## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 4,  Oktober  – Desember 2020: 258-267
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## FACTORS AFFECTING THE TENDENCY OF ACCOUNTING FRAUDS IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN KECAMATAN PELEPAT ILIR BUNGO DISTRICT
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN

## KEUANGAN DI DESA SE-KECAMATAN PELEPAT ILIR

## KABUPATEN BUNGO
Oleh:
Eri Noprianto 1) , Sri Rahayu 2) , Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Email: nopriantoeri@gmail.com 1 ) , srijambi@gmail.com 2) , yudi_fe@unja.ac.id 3)

## ABSTRCT
This  study  aimed  to  determine  and  analyze  the  effect  of  compensation  suitability,  internal  control  effectiveness, competence, organizational ethical culture, and individual morality on the tendency of accounting fraud in village financial management in Pelepat Ilir Subdistrict, Bungo Regency. The population of this research were all members of BPD in Pelepat Ilir Subdistrict, Bungo Regency that were divided into 17 hamlets totaling 105 people. Sampling in  this  study  using  a  saturated  sampling  technique  where  all  members  of  the  population  were  used  as  research samples.  Data  analysis  in  this  study  used  the  Partial  Least  Square  (PLS)  approach.  The  results  of  this  study indicated that the suitability of compensation, the effectiveness of internal controls, organizational ethical culture, competence, and individual morality had significant effects on the tendency of accounting fraud in village financial management.
Key words:  The  tendency  of  accounting  fraud,  suitability  of  compensation,  effectiveness  of  internal  control, organizational ethical culture, competence, and individual morality.
.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  kesesuaian  kompensasi,  efektivitas pengendalian  internal,  kompetensi,  budaya  etis  organisasi,  dan  moralitas  individu  terhadap  kecenderungan  fraud akuntansi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Pelepat  Ilir  Kabupaten  Bungo.  Populasi  penelitian  ini adalah seluruh anggota BPD di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yang terbagi menjadi 17 dusun sebanyak 105  orang.  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  sampel  jenuh  dimana  semua  anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.  Analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan pendekatan Partial Least  Square (PLS).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kesesuaian  kompensasi,  efektivitas  pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Kata kunci: Kecenderungan fraud akuntansi, kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerintah  menjadikan  desa  sebagai  prioritas dalam  mewujudkan  pembangunan,  sehingga  desa-desa yang  berkembang  di  Indonesia  membantu  pada kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang  tentang  Desa,  pemerintah  mendukung dalam  bentuk  penyaluran  dana  desa  yang  bertujuan untuk  membiayai  pembangunan.  Dalam  Peraturan Mentri  Nomor  16  tahun  2018  Pasal  1  ayat  2, mengatakan  bahwa  dana  desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah,, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.  Sementara  itu,  Alokasi  Dana  Desa  adalah bagian  keuangan  desa  yang  diperoleh  dari  hasil  bagi hasil  pajak  daerah  dan  bagian  dari  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota  untuk  desa  yang  dibagikan  secara proporsional (Permendes, 2018)..
Sumber  penerimaan  desa  yang  berasal  dari  Dana Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  tergolong  sangat  besar. Untuk Kabupaten Bungo, penerimaan yang berasal dari Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  mencapai  angka raturan  milyar  rupiah  dan  nilainya  semakin  meningkat setiap  tahunnya.  Dana  Desa  pada  tahun  2015  di Kabupaten  Bungo  sebesar  Rp.14.663.781.000,00, meningkat  menjadi  Rp.76.490.889.800,00  pada  tahun 2019.  Sementara  itu,  Alokasi  Dana  Desa  untuk Kabupaten Bungo pada tahun 2015 sebesar Rp.38.514.584.000,00  dan  juga  meningkat  menjadi Rp.114.476.496.000,00  pada  tahun  2019.  Lebih lengkapnya  perkembangan  dana  desa  dan  alokasi  dana desa  yang  menjadi  sumber  penerimaan  desa  di Kabupaten Bungo dapat dilihat dari grafik berikut ini:
Sumber: Dinas PMD Kabupaten Bungo, 2020

## Gambar 1.
Perkembangan Sumber Penerimaan Desa Yang Berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bungo Tahun 2015 – 2019
Implementasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki konsekuensi terhadap terjadinya korupsi anggaran desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Indonesia  No.  113 tahun 2014 sebagai turunan dari UU 6 tahun 2014 yang
mengatur  mekanisme  pengelolaan  keuangan  desa memberikan  kewenangan  dan  kekuasaan  yang  besar kepada  kepala  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa (Subiantoro  &  Pituringsih,  2018).  Akibatnya,  kasus korupsi anggaran desa  tersebar luas di seluruh  wilayah Indonesia.
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan  pemantauan  atas  korupsi  yang  terjadi  di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015  – 2017 kasus  tindak  pidana  korupsi  di  desa  semakin meningkat.  Pada  tahun  2015,  kasus  korupsi  mencapai 17  kasus  dan  meningkat  menjadi  41  kasus  pada  tahun 2016.  Lonjakan  lebih  dari  dua  kali  lipat  kemudian terjadi  pada  tahun  2017  dengan  96  kasus.  Total  kasus korupsi  yang  ditemukan  sebanyak  154  kasus  (ICW, 2018).
Kecenderungan terjadinya Fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Pelepat  Ilir Kabupaten Bungo terlihat dari besarnya jumlah temuan dan  aduan  masyarakat.  Data  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Tebo  menunjukkan  bahwa  jumlah  temuan dalam proses pemeriksaan keuangan desa di Kecamatan Pelepat  Ilir  tahun  2015  sebanyak  59  temuan,  tahun 2016  sebanyak  135  temuan,  tahun  2017  sebanyak  65 temuan,  dan  tahun  2018  sebanyak  53  temuan. Banyaknya jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat  Kabupaten  Tebo  tersebut  mengisyaratkan masih  adanya  kecenderungan  kecurangan  ( fraud )  yang dilakukan  oleh  aparat  desa  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Tabel 1. Jumlah Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa  di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten bungo Tahun 2015 - 2018
No Tahun Jumlah Temuan Jumlah Pengaduan Masyarakat 1 2015 59 1 2 2016 135 1 3 2017 65 1 4 2018 53 0 Jumlah 312 3 Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, 2020 Peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat  yang  bernama  Bapak  Muhammad  Baijuri selaku  ketua  BPD  Dusun  Koto  Jayo  pada  tanggal  12 Agustus  2019,  beliau  mengatakan  bahwa:  “Keuangan Desa sangat berpotensi untuk disalahgunakan, terutama pada  pembangunan  fisik,  perangkat  desa  yang tersandung  kasus  biasanya  terkait  dengan  proyek  fisik desa, adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan merupakan  faktor  utama  dalam  korupsi  pengelolaan keuangan  desa.  Dalam  hal  kasus  pembakaran  Kantor Rio  ini  adalah  kurangnya  transparansi  Datuk  Rio kepada  masyarakat  mengenai  pengelolaan  keuangan desa.  Komunikasi  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat  harus  dibangun  dengan  baik  agar  kejadian serupa tidak terulang lagi.
15 48 70 41 76 39 86 110 100 115 0 50 100 150 2 0 1 5   2 0 1 6   2 0 1 7   2 0 1 8   2 0 1 9 MIL YA R R UPIA H Alokasi Dana Desa Dana Desa
Keuangan  Desa  harus  dikelola  berdasarkan  asas- asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan disiplin anggaran (Sujarweni, 2015). Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Laporan- laporan  tersebut  dihasilkan  dari  siklus  pengelolaan keuangan  desa,  yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan dan  penganggaran;  pelaksanaaan  dan  penatausahaan; sampai  dengan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan desa.  Besarnya dana  yang  harus dikelola  oleh  pemerintah  desa  mempunyai  risiko  yang cukup tinggi di dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur  pemerintah  desa.  Fenomena  para  pejabat daerah  yang  tersangkut  kasus  hukum  jangan  sampai terulang  kembali  pada  skala  pemerintah  desa.  Oleh karena  itu,  pemerintah  desa  harus  menerapkan  prinsip akuntabilitas  dalam  tata  pemerintahannya  dimana seluruh  akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah desa  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Wijaya, 2018).
Penelitian  ini  menggunakan  teori fraud  pentagon yang  dikemukakan  oleh  (Sorunke  &  Abayomi,  2016) yang merupakan pembaharuan dari dua teori sebelumnya  yaitu  teori fraud  triangle dan fraud diamond .  Ada  lima  elemen  di  dalam  teori fraud pentagon yang  menjadi  motivasi  seseorang  untuk melakukan kecurangan, yaitu; (1) adanya tekanan/dorongan  ( pressure/motivasion );  (2)  adanya pembenaran
( rationalization ); (3)
adanya peluang/kesempatan ( opportunity ); (4) adanya kemampuan  ( capability );  dan  (5)  etika  pribadi ( personal  ethics ).  Sorunke  &  Abayomi    (2016) menyatakan  bahwa  etika  pribadi  merupakan  faktor kunci  dalam  motivasi  pelaku  penipuan  dan  dapat mengintegrasikan etika pribadi sebagai variabel baru ke dalam  model  teori  sebelumnya,  sehingga  dapat menjembatani  kesenjangan  dalam  model  yang  ada sebelumnya.

## 1.2. Rumusan Masalah
1) Apakah  kesesuaian  kompensasi  berpengaruh terhadap kecenderunagn fraud ?
2)
Apakah efektivitas pengendalian
intern berpengaruh terhadap kecenderungan fraud ?
3)
Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan fraud?
4) Apakah  budaya  etis  organisasi  berpengaruh terhadap kecenderungan fraud ?
5) Apakah  moralitas  individu  berpengaruh  terhadap kecenderungan fraud ?
1.3. Tujuan Penelitian
1) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh kesesuaian  kompensasi  terhadap  kecenderungan fraud akuntansi.
2) Untuk  mengetahui  dan  menganalis  pengaruh efektivitas  pengendalian  terhadap  kecenderungan fraud akuntansi.
3) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh kompetensi terhadap kecenderangan fraud akuntansi.
4) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh budaya  etis  organisasi  terhadap  kecenderungan fraud akuntansi.
5) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh moralitas  individu  terhadap  kecenderungan  fraud akuntansi.
2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1. Fraud
Kecenderungan fraud akuntansi  adalah  salah  saji atau  penghilangan  secara  sengaja  jumlah  atau pengungkapan  dalam  laporan  keuangan  dan  kesalahan yang  ditimbulkan  karena  adanya  perlakuan  yang  tidak wajar terhadap aktiva terkait pencurian yang mengakibatkan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  umumnya  berlaku  di Indonesia.  Pengukuran  kecendrungan  kecurangan akuntansi  berdasarkan  indikator  yang  dikembangkan oleh  Kuntari et al., (2017) yang diukur dengan dengan 5  indikator  yaitu:  (1)  Manipulasi,  perubahan  catatan akuntansi dan dokumen pendukungnya, (2) Menghilangkan  peristiwa,  transaksi,  atau  informasi yang  signifikan  darilaporan  keuangan,  (3)  Salah penerapan  prinsip  akuntansi  secara  sengaja,  (4) Penyajian  laporan  keuangan  yang  salah  akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan),
(5)
Penyajian  laporan  keuangan  yang  salah  akibat perlakuan  yang  tidak  semestinya  terhadap  aktiva  dan catatan atau dokumen palsu.
2.1.1. Fraud Triangle
Teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald R . Cressey pada  tahun  1953  yang  menjelaskan  bahwa penyebab  utama  individu  melakukan  kecurangan didasarkan  pada  tiga  unsur  utama  yaitu,  tekanan, kesempatan,  dan  rasionalisasi  (Tehupuring  &  Lingga, 2017). Ketiga faktor ini kemudian dikenal sebagai teori fraud  triangle .  Tiga  unsur  tersebut  merupakan  model paling  populer  untuk  menjelaskan  sifat  penipuan. Sehingga unsur penipuan tersebut masuk dalam standar audit  profesional  di  seluruh  dunia  termasuk  standar audit  internasional  (Vassiljev  &  Alver,  2016).  Teori Fraud  Triangle memiliki  3  komponen,  yaitu  tekanan, peluang, dan rasionalisasi.
2.1.2. Fraud Diamnod
Wolfe  &  Hermanson  (2004)  berpendapat  bahwa fraud triangle dapat  diperpanjang  dengan  menambahkan elemen  keempat  yaitu  elemen  kemampuan  ( capability ) yang  selanjutnya  dikenal  dengan  teori fraud  diamond . Kemampuan  yang  melekat  pada  pelaku  dapat  berupa posisi  dan  pengetahuan  yang  memadai.  Menurut (Dorminey et al., 2012) elemen kesempatan ( opportunity )  dalam  teori fraud triangle dapat membuka  celah  untuk  melakukan  kecurangan.  Elemen tekanan,  dan  rasionalisasi  dapat  membuat  pelaku  lebih dekat  lagi  untuk  melakukan  kecurangan,  tetapi  pelaku
harus  memiliki  kemampuan  untuk  menyadari  adanya kesempatan  sehingga  dapat  melakukan  tindakan curang.  Pelaku fraud juga  memiliki  sifat  dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat  untuk  melakukan  kecurangan.  Orang  ini  telah mengenali peluang untuk melakukan aksi kecurangannya  sehingga  ia  berhasil  melakukannya (Ruankaew, 2016).
2.1.3. Fraud Pentagon
Sorunke  &  Abayomi  (2016) menjelaskan  bahwa etika pribadi merupakan faktor pendorong utama dalam keinginan  penipu  untuk  melakukan  penipuan.  Secara khusus,  survei  ini  mengungkapkan  bahwa  seorang individu dengan etika pribadi yang tinggi kemungkinan tidak  akan  melakukan  penipuan  bahkan  ketika membutuhkan  ataupun  di  bawah  tekanan.  Padahal, perlu  atau  tidak  perlu,  orang  dengan  etika  pribadi rendah  cenderung  akan  melakukan  penipuan.  Gbegi  & Adebisi  (2013)  juga  menyarankan  agar  skala  penipuan memasukkan  elemen  integritas  pribadi  dalam  model penipuan.
Etika  pribadi  dalam  pengertian  ini  didefinisikan dalam  hal  komitmen  individu  terhadap  kehidupan moral yang bertentangan dengan amoralisme. Moralitas individu  yang  baik  akan  mencegah  pribadi  melakukan kecurangan  walaupun  dengan  tekanan  seberat  apapun. Hal  tersebut  terjadi  karena  jika  seorang  individu tertanam  moralitas  yang  baik  dan  memiliki  nilai  dan norma  yang  baik  pula  maka  dia  akan  cenderung menghindari  pelanggaran  peraturan  (Nashruah  & Wijayanti,  2019).  Sorunke  &  Abayomi  (2016) menyatakan bahwa  etika  pribadi  merupakan  faktor kunci  dalam  motivasi  pelaku  penipuan  dan  dapat mengintegrasikan etika pribadi sebagai variabel baru ke dalam model sebelumnya, sehingga dapat menjembatani  kesenjangan  dalam  model  yang  ada sebelumnya.  Model  penipuan  baru  ini  disebut  dengan fraud  pentagon  theory yang  terdiri  dari;  Tekanan ( Need / Pressure ),  Peluang  ( Opportunity ),  Rasionalisasi ( Rationalization ),  Kemampuan  ( Capability ),  dan  Etika Pribadi ( Personal Ethics). Need/Pressure Opportunity Rationalization Personal Ethics Capability Sumber: Sorunke and Aboyami (2016) Gambar 2.
The Fraud Pentagon

## 2.2. Kesesuaian Kompensasi
Kesesuaian  kompensasi  menjadi proxy dari  elemen tekanan (incentive/pressure). Kompensasi  adalah  salah
satu  motivasi  seseorang  dalam  melakukan  pekerjaan sehingga  ia  tergerak  untuk  mendapatkan  kompensasi (Suwatno  &  Priansa,  2016).  Pengukuran  variabel kesesuaian kompensasi dalam penelitian ini menggunakan  6  item  pertanyaan  yang  dikembangkan oleh Oktavia  (2018) dan  sudah  disesuaikan  dengan kondisi  pemerintahan  desa.  Indikator  yang  digunakan diantaranya:  (1)  kompensasi  keuangan,  (2)  pengakuan instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan,  (3)  promosi,  (4)  penyelesaian  tugas,  (5) pencapaian sasaran, dan (6) pengembangan pribadi.

## 2.3. Efektivitas Pengendalian Internal
Efektivitas  pengendalian  internal  adalah  proses  untuk mencapai  keandalan  laporan  keuangan,  kepatuhan hukum,  dan  alat  untuk  mengendalikan  organisasi  agar beoperasi  agar  lebih  efektif  dan  efisien  (Rusdi  & Kumalasari,  2015).  Efektivitas  pengendalian  internal dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai proxy dari  elemen opportunity. PP  no.  60  2008  tentang  sistem pengendalian intern dilingkungan pemenrintah mencakup  unsur,  (1)  lingkungan  pengendalian,  (2) penilaian  risiko  (3)  kegiatan  pengendalian,  (4) informasi dan komunikasi (5) pemantauan.

## 2.4. Budaya Etis Organisasi
Robbins  &  Judge  (2014)  menjelaskan  bahwa  budaya etis organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut  oleh  anggota  organisasi  tersebut,  sehingga persepsi  tersebut  menjadi  suatu  sistem  dan  makna bersama  bagi  anggota  organisasi  tersebut.  Budaya  etis organisasi merupakan proxy dari elemen rationalization yang  diukur  dengan  indikator  sebagai  berikut;  (1) model peran yang visible, (2) komunikasi harapan etis, (3)  pelatihn  etis,  (4)  hukuman  bagi  tindakan  etis  (5) mekanisme perlindungan etik.

## 2.5. Kompetensi
Kompetensi  menjadi proxy dari elemen diamond fraud yakni capability (kemampuan). Kompetensi merupakan karakteristik  dasar  seseorang  yang  mengindikasikan cara  berpikir,  bersikap,  dan  bertindak  serta  menarik kesimpulan  yang  dapat  dilakukan  dan  dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Pengukuran kompetensi mengacu pada indikator dalam penelitian  Oktavia  (2018)  yang  terdiri  dari:  1) pemahaman terhadap cara kerja, prosedur kerja, proses kerja, 2) pemahaman terhadap rencana dan target kerja, 3)  pemahaman  proses  kerja  pada  bagian  lain,  4) pemahaman/ kemampuan tentang situasi dan permasalahan  organisasi,  5)  kemampuan  penyesuaian diri,  pengendalian  diri  dan  bekerja  sama,  6) kemampuan dalam  menyampaikan gagasan dan pokok pikiran,  dan  7)  penguasaan  terhadap  peralatan  dan teknologi informasi.

## 2.6. Moralitas Individu
Seseorang  cenderung  melakukan  penipuan  karena faktor  kebutuhan  dan  keserakahan.  Seseorang  yang memiliki  keinginan  dan  kebutuhan  tidak  pernah  puas dengan kekayaan yang dimiliki serta rakus dan perilaku
serakah  akan  cenderung  memiliki  peluang  untuk melakukan  penipuan.  semakin  baik  moralitas  aparatur maka  kecenderungan  melakukan  kecurangan  akuntansi semakin  kecil (Kuntari et al., 2017). Moralitas indvidu yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  sikap  dan perilaku  responden  yang  ditunjukkan  atau  dimiliki dalam  menghadapi  tugas  pekerjaan.  Moralitas  aparat diukur  oleh  6  (enam)  indikator  yang  diadopsi  dari penelitian yang dikembangkan oleh Okura (2013) yaitu: (1)  Laporan  keuangan  dijasikan  dengan  akurat,  (2) Tidak  menerima  penyuapan  dalam  bentuk  apapun,  (3) Loyalitas  terhadap  pekerjaan,  (4)  Standar  penyusunan laporan keuangan, (5) Konservatisme (Kehati-hatian).

## 2.7.  Model Penelitian
Adapun  model  dalam  penelitian  iniadalah  sebagai berikut:
Sumber: diolah sendiri, 2019

## Gambar 3.
Model Penelitian

## 2.8. Hipotesis
H1:  Kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  terhadap fraud .
H2:  Efektifitas pengendalian internalberpengaruh terhadap fraud

## H3:  Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  terhadap
fraud
H4:  Kompetensi berpengaruh terhadap fraud
H5:  Moralitas individu berpengaruh terhadap fraud

## 3. METODE PENELITIAN
3.1.   Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  semua anggota BPD se-kecamatan pelepat ilir yang berjumlah 105  orang.  Penelitian  ini  menggunkaan  teknik  sampel jenuh dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel.

## 3.2. Alat Pengumpul Data
Peneliti  menggunakan  kuesioner  dengan  skala  likert dalam  mengumpulkan  data.  Pertanyaan  yang  diajukan dengan  menggukan  5  alternatif  jawaban,  yaitu;  Selalu (SL),  Sering  (SR),  Kadang-Kadang  (KK),  Jarang  (JR),
dan  Tidak  Pernah  (TP).  Khusus  untuk  kuesioner kecenderungan fraud digunakan  pernyataan  negatif sehingga  semakin  besar  nilai  jawaban  kuesioner menunjukkan semakin rendahnya kemungkinan terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

## 3.3. Metode Analisis
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan Partial  Least  Square (PLS).  PLS  adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian.
3.3.1. Struktur Analisis Model
Analisis  data  menggunakan  metode Partial  Least Square pada  model Structure  Equation  Modeling (SEM)  dilakukan  dengan  dua  langkah.  Langkah pertama  yaitu  pengujian outer  model untuk  melihat kemampuan  setiap  indikator  untuk  mengukur  variabel latennya masing-masing. Langkah kedua yaitu pengujian inner  model yaitu  untuk  menguji  hubungan antar  variabel  laten.  Berdasarkan  gambaran  tersebut, maka  struktur  model  analisis  dapat  digambarkan sebagai berikut:
Sumber: Hasil olahan, 2020

## Gambar 4. Struktur Model Analisis
3.3.2. Pengujian Outer Model/Measurement Model
Pengujian outer  model atau  pengukuran  model ( measurement  model )  dimaksudkan  untuk  mengetahui seberapa  besar  tingkat  konsistensi  dan  akurasi  data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian (Ghozali & Laten, 2012). Outer Model dapat dilakukan dengan pengujian sebagai berikut:
1) Uji Cronbach’s alpha dan Composite reliability
Suatu  konstruk  dikatakan  reliabel  jika  nilai Cronbach’s  alpha harus  lebih  dari  0,6  dan  nilai composite reliability harus lebih dari 0,7.
2) Validats Konvergen
Rule  of  thumb  yang  digunakan  untuk  validitas konvergen adalah outer loading > 0.7, communality  >  0.5  dan  AVE  >  0.5  (Abdillah  & Jogiyanto, 2015).
Kecenderung an Fraud Kesesuaian Kompensasi Efektifitas Pengendalian
Internal
Budaya Etis Organisasi
Kompetensi
Moralitas Individu
3) Validitas Diskriminan Validitas discriminant diuji  dengan  metode Fornell-Larcker. Metode Fornell-Larcker dapat dilakukan  dengan  membandingkan square  roots atas AVE dengan korelasi partikel laten. Variabel discriminant dikatakan  apabila square  roots atas AVE  sepanjang  garis  diagonal  lebih  besar  dari korelasi antara satu konstruk dengan yang lainnya.
3.3.3. Pengujian Inner Model
Pengujian inner  model dilakukan  untuk  melihat hubungan  struktural  antar  variabel  laten  yang  diteliti. Langkah-langkah pengujian inner model adalah;
1) Pengujian Hipotesis
Untuk pengujian hipotesis atas pengaruh dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil path coeffecient dengan t tabel . Hipotesis dapat dikatakan  sangat  signifikan  apabila  t hitung >  t tabel dan nilai p-value lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05.
2) Koefisien Diterminasi (R²)
Hasil  R 2 =  0,67  menunjukkan  kekuatan  model kuat;  R 2 =  0,33  menunjukkan  kekuatan  moderat dan  R 2 =  0,19  menunjukkan  kekuatan  lemah  atau kurang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Statistik Deskriptif
Kuesioner  yang  disebarkan  dalam  penelitian  ini sebanyak  105  lembar.  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak 94  kuesioner  (89,52%)  layak  untuk  dianalisis  dan  bisa dilanjutkan  ke  tahapan  analisis  data  dan  11  kuesioner lainnya tidak bisa digunakan karena jawaban yang tidak lengkap.  Deskripsi  data  variabel  penelitian  dilihat  dari sebaran  jawaban  kuesioner  setiap  variabel  penelitian dan  persentase  skor  serta  rata-rata  persentase  skor seluruh  item  pertanyaan.  Deskripsi  data  variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut:

## Tabel 3. Deskripsi Jawaban Responden
Variabel Skor % Kriteria X1 2353 83.44 Tinggi X2 1847 78.60 Tinggi X3 1845 78.51 Tinggi X4 2631 79.97 Tinggi X5 1909 81.23 Tinggi Y 885 37.66 Rendah
Sumber : Data hasil olahan, 2020
Berdasarkan  tabel  4.3  dapat  dilihat  jawaban responden  dengan  variabel  X1,X2,X3,X4,  dan  X5 berapada  pada  kriteria  tinggi,  sedangkan  variabel  Y berada pada kriteria rendah.

## 4.2. Pengujian Outer Model
4.2.1 Uji Composite dan Cronbach Alpha
Pengujian  reliabilitas  dilakukan  untuk  melihat keandalan  semua  indikator  untuk  mengukur  suatu konstruk.  Konstruk  dikatakan  reliabel  jika  memiliki nilai composite  reliability dan cronbach  alpha yang tinggi.  Nilai  yang  disarankan  untuk  nilai composite reliability jika  lebih  besar  dari  0,7  dan  nilai cronbach alpha lebih  besar  dari  0,6.  Nilai composite  reliability dan cronbach alpha dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.
Nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability Variabel Laten Cronbach's Alpha Composite Reliability BEO 0.852 0.894 EPI 0.816 0.872 FRAUD 0.890 0.919 KK 0.889 0.916 KOMP 0.891 0.914 MI 0.861 0.900
Sumber; Hasil olah data, 2020
Berdasarkan  tabel.  4    dapat  dilihat  bahwa  nilai composite  reliability pada  semua  variabel  lebih  besar dari  0,7.  Hal  ini  berarti  bahwa  hasil  pengukuran  pada setiap  konstruk  reliabel  dan  mampu  menjelaskan dengan  baik  masing-masing  variabel  dimaksud.  Nilai cronbach  alpha pada  semua  variabel  lebih  besar  dari 0,6  yang  berarti  bahwa  semua  konstruk  reliabel  dan data hasil pengukuran semua indikator untuk mengukur variabel laten dapat diandalkan.
4.2.2. Uji Validitas  Konvergen
Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.
Hasil Pengukuran Average Variance Extracted Variabel Laten AVE BEO 0.629 EPI 0.577 FRAUD 0.695 KK 0.645 KOMP 0.604 MI 0.642
Sumber: Hasil pengolahan data, 2020
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai AVE  pada  masing-masing  variabel  laten  lebih  besar dari  0,5,  yang  berarti  bahwa  semua  indikator  pada masing-masing  variabel  laten  mampu  mengukur dengan baik variabel latennya.
4.2.3. Uji Validitas Discriminant
Pengukuran  validitas discriminant dilakukan menggunakan metode Fornell-Larcker, engan membandingkan square  roots atas  AVE  dengan korelasi  partikel  laten.  Hasil  pengujiannya  sebagai berikut:

## Tabel 6.
Fornell Larckel Criterion
KK EPI BEO  KOMP MI  FRAUD KK 0.803
EPI 0.669 0.759 BEO 0.710  0.757 0.793 KOMP 0.568  0.652 0.716 0.777 MI 0.759  0.749 0.742 0.766 0.802 FRAUD  0.750  0.785 0.809 0.754  0.820 0.834
Sumber: Hasil pengolahan data, 2020
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai akar kuadrat dari  AVE  sepanjang  garis diagonal lebih besar dari korelasi antara satu konstruk dengan yang konstruk yang  lain.  Hal  ini  berarti  bahwa  pengukuran  variabel laten  memenuhi  validitas  diskriminan  menggunakan metode Fornell Larckel Criterion .
Secara  keseluruhan  hasil  analisis  data  dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber; Hasil olah data, 2020
Gambar 5.

## Hasil Pengujian Model
4.2. Pengujian inner model
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal,  budaya  etis  organisasi,  kompetensi,  dan moralitas individu terhadap kecenderungan fraud . Hasil penelitian digambarkan sebagai berikut:
4.2.1. Koefisien path
Hasil analisis ini untuk melihat besarnya pengaruh kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal,  budaya  etis  organisasi,  kompetensi,  dan moralitas  individu  terhadap  kecenderungan fraud yaitu sebagai berikut:
Tabel 7. Koefisien Path Hubungan Antar Variabel Laten Koefisien KK -> FRAUD -0.176 EPI -> FRAUD -0.208 BEO -> FRAUD -0.234 KOMP -> FRAUD -0.187 MI -> FRAUD -0.215
Sumber: Hasil pengolahan data, 2020
Berdasarkan  tabel  7  dapat  dirumuskan  hal-hal sebagai berikut:
(1) Pengaruh  kesesuaian  kompensasi  terhadap kecenderungan fraud dengan  koefisien  path bernilai  negatif  sebesar  -0,176,  yang  berarti bahwa setiap peningkatan kesesuaian
kompensasi  akan  menurunkan  kecenderungan fraud .
(2) Pengaruh  efektivitas  pengendalian  internal terhadap kecenderungan fraud dengan koefisien  path  bernilai  negatif  sebesar  -0,208, yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan efektivitas pengendalian internal akan menurunkan kecenderungan fraud .
(3) Pengaruh  budaya  etis  organisasi  terhadap kecenderungan fraud dengan  koefisien  path bernilai  negatif  sebesar  -0,234,  yang  berarti setiap peningkatan budaya etis organisasi akan menurunkan kecenderungan fraud .
(4) Pengaruh  kompetensi  terhadap  kecenderungan fraud dengan  koefisien  path  bernilai  negatif sebesar -0,187, yang berarti setiap peningkatan kompetensi  perangkat  desa  akan  menurunkan kecenderungan fraud . (5) Pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan fraud dengan  koefisien  path bernilai  negatif  sebesar  -0,215,  yang  berarti setiap  peningkatan  moralitas  individu  akan menurunkan kecenderungan fraud .
4.2.2. Pengujian hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  menguji signifikansi  hubungan  antar  variabel  laten  penelitian. Kriteria  yang digunakan  yaitu dengan  membandingkan nilai p-value hasil  pengujian  hipotesis  dengan  taraf signifikansi  0,05.  Jika p-value ≤  0,05,  maka  hipotesis statistik  diterima  dengan  demikian  variabel  eksogen berarti  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel endogennya.  Hasil  pengujian  hipotesis  pengaruh langsung dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hubungan Antar Variabel Laten T Statistics P Values KK -> FRAUD 2.261 0.024 EPI -> FRAUD 2.383 0.018 BEO -> FRAUD 2.857 0.004 KOMP -> FRAUD 2.162 0.031 MI -> FRAUD 1.989 0.047 Sumber: Hasil pengolahan data, 2020
Berdasarkan  Tabel  8  dapat  dirumuskan  hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:
1) Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan fraud dengan nilai p-value sebesar 0,024  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05. Dengan demikian kesesuaian kompensasi berpengaruh  signifikan  terhadap  kecenderungan fraud
2) Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap  kecenderungan fraud dengan  nilai p- value sebesar  0,018  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi  0,05.  Dengan  demikian  efektivitas pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan terhadap kecenderungan fraud.
3) Pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan fraud dengan nilai p-value sebesar
0,004  lebih  keci  dari  taraf  signifikansi  0,05.
Dengan demikian budaya etis organisasi berpengaruh  signifikan  terhadap  kecenderungan fraud .
4) Pengaruh  kompetensi  terhadap  kecenderungan fraud dengan  nilai p-value sebesar  0,031  lebih kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05.  Dengan demikian  kompetensi  berpengaruh  signifikan terhadap kecenderungan fraud .
5) Pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan fraud dengan nilai p-value sebesar 0,047  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05. Dengan  demikian  moralitas  individu  berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud .
4.2.3. R-square Nilai R-squared (R 2 ) dipergunakan untuk megukur  seberapa  besar  pengaruh  variabel  laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen. Hasil R 2 = 0,67 menunjukkan kekuatan model kuat; R 2 = 0,33 menunjukkan  kekuatan  moderat  dan  R 2 =  0,19 menunjukkan  kekuatan  lemah  atau  kurang  (Ghozali  & Laten, 2012).
Tabel 9. R-square Variabel Endogen R Square R Square Adjusted Kriteria FRAUD 0.801 0.790 Kuat Sumber: Hasil pengolahan data, 2020
Berdasarkan  tabel  9  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai R  Square sebesar  0,801.  Nilai R  Square menunjukkan bahwa  pengaruh  kesesuaian  kompensasi,  efektivitas pengendalian internal, kompetensi, budaya etis organisasi dan  moralitas individu  secara bersama-sama terhadap  kecenderungan fraud tergolong  dalam kategori  kuat.  Sementara  itu,  nilai R  Square  Adjusted sebesar 0,790 yang berarti bahwa kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, kompetensi,  budaya  etis  organisasi,  dan  moralitas individu  secara  bersama-sama  mampu  menjelaskan kecenderungan fraud sebesar  0,790  x  100%  =  79,0%, dimana  sisanya  sebesar  21,0%  dipengaruhi  faktor  lain yang  tidak  termasuk  variabel  penelitian.  Variabel  lain yang  dapat  mempengaruhi  kecenderungan fraud berdasarkan  penelitian  (Rusdi  &  Kumalasari,  2015) adalah  asimetri  informasi,  kepatuhan  aturan  hukum, dan penegakan hukum .

## 4.3.   Pembahasan
1) Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  signifikan terhadap  kecenderungan fraud dengan  tingkat signifikan  0.024.  Sedangkan  nilai  koefisien  path sebesar  -0.176  yang  berarti  menunjukan  arah hubungan  negatif.  Dengan  demikian  semakin tinggi  variabel kesesuaian  kompensasi  maka akan dapat  menurunkan  tingkat  kecenderungan fraud . Hasil    tersebut  mendukung  hipotesis  ( H1 )  yaitu kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  terhadap kecenderungan fraud .  Dengan  demikian  dapat
dimaknai bahwa semakin baik persepsi kesesuaian kompensasi pada perangkat desa maka akan dapat mengurangi  tingkat  kecenderungan fraud dalam pengelolaan  keuangan  di  desa  se-kecamatan pelepat  ilir.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari kontribusi
jawaban
responden yang menggambarkan tingkat kesesuaian kompensasi di kecamatan pelepat ilir berada dalam kriteria tinggi (baik)  sebagaimana  disajikan  pada  tabel  3 sehingga  kecenderungan fraud di  kecamatan pelepat  ilir  menjadi  rendah.  Oleh  karena  itu pemerintah kabupaten bungo agar terus memperhatikan kompensasi dalam bentuk
tunjangan  kinerja  kepada  para  aparat  dusun  di dalam kecamatan pelepat ilir sehingga diharapkan dapat menekan terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan desa/dusun.
2) Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa efektivitas  pengendalian  internal  berpengaruh signifikan  terhadap  kecenderungan fraud dengan tingkat signifikan 0.018. Sedangkan nilai koefisien  path  sebesar  -0.208  yang  berarti menunjukan  arah  hubungan  negatif.  Dengan demikian  semakin  tinggi  variabel  efektivitas pengendalian internal maka akan dapat menurunkan  tingkat  kecenderungan fraud .  Hasil tersebut mendukung hipotesis ( H2 ) yaitu efektivitas  pengendalian  internal  berpengaruh terhadap  kecenderungan fraud .  Dengan  demikian dapat  dimaknai  bahwa  semakin  baik  efektivitas pengendalian  internal  pada  pemerintahan  desa  di kecamatan pelepat ilir maka akan dapat mengurangi  tingkat  kecenderungan fraud yang akan  terjadi.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari kontribusi jawaban responden yang menggambarkan  tingkat  efektivitas  pengendalian internal  di  kecamatan  pelepat  ilir  berada  dalam kriteria  tinggi  (baik)  sebagaimana  terlihat  pada tabel 3 sehingga kecenderunga fraud di kecamatan pelepat  ilir  menjadi  rendah.  Pengawasan  dan bimbingan  dari  pihak  inspektorat  kabupaten bungo  serta  koordinasi  yang  baik  dengan  dinas pemerdayaan  masyarakat  dusun  kabupaten  bungo serta koordinasi dengan pihak kecamatan diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang baik  dalam  menjalankan  pemerintahan  dusun  di kecamatan pelepat ilir kabupaten bungo.
3) Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa budaya  etis  organisasi    berpengaruh  signifikan terhadap  kecenderungan fraud dengan  tingkat signifikan  0.004.  Sedangkan  nilai  koefisien  path sebesar  -0.234  yang  berarti  menunjukan  arah hubungan  negatif.  Dengan  demikian  semakin tinggi  kesesuaian  variabel  budaya  etis  organisasi maka akan dapat menurunkan tingkat kecenderungan fraud .  Hasil    tersebut  mendukung hipotesis  ( H3 )  yaitu  budaya  etis  organisasi berpengaruh terhadap  kecenderungan fraud . Dengan demikian dapat dimaknai bahwa semakin baik  budaya  etis  organisasi  pada  perangkat  desa
maka akan dapat mengurangi tingkat kecenderungan fraud dalam pengelolaan keuangan  di  desa  se-kecamatan  pelepat  ilir.  Hal ini  juga  dapat  dilihat  dari  kontribusi  jawaban responden  yang  menggambarkan  variabel  budaya etis  organisasi  di  kecamatan  pelepat  ilir  berada dalam kriteria tinggi (baik) sebagaimana disajikan pada  tabel  3  sehingga  kecenderungan fraud di kecamatan  pelepat  ilir  menjadi  rendah.  Di  dalam lingkungan  budaya  etis  yang  baik  maka  para aparat  dusun  cenderungan  mengikuti  aturan sehingga  dapat  menciptakan  kondisi  kerja  yang kondusif  dan  dapat  mencegah  terjadinya fraud . Budaya  etis  dalam  organisasi  dimulai  dari pemimpin  dalam  hal  ini  Rio  (kepala  desa)  yang sangat berperan besar dalam menciptakan suasana budaya  etis  di  instansinya.  Para  bawahan  akan mengikuti  pimpinannya  dan  mereka  cenderung merasionalisasikan  perilaku  etika  yang  kurang baik sebagai hal yang biasa. Dengan diterapkannya  budaya  etis  organisasi  yang  baik maka  akan  dapat  mendorong  seseorang  untuk melakukan tindakan-tindakan yang beretika sehingga tindakan fraud dapat dihindari.
4) Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa kompetensi  berpengaruh  signifikan  terhadap kecenderungan fraud dengan  tingkat  signifikan 0.031  Sedangkan  nilai  koefisien  path  sebesar  - 0.187  yang  berarti  menunjukan  arah  hubungan negatif. Dengan demikian semakin tinggi variabel kompetensi  maka  akan  dapat  menurunkan  tingkat kecenderungan fraud .  Hasil    tersebut  mendukung hipotesis  ( H4 )  yaitu  kompetensi  berpengaruh terhadap  kecenderungan fraud .  Dengan  demikian dapat  dimaknai  bahwa  semakin  baik  kompetensi pada  pemerintahan  desa  di  kecamatan  pelepat  ilir maka akan dapat mengurangi tingkat kecenderungan fraud yang  akan  terjadi.  Hal  ini juga  dapat  dilihat  dari  kontribusi  jawaban responden yang menggambarkan tingkat kompetensi di kecamatan pelepat ilir berada dalam kriteria  tinggi  (baik)  sebagaimana  terlihat  pada tabel 3 sehingga kecenderunga fraud di kecamatan pelepat ilir menjadi rendah.
5) Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa moralitas  individu    berpengaruh  signifikan terhadap  kecenderungan fraud dengan  tingkat signifikan  0.047.  Sedangkan  nilai  koefisien  path sebesar  -0.215  yang  berarti  menunjukan  arah hubungan  negatif.  Dengan  demikian  semakin tinggi  moralitas  individu  maka  akan  dapat menurunkan  tingkat  kecenderungan fraud .  Hasil tersebut mendukung hipotesis ( H5 ) yaitu moralitas individu  berpengaruh  terhadap  kecenderungan fraud .  Dengan  demikian  dapat  dimaknai  bahwa semakin  baik  moralitas  individu  pada  aparat pemerintah  desa  di  kecamatan  pelepat  ilir  maka akan  dapat  mengurangi  tingkat  kecenderungan fraud yang akan terjadi. Hal ini juga dapat dilihat dari kontribusi jawaban responden yang menggambarkan  tingkat  moralitas  individu  di
kecamatan  pelepat  ilir  yang  berada  dalam  kriteria tinggi  (baik)  sebagaimana  terlihat  pada  tabel  3 sehingga  kecenderunga fraud di  kecamatan pelepat  ilir  menjadi  rendah.  Pemerintahan  dusun di  kecamatan  pelepat  ilir  dalam  mencegah terjadinya fraud perlu  meningkatkan  moralitas individu pada setiap aparatur. Dengan moral yang baik  setiap  individu  akan  selalu  memperhatikan kepentingan  yang  lebih  luas  dan  universal  dari pada  kepentingan  kelompok  tertentu  apalagi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu dipandang  sangat  perlu  untuk  mengembangkan moralitas  individu  disetiap  aparatur  desa  salah satunya  dengan  cara  pendekatan  keagamaan seperti  menghadiri  pengajian  atau  majelis  taklim yang  dapat  mendekatkan  diri  kepada  tuhan  yang maha esa.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian  hipotesis dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1) Kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  negative terhadap  kecenderungan fraud pada  pengelolaan keuangan  di  desa  se-Kecamatan  Pelepat  Ilir Kabupaten Bungo.
2) Efektivitas  pengendalian  internal  berpengaruh negatif  terhadap  kecenderungan fraud pada pengelolaan  keuangan  di  desa  se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
3) Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  negatif terhadap  kecenderungan fraud pada  pengelolaan keuangan  di  desa  se-Kecamatan  Pelepat  Ilir Kabupaten Bungo.
4) Kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud pada pengelolaan keuangan di  desa  se-Kecamatan  Pelepat  Ilir  Kabupaten Bungo.
5) Moralitas  individu  berpengaruh  negatif  terhadap kecenderungan fraud pada  pengelolaan  keuangan di  desa  se-Kecamatan  Pelepat  Ilir  Kabupaten Bungo.

## 5.2.   Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti menyumbangkan saran sebagai berikut:
1) Bagi  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  supaya melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian  internal  desa  di  Kecamatan  Pelepat ilir Kabupaten Bungo yang terbukti mempengaruhi kecenderungan terjadinya fraud .
2) Bagi  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Pelepat  Ilir supaya meningkatkan kesesuaian kompensasi bagi perangkat  desa yang  terbukti  berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya fraud.
3) Bagi  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Pelepat  Ilir supaya  memperbaiki  budaya  etis  organisasi  di
desa yang terbukti berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya fraud .
4) Bagi  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Pelepat  Ilir supaya  meningkatkan  kompetensi  dan  moralitas individu perangkat desa yang terbukti berpengaruh  terhadap  kecenderungan  terjadinya fraud .
5) Bagi  peneliti  selanjutnya  supaya  menggunakan faktor-faktor  lainnya  sebagai  variabel  yang mempengaruhi kecenderungan fraud seperti kejelasan  sasaran  anggaran,  partisipasi  anggaran, ketidakpastian  lingkungan,  motivasi  kerja,  etika profesional, dan lain sebagainya.

## DAFTAR REFERENSI
Abdillah,  W.,  &  Jogiyanto.  (2015). Partial  Least Square  (PLS)  Alternatif  Structural  Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis . ANDI.
Dorminey,  J.,  Scott  Fleming,  A.,  Kranacher,  M.  J.,  & Riley,  R.  A.  (2012).  The  evolution  of  fraud theory. Issues  in  Accounting  Education , 27 (2), 555–579.
Gbegi,  D.  .,  &  Adebisi,  J.  .  (2013).  the  New  Fraud Diamond  Model-  How  Can  It  Help  Forensic Accountants  in  Fraud  Investigation  in  Nigeria? European  Journal  of  Accounting  Auditing  and Finance Research , 1 (4), 129–138.
Ghozali,  I.,  &  Laten,  H.  (2012). Partial  Least  Squares (PLS), Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan  Program  SmartPLS  3.0  Untuk Penelitian Empiris . Universitas Diponegoro.
ICW.  (2018). Outlook  Dana  Desa  2018  Potensi Penyalahgunaan  Anggaran  Desa  di  Tahun Politik .
Kuntari,  I.  M.,  Akram,  &  Supaman,  L.  (2017). Determinant  and  Trends  of  Fraud  of  Accounting Fraudulent  Towards  Financial  Accountability. International  Conference  and  Call  for  Papers, Jember , 2354–2377.
Nashruah, N. U., & Wijayanti, P. (2019). Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Kecenderungan  Fraud Akuntansi  di  Pemerintah  Desa. Jurnal  Akuntansi Indonesia , 8 (2), 141–153.
Oktavia,  T.  A.  (2018). Determinan  Kecurangan Berbasis Diamond Fraud dan Perilaku Tidak Etis Sebagai  Variabel  Intervening  Pada  Pemerintah Desa  Di  Kabupaten  Lumajang .  Universitas Jember.
Okura,  M.  (2013).  The  Relationship  Between  Moral Hazard  and  Insurance  Fraud. The  Jurnal  of  Risk Finance , 14 (2), 120–128.
Permendes. (2018). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2019 .
Robbins,  S.  P.,  &  Judge,  T.  A.  (2014). Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) (16th ed.).
Salemba Empat.
Ruankaew,  T.  (2016).  Beyond  the  Fraud  Diamond.
International Journal of Business Management & Economic Research (IJBMER) , 7 (1), 474–476.
Rusdi,  D.,  &  Kumalasari,  Z.  (2015).  Factors Influencing  Trends  Against  Fraud  (Fraud): Employee  Perceptions  of  District  Kendal. ICMFE , 134–143.
Sorunke,  &  Abayomi,  O.  (2016).  Personal  Ethics  and
Fraudster Motivation: The Missing Link in Fraud Triangle and Fraud Diamond Theories.
International  Journal  of  Academic  Research  in Business and Social Sciences , 6 (2), 159–165.
Subiantoro,  M.  H.,  &  Pituringsih,  E.  (2018).  The Embezzlement Of Village Budget By Apparatus : A  Case  Study  In  East  Lombok  District  Of  West Nusa  Tenggara  Province  ,  Indonesia. Global Journal of Advanced Research , 1 , 17–25.
Sujarweni,  V.  W.  (2015). Akuntansi  Desa  (Panduan Tata  Kelola  Keuangan  Desa) .  Pustaka  Baru Press.
Suwatno,  &  Priansa,  D.  J.  (2016). Manajemen  SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis . Alfabeta.
Tehupuring,  R.,  &  Lingga,  R.  A.  (2017).  Sistem pengendalian Intern Sebagai Prediktor
Kecurangan  Akuntansi  Pada  Pemerintah  Daerah. Dapatkah  Loyalitas  Individu  Memitigasinya? Jurnal  Tata  Kelola  &  Akuntabilitas  Keuangan Negara , 3 (2), 113.
Vassiljev,  M.,  &  Alver,  L.  (2016).  Conception  and Periodisation  of  Fraud  Models:  Theoretical Review. 5th  Internatiional  Conference  on Accounting,  Auditing,  and  Taxation  (ICAAT) , 473–480.
Wijaya, D. (2018). Akuntansi Desa . Gava Media.
Wolfe,  D.  T.,  &  Hermanson,  D.  R.  (2004).  The  Fraud Diamond :  Considering  the  Four  Elements  of Fraud. The CPA Journal , 74 (12), 38–42.