## Analisis Yurisdis Kebijakan Pemidanaan Bagi Korban pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia
Holijah,  M. Rizal
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia E-mail: holijah_uin@radenfatah.ac.id Diterima : 10maret 2023, Revisi : 19 Mei 2023  Disetujui : 1 Juni 2023

## ABSTRACT
Domestic Violence (KDRT) as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004  concerning the Elimination of Domestic Violence (UU-PKDRT)  as a legal umbrella that is able to stop the culture of violence that exists in society. However, it has not been able to get rid of the patterns of aggressive actions towards violence into criminal acts that occur  in  the household. This  paper  is  a  type of  normative juridical  research that  uses secondary data as the main data, in the form  of  secondary legal material sourced  from regulations, books, articles and so  on  related to the problem under study. Based on  the results of  the study, household crime must fulfill  subjective and objective elements as a criminal act with the concept of protection for victims and prosecution of perpetrators in an effort to maintain the integrity and harmony of the household. Thus it is expected to be able to develop the values of compassion, equality and equality, concern for one another.
Keywords: Violence, Crime, Household

## ABSTRAK
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)sebagaimana tertuang dalam Undang -Undang Republik  Indonesia  Nomor    23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) sebagai payung hukum yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, belum mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif terhadap kekerasan menjadi tindak pidana   yang terjadi dalam rumah tangga. Tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, berupa bahan hukum sekunder bersumber pada peraturan- peraturan, buku, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permas alahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana tangga adalah harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif sebagai perbuatan pidana dengan konsep perlindungan bagi korban  serta  penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keu tuhan dan keharmonisan rumah tangga. Demikian diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, keperdulian satu sama lain .
Kata Kunci:  Kekerasan, Tindak pidana, Rumah Tangga

## PENDAHULUAN
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat, kebahagian dalam rumah tangga menjadi dambaan setiap  orang.    Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut  .
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat  dikontrol.Pada akhirnya dapat
terjadi  kekerasan dalam  rumah tangga  sehingga  timbul ketidakamanan atau  ketidakadilan  terhadap  orang  yang  berada  dalam  lingkup  rumah tangga  tersebut.  Untuk  mencegah,  melindungi  korban  dan  menindak pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  maka  negara  (state)  wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku (Pasal 11  Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
Selaras  dengan  dari  konsep  Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh  agama  dan  teologi  kemanusiaan.Dasar  pemikiran  sangat  penting ditumbuh  kembangkan  dalam  rangka  membangun  keutuhan  rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi  dan  bahkan  presentasenya  dari  tahun  ke  tahun  cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam  hukum pidana  dapat dilihat pada  Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”
Selanjutnya,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indoensia merupakan  kejahatan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga    yang menjadi sebagai  lex specialis  KUHP.    Sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri dilandasi oleh hubungan dalam  lembaga  perkawinan  yang  diatur  pula  oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang  Repbilik Indonesia Nomor 1  Tahun 1974  Jo  Undang-Undang  Repbilik  Indonesia Nomor  16 Tahun 2019  tentang Perkawinan.   Kedudukan pelaku  dan  korban  yang demikian ini  menyebabkan KDRT  masih dipandang  sebagai  bagian  dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.
Namun  demikian,  dengan  diundangkannya  Undang-Undang Republik  Indonesia    Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi  isu  publik.    Negara  kemudian  mempunyai    wewenang  untuk melakukan  intervensi  terhadap kejahatan yang  terjadi  di  dalam  rumah, sehingga negara dapat  perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah sebagaimana yang tertuang dalam  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah Tangga adalah:
Setiap perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat timbulnya      kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,    atau   perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam    lingkup   rumah tangga.
Menurut  Muladi  kekerasan  terhadap  perempuan  (KDRT) merupakan  rintangan  terhadap  pembangunan  karena  kekerasan  dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak  sederhana. KDRT  merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Roni, 2022).
Ada  dua  hal  pokok  penyebab  terjadinya kekerasan dalam  rumah tangga.  Pertama,  faktor  ekonomi.Faktor  ekonomi  dimaksud  adalah masalah  penghasilan  suami,  sehingga  seringkali  menjadi  pemicu pertengkaran  yang  berakibat  terjadinya kekerasan  fisik.Alasan  ekonomi memang pada  umumnya menjadi  penyebab.Adanya  tuntutan istri  yang selalu  minta  lebih  kepada  suami,  sedangkan  suami  tidak  mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebakan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan
rumah tangga. Suami merasa kesal diperlakukan demikian cekcok, maka biasanya berujung pada kekersan fisik.
Kedua,  faktor  perselingkuhan. Selain  masalah  ekonomi biasanya bukan  karena  kekurangan  tetapi  berlebih  atau  cukup,  sehingga  selain memenuhi  kebutuhan  rumah  tangganya  dengan  cukup,  juga  memakai untuk  membiayai  hidup  perempuan  selingkuhnya,  sehingga  sedikit tersinggung langsung memaki- maki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya (Kompasiana, 2015).
Untuk itu, dalam membentuk rasa keadilan dan dalam masyarakat, setiap  orang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  harus  dituntut  dan dipidana  (bukan  hanya  yang  bersifat  pidana,  termasuk juga  tindakan, maupun kebijakan) dan berat ringannya suatu pidana  dilihat dari tingkat kesalahan dan rasa keadilan.
Kepentingan tersangka atau terdakwa perlindunganya terlihat dalam proses pemeriksaan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan  sidang  pengadilan.  Hal  ini selaras juga dengan pelaksanaannya dari Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  KUHAP  harus melindungi kepentingan masyarakat dan  kepentingan tersangka atau  terpidana  yang  merupakan bagian dari masyarakat (Hamzah et al., 2004).
Kepentingan tersangka atau terdakwa perlindunganya terlihat dalam proses pemeriksaan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Proses ini dimaksudkan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa  itu  dapat  dipersalahkan,  memperoleh  putusan  hakim,  dan melaksanakan putusan hakim (Poernomo, 2000).
Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan  hak-hak asasi  secara  tanpa  dasar,  pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil  pembatasan  hak  asasi  secara  sewenang-wenang.  Perintah Perlindungan  hanya  diberikan  kepada  lingkup  keluarga  sebagai
perlindungan terhadap  Kekerasan dalam  Rumah Tangga  (KDRT).  Akan tetapi,  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga tidak  secara  tegas  mengatur ini  melainkan hanya  menyebutkan adanya “penetapan kondisi khusus” yang tercantum dalam penjelasan Pasal 31 Ayat (1).
Dengan  demikian,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang, unsur-unsur tindak pidana  kekerasan dalam rumah tangga  dan konsep  pemidanaan  dalam  rumah  tangga  sebagai  upaya  bentuk perlindungan atas korban pada perkara kekerasan dalam rumah tangga.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soekanto, 2007).  Adapun  metode  analisis data  yang  digunakan adalah metode deskriptif  analitis.  Metode  desriptif  analitis adalah  suatu usaha untuk mengumpulkan dan  menyusun suatu data,  kemudian diusahakan adanya analisis dan penafsiran data (Surakhmad, 1990).
Metode analisis data  dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data  sekunder yang  meliputi bahan hukum primer,  bahan  hukum sekunder dan  bahan  hukum tertier, baik berupa  dokumendokumen maupun  peraturan perundangundangan yang berlaku  (Muchtar,  2015).  Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Unsur-Unsur  Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
Negara  yang  sedang membangun,  fungsi  hukum  tidak hanya  sebagai  alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat  untuk  melakukan  perubahan  atau  perubahan  di  dalam  suatu  masyarakat, sebagaimana  disebutkan  oleh  Rosce  Pound  (1870-1874)  salah  seorang  tokoh Sosiological  Jurisprudence,  Politik  Hukum  pidana  (kebijakan  hukum  pidana)
sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional (Barda Nawawi Arief, 2016).
Istilah tindak pidana merupakan  terjemahan dari “strafbaar feit” perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  dengan mana  disertai  ancaman (sanksi)  yang berupa  pidana tertentu, bagi  barang  siapa  yang melanggar  larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan strafbaar  feit itu  sendiri.  Tindak  pidana biasanya  disamakan  dengan  delik,  yang  berasal  dari  bahasa  latin  yakni  kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai  berikut: “Delik  adalah  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena  merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.
Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa  pidana,  perbuatan  pidana  dan  delik.Sedangkan  dalam  bahasa  Belanda istilah  tindak  pidana  tersebut  dengan  “ strafbaarfeit ”  atau delict. Berikut  ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:
Menurut  Roeslan  Saleh,  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang bertentangan  dengan  tata  ketertiban  yang  dikehendaki  oleh  hukum. Menurut  Wirjono  Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang  terhadap  pelakunya    dapat    dikenakan    hukuman  pidana.
Sedangkan  menurut  Tresna,  peristiwa    pidana    itu    adalah    suatu perbuatan    atau  rangkaian  perbuatan  manusia      yang      bertentangan dengan    undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  lain terhadap    perbuatan  mana  diadakan  tindakan  penghukuman  (Saleh, 2013).
Menurut  Lamintang,  bahwa  setiap  tindak  pidana  dalam  KUHP  pada umumnya  dapat  dijabarkan  unsur-unsurnya  menjadi  dua  macam,  yaitu  unsur subyektif  dan unsur  obyektif.  Unsur-unsur  ”subyektif”  adalah  unsur-unsur  yang melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan  diri  si  pelaku  dan termasuk  kedalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang  terkandung  di  dalam  hatinya. Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur  yang ada hubungannya  dengan keadaan- keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang & Theojunio,  2014).
Unsur-unsur  tindak  pidana  yang  diberikan  beberapa  tokoh  memiliki
perbedaan, tetapi secara  prinsip  intinya  sama.  Adapun unsur-unsur  tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

## 1. Unsur Subyektif
Yaitu hal-hal  yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku,  yang  terpenting  adalah  yang  bersangkutan  dengan  batinnya.  Unsur subyektif tindak pidana meliputi  :
a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
c. Ada atau tidaknya perencanaan.

## 2. Unsur Obyektif
Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah  yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
a. Memenuhi rumusan undang-undang
b. Sifat melawan hukum;
c. Kualitas si pelaku;
d. Kausalitas,  yaitu  yang  berhubungan  antara  penyebab  tindakan  dengan akibatnya.
Untuk terpenuhinya perbuatan tindak pidana  kejahatan kekerasan dalam  rumah  tangga  juga  tentunya  harus  memenuhi kedua  (2)  u nsur tersebut  di  atas.  Bagian  penting  dalam  sistem  pemidanaan  adalah menerapkan  suatu  sanksi.  Keberadaannya  akan  memberikan arah  dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat  diterapkan  secara  adil,  artinya  tidak  melebihi  dengan  yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.
Dalam hal Kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada  Pasal 89 Kitab  Undang- Undang  Hukum Pidana  yang  berbunyi: “Membuat orang pingsan  atau  tidak  berdaya  disamakan  dengan  kekerasan.”Berdasarkan bunyi  Pasal  89  tersebut, pengertian  kekerasan tidak  dinyatakan  secara tegas.Kekerasan  hanya  diartikan  sebagai  bentuk  perbuatan  yang
menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam rumah tangga  dalam Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  lebih  dikaitkan  kepada  akibat  dari  perbuatan  yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5  Undang-Undang Kekerasan  Rumah  Tangga  dibagi  menjadi  4  (empat)  bentuk,  yaitu; kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  dan  penelantaran rumah tangga. Seorang perempuan yang dianiaya tidak memiliki banyak alternatif, hal  ini  menyebabkan seorang perempuan  akan  tetap  memilih bertahan dalam kekerasan yang dialaminya dan pada akhirnya perempuan tersebut tidak akan mampu meninggalkan penganiayanya.
Perempuan sangat sulit untuk mendapatkan tempat yang teratas dan keluar  dari  belenggu  kekerasan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  adanya beberapa faktor seperti perempuan selalu menempatkan posisi yang rendah secara hukum, ekonomi, dan strata sosial di tempat tinggal si perempuan. norma sosial bagi perempuan di mana ia tinggal dan hidup dengan suami mereka.  Hal  ini  selalu  dikaitkan dengan  norma  budaya  bahwa  lakilaki adalah  pemegang  kendali  terhadap  kehidupan  perempuan.  Dengan perlakuan  kasar  yang  didapatkan  oleh  korban  untuk  membuat pertengkaran bisa diselesaikan secara baik-baik.
Berdarakan  hasil  penelitian  dari  Pusat  Penelitian Kependudukan Universitas  Gajah  Mada  dalam  Seminar  Nasional  “Perlindungan P erempuan  dari  Pelecehan  dan  Kekerasan  Seksual”  pada  tanggal  6 November 1996 di Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki- laki  dan  perempuan  (Maghfiroh,  2019).  Toleransi  masyarakat  yang demikian  longgar  atas  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi dimasyarakat ini didasarkan kepada  adanya anggapan  bahwa laki-laki itu superior terhadap perempuan (istri) (Maghfiroh, 2019).
Tindak pidana  kekerasan dalam rumah tungga adalah merupakant
Tindak  pidana  materiil adalah  tindak  pidana  yang  dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana  ini  baru  selesai  jika  akibatnya  sudah  terjadi  sedangkan  cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.
Adapun  tujuan pemidanaan bagi  pelaku kekerasaan dalam rumah tangga berdasarkan Teori gabungan atau teori modern dalam pemidanan bertujuan  tujuan  pemidanaan  bersifat  plural,  karena  menggabungkan antara  prinsip-prinsip  relatif (tujuan) dan  absolut (pembalasan)  sebagai satu kesatuan. Menurt Van List dengan tujuanny adalah sebagi berikut:
1. Tujuan  terpenting  pidana  adalah  membrantas  kejahatan  sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu  hukum  pidana  dan  perundang-undangan  pidana  harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana  ialah suatu dari  yang  paling  efektif yang  dapat  digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu- satunya  sarana,  oleh  karena  itu  pidana  tidak  boleh  digunakan tersendiri akan  tetapi  harus  digunakan  dalam  bentuk kombinasi denga upaya sosialnya (Prodjodikoro, 2008).
ni  Artinya  berdsarkan  tujuan  pemidanaan  tersebut,  maka  pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga mensyaratkan agar pemidanaan itu selain  memberikan  penderitaan  jasmani  juga  psikologi  dan  terpenting  adalah memberikan  pemidanaan dan pendidikan.

## Konsep  Pemidanaan  dalam  Rumah  Tangga  sebagai  Upaya Bentuk  Perlindungan  atas  Korban  pada  Perkara  Kekerasan dalam Rumah Tangga
Ketentuan  yang  dimaksud  disini  berupa  ketentuan  pidana  yang terkait dengan tindak pidana  kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  yaitu:  berupa  sanksi  pidana.  Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa
yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana.  Berdasarkan Undang- Undang PKDRT, sanksi pidana  yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana  kekerasan dalam rumah tangga dapat  berupa pidana  penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 44
(1) Setiap orang  yang melakukan perbuatan kekerasan fisik  dalam lingkup rumah  tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  huruf  a  dipidana dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun atau  denda  paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan korban  mendapat jatuh sakit  atau luka  berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)’ (3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau   mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Pasal 45
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah  tangga sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  5  huruf  b dipidana dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00
(tiga juta rupiah).

## Pasal 46
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Setiap orang  yang memaksa orang  yang menetap dalam rumah  tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp 12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  atau  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46  dan Pasal   47 mengakibatkan korban  mendapat luka  yang tidak  memberi  harapan akan sembuh  sama  sekali,  mengalami  gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan sekurangkurangnya selama 4  (empat) minggu  terus menerus atau 1  (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00  (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Selain  ketentuan pidana  yang  berupa  pidana  penjara  dan  pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam  rumah tangga  yang  berupa  pidana  tambahan.  Pidana  tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa:
1. Pembatasan gerak pelaku  baik  yang  bertujuan untuk  menjauhkan pelaku  dari  korban  dalam  jarak  dan  waktu  tertentu,  maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. Penetapan  pelaku  mengikuti  program  konseling  di  bawah pengawasan lembaga tertentu.
Meskipun  demikian,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan  adanya  aduan  antara  lain  kekerasan fisik  yang sifatnya ringan, psikis,  dan  pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.  Namun kekerasan seksual yang  dimaksud dalam  Pasal  8
huruf b  yang  berupa  pemaksaan  hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, kekerasan fisik berat, dan kekerasan yang berupa penelantaraan rumah  tangga  merupakan  delik  biasa.  Sehingga  dalam  proses penyelesaiannya,  tidak  dibutuhkan adanya  aduan  terlebih dahulu,  atau dengan kata lain apabila diketahui ada kejahatan dalam rumah tangga yang masuk dalam  delik  biasa  maka  pihak  berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan tindakan penangan terhadap perkara terkait.
Berkaitan  dengan  proses  penyelesaian  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  mana  dalam  Undang-Undang  KDRT  disebutkan  bahwa kekerasan fisik ringan, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik  aduan,  maka  untuk dapat  diselesaikannya perkara  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  harus  didasarkan  pada  adanya  aduan terlebih dahulu yang  dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan  yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang ditujukan kepada pihak kepolisian.
Kekerasan  fisik,  psikis,  dan  kekerasan  seksual  merupakan  delik aduan yang mana ketentuannya terdapat dalam Pasal 51, 52, 53  Undang- Undang  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sedangkan untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang bukan termasuk dalam rumah  tangga  dengan  tujuan  komersil  atau  tujuan  tertentu,  dan penelantaran  rumah tangga  merupakan delik  aduan,  yang  mana  untuk proses penyelesaian tidak membutuhkan adanya aduan terlebih dahulu.
Apabila    kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  menjadi Korban adalah seorang Anak (berusia di bawah 18 tahun) maka laporan dan permohonan Perintah Perlindungan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sebagai cara perlindungan dari KDRT maka Perintah Perlindungan bisa  diajukan  kepada  Pengadilan.  Untuk  mengajukan  permohonan Perintah Perlindungan, ada 2 cara yang dapat dilakukan menurut Pasal 30 Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Permohonan dapat dilakukan secara lisan mau pun tertulis.
Pelanggaran yang  dilakukan pelaku dapat  diajukan secara  laporan tertulis  oleh  korban,  kepolisian  atau  relawan  pendamping.Isi  laporan tersebut  adalah  dugaan  pelaku  melakukan  pelanggaran  perintah perlindungan  sesuai  Pasal  37  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah Tangga.  Setelah  pelaporan  ini  pelaku  harus  menghadap Pengadilan dalam waktu 3×24 jam untuk melakukan pemeriksaan.
Dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Pasal 29, bukan hanya Korban saja yang berhak meminta Perintah Perlindungan sebagai bentuk perlindungan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Tetapi  beberapa  pihak  yang  khawatir akan  keselamatan korban juga  dapat  mengajukan permohonan surat  Perintah Perlindungan atau restraining order kepada Pengadilan. Orang-orang tersebut adalah:
1. korban atau keluarga korban;
2. teman korban;
3. kepolisian;
4. relawan pendamping; atau
5. pembimbing rohani.
Perintah Perlindungan yang diajukan memiliki waktu paling lama 1 (tahun) menurut Pasal 32 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga.Namun,  bila  Korban  atau  orang  sekitar  Korban  masih merasa  tidak  aman,  mereka  dapat  mengajukan perpanjangan  Perintah Perlindungan.Permohonan  perperpanjangan  Perintah  Perlindungan  ini harus diajukan 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku Perintah Perlindungan pertama berakhir.
Konsep  pemikiran  yang  menjadi  landasan  hukum  untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan, di samping perlindungan
bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan  dan  keharmonisan  rumah  tangga.    Dengan  Undang-Undang Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan masyarkat luas dapat  lebih  memahami  penghormatan  hak-hak  asasi  manusia  dan mempunyai  toleransi  yang  didasarkan  atas  perilaku  kesetaraan  dan keadilan  gender  dalam  setiap  rumah  tangga  sehingga  terhindar  dari kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Penegak  hukum  dan  aparat  terkait diharapkan  dapat    menjadi  lebih  sensitif  dan  responsif  terh adap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:
1. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah harus memenuhi unsur subyektif dan  obyektif sebagai  perbuatan pidana.  Tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  ada  yang merupakan delik aduan dan juga delik biasa;
2. Konsep  pemidanaan  dalam  rumah tangga  sebagai  upaya  bentuk Perlindungan atas  korban  pada  perkara  kekerasan dalam  rumah tangga agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.  Tujuannya  terpentingnya  adalah  perlindungan  bagi korban  serta  penindakan  terhadap  pelaku  dengan  upaya  tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana .
Prenada Media.
Hamzah, A., Indonesia, H. A. P., & Revisi, E. (2004). Jakarta: Sinar Grafika.
Cetakan Ketiga . Kompasiana. (2015). Istri dan Ancaman KDRT .
https://www.kompasiana.com/juprish/550ff8038133118e33bc620c/ isteri-dan-ancaman-kdrt
Lamintang, P.,  &  Theojunio, F.  (2014). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di Indonesia . PT Sinar Grafika.
Maghfiroh, R.  (2019).  Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Dalam  Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif. Al-Mazaahib:  Jurnal  Perbandingan Hukum , 7 (2), 239 – 249.
Muchtar,  H.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. Humanus: Jurnal Ilmiah  Ilmu- Ilmu Humaniora , 14 (1), 80 – 91.
Poernomo, B. (2000). Orientasi Hukum  Acara Pidana Indonesia . Amarta Buku.
Prodjodikoro, W.  (2008). asas-asas  hukum  pidana  di  Indonesia,  refika aditama . Refika Aditama. Roni, F. E. (2022). Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga . https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/anal isis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah- tangga
Saleh,  R.  (2013). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana . Aksara Baru.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Raja Grafindo Persada.
Surakhmad, W. (1990). Pengantar  penelitian ilmiah: dasar,  metode dan teknik . Tarsito Bandung.