…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## VILLAGE  GOVERNMENT  FINANCIAL  PERFORMANCE  USING  VALUE  FOR  MONEY ANALYSIS
By Agoes Hari Edy Wibowo 1, Fitriani 2 , Evi Safitriani 3 1,2,3 Prodi Manajemen, STIE Latifah Mubarokiyah Email: 1 agusheri1961@gmail.com , 2 fitrianidarajat88@gmail.com , 3 evisafit@gmail.com Article History: Received: 02-06-2023 Revised: 12-06-2023 Accepted: 05-07-2023
Abstract: The  public  sector  is  an  important  aspect  of governance in dealing with economy in the future. Including the smallest category of village accounting as a public sector application  that  also  needs  to  be  considered.  The  public sector has demands to carry out of accountability of public funds.  In  assessing  the  performance  of  village  governance through the village revenue and expenditure budget, it can become  a  village  overview  to  realize  good  governance. Performance  appraisal  uses  the  measurement  of  value  for money,  the  authors  emphasize  the  measurement  of  the economy,  effiency  and  effectiveness.  The  purpose  of  this study  was  to  determine  the  application  of  value  for money measurement  in  APBDes  in  assessing  the  financial performance  of  the  village  governments  (case  study  in Bojonggaok  Village  Jamanis  Sub  District  of  Tasikmalaya District). The method used is descriptive quantitative. From the results of the study using the measurement of value for money, it can be concluded that the financial performance of the  village  government  has  not  been  optimal  and  keep trying  to  improved  its  performance.  Judging  from  the average  In  terms  of  economy  for  three  years  from  2019- 2021  it  is  in  the  economic  category.  In  terms  of  efficiency from  years  2019-2021  is  efficient.  In  terms  of  effectiveness from years 2019-2021 are quite effective.

## Keywords:
Performance, Value for Money, Economic Measurement, Efficiency, and Effectiveness

## PENDAHULUAN
Menurut  Yuesti,anik  (2020:8)  ”Istilah  “sektor  publik” memiliki  pengertian  yang bermacam.  Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  luasnya  wilayah  publik,  sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang  berbeda-beda.  Dari  sudut  pandang  ilmu  ekonomi,  sektor  publik  dapat  dipahami sebagai  suatu  entitas  yang  aktivitasnya  berhubungan  dengan  usaha  untuk  menghasilkan barang  dan  pelayanan  publik  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  hak  publik”. Penggerak  sektor  publik  adalah  organisasi  sektor  publik,  yang  memiliki  arti  organisasi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh organisasi sektor publik adalah Pemerintahan  Desa.  Dalam  Pemerintahan  Desa,  terdapat  aspek  keuangan  yang  perlu diperhatikan, agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.
Menur ut  pasal  71  ayat  (1)  UU  Nomor  6  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa  “Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya  pad a  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  “adanya  hak  dan  kewajiban  akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  merupakan  informasi  yang  laporan  keuangan selama  satu  periode  atas  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  desa, seperti  desa  Bojonggaok”.  Laporan  keuangan  desa  menurut  Permendagri  No  113  tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:
1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Penilaian  kinerja  pemerintahan  desa  bisa  melalui  Laporan  realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  karena  dalam  laporan  realisasi  APBDes  bisa  kita lihat  sejauh  mana  pemerintahan  desa  bisa  mengatur  keuangan  desa.  Dalam  mengatur keuangan  desa,  mampu  memberikan  informasi  yang  menyeluruh  atas  kegiatan-kegiatan yang di danai oleh pemerintah pusat secara transparan.
Menurut  Mardiasmo  (2018:5)  “ value  for  money merupakan  konsep  pengelolaan organisasi  sektor  publik  dengan  berdasar  pada  tiga  komponen  utama  yaitu  ekonomi, efisiensi  dan  efektivitas.  Ekonomi  adalah  perbandingan  input  dengan  input  value  dalam satuan  nilai  rupiah.  Efisiensi  adalah  perbandingan  output  dengan  input  berdasarkan standar  kinerja  atau  target  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  efektivitas  adalah perbandingan  antara outcome (hasil)  dengan output (keluaran)”.  Dengan  pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah berjalan sesuai sistem kinerja organisasi dan berpusat pada tujuan yang jelas, maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah yang dan  didukung  dengan  perkembangan  kualitas  sumber  daya  yang  ada. Value  for  money dalam  suatu  organisasi  dapat  tercapai  apabila  dalam  penggunaan  biaya  masukan  ( input ) paling  kecil  untuk  mencapai  suatu  keluaran  (o utpu t)  yang  optimum  dalam  rangka pencapaian  tujuan  organisasi  tertentu.  Pengelolaan  semacam  ini  berorientasi  pada kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan, keputusan, rencana, dalam pelaksanaan program-program  yang  telah  ditentukan. Value  for  money diharapkan  mampu  melakukan evaluasi kinerja yang baik berkaitan dengan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  di  setiap  tahunnya.  Adapun  Laporan  Realisasi  Anggraran  Pendapatan  dan Belanja Desa Bojonggaok Tahun Anggaran 2019-2021 adalah sebagai berikut:

## Tabel 1
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Bojonggaok Tahun Anggaran (2019-2021) Tahun Pendapatan % Selisih Anggaran Realisasi 2019 Rp. 1.733.196.178 Rp. 1.635.004.673 94,33% 2020 Rp. 2.162.667.000 Rp. 2.164.209.918 100,07% Naik 5,74% 2021 Rp. 1.826.151.582 Rp. 1.827.041.583 100,05% Turun 0,02% Rata-rata 98,15%
Sumber : Pemerintahan Desa Bojonggaok, diolah, 2022
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Berdasarkan tabel 1 bahwa anggaran pendapatan pada tahun 2019  mencapai angka Rp. 1.733.196.178 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.635.004.673 sehingga presentase antara  anggaran  dan  realisasi  pendapatan  94,33%.  Kemudian  pada  tahun  2020  terdapat peningkatan  anggaran  menjadi  Rp.  2.162.667.000  dan  realisasi  pendapatan  sebesar  Rp. 2.164.209.918  hal  tersebut  menjadikan  hasil  presentasi  berjumlah  100,07%  naik  5,74% dari tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya wabah virus covid-19 yang beredar dimasyarakat  yang  menjadikan  Pemerintahan  Desa  Bojonggaok  harus  siap  siaga menyediakan  dana  guna  membantu  kehidupan  masyarakat.  Kemudian,  pada  tahun  2021 terdapat  penurunan  anggaran  pendapatan  menjadi  Rp.  1.826.151.582  serta  realisasi pendapatan pun menurun menjadi Rp. 1.827.041.583 dan presentase antara anggaran dan realisasi  anggaran  100,05%  turun  0,02%  dari  tahun  2020.  Pada  tahun  2021  terdapat penurunan pendapatan dikarenakan tidak ada bantuan dari Kabupaten.
Tabel 2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Bojonggaok Tahun Anggaran (2019-2021) Tahun Belanja % Selisih Anggaran Realisasi 2019 Rp. 1.661.494.322 Rp. 1.559.570.364 93,86% 2020 Rp. 2.166.399.398 Rp. 2.166.766.263 100,02% Naik 6,16% 2021 Rp. 1.718.804.735 Rp. 1.715.782.312 99,82% Turun 0,2% Rata-rata 97,90%

## Sumber : Pemerintahan Desa Bojonggaok diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  2  bahwa  dari  tahun  2019-2021  anggaran  belanja  serta  realisasi belanja  Pemerintahan  Desa  Bojonggaok  mengalami  fluktuasi.  Presentase  terbesar  berada pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 masyarakat Desa Bojonggaok sedang  terjangkit virus  Covid-19 maka  dari  itu,  Pemerintah  Desa  Bojonggaok menganggarkan serta merealisasikan belanja lebih besar dari tahun 2019. Pada tahun 2021 terdapat  penurunan  angka  anggaran  serta  realisasi  belanja  Pemerintah  Desa  Bojonggaok karena  Pada  tahun  2021  terdapat  penurunan  jumlah  warga  yang  terdampak wabah virus Covid-19.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  realisasi  pendapatan  serta  belanja  Desa mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2021. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  di  Desa  Bojonggaok  dengan  judul  : “ Kinerja  Keuangan  Pemerintahan  Desa Dengan Analisis  Value For  Money (Studi  Kasus  Pada  Desa  Bojonggaok  Kecamatan  Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019- 2021)” .

## LANDASAN TEORI
Value  For  Money Menurut  Mahmudi  (2015:83)  “ Value  for  money (VFM)  merupakan konsep  penting  dalam  organisasi  sektor  publik.  Konsep  value  for  money  terdiri  atas  tiga elemen utama, yaitu ekonomi, Efisiensi serta efektivitas”. Berdasarkan pengertian tersebut, Mahmudi  (2015:83)  menjelaskan  tentang  pengertian  ketiga  komponen  tersebut,  yang diantaranya sebagai berikut:

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
a. Ekonomi
Ekonomi  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan  pengkonversian  input  primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder yang berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi  yang  dapat  dipastikan  bahwa  hal  tersebut  tidak  terjadi  pemborosan.  Secara matematis,  ekonomi  merupakan  perbandingan  antara  input  dengan  nilai  rupiah  untuk memperoleh input tersebut, dengan rumus:
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 = 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑅𝑝 𝑥 100%
b. Efisiensi merupakan komponen yang berkaitan dengan hubungan antara output berupa barang  atau  pelayanan  yang  dihasilkan  dengan  sumber  daya  yang  digunakan  untuk menghasilkan  output  tersebut.  Suatu  organisasi,  program,  atau  kegiatan  dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau  dengan  input  tertentu  mampu  menghasilkan  output  sebesar-besarnya  (Spending well).  Adapun  elemen  efisiensi  diukur  dengan  membandingkan  output  dengan  input yang kemudian dihubungkan dengan target yang sudah ditentukan (Mardiasmo, 2018:5), dengan rumus sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑥 100%
c. Efektivitas  merupakan  hubungan  antara.  Semakin  besar  kontribusi  output  terhadap pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif  organisasi,  program  atau  kegiatan  tersebut. Mardiasmo  (2017:134)  mendefinisikan  efektivitas  sebagai  tolak  ukur  yang  menjadi tingkat  keberhasilan  suatu  kejayaan  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan,  maka organisasi telah berjalan dengan efektif, dengan rumus sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑥 100%
Berdasarkan rumus tersebut, berikut adalah keterangan perhitungan rasio ekonomi, efisiensi serta efektivitas menurut Imanuel, David dan Steven (2020:781-788):
Keterangan Perhitungan Ekonomi:
Input
: Target Anggaran Belanja Pemerintahan   Desa   Bojonggaok   Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
Input Value  : Realisasi Anggaran Belanja Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

## Keterangan Perhitungan Efisiensi:
Output : Realisasi Anggaran Belanja Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
Input : Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
Keterangan Perhitungan Efektivitas : Outcome  : Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Output :  Target  Anggaran  Pendapatan  Pemerintahan      Desa  Bojonggaok  Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
Dapat  dilihat  pada  keterangan  diatas  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  penjelasan input  dan  output  pada  setiap  perhitungan,  hal  tersebut  dikarenakan  disesuaikan  dengan penjelasan dan tujuan perhitungan tersebut.
Menganalisa presentase hasil pengukuran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  berdasarkan  kriteria-kriteria  segi  ekonomi,efisiensi  dan  efektivitas  untuk dapat menilai kinerja keuangan, kemudian ditarik kesimpulan.
Dari segi ekonomi :
a. Apabila  hasil  perbandingan  menunjukkan  lebih  besar  dari  100%,  maka  APBDes dikatakan ekonomis.
b.  Apabila hasil yang dicapai antara 85%-100%, maka APBDes dikatakan cukup ekonomis.
c.  Apabila hasil yang dicapai antara 65%-84%, maka APBDes dikatakan kurang ekonomis. d.  Apabila hasil yang dicapai kurang dari 65%, maka APBDes dikatakan tidak ekonomis.

## Dari segi efisiensi :
a.  Apabila  hasil  perbandingan  menunjukkan  kurang  dari  90%  maka  APBDes  dikatakan sangat efisien.
b.  Apabila hasil yang dicapai antara 90%-99%, maka APBDes dikatakan efisien.
c.  Apabila hasil yang dicapai tepat 100%, maka APBDes dikatakan cukup efisien.
d.  Apabila hasil yang dicapai lebih dari 100%, maka APBDes dikatakan tidak efisien.
Dari segi efektivitas :
a.  Apabila  hasil  perbandingan  lebih  besar  atau  sama  dengan  100%,  maka  APBDes dikatakan efektif.
b.  Apabila hasil yang dicapai antara 85%-99%, maka APBDes dikatakan cukup efektif. c.  Apabila hasil yang dicapai antara 65%-84%, maka APBDes dikatakan kurang efektif. d.  Apabila  hasil  yang  dicapai  lebih  kecil  atau  sama  dengan  65%,maka  APBDes  dikatakan tidak efektif.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Dalam penelitian  ini data  sekunder yang  dimaksud  adalah APBDes  Desa  Bojonggaok  pada  tahun 2019 – 2021.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  selurug  APBDes  Desa  Bojonggaok sedangkan  sampel  yang  diambil  pada  tahun  2019 – 2021.  Teknik  analisis  data  yang digunakan pada penelitian ini adalah analsisi Value for Money.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pembahasan  penelitian  ini,  laporan  keuangan  yang  digunakan  untuk menganalisis Value  For  Money yaitu  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  desa  Bojonggaok Tahun Anggaran 2019 – 2021 yaitu sebagai berikut :

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Bojonggaok Tahun Anggaran 2019-2021 No Pendapatan Tahun Anggaran Realisasi Selisih 1 Pendapatan Asli Desa  2019 Rp. 1.400.000 Rp. 1.400.000 Rp. 0 2020 Rp. 3.624.000 Rp. 3.624.000 Rp. 0 2021 Rp. 6.857.600 Rp. 6.857.600 Rp. 0 2 Pendapatan Trasfer 2019 Rp. 1.731.796.178  Rp. 1.631.796.186  Rp. 99.999.992 2020 Rp. 2.159.043.000  Rp. 2.159.043.000  Rp. 0 2021 Rp. 1.809.236.000  Rp. 1.809.236.000  Rp. 0 3 Pendapatan Lain-lain  2019 Rp. 0 Rp. 1.808.487 Rp. 1.808.487 2020 Rp. 0 Rp. 1.542.918 Rp. 1.542.918 2021 Rp. 10.057.982 Rp. 10.947.983 Rp. 890.001 Sumber : Pemerintahan Desa Bojonggaok (2022) Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Bojonggaok Tahun Anggaran 2019-2021 No Belanja Tahun Anggaran Realisasi Selisih 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019  Rp. 550.095.022 Rp. 548.171.064 Rp. 1.923.958 2020  Rp. 609.015.911 Rp. 609.391.263 Rp. 375.352 2021  Rp. 809.984.653 Rp. 806.962.230 Rp. 3.022.423 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2019  Rp. 1.056.539.300  Rp. 956.539.300 Rp. 100.000.000 2020  Rp. 682.513.000 Rp. 682.513.000 Rp. 0 2021  Rp. 497.400.082 Rp. 497.400.082 Rp. 0 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2019  Rp. 36.960.000 Rp. 36.960.000 Rp. 0 2020  Rp. 57.538.487 Rp. 57.530.000 Rp. 8. 487 2021  Rp. 29.390.000 Rp. 29.390.000 Rp. 0 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2019  Rp. 17.900.000 Rp. 17.900.000 Rp. 0 2020  Rp. 15.400.000 Rp. 15.400.000 Rp. 0 2021  Rp. 11.750.000 Rp. 11.750.000 Rp. 0 5 Bidang Tak Terduga 2019  Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2020  Rp. 801.932.000 Rp. 801.932.000 Rp. 0 2021  Rp. 370.280.000 Rp. 370.280.000 Rp. 0

## Sumber : Pemerintahan Desa Bojonggaok (2022)

## 1. Pengukuran Ekonomi
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 = 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100%
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Tabel 5 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Hasil Presentase (%) Selisih 2019 Rp. 1.661.494.322 Rp.1.559.570.364 106,54% 2020 Rp.2.166.399.398  Rp.2.166.766.263 99,99% Turun 6,55% 2021 Rp.1.718.804.735  Rp.1.715.782.312 100,18% Naik 0,19% Rata-rata 102,23%

## Sumber: Diolah Peneliti (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  ekonomi  diatas  menunjukkan  angka  pada rata-rata  lebih  dari  100%  sehingga  masuk  pada  kategori  ekonomis.  Meskipun,  pada tahun  2020  memiliki  kategori  cukup  ekonomis,  hal  tersebut  dikarenakan  realisasi belanja melebihi angka anggaran belanja karena pada tahun tersebut Desa Bojonggaok sedang meningkatnya masyarakat yang terjangkit virus Covid-19 jadi Pemerintah Desa Bojonggaok  memfokuskan  pembiayaan  untuk  membantu  masyarakat  di  era  Covid-19 saat itu. Meskipun begitu, Desa Bojonggaok dikategorikan cukup ekonomis karna angka realisasi dan anggaran belanja tahun 2020 tidak begitu jauh dan bisa dikatakan mampu mengatasi keadaan darurat tanpa melakukan pemborosan yang berlebihan. Sedangkan pada  tahun  2019  Virus  Covid-19  belum  begitu  menyebar  dimasyarakat  Desa Bojonggaok sehingga pembiayaan tidak begitu melonjak. Dan pada tahun 2021 keadaan masyarakat sudah membaik dan Virus Covid-19 mulai berangsur teratasi maka ekonomi pun stabil kembali.

## 2. Pengukuran Efisiensi
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100% Tabel 6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan Hasil Presentase (%) Selisih 2019 Rp.1.559.570.364  Rp.1.635.004.673 95,39% 2020 Rp.2.166.766.263  Rp.2.164.209.918 100,12% Naik 4,73% 2021 Rp.1.715.782.312  Rp.1.827.041.583 93,91% Turun 6,21% Rata-rata 96,47%

## Sumber: Diolah Peneliti (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efisiensi  diatas  menunjukkan  angka  pada rata-rata 96,47% yang dikategorikan efisien. Meskipun pada tahun 2020 dikategorikan tidak efisien, ditahun 2019 dan 2021 dikategorikan efisien. Pada tahun 2020 mengalami tidak  efisien  karena  realisasi  belanja  lebih  besar  dari  realisasi  pendapatan, perbedaannya menembus angka Rp. 2.556.345.
Efisiensi dikaitkan dengan konsep produktivitas, efisiensi dalam organisasi dapat dicapai  apabila  program  yang  menjadi  tujuan  diwujudkan  dengan  sumber  daya  dan

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dana  yang  serendah  mungkin.  Namun,  jika  kita  tinjau  kembali  pada  visi  Desa Bojonggaok  yaitu  “Terwujudnya  Bojonggaok  sebagai  Desa  yang  mandiri  berbasis pertanian,  untuk  mencapai  masyarakat  yang  sehat ,  cerdas  dan  lebih  sejahtera”.  Yang dimaksud  masyarakat  yang  lebih  sejahtera  adalah  bahwa  diupayakan  agar  tercapai ketercukupan  kebutuhan  masyarakat  secara  lahir  dan  batin  (sandang,  pangan,  papan, agama,  pendidikan,  kesehatan,  rasa  aman  dan  tentram).  Maka,  jika  dilihat  dalam keadaan darurat Desa Bojonggaok mampu mensejahterakan masyarakat meskipun dana yang digunakan melebihi pendapatan yang diterima Desa Bojonggaok

## 3. Pengukuran Efektvitas
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100% Tabel 7 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Hasil Presentase (%) Selisih 2019 Rp.1.635.004.673 Rp.1.733.196.178 94,33% 2020 Rp.2.164.209.918 Rp.2.162.667.000 100,07% Naik 5,74% 2021 Rp.1.827.041.583 Rp.1.826.151.582 100,04% Turun 0,03% Rata-rata 98,15%

## Sumber: Diolah Peneliti (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  diatas  menunjukkan  angka pada  rata-rata  98,15%  dengan  kategori  cukup  efektif.  Pada  tahun  2019      Desa Bojonggaok  dikategorikan  cukup  efektif  karena  nilai      realisasi  pendapatan  lebih kecil  dari  anggaran  pendapatan.  Pada  tahun  2020  mencapai  angka    100,07% dikategorikan efektif dan pada tahun 2021 juga dikategorikan efektif dengan angka pencapaian pengukuran sebesar 100,04%.
Tabel 8 Kriteria Pengukuran Value for money Berdasarkan Pada Rasio Ekonomi, Efisiensi  Serta Efektivitas
Sumber :  Diolah Peneliti (2022) berdasarkan pengukuran Mahmudi (2015:111)
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## Tabel 9
Hasil Pengukuran Value for money Pada Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Bojonggaok Tahun Anggaran 2019-2021 Pengukuran Value for money 2019 2020 2021 Rata-rata Ekonomi 106,54% 99,99% 100,18% 102,23% Kriteria Ekonomis Cukup Ekonomis Ekonomis Ekonomis Efisiensi 95,39% 100,12% 93,91% 96,47% Kriteria Efisien Tidak Efisien Efisien Efisien Efektivitas 94,33% 100,07% 100,04% 98,15% Kriteria Cukup Efektif Efektif Efektif Cukup Efektif S umber : Diolah Peneliti (2022)

## KESIMPULAN
1. Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Bojonggaok dari segi ekonomi selama tiga tahun anggaran  dari  tahun  2019-2022  berada  pada  kategori  ekonomis  karena  rata-rata presentase pengukurannya lebih dari 100% dapat diartikan bahwa Pemerintahan Desa Bojonggaok  pada  tahun  anggaran  2019-2021  mampu  mengatur  anggaran  supaya  tidak melakukan  pemborosan  hal  tersebut  tergambarkan  pada  realisasi  belanja  yang  tidak jauh berbeda dengan anggaran belanja.
2. Kinerja  Keuangan  Pemerintahan  Desa  Bojonggaok  dari  segi  efisiensi  selama  tiga  tahun anggaran  dari  tahun  2019-2022  berada  pada  kategori  efisien  karena  rata-rata presentase  pengukurannya  antara  90%-99%.  Meskipun  pada  tahun  2020  dikatakan tidak  efisien  karena  realisasi  belanja  melebihi  realisasi  pendapatan  hal  tersebut  dapat diwajarkan karena pada saat itu sedang melonjaknya Virus Covid-19 dimasyarakat Desa Bojonggaok  jadi  Pemerintahan  Desa  pun  mengoptimalkan  pembiayaan  untuk masyarakat  dalam  menghadapi  era  pandemi  saat  itu.  Pada  tahun  2021  presentase pengukurannya  masuk  dalam  kategori  efisien.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa Pemerintahan Desa Bojonggaok dapat bangkit kembali dan terus berusaha menghasilkan pelayanan tertentu dengan biaya serendah-rendahnya.
3. Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Bojonggaok dari segi efektivitas selama tiga tahun anggaran  dari  tahun  2019-2022  berada  pada  kategori  cukup  efektif  karena  rata-rata peresentase  pengukurannya  masuk  dalam  presentase  antara  85%  sampai  100%  hal tersebut  dapat  diartikan  bahwa  pelayanan  yang  dihasilkan  Pemerintahan  Desa Bojonggaok cukup memenuhi tujuan yang diharapkan Desa untuk masyarakatnya.
Saran
1. Desa  Bojonggaok  harus  mampu  lagi  mengatur  anggaran  supaya  tidak  melakukan pemborosan hal tersebut tergambarkan pada realisasi belanja yang tidak jauh berbeda dengan anggaran belanja.
2. Desa  Bojonggaok  harus  mampu  mengoptimalkan  dana  yang  ada  dan  dapat  bangit  dri keterpurukan perekonomian desa bojonggaok.
3. Desa  bojonggaok  harus  lebih  meningkatkan  pelayanan  dari  segi  efektivitas  keuangan pemerintah desa

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A  Siregar,  Fachrul  dan  Fazli  Syam  BZ.  2017.  Analisis    Dan  Efisiensi  Pengelolaan Keuangan  Desa  (Studi  Pada  Desa  Di  Kabupaten  Deli  Serdang). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 2, No. 4. Halaman 93-106.
[2] Fahmi, Irham. 2018. Analisis Kinerja Keuangan . Bandung: Alfabeta.
[3] Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM
[4] Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
[5] Mardiasmo. 2018, Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru . Yogyakarta: CV Andi Offset
[6] Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa Indonesia
[7] Pemerintah  Republik  Indonesia.  2018.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[8] Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[9] Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[10] Pemerintah  Republik  Indonesia.  2015.  Undang-Undang  Nomor  84  Tahun  2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
[11] Priyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif .  Surabaya: Zifatama Publishing.
[12] R. A. Polli, Immanuel, David dan Steven. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  Berdasarkan  Konsep Value  for  money . Jurnal EMBA. Vol.8 No.4. Halaman 781 -788.
[13] Resa Anggia Sakti, Ratumas. 2021. Measurement Of Financial Performance Using The Concept  Of Value  for  money In  The  Government  Of  Bandung  City. JASa  (Jurnal Akuntansi,  Audit  dan  Sistem  Informasi  Akuntansi). Vol.  5  No.1.  Halaman  113-122. DOI;10.36555.
[14] S.  B  Seran  I,  Marisa.  2021. Value  for  money :  Suatu  Analisis  Pengaruh  Kinerja Pemerintah  Desa  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada  Desa  Subun  Bestobe. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol 4 No. 1. Halaman 94-101.
[15] Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
[16] Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta, hal.16.
[17] Yuesti, Ni dan I Gusti. 2020. Akuntansi Sektor Publik. Bali: CV. Noah Aletheia