## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI  (JRMA)
Volume X , No.2 , Tahun 2022 e-ISSN : 2715 - 7016

## Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Corresponding Author Nama Penulis : Mochamad Fariz Irianto E-mail: mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

## Abstrak
Indonesia  sedang  mengalami  peningkatan  perekonomian  dalam  bidang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Adanya  wabah  Covid-19  berdampak  pada  sektor  industri  dengan  adanya  pengurangan  jumlah karyawan  melalui  skema  Pemutusan  Hubungan Kerja  yang  telah  banyak  dilakukan  oleh  berbagai  perusahaan lintas sector industri. UMKM dapat menjadi salah satu pengurai permasalahan guna penanggulangan tingginya tingkat  pengangguran.  Melalui  adanya  sosialisasi,  pelatihan,  hingga  program  peningkatan  keahlian  lainnya mengenai  UMKM.  Sektor  UMKM  dan  koperasi  di  wilayah  Kabupaten  Malang  mampu  menunjukkan peningkatan memalui adanya PLUT. Skema tersebut nantinya diharapkan mampu untuk menjadi stimulus serta penggerak aspek perekonomian daerah. Determinan utama dalam mewujudkan sasaran penerimaan pajak yaitu kepatuhan  wajib  pajak.  Pertumbukan  UMKM  yang  semakin  pesat,  akan  berbanding  lurus  dengan  besarnya kepetuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak dari  UMKM.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  kesediaan  pemenuhan  kewajiban  pajak  yang  mengacu  pada ketentuan yang berkaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, paksaan maupun ancaman dan sanksi melalui jalur  hukum  ataupun  administrasi.  Penelitian  ini  bertujuan  guna    mengetahui  determinan  yang  mempunyai pengaruh pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan ialah wajib pajak UMKM yang terdaftar  di  PLUT-KUMKM.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  Purposive  Sampling.  Data  primer berupa kuesioner digunakan dalam penelitian ini.  Kuisioner dibagikan kepada pelaku usaha UMKM. Penelitian ini  menggunakan  teknik  analisis  Partial  Least  Square  (PLS)  dengan  aplikasi  SmartPLS  3  dalam  pengolahan datanya.  Hasil  penelitian  menujukan  bahwa  pemahaman  dan  kesadaran  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan membayar pajak. Tarif pajak tidak memoderasi hubungan pemahaman terhadap kepatuhan membayar pajak. Tarif pajak memoderasi hubungan kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak.
Kata kunci : Pemahaman, Tarif, Kesadaran,  Kapatuhan Wajib Pajak

## Abstract
Indonesia  is  experiencing  an  increase  in  the  economy  in  the  field  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises (MSMEs). The Covid-19 pandemic has had an effect on the industrial sector by reducing the number of employees through  the  Termination  of  Employment  scheme  which  has  been  carried  out  by  various  companies  across industrial sectors. MSMEs can be one of the problem solvers in order to overcome the high unemployment rate. Through  socialization,  training,  to  other  skill  improvement  programs  regarding  MSMEs.  The  UMKM  and cooperative sectors in the Malang Regency area are able to show an increase through the existence of PLUT. The scheme  is  later  expected  to  be  able  to  become  a  stimulus  and  mover  for  regional  economic  aspects.  The  main
Mochamad Fariz Irianto 1 , Irma Tyasari 2 1,2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman

## Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
determinant  in  realizing  the  target  of  tax  revenue  is  taxpayer  compliance.  The  increasingly  rapid  growth  of MSMEs will be directly proportional to the size of MSME taxpayer compliance. So that it will also increase state revenue in the form of taxes from MSMEs. Taxpayer compliance is the willingness to fulfill tax obligations in accordance  with  rigid  provisions  without  any  examination,  investigation,  coercion  or  threats  and  sanctions through  legal  or  administrative  channels.  This  study  aims  to  determine  the  factors  that  influence  taxpayer compliance. The population uses MSME taxpayers registered at PLUT-KUMKM. The sampling technique used was purposive sampling. Primary data in the form of a questionnaire used in this research. Questionnaires were distributed  to  MSME  business  actors.  This  research  uses  Partial  Least  Square  (PLS)  analysis  technique  with SmartPLS 3 application in data processing. The results of the study indicate that understanding and awareness have a significant effect on tax compliance. The tax rate does not moderate the relationship between understanding and paying tax compliance. Tax rates moderate the relationship between awareness and tax compliance Keywords : Understanding, Tariffs, Awareness, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Indonesia  sedang  mengalami  peningkatan  perekonomian  dalam bidang  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya wabah Covid-19 memberikan dampak pada sector industri dengan adanya pengurangan jumlah karyawan memalui skema Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah banyak  dilakukan  oleh  berbagai  perusahaan  lintas  sector  industri.  Adanya  hal  tersebut,  memicu banyaknya sector UMKM yang menghasilkan banyak pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya pelaku UMKM yang mampu menembus pada angka 52,9 juta pelaku. Para pelaku UMKM tersebut telah mampu menjadi contributor utama dalam penyokong perekonomian di Indonesia. Pada awalnya, sector UMKM hanya dianggap sebelah mata oleh mayoritas pelaku usaha besar. Namun, kini sector  UMKM  mampu  menunjukkan  eksistensinya  pada  masa  wabah  yang  sampai  saat  ini  belum diketahui  berakhirnya.  Tidak  sedikit  sector  industry  besar  yang  lumpuh  usahanaya  akibat  dampak buruk  yang  dihasilkan.  Saat  maraknya  industry  besar  yang  mengalami  kelumpuhan  usaha,  justru sector  UMKM  lebih  mampu  bertahan  di  tengan  terjangan  kontraksi  ekonomi.  Pada  saat  pandemi Covid-19  tengah  melanda,  para  pelaku  usaha  sector  UMKM  terus  berusaha  hingga  mampu  survive dalam  kondisi  tersebut.  Sektor  UMKM    telah  berhasil  untuk  menunjukkan  standarisari  seperti  nilai modal  beserta  omset  dari  kagiatan  usaha  yang  dijalankan.  Selain  itu,  UMKM  juga  manpu  untuk menerapkan orientasi dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang usahanya (Tanjung,2016).
UMKM  dapat  menjadi  salah  satu  pengurai  permasalahan  guna  penanggulangan  tingginya tingkat pengangguran. Kurangnya kompetensi keahlian, minat, hingga kreativitas masyarakat dalam berwirausaha menjadi salah satu factor yang menyokong tingginya angka pengangguran di Indonesia. Adanya  UMKM  ditengarai  mampu  menekan  tingginya  angka  pengangguran  di  Indonesia.  Melalui adanya sosialisasi, pelatihan, hingga program peningkatan keahlian lainnya mengenai UMKM beserta lingkup bidangnya, diharapkan masyarakat mampu untuk berkembang dan mengeksplor diri untuk berwirausaha hingga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Melalui adanya skema tersebut, diharapkan akan dapat terus menekan dan meminimalisir tingkat pengangguran yang ada. Sehingga masyarakat dapat mampu secara mandiri melakukan pengembangan ekonomi bagi dirinya sendiri dan bagi  masyarakat  sekitar  dengan  membuka lapangan  usaha dan kesempatan  kerja baru.  Para  pelaku usaha  UMKM  dapat  berfokus  dan  menekuni  bidang  keahliannya  masing-masing  untuk  terus memaksimalkan kegiatan usahanya hingga mendapatkan profitabilitas yang tinggi.  Berbagai bidang UMKM  dapat  dipilih  sesuai  dengan  kompetensi  keahlian,  minat,  hingga  kreativitas  masyarakat.

## Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menjadi pelaku usaha UMKM, memiliki kebebasan tersendiri dalam bekerja hingga mengembangkan diri.  Masyarakat  tidak  perlu  terikat  pada  suatu  institusi  tertentu  yang  terkadang  menjadi penyebab stress  bekerja.  Perhatian  secara  khusus  dan  intensif  dibutuhkan  guna  mendorong  UMKM  dalam peningkatan  kontribusinya  terhadap  perekonomian  nasional.  Pihak  Pemerintah  Kabupaten  Malang selalu  berusaha  untuk  memberikan  dukungan  terbaik  agar  sector  UMKM  dan  koperasi  terus mengalami perkembangan positif. Sesuai dengan kondisi tersebut, Bupati Malang menyatakan bahwa adanya lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang mulai berjalan pada tahun 2018 memiliki peran  penting  bagi  koperasi  dan  UKM.  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  diharapkan  untuk  dapat memberikan kontribusi positif terkait kemudahan pelayanan. Hal tersebut penting dan berguna dalam menunjang operasionalisasi pelaku UMKM beserta koperasi pada wilayah Kabupaten Malang.
Sektor UMKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Malang mampu menunjukkan peningkatan memalui adanya PLUT.  Perbedaan tersebut telah dirasakan apabila dilakukan perbandingan pra dan pasca adanya skema PLUT. Dalam jangka waktu tertentu, skema tersebut nantinya diharapkan mampu untuk  menjadi  stimulus  serta  penggerak  aspek  perekonomian  daerah.  Sanusi  selaku  Bupati  Malang percaya  bahwa  nantinya  sector  UMKM  dan  koperasi  di  wilayahnya  akan  menjadi  usaha  tangguh, mandiri, bertumbuh pesat dan memiliki daya saing tinggi. Sektor tersebut diharapkan untuk mampu bertahan dan survive dalam berbagai perubahan kondisi krisis global hingga pandemic Covid-19 yang melanda dunia hingga waktu yang tidak dapat ditentukan berakhirnya (republika.co.id).
Insentif pajak berupa penangguhan PPh senilai 0,5 persen pada pelaku UMKM telah diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai kebijakan dalam masa pandemic Covid-19. Pihak Dirjen pajak  memberikan  kebijakan  insentif  berlaku  bagi  seluruh  para  pelaku  UMKM  baik  UMKM  yang terdampak maupun tidak terdampak adanya pandemic Covid-19. Bagi UMKM yang terkena dampak, beban PPh senilai 0,5 persen tersebut menjadi tanggungan pemerintah, sehingga tidak perlu dibayar. Bagi UMKM tidak terdampak, skema ini bisa diklaim dengan cara mengajukan insentif ke Dirjen Pajak. Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Hestu  Yoga  Saksama  yang  menjabat  sebagai  Direktur  Penyuluhan, Pelayanan  dan  Humas  Ditjen  Pajak,  ,  dalam  acara  webinar  UMKM  Bangkit  bersama  Pajak  di  Era Pandemi, pada 17 Juli 2020.
Sektor  perdagangan  dan  industri  merupakan  bagian  dari  beberapa  sector  UMKM  yang mengalami dampak akibat adanya pandemic Covid-19. Sektor industri terdefinisi sebagai suatu bidang ekonomi yang memiliki hubungan dengan proses pengolahan bahan baku sampai barang jadi pada dalam suatu pabrik dengan memanfaatkan keterampilan, keahlian, dan tenaga kerja. Sektor industri juga dimaknai sebagai kumpulan entitas dengan penawaran produk atau barang yang sejenis. Produk dapat  saling  bersubstitusi  karena  entitas  menggunakan  input  yang  sejenis  dan  berhadapan  dengan para supplier dan customer yang sama. Namun, apabila dilihat berdasarkan kondisi pandemic Covid- 19 saat ini, tidak sedikit sector industry yang tidak mampu bertahan di tengah wabah sedang terjadi. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah tidak memandang apapun, sekalipun industry besar. Apabila dia  tidak  mampu  untuk  survive  dengan  maksimal,  maka  akan  lumpuh  juga  terkena  dampak negatifnya. Kemampuan seluruh pihak perusahaan teerutama para jajaran atas para decision maker menjadi penentu keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu mendatang.
Pandemi  Covid-19  mampu  melumpuhkan  berbagai  lini  sector  perekonomian  sehingga berdampak pula pada krisis sosial hingga kesehatan masyarakat. Dampak krisis social dapat dilihat melalui semakin tingginya kesenjangan strata social yang ada pada lini masyarakat. Dampak di bidang

## Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
kesehatan  tercermin  melalui  penurunan  tingkat  kesehatan  masyarakat  yang  dapat  dilihat  melalui tingginya  angka  covid-19  yang  menjangkit  dan  angka  kematian  akibat  covid-19.  Namun,  dampak paling signifikan ada pada bidang ekonomi. Pandemi ini memberikan implikasi negative dalam bidang ekonomi  pada  seluruh  lini.  Dampak  ekonomi  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  kalangan  masyarakat secara  instan.  Kesulitan  ekonomi  merupakan  salah  satu  dampak  yang  banyak  dirasakan  oleh masyarakat.  Upaya  pemulihan  ekonomi  terus  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah.  Pemerintah  terus berusaha  untuk  merumuskan,  mematangkan,  hingga  mengkasilkan  kebijakan  ekonomi  yang  tepat sasaran guna mewujudkan stabilitas ekonomi pada masa pandemi. Salah satu upaya yang dijalankan oleh  pemerintah  yaitu  skema  pemulihan  dan  peningkatan  ekonomi  yang  dimulai  dari  sektor perdagangan. Sektor perdagangan memegang tonggak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui sector perdagangan, pemerintah berupaya untuk terus memberikan dukungan dalam bentuk program program insentif perpajakan, relaksasi keuangan, hingga belanja besar untuk meminimalisir kontraksi  ekonomi  sebagai  dampak  negative  adanya  pandemic  Covid-19.  Upaya  upaya  tersebut dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti perbankan nasional, bank Indonesia, hingga Otoritas jasa Keuangan. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan sector-sektor perdagangan mampu bertahan dalam kondisi di tengah kontraksi ekonomi.
Penerimaan  pajak  dimanfaatkan  guna  pengelolaan  pemerintahaan  dan  pemerataan pembangunan.  Pengelolaan  pemerintahan  yang  sangat  kompleks  dalam  berbagai  tingkatan  daerah menggunakan  dana  yang  bersumber  dari  sector  pajak  sebagai  penerimaan  utama.  Selain  itu, pemerataan  pembangunan  pada  setiap  wilayah  juga  memanfaatkan  dana  dari  pajak.  Pemerataan pembangunan  menjadi  salah  satu  acuan  pokok  yang  dimanfaatkan  dalam  mengukur  tingkat keberhasilan ekonomi suatu negara. Pajak memiliki peran sebagai sumber utama pendanaan negara yang berfungsi sebagai tumpuan dalam APBN.  Tata cara dan praktik perpajakan di Indonesia telah termuat  dalam  regulasi  tersendiri  yaitu  UU  No.  16  Tahun  2009  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Pernyataan  Adriani  dalam  Simanjuntak  dan  Mukhlis  (2012)  menjelaskan  pajak  merupakan iuran  yang  dibayarkan  pada  suatu  negara,  bersifat  memaksa,  dengan  tidak  mendapat  imbal  balik secara  langsung,  serta  berguna  dalam  pembiayaan  seluruh  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan kepentingan negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan pemberian sebagian hartayang bersumber dari kekayaan rakyat, dan pajak penghasilan juga mengalami peningkatan pada setiap tahun. Sumber dana pajak berasal dari rakyat, dibayarkan oleh rakyat sebagai wajib pajak, dan digunakan untuk kepentingan rakyat secara umum. Pajak memiliki fingsi vital dalam aspek keuangan negara. Tumpuan pembiayaan belanja negara ada pada sector pajak. Dalam makna lain, pajak menjadi jantung dalam siklus keuangan sebuah negara. Secara umum, realisasi  pembangunan negara sangat bergantung pada seberapa besar nilai pajak tang diterima. Nilai yang semakin tinggi, tentunya akan memberikan dampak yang baik, karena kontribusi yang diberikan semakin besar. Apabila pajak yang diterima  memiliki  nilai  tinggi,  tentunya  diharapkan  akan  dapat  memaksimalkan  peningkatan perekonomian hingga pemerataan pembangunan. Bahkan diharapkan mampu untuk meminimalisir pinjaman yang digunakan untuk menutup pembiayaan belanja negara.
Determinan utama dalam mewujudkan sasaran penerimaan dari pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Aspek kepatuhan menjadi factor penentu dalam kewajiban pajak yang dimiliki dan ditanggung oleh wajib pajak yang tentunya juga akan berimplikasi pada nilai pajak yang diterima  secara khusus

## Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dan  peningkatan  ekonomi  negara  secara  umum.  Pertumbuhan  pelaku  UMKM  yang  semakin  pesat, akan  berbanding  lurus  dengan  besarnya  kepetuhan  wajib  pajak  UMKM.  Sehingga  hal  tersebut  juga akan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak dari sector UMKM. Dengan adanya UMKM yang berperan sebagai penyokong utama dam mendongkrak perekonomian, serta aspek pajak yang menjadi sumber pemasukan utama, maka dengan adanya kontribusi pajak dari sector UMKM tentunya akan dapat  memingkatkan  stabilitas  dan  keberhasilan  ekonomi  sebuah  negara.  Fuadi  dan  Yenni  (2013) mengungkapkan bahwa terdapat dua determinan yang menjadi pengaruh dari kepatuhan wajib pajak. Yang  pertama,  bersifat  intern  merupakan factor  berasal  dari  dalam diri  wajib  pajak  itu  sendiri  serta memiliki keterkaitan dengan karakter individu yang memicu dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Yang kedua, bersifat ekstern merupakan factor yang bersumber dari luar diri wajib pajak itu, seperti kondisi  dan  lingkungan  sekitar  dari  wajib  pajak  bersangkutan.  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek dibawah ini.
Penetapan tarif pajak harus diputuskan dengan jelas agar para wajib pajak lebih dimudahkan dalam  proses  penentuan  nominal  pajak  yang  menjadi  kewajiban  dan  harus  dibayarnya.  Dengan adanya ketentuan dabn regulasi mengenai nilai tarif pajak yang jelas, maka masyarakat selaku wajib pajak  akan  memiliki  kemudahan  dalam  menentukan  nilai  kewajiban  pajak  yang  menjadi tanggungannya. Tingkat kepatuhan juga diharapkan akan mengalami kenaikan dengan adanya skema tersebut, sehingga juga akan berimplikasi pada tingginya nilai pajak yang diterima negara. Selain itu, aspek edukasi juga perlu diimplementasikan dalam hal guna meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui adanya  edukasi,  masyarakat  akan  memiliki  literasi  yang  memadai  sehingga  akan  menjalankan kepatuhan  pajaknya  dengan  menunaikan  kewajiban  pajaknya.  Mengacu  pada  hasil  penelitian Ningtyas  (2012)  menyatakan  bahwa  tarif  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  atas  aspek kepatuhan  wajib  pajak.  Melalui  hasil  tersebut,  kepatuhan  wajib  pajak  bisa  terpenuhi  jika  terdapat ketetapan  terhadap  suatu  tarif  pajak  yang  jelas.  Nilai  dari  tarif  pajak  harus  pula  memiliki  sifat  adil dalam  hal  penentuan  subjek  maupun  objek  pajak.  Pernyataan  Karanta  dalam  Rahayu  (2013:141) memberikan  penjelasan  bahwa “persepsi dari  Wajib  Pajak  memiliki  urgensi  peran  dalam  proses pemenuhan  kewajiban  pajak  yang  dimilikunya,  apabila  ditinjau  melalui  segi  penyederhanaaan pembayaran pajak yang berasaskan keadilan sesuai denganlketentuan yang termuat dalam peraturan perpajakan”. Dengan adanya hal tersebut, aspek persepsi daei wajib pajak terhadap tarif pajak menjadi dugaan  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Febirizki  Damayanty  Prawagis  (2016) menyatakan  bahwa  tarif  pajak  berguna  sebagai  acuan  perhitungan  atas  nilai  pajak  yang  menjadi tanggungan  dari  wajib  pajak.  Dalam  penelitian  ini,  penggunaan  tarif  pajak  senilai  1  persen  atas penghasilan  bruto. Dasar  nilai  tarif yang  digunakan  telah  bersumber dan  mengacu  pada PP  No.  46 tahun 2013. Sedangkan menurut Hestu Yoga Saksama yang menjabat sebagai  Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas dalam Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangkain acara webinar UMKM Bangkit bersama  Pajak di  Era  Pandemi,  yang dilaksanakan  pada  hari  Senin  13 Juli  2020  menyatakan  bahwa pemberian insentif perpajakan dalam bentuk penangguhan PPh dengan nilai 0,5 persen diberikan pada pelaku usaha sector UMKM. Insentif yang diterima oleh pelaku usaha UMKM nantinya diharapkan untuk  dapat  terus  mendorong  UMKM  dalam  menjaga  stabilitas  ekonomi  agar  mampu  untuk  tetap mengembangkan usahanya.
Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  yang  termuat  dalam  KBBI  adalah  sifat  patuh  atau  mentaati  pimpinan  Negara meminta  dari  setiap  warganya.  Oleh  karena  itu  bisa  dikatakan  suatu  keharusan  wajib  bagi  setiap individu  untuk  membayar  kewajiban  pajak  kepada  negara  dengan  paraturan  dan  regulasi  yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan oleh Gunandi (2013:94) sebagai sebuah kesediaan yang berasal dari wajib pajak sebagai proses pemenuhan kewajiban pajak dengan mengacu pada regulasi yang  telah  ditetapkan  tanpa  adanya  pemeriksaan,  investigasi,  paksaan,  hingga  ancaman  maupun sanksi  melalui  jalur  hukum  atau  administratif.  Aspek  penetapan  tarif  pajak  juga  harus  diputuskan dengan  jelas  agar  para wajib  pajak  lebih dimudahkan  dalam  proses  penentuan  nominal  pajak  yang menjadi kewajiban dan harus dibayarnya. Dengan adanya ketentuan dan regulasi mengenai nilai tarif pajak yang jelas, maka masyarakat selaku wajib pajak akan memiliki kemudahan dalam menentukan nilai  kewajiban  pajak  yang  menjadi  tanggungannya.  Tingkat  kepatuhan  juga  diharapkan  akan mengalami kenaikan dengan adanya skema tersebut, sehingga juga akan berimplikasi pada tingginya nilai pajak yang diterima negara. Dengan tingginya nominal pajak yang menjadi pemasukan negara, maka  diharapkan  akan  mampu  untuk  memberikan  kontribusi  maksimal  dalam  hal  pembiayaan belanja negara, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan hingga pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Indonesia yang menjadi salah satu prioritas dalam menunjang keberhasilan ekonomi.
Pernyataan  Siti  Kurnia  Rahayu  (2013:138),  memberikan  penjelasan  kepatuhan  formal merupakan  suatu  kondisi  saat  wajib  pajak  harus  melakukan  pemenuhan  terhadap  kewajiban  pajak dengan formal denan mengacu pada ketentuan regulasi perpajakan. Sebagai contoh apabila ada batas waktu ketentuan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT Pph) Tahunan yang  pelaporannya  sampai  dengan  batas  waktu  31  Maret.  Ketika  Wajib  Pajak  sudah  melakukan pelaporan atas SPT Pph Tahunan pada waktu sebelum atau tepat pada batas waktu 31 Maret,  dapat dikatakan  bahwa  wajib  pajak  tersebut  telah  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan ketentuan  secara  formal.  Kepatuhan    wajib    pajak  juga  menjadi  determinan  penting  dalam  proses realisasi target penerimaan negara yang bersumber dari sector pajak. Apabila tiungkat kepatuhan dari wajib  pajak  mengalami  oeningkatan  yang  semakin  baik,  akan berimplikasi  positif  pada  penerimaan negara dari sector pajak yang akan mengalami kenaikan pula, demikian sebaliknya (Laili Amin,2013). Kesadaran Membayar Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  sebagai  satu  fase  saat  seorang  wajib  pajak  memiliki  pengetahuan, pemahaman, dan telak melaksakanan kewajiban dengan benar dan secara sukarela.  Menurut KBBI, kesadaran  adalah  keinsafan  seseorang,  memahami,  serta  merasa  untuk  melakukan  sesuatu.  Emalia (2013)  kesadaran  Wajib  Pajak  juga dijelaskan  sebagai  suatu  perilaku  dari  Wajib  Pajak  dalam  bentuk pandangan yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kepercayaan, penalaran beserta kecondongan untuk melakukan tindakan sesuai stimulasi sistem dan regulasi pajak yang berlaku. Wajib pajak dapat dikategorikan telah memiliki kesadaran apabila dalam suatu kondisi :
1. Memiliki  pengetahuan  yang  memadai  mengenai  ketentuan  Undang-Undang  perpajakan  yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan mengenai peran pajak terhadap pembiayaan negara
3.  Memiliki  pengetahuan  tentang  konsep  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dijalankan  dengan mengacu pada regulasi yang ada
Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.  Memiliki pemahaman mengenai fungsi pajak terhadap pembiayaan negara.
5.  Memiliki kompetensi dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara sukarela.
6.  Memiliki kompetensi dalam proses perhitungan,  pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar. Kesadaran  dalam  pembayaran  pajak  sebagai  suatu  inisiatif  yang  berasal  dari  wajib  pajak  dalam memahami  terkait  aspek  perpajakan  dimana  pengetahuan  dan  pemahamanmemiliki  peran  penting guna membantu wajib pajak dalam menaati dan menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Menurut  Syaiful  (2016)  terdapat  beberapa  indikator  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  proses pengukuran tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu:
1.  Kesadaran  membayar  pajak  merupakan  pemaknaan  dari  penrnyataan  bahwa  dana  digunakan sebagai dana umum dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab, dan fungsi pemerintahan, dimana pajak berperan sebagai sumber penyokong terhadap pengeluaran negara.
2.  Mengetahui fungsi pajak memiliki makna bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan mengenai skema pembayaran pajak kepada pemerintah berguna dalam kepentinan tugas pemerintah secara rutin.

## Pemahaman Pajak
Menurut KBBI, pemahaman dapat dijelaskan sebagai suatu proses, cara, ataupun perbuatan untuk  memahamkan.  Pemahaman  wajib  pajak  terhadap  ketentuan  yang  termuat  dalam  peraturan perpajakan  sebagai  suatu  upaya  yang  dijalankan  oleh  wajib  pajak  dalam  proses  mengetahui  serta memahami regulasi pajak yang berlaku. Para Wajib Pajak lebih condong untuk tidak akan mematuhi apabila  berada  dalam  suatu  kondisi  tidak  dapat  memahami  dan  menngimpolementasikan  terkait berbagai ketentuan dalam regulasi perpajakan (Julianti, 2014:30). Aspek pemahaman dari wajib pajak atas  regulasi  dan  ketentuan  perpajakan  memiliki  hubungan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam rangka proses pembayaran pajak terutang, (Rachmadi, 2014) memberikan pernyataan bahwa tingkat literasi dan pemahaman terkait regulasi dan ketentuan  perpajakan merupakan suatu fase saat wajib pajak  telah  memiliki  pemahaman  tentang  aspek  perpajakan  dan  telah  mampu  untuk mengimplementasikan  pengetahuannya  guna  malekukan  pembayaran  pajak.  Beberapa  syarat  yang diperlukan  dalam  proses  pembayaran  pajak  yaitu  wajib  pajak  diharuskan  untuk  memiliki  Nomor Pokok Wajib Pajak dan wajib pajak juga memiliki keharusan dalam melakukan pelaporan SPT. Setiap wajib  pajak  yang  baik  sudah  seharusnya  memiliki  pemahaman  sebagai  acuan  dalam mengimplementasikan kewajiban pajak yang sudah dimilikinya. Hal tersebut bertujuan agar tercipta kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Teori-teori  pemahaman  pajak  tersebut  bahwa  pemahaman  terkait  aspek  pajak  diberikan kepada  kalangan  pelajar  dan  masyarakat,  agar  sejak  dini  mereka  telah  mampu  untuk  mengetahui tingkat urgensi dan kontribusi dari pajak terhadap suatu negara. Edukasi terhadap masyarakat mulai dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum patut dilakukan secara rutin dan intensif oleh pihak otoritas, agar tingkat literasi yang baik telah dimiliki sejak dini apabila pada masa mendatang mereka sebagai  wajib  pajak  aktif  yang  telah  memiliki  pendapatan,  dapat  menunaikan  kewajibannya  sesuai dengan  ketentuan  dalam  regulasi  yang  berlaku.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga  bermanfaat  dalam meminimalisir  risiko  dari  wajib  pajak  yang  akan  menerapkan  skema  penggelapan  pajak  guna menghindari nilai pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Edukasi dan sosialisasi terkait regulasi dan ketentuan perpajakan kepada masyarakat memiliki peran penting serta diharapkan dapat menjadi solusi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas penggelapan pajak.
Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Rusmaanti & Wardani,2015) indikator untuk mengukur pemahaman pajak antara lain :
1.  Wajib pajak telah  mampu memahami dan mengetahui aturan perpajakan.
2.  Wajib pajak telah  mampu menghitung pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan.
3.  Wajib pajak telah mengetahui terkait penyampaian dan pelaporan SPT.
4.  Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak dengan mengacu pada aturan perpajakan.

## Tarif Pajak
Tarif pajak sebagai salah satu factor yang berperan dalam tingkat kepatuhan pajak.
Tarif  pajak  Tarif  pajak  didefinisikan  sebagai  ketentuan  dalam  bentuk  persentase  atau  nilai  pajak terutang  yang  menjadi  kewajiban  pajak  dari  Wajib  Pajak  dengan  mengacu  pada  aturan  dasar pengenaan  pajak.  PP  No.  46  tahun  2013  telah  memberikan  penjelasan  mengenai  Wajib  Pajak  OP maupun  badan  yang  memiliki  penghasilan  tidak  termasuk  dari  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam  periode satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% dengan sifat pajak final. Penetapan tarif pajak harus diputuskan dengan jelas agar  para  wajib  pajak  lebih  dimudahkan  dalam  proses  penentuan  nominal  pajak  yang  menjadi kewajiban dan harus dibayarnya. Dengan adanya ketentuan dabn regulasi mengenai nilai tarif pajak yang jelas, maka masyarakat selaku wajib pajak akan memiliki kemudahan dalam menentukan nilai kewajiban pajak yang menjadi tanggungannya.
Ketentuan PPh final UMKM revisi  telah dilakukan pengesahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan yang telah diperoleh penanggung pajak yang mempunyai kepemilikan serta penerimaan atas peredaran bruto yang tidak lebih dari 4,8 Miliar dalam periode satu tahun pajak akan dilakukan pengenaan tarif pajak senilai 0,5% yang mengalami penurunan dari tarif sebelumnya  senilai  1%.  Melalui  skema  kebijakan  baru  yang  telah  disahkan,  maka  diharapkan keparuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang mempengaruhi tarif pajak yaitu :
a.  Semakin tinggi tingkat penghasilan, maka tingkat pajak penghasilan yang dibayarkan semaki tinggi pula.  Wajib  pajak  yang  mempunyai  tingkat  penghasilan  tinggi  berkemampuan  lebih  dalam melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi pula, suatu kewajaran apabila mereka melakukan pembayaran  pajak  dalam  nilai  yang  lebih  tinggi  dari  wajib  pajak  yang  mempunyai  penghasilan lebih rendah. Tarif pajak yang diberikan telah ditetapkan dan termuat dalam ketentuan perpajakan.
b.  Tarif pajak yang memiliki sifat proposional.  Ketetapan tarif pajak dengan persentase yang sama atas berapapun nilai dasar pengenaan pajak. Ketetapan tarif pajak dilakukan dengan benar dan adlil sesuai ketentuan dalam peraturan perpajakan.
c.  Setiap wajib pajak mempunyai hak adil yang sama terhadap ketentuan tarif pajak Tarif pajak harus memiliki sifat adil yang berlaku terhadap seluruh wajib pajak. Penetapan tarif pajak yang sama rata tidak bergantung pada factor pernghasilan wajib pajak.
d.  Pengenaan  tarif  pajak  atas  penghasilan  orang  pribadi  bersifat  adil.  Pengenaan  tarif  pajak  telah mengacu  dan  sesuai  dengan  penghasilan  wajib  pajak.  Tingginya  penerimaan  penghasilan  wajib pajak, akan berimplikasi pada semakin tinggi pula tari pajak yang dibebankan padanya.

## Wajib Pajak UMKM
Definisi  UMKM  secara  umum  yaitu  usaha  dalam  sector  perdagangan  yang  dilakukan pengelolaan oleh seseorang ataupun badan usaha sesuai dengan klasifikasi usaha kecil ataupun mikro,

## Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman
Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional, termasuk di dalamnya penyokong usaha dengan basis potensi daerah serta berorientasi pada pasar. Mengacu oada regulasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pengertian diantaranya :
1.  Usaha  Mikro  merupakan  sector  usaha  produktif  dimana  kepemilikannya  berada  pada perseorangan  ataupun  badan  usaha  yang  telah  memenuhi  kriteria  sesuai  dengan  regulasi  yang termuat dalam Undang-Undang.
2.  Usaha Kecil merupakan sector usaha ekonomi produktif independen, dimiliki dan dijalankan oleh perseorangan  ataupun  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  segmen  dari  suatu  entitas,  ataupun tidak  terklasifikasi  sebagai  anak  dari  suatu  entitas  yang  menjadi  kememilikan,  kekuasaan,  serta menjadi bagian dari sector usaha berskala menengah hingga besar, serta telah memenuhi kriteria yang dijalankan oleh orang perseorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak dari suatu  entitas  atau  juga  tidak  terklasifikasi  sebagai  cabang  entitas  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  secara direct maupun indirect dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang.
3.  Usaha  Menengah  merupakan  sector  usaha  ekonomi  produktif  independen,  dimiliki  dan operasionalisasinya dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha yang tidak menjadi bagian dari  suatu  entitas,  ataupun  bukan  terklasifikasi  sebagai  cabang  dari  suatu  entitas  yang  menjadi kememilikan,  kekuasaan,  serta  menjadi  bagian  dari  sector  usaha  berskala  kecil  ataupun  besar, memiliki  kekayaan  neto  dan  hasil  penjualan  tiap  tahun  sesuai  dengan  ketentuan  yang  termuat dalam peraturan perpajakan.

## Hipotesis
Pemahaman  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  terkait  aspek  regulasi  dan  ketentuan  perpajakan merupakan  suatu  cara  yang  dilakukan  wajib  pajak  dalam  memahami  regulasi  dan  ketentuan perpajakan yang berlaku (Hardianingsih, 2011).  Aspek pemahaman pajak merupakan pengetahuan rakyat  atas  peraturan  perpajakan,  Hasil  penelitian,  Pratama  2017,  Rodríguez  (2018),  Indrawan  dan Binekas  2018,  Le  at  al  2020,  Susanti  at  al  2020  menyatakan  aspek  pemahaman  pajak  mempunyai pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Stark  &  Kirchler  (2017)  terkait  kepatuhan  para wajib  pajak  bumi  menyatakan  fakta  yang  ditemukan  bahwa  seseorang  yang  memiliki  kepatuhan terhadap  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  sebagai  implikasi  dari  adanya  literasi  dan pengetahuan  yangtinggi  mengenai  perpajakan.  Hasil  penelitian  Yee  et  al.  (2017)  menyatakan pengetahuan  pajak  sebagai  salah  satu  determinan  utama  yang  memberikan  pengaruh  besar  dalam pembayaran pajak.

## H1 : Pemahaman Pajak  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak
Kesadaran membayar pajak menjadi slah satu aspek yang menjadi pengaruh dalam tingkat kepatuhan pajak UMKM.. Kesadaran wajib pajak ialah sesuatu yang melekat dalam diri manusia sebagai proses pemahaman mengenai realitas serta bagaimana cara bertindak atau menentukan sikap terhadapnya. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dari para wajib pajak  itu  tersendiri.  Setiap  wajib  pajak  sudah  seharusnya  mempunyai  kesadaran  pribadi  terkait pembayaran pajak yang memiliki peran vital dalam penerimaan negara serta berdampak pada kondisi perekonomian secara umum. Tingkat kesadaran yang tinggi harus dimiliki dan melekat pada setiap wajib pajak agar tingkat kepatuhan yang tinggi juga akan terwujud. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib  pajak  cenderung  berimplikasi  juga  pada  tingginya  kepatuhan  wajib  pajak.  Melalui  adanya
Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
kondisi tersebut, wajib pajak UMKM diharapkan untuk dapat memiliki kesadaran dalam memehuni kewajiban membayarkan pajak pada negara.
Hasil  penelitian  Oktaviani  dan  Adellina  2016,  Mensah  2020,  Omondi  dan  Theuri,  2019 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

## H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Ketentuan mengenai tarif pajak sebelumnya termuat dalam PP 46 Tahun 2013 dengan pengenaan nilai tarif  pajak  senilai  1%  dari  peredaran  bruto.  Setelah  itu,  perubahan  tarif  dilakukan  oleh  pemerintah termuat dalam PP No. 23 Tahun 2018 senilai 0,5% dari peredaran bruto. Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak dapat memberikan efek pengaruh yang berdampak pada  wajib pajak dalam proses pembayaran pajaknya.  Penetapan  tari  pajak  yang  tidak  terlalu  tinggi  berdampak  pada  masyarakat  yang  merasa tidak  terbebani  dalam  proses  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Apabila  tarif  pajak  yang ditetapkan semakin adil, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.
Aspek pemahaman pajak memadai dari wajib pajak akan berdampak pada peningkatan pengetahuan pajak. Dengan adanya hal tersebut, wajib pajak akan memiliki kesadaran terkait tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pemahaman tentang pajak dibarengi dengan tarif pajak yang adil akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

## H3: Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Dimoderasi Tarif Pajak
Kesadaran  perpajakan  didefinisikan  oleh  Arum  &  Zulaikha  (2012)  sebagai  suatu  kondisi  saat  wajib pajak  telah  memiliki  pengetahuan,  pemahaman,  dan  mampu  melaksanakan  dan  menaati  peraturan perpajakan secara sukarela dan benar. Kesadaran membayar pajak didefinisikan sebagai suatu bentuk sikap moral sebagai bentuk partisipasi pada suatu negara dalam rangka mendukung pembangunan, serta  selalu  berupaya  untuk  menjalankan  semua  regulasi  yang  berlaku  serta  bersifat  memaksa terhadap wajib pajak.
Kesadaran  membayar  pajak  yang  di  miliki  oleh  warga  negara  khususnya  UMKM  merupakan determinan  utama  dalam  kepatuhan  membayar  pajak.  Tingginya  tingkat  kesadaran  terhadap kewajiban pembayaran pajak dengan tarif yang bersifat adil akan berimplikasi pula pada peningkatan kepatuhan warga negara dalam  pembayaran pajak
H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Tarif Pajak Kerangka Konseptual
Gambar 1. Kerangka Konseptual Kesadaran Kepatuhan pemahaman Tarif Pajak
Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman

## Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam proses pengujian hipotesis yang sudah disusun. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian dengan landasan filsafat positivisme, digunakan dalam rangka meneliti suatu populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik,  dengan  tujuan melakukan pengujian hipotesis yang telah disusun (Sugiyono, 2011).
Penelitian  ini dilakukan  pada  PLUT-KUMKM  Kabupaten  Malang,  proses  pengambilan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara online menggunakan google form. Penelitian ini menggunakan  jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  berupa  kuesioner.  Populasi  dalam penelitian  ini  yaitu  wajib  pajak  UMKM  yang  terdaftar  pada  PLUT-KUMKM.  Teknik  pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling, Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 278 Wajib Pajak UMKM Sektor industri dan perdagangan yang terapat di PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada wilayah Kabupaten Malang
Tabel .1 Sektor Industri ,Perdagangan dan Jumlah Populasi No Jenis Usaha Populasi (Wajib Pajak UMKM) 1. Industri Rumah Tangga 125 2. Industri Kecil 26 3. Industri Sedang 3 4. Perdagangan 124 Total 278 Sumber : PLUT-KUMKM,2022
Kreteria Responden
1. Pengelolaan dilakukan oleh pemilik sendiri
2. Mempunyai minimal 2 karyawan tetap
3. Mempunyai omzet lebih dari 50 juta tiap tahun
4. Melakukan produksi dan mampu bertahan saat pandemi Covid-19.
Berdasarkan  kriteria  tersebut,  dapat  diambil  jumlah  sampel  sebanyak  44  responden  di Kabupaten Malang. maka rincian sampel yang akan digunakan pada penelitian ini disebutkan dalam Tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2 Proses Pemilihan Sampel No Keterangan Jumlah 1. Dikelola oleh pemiliknya 278 2. Omzet per tahun diatas 50 jt (44) 3. Memiliki minimal 2 karyawan (105) 4. Tetap bertahan dan berproduksi selama Covid-19 44 Total Jumlah Sampel 44 Sumber : PLUT-KUMKM,2022

## Teknik analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  Partial  Least  Square  (PLS)  dengan  aplikasi SmartPLS 3 dalam proses pengolahan data. Partial Least Square (PLS) merupakan suatu teknik statistik multivariat  yang  melakukan  perbandingan  antara  variabel  dependen  berganda  dengan  variabel

## Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman
Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
independen  berganda.  Partial  Least  Square  digunakan  saat  terjadi  kendala  spesifikasi  data,  seperti minimnya jumlah sampel, terdapat data hilang, hingga indikasi multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 2015). Pengujian menggunakan persamaan struktural (SEM) berbasis varian dapat dilakukan dengan 2  model,  yaitu  model  pengukuran  dan  model  struktural.  Pengujian  validitas  dan  reliabilitas menggunakan model pengukuran, serta pengujian hipotesis menggunakan model structural (Abdillah & Hartono, 2015)

## PEMBAHASAN
Tabel 3 Hasi Uji Validitas Dan Reabilitas Cronbach’s Alpha Rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted Pemahaman 0.750 0.789 0.777 0.656 Kesadaran 0.855 0.756 0.786 0.678 Tarif* pemahaman 0.834 0.842 0.776 0.650 Tarif* Kesadaran 0.800 0.803 0.750 0.654

## Data diolah 2022
Mengacu pada tabel 2 nilai AVE lebih besar dari 5. Hal ini menunjukkan data dalam penelitian valid dan  mempunyai  korelasi  yang  tinggi.  Nilai  reabilitas  ditunjukkan  dengan  nilai Cronbach’Alpha dan Composite Reability lebih besar 0,7. Ini berarti data dalam penelitian ini reabel.

## Tabel. 4
R Square R-Square Adjusted R-Square Kepatuhan 0.719 0.705
Data diolah 2022
Mengacu pada Tabel 4.  menjelaskan nilai  R Square sebesar 0,719 atau 71,9%. Nilai R Square sebesar 71,9% berindikasi bahwa informasi yang didapatkan dalam data 71,9% dapat dijelaskan melalui model yang terdapat dalam penelitian ini.

## Tabel 5

## Hasil Uji secara langsung
Orginal sampel T.Statistik P.Value
Pemahaman -----Kepatuhan 0.360 2.678 0.011 Kesadaran ----kepatuhan 0.561 4.426 0.000 Moderasi pemahaman--- kepatuhan 0.196 0.728 0.471 Moderasi Kesadaran-----kepatuhan 0.562 2.084 0.043

## Data diolah 2022

## Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan membayar pajak
Pemahamaman  perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  membayar pajak. Berdasar pada hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa apabila pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak semakin baik, maka akan berdampak pula pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Melalui adanya pemahaman yang baik, literasi terkait konsep, regulasi, hingga aplikasi tentunya akan  berjalan  dengan  baik  hingga  maksimal.  Adanya  kondisi  tersebut,  akan  memicu  peningkatan pembayaran  pajak  yang  juga  berimplikasi  pada  peningkatan  penerimaan  negara.  Sehingga,  tinggat kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang baik akan tercapai.  Pemahaman wajib pajak terkait  peraturan  perpajakan  merupakan  suatu  cara  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dalam  proses pemahaman  mengenai  regulasi  dan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  (Hardianingsih,  2011). Pemahaman pajak adalah tingkat pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pengetahuan  dalam  aspek  perhitungan,  pengisian,  dan  pelaporan  pajak  (Rumat,2019).  Pemahaman pajak  dapat  dimaknai  bahwa  wajib  pajak  dapat  melakukan  perhitungan,  pengisian,  hingga  waktu pelaporan pajak. Pengaruh pemahaman pajak dapat diukur melalui seberapa jauh seorang wajib pajak dalam  memiliki  pengetahuan,  pengertian,  kepatuhan,  serta  pemahaman  terhadap  ketentuan  dan regulasi perpajakan yang ada.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian,  Pratama  2017,  Rodríguez  (2018),  Indrawan  dan Binekas  2018,  Le  at  al  2020,  Susanti  at  al  2020  menyatakan  bahwa  pemahaman  pajak  mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan  wajib pajak UMKM. Stark & Kirchler (2017) mengenai kepatuhan para wajib  pajak  bumi  menghasilkan  temuan  bahwa  seseorang  yang  memiliki  kepatuhan  terhadap pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  sebagai  implikasi  dari  adanya  literasi  dan  pengetahuan yangtinggi  mengenai  perpajakan.  Hasil  penelitian  Yee  et  al.  (2017)  menyatakan  pengetahuan  pajak berperan  menjadi  salah  satu  determinan  utama  yang  memberikan  pengaruh  besar  dalam  skema pembayaran pajak.

## Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap Kepatuhan wajib pajak. Kesadaran  wajib  pajak  adalah  sesuatu  yang melekat  dalam  diri  manusia  dalam  proses  pemahaman mengenai  realitas  serta  bagaimana  cara  bertindak  atau  menentukan  sikap  terhadapnya.  Tingginya tingkat  kesadaran  dari  wajib  pajak,  akan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Tingkat kesadaran yang tinggi harus dimiliki oleh setiap wajib pajak agar tingkat kepatuhan yang tinggi juga akan terwujud. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak akan berimplikasi juga pada tingginya kepatuhan wajib pajak (Rahayu,2017:191).

## Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Melalui adanya kesadaran membayar pajak, tingkat kepatuhan pajak dan sikap kritis terhadap kebijakan  serta regulasi  tentang  perpajakan yang  dimiliki  oleh  para  wajib  pajak  akan  semakin  baik. Penerimaan  negara  dari  sisi  perpajakan  pun  akan  semakin  baik  dan  akan  berdampak  pula  pada kesejahrateraan masyarakat. Tingginya pajak yang dipungut oleh negara, maka negara akan mampu untuk  memenuhi  belanja  negara  hingga  pemerataan  pembangunan  sebagai  acuan  keberhasilan ekonomi.  Implikasi  positif  juga  ajan  dirasakan  pada  sisi  stabilitas  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat. Pihak pemerintah juga diharapkan semakin transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pajak negara. Transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dengan baik, akan menyebabkan tingkat trust masyarakat  terhadap  pemerintah  semakin  tinggi.  indikator  yang  digunakan  antara  lain  : Kesadaran membayar pajak merupakan pemaknaan dari penrnyataan bahwa dana digunakan sebagai dana  umum  dalam  rangka  menjalankan  tugas,  tanggung  jawab,  dan  fungsi  pemerintahan,  dimana pajak  berperan  sebagai  sumber  penyokong  terhadap  pengeluaran  negara;  Mengetahui  fungsi  pajak memiliki makna bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan mengenai skema pembayaran pajak kepada pemerintah berguna dalam kepentinan tugas pemerintah secara rutin.
Hasil penelitian ini didukung oleh Arisandi (2017) dan Hendri (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Mahfud dkk (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian    Heny Wachidatul Yusro (2014) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Tarif Pajak memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak
Tarif pajak tidak memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Besar kecilnya  tarif  pajak  tidak  dapat  mempengaruhi  pemahaman  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak. Ketentuan mengenai tarif pajak sebelumnya termuat dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  dengan  pengenaan  tarif  pajak  senilai  1%  dari  peredaran  bruto.  Setelah  itu,  perubahan  tarif dilakukan oleh pemerintah termuat  pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan nilai 0,5% dari peredaran bruto. Pris (2010) tarif pajak bukan menjadi hal yang menarik bagi wajib pajak UMKM.

## Tarif pajak memoderasi kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak
Tarif  pajak  memoderasi  kesadaran  membayar  pajak  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak. Meningkatkan Kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib  pajak  adalah  sesuatu  yang  melekat  dalam  diri  manusia  dalam  proses  pemahaman  mengenai realitas serta bagaimana cara bertindak atau menentukan sikap terhadapnya. Setiap wajib pajak sudah seharusnya memiliki kesadaran terkait pembayaran pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara  serta  berdampak  pada  kondisi  perekonomian  secara  umum.  Tingkat  kesadaran  yang  tinggi harus  dimiliki  oleh  setiap  wajib  pajak  agar  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  juga  akan  terwujud. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak akan berimplikasi juga pada tingginya kepatuhan wajib pajak.  Melalui  adanya  kondisi  tersebut,  wajib  pajak  UMKM  diharapkan  memiliki  kesadaran  dalam membayar  pajak.  Kesadaran  membayar  pajak  yang  di  miliki  oleh warga  negara  khususnya  UMKM merupakan  determinan  utama  dalam  kepatuhan  membayar  pajak.  Tingginya  kesadaran  terhadap kewajiban  pembayaran  pajak  dengan  tarif  yang  bersifat  adil  dapat  berdampak  pada  peningkatan kepatuhan  warga  negara  dalam  pembayaran  pajak.  Tingginya  kepatuhan  masyarakat  dalam

## Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
menunaikan  kewajibannya,  akan  berdampak  pada  peningkatan  pajak  yang  diterima  oleh  negara, sehingga  pengeluaran  pengeluaran  pemerintah  dalam  hal  kepentingan  masyarakat  umum  seperti pemerataan  pembangungan  yang  merupakan  tolok  ukur  standarisasi  keberhasilan  ekonomi  dari sebuah  negara  akan  dapat  terealisasi  dengan  baik.  Bahkan  diharapkan  dapat  mampu  untuk meminimalisir pinjaman yang didapatkan guna menutup kelebihan belanja negara. Adanya kondisi tersebut,  kepatuhan  pajak  yang  tinggi  tentunya  akan  memiliki implikasi  yang  positif  juga  terhadap tingginya  pajak  yang  diterima  negara,  sehingga  akan  meningkatkan  tingkat  perekonomian  dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

## KESIMPULAN
Pemahaman  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, Pemahaman pajak sebagai suatu cara yang dialkukan oleh wajib pajak dalam proses mengetahui dan memahami terkait ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan. Semakin memahami perpajakan maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh dalam membayar pajak.
Kesadaran  membayar  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Kesadaran membayar  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.    Kesadaran  membayar  pajak  juga merupakan  suatu  inisiatif  wajib  pajak  dalam  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  UMKM akan tanggung jawabnya membayar pajak makan akan semakin patuh dalam membayar pajak.
Tarif pajak tidak memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Tarif yang  berlaku  saat ini  belum  menjadi  daya  tarik  bagi wajib  pajak  UMKM  dalam  upaya  peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dengan pemahaman yang ada.
Tarif  pajak  memoderasi  kesadaran  membayar  pajak  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak. Kesadaran membayar pajak yang tinggi dengan dibarengi kebijakan pemerintah yang adil mengenai tarif  pajak  merupan  hal  yang  sangat  menarik  bagi  wajib  pajak  UMKM.  Daya  terik  tersebut  akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah  & Hartono,  W. (2015).  Partial Least  Square  (Pls)  -  Alternatif  Structural  Equation  Modeling (Sem) Dalam Penelitian Bisnis. Andi.
Omondi,  J.  A.  &  Theuri,  J.  M.  (2019).  Effect  of  taxpayer  awareness  and  compliance  costs  on  tax compliance among small scale traders in Nakuru town, Kenya. International Academic Journal of Economics and Finance, 3(3), 279-295
Nicholas Oppong Mensah, Ernest Christlieb Amrago, Jeffery Kofi Asare, Frank Osei Tutu and Anthony Donkor .2020. Poultry farmers willingness to pay for agricultural tax: evidence from the Bono region,  Ghana.  World  Journal  of  Entrepreneurship,  Management  and  Sustainable Development, vol. 17 no. 2
Indrawan, Binekas. 2019 Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuham Wajib Pajak UKM. Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan Vol.6 | No.3 | 2018.
https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14421/8434
Oktaviani,Adellina 2016. Kepatuhan Pajak UMKM. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan,
Nopember 2016, Hal: 136 - 145.https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5942
Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors Affecting Tax Compliance among Small-and  Medium-Sized  Enterprises:  Evidence  from  Vietnam.  Journal  of  Asian  Finance, Economics and Business, 7(7), 209-217. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020. vol7.no7.209
Mochamad Fariz Irianto, Irma Tyasari, Supami Wahyu Setiyowati, Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Liem,  S.  N.  (2015).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Pengusaha  Kena  Pajak)  Berdasarkan  Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(4).
Pratama,  A.  (2017).  Machiavellianism,  Tax  Knowledge,  and  Ethical  Perceptions  of  Tax  Avoidance: Survey of Undergraduate Students in West Java, Indonesia. International Journal of Trade and Global Markets, 10(1), 83-90. https://doi. org/10.1504/IJTGM.2017.082370
Rodríguez, V. M. C. (2018). Tax Determinants Revisited. An Unbalanced Data Panel Analysis, Journal of Applied Economics, 21(1), 1-24. https://doi.org/10.1080/1 5140326.2018.1526867
Stark,  J.  A.,  &  Kirchler,  E.  (2017).  Inheritance  Tax  Compliance – Earmarking  with  Normative  Value Principles.  International  Journal  of  Sociology  and  Social  Policy,  37(7/8),  452-467.  https://doi. org/10.1108/IJSSP-07-2016-0086
Susanti., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2), 420-431. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25
Yee, C. P., Moorthy, K., & Soon, W. C. K. (2017). Taxpayers’ Perceptions on tax Evasion Beha viour: An Empirical  Study in  Malaysia.  International  Journal  of Law  and  Management,  59(3),  413-429. https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-002