ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN ASET DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS PAPUA

## Juliessi Paranga
Juliessi40@gmail.com

## Abstrak
The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  the  assets  management  in  the  Papua  Campus  of  Institut Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN).  The  research  also  wants  to  reveal  how  the  influence  of  Legal Audit,  Human  Resources  and  Leadership  Commitments  on  Optimizing  Asset  Management.  We surveyed  on  this    Campus  by  selecting  a  sample  of  30  respondents.  We  empirically  tested  our hypothesis using Multiple Regression Analysis. The results show that the assets management on this Campus is proper and running under the appropriate statutes. Still, there are needs for more advance and  thought  in  the  assets  administration,  utilization  and  supervision.  Legal  audit  proved  to  have  a positive  but  not  significant  effect  on  asset  management.  It  means  that  the  audit  does  not  guarantee asset  optimization.  Human  resources  and  leadership  commitments  have  a  positive  and  significant impact  on  asset  management,  reflects  that  if  human  resources  and  leadership  commitments  are getting more robust, asset management will also be more trustworthy.
Keywords: Legal audit, human resources, leadership commitment and asset management

## PENDAHULUAN
Manajemen  Aset  merupakan  salah  satu  topik  yang  menarik  didiskusikan.    Setiap organisasi swasta maupun organisasi publik tentunya memiliki aset, baik aset yang berwujud (tangible)  maupun  aset  yang  tidak  berwujud  (intangibles).  Pengelolaan  aset  menjadi  salah satu  hal  penting  dalan  penyelenggaraan  organisasi  public  seperti  pemerintahan,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Saat  ini  lembaga  pemerintahan  semakin dituntut  untuk  bekerja  yang  baik,  efektif  dan  efisien  serta  penciptaan  akuntabilitas  publik dapat  diciptakan  melalui  pengelolaan  aset  yang  baik.  Artinya  upaya-upaya  melakukan pengelolaan  aset  secara  baik  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  dapat  menciptakan  good governance.
Menurut  Permendagri  nomor  19  Tahun  2016  pengelolaan  Barang  Milik  Negara adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran, pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,
pemindahtanganan,  pemusnahan,  pengahapusan,  penatausahaan  dan  pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan  aset  menjadi  salah  satu  hal  penting  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Pusat  maupun  Pemerintahan  Daerah  saat  ini  karena  pemerintahan  baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik dapat diciptakan melalui pengelolaan aset  yang  baik.  Pengelolaan  aset  bukan  merupakan  pekerjaan  yang  mudah.  Berdasarkan Ikhtisiar  Hasil  Pemerikasaan  Semester  I  Tahun  Anggaran  2018  yang  dirilis  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  bahwa  banyak  entitas  pemerintah  yang  masih  bermasalah dengan  aset  tetap.  Menurut  Hidayati,  Darmayanti,  Yeasy,  &  Maihendri  (2016),  lemahnya pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  merupakan  faktor  yang  menyebabkan  masih banyaknya  pemerintah  daerah  memperoleh  tidak  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP).  Bahkan  pada  kasus  tertentu,  ada  sejumlah  daerah  mengalami penurunan opini BPK yang disebabkan kurang mampu mewujudkan tata kelola aset/barang pemerintah secara baik (Nahartyo, 2013; Salle, 2019).
Permasalahan  dalam  pengelolaan  aset  seperti  tidak  jelas  status  hukum  aset, pemanfaatan  aset  oleh  pihak  lain  yang  tidak  mengikuti  prosedur,  tukar-menukar  aset, pencatatan aset yang tidak tertib, konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset, terbatasnya tenaga  Sumberdaya  Manusia  (SDM)  yang  menyajikan  laporan  keuangan,  kebijakan  untuk pengelolaan  aset  yang  belum  mengakomodir  semua  hal  yang  diperlukan,  penguasaan  dan pemeliharaan  aset  agar  tidak  hilang,  rusak  atau  dicuri,  dan  sebagainya.  Permasalahan- permasalahan  tentang  aset  mengenai  pengelolaan  aset  ini  harus  segera  diselesaikan, walaupun belum sempurna namun harus ada pembenahan dalam penataannya karena aset merupakan  kekayaan  yang  harus  dipelihara,  diamankan  dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya sebagai  amanah yang harus diemban untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus pandai  dan  terampil  dalam  mengelola  aset  atau  barang  milik  Negara/daerah  dan  dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset dengan berpedoman pada regulasi dan undang- undang yang berlaku.
Aset  atau  barang  milik  Negara/daerah  itu  sendiri  dikelola  oleh  unit  organisasi  yang memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  atas  aset  tersebut.  Pengelola  aset  atau  barang  milik Negara/daerah  adalah  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  menetapkan kebijakan  dan  pedoman  serta  melakukan  pengelolaan  barang  milik  negara/daerah. Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah dituntut untuk mampu secara profesional dan mendiri mengelola asetnya melalui kemampuan manajemen aset yang terbagi dalam 5 (lima)  tahapan  kerja,  yaitu  :  Inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian  aset,  optimalisasi  aset serta  pengawasan  dan pengendalian  dengan  pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen Aset (SIMA).
Menghadapi  persoalan  pengelolaan  aset  perlu  proses  yang  cukup  panjang, pemerintah pusat atau daerah dituntut untuk bekerja keras dalam pelaksanaannya sehingga tujuan  tersebut  bias  tercapai.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  tentunya  bukan  perkara  yang mudah,  karena  banyak  yang  harus  diperbaharui  dan  diperbaiki.  Struktur  pemerintahan merupakan  elemen  utama  yang  harus  diperbaiki  dan  diperbaharui,  karena  dengan  struktur yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik, begitu pula sebaliknya. Semuanya harus dilihat  dari  tugas  pokok  dan  fungsinya  dan  harus  disesuaikan  dengan  pejabat  yang diperlukan,  sehingga  terjadi  pemerintahan  yang  kaya  struktur  tapi  miskin  fungsi,  dan  tidak juga  tidak  terjadi  sebaliknya  kaya  fungsi  tapi  miskin  struktur,  harus  seimbang  antara keduanya. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset juga harus dipertegas, selama  ini  peraturan  yang  ada  hanyalah  mengenai  teknis  pengelolaan  dan  tidak  ada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hukuman  atau  punishment  kepada pemerintah yang melalaikan tupoksinya.
Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN)  Kampus  Papua  juga  menghadapi permasalahan pengelolaan Aset atau barang milik Negara karena kurangnya pegawai yang memahami  pengelolaan  aset,  pemahaman  yang  kurang  tentang  peraturan  perundang- undangan tentang pengelolaan aset yang berlaku, koordinasi antar individu maupun bagian lain  yang  bekaitan  dengan  pengelolaan  aset  dan  komitmen  pimpinan  untuk  meningkatkan kualitas pengelolaan aset.
IPDN  kampus  Papua  memiliki  jumlah  aparatur  yang  di  bagi  menjadi  2  (dua)  yaitu Pegawai negeri sipil (PNS) yang berjumlah 35 Orang dan Tenaga harian lepas (THL)  yang berjumlah 90 orang, dengan jumlah keseluruha pegawai yaitu berjumlah 125 orang pegawai, yang  di  bagi  dalam  3  bagian  dan  9  unit  kerja  yang  ada  di  IPDN  kampus  papua.  Jumlah pegawai  yang  dimiliki  IPDN  Kampus  Papua  sudah  cukup  memadai  dengan  tingkat pendidikan  pegawainya  yang  juga  baik,  namun  masih  kurangnya  pegawai  yang  khususnya menangani pengelolaan aset di IPDN Kampus Papua dan juga kurangnya pemahaman dan pengelolaan  aset,  hal  ini  juga  dikarenakan  kurangnya  pendidikan  dan  pelatihan  yang diberikan kepada pegawai untuk bisa mengelola aset secara benar.
Seringkali juga didapati pemindahan aset dari satu bagian kebagian lain atau ke unit lain  dan  sebaliknya  yang  tidak  tercatat  dengan  baik,  karena  tidak  diketahui  oleh  pengelola aset bahwa aset tersebut sudah dipindahkan tanpa sepengetahuan pengelolaan aset untuk di  catat,  belum  adanya  kartu  inventaris  ruangan  pada  setiap  ruangan  yang  ada  di  IPDN Kampus  Papua  yang  menjadi  permasalahan  pengelolaan  aset,  serta  kurangnya  perhatian dan  tanggung  jawab  dari  pengguna  aset  itu  untuk  menjaga  dan  memelihara  aset  yang dipakainya.  Permasalahan legal yang sering ditemui misalnya status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan  lain-lain. Kurangnya  pengawasan  dalam  pengelolaan  aset  inilah  yang  menjadi  penyebab  utama mengapa  permasalahan-permasalahan  aset  ini  sering  terjadi,  aset  yang  banyak  menjadi permasalahan  di  IPDN  Kampus  Papua  adalah  berupa  aset  mesin  dan  peralatan.  Untuk mengetahui mengapa pengelolaan aset di IPDN Kampus Papua masih rendah berdasarkan hal-hal  yang  dijelaskan  diatas  maka  penelitian  ini  mencoba  menganalisa  faktor-faktor  apa saja  yang  mempengaruhi  rendahnya  pengelolaan  aset  di  IPDN  Kampus  Papua  baik  dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
Berdasarkan  permasalahan  yang  diuraikan  di  atas,  maka  rumusan  masalah  pada penelitian  ini  adalah  :  (1)  Bagaimana  pengelolaan  aset  di  IPDN  Kampus  Papua  ?  (2) Bagaimana pengaruh Legal Audit, Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan terhadap Pengelolaan Aset di IPDN Kampus Papua.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Aset Tetap
Aset  adalah  semua  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  yang  dapat  dinilai  dengan  satuan  mata  uang  dan  digunakan dalam  operasional  pemerintahan.  Berdasar  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntasi  menjelaskan  aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi  atau  sosial  di  masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah maupun  masyarakat,  serta  dapat  diukur  dengan  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya  non keuangan  yang  diperlakukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber- sumber  daya  yang  dipelihara  karena  alasan  sejarah  dan  budaya.  Aset  tetap  mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
Aset  tetap  pemerintah  diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan  dalam  sifat  atau fungsinya  dalam  aktivitas  operasi  entitas  terdiri  dari:  tanah,  gedung,  bangunan,  peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya,  serta kontruksi dalam  pengerjaan (PP  71/2010).  Tanah  yang  dikelompokkan  sebagai  aset  tetap  adalah  tanah  yang  diperoleh dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan  operasional  pemerintah  dan  dalam  kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan  operasional  pemerintah  dan  dalam  kondisi siap  pakai.  Peralatan  dan  mesin  mencakup  mesin-mesin  dan  kendaraan  bermotor,  alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa  manfaatnya  lebih  dari  12  bulan  dan  dalam  kondisi  siap  pakai.  Jalan,  irigasi,  dan jaringan mencakup jalan,  irigasi,  dan jaringan  yang  dibangun  oleh  pemerintah  serta  dimiliki dan/atau  dikuasai  oleh  pemerintah  dan  dalam  kondisi  siap  dipakai.  Aset  tetap  lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. Golongan aset antara lain adalah buku perpustakaan, buku terbitan berkalah, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh
tumbuhan.  Konstruksi  dalam  pengerjaan  mencakup  aset  tetap  yang  sedang  dalam  proses pembangunan  namun  pada  tanggal  laporan  keuangan  belum  selesai  seluruhnya.  Aset  ini dicatat  sebesar  biaya  yang  dikeluarkan sampai  dengan  akhir  masa  pengerjaan  pada  tahun yang  bersangkutan.  Aset  tetap  yang  tidak  digunakan  untuk  keperluan  operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## Manajemen Aset
Dalam  rangka  mewujudkan  tertib  administrasi  terhadap  pengelolaan  barang  daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 (Permendagri 19/2016). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
Permendagri  19/2016  pada  Pasal  6  menjelaskan  barang  milik  daerah  yang  berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau  yang  sejenis;  (b)  barang  yang  diperoleh  sebagai  pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak; (c)  barang  yang  diperoleh  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (d) barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap;  atau  (e)  barang  yang  diperoleh  kembali  dari  hasil  divestasi  atas  penyertaan modal pemerintah daerah.
Hasfi  (2013)  menjelaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  wajib memperhatikan  beberapa  enam  azas.  Pertama,  azas  fungsional,  yaitu  pengambilan keputusan  dan  pemecahan  masalah  di  bidang  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah  sesuai  fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing.  Kedua,  azas kepastian  hukum,  yaitu  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  dilaksanakan  berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, azas transparansi, yaitu penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  transparan  terhadap  hak
masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  yang  benar.  Empat,  azas  efisiensi,  yaitu pengelolaan  barang  milik  daerah  diarahkan  agar  barang  milik  daerah  digunakan  sesuai batasan-batasan  standar  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  rangka  menunjang penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  pemerintahan  secara  optimal,  Kelima,  azas akuntabilitas,  yaitu  setiap  kegiatan  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  dapat dipertanggung  jawabkan  kepada  rakyat.  Keenam,  azas  kepastian  nilai,  yaitu  pengelolaan barang  milik  daerah  harus  didukung  oleh  adanya  ketepatan  jumlah  dan  nilai  barang  dalam rangka  optimalisasi  pemanfaatan  dan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Setiap  intitusi  di  dunia  tentunya  memiliki  karakteristik  manajemen  masing-masing yang  dipercaya  dapat  memenuhi  segala  kebutuhan  dalam  usaha  mencapai  tujuan  institusi tersebut.  Konsep New  Public  Management (NPM)  merupakan  isu  penting  dalam  reformasi sektor publik saat ini. NPM mempunyai fokus yang sangat kuat terhadap internal organisasi, dalam artian bahwa NPM berusaha memperbaiki kinerja sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat.
Beberapa  elemen  utama  dalam  penerapan  sistem  administrasi  publik  model  NPM meliputi  desentralisasi  kekuasaan  pelayanan  publik  termasuk outsourcing dan  privatisasi; rasionalisasi;  deregulasi,  dan  peningkatan  kapasitas  bagi  staf  lembaga  pemerintah; berorientasi pada hasil (kinerja), kompetisi penyediaan jasa publik; dan budaya manajemen yang  berorientasi  pada  pelanggan  dan  akuntabilitas  publik  berdasarkan  kinerja  Pollitt  & Bouckaert (2004).
Good Governance sebagai salah  satu  bentuk manajemen  pembangunan,  yang juga disebut  sebagai  administrasi  pembangunan,  yang  menempatkan  peran  pemerintah  sentral yang  menjadi Agent  of  Change dari  suatu  masyarakat  berkembang/ developing di  dalam negara  berkembang. Agent  of  Change karena  perubahan  yang  dikehendakinya,  menjadi planned  change (perubahan  yang  berencana),  maka  disebut  juga Agent  of  Development. Agent  of  Development diartikan  sebagai  pendorong  proses  pembangunan  dan  perubahan masyarakat bangsa.
Penerapan  prinsip-prinsip Good  Governance merupakan  suatu  keharusan  bagi pelaksana pengelolaan barang milik negara, hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  pasal  3  yang  berbunyi  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi,  efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (Salle, Mesak, & Yund, 2015).
Lu  (2011)  menyebutkan  pentingnya  penerapan  prinsip good  gevernance dalam manajemen  aset  tetap.  Penerapan  dalam  pengawasan  manajemen  aset  tetap  dapat dilakukan  dalam  beberapa  hal,  yaitu  pengawasan  ketaatan  terhadap  peraturan perundangan,  pengawasan  terhadap  akuntabilitas  finansial.  Manajer  harus  memiliki respontabilitas, integritas dan transparansi dalam melaksanakan manajemen aset tetap yang baik,  sehingga  keputusan  dalam  manajemen  aset  tetap  dapat  dipertanggung  jawabkan terhadap  internal  dan  eksternal stakeholder dan  untuk  menjamin  bahwa  manajemen  aset tetap  dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif serta  akuntabel.  Menurut  Ouda  (2016)  bahwa public  sector  assets  management harus  memenuhi  syarat good  governance diantaranya transparency,  accountability,  and  openness  in  reporting  and  disclousure  of  information. Sedangkan  menurut Grubišić,  Nušinović,  &  Roje  (2009)  prinsip  transparansi,  professional dan responsible adalah  syarat  utama  untuk  efisiensi public  sector  assets  management.
Menurut  Mardiasmo & MBA (2009) terdapat tiga prinsip dasar  pengelolaan kekayaan asset Negara  yakni:  (1)  adanya  perencanaan  yang  tepat,  (2)  pelaksanaan/pemanfaatan  yang efisiensi dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah,  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah meliputi sebagai berikut : (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan;  (3)  enerimaan,  penyimpanan  dan  penyaluran;  (4)  penggunaan;  (5) penatausahaan;  (6)  pemanfaatan;  (7)  pengamanan  dan  pemeliharaan;  (8)  penilaian;  (9) penghapusan; (10) pemindahtanganan; (11) embinaan, pengawasan dan pengendalian; (12) Pembiayaan; dan (13) tuntutan ganti rugi.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  (SDM)  mempunyai  posisi  sentral  dalam  mewujudkan  kinerja pembangunan,  yang,  yang  menempatkan  manusia  dalam  fungsinya  sebagai  resource pembangunan.  Dalam  kontek  ini,  harga  dan  nilai  manusia  ditentukan  oleh  relevansi kontruksinya  pada  proses  produk.  Kualitas  manusia  diprogramkan  sedemikian  agar  dapat sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan  atau  tuntutan  masyarakat  Moelyarto  (1995). Eksistensi  bangsa  Indonesia  di  tengah  percaturan  era  global  sekarang,  akan  dipengaruhi kemampuan  sumber  daya  manusia  Indonesia,  terutama  yang  bercirikan  kemampuan penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  pemantapan  iman  dan  taqwa  terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ash-Shidiqie (1996).
Salah  satu  sumber  daya  yang  penting  dalam  manjemen  adalah  sumber  daya manusia  atau  human  resource.  Pentingnya  sumber  daya  manusia  ini,  perlu  disadari  oleh semua  tingkatan  manajemen  termasuk  juga  manajemen  pendidikan  Islam.  Bagaimanapun majunya  teknologi  saat  ini,  namun  faktor  manusia  tetap  memegang  peranan  penting  bagi keberhasilan  suatu  organisasi.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen  itu  pada hakikatnya  adalah  manajemen  sumber  daya  manusia  atau  manajemen  sumber  daya manusia adalah identik dengan manajemn itu sendiri. Hakikat sumber daya manusia setiap organisasi  atau  perusahaan,  khususnya  pada  lembaga  pendidikan  diperlukan  adanya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan sumber daya  manusia  adalah  tenaga kerja  pada  suatu  organisasi  Mukhyi  &  Hudiyanto  (1995).  Dari pendapat tersebut jelas bahwa sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi tertentu. Oleh karena itu, menurut Mukhyi bahwa hal yang  penting  untuk  diperhatikan  oleh  organisasi  adalah  bagaimana  memperoleh  tenaga kerja  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  posisi  yang  akan  diduduki,  bagaimana mengembangkannya dan memelihara tenaga kerja, menggunakan serta mengevaluasi hasil kerjanya Mukhyi & Hudiyanto (1995).
Dalam  prespektif  Islam,  pendidikan  memainkan  peran  penting  dalam  upaya melahirkan  manusia  yang  handal  dan  dapat  menjawab  tantangan  zaman.  Sumber  daya manusia  tersebut  merupakan  gerakan  human  investment.  Human  invesment  adalah  upaya pendidikan  jangka  panjang  untuk  melahirkan  sumber  daya  manusia  Yasmadi  (2002). Pengembangan  sumber  daya  manusia  bukan  merupakan  persoalan  yang  mudah  karena membutuhkan  pemikiran,  langkah  aksi  yang  sistematik,  dan  serius.  Karena  berusaha memberikan  konstruksi  yang  utuh  tentang  manusia  dengan  mengembangkan  seluruh potensi dasar manusia dan bagaimana aktifnya.   Dalam  pengetahuan manajemen, falsafah sebenarnya  menyediakan  seperangkat  pengetahuan  (a  body  of  related  knowldge)  untuk berpikir  efektif  dalam  memecahkan  masalah-masalah  manajemen  Fattah  (2004).  Hal  ini merupakan  hakikat  manajemen  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  dalam  mengatasi  masalah organisasi berdasarkan pendekatan yang integral.
Nur  Izzaty  (2011)  mengemukakan  pengertian  sumber  daya  manusia  adalah  orang- orang  yang  siap,  mempunyai  keinginan,  dan  mampu  untuk  berkontribusi  dalam  tujuan organisasi.  Menurut  Nur  Izzaty  (2011)  sumber  daya  manusia  berkualitas  tinggi  adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif  inovatif dengan  menggunakan  energi  tertinggi  seperti intelligence, creativity, dan imagination¸ tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah,  lahan,  air,  tenaga  otot  dan  sebagainya.  Untuk  itu  dibutuhkan  latar  belakang pendidikan  yang  jelas  dan  terukur.    Latar  belakang  pendidikan  mempunyai  peran  yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.

## Legal Audit
Legal  audit  dilakukan  untuk  mendapat  jaminan  atas  keamanan  aset,  apakah  aset telah  memenuhi  tuntutan  aspek  hukum.  Siregar  (2004)  menyatakan  bahwa  legal  audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset berupa inventarisasi status penguasaan aset,
system dan prosedur penguasaan aset atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas  permasalahn  legal,  strategi  untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  legal  yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.
Gima  (2013) menyatakan  legal  audit  aset  atau uji  tuntas  hukum  dilaksanakan  untuk mengetahui secara pasti kondisi aspek legal aset. Lebih lanjut legal audit aset didefinisikan sebagai  pemeriksaan  aset  untuk  memperoleh  gambaran  secara  jelas  dan  menyeluruh terutama mengenai status kepemilikan, system dan prosedur pemeriksaan (penggunaan dan pemanfaatan),  pengalihan  aset,  mengidentifikasi  kemungkinan  terjadinya  berbagai permasalahan  hukum,  serta  mencari  solusi  atas  masalah  hukum  tersebut.  Manfaat  legal audit  aset  antara  lain  adalah  meminimalisasi  resiko  hukum,  mengoptimalkan  penggunaan dan  pemanfaatan  aset,  identifikasi  dini  permasalahan  yang  mungkin  terjadi  dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul menyangkut aspek hukum Gima (2013).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tidak  mengatur  mengenai  legal  audit, melainkan  mengatur  tentang  pengamanan  Barang  Milik  Daerah  yang  wajib  dilakukan  oleh Pengelola  Barang,  Pengguna  Barang  dan/atau  Kuasa  Pengguna  Barang.  Pengamanan Barang  Milik  Daerah  mencakup  pengamanan  administrasi,  pengamanan  fisik,  dan pengamanan hukum.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  menjelaskan  bahwa  legal  audit  juga  merupakan tindakan  pengamanan  atau  tindakan  pengendalian,  penertiban  dalam  upaya  pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitik beratkan  pada  penertiban  pengamanan  secara  fisik  dan  secara  administrasi,  sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan  pengambil  alihan  atau  kalim  dari  pihak  lain.  Pengaman  secara fisik terhadap barang  tidak  bergerak  (tanah  dan  bangunan)  dapat  dilakukan  dengan  pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengaman secara administrtif dapat dilakukan  dengan  cara  penyelesaian  bukti  kepemilikan  seperti  IMB,  berita  acara  serah terima, surat perjanjian, akte jual beli dan dokumen pendukung lainnya.

## Komitmen Pimpinan
Teori  yang  mendasari  komitmen  adalah  teori  komitmen  organisasi.  Komitmen organisasi  sudah  mulai  diperkenalkan  oleh  Etzioni  (1961).  Istilah  ini  semakin  populer  sejak tahun  1977  setelah  dibahas  oleh  Staw  dan  Salancik,  yang  mengajukan  dua  bentuk komitmen,  yaitu  komitmen  sikap  ( attitudinal  commitment )  dan  komitmen  tingkah  laku ( behavioral commitment ). Komitmen sikap adalah keadaan dimana individu mempertimbangkan sejauhmana nilai dan tujuan organisasi, serta sejauhmana keinginannya untuk  mempertahankan  keanggotannya  dalam  organisasi.  Komitmen  tingkah  laku didasarkan  pada  sejauhmana  karyawan  menetapkan  keputusan  untuk  terikat  pada organisasi  berkaitan  dengan  adanya  kerugian  jika  memutuskan  melakukan  alternative  lain diluar pekerjaannya saat ini.
Jika  seseorang  ingin  menjadi  seorang  pemimpin  yang  efektif,  pemimpin  harus memiliki  komitmen.  Komitmen  menunjukkan  kepada  orang  lain  bahwa  seseorang  memiliki keyakinan.  Komitmen  memiliki  3  (tiga)  sifat  Maxwell  (2001:31).  Pertama,  komitmen  dimulai didalam hati jika seseorang ingin membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain tersebut harus  lebih  dahulu  memeriksa  hatinya  apakah  sudah  benar-benar  berkomitmen.  Kedua, komitmen diuji oleh perbuatan, satu-satunya ukuran sejati dari komitmen adalah perbuatan. Jadi  komitmen  harus  diiringi  oleh  perbuatan.  Ketiga,  komitmen  membuka  pintu  menuju prestasi,  komitmen  berlawanan  dengan  penolakan,  karena  komitmen  adalah  janji  serius untuk terus maju dan untuk bangkit. Jadi jika seseorang ingin mencapai suatu tujuan maka harus punya komitmen.
Komitmen  adalah  suatu  keteguhan  untuk  berjanji  kepada  diri  sendiri  yang  akan memacu  dan  merangsang  seseorang  untuk  terus  berjuang  dalam  mencapai  target  yang dicita-citakan  serta  tidak  akan  berhenti  sebelum  target  yang  dicita-citakan  tercapai. Leadership (kepemimpinan)  merupakan  faktor  pertama  yang  menjadi  kunci  keberhasilan kinerja suatu organisasi. Kesuksesan sutau organisasi tergantung pada kinerja para pegawai yang  berada  paling  bawah  dalam  suatu  piramida  organisasi,  karena  pada  dasarnya  para pegawai yang bekerja membutuhkan pemimpin yang memimpin mereka dalam bekerja. Oleh
karena  itu,  berbagai  kebijakan  pelayanan  prima  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila terdapat dukungan dari top management yang ada didalam organisasi tersebut.
Menurut  Mulyanto  (2015)  ada  5  (lima)  prinsip  kunci  dalam  membangun  komitmen yaitu : (1) memelihara atau meningkatkan harga diri. Artinya pimpinan harus pintar menjaga agar  harga  diri  bawahannya  tidak  rusak,  (2)  memberikan  tanggapan  dengan  empati,  (3) meminta  bantuan  dan  mendorong  keterlibatan.  Artinya  pegawai  selain  butuh  dihargai  juga ingin  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan,  (4)  mengungkapkan  pikiran,  perasaan  dan rasional, (5) memberikan dukungan tanpa mengambil alih tanggung jawab. Prinsip tersebut mencerminkan falsafah kepemimpinan dimana pimpinan menawarkan bantuan agar pegawai dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik,  dan  perlu  diingat  bahwa  fungsi  pimpinan  hanya membantu, tanggung jawab tetap ada pada masing-masing pegawai.
Pemimpin  yang  efektif  akan  dapat menjalankan fungsinya  dengan  baik, tidak  hanya ditunjukkan  dari  kekuasaan  yang  dimiliki  tetapi  juga  ditunjukkan  pula  oleh  perhatian pemimpin  terhadap  kesejahteraan  dan  kepuasan  karyawan  terhadap  pemimpin  dan peningkatan kualitas karyawan. Sejak setengah abad yang lalu,  teori dan penilaian tentang kepemimpinan  hanya  ditujukan  pada  model autokratik atau demokratik,  direktif atau parsipatif Bass & Avolio (1990).

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah,  tujuan  penulisan,  landasan  teori,  kajian  empiris dan kerangka konseptual maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut; kajian ini didasarkan  pada  beberapa  kajian  empiris  utama  yakni;  Raharja  (2015)  menyatakan  bahwa Sumber  daya  manusia  yang  kurang  berkualitas  merupakan  salah  satu  penghambat  untuk dapat  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  yang  baik.    Sumber  daya manusia  yang  masih  kurang  bukan  hanya  Dalam  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Lamongan  tetapi  juga  dalam  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD).  Sedangkan  koordinasi  dan  hubungan  kerja  sama  yang  rendah  baik  antar individu  maupun  dengan  instansi  lain  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  dan
aset  daerah  dapat  menghambat  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah dengan baik.
Selanjutnya  Simamora  &  Halim  (2015)  melalui  hasil  kajiannya  menyatakan  bahwa  ; Sumber  daya  manusia,  bukti  kepemilikan,  penilaian  aset,  komitmen  pimpinan.  Sikap diperlukan dalam mengelola aset Pemerintah  Kabupaten Tapanuli Selatan.
Selanjutnya  Pauweni  et  al.  (2017)  melalui  hasil  kajiannya  menyatakan  bahwa; inventaris aset, kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan aset  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  pengelolaan  aset  sedangkan    komitmen kepemimpinan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
Berdasarkan  uraian  hasil  kajian  empiris  yang  telah  dikemukakan,  maka  hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah diduga;
H1 :  Legal  Audit  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  pengelolaan aset pada IPDN Kampus Papua.
H2 :  Kompetensi  Sumber  daya  Masnusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi pengelolaan aset pada IPDN Kampus Papua.
H3 :  Komitmen  Pimpinan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi pengelolaan aset pada IPDN Kampus Papua.
H4 :  Legal  Audit,  Sumber  daya  manusia  dan  Komitmen  Pimpinan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset di IPDN Kampus Papua

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan mixed  method yang  menggabungkan  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Rancangan  pengumpulan  data adalah metode survey. Jenis penelitian ini adalah penelitian assosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat.
Fokus penelitian yaitu pada Analisis Faktor-Faktor  yang mempengaruhi pengelolaan aset. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan secara  mendalam  yang  dianggap  memiliki  kapasitas  dalam  memberikan  informasi  tentang bagaimana  pengelolaan  aset  dan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi.  Fokus penelitian  ini  adalah  agar  ruang  lingkup  peneliti  tidak  luas  dan  lebih  fokus  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian.  Data  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuisoner  yang  disebarkan  pada responden dan wawancara langsung dengan semua responden. Data Sekunder adalah data yang  didapatkan  dari  pihak  ketiga  secara  langsung,  dalam  bentuk  laporan,  catatan,  dan dokumen  melalui  kantor  tempat  penelitian,  serta  melalui  studi  melalui  kepustakaan, peraturan Perundangundangan, dan buku-buku yang relevan lainnya.
Yang  menjadi  populasi  dalam  penelitan  ini  adalah  seluruh  pegawai  di  Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua yang terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS),  90  orang  Tenaga  Harian  Lepas  (THL),  jumlah  seluruh  pegawai  di  IPDN  Kampus Papua adalah sebanyak 125 orang. Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive. Jumlah sampel 30 orang.
Pengukuran  variebel  penelitian  menggunakan  skala  Likert.    Menurut    Sugiyono (2013) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial.  Dalam  penelitian,  fenomena  sosial  ini  telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan  skala  likert,  maka  variabel  yang  akan  diukur  dijabarkan  menjadi  indikator  variabel. Kemudian  indikator  tersebut  dijadikan  sebagai  titik  tolak  untuk  menyusun  item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Studi ini menganalisis data menggunakan analisis regresi berganda. Menurut Ghozali (2013:96)  analisis  regresi  digunakan  untuk  mengukur  kekuatan  hubungan  antara  dua variabel  atau  lebih,  juga  menunjukan  arah  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan
independen. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih  variable  independen  (X)  dengan  dengan  variabel  dependen  (Y).  Analisis  ini  untuk memprediksi  nilai  dari  variabel  dependen  apabila  nilai  variabel  independen  mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan,antara variabel independen dengan  variabel  dependen  apakah masingmasing  variabel  independen  berhubungan  positif atau negatif. Model regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut :
Keterangan :
Y = Variabel Bebas ( Pengelolaan aset ) a = Konstanta b1 s/d b3  = Parameter Koefisien Regresi X1 = Legal Audit X2 = Sumber daya Manusia X3 =  Komitmen Pimpinan e = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pada bagian akan dijelaskan tentang gambaran karakteristik responden sebanyak 30 pegawai  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN)  Kampus  Papua  berdasarkan  tingkat pendidikan dan masa kerja yang pembahasannya di bawah ini.
Pendidikan  menunjukkan  pencapaian  keilmuan  seseorang  yang  dapat  dijadikan sebagai  indikator  efektivitas  kinerja.  Pengelompokan  tingkat  pendidikan  terakhir  pegawai Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN)  Kampus  Papua  dibagi  atas;  pendidikan  tingkat SMA/sederajat,  Diploma,  S1,  S2  dan  S3.  Secara  lengkap  karakteristik  responden berdasarkan tingkat pendidikan dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini.
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase SMA/Sederajat 3 10,0 % Diploma 7 23,3 % S1 10 33,3 % S2 9 30,3 % S3 1 3,3 % Jumlah 30 100 %
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  terlihat  bahwa  mayoritas  responden  berpendidikan  S1 (Strata Satu) yakni sebanyak 10 orang responden atau 33,3 % dari total responden. Fakta ini mengindikasikan  bahwa  mayoritas  pegawai  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN) Kampus Papua dapat dikatakan memiliki kompetensi keilmuan yang baik.
Masa  kerja  pegawai  merupakan  masa  pegawai  tersebut  mengabdi  dan  gambaran pengalaman  kerja  individu  pegawai.  Secara  lengkap  gambaran  masa  kerja  responden dijelaskan pada Tabel 2  dibawah ini :
Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Masa Kerja Jumlah Persentase 2 – 5 Tahun 15 50 % 6 – 9 Tahun 7 23,3 % 10 – 13 Tahun 1 3,3 % 14 – 17 Tahun 0 0 % 18 – 21 Tahun 3 10 % 22 – 25 Tahun 0 0 % 26 – 29 Tahun 2 6,7 % 30 – 33 Tahun 2 6,7 % Jumlah 30 100 %
Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa pegawai dengan masa kerja terendah yakni 2 sampai  dengan  5  tahun  sebanyak  15  orang  atau  50  %  dari  total  responden  dan  yang tertinggi  yakni  30  sampai  dengan  33  tahun  sebanyak  2  orang  atau  6,7  %  dari  total responden.  Data diatas juga menerangkan bahwa masa kerja mayoritas pegawai selama 2 sampai dengan 5 tahun yakni sebanyak 15 orang atau 50 %. Gambaran ini mengungkapkan bahwa  pegawai  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN)  Kampus  Papua  relatif  baru
mengabdi  dan  belum  memiliki  pengalaman  kerja  yang  cukup  baik  dalam  menunjang tugasnya.

## Uji Regresi
Berikut  ini  adalah  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda dengan menggunakan bantuan Software SPSS (Statistikal Package for Social Science) versi 21.0 seperti yang terlihat pada tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3

## Hasil Analisis Regresi
Variabel Standardizied Coefficients  t Hitung Sig. Keterangan Constant 3,850 Legal Audit 0,087 0,774 0,446  Tidak Signifikan Sumber Daya Manusia 0,422 2,171 0,039 Signifikan Komitmen Pimpinan 0,541 2,833 0,009 Signifikan R 0,779 R Square 0,607 Adusted R Square 0,562 t Tabel 2,056 F 13,391  0,000 Signifikan F Tabel 2,834
Dari  Tabel  3  diatas  bahwa  persamaan  reresi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
Y = 3,850 + 0,087 X1 + 0,422 X2 + 0,541 X3+ e
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa legal audit berpengaruh positif terhadap pengelolaan  aset  di  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN)  Kampus  Papua  namun pengaruhnya  tidak  signifikan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,446 (probabilitas > 0,05). Nilai t tabel > t hitung (2,056>0,774) dengan nilai koefisien regresi 0,08.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak.
Hasil  kajian  ini  mendukung  kajian  yang  dilakukan  oleh  Syukri  &  dan  Kartini  (2015) dan Raharja (2015)  Nurpratiwi dan Wachid (2015) yang telah membuktikan bahwa kualitas
sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset.  Berdasarkan  hasil  analisi  menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia  berpengaruh secara  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  aset  di  Institut  Pemerintahan  Dalam Negeri  (IPDN)  Kampus  Papua.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,039 (probabilitas 0,05) nilai t hitung sebesar 2,171 sedangkan t tabel 2,056 sehingga t hitung > t tabel  (2,171  >  2,056)  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,422.  Hasil  pengujian  ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima.
Hasil  kajian  ini  mendukung  kajian  yang  dilakukan  oleh  Syukri  &  dan  Kartini  (2015) yang  telah  membuktikan  bahwa  komitmen  pimpinan  terbukti  secara  signifikan  terhadap optimalisasi  pengelolaan  aset.  Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  komitmen pimpinan  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  aset  di  Institut Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN)  Kampus  Papua.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,009  (probabilitas  <  0,05).  Nilai  t  hitung  sebesar  2,833  sedangkan  t tabel  2,056  sehingga  t  hitung  >  t  tabel  (2,833>2,056)  dengan  nilai  koefisien  regresi  adalah sebesar 0,541. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
Hasil  kajian  ini  mendukung  hasil  analisis  yang  menunjukkan  bahwa  legal  audit, sumber  daya  manusia  dan  komitmen  pimpinan  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pengelolaan aset di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Papua. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (probabilitas < 0,05). Nilai f hitung  sebesar  13,391  sedangkan f  tabel  2,834 sehingga f  hitung  > f  tabel  (13,391>2,834). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  adanya  faktor  yang  mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset, yaitu sikap atau rasa tanggung jawab dan kepedulian. Sikap peduli  dan  tanggung  jawab  sangat  diperlukam  dalam  mengelolan  aset  atau  barang  milik negara. Oleh karena itu perlu adanya sikap tanggung jawab yang kuat dan kepedulian yang tinggi  dari  para  pemakai  ataupun  juga  pengurus  pengelola  aset  sehingga  proses
pengelolaan  aset  berjalan  lancar  dan  aset  dapat  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  dengan baik untuk pelayanan publik dan menjalankan kegiatan pemerintahan.
Pelaksanaan  pengelolaan  aset  yang  dimulai  dari  perencanaan  dan  penganggaran, pelaksanaan  hingga  pada  tahap  pengawasan  memang  belum  sepenuhnya  terbebas  dari berbagai permasalahan seperti penatausahaan aset yang masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari  jawaban  responden  tentang  penatausahaan  aset  dengan  rata-rata  jawaban  responden 2,97  sehingga  dapat  diindikasikan  bahwa  pelaksanaan  penatausahaan  aset  di  Institut Pemerintahan Dalam Negeri membutuhkan perhatian yang lebih lagi dalam pelaksanaannya.
Pengawasan terhadap pemanfaatan aset masih belum  optimal.  Hal ini dapat dilihat dari  jawaban  responden  tentang  pengawasan  pemanfaatan  aset  dengan  rata-rata  jawaban responden 3,03 dengan dominan jawaban responden adalah tidak setuju, sehingga dari hasil analisis  ini  dapat  dikatakan  bahwa  masih  perlunya  pengawasan  yang  lebih  intensif  lagi terhadap  pemanfaatan  aset  oleh  pengguna  aset  apakah  aset  yang  digunakan  sudah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  ternyata  ada  status  kepemilikan  aset khususnya tanah dan bangunan yang relatif masih lemah (ada masalah legal terkait dengan penguasaan  tanah  dan  bangunan  tersebut)  karena  proses  hibah  dari  Pemerintah  Daerah Provinsi  Papua  kepada  IPDN  yang  belum  tuntas  dan  berikutnya  adalah  pengawasan terhadap proses pemindahan kepemilikan tanah yang juga relatif lemah.

## Pengaruh Legal Audit
Berdasarkan hasil kajian membuktikan secara empiris bahwa hipotesis pertama yang menyatakan  Legal  Audit  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengelolaan  Aset  ditolak. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi,  koefisien  hubungan  antara  Legal  Audit  dengan Pengelolaan  Aset  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,446  lebih  besar  dari  0,05 mengindikasikan  bahwa  Legal  Audit  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap Optimalisasi  Pengelolaan  Aset.  Interpretasi  dari  temuan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  dengan  adanya  penerapan  Legal  Audit  tidak  menjamin  Optimalisasi  Pengelolaan
Aset  pada  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN)  Kampus  Papua.  Hasil  kajian  ini bertolak  belakang  dengan  hasil  kajian  empiris  oleh  Pangayow  &  Pratama  (2016)  yang menyatakan  bahwa  variabel  legal  audit  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi aset di pemerintah daerah kota jayapura.
Namun  pada  hasil  kajian  empiris  oleh  Sherly  Pauweni  Herman  Karamoy,Hendrik Gamaliel  (2017)  menyatakan  bahwa  legal  audit  tidak  berpengaruh  terhadap  optimalisasi pengelolaan  aset  pada  pemerintah  daerah  kabupaten  bone  bolango.  Hal  ini  disebabkan kurangnya  pemahaman  para  pihak  yang  terkait  dengan  barang  milik  daerah  mengenai pentingnya  status  dan  bukti  kepemilikan  atas  aset  daerah.  Dengan  status  dan  bukti  yang kuat  atas  kepemilikan  daerah  seharusnya  dapat  lebih  mengoptimalkan  penggunaan  serta pemanfaatan  aset  tersebut.  Pemerintah  daerah  masih  belum  maksimal  dalam  melakukan legal audit.
Hasil  kajian  ini  juga  sejalan  dengan  teori  oleh  Siregar  (2004)  yang  menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset berupa inventarisasi status panguasaan  aset,  sistem  dan  prosedur  penguasaan  aset  atau  pengalihan  aset,  identifikasi dan  mencari  solusi  atas  permasalahan  aset,  strategi  untuk  memecahkan  berbagai permasalahan  legal  dengan  penguasaan  ataupun  pengalihan  aset.  Dari  hasil  jawaban responden tentang legal audit menerangkan bahwa pelaksanaan legal audit di IPDN Kampus Papua  sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  rata-rata  jawaban responden  dari  setiap  item  pernyataan  didapatkan  nilai  rata-rata  sebesar  4,25  dengan jawaban  responden  didominasi  oleh  jawaban  setuju.  Namun  ada  beberapa  pelaksanaan legal  audit  ini  yang  masih  perlu  ditingkatkan  lagi  menurut  tanggapan  dari  responden,  yaitu dalam  hal  melengkapi  dokumen-dokumen  kepemilikan  aset  untuk  mengurangi  pertiakian aset  karena  dokumen  kepemilikan  aset  dengan  pihak  lain  dan  pengelola  aset  yang  belum memahami sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset.

## Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia
Berdasarkan  hasil  kajian  membuktikan  secara  empiris  bahwa  hipotesis  kedua  yang menyatakan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengelolaan aset diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi, koefisien hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadap pengelolaan  aset.  Interpretasi  dari  temuan  hasil  peneltian  ini  menunjukkan  bahwa  anatara kualitas sumber daya manusia dengan pengelolaan aset IPDN Kampus Papua menunjukkan arah  positif  yang  berarti  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  akan  diikuti  dengan peningkatan pengelolaan aset.
Untuk  mewujudkan  percepatan  pembenahan  administrasi  aset  haruslah  tersedia pegawai  yang  berkompeten  dalam  bidang  pengelolaan  aset.  Untuk  mendapatkan  pegawai yang  berkompeten  maka  diperlukan  adanya  suatu  standar  kerja  yang  perlu  disusun  dan terstandarisasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  manajemen  dan  pengembangan  SDM,  yaitu pegawai  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  aset  dan  pegawai  yang  mempunyai  sikap terhadap pengelolaan aset. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian empiris oleh (Syukri & dan Kartini,  2015,  Darno,  2012  dan  Syahputra,  Syaukat,  &  Irwanto,  2017)  yang  menyatakan bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi  pengelolaan  aset.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia yang handal akan mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset.
Kajian ini juga sejalan dengan teori dari Mukhyi & Hudiyanto (1995) yang menyatakan bahwa salah satu sumber daya yang paling penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia  atau human  resource .  Pentingnya  sumber  daya  manusia  ini,  perlu  disadari  oleh semua  tingkatan  manajemen  termasuk  juga  manajemen  pendidikan  islam.  Bagaimana majunya  teknologi  saat  ini,  namun  faktor  manusia  tetap  memegang  peranan  penting  bagi keberhasilan  suatu  organisasi.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen  itu  pada hakekatnya  adalah  manajemen  sumber  daya  manusia  atau  sumber  daya  manusia  adalah identic dengan manajemen itu sendiri. Hakekat sumber daya manusia setiap organisasi atau
perusahaan, khususnya pada lembaga pendidikan diperlukan adanya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, yang dimaksud sebagai sumber daya manusia adalah tenaga kerja pada suatu organisasi.
Hasil penelitian di IPDN Kampus Papua, menerangkan bahwa kualitas sumner daya manusia  yang  dimiliki  sudah  cukup  baik,  namun  dalam  segi  kuntitas  masih  kurang.  Dari jawaban  responden  tentang  kulitas  sumber  daya  manusia  di  IPDN  Kampus  Papua didapatkan  nilai  rata-rata  4,12.  Dari  hasil  ini  juga  didapatkan  bahwa  masih  perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset di IPDN Kampus Papua seperti pengelola aset sebaiknya berlatar pendidikan akuntansi, jumlah pengelola aset harus cukup  dan  pelatihan  atau  bimbingan  teknis  secara continue diperlukan  bagi  pegawai  yang terlibat dalam pengelolaan aset.

## Pengaruh Komitmen Pimpinan
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  membuktikan  secara  empiris  bahwa  hipotesis  ketiga yang  menyatakan  Komitmen  Pimpinan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengelolaan  Aset diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi, koefisien hunbungan antara Komitmen Pimpinan dengan  Pengelolaan  Aset  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,009  lebih  kecil  dari  0,05 mengindikasikan  bahwa  Komitmen  Pimpinan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Pengelolaan  Aset.  Interpretasi  dari  temuan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  antara Komitmen  Pimpinan  dengan  Pengelolaan  Aset  IPDN  Kampus  Papua  menunjukkan  arah positif  yang  berarti  peningkatan  Komitmen  Pimpinan  akan  diikututi  dengan  peningkatan Pengelolaan Aset. Hasil kajian ini didukung dengan kajian empiris oleh Syukri & dan Kartini (2015)  dan    Simamora  &  Halim  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  faktor  komitmen  pimpinan lebih  krusial  mempengaruhi  pengelolaan  aset.  Hal  ini  ditandai  dengan  informasi-informasi yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  pimpinan  yang  tidak  memperhatikan  masalah  aset membuat  pengelolaan  aset  ini  menjadi  persoalan  rumit.  Hasil  penelitian  ini  juga membuktikan  bahwa  komitmen  pimpinan  adalah  faktor  yang  paling  dominan  dalam mempengaruhi optimalisasi pengeloaan aset di IPDN Kampus Papua.
Hasil kajian ini juga didukung oleh teori oleh Maxwell (2001) yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan membuka pintu pada prestasi, komitmen berlawanan dengan penolakan, karena  komitmen  adalah  janji  serius  untuk  terus  maju  dan  bangkit.  Jadi  jika  seorang  ingin mencapai suatu tujuan maka harus punya komitmen.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  (1)  pengelolaan  aset  sudah  berangsur  baik  dan mengacu  aturan  yang  berlaku,  namun  ada  beberapa  permasalahan  masih  harus  dibenahi, seperti  sikap  atau  rasa  tanggung  jawab  dan  kepedulian  terhadp  asset  negara  baik  oleh pimpinan  mauun  staf.    (2)  Legal  audit  berpengaruh  positif  namun tidak  signifikan terhadap pengelolaan  aset.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  penerapan  legal  audit  tidak menjamin  optimalisasi  pengelolaan  aset.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  pemahaman  para pihak  yang  terkait  dengan  pengelolaan  aset  mengenai  pentingnya  status  dan  bukti kepemilikan  atas  aset.  (3)  Komitmen  pimpinan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komitmen pimpinan maka  optimalisasi  pengelolaan  aset  akan  semakin  baik  pula.  Komitmen  pimpinan  variabel adalah yang paling dominan dalam penelitian ini yang mempengaruhi pengelolaan aset.
Saran  yang  dapat  disampaikan  berdasarkan  hasil  peneltian  ini  adalah  :  (1) mengupayakan proses hibah aset tanah dari Pemerintah Provinsi Papua dalam bentuk legal audit  melalui  proses  penerbitan  sertifikat  kepemilikan,  (2)  pembangunan  fasilitas  gudang untuk mengamankan aset khususnya peralatan dan mesin milik IPDN.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shidiqie,  J.  (1996).  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Indonesia  Masa  Depan.  Bandung:
Mizan.
Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). Transformational leadership development: Manual for the multifactor leadership questionnaire . Consulting Psychologists Press.
Etzioni, A. (1961). Complex organizations: A sociological reader . Holt, Rinehart and Winston. Fattah,  H.  N.  (2004). Konsep  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  dan  dewan  sekolah . Pustaka Bani Quraisi.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS. Edisi Ketujuh. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang .
Gima, S. (2013). Manajemen Aset Pariwisata, Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal, Penerbit Guardaya Intimarta. Bandung (ID) .
Grubišić,  M.,  Nušinović,  M.,  &  Roje,  G.  (2009).  Towards  efficient  public  sector  asset management. Financial Theory and Practice , 33 (3), 329 –362.
Hasfi,  N.  (2013).  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Suatu  Studi  Pada  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Sintang). Jurnal  Program  Magister  Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura , 1 (0001).
Hidayati, Y., Darmayanti, Yeasy, & Maihendri. (2016). PENGARUH SIKLUS PENGELOLAAN BARANG  MILIKDAERAH  TERHADAP  KUALITAS  LAPORAN  KEUANGAN  (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan). Akuntansi , 8 . Lu,  Y.  (2011). Public  asset  management:  Empirical  evidence  from  the  stategovernments  in the United States . Florida Atlantic University.
Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI .
Maxwell, J. C. (2001). Developing the leader within you workbook . HarperCollins Leadership.
Moelyarto,  T.  (1995).  Politik  Pembangunan:  Sebuah  Analisis,  Konsep,  Arah  dan  Strategi. Cetakan Ketiga. Yogjakarta: Tiara Wacana .
Mukhyi,  A.,  &  Hudiyanto,  H.  (1995).  Pengantar  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Gunadarma: Depok .
Mulyanto.  (2015). Pengaruh Perencanaan Karier, Penilaian Prestasi, Pemberian Tunjangan Kinerja  dan  Komitmen  Pimpinan  Terhadap  Prestasi  Kerja  (Studi  pada  Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah EX – Karesidenan Kedu). Jurnal Bisnis & Ekonomi , 1 –22. Nahartyo,  E.  (2013).  Analisis  penatausahaan  aset  tetap  untuk  menghasilkan  data  yang dipercaya dalam laporan barang milik daerah (studi pada Pemerintah Provinsi Maluku). Universitas Gadjah Mada.
Nur  Izzaty,  K.,  &  ABDUL  ROHMAN,  A.  R.  (2011).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan  Umum  (Studi  pada  BLU  Universitas  Diponegoro  Semarang).  Universitas Diponegoro.
Ouda,  H.  A.  G.  (2016).  Governmental  Capital  assets:  How  Far  Should  the  Accounting Recognition  of  These  Assets  Go? International  Journal  on  Governmental  Financial Management , 16 (1), 24.
Pangayow,  B.,  &  Pratama,  M.  R. (2016).  Pengaruh  Manajemen  Aset  terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 11 (2).
Pauweni,  S.,  Karamoy,  H.,  &  Gamaliel,  H.  (2017).  Pengaruh  Inventarisasi,  Legal  Audit, Penilaian  dan  Kondisi  Aset  terhadap Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango. JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN  AUDITING" GOODWILL" , 8 (2).
Pollitt,  C.,  &  Bouckaert,  G.  (2004). Public  management  reform:  A  comparative  analysis . Oxford University Press, USA.
Raharja,  M.  (2015).  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (Studi  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  Kabupaten  Lamongan). Jurnal  Administrasi Publik , 3 (1), 111 –117.
Salle,  A.  (2019).  Unqualified  opinion  is  not  free  of  corruption:  The  audit  expectation  gap  in Indonesia. Social Science Research Network .
Salle,  A.,  Mesak,  I.,  &  Yund,  H.  (2015). Kajian  pengelolaan  dana  otonomi  khusus  untuk peningkatan  pelayanan  masyarakat  asli  Papua .  (Akbar  Silo,  Ed.)  (Kedua).  Jayapura:
Uncen Press. Retrieved from
http://repository.mkduncen.ac.id/index.php?p=fstream&fid=8&bid=7
Simamora,  R.,  &  Halim,  A.  (2015).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  aset pasca  pemekaran  wilayah  dan  pengaruhnya  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 10 (1). Siregar, D. (2004a). Manajemen Aset, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama . Siregar, D. (2004b). Manajemen Aset. Jakarta. Satyatama Graha Tara .
Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, CV .
Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irwanto, A. K. (2017). Strategi peningkatan pengelolaan barang milik  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Anambas. Jurnal  Manajemen Pembangunan Daerah , 9 (2).
Syukri,  S.,  &  dan  Kartini,  H.  (2015).  Pengaruh  Inventarisasi  Aset  Kualitas  Sumber  Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Master Theses Hasanuddin University, published on http://repository. unhas ….
Wirawan,  R.,  &  Nurpratiwi,  R.  (2015).  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2).
Yasmadi,  M.  P.  (2002).  Kritikan  Nurchlish  Madjid  Terhadap  Pendidikan.  Jakarta:  Ciputat Press.