## Pengaruh Pengembangan Destinasi Wisata Terhadap Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali
Ida Bagus Kade Subhiksu *
Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM Provinsi Bali Email: bagusiastp5@yahoo.com *

## ABSTRAK
Perubahan  kepemimpinan  dalam  pengembangan  strategi  pariwisata  dan  kebijakan  yang bertanggung  jawab  sebaiknya  mempertimbangkan  pandangan  dari  sejumlah  pemangku kepentingan  termasuk  pihak  industri,  masyarakat  lokal,  kelompok  khusus  yang  mewakili kepentingan  lingkungan,  serta  wisatawan  itu  sendiri.  Pada  konteks  pembangunan  dan pengembangan  pariwisata  sebagai  totalitas  produk  yakni  daya  tarik  wisata,  aksesibilitas, amenitas, dan ansileri diperlukan keterlibatan masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga dinamika kepariwisataan juga  berdampak terhadap isu-isu  perubahan kepemimpinan birokrasi dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan  strategis  kepariwisataan  akibat  dari perkembangan  dan  pembangunan  pariwisata  tersebut  khususnya  terkait  inovasi  sarana  dan prasarana  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  sebagai  usaha kepemimpinan transformatif dalam konteks menjawab isu perubahan kepemimpinan. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  menggunakan  alat  analisis  statistik  deskriptif  dan regresi  linier  untuk  dapat  mensimulasikan  hasil  hasil  penelitian  dengan  melakukan  survei terhadap  responden  yang  berwisata  pada  beberapa  daya  tarik  wisata  di  Bali.  Responden penelitian ini berjumlah 465 orang  ditentukan secara purposive sampling karena identitas  dan jumlah  populasi  tidak  diketahui.  Alat  analisis  korelasi  dan  regresi  linier  digunakan  untuk menghasilkan deskripsi hasil dan analisis hubungan antara pengembangan destinasi pariwisata Bali  terhadap  isu  perubahan  kepemimpinan  dalam  pembuatan  kebijakan  strategis pengembangan  kepariwisataan  di  Bali.  Isu  perubahan  kebijakan  dalam  konteks  kepemimpinan transformatif  pemerintah  daerah  Provinsi  Bali  dalam  melakukan  perubahan  secara  strategis sebaiknya tetap sesuai dengan dinamika perubahan dan perkembangan industri kepariwisataan di  Bali  berdasarkan  harapan  wisatawan,  masyarakat  lokal,  dan  dunia  usaha  yang  didasarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan budaya yang berkelanjutan.
Kata Kunci :   Isu  perubahan,  inovasi  kepemimpinan,  destinasi  pariwisata,  sinergitas,  produk pariwisata

## ABSTRACT
The  change  in  leadership  in  developing  a  responsible  tourism  strategy  and  policy  should  take into  account  the  views  of  several  stakeholders  including  industry,  local  communities,  special groups  representing  environmental  interests,  and  tourists  themselves.  In  the  context  of  tourism development  and development  as  a totality of  products,  namely tourist  attraction, accessibility, amenities,  and  ancillary,  community  involvement  and  government  policies  are  needed,  so  that the dynamics of tourism also have an impact on changes in bureaucratic leadership issues in the formulation and implementation of strategic tourism policies as a result of developments and the development  of  tourism  is  particularly  related  to  the  innovation  of  facilities  and  infrastructure that  has  been  carried  out  by  the  Provincial  Government  of  Bali  as  an  effort  to  transformative leadership  in  the  context  of  addressing  the  issue  of  leadership  change. This  study  uses  a quantitative approach using descriptive statistical analysis tools and linear regression to be able
to  simulate  the  results  of  research  results  by  surveying  respondents  who  traveled  to  several tourist  attractions  in  Bali.  The  number  of  respondents  in  this  study  amounted  to  465  people determined  by  purposive  sampling  because  the  identity  and  number  of  the  population  are unknown. Correlation analysis and linear regression tools are used to produce a description of the  results  and  analysis  of  the  relationship  between  the  developments  of  Bali's  tourism destinations  on  the  issue  of  leadership  change  in  the  strategic  policy  development  of  tourism development in Bali. The issue of policy change in the context of the transformative leadership of the provincial government of Bali in making strategic changes should remain by the dynamics of change and the development of the tourism industry in Bali based on the expectations of tourists, local communities, and the business world based on the principle of sustainable development of cultural tourism.
Keywords :  Issues  of  change,  leadership  innovation,  tourism  destinations,  synergy,  tourism products

## PENDAHULUAN
Pada konteks kepariwisataan, pengembangan jasa wisata adalah terkait erat dengan usaha menyediakan jasa dan hospitalitas  yang dapat mendukung kelancaran perjalanan wisata dimana aktivitas  masyarakat  di  dalam  penyediaan  jasa,  seperti  fasilitas  akomodasi,  atraksi,  akses  dan amenitas,  serta  jasa-jasa  yang  bersifat  intangible.  Pada  sisi  yang  sama  pengaturan  lalu-lintas perjalanan  wisatawan  dan  penyediaan  media  atau  paket-paket  perjalanan  yang  memungkinkan wisatawan  mampu  memperoleh  nilai  kepuasan  berwisata  yang  tinggi  melalui  pengelolaan sumberdaya  pariwisata  berdasarkan  prinsip-prinsip  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan sehingga diperlukan kebijakan pembangunan pariwisata secara konsisten dapat menitikberatkan perhatiannya  pada  upaya-upaya  peningkatan  manfaat  sosial,  ekonomi,  budaya,  psikologi perjalanan  wisata  bagi  masyarakat  dan  wisatawan  serta  evaluasi  perkembangan  pariwisata melalui suatu tindakan yang terencana, termasuk dalam hal ini adalah perencanaan kebijakan dan pengembangan  pariwisata  sebagai  jembatan  membangun  isu  perubahan  (Pitana  dan  Gayatri, 2005; Utama dan Ruspendi,  2017).
Jauh  sebelum  pariwisata  berkembang  di  Indonesia,  khususnya  di  Provinsi  Bali,  industri pariwisata  telah  menjadi  sektor  unggulan  bagi  beberapa  negara  yang  memiliki  destinasi  wisata yang  diminati  oleh  wisatawan  sehingga  masing-masing  negara  berusaha  memberikan  layanan yang semakin baik dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan, baik itu  sarana  makanan  dan  minuman,  maupun  fasilitas  wisata  yang  semakin  menciptakan  rasa nyaman.  Di  sisi  lainnya,  industri  pariwisata  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  peningkatan pendapatan,  dan  penyediaan  lapangan  kerja  serta  dalam  upaya  peningkatan  variabel  ekonomi makro.  Wisatawan  Mancanegara  berusaha  mencari  destinasi  wisata  yang  memiliki  keunikan seperti  pantai,  gunung,  cagar  budaya,  tari  dan  seni.  Sebagian  besar  negara-negara  yang  telah maju, seperti Prancis, Swiss, dan Austria telah memperoleh peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata  sebesar  5%  dari  Produk  Domestic  Bruto.  Negara-negara  tersebut  menciptakan peluang  kerja  dari  industri  jasa  yang  terkait  dengan  pariwisata.  Industri  jasa  ini  meliputi  jasa transportasi, seperti penerbangan, kapal pesiar dan taksi; layanan perhotelan, seperti akomodasi, termasuk hotel dan resort; dan tempat hiburan, seperti taman hiburan, kasino, pusat perbelanjaan, tempat music dan teater (Ashe, 2005).
Jumlah  wisatawan  global  tumbuh  lebih  cepat  dari  perkiraan  United  Nations  World Tourism  Organization  (UNWTO).  Target  2020  sudah  dicapai  tahun  2018,  artinya  jumlah
wisatawan meningkat pesat. Perkiraan jangka panjang dari UNWTO pada 2010 memperkirakan 1,4  miliar  kedatangan  internasional  pada  tahun  2020  telah  dicapai  pada  tahun  2018  atau  lebih awal dari perkiraan, hal itu karena pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, pembuatan visa yang lebih mudah dan biaya transportasi udara yang lebih terjangkau. Pariwisata ke Timur Tengah dan Afrika  tumbuh  di  atas  rata-rata  dunia,  yakni  sebesar  6%,  dengan  peningkatan  10%  di  Timur Tengah dan lonjakan 7% untuk Afrika. Asia Pasifik dan Eropa tumbuh sebesar 6%. Sedang turis ke  Amerika  tumbuh  di  bawah  rata-rata  dunia,  dengan  peningkatan  3%.  Untuk  kedatangan internasional  di  Amerika  Tengah  dan  Karibia  turun  2%,  terpukul  oleh  dampak  badai  Irma  dan Maria yang menerjang pada September 2017. Prakiraan UNWTO untuk pariwisata internasional pada  tahun  2019  diharapkan  akan  sejalan  dengan  tren  pertumbuhan  sebelumnya  sebesar  3-4%. Ketidakpastian  Brexit,  perlambatan  ekonomi  dan  ketegangan  geopolitik  juga  perdagangan  bisa menyebabkan  traveler  untuk  menunggu  hasilnya.  Namun,  harga  bahan  bakar  yang  stabil, konektivitas udara  yang lebih baik dan tingginya traveler negara berkembang dianggap sebagai indikator positif untuk 2019. Berikut data kedatangan wisatawan internasional pada 2018: Total: 1,4 miliar meningkat 6%, Timur Tengah: 64 juta meningkat 10%, Afrika: 67 juta juta meningkat 7%, Asia dan Pasifik: 343 juta meningkat 6%, Eropa: 713 juta meningkat 6%, Benua Amerika: 217  juta  meningkat  3%  (UNWTO,  2020).  Melihat  tren  positif  dari  pertumbuhan  pariwisata global,  optimisasi  pembangunan  pariwisata  sebagai  sebuah  alternatif  pembangunan  untuk pengganti sektor agraris dan industri yang cenderung berdampak pada perubahan kepemimpinan birokrasi, sumber daya manusia, dan sumberdaya alam semakin penting untuk dikaji lebih lanjut. Pada  pariwisata,  terminologi  totalitas  produk  (4A),  merupakan  penawaran  berwujud  destinasi wisata kepada wisatawan, yang mencakup attraction (atraksi atau daya tarik wisata), accessibility (aksesibilitas),  amenity  (amenitas)  dan  ancillary  (Ansilari)  yang  dapat  memberikan  keunggulan kompetitif  dalam  pasar  persaingan  destinasi  wisata  secara  global.  Middleton  dan  Strick  (1994) berpendapat  bahwa  pada  pemasaran  pariwisata  terdapat  lima  elemen  yang  mesti  dilibatkan secara bersama-sama. Lima elemen tersebut adalah elemen  permintaan pasar  (market  demand), elemen  biro  perjalanan  (travel  organizers), elemen lembaga-lembaga pariwisata pada destinasi (destination organizers), elemen penawaran  (product  supply),  dan  elemen  fisik  aksesibilitas. Berkembangnya  sektor  pariwisata  juga  dapat  mendorong  pemerintah  lokal  untuk  menyediakan infrastruktur  yang  lebih  baik,  penyediaan  air  bersih,  listrik,  telekomunikasi,  transportasi  umum dan  fasilitas  pendukung  lainnya  sebagai  konsekuensi  logis  dan  kesemuanya  itu  dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah.  Membangun  pariwisata  berarti  sepakat  membangun  yakni  daya  tarik  wisata  khususnya daya tarik wisata man-made, sementara untuk  daya tarik  alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan  dan  pengemasan.  Karena  Jarak  dan  waktu  tempuh  menuju  destinasi  akhirnya  akan mendorong  pemerintah  untuk  membangun  jalan  raya  yang  layak  untuk  angkutan  wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan (Utama,  2015).  Pembangunan  infrastruktur  pariwisata  dapat  dilakukan  secara  mandiri  maupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan  infrastruktur  pariwisata  tersebut  juga  akan  dinikmati  oleh  penduduk  lokal  dalam menjalankan  aktivitas  bisnisnya,  dalam  konteks  ini  masyarakat  lokal  akan  mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.
Perubahan  kepemimpinan  dalam  pengembangan  strategi  pariwisata  dan  kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan  termasuk  industri,  penduduk,  kelompok  khusus  yang  mewakili  kepentingan
lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan itu sendiri. Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal  yang sangat  penting  untuk  diperhatikan.  Sebuah  keharusan  mengakomodasi  seluruh  masukan  atau pendapat  dari  berbagai  kelompok  pemangku  kepentingan  dalam  hal  identifikasi  masalah, legitimasi,  keterlibatan  dan  resolusi  konflik.  Kerangka  stakeholder  telah  diterapkan  dalam hubungannya  dengan  siklus  hidup  daerah  tujuan  wisata  dalam  rangka  menganalisis  sikap terhadap  pemangku  kepentingan  pariwisata  dan  pembangunan  berkelanjutan.    Pengembangan pariwisata  di  Indonesia  mestinya  mempertimbangkan  berbagai  hal  untuk  mencapai  pariwisata berkelanjutan.  Salah  satu  pertimbangannya  adalah  pengembangan  pariwisata  tetap  menjaga lingkungan  alam  dan  sumberdaya  yang  ada  sehingga  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya dan mengentaskan kemiskinan (Rosalina, 2017; Utama, 2017). Namun demikian, berbagai  masalah  dapat  muncul  sebagai  dampak  dari  pengembangan  pariwisata  dapat  berupa merosotnya  sektor  pertanian  karena  alih  fungsi  lahan  untuk  pembangunan  pariwisata  sehingga mengakibatkan  perubahan  struktur  tanah  yang  signifikan  (Sutawa,  2012;  Butarbutar  dan Soemarno, 2012).
Provinsi  Bali  yang  merupakan  salah  satu  daerah  tujuan  wisata  yang  ada  di  Indonesia, yang  memiliki  banyak  daya  tarik  wisata  dan  juga  keunikan  budaya.  Kebudayaan  di  Bali  telah menyatu  dengan  gaya  kehidupan  masyarakat  di  Bali,  dan  telah  mampu  menopang  aktivitas pelestarian lingkungan dan alamnya. Nama Bali juga telah dikenal oleh dunia, karena sejarahnya pada masa kolonial Belanda sampai pada pengembangan saat ini (Arismayanti, 2017). Tonggak sejarah  pariwisata  Bali  dalam  konteks  pengembangan  pariwisata  budaya    dimulai  sejak  tahun 1920-an  dan  secara  hukum  atau  perda  dimulai  tahun  1974  kemudian  dalam  perjalanannya direvisi pada tahun 1991 dan tahun 2012. Alternatif untuk menghindari pariwisata massal mulai dikenal sejak tahun 1980-an dengan Pariwisata berbasis masyarakat (Mago, 2011; Rocharungsat, 2005).  Implementasi  pengembangan  pariwisata  pelaksanaannya  melibatkan  komunitas  tuan rumah  (pedesaan)  (Hall  and  Clover,  2005).  Pendapat  beberapa  akademisi  bahwa  wisatawan semakin  mencari  pengalaman  yang  membawa  mereka  lebih  dekat  dengan  penduduk  lokal (Butcher,  2003;  Dolezal,  2011;  Wang,  1999).  (Mitas,  et.  al.  2017)  meninjau  metode  pariwisata berbasis masyarakat dan menyoroti kekuatan dominan dalam keberhasilan atau kegagalannya.
Pada konteks pembangunan dan pengembangan pariwisata sebagai totalitas produk yakni daya  tarik  wisata,  aksesibilitas,  amenitas,  dan  ansileri  diperlukan  keterlibatan  masyarakat  dan kebijakan  pemerintah,  sehingga  dinamika  kepariwisataan  juga  berdampak  terhadap  isu-isu perubahan  kepemimpinan  birokrasi  dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan  strategis kepariwisataan  akibat  dari  perkembangan  dan  pembangunan  pariwisata  tersebut  khususnya terkait inovasi sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai  usaha  kepemimpinan  transformatif  dalam  konteks  menjawab  isu  perubahan kepemimpinan  (Pitana  dan  Gayatri,  2005;  Utama  dan  Ruspendi,    2017).  Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1) Bagaimanakah persepsi wisatawan terhadap keindahan alam Bali (X1),  Persepsi wisatawan terhadap  keunikan  budaya  Bali  (X2),  Persepsi  wisatawan  terhadap  keramahan  masyarakat Bali  sebagai  destinasi  wisata  (X3),  Persepsi  wisatawan  terhadap  pembangunan  hotel  dan restoran  di  Bali  (X4),  Persepsi  wisatawan  terhadap  akses  menuju  Daya  Tarik  Wisata  dari tempat  tinggal  mereka  (X5),  Persepsi  wisatawan  terhadap  moda  transportasi  yang berkembang saat ini (X6). Persepsi wisatawan terhadap ketersediaan sarana prasarana yang telah dibangun Pemerintah Daerah Bali (Y1), dan Persepsi terhadap keberadaan infrastruktur jalan raya yang telah dibangun Pemerintah Daerah Bali (Y2).
2) Bagaimanakah pengaruh keindahan alam Bali (X1),  keunikan budaya Bali (X2), keramahan masyarakat  Bali  sebagai  destinasi  wisata  (X3),  pembangunan  hotel  dan  restoran  di  Bali (X4), akses menuju Daya Tarik Wisata  di Bali (X5), perkembangan moda transportasi saat ini  (X6)  terhadap  respon  pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  melalui  inovasi  pembangunan sarana prasarana kepariwisataan (Y1), dan terhadap respon pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui inovasi pembangunan infrastruktur jalan raya yang telah (Y2)?

## METODE PELAKSANAAN
Pada  konteks  pengembangan  destinasi  wisata,  akan  terkait  erat  dengan  usaha menyediakan  jasa  dan  hospitalitas  untuk  mendukung  kelancaran  perjalanan  wisata  dimana aktivitas  masyarakat  dapat  diarahkan  pada  usaha  penyediaan  jasa,  seperti  fasilitas  akomodasi, atraksi, akses dan amenitas, serta jasa-jasa lainnya yang bersifat intangible. Pada sisi yang sama pengaturan  lalu-lintas  perjalanan  wisatawan  dan  penyediaan  media  atau  paket-paket  perjalanan yang  memungkinkan  wisatawan  mampu  memperoleh  nilai  kepuasan  berwisata  melalui pengelolaan  sumberdaya  pariwisata  berdasarkan  prinsip-prinsip  pembangunan  pariwisata berkelanjutan.  Pada  tujuan  tersebut,  diperlukan  kebijakan  pembangunan  pariwisata  secara konsisten  yang  menitikberatkan  perhatiannya  pada  upaya-upaya  peningkatan  manfaat  sosial, ekonomi,  budaya,  psikologi  perjalanan  wisata  bagi  masyarakat  dan  wisatawan,  yang perkembangannya  dapat  dievaluasi  melalui  suatu  tindakan  yang  terencana,  termasuk  dalam  hal ini  adalah  perencanaan  kebijakan  dan  pengembangan  pariwisata  sebagai  jembatan  membangun isu  perubahan  atau  dalam  artian  bahwa  perubahan  kepemimpinan  juga  diperlukan  untuk menjawab  isu-isu  perubahan  dalam  pengelolaan  pembangunan  pariwisata  (Pitana  dan  Gayatri, 2005; Utama dan Ruspendi,  2017).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  menggunakan  alat  analisis  statistik deskriptif dan regresi linier untuk dapat mensimulasikan hasil hasil penelitian dengan melakukan survei  terhadap  responden  yang  berwisata  pada  beberapa  daya  tarik  wisata  di  Bali.  Responden penelitian  ini  berjumlah  465  orang  ditentukan  secara purposive  sampling karena  identitas  dan jumlah populasi tidak diketahui. Penggunaan purposive sampling dan penentuan jumlah ini telah dianggap cukup layak sebagai penelitian simulasi survei karena telah memenuhi batas maksimal jumlah sampel Slovin yakni 400 responden (Utama, 2012). Sikap responden diukur dengan skala likert  5  pilihan  yang  secara  langsung  menanyakan  sikap  mereka  terhadap  Alam  Bali  saat  ini (X1),  Persepsi wisatawan terhadap Budaya Bali (X2), Persepsi  wisatawan terhadap keramahan masyarakat Bali sebagai destinasi wisata (X3), Persepsi wisatawan terhadap pembangunan hotel dan  restoran  di  Bali  (X4),  Persepsi  wisatawan  terhadap  akses  menuju  Daya  Tarik  Wisata  dari tempat  tinggal  mereka  (X5),  Persepsi  wisatawan  terhadap  moda  transportasi  yang  berkembang saat  ini  (X6).  Persepsi  wisatawan  terhadap  ketersediaan  sarana  prasarana  yang  telah  dibangun Pemerintah  Daerah  Bali  (Y1),  dan  Persepsi  terhadap  keberadaan  infrastruktur  jalan  raya  yang telah dibangun Pemerintah Daerah Bali (Y2). Variabel bebas (X1,2,3,4,5) secara simultan akan dikorelasikan  dan  diregresikan  terhadap  variabel  terikat  (Y1,  Y2)  yang  dianggap  sebagai  peran perubahan  kepemimpinan  birokrasi  untuk  dapat  merumuskan  dan  mengimplementasikan kebijakan strategis kepariwisataan.
Hasil  analisis  korelasi  dan  regresi  ini  untuk  melihat  terjadinya  dampak  pariwisata terhadap  perubahan  pengelolaan  sektor  pariwisata  itu  sendiri  terhadap  birokrasi  pemerintahan khususnya kepemimpinan  yang inovatif akibat terjadi  perubahan perkembangan kepariwisataan di  Bali  dengan  anggapan  bahwa  pemimpin  yang  mampu  berinovasi  tidak  saja  diarahkan  untuk mempercepat proses pembangunan melalui fasilitasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,
akan tetapi diperlukan juga inovasi yang mampu sebagai faktor pengungkit potensi dan kekayaan sumberdaya alam dan budaya nusantara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sebagai daerah wisata  yang  maju  dan  berkelanjutan  (Pitana  dan  Gayatri,  2005;  Utama  dan  Mahadewi,  2012; Utama, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kepariwisataan Bali.
Kepariwisataan  Budaya  Bali  adalah  kepariwisataan  Bali  yang  berlandaskan  kepada Kebudayaan  Bali  yang  dilandasi  filosofi  Tri  Hita  Karana  sebagai  potensi  utama  dengan menggunakan  kepariwisataan  sebagai  wahana  aktualisasinya,  sehingga  terwujud  hubungan timbal  balik  yang  dinamis  antara  Kepariwisataan  dan  kebudayaan  yang  membuat  keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan, kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan (Utama, 2016).
Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia memang telah memberikan  kontribusi  positif  bagi  Bali  sendiri  maupun  nasional,  namun  disisi  lain  juga menimbulkan dampak negatif yang serius. Fundamental Bali yang meliputi Alam Bali, Manusia Bali,  dan  Kebudayaan  Bali  cenderung  telah  berubah  secara  masif  dan  sistemik.  Secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas, pada Lingkungan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali.  Seiring dengan hal tersebut, sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara mengalami pertumbuhan positif. Data kunjungan tersebut seperti ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Data Wisatawan Mancanegara ke Bali 2009-2018 Tahun Jumlah Pertumbuhan (%) 2009 2.385.122 - 2010 2.576.142 8,01 2011 2.826.709 9,73 2012 2.949.332 4,34 2013 3.278.598 11,16 2014 3.766.638 14,89 2015 4.001.835 6,24 2016 4.927.937 23,14 2017 5.697.739 15,62 2018 6.070.473 6,54 Sumber: BPS, 2019
Pada  tahun  2010,  pertumbuhan  kunjungan  mengalami  peningkatan  sebesar  9,01% terhadap  kunjungan  tahun  2009.  Pertumbuhan  kunjungan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2016 sebesar 23,14% terhadap kunjungan tahun 2015, namun pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan kunjungan  wisatawan  mengalami  perlambatan,  namun  masih  tetap  meningkat  terhadap  tahun 2016 dan 2017. Pertumbuhan positif jumlah wisatawan ke Bali berkaitan erat dengan dinamika kebudayaan  Bali  sebagai  destinasi  pariwisata  dunia  yang  senantiasa  melakukan  perbaikan  dan inovasi terhadap Bali sebagai sebuah destinasi yang mencangkup pada empat aspek (4A) sebagai satu kesatuan totalitas yang saling terintegrasi.

## Profil Responden
Penelitian melibatkan 465 responden dengan dominasi responden yang berprofesi sebagai Pelajar  atau  Mahasiswa  sebesar  88,1%,  kemudian  Pegawai  Swasta  sebesar  9%,  Pegawai Pemerintah sebesar 6%, dan sisanya pengusaha sebesar 3% (lihat Tabel 2).
Tabel 2. Profil Responden Menurut Pekerjaan Pekerjaan Frekuensi % Pelajar/Mahasiswa 381 81,9 Pegawai Swasta 42 9,0 Pegawai Pemerintah 28 6,0 Pengusaha/Wirausaha 14 3,0 Total 465 100,0
Penelitian  ini  juga  dominasi  responden  yang  wisatawan  lokal  sebesar  85,6%,  kemudian wisatawan  domestik  sebesar  14,2%,  dan  sisanya  wisatawan  mancanegara  sebesar  0,2%  (lihat Tabel 3).
Tabel 3. Profil Responden Menurut Jenisnya Asal Frekuensi % Wisatawan Lokal 398 85,6 Wisatawan Domestik 66 14,2 Wisatawan Mancanegara 1 0 , 2 Total 465 100,0
Penelitian  yang  melibatkan  465  responden  ini  mencatat  dominasi  responden  berumur kurang dari 20 tahun sebesar 64,5%, kemudian 21-30 tahun sebesar 22,6%, 31-40 tahun sebesar 6,9%, 41-50 tahun sebesar 3,4% dan sisanya lebih dari 50 tahun sebesar 2,6% (lihat Tabel 4.4).
Tabel 4. Profil Responden Menurut Umur Umur Frekuensi % Kurang dari 20 Tahun 300 64.5 21 - 30 Tahun 105 22.6 31 - 40 Tahun 32 6.9 41-50 Tahun 16 3.4 Lebih dari 50 Tahun 12 2.6 Total 465 100.0
Persepsi  Wisatawan  terhadap  Variabel  Bebas  (4A),  Inovasi  Sarana  dan  Prasarana  oleh pemerintah daerah.
Hasil  survei  terhadap  465  responden  menggambarkan  bahwa  Persepsi  Wisatawan terhadap Variabel Bebas (4A), Inovasi Sarana dan Prasarana oleh pemerintah daerah dapat dlihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Persepsi Wisatawan terhadap Variabel Bebas (4A), Inovasi Sarana dan Prasarana oleh
pemerintah daerah Variabel Mean Std. Deviation  Keterangan Keindahan Alam (X1) 4,20 0,796  Setuju Keunikan Budaya (X2) 4,21 0,744  Sangat Setuju Keramahan Masyarakat (X3) 4,20 0,728  Setuju Hotel-Restoran (X4) 4,11 0,743  Setuju Biro Perjalanan (X5) 4,03 0,784  Setuju Moda Transportasi (X6) 4,04 0,795  Setuju Inovasi-Sarpras (Y1) 4,15 0,754  Setuju Inovasi-Infrastruktur (Y2) 3,99 0,799  Setuju

## Valid N (listwise) = 465
Catatan:  Nilai  mean  adalah  nilai  yang  menunjukkan  rata-rata  persepsi  responden  terhadap  kategori jawaban  responden.  Keterangan:  Rentang  1,00  -  1,80  bermakna  Sangat  Tidak  Setuju,  1,81  -  2,60 bermakna Tidak Setuju,  2,61  - 3,40 bermakna Kurang Setuju, 3,41 - 4,20 bermakna Setuju, dan 4,21  - 5,00 bermakna Sangat Setuju.
Rata-rata wisatawan setuju dengan variabel Alam (X1), Masyarakat (X3), Hotel-Restoran (X4),  Perjalanan  (X5),  Transportasi  (X6)  telah  berkembang  sesuai  harapan  wisatawan,  dan bahkan  Budaya  (X2) dipersepsikan sangat  setuju  sebagai  daya tarik  pariwisata Bali. Sementara untuk variabel Inovasi-Sarpras (Y1) dan Inovasi-Infrastruktur (Y2), wisatawan mempersepsikan bahwa  pemerintah  daerah  telah  melakukan  perubahan  secara  strategis  dalam  pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan, dan juga membangun infrastruktur yang dapat mendukung kepariwisataan Bali.
Hubungan Simultan antara Variabel  Bebas (4A) terhadap Inovasi Sarana dan Prasarana oleh pemerintah daerah.
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda antara variabel X dan Y1 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 0,272 0,146 1,869  0,062 Keindahan Alam (X1) 0,158 0,043 0,167  3,693  0,000 Keunikan Budaya (X2) 0,115 0,049 0,114  2,362  0,019 Keramahan Masyarakat (X3) 0,221 0,043 0,213  5,115  0,000 Hotel-Restoran (X4) 0,233 0,047 0,229  4,944  0,000 Biro Perjalanan (X5) 0,038 0,044 0,040  0,872  0,384 Moda Transportasi (X6) 0,172 0,043 0,181  3,954  0,000 a. Dependent Variable: Inovasi-Sarpras (Y1)
1. Pengaruh  Keindahan  Alam  Bali  (X1)  terhadap  Inovasi-Sarpras  (Y1)  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Bali: Nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Keindahan Alam Bali sebagai daya tarik wisata telah mampu menggugah Pemerintah Daerah Bali untuk melakukan perubahan berupa inovasi sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya  bahwa  kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali telah berdasarkan pengaruh keindahan alam Bali.
2. Pengaruh keunikan Budaya Bali (X2) terhadap Inovasi-Sarpras (Y1) Pemerintah Daerah Bali: Nilai signifikansi sebesar (0,019) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Kelestarian Budaya Bali sebagai daya tarik wisata telah mampu menggugah Pemerintah Daerah Bali untuk melakukan perubahan berupa inovasi sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan pengaruh keunikan Budaya Bali.
3. Pengaruh keramahan Masyarakat Bali (X3) terhadap Inovasi-Sarpras (Y1) Pemerintah Daerah Bali:  Nilai  signifikansi  sebesar  (0,000)  <  0,05  dapat  membuktikan  bahwa  Keramahan Masyarakat Bali sebagai daya tarik wisata telah mampu menggugah Pemerintah Daerah Bali untuk  melakukan  perubahan  berupa  inovasi  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali. Kesimpulannya  bahwa  kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali telah berdasarkan pengaruh keramahan Masyarakat Bali.
4. Pengaruh  perkembangan  Hotel-Restoran  (X4)  terhadap  Inovasi-Sarpras  (Y1):  Nilai signifikansi  sebesar  (0,000)  <  0,05  dapat  membuktikan  bahwa  Perkembangan  pembangunan Hotel  dan  Restoran  Bali  sebagai  Amenitas  Pariwisata  Bali  telah  mampu  menggugah pemerintah  daerah  untuk  melakukan  perubahan  berupa  inovasi  sarana  dan  prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan  pengaruh  berkembangnya  pembangunan  hotel  dan restoran di Bali.
5. Pengaruh  Layanan  Jasa  Perjalanan  (X5)  terhadap  Inovasi-Sarpras  (Y1)  Pemerintah  Daerah Bali:  Nilai  signifikansi  sebesar  (0,394)  >  0,05  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  pelayanan perjalanan wisata di  Bali sebagai  ansilari mampu menggugah Pemerintah Daerah Bali untuk melakukan  perubahan  berupa  inovasi  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali. Kesimpulannya  bahwa  kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali tidak berdasarkan pengaruh berkembangnya layanan jasa perjalanan wisata di Bali.
6. Pengaruh  moda  transportasi  (X6)  terhadap  Inovasi-Sarpras  (Y1)  Pemerintah  Daerah  Bali: Nilai  signifikansi  sebesar  (0,000)  <  0,05  dapat  membuktikan  bahwa  Perkembangan  Moda Transportasi Kepariwisataan Bali sebagai akses kepariwisataan Bali telah mampu menggugah pemerintah  daerah  untuk  melakukan  perubahan  berupa  inovasi  sarana  dan  prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh berkembangnya moda transportasi di Bali
Hubungan  Simultan  antara  Variabel  Bebas  (4A)  terhadap  Inovasi-Infrastruktur    oleh pemerintah daerah.
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda antara variabel X dan Y2 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 0,349 0,173 2,021  0,044 Keindahan Alam (X1) 0,049 0,051 0,049  0,967  0,334 Keunikan Budaya (X2) 0,103 0,058 0,096  1,781  0,076 Keranahan Masyarakat (X3) 0,169 0,051 0,154  3,306  0,001 Hotel-Restoran (X4) 0,091 0,056 0,085  1,631  0,103 Biro Perjalanan (X5) 0,376 0,052 0,369  7,237  0,000 Moda Transportasi (X6) 0,099 0,052 0,098  1,909  0,057
a. Dependent Variable: Inovasi-Infrastruktur (Y2)
1) Pengaruh  keindahan  alam  Bali  (X1)  terhadap  Inovasi-Infrastruktur  (Y2):  Nilai  signifikansi sebesar (0,334) > 0,05 tidak dapat membuktikan bahwa keindahan Alam Bali sebagai daya tarik  wisata  mampu  menggugah  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  perubahan  berupa inovasi Infrastruktur kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh keindahan alam Bali.
2) Pengaruh keunikan Budaya Bali (X2) terhadap Inovasi-Infrastruktur (Y2): Nilai signifikansi sebesar  (0,076)  >  0,05  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  Kelestarian  Budaya  Bali  sebagai daya tarik wisata mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi Infrastruktur kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh keunikan budaya Bali.
3) Pengaruh  keramahan  masyarakat  Bali  (X3)  terhadap  Inovasi-Infrastruktur  (Y2):  Nilai signifikansi sebesar (0,001) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Keramahan Masyarakat Bali sebagai  daya  tarik  wisata  mampu  menggugah  pemerintah  daerah  untuk  melakukan perubahan  berupa  inovasi  Infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali.  Kesimpulannya  bahwa kebijakan  pembangunan  Infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan  pengaruh keramahan masyarakat Bali.
4) Pengaruh  berkembangnya  Hotel  dan  Restoran  di  Bali  (X4)  terhadap  Inovasi-Infrastruktur (Y2):  Nilai  signifikansi  sebesar  (0,103)  >  0,05  tidak  dapat  membuktikan  bahwa Perkembangan  pembangunan  Hotel  dan  Restoran  Bali  sebagai  amenitas  Pariwisata  Bali mampu  menggugah  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  perubahan  berupa  inovasi Infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali.  Kesimpulannya  bahwa  kebijakan  pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di  Bali tidak berdasarkan Pengaruh berkembangnya Hotel  dan Restoran di Bali.
5) Pengaruh  berkembangnya  Biro  Perjalanan  Wisata  di  Bali  (X5)  terhadap  Inovasi- Infrastruktur  (Y2):  Nilai  signifikansi  sebesar  (0,000)  <  0,05  dapat  membuktikan  bahwa Pelayanan  Perjalanan  Wisata  di  Bali  sebagai  ansilari  telah  mampu  menggugah  pemerintah daerah  untuk  melakukan  perubahan  berupa  inovasi  Infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali. Kesimpulannya  bahwa  kebijakan  pembangunan  Infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  telah berdasarkan pengaruh berkembangnya Biro Perjalanan Wisata di Bali.
6) Pengaruh  berkembangnya  moda  transportasi  di  Bali  (X6)  terhadap  Inovasi-Infrastruktur (Y2):  Nilai  signifikansi  sebesar  (0,057)  >  0,05  tidak  dapat  membuktikan  bahwa Perkembangan  Moda  Transportasi  Kepariwisataan  Bali  sebagai  akses  kepariwisataan  Bali mampu  menggugah  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  perubahan  berupa  inovasi Infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali.  Kesimpulannya  bahwa  kebijakan  pembangunan Infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  tidak  berdasarkan  pengaruh  berkembangnya  moda transportasi di Bali.

## KESIMPULAN
Peran  pemerintah  daerah  sebagai  jembatan  membangun  isu  perubahan  dampak perkembangan  kepariwisataan  terhadap  inovasi  kebijakan  pemerintah  daerah  telah  terbukti bahwa pemerintah Provinsi Bali telah secara demokratis mendengar dan melakukan sinergisitas dalam  melaksanakan  pembangunan  sebagai  respon  terhadap  kebutuhan  wisatawan  secara  luas untuk mewujudkan citra destinasi yang semakin baik. Peran pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut ini:
1) Rata-rata  wisatawan  setuju  bahwa  keindahan  alam  Bali,  keramahan  masyarakat  Bali, berkembangnya hotel dan restoran di Bali, berkembangnya jasa layanan perjalanan wisata di
Bali, berkembangnya moda transportasi di Bali telah sesuai harapan wisatawan, dan bahkan keunikan  budaya  dipersepsikan  sangat  unik  sebagai  daya  tarik  pariwisata  Bali.  Sementara Inovasi  terhadap  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  serta  inovasi  terhadap  infrastruktur kepariwisataan  yang  telah  dilakukan  untuk  menangkap  isu  perubahan  kebijakan  dalam konteks kepemimpinan transformatif, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Bali telah  melakukan  perubahan  secara  strategis  yang  sesuai  dengan  dinamika  perubahan  dan perkembangan industri kepariwisataan di Bali.
2) Kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan pengaruh  keindahan  alam  Bali,  hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  dan  melestarikan  potensi keindahan alam Bali sebagai usaha pembangunan pariwisata berkelanjutan.
3) Kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan pengaruh keunikan Budaya Bali, hal ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan potensi budaya yang dimiliki oleh Destinasi Pariwisata Bali sebagai usaha pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4) Kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan pengaruh  keramahan  Masyarakat  Bali,  hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  dan  melestarikan potensi  keramahan  Masyarakat  Bali  dimiliki  oleh  Destinasi  Pariwisata  Bali  sebagai  usaha pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berpihak pada kualitas hidup masyarakat lokal.
5) Kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan pengaruh berkembangnya pembangunan hotel dan restoran di Bali, hal ini dilakukan karena hotel  dan  restoran  berkontribusi  secara  langsung  terhadap  pendapatan  asli  daerah  sehingga pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  menjadi  tanggungjawab pemerintah.
6) Kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  tidak  berdasarkan pengaruh berkembangnya layanan jasa perjalanan wisata di  Bali karena usaha jasa layanan perjalanan  wisata  yang  ada  Destinasi  Pariwisata  Bali  memiliki  jangkauan  layanan  secara internasional.
7) Kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan pengaruh  berkembangnya  moda  transportasi  di  Bali,  hal  ini  dilakukan  karena  moda transportasi di Bali berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan asli daerah sehingga pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  menjadi  tanggungjawab pemerintah.
8) Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  tidak  berdasarkan  pengaruh keindahan  alam  Bali,  karena  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  dilakukan  untuk kepentingan  lebih  luas,  yang  tidak  hanya  untuk  kepentingan  sektor  pariwisata  saja  tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.
9) Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  tidak  berdasarkan  pengaruh keunikan  budaya  Bali,  karena  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  dilakukan  untuk kepentingan  lebih  luas,  yang  tidak  hanya  untuk  kepentingan  sektor  pariwisata  saja  tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.
10) Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan  pengaruh keramahan  masyarakat  Bali,  karena  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  dilakukan  untuk kepentingan lebih luas termasuk juga untuk kepentingan masyarakat umum.
11) Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  tidak  berdasarkan  Pengaruh berkembangnya  Hotel  dan  Restoran  di  Bali,  karena  kebijakan  pembangunan  infrastruktur
dilakukan  untuk  kepentingan  lebih  luas,  yang  tidak  hanya  untuk  kepentingan  sektor pariwisata saja tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.
12) Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan  pengaruh berkembangnya  Biro  Perjalanan  Wisata  di  Bali,  karena  kebijakan  pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan lebih luas termasuk juga untuk kepentingan biro perjalanan wisata yang dimiliki oleh masyarakat Bali.
13) Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  tidak  berdasarkan  pengaruh berkembangnya  moda  transportasi  di  Bali,  karena  kebijakan  pembangunan  infrastruktur dilakukan  untuk  kepentingan  lebih  luas,  yang  tidak  hanya  untuk  kepentingan  sektor  usaha otomotif saja tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.

## Saran
Pembangunan  dan  pengembangan  destinasi  wisata  di  Bali  berkaitan  dengan  berbagai usaha  untuk  menyediakan  jasa  dan  hospitalitas  sehingga  kelancaran  perjalanan  wisata  dapat diperankan  oleh  masyarakat  sehingga  masyarakat  lokal  menjadi  pelaku  usaha  penyediaan  jasa, seperti  fasilitas  akomodasi,  atraksi,  akses  dan  amenitas,  serta  jasa-jasa  lainnya  yang  bersifat intangible. Kesimpulan hasil penelitian, maka saran diberikan sebagai berikut:
1) Isu  perubahan  kebijakan  dalam  konteks  kepemimpinan  transformatif  pemerintah  daerah Provinsi  Bali  dalam  melakukan  perubahan  secara  strategis  sebaiknya  tetap  sesuai  dengan dinamika perubahan dan perkembangan industri  kepariwisataan di  Bali berdasarkan harapan wisatawan,  masyarakat  lokal,  dan  dunia  usaha  yang  didasarkan  pada  prinsip  pembangunan kepariwisataan budaya yang berkelanjutan.
2) Kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  di  Bali  sebaiknya  tetap berdasarkan  pertimbangan  pelestarian  keindahan  alam  Bali,  keunikan  Budaya  Bali,  potensi keramahan Masyarakat Bali dimiliki oleh Destinasi Pariwisata Bali, hotel dan restoran karena mereka berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan asli daerah, berkembangnya moda transportasi  di  Bali,  dan  juga  mempertimbangkan  masukan  dari  pelaku  usaha  jasa  layanan perjalanan  wisata  yang  ada  Destinasi  Pariwisata  Bali  walaupun  mereka  memiliki  jangkauan layanan secara internasional.
3) Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  sebaiknya  juga  tidak mengurangi  keindahan  alam  Bali,  tidak  mengurangi  keunikan  budaya  Bali,  memperhatikan berkembangnya  hotel  dan  restoran  di  Bali,  berkembangnya  moda  transportasi  di  Bali. Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  kepariwisataan  di  Bali  telah  berdasarkan  pengaruh keramahan  masyarakat  Bali,  sehingga  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  tetap  dilakukan untuk  kepentingan  masyarakat  umum  dan  tidak  hanya  untuk  kepentingan  pariwisata  saja. Begitu  juga  dengan  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  dilakukan  juga  untuk  kepentingan lebih  luas  termasuk  juga  dengan  mempertimbangkan  masukan  dari  biro  perjalanan  wisata yang beroperasi di Bali.
Selain  peran  masyarakat  lokal,  peran  investor  juga  diperlukan  untuk  pengaturan  lalu- lintas  perjalanan  wisatawan  dan  penyediaan  media  atau  paket-paket  perjalanan  yang memungkinkan wisatawan mampu memperoleh nilai kepuasan berwisata. Menangkap dinamika perkembangan  destinasi  pariwisata  Bali,  diperlukan  kebijakan  pembangunan  pariwisata  secara konsisten  yang  menitikberatkan  perhatiannya  pada  upaya-upaya  peningkatan  manfaat  sosial, ekonomi,  budaya,  psikologi  perjalanan  wisata  bagi  masyarakat  dan  wisatawan,  dalam  hal  ini adalah  perencanaan  kebijakan  dan  pengembangan  pariwisata  sebagai  jembatan  membangun  isu perubahan atau dalam artian bahwa perubahan kepemimpinan juga diperlukan untuk menjawab
isu-isu  perubahan  dalam  pengelolaan  pembangunan  pariwisata  (Pitana  dan  Gayatri,  2005; Ruspendi and Utama, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA
Arismayanti,  N.K.,  Widyatmaja,  I.G.N.,  Wiraatmaja,  I.W.,  2017.  The  Establishment  of  Rural Tourism  Based  Creative  Economy  in  Kendran  Village,  Gianyar. Udayana  Journal  of Social Sciences and Humanities , p.11.
Butarbutar,  R.R.,  Soemarno,  S.,  2012.  Community  Empowerment  Efforts  In  Sustainable Ecotourism  Management  In  North  Sulawesi,  Indonesia. Indonesian  Journal  of Environment and Sustainable Development , 3 (1).
Butcher, K., 2003. Roman Syria and the Near East . Getty Publications.
Dolezal, C., 2011. Community-Based Tourism in Thailand: (Dis-) Illusions of Authenticity and the Necessity for Dynamic Concepts of Culture and Power. Austrian Journal of South-East Asian Studies , 4 (1), pp.129-138.
Hall,  B.L.,  Clover,  D.,  2005.  Social  movement  learning. International  encyclopedia  of  adult education , pp.584-589.
Hall, S., 1996. Who needs an identity. Questions of cultural identity , 16 (2), pp.1-17. Jha, N., Schoenfelder, J.W., 2011. Studies of the subak: New directions, new challenges. Human Ecology , 39 (1), pp.3-10.
Junaedi, I.W.R., and Utama, I.G.B.R., 2017. Agrotourism as the economic transformation of the tourism  village  in  Bali  (case  study:  Blimbingsari  Village,  Jembrana,  Bali). Journal  of Business on Hospitality and Tourism , 2 (1), pp.10-24.
Kartono, Kartini. 2003. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Mago,  Y.M.F.,  2011.  Community  Capacity  Building  for  Ecotourism:  A  Literature  Review.  In 2011 Conference Proceedings Conference Proceedings (p. 185) Middleton,  F.A.,  and  Strick,  P.L.,  1994.  Anatomical  evidence  for  cerebellar  and  basal  ganglia involvement in higher cognitive function. Science , 266 (5184), pp.458-461.
Mitas,  O.,  Blapp,  M.,  Gosana,  D.,  Frischknecht,  A.,  2017.  Creative  tourism  in  Bali's  rural communities (by Manuela Blapp) & Respond to Manuela Blapp (by Djinaldi Gosana) &" Respecting  creativity":  response  to  Manuela  Blapp  (by  Astrid  Frischknecht)  &"  Smart growth  or  sweet  dreams?":  response  to  Manuela  Blapp  (by  Ondrej  Mitas). Tourism Destination Management Insights , 1 (1), pp.19-24.
Moejiono, Imam. 2002. Kepemimpinan dan Keorganisasian, Yogyakarta, UII Press.
Pitana, IG., Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata . Yogyakarta : Andi Offset. Rocharungsat,  P.,  2005. Community-based  tourism:  Perspectives  and  future  possibilities (Doctoral dissertation, James Cook University).
Rosalina,  P.D.,  2017.  The  Implementation  of  Hindu  Philosophy  “Tri  Kaya  Parisudha”  for Sustainable Tourism in Munduk Village, North Bali. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) . Sutawa,  G.K.,  2012.  Issues  on  Bali  tourism  development  and  community  empowerment  to support  sustainable  tourism  development. Procedia  Economics  and  Finance , 4 ,  pp.413- 422.
Trimurti,  Christimulia  Purnama.,  I  Gusti  Bagus  Rai  Utama.  2020.  The  Examination  Bali Destination  Marketing  Chain  Model  Based  On  Tourist  Motivation. International  Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 03, March 2020. Pp 4491-4495
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  bahwa kepariwisataan.
Utama, I Gusti Bagus Rai., Christimulia Purnama Trimurti, 2020. Investigation Of The Image Of Buyan  Tamblingan  Area  As  Tourist  Attraction. International  Journal  Of  Scientific  & Technology Research Volume 9, Issue 03, March 2020. Pp 5234-5238 Utama,  I.G.B.R.  and  Junaedi,  I.W.R.,  2015. Agrowisata  Sebagai  Pariwisata  Alternatif Indonesia: Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan . Deepublish. Utama,  I.G.B.R.  and  Mahadewi,  N.M.E.,  2012. Metodologi  penelitian  pariwisata  dan perhotelan . Yogyakarta: Andi. Utama, I.G.B.R., 2015. Pengantar Industri Pariwisata . Yogyakarta: Deepublish. Utama, I.G.B.R., 2017. Pemasaran Pariwisata . Yogyakarta: Andi. Wang,  N.,  1999.  Rethinking  authenticity  in  tourism  experience. Annals  of  tourism  research , 26 (2), pp.349-370.
World Tourism Organization. 2020. <http://www.world-tourism.org/>. Accessed May 23, 2003. World  Travel  and  Tourism.  Council.  1996.  Travel  and  Tourism.  Press  Release.  Brussels,
Belgium: WTTC.