Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 263-268| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5062.263-268

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK TERTERANYA INFORMASI KANDUNGAN NONHALAL DALAM PRODUK MAKANAN YANG DIIMPORT
Gede Mahesa Priyambada Kusuma, I Nyoman Putu Budiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia Mahesa522@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  menganut  agama  Islam  yang  mana  harus  mendapatkan  rasa  aman mengenai  produk/barang  yang  tidak  memiliki  kandungan  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  agamanya.  Rasa percaya  tersebut  muncul  apabila  pengusaha  mengantongi  sertifikasi  halal  yang  bisa  dilihat  oleh  pembeli  yang terdapat  pada  kemasan  labelnya  sesudah  terdaftar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  atas  tidak  terteranya  informasi kandungan  non  halal  dalam  produk  makanan  yang  diimpor.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum normatif,  data  bersumber  dari  bahan  hukum  dan  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia  salah  satunya  adalah  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  mencakup  perlindungan  terhadap  barang  dan/atau  jasa. Bentuk tanggung jawab pelaku bisnis memberikan kompensasi diatur pada Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK. Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Produk Makanan.

## Abstract
Most  of  the  Indonesian  people  adhere  to  the  Islamic  religion  which  must  get  a  sense  of  security  regarding products/goods  that  do  not  contain  content  that  is  not  allowed  in  their  religion.  This  trust  arises  when  the entrepreneur  holds  a  halal  certification  which  can  be  seen  by  the  buyer  on  the  packaging  label  after  being registered. This study aims to analyze and describe the legal protection for consumers who are harmed by the absence  of  information  on  non-halal  content  in  imported  food  products.  This  study  uses  a  normative  legal approach, the data comes from legal materials and literature. The results of the study indicate that one form of legal protection for the people of Indonesia is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which  includes  protection  of  goods  and/or  services.  The  form  of  responsibility  of  business  actors  to  provide compensation is regulated in Articles 19 to 28 of the UUPK.
Keywords: Consumers, Legal Protection, Food Products.

## I. PENDAHULUAN
Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  menganut  agama  Islam  yang  mana  harus  mendapatkan  rasa aman  mengenai  produk/barang  yang  tidak  memiliki  kandungan  yang  tidak  diperbolehkan  dalam agamanya. Rasa percaya tersebut muncul apabila pengusaha mengantongi sertifikasi halal yang bisa dilihat oleh pembeli yang terdapat pada kemasan labelnya sesudah terdaftar. Banyak orang yang pada saat  membeli  produk/barang  yang  diperlukannya  tidak  menampak  adanya  label  halal  di  badan kemasan  sehingga  menimbulkan  kekhawatiran  mengenai  halal  atau  tidaknya  produk  tersebut dikonsumsi. Tak jarang umat Islam juga tidak begitu khawatir terhadap makanan, minuman dan obat- obatan yang tidak berlogo halal.
Maka dari itu, untuk meniadakan kekhawatiran konsumen saat berbelanja produk/barang,  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Lembaga Pengajian pangan obat-obatan dan Makanan  (LPPOM)  dan  Badan  pengawas  obat  dan  Makanan  (BPOM)  melaksanakan  pekerjaannya untuk  menampung  pendaftaran  barang  baik  perihal  halal  ataupun  izin  peredaran.  Selain  itu, diperlukannya peningkatan kemampuan konsumen dalam memilih produk yang dikeluarkan oleh satu industri yang hendak dikonsumsi memiliki sertifikat halal, selaku isyarat bahwa barang tersebut sudah pantas dalam syariat Islam.
Dengan alasan tersebut menjadi hal penting mengenai pemakaian logo halal sejak dikeluarkannya surat berdasarkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) mengenai logo.
Dengan  diterbitkannya  surat  itu  maka  perihal  halal  dalam  satu  barang  saat  ini  menjadi  luas.  Halal yang  dimaksudkan  tersebut  bukan  saja  melalui  proses  pembuatannya,  tetapi  melalui  proses pengolahan, proses pemotongan yang dimana bila itu binatang dan yang lainnya wajib mematuhi yang sudah  ditentukan  dalam  Syari’ah  Islam.  Kaidah  yang  sudah  diterbitkan  mengenai  mengkonsumsi makanan,  minuman  serta  barang  lain  yang  bermaksud  untuk  bisa  digunakan  sebagai  patokan  dalam menggunakan sesuatu yang halal untuk umat muslim. Persoalannya kenapa masyarakat memerlukan pencantuman  logo  halal  pada  label  suatu  barang,  karena  barang  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan akan dipakai dalam keperluan sehari-hari.
Permasalahan selanjutnya yang dapat muncul apabila kandungan yang terdapat pada suatu produk tidak  diizinkan  oleh  suatu  agama  maka  masyarakat  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  untuk mengkonsumsinya.  Melalui  sertifikasi  halal  maka  halal  merupakan  komponen  dari  rasa  percaya masyarakat  yang  menganut  agama  Islam  yang  lumrahnya  tidak  akan  menerima  barang  yang  tidak halal  dan  tidak  sinkron  dengan  ajaran  Islam.  Sebagai  contoh  mengenai  ketetapan  yang  menyangkut halalnya  kandungan  zat  yaitu  apabila  suatu  produk  yang  diperjualbelikan  oleh  suatu  perusahaan  ke pasaran  akan  tetapi  mengandung  unsur  babi,  maka  barang  itu  tidak  diizinkan  untuk  dikonsumsi menurut agama Islam.
Lewat  dicantumkannya  logo  halal  dalam  bungkusan  suatu  barang,  maka  hal  tersebut  bisa melahirkan  pengaruh  secara  spontan  untuk  seluruh  pembeli  yang  hendak  memakai  barang  tersebut. Keamanan pembeli,  timbul tatkala semua orang mendapati barang yang dikonsumsi  memiliki bahan dasar yang telah terjamin kehalalannya (Malau & Svinarky, 2020).
Beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat yaitu, pertama penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu & Atmadja, 2019) menyatakan bahwa label halal merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, utamanya bagi masyarakat beragama islam dalam mengonsumsi apapun itu karena marupakan perintah dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat muslim.
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Angriyani  &  Suparto,  2020) menyatakan  bahwa penyelenggaraan  sistem  produk  halal  bertujuan  memberikan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan, dan  kepastian  ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sakti  et  al.,  2015) menyatakan  bahwa  pada  tanggal  17 Oktober 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  yang  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  yang  semakin  menguatkan  pelaksanaan  sertifikasi  halal. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim mengenai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Undang-Undang tersebut, memuat aturan mengenai pembentukan Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  makanan  yang  tidak bersertifikat  halal,  selain  itu  juga  memuat  mengenai  kewajiban  melakukan  sertifikasi  halal  untuk setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia.
Berlandaskan  pemaparan  latar  belakang  masalah  diatas,  oleh  karenanya  permasalahan  yang hendak  diulas  lebih  lanjut,  yaitu  bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  tidak terteranya  informasi  kandungan  nonhalal  dalam  produk  makanan  yang  diimpor?  Dan  bagaimanakah tanggung  gugat  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  atas  tidak  terteranya  informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimpor?
Sehingga  tujuan  dari  dilakukannya  pengkajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  atas  tidak  terteranya  informasi  kandungan  nonhalal  dalam  produk makanan  yang  diimport  serta  untuk  mengetahui  tanggung  gugat  pelaku  usaha  terhadap  konsumen yang  dirugikan  atas  tidak  terteranya  informasi  kandungan  nonhalal  dalam  produk  makanan  yang diimport.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  menelaah  permasalahan  yang  muncul  pada  pengkajian  ini,  penulis  memakai  tipe  penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  dogmatic  ( Dogmatic  Law  Research )  atau  penelitian  doktrinial. Hukum  normatif  adalah  studi  ilmiah  mengenai  bagaimana  menyelesaikan  atau  mendeskripsikan bermacam-macam  masalah  hukum.  Kegiatan  ini  melahirkan  argumen  baru.  Dalam  menunaikan kegiatan  ini,  ilmu  hukum  membutuhkan  bahan-bahan  hukum,  misalnya  peraturan  perundang- undangan serta putusan hukum (Atmadja, 2018).
Penyusunan  penelitan  ini  memerlukan  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi fondasi dalam menelaah persoalan pada penelitian ini.
Bahan  Hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  bisa  ditemukan  dalam  kajian kepustakaan  yaitu  melaui  buku,  jurnal  hukum,  serta  artikel  yang  berkaitan  dengan  tujuan  penelitian saya (Sunggono,  1996). Bahan  Hukum  Tersier  adalah  bahan  hukum  selaku  pedoman  dan  gambaran pelengkap  bahan  hukum  lainnya.  Teknik  yang  penulis  pakai  dalam  mengumpulkan  bahan  hukum yaitu teknik inventaris atau pendataan bahan hukum yang bertaut lalu di kategorisasi dan diarsipkan, ditulis, dikutip, disumir, dibahas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan Yang Diimport
Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang selanjutnya dijelaskan oleh Fitgerald. Teori  ini  mengatakan  bahwa  hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai kepentingan  hukum  yang  dapat  bertabrakan  satu  sama  lain,  sehingga  dengan  hukum  yang diintegrasikan  sedemikian  rupa  dapat  menekan  terjadinya  tabrakan  kepentingan  tersebut (Rahardjo, 2000).
Perlindungan konsumen mencakup dua bentuk perlindungan, yang pertama yaitu perlindungan terhadap  timbulnya  kerugian  pada  konsumen  dikarenakan  konsumen  memakai  atau  mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Perlindungan konsumen yang kedua  adalah  perlindungan  terhadap  berlakunya  syarat-syarat  yang  tidak  adil  oleh  produsen  pelaku usaha  kepada  konsumen  pada  waktu  mendapatkan  barang  kebutuhannya,  misalnya  mengenai  harga, biaya-biaya  untuk  menyelenggarakan  perjanjian  (kontrak),  baik  sebagai  akibat  dari  penggunaan standar  perjanjian  maupun  prilaku  curang  dari  produsen  atau  pelaku  usaha.  Produsen  atau  pelaku usaha  harus  menjalankan  kewajibannya  memberikan  informasi  yang  jelas  terhadap  produk  yang dipasarkannya. Misalnya mengenai pemakaian label atau sertifikat kehalalan mengenai suatu produk (Yusandy, 2018).
Perlindungan  hukum  mencerminkan  potret  dari  berjalannya  fungsi  hukum  dalam memanifestasikan  tujuan  hukum,  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  serta  keadilan.  Pada perlindungan  hukum  termuat  pula  perlindungan  hukum  represif  yaitu  perlindungan  akhir  berwujud sanksi  seperti  denda  atau  ganti  kerugian  yang  diberikan  bilamana  telah  terjadi  sengketa  atau  sudah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bermaksud untuk mengatasi sengketa. Penyelesaian perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia tergolong  bagian  dari  perlindungan  hukum.  perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  atas  tidak terteranya informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimport salah satunya adalah terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  meliputi perlindungan  terhadap  barang  dan/atau  jasa.  Dalam  Undang-Undang  itu  tercantum  beberapa  unsur yaitu  adanya  proteksi  dari  pemerintah  untuk  publik,  adanya  jaminan  perangkat  hukum  negara  yang dapat  melndungi  hak  serta  kewajiban  masyarakat,  adanya  hak  dan  kewajiban  antara  penjual  dan pembeli, serta adanya hukuman bagi orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada.
Akan  tetapi  perlindungan  hukum  yang  disuguhkan  pemerintah  belum  memuaskan,  karena UUPK  harusnya  meningkat  seiring  perkembangan  masa.  Serta  pula  pengaturan  tentang  tanggung jawab  pelaku  usaha  dalam  Pasal  19  UUPK  dapat  memicu  tidak  adanya  pelanggaran,  akan  tetapi karena  kedudukan  konsumen  yang  lemah  serta  enggan  untuk  menagih  pertanggungjawaban,  hingga hal tersebut menyebabkan masih terdapat pelaku yang melakukan usaha yang tidak sesuai.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa  pelaku  bisnis  memiliki  kewajiban  untuk  membubuhkan  logo  halal  pada  tiap  bungkusan makanan  untuk  membentengi  seluruh  hak  pembeli  khususnya  konsumen  muslim.  Karena  beberapa barang  pangan  yang  tersebar  tak  jarang  masih  didapati  tidak  memiliki  label  halal.  Ditemukan  pula pelaku bisnis yang  membubuhi logo halal pada barang  makanan tetapi tidak memohon pemeriksaan lebih  dulu  kepada  pejabat  berwenang  dengan  maksud  barang  itu  terjual  lariskarena  sebagian  besar masyarakat akan mengambil barang yang memiliki logo halal.
2. Tanggung  Gugat  Berdasarkan  Kesalahan  (Relatif)  Atas  Tidak  Terteranya  Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan yang diimport
Produsen  sebagai  pelaku  bisnis  memiliki  fungsi  dan  peran  untuk  turut  serta  memanifestasikan  dan memelihara  iklim  usaha  yang  stabil,  oleh  karena  itu  untuk  produsen  dilimpahkan  tanggungan mengenai  pengamalan  tugas  dan  kewajiban  yaitu  implementasi  aturan-aturan  hukum,  adab  serta menjunjung tinggi tradisi yang berlangsung di dalam dunia usaha.
Kewajiban pelaku bisnis untuk terus-menerus berkeyakinan baik dalam melaksanakan kegiatan berarti  pelaku  bisnis turut serta  bertanggung  jawab  melahirkan  iklim  yang  stabil  dalam  usaha  untuk menopang pembangunan nasional. Apabila seorang pembeli merasa dirugikan dalam memakai produk atau  jasa,  bisa  melayangkan  gugatan  kepada  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut  sesuai dengan  hukum  positif  yang  berjalan  di  Indonesia.  Pihak  yang  dimaksud  dapat  berarti  produsen, penyuplai,  pedagang  besar,  pedagang  kecil  maupun  pihak  yang  mendistribusikan  barang  tergantung dari  siapa  yang  menjalankan  atau  tidak  tindakan  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  pembeli (Sofie, 2003).
Secara  umum,  pelaku  bisnis  memiliki  dua  pertanggungjawaban  yaitu  pertanggungjawaban publik  dan  pertanggungjawaban  privat.  Kewajiban  pelaku  bisnis  untuk  terus-menerus  berkeyakinan baik  dalam  melaksanakan  kegiatan  berarti  pelaku  bisnis  turut  serta  bertanggung  jawab  melahirkan iklim  yang  stabil  dalam  usaha  untuk  menopang  pembangunan  nasional.  Sudah  tentu  ini  merupakan tanggung jawab publik yang dipikul seorang pelaku bisnis. Berlandaskan tiap kealpaan yang diperbuat produsen maka akan dijatuhkan sanksi hukum baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Mengenai tanggung pelaku usaha menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  ada  dua  sifat liability dari product  liability , product  liability memiliki  arti  suatu tanggung  jawab  menurut  hukum  oleh  orang  atau  badan  yang  menciptakan  suatu produk atau oleh orang atau badan yang bekerja dalam suatu proses untuk menciptakan suatu produk atau  dari  orang  atau  badan  yang  memasarkan  atau  menyebarkan  barang  tersebut.  Dua  sifat  yang dimiliki product  liability yakni  pertanggungjawaban  perdata  dan  pertanggung-jawaban  pidana. Konsumen  yang  merasa  dirugikan  melakukan  klaim  atas  suatu product  liability mendasarkan  dua tuntutan  yakni  adanya breach  of  waranty yaitu  pelanggaran  jaminan  yang  berkaitan  dengan  adanya suatu jaminan tertentu dari pelaku usaha mengenai produk yang diperdagangkan tidak sempurna atau cacat dan terdapat negligence , yakni pelaku usaha tidak berhasil memperlihatkan adanya kehati-hatian yang  memadai  dalam  melaksanakan  teknin  produksi  dimulai  dari  persiapan,  penyusunan  hingga pengedaran dan perdagangan.
Dilihat  pada  UUPK,  apabila  suatu  barang  merugikan  pembeli,  maka  produsen  wajib berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diterima oleh pembeli. Kewajiban itu menempel pada produsen meskipun antara pelaku bisnis dan konsumen tidak terjadi persetujuan lebih dulu. Terlebih beberapa ahli memiliki pandangan, keberadaan product liability telah diisyaratkan mulai dari Pasal 7 sampai  pada  Pasal  18  UUPK.  Poin  dari product  liability pada  ketetapan  ini  yakni,  pelaku  bisnis bertanggung  jawab  atas  kegagalan,  kesalahan,  komentar,  ketidaksenangan  serta  kerugian  yang dirasakan  oleh  pembeli  karena  penggunaan  atau  konsumsi  produk  atau jasa  yang  diciptakan.  Dalam UUPK sendiri bentuk tanggung jawab pelaku bisnis tercantum pada Pasal 19 sampai Pasal 28.
Persoalan  dari  penyelesaian  sengketa  konsumen,  di  mana  pedoman  tanggung  jawab  mutlak ( strict  liability )  adalah  wujud  spesifik  pedoman  pertanggung  jawaban  dalam  tindakan  melawan hukum  yang  tidak  dilandaskan  pada  kelalaian  namun  pedoman  ini  mengharuskan  pelaku  segera bertanggung jawab mengenai kerugian yang muncul karena tindakan melawan hukum tersebut.
Pedoman  tanggung  jawab  mutlak  ini  tidak  mempermasalahkan  lagi  tentang  ada  atau  tidaknya kealpaan,  namun  produsen  harus  segera  bertanggung  jawab  mengenai  kerugian  yang  disebabkan produk  yang  salah.  Produsen  dikatakan  perlu  bertanggung  jawab  bilamana  telah  menimbulkan kerugian  terhadap  pembeli  yang  mengkonsumsi  suatu  barang  dan  oleh  sebab  itu  produsen  wajib membayar kerugian tersebut.
Secara  terperinci  sebagian  ringkasan  tujuan  implementasi  tanggung  jawab  mutlak  yaitu pertama,  mempersembahkan  tanggungan  secara  hukum  bahwa  beban  kecelakaan  yang  disebabkan oleh  barang  yang  salah  dipikul  oleh  orang  yang  menerbitkan  dan  memasarkan  barang  itu  ke  pasar, tidak oleh komsumen atau pembeli yang tidak  memiliki power untuk membela diri. Kedua, pemikir paham strict  lialibility ,  berpandangan  bahwa  justifikasi  paham  tersebut  yaitu  penjual  melalui pemasaran  barang  yang  akan  dipakai  untuk  kebutuhan  pembeli  menyadari  dan  telah  siap  mengenai tanggung  jawab  atas  publik  yang  akan  merasakan  cedera  imbas  dari  mengkonsumsi  produk  yang dipasarkan atau dijual serta sebaliknya publik juga mempunyai hak dan keinginan untuk terwujudnya
hak  tersebut.  Berlandaskan  permohonan  masyarakat  pikulan  dari  kemalangan  yang  diakibatkan barang salah wajib dipikul oleh orang yang mendagangkannya. Beban tersebut akan dianggap sebagai biaya produksi yang bisa dicantumkan dalam asuransi tanggung jawab barang, hingga pembeli mesara terlindungi. Ketiga, untuk menanggung pembali yang menghadapi kemalangan yang diakibatkan oleh barang  yang  rusak  tanpa  wajib  memperlihatkan  bukti  bahwa  si  produsen  melakukan  kealpaan. Keempat,  supaya  resiko  dari  kecelakaan  yang  diakibatkan  produk  yang  salah  wajib  dipikul  oleh penyalur,  dikarenakan  mereka  berada  dalam  kedudukan  yang  bisa  mencantumkan  kerugian  sebagai anggaran dalam aktivitas usaha. Kelima, sebagai batu loncatan untuk strategi sosial dan tanggungan untuk kesejahteraan masyarakat. Keenam, tanggung jawab eksklusif bagi keamanan publik oleh satu orang  yang  mensuplai  barang  yang  bisa  mengancam  keselamatan  seseorang  dan  harta  benda.  Pihak yang  memiliki  landasan  hukum  untuk  mengajukan  gugatan  merupakan  pembeli  yang  menerima penderitaan atas kerugian yang dialami.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berlandaskan  penjabaran  diatas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap pembeli  atas  tidak  terteranya  informasi  kandungan  non  halal  dalam  produk  makanan  yang  diimport salah  satunya  adalah  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  yang  meliputi  perlindungan  terhadap  barang  dan/atau  jasa.  Dalam  Undang-Undang  itu tercantum  beberapa  unsur  yaitu  adanya  proteksi  dari  pemerintah  untuk  publik,  adanya  jaminan perangkat  hukum  negara  yang  dapat  melndungi  hak  serta  kewajiban  masyarakat,  adanya  hak  dan kewajiban  antara  penjual  dan  pembeli,  serta  adanya  hukuman  bagi  orang  yang  tidak  mengikuti peraturan yang ada.
Tanggung  gugat  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  atas  tidak  terteranya informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimport tidak berpihak pada konsumen, karena  konsumen  diharuskan  untuk  dapat  membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha.  Padahal  pada regulasi  yang  berlaku  yaitu  UUPK,  telah  dianut  beban  pembuktian  pada  pelaku  usaha  yang sebelumnya  dibebankan  pada  pihak  yang  dirugikan  (konsumen).  Hal  ini  dikarenakan  UUPK mempersembahkan  keringanan untuk pembeli yang dirugikan untuk mendapat pertanggung jawaban kompensasi atas kemalangan yang dialaminya. Pada penyelesaian sengketa yang ada, konsumen dapat meminta  tolong  kepada  lembaga  yang  ada.  Menurut  UUPK  penanganan  sengketa  diluar  pengadilan dapat  melalui  BPSK,  yang  bertugas  untuk  mencari  kemufakatan  tentang  wujud  dan  banyaknya kompensasi  atau  tentang  perbuatan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  terjadi  lagi  kemalangan  yang dialami  pembeli.  Pelaku  usaha  produk  makanan  kemasan  berlabel  cenderung  mengedepankan keuntungan  semata,  bahkan  tidak  adanya  sikap  jujur  dan  itikad  baik  dalam  memberikan  informasi produknya,  dan  segala  bentuk  tanggung  jawab  yang  dibebankan  pada pelaku  usaha  merupakan  efek dari perilaku usaha yang tidak jujur.
2. Saran
Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu kepada pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat sebagai konsumen untuk mewujudkan konsumen yang mandiri. Kepada pelaku bisnis dapat lebih bertanggung jawab terhadap produk yang diproduksinya dan mengikuti aturan yang ada dan menerapkan pada produknya.  Kepada masyarakat harus  lebih  teliti  melihat  bahan-bahan  makanan  yang  akan  di  konsumsi,  lebih  teliti  mengkaji  lebel halal dalam produk makanan yang akan di beli.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  E.  (2008). Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Perumahan  Terkait  dengan  Penggunaan  Perjanjian Standar [Universitas Islam Indonesia].
Angriyani, A. M., & Suparto, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim. Dialogia Iuridica , Vol.12 (1). Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang, Setara Press.
Malau,  P.,  &  Svinarky,  I.  (2020).  Analisis  Perspektif  Hukum  Pengurusan  Sertifikat  Halal  dalam  Upaya Perlindungan Konsumen. Jurnal Justitia , Vol.7 (3).
Pangestu, S. D., & Atmadja, I. B. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Produk Obat yang Tidak Mencamtumkan Keterangan Halal/Tidak Halal. OJS Unud .
Sakti,  M.,  R,  D.  A.,  &  W,  Y.  Y.  (2015).  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Beredarnya  Makanan  yang  Tidak Bersertifikat Halal. Jurnal Yuridis , Vol.2 (1). Satjipto, R. (1991). Ilmu Hukum. In Citra Aditya Bakti, Bandung. Citra Aditya Bakti. Sofie, Y. (2003). Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya . Bandung, Cipta Aditya Bakti. Sunggono, B. (1996). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Yusandy, T. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh. Serambi Akademica , Vol.VI (2).