Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015

## PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PT HOCKLIE RUBBER LABUHANBATU
Oleh:
Bernat Panjaitan, SH, M.Hum Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Peranan  pemerintah  dalam  bidang  pengawasan  industri  khususnya  yang  dihasilkan  dari perkebunan,  misalnya  karet,  sangat tidak  asing lagi bagi kehidupan sosial. Peran pemerintah  yang sangat  penting  terutama  dalam  melindungi  serta  pengawasan  terhadap  perindustrian  dan memperkaya  atau  mempertinggi  pengalaman  perjalanannya  dalam  mencapai  tujuan  kesejahteraan. Peran  atau  peraturan-peraturan  yang  penting  yang  harus  dibuat  pemerintah  untuk  kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan dan pengawasan terutama bagi PT maupun perusahaan yang bergerak dibidangnya masing-masing.
Pengaturan  Perundang-undangan  industri  Nomor  28  Tahun  2008  tentang  pengembangan industri  nasional  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing  industri,  dan  yang  memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas.
Kata kunci : pengawasan, pemerintah daerah, limbah industri
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Membicarakan  tentang  peranan pemerintah  dalam  bidang  pengawasan industri  khusunya  yang  dihasilkan  dari perkebunan,  misalnya  karet,  sangat  tidak asing  lagi  bagi  kehidupan  sosial.  Peran pemerintah  yang  sangat  penting  terutama dalam  melindungi  serta  pengawasan terhadap  perindustrian  dan  memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya  dalam  mencapai  tujuan kesejahteraan.  Peran  atau  peraturan- peraturan  yang  penting  yang harus  dibuat pemerintah  untuk  kepentingan  tersebut adalah Peraturan perlindungan dan pengawasan  terutama  bagi  Perusahaan
karet  maupun  perusahaan  yang  bergerak dibidangnya masing-masing. 1
Pengaturan  Perundang-undangan industri  No  28  Tahun  2008  tentang pengembangan  industri  nasional  yang bertujuan untuk  meningkatkan  daya saing industri,  dan  yang  memiliki  struktur  yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan  sebuah  kebijakan  industri nasional yang jelas. 2
Argumen diatas menunjukan dengan  banyaknya  produksi  karet  di indonesia  serta  pengelolaan  pada  pabrik
1 Wahab, S.  2008. Manajemen Kepariwisataan dan Industri”.  Penerbit  PT. Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm. 1
2 www.geogle.co.id.
PT  Hocklie  Rubber  yang  jelas  akan
membawa  dampak  serta  mengakibatkan pencemaran lingkungan terhadap masyarakat.
Dengan  fenomena  tersebut,  maka posisi  pemerintah  akan  mendapat  peran yang sangat besar dalam pengawasan serta pemantauan  di  lingkungan  indistri  karet khususnya  mengenai  pencemaran  limbah dari pabrik PT Hocklie Rubber. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penulisan  skripsi.  Perumusan  masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  pemerintah  dalam pengawasan  terhadap  limbah  industri karet oleh PT. Hoclie Rubber Labuhan Batu?
2. Apakah yang  menjadi  hambatan pemerintah dalam pengawasan terhadap  limbah  industri  karet  oleh PT. Hocklie Rubber Labuhan Batu?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  peran  pemerintah dalam  pengawasan  terhadap  limbah industri karet oleh PT. Hocklie Rubber Labuhan Batu
2. Untuk  mengetahui  hambatan  yang muncul dalam pengawasan pemerintah terhadap  limbah  industri  karet  oleh PT. Hocklie Rubber Labuhan Batu.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian adalah:
1. Manfaat
teoritis: menambah pengetahuan  serta  wawasan  dibidang ilmu Hukum khususnya Hukum
Administrasi Negara (HAN) 2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi  yang  lebih  jalas  dalam realita yang terjadi disebuah
Perusahaan/PT  yang  terkait  dibawah pengawasan pemerintah yang berkaitan  dengan  pengawasan  limbah industri karet terhadap lingkungan.

## II. METODE PENELITIAN
2.1 Jenis penelitian
Mengenai Jenis penelitian yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian    Hukum,  yaitu  metode penyusunan  yang  mendeskripsikan fakta-fakta  yang  digali  dari  objek penelitian  apakah  sesuai  atau  tidak pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan.
2.2 Lokasi Penelitian
Penelitian  akan  dilakukan  di PT  Hocklie  Rubber  Labuhan  Batu Propinsi    Sumatera  Utara  (Sumut) yang merupakan unit analisis mengenai Pengelolaan Industri Karet.
2.3 Narasumber
Sebagai  narasumber  adalah Pejabat  PT.  Hocklie  Rubber  serta orang-orang  yang  terkait  dengan
instansi di Perusahaan/PT yang berhubungan  dengan  implementasi pengelolaan Industri Karet guna untuk mendapatkan data primer yang mendukun proses penelitian,
Misalnya:  Direktur  PT.  Staff  Pabrik serta masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah PT Hocklie
Rubber    Provinsi  Sumut,  pihak pengelolah industri.
2.4 Responden atau informan Responden  dalam  penelitian ini  adalah  Pejabat  Perusahaan/PT Provinsi Sumut.
2.5 Populasi dan cara pengambilan sampel
Pengambilan  sampel  diambil dari keseluruhan dari unit analisa serta keterangan-keterangan yang ciri- cirinya  akan  diduga  Peneliti  dapat meneliti  seluruh  elemen  populasi  atau meneliti  mengambil  sebagian  dari elemen-elemen  populasi  yang  disebut dengan  sample  atau  contoh  namun karena  banyaknya  jumlah  elemen populasi  dan  keterbatasan  waktu, biaya  dan  tenaga  yang  tersedia  maka dalam  penelitian  ini  penulis  hanya mengambil  beberapa  responden  dari populasi  yang  ada  yaitu  dengan mengambil keterangan dari Kantor PT Hocklie Rubber/Perusahaan di Sumut.
2.6 Penyusunan dan metode analisis
Setelah  data-data  terkumpul dari  berbagai  hasil  pegumpulan  data
yang ada, selanjutnya penulis megadakan  analisa  data  yaitu  proses peyederhanaan  data  dalam  bentuk yang  mudah  diinterpretasikan  serta dimengerti oleh orang lain.
Dilihat penelitian ini menggunakan  analisa  kualitatif  yang berupa meyederhanakan  data kedalam bentuk yang lebih  mudah dibaca  dan di interpretasikan. Analisa ini memandang  data  sebagai  produk  dari proses  memberikan  interprestasikan peneliti  yang  ada  didalamnya  sudah terkandung  makna  yang  mempunyai refrensi  pada  nilai.  Dengan  demikian data  yang  dihasilkan  merupakan konstuksi  interaksi  antara  peneliti dengan  informan.  Kegiatan  analisis dalam  penelitian  kualitatif  hanya merupakan    rekonstruksi  sebelumnya. Dari  pandangan  tersebut  penelitian kualitatif  memproses  data  penelitian dari  reduksi  data,  penyajian  data sampai pada pegambilan kesimpulan.
2.7 Sumber Data
Mengenai  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini yaitu dengan menggunakan:
a. Sumber  data  primer,  yaitu  data serta  keterangan  yang  diperoleh dari penelitian langsung di lapangan  untuk  memperoleh  data yang diperlukan dalam penelitian.
b. Sumber data sekunder yaitu berupa  data  atau  hal-hal  yang mendukung  sumber  data  primer.
Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan: Kedalam Bahan
Hukum primer yaitu bahan Hukum yang  mengikat  terdiri  dari  norma- norma  kaidah  dasar  (UUD  1945) sebagai  pedoman  pengaturan  atas Undang-undang  dibawahya  serta Undang-undang  No  28  Tahun 2008 Tentang Perindustrian.
Kemudian  tidak  terlepas  dari pengaturan  pengawasan  pemerintah sesuai  Pasal  09  tentang  pengawasan dan pengendalian industri oleh pemerintah, yang telah menjadi keputusan  walikota  sesuai  pada  Pasal 09 ayat (1).
Ketentuan  diatas  merupakan salah  satu  dasar  pemikiran  penulis untuk  melakukan  penelitian  sesuai dengan data-data di lapangan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
3.1 Pengawasan  serta  pemantauan  oleh
Pemerintah Daerah mengenai Pencemaran Limbah Pabrik Terhadap Lingkungan Di PT Hoclie Rubber
1. Upaya Pengawasan Pemerintah
Pemerintah  Daerah  melaksanakan pengawasan
dan pengendalian
terhadap kegiatan usaha yang
menimbulkan  dampak  lingkungan. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  Tim  yang  ditetapkan dengan  keputusan  Bupati.  Dalam rangka  pelaksanaan  pengawasan  dan pengendalian  kepada  setiap  usaha, perusahaan  dan  industri  diwajibkan untuk  melakukan  pendaftaran  ulang (Heregistrasi) setiap
tahun.
Pendaftaran Ulang (Heregistrasi)
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dikenakan  pembayaran  sebesar  10% dari Retribusi awal. 3
2. Ketentuan
Pelanggaran terhadap  Lingkungan  yang  di sebabkan  oleh  Limbah  Pabrik Pasal 25
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2005
Ketentuan tersebut adalah: a. Membuang limbah cair, limbah  padat  yang  belum diolah ke dalam media lingkungan
b. Menimbulkan kebisingan, bau- bauan, asap dan debu
c. Menghalangi petugas pada saat dilakuan pemeriksaan
3 Data Lapangan. Hasil Pemantauan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Tahun 2012.
d. Menyembunyikan kebenaran informasi  berkaitan  dengan dugaan pencemaran lingkungan
e. Menggunakan  izin  selain  dari yang ditentukan dalam izin. Ketentuan  diatas  dinyatakan dalam  penelitian  serta  fakta  yang terjadi  dalam  pencemaran  lingkungan yang  disebabkan  operasional  PT Hocklie  Rubber  sehingga  pemerintah mempunyai  upaya  sebagai  pemnatau atau  melakukan  pengawasan  terhadap dampak  lingkungan  yang  di  sebabkan oleh pabrik. 4
3. Perbandingan Dasar hukum
Dalam Pencemaran Limbah Sebelum otonomi daerah, peraturan  pemerintah  yang  berkaitan dengan pengolahan limbah cair adalah PP  Nomor  20  tahun  1990  tentang Pengendalian  Pencemaran  Air  yang memberikan wewenang kepada Gubernur selaku Kepala Daerah TK. I untuk mengidentifikasi sumber- sumber pencemaran  air  dan atas hasil identifikasi  tersebut  Gubernur  dapat menetapkan
tindaklanjut pengendaliannya. Dengan telah
berlakunya  otonomi  daerah,  maka peraturan  pemerintah  yang  mengatur
4 Ibid.
masalah  pengolahan  limbah  cair  ini telah digantikan dengan PP Nomor 82 tahun  2001  tentang  Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana kewenangan pengaturan  pengolahan  limbah  cair dialihkan kepada Bupati/Walikota.
4. Kegiatan yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik PT Pemerintah  Daerah  di  daerah sampel  yang  dikunjungi  yaitu  PT, telah  melakukan  berbagai  kegiatan yang  berkaitan  dengan  lingkungan hidup seperti:
a.   Penetapan  aturan  ijin  gangguan (ijin  HO)  yang  merupakan  salah satu  syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  suatu  industri,pabrik,  PT untuk melakukan kegiatan usahanya.
b.  Mengenakan  kewajiban  untuk menyediakan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
c.  Peningkatan  kemampuan  sumber daya  manusia  (SDM)  Pemda dengan  cara  melakukan  training internal dengan mengundang trainer dari luar daerah. Disamping  itu  dilakukan  juga pengiriman  staf  ke  daerah  lain yang lebih maju dalam pengelolaan  limbah,  baik  untuk
keperluan  pelatihan  maupun  studi banding.
d.  Pengawasan  langsung  kelapangan yang  dilakukan  secara  rutin. Selain itu, dilakukan juga
pengawasan insidentil yang
sifatnya dadakan berdasarkan laporan dari masyarakat sehubungan  dengan  terjadinya penyimpangan dalam
pembuangan  limbah  cair  oleh suatu usaha/industri. 1. Pengawasan pengelolaan limbah oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selama ini pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah dikaitkan  dengan  gangguan  terhadap lingkungan,  sehingga  peraturan  yang berkaitan dengan industri yang menghasilkan  limbah  di  akomodir dalam  ijin  gangguan  (ijin  HO). Coverage Ijin HO sangat luas dimana termasuk didalamnya gangguan berupa  polusi  udara,  suara,  air,  dan bahaya serta hal-hal lain.
Implikasinya  adalah  kesulitan  dalam pengalokasian  penerimaan  dengan pengeluaraan  daerah  yang  ditujukan untuk  melakukan  pengelolaan  dan pengawasan limbah cair.
Oleh karena itu, dalam pengawasan  pemerintah  perlu  adanya pemisahan  pungutan  antara  yang
sifatnya  gangguan  secara  umum  (ijin HO)  dan  pungutan  yang  berkaitan dengan  perijinan  pembuangan  limbah cair  (retribusi  perijinan  pembuangan limbah cair).
a. Kesadaran Aparat Pemerintah
Daerah
Di setiap daerah yang dikunjungi  akan  selalu  diperoleh jawaban  bahwa  pimpinan  daerah (Bupati)  sangat  mendukung  gerakan yang berkaitan dengan penanggulangan masalah limbah khususnya dan lingkungan hidup pada umumnya.  Namun  dalam  kenyataan, kondisi sungai didaerah yang dikunjungi masih menunjukkan adanya pencemaran yang terus berjalan.
Hal ini terjadi karena dukungan  dari  aparat  Pemerintah Daerah  belum  sebagaimana  yang seharusnya. Dilihat dari upaya penggalangan  dana  tampak  sekali ketidakseriusan  Pemerintah  Daerah dalam  mengumpulkan  dana  untuk pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair. Dari delapan daerah yang dikunjungi misalnya baru sekitar  tiga  kota  yang  telah  membuat rancangan  peraturan  daerah  yang berkaitan dengan limbah cair. Sedangkan  daerah  yang  lain  baru sebatas  wacana  atau  bahkan  ada
daerah yang samasekali belum memikirkan  perlunya  suatu  peraturan yang  berkaitan  dengan  pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair.
Beberapa hal yang menyebabkan keengganan dari Pemerintah  Daerah  untuk  membuat perda  retribusi  perijinan  pembuangan limbah cair adalah:
a. Daerah  lebih disibukkan  oleh hal- hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga aparat
Pemerintah Daerah beserta DPRD
lebih berkonsentrasi terhadap pembuatan  perda  yang  berkaitan dengan  anggaran,  seperti  masalah DAU/DAK dan juga Pajak Daerah dan retribusi yang nilai
perolehannya tinggi seperti
retribusi IMB, Ijin Trayek.
Akibatnya,  pembahasan  raperda yang berkaitan dengan lingkungan hidup  ini  mengalami  penundaan dan  menjadi  prioritas  nomor sekian.
b. Disamping itu, kurang antusiasnya
Pemda  dalam  membuat  perda yang berkaitan dengan lingkungan hidup  karena  potensinya  tidak begitu  besar  bila  dibandingkan dengan  retribusi  yang  lain  atau penerimaan lain diluar retribusi.
2. Pendanaan  dalam  pembuangan limbah  cair  pada  PT  Hocklie
Rubber Masalah pendanaan
merupakan masalah yang klise dimana-mana tidak terkecuali pendanaan dalam masalah pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap  PT  Hocklie Rubber  mengenai  pengendalian  dan pengelolaan limbah cair.
Berdasarkan  informasi  yang diterima di daerah Kabupaten Labuhanbatu,  terjadinya  pencemaran sungai  dan  lingkungan  oleh  limbah baik  limbah  padat  maupun  limbah cair  dari  industri  karet  terus  berjalan dan  Pemerintah  Daerah  seperti  tidak berdaya  dalam  menangani  masalah ini.  Kendala  yang  paling  menonjol adalah masalah dana, karena kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan  limbah  cair  memerlukan biaya  yang  cukup  besar.  Apalagi biaya yang diperlukan untuk melakukan konservasi terhadap lingkungan sungai yang telah tercemar. 5
Untuk  itu,  diperlukan  juga pembangunan  sarana  dan  prasarana
5 Laporan  Pemantauan  Lingkungan  Pabrik  PT. Tahun 2010-2012 .
apakah berupa
laboratorium,
peralatan,  pendidikan  keahlian  dan pengetahuan pegawai yang kesemuanya  memerlukan  dana  yang cukup besar.
Di  sisi  lain  biaya  yang dialokasikan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  pengawasan,  pengendalian  dan pengelolaan lingkungan hidup umumnya  dan  limbah  cair  khususnya sangat  kecil.  Sehingga  merupakan suatu  hal  yang  wajar  bila  unit  teknis yang terkait langsung dengan masalah limbah  menemui  kesulitan  dalam melaksanakan  program  yang  sudah ditetapkan.
Untuk  melihat  pengawasan serta  pemantauan  pemerintah  kota Jambi, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
TABEL. I Keterangan Flow Chart Alur
Produksi PT 2012 MILLING PROCESS No Name No Name 1 Law Material Tank 16 Rotary Screen 2 Breaker 17 Blending Tank 3 3 Screw Gonveyor 18 Bucket 4 Belt Conveyor 19 Blending Cutter 5 Blending Tank 1 20 Screw Gonveyor 6 Bucket 21 Crever 1 7 Screw 22 Crever 2
Cutter 8 Cakar 23 Shredder 9 Screw Conveyor 24 Shredder tank 10 Belt Conveyor 25 Cakar 11 Blending Tank 2 26 Crever 3 12 Cakar 27 Crever 4 13 Hammer Mill 28 Crever 5 14 Hammer Mill Tank 29 Weighing Scale 15 Vortex Pump 30 Lift 1.2.3
Berdasarkan  data  yang  ada pada  tabel  diatas    dapat  dilihat keseriusan pemerintah masing-masing kota  dalam  melakukan  pengawasan, pengendalian dan pengelolaan
lingkungan hidup. 6
Hal ini akan membawa dampak  negatif    bagi  program pemerintah dalam melakukan pemantauan  terhadap  pabrik  industri yang  bergerak  di  bidang  pengelolaan karet  di  Sumut  yang  saat  ini  sering menimbulkan  dampak  lingkungan akibat pencemaran pada limbah cair.
Dengan  adanya  data  tabel yang  di  buat  oleh  pihak  pemerintah sebagai  pengawasan,  maka  dapat dilihat  tentang  kondisi  oprasional
6 Data  Tabel  Keterangan  Flow  Chart  Alur Produksi PT 2012
pabrik  yang  sedang  aktif  dalam
perindustriannya.

## TABEL II
Keterangan Crumbing Process dalam pengelolaan industri karet Provinsi Sumut Tahun 2012.
Milling Process No Name No Name 1 Hangging Room (KGA) 46 Weighing Scale 2 Crecer 47 Metal Detector 3 Crever Tank 48 Bungkus SIR 4 Shredder 49 Belt Conveyor 5 Shredder Tank 50 Packing 6 Vortex Pump 51 7 Trilley Feeder 52 8 Drier Unit 53 9 Pemeraman 54 10 Cooling 55 11 Cabut Cake 56 12 Waighing Scale 57 13 Pressing Machine 58 14 Roller Conveyor 59 15 Slacther (Chek Bales) 60 Daftar tabel II diatas
menunjukan  pemantauan  oleh  pihak pemerintah  dalam  kadar  limbah  yang di  hasilkan  oleh  PT  Hocklie  Rubber sebagai  Controling  untuk  mengetahui besar  kecilnya  dampak  limbah  yang di hasikan oleh pabrik.
Dengan  demikian  dapat  di harapkan  agar  pihak-pihak  terkait dalam  penglolaan  industri  dapat mengantisipasi limbah sebagai dampak  negatif  dari  Perusahaan  atau industri. 7
3. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah Dalam pengawasan,
pengendalian dan pengelolaan limbah cair pada PT Hocklie Rubber diperlukan  beberapa  sarana  yang bisa dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  atau perusahaan/industri  dan  pihak  swasta lainnya.
Sarana  yang  dipunyai  oleh pemerintah daerah adalah
laboratorium pemeriksaan limbah cair,  yang  juga  dimiliki  oleh  pihak swasta  atau  BUMN.  Sedangkan
sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dipunyai oleh
perusahaan/industri  berkaitan  dengan usaha  mereka  yang  menghasilkan limbah cair.
Di daerah sampel yang dikunjungi, hampir semua Pemerintah Daerah mempunyai laboratorium, baik yang dimiliki oleh dinas kesehatan, dinas perindag atau
Bapedalda daerah
Kabupaten
Labuhanbatu. Namun di daerah tertentu    laboratorium  pemeriksaaan juga dimiliki oleh non pemerintah.
Sarana laboratorium yang dimiliki daerah saat ini masih berjalan sendiri-sendiri  dalam  arti  lain  bahwa pendapatan  yang  diperoleh  tidak dialokasikan untuk keperluan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair industri karet pada umumnya.
Hal  ini  terjadi  karena  belum adanya  suatu  perda  dalam  bentuk retribusi yang berkaitan dengan pemeriksaan limbah cair industri karet yang  dihasilkan  oleh  industri  itu sendiri. Di beberapa daerah penentuan tarif  pemeriksaan  limbah  cair  ini dilakukan  oleh  pihak  laboratorium sehingga  seolah-olah  terlepas  dari pemerintah  daerah.  Hal  ini  tentunya mengandung kelemahan karena potensi  pendapatan  daerah  yang
seharusnya  bisa  di  alokasikan  untuk pengawasan, pengendalian dan pengelolaan  limbah  cair  menjadi kurang  efektif,  karena  digunakan untuk keperluan lain.
4. Faktor-faktor
Pendukung penerapan  Retribusi  Perijinan
Pembuangan  Limbah  Cair  di
Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Disamping permasalahan yang ada  seperti  dikemukakan  diatas,  ada beberapa hal yang mendukung pelaksanaan perijinan pembuangan air limbah, Seperti:
a. Peraturan  yang  ada  berkaitan dengan  limbah  cair  selama  ini belum ada, sedangkan aturan yang ada  berkaitan  dengan  hal  tersebut adalah  ijin  gangguan  (ijin  HO) yang coverage nya terlampau luas sehingga  penanganan  limbah  cair di  Daerah  belum  tercover  dengan baik.
b. Pimpinan Daerah, pada prinsipnya sangat  mendukung  hal-hal  yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan  hidup  sehingga  ide penggalian dana untuk hal tersebut  dalam  bentuk  retribusi akan mendapat dukungan mereka.
c. Anggaran  pembangunan  untuk lingkungan  hidup  dan  tata  ruang
di daerah umumnya dapat dikatakan rendah. Karenanya,
penggalian  potensi  dana  untuk lingkungan hidup, khususnya untuk pengelolaan dan pengawasan  limbah  cair  industri karet pastilah merupakan hal yang akan  sangat  membantu  dalam mengatasi permasalahan kekurangan  dana  yang  dialami selama ini. 8
d. Masyarakat  wajib  retribusi  yang ada  didaerah  khususnya  industri pada umumnya tidak berkeberatan
dengan diterapkannya perda retribusi perijinan atas pembuangan limbah cair sepanjang  uang  yang  mereka bayarkan kepada pemerintah
daerah  benar-benar  digunakan untuk keperluan memperbaiki
lingkungan hidup di daerah.
5. Peraturan Daerah dalam pengawasan  Industri  terhadap pencemaran  limbah  menurut
Undang-undang  No  9  Tahun 2005
8 Djoko  Pitojo dan Dieter Bielenstein (Penyunting),  1995.  Kebijakan  Lingkungan  dan Kesempatan  Kerja:  Kontroversi  Tiada  Akhir,  Jakarta: YTK dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Hlm 119.
a. Izin  Industri  yang  berkaiatan dengan pencemaran limbah
1) Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi
kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan, maka
dipandang  perlu  adanya peraturan  mengenai  Izin penggunaan
2) Bahwa  Peraturan  Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Izin gangguan bagi kegiatan usaha, Perusahaan dan  Industri  tidak  sesuai lagi dengan lajunya perkembangan dunia usaha, sehingga perlu dirubah dan diganti dengan peraturan  baru  yang  sesuai dengan leadaan lingkungan. 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf  b,  dipandang  perlu untuk membentuk Peraturan  Daerah  tentang Izin Gangguan Bagi
Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri. 9 b. Ketentuan Perizinan
1) Setiap  orang  peribadi  atau
badan  yang  menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan gangguan seperti limbah wajib memiliki  Izin  Gangguan dari Bupati 2) Untuk  mendapatkan  izin sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bapedalda Kabupaten dengan melampirkan  persayaratan sebagai berikut: a) Mengisi formulir Permohonan dengan dibubuhi  materai  serta melampirkan  pas  photo terbaru 4x3  sebanyak  3 lembar b) Photo copy KTP
c) Photo  copy  sertifikat tanah atau bukti perolehan hak / IMB
9 Peraturan  Perungang-undangan  Republik Indinesi No. 9 Tahun 2005.
d) Photo copy tanda pelunasan  PBB  tahun terakhir  sesuai  tempat peruntukan tanah
e) Persetujuan tetangga
terdekat  yang  diketahui oleh  ketua  RT,  RW, dan Kepala Dusun/
Kepala Lingkungan setempat. Selain  persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dipenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1) Bagi  kegiatan  usaha  yang berstatus  badan  hukum  / badan usaha harus dilengkapi  dengan  photo copy Akte pendirian perusahaan,  pabrik,  serta PT  dan  bagi  Koperasi dilengkapi  dengan  photo copy  Anggaran  dasar  yang sudah disahkan 10
2) Bagi kegiatan industri dilengkapi dengan Rencana tata  letak  instalasi  mesin  / peralatan dan perlengkapan bangunan  industri  yang telah disetujui oleh pimpinan  perusahaan  serta
Bagian akhir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagian akhir pengolahan limbah
3) Bagi  kegiatan  usaha  yang
menimbulkan dampak lingkungan  serta  gangguan besar  dan  harus  dilengkapi dengan  Rekomendasi  dari Lurah/Kepala Desa
setempat.
c. Ketentuan Pasal
Pasal  3  disebutkan  bahwa: Setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2) dan  ayat  (3),  dilakukan  penelitian lokasi tempat usaha. Hasil penelitian  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dibuat  dalam  Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam
menerbitkan izin
Dalam  Pasal  4  mengenai Izin  gangguan  diterbitkan  paling lama  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak persyaratan  dinyatakan  lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2  ayat  (2)  dan  ayat  (3).  Izin sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) berlaku selama 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 5
Penambahan  luas  tempat  usaha
dan  penambahan  jumlah  peralatan perlengkapan usaha harus
mendapat persetujuan Bupati. Setelah diperoleh persetujuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), izin dapat diperbaharui.
Pasal  6  mengenai  Izin gangguan  hanya  berlaku  bagi tempat  usaha  sebagaimana  tertera dalam izin
Pasal  7  Apabila  pemegang izin  menghentikan  atau  menutup usahanya, maka yang bersangkutan  harus  melaporkan kepada Kepala Bapedalda.
Pasal 8 mengenai Bupati dapat melimpahkan
wewenang penandatanganan izin gangguan kepada Kepala Bapedalda. Wewenang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Hal-hal  yang  Perlu  Dicantumkan dalam  Pemberian  Izin  Pembuangan Limbah Cair Pada PT Hockli Rubber
Dalam PP No. 82 tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan Tahun 2008,    ditetapkan  kriteria-kriteria tentang  ijin  pembuangan  limbah  cair yang  dapat  diberikan  kepada  industri yang  harus  mencantumkan  hal-hal berikut:
a. Kewajiban  untuk  mengolah limbah
b. Persyaratan mutu dan kuantitas  limbah  cair  yang boleh dibuang kemedia
lingkungan
c. Persyaratan  cara  pembuangan air limbah
d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur serta penanggulangan keadaan darurat
e. Persyaratan  untuk  melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis
mengenai  dampak  lingkungan yang  erat  kaitannya  dengan pengendalian  pencemaran  air bagi  usaha  dan  atau  kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan
g. Larangan  pembuangan  secara sekaligus  dalam  satu  saat  atau pelepasan dadakan
h. Larangan  untuk  melakukan pengenceran limbah cair
dalam  upaya  penataan  batas kadar yang dipersyaratkan
i. Kewajiban melakukan
swapantau dan kewajiban
untuk melaporkan hasil swapantau.
2.  Sanksi  Administrasi  bagi  Pelanggaran Lingkungan  yang  disebabkan  oleh Pencemaran Limbah Pabrik
a.  Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa setiap  orang  atau  badan  yang melakukan pelanggaran
sebagaimana  diatur  dalam  pasal  2 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi  berupa  penghentian sementara  kegiatan  usaha  dan denda sebesar:
Untuk gangguan besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Untuk gangguan sedang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Untuk gangguan kecil Rp.
2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus ribu rupiah)
b.  Pasal  27:  Setiap  orang  atau  badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana  diatur  dalam  pasl  5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi  berupa  penghentian atau  penutupan  tempat  usaha  dan denda sebesar:
Untuk gangguan besar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah)
Untuk gangguan sedang Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Untuk gangguan kecil Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah)
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
c.  Dalam  Pasal  28:  Setiap  orang  atau badan  usaha  yang  melakukan pelanggaran  sebagaimana  diatur dalam  pasal  9  ayat  (3)  dikenakan sanksi  administrasi  berupa  denda sebesar  2%  perbulan  dari  retribusi terhutang.
d.  Dalam  Pasal  29:  Setiap  orang  atau badan  hukum  yang  melakukan pelanggaran  sebagaimana  diatur dalam pasal 24 huruf b, dikenakan
sanksi administrasi berupa
pencabutan sementara izin gangguan yang telah diterbitkan.
e.  Dalam  Pasal  30:  Setiap  orang  atau badan  hukum  yang  melakukan pelanggaran  sebagaimana  diatur dalam  pasal  24  huruf  d  dan  pasal 25 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan  usaha  atau  penutupan tempat usaha dan denda sebesar:
Untuk gangguan besar Rp.
30.000.000,-  (tiga  puluh  juta rupiah) Untuk gangguan sedang Rp.
15.000.000,-  (lima  belas  juta rupiah)
Untuk gangguan kecil Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Ketentuan  Pidana  dalam  Pasal  34
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pencemaran Limbah Pabrik
Setiap  orang  atau  badan  yang  dengan sengaja  menjalankan  kegiatan  usaha yang  telah  dihentikan,  ditutup  atau yang telah dicabut izinnya sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 26,  27,  29,  dan  Pasal  30  dipidana kurungan paling lama: 11
a.   Enam  bulan  atau  denda  sebesar Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah)  untuk  kegiatan  usaha gangguan besar.
b.  Tiga  bulan  atau  denda  sebesar  Rp. 25.000.000,-  (dua  puluh  lima  jura rupiah)  untuk  kegiatan  usaha gangguan  sedang.  Tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) adalah pelanggaran.
4.  Teknik  Pengolangan  Limbah  Cair
Sebagai Upaya Penanggulanan Pencemaran Limbah terhadap Lingkungan Berbagai teknik pengolahan Limbah  Pabrik  untuk  menyisihkan bahan  polutannya  telah  dicoba  dan dikembangkan  selama  ini.  Teknik- teknik  pengolahan  air  buangan  yang telah  dikembangkan  tersebut  secara umum  terbagi  menjadi  3  metode pengolahan:
a. pengolahan secara fisika b. pengolahan secara kimia
11 Pasal  34.  Undang-undang.  Nomor.  9  Tahun 2005 .
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
c. pengolahan secara biologi
Pengelolaan  secara  fisika  Pada umumnya  sudah  pernah  dilakukan oleh  beberapa  Perusahaan  di  Sumut untuk  mencegah  dampak  limbah terhadap lingkungan. Sebelum
dilakukan pengolahan lanjutan terhadap  air  buangan,  diinginkan  agar bahan-bahan  tersuspensi  berukuran besar  dan  yang  mudah  mengendap atau  bahan-bahan  yang  terapung disisihkan terlebih dahulu.
Penyaringan  (screening)  merupakan cara  yang  efisien  dan  murah  untuk menyisihkan  bahan  tersuspensi  yang berukuran  besar.  Bahan  tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan  secara  mudah  dengan proses pengendapan. Parameter desain yang utama untuk proses pengendapan ini  adalah  kecepatan  mengendap partikel  dan  waktu  detensi  hidrolis  di dalam bak pengendap. 12
Begitu  juga  dengan  pengelolaan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan  partikel-partikel  yang tidak  mudah  mengendap  (koloid), logam-logam  berat,  senyawa  fosfor, dan  zat  organik  beracun;  dengan membubuhkan  bahan  kimia  tertentu yang  diperlukan.  Penyisihan  bahan- bahan tersebut pada prinsipnya
12 Ibid.
berlangsung  melalui  perubahan  sifat bahan-bahan  tersebut,  yaitu  dari  tak dapat  diendapkan  menjadi  mudah diendapkan (flokulasi-koagulasi), baik dengan  atau  tanpa  reaksi  oksidasi- reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi.
Pengelolaan  secara  biologi  yaitu dengan  Semua  air  buangan  yang biodegradable  dapat  diolah  secara biologi. Sebagai pengolahan sekunder, pengolahan  secara  biologi  dipandang sebagai pengolahan yang paling murah  dan  efisien.  Dalam  beberapa dasawarsa  telah  berkembang  berbagai metode  pengolahan  biologi  dengan segala  modifikasinya.  Pada  dasarnya, reaktor  pengolahan  secara  biologi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:
a. Reaktor  pertumbuhan  tersuspensi (suspended growth reaktor);
b. Reaktor pertumbuhan lekat (attached growth reaktor).
Di  dalam  reaktor  pertumbuhan tersuspensi,  mikroorganisme  tumbuh dan  berkembang  dalam  keadaan tersuspensi.  Proses  lumpur  aktif  yang banyak  dikenal  berlangsung  dalam reaktor  jenis  ini.  Proses  lumpur  aktif terus  berkembang  dengan  berbagai modifikasinya,  antara  lain:  oxidation ditch dan kontak-stabilisasi. Dibandingkan  dengan  proses  lumpur aktif  konvensional,  oxidation  ditch
mempunyai  beberapa  kelebihan,  yaitu efisiensi penurunan BOD dapat mencapai  85%-90%  (dibandingkan
80%-85%) dan lumpur yang dihasilkan lebih sedikit. Selain efisiensi yang lebih tinggi (90%-95%), kontak stabilisasi mempunyai kelebihan  yang  lain,  yaitu  waktu detensi hidrolis total lebih pendek (4-6 jam).  Proses  kontak-stabilisasi  dapat pula  menyisihkan  BOD  tersuspensi melalui  proses  absorbsi  di  dalam tangki kontak sehingga tidak diperlukan penyisihan BOD tersuspensi dengan pengolahan
pendahuluan.
Bentuk pengelolaan  Limbah cair
diatas adalah gambara mengnai limbah  yang  dihasilkan  oleh  PT Hocklie  Rubber  sebagai  pengelola Karet di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dapat membantu preranan pemerintah  dalam  pengawasan  serta pemantauan  kegiatan  PT  Hocklie Rubber yang berkaitan dengan dampak limbah terhadap lingkungan.
3.2 Hambatan Pemerintah Terhadap Pengawasan Pabrik yang Menimbulkan Pencemaran Limbah
Terhadap Lingkungan
1. Sifat Negatif Industri
Sifat  negatif  industri  pengolahan karet  remah  memiliki  sisi  negatif  yaitu
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan  yang  sekali  gus  menjadi hambatan pemerintah dalam mengantisipasi  pencemaran  yang  terjadi pada  pabrik  tersebut,    antara  lain  berupa limbah  cair  yang  dihasilkan.  Pada  PT Hocklie Rubber, limbah cair industri karet mengandung  senyawa  organik  antara  lain dalam  bentuk  senyawa  karbon  dan nitrogen. Penanganan limbah cair pengolahan  karet  alam  di  Provinsi  pada umumnya menggunakan  kolam anaerobik dan  fakultatif,  karena  hanya  menurunkan kandungan karbon saja sedangkan senyawa nitrogen dan fosfor  masih  relatif tinggi. 13
Penelitian  ini  mengkaji  penerapan proses  aerobik  untuk  tahap  nitrifikasi  dan anoksik  untuk  tahap  denitrifikasi  yang dilakukan secara bergantian dengan menggunakan  Sequencing  Batch  Reactor (SBR)  melalui  tahapan  aerobik-anoksik dan waktu  proses  yang  berbeda,  sehingga dapat  mengurangi  hambatan  Pemerintah Daerah  dalam  pengawasan  pencemaran limbah.
Bentuk hambatan pemerintah dalam  melakukan  pengawasan  serta pemantauan  lingkungan  terhadap  PT adala:
13 Lili  Nupriati  Masli,  Proses  Pengelolaan Libah  Cair  pada  PT  serta  Industri  yang  bergerak  di Bidang Pengelolaan Karet. 2007. hlm 3 .
a. Banyaknya  Perusahaan  yang  bergerak dibidang industri karet yang mengakibatkan banyaknya
pencemaran  yang  tidak  dapat  di pantau  langsung  oleh  pemerintah daerah.
b. Mengenai limbah yang beracun sehingga  mengakibatkan  keresahan masyarakat  serta  dapat  menimbulkan dampat penyakit.
c. Oprasional  pabrik  yang  melakukan kegiatan melanggar izin serta perjanjian  yang  telah  dibuat  antara pemerintah daerah dengan Perusahaan industri.
d. Kegiatan  Perusahaan  yang  semata- mata  ingin  mencari  keuntungan  besar sehingga tidak melihat dampak terhadap lingkungan yang ditimbukan.
Masyarakat  yang  berdomisili  di sekitar  lingkungan  industri  juga  menjadi hambatan  pemerintah  untuk  pembenahan lingkungan  yang  pada  dasarnya  menjadi tempat tinggal yang tetap bagi masyarakat.    Disamping  itu  adanya  usaha manufaktur  yang  telah  berdomisisli  di lingkungan pabrik sehingga secara langsung akan mengalami dampak lingkungan pabrik.
Pengaruh  negatif  akan  timbul dengan  sendirinya  atau  eksternalitas disekonomi seperti pencemaran air, pencemaran  udara,  timbulnya  kebisingan dan  gangguan  kesehatan.  Timbulnya
pengaruh negatif tersebut telah menyebabkan  sebagian  masyarakat  harus menanggung  biaya-biaya  tambahan,  yang seharusnya  tidak  mereka  keluarkan  bila tidak  ada  pabrik  di  lingkungan  mereka. Idealnya penelitian ini mampu mengungkapkan  secara  eksplisit  tingkat perbandingan  antara  biaya  dan  manfaat (pengaruh netto) keberadaan usaha manufaktur  bagi  masyarakat  sekaligus pemerintah  secara  finansial  di  tiga  lokasi yang dikunjungi. Namun, akibat keterbatasan  data,  hasil  ideal  tersebut tidak  dapat  dicapai.  Penelitian  ini  hanya dapat mengemukakan contoh-contoh kasus  manfaat  yang  dapat  dirasakan, ataupun kerugian yang terpaksa ditanggung masyarakat akibat keberadaan usaha manufaktur di lingkungan mereka.
Walaupun demikian, secara kualitatif dapat diperkirakan bahwa "pengaruh  netto"  berdirinya  industri  atau pabrik  pengenolaan  karet  selalu  akan membawa  dampak  terhadap  kehidupan sosial. 14 Berbagai  macam  jenis  Industri yang  ada  di  Sumut  baik  itu  Industri  kecil sampai Industri Besar akan  selalu menghasilkan  sisa  produksi  yaitu  berupa limbah,  limbah  sisa  produksi  maupun
14 Addinul  Yakin,  1997.  Ekonomi  Sumberdaya dan Lingkungan, Jakarta: Penerbit Akademika Presindo.hlm. 118.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
hasil  produksi  mempunyai  debit  atau volume  yang  berbeda.  Perbedaan  tersebut tergantung dari besar atau kecilnya sebuah industri.
Pada  umumnya  limbah  industri berupa  limbah  cair,  limbah  padat,  dan limbah  gas  yang  mana  kesemua  limbah yang  dihasilkan  oleh  industri  pada dasarnya  sangat  berpotensi  mencemari lingkungan dan dapat mengancam kelestarian  lingkungan  dan  kesehatan masyarakat,  ini  akan  menambah  beban pemerintah serta sekaligus menjadi penghambat  dalam  proses  menjalankan wewenangnya untuk masyarakat.
Dengan melihat hambatan- hambatan pemerintah diatas, menunjukkan bahwa
kebijakan pemerintah  dalam  pelaksanaan  program kebijakan belum maksimal dan memenuhi sasaran  yang  tepat.  Hal  ini  dikarenakan karena  kurangnya  SDM  aparatur  dalam pelaksanaan kebijakan, rendahnya keinginan  masyarakat  akan  pentingnya pelestarian  lingkungan  dan  juga  dunia usaha  atau  industri  sering  mengabaikan akan pentingnya penanganan dan pengendalian limbah.
Proses pengawasan dan pengendalian  lingkungan  yang  dilakukan Bapedalda Kabupaten Labuhanbatu
meliputi  pemantauan  dan  penataan  IPAL,
pemantauan  limbah,  industri  membuat laporan
pemantauan pelaksanaan
pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan setiap  6  bulan  sekali  dengan  melakukan uji  laboratorium  mengenai  limbah  yang telah dihasilkan.
Kurangnya SDM aparatur, rendahnya  keinginan  masyarakat  akan kelestarian  lingkungan  dan  lemahnya penanganan limbah oleh industri menyebabkan kebijakan yang telah dibuat tidak berjalan dengan maksimal. Diharapkan  dengan  adanya  kerjasama yang  baik  dari  pemerintah,  masyarakat dan  dunia  usaha  kelestarian  lingkungan dapat dinikmati pada masa mendatang dan bukan hanya pada masa sekarang. 15
Pemerintah  daerah  kota  pada dasarnya telah melakukan upaya semaksimal  mungkin  berkaitan  dengan operasional  Perusahaan  yang  memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Hambatan  dalam  Penngendalian Industri yang menimbulkan dampak Lingkungan
Dalam  hasil  penelitian  mengenai dampak yang dialami pemerintah  maupun PT  Hocklie  Rubber  berupa  pengendalian industri  yang  menimbulkan  dampak negatif untuk masyarakat.
Adapun  hambatan  yang  dialami adalah sebagai berikut:
15 Arie  Kustiyarto.  Data  Pengadilian  dampak Lingkungan di Sumut 2012.
a. Banyaknya Pabrik yang dengan oprasionalnya mengakibatkan pencemaran yang lebuh luas
b. Peraturan pemerintah yang tidak dapat diterima oleh sebagian pihak
c. Terhambatnya upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan lingkungan di areal industri.
Dinyatakan  juga  bahwa  Propinsi Sumut  merupakan salah  satu basis daerah industri  yang  ada  pada  Pulau  Sumatera. Labuhanbatu  memiliki  beberapa  bentuk dan jenis industri mulai dari industri kecil seperti  halnya  industri  menengah  yang produksinya  berupa  peralatan  rumah tangga,  sampai  pada  industri  besar  yang memproduksi karet remah (crumb rubber).
Kenyataan tersebut
dengan beragamnya bentuk industri yang mengakibatkan  pencemaran  lingkungan yang  bervariasi  menyebabkan  kesulitan pemerintah  untuk  mengatur  operasional pabrik di wilayah Sumatera Utara.
3. Komoditas  Karet  sebagai  peran utama dalam Perekonomian Komoditas karet merupakan peranan  utama  dalam  perekonomian masyarakat  di  semua  kabupaten  dalam provinsi Sumatera Utara, sehingga pemerintah  sulit  dan  tidak  mungkin  lagi mengganti industri karet untuk digantikan dengan  industri  lainya  hanya  untuk
menghindari pencemaran lingkungan akibat produksi karet. Kenyataan dilapangan  bahwa  karet  telah  menjadi sumber  pendapatan  yang  sangat  dominan bagi  sebagian  besar  petani.  Menurut  data di  Dinas  Perkebunan  Provinsi  pada  tahun 2005,  total  volume  ekspor  karet  provinsi mencapai  365.786  ton  dengan  nilai sebesar  Rp  3,97  triliun,  meningkat dibandingkan  dengan  posisi  tahun  2010 yaitu  total  volume  sebesar  235.287  ton dengan  nilai  sebesar  Rp  2,98  triliun. Menteri  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan Republik  Indonesia  pada  saat  kunjungan kerja  ke  Provinsi  pada  pertengahan  tahun 2010,  mengatakan  bahwa  pengembangan perkebunan  karet  termasuk  salah  satu agenda revitalisasi pertanian di Indonesia. Urgensi  utama  memasukkan  perkebunan karet  sebagai  prioritas  utama  nasional karena  karet  terbukti  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  bagi  perekonomian nasional.  Dalam  kurun  waktu  6  tahun terakhir, ekspor karet menunjukkan peningkatan  yang  sangat  signifikan.  Jika pada  tahun  2009  total  volume  ekspor sebanyak  1,38  juta  ton  dengan  nilai  USD 889  juta  meningkat  menjadi  2,02  juta  ton dengan  nilai  USD  2.854  juta  dolar  pada tahun  2012.  Ini  merupakan  peningkatan yang signifikan dengan tingkat pertumbuhan  rata-rata  23%  per  tahun. Perkembangan  produksi  karet  nasional juga  diikuti  pula  oleh  peningkatan
penyerapan  tenaga  kerja  yaitu  sekitar  1,4 juta  tenaga  kerja  langsung,  belum  lagi termasuk  penyerapan  tenaga  kerja  tidak langsung yang turut mendukung perkembangan karet Indonesia.
Kenyataan tersebut diatas merupakan  kesulitan  pemerintah  dengan melihatnya  semakin  banyaknya  produksi karet  maka  semakin  banyak  pula  pabrik atau  Perusahaan  yang  bergerak  dibidang pengelolaan karet yang dengan sendirinya akan  mengakibatkan  banyak  dampak negatif dari operasional pabrik misalnya:
a. Penycemaran Limbah
b. Pencemaran udara
c. Pencemaran lingkungan yang
disebabkan oleh pabrik industri karet.

## IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  analisis data  yang  ada  di  daerah  Kabupaten  serta kondisi  riil  di  lapangan,  maka  terdapat beberapa kesimpulan yaitu:
1. Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu dalam  peranannya  sebagai  pemantau serta pengawasan terhadap operasional  PT  Hocklie  Rubber  yang memiliki dampak terhadap lingkungan,  maka  Pemerintah    telah melakukan  penetapan  aturan  ijin gangguan  yang  merupakan  salah  satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu industri,  pabrik,  atau  perusahaan
untuk  melakukan  kegiatan  usahanya, Pemerintah mengupayakan  kewajiban untuk  menyediakan  sarana  instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu  dalam  perananya  Pemerintah meningkatkan  kemampuan  sumber daya  manusia  (SDM)  dengan  cara melakukan  training  internal  dengan mengundang  trainer  dari  luar  daerah. Disamping itu dilakukan juga pengiriman  staf  ke  daerah  lain  yang lebih maju dalam pengelolaan limbah. Pengawasan  langsung  kelapangan yang  dilakukan  secara  rutin  oleh pihak Pemerintah.
2. Mengenai hambatan pemerintah dalam  melakukan  pengawasan  serta penertiban  operasional  PT  Hocklie Rubber terhadap dampak  pencemaran limbah  adalah  berupa  sifat  industri yang  selalu  memiliki  sisi  negatif misalnya menimbulkan limbah beracun  yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat. Hambatan terhadap  operasional  pabrik  yang melakukan  kegiatan  melanggar  izin serta  perjanjian  yang  telah  dibuat antara  pemerintah  daerah  dengan Perusahaan industri. Kegiatan Perusahaan  yang  semata-mata  ingin mencari  keuntungan  besar  sehingga tidak melihat dampak terhadap lingkungan  yang  ditimbukan,  akan menjadikan  masalah  serta  hambatan
bagi  pemerintah  untuk  menjalankan wewenangnya    sebagai  pengawas maupun pemantau terhadap Pabrik PT Hocklie  Rubber  yang  melakukan kegiatan di bidang industri karet.
4.2 Saran
Penulis Menyarankan Bahwa:
1. Pemerintah  Daerah  disarankan  untuk
lebih  menekankan  dalam  pembuatan peraturan  daerah  tentang  retribusi perijinan  limbah  cair  dalam  rangka menjalankan fungsinya sebagai pengawas,  pengendali  dan  pengelola limbah  cair  yang  membutuhkan  dana cukup besar. Pembuatan perda retribusi perijinan limbah cair tersebut layak  diterapkan  di  daerah.  Karena jika  dillihat  dari  berbagai  segi  baik potensi,  kondisi  keuangan  daerah, kesiapan  administrasi,  dan  kemauan politik  dari  pimpinan  daerah  cukup memadai  dalam  membentuk  program keamanan dalam operasional PT.
2. Disamping  itu,  penerapan  perda retribusi  tersebut  sejalan  dengan undang-undang  dan  peraturan  yang
ada, dimana Pemerintah Daerah dapat menggali  sumber  dana  dari  retribusi perijinan  sekaligus  melakukan  fungsi pembinaan,  pengaturan,  pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna
melindungi  kepentingan  umum  dan menjaga kelestarian lingkungan. Setelah melakukan hal tersebut diatas maka  tidak  ada  lagi  bentuk  hambatan pemerintah dalam kewenanganya untuk menangani masalah
pencemaran lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Referensi Aidi  Daslin  Sagala,  MS.  Hananto  Hadi. Batam, 5 Agustus 2009. Pembudidayaan serta pengembangan karet. 2009.
Addinul  Yakin,  1997.  Ekonomi  Sumberdaya dan  Lingkungan,  Jakarta:  Penerbit Akademika Presindo.
Cris  Kuntadi.  Klarifikasi  Istilah  Teknis Auditing di lingkungan dalam Pengawasan Pemerintah. 2008.
Chalik  Salaeh.  2007.  Upaya  Pemerintah
Dalam Pembangunan Karet. Chalik  Salaeh.  2007.  Upaya  Pemerintah Dalam Pembangunan Karet. Dirjen Perkebunan, 2004. Statistik Perkebunan  Karet  Indonesia  2002- 2004. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta. Djoko Pitojo dan Dieter Bielenstein (Penyunting), 1995. Kebijakan
Lingkungan dan Kesempatan Kerja: Kontroversi  Tiada  Akhir,  Jakarta:
YTK  dan  Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Ellisa.  2008.  Gambaran  Umum  Organisasi PT.
Evers  Hans  Dieter,  1988.  Teori  Masyarakat Proses  Peradaban  dalam  Sistem
Dunia Modern.Yayasan Obor. Jakarta. Long, Norman, 1987. Sosiologi Pembangunan Pedesaan. Bina Aksara. Jakarta.

## Lili  Nupriati  Masli,  Proses  Pengelolaan
Libah  Cair  pada  PT  serta  Industri yang bergerak di Bidang Pengelolaan Karet. 2007
Mubyarto  dan  Dewanta,  Awan  Setyawan.
1991. Karet Kajian Sosial Ekonomi.
Aditya Media, Yogyakarta.

## Ndraha,  Taliziduhu.  1990.  Pembangunan
Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Rineka Cipta. Jakarta. Prabusetiawan. 2009. Pengertian serta Produksi Industri. 14 Juni 2009.
Penebar  Swadaya.  1992.  Karet  Strategi Pemasaran  Tahun  2000,  Budidaya danPengolahan.  Panebar  Swadaya. Jakarta.
Rotinsulu,  Jeannie  Connie,  ”Implementasi Sistem  Perdagangan  dan  Investasi yang  Berwawasan  Lingkungan”, Manado, 2000.
Sumarmadji. Thomas Wijaya.  Sekar Woelan, MP. Mudji Lasminingsih, MS.Lokarya  Perumusan  Nasional Tanaman Karet 2009-2010. Sidik,  Machfud,  ”Implementasi  UU  No.  25 tahun  1999  tentang  Perimbangan
Keuangan.
Thahar Nasrul. 2000. Petani Karet
Terbelenggu  Kemiskinan.  Harian
Kompas, 25 Juli 2000, p.26, Jakarta. Wahab, S.  2008. Manajemen Kepariwisataan dan  Industri”.  Penerbit  PT.  Pradnya Paramita. Jakarta.
Undang-undang: Peraturan Perungang-undangan Republik
Indinesi No. 9 Tahun 2005. Menteri  Kehakiman  Republik  Serikat  pada tanggal  24  Juli  1950  dengan  nomor  J.A 5/23/18 dan telah didaftarkan pada Pengadilan
Negeri Padang dengan nomor 26/1051/v pada tanggal 1 Maret 1951.
Artikel Data. Artikel Kebijakan Imdustri Nasional dalam Bidang Pertanian Provinsi Sumatera Utara. 2010.
Data Lapangan. Hasil Pemantauan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 2009.