## Wajah Hukum

## Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat

## Nayu Triska Wulan Dari, Diana Rani
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Correspodence: nayutriskawulandari@uinjambi.ac.id; dianarani@uinjambi.ac.id
Abstrak. Hukum waris ini tidak dapat lepas dari kehidupan manusia itu sendiri karena hukum waris ini sangat erat  kaitannya  antara  orang  tua  dan  anak  dalam  hal  harta  benda  yang  akan  dimiliki  atau  diberikan  oleh  anak- anak  mereka.  Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  permasalahan  ahli  waris  sudah  seharusnya  mengetahui  tentang siapa saja yang disebut dengan ahli waris, kemudian hak dan kewajiban yang harus diterima oleh ahli waris dan pengelompokan  ahli  waris  dalam  hukum  waris  sehingga  mengurangi  adanya  kesalahpahaman  ahli  waris  yang satu  dengan  yang  lain  dalam  pembagian  harta  warisan  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dalam  pembagian waris  pada  harta  warisan  secara  umum  harus  adil  diatur  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dalam  proses pewarisan.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  dalam  pembagian  harta  warisan  tersebut  memenuhi  unsur keadilan  dan  mencapai  kedamaian  di  dalam  pembagian  harta  warisan  tersebut  karena  merupakan  hal  yang terpenting  sehingga  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  di  kemudian  hari.  Metode  penelitiannya  yaitu  bertipe penelitian  hukum  empiris,  sumber  data  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan,  Teknik  penentuan  sampel  ini dijadikan dengan cara purposive sampling , Teknik  pengumpulan data yaitu wawancara dan studi Pustaka serta analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur  Batu  Kabupaten  Deli  Serdang  menurut  hukum  adat  adalah  masyarakat  karo  desa  tersebut  masih menggunakan  dua  hukum  yang  berlaku  yaitu  hukum  nasional  (KUH  Perdata)  dan  hukum  secara  adat  dimana dalam  hukum  secara  adat  tersebut  lebih  mengutamakan  pembagian  kepada  ahli  waris  laki-laki  daripada  ahli waris Perempuan dan hambatan-hambatan  yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tuntungan  II  Kecamatan  Pancur  Batu  Kabupaten  Deli  Serdang  menurut  hukum  adat  adalah  timbul  sifat kebapaan  (patrilineal)  atau  mengutamakan  pembagian  ahli  waris  kepada  laki-laki  maka  menimbulkan  sifat serakah  dari  ahli  waris  laki-laki  dan  rasa  tidak  adil  dari  ahli  waris  perempuan  sehingga  menimbulkan sengketa/perselisihan diantara keduanya.
Kata Kunci : Pembagian, Harta, Warisan, Hukum Adat.
Abstract. This inheritance law cannot  be separated from human life itself  because this inheritance law is very closely related between parents and children in terms of property that will be owned or given by their children. Therefore,  related  to  the  problem  of  heirs,  they  should  know  about  who  is  called  an  heir,  then  the  rights  and obligations  that  must  be  accepted  by  heirs  and  the  grouping  of  heirs  in  inheritance  law  so  as  to  reduce  the existence of misunderstandings between heirs  with one another in  distribution  of inheritance in society. In the distribution of inheritance on inheritance in general, it must be fairly regulated based on the law that applies in the inheritance process. Therefore, the distribution of inherited assets should fulfill the elements of justice and achieve  peace  in  the  distribution  of  inherited  assets  because  it  is  the  most  important  thing  so  as  not  to  cause legal consequences in the future. The research method is empirical legal research type, library data sources and field research. The sampling technique is used by purposive sampling. Data collection techniques are interviews and library research as  well as qualitative analysis. The results of the research are the implementation  of the distribution  of inheritance  in  Tuntungan  II  Village,  Pancur  Batu  District,  Deli  Serdang  Regency  according  to customary  law,  the  karo  village  community  still  uses  two  applicable  laws,  namely  the  national  law (KUHPerdata)  and  customary  law  where  the  customary  law  prioritizes  the  distribution  to  male  heirs  rather than  female  heirs  and  the  obstacles  faced  in  implementing  the  distribution  of  inheritance  in  Tuntungan  II Village, Pancur Batu  District, Deli Serdang Regency according  to  customary law is patrilineal or prioritizing the  distribution  of  heirs  to  men  then  raises  the  greedy  nature  of  male  heirs  and  a  sense  of  unfairness  from female heirs, causing disputes / disputes between the two.
Keywords: Division, Property, Inheritance, Customary Law.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan,  manusia  tidak  lepas  dari  adanya  hukum  termasuk  hukum  perdata.  Hukum perdata  dikatakan  demikian  karena  hukum  perdata  sangat  erat  hubungan  dengan  manusia  itu  sendiri
terutama  terkait  dengan  permasalahan  waris.  Oleh  karena  itu,  hukum  perdata  dibuat  pengelompokan tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dan pengelompokan tersebut salah satunya ada hukum waris.
Hukum waris ini tidak dapat lepas dari kehidupan manusia itu  sendiri karena  hukum waris ini sangat  erat  kaitannya  antara  orang  tua  dan  anak  dalam  hal  harta  benda  yang  akan  dimiliki  atau diberikan  oleh  anak-anak  mereka.  Hal  yang  demikian  dalam  hukum  waris  biasanya  disebut  dengan ahli waris karena ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut dari pewaris (orang tuanya). Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  permasalahan  ahli  waris  sudah  seharusnya  mengetahui  tentang  siapa saja yang disebut dengan ahli waris, kemudian hak dan kewajiban yang harus diterima oleh ahli waris dan pengelompokan ahli waris dalam hukum waris sehingga mengurangi adanya kesalahpahaman ahli waris yang satu dengan yang lain dalam pembagian harta warisan di dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam  hal  pengertian  pewaris  secara  umum  dapat  dipahami  bahwa  pewaris  adalah  seseorang yang  telah  meninggal  dunia,  dimana  orang  yang  telah  meninggal  dunia  tersebut  memiliki  harta kekayaan  yang  dapat  dialihkan  atau  dipindahkan  kepada  orang  yang  masih  hidup  seperti  anak, keluarga  dekat  dan  orang  lain  yang  sudah  dianggap  sebagai  keluarga  dari  yang  meninggal  tersebut. Tidak  hanya  itu  saja,  selain  adanya  pewaris  dalam  hukum  waris  ada  juga  ahli  waris  sebagai  subjek hukum dalam hukum waris itu sendiri.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan ahli waris pada umumnya yaitu keturunan atau keluarga dekat pewaris  yang akan menguasai harta benda si pewaris ketika  si pewaris  telah meninggal dunia. Selain  itu  juga,  Warisan  itu  sendiri  merupakan  suatu  proses  penentuan  dalam  pembagian  harta peninggalan  dunia  sehingga  mengetahui  hak  dan  kewajiban  setiap  ahli  waris  yang  akan  dialihkan harta kekayaan meninggal dunia tersebut kepada ahli warisnya.
Kemudian  pengertian  dari  hukum  waris  tersebut  yaitu  pengaturan  yang  mempunyai  dasar hukum  terkait  dengan  peralihan  harta  kekayaan  orang  yang  meninggal  dunia  kepada  orang  yang masih  hidup  beserta  akibat  hukumnya  apabila  didalam  proses  pembagian  tersebut  terjadi permasalahan  hukum.  Oleh  karena  itu,  dalam  menentukan  proses  pembagian  warisan  maka  waktu dalam  pembagian  warisan  tersebut  sangat  menentukan  demi  menciptakan  ketertiban  dan  kepatuhan hukum pada masyarakat.
Adapun  harta  warisan  yang  dijelaskan  dalam  hukum  waris  sebenarnya  yaitu  semua  harta kekayaan  yang  telah  ditinggalkan  oleh  orang  yang  meninggal  dunia  beserta  aturan  hukum  terkait dengan hak dan kewajiban terhadap orang yang menerima harta kekayaan tersebut ketika orang yang bersangkutan  meninggal  dunia.  Akan  tetapi,  tidak  semua  yang  berkaitan  dengan  hubungan  hukum dapat  dialihkan  kepada  ahli  waris  sebab  ada  juga  hubungan  hukum  yang  dapat  berakhir  ketika  si pemilik hubungan tersebut atau dalam hal ini pewaris meninggal dunia. Hal yang demikian tentunya sangat  berkaitan  dengan  masalah  pewarisan  karena  semua  harta  peninggalan  yang  mana  dapat dialihkan  kepada  ahli  waris  tetapi  ada  juga  aturan  hukum  tertentu  berakhir  bersama-sama  dengan meninggalnya si pewaris tersebut.
Dalam  hukum  adat  Jika  dilihat  dari  beberapa  literatur  menyebutkan  bahwa  pewaris  adalah orang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  ada  juga  yang  belum  meninggal  dunia  meninggalkan  artinya untuk keturunannya sendiri. Oleh karena itu, di dalam hukum adat tidak mempengaruhi terkait dengan pembagian  harta  warisan  jika  semua  ahli  waris  tersebut  masih  hidup  dan  tidak  mensyaratkan  juga untuk  pewaris  tersebut  meninggal  dunia  terlebih  dahulu.  Dalam  perkembangan  hukum  adat  di masyarakat jika melihat dari sisi yurisprudensi yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan maka dalam hal  ini  dijelaskan  bahwa  terkait  dengan  harta  warisan  dapat  dilakukan  ketika  oleh  orang  yang  masih hidup kepada keturunannya.
Dengan  adanya  pernyataan  seperti  ini  sudah  jelas  bahwa  pemberian  harta  warisan  tersebut dikategorikan sebagai warisan atau dengan arti lain bahwa pembelian yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sudah merupakan bagian dari warisan. Sedangkan terkait dengan kematian dalam hal ini yaitu kematian secara umum atau memang sudah ajalnya, yang mana berciri yaitu orang tersebut telah berhenti bernafas, detak jantung dan nantinya memang sudah berhenti. Dengan demikian unsur di  atas  telah  memenuhi  Pasal  830  BW  sebagaimana  merupakan  syarat  yang  harus  dilakukan  oleh pewaris.
Sebenarnya hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan sebagai akibat terjadinya kematian  dari  seseorang,  dimana  peralihan  tersebut  dilakukan  tanpa  perubahan  terhadap  harta  benda tersebut.  Adapun  terjadinya  peralihan  harta  kekayaan  tersebut  karena  peristiwa  matinya  seseorang
dari anggota keluarga misalnya  ayah, ibu  atau anak. Untuk itu, jika seseorang dari  keluarga tersebut telah  meninggal  dunia  dan  dan  mempunyai  harta  kekayaan  yang  ditinggalkannya  maka  harta kekayaan  tersebut  di  kemudian  hari  akan  menjadi  persoalan  dalam  hal  pewarisan.  Dalam  pewarisan ini  menentukan  siapa  saja  yang  menanggung  utang  piutang  pewaris  jika  situasi  tersebut  ada meninggalkan  hutang  kepada  orang  lain.  Tidak  hanya  itu  saja,   dengan  adanya  kematian  ini  maka akan terjadi proses peralihan hak dan kewajiban yang mana awalnya berada pada pewaris akan beralih kepada  ahli  waris  untuk  menggantikan  kedudukan  terkait  hak  dan  kewajiban  pewaris  tersebut  di dalam  masyarakat.  Dalam  pembagian  waris  pada  harta  warisan  secara  umum  harus  adil  diatur berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dalam  proses  pewarisan.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  dalam pembagian  harta  warisan  tersebut  memenuhi  unsur  keadilan  dan  mencapai  kedamaian  di  dalam pembagian harta warisan tersebut karena merupakan hal yang terpenting sehingga tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.
Pada  umum,  sistem  kewarisan  yang  dianut  pada  Desa  Tuntungan  II  yaitu  menganut  sistem pembagian  waris  secara  hukum  adat.  Jika  diperhatikan  dalam  masyarakat,  biasanya  dalam  hal pewarisan ini memiliki asas pewarisan yang dianut oleh setiap hukum adat di daerah masing-masing dan  bergantung  pada  sistem  kekerabatan  di  daerah  tersebut.  Dasar  hukum  terkait  dengan  pembagian warisan  dalam  hukum  adat  biasanya  diatur  pada  suku  yang  masih  hidup  dan  dipegang  oleh masyarakat  adat  tersebut  sehingga  dijalani  serta  menjadi  kebiasaan  oleh  masyarakat  adat  tersebut. Mengingat  setiap  daerah  memiliki  hukum  adat  masing-masing  maka  hukum  waris  adat  mempunyai aturan  hukum  adat  yang  berbeda-beda  sehingga  di  dalam  menjalankan  hukum  tersebut  tentunya berlainan antara hukum adat satu dengan adat lain.
Salah  satu  daerah  yang  kehidupan  masyarakat  adat  istiadatnya  masih  dominan  adalah  Desa Tuntungan  II.  Desa  Tuntungan  II  merupakan  salah  satu  desa  yang  terdapat  di  pulau  sumatera.  Desa Tungtungan merupakan salah satu salah satu desa yang ada di kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara. 1 Ada beberapa suku masyarakat yang tinggal di Desa tersebut yaitu Suku Jawa, Suku Melayu, Suku Karo Dan Suku Batak. Namun, pada umumnya masyarakat suku jawa yang  banyak  berdomisili  di  desa  tersebut.  Bagi  masyarakat  suku  jawa  khususnya  masyarakat  Desa Tuntungan II Hukum Adat sangat besar pengaruhnya dalam menata, mengayomi, mengarahkan rakyat dalam  membina  hidup  dan  kehidupannya  sehari-hari  disamping  hukum  yang  telah  tertulis  dan dikodifikasikan.
Sebagai  masyarakat  yang  komunitas  muslim  namun  masyarakat  melakukan  pembagian  Harta Warisan  tidak  berdasarkan  Hukum  Waris  Islam  dan  lebih  memilih  secara  adat  dalam  penyelesaian pembagian  harta  waris.  Pada  masyarakat  Tuntungan  khususnya  Desa  Tuntungan  II  harta  yang ditinggalkan  pewaris  terbagi  atas  dua  macam  yaitu  harta  tidak  bergerak  dan  harta  bergerak.  Untuk harta bergerak seperti  hewan ternak dan  kendaraan sedangkan, harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan rumah.
Pelaksanaan  Pembagian  harta  warisan  di  Desa  Tuntungan  II  berpedoman  pada  hukum  adat. Secara  umum  pembagian  harta  warisan  digunakan  sejak  masyarakat  tinggal  di  daerah  tersebut. Pembagian  harta  warisan  tersebut  terjadi  apabila  seorang  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta, maka  harta  peninggalan  dapat  dibagi-bagi  kepada  ahli  warisnya  setelah  dikeluarkan  segala  yang bersangkutan dengan si pewaris, baik itu berupa wasiat dan hutang selama si pewaris hidup. Di dalam proses  pembagian  harta  warisan  harus  dianut  prinsip  keadilan  karena  hal  tersebut  sudah  diatur  di dalam  aturan  hukum  termasuk  juga  dalam  hal  ini  hukum  waris  sehingga  semua  asas  dalam  aturan tersebut  telah  terpenuhi.  Kemudian  keberadaan  anak  dalam  pembagian  warisan  mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting,  di  mana  keberadaan  anak  secara  langsung  akan  menyebabkan terjadinya proses antara orang tua kepada anak.

## METODE

## 1. Tipe Penelitian
Di  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  pokok  pembahasan  yang  dibahas  maka  menggunakan penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu  penelitian  hukum  yang
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Tuntungan_II,_Pancur_Batu,_Deli_Serdang di akses pada tanggal 01  Juni 2023.
memperoleh  data  dari  sumber  data  sekunder,  sedangkan  sumber  data  primer  hanyalah  sebagai penunjang.

## 2. Sumber Data
Sumber  data  yang  menjadi  sumber  bagi  penulis  digunakan  yaitu  sumber  data  kepustakaan  dan penelitian  lapangan.  Dalam  penelitian  yuridis  empiris  ini,  sumber  datanya  dibagi  menjadi  dua macam, sebagai berikut :
a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Mempelajari  sumber-sumber  data  yang  didapat  di  perpustakaan  terdiri  dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan.
b. Penelitian Lapangan ( Field Researh )
Sumber  data  yang  di  dapat  dari  objek  penelitian  dan  wawancara  responden  yang  diteliti berhubungan dengan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.
3. Teknik Penarikan Sempel
Teknik penentuan sampel ini dijadikan dengan cara purposive sampling yakni suatu teknik dalam menentukan  sampel  dengan  cara  menentukan  kriteria  atau  persoalan  terlebih  dahulu  yang  akan dijadikan sampel penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  cara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  menelusuri  terkait dengan keakuratan informasi tersebut. Cara ini biasanya dilakukan oleh peneliti terhadap orang satu  dengan  orang  lain  dengan  teknik  yaitu  secara  lisan  maupun  tulisan  kepada  orang  yang dituju dalam penelitian ini.
b. Studi Dokumen
Studi  dokumen  merupakan  suatu  cara  atau  teknik  dalam  pengumpulan  data  yang  mana dilakukan  melalui  data  yang  berbentuk  tertulis.  Studi  dokumen  dilakukan  agar  mendapatkan literatur yang mana literatur tersebut berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

## 5. Analisis data
Seluruh data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer selanjutnya  dianalisis dengan teknik  kualitatif  kemudian  data  tersebut  dituangkan  dengan  cara  deskriptif  yaitu  menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang didapatkan di lapangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

## HASIL

## Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan  Di  Desa  Tuntungan  II  Kecamatan  Pancur  Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat
Dalam  hal  pembagian  harta  warisan  sebenarnya  telah  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Adapun  pasal  yang  mengatur  tentang  pembagian  harta  warisan tersebut  yaitu  Pasal  830  KUHPerdata  yang  berisikan  bahwa  harta  waris  baru  terbuka  (dapat diwariskan  kepada  pihak  lain)  apabila  terjadinya  suatu  kematian.  Dalam  Pasal  830  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  tersebut  menjelaskan  bahwa  harta  waris  dalam  hal  ini dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris mati.
Di  dalam  melakukan  pembagian  harta  waris  selain  menggunakan  aturan  nasional  seperti KUHPerdata,  juga  dapat  menggunakan  aturan  adat.  Hal  ini  dilakukan  demikian  karena  tidak  semua hukum  nasional  dapat  diterapkan  di  setiap  daerah-daerah  sebab  mengingat  kesesuaian  kebutuhan  di setiap  daerah-daerah  berbeda-beda  sehingga  menggunakan  aturan  adat  yang  biasanya  dilakukan disetiap  daerah.  Untuk  itu,  hukum  adat  hanya  dapat  berlaku  di  daerah  saja  dan  bersifat  khusu  pada daerah itu sendiri serta hukum adat juga hanya berlaku di dalam bidang-bidang tertentu saja sehingga tidak  dapat  diperlakukan  secara  umum  dalam  menyelesaikan  berbagai  macam  perkara  perdata  di masyarakat.
Pada  Desa  Tuntungan  II  Kabupaten  Deli  Serdang  untuk  pembagian  harta  warisan masyarakatnya  tidak  memberlakukan  pembagian  terkait  dengan  harta  waris  menurut  aturan  adat setempat.  Masyarakat  desa  tersebut  sebagian  besar  masih  menggunakan  hukum  KUHPerdata  dalam pembagian  harta  waris.  KUHPerdata  merupakan  hukum  nasional  yang  mana  di  dalam  KUHPerdata
tersebut  salah  satunya  berisikan  tentang  pembagian  harta  waris  yang  berlaku  terhadap  masyarakat Republik Indonesia.
Dengan  adanya  hukum  waris  nasional  yaitu  KUHPerdata  yang  sudah  berlaku  di  masyarakat Republik  Indonesia  khususnya  pada  masyarakat  karo  Desa  Tuntungan  II  maka  bukan  berarti mengesampingkan  pembagian  harta  warisan  secara  adat  atau  kebiasaan  yang  sudah  turun  temurun ditetapkan  oleh  nenek  moyang.  Hukum  waris  nasional  menurut  Soepomo  merupakan  suatu  aturan terkait  dengan  proses  peralihan  suatu  barang,  dimana  barang  tersebut  berupa  barang  berwujud maupun  tidak  berwujud  dari  manusia  kepada  generasinya  (keturunannya). 2 Oleh  karena  itu,  terkait dengan  penggunaan  aturan  hukum  baik  hukum  waris  nasional  yaitu  KUHPerdata  maupun  hukum secara  adat  dalam  pembagian  harta  warisan  sama  saja,  tergantung  kepada  masyarakat  setempat  mau mengikuti  aturan  hukum  yang  mana,  sebab  pada  intinya  disini  yaitu  terwujudnya  pembagian  atau peralihan harta waris kepada tumor temurunnya.
Dengan  demikian,  hukum  waris  ini  telah  mencakup  aturan  peralihan  terkait  dengan  benda bergerak maupun tidak bergerak sehingga benda tersebut diperoleh oleh ahli warisnya (keturunannya) secara sah. Walaupun menggunakan hukum waris nasional yaitu KUHPerdata, namun tidak menutup kemungkinan  akan  digunakan  juga  aturan  secara  adat  pada  pembagian  harta  waris  jika  masyarakat karo Desa Tuntungan menghendakinya sebab semua itu tergantung pada kesepakatan dari masyarakat desa itu sendiri.
Kondisi  ini  dikatakan  demikian  karena  tidak  semua  masyarakat  mengenal  sistem  pembagian harta  waris  dalam  hukum  waris  yang  berlaku  di  KUHPerdata.  Oleh  karena  itu,  walaupun  telah  ada aturan hukum waris nasional atau KUHPerdata, namun tergantung kepada masyarakat di desa tersebut terkait penggunaan hukum nasional atau hukum adat yang digunakan mereka untuk  pembagian harta waris ditempatnya.
Adanya  hukum  waris  yang  telah  berlaku  di  masyarakat  karo  pembagian  harta  warisan dilakukan  ketika  si  pemilik  harta  warisan  telah  meninggal  dunia.  Berpindahnya  harta  seseorang kepada  keturunannya  yang  diistilahkan  kewarisan  hanya  dapat  diberlakukan  ketika  yang  memiliki harta  tersebut  meninggal  dunia.  Jadi,  dalam  pembagian  harta  warisan  dapat  terjadi  dengan  syarat  si pewaris  atau  orang  yang  memiliki  harta  tersebut  telah  meninggal  dunia  sehingga  harta  warisan tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya.
Walaupun  syarat  untuk  menerima  harta  waris  atau  pembagian  harta  waris  mengharuskan  si pemilik  harta  tersebut  meninggal  dunia,  akan  tetapi   seringkali  si  pewaris  membuat  wasiat  untuk menghindari  perselisihan  antar  ahli  waris  apabila  siswa  tersebut  meninggal  dunia  dalam  pembagian harta warisan. Jadi, untuk mempermudah pembagian harta waris tersebut  menurut kebanyakan orang tua  di  desa  tersebut  membuat  surat  wasiat  yang  berisikan  hak  masing-masing  atas  harta  yang  sudah ditentukan oleh orang tuanya, yang mana hak tersebut nantinya akan diberikan kepada anak-anaknya yang dibuat sebelum orang tuanya atau pemilik harta waris tersebut meninggal dunia.
Oleh  karena  itu,  apabila  surat  wasiat  sudah  ada  dari  si  pewaris  untuk  membagikan  harta warisannya  maka  harus  dihormati  dan  pembuatan  surat  wasiat  tersebut  harus  dilakukan  terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian  waris  kepada ahli waris. 3 Dengan  adanya surat wasiat tersebut apabila  terjadi  perselisihan  yang  memberlakukan  pembagian  harta  warisan  secara  adat  maka  pihak perempuan  dapat  menuntut  bagiannya  dengan  membuat  tuntutan  di  Pengadilan.  Dilakukan  melalui jalur  pengadilan  guna  untuk  melindungi  hak-hak  setiap  ahli  waris  termasuk  juga  hak  ahli  waris perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama guna untuk memperoleh harta waris  dari  orang  tuanya  yang  telah  meninggal  dunia.  Selain  itu  juga,  dalam  pembagian  harta  waris tersebut biasanya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam aturan nasional maupun adat.
Biasanya  pembagian  harta  warisan  untuk  anak  kandung  baik  laki-laki  maupun  perempuan, dalam  pembagiannya  dibagikan  sama  rata.  Akan  tetapi,  seringkali  di  dalam  penerapannya  ada  yang membagikan  lebih  banyak  anak  laki-laki  daripada  untuk  anak  perempuan.  Hal  yang  demikian  telah terjadi  Desa  Tuntungan  II  yang  mana  secara  keseluruhan  dalam  pembagian  waris  pada  suku  karo berpatokan  pada  garis  keturunan  dari  bapak.  Dalam  pembagian  harta  waris  yang  berhak  mewaris hanya  anak  laki-laki  saja,  contohnya  ada  5  (lima)  orang  anak  laki-laki  maka  seluruhnya  dibagikan
2 F. Satrio Wicaksono, Hukum Waris , Visimedia, Jakarta, 2011, halaman 2.
3 Ibid , halaman 24-25.
dengan sama rata. Dengan demikaian, sudah jelas bahwa pembagian harta waris yang berlaku di suku karo Desa Tuntungan II lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan.
Pembagian  harta  waris  di  desa  tersebut,  anak  perempuan  tetap  mendapatkan  dari  harta  waris milik  orang  tuanya  walaupun  sedikit  karena  lebih  mengutamakan  anak  laki-laki.  Hal  ini  dikatakan demikian karena anak perempuan mendapatkan harta warisan tergantung kepada saudara laki-lakinya. Misalnya bersaudara 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 4 (empat) perempuan, anak laki- laki memperoleh 5 (lima) hektar ladang dari seluruh harta 10 (sepuluh) hektar. Jika saudara laki-laki tersebut  memberikan  1  (satu)  hektar  kepada  saudara  perempuannya  maka  1  (satu)  hektar  tersebut dibagi 4 (empat) orang dan sisanya milik orang tua.
Kemudian  kalau  anak  laki-laki  khususnya  selain  mendapatkan  tanah  dia  juga  berhak  dapat rumah  apabila  dalam  kesepakatan  bersama  itu  disetujui  oleh  pihak  keluarga,  bagi  anak  perempuan mendapat  bagian  ladang  atau  lapak  untuk  bercocok  tanam.  Menurut  adat  karo  rumah  orang  tua  jika orang  tuanya  sudah  meninggal  maka  rumah  itu  diberikan  kepada  anak  laki-laki.  Jadi,  dalam pembagian harta waris di desa ini lebih mengistimewakan anak laki-laki daripada anak perempuan.
Walaupun  mengistimewakan  anak  laki-laki,  namun  anak  perempuan  juga  mendapatkan  hak waris apabila harta warisan tersebut cukup dan terkadang juga pada kerelaan dari pihak laki-laki dan ada  keluarga  yang  bijaksana  dalam  pembagian  harta  waris  maka  terkadang  pembagian  harta  waris dilaksanakan  secara  hukum  waris  yang  ada.  Selain  itu  juga,  terkadang  dalam  melaksanakan pembagian  terkait  dengan  harta  waris,  ada  juga  yang  mengikuti  sejarah  nenek  moyang  dalam membagikan harta waris secara adat di desa tersebut.
Dengan  demikian,  pembagian  harta  waris  di  desa  tersebut  secara  tidak  langsung  menyatakan bahwa anak perempuan tidak mendapatkan harta waris. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu juga anak perempuan  dapat  memperoleh  harta  warisan  melalui  pemberian  saudara  laki-lakinya  dan  harta  yang dibagikan  tersebut  merupakan  harta  orang  tua  mereka.  Jadi,  intinya  bahwa  hak  atas  harta  warisan tersebut tergantung kepada kerelaan atau rasa kasihan saudara laki-lakinya kepada si ahli  waris anak perempuan tersebut.

## Hambatan-Hambatan  Yang  Dihadapi  Dalam Pelaksanaan Pembagian  Harta  Warisan  Di  Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat
Hukum  adat  sesungguhnya  suatu  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  dimana  hukum tersebut  mengikuti  perkembangan  yang  ada  di  masyarakat  itu  sendiri,  termasuk  juga  dalam  hal pembagian  harta  waris  di  Desa  Tuntungan  II.  Hukum  adat  ini  biasanya  digunakan  jika  hukum nasional  dalam  hal  pembagian  warisan  tidak  memberikan  solusi  di  dalam  pembagian  harta  warisan. Tidak  hanya  itu  saja,  hukum  secara  adat  ini  sebenarnya  merupakan  suatu  kebiasaan  dari  masyarakat itu sendiri. Hal ini dinyatakan demikian sebab dalam kondisi seperti ini masyarakat desa tersebut akan mudah untuk menjalankan atau melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan hukum adat yang ada ditempatnya masing-masing khususnya hukum adat yang berlaku di desa tersebut.
Biasanya  di  dalam  hukum  adat  terkait  dengan  pembagian  harta  waris  diberlakukan  sesuai dengan  sifat  kekeluargaan  yang  berasal  dari  sifat  keibuan  ( matrilineal ),  sifat  kebapaan  ( patrilineal ) maupun sifat keibubapakan ( bilateral atau parental ). Menurut Oemar Moecthar ketiga sifat tersebut di dalam  hukum  adat  terkait  dengan  pembagian  harta  warisan  memiliki  kriteria  tertentu  yang  mana masing-masing akan berdampak terjadinya perbedaan antara satu dengan sifat yang lainnya. 4
Untuk itu, jika dilihat di desa tersebut pembagian harta  waris dilakukan dengan menggunakan sifat  kebapaan  ( patrilineal ).  Dalam  sistem  patrilineal  biasanya  yang  mendapatkan  harta  waris hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak ada hak atau tidak mendapatkan harta  waris  dari  orang  tuanya  sebab  jika  anak  perempuan  itu  telah  melakukan  perkawinan  maka perkawinannya  itu  menganggap  bahwa  anak  perempuan  itu  sudah  keluar  dari  keluarga  dan membentuk  keluarga  sendiri  sehingga  tidak  mendapatkan  harta  waris  dari  orang  tua. 5 Untuk  itu, pembagian harta waris pada desa ini lebih mengistimewakan anak laki-laki daripada anak perempuan dan terkadang juga jika harta waris itu tidak mencukupi maka pihak perempuan tidak diberikan harta waris.
4 Oemar  Moecthar, Perkembangan  Hukum  Waris,  Praktik  Penyelesaian  Kewarisan  Di  Indonesia , Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, halaman 15.
5 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia , Pustaka Iltizam, Solo, 2016, halaman 27.
Namun, tidak setiap pembagian harta waris terlaksana dengan baik sehingga terkadang apabila pembagian harta waris di desa ini tidak dapat diselesaikan melalui hukum adat maka di desa ini si ahli waris dapat melakukan penuntutan atas haknya sebagai ahli waris melalui pengadilan. Menggunakan jalur  pengadilan  guna  untuk  mempertahankan  hak-hak  ahli  waris  tersebut  sehingga  setiap  ahli  waris mendapatkan haknya atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri.
Dalam  menggunakan  jalur  pengadilan  biasanya  si  ahli  waris  telah  menggunakan  hukum nasional  dalam  melakukan  gugatan  di  pengadilan  terkait  dengan  pembagian  harta  waris  tersebut. Dengan ketentuan hukum waris nasional yang ada di Indonesia terkait dengan pembagian secara adat khususnya  untuk  adat  karo  di  desa  tersebut  seringkali  terjadi  perselisihan  antara  anak  dan  orang tuanya.  Hal  yang  demikian  ini  terjadi  antara  anak  dan  orang  tua  dikarenakan  orang  tuanya  tidak pernah  menjelaskan  terkait  cata  pembagian  harta  waris  menurut  hukun  nasional  maupun  hukum secara  adat  yang  ada  di  tempat  tinggalnya  sehingga  anak  tidak  memahami  cara  penyelesaian  terkait dengan pembagian harta waris.
Selain  itu  juga,  salah  satu  yang  menjadi  ciri  khas  dari  adat  istiadat  oleh  masyarakat  dalam pembagian  harta  waris  memandang  kedudukan  anak  laki-laki  lebih  diutamakan  daripada  anak perempuan  karena  anak  laki-laki  pembawa  marga  dan  posisi  anak  laki-laki  berbeda  dengan  anak perempuan. Oleh karena itu, pembagian harta waris terhadap anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan.
Kemudian di dalam hukum adat desa menjelaskan bahwa di dalam satu keluarga terdiri dari 6 bersaudara yang terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam hal ini anak laki-laki yang mendapat harta  waris,  sedangkan  untuk  perempuan  tidak  memperoleh  harta  waris  dari  orang  tuanya  sendiri. Namun, jika anak laki-laki tersebut menyetujui untuk  memberikan harta waris tersebut kepada  pihak perempuan maka pihak perempuan tersebut berhak memperoleh bagian dari harta waris tersebut.
Apabila  hal  ini  terjadi  maka  sudah  ada  sifat  serakah  dari  ahli  waris  bagi  laki-laki  untuk memiliki  harta  waris  secara  berlebihan.  Hal  ini  timbul  dikarenakan  kurangnya  harta  waris  yang dimiliki  oleh  ahli  waris  anak  laki-laki  tersebut  dan  terkadang  juga  ada  faktor  lain  yang  mendorong anak laki-laki tersebut untuk tidak membagikan harta warisannya seperti faktor ekonomi apabila anak laki-laki tersebut telah memiliki keluarga.
Selain  itu  juga,  apabila  anak  laki-laki  tersebut  tidak  setuju  dengan  pembagian  harta  warisan yang  dijatuhkan  kepada  anak  perempuan  maka  anak  perempuan  tersebut  tidak  dapat  menuntut  hak terhadap  harta  tersebut.  Hal  yang  demikian  terkadang  di  dalam  pembagian  harta  warisan menimbulkan  permasalahan  karena  bagi  anak  perempuan  hal  yang  demikian  dirasakan  tidak  adil. Kondisi demikian ini sangat mengkhawatirkan karena walau anak perempuan, akan tetapi seharusnya tetap  mendapat  haknya  sebagai  ahli  waris  walaupun  ada  anak  laki-laki  di  dalam  satu  keluarga tersebut.  Hal  ini  dikatakan  demikian  karena  anak  perempuan  juga  termasuk  sebagai  ahli  waris  dan merupakan salah satu unsur-unsur pokok yang harus ada di dalam pembagian harta waris.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  terdapat  di  dalam  pembahasan  di  atas,  maka  penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  di  Desa  Tuntungan  II  Kecamatan  Pancur  Batu  Kabupaten Deli Serdang menurut hukum adat adalah masyarakat karo desa tersebut masih menggunakan dua hukum  yang  berlaku  yaitu  hukum  nasional  (KUHPerdata)  dan  hukum  secara  adat  dimana  dalam hukum  secara  adat  tersebut  lebih  mengutamakan  pembagian  kepada  ahli  waris  laki-laki  daripada ahli waris perempuan.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  di  Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menurut hukum adat adalah timbul sifat  kebapaan  (patrilineal)  atau  mengutamakan  pembagian  ahli  waris  kepada  laki-laki  maka menimbulkan  sifat  serakah  dari  ahli  waris  laki-laki  dan  rasa  tidak  adil  dari  ahli  waris  perempuan sehingga menimbulkan sengketa/perselisihan diantara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
F. Satrio Wicaksono, Hukum Waris , Visimedia, Jakarta, 2011 Oemar  Moecthar, Perkembangan  Hukum  Waris,  Praktik  Penyelesaian  Kewarisan  Di  Indonesia , Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia , Pustaka Iltizam, Solo, 2016
Peraturan Perundang-Undangan KUHPerdata

## Website
https://id.wikipedia.org/wiki/Tuntungan_II,_Pancur_Batu,_Deli_Serdang http://www.pustaka.ut.ac.id/lob/hukum4306-metode-peelitian-hukum/