KONTRIBUSI PELAYANAN TERPADU TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO
BURHANUDDIN, MUSTAFA MUHANI, SALJU SANUDDIN

## ABSTRAK
Penilaian untuk mengetahui pengaruh/kontribusi penerimaan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo terhadap PAD kota palopo yakni : a = 15,906 menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel (X) pendapatan KPT,maka besarnya PAD Kota Palopo sebesar 15,906 milyar. b = 2,068 pengaruh pendapatan Kantor pelayanan Terpadu terhadap PAD Kota Palopo sebesar 2,068 milyar pertahun.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang ingin dicapai sehubungan dengan penulisan penelitian skripsi  ini adalah : untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.
Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui pengaruh/kontribusi penerimaan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo,maka dapat dilihat dari pengolahan data melalui program SPSS 16.00 (terlampir),yang diperoleh persamaan sebagai berikut :Y = a + bX       = 15,906 + 2,068 X
Kesimpulannya Bahwa pendapatan KPT tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.dan Didapatkan dari hasil nilai determinasi menunjukkan bahwa pengaruh KPT terhadap naik/turunnya PAD kota palopo sebesar 37% sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 63%.
Kata kunci: Pelayanan terpadu, Pendapatan Asli Daerah

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Birokrasi  perizinan  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  menjadi hambatan  perkembangan  usaha  di  Indonesia.dari  beberapa  hasil  studi  yang  telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa proses perizinan tidak memiliki kejelasan prosedur,mekanisme yang berbelit-belit,tidak transparan,waktu yang tidak pasti,dan biaya yang tinggi harus dikeluarkan masyarakat terutama berkaitan dengan biaya-biaya  yang  tidak  resmi.Menyadari  akan  hasil  studi  tersebut,maka  pemerintah daerah  kota  palopo  sangat  responsive  dan  akomodatif  untuk  melakukan  perubahan pelayanan  publik  dibidang  perizinan  melalui  Permendagri  Nomor  24  Tahun  2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu,atas dasar tersebut komitmen pemerintah kota palopo  untuk  melakukan  penyederhanaan  prosedur  perizinan  dengan  membentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu dengan nama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai satuan kerja perangkat daerah yang  dibentuk  dengan  Perda  Kota  Palopo  Nomor  08  Tahun  2007  dan  Peraturan Walikota  Palopo  Nomor  27  Tahun  2007  dengan  kewenangan  pelayanan  Perizinan dan  secara  resmi  dioperasionalkan/dilaunchingkan  oleh  Gubernur  Sulawesi  Selatan pada tanggal 2 juli 2007.Hanya berselang setahun lebih karena implikasi lahirnya PP Nomor  41  Tahun  2007  tentang  perangkat  daerah  sehingga  dilakukan  penataan perangkat  daerah  dilingkup  pemerintahan  kota  palopo.Maka  KPTSP  berubah  nama kelembagaan  menjadi  Kantor  Pelayanan  Terpadu  (KPT)  dengan  Perda  kota  palopo Nomor  4  Tahun  2008  dan  peraturan  Walikota  Palopo  Nomor  47        Tahun  2009 dengan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada KPT.
Seperti halnya kota-kota di  Indonesia pada umumnya,Kota palopo  memiliki visi  dan  misi  yang  merupakan  gambaran  umum  tentang  tujuan  dan  sasaran  yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.
Dari  uraian-uraian  latar  belakang  diatas,diketahui  bahwa  begitu  banyak perizinan  yang  dilakukan  di  KPT  Kota  Palopo  sehingga  KPT  memberikan  banyak manfaat  bagi  Pemerintah Kota Palopo  khususnya terhadap Pendapatan Asli  Daerah Kota  Palopo.oleh  karena  itu,penulis  merasa  tertarik  untuk  mengajukan  penelitian dengan judul “Kontribusi Kantor Pelayanan Terpadu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”. Masalah  Penelitian  ini  adalah  Seberapa  Besar  Kontribusi Kantor Pelayanan Terpadu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

## Metode Penelitian
Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  dalam  penulisan  proposal  skripsi  ini  adalah  Kantor Pelayanan  Terpadu  Kota  Palopo.Sedangkan  waktu  penelitian  dimulai  dari  bulan februari tahun 2012  sampai dengan bulan April tahun 2012.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumbulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu:  (a) Penelitian  Lapangan  (  field  research  );  Untuk  pengumpulan  data  yang diperlukan,penulis mengadakan peninjauan langsung pada kantor Pelayanan Terpadu Kota  Palopo.  (b)  Penelitian  Kepustakaan  (  library  research  );  Dalam penelitian,penulis  mengadakan  penelitian  kepustakaan  dengan  mengutip  berbagai sumber bacaan yang erat kaitannya dengan penulis skripsi ini berupa literature,buku- buku  dan  dokumen-dokumen  yang  membahas  tentang  masalah  perizinan  dan  non perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo.

## Jenis dan Sumber Data
(a) Data  Primer,yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  pada  kantor
Pelayanan  Terpadu  Kota  Palopo,baik  berupa  wawancara  pada  pihak  Kantor Pelayanan  Terpadu  Kota  Palopo  maupun  dengan  penelitian  laporan  dokumen- dokumen serta berkas-berkas mengenai data yang dibutuhkan.
(b) Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang sumbernya berasal dari  Kantor  Pelayanan  Terpadu  kota  Palopo  yang  diteliti  maupun  dari  pihak  lain yang memiliki informasi mengenai masalah yang diteliti.
Metode Analisis Data
Dalam  penulisan  skripsi  ini,metode  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah metode analisis regresi sederhana dengan formulasi sebagai berikut :
Y = a + bX Dimana : Y= Pendapatan Asli Daerah (PAD) X= Pendapatan melalui Kantor Pelayanan Terpadu (perizinan) a = Konstanta b = Parameter Variabel X

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Deskripsi Hasil Penelitian
Beberapa  penyederhanaan  yang  dilakukan  melalui  system  Pelayanan  Satu Pintu,yaitu :
1) Pelayanan  atas  permohonan  perizinan  dan  non  perizinan  dilakukan  oleh perangkat daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PPTSP ) yaitu perangkat pemerintah daerah  yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua  bentuk  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di  daerah  dengan  system satu pintu.
2) Percepatan  waktu  proses  penyelesaian  pelayanan  tidak  melebihi  standar  waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
3) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan  yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
4) Kejelasan  prosedur  pelayanan  dapat  ditelusuri  dan  diketahui  setiap  tahapan proses  pemberian  perizinan  dan  non  perizinan  sesuai  dengan  urutan prosedurnya.
5) Mengurangi  berkas  kelengkapan  permohonan  perizinan  yang  sama  untuk  dua atau lebih permohonan perizinan.
6) Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7) Pemberian  hak  kepada  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

## Perbaikan dalam aspek kelembagaan,yaitu :
1) Aspek Regulatif
Dalam  hal  ini,system  pelayanan  satu  pintu  mengandung  implementasi  yang berfokus pada desentralisasi dan mendukung otonomi daerah.
2) Aspek Koordinatif
Untuk menghindari tumpang tindih kelembagaan.
3) Aspek Sumber Daya Manusia Berdasarkan  aturan  yang  ada,bahwa  pegawai  yang  ditugaskan  PPTSP diutamakan yang mempunyai kompotensi dibidangnya.
4) Aspek Transparansi/partisipasi masyarakat
Tata  cara  pengaduan  yang  dilakukan  secara  jelas  melalui  berbagai  media  yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

## Pembahasan
Untuk mengetahui jumlah pendapatan yang bersumber dari kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo,maka dapat dilihat seperti pada table berikut ini :
Tahun Jumlah Pendapatan Perkembangan Prosentase 2007 2008 2009 2010 2011 788.120.000 2.420.535.000 3.707.210.000 3.039.390.000 2.638.445.000 1.632.415.000 1.286.675.000 667.820.000 400.945.000 207 53 18 13 Jumlah 12.659.055.000 Rata-rata 2.531.810.000
Pada tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2007 jumlah pendapatan Kantor  Pelayanan  Terpadu  Kota  Palopo  sebesar  Rp.788.120.000  pada  tahun  2008 dimana  jumlah  pendapatan  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Kota  Palopo  mencapai Rp.2.420.535.000  kemudian  pada  tahun  2009  mengalami  peningkatan  menjadi Rp.3.707.210.000  atau  naik  sebesar  53%.  Namun  pada  tahun  2010,pendapatan Kantor  Pelayanan  Terpadu  Kota  Palopo  mengalami  sedikit  penurunan  menjadi Rp.3.039.390.000 dan pada tahun 2011 turun 13% menjadi Rp.2.638.445.000
Adapun  untuk  mengetahui  perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  dilakukan  dikantor  Pelayanan  Terpadu  Kota  Palopo,maka  dapat  diketahui dengan melihat perkembangan pendapatan dari tahun 2007-2011.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun Jumlah Pendapatan Perkembangan Prosentase 2007 2008 2009 2010 2011 15.759.000.000 16.902.000.000 17.790.000.000 26.461.000.000 29.000.000.000 1.323.000.000 888.000.000 8.671.000.000 2.539.000.000 8,49 5,25 48,74 9,6 Jumlah 105.732.000.000 Rata-rata 21.146.400.000
Dengan  melihat  tabel  diatas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa,pada  tahun  2007 jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Palopo  adalah  Rp.15.579.000.000 kemudian pada tahun 2008 mengalami peningkatan Yakni  Rp.16.902.000.000 pada tahun  2009  mengalami  peningkatan  yakni  Rp.17.790.000.000  pada  tahun 2010,Pendapata  Asli  Daerah  (PAD)  mencapai  Rp.26.461.000.000  mengalami kenaikan yang cukup besar yakni 48,74% dan terakhir pada tahun 2011 mengalami peningkatan  yakni  Rp.29.000.000.000  atau  mengalami  peningkatan  sebesar 9,6%.jadi  kalau  dirata-ratakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Palopo  setiap tahunnya mencapai Rp.21.146.400.000.
Sedangkan  untuk  mengetahui  pengaruh/kontribusi  penerimaan  Kantor Pelayanan  Terpadu  Kota  Palopo,maka  dapat  dilihat  dari  pengolahan  data  melalui program SPSS 16.00 (terlampir),yang diperoleh persamaan sebagai berikut :
Y = a + bX = 15,906 + 2,068 X a  =  15,906  menunjukkan  bahwa  tanpa  adanya  variabel  (X)  pendapatan  KPT,maka besarnya PAD Kota Palopo sebesar 15,906 milyar.
b  =  2,068  pengaruh  pendapatan  Kantor  pelayanan  Terpadu  terhadap  PAD  Kota Palopo sebesar 2,068 milyar pertahun.
Selanjutnya dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 16.00 1.Nilai Koefisien Korelasi (R) = 0,14  menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara KPT dengan PAD Kota Palopo yakni kurang signifikan.
2.Nilai Determinasi ( ܴ ଶ ) = 0,37  menunjukkan bahwa pengaruh KPT terhadap naik turunnya PAD Kota Palopo sebesar 37%.

## Penutup
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah:  (a)  Bahwa  pendapatan  KPT  tidak signifikan  terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palopo.  (b) Didapatkan dari hasil nilai determinasi menunjukkan bahwa pengaruh KPT terhadap naik/turunnya  PAD  kota  palopo  sebesar  37%  sedangkan  pengaruh  variabel  lain sebesar  63%.  Adapun  saran  dalam  penelitian  ini  adalah:  (a)  Agar  Pendapatan  Asli Daerah (PAD)terutama yang bersumber dari perizinan dan non perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu harus ditingkatkan dan dipacu terus dalam pelaksanaan otonomi daerah.  (b)    Kepada  pihak  pemerintah  agar  berupaya  untuk  lebih  meningkatkan keahlian  aparatnya  dalam  pengelolaan  sumber-sumber  penerimaan  di  Kantor Pelayanan  Terpadu,sehingga  pendapatannya  dapat  lebih  ditingkatkan  dan  secara positif dapat pula ditingkatkan peranannya dalam menunjang pembangunan daerah.

## Daftar Pustaka
Badudu,sultan.2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia .jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Guritno,T.  1992. Kamus Ekonomi . Yogyakarta :   Gadjah  Mada  University  Press.
Ibrahim,  R  .  1997  . Prospek BUMN dan Kepentingan Umum .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti. Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003
Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran . Jakarta: PT. Prenhallindo.
Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan . Jakarta: STIA LAN press.
Nasir, Muhammad 1995. Metode Penelitian. Jakarta: Ghali Indonesia.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  NO;  24  Tahun  2006  Tentang  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah
Rusli, Budiman. 2004. Pelayanan Publik di Era Reformasi . www.pikiran-rakyat.com
Suhartiningsih,  2009.  Evaluasi  Potensi  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  PAD ( www.etd.eprints.ums.ac.id, di akses tgl 29 oktober 2011)
Sunindhia,dan  Ninik  Widianti,1992. Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Syafie, Inu Kencana. 1999. Ilmu Administrasi Publik . Jakarta: Rineka Cipta
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  No.33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah.
Yahya, I. 2010. Pengertian PAD. ( www.repository.usu.ac.id , diakses tgl 29 oktober 2011) http://kpt-palopo.blogspot.com/