Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 933-941
Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus Produk E-Money Bank Syariah Mandiri
Nurhasanah 1) , Agung Maulana 2*) , Aris Rusdiyanto 3)
1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
2 College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University
3 Bank Syariah Indonesia *Email korespondensi: agungmaulana893@gmail.com

## Abstract
The issue raised in this research is to discuss an evaluation of the sharia principles of electronic money (called E-Money) product owned by Bank Syariah Mandiri towards the operational mechanisms encompass transaction, flow, contract and managerial aspects of this product. This study aims to analyze E-Money product from a sharia perspective using the benchmark of fiqh muamalat which has been contained in the DSN-MUI fatwa, and related laws and regulations. The method used in this research is descriptive qualitative research. By using the method of content analysis and using interviews, involved observation, this research uses documentation study as the data collection technique. The conclusion from the writing of this thesis is that from a review of sharia principles, there are  sharia  problems  in  the  aspect  of  the  contract,  this  is  because  this  product  does  not  have  a  contract nomenclature  in  product  operations  that  creates  ambiguity  (Gharar),  as  well  as  from  the  transaction  aspect because the bank does not restrict or control goods which are sold by merchants in collaboration with banks, so it is feared that they can be used to buy non-halal goods.

## Keywords: Bank Syariah Mandiri, Electronic Money, Sharia Principles
Saran  sitasi :  Nurhasanah.,  Maulana,  A.,  &  Rusdiyanto,  A.  (2021).  Tinjauan  Prinsip  Syariah  Produk  Uang Elektronik  di  Indonesia:  Studi  Kasus  Produk E-Money Bank  Syariah  Mandiri. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam, 7 (02), 933-941. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2158
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2 158

## 1. PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan  sistem  pembayaran  yang  berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Paradigma para  pelaku  ekonomi  dalam setelmen  transaksi,  juga telah mengalami pergeseran. Meski fisik uang sampai saat  ini  masih  banyak  digunakan  masyarakat  dunia sebagai  alat  pembayaran,  namun  sejalan  dengan perkembangan  teknologi  sistem  pembayaran  yang pesat, pola pembayaran tunai ( cash ) secara berangsur beralih  menuju  pembayaran  non  tunai  ( non-cash ) (Tarantang,  Awwaliyah,  Astuti,  &  Munawaroh, 2019).
Uang  Elektronik  merupakan  sesuatu  yang dipandang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat  ini.  Beberapa  kebijakan  pemerintah,  Bank Indonesia,  maupun  perusahaan  jasa  transportasi
Indonesia  ikut  menggalakkan  penggunaan  uang elekronik  ini.  Kebijakan  Bank  Indonesia  yang menggalakkan  produk  Uang  Elektronik  ini  adalah Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  11  Tahun 2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tahun 2009 tentang Uang Elektronik (electronic money) (Abidin, 2015).
Beberapa kebijakan jasa transportasi umum yang familiar adalah Transjakarta dan KRL Commuter Line yang  dapat  menggunakan  Uang Elektronik.  Bahkan pada moda transportasi Transjakarta, seluruh koridor wajib menggunakan Uang Elektronik dan tidak boleh lagi menggunakan uang tunai, hal ini ikut menambah jumlah  pengguna  dari  produk  uang  elektronik  ini (Widyastuti,  Handayani,  &  Wilarso,  2017).  Sektor jasa  lain  juga  menuntut  untuk  menggunakan  uang elektronik  agar  bisa  mendapatkan  pelayanan  yang terbaik,  seperti  pembayaran Toll ,  pembayaran  di SPBU,  Minimarket  dan  lain-lain.  Hal  ini  untuk
mempermudah  bertransaksi  dalam  segi  waktu transaksinya  yang  sangat  singkat,  tidak  perlu  lagi menyiapkan  uang  kembalian,  hingga  mempermudah pengelola merchant untuk  mengawasi  uang  yang masuk.
Ada  beberapa  masalah  kesyariahan  jika  produk tersebut  dikelola  oleh  perbankan  konvensional maupun  institusi  keuangan  non  syariah  lain.  Seperti permasalahan  dana float atau  dana  yang berasal  dari pembelian  fisik  kartu  maupun  saldo  yang  tersisa dalam kartu selama belum terpakai dapat dimanfaatkan  oleh  perbankan  konvensional  untuk mengembangkan bisnisnya  (Widyastuti et al., 2017). Walaupun dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang  uang  elektronik  disebutkan,  bahwa  penerbit tidak  dapat  menggunakan  dana float tersebut  untuk kepentingan  diluar  kewajiban  penerbit  dengan pengguna dan merchant , namun pada saat bank umum konvensional bertindak sebagai tempat penyimpanan dana float tersebut, dana float tersebut khususnya yang bersumber  dari  sisa  saldo  yang  tidak  dapat ditransaksikan (under  limit) dapat  digunakan  untuk keperluan  bisnisnya  yang  notabene  berjalan  dengan prinsip  ribawi  yang  bertentangan  dengan  prinsip syariah.
Selain  itu,  uang  elektronik  ini  dapat  digunakan untuk  keperluan  tidak  syariah.  Pembelian  minuman keras dan akses ketempat  hiburan terlarang menggunakan  produk  uang  elektronik  ini  dapat menjadi  permasalahan  syariah  tambahan  dimana produk  ini  digunakan  pada  keperluan  yang  tidak sesuai  syariah.  Seperti  pada  pembelian  beralkohol menggunakan  GO-JEK  Credit.  Dalam  mekanisme pembayaran  GO-JEK  Credit,  GO-JEK  Credit dikategorikan sebagai E-money berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, penggunaan  GO-JEK  Credit  harus  tunduk  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada ketentuan umum menggunakan aplikasi nomor 29 dan 30,  GO-JEK  Credit  dapat  digunakan  untuk  membeli minuman beralkohol.
Oleh karena itu dari sekian banyak pengguna dan kemudahan bertransaksi menggunakan uang elektronik  tersebut,  masyarakat  yang  peduli  akan keuangan  syariah  khawatir  akan  produk  tersebut karena  produk  Uang  Elektronik  dikuasai  oleh perbankan  konvensional  maupun  institusi  keuangan lain  yang  tidak  berjalan  sesuai  prinsip  syariah (Widyastuti et al., 2017). Sampai saat ini, setidaknya ada  4  produk  dari  perbankan  syariah  yang
mengeluarkan  produk  Uang  Elektronik.  Keempat produk  tersebut  adalah  produk E-Money dari  Bank Syariah  Mandiri  yang  telah  dirilis  tahun  2014, Tapcash dari Bank BNI Syariah yang baru dirilis pada bulan Agustus 2016 lalu, Link aja, dan Truemoney.
Namun,  peluncuran  produk  tersebut  malah diharapkan  oleh  penerbitnya  untuk  memperluas pangsa  pasar  bisnis  dari  bank  induknya  yang merupakan bank konvensional. Produk uang elektronik  tersebut  merupakan  kerjasama (co- branding) dengan produk yang sama yang dikeluarkan oleh  bank  induknya.  Perluasan  pangsa  pasar  bisnis dari bank induknya yang merupakan bank konvensional menimbulkan pertanyaan besar, apakah produk  ini  bersinggungan  dengan  manajemen  bank induknya (Muamar & Alparisi, 2017). Jika ia berarti terdapat  permasalahan  syariah  lain  karena  pada dasarnya  pengelolaan  keuangan  syariah  haruslah terpisah dengan keuangan konvensional. Oleh karena itu  masih  terdapat  keragu-raguan (syubhat) dalam masalah ini.
Dalam  peluncuran  produk  uang  lalu.  Kehadiran kedua produk keuangan elektronik True Money yang dikeluarkan  oleh  PT  Witami  Tunai  Mandiri  Ketua Umum  MUI  KH.  Makruf  Amin  mengatakan  bahwa produk True Money yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri  telah  bersertifikasi  Syariah,  dan  satu- satunya yang bersertifikasi syariah (Jamaludin, 2016). Namun, Ketua Umum MUI tersebut juga menyinggung  bahwa  produk Co-Branding uang elektronik  yang dikeluarkan oleh bank  syariah  yaitu produk E-Money BSM  dan Tapcash BNI  Syariah belum sesuai  syariah  karena  belum  pernah  ada  audit tentang kedua produk tersebut (Wiyanto, 2016).
Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan untuk kedua  produk  lembaga  keuangan  syariah  tersebut yang  notabene  telah  memiliki  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  dalam  masalah  kepatuhan  terhadap kesyariahannya.  Hal  ini  menjadi  menarik  karena produk uang elektronik ini belum terdapat fatwa DSN- MUI  yang  membahasnya  secara  baku  melainkan hanya fatwa umum yang mengenai akadnya, sehingga baik  perbankan  maupun  pihak  DSN-MUI  memiliki kesimpangsiuran  masalah  implementasinya.  Seiring dengan  ketidakjelasan  aspek kesyariahan dari produk tersebut,  dan  selisih  paham  antara  bank  syariah penerbit  dengan  MUI,  membuat  implementasi  uang elektronik  yang  telah  dikeluarkan  oleh  perbankan syariah  nasional  tersebut  perlu  mendapat  kajian syariah,  baik  dari  sisi  konsep  akad,  skema  transaksi,
pencampuran  dana,  maupun prinsip-prinsip  syariah yang  harus  diutamakan  dalam  transaksi  uang elektronik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan evaluasi  praktek  dan  kebijakan  uang  elektronik  di Indonesia  untuk  memberikan  kejelasan  mengenai aspek kesyariahan produk tersebut agar dapat menjadi produk  yang  unggul dalam inovasi  keuangan  syariah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan membutuhkan produk keuangan syariah yang baik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  statistik  yang  dipublikasikan  Bank Indonesia  pada  Juli  2016,  perkembangan  Uang Elektronik  diIndonesia berkembang pesat dari mulai perkembangannya  pada  tahun  2010.  Tercatat  dari tahun  2010,  produk  uang  elektronik  yang  beredar meningkat  sebesar  1355%  atau  13,5x  lipat  sampai dengan bulan Juli 2016. Peningkatan signifikan terjadi antara  kurun  waktu  2016-2019  dimana  jumlah  uang elektronik  yang  beredar  di  Indonesia  meningkat ratusan kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini  semakin  diminati  oleh  masyarakat  di  Indonesia yang  semakin  berbasis  kepada  teknologi  informasi dalam dunia keuangan (Bank Indonesia, 2020).
Bank  Indonesia  (BI)  mendorong  gerakan less cash society (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai  pengganti  pembayaran  tunai  di  Indonesia. Walaupun  Data  BI  menyebutkan  penguna e-money terkonsentrasi  di  kota-kota  besar  di  pulau  Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi serta pemakaiannya masih  sekitar  sektor  transportasi,  seperti  toll,  pompa bensin,  parkir  dan  transaksi  di  mini  market,  namun pengguna  Uang  Elektronik  semakin  meningkat  dari tahun ke tahun (Gresnews, 2014).

## Tabel 1
Jumlah Uang Elektronik yang Beredar di Indonesia (Bank Indonesia, 2020)
Transaksi  Uang  Elektronik  pun  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Tercatat  dalam statistik  Bank  Indonesia,  transaksi  uang  elektronik telah  meningkat  dari  7,914,018  transaksi  pada  tahun 2010  menjadi  41,910,000  transaksi  pada  tahun  2015 atau meningkat 530%. Sedangkan nilai transaksi Uang Elektronik (dalam rupiah) meningkat dari 693.467.000.000 pada tahun 2010 menjadi 5,283,018,000,000  pada  tahun  2015  atau  nilai transaksi  menggunakan  Uang  Elektronik  telah meningkat sebesar 762% atau lebih dari 7x lipat.
Uang  elektronik  ( Electronic  Money )  adalah Instrumen  pembayaran  yang  diterbitkan  berdasarkan nilai  mata  uang  yang  sebelumnya  disimpan  oleh pemegangnya  ke  dalam  penerbit,  disimpan  secara elektronik dalam media seperti server atau chip , dan nilai  mata  uang  tersebut  bukan  merupakan  deposit, tetapi  digunakan  sebagai  alat  penerbitan  mata  uang non  elektronik  yang  menjadi  metode  pembayaran pedagang  (Bank  Indonesia,  2009).  Uang  elektronik dewasa  kini  keberadaanya  sangat  dibutuhkan masyarakat. Beberapa manfaat uang elektronik adalah mempermudah transaksi pembayaran, meminimalkan penggunaan  uang  kertas  sehingga  meminimalisir kerusakan  fisik  uang,  dan  baik  untuk  transaksi pembayaran masal yang bernilai kecil namun dengan intensitas tinggi.
Berdasarkan  media  penyimpanannya,  uang elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu uang elektronik yang nilai uangnya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit dan juga dicatat  pada  media  elektronik  yang  dipegang pemegang di chip maupun kartu. Bentuk memungkinkan pemegang bertransaksi secara offline seperti kartu E-toll . Kedua, uang elektronik yang nilai uangnya  hanya  dicatat  pada  media  elektronik  yang dikelola oleh penerbit dan pemegang bisa menggunakannya hanya secara online dan pemegang tidak  memegang  bentuk  lain  dari  uang  yang  telah didepositkan (Bank Indonesia, 2009).
Berdasarkan  masa  berlaku,  uang  elektronik dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu reloadable (dapat dilakukan  pengisian  ulang),  dan disposable (tidak dapat diisi ulang). Sedangkan berdasarkan jangkauan penggunannya,  uang  elektronik  dibagi  menjadi  dua yaitu single  purpose (dapat  digunakan  untuk melakukan  pembayaran  yang  timbul  dari  satu  jenis transaksi  ekonomi,  seperti  khusus  pembayaran  toll saja)  dan multi  purpose (dapat  digunakan  untuk melakukan  pembayaran  atas  berbagai  macam
693. 467. 000. 000, 00 981. 297. 000. 000, 00
1.971 .550.00 0.000 ,0
0 2.90 7.43 2.00 0.00 0, 0 0
3.31 9.55 6.00 0.00 0, 0
0
5.28 3.01 8.00 0.00 0, 0
0
7.063 .689.00 0.000 ,0 0 12.3 69.3 88.6 50.1 73 , 00 47.1 98.6 16.1 05.1 48 , 30 145. 165. 467. 602. 59 5, 00 7.91 4.01 8 14.2 99.7 26 21.8 69.9 46 36.2 25.3 73 35.7 38.2 33 41.9 10.0 00 51.2 04.5 80 90.0 03.8 48 167. 205. 578 292.
299. 320

## Nilai Transaksi Uang Elektronik
transaksi ekonomi) (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007). Terakhir  berdasarkan  pencatatan  data  identitas pemegang,  uang  elektronik  dibagi  menjadi  dua bagian,  yaitu registered (pemegang  terdaftar  dan tercatat  pada  penerbit)  dan unregistered (pengguna tidak  terdaftar  dan  tercatat  pada  penerbit)  (Bank Indonesia, 2009).
Pada  perspektif  syariah,  terdapat  beberapa  akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik, yaitu (Lathif, 2011):
a. Akad Jual Beli ( al-ba’y )
Akad  jual  beli  dalam  uang  elektronik  terjadi ketika  nilai  uang  elektronik  ( wahdat  al- illiktruniyat) yang  tersimpan  dalam  media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki  penerbit  dijual  kepada  calon  pemegang dengan  sejumlah  uang  senilai  dengan  yang tersimpan dalam media elektronik.
b. Akad Wadiah Akad wadiah adalah transaksi penitipan barang/harta  kepada  orang  lain  yang  dapat dipercaya  untuk  memeliharanya.  Akad  wadiah dalam  uang  elektronik  terjadi  ketika  calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan  menjadi  sebuah  nilai  uang elektronik senilai uang yang diserahkan.
Selanjutnya  penerbit  wajib  memelihara  dan menjaga  sejumlah  uang  yang  dipercayakan tersebut  dan  wajib  diserahkan  kepada  pemegang saat  diminta  atau  diambil  untuk  pembayaran kepada merchant.
c. Akad Ijarah
Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dengan upah dalam waktu tertentu  melalui  pembayaran  imbalan  jasa  atau sewa.  Dalam  uang  elektronik,  akad ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa atas perlengkapan ata peralatan dalam penyelenggaraan  uang  elektronik.  Akad  ini  juga dipakai  dalam  pembayaran  upah  menyangkut biaya  registrasi  maupun  kepesertaan merchant kepada  penerbit,  maupun  biaya  isi  ulang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. d. Akad Sharf
Singkatnya, akad sharf bentuk jual beli mata uang baik  sejenis  maupun  tidak  sejenis.  Akad sharf dianalogikan  ( qiyas )  dengan  uang  elektronik karena terdapat beberapa
kesamaan
karakteristiknya  (Sjahdeini,  1999).  Beberapa kesamaan itu diantaranya:
Table 2 Kesamaan Karakteristik Akad Sharf dengan Uang Elektronik
No Karakteristik Sharf Karakteristik Uang Elektonik 1 Serah  terima sebelum berpisah Pada uang elektronik pemegang kartu membeli fisik uang elektronik  maupun mengisi saldonya dengan cara menyerahkan uang dan
menerima fisik kartu  yang telah terisi  ulang  secara  langsung tanpa berpisah terlebih dahulu
2 Adanya kesamaan ukuran ( At- tamatsul )
Pada  pengisian  uang  elekronik, jumlah  uang  yang  disetorkan untuk      mengisi  ulang  saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi
3 Terbebas  dari khiyar syarat Dalam transaksi uang elektronik tidak  terdapat Khiyar
Syarat,  pada  saat  transaksi dilakukan, ketika masing- masing pihak  telah menunaikan kewajiban  dan  mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai
4 Dilakukan secara kontan ( at aqabuth )
Pada uang elekronik, pembelian kartu,  pengisian  saldo,  maupun pembayaran  kepada  merchant dilakukan

## e. Akad Wakalah
Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu  pihak  kepada  pihak  lainnya  dalam  hal-hal yang boleh diwakili. Dalam uang elektronik, akad ini  digunakan  dalam  hal  penerbit  bekerjasama dengan  pihak  lain  sebagai  agen  penerbit  ( Co- branding )  dan  atau  terdapat  bentuk  perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik (Az-Zuhaili, Permadi,  &  Al-Kattani,  2011).  Akad  ini  juga diterapkan  dalam  pembayaran  kepada merchant dimana  penerbit  dapat  mewakili  pemegang  karu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya  tergantung  dari  jenis  uang  elektronik yang diterbitkan.
f. Akad Qardh
Akad qardh adalah akad pinjaman dana, uang atau harta  lainnya  dengan  ketentuan  bahwa  pihak
peminjam  wajib  mengembalikan  dana  yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman pada waktu yang telah disepakati tanpa ada tambahan pembayaran  lain  yang  mengikuti.  Dalam  uang elektronik,  akad  ini  digunakan  dalam  hubungan hukum  antara  penerbit  dengan  pemegang  uang elektronik.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah  pendekatan empiris, yaitu  subyek  kajian  dengan  melakukan  pengamatan langsung  ke  lapangan  (Anggito  &  Setiawan,  2018). Analisis  deskriptif-kualitatif  adalah  metode  analis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh  dari  penelitian  lapangan  menurut  kualitas dan  kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan teori–teori,  asas–asas,  dan  kaidah–  kaidah  hukum yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Suryabrata, 1998).
Hasil dari pengamatan di analisis melalui literatur fiqh muamalah terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Sumber data untuk penelitian ini  adalah data primer  diambil  dengan  melakukan  observasi  terlibat dan wawancara  dengan  pengurus  di  kantor  pusat  PT Bank  Syariah  Mandiri,  sedangkan  data  sekunder didapatkan  dari  berbagai  literatur  maupun  berbagai informasi  yang  terkait  dengan  penelitian  buku, majalah,  jurnal,  surat  kabar,  artikel,  media  internet maupun  data-data  yang  dikeluarkan  oleh  PT  Bank Syariah  Mandiri  Tbk.  Teknik  Pengumpulan  Data dilakukan  dengan  cara  Riset  Kepustakaan,  riset  ini dimaksudkan  untuk  mendapatkan  acuan  teori  dalam melengkapi data yang ada (Hakim & Mubarok, 2017).
Riset lapangan ini dimaksudkan  untuk mendapatkan  data  primer  penelitian  yaitu  dengan melakukan  observasi  terlibat  dengan  cara  menjadi pengguna  produk  uang  elektronik  tersebut  dan melakukan transaksi langsung. Dalam mengolah dan menganalisa  data,  penulis  menggunakan  metode content analysis (analisis isi). Pada dasarnya content analysis merupakan  suatu  teknik  sistematik  untuk menganalisis  isi  pesan,  atau  suatu  alat  untuk mengobservasi dan menganalisis  isi perilaku komunikasi  yang  terbuka  dari  komunikator  yang dipilih (Soehartono, 2011).
Kami  melakukan wawancara dan group discussion bersama kepala departemen
pengembangan  produk  PT.  Bank  Syariah  Mandiri beserta  jajarannya  dalam  proses  pengumpulan  data. Data  yang  diperoleh  kemudian  disimpan  dalam recording  wawancara  dan  kami  transkrip  secara manual  dan  menjadikan  hasil  wawancara  sebagai input analisis data. Link and match analysis kemudian dilakukan dengan  mencocokkan  antara  praktek  yang dilakukan  dilapangan  oleh  BSM  dengan  berbagai ketentuan  syariah  yang  sudah  ditaur  terlebih  dahulu oleh otoritas berkaita yaitu DSN-MUI melalui fatwa- fatwa  yang  berkaitan  dengan  elektronik  syariah (Hakim & Mubarok, 2017).

## 4. PEMBAHASAN
Pengertian,  Kronologis,  dan  Tujuan  Pembuatan Produk
Produk  ini  dinamakan  Kartu  BSM  E-Money. Dari  situs  website  resminya,  Kartu  BSM  E-Money didefinisikan yaitu kartu prabayar berbasis smart card yang  diterbitkan  oleh  Bank  Mandiri  bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Kartu E- Money Bank Syariah  Mandiri  adalah  kartu  yang  dibuat  hasil kerjasama co-branding dengan bank mandiri sehingga penggunaan  kartu  ini  dapat  digunakan  di  semua merchant  yang  telah  bekerjasama  dengan  bank Mandiri  atau  berlogo  E-Money.  Sejak  awalnya, produk  ini  dibuat  untuk  mensinergikan  pemasaran produk E- Money yang ada di Bank Mandiri dengan cara menggandeng Bank Syariah Mandiri untuk dapat memperluas  pemasaran  dari  segmen  yang  berbeda (Bank Syariah Mandiri, n.d.).
Ada beberapa tujuan dari peluncuran produk co- branding ini, diantaranya yaitu (Angga, 2017):
1) Meningkatkan  integrasi  usaha  antara  Bank Mandiri  dengan  Bank  Syariah  Mandiri  dalam penetrasi pasar kartu prabayar E-Money
2) Meningkatkan potensi cross-selling antar bank
3) Memperluas segmentasi pasar Bank Mandiri
4) Meningkatkan  layanan  dan  kenyamanan nasabah dalam bertransaksi
5) Memberikan fee base income (FBI) bagi kedua bank
Selain tujuan di atas, terdapat beberapa manfaat lain  yang  bisa  didapatkan  Bank  Syariah  Mandiri diantaranya:
1) Akuisisi dan preferensi nasabah Bank Syariah Mandiri dalam  bertransaksi tanpa tunai
2) Meningkatkan  Corporate  Image Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah yang berteknologi tinggi
3) Bank  Syariah  Mandiri  menjadi  dikenal mendukung  Gerakan  Nasional  Non  Tunai
(GNNT) oleh Bank Indonesia
4) Bank Syariah Mandiri dikenal pula mendukung  dan  berperan  aktif dalam
Financial  Inclution  dalam  Less  Cash  Society Dedicated

## Jenis Produk E-Money Bank Syariah Mandiri
Berdasarkan  media  penyimpanannya, E-Money Bank  Syariah  Mandiri  dikategorikan  berjenis uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada  media  elektronik  yang  dikelola  oleh  penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang .  Media  elektronik  yang  dikelola  oleh Pemegang  berupa chip yang  tersimpan  pada  kartu, stiker,  atau harddisk yang  terdapat  pada personal computer milik Pemegang (Bank Indonesia, 2014).
Berdasarkan  Masa  Berlaku  Media  Uang Elektronik, maka produk kartu e- money bank syariah mandiri  berjenis reloadable yaitu  uang  elektronik yang  dapat  dilakukan  pengisian  ulang.  Berdasarkan jangkauan  penggunaannya,  maka  produk  kartu E- money bank  syariah  mandiri  berjenis multi-purpose yaitu  uang  elektronik  yang  digunakan  untuk melakukan  berbagai  pembayaran  atas  kewajiban pemegang  kartu  terhadap  berbagai  hal  yang dilakukannya. Berdasarkan  data  identitas  pemegang, produk E-Money Bank Syariah Mandiri dikategorikan yaitu Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan  tidak  tercatat pada Penerbit ( unregistered ).

## Mekanisme dan Alur Produk
Ada  3  mekanisme  dalam  produk  ini  yaitu mekanisme pembuatan dan  penerbitan kartu, mekanisme pengisian ulang (top-up) , dan mekanisme pembayaran. Rincian penjelasan dari ketiga mekanisme tersebut adalah sebagai berikut: a. Mekanisme Pembuatan dan Penerbitan Kartu Produk  ini  baru  akan  dibuat  jika  Bank  Syariah Mandiri  meminta  untuk  mencetakkan  kartu  tersebut kepada bank mandiri dalam jumlah yang masif. Bank Syariah  Mandiri  memberikan  desain  kartu  untuk dibuatkan  oleh  bank  mandiri  dan  Bank  Syariah Mandiri  pun  membeli produk  tersebut  untuk  dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih.

## Gambar 1
Skema Penerbitan Kartu E-Money Bank Syariah

## Mandiri
Keterangan:
1) Bank  Syariah  Mandiri  menerima  permintaan pembuatan kartu E- money dari Nasabah
2) Bank  Syariah  Mandiri  meminta  kepada  Bank Mandiri untuk menerbitkan kartu E-Money Bank Syariah  Mandiri  sejumlah  permintaan  tertentu, sekaligus memberikan desain tampilan kartu
3) Bank  Mandiri  mencetakkan  kartu  yang  telah dipesan BSM sesuai dengan jumlah dan desainnya
4) Nasabah  mendapatkan  kartu  E-  Money  Bank Syariah Mandiri.
b. Mekanisme Pengisian Ulang (Top-up) Kartu Dalam  prakteknya,  pengisian  ulang  kartu  E- Money Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan melalui teller Bank Syariah  Mandiri,  mesin Electronic  Data Capture (EDC) Bank Mandiri, dan mesin ATM Bank Mandiri.  Pengisian  ulang  tidak  dapat  dilakukan menggunakan  mesin  ATM  Bank  Syariah  Mandiri, karena  semua  sistem  kartu  E-Money  Bank  Syariah Mandiri menggunakan secara penuh infrastruktur dari Bank.
Karena  semua  sistem  dan  infrastruktur  kartu E- Money Bank Syariah Mandiri ini masih menggunakan infrastruktur  dari  Bank  Mandiri,  sehingga  dalam mekanisme  pengisian  ulang  ini  nasabah  dikenakan biaya  administrasi  tambahan  dalam  setiap  pengisian ulang  kartu  jika top  up dilakukan  selain  di counter teller  Bank  Syariah  Mandiri.  Hal  ini  disebabkan adanya  mekanisme  transfer  dana  antar  bank  yang terjadi apabila nasabah mengisi ulang kartu e-money tersebut.
Biaya  administrasi  yang  dikenakan  kepada nasabah  adalah  sebesar  Rp  2000  jika  menggunakan mesin  ATM  Bank  Mandiri dan sebesar Rp 6500 jika pengisian  ulang  dilakukan  via  mesin  EDC  Bank Mandiri.
c. Mekanisme Pembayaran
Pada  mekanisme  pembayaran,  ada  beberapa pihak yang terhubung satu sama lainnya dalam sebuah sistem informasi terkomputerisasi Melalui mekanisme ini setiap pihak dapat bertransaksi secara cash less dan dana akan keluar dan masuk secara otomatis ke dalam rekening.  Berikut  adalah  skema  dari  mekanisme pembayaran dalam produk ini:

## Gambar 2 Mekanisme Pembayaran E-Money BSM
Keterangan:
1) Nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke  sensor pembaca transaksi di  mesin  EDC (Electronic  Data  Capture) pedagang (merchant)
2) Mesin EDC Pedagang melakukan:
a) EDC Pedagang (merchant) memotong saldo/nilai yang terdapat dalam kartu nasabah secara langsung dan singkat
b) Lalu  EDC  pedagang  memberikan  data transaksi secara otomatis kepada bank mandiri untuk meminta pembayaran
3) Bank  Mandiri  mendebit  rekening  giro  Bank Syariah Mandiri
4) Bank Syariah Mandiri memberikan dana sejumlah besaran nilai transaksi
5) Bank  Mandiri  memberikan  sejumlah  dana berdasarkan transaksi nasabah kepada pedagang Mekanisme  pembayaran  dari  nasabah  kepada pedagang  ( merchant )  dilakukan  dalam  waktu  yang sangat singkat dalam hitungan detik. Cara pembayaran  dalam  metode  kartu E-Money Bank Syariah  Mandiri  ini  menggunakan underlying transaction berupa  media  kartu.  Keuntungan  Bagi Bank Syariah Mandiri Keuntungan berupa fee based income berasal dari penjualan kembali produk tersebut kepada  pemegang  kartu  dan  dari  biaya  administrasi yang dibebankan pada saat top-up .
Bank  Syariah  Mandiri  membeli  produk  tersebut dari Bank Mandiri dengan harga Rp 18.000 perkartu
lalu  dijual  kembali  dengan  harga  Rp  20.000  kepada nasabah.  Dengan  itu,  Bank  Syariah  Mandiri mendapatkan fee  based  income sebesar  Rp  2.000 setiap  penjualan  satu  unit  kartu  E-Money  Bank Syariah  Mandiri.  Pendapatan  dari  biaya  administrasi top-up didapatkan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 6.500 jika dilakukan pada mesin EDC Bank Mandiri dan  Rp  2000  jika  dilakukan  pada  mesin  ATM  Bank Mandiri.
Biaya  ini  dikenakan  karena  Bank  Syariah Mandiri menggunakan mekanisme transfer antar bank yaitu  dari  kartu  Bank  Syariah  Mandiri  ke  rekening Bank  Mandiri.  Pengisian  ulang  yang  dilakukan  via teller, mesin EDC bank Mandiri, maupun mesin ATM bank  Mandiri  semuanya  tetap  dikenakan  biaya administrasi tambahan tersebut.
Analisis  Kesesuaian  Produk  E-Money  BSM terhadap Prinsip Syariah
a. Analisis Akad Pada  umumnya  setiap  peluncuran  produk  dari Lembaga
Keuangan Syariah menggunakan terminologi  atau  nomenklatur  akad  syariah  dalam syarat dan ketentuan produk. Dalam Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  15/POJK.04/2015,  Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dalam syarat dan ketentuan produk E-Money tidak  tertera  nomenklatur  akad  syariah  apapun. Nomenklatur  akad  juga  tidak  ditemukan  dalam manual  book yang  diberikan  kepada  pemegang  dan juga tidak ditemukan nomenklatur akad syariah dalam media  informasi  resmi  lain  seperti website,  annual report ,  dan  laporan Good  Corporate  Governance (GCG) dari Bank Syariah Mandiri.
Penamaan akad memang tidak digunakan dalam produk  ini,  pihak  manajerial  mengatakan  bahwa produk ini hanyalah produk kerjasama (co-branding) dengan  Bank  Mandiri.  Bank  Syariah  Mandiri  bukan merupakan penerbit maupun aqruirer . Sehingga tidak ada penamaan atau jenis akad yang  dikeluarkan, dan juga  tidak  terdapat  opini  dari  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) pada produk ini.
b. Analisis Manajerial Produk
Walaupun  produk  ini  hanyalah  produk  co- branding,  namun  manajerial  produk  ini  dilakukan secara  terpisah.  Bank  Mandiri  mempunyai  divisi  di bagian  Electronic  Banking  Group  yang  menanggani E-Money dan Bank Syariah Mandiri juga mempunyai
unit  tersendiri  yang  menangani  E-Money  Bank Syariah Mandiri yang bertugas sebagai agen penjual. Dalam  mengurusi  dana  float,  Bank  Syariah  Mandiri menempatkan  dananya  dalam  produk  Giro  Bank Syariah  Mandiri  yang  di  simpan  di  Bank  Mandiri. Besarnya  giro  Bank  Syariah  Mandiri  yang  ada  pada Bank Mandiri dapat bertambah dan berkurang secara otomatis  ketika  terjadi  settlement  atas  pembayaran dari pemegang kartu kepada pedagang.
Dana  float  yang  berasal  dari  top-up  kartu  yang tersimpan  dalam  Giro  tidak  dapat  digunakan  Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri untuk kepentingan bank,  karena  penggunaan  dana  float  sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11 tahun 2009 dan telah dirubah dalam PBI No. 16 tahun 2014 tentang Uang Elektronik pasal 17 ayat 3 point b menyatakan  bahwa  penggunaan  dana  float  hanya untuk  memenuhi  kewajiban  kepada  Pemegang  dan Pedagang, bukan untuk diinvestasikan dan dikembangkan,  selain  itu  nilai  dana  float  ini  bukan merupakan simpanan.
Dana  float  yang  mengendap  tidak  diberikan bunga sehingga tidak terdapat riba didalamnya, tidak dijamin  LPS  namun  dapat  diajukan  pengembalian saldo  kartu  (redemption)  tanpa  biaya  administrasi tambahan. Dana Float ini juga tidak bisa dijadikan alat untuk  spekulasi  (maysir)  karena  nominal  yang terdapat  dalam  kartu  tidak  dapat  berfluktuasi sebagaimana yang biasa terjadi dalam jual beli valuta asing.
c. Analisis Transaksi Produk
Produk   ini   memiliki   batasan  (limit)  transaksi isi        ulang      kartu      sebesar    Rp.20.000.000  dalam setiap  bulan.  Produk  ini  juga  membatasi  maksimum saldo  yang  terdapat    dalam    kartu    adalah    sebesar Rp1.000.000.  Saldo  yang  belum  terpakai  tidak dikenakan  bunga/bonus  dari  bank.  Bank  Syariah Mandiri  dan  Bank  Mandiri  juga  tidak  memberikan batasan  atas jenis  barang  yang ditransaksikan  antara pemegang kartu dengan pedagang (merchant). Selama pedagang  memiliki  kerjasama  dengan  Bank  Mandiri yang  terlihat  dengan  adanya  logo  E-Money  Bank Mandiri dalam tokonya, maka setiap barang yang ada dalam  toko  tersebut  dapat  ditransaksikan  dengan pemegang  kartu  secara  bebas  dan  tanpa  batas, termasuk juga membeli barang-barang yang dianggap non-halal secara Islam.
Hal  tersebut  memiliki  permasalahan  syariah karena Pemegang kartu dapat bertransaksi atas barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti
minuman  keras  (khamr),  daging  babi  (lahumul khinziiri),  dan  darah  (al-dam)  serta  bangkai  (al- maytata)  yang  terdapat dalam  Quran  Surah  An-Nahl ayat  115.  Hal  ini  juga  bertentangan  dengan  Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yaitu dimana orang- orang yang  beriman  diperintahkan  untuk  membelanjakan harta di jalan Allah atau perintah untuk mengeluarkan harta  untuk  kepentingan  yang  diperbolehkan  oleh syariat Islam.
Hal ini juga bertentangan perintah Allah yang ada pada surat Al-Baqarah  ayat 168 yaitu perintah untuk memakan  makanan  yang  halal  dan  baik.  Secara regulasi, hal ini juga bertentangan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk    Halal    pada pasal  4  tentang  kewajiban  bertransaksi  produk  yang bersertifikasi halal.

## 5. KESIMPULAN
Dari tinjauan prinsip syariah, terdapat permasalahan  syariah  pada  aspek  akad,  hal  ini dikarenakan  produk  ini  tidak  memiliki  nomenklatur akad  dalam  operasional  produk  yang  menimbukan ketidakjelasan (gharar) dalam  kontrak  berdasarkan prinsip Akad Syariah , serta dari aspek transaksi karena bank  tidak  melakukan  pembatasan  atau  kontrol terhadap  barang  yang  dijual  oleh merchant yang bekerjasama  dengan  bank  sehingga  dikhawatirkan dapat  digunakan  untuk  membeli  barang-barang  non halal.
Sedangkan  pada  Aspek  Manajerial  dan  pada Aspek  Alur  Transaksi  tidak  terdapat  masalah kesyariahan,  karena  manajerial  produk  ini  terpisah dari  bank  penerbitnya  yang  merupakan  bank konvensional,  Bank  Syariah  Mandiri  menggunakan produk giro Bank Syariah Mandiri dalam menyimpan dana,  dan  nominal  yang  terdapat  dalam  kartu  tidak diberikan tambahan berupa bunga bank (interest) serta dana  yang tersimpan  di  Bank  Mandiri  dalam  bentuk giro  tidak  dapat  dimanfaatkan  Bank  Mandiri  untuk kepentingan bisnisnya.

## 6. REFERENSI
Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagaialat Sistem Pembayaran Baru. Jurnal Akuntansi Akunesa , 3 (2).
Angga,  A.  (2017). Produk  Electronic  Banking . Jakarta.
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi penelitian  kualitatif .  Sukabumi:  CV  Jejak Publisher.
Az-Zuhaili,  W.,  Permadi,  B.,  &  Al-Kattani,  A.  H.
(2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu . Jakarta: Gema
Insani. Bank Indonesia. UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC  MONEY) .  ,  Pub.  L.  No. NOMOR:  11/12/PBI/2009  (2009).  Indonesia: Bank Indonesia.
Bank  Indonesia. PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN BANK  INDONESIA  NOMOR  11/12/PBI/2009
TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) . , Pub. L. No. NOMOR 16/8/PBI/2014 (2014). Indonesia: Bank Indonesia.
Bank  Indonesia.  (2020). Jumlah  Uang  Elektronik Beredar . Jakarta. Retrieved
from
https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi- keuangan/ssp/uang-elektronik-jumlah.aspx
Bank  Syariah  Mandiri.  (n.d.).  BSM  E-Money.
Retrieved February 14, 2021, from Bank Syariah Mandiri website: https://www.mandirisyariah.co.id/consumer- banking/jasa-produk/bsm-emoney#:~:text=BSM E-Money adalah kartu,dan direpotkan oleh uang kembalian.
Gresnews.  (2014).  Telkom  Gandeng  Bank  Sumut Jalin Kerjasama Dalam Layanan Joint Marketing Uang Elektronik T-Money. Gresnews . Retrieved from https://www.gresnews.com/berita/advertorial/87 651-telkom-gandeng-bank-sumut-jalin- kerjasama-dalam-layanan-joint-marketing-uang- elektronik-t-money/
Hakim,  A.  A.,  &  Mubarok,  J.  (2017). Metodologi Studi Islam . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Jamaludin, F. (2016, March). MUI: TrueMoney, Uang Elektronik  Satu-satunya  Bersertifikat  Syariah. Merdeka . Retrieved from
https://www.merdeka.com/teknologi/mui- truemoney-uang-elektronik-satu-satunya-
bersertifikat-syariah.html
Lathif,  A.  (2011). Kontrak  Bisnis  Syariah .  Jakarta: Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Muamar,  A.,  &  Alparisi,  A.  S.  (2017).  Electronic money  (e-money) in maqashid al-sharia perspective. Journal  of  Islamic  Economics Lariba , 3 (2), 75–84.
Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007).
Bank  and  financial  institution  management . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sjahdeini,  S.  R.  (1999). Perbankan  Islam  dan kedudukannya  dalam  tata  hukum  perbankan Indonesia . Pustaka Utama Grafiti. Soehartono,  I.  (2011). Metode  Penelitian  Sosial: Suatu  teknik  penelitian  bidang  kesejahteraan sosial  dan  ilmu  sosial  lainnya .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Suryabrata, S. (1998). Metodelogi penelitian . Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Tarantang,  J.,  Awwaliyah,  A.,  Astuti,  M.,  &
Munawaroh,  M.  (2019).  Perkembangan  Sistem Pembayaran  Digital  Pada  Era  Revolusi  Industri 4.0 di Indonesia. Jurnal Al-Qardh , 4 (1), 60–75.
Widyastuti,  K.,  Handayani,  P.  W.,  &  Wilarso,  I. (2017).  Tantangan  dan  hambatan  implementasi uang elektronik di Indonesia: Studi kasus Pt xyz.
Jurnal Sistem Informasi , 13 (1), 38–48.
Wiyanto. (2016, March).  Uang  Elektronik  BSM  dan BNI  Syariah  Belum  Syariah. Inilah .  Retrieved from https://inilah.com/news/2284131/uang- elektronik-bsm-dan-bni-syariah-belum-syariah