Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang

## Zidan Hizbullah
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
Email: 6670180116@untirta.ac.id

## Abstract
This research aims to examine the political recruitment process carried out by two Islamic Nationalist Parties in recruiting female  Bacaleg  in  the  2019  Legislative  Election  in  Tangerang  City.  The  discussion  regarding  women's  participation  in political  contestation  is  still  an  interesting  issue  because  the  political  world  is  believed  to  be  a  realm  that  is  thick  with patriarchal  culture,  so  it  often  causes  unfair  treatment  received  by  women  when  they  try  to  attend  through  political recruitment  activities  organized  by  political  parties.  Hazan  and  Rahat's  theory  of  political  party  organizing  related  to political recruitment was used to dissect the field findings. This study uses qualitative research methods descriptive case study approach with comparative structure. The result of this study is that PPP and PAN in recruiting female candidates apply  the  same  pattern,  which  tends  to  lead  to  exclusivity  and  its  implementation  is  in  accordance  with  Article  29 paragraph  (2)  of  Law  Number  2  of  2011  concerning  Political  Parties,  because  these  two  parties  carry  out  political recruitment openly. The reason for the lack of women occupying numbers 1 and 2 is due to the lack of value weight from women which affects the process of assigning sequence numbers for candidates.
Keywords: po litica l pa rties; po litica l recruitment; PPP; PAN; w o men.

## Abstrak
Riset ini bertujuan untuk mengkaji proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh dua Partai Islam Nasionalis dalam  merekrut  Bacaleg  perempuan  pada  Pileg  2019  di  Kota  Tangerang.  Perbincangan  terkait  partisipasi perempuan dalam kontestasi politik masih menjadi isu menarik karena dunia politik dipercayai sebagai ranah yang  kental  dengan  budaya  patriarki,  sehingga  kerap  menimbulkan  perlakuan  tidak  adil  yang  diterima  oleh kaum  perempuan  manakala  mereka  berusaha  untuk  hadir  melalui  kegiatan  rekrutmen  politik  yang diselenggarakan  oleh  partai  politik.  Teori  pengorganisasian  partai  politik  terkait  rekrutmen  politik  milik Hazan dan Rahat digunakan untuk membedah temuan lapangan. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus deskriptif dengan struktur komparatif. Hasil penelitian ini adalah PPP dan PAN  dalam  melakukan  rekrutmen  Bacaleg  perempuan  menerapkan  pola  yang  sama,  yakni  cenderung mengarah  ke  eksklusif  dan  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  (2)  UU  Nomor  2  Tahun  2011

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
How to Cite : Hizbullah, Z. (2023). Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang . POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2): 76-89. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.76-89

## Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang

## I.  PENDAHULUAN
Upaya peningkatan keterwakilan perempuan  dalam  dunia  politik  terus digalakkan sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan  kesetaraan  gender  (Agustyati, 2020;  Aufar  et  al.,  2022;  Ikmal,  2019; Sutrisno,  2016;  Wulandari,  2020).  Selain  itu, upaya  dihadirkannya  perempuan  pada ranah politik pun bertujuan untuk mematahkan konstruksi sosial yang bersifat negatif mengenai perempuan dan sekaligus sebagai  bentuk  perwujudan  bahwasanya kaum perempuan pun berhak untuk tampil di  ruang  public  (Aufar  et  al.,  2022; Firmansyah & Faradhila, 2022; Mayrudin et al., 2022; Priandi & Roisah, 2019; Sari, 2020). Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk pengimplementasian  dari  kebijakan  aksi afirmasi (affirmative action) guna memberikan  peluang  yang  sama  antar kelompok  dalam  suatu  bidang  yang  sama, misalnya dengan menyerukan syarat minimum  sebanyak  30  persen  dalam kepengurusan partai  politik maupun untuk mengikuti  Pemilu  (Arka,  2021;  Hadi,  2014; Kambuaya,  2015).  Dalam  mewujudkannya, Lembaga  legislatif  telah  mengesahkan berbagai UU guna meningkatkan keterwakilan  perempuan  di  dunia  politik (Komisi Pemilihan Umum,
2018; Pemerintah  Pusat,  2008,  2017).  Namun beberapa peneliti berpendapat jika berbagai UU  itu  masih  jauh  dari  yang  diharapkan
Permendagri  No.  8  Tahun  2019  (Ahmadi, 2019;  Raharja,  2019;  Sofian  &  Nahdiah, 2022), karena jika melihat jumlah keterwakilan  perempuan  di  DPR  RI  setiap periodenya  saja  masih  bersifat  fluktuatif dan tidak pernah mencapai jumlah sebanyak 30 persen seperti yang diharapkan (Ekawati, 2015; Umagapi, 2020).
Jumlah  anggota  perempuan  yang fluktuatif  pun  terjadi  di  Kota  Tangerang, berdasarkan  data  (BPS  Kota  Tangerang, 2017, 2022), jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tangerang tidak pernah  mencapai  30  persen.  Dengan demikian,  partai  politik  perlu  berupaya lebih  untuk  meningkatkan  keterwakilan perempuan yang dapat ditunjukkan melalui agenda rekrutmen politik. Minimnya kehadiran perempuan di dunia politik tidak serta  merta  menjadi  tanggungjawab  parpol saja,  karena  realitanya  menurut  (Ballington &  Matland,  2004)  berpendapat  jika  kaum perempuan  harus  menghadapi  sejumlah tantangan  yang  lebih  banyak  daripada kaum  laki-laki,  misalnya  dengan  adanya budaya  patriarki  yang  masih  langgeng  di lingkungan  Masyarakat  (Ballington  & Matland, 2004; Sakina & A., 2017; Umagapi, 2020).  Apalagi  dengan  budaya  masyarakat Indonesia yang sarat dengan pengaruh nilai keislaman  sebagai  agama  mayoritas,  yang menjadikan  peran  dan  kedudukan  dari kaum  perempuan  yang  dipengaruhi  oleh budaya patriarki pun secara tidak langsung
tentang  Partai  Politik,  karena  kedua  partai  ini  melaksanakan  rekrutmen  politik  secara  terbuka.  Alasan sedikitnya perempuan menduduki nomor urut 1 dan 2 disebabkan oleh minimnya bobot nilai dari perempuan yang memengaruhi proses penetapan nomor urut bagi Bacaleg.
Kata kunci: rekrutmen politik; partai politik; perempuan; PPP; PAN.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang
terbentuk  dengan  ajaran  islam  (Adiwilaga, 2017;  Indriyany  et  al.,  2020;  Kumari,  2016; Sweinstani, 2019).
PPP  dan  PAN  selaku  partai  Islam nasionalis  telah  mengamanatkan  untuk meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di ranah  politik  (Amanda,  2022;  Baidoi,  2008; Fransiska,  2003;  Kiswondari,  2022;  Mansur &  Hermawan,  2018;  Rochim,  2019).  Hal  ini ditunjukkan  dengan  banyaknya  kader perempuan  yang  diikutsertakan  pada  Pileg di  Kota  Tangerang  pada  tahun  2019  lalu. Bagi  lima  dapil  di  Kota  Tangerang,  PPP berhasil mengikutsertakan kadernya sebanyak  19  orang  atau  seb39,58%,  atau sebesar  39,58  persen,  sementara  PAN sebanyak  20  orang  atau  berjumlah  42,55 persen, yang mana jumlahnya lebih banyak daripada  Partai  Islam  nasionalis  lainnya (KPU  Kota  Tangerang,  2019).  Namun penulis  menemukan  hal  yang  menarik, yakni  nomor  urut  1  dan  2  di  kelima  Dapil Kota  Tangerang  mayoritas  diduduki  oleh kader laki-laki, sedangkan kader perempuan  dari  PPP  dan  PAN  mayoritas menduduki nomor urut 3 hingga ke bawah. Namun,  berdasarkan  penelitian  (Ahmadi, 2019; Jovani, 2015; Ramadhany & Rahmawati,  2020;  Umagapi,  2020)  nomor urut 1 dan 2 dianggap mampu memberikan peluang  besar  terpilihnya  Caleg  dalam kontestasi politik.
Pada  diagram  di  atas,  meskipun terdapat kader perempuan yang menduduki  nomor  urut  1  atau  2,  tetapi jumlahnya hanya sedikit, sementara sisanya menduduki nomor urut 3 hingga ke bawah. Fenomena  itu  menyiratkan  bahwasanya
kehadiran perempuan dirasa hanya dijadikan “ pemanis ” saja  untuk  memenuhi persyaratan mengikuti Pileg yang dibebankan  bagi  partai  politik  (Andari  & Adnan,  2018;  Mafatihul,  2015;  Mayrudin  et al.,  2022;  Silalahi  et  al.,  2019;  Umagapi, 2020). Lebih jauh lagi, (Labolo, 2015) menilai jika agenda rekrutmen politik yang dilakukan  oleh  parpol  di  Indonesia  saat  ini dilakukan secara instan dan tak jarang pula dilakukan  secara  tertutup,  serta  dalam proses  penentuan  nomor  urut  pun  parpol lebih  memprioritaskan  segelintir  individu yang  memiliki  modal  sosial,  semisal  tokoh partai  yang  memiliki  popularitas  tinggi (Halim,  2019),  tokoh  partai  yang  telah  aktif sejak  lama  dalam  partai  politik  tersebut (Himawan  et  al.,  2015),  dan  tokoh incumbent  dari  partai  (Ahmadi,  2019). Berangkat  dari  berbagai  persoalan  yang telah  dijelaskan  di  atas,  penelitian  ini  akan melihat  perbedaan  atas  bagaimana  pola partai politik yang memiliki asas keislaman dan  nasionalis  yaitu  PPP  dan  PAN  dalam melakukan kegiatan rekrutmen bagi Bacaleg perempuan, akankah bersifat sentralisasi atau desentralisasi.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Gambar 1. Nomor Urut Caleg Perempuan PPP dan PAN
Sumber: (KPU Kota Tangerang, 2018)
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang

## II.METODE
Dalam menyusun penelitian ini, metode  yang  digunakan  ialah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus yang  bersifat  komparatif.  Penggunaan struktur  komparatif,  menurut  (Yin,  2018) digunakan untuk membandingkan terhadap  dua  kasus  atau  lebih,  yang  mana dalam tulisan ini ialah untuk membandingkan  pola  rekrutmen  politik berbasis  keadilan  gender  terhadap  dua Partai  Politik  yang  menggunakan  ideologi yang  sama,  yakni  PPP  dan  PAN.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  teknik  wawancara yang  dilakukan  secara  tidak  struktur kepada  informan  yang  telah  ditentukan sebelumnya, sehingga penulis menggunakan  teknik  purposive  sampling untuk  menentukan  informan  yang  didasari atas pertimbangan tertentu guna menghasilkan
data yang relevan menyangkut  penelitian,  seperti  kepada  8 orang  informan  yang  terlibat  dalam  proses rekrutmen  politik  dari  kedua  partai  politik. Selain itu, penulis pun menggunakan teknik dokumentasi  untuk  menunjang  penelitian yang  berasal  dari  dokumen  kedua  partai, publikasi  KPU  dan  BPS  Kota  Tangerang, hingga  artikel  dan  jurnal  penelitian  yang telah terpublikasi di internet.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
PPP dan PAN merupakan partai Islam nasionalis  yang  telah  berkecimpung  cukup lama di dunia perpolitikan Kota Tangerang. PPP  telah  hadir  di  Kota  Tangerang  sejak tahun  1991,  pada  masa  itu  PPP  bertarung
dengan  dua  partai  lainnya  yang  membawa paham ideologi masing-masing, PPP dengan  ideologi  Islam,  PDI  dengan  paham nasionalis sekunder, dan Partai Golkar yang membawa paham ideologi Pancasila. Berdasarkan  dokumen  yang  dimiliki  oleh (DPC PPP Kota Tangerang, 2023), PPP telah mengikuti 6 kali Pileg di Kota Tangerang.
Sementara  PAN  telah  meramaikan perpolitikan  di  Kota  Tangerang  sejak terbentuknya  partai  itu,  yaitu  pada  tahun 1999  (Wawancara  dengan  Iwan  Cahyadi selaku Wakil Ketua DPD Periode 2016-2021 di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang, 13 Januari  2023).  Pada  tahun  yang  sama,  PAN langsung menyiapkan para kadernya untuk diikutsertakan  pada  Pileg  pertamanya  di tahun  1999.  Dari  penyampaian  Iwan  pun, partai  ini  telah  mengikuti  Pemilu  sebanyak 5 kali. Untuk menjaga eksistensi dari kedua partai  tersebut,  PPP  dan  PAN  terus melakukan rekrutmen politik dan mempersiapkan  kader  pada  kontestasi politik,  yang  mana  pada  penelitian  ini penulis
menggunakan teori pengorganisasian  partai  politik  terkait rekrutmen  politik  dari  pemikiran  Hazan dan  Rahat  dalam  (Katz  &  Crotty,  2006), seperti berikut.

## Pihak Yang Dapat Dinominasikan
Berdasarkan  keterangan  dari  para informan  yang  berasal  dari  PPP  dan  PAN, mereka  mengatakan  jika  masing-masing partai  dalam  melakukan  rekrutmen  politik memanfaatkan media cetak berupa spanduk dan  pamflet  yang  disebarkan  ke  seluruh daerah  di  Kota  Tangerang  guna  menarik
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang
para  kandidat,  baik  bagi  laki-laki  dan perempuan  yang  kemudian  pendaftaran akan  diarahkan  kepada  Sekretariat  masing- masing partai politik.  Meskipun ditemukan kesamaan dari kedua partai, tetapi ditemukan  perbedaan  dalam  mengajukan persyaratan  kepada  para  Bacaleg.  Jika  di PPP,  Rahmi  selaku  perempuan  yang  gagal untuk  maju  menjadi  Caleg  tahun  2019  lalu menuturkan  bahwa  persyaratan  yang diajukan  oleh  PPP  adalah  diwajibkan beragama  Islam  dan  bisa  membaca  Al- Qur ’ an,  namun  beliau  mengatakan  jika dirinya gagal untuk maju hanya dikarenakan  usia  yang  belum  memenuhi syarat  (Wawancara  dengan  Rahmi  Rizfa  A di Solaria Duta Garden Kota Tangerang, 04 Desember 2023).
Sedangkan di PAN, Fauzan mengatakan  jika  masing-masing  Bacaleg wajib untuk melampirkan sertifikat Latihan Kader  Amanat  Dasar  (LKAD)  (Wawancara dengan  Fauzan  Manafi  Albar  di  Kediaman Fauzan,  10  Desember  2022).  Walaupun memang  pada  realitanya  menurut  Fiorita persyaratan  tersebut  tidak  diwajibkan ketika melakukan pendaftaran (Wawancara dengan  Fiorita  di  Menjulang  Kedai  Kopi Eps.  2,  16  Januari  2023).  Dari  penuturan para  informan  tersebut,  dibuktikan  bahwa pihak  PPP  dan  PAN  tidak  mengajukan persyaratan  yang  sulit  bagi  masyarakat, apalagi  bagi  kaum  perempuan  untuk dipenuhi.  Alasannya,  persyaratan  yang diajukan  oleh  kedua  partai  hanya  mengacu kepada  PKPU  yang  berlaku,  walaupun memang  PPP  dan  PAN  memberikan persyaratan tersendiri bagi para Bacalegnya.
Sementara  itu,  kedua  partai  pun melakukan  metode  lainnya.  Semisal  pada partai berlogo Ka ’ bah, partai ini mendatangi langsung  kepada  para  perempuan  yang memiliki  pengaruh  besar  di  lingkungan masyarakat.  Menurut  Yati,  DPC  PPP sebagian besar lebih mencari kandidat yang berasal dari tokoh agama, seperti Ustaz dan Ustazah di Majelis Ta ’ lim atau mereka yang berasal  dari  organisasi  Islam,  semisal  NU dan  Muhammadiyah.  Bahkan,  partai  ini pun  membuat  surat  undangan  kepada beberapa  tokoh,  baik  laki-laki  atau  pun perempuan untuk mendaftarkan diri mereka sebagai Bacaleg (Wawancara dengan  Yati  Rohayati  melalui  WhatsApp, 23  Desember  2022).  Tidak  jauh  berbeda dengan  yang  dilakukan  oleh  PPP,  partai berlogo matahari bersinar ini pun mengunjungi  segelintir  individu  yang dipercayai  memiliki  kapasitas  yang  besar untuk  maju  pada  kontestasi  politik, menurut  Iwan  saat  ditemui  di  Sekretariat DPD  PAN  Kota  Tangerang,  PAN  lebih memilih  segmen  masyarakat  yang  berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para mantan  birokrat  yang  berasal  dari  kerabat para  kader  PAN  itu  sendiri,  misalnya mantan  anggota  legislatif,  mantan  camat, dan  sejenisnya.  Jika  divisualisasikan  akan seperti berikut.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Gambar 2. Pihak Yang Dapat Dinominasikan
Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

## Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang
Atas  dasar  analisis  penulis  dan divisualisasikan pada gambar di atas, maka pada  indikator  pertama  ini  PPP  dan  PAN menerapkan rekrutmen cenderung eksklusif.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan diwajibkannya  bagi  masyarakat  untuk menjadi  anggota  partai  politik  terlebih dahulu untuk mendaftarkan Bacaleg. Selain itu,  kedua  partai  itu  pun  melakukan kunjungan  terhadap  segelintir  orang  yang dipercayai memiliki potensi untuk memenangkan Pileg. Hal ini pun dilakukan pula  oleh  partai  politik  lainnya,  misalnya Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja, Partai Gerindra  Kota  Tasikmalaya,  dan  Partai Perindo  Kabupaten  Merangin  pada  Pileg 2019    (Lembang,  2021;  Nazaruddin  & Warsono, 2021; Yusuf, 2019).

## Aktor Yang Melakukan Penyeleksian
Dalam  melakukan  rekrutmen  Bacaleg perempuan, DPC PPP memberikan tanggung jawabnya kepada bidang LP2 dan WPP  selaku  organisasi  sayap  perempuan dari  PPP.  Anggota  dari  LP2  ini  menurut Rahmi  (Wawancara  dengan  Rahmi  Rizfa  A di Solaria Duta Garden Kota Tangerang, 04 Desember 2023) terdiri dari Ketua, Sekretaris,  Bendahara,  dan  anggota  partai lainnya  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  selaku orang  yang  memiliki  jabatan  tinggi  di kepengurusan partai politik. Saat ditanyakan  alasan  diikutsertakannya  para elite  partai  dalam  rekrutmen  Bacaleg, Kholid mengatakan jika PPP sangat berhati- hati dalam memilih Bacaleg, semisal dengan melihat latar belakang Bacaleg (Wawancara dengan Kholid Mansyur di Sekretariat DPC PPP  Kota  Tangerang,  19  Desember  2022).
Jika  PPP  memiliki  LP2  dan  dibantu  pula WPP,  PAN  mempunyai  bidang  yang serupa,  yakni  KPPD  dan  dibantu  pula  oleh organisasi otonom perempuan yakni PUAN.  Untuk  komposisi  anggota  dari KPPD,  memiliki  kesamaan  dengan  LP2 yang  berada  di  PPP,  menurut  Fauzan (Wawancara  dengan  Fauzan  Manafi  Albar di  Kediaman  Fauzan,  10  Desember  2022) dan Rita (Wawancara  dengan Rita Satria di Perumahan Permata Pamulang, 29 Desember  2022),  bahwa  komite  ini  terdiri dari  Ketua  DPD  yang  dibantu  oleh Sekretaris  DPD  serta  elite  partai  lainnya. Dengan  demikian,  jika  diilustrasikan  akan seperti di bawah ini.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## Gambar  3. Aktor Yang Melakukan Penyeleksian Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023
Sehingga,  kedua  partai  itu  dapat dinilai  bersifat  cenderung  eksklusif,  karena pihak yang melakukan rekrutmen terhadap Bacaleg perempuan ialah para elite partai di tingkat  daerah.  Meskipun  yang  berperan besar  adalah  para  petinggi  partai  yang tergabung  dalam  suatu  bidang,  yakni  LP2 dari  PPP  dan  KPPD  dari  PAN  tetapi ditemukan  pula  adanya  partisipasi  dari anggota  partai  yang  dicerminkan  hadirnya WPP dan PUAN dalam menyeleksi Bacaleg perempuan. Hal yang serupa pun dilakukan  oleh  PPP  dan  PAN  di  daerah lain,  seperti  di  PPP  Kota  Semarang  (Hadi, 2014),  PPP  Kabupaten  Bekasi  (Hasanah,
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang
2016),  PAN  Kabupaten  Sidoarjo  (UB  & Sukmana,  2015)  dan  PAN  Kota  Bekasi (Anshari  &  Fadiyah,  2019).  Bilamana informasi yang penulis peroleh disandingkan dengan informan dari penelitian  lain  (Anshari  &  Fadiyah,  2019; Hadi, 2014; Hasanah, 2016; UB & Sukmana, 2015),  didapatkan  kesamaan  hasil  temuan mengenai  adanya  kehati-hatian  dalam memilih  Bacaleg  yang  akan  mewakili partainya,  sehingga  para  elite  partai diikutsertakan  sebagai  panitia  rekrutmen politik.

## Lokus dan Jenjang Kaderisasi
Pada  PPP,  menurut  penuturan  Kholid saat  ditemui  di  Sekretariat  DPC  PPP  Kota Tangerang  (Wawancara  dengan  Kholid Mansyur,  Sekretariat  DPC  PPP  Kota Tangerang,  19  Desember  2022),  dirinya mengatakan  jika  proses  rekrutmen  berupa penyerahan formulir dilakukan di Sekretariat  DPC  PPP  Kota  Tangerang, penyerahan formulir juga dibarengi dengan penyerahan persyaratan yang perlu dipenuhi  sesuai  dengan  PKPU  No.  20 Tahun 2018, sementara kepengurusan partai di tingkat kecamatan yaitu PAC dan tingkat kelurahan  yaitu  Ranting  hanya  bertugas untuk membantu melakukan sosialisasi dan melakukan  pencarian  kandidat  kepada masyarakat  di  Kota  Tangerang.  Hal  serupa pun disampaikan oleh Yati seperti berikut.
“ Awalnya  kami  mengadakan  sosialisasi dengan  pengurus  harian  di  seluruh  tingkatan sampai  kelurahan  itu.  Lalu  selanjutnya  kita sosialisasi  dengan  kader-kader  PPP  juga masyarakat  umum.  Nah  mereka  yang  ada  di
tingkat  kecamatan  dan  kelurahan  biasanya  juga bantu  mencari  kandidat,  sebut  aja  jemput  bola dan  kita  serahkan  juga  surat  undangan  untuk menjadi  Bacaleg  dan  datang  ke  Sekretariat  kita. Untuk penyeleksian ya kita lakukan pada tingkat daerah ya, dilakukan secara bersama- sama. ” (Wawancara  dengan  Yati  Rohayati melalui WhatsApp , 23 Desember 2022).
Hal  serupa  pun  dilakukan  oleh  partai yang  hadir  pada  reformasi,  yaitu  PAN seperti  yang  disampaikan  oleh  Iwan berikut.
“ Untuk rekrutmen sendiri kita melibatkan seluruh  elemen  partai  ya,  baik  KPPD,  pihak DPD,  anggota  partai  tingkat  kecamatan,  serta kelurahan  atau  ranting.  Semua  membantu untuk mensosialisasikannya dan mencari kandidat,  yang  nantinya  untuk  penyerahan berkas  kita  itu  di  Sekretariat  DPD  PAN  Kota Tangerang. Kalo penyeleksian itu kita lakukan di sini  juga  [Sekretariat  DPD  PAN  Kota Tangerang]  yang  melibatkan  KPPD  dan anggota  partai  tingkat  kota  aja .” (Wawancara Iwan Cahyadi di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang, 13 Januari 2023).
Begitupun  yang  disampaikan  oleh Fauzan yang menyampaikan jika rekrutmen Bacaleg memang mengikutsertakan seluruh kepengurusan  partai  dari  tingkat  kota hingga  kelurahan,  yang  mana  mereka membantu untuk melakukan sosialisasi dan pencarian kandidat untuk dijadikan Bacaleg. Lalu untuk penyerahan persyaratan dan dilanjutkan dengan kaderisasi serta penyeleksian, PAN melakukannya  di  tingkat  pusat  yaitu  di Sekretariat  DPD  PAN  Kota  Tangerang
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang
sebagai  kepengurusan  tertinggi  di  tingkat Kab/Kota  (Wawancara  dengan  Fauzan Manafi  Albar  di  Kediaman  Fauzan,  10 Desember  2022).  Sehingga  pada  indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Gambar 4. Lokus dan J enjang Kaderisasi
Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023
Berdasarkan gambar itu, dapat disimpulkan  jika  kedua  partai  memiliki kesamaan,  yaitu  sama-sama  melakukan rekrutmen dan penyeleksian di kepengurusan  partai  tingkat  pusat,  yakni Kabupaten/Kota selaku kepengurusan partai  tertinggi  di  tingkat  daerah,  yang mengartikan  jika  kedua  partai  nyatanya masih  bersifat  sentralistis.  Alasannya, walaupun telah mengikutsertakan kepengurusan  partai  di  tingkat  Kecamatan hingga  Kelurahan  untuk  mencari  kandidat, namun  pada  proses  penyeleksian  hanya mengikutsertakan  pihak  KPPD  yang  terdiri dari  petinggi  partai  dan  anggota  partai  di tingkat Kabupaten/Kota saja.
Hal  serupa  pun  ditemui  juga  pada DPC  PPP  dan  DPD  PAN  lainnya  di Indonesia,  misalnya  pada  DPC  PPP  Kota Semarang  (Hadi,  2014)  dan  DPC  PPP Kabupaten  Bekasi  (Hasanah,  2016)  yang menggunakan pola yang sama dengan DPC PPP  Kota  Tangerang, dari  kedua  penelitian itu  menghasilkan  bahwasanya  pihak  DPC PPP  dalam  melakukan  rekrutmen  memang
dibantu oleh kepengurusan partai di tingkat Kecamatan yaitu PAC dan tingkat Kelurahan  yaitu  Ranting,  namun  saat dilakukannya  penyeleksian,  pihak  PPP hanya  melakukannya  pada  kepengurusan partai  di  tingkat  Kabupaten/Kota,  dengan alasan  untuk  mempersingkat  waktu  dalam penyiapan  para  kandidat.  Sementara  PAN pun  demikian,  semisal  pada  DPD  PAN Kabupaten  Musi  Banyuasin  (Ropik  & Wijaya,  2019)  dan  DPD  PAN  Kota  Medan (Qowi,  2022)  yang  menghasilkan  jika rekrutmen  politik  memang  dibantu  oleh pihak kepengurusan tingkat Kecamatan dan Kelurahan,  tetapi  dalam  menjalankan kaderisasi  berupa  LKAD  yang  diwajibkan diikuti oleh seluruh Bacaleg dan penyeleksian hanya dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota.

## Proses Pemutusan Kandidat
Dalam  proses  pemutusan  kandidat, kedua  Partai  Islam  nasionalis  ini  dapat dikatakan  bersifat  eksklusif.  Alasannya, meskipun para pengurus partai mengatakan  jika  mereka  menggunakan model  pemilihan  dengan  metode sco ring , namun  pada  realitanya  semua  keputusan dikembalikan  lagi  kepada  para  elite  partai karena  telah  menyiapkan  nomor  urut strategis  yang  ditunjukkan  bagi  segelintir individu  atas  dasar  beberapa  hal,  misalnya di  PPP  seperti  yang  diungkapkan  Rahmi berikut.
“ Untuk  penentuan  nomor  urut  sendiri, setau  saya  dilihat  kelayakannya.  Terus  juga untuk  nomor  urut  1  sampai  3  itu  ya  biasanya incumbent dan udah lumutan [anggota lama] di

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
PPP.  Terus  misalkan  ada  faktor  eksternal  ya dilihat ada potensi apa sih yang dibawa. Dan itu semua  yang  ngurus  sih  yang  atas  [elite  partai] ya .” (Wawancara  dengan  Rahmi  Rizfa  A  di Solaria  Duta  Garden  Kota  Tangerang,  04 Desember 2023)
Dari  ucapannya,  dibuktikan  bahwa tokoh incumbent dan  lamanya  seorang kader  di  partai  dapat  mempengaruhi pemberian  nomor  urut.  Alur  yang  serupa pun  dilakukan  oleh  DPD  PAN  Kota Tangerang,  meskipun  menurut  pemaparan Iwan penentuan nomor urut hanya didasarkan  atas  hasil  metode sco ring (Wawancara  dengan  Iwan  Cahyadi  di Sekretariat  DPD  PAN  Kota  Tangerang,  13 Januari  2023).  Tetapi,  pernyataan  tersebut bertentangan  dengan  keterangan  Rita  yang menegaskan  jika  penentuan  nomor  urut pada  partai  tersebut  telah  direncanakan oleh  elite  partai,  bahkan  dirinya  yang menduduki  nomor  urut  3  dikarenakan adanya  kedekatan  dengan  petinggi  partai dari partai yang muncul pada era reformasi ini, seperti berikut.
" Ada  yang  udah  ditentuin  [kandidat Caleg]  dari  pusat.  Jadi  DPD  yang  cari kandidatnya,  nanti  semua  pemutusan  balik  lagi di  pusat.  Semua  parpol  kaya  gitu,  ga  cuman PAN aja, semua itu permainan. Terus juga kalo kamu mau tau, nomor urut 1, 2, dan 3 itu udah pasti  titipan.  Kaya  ibu  aja,  ibu  kan  jatuhnya dibeli  gitu  ya  dari  partai  lain,  terus  juga  ibu deket sama Ketua PAN dulu, Pak Ali Taher, Ibu langsung ditempatkan di nomor urut
3 ."  (Wawancara  dengan  Rita  Satria  di Perumahan Permata Pamulang, 29
Desember 2022).
Dari  ucapannya,  didapati  informasi bahwa  DPD  PAN  nyatanya  menggunakan model  penunjukan  yang  dicerminkan adanya  campur  tangan  elite  partai  di tingkat  pusat  dalam  proses  pemutusan kandidat  ini.  Tak  hanya  demikian,  beliau pun  sangat  berani  untuk  memberikan keterangan  bahwa  nomor  urut  strategis seperti  1  hingga  3  telah “ disimpan ” bagi kader-kader  tertentu  atas  rekomendasi  dari para  elite  partai,  baik  di  tingkat  wilayah bahkan pusat, sehingga didapati bahwasanya  nomor  urut  menjadi  suatu  hal yang sangat penting bagi Bacaleg manakala Pileg dilakukan.
Pemberian nomor urut kepala seperti 1 hingga  3  bagi  para  politisi  yang  memiliki pengaruh  besar  di  partai  politik  nyatanya bukan  suatu  fenomena  yang  lumrah. Alasannya beberapa hasil penelitian menunjukkan  jika  nomor  urut  1,  2,  dan  3 merupakan nomor urut yang telah disiapkan  bagi  mereka  yang  memiliki jabatan tinggi di partai, misalnya Ketua dan Wakil  Ketua  (Mayrudin  et  al.,  2022; Setiawan,  2015),  sosok  petahana  dan  pihak yang  digadang-gadang  akan  menjadi  elite partai  di  masa  yang  akan  datang  (Kirono, 2019),  politisi  yang  mempunyai  modal sosial,  lamanya  menjabat  di  partai,  dan memberikan  sumbangsih  besar  bagi  partai politik  (Sulastri  et  al.,  2020),  serta  adanya ikatan  kekerabatan  antara  Bacaleg  dengan petinggi  partai  (Purwaningsih,  2022).  Jika berkaca  pada  DCT  Anggota  DPRD  Kota Tangerang tahun 2019 (KPU Kota Tangerang,  2018),  alasan  para  Caleg  PPP menduduki  nomor  urut  kepala  karena mereka  merupakan  tokoh  yang  memiliki

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
pengaruh dari masing-masing partai politik. Pada  PPP  misalnya,  Yati  yang  menduduki nomor urut 1 dikarenakan dirinya merupakan  tokoh incumbent dan  beliau pun  menjabat  sebagai  Ketua  partai  pada kala itu dan Rita memperoleh nomor urut 3 karena  dirinya  merupakan  Bacaleg  yang “ dibeli ” dari  partai  lain,  bahkan  dirinya juga memiliki kedekatan dengan elite partai di PAN. Dengan demikian, tidak mengherankan  jika  para  Caleg  tersebut dapat  menduduki  nomor  urut  strategis pada Pileg tahun 2019 silam.
Beberapa tulisan menyimpulkan bahwa  nomor  urut  strategis,  seperti  nomor urut 1 dan 2 dianggap mampu memberikan peluang  besar  terpilihnya  Caleg  dalam Pemilu  (Ahmadi,  2019;  Jovani,  2015; Ramadhany  &  Rahmawati,  2020;  Umagapi, 2020).  Hal  ini  pun  dibuktikan  dengan  hasil Pileg 2014 dan 2019 di Kota Tangerang lalu, yang  menunjukkan  jika  para  Caleg  yang lolos  menjadi  pemenang  dalam  kontestasi politik  itu  sebagian  besar  memiliki  nomor urut  antara  1  dan  2  (KPU  Kota  Tangerang, 2014, 2019). Terkait nomor urut, Rita selaku Caleg  PAN  sempat  menyinggung  hal  ini seperti berikut.
“ Banyak  yang  bilang  nomor  urut  itu  ga masalah,  tapi  dilihat  dulu  yang  terpilih  punya pengaruh  besar  ga?  Terus  juga  orang  tua  pasti milihnya  yang  ga  jauh  dari  logo  partai,  ya nomor  satu.  Nyatanya  juga  kemarin  yang  ibu lihat,  nomor  paling  terakhir  cuman  dapet  16 suara  doang,  masih  mau  bilang  nomor  urut  ga ngaruh? ” (Wawancara dengan Rita Satria di
Perumahan Permata Pamulang, 29 Desember 2022). Berdasarkan hasil penelitian (Ahmadi, 2019; Jovani, 2015;
Ramadhany & Rahmawati,  2020;  Umagapi,  2020)  dan didukung  oleh  DCT  dan  hasil  Pileg  tahun 2014  dan  2019  di  Kota  Tangerang  (KPU Kota Tangerang, 2014, 2019), serta penuturan  Rita,  dapat  disimpulkan  bahwa walaupun pada saat ini banyak Caleg yang berhasil  duduk  di  kursi  parlemen  yang berasal dari nomor urut 4 hingga ke bawah, tetapi  nomor  urut  1  hingga  3  pada realitanya memang masih memiliki pengaruh  yang  besar  untuk  memenangkan kontestasi politik. Pada tahapan pemutusan kandidat yang dijalankan oleh kedua Partai Islam  nasionalis  ini  bersifat  eksklusif. Karena  dari  hasil  wawancara  dan  analisis penulis,  pemutusan  kandidat  didasarkan atas  rekomendasi  para  elite  partai.  Dengan demikian jika hasil analisis divisualisasikan, maka akan seperti berikut.
Gambar 5. Proses Pemutusan Kandidat Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

## IV.KESIMPULAN
Berlandaskan  hasil  penelitian  dan analisis yang telah dilakukan menggunakan teori  pengorganisasian  partai  politik  milik Hazan  dan  Rahat  dalam  (Katz  &  Crotty, 2006) dapat disimpulkan jika PPP dan PAN menggunakan  pola  rekrutmen  politik  yang cenderung  mengarah  ke  eksklusif  yang dicerminkan  semisal  proses  perekrutan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
ditunjukkan  bagi  masyarakat  luas  dan segelintir orang yang memiliki potensi yang besar  untuk  memenangkan  Pileg,  lalu diikutsertakannya  petinggi  partai  politik dalam perekrutan hingga proses penetapan Caleg  dengan  nomor  urut  yang  akan mereka bawa pada saat kontestasi politik di tahun  2019  lalu.  Sehingga  jika  dikaitkan dengan pendapat (Pamungkas, 2011) didapati  bahwasanya  lokus  kekuasaan kedua  Partai  Islam  nasionalis  itu  masih bersifat  terpusat  pada  pemimpin  atau  elite partai  yang  ditandai  masih  terlibatnya kepengurusan partai pusat untuk memutuskan  suatu  urusan  pada  partai politik  di  tingkat  daerah.  Tidak  hanya demikian,  penulis  menilai  jika  proses rekrutmen Bacaleg perempuan yang digerakkan  oleh  kedua  Partai  Islam nasionalis  ini  telah  sesuai  dengan  Pasal  29 ayat  (2)  UU  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Partai  Politik  yang  dicerminkan  dengan dilaksanakannya  rekrutmen  politik  secara terbuka bagi seluruh masyarakat, baik laki- laki dan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwilaga, R. (2017). FEMINISME DAN KETAHANAN BUDAYA PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI  ISLAM  WANITA  (Studi  pada Pimpinan  Pusat  Nasyiatul ‘ Aisyiyah  Periode 2012-2016). JURNAL  POLINTER:  KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL , 2 (2), 54 – 78.
Agustyati,  K.  N.  (2020).  Arah  Kebijakan  Afirmasi Perempuan  Dalam  Ruu  Pemilu  Representasi Deskriptif  Vs  Representasi  Substantif. Jurnal Keadilan Pemilu , 1 (3), 75 – 88.
Ahmadi,  Y.  (2019). Pand angan  m asyarak at  p ad a Calon  Anggota  Legislatif  (Caleg)  perempuan  PPP
di  Daerah  Pemilihan  (Dapil)  1  Kabupaten  Gresik . Universitas Negeri Sunan Ampel.
Amanda,  G.  (2022). PPP:  Perempuan  Punya  Peran Besar  untuk  Bangsa .  Republika.Co.Id.  https:// www.republika.co.id/berita/r34fp3423/ppp- perempuan-punya-peran-besar-untuk-bangsa
Andari, P. T. P., & Adnan, M. (2018). Pola Rekrutmen Politik  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dalam Penentuan  Caleg  Perempuan  pada  Pileg  2014 di Kabupaten Grobogan. Jo urnal o f Politic and Government Studies , 7 (04), 61 – 70.
Anshari,  I.,  &  Fadiyah,  D.  (2019).  Pola  Rekrutmen Partai  Politik  (Studi  Kasus:  Dewan  Pimpinan Cabang  Partai  Amanat  Nasional  Kota  Bekasi Dalam Menetapkan Calong Anggota Legislatif DPR  RI  Tahun  2014-2019). Jurnal  Po linter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional , 4 (2), 18 – 35.
Arka,  I.  K.  (2021).  Pengaruh  Affirmative  Action Terhadap  Elektabilitas  Calon  Perempuan Dalam  Pemilu  2019  Di  Kota  Denpasar. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (3), 749 – 762.
Aufar,  A.  F.,  Raharjo,  S.  T.,  &  Resnawaty,  R.  (2022).
Upaya Penanganan Permasalahan Perempuan Dalam Program Corporate Sosial Responsiility (CSR). Jurnal  Ilmu  So sial  Dan  Ilmu  Po litik Universitas Jambi , 6 (1), 1 – 11.
Baidoi,  A.  (2008). PPP  Ak an  Mak sim alk an  Peran
Perempuan .
News.Okezone.Com. https:// news.okezone.com/read/2008/04/21/1/102339/ ppp-akan-maksimalkan-peran-perempuan
Ballington,  J.,  &  Matland,  R.  E.  (2004).  Political Parties  and  Special  Measures:  Enhancing Women ’ s  Participation  in  Electoral  Processes. Expert  Group  Meeting  on “ Enhancing  Women ’ s Participation  in  Electoral  Processes  in  Post- Conflict Countries . https://www.legislationline.org/ download/action/download/id/2890/file/
Political Parties and Special Measures
Enhancing Women ’ s.pdf
BPS  Kota  Tangerang.  (2017). KOTA  TANGERANG DALAM ANGKA 2017 . BPS Kota Tangerang.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
BPS  Kota  Tangerang.  (2022). Kecam atan Tangerang Dalam Angka 2022 .
DPC  PPP  Kota  Tangerang.  (2023). Susunan  Ketua- Sekretaris Sepanjang Periode .
Ekawati,  E.  (2015).  Penerapan  Kebijakan  Afirmasi dan Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Pada  Pemilu 2009. Jurnal  Polinter:  Kajian  Politik  Dan  Hubungan Internasional , 1 (1), 61 – 83.
Fakih,  M.  (2008). Analisis  Gend er  &  Transfo rmasi Sosial (Ketiga bel). INSIST Press.
Firmansyah,  J.,  &  Faradhila,  S.  (2022).  MODAL POLITIK KANDIDAT PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN  UMUM  Studi  Kasus  Dewi Noviany  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  Kabupaten  Sumbawa  Tahun  2020. Jurnal Trias Politika , 6 (1), 88 – 103.
Fransiska.  (2003). PAN  Targetk an  38  Persen Keterwakilan  Perempuan  di  Legislatif .  Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/20813/ pantargetkan-38-persen-keterwakilan- perempuan-di-legislatif/full&view=ok
Hadi,  M.  R.  A.  (2014).  Analisis  Proses  Rekruitmen Calon  Legislatif  Perempuan  Dalam  Pemilu Legislatif  2014  Kota  Semarang  (Studi  Kasus Pada Partai Persatuan Pembangunan). Jo urnal of Politic and Government Studies , 3 (3), 146 – 155.
Halim,  D.  (2019). Buk a-bukaan  Caleg  soal  Penentuan Nomor  Urut  di  Partainya .  Kompas.Com.  https:// nasional.kompas.com/ read/2019/02/01/08412811/buka-bukaan-caleg- soal-penentuan-nomor-urut-di-partainya? page=all%0A
Hasanah,  N.  (2016). Pand angan  Dan  Strate gi  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Mengenai  Calon Legislatif  Perempuan  Kabupaten  Bekasi  Periode 2009-2014 .  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah.
Himawan,  C.  J.,  Utomo,  S.,  &  Astuti,  P.  (2015).
Analisis  Kemenangan  H.  Supriyadi,  s.  sos Terpilih  Yang  Kedua  Kalinya  Sebagai  Calon Anggota  Dprd  Kota  Semarang 2014 – 2019
Dilihat  Dari  Prespective  Politik. Jo urnal  o f Politic and Government Studies , 5 (1), 61 – 70.
Ikmal, M. (2019). Afirmasi Partai Politik Meningkatkan  Partisipasi  Perempuan:  Sebuah Studi  di  Kabupaten  Sumenep. Angew and te Chemie International Edition , 5 (2), 306 – 321.
Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Godjali, M. R.
(2020). Gender Mainstreaming Through Woman Political Participation at
Representative  Council  in  Banten  Province.
SHS  Web  of  Conferences , 86 ,  01044.  https:// doi.org/10.1051/shsconf/20208601044
Jovani,  A.  (2015).  Pentingnya  Partisipasi  Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital. Jurnal Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika Dan Demokratis , 1 (1), 301 – 322.
Kambuaya,  C.  (2015).  Pengaruh  motivasi,  minat, kedisiplinan  dan  adaptasi  diri  terhadap prestasi  belajar  siswa  peserta  program afirmasi  pendidikan  menengah  asal  papua dan  papua  barat  di  kota  bandung. SHARE: Social Work Journal , 5 (2).
Katz,  R.  S.,  &  Crotty,  W.  (2006). Hanbo o k  o f Party Politics . Sage Publications Ltd.
Kirono,  I.  P.  (2019). Kontestasi  Antar  Organisasi Sayap Dan Hastakarya Partai Golkar Dalam Posisi Calon  Anggota  Legislatif  DPRD  Provinsi  Jawa Timur 2019 . Universitas Airlangga.
Kiswondari. (2022). Po litik us PAN Do ro ng Perempuan  Tempati  Posisi  Strategis  di  Ruang Publik . Nasional.Sindonews.Com. https:// nasional.sindonews.com/read/743499/12/ politikus-pan-dorong-perempuan-tempati- posisi-strategis-di-ruang-publik-1649945058
Komisi  Pemilihan  Umum.  (2018). Peraturan KPU RI Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pencalonan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota . Komisi  Pemilihan  Umum.  BN.2018/No.834, jdih.kpu.go.id
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Tangerang.  (2013).

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Daftar  Calon  Tetap  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Tangerang  Dalam  Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan 1-5 .
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Tangerang.  (2014).
Data  Hasil  Pemilu  2014  Caleg  DPRD  Kota Tangerang .
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Tangerang.  (2018).
Daftar  Calon  Tetap  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Tangerang  Dalam  Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 1-5 .
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Tangerang.  (2019a).
Daftar  Calon  Tetap  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Tangerang  Dalam  Pemilu Tahun  2019 .  https://kota-tangerang.kpu.go.id/ pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-anggota- dprd-kota-tangerang-dalam-pemilihan-umum -tahun-2019/
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Tangerang.  (2019b).
Data  Hasil  Pemilu  2019  Caleg  DPRD  Kota Tangerang .
Kumari,  F.  (2016).  Agama  dan  Kekerasan  Terhadap Perempuan:  Analisis  Gender  dan  Filsafat
Taoisme Islam. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin , 10 (2), 153 – 165.
Labolo,  M.  (2015). Partai  Po litik   d an  Sistem pemilihan  Umum  di  Indonesia:  Teori,  Konsep  dan lsu Strategis . PT RajaGrafindo Persada.
Lembang,  E.  (2021). Kek uatan  Po litik   Partai  Go lk ar Pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  2019  Di Kabupaten Tana Toraja . Universitas Hasanuddin.
Mafatihul,  U.  (2015).  Kegagalan  Keterwakilan Perempuan  Di  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Lingga  Tahun  2009. Jo m FISIP , 2 (1), 1 – 11.
Mansur,  A.,  &  Hermawan,  B.  (2018). Ketum  PAN Minta  Kader  PUAN  Berperan  Aktif  di  Tahun Politik . Republika.Co.Id.
Mayrudin,  Y.  M.,  Nurrohman,  B.,  &  Astuti,  D.  S.
(2022).  Eksistensi  Politik  Kader  Perempuan pada  Pengorganisasian  Partai-partai  Politik. Ijd-Demos , 4 (3), 1071 – 1090.
Natasyah,  O.  C.  (2019). Bantuan  Keuangan  Partai Politik  dalam  Pelaksanaan  Undang-  Undang Partai Politik (Studi Kasus DPD Partai GOLKAR Kota Surabaya 2014-2019) . Universitas Airlangga.
Nazaruddin,  &  Warsono.  (2021).  Strategi  Politik Partai  Perindo  Dalam  Mendulang  Suara  Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah , 3 (1).
Pemerintah  Pusat.  (2008). Und ang-Undang  Nomor  2 Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik .  Sekretariat Negara.
Pemerintah  Pusat.  (2011). Und ang-Undang  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Partai  Politik .  Sekretariat Negara.
Pemerintah  Pusat.  (2017). Und ang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .  Peraturan
Pemerintah. Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan  partisipasi  politik  perempuan dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1), 106 – 116.
Purwaningsih,  T.  (2022).  Politik  Kekerabatan  dan Kualitas  Kandidat  di  Sulawesi  Selatan. Jurnal Politik , 1 (1), 4.
Raharja,  R.  M.  (2019). RESPON  PARTAI  DALAM PEMENUHAN  KUOTA  PEREMPUAN  PADA PENCALONAN  LEGISLATIF  2019:  STUDI KASUS: PDIP KOTA SEMARANG .  Universitas Diponegoro.
Ramadhany,  D.,  &  Rahmawati,  D.  E.  (2020).  Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan  Umum  di  Indonesia:  Keterwakilan Perempuan  pada  Pemilu  2019  di  Kabupaten Sleman. JISPO  Jurnal  Ilmu  So sial  Dan  Ilmu Politik , 10 (1),  39 – 62. https://doi.org/10.15575/ jispo.v10i1.7237
Rochim,  A.  (2019). Gelar  Rak o rnas,  PPP  Ingin Perkuat Peran Perempuan . Nasional.Sindonews.Com. https://
nasional.sindonews.com/berita/1468396/12/ gelar-rakornas-ppp-ingin-perkuat-peran- perempuan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki  Di  Indonesia. Share :  Social  Work Journal , 7 (1),  71.  https://doi.org/10.24198/
share.v7i1.13820
Sari, N. (2020). Affirmative Action Di Aceh: Kendala
Dan Upaya Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan. Open Journal Systems , 1 (1). http:// www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPS/article/
view/19159
Setiawan, A. (2015). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai  Nasional  Demokrat  Pada  Pemilu Legislatif  Tahun  2014  Di  Kota  Pontianak. Jurnal Aspirasi , 3 (2), 1 – 14.
Silalahi,  M., Marpaung,  P.,  Panjaitan,  D.  T.  M.  R.,  & Da ’ o,  B.  (2019).  Pola  Rekrutmen  Calon Legislatif  Perempuan  Partai  Politik  Perindo pada  Pemilihan  Umum  2019  di  Sumatera Utara. Jurnal Go vernance  Opinio n , 4 (1),  130 – 149.
Sofian,  S.,  &  Nahdiah,  A.  (2022).  KENDALA
KETERWAKILAN  PEREMPUAN  DALAM PEMENUHAN  REPRESENTASI  30  PERSEN PEREMPUAN
DI PARLEMEN. Jurnal
Keadilan , 2 (2).
Sukriono,  D.  (2018).  Desain  Pengelolaan  Keuangan Partai  Politik  Berbasis  Demokrasi  Menuju Kemandirian  Partai  Politik. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (1), 37 – 46.
Sulastri, E., Purnomo, E. P., Setiawan, A., Fathani, A.
T.,  &  Oktiawan,  C.  (2020).  Pertarungan
Perempuan  Dalam  Demokrasi  Dunia  Politik Untuk  Mendukung  Ketahanan  Sosial  Politik
Di DKI Jakarta. Jurnal Ketahanan Nasio nal , 26 (3), 308 – 332.
Sutrisno,  S.  (2016).  Perempuan  dan  Politik  di  Aceh:
Studi Keterwakilan Perempuan Pasca
Pemilihan  Umum  Tahun  2014. Jurnal  As- Salam , 1 (2), 105 – 117.
Sweinstani, M. K. (2019). Partai Islam, Tafsir Agama, dan  Representasi  Perempuan  dalam  Partai Persatuan  Pembangunan. Po litik a: Jurnal Ilmu
Politik , 10 (2), 179 – 198.
UB, A. R., & Sukmana, H. (2015). Model Rekrutmen Politik  Calon  Anggota  Legislatif  oleh  Partai Politik  di  Kabupaten  Sidoarjo. JKMP  (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) , 3 (2), 179 – 198.
Umagapi, J. L. (2020). REPRESENTASI PEREMPUAN DI

## PARLEMEN
HASIL PEMILU 2019 TANTANGAN DAN PELUANG. Kajian , 25 (1), 19 – 34.
Wulandari,  A.  (2020).  Menghadirkan  Perempuan dalam Historiografi Pasca Merdeka:
Membangun  Karakter  Bela  Negara  Melalui Narasi  Sejarah. Jurnal  Pertahanan  Dan  Bela Negara , 10 (2), 133 – 150.
Yin,  R.  K.  (2018). Case  Stud y  Research  and Application:  Design  and  Methods,  In  Case  Study Research  and  Application  "Design  and  Methods (Sixth Edit).
Yusuf,  A.  H.  (2019). Po la Rek rutme n Partai Gerindra Studi Kasus Dalam Penetapan Caleg DPRD Pada Pemilu  Tahun  2019  Di  Kota  Tasikmalaya .
Universitas Siliwangi.