Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TABALONG: SEBUAH PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK
Muhammad Noor Ifansyah 1 🖂
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong mnifansyah@stiatabalong.ac.id

## Abstrak
Permasalahan  sampah  di  Indonesia  terus  menjadi  persoalan  yang belum  dapat  sepenuhnya  diatasi. Pertumbuhan  timbulan  sampah  di Indonesia  selama  tiga  tahun  terakhir  2020-2023  terus  mengalami peningkatan  yaitu  berjumlah  sebesar  37.370.425  Ton/thn . Dalam ranah  global  pengelolaan  sampah  merupakan  kerangka  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa pengelolaan  sampah  erat  kaitannya  dengan  pencapaian  beberapa tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  pengelolaan  sampah  dalam  sudut  pandang  administrasi publik  dilihat  dari  kontek  good  governance.  Penelitian  ini  didesain menggunakan  studi  pustaka  yang  secara  teoritis,  studi  pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep triangulasi data dari berbagai  sumber  pustaka  yang  ditemukan  dengan  mengacu  pada pemikiran model analisis interaktif yang dikembangkan. Hasil analisis kemudian  dijadikan  rangkuman  yang  dapat  ditarik  kesimpulan tentang  topik  penelitian.  Kebijakan  pengelolaan  sampah  yang  telah ada  di  Kabupaten  Tabalong  sangatlah  penting  dalam  menjamin berlangsungnya  pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan. Sehingga dengan  adanya  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan sampah memainkan peran penting dalam upaya memerangi timbulan sampah  yang  terus  bertambah.  Penelitian  terdahulu  menyarankan model  pendekatan  dinamis  dalam  pembuatan  kebijakan  pengelolaan sampah  berkelanjutan. Bahkan  ada  pula  yang menekankan  pada restrukturisasi lembaga dan penyusunan kebijakan baru perlu  dibuat dalam  rangka  membangun  sistem  pengelolaan  sampah  yang holistik, terintegrasi  dan  hemat  biaya.  Pada  pengelolaan  sampah pada  Kabupaten  Tabalong  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong melimpahkan  kegiatan  persampahan  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup yang  kemudian  melibatkan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama kegiatan. Sampah yang telah dipilah tidak akan memiliki nilai apabila pengepul  tidak  bersedia  membeli. Sehingga  guna  memberikan jaminan  keberlangsungan  sirkulasi  penjualan  pilah  sampah, Dinas Lingkungan Hidup terus memberikan pendampingan dan bekerjasama dengan  pengepul.  Sehingga  sangat  penting  bagi  masyarakat
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
mengetahui  kegiatan  pengelolaan  sampah  yang  telah  dilakukan  dan akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kata kunci: pengelolaan sampah, kebijakan publik, partisipasi

## Abstract
Indonesia's garbage problem is still one that will never be completely fixed.  Over  the  previous  three  years,  from  2020  to  2023,  Indonesia's garbage  output  has  increased  steadily,  reaching  37,370,425  tons annually.  The  Sustainable  Development  Goals  of  the  United  Nations include  waste  management  as  a  framework  on  a  worldwide  scale. Waste  management  and  the  accomplishment  of  various  sustainable development  goals  are  strongly  tied,  according  to  several  earlier research.  The  purpose  of  this  study  is  to  learn  more  about  waste management  from  the  standpoint  of  public  administration  within  the framework  of  good  governance.  A  theoretical  literature  review  was used  to  construct  this  investigation.  Utilizing  the  idea  of  data triangulation  from  a  variety  of  literature  sources,  the  analysis  was conducted  by  consulting  the  concepts  of  the  interactive  analysis model.  After  that,  a  summary  of  the  analysis  findings  is  provided  so that  conclusions  on  the  study's  subject  may  be  made.  To  ensure sustainable  trash  management,  Tabalong  Regency's  current  waste management  policy  is  crucial.  Therefore,  efforts  to  stop  the  rising amount of garbage generated depend heavily on the presence of rules controlling waste management. In their study, last proposed a dynamic approach  model  for  formulating  management  policies.  Even  stressed that  in  order  to  create  a  comprehensive,  integrated,  and  economical waste  management  system,  new  policies  must  be  prepared  and institutions must be restructured. The Environmental Agency handles trash  management  in  Tabalong  District  after  receiving  delegations from the Tabalong District Government, with the community serving as  the  primary  player.  If  collectors  are  unwilling  to  purchase  sorted waste,  it  will  be  worthless.  The  Environmental  Service  continues  to support collectors and work together to ensure the continuous flow of garbage sorting sales. Therefore, it is necessary for the community to be  aware  of  the  waste  management  initiatives  that  have  been implemented, since this will boost community involvement.

## Keyword: waste management, public policy, participation

## A. Pendahuluan
Permasalahan  sampah  di  Indonesia  terus  menjadi  persoalan  yang belum  dapat  sepenuhnya  diatasi.  Pertumbuhan  timbulan  sampah  di Indonesia  selama  tiga  tahun  terakhir  2020-2023  terus  mengalami
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
peningkatan  yaitu  berjumlah  sebesar  37.370.425  Ton/thn  (SIPSN,  2024). Dalam  ranah  global  pengelolaan  sampah  merupakan  kerangka  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UN  Sustainable Development  Goals/UN-SDGs).  SDGs  bertujuan  dalam  mengatasi permaslahan  global  seperti  kemiskinan,  ketidaksetaraan,  perubahan  iklim, degradasi  lingkungan,  dan  kemakmuran,  dengan  pengelolaan  sampah memainkan peran penting dalam beberapa tujuan tersebut.
Pendekatan  dalam  pengelolaan  sampah  dengan  ekonomi  sirkular, pendekatan ini penting digunakan terutama dalam konteks pemulihan pasca- COVID, dengan menyelaraskan prinsip kesehatan, lingkungan, nilai sumber daya,  dan  pembangunan  ekonomi,  serta  dapat  mengarah  pada  peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Sharma et al., 2021; Yanto et al., 2021). Pengelolaan sampah yang efektif, terutama sampah rumah tangga sangat  penting  dalam  mencapai  SDG  12  (konsumsi  dan  produksi  yang bertanggung  jawab),  kegiatan  ini  dapat  difasilitasi  melalui  keterlibatan masyarakat dan program-program penyadaran (Fithriana & Annissa, 2018).
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa pengelolaan  sampah  erat  kaitannya  dengan  pencapaian  beberapa  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Salah  satunya  berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  Bhuiyan  (2010)  menemukan  bahwa  pengelolaan  sampah  akan efektif  apabila terjalin  kemitraan  antara publik-swasta. Hal  tersebut  sejalan dengan penelitian Bolaane & Isaac (2015) bahwa pengelolaan sampah akan efektif  apabila  ada  keterlibatan  sektor  privat  meskipun  masih  tetap  harus mengandalkan  sektor  publik  dalam  pelaksanaannya.  Peran  sektor  publik tidak bisa dikesampingkan sebagai pelaku utama dalam ranah pembangunan kebijakan  dan  infrastruktur  dalam  mendukung  penglolaan  sampah  seperti yang  ditemukan  oleh  Di  Nola  et  al.  (2018).  Hal  tersebut  akhirnya menjadikan  pendekatan  ekonomi  sirkular,  pelibatan  masyarakat,  dukungan kebijakan, dan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah menjadi energi diidentifikasi  sebagai  strategi  utama  integrasi  pengelolaan  sampah  dengan pencapaian tujuan SDGs. Pada penelitian ini pengelolaan sampah dipandang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
dari sudut administrasi publik yang melihat pengelolaan sampah sebagai tata kelola.
Tata  kelola  dalam  pengelolaan  sampah  merupakan  aspek  penting dalam  perencanaan  kota  dan  kelestarian  lingkungan.  Tata  kelola  ini melibatkan  struktur,  proses,  dan  praktik  yang  menjadi  panduan  dalam mengelola  sampah,  sehingga  memberikan  implikasi  positif  bagi  perubahan iklim,  mengurangi  penipisan  sumber  daya,  dan  meningkatkan  kesehatan masyarakat.  Perubahan  terus  menerus  terjadi  dalam  tata  kelola  sampah, sejak  zaman  birokrasi  tradisional, new  public  management, dan  era governance (Bugge  et  al.,  2019).  Menurut  (Bhuiyan,  2010) good governance sangat  penting  dalam  pengelolaan  sampah  yang  efektif,  dan kurangnya good  governance menyebabkan  layanan  yang  tidak  memadai sehingga  dapat  mendorong  tumbuhnya  inisiatif  berbasis  masyarakat  dan kemitraan publik-swasta  dalam penyediaan layanan sampah. Mencapai  tata kelola  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  menjadi  tantangan  jika  ketiga sektor  yaitu  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  tidak  bekerjasama  secara baik dan saling dukung (Hamdillah, 2023).
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diharapkan dalam  mendukung  program  yang  telah  dibangun  oleh  pemerintah. Keterlibatan masyarakat pada pengelolaan sampah menunjukkan hasil yang positif yaitu terjadinya penurunan dampak lingkungan dari timbulan sampah (Bortoleto  &  Hanaki,  2007).  Sehingga  dalam  artikel  ini  mencoba mengungkapkan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Tabalong  dalam  sudut pandang partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  (publik) merupakan sebuah  rangkaian  dalam  rangka  keterbukaan  informasi  publik  (Creighton, 2005).  Masyarakat  akan  berpartisipasi  apabila  informasi  telah  sampai kepihak  masyarakat,  sehingga  turut  mengakibatkan  peningkatan  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  yang  telah  diatur  dalam  tata  kelola persampahan.  Masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  sampah dengan  cara  yang  beragam,  hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
Tata  kelola  pengelolaan  sampah  merupakan  masalah  yang membutuhkan  keseimbangan  dalam  pengelolaannya,  integrasi  kemitraan publik-swasta, dan adopsi  strategi  tata kelola  yang adaptif perlu dilakukan. Tantangan ini merupakan masalah yang dihadapi berbagai daerah, sehingga memerlukan  pendekatan  tata  kelola  yang  mampu  mendorong  tumbuhnya inisiatif  berbasis  masyarakat  dan  kemitraan  pemerintah-swasta.  Pentingnya pengelolaan  sampah  dalam  rangka  pelayanan  publik  memegang  peranan penting  dalam  mendukung good  governance, sehingga  dalam  artikel  ini mengungkap  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Tabalong,  kebijakan pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Tabalong,  dan  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini bertujuan mengetahui  pengelolaan  sampah  dalam  sudut  pandang  administrasi  publik dilihat dari konteks good governance.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  didesain  menggunakan  studi  pustaka  yang  secara teoritis,  studi  pustaka  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data    pustaka,  membaca,  mencatat,  serta mengolah  bahan  penelitian(Hamdillah,  2023).  Studi  pustaka  dilakukan dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dalam  konteks  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  sampah.  Sumber  utama  data  menggunakan  tinjauan literatur  yang  meliputi  jurnal  ilmiah,  buku,  laporan  resmi  pemerintah,  dan publikasi  yang berkaitan dengan pengelolaan sampah terutama pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong sebagai lokasi penelitian.
Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep triangulasi data dari berbagai sumber pustaka yang ditemukan dengan mengacu pada pemikiran model  analisis  interaktif  yang  dikembangkan  oleh  (Miles,  Matthew  B. Huberman,  A  Michael.  Saldana,  2014).  Tahapan  dalam  analisis  dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian,  kemudian  diidentifikasi  sebagai  temuan  utama  yang  berkaitan dengan teori yang relevan yang menggambarkan fenomena penelitian.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
Hasil  analsis  kemudian  dijadikan  rangkuman  yang  dapat  ditarik kesimpulan  tentang  topik  penelitian.  Kesimpulan  merupakan  hasil  sintesis sumber-sumber  yang  telah  digali  melalui  studi  pustaka.  Penelitian  akan menggali  wawasan  tentang  pengelolaan  sampah  dalam  sudut  pandang administrasi  publik  yang  nantinya  akan  berkontribusi  dalam  penerapan governance .
C. Hasil Penelitian/diskusi

## Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  Indonesia.  Kabupaten  Tabalong  juga menghadapi  berbagai  tantangan  dan  mengalami  perkembangan  diberbagai sektor.  Tantangan  tersebut  antara  lain  pengelolaan  sampah,  konsumsi energi,  pembalakan  liar,  pendidikan,  pariwisata,  bantuan  sosial, pembangunan  manusia,  partisipasi  politik,  kebutuhan  ruang  terbuka  hijau, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam  hal  pengelolaan  sampah,  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong telah  menerapkan  program  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan pendirian Bank Sampah serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPS3R).
Pengelolaan  sampah  yang  telah  dilakukan  berlandaskan  kebijakan  sebagai dasar rencana pemerintah untuk mengatur kepentingan khalayak ramai atau masyarakat luas. Kebijakan utama yang menjadi dasar pengelolaan sampah di  Kabupaten  Tabalong  berlandaskan  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan untuk  tingkat  kabupaten  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  menerbitkan Peraturan  Daerah  nomor  14  Tahun  2017  tentang  Pengelolaan  sampah  di Kabupaten Tabalong.
Upaya  pengelolaan  sampah  tidak  hanya  terbatas  pada  terbitnya Peraturan Daerah, tetapi juga pada kegiatan yang dilaksanakan, seperti pada tahun  2016  melalui  Peraturan  Bupati  Nomor  91  Tahun  2016  tentang Gerakan  Tabalong  Bersih  dan  Hijau  (Genta  Hijau).  Genta  Hijau  bertujuan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
melibatkan  masyarakat  dalam  pengurangan  sampah,  pelibatan  masyarakat pada  Bank  Sampah,  dan  TPS3R(Ifansyah  et  al.,  2023).  Hal  ini  terus dilaksanakan dalam rangka pengurangan timbulan sampah pada tahun 2022 berjumlah 37.507,84 Ton/thn yang komposisinya terdiri dari sisa makanan, kayu/ranting,  kertas/karton,  plastik,  logam,  kain,  kaca,  dan  lainnya. Komposisi  sampah  di  Kabupaten  Tabalong  pada  tahun  2022  dapat  dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
36% 2% 17% 24% 1% 3% 1% 3% 13% Komposisi Sampah Sisa makanan Kayu/Ranting Kertas/Karton Plastik
Logam Kain Karet Kaca Lainnya Gambar 1. Komposisi Sampah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Pada Gambar 1 dapat  dilihat  bahwa komposisi sampah di  Kabupaten Tabalong  Tahun  2022  didominasi  oleh  sisa  makanan  yaitu  sebanyak  36% dari  total  timbulan  sampah  atau  sebanyak  13.502,82  Ton/thn.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  timbulan  sampah  sebagian  besar  merupakan  hasil timbulan  dari  manusia  yang  merupakan  penyumbang  utama  timbulan sampah,  hal  ini  juga  dibuktikan  dengan  besaran  sumber  sampah  yang sebagian besar berasal dari pemukiman atau rumah tangga. Sehingga upaya pengurangan  sampah  diperlukan  keterlibatan  manusia  dalam  setiap kegiatannya.  Besarnya  sumber  sampah  yang  berasal  dari  pemukiman  atau rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
37.56% 6.92% 18.78% 20.76% 6.92% 6.92% 2.14% Sumber Sampah Rumah tangga/Pemukiman Perkantoran Pasar Perniagaan Fasilitas Publik Kawasan Lainnya
Gambar 2. Sumber Sampah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Pada gambar 2 diketahui  bahwa sumber sampah terbesar berasal  dari rumah  tangga  atau  pemukiman  yaitu  sebesar  37,56%  dari  total  timbulan sampah atau sebanyak 14.087,94 Ton/thn sampah, sehingga dapat diketahui bahwa  sumber  utama  yang  mendominasi  timbulan  sampah  bersumber  dari rumah tangga. Sehingga peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.
Berdasarkan  penelusuran  pada website Sistem  Informasi  Pengelolaan Sampah  Nasional,  sampai  dengan  tahun  2024,  Kabupaten  Tabalong  telah memiliki  10  (sepuluh)  Bank  Sampah  aktif  dan  10  (sepuluh)  unit  TPS3R yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tabalong.
No Nama Fasilitas Sampahmasuk (kg/thn) Sampahterkelola (kg/thn) Kecamatan Pengelola 1 Bank Sampah Unit Mekar Sari Bersih 20,280.00 20,208.00 Murung Pudak LSM 2 Bank Sampah Unit Berlian Bersinar 2,460.00 2,268.00 Tanta LSM 3 Bank Sampah Unit Anggrek 9,384.00 9,368.40 Murung Pudak LSM 4 Bank Sampah Unit Jangkung Hijau 23,400.00 22,524.00 Tanjug LSM 5 Bank Sampah Unit Maluyung Bersinar 12,264.00 10,380.00 Murung Pudak LSM 6 Bank Sampah Unit Berkah Bersama 5,400.00 5,352.00 Tanjung LSM 7 Bank Sampah Unit Harapan Baru 3,648.00 3,576.00 Murung Pudak LSM 8 Bank Sampah Permata Hati 2,940.00 2,760.00 Murung Pudak LSM 9 Bank Sampah Bougenville Permai 1,176.00 1,026.00 Murung Pudak LSM 10 Bank Sampah Ribang 9,552.00 9,420.00 Muara Uya LSM 90,504.00 86,882.40 Jumlah
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
Tabel 1. Daftar Bank Sampah di Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Pada  Tabel  1  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Bank  Sampah  di  Kabupaten Tabalong  berjumlah  10  unit,  dengan  jumlah  sampah  masuk  bervariasi.  Jumlah sampah  masuk  terbanyak  pada  Bank  Sampah  Unit  Jangkung  Hijau  yaitu  23.400 Kg/Thn,  sedangkan  jumlah  sampah  masuk  terkecil  pada  Bank  Sampah Bougenville  Permai  yaitu  1.176  Kg/Thn.  Berdasarkan  Tabel  1  juga  diketahui bahwa  cakupan  layanan  Bank  Sampah  masih  sedikit  yakni  hanya  melayani  4 (empat)  kecamatan  sedangkan  jumlah  keseluruhan  kecamatan  di  Tabalong sebanyak  12  (dua  belas)  kecamatan.  Dari  jumlah  Bank  Sampah  yang  telah  ada hanya mampu melayani 30% wilayah Kabupaten Tabalong.
No Nama Fasilitas Sampahmasuk (kg/thn) Sampahterkelola (kg/thn) Kecamatan Pengelola 1 Bank Sampah Unit Mekar Sari Bersih 20,280.00 20,208.00 Murung Pudak LSM 2 Bank Sampah Unit Berlian Bersinar 2,460.00 2,268.00 Tanta LSM 3 Bank Sampah Unit Anggrek 9,384.00 9,368.40 Murung Pudak LSM 4 Bank Sampah Unit Jangkung Hijau 23,400.00 22,524.00 Tanjug LSM 5 Bank Sampah Unit Maluyung Bersinar 12,264.00 10,380.00 Murung Pudak LSM 6 Bank Sampah Unit Berkah Bersama 5,400.00 5,352.00 Tanjung LSM 7 Bank Sampah Unit Harapan Baru 3,648.00 3,576.00 Murung Pudak LSM 8 Bank Sampah Permata Hati 2,940.00 2,760.00 Murung Pudak LSM 9 Bank Sampah Bougenville Permai 1,176.00 1,026.00 Murung Pudak LSM 10 Bank Sampah Ribang 9,552.00 9,420.00 Muara Uya LSM 90,504.00 86,882.40 Jumlah
Tabel 2. Daftar TPS3R di Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  TS3R  aktif  di  Kabupaten Tabalong  berjumlah  10  (sepuluh)  unit  dengan  penerima  sampah  masuk terbanyak  pada  TPS3R  Menanti  Padang  Panjang  dan  TPS3R  Pendopo Bersinar yaitu sebanyak 287,62 Ton/thn. Sedangkan sampah masuk terkecil pada  TPS3R  Bina  Lestari  sebanyak  130,67  Ton/thn.  Sementara  sebaran lokasi  TPS3R  berlokasi  di  5  (lima)  wilayah  kecamatan  dari  12  (dua  belas) kecamatan yang ada pada Kabupaten Tabalong.

## Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong
Pengelolaan  sampah  di  Indonesia  merupakan  isu  penting  yang meliputi berbagai tantangan dan strategi, termasuk penanganan sampah kota dan  sampah  plastik.  Indonesia  sedang  menjajaki  berbagai  kebijakan  dan pendekatan  untuk  meningkatkan  sistem  pengelolaan  sampah,  yang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
tujuannya  untuk  keberlanjutan.  Sistem  pengelolaan  sampah  di  Indonesia membutuhkan  integrasi  teknologi  guna  peningkatan  keberlanjutan  dan mengatasi  tantangan  dalam  pengumpulan,  pengangkutan,  dan  pengolahan sampah,  serta  berkontribusi  pada  tujuan  pembangunan  berkelanjutan (SDGs) (Fatimah et al., 2020).
Tantangan dalam proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah  tentu  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  perlunya  perbaikan  sistem transportasi  sampah,  infrastruktur,  dan  teknologi  yang  tepat  dalam pengolahan  sampah.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat(Wisnubroto  et al., 2021), yang menyatakan bahwa faktor  penanganan sampah dipengaruhi oleh  transportasi,  infrastruktur,  dan  teknologi.  Sehingga  sangat  penting untuk  menjadikan  transportasi,  infrastruktur,  dan  teknologi  sebagai  dasar dalam pengelolaan sampah.
Pengelolaan  sampah  yang  telah  dijalankan  di  Kabupaten  Tabalong merupakan adaptasi dari pengelolaan sampah yang telah dilakukan, baik itu di  dalam  negeri  ataupun  di  luar  negeri.  Orientasi  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Tabalong  merupakan  representasi  dari  Kebijakan  Pengelolaan Sampah  Nasional  (Undang-undang    Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2008) yang kemudian direpresentasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun  2017  tentang  Pengelolaan  Sampah  Kabupaten  Tabalong.  Pada Peraturan  Daerah  tersebut  mengatur  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pengelolaan  sampah,  dengan  fokus  utama  pengurangan  sampah  dari sumbernya.
Sampah  yang  dikelola  di  Kabupaten  Tabalong  merupakan  sampah rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  Tangga  (Perda  No.  14 Tahun  2017  Pasal  10)  merupakan  sampah  yang  banyak  menjadi  sumber utama sampah di Tabalong. Sehingga perlu melibatkan banyak pihak dalam pengelolaan sampah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut pihak  yang  dapat  melaksanakan  kerjasama  dan  kemitraan.  Selain  itu  juga dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah (Pasal  46).  Peran  serta  masyarakat  sangat  penting  dalam  pengelolaan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
sampah  terutama  sampah  rumah  tangga  yang  merupakan  sumber  terbesar timbulan sampah di Tabalong. Hal ini sejalan dengan pendapat (Kurniawan et  al.,  2021;  Subekti,  2023)  pengelolaan  sampah  akan  lebih  efektif  dengan partisipasi  pemangku  kepentingan  dan  dengan  sistem  pengelolaan  sampah yang  terintegrasi,  salah  satunya  dengan  pengelolaan  sampah  berbasis masyarakat.  Bahkan  solusi  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat dianggap sangat penting diterapkan di Jakarta(Pasang et al., 2007; Verawati & Tuti, 2020).
Kebijakan pengelolaan sampah yang telah ada di Kabupaten Tabalong sangat  penting  dalam  menjamin  berlangsungnya  pengelolaan  sampah  yang berkelanjutan.  Hal  ini  didukung  oleh  kajian  dari  (Lodan  et  al.,  2022)  yang menyatakan  bahwa  kunci  penting  yang  mempengaruhi  kematangan pengelolaan sampah adalah perlunya kebijakan yang baik guna mendukung keberlanjutan  pengelolaan  sampah.  Selain  itu  kebijakan  yang  telah  dibuat harus dapat diterima oleh masyarakat sehingga program  yang dilaksanakan dapat  mencapai  tujuan(Fukuda  et  al.,  2018;  Wahyu  Maesarini,  2023). Sehingga  dengan  adanya  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan sampah  memainkan  peran  penting  dalam  upaya  memerangi  timbulan sampah yang terus bertambah.
Dilakukan  pula  pengembangan  konsep  keberlanjutan  pembangunan dalam  sistem  pengelolaan  sampah  dari  konsep  bank  sampah  ditingkat Rukun  Tetangga  hingga  TPS  3R  ditingkat  Kelurahan  secara  nasional.  Ada beberapa penelitian terkait keberlanjutan sistem pengelolaan sampah ini. Di Nola  et  al.,  (2018)  dalam  penelitiannya  menyarankan  model  pendekatan dinamis  dalam  pembuatan  kebijakan  pengelolaan  sampah  berkelanjutan. Bahkan Manaf, et al.  (2009) menekankan pada restrukturisasi lembaga dan penyusunan  kebijakan  baru  perlu  dibuat  dalam  rangka  membangun  sistem pengelolaan sampah yang holistik, terintegrasi dan hemat biaya.
Senada  dengan  penelitian  (Di  Nola  et  al.,  2018)  dan  (Manaf  et  al., 2009)  mengenai  keberlanjutan  sistem  pengelolaan  sampah,  hasil  kajian (Esmaeilian et al., 2018) menawarkan kerangka konseptual untuk mengatasi
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
kesenjangan  dalam  pengelolaan  sampah  dari suistainable  smart  cities ke suistainable zero  waste cities yang memerlukan  empat strategi  utama  yang saling terkait, yaitu: pencegahan sampah, pemisahan sampah, pengumpulan sampah tepat waktu, dan pemulihan nilai dari sampah yang terkumpul. Pada beberapa kajian ini, terlihat bahwa keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Tabalong  melalui  kegiatan Bank  Sampah  di  tingkat  RT  dan  TPS3R    hingga  menjadi  TPS  di  tingkat kelurahan.
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten Tabalong
Partisipasi  menjadi  semakin  umum  dalam  pengambilan  keputusan pemerintah dan dianggap sebagai bagian dari definisi demokrasi.. Partisipasi masyarakat  sekarang merupakan persyaratan untuk  pengambilan keputusan pemerintah  disebagian  besar  dunia  barat  (Creighton,  2005).  Partisipasi masyarakat  seringkali  dicirikan  sebagai  hasil  yang  tidak  terhindarkan  dari gerakan  logis  dari  mode  pemerintahan  yang  terisolasi  dan  birokratis  ke pemeritahan terbuka, transparan, dan partisipatif (Moynihan, 2003).
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  adalah sebuah  konsep  yang  menimbulkan  sejumlah  besar  kontroversi  dan perdebatan.  Keterlibatan  warga  negara  yang  aktif  dan  terlibat  sangat menarik  bagi  banyak  orang,  praktiknya  partisipasi  warga  negara  langsung jauh  lebih  merepotkan.  Salah  satu  sisinya  adalah  pendukung  partisipasi langsung, yang percaya masyarakat harus memiliki peran aktif dan langsung dalam  proses  pemerintahan.  Menciptakan  peluang  bagi  orang-orang  untuk terlibat secara lebih bermakna dengan pemerintahan dipandang sebagai cara untuk membangun kepercayaan, meningkatkan transparansi, dan lebih baik memungkinkan publik untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas hasilnya.
Sisi yang berseberangan adalah pendukung partisipasi tidak langsung, yang percaya bahwa keputusan negara sebaiknya diserahkan kepada pejabat terpilih  dan  administrator  profesional.  Gagasan  membuka  proses
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
deliberative bagi  publik  adalah  naif  secara  politis  dan  tidak  dapat dipertahankan  dalam  birokrasi  modern  negara.  Tidak  realistis  untuk mengharapkan  orang  yang  berkuasa  untuk  membagikan  kekuasaan  mereka atas nama partisipasi(Callahan, 2007).
Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta (https://kbbi.kemdikbud.go.id).  Partisipasi  merupakan  keterlibatan  mental dan  emosi  dari  seseorang  di  dalam  situasi  kelompok  yang  mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut  bertanggungjawab  terhadap  kelompoknya.  Pendapat  lain  menjelaskan bahwa  partisipasi  merupakan  penyertaan  pikiran  dan  emosi  dari  pekerja- pekerja  kedalam  situasi  kelompok  yang  bersangkutan  dan  ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.
Partisipasi  merupakan  komponen  penting  dalam  pembangkitan kemadirian  dan  proses  pemberdayaan  (Fawcett  et  al.,  1995),  menjelaskan pemberdayaan  dan  partisipasi  merupakan  strategi  yang  sangat  potensial dalam  rangka  meningkatkan  ekonomi,  sosial  dan  transformasi  budaya. Proses  ini,  pada  akhirnya  dapat  menciptakan  pembangunan  yang  berpusat pada  rakyat.  Partisipasi  adalah  pokok  utama  dalam  pendekatan pembangunan  yang  terpusat  pada  masyarakat  dan  berkesinambungan  serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.
Prinsip  dalam  partisipasi  adalah  melibatkan  atau  peran  serta masyarakat  secara  langsung,  dan  hanya  mungkin  dicapai  jika  masyarakat sendiri  ikut  ambil  bagian,  sejak  dari  awal,  proses  dan  perumusan  hasil. Keterlibatan masyarakat menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar.  Sementara  (Creighton,  2005),  lebih  menekankan  partisipasi  sebagai bentuk  keterbukaan  informasi  kepada  publik,  sehingga  publik  dapat menanggapi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang harus  dilakukan.  Dan  juga  keputusan  apa  yang  akan  digunakan  sehingga memberikan  efek  yang  bermanfaat  bagi  publik.  Partisipasi  paling  baik dipahami  sebagai  sebuah  kontinum.  Karena  ini  adalah  sebuah  rangkaian,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
terdapat jumlah poin yang benar-benar tak terbatas disepanjang skala, tetapi ada  empat  kategori  utama  yaitu  informasi  publik,  mendengar  aspirasi publik,  pelibatan  publik  dalam  pemecahan  masalah,  dan  membangun kesepakatan bersama.
Kontinum partisipasi terdiri dari empat kategori utama yang dijelaskan Creighton sebagai berikut:
1. Program informasi publik pada dasarnya adalah komunikasi satu arah kepada  publik.  Sebagai  bagian  integral  dalam  keputusan  sering diperdebatkan  dalam  literatur  partisipasi  publik  karena  berupaya mempertahankan  bentuk  paternalistik  ( top  down )  pembuatan keputusan. Tetapi meskipun informasi publik yang dibuat sendiri oleh penguasa  bukan  merupakan  partisipasi  publik,  itu  tetap  merupakan komponen  penting  dari  program  partisipasi  publik  yang  efektif. Masyarakat  tidak  dapat  berpartisipasi  kecuali  jika  mereka  menerima informasi  yang  lengkap  dan  obyektif  yang  menjadi  dasar  penilaian mereka.
2. Tingkatan  berikutnya  memerlukan  partisipasi  masyarakat  yang  lebih aktif  berupa kegiatan bersifat dengar pendapat umun ( public hearing, listen  to  the  public ).  Publik  dapat  menyampaikan  komentar  atau tanggapan  atas  rencana  yang  akan  diputuskan.  Tetapi  dalam praktiknya  dengar  pendapat  sering  dilaksanakan  hanya  sekedar memenuhi  prosedur  formal  saja,  secara  substansi  miskin  partisipasi. Hasilnya  dapat  diketahui,  keputusan  yang  diambil  tidak  memberi ruang bagi pemecahan masalah yang bersifat kolaboratif.
3. Kontinum  ketiga  partisipasi  lebih  melibatkan  masyarakat  dalam pemecahan  masalah.  Tingkat  partisipasi  pada  level  ini  tidak  selalu menghasilkan kesepakatan. Istilah “sepakat untuk tidak sepakat” dapat dianggap  sebagai  suatu  cara  untuk  mengungkap  argumen  dibalik sebuah  keputusan.  Pada  level  ini  tersedia  ruang  publik  untuk  saling mencurahkan  gagasan  dianggap  sebagai  capaian,  apalagi  jika
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
kesepakatan  yang  dibangun  akan  memberikan  legitimasi  bagi lembaga.
4. Level  keempat  adalah  partisipasi  yang  mampu  membangun kesepakatan.  Untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  penuh,  memerlukan suatu  proses,  dengan  mencari  dan  membangun  konsesi.  Membangun konsesi  dapat  diartikan  sebagai  proses  pencarian  kesepakatan  bulat, membangun kesepakatan ini tidak datang tiba-tiba. Hal ini melibatkan itikad  baik  semua  pihak  untuk  mempertemukan  kepentingan  semua stakeholder .  Manfaat  yang  diperoleh  dengan  pendekatan  kesepakatan adalah  jika  terbentuk  persetujuan  yang  sejati,  menjamin  lembaga dapat menjalankan pelaksanaan dengan kepercayaan yang wajar.
Banyak  definisi  yang  dikemukakan  para  ahli  tentang  partisipasi. Namun  secara  harfiah,  partisipasi  berarti  "turut  berperan  serta  dalam  suatu kegiatan”,  “keikutsertaan  atau  peran  serta  dalam  suatu  kegiatan”,  “peran serta  aktif  atau  proaktif  dalam  suatu  kegiatan”.  Partisipasi  dapat didefinisikan  sebagai  "bentuk  keterlibatan  dan  keikutsertaan  masyarakat secara  aktif  dan  sukarela,  baik  karena  alasan-alasan  dari  dalam  dirinya (intrinsik)  maupun  dari  luar  dirinya  (ekstrinsik)  dalam  keseluruhan  proses kegiatan yang bersangkutan berdasarkan informasi yang mereka terima ".
Dengan  proses  partisipatif,  diharapkan  masyarakat  dapat  memiliki kemampuan  untuk:  (1)  secara  kritis  menilai  lingkungan  sosial  ekonomi mereka  sendiri  dan  mengidentifikasi  hal-hal  yang  perlu  diperbaiki,  (2) menentukan  visi  yang  ingin  diwujudkan  masyarakat,  (3)  berperan  dalam merencanakan masa depan mereka sendiri tanpa menyerahkan kepada pihak lain  atau  kelompok  berkuasa,  (4)  menghimpun  sumber-sumber  daya  yang ada  untuk  merealisasikan  tujuan  bersama,  (5)  memperoleh  pengalaman dalam menganalisis, mengidentifikasi strategi yang tepat dan realistis untuk kehidupan  yang baik,  (6) menjadi  tokoh  individual  yang bekerja atas dasar persamaan,  (7)  menyelesaikan  tugas  dan  kegiatan  secara  swadaya,  karena tidak  ada  ketergantungan  dengan  pihak  luar  yang  menjadi  dasar  menuju kemandirian,  (8)  terjadinya  hubungan  yang  erat  dan integrative dalam masyarakat (Hadi, 2015).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
Pada  pengelolaan  sampah  pada  Kabupaten  Tabalong  Pemerintah Kabupaten  Tabalong  melimpahkan  kegiatan  persampahan  pada  Dinas Lingkungan  Hidup  yang  kemudian  melibatkan  masyarakat  sebagai  pelaku utama  kegiatan.  Proses  pengelolaan  sampah  melibatkan  pihak  swasta walaupun tidak secara langsung. Pihak ketiga yang sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah adalah pengepul. Sampah yang telah dipilah tidak akan memiliki  nilai  apabila  pengepul  tidak  bersedia  membeli.  Sehingga  guna memberikan  jaminan  keberlangsungan  sirkulasi  penjualan  pilah  sampah, Dinas Lingkungan Hidup terus memberikan pendampingan dan bekerjasama dengan pengepul.
Aspek  informasi  menurut  (Colon  &  Fawcett,  2006)pada  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  merupakan  salah  satu  pendukung dalam  pengembangan  layanan  pengolahan  sampah  yang  dilakukan. Sehingga sangat penting bagi masyarakat mengetahui kegiatan pengelolaan sampah  yang  telah  dilakukan  dan  akan  meningkatkan  partisipasi masyarakat.  Partisipasi  KSM  dan  pihak  swasta  telah  mampu  menguatkan sistem pengelolaan sampah yang selama ini hanya dikelola oleh Pemerintah, bahkan  mampu  mengubah  kebiasaan  masyarakat  membuang  sampah sembarangan  pernyataan  ini  sejalan  dengan  pendapat  (Ahsan  et  al.,  2012; Bolaane & Isaac, 2015; Bortoleto & Hanaki, 2007; Lu & Sidortsov, 2019).

## D. KESIMPULAN
Pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Tabalong  telah  dilaksanakan dengan  menggunakan  pendekatan  administrasi  publik.  Kebijakan  publik merupakan  dasar  utama  dalam  praktik  pengelolaan  sampah,  ini  dilihat  dari adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Selain itu  dalam  praktiknya  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Tabalong  telah melibatkan  masyarakat  hal  ini  dilihat  dari  terlibatnya  masyarakat  dalam pengelolaan sampah tingkat rumah tangga, yaitu melalui Bank Sampah dan TPS3R.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsan, A., Alamgir, M., Imteaz, M., Nik Daud, N. N., & Islam, R. (2012). Role of NGOs and CBOs in  waste management. Iranian  Journal of  Public Health , 41 (6), 27–38.
Bhuiyan, S. H. (2010). A crisis in governance: Urban solid waste management in
Bangladesh. Habitat International , 34 (1), 125–133.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.08.002
Bolaane,  B.,  &  Isaac,  E.  (2015).  Privatization  of  solid  waste  collection  services:
Lessons from Gaborone. Waste Management , 40 , 14–21. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.03.004
Bortoleto,  A.  P.,  &  Hanaki,  K.  (2007).  Report:  Citizen  participation  as  a  part  of integrated solid waste management: Porto Alegre case. Waste Management and Research , 25 (3), 276–282. https://doi.org/10.1177/0734242X07079204 Bugge,  M.  M.,  Fevolden,  A.  M.,  &  Klitkou,  A.  (2019).  Governance  for  system optimization and system change: The case of urban waste. Research Policy , 48 (4), 1076–1090. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.013
Callahan, K. (2007). Measurement, Accountability  and Participation.  In J. Rabin (Ed.), Public  Administration  and  Public  Policy (Vol.  126,  Issue  March). CRC Press.
Colon,  M.,  &  Fawcett,  B.  (2006).  Community-based  household  waste management:  Lessons  learnt  from  EXNORA’s  “zero  waste  management” scheme  in  two  South  Indian  cities. Habitat  International , 30 (4),  916–931. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.04.006
Creighton,  J.  L.  (2005).  The  public  participation  handbook :  making  better decisions  through  citizen  involvement.  In Jossey-Bass  A  Willey  Imprint . https://www.mendeley.com/research-papers/comparative-study- effectiveness-step-step-multiple-static-graphics-animated-graphics- intructional- me/?utm_source=desktop&utm_medium=1.17.10&utm_campaign=open_ca talog&userDocumentId=%7B5400b954-c8c1-447d-aca6-02eecd
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
Di  Nola,  M.  F.,  Escapa,  M.,  &  Ansah,  J.  P.  (2018).  Modelling  solid  waste management  solutions:  The  case  of  Campania,  Italy. Waste  Management , 78 , 717–729. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.06.006
Esmaeilian, B., Wang, B., Lewis, K., Duarte, F., Ratti, C., & Behdad, S. (2018). The  future  of  waste  management  in  smart  and  sustainable  cities:  A  review and concept paper. Waste
Management , 81 , 177–195. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.047
Fatimah, Y. A., Govindan, K., Murniningsih, R., & Setiawan, A. (2020). Industry
4.0  based  sustainable  circular  economy  approach  for  smart  waste management system to achieve sustainable development goals: A case study of Indonesia. Journal of Cleaner Production , 269 , 122263. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122263
Fawcett, S. B., Paine-Andrews, A., Francisco, V. T., Schultz, J. A., Richter, K. P., Lewis, R. K., Williams, E. L., Harris, K. J., Berkley, J. Y., Fisher, J. L., & Lopez,  C.  M.  (1995).  Using  empowerment  theory  in  collaborative partnerships  for  community  health  and  development. American  Journal  of Community Psychology , 23 (5), 677–697. https://doi.org/10.1007/BF02506987
Fithriana,  A.,  &  Annissa,  J.  (2018).  Waste  Creation  On  Achieving  12th Sustainable  Development  Goals  (SDGs). ICCD , 1 (1),  617–627. https://doi.org/10.33068/iccd.Vol1.Iss1.91
Fukuda,  K.,  Isdwiyani,  R.,  Kawata,  K.,  &  Yoshida,  Y.  (2018).  Measuring  the impact  of  modern  waste  collection  and  processing  service  attributes  on residents’  acceptance  of  waste  separation  policy  using  a  randomised conjoint  field  experiment  in  Yogyakarta  Province,  Indonesia. Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy , 36 (9), 841–848. https://doi.org/10.1177/0734242X18793939
Hadi,  A.  P.  (2015).  Konsep  pemberdayaan,  partisipasi  dan  kelembagaan  dalam pembangunn. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya , 1987 , 1–14.
Hamdillah,  H.  (2023).  Inovasi  Pelayanan  Publik  dan  Transformasi  Birokrasi:
Pendekatan  Administrasi  Publik  dalam  Meningkatkan  Good  Governance.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
Resolusi: Jurnal Sosial Politik , 6 (2), 91–102.
https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.5672
Ifansyah,  M.  N.,  Purwanto,  P.,  Purnaweni,  H.,  Yuniningsih,  T.,  &  Anwar,  A.
(2023).  Community-Based  Waste  Management  in  Tabalong  Regency. Jurnal Public Policy , 9 (1), 50. https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6189
Kurniawan,  T.  A.,  Avtar,  R.,  Singh,  D.,  Xue,  W.,  Dzarfan  Othman,  M.  H., Hwang,  G.  H.,  Iswanto,  I.,  Albadarin,  A.  B.,  &  Kern,  A.  O.  (2021). Reforming  MSWM  in  Sukunan  (Yogjakarta,  Indonesia):  A  case-study  of applying  a  zero-waste  approach  based  on  circular  economy  paradigm.
Journal of Cleaner Production , 284 , 124775.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124775
Lodan,  K.  T.,  Salsabila,  L.,  Dompak,  T.,  Rorong,  M.  J.,  &  Khairina,  E.  (2022).
Key  factors  influencing  Indonesia’s  solid  waste  management  maturity  (a study of piyungan landfill,  yogyakarta). IOP Conference Series: Earth and Environmental  Science , 1105 (1),  012046.  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/1105/1/012046
Lu, H., & Sidortsov, R. (2019). Sorting out a problem: A co-production approach to  household  waste  management  in  Shanghai,  China. Waste  Management , 95 , 271–277. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.06.020
Manaf, L. A., Samah, M. A. A., & Zukki, N. I. M. (2009). Municipal solid waste management  in  Malaysia:  Practices  and  challenges. Waste  Management , 29 (11), 2902–2906. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.07.015
Miles,  Matthew  B.  Huberman,  A  Michael.  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data Analysis (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
Moynihan,  D.  P.  (2003).  Normative  and  Instrumental  Perspectives  on  Public Participation:  Citizen  Summits  in  Washington,  D.C. American  Review  of
Public Administration , 33 (2), 164–188.
https://doi.org/10.1177/0275074003251379
Pasang,  H.,  Moore,  G.  A.,  &  Sitorus,  G.  (2007).  Neighbourhood-based  waste management:  A  solution  for  solid  waste  problems  in  Jakarta,  Indonesia.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 9 (1) (2024) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i1.10979
Waste Management , 27 (12), 1924–1938.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2006.09.010
Sharma,  H.  B.,  Vanapalli,  K.  R.,  Samal,  B.,  Cheela,  V.  R.  S.,  Dubey,  B.  K.,  &
Bhattacharya,  J.  (2021).  Circular  economy  approach  in  solid  waste management  system  to  achieve  UN-SDGs:  Solutions  for  post-COVID recovery. Science of The Total Environment , 800 , 149605. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149605
Subekti, R. (2023). A Circular Economy-Based Plastic Waste Management Policy in  Indonesia  (Compared  to  China  and  EU). Yustisia  Jurnal  Hukum , 12 (2), 168. https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.72177
Verawati,  S.,  &  Tuti,  R.  W.  D.  (2020).  Policy  Implementation  of  Solid  Waste Management  in  South  Jakarta. Jurnal  Administrasi  Publik :  Public
Administration Journal , 10 (2), 118–126.
https://doi.org/10.31289/jap.v10i2.3107
Wahyu  Maesarini,  I.  (2023).  Dynamics  of  Local  Government  Policy  in  Waste Management in Indonesia. Iapa Proceedings Conference , 287. https://doi.org/10.30589/proceedings.2023.896
Wisnubroto,  D.  S.,  Zamroni,  H.,  Sumarbagiono,  R.,  &  Nurliati,  G.  (2021). Challenges  of  implementing  the  policy  and  strategy  for  management  of radioactive waste and nuclear spent fuel in Indonesia. Nuclear Engineering and Technology , 53 (2), 549–561. https://doi.org/10.1016/j.net.2020.07.005 Yanto, E., Bustam, B., & Aqfir, A. (2021). Study of the Economic Value of Waste Recycling  Concept  in  Supporting  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) Program  in  TPA  Kabinuang,  Tolitoli  Regency. IJEBD  (International Journal  of  Entrepreneurship  and  Business  Development) , 4 (5),  773–781. https://doi.org/10.29138/ijebd.v4i5.1521