## Perhitungan PDRB Hijau Kota Bekasi
1

## Yugi Setyarko
Email: yugisetyarko@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur Jakarta

## ABSTRAKSI
Pemerintah  Kota  Bekasi  melalui  Bappeda  pada  tahun  2014  melakukan  perhitungan PDRB Hijau untuk mengetahui sejauh mana terjadi depresiasi SDA dan lingkungan akibat pembangunan  yang  pesat  dilakukan  di  wilayah  Kota  Bekasi.  Penelitian  ini  bersifat eksploratory yang melibatkan beberapa instansi terkait untuk mendukung pengumpulan data sekunder dan data primer. Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat deplesi SDA di Kota Bekasi selain sumber daya air, sedangkan degradasi lingkungan hampir terjadi di  semua  sektor  terkecuali  sektor  pertambangan  dan  penggalian.  Degradasi  lingkungan dihitung  berdasarkan  polusi  udara  akibat  emisi  karbon  CO 2 dan  gas  metana  CH 4 serta pencemaran air yang terjadi pada sektor industri pengolahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai deplesi yang terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2011 hingga 2013 cukup rendah yaitu sebesar 159,85 milyar (0,39%) dari nilai PDRB tahun  2011, selanjutnya meningkat menjadi 173,29 milyar (0,38%) dari nilai PDRB pada tahun 2012 dan kembali meningkat menjadi 189,03 milyar (0,36%) dari nilai PDRB tahun 2013. Degradasi yang terjadi sebesar Rp 73,22 milyar ()0,18%) dari nilai PDRB tahun 2011, pada tahun 2012 meningkat menjadi 78,95 milyar (0,17%) dari nilai PDRB tahun 2012, dan meningkat lagi menjadi 89,18 milyar (0,17%)  dari  nilai  PDRB  Kota  Bekasi  tahun  2013.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa depresiasi SDA yang terjadi di Kota Bekasi memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
Kata kunci: PDRB Hijau, depresiasi SDA, deplesi, degradasi

## ABSTRACT
BAPPEDA of Bekasi City in 2014 calculate Green GRDP to know the extent of depreciation of natural resources and environment due to rapid development carried out in the area of Bekasi  City.  This  exploratory  research  involving  several  related  institutions  to  support secondary  data  collection  and  primary  data.  The  field  survey  indicate  that  there  is  no depletion  of  resources in  Bekasi  City  other than water  resources, whereas environmental degradation  is  almost  happening  in  all  sectors  except  for  and  quarrying  sector. Environmental degradation is calculated based on air pollution due to CO 2 emissions, CH 4 (methane  gas),  and  water  pollution  that  occurs  in  the  manufacturing  sector.  The  results showed that the depletion value in Bekasi city in 2011 to 2013 was quite low at 159.85 billion (0.39%)  of  GDP  in  2011,  increased  to  173.29  billion  (0.38%)  from  GRDP  in  2012  and increased  to  189.03  billion  (0.36%)  of  GRDP  in  2013.  Degradation  of  Rp  73.22  billion (0.18%)  of  GRDP  in  2011,  increased  to  78.95  billion  (0.17%)  of  GRDP  in  2012,  and increased  to  89.18  billion  (0.17%)  of  GRDP  in  2013.  This  study  indicates  that  the depreciation  of  natural  resources  in  Bekasi  City  has a tendency to  increase from year to year.
1 Artikel ini disarikan dari hasil penelitian M.Suparmoko, Yugi Setyarko dan Sri Harjadi, Penyusunan PDRB Hijau Kota Bekasi,  2011  -2013,  kerjasama  BAPPEDA  Kota  Bekasi  dengan  Pusat  Studi  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan Berkelanjutan Universitas Budi Luhur
Keywords: Green GRDP, depreciation of natural resources, depletion, degradation

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  kinerja  perekonomian  dan  pembangunan  di  suatu  daerah  tercermin dalam laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang hingga saat ini secara rutin setiap  tahun  disusun  oleh  BAPPEDA  bekerja  sama  dengan  BPS.  Dari  laporan  PDRB diperoleh  informasi  mengenai  kinerja  ekonomi  berbagai  sektor  perekonomian  di  suatu daerah.  Hingga  saat  ini  ada  satu  bagian  penting  dalam  laporan  PDRB  yang  tidak  pernah diperhitungkan  yaitu  kontribusi  dari  sumber  daya  alam  dan  lingkungan.  Kegiatan pembangunan  yang  gencar  dilakukan  di  berbagai  daerah  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan regional telah menguras atau mendeplesi sumber daya alam secara besar-besaran dan mengakibatkan terjadinya kerusakan atau degradasi lingkungan. Hilangnya sumberdaya alam  sebagai  modal  pembangunan  tidak  pernah  diperhitungkan  dalam  laporan  PDRB, sehingga  laporan  tersebut  hanya  menampilkan  kinerja  perekonomian  secara  murni  yang nilainya  cenderung  terus  meningkat  tanpa  memperhitungkan  susutnya  cadangan  sumber daya  alam  yang  dipergunakan  dalam  proses  produksi.  Kota  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat memulai mengaplikasikan penghitungan PDRB Hijau yang diharapkan dapat menjadi tolok ukur  kinerja  kegiatan  pembangunan  yang  menunjukkan  kinerja  perekonomian  sekaligus kesejahteraan masyarakat.

## Tujuan dan manfaat penelitian
Penghitungan  PDRB  Hijau  bertujuan  memberikan  masukan  bagi  para  pengambil kebijakan  untuk  menentukan  arah  pembangunan  Kota  Bekasi  secara  bijaksana  sehingga pembangunan  berjalan  berkelanjutan  menuju  kesejahteraan  sosial  yang  optimal.  Adapun manfaat PDRB Hijau adalah sebagai pendamping laporan PDRB Konvensional yang secara rutin  disusun  setiap  tahun.  Dengan  penghitungan  PDRB  Hijau  akan  diketahui  adanya kontribusi  lingkungan  terhadap  sektor-sektor  ekonomi  baik  yang  dominan,  maupun  yang lamban pertumbuhannya dalam struktur perekonomian Kota Bekasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
PDRB  Hijau  merupakan  pengembangan  dari  PDRB  Konvensional  (PDRB  Coklat), yaitu menambahkan deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan ke dalam PDRB yang  konvensional.  PDRB  merupakan  jumlah  seluruh  nilai  tambah  ( added  value )    yang
diciptakan  oleh  suatu  perekonomian  daerah  yang  dihitung  dalam  masa  satu  tahun.  Nilai tambah ini merupakan selisih antara seluruh nilai produksi dengan seluruh biaya input antara ( intermediate  inputs ).  Nilai  tambah  mencerminkan  balas  jasa  atau  pendapatan  dari  setiap pemilik  faktor  produksi.  Dengan  mengetahui  tinggi  rendahnya  nilai  tambah  atau  PDRB suatu daerah, dapat diketahui kemajuan suatu perekonomian pada daerah yang bersangkutan, (Samuelson & Nordhaus, 1995).
PDRB konvensional (PDRB Coklat) itu sendiri baru mulai disusun di Indonesia pada pertengahan  tahun  1970  di  mana  pada  waktu  itu.  Universitas  Gadjah  Mada,  Universitas Indonesia,  Universitas  Andalas  dan  instansi  pemerintah  seperti  Bappenas,  Badan  Pusat Statistik,  dan  juga  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  bersama-sama  belajar menyusun PDRB untuk beberapa provinsi, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Barat.
Menipisnya  sumber  daya  alam  dan  rusaknya  lingkungan  telah  menjadi  perhatian banyak pemimpin negara seperti telah dibicarakan dalam pertemuan KTT BUMI di Rio de Janeiro pada tahun 1991. Meningkatnya pendapatan nasional hampir di semua negara telah mendorong  terkurasnya  sumber  daya  alam  dan  rusaknya  lingkungan.  Sebelumnya  telah diperingatkan  pula  oleh  Kelompok  Roma  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  akan  mengalami hambatan  ( stagnasi) karena  menipisnya  sumber  daya  alam,  terutama  bila  pola  konsumsi penduduk dunia tidak berubah dari kecenderungan (tren) saat ini, (Donella & Denis, 1972).
Untuk  menghindari  pembangunan  yang  berdampak  semakin  parah  terhadap lingkungan perlu dianut suatu paradigma baru yaitu bahwa pembangunan harus berwawasan lingkungan,  sehingga  pembangunan  bersifat  berkelanjutan  ( sustainable  development ). Pembangunan  berkelanjutan  diartikan  sebagai  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan generasi  sekarang  tanpa  mengorbankan  kesempatan  generasi  yang  akan  datang  untuk memenuhi kebutuhannya.
Paradigma pembangunan yang berkelanjutan, menghendaki perubahan pula indikator pembangunan,  tidak  lagi  menggunakan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  dan  PDRB  yang dihitung  atas  dasar System  of  National  Account (SNA),  melainkan  didasarkan  pada  PDB Hijau atau PDRB Hijau ( Green Gross Regional Domestic Product atau Green GRDP ) yang dihitung atas dasar konsep Sistem Penghitungan Terpadu antara Lingkungan dan Ekonomi ( System of Integrated Environmental and Economic Account ), (UNSD, 2012).
Rekomendasi  PBB  menyatakan  bahwa  tiap  negara  wajib  mengembangkan  sistem statistik  pendapatan  nasional  yang  berwawasan  lingkungan,  oleh  karena  itu  Badan  Pusat
Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 1995-1996 telah melakukan studi  kasus penyusunan neraca ekonomi dan lingkungan yang mulai memasukkan elemen penyusutan sumber daya alam  ke  dalam  sistem  perhitungan  pendapatan  nasional.  Publikasi  Sistem  Terintegrasi Neraca  dan  Ekonomi  Lingkungan  Indonesia  (SINERLING)  2010  telah  memasukkan  9 (sembilan)  komoditi sumber daya alam seperti batubara, minyak bumi, gas alam, bauksit, emas, perak dan hutan ke dalam penghitungan neraca terpadu tersebut, (BPS, 2012). Sejauh ini  belum  pernah  ada  elemen  degradasi  yang  dimasukkan  dalam  perhitungan.  Hasil perhitungannya  penghitungan  PDB  yang  sudah  memasukkan  deplesi  sumber  daya  alam disebut dengan Environmentally Adjusted Domestic Product I yang dikenal dengan istilah EDP-I .  Selanjutnya  jika  nilai  degradasi  sudah  diperhitungkan  maka  diperoleh Environmetally  Adjusted  Domestic  Product  II  atau  dikenal  dengan  istilah  EDP-II . Keberlanjutan pembangunan diartikan sebagai usaha peningkatan pendapatan riil per kapita tanpa  adanya  kemerosotan  dalam  kesejahteraan  masyarakat  antar  generasi.  Hal  ini  dapat terjadi bila rente ekonomi yaitu nilai SDA semasa belum dieksploitasi (masih ada di alam) yang diperoleh  dari pengambilan sumber daya alam (nilai deplesi sumber daya alam) dapat diinvestasikan kembali ke dalam perekonomian.

## METODOLOGI
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyusunan PDRB Hijau Kota Bekasi maka perlu  ditentukan  ruang  lingkup  wilayah  studi.  Data  sekunder  diperoleh  dari  publikasi Laporan  PDRB  Kota  Bekasi,  Kota  Bekasi Dalam Angka, Status  Lingkungan Hidup  Kota Bekasi, Statistik Daerah Kota Bekasi, dan beberapa laporan publikasi lainnya (2011-2013). Berdasarkan  survei  dan  wawancara  diketahui  bahwa  dalam  kegiatan  perekonomian  Kota Bekasi tidak ditemukan adanya kegiatan eksploitasi sumber daya alam, selain sumber daya air. Kegiatan transportasi juga tidak menguras sumber daya alam, namun membakar BBM, sehingga menghasilkan emisi udara berupa gas karbon CO 2 . Demikian juga sektor industri menghasilkan  gas  rumah  kaca  dengan  adanya  penggunaan  BBM  berupa  solar  yang  juga menghasilkan emisi gas CO 2.
Dalam  penyusunan  PDRB  Hijau  peranan  valuasi  ekonomi  sangat  penting.  Valuasi ekonomi  merupakan  usaha  penentuan  harga  atau  nilai  terhadap  sumber  daya  alam  dan lingkungan. Untuk barang sumber daya alam ( natural resource commodity) cara yang paling sederhana  adalah  dengan  menggunakan  konsep  rente  ekonomi  ( economic  rent )  sebagai harga  sumber  daya  alam  tersebut  saat  masih  berada  di  tempatnya.  Penentuan  harga
B p = N b +  U + S + Bg R u = N p - B p - L
dikehendaki untuk satuan per unit barang sumber daya alam, maka harga dinyatakan dalam nilai  rente per unit atau disebut  sebagai unit rent . Secara matematis  perhitungan unit rent dinyatakan sebagai berikut:
dimana: R u = Unit rent (net price per unit)
N p = Nilai produksi
B p = Biaya produksi
L    = Laba layak / balas jasa investasi, dan
Biaya produksi dapat dirinci sebagai berikut:
di mana:   B p = Biaya produksi
N b = nilai bahan
U   = upah/gaji S    = sewa Bg   = bunga
Nilai  degradasi  atau  nilai  kerusakan  didefinisikan  sebagai  jumlah  dana  yang  bila dibayarkan kepada pihak terkena dampak dari pencemaran atau kerusakan sumber daya alam dan  lingkungan  akan  membuat  keadaan  pihak  yang  bersangkutan  menjadi  pulih  seperti sebelum terkena pencemaran atau kerusakan dan tidak mengalami keadaan yang lebih buruk dibanding dengan keadaan sebelum terkena pencemaran atau kerusakan. Nilai ekonomi total kerusakan (deplesi dan degradasi) sumber daya alam dan lingkungan adalah nilai sekarang ( present value ) dari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sepanjang umur kerusakan itu sendiri.
NTD = Σ D t / (1 + i) t
di mana:   NTD  =   nilai total degradasi
D  =  nilai degradasi t    =  jumlah  tahun i    =  tingkat bunga Σ   =  tanda penjumlahan
VMP L = P L
Dalam  hal  ada  degradasi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  seperti  hilangnya  ikan, menurunnya  fungsi  pantai,  dan  habitat  laut,  maka  nilai  kerusakan  atau  degradasi  itu merupakan penjumlahan nilai degradasi per tahun sepanjang masa degradasi tersebut. Nilai ekonomi adalah jumlah maksimum nilai atau harga di mana seseorang sanggup membayar untuk mengkonsumsi suatu barang, atau nilai ekonomi tersebut dapat diukur sebagai jumlah minimum  yang  seseorang  bersedia  untuk  menerima  pembayaran  ( willingness  to  accept ) sebagai kompensasi atau ganti rugi karena harus kehilangan barang atau jasa akibat deplesi dan degradasi lingkungan.
Perhitungan nilai limbah dapat didekati dengan menggunakan fungsi produksi atas dasar teori  perusahaan  bahwa  hasil  optimum  dicapai  pada  saat  nilai  produksi  marginal  sama dengan harga input yang harus dibayar.
dimana: VMP   = adalah nilai produksi marginal limbah (L)
P L = harga limbah.
Karena  nilai  limbah  sulit  diketahui  atau  dihitung,  maka  diasumsikan  nilainya  sama dengan  nilai  tambahan  produksi  karena  adanya  per  unit  limbah  yang  dihasilkan.  Dengan diketahuinya volume limbah yang dibuang oleh suatu perusahaan, maka nilai seluruh limbah yang  dibuang  atau  dihasilkan  dapat  dihitung  dengan  mengalikan  seluruh  volume  limbah yang  dibuang  dengan  harga  limbah  per  unit.  Kalau  nilai  limbah  untuk  semua  kegiatan produksi di Kota Bekasi dapat diketahui, maka tidak sulit untuk mendapatkan nilai PDRB Hijau di Kota Bekasi.

## PEMBAHASAN
Sumber  daya  alam  dan  lingkungan  memiliki  nilai  ekonomi  total  yang  merupakan penjumlahan  antara  nilai  atas  dasar  penggunaan  ( use  value )  dan  nilai  atas  dasar  tanpa penggunaan sumber daya alam dan lingkungan ( non-use value atau passive value ). Secara garis besar metode penilaian ekonomi dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan atas dasar harga pasar dan bukan harga pasar. Penilaian ekonomi atas dasar harga pasar dikelompokkan menjadi dua yaitu atas dasar harga pasar hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran yang tidak lain adalah harga keseimbangan. Selanjutnya adalah harga pasar yang diditorsi
V DA = Q A x R A
karena  ada  campur  tangan  pemerintah  melalui  berbagai  macam  peraturan.  Untuk  kondisi semacam ini didekati dengan harga bayangan ( shadow prices ).
Penghitungan  nilai  deplesi  dan  degradasi  lingkungan  diperlukan  untuk  mendapatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau dengan cara mengurangkannya dari nilai PDRB Coklat atau PDRB Konvensional.  Berdasarkan hasil identifikasi pada berbagai kegiatan ekonomi di Kota Bekasi diketahui bahwa deplesi sumber daya alam hanya terjadi untuk sumber daya air tanah. Tidak ada deplesi sumber daya alam lainnya di Kota Bekasi, karena  semua  industri  pengolahan  mendatangkan  bahan  mentah  dan  bahan  pembantunya dari  daerah  lain.  Oleh  sebab  itu  pemanfaatan  air  yang  dicatat  sebagai  deplesi  dalam penyusunan Laporan PDRB Hijau ini hanya deplesi air tanah.

## Nilai deplesi sumber daya air
Untuk  menghitung  nilai  deplesi  sumber  daya  air,  bidang  usaha  masing-masing disesuaikan dengan format laporan PDRB per sektor Kota Bekasi. Setelah volume deplesi sumber  daya  air  tanah  diketahui,  selanjutnya  ditentukan  nilai  ekonomi  ( valuasi  ekonomi ) dari  total  volume  deplesi  sumber  daya  air  tersebut.  Metode  yang  digunakan  adalah mengalikan volume deplesi sumber daya air dengan unit rent air tanah.
Dimana  V DA = nilai deplesi sumber daya air
Q A = volume deplesi ekonomi air tanah
R A = rente ekonomi sumber daya air tanah

## Tabel 1 menampilkan perhitungan rente ekonomi air di Kota Bekasi
Tabel 1.  Rente Ekonomi Air Bersih  di Kota Bekasi, 2013 (Rp)
25.104,28 Beban Langsung Usaha 11.494,66 Beban Sumber Air 1.393,82 Beban Pengolahan Air 6.956,23 Beban Transmisi/Distribusi 3.144,62 Laba Kotor 13.609,62 Laba Layak (20% x Rp 11.494,66) 2.298,93 Unit Rent 11.310,69
Sumber:  Laporan  Keuangan  Laba  Rugi  Komparatif  PDAM  Tirta Bhagasasi, 2010/11
Rente ekonomi air tanah diketahui dengan mengadopsi struktur biaya produksi air bersih  pada  PDAM  Tirta  Bhagasasi,  Kota  Bekasi.  Untuk  menghitung  rente  per  unit  air, pendapatan usaha air per unit (m 3 ) Rp 25.104,28/m 3 , dikurangi dengan biaya-biaya produksi yang  meliputi  biaya  sumber  air,  pengolahan  air,  dan  biaya  transmisi/distribusi  sehingga diperoleh laba kotor sebesar Rp 13.609,62/m 3 , selanjutnya laba kotor dikurangi lagi dengan laba  layak  yaitu  sebesar  20%  (tingkat  bunga  bank)  dari  total  biaya  produksi  sebesar  Rp 2.298,93  sehingga  diperoleh  nilai  rente  ekonomi  per  unit  air  di  Kota  Bekasi  sebesar  Rp 11,310.69/m 3 .  Dengan  demikian  nilai  ekonomi  deplesi  sumber  daya  air  di  semua  sektor perekonomian  dapat  divaluasi  dengan  menggunakan  nilai  rente  ekonomi  tersebut  dengan mengalikan  unit  rent  air  dengan  volume  penggunaan  air.  Hasil  perhitungan  nilai  deplesi dapat dilihat pada Tabel 2, tampak bahwa pada tahun 2013 nilai deplesi air tertinggi terdapat di sektor industri pengolahan sebesar Rp 53.487,09 juta, diikuti sektor jasa-jasa sebesar Rp 44.014,81 juta. Pola deplesi air menurut lapangan usaha tampak sama pada tahun 2011 dan 2012 yang didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa.

## Tabel 2.  Nilai Deplesi Air Menurut Lapangan Usaha di Kota Bekasi
Tahun 2011-2013 (Rp juta) Lapangan Usaha 2011 2012 2013 1. Pertanian - - - 2. Pertambangan dan Penggalian - - - 3. Industri Pengolahan 51.480,04 51.031,44 53.487,09 4. Listrik, Gas, & Air Bersih 2.398,04 2.374,97 2.400,83 5. Bangunan 2.786,66 2.786,66 2.786,66 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 5.271 6.326 6.717 7. Pengangkutan dan komunikasi 292 292 292 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9.839 13.135 13.828 9. Jasa-Jasa 39.952,58 45.812,69 44.014,81 Total Nilai Deplesi Air 112.019,51 121.757,78  123.525,67
Sumber: Data diolah

## Nilai Degradasi lingkungan
Pembahasan  mengenai  degradasi  lingkungan  di  Kota  Bekasi  diuraikan  berdasarkan kegiatan produksi yang diidentifikasi mengalami degradasi lingkungan seperti pada sektor pertanian, peternakan, industri pengolahan, dan transportasi. (Tabel 3).
Tabel 3. Nilai Degradasi Lingkungan Kota Bekasi, Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah) No. Sumber degradasi 2011 2012 2013 1 CO 2 dan CH 4 padi sawah 91,35 94,71 119,39 2 CH 4 dari peternakan 4.906,70 5.246,42 5.513,16 3 CO 2 industri pengolahan 15.299,79 14.257,00 17.394,30 4 CO 2 dari transportasi 7.500,82 8.892,04 12.298,58 5 CH 4 TPA Sumur Batu 980,17 1.049,40 1.720,48 6. CH 4 TPA Bantar Gebang 12.377,84 15.894,09 18.808,86 7. Degradasi kualitas air 93.724,65 96.452,67 97.322,97 8. Konversi lahan 2.172,04 0 0 Total Nilai Degradasi 137.053,36 141.886,35 153.177,73
Sumber: Hasil perhitungan
Degradasi  yang  terjadi  di  Kota  Bekasi  diidentifikasi  berdasarkan  kegiatan  produksi  yang menghasilkan emisi karbon (CO 2 ) dan gas metana (CH 4 ) pada sektor pertanian (sawah dan peternakan),  emisi  pada  industri  pengolahan,  gas  buang  kendaraan  dan  gas  methan  yang timbul dari adanya gunungan sampah  pada TPA Bumur Batu  yang berdampingan dengan TPA Bantar Gebang. Nilai degradasi lingkungan di Kota Bekasi mencapai Rp 137.053,35 juta pada tahun 2011, kemudian meningkat menjadi Rp 141.886,35 juta  pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp 153.177,73 juta. Selanjutnya nilai degradasi diuraikan berdasarkan sektor ekonomi dalam PDRB seperti tampak pada Tabel 4.

## Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Degradasi Kota Bekasi Tahun 2011-2013 (Jutaan Rupiah)
No Sektoral Nilai Degradasi 2011 2012 2013 1 Pertanian 13.699,42 13.531,32 17.140,37 2 Pertambangan & Penggalian - - - 3 Industri Pengolahan 19.851,24 18.768,79 22.123,19 4 Listrik, Gas & Air Bersih 2,67 0,61 0,85 5 Bangunan 985,50 985,50 985,50 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.975,93 2.348,41 2.487,12 7 Pengangkutan dan Komunikasi 7.604,19 8.995,24 12.401,78 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Pers. 3.479,52 4.645,00 4.890,18 9 Jasa-Jasa 14.129,14 16.201,56 15.565,74 Sampah 13.358,01 16.943,49 20.529,34 Total Degradasi 137.053,35 141.886,35 153.177,73
Sumber: Hasil perhitungan
Hasil  perhitungan  nilai  degradasi  di  Kota  Bekasi  menunjukkan  bahwa  sektor  industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling tinggi melakukan degradasi lingkungan, diikuti sektor jasa-jasa dari adanya TPA dan sektor pengangkutan dan transportasi.

## Depresiasi sumber daya alam dan lingkungan
Depresiasi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  merupakan  hasil  penjumlahan  nilai deplesi sumber daya alam dan nilai degradasi lingkungan. Oleh sebab itu ditampilkan nilai deplesi, nilai degradasi dan nilai depresiasi dalam satu tabel seperti pada Tabel  5. dimana untuk  nilai  deplesi  sumber  daya  alam  jauh  lebih  besar  dibanding  dengan  nilai  degradasi lingkungan, yaitu 1,2 kali nilai degradasi lingkungan. Setelah nilai deplesi sumber daya alam ditambahkan  pada  nilai  degradasi  lingkungan  didapatkan  nilai  depresiasi  atau  nilai penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, masing-masing sebesar Rp 233.067,09 pada tahun 2011, Rp 252.247,17 ada tahun 2012, dan Rp 278.206,32 pada tahun 2013.
Tabel  5. Nilai Deplesi, Degradasi dan Depresiasi SDAL di Kota Bekasi, 2011 -2013
(Rp juta) No. Macam Nilai 2011 2012 2013 1 Deplesi SDA 159.848,89 173.292,20 189.028,70 2 Degradasi lingkungan 73.218,20 78.954,97 89.177,62 Depresiasi SDAL 233.067,09 252.247,17 278.206,32
Sumber: Hasil perhitungan
Dengan mengurangkan nilai depresiasi lingkungan terhadap PDRB Coklat didapatkan nilai PDRB Hijau Kota Bekasi 2011 - 2013 seperti tampak pada Tabel 6.
Tabel 6. PDRB Hijau Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku  2011-2013
(Dalam Jutaan Rupiah) Lapangan Usaha 2011 2012 2013 1.  Pertanian 327.594,17 354.496,10 387.144,80 a. Tanaman Bahan Makanan 120.622,96 138.442,64 148.194,10 b.  Tanaman Perkebunan 1.110,81 1.141,10 1.203,16 c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 202.178,12 210.939,04 233.019,44 d.  Kehutanan - - - e. Perikanan 3.682,29 3.973,32 4.728,11 2. Pertambangan dan Penggalian - - - 3. Industri Pengolahan 17.097.492,75 19.199.907,32 21.563.866,03 a. Industri Migas - - - b.  Industri Non Migas 17.097.492,75 19.199.907,32 21.563.866,03 4. Listrik, Gas, & Air Bersih 1.604.656,64 1.789.360,21 2.082.812,13 a. Listrik 894.837,28 990.761,28 1.165.467,11 b.  Gas 673.057,99 755.494,41 868.809,70 c. Air Bersih 36.761,37 43.104,52 48.535,32 5. Bangunan 1.372.540,71 1.715.607,10 2.055.171,49 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 12.484.680,62 14.311.944,00 16.368.595,72 a. Perdagangan Besar dan Eceran 10.936.239,52 12.578.185,25 14.400.947,81 b.  Hotel 48.698,81 58.699,17 66.825,00 c. Restoran 1.499.742,29 1.675.059,58 1.900.822,91 7. Pengangkutan dan komunikasi 3.564.546,58 3.927.816,87 4.331.045,41 a. Pengangkutan 3.259.072,89 3.578.076,71 3.934.922,01 1 Angkutan Rel 27.325,92 28.515,00 30.686,03 2 Angkutan Jalan Raya 2.845.968,98 3.134.082,31 3.436.989,42 3 Angkutan Laut - - - 4 Angkutan Sungai, danau & Penyebrangan - - - 5 Angkutan Udara - - - 6 Jasa Penunjang Angkutan 385.777,99 415.479,40 467.246,56 b. Komunikasi 305.473,69 349.740,16 396.123,40 1 Pos dan Telekomunikasi 305.473,69 349.740,16 396.123,40 2 Jasa Penunjang Komunikasi - - -
Lanjutan Tabel 6 8.  Keuangan, Persewaan & Js Prshn 1.552.901,89 1.745.710,26 1.925.945,84 a. Bank 494.523,81 561.402,53 614.876,99 b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 99.064,67 109.836,27 123.031,00 c. Jasa Penunjang Keuangan 72.521,09 80.296,96 89.303,00 d.  Sewa Bangunan 738.433,80 826.595,80 909.881,91 e. Jasa Perusahaan 148.358,53 167.578,69 188.852,95 9.    Jasa-Jasa 2.350.647,44 2.551.085,11 2.969.385,94 a. Pemerintahan Umum 1.374.308,97 1.500.118,53 1.811.711,80 1 Adm. Pemerintahan dan Pertahanan 786.099,01 859.612,42 1.029.369,61 2 Jasa Pemerintahan Lainnya 588.209,96 640.506,11 782.342,19 b.  Swasta 976.338,47 1.050.966,58 1.157.674,15 1 Sosial dan Kemasyarakatan 200.746,99 204.849,36 228.525,10 2 Hiburan dan Rekreasi 17.874,32 18.802,91 20.661,99 3 Perorangan & Rumahtangga 757.717,16 827.314,32 908.487,06 PDRB Hijau tanpa dgradasi sampah 40.355.060,82 45.595.926,98 51.683.967,37 PDRB HIJAU dengan degradasi sampah 40.341.702,81 45.578.983,48 51.663.438,03
Sumber: Hasil perhitungan
Secara keseluruhan tahapan perhitungan  PDRB Cokelat hingga PDRB Hijau Kota Bekasi ditampilkan pada Tabel 7.

## Tabel 7. PDRB Coklat dan PDRB Hijau Kota Bekasi Tahun 2011-2013
No  Keterangan 2011 2012 2013 Rp (Milyar) % Rp (Milyar) % Rp (Miiyar) % 1 PDRB Coklat 40.528,81  100,00  45.783,16 100,00  51.879,66  100,00 2 Nilai Deplesi Air 159,85 0,39 173,29 0,38 189,03 0,36 3 PDRB Semi ijau 40.368,96 99,61  45.609,87 99,62  51.690,63 99,64 4 Degradasi Lingkungan 73,22 0,18 78,95 0,17 89,18 0,17 5 Depresiasi SDAL 233,07 0,58 252,25 0,55 278,21 0,54 6 PDRB Hijau 40.295,74 99,42  45.530,91 99,45  51.601,45 99,46
Sumber: Hasil perhitungan
Pada  tahun  2011  nilai  PDRB  Semi  Hijau  dibandingkan  dari  nilai    PDRB  Coklat  adalah sebesar  99,61%, pada tahun 2012  sebesar  99,62%, dan pada tahun 2013 sebesar 99,64%. Nilai PDRB Hijau dibandingkan dengan PDRB Coklat tampak tidak banyak berbeda secara relatif, walaupun dalam  secara absolut cukup signifikan. Nilai PDRB Hijau dibandingkan dengan  nilai  PDRB  Coklat  adalah  sebesar  99,42%  pada  tahun  2011,  selanjutnya  99,45% pada  tahun  2012,  dan  99,46%  pada  tahun  2013.  Nilai  depresiasi  sumber  daya  alam  dan lingkungan dapat dikatakan tidak terlalu signifikan karena nilainya hanya kurang dari satu persen.  Namun  demikian,  kondisi  tersebut  tetap  tidak  dapat  diremehkan,  karena  secara absolut nilai depresiasi (susutan nilai lingkungan) meningkat dari waktu ke waktu  dari Rp 233,07 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 252,25 milyar pada tahun 2012 dan Rp 278,21 milyar pada tahun 2013.

## SIMPULAN
1. Kota  Bekasi  merupakan  kota  industri  dan  perdagangan  dentgan  sedikit  kelompok sektor primer. Khususnya pada sektor pertanian luas lahan sudah semakin berkurang.
2. Kota Bekasi tidak memiliki sumber daya alam selain sumber daya air tanah.
3. Sebagian besar air permukaan berasal dari air hujan dan air sungai atau  Waduk Jati Luhur yang khusus diperuntukkan bagi sektor pertanian.
4. Kota Bekasi mampu menciptakan PDRB sebesar Rp 51.879,66 milyar atau Rp 51,88 trilyun pada tahun 2013, dengan deplesi sumber daya alam mencapai Rp 123,53 milyar atau hanya sekitar 0,24% dari nilai PDRB Kota Bekasi. Tingkat degradasi lingkungan mencapai Rp 98,29 milyar atau 19% dari nilai PDRB Konvensional.
5. Laju  pertumbuhan  deplesi  sumberdaya  air  menurun  dari  5,54%  pada  tahun  2012 menjadi  3,64%  per  tahun  pada  tahun  2013  sedangkan  laju  pertumbuhan  degradasi lingkungan  meningkat  dari    2,68%  per  tahun    pada  tahun  2012  menjadi  6,10%  per tahun pada tahun 2013.

## Implikasi Kebijakan
Kota Bekasi merupakan kota industri dan perdagangan dengan penduduk berjumlah 2,5  juta  pada  tahun  2013,  untuk  itu  Pemerintah  Kota  Bekasi  sebaiknya  fokus  pada pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  pertumbuhan  sektor  industri  dan perdagangan yang dapat menciptakan lapangan kerja den nilai tambah yang tinggi.
Prasarana jalan dan infrastruktur lainya harus tetap dikelola dengan baik dan efisien, sehingga arus barang baik bahan (input) maupun hasil produksi dapat berjalan lancar dan efisien. Deplesi sumberdaya air cukup tinggi seiring dengan berkembangnya perekonomian dan  bertambahnya  jumlah  penduduk  dengan  penghasilan  yang  semakin  tinggi,  sudah semstinya  dilakukan  pengelolaan  sumberdaya  air  bersih  yang  memadai.  Pengembangan taman  kota  dan  ruang  terbuka  hijau  perlu  ditingkatkan  untuk  mengimbangi  tingkat konservasi sumber daya air serta mengantisipasi dampak negatif  perkembangan kota dan meningkatnya transportasi yang menghasilkan emisi karbon.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonym, Natural  Resource  Damage  Assessment  Manual ,  GEF/UNDP/IMO  Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas,  Quezon city, the Philippines, 1999.
Atkinson,  Giles, Measuring  Sustainable  Development:  macroeconomics  and  the Environment , Edward  Eelgar, Northampton, MA, USA, 1997.
Ayres,  Robert    U.  and  leslie  W.  Ayres, Accounting  for  Resources,  1, , Edward      Elgard, Northampton, MA, USA, 1998.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Bekasi  dan  Badan  Pusat  Statistik  Kota Bekasi, Kota Bekasi Dalam Angka 2011-2013, Kota Bekasi , 2012-2014
Badan Pusat Statistik, Statistik Daerah Kota Bekasi 2014, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi,
2014
Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda), Makro  Ekonomi  Kota  Bekasi 2014 , Kota Bekasi, 2014.
Badan  Lingkungan Hidup Daerah, Status Lingkungan Hidup Daerah Kota  Bekasi , Tahun 2011-2013, Bekasi, 2012-2014
Badan  Pusat  Statistik, Pedoman  Praktis  Penghitungan  PDRB  Kabupaten/Kota,  Tatacara Penghitungan menurut Lapangan Usaha , Jakarta,  November 2000.
Biro Pusat Statistik, Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesi a, 2007- 2011,  Jakarta, 2012
Dinas Kebersihan Kota Bekasi , Selayang Pandang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bekas i, Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Tengah, 2014
Donella H. Meadows and Denis L. Meadows, The Limits to Growth ,  New American Library, New York, 1972
M.  Suparmoko, Buku  Pedoman Penilaian Ekonomi:  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan , BPFE, Yogyakarta, Edisi Pertama, 2002.
M. Suparmoko, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan , BPFE, Yogyakarta, Edisi Ke 4 Revisi, 2012
Markandya,  Anil,  Patrice  Harou,  Lorenzo  Giovanni  Bellu,  Vito  Cistulli, Environmental Economics for Sustainable Growth, A Handbook for Practitioners ,  Edward Elgard, Northampton, MA, USA, 2002.
McCracken,  Jennifer  Rietbergen  snd  Hussein  Abaza, Economic  Instruments  for Environmental Management, Earthscan Publications limited, London, 2000
O,Connor and Clive L. Spash, Valuation and the Environmen: Theory, Method and Practice, Edward Elgard, Northampton, MA, USA, 1999.
Perman,  Roger,  Yue  Ma,  James  McGilvray,  Michael  Common, Natural  Resource  and Environmental Economics , Pearson Education Limited, Harlow, Essex, 2003
Repetto,  Robert,  William  Magrath,  Michael  Wells,  Crhistine  Beer,  and  Fabrizio  Rossini, “Wasting Assets: Natural Resources in the National Accounts”,  dalam Markandya, Anil  and Julie Richardson, Earthscan Publication Limited, London, pp. 364 -386, 1993
Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Economics , McGraw-Hill, Inc. International dition, Fifteenth Edition, 1995, Chapter 22, halaman 402-420
Tietenberg,  Tom  and  Henk  Folmer, The  International  Yearbook  of  Environmental  and Resource  Economics  1998/1999:  A  Survey  of  Current  Issues Edward  Elgard, Northampton, MA, USA, 1998.
United Nations Statistical Division, Handbook of Integrated Environmental and Economic Accounting , New York, 1993.
United  Nations,  World  Bank, System  of  Environmental  –  Economic  Accounting,  Central Framework , New York, 2012