Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138

## PENERAPAN MODEL TATA KELOLA DIGITAL PADA PELAYANAN PUBLIK DARING

## APPLICATION OF DIGITAL GOVERNANCE MODEL IN ONLINE PUBLIC SERVICES
Eko Prasetyo 1* , Thita M. Mazya 2 , Nissa Nurimani 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf, Jalan Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Kota Tangerang, Banten 15118, Indonesia *Korespondensi: Eko Prasetyo. Email: prasetyo@unis.ac.id
(Diterima: 31-12-2022; Ditelaah: 12-07-2023; Disetujui: 04-09-2023)

## ABSTRACT
Cilegon City is one of the cities that provide online public services because it implements the smart city concept. This study aims to determine the application of the digital governance model in online public services  by  Cilegon  City.  The  issue  is  that  online  public  services  still  need  to  be  integrated  into  one platform;  they  are  not  interactive  services  yet  but  are  still  in  a  one-way  system.  The  study  employs  a descriptive-qualitative methodology reviewing 27 websites of regional apparatus organizations, including the  Cilegon  City  Government  website,  and  conducting  interviews  with  the  Heads  of  the  Office  of Communication,  Informatics,  Statistics,  and  Coding  department.  The  study  results  show  that  the  digital governance  model  utilized  by  the  public  service  website  of  Cilegon  City  is  the  broadcasting  model; however, only 55.4% of the criteria for implementing the broadcasting model have been met on average. Regarding implementing various digital governance models, there is no significant evidence that they have been  implemented.  As  a  result,  the  website  for  the  public  service  in  Cilegon  City  still  delivers  one-way information from public areas to broader areas, and there has yet to be significant citizen engagement as a form of participation in governance.
Keywords : Digital Governance Model, Governance, Online Public Service.

## ABSTRAK
Pemerintah  Kota  Cilegon  telah  memberikan  pelayanan  publik  secara  daring  bagi  warganya.  Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan konsep smart city . Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model penerapan tata kelola digital pada pelayanan publik secara daring yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Masalah yang ditemukan adalah pelayanan publik yang dilakukan secara daring belum  terintegrasi  dalam  satu platform ,  dan  belum  semua  organisasi  perangkat  daerah  memberikan pelayanan  daring  yang  interaktif,  melainkan  masih  bersifat  satu  arah.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  27 website organisasi perangkat daerah termasuk website Pemerintah Kota Cilegon, dan wawancara dengan Kepala Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian  Kota  Cilegon.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa model tata kelola digital yang digunakan pada website pelayanan publik Kota Cilegon adalah model broadcasting ,  namun  pemenuhan  kriteria  penerapan  model  tata  kelola  digital broadcasting pada pelayanan publik secara daring rata-rata hanya 55,4%. Sedangkan untuk model tata kelola digital lainnya penerapannya belum terdapat bukti yang signifikan. Dengan demikian, website pelayanan publik di Kota Cilegon masih bersifat pemberian informasi satu arah dari area publik ke area yang lebih luas serta belum terjadi partisipasi dan interaksi yang intensif dengan warga.
Kata kunci : Model Tata Kelola Digital, Pelayanan Publik Daring, Tata Kelola.
Prasetyo,  E.,  Mazya,  T.  M.,  &  Nurimani,  N.  (2023).  Penerapan  Model  Tata  Kelola  Digital  Pada  Pelayanan Publik Daring. Jurnal Governansi , 9(2), 81-94.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  revolusi  industri  4.0 menawarkan  peluang  besar    terjadinya perubahan  paradigma    organisasi  kerja, model bisnis, dan teknologi produksi (A. C. Pereira  and  Romero  2017).  Pemerintah sebagai    sektor  publik  tentu  saja berkepentingan  dengan  perkembangan Industri 4.0. Bahkan pelayanan publik yang dilakukan  pun  terkena  dampak  revolusi industri  4.0  (Ślusarczyk  and  Haque 2019)(Muliawaty and Framesthi 2020).
Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan  kini  menjadi  bagian  dari kebijakan yang dimulai dengan dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor 6  tahun  2001  tentang  Pengembangan  dan Pemanfaatan Telekomunikasi. Disusul dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan  e-Government, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik,  serta  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.  Penerapan  berbagai  kebijakan tersebut  kemudian  dikenal  pada  tahun 2011  dengan  konsep  “kota  pintar”  dalam pembangunan perkotaan.
Pemerintah  Kota  Cilegon  mempunyai kebijakan  mewujudkan  smart  city  melalui Peraturan  Walikota  Nomor  106  Tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  di Lingkungan  Kota  Cilegon.    Kota  Cilegon bahkan  mendapat  penghargaan  dari Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika pada  tahun  2021  untuk  kategori  Kota Cerdas Berwawasan Lingkungan. Selain itu, kota  yang  menurut  data  BPS    tahun  2020 berpenduduk    434.896  jiwa  ini  sudah memiliki  aplikasi  bernama  “ Smart  Village Cilegon”  (www.ppid.cilegon.go.id).  Aplikasi ini  berisi  informasi  berupa  berita, lowongan  kerja,  harga  pangan,  UMKM, nomor  penting,  kamera  pengawas,  jadwal sholat dan agenda.
Warga  Kota  Cilegon  memanfaatkan layanan  publik  online  melalui  portal www.portal.cilegon.go.id.  Dalam  portal  ini Kota  Cilegon  memberikan  layanan  berupa email  resmi,  berita  Cilegon,  pajak, prakiraan  cuaca,  pengaduan    birokrasi, layanan  darurat  112,  layanan  PLN, informasi  produk  peraturan  perundang- undangan,  pengadaan  barang  dan  jasa elektronik,  PDAM,  sistem  akuntabilitas kinerja  pemerintahan,  informasi  manfaat sosial,  informasi    Covid-19  Cilegon,  daftar lembaga  daerah,  serta  informasi  tentang transparansi anggaran.
Berdasarkan pengamatan di berbagai situs  dan  portal  Pemerintah  Kota  Cilegon, ditemukan  bahwa  tidak  ada  saluran    bagi masyarakat  untuk  terlibat  dalam  urusan strategis kota, bahkan tidak diikutsertakan dalam  pembahasan,  perumusan,  dan penyusunan  strategi.  Peneliti    menemukan saluran  pengaduan  hanya  bersifat  satu arah,  tanpa  interaksi  yang  memadai,  dan tidak  digunakan  untuk  merumuskan kebijakan  pemerintah  daerah.  Berbagai website pelayanan publik yang ada saat ini belum  cukup  menampilkan  informasi layanan terkini  mengenai pelayanan publik dan kebutuhan informasi lainnya masyarakat. Selain itu,  banyak menu yang tetap tidak dapat diakses.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi  penerapan  model  tata kelola  digital  pada  pelayanan  publik  yang disampaikan  secara  daring.  Hal  ini  sangat penting untuk mengetahui arah pengembangan  tata  kelola  cerdas  ( smart governance )  dalam  konteks  kota  cerdas ( smart  city ).  Dapat  dikatakan  sejauh  ini belum  ada  penelitian  yang  sesuai  dengan topik  yang  dibahas,  namun  terdapat  1 (satu)  penelitian  terkait smart  city , smart governance dan smart government , serta 17 penelitian  terkait  internet,  pelayanan publik,  e- government ,  e- learning dan  e- marketing .  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini memberikan  gambaran  baru  mengenai model  tata  kelola  digital  pada  layanan
publik  online  yang  merupakan  fenomena baru  di  berbagai  tingkat  pemerintahan  di Indonesia.

## MATERI DAN METODE
Konsep  kota  cerdas  ( smart  city ) semakin populer akhir-akhir ini. Perbedaan definisi    konsep  kota  cerdas  memiliki  satu kesamaan  dalam  pemanfaatan  teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan  perkotaan.  Namun  faktor  lain yang menjadi penting dalam pengembangan  kota  cerdas  adalah  peran modal  manusia,  modal  sosial  dan relasional,  serta  pentingnya  daya  dukung lingkungan  sebagai  motor  penggerak perkembangan  kota  (Caragliu  and  Del  Bo 2019).  Kota  cerdas  adalah  sebuah  konsep di  mana  suatu  wilayah  terhubung  dan dilayani  secara  lebih  efisien  melalui penggunaan teknologi digital dan telekomunikasi  untuk  kepentingan  warga negara dan dunia usaha (Lebiedzik 2020).
Kota  cerdas  memiliki  enam  dimensi yang  dikaitkan  dengan  teori  pertumbuhan dan  perkembangan  kota  yaitu  ekonomi cerdas  ( smart  economy ),  mobilitas  cerdas ( smart  mobility ),  lingkungan  cerdas  ( smart environment), masyarakat  cerdas  ( smart people ),  kualitas  hidup  ( smart  living ),  dan tata  kelola  cerdas  ( smart  governance ) (Albino,  Berardi,  and  Dangelico  2015). Pada  dasarnya  kota  cerdas  merupakan suatu  pendekatan  yang  mengintegrasikan unsur-unsur perkotaan seperti pemerintahan,  perekonomian,  kualitas hidup,  lingkungan  hidup,  sumber  daya manusia  dan  transportasi  untuk  mencapai pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pelayanan masyarakat melalui  optimalisasi  teknologi  informasi dan komunikasi.
Dalam  konteks  smart  city,  salah  satu faktor  yang  menjadi  perhatian  peneliti adalah faktor pemerintah ( smart government ).
Untuk mencapai pemerintahan  yang  cerdas,  pertama-tama harus  dilakukan  upaya  untuk  mencapai
pemerintahan  yang  cerdas,  yaitu  adanya kemampuan  pengambilan  keputusan  dan manajemen  yang  cerdas  dan  adaptif, menggunakan  teknologi  informasi  dan komunikasi, serta tata kelola kolaboratif (G. V. Pereira et al. 2018). Menurut Gill-Garcia dkk  (2016),  konsep  pemerintahan  cerdas dikaitkan dengan beberapa indikator yaitu: (1)  keberlanjutan  dan  ketahanan,  dimana pemerintahan  yang  cerdas  harus  mampu memperhitungkan  implikasi  ekologis  dari pembangunan, meningkatkan kualitas hidup  generasi  mendatang,  serta  cepat pulih  dalam  merespon  keadaan  darurat dan bencana; (2) kreativitas, kewirausahaan,  dan  kesetaraan  sosial;  (3) keterlibatan  warga  dalam  pengambilan keputusan  dan  proses  pengambilan keputusan  berbasis  bukti  ( evidence-based decision making process ) (G. V. Pereira et al. 2018).
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan dalam  mewujudkan  pemerintahan  cerdas ( smart  government )  adalah  tata  kelola digital.  Tata  kelola  digital  adalah  proses yang bertujuan untuk menjamin tata kelola, keterbukaan, transparansi, partisipasi publik dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta efisiensi dan produktivitas  (OECD  Comparative  Study 2016).  Tata  kelola  digital  juga  menggeser birokrasi    formal  ke  layanan  jarak  jauh, yang  merupakan  langkah  maju  dalam mencapai  tujuan  pembangunan  ekonomi, pengendalian pandemi, memenuhi kebutuhan  masyarakat,  dan  memberikan layanan  yang  efisien  (Milakovich  2021). Tata kelola digital adalah proses merancang dan
menggunakan pemerintahan  digital,  bisnis  digital,  dan demokrasi  digital  yang  lebih  dari  sekadar pemberian layanan digital, namun berpotensi  mengubah  sifat  tata  kelola  dan demokrasi (Erkut 2019).
Penerapan tata kelola digital membawa
manfaat seperti: (1) meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, (2) efisiensi dan produktivitas  proses dan kegiatan  pemerintahan,  (3)  meningkatkan
efektivitas  kebijakan  dan  program,  (4) meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas,  (5)  memperkuat  partisipasi warga negara , (6) kerangka kebijakan yang mendukung  e- Government ,  (7)  kerangka kebijakan  yang  mendorong  terbentuknya masyarakat  pengetahuan,  (8)  transformasi pemerintahan (Luna et al. 2015).
Dalam  penggunaan  situs  web  untuk pelayanan  publik,  kita  perlu  memahami konsep model tata kelola digital. Model tata kelola digital didasarkan pada karakteristik yang melekat pada teknologi informasi dan komunikasi  terkait  aksesibilitas  dan penyebaran  informasi  dalam  jaringan. Model  tata  kelola  digital  mengizinkan semua  yang  tergabung  dalam  jaringan digital mengakses informasi secara merata dan menyebarkan informasi dalam jaringan digital. Dalam istilah yang lebih sederhana, informasi  tidak  berada  pada  satu  titik tertentu  dalam  model  tata  kelola  digital, namun disalurkan secara merata ke semua titik (Nath 2019).
Vikas  Nath  (2019)  membagi  Model Tata  Kelola  Digital  secara  generik  sebagai berikut:
1. Broadcasting / Wider - Dissemination Model Model ini didasarkan pada penyebaran informasi melalui penyebaran dari ruang publik ke ruang publik  lainnya  melalui  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi serta media lainnya.
Karakteristik  model  ini  adalah:  (a) digunakan untuk diseminasi (penyebaran  informasi);  (b)  disalurkan dari  domain  publik  kepada  domain publik  lainnya  secara  meluas;  (c) menggunakan  TIK  dan  konvergensi media  yaitu  aliran  konten  di  berbagai platform media yang diintegrasikan.
Contoh  implementasi  model  ini antara lain: (a) memuat undang-undang dan peraturan pemerintah; (b) memberikan  secara  online  nama, alamat  kontak,  email  dan  nomor  faks pejabat  pemerintah;  (c)  memberikan
informasi  penting  mengenai  rencana kerja  pemerintah,  anggaran,    laporan kinerja  dan  pelaksanaan  anggaran secara  online;  (d)  menginformasikan tentang keputusan/pernyataan pengadilan  secara  online.  Informasi  ini berharga  bagi  masyarakat  umum  dan menentukan prioritas tindakan di masa depan.
2. Critical Flow Model Model ini didasarkan pada penyebaran  informasi  yang  bernilai signifikan  kepada  khalayak  sasaran atau  menyebarkannya  ke  ruang  publik yang  lebih  luas  melalui  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi. Ciri-ciri model ini adalah: (a) digunakan untuk menyampaikan informasi penting  dan  strategis;  (b)  ditransfer dari  domain  privat  ke  domain  yang menjadi subjek informasi; (c) menggunakan  teknologi  informasi  dan komunikasi, serta konvergensi media. Contoh  implementasi  pola  ini adalah:  (a)  memberikan  informasi mengenai  bukti  dan  dugaan    korupsi yang  dilakukan  oleh  lembaga  dan pejabat  tertentu  kepada  khalayak sasaran  tertentu;  (b)  memberikan informasi  mengenai    penelitian  dan temuan  penelitian,  serta  melaporkan hasil  investigasi    program  dan kebijakan pemerintah kepada kelompok  terkait;  (c)  memberikan informasi  mengenai    pelanggaran  hak asasi  manusia  dan  kejahatan  yang dilakukan  oleh  pejabat  kepada  LSM atau  warga  negara  terkait;  (d) memberikan informasi mengenai lingkungan  hidup  akibat  dampak pembangunan, misalnya informasi tumpahan radioaktif, pembuangan limbah    sungai,  penilaian  perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup (peringkat hijau).
3. Comparative Analysis Model
Model ini didasarkan pada penemuan  informasi  yang  tersedia  di domain  publik  atau  privat,  yang
Volume 9 Nomor 2, Oktober 2023
kemudian dibandingkan dengan
kumpulan  informasi  yang  valid  untuk menarik  pelajaran  dan  argumen strategis.  Fitur  model  ini  adalah membandingkan  informasi  saat  ini  dan situasi  masa  lalu  untuk  mengukur efektivitas dan perolehan pengetahuan.
Contoh  penerapannya  antara  lain:
(a)  informasi  mengenai  efektivitas komparatif  lembaga-lembaga  publik dan pejabat pemerintah dalam penanggulangan bencana atau program pemerintah  lainnya;  (b)  informasi mengenai  perbandingan  keputusan hakim dan pengadilan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan.
4. Mobilisation and Lobbying Model Model  ini  mengandalkan  aliran informasi  yang  terencana,  terarah,  dan strategis  untuk  membangun  aliansi virtual  yang  kuat  dan  meningkatkan tindakan di dunia nyata. Ciri-ciri model ini adalah: (a) menyampaikan informasi untuk menarik perhatian dan membentuk  komunitas  virtual  yang dapat  diwujudkan  dalam  tindakan nyata;  (b)  membangun  jaringan  virtual antar-regional dan mengubahnya menjadi kelompok penekan; (c)
melakukan  kampanye  massal  terkait isu-isu  tertentu;  (d)  membuka  debat dan konferensi publik serta mengumpulkan opini publik.
Berikut  adalah  contoh  penerapan model ini: (a) memberdayakan kelompok  yang  kurang  beruntung untuk bersuara dan mengkomunikasikan  gagasan  mereka; (b)  mendorong  partisipasi  masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan.
5. Interactive - Service Model
Model  ini  memanfaatkan  teknologi informasi untuk membuka lebih banyak keterlibatan  langsung  individu  dalam proses pemerintahan, menjadikan fungsi  pemerintahan  lebih  efisien  dan transparan,  serta  menghemat  waktu
dan  biaya  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Ciri-ciri  model  ini  adalah: (a)  memberikan  peluang  bagi  individu untuk  berpartisipasi  secara  langsung dalam pemerintahan; (b) menggunakan TI  untuk  meningkatkan  partisipasi, efisiensi  dan  transparansi  dalam pemerintahan;  (c)  masyarakat  dapat mengakses  layanan  pemerintah;  (d) membentuk  alur  interaksi  pemerintah- ke-warga negara (G2C2G).
Berikut  adalah  contoh  penerapan model  ini:  (a)    pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah;  (b)  layanan  klaim pengembalian  pajak;  (c)  layanan pemilihan  resmi  secara  daring  dan penyediaan  opini  publik  mengenai seleksi  dan  pemelihan  pejabat;  (d) konferensi  video    dan  dialog  daring dengan  pembuat  kebijakan;  (e)  Debat publik  dan  jajak  pendapat  mengenai isu-isu  yang  menjadi  kepentingan publik.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif,  dimana  metode  pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan studi  pustaka.  Fenomena  yang  diteliti adalah layanan daring yang disediakan oleh Kota Cilegon. Penelitian kualitatif bertujuan untuk  menemukan  jawaban    suatu permasalahan  melalui  proses  ilmiah dengan  menggunakan  metode  kualitatif. (Prof. Dr. A. Muri Yusuf 2016).
Penentuan informan dilakukan secara purposive ,  dimana  pejabat  pada  Dinas Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan Persandian  Pemerintah  Kota  Cilegon merupakan  informan  kunci  yang  memiliki informasi cukup berkaitan dengan penelitian ini.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap  berbagai website organisasi perangkat daerah Kota Cilegon serta portal pelayanan publik. Termasuk dalam perhatian  peneliti  adalah  penggunaan
saluran  media  sosial  yang  resmi  dimiliki oleh  Pemerintah  Kota  Cilegon.  Adapun jumlah  website  yang  dapat  diakses  adalah sebanyak  27  website.  Akses  dilakukan secara bertahap sejak awal Juli 2022 hingga 13 November 2022. Sedangkan wawancara dilakukan secara langsung dengan informan  kunci  yaitu  Kepala  Dinas Komunikasi,  Informatika,  Statistik,  dan Persandian, serta pejabat yang membidangi komunikasi  dan  informasi  publik,  serta bidang teknologi informasi.
Validasi  data  dilakukan  dengan triangulasi  data  dan  penentuan  waktu. Proses  triangulasi  dilakukan  dengan mengamati  dan  mempelajari  dokumen- dokumen  dari  berbagai  sumber  dan periode.  Data  yang  terkumpul  dianalisis menggunakan  teknik  analisis  data  Miles dan  Huberman  dengan  tahapan  reduksi data,  penyajian  data  dan  terakhir penarikan  kesimpulan  (Prof.  Dr.  A.  Muri Yusuf 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Kota Cerdas
Implementasi    berbagai  kebijakan kota cerdas di Kota Cilegon tertuang dalam Peraturan  Walikota  Nomor  106  Tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) di  Lingkungan  Pemerintahan  Kota  Cilegon. Peraturan  ini  bertujuan  untuk  mencapai harmonisasi dalam mewujudkan pengelolaan  yang  bersih,  baik,  transparan, akuntabel,  efisien  dan  efektif  berbasis teknologi  informasi  pada  Pemerintah  Kota Cilegon.  Kebijakan  ini  memperjelas  master plan  SPBE, roadmap SPBE,  manajemen risiko,  pendanaan  SPBE,  serta  pembinaan, pemantauan  dan  pengendalian.  Menurut Kepala  Badan  Statistik  dan  Sandi  Kominfo, aturan  tersebut  telah  diubah  dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang  SPBE  di  lingkungan  Pemerintah Kota Cilegon.
Menyusul  peralihan  kepemimpinan daerah  ke  Walikota  Helldy  Agustian  pada awal tahun 2021, Pemerintah Kota Cilegon telah  menekankan  kebijakan  tersebut dengan merumuskan kembali visi pembangunan Kota
Cilegon yaitu,
“Mewujudkan  Cilegon  Baru,  Modern,  dan Bermartabat”. Dengan adanya kata “modern”  pada  visi  tersebut,  Pemkot Cilegon  semakin  memperjelas  jati  dirinya yang  akan  menjadi  kota  yang  adaptif dengan teknologi, memiliki  fasilitas umum yang  lengkap,  serta  tingkat  kesejahteraan yang  baik  dan  kepuasan  masyarakat  yang tinggi.
Pengembangan  kota  cerdas  di  Kota Cilegon  dijabarkan  dalam  6  dimensi  yaitu: tata  kelola  cerdas,  cerdas  dalam branding , cerdas ekonomi, cerdas dalam pengelolaan sumber  daya  alam  ( smart  living ),  cerdas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia  ( smart  society ),  dan  cerdas  dalam mengelola  lingkungan  hidup.  Untuk  setiap dimensi tersebut, telah ditetapkan indikator ketercapaiannya yang seluruhnya berjumlah  18  indikator.  Indikator  yang termasuk  dalam  tata  kelola  cerdas  yaitu: pelayanan  publik , birokrasi  dan  kebijakan publik.  Indikator  untuk  cerdas  dalam branding yaitu  pariwisata , bisnis , dan penampilan  kota  ( appearance ) . Indikator cerdas ekonomi adalah industri , kesejahteran  ( welfare ) , dan  traksaksi. Indikator kehidupan cerdas yaitu harmoni , kesehatan, dan mobilitas. Indikator masyarakat  cerdas  adalah  komunitas , pembelajaran , dan  keamanan.  Sedangkan indikator  untuk  lingkungan  cerdas  adalah perlindungan  lingkungan , sampah  dan limbah , serta energi.

## B. Implementasi Tata Kelola Cerdas
Dari  konsep  pengembangan  kota cerdas  di  Kota  Cilegon  tersebut,  terlihat bahwa  pelayanan  publik  termasuk  dalam dimensi  pemerintahan  cerdas.  Dalam perkembangannya,  kegiatan  pelayanan publik  telah  dilaksanakan  secara  daring
oleh  organisasi  perangkat  daerah  Kota Cilegon.  Menurut  Dinas  Kominfo,  terdapat berbagai  jenis  pelayanan  baru  yang dilakukan secara daring adalah:
1. SEMEDI  (Sepuluh  Menit  Jadi)  yaitu percepatan pelayanan pendokumentasian  kependudukan  bagi masyarakat di Dinas Dukcapil;
2. DUDUK  KUDATA  merupakan  layanan penerbitan dokumen pengelolaan kependudukan melalui kunjungan pada Dinas Dukcapil;
3. SENANDUNGKU yaitu percepatan pelayanan  dokumen  kependudukan bagi bayi pada Dinas Dukcapil;
4. KGB  Online  yaitu  layanan  dokumen administrasi kepegawaian bagi pegawai di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Cilegon oleh BKPP Kota Cilegon;
5. e-Baperjakat  yaitu  penyediaan  basis data  kepegawaian  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Cilegon  oleh  BKPP Kota Cilegon;
6. Aplikasi  Kenaikan  Pangkat  secara Online  yaitu  sistem  kenaikan  pangkat secara  daring  dan  terintegrasi  dengan BKN oleh BKPP Kota Cilegon;
7. SP4N-LAPOR!  yaitu  penyediaan  media pelaporan masyarakat mengenai masalah-masalah  perkotaan  oleh  Dinas Kominfo;
8. Panggilan Darurat 112 yaitu penanganan  aduan  masyarakat  yang bersifat  darurat  seperti  kebencanaan, kecelakaan, dll oleh Dinas Kominfo;
9. e-Arsip  Kecamatan  yaitu  layanan penyimpanan  dokumen  masyarakat dalam bentuk digital untuk peningkatan layanan  dan  penjaminan  dokumen  di kecamatan;
10. SIMPEL/SIMAPAN yaitu layanan dokumen  administrasi  secara  daring  di kecamatan;
11. SHAGON  (Sistem  Informasi  Bahan Pokok  dan  Bahan  Penting)  yaitu penyediaan  layanan  informasi  bahan pokok  dan  bahan  penting  lainnya secara  daring  oleh  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan;
12. Pengembangan e-retribusi yaitu penyediaan platform digital  dalam layanan  retribusi  pasar  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selanjutnya gambaran mengenai website dan  media  sosial  yang  digunakan oleh  Pemerintah  Kota  Cilegon  serta organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:
Tabel  1  Saluran Website dan  Media  Sosial Pemerintah Kota Cilegon
Organisasi Perangkat Daerah dan Website Media Sosial Pemerintah Kota Cilegon https://www.cilegon.go.id/ FB, twiter, youtube, instagram Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana https://dp3akb.cilegon.go.id Tidak tersedia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://dpmptsp.cilegon.go.id/ FB dan instagram Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman https://dpkp.cilegon.go.id/ Tidak tersedia Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil https://disdukcapil.cilegon.go.id FB,  youtube, instagram Dinas Kesehatan https://dinkes.cilegon.go.id/ FB,  youtube, instagram Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian https://dkpp.cilegon.go.id/ FB,  youtube, instagram Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian https://diskominfo.cilegon.go.id/
FB,  youtube, instagram
Dinas Koperasi dan UMK https://diskopumk.cilegon.go.id/ FB,  youtube, instagram Dinas Lingkungan Hidup https://dlh.cilegon.go.id/ FB,  youtube, instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan https://disparbud.cilegon.go.id/ FB dan youtube Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang https://dputr.cilegon.go.id/ Youtube Dinas Pemuda dan Olahraga https://dispora.cilegon.go.id/ Youtube Dinas Pendidikan https://dindik.cilegon.go.id/ FB, youtube, instagram
Pelayanan Publik Daring Dinas Perhubungan https://dishub.cilegon.go.id/ FB dan youtube Dinas Perindustrian dan Perdagangan https://disperin.cilegon.go.id/ FB, youtube, instagram Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://dpad.cilegon.go.id/ FB, twiter, youtube Satuan Polisi Pamong Praja https://satpolpp.cilegon.go.id/ FB, twiter, instagram Dinas Sosial https://dinsos.cilegon.go.id/ FB, twiter, instagram Dinas Tenaga Kerja https://disnaker.cilegon.go.id/ FB, dan instagram Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan https://damkar.cilegon.go.id/ FB, dan instagram Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah https://bpkad.cilegon.go.id/ Instagram Badan Perencanaan Pembangunan Daerah https://bappeda.cilegon.go.id/ FB, youtube, instagram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Instagram Badan Penanggulangan Bencana Daerah https://bpbd.cilegon.go.id/ FB, twiter, youtube, instagram Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan https://bkpp.cilegon.go.id/ FB, youtube, instagram Inspektorat https://inspektorat.cilegon.go.id/
FB dan instagram
Sumber: olahan hasil penelitian, 2022 Berdasarkan  tabel  1  tersebut,  semua organisasi  perangkat  daerah  di  Kota Cilegon  telah  memiliki website .  Seluruh organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  telah menggunakan media sosial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya,  kecuali  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga  Berencana  (DP3AKB)  dan  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman. Namun  demikian,  saluran  media  sosial yang  digunakan  tidak  selalu  sama  untuk semua  OPD.  Facebook  dan  Instagram merupakan  media  sosial  yang  paling banyak  digunakan  yaitu  oleh  21  OPD (75%);  Youtube  digunakan  oleh  16  OPD (57%); dan Twitter digunakan hanya oleh 6 OPD (21%).
Pelayanan  publik  secara  daring semula  dilaksanakan  melalui  portal pelayanan publik dengan alamat www.portal.cilegon.go.id,  namun  pada tanggal  17  November  2022  pukul  11.14 sudah tidak dapat diakses lagi. Selanjutnya pelayanan  publik  tersebut  diintegrasikan ke dalam website Pemerintah Kota Cilegon dengan
alamat https://www.cilegon.go.id/.
Website
tersebut  menyediakan  17  jenis  pelayanan, yang jika dikelompokkan menurut penyedia  layanannya  yaitu  (1)  layanan yang disediakan oleh OPD internal Pemkot Cilegon  sebanyak  13  layanan,  dan  (2) layanan  yang  disediakan  oleh  unit  di  luar Pemkot  Cilegon  termasuk  yang  memiliki kantor pelayanan di Kota Cilegon sebanyak 4  layanan.  Layanan  yang  diberikan  dari penyedia  eksternal  adalah  informasi perkiraan cuaca oleh BMKG, layanan pintar listrik  oleh  PT.  PLN,  layanan  perpajakan oleh Ditjen Pajak, dan layanan PMI Cilegon.

## C. Model Broadcasting
Penelitian ini
selanjutnya memperdalam  bagaimana  implementasi tata  kelola  digital  oleh website OPD berdasarkan  lima  jenis  model  tata  kelola digital  yang  dikemukakan  oleh  Nath (2019),  yang  dianalisis  hingga  tanggal  15 November 2022 pukul 11.45 wib. Pertama, penerapan  tata  kelola  digital  berdasarkan model broadcasting pada website masing- masing  OPD  Pemerintah  Kota  Cilegon. Berdasarkan  model broadcasting ,  maka suatu  tata  kelola  digital  memiliki  3 karakteristik  yaitu:  (1)  digunakan  untuk diseminasi  (penyebaran  informasi);  (2) disalurkan  dari  domain  publik  kepada domain  publik  lainnya  secara  meluas;  (3) menggunakan  TIK  dan  konvergensi  media, serta  perlunya  contoh  ( evidence )  yang dapat  berupa:  (1)  menempatkan  undang- undang;  (2)  menyediakan  nama,  alamat kontak,  email,  nomor  faks  pejabat;  (3) menyediakan  rencana  kerja  pemerintah dan anggaran, termasuk realisasi anggaran; (4)    menyediakan  laporan  kinerja
pemerintah;  serta  (5)  menempatkan keputusan pengadilan/pernyataan yudisial.
Terhadap  27 website OPD  Kota Cilegon,  dilakukan  penelitian  dengan menggunakan  8  kriteria  tersebut  dengan hasil sebagai berikut:
Tabel  2.  Penerapan  Model  Tata  Kelola Digital Broadcasting di Kota Cilegon Parameter Hasil Penelitian Skor rata-rata 27 OPD 55,4% Skor tertinggi OPD 75,0% Jumlah OPD dengan skor tertinggi 7 OPD Skor terendah OPD 12,5% Jumlah OPD dengan skor terendah 2 OPD
Sumber: olahan hasil penelitian, 2022
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan bahwa  skor  dimensi  yang  paling  rendah dalam  penerapan  model broadcasting adalah  dimensi evidence ke-5  (E5)  yaitu menempatkan keputusan pengadilan/pernyataan  yudisial  dengan skor  0%.  Hal  tersebut  berarti  tidak  ada satupun website OPD  yang  mencantumkan keputusan  pengadilan/pernyataan  yudisial di  dalamnya.  Keputusan  pengadilan ataupun pernyataan yudisial yang berkaitan  dengan  pelayanan  publik  yang dilakukan oleh masing-masing OPD penting untuk  diinformasikan  kepada  warga.  Hal tersebut dimaksudkan agar warga memperoleh  kepastian  terhadap  landasan hukum dan prosedur pelayanan.
Sedangkan  dimensi  dengan  skor tertinggi adalah dimensi kriteria ke-2 (K2) dengan  skor  100%,  yaitu  informasi disalurkan  dari  domain  publik  kepada domain  publik  lainnya  secara  meluas. Dimensi  ini  merupakan  hal  mendasar  dari sebuah  informasi  yang  dimiliki  oleh instansi  pemerintah  sebagai  lembaga publik. Semua informasi yang disampaikan oleh  OPD  tentu  disalurkan  dari  domain publik yaitu .go.id. Tidak ada satu pun OPD
yang menyalurkan informasi kepada warga melalui domain pribadi ( private ).
D. Model Aliran Kritis ( Critical Flow )
Kedua,  penerapan  tata  kelola  digital berdasarkan  model  aliran  kritis  ( critical flow )  dapat  dikemukakan  bahwa  pada model ini kriteria website yang menerapkan  model  adalah:  (1)  digunakan untuk  menyampaikan  informasi  yang bersifat kritis dan strategis; (2) disalurkan dari  domain  privat  kepada  area  yang menjadi target informasi; (3) menggunakan TIK dan konvergensi media; (4) menyediakan  informasi  mengenai track record pejabat; (5) menyediakan informasi mengenai  hasil  studi  penelitian  atas program  pemerintah.  Atas  dasar  kriteria tersebut,  maka  penerapannya  terbatas pada  digunakannya  konvergensi  media dalam  menyalurkan  informasi.  Namun untuk  kriteria  selebihnya,  tidak  ada  satu pun website OPD Pemerintah Kota Cilegon yang  menerapkan  model  aliran  kritis ( critical flow ) ini.

## E. Model Analisis Perbandingan
Ketiga,  penerapan  tata  kelola  digital berdasarkan  model  analisis  perbandingan ( comparative  analysis  model )  dapat  dilihat berdasarkan  kriteria  sebagai  berikut:  (1) eksplorasi  informasi  yang  tersedia  di domain publik atau pribadi dan membandingkannya  dengan  kumpulan informasi milik pemerintah untuk memperoleh  pembelajaran  dan  argumen strategis;  (3)  melakukan  perbandingan antara  informasi  saat  ini  dengan  situasi  di masa  lalu  untuk  mengukur  efektivitasnya dan  memperoleh  pembelajaran;  (4) menyediakan  informasi  laporan  kinerja disertai  dengan  perbandingan  antara sekarang  dengan  yang  telah  lalu;  (5) menyediakan  informasi  mengenai  putusan pengadilan  terkait  pelayanan  publik;  (6) melakukan  edukasi  kepada  publik  dengan metode  perbandingan  dengan  kelompok pelayanan  sejenis.  Memperhatikan  kriteria
tersebut, maka tidak ada website OPD yang menerapkan  model  analisis  perbandingan ( comparative  analysis  model ).  Tidak  ada website OPD  yang  berperan  memberikan edukasi  kepada  publik  dengan  cara melakukan  perbandingan  antara  informasi yang  berkembang  di  masyarakat  dengan informasi yang dimiliki oleh OPD tersebut.

## F. Model Mobilisasi dan Lobi
Keempat,  penerapan  tata  kelola digital  berdasarkan  model  mobilisasi  dan lobi  ( mobilisation  and  lobbying  model ) dapat  dilihat  atas  dasar  kriteria  sebagai berikut:  (1)  penyampaian  informasi  untuk menarik  perhatian  dan  terbentuknya komunitas  virtual  agar  bisa  dikonsolidasi dalam  suatu  aksi  nyata;  (2)  melakukan pembentukan jaringan virtual lintas daerah dan  menjadikannya  sebagai  kelompok penekan;  (3)  melakukan  kampanye  secara masif  terkait  isu  tertentu;  (4)  membuka terjadinya  debat  publik  dan  konferensi, serta  pengumpulan  opini  publik;  (5) membangun  partisipasi  yang  luas  dalam pengambilan  keputusan.  Apabila  dianalisis berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka tidak  ada website OPD  yang  menerapkan model mobilisasi dan lobi ( mobilisation and lobbying  model ).  Tidak  ada website OPD yang  melakukan  mobilisasi  massa  melalui saluran  digital  dengan  tujuan  untuk menggerakkan  mereka  kepada  suatu  aksi tertentu di dunia nyata.

## G. Model Pelayanan Interaktif
Kelima,  penerapan  tata  kelola  digital berdasarkan  model  pelayanan  interaktif ( interactive service model ) yang didasarkan pada  kriteria:  (1)  memberikan  jalan  bagi terjadinya  partisipasi  langsung  individu dalam tata kelola pelayanan; (2) menggunakan  TIK  untuk  mendorong terjadinya  partisipasi  yang  lebih  besar, efisiensi,  dan  transparansi  pemerintahan; (3) layanan pemerintah dapat diakses oleh semua  warga;  (4)  membentuk  aliran government  to  citizen  to  government yang
interaktif;  (5)  terdapat  ruang  untuk  debat publik  atau  jajak  pendapat  publik. Berdasarkan  kriteria  tersebut,  dapat dikemukakan bahwa tidak ada website OPD Pemerintah Kota Cilegon yang menerapkan tata  kelola  digital  pelayanan  interaktif ( interactive  service  model ).  Penelitian menunjukkan  bahwa, website OPD  tidak semuanya  tidak  seluruhnya  memberikan pelayanan  publik  secara  daring,  bagi  yang menyediakan menu pelayanan daring, tidak semuanya  dapat  diakses  oleh  publik dengan  baik.  Selain  itu,  belum  terdapat saluran dimana warga bisa menyampaikan aspirasi  dan  partisipasinya  dalam  tata kelola dan pelayanan.
Pelayanan  publik  secara  daring  di Kota  Cilegon  dilaksanakan  sebagai  bagian dari  penerapan  kebijakan  Cilegon  sebagai kota  cerdas.  Hal  tersebut  sebagai  bagian dari  dimensi  tata  kelola  cerdas.  Beberapa pakar  seperti  Giffinger  (2007),  Lombardi (2012),  Nam  and  Pardo  (2011),  Shapiro (2006), dan Holland (2008) mengungkapkan bahwa konsep kota cerdas terdiri  dari  enam  dimensi  yaitu  ekonomi ( smart  economy ),  sumber  daya  manusia ( smart  people ),  tata  kelola  pemerintahan ( smart  governance ),  mobilitas (smart mobility), lingkungan hidup ( smart environment ),  kualitas  hidup  ( smart  living ) (Albino,  Berardi,  and  Dangelico  2015). Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  menyatakan bahwa  terdapat  enam  pilar  dalam membangun  kota  cerdas  yaitu smart governance , smart  society , smart  living , smart  economy , smart  environment ,  dan smart branding (https://aptika.kominfo.go.id/), yang ternyata dimensi tersebut dipengaruhi oleh model  Citiasia  (Widiyastuti,  ST.,  MT  et  al. 2021).
Sementara  penerapan  tata  kelola cerdas pada  kota  cerdas  dapat  dilihat  dari berbagai  indikator  yaitu  kolaborasi, kepemimpinan,  partisipasi  dan  kerjasama, komunikasi,  pertukaran  data,  integrasi pelayanan  dan  aplikasi,  akuntabilitas  dan
transparansi.  Selanjutnya  Giffinger  (2007) memberikan  perspektif  yang  sedikit berbeda dengan menambahkan pentingnya perspektif dan strategi politik (Caird 2016). Dalam konteks Indonesia, konsep pengukuran  terhadap smart  governance dilakukan  dengan  mempertimbangkan indikator  berupa  layanan  pemerintahan, layanan  pemerintahan  berbasis  daring, transparansi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat  (Widiyastuti,  ST.,  MT  et  al. 2021).  Penelitian  ini  selanjutnya  hanya fokus  pada  penilaian  terhadap  layanan pemerintahan secara daring.
Apabila dianalisis terhadap pelayanan daring  yang  diterapkan  pada  setiap  OPD oleh  Pemerintah  Kota  Cilegon,  maka diperoleh  gambaran  sebagai  berikut:  (1) belum  semua  pelayanan  publik  yang dilakukan  secara  daring  disebarluaskan dan  diselenggarakan  melalui website OPD. Sebagian  dari  layanan  publik  juga dilakukan  melalui platform media  sosial seperti whatsapp . Contoh pelayanan daring yang  dilakukan  melalui whatsapp adalah pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  untuk pengurusan  kartu  keluarga,  KTP,  KK,  KIA, SKTT,  surat  pindah-datang,  akta  kelahiran dan  akta  kematian,  serta  layanan konsolidasi  data  BPJS,  NPWP,  BPN, registrasi  simcard,  dll;  (2)  belum  semua jenis  pelayanan  yang  telah  tertera  pada website OPD  dapat  diakses,  bahkan  masih banyak  dijumpai  saluran  pelayanan  daring yang mengalami masalah ( error ) pada saat dicoba  mengakses.  Masalah  pada  saat mengakses  yang  ditemukan  adalah  menu layanan  yang  ada  tidak  mengantarkan pengguna  untuk  mendapatkan  pelayanan sesuai  yang  diharapkan,  hal  ini  terjadi karena saat dilakukan akses tayangan pada layar  tidak  berubah.  Selain  itu  dijumpai juga kode “ error 404 ” saat mengakses menu layanan pada website OPD; (3) tidak semua layanan  publik  yang  dilakukan  secara daring  diintegrasikan  ke  dalam website layanan  publik  resmi  Pemerintah  Kota Cilegon  yaitu  https://www.cilegon.go.id/.
Hal  ini  berarti  layanan  publik  daring dilakukan  melalui website masing-masing OPD,  sedangkan  layanan  yang  bersifat umum dilakukan melalui website Pemerintah Kota Cilegon.
Hasil  analisis  terhadap  penerapan model  tata  kelola  digital  pada  pelayanan daring  yang  dilakukan  oleh  OPD  adalah sebagai  berikut:  (1)  model  tata  kelola digital  yang  digunakan  adalah  model broadcasting ,  dimana  seluruh  OPD  telah memiliki website pada area publik (100%), hampir  seluruh  OPD  telah  menggunakan konvergensi  media  melalui  media  sosial untuk  menyebarluaskan  informasi  publik (93%),  namun  sebagian  besar website hanya  digunakan  untuk  menyampaikan informasi  semata  (67,9%).  Dalam  kaitan dengan  penyebaran  informasi  tersebut, belum semua OPD melakukan pemutakhiran  terhadap  informasi  yang disediakan  di  dalam website .  Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website oleh  pemerintah masih pada tahapan penyampaian informasi  (Githa  Girindra,  Widnyani,  and Utari  Dewi  2021),  (Syaban,  Mewengkang, and  Golung  2018),  (Khairunnisa  and Wasiyanti  2018).  Kebutuhan  penyampaian informasi memang sangat mendesak di era digital  ini,  namun  pemanfaatan website untuk  memberikan  pelayanan  publik sehingga  warga  dan  pengguna website meningkat kepuasannya kepada pemerintah merupakan
prioritas selanjutnya.
Menurut  penjelasan  Kepala  Dinas Kominfo  Statistik  dan  Persandian  Kota Cilegon,  pada  saat  ini  Pemerintah  Kota Cilegon  sedang  melakukan  penataan  ulang semua layanan daring dan aplikasi layanan yang  disesuaikan  dengan  peta  jalan  baru pengembangan Kota Cilegon sebagai smart city .  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa pada saat penelitian ini dilaksanakan, sedang terjadi proses transisi menuju platform pelayanan  daring  yang terintegrasi.
Mengingat  hal  tersebut,  terdapat beberapa  catatan  terkait  penerapan  tata kelola  digital  dalam  pelayanan  publik  di Kota Cilegon sebagai berikut: (1) Pelayanan daring  hendaknya  diarahkan  menuju terbentuknya  model  interaktif  yang memberikan  kesempatan  kepada  warga berpartisipasi  lebih  luas  dalam  tata  kelola. Penerapan model interaktif dapat dilakukan  melalui  dibuatnya  saluran komunikasi  interaktif  antara  pemerintah/ penyelenggara  layanan  dengan  warga, sehingga  terwujud  dialog  secara  daring, dibukanya  saluran  untuk  melakukan  jajak pendapat  secara  daring  terhadap  isu-isu penting yang berdampak kepada kepentingan  umum,  dibukanya  saluran bagi  warga  untuk  menyampaikan  keluhan dan  secara  aktif  diberikan  umpan  balik oleh  penyelenggara  layanan  sehingga terbentuk  model  aliran government  to citizen to government (G2C2G). Kesempatan  berpartisipasi  yang  mudah sangat  penting  dalam  meningkatkan kualitas  tata  kelola  digital.  Karena pelayanan  yang  dilakukan  secara  daring cenderung bersifat satu arah dan membuat warga  kehilangan  ruang  untuk  berdialog dan  berinteraksi  secara  langsung  dengan pemerintah.  Oleh  karena  itu  ruang interaksi  yang  fleksibel  dan  daring merupakan  kebutuhan  bagi  warga,  agar supaya  warga  memiliki  kesempatan terlibat  langsung  dalam  tata  kelola,  sejak proses  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan kebijakan,  dan  juga  evaluasi  kebijakan.  (2) Seiring  dengan  penerapan  tata  kelola digital  dan  derasnya  pemberian  pelayanan publik  secara  daring,  perlu  dilakukan penataan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan sehingga terbentuk birokrasi yang  lebih  efisien  dan  terintegrasi. Pelayanan  publik  secara  daring  diyakini mampu  memangkas  jenjang  birokrasi pelayanan publik, sehingga tidak membutuhkan  organisasi  yang  gemuk.  Hal tersebut  mendorong  pemerintah  untuk melakukan  perampingan  struktur  dan pengalihan sumber daya yang berlebih. (3)
Perlu  dilakukan  edukasi  terhadap  warga mengenai  penerapan  tata  kelola  digital tersebut,  agar  supaya  warga  dapat  terlibat aktif  mengimplementasikan  model-model lain  dalam  tata  kelola  digital  yang ditransmisikan  dari  area  publik  maupun privat. Upaya untuk meningkatkan partisipasi  warga  ini  perlu  diimbangi dengan  perluasan  demokratisasi,  sehingga terdapat  kebebasan  bagi  warga  untuk menyampaikan  kritik,  masukan  dan aspirasinya  tanpa  rasa  takut.  Bahkan sangat  perlu  pemerintah  memberikan ruang bagi warga untuk melakukan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan  publik  secara  daring,  dimana peran  pemerintah  selanjutnya  adalah mendukung  usulan  inovasi  warga  tersebut (Hadi, Asworo, and Taqwa 2020).

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Penerapan tata kelola digital di dalam pelayanan  publik  secara  daring  di  Kota Cilegon  masih  pada  tahapan  pemberian informasi  yang  bersifat  satu  arah  kepada warga.  Model  tata  kelola  digital  yang terimplementasi adalah Broadcasting Model .  Pelayanan  publik  secara  daring belum  dilakukan  secara  terintegrasi melalui  satu platform dan  belum  terdapat aplikasi yang integratif yang mudah diakses oleh warga untuk mendapat pelayanan.
Pemerintah  Kota  Cilegon  sedang melakukan  penataan  kembali  pelayanan publik  secara  daring  yang  ada  dan  pada saat  ini  sedang  dikembangkan  peta  jalan baru  dengan  mengadopsi  konsep  kota cerdas. Agar penerapan konsep kota cerdas tersebut  dapat  mencapai  arah  tujuan  yang diinginkan diperlukan kepemimpinan digital yang kokoh, pelayanan publik digital dan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur  digital  dan  keberlanjutan program,  serta  legislasi  dan  kebijakan mengenai tata kelola digital.
Penerapan  kebijakan  tata  kelola digital melalui pelayanan daring diarahkan menuju terbentuknya model interaktif yang
memberikan  kesempatan  kepada  warga berpartisipasi  lebih  luas  dalam  tata  kelola. Partisipasi  publik  sangat  penting  dalam tata kelola digital karena dalam konsep tata kelola dibutuhkan hubungan yang kolaboratif antara pemerintah dan berbagai unsur non pemerintah. Organisasi pemerintahan  juga  harus  melakukan penyesuaian kelembagaan dengan kehadiran  teknologi  untuk  pelayanan publik,  sehingga  organisasi  pemerintahan yang ramping dan efisien dapat diwujudkan. Pemanfaatan teknologi menjadi  salah  satu  kunci  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  (Maruapey 2019).
Penerapan  model  tata  kelola  digital berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas  pelayanan  publik.  Peningkatan kualitas  tersebut  dapat  berupa  terjadinya transformasi  dalam  desain  produk  dan pelayanan  karena  adanya  partisipasi masyarakat di dalamnya. Tingginya partisipasi  warga  dalam  tata  kelola  akan mendorong  terjadinya  inovasi  layanan yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan masing-masing  individu  warga.  Penerapan konsep  pemerintahan  digital  ( digital government )  akan  mampu  mengubah kelembagaan  administrasi  pada  organisasi pemerintahan,  sehingga  lebih  ramping, terpadu, dan berbasis kepada platform TIK.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Prof.  Dr.  A.  Muri  Yusuf,  M.Pd.  2016.
“Metode Penelitian
Kuantitatif,
Kualitatif &amp; Penelitian Gabungan -  Prof.  Dr.  A.  Muri  Yusuf,  M.Pd.  - Google Books.” Prenada Media.

## Naskah Jurnal
Albino,  Vito,  Umberto  Berardi,  and  Rosa Maria  Dangelico.  2015.  “Smart  Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives.” Journal of Urban Technology 22(1).
Caird,  S.  2016.  “Communication  on  Smart
City  Evaluation  and  Reporting  In  UK Cities: Pilots, Demos and Experiments Case.” Smart Cities in Smart Regions . Caragliu,  Andrea,  and  Chiara  F.  Del  Bo. 2019.  “Smart  Innovative  Cities:  The Impact  of  Smart  City  Policies  on Urban  Innovation.” Technological Forecasting and Social Change 142. Erkut,  Burak.  2019.  “From  Digital Government  to  Digital  Governance.” In Proceedings  of  the  European Conference on E-Government, ECEG ,.
Githa  Girindra,  Ida  Ayu,  Ida  Ayu  Putu  Sri
Widnyani,  and  Nyoman  Diah  Utari Dewi. 2021. “OPTIMALISASI WEBSITE  PEMERINTAH  DAERAH

## BERBASIS
COLLABORATIVE
GOVERNANCE  (  STUDI  PADA  DINAS KOTA  MALANG  ).” Jurnal  Widya Publika 9(1): 15–35.
Hadi,  Krishno,  Listiana  Asworo,  and Iradhad  Taqwa.  2020.  “Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan  Publik  Yang  Partisipatif (Kajian  Sistem  Pelayanan  Malang Online).” Journal  of  Government  and Civil Society 4(1).
Khairunnisa, Khairunnisa, and Sri Wasiyanti.  2018.  “PENGUKURAN KUALITAS  WEBSITE  PEMERINTAH DEPOK TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DENGAN METODE WEBQUAL 4.0.” Swabumi 6(1): 35–43. Lebiedzik, Marian. 2020. “Application of the Global  Concept  of  ‘Smart  City’  at  the Local  Level  of  the  Karvina  District.”
Sustainability (Switzerland) 12(17).
Luna,  Dolores  E.,  Abel  Duarte-Valle,  Sergio Picazo-Vela,  and  Luis  F.  Luna-Reyes. 2015.  “Digital  Governance  and  Public Value  Creation  at  the  State  Level.” Information Polity 20(2–3).
Maruapey,  M.  Husein.  2019.  “URGENSI
TATA KELOLA INOVASI PEREKAMAN
DATA DAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN.” Jurnal  Governansi
5(1).
Pelayanan Publik Daring Milakovich,  Michael  E.  2021.  Digital Governance: Applying Advanced Technologies  to  Improve  Public Service Digital  Governance:  Applying Advanced  Technologies  to  Improve Public Service .
Muliawaty,  Lia,  and  Dyah  Bayu  Framesthi. 2020. “Ethics of Public Administration in  the  Era  of  Technology  Disruption and Government Innovation.”
Otoritas :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan
10(2).
Nath,  Vikas.  2019.  “Digital  Governance Models:  Towards  Empowerment  and Good  Governance  in  Developing Countries.” In Localizing the Internet ,.
OECD  Comparative  Study.  2016.  “Digital
Government Strategies
for Transforming  Public  Services  in  the Welfare Areas.” Oecd .
Pereira,  A.  C.,  and  F.  Romero.  2017.  “A Review  of  the  Meanings  and  the Implications  of  the  Industry  4.0 Concept.” Procedia Manufacturing 13: 1206–14.
Pereira, Gabriela Viale, Peter Parycek, Enzo Falco,  and  Reinout  Kleinhans.  2018. “Smart  Governance  in  the  Context  of Smart  Cities:  A  Literature  Review.” Information Polity 23(2).
Prof.  Dr.  A.  Muri  Yusuf,  M.Pd.  2016. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &amp; Penelitian Gabungan -  Prof.  Dr.  A.  Muri  Yusuf,  M.Pd.  - Google Books.” Prenada Media .
Ślusarczyk,  Beata,  and  Adnan  Ul  Haque. 2019.  “Public  Services  for  Business Environment:
Challenges
for Implementing  Industry  4.0  in  Polish and  Canadian  Logistic  Enterprises.” Administratie  si  Management  Public 2019(33).
Syaban, I, N N Mewengkang, and A Golung. 2018.  “Peranan  Penggunaan  Website Sebagai  Media  Informasi  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Halmahera Utara.” Acta  Diurna  Komunikasi 7(4): 1–11.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/actadiurnakomunikasi/article/vie w/22012.
Widiyastuti, ST., MT, Inasari, Daru Nupikso, Novian  Anata  Putra,  and  Vieka Aprilya Intanny. 2021. “Smart Sustainable  City  Framework:  Usulan Model Kota Cerdas Yang
Berkelanjutan  Dan  Integratif.” Jurnal PIKOM  (Penelitian  Komunikasi  dan Pembangunan) 22(1).