## JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  PENGEMUDI OJEK ONLINE

## (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)
M Ghusni Ridho E-mail: ghusniuns@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Arief Suryono

## E-mail: arsur15@yahoo.co.id

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Article Information Abstract
Keywords: Employment  Social Security,  Legal  Protection, Driver online
Kata Kunci:
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Ojek Online This  article  aims  find  out  how  legal  protection  for  driver  online based on ministry of transportation regulation number 12 years 2019  and  the  result  of  BPJS  Ketenagakerjaan  security  towards driver online who does not registered as member of BPJS. the study use normatif law research as the method. the sources of law which used are Primarily Law and Sekunder law. with analytical tehnic source of law used silogisme method and interpretation add up with deductive pattern. based on the research which the writer done, the social security for driver online based on ministry of transportation no 12 years 2019, that concrete with certainty got compensation in case of accident and certainty got social security appropriate with the regulations. it could not be given from provider driver online, beacuse there was partnership which bonding both of them. so, there was no responsibility from company to partnership in case of having negligence which cause accident. next, th e implementation of law protection transfered toward BPJS Ketenagakerjaan, by registering the partnership as member of workers are not recipients of wages (PBPU)  or  independent  worker  with  notes  must  registered  as active member and pay contribution in order to get social security benefits.  however,  driver  online  protection  if  having  accident  in street will remain borne insurance by PT. Jasa Raharja .

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk  mengetahui perlindungan hukum pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek online yang belum terdaftar sebagai peserta.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis
lakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berwujud dengan kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan dari penyedia jasa layanan ojek online karena adanya surat perjanjian kemitraan yang mengikat keduanya sehingga tidak ada pertanggungjawaban perusahaan kepada mitra apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan mendaftarkan mitranya menjadi  peserta  sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri dengan catatan harus terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran agar dapat menikmati manfaat jaminan sosial. Akan tetapi, perlindungan pengemudi ojek online jika terjadi kecelakaan di jalan raya akan dapat ditanggung oleh asuransi PT. Jasa Raharja.

## A. Pendahuluan
Ojek online di Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 2015, diawali dengan adanya Go-jek yang meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Kemudian, mulai bermunculan penyedia jasa layanan ojek online lainnya seperti Grab, Uber, Anterin dan lain-lain. Ojek online adalah penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Regulasi dalam pengaturan ojek online tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Selanjutnya disebut Permenhub Ojol). Saat berada di jalan raya, setiap pengemudi mempunyai risiko yang tinggi saat berkendara. Risiko memang tidak bisa ditolak, tetapi kerugian yang timbul akibat kejadian tak terduga tentu bisa diperkecil (Arief Suryono, 2009:213). Maka dari itu, perlu adanya perlindungan jaminan kecelakaan bagi pengemudi ojek online untuk mengurangi kerugian yang timbul dari risiko yang terjadi di jalan raya (Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, 2015:309).
Jaminan keselamatan dalam berkendara merupakan faktor paling penting bagi pengemudi ojek online sebagai perlindungan dari berbagai risiko dalam bekerja. Pemerintah memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, terutama jaminan sosial bagi ketenagakerjaan (Sulastomo, 2008:42). Seperti halnya dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Selanjutnya disebut PP JKK dan JKm) menyebutkan bahwa setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. JKK dan JKm diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita akibat kerja (Rekson Silaban dan Badikeneta, 2015:1).
Pengemudi ojek online masuk dalam kategori Peserta Bukan Penerima Upah (selanjutnya disebut PBPU), yaitu orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Permenhub Ojol, perlindungan masyarakat dalam pelayanan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat diberikan terhadap penumpang dan pengemudi. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (3) yaitu perlindungan pengemudi meliputi: layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi, pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka, kriteria pengenaan penghentian operasional sementara ( suspend )  atau  putus  mitra,  klarifikasi,  hak  sanggah,  pengaktifan kembali, kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini menjadi permasalahan yang akan dikaji penulis. Hal ini berbanding terbalik dengan surat perjanjian kemitraan antara pengemudi dan penyedia jasa layanan ojek online yang tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan. Perjanjian kemitraan yang dilakukan antara pengemudi dan penyedia jasa layanan online mengatur mengenai kode etik dan kewajiban Mitra (pengemudi) serta kewenangan yang dapat dilakukan pihak penyedia jasa layanan ojek online . Dalam perjanjian kemitraan menyebutkan bahwa mitra menyetujui semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen (penumpang), kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul sehubungan dengan penyediaan jasa oleh mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab mitra. Maka dari itu, penulis ingin melakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi pengemudi terhadap penyedia aplikasi ojek online (https://www.gojek.com/app/kilat- contract/, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB).
Penelitian ini terkait dengan nasib pengemudi ojek online yang belum mengetahui perlindungan jaminan sosial jika terjadi kecelakaan pada saat bekerja di jalan raya. Melalui jaminan BPJS Ketenagakerjaan, pengemudi ojek online dapat menikmati manfaat JKK dan JKm. Namun, dalam Pasal 11 PP JKK dan JKm menyebutkan bahwa PBPU dalam hal ini adalah pengemudi, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan
kepesertaan. Berdasarkan uraian diatas, akan dikaji bagaimanakah perlindungan hukum pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek online yang belum terdaftar sebagai peserta?

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ( library  based ) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif dengan menggunakan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga akan memperoleh simpulan argumentasi hukum. Jenis dan sumber bahan hukum dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal, skripsi dan thesis atau artikel-artikel, hasil karya ilmiah, dan bahan-bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dalam penulisan hukum/ skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Setiap pengemudi ojek online mempunyai risiko yang tinggi saat berkendara. Meskipun sudah berhati-hati dalam berkendara risiko tetap selalu ada, baik yang disebabkan dari diri sendiri maupun dari pihak ketiga. Pada dasarnya, pengemudi ojek online sudah terlatih, profesional, dan sudah memenuhi syarat bekerja sebagai pengguna sepeda motor untuk kepentingan umum. Penyedia layanan ojek online sudah memberikan pelatihan rutin bagi pengemudi ojek online untuk menjaga keselamatan bagi pengemudi atau penumpang di jalan raya. Namun, bukan berarti risiko kecelakaan menjadi hilang tetapi dapat diperkecil kemungkinan terjadinya.
1.  Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Permenhub Ojol ini, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan bagi pengemudi ojek online (Krisnadi Nasution, 2012: 120). Perlindungan terhadap pengemudi ojek online sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) Permenhub Ojol yaitu kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi pengemudi untuk mendapatkan perlindungan pada saat bekerja sekaligus pertanggung-jawaban penyedia jasa layanan ojek online untuk menanggung kerugian yang timbul akibat kerja dengan memberikan santunan dan jaminan sosial.
Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pernyataan ini diperkuat oleh Wahyu Sasongko, perlindungan hukum sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu (Wahyu Sasongko, 2007:31).
Permasalahan yang terjadi adalah hubungan antara penyedia jasa layanan dan pengemudi ojek online adalah hubungan kemitraan melalui kesepakatan dalam surat perjanjian kemitraan (Thee Kian Wie, 1992:20). Perjanjian kemitraan yang dilakukan antara pengemudi dan penyedia jasa layanan ojek online mengatur mengenai kode etik dan kewajiban mitra (pengemudi) serta kewenangan yang dapat dilakukan pihak penyedia jasa layanan ojek online . Berdasarkan perjanjian kemitraan tersebut, penyedia jasa layanan ojek online tidak bertanggung jawab dengan risiko atau kecelakaan yang terjadi terhadap mitra dan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan santunan sebagai pertanggung-jawaban perusahaan (Firman Floranta Adonara. 2014: 65). Akan tetapi, dalam hubungan kemitraan terdapat asas itikad baik, yaitu meskipun dalam perjanjian kemitraan itu tidak disebutkan, penyedia jasa layanan ojek online tetap memberikan santunan baik dari dana perusahaan maupun pengumpulan donasi dari pengemudi ojek online yang lainnya untuk meringankan beban kerugian yang dideritanya (M. Muhtarom, 2014:153).
Penyedia jasa layanan ojek online kemudian memberikan pilihan kepada mitranya untuk mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi yang bekerja sama dalam mewujudkan perlindungan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara program jaminan sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia terhadap risiko sosial ekonomi yang menggunakan mekanisme asuransi sosial (Jemikan, 2018:76). Sebagaimana perwujudan dari Permenhub Ojol, BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan provider atau penyedia jasa layanan ojek online untuk memudahkan para mitra  mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri atau PBPU yang dapat mengikuti program JKK dan JKm (https://www.wartaekonomi.co.id/read223243/bpjs-ketenagakerjaan-siap- kolaborasi-dengan-grab-dan-go-jek.html, diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 14.00 WIB)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Besaran iuran untuk PBPU sebesar 1% dari pendapatan yang dilaporkan. Manfaat yang diberikan dalam program ini adalah pelayanan kesehatan, pelayanan homecare, santunan berbentuk uang baik untuk biaya pengangkutan, santuan sementara tidak mampu bekerja, dan santunan kecacatan, serta santunan jika mengakibatkan kematian dan biaya pemakaman.
Jaminan Kematian (JKm) adalah program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diperuntukan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Besaran iuran untuk PBPU sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah).  JKm diperlukan guna membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Manfaat yang diberikan dalam program ini adalah santuan berbentuk uang dan beasiswa untuk 2 (dua) anak.
2.  Akibat Hukum Jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pengemudi Ojek Online yang Belum Terdaftar sebagai Peserta
Terkait dengan regulasi dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dalam hal ini adalah pengemudi ojek online , antara lain UU SJSN menegaskan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak melalui tata cara BPJS Ketenagakerjaan, yaitu menggunakan sistem asuransi sosial. Dalam hal ini, Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Fredi Andria dan Nandang Kusnadi. 2017:36).
Lahirnya hak kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan agar dapat menikmati manfaat JKK dan JKm, pengemudi ojek online harus mengikuti prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 11 PP JKK dan JKm menyebutkan bahwa PBPU dalam hal ini adalah pengemudi, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Sebagaimana dalam hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, manfaat hanya dapat dinikmati jika menjadi peserta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pengemudi ojek online tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan apabila tidak terdaftar sebagai peserta. Sehingga pengemudi akan menanggung semua risiko yang terjadi di jalan raya ketika sedang bekerja dan perlindungan sebagaimana dalam Permenhub Ojol tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kebijakan BPJS Ketenagakerjaan.
Pelaksanaan program-program manfaat BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang didasarkan UU SJSN dan UU BPJS. Peraturan Pemerintah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan hierarkinya. Sedangkan Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa Peraturan Menteri adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Meskipun tidak termasuk dalam hieraki peraturan perundang- undangan, kedudukan Peraturan Menteri berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis, dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi, maka Peraturan Menteri tidak dapat disetarakan dengan kedudukannya dengan Peraturan Pemerintah. Kedua aturan tersebut, masing-masing mempunyai dasar hukum perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak mengesampingkan norma hukum satu sama lain dan menjalankannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perlindungan pengemudi ojek sebagaimana diatur dalam Permenhub ojol dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dari kebijakan BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, perlindungan pengemudi ojek online jika terjadi kecelakaan di jalan raya akan dapat ditanggung oleh PT. Jasa Raharja.
Dasar hukum pelaksanaan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU DKLLJ) jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana dalam peraturan tersebut lingkup jaminan dalam asuransi sosial wajib korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga yaitu: 1) setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan dan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh: pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor; 2) setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

## D.  Simpulan
Perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berwujud dengan kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan kecelakaan kerja seharusnya diberikan dari penyedia jasa layanan ojek online kepada mitranya, namun terkendala oleh surat perjanjian kemitraan
yang mengikat keduanya, mengakibatkan tidak ada pertanggungjawaban perusahaan kepada mitra apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan mendaftarkan mitranya menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri. Manfaat jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online dapat dinikmati apabila sudah terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran pertama. Akan tetapi, setiap orang yang mengalami kecelakaan di jalan akan tetap ditanggung oleh Asuransi PT. Jasa Raharja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## E. Saran
Tujuan utama dibentuknya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Dengan peraturan ini, menjadi dasar hukum antara penyedia jasa ojek online dengan mitranya. Penulis menyarankan kepada pihak penyedia jasa aplikasi ojek online bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk mewajibkan seluruh mitranya, agar terdaftar sebagai peserta yang aktif sesuai peraturan perundang-undangan dan mengadakan sosialisasi penerapan Permenhub Ojol dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh rakyat yang berstatus pekerja mandiri lainnya.

## F.  Daftar Pustaka
Arief Suryono. 2009. “Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992”. Jurnal  Dinamika  Hukum . Vol. 9 No. 3, September 2009. Purwokerto: UNSOED
Firman Floranta Adonara. 2014. Aspek-Aspek Hukum Perjanjian . Bandung: Mandar Maju
Fredi Andria dan Nandang Kusnadi. 2017. “Dampak Kepesertaan BPJS Bagi Pekerja Informal di Bogor”. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Fakultas  Ekonomi (JIMFE), Vol 3 No. 1. E-ISSN 2502-5678. Bogor: Universitas Pakuan Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia. 2015. “Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum”. Jurnal Yuridika . Vol. 30 No 3, September 2015. Surabaya: Universitas Airlangga
Jemikan. 2018. “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya”. Jurnal Ilmu Hukum , Vol 14 No. 27, Februari 2018. Sidoarjo: Fakultas Hukum Universitas Ma’arif Hasyim Latif
Krisnadi Nasution. 2012. “Perlindungan Hukum terhadap Angkutan Umum”. Jurnal Ilmu Hukum , Vol 8 No. 18. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
M. Muhtarom. 2014. “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”. SUHUF . Volume 26. Nomor 1. Halaman 48-56. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Pranada Media Grup ___________________. 2003. “Batas-batas Kebebasan Berkontrak”. Jurnal Yuridika . Vol. 18 No. 3. Surabaya: Universitas Airlangga
Rekson Silaban dan Badikeneta. 2015. “Perluasan Kepersertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan melalui Strategi Marketing  Mix dan Regulasi”. Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan . Vol 2 No. 1, November 2017. Jakarta: BPJS Sulastomo. 2008. Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Thee Kian Wie. 1992. Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan. Jakarta: Gramedia
Wahyu Sasongko. 2007. Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Perlindungan  Konsumen . Bandar Lampung: Universitas Lampung
(https://www.gojek.com/app/kilat-contract/, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB).
(https://www.wartaekonomi.co.id/read223243/bpjs-ketenagakerjaan- siap-kolaborasi-dengan-grab-dan-go-jek.html, diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 14.00 WIB)