Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Muhamad Ridho audicahaya12@gmail.com
Muhammad Amin Qodri m_aminqodri@unja.ac.id
Ageng Triganda Sayuti agengtrigandasayuti@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to discover the judge's consideration in the Supreme Court Decision, Number 1400 K/Pdt/1986, and the Supreme Court Decision, Number 1977 K/Pdt/2017 regarding the differences in decisions towards interfaith marriages. Furthermore, the methodology used in this  study  is  the  Normative  Juridical,  namely  research  in  the  form  of  an  inventory  of applicable laws, which seeks to find the principles or philosophical basis of the law or study in the  form  of  legal  efforts  findings  within  a  particular  case.  Based  on  the  result,  it  may  be stated that the regulation of interfaith marriages in Indonesia had legal protection itself in terms of marriage. Nevertheless, the interfaith marriage polemic in terms of its regulation in the  marriage's laws  is  not  being  strictly  regulated and  written  whether  it  is  prohibited or permitted. Moreover, the inconsistency of marriage law in regulation of interfaith marriage gives rise to a conflict of legal norms in establishing or deciding decision from the state of the court ruling to the supreme court's jurisprudential decision.
Keywords: Interfaith Marriage

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  di  dalam Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1400  K/Pdt/1986  dan  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  1977  K/Pdt/2017  terkait  perbedaan  putusan  terhadap  perkawinan  beda  agama. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif,  yaitu  penelitian  berupa  inventarisasi  perundang-undangan  yang  berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dikemukakan  bahwa  Pengaturan  Perkawinan  beda agama  di  Indonesia  telah  mempunyai  payung  hukum  dalam  hal  perkawinan,  namun polemik  perkawinan  beda  agama  dalam  pengaturannya  di  Undang-Undang  Perkawinan belum  diatur  secara  tegas  dan  tertulis  apakah  dilarang  atau  diperbolehkan pelaksanaannya.  Ketidaktegasan  Undang-Undang  Perkawinan  dalam  mengatur perkawinan  beda  agama  menimbulkan  konflik  norma  hukum  dalam  menetapkan  atau memutuskan  Putusan  dari  Penetapan  Pengadilan  Negeri  hingga  Putusan  Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama
Volume 4 Nomor 1
Februari 2023     Halaman 1 - 17
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami-isteri. Perkawinan  merupakan  peristiwa  hukum,  yang akibatnya  diatur  oleh  hukum  atau  peristiwa  yang  diberi  akibat  hukum.  Peristiwa  oleh Soeryono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum  merupakan  peristiwa  hukum.  Perkawinan  merupakan  peristiwa  hukum  apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. 1
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagai  bentuk  unifikasi  hukum-hukum perkawinan  yang  sudah  ada  sebelumnya  dari  masing-masing  agama.  Dengan  adanya regulasi ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat kepada aturan yang mengatur tentang perkawinan  untuk  semua  golongan  dan  kepercayaan yang  ada  di  Indonesia.  Akan  tetapi tidak semua aspek perkawinan telah diatur dalam regulasi ini, ada juga yang belum diatur secara tegas dan jelas, yaitu tentang perkawinan antar orang yang berbeda kepercayaan dan agamanya. 2
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-  undang  perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  mengatakan perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  Agama  dan kepercayaannya.  Dalam  penjelasannya  selanjutnya  disebutkan  bahwa  tidak  ada perkawinan  diluar  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3 Maka secara implisit pintu untuk perkawinan beda Agama telah tertutup.
Pada  tahun  1986  Mahkamah  Agung  memberikan  putusan  dengan  Nomor  1400 K/Pdt/1986 yang berisi tentang putusan terkait perkawinan beda Agama antara seorang muslimah berinisial AV dan laki-laki kristiani berinisial AP. Walaupun putusan Mahkamah Agung  ini  dulu  dicap  kontroversial  pada  masa  itu,  namun  putusan  tersebut  merupakan payung  hukum  bagi  pasangan  yang  menginginkan  perkawinan  beda  Agama.  Menurut pertimbangan  hakim  Mahkamah  Agung  tahun  1986  kekosongan  kepastian  hukum  ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diputuskan.
Putusan  Mahkamah  Agung  Reg.  No.  1400  K/Pdt/1896  ini  dapat  dijadikan  sebagai yurisprudensi,  sehingga  dalam  menyelesaikan  perkara  perkawinan  antar  agama  dapat menggunakan  putusan  tersebut  sebagai  salah  satu  dari  sumber-sumber  hukum  yang berlaku di Indonesia.
1 Trusno Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum, 10, 3 (2010): 335. 2 Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm. 11.
3 Ibid, hlm. 32.
Pada  tahun  2017  tepatnya  di  Pengadilan  Negeri  Blora  ada  kasus  permohonan perkawinan beda agama dengan Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn Bla. Diajukan oleh Muslimah berinisial  NO  dan  pria  berinisial  YA  yang  beragama  Kristen.  Pada  sidang  ini  tepatnya tanggal  18  April  2017  hakim  menetapkan  penolakan  atas  permohonan  perkawinan  ini dengan  berbagai  pertimbangan.  Kemudian  pada  tanggal  21  April  2017  pasangan  ini disertai  kuasa  hukumnya  mengajukan  permohonan  kasasi  dengan  beberapa  alasan diantaranya  bahwa  hakim  tidak  cukup  dalam  mempertimbangkan  segala  pertimbangan yang diajukan pasangan tersebut serta hakim salah/keliru dalam menerapkan pasal-pasal. Pada tanggal 12 Mei 2017 berkas-berkas permohonan kasasipun dikirimkan dan barulah pada  tanggal  28  September  2017  putusan  kasasi  dilaksanakan.  Dalam  amar  putusan  ini Hakim  Mahkamah  Agung  sekata  dengan  pengadilan  tingkat  pertama  yaitu  penolakan terhadap permohonan perkawinan beda Agama setelah mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam berkas kasasi yang dikirimkan tersebut.
Setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,  penetapan-penetapan pengadilan setelah  Undang-undang  ini,  khususnya pada permasalah pencatatan perkawinan , Undang-undang tersebut menjadi dasar untuk perkawinan beda Agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pengadilan, hal ini terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  berbunyi  “  Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku  pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”
Dalam  konteks  ini,  peneliti  melihat  ada  sisi  yang  cukup  menarik  untuk  dikupas lebih lanjut. Jika melihat putusan-putusan yang di kumpulkan peneliti tentang perkawinan beda Agama, mereka mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri berupa amar putusan yang isinya  memberikan  izin  kepada  pasangan  tersebut  untuk  melangsungkan  perkawinan beda agama. Dan putusan semacam ini masih terus berlangsung hingga 2018 seperti yang telah ditemukan oleh peneliti.
Berbeda dengan kasus yang terjadi pada tahun 2017 di kota Blora, oleh pemohon NO dan YA, mereka sama sekali tidak berhasil mendapat izin baik dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Berdasarkan penjabaran kejadian diatas maka peneliti melihat perlunya dilakukan penelitian  lebih  lanjut  terhadap  dua  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  yaitu  Putusan Mahkamah  Agung  Reg.  No.  1400  K/Pdt/1986  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1977 K/Pdt/2017  tentang  perkawinan  beda  agama.  Peneliti  menganalisis  kedua  putusan Mahkamah  Agung  tersebut  dengan  menggunakan  teori  hukum  progresif  yang  erat
hubungannya dengan hukum secara umum dan secara khusus peran hakim pada putusan yang ditangani di Pengadilan yang mana sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu putusan hakim.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  dan menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  judul “Perkawinan Beda  Agama  Berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  (Kajian  Studi Perbandingan”.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Tentang  Perkawinan  Beda  Agama  Berdasarkan  Tatanan  Hukum yang Berlaku Di Indonesia
Dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  pasal  2  ayat  1  disebutkan:  ”perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya itu”.  Dalam rumusan ini diketahui  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan.
Hal  senada  diterangkan  beberapa  pasal  dalam  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan",  Pasal  40  Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;  Karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat  satu  perkawinan  dengan  pria lain;  Seorang  wanita  yang  masih  berada  dalam  masa  iddah  dengan  pria  lain;  seorang wanita  yang  tidak  beragama  Islam,  Pasal  44  "Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama  Islam",  Pasal  61 "Tidak  sekufu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mencegah  perkawinan,  kecuali  tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien ".
Tetapi  dalam  pelaksanaanya  Undang-Undang  Perkawinan  masih  memiliki kekurangan,  salah  satunya  adalah  belum  diaturnya  secara  tegas  mengenai  perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit  apakah  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  diperbolehkan  atau  dilarang, secara eksplisit, Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sah-nya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam  Undang-undang  Perkawinan  yakni  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Dan juga dalam pasal 8
huruf f terdapat larangan perkawinan dengan  tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang  kawin”.  Jadi  sebenarnya Undang-undang  Perkawinan  telah  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  hukum  agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau  tidak.  Di  Indonesia,  perkawinan  beda  agama dapat  dilaksanakan  dengan  menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. 4
Berdasarkan  penjelasan  diatas  perkawinan  yang  dilakukan  diwilayah  hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di  perbolehkan  untuk  dilaksanakan  dan  jika  tetap  dipaksakan  untuk  melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi,  menurut  hukum  positif  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawian  tidak  mengenal  perkawinan  beda  agama,  sehingga  pernikahan  beda agama  belum  bisa  diresmikan  di  Indonesia.  Pernikahan  pasangan  beragama  Islam dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  pernikahan  pasangan  beragama  selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Pengaturan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986/ dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017
a. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986
Pada Kasus Pernikahan Beda Agama antara pasangan AV beragama islam dan AP beragama  Kristen  di  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1400  K/Pdt/1986, sebelumnya  terdapat  Penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  (PN)  Jakarta  Pusat  dengan Penetapan Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST.
Dengan  pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  bahwa  kedua Instansi Pencatat yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil tersebut berdasar Pasal  20  dan  21  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  tidak  dibolehkan melangsungkan  perkawinan  atau  membantu  melangsungkan  perkawinan  dan  akan menolak  melangsungkan  perkawinan  jika  ternyata  mereka  mengetahui  adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7(1), 8, 9 , 10 dan 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 walaupun  tidak  ada  pencegahan  perkawinan.  Pelanggaran-palanggaran  tersebut  antara lain usia pihak-pihak yang akan kawin belum memenuhi syarat, hubungan kekeluargaan terlalu dekat, satu pihak yang akan kawin masih terikat perkawinan dengan orang lain dan sebagainya.
4 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga , (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 95.
Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 1  Tahun 1974 tersebut berlaku bagi mereka pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang se-agama sama-sama islam atau sama-sama  Agama  yang  lain  selain  Islam.  Dihubungkan  dengan  permohonan  pemohon yang mendapatkan penolakan dari kedua instansi didasarkan pada alasan karena pihak- pihak yang akan kawin berlainan agama yaitu pemohon islam dan calon suami pemohon adalah  beragama  Kristen  protestan.  Bahwa  memang  Undang-undang  Perkawinan  tidak mengatur perkawinan antara agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihaknya  seagama  dan  dicatat  oleh  Kantor  Pencatat,  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  bagi yang beragama Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.
Jadi  dengan  demikian  penolakan  dari  kedua  instansi  Pencatat  Nikah  tersebut sudah tepat dan beralasan, karena perkawinan antar agama dalam Undang-undang  No.1 Tahun  1974  memang  tidak  diatur.  Hal  tersebut  karena  memang  ajaran  agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami dan calon isteri yang berbeda agama. Dalam hal ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 (1) Undang- undang Perkawinan dan pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya bahwa suatu perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan. Menurut penjelasan Pasal 2 “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Pendapat Hazairin sebagaimana ditulis M. Idris Ramulyo, menegaskan “bagi orang Islam  tidak  kemungkinan  untuk kawin  dengan melanggar hukum agama sendiri”.  Beliau menambahkan lagi “ demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu atau Budha seperti yang dijumpai Di Indonesia”. 5
Demikian  juga  dalam  penetapan  ini  terdapat  hukum  agama  dimana  menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan berlainan agama sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 221. Dari sudut agama Kristen pun dapat dilihat dengan tegas  nasihat  Al-Kitab  mereka  dalam  Perjanjian  Baru  (2  korintus  6:14).  Segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  perkawinan  dengan  Undang-undang  No.1  Tahun  1974, ketentuan  dalam  KUH  Perdata  (BW),  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen  (HOCI), Peraturan  Perkawinan  Campuran  (Regeling  op  de  Gemeng  de  Huwelijk)  dan  peraturan- peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam  Undang- undang tidak berlaku lagi (pasal 66, Undang-undang No.1 Tahun 1974).
Selanjutnya  pada  Putusan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor 1400K/Pdt/1986. Ditolak nya permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian oleh pemohon
5 M. Idris Ramulyo, Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Ind-Hill Co, 1985), hlm. 141.
diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 1986 sebagaiman ternyata dari  surat  permohonan  kasasi  No.  062/Srt.Pdt.P/1986/PN.Jak.Pus.  yang  dibuat  oleh panitera  Kepala  Pengadilan  Jakarta  Pusat,  permohonan  mana  kemudian  disusul/dengan memori  kasasi  yang  memuat  alasan-alasan  yang  diterima  di  kepaniteraan  Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1986.
Menimbang  pada  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1400K/Pdt/1986  bahwa keberatan-keberatan yang diajukan salah satu pada Pasal 21 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu tidak melarang  perkawinan  calon  suami isteri yang  terdapat perbedaan agama, akan tetapi hanya mengatur bahwa pengadilan berhak memilih, yakni menguatkan penolakan  dari  Kantor  Catatan  Sipil  dan  Kantor  Urusan  Agama,  atau  memberikan  izin kepada  pemohon  untuk  melangsungkan  perkawinan  pemohon  dengan  calon  suami pemohon yang beragama Kristen Protestan, di Kantor Catatan Sipil Jakarta. Dengan tidak dipertimbangkannya  Pasal  21  ayat  4,  akibatnya  ketetapan  Pengadilan  Negeri  menjadi keliru,  karenanya  mohon  dibatalkan.  Sebelum  memasalahkan  keberatan  kasasi  tersebut Mahkamah  Agung  akan  mempertimbangkan  lebih  dahulu  tentang  yurisdiksi,  ialah kewenangan  Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus  permohonan a  quo , sehubungan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 jo Pasal 63 ayat 1a Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
Bahwa  dalam  penolakannya  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  tersebut memberitahukan  bahwa  apabila  pihak  yang  berkepentingan  berkeberataan  atas penolakan  itu  dipersilahkan  meminta  penetapan/keputusan  kepada  Pengadilan  Agama Istimewa  Jakarta  Raya  dengan  menunjuk  Pasal  60  ayat  3  jo  Pasal  63  ayat  1  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974,  sedangkan  pegawai  luar  biasa  pencatatan  sipil  Jakarta menganjurkan  pemohon  mengajukan  permohonann  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat untuk  mendapatkan  surat  keterangan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  1  Undang- undang No. 1 Tahun 1974. Jadi bahwasannya penunjukan pasal-pasal oleh kedua pejabat di atas jelas keliru, sebab Pasal 60 haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal 57, 58 dan 59  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan  karena  perbedaan  kewarganegeraan (perkawinan  campuran),  padahal  kasus a  quo tidaklah  mengenai  perkawinan  campuran dalam  pengertian  di  atas,  sebab  kedua  belah  pihak  yang  akan  melakukan  perkawinan berkewarganegaraan  Indonesia,  hanya  berlainan  agama  dan  karena  itu  seharusnya ditunjuk ke Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Jadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 ialah mengabulkan permohonan kasasi pemohon sebagian serta membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri
(PN)  Jakarta  Nomor  382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST,  sejauh  mengenai  penolakan melangsungkan perkawinan oleh pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986,  Memrintahkan  Pegawai  Pencatatan  pada  Kantor  Catatan  Sipil Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara pasangan inisial AV (Perempuan) dengan  AP  (Laki-laki)  setelah  dipenuhi  syarat-syarat  perkawinan  menurut  Undang- undang.
Untuk megetahui apakah materi muatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400  K/Pdt/1986  telah  memenuhi  Asas-asas  Hukum,  penulis  terlebih  dahulu  akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
a) Asas Kepastian Hukum
Asas  Kepastian  Hukum  dapat  dimaknakan  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Kepastian diartikan  sebagai  kejelasaan  norma  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  bagi masyarakat  yang  dikenakan  peraturan  ini.  Pengertian  kepastian  tersebut  dapat dimaknai  bahwa  ada  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  berlakunya  hukum  di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. 6
Asas  Kepastian  Hukum  menurut  peneliti  di  dalam  putusan  Mahkamah Agung  Nomor  1400 K/Pdt/1986 dapat  dilihat  dari  pertimbangan  hakim  didalam putusan  ini,  penunjukkan  pasal  pasal  oleh  kedua  pejabat  tersebut  jelas  keliru, sebab  Pasal  60  haruslah  dihubungkan  dengan  Pasal-pasal  57,  58,  59  Undang- Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan antara dua orang yang di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan  karena  perbedaan kewarganegaraan  (perkawinan  campuran),  padahal  kasus  a  quo  tidaklah mengenai  perkawinan  campuran  dalam  pengertian  tersebut  diatas,  sebab  kedua belah  pihak  yang  akan  melakukan  perkawinan  berkewarganegaraan  Indonesia, hanya saja berlainan agama dan karena itu harusnya menunjuk Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.
Penetapan  dasar  pertimbangan  hakim  diatas  Hakim  Mahkmah  Agung diatas  dengan  metode  argumentasi  hukum  yaitu  banyaknnya  kasus  baru  yang muncul  di  masyarakat  semantara  di  dalam  undang-undang  belum  diatur  secara khusus, maka hakim melakukan argumentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut.  Sebagaimana  telah  dipertimbangkan  diatas  bahwa  Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon isteri yang berlainan
6 Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, 14, 2 (2014), hlm. 219.
agama.  Dengan  demikian  jelas  bahwa  Undang-Undang  menghadapi  kasus a  quo terdapat  kekosongan  hukum,  maka  dengan  itu  hakim  harus  menemukan  hukum baru untuk melengkapi hukum dengan adanya kasus baru.
Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut  masing-masing  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya,  perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan Pasal  2  ayat  (1) dan (2) Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974,  pegawai  pencatat  untuk  perkawinan  menurut  agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talaq,  dan  Rujuk  sedangkan  bagi  mereka  yang tidak  beragama  Islam  adalah  pegawai  pencatat  perkawinan  pada  kantor  catatan sipil.
Menurut peneliti bahwa hakim Mahkamah Agung dalam menemukan dasar hukum  diatas  menggunakan  metode A  contrario merupakan  cara  menjelaskan makna  undang-undang  dengan  didasarkan  pada  pengertian  yang  sebaliknya  dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Karena  menurut  kenyataan  dan yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan isteri yang berbeda agamanya  ada  2  stelsel  hukum  perkawinan  yang  berlaku  pada  saat  yang bersamaan, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang harus di terapkan, sedang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Dari metode yang  digunakan hakim  bahwa penemuan  hukum  yang  dijadikan  dasar  hakim  dalam  mengabulkan  izin pernikahan  beda  agama  yaitu  metode  argumentasi.  Karena  metode  ini dipergunakan  apabila  undang-undang  tidak  lengkap,  maka  untuk  melengkapinya maka menggunakan metode penemuann hukum ini.
b) Asas Kemanfaatan
Asas Kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam  melaksanakan  asas  kepastian  hukum  dan  asas  keadilan,  seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.
Asas  Kemanfaatan  dalam  putusan  Nomor  1400  K/Pdt/1986  untuk menghindarkan  dampak-dampak  negatif  di  segi  kehidupan  bermasyarakat maupun  beragama  yang  berupa  penyeludupan-penyeludupan  nilai-nilai  sosial
maupun  agama  dan  atau  hukum  positif  pada  saat  itu.  Dari  putusan  ini  juga pasangan AV dan AP dapat melangsung kan perkawinan beda agama dan Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1400  K/Pdt/1986  ini  dijadikan  dasar  untuk melangsungkan perkawinan beda agama bagi pasangan-pasangan lainnya dengan kasus yang sama.
c) Asas Keadilam
Asas Keadilan Menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan  penyamarataan,  keadilan  bukan  berarti  bahwa  tiap-tiap  orang memperoleh  bagian  yang  sama.  Maksudnya  keadilan  menuntut  tiap-tiap  perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.
Menurut Peneliti  Asas  Keadilan  Dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor 1400 K/Pdt/1986 ialah mengabulkan permohonan kasasi pemohon sebagian serta membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Nomor
382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST,  sejauh  mengenai  penolakan  melangsungkan perkawinan  oleh  pegawai  Luar  Biasa  Pencatatan  Sipil  Jakarta  dengan  No. 655/1.755.4/CS/1986,  Memrintahkan  Pegawai  Pencatatan  pada  Kantor  Catatan Sipil  Jakarta agar supaya melangsungkan  perkawinan  antara pasangan  inisial  AV (Perempuan)  dengan  AP  (Laki-laki)  setelah  dipenuhi  syarat-syarat  perkawinan menurut Undang-undang.
b. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017
Pada  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1977K/Pdt/2017  sangat  bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang memperboleh kan atau mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Agung 1977K/Pdt/2017  justru  menolak  permohonan  dari  pasangan  yang  akan  melangsungkan perkawinan beda agama, pasangan yang berinisial NO (Perempuan) agama Islam dengan YA (Laki-laki) agama Kristen mendapatkan penolakan dari Mahkamah Agung.
Menimbang  bahwa  terhadap  alasan-alasan  tersebut  Mahkamah  Agung berpendapat  jika  alasan-alasan  permohonan  kasasi  dari  para  pemohon  kasasi  tersebut tidak  dapat  dibenarkan,  karena  alasan-alasan  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan,  karena alasan-alasan  tersebut  berisi  pengulangan  tentang  hal-hal  yang  telah  dipertimbangkan oleh Judex  Facti .  Bahwa  lagi  pula  putusan Judex  Facti tidak  salah  dalam  menerapkan hukum,  karena  berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  menyebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan.  Para  pemohon  juga  berniat
melangsungkan  perkawinan  dengan  tetap  memeluk  agama  dan  kepercayaan  masing- masing, yaitu saudari NO bearagama Islam dan saudara YA beragama Kristen, hal tersebut tidak  dapat dibenarkan  karena  menurut agama Islam dan Kristen yang dianut oleh para pemohon tersebut tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama.
Bedasarkan  pertimbangan  di  atas,  ternyata  putusan Judex  Facti /  Pengadilan Negeri  Blora  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  Undang- undang,  maka  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  tersebut  harus ditolak serta membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  Pasal  2  ayat  1  disebutkan:  ”perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya itu”.  Dalam rumusan ini diketahui  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan.
Hal  senada  diterangkan  beberapa  pasal  dalam  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan",  Pasal  40  Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;  Karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat  satu  perkawinan  dengan  pria lain;  Seorang  wanita  yang  masih  berada  dalam  masa  iddah  dengan  pria  lain;  seorang wanita  yang  tidak  beragama  Islam,  Pasal  44  "Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama  Islam",  Pasal  61 "Tidak  sekufu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mencegah  perkawinan,  kecuali  tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien ".
Tetapi  dalam  pelaksanaanya  Undang-Undang  Perkawinan  masih  memiliki kekurangan,  salah  satunya  adalah  belum  diaturnya  secara  tegas  mengenai  perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit  apakah  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  diperbolehkan  atau  dilarang, secara eksplisit, Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sah-nya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam  Undang-undang  Perkawinan  yakni  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Dan juga dalam pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan  tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang  kawin”.  Jadi  sebenarnya
Undang-undang  Perkawinan  telah  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  hukum  agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau  tidak.  Di  Indonesia,  perkawinan  beda  agama dapat  dilaksanakan  dengan  menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. 7
Berdasarkan  penjelasan  diatas  perkawinan  yang  dilakukan  diwilayah  hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di  perbolehkan  untuk  dilaksanakan  dan  jika  tetap  dipaksakan  untuk  melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi,  menurut  hukum  positif  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawian  tidak  mengenal  perkawinan  beda  agama,  sehingga  pernikahan  beda agama  belum  bisa  diresmikan  di  Indonesia.  Pernikahan  pasangan  beragama  Islam dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  pernikahan  pasangan  beragama  selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
Untuk megetahui apakah materi muatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977  K/Pdt/2017  telah  memenuhi  prinsip  dasar  Kepastian  Hukum,  penulis  terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## a) Asas Kepastian Hukum
Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  atas  Diputuskan  Putusan  Mahkamah Agung  1977  K/Pdt/2017.  Menurut  Pemohon,  Hakim  salah/keliru  dalam menerapkan hukum, dalam hal ini Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Blora belum mempertimbangkan kemungkinan diberlakukannnya peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Ketentuan  Penutup  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Pasal  66 juncto Peraturan  tentang  Perkawinan  Campuran (Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23-Stbl 1896 No 158, dir.Dandit, dengan Stbl 1901/ 348, 1902/ 311, 1907/ 205, 1918/ 30, 159, 160, dan 161, 1919/ 81, dan 816, 1931/ 168 juncto 423); Pasal 4 ayat (2) menyatakan  bahwa:  Perbedaan  agama,  bangsa  atau  asal  itu  sama  sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu;
2. KUH  Perdata  (Burgelijke  Wetboek  Buku  I  tentang  Orang,  Bab  IV  tentang Perkawinan,  Pasal  26  yang  menyatakan  bahwa:  “undang-undang
7 Soedharyo Soimin, Op. Cit., hlm. 95.
memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam  hubungan-  hubungannya perdata“;
3. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  sebagaimana  Penetapan  Mahkamah Agung Nomor 156/Pdt.P/2010/PN Ska., tanggal 27 Oktober 2010 tentang Izin  Perkawinan  Beda  Agama,  yang  telah  menetapkan:  Memberikan  Izin Perkawinan  Beda  Agama  kepada  Listiyani  Astuti  (Kristiani)  dan  Achmad Julianto (Islam);
4. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, terutama  dalam hal  Kebebasan  Memeluk  Agama  dan  Kepercayaannya  itu (Pasal 22); dan Hak untuk memperoleh Keadilan (Pasal 17);
Dari  uraian  di  atas  Hakim  menganalisis  Yuridis,  Sosiologis,  Filosofis,  dan
Kultural:
1. Melalui analisis yuridis, maka peraturan perundang-undangan tersebut di atas hendaknya dipertimbangkan secara seksama, bijaksana, dan seimbang karena  terkait  kasus/  perkara  yang  menyangkut  hukum  antar  golongan (Islam dan Kristiani);
2. Melalui  analisis  sosiologis  perlu  dilakukan  secara  bijaksana,  dengan pertimbangan  karena  masyarakat  sekarang  ini  sudah  hidup  dalam  era keterbukaan  dan  heterogenitas  seiring  dengan  perkembangan  Iptek terutama  di  bidang  teknologi  dan  komunikasi  yang  semakin  canggih, sehingga  mempercepat  terjadinya  transformasi  dalam  kehidupan masyarakat  disegala  bidang  yang  mengakibatkan  terjadinya  pergeseran system dan tatanilai, termasuk dalam hal perkawinan;
3. Melalui analisis filosofis secara cukup memadai, dengan
mempertimbangkan  bahwa  Pancasila  adalah  sebagai  Dasar  Filsafat  dan Ideologi Negara RI, maka nilai-nilai luhur yang terkadung dalam Pancasila hendaknya  kita  gunakan  sebagai  sarana  untuk  memecahkan  berbagai persoalan  dalam  kehidupan  bersama,  termasuk  dalam  hal  perkawinan beda  agama.  Dalam  hal  ini,  hendaknya  Negara/Pemerintah  dapat mengambil  peran  yang  cukup  memadai  dalam  memecahkan  persoalan tersebut.  Pejabat  Negara  (termasuk  Hakim  Agung)  adalah  sebagai Khalifatullah  yang  diharapkan  dapat  menjadi  Wakilnya  Allah  yang  dapat mengatasi  berbagai  persoalan  kehidupan  di  dunia  secara  adil  dan bijaksana,  sehingga  kesejahteraan  hidup  dapat  terwujud  dan  berbagai
ketegangan  sosial  yang  disebabkan  karena  perbedaan  agama  dapat diredam;
4. Analisis  kultural,  rasanya  sudah  merupakan  kebutuhan  yang  sangat mendesak,  karena  seiring  dengan  kemajuan  Iptek  terutama  di  bidang komunikasi, informasi, dan transportasi, ternyata telah membawa dampak yang sangat luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial budaya. Globalisasi terasa semakin cepat dan menjadi salah satu penyebab terjadinya tranformasi nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan  masyarakat  (termasuk  dalam  system  kepercayaan/religi)  di berbagai  belahan  dunia.  Kemudahan  dalam  bidang  transportasi,  menjadi salah satu penyebab percepatan mobilitas penduduk dari berbagai belahan dunia  yang  sangat  heterogin  baik  secara  etnis,  social  budaya,  maupun sistem kepercayaan sehingga semakin besar kemungkinannya untuk saling mengenal, mencintai dan terjadinya perkawinan/ pernikahan beda agama;
Dari uraian tersebut, menurut peneliti pada dasarnya putusan Mahkamah Agung  Nomor  1977  K/Pdt/2017  sudah  memenuhi  Asas  Kepastian  Hukum, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa  alasan-alasan  permohonan  kasasi  dari  Para  Pemohon  Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan tentang  hal-hal  yang  telah  dipertimbangkan  oleh Judex  Facti ,  Bahwa  lagipula putusan Judex  Facti tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum,  karena  berdasarkan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaan,  Bahwa  Para  Pemohon  berniat melangsungkan  perkawinan  dengan  tetap  memeluk  agama  dan  kepercayaan masing-masing, yaitu Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam dan Yefet Arianto beragama  Kristen,  hal  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  karena  menurut  agama Islam dan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon tersebut tidak memperbolehkan adanya pernikahan Beda Agama.
Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti /Pengadilan  Negeri  Blora  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan hukum  dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.
b) Asas Kemanfaatan
Asas  kemanfaatan  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1977 K/Pdt/2017  dengan  seiring  dengan  kemajuan  Iptek  pada  era  globalisasi  yang ditandai dengan  keterbukaan/transparansi,  transformasi,  dan heterogenitas,  atas dasar  penerapan  Hukum  Antar  Golongan,  Hakim  memberikan  penolakan  untuk melangsungkan  Perkawinan  Beda  Agama  dengan alasan  permohonan kasasi  dari Para  Pemohon  Kasasi  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan,  karena  alasan-alasan tersebut  berisi  pengulangan  tentang  hal-hal  yang  telah  dipertimbangkan  oleh Judex  Facti  dan  lagipula  putusan Judex  Facti tidak  salah  dalam  menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan;  Bahwa  Para Pemohon berniat melangsungkan perkawinan  dengan  tetap memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu Neneng  Oktora  Budi Asri beragama Islam dan Yefet  Arianto  beragama  Kristen,  hal  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  karena menurut agama Islam dan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon tersebut tidak memperbolehkan  adanya  pernikahan  Beda  Agama  Menimbang.  Manfaat  dari putusan  ini  agar  masyarakat  mempunyai  pertimbangan  hukum  untuk melakasanakan perkawinan agama kedepannya dan menjadi pertimbangan hakim kedepannya  untuk memutuskan  boleh  atau tidak  nya  dilangsungkan  perkawinan beda agama ini.
c) Asas Keadilan
Menurut Peneliti  Asas  Keadilan  Dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor 1977  K/Pdt/2017  ialah  Menolak  permohonan  kasasi  dari  Para  Pemohon  Kasasi: Neneng  Oktora Budi Asri Binti Bambang Marjono (almarhum), dan Yafet  Arianto Bin  Markus  Wartono  (almarhum),  tersebut  dan  Membebankan  Para  Pemohon Kasasi/Para  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat  kasasi  ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Jadi  dalam  Putusan  Mahakamah  Agung  Nomor  1977  K/Pdt/2017 Maksudnya  keadilan  menuntut  tiap-tiap  perkara  harus  ditimbang  tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan Uraian yang penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengaturan  Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  telah  mempunyai  payung  hukum dalam  hal  perkawinan,  namun  polemik  perkawinan  beda  agama  dalam
pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan  dalam  mengatur  perkawinan  beda  agama  menimbulkan  konflik  norma hukum  dalam  menetapkan  atau  memutuskan  Putusan  dari  Penetapan  Pengadilan Negeri hingga Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung.
2. Pengaturan  perkawinan  beda  agama  untuk  memutuskan  diperbolehkan  atau  tidak nya  dilangsungkan  perkawinan  beda  agama  yang  telah  diajukan  dari  pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung belum mempunyai keputusan yang senada dikarenakan  Hakim  di  tiap-tiap  persidangan  mempunyai  atau  mengambil  dasar hukum berbeda-beda untuk memutuskan hasil dalam persidangan perkawinan beda Agama,  jadi  terdapat  putusan  yang  memperboleh  kan  dan  tidak  memperbolehkan perkawinan beda Agama hingga sampai saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel/Buku/Laporan
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
Trusno  Subekti,  “Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum , 10, 3 (2010): 335.
Rusli dan R. Tama , Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya , Bandung: Pionir Jaya, 1986.
Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga , Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
M.  Idris  Ramulyo, Tinjauan  beberapa  Pasal  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  dari  segi Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: Ind-Hill Co, 1985.
Tata  Wijayanta,  “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan  dalam  Kaitannya dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  14,  2 (2014): 219.

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017.