## Menegakkan HAM “Kultural” (Cultural Rights)

## Melalui Peran Islam dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia
Miski
Universitas Alma Ata miskianwar@yahoo.co.id

## Abstract
This paper reviews comprehensively about how to uphold "cultural" human rights through the role  of  Islam  in  the  discourse  of  religious  pluralism  in  Indonesia.  This  study  explores  the strategic position of Muslims in building religious pluralism both concepts and actions, which in the end discourse on religious pluralism not only pours sweet words, but can be implemented in an effort to create harmony in religious life in Indonesia. The study of cultural rights is not only aimed at upholding human rights based on culture, but its output provides input to the government in formulating a policy agenda in overcoming issues of religious conflict, injustice and discrimination in Indonesia.

## Keywords : islam, pluralism, cultural rights

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana menegakkan HAM “ kultural ” melalui peran Islam dalam wacana pluralisme agama di Indonesia. Kajian ini mengupas posisi strategis umat Islam dalam membangun pluralisme agama baik konsep maupun aksi, yang pada akhirnya wacana pluralisme agama tidak hanya menjadi kata-kata manis, akan tetapi bisa dimplementasikan  dalam  upaya  menciptakan  kerukunan  dan  harmoni  dalam  kehidupan keberagamaan  di  Indonesia.  Kajian  tentang  HAM  kultural  (cultural  rights)  tidak  hanya bertujuan menegakkan hak asasi manusia (human rights) berdasarkan kebudayaan, akan tetapi output-nya memberikan masukan terhadap pemerintah dalam merumuskan agenda kebijakan dalam  mengatasi  persoalan  konflik  agama,  ketidak  adilan  dan  diskriminasi  yang  terjadi  di Indonesia.
Kata kunci: islam, pluralisme, HAM kultural

## Pendahuluan
Wacana  HAM  “kultural” (cultural  rights) menjadi  isu  yang  sangat  penting ketika  dikaitkan  dengan  Islam  dan  pluralisme  agama,  kebebasan  beragama  dan jaminan  perlindungan  terhadap  kaum  minoritas  agama  di  Indonesia.  Wacana pluralisme agama hadir di tengah ketegangan sosial umat beragama, klaim kebenaran absolut (absolute  truth  claims) dan  doktrin  keselamatan (doctrine  of  salvation), seolah agama yang paling benar adalah agama yang dianut kelompok agama tertentu saja
yang lain salah dan masuk neraka. Di sisi lain konflik antar agama tersebut dipicu oleh derasnya arus globalisasi teknologi informasi dan komunikasi, peran dan fungsi agama  sebagai  moral  spiritual  umat  manusia  telah  dibelokkan  menjadi  sumber konflik di bawah ambisi politis komunitas tertentu. 1 Misalnya saja, konflik Islam dan Kristen di Poso dan banyak kasus-kasus lain yang melibatkan konfllik antar agama.
Pluralisme agama 2 sepintas tampak sebagai solusi yang menjanjikan harapan dan pengharagaan terhadap hak asasi manusia, umat beragama hidup berdampingan dengan  umat  agama  yang  lain  dalam  satu  kelompok  masyarakat,  wilayah,  kota bahkan dalam satu Negara. Akan tetapi, jika kita megkaji lebih kritis lagi, pluralisme yang  dimunculkan  oleh  Barat  masih  menimbulkan  pertanyaan  besar  ketika diimplementasikan dalam realitas sosial, antara lain bagaimana memposisikan iman kita  di  tengah  pluralitas  iman  yang  lain?  Dan  praktek  pluralisme  yang  yang dipraktekkan  di  Barat  seringkali  dijadikan  dalih  untuk  melakukan  diskriminasi terhadap  kelompok  agama  minoritas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  wacana pluralisme  agama  belum  menyatu  secara  inheren  dalam  agama  itu  sendiri,  justru pluralisme agama seringkali memicu konflik sosial dan sentimen keagamaan.
Dikalangan  umat  Islam,  wacana  pluralisme  dipahami  berbeda-beda.  Salah satunya adalah pluralisme dianggap sebuah paham yang sesat sebab wacana itu lahir dari Barat (Kristen). Dan sebagian yang lain memahami bahwa pluralisme merupakan hukum  Tuhan  atau sunnatullah, karena  Islam  meyakini  adanya  prinsip-prinsip pluralisme sebagaimana terdapat dalam al-Qur ’an, antara lain: Q.S. al -Baqaroh (2): 256,  Q.S.  al-Kafirun  (109):  6,  Q.S.  al-Baqaroh  (2):  62,  dan  lain-lain.  Demikian  juga, terjadi pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep HAM. Misalnya saja, sebagian umat Islam menganggap bahwa HAM betentangan dengan Islam. Hal ini disebabkan karena HAM produk barat, budaya liberal dan lain-lain. Biasanya, pendapat ini sering dikemukakan oleh kelompok fundamentalis. Sementara sebagian umat Islam yang lain menyatakan bahwa konsep HAM tidak betentangan dengan Islam, justru nilai- nilai Islam menyatu secara integral dalam Islam itu sendiri. Contoh nilai-nilai HAM
1 Fakta  historis  menunjukkan  pada  tahun  850  M.,  khalifah  al-Mutawakkil  pada  masa kekhalifahan  Abbasiyah  memerintahkan  penghancuran  terhadap  gereja-gereja  Kristen  yang  baru dibangun,  serta  memaku  boneka  kayu  yang  menggambarkan  setan  di  pintu  rumah-rumah  orang Kristen, melarang ditampilkannya salib pada hari minggu dan melarang pelaksanaan ritus yahudi di jalan. Tindakan khalifah al-Mutawakkil tersebut jelas sangat bertentangan dengan al- Qur’an tentang perlindungan  terhadap ahli  al-dzimmah (minoritas yang  dilindungi)  (Schedina,  2002,  p. 133).  Hal  ini menunjukkan  ketika din  hanif yakni  agama-agama  ibrahimi  yaitu  Kristen,  Islam  dan  Yahudi  yang berfungsi sebagai nilai moral spiritual umat manusia, sebaliknya agama cendrung dijadikan legetimasi melakukan penindasan dan kekerasan dengan dalih kekuasaan, maka yang terjadi konflik yang pada akhirnya perang atas nama agama.
2 Kata  Pluralisme  berasal  dari  kata “Plures” yang  artinya  “beberapa”,  dengan  implikasi perbedaan. Kata ini biasanya dihadap-hadapkan dengan “dualisme” (yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua), juga dengan “monisme” , (yang menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu) (Malik Thoha, 2005, pp. 11 – 16).
yang terdapat dalam al- Qur’an antara lain: QS. An -Nisa: 93, QS. Al-Hujarat: 256, QS. Al-Baqoroh: 256, dan lain lain.
Hemat  penulis,  sebagai  agama  mayoritas  di  Indonesia,  Islam  mempunyai peran  besar  dalam  penegakan  HAM  “kultural”,  membangun  pluralisme  dan menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena perbedaan agama, suku, dan adat istiadat. Islam diharapkan tampil sebagai agama yang menjadi garda terdepan  membangun  pluralisme  dan  melawan  segala  bentuk  diskrimisasi  karena perbedaan agama. Demikian juga sebaliknya, sebagai mayoritas, Islam tidak menutut dirinya ditempatkan dalam posisi tinggi dalam pluralisme itu. Dalam konteks inilah peran  strategis  Islam  sebagai  garda  terdepan  menegakkan  pluralisme  agama  di Indonesia,  karena  pluralisme  menjadi  sebuah  tolak  ukur  akan  tegaknya  sebuah konsep HAM “kultural”.
Memahami HAM “Kultural” (Cultural Rights)
Istilah HAM “kultural” merujuk kepada International Convenant on Economic, social,  and  Cultural  Right yang  telah  diratifikasi  dengan  Undang-undang  nomor  11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan kata lain, saat ini telah ada pengakuan terhadap hak asasi manusia yang lebih spesifik yaitu pengakuan tehadap hak agama, budaya dan tradisi yang  disebut  dengan  HAM  “kultural”.  HAM  kultural  ini  tidak  hanya  diartikan sebagai hak asasi manusia dalam kebudayaan yang bersifat simbolik, akan tetapi hak mendasar  yang  dimiliki  oleh  individu  atau  komunitas  yang  bebas  menentukan sendiri agama, kepercayaan, dan keyakinannya tanpa ada gangguan atau intervensi dari pihak manapun (Baso, 2006).
HAM  kultural  merupakan  sebuah  konsep  yang  belum  terakomodasi  dalam sekian  banyak  gerakan  hak  asasi  manusia  di  dunia  maupun  Indonesia,  hak-hak kebudayaan masih bersifat simbolik seperti karya seni, artefak-artefak dan lain-lain. Gerakan  HAM  kultural  adalah  bagaimana  tradisi  agama  atau  budaya  membentuk identitas yang menjadikannya sebagai sarana negosiasi membangun kerukunan dan harmoni antar penganut agama, dan bahkan tradisi agama sebagai sarana resistensi terhadap penyalahgunaan agama yang mungkin dilakukan oleh kalangan elite agama atau  pemerintah  (Baumann,  1999;  Wilson,  1997).  Sementara  itu,  agenda  Gerakan HAM kultural adalah menghapus berbagai macam diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan dengan mengedepankan sebuah dialog, mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antar agama dan kebudayaan tersebut.
Dengan demikian, wacana HAM kultural adalah wacana tentang kebebasan berekspresi  dalam  kebudayaan  dan  jaminan  dalam  kebebasan  beragama.  Wacana HAM  kultural  ini  berlaku  manakala  dikaitkan  dengan  apa  yang  disebut  dengan
kelompok minoritas. Karena ada yang disebut minoritas, maka negara diminta untuk melindungi agama, tradisi dan adat istidat mereka (Baso, 2006, p. 473) . Dalam konteks Indonesia,  Islam  yang  mayoritas  ini  bisa  tampil  sebagai  garda  depan  perjuangan menegakkan  hak-hak  asasi  manusia  dalam  bidang  kultural,  agama,  etnis  dan kepercayaan, tampil sebagai motor penggerak perjuangan pluralisme dan melawan diskriminasi berdasarkan atribu-atribut agama, tradisi, adat, maupun kepercayaan.
Persoalan  HAM  kultural  selalu  saling  berkaitan  antara, global  human  rights, national human right, dan local human rights, 3 walaupun tampak ada diskriminasi akibat dari  persilangan  tersebut,  tapi  dalam  rangka  membentuk  prikemanusiaan  dalam bingkai nation  building .  Misalnya  adalah  Tapres  tahun  1965  yang  dikeluarkan  oleh Soekarno. Menurut Tapres no 1 tahun 1965, dasar “Ketuhanan yang maha esa” bukan saja  meletakkan  dasar  moral  di  atas  negara  dan  pemerintahan,  tetapi  memastikan adanya kesatuan nasional yang berasaskan agama. Pengakuan sila pertama tidak bisa dipisahkan dari agama sebagai tiang pokok prikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia (Baso, 2006, p. 472). Komitmen terhadap identitas keagamaan membatasi hanya  lima  agama  yang  diakui  oleh  negara  sebagaimana  dalam  Tapres  Nomor  1 Tahun  1965  yang  kemudian  dikukuhkan  menjadi  UU  Nomor  5  tahun  1969. Pembatasan  dan  pengekangan  itu  diinstitusionalisasi  dalam  lembaga  PAKEM (Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat)  di  Kejaksaan  Agung  dan  Kejaksaan Wilayah.
Tanggungjawab negara (state obligation ) dalam membangun cultural right tidak hanya berbentuk obligation of result , akan tetapi juga dalam bentuk obligation of conduct (El-Muhtaj,  2008,  p.  30).  Kedua  tanggungjawab  ini  harus  dapat  dipenuhi  oleh pemerintah,  akan  tetapi  ketika  negara  gagal  memenuhi  hak  warga  negaranya terutama dalam HAM kultural maka pemerintah dapat dianggap melanggar HAM. Peran  pemerintah  dalam  membangun  tegaknya  HAM  terutama  HAM  kultural sangatlah penting. Lembaga pemerintah seperti Komnas HAM tidak hanya bekerja ketika  ada  kasus  pelanggaran  HAM,  tetapi  memberikan  pendampingan  berupa pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya membangun HAM terutama dalam perspektif budaya, agar perspektif HAM menjadi urat nadi di tengah masyarakat.
3 Dalam Undang-undang Indonesia, istilah HAM dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.  Sebagai  rujukan  dalam  penegakan  HAM  adalah  deklarasi  universal  tentang  hak-hak  asasi manusia  (DUHAM)  tanggal  10  november  1948,  yang  memuat  pokok-pokok  tentang  kebebasan, persamaan, kepemilikan, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama. Lihat, El-Muhtaj (2008, p. 10).

## Islam dan HAM
Diskursus  tentang  Islam  dan  hak  asasi  manusia  sebagaimana  mengutip Syaukat  Hussain,  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua. Pertama, hak  asasi  manusia adalah hak-hak dasar yang diberikan oleh Allah SWT. kepada umat manusia. Kedua, konstruksi konsep hak asasi manusia yang dibangun oleh Islam sebagaima terdapat dalam  Piagama  Madinah  (624  M.).  Islam  memberikan  perlindungan  terhadap kelompok  minoritas  agama,  suku  dan  golongan.  Islam  juga  memberikan perlindungan terhadap non muslim, wanita, anak-anak, dan lain-lain (Hussain, 1996, p. 55).
Secara spesifik al-Qur'an tidak berbicara tentang HAM. Akan tetapi nilai-nilai HAM  terdapat  dalam  Al-Qur'an  yaitu  nilai  keadilan,  nilai  musyawarah,  tolong- menolong,  tidak  ada  diskriminasi,  dan lain-lain. Adapun ayat-ayat al- Qur’an yang berbicara tentang HAM adalah sebagai berikut; hak untuk hidup (QS. al- Isra’(17): 33, QS.  al- An’am (6):  151),  hak  milik  (QS.  al-Baqarah(2):  188,  QS.  an- Nisa’(4):  29),  hak perlindungan kehormatan (QS. al-Hujurat(49): 11-12), hak perlindungan keamanan (Qs.an-Nur(24):  27),  hak  kemerdekaan  (al-Hujurat(49:  6),  hak  perlindungan  dari kekerasan (QS. al- An’am(4): 164, QS. Fathir(35): 18), hak mengajukan protes (QS. an- Nisa(4): 148, QS. Ali Imran(2): 110), hak kebebasan berekspresi (QS. at-Taubah(9): 71), hak beragama (QS. al-Baqoroh(2): 84-85), hak persamaan di depan hukum (QS. an- Nisa(4): 58), hak mendapat keadilan (QS. al-Syuro(42): 15), hak mendapat keperluan hidup (QS.adz-Dzariyat(15): 19), hak mendapat pendidikan (QS. Yunus(10): 101, QS. at-Tahrim(66): 6), hak kesetaraan gender (QS. al-Baqoroh(2): 228), hak anak (QS. al- Baqoroh(2): 233), hak mendapatkan suaka (al-Nisa(4): 97), hak berkeluarga (QS. an- Nur(24): 32, QS. al-Mumtahanah(60): 9), dan hak untuk bekerja (QS. at-Taubah(9): 105) (Maulana, 2015, p. 31).
Dalam dunia Islam, ada tiga dokumen tentang HAM yaitu: Piagam Madinah, Deklarasi HAM dalam Islam tahun 1981  dan  Deklarasi Kairo 1990. 4 Tiga deklarasi tersebut  mengindikasikan  bahwa  Islam  sangat  peduli  dengan  persoalan  HAM, sesuatu yang harus dijunjung tinggi untuk kemaslahatan umat manusia. Deklarasi ini seharusnya  menjadi  dasar  untuk  membangun  budaya  HAM  dalam  Islam,  sebab justru Nabi sendiri telah memberikan contoh yang tiada bandingnya hingga saat ini. Tiada masyarakat yang lebih ideal pada masa nabi karena pengaturan dan tata kelola masyarakat madinah yang sangat plural dengan berbagai agama, suku bangsa dan
4 Deklarasi  Kairo  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam  (CDHRI)  merupakan  deklarasi  negara- negara  anggota  Organisasi  Konferensi  Islam  diadopsi  di  Kairo  pada  tahun  1990,  yang  memberikan gambaran  umum  pada  perspektif  Islam  tentang  hak  asasi  manusia,  dan  menegaskan  Islam  syariah sebagai  yang  satu- satunya.  CDHRI  menyatakan  tujuannya  untuk  menjadi  “pedoman  umum  untuk Negara  Anggota  (dari  OKI)  di  Bidang  hak  asasi  manusia”.  Deklarasi  ini  biasanya  terlihat  sebagai respon Islam pasca-Perang Dunia II PBB Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari tahun 1948.
golongan bersatu mewujudkan masyarakat yang beradab tanpa diskriminasi (Sardi, 2016).
Dengan demikian, relasi Islam dan HAM merupakan bagian integral dari Islam itu sendiri, sebab nilai-nilai hak asasi manusia sudah tertuang di dalam al- Qur’an dan dipraktekkan langsung oleh Rosulullah SAW. di kota Madinah. Kajian HAM dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan bagi agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, maka dari itu kajian inklusif-progresif tentang Islam agar kontekstual dan menjawab tantangan zaman ( shulihun lukulli zama wa makan ). Dalam konteks ini, teori maqosid syari’ah (tujuan syari’at Islam) sangat relevan untuk menjabarkan hak asasi manusia dalam Islam ( al-huquq al-insaniyyah fil Islam ), sebagaimana terangkum dalam lima  prinsip  dasar (adh-dharuriyyah  al-khomsah) ,  antara  lain:  1) Hifdzu  al-Din (penghormatan  terhadap  kebebasan  agama).  2) Hifdzu  al-Maal (penghormatan  atas harta benda). 3) Hifdzu an-Nafs (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu). 4) Hifdzul al- ‘Aql (penghormatan atas kebebasan berfikir). 5) Hifdzu an-Nasl (keharusan untuk menjaga keturunan) (Alfaruqi, 2017).

## Islam dan Pluralisme
Terminologi  pluralisme  atau  dalam  bahasa  Arabnya “at - Ta’addudiyah”, populer dikalangan umat Islam sekitar abad ke 20-an, ketika barat dengan ideologi modernnya  secara  habis-habisan  menghegemoni  dunia  Islam,  seperti  demokrasi, pluralisme, HAM dan lain-lain. Maka dari itu, perlunya membangun pemikiran Islam yang  inklusif-pluralis  atau  internalisasi  etika  pluralitas  yang  terdapat  dalam  al- Qur’an  sebuah  doktrin  yang  pro  pluralisme,  serta  membongkar  doktrin -doktrin agama  yang  diyakini  oleh  kalangan  “islamis - konservatif”  yang  sangat  eksklusif, mengembalikan  nilai-nilai  universal  Islam,  seperti  kemaslahatan  umat, egalitarianisme,  rasionalisme  dan  pluralisme,  dalam  rangka  membangun  teologi inklusif dan prinsip-prinsip pradigmatik fiqih sehingga tidak terjebak dalam lubang literalisme, fundamentalisme dan konservatisme. 5
5 Lihat Sirry (2004, p. 172) . Upaya ulama’ terkait dengan metodologi fiqih yang inklusif antara lain: upaya yang dilakukan oleh Imam asy-Syatibi dalam magnum opus nya al-Muwafaqot yaitu tatkala memulai upaya menangkap komitmen wahyu dan melakukan ijtihad baru sebagai upaya rekonstruksi atas orisinalitas (ta’shiil al -ushul), yang didasarkan pada nilai- nilai universal dan tujuan umum syari’ah (maqasid asy- syari’ah). Ibn Rusyd filosuf muslim asal Abdalusia, juga melakukan hal yang sama yaitu meletakkan rasionalitas (filsafat) sejajar dengan fiqih (agama). Dalam bidang tafsir, perlunya metode hermeneutika  dalam  tafsir  al- Qur’an  misalnya  saja,  Hasan  Hanafi  yang  mempunyai  pandangan hermeneutika  fungsionalis  yang  emansipatoris.  Farid  Esack  dalam  hermenutikanya  menekankan dimensi  progresifitas wahyu.  Dengan  semangat  hemeneutika  tersebut  setidaknya  dapat  melakukan perubahan  yang  mendasar  dalam  fiqih  klasaik  : Pertama, meingimani  teks  sebagai  produk  budaya, kedua, mengimani tek sebagai wahyu progresif, sehingga tidak menjadikan ideologis dan dijadikan alt justifakasi  kekuasan  plitik, ketiga, menimani  adanya  pradigma  emansipatoris  yang  sejalan  dengan
Islam 6 adalah  agama  universal  dan  sesuai  untuk  setiap  ruang  dan  waktu (shalihun  likulli  zaman  wa  makan) .  Sejak  Islam  lahir  sekitar  abad  ke-7  dalam pergumulannya  Islam  melibatkan  unsur  kritis  pluralisme  yaitu  hubungan  Islam dengan  agama  lain.  Kesadaran  akan  pluralitas  ini  sebagaimana  dicontohkan  oleh Nabi  Muhammad  Saw.  Ketika  hijra  ke  Madinah.  Nabi  Muhammad  senantiasa mencari titik temu dengan berbagai golongan yang ada di Madinah dengan terlebih dahulu mengakui eksistensi masing-masing kelompok dalam dokumen yang terkenal dengan "Konstitusi Madinah".
Al- Qur’an mengakui adanya pluralitas, mengakui daya penyelamatan (salvafic efficacy) melalui  jalan  yang  berbeda-beda  (Esack,  2000,  p.  207)  sebagaimana disebutkan  dalam  Q.S.  al-Baqaroh  (2):  62.  Demikian  juga  seperti  yang  ditulis Nurcholis Madjid (1992), Islam sangat menjunjung tinggi semangat pluralisme, dan mengakui  adanya  pluralitas  dalam  kehidupan  sebagaimana  dalam  Q.S.  al-Hujarat (49): 13, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling menghargai, maka pluralitas itu meningkat menjadi pluralisme, yaitu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajmukan itu sendiri, dan menerimanya  sebagai sesuatu  yang  positif (Q.S. ar-Rum(30): 22) , dan pengakuan akan hak-hak agama lain (Q.S. al-Maidah (5): 48).
Pluralisme agama dalam Islam diartikan sebagai penghargaan, toleransi, 7 dan pengakuan terhadap perbedaan identitas agama lain, sebagaimana terdapat  dalam QS. al-Maidah (5): 48, QS. Al-Kafirun: 5, QS. al- ’Ankabut (29): 46, dan lain -lain. Dalam konteks  ini,  paradigma  pluralisme  agama  dibangun  di  atas  dialog  antar  umat beragama  guna  menjalin  persaudraan,  kerukunan  dan  harmoni  dalam  bingkai pluralisme, menghilangkan diskriminasi, kekerasan dan konflik antar agama.

## HAM Kultural melalui Peran Islam: Sebuah Proyek untuk Indonesia
Indonesia  merupakan  suatu  bangsa  yang  hetrogen,  terdiri  dari  pluralitas budaya,  ras,  agama  dan  aliran-aliran.  Pluralitas  budaya,  ras,  agama  dll., mengakibatkan  sistem  dan  ideologi  pluralisme  tampak  sangat  dielu-elukan
komitmen  wahyu,  seperti  al- Qur’an  sebagai  teks terbuka,  keseteraan,  kemanusiaan,  pluralisme, keadilan gender dan tidak diskrimanatif.
6 Kata  Islam  sebagaimana  mengutip  pernyataan  C.W.  Smith  dan  Jane  I.  Smith,  Islam merupakan  sikap  kepasrahan  (submission).  Oleh  sebab  itu  siapapun  yang  melakukan  penyerahan maka  seseorang  itu  dapat  dikategorikan  Muslim.  Ide  inilah  yang  kemudian  dipakai  untuk menjustifikasi gagasan teologi inklusif dan pluralisme agama.
7 Toleransi dalam b ahasa arab adalah “ tasamuh ”, yang berasal dari kata “sa -ma- ha” memiliki arti tasahul (kemudahan),  memperbolehkan,  dan  memberikan.  Sebagaimana  sebuah  Hadits  yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, “Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?” Maka beliau bersabda, “Al -Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran).”
khususnya  bagi  kalangan  non  muslim  di  negeri  ini.  Kehadiran  wacana  pluralisme sebenarnya  merupakan  pranata nation-state yang  dibungkus  dalam  kemasan “Demokrasi Liberal tapi Terpimpin” - nya Orde lama dan “Demokrasi Pancasila” -nya Orde  Baru,  yang  seolah-olah  sebagai  dewa  penyelamat  dan  pemersatu  di  tengah kehidupan pluralitas di Indonesia . Namun, setelah lahirnya era reformasi 1998 yang ditandai  dengan  semakin  maraknya  konflik  berdarah  antar  umat  beragama  di beberapa  daerah  di  Indonesia,  khususnya  setelah  terjadi  konflik  antara  Islam  dan Kristen  di  Maluku,  Sulawesi  Tengah,  Poso  dll.,  pluralisme  agama  di  Indonesia semakin populer dan mendapat pengakuan, baik moral maupun politis yang lebih besar dari pada sebelumnya di berbagai kalangan masyarakat (Thoha, 2005, p. 6).
Pluralisme agama menjadi wacana yang sangat penting dan telah mewarnai sejarah kehidupan sosial, tidak terkecuali masyarakat kontemporer, baik dalam skala kecil maupun skala besar, terutama pada negara-negara yang sangat mengedepankan relegiusitas. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ( freedom of religion and belief ) seperti yang termaktub dalam Undang-Undang HAM (Indonesia) yang merupakan hak individu. Pasal 22 (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menganut agamanya  dan  untuk  beribadah  menurut  agama/kepercayaannya.  Pasal  22  (2) menegaskan  bahwa  negara  menjamin  kebebasan  setiap  individu  untuk  menganut agama dan menjalankan agama/kepercayaannya. Dengan demikian, negara memiliki kewenangan dalam mengatur  kehidupan beragama dalam menciptakan hubungan yang  harmonis  antar  umat  beragama,  akan  tetapi  negara  tidak  berhak  dalam memaksa warga negara untk menganut agama dan keyakinan tertentu. Karena agama meruapakn wilayah individu yang tidak dapat dibatasi dan digugurkan oleh Negara (Fuad, Pratiwi, & Aris, 2010, p. 63).
Pluralisme merupakan komponen dasar dalam HAM. Sebagai contoh, bahwa kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan tidak dapat berjalan secara baik tanpa  adanya  perlindungan  dengan  dasar  hak  asasi.  Terkait  dengan  pluralisme budaya,  HAM  memberikan  jaminan  perlindungan  bagi  setiap  masyarakat  budaya seperti  yang  diatur  dalam  CESCR.  Sementara  Islam  secara  jelas  tidak  membeda- bedakan  manusia  karena  budaya,  karena  yang  membedakan  manusia  hanyalah tingkat  ketakwaannya  kepada  Allah  swt.  Oleh  karena  itu,  antara  HAM  dan  Islam memiliki  relevansi  dalam  melindungi  setiap  perbedaan  budaya  masyarakat  atau individu,  karena  perbedaan  budaya  (multikulturalisme)  merupakan  bagian  dari kehidupan manusia. Peran strategis pemerintah dalam konvensi hak ekonomi, sosial dan  budaya  (CESCR),  khususnya  dalam  hak  budaya  telah  diatur  dalam  Undang- undang No. 39/1999 mengenai HAM menyebutkan:
“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini,  peraturan
perundang-undangan  lain  dan  hukum  internasional  tentang  hak  asasi  manusia  yang diterima oleh negara Republik Indonesia” (Pasal 71).
“ Kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah  sebagaimana  diatur  pasal  71,  meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain ” . (Pasal 72).
Dengan demikian, hal ini menyadarkan kita tentang  petingnya  agenda hak- hak kultural atau HAM kultural menjadi bagian dari agenda membangun pluralisme dalam civil  society ,  dengan  keyakinan  bahwa  kerja-kerja  kebijakan  ( policy  work ) seharusnya didasarkan pada satu penegasan bahwa kebijakan pemerintah dalam hak- hak kebudayaan untuk membuat sekian agenda dan program untuk memenuhi dan melindungi  hak  asasi  manusia.  Kemudian  HAM  kultural  membentuk  identitasnya sendiri dan sebagai sarana negosiasi membangun kerukunan dan harmonisasi antara umat beragama.
Dalam  konteks  ini  peran  Islam  sangat  dibutuhkan  untuk  membangun pluralisme agama di Indonesia untuk tegaknya HAM kultural, aktor dalam hal ini adalah  melalui Civil  Society  Organization seperti  NU  dan  Muhammadiyah,  dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini punya caranya sendiri untuk membangun pluralisme  dalam  kehidupan  kerukunan  karena  perbedaan  agama.  Sebagai  contoh NU, dibeberapa daerah misalnya ada acara istghosah juga menghadirkan orang non muslim, pasukan Banser NU mengamankan malam Natal, dan lai-lain (Baso, 2006, p. 469).
Menegakkan  HAM  kultural  dimulai  dengan  membagun  budaya penghormatan terhadap kehidupan, Islam sangat menghormati kemanusia. Adapaun cara  atau  strategi  untuk  dapat  membangun  HAM  kultural  melalui  peran  Islam, pertama , kita harus respek tehadap HAM yang telah dideklarasikan oleh Islam, tiga dokumen HAM dalam Islam yang berkesinambungan dan mempunyai satu kesatuan yang integral. Kedua, HAM dalam Islam harus menjadi bagian yang integral dalam kehidupan  berbangsa  di  Indonesia,  salahsatunya  melalui  pendidikan  (Sardi,  2016). Ketiga, senantiasa mengkampanyekan HAM kultural khususnya wacana pluralisme agama  ke  masyarakat  melalaui  media  massa,  baik  elektronik  maupun  cetak,  dan media sosial. Dalam konteks media sosial sangatlah penting pada zaman keterbukaan seperti sekarang ini, karena yang berkembang saat ini adalah wacana-wacana radikal, fundamentalis yang menyebabkan kekerasan dan disintegrasi bangsa, maka counter wacana melalui media sosial untuk menangkal sikap radidikalisme denngan wacana inklusi seperti pluralisme agama agar HAH kultural bisa tegak di Indonesia.
Negara  harus  memberika  perhatian  dan  perlindungan  dalam  memenuhi segenap  hak- hak  dasar  warga  negara  dalam  penegakan  HAM  “kultural”  terutama yang  bekaitan  dengan  kebebasan  beragama  dan  kerukunan  antar  umat  beragama,
tanpa  diskriminasi,  tanpa  pengecualian  dan  tanpa  pemilihan  mayoritas  dan minoritas. Sebagaimana lazimnya, posisi yang mayoritas “Islam” inilah yang selalu mendapatkan perlakuan dominan dan mempengaruhi setiap proses berbangsa dan bernegara.  Inilah  bentuk  diskriminasi  yang  jelas-jelas  didasarkan  pada  sentiment perbedaan agama dan logika berkuasa negara serta aparat birokrasinya dengan dalih mayoritas. Persoalan diskriminasi inilah yang menyadarkan kita tentang pentingnya menegakkan  HAM  kultural  menjadi  agenda  perjuangan civil  society ,  dengan keyakinan  bahwa  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dalam  persoalan  kebebasan beragama  dan  kerukunan  antar  umat  beragama  bukan  semata-mata  sentiment “mayoritas”,  akan  tetapi  merupakan  kewajiban  negara  dan  pemerintah  untuk membuat sekian agenda dan program untuk memenuhi dan melindungi hak  asasi manusia (Baso, 2006, p. 471).

## Epilog
HAM  “kultural”  diartikan  sebagai  akomodasi  hak -hak  komunitas  atas identitas  kultural.  HAM  kultural  tidak  hanya  diartikan  sebagai  hak  asasi  manusia dalam kebudayaan yang bersifat simbolik, akan tetapi hak mendasar yang dimiliki oleh individu atau komunitas yang bebas menentukan sendiri agama, kepercayaan, dan keyakinanyannya tanpa ada gangguan atau intervensi dari pihak manapun.
Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam mempunyai peran besar dalam penegakan  HAM  “kultural”,  membangun  pluralisme  dan  menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena perbedaan agama, suku, dan adat istiadat.  Islam  diharapkan  tampil  sebagai  agama  yang  menjadi  garda  terdepan membangun pluralisme dan melawan segala bentuk diskrimisasi karena perbedaan agama,  Demikian  juga  sebaliknya,  sebagai  mayoritas,  Islam  tidak  menutut  dirinya ditempatkan dalam posisi tinggi dalam pluralisme itu. Dalam konteks inilah peran strategis Islam untuk dapat mengkampanyekan dan menegakkan pluralisme agama di  Indonesia,  karena  pluralisme  menjadi  sebuah  tolak  ukur  akan  tegaknya  sebuah konsep HAM “kultural”.
Ada  beberapa  prospek  upaya  menegakkan  HAM  kultural  melalui  Islam. Pertama , kita harus mengenal terlebih dahulu konsep HAM dan pluralisme agama dalam  Islam,  agar  tertanam  pemahaman  dan  membentuk  prilaku  yang  baik  dan terhindar  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Kedua, peran  aktif  CSO  ( civil  society organization )  seperti  NU  dan  Muhammadiyah  untuk  menjadi  garda  depan  motor penggerak  HAM  dan  pluralisme  agama  di  Indonesia. Ketiga, media  sosial  harus dikuasi  oleh  wacana-wacana  inklusif  untuk  meng- counter wacana-wacana  yang radikal. Islam sebagai mayoritas di Indonesia punya andil besar terhadap tegaknya
pluralisme  dan  HAM  kultural,  karena  baik  dan  buruknya  bangsa  dan  negara  ini tergantung pada “Islam” yang mayoritas itu.

## Daftar Pustaka
Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , 4 (1), 57 – 76.
Baso, A. (2006). NU studies: pergolakan pemikiran antara fundametalisme Islam & fundamentalisme neo-liberal . Jakarta: Erlangga.
Baumann, G. (1999). The multicultural riddle: Rethinking national, ethnic, and religious identities . London: Routledge.
El-Muhtaj, M. (2008). Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya . Jakarta: Raja Grafindo.
Esack, F. (2000). Al- Qur’an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan Yang Tertindas (Terj.). Bandung: Mizan.
Fuad, A. N., Pratiwi, C. S., & Aris, S. (2010). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam . Malang: Madani.
Hussain, S. (1996). Hak Asasi Manusia dalam Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Madjid, N. (1992). Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan . Jakarta: Paramadina.
Maulana, M. A. (2015). Konsepsi HAM dalam Islam antara Universalitas dan Partikularitas . Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Sardi, M. (2016). Membangun Budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam Sebagai Jawaban Mengatasi Tindak Kekerasan Berlatar Agama . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
Schedina, A. A. (2002). Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam, terj . Jakarta: Serambi.
Sirry, M. A. (2004). Fiqih lintas agama: membangun masyarakat inklusif-pluralis . Jakarta: Paramadina.
Thoha, A. M. (2005). Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis . Jakarta: Perspektif.
Wilson, R. (1997). Human rights, culture and context: Anthropological perspectives . London: Pluto Press.