Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2871

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
Ainil Wahyudi 1 , Bob Alfiandi 2 , Azwar 3
Universitas Andalas 1,2,3 wahyu94ainil@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan,  mendeskripsikan  dan  menganalisis partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  APB  Nagari  Padang  Sibusuk.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adlaah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, observasi dan dokumen. Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  teori  partisipasisosial  Abdul  Aziz  Shaleh. Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  dalam  pengelolaan  APB  Nagari  Padang Sibusuk,  masyarakat  berpartisipasi  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  serta pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Simpulan  penelitian  menunjukkan  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  APB  Nagari  Padang  Sibusuk  sebagai Nagari  terbaik  dalam  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  tahun  2020,  hanya partisipasi secara prosedural, dan bukan partisipasi subtansif.
Kata Kunci: APB Nagari, Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan APB Nagari.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explain,  describe  and  analyze community  participation  in  the management of APB Nagari Padang Sibusuk. The method used in this research is descriptive  qualitative  research  method.  Data  collection  techniques  using interview  studies, observation and documents. This study  was analyzed using  the social  participation  theory  of  Abdul  Aziz  Shaleh.  The  results  of  the  study  stated that  in  the  management  of  the  APB  Nagari  Padang  Sibusuk,  the  community participated in planning, implementation as well as reporting and accountability. The  conclusion  of  the  study  shows  that  community  participation  in  the management of APB Nagari Padang Sibusuk as the best Nagari in the Developing Village  Index  (IDM)  2020,  is  only  procedural  participation,  and  not  substantive participation.
Keywords: APB Nagari, Community Participation, Forms of Community Participation, Management of APB Nagari.

## PENDAHULUAN
Berlakunya Undang-Undang
Desa  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  Kepada  seluruh  Pemerintah Desa  diharapkan  untuk  mengurus segala  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  Desa  dapat  terakomodasi dengan  lebih  baik  untuk  memberikan kesempatan  yang  lebih  besar  kepada
Desa untuk mengelola tata Pemerintahan  sendiri,  serta  untuk pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas  hidup  masyarakat  pedesaan, sehingga  masalah  seperti kesenjangan wilayah,  kemiskinan,  dan  masalah sosial,  budaya,  dan  lainnya  dapat diminimalkan (BPKP, 2015).
UU  Desa  nomor  6  tahun  2014 dan  peraturan  pelaksanaan  yang  telah mengamanatkan Pemerintah Desa
untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola Pemerintahan  dan  berbagai  sumber daya  alam  yang  dimiliki,  termasuk  di dalamnya  pengelolaan  keuangan  dan kekayaan  milik  Desa.  Dalam  APBN-P 2015  telah  dialokasikan  Dana  Desa (DD),  sebesar  ±  Rp  20,776  triliun kepada  seluruh  Desa  yang  tersebar  di Indonesia.  Jumlah  Desa  yang  ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak  74.093  Desa.  Selain  Dana Desa,  sesuai  UU  Desa  pasal  72,  Desa memiliki  Pendapatan  Asli  Desa  dan Pendapatan  Transfer  berupa  Alokasi Dana  Desa;  Bagian  dari  Hasil  Pajak dan  Retribusi  Kabupaten/Kota;  dan Bantuan  Keuangan  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(BPKP, 2015).
Di Sumatera Barat sebutan Desa adalah  Nagari,  sebagaimana  tertuang dalam  UU  Desa  nomor  6  tahun  2014; Desa adalah Desa, Desa adat atau yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa.  Kemudian  kewenangan Nagari  atau  Desa  yaitu  yang  dimiliki
Desa  meliputi  kewenangan  dibidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,  pelaksanaan  pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asalusul,  dan  adat istiadat Desa. Akan  tetapi,  masih  ditemukan kejanggalan dan penyelewengan Dana  Desa  (DD)  di  Pemerintahan Nagari  (Wali  Nagari)  di  Kabupaten Sijunjung,  diantaranya:  Dalam  kasus korupsi  penyalah  gunaan  Dana  Desa dan  Alokasi  Dana  Nagari  tahun anggaran  2019  di  Nagari  Buluh Kasok,  Kecamatan  Lubuk  Tarok,
Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Janwarizel Hendra Walinagari setempat ditetapkan sebagai tersangka  oleh  Kejaksaan  Negeri Sijunjung dan Dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat  terkait  adanya  dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019, Perwakilan Bakorwil I Sumbar Komisi Pengawasan  Korupsi  (KPK)  Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Sijunjung datangi Kantor Wali Nagari Tanjuang labuah, Kecamatan Sumpur kudus. Pengelolaan  keuangan  Nagari yang baik tentunya harus menggunakan atau menerapkan
prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik pula,  yang  sesuai  dengan  asas pengelolaan  keuangan  Nagari  (good governance), yaitu: (1) Transparansi, yaitu  bagaimana  pemerintah  desa dapat  sedetail  dan  sejelas  mungkin menggambarkan pengelolaan keuangan  desa,  (2)  Akuntabilitas, yaitu  semua  keuangan  yang  dikelola oleh  Pemerintah  Desa  harus  dapat dipertanggung  jawabkan  nantinya kepada masyarakat desa yang bersangkutan, (3) Partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan,
(4) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif, yaitu Pemerintah  Desa  mempunyai  rencana tahunan  yang  disusun  berdasarkan partisipasi  masyarakat  dalam  konteks APB Desa, dan (5) Pemerintah tanggap terhadap  aspirasi  yang  berkembang  di dalam  kehidupan  masyarakat  (Putra, 2019).  Hal  ini  yang  membuat  peneliti tertarik  untuk  meneliti  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  APB
Nagari di Nagari Padang Sibusuk,Kabupaten  Sijunjung,  karena
Nagari  Padang  Sibusuk  merupakan Nagari  terbaik  (paling  bagus)  dalam penilaian  Indeks  Desa  Membangun (IDM)  tahun  2020  tingkat  Kabupaten Sijunjung,  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Desa  (Permendesa)  nomor  2 tahun  2016  tentang  Indeks  Desa Membangun (IDM).

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi sosial atau partisisipasi masyarakat (Social Participation)  adalah  suatu  bentuk interaksi sosial yang menjadi perhatian kajian  sosiologi  dan  beberapa  ilmu- ilmu sosial lainnya. Terutama semenjak berakhir nya perang dunia II, masalah  partisipasi  ini  menjadi  salah satu  pokok  kajian  yang  semakin banyak  memperoleh  perhatian,  yaitu setelah  terbentuknya  banyak  negara nasional  yang  baru,  seperti  juga Indonesia  yang  menganut  kebijakan “Pembangunan berdasarkan perencanaan  tersentralisasi ( Planned
Development)” (Aziz, 1990).
Selanjutnya dilihat dari pendekatan emik,  misalnya:  partisipasi bisa dimengerti dalam kerangka berpikir  orang  Minangkabau  sebagai sato  sakaki (sertasekaki).  Artinya  ikut ambil  bagian  dalam  suatu  aktivitas public  walau  sekadarnya,  katakanlah sekaki.
Bagi orang Minangkabau, sato sakaki merupakan bentuk atau perwujudan suatu kesukarelaan untuk  melakukan  sesuatu,  khusus nya sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan publik. Keikutsertaan  yang  disertai  dengan kesukarelaan melakukan sesuatu secara  sadar,  pada  intinya  menurut cara  berpikir  orang  Minangkabau merupakan suatu refleksi dari keberadaanya dalam suatu komunitas.  Mereka.ada  karena sato sakaki (Damsar, 2010).

## Partisipasi Dan Mobilisasi
Aziz (1990) berpendapat bahwa  “Partisipasi  dan  mobilisasi sering timbul salah pengertian, dikarenakan  ada  yang  menganggap bahwa partisipasi terkesan seperti pro partisipasi dan anti mobilisasi. Dilainsisi, banyak pula yang berpendapat,  bahwa  yang  terpenting adalah  keikut  sertaan  itu  sendiri”. Dalam pembangunan yang berkesinambungan, sangat diperlukan partisipasi. Sejarah telah membuktikan,  bahwa masyarakat tidak  mungkin  berada  dalam  situasi yang  di  mobilisasi  secara  terus menerus,  karena  keterpaksaan  atau tidak adanya atau kurangnya kebebasan  dalam  melakukan  pilihan sendiri  yang  merupakan  karakteristik mobilisasi,  selalu  mengandung  unsur resistensi  (perlawanan)  dan  rasa tidakpuas.

## Partisipasi dan Sistem Perilaku
Teori  Sistem  yang  merupakan paradigma teoritis yang secara konvensional  banyak  dipakai  dalam kajian sosiologi, yang melihat masyarakat  sebagai  suatu  (system), yang terdiri dari sejumlah sub-sistem, pada umumnya memandang masyarakat  sebagai  suatu  system
perilaku atau system sosial. Masyarakat pada umumnya, dikatakan sebagai suatu system perilaku,  terdiri  dari  tiga  sub-sistem utama yang penting dan saling berkaitan,  yaitu:  (1)  Tata  nilai  serta norma  sentral  yang  dominan,  (2) Perangkat  institusi sosial, dan  (3)  Pola interaksi  antar  individu,  serata  indvidu dan institusi (Aziz, 1990).

## Tata Nilai dan Norma
Di  dalam  masyarakat,  nilai  dan norma  sangat  begitu  penting.  Antara “nilai  dan  norma  dapat  dibedakan, antara  yang  hanya  menjadi  hiasan dibibir  saja  (lip  service)  dan  yang dianut  dan  dipakai,  pertama:  nilai dan norma  yang  meskipun  diterima, tetapi tidak dipakai atau bahkan hanya hiasan dibibir  saja  disebut,  nilai  dan  norma yang  ideal.  Kedua,  yang  dianut  dan dipakai  yaitu  nilai  dan  norma  yang operasional” (Aziz, 1990).

## Institusi Sosial
Apabila  nilai  dan  norma  diatas telah  baik  dan  ideal,  maupun  yang sudah  operasional  merupakan  lahan yang subur
bagi partisipasi.
Selanjutanya,  sangat  perlu  pula  dilihat hubungan  partisipasi  dengan  institusi sosial  yang  di  dalam  masyarakat, terutama  dengan  institusi  sosial  yang penting,  seperti  pola,  tradisi  adat istiadat, hukum dan proses sosial,  juga bisa  dilihat  lagi  dengan  keluarga, agama, pendidikan, serta dengan organisasi  sosial,  politik,  ekonomi  dan negara (Aziz, 1990).
Interaksi Sosial Dalam  wujud  perilaku  yang konkrit, kehidupan yang bersifat
demokratis  dapat  diamati  dalam  pola dan  juga  dalam  proses  interaksi  antara individu dengan sesame anggota masyarakat lainnya, serta antara
individu dengan institusi  sosial dalam  bentuk  pergaulan,  baik  dalam proses  kerjasama,  maupun  dalam persaingan  antara  sesame  anggota masyarakat,  juga  dalam  bentuk hubungan  antara  anggota  masyarakat dengan  negara,  keluarga,  organisasi pemerintahan,  politik,  serta  proses interkasi tersebut berlangsung  secara demokrasi (Aziz, 1990).
Peraturan Dan Perundang- Undangan . Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik  pemerintahan yang  baik.  Asas-asas  Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang  dalam  Permendagri  Nomor 20  Tahun  2018  yaitu  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran,  dengan  uraian  sebagai berikut:  Transparan  yaitu  prinsip keterbukaan yang memungkin kanmasyarakat  untuk  mengetahui dan mendapatakan sinformas iseluas- luasnya tentang keuangan desa. Asas yang  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  pemerintahan  desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Perundang- undangan. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  dalam rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Asas  akuntabel  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa harus dapat dipertanggung  jawabkan kepada  masyarakat  Desa  sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan. Partisipatif  yaitu penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang  mengikutsertakan  kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan
disiplin anggaran
yaitu pengelolaan  keuangan  Desa  harus mengacu  pada  aturan  atau  pedoman yang melandasinya.
Gambar 1. Siklus pengelolaan Keuangan Nagari.
Sumber: (Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).
Perspektif  Desa berbeda  dengan perspektif  Pemerintahan,  yaitu  melihat Desa sebagai bagian dari pemerintahan,  atau  melihat  bahwa pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan
Desa/kelurahan merupakan  struktur  hirarkhis  dalam pemerintahan  NKRI.  Pemerintahan bekerja  di  bawah  kendali  Presiden yang  mengalir  secara  hirarkhies  dan top  down dari  atas  sampai  ketingkat Desa.
Sementara,  disisi  lain  yang
menjadidasar dalam pembentukan peraturan  Desa  adalah  UU  6  nomor 6/2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah  (PP)  nomor  43/2014  jo Peraturan Pemerintah(PP) nomor 47/2015  tentang  Peraturan  Pelaksana UU  nomor  6/2014  tentang  Desa  dan Permendagri  nomor  111  tahun  2014 tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  di Desa.  Ada  2  peraturan  perundang- undangan yang berbeda yang mengatur mengenai pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Desa. Peraturan Desa adalah peraturan  Perundang-undangan  yang ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah dibahas  dan  disepakati  oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa, berisi materi pelaksanaan  kewenangan  Desa  dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan Desa dalam penyusunan peraturan  Desa  memuat  aspirasi  dan partisipasi  antara  Kepala  Desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  dan masyarakat Desa, melalui musyawarah  Desa  yang  termuat dalam  Pasal  3  UU  Desa  nomor 6/2014,  tentang  Desa  yaitu,  asas musyawarah,  partisipasi,  kesetaraan dan pemberdayaan (Putri, 2016). Berdasarkan yang telah peneliti uraikan diatas, terlihat
bahwa  ketidaksinkronan  antara  UU Desan  omor  6/2014  dengan  PP nomor 43/2014  dan  PP  nomor 47/2015,  juga  ketidaksinkronan  ini terlihat  pada  Permendesa  nomor 1/2015  dan  Permendagri  nomor 114/2014,  dimana  kedua  Permen  ini yang mengatur peraturan di
Desa/Nagari,  justru  mengakibatkan kebijakan  di  Desa  menjadi  tidak sejalan/tumpeng  tindih.  Selanjutnya, jika  dilihat  dari  Peraturan  Bupati Sijunjung  nomor  40/2020  tentang pedoman  penyusunan  APB  Nagari, dimana  pada  huruf  (b)  ayat  (6) dikatakan;  subtansi  APB  Nagari tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-  undangan  yang  lebih tinggi, Peraturan Daerah dan Peraturan  Nagari  lainnya.  Sehingga, hal  demikian  untuk  peraturan  di Desa/Nagari menjadi tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan.
Penelitian Relevan Pertama, penelitian yang
dilakukan  oleh  (Noverman,  2018). Analisis  kesesuaian  pengelolaan  Dana Desa  dengan  peraturan  Perundang- undangan.  Penelitian  ini  dilakukan  di Nagari  Bukit  Bual  Kecamatan  Koto VII  Kabupaten  Sijunjung.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  implementasi pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari Bukit  Bual  belum  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang mengaturnya. Kedua (Putra, 2019) Kemampuan  pemerintah  nigari  dalam pengelolaan keuangan Nagari di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka,  Kabupaten  Pasaman  Barat. Adapun hasil penelitiannya; pengelolaan  Keuangan  Nagari  di ditinjau dari azaz pengelolaan keuangan  nigari  sudah  dilaksanakan cukup  baik.  Kemampuan  Pemerintah Nagari Parik dalam Pengelolaan Keuangan masih memiliki keterbatasan dan masalah yang dihadapi yaitu keterbatasan dari sumber  daya  manusia  yang  belum mumpuni. Ketiga (Marina, 2018) Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  (Musrenbangdes). Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian ini menemukan  beberapa  poin  penting yaitu  pertama  partisipasi  masyarakat pada tahap  Pra-  Musrenbangdes  cukup baik  dilihat  dari  kehadiran  namun mayoritas peserta lebih banyak bersikap “diam”, atau “pasif”, penlitian ini hanya fokus pada Musrembang saja. Selanjtnya,  penelitian  (Imtihan, 2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  Daerah.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Taman  Sari  Kecamatan  Gunungsari Kabupaten  Lombok  Barat.  Hasil penelitiannya  proses  pelaksanaan musrenbang belum sepenuhnya mengacu pada peraturan dan Undang-  Undang.  Hal  ini  terbukti dari belum dilaksanakannya beberapa  tahapan  perencanaan  pada pelaksanaan Musrenbangdes dan (Hardianti, 2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dengan  judul  Program  Alokasi  Dana Desa  di  Desa  Buntongi  Kecamatan Ampana  Kota  Kabupaten  Tojo  Una-
Una Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitiannya  menunjukkan p artisipasi  masyarakat  dalam  setiap tahap  pembangunan  masih  sangat rendah terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjelaskan  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan Anggaran, Pendapatan  dan  Belanja  (APB) Nagari secara keseluruhan dari tahap awal  sampai  tahap  akhir.  Dimulai dari  penyusunan  Rencana  Kerja Pemerintah Nagari (RPJMN), Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP), Pelaksanaan APB Nagari dan pengawasan, pelaporan serta
pertanggung jawaban APB Nagari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Informan dalam penelitian ini berjumlah enam belas (16) informan, yang  terdiri  dari;  tujuh  (7)  informan pelaku,  yaitu  empat  informan  dari masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk, Sekretaris  Badan  Pemusyawaratan Nagari  (BPN),  Sekretaris  Komuditas Adat  Nagari  (KAN)  dan  ketua
Bundo Kandung. Selanjutnya,
informan pengamat terdiri dari sembilan  (9)  informan;  Wali  Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi Kesejahteraan, Ketua Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dan Kepala  Jorong,  dimana  Nagari  Padang Sibusuk memiliki lima (5) Jorong. Teknik pengumpulan data desrikptif  kualitatif,  dilakukan  pada “ Natural Setting” (kondisi yang alamiah),  sumber  data  primer  dan teknik pengumpulan data lebih  banyak pada wawancara mendalam, observasi, dan  studi  dokumentasi.  Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini, yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh dari  pihak  kedua,  berupa  dokumen yang diberikan oleh pemerintah Nagari Padang  Sibusuk,  baik  yang  berbentuk buku, laporan, rencana kerja, dan hasil dari suatu program yang telah dilakukan.  (Sugiyono,  2015;  Bungin, 2012; Afrizal, 2014).

## HASIL DANPEMBAHASAN
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  APB  Nagari  Padang Sibusuk Dalam  tahap  perencanaanini,
merupakan  tahap  pertama  yang  sangat penting dalam mengusulkan dan menggali  ide-ide  dari  masyarakat untuk menentukan pembangunan Nagari, dimana diadakannya musyawarah Dusun/musyawarah Jorong/rembuk Jorong (Musdus). Musdusini bertujuan untuk ditetapkannya  Rencana  Pembangunan
Jangka  Menengah  Nagari  (RPJMN) untuk masa enam tahun jabatan Wali Nagari.  Penetapan RPJMN ini dimaksudkan untuk menggali aspirasi dari masyarakat dan bertujuan untuk pembentukan
RPJMN  setelah  Wali  Nagari  baru terpilih,  maka  setiap  Wali  Nagari baru  terpilih,  diadakanlah  rembuk Jorong  untuk  penetapan  RPJMN. Setelah  pembentukan  RPJMN  yang kemudian akan menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang)  untuk  Recana  Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan selanjutnya menjadi APB Nagari. Penganggaran APB Nagari Padang Sibusuk Penganggaran APB Nagari Padang  Sibusuk  pada  tahun  2020 dengan  jumlah  pendapatan  Nagari, sebesar Rp2.267.278.787,00.   Dalam pendapatan Nagari tersebut, merupakan  gabungan  dari pendapatan lain  yang  bersumber  dari  beberapa pendapatan, rinciannya sebagai berikut:  Pendapatan  Asli  Nagari (PAN),  sebesar Rp108.202.000,00. Pendapatan Transfer, sebesar Rp2.147.715.900,00.  Pendapatan Lain-lain, sebesar Rp11.360.887,00. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan  APB  Nagari  Padang Sibusuk Penjabaran  pelaksanaan  APB
Nagari  Padang  Sibusuk  tahun  2020, dapat  dilihat  pada tabel  dibawah  ini:
Tabel 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
APB Nagari Padang Sibusuk Tahun 2020
No Uraian Anggaran Realisasi Persentase (%) Lebih (Kurang) (Rp) I. Pendapatan a. Pendapatan Asli Nagari 108.202.000 108.282.000 100.07 (80.000) Hasil Aset Nagari 97.202.000 97.202.000                100
No Uraian Anggaran Realisasi Persentase (%) Lebih (Kurang) (Rp) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari 11.000.000 11.080.000 101 (80.000) b. Pendapatan Transfer 2.147.715.900  2.147.715.900 100 Dana desa 1.71070.000 1.71.070.000 100 Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 29.957.900 29.957.900 100 Alokasi Dana Nagari (ADN) 946.688.000 946.688.000 100 c. Pendapatan Lain-lain 11.360.887 7.141.084 63 4.219.803 Bunga Bank 4.383.284 (4.383.284) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah 11.360.887 2.757.800 24 8.603.087 Jumlah Pendapatan 2.267.278.787  2.263.138.984 99.82 4.139.803 II. Belanja Belanja Nagari Belanja Pegawai 478.396.000 478.072.000 100 324.000 Belanja Barang dan Jasa 737.374.459 730.912.576 99 6.461.883 Belanja Modal 331.607.350 330.966.750 100 640.600 Belanja Tidak Terduga 728.831.000 728.831.000 100 Jumlah Belanja 2.276.208.809  2.268.782.326 99.67 7.426.483 Surplus/Defisit (8.930.022) (5.643.342) 63  (3.286.680) III. Pembiayaan Penerima Pembiayaan 8.930.022 8.930.022 100 SILPA Tahun Sebelumnya 8.930.022 8.930.022 100 Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pembiayaan Netto 8.930.022 8.930.022 Selisih Lebih Pembiayaan Angggaran 3.286.680 (3.286.680) SILPA TAHUN 2020 Rp  3.286.680 ADN Rp     688.530 DD Rp     645.100 PAN Rp  1.773.400 DLL Rp     179.650
Sumber: Laporan APB Nagari Padang Sibusuk Tahun 2020
Implementasi pelaksanaan
belanja  APB  Nagari  Padang  Sibusuk pada  tahun  2020,  dapat  dilihat  dari realisasi nya; belanja pegawai Rp478.072.000,00,  belanja  barang dan  jasa  Rp730.912.576,00,  belanja modal Rp330.966.750,00, dan belanja tidak  terduga  akibat  covid-19  dan Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) senilai  Rp728.831.000,00.  Dimana belanja tidak terduga  ini diatur dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) nomor  222/PMK.07/2020,  tentang
pengelolaan  Dana  Nagari  (DN),  yaitu Bantuan  Langsung  Tunai  Nagari, selanjutnya  disebut  dengan  BLT Nagari  adalah  pemberian  uang  tunai kepada  keluarga  miskin  atau  tidak mampu  di  Nagari,  yang  bersumber dari Dana Nagari (DN) untuk mengurangi  dampak  ekonomi,  akibat adanya pandemic Corona Virus Disease  2019  (Covid-19),  (pasal  1, ayat  33).  Dalam  hal  ini  Pemerintah pada  tahun  2020,  membuka  tiga  kali regulasi/perubahan pada APB Nagari.
Penatausahaan  APB  Nagari  Padang
Sibusuk Penatausahaan  Keuangan Nagari adalah kegiatan pencatatan yang khususnya  dilakukan  oleh  Bendahara Nagari. Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh  transaksi  yang  ada  berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Nagari melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan  yang terjadi. Penata usahaan keuangan  Nagari  yang  dilakukan  oleh Bendahara  Nagari,  dilakukan  dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan dan Pertanggung jawaban APB Nagari Padang Sibusuk Peneliti untuk keterbukaan pelaporan  dan  pertanggung  jawaban atas  realisasi  APB  Nagari  Padang
Sibusuk sudah memenuhi  persyaratan,
dimana sesuai waktu dilakukan pelaporan  kepada  Bupati  melalui Camat  dan  juga  memberikan  akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Dengan demikian, senada dengan yang disampaikan oleh (Saputri et al., 2019), dalam  penelitianya,  dimana  untuk Pelaporan  Pemerintah  Nagari  dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan  kewajibannya  dalam  pengelolaan keuangan  Nagari.  Wali  Nagari  wajib untuk  menyampaikan  laporan  yang bersifat periodik,  yaitu semesteran dan tahunan  yang  akan  disampaikan  ke Bupati, perihal pelaporan dan pertanggung  jawaban,  Kemudian  Wali Nagari menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan  APB  Nagari  kepada Bupati melalui camat. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi
Pelaksanaan APB Nagari yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.  Laporan  Pertanggung jawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APB Nagari  pelaporan  kepada  Bupati melalui Camat dan juga memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Dengan demikian, senada  dengan  yang  disampaikan oleh  (Saputri  et  al.,  2019),  dalam penelitianya, dimana untuk Pelaporan  Pemerintah  Nagari  dalam melaksanakan  tugas,  kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan  keuangan  Nagari.  Wali
Nagari  wajib  untuk  menyampaikan laporan  yang  bersifat  periodik,  yaitu semesteran  dan  tahunan  yang  akan disampaikan  ke  Bupati,  perihal pelaporan  dan  pertanggung  jawaban, Kemudian Wali Nagari menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APB Nagari kepada Bupati melalui camat. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi  Pelaksanaan  APB  Nagari yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan  APB  Nagari  harus disampaikan  paling  lambat  tiga  (3) bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran berjalan.
Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  (APB)  Nagari  Padang Sibusuk Bentuk partisipasi
masyarakat menurut Huraerah dalam (Laksana,  2013),  adalah  sebagai berikut:  Partisipasi  buah  pikiran, yang diberikan oleh partisipasi dalam pertemuan/rapat.  Partisipasi  tenaga yang diberikan oleh partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan/pembangunan Nagari,
pertolongan  bagi  orang  lain,  dan sebagainya.  Partisipasi  harta  benda, yang  diberikan  orang  dalam  berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan Nagari, pertolongan
bagi  orang  lain  yang  biasanya  berupa uang, makanan dan sebagainya.
Partisipasi keterampilan dan keinginan,  yang  diberikan  orang untuk  mendorong  aneka ragam bentuk usaha dan industri. Partisipasi sosial, yang diberikan orang, sebagai tanda keguyuban/kelompok masyarakat.
Tabel 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Nagari Padang Sibusuk
No Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Keterangan 1 Partisipasi buah pikiran Masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk  ikut  berpartisipasi dalam  musyawarah  Dusun/musyawarah  Jorong  untuk penyusunan  RPJMN, musyawarah  posyandu, musyawarah pembentukan ketua pengelola air Nagari. Sedangkan untuk musrembang APB Nagari yang ikut adalah perwakilan/unsure masyarakat Nagari. 2 Partisipasi tenaga Masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk  berpartisipasi  dalam bentuk  tenaga,  yaitus  wadaya  dan  gotong  royong  dalam perbaikan dan pembangunan Nagari. 3 Partisipasi harta benda Masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk  berpartisipasi  dalam harta benda, yaitu berupa menyumbangkan/menghibahkan tanah untuk pembangunan Nagari. 4 Partisipasi keterampilan dan keinginan Masyarakat       Nagari berpartisipasi mengajukan/mengusulkan  untuk  adanya  Badan  Usaha Milik Nagari (Bumnag). 5 Partisipasisosial Masyarakat Nagari Padang Sibusuk, berpartisipasi dalam kepentingan Bersama/kelompok, seperti partisipas imasyarakat dalam pengelolaan APB Nagari. Sumber: Data diolah, 202 Analisis Teori Bagian penjelasan dalam Undang-unda  ng  Desa  nomor  6 tahun  2014,  tentang  peraturan  Desa sebagai sebuah  produk  politik, Peraturan  Desa  diproses  secara demokratis  dan  partisipatif,  yakni proses penyusunan mengikutsertakan Telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desaber kewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti  pelanggaran  yang dimaksud sesuai dengan kewenangan  yang  dimiliki.  Itulah salah satu fungsi kewenangan partisipasi
masyarakat
Desa. Masyarakat Desa  mempunyai  hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan  Peraturan  Desa  yang yang  dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat  Desa.  juga  mempunyai hak  untuk  melakukan  pengawasan dan evaluasi secara patisipatif
Tabel 3. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk Sesuai Peraturan Dan Perundang-Undangan
No Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk Keterangan 1 Perencanaan APB Nagari Masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk  berpartisipasi  dalam musyawarah  RPJMN  untuk  masa  6  tahun  jabatan  Wali
Nagari  baruterpilih,  dalam  musdus/musyawarah  Jorong. Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti.  Sedangakan  untuk musrembang  Nagari,  peneliti  melihat  yang  berpartisipasi dalam  musrembang  tersebuta  dalahunsur  masyarakat Nagari,  seperti  yang  sudah  terlampir  dalam  pembahasan perencanaan diatas, musrembang ini bertempat di  ruang pertemuan, di kantor Wali Nagari). 2 Pelaksanaan APB Nagari Dalampelaksanaan APB Nagari Padang Sibusuk, masyarakat  berpartisipasi,  seperti: partisipasi  buah pikiran (memberikan  ide/aspirasi  dalam  rapat),  tenaga  (ikut  hadir dalam gotong royong), harta benda (menghibahkan tanah), keterampilan dan keinginan (memberikan usulan pembentukan Bumnag dan untuk kemajuan bersamalannya, seperti penataan terhadap pasar dan tukang ojek), dan partisipasisosial (dalam bentuk kelompok). 3 Pelaporan Dan Pertanggung jawaban APB Nagari Dalam pelaporan dan pertanggung jawaban ini, masyarakat Nagari  Padang  Sibussuk  berpartisipasi  dalam  rapat,  yang diadakan  di  ruang  pertemuan  di  kantor  Wali  Nagari, dimana dihadiri oleh Pemerintah Nagari, masyarakat,
dan unsure masyarakat Nagari.
Sumber: Data diolah, 2021.
Partisipasi dan mobilisasi
masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk. Dilihat  dari  hasil  penelitian  bahwa masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk masih  dimobilisasi  oleh  Pemerintah Nagari,  karena  peneliti  menemukan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  APB  Nagari  masih memakai  partisipasi  prosedural  dan bukan
partisipasis ubtansif.
Selanjutnya,  dilihat  dari  partisipasi dan  perilaku  masyarakat  Nagari Padang  Sibusuk  dalam  pengelolaan APB  Nagari,  menunjukan  bahwa masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk dapat dilihat dari tata nilai dan norma. (Aziz,  1990)  berpendapat,  bahwa “nilai  dan  norma  dapat  dibedakan, antara  yang  hanya  menjadi  hiasan dibibir  saja  lip  (service) dan  yang dianut  dan  dipakai”.  Pertama:  nilai dan  norma  yang  meskipun  diterima, tetapi  tidak  dipakai  atau  bahkan hanya  hiasan  dibibir  saja  disebut (nilai  dan  norma  yang  ideal). Kedua; yang  dianut  dan  kemudian  dipakai yaitu (nilai dan norma yang operasional).
Partisipasi  masyarakat  dengani stitusi  sosial  Nagari  Padang  Sibusuk dengan  Pemerintah  Nagari.  Apabila nilai  dan  norma  diatas  telah  berjalan baik  dan  ideal,  maupun  yang  sudah operasional,  maka  menjadi  lahan yang  subur  bagi  partisipasi.  Berdasar kan penelitian yang sudah dilaksanakan,  jika  dianalisis  dengan bagaimana partisipasi berjalan dengan baik antara masyarakat dengan  institusi  yang  ada  di  Nagari Padang  Sibusuk  dengan  Pemerintah Nagari,  maka  berdasarkan  hasil penelitian,  di  dalam  musyawarah Dusun/musyawarah  Jorong  untuk membuat  RPJMN  dan  musrembang BPN/Bamus  dan  KAN,  Alim  Ulama, dan tokoh masyarakat ikut
menghadiri  musrembang  dan  setiap
musyawarah Nagari diundang institusisosial  yang  ada  di  Nagari Padang  Sibusuk.  Namun  demikian, partisipasi masyarakat dengan institusisosial juga memakai partisipasi  prosedural  dan  bukan partisipasi subtansif. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan  APB  Nagari dapat  pula dilihat  dari  bagaimana  masyarakat beinteraksi  (interaksisosial),  maka masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk mengusulkan/menyampaikan aspirasi  kepada  intitusisosial  dalam musrembang, terkhusus kepada BPN/Bamus,  KAN,  Bundo  Kandung dan Pemuda, masyarakat menyampaikan aspirasi kepada institusisosial dan Pemerintah Nagari untuk  diusulkan  dalam  musyawarah, pelaksanaan, pengawasan
dan peloporan  dan  pertanggung  jawaban APB  Nagari,  tetapi  juga  masih menggunakan  partisipasi  prosedural dan bukan partisipasi subtansif.

## SIMPULAN
Partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  APB  Nagari  Padang Sibusuk  pada  tahun  2020,  yaitu pertama perencanaan, dengan bentuk  partisipasi  dalam  membuat RPJMN ditingkat Jorong/
musyawarah  Jorong  setelah  Wali Nagari  baru  terpilih  dan  unsure masyarakat  Nagari  Padang  Sibusuk berpartisipasi  dalam  musrembang
Nagari untuk menyusun RKP Nagari  yang  kemudian  menjadi APB Nagari (partisipasi buah pikiran).  Kedua  dalam  Pelaksanaan APB  Nagari/Pembangunan,  bentuk partisipasi masyarakat Nagari Padang Sibusuk yaitu sebagai pekerja dalam pembangunan, swadaya dan gotong royong (partisipasi tenaga), dan menghibahkan tanah untuk
pembangunan  Nagari  (partisipasi harta  benda).  Terakhir  partisipasi dalam  pelaporan  dan  pertanggung jawaban APB Nagari Padang Sibusuk  tahun  2020,  dengan  bentuk partisipasinya  dengan  cara  diundang masyarakat dalam musyawarah, terkhusus  untuk  Bamus/BPN,  KAN, Alim Ulama, serta tokoh masyarakat lainnya  atas  laporan  realisasi  APB Nagari  dibuat  kanplang  laporan realisasi APB Nagari di Kantor Wali Nagari dan disetiap Jorong (Partisipasi  dalam  evaluasi).  Namun demikian,  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  APB  Nagari Padang  Sibusuk  sebagai  Nagari terbaik dalam Indeks Desa
Membangun  (IDM)  tahun  2020, hanya  partisipasi  secara  prosedural, dan bukan partisipasi subtansif.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, A. (2017). Metode penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian  Kualitatif  dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok. Rajawali Pers Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Nagari Padang Sibusuk
Tahun 2020.
Aziz, S. A. (1990). Partisipasi Sosial, Pidato  Pengukuhan  Sebagai Guru Besar Sosiologi. Padang.
Universitas Andalas
BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan  Keuangan  Desa . Deputi  Bidang  Pengawasan Penyelenggaraan
keuangan
Daerah
http://gurudesa.com/index.php /2018/01/24/petunjuk- pelaksanaan-bimbingan- konsultasi-pengelolaan- keuangan-desa/
Bungin, B. (2012). Analisis Data Penelitian Kualitatif . Semarang. Rajawali Pers Damsar, D. (2010). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. Prenadamediagrup Hardianti, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa  (Program  Alokasi  Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan  Ampana  Kota). Jurnal  Katalogis. 5 (1).  120– 126 http://jurnal.untad.ac.id/jurnal /index.php/Katalogis/article/v iew/7961
Imtihan, H., Wahyunadi., & Firmansyah, M. (2017). Peran Pemerintah  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. NeoBis. Jurnal Berkala  Ilmu  Ekonomi. 11 (1)
https://doi.org/10.21107/nbs.v 1i1.2952
Laksana, N., S. (2013). Bentuk- bentuk Partisipasi Masyarakat Desa  dalam  Program  Desa Siaga Di Desa Badung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah  Istimewa  Jogjakarta. Kebijakan  Dan  Management Publik , 1 (1) http://repository.unair.ac.id/1 5098/ Marina, R. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Penelitian di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok  Kabupaten  Sleman). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Noverman, Y. (2018). Analisis Kesesuaian  Pengelolaan  Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus  Di  Nagari  Bukit  Bual
Kabupaten Sijunjung). JAKKP (Jurnal  Analisis  Kebijakan  & Pelayanan Publik), 4 (2) https://doi.org/10.31947/jakp
p.v4i2.5383 Peraturan Bupati Sijunjung (Perbup) Nomor 40 Tahun 2020 Tentang: Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja  (APB)  Nagari  Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi (Permendes)  Nomor  2  Tahun 2016 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Permendesa) Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Permendesa) Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015
Putra, S. (2019). Kemampuan Pemerintah  Nagari  dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik
Kecamatan  Koto  Balingka
Kabupaten  Pasaman  Barat.
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan
Widya  Praja , 45 (1),  63–70
https://doi.org/10.33701/jip wp.v 45i1.291 Putri, L., S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan  Desa  (Villaage Athority  and  The  Issance  of Village  Regulation). Jurnal
Legislasi  Indonesia , 13 (2),
161–175 Rencanan Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Padang Sibusuk Tahun 2020 Saputri, S. A., Sebrina, N., & Sari,
V.F.  (2019).  Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (2),  523–542.
https://doi.org/10.24036/jea.v 1i 2.93
Sugiyono, S. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D)