Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2012 VOL. XIII NO. 1, 130-149

## PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA MELALUI CIVIC EDUCATION

## Farid Wajdi Ibrahim
Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh

## Abstract
Civil society  is often positioned as the ideal pattern of community life. From the historical aspect,  the Islamic thinkers usually refers to the condition of civil society such as  on  the condition  of  Medina  under  the  leadership  of  the  Prophet  Muhammad Ṣ allall ā h  ‘alayh wa Sallam . Ideal concept of civil society is driven by a variety of many aspects including the pattern of the life of society, nation that refers to the rule of law, human rights, and respect for diversity in all its forms (pluralism). Certainly not an easy thing to realize the ideal  society  as  the  concept  of  civil  society  in  such  a  way.  It  requires  a  serious  effort, continuous and consistent from the variety and facets, one of which is a crucial aspect of civic education (civic education). These issues are the focus of discussion of this article.

## Abstrak
Masyarakat  madani  (civil  society)  seringkali  diposisikan  sebagai  pola  kehidupan masyarakat yang ideal. Dari aspek historis, para pemikir Islam biasanya merujuk kondisi civil  society  seperti  ini  pada  kondisi  masyarakat  Madinah  di  bawah  kepemimpinan Rasulullah  Muhammad Ṣ allall ā h  ‘alayh  wa  Sallam .  Idealitas  konsep  masyarakat madani  tidak  lain  didorong  oleh  berbagai  macam  aspek  yang  ditonjolkan  di  antaranya adalah  bahwa  pola  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  maupun  bernegaranya senantiasa  mengacu pada  supremasi hukum,  hak-hak  asasi  manusia,  serta  menghargai perbedaan dengan segala bentuknya (pluralisme).  Tentu bukan hal yang mudah untuk mewujudkan  masyarakat  ideal  sebagaimana  konsep  masyarakat  madani  sedemikian rupa.  Diperlukan  upaya  yang  serius,  kontinyu  dan  konsisten  dari  beragam  pihak  dan aspek,  salah  satunya  yang  krusial  adalah  dari  aspek  pendidikan  sipil  (civic  education). Persoalan-persoalan inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan berikut.
Kata Kunci : masyarakat madani, civic education, Indonesia .

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini,  kata  masyarakat  madani  ( Madinan  Society )  sangat  sering disebut,  digunakan  dan  didiskusikan.  Meskipun  belum  tentu  semua  orang memahami  apa  hakikat  masyarakat  madani,  namun  tak  disangkal  bahwa  hampir
semua  orang menganggap masyarakat madani  sebagai sesuatu yang dicita-citakan di masa mendatang.
Kehancuran  Uni  Soviet  sebagai  negara  adidaya  (raksasa),  kejatuhan  Rezim Suharto  pada  21  Mei  1998  dengan  cara  tidak  terhormat  dan  masih  banyak  lagi pelajaran  berharga  dari  beragam  kejadian  di  muka  bumi  ini  yang  sepertinya hendak  membisikkan  pesan  bahwa  segala  sesuatu  di  muka  bumi  tidak  ada  yang abadi.  Masyarakat  Orde  Baru  yang  kaya  dengan  nuansa  otoriter,  serba  takut, tunduk, patuh dan diam dalam buaian kerukunan yang semu, ternyata luluh-lantak meskipun  telah  dirajut  sekian  lama  (32  tahun).  Ibaratnya  fase  perkembangan manusia,  maka  masyarakat  Indonesia  setelah  dibesarkan  sekian  lama  oleh  rezim yang  dhalim,  bukannya  menjadi  dewasa  dan  matang,  malah  justru  menjadi masyarakat yang tidak pandai menggunakan cermin dirinya dan tidak kenal makna dan  hakekat  kemanusiaannya.  Kesenjangan  sosial  terjadi  dengan    sangat  tajam antara  segelintir  orang  kaya  raya  dengan  massa  yang  miskin. 1 Masyarakat  ini dibudayakan dengan  budaya serba semu dan mengekspose  konglomerasi sebagai kekuatan  ekonomi,  pembonsaian  demokrasi  melalui  perampingan  partai, menggemukkan  kekuasaan  ABRI.  Demikian  juga  dengan  mensosialisasikan  gaya hidup  snobis  melalui  penampilan  putra-putri  pejabat  maupun  impor  budaya  luar secara serampangan dan masih banyak tingkah-tingkah aneh lain lagi. Kesemuanya ini  membuat  masyarakat  semakin  tidak  berdaya,  tidak  mengenal  dirinya,  takut, cemas  dalam  himpitan  sebuah  kotak  kekuasaan  yang  terlalu  raksasa  untuk ditaklukkan.
Kini terjadi peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, namun sepertinya tidak terlihat perubahan sebagaimana yang dicita-citakan kecuali perubahan nama, bukan  sikap  dan  mental.  Nampaknya  tidak  membawa  kemajuan  sedikitpun, sebagaimana  harapan  masyarakat.  Aceh  dan  Papua  hendak  memisahkan  diri, namun  kedua  daerah  tersebut  sekarang  sudah  mendapat  perlakuan  khusus  demi untuk  meredam  keinginan  merdeka  mereka.    Malah  Aceh  sekarang  sudah disahkan  UUPA  (Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh)  sebagai  bahagian mencegah  konflik  yang  berkepanjangan  karena  tuntutan  kemerdekan.  Sikap separatis  dan  anarkis  menjadi  karakter  bangsa.  Konflik  etnis,  ras,  suku  dan
1 Sudirman  Tebba, Islam  Orde  Baru:  Perubahan  Politik  dan  Keagamaan ,  Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, t.t, hal. xviii.
golongan  mudah  terjadi  di  semua  sudut  negeri  seperti  yang  terjadi  di  Poso  dan Ambon.  Di  Orde  Reformasi  ini  masih  saja  terjadi,  kekuasaan  sebagai  alat memperkaya  diri  bukannya  mengabdi  bagi  kemajuan  bangsa.  KKN    hidup  subur dan  ekonomi  bangsa  terus  merosot.  Walaupun  setiap    pemimpin  bangsa  yang tampil  jadi  presiden  dan  pada  peringkat  lainnya  tetap  mengumandangkan pemberantasaan terhadap korupsi,  akan tetapi  korupsi tetap saja tumtuh subur di bumi  Indonesia  ini.  Tawuran  antar  elit  politik  sudah  menjadi  kebiasaan.  Bukan saja  perpecahan  partai  yang  makin  sering,  tetapi  juga  merosotnya  etika parlementarianisme dan gagalnya oposisi yang permanen.
Kini  dengan  sebuah  semangat  dan  cita-cita  yang  disimbolkan  dalam  dua kata  yaitu  “masyarakat  madani”  cukup  ideal  untuk  diberdayakan,  namun  tidak terlalu  bermakna  jika  dua  kata  tersebut  hanya  sekedar  menjadi  cita-cita  tanpa diikuti oleh langkah-langkah kongkrit untuk diraihnya. Tulisan sederhana ini ingin membedah  bagaimana  sebenarnya  format    ideal  masyarakat  madani  itu?  Apakah konsep  masyarakat  madani  ini  layak  diterapkan  di  Indonesia,  sebagai  alternatif solusi  kebangkrutan  bangsa  ini?  Bagaimana  peran Civic  Education dalam  upaya pemberdayaan  kesadaran    masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan?  Untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  bahasan  berikut  ini  berkisar  tentang wacana  masyarakat  madani.  Seterusnya,  membincangkan  ciri-ciri  masyarakat madani  dan  diiringi dengan  uraian  bagaimana pemberdayaan  kesadaran  terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta penjelasan tentang format masyarakat madani.

## PEMBAHASAN

## Wacana Masyarakat Madani
Membicarakan  masyarakat  madani  ( Madinan  Society )  kita  tidak  mungkin melupakan  sejarah  Rasulullah Ṣ allall ā h  ‘alayh  wa  Sallam  yang  melakukan keputusan  jitu  untuk  hijrah  dari  kota  Mekah  ke  Madinah.  Hijrah  itu  sendiri merupakan  suatu  peristiwa  besar  dan  amat  penting  dalam  sejarah  kerasulan Muhammad Ṣ allall ā h  ‘alayh  wa  Sallam.  Demikian  pentingnya  hijrah  sehingga diabadikan menjadi  tahun  Islam sebagai suatu tanda tahun baru  Hijriah. Selain itu  hijrah  itu  sendiri  juga  mengandung  makna  ketulusan  dan  dedikasi  kaum Muhajirin waktu itu pada keimanan dan aqidahnya.
Sebelum  kedatangan  Nabi,  kota  Madinah  bernama  Yatsrib.  Kondisi masyarakat Madinah jauh lebih baik daripada masyarakat kota Mekah. Pada waktu itu mayoritas masyarakat Mekah adalah penyembah berhala, sampai pada saat Nabi hijrah pun masih ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka’bah.  Pejabat Mekah waktu itu  rata-rata  adalah  pejabat  yang  bermental  korup,  suka  memeras,  meminta  upeti dan  menzalimi  penduduknya.  Di  lain  pihak  penduduk  kota  Yatsrib  yang  muslim telah berikrar  tunduk membela Nabi bahkan mereka membuat komitmen dengan Nabi melalui Perjanjian Aqabah I dan II. 2
Di sisi lain, kota Yatsrib waktu itu budayanya amat maju. Masyarakat di sana lebih terbuka dan demokratis mau menerima pandangan baru serta tidak kaku dan kolot dengan pandangan kejahiliyahannya. Pada waktu itu Mushfab bin Umar dan masyarakat  di  sana  berhasil  menghancurkan  berhala  di  depan  rumahnya  masing- masing serta melakukan shalat berjamaah secara terang-terangan. Ketika itu  amat mustahil  melakukan  hal  serupa  di  kota  Mekah.  Realita  pada  waktu  itu  memang menunjukkan  tak  semua  pejabat  Yatsrib  baik,  namun  yang  jelas  jumlah  oknum pejabat  yang  KKN  tidak  banyak  di  antaranya  adalah  Abdullah  bin  Ubay.  Ia tergolong pejabat yang memiliki wajah ganda. Satu pihak ia adalah pejabat Muslim dan pengayom masyarakat, namun  di pihak  lain ia memiliki  bisnis prostitusi dan gembong kaum munafik.
Setelah  Rasulullah Ṣ allall ā h  ‘alayh  wa  Sallam  hijrah  ke  Yatsrib,  maka  kota itu  diberi  nama  Madinah  yang  artinya  kota.  Pemberian  nama  ini  bukannya  tanpa alasan,  melainkan  Nabi  mampu  memandang  jauh  ke  depan  bahwa  kota  ini memiliki  prospek  sebagai  kota  yang  memiliki  peradaban  maju  dan  siap  tinggal landas  menuju  suatu  kemajuan  baik  secara  fisik  maupun  moral.  Masyarakat berperadaban  itulah  yang  kemudian  disebut  dengan  masyarakat  madani  yang merupakan    suatu  masyarakat  yang  terbuka,  hidup  rukun  dan  damai  dengan beragam  keyakinan  dan  kepercayaan,  setiap  orang  boleh  mengemukakan pendapatnya secara demokratis. Bahkan setiap individu dalam masyarakat ini dapat berkontribusi  satu  sama  lain  dalam  pembangunan  dengan  berlandaskan  pada keadilan,  kebaikan  dan  kesejahteraan  bersama.  Sentral  pandang  dan  aktivitas dalam  masyarakat  madani  ini  adalah  manusia  selaku  individu  maupun  kelompok
2 Akram  Dhiyauddin  Umara, Masyarakat  Madani:  Tinjauan  Historis Kehidupan Zaman Nabi , Jakarta: Gema Insani, 1999, hal. 54.
yang  memiliki  posisi  terhormat  sebagai  khalifah  di  muka  bumi.  Masyarakat madani  juga  amat  menjunjung  tinggi  ilmu  pengetahuan  dan  peradaban  serta menghargai  berbagai  ide  maupun  aktivitas  yang  konstruktif  dan  menolak kekerasan sebagai perilaku destruktif. 3
Ada  pandangan  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  madani  ini dilatarbelakangi oleh konsep kota ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota . Di sisi lain,  pemaknaan  masyarakat  madani  ini  juga  dilandasi  oleh  konsep  tentang al- Mujtama’  al-Madani yang  diperkenalkan  oleh  Prof.  Naquib  al-Attas,  seorang  ahli Sejarah  dan  Peradaban  Islam  Malaysia,  yang  secara  definitif  masyarakat  madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat  kota  dan  masyarakat  yang  beradab. 4 Pada  prinsipnya  masyarakat madani  adalah  sebuah  tatanan  komunitas  masyarakat  yang  mengedepankan toleransi,  demokrasi,  berkeadaban  dan  menghargai  akan  adanya  pluralisme (kemajemukan).
Masyarakat madani sering dikatakan serupa dengan istilah masyarakat sipil ( civil  soceity ).  Konsep civil  soceity sebenarnya  berasal  dari  sejarah  masyarakat  Barat yang  mana  istilah  ini  pertama  digunakan  oleh  Cicero  dengan  kata societes  civilis dalam  filsafat  politiknya.  Adapun  istilah civil  soceity pertama  kali  dicetuskan  oleh Adam  Ferguson,  seorang  filosof  Skontlandia  abad  kedelapan  belas  yang  juga menulis  buku An  Essay  on  the  History  of  Civil  soceity (1767).  Dalam  bukunya Ferguson  menggambarkan  suatu  masyarakat  yang  terdiri  dari  lembaga-lembaga otonom yang memiliki kemampuan mengimbangi kekuasaan negara.
Gagasan civil soceity berakar dari filsafat pencerahan ( enlightenment ) dengan tokohnya  Locke  dan  Rousseau  yang  mana  melalui  pemikiran  pencerahannya mencoba  memberikan  dasar  filosofis  aktualisasinya  sebuah  sistem  politik  yang memberi  posisi  sentral  bagi  kedaulatan  individu,  kesetaraan  dan  persaudaraan manusia.  Jika  kemudian  kita  lebih  condong  menggunakan  istilah  masyarakat madani  ( madinan  society )  dibandingkan  dengan  masyarakat  sipil  ( civil  soceity ).
3 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 17.
4 A.  Ubaidillah, et  a l. Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education),  Demokrasi,  HAM dan Masyarakat Madani , Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000, hal. 140.
Pentingnya suatu istilah, namun jangan sampai membelenggu kreativitas pikir dan rasa  yang  kita  miliki.  Bukankah  pujangga  Inggris  William  Shakespeare  pernah berkata “ What is a name ?”
Definisi civil  soceity menurut AS. Hikam adalah: “wilayah kehidupan sosial yang  terorganisasi  dan  bercirikan  antara  lain  kesukarelaan  (v oluntary ), keswasembadaan  ( self  generating )    dan  keswadayaan  ( self  supporting ),    kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai- nilai hukum yang diikuti oleh warganya. 5
Sehubungan  dengan  kesepakatan  menggunakan  kata  madani,  tentu  tidak akan tuntas sebelum kita menyelam dalan lautan empati kesejarahan lahirnya kata tersebut  secara  hakiki.  Setelah  hijrahnya  Muhammad Ṣ allall ā h  ‘alayh  wa  Sallam beserta  kum  muslimin  ke  Madinah,  antara  kaum  Muhajirin,  Anshar  dan  Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama, harta benda, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan syarat-syarat timbal balik, yang tertuang dalam Piagam Madinah.
Menurut J.  Sayuthi Pulungan Piagam Madinah ini dapat diringkas menjadi 14 prinsip yaitu :
1. Prinsip umat
2. Prinsip persatuan dan persaudaraan
3. Prinsip persamaan
4. Prinsip kebebasan
5. Prinsip hubungan antar pemeluk agama
6. Prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya.
7. Prinsip hidup bertetangga
8. Prinsip perdamaian
9. Prinsip pertahanan
10. Prinsip musyawarah
11. Prinsip keadilan
5 Muhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil Soceity , Jakarta: LPES, 1996, hal. 27.
12. Prinsip pelaksanaan hukum
13. Prinsip kepemimpinan
14. Prinsip ketakwaan, amr ma’ruf dan nahi munkar

## Ciri-Ciri Masyarakat Madani (Civil society)
Ciri-ciri civil  soceity dimaksudkan  di  sini  adalah  untuk  menjelaskan  bahwa dalam  merealisasikan  wacana civil  society diperlukan  persyaratan-persyaratan  yang menjadi  nilai  universal  dalam  penegakan civil  society .  Prasyarat  ini  tidak  bisa dipisahkan  satu  sama  lain  atau  hanya  mengambil  salah  satunya  saja,  melainkan merupakan  satu  kesatuan  yang  integral  yang  menjadi  dasar  dan  nilai  bagi eksistensi civil sociey .

## 1.  Free Public Sphere
Yang  dimaksud  dengan free  public  sphere adalah  adanya  ruang  publik  yang bebas  sebagai  sarana  dalam  mengemukakan  pendapat.  Pada  ruang  publik  yang bebaslah  individu  dalam  posisinya  yang  setara  mampu  melakukan  transaksi wacana dan praktis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Lebih lanjut dikatakan  bahwa  ruang  publik  secara  teoritis  diartikan  sebagai  wilayah  di  mana masyarakat  sebagai  warga  negara  memiliki  akses  penuh  terhadap  setiap  kegiatan publik.  Warga  negara  berhak  melakukan  kegiatan  secara  merdeka  dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.
Sebagai  sebuah  prasyarat,  maka  untuk  mengembangkan  dan  mewujudkan civ il sociey dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah satu  bagian  yang  harus  diperhatikan.  Karena  dengan  menafikan  adanya  ruang publik yang bebas dalam tatanan civil sociey , maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman  kebebasan  warga  negara  dalam  menyalurkan  aspirasinya  yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

## 2.  Demokratis
Demokratis  merupakan  satu  entitas  yang  menjadi  penegak  wacana civil sociey ,  di  mana  dalam  menjalani  kehidupan,  warga  negara  memiliki  kebebasan penuh  untuk  menjalankan  aktivitas  kesehariannya,  termasuk  dalam  berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam
pola  hubungan  interaksi  dengan  masyarakat  sekitarnya  dengan  tidak mempertimbangkan  suku,  ras  dan  agama.  Prasyarat  demokratis  ini  banyak dikemukakan  oleh  para  pakar  yang  mengkaji  fenomena civil  society .  Bahkan demokrasi  merupakan  salah  satu  syarat  mutlak  bagi  penegakan civil  society . Penekanan  demokrasi  di  sini  dapat  mencakup  sebagai  bentuk  aspek  kehidupan seperti politik, sosial, budaya pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

## 3.  Toleran
Toleran  merupakan  sikap  yang  dikembangkan  dalam civil  society untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh  orang  lain.  Toleransi  ini  memungkinkan  akan  adanya  kesadaran  masing- masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat  lain  yang  berbeda.  Toleransi  menurut Nurcholish  Madjid,  merupakan  persoalan  ajaran  dan  kewajiban  melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak antara berbagai  kelompok  yang  berbeda-beda,  maka  hasil  itu  harus  dipahami  sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.
Azyumardi  Azra  pun  menyebutkan  bahwa  masyarakat  madani    lebih  dari sekadar  gerakan-gerakan  prodemokrasi.  Masyarakat  madani  juga  mengacu  ke kehidupan  yang  berkualitas  dan  bertamaddun  ( civility ).  Civilitas  meniscayakan toleransi,  yakni  kesediaan  individu-individu  untuk  menerima  pandangan- pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

## 4.  Pluralisme
Sebagai  sebuah  prasyarat  penegakan civil  society ,  maka  pluralisme  harus dipahami  secara  mengakar  dengan  menciptakan  sebuah  tatanan  kehidupan  yang menghargai  dan  menerima  kemajemukan  dalam  konteks  kehidupan  sehari-hari. Pluralisme  tidak  bisa  dipahami  hanya  dengan  sikap  mengakui  dan  menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk  menerima  kenyataan  pluralisme  itu  sebagai  bernilai  positif,  merupakan rahmat Tuhan.
Menurut  Nurcholis  Madjid,  konsep  pluralisme  ini  merupakan  prasyarat bagi  tegaknya  masyarakat  madani.  Pluralisme  menurutnya  adalah  pertalian  sejati kebhinkekaan dalam ikatan-ikatan keadaban ( genuine engagement of diversities within
the  bonds  of  civility ).  Bahkan  pluralisme  adalah  juga  suatu  keharusan  bagi keselamatan  umat  manusia  antara  lain  melalui  mekanisme  pengawasan  dan pengimbangan ( check and balance ).
Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak  monolitik.  Apalagi  sesungguhnya  kemajemukan  masyarakat  itu  sudah merupakan  dekrit  Allah  dan design -Nya  untuk  umat  manusia.  Jadi  tidak  ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi.

## 5.  Keadilan Sosial (social justice )
Keadilan  dimaksudkan untuk  menyebutkan  keseimbangan  dan  pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh  aspek  kehidupan.  Hal  ini  memungkinkan  tidak  adanya  monopoli  dan pemusatan  salah  satu  aspek  kehidupan  pada  satu  kelompok  masyarakat.  Secara esensial,  masyarakat  memiliki  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  kebijakan- kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa). 6
Pemberdayaan Kesadaran  Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan Melalui Civic Education
Sebagaimana  dimaklumi,  semua  negara  di  dunia  termasuk  Indonesia, dalam  upaya  membangun  masyarakat,  bangsa  dan  negaranya  baik  secara  tersurat maupun  tersirat  selalu  menggariskan  komitmen  untuk  melakukan  proses  “ nation and character building ”. Salah satu cara untuk itu adalah melaksanakan pendidikan kewarga  negara  an  dalam  arti  luas  atau  “ citizenship  education ”  yang  mencakup sasaran  dunia  pendidikan  formal  dan  non  formal,  melalui  “ school  civic education ” dan masyarakat luas melalui “ community civic education ”.
Saat ini Indonesia sedang memasuki era reformasi menuju kehidupan yang lebih  demokrasi.  Proses  “ nation  and  character  building ”  yang  sudah  mulai  dirintis sejak  Proklamasi  17  Agustus  1945  melalui  era  kepemimpinan  Presiden  Soekarno dan  Presiden  Soeharto  ternyata  telah  mengalami  pasang  surut  dengan  segala kekuatan  dan  kelemahannya.  Kemudian  proses  itu  dilanjutkan  pada  era
6 A. Ubaidillah ( et. al ), Pendidikan … , hal. 149.
kepemimpinan  transisional  Presiden  B.J  Habibie  dan  era  kepemimpinan  yang legitimate  Presiden  Abdurachman  Wahid,  di  mana  nilai  demokrasi  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  kembali  menjadi  titik  sentral,  dan proses  “ nation  and  character  building ”  pun  kembali  dirasakan  kepentingan  dan peranan sentralnya. 7
Dalam konteks itulah peran pendidikan kewarga negara an dalam arti luas menjadi sangat penting. Oleh karena itu upaya yang sistematis dan sistemik perlu dilakukan  untuk  membangun  paradigma  baru  pendidikan  kewarga  negara  an sebagai komponen dan “ vehicle ” utama dalam pendidikan demokrasi di Indonesia.
Dalam  paradigma  ini  harus  tercakup  asumsi  dasar,  rasional,  dan  kerangka konseptual  yang  koheren  yang  berfungsi  melandasi  dan  memfasilitasi  praktis pendidikan demokrasi untuk berbagai konteks.
Sebagai  program  pendidikan,  pendidikan  demokrasi  pada  dasarnya bertujuan  untuk  mengembangkan  kecerdasan  warga  negara    ( civic  intelligence ) dalam  dimensi  spiritual,  rasional,  emosional,  dan  sosial.  Tanggung  jawab  warga negara    ( civic  responsibility )  dan  partisipasi  warga  negara    ( civic  participation )  guna menopang tumbuh dan berkembangnya individu warga negara baik sebagai aktor sosial  maupun  sebagai  pemimpin  pada  hari  ini  dan  hari  esok.  Warga  negara Indonesia yang cerdas dan baik adalah mereka yang secara konsisten melestarikan dan  mengembangkan  cita-cita  dan  nilai  demokrasi,  dan  secara  efektif  mengelola berbagai krisis  secara demokrasi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Civic Education (selanjutnya  disingkat  CE)  di  sekolah  dan  di  luar  sekolah  serta  di perguruan  tinggi  pada  dasarnya  merupakan  komponen  utama  pendidikan demokrasi  yang  sengaja  dirancang,  dilaksanakan,  dievaluasi,  dan  secara  kreatif dikembangkan  secara  berkesinambungan  oleh  pemerintah  bersama  dengan lembaga independen dalam bidang keilmuan, kependidikan, dan profesional yang secara  akademis  memusatkan  perhatian  pada  pengkajian  konsep  dan  proses
7 Udin  S.  Winatapura, Apa  dan  Bagaimana  Pendidkan  Kewarganegaraan:  Menuju Suatu Paradigama  Baru ,  Makalah  disamapaikan  pada  Work  Shop  Cicic  Education  IAIN  dan  STAIN seluruh Indonesia di Bogor, 5-19 Agustus 2001.
demokrasi  dan  secara  profesional  bekerja  untuk  mendidik  warga  negara    yang cerdas dan baik dalam upaya mewujudkan masyarakat madani Indonesia. 8
Materi kurikulum dan proses pembelajaran CE di seluruh jenjang dan jenis pendidikan  perlu  dipilih  secara  psikologis  dan  ilmiah  dengan  cermat  dan diorganisasikan secara terpadu dalam kerangka cita-cita, konsep, nilai, norma dan praksis demokrasi yang secara psikologis relevan dengan perkembangan individu, secara  sosial-kultural  adaptif  terhadap  berbagai  lingkungan  belajar,  dan  secara ilmiah  dapat  dipertanggungjawabkan.  Untuk  itu  kelas  CE  seyogyanya  diperlukan laboratorium demokrasi di mana semangat kewarga negara an yang memancar dari cita-cita dan nilai demokrasi tersebut diterapkan secara interaktif. Dalam situasi itu guru  dan  siswa/mahasiswa  secara  bersama-sama  berupaya  mengembangkan  dan memelihara  iklim  demokrasi  yang  memungkinkan  terjadinya  berbagai  bentuk proses  pengambilan  keputusan.  Dalam  situasi  seperti  itu  pula  cita-cita  dan  nilai demokrasi  diharapkan  dapat  ditangkap  secara  langsung  dan  dipelajari  secara bermakna  oleh  siswa/mahasiswa  dan  guru/dosen.  Dalam  waktu  bersamaan masyarakat  sekolah/kampus  dan  masyarakat  yang  lebih  luas  yang  bersifat  lokal, nasional,  regional, dan global seyogyanya diperlakukan sebagai  “ global classroom ”. 9
Dengan  demikian  secara  sosial  dan  pedagogis  terjadi  perpaduan  yang  interaktif pengalaman  belajar  ( learning  experimen )  CE  di  sekolah/kampus  dengan  kegiatan dalam masyarakat, dan dengan begitu pembangunan CE akan semakin menantang dan  bermakna  bagi  proses  belajar  berdemokrasi  ( learning democracy  in  democracy and for democracy ).
Untuk  memungkinkan  CE  dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar  dan bremakna terhadap proses pengembangan individu dan masyarakat Indonesia yang demokrasi  perlu  ditetapkan  kompetensi  minimal  siswa/mahasiswa  dalam  CE untuk  berbagai  jenjang  dan  jenis  pendidikan  yang  menyangkut  kemampuan belajar,  berpikir,  bersikap,  bertindak,  dan  hidup  bersama  dalam  masyarakat. Sedangkan muatan cita-cita, nilai dan konsep demokrasi yang seyogyanya menjadi isi  dari  CE  pada  dasarnya  diangkat  dari  pilar-pilar  demokrasi  konstitusional
8 Juwono  Sudarsono, Fostering  Demicratic  Living:  The  Roles  of  Government  and Provate Agenscies , Bandung, 1990.
9 Surjadi, A. School and Community Civic Education , Bandung: tp, 1999.
Indonesia  yang  antara  lain  meliputi:  demokrasi  yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  demokrasi  yang  menjunjung  hak  azasi  manusia,  demokrasi  yang berkedaulatan  rakyat,  demokrasi  dengan  kecerdasan  warga  negara  ,  demokrasi dengan  pembagian  kekuasaan  negara,  demokrasi  dengan  otonomi  daerah, demokrasi  dengan  “ rule  of  law ”,  demokrasi  dengan  peradilan  yang  merdeka, demokrasi  dengan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  demokrasi  dengan  keadilan sosial.  Materi  subyek  CE  yang  digali  dan  disaripatikan  dari  pilar-pilar  inti  seperti: warga  negara    yang  beriman  dan  bertakwa;  kewajiban,  dan  tanggung  jawab, kedaulatan  rakyat;  warga  negara  yang  cerdas  dan  baik;  pembagian  kekuasaan negara;  pemberdayaan  daerah;  Indonesia  sebagai  negara  hukum;  peradilan  yang merdeka; kesejahteraan masyarakat; dan keadilan sosial untuk semua.
Untuk  memfasilitasi  pembelajaran  CE  yang  efektif  perlu  dikembangkan bahan belajar interaktif yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti bahan belajar tercetak, dan bahan belajar yang digali langsung dari masyarakat sebagai “ hands - on experience ”.  Di  samping  itu,  upaya  peningkatan  kualifikasi  dan  mutu  guru/dosen CE perlu dilakukan secara sistematis dan sistemik yang memungkinkan terjadinya kesinambungan program pendidikan guru, dan kesejajaran peningkatan kualifikasi dan mutu guru/dosen dengan peningkatan proses dan hasil belajar CE.

## Format Pemberdayaan Masyarakat Madani
Guna  mewujudkan  ciri-ciri  masyarakat  madani  dalam  kehidupan berbangsa,  tentu  saja  dibutuhkan  sebuah  proses  yang  panjang  yang  melibatkan berbagai  unsur.  Proses  inilah  yang  layak  dinamakan  dengan  proses  penemuan kembali  dan  pemberdayaan  masyarakat  madani  ( the  recovery  and  empowerment  of civil soceity ).
Pemberdayaan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut empowerment , adalah suatu  optimalisasi  dari  fungsi-fungsi  komponen  yang  ada  di  dalam  diri  individu dan kelompok. Sistem pemberdayaan masyarakat madani itu dapat ditilik dari segi individunya  sendiri,  kelompok  maupun  masyarakat.  Pemberdayaan  yang  akan dibahas  dalam  tulisan  ini  dipilahkan  dari  segi  strategi  pemberdayaan  itu  sendiri, pendekatan  yang  dilakukan  dalam  proses  pemberdayaan  tersebut  juga  dari  segi potensi yang diberdayakan.
Ditinjau  dari  segi  strateginya,  maka  pemberdayaan  masyarakat  madani berdasarkan pengalaman sejarah dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain :
1. Revitalisasi peran kaum cendikiawan. Pengalaman di berbagai belahan dunia (seperti Havel di Ceko dan Adam Michnik di Polandia) membuktikan bahwa revitalisasi  peran  kaum  cendikiawan  sering  melahirkan  sebuah  kebangkitan baru  pada  masyarakat  untuk  lebih  mengaktualisasikan  eksistensinya.  Suara, tulisan,  pamflet  bahkan  karya  seni  kaum  cendikiawan  mampu  menjadi sebuah energi baru pada masyarakat “akar rumput” sekalipun 10 . Di Indonesia, berdirinya  ICMI  dan  organisasi  cendikiawan  sejenis  dapat    menghadirkan sebuah  kesadaran  dan  keberanian  baru.  Demikian  pula  mahasiswa  sebagai bagian  cendikiawan  juga  memiliki  andil  yang  besar  bagi  proses  penyadaran dan  pemberdayaan  masyarakat  madani.  Revitalisasi  peran  mahasiswa  yang pasang  surut  sesuai  dengan  proses  perjalanan  sejarah  nampaknya  perlu dicermati,  sehingga  mahasiswa  tetap  tegak  sebagai  kelompok  yang  memiliki posisi tawar yang baik sehingga negara tidak terlalu dominan.
2. Strategi  politik  sejajar .  Strategi  ini  sebenarnya  merupakan  strategi kompensasi  saja  bagi  sebuah  masyarakat  yang  frustasi  akibat  rezim  totaliter yang terlalu lama berkuasa. Strategi politik sejajar ( parallel politics ) digunakan oleh kaum pro demokrasi yang perwujudannya dalam bentuk kegiatan politik bebas  seolah-olah  mereka  berada  dalam  kondisi  politik  yang  demokratis. Strategi  ini  hanyalah defense  mechanism sementara  namun  jika  dilakukan secara intensif dapat menjadi “tandingan” sistem politik totaliter. 11
3. Strategi  menciptakan  wilayah  publik  yang  bebas . The  Free  Public  Sphere diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses  penuh  terhadap  setiap  kegiatan  menyampaikan  pendapat,  berserikat, berkumpul serta menyiarkan penerbitan yang  berkaitan dengan kepentingan umum.  Yang  termasuk  wilayah  ini,  antara  lain  media  massa,  kampus  dan sekolah,  gedung-gedung pertemuan umum, parlemen dan sebagainya.  Salah
10 M  Dawam  Raharjo ,  Intelektual,  Intelegensia  dan  Perilaku  Politik  Bangsa ,  Bandung: Penerbit Mizan, 1999, hal. 43-71.
11 Goldfarb, J. Beyond Glasnost, The Post Totalitarian Mind . Chicago: University of Chicago Press, 1989, hal 34.
satu  bentuk  konkritnya  adalah  adanya  kebebasan  pers  yang  sesungguhnya, sehingga  mampu  menjadi  alat  dan  mekanisme  kontrol  sosial  politik  yang ampuh dalam menegakkan demokrasi. 12
4. Strategi  aktualisasi life  world .  Life  world menurut  Habermas  secara  singkat dapat diartikan sebagai kesepakatan sosial yang telah terbentuk dalam tradisi, kebudayaan, bahasa yang dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada suatu  masyarakat. Life  world ini  mencakup  masalah  khazanah  pengetahuan ( stock  of  knowledge ),  sumber  keyakinan-keyakinan  ( reservoir  of  convictions) , solidaritas  dan  kemampuan-kemampuan  yang  dimiliki  dan  digunakan  seara otomatis oleh para anggota komunitas. Dalam totalitarianisme sebuah negara, maka life  world ini  terbonsai  dan  tidak  mendapat  kesempatan  untuk teraktualisasikan.  Akibatnya  akan  terjadi  sebuah  krisis life  world baik  secara individual  maupun  kelompok.  Krisis  ini  dapat  berbentuk  munculnya kecenderungan  eskapisme,  apatisme  maupun  fundamentalisme.  Selanjutnya aktualisasi life  world ini  juga  akan  menguatnya  partisipasi  aktif  masyarakat lewat pranata-pranata politik yang dibuat. 13
5. Strategi  memperkuat  supremasi  hukum .  Salah  satu  ciri  masyarakat  madani adalah keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum. Hal itu akan terwujud jika hukum cukup memiliki wibawa ( law inforcement ) dapat terwujud dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum hendaklah menjadi panglima dan negara tunduk pada kekuasaan hukum serta tidak ikut campur  dalam  menentukan  proses  jalannya  peradilan.  Tegaknya rule  of  law (negara  yang  menghormati  dan  mempraktekkan  hukum)  akan  membangun kepercayaan  masyarakat.  Selain  itu  sistem  pengadilan  yang  independen  dan bebas dari intervensi negara juga perlu ditegakkan.
6. Strategi  melalui civic  culture dan civic  education : Civic  culture yang  diartikan sebagai  sebuah  budaya  yang  mendukung  setiap  warga  masyarakat, seperangkat gagasan yang menjelma secara efektif dalam penampilan budaya yang  bertujuan  menanamkan  identitas  masyarakat. Civic  culture inilah  yang menyediakan sarana bagi terselenggaranya civic education ,  dan civic education
12 AS. Hikam, Demokrasi … , hal. 54.
13 AS. Hikam, Demokrasi … , hal. 61.
yang  menghasilkan  dan  memperkuat civic  culture .  Jadi  keduanya  saling berkaitan  satu  sama  lain  dan  ketika  keduanya  berfungsi  secara  efektif  maka sebagian  besar  masyarakat  akan  berkesempatan  untuk  mengembangkan sikapnya,  dan    nilai-nilai  yang  sebenarnya  serta  memiliki  posisi  tawar  yang baik.  Baik civic  education maupun civic  culture merupakan  sebuah  jembatan bagi  terciptanya  masyarakat  yang  mandiri  dan  terdidik  sehingga  mampu melakukan  proses  pengambilan  keputusan  bagi  kemaslahatan  dirinya, keluarga maupun masyarakat tanpa tekanan baik dari dalam diri maupun dari luar  (tekanan  dari  dalam  diri  dapat  tercipta  karena  keraguan  akan  identitas dan kemampuan maupun pengalaman traumatik masa lalu).
7. Strategi  sosialisasi  dan  pendidikan  hak  asasi  manusia. Cita-cita  masyarakat madani  yang  menempatkan  manusia  dalam  posisi  sentral  sulit  tercapai apabila  individu-individu  dalam  masyarakat  dan  negara  tidak  memahami konon  pula  tidak  menghormati  hak  asasi  manusia.  Untuk  itu mensosialisasikan  dan  melakukan  pendidikan  HAM  merupakan  salah  satu strategi yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat madani. 14
Demikianlah  beberapa  strategi  yang  dapat  digunakan  dalam  proses pemberdayaan  masyarakat  madani,  tentu  saja  masih  banyak  strategi  lain    yang dapat  dilakukan  guna  meraih  cita-cita  ideal  terbentuknya  masyarakat    yang  tau menghargai sesama.
Jika ditilik dari segi pendekatannya maka pemberdayaan masyarakat madani dapat ditempuh melalui tiga model pendekatan yaitu:
a. Pendekatan  melalui  keterlibatan  aktif  dalam  birokrasi  atau  berkiprah  dalam kerangka  jaringan  korporasi  negara. Pendekatan  ini  dikarenakan  jalan reformasi masyarakat yang ideal adalah dari atas ( top down ) dan mereka masuk ke dalam biokrasi sehingga dapat melakukan perbaikan dari dalam serta dapat terlibat  dalam  proses  perbuatan  kebijakan.  Pendekatan  ini  seringkali  hanya indah  ketika  belum  dimulai,  namun  seringkali  individu  yang  terlibat  dalam pemberdayaan  masyarakat  melalui  pendekatan  ini  akan  terbentur  manakala sistem  yang  berlaku  dalam  sebuah  negara  tidak  mendukungnya.  Akhirnya individu-individu  itu  tentu  akan  lebih  berat  mempertimbangkan  kepentingan
14 Otto Syamsuddin Ishak, Dari Maaf ke Panik Aceh , ttp: Cordova, 2000, hal.18.
negara  dibandingkan  dengan  kepentingan  masyarakat.  Pendekatan  ini  juga kurang  efektif  karena  sebuah  sistem  yang  kurang  baik  biasanya  juga  akan mengimbas  pada  pribadi-pribadi  yang  ada  dalam  sistem  tersebut.  Ketegaran sebuah  pribadi  dalam  lautan  kebobrokan  akan  tenggelam  juga  meskipun membutuhkan proses dan waktu untuk itu.
b. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dari luar wilayah negara tersebut namun tetap mengupayakan hubungan dengan negara. Pendekatan kedua ini sekaligus memadukan  pendekatan top  down dan bottom  up .  Pendekatan  ini  melakukan pemberdayaan masyarakat di luar  wilayah negara namun  tetap mengupayakan hubungan  yang  harmonis  dengan  negara  atau  setidaknya  elite  negara.
Pendekatan  ini  biasanya  terbentur  dengan  terjadinya  sebuah  konflik  di  mana kebijakan  negara  amat  berbeda  dengan  langkah-langkah  yang  akan  dilakukan oleh  individu  yang  akan  memberdayakan  masyarakat  melalui  model  ini.
Biasanya  konflik  ini  kemudian  diselesaikan  dengan  pencarian  titik  temu  yang seringkali justru lebih bayak memuaskan kepentingan negara.
c. Pendekatan pemberdayaan masyarakat  melalui model transformatif.
Pemberdayaan  pada  masyarakat  di  luar  wilayah  negara  dengan  prioritas  pada lapisan  bawah.  Pendekatan  ini  berupaya  mengambil  jarak  dari  negara meskipun  bukan  berarti  menolak  keberadaan  negara.  Cita-cita  pendekatan  ini adalah bagaimana agar kekuatan negara yang sangat besar itu dapat diimbangi oleh  kekuatan  masyarakat  yang  semakin  mandiri.  Secara  jangka  panjang pendekatan  ini  amat  ideal,  apalagi  jika  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan dengan  cara  holistik.  Adapun  jika  ditilik  dari  potensi  yang  akan  diberdayakan, maka pemberdayaan masyarakat madani dapat dilakukan melalui pemberdayaan  tiga  potensi  yang  ada  pada  individu-individu  dalam  masyarakat maupun masyarakat itu sendiri yaitu :
1. Pemberdayaan  intelektual. Melalui  pemberdayaan intellectual  content sejak  dini baik  pada  individu  dalam  wilayah  negara,  masyarakat  atau  justru  negara  itu sendiri. Intellectual content di sini tidak hanya kecerdasan logika saja melainkan juga  kecerdasan  kreatif  yang  secara  gradual  akan  terbonsai  jika  tidak  ada kemauan  baik  dari  negara.  Oleh  itu  salah  satu  contoh  konkrit  terbonsainya kecerdasan kreatif pada fenomena penggunaan pakaian seragam sekolah secara massal,  hal  ini  merupakan  suatu  pelecehan  nyata  sebuah  eksistensi  kreatifitas
individual.  Jika  digunakan  alasan  disiplin,  namun  sebenarnya  sekolah  sebagai sebuah the free public sphere dapat mendisainnya sesuai dengan kreativitas lokal.
Hingga hari pendidikan masih merupakan sebuah jalan bagi mobilitas vertikal yang  adil  pada  masyarakat,  untuk  itu  kesempatan  mengenyam  pendidikan dapat dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat 15 .
2. Pemberdayaan  kepribadian. Kepribadian  individu  dan  kepribadian  masyarakat dalam  tatanan  masyarakat  madani  perlu  dilakukan  hingga  pemberdayaan  segi kepribadian  ini  akan  lebih  terfokus.  Salah  satunya  kita  dapat  menggunakan sandaran  kepribadian  sehat  model  Maslow  (tokoh  psikologi  humanistik)  yang memberikan simbol the self actualizing person dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- Persepsi obyektif
- Penerimaan secara utuh akan dirinya, orang lain maupun lingkungan hidup
- Spontan, sederhana dan alamiah (tidak berpura-pura)
- Menyintai pekerjaan
- Mandiri dan merdeka
- Memiliki apresiasi terhadap dunia sekitarnya
- Memiliki rasa humor yang cerdas
- Minat sosial yang tinggi
- Menjalin hubungan interpersonal yang sehat
- Kreatif
- Demokratis. 16
Ciri-ciri kepribadian tersebut akan terwujud apabila tiap individu mendapat kesempatan untuk mengaktualisasikannya dan berada dalam situasi yang memang menstimulasi perkembangan ke arah itu. Bukanlah suatu utopia apabila kemudian individual  personality ini mewarnai modal personality pada kelompok masyarakat di mana mereka berada.
3. Pemberdayaan  perilaku. Perilaku  merupakan  aktivitas,  gerak,  respon  yang dilakukan  organisme  yang  pada  dasarnya  merupakan  aktualisasi  aspek
15 Bumi  Aksara, Undang-Undang  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan Peraturan Pelaksanaannya , Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 4.
16 Schultz,  Duane Growth  Psychology, Model of The  Healthy Personality .  New York: D. Van Nostrand Compani, 1977, hal. 49.
intelektual  dan  kepribadian  seseorang.  Jika  pemberdayaan  segi  intelektual  dan kepribadian  telah  dilakukan  maka  konsekuensinya  perilaku  seseorang  yang tercermin  tidak  akan  lari  jauh  dari  kondisi  tersebut.  Perilaku  yang  cerdas disertai  dengan  perencanaan  dan  perhitungan  yang  cermat,  mandiri, demokratis  dan  berbagai  ciri  intelektual  dan  kepribadian  lainnya  tidak  akan bertengger  pada  kawasan  ide  saja,  melainkan  akan  terimpelementasi  dalam dunia  nyata  menjadi  bentuk  perilaku  aktual  apabila  kondisi  dan  situasi mendorong untuk itu.
Demikianlah beberapa kiat pemberdayaan masyarakat madani baik dari segi strategi,  model  pendekatan  maupun  aspek  potensi  yang  diberdayakan.  Selain  itu perlu  digaris  bawahi  bahwa  pemberdayaan  ni  hendaknya  juga  mencakup  seluruh kelompok  masyarakat  sehingga  kesetaraan  dan  kemandirian  tiap  kelompok masyarakat  akan  terwujud.  Pria,  wanita,  berbagai  profesi,  petani,  buruh, mahasiswa,  pelajar  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  tercipta suatu  sinergi  tangguh  yang  menghantar  proses  pengembangan  masyarakat  itu sendiri ke arah yang lebih baik.

## SIMPULAN
Masyarakat  madani  ( civil  society )  yang  sarat  dengan  nilai-nilai  universalitas kemanusiaan,  adalah  sebuah  cita-cita  mulia  yang  perlu  terus  menerus diperjuangkan secara kolektif dalam upaya merekonstruksi ulang cara-cara (sistem) berbangsa dan bernegara.
Format  ideal  masyarakat  madani  ( civil  society ),  telah  diformat  oleh  baginda Nabi  Muhammad Ṣ allall ā h  ‘alayh  wa  sallam  di  Madinah.  Saat  itu,  nilai-nilai kesadaran  terhadap  hak-hak  dasar  manusia  itu  telah  dituangkan  dalam  sebuah piagam,  yang  dikenal  dengan  “ Piagam  Madinah ”.  Piagam  inilah  yang  mengikat semua komponen yang hidup dan berdomisili di Madinah sehingga tercipta sebuah masyarakat yang ideal, damai, aman dan sejahtera.
Masyarakat  madani  sering  diistilahkan  dengan civil  society .  Konsep civil society sebenarnya  berasal  dari  sejarah  masyarakat  Barat    dan  pertama  sekali dicetuskan oleh Adam Ferguson, seorang filosof Skotlandia abad  kedelapan belas.
Di  antara  ciri civil  society adalah free    public  sphere ,  demokratis,  toleran,  puralisme dan berkeadilan sosial.
Untuk pemberdayaan masyarakat madani dapat ditempuh berbagai strategi. Di  antaranya,  revitalisasi  kaum  cendekiawan,  strategi  politik  sejajar,  strategi aktualisasi life  world ,  memperkuat  supremasi  hukum,  pendidkan  HAM,  melalui Civic Education dan lain-lain.
Civic  Education secara  khusus  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  upaya menformat  masyarakat  madani  ( civil  society ).    Dengan  jalan  ini  dapat  ditanamkan kesadaran  terhadap  nilai-nilai  universal  kemanusiaan  kepada  para  pelajar  dan mahasiswa  secara  sistematik.  Mereka  adalah  bagian  integral  dan  motor pembaharuan  ( agent  of  change )  dalam  masyarakat  dan  menempati  posisi  strategis dalam  situasi  transisi  saat  ini.  Peran  mereka  telah  terbukti  dalam  perjalanan sejarah  bangsa  ini  seperti  dalam  menumbangkan  ORLA  dan  ORBA.  Sebagai masyarakat  akademik,  mereka  merupakan  sosok  harapan    bangsa  dan  di  tangan merekalah wajah masa depan bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Goldfarb,  J.  Beyond  Glasnost, The  Post  Totalitarian  Mind .  Chicago:  University  of Chicago Press, 1989.
Hikam, Muhammad AS., Demokrasi dan Civil Soceity , Jakarta: LPES, 1996.
Ishak, Otto Syamsuddin, Dari Maaf ke Panik Aceh , Cordova, tk, 2000.
Pulungan, J. Suyuthi, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Raharjo, M.  Dawam , Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa ,  Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
Schultz,  Duane, Growth  Psychology , Model of The Healthy Personality . New York: D. Van Nostrand Compani, 1977.
Sudarsono, Juwono, Fostering Demicratic Living: The Roles of Government and Provate Agenscies , Bandung, 1990.
Surjadi, A. School and Community Civic Education , Bandung: tp, 1999.
Tebba, Sudirman, Islam Orde Baru:  Perubahan Politik dan Keagamaan , Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, t.t.
Ubaidillah, A., et al. Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani , Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000.
_______, Undang-Undang  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan Peraturan Pelaksanaannya , Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Umara,  Akram  Dhiyauddin, Masyarakat  Madani:  Tinjauan  Historis Kehidupan Zaman Nabi . Jakarta: Gema Insani, 1999.
Winatapura,  Udin  S., Apa  dan  Bagaimana  Pendidkan  Kewarga  negara  an:  Menuju Suatu  Paradigama  Baru ,  Makalah  disamapaikan  pada  Work  Shop  Civic Education IAIN dan STAIN seluruh Indonesia di Bogor, 5-19 Agustus 2001.