## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    364-371   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2641

## Peran Organisai Profesi Advokat terhadap Anggotanya yang Berhadapan dengan Hukum
Kharunnisa 1 , Chantika Andini Saragih 2 , Fauziah Lubis 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khairunnusa.nisa1208@icloud.com , chantikandinisaragih29@gmail.com , fauziahlubis@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the role of Advocate Organizations in maintaining the dignity and dignity of Advocates who are in conflict with the law. Sociologically, the Advocate profession is a profession that is free and independent and is responsible for law enforcement. It also aims to find out the provisions regarding advocate immunity rights to what extent these rights are implemented. The Advocate Law recognizes the limited right of advocate immunity, namely regulated  in  Article  14,  Article  15,  Article  16  of  the  Advocate  Law  Number  18  of  2003 Concerning Advocates, by recognizing and guaranteeing the protection of Advocates in non- litigation actions carried out in good faith both and for the benefit of the client's defense inside and outside the court. The approach used in this study is a normative juridical approach. The results  of  this  study  explain that professional organizations are present in protecting the Advocate profession, especially related to Advocate immunity rights.
Keywords : Advocate Organization, Advocate Immunity Right.

## ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui perananan Organisasi Advokat dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Serta  bertujuan untuk mengetahui ketentuan tentang hak imunitas advokat  sejauh mana  hak tersebut diterapkan.  Undang-Undang  Advokat mengakui hak imunitas advokat secara  terbatas    yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan  untuk  kepentingan  pembelaan  klien didalam maupun diluar pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi profesi hadir dalam menjaga profesi Advokat khususnya terkait dengan hak imunitas Advokat.
Kata Kunci: Organisasi Advokat, Hak Imunitas Advokat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    364-371   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2641

## PENDAHULUAN
UUD  1945  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, yaitu. perlakuan yang adil dan setara dihadapan hukum, maka untuk menjamin hak-hak warga negara memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan  kepastian  hukum  yang  adil  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum  tidak  dapat dipisahkan sejak implementasi, baik sistem kepolisian maupun otoritas penegakannya Hukum yang berlaku di Indonesia. 4
Negara hukum mensyaratkan antara lain adanya jaminan persamaan di depan hukum bagi semua orang, yang merupakan prinsip dasar yang dimiliki seseorang ketika berhadapan dengan hukum atau di pengadilan, yaitu persamaan kedudukan didepan hukum (equality before the law). 5
Advokat sebagai agensi penegak hukum, dikarenakan selain salah satu tugasnya yaitu menjaga hak tersangka atau terdakwa yang tidak dapat dipungkiri juga dalam upaya mencari keadilan dan penegakan hukum.
Asas  praduga  tak  bersalah  memberikan  hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk mendapatkan bantuan hukum agar dapat membantu tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan selama di pengadilan. Hal ini juga ditekankan dalam Pasal 54 KUHAP yang berhak diterima oleh tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan Bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. 6
Advokat membantu klien dalam profesinya baik secara yudikatif maupun ekstrayudisial, terdapat keistimewaan berupa hak Imunitas. Hak imunitas advokat, yaitu hak yang tidak dapat digugat secara pidana ataupun perdata, maksudnya yaitu  untuk perlindungan advokat agar Independen dan mandiri dalam melaksanakan kewajiban profesinya yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat).
Merujuk  kepada  Pasal  15  Undang-Undang  Advokat  tersebut,  maka  jelas  terlihat walaupun Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan  klien  dalam  sidang pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kode etik profesi Advokat tidak boleh bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pengawasan  atas  pelaksanaan  kode  etik  profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. 7
Kehadiran seorang Pengacara atau sebelumnya disebut juga dengan Penasehat Hukum sangat mempengaruhi psikologi seorang tersangka, seorang Pengacara atau Penasihat Hukum
4 .  Samuel  Saut  Martua  Samosir,  “Urgensi  Peran  Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat”, Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2017)
5 . Harkristuti Harkrisnowo, dkk, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, h.4
6 . Dina. Danialsyah. Syahfira, “Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan”, no.1 (2021) : 160-70
7 Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 1–34.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    364-371   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2641
dapat menenangkan jiwa atau emosi dari seorang tersangka, tidak gugup, sehingga jiwa yang tenang sangat diinginkan. bahwa tersangka bebas memberikan keterangan agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari kenyataan. 8 Namun  sejalan  dengan  kebutuhan  Jasa  Hukum  Advokat  saat  ini  kebutuhan  hukum masyarakat  yang  terus  berkembang  dan  berkembang,  membutuhkan  profesi  hukum  yang bebas,  mandiri  dan  bertanggung  jawab  melakukan  proses  yang  adil,  adil dan legal kepada semua hakim yang membela hak, kebenaran, keadilan,dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, seorang  advokat  sebagai  profesi mandiri, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum, harus terjamin dan menegakkan upaya penegakan supremasi hukum yang dilindungi undang - undang. Bersangkutan mengenai hal itu, maka pemerintah dengan DPR mengeluarkan undang - undang yang mengatur tentang Advokat yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Salah  satu  ketentuan  hukumnya  adalah  pengaturan  tentang  Organisasi  Advokat sebagaimana yang ditunjukkan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.
Berdasarkan hal di atas, ada beberapa masalah Ini cukup penting dan perlu dijelaskan untuk memahami bagaimana harusnya keberadaan Organisasi Pengacara itu harus ada, hal itu dapat membantu harapan dan tujuan yang realistis.

## METODE
Pendekatan    Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma hukum  positif.8  Data  penelitian  umumnya  dibedakan  antara  data  yang  diperoleh  secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka disebut data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu data  primer  dan  data  sekunder,  yaitu  :  data  primer,  merupakan  data  d an  informasi  yang diperoleh atau diterima secara langsung dari masyarakat. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah  dengan  membaca  buku-buku,  artikel,  makalah  ilmiah,  dan  penelusuran  peraturan perundang-undangan terkait.
Dalam  melaksanakan  pengumpulan  data,  penelitian  ini  mengklasifikasikan  serta mengumpulkan  data  sesuai  dengan  jenis  data yang diambil, dan dilakaukan melalui teknik wawancara.  Wawancara  merupakan  bentuk  pengumpulan  data secara komunikatif dengan narasumber atau pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, selanjutnya hasil dari wawancara  tersebut  diolah.  Studi  kepustakaan  metode  ini  menggunakan  penelitian  serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang didapatkan melalui buku-buku, perundang- undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.
8 . Syahrani, R., Beberapa Hal Tentang hukum Acara Pidana, Bandung : Penerbit Alumni, 1983, h.52

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    364-371   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2641

## PEMBAHASAN

## A. Konsep Pemahaman  Organisasi
Dinamisme manusia tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan hidup, namun manusia memiliki kesempatan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tercermin dalam sifat sosial manusia. Dalam hal ini, manusia membentuk suatu kelompok secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan manusia satu sama lain, untuk mencapai tujuan bersama dengan organisasi. Herbert A. Simon mengatakan bahwa “Organisasi adalah suatu rencana mengena usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan” 9 , sedangkan James D. Money merumuskan  yang  lebih  sederhana  bahwa  “Organisasi  adalah  bentuk  setiap  perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”. 10
Setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat terutama sesuai dengan kondisi Pasal 28 ayat 1 Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjad kontroversial adalah bagaimana memahami pengertian “satu -satunya wadah tunggal” seperti dalam pasal tersebut.
Letak permasalahan yang dapat disimpulkan dari uraian tersebut di atas, adalah kesalah pamahaman dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri yang mencampuradukkan pengertian pembentukan organisasi yang sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dengan penjelasan yang mendasar dari Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang ternyata memiliki tujuan yang berbeda.
Dari  pertimbangan  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa tekad dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat adalah  dibentuk  satu  wadah  bagi  profesi  Advokat  yang  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan :
1. Pendidikan khusus profesi Advokat.
2. Pengujian calon Advokat.
3. Pengangkatan Advokat.
4. Membuat kode etik.
5. Membentuk Dewan Kehormatan.
6. Membentuk Komisi Pengawas.
7. Melakukan pengawasan, dan
8. Memberhentikan Advokat.

## B. Peran dan Kedudukan  Organsasi  Advokat Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Yang Berhadapan  Dengan Hukum
9 . Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011, h.18
10 . Samuel saut Martua Samosir, “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat”, Junal Konstitusi 14, no. 3, 2017

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    364-371   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2641
Perorangan  adalah  sasaran  kejahatan  yang  dikenal  dalam  KUHP.  Dengan  kata  lain, hanya orang yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya orang yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban. 11
Sebagai Advokat harus memiliki pemahaman untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya secara non diskriminatif tanpa memandang perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya. Ini merupakan etika normatif yang melahirkan kewajiban bagi Advokat dalam melaksanakan profesinya. 12 Oleh  karena  itu,  pengacara  harus  bertindak  untuk  melindungi  hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau tidak mampu bertindak di pengadilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan. 13
Organisasi  Advokat  sebagai  wadah  para  advokat berusaha untuk bisa menjaga para advokat dalam koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pengertian secara gramatikal  dari  arti organisasi advokat dapat diartikan sebagai kerjasama atau bentuk dari setiap  perkumpulan  pengacara  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  dimana  setiap pengacara memiliki peran dan tugas atau tanggung jawab yang diakui untuk mencapai tujuan tersebut umum atau serangkaian tujuan.
Pengacara  harus  memenuhi  tugas  dan  tanggung  jawabnya  bersikap  dan  bertindak secara profesional. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang perilaku dan etika profesi hukum. Penggunaannya sering dianggap etis setiap individu atau kelompok di satu sisi. Profesi advokat bekerja dengan baik ketika tidak ada peran yang diharapkan darinya penting  bagi  upaya  untuk  memastikan  kontrol  yang  ketat  dan  penegakan  hukum  yang berkelanjutan hukum. Setiap kasus pengadilan tentang perilaku dan etika pengacara adalah baik pidana, perdata, administrasi negara. Tugas pengawasan juga selalu mencakup kompetensi asosiasi pengacara, karena profesi advokat, yang statusnya sesuai dengan organisasi pengacara, terkait erat dengan otoritas penegak hukum lainnya. 14
Pelaksanaan  kode  etik  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)  sama  dengan pelaksanaan hukum positif, meskipun pelaksanaan kode etik berarti hukum telah dilaksanakan karena kode etik merupakan bagian dari hukum positif. Sebagai akibat dari pelaksanaan Kode Etik,  badan  profesi  memiliki pengawas yang memantau perilaku sehari-hari profesi hukum dalam  tugasnya  dan  komite  kehormatan  yang  menyelidiki  dan  mengecam  profesi/profesi hukum yang melanggar Kode Etik.
Hak imunitas harus dipelajari dan dipahami tidak hanya oleh advokat tetapi juga oleh masyarakat dengan tujuan agar semua pihak memahami kedudukan advokat. Hal ini diperlukan karena  polisi  memanggil  beberapa  pengacara  sebagai  saksi  dengan  istilah  "terlapor".  Hak imunitas  dan  asas  hukum  tersebut  perlu  mendapat  perhatian  terkait  dengan  kedudukan
11 .  Rizqi  Purnama  Puteri,  Muhammad  Junaidi,  Zainal  Arifin,  “Reorientasi  Sanksi  Pidana  Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020) ; 98-111.
12 . Darwis Manurng, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat”, Borneo Law Review 3 no. 1
(2019)
13 . Harry Setiawan, “Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)”, Jurnal USM Law Review 2 no. 2 (2018) : 254
14 . Fransiska Novita Eleanora, “Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegak Hukum” Huk um dan Dinamik a Masyarak at 12, no. 0854 (2014): 101-8

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    364-371   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2641
pengacara sebagai aparat penegak hukum yang setara dengan hakim, jaksa dan polisi, dengan peran masing-masing pihak berbeda-beda tergantung peran utama masing-masing pihak. Tugas seorang  advokat  diatur  dalam  Undang-Undang  Pengacara.  Namun  pada  kenyataannya, perlakuan tidak adil dapat terjadi. Advokat dan tidak taat hukum karena masalahnya hanya dilihat dalam hukum acara pidana. Ini bisa terjadi karena ketidaktahuan polisi atau arogansi kedudukan.

## C. Hak Imunitas  Advokat Bagi Advokat Yang Berhadapan  Dengan Hukum
Hak Imunitas adalah hak anggota legislatif untuk tidak dituntut di muka pengadilan. 15 Istilah imunitas berasal dari bahasa latin yaitu immuniteit yang memiliki arti kekebalan atau hal atau  keadaan  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Istilah imunitas tersebut apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. 16 Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  setiap  tindakan  dan  mengeluarka n  atau  tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya,  sehingga  dia  tidak  dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya. 17
Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dijamin kebebasanya, tidak serta-merta diberi  imunitas.  Kebebasan  dan  imunitas  itu  tidak  absolut,  tetapi  dengan  batas -batas tertentu,yakni  batas  Pasal  14  dan  Pasal  15  undang-undang  advokat:  kode  etik  profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang advokat) serta iktikad baik (Pasal 16 undang-undang advokat). Setiap tindakan yang melampaui atau diluar tiga hal itu, tidak bisa dilindungi oleh hak imunitas. 18
Hak  advokat salah satu yang penting dalam menjalankan profesinya adalah hak atas kebebasan menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum. Terkait dengan kebebasan,seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, hukum perdata, adminitratif, ekonomi maupun sanksi ataupun intimindasi lainya dalam pekerjaanya membela dan memberi nasehat kepada klien. 19
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan Organisasi Advokat yang selalu mengutamakan hak imunitas para anggotanya, seorang Advokat tidak dapat begitu saja melalui proses  pemeriksaan  atau  investigasi seperti warga negara biasa. Hal ini mengacu pada hak imunitasya sebagai Advokat dalam menjalankan tugasnya. Jika Advokat diperiksa oleh Polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya, maka Polisi baru dapat bertindak jika sebelumnya sudah meminta keterangan dari organisasi Advokat perihal legal atau tidaknya pekerjaan seorang Advokat. contohnya Advokat diadukan menipu kliennya lalu mereka kalah. pertama sebelum Polisi bisa memeriksa Advokat, maka harus meminta organisasi
15 Viswandro, Kamus Istilah Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2014), h. 68
16 Tim Sekretariat Peradi, Kitab Advokat Indonesia, h. 11
17 V.Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, (Jakarta:Erlangga, ,2011) hlm.120.
18 Theodorus Yosep Parera,(2016), Advokat Dan Penegak Hukum, Yogyakarta: Genta, . h. 128
19 Frans Hendra Winarta,(1995), Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , h. 57.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    364-371   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2641
Advokat yang mengawasi Advokat tersebut untuk menyatakan apakah tindakan yang dilakukan sang Advokat sudah memenuhi standar profesi atau tidak.
Ketika  tindakan  yang  dimaksud  termasuk  dalam kategori pelanggaran etika profesi, maka sang Advokat tersebut akan diperiksa oleh dewan etik atau dewan kehormatan Advokat dan jika ditemukan kesalahannya, maka bisa diberi sanksi administrasi dan menerima sanksi pidana dari lembaga penegak hukum. tetapi jika pemeriksaan dewan etik menemukan bukti yang  tidak  cukup  jika  laporan  diajukan,  itu  tidak  dapat dituntut. Kecuali hal-hal yang jelas terlihat dalam kesalahan-kesalahan yang diatur oleh undang-undang yang sudah ada seperti merampok, mengkonsumsi narkoba, atau menggelapkan uang dengan kedok untuk menyuap hakim atau Advokat melakukan pelanggaran hukum hingga kejahatan di luar profesinya.
Posisi Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula pada  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  adalah  salah  satu  perangkat  perlindungan hukum  kepada  Advokat  terutama  untuk  memperkuat  posisi  hak  imunitas  Advokat  dalam praktiknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat juga menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, seperti yang dijelaskan Friedman, tentang sistem penegakan hukum.

## PENUTUP
Berdasarkan keterangan dari bab-bab tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu : Sebagai Advokat harus memiliki pemahaman untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya secara non diskriminatif tanpa memandang perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya. Ini merupakan etika normatif yang melahirkan kewajiban bagi Advokat dalam melaksanakan profesinya.  Oleh  karena  itu,  pengacara  harus  bertindak  untuk  melindungi  hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau tidak mampu bertindak di pengadilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan.
Esensi dari hak imunitas yang dimiliki advokat bisa kebal hukum selamanya dan tidak selamanya  imunitas  advokat  bisa  diberikan  secara  mutlak  untuk  advokat.  Advokat  dalam memberikan pendapat - pendapatnya dalam persidangan sesuai dengan iktikad baik maka bisa memiliki hak imunitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Samuel  Saut  Martua  Samosir,  (2017),  “Urgensi  Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat”, Jurnal Konstitusi 14, no. 3.
Harkrisnowo, Harkristuti.dkk, (2015), Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka,.
Syahfira, Dina. Danialsyah. (2021) , “Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi
Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan”, no.1.
Sinaga,  Niru  Anita  .  (2020)., “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 .
R.,Syahrani.(1983), Beberapa Hal Tentang hukum Acara Pidana, Bandung : Penerbit Alumni.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    364-371   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2641
Chaniago, Nasrul Syakur. (2011), Manajemen Organisasi, Bandung : Citapustaka Media Perintis. Samuel saut Martua Samosir,(2017), “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat”, Junal Konstitusi 14, no. 3.
Puteri, Rizqi Purnama. Muhammad Junaidi, Zainal Arifin, (2020),  “Reorientasi Sanksi Pidana
Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1.
Manurng, Darwis. (2019), “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat”, Borneo Law Review 3 no. 1.
Setiawan, Harry. (2018) ,“Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Advokat  Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)”, Jurnal USM Law Review 2 no. 2 .
Eleanora,  Fransiska  Novita.  (2014),  “Kode  Etik  Advokat  Sebagai  Pedoman  Dalam  Penegak Hukum” Hukum dan Dinamika Masyarakat 12, no. 0854 .
Viswandro, (2014) , Kamus Istilah Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
Tim Sekretariat Peradi, Kitab Advokat Indonesia, .
Sinaga, V.Harlen . (2011) Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta:Erlangga.
Parera,Theodorus Yosep .(2016), Advokat Dan Penegak Hukum, Yogyakarta: Genta.
Winarta , Frans Hendra.(1995), Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.