Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 519
Korban pinjol, layakkah sebagai Gharimin dan menerima zakat?
Rema Syelvita rsyelvita@unja.ac.id
M.Amin Qodri m_aminqodri@unja.ac.id
Fakhriya Annisa Afro fakhriyahannisa@fis.unp.ac.id

## Abstract
This article discusses the controversial issue of victims of online lending (Pinjol) and whether they are eligible to receive zakat. Online lending has become a social problem affecting many people  who  are  trapped  in  difficult  debt  situations.  This  discussion  raises  ethical  and humanitarian aspects of assisting Pinjol victims. The fundamental question is what criteria make Pinjol victims eligible to receive zakat, a conventional form of assistance given to the poor and needy. The aim of this article is to explore the concept of victims in the context of online lending and consider the Islamic legal aspects related to the acceptance of zakat. The article  provides  an  in-depth  analysis  of  the  impact  of  Pinjol  on  the  financial  lives  of communities,  considering  factors  such  as  interest  rates,  lending  practices,  and  the psychological  impact  on  borrowers.  Furthermore,  the  article  discusses  the  principles  of Islamic  Sharia  related  to  zakat,  such  as  the  criteria  for  zakat  recipients,  justice,  and  debt management.  The  analytical  method  used  is  a  qualitative  descriptive  approach,  utilizing literature studies and Islamic legal perspectives on the status of Pinjol victims as gharimin (debtors). It is hoped that the results of this research will provide a clear understanding of whether  those  indebted  to  Pinjol  can  be  considered  victims  and  eligible  for  zakat. Additionally,  this  article  can  serve  as  a  guide  for  zakat  institutions,  governments,  and communities to develop more effective ways of providing assistance to those affected by the negative impacts of online lending.
Keywords: Fintech Lending; Zakat, Gharimin

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  isu  kontroversial  korban  pinjol  (pinjaman  online)  dan apakah mereka berhak atas zakat. Fenomena pinjaman online telah menjadi permasalahan sosial  yang  banyak  menimpa  masyarakat  yang  terjebak  dalam  utang  yang  sulit  untuk keluar  dari  permasalahan  tersebut.  Diskusi  ini  membahas  aspek  etika  dan  kemanusiaan dalam membantu korban Pinjaman Online. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apa dan bagaimana kriteria korban Pinjaman Online yang layak menerima zakat, yang secara konvensional diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji konsep korban dalam konteks Pinjaman Online dan mempertimbangkan aspek hukum Islam terkait penerimaan zakat. Artikel ini memberikan analisis mendalam tentang  dampak  Pinjol  terhadap  kehidupan  finansial  masyarakat,  dengan mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  suku  bunga,  praktik  peminjaman,  dan  dampak psikologis  pada peminjam.  Selain  itu,  artikel ini membahas  prinsip-prinsip  Syariat  Islam terkait zakat, seperti kriteria penerima zakat, keadilan, dan penanganan utang. Artikel ini
Volume  4 Nomor  3 Oktober 2023 Halaman 519 – 535
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
menggunakan    analisis    deskriptif    kualitatif    dengan    pendekaan    hasil  studi  literatur dengan  konsep  dan  pandangan  hukum  Islam  terhadap  status  Korban  Pinjol  sebagai gharimin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas apakah orang yang berutang pada Pinjol dapat dianggap sebagai korban dan berhak mendapatkan zakat. Selain itu, artikel ini dapat memberikan panduan kepada lembaga zakat, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan cara yang lebih baik dalam memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak negatif dari pinjaman online.
Kata kunci : Pinjaman Online; Zakat; Gharimin

## A. Pendahuluan
Industri pinjaman online (Pinjol) telah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir, hal ini menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan uang cepat. Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi atau disebut juga  dengan Fintech  Lending. Layanan  pinjaman  uang  ini  diselenggarakan  oleh penyelenggara  layanan  jasa  keuangan  yang  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan penerima pinjaman yang kemudian melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam bentuk  rupiah,  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet. 1
Meski  beberapa  menimbulkan  dampak  negatif,  realitanya  Pinjol  banyak  diminati masyarakat  karena menawarkan  akses  yang  mudah  tanpa  perlu  melalui  prosedur  rumit yang sering dikaitkan dengan lembaga keuangan tradisional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data jumlah pembiayaan Online atau fintech peer to peer (P2P) menembus angka 58,05  triliun  per  Oktober  2023. 2 Angka  ini  merupakan  data  yang  berasal  dari  platform Pinjaman Online yang legal dalam artian terdaftar pada OJK. Nyatanya banyak juga jumlah platform illegal atau yang tidak terdaftar di OJK. Pada tahun 2022, OJK mencatat ada 100 daftar  Pinjol  illegal  dan  telah  memblokir  sebanyak  15  platform  Pinjol  illegal  hingga  15 April 2023. 3
Persoalan  muncul  manakala  masyarakat  terburu-buru  meraih  jalan  pintas untuk mendapatkan  bantuan  keuangan  sehingga  mengabaikan  platform  yang  menawarkan pinjaman online yang legal terdaftar di OJK dan yang illegal. Kecenderungan masyarakat
1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Angka 3.
2 Tim detikFinance. OJK Catat Pinjaman Pinjol Tembus Rp 58 T hingga Oktober 2023, detiksumut,
"OJK Catat Pinjaman Pinjol Tembus Rp 58 T hingga Oktober 2023" https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7071560/ojk-catat-pinjaman-pinjol-tembus-rp-58-t- hinga-oktober-2023. Diakses 23 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia . “Daftar Pinjaman Online Illegal”.
3 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Waspada- Investasi-Kembali-Temukan-7-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-100-Pinjaman-Online- Ilegal/LAMPIRAN%20PINJOL%20ILEGAL%20APRIL%202022.pdf. diakses 23 Januari 2024
memilih platform pinjaman online ilegal karena platform tersebut menawarkan pinjaman cepat  dengan  syarat  sederhana  dan  dana  cepat  yang  dapat  ditarik  seketika  dalam beberapa  jam  tanpa  syarat  rumit.  Pinjaman  online  ilegal  dengan  cerdik  memanfaatkan rendahnya literasi keuangan dengan memberikan penawaran yang sangat menarik untuk menarik konsumen dan menjadikan pinjaman online ilegal sebagai solusi cepat mengatasi permasalahan keuangan. 4
Praktik  Pinjol  yang  tersebar  luas  memang  menawarkan  solusi  keuangan,  namun praktik  ini  juga  menghadirkan  tantangan  serius,  terutama  mengenai  dampak  sosial  dan ekonomi  dari  peminjam.  Beberapa  dampak  dari  pinjaman  online,  khususnya  pinjaman online  ilegal  yang  belum  terdaftar  dan  tidak  memiliki  izin  OJK,  termasuk  bunga  yang terlalu tinggi, penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada konsumen tetapi juga kepada kontak  darurat  yang  disertakan  oleh  konsumen,  ancaman  berupa  penipuan,  fitnah,  dan pelecehan  seksual,  serta  penyebaran  data  pribadi  konsumen  dan  akses  terhadap  gawai peminjam  yang  diambil  oleh  penyedia  layanan  pinjaman  online. 5 Beberapa  kasus pinjaman  online  illegal  justru  membawa  persoalan  baru  bukan  hanya  berkaitan  dengan pelanggaran hukum namun juga pelanggaran hak asasi manusia.
Sebagai  Agama  mayoritas  yang  dianut  di  Indonesia,  Islam  telah  mengatur beberapa  hal  berkaitan  dengan  penanganan  permasalahan  perekonomian,  antara  lain adalah  melalui  Zakat.  Indonesia  mempunyai  payung  hukum  terkait  pengelolaan  zakat yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut memberikan tanggung jawab pengelolaan zakat, infaq,  sadaqah dan  dana hibah lainnya  kepada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Indonesia  (Baznas). 6 Untuk  meningkatkan kesejahteraan  Masyarakat  serta  menurunkan  Tingkat  kemiskinan,  Baznas  diberi  tugas untuk  mengumpulkan  serta  mendistribusikan  pendayagunaan  zakat  secara  efektif  dan efisien.  Karena  zakat  bertujuan  untuk  mensejahterakan  umat.  Tentu  saja  potensi  zakat yang  begitu  besar  harus  dimanfaatkan  dan  dikelola  sebaik  mungkin.  Maka  Penggunaan dana Zakat yang bersifat konsumtif tidak boleh dilakukan. Penyaluran Zakat yang bersifat konsumtif  hanya  membantu  mustahiq  zakat  dalam  jangka  waktu  yang  singkat.  Hal  ini
4 Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 (2022):, hal.77 5 Ibid, hal. 79 6 Republik  Indonesia,Undang-Undang  Nomor  23  Tahun2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  vol.  23, 2011, hal. 8-9.
tidak  mendorong  mustahiq  zakat  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  keuangannya. Sudah saatnya zakat produktif menjadi pilihan para pengelola dana zakat. 7
Terkait Pinjaman Online ini mayoritas ulama berpendapat hukumnya ialah haram, sebab  mengandung  unsur  Riba  didalamnya.  Majelis  Ulama  Indonesia  pun  telah mengeluarkan  fatwa  keharaman  Pinjol  Karena  terdapat  unsur  riba,  ancaman,  serta membuka  rahasia  nasabah  pinjol  kepada  para  rekannya,  hal  ini  biasanya  terjadi  jika nasabah  tersebut  tidak  dapat  melunasi  utangnya  atau  menunggak.  Namun  begitu  pinjol tetap diminati banyak kalangan karena kemudahan akses serta tidak memerlukan agunan, sehingga pinjol dianggap sebagai Solusi ditengah himpitan ekonomi.
Alih-alih  menghadirkan  pinjaman  online  sebagai  solusi,  melihat  potensi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim tentu Zakat dapat menjadi jalan keluar dari masalah  himpitan  ekonomi  yang  dirasakan  masyarakat  Indonesia.  Penyaluran  Zakat dalam Islam telah jelas diperuntukkan bagi 8 Asnaf 8 hal ini telah jelas ditetapkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, salah satunya adalah Asnaf Gharimin 9 .
Pertanyaan  yang  seringkali  muncul  ialah  bagaimana  mengidentifikasi  masing- masing asnaf tersebut, fokus kajian dalam artikel ini ialah asnaf gharimin yang diartikan sebagai  orang  yang  berutang.  Zakat  diperuntukkan  salah  satunya  bagi  golongan  orang yang berutang untuk membebaskan ia dari utang tersebut, golongan orang yang berutang yang  dibenarkan  oleh  syariat  ialah  mereka  yang  berutang  untuk  tujuan  pemenuhan kebutuhan  pokok  bagi  dirinya,  keluarga  yang  menjadi  tanggungannya.  Adapun  kriteria seorang yang memenuhi syarat sebagai gharimin haruslah ditentukan oleh ulil amri guna memastikan apakah mereka tergolong mustahik atau tidak.
Fenomena kontemporer saat ini ialah kecenderungan masyarakat dalam berutang secara  online  melalui  platform  pinjol  ini,  apakah  mereka  yang  terjerat  pinjol  ini  bisa dikategorikan  sebagai gharimin yang  termasuk  dalam  asnaf  berhak  menerima  zakat?. Realita  yang  terjadi  pada  fenomena  pinjama online  adalah  yakni  mayoritas  peminjaman merupakan  anak  muda  yang  menggunakan  jasa  pinjaman  online  hanya  untuk  foya-foya atau  dengan  tujuan  konsumtif,  Berdasarkan  laporan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  pada
7 DAULAY, Jaka Ragil, et al. ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2022, 10.02. hal.3
8 Asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam Al-Quran yaitu terdapat 8 golongan,  di  antaranya  adalah  fakir,  miskin,  amil,  muallaf,  gharimin,  riqab,  fii  sabilillah,  dan  ibn sabil.
9 Gharimin berasal dari bahasa Arab yang berarti golongan orang yang memiliki utang yang berhak atas  zakat.  Sebutan  ini  diperuntukkan  bagi  mereka  yang  mempunyai  masalah  ataupun  kesulitan keuangan.
Juni  2023,  jumlah  rekening  peminjam  aktif  berusia  19  hingga  34  tahun  sebanyak  10,91 juta unit dengan utang Rp 26,87 triliun. 10
Hal  ini  memunculkan  pertanyaan  kritis  mengenai  status  mereka  sebagai "Gharimin" atau orang yang berutang. Apakah para korban pinjol dapat dianggap sebagai Gharimin yang berhak mendapatkan bantuan zakat, mengingat situasi finansial yang sulit yang  mereka  hadapi?  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  isu  kompleks  ini, menyelami  akar  permasalahan,  serta  mempertimbangkan  sudut  pandang  agama  dan kemanusiaan  terkait  apakah  korban  pinjol  layak  dianggap  sebagai  Gharimin  dan mendapatkan bantuan zakat.

## B. Pembahasan

## 1. Fenomena Pinjaman Online
Pinjaman  Online,  merujuk  pada  kegiatan  pinjaman  uang  berbasis  teknologi.  Terkait pinjam meminjam online ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menyebutkan penyelenggara  menawarkan,  mengelola,  dan  menyelenggarakan  layanan  pinjam meminjam  uang  teknologi  informasi  dari  pemberi  pinjaman  kepada  peminjam  yang sumber dananya berasal dari pemberi pinjaman. Dengan demikian,  pinjaman online pada hakikatnya merupakan perantara yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman atau biasa dikenal dengan konsep peer-to-peer lending. Tidak seperti Bank, platform  pinjaman  online  hanya  menyediakan  jasa  yang  mempertemukan  pemberi pinjaman (peminjam) dengan penerima pinjaman. Jadi dalam hal ini pinjaman online bukanlah kreditur, POJK menyebutkan pinjaman online tidak diperbolehkan memberi pinjaman.
Fenomena pinjaman online merupakan sebuah trend yang semakin populer di masyarakat, terutama di era digital saat ini. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi  individu  untuk  mendapatkan  akses cepat terhadap  dana  pinjaman  tanpa  harus melalui  proses  yang  rumit  seperti  pada  lembaga  keuangan  tradisional.  Namun, fenomena ini juga menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak negatif.
Salah  satu  dampak  negatif  dari  fenomena  pinjaman  online  adalah  maraknya praktik  pinjaman  ilegal  yang  belum  terdaftar  dan  tidak  diawasi  oleh  otoritas  yang berwenang.  Pinjaman ilegal  ini  seringkali  memberlakukan  bunga  dan  biaya  layanan yang  tinggi,  sehingga  dapat  membebani  konsumen  dengan  utang  yang  sulit  untuk
10 Monavia  Ayu  RIzaty,  https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/penerima-pinjol- didominasi-anak-muda-pada-juni-2023. Diakses 25 Januari 2024
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 524
dilunasi. 11 Selain  itu,  fenomena  pinjaman  online  juga  rentan  terhadap  praktik predatory  lending,  di  mana  konsumen  rentan  terjebak  dalam  lingkaran  utang  yang sulit  untuk  keluar. 12 Di  sisi  lain,  pinjaman  online  juga  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  yang  membutuhkan  dana  cepat  untuk  keperluan  mendesak.  Namun, penting  bagi  konsumen  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  memilih  penyedia  pinjaman online  yang  legal  dan  terdaftar  oleh  otoritas  yang  berwenang,  guna  menghindari risiko yang dapat merugikan mereka. 13
Banyak  masyarakat,  terutama  masyarakat  berpenghasilan  rendah, menghadapi  permasalahan  dan  kesulitan  hingga  menjadi  korban  pinjaman  online. Permasalahan ini dapat dilihat dari perilaku berutang terhadap masyarakat, perilaku penagihan utang secara online, dan dampak perilaku penagihan utang terhadap jiwa masyarakat.
Berbagai kasus yang diakibatkan oleh pinjaman online  dapat dengan mudah diakses  di  media  elektronik  maupun  cetak,  tahun  lalu  Nasabah  Pinjol  Adakami mengakhiri  hidupnya  diduga  karena  praktik  penagihan  yang  agresif  terhadap nasabah  tersebut  yang  mengakibatkan  ia  bunuh  diri.  Nasabah  berinisial  K  ini mengalami  tekanan  mental  karena  harus  mengembalikan  pinjaman  hingga  dua  kali lipat  dari  jumlah  yang  dipinjamkan.  Teror  penagihan  utang  oleh  debt  collector Adakami  mencapai  tingkat  yang  mengganggu  kehidupan  pribadi  dan  profesional nasabah tersebut, bahkan berdampak pada pekerjaannya dan keluarganya. Kasus lain ialah pembunuhan mahasiswa UI oleh AAB menunjukkan dampak serius dari tekanan finansial yang disebabkan oleh utang pinjol dan kerugian dalam investasi kripto. 14
Saat  ini  nasabah  Pinjaman  Online  didominasi  oleh  kaum  muda  (Generasi  Z dan  milenial),  hal  ini  berdasarkan  Laporan  oleh  OJK  pada  bulan  Juli  Tahun  2023, disebutkan  bahwa  kelompok  usia  19  sampai  34  tahun  ialah  yang  paling  banyak menerima  kredit  pinjol,  angka  ini  mencapai  27,1  triliun  rupiah  atau  54,06%.  Jika dilihat  dari  sisi  sebab    milenial  berutang  karena  sebab  meningkatnya  biaya  hidup, utang  pinjaman  mahasiswa,  serta  gaya  hidup  yang  dilakukan.    Sehingga  dana pinjaman dari pinjol tersebut cenderung digunakan untuk keperluan konsumtif.
11 Hasela,  Rizka  Noor,  and  Rizka  Noor.  "Lemahnya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Pinjaman Online." JDIH Kabupaten Tanah Laut 7 (2020).
12 Op.Cit ., hal. 77
13 Irene  Radius  Saretta,  “Daftar  Pinjaman  Online  Resmi  Terdaftar  Dan  Berizin  OJK  Di  Indonesia,” cermati.com. diakses tanggal 23 Januari 2024
14 https://www.cnbcindonesia.com/research/20230921091138-128-474304/ngeri-pinjam-uang- online-berujung-maut. 21 September 2023. Diakses tanggal 05 Januari 2024
Temuan  penelitian  mengenai  faktor-faktor  penyebab  perilaku  berutang  di masyarakat menunjukkan bahwa gaya hidup tinggi, sikap materialistis, keserakahan, pengelolaan  keuangan  yang  buruk,  pendapatan  rendah,  kartu  kredit  dan  pinjaman pendidikan merupakan faktor paling umum yang menyebabkan generasi muda Islam mengambil utang. Temuan lain menunjukkan bahwa persepsi kenyamanan, persepsi kepercayaan,  persepsi  risiko,  dan  kualitas  informasi  berperan  dalam  keputusan mengambil pinjaman online melalui peer-to-peer selama pandemi COVID-19. Temuan penelitian  lain  yang  mengkaji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hubungan masyarakat    dengan  rentenir  menunjukkan  bahwa  faktor  kebutuhan,  faktor  agama, faktor agunan, dan faktor kemudahan mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap perilaku  meminjam  masyarakat.  Faktor-faktor  tersebut,  ditambah  dengan  promosi besar-besaran yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online, menyebabkan semakin tingginya tingkat perilaku meminjam di kalangan masyarakat. 15
Berbagai Permasalahan yang ditimbulkan dari tindakan debt collector online tidak  hanya  bersifat  yuridis,  tetapi  juga  psikologis.    Hal  ini  karena  korban  pinjol biasanya  mendapatkan  ancaman,  intimidasi  bahkan  pencemaran  nama  baik  melalui kontak-kontak yang ada di daftar No HP nasabah pinjol tersebut.  Nasabah biasanya mengalami  gangguan  psikologis  dan  sosial,  korban  Pinjol  akan  mengalami  lekas marah,  depresi,  rasa  bersalah.  Hal ini akan semakin  parah jika mereka  para korban pinjol  tidak  dapat  membayar  tagihan  utang  tersebut,  sehingga  mereka  akan tenggelam  semakin  dalam  dalam  ketakutan,  kekhawatiran,  kebingungan,  dan kecemasan  yang  tiada  henti  hingga  muncul  gangguan  psikologis  dan  fisiologis. Dampak psikologis misalnya adalah cemas, panik, kebingungan, ketakutan, gangguan emosi bahkan depresi. 16

## 2. Zakat
Zakat  secara  etimologis  bermakna  berkembang (an-namaa), mensucikan (at- thaharatu) dan  berkah (albarakatu). Zakat  berarti  mengeluarkan  sebagaian  harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu yang disebut mustahik  dengan  persyaratan  tertentu,  demikian  pengertian  zakat  secara
15 Alam,  Sesep  Saepul.  "Dampak  Riba  pada  Bunga  Pinjaman  Online  Terhadap  Psikologis Masyarakat." An Nuqud Journal of Islamic Economics 2, no. 2 (2023), hal. 6
16 Sumartiningtyas,  H.  K.  N.  (2021).  Apa   Saja  Dampak  Psikologis  akibat  Terjerat  Pinjaman Online?  Ini  Penjelasannya.  https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/23/120200623/apa- saja-dampak-psikologis-akibat-terjerat-pinjaman-online-ini. Diakses 23 Januari 2023
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 526
terminologis,  Dimana  zakat  salah  satu  pilar  penting  di  dalam  ajaran  Islam. 17 Zakat atau asal kata nya ialah tazkiyah yang berarti membersihkan atau mensucikan. karena itu  zakat  dimaknai  sebagai  jalan  untuk  membersihkan  harta  benda  serta  diri seseorang. 18
Zakat  merupakan  harta  benda  yang  harus  dikeluarkan  oleh  orang  muslim ataupun badan usaha milik orang umat Islam guna disalurkan kepada golongan yang berhak  menerimanya  sebagaimana  syariat  Islam. 19 Zakat  dapat  berarti  pula membersihkan  diri  dari perilaku  hasad dengki  dan  dendam  terhadap orang kaya 20 . Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah (83):
ْذِإ َو اَنْذَخَأ َقَٰثي ِم ٓﻰِﻨَﺑ َليِء َٰٓرْسِإ َﻻ َنوُدُبْعَت ﱠﻻِإ َﱠ ٱ ِنْيَدِل َٰوْلٱِﺑ َو اًناَسْحِإ ىِذ َو ٰﻰَﺑ ْرُقْلٱ ٰﻰَمَٰتَيْلٱ َو ِنيِكَٰسَمْلٱ َو ۟اوُلوُق َو ِساﱠﻨلِل اًﻨْسُح ۟اوُميِقَأ َو َة ٰوَلﱠصلٱ ۟اوُتاَء َو َة ٰوَك ﱠزلٱ ﱠﻢُﺛ ْﻢُتْيﱠل َوَت ﱠﻻِإ ًﻼيِلَق ْﻢُكﻨِّم ﻢُتنَأ َو

## َنوُض ِرْعﱡم
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah  selain  Allah,  dan  berbuat  kebaikanlah  kepada  ibu  bapa,  kaum  kerabat, anak-anak  yatim,  dan  orang-orang  miskin,  serta  ucapkanlah  kata-kata  yang  baik kepada  manusia,  dirikanlah  shalat  dan  tunaikanlah  zakat.  Kemudian  kamu  tidak memenuhi  janji  itu,  kecuali  sebahagian  kecil  daripada  kamu,  dan  kamu  selalu berpaling.
Salah satu fungsi zakat dalam Al-Quran ialah membantu orang-orang dengan keadaan  ekonomi  yang  lemah.  Dimana  penggunaan  zakat  diperuntukkan  kepada kepentingan  sosial  serta  memeratakan  ekonomi  sehingga  dapat  menghilangkan  gap ekonomi  antara  si  kaya  dan  si  miskin. 21 Kewajiban  mengeluarkan  zakat  bagi  umat Muslim secara qath’i telah disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran, salah satunya dalam Surat  Al-Baqarah  ayat  43  yang  berarti  “Dan  laksanakanlah  salat,  tunaikanlah zakat,  dan  rukuklah  beserta  orang  yang  rukuk”.  Dalam  ayat  lain  di  Al-Quran disebutkan,  “Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  menyucikan  mereka”  (QS.  at-Taubah  [9]:  103).  Ini  bermakna bahwa kewajiban zakat tidak diterjemahkan lain dan bersifat wajib, karena kejalasan dalil tersebut yakni kalimat perintah yang berarti kewajiban.
Kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat Islam disebabkan zakat merupakan salah  satu  rukun  Islam,  sehingga  menjadi  salah  satu  unsur  utama  untuk  tegaknya
17 Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam perekonomian modern . Gema insani, 2002. hal.22 18 ROMDHONI,  Abdul  Haris.  Zakat  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017, 3.01. hal 42 19 Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
20 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Jilid 1, (Bogor: PT Pustaka MIZAN, 1996), hal. 34
21 SHIHAB, M. Quraish. Tafsir al-misbah. Jakarta: lentera hati , 2002, 2: 52-54.
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 527
syariat  Islam.  Itulah  sebabnya  zakat  dihukumkan fardhu  ain yang  bermakna  wajib atas  muslim  yang  telah memenuhi syarat-syarat  tertentu,  disamping  itu  karena  ada hak  orang  lain  pada  harta  benda  yang  dimilikinya.  selama  ia  tidak  mengeluarkan zakat, maka selama itu pula harta bendanya bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dikonsumsinya. 22
Al-Mawardi  Dalam  kitab  al-Hawi,  memberikan  definisi  zakat  sebagai pengambilan  tertentu  dari  harta  tertentu,  dengan  syarat-syarat  tertentu  guna diserahkan  kepada  golongan  yang  telah  ditetapkan.  Seorang  yang  melaksanakan zakat disebut sebagai  Muzaki, sementara orang-orang yang menerima zakat disebut dengan  Mustahik.  Beberapa  aspek  hukum  Zakat  Islam  meliputi  penghitungan  dan pembayaran  sejumlah    kekayaan  yang  dimiliki  umat  Islam  setiap  tahunnya.  Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk emas, perak, hasil pertanian, dan harta benda lainnya.
Tidak  semua  harta  terkena  kewajiban  zakat,  Zakat  yang  dikeluarkan  dari harta  yang  dimiliki  mempunyai  syarat-syarat  tertentu  dikenakannya  zakat.  syarat tersebut ialah:
1. harta yang dimiliki merupakan harta yang bersifat halal serta didapat dengan jalan yang halal;
2. harta yang dizakati merupakan milik penuh pemiliknya;
3. harta yang dizakati merupakan harta yang dapat dikembangkan;
4. telah mencapai nishab sesuai dengan jenis hartanya;
5. telah  melewati  haul  yakni  masa  kepemilikiannya  telah  berlalu  selama  12  bulan Hijriyah
6. tidak memiliki utang jangka pendek yang harus dilunasi. 23
Besaran  zakat  yang  harus  dikeluarkan  biasanya  sebesar  2,5  persen  dari  total  harta yang  mencapai nisab (batas minimal harta yang dikenakan zakat) setelah satu tahun. Zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain: 24
1. Pembersihan  Harta :  Zakat  memiliki  fungsi  yakni  jalan  untuk  membersihkan harta benda seseorang dari sifat kikir dan keserakahan.
22 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 198- 199
23 Op.Cit. UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 4
24 Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya . hal.30
2. Solidaritas  Sosial :  Zakat  membantu  dalam  menciptakan  solidaritas  sosial  dan keadilan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang membutuhkan.
3. Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat :  Zakat  tidak  hanya  bersifat  amal,  tetapi juga  dapat menjadi instrumen  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  yang  kurang mampu.
4. Keseimbangan  Sosial :  Dengan  memberikan  zakat,  umat  Muslim  berkontribusi pada keseimbangan sosial dan mencegah kemiskinan ekstrem.
5. Ketakwaan  dan  Pengabdian :  Zakat  juga  memiliki  dimensi  spiritual,  karena membayar  zakat  merupakan  bentuk  ketaatan  kepada  Allah  dan  pengabdian kepada-Nya.
Zakat sebagai sarana tolong menolong antara si kaya dan si miskin, lebih dari itu Allah swt telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam Q.S At Taubah ayat 60:
ِباَق ِّرلٱ يِف َو  ۡﻢُهُﺑوُلُق ِةَفﱠلَؤُمۡلٱ َو اَهۡيَلَع َنيِلِمَٰعۡلٱ َو ِنيِكَٰسَمۡلٱ َو ِءٓا َرَقُفۡلِل  ُتَٰقَدﱠصلٱ اَمﱠنِإ۞ ٞﻢيِكَح ٌﻢيِلَع ُ ﱠ ٱ َو ِۗ ﱠ ٱ َنِّم ٗةَضي ِرَف  ِۖليِبﱠسلٱ  ِنۡﺑٱ َو ِ ﱠ ٱ ِليِبَس يِف َو َنيِم ِرَٰغۡلٱ َو
60.    Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu'allaf yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang yang  berutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang  sedang dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Ayat  tersebut  mengelompokkan  golongan  yang  berhak  menerima  zakat  yakni terdiri dari 8 golongan:
1. Fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta dan usaha yang memadai sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hanya masih memiliki tempat tinggal serta pakaian yang layak
2. Miskin  ialah  mereka  yang  berharta  namun  tidak  bisa  mencukupi  sebagian kebutuhannya seperti makanan, pakaian, dan lainnya.
3. Amil  yakni  orang  atau  lembaga  yang  mempunyai  tugas  menghimpun  serta mendistribusikan zakat.
4. Mualaf yakni mereka yang dilunakkan hatinya atau seseorang yang masuk Islam namun masih lemah dalam pendirian.
5. Hamba  sahaya  atau  seorang  budak  yang  belum  dimerdekakan,  praktik perbudakan saat ini sudah tidak lagi dilakukan.
6. Orang-orang  yang  berutang yakni  mereka  yang  mempunyai  utang  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya  tidak  digunakan  untuk melakukan maksiat.
7. Ibnu  sabil  yakni  golongan  yang  sedang  atau  akan  melakukan  perjalanan  yang tidak bertujuan untuk maksiat.
8. Sabilillah  yakni  golongan  yang  melakukan  jihad  dijalan  Allah  tanpa  mendapat imbalan.

## 7. Gharimin
Gharimin dalam Bahasa Arab al-gharim bermakna orang yang memiliki beban utang atau orang yang berutang. Dalam hal ini utang yang dimaksud bisa  berbentuk harta ataupun  berupa  segala  hak  selain  harta  yang  muncul  karena  pinjaman  (utang),  jual beli  atau  sewa  menyewa,  atau  perusakan.  Jamak  dari al-gharim ialah al-gharimun yang secara istilah berarti orang-orang yang berutang yang mempunyai tanggungan utang,  tidak  mampu  untuk  melunasi  utang-utang  mereka. 25 Badan  Amil  Zakat Indonesia  memberikan  pengertian  Gharimin  yaitu  mereka  yang  berutang  untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. 26
Gharim  adalah  orang  yang  berutang  karena  keperluan  mendesak,  bukan maksiat,  dan  tidak  mampu  membayarnya.  Jika  gharim  mampu  membayar,  maka kewajiban membayar utang tersebut beralih kepadanya dan yang bersangkutan tidak berhak  menerima  zakat  sebagai  gharim,  kecuali  gharim  tersebut  berutang  untuk membiayai  suatu  perusahaan  guna  meredam  permusuhan  yang  diyakini menimbulkan  pertumpahan  darah.  Dalam  hal  ini,  sebagian  zakat  yang  diberikan kepada  gharim  secukupnya  untuk  membayar  utangnya. 27 Mereka  yang  harus memenuhi  kebutuhan  konsumtif  dapat  digolongkan  sebagai  gharim,  hal  ini dilandaskan  pada  kajian Maqashid  Syariah ,  dimana  pemuasan  kebutuhan  melalui utang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hifdz nafs (Pemeliharaan Jiwa). 28
25 Muttaqin,  Zainal, and Safwan Kamal.  "INVESTIGASI  PENDAYAGUNAAN ZAKAT  ASNAF GHARIM MENJADI ALTERNATIF  UTANG PIUTANG (Studi  pada  Baitul Mal Langsa)." J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) (2022) hal. 375
26 https://baznas.go.id/zakat. Diakses 25 Januari 2024 27 https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28375.mekanisme pendistribusian zakat. Diakses 25 Januari 2024
28 RATNASARI,  Desi;  FASA,  Muhammad  Iqbal;  JA’FAR,  A.  Kumedi.  Pandangan  Hukum  Islam terhadap  Status  Muflis  (Debitur  Pailit)  sebagai  Gharimin  (Mustahik  Zakat). Reslaj:  Religion Education Social Laa Roiba Journal , 2022, 4.2: hal.11
Sebagai  salah  satu  golongan  yang  menerima  zakat,  gharimin  yang  secara etimologi  berarti lazuumun disebabkan  utang  yang  mengaturnya. 29 Gharim  juga berarti al-ghurm yang  bermakna  utang  serta  dalam  keadaan  yang  sulit  untuk melunasinya. 30 Gharim  juga  dapat  dimaknai  sebagai  kewajiban,  disebabkan  utang memaksa seseorang untuk membayar utang tersebut. 31
Pengertian al-gharimun masih  bersifat  umum,  tanpa  mempertimbangkan motivasi dan tujuan pengutang, baik untuk konsumsi maupun produksi atau karena alasan yang dibolehkan syariat, seperti makan, minum, menyewa tempat tinggal, dan lain-lain, atau karena alasan yang tidak diperbolehkan syariat, seperti berutang untuk membeli narkoba, berjudi dan untuk tujuan bermaksiat kepada Allah.
Secara  khusus al-gharimun diartikan  dalam  hal  pertimbangan  motivasi  si pengutang,  dalam  hal  ini  seorang  Mujahid  Al-Thabari  memberikan  definisi al- gharimun sebagai orang-orang yang berutang untuk keperluan yang bukan perbuatan merusak/merugikan  dan  bukan  pula  perbuatan  mubadzir. 32 Yusuf  Qardhawi berpendapat  yang  disandarkan  pada  hadits yang  diriwayatkan  Tabari,  bahwa utang gharim  tidak  boleh  berisifat  berlebihan.  Hadits  ini  memperbolehkan  gharim  untuk memanfaatkan  pembagian  zakat  sebagai  pemenuhan  kebutuhannya  sehari-hari. namun  hal  ini  dipersyaratkan  kepada  utang  yang  bersifat  daruri  untuk  pemenuhan kebutuhan  sehari-hari. 33 Menurut  mazhab  Imam  as-Syafi'i ,  al-Gharimin terdiri  dari dua  kelompok.  Pertama, orang  yang meminjam uang  untuk kepentingannya sendiri, atau  untuk  suatu  hal  yang  baik  daripada  untuk  hal  yang  maksiat,  maka  tidaklah  ia mempergunakan  uang  itu  meskipun  ia  menukarkannya  dengan  harta  atau  uangnya sendiri.  Mereka  menerima  zakat  untuk  melunasi  utang  karena  ketidakmampuan mereka. 34
Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa al-gharimun ialah orang- orang  yang  memiliki  utang  yang  diperuntukkan  bukan  sebagai  kebutuhan  guna bermaksiat kepada Allah seperti melakukan kerusakan dan pemborosan, dan mereka tidak sanggup untuk melunasi utang-utang nya walaupun telah jatuh tempo.
Orang-orang  yang  mempunyai  utang  adalah  mereka  yang  tersangkut  utang karena kegiatannya dalam urusan untuk kepentingan umum, misalnya mendamaikan
29 Yusuf al Qaradawi,Fiqih Al Zakah, Vol. 2, Beirut : Muassasah al Risalah, 1973, hal. 622.
30 Ibnu Mandzur, Lisan al ‘Arab, vol. 5, Qahirah, Masr : Dar al-Ma’arif, hal. 3247.
31 Op.Cit , hal. 622.
32 Ibid, hal. 376
33 RATNASARI, Op.Cit hal.11. 34 Yusuf,  Muhammad  Yasir.  "Golongan  Mustahik  Zakat:  Perspektif  Fuqaha  &  Baitul  Mal  Aceh." (2021). hal. 75
persengketaan  antara  keluarga,  memelihara  persatuan  umat  Islam,  melakukan aktivitas dakwah  dan  lain  sebagainya. adapun golongan  ini  berhak  menerima  zakat. sedangkan  orang-orang  yang  berutang  karena  moral  dan  mentalnya  telah  rusak, seperti  orang  berutang  karena  narkotika,  minuman  keras,  judi  dan  perbuatan  keji lainnya, golongan ini tidak berhak menerima bagian dari zakat. 35
Adapaun  syarat-syarat   seseorang dikategorikan  sebagai   gharim  menurut Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut : 36
a. Terdapat  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  melalui  utang.  Hal  ini  berlaku  bagi gharim yang memiliki harta namun tidak cukup untuk melunasi utangnya, berlaku juga  bagi  gharim  yang  tidak  memiliki  harta  dan  tidak  mampu  bekerja  atau berkomitmen untuk membayar   utang.   Adapun   kebutuhan   yang   dimaksud adalah   kebutuhan   yang bersifat primer atau kebutuhan asasi/ pokok;
b. Pemanfaatan  utang  digunakan  dalam  hal  yang  diperbolehkan  oleh  syar’i. penggunaan  utang    untuk    hal-hal    yang    haram    dan    makruh,    maksiat    dan berlebih-lebihan  dapat menghilangkan hak gharim dalam mendapatkan zakat;
c. Utang  yang  dimaksud  adalah  utang  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  harus  segera dibayar.Walaupun  beberapa  pendapat  membolehkan  pemberian  zakat  kepada gharim  yang  tenor    utangnya    masih    lama,    namun    hal    ini    kurang    relevan dengan  prinsip  darurah dalam Islam;
d. Syarat Gharim untuk Kepentingan Umum, golongan ini boleh menerima zakat jika utangnya  diperuntukkan  untuk  kepentingan  umum/  kepentingan  orang  lain, meskipun ia mempunyai harta untuk melunasinya.
Adapun  korban  pinjol  sebagaimana  fenomena  terbaru  ini  pada  hakikatnya adalah sama dengan definisi al-gharimun sebagaimana disebutkan diatas, hanya jika kita  melihat  fenomena  pinjaman  online  maka  apakah  korban  pinjol  yang  dimaksud memenuhi kriteria sebagai gharimin yang berhak menerima zakat, tentu hal ini harus di kategorikan dulu, korban pinjol seperti apa yang berhak menerima zakat sehingga dikategorikan  sebagai gharimin .  Sebab  dengan  kemudahan  akses  pinjol  ini  banyak Masyarakat yang menggunakan layanan pendanaan tersebut bukan untuk keperluan yang  mendesak  atau  kebutuhan  pokok,  terutama  yang  dilakukan  oleh  kaum  gen-Z yang  cenderung  diperuntukkan  kepada  hal  yang  bersifat  konsumtif,  misal  membeli tiket  konser,  mengupgrade smartphone dan  gaya  hidup  yang  lain. 37 Korban  pinjol pada dasarnya adalah mustahik dari kelompok gharim, namun ada syarat yang harus diperhatikan  apakah  mereka  berhak  menerima  zakat  atau  tidak.  Jika  ia  mempunyai
35 SARI, Elsi Kartika, et al. Pengantar hukum zakat dan wakaf. 2006. Hal.37
36 Eja  Armaz  Hardi,  Gharim  sebagai  Penerima  Zakat  Perspektif  Yusuf  Al  Qaradawi,  Desertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, Hal. 93-97.
37 Retno Ayuningrum, "Alasan Gen Z dan Milenial Banyak yang Terjerat
Pinjol!" https://finance.detik.com/fintech/d-6985054/alasan-gen-z-dan-milenial-banyak-yang- terjerat-pinjol. 16 Oktober 2023. Diakses 11 Januari 2024
harta  selain  rumah  dan  harta  tersebut  melebihi  kebutuhan  primer,  maka  debitur harus  melunasi  utangnya  dengan  menjual  harta  tersebut.  Artinya  dia  tidak  berhak menerima bantuan zakat.

## C. Kesimpulan
Dari  beberapa  analisis  yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  disimpulkan,  masyarakat semakin  dimudahkan  dalam  melakukan  pinjaman  melalui  akses  teknologi  yang  lebih dikenal  dengan  pinjaman  online (peer  to  peer  landing) ,  hal  ini  menimbulkan  dampak positif  dan  negatif,  sebab  pinjaman  online  tersebut  memberikan  kemudahan  sekaligus membebankan  bunga  yang  tinggi,  sehingga  Masyarakat  yang  tidak  mampu  membayar akan  mendapatkan  teror  dari deptcollector platform  pinjaman  online.  Hal  tersebut menimbulkan  dampak  psikologis  dan  diperparah  dengan  platform  illegal,  sehingga mereka yang tidak dapat lepas dari jerat pinjaman online menjadi korban.
Islam meletakkan posisi orang yang berutang dan tidak mampu membayar utang tersebut sebagai gharimin yang  berhak  menerima  zakat.  Sehingga  dengan  zakat  tersebut  dapat meringankan  dan  bahkan  diharapkan  dapat  membantu  melunasi  utang-utang  yang menjerat  kaum  muslimin.  Namun  dalam  kaitannya  dengan  korban pinjol perlu dikategorikan  korban  pinjol  yang  bisa  dikategorikan  sebagai gharimin yang  berhak  atas zakat.  Sebab  sebagaimana  disebutkan  mereka  yang  terjerat  pinjol  bisa  dari  berbagai kalangan dan  yang  terbanyak adalah Gen-z, yang peruntukannya untuk hal yang bersifat konsumtif. Sedangkan kriteria gharimin menurut Al-Thabari ialah mereka yang berutang bukan untuk keperluan yang diperuntukkan untuk hal yang mubadzir . Korban pinjol dapat digolongkan sebagai mustahik pada kelompok gharim, dengan syarat harus diperhatikan bahwa  jika  ia  tidak  lagi  mempunyai  harta  atau  asset  lain  selain  rumah  dan  hartanya tersebut  melebihi  kebutuhan  pokok,  maka  dalam  kondisi  seperti  itu  ia  tidak  berhak menerima zakat.
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 533

## Daftar Pustaka Artikel/Buku/Laporan
Alam,  Sesep  Saepul.  "Dampak  Riba  pada  Bunga  Pinjaman  Online  Terhadap  Psikologis Masyarakat." An Nuqud Journal of Islamic Economics 2, no. 2 (2023).
Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan
Hukum  Bagi  Konsumen  Pinjaman  Online." Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 (2022)
DAULAY, Jaka Ragil, et al. ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR.  Yusuf  Al-Qardawi).  Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial, 2022, 10.02.
Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya .
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam perekonomian modern . Gema insani, 2002.
Hasela,  Rizka  Noor,  and  Rizka  Noor.  "Lemahnya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah Pinjaman Online." JDIH Kabupaten Tanah Laut 7 (2020).
https://baznas.go.id/zakat. Diakses 25 Januari 2024 https://www.cnbcindonesia.com/research/20230921091138-128-474304/ngeri-pinjam- uang-online-berujung-maut. 21 September 2023. Diakses tanggal 05 Januari 2024 Ibnu Mandzur, Lisan al ‘Arab, vol. 5, Qahirah, Masr : Dar al-Ma’arif.
Irene  Radius  Saretta,  “Daftar  Pinjaman  Online  Resmi  Terdaftar  Dan  Berizin  OJK  Di Indonesia,” cermati.com. diakses tanggal 23 Januari 2024
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
Monavia  Ayu  RIzaty,  https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/penerima-pinjol- didominasi-anak-muda-pada-juni-2023 diakses 25 Januari 2024
Muttaqin,  Zainal,  and  Safwan  Kamal.  "INVESTIGASI  PENDAYAGUNAAN  ZAKAT  ASNAF GHARIM MENJADI ALTERNATIF UTANG PIUTANG (Studi pada Baitul Mal Langsa)." J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) (2022)
Qurais  Shihab, M.  (2005). Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  kesan  dan  keserasian  Al-Qur’an.
Jakarta: Lentera Hati.
RATNASARI, Desi; FASA, Muhammad Iqbal; JA’FAR,  A. Kumedi. Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat). Reslaj:
Religion Education Social Laa Roiba Journal , 2022, 4.2: 528-544.
Retno  Ayuningrum,  "Alasan  Gen  Z  dan  Milenial  Banyak  yang  Terjerat Pinjol!" https://finance.detik.com/fintech/d-6985054/alasan-gen-z-dan-milenial- banyak-yang-terjerat-pinjol. 16 Oktober 2023. Diakses 11 Januari 2024
ROMDHONI,  Abdul  Haris.  Zakat  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan pengentasan kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017, 3.01
SARI, Elsi Kartika, et al. Pengantar hukum zakat dan wakaf. 2006.
Sumartiningtyas,    H.    K.    N.    (2021).    Apa    Saja    Dampak    Psikologis    akibat    Terjerat Pinjaman
Online?IniPenjelasannya. https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/23/120200623/apa-saja-
dampak-psikologis-akibat-terjerat-pinjaman-online-ini. Diakses 23 Januari 2023 Tim  detikFinance.  OJK  Catat  Pinjaman  Pinjol  Tembus  Rp  58  T  hingga  Oktober  2023, detiksumut,  "OJK  Catat  Pinjaman  Pinjol  Tembus  Rp  58  T  hingga  Oktober  2023" https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7071560/ojk-catat-pinjaman-pinjol- tembus-rp-58-t-hinga-oktober-2023. Diakses 23 Januari 2024
Yusuf al Qaradawi, Fiqih Al Zakah, Vol. 2, Beirut : Muassasah al Risalah, 1973. Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Jilid 1, (Bogor: PT Pustaka MIZAN, 1996).
Yusuf, Muhammad Yasir. "Golongan Mustahik Zakat: Perspektif Fuqaha & Baitul Mal Aceh."
(2021)

## Peraturan dan Putusan Hukum
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi. Pasal 1 Angka 3.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Indonesia . “Daftar  Pinjaman  Online  Illegal”. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info- terkini/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-7-
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 535
Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-100-Pinjaman-Online- Ilegal/LAMPIRAN%20PINJOL%20ILEGAL%20APRIL%202022.pdf Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
Republik  Indonesia,Undang-Undang  Nomor  23  Tahun2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat, vol. 23, 2011