Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
Marni, D., S.H. Siregar., I. Suprayogi 2020 : 14(1)

## STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU
Dewi Marni
Alumni Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, Pekanbaru, 28131. Telp 0761-23742
Sofyan Husein Siregar
Dosen Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Riau, Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, Pekanabru, 28131. Telp 0761-23742

## Imam Suprayogi
Dosen  Fakultas Teknik Sipil Universitas Riau, Pekanbaru,  Kampus Bina Widya Km 12,5, Simpang Baru, Pekanbaru, 28293.Telp 0761-63266

## Strategy For Handling Slum Areas In Tanah datar Urban Village, Pekanbaru Kota Sub District, Pekanbaru City

## Abstract
The  development  of  slums  in  urban  areas  is  inseparable  of  the  increases  in  population  and population  activity.  In  addition,  undirected  and  unplanned  development  also  supports  the degradation of the quality of residential environment. One area that is included in the slum area is located in  Tanah Datar Sub-District.  The residential  area of  Tanah Datar Sub-District is  right in the heart of Pekanbaru city. Thus, living conditions and the welfare of the people who live in these settlements  greatly  affect  the  face  of  a  city. The  characteristics  and  conditions  of  slums  in  each region is different. Thus, this study aims to identify the condition of a residential area in order to determine  alternatives  to  handling  slum  areas  appropriately.  The  method  used    is  exploratory descriptive of phenomena and facts relating to the condition of the community and the environment of  slum  areas  based  on  real  facts,  expert  opinion  and  the  criteria  of  the  Minister  of  PUPR Regulation  Number  14/PRT/M/2018. The  results  showed  that  in  achieving  the  goal  of  handling slum  areas,  the  priority  of  government  policy  and  budget  allocation  alignments  be  the  most important  factor.  Then,  strengthen  government  collaboration  with  relevant  stakeholders  and handling based on the priority scale required by the residential area.
Keywords : Settlement, Slum Area, Strategy

## PENDAHULUAN
Wilayah  perkotaan  merupakan  sebuah  kawasan  dengan  tingkat  pembangunan  yang  cukup  tinggi dan jumlah penduduk yang cukup besar, salah satunya Kota Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan daerah ini menjadi tempat pemukiman yang ramai dan padat penduduk. Berikut data jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari Tahun 2016-2018.

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru
No Tahun Jumlah Penduduk 1 2016 1.064.566 jiwa 2 2017 1.091.088 jiwa 3 2018 1.117. 359 jiwa
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019
Meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  intensitas  aktivitas  penduduk  yang  tinggi  dan  cepat,  perlu untuk  disikapi  dan  diantisipasi  lebih  awal  oleh  pemerintah  daerah  terkait.  Karena,  hal  ini  akan berdampak  terhadap  peningkatan  kebutuhan  akan  kawasan  hunian  atau  pemukiman.  Sehingga, diperlukan  pengembangan  kawasan  pemukiman  yang  terencana  dan  terpadu  guna  memenuhi tingginya  kebutuhan  akan  tempat  tinggal  masyarakat  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru.  Padatnya aktivitas pada sebuah kota  memiliki dampak yang menimbulkan permasalahan di perkotaan, salah satunya yaitu timbulnya kawasan pemukiman kumuh.
Permukiman  kumuh  menurut  UU  No.  1  Tahun  2011  adalah  pemukiman  yang  tidak  layak  huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Berdasarkan  Rencana  Pembangunan  dan Pengembangan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  (RP3KP) Kota  Pekanbaru  Tahun  2016, terdapat  tujuh  lokasi  prioritas  penanganan  tingkat  tinggi  yang  telah  ditetapkan,  salah  satunya kawasan kumuh di Kelurahan Tanah Datar dengan luas sekitar 7,20 Ha.
Berdasarkan  Panduan  Penanganan  Kawasan  Pemukiman  Kumuh  Volume  1  Dirjen  Cipta  Karya Kementerian  PUPR  2015,  menyatakan  bahwa  sasaran  pemerintah  melalui  Dirjen  Cipta  Karya periode Tahun 2015 – 2019 adalah 100% akses air minum, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100%  akses  sanitasi.  Namun,  program  penanganan  wilayah  kawasan  kumuh  di  Kelurahan  Tanah Datar  dari  Tahun  2016  sampai  akhir  Tahun  2018  masih  tersisa  sekitar  5,18  hektar  luas  kawasan kumuh.  Sehingga,  masih  ada  target  penyelesaian  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  sekitar 5,18  hektar  sampai  akhir  Tahun  2019  guna  menunjang  tercapainya  program  pemerintah  0%  luas kawasan kumuh perkotaan periode 2015-2019. Berikut data luas kawasan kumuh Kelurahan Tanah Datar dari Tahun 2014-2018.

## Tabel 2. Luas Kawasan Kumuh Kelurahan Tanah Datar Tahun 2014-2018
No Sumber Data Tahun Luasan Kumuh 1 SKEP Walikota Pekanbaru No. 189 2014 1,00 Ha 2 RP3KP Kota Pekanbaru 2016 2016 7,20 Ha 3 Kotaku Provinsi Riau 2018 2017 akhir 6,30 Ha 4 Kotaku Provinsi Riau 2018 2018 akhir 5,18 Ha
Sumber : Mentri PU, 2019 (Profil Kelurahan Tanah Datar Kota Pekanbaru)
Penanganan  kawasan  kumuh  perkotaan  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak  bersama pemerintah  pusat  dan  daerah.  Sehingga,  kehadiran  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan pemukiman  kumuh  menjadi  faktor  yang  sangat  penting.  Selain  itu,  kawasan  pemukiman  kumuh merupakan  permasalahan  yang  bersifat  multisektoral.  Oleh  karena  itu,  kerjasama  semua  pihak terkait  secara  terpadu  tentu  akan  membantu  percepatan  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh. Namun,  hal  yang paling  penting dalam penanganan kawasan pemukiman  kumuh  adalah ketepatan penanganan terhadap indikator penyebab kekumuhan di kawasan pemukiman kumuh.
Tujuan  penelitian  adalah  menentukan  strategi  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  di Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Sehingga, dari penelitian ini diharapkan  dapat  melihat  indikator-indikator  penyebab  kekumuhan  dan  rekomendasi  penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanah Datar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan  Tanah  Datar,  Kecamatan  Pekanbaru  Kota,  Kota Pekanbaru,  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Bulan  September  -  Oktober  2019. Lokasi  ini  dipilih  karena  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  dikategorikan  kumuh  dengan prioritas  penanganan  tinggi.    Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  survei  yang dianalisis secara deskriptif eksploratif . Selain itu, penelitian ini digolongkan kepada penelitian basic research ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  secara  komprehensif yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan terhadap solusi yang dibutuhkan. Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan panduan wawancara AHP terhadap 3 (tiga) orang yang dinilai pakar  dalam  penanganan  permasalahan  kawasan  pemukiman  kumuh.  Data  yang  dikumpulkan dianalisis  dengan  menggunakan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  guna mengidentifikasi strategi penanganan yang tepat untuk kawasan kumuh di Kelurahan Tanah Datar.
Muta’ali (2015), Metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  merupakan  salah  satu  teknik  untuk membantu  pengambilan  keputusan  yang  komprehensif  karena  sifatnya  yang  multi  atribut  untuk menangani  masalah  yang  kompleks  baik  aspek  kualitatif  dan  kuantitatif.  AHP  telah  banyak digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  dengan  multi  kriteria,  perencanaan  alokasi  sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi dalam pembangunan wilayah. Berikut daftar informan penelitian, dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Daftar Informan AHP
No Latar Belakang Nama Instansi 1 Birokrasi Ernes S. Umar Kabid Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pekanbaru 2 Birokrasi Lukman Tarmizi Analisis Kawasan Permukiman Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Riau 3 Praktisi Nurul Fadillah Fasilitator Kotaku Kelurahan Tanah Datar Sumber : Identifikasi,  2019
Data  yang  dikumpulkan  diolah  menggunakan  aplikasi Expert  Choice, sebuah  aplikasi  yang dirancang  khusus  untuk  mengolah  data  yang  menggunakan  teknik  AHP,  untuk  lebih  jelasnya berikut variabel indikator penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.
Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
Tabel 4. Kriteria Indikator AHP
No Kriteria Sub Kriteria 1 Faktor Sumber Daya Manusia Anggaran Sarana Prasarana Kebijakan 2 Aktor Pemerintah Litbang/PT LSM/Kotaku Masyarakat 3 Sub Indikator Legalitas Lahan (SHM) Legalitas Bangunan (IMB) Ketidakteraturan Bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Kondisi Jalan Lingkungan Kondisi Air Minum Kondisi Drainase Lingkungan Kondisi Pengelolaan Limbah Kondisi Persampahan Kondisi Proteksi Kebakaran 4 Alternatif Penanganan Pemugaran Peremajaan Pemukiman Kembali
Sumber: Identifikasi Hierarki AHP berdasarkan Permen PUPR No.14 Tahun 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Marimin  dan  Maghfiroh  (2010),  mengemukakan    bahwa  prinsip  kerja  AHP  adalah menyederhanakan  persoalan  yang  kompleks  menjadi  bagian-bagian  yang  tertata  dalam  suatu hierarki. Tingkat kepentingan setiap variabel dibandingkan dengan variabel lain secara subjektif dan kemudian diberikan nilai atau bobot numerik sintesa terhadap bobot variabel-variabel tersebut akan menghasilkan  variabel  dengan  prioritas  tertinggi  dan  berperan  dalam  mempengaruhi  hasil  pada sistem tersebut.
Penentuan  strategi  prioritas  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  Kelurahan  Tanah  Datar, Kecamatan  Pekanbaru  Kota,  Kota  Pekanbaru  melalui  tahap  penentuan  alternatif  prioritas, diharapkan  menjadi  tahap  awal  dalam  perencanaan  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh Kelurahan Tanah Datar. Selanjutnya, dilakukan penyusunan skala prioritas berdasarkan pada bobot nilai yang dihasilkan pada matriks perbandingan, dimana bobot yang lebih tinggi diletakkan sebagai faktor utama. Sedangkan, semangkin kecil bobot akan semangkin rendah dalam penentuan prioritas penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  Kelurahan  Tanah  Datar,  Kecamatan  Pekanbaru  Kota, Kota Pekanbaru.
Tahapan  analisis  AHP  dalam  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  Kelurahan  Tanah  Datar, Kecamatan  Pekanbaru  Kota,  Kota  Pekanbaru,  ditetapkan  menjadi  5  (lima)  level. Level  pertama adalah goal atau  tujuan  penelitian,  yaitu  Strategi  Penanganan  Kawasan  Pemukiman  Kumuh Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Level kedua adalah Faktor ,
Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
Level  ketiga adalah  aktor  atau  pelaku  yang  berperan  dalam  penanganan  kawasan  pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, Level keempat adalah Subtujuan penanganan kawasan pemukiman kumuh dan Level kelima adalah Strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dijelaskan sebagai berikut.
Level kedua adalah faktor yang berpengaruh dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh. Para pakar  analisis  faktor  memberikan  hasil  pembobotan  berdasarkan  prioritas  yaitu  faktor  Kebijakan dalam  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  Kelurahan  Tanah  Datar  sebesar  0,450,  diikuti dengan  faktor  Anggaran  sebesar  0,251,  faktor  Sarana  Prasarana  0,149  dan  faktor  Sumber  Daya Manusia sebesar 0,148. Selanjutnya faktor tertinggi, yaitu faktor kebijakan dianggap sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam pencapaian tujuan utama  Gambar 1).

## Gambar 1. Faktor yang Berpengaruh dalam Penanganan Kawasan Kumuh
Level  ketiga adalah  aktor  atau  pelaku  yang  berperan  dalam  penanganan  kawasan  pemukiman kumuh  Kelurahan  Tanah  Datar.  Setiap  pihak  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing dalam  memberikan  pengaruh  pada  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  Kelurahan  Tanah Datar. Merujuk pada hasil responden pakar, maka hasil pembobotan oleh responden menunjukkan bahwa  aktor  yang  paling  berperanan  penting  adalah  Pemerintah  dengan  bobot  tertinggi  sebesar 0,456,  diikuti  aktor  LSM  dalam  hal  ini  KOTAKU  Kota  Pekanbaru  dengan  bobot  sebesar  0,260, selanjutnya  diikuti  oleh  aktor  masyarakat  dengan  bobot  sebesar  0,167  dan  terakhir  oleh  aktor Litbang/PT dengan bobot sebesar 0,116 (Gambar 2.)
Gambar 2. Aktor atau Pelaku yang Beran dalam Penangan Kawasan Kumuh
Kebijakan Anggaran Sarana SDM Bobot 0.45 0.251 0.149 0.148 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Pemerintah LSM/Kotaku
Masyarakat Litbang/PT Bobot 0.456 0.26
0.167 0.116 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
Level  keempat adalah subtujuan penanganan kawasan pemukiman kumuh.  Merujuk  dari ketetapan penyusunan hierarki pengambilan keputusan dan indikator kekumuhan berdasarkan Permen Nomor 14  Kementerian  PUPR  Tahun  2018,  dalam  upaya  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh Kelurahan  Tanah  Datar  terdapat  11  indikator  permasalahan  kawasan  kumuh  yang  perlu  diatasi. Maka  pembobotan  oleh  responden  pakar  memberikan  hasil  untuk  menetapkan  sub  tujuan berdasarkan  prioritas  utama  yaitu  permasalahan  kondisi  legalitas  kepemilikan  lahan  dengan  bobot sebesar 0,210 (Gambar 3)

## Gamabr 3. Sub Tujuan penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh
Level  kelima adalah  alternatif  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  Kelurahan  Tanah  Datar. Merujuk  ketetapan  penyusunan  hierarki  pengambilan  keputusan  dan  Permen  Nomor  14 Kementerian PUPR, dalam upaya penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, maka untuk kebutuhan analisa meliputi hal pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Hasil pembobotan  hierarki  memberikan  hasil  akhir  berupa  bobot  pada  masing-masing  pilihan  alternatif dari  yang  terbesar  hingga  yang  terkecil.  Prioritas  tertinggi  penanganan  berdasarkan  analisis  pakar adalah  peremajaan  di  kawasan  pemukiman  kumuh  dengan  bobot  sebesar  0,545,  diikuti  prioritas kedua  pemugaran  dengan  bobot  sebesar  0,275  dan  prioritas  penanganan  terakhir  dengan  bobot sebesar 0,179. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Alternatif Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Adapun  rekomendasi  strategi  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh  Kelurahan  Tanah  Datar adalah sebagai berikut :
0.21 0.135 0.097 0.087 0.083 0.077 0.075 0.064 0.062 0.058 0.049 0 0.1 0.2 0.3 Legalitas Lahan Legalitas Bangunan Drainase Lingkungan Pengelolaan Limbah Keteraturan Bangunan Persampahan Kepadatan Bangunan Proteksi Kebakaran Jalan Lingkungan Air Minum Teknis Bangunan Bobot Peremajaan Pemugaran Pemukiman
Kembali Bobot 0.545
0.275 0.179 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
1. Memperkuat  komitmen  arahan  kebijakan  dan  alokasi  anggaran  serta  ketersediaan  sarana parasarana dan SDM
Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  PKP,  sudah  terdapat  pembagian  tugas  mengenai  aturan perumusan  kebijakan  baik  pada  level  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kab/Kota.    Berdasarkan  aturan  tersebut  Pemerintah  Pusat  memiliki  kewenangan  dalam merumuskan  kebijakan  dan  strategi    (JAKSTRA)  PKP  Nasional.  Sedangkan,  Pemerintah  Provinsi memiliki  kewenangan  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  strategi  (JAKSTRA)  PKP  Provinsi  dan Pemerintah Kab/Kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan strategi (JAKSTRA) PKP Kab/Kota. Dengan adanya 3 level kewenangan pada masing-masing level pemerintahan, maka diharapkan konsistensi dan komitmen pembuat kebijakan pada setiap level pemerintahan memiliki visi dan misi yang sama dalam pengentasan kawasan pemukiman kumuh di Indonesia.
Fitriana  (2018)  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  Program  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  merupakan kolaboratif  yang  mengintegrasikan  berbagai  sumber  pendanaan,  termasuk  dari  pemerintah  pusat, provinsi,  kota,  kecamatan  hingga  kelurahan  dan  masyarakat.  Sehingga,  dalam  hal  ini  BAPPEDA Kota  Pekanbaru  harus  memasukkan  penganggaran  dana  untuk  penanganan  pemukiman  kumuh kedalam  APBD  Kota  Pekanbaru.  Namun  penganggaran  yang  berasal  dari  APBD  Kota  untuk penanganan  permukiman  kumuh  belum  dianggarkan.  Selain  itu  pihak  kecamatan  juga  tidak memberikan  anggaran  untuk  program  KOTAKU.  Hal  ini  dikarenakan  program  KOTAKU  tidak dimasukkan  kedalam  RENSTRA  Kecamatan.  Sehingga  kegiatan  peningkatan  kualitas  dan pencegahan  permukiman  kumuh  di  tingkat  kelurahan  didukung  oleh  dana  stimulan  yang  akan dialokasikan melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) kolaborasi yang berasal dari APBN.
2. Memperkuat  kolaborasi  pemerintah  (Pusat  dan  Daerah)  dengan  stakeholder  terkait  /  pihak swasta.
Pemerintah  merupakan  aktor  prioritas  dalam  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh.  Sehingga, keberadaan  dan  peran  aktif  pemerintah  menjadi  sangat  penting.  Selain  pemerintah,  peran  serta masyarakat  dan  lembaga  masyarakat  seperti  KOTAKU  juga  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh.  Selain  itu,  peran  aktif  Perguruan  Tinggi/Litbang  juga sangat  mendukung  dalam  ketercapaian  setiap  program  yang  dilaksanakan.  Tidak  hanya  itu,  guna memperkuat  pendanaan  dalam  upaya  kegiatan  penanganan,  pemerintah  bersama  dinas  terkait  dapat membangun  kerjasama  dengan  CSR  yang  berada  dilingkup  administrasi  Kota  Pekanbaru,  terutama Kelurahan  Tanah  Datar.  Namun,  seringkali  permasalahan  berawal  pada  kolaborasi  stakeholder terkait. Ketidakjelasan SK Pokja PKP, faktor kesibukan, perbedaan program dan ego lintas sektoral sering menjadi awal hambatan dalam percepatan penanganan kawasan pemukiman kumuh. Yuliani dan Gusty (2017) menyatakan bahwa kendala Sumber Daya Manusia berupa ketidaktetapan SK  Pokja  PKP  tentang  pemegang  tugas  pokok  secara  jelas  di  setiap  instansi  jadi  memungkinkan pelemparan kekuasaan dan wewenang dalam hal rapat dan pertemuan rutin. Selain itu, tidak semua stakeholder terkait yang  terlibat dalam setiap tahapan kegiatan
3. Melakukan  penanganan  kondisi  fisik  kawasan  kumuh  berdasarkan  skala  prioritas  kebutuhan kawasan hunian.
a. Melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  izin  terhadap  lahan  dan  bangunan  yang  ada  di kawasan  pemukiman  Kelurahan  Tanah  Datar.  Pengawasan  dan  pengendalian  izin  lahan  dan bangunan  dapat  mengatasi  permasalahan  ketidakteraturan,  kepadatan  bangunan  dan pembangunan rumah sesuai standar teknis di kawasan pemukiman.
b. Pembangunan  saluran  drainase  yang  terputus  dan  perbaikan  saluran  drainase  yang  rusak. Selain  itu,  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  pembuatan  sumur  resapan  di sekitar area perumahan. Hal ini dilakukan guna mengurangi genangan air disaat turun hujan
c. Memperkuat  aturan  dan  pengawasan  mengenai  pengelolaan  air  limbah  domestik  dan melakukan peningkatan prasarana pengelolaan limbah di kawasan pemukiman
d. Memperkuat aturan mengenai pengelolaan sampah dan melakukan peningkatan penyediaan prasarana  kotak  sampah  di  kawasan  pemukiman.  Selain  itu,  melakukan  sosialisasi  dan pengelolaan  TPS  sebagai  bank  sampah  guna  mengakomodir  sampah  rumah  tangga  dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
e. Melakukan peningkatan infrastruktur prasarana proteksi kebakaran di kawasan pemukiman seperti  ketersediaan  hydran,  dan  jalan  yang  dapat  dilalui  mobil  pemadam  kebakaran  di sekitar  area  padat  penduduk.  Selain  itu,  melakukan  peningkatan  jumlah  sarana  proteksi kebakaran seperti APAR oleh pemerintah dan swadaya masyarakat.
f. Pembangunan  jalan  lingkungan  dan  melakukan  perbaikan  terhadap  jalan  lingkungan  yang rusak
Perlu  disadari  bahwa  banyaknya  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  daerah  perkotaan  maupun pedesaan tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Kondisi masyarakat sangat menentukan kondisi kawasan  pemukiman  yang  mereka  tempati.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  masyarakat  menjadi sangat penting dalam mewujudkan suatu lingkungan hunian yang baik dan berkelanjutan.  Edsadova et  al .  (2017),  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  harus  berdasarkan  pada  semangat pemberdayaan  masyarakat  yang  seutuhnya,  dalam  arti  penanganan  yang  dilakukan  didasarkan  pada kebutuhan nyata dari umumnya masyarakat yang tinggal dilingkungan permukiman kumuh.
Adapun beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan sebagai berikut :
a. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan di sektor pendidikan formal dan peningkatan keterampilan di sektor informal.
b. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
c. Pengembangan konsep wisata sesuai kearifan lokal (Kampung Ketupat).
4. Pengawasan  dan  pengendalian  perizinan/standar  teknis  terhadap  pembangunan  bangunan  dan pengembangan kawasan pemukiman.
Pemerintah  Provinsi  Riau  pada  Tahun  2018  sudah  memiliki  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nomor  10  Tahun  2018.    Keberadaan  Perda  RTRW  Provinsi  ini  merupakan  dasar  hukum pengendalian pemanfaatan tata ruang. Sehingga, dalam pengembangan kawasan dan pengendalian kawasan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Wimardana  dan  Rulli  (2016)  dalam  penelitianya  menyatakan  bahwa  faktor  prioritas  penyebab kumuh salah satunya adalah pengendalian hukum. Pengendalian hukum maupun aturan yang lemah dapat mengakibatkan munculnya kawasan kumuh.
Adapun  tindakan  yang  perlu  dilakukan  dalam  pengawasan  pengendalian  perizinan  kawasan pemukiman, sebagai berikut :
a. Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan bangunan gedung dan pemukiman sehat
b. Pengendalian perizinan lahan dan bangunan sesuai RTR Kota Pekanbaru
c. Pengelolaan bangunan di sekitar sempadan/bantaran sungai dan drainase

## 5. Program penanganan kondisi fisik kawasan pemukiman kumuh
Perumahan dan kawasan pemukiman yang sudah ditetapkan kumuh, memerlukan penanganan yang tepat  agar terjadi  perbaikan lingkungan sehingga bisa kembali menjadi  kawasan pemukiman  yang layak  huni.  Adapun  rekomendasi  penanganan  kondisi  fisik  kawasan  pemukiman  kumuh,  sebagai berikut :
a. Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sarana prasarana yang berkelanjutan
b. Sosialisasi dan edukasi mengenai tanggap bencana banjir dan kebakaran
c. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
d. Penanganan secara menyeluruh dengan konsep Smart Cit

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapa  disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab kawasan  perukiman  di  Kelurahan  Tanah  datar  kumuh  adalah  kondisi  prasarana  pemukiman  yang belum  memadai  dan  tingkat  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  serta  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  yang  rendah.  Sehingga strategi  yang  direkomendasikan adalah memperkuat komitmen arahan kebijakan dan alokasi anggaran serta ketersediaan saranan prasarana dan SDM, memperkuat kolaborasi  pemerintah  (pusat  dan  daerah)  dengan stakeholder  terkait /  pihak  swasta,  melakukan penanganan  fisik  kawasan  kumuh  (pemugaran/peremajaan)  berdasarkan  skala  prioritas  kebutuhan kawasan  hunian,  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pendampingan  layanan  dan informasi,  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  izin  terhadap  pengembangan  kawasan pemukiman kumuh secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Tanah Datar, Pemerintah Kota Pekanbaru dan semua pihak yang membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2019. Kota Pekanbaru dalam Angka. BPS Kota Pekanbaru
Bappeda.  Kota  Pekanbaru.  2016.  Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan  Perumahan  dan Kawasan Permukiman (RP3KP) . Pekanbaru
Edsadova,  D.,  Haryani,  E.,  Aditya.  2017.  Strategi  Penanganan  Kawasan  Permukiman  Kumuh  di Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai. Jurnal Teknik PWK 1 (3) : 1-9
Fitriana,  B.M.  2018.  Kolaborasi  dalam  Penanganan  Permukiman  Kumuh  Melalui  Program  Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. Jurnal Fisip 5 (2) : 1-17
Marimin.,  Nurul,  M.  2010.  Aplikasi  Teknik  Pengambilan  Keputusan    dalam  Manajemen  Rantai Pasok. Institut Pertanian Bogor Press. Bogor.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Volume  1/2015.  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat. Jakarta
.2018.  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, Jakarta
.  2019.  Profil  Kelurahan  Tanah  Datar  Kota Pekanbaru.  Kota  Tanpa  Kumuh.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat. Jakarta.
Muta’ali, L. 2015. Penataan Ruang Wilayah dan Kota. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
Presiden  RI.  2011.  Undang  -  Undang  No.  1  Tahun  2011.  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman. Sekretariat Negara. Jakarta.
Wimardana,  A.S.,  Rulli,  P.S.  2016.  Faktor  Prioritas  Penyebab  Kumuh  Kawasan  Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Jurnal Teknik 5 (2) : 166-171
Yuliani,  S.,  Gusty,  P.D.R.  2017.  Kolaborasi  dalam  Perencanaan  Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal Wacana Publik. 1 (2) : 33-47