Volume 03 Nomor 01, Desember 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
Akibat Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021
Oleh: Bayu Aji Nugroho Magister Kenotariatan UNTAG Semarang bayuajinugrohosh@gmail.com

## Anggraeni Endah Kusumaningrum
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang anggraeni@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Gugatan  sengketa  tanah  ini  diajukan  penggugat  dikarenakan  haknya  merasa  dilanggar oleh Para Tergugat, sebab Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik untuk menguasai harta/ aset peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga), yang dikelola oleh Yayasan  Sunan  Kalijaga  Kadilangu.  Perumusan  Masalah  :  1)  Bagaimana  akibat penyelesaian  sengketa  tanah  yayasan  sunan  kalijaga  berdasarkan  studi  kasus  Putusan Mahkamah Agung no. 3490 K/Pdt/2021? 2) Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa tanah Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan studi kasus Putusa Mahkamah Agung No.  3490  K/Pdt/2021?  3.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  terhadap  penyelesaian sengketa tanah yayasan sunan kalijaga berdasarkan studi kasus putusan mahkamah agung no.  3490  K/Pdt/2021?  Tujuan  penelitian  :  mengetahui  dan  menganalisis  akibat  dan pertimbangan hakim penyelesaian sengketa tanah ahli waris Sunan Kalijaga berdasarkan studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3490/ Pdt/ 2021. Metode Penelitian,  tipe penelitian : yuridis normatif; spesifikasi penelitian : deskriptif analitis; teknik analisis data :  kualitatif  ;  teknik  pengumpulan  data  :  Penelitian  Kepustakaan.  Hasil  penelitian  & pembahasan : 1. akibat penyelesaian sengketa  : bubarnya Yayasan Sunan Kalidjogo, dan pengalihan  aset  kembali  kepada  Yayasan  Sunan  Kalijaga.  2.  Faktor-faktor  yang melatarbelakangi sengketa : penyesuaian anggaran dasar terhadap perundang-undangan Yayasan  yang  baru;  adanya  unsur  itikad  tidak  baik  dari  R.  Agus  Supriyanta,  S.H.  dkk dengan  pendirian  Yayasan  baru;  belum  adanya  pelaporan  dan  pendaftaran  tanah  wakaf dari Yayasan. 3. Pertimbangan hukum dari hakim memperhatikan bukti-bukti, kesaksian, peraturan  perundang-undangan  sehingga  putusan  awal  hingga  kasasi  sama  dan mengungatkan.
Kata Kunci : Sengketa Tanah, Yayasan Sunan Kalijaga, Putusan Mahkamah Agung

## ABSTRACT
This  land  dispute  lawsuit  was  filed  by  the  plaintiff  because  his  rights  felt  violated  by  the Defendants,  because  the  Defendants  had  no  intention  of  either  to  control  the  assets/assets left by Grandmother Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga), which is managed by the Sunan Kalijaga Kadilangu Foundation.
Problem Formulation: 1) What is the result of the settlement of the land dispute of the Sunan Kalijaga  Foundation  based  on  the  case  study  of  Supreme  Court  Decision  no.  3490 K/Pdt/2021?  2)  What  are  the  factors  behind    the  land  dispute  of  the  Sunan  Kalijaga Foundation  based  on  the  case study  of  Supreme  Court’s  decision  No.  3490  K/Pdt/2021?  3. How is the judge's consideration of the settlement of the land dispute of the Sunan Kalijaga Foundation  based  on  the  case  study  of  the  Supreme  Court's  decision  no.  3490 K/Pdt/2021?The  purpose  of  the  study:  to  find  out  and  analyze  the  consequences  and considerations of the judges in the settlement of land disputes of the heirs of Sunan Kalijaga based on the case study of the Supreme Court Decision Number 3490 / Pdt / 2021. Research  Methods,  research  type:  normative  juridical;  research  specifications:  analytical descriptive;  data  analysis  techniques:  qualitative;  data  collection  techniques:  library research.Results  of  research  &  discussion:  1.  the  consequences  of  dispute  resolution:  the dissolution of the Sunan Kalidjogo Foundation, and the transfer of assets back to the Sunan Kalijaga  Foundation.  2.  Legal  considerations  from  judges  pay  attention  to  evidence, testimony, laws and regulations so that the initial decision to the cassation is the same and strengthens.
Keywords: Land dispute, Sunan Kalijaga Foundation, Supreme Court’s Decision

## A. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  sentral  bagi  kehidupan  manusia.  Kehidupan  manusia  sangat bergantung  pada  tanah,  baik  untuk  tempat  tinggal  maupun  sebagai  mata  pencaharian. Kebutuhan  tanah  akan  semakin  meningkat,  namun  persediaan  tanah  sangat  terbatas. Bahkan tanpa tanah, eksistensi dan jatidiri manusia dapat tercabut.
Masalah  pertanahan  dapat  meliputi  teknis,  sengketa,  konflik  dan  problem pertanahan  yang  memerlukan  penyelesaian.  Permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat, maupun pemerintah di pusat maupun di daerah yang berkaitan dengan sistem perundang- undangan. 1
Salah  satu  sengketa  tanah  terjadi  di  dalam  Yayasan  Sunan  Kalijaga  melawan Yayasan  Sunan  Kalidjogo  dengan  Register  Nomor  12/Pdt.G/2020/PN  Dmk  tanggal  6 Maret 2020. Gugatan sengketa tanah ini diajukan penggugat dikarenakan haknya merasa dilanggar  oleh  Para  Tergugat,  sebab  Para  Tergugat  mempunyai  itikad  tidak  baik  untuk menguasai  harta/  aset  peninggalan  Eyang  Raden  Sahid  (Kanjeng  Sunan  Kalijaga),  yang dikelolah  oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Dalam hal ini, Para Tergugat berusaha menghambat  dan  menggagalkan  proses  Pengesahan  Badan  Hukum,  menyatakan pembubaran  serta  melakukan  pelimpahan  atau  peralihan  secara  sepihak  tanpa memperhatikan  ketentuan-ketentuan  anggara  dasar  Yayasan  Sunan  Kalijaga  Kadilangu
1 Hatta, Mohammad, 2014, Hukum Tanah Nasional, Media Abadi : Yogyakarta , hlm.107
dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 jo Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004 tentang Yayasan.
Yayasan  Sunan  Kalidjogo  Kadilangu  merupakan  paguyuban  dari  kasepuhan  ahli waris  dan  keluarga  Kadilangu  yang  saat  ini  menjadi  Perkumpulan  Keluarga  Besar  Ahli Waris  Sunan  Kalijaga  (KBAWSK)  yang  didirikan  pada  tanggal  19  Februari  1999  dengan nomor  Akta  :  07  di  pengadilan  Negeri  Demak.  Dahulu,  perkumpulan  ini  menjadi  wadah tunggal  himpunan  para  Ahli  Waris  Eyang  Raden  Sahid  (Kanjeng  Sunan  Kalijaga)  yang berada di seluruh penjuru kota di Indonesia. 2
Yayasan  Sunan  Kalidjogo  Kadilangu  berdasarkan  hasil  rapat  tanggal  15  Maret 2003  akan  merubaha  nama  Yayasan  menjadi  Yayasan  Sunan  Kalijaga  Kadilangu  dan merubah  Sebagian  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disingkat AD/RT)  yayasan  sebagai  dasar  untuk  menyesuaikan  Undang-Undang  Yayasan,  tidak menghilangkan  maksud  dan  tujuan  pendirian  Yayasan  Sunan  Kalidjogo  Kadilangu  serta merubah susnan periode 2003-2008. 3
Namun, pembubaran Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu belum tuntas melakukan perubahan menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dari pihak Tergugat I mendatangi kediaman  Penggugat  untuk  menyampaikan  surat  pengunduran  diri sebagai  Ketua  Dewa Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, akan tetapi disertai pemberitahuan pendirian Yayasan  baru  Bernama  Yayasan  Sunan  Kalidjogo  Kadilangu  berkedudukan  di  Jalan Pangeran  Wijil  V,  Nomor  1,  RT  001/  RW  003,  Kelurahan  Kadilangu,  Kecamatan  Demak, Kabupaten  Demak,  Akta  Nomor  :  01  dibuat  oleh  Notaris  Annes  Ludviyanti,  S.H.,  M.Kn tertanggal  09  Maret  2017  dengan  SK  Menkumham  Nomor  :  AHU-0004751.AH.01.04 Tahun 2017. 4
Selain  hal  tersebut  di  atas,  Pihak  Penggugat  menguraikan  bahwa  Tergugat  I mempunyai  niat  tidak  baik  untuk  menguasai  secara  sepihak  atas  aset-aset  Peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga) hal ini dibuktikan dengan surat yang dikirim oleh Tergugat I kepada Kanwil Kemenag Jawa Tengah tertanggal 31 Desember 2018 yang menyebutkanbahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang telah berbadan hukum dan Kemenkumham untuk menggantikan yayasan yang lama yaitu Yayasan Sunan Kadilangu yang  tidak  berbadan  hukum  serta  cacat  mengenai  nazhir,  agar  dapat  merealisasikan proyek jalan tol Semarang-Demak. 5
Dalam  hal  tersebut  di  atas  menjadi  pemicu  sengketa  kepemilikan  tanah  aset peninggalan  dari  Sunan  Kalijaga  yang  diklaim  sepihak  oleh  ahli  waris  yang  tergabung dalam  Yayasan  Sunan  Kalidjogo  Kadilangu.  Para  Tergugat  secara  sepihak  melakukan pelimpahan  tanpa  melakukan  pembubaran  yayasan  terlebih  dahulu  sebagaimana  yang tercantum dalam Undang-Undang Yayasan. 6
Sengketa  Yayasan  ini  berlanjut  hingga  Kasasi  di  Mahkamah  Agung  dengan pengajuan Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana dalam Risalah
2 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Dmk
3 Ibid
4 Ibid
5 Ibid
6 Ibid
Pernyataan  Permohonan  Kasasi  Nomor  490/PDT/2020/PT  SMG jo Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Dmk dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3490 K/Pdt/2021.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  Penulis  mengangkat  judul penelitian yaitu Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Dalam penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan, antara lain :
1. Bagaimana  akibat  penyelesaian  sengketa  tanah  yayasan  sunan  kalijaga berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021?
2. Apakah  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  dalam  sengketa  tanah  Yayasan sunan  kalijaga  berdasarkan  studi  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  3490 K/Pdt/2021?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah yayasan sunan  kalijaga  berdasarkan  studi  kasus  putusan  mahkamah  agung  No.  3490 K/Pdt/2021?

## C. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif ( normative legal research ).
2. Spesifikasi Penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia, keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  guna  mempertegas  hipotesa-hipotesa  dalam penguatan teori-teori lama ataupun di dalam kerangka menyusun teori baru. 7
3. Sumber  Dan  Jenis  Data  adalah  data  utama  (data  sekunder)  yaitu  data kepustakaan  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier.
Data Sekunder terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
3) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 jo Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5) Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021.
b. Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku  para  pakar,  makalah,  hasil seminar, dan berbagai tulisan-tulisan di media massa.
c. Bahan  hukum  tersier  terdiri  dari  kamus  hukum  dan  kamus  besar  bahasa Indonesia.
4. Teknik  Pengumpulan  Data  dalam  penelitian  ini  dengan  Penelitian  Kepustakaan (Library Research), yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data  dan  keterangan-keterangan  dengan  mengkaji  dan  menganalisa  putusan
7 Ibid
pengadilan,  buku-buku,  bahan  kuliah,  karya  ilmiah  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan.
5. Teknik  Analisis  Data  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu  suatu  metode analisis  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  yang diperoleh,  ditelaah  dan  dianalisa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan kualitatif  merupakan  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif- analitis.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Akibat  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Yayasan  Sunan  Kalijaga  Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021
a. Keabsahan badan hukum Yayasan Sunan Kalijaga. Penggugat 1 dan Penggugat 2 dari  2  orang  Pembina  Yayasan  Sunan  Kalijaga  Kadilangu  menghendaki pembubaran  Yayasan  Sunan  Kalijaga  Kadilangu  karena  tidak  mengakomodir ketentuan  dalam  Yayasan  yang  baru,  namun  tidak  dilakukan  oleh  Masiyoto (alm)  dan  Turut  Tergugat  II  sebagai  peenrima  mandate  untuk  pengurusan keabsahan  di  Kemenkumham  bahkan  sebaliknya  mendirikan  Yayasan  baru dengan  nama  Yayasan  Sunan  Kalidjogo  Kadilangu  sedangkan  Yayasan  Sunan Kalijaga Kadilangu sama sekali tidak dibubarkan baik sesuai ketentuan Anggar Dasar  maupun  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Yayasan, sehingga secara de facto Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu masih ada. Adapun sesuai putusan kasasi yang menguatkan putusan tingkat pertama dan banding, bahwa  untuk  membubarkan  Yayasan  Sunan  Kalidjogo  dengan  Akta  No.  :  1 dibuat oleh Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn, tertanggal 09 Maret 2017, SK Menkumham No. : AHU-0004751.AH.01.04 Tahun 2017.
b. Hal  ini  berdampak  pada  putusan  yang  bersifat  mengikat  dan  harus  ditaati. Bubarnya Yayasan tersebut, memberikan kewenangan kepada Sdr. Riyanto dan kawan-kawan  untuk  membentuk,  merubah,  dan  mengisi  kepengurusan  baru serta  melanjutkan  Yayasan  Sunan  Kalijaga  yang  sudah  ada  sebelumnya. Sehingga dapat menjalankan putusan hakim ini dan penyesuaian pada Undang- Undang Yayasan dengan perubahan anggaran dasar yang baru.
c. Kekayaan Yayasan berupa aset, terutama aset berupa tanah. Adanya pendirian Yayasan  Sunan  Kalidjogo  Kadilangu  yang  mengakibatkan  pengelolaan  aset sebelumnya berpindah kepada Yayasan baru. Belum disertai pelimpahan aset. Pengalihan hak atas tanah sebagai kekayaan Yayasan boleh dilakukan asalkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan tersebut. Dalam  kasus  sengketa  Yayasan  Sunan  Kalijaga  yang  sebelumnya  telah disepakati bersama secara kuorum rapat organ Yayasan untuk menjadikan aset tersebut sebagai bagian dalam Yayasan Sunan Kalijaga menjadi badan hukum, akan  tetapi  beberapa  oknum  organ  Yayasan  ada  itikad  tidak  baik  dengan mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo.
2. Faktor-Faktor  yang  menimbulkan  Sengketa  Tanah  Yayasan  Sunan  Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021
a. Adanya  peraturan  perundang-undangan  Yayasan  baru  dari  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2001 jo Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  bahwa Yayasan  harus  menyesuaikan  anggaran  dasarnya,  jika  tidak  menyesuaikan anggaran  dasar  dapat  dibubarkan  berdasarkan  putusan  pengadilan  dan permohonan kejaksaan/ pihak yang berkepentingan.
b. R.  Agus  Supriyanto,  S.H  dan  kawan-kawan  selaku  penggugat  dalam  kasasi, terbukti  melakukan  itikad  tidak  baik  dengan  pendirian  Yayasan  Sunan Kalidjogo,  yang  sbeelumnya  telah  disepakati  dalam  putusan  rapat  dengan dewan  Pembina  untuk  pembubaran  dan  mengganti  dengan  nama  Yayasan Sunan Kalijaga, sehingga permohonan kasasi di tolak oleh Majelis Hakim.
c. Adanya  niatan  untuk  menguasai  aset  peninggalan  Eyang  Raden  Sahid (Kanjeng  Sunan  Kalijaga)  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  bukti-bukti persidangan,  pokok  isinya  adalah  membatalkan  Yayasan  Sunan  Kalijaga karena  belum  berbadan  hukum,  sehingga  dengan  pembuatan  Yayasan  yang baru dapat merealiasaikan proyek jalan tol Semarang-Demak. Dengan begitu, pihak R. Agus Supriyanto, S.H dan kawan-kawan dapat menerima pembayaran ganti kerugian proyek jalan tol Semarang-Demak
d. Berdasarkan  pembuktian  dalam  putusan,  bahwa  Yayasan  Sunan  Kalijaga belum  melaporkan  pelaksanaan  tugas  nadzir  badan  hukum  atas  wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2018 dan juga belum mendaftarkan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
3. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490

## K/Pdt/2021
Dalam  putusan  kasasi  ini,  pada  pokoknya  hakim  menyatakan  Yayasan dibubarkan dan pengembalian aset kekayaan aset Yayasan kepada Yayasan Sunan Kalijaga. Karena putusannya bersifat declaratoir , maka tidak perlu dilakukan suatu eksekusi.  Putusan  pengadilan  yang  dapat  dieksekusi  hanyalah  putusan  yang condemnatoir .  Dengan  putusan  pengadilan  yang  membubarkan  Yayasan,  karena terbukti Yaysan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Yayasan terutama pentingnya perbuatan itikad baik.
Dalam pembubaran Yayasan Sunan Kalidjogo sebagaimana pertimbangan hakim  juga  memperhatikan  tentang  perlimpahan  aset  dari  Yayasan  Sunan Kalidjogo  yang  diklaim  sepihak.  Hakim  berpedoman  pada  Pasal  68  Undang- Undang  Yayasan.  Disebutkan  bahwa  kekayaan  sisa  hasil  likuidasi  diserahkan kepada  Yayasan  lain  yang  mempunyai  maksud  dan  tujuan  yang  sama  yaitu Yayasan  Sunan  Kalijaga.  Kekayaan  ini  didasarkan  karena  para  pendiri  dari Yayasan  telah  bersepakat  untuk  memisahkan  sebagain  hartanya  untuk  maksud dan tujuan tertentu.

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Akibat Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021 adalah :
1) Akibat  hukumnya  adalah  bubarnya  Yayasan  Sunan  Kalidjogo  yang  disertai pengembalian  aset  kekayaannya.  Mekanisme  selanjutnya  yang  ditempuh oleh  Yayasan  Sunan  Kalijaga  adalah  sebagai  berikut  :  Mantan  Pembina, Pengawas,  dan  Pengurus,  serta  mantan  pendiri  jika  masih  ada  bukti kesejarahan,  datang  di  hadapan  notaris  untuk  membuat/  mendirikan Yayasan baru dengan maksud dan tujuan serta nama dan domisili yang sama dengan  yang  bubar  tadi.  Kalaupun  nama  tersebut  telah  dipakai  pihak  lain, diusahakan ada nama pemeda dan jika terjadi maka akta pengalihan dari tim likuidator  kepada  Yayasan  baru,  hal  tersebut  harus  diuraikan  untuk  lebih menegaskan jika nama tersebut telah dipakai oleh Yayasan lain. Disarankan untuk  memintah  surat  keterangan  dari  Kemenkumham  mengenai  nama tersebut.  Setelah  mengurus  tersebut,  kemudian  mantan  organ  Yayasan datang  lagi  ke  hadapan  Notaris  untuk  membuat  berita  acara,  yaitu  : membentuk  tim  likuidasi,  menentukan  aset-aset  Yayasan  dalam  likuidasi untuk dihibahkan kepada Yayasan baru, penyelesaian utang-utang Yayasan dalam  likuidasi  kepada  kreditur.  Kemudian,  tim  likuidator  menghadap notaris lagi untuk membuat akta.
2) Pengalihan  hak  atas  tanah  sebagai  kekayaan  Yayasan  boleh  dilakukan asalkan  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga Yayasan  tersebut.  Dalam  kasus  sengketa  Yayasan  Sunan  Kalijaga  yang sebelumnya  telah  disepakati  bersama  secara  kuorum  rapat  organ  Yayasan untuk  menjadikan  aset  tersebut  sebagai  bagian  dalam  Yayasan  Sunan Kalijaga menjadi badan hukum, akan tetapi beberapa oknum organ Yayasan ada itikad tidak baik dengan mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo.
b. Faktor-faktor  yang  melatabarlekangi  sengekta  tanah  Yayasan  Sunan  Kalijaga berdasarkan  studi  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  No.3490  K/Pdt/2021  :  1) Adanya  peraturan  perundang-undangan  Yayasan  baru  dari  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2001 jo Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  bahwa Yayasan  harus  menyesuaikan  anggaran  dasarnya,  jika  tidak  menyesuaikan anggaran  dasar  dapat  dibubarkan  berdasarkan  putusan  pengadilan  dan permohonan kejaksaan/ pihak yang berkepentingan. 2) R. Agus Supriyanto, S.H dan  kawan-kawan  selaku  penggugat  dalam  kasasi,  terbukti  melakukan  itikad tidak baik dengan pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo, yang sbeelumnya telah disepakati  dalam  putusan  rapat  dengan  dewan  Pembina  untuk  pembubaran dan  mengganti  dengan  nama  Yayasan  Sunan  Kalijaga,  sehingga  permohonan kasasi  di  tolak  oleh  Majelis  Hakim.,  3)  Adanya  niatan  untuk  menguasai  aset peninggalan  Eyang  Raden  Sahid  (Kanjeng  Sunan  Kalijaga)  sebagaimana  yang terdapat  dalam  bukti-bukti  persidangan,  pokok  isinya  adalah  membatalkan Yayasan  Sunan  Kalijaga  karena  belum  berbadan  hukum,  sehingga  dengan pembuatan  Yayasan  yang  baru  dapat  merealiasaikan  proyek  jalan  tol
Semarang-Demak.  Dengan  begitu,  pihak  R.  Agus  Supriyanto,  S.H  dan  kawan- kawan dapat menerima pembayaran ganti kerugian proyek jalan tol Semarang- Demak  .  4)  Berdasarkan  pembuktian  dalam  putusan,  bahwa  Yayasan  Sunan Kalijaga  belum  melaporkan  pelaksanaan  tugas  nadzir  badan  hukum  atas wakafnya  kepada  Badan  Wakaf  Indonesia  dari  tahun  1999  sampai  dengan tahun  2018  dan  juga  belum  mendaftarkan  kepada  Menteri  dan  Badan  Wakaf Indonesia.
c. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Yayasan  Sunan Kalijaga  Berdasarkan  Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  3490 K/Pdt/2021 adalah  Pada  sengketa  Yayasan  Sunan  Kalijaga  tersebut  hakim merumuskan  pertimbangan  berdasarkan  pembuktian  yang  dihadirkan  pada persidang-persidangan  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sehingga menurut penulis, tidak ada yang salah dari pertimbangan hakim baik di  pengadilan  tingkat  pertama  maupun  tingkat  kasasi.  Perhatian  hakim  atas perkara  permohonan  pembubaran  Yayasan  Sunan  Kalidjogo,  selain  masalah pembuktian, juga mengenai hubungan Yayasan dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga ini sangat penting karena untuk mengetahui pihak Yayasan mempunyai  utang/  tidak.  Untuk  itu  dalam  memutus  perkara  pembubaran Yayasan,  harus  dipertimbangkan  perlu  tidaknya  menunjuk  likuidator  guna kepentingan pemberan Yayasan yang dibubarkan.
2. Saran
a. Organ  Yayasan  agar  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  melakukan  perbuatan melawan  hukum  dan  menguntungkan  kepentingan  sekelompok  saja,  hal  ini akan  berdampak  kepada  maksud  dan  tujuan  dari  terbentuknya  Yayasan  itu sendiri.
a. Yayasan  agar  segera  menyesuaikan  anggaran  dasar  dan  nomenklatur  organ Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurachman, 1995, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria , Alumni : Bandung Arto,  Mukti,  2004, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama,  cst  V ,  Pustaka Pelajar : Yogyakarta
Borahima, Anwa, 2010 , Kedudukan Yayasan di Indonesia , Kencana Prenada Group : Jakarta Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Fea,  Dyara  Radhite  Oryza,  2018, Panduan  Mengurus  Tanah  dan  Perizinannya ,  Legality  : Yogyakarta
G.  Kartasapoetra,  dkk,  1991, Hukum  Tanah,  Jaminan  bagi  Keberhasilan  Pendayagunaan Tanah , RIneka Cipta : Jakarta Hadrian,  Endang  dan  Lukman  Hakim,  2020, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia  : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi , Deepublish : Yogyakarta Harahap,  M.  Yahya.  2018, Hukum  Acara  Perdata  :  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyeitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika : Jakarta Harsono,  Budi,  2008, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan,  Isi  dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi , Djambatan, Jakarta. Harsono,  Soni,  1996, Konflik  Pertanahan  dan  Upaya-Upaya  Penyelesainnya ,  Studium General Disampaikan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional FH UGM, UGM : Yogyakarta,
Hatta, Mohammad, 2014, Hukum Tanah Nasional, Media Abadi : Yogyakarta.
Ihromi,  T.O,  1993, Beberapa  Catatan  Mengenai  Metode  Kasus  Sengketa  yang  Digunakan dalam Anttropologi Hukum , Yayasan Obor Indonesia : Jakarta Ichsan, Achmad, 1993 , Hukum Dagang Cet.ke-5 , Pradnya Paramitha : Jakarta Limbong, Bernard, 2012, Konflik Pertanahan , Margaretha Pustaka : Jakarta
, 2014, Politik Pertanahan , Margaretha Pustaka : Jakarta Makarso,  Moh.  Taufik,  2004, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata  Cet.1 ,  Rineka  Cipta  : Jakarta
Manan,  Abdul,  2008, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , Kencana : Jakarta
Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum dan Politik Agraria , Liberty : Yogyakarta , 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty : Yogyakarta
Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo,  2014, Hukum  Perlindugnan  Konsumen ,  Raja  Grafindo Persada : Jakarta
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. Muliawan, Jarot Widya, 2016, Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan , Litera : Yogyakarta
Parlindungan, A.P, 1986, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria , Alumni : Bandung Rifai, Ahmad, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progessif , Sinar Grafika : Jakarta
Santoso, Urip, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif ,  Kencana Pranada Media Group : Jakarta
,  2010, Pendaftaran  dan  Peralihan  Ha  katas  Tanah ,  Prenadmedia  Group  : Jakarta
Sidharta, B. Arief, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia , Mandar Maju : Bandung
Soekanto, Soerjono, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Soesilo, R, 1995, RIB/ HIR dengan Penjelasan , Politeia : Bogor
Sudarsono, 2002, Kamus Hukum Cetakan ke-3 , Penerbit Rineka Cipta : Jakarta Sugianto  dan  Leliya,  2017, Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  Sebuah  Analisis Dalam  Perspektif  Hukum  &  Dampak  Terhadap  Perilaku  Ekonomi  Masyarakat , Deepublish, Yogyakarta
Sumardjono,  Maria  S.W.,  1982, Puspita  Serangkum  Masalah  Hukum  Agraria ,  Liberty  : Yogyakarta,
,  2008, Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya, Kompas : Jakarta
Supramono, Gatot, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia , Rineka Cipta : Jakarta Sutedi,  Adrian,  2006, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah untuk Pembangunan , Sinar Grafika : Jakarta Suteki  dan  Galang  Taufani.  2017. Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan Praktik ). Depok : Rajawali Pers
Wicaksono, F. Satriyo, 2011, Hukum Waris Cet. 1 , Transmedia Pustaka : Jakarta
Jurnal Budiman, Elfachri, 2005, Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria ) Vo.01 No.1, Jurnal Hukum USU : Medan
Purba,  Hasim,  2010, Reformasi  Agraria  dan  Tanah  untuk  Rakyat  :  Sengketa  Petani  vs Perkebenunan ,  Jurnal  Law  Review,  V.X  No.  2  UPH,  hlm.  167.  Bandkingan  dengan Widiyanto,  2013, Potret  Konflik  Agraria  di  Indonesia ,  Bhumi,  Jurnal  Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021
Internet
Anonim,  2022, Penangan.  Kasus  Pertanahan ,  https  :www.bpn.go.id/Layanan- Publik/Program/Penangan-kasus-pertanahan  diakses  pada  tanggal  8  September 2022
Hukum Pedia, 2022, Akibat Hukum Pemberian Hibah, diakses dari http://hukumpedia.com/index.php?title- Akibat_Hukum , tanggal 11 Agustus 2022.