## KEBERADAAN FASILITAS MENURUT AKTIVITAS DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LAMPULO, BANDA ACEH
Existence of Facilties by Activity in Lampulo Coastal Fishing Port, Banda Aceh
Oleh:
Ramziah An Najah 1* , Ernani Lubis 2 , Retno Muninggar 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor 2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
* Korespondensi:  ramziahannajah@gmail.com

## Diterima: 4 Januari 2012;  Disetujui: 30 Maret 2012

## ABSTRACT
Lampulo  Coastal  Fishing  Port  is  not  working  optimally  after  the  2004  tsunami.      A  total  of 9,563 units boats without motor, outboard boats and inboard boats were damaged by the tsunami, including the PPP Lampulo, 30 Fish Landing Base (PPI), ice plant, cold storage, Fish/Shrimp Seed Center Office, and the fish market. This study aimed to obtain information about the existence and condition of facilities in the PPP Lampulo, Banda Aceh; determining the level of existence, needs, and  facility  conditions  to  support  their  activities;  and  determining  the  ratio  between  the  existence and  needs  of  the  facilities.  The  case  study  method  was  applied  in  this  research  with  scoping  on existence,  needs,  and  facility  conditions  and  the  ratio  between  the  existence  and  the  need  for facilities  to  support  activities  in  the  PPP  Lampulo.    Data  were  analyzed  by  descriptive  statistical approach. The result showed that, in general, the existence and condition of facilities in supporting the  activities  of  the  PPP  Lampulo  had  been  going  well.  The  ratio  between  the  existing  facilities toward  the  should  exist  facilities,  namely  on  the  vital  facilities  1:1,12  (good),  significant  1:1  (very good), and complement 1:1,43 (good) and this indicated that all activities in the PPP Lampulo had already been going properly.
Key words: Banda Aceh, fishing ports, PPP Lampulo, the facilities

## ABSTRAK
Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Lampulo  merupakan  pelabuhan  perikanan  pantai  (PPP)  yang belum berupaya secara optimal setelah tsunami.  Sebanyak 9.563 unit perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor hancur/hilang/rusak akibat tsunami, termasuk juga PPP Lampulo, 30 Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI),  pabrik  es, cold  storage ,  Balai  Benih  Ikan/Balai  Benih  Udang, dan  Pasar  Ikan.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  keberadaan  dan kondisi fasilitas yang terdapat di  PPP Lampulo; menentukan tingkat keberadaan, kebutuhan, dan kondisi  fasilitas  dalam  menunjang  aktivitasnya;  serta  menentukan  rasio  antara  keberadaan  dan kebutuhan  fasilitasnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  yang  melingkupi keberadaan, kebutuhan, dan kondisi fasilitas serta rasio antara keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam  menunjang  aktivitas  di  PPP  Lampulo.    Analisis  yang  dilakukan  secara  deskriptif  melalui pendekatan statistik. Secara umum keberadaan dan kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP  Lampulo  telah  berjalan  dengan  baik.  Perolehan  rasio  antara  fasilitas  yang  ada  terhadap fasilitas  yang  seharusnya  ada,  yaitu:  pada  kelompok  fasilitas  vital  1:1,12  ( baik ),  penting  1:1  ( baik
sekali ),  dan  pelengkap  1:1,43  ( baik ).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  segala  aktivitas  di  PPP Lampulo sudah dapat berjalan dengan baik.
Kata kunci: Banda Aceh, pelabuhan perikanan, PPP Lampulo, fasilitas

## PENDAHULUAN
Keberhasilan operasional pelabuhan perikanan  tidak  terlepas  dari  semua  faktor- faktor pendukung yang ada, salah satunya ada- lah  tersedianya  fasilitas  di  pelabuhan  perikan- an. Fasilitas-fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pokok,  fungsional,  dan  penunjang.    Banyak pelabuhan  tidak  memiliki  fasilitas  yang  mema- dai  sehingga  kurang  melaksanakan  fungsi- fungsinya  secara  optimal.  Lubis  (2006)  menya- takan  bahwa  terlaksana  atau  tidaknya  fungsi- fungsi  pelabuhan  perikanan  secara  optimal, akan  mengindikasikan  tingkat  keberhasilan  pe- ngelolaan  suatu  pelabuhan  perikanan.    Pela- buhan  perikanan  dengan  keberadaan  berbagai fasilitas  yang  dimilikinya  merupakan  jembatan bagi terlaksananya segala aktivitas pendaratan, perdagangan,  dan  pendistribusian  produksi  ke daerah konsumen. Oleh karena itu, keberadaan dan  kondisi  fasilitas  sangat  perlu  diperhatikan agar  aktivitas  yang  terdapat  di  pelabuhan  peri- kanan dapat berjalan dengan baik.
Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004,  sektor  perikanan  merupakan  salah  satu tonggak  ekonomi  di  Nanggroe  Aceh  Darus- salam.  Sektor ini telah menyumbangkan     6,5 persen  dari  Pendapatan  Daerah  bernilai  1,59 triliun  pada  tahun  2004  (Dinas  Perikanan  dan Kelautan  NAD  2005).  Potensi  produksi  peri- kanan  tangkap  mencapai  120.209  ton/tahun sementara  perikanan  berskala  tradisional  men- capai  5.454 ton/tahun pada tahun 2003 (Dinas Perikanan dan Kelautan NAD 2004).
Gempa  bumi  dan  gelombang  tsunami yang  terjadi  pada  tanggal  26  Desember  2004, telah  menghancurkan  sebagian  besar  wilayah Nanggroe  Aceh  Darussalam  terutama  wilayah pesisir.    Ini  berarti  suatu  indikasi  bahwa  sektor kelautan  dan  perikanan  mengalami  kerusakan yang paling parah.  Indikasi tersebut antara lain ditunjukkan  oleh  beberapa  dampak  yaitu:  dari 1.660 km panjang garis pantai, 800 km dilanda gelombang.  Selain  itu  diperkirakan  jumlah  ar- mada  perikanan  beserta  peralatannya  mulai dari  perahu  tanpa  motor,  perahu  motor  tempel dan  kapal  motor  berbagai  ukuran  sebanyak 9.563  unit  hancur/hilang  akibat  tsunami,  pela- buhan  perikanan  seperti  Pelabuhan  Perikanan Pantai  (PPP)  Lampulo,  30  Pangkalan  Penda- ratan  Ikan  (PPI),  pabrik  es, cold  storage ,  Balai Benih  Ikan/Balai  Benih  Udang,  dan  Pasar  Ikan yang  tersebar  di  seluruh  Aceh,  hancur/rusak/ hilang terimbas tsunami.
Pasca  tsunami  tahun  2004,  pemerintah telah  membangun  kembali  Pelabuhan  Perikan- an Pantai (PPP) Lampulo.   Namun karena ma- sih  kurangnya  fasilitas  yang  dibutuhkan  serta masih  kurangnya  pelayanan  yang  diberikan maka  pelabuhan  ini  belum  berfungsi  secara optimal.    Kegiatan  operasional  akan  berjalan dengan  sempurna,  bila  ditunjang  oleh  kebera- daan  fasilitas  dan  pelayanan  yang  baik  dari pihak pengelola pelabuhan.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai  keberadaan  fasilitas  menurut  akti- vitas di PPP Lampulo, Banda Aceh.  Penelitian tentang  hal  tersebut  di  PPP  Lampulo  belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi telah dila- kukan  penelitian  mengenai  analisis  kepuasan nelayan  terhadap  pelayanan  tempat  pendarat- an ikan (TPI) di pelabuhan ini (Bahri 2004).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk:  mendapatkan  informasi  tentang  kebera- daan dan kondisi fasilitas yang terdapat di  PPP Lampulo;  menentukan  tingkat  keberadaan, kebutuhan,  dan  kondisi  fasilitas  dalam  menun- jang aktivitas di PPP Lampulo; dan menentukan rasio keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang  aktivitas  di  PPP  Lampulo,  Banda Aceh. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu  untuk  mendapatkan  informasi/bahan  per- timbangan bagi pemerintah daerah, pihak pela- buhan,  dan  pihak  terkait  untuk  mengambil  ke- bijakan  yang  berkaitan  dengan  keberadaan, kebutuhan,  dan  kondisi  fasilitas  di  PPP  Lam- pulo, Banda Aceh.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Pelabuhan  Peri- kanan  Pantai  (PPP)  Lampulo,  Banda  Aceh  pa- da  bulan  Mei  2010.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini  adalah metode studi kasus tentang  keberadaan fasilitas dalam menunjang aktivitas  di  PPP  Lampulo.    Aspek –aspek  yang diteliti  yaitu  fasilitas-fasilitas  dan  aktivitas  di PPP Lampulo.
Keberadaan  fasilitas  yang  diteliti  dalam menunjang  aktivitas  di  Pelabuhan  Perikanan Pantai  Lampulo  dilakukan  terhadap  24  fasilitas yang  didasarkan  pada  Lubis et . al. (2005)  dan terbagi  menjadi  fasilitas  vital,  fasilitas  penting dan fasilitas pelengkap.
Data  yang  dikumpulkan  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dipero- leh  dengan  melakukan  pengamatan  langsung
di  lokasi  penelitian;  dan  wawancara  dengan pengisian  kuisoner.  Pengambilan  sampel  atau responden  dilakukan  secara purposive  sam- pling yang  mewakili  tujuan  penelitian.    Data sekunder  diperoleh  dari  instansi  terkait,  seperti UPT PPP Lampulo, Perum Prasarana Lampulo, Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Banda  Aceh; dan BPS Banda Aceh.

## Analisis Keberadaan dan Kondisi Fasilitas di PPP Lampulo
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui ada  atau  tidaknya  seluruh  fasilitas  beserta kondisi  fasilitas  tersebut,  baik  fasilitas  vital, penting,  dan  fasilitas  pelengkap  yang  ada  di PPP Lampulo.

## Keberadaan fasilitas di PPP Lampulo
Analisis  dilakukan  dengan  mengguna- kan tabel yang menunjukkan penetapan jumlah fasilitas  dalam  bentuk  sistematis.  Jumlah  selu- ruh  fasilitas  adalah  24  yang  terbagi  atas  fasili- tas  vital  yang  berjumlah  9,  fasilitas  penting berjumlah  5  dan  fasilitas  pelengkap  berjumlah 10.  Masing-masing  jumlah  per  kelompok  fasili- tas  ini  akan  terbagi  menjadi  lima  kelompok  ka- tegori yang telah ditetapkan. Perolehan kategori didasarkan  pada  banyaknya  jumlah  fasilitas yang ada atau tidak ada dalam masing-masing kelompok  tersebut.    Penentuan  kategori  ini untuk menganalisis keberadaan (ada atau tidak ada) fasilitas di PPP Lampulo berdasarkan dari kelompok fasilitas tersebut (Gambar 1).
Selain  bentuk  skema, dalam mendukung analisis pembagian jumlah fasilitas per kategori diperlihatkan  juga  bentuk  deskripsi  visual.  Hal ini  agar  dapat  membandingkan  secara  lang- sung  jumlah  fasilitas  yang  telah  ditetapkan  per kategori dan jumlah fasilitas yang diperoleh per kelompok  fasilitas  yang  diamati  di  PPP  Lam- pulo.

## Kondisi fasilitas di PPP Lampulo
Dalam  menganalisis  kondisi  dari  ke-24 fasilitas  digunakan  tabel  dengan  indikasi  pe- nentuan  kondisi layak  pakai , melampaui kapasitas ,  dan tidak  dapat  digunakan. Hal  ini dikaitkan  dengan  luas  bangunan  fasilitas  yang disesuaikan dengan penggunaannya dan kondisi  fisik  bangunan  secara  nyata  yang diamati langsung di PPP Lampulo.
Pada  Gambar  2  disajikan  penetapan  in- terval  persentase  kondisi  fasilitas  yang  berlaku untuk  semua  kelompok  fasilitas.    Persentase yang  diperoleh  per  kelompok  fasilitas  akan menentukan  kategori  penilaian.    Kategori  dan
interval  persentase  kondisi  fasilitas  adalah sama untuk semua kelompok fasilitas.
Gambar  3  menampilkan  grafik  yang  da- pat  memperjelas  pembagian  interval  persen- tase kondisi fasilitas per kategori untuk masing- masing  kelompok  fasilitas.    Berdasarkan  grafik ini  juga  dapat  dibandingkan  secara  langsung persentase  kondisi  fasilitas  yang  diperoleh  per kelompok  fasilitas  yang  diamati  di  PPP  Lam- pulo.

## Analisis Keberadaan dan Kebutuhan Fasilitas dalam Menunjang Aktivitas PPP Lampulo

## Keberadaan dan kebutuhan fasilitas untuk menunjang aktivitas PPP Lampulo
Analisis  keberadaan  dilakukan  dengan mentabulasi  fasilitas-fasilitas  yang  seharusnya ada  dan  ada  ,  sedangkan  analisis  kebutuhan yaitu  dengan  mentabulasi  fasilitas  yang  ada dan diperlukan (ADP), ada namun belum diper- lukan  (ANBP),  belum  ada  namun  diperlukan (BANP),  dan  belum  ada  namun  belum  diper- lukan  (BANBP)    dalam  menunjang  aktivitas (pendaratan,  penanganan,  pengolahan  ikan, pemasaran,  pemeliharaan  dan  perbaikan, administrasi  dan  penyuluhan,  serta  penyaluran perbekalan) di PPP Lampulo.
Gambar  4  menunjukkan  kategori  peni- laian  pada jumlah  per kelompok  fasilitas  dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo.  Banyak- nya  kategori  penilaian  disesuaikan  dengan jumlah  fasilitas  yang  seharusnya  ada  dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo.
Pada  kebutuhan  fasilitas  yang  ada namun  belum  diperlukan  (ANBP)  tidak  dima- sukkan  kedalam  acuan  utama  dengan  kebu- tuhan  fasilitas  belum  ada  namun  diperlukan (BANP).    Sementara  jika  kebutuhan  fasilitas BANP  dan  ANBP  memiliki  persentase  yang besar,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  banyak aktivitas  di  PPP  Lampulo  yang  berjalan  kurang baik.  Hal-hal  inilah  yang  menjadi  dasar pengelompokan kebutuhan  fasilitas,  yakni  ADP dan  BANBP;  serta  ANBP  dan  BANP.    Pene- tapan  (perkiraan)  interval  persentase  kebu- tuhan  fasilitas  dalam  menunjang  aktivitas  di PPP  Lampulo  berlaku  untuk  semua  kelompok fasilitas  (vital,  penting,  pelengkap)  seperti ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar  6  merupakan  pembagian  kate- gori  yang  akan  memperjelas  pembagian  inter- val  persentase  (perkiraan)  kebutuhan  fasilitas per  kategori  untuk  masing-masing  kelompok sehingga  dapat  membandingkan  langsung dengan  persentase   pada  kebutuhan  fasilitas
Buruk Sekali 1 3 5 7 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 FASILITAS VITAL FASILITAS PENTING FASILITAS PELENGKAP 9 Baik Sekali Baik Sekali Baik Sekali Buruk Baik Baik Baik Buruk Cukup Cukup Cukup Buruk Sekali Buruk Buruk Sekali Gambar 1 Skema jumlah per kelompok fasilitas per kategori yang telah ditetapkan (Novianti, 2008) PENTING VITAL PELENGKAP K O N D I S I    F A S I L I T A S Layak Pakai 0 - 20 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % 81 - 100 % Melampaui Kapasitas dan Tidak dapat Digunakan 80 - 100 % 60 - 79 % 40 - 59 % 20 - 39 % 0 - 19 % KELOMPOK FASILITAS KATEGORI Buruk Sekali Baik Sekali Buruk Baik Cukup
Gambar 2 Skema pembagian interval persentase kondisi fasilitas per kategori untuk masing- masing kelompok fasilitas yang telah ditetapkan (Novianti, 2008) Gambar 3 Grafik pembagian interval persentase kondisi fasilitas per kategori yang telah ditetapkan untuk seluruh kelompok fasilitas (Novianti, 2008)
100% 79% 59% 39% 19% 20% 40% 60% 80% 100% 0 20 40 60 80 100 120 Buruk Sekali Buruk Cukup Baik Baik Sekali Kat eg o ri
Persentase Kondisi Fasilitas (%)
4/> K A T E G O R I 0 1 Baik Sekali Buruk Sekali 2 0 1 Baik Sekali Buruk Sekali Cukup 0 3 1 2 Baik Buruk Buruk Sekali Baik Buruk Cukup Buruk Sekali Baik Sekali 0 1 2 3 Jumlah Fasilitas Baik Sekali 4 Fasilitas atau Lebih 3 Fasilitas 2 Fasilitas 1 Fasilitas Rincian Fasilitas
Gambar 4 Pembagian kategori keberadaan fasilitas yang telah ditetapkan dengan jumlah fasilitas (perkiraan) seharusnya ada yang akan diperoleh di PPP Lampulo

## KEBUTUHAN FASLITAS
KATEGORI ADP & BANBP Baik Sekali 81-100% ANBP & BANP 75-100% 50-74% 25-49% 0-24% 80-100% 0-19% 26-50% 51-75% 76-100% 0-20% Baik Buruk Sekali Buruk Sekali Buruk 0-25% 60-79% 40-59%
20-39% 21-40% 41-60% 61-80% Baik Buruk Cukup Baik Sekali Ket:  ADP     = Ada dan diperlukan
ANBP   = Ada namun belum diperlukan BANP   = Belum ada namun diperlukan BANBP = Belum ada namun belum diperlukan
100% 0% 0% 100% Baik Sekali
Buruk Sekali 67-100%
0-33% Buruk Sekali
34-66% 0-33% 34-66% 67-100% Baik Sekali Cukup 4 Fasilitas atau Lebih
3 Fasilitas 2 Fasilitas 1 Fasilitas
Gambar 5 Pembagian kategori kebutuhan fasilitas yang telah ditetapkan dengan interval persentase (perkiraan) yang akan diperoleh di PPP Lampulo
81-100% 0-19% 20 40 60 80 100 61-80% 20-39% 21-40% 60-79 % 80-100 % Baik Sekali Baik Buruk Buruk Sekali 40 60 80 20 0 0 100 26-50% 25-69% Baik Buruk 40 60 80 20 100 76-100% 0% 51-75% 0% 0-24% Persentase Kebutuhan Fasilitas (%) ADP & BANBP ANBP & BANP Baik Sekali Cukup 41-60% 40-59% Buruk Sekali 50-74% 0-25% 75-100% 40 60 80 20 100 0 0 Baik Sekali Cukup Buruk Sekali 67-100% 0-33% 34-66% 34-66% 0-33% 67-100% 100% 100% Baik Sekali Buruk Sekali 4 atau lebih fasilitas 3 Fasilitas
2 Fasilitas
1 Fasilitas 0-20 %
Gambar 6 Pembagian kategori kebutuhan fasilitas yang telah ditetapkan dengan interval persentase (perkiraan) yang akan diperoleh di PPP Lampulo
yang  diperoleh  per  kelompok  fasilitas  (yang telah diamati secara langsung di PPP Lampulo.

## Kondisi fasilitas dalam menunjang  per aktivitas
Pada  analisis  kondisi  fasilitas  dalam menunjang  aktivitas  memiliki  analisis  yang sama  dengan  analisis  kebutuhan  fasilitas  di PPP Lampulo.  Menurut Novianti (2008) bahwa acuan  utama  dalam  memberikan  kategori penilaian  untuk  kondisi  fasilitas  adalah  kondisi layak  pakai. Jika  persentase  pada  kondisi fasilitas layak  pakai besar  dapat  diindikasikan bahwa  fasilitas  di  PPP  Lampulo  telah  melaku- kan  fungsinya  dengan  baik.    Sebaliknya  jika kondisi  fasilitas  yang  telah  melampaui  kapasi- tas  dan  yang  tidak  dapat  digunakan  persenta- senya  besar  maka  dapat  diindikasikan  bahwa fasilitas  kurang  berjalan  baik  sehingga  diper- lukan penambahan jenis dan kapasitas fasilitas serta perbaikannya.

## Penentuan rasio keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang seluruh aktivitas
Kebutuhan  fasilitas    belum  ada  namun belum  diperlukan  (BANBP)  tidak  dibandingkan dengan  fasilitas  yang  seharusnya  ada  karena perolehan  persentase  yang  besar  atau  rendah tidak  berpengaruh  terhadap  penilaian  apapun. Rasio  dari  masing-masing  kelompok  fasilitas yang diperoleh akan menentukan kategori yang diberikan dalam hal keberadaan dan kebutuhan seluruh  fasilitas  dalam  menunjang  seluruh aktivitas di PPP Lampulo.  Pada analisis ini, ra- sio  yang  diperoleh  yaitu  dengan  membanding- kan  komponen-komponen  seperti    pada  Tabel 1.
Secara  keseluruhan,  fasilitas  yang  ter- dapat  di  PPP  Lampulo  beserta  kebutuhannya dapat  diketahui  dengan  membuat  matriks  ke- beradaan  dan  kebutuhan  fasilitas  seperti  disa- jikan pada Tabel 2. Tabel matriks ini akan men- jelaskan secara keseluruhan fasilitas yang telah ada  dan  tidak  ada  beserta  kebutuhan  fasilitas tersebut di PPP Lampulo dan menurut Novianti (2008),  pada  tabel  ini  juga  akan  memperli- hatkan  kebutuhan  fasilitas  mana  yang  menjadi prioritas untuk direalisasikan keberadaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keberadaan dan Kondisi
Keberadaan  dan  kondisi  fasilitas  berda- sarkan  fasilitas  vital,  penting, dan  pelengkap  di PPP  Lampulo  di  sampaikan  pada  Tabel  2. Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui bahwa  dari  9  fasilitas  vital  yang  seharusnya
ada,  PPP  Lampulo  sudah  memiliki  8  fasilitas vital atau 88,89%.
Fasilitas  vital  di  PPP  Lampulo  sudah hampir  terpenuhi.    Fasilitas  yang  tidak  dimiliki adalah  sistem  rambu-rambu  (sarana  bantu navigasi  pelayaran).    Hal  ini  dikarenakan  fasili- tas  rambu-rambu  navigasi  yang  ada  sudah  ru- sak  akibat  tsunami  dan  belum  terealisasinya pengadaannya pasca tsunami. Fasilitas rambu- rambu  harus  segera  direalisasikan  untuk  kese- lamatan  pelayaran.    Ketiadaan  salah  satu  fasi- litas  vital  sudah  seharusnya  diwujudkan  agar PPP  Lampulo  dapat  melaksanakan  fungsinya secara optimal.
Fasilitas  penting  di  PPP  Lampulo  telah dimiliki  seluruhnya,  persentasenya  mencapai 100%  dan  semua  fasilitas  penting  tersebut telah  berfungsi  dengan  baik.    Hal  ini  sesuai dengan  yang  dikemukakan  oleh      Lubis  et  al. (2005)  bahwa  fasilitas  penting  adalah  fasilitas yang  penting  diperlukan  agar  pelabuhan  peri- kanan  (PP)  dan  pangkalan  pendaratan  ikan (PPI)  dapat  berfungsi  dengan  baik,  namun realisasinya dapat ditunda.
Fasilitas  pelengkap  memiliki  persentase terendah  (70%).    Lubis  et  al.  (2005)  me-nyata- kan  bahwa  fasilitas  pelengkap  merupakan fasilitas  yang  diperlukan  agar  pelabuhan  peri- kanan dapat berfungsi baik.  Pernyataan terse- but  menjadi  alasan  mengapa  ada  beberapa fasilitas yang belum ada di PPP Lampulo.
PPP  Lampulo  tidak  memiliki  tiga  fasilitas pelengkap  (dermaga  muat  terpisah,  rumah dinas,  dan  mobil  dinas)  sehingga  persentase- nya  menjadi  70%.  Belum  adanya  30%  fasilitas pelengkap  di  PPP  Lampulo  disebabkan  karena keterbatasan modal dan lahan.  Pengelola PPP Lampulo  lebih  mengutamakan  perbaikan  dan pengembangan  fasilitas  yang  diperlukan  se- hingga nantinya keberadaannya akan berguna.
Kategori  mendekati  baik  diperoleh  fasili- tas  pelengkap  dimana  dari  keberadaan  kelom- pok  fasilitas  ini  yang  seharusnya  ada  10, ternyata hanya ada 7 fasilitas pelengkap (Gam- bar  8).    Namun  demikian,  penilaian  mendekati baik  terhadap  fasilitas  pelengkap  di  PPP Lampulo  tidak  terlalu  mempengaruhi  dikarena- kan fasilitas pelengkap belum terlalu diperlukan keberadaannya  dibandingkan  fasilitas  vital  dan penting.  Selain  itu,  pengadaannya  dapat  dila- kukan pada tahap ketiga setelah dua kelompok fasilitas  lainnya  terpenuhi  serta  ketiadaanya tidak  terlalu  menghambat  aktivitas  kepela- buhanan.    Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan bahwa PPP Lampulo telah berkembang dengan baik  karena  hasil  perolehan  kategori  fasilitas vital  dan  penting.    Dari  keseluruhan  jumlah fasilitas yang ada di PPP Lampulo yaitu fasilitas
Tabel 1 Matriks keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo
Keberadaan Kebutuhan Fasilitas Fasilitas ADP ANBP BANP BANBP ….. ….. ….. ….. Ada ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Tidak Ada ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

## Tabel 2  Keberadaan fasilitas di PPP Lampulo
No. Kelompok Fasilitas Fasilitas Keberadaan Fasilitas Ada Tidak Ada
1
Vital Dermaga pendaratan ikan dan muat 2 Kolam pelabuhan 3 Sistem rambu-rambu 4 Tempat pelelangan ikan (TPI) 5 Pabrik es 6 Tangki dan instalasi air 7 Tempat penyediaan bahan bakar 8 Bengkel reparasi kapal 9 Kantor administrasi Jumlah 8 1 Persentase (%) 88,89 11,11 1 Penting Generator listrik 2 Kantor kepala pelabuhan 3 Tempat parkir 4 Pos penghubung radio (SSB) 5 Ruang pengepakan Jumlah 5 - Persentase (%) 100 - 1 Pelengkap Dermaga muat terpisah 2 Slipway 3 Ruang pertemuan 4 Toilet 5 Pos penjagaan 6 Balai pertemuan nelayan 7 Rumah dinas 8 Mushola 9 Mobil dinas 10 Motor Dinas Jumlah 7 3 Persentase (%) 70 30
Sumber : PPP Lampulo, 2009 (data diolah kembali)
Ket: ADP = Ada dan diperlukan; ANBP = ada namum belum diperlukan; dan    BANP = belum ada namun diperlukan; BANBP = Belum ada namun belum diperlukan (Novianti, 2008)
Gambar 8 Kategori yang telah ditetapkan berdasarkan keberadaan fasilitas yang ada (
)
di PPP Lampulo
vital, penting, dan pelengkap dapat diketahui kategorinya  antara  mendekati  baik  sampai baik sekali.

## Kondisi fasilitas di PPP Lampulo
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai pelabuhan  perikanan  (PP)  yang  juga  perlu mendapat perhatian selain keberadaannya juga kondisi  dari  fasilitas  tersebut.  Kondisi  dari  tiap fasilitas  yang  baik  atau  layak  pakai  akan menentukan  seberapa  besar  dari  jenis  fasilitas tersebut  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan oleh  para  pengguna    secara  optimal  dalam menjalankan fungsinya.
Tabel  3  berisikan  kondisi  fasilitas  yang ada  di  PPP  Lampulo.    Kelompok  fasilitas  vital memiliki  persentase  77,78%  dengan  kondisi layak  pakai  dan  22%  melampaui  kapasitas. Fasilitas  yang  melampaui  kapasitas  adalah tempat  pelelangan  ikan  (TPI)  dan  kantor  admi- nistrasi.  TPI  yang  ada  di  PPP  Lampulo  sudah tidak  dapat  menampung  ikan  yang  akan  dijual, sehingga  nelayan  melakukan  penjualan  hasil tangkapan di pelataran dermaga yang mengaki- batkan  terhambatnya  proses  pengangkutan ikan dari dermaga ke TPI.
Kantor  administrasi  juga  sudah  melam- paui  kapasitas  sehingga  diperlukan  perluasan agar  memperlancar  pengawasan  administrasi. PPP  Lampulo  memiliki  hampir  keseluruhan fasilitas  vital  kecuali  sistem  rambu-rambu  navi- gasi  pelayaran.    Rambu-rambu  navigasi  yang sedang  dalam  tahap  proses  pengadaan  ini sangat  diperlukan  untuk  menjamin  kelancaran dan keselamatan lalu lintas pelayaran.
Kelompok  fasilitas  penting  terdiri  dari 96% kondisinya layak pakai dan 4% melampaui kapasitas  (Tabel  4  dan  Gambar  9).    Fasilitas penting  yang  melampaui  kapasitas  adalah tempat parkir yang terletak di dalam dan di luar pagar  tempat  kapasitas  karena  lahan  tempat parkir yang ada sudah tidak dapat lagi menam- pung  jumlah  kendaraan  dalam  jumlah  banyak sehingga sering terjadi kesemerawutan.
Kelompok  fasilitas  pelengkap  yang  se- cara  tidak  langsung  menunjang  kelancaran fungsi  pelabuhan  perikanan  memiliki  kondisi layak  pakai  sebesar  54%  dan  tidak  dapat digunakan 46%.  Terdapat tiga fasilitas peleng- kap  yang tidak dimiliki oleh PPP Lampulo  yaitu dermaga  muat  pisah,  rumah  dinas,  dan  mobil dinas.    Fasilitas  toilet  di  PPP  Lampulo  sudah tidak  dapat  digunakan  (46%)  dan  pihak  pela- buhan  sudah  memprogramkan  untuk  segera memperbaiki fasilitas ini.
Kondisi  fasilitas  di  PPP  Lampulo  pada kelompok  fasilitas  vital  berada  di  kategori  baik dengan persentasenya yaitu 77,78% untuk kon- disi layak pakai dan 22% untuk kondisi melam- paui kapasitas.  Penilaian kategori fasilitas vital sangat  mempengaruhi  perolehan  kategori  se- cara  umum  di  PPP  Lampulo, dikarenakan  kon- disi  kelompok  fasilitas  vital  memiliki  tingkat kepentingan  yang  sangat  tinggi  dalam  men- dukung  aktivitas-aktivitas  PPP  Lampulo  seperti pendaratan  dan  penjualan  hasil  tangkapan. Ketiadaan  salah  satu  fasilitas  vital  yang  seha- rusnya ada di PPP Lampulo harus segera dire- alisasikan  karena  fasilitas  ini  merupakan  fasi- litas  mutlak  yang  diperlukan  pelabuhan  peri-- kanan.  Selain itu, juga pada fasilitas vital yang
6 7 8 10 3 4 5 5 5 7 8 9 0 2 4 6 8 10 12 Cukup Baik Baik Sekali Kat egori Jumlah Fasilitas Fasilitas Vital Fasilitas Penunjang Fasilitas Pelengkap
sudah melampaui kapasitas memerlukan perbaikan  agar  aktivitas  pelabuhan  dapat  ber- jalan dengan lancar.
Berdasarkan  kondisinya,  fasilitas  penting 96%  layak  pakai  dan  4%  melampaui  kapasitas sehingga  termasuk  pada  kategori  baik  sekali. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  PPP  Lampulo telah  memiliki  hampir  sebagian  besar  fasilitas penting  walaupun  masih  ada  fasilitas  yang sudah melampaui kapasitas yaitu tempat parkir. Fasilitas  ini  memerlukan  perluasan  agar  tidak mengganggu aktivitas lainnya.
Kondisi  dari  fasilitas  pelengkap  tidak dapat diabaikan begitu saja, dikarenakan peran dari  kelompok  fasilitas  pelengkap  juga  ikut membantu  melancarkan  aktivitas  di  PPP  Lam- pulo, walaupun tidak sebesar kelompok fasilitas vital  dan  penting.    Di  PPP  Lampulo,  kelompok fasilitas  pelengkap  hanya  berada  dalam  kate- gori cukup karena masing-masing memiliki 54% dan  46%  pada  kondisi  layak  pakai  dan  tidak dapat digunakan.  Walaupun fasilitas pelengkap
pengadaannya  dapat  direalisasikan  setelah  fa- silitas  vital  dan  penting  terpenuhi,  namun fasilitas  pelengkap  ini  juga  diperlukan  di  PPP Lampulo  seperti  contohnya  slipway.    Slipway diperlukan  untuk  memperbaiki  kapal,  member- sihkan teritip, dan lainnya.
Dari  kategori  yang  diperoleh  per  kelom- pok  fasilitas  dapat  disimpulkan  bahwa  secara umum  kondisi  fasilitas  di  PPP  Lampulo  berada pada  kategori  baik.    Hal  ini  didasarkan  pada kondisi  kelompok  fasilitas  vital  yang  menjadi acuan  utama  dalam  memperoleh  kategori  baik walaupun  kondisi  kelompok  fasilitas  pelengkap mendapat  kategori  cukup.    Namun  demikian, penetapan  baik  ini  didukung  oleh  perolehan dari  kelompok  fasilitas  vital  dan  penting  yang masing-masing  berada  pada  kategori  baik  dan baik  sekali  sehingga  hal  ini  menunjukkan bahwa  secara  umum  kondisi  fasilitas  dalam menunjang  aktivitas  di  PPP  Lampulo  adalah baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keberadaan  (dibahas  pada  bab  sebelumnya) dan kondisi fasilitas berada pada kategori baik.

## Tabel 3 Kondisi fasilitas di PPP Lampulo
No. Fasilitas Jenis Fasilitas Kondisi Fasilitas
LP
MK TDG 1 Vital
Dermaga pendaratan ikan dan muat 2 Kolam pelabuhan 3 Sistem rambu-rambu 4 Tempat pelelangan ikan (TPI) 5 Pabrik es 6 Tangki dan instalasi air 7 Tempat penyediaan bahan baker 8 Bengkel reparasi kapal 9 Kantor administrasi Jumlah 7 2 - Persentase (%) 77,78 22 - 1 Penting Generator listrik 2 Kantor kepala pelabuhan 3 Tempat parkir 4 Pos penghubung radio (SSB) 5 Ruang pengepakan Jumlah 23 1 - Persentase (%) 96 4 - 1 Pelengkap Dermaga muat terpisah 2 Slipway
3 Ruang pertemuan 4 Toilet 5 Pos penjagaan 6 Balai pertemuan nelayan 7 Rumah dinas 8 Mushola 9 Mobil dinas 10 Motor Dinas Jumlah 7 - 6 Persentase (%) 54 - 46
1
Tabel 4 Kondisi per kelompok fasilitas dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan persentase yang diperoleh di PPP Lampulo
Kategori K O N D I S I  F A S I L I T A S Vital; Penting; Pelengkap Layak Pakai Melampui Kapasitas dan Tidak dapat digunakan Baik Sekali 81 - 100 % 0 - 19 % 96% Penting 4% Baik 61 - 80 % 20 - 39 % 77,78% Vital 22% Cukup 41 - 60 % 40 - 59 % 54% Pelengkap 46% Buruk 21 - 40 % 60-79 % Buruk Sekali 0 - 20 % 80 - 100 %
Gambar 9 Kondisi per kelompok fasilitas dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan persentase yang diperoleh di PPP Lampulo

## Keberadaan, kebutuhan dan kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo
Aktivitas  di  suatu  pelabuhan  perikanan sangat  erat  kaitannya  dengan  keberadaan, kebutuhan,  dan  kondisi  fasilitas.    Hal  ini  dapat dilihat  dengan  mengetahui  fasilitas  yang  seha- rusnya ada dan  yang ada  serta kebutuhan dan kondisi  fasilitas  yang  dapat  menunjang  aktivi- tas-aktivitas di PPP Lampulo salahsatunya akti- vitas pendaratan.

## Proses aktivitas pendaratan ikan
Proses  pendaratan  ikan  diawali  dengan pembongkaran, penyortiran, dan pengangkutan ke  TPI.    Kapal-kapal  yang  sudah  merapat  ke dermaga  segera  melakukan  proses  pembong- karan (Gambar 10).  Di PPP Lampulo, aktivitas
pendaratan ikan oleh kapal-kapal penangkapan ikan  dilakukan  dua  kali  yaitu  pagi  antara  pukul 06.00-08.00  WIB  dan  sore  antara  pukul  18.00- 20.00 WIB.
Dermaga yang ada hanya dapat memuat 10  unit  kapal  perhari  untuk    mendaratkan  hasil tangkapannya.    Kecilnya  ukuran  dermaga  me- ngakibatkan  proses  pendaratan  ikan  kurang berjalan  lancar.    Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa dermaga sudah tidak cukup untuk mela- yani kegiatan pendaratan sehingga kapal-kapal tersebut harus mengantri dan bersandar secara berlapis di kolam pelabuhan.
Ketika  hasil  tangkapan  yang  disimpan  di dalam  palka  telah  selesai  dikeluarkan,  selan- jutnya  dilakukan  penyortiran  menurut  ukuran
46% 59% 22% 39% 4% 19% 54% 60% 77,78% 80% 96% 100% 0 20 40 60 80 100 120 Cukup Baik Baik Sekali Kat egori Persentase Kebutuhan Fasilitas (%)
Layak Pakai Melampau Kapasitas dan Tidak Dapat Digunakan
dan  jenis  ikannya.    Nelayan  menyimpan  hasil tangkapannya  tidak  hanya  dalam  palka  saja tetapi juga menyimpannya di dalam fiber, kotak styrofoam, dan di  dalam ember. Hasil tangkap- an  yang  disortir  hanya  sebagian  saja  karena sebagian ikan lainnya telah disortir ketika masih berada di kapal.
Selanjutnya ikan yang telah disortir dima- sukkan ke dalam keranjang  yang dapat disewa dengan  harga  Rp500,00/keranjang.    Keranjang tersebut  bisa  menampung  sampai  25  kg  ikan. Kemudian  masing-masing  keranjang  tersebut disusun  di  atas  “grek”  (kereta  sorong)  untuk selanjutnya dibawa ke TPI.  Setelah sampai ke TPI, ikan yang telah disortir diserahkan kepada “toke  bangku”.    Dengan  demikian,  bukan  nela- yan  sendiri  yang  menjual  hasil  tangkapannya melainka n “toke bangku”. Hal ini sudah menjadi tradisi  yang  turun-temurun  di  PPP  Lampulo, “toke bangku” yang menjualkan hasil tangkapan nelayan.
Tabel  5  menunjukkan  keberadaan  fasili- tas  ( seharusnya  ada dan ada )  dengan  kebu- tuhan  fasilitas  (ADP,  ANBP,  BANP,  dan BANBP)  yang sangat menunjang  aktivitas pen- daratan ikan di PPP Lampulo. Di PPP Lampulo, aktivitas pendaratan juga memanfaatkan fasilitas  keranjang  dan  ”grek” (kereta  sorong). Fasilitas  ini  digunakan  oleh  nelayan  ketika mengangkut  hasil  tangkapan  yang  telah dibongkar  dan  disortir  oleh  nelayan.    Meskipun fungsi fasilitas keranjang dan ”grek” tidak terlalu vital  tetapi  keberadaannya  sangat  membantu dalam melancarkan aktivitas pendaratan ikan.
PPP  Lampulo  hanya  memiliki  2  (dua) kelompok  fasilitas  vital  dari  3  (tiga)  yang seharusnya ada dan tingkat kebutuhan fasilitas ada  dan  diperlukan  (ADP)  dalam  menunjang aktivitas  pendaratan.    Fasilitas  sistem  rambu- rambu  navigasi  memiliki  tingkat  kebutuhan belum  ada  namun  diperlukan  (BANP).    Kelom- pok  fasilitas  penting  yang  seharusnya  ada dalam  mendukung  aktivitas  pendaratan  ikan adalah  pos  penghubung  radio  SSB.  Pada kelompok  fasilitas  pelengkap,  PPP  Lampulo tidak  memiliki  dermaga  muat  terpisah  yang seharusnya  ada  sehingga  fasilitas  tersebut termasuk belum ada namun diperlukan.
Gambar  11  menunjukkan  kategori  baik untuk  keberadaan  fasilitas  vital.  Fasilitas  yang seharusnya  ada  namun  tidak  dimiliki  oleh  PPP Lampulo  adalah  sistem  rambu-rambu  navigasi. Selain  itu,  keberadaan  fasilitas  penting  di  PPP Lampulo berada dalam kategori baik sekali atau fasilitas  untuk  kebutuhan  aktivitas  pendaratan sudah  hampir  terpenuhi.    Fasilitas  pelengkap mendapat  kategori  buruk  sekali  karena  tidak ada  fasilitas  dermaga  muat  terpisah.    Fasilitas
dengan  tingkat  keberadaan  yang  belum  ada namun  dari  segi  kebutuhan  diperlukan  adalah dermaga  muat  yang  terpisah  dengan  dermaga bongkar.      Fasilitas  dermaga  muat  terpisah  ini diperlukan  agar  aktivitas  pembongkaran  ikan tidak  menyatu  dengan  aktivitas  muat  perbe- kalan  sehingga  tidak  terjadi  kesemerawutan. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa secara  umum  tingkat  keberadaan  fasilitas dalam  menunjang  aktivitas  pendaratan  ikan  di PPP  Lampulo  berada  dalam  kategori  baik dengan  mengacu  pada  perolehan  kategori  per kelompok fasilitas.
Kelompok  fasilitas  vital  memperoleh  ka- tegori  baik  atau  67%  untuk  kebutuhan  fasilitas yang  ada  dan  diperlukan  dan  33%  kebutuhan fasilitas belum ada namun diperlukan.  Fasilitas penting  yaitu  pos  penghubung  radio  SSB memperoleh  angka  100%  (baik  sekali)  untuk kebutuhan  fasilitas  ada  dan  diperlukan  pada aktivitas  pendaratan  ikan.    Fasilitas  pelengkap termasuk  kategori  buruk  sekali  atau  terdapat fasilitas  yang  belum  ada  namun  diperlukan yaitu  fasilitas  dermaga  muat  terpisah  (Gambar 12).

## Kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan
Aktivitas  di  PPP  Lampulo  dapat  berjalan dengan  baik  jika  keberadaan  fasilitas  dalam kondisi    yang  baik.    Tabel  6  di  bawah  ini  me- nunjukkan  kondisi  dari  tiap  kelompok  fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan.
Dari semua fasilitas  vital  yang  ada untuk kebutuhan  pendaratan  ikan,  dermaga  penda- ratan  ikan  dan  muat  serta  kolam  pelabuhan pada  kelompok  fasilitas  vital  memiliki  kategori baik  (67% kondisi  layak pakai).  Namun demi- kian,  meskipun  sampai  saat  ini  keberadaan sistem  rambu-rambu  tidak  ada  pada  kelompok fasilitas  vital  dalam  menunjang  aktivitas,  pen- daratan ikan masih berjalan lancar. Hal ini tidak berarti  sistem  rambu-rambu    tidak  diperlukan tetapi  pengadaannya  harus  segera  direalisa- sikan  agar  jaminan  keselamatan  pelayaran  ke- luar masuk pelabuhan dapat terjamin.
Fasilitas  penting  100%  pada  kondisi layak  pakai  atau  kategori  baik  sekali  (Gambar 13). Kelompok fasilitas pelengkap yang menun- jang  aktivitas  pendaratan  ikan  tidak  dapat diketahui  kondisinya  karena  ketiadaan  fasilitas tersebut di PPP Lampulo.

## Rasio antara keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo
Keberadaan  fasilitas  merupakan  tolok ukur  perkembangan  di  suatu  pelabuhan  peri-
kanan dan juga sangat berperan penting dalam menunjang  segala  aktivitas.  Kapasitas  dan  je- nis  fasilitas-fasilitas  yang  ada  umumnya  akan menentukan  skala  atau  tipe  dari  suatu  pela- buhan  dan  akan  berkaitan  pula  dengan  skala usaha perikanannya.  Fasilitas-fasilitas tersebut selanjutnya  akan  berkembang  sesuai  dengan kemajuan  usaha  perikanannya.    Berkembang- nya  fasilitas-fasilitas  tersebut  dapat  berarti  ber- tambahnya  fasilitas  baru  dan  atau  bertambah- nya  kapasitas  dari  fasilitas  yang  telah  ada. Dengan  kata  lain  jenis  dan  kapasitas  fasilitas yang  ada  berkembang  sesuai  dengan  kebu- tuhan operasional pelabuhan (Lubis, 2006).
Dari  ke-24  fasilitas  yang  harus  ada  di suatu  pelabuhan  perikanan,  PPP  Lampulo memiliki  20  jenis  fasilitas  yang  terdiri  dari  8 fasilitas  vital,  5  fasilitas  penting,  dan  7  fasilitas pelengkap (Tabel 7).
Kapasitas  fasilitas  pelabuhan  harus disesuaikan  dengan  aktivitas  yang  ada.  Misal- nya,  luas  kolam  pelabuhan  harus  cukup  me- nampung  kapal  yang  tambat  labuh  setiap harinya.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  perenca- naan  dan  perhitungan  yang  matang  guna menentukan  tingkat  kebutuhan  dari  fasilitas- fasilitas  tersebut.  Di  PPP  Lampulo,  pemba- ngunan  dan  perbaikan  fasilitas-fasilitas  pela- buhan  terus  dilakukan  guna  meningkatkan  pe- layanannya.
Fasilitas  yang  diperlukan  dan  belum  ada di  PPP  Lampulo  diharapkan  kepada  pihak pelabuhan  agar  dapat  segera  dsirealisasikan pembangunannya sehingga aktivitas pelabuhan dapat  berjalan  dengan  lancar.    Selain  itu,  se- perti  yang  dikemukakan  oleh  Lubis  (2006) bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tidak harus ada semuanya di suatu pelabuhan, tetapi fasilitas ini disediakan  sesuai  dengan  kebutuhan  operasi- onal  pelabuhan  perikanan  tersebut.    Sebagai contoh,  ada  kalanya  suatu  pelabuhan  tidak memerlukan cold  storage karena  ikan-ikan yang  didaratkan  semuanya  habis  terjual  dalam bentuk  segar.  Dengan  demikian  pengembang- an  pelabuhan  perikanan  harus  dilakukan  se- cara  bertahap  dan  disesuaikan  dengan  kebu- tuhannya.
Menurut  Lubis  (2007),  bahwa  pemanfa- atan  pelabuhan  perikanan  adalah  bagaimana memanfaatkan  fasilitas  pelabuhan  perikanan yang ada seefektif dan seefisien mungkin untuk menjalankan  aktivitas  kepelabuhanan  secara optimal.  PPP  Lampulo  yang  belum  memiliki semua  fasilitas  yang  seharusnya  ada  di  suatu pelabuhan  perikanan,  tetapi  sudah  dapat  men- jalankan aktivitas pelabuhan dengan memanfa- atkan  segala  fasilitas  yang  ada.  Meskipun  be-
gitu,  fasilitas  yang  belum  ada  akan  segera dipenuhi sesuai dengan kebutuhan.
Gambar  14  menunjukkan  perbandingan kebutuhan  fasilitas  yang  ada  dan  diperlukan dengan  kebutuhan  fasilitas  ada  namun  belum diperlukan  serta  belum  ada  namun  diperlukan. Di  PPP  Lampulo,  fasilitas  yang  kebutuhannya belum  ada  namun  diperlukan  (BANP)  adalah sistem  rambu-rambu,  dermaga  muat  terpisah, dan mobil dinas.  Fasilitas sistem rambu-rambu harus  segera  direalisasikan  pengadaannya mengingat  fasilitas  ini  dibutuhkan  untuk  me- ngatur  alur  masuk  kapal,  menghindari    tab- rakan, dan jaminan keselamatan pelayaran.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  (Tabel  8) ini  memperlihatkan  bahwa  keberadaan  fasilitas yang  ada  di  PPP  Lampulo  dapat  disimpulkan berada  pada  kategori  baik      dengan  masing- masing  kelompok  fasilitas  vital  (88,89%), penting  (100%),  dan  pelengkap  (70%).    Fasili- tas  yang  ada  di  pelabuhan  ini  dapat  diman- faatkan  semuanya  dan  hal  ini  terlihat dari  tidak adanya  fasilitas  yang  ada  namun  belum diperlukan (ANBP).
Dari  Tabel  8  dapat  disimpulkan  bahwa berdasarkan  keberadaannya  PPP  Lampulo telah  dapat  menunjang  seluruh  aktivitasnya dengan  baik.    Rasio  antara  kebutuhan  fasilitas yang  belum  ada  namun  diperlukan  (BANP) terhadap keberadaan fasilitas yang seharusnya ada  dimasing-masing  kelompok  fasilitas  vital dan  pelengkap  termasuk  kategori  baik  sekali dan  baik,  meskipun  belum  dimilikinya  sistem rambu-rambu  pada  kelompok fasilitas  vital.  Hal ini  perlu  segera  direalisasikan  agar  kelancaran dan keselamatan pelayaran terjamin.
Hal ini juga menunjukkan bahwa diantara fasilitas  yang  seharusnya  ada  masih  terdapat fasilitas  yang  sebenarnya  diperlukan  namun belum tersedia. Jika semakin besar persentase yang diperoleh untuk kebutuhan fasilitas BANP maka  akan  semakin  buruk  kategori  yang dididapatkan.
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  disim- pulkan  bahwa  dari  segi  keberadaan  dan kebutuh-an  fasilitas  berdasarkan  nilai  rasio yang  diperoleh  di  PPP  Lampulo  maka  segala aktivitas  di  PPP  Lampulo  sudah  dapat  berjalan dengan  baik  walaupun  masih  ada  fasilitas- fasilitas  yang  belum  tersedia  dan  harus  diper- baiki dan serta ditambah kapasitasnya.

## KESIMPULAN
Dari hasil pengamatan di lapangan dapat disimpulkan yaitu tingkat  keberadaan  fasilitas
(a) (b)
Gambar 10 (a) Aktivitas pembongkaran ikan tanpa disortir dan (b) Hasil tangkapan ikan yang sudah disortir
0 1 0 2 1 Buruk 2 Baik K at eg o ri 0 1 PE L E N G K A P PE N T IN G 1 3 3 4 Baik Sekali V IT A L 2 1 Buruk Sekali Baik Sekali 0 Buruk Sekali 0 1 2 Baik Sekali Buruk Sekali 1 0 0 Jumlah Per Kelompok Fasilitas 2
Gambar 11 Kategori yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah fasilitas yang seharusnya ada (    ) dan yang diperoleh ( ) dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan.
76-100% 0-24 % 20 40 60 80 100 51-75% 25-49 % 26-50% 50-74 % 0-25 % 75-100 % VITAL Baik Sekali Baik Buruk Buruk Sekali 40 60 80 20 0 0 100 100% 0% 100% 0% 0% 100 % Baik Sekali Buruk Sekali PENTING 40 60 80 20 0 100 100% 0% 100% 0% 0% 100 % Baik Sekali Buruk Sekali PELENGKAP Persentase Kebutuhan Fasilitas (%) ADP & BANBP ANBP & BANP K a te g o ri 67% 33 %
Gambar 12 Kebutuhan per kelompok fasilitas dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan persentase yang diperoleh ( )dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan.

## Persentase Kondisi Fasilitas (%)
100% 20 40 60 80 100 100% VITAL Baik Sekali Buruk Sekali 0% 0% 0 LP MK & TDG K a te g o ri Baik Sekali Buruk Sekali 100% 20 40 60 80 100 0 100% 100% 0% 0% 0% PELENGKAP 0% 100%
Gambar 13 Kondisi per kelompok fasilitas dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan persentase yang diperoleh ( ) dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan
K a t e g o r i Kategori Baik Sekali Buruk Sekali Buruk Cukup Baik Interval Persentase Total A d a Ada; ADP 100 % 81-100 % 61-80 % 0-20 % 21-40 % 41-60 % Interval Persentase Total A d a Seharusnya Ada Seharusnya Ada ANBP; BANP 0-19 % 20-39 % 80-100 % 60-79 % 40-59 %
100 %
Gambar 14 Skema pembagian interval persentase fasilitas per  kategori untuk masing-masing kelompok fasilitas yang telah ditetapkan untuk seluruh aktivitas
Tabel 5 Keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan
No. Kelompok Fasilitas Fasilitas Keberadaan Fasilitas Kebutuhan Fasilitas Seharusnya Ada Ada ADP ANBP BANP BANBP 1 Vital Dermaga pendaratan ikan & muat 2 Kolam pelabuhan 3 Sistem rambu- rambu navigasi Jumlah 3 2 2 1 Persentase (%) 100 67 67 33 1 Penting Pos penghubung radio SSB Jumlah 1 1 1 Persentase (%) 100 100 100 1 Pelengkap Dermaga muat terpisah Jumlah 1 1 Persentase (%) 100 100
Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara  2009
Ket: ADP: ada dan diperlukan; ANBP: ada namun belum diperlukan; BANP: belum ada  namun diperlukan; BANBP: belum ada namun belum diperlukan.
Tabel 6 Kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan
No. Kelompok Fasilitas Jenis Fasilitas Kondisi Fasilitas Layak Pakai (LP) Melampaui Kapasitas (MK) Tidak dapat Digunakan (TDG) 1 Vital Dermaga pendaratan ikan & muat 2 Kolam pelabuhan 3 Sistem rambu-rambu navigasi Jumlah 2 Persentase (%) 67 1 Penting Pos penghubung radio (SSB) Jumlah 1 Persentase (%) 100 1 Pelengkap Dermaga muat terpisah Jumlah
Persentase (%)
Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara  2009
Ket       :                  : Fasilitas ada;                      : Fasilitas tidak ada

## Tabel 7 Keberadaan dan kebutuhan seluruh fasilitas di PPP Lampulo
No. Kelompok Fasilitas Fasilitas Keberadaan Fasilitas Kebutuhan Fasilitas Seharusnya Ada Ada ADP ANBP BANP BANBP 1 Vital Dermaga pendaratan ikan dan muat 2 Kolam pelabuhan 3 Sistem rambu-rambu 4 Tempat pelelangan ikan (TPI) 5 Pabrik es 6 Tangki dan instalasi air 7 Tempat penyediaan bahan bakar 8 Bengkel reparasi kapal 9 Kantor administrasi Jumlah 9 8 8 1 Persentase (%) 100 88,89 88,89 11,11 1 Penting Generator listrik 2 Kantor kepala pelabuhan 3 Tempat parkir 4 Pos penghubung radio (SSB) 5 Ruang pengepakan Jumlah 5 5 5 Persentase (%) 100 100 100 1
Pelengkap Dermaga muat terpisah
2 Slipway
3 Ruang pertemuan 4 Toilet 5 Pos penjagaan 6 Balai pertemuan nelayan 7 Rumah dinas 8 Mushola 9 Mobil dinas 10 Motor Dinas Jumlah 10 7 7 2 1 Persentase (%) 100 70 70 20 10
Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara  2009
Ket:   ADP: ada dan diperlukan; ANBP: ada namun belum diperlukan; BANP: belum ada  namun diperlukan; BANBP: belum ada namun belum diperlukan

## Tabel 8 Rasio antara keberadaan fasilitas dan kebutuhan fasilitas
Perbandingan Kelompok Fasilitas Rasio (KF:KbF) Kategori Ada Seharusnya Ada (100%) Vital : 88,89 88,89 : 100 = 1 : 1,12 Baik Penting : 100 100    : 100 = 1 : 1 Baik Sekali Pelengkap : 70 70      : 100 = 1 : 1,43 Baik Seharusnya Ada (100%) Vital : 88,89 88,89 : 100 = 1 : 1,12 Baik ADP Penting : 100 100    : 100 = 1 : 1 Baik Sekali Pelengkap : 70 70      : 100 = 1 : 1,43 Baik ANBP Seharusnya Ada (100%) Vital Penting Pelengkap BANP Seharusnya Ada (100%) Vital : 11,11 11,11 : 100 = 1 : 9 Baik Sekali Penting Pelengkap : 20 20      : 100 = 1 : 5 Baik

## Sumber: Hasil pengolahan data  2009
Ket: ADP: ada dan diperlukan; ANBP: ada namun belum diperlukan; BANP: belum ada namun diperlukan; BANBP: belum ada namun belum diperlukan
di  PPPP  Lampulo  sudah  dalam  kategori baik. Tingkat  keberadaan,  kebutuhan,  dan  kondisi fasilitas  dalam  menunjang  aktivitas  di  PPP Lampulo yaitu  aktivitas pendaratan  ikan termasuk  dalam  kategori baik. Rasio  antara fasilitas yang  ada  dan  diperlukan (ADP) terhadap  fasilitas yang  seharusnya  ada pada kelompok  fasilitas  vital  adalah baik ,  penting baik sekali , dan pelengkap baik .   Rasio antara kebutuhan  fasilitas yang  ada  namun  belum diperlukan (ANBP) terhadap keberadaan fasilitas yang seharusnya ada tidak dimiliki oleh PPP Lampulo karena semua fasilitas  yang  ada di  pelabuhan  tersebut  dapat  dimanfaatkan. Rasio  antara  kebutuhan  fasilitas yang  belum ada  namun  diperlukan (BANP)  terhadap keberadaan  fasilitas yang  seharusnya  ada dimasing-masing  kelompok  fasilitas  vital  dan pelengkap  termasuk  kategori baik  sekali dan baik. Pengadaan sistem rambu-rambu navigasi perlu segera direalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahri,  Syamsul.  2004.  Analisis  kepuasan nelayan  terhadap  pelayanan  tempat pendaratan ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan  Pantai  Lampulo  Kota  Banda
Aceh. http://www.elibrary.mb.ipb.ac.id/ gdl.php. [27 Juni 2008].
[DKP]  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan. 2001.  Laporan  Tahunan  Departemen Kelautan  dan  Perikanan  Tahun  2000. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
[DKP]  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan. 2004.  Surat Keputusan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor:  Kep.10/MEN/ 2004.  Tentang  Pelabuhan  Perikanan. Jakarta. Departemen Kelautan dan Perikanan.
[DKP]  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan. 2006.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor:  PER.  16/MEN/2006. Tentang  Pelabuhan  Perikanan.  Departe- men Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Djuned, T. 1992. Panglima Laôt dan Tanggung Jawabnya  terhadap  Lingkungan  Laut Aceh.  Laporan  Penelitian.  Banda  Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Aceh.
Lubis  E.  2006.  Buku  1:  Pengantar  Pelabuhan Perikanan.  Bogor:  Departemen  Peman- faatan  Sumberdaya  Perikanan,  Fakultas Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan,  Institut Pertanian Bogor.
Lubis  E.  2007.  Pemanfaatan  dan  Pengem- bangan  Pelabuhan  Perikanan.  Bahan Kuliah S1. Bogor: Departemen Pemanfa- atan  Sumberdaya  Perikanan,  Fakultas Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan,  Institut Pertanian Bogor
Novianti.  2008.  Keberadaan  Fasilitas  dalam Menunjang  Aktivitas  Pangkalan  Penda- ratan  Ikan  (PPI)  TanjungSari,  Kabupaten Pemalang,  Jawa  Tengah  [Skripsil].  Bo- gor:  Departemen  Pemanfaatan  Sumber- daya  Perikanan,  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.