JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 143 - 146
ISSN 2655-8823 ( p ) ISSN 2656-1786 ( e )

## KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH DERET TAMANSARI DI KOTA BANDUNG

## Ulfah Karimah Yamani
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat E-mail: ulfah21004@gmail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi antara pemilik lahan dan pemerintah kota bandung dalam proses pembangunan rumah deret sebagai wujud program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung. Penelitian ini dijelaksan melalui urut kejadian konflik yang terjadi dan melalui tahapan resolusi konflik dan menggunakan teori konflik Randall Collins yang mengelompokan bentuk konflik menjadi kelas, prestise dan kekuasaan yang dipandang sebagai kekayaan, status dan senjata. Disisi lain penelitian ini dapat mengetahui perpecahan warganya yang terjadi di tamansari RW 11 yang mana sebagian besar warganya menerima penertiban tersebut dan mulai berpindah sebagian kecil bertahan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka  yang bersumber dari google scholar, reseach gate dan sumber-sumber ilmiah lainnya.  Hasil penelitian ini adalah ketidaksepakatan antara beberapa pihak terhadap ganti rugi dan relokasi sementara. Konflik ketidaksepahaman kemudian diupayakan untuk diselesaikan secara jalur litigasi melalui pengadilan tata usaha dan jalur non litigasi mediasi konsolidasi dan konsoliasi yang terus dilakukan antara warga dan pemerintah. warga yang menolak menyayangkan perihal  hak ganti rugi yang tidak menjamin mereka hidup sementara dalam waktu yang cukup lama yang bisa saja lambat laut akan terlantar, relokasi yang tidak jelas prosedurnya. Pada akhirnya kekerasan terjadi akibat dari kelas, prestise dan kekuasaan yang tidak berjalan dengan baik.
Kata Kunci: konflik, pembangunan rumah deret.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  sedang gencar-gencarnya dilakukan demi memperlihatkan kemajuan suatu daerah. salah satu daerah yang tidak mau kalah dalam memperindah adalah Kota Bandung, sebagai salah satu ibu kota Provinsi Jawa Barat dimana provinsi tersebut merupakan provinsi penyangga ibu kota negara yakni Jakarta.
Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan sosial (Malihah, 2016). kemajuan sebuah negara dilihat melalui percepatan pertumbuhan dan keberhasilan visi pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang (Triguswinri, 2019).  Dalam pelaksanaannya terdapat perencanaan yang mempertimbangkan berbagai dimensi secara seimbang dan proporsional. Pembangunan selanjutnya harus menempatkan aspek-aspek sosial dan lingkungan bukan saja sebagai kerangka (dan wadah) dasar tetapi juga memprioritaskannya sebagai tujuan secara umum (Khusnia, 2018). Pembangunan seharusnya mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan sebaliknya pembangunan juga dapat berdampak negatif
apabila perencanaan pembangunan hanya memperhatikan aspek ekonomi saja (Khusnia, 2018).
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan salah satu program yakni KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dimana program tersebut dalam pelaksanaanya berkolaborasi dengan pemerintan provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya. Kota Bandung merupakan salah satu wilayah sasaran program tersebut dimana ada sekitar 121 keluahan di Kota Bandung menjadi sasaran.  Pertumbuhan penduduk dan perkembangan perkotaan menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Lahan yang terbatas di kota berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk perkotaan, sehingga berdampak pada padatnya suatu permukiman di luas wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan kualitas-kualitas dari permukiman tersebut mulai menurun karena ruang gerak yang terbatas. (Sulaiman, 2021).
Pemerintah harus memberikan lingkungan hidup yang sehat kepada masyarakatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 143 - 146
Permukiman Pasal 94 ayat 3 menyebutkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang (Buchori, 2021). Pembangunan perumahan terlihat jelas pola hidup dan perilaku masyarakat yang dapat dipandang dari status sosial yang dimilikinya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing- masing (Rahayuningtias, 2013).
konflik selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam (agraria) karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan dan  tujuan berbeda. Tingginya kebutuhan lahan untuk kepentingan pembangunan harus berhadapan dengan eksistensi lingkungan. Eksistensi lingkungan khususnya sumber daya agraria menjadi objek utama terjadinya konflik (Rudiawan, 2019). Konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. Konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tetapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan seseorang (Triguswinri, 2019). Konflik biasanya berkepanjangan/berlarut-larut dan pada kondisi tertentu dapat berakibat lebih fatal bagi keamanan maupun ketentraman masyarakat (Palilu, 2018). Simon Fisher menyampaikan pokok sumber konflik salah satunya terjadi karena tiga hal yaitu kepentingan, nilai, dan komunikasi yang tidak efektif antara pihak- pihak yang terkait. (Fisher, 2001). Daerah- daerah pasca-konflik umumnya masih dalam kondisi perdamaian yang masih rentan (peace vulnerabilities) sehingga konflik mudah kembali muncul ke permukaan. Tantangan dihadapi terutama bersumber dari masih adanya kesenjangan perdamaian (peace gaps), yaitu kesenjangan antara tujuan perdamaian ideal diharapkan dan realisasi perdamaian nyata dicapai di masyarakat (Trijono, 2009).
Penelitian ini menggunakan teori konflik Randall Collins yang menyatakan bahwa interaksi sosial adalah bagian dari pada pembentukan struktur sosial yang mana dalam proses interaksi sosial ini Collins melihat ada dinamika konflik. Collin kemudian membagi konflik tersebut menjadi dua yakni level mikro dan level makro. Level mikro ialah antara individu dengan individu, sementara  level makro  yaitu  diantara organisasi. Seorang
individu atau sebuah organisasi mempunyai pola yang berulang untuk mempertahankan dan mencapai tujuan. Pada level makro terbagi menjadi 3 ranah pada wilayah kelas, prestise dan kekuasaan. Teori ini akan digunakan dalam menganalisis konflik pembangunan rumah deret Tamansari di Kota Bandung.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan di mana dalam pengumpulan datanya mengumpulkan dari hasi bacaan sumber sekunder dalam teks berupa buku, skripsi, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian dan berita. Pencarian data dilakukan melalui Google Scholar, Reseach Gate dan sumber- sumber ilmiah lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konflik pada Realisasi Program Pembangunan Rumah Deret Tamansari
Pembangunan rumah deret di Tamansari Kota Bandung melalui Program KOTAKU ini dimulai pada tahun 2017. Menyikapi program ini, pada dasarnya masyarakat RW 11 Tamansari Kota Bandung sebagian besar mendukung pembangunan rumah deret sebagai upaya dalam penertiban pemukiman kumun., Disisi lain, terdapat masyarakat yang melakukan upaya penolakan terhadap program ini yang menyebabkan implementasi program tidak berjalan dengan baik dan sulit menemukan titik temu hingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan.
Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan baik melalui pendekatan litigasi maupun pendekatna non-litigasi. Secara ringkas, pendekatan dalam upaya resolusi konflik pembangunan rumah deret di Tamansari ini yaitu sebagai berikut.

## a. Litigasi
Salah satu poin yang menjadi permasalahan adalah kejelasan terkait kepemilikan lahan, dimana BPN Kota Bandung tidak dapat memastikan dan memutuskan yang akhirnya perkara tersebut dibawa ke Pengadilan. Dari semua upaya tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang kemudian berwenang untuk mengeksekusi segera lahan tersebut untuk mempercepat proses pembangunan.
1. 2017.  Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 143 - 146
ISSN 2655-8823 ( p ) ISSN 2656-1786 ( e )
2. 2018.  Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta
3. 2019.  Kasasi ke Mahkamah Agung Jakarta

## b. Non-Litigasi
Selain poin kejelasan kepemilikan lahan, alternatif lain ketika memang benar-benar pembangunan harus dilakukan adalah ganti rugi, relokasi sementara dan kehidupan pasca pembangunan yang jelas. Runtutan upaya awal pembangunan sebagai berikut:
1. 31 Maret 2017. Pra-sosialisasi perwakilan dari Dinas KP, Kelurahan Tamansari dan Kecamatan Bandung Wetan.
2. 20 Juni 2017.  Sosialisasi Pertama di Pendopo Walikota Bandung.
3. 12 Juli 2017.  FGD Relokasi di Aula Serba Guna.
4. 02 Agustus  2017.  Rembug Warga di Kecamatan Bandung Wetan.
5. 05 Agustus  2017.  Rembug Warga di Mesjid RW 11 Tamansari.
6. 26 September  2017.  SK-Penetapan Kompensasi.
7. 06 Oktober 2017. Sosialisasi Kedua.
8. 06 November 2017. Sosialisasi Ketiga.
9. 30 Juli 2018. Pengosongan.
10. 13 Agustus  2018.  Dikeluarkan surat peringatan.
11. 16 November 2018. Mediasi.
12. 09-12 Desember 2019. Pembongkaran.

## Analisis Teori Randall Collins dalam Konfik Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung
Tamansari Kota Bandung merupakan sasaran penertiban pemukiman kumuh melalui pembangunan rumah deret yang dihuni oleh warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dengan berbagai lapisan. Proses pembangunan tersebut melibatkan pemerintah Kota Bandung dan warga RW 11. Dimana dalam hal ini pemerintah sebagai perencana sekaligus pelaksana meminta warga RW 11 untuk dapat bekerja sama dalam keberhasilan proses pembangunan dengan kooperatif dan dapat bekerjasama dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini tentu pemerintah berada di kelas atas sedangkan masyarakat di bagian bawah. masyarakat di bagian bawah terbagi menjadi dua yang menolak dan menyetujui pembangunan. Perbedaan posisi dalam
pembangunan rumah deret khususnya kelas bawah yang melakukan pola defiance yang dapat memicu timbulnya konflik status dan peranan yang dialami oleh pihak yang menyetujui pembangunan rumah deret, kebanyakan dari mereka tidak menerima dengan ganti rugi dan perpindahan sementara.
Sehubungan dengan konflik yang terjadi dalam pembangunan Tamansari Kota Bandung akibat stratifikasi yang timbul karena perbedaan hierarki di setiap warganya yang dapat dibedakan antara pelaksana yang melakukan pembangunan (pemerintah kota bandung) teradap kelompok atau para warga yang berada di bawah (yang menolak dan yang menyetujui). Pembangunan saat ini sarat dengan pemaksaan dimana warga yang tidak menolak pembangunan selalu berujung pada kekerasan pada akhirnya warga sasaran harus menerima agar tidak mendorong pada pola defiance dan memicu konflik. Walaupun kebanyakan warga menyetujui pembangunan rumah deret tamansari mereka tidak bisa mendorong dan menghentikan tuntutan warga yang menolak agar dapat membantu situasi dan kondisi menjadi kondusif, karena terus didominasi oleh warga yang menolak pembangunan akhirnya dapat menyebabkan perubahan ke arah negatif.
Konflik dalam permasalahan diatas berkaitan dengan stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya. Collins menjelaskan kemunculan konflik akibat stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya namun Collins lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi dengan intentitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok untuk mengorganisasikan dan memobilitasi. Konflik yang dilihat dari stratifikasi sosial adalah operasi lewat struktur dan intensitas dominasi, dengan sumber- sumber yang mendorong kelompok-kelompok mengorganisasi dan memobilitasi dengan penguasaan sumber daya.
Berkaitan dengan  konflik yang terjadi di pembangunan rumah deret tamansari kota bandung akibat stratifikasi yang timbul karena 2 sumber daya yang dimiliki warga berupan generalized cultural yaitu otoritas dan pengetahuan warga yang lebih paham kebutuhan pemukiman saat ini  yang sangat tinggi sehingga patut ganti rugi yang tinggi pula dan particularized cultural yaitu kondisi dimana sebagian kecil masyarakat tidak mau tahu asalkan dapat ganti rugi walaupun bagi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 143 - 146
ISSN 2655-8823 ( p ) ISSN 2656-1786 ( e )
oranglain sedikit. Sumber-sumber yang mendorong hal tersebut adalah pengetahuan sehingga yang berkedudukan yang menolak merasa mempunyai argumen dan alasan yang tepat untuk keberlangsungan kehidupan mereka yang lebih baik kedepan.

## KESIMPULAN
Pola defiance yang dilakukan oleh para warga yang menolak dapat dikategorikan melalui 3 bentuk yaitu pengetahuan dan sikap kritis. Pola defiance yang paling dominan terjadi ialah sikap kritis. Sebagian besar warga yang menolak melakukan pola defiance dengan melawan, banding dan melakukan gerakan kolektif yang mana fokus pada kondisi yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Sr. (2019).  Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah. Program Studi Ilmu Politik Fisip Universitas Brawijaya, Malang Dan Senior Researcher Pada Cepp Fisip Ui. Journal Of Urban Sociology | Volume 2 / No. 1.
Andi Lestari Sulaiman. (2021).  Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan).  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Kota Bandung.
Aram Palilu. (2018).  Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Di Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Victory Sorong. J-Depace (Journal Of Dedication To Papua Community), Vol. 1, No. 1,
Defi Arini Rahayuningtias. (2013).  Konflik Dan Pola Defiance Warga Perwira Di Komplek Militer. Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Paradigma. Volume 01 Nomor 03.
Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R. William, S.  (2001).  Mengelola Konflik. Jakarta: British Council Indonesia George Ritzer. (2014).  Teori Sosiologi Dari
Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta. Pustaka
Belajar.
Khilya Khusnia. (2018).  Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
Krisnaldo Triguswinri. Resolusi Konflik
Pembangunan New Yogyakarta International Airport Di Temon Kulon Progo. Universitas Tidar.
Lambang Trijono. (2009).  Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik Di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan Dan Demokrasi Dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 1, Juli.
Mei Pritangguh, Ichsan Malik, Beni Rudiawan. Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (Nyia) Di Kulon Progo. Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,
Universitas Pertahanan.
Muthi Amila Dan Elly  Malihah.  (2016.).
Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fpips Universitas Pendidikan Indonesia. Societas Vol. 6 No. 02.
Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik.
(2009). Jakarta. Prenadamedia
Rozi Nauval Kamil, Sinta Ningrum, Rd Ahmad Buchori.  (2021).  Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Satuan Kerja Kota Di Kota Bandung. (Jane) Jurnal Administrasi Negara.
Tella Fahira, Muhammad Fedryansyah. (2021).
Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjajaran. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 3 Nomor 1 Halaman 86-92.
Wahyudi Sri Wijayanto. (2021).  Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang.
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja No. 1, 57-73.