## PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP PENGGUNAAN MEREK DALAM PERJANJIAN WARALABA
Yulia Widiastuti Hayuningrum * , Kholis Roisah ** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro r_kholis@yahoo.com

## ABSTRAK
Waralaba  sebagai jalur  distribusi yang  sangat efektif untuk mendekatkan merek produk kepada konsumen sekaligus sebagai sarana eksploitasi hak ekonomi merek bagi pemiliknya. Penelitian membahas perlindungan   hak ekonomi atas penggunaan merek dalam perjanjian waralaba dan cara pemberi waralaba mengeksploitasi hak ekonomi mereknya. Metode penelitian ini  menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan Upaya  perlindungan  dan  eksploitasi  hak ekonomi  atau kepemilikan eksklusif bagi pemilik merek melalui perjanjian waralaba dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban yang jelas perjanjian waralaba antara pemilik merek produk dan penerima waralaba. Kewajiban  penerima  waralaba  untuk  menggunakan  setiap  unsur  tanda  merek  dan  menggunakan memproduksi produk merupakan upaya menjaga reputasi dan ekuitas kepemilikan hak merek pemberi waralaba. Perjanjian waralaba merupakan salah satu cara pemilik  merek  mengeksploitasi hak  atas mereknya juga memperluas distribusi produk yang berkaitan dengan mereknya. Eksploitasi hak ekonomi melalui  perjanjian  waralaba secara  ketat  tidak  selalu pada  merek  terkenal, bahwa merek  terkenal  CFC tidak terlalu rigit dalam mengatur klausula-klausula perjanjian penggunaan dan pemenfaatan hak mereknya sedangkan merek nasional “Ayam Bakar Wong Solo” mengatur pemanfaatan hak mereknya tersusun amat detail dan rapi dalam perjanjian waralabanya.
Kata Kunci : Hak Ekonomi; Merek; Perlindungan; Perlindungan Hukum; Waralaba
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

## 1.     Latar Belakang Penelitian
Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui cabang dari penerima waralaba. Dalam waralaba unsur terpenting yang diperjualbelikan adalah produk yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual  yang mempunyai nilai penting dalam waralaba dan bisnis perdagangan, diantaranya Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri,  Desain Tata Letak Sirkuit  Terpadu, dan Rahasia Dagang 1 .
HKI terdapat hak-hak eksklusif yang menjadi hak pencipta, seperti hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta seperti perlindungan atas  reputasi si pencipta. Pemilikan atas HKI dapat dipindahkan ke pihak lain tetapi hak moralnya tetap tidak  terpisahkan dari penciptanya 2 . Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti royalti, uang. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, maka kekayaan intelektual ditinjau dari segi perusahaan merupakan aset perusahaan termasuk pa da aset benda bergerak  yang tidak berwujud (intangible asset). Atas dasar perjanjian,
1 Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI , (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012), halaman 3
2 Muh. Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia) , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) halaman 72
suatu perusahaan dapat memberikan izin untuk menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain. Undang- undang memberikan kesempatan kepada suatu perusahaan yang mempunyai aset  HKI untuk menggunakan hak atas aset HKI yang dimilikinya kepada pihak lain yaitu pengguna HKI berdasarkan suatu perjanjian lisensi. 3
Salah satu bentuk perjanjian lisensi adalah perjanjian waralaba. Istilah waralaba pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Management (LPPM).Sebagai persamaan kata Waralaba.Waralaba berasal dari kata WARA (lebih atau istimewa) dan LABA.Waralaba berarti usaha yang  memberikan laba lebih dari istemewa
Perjanjian  Waralaba  melibatkan  dua  belah pihak,  Pemberi  waralaba  yaitu  pemilik  merek dagang  dan  system  bisnis  yang  terbukti  sukses. Penerima waralaba yaitu pihak yang memperoleh hak  (izin)  menggunakan  merek  dagang  dan system  bisnis  yaitu,  perorangan  atau  pengusaha lain  yang  dipilih  oleh  pemberi  waralaba  untuk menjadi penerima waralaba, dengan memberikan imbalan  berupa  uang  jaminan  awal (fee)  kepada pemberi waralaba dan Royalti (imbalan “bagi hasil” terus  menerus)  serta  keduanya  bersepakat melakukan  kerjasama  saling  menguntungkan, dengan  berbagai  persyaratan  yang  disetujui  dan
3 Andrian Sutedi, 2008, Hukum Waralaba, Ghali Indonesia, halaman 7
dituangkan  dalam  perjanjian  yang  disebut Perjanjian Waralaba.
Unsur-unsur perjanjian waralaba meliputi: 4 5
a. Adanya  subjek  hukum,  yaitu  pemberi  dan penerima waralaba
b. Adanya lisensi atas merek barang atau jasa c. Untuk jangka waktu tertentu d. Adanya pembayaran royalty
Perjanjian  waralaba  bersifat  mengikat  kedua belah pihak  dan  berlaku  sebagai  undang-undang sehingga  menimbulkan  adanya  hubungan  hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Perjanjian  waralaba  termasuk  kategori  perjanjian baku  /  perjanjian  standar.  Mariam  Darus Badrulzaman  menjelaskan  bahwa  perjanjian standar  adalah  perjanjian  yang  didalamnya dibakukan  syarat  eksenorasi 5 dan  dituangkan dalam  bentuk  formulir  yang  bermacam-macam bentuknya.7    Sesuai  ketentuan  tersebut, perlu adanya  perlindungan  hukum  untuk  melindungi atas  merek  barang  atau  jasa  dan  melindungi subjek  hukum  perjanjian  waralaba  (pemberi waralaba / penerima waralaba).  Hak-hak ekonomi pada  penggunaan  merek  dalam  perjanjian waralaba  merupakan  hak  untuk  mengeksploitasi penggunaan  merek  secara  komersial.  Hak-hak ekonomi  sebelum  diberikan  kepada  penerima
4 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)  halaman 165
5 Rijken mengatakan bahwa klausul eksenorasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar jani atau perbuatan melawan hukum (Mariam D Badrulzman, AnekaHukum Bisnis ., Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1994,halaman 47)
waralaba  tentunya  harus  mendapat  perlindungan yang  memadai,  karena  hak  tersebut  merupakan asset  perusahaan  yang  diperoleh  dengan  kerja keras.

## 2.   Permasalahan
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang, dirumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut:
a. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pemberi waralaba  atas  penggunaan  merek  dalam perjanjian waralaba?
b. Bagaimana pemberi waralaba mengeksploitasi hak  ekonomi  atas  penggunaan  merek  dalam perjanjian waralaba?

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang digunakan  dalam penelitian  hukum  ini  terdiri  dari:  metode pendekatan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 6 12  Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat deskriptif analitis,  yaitu  suatu  penelitian  yang dilakukan  secara deskriptif,  terbatas  pada usaha mengungkapkan  suatu  masalah  dan  keadaan sebagaimana  adanya.  Jenis  Data  adalah penelitian kepustakaan (Librarian Research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).  Metode  analisis  data  menggunakan silogisme  deduksi  dengan  metode  interpretasi (penafsiran) sistematis.
6 Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 35.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Perlindungan Hak Ekonomi Merek
Perlindungan ditujukan pada subjek hukum dan objek hukum. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentigan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik.
Berdasarkan  pasal  503-504  KUH  Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi yakni 7 :
a. Benda  yang  bersifat  kebendaan  (berwujud) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indra
b. Benda  yang  bersifat  tidak  kebendaan  (tidak berwujud)  adalah  suatu  benda  yang  hanya dirasakan  oleh  panca  indra  saja  (tidak  dapat dilihat)  dan  kemudian  dapat  direalisasikan menjadi    suatu    kenyataan,    contoh    merek perusahaan,    paten,    ciptaan    musik    yang termasuk  dalam  jenis  Hak  Kekayaan Intelektual.  Hak  Kekayaan  Intelektual, mempunyai  manfaat  ekonomi  yang  cukup tinggi, maka HKI ditinjau dari segi perusahaan merupakan  asset  perusahaan  termasuk  pada asset  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud. Atas dasar perjanjian, suatu perusahaan dapat memberikan  izin  untuk  menikmati  manfaat
7 Etty Susilowati, Op.cit , hal 151-152
ekonomi  kekayaan  intelektual  yang dimilikinya kepada pihak lain.
Benda  yang  bersifat  tidak  kebendaan (tidak  berwujud)  yang  berupa  Hak  Kekayaan Intelektual  berdasarkan Teori  Labour  yang dikemukakan  oleh  John  Locke,  lahirnya  hak kekayaan  intelektual pada pencipta atau penemu karena seseorang telah menggunakan pemikirannya,  kemudian  bekerja  secara  keras sehingga  menghasilkan  sesuatu  karya  yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan proses Labour maka menjadi sesuatu yang ada. 8 Hak Kekayaan Intelektual  atau  HKI  tidak  serta merta  muncul  begitu  saja,  untuk  memperoleh kekayaan intelektual  diperlukan  kerja  keras  dan pemikiran yang matang. Kerja keras dan pemikiran yang matang  pun  memerlukan  waktu  yang  tidak sedikit  sehingga  hasil  dari  kerja  keras  tersebut perlu mendapat perlindungan.
Salah  satu  hasil  jerih  payah  seseorang  yang berupa kekayaan intelektual adalah Merek. Merek merupakan  tanda  yang  berupa  gambar, nama, kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna, atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Perlindungan  merek  adalah  perlindungan  yang melindungi  haknya,  hak  atas  merek. Memperhatikan  bunyi  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  terdapat
8 Kholis Roisah, Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global , (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013), haamanl 25
penegasan  yang  jelas,  hak  atas  merek  sebagai hak khusus, hanya dapat diberikan negara kepada seseorang    apabila    merek    yang    bersangkutan terdaftar    dalam    Daftar    Umum    Merek  (DUM). Selama merek belum terdaftar dalam DUM, tidak mendapat perlindungan dari negara. Oleh karena itu,  bagi  pemilik  merek  yang  ingin  diakui  dan dilindungi  haknya  atas merek  yang  dipunyai  dan dipergunakan  dalam  perdagangan,  wajib  diminta pendaftaran  kepada  kantor  merek.  Hanya pendaftar  pertama  yang  memperoleh  kedudukan dan perlindungan atas hak eksklusif.
Peranan  merek  yang  sangat  penting  tersebut membuat  para  pemilik  merek  rela  mengeluarkan ongkos  yang  banyak  demi  membangun  reputasi merek  mereka.  Reputasi  yang  baik  dan  dikenal orang  banyak  tentu  akan  sangat  menguntungkan pemilik  merek  nantinya.  Merek  mempunyai tingkatan  ketenaran  atau  reputasi  berupa pengetahuan konsumen tentang suatu merek yang biasa  dikenal  dengan  ekuitas  merek.    Ekuitas merek  (brand  equity)  adalah  nilai  tambah  yang diberikan  pada  produk  dan  jasa.  Ekuitas  merek berbasis-pelanggan  (customer- based  brand equity)  adalah  pengaruh  diferensial  yang  dimiliki pengetahuan  merek  atas  respons  konsumen terhadap pemilik merekan merek tersebut.
Di  Indonesia,  perlindungan  hak  ekonomi  atas merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2001.  Merek  yang  sudah  terdaftar  dalam Daftar  Umum  Merek  tentu  akan  langsung mendapat  perlindungan  hukum  dan  dapat menjatuhkan  tuntutan  perdata  atau  pidana  pada
pihak  yang  beritikad  tidak  baik  pada  mereknya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk:
1) Kepastian  hukum  untuk  menentukan  siapa yang  sebenarnya  pemilik  merek  yang  paling utama  untuk  dilindungi.  Cukup  dilihat  siapa yang  lebih  dulu  memperoleh  “filing  date”  atau terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
2) Kepastian  hukum  pembuktian,  karena  hanya didasarkan pada fakta pendaftaran.
3) Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat  bukti  yang  seperti  itu,  bersifat  otentik karena  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang untuk  itu  yakni  Kantor  Merek.  Pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kelicikan.
4) Mewujudkan  dugaan  hukum  siapa  pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi  antara pemakai  pertama  dengan pendaftar  pertama,  karena  dugaan  hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama.
5) Menentukan  siapa  pemegang  merek  yang paling  utama  hanya  didasarkan  atas  prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang lebih bersifat otentik. Hal ini  berdampak  positif  atas  penyeleseian sengketa,  yakni  penyeleseian  jauh  lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.
Beberapa  cara  dilakukan  pemilik  merek  guna melindungi  hak  ekonomi  mereknya.  Perlindungan merek  dalam  perkembangannya mempunyai  ciri yang  universal  yang  didasarkan  pada pertimbangan  sebagai  berikut: 9 (1)      Merek  telah
9 Suyud Margono,2010, Aspek Hukum Komersialisasi (ASET INTELEKTUAL), Bandung: CV. Nuansa
Aulia , halaman 112
dipromosikan  secara  luas  oleh  pemiliknya sehingga  menjadi  terkenal  luas  di  lingkungan bisnis dan  konsumen;  (2) Bermutu  baik  dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen.
2.  Perlindungan  Hak  Ekonomi  Pemberi Waralaba  atas  Penggunaan  Merek  dalam Perjanjian Waralaba
Hak  eksklusif  yang  dimiliki  pemilik  merek setelah  membangun ekuitas merek dalam rangka mendapatkan  manfaat  dari  merek  tersebut, meliputi  jangkauan  Hak  Tunggal  (sole  or  single right), Hak Monopolitis (monopoly right), dan Hak paling unggul atau superior right. 10 Hak monopoli ini  merupakan  hak  ekonomi  dari  merek.  Hak ekonomi  adalah  hak  untuk  mendapatkan keuntungan  yang bernilai ekonomi  seperti  royalti, uang.  Pemilik  merek  berhak  memonopoli  hak eksklusifnya  untuk    mendapatkan    keuntungan yang  sebesar-besarnya.    Pemilik  merek    berhak melarang  pihak  lain  tanpa  izin    menggunakan merek miliknya. Secara umum setiap negara, minimal  mengenal  dan  mengatur  hak  ekonomi tersebut  meliputi  jenis  hak  reproduksi  dan  hak distribusi.18
Perjanjian  waralaba  merupakan  salah  satu  cara pemilik merek mengeksploitasi hak atas mereknya juga memperluas distribusi produk yang berkaitan dengan  mereknya.  Adanya  pemberian  izin  oleh pemilik HKI kepada pihak lain untuk menggunakan merek  ataupun  prosedur  tertentu  merupakan
10 Yahya Harahap, 1997, Tinjauan Umum Merek dan Hukum Merek Di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 342
unsur  perjanjian  lisensi.  Kaitan  teori  posner dengan  waralaba,  pemberi  waralaba  dalam kegiatan waralaba pasti akan memberikan rahasia dagang  dan  penggunaan  mereknya  pada  pihak lain.  Hal  ini  tentu  sangat  berisiko  bagi  pemberi waralaba  yang  merupakan  pemilik  merek  yang sudah  susah  payah  membangun  suatu  usaha. Adannya  hukum  yang  mengatur  tata  cara waralaba  beserta  akibat  hukumnya  tentu  akan memberikan perlindungan bagi pemberi  waralaba. Hukum    tidak    hanya    melindungi    pemberi waralaba  saja  namun  juga melindungi penerima waralaba  dari  kecurangan  pemberi  waralaba. Hukum  bertindak  adil  dan  melindungi  para  pihak yang  mengadakan  hubungan  hukum.Tujuan memberi perlindungan hukum adalah memperlancar  dan  mempermudah  persaingan jujur  dan sehat. Ruang  lingkup perlindungan hukum  atas  merek  sama  luasnya  dengan kandungan  isi  yang  terdapat  dalam  hak khusus tersebut. 11 Pemberi    waralaba    (pemilik    merek) dapat    melindungi    hak    ekonomi    atas penggunaan merek sebagai berikut.
a.  Melindungi  penggunaan  hak  eksklusif  merek dalam    mempergunakan    tanda    merek  sebagai logo, label atau gambar.
b.    Melindungi  hak  eksklusif  mempergunakan merek  sebagai  alat  eksploitasi  memperoleh keuntungan  dalam  perdagangan  dalam  hal penerima waralaba memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan Nasional, regional dan global.
c.  Melindungi hak kegiatan memperluas wilayah dan segmen pemilik merek, sesuai dengan sistem pasar  atau  perdagangan  bebas  dan  dilakukan sesuai prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat. d. Melindungi  pengalihan  atau  transfer  merek dalam  bentuk:  (1)Transfer  berdasar  titel  umum sesuai dengan ketentuan hukum waris; (2) Dalam bentuk  lisensi,  memberi  izin  kepada  orang  lain atau badan hukum untuk menggunakannya.
3. Eksploitasi  Hak  Ekonomi  Atas  Penggunaan Merek Melalui perjanjian Waralaba
Waralaba    merupakan    suatu    sistem    usaha dalam    bidang    perdagangan    atau    jasa, mempunyai  ciri  khas  bisnis  tersendiri,  baik mengenai  jenis  dan bentuk  produk  yang diusahakan, identitas perusahaan (merek dagang, logo,  desain  bahkan  termasuk  pakaian  dan penampilan karyawan  perusahaan),  rencana pemasaran dan bantuan operasional.20  Waralaba mempunyai ciri khas tersendiri mengenai jenis dan bentuk  yang  diusahakan  termasuk  identitas perusahaan,  ini      merupakan      bagian      yang penting      dalam      waralaba      yang      dapat dieksploitasi guna mendatangkan keuntungan. Pemberian  izin    waralaba  kepada    penerima waralaba  tentu  tidak  diserahkan dengan mudah tetapi  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  dibuat pemberi waralaba guna melindungi Hak Kekayaan Intelektual  dan  eksploitasi  berlebihan  dari penerima  waralaba.  Eksploitasi  dalam  arti  umum adalah  pengambilan  sumberdaya  alam  untuk dipakai  /  dipergunakan  atau  dimanfaatkan  dalam berbagai  keperluan  manusia  dalam  memenuhi
kebutuhannya. 12 Eksploitasi ekonomi yang berarti politik    pemanfaatan  yang    secara    sewenang- wenang  atau  terlalu berlebihan  terhadap sesuatu subyek  eksploitasi  hanya  untuk  kepentingan ekonomi.
Waralaba  memberikan  kesempatan  bagi  pemberi waralaba  untuk  melakukan  eksploitasi  hak ekonomi  guna  memperbanyak  dan  memperoleh keuntungan    sebesar-besarnya    dengan  biaya yang  ringan  karena ditanggung  penerima waralaba.  Waralaba  juga  memberikan  penerima waralaba  untuk  melakukan  eksploitasi  hak ekonomi  untuk  melakukan penjualan,  reproduksi dan mendapatkan keuntungan dari merek pemberi waralaba. Penerima waralaba tidak perlu bersusah payah  dari  awal  lagi  guna  memperkenalkan  dan menjual  produk  pada  masyarakat  karena  merek tersebut sudah dikenalkan pada masyarakat oleh pemberi waralaba.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan terhadap Perjanjian Waralaba Ayam Bakar Wong Solo,  CFC  dan  Freshasan,  maka  didapat persamaan  dan  perbedaan  Perjanjian  Waralaba Ayam  Bakar  Wong  Solo,  CFC  dan  Freshasan maka dapat disimpulkan bahwa pemberi waralaba baik  yang  mempunyai  merek  terkenal  ataupun merek  biasa  mempunyai  cara  tersendiri  dalam menyusun  perjanjian  waralaba.  para  pemberi waralaba  mengeksploitasi  hak  ekonomi  melalui perjanjian waralaba secara ketat ataupun longgar. Eksploitasi  secara  ketat,  pemberi  waralaba
12 Rooseno Harjowidigdo, dalam Munir Fuady,2002, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung; Citra Aditya Bakti, halm 1
memberikan  persyaratan  dan  ketentuan  secara detail,  jelas  dan  komplit  disertai  penggantirugian bila  terjadi  wansprestasi  oleh  pihak  kedua. Eksploitasi  secara  ketat  ini  berguna  sebagai pengendali agar penerima waralaba tidak semena- mena dan berbuat curang pada pemberi waralaba, meminimalisir  adanya  kecurangan  yang  berujung pada  kerugian.  Eksploitasi  secara  longgar, pemberi  waralaba  mengatur  perjanjian  hanya secara  garis  besar,  kurang  detail,  tidak  tersusun rapi  bahkan  tidak  dipisahkkan  secara  berurutan sehingga terpencar bagian satu dengan yang lain tidak  jelas  ketentuan  tentang  pemberi  waralaba sebagai  pemilik  merek  ataupun  apa  saja  yang diwaralabakan dalam perjanjian tersebut.
Eksploitasi  secara  ketat  tidak  selalu  pada  merek terkenal, pada penelitian ini bahwa merek terkenal CFC  tidak  terlalu  rigit  dalam  mengatur  klausula- klausula  perjanjian  sedangkan  merek  yang  baru merambah  nasional  yakni  “Ayam  Bakar  Wong Solo” sudah tersusun amat detail dan rapi sampai ketentuan  bagaimana  si  penerima  waralaba memasang  merek  dan  menggunakan  merek tersebut.  Jadi  tidak  selalu  merek  terkenal  yang mempunyai perjanjian waralaba secara detail dan bagus.

## C. SIMPULAN
1. Upaya  perlindungan  hak  ekonomi  atau kepemilikan  eksklusif  pemilik  merek  melalui perjanjian  waralaba  dilakukan  dengan  mengatur hak dan kewajiban yang jelas perjanjian waralaba antara  pemilik  merek  produk  dan  penerima
waralaba.  Upaya  untuk  menjaga  reputasi  dan ekuitas  merek  pemilik  merek  menerapkan kewajiban  penerima  waralaba  untuk  penggunaan setiap unsur tanda merek produk, pengunaan dan pembuatan  produk  sesuai  intruksi  pemberi waralaba.  Kewajiban  pemilik  merek  untuk melakukan  promosi  merek  dan  produknya  dan memperluas  wilayah  perdagangan  dan  segmen pasarnya.  sesuai  prinsip  persaingan  bebas,  jujur dan  sehat.  Memaksimalkan  hak  ekonomi dengan perolehan  royalty  dari  lisensi  merek  dalam perjanjian waralaba.
2. Perjanjian    waralaba    yang    disusun    sesuai keinginan        pemberi        waralaba        dalam mengekspresikan  hak  ekonominya.  Perjanjian waralaba dengan banyak aturan dan batasan yang memuat  hal-hal  seperti  diatas  tentu  tidak  akan memberikan kesempatan bagi penerima waralaba untuk  berbuat  curang.  Perjanjian  waralaba  yang dibuat  secara  longgar  tentu  akan  memberikan kesempatan  bagi  penerima  waralaba  untuk berbuat  kecurangan  dalam  mengeksploitasi  hak ekonomi  penggunaan  merek  dalam  waralaba. Semakin baik pemberi waralaba mengekspresikan perlindungan  hak-hak  ekonomi  merek  dalam perjanjian maka semakin  baik  pula  reputasinya di    masa    yang    akan    datang    serta    akan menambah  keuntungan  si  pemberi  waralaba. Eksploitasi  hak  ekonomi  melalui  perjanjian waralaba  secara  ketat  tidak  selalu  pada  merek terkenal, bahwa merek terkenal CFC tidak terlalu rigit  dalam  mengatur  klausula-klausula  perjanjian sedangkan  merek  yang  baru  merambah  nasional
yakni  “Ayam  Bakar  Wong  Solo”  sudah  tersusun amat detail dan rapi sampai ketentuan bagaimana si  penerima  waralaba  memasang  merek  dan menggunakan  merek  tersebut.  Jadi  tidak  selalu merek  terkenal  yang  mempunyai perjanjian waralaba secara detail dan bagus.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1.   BUKU
Badrulzman,  Mariam  D. 1994,  Aneka  Hukum Bisnis, Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1994 Muh. Djumhana, R. Djubaedillah,2006,  Hak Milik Intelektual Sejarah,  Teori,  dan  Prakteknya  di Indonesia), Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2006
Margono  Suyud, 2010, Aspek  Hukum
Komersialisasi    (ASET  INTELEKTUAL),
Bandung: CV. Nuansa Aulia
Peter  Mahmud  Marzuki,2002, Penelitian  Hukum,
(Jakarta:  Kencana  Prenada  Media,  2005) Harjowidigdo,  Rooseno, dalam  Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis,  Bandung;  Citra
Aditya Bakti
Raharjo  Handri,2009, Hukum  Perjanjian  di
Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009
Roisah,  Kholis,2013, Dinamika  Perlindungan  HKI
Indonesia  dalam  Tatanan  Global,  Semarang:
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Sutedi,  Adrian, 2008,  Hukum  Waralaba Jakarta  : Ghalia Indonesia,2008,
Susilowati, Etty, 2012 Eksistensi dan Perlindungan
Hukum  Pengetahuan  Tradisional  sebagai Ragam  Budaya  Bangsa ,  Hak  Kekayaan
Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Salim, 2006, Perkembangan  Hukum  Kontrak  di Luar  KUHPerdata,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Yahya  Harahap, 1996, Tinjauan  Merek  Secara
Umum dan  Hukum  Merek  di  Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
2.  INTERNET
http://www.scribd.com/doc/229618100/Perlindunga n-HKI-Yang-Memberikan-Hak-Eksklusif- Kepada- Pemegang-Hak diunduh pada tanggal 17 Agustus 2014
http://pengertianpengertian.blogspot.com/2013/03/ pengertian-eksploitasi.html  diunduh  pada tanggl 7 Desember 2014