## PENGARUH KESADARAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB P2 (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017)
Choirun Nisak 1
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan Choirunnisak7@gmail.com
Abidah Dwi Rahmi Satiti 2
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan abidahdwirahmi@gmail.com

## ABSTRAK
Pajak  memiliki  peranan  penting  dalam  perekonomian  Indonesia  karena merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  negara.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk meningkatkan  penerimaan  negara  melalui  sektor  pajak,  di  antaranya  melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, saat ini kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB  P2  masih  kurang.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran  dan  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi  Kabupaten  Lamongan tahun  2017.  Metode  penelitian  ini  adalah  explanatory  research.  Populasi  adalah seluruh wajib pajak atas PBB P2 di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang terdiri atas 20 desa di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Sampel ditetapkan sebanyak 100 orang wajib pajak dari 3 desa dengan pembayaran PBB P2 tercepat yang terpilih secara acak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  regresi  berganda.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kesadaran  dan  kualitas  pelayanan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi Kabupaten  Lamongan  tahun  2017,  baik  secara  parsial  maupun  simultan.  Dengan demikian, pemerintah hendaknya melakukan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam  membayar  PBB  P2  dengan  cara  menggencarkan  sosialisasi,  penyuluhan,  serta pemberian pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar  PBB  P2  serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pajak  agar  wajib  pajak merasa lebih puas dan nyaman, serta merasa dipermudah dalam membayar PBB P2.
Kata Kunci : Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB P2

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,
dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009).  Sektor  pajak
sangat membantu negara dalam
menyejahterakan warga Indonesia karena  pajak  memiliki  2  fungsi,  yaitu fungsi budgetair dan regularend . Fungsi budgetair berarti  pajak merupakan  salah satu  sumber  penerimaan  negara  untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan  fungsi regularend berarti pajak  berfungsi  sebagai  alat  pengatur kebijakan  pemerintah  dalam  bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).
Dalam teori perpajakan, terdapat 5 teori yang mendukung proses pemungutan pajak, yaitu: Teori Asuransi,  Teori  Kepentingan,  Teori Gaya  Pikul,  Teori  Kewajiban  Pajak Mutlak  (Teori  Bakti),  dan  Teori  Asas Gaya  Beli    (Resmi,  2016).  (1)  Teori Asuransi  menjelaskan  bahwa  negara bertugas  dalam  melindungi  orang  dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan  dan  keamanan  jiwa  dan harta  benda,  seperti  perjanjian  asuransi dimana  untuk  melindungi  orang  dan kepentingan tersebut dikenakan pembayaran premi. (2) Teori
Kepentingan mengemukakan bahwa pembebanan  pajak  diberikan  kepada warga  negara  berdasarkan  kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah,  termasuk  perlindungan  atas jiwa  dan  harta  benda  orang-orang
tersebut.  (3)  Teori  Gaya  Pikul  berarti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak  pada  jasa-jasa  yang  diberikan negara  kepada  warganya,  dimana  pajak harus  sama  beratnya  untuk  setiap  orang, serta  harus  dibayar  menurut  gaya  pikul seseorang.  (4)  Teori  Kewajiban  Pajak Mutlak (Teori Bakti) menyatakan bahwa setiap  warga  negara  harus  menyadari kewajiban mutlak dirinya untuk membayar  pajak  karena  kewajiban tersebut  sebagai  wujud  tanda  baktinya kepada negara. (5) Teori Asas Gaya Beli diibaratkan  bahwa  fungsi  pemungutan pajak itu seperti pompa, yaitu mengambil  gaya  beli  dari  rumah  tangga dalam  masyarakat  untuk  rumah  tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.
Sektor  pajak  merupakan  sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Penerimaan pajak secara keseluruhan per 31  Desember  2016  mencapai  1.105 triliun  rupiah  atau  sebesar  81,54  persen dari  target  penerimaan  pajak  di  APBN Perubahan  tahun  2016  yang  sebesar 1.355  triliun  rupiah.  Penerimaan  total tersebut mengalami pertumbuhan sekitar 4,13  persen  dibandingkan  dengan  tahun 2015 ( www.liputan6.com ). Dengan
demikian,  sektor  pajak  menjadi  sektor yang  perlu  ditingkatkan  penerimaannya dari tahun ke tahun.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) merupakan  salah  satu  jenis  pajak  di Indonesia.  PBB  berdasarkan  UU  Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang  pribadi  atau  badan  kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha  perkebunan,  perhutanan  dan pertambangan (Yusnindar dkk, 2015).
Kabupaten  Lamongan  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  berada  di wilayah  Jawa  Timur  dengan  luas 1.782,05  km 2 , yang  memiliki  27 kecamatan.  Per  30  Desember  2016, realisasi  PBB  P2  Kabupaten  Lamongan tercatat  mengalami  surplus  sebesar  0,15 persen,  yakni  dari  target  sebesar  28 miliar  rupiah,  pemasukan  pada  kas daerah  mencapai  sebesar  28,040  miliar rupiah
(jatim.tribunnews.com). Meskipun  telah mengalami  peningkatan,  jumlah  ini belum  mampu  memberikan  kenaikan signifikan yang menggembirakan.
Kecamatan  Sukodadi  merupakan salah  satu  kecamatan  yang  berada  di
Kabupaten  Lamongan.  Berikut  adalah data  realisasi  penerimaan  PBB  P2 Kecamatan  Sukodadi  tahun  2015  dan 2016.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB P2 Kecamatan Sukodadi Tahun 2015 dan 2016 (dalam Ribuan Rupiah) Tahun Target Realisasi Persen- tase (%) Pedesaan Perkotaan Jumlah 2015 734.474 125.882 860.357 849.940 98,79 2016 901.505 126.211 1.027.715 1.025.184 100 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten
Lamongan, 2015-2016
Mencermati  Tabel  1  di  atas, realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2015 sebesar  Rp849.940.000,00  dan  tahun 2016 sebesar 1.025.184.000,00.
Realisasi  penerimaan  PBB  P2  di
Kecamatan Sukodadi
mengalami peningkatan  dari  tahun  2015  ke  2016. Terjadi  peningkatan  realisasi  sebesar Rp175.244.000,00 atau 1,21%.
Salah satu cara untuk memaksimalkan  penerimaan  PBB  P2 adalah  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2  (Setiaji dan Nisak, 2017; Widiastuti dan Laksito, 2014;  Muniroh  dan  Budiyanto,  2012). Kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh pada  aturan.  Menurut  Asriyani  dan Susena  (2016),  kepatuhan  wajib  pajak merupakan  suatu  kondisi  dimana  wajib pajak taat, memenuhi, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  perundang-
undangan perpajakan. Mengingat
pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap  penerimaan  PBB  P2,  maka perlu  mengkaji  secara  mendalam  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.
Terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  PBB  P2.  Asriyani  dan Susena  (2016)  dalam  penelitian  yang dilakukan  di  Kecamatan  Teluk  Segara Kota  Bengkulu,  menemukan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB P2 dipengaruhi oleh faktor dominan  berupa  persepsi  wajib  pajak terhadap  sanksi,  selanjutnya  faktor dominan  berikutnya  dipengaruhi  oleh pengetahuan  dan  kesadaran  wajib  pajak. Selain  itu,  berdasarkan  hasil  penelitian terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh Muniroh  dan  Budiyanto  (2012)  di Kecamatan  Bangkalan,  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar PBB P2 dipengaruhi  oleh  pelayanan  perpajakan, kesadaran perpajakan, serta pengetahuan dan  pemahaman  masyarakat  mengenai PBB  P2.  Begitu  pula  penelitian  Setiaji dan  Nisak  (2017)  yang  menemukan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB  P2  dipengaruhi  oleh motivasi,  SPPT,  pelayanan  fiskus,  dan kesadaran wajib pajak. Peneliti lain yang
menguji  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak  PBB  P2  adalah  Thurc  (2013). Dalam  penelitian  tersebut,  Thurc  (2013) meneliti  beberapa  faktor,  yaitu  faktor industri, faktor akuntansi, faktor psikologi,  faktor  administrasi  pajak,  dan faktor ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan  bahwa  faktor  administrasi pajak,  khususnya  kualitas  pelayanan memberikan  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB P2.
Penelitian  Yusnindar  dkk  (2015) yang  dilakukan  di  Kecamatan  Jombang Kabupaten  Jombang,  mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB  P2  di  antaranya  adalah  kesadaran wajib  pajak  dan  kualitas  pelayanan. Kesadaran  wajib  pajak  diartikan  sebagai suatu  kerelaan  melaksanakan  kewajiban dengan  berkontribusi  kepada  negara dalam  menunjang  pembangunan.  Dalam hal  ini,  kesadaran  wajib  pajak  dapat diwujudkan  melalui  pembayaran  pajak tepat  waktu  dan  tepat  jumlah.  Pada dasarnya, kesadaran wajib pajak muncul karena adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan. Menurut  Setiaji  dan  Nisak  (2017), kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan
dari beberapa aspek, yaitu: (1) kesadaran
bahwa pajak merupakan wujud partisipasi dalam melaksanakan pembangunan  negara;  (2)  kesadaran bahwa  penundaan  maupun  pengurangan beban  pajak  sangat  merugikan  negara; dan  (3)  kesadaran  bahwa  pajak  telah diatur  oleh  Undang-Undang  dan  bersifat memaksa warga negara. Hasil penelitian Setiaji  dan  Nisak  (2017)  menjelaskan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  antara  kesadaran  wajib  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB  P2  di  Desa  Nolokarto. Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  wajib pajak,  maka  akan  semakin  tinggi  pula tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB P2.
Faktor lain yang diduga berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2    adalah kualitas  pelayanan.  Pelayanan  pajak merupakan pelayanan pemerintah melalui  fiskus  pajak  yang  diberikan kepada  wajib  pajak  atau  ke  area  publik (Muniroh dan Budiyanto, 2012). Kualitas  pelayanan  menjadi  salah  satu indikator  dalam  membantu  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB  P2.  Wajib  pajak  diibaratkan sebagai  konsumen  yang  menikmati layanan jasa, sehingga kualitas
pelayanan jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa (Widiastuti dan Laksito, 2014). Widiastuti dan Laksito (2014)
menyajikan  hasil  penelitiannya  terhadap WPOP  di  Kabupaten  Klaten  dengan menggunakan beberapa variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB P2, di antaranya variabel kesadaran dan kualitas pelayanan. Kesadaran wajib pajak  dan  kualitas  pelayanan  secara parsial berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2. Temuan  tersebut  menunjukkan  bahwa semakin tingginya kesadaran dan kualitas  pelayanan,  maka  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB  P2 semakin meningkat.
Kualitas pelayanan menurut Yusnidar  dkk  (2015)  meliputi  2  aspek, yaitu  metode  penyampaian  SPPT  dan pelayanan  PBB  P2. Pertama ,  metode penyampaian  SPPT  adalah  dari  Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah disalurkan kepada kantor kelurahan  sesuai  domisili  wajib  pajak. Melalui kantor kelurahan tersebut, SPPT diserahkan kepada ketua RW.
Kemudian,  SPPT  tersebut  oleh  ketua RW  diserahkan  kepada  ketua  RT  untuk
disampaikan kepada wajib pajak. Kedua , Pelayanan PBB P2 disini adalah mekanisme  pembayaran  yang  dibuat sesederhana  mungkin,  yaitu  wajib  pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB P2 jika  membayar  di  kelurahan.  Jika  wajib pajak  membayar  di  bank,  maka  wajib pajak  akan  dibantu  oleh  petugas  bank. Selain  itu,  harus  ada  peningkatan fasilitas yang mendukung proses pembayaran untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam membayar  PBB  P2.  Lokasi  pembayaran PBB  P2  juga  harus  diperhatikan,  yaitu mudah  dijangkau  oleh  wajib  pajak (Asriyani dan Susena, 2016).
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan  telah  menempuh  berbagai upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan PBB  P2  melalui  peningkatan  kepatuhan wajib  pajak.  Namun,  fakta  di  lapangan menunjukkan  bahwa  upaya  peningkatan kepatuhan wajib pajak bukan merupakan pekerjaan  yang  mudah  karena  masih banyak permasalahan mengenai perpajakan  yang  harus  dihadapi  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan  permasalahan  di  atas,
maka  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB  P2  di  Kabupaten  Lamongan,  di antaranya  adalah  faktor  kesadaran  dan kualitas pelayanan. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:
(1) pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi Kabupaten  Lamongan  tahun  2017;  (2) pengaruh  kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi Kabupaten  Lamongan  tahun  2017;  dan (3)  pengaruh  kesadaran  dan  kualitas pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2  di Kecamatan
Sukodadi Kabupaten
Lamongan tahun 2017. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut.
1. Apakah  kesadaran  secara  parsial berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2017?
2. Apakah  kualitas  pelayanan  secara parsial    berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB  P2  di  Kecamatan Sukodadi  Kabupaten  Lamongan tahun 2017?
3. Apakah  kesadaran  dan  kualitas pelayanan secara simultan
berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
P2 di Kecamatan
Sukodadi Kabupaten Lamongan? Berdasarkan  rumusan  masalah tersebut,  hipotesis  penelitian  ini  sebagai berikut.
H1 =   Kesadaran secara parsial
berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2  di Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan tahun 2017
H2 =  Kualitas  pelayanan  secara  parsial berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2  di
Kecamatan
Sukodadi
Kabupaten
Lamongan tahun 2017
H3 =  Kesadaran  dan  kualitas  pelayanan secara  simultan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi Kabupaten Lamongan

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian  eksplanatori,  yaitu  penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel dari suatu fenomena yang sedang diteliti. Hal ini sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana hubungan  antarvariabel  tersebut,  apakah
hubungan tersebut berakibat
memperkuat atau memperlemah. Peneliti dalam penelitian eksplanatori ini menggunakan kerangka teori dan hipotesis untuk menjadi acuan penjelasannya (Sugiyono, 2014). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek  yang  mempunyai  kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya (Hikmah, 2014). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak atas  PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi Kabupaten  Lamongan  yang  terdiri  atas 20 desa di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
Sugiyono  (2011)  mengemukakan bahwa  sampel  merupakan  bagian  dari jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel penelitian  ini  menggunakan  teknik rumus Slovin. Sampel ditetapkan sebanyak  100  orang  wajib  pajak  dari  3 desa  dengan  pembayaran  PBB  P2 tercepat yang terpilih secara acak.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kuesioner dan dokumentasi.
Dokumentasi  meliputi  laporan  wajib pajak yang terdaftar di Kantor
Kecamatan Sukodadi, Kabupaten
Lamongan.
Terdapat  dua  variabel  dalam penelitian  ini,  yaitu  variabel  independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen  yaitu  kesadaran  dan  kualitas pelayanan.  Variabel  dependen  yaitu kepatuhan wajib pajak. Indikator variabel  kesadaran  dalam  penelitian  ini yaitu:  (a)  kesadaran  dan  (b)  kewajiban. Indikator  variabel  kualitas  pelayanan yaitu:  (a)  metode  penyampaian  SPPT dan  (b)  pelayanan  pembayaran  pajak. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak dalam  membayar  PBB  P2  yaitu:  (a) ketepatan  waktu  pembayaran  dan  (b) ketepatan pengisian SPPT.
Menurut  Sugiyono  (2014)  metode analisis    kuantitatif    yaitu  suatu  teknik analisis  yang  data-datanya  berbentuk angka-angka  dengan  membandingkan melalui perhitungan dan pengaplikasiannya dengan berbagai rumus statistik yang sesuai. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis  regresi  linier  berganda.  Uji hipotesis  secara  simultan  menggunakan uji F, dan uji secara parsial menggunakan  uji  t.  Sebelum  pengujian hipotesis,  dilakukan  pengujian  kualitas data  yang  terdiri  atas  uji  validitas  dan reliabilitas data.
Rumus  yang  digunakan  dalam analisis  regresi  linier    adalah  sebagai berikut:
Dua variabel bebas Ŷ= a + b 1 X 1 + b 2 X 2
Keterangan :
Y : Kepatuhan wajib pajak X 1 : Kesadaran X 2 : Kualitas pelayanan a : Konstanta b 1 b 2 : Koefisien regresi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uji Regresi Linier Berganda
Berdasarkan  hasil  regresi  linier berganda  diperoleh  persamaan  regresi sebagai berikut :
Y = 1,559 + 0,236X 1 + 0,368X 2 1) Konstanta (a) Konstanta sebesar 1,559,
menunjukkan  bahwa  jika  variabel- variabel  independen  (kesadaran  dan kualitas  pelayanan)  diasumsikan  tidak mengalami  perubahan  (konstan),  maka nilai  Y  (kepatuhan  wajib  pajak)  adalah sebesar 1,559%.
2) Kesadaran (X 1 ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
b 1 =  0,236  mengandung  pengertian bahwa  apabila  X 1 (kesadaran)  naik  1%, maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  naik sebesar 0,236%.
3) Kualitas  Pelayanan  (X 2 )  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak b 2 =  0,368  mengandung  pengertian bahwa  apabila  X 2 (kualitas  pelayanan) naik  1%,  maka  kepatuhan  wajib  pajak akan naik sebesar 0,368%.

## 3.2 Uji t
Hasil  uji  t  disimpulkan  sebagai
berikut.
1) Pengaruh  Kesadaran  (X 1 )  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Berdasarkan hasil uji t,
diperoleh t hitung untuk variabel kesadaran  (X 1 )  lebih  besar  daripada t tabel, yaitu  sebesar  2,211>1,660
dengan signifikansi 0,029<0,05.
Karena  t hitung lebih  besar  daripada t tabel dan  signifikansi  lebih  kecil  dari 5%,  maka  H 0 ditolak.  Dengan demikian,  variabel  kesadaran  (X 1 ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak  secara  parsial  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  PBB  P2.  Dengan adanya  kesadaran,  berarti  wajib pajak  akan  memiliki  pemahaman terkait pajak. Wajib pajak akan sadar dan memahami bahwa pajak memiliki  manfaat  yang  besar  bagi
pembangunan  negara,  serta  sadar bahwa  pajak  merupakan  kewajiban bagi  warga  negara  yang  diatur berdasarkan undang-undang. Dengan adanya  kesadaran  tersebut,  wajib pajak akan memliki kepatuhan dalam membayar  PBB  P2.  Hasil  penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Yusnindar  dkk  (2015),  Asriyani  dan Susena (2016), dan Setiaji dan Nisak (2017)  yang  menemukan  bahwa kesadaran secara parsial berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar PBB P2.
2) Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  (X 2 ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil  uji  t  menunjukkan  t hitung untuk  variabel  kualitas  pelayanan (X 2 )  lebih  besar  daripada  t tabel  , yaitu sebesar 3,358>1,660 dengan signifikansi 0,000<0,05. Karena
t hitung lebih  besar  daripada  t tabel dan signifikansi  lebih  kecil  dari  5%, maka  H 0 ditolak.  Dengan  demikian, variabel  kualitas  pelayanan  (X 2 ) secara  parsial  mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak (Y).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan secara parsial berpengaruh
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar PBB P2. Pelayanan perpajakan diibatkan sebagai pelayanan  jasa,  dan  wajib  pajak diibatkan sebagai seorang konsumen. Dengan pemberian kualitas pelayanan  yang  baik,  maka  wajib pajak akan merasa puas, dipermudah, dan  dihargai.  Dengan  rasa  kepuasan, kemudahan,  dan  penghargaan  yang diterima  oleh  wajib  pajak  tersebut, maka  wajib  pajak  akan  berusaha memahami tujuan pelayanan perpajakan  itu  diberikan,  yaitu  agar wajib  pajak  patuh  dalam  membayar PBB  P2.  Dengan  rasa  itu,  wajib pajak  akan  mau  membayar  pajak tepat  waktu,  tepat  jumlah,  maupun tepat  prosedur.  Dengan  kata  lain, wajib pajak akan memiliki kepatuhan dalam  membayar  PBB  P2.  Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  Muniroh dan  Budiyanto  (2012)  dan  Thurc (2013)  yang  menyatakan  bahwa kualitas  pelayanan  secara  parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB P2.

## 3.2 Uji F
Hasil  uji  F  menunjukkan  nilai F hitung sebesar  18,434  dengan  signifikan sebesar  0,000.  Nilai  F tabel sebesar  2,360 lebih  kecil  daripada  F hitung ,  maka  H 0 ditolak dan H a diterima. Nilai signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari 0,05,  sehingga  menunjukkan  bahwa variabel  independen  berpengaruh  secara simultan  terhadap  variabel  dependen. Dengan  demikian,  Dengan  demikian, variabel  kesadaran  (X 1 )  dan  kualitas pelayanan (X 2 ) secara simultan
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

## 4. PENUTUP

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  simpulan  penelitian  ini sebagai berikut:
1. Kesadaran secara parsial berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2017. 2. Kualitas  pelayanan  secara  parsial berpengaruh    terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2017.
3. Kesadaran dan kualitas pelayanan secara simultan
berpengaruh  terhadap  kepatuhan
wajib  pajak  dalam  membayar PBB  P2  di  Kecamatan  Sukodadi Kabupaten Lamongan.
4.2 Saran Saran yang dapat peneliti
sampaikan adalah berikut ini:
1. Variabel kesadaran terbukti berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar PBB  P2,  sehingga  pemerintah hendaknya melakukan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2.
Usaha  tersebut  dapat  berupa menggencarkan sosialisasi,
penyuluhan, serta pemberian pengetahuan  dan  pemahaman terkait  dengan  kesadaran  wajib pajak dalam membayar PBB P2.
2. Variabel kualitas pelayanan
terbukti  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB  P2.  Oleh  karena itu,  pemerintah  melalui  petugas pajak hendaknya lebih
meningkatkan  kualitas  pelayanan serta  sarana  dan  prasarana  agar wajib  pajak  merasa  lebih  puas
dan nyaman, serta merasa dipermudah  dalam  membayar PBB P2.
3. Peneliti  lain  selanjutnya  dapat melakukan  penelitian  dengan menambahkan  variabel lain  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2. Hal  ini  dikarenakan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar PBB  P2  tidak  hanya  berupa faktor kesadaran wajib pajak dan kualitas  pelayanan,  tetapi  juga dipengaruhi  faktor-faktor  lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Asriyani,  Y.  &  Susena,  K.  C.  2016. “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kecamatan Teluk
Segara Kota Bengkulu”, dalam Jurnal Ekombis , 2 (2), hlm. 136-145.
Hikmah. 2014. Metode Penelitian dalam Perspektif  Ilmu  Komunikasi  dan Sastra. Jakarta: Rineka Cipta.
http://jatim.tribunnews.com https://lamongankab.bps.go.id/
Mardiasmo.  2016. Perpajakan  (Edisi Terbaru  2016). Yogyakarta:  CV. Andi Offset.
Muniroh & Budiyanto, H. 2012.  ”Analisa  Faktor-Faktor  yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  pada Kecamatan Bangkalan”, dalam Jurnal Kompilek , 4 (2), hlm. 150-158.
Resmi,  S.  2016. Perpajakan  (Teori  dan Kasus)  Buku  1  Edisi  9. Jakarta: Salemba Empat.
Setiaji,  K.  &  Nisak,  A.  2017.  “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan”,  dalam Jurnal  Ekuitas ,  5
(2), hlm. 11-23.
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan    R  &  D.
Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian
Administrasi dilengkapi dengan
metode R & D. Bandung: Alfabeta.
Thuc, Nguyen Tien. 2013. “A Review of Factors  impacting  Tax  Compliance”, dalam Australian  Journal  of  Basic and Applied Sciences , 7(7), hlm. 476- 479.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
Widiastuti,  R.  &  Laksito,  H.  2014. “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan
(P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)”, dalam
Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), hlm. 1-15.
www.liputan6.com
Yusnindar,  J.,  Sunarti,  Prasetya,  A. 2015.  “Pengaruh  Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  dalam  Melakukan  Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan  (Studi  pada  Wajib
Pajak  PBB-P2  Kecamatan  Jombang Kabupaten  Jombang)”,  dalam Jurnal Perpajakan  (JEJAK) ,  1  (1),  hlm.  1- 10.