## KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ATAS PENGAMBILAN KENDARAAN PAKSA DEBITUR OLEH DEBT COLLECTOR LEMBAGA PEMBIAYAAN
Oleh :
Imaculata Sherly Mayasari Email : sherly.data36@gmail.com Universitas Narotama Surabaya
Nynda Fatmawati Octarina Email : nynda_f@yahoo.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstrak
Penggunaan  Debt  Collector  pada  perusahaan  pembiayaan  konsumen  tidak  dilarang  asal dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  dan  tidak  melanggar  norma  serta aturan  yang  ada.  Akan  tetapi  pada  prakteknya,  para  debt  collector  sering  tidak  beretika ketika  menarik  kendaraan  milik  debitur  yang  menunggak.  Karena  tugas  mereka  hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  agar  mematuhi  kontrak  yang  sudah  dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada debt collector agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Kata Kunci : Debt Collector, Lembaga Pembiayaan, Penarikan Sepeda Motor

## Abstract
The use of a Debt Collector in consumer finance companies is not prohibited as long as it is carried  out  in  accordance  with  prescribed  procedures  and  does  not  violate  existing  norms and  regulations.  However,  in  practice,  debt  collectors  are  often  unethical  when  pulling vehicles belonging to delinquent debtors. Because their job is just a debt debt, not to fear, let alone  taxes  that  have  taken  the  lives  of  others.  Therefore,  the  public  must  comply  with  the contracts that have been made with a consumer finance company and to a debt collector so as not to violate the law in carrying out their duties.
Keywords : Debt Collector, Financing Institution, Motorcycle Withdrawal

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pada  era  globalisasi  sekarang  ini, masyarakat  berkembang  sangat  cepat. Batas-batas  ataupun  jarak  di  dunia  sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami  perkembangan  yang  sangat cepat  dan  juga  menuntut  kecepatan  mobi- litas  bagi  masyarakat  yang  terlibat  di dalamnya. 1 Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat ada- lah kendaraan bermotor. Secara umum jenis kendaraan  bermotor  yang  nantinya  bisa produknya  bisa  terjual  dan  mendapatkan keuntungan dari masyarakat.
Inovasi  produk  kendaraan  bermotor dari  waktu  ke  waktu  telah  mengalami kemajuan  yang  sangat  pesat.  Maka  para produsen  sepeda  motor  berlomba-lomba menciptakan inovasi produk terbaru sepeda motor  dengan  berbagai  macam  inovasi tebaru  serta  para  produsen  sepeda  motor semakin  meningkatkan  kapasitas  produksi- nya.  Hal  ini  juga  turut  dipengaruhi  oleh gencarnya  iklan  produk  sepeda  motor  baru dari  para  produsen  yang  dibuat  sedemikian menarik  minat  masyarakat  untuk  mem- belinya.
Gencarnya  penawaran  produk  sepeda motor  mengakibatkan  tingginya  minat
1 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.99
masyarakat  untuk  membeli  sepeda  motor. Hal  ini  juga  didukung  dengan  kemudahan yang  ditawarkan  oleh  para  produsen  dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar  lunas  pembelian  sepeda  motor, namun  bisa  juga  dengan  cara  mencicil setiap  bulannya  (kredit)  hingga  jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja  sama  dengan leasing atau  lembaga pembiayaan. Leasing atau  lembaga  pem- biayaan  Adira Finance ,  FIF,  WOM,  BAF, Suzuki Finance , Sasana Artha Finance , CS Finance ,  Summit Finance ,  dan  lain  se- bagainya  yang  umumnya  bekerja  sama dengan  produsen  ( dealer )  sepada  motor dimana pada tahap selanjutnya leasing atau lembaga  pembiayaan  tersebut  yang  akan membiayai  pembeliaan  kendaraan  sepeda motor konsumen.
Pihak  lembaga  pembiayaan  bekerja- sama dengan Jasa Debt Collector dalam hal penagihan  ketika  debitur  tersebut  tidak membayar  sesuai  dengan  apa  yang  di  per- janjikan . Jasa  debt  collector  memang  di- gunakan  oleh  hampir  seluruh  bank-bank yang  memberikan  fasilitas  kredit  kepada nasabahnya  agar  segera  melunasi  pem- bayaran  kredit  yang  diberikan  bank  ter- sebut. Batasan debt collector pun sering kali dipertanyakan, karena pada faktanya banyak hal yang dikaitkan dengan ancaman dan  kekerasan.  Meski  belum  ada  ketentuan hukum  yang  secara  khusus  mengatur  apa
batasan tindakan debt collector ini. Namun, dalam Pasal  9 ayat (1) PBI  No. 11/11/PBI/ 2009 dan Pasal 37 PBI No. 14/02/PBI/2012 jasa  debt  collector  yang  tidak  memenuhi ketentuan  dapat  dikenakan  sanksi  adminis- tratif.
Pada  prosesnya,  dalam  praktik  di lapangan  masih  saja  kerap  kali  terjadi  ada- nya  debt  collector  untuk  melakukan pengambilan  atau  penarikan  sepeda  motor sebagai  objek  kredit  yang  kreditnya  macet karena  kurang  pahamnya  debitur  sehingga banyak  debitur  yang  pasrah  untuk  disita sepeda  motornya.  Banyak  lembaga  pem- biayaan menggunakan isi perjanjian sebagai dasar  untuk  menarik  barang  sebagai  objek perjanjian  pembiayaan  tersebut.  Berdasar- kan  pada  uraian  di  atas,  tulisan  ini  hendak membahas  mengenai    kedudukan  kreditur terhadapl objek jaminan fidusia yang belum terbagi karena perceraian.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dipaparkan  di  atas,  maka  permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah  tindakan  pengambilan  paksa atas  barang  orang  lain  oleh Debt Collector dapat  dikatakan  sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung
jawaban  debt  collector  atas  tindakan
penarikan  paksa  sepeda  motor  yang menjadi obyek kredit ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  ada- lah mengenai  asas-asas,  norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 2
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pen- dekatan konseptual. Pendekatan perundang- undangan  atau  statute  approach  digunakan jika  permasalahan  penelitiannya  memper- masalahkan  konflik  norma  yang  terjadi secara  vertikal  maupun  horizontal.  Misal- nya norma yang berada pada sebuah peratu- ran  perundang-undangan  yang  bersifat khusus  atau  umum,  ataukah  berada  pada yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah,  dan berada pada yang lama atau yang baru.
Pendekatan  konseptual  atau concep- tual  approach beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  ber- kembang  di  dalam  ilmu  hukum,  sehingga
2 I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodo- logi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.12
dapat  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep- konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang relevan dengan isu yang dihadapi. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Tindakan  Pengambilan  Paksa  Atas
Barang  Orang  Lain  Oleh  Debt Collector Sebagai Tindak Pidana Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  debt collector  terhadap  konsumen  yang  me- ngalami  kredit  macet  dalam  hal  pem- bayaran  ke  lembaga  pembiayaan  yang  di- lakukan dengan cara mengangsur / mencicil debt  collector terhadap  nasabah  kredit macet.  Penarikan  atau  perampasan  motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah  dan  tidak  jarang debt  collector bertindak  sebagai  pelaku  kejahatan  dalam penarikan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan.
Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas  macet  atau  kredit  yang  me- miliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai  potensi  macet.  Subarjo  Joyo- sumarto  (1994)  merumuskan  kredit  macet itu sebagai berikut: 4
a. Kredit yang angsuran pokok dan bunga- nya  tidak  dapat  dilunasi  selama  lebih
3 Ibid, hlm. 159
4 Uswatun  Hasanah, Hukum  Perbankan ,  Setara,
Malang, 2017, hlm. 72-73
dari  2  masa  angsuran  ditambah  21 bulan; dan
b. Penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan / BUPLN ; atau
c. Penyelesaiannya  telah  diajukan  ganti kerugian  kepada  perusahaan  asuransi kredit ;
Masalah  yang  terjadi  ketika  kredit bermasalah  atau  kredit  macet  yang  mana merupakan  resiko  yang  terkandung  dalam setiap  pemberian  kredit  oleh  perusahaan. Resiko  tersebut  adalah  nasabah  mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya untuk  mengembalikan  kredit  tepat  pada waktunya. Ketidakmampuan nasabah mem- bayar  utangnya  (kredit)  berdampak  negatif kepada  para  perusahaan  sebagai  penyalur kredit.  Sebaik  apapun  analisis  kredit  yang dilakukan  dalam  mempertimbangkan  per- mohonan  kredit,  kemungkinan  terjadinya pemberian  kredit  bermasalah  tetap  akan ada.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan bagi  perusahaan  pembiayaan  pihak leasing tidak  dapat  mengambil  kendaraan  secara paksa.  Hal  itu  tertuang  dalam  Pasal  3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/  2012  tentang  pendafta- ran  Fidusia  bagi  perusahaan  pembiayaan: “Perusahaan  pembiayaan  dilarang  melaku- kan penarikan benda jaminan fudisia berupa kendaraan  bermotor  apabila  Pendaftaran Fidusia  belum  menerbitkan  sertifikat  jami-
nan  fidusia  dan  menyerahkannya  kepada Perusahaan Pembiayaan”.
Menurut Sentosa Sembiring pengertian dari  bank  adalah  suatu  badan  usaha  yang berbadan  hukum  yang  bergerak  di  bidang jasa  keuangan,  yang  dapat  penghimpunan dana  dari  masyarakat  secara  langsung  dan menyalurkan  kembali  ke  masyarakat  me- lalui pranata hukum pengkreditan. 5
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  kita pahami  bahwa  bank  merupakan  subjek hukum  yang berbentuk badan hukum. Oleh karena  itu  sifat  hukum  perbankan  kita merupakan  hukum  memaksa,  artinya  bank dalam  menjalankan  usahanya  harus  tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan  dalam  undang-undang.  Dalam hal  ini  memberi  hak  menggugat  atau  me- nuntut  bagi  masyarakat  terutama  nasabah jika  merasa  dirugikan  dalam  menerima pelayanan  dari  bank,  karena  mempunyai hak  dan  kewajiban,  dan  dapat  digugat  dan menggugat di muka pengadilan.
Namun  demikian  dalam  praktik  di lapangan  masih  saja  kerap  kali  terjadi  ada- nya  debt  collector  untuk  melakukan  pe- ngambilan  atau  penarikan  sepeda  motor sebagai  objek  kredit  yang  kreditnya  macet karena  kurang  pahamnya  debitur  sehingga banyak  debitur  yang  pasrah  untuk  disita sepeda motornya.
5 Ibid, hlm. 79
Banyak  lembaga  pembiayaan  meng- gunakan  isi  perjanjian  sebagai  dasar  untuk menarik  barang  sebagai  objek  perjanjian pembiayaan  tersebut,  maka  Untuk  me- ngamankan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan Fidusia,  POLRI  menerbitkan  Peraturan Kapolri  No.  8  tahun  2011  yang  berlaku sejak  22  Juni  2011.  Tujuan  diterbitkannya Peraturan Kapolri No.8  Tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  secara  aman, tertib,  lancar,  dan  dapat  dipertanggung- jawabkan;  melindungi  keselamatan  Pene- rima  Jaminan  Fidusia,  Pemberi  Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang  dapat  menimbulkan  kerugian  harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
Suatu  hubungan  hutang-piutang  antara nasabah dengan kreditur (penjual dan pem- beli, atau penerima kredit dan bank) umum- nya  diawali  dengan  perjanjian.  Seorang pembeli  sepeda  motor  secara  kredit  adalah nasabah  yang  melakukan  perjanjian  jual- beli  dengan dealer -nya  sebagai  kreditur.
Jika  nasabah  wanprestasi  tidak  melaksana- kan  kewajiban  melunasi  kredit  maka berdasarkan  alasan  syarat  batal  kreditur dapat  membatalkan  perjanjian.  Dengan batalnya  perjanjian  maka  kreditur  dapat menarik  kembali  barang-barang  yang  telah diserahkannya kepada nasabah.
Namun  pengambilan  barang  oleh debt collector tidak  dapat  diambil  dengan  cara semena-mena,  melainkan  harus  mengikuti
prosedur  yang  ada  dan  sesuai  dengan peraturan  Kementrian  Keuangan  No.  10 tahun  2012.  Kenyataan  yang  terjadi  di masyarakat,  dimana  oknum debt  collector sering  melakukan  penyitaan  yang  tidak sesuai  dengan  SOP  mengakibatkan  oknum tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu perbuatan tindak pidana yang dalam hal ini adalah pencurian.
Berikut  beberapa  hal  yang  harus dipahami  masyarakat  mengenai  prosedur penarikan  kendaraan  bermotor  dari  debitur oleh perusahaan pembiayaan: 6
1. Debitur perlu memastikan bahwa proses
eksekusi  benda  jaminan  fidusia  telah sesuai  dengan  prosedur  yang  diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai  tahapan  pemberian  surat peringatan kepada debitur/konsumen
2. Petugas  yang  melakukan  eksekusi benda  jaminan  fidusia  merupakan pegawai  perusahaan  pembiayaan  atau pegawai  alih  daya  perusahaan  pem- biayaan  yang  memiliki  surat  tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia.
3. Petugas  yang  melakukan  eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia
4. Proses  penjualan  barang  hasil  eksekusi benda  jaminan  fidusia  harus  dilaksana-
6 http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/72336 1/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang- perlu-dicermati-nasabah (diakses tanggal 17 Agustus 2020)
kan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan mengenai jaminan fidusia Interaksi  yang  diinginkan  oleh debt collector sebenarnya ingin mendapat tagihan  yang  maksimal  dan  begitu  debitur menginginkan  dari debt  collector adanya pemahaman  dengan  kondisi  nasabah  yang sebenarnya.  Ketika  didalam  interaksi  tidak adanya saling pemahaman dari kedua belak pihak  maka  interaksi  tersebut  tidak  akan sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan.  Hasil dari  interaksi  yang  tidak  sesuai  tersebut maka  akan  terjadi  suatu  konflik  di  dalam interaksi tersebut.
Konsep yang dikemukakan oleh Homanas ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan  oleh  seseorang  dalam  interaksi merupakan  suatu  stimulus  bagi  tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. 7
Perilaku debt  collector saat  ini  masih menjadi  masalah  serius  yang  belum  ada penanganannya.  Tindakan  menyita  paksa barang oleh kreditur dan debt collector -nya adalah  pelanggaran  hukum  maka  tindakan itu  dapat  berindikasi  tindak  pidana  pen- curian  mengambil  barang  yang  sebagian atau  seluruhnya  milik  orang  lain  secara melawan  hukum.  Atas  pelanggaran  hukum tersebut,  pembeli  sepeda  motor  berhak melaporkannya  kepada  polisi.  Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat dengan
7 D.  Hendropuspito  OC, Sosiologi  Sistematik , Kanisius, Jakarta, 1989, hlm. 14
Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  KUHP  tentang  pencurian  atau  jika dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  maka  bisa  dijerat  dengan  Pasal 365 ayat (1) KUHP.
Sanksi  Pidana  adalah  suatu  hukuman sebab  akibat,  sebab  adalah  kasusnya  dan akibat  adalah  hukumnya,  orang  yang  ter- kena  akibat  akan  memperoleh  sanksi  baik masuk  penjara  ataupun  terkena  hukuman lain  dari  pihak  berwajib.  Sanksi  pidana pada  dasarnya  merupakan  suatu  penjamin untuk  merehabilitasi  perilaku  dari  pelaku kejahatan  tersebut,  namun  tidak  jarang bahwa  sanksi  pidana  diciptakan  sebagai suatu  ancaman  dari  kebebasan  manusia  itu sendiri
3.2  Bentuk  Tanggung  Jawab    Debt Collector  Atas  Tindakan  Penarikan Paksa  Sepeda  Motor  yang  Menjadi

## Obyek Perjanjian Kredit
Akibat hukum debitur wanprestasi pada perusahaan lembaga pembiayaan konsumen adalah  kreditur  tidak  mendapatkan  pe- menuhan  hak-haknya  yang  semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  hubungan hukum  yang  terjadi  antara  debitur  dengan perusahaan  pembiayaan  didasarkan  pada adanya  sebuah  perjanjian  yakni  perjanjian pembiayaan konsumen.
Secara  yuridis,  akibat  hukum  dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah
sesederhana  itu.  Sebab  perjanjian  sebagai ikatan  dalam  bidang  hukum  perdata  antara dua  subjek  hukum  atau  lebih,  dimana  satu pihak  berhak  atas  sesuatu  dan  pihak  yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.
Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang  timbul  dalam  pelaksanaan  perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut : 8
1. Debitur  tidak  memenuhi  salah  satu kewajibannya  yang  ditentukan  dalam perjanjian, yakni tidak membayar angsuran  dengan  lewatnya  waktu  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  jatuh temponya angsuran;
2. Debitur  tidak  menjaga  dan  merawat barang jaminan  yakni  sepeda motor dari kemungkinan rusak atau hilang.
3. Debitur  menjual,  meminjamkan,  atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan  beralihnya  sepeda  motor kepada  pihak  ketiga  dengan  bentuk  dan cara  apapun  tanpa  sepengetahuan  pihak kreditur,  seperti  misalnya  sepeda  motor biasanya diperuntukkan untuk orang lain dimana  jika  suatu  saat  orang  yang menggunakan  sepeda  motor  tersebut hilang bersama dengan sepeda motornya maka  atas  nama  kredit  biasanya  tidak mau bertanggung jawab terhadap angsurannya.
8 Muchtar  Masrudi., Debt  Collector  Dalam  Optik Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Aswaja  Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 103
Untuk  penyelesaian  wanprestasi  pada lembaga pembiayaan, debitur pertama-tama akan  disomasi  atau  diberikan  SP  (Surat Peringatan)  oleh collector ,  dimana  masing- masing sebagai berikut : 9
1. Surat  Peringatan  (SP)  1  diberikan kepada  debitur  yang  terlambat  melaku- kan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari
2. Surat  Peringatan  (SP)  2  diberikan kepada  debitur  yang  terlambat  melaku- kan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari
3. Surat  Peringatan  (SP)  3  diberikan kepada  debitur  yang  terlambat  melaku- kan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.
Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90  hari  debitur  tetap  tidak  bisa  melakukan pembayaran,  maka  kasusnya  akan  di- limpahkan ke Divisi PSO ( Problem Solving Officer )  yaitu  divisi  penanganan  debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama  3  bulan  keatas.  Apabila  debitur dalam  penanganan  PSO  tidak  juga  bisa melakukan  pembayaran,  maka  unit  dalam hal ini sepeda motor akan langsung diaman- kan oleh Divisi PSO. Jika Divisi PSO tidak sanggup melakukan penarikan maka proses penarikannya  akan  dilakukan  oleh Debt
Collecto r  (DC)  yang  notabene  adalah karyawan eksternal perusahaan ( free lance ).
Bahwa  sampai  saat  ini  belum  ada peraturan  yang  secara  khusus  mengatur tentang penggunaan jasa debt collector oleh lembaga  pembiayaan.  Namun  penggunaan jasa debt collector sebagai bentuk eksternal collector dimungkinkan oleh pihak lembaga pembiayaan untuk menagih hutang terhadap pihak  lain.  Dalam  hubungan  ketenaga- kerjaan, salah satu perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut  umumnya  memuat  kesepakatan antara  pekerja  dengan  perusahaan,  yang dalam  hal  ini  sering  diwakili  oleh  mana- jemen atau direksi perusahaan.
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan permalasana  pertama  bahwa  pengambilan kendaraan  bermotor  secara  paksa  dalam perjanjian  pembiayaan  adalah  konsumen telah  melakukan  wanprestasi  (tidak  mem- bayar  angsuran  sesuai  yang  diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek  jaminan  fidusia  tidak  didaftarkan oleh  perusahaan  pembiayaan  pada  Kantor Fidusia,  maka  pengambilan  paksa  tersebut tidak  sah,  sebab  hak  kebendaan  dari  per- janjian  fidusia  tidak  lahir,  sehingga  peru- sahaan  pembiayaan  selaku  kreditor  tidak dapat  menggunakan  ketentuan  dalam  Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  130/
PMK.010/2012  dan  jika  tidak  didaftarkan, namun  pengambilan  kendaraan  bermotor (eksekusinya)  harus  melibatkan  aparat kepolisian. Hal  ini sesuai dengan Peraturan Kapolri  (Perkap)  Nomor  8  Tahun  2011 yang  menjelaskan  bagaimana  tata  cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.
Tindakan debt  collector yang  menarik paksa  barang,  misalnya  menarik  sepeda motor yang menunggak kredit atau menarik barang-barang  di  dalam  rumah  karena belum dapat  melunasi  hutang pada leasing , merupakan  perbuatan  melanggar  hukum. Tindakan penarikan secara paksa itu ibarat- nya  menutup  lubang  masalah  dengan masalah  yaitu  menyelesaikan  pelanggaran hukum  dengan  melanggar  hukum  yang lebih  berat.  Seorang  debitur  yang  belum mampu membayar lunas hutangnya (missalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah  jatuh  tempo)  adalah  suatu  pelang- garan  hukum,  yaitu  melanggar  perjanjian. Dalam  hal  demikian  kreditur  ( leasing ) mempunyai hak untuk menarik barang yang telah  diserahkan  kepada  debitur  (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. 10
Jika  kreditur  tetap  memaksakan  diri melakukan  penyitaan,  maka  tindakan  ter- sebut  merupakan  pelanggaran  hukum,
10 Gatot    Supramono, Perjanjian  Utang  Piutang , Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta,  2013, hlm. 89
karena  tindakan  penarikan  paksa  barang oleh kreditur dan debt  collector -nya  adalah pelanggaran  hukum  maka  tindakan  itu dapat  berindikasi  tindak  pidana  pencurian (Pasal  362  KUHP)  – mengambil  barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain  secara  melawan  hukum .  Atas  pelang- garan hukum tersebut, debitur sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. 11
Selain  pencurian  kreditur  dan debt collector -nya  juga  dapat  diancam  tindak pidana  perbuatan  tidak  menyenangkan kalau  sudah  emosional  dan  menggebrak- gebrak  meja  dan  tentunya  kita  sudah  dapat membayangkan  tindak  pidana  yang  yang lebih  kejam  lagi  jika  sang debt  collector telah  berlagak  menjadi  jagoan  yang gampang main pukul terhadap debitur.
Daripada  menggunakan  cara-cara  ke- kerasan  tersebut  ada  baiknya  pihak leasing dalam  menyelesaikan  permasalahan  kredit macet  dapat  menggunakan  beberapa  cara sebagai  berikut.  Dalam  hal  terjadi  per- selisihan  ada  beberapa  cara  yang  dapat dipakai  untuk  menyelesaikan  perselisihan yang  timbul  dari  kedua  belah  pihak,  yaitu dengan cara sebagai berikut yang diharapkan  dapat  mencegah  premanisme oleh debt collector antara lain :
1. Perdamaian  atau  negosiasi,  arti  kata damai disini adalah bahwa antara pihak
11 Saleh, Roeslan, Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 1985., hlm. 99
kreditur  dengan  pihak  debitur  atau konsumen mengadakan suatu perdamaia sendiri  diluar  Pengadilan  (non  litigasi). Pelaksanaan  perdamaian  tersebut  ter- gantung  dari  kedua  pihak  sehingga terjadilah  persetujuan  dari  kedua  belah pihak agar perselihan ini tidak dilanjut- kan  ke  pengadilan.  Perlu  dijelaskan lebih  lanjut  bahwa  perdamaian  yang dilakukan  kedua  belah  pihak  diluar pengadilan  tersebut  hanya  berkekuatan sebagai  persetujuan  kedua  belah  pihak belaka  yang  apabila  tidak  ditaati  oleh salah  satu  pihak  maka  masih  harus diajukan  melalui  proses  di  Pengadilan. Jadi persoalannya hanya selesai sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa  suatu  saat  tidak  akan  terjadi perselihan kembali.
2. Pengadilan,  apabila  upaya  penyelesaian sengketa  melalui  upaya  non  litigasi gagal,  para  pihak  dapat  mengajukan gugatan ke pengadilan.
Sebaiknya  dalam  proses  penagihan kredit  macet,  perilaku debt  collector dalam penagihan hutang kredit macet harus sesuai aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. Agar  supaya  tindakan debt  collector dalam menyita  unit  Jaminan  Fidusia  (kendaraan bermontor)  tidak  dikategorikan  sebagai suatu  perbuatan  pidana.  Supaya  untuk menjamin agar tidak ada lagi tindak pidana yang  di  lakukan  oleh debt  collector maka
pelaku  harus  diproses  sampai  ke  tingkat pengadilan  dan  memaksimalkan  vonis pidana  penjara  dan  pidana  denda  agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.

## KESIMPULAN
1. Bahwa  Segala  macam  tindakan debt collector yang mengambil unit jaminan fidusia  (unit  kendaraan  bermontor  ) harus mengikuti prosedur yang ada dan sesuai  dengan  peraturan  Kementrian Keuangan  No.  10  tahun  2012.  Ke- nyataan  yang  terjadi  di  masyarakat, dimana  oknum debt  collector sering melakukan penagihan kredit ber- masalah  terhadap  nasabah  tidak  sesuai dengan  SOP  mengakibatkan  oknum debt  collector tersebut  dapat  di- kategorikan  sebagai  suatu  perbuatan pidana  yang  dalam  hal  ini  adalah pencurian ;
2. Bentuk pertanggungjawaban debt collector atas tindakan penarikan paksa sepeda  motor  yang  menjadi  obyek kredit debitur dapat mengajukan keberatan  kepada  perusahaan  pem- biayaan  berdasarkan  kesepakatan  ber- sama  dalam  perjanjian  pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka debitur dapat melaporkan pengambilan  paksa  tersebut  dengan dasar  pasal  perampasan  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Kitab  Undang
Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Jadi apabla  terjadi  pengambilan  paksa kendaraan  bermotor  yang  menjadi objek  jaminan  kredit  di  tengah  jalan, konsumen  harus  menolak  dan  dapat melaporkanya kepada pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
D. Hendropuspito OC, Sosiologi Sistematik,
Kanisius, Jakarta, 1989.
I Made Pasek Diantha, Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum ,  Prenada
Media Grup ,Jakarta, 2016.
Muchtar,  Masrudi., Debt  Collector  Dalam Optik  Kebijakan  Hukum  Pidana ,
Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013
Saleh,  Roeslan, Perbuatan  dan  Kesalahan
Dalam  Hukum  Pidana, Aksara  Baru,
Jakarta, 1985.
Gatot Supramono, Perjanjian Utang
Piutang, Kencana  Prenada  Media
Group, Jakarta, 2013
Uswatun  Hasanah, Hukum  Perbankan ,
Setara, Malang, 2017

## PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor  130/PMK.010/2012  Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia ;
Peraturan  Kapolri  No.  8  tahun  2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia ;
INTERNET :
http://finansial.bisnis.com/read/20180104/8 9/723361/prosedur-penarikan- kendaraan-ini-hal-yang-perlu- dicermati-nasabah (diakses tanggal 17 Agustus 2020)

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Imaculata Sherly  Mayasari,  SH .,  bera- lamat  di    Jl.  Pandugo  Baru  XI  blok  J  no  6 Surabaya.  Menempuh  Pendidikan  tinggi sarjana  S1  Ilmu  Hukum  di  Fakultas Universitas  Kartini  Surabaya  lulus  pada tahun  2005.  Pada  saat  ini  tengah  me- nyelesaikan  pendidikan  pada  program Magister  Hukum  di  Fakultas  Hukum Universitas Narotama Surabaya.