## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  248-254  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7595.248-254

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI HOME CREDIT
1 Elvira Fitriyani Pakpahan, 2 Albert Gabriel M Situmeang, 3 Joswen Sianipar, 4 Yeriko Purba Rambe
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Email: 2 alberthshitumeang@gmail.com, 3 joswensianipar9@gmail.com

## Abstrak
Pesatnya  pertumbuhan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  ini  telah  menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji  pelaksanaan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  secara  online  melalui  aplikasi  Home  Credit, mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian tersebut, dan mempelajari langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait perjanjian pinjaman online. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  layanan  pinjam  meminjam  uang  secara  online  pada  aplikasi  Home  Credit memberikan  kemudahan  dalam  proses  pengajuan  dan  persetujuan  pinjaman.  Perjanjian  elektronik  yang terbentuk  melalui  aplikasi  ini  memberikan  dasar  hukum  bagi  kedua  belah  pihak,  yaitu  pemberi  pinjaman  dan penerima  pinjaman.  Namun,  beberapa  aplikasi  pinjaman  online  belum  sepenuhnya  mematuhi  ketentuan peraturan  yang  berlaku.  Guna  melindungi  konsumen,  pemerintah  telah  menetapkan  berbagai  aturan  melalui Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  bersifat  preventif  dan  represif, termasuk  sanksi  administratif  bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar  aturan.  OJK  dan  BI  memiliki  peran  penting dalam  mengawasi  dan  mengelola  administrasi  bisnis  fintech  untuk  melindungi  konsumen.  Namun,  ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam kejelasan dan kepastian hukum terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman Online

## Abstract
The  rapid  growth  of  information  technology-based  lending  and  borrowing  services  has  raised  concerns regarding  legal  protection  for  the  parties  involved.  The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the implementation  of  online  money  lending  and  borrowing  agreements  through  the  Home  Credit  application, evaluate  legal  protection  for  consumers  in  these  agreements,  and  study  the  steps  that  have  been  set  by  the government  in  protecting  consumers  regarding  online  loan  agreements.  The  research  method  used  is  a qualitative  descriptive  method  with  a  literature  study  approach.  The  results  of  the  study  show  that  online lending and borrowing services on the Home Credit application provide convenience in the process of applying for and approving  loans. The electronic agreement formed through this application provides a legal basis for both parties, namely the lender and the loan recipient. However, several online loan applications have not fully complied  with  the  applicable  regulatory  requirements.  In  order  to  protect  consumers,  the  government  has established various rules through OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016. The legal protection provided is preventive and repressive, including administrative sanctions for business actors who violate the rules. OJK and BI  have  an  important  role  in  overseeing  and  managing  fintech  business  administration  to  protect  consumers. However, it was found that there is still a lack of clarity and legal certainty regarding consumer protection in fintech services.

## Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Loans

## I.  PENDAHULUAN
Peradaban terus berlanjut seiring berjalannya waktu serta penghuninya selalu berubah. Struktur kehidupan  telah  dipengaruhi  oleh  kemajuan  teknologi.  Cara  orang  berinteraksi  dan  berkomunikasi diubah  oleh  teknologi.  Perbaikan  inovatif  mengubah  sederhana  menjadi  terkomputerisasi.  Dulu,
beberapa  aspek  memiliki  cakupan  lokal  dan  terbatas;  sekarang,  mereka  memiliki  jangkauan  global dan  bahkan  global  (Santoso,  2021).  Orang-orang  menemukan  cara  baru  untuk  menawarkan  layanan yang terkait pinjaman keuangan berbasis teknologi atau dikenal juga dengan pinjaman online, sejalan dengan perkembangan ekonomi digital.
Karena  proses  pengajuannya  singkat  dan  tidak  perlu  agunan,  pinjaman  online  sangat memudahkan orang yang membutuhkan uang dengan cepat. Untuk terhubung ke aplikasi, yang Anda butuhkan hanyalah ponsel, informasi pribadi, dan akses ke internet. Akibatnya, pinjaman akan segera dikirim  ke  nomor  rekening  yang  dituju  peminjam.  Secara  alami,  pembeli  membuat  kesepakatan  di belakang  layar,  yang  mengacu  pada  skenario  diantara  suatu  kelompok  yang  melakukan  perjanjian untuk melesaikan suatu tugas.
Arti  perjanjian  dapat  ditemukan  pada  Pasal  1313  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa “Perjanjian  adalah  tindakan  di  mana  satu  orang  atau  lebih  berkomitmen  untuk  mengikatkan  diri terhadap satu orang atau lebih”. Karena tidak ada ketentuan yang dapat dipaksakan secara hukum di awal  perjanjian,  maka  dapat  dibuat  secara  lisan  atau  tertulis.  Biasanya,  perjanjian  tertulis ditandatangani  secara  langsung  dan  bertemu  langsung,  tetapi  istilah  “e-contract”  atau  “e-agreement” telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi (Sutan, 2012).
Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 jo memberikan penjelasan mengenai standar perjanjian elektronik yang merupakan semacam perjanjian. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus dijelaskan lebih lengkap dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian perjanjian antar pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik”.
Pengertian  kontrak  elektronik  yang  terdapat  pada  kedua  pasal tersebut  adalah  sama.  bahwa sistem elektronik itu sendiri, sesuai dengan pasal 5 pasal 1 UU 11 Tahun 2008, Peraturan Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Data  dan  Pertukaran  Elektronik  dan  pasal  1  angka  1  UU  Unresmi Nomor  82 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Rangka  dan  Pertukaran  Elektronik  adalah  perkembangan  alat dan  metode  elektronik  yang  mampu  merencanakan,  mengumpulkan,  mengolah,  mengurai, menyimpan, menampilkan, melaporkan, mengomunikasikan, serta menyebarkan data elektronik.
Layanan berbasis teknologi ini dapat disebut sebagai Fintech Lending yang merupakan bagian dari  transaksi  elektronik  yang  sangat  berkembang  pesat  di  tengah  masyarakat  yang  berkaitan  denga perjanjian  dalam  elektronik.  Layanan  ini  memberikan  berbagai  kemudahan  untuk  peminjaman  uang atau  kredit.  Istilah  “financial  technology”  mengacu  pada  penggabungan  kata  “financial”  dan “technology”  yang  mengindikasikan  penggunaan  teknologi  terkini  dalam  inovasi-inovasi  di  sektor keuangan. Konsep ini mencakup berbagai jenis inovasi dalam layanan keuangan.
Layanan  ini  benar-benar  sangat  dipenuhi  oleh  masyarakat  di  Indonesia  dan  peminatnya  juga sangat  banyak.  Pada  layanan  ini  juga  terdapat  suatu  konsep  dimana  setiap  prosesnya  dan perkembangannya  selalu  dilatarbelakangi  oleh  sektor  keungana  dalam  suatu  lembaga  guna  untuk memudahkan  setiap  masyarakat  yang  menggunakan  teknologi  ini  dalam  kegiatan  transaksi penerimaan  serta  pembaayaran.  Konsep  tersebut  berkembang  beberaoa  diantara  nya  seperti,  crowd funding,  pinjaman  peer-to-  peer  (P2P),  perbankan  digital,  asuransi  digital  online,  dan  sistem  saluran pembayaran (Nizar, 2017).
Perkembangan  yang  cepat  dalam  industri  penyedia  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi, meskipun menjanjikan, ternyata dihadapkan pada  kekurangan pemahaman yang memadai  dari  masyarakat.  Banyak  perusahaan  pelaksana  yang  belum  terdaftar  secara  resmi  atau beroperasi  secara  ilegal,  meninggalkan  potensi  risiko  kebocoran  data  yang  mungkin  terjadi. Akibatnya,  ada  berbagai  efek  dan  bahaya  yang  terkait  dengan  berbagai  jenis  pinjaman  online. informasi pengguna yang  dapat digunakan secara tidak benar oleh perusahaan hosting atau pihak lain.
Peraturan  Nomor  77/POJK.01/2016  terkait  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  telah  diterbitkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Definisi  terminologi perkreditan diberikan oleh OJK dalam peraturan ini sebagai berikut: Layanan pinjam meminjam uang berbasis  teknologi  informasi  adalah  layanan  keuangan  yang  berupaya  menghubungkan  pemberi pinjaman  dan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  mengadakan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang secara  langsung  dalam  mata  uang  rupiah  melalui  sistem.  Internet  digunakan  untuk  berkomunikasi secara elektronik.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengatahui  pelaksanaan  perjanjian  pinjam  meminjam  secara  online  pada  aplikasi Home Credit.
2. Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam secara online pada aplikasi Home Credit.
3. Untuk  mempelajari  dan  mengevaluasi  langkah-langkah  yang  diambil  pemerintah  untuk melindungi konsumen dari perjanjian  pinjaman online.

## II.  METODE PENELITIAN
Sifat dari penelitian ini Penelitian ini murni  berbasis  penelitian dan bersifat analitis-deskriptif. Dimana  semata-mata  hanya  mendeskripsikan  atau  gambaran  suatu  keadaan  objek  diteliti menggunakan data dan dikutip  kesimpulan secara  umum tanpa maksud tertentu. Metode  pendekatan kualitatif  merupakan  suatu  metode  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini.  Penulis  mengutip  dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 Tahun  2016.  Untuk  analisis  data,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yaitu  kualitatif  dimana penelitian  ini  membahas  fenomena  individu  atau  kelompok  yang  akan  dianalisi  lalu  dibandingkan dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  kemudian  dikaitkan  dengan  kaidah-kaidah  pemikitan  yang digunakan dalam penelitian. Lalu ditarik kesimpulan yang sesuai dengan fenomena tersebut. Analisis data kualitatif membutuhkan proses sistematis yang lebih dalam. Berikut bahan-bahan sekunder yang penulis peroleh:
a. Bahan Hukum Primer berupa perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 jo Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan OJK 77/POJK.01/2016.
b. Bahan Hukum Sekunder menggunakan penataran terbitan hukum yang tidak menggunakan dokumen asli dari buku bacaan atau buku perpustakaan lainnya digunakan dalam bahan hukum sekunder.
c. Bahan Hukum Tersier berupa wikipedia, google, ensiklopedia, website, dan lainnya.
Teknik analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dapat diartikan sebagai bentuk alur data ini  yang  awalnya  sangat  luas  kemudian  menjadi  data  yang  sederhana  dan  menggunakan  kata  yang tidak berbelit.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit
Perkembangan  Teknologi  memiliki  dampak  yang  psotif  terhadap  dunia.  Perkembangan Teknologi  mampu  membuat  segala  kegiatan  kebutuhan  hidup  manusia  menjadi  lebih  mudah  baik kebutuhan pokok hingga finansial. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang berhasil mencuri perhatian masyarakat adala layanan aplikasi pinjamn online yang berbasi P2PL.
Layanan  aplikasi  pinjaman  online  sangat  memberikan  perubahan  yang  besar  terhadap masyarakt  dalam  memenuhi  kebutuhan  finansial.  Kelebihan  utama  dari  layanan  aplikasi  pinjaman online  antara  lain  adanya  Ketersediaan  dokumen  perjanjian  elektronik  atau  e-contract  menjadi  salah satu  keunggulan  utama  layanan  aplikasi  pinjaman  online.  Nantinya,  uang  tunai  akan  menjadi pembantu pertemuan atau pengacara untuk bekerja dengan pertukaran online, pengisian daya online, evaluasi  online,  dan  pengaturan  virtual  rekening  di  bank  kepada  pihak-pihak  untuk  bekerja  dengan angsuran aset dalam kerangka keuangan.
Perjanjian  elektronik  menjalin  hubungan  hukum  melalui  pinjaman  online  adanya  hubungan kontraktual  antara  kedua  bela  pihak  termasuk  pemberi  pinjaman.  Seperti  halnya  perjanjian  pada umumnya  meneybutkan  “transaksi  elektronik  yang  dituangkan  dalam  kontrak  elektronik  mengikat para  pihak”.  Saat  menandatangani  perjanjian  elektronik,  pertemuan  tidak  harus  bertemu  secara langsung  atau  pribadi.  Hal  ini  yang  membuat  masyarakat  nyaman  dalam  menggunakan  teknologi pinjam  meminjam  online  tersebut.  Kaitan  hukum  dalam  peraturan  OJK  No.  18  yang  menentukan tercapainya  kesepakatan  kedua  belah  pihak  77/POJK.01/2016.  Melalui  aturan  tersebut  maka  akan terjadi perjanjian (Sutan, 2012).
Ternyata setekah ditelusuri lebih dalam dari hasil penelitian yang telah penulis baca dan telaah masih banyak aplikasi pinjaman online yang perjanjian elektroniknya tidak sesuai dengan pasal yang
telah ditentukan oleh pihak OJK.
Transaksi online sudah sangat lama menjadi buah bibir ditengah masyarakat karna kemudahan dan  prosesnya  yang  cepat.  Hal  ini  yang  membuat  perusahaan  pembiayaan  memberikan  kemudahan dalam pelayanannya yang dapat diakses menggunakan aplikasi dari handphone. Dalam penelitian ini penulis  memilih  aplikasi  Home  Credit  Indonesia  sebagai  objek  penelitian.  Home  Credit  adalah aplikasi  pinjaman  tunai  atau e-commerce yang  memberikan  layanan  bagi  pelanggan  yang  ingin berbelanja  atau  membutuhkan  dana  secara  online  maupun  offline.  PT  Home  Credit  Indonesia  sudah memiliki izin usah sejak tanggal 09  November 2012. Syarat untuk mengajukan pinjaman pada Home Credit secara umum sebagai berikut:
1. Memiliki  KTP  asli  yang  masih  berlaku  dan  minimal  1  dokumen pendukung  lainnya  (SIM, Paspor, Kartu Keluarga, NPWP, dsb).
2. WNI  berusia  min 19 Tahun (sudah  menikah)  dan 21 Tahun (masih lajang).
3. Memiliki penghasilan tetap minimal 1.500.000/bulan
4. Memiliki  rekening  bank  yang  aktif  dan  nama  sesuai  dengan  Kartu  Identitas,  pengajuan  tidak akan diberikan jika  menggunakan rekening atas nama orang  lain.
Tata Cara Pengajuan Pinjam Meminjam Uang pada Aplikasi Home Credit:
1. Unduh aplikasi Home Credit di handphone peminjam, lalu buka aplikasi tersebut
2. Isi Formulir pengajuan sesuai dengan identitas diri
3. Proses pengajuan akan membutuhkan waktu sekitar 3 menit
4. Jika  pengajuan  di acc,  maka  akan  mendapatkan  pesan  yang  berisi link untuk  memperoleh perjanjian  kontrak  serta  tanda  tangan elektronik
5. Sebelum  melakukan  ttd  elektronik,  peminjam  wajib  membaca  serta  memahami  perjanjian elektronik  yang  telah  ditetapkan  layanan  P2PL,  lalu  upload  KTP  dan  tanda  tangan  secara elektronik.
6. Pihak Home Credit akan melakukan pengecekan terhadap dokumen peminjam, jika memenuhi syarat  makan akan diterima dalam waktu 3 hari kerja.
Berdasarkan  peraturan  Home  Credit  untuk  menghindari  biaya  keterlambatan  dan  status kolektibilitas  yang  tidak  baik;  yaitu  21  hari  sejak  tanggal  cetak  lembar  tagihan.  Jika  terjadi keterlambatan  lewat  dari  tanggal  tunggakan  maka  keterlambatan  akan  dikenakan  denda  sebesar 50.000 dalam 5  hari  dan  keterlambatan  dalam  30  hari akan  dikenakan  tambahan
75.00 dari  denda  5  hari  tersebut  yang  artinya  50.000  +  75.000  =  125.000/bulan. 9 Untuk pembayaran tagihan pada aplikasi Home Credit dapat melalui ATMdengan menggunakan kode yang telah  ditetapkan  oleh  Home  Credit.  Selain  melalui  ATM  peminjam  dapat  melakukan  pembayaran melalui  gerai  retail, e-commerce (tokopedia,  bukalapak,  lazada,  dsb), electronic  money (link  aja, gotagihan, dsb), alfamart dan indomaret yang mudah kita temukan (Desak Ayu Lila Astuti, 2018).
Peminjam  atau  penerima  pinjamanan  adalah  orang  (WNI)  yang  membutuhkan  dana  sebagai layanan  modal  mempunyai  kriteria  sesuai yang  dibutuhkan  oleh  penyedia.  Penyedia  atau  kreditur adalah  seorang  yang  menawarkan  jasa  untuk  meminjamkan  uang  atau  menangani  piutang  melalui online  kepada  pihak  yang  membutuhkan  berdasarkan  kesepakatan  danaturan  hukum  yang  berlaku kemudia berlanjut menjadi surat perjanjian elektronik.
Pelaksanaan layanan berbasis teknologi untuk perjanjian pinjam meminjam uang online, seperti berikut ini:
1. Kesepakatan kedua belah pihak penyelenggara dan pemberi pinjaman;
2. Kesepakatan diantara peminjam dan pemberi pinjaman.
Berikut ketentuan Pasal 6 POJK 77/2016:
1. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjamkan kepada setiap penerima pinjaman harus dipatuhi oleh pemberi pinjaman.
2. Menurut  ayat  (1),  jumlah  dana  pinjaman  yang  dapat  diberikan  dibatasi  sampai  dengan  Rp.  dua miliar rupiah (2.000.000.000.000.000).
3. OJK  dapat  mengarahkan  survei  titik  terberat  untuk  peminjaman  aset  secara  habis-habisan sebagaimana disinggung pada ayat (2).
3.2 Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang  secara  online pada aplikasi Home Credit
Financial  technology (Fintech) sangat  berperan  penting  dalam  memperbaiki  kebutuhan finansial  konsumen  serta  memajukan  dunia  perbankan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang.  Inovasi besar  yang digunakan  untuk  mengembangkan  sektor  perbankan/keuangan  secara Fintech ,  dengan adanya pinjaman online atau lending maka akan mempermudah segala proses peminajam uang.
Perlindungan  hukum  memiliki  arti  untuk  memberi  perlindungan  kepada  masyarakat  di dalamnya  diatur  oleh  hukum.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  masyarakat  permodalan usaha sangat diterima dengan baik dan dianggap penting oleh masyarakat,  kemajuan pesat teknologi sebagai  kekuatan  pendorong  di  balik  produktivitas  bisnis  yang  menciptakan  produk  atau  jasa  yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Desires Ayu Lila Astuti, 2018).
Perlindungan  hukum  dapat  melindungi  nasabah  melalui  aturan  yang  telah  disediakan  yaitu perundang-undangan  yang  masih  berlaku  dan  jika  terjadi  pelanggaran  maka  akan  dikenakan  suatu sanksi dan denda.
OJK  mengharuskan  setiap  layanan Fintech yang  sudah  memiliki  izin  wajib  mematuhi  aturan atau larangan yang telah ditetapkan  diantaranya tidak diizinkan melakukan kegiatan usaha diluar dari peraturan  OJK  baik  itu  peminjam  atau  penyedia  layanan  berbasis  P2PL.  OJK  juga  melarang menyebarluaskan  informasi  yang  masih  menjadi  opini  dan  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  yang berlaku  termasuk  larangan  lainnya  guna  untuk  menciptkan  suatu  kedamaian  dan  perlindungan  bagi pengguna layanan Fintech. Jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif seperti denda, peringatan tertulis, dan pencabutan izin usaha (Santoso, E., 2018).
Dilansir  dari  Peraturan  OJK  Nomor  77/POJk.01/2016  yang  kini  disebut  sebagai  POJK LPMUBTI merupakan bagian yang diperhatian OJK terhadap konsumen guna untuk meyakinkan dan memberikan perlindungan hukum yang adil dan transparan terhadap konsumen. Selain itu, OJK harus benar-benar  mematuhi  peraturan  yang  telah  diatur,  antara  lain  Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik;  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen, disamping peraturan-peraturan  lain  yang  berlaku.  OJK  juga  harus  mengawasi  dan  mengatur  pelaku  usaha  yang terkait dengan sektor jasa keuangan (Pramana, 2018).
Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Perlindungan  Hukum  Preventif  adalah  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah terdapat  di  perundang  –  undangan  dalam  bentuk  tertulis  guna  untuk  memberikan  suatu batasan- batasan dari pelanggaran yang  mungkin akan terjadi kedepannya.
2. Perlindungan  Hukum  Represif  merupakan  perlindangan  yang  diberikan  oleh  pemrintah juga  kepada  masyarakat  guna  untuk  melindungi  masyarakat  dalam  segala  bentuk  pidana baik  itu  denda, penjara  atau  hukuman  lainnya.  Tujuan  Hukum  Represif  untuk  mencegah adanya  permasalahan  sengketa.  Hukum  ini  juga  dibentuk  dalam  hukum  tertulis  dalam undang-undang.
Perlindungan  Hukum  Preventif  dan  Represif  ini  sangat  penting  bagi  masyarakat,  karena  untuk meyakinkan masyarakat terhadap haknya.
Dalam  platform Fintech jika  terdapat  pengaduan  dari  konsumen  (pengguna  layanan)  kepada penyedia (penyelenggara pinjaman) maka penyedia harus secara sigap memberikan layanan perbaikan atau  segera  mencari  jalan  keluar  untuk  pengaduan  tersebut.  Pihak  penyedia  wajib  mematuhi perundang-undangan  yang  telah  berlaku  yaiut  pasal  38  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  memuat tentang:
a. Penilaian interior dilakukan pada keluhan secara tepat, kemampuan dan adil;
b. Periksa detailnya untuk memastikan keluhan itu benar;
c. Meminta  maaf  kepada  pelanggan  yang  mengeluh  dan,  jika  keluhannya benar,  menawarkan solusi seperti kompensasi atau perbaikan produk atau layanan.
Dalam suatu perjanjian jika terdapat permasalahan seperti adanya tunggakan pembayaran yang melebihi  dari  tanggak  yang  telah  ditentukan  maka  pihak  penyedia  (pelenggara)  dapat  menjatuhkan ganti  rugi  atau  denda  kepada  konsumen  sesuai  dengan  aturan  POJK.  Jika  sudah  dilakukan sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  namun  tetap  tidak  ditemukan  jalan  keluar  untuk  permasalahn  tersebut maka penyedia diizinkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diluar maupun di dalam pengadilan. Aturan tersebut terdapat pada perundang-undangan pasal 39 ayat (1) POJK nomor 1/POJK.07/2013.
3.3  Langkah-langkah  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dalam  melindungi  konsumen  terkait dengan perjanjian pinjaman online
Pada  umumnya,  hukum  Perlindungan  Konsumen  dibentuk  guna  untuk memberikan  keamanan serta kepastian terhadap konsumen dalam menggunakan layanan P2PL. Perlindungan Konsumen  juga harus  transparan  dan  seimbang.  Langkah  yang  diberikan  pemerintah  untuk  melindungi  konsumen dalam  perjanjian  pinjaman  online,  dibentuk  suatu  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dimana lemabaga  ini  memiliki  pengaruh  penting  terhadap  setiap  perkembangan  usaha  di  negara  kita  ini khususnya di dalam layanan keuangan (Kasmir, 2014).
OJK mendukung penuh perluasan perusahaan layanan fintech online. Hal ini merupakan salah satu  respon  OJK  terhadap  pertumbuhan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  Tanah  Air.  Selain OJK,  Bank  Indonesia  atau  sering  disebut  BI  juga  mengendalikan  dan  mengelola  administrasi  bisnis fintech.  Pada  awalnya,  Undang-Undang  Bank  Indonesia  atau  sering  disapa  dengan  sebutan  BI  yang kemudian dilakukan imperatif ke OJK memiliki kewenangan atas Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011.
Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK  wajib  membentuk  struktur  pengaturan  dan  pengawasan  terpadu  untuk  memantau  seluruh kegiatan jasa keuangan. Menurut Pasal 6 huruf c undang-undang yang sama, OJK bertugas mengatur kegiatan jasa keuangan di dana pensiun, perasuransian, lembaga keuangan, dan sektor jasa keuangan lainnya. Sebagai bagian dari tugas pengawasannya, Undang-Undang OJK, undang-undang sektor jasa keuangan,  kebijakan  dan  tanggung  jawab  pelaksanaan  OJK,  dan  peraturan  lainnya  memungkinkan OJK  dapat  menetapkan  aturan  operasional  untuk  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  dan perlindungan konsumen.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  proses  ini  hanya  Peminjam  yang  memenuhi  kriteria  dan Pemberi  Pinjaman  yang  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  online  pada  aplikasi  Home Credit yang dapat menggunakan layanan ini yang di dalamnya terdapat perjanjian elektronik.
Melalui  aplikasi  Home  Credit,  diberikan  perlindungan  hukum  baik  preventif  maupun  represif kepada  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  pinjaman  online.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan yang  berlaku  sampai  saat  ini  merupakan  satu-satunya  peraturan  yang  telah  ditetapkan  guna menertibkan  layanan  perkembangan  teknologi  berbasis  online  tersebut.  Namun,  Uang  Berbasis Teknologi Informasi tidak mencakup semua kepentingan perlindungan hukum bagi setiap orang yang berpartisipasi dalam layanan ini.
Temuan  penelitian  ini  mengarahkan  atau  menegaskan  pembaca  dari  kutipan  penulis  pada kesimpulan  bahwa  tidak  ada  pengaturan  kepastian  hukum  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat pengguna jasa keuangan (Fintech) untuk mengatur dan memantau layanan keuangan pinjaman online ini.  Untuk  saat  ini  jaminan  aman  yang  dalam  arti  akan  ada  jaminan  jika  terjadi  pelanggaran  kepada pihak yang dirugikan belum terlaksanakan dengan baik dan tepat sesuai aturan yang berlaku.

## 4.2 Saran
Saran yang dapat penuli berikan setelah dilakukannya penelitian adalah:
1. Untuk  aplikasi  Home  Credit,  penulis  menyarankan  untuk  menjaga data  diri peminjam  agar tidak adanya kebocoran data.
2. Penulis berharap adanya tinjauan ulang terhadap  ketetapan  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan.
3. Peraturan harus tegas dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Desak Ayu Lila  Astuti, A. . N. W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konnsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian . Jogjakarta: Pelita Pustaka. Desires  Ayu  Lila  Astuti,  A.  .  N.  W.  (2018). Pengamanan  Sah  Bagi  Pembeli  Pertukaran  Bisnis  Online  Jika Terjadi Musibah . Jakarta: Pelita Pustaka.
Kasmir. (2014). Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nizar,  M.  A.  (2017). Tekologi  Keuangan  Fintech  Konsep  dan  Implementasinya  Di  Indonesia .  Jakarta:  Pelita Pustaka.
Pramana,  W.  B.  (2018).  Peran  Otoritas  jasa  Keuangan  dalam  Mengawasi  Lembaga  Keuangan  Non  Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending. Jurnal Kertha Semaya , 6 (3). Santoso, E. (2018). Pengaruh Era GlobalisasiTerhadap Hukum Bisnis di Indonesia . Jakarta: Pelangi Cendekia. Santoso, Y. D. N. and B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1), 46–58. Sutan, R. S. (2012). Sistem keamanan e-commerce dan hukum siber . Jakarta: Mandiri Club.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. UU  No.  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik https://www.researchgate.net/publication, diakses Sabtu, 9 Des 202 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 https://www.legalscope.id, diakses  28 Jan  23 pukul 14:31 WIB https://www.homecredit.co.id/syarat-dan-ketentuan.  Diakses tgl 28 Jan 2023 pukul 16:03 WIB https://www.homecredit.co.id/pertanyaan-umum/pengajuan-  kontrak/persyaratan-umu.  Diakses  tgl 28  Jan 2023 pukul 16:20 WIB https://www.homecredit.co.id/panduan-konsumen/biaya-denda-dan-bunga Pembayaran  Melalui  Electronic  Money  -  Home  Credit,  diakses  tgl  28  Jan 2023 pukul 17:00 WIB