Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(03), 2019, 326-333
Peluang dan Tantangan Fintech ( Financial Technology ) Syariah di Indonesia
1* Hida Hiyanti, 2 Lucky Nugroho, 3 Citra Sukmadilaga, 4 Tettet Fitrijanti 1,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia *Email korenpondensi: hida18001@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Saat  ini,  perkembangan  fintech  (financial  technology)  syariah  di  Indonesia  semakin  pesat.  Tetapi  di sisi lain, terdapat beberapa fenomena dan permasalahan pada fintech konvensional yang memberikan dampak  negatif  di  masyarakat.  Oleh  karenanaya  keberadaan  fintech  syariah  seharusnya  dapat menjadi solusi atas fenomena ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peluang dan  tantangan  fintech  syariah  (Teknologi  Finansial)  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  peluang  dan  tantangan  fintech  syariah    di Indonesia  yang  terdiri  dari:  regulasi,  sumber  daya  manusia,  dan  penguasaan  teknologi  dari masyarakat.
Kata kunci: Fintech, Fintech Syariah, Teknologi, Peluang, Tantangan
Saran  sitasi: Hiyanti,  H.,  Nugroho,  L.,  Sukmadilaga,  C.,  &  Fitrijanti,  T.  (2019).  Peluang  dan Tantangan Fintech ( Financial Technology ) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5 (03), 326-333. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578

## 1. Pendahuluan
Pemikiran  Ekonomi  Islam  diawali  sejak Muhammad  SAW  ditunjuk  sebagai  seorang Rasul.  Rasulullah  SAW  mengeluarkan  sejumlah kebijakan  yang  menyangkut  berbagai  hal  yang berkaitan  dengan  masalah  kemasyarakatan, selain  masalah  hukum  (fiqih),  politik  (siyasah) juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah).  Masalah-masalah  ekonomi  umat menjadi  perhatian  Rasulullah  SAW,  karena masalah  ekonomi  merupakan  pilar  penyangga keimanan  yang  harus  diperhatikan.  Selanjutnya, Al-Qur’an  dan  Al-Hadits  digunakan  sebagai dasar  teori  ekonomi  oleh  para  khalifah  juga digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah  yang  selanjutnya  juga  diterapkan  oleh para pengikutnya dalam mengelola
perekonomian  suatu  negara  (Nugroho,  Hidayah, & Badawi, 2018; Nugroho et al., 2018).
Dinamika  ekonomi  secara  terus  menerus mengalami  perkembangan dari  masa  Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Umar bin Khattab, Utsman  bin  Affan,  Ali  bin  Abi  Thalib  hingga perkembangan  dan  kemajuan  ekonomi  saat  ini yang sudah menuju industri 4.0 yang disebabkan meningkatnya,  ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan dari manusia menyebabkan  organisasi  ataupun  perusahaan yang  memiliki  produk  dan  jasa  yang  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  manusia  juga semakin kompetitif. Persaingan terjadi  tidak lagi pada  skala  lokal  atau  nasional  akan  tetapi  sudah meningkat  pada  skala  global  atau  internasional. Produk  seringkali  memiliki  siklus  hidup  yang lebih pendek dan selera pelanggan lebih singkat.
Selama tiga puluh lima tahun terakhir dunia telah beralih  ke  pasar  global.  Dengan  demikian,  saat ini  ekonomi,  pasar  keuangan,  industri,  dan politik  semuanya  sudah  pada  fase  digitalisasi. Internasionalisasi  ini  telah  menyebabkan  semua industri memiliki ketergantungan dengan perkembangan  internet  dan  teknologi  di  jaman revolusi  industri  4.0.  Dalam  era  teknologi  di jaman  sekarang  bahkan  persaingan  bukan  hanya dalam  bidang  bisnis  secara  face  to  face  tetapi juga  dunia  bisnis  berbasis  software,  web  dan internet  dalam  aspek  kehidupan  sehari-hari. Internet  dan  kemajuan  teknologi  di  jaman sekarang  yang sudah sangat berkembang dengan pesat  memberikan  kemudahan  dan  pengaruh yang  signifikan  pada  seluruh  aspek  kehidupan manusia (Ngafifi, 2014; Nugroho & Chowdhury, 2016).  Dunia  bisnis  pun  berdampak  terhadap dinamika  pengguanaan  internet  dan  kemajuan teknologi  dalam  aktivitas  usahanya yang bertujuan  untuk  meningkatkan  layanan  dan kualitas  kepada  nasabah  dan  masyarakat  (Dewi, 2011).  Implementasi  penggunaan  internet  dan teknologi  yang  memberikan  nilai  tambah  bagi organisasi  atau  perusahaan  berdampak  terhadap kompetisi  antar  perusahaan  untuk  melakukan inovasi  yang  berkelanjutan  dalam  rangka memberikan perlayanan dan produk yang terbaik bagi  masyarakat  atau  pelanggan  yang  bertujuan untuk  menguasai  pangsa  pasar.  Dampak  dari penggunaan  teknologi  bagi  internal  organisasi atau  perusahaan  adalah  dapat  menghemat  biaya operasional  yang  meliputi  biaya  tenaga  kerja, biaya  umum  dan  administrasi  serta  biaya promosi.
Kemajuan  dunia  yang  dianggap  sebagai disrupsi  inovatif    yang  berdampak  terhadap perubahan  cara-cara  dalam  melakukan  interaksi sosial  dan  hubungan  personal  sehingga  juga mempengaruhi  cara  betransaksi  dalam  kegiatan ekonomi yang direfleksikan dengan berkembangnya  entitas  usaha  dan  bisnis  yang berbasis
internet. Perusahaan-perusahaan berbasis software, web dan internet yang menjadi gerbang  menuju  revolusi  industri  di  Indonesia sudah  mulai  menunjukan  eksistensinya  dalam
berbagai  bentuk  salah  satunya  adalah  adanya suatu  terobosan  kemajuan  teknologi  dalam bertransaksi  ekonomi  yang  dinamakan  dengan Fintech  (Financial  Technology).  Pergeseran dunia  bisnis  tersebut  sudah  masuk  dalam  segala aspek yang juga mempengaruhi kemajuan dalam dunia  transaksi  ekonomi.  Di  jaman  sekarang bahkan untuk melakukan suatu transaksi ekonomi  bukan  menjadi  kendala  atas  waktu  dan jarak  serta  dapat  dilakukan  dimana  saja,  kapan saja  hanya  dengan  sentuhan  jari  dengan  adanya aplikasi  Fintech  (Grüschow  et  al.,  2016; Muzdalifa  et  al.,  2018;  Nugroho  &  Chowdhury, 2016).
Fintech  merupakan  inovasi  di  bidang  jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan  uang  kertas.  Dengan  kata  lain, keberadaan financial technology mengubah mata  uang  menjadi  digital  agar  lebih  efisien. Dalam  sejumlah  literatur  ditemukan  beragam definisi  tentang  FinTech.  Secara  umum  dan dalam  arti  luas,  FinTech  menunjuk  pada pengunaan  teknologi  untuk  memberikan  solusi- solusi keuangan (Arner et al., 2015). Lebih lanjut, secara spesifik, FinTech juga dapat didefinisikan sebuah  aplikasi  teknologi  digital  yang  bertujuan sebagai  intermediasi  keuangan  (Aaron  et  al., 2017).  Dalam  pengertian  yang  lebih  luas, FinTech  didefinisikan  sebagai  industri  yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan  teknologi  agar  sistem  keuangan dan  penyebaran  dari  layanan  keuangan  menjadi lebih  efisien  (Muzdalifa  et  al.,  2018).  FinTech juga  didefinisikan  sebagai  inovasi  teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan  model-model  bisnis,  aplikasi, bisnis proses atau produk-produk yang berdampak signifikan dalam aktivitas bisnis yang terkait  dengan  penyediaan  layanan  keuangan (Sawarjuwono & Kadir, 2003).  Kemajuan dalam bertransaksi  ekonomi  yang  dikenal  Fintech  ini juga  berpengaruh  pada  inovasi  teknologi  dalam dunia  ekonomi  dan  keuangan  Syariah  di Indonesia.  Namun  demikian  keberadaan  fintech saat ini selain memberikan kemudahan persyaratan pinjaman yang hanya cukup
menyediakan  foto  diri,  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP), riwayat keuangan, dan tujuan peminjaman  akan  tetapi  terdapat  kemudahan  itu harus dibayar dengan bunga pinjaman dan biaya layanan  jauh  di  atas  bunga  perbankan  (Safyra Primadhyta, 2018). Fintech yang disebut sebagai kemajuan  dalam  dunia  transaksi  ekonomi  juga telah  menarik  pelaku  dunia  transaksi  ekonomi dan  keuangan  yang  berprinsip  Syariah  dengan munculnya  suattu  terobosan  baru  yang  disebut sebagai  Fintech  Syariah.  Fintech  Syariah  di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik  terlebih  dengan  dibentuknya  Asosiasi Fintech  Syariah  Indonesia  (AFSI)  Institute  yang menaungi  fintech  syariah  di  Indonesia  serta mulai  dilegalkannya  fintech  Syariah  sebagai suatu  transaksi  ekonomi  yang  juga  dapat didaftarkan  kepada  Otoritas  Jasa  dan  Keuangan (OJK).  Fintech  Syariah  merupakan  kombinasi dari  inovasi  teknologi  informasi  dengan  produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi  yang  mempercepat  dan  memudahkan bisnis  proses  dari  transaksi,  investasi  dan penyaluran  dana  berdasarkan  nilai-nilai  syariah (Yarli,  2018).  Islam  merupakan  agama  yang komprehensif  sehingga  dalam  bidang  keuangan ini  harus  memiliki  aturan  yang  sesuai  dengan prinsipnya  sesuai  syariah.  Islam  merupakan agama yang tidak mengenal sekat-sekat geografis.  Islam  sebagai  penyempurna  agama- agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun,  tak  peduli  di  zaman  teknologi secanggih  apapun,  Islam  tetap  berfugsi  sebagai pedoman  hidup  manusia  (Sukmadilaga  & Nugroho,  2017).  Selain  itu  dengan  prinsip syariah  yang  bertujuan  untuk  memberikan kemaslahatan  yang  dilandasi  dengan  maqasid syariah  (Arafah  &  Nugroho,  2016;  Nugroho, Utami,  et  al.,  2018;  Satibi,  Nugroho,  &  Utami, 2018)  diharapkan  kendala  dari  fintech  yang  ada dapat dimitigasi.
Pelaksanaan  fintech  Syariah  di  Indonesia pun  mulai  mendapat  perhatian  dari  pemerintah dengan  dikeluarkannya  Fatwa  berkaitan  dengan Fintech  Syariah  oleh  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor
117/DSN-MUI/II/2018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Namun  sayangnya pendahulu  dari  fintech  syariah  yakni  fintech konvensional memberikan citra yang kurang baik dengan  munculnya  pemberitaan  dan  stigma negatif  tentang  pelaksanaan  fintech  yang  terjadi di  masyarakat.  Beberapa  demo  bahkan  kasus bunuh  diri  terjadi  di  masyarakat  dikarenakan fintech  yang  berbentuk  pinjaman  online  yang menjerat kalangan masyarakat menengah kebawah.  Kehadiran  fintech  syariah  yang berlandaskan  pada  prinsip  syariah  diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal  dari kehadiran fintech yang seharusnya memudahkan masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan  dan transaksi  ekonomi  yang  berlandaskan  prinsip syariah. Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia  menjadi  penting  untuk  dipelajari seiring  dengan  perkembangan  pesat  fintech syariah  di  Indonesia.  Selanjutnya  rumusan masalah  pada  artikel  ini  di  batasi  dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
a. Bagaimana  peluang  fintech  syariah  di Indonesia?
b. Bagaimana  tantangan  fintech  syariah  di Indonesia?

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan tujuan  dan  kegunaan  tertentu  (Sugiyono,  2015). Lebih  lanjut,  metode  penelitian  yang  digunakan yaitu  metode  deskriftif  kualitatif  karena  peneliti ingin  menggambarkan  atau  melukiskan  fakta- fakta  atau  keadaan  ataupun  gejala  yang  tampak dalam perkembangan fintech syariah di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  dengan  dokumen.  Menurut (Sugiyono,  2015)  dokumen  dapat  berbentuk tulisan,  gambar  atau  karya-karya  monumental dari  seseorang.  Metode  dokumentasi,  yaitu mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan  sebagainya.  Metode  pada  penelitian  ini
dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua data  sekunder  berupa  berita  tentang  fenomena fintech  syariah  di  Indonesia,  jurnal-jurnal penelitian  sebelumnya  tentang  fintech  syariah, hasil  diskusi  umum  pemerintahan  ataupun  pihak yang berkepentingan dengan fintech syariah serta pendapat  para  ahli  mengenai  fintech  syariah  di Indonesia.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan menggunakan  analisis  data interactive  model. Seperti ditunjukkan dalam gambar 1 di bawah ini:
Gambar 1.
Komponen dalam analisis data (Interactive Model)

## Sumber : Sugiono (2014:335)
3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Hasil Penelitian
Merujuk  pada  beberapa  sumber  berupa dokumen  berita  harian  online  tentang  fintech syariah,  jurnal-jurnal  penelitian  sebelumnya tentang  fintech  syariah  serta  diskusi  umum mengenai  fintech  syariah  di  Indonesia  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 1.
Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di
Indonesia No Peluang Tantangan 1 Otoritas  Jasa  dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para  pelaku  Fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech nya di OJK Perizinan  dan  modal minimum  pendirian Fintech Syariah, menyebabkan fintech syariah yang terdaftar di OJK hanya 4 2 Kemudahan teknologi untuk Minimnya pengetahuan
kegiatan investasi dan donasi masyarakat desa untuk mengoperasikan Fintech Syariah 3 Kasus dan fenomena fintech konvensional  yang terjadi di masyarakat Masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech  Syariah  dan Fintech Konvensional 4 Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.  Saat  ini  ada lebih  dari  207  juta muslim di Indonesia. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi berlandaskan  prinsip syariah 5 Terbukanya peluang  masuknya perkembangan teknologi di Indonesia Persaingan  teknologi masa depan Sumber : Berbagai sumber (data diolah dan disimpulkan)

## 3.2. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapat terdapat  5  poin  peluang  dan  5  poin  tantangan fintech  syariah  di  Indonesia.  Pertama,  yakni Otoritas  Jasa  dan  Keuangan  (OJK)  memberikan kesempatan  bagi  para  pelaku  Fintech  syariah untuk  mendaftarkan  secara  resmi  Fintech  nya  di OJK,  namun  di  sisi  lain terganjal  oleh  Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah.Sehingga sampai saat  ini fintech syariah yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  dan  Keuangan (OJK)  baru  ada  4  yakni  Ammana,  Investree, Dana  Syariah  dan  ALAMI.  Pembina  Asosiasi Fintech Syariah Murniati Muhklisin mengungkapkan, saat ini ada sekitar 30 startup fintech  syariah  yang  tengah  berusaha mengumpulkan  modal  demi  syarat  modal minimum  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Saat  ini  terdapat  sekitar  40  fintech  syariah  yang
berada di naungan Asosiasi Fintech Syariah. Dari jumlah
tersebut,
sebagian besar merupakan startup fintech  dengan  skema peer  to peer lending , sedangkan
sisanya terdapat crowdfunding , market  agregator ,  dan e- payment .

## Sumber : (Franedya & Bosnia, 2018)

## Gambar 2.

## Bisnis Fintech di Indonesia
Perjalanan  fintech  syariah  memang  masih panjang.  Setelah  terdaftar  di  OJK,  perusahaan fintech  syariah  harus  mengajukan  label  syariah ke  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN  MUI).  DSN  akan  mempelajari alur  bisnis  fintech  syariah  tersebut,  menunjuk Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS),  lalu  setelah semua  syarat  telah  dipenuhi,  DSN  akan memberikan label syariah. Meskipun bagi startup syarat  minimum  permodalan  cukup  berat, menurut  Murniati  hal  tersebut  memang  sangat diperlukan.  Aturan  tersebut  diperlukan  untuk menilai apakah perusahaan tersebut reliable atau bertanggung jawab mengembalikan dana masyarakat  yang  disalurkan.Tantangan  pertama dalam  hal  ini  pada  akhirnya  diketahui  yakni untuk  keberlangsungan  fintech  syariah  tersebut ke  depannya,  sehingga  seharusnya  para  pelaku fintech  syariah  di  Indonesia  lebih  menjadikan tantangan  ini  menjadi  sebuah  peluang  karena dengan  terbentuknya  stigma  kepercayaan  yang lebih  dari  masyarakat  terhadap  keberadaan fintech syriah di Indonesia.
Kedua,  yakni kemudahan  teknologi  untuk kegiatan investasi dan donasi, namun di sisi lain tujuan  fintech untuk mempermudah  masyarakat dengan  inovasi  teknologi  berbanding  terbalik dengan  adanya  kondisi  di  masyarakat  pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan  Fintech  Syariah. Hal  ini diperkuat  oleh  pernyataan  ketua  AFSI  (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) yang mengungkapkan bahwa  salah  satu  tantangan  terbesar  adalah rendahnya  edukasi  kepada  masyarakat,  masih banyak  masyarakat  yang  belum  memahami industri fintech . Tantangan  edukasi kepada masyarakat  yang  masih  rendah  dan  minim informasi  tentang  fintech  syariah  justru  akan menjadi peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan  melakukan  sinergi  antara  pemerintah ataupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa dan Keuangan  (OJK)  beserta  para  pelaku  fintech syariah  untuk  membuat  suatu  bentuk  edukasi ataupun  workshop  serta  kunjungan  untuk membeikan  penjelasan  kepada  masyarakat  desa atau yang masih minim edukasi mengenai fintech.
Ketiga,  yakni  Kasus  dan  fenomena  fintech konvensional  yang  terjadi  di  masyarakat  yang memberikan  stigma  negatif  akhir-akhir  ini  di masyarakat.  Cara  penagihan  yang  kasar  bahkan bermacam-macam  bentuk  dan  medianya  serta sampai  kepada  banyaknya  kasus  bunuh  diri karena  ketidakmampuan  membayar  pinjaman online via fintech konvensional  yang ditawarkan oknum  fintech  di  Indonesia  menjadi  suatu peluang  bagi  fintech  syariah  untuk  meyakinkan bahwa  fintech  syariah  berbeda  dari  fintech konvensional. Disaat bersamaan, dengan munculnya  fenomena  dan  stigma  negative tersebut  mengakibatkan  masyarakat  memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech  Syariah  dan  Fintech  Konvensional.  Hal ini  dikuatkan  juga  dengan  kenyataan  bahwa penyebab  terbesar  mengapa  masyarakat  seolah menyamaratakan  fintech  konvensional  maupun fintech  syariah  terletak  dalam  edukasi  dan komunikasi  serta  literasi  prinsip-prinsip  Islam dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  masih  belum optimal untuk masyarakat
Indonesia.
Menegaskan  perbedaan  fintech  syariah  dan fintech  kovensional  merupakan  salah  satu  tugas besar bagi para pelaku fintech syariah, kunci nya terletak  pada  akad  berdasarkan  prinsip  syariah yang  digunakan  dalam  skema  transaksi  fintech syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad  dalam  fintech  syariah  kepada  masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya  keterlibatan  kita  dalam  sistem  bunga (yang  ada  di  dalam  fintech  konvesional)  dengan dilandasi  dasar  fatwa  DSN  MUI  No.  1  Tahun 2004  tentang  Hukum  Bunga  (Interest)  yang meliputi:
a. Praktek  pembungaan  uang  saat  ini  telah memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi  pada zaman  Rasulullah  SAW,  yakni  riba  nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk  salah  satu  bentuk  riba,  dan  riba haram hukumnya.
b. Praktek  pembungaan  tersebut  hukumnya adalah  haram,  baik  dilakukan  oleh  Bank,
Asuransi,  Pasar  Modal,  Pegadaian,  Koperasi dan  Lembaga  Keuangan  lainnya  maupun dilakukan oleh Individu.
Serta  menegaskan  regulasi  Fintech  Syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatanya oleh MUI  melalui  beberapa  mekanisme  dalam  fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis  Teknologi Informasi  Berdasarkan Prinsip  Syariah  (Fintech  Syariah).  Dengan adanya  fatwa-fatwa  MUI  yang  mendukung jalannya operasional  Fintech Syariah diharapkan akan  senantiasa  menjadikan  Fintech  Syariah sebagai  pilihan  dalam  berkecimpung  di  dunia Fintech  terkait  ketenangan  yang  dijamin  oleh Allah  SWT  karena  sudah  berlandaskan  prinsip syariah  dengan  adanya  aturan-aturan  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain Al- Qur’an  dan  Hadits,  di  Indonesia  DSN-MUI merupakan patokan aturan kita dalam bermuamalah  serta  menjalani  kehidupan  sehari- hari,  maka  dari  itu  ketanangan  kita  yang melibatkan  akad-akad  berdasar  prinsip  syariah dalam  Fintech  Syariah  menjadikan  Fintech
sangat  berbeda  dari  Fintech  Konvensional  dan sangat  terlihat  perbedaannya  dari  Fintech konvensional.  Tugas  para  pelaku  fintech  dan umat islam untuk selalu menggaungkan kelebihan  dan  perbedaan  menonjol  dari  Fintech Syariah.
Keempat  yaitu  keadaan  dimana  mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini  ada  lebih  dari  207  juta  muslim  di  Indonesia, namun  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang memahami akad-akad transaksi yang berlandaskan  prinsip  syariah  masih  kurang,  hal ini  dapat  diatasi  dengan  mulai  dikenalkannya akad-akad  tersebut  kepada  masyarakat,  apalagi dengan jumlah umat muslim yang sangat banyak seharusnya  bisa  menjadi  suatu  peluang  dan kemudahan  bagi  pemerintah  dan  para  pelaku fintech  syariah  untuk  menyebarluaskan  ilmu dalam  transaksi  syariah  yang  penting  untuk diketahui sebagai landasan akad pada implementasi  fintech  syariah  di  Indonesia. Kelima,  yakni  dengan  pesatnya  perkembangan teknologi  yang  masuk  ke  Indonesia  tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan fintech  syariah  dapat  dengan  cepat  tenggelam dan  digantikan  oleh  inovasi  teknologi  lain  di masa depan berkaitan dengan transaksi keuagan. Para  pelaku  fintech  syariah  harus  selalu menghadirkan  keunggulan  dan  inovasi  fintech syariah  di  Indonesia  agar  kehadiran  fintech syariah tidak mudah digantikan oleh perkembangan teknologi lain di masa depan.

## 4. Kesimpulan
Sesuai  dengan  fenomena  dan  penelitian terdahulu serta data yang diperoleh, maka fintech syariah  di  Indonesia  memiliki  peluang  dan tantangan yang meliputi :
a. Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK)
memberikan  kesempatan  bagi  para  pelaku Fintech  syariah  untuk  mendaftarkan  secara resmi Fintech nya di  OJK namun  di  sisi  lain Perizinan  dan  modal  minimum  pendirian Fintech Syariah, menyebabkan fintech syariah  yang  terdaftar  di  OJK  hanya  baru  4 yakni  Ammana,  Investree, Dana Syariah dan ALAMI.
b. Fintech  syariah  menyediakan  k emudahan teknologi  untuk  kegiatan  investasi  dan donasi,  namun  di  sisi  lain minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan Fintech Syariah
c. Kasus  dan  fenomena  fintech  konvensional yang  terjadi  di  masyarakat  menjadikan Masyarakat  memberikan  anggapan  bahwa tidak  terdapat  perbedaan  antara  Fintech Syariah dan Fintech Konvensional
d. Mayoritas  penduduk  Indonesia  memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim  di  Indonesia,  namun  di  sisi  lain kurangnya  SDM  (Sumber  Daya  Manusia) yang  menguasai  akad  transaksi  berlandaskan prinsip syariah masih menjadi kendala.
e. Terbukanya
peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia, namun membuat  persaingan  teknologi  masa  depan makin pesat.

## 5. Daftar Pustaka
Aaron, M., Rivadeneyra, F., & Sohal, S. (2017).
Fintech:  Is  This  Time  Different?  A Framework for Assessing Risks and Opportunities  for  Central  Banks . Bank  of Canada . Retrieved from www.bank‐banque‐ canada.ca
Arafah,  W.,  &  Nugroho,  L.  (2016).  Maqhashid Sharia  in  Clean  Water  Financing  Business Model  at  Islamic  Bank. International Journal  of  Business  and  Management Invention , 5 (2), 22–32.
Arner,  D.  W.,  Barberis,  J.,  &  Buckley,  R.  P.
(2015).  The  Evolution  of  Fintech:  A  New Post-Crisis Paradigm? Geo. J. Int’l L , 47 , 45.
Dewi, I. (2011). PEMANFAATAN E- COMMERCE  DALAM  DUNIA  BISNIS.
Jurnal  Ilmiah  Orasi  Bisnis , 6 ,  95–112. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.doc uments/36013991/PEMANFAATAN_E- COMMERS_DALAM_DUNIA_BISNIS.pd f?response-content-disposition=inline%3B filename%3DPEMANFAATAN_E- COMMERCE_DALAM_DUNIA_BISNI.pd f&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC- SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIW
Franedya,  R.,  &  Bosnia,  T.  (2018).  Ini  Dia
Empat Jenis Fintech di  Indonesia. Retrieved July 19, 2019, from https://www.cnbcindonesia.com/fintech/201
80110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis- fintech-di-indonesia
Grüschow,  R.  M.,  Kemper,  J.,  &  Brettel,  M.
(2016).  How  do  different  payment  methods deliver  cost  and  credit  efficiency  in electronic  commerce? Electronic Commerce Research  and  Applications , 18 ,  27–36. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.06.001 Muzdalifa,  I.,  Rahma,  I.  A.,  &  Novalia,  B.  G.
(2018).  Peran  Fintech  Dalam  Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia. Masharif  Al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 3 (1), 1–24.
Ngafifi,  M.  (2014).  Kemajuan  Teknologi  Dan
Pola  Hidup  Manusia  Dalam  Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan:  Fondasi  Dan  Aplikasi , 2 (1), 33–47.
https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616 Nugroho,  L.,  &  Chowdhury,  S.  L.  K.  (2016).
Mobile  Banking  for  Empowerment  Muslim Women  Entrepreneur:  Evidence  from  Asia (Indonesia  and  Bangladesh). Tazkia  Islamic Finance and Business Review , 9 (1), 83–100. Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. (2018).
The  Islamic  Banking,  Asset  Quality:  “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence). Mediterranean  Journal  of  Social
Sciences , 9 (5), 221–235. https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154
Nugroho,  L.,  Utami,  W.,  Sanusi,  Z.  M.,  & Setiyawati,  H.  (2018). Corporate  Culture and  Financial  Risk  Management  in  Islamic Social  Enterprises  (Indonesia  Evidence) . International  Journal  of  Commerce  and Finance (Vol. 4).
Safyra  Primadhyta,  C.  I.  (2018).  Hati-hati
Terjerat  Bunga  Tinggi  Fintech  Pinjaman. Retrieved July 19, 2019, from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201
81110111109-83-345445/hati-hati-terjerat- bunga-tinggi-fintech-pinjaman.
Satibi,  E.,  Nugroho,  L.,  &  Utami,  W.  (2018).  A Comparison of
Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset  Quality  and  Stability  in  Indonesia  for the Period 2008-2016. International Journal of Commerce and Finance , 4 (1), 134–149. Sawarjuwono,  T.,  &  Kadir,  A.  P.  (2003).
Intellectual  Capital:  Perlakuan,  Pengukuran Dan  Pelaporan  (Sebuah  Library  Research). Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 5 (1),  35–
57. https://doi.org/10.1024/0301-
1526.32.1.54.
Sugiyono.  (2015). Metode  penelitian  kombinasi (mixed methods) . Bandung: Alfabeta.
Sukmadilaga,  C.,  &  Nugroho,  L.  (2017).
Pengantar  Akuntansi  Perbankan  Syariah"
Prinsip, Praktik dan Kinerja . (P. Media, Ed.) (First). Lampung, Jakarta: Pusaka Media. Yarli,  D.  (2018).  Analisis  Akad  Tijarah  pada
Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan  Maqhasid. Urnal  Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 9 (245–256).