  dengan  nilai  yang terkandung  dalam  seloka  Bhinneka  Tunggal Ika.  Secara  konseptual  keilmuan  KD  ini dipayungi  oleh  disiplin  keilmuan  Sosiologi Indonesia  dan  Antropologi  Budaya  Indonesia. Pada  akhirnya  KD  3.4  Mengenal  arti  bersatu dalam  keberagaman  di  rumah  dan  sekolah, secara  subtantif  merupakan  resonansi  dari komitmen  nasional  untuk  hidup  dalam  NKRI dan  secara  keilmuan  dipayungi  oleh  disiplin Politik khususnya Kewarganegaraan.
Ketiga, Tradisi progresifisme dicirikan dengan  pengorganisasian  pengalaman  belajar yang bermuatan subtansi dan proses psikologis-pedagogis  secara  spiral  meluas (extending community approaches). Tradisi ini dalam  desain  kurikulum  2013  diwadahi terutama dalam urutan logis (logical sequence) KD 3 dan KD 4 dalam setiap kelas yang secara optimal  dikatkan  dengan  karakteristik  dengan karakteristik  umum  peserta  didik  secara psikologis.
Kempat, Tradisi  rekonstruksionisme dicirikan  dengan  muatan  dan  dorongan dan/atau fasilitas bagi individu untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya kepada orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.
Pengoganisasian  pengalaman  belajar  yang bermuatan  subtansi  dan  proses  psikologis- pedagogis  dilakukan  secara  spiral  meluas sebagaimana  hal  itu  tercermin  dalam  rumusan setiap  KD  dan  antar  KD  dalam  satu  tingkat
kelas. Tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 diwadahi  terutama  dalam  KI  2  dan  KD jabarannya  dan  KI  4  beserta  KD  dan jabarannya  yang  pada  intinya  bersisikan pengembangan kemampuan utuh peserta didik sebagai  bekal  untuk  konstribusi  pada  usaha kolektif membangun dirinya dan masyarakatnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pada dasarnya  setiap  jenis  pendidikan  SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/SMAK dengan  kurikulum  2013  diarahkan  kepada proses  belajar  dan  pembelajaran  untuk membangun  kompetensi  peserta  didik  secara holistik. Dengan demikian diharapkan tercapai penguasaan  kompetensi  peserta  didik  secara elektis  yang  harmonis  antara  internalisasi muatan  peserta  didik  secara  elektis  yang harmonis antara internalisasi muatan nilai/moral  (tradisi  perenialisme),  penguasaan subtansi (tradisi essensialisme) dan kemaslahatannya  bagi  lingkungan  (tradisi rekonstruksionisme). Maka, Pendidikan
Kewarganegaraan dilihat dari kerangka dimensi  program  pendidikan,  yaitu  sebagai program  pendidikan di  sekolah  dasar  kelas rendah  PKn  secara  struktural  kurikulum  2013 terintegrasi dalam muatan pembelajaran tematik  yang  termasuk  kedalam  kelompok  A mata pelajaran di sekolah dasar.

## SIMPULAN
Jenjang  pendidikan  dasar  berdasarkan kurikulum 2013 di sekolah dasar  kelas rendah diarahkan kepada proses belajar dan pembelajaran  untuk  membangun  kompetensi peserta  didik  secara  holistik  dengan  tujuan untuk tercapai penguasaan kompetensi peserta didik  secara  elektis  yang  harmonis  antara internalisasi  muatan  peserta  didik  secara elektis  yang  harmonis  antara  internalisasi muatan  nilai/moral  (tradisi  perenialisme), penguasaan  subtansi  (tradisi  essensialisme) dan  kemaslahatannya  bagi  lingkungan  (tradisi rekonstruksionisme). Maka, Pendidikan Kewarganegaraan  dilihat  sebagai  program pendidikan di sekolah dasar kelas rendah PKn secara  struktural  kurikulum  2013  terintegrasi dalam  muatan  pembelajaran  tematik  yang termasuk kedalam kelompok A mata pelajaran di sekolah dasar.
Penerapan dimensi pendidikan kewarganegaraan  sebagai  program  pendidikan melalui pendekatan pendidikan afektif,
pendekatan  pendidikan  perkembangan  nilai dan moral di sekolah dasar kelas rendah dapat diterapkan  melalui  1)  modeling  yaitu  dengan memberikan  contoh  atau  panutan,  sebagai tauladan  yang  mencerminkan  nilai-nilai  yang baik,  karena  pada  dasarnya  dalam  proses tumbuh  kembang  anak  terdapat  proses  imitasi selama  proses  tersebut  berlangsung;  2)  model directif  yaitu  penanaman  nilai  orang  dewasa kepada  generasi  muda;  dan  3)  model klarifikasi  nilai  yaitu  kemampuan  generasi muda  untuk  membangun  nilai  untuk  dan dalam  dirinya.  Oleh  karena  itu  sebagai  dalam proses  penerapan  model  ini  adalah  membantu generasi  muda  membangun  nilai  tersebut didukung  dengan  nilai-nilai  yang  sesuai dengan  nilai  sosial  budaya  bangsa  dan memfasilitasi dalam menjawab berbagai persoalan nilai sehari-hari.

## DAFTAR RUJUKAN
Budimansyah,  D.  &  Suryadi  K.  (2008). PKn dan  Masyarakat  Kultural.  Bandung :
Prodi PKn SPs UPI.
Malihah,  E.  2015.  An  ideal  Indonesian  in  an increasingly competitive
world:
Personal character and values required to  realise  a  projected  2045  ‘Golden Indonesia’. Citizenship,  Social  and Economic Education , 14 (2): 148-156.
DOI: 10.1177/2047173415597143.
Moleong,  Lexy  J.  2007.  Metode  Penelitian Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun  2013
Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Pendidikan Nasional. Rahmat et al . (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung:  Laboratorium  Pendidikan Kewarganegaraan.
Soemantri,  M.N.  &  Winataputra,  U.S.  (2017).
Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan:  Kultur  Akademis dan Pedagogis. Bandung: Laboratorium PKn UPI
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2009.  Metode Penelitian  Pendidikan.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang
Sistem Pendidikan Nasional
Wahab,  A.A.  &  Sapriya.  (2011). Teori  dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung: Alfabeta. Winataputra, U.S. (2001). Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Terbuka. Winataputra, U.S. (2015). Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Historis-Epistimologis .
Jakarta:  Pusat  Penerbitan  Universitas Terbuka.
Winataputra, U.S. & Budimansyah, D. (2007). Civic  Education:  Kontek,  Landasan, Bahan  Ajar  dan  Kultur  Kelas .
Baandung: Prodi PKn SPs UPI.