## Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
The Implementation Of The Tasks and Functions Of The Marriage Counseling and Preservation Agency (BP4) in Gowa
Abdul Halim Talli Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: halimtalli_uinmakassar@yahoo.com
Info Artikel Abstract Diterima 11 Oktober 2019 Revisi I 20 Nopember 2019

## Revisi II
28 Nopember 2019 Disetujui 23 Desember 2019 BP4  merupakan  salah  satu  lembaga  mitra  Kementerian  Agama  yang bertujuan  mempertinggi  mutu  perkawinan  guna  mewujudkan  rumah tangga  sakinah  mawaddah  wa  rahmah.  Lembaga  ini  terbentuk  dari tingkat  nasional  hingga  pada  tingkat  kecamatan  yang  berusaha memberikan  bimbingan  dan  nasihat  perkawinan  agar  para  suami  istri dapat  mengarungi  bahtera  rumah  tangganya  yang  sejahtera,  bahagia lahir dan batin. BP4 Kabupaten Gowa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya  secara  maksimal  disebabkan  berbagai  kendala  dalam menjalankan perannya. Kendala tersebut terbagi dua, yaitu eksternal dan internal.  Kendala  internal  meliputi:  tidak  tersosialisai  secara  baik keberadaan  BP4  di  tengah-tengah  masyarakat,  dan  terputusnya kepengurusan  tingkat  kabupaten  dan  kecamatan.  Sementara  kendala internal  meliputi:  sumber  anggaran  yang  tidak  jelas,  sumber  daya manusia  tidak  profesional,  dan  belum  memiliki  sarana  dan  prasarana yang cukup.
Kata Kunci : Implementasi; Tugas; Fungsi; BP4.
BP4  is  one  of  the  partner  institutions  of  the  Ministry  of  Religious  Affair that aims to enhance the quality of marriage in order to create a sakinah mawaddah  wa  rahmah  household.  This  institution  is  formed  from  the national  level  to  the  district  level  which  seeks  to  provide  marriage guidance  and  advice  so  that  husband  and  wife  can  sail  the  ark  of  a prosperous, happy, physically and mentally happy household. The BP4 of Gowa  Regency  cannot  perform  its  duties  and  functions  optimally  due  to various  obstacles  in  carrying  out  its  role.  These  constraints  are  divided into  two,  namely  external  and  internal.  Internal  obstacles  include:  the existance  of  BP4  in  the  midst  of  the  community  was  not  being  well socialized, and the breaking up of district and sub-district management of the institution. While, the internal constraints include: unclear budgetary resources,  unprofessional  human  resources,  and  lack  of  adequate facilities and infrastructure. .
Keywords: Implementation; Tasks; Functions; BP4.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli

## A. PENDAHULUAN
Ketetapan  MPR  RI  Nomor  VII/MPR/2001  tentang  Visi  Indonesia  Masa Depan  menyebutkan  bahwa  “Visi  Indonesia  2020  adalah  terwujudnya  masyarakat Indonesia  yang  religius,  manusiawi,  bersatu,  demokratis,  adil,  sejahtera,  maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara” 1 .
Visi Indonesia 2020 tersebut menjadi tekad bangsa dan Negara bahwa pada tahun 2020 nanti masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, manusiawi, bersatu,  demokratis,  adil,  sejahtera,  maju,  mandiri,  serta  baik  dan  bersih  dalam penyelenggaraan Negara. Penetapan visi ini tentu tidak lahir begitu saja, melainkan lahir dari kajian dan diskusi yang mendalam oleh para wakil-wakil rakyat, kalangan ahli dari berbagai disiplin ilmu, dan perwakilan daerah dari seluruh provinsi.
Untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  religius,  manusiawi,  bersatu, demokratis,  adil,  sejahtera,  maju,  mandiri,  serta  baik  dan  bersih  dalam penyelenggaraan  Negara,  maka  upaya  pembinaan  keluarga  yang  maksimal  harus diutamakan. Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, MA. mengatakan bahwa  “Negara yang kuat dibangun  dari  rumah  tangga  yang  kuat,  Negara  yang  adil  dibangun  dari  rumah tangga  yang  adil,  dan  negara  yang  makmur  dibangun  dari  rumah  tangga  yang makmur. Membangun rumah tangga berarti membangun Negara.
Rumah  tangga  merupakan  miniatur  Negara.  Baik  buruknya  suatu  rumah tangga  akan  mencerminkan  baik  buruknya  Negara.  Negara  yang  baik  adalah bentukan dari rumah tangga – rumah tangga yang baik. Demikian pula sebalik.
Rumah  tangga  terbentuk  melalui  institusi  perkawinan  atau  pernikahan. Melalui pernikahanlah ikatan suatu rumah tangga terbangun, diakui oleh Negara dan masyarakat  serta  disahkan  oleh  agama.  Pernikahan  inilah  merupakan  ikatan  kuat lahir  dan  batin  ( mitsaqan  galizhan )  antara  suami  –  istri  dalam  membangun  rumah tangga menuju keluarga bahagia, sejahtera, adil dan makmur.
Pernikahan merupakan kebutuhan fitrawi manusia. Ia merupakan kebutuhan esensi bagi setiap orang untuk membangun rumah tangga yang diakui dan dihormati oleh  masyarakat  dan  Negara.  Setiap  orang,  jika  sudah  cukup  umur  tidak  peduli profesi,  suku  bangsa,  agama,  kekayaan,  tempat  tinggal  dan  lain  sebagainya membutuhkan  perkawinan.  Karena  itu,  perkawinan  telah  diatur  oleh  agama  dan Negara  agar  setiap  perkawinan  dilangsungkan  secara  benar  dan  sesuai  norma sehingga  tujuan  perkawinan  tersebut  dapat  tercapai.  Tujuan  yang  asasi  dalam kehidupan  berumah  tangga  adalah  membentuk  keluarga  yang  kekal,  bahagia, sejahtera  lahir  dan  batin  sehingga  dapat  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  dalam pembangunan bangsa.
Adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri merupakan fondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai  sebuah  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  sejahtera,  diperlukan  kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga. Suami istri
1 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, Ketetapan  MPR  RI  No.  I/MPR/2003 tentang  Peninjauan  Kembali  Materi  dan  Status  Hukum  Ketetapan  MPR  RI  Sementara  dan  Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015) h. 224-225
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
saling  membantu,  mengembangkan  potensi  yang  ada  dan  saling  menutupi kelemahan,  berupaya  memenuhi  kewajiban  dan  tanggung  jawab,  serta  saling pengertian atas keterbatasan dari kedua belah pihak suami istri.
Melalui  perkawinan  akan  diperoleh  hikmah  yang  sangat  berharga  dan bermartabat, yaitu: 1) sebagai penyaluran naluri seks sehingga badan menjadi segar, dan  jiwa  menjadi  tenang,  2)  jalan  terbaik  membuat  anak-anak  keturunan  menjadi mulia  dan  melestarikan  hidup,  3)  tumbuhnya  naluri  kebapakan  dan  keibuan  yang akan tumbuh saling melengkapi, tumbuh perasaan ramah, cinta dan kasih sayang, 4) menumbuhkan  ikatan  kekeluargaan  dan  memperkuat  hubungan  masyarakat  yang saling menunjang membentuk masyarakat yang tentram, damai dan sejahtera 2 . Direktor Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa perkawinan di Indonesia terjadi dalam pertahunnya mencapai 2 juta pasang. Angka yang  cukup  fantastis  dan  signifikan  terhadap  kemungkinan  adanya  perubahan- perubahan  sosial  dalam  masyarakat.  Jika  keluarga  yang  dibentuk  oleh  pasangan suami  istri  itu  baik,  maka  akan  membentuk  sosial  yang  baik  pula.  Sebaliknya, apabila pasangan suami istri tersebut membuat rumah tangga yang jelek, maka akan membentuk sosial yang jelek pula. Kondisi rumah tangga ini akan berpengaruh kuat kepada  lingkungannya  dan  juga  terhadap  lingkungannya  yang  lebih  besar,  bahkan akan mewarnai karakter bangsa.  Di samping itu, angka perceraian secara nasional juga  tak  dapat  diabaikan,  yaitu  sekitar  200  ribu  pertahun  atau  10%  dari  peristiwa pernikahan 3 .
Kualitas  sebuah  perkawinan  sangat  ditentukan  oleh  kesiapan  dan kematangan  kedua  pasangan  suami  istri  dalam  menyongsong  dan  mengarungi kehidupan  berumah  tangga.  Harmonis  tidaknya  suatu  rumah  tangga  sangat tergantung  kepada  peran  suami  istri  di  dalamnya.  Banyak  sekali  harapan  untuk kelanggengan suatu perkawinan, namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan  perceraian  hanya  karena  diakibatkan  persoalan  sepele  yang  kalau mendapatkan nasihat/pencerahan akan teratasi masalah itu.
Di  Kabupaten  Gowa  Sulawesi  Selatan,  Pengadilan  Agama  Sungguminasa melaporkan  bahwa  jumlah  perkara  yang  diterima  dalam  tiga  tahun  terakhir mengalami  kenaikan.  Tahun  2014  jumlah  perkara  yang  diterima  sebanyak  1220 perkara, tahun 2015 sebanyak 1268 perkara, dan tahun 2016 sebanyak 1402 perkara. Dari  jumlah  perkara  pertahun  tersebut,  perkara  perceraian  yang  mendominasi, dengan  rincian:  Tahun  2016  perkara  perceraian  sebanyak  972  kasus  (cerai  gugat 735, cerai talak 237) atau 75.87% dari total perkara, tahun 2017 perkara perceraian sebanyak 1012 kasus (cerai gugat 792, cerai talak 220) atau 79.8% dari keseluruhan perkara, dan tahun 2018 perkara perceraian sebanyak  1119 kasus (cerai gugat 887, cerai  talak  232)  atau  67.61%  dari  total  perkara  yang  diterima.  Tiga  tahun  tersebut
2 H.  M.  A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (Cet.  IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 19-20
3 Lampiran  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  Kemenag  RI  No.  DJ.II/542  Tahun  2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 3
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama di atas 67.61% hingga 79.8%. 4
Fenomena  perceraian  menunjukkan  semakin  tahun  semakin  meningkat jumlahnya.  Mengingat  kondisi  sekarang  jauh  berbeda  dengan  kondisi  masa  lalu. Muhammad  Syaifuddin,  dkk.  menyebutkan  bahwa  dulu,  istri  lebih  memilih  sikap bertahan  demi  keutuhan  keluarga.  Berbeda  saat  ini,  istri  semakin  memiliki kepercayaan  diri,  semakin  mengerti  hak-haknya  dan  tidak  mau  diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya 5 .
Hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat peran  penting  yang  dimiliki  sebuah  keluarga  dalam  menentukan  nasib  bangsa. Masyarakat  selayaknya  tersusun  dari  rumah  tangga  atau  keluarga  yang  harmonis, sejahtera,  sakinah  mawaddah  wa  rahmah,  sehingga  terbangun  Negara  dan  bangsa yang aman, damai dan sentausa.
BP4  (Badan  Penasihatan,  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan) merupakan  badan  atau  lembaga  semi  resmi  yang  bertugas  membantu  Kementerian Agama  dalam  meningkatkan  mutu  perkawinan  dengan  mengembangkan  gerakan keluarga  sakinah  dan  pendidikan  agama  di  lingkungan  keluarga.  BP4  ini  adalah salah  satu  lembaga  yang  memberikan  bimbingan  dan  penasihatan  tentang  masalah perkawinan  kepada  masyarakat.  BP4  memberikan  pelayanan  konsultasi  keluarga, bimbingan  penyuluhan,  mediasi  dan  bantuan  advokasi  terhadap  keluarga  yang bermasalah.  BP4  mempunyai  tujuan  mempertinggi  mutu  perkawinan  guna mewujudkan  keluarga  sakinah  mawaddah  warahmah  menurut  ajaran  Islam  untuk mencapai  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  yang  maju,  mandiri  bahagia,  sejahtera materil dan spiritual 6 .
Memperhatikan  tugas-tugas  dan  tujuan  BP4,  diperoleh  keterangan  dan gambaran  demikian  besarnya  peranan  badan  penasihat  ini  dalam  ikut  menangani masalah  perkawinan  dan  perceraian  di  Indonesia.  BP4  akan  terus  berupaya meningkatkan  kualitas  perkawinan  dan  kehidupan  keluarga  yang  harmonis  lahir batin, serta menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah?

## B. METODE PENELITIAN
field  research  (penelitian  lapangan)  merupakan  jenis  penelitian  ini  yakni pengumpulan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  langsung  oleh  responden  dan mengamati  secara  langsung  dan  melakukan  dokumentasi  tentang  tugas  dan  fungsi Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  yang  berlokasi  di Kabupaten Gowa.
Metode  pengumpulan  bersumber  dari  :  1.  Data  Primer,  yaitu  observasi  dan wawancara dan dokumentasi 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur,  peraturan  perundang-undangan,  pendapat  para  ahli  hukum,  dokumen  serta
4 http://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/LAPTAH2016/LAPTAH2017/LAPTAH2018.pdf
5 Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.9-10.
6 Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2014.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
tulisan  lain  yang  terkait  materi  yang  dibahas  sebagai  penunjang.  Dalam  proses penelitian data-data yang diperoleh baik itu data  primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan jawaban dari permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

## Tugas dan Fungsi BP4
BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementrian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Badan ini telah mendapat pengakuan  resmi  dari  pemerintah  sejak  56  tahun  lalu  yaitu  dengan  keluarnya  Surat Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No.  85  tahun  1961  yang  menetapkan BP4  sebagai  satu-satunya  badan  yang  berusaha  pada  bidang  penasihatan  perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian). Tujuan dibentuknya BP4 ini adalah mempertinggi  mutu  perkawinan  guna  mewujudkan  keluarga  sakinah  menurut  ajaran islam  untuk  mencapai  masyarakat  dan  bangsa  indonesia  yang  maju,  mandiri,  bahagia, sejahtera materil dan spirituil 7 .
Adapun Visi dan Misi BP4 adalah sebagai berikut: Visi  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  adalah mewujudkan  Keluarga  sakinah,  Mawaddah  dan  Rahmah  sebagai  basis  kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.
Visi  BP4  ini  merupakan  tindaklanjut  dari  visi  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI yaitu terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama  dan  sejahtera  lahir  dan  bathin.  Visi  ini  juga  merupakan  turunan  dari  visi kementerian  agama,  yaitu:  terwujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  taat  beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir bathin. Visi BP4 tersebut merupakan cita-cita yang hendak diraih oleh BP4 dengan melalui tahapan dan turunan kepada misi, tujuan dan program kerja.
Sedangkan Misi BP4 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
b. Meningkatkan  pelayanan  kepada  keluarga  yang  bermasalah  melalui  kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
c. Menguatkan  kapasitas  kelembagaan  dan  SDM  BP4  dalam  rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
Sejak  awal  pembentukannya,  BP4  berorientasi  pada  persoalan  perkawinan  dan rumah  tangga.  BP4  yang  berusaha  memberikan  bimbingan  dan  nasihat  perkawinan dimaksudkan agar para mempelai suami istri dalam menggapai keluarga bahagia kekal di dunia dan akhirat. Bimbingan dan nasihat diberikan kepada calon suami istri sebelum perkawinan,  dan  sesudah  berlangsungnya  perkawinan.  Tujuan  BP4  sebagaimana disebutkan  pada  Pasal  5  Anggaran  Dasar  adalah  mempertinggi  mutu  perkawinan guna
7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 (Yogyakarta, 2014)
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
mewujudkan  keluarga  sakinah  menurut  ajaran  Islam  untuk  mencapai  masyarakat  dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.

## Implementasi Tugas dan Fungsi BP4 di Kabupaten Gowa
BP4  Kabupaten  Gowa  sebagai  organisasi  BP4  tingkat  kebupaten  berusaha melaksanakan dan menindaklajuti hasil keputusan musyawarah nasional dan rapat kerja nasional.  Dengan  keterbatasan  dan  kemampuan  yang  ada,  berikut  dijelaskan implementasi  tugas  dan  fungsi  BP4  Kabupaten  Gowa  baik  pada  tingkat  kabupaten maupun tingkat kecamatan.
1. Bidang organisasi
a. Mengikuti musyawarah dan rapat kerja nasional. Pengurus  BP4  Kabupaten Gowa turut serta mengikuti perhelatan nasional yang  diselenggarakan  oleh  BP4  Pusat,  yaitu  Musyawarah  Nasional  dan  Rapat Kerja  Nasional.  Kedua  iven  nasional ini dihadiri  oleh  Sekretaris  BP4  Kabupaten Gowa, yaitu H. Mujahid Dahlan, M.Th.I.
Menurut  H.  Mujahid  Dahlan,  M.Th.I.,  bahwa  Pengurus  BP4  Kabupaten Gowa  selalu  berperan  aktif  mengikuti  kegiatan  nasional  yang  diselenggarakan BP4  Pusat,  termasuk  Musyawarah  Nasional  dan  Rapat  Kerja  Nasional  yang selenggarakan  pada  bulan  Agustus  2014 8 .  Kegiatan  nasional  ini  biasanya  BP4 Kabupaten Gowa hanya mengirim satu orang utusan.
Dengan  keterbatasan  yang  ada,  pengurus  BP4  Kabupaten  Gowa  belum melakukan pergantian pengurus dalam lima tahun terakhir. Struktur kepengurusan yang  ada  sudah  banyak  yang  tidak  aktif  seiring  dengan  pergantian  pejabat  di pemerintahan Kabupaten Gowa. Dalam struktur, sekretaris BP4 Kabupaten Gowa secara exofisio dijabat oleh Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Gowa.
Keterlibatan  pengurus  dalam  kegiatan  organisasi  sangat  penting  artinya dalam  menghidupkan  keberlangsungan  roda  organisasi.  Pengurus  adalah lokomotif  organisasi  yang  menggerakkan  dan  mengembangkan  organisasi  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Melalui  pengurus,  BP4  dapat  melakoni program kerja dengan baik, atau sebaliknya. Sayangnya, dinamika kepengurusan BP4  di  Kabupaten  Gowa  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  yang  pada akhirnya berdampak kepada tidak berfungsi organisasi ini sesuai harapan.
b. Mengupayakan anggaran BP4 melalui dana pemerintah. BP4  merupakan  organisasi  sosial  yang  tidak  memiliki  anggaran  besar sebagaimana  lembaga  pemerintahan  seperti  kementerian  agama.  BP4  dapat memiliki  dana  apabila  memperoleh  hibah  dan/atau  sumbangan  dari  pihak  lain. Oleh  karenan  itu,  BP4  berusaha  meminta  anggaran  kepada  kementerian  agama untuk  dapat  membiayai  program  kerja  yang  dicanangkannya.  BP4  sebagai  mitra kementerian  agama  banyak  mengharapkan  bahwa  dengan  kemitraan  itu kementerian  agama  dapat  membiayai  berbagai  kegiatan  khususnya  kursus  calon pengantin.  Mujahid  Dahlan  mengatakan:  “BP4  Kabupaten  Gowa  tidak  memiliki anggaran/dana  tetap  dari  pemerintah.  Karenanya  BP4  tidak  dapat  melaksanakan
8 H.  Mujahid  Dahlan,  M.Th.I.,  Sekretaris  Bp4  Kabupaten  Gowa,  Kasi  Bimas  Kemenag  Gowa, wawancara pada tangga 11 Maret 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
seluruh  program  kerja  yang  ditetapkannya.  BP4  hanya  mengandalkan  dana operasional kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA” 9 .
Kebutuhan  terhadap  dana  operasional  organisasi  tidak  dapat  dihindari. BP4  Kabupaten  Gowa  tidak  dapat  melaksanakan  program  kerjanya  dengan  baik disebabkan karena tidak adanya anggaran.
2. Bidang  konsultasi/konseling,  mediasi,  advokasi  dan  penasihatan  perkawinan  dan keluarga.
Kegiatan  konsultasi/konseling,  mediasi  dan  penasihatan  perkawinan  dan keluarga masih berjalan di masyarakat sekalipun dalam pola sederhana. Kegiatan ini berlangsung  di  desa/kelurahan  dan  dusun-dusun  yang  dilaksanakan  oleh  pengurus BP4  tingkat  kecamatan.    Kegiatan  ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh  para  imam  desa dan  imam  dusun  terhadap  warganya  yang  mengalami  persoalan  perkawinan  dan keluarga. Abdul Muning 10 mengatakan:
“Sebagai  pengurus  BP4  kecamatan,  saya  selalu  memberikan  pelayanan konsultasi  mengenai  perkawinan,  terutama  warga  yang  akan  melangsungkan perkawinan.  Demikian  pula  pada  saat  pelaksanaan  pesta  perkawinan,  saya memberikan penasihatan dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam  rumah  tangga  agar  suami  istri  tersebut  dapat  membangun  rumah  tangga yang harmonis”.
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemberian  konsultasi  dan penasihatan  kepada  warga  masyarakat  di  desa/kelurahan  dan  di  dusun-dusun  terus berlangsung  yang  dilakukan  oleh  BP4  kecamatan.  Pemberian  konsultasi  ini  pada umumnya  dilakukan  secara  perseorangan  ( pace  to  pace ),  sementara  pemberian penasihatan dan penyuluhan dilakukan secara formal dirangkaikan pada saat prosesi akad  nikah  dan  pesta  pernikahan.  Kedua  kegiatan  ini  (konsultasi  dan penasihatan/penyuluhan)  berlangsung  secara  alamiah  tanpa  adanya  dukungan administrasi.
Selain  itu,  pemberian  penyuluhan  tentang  keluarga  sakinah  dilakukan  pula melalui  ceramah  ramadhan  dan  khutbah  Jumat.  Penyuluhan  ini  pada  umumnya dilakukan oleh para muballig yang pada umumnya adalah anggota BP4 kecamatan.
Sejalan hal di atas, Hj. Muslihati Syam, S.Ag. mengatakan 11 :
“Pengurus  BP4  di  kecamatan-kecamatan  termasuk  di  Kecamatan  Bontobompo tetap  eksis  dengan  kegiatan  dalam  penanganan  persoalan  perkawinan  dan keluarga.  Apabila  ada  warga  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  maka warga  bersangkutan  terlebih  dahulu  diberi  penjelasan  mengenai  syarat,  rukun dan  prosedur  perkawinan,  tugas  dan  tanggung  jawab  keluarga,  hak  dan kewajiban  suami  istri,  dan  tanggung  jawab  orang  tua  kepada  anak.  Demikian pula  apabila  ada  keluarga  (suami  istri)  yang  bermasalah,  maka  keluarga  yang
9 H.  Mujahid  Dahlan,  M.Th.I.,  Sekretaris  Bp4  Kabupaten  Gowa,  Kasi  Bimas  Kemenag  Gowa, wawancara pada tangga 11 Maret 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.
10 Abdul  Muning,  Imam  dusun  Pattallassang  Kec.  Pattallassang, wawancara pada  tanggal  15 April 2019 di Bu’rung-bu’rung Pattallassang.
11 Hj. Muslihati Syam, S.Ag., Penyuluh Fungsional Kec. Bontonompo, wawancara pada tanggal 28 Apri 2019 di Bontonompo Kab. Gowa.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
bermasalah  tersebut  mendatangi  imam  setempat  untuk  berkonsultasi  dan meminta nasihat dalam mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut”. Kegiatan ini berjalan seadanya tanpa didukung sarana dan administrasi yang baik.
3. Bidang pendidikan, pelatihan, dan kursus
Bidang pendidikan, pelatihan dan kursus juga secara rutin dilaksanakan oleh BP4 tingkat kecamatan. Hanya saja  pelaksanakan kegiatan bidang ini dalam bentuk kursus calon pengantin (suscatin). Drs. H. Abdul Salam, MA. 12 menyebutkan bahwa pelaksanaan  kursus  calon  pengantin  dilaksanakan  oleh  BP4  di  aula  Kantor  Urusan Agama.  Karena  BP4  Kecamatan  Pattallassang  tidak  memiliki  tempat  khusus  untuk pelaksanaan suscatin. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman  dan  keterampilan  dalam  waktu  singkat  kepada catin  tentang  kehidupan rumah tangga/keluarga. 13
Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini sesuai  ketentuan  pasal 3 ayat  (1) Peraturan  Dirjen  Masyarakat  Islam  Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kursus Calon  Pengantin:  bahwa    penyelenggara    kursus    pra    nikah    adalah  Badan Penasihatan,    Pembinaan,    dan    Pelestarian    Perkawinan    (BP4)    atau    lembaga /organisasi    keagamaan  Islam  lainnya    sebagai    penyelenggara    kursus    calon pengantin    yang    telah    mendapat    akreditasi    dari  Kementerian    Agama.    Materi kursus  calon  pengantin  meliputi  :  Tatacara  dan  prosedur  perkawinan  (2  jam), Pengetahuan agama (5 jam), Peraturan perundang di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), Hak dan kewajiban suami istri (5 jam), Kesehatan (kesehatan reproduksi) (3 jam),  Manajemen  keluarga  (3  jam),  Pisikologi  perkawinan  dan  keluarga  (2  jam). Kursus  calon  pengantin  dilakukan  dengan  metode  ceramah,  dialog,  simulasi  dan studi  kasus,  dengan  Narasumber  terdiri  dari  konsultan\  perkawinan  dan  keluarga sesuai  keahlian  yang  dimiliki,  dan  materi  kursus  calon  pengantin  di  berikan sekurang-kurangnya  24 jam pelajaran.
Calon pengantin yang telah mengikuti suscatin ini dan dinyatakan lulus akan diberikan  sertifikat  oleh  penyelenggaran  (BP4).  Sertifikat  ini  akan  digunakan  oleh calon pengantin sebagai salah satu persyaratan pendaftaran perkawinan di KUA.

## Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP4
Kehadiran  BP4  sebagai  organisasi  professional  yang  bersifat  sosial  keagamaan sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  sebagaimana  cita-cita  perkawinan  adalah membentuk  keluarga  bahagiah  dan  sejahtera,  lahir  batin,  keluarga  yang  sakinah mawaddah  warahmah.  BP4  yang  telah  eksis  lebih  dari  seperempat  abad  di  Kabupaten Gowa  mendampingi  intitusi  kementerian  agama  dalam  menjaga  dan  menyokong terwujudnya  keluarga  yang  harmonis  dan  terhindar  dari  keretakan  dan  perceraian. Membantu keluarga agar mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang, saling  membantu  dan  saling  melengkapi  untuk  meraih  kebahagiaan.  Membimbing keluarga  (suami  istri)  selalu  berusaha  menghindari  adanya  atau  mengatasi  konflik
12 Drs. H. Abd. Salam, MA., Kepala KUA Kecamatan Pattallassang, wawancara pada tanggal 15 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kec. Pattallassang Kab. Gowa.
13 Peraturan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Departeman  Agama  No. DJ.II/491.2009 tentang Kursus Calon Pengantin, h. 2.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
didalamnya,  saling  memahami  keterbatasan  dan  saling  menutupi  kekurangannya. Keberadaan  BP4  laksana  dua  sisi  mata  uang  dengan  keluarga  harmonis,  bahagia  lahir dan batin.
Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut tidak selalu berjalan lancar tetapi pasti ada saja kendala yang menghambat usaha seseorang dalam mencapai cita-cita tersebut. BP4 yang memiliki tugas, fungsi, dan tujuan yang sangat mulia itu tidak dapat berjalan sesuai  dengan  harapan.  Harapan  besar  terhempas jauh  karena  berbagai  hambatan  yang dihadapi oleh institusi BP4 di Kabupaten Gowa.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukakan beberapa hambatan pelaksanaan tugas dan  fungsi  BP4  di  Kabupaten  Gowa.  Hambatan  tersebut  dibagi  dua  yaitu  hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal sebagai berikut:
1. Kurang tersosialisasi kepada masyarakat
Kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga  BP4  masih  sangat  minim.  Minimnya kepercayaan  tersebut  dipicu  oleh  kurang  tersosialisasikannya  tentang  institusi  BP4 tersebut, baik mengenai tugas dan fungsinya maupun pengurus dan tenaga sumber daya manusia  lainnya.    Dari  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Kecamatan  Pattallassang yang  pernah  peneliti  wawancarai  hampir  semuanya  tidak  mengetahui  keberadaan BP4 dan apa itu BP4, menurut bapak Mukhtar 14 , menyatakan:
“BP4  tidak  pernah  disosialisasikan,  saya  juga  tidak  mengetahui  apa  itu  BP4? Yang  saya  tahu  jika  ingin  melangsungkan  perkawinan  maka  harus  datang  ke KUA, dan jika ingin bercerai maka langsung ke Pengadilan Agama mengajukan gugatan”.
Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  masyarakat  kurang  mengenal  institusi BP4.  Masyarakat  hanya  mengetahui  KUA  sebagai  institusi  yang  menangani  masalah perkawinan, dan pengadilan agama sebagai institusi yang menangani perceraian.
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang institusi BP4, baik mengenai tugas dan  fungsinya,  pengurus  dan  sdm  lainnya,  kantor/secretariat,  dan  lain-lain  akan berdampak  terhadap  ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  institusi  tersebut.  Dan ketidakpercayaan tersebut menimbulkan ketidakpedulian.
2. Kepengurusan yang tidak berkelanjutan
Pengurus  organisasi  adalah  penggerak  utama  sebuah  organisasi.  Pengurus, laksana  lokomotif  kereta  api  sebagai  penarik  yang  menggerakkan  roda  organisasi. Bergerak  tidaknya  sebuah  organisasi  sangat  tergantung  kepada  pengurusnya.  Karena pengurusnyalah  yang  menyalakan  mesin,  menggerakkan,  dan  menahkodai  pergerakan organisasi itu, ke mana arah hendak bergerak.
BP4  adalah  sebuah  organisasi  yang  tidak  berbeda  dengan  organisasi  lainnya yang  membutuhkan  pengurus  sebagai  penggerak  dan  pengelola.  Para  pengurus  BP4 inilah yang menggerakkan, menjalankan dan mengarahkan yang bertujuan mewujudkan keluarga  sakinah  mawaddah  warahmah.  Melalui  para  pengurus,  BP4  kabupaten  dan tingkat  kecamatan  merancang/menyusun  program,  melaksanakan,  mengontrol  dan mengevaluasi program kerja yang telah dicanangkannya.
14 Mukhtar,  masyarakat  Pattallassang,  wawancara  pada  tanggal  15  April  2019  di  Bu,rung- bu’rung.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
Pengurus  BP4  Kabupaten  Gowa  dan  Pengurus  BP4  tingkat  kecamatan  se Kabupaten  Gowa  saat  ini  tidak  berkelanjutan.  Pengurus  BP4  yang  telah  berakhir pada tahun  2014  belum  dilakukan  pembaharuan.  Akibatnya,  kepengurusan  ini  berada  pada kondisi stagnan ( la yamutu wa la yahya ). Aktivitas organisasi dijalankan oleh segelintir pengurus dibantu oleh pegawai kementerian agama. H. Ahmad Mujahid 15 menjelaskan:
“Struktur  Kepengurusan  BP4  Kabupaten  Gowa  sudah  lama  tidak  dibaharui. Pengurus  yang  ada  saat  ini  adalah  pengurus  yang  sudah  berakhir  sejak  2014. Pengurus  BP4  Propinsi  Sulsel  belum  menetapkan  pengurus  2014-2019.  BP4 Kabupaten  Gowa  hanya  digerakkan  oleh  Kepala  Seksi  Bimas  Islam  Kemenag Gowa sebagai sekretaris exofisio BP4 Kabupaten Gowa”.
Senada  hal  tersebut,  Kepala  KUA  Tompobulu,  Murhadi  Mukhtar,  S.Ag. 16 membenarkan  bahwa  pengurus  BP4  kecamatan  hingga  saat  ini  belum  ada  yang  baru. Kegiatan  BP4  sekarang  dilaksanakan  oleh  KUA  sebatas  suscatin.  Kalau  ada  kegiatan yang membutuhkan atas nama BP4 maka itu diwakili oleh pegawai KUA.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  roda  kepengurusan  BP4  di  Kabupaten Gowa  tidak  berjalan  normal.  Kepengurusan  tingkat  kecamatan  dan  kabupaten  untuk periode 2014-2019 hingga saat ini (sudah lewat ± 3 tahun) belum ditetapkan. Akibatnya, kinerja pengurus BP4 menjadi tidak tampak.
Sebagai  sebuah  instansi  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat dipastikan  bahwa  BP4  mempunyai  kekurangan  dan  kelebihan.  Demikian  pula  dengan BP4  yang  ada  di  KUA  kecamatan-kecamatan  di  Kabupaten  Gowa  yang  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  pasti  mempunyai  kendala  dan  pendukung  pelaksanaan tugas-tugasnya.
Kendala  atau  penghambat  pelaksanaan  tugas-tugas  BP4  tentu  memberikan dampak  terhadap  keberhasilan  BP4,  kendala  yang  sering  muncul  dipermukaan merupakan sarana untuk memahami dan menjelaskan apakah BP4 telah melaksanaakan tugasnya dengan baik atau tidak.
Adapun kendala-kendala internal BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kehadiran  anggaran/dana  sangat  penting  dalam menjalankan roda organisasi. Dana merupakan urat nadi pergerakan sebuah organisasi. Demikian  halnya  dengan  BP4,  organisasi  yang  bersifat  sosial  keagamaan  ini menghadapi  kendala  yang  mendasar  berupa  tidak  jelas  sumber  anggaran  kegiatannya. Hingga  saat  ini,  BP4  Kabupaten  Gowa  dan  BP4  tingkat  kecamatan  belum  memiliki sumber dana yang jelas.
Drs. H. Abdul Salam, MA. mengungkapkan bahwa kendala besar dihadapi oleh BP4  adalah  ketidak  tersedianya  anggaran  dalam  melaksanakan  program  kerjanya. Anggaran yang selama ini digunakan dalam kegiatan suscatin itu bersumber dari PNBP
15 H. Mujahid Dahlan, S.Ag., M.Th.I., Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Gowa, wawancara pada tanggal 12 Maret 2019 di Sungguminasa.
16 Murhadi Mukhtar, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, wawancara pada tanggal 12 Maret 2019 di Makassar.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
Kementerian  Agama,  yaitu  dana  yang  telah  disetor  oleh  calon  pengantin  kepada rekening kementerian agama, sebagiannya digunakan membiayai suscatin tersebut 17 . Ketidakjelasan sumber dana BP4 ini bukan hanya persoalan BP4 di  Kabupaten Gowa.  Keadaan  yang  sama  juga  dialami  oleh  pengurus  BP4  Propinsi  dan  Pusat. Karenanya,  Pengurus  BP4  Pusat  mengupayakan  penguatan  kerjasama  dengan  instansi lainnya sebagai mitra dalam membiayai kegiatan dan program kerja yang direncanakan.
2. Belum memiliki sumber daya manusia yang memadai
BP4  sebagai  institusi  profesional  sepatutnya  didukung  oleh  sumber  daya manusia  yang  profesional  pula.  BP4  yang  peran  utama  sebagai  pemberi  jasa  dalam bentuk  konsultasi,  penyuluhan,  mediasi,  dan  advokasi  sangat  membutuhkan  tenaga- tenaga  profesional  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  tersebut  sebagai:  konsultan, penyuluh,  mediator,  dan  advokat.  Tenaga  profesional  tersebut  harus  tersedia  dan dimiliki oleh BP4 dalam menjalan tugas dan fungsinya.
Kenyataan tidak demikian adanya. BP4 Kabupaten Gowa dan tingkat kecamatan tidak memiliki tenaga profesional yang akan melaksanakan tugas dan fungsi BP4 pada wilayah  keja  masing-masing.  Pelaksanaan  kegiatan  BP4  selama  ini,  seperti  konsultasi masalah  perkawinan,  bimbingan  kursus  pra  nikah,  dan  penyuluhan  keluarga  sakinah dilaksanakan  oleh  Penyuluh  Fungsional  dan  Penghulu  Kementerian  Agama,  Imam Desa/Kelurahan  (selaku  PPN),  dan/atau  muballig/tokoh  agama  dan  ulama  di  daerah setempat apabila diminta oleh masyarakat. Demikian pula kursus calon pengantin atau bimbingan  pra  nikah  yang  selama  ini  diselenggarakan  oleh  BP4,  dilaksanakan  oleh aparat kementerian agama dengan atas nama (stempel) BP4 kecamatan.
Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pelaksanakan tugas-tugas tersebut tidak berjalan sesuai juklat dan juknis yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kursus pra nikah yang  semestinya  dilaksanakan  selama  16-24  jam  (2-3  hari)  hanya  berlangsung  selama 30-90 menit.  Akibatnya, tentu sangat fatal. Pengetahuan dasar seorang calon pengantin (suami  atau  istri)  tentang  peraturan  tentang  perkawinan  dan  akibat  hukum  yang ditimbulkannya,  hak  dan  kewajiban  suami  dan  istri,  ibadah-ibadah  kehidupan  suami istri,  problem  solving  permasalahan  keluarga,  kesehatan  reproduksi,  pembinaan  anak dan generasi, dan lain-lain tidak terkesampaian.
Menurut  Handriani,  S.H.I,  bagi  pasangan  calon  pengantin  yang  mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Pattallassang wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum melaksanakan  pernikahan  sebab  kursus  calon  pengantin  merupakan  salah  satu persyaratan pencatatan nikah, apabila salah satu dari calon pengantin (khususnya calon pengantin laki-laki) bertempat tinggal diluar Kecamatan Pattallassang atau diluar daerah Kabupaten  Gowa  wajib  mengikuti  kursus  calon  pengantin  di  KUA  daerah  tempat tinggalnya sebelum mengirim berkas-berkas persyaratan kelengkapan pencatatan nikah ke  KUA  Kecamatan  Pattallassang.    Penyelenggara  kursus  calon  pengantin  di  KUA Kecamatan  Pattallassang  adalah  Kepala  KUA,  penyuluh  dan  penghulu  yang bekerjasama dengan BP4 yang dilaksanakan setiap hari senin dan kamis, mulai dari jam 09.00  sampai  dengan  jam  12.00  yaitu  hanya  3  jam  pelajaran  dalam  sehari  dan  setiap
17 Drs. H. Abd. Salam, MA., Kepala KUA Kecamatan Pattallassang, wawancara pada tanggal 16 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kec. Pattallassang Kab. Gowa.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
peserta kursus calon pengantin yang telah mengikuti 3 jam pelajaran diberikan sertifikat bukti kelulusan yang menjadi syarat pendaftaran/pencatatan perkawinan 18 .
3. Belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup
Keberadaan  institusi  BP4  yang  cukup  lama  tidak  berbanding  lurus  dengan ketersediaan sarana dan prasana yang dimilikinya. BP4 di Kabupaten Gowa hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri sebagai kantor, atau sebagai aula/tempat pelaksanaan bimbingan/penyuluhan,  konsultasi,  mediasi,  dan  advokasi.  BP4  hadir  ketika  diundang oleh masyarakat, dan masyarakat telah menyiapkan tempat dan segala sesuatunya untuk melaksanakan acara bimbingan tersebut.
Kondisi BP4 demikian sebagai akibat dari posisinya sebagai mitra Kementerian Agama.  Tidak  perlu  BP4  memiliki  sarana  dan  prasarana  karena  sudah  ada  di kementerian  agama.  Cukup  BP4  menyesuaikan  dan  meminta  apa  yang  dibutuhkan dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  akan  difasilitasi  oleh  kementerian  agama setempat.
Kehadiran  sarana  dan  prasarana  memang  bukan  penentu  keberhasilan  program kerja.  Tetapi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sarana  dan  prasarana  tersebut  adalah pendukung  dan  penunjang,  serta  menghilangkan  kesulitan  dalam  melaksanakan kegiatan. Karenanya, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu terselenggaranya program dengan mudah, lancar, maksimal.
Berdasarkan  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  hambatan  yang  dihadapi  BP4  di Kabupaten  Gowa  tidak  ringan.  Hambatan  tersebut  meliputi  hambatan  eksternal  dan internal. Hambatan eksternal yaitu: tidak tersosialisasi baik keberadaan BP4 di tengah- tengah  masyarakat,  dan  terputusnya  struktur  kepengurusan  BP4  yang  baru.  Sedangkan hambatan  internalnya  meliputi:  1)  sumber  anggaran  yang  tidak  jelas,  2)  sumber  daya manusia  yang  tidak  profesional,  dan  3)  belum  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang cukup.  Hambatan-hambatan  tersebut  jika  tidak  segera  diatasi  akan  selalu  menjadi penghambat terlaksananya program kerja BP4 di Kabupaten Gowa.

## D. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  pada  penelitian  ini  dapat  dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. BP4  di  Kabupaten  Gowa  berusaha  melaksanakan  dan  menindaklajuti  hasil keputusan musyawarah nasional dan rapat kerja nasional. Dengan keterbatasan dan kemampuan  yang  ada,  berikut  implementasi  tugas  dan  fungsi  BP4  Kabupaten Gowa baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.
2. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di Kabupaten Gowa Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  beberapa  hambatan  yang  dialami
BP4  di  Kabupaten  Gowa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal sebagai berikut:
1) Kurang tersosialisasi BP4 kepada masyarakat
18 Handriani, S.H.I., Staf KUA Kecamatan Pattallassang, Wawancara pada tanggal 16 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kec. Pattallassang.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli
Kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga  BP4  masih  sangat  minim.  Minimnya kepercayaan  tersebut  dipicu  oleh  kurang  tersosialisasikannya  tentang  institusi BP4 tersebut. Dan ketidakpercayaan tersebut menimbulkan ketidakpedulian.
2) Kepengurusan yang tidak berkelanjutan Pengurus  BP4  Kabupaten  Gowa  dan  Pengurus  BP4  tingkat  kecamatan  se Kabupaten Gowa saat ini tidak berkelanjutan. Pengurus BP4 yang telah berakhir pada  tahun  2014  belum  dilakukan  pembaharuan.  Akibatnya,  kepengurusan  ini berada  pada  kondisi  stagnan  ( la  yamutu  wa  la  yahya ).  Aktivitas  organisasi dijalankan oleh segelintir pengurus dibantu oleh pegawai kementerian agama.
Adapun  hambatan  internal  BP4  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1) Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas. Hingga  saat  ini,  BP4  Kabupaten  Gowa  dan  BP4  tingkat  kecamatan  belum memiliki sumber dana yang jelas.
2) Belum memiliki Sumber daya manusia yang memadai
BP4  Kabupaten  Gowa  dan  tingkat  kecamatan  tidak  memiliki  tenaga profesional  yang  akan  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  BP4  pada  wilayah  keja masing-masing.  Pelaksanaan  kegiatan  BP4  selama  ini  dilaksanakan  oleh Penyuluh  Fungsional/honorer  dan  Penghulu  Kementerian  Agama,  Imam Desa/Kelurahan  (selaku  PPN),  dan/atau  muballig/tokoh  agama  dan  ulama  di daerah setempat apabila diminta oleh masyarakat.
3) Belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup Keberadaan  institusi  BP4  yang  cukup  lama  tidak  berbanding  lurus dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasana  yang  dimilikinya.  BP4  di  Kabupaten Gowa  hingga  saat  ini  belum  memiliki  gedung  sendiri  sebagai  kantor,  atau sebagai  aula/tempat  pelaksanaan  bimbingan/penyuluhan,  konsultasi,  mediasi, dan advokasi.

## Implikasi
Keberadaan BP4 di Kabupaten Gowa sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kehadirannya  mengemban  tujuan  yang  sangat  mulia,  yaitu  membantu  kementerian agama  mewujudkan  keluarga  sakinah  mawaddah  warahmah.  Oleh  karena  itu,  BP4  di Kabupaten Gowa perlu dilakukan strukturisasi melalui hal-hal berikut:
1. Segera  ditetapkan  Struktur  Pengurus  BP4  Kabupaten  Gowa  dan  BP4  tingkan kecamatan  se  Kabupaten  Gowa  Periode  2014-2019,  sehingga  roda  organisasi sebagai organisasi  mandiri dan profesional dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Segera ditetapkan sumber anggaran BP4 yang tetap, baik yang berasal dari setengah pembayaran nikah Rp. 300.000,. atau dari alokasi anggaran kementerian agama cq Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, sehingga program kerja BP4 dalam mewujudkan tujuannya dapat tercapai.
3. BP4  merekrut  Sumber  Daya  Manusia  profesional  yang  akan  melajalankan  tugas dan fungsi BP4 secara profesional.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa
Abdul Halim Talli

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional . Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Yogyakarta, 2014.
Depertemen  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam,
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , 1997
Depertemen  Agama  RI, Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  46 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang : Toha Putra, 2009
Lampiran  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  Kemenag  RI  No.  DJ.II/542  Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, Ketetapan  MPR  RI  No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor:  DJ.II/542  Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Peraturan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Departeman  Agama  No. DJ.II/491.2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
Republik  Indonesia, Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Perkawinan . Cet IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Rifa’i, Moh. Fiqih Islam Lengkap . Semarang: PT Karya Toha Putra,1978.
Syaifuddin, Muhammad, dkk. Hukum Perceraian . Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap .
Cet. IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Tim  Penyusun, Fondasi  Keluarga  Sakinah;  Sambutan  Menteri  Agama  RI .  Cet.  I; Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.