## ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI PEMERINTAH DAERAHKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019

## Oleh: Heri Rahman 1)
Matius Bangun 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
E-mail : anasthetiseri.hr@gmail.com 1) udastudi28@gmail.com 2)

## ABSTRACT
Law of the Republic of Indonesia No.36 of 2009 concerning Health, article 17 paragraph 1 states  that  the  government  is  responsible  for  the  availability  of  access  to  information, education  and  health  service  facilities,  one  of  which  is  the  Maternity  Insurance  Program (Jampersal). This is what researchers do about how it is implemented in the Municipality of Tanjungbalai,  North  Sumatra.  Implementation  evaluation  is  carried  out  on  the  objectives, accountability and input provided for improvement in the future. The results showed that the implementation of childbirth insurance in Tanjungbalai City has not been running optimally so  it  needs  improvement  in  the  future  both  in  structural  synergy,  namely  the  relationship between  central  and  regional  as  well  as  in  harmony,  namely  functionally  between  other related agencies in the Tanjungbalai City Government. From the SWOT analysis carried out, namely analyzing the Internal Strengths and Weaknesses and the External Opportunities and Threats factors, it shows the position of the Tanjungbalai City Government is in Quadrant I (first) with an Aggressive Strategy, namely using existing strengths to take advantage of the opportunities available.
Keywords: Evaluation, Implementation, Policy, Guarantee, Birth.

## ABSTRAK
Undang-undang  RI  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  pasal  17  ayat  1  menyebutkan bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  akses  terhadap  informasi,  edukasi dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  salah  satu  jenis  pelayanan  tersebut  adalah  Program Jaminan Persalinan (Jampersal).  Hal inilah yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana implementasinya  di  Kota  Tanjungbalai  Sumatera  Utara.  Evaluasi  implementasi  di  lakukan terhadap  tujuan,  akuntabilitas  serta  masukan  yang  diberikan  untuk  perbaikan  di  masa  yang akan  datang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan  Jaminan  Persalinan    di  Kota Tanjungbalai belum berjalan optimal sehingga perlu perbaikan perbaikan di masa yang akan datang  baik  secara  sinergitas  struktural  yaitu  hubungan  antara  pusat  dan  daerah  maupun secara harmonitas fungsional antara instansi terkait lainnya di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dari  analisis  SWOT  yang  di  lakukan  yaitu  menganalisis  faktor  Kekuatan  dan  Kelemahan secara  Internal  dan  faktor  Peluang  dan  Ancaman  secara  Eksternal  menunjukkan  posisi Pemerintah  Kota  Tanjungbalai  berada  pada  Kwadran  I  (pertama)  dengan  Strategi  Agresif yaitu menggunakan Kekuatan yang ada dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Kata Kunci : Evaluasi,  Implementasi, Kebijakan, Jaminan, Persalinan.

## 1. PENDAHULUAN
UU Republik Indonesia  Nomor .36 /
2009  tentang  Kesehatan,  pada  pasal  17 ayat 1 yang kemudian menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan  akses  terhadap  informasi, edukasi  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Kemudian dilanjutkan sebagaimana tercantum  pada    Pasal  169  bahwa pemerintah  juga  memberikan  kemudahan
kepada  masyarakat  untuk  memperoleh akses  terhadap  informasi  kesehatan  dalam upaya  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat.
Salah  satu  jenis  pelayanan  tersebut adalah Program Jaminan Persalinan
(Jampersal) yang bertujuan untuk memberikan  kemudahan  dan  keringanan bagi  para  ibu  ibu  selama  kehamilan  dan pasca  melahirkan.    Kebijakan  tentang Jampersal  tersbut  tentu  perlu  terus  di evaluasi agar semakin mendapatkan perbaikan  baik  dari  aspek  administrasi maupun teknis.
Demikian halnya di Pemerintah Kota Tanjungbalai  yang  telah  mendapatkan dana  Program  jaminan  Persalinan  tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tentu dalam pelaksanannya terdapat permasalahn  yang  senantiasa  memerlukan evaluasi pelaksanaannya.  Diharapkan dari hasil  evaluasi  terhadap  implementasi tersebut akan didapatkan data dan informasi  yang  lebih  akurat  sehingga  apa yang menjadi tujuan program ini tercapai.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka peneliti  tertarik  untuk  membahasnya melalui  penelitian  dalam  bentuk  tesis dengan  judul  “Analisis  Implementasi Program Jaminan Persalinan di Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka  Rumusan  masalah  adalah  sebagai berikut :
a. Bagaimana implementasi kebijakan  Jampersal  di  Pemko Tanjungbalai Tahun 2019?
b. Bagaimana  Strategi  peningkatan pelayanan Jampersal  yang lebih di masa yang akan datang di Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

## Tempat / Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  tempat utama  adalah  di  Kantor  Dinas  Kesehatan Kota Tanjungbalai, beralamat di  Jl. Gereja No.  2B,  Kel.  Karya,  Kec.  Tanjungbalai Selatan,  Kota  Tanjungbalai,  Propinsi Sumatera  Utara  Kode  pos  21311  dan tempat  atau  lokasi  yang  berhubungan
dengan  pelaksanaan  Jampersal  seperti  di puskesmas,  kecamatan  dan  kelurahan. Adapun  waktu  Penelitian  ini  dilaksanakan mulai bulan Juni sampai September 2020.

## Tujuan / Manfaat penelitian
Berdasarkan  hasil  Rumusan  Masalah tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang adalah :
a. Menganalisis implementasi kebijakan Program Jaminan Persalinan  di  Pemerintah  Kota Tanjungbalai Tahun 2019? b. Menganalisis Strategi peningkatan  pelayanan  jaminan persalinan  di  Pemerintah  Kota Tanjungbalai?
sedangkan manfaat nya adalah a. Bagi peniliti sebagai bahan persyaratan  untuk  menyelesaikan study  prgram  Strata  2  pada program magister Ilmu Pemerintahan  Universitas  Darma Agung Medan. b. Bagi  instansi  dan  pihak  lainnya hasil penelitian diharapkan bermanfaat  untuk  meningkatkan pengetahuan tentang Jampersal.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Analisis
Pengertian  analisis  sebagaimana  di jelaskan  oleh  Sugiyono  (2010  :  244) analisis  adalah  pekerjaan  sulit  sehingga setiap  peneliti  harus  mencari  sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Jadianalisis terebut merupakan  penguraian  suatu  pokok  yang di  lakukan  secara  sistematis  dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara keseluruhan  untuk memperoleh pengertian ser pemahaman yang tepat.
Kebijakan Publik
William N Dunn 2003: 609 menambahkan  bahwa  salah  satu  tujuan dari  kebijakan  adalah  yang  berhubungan dengan  metode  analisis  kebijakan  untuk memudahkan mendapatkan informasi yang cepat dalam proses pengolahan data untuk
kepentingan pengambilan keputusan. Sementara  itu  menurut  Brewer  dalam Study  Public  Policy,  bahwa  proses kebijakan terdiri atas 6 tahap: a. permulaan/ penanaman ( invensi ), b. estimasi
( perkiraan ), c. seleksi ( pemilihan ),  d.  implementasi  ( penerapan ), e.  evaluasi  ( penilaian )  dan  e.  erminasi (penyelesaian).
Sementara  itu  Anderson  ( dalam Ekowati  2005:5)  mengatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  kebijakan  yang dikembangkan  oleh  badan-badan  pejabat- pejabat pemerintah. Selanjutnya diungkapkan bahwa implikasi dari definisi atau  pengertian  ini  adalah:  a)  bahwa kebijakan  itu  selalu  mempunyai  tujuan tertentu  atau  tindakan  yang  berorientasi pada  maksud  dan  tujuan.  b)  bahwa kebijakan  itu  pada  hakekatnya  berisi tindakan-tindakan  atau  pola  tindakan Pemerintah/  Pejabat  pemerintah,  c)  bahwa kebijakan  itu  merupakan  apa  yang sesungguhnya benar-benar dilakukan Pemerintah bahwa kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.
Demikian  halnya  seperti  apa  yang disampaikan  Moenir  (2010:11)  bahwa pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah kegiatan  ataupun  rangkaian  kegiatan  atau tahapan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan  msyarakat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi setiap warga Negara atas barang, jasa, dan/  atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan masyarakat /publik. Sementara itu sebagaimana yang tertuang dalam Kepmen Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (PAN) Nomor ./KEP/25//M.PAN/2/2004 Pelayanan publik adalah kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Evaluasi Implementasi
Selain pengertian analisis, pelayanan publik,  dan  kebijakan  publik  maka  dalam penelitian  ini  juga  sangat  urgen  tentang pengertian  Evaluasi.  Sudjana  (2006:48) menyatakan  setidaknya  terdapat  enam  hal tujuan evaluasi yaitu untuk : a) memberikan masukan masukan bagi perencanaan  /  program;  b)  menyajikan masukan masukan bagi pengambil keputusan  yang  berkaitan  dengan  tindak lanjut kegiatan dan program; c) memberikan  masukan  bagi  pengambil keputusan tentang modifikasi, koreksi atau perbaikan program.
Pada  umumnya  evaluasi  dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan.  Hal  ini  dilaksanakan tentunya  dalam  rangka  menguji  tingkat kegagalan dan keberhasilan, serta keefektifan  dan  keefisienan  kebijakan tersebut.  Abdulkahar  Badjuri  dan  Teguh Yuwono  (2002:132)  berpendapat  bahwa Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan  untuk  memenuhi  tiga  tujuan utama,  yaitu:  a.  untuk  menguji  apakah suatu kebijakan yang teah diimplementasikan  sudah  sesuai  atau mencapai  tujuannya,  b.  menunjukkan bentuk akuntabilitas / pertanggung jawaban  kepada  publik  tentang  kebijakan yang telah diimplementasikan dan c. untuk memberikan  masukan  pada  kebijakan- kebijakan publik yang akan datang.
Setelah  penegertian  evaluasi  maka dalam penelitian tentang jaminan Persalinan ini dititikberatkan pada Evaluasi  Implementasi.Menurut  Mulyadi (2015:12),  implementasi  mengacu  pada suatu  tindakan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya dalam suatu keputusan. Tindakan tersebutberupaya berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan yang akan menjadi pola-pola operasional serta berusaha  mencapai  perubahanperubahan besar  atau  kecil  sebagaimana  yang  telah diputuskan sebelumnya.

## Sinergitas / Harmonitas
Pada  penelitian  ini  di  bedakan pengertian  sinegitas  dan  harmonitas.
Sinegitas adalah keterpaduan akan peraturan secara vertikal dari instansi pusat dan  daerah  sementara  harmonitas  adalah keterpaduan secara Horizontal yaitu stakeholder  yang  ada  lintas  sektoral  di PemkoTanjungbalai.Adanya
interaksi antar stakeholders dan perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan. Najiyati dan Rahmat (2011) mengartikan sinergi sebagai  kombinasi  atau  paduan  antara unsur atau bagian yang dapat menghasilkan  keluaran  lebih  baik  dan lebih  besar.  Jadi  sinergi  tersebut  dapat dipahami  sebagai  operasi  gabungan  atau perpaduan  unsur  untuk  menghasilkan output yang lebih baik. Sedangkan definisi harmonisasi  menurut  Business  Distionary bahwa harmonisasi adalah suatu instrument  penyesuaian  terhadap  bentuk perbedaan  dan  penyesuaian  terhadap ketidaksesuaian  diantara  ukuran  yang berbeda,  metode,  prosedur,  rencana,  atau sistem  yang  membuat  mereka  menjadi seragam dan saling cocok.
Penelitian Terdahulu Penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Gurendro.  Putro  (2013) tentang  Analisis  Implementasi  Kebijakan Jaminan  Persalinan  Dalam  Meningkatkan Cakupan  Persalinan  Tenaga  Kesehatan  di kabupaten Situbondo Tahun 2013, menunjukkan  bahwa  pada    tingkat kepercayaan  yang  tinggi  pada  wanita hamil  yang  meminta  bantuan  persalinan
(92,5%) komitmen penyedia dalam
menjalankan  kebijakan  Jampersal  masih tinggi.
Miranti dkk (2015) dalam penelitiannya tentang Implementasi
Program J aminanPersalinan (Jampersal) di Puskesmas Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember menunjukkan  bahwa  dalam  pelayanan Program  Jampersal,  Puskesmas  Jember Kidul  berupaya  memberikan  pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.  Puskesmas  Jember  Kidul merupakan  Puskesmas  di  Kabupaten Kaliwates  dengan  rating  pengunjung sebesar 30.987 pengunjung dan pengunjung  Jampersal  terbanyak  adalah pada periode Mei 2011 hingga  April 2012 sebanyak 815 pengunjung. Berbeda dengan  yang  terjadi  di  Klinik Pemerintah Daerah lainnya yang rata-rata pengunjungnya  sekitar  534  hingga  723 penerima  Jampersal  (Dinkes  Jember, 2011-2012).

## KerangkaBerpikir
Kerangka  berpikir  ini  digunakan sebagai  dasar  atau  acuan  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat,  atau  bisa  diartikan  untuk mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka  logis  (construct  logic)  atau kerangka  konseptual  yang  relevan  untuk menjawab  terjadinya  masalah.  Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari  teori  tersebut  diperkuat  dengan  hasil- hasil  penelitian  terdahulu  yang  relevan. Berikut kerangka berfikir sebagai berikut :
Gambar  1.  Kerangka Berpikir Penelitian, 2020
Jaminan Persalinan Sinergitas Pusat-Daerah Harmonitas Antar Sektor Strategi Peningkatan Jampersal Tujuan Akuntabilitas Masukan

## 3. METODE PELAKSANAAN
a. Metode Penelitian
Adapun  bentuk  penelitian  ini  adalah kualitatif  sesuai  dengan  rumusan  dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian  ini  menitik  beratkan  pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan  untuk  mengetahui  tentang Analisis Implementasi Program Jaminan Persalinan di Pemerintah Kota
Tanjungbalai.
Sebagaimana  yang  di  kemukakan  oleh Kerd  dan  Miles  ( dalam Moleong,
2010:45) mendefinisikan bahwa penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  atau kebiasaan tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan  manusia  dalam  kawasan tersendiri  dan  berhubungan  dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. b. Teknis Pengumpulan Data. Berdasarkan sumbernya dibedakan atas data Primer dan Sekunder. Data Primer dikumpulkan  langsung  dari  sumber pertama  sedangkan  Data  Sekunder adalah  data  yang  sudah  di  publikasi dari instansi khususnya instansi pemerintah,
c. Analisis  Data . Analisis  Data  yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai  kondisi  tertentu,  situasi  dan berbagai data yang dikumpulkan berrupa hasil wawancara atau pengamatan  mengenai  masalah  yang diteliti  yang  terjadi  di  lapangan,  I Made Winartha (2006).
 Analisa  Delphi , Adiyatma  (2018) Analisis Delphi adalah proses yang dilakukan  dalam  kelompok  untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu.  Metode  ini  berguna  untuk menstrukturkan pada proses komunikasi  kelompok  sehingga
prosesnya  akan  berjalan  efektif, sehingga  kelompok  tersebut  bisa menyelesaikan masalahnya.
 Analisis  Diskriftif tentang  strategi peningkatan  pelayanan  jaminan
Persalinan  di  Kota  Tanjungbalai melalui kebijakan
Edukasi,
Informasi,  penyediaan Fasilitas
Kesehatan  baik  dari  sinergitas Pusat – Daerah maupun harmonitas antar lintas sektoral.
 Analisis  SWOT yaitu  analisis yang di gunakan untuk menentukan strategi  yang  akan  digunakan dalam  melaksanakan  pelayanan Jaminan Persalinan di Kota Tanjungbalai  dengan  menganalisis faktor  Kekuatan  dan  Kelemahan secara  internal  serta  Faktor  yang menjadi  Peluang  dan  Ancaman secara Eksternal..

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## TujuanJampersal
Kepala Seksi yang menangani Jaminan  Persalinan  menyatakan  bahwa dasar dari dilaksanakannya Jaminan Persalinan  adalah  Undang-undang  RI No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, pasal  17  ayat  1  menyebutkan  bahwa pemerintah  bertanggung  jawab  atas  akses terhadap   Edukasi,  Informasi  dan  Fasilitas pelayanan kesehatan yang setinggi- tingginya.  pada  Pasal  17  ayat  (1)  ini merupakan  konsen  dalam  penelitian  ini tentang Evaluasi Implementasi yang dilakukan berdasarkan teori utama sebagaimana  disebutkan  oleh  Abdulkahar B.  dan  Teguh  Y.  (2002:132)  tentang Evaluasi  yang  dapat  di  lihat  dari  3 indikator  yaitu  a.  Tujuan  Kebijakan,  b. Akuntabilitas  Kebijakan  serta  c.  Masukan yang di berikan untuk kebijakan yang akan datang.
Kemudian  kepala  Dinas  Kesehatan sebagai  nara  sumber  kunci  menambahkan Demikian  juga  pada  pasal  168  ditekankan
kembali  bahwa  untuk  menyelenggarakan upaya  atas  kesehatan  yang  efektif  dan efisien  diperlukan  berbagai  Informasi Kesehatan yang dilakukan melalui kerjasama lintas sektor. Jadi meskipun hal tersebut  adalah  tentang  kesehatan  tapi sektor ini juga harus di dukung oleh sektor sektor  lain  khususnya  yang  berhubungan dengan  kesehatan  seperti  perekonomian, tenaga  kerja,  lingkungan  hidup  dan  lain sebagainya. Sedangkan pada pasal 169 dari Undang  Undang  tentang  kesehatan  ini disebutkan bahwa pemerintah memberikan berbagai  kemudahan  kepada  masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi  kesehatan  tersebut  dalam  upaya meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
Pelaksanaan Program Jaminan
Persalinan  di  Kota  Tanjungbalai  dalam kurun  waktu  lima  (5)  tahun  terakhir  ini belum menunjukan hasil yang optimal. Hal ini  terlihat  dari  beberapa  aspek  seperti kurangnya  pemahaman  dan  keterampilan yang dimiliki oleh Tim Pelaksana
Jampersal  atas  pelaksanaan  di  lapangan.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana  hasil  kunjungan  pada  tahun  2019 yang lalu hanya 247 pasien saja.
a. Edukasi Dari hasil wawancara dengan informan kunci  baik  Kepala  Dinas  Kesehatan dan  Kepala  Seksi  yang  membidangi masalah  Jaminian  Persalinan  bahwa faktor  Edukasi  ini  perlu  senantiasa ditingkatkan.  Dalam  hal  ini  Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan
sosalisasi  yang  sangat  terbatas  dalam memfasilitasi  kegiatan  yang  dilakukan oleh pusat maupun propinsi.
b. Informasi. Dari  penjelasan  informan  diatas  maka peneliti melihat bahwa untuk
pengawasan dan
pengendalian
pelayanan jaminan persalinan dibentuklah tim verifikasi kelengkapan berkas  administrasi  sebagai  syarat mutlak  dalam  penggunaan  program
jaminan persalinan di Kota Tanjungbalai  untuk  penjaringan  dan kelayakan  pasien-pasien  menggunakan fasilitas  jaminan  persalinan  tersebut dan  dilaporkan  kepada  tim  pelaksana Dinas  Kesehatan  Kota  Tanjungbalai dan pihak-pihak terkait.
c. Fasilitas Pelayanan Sarana  kesehatan  yang  ada  di  Kota Tanjungbalai  selain  Puskesmas  dan Puskesmas  Pembantu  juga  terdapat sebuah  Rumah  Sakit  Umum  milik pemerintah  yaitu  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Kota  Tanjungbalai.  Selain RSUD,    di  Tanjungbalai  juga  terdapat 1  Rumah  Sakit  Swasta  dengan  jumlah tempat  tidur  115  di  RSUD  dan  50 tempat  tidur  di  rumah  sakit  swasta. Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota Tanjungbalai  telah  diakreditasi  dan mendapatkan  nilai  akreditas  Dasar sedangkan  Rumah  Sakit  Swasta  Hadi Husada  juga  sudah  diakreditasi    dan juga  mendapatkan  nilai  akreditasi Dasar.
d. Upaya Masyarakat Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan kesehatan perlu melibatkan peran serta masyarakat.  Berbagai  upaya  dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi  dan  sumber  daya  yang  ada  di masyrakat. Posyandu adalah salah satu upaya  kesehatan  bersumber  daya masyarakat  yang  menyelenggarakan minimal  5  (lima)  program  prioritas yaitu  :  a)  Kesehatan  Ibu  dan  Anak,  b) Keluarga Berencana, c) perbaikan gizi, d)  imunisasi  dan  f)penanggulangan diare.
Untuk  memantau  perkembangannya, posyandu dikelompokkan 4 strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Ada empat kriteria penggolongan  Posyandu  tersebut  yaitu jumlah  kader,  frekuensi  kegiatan selama  setahun,  pencapaian  kegiatan dan  adanya  program  tambahan  selain program dasar.

## Akuntabilitas Kebijakan.
Kepala  seksi  yang  menangani  jaminan Persalinan  menjelaskan  bahwa  dalam rangka akuntabilitas (pertanggung jawaban) yang dilakukan adalah Ketaatan  memberikan  Laporan  secara
Berkala yaitu Laporan Bulanan, Triwulan,  Semester  dan  Tahunan. Disamping secara Berkala juga disampaikan  Laporan  secara  Insidentil bagi  pihak  pihak  yang  memerlukan khususnya  Dewan  Perwakilan  rakyat daerah  (DPRD)  Kota  Tanjungbalai.
Berdasarkan penjelasan Informan tambahan  tersebut  bahwa  kegiatan
Dana Alokasi Khusus (DAK)
menunjukkan  bahwa  laporan  dalam bentuk aplikasi hanya diberikan kepada Pemerintah  Pusat  dan  Sekretariat Daerah melalui bagian pemerintahan.

## Masukan Kebijakan
Adapun  masukan  yang  diberikan untuk  perbaikan  Kebijakan  Jampersal  di masa yang akan datang :
a. Tim
Pelaksana Jaminan Persalinan agar diberikan Pelatihan Teknis.Diharapkan ditahun tahun berikutnya pelatihan  ini  dapat  dialokasikan dari  Dana  Alokasi  Desa  (DAK) dan  juga  dibantu  oprasional  di lapangan  oleh  APBD  Propinsi maupun APBD Kota
Tanjungbalai.
b. Melibatkan instansi lintas
Sektoral khususnya bagian Pemerintahan  Seketariat  Kota Tanjungbalai dan Kelurahan dengan  terlibat  langsung  dalam Tim Pelaksana.
c. Agar  diberikan  dana  Oprasional dari  APBD  Kota  Tanjungbalai sebagai  pendamping  dari  APBN
DAK  untuk  mendukung  kinerja Tim Pelaksana.

## Sinergitas dan Harmonitas
Undang-undang RI  No.36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan,  pasal  17  ayat  1 menyebutkan bahwa pemerintah
bertanggung  jawab  atas  ketersediaan atas  akses  terhadap  informasi,  edukasi dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Ditambahkan pada Pasal 169
disebutkan bahwa pemerintah
memberikan berbagai kemudahan kepada  masyarakat  untuk  memperoleh akses  terhadap  informasi  kesehatan dalam  upaya  meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat.
Undang-undang RI  No.36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan,  pasal  17  ayat  1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas adanya ketersediaan  akses  terhadap  informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan.  Dalam  hal  ini  diperlukan harmonitas  antara  lintas  sektoral  yang ada di jajaran Pemko tanjungbalai.

## Strategi Peningkatan Pelayanan
Berdasarkan  studi  Literatur  dan Dokumen  yang  peneliti  lakukan  didukung dengan  penjelasan  para  informan  baik Informan Kunci maupun Informan Pendukung  maka  faktor  faktor  dalam Implementasi  jampersal  baik  Internal (Kekuatan dan Kelemahan) maupun Eksternal  (Peluang  dan  Ancaman)  dapat dikelompokkan Internal sebagai berikut:
a. Faktor  Internal. Analisis  strategi faktor internal merupakan suatu penilaian terhadap faktor-faktor internal dari  Kerjasama  antar  Daerah  yang dilakukan  yang  mencakup  sub  sektor pertanian  kekuatan  maupun  kelemahan yang  dimiliki  selanjutnya  menyusun faktor-faktor  tersebut  kedalam  tabel IFAS
( Internal StrategicFactorsAnalysisSummary )
dengan langkah-langkah sebagai berikut
:
1) Faktor Kekuatan :
 Adanya  peraturan  tentang jampersal
 Dukungan dana APBN dalam bentuk DAK
 Potensi SDM pelaksana

## Jampersal
2) Faktor Kelemahan
 Belum  adanya  kesamaan pemahaman  tentang  Juknis Jampersal
 Belum terakomodasinya
lintas  sektoral  dalam  Tim Pelaksana,
 Rancunya  isi  dari  Surat Keterangan  Tidak  mampu dari lurah setempat.
Jika faktor Kekuatan dan Kelemahan tersebut  dianalisis  dengan  SWOT  maka dapat dijabarkan hasilnya seperti berikut :
Tabel  1. Faktor Kekuatan dan Kelemahan dalam Jampersal, 2020
No. Kekuatan Bobot Rating Skor 1. Adanya peraturan tentang Jampersal 4 (0,400) 3 1.200 2. Dukungan dana APBN dalam DAK 4 (0.400) 2 0.800 3. Potensi ADM melaksanakan Jampersal 2 (0,300) 2 0.600 Sub t o t a l A= 10.00 - B=2.600 No. Kelemahan Bobot Rating Skor 1. Blm ada kesamaan pemahaman ttg Petunjuk Teknis 3 (0.375) 1 0.375 2. Blm terakomodasi lintas sektoral dlm Tim Plaksana 3 (0.375) 2 0.750 3. Rancunya SKTM dari Lurah setempat 2 (0.125) 2 0.250 sub total C=8.00 - D=1.375 T o t a l A-C=3.00 - B-D=1.225
Sumber : di olah oleh peneliti dari faktor Kekuatan dan Kelemahan Jampersal, 2020
b. Faktor Eksternal
Analisis faktor strategi eskternal merupakan  suatu  penilaian  terhadap faktor-faktor eksternal dalam kerjasama antar daerah melalu kegiatan Atraksi,  Aksesbilitas  dan  Amenitas terhadap  geosite  Kaldera  Toba  delam memberdayakan masyarakan lokal
serta  melestarikan  keanekaragaman
hayati Kaldera Toba.. Setelah
mengetahui faktor-faktor eksternal tersebut sub sektor selanjutnya menyusun faktor-faktor tersebut kedalam tabel EFAS ( ExternalStrategicFastorsAnalysisSum mary ) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Tabel 2. Peluang dan Tantangan dalam melaksanakan Jampersal, 2020
No. Peluang Bobot Rating Skor 1. Pelatihan teknis bagi Tim Pelaksana 3 (0.300) 3 0.900 2. Kegiatan sosialisasi untuk lintas sektor 3 (0.300) 3 0.900 3. Adanya dana APBD pendamping DAK 4 (0.400) 3 1.200 sub total A=10.00 B=3.000 No. Ancaman Nilai Bobot Skor 1. Perubahan Kebijakan pusat terhadap jampersal 2 (0.250) 1 0.250 2, Gangguan psikologis akibat tekanan ekonomi 4 (0.500) 2 1.000 3. Pengaruh wabah penyakit thp kesht / kehamilan 2 (0.250) 2 0.500 sub total C=8.00 -- D=1.750 T o t a l A-C=2.00 B-D=1.250 Sumber : diolah peneliti dari faktor Peluang dan Ancaman , 2020 Untuk  menganalisis  dari  ke-dua  tabel tersebut  yaitu  Faktor  Internal  dan Faktor Eksternal maka dapat diturunkan
dalam  bentuk  Diagram  SWOT  yang telah didapat dari hasil analisis sebelumnya dikembangkan secara
kuantitatif melalui perhitungan diagram analisis  SWOT  untuk  mengetahui secara  pasti  posisi  kerjasama  antar daerah  (KAD)  yang  sesungguhnya. Perolehan kedua angka hasil
pengurangan tersebut kemudian dimasukan  ke  dalam  diagram  SWOT.
Hasil pengurangan antara skor kekuatan dengan  skor  kelemahan  dilelatakan  di sumbu X yaitu Strength (Kekuatan) = 2,
Weakness (kelemahan) = 1,225 sehingga  di  peroleh  nilai  0.775; sedangkan  hasil  pengurangan  antara skor  peluang  dengan  skor  ancaman
diletakan di sumbu Y, yaitu Opportunity  (peluang)  =  2  dan  Treath (ancaman)  1.250  sehingga  di  peroleh titik  0,750.  Dengan  demikian  pada posisi  sumbu  X  di  peroleh  titik  0.775 sedangkan  pada  sumbu  Y  di  peroleh nilai  0.750  sehingga  koordinat  strategi berada  pada  titik  (0.775,0.750).  Posisi titik  yang  didapatkan  menggambarkan posisi  strategi  yang  dilakukan  pada peningkatan keberhasilan Jaminan Persalinan  dengan  Diagram  sebagai berikut :
Gambar  1.  Strategi SWOT Jampersal Kota tanjungbalai 2019.
Gambar diatas memperlihatkan
analisis  SWOT  yaitu  untuk  mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman  (threats)  dalam  suatu  kegiatan seperti  kerjasama  antar  daerah.    Dari Diagram  tersebut  di  atas  dapat  dimaknai sebagai  langkah  dalam  kebijakan  yang akan  ditempuh  untuk  memberhasilkan peningkatan Pelayanan jaminan Persalinan di Kota Tanjungbalai.
Adapun  posisi  berdasarkan  analisis SWOT  bahwa  posisi  diagram  berada  pada Kwadran I (Pertama) yang disebut dengan Strategi Agresif yaitu menciptakan strategi yang menggunakan Kekuatan dalam memanfaatkan Peluang.
Menggunakan kekuatan tersebut adalah  menggunakan  ketersediaan  adanya peraturan  tentang  Jaminan  Persalinan  baik Undang  Undang  Kesehatan,  Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jaminan Persalinan, serta Peraturan Walikota tentang  Tim  Pelaksan  jaminan  Persalian; Tersediannya  dukungan  pendanaan  dari Dana  Alokasi  Khusus  dari  APBN,  potensi pengembangan  sumber  daya  manusia (SDM) yang tersedia di Kota Tanjungbalai.
Menggunakan  kekuatan  tersebut sekaligus memanfaatkan peluang yang ada dimana hal tersebut diharapkan tertampung di  APBD  Kota  Tanjungbalai  dengan dukungan  dari  anggota  DPRD  Kota
Kekuatan Kelemahan n Ancaman strategi agresif 1. Mendukung  strategi diversifikasi 2. Mendukung  strategi turn-around 3. Mendukung  strategi defensiv 0.775 0.750 Peluang
Tanjungbalia  dan  juga  memanfaatkan peluang yang ada dari pemerintah provinsi.

## 5. SIMPULAN

## Simpulan
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian tentang  Implemtasi  kebijakan  program persalinan  di  Pemerintah  yaitu:  terdapat permasalahan sehubungan dengan terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam Tim Pelaksana, kekurangan personil khususnya dari Sekretarian  Daerah  dan  Kelurahan,  Surat Keterangan  Tidak  mampu  (SKTM)  yang dikeluarkan oleh lurahberdasarkan keterangan  warga,  pelayanan  program Jaminan  Persalinan  tidak  dilaksanakan oleh  Puskesmas  tapi  di  Praktek  Bidan Swasta.
Strategi  dalam  peningkatan  pelayanan Jaminan  Persalinan  di  Kota  Tanjungbalai adalah Strategi
Agresif yaitu : Menggunakan  kekuatan  yaitu  adanya peraturan  tentang  Jaminan  Persalinan  baik Undang  Undang  Kesehatan,  Tersediannya dukungan  pendanaan  dari  Dana  Alokasi Khusus dari
APBN,
Potensi pengembangan  sumber  daya  manusia (SDM) yang tersedia di Kota Tanjungbalai dalam  memanfaatkan  peluang  yang  ada tertampungnya  dana  pendamping  APBD Kota  Tanjungbalai  dengan  dukungan  dari anggota  DPRD  Kota  Tanjungbalia  dan juga memanfaatkan peluang  yang ada dari pemerintah provinsi.

## Saran
Dari  kesimpulan  tersebut  maka beberapa Rekomendasi dari hasil penelitian  tentang  Implementasi  jaminan
Persalinan di Kota Tanjungbalai adalah :
a) Untuk menanggulangi adanya keterbatasan  sumber  daya  manusia khususnya  dalam  Tim  Pelaksana dalam memahami
pelaksanaan
Jaminan Persalinan di
Kota Tanjungbalai  agar  Kepala  Dinas
Kesehatan mengusulkan anggaran untuk  mengadakan  pelatihan  teknis terhadap  Tim  Pelaksanan  Jaminan Persalinan tersebut.
b) Agar disosialisasikan pentingnya melengkapi  Tim  pelaksana  khususnya dari  Sekretarian  Daerah  dalam  hal  ini staf  dari  Bagian  Pemerintahan  dan dari kelurahan demi kelancaran pelaksanaan jaminan Persalinan.
c) Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM)  yang dikeluarkan oleh  Lurah adalah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi  yang  dilakukan  oleh  pihak Kelurahan  dan  bukan  berdasarkan keterangan dari warga yang membutuhkan SKTM.
d) Ditingkat  puskesmas  adanya  temuan bahwa  pelayanan  program  jaminan persalinan  tidak  dilaksanakan  sama sekali hanya dilaksanakan oleh Praktek  Bidan  Swasta,  untuk  itu diperlukan  terus  pembenahan  baik sistem maupun materinya.
e) Ditingkat  Dinas  Kesehatan  Kota Tanjungbalai  adanya  temuan  bahwa para bidan dan pasien selalu mempertanyakan mekanisme penggunaan jaminan persalinan sehingga  pelayanan  public  tidak berjalan dengan maksimal. Menyikapi hal ini agar selain sosialisasi oleh Tim pelaksana  juga  perlu  informasi  yang mudah  diperoleh  masyarakat  dalam berbagai  bentuk  seperti  baliho,  liflet, poster  dan  lain  sejenisnya  baik  di Kantor  Dinas,  Puskesmas  maupun  di Kelurahan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku – Buku
Abdul  Wahab,  Solichin,  2011.  Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta
Ahmad Erani Yustika ,2013.  Industrialisasi Pinggiran, Pustaka Pelajar (Anggota.
IKAPI)
Aan Komariah , Djam'an Satori . 2014 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung
:  Alfabeta. Agustino , Leo .  2019.  Dasar-
Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.Berman, Barry dan  Evans,  Joel R, ( 2004 ). Retail Management A Strategic. Apporoach.  Ninth  Editon.  New  Jersey. Pearson Education.
Moleong,  Lexy. 2014 .  Metode  Penelitian Kualitatif  ,  Edisi  Revisi.  PT  Remaja Rosdakarya,.Bandung.
Daniel  A  and  Paul  A. Sabatier . 1983 . Implementation  and  Public.  Policy,  Scott Foresman and Company, USA. Mcleod.
Najiyati,  S  dan  Danarti.  2006.  Kopi Budidaya dan Penanganan Lepas Panen.Penebar Swadaya, Jakarta. Sondang P Siagian . 2016 .Manajemen Sumber  Daya  Manusia.Jakarta:  Penerbit: Bumi.
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Widodo,  Joko.  2011.  Analisi  Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia Publishing.
Winarno,  Budi,  2012.    Kebijakan  Publik:
Teori  dan  Proses,  PT.  Buku Kita, Jakarta.
Ulber, Silalahi . 2011 . Asas Asas
Manajemen. Bandung:
Refika Aditama.
Jurnal :
1. Analisis  Implementasi  Kebijakan jaminan Persalinan dalam Meningkatkan  Cakupan  Persalinan Tenaga Kesehatan di KecaatanSitubundo 2019. 2. Implementasi  Program  Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Jember Kidul Kecamatan  kaliwates  Kabupaten Jember. 3. Gambaran  Implementasi  Program Jaminan  Persalinan  (Jampersal)  Di Puskesmas  Batua  Kota  Makasar
( Makasar  The  Descritionof  The ImplementasinoftheChildbirth Assurance Service atClinicBatuaMakasar) . 4. Implementasi  Kebijakan  Jaminan Persalinan (jampersal) di Puskesmas balida Kecamatan Dawuan kabupaten majalengka

## PeraturanPerundang Undangan
a. Undang Undang
Republik Indonesia  Nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan.
b. Kementerian  Kesehatan  RI  Tahun 2011 Tentang jaminan  pembiayaan pelayanan persalinan.
c. Juknis  Nomor  09  Tahun  2019 tentang  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  Non  FisikKota  Tanjung
Balai Tahun Anggaran 2019.