TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 04  No. 2 Desember 2018
p-ISSN : 2442-7004 e-ISSN : 2460-609x

## PEMIDANAAN TERHADAP GELANDANGAN
(ANALISIS PASAL 505 KUHP DAN MAQASYID SYARIAH)
Adi Syahputra Sirait IAIN Padangsidimpuan adisyahputra.sirait@gmail.com

## Abstrak
The  homelessness  phenomenon  becomes  homework  that  requires  the  central  and regional governments to as known that provide solutions, immedietly. It is caused of their existence continues to grow along with the high level of poverty, as known that poverty is the main reason of urbanites from rural areas to the city in hopes of getting  jobs  and  can  change  their  lives.  Unfortunity  most  of  them  come  without education and expertise, thus requiring them to take odd jobs in order to full their needs.  Their  presence  is  not  expected  by  all  parties.  Islam  strongly  forbids  them become beggars, even inside Undang – Undang Dasar 1945, it is clearly stated that their  existence  is  the  responsibility  of  the  government.  Than,  in  positive  law  in Indonesia  also  expressly  provides  criminal  sanctions  for  those  who  carry  out tramps  with  imprisonment  sanctions  of  3  to  6  months  in  accordance  with  article 505  of  the  KUH  Code.  The  problem  of  homelessness  is  also  regulated  in  Islam. Yusuf  Qardhawi  said  that  the  government  may  give  criminal  ta'zir  for  homeless, because  their  deeds  are  not  honorable.  The  honor  is  very  protected  in  Islam, namely the hift al-ird (guarding honor) which is one of the dhururiah's needs.
Keywoards: Conviction, Homelessness, Criminal and Maqasid Syariah

## Abstrak
Fenomena  gelandangan  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  mentuntut  pemerintah pusat  dan  daerah  harus  segera  mungkin  memberikan  solusi,  sebab  keberadaan mereka terus bertambah seiring tingginya tingkat kemiskininan, sebab kemiskinan menjadi  alasan  utama  para  kaum  urban  dari  pedesaan  datang  kekota  dengan harapan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  dapat  mengubah  hidup  mereka, namun  kebanyakannya  mereka  datang  tanpa  modal  pendidikan  dan  keahlian, sehingga mengharuskan mereka untuk mengambil kerja serabutan agar kebutuhan makan dapat terpenuhi. Keberadaan  mereka tidak diharapkan oleh semua pihak. Islam  sangat  tidak  menganjurkan  ada  perbuatan  gelandangan  dengan  dalih meminta  –  minta,  bahkan  dalam  Undang  –  Undang  Dasar  1945  jelas  disebutkan bahwa  keberadaan  mereka  merupakan  tanggungjawab  pemerintah,  dan  hukum positif  di  Indonesia  juga  tegas  memberikan  sanksi  pidana  bagi  mereka  yang melakukan  penggelandangan  dengan  sanksi  pidana  kurungan  3  sampai  6  bulan penjara sesuai dengan pasal 505 KUH Pidana. Persoalan gelandangan juga diatur dalam  Isla.  Yusuf  Qardhawi  mengatakan  bahwa  pemerintah  boleh  memberikan pidana  ta’zir  bagi  gelandangan,  karena  perbuatan  menggelandang  merupakan perbuatan  tidak  terhormat.  kehormatan  sangat  dilindungi  dalam  Islam  yaitu  hift al-ird (menjaga kehormatan) yang menjadi salah satu kebutuhan dhururiah.
Kata Kunci : Pemidanaan, Gelandangan, KUH Pidana dan Maqasid Syariah
330  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018

## PENDAHULUAN
Keberadaan  gelandangan  menjadi  persoalan  besar  kota  –  kota  besar  di Indonesia  seperti  Jakarta,  Bogor,  Bekasi,  Bandung  dan  kota  –  kota  lainnya, bahkan sudah menjadi masalah nasional 1 , jika dilihat dari permasalahannya, ini tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara – negara besar seperti  Amerika,  Brasil,  Rusia,  Hungaria,  Argentina,  India,  Filipina  dan Meksiko. 2 Di  Indonesia,  masalah  ini  sebenarnya  telah  mendapatkan  perhatian serius oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sebab UUD 1945 telah menyebutkan dengan lugas pada pasal 34 ayat 1 bahwa “Fakir Miskin dan Anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. 3
Keberadaan  gelandangan  ini  merupakan  salah  satu  wujud  kemiskinan yang  terjadi  di  Indonesia,  kemiskinan  tersebut  dikarenakan  pemerintah  belum mampu  dalam  mengembangkan  perekonomian  Negara,  termasuk  menciptakan lapangan  kerja  secara  menyeluruh  guna  mengatasi  masalah  pengangguran, menjadi  salah  satu  alasan  bahwa  pemerintah  belum  mampu  menyamaratakan pendapatan  untuk  mengatasi  kemiskinan  yang  semakin  mencekik  golongan menengah  ke  bawah.  Keadaan  ini  mendorong  penduduk  desa  untuk berurbanisasi  dengan  maksud  merubah  nasib  demi  mendapatkan  kehidupan yang  lebih  baik  lagi.  Kurangnya  pendidikan  dan  keterampilan  yang  mereka miliki, semakin mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta keluar dari  kemiskinan  dan  akhirnya  mencoba  untuk  meminta  –  minta  sekedar memenuhi kebutuhan makan saja.
Keberadaan  gelandangan  di  tengah  –  tengah  pusat  kota  dianggap merusak  pemandangan  dan  tatanan  keindahan  kota  tersebut,  lebih  ektstrim disebutkan bahwa keberadaan gelandangan dianggap sebagai kanker 4 yang terus mewabah  dan  jumlahnya  terus  bertambah,  apalagi  pada  saat  bulan  ramadhan dan  hari  raya,  kota  –  kota  besar  dan  ibukota  akan  menjadi  tujuan  para gelandangan, 5 sehingga banyak pemerintah daerah yang melakukan penindakan dengan  menangkap  gelandangan  tersebut  untuk  dilakukan  rehabilitasi  oleh dinas  sosial,  bahkan  pemerintah  DKI  Jakarta  merencakan  akan  memidanakan
1 Rohman  Arif, Gelandangan  diperkotaan  dan  kompleksitas  masalahnya, Kompasiana,  2 September 2013
2 Bangka Pos, 10 Negara dengan jumlah gelandangan terbanyak, Selasa, 9 Mei 2017
3 Undang – Undang Dasar 1945 (Pasal 34 ayat 1) amandemen IV
4 Rohman Arif, Gelandangan diperkotaan dan kompleksitas masalahnya,,,
5 Sindonews.com, Ramadhan, Gelandangan dan Pengemis meningkat, Jumat, 25 Mei 2018
Pemidanaan terhadap Gelandangan ..... Adi Syahputra Sirait  331
gelandangan  yang  sudah  direhabilitasi  jika  tertangkap  lagi, 6 dengan  merujuk pada pasal 505 KUH Pidana.
Secara  lebih  rinci,  KUH  Pidana  menjadi  alat  bagi  pemerintah  daerah untuk  memberikan  efek  jera  bagi  gelandangan  agar  tidak  melakukan  tindakan gelandangan lagi, di dalam KUH Pidana pasal 505 disebutkan bahwa :
1. Barang  siapa  bergelandangan  tanpa  pencarian,  diancam  karena  melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan
2. Pergelandangan  yang  dilakukan  oleh  tiga  orang  atau  lebih,  yang  berumur diatas  enam  belas  tahun  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama enam bulan.
Secara umum, dalam hukum pidana kegiatan pergelandangan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran ( overtredingen )  dibidang  ketertiban  umum  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  504  dan  505  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Kegiatan menggelandang  menurut  hukum  adalah  dilarang  dan  merupakan  suatu  tindak pidana  yang  patut  dihukum.  Sanksi  pidana  secara  umum  untuk  kegiatan pergelandangan  dan  pengemisan  diatur  dalam  KUHP,  namun  Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut.
Secara  substansi,  ketentuan  hukum  pidana  bagi  gelandangan  tetap diperlukan.  Idealnya  dengan  adanya  ketentuan  Hukum  Pidana  tersebut  sesuai dengan  fungsi  hukum  sebagai  sarana  untuk  mengarahkan  dan  membina masyarakat ( law as a tool of social engineering ), maka hal tersebut seharusnya dapat mempengaruhi  pola  perilaku  masyarakat  dan  membuat  masyarakat  itu  tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan.
Dari  beberapa  penjelasan  diatas,  maka  perlu  dilakukan  analisis  lebih lanjut terhadap masalah :
1. Bagaimana kedudukan KUHP Pasal 505 tentang pemidanaan gelandangan?
2. Bagaimana  persfektif  Maqasyid  As-Syariah  terhadap  pemidanaan gelandangan?
6 Tempo, gelandangan dan pengemis di DKI akan dipidana, 30 September 2014
332  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018

## Gelandangan dan permasalahannya
Secara istilah, gelandangan berasal dari kata gelandangan yang artinya yaitu selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap, 7 di kota – kota besar seperti Jakarta, para gelandangan ini bertahan hidup dengan mengais sisa – sisa orang lain, meminta – minta diperempatan jalan dan tidur di emperan  pertokoan  dengan  berbekal  kardus  dan  beberapa  lembar  kain  tempat mereka  tidur.  Gelandangan  adalah  permasalahan  klasik  yang  dihadapi  oleh pemerintah  untuk  menjaga  ketertiban,  ketentraman,  kenyamanan,  kebersihan dan  keindahan  ketertiban  umum.  Gelandangan  merupakan  orang  yang  tidak mempunyai  tempat  tinggal  yang  tetap  dan  tidak  memiliki  penghasilan  yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam  sejarah  perkembangan  masyarakat,  mereka  adalah  orang-orang yang  tersingkir  dari  lapangan  produksi,  dan  terbuang  dari  kelasnya.  Pada dasarnya, para gelandangan adalah kaum urbanisasi yang berasal dari perkotaan yang  mencoba  untuk  mengadu  nasib  dan  peruntungan  diperkotaan,  namun tidak didukung oleh pendidikan yang cukup dan skill atau keahlian yang baik, juga tidak memiliki modal uang yang banyak, akibatnya, mereka mencoba untuk bekerja  serabutan,  apapun  itu  agar  mendapat  selembar  uang  untuk  membeli makan,  seperti  mengamen,  memulung  dan  mengemis, 8 demikianlah  weinberg menggambarkan  kehidupan  gelandangan  yang  memasukkan  mereka  kedalam kategori orang miskin perkotaan.
Gelandangan  ini  pada  umumnya  juga  adalah  kaum  urban  yang  sudah terlanjur  datang  kekota,  namun  malu  untuk  kembali  pulang  kekampung halaman  sehinggi  mencari  tempat  disudut  perkotaan  yang  tidak  perlu membayar uang sewa dan makan seadanya, mereka juga pada umumnya tidak memiliki  tidak  memiliki  kartu  identitas  secara  lengkap,  karena  takut  akan dikembalikan  oleh  pemerintah  kota  kekampung  halaman,  sehingga  sering terlihat  dalam  beberapa  berita  mereka  lari  kesana  kemari  ketika  dikejar  oleh petugas.  Akibatnya  dari  tidak  adanya  identitas  tersebut,  mereka  melakukan perkawinan  tanpa  sepengatuan  pemerintah,  atau  lebih  sering  dikenal  dengan istilah  kumpul  kebo  ( Living  together  out  of  wedlock ).  Hasil  dari  perkawinan  ini
7 Parsudi Suparlan, Kemiskinan diperkotaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), h.
23
8 Kirson  Weinberg  S  , Social  Problem  in  Modern  Urban  Society ,  (Ner  Jersey  :  Prentice  Hall. 1971), h. 53
Pemidanaan terhadap Gelandangan ..... Adi Syahputra Sirait  333
menyebabkan banyaknya anak – anak yang lahir tanpa status yang jelas karena tidak mempunyai akte kelahiran.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  mendefenisikan  mereka adalah  orang  –  orang  yang  hidup  dalam  keadaan  tidak  sesuai  dengan  norma kehidupan  yang  layak  dalam  masyarakat  setempat  serta  tidak  mempunyai pencaharian  dan  tempat  tinggal  yang  tetap  serta  hidup  mengembara  ditempat umum. Adapun ciri dari gelandangan sebagai berikut : 9
1. Anak sampai usia dewasa
2. Tinggal  disembarang  tempat  dan  hidup  mengembara,  atau  menggelandang ditempat – tempat umum, biasanya dikota – kota besar
3. Tidak  mempunyai  tanda  pengenal  atau  identitas  diri,  berprilaku  bebas  atau liar, terlepas dari nomra kehidupan masyarakat umumnya.
4. Tidak  mempunyai  pekerjaan  tetap,  meminta  –  minta  atau  mengambil  sisa makanan atau barang bekas.
Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang gelandangan ini yaitu :
اٌشيخ َأ ةاكزنا هم يزخ أ ّهع ادامتعا . ضسلاا بك اىم ّف ّعضنا َ ممعنا عذي هم س اىنا هم َ َ ثاق ذصنا هم ّهع ًينا يذي ذمَ , شيغنا تنأضم حبتضي كنر ميبص يفَ , ءاىع لاَ بعت شيغب : هيشخلآا هم ًينا ّبجت ّتنا  ثاعشبتنا بضكنا ّهع سداق , ءاضع لاا ميهص , تيىبنا ُِق ًوأ عم ازٌ , ًجُنا ءام تقاساَ , شفىنا لر هم اٍيف 10
Artinya  :  “ Sebagian  orang  meninggalkan  pekerjaan  dan  tidak  mau  berusaha  di  muka bumi  ini.  Hanya  bergantung  kepada  pemberian  orang  lain  dalam  bentuk zakat  atau  sedekah-sedekah,  pemberian-pemberian  yag  diberikan  orang  lain untuknya,  dengan  tidak  perlu  berlelah-lelah.  Dalam  hal  ini  tentunya  dia menimpakan  masalahnya  kepada  orang  lain,  dengan  memanjangkan tangannya  hanya  akan  membuat  dirinya  hina  dan  menjatuhkan  air mukanya,  sedangkan  ia  mampu  berusaha,  dan  anggota  tubuh  yang  sehat dan kesanggupan kerja masih ada .
Dalam  beberapa  literasi  mengistilahkan  gelandangan  dengan  sebutan pemulung.  Pemulung  dapat  diartikan  sebagai  orang  yang  kegiatannya mengambil  dan  mengumpulkan  barang  –  barang  bekas  yang  masih  memiliki nilai jual yang kemudian akan dijual kepada juragan barang bekas.
Dalam hal ini, gelandangan dapat dibedakan menjadi empat macam, sesuai lokasi/tempat mereka mangkal : 11
9 Ali  Marpuji  dkk, Gelandangan  di  Kertasurya  dalam  monografi, (Surakarta  :  Surya  Insani Press, 1990), h. 40
10 Yusuf  Al  Qaradhawi, Musyikilah  al  faqr  wa  kaifa  ‘alajahā  al  Islām (Kairo:  Maktabah Wahbah, 1995), h. 45.
334  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
1. Gelandangan  yang biasanya beroperasi dan mangkal diberbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, yang biasanya jalan tersebut adalah jalan protokol.
2. Pengemis yang mangkal di tempat-tempat umum tertentu
3. Pengemis  yang  beroperasi  di  tempat-tempat  umum  yang  mempunyai  nilai religious.
4. Pengemis yang biasa berkeliling dari rumah-rumah, keluar masuk kampong
5. Pengemis      yang      terorganisir  adalah  pengemis  yang  memiliki  semacam induk semang yang melindungi pengemis.
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan antara lain : 12
1. Faktor Internal
a. Kemiskinan Keluarga
b. Pendidikan Formal
c. Rendahnya Keterampilan
d. Sikap Mental
2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  disebabkan  oleh  karena  pengaruh  atau berasal  dari  luar  antara  lain  pengaruh  urbanisasi,  lingkungan,  geografis  dan ekonomi.

## Teori tindak pidana
Tindak  pidana  adalah  kebersamaan  dari  kejahatan  yang  secara  yuridis berarti  segala  tingkah  laku  manusia  yang  dapat dipidana,  diatur  dalam hukum pidana,  relatifnya  tergantung  pada  ruang,  waktu  dan  siapa  yang  menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, ada pula perbedaan  antara  “ mala  in  se‛ dengan  “ mala prohibita‛ . Mala  in  se adalah  suatu perbuatan  yang  tanpa  dirumuskan  sebagai  kejahatan  sudah  merupakan kejahatan.  Sedangkan mala prohibita adalah  suatu  perbuatan manusia  yang diklasifikasikan  sebagai  kejahatan  apabila  telah  dirumuskan  sebagai  kejahatan dalam perundang-undangan. 13
Adapun substansi hukum pidana :
11 Rut  Lamria  Kristina  Tambunan ,  Penegakan  hukum  terhadap  gelandangan  dan  pengemis didepan umum , Jurnal Fakultas Hukum, Vol III, h. 12
12 Ibid., h. 11 13 Made Darma Weda, Kriminologi , (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11
Pemidanaan terhadap Gelandangan ..... Adi Syahputra Sirait  335
a. Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana :
b. Persyaratan  apa  yang  dapat  menentukan  bahwa  seseorang  telah  melakukan tindak pidana;
c. Apa yang dapat dilakukan terhadap si pelaku tindak pidana.
Perbuatan  pidana  merupakan  suatu  istilah  yang  mengandung  suatu pengertian  dasar  dalam  ilmu  hukum  pidana.  Di  dalam  perundang-undangan dipakai  istilah  perbuatan  tindak  pidana,  peristiwa  pidana  dan  tindak  pidana, yang  juga  sering  disebut delict, seperti  yang  dimaksud  dengan  istilah  tindak pidana  atau  di  dalam  bahasa  Belanda strafbaar  feit sebenarnya  merupakan peristiwa  resmi  yang  terdapat  dalam straf  weitboek atau  dalam  Kitab  Undang  – Undang  Hukum  Pidana  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia.  Adapun  istilah dalam bahasa asing adalah delict. 14
Dasar  yang  pokok  dalam  menjatuhi  pidana  pada  orang  yang  telah melakukan  perbuatan  pidana  adalah  norma  yang  tertulis:  tidak  dipidana  jika tidak  ada  kesalahan. 15 Asas  legalitas  tercantum  di  dalam  pasal  1  ayat  1  KUHP, yang  berbunyi:  “  Tidak  satu  perbuatan  ( feit) yang  dapat  dipidana  selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidan yang mendahuluinya”  dalam  bahasa  latinnya  disebut  “ Nullum  Delictum Nulla  Poena Sine  Praevia  Legi  Poenali‛, yang  dapat  disalin  ke dalam  bahasa  Indonesia  kata demi kata, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.
Dari rumusan diatas,  ada  dua  hal  yang  dapat  ditarik  kesimpulan  dari rumusan tersebut antara lain:
a. Jika sesuatu perbuatan dilarang atau pengabaian sesuatu yang di haruskan dan  diancam  dengan  pidana,  maka  perbuatan  atau  pengabaian tersebut harus tercantum didalam undang-undang pidana;
b. Ketentuan  tersebut  tidak  boleh  berlaku  surut,  dengan  suatu  pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem  peradilan  pidana  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  proses penegakan  hukum  pidana.  Penyelenggara  peradilan  pidana  merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di
14 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia , (Bandung : Pustaka Setia 2000), h. 51
15 Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 62
336  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
sidang  pengadilan.  Atau  dengan  kata  lain  bekerjanya  polisi,  jaksa,hakim  dan petugas  lembaga  pemasyarakatan,  yang  berarti  bekerjanya  hukum  acara pidana. 16
Dalam  proses  penyelenggaraan  peradilan  pidana  ada  dua  kepentingan yang mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana yaitu kepentingan  negara  dan  kepentingan  pencari  keadilan  (tersangka  atau terdakwa).  Usaha-usaha  ini  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dari  peradilan pidana  yakni  untuk  mencari  kebenaran  materil  dan  melindungi  hak-hak  asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub- sistem  dengan  ruang  lingkup  masing-masing  proses  peradilan  pidana  sebagai berikut :
a. Kepolisian
b. Kejaksaan
c. Pengadilan
d. Lembaga Pemasyarakatan
e. Penasehat Hukum
Menurut  Friedman  bahwa  berhasil  atau  tidaknya  penegakan  hukum bergantung pada ketiga unsur, yakni:
a. Substansi  hukum  adalah  norma  (aturan,  keputusan)  hasil  dari  produk hukum;
b. Struktur  hukum  diciptakan  oleh  sistem  hukum  yang  mungkin  untuk memberikan pelayanan dan penerapan sanksi;
c. Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan
d. Nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif atau negatif)
Penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyelerasikan  nilai-nilai terjabarkan  di  dalam  kedah-kaedah  yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tanpa  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan kedamaian  pergaulan  hidup,  sehingga  dalam  penegakan hukum  harus  memperhatikan  unsur-unsur  kepastian  hukum,  kemanfaatan hukum  dan  keadilan.  Untuk  itu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum adalah :
1. Faktor hukum sendiri
16 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakan hukum di Indonesia, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), h. 28
Pemidanaan terhadap Gelandangan ..... Adi Syahputra Sirait  337
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan
Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 17
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

## Permasalahan gelandangan dalam Islam
Pada  prinsipnya,  gelandangan  tidak  diperkenankan  dalam  Islam, bahkan  Islam  mendidik  ummatnya  untuk  memiliki  kehormatan  dengan  tidak mengemis atau meminta – minta kepada orang lain, 18 Rasulullah SAW didalam hadisnya  menjelaskan  tentang  rendahnya  derajat  orang  yang  mengelandang, mengemis ataupun meminta – minta.
نم ٌيرخ اَيلُعلا ُديلا
وعَت نِبِ أدبو ،ىَلفُّسلا ِدَيلا ِنْغتسي نمو ،ُالله ُهَّفِعُي ْفِفعتسي نمو ، ِّنِّغ ِرهظ نع ِةقدَّصلا ُيرخو ُل

## ُالله ِهنْغُ ي
Artinya  : Tangan  yang  di  atas  lebih  baik  dari  pada  tangan  yang  dibawah,  tetapi hendaklah  engkau  prioritaskan  orang  yang  menjadi  tanggunganmu.Dan sedekah  yang  paling  baik  adalah  ketika  orang  yang  bersedekah  sudah  tidak membutuhkan  barang  yang  disedekahkan  (berkecukupan).  Barang  siapa memelihara  memelihara  kehormatannya,  niscaya  Allah  akan  memelihara kehormatannya.  Dan  barang  siapa  yang  merasa  cukup  dengan  yang  ada, niscaya Allah akan mencukupkannya.‛ (HR. Al-Bukhari) 19
Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda :
ًجَ الله ذىع ًُن ُنُكي لاف ًٍُجَ َقُهْخَي َّّتح َّيىَغ  ٌَُ ََ ُلأضي ُذْبَعنا ُلا َزَيَلا
Artinya :  “ Seorang  hamba  yang  senantiasa  meminta-minta,  padahal  ia  berkecukupan maka wajahnya akan menjadi melepuh, disisi Allah ia tidak mempunyai muka lagi . 20
17 Made Darma Weda, Kriminologi , Op.Cit., h. 75 18 Muhammad  Bagir  Al-Habsyi,  Fiqih  Praktis  Menurut  Al-Qur ‟ an,  As-Sunnah,  dan Pendapat Para Ulama (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002), h. 337
19 Shahih Bukhori, Nomor 1431
20 Shahih Bukhori, Nomor 2350
338  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Dari  hadis  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Islam  sangat menganjurkan agar ummatnya menjaga kehormatannya dengan tidak meminta – minta,  dan  mencari  rezeki  dari  berusaha  sebagaimana  yang  dicontohkan  oleh Rasulullah  SAW  dalam  kehidupannya,  seperti  berternak,  berdagang  dan  lain  – lain.  Bahkan  dalam  hadis  berikutnya  Rasulullah  SAW  mengancam  bagi  orang yang  menggelandang  dengan  cara  mengemis,  meminta  –  minta  padahal  ia mampu  untuk  berusaha  dan  berkecukupan,  maka  pada  hari  kiamat,  wajahnya akan melepuh dan di sisi Allah dia tidak memiliki wajah lagi.
Islam  sangat  mengakomodir  persoalan  kemiskinan,  dan  Islam memberikan solusi untuk mengatasinya dengan cara zakat, infaq dan shadaqah, sehingga dengan pintu – pintu rezeki tersebut, tidak ada lagi ummat Islam yang kelaparan  dan  miskin  karena  ketiadaan  harta,  bahkan  dalam  Islam,  Allah  SWT menganjurkan  kita  untuk  berpuasa  agar  kita  yang  berkecukupan  memahami rasanya lapar, agar kita selaku ummat Islam mengerti dan tahu cara mensyukuri nikmat Allah SWT.
۞
َؤُم ۡلٱ َو اَه ۡ يَلَع َينِلِمََٰعۡلٱَو ِينِكََٰسَمۡلٱَو ِءٓاَرَقُفۡلِل ُتََٰقَدَّصلٱ اََّنَِّإ ِفَِو َينِمِرََٰغ ۡلٱ َو  ِباَقِّرلٱ  ِفَِو ۡمُهُ بوُلُ ق ِةَفَّل ةَضيِرَف ِِۖليِبَّسلٱ ِنۡبٱَو َِّللَّٱ ِليِبَس َنِّم ميِكَح ٌميِلَع َُّللَّٱَو َِِّۗللَّٱ ٦٠
Artinya  :  “ Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang- orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu'allaf  yang  dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi Maha Bijaksana‛. (QS. At-Taubah: 60) .
Kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu  tetapi  kurang  dari  nisab,  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka  atau  orang-orang  yang  memiliki  harta  tetapi  tidak  mampu  untuk mencukupi  kebutuhan  hidup  mereka  sendiri  tanpa  ada  bantuan. 21 Walaupun demikian, persoalan kemiskinan tidaklah persoalan yang baru dalam Islam, pada masa  Rasulullah  SAW  pun  kemiskinan  ini  sudah  ada,  dan  Allah  SWT memerintahkan  kita  untuk  tidak  menghardik  orang  yang  meminta  –  minta dengan alasan kemiskinan.
Artinya : dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.
21 Syaikh  Imam  Al  Qurthubi, Tafsir  Al  Qurtub  Jilid  3 ,  terj.  Fathurrahman  dkk  (Jakarta  : Pustaka Azzam, 2007), h. 755
Pemidanaan terhadap Gelandangan ..... Adi Syahputra Sirait  339

## Pemidanaan gelandangan menurut pasal 505 KUHP
Perbuatan  seseorang  sebagai  gelandangan  dengan  cara  mengemis ataupun  meminta  –  minta  di  pandang  sebagai  tindak  pidana.  Dalam  bahasa Belanda  tindak  pidana  disebut ‚straafbaar‛ dan ‚feit‛ yang  terdiri  dari  kata ‚straafbaar‛ dan ‚feit‛,  straafbaar diartikan  dihukum dan feit berarti  kenyataan. Jadi straafbaar  feit adalah  sebagian dari  kenyataan  yang  dapat  dihukum. Perbuatan  pidana  hanya  menunjuk  kepada  sifatnya  perbuatan  yang  dilarang oleh hukum dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menunjuk kepada orang  yang  melanggar  dengan  dapat  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang diancamkan. 22
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  mengatur  terkait pelanggaran  ketertiban  umum  termasuk  gelandangan  diatur  secara  ekpslisit didalam pasal 505 KUH Pidana yang ketentuannya sebagai berikut :
1. Barang  siapa  bergelandangan  tanpa  pencarian,  diancam  karena  melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan
2. Pergelandangan  yang  dilakukan  oleh  tiga  orang  atau  lebih,  yang  berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
Mengacu  pada  ketentuan  hukum  pidana  diatas,  maka  kegiatan pergelandangan  yang  dilakukan  oleh  para  gelandangan  dapat  diperoses  secara hukum  dengan  sanksi  pidana,  walaupun  demikian  pemerintah  tidak  hanya mampu  memberikan  pidana,  akan  tetapi  harus  memberikan  mereka  bekal pengetahuan  dan  skil  ataupun  keahlian  sehingga  mereka  tidak  melakukan tindakan pergelandangan lagi.
Sebab, Undang – undang Dasar 1945 telah mengamanahkan bahwa Fakir miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara ,  maka  negara  harus  bertanggung jawab  terhadap  keberlangsungan  hidup  mereka,  baik  dari  aspek  ekonomi maupun  pendidikan,  sebab,  jika  ini  tidak  ditangani,  maka  ini  akan  menjadi persoalan yang berkelanjutan bagi pemerintah kota yang ada di Indonesia.
Pemberian  bekal  pendidikan  ataupun  keahlian  kepada  gelandangan dalam Islam disebut dengan hukam ta’zir , seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi :
22 Teguh Prasetyo , Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , (Bandung, Nusa Media, 2011), h. 165
340  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
بجوي اذهف . هينغت و هيفكت ةنوعم هل ريدي نأ هيلع ىذلا لوسلما مكالحا ىلع هترسأ و هسفن ءبع عضيو ةصاخ رملاا اول وأو , ةماع عيمتلمجا دارفأ كلذ فى هنواعي ,هلشلم مئ لالما لمعلا ليبس هل رسيي نأ ملاسلاا Artinya : Hendaklah dia mengadukan dan meminta kepada hakim atau penguasa untuk membantunya,  dan  Islam  wajib  mempermudah  menemukan  pekerjaan  yang sesuai,  masyarakat  umumnya  harus  membantunya  dan  pemerintah khususnya. 23
Sehingga  dengan  demikian,  tidak  ada  lagi  alasan  bagi  mereka  untuk hidup  menggelandang  dengan  alasan  kemiskinan.  Maka  pemerintah  melalui Kementerian  Sosial  harus  memberi  perhatian  serius  kepada  mereka  yang hidupnya  bergelantungan  di  jalanan  dengan  memberikan  pelatihan  –  pelatihan yang menambah skill dan keahlian mereka yang dapat menambah produktifitas dan penghasilan mereka mendatang.

## Pemidanaan gelandangan perspektif maqasydi syariah
Negara  Hukum  Indonesia  jelas  bukan  sekedar  kerangka  bangunan formal  tapi  lebih  daripada  itu  ia  merupakan  manifestasi  dari  nilai-nilai  dan norma-norma,  seperti,  kebersamaan,  kesetaraan,  keseimbangan,  keadilan  yang sepakat  dianut  bangsa  indonesia.  Nilai-nilai  luhur  itu  berasal  dari  berbagai sumber  seperti,  agama,  budaya,  Social,  serta  pengalaman  hidup  bangsa Indonesia.  Pemidanaan  gelandangan,  seharusnya  tidak  hanya  masalah  hukum, akan  tetapi  masalah  sosial.  Sebab,  bagi  mereka  juga  tidak  menginginkan  hidup demikian,  namun  karena  ketidakmampuan,  sehingga  harus  menjalani  hidup sebagai gelandangan dengan berbekal belas kasihan orang lain.
Dalam  islam,  pemidanaan  tidak  hanya  bertujuan  untuk  menghukum seseorang  atas  perbuatannya,  akan  tetapi  juga  untuk  mendidik  orang  tersebut agar belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, juga untuk  mendidik  orang  lain  agar  tidak  meniru  perbuatan  salah  tersebut. Mendidik dalam hukum pidana islam dikenal dengan ta’zir yang pengertiannya adalah hukuman  yang dijatuhkan  atas  dasar  kebijaksanaan hakim  karena  tidak terdapat  dalam  Alquran  dan  hadis.  Sedangkan  secara  istilah  adalah  hukuman yang  diberika  kepada  pelaku  dosa-dosa  yang  tidak  diatur  dalam  hudud  atau aturan.
Yusuf Qardhawi mengemukakan bagaimana Islam mengkonsep sebuah solusi  dalam  mengentaskan  kemiskinan,  agar  terhindar  dari  perbuatan
23 Yusuf Al Qaradhawi, Musyikilah al faqr wa kaifa ‘alajahā al Islām , Op.Cit, h. 50
Pemidanaan terhadap Gelandangan ..... Adi Syahputra Sirait  341
mengemis  diantaranya  mengupayakan  pekerjaan,  mencukupi  keluarga  yang lemah,  memberdayakan  zakat,  dan  bersedekah.  beliau  berpandangan  bahwa pemidanaan  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  harus  memperhatikan  nilai- nilai  keadilan  namun  tidak  mengenyampingkan  nilai  kepastian  hukum  dan kemnfaatannya,  sebagaimana  3  pilar  tujuan  sebuah  hukum  yang  harus  di  anut dalam sebuah sistem hukum yang dapat ditegakan di masyarakat dalam sebuah negara.
Prinsip – prinsip tersebut merupakan untuk mewujudkan tujuan hukum islam yang sebenarnya ( Maqasid As-Syariah ), salah satu diantaranya adalah hifdz al-Ird (Menjaga  Kehormatan).  Memiliki  harta  merupakan  sebuah  kehormatan, dan  sebaliknya,  meminta  –  minta  dan  hidup  dari  belas  kasihan  orang  lain dengan  bergelandangan  adalah  perbuatan  yang  tidak  terhormat.  Islam  sangat menghargai dan menjaga kehormatan orang lain, sehingga Islam dengan sangat lengkap  mengaturnya  dengan  sedemikian  rupa  sehingga    melalui  pintu  zakat, infaq dan sedekah agar ummat Islam tidak terhina.
342  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qaradhawi, Yusuf, Musyikilah al faqr wa kaifa ‘alajahā al Islām Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
Al  Qurthubi,  Syaikh  Imam, Tafsir  Al  Qurtub  Jilid  3 ,  terj.  Fathurrahman  dkk (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
Al-Habsyi, Muhammad Bagir, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur ‟ an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002.
Anwar,  Yesmil  dan  Adang, Sistem Peradilan  Pidana  Konsep,  Komponen,  dan Pelaksanaanya  dalam  Penegakan  hukum  di  Indonesia, Bandung  :  Widya Padjajaran, 2009.
Marpuji,  Ali  dkk, Gelandangan  di  Kertasurya  dalam  monografi, Surakarta  :  Surya Insani Press, 1990.
Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Prasetyo, Teguh , Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Bandung, Nusa Media, 2011.
Rohman Arif, Gelandangan diperkotaan dan kompleksitas masalahnya, Kompasiana.
Shahih Bukhori, Nomor 1431

## Shahih Bukhori, Nomor 2350
Sindonews.com, Ramadhan,  Gelandangan  dan  Pengemis  meningkat, Jumat,  25  Mei 2018
Suparlan,  Parsudi,  Kemiskinan  diperkotaan,  Jakarta  :  Yayasan  Obor  Indonesia,
1993.
Syarifin, Pipin, Hukum Pidana Indonesia , Bandung : Pustaka Setia 2000.
Tambunan,  Rut  Lamria  Kristina ,  Penegakan  hukum  terhadap  gelandangan  dan pengemis didepan umum , Jurnal Fakultas Hukum.
Tempo, gelandangan dan pengemis di DKI akan dipidana, 30 September 2014
Weda, Made Darma, Kriminologi , Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Weinberg, S. Kirson , Social Problem in Modern Urban Society , Ner Jersey : Prentice 1971.