## PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR
Mohammad Muhibbin*, Umar Said Sugiharto**, Budi Parmono***, *Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Email : MohammadMuhibbin@gmail.com **Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Email : umarunisma@gmail.com ***Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Email : budiparmono@unisma.ac.id

## Abstrak
Peristiwa  banjir  yang  terjadi  di  wilayah  di  kota  Malang  Jawa  Timur mengakibatkan di beberapa  ruas jalan protocol dan rumah warga  di kota Malang terendam  air.  Peristiwa  banjir  seperti  ini  akan  terus  terjadi  setiap  tahun,  apabila penyebab  utamanya  tidak  segera  dibenahi  secara  terencana.    Karena  itu, identifikasi  penyebab  banjir  perlu  dicari  dan  dirumuskan  solusinya  secara  riil. Secara  umum,  penyebab  utama  banjir  yang  terjadi  di    kota  Malang,  selain  curah hujan  yang  tinggi,  maraknya  perumahan  baru  (real  estat),  pusat  perbelanjaan modern  dan  rumah  toko  (Rukoh)  di  Kota  Malang,  dangkalnya  saluran pembuangan air (drainase) juga akibat rusaknya hutan- hutan di daerah hulu yang kemudian membawa air bah ke kawasan hilir yang lebih rendah, serta banyaknya lokasi  yang  seharusnya  manjadi  ruang  terbuka  hijau  sebagai  tempat  resapan  air justru  ditempati  bangunan  permanen.  Terkait  dengan  hal  itu  perlu  adanya pengkajian  ulang  terhadap  kebijakan  yang  sudah  ada  yang  dapat  mengatasi masalah banjir di kota Malang dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara terorganisasi untuk dapat mengambil tindakan awal dalam penanggulangan banjir. Kata kunci: Banjir, bangunan permanen dan partisipasi masyarakat

## Abstract
Floods that occurred in the city of Malang, East Java, resulted in several protocol roads and residents' houses in the city of Malang being flooded. Floods like this will continue to occur every year, if the main cause is not addressed in a planned manner. Therefore, it is necessary to identify the causes of flooding and formulate a solution in real terms. In general, the main causes of flooding that occur in the city  of  Malang,  apart  from  high  rainfall,  the  rise  of  new  housing  (real  estate), modern  shopping  centers  and  shop  houses  (Rukoh)  in  Malang  City,  shallow drains  are  also  due  to  forest  destruction.  -  forests  in  the  upstream  areas  which then  carry  flood  waters  to  lower  downstream  areas,  and  many  locations  that should  be  green  open  spaces  as  water  infiltration  areas  are  occupied  by permanent  buildings.  Related  to  this,  it  is  necessary  to  re-examine  existing policies that can overcome the flood problem in Malang and optimize community participation  in  an  organized  manner  to  be  able  to  take  initial  actions  in  flood prevention.
Keywords: Flood, permanent building and community participation

## PENDAHULUAN
Secara  geografis kota  Malang  merupakan  kota  yang  terletak  di  dataran tinggi  yang  sekitarnya  di  kelilingi    oleh  beberapa  gunung,  antara  lain  gunung Anjasmoro,  gunung  Arjuno,  Gunung  Argopuro,  Gunung  Bromo,  Gunung Welirang, Gunung Kawi. Ironisnya hampir setiap tahun ketika musim hujan tiba, Kota Malang selalu didatangi bencana banjir, sehingga mengakibatkan hanyutnya dan rusaknya puluhan rumah penduduk dan jalan-jalan protokol terendam banjir. Di  antara  wilayah  kota  Malang  yang  terendam  banjir  antara  lain    kelurahan: Lowok  waru,  Sumbersari,  Tlogomas,  Madyopuro,  Lesanpuro,  Kedungkandang, gadang, sukun,  Tanjung  dan Kasin.  Peristiwa banjir seperti ini akan terus  terjadi setiap tahun,  apabila penyebab utamanya tidak segera dibenahi  secara terencana. Oleh  karena  itu  perlu  dicari  penyebabnya  dan  dicarikan  solusi  pencegahan  dan penanggulangannya secara nyata, terencana dan terpadu.
Secara  umum,  penyebab  utama  banjir  di  berbagai  kota  itu,  selain  akibat rusaknya hutan- hutan di daerah hulu yang kemudian membawa air bah dan tanah ke  kawasan  hilir  yang  lebih  rendah,  juga  lebih  diperparah  dengan  banyaknya perkotaan  yang  tidak  mempunyai  rencana  induk  (master  plan)  yang  baik  untuk penataan  sungai  dan  drainase.  Banyak  kota  yang  kurang  menyediakan  wilayah resapan  seperti  hutan  kota,  taman  kota,  dan  beberapa  kawasan  yang  secara hidrologis mampu menyerap kelebihan air
Karena  itu,  banjir  di  berbagai  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan,  bisa dihindari seandainya pemerintah dan masyarakat mempunyai kearifan lokal untuk menjaga  taman  dan  atau    hutan  kota  serta  melaksanakan  hasil  studi  dengan perencanaannya yang telah dibuat.
Kawasan perlindungan setempat,  seperti daerah  yang semestinya menjadi resapan  air  yang  bebas  bangunan  sampai  panjang  tertentu,  justru  ditempati bangunan. Maraknya perumahan baru (real estat), pusat perbelanjaan Modern dan rumah  toko  (Rukoh)  di  Kota  Malang,  saat  ini  dinilai  menjadi  penyebab munculnya lokasi-lokasi banjir baru di Kota Malang.
Bencana  banjir  di  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan  dapat  dihindari  atau dicegah/ditanggulangi    jika  pemerintah  mempunyai  perencanaan  tata  ruang  kota dan  wilayah  (RT-RW)  yang  memadai  dan  mengikut  sertakan  (partisipasi)
masyarakat untuk pencegahan atau penanggulangan banjir di wilayahnya masing- masing.
Seringnya  bencana  banjir  di  kota  Malang  perlu  diantisipasi  oleh Pemerintah Kota Malang dengan mengikut sertakan peran masyarakat agar dapat mengurangi  bencana  banjir  yang  mengakibatkan  korban  harta  benda  maupun korban  manusia.  Selama  ini  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Malang dengan    cara-cara  yuridis  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah  Tata Ruang  Kota dan Wilayah (RT-RW)  maupun secara struktural  kepada pemeritah di  bawahnya  (Kecamatan  dan  kelurahan/desa)  belum  atau    tidak  berhasil mencegah terjadinya banjir di kota Malang.
Terjadinya  serangkaian  bencana  banjir  dalam  kurun  waktu  yang  relatif pendek  dan  selalu  terulang  setiap  tahunnya  menuntut  upaya  lebih  besar  untuk mengantisipasinya  sehingga  kerugian  yang  ditimbulkannya  dapat  diminimalkan. Berbagai  upaya  pemerintah  daerah  yang  masih  bersifat  struktural  (structural approach)  ternyata  belum  sepenuhnya  mampu  menanggulangi  masalah  banjir. Demikian  pula  kebijakan  sektoral,  sentralistik,  dan  top-down  tanpa  melibatkan masyarakat  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  global  yang  menuntut adanya desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi stakeholder terutama masyarakat yang  terkena  dampak  bencana.  Dengan  demikian,  maka  penanggulangan  banjir yang  biasa  dilakukan  dengan  pembangunan  fisik  semata  (structural  approach) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (nonstructural approach) yang menyediakan  ruang  lebih  luas  bagi  munculnya  partisipasi  masyarakat  sehingga tercapai hasil yang lebih optimal. Keterbukaan pemerintah untuk mengkomunikasikan  setiap  program-program  pembangunan  serta  mengupayakan dan menerima partisipasi masyarakat merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.
Sampai  saat  ini  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  perumusan kebijakan  penyelenggaraan  penataan  ruang  dalam  wujud  peraturan  perundang- undangan  di  kota  Malang  terkait  dengan  penanggulangan  banjir  belum dioptimalkan, sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran pembangunan yang mengakibatkan terjadinya banjir di kota Malang ini.
Sehubungan  dengan  kegagalan  tersebut,  untuk  penanggulangan  dan pencegahan  banjir  selain  dilakukan  dengan  cara  yuridis  dan  struktural  oleh
Pemerintah Daerah Kota Malang,  maka diperlukan adanya partisipasi atau keikut sertaan    masyarakat    dengan  cara    membangun  atau  membuat  dan  memperbaiki sarana-prasarana  serta  tindakan  nyata  untuk  mencegah  terjadinya  banjir  di  kota Malang.
Dengan  peran  sertanya  (partisipasi)  masyarakat,  maka  pencegahan  banjir yang  selama  ini  hanya  ditanggulangi  dengan    pembuatan  Peraturan  Daerah    dan perintah/tugas  secara  struktural  kepada  instani  bawahan  serta  pembangunan gorong-gorong  atau  saluran  air,  maka  untuk  selanjutnya    cara/teknis  pencegahan dan  penanggulangan  banjir  harus  diintegrasikan  secara  nyata      yaitu    dengan mengikut  sertakan  (partisipasi)  masyarakat  supaya  memperoleh  hasil  yang maksimal.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis sosiologis  ( non  doktrinal) yang  diawali  dengan  penelitian  doktrinal.  Penelitian yuridis  sosiologis  atau  non  doktrinal  merupakan  penelitian  berupa  studi-studi empiris  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya  hukum (kebijakan penataan ruang) di dalam masyarakat yang berkaitan dengan peristiwa banjir.  Penelitian Non  Doktrinal ini  disebut  juga  sebagai  penelitian Socio  Legal Research. 1
Pendekatan  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini  adalah  model  rational approach,  yaitu  untuk  membangun  pemahaman  penafsiran  sebagai  landasan tinjauan kritis terhadap kebijakan penataan ruang. Pemahaman konsep utama ini, adalah ruang yang meliputi wadah daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah  dan  tempat  manusia  serta  mempunyai  multi  dimensi,  maka  dalam pemanfaatannya harus mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
1 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  dan  Metode-metode  Kajiannya ,  Makalah Seminar Sosiologi Hukum Pada Program Pascasarjana UNIBRAW  Malang, 1998 hlm. 12 :Lihat juga Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42
Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  ditempuh  dengan menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Cara  memperoleh  data  primer adalah  dengan  mengunakan  dua  cara,  yaitu:  1)  Teknik  wawancara  mendalam ( dept  interview ).  2)  observasi  ( observation ).  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh melalui studi dokumen.
Pekerjaan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  mengatur, mengurutkan,  mengelompokkan,  memberikan  kode  dan  mengategorikannya terhadap  catatan  atau  data  lapangan  yang  diperoleh  melalui  wawancara (interview), observasi  (observation) dan dokumen berupa laporan  yang berkaitan dengan  fenomena  yang  terjadi  dalam  hal  terjadinya  banjir . Setelah  data  tersebut diatas terkumpul (pengurutan, pengelompokan dan pengkodean) baik berupa data primer  maupun  sekunder  yang  telah  dianggap  valid  maka  langkah  berikutnya mengkonstruksikan  data-data  tersebut  lewat  strategi  atau  pendekatan  yang bertumpu  pada logika  berpikir  induksi  konseptualis di  satu  pihak,  dan logika berpikir secara emik dipihak lain. 2
Analisis  berikutnya  dilakukan  dengan  menafsirkan  data  yang  diperoleh secara  induksi  dan  membandingkan,  menguji  atau  memverifikasi  dengan  teori yang  sudah  ada.  Pembandingan  atau  pengujian  ini  dimaksudkan  untuk mengkaitkan  temuan  dengan  teori  yang  mengkaji  hal-hal  yang  menjadi  fokus penelitian.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN  PENELITIAN

## 1.   Gambaran Umum Penataan Ruang di Kota Malang
Malang  merupakan  sebuah  kota  di  Jawa  Timur.  Kota  Malang  berbatasan dengan  Kabupaten  Pasuruan  disebelah  utara,  Kabupaten  Lumajang  di  timur, Kabupaten Malang di selatan, dan Kota Batu di barat.
Secara  administratif  Wilayah  Kota  Malang  terdiri  atas  5  kecamatan,  45 kelurahan  dan  12  desa.  Kelima  kecamatan  tersebut  adalah  :  Kecamatan  Klojen, Kecamatan  Blimbing,  Kecamatan  Sukun,  Kecamatan  Lowokwaru,  dan Kecamatan Kedungkandang.
2 Lexy Moleong,  1996, Metode Penelitian Kualitatif ,  Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 53-54
Kota Malang memiliki luas 124.456 Km persegi serta dihuni oleh 700.000 warganya.  Kepadatan  penduduk  mencapai  5.000  –  12.000  jiwa  per  kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan 3,9 % pertahun.
Dalam    fisiografi  Jawa Timur,  termasuk  dalam  zona  Pegunungan  Selatan yang terdiri dari dataran tinggi  yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Beberapa  puncak  pegunungan  tersebut  diantaranya  adalah  gunung  Anjasmoro, Gunung Arjuno di bagian utara, Gunung Kawi dan Gunung Batok di bagian Barat, serta  Gunung  Semeru  dan  Gunung  Bromo  di  bagian  Timur.  Lereng-lereng perbukitan  tersebut,  umumnya  membentuk  perbukitan  yang  kian  melandai mendekati  Kota  Malang.  Lembah-lembah  yang  terbentuk  di  antara  pegunungan umumnya  menyempit,  cukup  dalam  dengan  tebing  curam  hingga  terjal  dan berbentuk  V.  Pada  dasar  lembah-lembahnya  terdapat  alur-alur  sungai  yang merupakan anak-anak sungai Brantas yang melintasi Kota Malang membujur dari arah Barat-Utara menuju ke arah Selatan Kota.
Banyak gelar ditujukan pada kota Malang seperti Paris of East Java, gelar ini diberikan karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan bersih, bagaikan  kota  “Paris”-nya  Jawa  Timur.  Selain  itu  dijuluki  pula  sebagai  “kota pendidikan”, predikat demikian tidak lain situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar/menempuh pendidikan. Sedikitnya ada lima perguruan tinggi  negeri  berdiri  di  kota  Malang  :  Universitas  Brawijaya,  Universitas  Negeri Malang, Universitas  Islam  Negeri Malang, Politeknik  Negeri Malang, Politeknik Negeri Kesehatan Malang dan puluhan Perguruan Tinggi Swasta.
Selama 10 tahun terakhir ini perkembangan fisik bangunan pada umumnya telah  berkembang  dengan  pesat,  namun  perkembangan  tersebut  tidaklah  dapat dirasakan  merata  di  seluruh  pelosok  kota.  Terjadi  pertumbuhan  pembangunan fisik yang terpacu dengan pesat di sisi Utara dan Barat hingga menembus wilayah Kabupaten  Malang,  sementara  di  sisi  lain  perkembangan  pembangunan  fisik berjalan  lambat  yaitu  pada  sisi  Timur  dan  Selatan  kota.  Akibatnya  terjadi penumpukan beban pergerakan pada  wilayah  yang berkembang pesat  dan hal  ini menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pergerakan lalu lintas sehari-hari. Salah satu  contoh  adalah  pembangunan  mega  mal  yakni  MATOS  (Malang  Town
Square)  yang  dianggap  karya  monumental  oleh  pemerintah  daerah,  dibangun  di kawasan  Barat  dilingkungan  pendidikan  yakni  ada  TK,  SD,  SMP,  SMU,  serta Perguruan  Tinggi.  Pembangunan  mega  mall  yang  diresmikan  tanggal  26  Mei 2005  telah  menyisahkan  renungan  warga  masyarakat  kota  Malang  agar  tidak terulang lagi pembangunan Mal seperti itu.  Jika ditelusuri perkembangan daerah resapan  air  di  wilayah  Kota  Malang,  antara  lain  yang  ada  di  belakang  Musium Brawijaya  dan  saluran  sementara  yang  membentang  disepanjang  jalan  Jakarta  – jalan  Gede  dan  jalan  Pulosari,  sudah  hilang  namun  pada  kenyataannya  telah berdiri  kawasan  permukiman  mewah  dan  juga  terdapat  beberapa  pertokoan  di belakang  Musium  Brawijaya.  Dengan  demikian  Kota  Malang  yang  dahulu  tidak pernah  banjir,  saat  ini  fenomena  yang  terjadi  adalah  apabila  musim  penghujan datang, jalan menjadi tergenang dan di  beberapa  tempat  terjadi banjir (walaupun banjir  ini  hanya  sebentar,  menunggu  pengaliran  air  hujan  ke  anak-anak  sungai yang ada), seperti di daerah Stadion Gajayana, di jalan Raya Ijen, jalan Pulosari, jalan  Patimura,  daerah  perumahan  Sawojajar,  jalan  Sukarno  Hatta,  dan sebagainya.

## 2.   Pengertian Banjir
Banjir  merupakan  fenomena  alam  yag  terjadi  karena  derasnya  hujan yang terjadi  di  kawasan yang banyak aliran sungai.  Dalam Kamus  Besar  Bahasa Indonesia disebutkan bahwa banjir diartikan sebagai air banyak dan deras karena hujan terus menerus yang mengalir melalui sungai sehingga meluap ke luar sungai sehingga  membenamkan  daratan  (tanah  kering)  sekitarnya. 3 Sedangkan  banjir bandang  adalah  banjir  yang  besar  yang  mengalir  deras  sebagai  air  bah  yang meluap  dan  menggenangi  tebing    sungai  maupun  daratan  di  sekitar  sungai  yang melanda  tanaman,  pepohonan,  perladangan/persawahan  dan  pemukiman penduduk,  bahkan  dapat  menimbulkan  korban  nyawa  manusia  dan  harta  benda. Banjir  juga  diartikan  sebagai  datangnya  air  di  suatu  kawasan  luas  sehingga menutupi  kawasan  permukaan  bumi  tersebut.  Di  dalam  Peraturan  Dirjen  RLPS No.  04  Tahun  2009  menjelaskan,  banjir  adalah    aliran  air  yg  relatif  tinggi,  yang tidak tertampung oleh alur sungai  atau saluran air, atau karena debit aliran air di sungai  secara  relatif  lebih  besar  dari  kondisi  normal  akibat  hujan  yang  turun  di
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat Bahasa, Edisi ke IV, jakarta, PT Gramedia Pustaka utama, 2008, hlm.135
hulu atau suatu tempat tertententu yang terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut  tidak  dapat  ditampung  oleh  alur  sungai  yg  ada,  maka  air  melimpah  ke luar dan menggenangi daerah sekitarnya. Singkatnya banjir adalah meluapnya air sungai ke luar sungai melampaui tebing sungai  yang disebabkan oleh banyaknya dan  derasnya    hujan  yang  terus  menerus,  sehingga  aliran  sungai  tidak  dapat menampung air hujan yang deras dan banyak.
Dengan  demikian  banjir  merupakan  peristiwa  di  mana  daratan  yang biasanya  kering  menjadi  tergenang  oleh  air,  hal  ini  disebabkan  oleh  curah  hujan yang  sangat  tinggi  dan  kondisi  topografi  wilayah  berupa  daratan  rendah  hingga cekung.  Selain  itu,  terjadinya  banjir  juga  dapat  disebabkan  oleh  limpahan  air permukaan  yang  meluap  dan  volumenya  melebihi  kapasitas  pengaliran  sistem drainase  atau  sistem  aliran  sungai.  Terjadinya  banjir  juga  disebabkan  oleh rendahnya  kemampuan  infiltrasi/penyerapan  tanah  sehingga  menyebabkan  tanah tidak  mampu  lagi  menyerap  air.  Banjir  dapat  juga  terjadi  akibat  naiknya permukaan  air  lantaran  curah  hujan  di  atas  normal,  perubahan  suhu, tanggul/bendungan jebol, dan terhambatnya aliran di tempat lain. 4
Adapun  penyebab  yang  terjadi  di  kota  Malang  adalah  akibat    tidak  ada resapan  air.  Banjir  jenis    ini  diakibatkan  karena  tanah/daratan  tidak  mampun menyerap  air  (karena  tanahnya  padat,  karena  tanahnya  lembab,  karena  tidak mempunyai  resapan  air).  Banjir  ini  merupakan  banjir  yang  terjadi  akibat  curah hujan  yang  tinggi  dan  airnya  berlebihan  sehingga  meluap  dan  menggenangi wilayah daratan. Dalam hal ini terjadinya bajir lokal sangat tinggi.
3.   Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Banjir Di Kota Malang .

## 3.1.  Perumahan  dan  Mall  Sebagai  Penyebab  Munculnya  Lokasi-Lokasi  Baru Banjir di Malang
Maraknya  perumahan  baru  di  Kota  Malang,  saat  ini  dinilai  menjadi penyebab  munculnya  lokasi-lokasi  banjir  baru  di  Kota  Malang.  Demikian disampaikan  Kepala  Dinas  Pemukiman  Sarana  dan  Prasarana  Wilayah  (Kota
4 Ligal, Pendekatan Pencegahan Banjir , Jurnal “Dinamika Teknik Sipil, Vol. 2 Juli 2008. Hlm. 54.
Kimpraswil)  dan  kondisi  yang  ada  sekarang  di  wilayah  kota  malang  muncul lokasi-lokasi  banjir  baru  di  Kota  Malang.  Dari  hasil  penelitian,  nampaknya terjadinya banjir-banjir baru tersebut disebabkan tidak adanya outlet atau saluran keluar air dari sistem drainase.
Kebutuhan  perumahan  baru  ini  akan  selalu  ada.  Sementara  biasanya perumahan-perumahan  itu  bergantung  pada  saluran  drainase  utama  yang  telah ada. Logikanya kalau dengan curah hujan yang sama tetapi beban saluran drainase bertambah, maka air akan meluber dan terjadilah genangan atau banjir. Untuk itu diperluakan perangkat hukum yang perlu direspon Pemerintah Kota Malang untuk membuat  peraturan  daerah  (perda)  mengenai  layout  kawasan.  Dalam  perda  itu seyogyanya  termuat  kajian  drainase  lingkungan.  “Apakah  lingkungan  tersebut akan  meresapkan  air  yang  ada  hanya  10  persen  sementara  yang  dialirkan  90 persen  dan  sebaliknya,  sehingga  terjadi  keseimbangan  antara  resapan  air  dari curah hujan  yang tinggi  dengan keadaan lingkungan  yang ada di  sekitar  wilayah tersebut.  Yang  lebih  penting  lagi  adalah  adanya  peraturan  daerah  itu  akan menentukan dengan jelas siapa yang berhak menerbitakan atau mengesahkan site plan atau lay out suatu kawasan yang akan dibangun.
Selama  ini  site  plan  kawasan  di  Kota  Malang  terkait  sistem  drainasenya menurut  Kimpraswili belum jelas. Tidak ada arahan  yang jelas mengenai arahan sistem  drainase  bangunan  baru.  Akibatnya  semua  membebani  saluran  drainase utama.  "Inilah  yang  membuat  persoalan  banjir  di  Kota  Malang  tidak  pernah selesai.
Pemerintah  Kota  mengakui,  saat  ini  Kimpraswil  masih  menyisakan  12 lokasi  banjir  dari  25  lokasi  yang  selama  ini  ditangani.  Ke-12  lokasi  banjir  itu menurutnya akan segera diselesaikan tahun ini. Lokasi-lokasi banjir tersisa untuk digarap  Kimpraswil  antara  lain  pertigaan  Jalan  Ahmad  Yani,  perempatan  ITN, Jalan Veteran depan MATOS, dan sebaginya. "Rata-rata selain karena tersumbat sampah,  di  lokasi-lokasi  itu  terjadi  penyempitan  saluran  drainase  karena munculnya  bangunan-bangunan  baru.  Lain  lagi  dengan  apa  yang  disampaikan anggota  Dewan  Kota  malang,  yang  mengatakan  kalau  memang  masih  terjadi
banjir  di  Kota  Malang,  itu  artinya  program  perencanaan  di  Kota  Malang  tidak tepat.  Maksudnya  bahwa  konstruksi  dari  gorong-gorong  yang  sudah  dibetulkan tidak pas. Sehingga air bisa kembali melimpah. Demikian apa  yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kota Malang Komisi C (bidang pembangunan),  Pujianto.  Menurutnya,  perlu  perencanaan  banjir  di  Kota  Malang yang lebih tepat dan efektif.
Dengan  pesatnya  pembangunan  di  Kota  malang  yang  tentunya  terjadi berubahan  fungsi  tanah  yang  sedianya  menjadi  kawasan  ruang  terbuka  hijau menjadi tegakan bangunan-bangunan  yang kokoh, termasuk  “Panorama Square” semakin  menguatkan  indikasi  akan  berubahnya  predikat  kota  Malang  sebagai “Kota Mall”, bukan lagi “Kota Pendidikan Internasional” seperti yang selama ini didengung-dengungkan  pemuka  civitas  akademika  di  kota  ini.  Masih  teringat jelas,  bagaimana  aktifis  dari  berbagai  Universitas  di  kota  ini  menolak  dengan keras  pembangunan  Malang  Town  Square,  dilanjutkan  dengan  adanya  mega proyek “Malang Olympic Garden” dengan dalih “hanya” untuk menyambut even Liga  Champion  Asia,  dan  sekarang,  “Panorama  Square”.  Pemerataan perekonomian  adalah  alibi  pemerintah  kota.  Memang  benar,  dengan pembangunan  “Panorama  Square”  akan  “meratakan”  peta  perekonomian  di Malang,  tidak  lagi  berpusat  di  tengah  kota  Malang,  tetapi  juga  di  Malang  Utara. Pembangunan seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya banjir di Kota Malang
Pemerintah  kota  sendiri  pun  sepertinya  lebih  memprioritaskan  perizinan pembangunan  Malang  Olympic  Garden,  Panorama  Square,  dan  lain-lain  yang menyangkut prestise kota  Malang.  Betapa  sebuah  ironi  jika  nantinya  Malang mendapat Adipura namun masih didapati banjir disana-sini apalagi di tempat yang dekat  sekali  dengan  kawasan  hijau  Jalan  Ijen.  Seharusnya,  pemerintah  kota  juga harus  memperhatikan  keseimbangan  daerah  resapan,  sehingga  bisa  diminamilisir atau  bahkan  dihilangkan  “budaya”  banjir  di  kota  Malang.  Disadari, penanggulangan banjir tidak hanya bisa dilakukan jika hanya melibatkan satu atau dua  instansi  pemerintahan  saja.  Oleh  karenanya  yang  perlu  dilakukan  adalah pemulihan  mental  masyarakatnya  terlebih  dahulu,  bagaimana  masyarakat disadarkan tentang pentingnya turut serta menanggulangi banjir.
Melihat fenomena di atas, merupakan suatu paradoks dari asas dan tujuan penataan  ruang.  Prinsip  efisiensi  menyatakan  bahwa:  ruang  yang  ada  harus dimanfaatkan  secara  optimal  sejalan  dengan  nilai  ekonomisnya.  Sedangkan prinsip equity atau  pemerataan  menyatakan  bahwa:  pemanfaatan  ruang  harus memperhatikan  nilai-nilai  sosial,  terutama  untuk  menjamin  kemungkinan  akses yang  setara  bagi  masyarakat  untuk  memanfaatkan  ruang  sebagai  sumber  utama pembangunan.  Relokasi  pemukiman-pemukiman  kumuh  untuk supermarket , hotel, perumahan mewah ataupun perkantoran dalam beberapa segi menunjukkan kepentingan efisiensi yang berlebih di atas kepentingan pemerataan atau equity . 5
Fakta kongkrit dari permasalahan perebutan ruang (spasial) di atas nampak munculnya masalah seperti:
a. Mulai  terlihat  adanya  pergeseran  lahan  pertanian  yang  subur  menjadi  tempat industri.
b. Terjadinya  pola-pola  penggunaan  lahan  yang  bercampur  (mixed  used)  antar sektor  industri  dengan  sektor  kegiatan  sosial  ekonomi  lain  dengan karakteristik yang bertolak belakang.
c. Mulai ditemukannya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan beberapa aliran sungai  sudah  terkontaminasi  limbah-limbah  cair  yang  berbahaya.  Demikian pula  kualitas  udara  ambient  yang  sudah  berubah  yang  cenderung menimbulkan “rumah kaca”.
d. Timbulnya  daerah-daerah  kumuh  (slum  area)  di  sekitar  pusat-pusat  kegiatan industri,  terutama  disebabkan  perencanaan  kegiatan  industri  tidak  diikuti dengan perencanaan perumahan buruh maupun jasa penunjang lainnya.
Oleh  karena  itu  peran  serta  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk penanggulangan  banjir.  Peneliti  teringat  dengan  3M  nya  KH.  Abdullah Gymnastiar,  “  Mulai  dari  diri  sendiri,  Mulai  dari  yang  terkecil,  dan,  Mulai  dari sekarang.“.  Ya,  kita  tidak  perlu  muluk-muluk  mencanangkan  sebuah  program (yang  terkesan)  nirlogika,  mulailah  dari  sekarang  me manage diri  sendiri  tentang pentingnya  sebuah  kebersihan,  mulailah  membuang  sampah  di  tempatnya  saja
5 Imam Kuswahyono, Bunga Rampai Politik Dan Hukum Agraria Di Indonesia , Penerbit IKIP Malang,  2000, hlm 94
dulu,  dan  yang  terpenting,  mulailah  dari  sekarang.  Maka  niscaya  akan  terbentuk sebuah lingkungan yang sehat, dan semoga, bebas banjir.
3.2.  Minimnya  Ruang  Terbuka  Hijau,  Penggundulan  hutan,  Resapan  Air  dan Sempitnya  Gorong-Goraong/ Drainase di Kota Malang
Barangkali  sekarang,  refleksi  mendasar  mengenang  Malang  di  masa  lalu adalah bagaimana melacak jejak kesejarahan perjalanan Malang di masa lalu yang dikaitkan  dengan  potret  Malang  sekarang?  Apa  yang  membuat  perbedaan mendasar  Malang  di  masa  lalu  dengan  Malang  dewasa  ini  dan  bahkan  di  masa mendatang?
Membandingkan  Malang  di  era  1980-an,  sekurang-kurangnya  peneliti memasuki  dan  berkenalan  dengan  wilayah  Malang,  tentulah  sangat  berbeda dengan  sekarang.  Di  tahun  80-an  ini,  Malang  masih  dingin  sekali.  Untuk beradaptasi  dengan  iklim  dingin  ini  butuh  waktu  berbulan-bulan.  Bahkan  kalau kita  jalan-jalan  di  malam  hari,  nyaris  tidak  ada  pencari  hiburan  ini  yang  tidak mengenakan jaket atau pakaian tebal untuk menahan hawa dingin.
Iklim  yang  sangat  dingin  itu  dipengaruhi  oleh  kondisi  geografis  Malang yang selain diapit dengan pegunungan, juga masih luasnya kawasan persawahan, resapan  air,   dan  banyaknya  pohon  berdiri  dimana-mana.  Ketika  musim  hujan tiba,  saat  itu  kondisi  Malang  benar-benar  sangat  dingin.  Meski  demikian,  nyaris mustahil  kita  temukan  genangan  air  di  jalan-jalan,  apalagi  sampai  terjadi  banjir. Resapan air masih ada dimana-mana, sehingga air tidak sampai ”menghiasai atau membanjiri jalanan”  dan rumah-rumah penduduk.
Kondisi  itulah  yang  sekarang  tidak  kita  temukan  lagi  di  Malang,  selain dewasa  ini  suhu  udara  di  Malang  sangat  panas,  setiap  kali  musim  hujan  tiba,  di berbagai  wilayah  di  Malang  tergenang  banjir.  Dalam  kondisi  hujan  agak  deras saja,  di  beberapa  tempat  dan  jalur  strategis  seperti  jalan  Sokarno  Hatta, Borobudur, MT Harjono, dan lainnya,  sudah menjadi kawasan ”langganan banjir jalanan”. Bahkan di beberapa rumah penduduk yang berada di pinggir jalan, sudah ”mulai terbiasa” dirambah banjir.
Sekarang   setiap  kali  datang  musim  hujan,   di  hati  pengguna  jalan  pun dilanda  kegamangan  atau  perasaan  miopik,  pasalnya,   bukan  hanya  kemacetan
yang harus dihadapi, tetapi jalanan yang dibanjir air juga membuat pengguna jalan harus  menjadikannya  sebagai  ”tantangan  serius”  yang  harus  disikapinya,  yang bisa  berdampak  pada  kerusakan  kendaraan  jika  tidak  cermat  dan  sabar  dalam mengemudikannya.
Beberapa  tahun  belakangan  ini,  berita  banjir  sudah  terbiasa  menghiasi media  massa,  atau  di  setiap  kali  musim  hujan,  identik  dengan  berita  mengenai bencana  alam  di  Malang.  Hari  ini  hujan  lebat  misalnya,  besoknya  koran  sudah mewartakan  berbagai  bentuk  peristiwa  mulai  dari  pohon  tumbang  dan  rumah penduduk yang rusak berat akibat bencana banjir.
Tahun  2007  misalnya,  banjir  melanda  sebagian  wilayah  di  kota  Malang akibat  hujan  deras  yang  mengakibatkan  ratusan  rumah  terendam  banjir  dan ketinggian  air  mencapai  dua  meter.   Banjir  di  kota  Malang  ini  mengakibatkan sekitar 111 rumah warga di lima kelurahan terendam air luapan Sungai Amprong. Kelurahan  tersebut  masing-masing  Kelurahan  Madyopuro,  Lesanpuro,  Kedung Kandang, Mergosono dan Kelurahan Kota Lama.
Bencana banjir di Malang seperti itu hanya sampel yang mengkritik keras terjadinya perbedaan paradoksal dalam pola pembangunan di Malang. Perbedaan ini  ”mewajibkan”  masyarakat  Malang  menanggung  akibatnya.   Perbedaan  yang bercorak  paradoksal  ini  tidak  lepas  dari  model  pembangunan  kawasan  Malang yang  tergolong  sangat  ”radikal”  atau  bahkan  revolusioner.  Malang  telah  diubah wajahnya oleh pemerintah maupun pemodal kuat menjadi kawasan industrialisasi perktokoan,  mall,  hiburan,  rumah  susun,   atau  disulap  sebagai  kawasan perbelanjaan  yang   menyeret  masyarakat  menjadi  konsumtif  dan  larut  dalam pusaran kehidupan yang mengedepankan pesona dunia hiburan.
Model  pembangunan  Malang  yang  mengejar  target  terwujudnya industrialisasi  perbelanjaan  telah  memakan  ”ongkos”  yang  tidak  murah,  yang biaya ini bukan ditanggung oleh pemerintah dan  pemilik modal kuat, tetapi  oleh masyarakat  yang  menerima  resiko  buruknya  akibat  hilangnya  kawasan  Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang nota bene sebagai wiyalah resapan air.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Ruang  terbuka  hijau  di  Kota Malang  hanya  tinggal  empat  persen  dari  seluruh  luas  wilayah  yang  mencapai 110,06  kilometer  persegi.  Sedangkan  lahan  resapan  air  hanya  tinggal  40  persen.
Kondisi  Ini  sudah  di  ambang  batas  dan  menyalahi  aturan  pemerintah.  PP  No 63/2002  sudah  menggariskan,  bahwa  luas  RTH  itu  minimal  10  persen  dari  luas wilayah masing-masing kabupaten/kota
Ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Malang  tercatat  hanya  tersisa  seluas  3.188 hektare  atau  2,89  persen  dari  luas  wilayah  keseluruhan.  RTH  itu  terinci  taman atau hutan kota seluas 12 hektare, sempadan sungai 80 hektare, tanah pekarangan dan kebun 150 hektare, dan sawah 2.940 hektare.
Semakin menipis atau habisnya kawasan RTH tersebut  jelas sebagai  akar masalah  serius  yang  menjadikan  Malang  sekarang  berbeda  dengan  “Malang Tempoe  Doloe”.  Malang  di  tahun  80-an  masih  memiliki  “kekayaan”  istimewa berupa luasnya RTH, sementara Malang sekarang sedang menjadi “Malang yang malang” akibat dilanda “kemiskinan” RTH.
“Kemiskinan”  RTH  itulah  yang  membuat  Malang  sekarang  memiliki “kekayaan”  baru  saat  musim  hujan  tiba  yang  bernama   banjir  atau  kalau  musim kemarau  tiba,  suhu  di  kota  Malang  semakin  panas.  Kondisi  ini  tentulah  tidak boleh  dibiarkan  berlarut-larut,  pasalnya  jika  kondisi  ini  semakin  berlarut, dikhawatirkan  di  kemudian  hari  (saat  musim  hujan  datang),  Malang  akan tenggelam atau semakin berhiaskan bencana banjir dimana-mana,  yang membuat Malang benar-benar bertambah malang.
Mengandalkan  APBD  untuk  “melawan”  atau  membebaskan  Malang  dari banjir bencana atau bencana banjir, memang dapat membantu, tetapi anggaran ini lebih  bercorak  penyembuhan,  dan  bukan  membedah  akar  masalahnya.  Bahkan kalau anggaran ini tidak banyak atau kurang berfungsi maksimal, juga tidak bisa diaharapkan  banyak.   Revitalisasi  gorong-gorong  dan  pembenahan  daerah  aliran sungai sudah dilakukan oleh Pemkot Malang. Upaya lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya dengan mengendalikan “syahwat” mengembangkan  atau  membiakkan  pembangunan  yang  bercorak  industrialisasi hiburan  dan  perbelanjaan  yang  jelas-jelas  berelasi  dengan  kebutuhan  atas  lahan atau tanah.
Kalau sisa tanah atau RTH di Malang ini masih akan terus diproyeksikan oleh  pemerintah  guna  memenuhi  ”syahwat”  kalangan  pemilik  modal  atau menopang  akselerasi  bisnis  kalangan  berduit,  masyarakat  Malang  layak  lebih
khawatir lagi  kalau Malang di  kemudian hari hanya tinggal  tuyang-tuyang  yang patut  dikenang  layaknya  kota  Seribu  Satu  Malam,  yang  sekedar  dijadikan dongeng bagi anak-anak yang hendak menuju peraduan (tidur).
Pemkot Malang, ujar Poedjiono, mempunyai keyakinan gorong-gorong di Kota Malang akan mampu mengatasi banjir jika difungsikan dengan baik. Namun, sayang  sekali  hingga  saat  ini  cetak  biru  gorong-gorong  Kota  Malang  ada  di Belanda. "Pemkot sudah meminta blue print gorong-gorong di Kota Malang dari Belanda.  Namun,  hingga  kini  orang  Belanda  yang  diharapkan  bisa  membantu mengfungsikan kembali gorong-gorong masih belum datang,"
Ahli  Drainase  Perkotaan  Universitas  Brawijaya,  Agus  Suharyanto menyangkal  gorong-gorong  akan  mampu  mengatasi  banjir  di  Kota  Malang. Menurut  Agus,  gorong-gorong  tetap  tak  akan  mampu  menampung  air  karena daerah  resapan  air  semakin  berkurang.  "Air  yang  tidak  teresap  tanah  semakin banyak  sehingga  gorong-gorong  tak  akan  mampu  menampung,"  katanya.  Yang harus dimaksimalkan Pemkot Malang adalah membersihkan saluran pembuangan air atau avore yang ada.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  maraknya  perumahan  baru  (real  estat),  pusat perbelanjaan  modern  dan  rumah  toko  (Ruko)  di  kota  Malang,  saat  ini  dinilai menjadi  penyebab  munculnya  lokasi-lokasi  banjir  baru  di  kota  Malang.  Hal  itu disebabkan adanya bangunan-bangunan tersebut nampaknya tidak ada outlet atau saluran air dari sistem drainase.

## MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH BANJIR
1. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  dari  bahasa  Inggris  “ participation ”  artinya  pengambilan  bagian atau pengikutsertaan, dan “ participate ” artinya mengikutsertakan, atau mengambil bagian.  Dalam  Kamus    Besar  Bahasa  Indonesia    “Partisipasi”  berarti    turut  serta atau  turut  berperan  dalam  suatu  kegiatan,  atau  keikutsertaan. 6 Menurut  Keith Davis,  partisipasi  adalah  suatu  keterlibatan  mental  dan  emosi  seseorang  kepada pencapaian  tujuan  dan  ikut  bertanggung  jawab  di  dalamnya.  Partisipasi  juga
6 Kamus Bahasa Indonesia, Op., cit , hlm 1024
berarti “pembuat keputusan dari masyarakat kelompok atau masyarakat ikut serta terlibat    dalam  bentuk  penyampaian  saran    dan  pendapat,  barang,  ketrampilan, bahan  dan  jasa. 7 Dengan  demikian  pengertian  partisipasi  masyarakat    adalah keikutsertaan  masyarakat    atau  pengambilan  bagian  oleh    masyarakat  dalam proses  mengidentifikasi  dan  penyelesaian  masalah    yang  ada  di  masyarakat. Singkatnya  partisipasi  masyarakat  ialah    keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, mulai dari pengidentifikasian,  pemilihan,  dan  pengambilan  keputusan  masyarakat  selalu berperan aktif.
Adapun  pengertian  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  adalah berperansertanya masyakat termasuk semua anggota atau wakil-wakil  masyarakat untuk  ikut  membuat  keputusan  dalam  proses  perencanaan  dan  managemen pembangunan termasuk  di dalam merumuskan dan memutuskan rencana-rencana kegiatan  yang  akan  dilaksanakan,  manfaat  yang  akan  diperoleh,  dan  juga bagaimana  melakukan  evaluasi  hasil  pelaksanaannya.  Adanya  partisipasi  yang maksimal dari masyarakat dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat di kalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.
Dari  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat adalah  keterlibatan  dan  pelibatan  anggota  masyarakat  dalam  pengelolaan pembangunan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  seyogyanya berlangsung secara sukarela dan keberlanjutan. Partisipasi  yang dimaksud adalah partisipasi  yang  memandang  masyarakat  sebagai  subyek  dari  segala  aturan  dan pembangunan bukan sebagai obyek pembangunan.
2. Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir
Pencegahan  banjir  di  kota  Malang  bukan  hanya  monopoli  pemerintah daerah  saja,  tetapi  juga  masyarakat  harus  ikut  terlibat  atau  ikut  berpartisipasi, karena  yang  menjadi  korban  dan  mengalami  kerugian  akibat  banjir  adalah masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat mengalami kerugian harta benda (rumah,  tempat  usaha/industri,  tanah  pertanian,  hewan  ternak)  ikut  terbawa  arus juga  korban  jiwa.  Selain  itu  kerugian  yang  dialami  oleh  pemerintah  adalah
7 Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah , Yogyakarta, Adicita Karya, 2001,  hlm 25
rusaknya jalan-jalan dan sarana serta prasarananya di wilayahnya karena tergerus oleh banjir.
Model pencegahan banjir (dilakukan sebelum banjir) dan penanggulangan (dilakukan  pada  saat  terjadi/sesudah  banjir),  oleh  Pemerintah  Daerah,  adalah dengan  cara, pertama membuat  peraturan/  aturan  hukum  (regulasi)  yang mengatur ttg perencanaan tata ruang kota dan wilayah. Dalam peraturan tersebut yang  diatur  adalah  (a)  penataan  tata  ruang  perkotaan  yakni  pengaturan  terhadap penentuan  wilayah/area  pemukiman/hunian  penduduk;  area  usaha/industri  kecil, area pertokoan, area pendidikan, area pariwisata, peternakan, area pertanian, area ruang  terbuka  hijau  (RTH).  area  ruang  terbuka  hijau  (ruang  terbuka)  minimal disediakan  20-30  %  dalam  wilayah  perkotaan.;  (b)  Regulasi/aturan  tentang  IMB dan  Usaha  kecil,  menengah  dan  industri  bersekala  besar;  (c)  Regulasi  tentang larangan  mendirikan  bangunan  dan  tempat  usaha/jualan  di  tempat  RTH,  diatas sungai/selokan atau tempat aliran/saluran air sungai/air hujan, tanah-tanah milik di Negara/Pemda;  (d)  Regulasi  tentang  larangan  menutup  halaman  rumah/kantor pemerintah/perusahaan swasta, dan bahu/tepi jalan/di luar pagar rumah/bangunan dengan  semen/beton/aspal;  (e)  Regulasi  tentang  larangan  membuang  sampah  di sembarang tempat (sungai, parit/selokan atau tempat saluran air ke sungai, dan di jalan  raya). Kedua ,  secara  struktural  Pemda  hendaknya  mempersiapkan  tenaga terlatih  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan  banjir  di  setiap  desa/kelurahan; Pemda  harus  mengusahakan  pemenuhan/menambah  tempat-tempat  resapan  air sesuai  yang  ditentukan  oleh  UU  Tata  Ruang  dan  Wilayah  dan    Peratuan Kementerian  Dalam  Negeri  minimal  20-30  %  ; Ketiga pemerintah  daerah hendaknya  mempersiapkan  sarana  dan  parasarana  untuk  pencegahan  dan penanggulangan banjir agar setiap diperlukan sudah tersedia; Keempat mengikut sertakan dan mendidik masyarakat  untuk mencegah terjadi banjir, antara lain : (a) melarang masyarakat membuang sampah di daerah aliran sungai/parit/selokan; (b) melarang masyarakat mendirikan bangunan di atas aliran sungai/selokan/parit; (c) melarang masyarakat menutup aliran sungai  yang ada di sekitar/rumah/bangunan miliknya; (d) menghimbau masyarakat untuk tidak menutup tanah resapan/serapan  air  di  sekitarnya,  baik  di  tanah  milik  pribadi  atau  milik/yang dikelola oleh pemerintah/swasta; (e) melarang masyarakat melakukan penebangan
pohon  hutan  lindung/pepohonan  di  daerah  resapan  air  hujan  dan  menghimbau kepada  masyarakat  unruk  melakukan  penanaman  pohon  dalam  rangka  menahan abrasi  tanah; Kelima melakukan  penindakan  hukum  berupa  pemberian  sanksi denda,  administratif,  dan  penindakan/pembongkaran  bangunan  terhadap/ masyarakat  yang  melanggar  peraturan/Regulasi    yang  dibuat  oleh  Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
3. Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir
Oleh  karena    kota  Malang  merupakan  daerah  pegunungan  yang  jauh  dari laut,  maka  banjir  di  kota  malang  bukan  banjir  yang  disebabkan  oleh  banjir  rob yang  umumnya  terjadi  di  daerah  pantai.  Banjir  di  Kota  Malang  umumnya disebabkan  karena  meluapnya  air  sungai  jika  terjadi  hujan  lebat  sehingga menimbulkan  banjir  dadakan.  Selain  itu  disebabkan  oleh  kurangnya  daerah resapan/serapan  air,hal  ini  disebabkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan  yang  berubah menjadi  hunian  atau  pemukiman  baru  dengan  banyaknnya  dibangun  perumahan, tempat-tempat  hiburan/pariwisata, pembangunan  tempat  indutri dan perdagangan (mall/supermarket),  dan  banyaknya  masyatakat  membangun  tempat  usaha  dan rumah di tepi sungai  yang dapat  mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan aliran sungai. Selain itu hampir semua tempat  resapan/serapan air baik itu milik pemerintah daerah maupun masyarakat ditutup dengan aspal/semen.
Untuk  mengatasi  dan  mencegah  terjadinya  banjir  di  kota  Malang,    usaha atau  tindakan  yang  dapat    dilakukan  oleh  Pemda  dan  masyarakat    kota  Malang adalah sebagai berikut:
a. Menjaga  lingkungan  sekitar  sungai,  selokan  atau  parit  supaya  terjaga  dengan baik.  Jangan  sampai  masyarakat  membuang  sampah  di  saluran  atau  aliran sungai,  atau  jangan  sampai  selokan  dan  parit  dijadikan  tempat  pembuangan sampah;
b. Hindari  membuat  bangunan/rumah  di  tepi  sungai,  karena  hal  ini  dapat menyebabkan  terjadinya  banjir,  dan  tatanan  masyarakat  menjadi  tidak  teratur dan kumuh (daerah menjadi kumuh);
c. Melakukan  program  tebang  pilih  dan  reboisasi.  Pohon  yang  ditebang hendaknya  pohon  yang  sudah  tua  atau  rawan  tumbang.  Pohon  yang  ditebang sebaiknya  ada  penggantinya,  tujuannya  untuk  regenerasi  pohon  supaya  hutan
tidak menjadi gundul sebagai tempat untuk menghimpun air di hutan, sehingga air hujan tidak langsung turun ke dataran rendah yang berakibat banjir;
d. Membuat  gerakan  membuang  sampah  pada  tempatnya.    Hindari  membuang sampah  sembarangan,  terutama  membuang  sampah  ke  sungai  atau  aliran  ke sungai  karena  dapat  brdampak  buruk  yaitu  sampah  yang  menumpuk  di  aliran atau  saluran  sungai  yang  dapat  menyumbat  aliran  air  sungai  sehingga mengakibatkan banjir. Untuk  menghindari  pembuangan sampah di  sembarang tempat  atau  di  sungai,  perlu  disediakan  tempat  pengelolaan  dan  dan pengolahan sampah.
e. Rajin  membersihkan  tempat  saluran  atau  aliran  air  ke  sungai.  Perbaikan  dan pembersihan  saluran  air  harus  dilakukan  secara  gotong  royong  yang melibatkan  masyarakat  setempat  secara  rutin  atau  terus  menerus.  Tujuannya adalah apabila terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat, sehingga air dapat mengalir dengan lancar ke sungai dan  muara sungai yang akhirnya ke laut.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Terjadinya  banjir  di  Kota  Malang  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, antara lain:
a. Kesadaran  masyarakat  Kota  Malang  membuang  sampah  sangat  rendah, sehingga dapat menyumbat saluran air menuju gorong-gorong.
b. Maraknya  pembangunan  rumah-rumah  baru  ( real  estat )  dan  pusat perbelanjaan  modern  yang  tidak  diimbangi  dengan  sistem  drainase  yang cukup
c. Terjadinya  alih  fungsi  lahan  yang  seharusnya  menjadi  kawasan  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  dan  daerah  resapan  air  justru  berubah  menjadi  areal pembangunan.
2. Partisipasi  masyarakat sebagai  salah satu  stakeholder  sangat  diperlukan dalam upaya membendung terjadinya bencana banjir. Menjadikan masyarakat sebagai subyek yang memiliki peran bersama dengan pemerintah mulai dari proses dan implementasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  penataan  ruang yang ada di kota Malang merupkan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan
dalam  penanggulanagan  bencana  banjir.  Partisipasi  masyarakat  memiliki pengaruh sangat besar dalam proses dan implementasi kebijakan.
Dalam  rangka  menyusun  rekomendasi  kebijakan,  partisipasi  masyarakat dalam  kegiatan  penanggulangan  banjir,  perlu  ditetapkan  lebih  cermat  tingkat partisipasi  pada  setiap  tahap  kegiatan,  sesuai  dengan  jenis  kegiatan penanggulangan  banjir.  Untuk  merumuskan  strategi  partisipasi,  juga  diperlukan pengelompokan kegiatan penanggulangan banjir atas dasar:
1.  Besarnya  dampak  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  akan  diterima masyarakat;
2.  Jumlah dan keragaman penerima dampak kegiatan;
3.  Intensitas biaya sosial dari suatu kegiatan yang akan diterima oleh masyarakat.
Perumusan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa mencermati posisi dan urgensi stakeholder lainnya, seperti intermediaries dan decision/policy maker.  Dari  sudut  pandang  tingkat  partisipasi  stakeholder,  ada  batasan  bahwa tidak  semua  kegiatan  penanggulangan  banjir  dapat  dilakukan  oleh  seluruh stakeholder sampai ke tingkat empowerment. Semakin banyak pihak yang terlibat, akan terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodasi dan terlalu banyak jalur birokrasi  antar  sektor,  sehingga  proses  koordinasi  lintas  sektor  dan  pelaksanaan kegiatan ( development ) sangat mungkin menjadi terhambat, bahkan batal. Dengan demikian  tingkat  ketertarikan  ( interest) ,  pengaruh  ( influence) ,  dan  kepentingan (importance )  setiap  stakeholder  harus  diidentifikasi  lebih  dahulu  agar  bisa ditentukan sejauh mana stakeholder tersebut dilibatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sunggono,  2004, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Fasli  Djalal  dan  Dedi  Supriadi,  2001, Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks  Otonomi Daerah , Yogyakarta, Adicita Karya, Imam  Kuswahyono,  1999, Bunga  Rampai  Politik  Dan  Hukum  Agraria  Di  Indonesia , Penerbit IKIP Malang.
Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2008, Pusat Bahasa, Edisi ke IV, Jakarta, PT Gramedia Pustaka utama,
Ligal, 2008, Pendekatan Pencegahan Banjir , Jurnal “Dinamika Teknik Sipil, Vol. 2 Juli . Lexy Moleong,  1996, Metode Penelitian Kualitatif ,  Bandung, Remaja Rosdakarya
Sanapiah  Faisal,  1990, Penelitian  Kualitatif  (Dasar-Dasar  Aplikatif) ,  Malang,  Yayasan Asih Asah Asuh.
Undang-Undang NO. 26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang , Bandung,Citra Umbara, Wignjosoebroto,  Soetandyo,  1998, Hukum  dan  Metode-metode  Kajiannya ,  Makalah Seminar Sosiologi Hukum Pada Program Pascasarjana UNIBRAW.