PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin
Maulida Rachma 1 , Yusuf Hidayat 2 , Laila Azkia 3
Pendidikan Sosiologi 1’2’3
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Email: maulida.sosiologi.ulm@gmail.com
Abstrak, Kesejahteraan  sosial  menjadi  tujuan  utama  dari  setiap  negara  di  dunia.  Salah  satu hambatan  untuk  mencapai  kesejahteraan  adalah  masalah  kemiskinan.  Pemerintah  dalam upayanya  menurunkan  tingginya  angka  kemiskinan  salah  satunya  dengan  cara  meningkatkan efektivitas  penanggulangan  kemiskinan  melalui  program  berbasis  perlindungan  sosial,  seperti Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  Hambatan Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kelurahan.  Pelambuan  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data dipilih secara Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis  hasil  penelitian  menggunakan  langkah-langkah  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  Hambatan  Pelaksanan  Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan,  masih  terdapat  beberapa  hambatan,  yang  kemudian  dikelompokkan  menjadi  dua kategori,  yakni:  hambatan  pada  pelaksanaan  (a)  secara  internal  dan  (b)  secara  eksternal. Selanjutnya adalah hambatan pada Pendamping Sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan  kepada  Unit  Pengurus  PKH  wilayah  Kota  Banjarmasin  harus  lebih  mengontrol bagaimana  titik  hasil  dari  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tersebut,  sudah  sejauh  mana berjalan, agar pemantauan dan evaluasi kinerja untuk tahap berikutnya dapat terkendali dengan baik.
Kata kunci: Hambatan Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Sosial

## I. PENDAHULUAN
Kesejahteraan  sosial  menjadi  tujuan  utama dari  setiap  negara  di  dunia.  Salah  satu  hambatan untuk  mencapai  kesejahteraan  adalah  masalah kemiskinan.  Kemiskinan  merupakan  masalah global  yang  dialami  oleh  semua  negara  di  dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun telah dilakukan berbagai  upaya  namun  kemiskinan  tidak  dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai hampir di
seluruh  wilayah    di  Indonesia,  baik  di  perkotaan maupun  di  pedesaan.    Pada  kenyataanya,  di Indonesia  sendiri  masalah  kemiskinan  masih sangat  sulit  untuk  diberantas.  Berbagai  upaya untuk  mengentaskan  kemiskinan  telah  dilakukan oleh  pemerintah  yang  diaplikasikan  dalam  wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung  maupun  tidak  langsung.  Upaya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  terutama masyarakat  miskin  diwujudkan  agar  masyarakat tersebut dapat hidup layak serta mengembangkan
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
dirinya sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik (Astriana, 2012, hal. 2) .
Berbagai  upaya  untuk  mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program- program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program  yang  langsung  diberikan  kepada penduduk miskin, contoh; bantuan langsung tunai (BLT),  RASKIN.  Sedangkan  kebijakan  tidak langsung,  contoh;  Program  Jamkesmas  (bidang kesehatan), Program IDT (bidang pemberdayaan), BOS  (bidang  pendidikan).  Walaupun  telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat  dihilangkan  seluruhnya,  artinya  fenomena kemiskinan  dengan  mudah  dapat  dijumpai  di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di  pedesaan.  Program  kemiskinan  yang  saat  ini dilakukan  baik  yang  berasal  dari  pemerintah maupun  non  pemerintah  umumnya  hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama  masih  ada  anggaran  (dana),  setelah  dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata  lain  bahwa  program-program  kemiskinan yang  selama  ini  dilaksanakan  berdasarkan pendekatan projek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak  berkelanjutan,  akhirnya  angka  kemiskinan secara  absolut  di  Indonesia  tetap  saja  tinggi (Nunung,  2008,  hal.  8).  Pemerintah  dalam upayanya menurunkan tingginya angka kemiskinan  yaitu  dengan  peningkatan  efektivitas penanggulangan  kemiskinan,  melalui  program pengentasan  kemiskinan  seperti  diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS,  RASKIN,  BSM,  PKH)  mulai diperkenalkan pada tahun 2007 dan ditujukan bagi masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu,  Program Berbasis  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM), Pemberdayaan Usaha mikro (KUR) (Pratiwi, 2020, hal. 3).
Sejak  mulai  diimplementasikan,  Program Keluarga Harapan terus berinovasi sehingga terus mengalami  perkembangan.  Arah  kebijakan  PKH bukan  hanya  sekedar  memastikan  bantuan  tepat sasaran  dan  membantu  kelancaran  penyaluran bantuan  sosial,  utamanya  adalah  bagaimana mengentaskan  kemiskinan  dengan  menghasilkan KPM  PKH  yang  graduasi,  bukan  hanya  karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa berdaya dan mandiri (RI, 2020).
Graduasi itu sendiri memiliki makna bahwa tidak  lagi  terpenuhinya  kriteria  kepesertaan dan/atau  meningkatnya  suatu  kondisi  sosial ekonomi,  yang  dibuktikan  melalui  kegiatan pemutakhiran data. Dengan kata lain, jika Keluarga Penerima  Manfaat  sudah  tidak  lagi  memiliki komponen  untuk  diberikan  bantuan,  atau  bahkan status sosial ekonomi nya sudah meningkat sesuai standar  yang  telah  ditetapkan,  Keluarga  tersebut pastinya akan mengalami Graduasi atau kelulusan dari Program Keluarga Harapan. Berdasarkan data awal  yang  diperoleh  peneliti  bahwa  jumlah Graduasi KPM PKH, baik yang dilakukan secara mandiri atau melalui dorongan Pendamping PKH, menyebutkan di Kota Banjarmasin pada dua tahun terakhir,  secara  bertahap  mengalami  kenaikan jumlah  yang  tidak  menentu,  terutama  pada Kecamatan  Banjarmasin  Barat,  dan  terkhususkan lagi  pada  Kelurahan  Pelambuan  yang  sejak  dua tahun  ini  mengalami  lonjakan  Graduasi  paling tinggi diantara Kelurahan lainnya.
Hadirnya Program Keluarga Harapan di Kota Banjarmasin,  terutama  di  Kelurahan  Pelambuan dengan  jumlah  Graduasi  terbanyak  selama  dua tahun diantara Kelurahan lainnya yang ada di Kota Banjarmasin,  tentunya  fungsi  peran  Program  dan Pendampingan dalam strategi bantuan merupakan aspek yang sangat penting untuk dikaji.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  Peranan Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, sering dilakukan
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
untuk  mengukur  bagaimana  kemajuan  dan perkembangan  Program  Keluarga  Harapan  dalam mewujudkan  kesejahteraan  sosial  di  Indonesia. Adapun  terdapat  tiga  penelitian  terkait  Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang lokasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,  akan  tetapi  relevan  untuk  dikaitkan dengan  penelitian  ini.  Adapun  tiga  penilitian tersebut yaitu:
Penelitian  yang  pertama,  yaitu  penelitian yang  dilakukan  oleh  Bagus  Purnawiratama, Mahasiswa  Program  Studi  Pendidikan  Sosiologi, Universitas  Lambung  Mangkurat  Banjarmasin. Penelitian  tersebut  mengambil  judul  “Kehidupan Sosial  Ekonomi  Penerima  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Di  Kelurahan  Kelayan  Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan” dengan mengambil  studi  kasus  di  Kelurahan  Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tahun 2018.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan:  (1) Mengetahui  gambaran  sosial  ekonomi  penerima Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Mengetahui  aspek  pendidikan  penerima  Program Keluarga  Harapan  (PKH);  (3)  Mengetahui  aspek kesehatan  penerima  Program  Keluarga  Harapan (PKH).  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa:  (1)  Gambaran  Kehidupan  sosial  ekonomi dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)  memberikan  dampak  positif  walaupun sudah  menerima  bantuan  tunai  tiap-tiap  keluarga masih  mencari  pengasilan,  tidak  serta  merta mengharapkan  bantuan  tunai  dalam  menafkahi keluarga (2) Aspek Pendidikan penerima Program Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  berpendidikan Sekolah  Dasar  bahkan  ada  yang  hingga  sampai Perguruan  Tinggi  namun  pada  umumnya bersekolah di sekolah negeri dan swasta yang tidak berbiaya tinggi (3) Aspek Kesehatan ibu dan anak penerima  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) adalah  mendapatkan  layanan  kesehatan  BPJS, pemeriksaan,  pengobatan  baik  di  Posyandu maupun  Puskesmas  yang  ada  di  Kelurahan Kelayan Timur (Purnawiratama, 2018).
Penelitian  kedua,  yang  dilakukan  oleh Nurdiana,  Mahasiswi  Fakultas  Dakwah  Dan Komunikasi,  UIN  Alauddin  Makassar.  Penelitian tersebut mengambil judul “Implementasi Program Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Mambi Kabupaten  Mamasa”,  dengan  mengambil  studi kasus  di  wilayah  Kecamatan  Mambi,  Kabupaten Masama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi  pelayanan  Program  Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa,  dapat  dilihat  dari  proses  sosialiasasi hingga  distribusi  dana  PKH  yang  dilakukan  oleh pendamping. Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam menyukseskan kebijakan pemerintah, pendistribusian  dana  PKH  kepada  peserta  PKH, dilakukan  pula  di  sekolah-sekolah  yang  letaknya strategis yang bisa terjangkau oleh penerima PKH (Nurdiana, 2017).
Penelitian  ketiga,  yaitu  penelitian  yang pernah  dilakukan  oleh  Mohammad  Rizal, Mahasiswa  Program  Studi  Filsafat  Politik  Islam, Fakultas  Ushuluddin  Dan  Filsafat,  Universitas Islam  Negeri  Sunan  Ampel  Surabaya.  Penelitian tersebut  mengambil  judul  “Pengaruh  Program Keluarga  Harapan  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2017”, dengan  mengambil  studi  kasus  di  Kabupaten Sidoardjo  pada  tahun  2018  yang  lalu.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Program Keluarga Harapan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Program  Keluarga Harapan  menunjukkan  korelasi  yang  sangat  kuat dengan  nilai  0,944.  Selanjutnya,  nilai  koefisien determinasi  sebesar  0,890.  Yang  artinya  89% kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Sidoarjo tahun  2017  dipengaruhi  oleh  Program  Keluarga Harapan  dan  sebesar  11%  kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lainnya (Rizal, 2018).
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Dari ketiga penelitian terdahulu, belum ada yang  melakukan  penelitian  terkait  apa  saja Hambatan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat  Di  Kelurahan  Pelambuan  Kota Banjarmasin.  Oleh  karena  itu,  kebaruan  dan pembeda dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk  mencari  tahu  terkait  apa  saja  hambatan dalam pelaksanaan program itu sendiri.
Berangkat  dari  rujukan  terkait  Program Keluarga  Harapan  ini  diharapkan  dapat  berperan aktif  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan. Mengingat tingkat kesuksesan Graduasi terbanyak yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah Kelurahan  Pelambuan,  sehingga  pada  akhirnya peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “Peranan Program Keluarga Harapan (PKH)  Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial Masyarakat  Di  Kelurahan  Pelambuan  Kota Banjarmasin”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka  peneliti  memfokuskan  pembahasan  utama penelitian ini, yakni sebagai berikut:
1. Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan  (PKH)  Dalam  Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat  Di Kelurahan Pelambuan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial  yang  menggunakan  format  deskriptif kualitatif.  Penggunaan  kualitatif  diharapkan mampu menganalisis cakupan sumber data dengan lebih  luas,  menyeluruh,  mendalam  dan  bermakna terkait  Hambatan  dari  Pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  untuk  Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat  Di  Kelurahan Pelambuan.  Diharapkan  pula  dapat  membantu menguraikan  persoalan  yang  ada  di  rumusan masalah  yang  akan  diteliti  dengan  menggunakan teknik pengumpulan data; observasi, dokumentasi dan wawancara.
Sumber  data  peneliti  dalam  penelitian  ini menggunakan purposive sampling dengan menggunakan  kriteria  sasaran  dari  Program Keluarga  Harapan  (PKH),  yakni:  sebagai  KPM PKH minimal 1 tahun, merupakan keluarga yang termasuk  dalam  kategori  sangat  miskin  (pra- sejahtera),  termasuk  ke  dalam  data  DTKS  (Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial),  serta  memiliki salah satu komponen persyaratan sebagai penerima Manfaat  PKH  sesuai  kategori,  yakni:  bidang Pendidikan,  Kesehatan  dan  Kesejahteraan  Sosial (Lansia  dan  atau  Disabilitas  Berat).    Instrumen penelitian  yang  digunakan  adalah  peneliti  itu sendiri. Peneliti yang melakukan semuanya mulai dari menetapkan judul penelitian, fokus penelitian, menentukan  landasan  teori,  memilih  informan sebagai  sumber  data,  melakukan  pengumpulan data,  menilai  kualitas  data,  menafsir  data  dan membuat  kesimpulan  atas  temuan  dilakukan sendiri  oleh  peneliti.    Teknik  analisis  data menggunakan  langkah-langkah  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  oleh peneliti. Peneliti dalam melakukan penelitian juga menggunakan alat untuk mendukung pengumpulan data  seperti  alat  tulis,  kamera,  dan  alat-alat perekam saat wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan  (PKH)  Dalam  Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat  Di keluarahan Pelambuan Kota Banjarmasin Hambatan  dari  pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, sangat bergantung  pada  Kebijakan  dari  program  itu sendiri dan Pendamping Sosial sebagai pelaksana program  di  lapangan.  Kebijakan  program  telah dirancang  dan  diperbaharui  sedemikian  rupa sesuai  evaluasi  yang  telah  dilakukan  dari  hasil pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan (PKH) di lapangan sendiri tidak terlepas
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
dari  berbagai  kendala  yang  timbul  akibat  proses yang  rumit  dan  kompleks,  kendala  tersebut menjadi  penghambat  dalam  keberhasilan  suatu pelaksanaan bahkan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan  tersebut.  Karakteristik  masalah merupakan  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  seperti  yang  dikemukakan  oleh Mazamanian dan Sabatier dalam Subarsono yang mengidentifikasi  karakterisitik  masalah  yang terdiri  atas;  1)  kesulitan  teknis,  2)  Keragaman perilaku kelompok sasaran, 3) Proporsi kelompok sasaran, dan 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan (Subarsono, 2008, hal. 95-96):
Berdasarkan  karakteristik  permasalahan tersebutlah,  analisis  beberapa  hambatan  yang ditemukan di lapangan kemudian dibagi menjadi, (1)  hambatan  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  di  lapangan;  (a)  ditinjau  dari sebab  internal;  (b)  sebab  eksternal  dari  Program Keluarga Harapan (PKH); dan juga (2) hambatan dari Pendamping Sosial.
Berikut  adalah  bagan  gambaran  hasil penemuan  hambatan  pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  dirasakan  oleh KPM di Kelurahan Pelambuan:
Skema 8. Gambaran Hasil Penemuan Hambatan Pelaksanaan PKH
Pada  pelaksanaan  di  lapangan,  Program  ini dinilai  telah  memberikan  pengaruh  yang  positif terhadap  peningkatan  kesejahteraan  sosial masyarakat  di  Kelurahan  Pelambuan.  Meskipun demikian,  pelaksanan  suatu  program  dapat dipastikan akan selalu mengalami suatu hambatan atau permasalahan. Begitu pula yang terjadi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin.
Hal  ini  selaras  dengan  pandangan  Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto, yang mengemukakan bahwa dalam kenyataannya tidak selamanya kebijakan publik itu mencapai sasaran setelah dilaksanakan, walaupun sudah direncanakan sedemikian rupa. Karena pada saat dilaksanakan  banyak  sekali  terkait  dengah berbegai  hal  yang  kompleks  dan  tidak  mudah untuk  dieliminir  (Wibawa,  Purbokusumo,  & Pramusinto, 1994, hal. 32).
Menunjuk pada pandangan Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto tersebut, kebijakan publik  yang  dimaksud  adalah  Program  Keluarga Harapan (PKH). Dari hasil penemuan di lapangan terkait  hambatan  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  diketahui  bahwasanya  terdapat tujuh  kendala  pada  saat  pelaksanannya  di lapangan sepanjang tahun 2021.
Pembahasan  terkait  hambatan  pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian akan dibagi  menjadi  tiga  kategori;  ditinjau  dari  sebab internal,  sebab  eksternal  dari  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  dan  juga  hambatan  dari Pendamping Sosial.
1) Hambatan  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan (PKH) di Lapangan
a. Hambatan Sebab Internal
Berdasarkan  hasil  penemuan  di  lapangan, indikator  hambatan  pelaksanaan  dalam  kebijakan Program  Keluarga  Harapan,  berkenaan  dengan efektivitas  dari  kebijakan  program  itu  sendiri; bantuan  sosial,  bantuan  komplementer,  hak  dan kewajiban  PKH,  Pertemuan  Kelompok  P2K2, mekanisme pelaksanaan PKH, dan lain
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
sebagainya), apakah ditemukan permasalahan atau tidaknya selama program tersebut dijalankan.
1. Terdapat  Ketidaksinkronan  Antara  Data DTKS dengan Situasi KPM yang Sebenarnya Sepanjang  tahun  2021,  arah  kebijakan  dari Program  Keluarga  Harapan  mengalami gebrakan  baru,  yakni  gerakan  masal sinkronisasi data DTKS dengan situasi KPM yang  sebenarnya.  Hal  ini  dikarenakan  pada tahun-tahun  sebelumnya,  proses  evaluasi program  dan  pemutakhiran  data  para  KPM tidak berjalan dengan maksimal dan seringkali mengalami kendala teknis; seperti kembalinya nama-nama  KPM  yang  sudah  dinyatakan Graduasi ke dalam portal data. Atau juga sejak awal pendataan DTKS tidak dilakukan dengan proses yang benar, sehingga masyarakat yang seharusnya  menjadi  KPM  PKH,  tetapi  tidak menjadi Penerima Manfaat dikarenakan tidak terdata  namanya.  Data  DTKS  yang  menjadi acuan  atau  dasar  penetapan  calon  penerima menjadi KPM, diindikasikan tidak mencerminkan  keadaan  masyarakat  yang sebenar-benarnya,  sehingga  kemudian  pada saat  observasi  di  lapangan  yang  dilakukan peneliti bersama dengan Pendamping Sosial, ada  beberapa  contoh  kasus  serupa  yang ditemukan.  Kesalahan-kesalahan  demikian seringkali memberikan dampak yang berkepanjangan ketika di lapangan. Merubah mindset masyarakat sangatlah sulit; ada yang kembali  terlena  dengan  bantuan  yang didapatkan, sehingga menolak untuk Graduasi mandiri.  Sedangkan  dari  Pendamping  Sosial tidak  bisa  memproses  pencabutan  hak  KPM secara  paksa  tanpa  ada  bukti  yang  telah disetujui oleh Kodinator Wilayah, hal ini akan membawa  permasalahan  ke  ranah  yang berbeda  dari  tujuan  awal  pengentasan kemiskinan,  namun  lebih  bagaimana  cara mengentaskan kemiskinan moral.
2. Kendala Distribusi Kartu Kartu Kesejahteraan Sosial yang Tidak Sepenuhnya Tepat
Semenjak  Pandemi  Covid-19  melanda Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah tentunya gencar  untuk  menyalurkan  bantuan  kepada masyarakat  yang  terkena  dampak  secara ekonomi. Pada masa tanggap darurat ini, begitu banyak bantuan sosial (bansos) yang diluncurkan oleh  Pemerintah  sebagai  jaring  penguat  sosial kehidupan  masyarakat  bagi  keluarga  pra- sejahtera yang terkenda dampak Pandemi Covid- 19.  Ada  3  jenis  bantuan  sosial  yang  disalurkan oleh Kementrian Sosial; Bantuan Komplementer PKH dalam bentuk BPNT Sembako, selanjutnya ada  Bantuan  Khusus  dan  Bantuan  Tanggap Darurat Covid-19.
Hal  demikian  seharusnya  tidak  menjadi permasalahan  jika  saja  sosialisasi  terkait sistematika  penyaluran  bantuan  sosial  masing- masing  dari  ketiga  bantuan  tersebut  dipahami dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya  banyak  sekali  masyarakat  yang salah  paham  dengan  ketiga  jenis  bantuan  yang sepintas sama namun ternyata berbeda tersebut.
Selain  karena  sama-sama  merupakan Program Bantuan Sosial dari Kementrian Sosial, sekilas Bantuan Sosial PKH dan Bantuan Khusus serta  Bantuan  Tanggap  Darurat  Covid-19 merupakan  tiga  program  jaring  penguatan  dan sosial yang berbeda.
Bantuan  Sosial  PKH,  merupakan  jenis bantuan  uang  yang  disalurkan  setiap  3  bulan sekali  ke  rekening  masing-masing  KPM  PKH dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai jumlah komponen  yang  dimiliki  dalam  keluarga. Selanjutnya  ada  Bantuan  BPNT  Sembako  yang merupakan  bantuan  jenis  Komplementer  PKH, yang  diberikan  dalam  bentuk  uang  non-tunai yang  tidak  dapat  dicairkan  atau  diuangkan. Transaksinya hanya dapat dilakukan di e-warong untuk  pembelian  sembako.  Saldo  yang  tidak dapat diuangkan ini ditransferkan langsung oleh bank  penyalur  ke  rekening  keluarga  penerima manfaat (KPM) PKH.
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Sedangkan,  Bantuan  Sosial  Tanggap Darurat Covid-19 adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarkat (PPKM),  akan  tetapi  bukan  merupakan  bagian dari penerima PKH dan bantuan Komplementer BPNT Sembako.
Untuk persamaan dan pembeda dari ketiga jenis  bantuan  sosial  dari  Kementrian  Sosial  ini, Sepintas lalu, ketiga jenis bantuan sosial tersebut akan  dianggap  sama  oleh  masyarakat  awam. Padahal  ketiga  jenis  bantuan  tersebut  berbeda secara teknis dan sasaran. Meskipun sama-sama merupakan  bantuan  sosial  dari  Program Kementrian  Sosial  dan  sumbernya  pun  sama- sama  dari  DTKS  Terpadu,  akan  tetapi,  ketiga jenis  bantuan  tersebut  berbeda.  Pertama  ada Bantuan Sosial dari PKH, bersyarat; terdaftar di DTKS  dan  memiliki  komponen  di  dalam keluarga, dicairkan setiap 3 bulan sekali dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda setiap KPM, tergantung jumlah dari komponen yang dimiliki.
Lalu  yang  kedua,  ada  Bantuan  Sembako atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  BPNT  Sembako, merupakan  program  komplementer  dari  PKH, berdampingan  dengan  Bantuan  Sosial  PKH; dengan  tujuan  memperkuat  jaringan  sosial keluarga.  Kemudian,  ada  Bantuan  Tanggap Darurat  Covid-19  dan  PPKM,  bentuknya  itu sembako  dan  uang  non-tunai  yang  disalurkan  ke kartu KKS masing-masing penerima. Sepintas lalu lagi,  antara  Bantuan  PKH  dan  Bantuan  Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM perbedaanya cukup jelas dan tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi,  pelaksanannya  di  lapangan  ternyata mengalami  banyak  hambatan.  Di  Kelurahan Pelambuan  sendiri,  permasalahan  terjadi  saat masyarakat non PKH menganggap dirinya secara otomatis mendapatkan PKH setelah mendapatkan KKS dari Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM.  Padahal  kenyatannya  tidak  begitu,  kedua jenis bantuan ini berbeda; secara sasaran serta cara mendapatkannya. Namun masyarakat awam yang
kurang  mengerti  perihal  pembeda  ini  tentunya sangat  sulit  untuk  diberi  pengertian.  Di  kantor PPKH sendiri, hampir setiap hari sepanjang tahun 2020  selalu  ada  masyarakat  yang  datang  untuk menanyakan perihal ini. Penyebab dari semua ini adalah  kesamaan  kartu  KS  yang  diterima  oleh masyarakat  yang  menerima  PKH  dan  yang menerima  bantuan  tanggap  darurat.  Sehingga demikian,  masyarakat  yang  non-PKH  merasa mereka  juga  bagian  dari  PKH  dan  tentunya  akan melakukan  aksi  protes  saat  PKH  pencairan. Kesamaan kartu KS ini yang membuat rancu dan menuai  permasalahan.  Penyebab  kerancuan  ini dikarenakan  terdapat  kesalahan  sejak  awal  pada pendistribusian  KKS  untuk  Bantuan  Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM.
Kesalahan  penyaluran  KKS  yang  sama dengan  milik  PKH  ini  mengindikasikan  adanya Standar  Operasional  Prosedural  (SOP)  dan responsif pelaksana dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak pandemi kurang tertrukstur  dan  tersistematika  dengan  baik.  Tidak saja  kesamaan  Kartu  KS  yang  dimiliki  oleh penerima  Bantuan  Tanggap  Darurat  dan  PPKM dengan  KPM  PKH  menjadi  permasalahan  di Kelurahan  Pelambuan,  aksi  tindakan  protes  dan amukan  masyarakat  yang  mendatangi  kantor PPKH,  Dinas  Sosial,  bahkan  beberapa  titik e- warong juga  memberikan  dampak  bagi  kinerja Pendamping  Sosial  di  lapangan.  Perhatian  dan waktu  para  Pendamping  Sosial  tidak  lagi  hanya terfokus  dalam  membina  KPM,  tetapi  juga  harus memberikan penjelasan di waktu dan kondisi yang berbeda-beda pada non penerima PKH.
3. Kendala  Pendataan  Calon  KPM  PKH  yang Baru Dalam proses pendataan calon KPM yang baru  sebelum  ditetapkan  menjadi  KPM  PKH  di Kelurahan  Pelambuan  mengalami  beberapa kendala. Kendala-kendala ini selain bersumber dari Data DTKS Terpadu yang seringkali menggalami kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi, namun setelah dilakukannya observasi lapangan, ditemukan  sebab  lain  yang  menyebabkan pendataan calon KPM PKH yang baru mengalami
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
hambatan  pelaksanaan.  Diketahui  sumber  lain yang  dimaksud  merupakan  lanjutan  dari permasalahan sebelumnya terkait Bantuan Tanggap Darurat Covid-19, permasalahan tersebut yakni  adanya  penambahan  calon  KPM  baru bersumber  dari  data  hibahan  non-PKH  yang menerima Bantuan Sosial Tanggap Darurat Covid- 19 dan PPKM.
Penambahan atau perluasan ini dilakukan secara spontan, tidak lagi melalui berbagai proses validasi  lapangan.  Alasan  mengapa  KPM Perluasan ini ada, dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 perekonomiannya turun drastis  sehingga  masuk  ke  data  DTKS  Terpadu. Hal ini menimbulkan permasalahan lanjutan, yakni menjadi banyaknya permasalahan yang membuntuti;  verifikasi  lapangan  tidak  berjalan dengan  semestinya,  sosialisasi  yang  tidak  dapat dilakukan  sehingga  berdampak  pula  pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PKH itu sendiri.
Terkait permasalahan non-PKH penerima bantuan Covid-19 menjadi KPM PKH, hal tersebut berlanjut pada permasalahan lainnya. Memang jika kita  telaah  lagi  dasarnya,  niat  Pemerintah  baik, akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tentunya  tidak memberikan manfaat yang optimal. Sebutan untuk KPM  dari  angkatan  bantuan  Covid-19  ini  adalah KPM  Perluasan  Program  Sembako.  Status kepersertaan  mereka  ditetapkan  oleh  Kementrian Sosial.  Penyaluran  bantuan  bagi  KPM  Perluasan ini  juga  mengalami  banyak  hambatan;  pencairan yan  lebih  lambat  dari  KPM  Reguler. Overload tampung  dari e-warong, karena  jumlah  KPM bertambah  banyak.  Belum  lagi  prosedur  validasi lapangan  yang  tidak  bisa  dijalankan  dengan maksimal,  sehingga  banyak  sekali  salah  sasaran terjadi.  Sosialisasi  tidak  berjalan  dengan  efektif, menimbulkan  banyak  ketidakpahaman  KPM Perluasan  dengan  apa  itu  Program  PKH,  serta beberapa  permasalahan  lainnya  seperti  tidak terawasi dengan baik hak dan kewajiban mereka. Dengan  adanya  KPM  Perluasan  ini,  para Pendamping PKH menjadi kelebihan beban kerja.
Selain  itu,  informasi  yang  diterima sebagian besar KPM Perluasan masih parsial; tidak semua  dari  mereka  mengetahui  berapa  nilai bantuan  yang  mereka  dapatkan,  mengapa jumlahnya  berbeda-beda,  apa  saja  hak  dan kewajiban  mereka  sebagai  KPM  PKH,  kapan
jadwal  pencairan  dan  informasi  lainnya.  Para Pelaksana PKH di wilayah Kelurahan Pelambuan sudah  berusaha  sebaik  mungkin  untuk  dapat meratakan  penerimaan  informasi  yang  dimaksud, berbagai  media  juga  telah  dimanfaatkan; WhatsApp  Grup,  postingan  Instagram,  Youtube dan platfoam lainnya. Akan tetapi, masih banyak KPM yang tidak terjangkau sebab tidak memiliki ponsel dan kendala jaringan komunikasi lainnya. 4. Proses  Pemutakhiran  Data  KPM  yang Berlangsung Lama Selama  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  di  lapangan,  hambatan  juga ditemukan  pada  indikator  pemutakirhiran  data. Banyak  sekali  KPM  yang  mengeluhkan  kalau bantuan yang mereka dapatkan mengalami pending atau penahanan pencairan hingga tahap selanjutnya akibat  pemutakhiran  data  yang  berlangsung  lama dan  lambat.  Pemutakhiran  data  sendiri  memiliki dua  jenis;  pemutakhiran  data  awal  dan pemutakhiran  data  reguler/rutin.  Pemutakhiran data  awal  adalah  sebuah  proses  lanjutan  yang dilakukan  setelah  calon  peserta  PKH  dinyatakan eligibel (ada  komponen)  dan  dinyatakan  resmi menjadi peserta PKH. Proses ini dilakukan setelah pelaksanaan  validasi  awal;  melengkapi  dan mengumpulkan  data  yang  diperlukan  untuk kesempurnaan  data  hasil  validasi,  terutama  data fasilitas kesehatan dan pendidikan (Sosial, 2021). Sedangkan pemutakhiran data reguler/rutin adalah pembaharuan  data  peserta  PKH  yang  dilakukan setiap saat dan terus menerus sesuai kondisi terkini peserta  PKH.  Hasil  pemutakhiran  ini  akan berpengaruh pada jumlah bantuan, terutama sekali untuk komponen kesehatan dan pendidikan.
Tidak  saja  pemutakhiran  data  awal mengalami  hambatan  di  KPM  Perluasan, pemutakhiran data reguler/rutin untuk KPM lama juga  mengalami  hambatan  di  hasil  verifikasi. Karena  lambatnya  proses  pemutakhiran  data reguler  ini  (hasil  dari  pemutakhiran  data  reguler biasanya  adalah  naik  jenjang  untuk  komponen yang  sama  atau  berakhirnya  bantuan  komponen sebab  peralihan  jenjang),  menyebabkan  banyak
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
keluhan  dari  KPM  yang  masuk  ke  dalam  kotak pengaduan di Kantor PKH dan Dinas Sosial.
Lebih  lanjut,  setelah  observasi  lapangan dilakukan,  ditemukan  sumber  lain  yang  menjadi salah  satu  penyebab  yang  mempengaruhi  proses pemutakhiran  data  yang  berlangsung  lama  ini. Salah  satu  penyebab  yang  dimaksud  adalah ketidaksinkronan  data  NIK  dari  komponen  yang bersangkutan  dengan  data  yang  ada  di  DTKS, sehingga kemudian tidak terbaca dan menyebabkan  bantuan  yang  diterima  menjadi pending. Perlu dilakukannya pembenahan terlebih dahulu  dengan  DISDUKCAPIL  agar  status bantuan pending tadi dapat dicairkan.
Selanjutnya,  sumber  penyebab  lainnya adalah  masih  banyak  KPM  yang  abai  dengan kelengkapan  administrasi,  atau  data  administrasi hilang  di  sistem  ( error ).  Ketidaklengkapan administrasi  ini  akan  berimbas  pula  pada  status invalid jika  data  yang  ada  di  PKH  dipadankan dengan  DISDUKCAPIL  dan  menghasilkan ketidaksesuaian,  yang  berujung  nantinya  akan berpengaruh pada terlambatnya pencairan bantuan.
Pemutakhiran komponen untuk naik jenjang atau  beralih  jenjang  prosesnya  akan  berlangsung lebih  lama  prosesnya  dibandingkan  dengan pemutusan bantuan komponen. Hal ini disebabkan karena  verifikasi  komponen  dilakukan  dengan banyak tahap, terlebih yang diurus tidak satu dua orang, maka proses yang lama sebenarnya adalah hal  wajar  jika  saja  para  KPM  mau  mengerti  dan memahami sirkulasi perihal ini. Pembenahan NIK di  Disdukcapil  dengan  DTKS  juga  berlangsung dalam  kurun  waktu  yang  tidak  sebentar,  sebab persoalan  yang  sama,  banyak  tahap  yang  perlu dilewati  dan  daftar  antrian  yang  panjang.  Tapi setidaknya, para Pelaksana PKH di lapangan sudah sudah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk mempersingkat durasi dan mengecek perkembangan status pembenahan setiap harinya. b. Hambatan Sebab Eksternal
1. Rendahnya Partisipasi dan Tingkat Pemahaman KPM  Terhadap  Program  Keluarga  Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini dirancang untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  KPM  dengan berbagai  fokus  dalam  aspek  kehidupan,  seperti layanan  pendidikan,  kesehatan,  dan  juga  bantuan ekonomi.  Akan  tetapi,  setelah  observasi  dan wawancara  dilakukan  di  Kelurahan  Pelambuan, peneliti menemukan kelemahan dari program ini. Program Keluarga Harapan (PKH) diketahui tidak melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  aktif. Meskipun bantuan PKH pelaksanaannya diatur dan dijalankan  oleh  Pendamping  Sosial  sebagai tonggak  utama,  juga  adanya  materi  peningkatan kualitas  hidup  (P2K2)  yang  diberikan  guna mengedukasi  KPM  terhadap  bagaimana  kiat-kiat agar dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung lagi  pada  bantuan  pemerintah.  Program  ini bergerak  dengan  sifat  top  to  down,  dimana partisipasi masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, dan  dari  masyarakatnya  sendiri  pun  sangat  sulit dikordinasikan  untuk  dapat  mengikuti  arahan dengan baik.
Misalkan  saja  perihal  sosialisasi  atau pertemuan  kelompok,  tidak  sedikit  KPM  di Kelurahan Pelambuan yang tidak berhadir dengan berbagai  alasan;  sibuk  bekerja,  sakit  dan  segala macam  alasan  lainnya.  Akan  tetapi,  ketika pencairan  diumumkan,  mereka  berbondong- bondong  untuk  menjadi  paling  cepat  dalam mengakses  bantuan.  Tidak  hanya  itu  saja, seringkali KPM juga abai terhadap kewajiban dari komponen  yang  mereka  miliki.  Misalkan  saja, komponen  kesehatan;  balita,  masih  banyak  kasus dimana si pengurus komponen (orangtua dari balita yang menjadi komponen), tidak rutin menjalankan kewajibannya dalam mengecek kesehatan si balita ke  pelayanan  kesehatan.  Setelah  ditelusuri penyebab-penyebab dari rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat ini melalui observasi dan wawancara,  ditemukan  beberapa  sebab  seperti, rendahnya  pemahaman  mereka  terkait  apa  itu PKH,  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  KPM,
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
dan  informasi  lainnya  terkait  Program.  Hal  ini dikarenakan mereka yang tidak mendapatkan atau tidak mengikuti sosialisasi program yang diberikan dengan baik dan benar.
Faktor  lainnya  dikarenakan  audiens  dari Pendamping  Sosial  kebanyakan  adalah  orangtua, tidak  jarang  mereka  sebagai  Pendamping  Sosial mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan seperti misalnya dianggap menggurui  atau  disebut  yang  tidak-tidak dikarenakan  KPM  merasa  diperintah  ini  itu  oleh yang lebih muda. Banyak tantangan terkait hal ini, dan perlu durasi yang panjang untuk menyamaratakan tingkat partisipasi dan pemahaman seluruh KPM di Kelurahan Pelambuan pada satu titik yang sama. Niat, ide serta tindakan selalu  diupayakan  demi  dapat  meningkatkan rendahnya  partisipasi  dan  pemahaman  mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada seluruh KPM di Kelurahan Pelambuan.
2. Kendala  Teknis  yang  Terjadi  Pada  Saat Penyaluran Bantuan Sosial dan
Komplementer Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Kelurahan  Pelambuan  jika  dikaitkan dengan  indikator  penyaluran  bantuan  sosial maupun komplementer, banyak sekali mengalami kendala baik yang sifatnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat maupun lama. Kendala teknis yang ditemukan  pada  saat  penyaluran  bantuan  sosial maupun  komplementer  seringkali  berkisar  pada terlambatnya pencairan bantuan sosial atau bahkan saldo  kosong  di  rekening  KPM.    Kendala  secara teknis,  Bantuan  Sosial  akan  mengalami  kendala pencairan karena sebab-sebab berikut, diantaranya; adanya sinkronisasi data DISDUKCAPIL dengan DTKS,  Pemutakhiran  Data  yang  berlangsung dalam  durasi  yang  lama,  atau  bahkan  data administrasi yang mengalami error karena hilang di  sistem  atau  juga  karena  tidak  diperbarui. Sedangkan  untuk  kendala  pencairan  dari  bantuan Komplementer  BPNT  Sembako  disebabkan  oleh permasalahan; e-warong yang kelebihan tampungan KPM yang ingin mencairkan bantuan,
mesin gesek ATM yang rusak, ATM rusak, saldo di  rekening  kosong,  sampai  pada  permasalahan ATM yang hilang.
Meskipun  dalam  penyaluran  seringkali terjadi  kendala  yang  demikian,  akan  tetapi  jenis kendala seperti ini sudah sangat sering terjadi, dan penyelesaiannya  pun  dapat  terkondisikan  dengan baik. Beliau juga menambahkan, kendala-kendala serupa  sudah  menjadi  langganan  setiap  kali pencairan berlangsung.

## 2) Pendamping  Sosial  Program  Keluarga Harapan (PKH)
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Kelurahan  Pelambuan,  jika  dikaitkan dengan  indikator  Pendamping  Sosial,  masih banyak  sekali  mengalami  kendala  atau  hambatan jika  ditinjau  dari  segala  macam  aspek.  Setelah observasi  dan  wawancara  dilakukan,  peneliti menemukan  kendala  dari  Pendamping  Sosial dengan pengaruh paling besar, dalam pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kelurahan Pelambuan.  Kendala  yang  dimaksud  adalah kurangnya jumlah Pendamping Sosial yang ada di Kelurahan Pelambuan. Sebagai kelurahan dengan jumlah KPM terbanyak selama dua tahun terakhir ini,  Pendamping  Sosial  yang  ada  di  Kelurahan Pelambuan  hanya  terdiri  dari  6  orang;  bahkan wilayah kerja mereka tidak terfokuskan pada satu wilayah,  melainkan  dua  sampai  3  kelurahan dipegang  oleh  satu  Pendamping  Sosial.  Di Kelurahan  Pelambuan  jumlah  binaan  setiap Pendamping  Sosial  tidak  terbagi  dengan  rata, ditambah  dengan  jangkauan  mereka  terhadap setiap  KPM  tidak  berada  dalam  satu  kelurahan yang  sama;  terpecah.  Hal  ini  tentunya  menjadi kendala  tersendiri  bagi  para  Pendamping  Sosial untuk mendampingi KPM di setiap wilayah. Selain dikarenakan  mereka  harus  menuju  ke  tempat tinggal  KPM  dengan  transportasi  sendiri,  mereka kadang juga harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya transportasi apabila uang transportasi mereka tidak dicairkan dengan segera. Kendala selanjutnya adalah, Pendamping Sosial diharuskan menghapal
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
jalan  dan  rumah  setiap  KPM  untuk  diberikan dampingan atau binaan selama Pandemi Covid-19. Jika  sebelum  Pandemi  Covid-19,  pertemuan kelompok P2K2 bersifat berkumpul di ruang aula besar seperti Masjid atau bahkan rumah salah satu KPM  yang  memiliki  halaman  yang  luas,  maka selama  Pandemi  Covid-19  ini,  para  Pendamping Sosial di Kelurahan Pelambuan memilih alternatif dari  pintu  ke  pintu  untuk  pemberian  sosialisasi serta  hal  lainnya  yang  berhubungan  dengan program. Pendamping Sosial tidak saja berurusan dengan  satu  dua  orang  KPM  dalam  satu  harinya, tapi jika setiap kali mereka ada kegiatan lapangan, maka durasi waktu yang dibutuhkan juga tidaklah sebentar.  Bahkan  untuk  menyelesaikan  satu kegiatan lapangan,
Pendamping Sosial
membutuhkan waktu berhari-hari untuk menuntaskan semua KPM binaan.
Masih sering pula terjadi kasus KPM pindah alamat  tanpa  memberi  laporan  ke  Pendamping Sosial,  sehingga  hal  tersebut  tentunya  menjadi pekerjaan  tambahan  untuk  Pendamping  Sosial mencari  tahu  alamat  rumah  KPM  bersangkutan. Kurangnya  jumlah  dari  Pendamping  Sosial  yang ada  juga  menjadi  hambatan  paling  besar  dan berpengaruh bagi pelaksanaan PKH di Kelurahan Pelambuan.

## IV. SIMPULAN
Hambatan  dari  pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kelurahan Pelambuan, sangat bergantung pada Kebijakan dari program itu sendiri dan Pendamping Sosial sebagai pelaksana program di lapangan. Berikut adalah hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan  pada  saat  pelaksanaan  Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2021:
a. Hambatan  Sebab  Internal  dari  Program Keluarga Harapan (PKH): diantaranya adalah: terdapat  ketidaksinkronan  antara  data  DTKS dengan  situasi  KPM  yang  sebenarnya,
kendala distribusi Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang tidak sepenuhnya tepat, kendala pendataan calon KPM PKH yang baru, proses pemutakhiran  data  KPM  yang  berlangsung lama b. Hambatan  Sebab  Eksternal  dari  Program Keluarga Harapan (PKH): rendahnya partisipasi  dan  tingkat  pemahaman  KPM terhadap  Program  Keluarga  Harapan  (PKH), kendala  teknis  yang  terjadi  pada  saat penyaluran Bantuan Sosial dan
Komplementer.
c. Pendamping  Sosial  Program  Keluarga Harapan  (PKH):  Kendala  yang  dimaksud adalah kurangnya jumlah Pendamping Sosial yang  ada  di  Kelurahan  Pelambuan.  Kendala selanjutnya  adalah,  Pendamping  Sosial diharuskan menghapal jalan dan rumah setiap KPM untuk diberikan dampingan atau binaan selama Pandemi Covid-19. Masih sering pula terjadi  kasus  KPM  pindah  alamat  tanpa memberi laporan ke Pendamping Sosial.

## REFERENSI
Nunung, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran,Vol. 10, No. 1, Januari 2008 , 8. Pratiwi, D. (2020, Juli 7). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur). Dipetik November 5, 2020, dari repository.metrouniv.ac.id: https://repository.metrouniv.ac.id/id/e print/3467/
Purnawiratama, B. (2018). Kehidupan Sosial Ekonomi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat.
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Rizal, M. (2018, Agustus 21). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017. Dipetik November 4, 2020, dari Digital UIN Sunan Ampel: http://digilib.uinsby.ac.id/27831/ Nurdiana. (2017, Januari 10). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Dipetik November 4, 2020, dari repositori.uin-alauddin.ac.id: http://repositori.uin- alauddin.ac.id/13001/ Sosial, D. J. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 - 2024. Jakarta: Keluarga Kementrian Sosial RI.
Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Subarsono, A. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Astriana, W. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tenggah Tahun 2009. Economics Development Analysis Journal, Vol 1 (1) , 2. RI, K. S. (2020, Oktober 10). Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diambil kembali dari PKH | Program Keluarga Harapan: https://pkh.kemensos.go.id/