## Published every June  and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Renny Novsellia Sihite 1 , Holiawati 2
Prodi Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Pamulang Tangerang Selatan rennynovselia72@yahoo.com 1 , holiawati_76@yahoo.co.id 2
Abstract.  This  research  aims  to  obtain  evidences  empirically  about  the  influence  of  the  implementation  of government  accounting  standards,  internal  control  systems  and  accounting  staff  competence  to  the  quality  of local  government  financial  statements.  The  population  in  this  research  is  staff  members  of  SKPD  in  South Tangerang City.  This research is a quantitative research that conduct by using primary data. This research using simple  random  sampling  technique,  and  samples  obtained  and  used  amounted  to  100  respondents.  The  data collection  were  done  by  using  questionnaire  method.  The  method  of  analysis  used  in  testing  the  hypothesis  is multiple linear regression analysis. The results that the application of government accounting standards, internal control system and accounting staff competence partially have the positive effect and significant on the quality of local  government  financial  statements.  Thus,  the  application  of  government  accounting  standards,  internal control system and accounting staff competence simultaneously have  positive effect and significant on the quality of local government financial statements.
Keywords:  Implementation  of  Government  Accounting  Standards;  Internal  Control  System;  Accounting  Staff Competence and Quality of Local Government Financial Statements.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal  dan  kompetensi  staf  akuntansi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  primer.  Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling, dan sampel yang didapatkan dan digunakan berjumlah  100  responden.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  staf  bagian  keuangan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Kota  Tangerang  Selatan  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal  dan  kompetensi  staf akuntansi  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Lalu  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal  dan  kompetensi  staf akuntansi  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Kata  Kunci: Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan;  Sistem  Pengendalian  Internal;  Kompetensi  Staf Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Corresponding author. rennynovselia72@yahoo.com, holiawati_76@yahoo.co.id How  to  cite  this  article. Sihite,  Holiawati.  Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  SPI  dan  Kompetensi  Staf Akuntansi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Riset.  Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 9 (2), 81-92 History of article. Received: September 2017, Revision : November 2017, Published : Desember 2017

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Akuntansi  keuangan pemerintahan daerah  di  Indonesia  merupakan  salah  satu bidang  dalam  akuntansi  sektor  publik  yang mendapat  perhatian  besar  dari  berbagai  pihak semenjak  reformasi  tahun  1998.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  adanya  kebijakan  baru  dari pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan  keuangan  daerah  (Abdul  Halim, 2007:1). Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah  di  Indonesia  masih menjadi  isu  hangat  yang  perlu  dikaji  lebih dalam.  Hal  ini  merupakan  bukti  dari kurangnya  pemahaman  standar  akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi  yang  dimiliki  staf  akuntansi sehingga  dapat  memberikan  pengaruh  negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Terlebih  di  era  globalisasi  dunia, ditandai  dengan  munculnya  kesepakatan ekonomi  regional  diantaranya  disetujuinya pembentukan  masyarakat  ekonomi  Asean (Asean  Ecomony  Community)  yang  telah dilaksanakan  sejak  tahun  2015.  Untuk  itu, pemerintah  Indonesia  perlu  meningkatkan pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi  kondisi  tersebut.  Oleh  karena  itu pemerintah  Indonesia  menetapkan  otonomi daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah  menuntut  pemerintahan  pusat ataupun daerah untuk menghasilkan informasi yang  transparan  dan  akuntabel.  Undang- undang  nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 24 tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  serta  PP  No.  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Dengan adanya aturan ini maka pemerintahan pusat  atau  daerah  dituntut  untuk  dapat mewujudkan  dan  meningkatkan  akuntabilitas dan  transparansi  dalam  mengelola  keuangan daerah.
Permasalahan  ini  pula  dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer dibeberapa  instansi  pemerintah  daerah  yang ada  di  Indonesia.  Opini  disclaimer  diberikan terhadap  laporan  keuangan  karena  Badan Pengawas  Keuangan  mengalami  kesulitan dalam  menerapkan  prosedur  audit  pada beberapa  pos  yang  disajikan.  Rendahnya kualitas  laporan  keuangan,  secara  umum disebabkan  penyusunan  laporan  keuangan yang  belum  memenuhi  standar  akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian  internal  yang  belum  memadai dan  kurangnya  kompetensi  staf  akuntansi yang ada.
Prinsip  penerapan  standar  akuntansi dalam  tata  kelola  keuangan  daerah  yang  baik merupakan  suatu  keharusan  yang  harus diterapkan diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia.  Untuk  menciptakan  penerapan standar  akuntansi  dalam  tata  kelola  keuangan daerah  baik  diperlukan  penguatan  sistem  dan kelembagaan  dengan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu usaha  untuk  mewujudkan  penerapan  standar transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan Pemerintah adalah dengan diundangkannya  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  keuangan  negara  yang mensyaratkan bentuk, isi laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) disusun serta disajikan sesuai dengan penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Penerapan standar akuntansi pemerintahan  yang  benar  dan  pemahaman yang  baik  terhadap  akuntansi  keuangan daerah  oleh  pengelola  keuangan  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berbicara mengenai kualitas laporan keuangan selain menggunakan
Standar Akuntansi Pemerintahan tidak terlepas juga
diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Pengendalian Internal dilakukan untuk melindungi  kekayaan  organisasi  dengan  cara meminimalisasi penyimpangan dan
pemborosan  serta  memaksimalkan  efisiensi, ekonomis  serta  efektivitas  kinerja  organisasi atau  instansi  pemerintah.  Pada  kenyataannya, kinerja organisasi seringkali terjadi penyimpangan  dan  tindakan  inefisiensi  yang dilakukan  aparatur  pemerintahan,  dan  hal  ini berdampak  pada  penurunan  kualitas  pelayan publik  dan  juga  mempengaruhi  kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah  diatur  dalam  Undang-  Undang Nomor  60  Tahun  2008.  Pengertian  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
dilingkungan Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah Daerah.
Peneliti  sebelumnya  telah  banyak membahas pengaruh penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintahan Daerah.  Dalam  penelitiannya,  Ni Luh Nyoman  (2014)  menyatakan  bahwa  secara empiris  membuktikan  standar  akuntansi pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal dan  kompetensi  staf  akuntansi  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di SKPD pada Kabupaten Buleleng.
Heni  dan  Euis  (2014)  menyatakan bahwa aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pedoman      bagi  pemerintah  dalam  menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Untuk itu, perlu  dilakukan  pelatihan  dan  pembinaan mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan terhadap  sumber  daya  manusia,  khususnya bagi  aparatur  pemerintah  yang  memiliki tanggungjawab dalam penyusunan dan penyajian  laporan  keuangan  pemerintah daerah.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  maka  perumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Apakah  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 2. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah  Kompetensi  Staf  Akuntansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah?
4. Apakah  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Internal dan  Kompetensi  Staf  Akuntansi  secara simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah?

## KAJIAN LITERATUR
Theory Agency
Sebuah teori dibangun untuk menjelaskan,  memahami  dan  memprediksi hubungan  antara  beberapa  variabel.  Teori adalah  sebuah  konstruksi  dari  sebuah  model realitas  yang  diduga  saling  berhubungan secara koheren. Baumann (2001) berpendapat bahwa  sebuah  teori  yang  baik  memiliki  ciri sederhana  (parsimony),  memiliki  ketepatan dalam  prediksi  (accuracy),  dan  memiliki kemampuan  untuk  menjelaskan  berbagai bidang kehidupan (verifiability).
Secara umum, teori keagenan menjelaskan  mengenai  hubungan  antara  dua pihak  dalam  suatu  perusahaan  yaitu  prinsipal dan  agen.  Prinsipal  bertindak  sebagai  pihak yang  membuat  kontrak,  dana  gen  sebagai pihak  yang  menerima  wewenang.  Jensen  dan Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa  teori keagenan  adalah  suatu  kontrak  di  mana  satu orang  atau  lebih,  yang  kemudian  disebut sebagai principal, menyewa serta memberikan wewenang  kepada  satu  orang  lain  atau  lebih, yang kemudian disebut agent untuk menjalankan  tugas  dan  mengambil  keputusan
bagi  kepentingan  principal.  Teori  ini  berakar dari  sinergi  teori  ekonomi,  teori  keputusan, sosiologi dan teori organisasi.
Prinsip  utama  teori  ini  menyatakan adanya  hubungan  kerja  antara  pihak  yang memberi  wewenang  dengan  pihak  yang menerima  wewenang.  Di  organisasi    publik, khususnya  di  pemerintahan  daerah.  Teori keagenan  ini  telah  dipraktikan,  termasuk pemerintahan  daerah  di  Indonesia  terutama sejak  otonomi  dan  desentralisasi  diberikan kepada pemerintah daerah.
Mardiasmo  (2002:20)  menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  (principal)  yang  memiliki  hak  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas  publik  terdiri  dari  dua  macam, yaitu:  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi (akuntabilitas vertikal) dan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas (akuntabilitas horizontal).
Masalah  keagenan  muncul  ketika eksekutif atau agen cenderung memaksimalkan self interest-nya dan kewenangannya  yang  dimulai  dari  proses penganggaran, pembuatan keputusan- keputusan,  sampai  dengan  melaporkan  dan menyajikan  laporan  keuangan  yang  sewajar- wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga  untuk  posisinya  di  mata  legislatif  dan rakyat.  Untuk  memperoleh  laporan  keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,  pemerintah  daerah khususnya  wajib  mengikuti  serta  menerapkan standar  akuntansi  pemerintah  dalam  laporan keuangannya  dan  perlu  adanya  pengendalian internal disetiap satuan kerja perangkat daerah yang  didukung  dengan  kompetensi  staf akuntansinya.
Pengertian  Audit  (Pemeriksaan)  Sektor Publik
Menurut  Peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  01 Tahun  2007  tentang  Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 1 butir (5), pemeriksaan didefinisikan sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah proses identifikasi  masalah,  analisis,  dan  evaluasi yang  dilakukan  secara  independen,  objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”
Secara  umum,  pemeriksaan atau  auditing  merupakan  proses  investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan/audit merupakan  sebuah  mekanisme  yang  dapat menggerakan  makna  akuntabilitas  dalam pengelolaan  sektor  pemerintahan,  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  atau  instansi pengelola  aktiva  negara  lainnya.  Pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen  ini  bertujuan  menyatakan  suatu opini  yang  jujur  mengenai  posisi  keuangan, hasil  operasi,  dan  arus  kas  yang  disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan  auditor  merupakan  media  yang menyatakan opini auditor, atau dalam kondisi tertentu,  menyangkal  suatu  opini.  (Indra Bastian, 2007:2).
Murwanto,  Adi  dkk  (2007:3) dalam  bukunya  Audit  Sektor  Publik  Suatu Pengantar  Bagi  Pembangunan  Akuntanbilitas Instansi Pemerintah menyebutkan pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh  pihak  yang  dapat  dipercaya  dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan  untuk  ditindaklanjuti.  Dari pengertian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa pemeriksaan: (1) Terdiri dari beberapa kegiatan; (2) Dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya;  (3)  Disampaikan  kepada  pihak yang berkepentingan; (4) Pihak yang berkepentingan menindaklanjutinya. Audit sektor publik merupakan bentuk tanggungjawab sektor publik untuk
mempertanggungjawabkan  dana  yang  telah
digunakan  oleh  instansi  sehingga  dapat diketahui  pemanfaatan  dana  sesuai  peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku sehingga mendukung terciptanya value for money (3E) dan  good  governance.  Selain  itu  audit  sektor publik digunakan untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa  laporan keuangan  yang  diperiksa  tela  mematuhi prinsip  akuntansi  berterima  umum,  peraturan perundang-undangan  dan  pengendalian  intern serta  kegiatan  operasi  entitas  sektor  publik dilaksanakan  secara  efisien,  ekonomis  dan efektif.

## Jenis-Jenis Auditor Sektor Publik
Oleh  karena  itu,  sebagian  pekerjaan jenis  ini  sering  kali  dilakukan  oleh  auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

## Auditor Internal
Audit  internal  adalah  audit  yang dilakukan  oleh  pihak  dari  dalam  organisasi auditi.  Pengertian  organisasi  auditi  dalam  hal ini  harus  dilihat  dengan  sudut  pandang  yang tepat.  Organisasi  auditi  misalnya  adalah pemerintah  daerah,  kementerian  negara, lembaga  negara,  perusahaan,  atau  bahkan pemerintah  pusat.  Sebagai  contoh,  untuk pemerintah  daerah,  maka  audit  intern  adalah audit  yang  dilakukan oleh aparat  pengawasan intern  daerah  yang  bersangkutan.  Sedangkan pada  organisasi  kementerian  negara  audit intern  dilakukan  oleh  inspektorat  jenderal departemen  dan  dalam  organisasi  pemerintah pusat  audit  intern  dilakukan  oleh  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP).
Inspektorat  Kabupaten  atau  Kota adalah  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP)  yang  bertanggungjawab  langsung kepada  Bupati  atau  Walikota.  Audit  intern dilaksanakan  dalam  rangka  pelaksanaan fungsi  pengawasan  dalam  manajemen.  Jadi pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya  membantu  bupati,  walikota,  gubernur, menteri atau presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.

## Auditor Eksternal
Audit  ekstern  adalah  audit  yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi auditi. Dalam  pemerintahan  Republik  Indonesia,
peran  audit  ekstern  dijalankan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit atas pengelolaan keuangan negara  (termasuk  keuangan  daerah)  oleh seluruh  organ  pemerintahan  untuk  dilaporkan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR). Namun demikian, dengan merujuk pembahasan  di  atas,  maka  untuk  menentukan apakah  suatu  audit  merupakan  audit  ekstern atau  intern  harus  merujuk  pada  lingkup organisasinya.

## Opini Audit Sektor Publik
Opini  adalah  pernyataan  profesional sebagai  kesimpulan  pemeriksa  mengenai tingkat  kewajaran  informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan.  (UU  No.  15  Tahun 2004).
Artinya  opini  audit  merupakan  suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas  dan  kehandalan  informasi  yang terkandung dalam suatu laporan keuangan.
Menurut  Indra  Bastian  (2007:194) terdapat lima jenis opini audit  yang diberikan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dalam hal ini LKPD. Kelima jenis opini tersebut adalah:
Unqualified  Opinion  (Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian)
Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified  opinion)  adalah  opini  yang menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  entitas yang  diperiksa,  menyajikan  secara  wajar dalam  semua  hal  yang  material,  posisi keuangan,  hasil  usaha,  dan  arus  kas  entitas tertentu sesuai  dengan prinsip  akuntansi  yang berlaku umum di Indonesia.
Opini  ini  diberikan  oleh  auditor setelah  menyelesaikan  proses  audit  sesuai dengan standar  auditing, dan tidak ditemukan adanya pembatasan dalam lingkup audit, tidak ada  pengecualian  yang  signifikan  tentang kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan  dan  konsistensi  penerapan  prinsip akuntansi  berterima  umum.  Laporan  audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian  adalah  laporan  yang  paling dibutuhkan  oleh  semua  pihak,  antara  lain
klien,  pemakai  informasi  keuangan  maupun oleh  auditor.  Pendapat  wajar  mempunyai  arti bebas  dari  keraguan  dan  ketidakjujuran  serta lengkapnya informasi. Pendapat ini juga tidak terbatas pada jumlah rupiah dan pengungkapan  yang  tercantum  dalam  laporan keuangan,  tetapi  juga  berdasarkan  ketepatan penggolongan informasi. Kewajaran penyajian  laporan  keuangan  tentang  posisi keuangan  dan  hasil  usaha  suatu  organisasi, dan  sudah  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi berterima umum.

## Adverse Opinion (Pendapat Tidak Wajar)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan  keuangan  tidak  menyajikan  secara wajar  posisi  keuangan,  hasil  usaha  dan  arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.  Auditor  harus  menjelaskan  alasan yang  mendukung  pendapat  tidak  wajar  dan dampak  utama  dari  hal  yang  menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar.
Auditor  memberikan  pendapat  tidak wajar  jika  lingkup  auditnya  tidak  dibatasi, sehingga  auditor  dapat  mengumpulkan  bukti kompeten  yang  cukup  untuk  mendukung pendapatnya.  Jika  pendapat  ini  diberikan, berarti  informasi  yang  disajikan  klien  dalam laporan  keuangan  tidak  dapat  dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi keuangan.

## Disclaimer of Opinion (Tidak Memberikan Pendapat)
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan auditor  tidak  memberikan  pendapat  adalah adanya  pembatasan  terhadap  lingkup  audit, baik  oleh  klien  maupun  karena  kondisi tertentu,  sehingga  auditor  tidak  memperoleh bukti  yang  cukup  tentang  kewajaran  laporan auditnya  dan  adanya  hubungan  istimewa antara  auditor  dengan  kliennya.  (Bastian, 2007:196) Pernyataan auditor tidak memberikan  pendapat  ini  dapat  diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan  yang  material  dari  prinsip akuntansi  berterima  umum.  Auditor  harus menyatakan  alasan  mengapa  auditnya  tidak berdasarkan  standar  yang  ditetapkan  oleh
otoritas  yang  berwenang.  Apabila  auditor menyatakan  tidak  memberikan  pendapat  atau pendapat  tidak  wajar  atas  laporan  keuangan secara  keseluruhan,  maka  auditor  boleh memberikan  pendapat  tidak  penuh,  yaitu pendapat  atas  unsur  tertentu  dalam  laporan keuangan.  Jika  pernyataan  tidak  memberikan pendapat  disebabkan  oleh  lingkup  audit  yang dilaksanakan  oleh  auditor  tidak  memadai auditor  memberikan  pendapat,  maka  ada  tiga hal  yang  dapat  dilakukan  auditor,  yaitu:  (1) Pada  paragraf  pengantar,  auditor  mengubah frasa  dari  “Kami  telah  mengaudi  neraca perusahaan…” menjadi “Kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca peruasahaan…”.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menjelaskan bahwa auditor tidak melaksanakan  audit  yang  disyaratkan  dalam standar pekerjaan lapangan. (2) Pada paragraf lingkup  audit  tidak  dicantumkan  dalam laporan  audit,  karena  pembatasan  terhadap lingkup  audit  mengakibatkan  auditor  tidak dapat menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  auditing yang  ditetapkan.  (3)  Dalam  suatu  pragraf dijelaskan  tentang  alasan  yang  menyebabkan auditor  tidak  menyatakan  pendapat  atas laporan keuangan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  yang  berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah
bertanggungjawab  sesuai  dengan  wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Definisi kualitas menurut Mulyana (2010:96)  adalah  kualitas  diartikan  sebagai kesesuaian  dengan  standar,  diukur  berbasis kadar  ketidaksesuaian,  serta  dicapai  melalui pemeriksaan.

## Pengembangan Hipotesis
Hipotesis
merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian  telah  dinyatakan  dalam  bentuk kalimat  pertanyaan.  Dikatakan  sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan  pada  teori  yang  relevan,  belum berdasarkan  pada  fakta-fakta  empiris  yang
diperoleh  dari  pengumpulan  data.  Jadi, hipotesis  juga  dapat  dinyatakan  sebagai jawaban  teori  terhadap  rumusah  masalah penelitian,  belum  jawaban  secara  empiris. Hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini adalah:
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut    Peraturan    Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  terdapat hubungan  terkait  antara  Standar  Akuntansi Pemerintahan dan
Kualitas Laporan Keuangan, yaitu: “Standar
Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah”. Peneliti sebelumnya yaitu Heni Nurani H dan Euis Eti Sumiyati menyatakan bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintah memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan keuangan, sehingga semakin diterapkan dan direalisasikan standar akuntansi  pemerintah  tersebut  akan  semakin meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji kembali  hubungan  antara  Standar  Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan.
H1: Diterima  apabila nilai  t  hitung t  tabel  dengan  tingkat  nilai  signifikan dibawah  0.05
Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal terhadap    Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan penerapan sistem pengendalian internal  adalah  menyajikan  data  yang  dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pelaksanaan kebijaksanaan  yang  ada,  melindungi  harta Pemerintah  Daerah,  mendorong  ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan dan meningkatkan  kualitas  Laporan  Keuangan. Unsur sistem pengendalian internal merupakan  dasar  untuk  penyelenggaraan  dan sebagai  tolak  ukur  pengujian  efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian
internal.  Unsur  sistem  pengendalian  internal dalam  Peraturan  Republik  Indonesia  Nomor 60 Tahun 2008.
Ni  Luh  Nyoman  Ari  Udiyanti  dkk dalam  penelitiannya  di  Kabupaten  Buleleng menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menyatakan bahwa jika  adanya  penerapan  sistem  pengendalian internal  yang  baik  maka  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  akan  semakin membaik.  Oleh  sebab  itu  peneliti  bertujuan untuk  menguji  ulang  kembali  hubungan sistem  pengendalian  internal  dengan  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kota Tangerang Selatan
H2:  Diterima  apabila  nilai  thitung ttabel  dengan  tingkat  nilai  signifikan dibawah 0.05
Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah
Kompetensi  staf  akuntansi  merupakan faktor pendukung terciptanya Laporan Keuangan  yang  berkualitas,  karena  pegawai yang  memiliki  kompeten  yang  baik  dapat melaksanakan  tugas  dan  bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya.  Dalam  penelitian  Iftiah  Dian Humairoh  menyatakan  bahwa  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Bahwasannya faktor kompetensi sumber daya manusia bagian Pejabat Penatausahaan Keuangan  sangat  mempengaruhi  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Jember.  Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan  antara  Kompetensi  Staf  Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. H3: Diterima
apabila nilai thitung  ttabel  dengan  tingkat  nilai signifikan dibawah 0.05
Selain  pengujian  secara  parsial,  penulis  juga melakukan  pengujian  secara  simultan  tentang pengaruh  ketiga  variabel  bebas  tersebut
terhadap  variabel  terikat,  yaitu  menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal, dan  kompetensi  staf  akuntansi  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ni  Luh  Nyoman  Ari  Udiyanti  dkk  dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa  standar akuntansi  pemerintahan,  sistem  pengendalian internal  dan  kompetensi  staf  akuntansi  secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Maka  peneliti bertujuan  melakukan  pengujian  kembali  atas hipotesis tersebut.
H4: Diterima apabila nilai Fhitung Ftabel  dengan  tingkat  nilai  signifikan dibawah 0.05.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang digunakan  bersifat  deskriptif,  yaitu  peneliti berusaha  mencoba  karakteristik  tertentu  dari fenomena  yang  menjadi  pusat  perhatian. Dengan didukung dengan beberapa penelitian
serta teori yang memadai, peneliti selanjutnya akan  mengumpulkan  data  yang  mendukung lalu  mengolahnya  dengan  instrument  (alat ukur)  yang  telah  ditentukan.    Penelitian  ini menggunakan  jenis  data  penelitian  yang bersifat kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur  atau  dihitung  secara  langsung,  yang berupa  informasi  atau  penjelasan  yang dinyatakan  dengan  bilangan  atau  berbentuk angka  (Sugiyono,  2016:13).  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  pegawai  staf  bagian keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kota  Tangerang  Selatan.  Pada  penelitian  ini populasi  SKPD  yang  terdapat  di  Kota Tangerang  Selatan  dari  38  SKPD  yaitu  5.058 pegawa,  penentuan  sampel  menggunakan rumus  slovin.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  mendatangi  langsung  ke  instansi dan membagikan kuesioner ke instansi terkait yang menggunakan Skala Likert. Untuk mengukur peneliti menggunakan  Skala  Likert  berkala  5  dengan skor sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Likert untuk Kuesioner Alternatif Jawaban Skor Sangat Setuju 5 Setuju 4 Netral 3 Tidak Setuju 2 Sangat Tidak Setuju 1 Sumber: Nadhiroh (2010) Analisis yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  analisis  kuantitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menggambarkan  hubungan  dan  pengaruh antara variabel terikat terhadap variable bebas dalam penelitian dengan menggunakan perhitungan  statistik.  Pada  penelitian  ini digunakan alat bantu program IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 22.
Uji  yang  dilakukan  adalah  stastistik deskriptif, uji Kualitas data yaitu uji validitas, Uji  Koefisien  Korelasi  (R),  Uji  Koefisien Determinasi,  Uji T dan Uji F.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irvan  Ahsani (2015)  yang  menyatakan  bahwa  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan telah  diterapkan  dengan  baik  di  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan, sehingga  kualitas  laporan  keuangan  yang
dihasilkan  Pemerintah  Daerah  semakin  baik pula.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  ini diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  dan diterapkan di setiap  SKPD  untuk  terus  mencapai  mutu  dan kualitas yang baik, sehingga masyarakat dapat menilai  bahwa  ada  transparansi  dan  kinerja yang  baik  di  setiap  SKPD.  Dengan  ini  dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sangat penting dalam mencapai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti at. el (2014)  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti, tingkat penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Kota Tangerang Selatan tinggi dan diterapkan sangat  baik  pada  karyawan  yang  ada terkhusus  pada  karyawan  yang  ada  di  bagian keuangan  seperti  KasuBag,  Staf  Keuangan, Pelaksana  dan  Bendahara,  sehingga  dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kota Tangerang Selatan.

## Pengaruh  Kompetensi  Staf  Akuntansi terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh T. Asri Yunita (2015)  yang  menyatakan  bahwa  Kompetensi Staf  Akuntansi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  staf akuntansi  maka  akan  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  SKPD.  Dalam  penelitian yang  dilakukan  oleh  Roviyantie  (2012) mengemukakan bahwa dengan adanya kompetensi  sumber  daya  maka  tugas  yang dibebankan kepada sumber daya manusia (staf
akuntansi)  tersebut  akan  dilaksanakan  dan diselesaikan  secara  professional,  efektif  dan efisien. Maka dapat dikatakan bahwa kompetensi  staf  akuntansi  dalam  hal  ini mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin  baik  kompetensi  yang  dimiliki  staf akuntansi  maka  semakin  baik  pula  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah.  Jadi dapat disimpulkan Kompetensi
Staf
Akuntansi  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kota  Tangerang  Selatan  penting  untuk memperoleh Kualitas Laporan Keuangan yang baik.
Pengaruh  Penerapan  Standar  Akutansi Pemerintahan,
Sistem Pengendalian Internal  dan  Kompetensi  Staf  Akutansi terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati  dkk  (2014)  yang  menyatakan  bahwa Penerapan  Standar  Akutansi  Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf  Akutansi  berpengaruh  positif  dan signifikan  secara  bersama-sama  (simultan) terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Semakin baik Penerapan
Standar Akutansi
Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Internal dan Kompetensi Staf Akutansi maka semakin baik  juga  kualitas  laporan  keuangan  yang didapatkan. Jadi dapat disimpulkan Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian  Internal  dan  Kompetensi  Staf Akutansi yang  ada disetiap SKPD pada Kota Tangerang  Selatan  telah  baik  sehingga Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi baik pula.

## SIMPULAN
Mendapatkan bukti empiris atas pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal dan  kompetensi  staf  akuntansi  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah merupakan  tujuan  penelitian  ini.  Dari  uraian dan  pembahasan  tersebut  maka  pada  bagian
akhir  ini  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan berdasarkan  uji  analisis  data,  diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh secara  signifikan  antara  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil penelitian ini hampir sejalan dengan penelitian  Jannaini  (2012)  dan  Kusumah (2012)  dimana  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Terdapat pengaruh secara signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  (3) Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Windiastuti  (2013),  Nurillah  dan  Muid (2014),  Putri,dkk  (2015)  yang  menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  (4) Terdapat  pengaruh  secara  signifikan  antara kompetensi  staf  akuntansi  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yaitu. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Roviyantie (2012) yang membuktikan bahwasanya kompetensi staf akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (5)  Terdapat  pengaruh  secara  simultan  dan signifikan  antara  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal dan  kompetensi  staf  akuntansi  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati  dkk  (2014)  yang  menyatakan  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan, sistem  pengendalian  internal  dan  kompetensi staf  akuntansi  berpengaruh  secara  simultan dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed Riahi, Belkaoui. 2000. Teori
Akuntansi  Edisi  ke  Empat.  Jakrta: Salemba Empat Baridwan, Zaki. 2005. Intermediet Accounting . Yogyakarta: Graha Ilmu
Bastian,  Indra.  2005. Audit  Sektor  Publik  : Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga
Bastian,  Indra.  2007. Audit  Sektor  Publik Suatu  Pengantar  Edisi  Kedua .  Jakarta: Salemba Empat
Bastian,  Indra.  2010. Audit  Sektor  Publik Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga .  Jakarta:
Erlangga
Baumann,  C.,  M.  Bauman  dan  R.  Halsey. 2001. Do  Firm  Use  Deferred  Tax  Asset Valuation Allowance to Manage Earnings?  The  Journal  of  the  American Taxation Association 23 (Supplement)
Ghozali,  Imam.  2013.  Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  IBM SPSS  21,  edisi  7,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Govermental  Accounting  Standard  Board (GASB)  Concept  Statement  No.  1. 2007. Objectives of Financial Reporting.
New York.
Hamid, Abdul. 2010. “Buku Panduan Penulisan Skripsi” , Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syamm
Kusufi. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  4 . Jakarta: Salemba. 2007.
Halim,  Abdul  dkk. Akuntansi  Keuangan Daerah  dan  Sektor  Publik  Edisi  3 .
Jakarta : Salemba Empat. 2007
Heni Nurani H dan Euis Eti Sumiyati, (2014)
“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Daerah Di Jawa Barat)” Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2001. Standar Profesional Akuntan Publik .
Jakarta:Salemba Empat.

## Irawan,  Rudi  (2012).  “Pengaruh  Hutang
Terhadap Profitabilitas Perusahaan Telekomunikasi Yang Go Public di BEI Periode  2006-2011”.  Jurnal  Akuntansi dan  Keuangan.Vol  7  No.  2,  November 2005: 148-162.
Jensen,  M.  C  and  Meckling,  W.H.  1976. Theory  of  the  Firm:  Managerial Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership Structure. Journal of Financial
Economics,  Oktober,  1976,  V.  3,  No.  4, PP. 305-360.

## Mahmudi.  2006.  Manajemen  Kinerja  Sektor
Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta
Mardiasmo.  2004.  Akuntansi  Sektor  Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
Masmudi.  2003. Laporan  Keuangan  Sektor Publik,  antara  Konsep  dan  Praktek . Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor Publik, Volume 3 nomor 1.
Mulyana  Deddy,  M.A.,  Ph.D.  2010.  Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda
Murwanto Rahmadi, Adi Budiarso, dkk. Audit Sektor  Publik  Suatu  Pengantar  Bagi Pembangunan  Akuntanbilitas  Instransi
Pemerintah . Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntantasi Pemerintah Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan, Departemen Keuangan RI. 2007.
Nadhiro,  Siti  Asih  (2010)  “Pengaruh Kompleksitas  Tugas,  Orientasi  Tujuan dan  Self-  Efficacy  terhadap  Kinerja
Auditor dalam Pembuatan Audit Judgment  (Studi  Pada  Kantor  Akuntan Publik  di  Semarang)’’.  UNDIP  :
Semarang. (Skripsi Dipublikasikan)
Ni  Luh  Nyoman  Ari  Udiyanti  at.el,  (2014) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf
Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi
Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)” Nugraeni, dan M. Budiantara, 2015. Pengaruh Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja.  Jurnal  Dinamika  Ekonomi  dan Bisnis. Nurendah  R.U,  (2015)  “Pengaruh  Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian  Intern  Dan  Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)”
Spencer, Peter M.,  Signe M. Spencer. 1993. Competence  at  Work  “Models  for Superior  Performance ”.  New  York:
Jhon Wiley  Sons Inc
Stice,  James  D,  Earl  K.  Stice,  K.  Fred Skousen.  2009.  Akuntansi  Keuangan. Edisi  Ke  Enam  Belas.  Diterjemahkan oleh Ali Akbar. Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Alfabeta. Bandung.
Sugiyono.
(2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Alfabeta. Bandung. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD.
Alfabeta. Bandung.
T.  Asri  Yunita,  (2015)  “Pengaruh  Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian  Internal  Dan  Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Pada Skpd Kota Dumai)”
Yusup Komarudin, (2013) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  Dan  Sistem  Pengandalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada
Instansi Pemerintah Kota Bandung)”
,Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

## ,Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. ,Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintah  dalam
peranan dan tujuan pelaporan
keuangan. ,Undang-Undang Nomor 03 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ,Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara.
,Undang-Undang  Nomor  17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
,Undang-Undang Nomor 24 tahun  2005  tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan.