## TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENERBANGAN TERHADAP KECELAKAAN PADA PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2009

## TENTANG PENERBANGAN
Retno Puspandari Retno.puspa06@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tuhana tuhana.s.h@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
to the aviation services company for losses suffered by passengers consequence occurrence of aviation
Keywords:

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tanggung  jawab  perusahaan  jasa  penerbangan  bila  terjadi kecelakaan pesawat kepada para penumpang dan mengetahui prosedur penumpang dalam pengajuan ganti  kerugian  kepada  perusahaan  jasa  penerbangan  di  Indonesia.Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang.Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  bahan  hukum  premier  dan bahan  hukum  sekunder.Bahan  hukum  primer  ini  adalah  perundang-undangan  dan  bahan  hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, perusahaan jasa penerbangan bertanggung  jawab  kepada  penumpang  yang  luka-luka,  cacat  sementara/permanen  dan  meninggal dunia  yang  disebabkan  karena  terjadinya  kecelakaan.  Jumlah  besar  ganti  kerugian  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Nomor  77  Tahun  2011 Tentang Tanggung  Jawab  Pengangkutan Angkutan  Udara. Penumpang  juga  bisa  mengajukan  klaim  ganti  kerugian  kepada  perusahaan  jasa  penerbangan  atas kerugian yang di derita oleh penumpang akibat terjadinya kecelakaan pesawat kepada perusahaan jasa penerbangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri.
Kata Kunci : tanggung jawab, kecelakaan, penumpang

## A.  Pendahuluan
Pengangkutan  merupakan  salah  satu bidang  kegiatan  yang  vital  dalam  kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan berbagai faktor
berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui
darat,  perairan,  dan  udara  guna  menjangkau seluruh  wilayah  negara.  Kondisi  angkutan  tiga jalur  tersebut  mendorong  dan  menjadi  alasan penggunaan alat angkut modern yang digerakkan secara  mekanik  (Abdulkadir  Muhammad,  1998: 7).
Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik  antara  pengangkut  dengan  penumpang/ pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat  ke  tempat  tertenju  dengan  selamat, sedangkan  pengirim  mengikatkan  diri  untuk membayar  angkutan.  Pada  dasarnya  fungsi pengangkutan  adalah  untuk  memindahkan barang  atau  orang  dari  suatu  tempat  yang  lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai, jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan pemindahan barang-barang dari suatu tempat  yang  dirasa  barang  itu  kurang  berguna ke  tempat  dimana  barang  tadi  akan  lebih bermanfaat.
Salah  satu  alat  angkut  modern  saat  ini yaitu  dengan  angkutan  udara  yang  dewasa  ini mengalami  perkembangan.  Angkutan  udara adalah  setiap  kegiatan  dengan  menggunakan pesawat  udara  untuk  mengangkut  penumpang, kargo,  dan/atau  pos  untuk  satu  perjalanan  dari satu  bandar  ke  bandar  udara  yang  lain  atau beberapa  bandar  udara.  Pengangkutan  udara memainkan  peranan  peranan  penting  dalam perkembangan  perekonomian  suatu  negara karena  pesawat  terbang  merupakan  alat
Pesawat  terbang  juga  merupakan  transportasi yang  secara  keamanan  dan  kenyamanan sangat berkualitas dalam hal pelayanan kepada penumpang jika aturan dan standar operasional prosedur  dari  hukum  penerbangan  benar-benar dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Dalam  kehidupan  manusia,  pengangkutan memegang  peranan  yang  penting,  pentingnya pengangkutan tercermin pada semakin meningkatnya  kebutuhan  jasa  angkutan  bagi mobilitas  orang  serta  barang    di  dalam  negeri, dari  dan  keluar  negeri,  serta  berperan  sebagai pendorong  dan  penegak  bagi  pertumbuhan daerah  dan  pengembangan  wilayah.  Menyadari peran  transportasi  tersebut  penyelenggaraan penerbangan ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu
mewujudkan  penyediaan  jasa transportasi yang  seimbang  dan  dengan  tingkat  kebutuhan,
Di era modern ini, penerbangan merupakan moda masal yang sangat penting bagi kehidupan manusia  khususnya  di  Republik  Indonesia karena negara ini merupakan negara kepulauan yang  membutuhkan  model  transportasi  seperti pesawat  terbang  (selain  kapal  laut)  untuk menghubungkan  penumpang  dari  pulau  yang satu ke pulau yang lainnya karena pengangkutan melalui  udara  menjadi  salah  satu  pilihan  dalam mengangkut  penumpang  antar  kota  maupun antar Negara, dengan pertimbangan yang relatif lebih tinggi dari jasa angkutan lainnya. Mengingat hal  tersebut  maka  maskapai  penerbangan  di Indonesia  makin  banyak  bermunculan,  terdapat 15  maskapai  penerbangan  terjadwal  dan  44 maskapai penebangan tidak terjadwal yang ada di Indonesia ( http://hubud.dephub.go.id ).
Mulai  bertambahnya  jumlah  maskapai penerbangan di Indonesia yang semakin banyak dan diiringi dengan sarana angkutan udara yang cukup  canggih  tidaklah  menutup  kemungkinan akan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan selama perjalanan. Canggihnya sarana angkutan  udara  tetap  merupakan  hasil  karya manusia  yang  selalu  tidak  sempurna,  sehingga tentu saja hal-hal yang tidak diinginkan tersebut bisa  terjadi,  misalnya  kerusakan  pesawat udara  maupun  kecelakaan  pesawat.  Dalam mengangkut penumpang dari tempat datangnya penumpang  sampai  dengan  tibanya  penupang ditempat tujuan yang dikehendaki tidak terlepas dari bahaya-bahaya  yang mungkin terjadi yang akan menyebabkan kecelakaan penumpang.
Perusahaan penerbangan dalam menjalankan  usahanya,  kemungkinan  akan menimbulkan  kerugian  terhadap  penumpang akibat  kecelakaan  pesawat  atau  peristiwa lain  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan penerbangan  akan  berpengaruh  baik  terhadap penumpang/korban  maupun  ahli  waris  atau pihak  yang  berhak  memperoleh  ganti  kerugian tersebut. Dengan itu penyelenggaraan pengangkutan  udara  tidak  dapat  dilepaskan dari  segala  risiko  akibat  kecelakaan  pesawat atau  peristiwa  lain  yang  menimbulkan  kerugian terhadap penumpang sebagai konsumen. Risiko bagi  penumpang  pesawat  adalah  meninggal dunia  atau  cacat/menderita  luka-luka  akibat
kecelakaan  atau  peristiwa  lain  yang  data menimbulkan kerugian dalam pengangangkutan udara.
Setiap adanya kecelakaan pesawat udara,  maka  akan  menimbulkan  kerugian  bagi penumpang maupun pengangkut. Kerugian yang timbul sebagai akibat kecelakaan pesawat udara merupakan  risiko  yang  harus  dihadapi  oleh perusahaan jasa penerbangan.Perusahaan jasa penerbangan  harus  mengganti  atas  kerugian yang  dialami  oleh  penumpang  yang  menjadi korban sebagai wujud tanggung jawabnya. Oleh karena  itu  perusahaan  jasa  penerbangan  harus siap  bertanggung  jawab  kepada  penumpang pemakai  jasa  angkutan  udara  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan  dan  diatur  lebih  khusus  pada Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Pengangkut Angkutan Udara.

## B.  Metode Penelitian
Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui hal  yang  harus  dipertanggungjawabkan  oleh perusahaan  jasa  penerbangan  jika  terjadi kecelakaan pada penumpang.Artikel ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  Undang-Undang  ( statue  approach ). Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Data  sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan kepustakaan.Data  sekunder  dibedakan  dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan  hukum  primer  berupa  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan  dan  Ordonasi  Pengangkutan Udara,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder berupa buku dibidang hukum, jurnal hukum, serta literature dan hasil penelitian dibidang hukum.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Pada  hakikatnya  transportasi  udara adalah  perjanjian  timbal  balik  secara lisan  maupun  tertulis  antara  perusahaan- perusahaan  penerbangan  mengikatkan dengan penumpang atau pengirim barang. Perusahaan penerbangan  penerbangan mengikatkan diri untuk mengangkut penumpang  dan  atau  barang,  sedangkan penumpang  dan  atau  pengirim  barang
mengikatkan diri untuk membayar ongkosan  transportasi  sebagai  imbal  jasa. Penumpang  dan  atau  pengiriman  barang wajib membayar ongkos transportasi udara yang  merupakan  hak  bagi  perusahaan penerbangan  dan  sebaliknya  perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban mengangkut  penumpang  dan  atau  barang sampai  di  tempat  tujuan  dengan  selamat ,  karena  itu  apabila  penumpang  dan  atau barang tidak sampai ditempat tujuan  dengan selamat  maka  perusahaan  penerbangan bertanggung jawab memberi ganti kerugian yang  di  derita  oleh  penumpang  dan  atau barang.
Hukum  penerbangan  mempunyai  3 (tiga)  prinsip  dalam  pertanggungjawaban pengangkut, yaitu:
; Pengangkut dianggap
bertanggung  jawab  oleh  penumpang atau cargo.Pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan haknya atas ganti rugi.
;
Tanggung  jawab  pengangkut dibatasi  sampai  jumlah  tertentu. Prinsip  ini  mendorong  pengangkut untuk menyelesaikan masalah
dengan jalan damai. ; Pengangkut
bukan lagi
dianggap  bertanggungjawab,  tetapi dalam  hal  ini  pengangkut  dianggap selalu  bertanggung  jawab  tanpa  ada kemungkinan membebaskan diri kecuali korban juga turut bersalah.
Tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan  yang  diatur  dalam  Konvensi Warsawa  1929  telah  menerapkan  konsep tanggung  jawab  praduga  bersalah.  Menurut konsep    tanggung  jawab  praduga  bersalah ( presumption of liability ) perusahaan penerbangan  dianggap  bersalah  ( presume ), sehingga  perusahaan  otomatis membayar  ganti kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  dan/ atau pengirim barang. Konvensi Warsawa tahun 1929  tidak  dikenal  konsep  tanggung  jawab atas  dasar  kesalahan  dimana  penumpang dapat  membuktikan  kesalahan  perusahaan
penerbangan, sedangkan dalam sistem tanggung  jawab  ini,  perusahaan  penerbangan wajib  membuktikan  bahwa  perusahaan  tidak melakukan kesalahan.
Selain di dalam hukum internasional, di dalam hukum nasional juga mengatur tentang tanggung jawab  pengangkut.  Menurut  Pasal  43  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  1992,  pengangkutan bertanggung  jawab  terhadap  penumpang  atas kematian,  cacat  tetap  maupun  sementara,  luka parah  maupun  luka  ringan,  musnah  hilang  atau rusaknya  barang,  keterlambatan  penumpang atau  barang  yang  dikirim.  Tanggung  jawab hukum  menggunakan  menggunakan  konsep tanggung jawab praduga bersalah ( presumption of liability ), karena itu perusahaan penerbangan otomatis bertanggung jawab, kecuali perusahaan penerbangan dapat membuktikan tidak bersalah yang dikenal sebagai beban pembuktian terbalik. Mengingat  perusahaan  penerbangan  otomatis bertanggung  jawab,  maka  tanggung  jawab perusahaan penerbangan dibatasi sebesar ganti rugi yang disebut dalam peraturan pemerintahah atau  keputusan  Menteri  Perhubungan,  berapa pun  juga  kerugian  penumpangan  pesaat  udara, perusahaan  penerbangan  hanya  mempunyai kewajiban hukum secara terbatas (Martono, 182: 2013).
Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009  Tentang  Penerbangan  mengatur  tentang kewajiban  perusahaan  penerbangan  sebagai pengangkut kepada penumpang. Pasal tersebut menyatakan :
1. Pengangkut bertanggung  jawab  atas kerugian  penumpang  yang  meninggal dunia,  cacat  tetap.  Atau  luka-luka  yang diakibatkan  kejadian  angkutan  udara  di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.
2. Apabila kerugian sebagaimana yang dimaksud  pada  ayat  (1)  timbul  karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang diperkerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapatmempergunakan  ketentuan  dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
3. Ahli waris atau korban akhibat kejadian  angkutan  udara sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  melakukan
penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan  ganti  kerugian  tambahan selain ganti kerugian yang telah di tetapkan.
Selain itu kewajiban perusahaan penerbangan  sebagai  pengangkut  diatur  dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor  77  Tahun  2011  tentang Tanggung  Jawab  Pengangkutan  Angkutan Udara, yang menyatakan bahwa :
Pengangkut yang mengoprasikan pesawat udara  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian terhadap :
1. penumpang  yang  meninggal  dunia,  cacat tetap atau luka-luka;
2. hilang atau rusaknya bagasi kabin;
3. hilang,  musnah,  atau  rusaknya  bagasi tercatat;
4. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
5. keterlambatan angkutan udara; dan
6. kerugian yang di derita oleh pihak ketiga
Fungsi  tiket  penumpang  sangat  berkaitan dengan  Pasal  141  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  yang mengatur tentang tanggung jawab pengangkutan yaitu  untuk  pemberian  ganti  kerugian  jika terjadi  kecelakaan.  Secara  yuridis,  tanggung jawab  setiap  perusahaan  penerbangan  untuk memberikan  kompensasi  kepada  para  korban dari  kecelakaan  kecelakaan  udara  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu Montreal Convention sedikitnya 103 negara termasuk di Indonesia.
Kecelakaan pesawat udara ( aircraft accident )  adalah  suatu  peristiwa  di  luar kuasa  manusia  yang  berhubungan  dengan pengoperasian pesawat udara yang terjadi sejak saat  seseorang  naik  ke  dalam  pesawat  udara dengan  maksud  untuk  melakukan  penerbangan dari  bandar  udara  keberangkatan  sampai  ke bandar  udara  tujuan  saat  orang  tersebut  turun dari  pesawat  udara  dalam  kejadian  tersebut seseorang  luka  parah  atau  meninggal  dunia sebagai  akibat  dari  adanya  orang  itu  di  dalam pesawat  udara  atau  diatas  pesawat  udara  atau karena  sentuhan  langsung  dengan  pesawat udara  atau  suatu  bagian  dari  padanya  atau pesawat  udara  mengalami  kerusakan  struktural yang  mempengaruhi  kinerja  atau  kekuatan struktural pesawat udara, kemampuan atau sifat- sifat  penerbangan  yang  biasanya  memerlukan
perbaikan berat atau penggantiandari komponen- komponen  tersebut  atau  pesawat  udara  hilang sama sekali tidak dapat diketemukan, sedangkan kejadian  ( incident )  adalah  peristiwa  selain kecelakaan  pesawat  udara  yang  berhubungan dengan  pengoperasian  suatu  pesawat  udara dan  membayahakn  atau  dapat  membahayakan keselamatan penerbangan (Martono, 2011: 178)
Pada  dasarnya  jika  terjadi  kecelakaan maka terjadi 2 (dua) kemungkinan, yaitu :
1. Penumpang tetap hidup dan/atau mengalami luka-luka/cacat, atau
2. Penumpang meninggal dunia
Dengan  melihat  2  (dua)  kemungkinan tersebut,  akan  ditentukan  pihak-pihak  yang berhak  untuk  menuntut  ganti  kerugian  kepada pihak pengangkut, yaitu :
1. Penumpang akibat kecelakaan
pengangkutan  udara  yang  masih  hidup tetapi  mengalami  luka-luka/cacat  pada anggota  badannya,  maka  pihak  yang berhak  mendapat  ganti  kerugian  adalah penumpangnya. Jumah batas ganti kerugian yang diberikan pengangkut udara kepada  penumpang  tersebut  berpedoman pada  pasal  3  huruf  (c)  Peraturan  Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf (b) atau (c) Peraturan Menteri Keuangan N0. 37/PMK-010/2008.
Menurut  pasal  3  huruf  (c)  Peraturan
Menteri Perhubungan RI ditentukan sebagai berikut:
a. Penumpang  yang  dinyatakan  cacat tetap  total  oleh  dokter  dalam  jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari  kerja  sejak  terjadi  kecelakaan diberikan  ganti  kerugian  sebesar  Rp. 1.250.000.000,-
b. Penumpang  yang  dinyatakan  cacat tetap  sebagian  oleh  dokter  dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh)  hari  kera  sejak  terjadinya kecelakaan  diberi  ganti  kerugian sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
RI  Nomor  77  Tahun  2011,  besaran ganti  kerugian  cacat  tetap  sebagian
berbeda-beda,  karena  tergantung anggota badan mana dari penumpang yang  mengalami  kecacatan  akibat kecelakaan.
Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  No  37/PmK- 010/2008, menentukan sebagai
berikut : 1) Dalam  hal  korban  mendapat cacat tetap, menurut prosentase tingkatan cacat tetap
sebagaimana  ditetapkan  dalam pasal  10  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  tahun 1965.
G a n t i   k e r u g i a n p e r t a n g g u n g a n   d i h i t u n g menurut  daftar  dan  ketentuan- ketentuan  perhitungan  sebagai berikut :
Cacat Tetap Kanan Kiri Kedua lengan atau kedua kaki 100% Satu lengan dan satu kaki 100% Pengelihatan dari kedua mata 100% Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan 100% Lengan dari sendi bahu 70% 60% Lengan dari atau diatas sendi-sendi siku 65% 55% Tangan dari atau diatas sendi-sendi siku 60% 50% Satu kaki 50% 50% Pengelihatan dari satu mata 30% 30% Ibu jari tangan 25% 20%
Telunjuk tangan 15% 10% Kelingking tangan 10% 5% Jari tengah atau jari manis tangan 10% 5% Tiap-tiap jari kaki 5% 5% 2) Biaya perawatan dan pengobatan  dokter,  maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Penumpang akibat kecelakaan pengangkutan  udara  yang  meninggal dunia,  maka  pihak  yang  berhak  untuk mendapatkan  ganti  kerugian  adalah  ahli waris korban yang meninggal dunia. Pihak yang  berhak  sebagai  ahli  waris  korban yaitu  suami  atau  istri  dari  penumpang yang  meninggal  dunia,  anak-anak  korban atau  orang  tua  yang  menjadi  tanggungan korban. Selain itu jumlah ganti jumlah ganti kerugian  yang  diberikan  oleh  perusahaan penerbangan  sebagai  pengangkut  kepada penumpang  yang  meninggal  dunia  akibat kecelakaan pengangkut udara, berpedoman pada  Pasal  3  huruf  (a)  Peraturan  Menteri Perhubungan  RI  Nomor  77  Tahun  2011 dan  Pasal  3  huruf  (a)  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  37// PMK-010/2008.
Menurut  Pasal  3  huruf  (a)  Peraturan Menteri  Perhubungan  RI  Nomor  77  Tahun 2011  ditentukan  bahwa  :  Penumpang yang  meninggal  dunia  di  dalam  pesawat udara  akibat  kecelakaan  pesawat  udara atau  kejadian  yang  semata-mata  ada hubungannya dengan pengangkutan udara  diberi  ganti  kerugian  sebesar  Rp. 1.250.000.000,-  (satu  milyar  dua  ratus lima  puluh  juta  rupiah)  per  penumpang. Jumlah  ganti  rugi  dibatasi  sebesar  Rp 1.250.000.000,00  ,  karena  konsep  yang digunakan  dalam  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2009  adalah  praduga  bersalah (presumption  of  liability),  namun  jumlah demikian  dapat  dilampaui  tidak  terbatas sampai sebesar rugi nyata apabila penumpang  dapat  membuktikan  bahwa perusahaan penerbangan melakukan kesalahan dengan sengaja.
Pada  pasal  3  huruf  (a)  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  37//PMK-010/2008  menentukan bahwa: penumpang yang meninggal dunia akibat  kecelakaan  pesawat  udara  dalam penyelenggaraan  penerbangan  nasional menerima santunan/ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap penumpang.
Pembayaran  jumlah  ganti  kerugian dari  pengangkut  tersebut  akan  diberikan sama  untuk  setiap  penumpang  yang meninggal dunia akibat kecelakaan pegangkutan udara.
Berdasarkan  Pasal  43  Peraturan Pemerintah  Nomor  3 Tahun  2000  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  40  Tahun  1995  Tentang  Angkutan Udara, santunan untuk:
a. penumpang meninggal dunia sebesar Rp.  40.000.000,00  (empat  puluh  juta rupiah) per orang;
b. luka-luka  maksimum  sebesar  Rp Rp.  40.000.000,00  (empat  puluh  juta rupiah) per orang;
c. menderita cacat tetap maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang.
Jumlah  tersebut  ditetapkan  pada tahun  1995  yang  pada  saat  itu  kurs rupiah terhadap  dolar Rp. 5000,00 per  US $1.00  (merupakan  konversi  dari  jumlah kompensasi yang ditetapkan dalam konvensi  Warsawa  sekitar  sebesar  US $8000,00  per  orang).  Jumlah  tersebut dilampaui  (unlimited)  bila  terbukti  ada unsur  kesengajaan  atau  kelalaian  yang luar biasa ( intention or gross negligence ) di pihak  pengangkut  sehingga  menyebabkan kecelakaan atau kerugian.
Untuk  menghindari  penuntutan  ganti kerugian dari pihak yang sebenarnya tidak berhak,  maka  perusahaan  penerbangan membuat  suatu  kriteria  dan  persyaratan bagi  pihak  yang  menuntut  kerugian, syarat  tersebut  adalah  sebagai  berikut: (Martono,2010:312)
a. Bagi  penumpang  yang  masih  hidup dan mengalami luka-luka/cacat pada  tubuhnya  akibat  kecelakaan
pengangkutan udara, diperlukan pemeriksaan dan keterangan dokter  yang  ditunjuk  perusahaan penerbangan yang menentukan bahwa benar luka-luka/cacat pada  tubuh  atau  anggoda  badan penumpang ada setelah terjadi kecelakaan pengangkutan udara. Selain itu diperlukan surat keterangan kesehatan  bagi  penumpang  yang sakit sebelum naik pesawat terbang.
b. Bagi  penumpang  yang  meninggal dunia akibat
kecelakaan
pengangkutan  udara,  maka  orang yang  menjadi  tanggungannya  harus membuktikan  bahwa  benar  sebagai ahli waris korban yang sah dan menjadi tanggungan  penumpang  tersebut, yang  ditetapkan  oleh  pengadilan negeri  dengan  memperlihatkan  fakta waris.  Dari  ketentuan  limitatis  ini maka  tidak  ada  orang lai  yang  dapat menuntut  ganti  kerugian,  kecuali golongan  ahli  waris  yang  telah  di tetapkan  pengadilan  negeri  tersebut atau yang telah ditetapkan pengadilan negeri  tersebut  atau  keluarga  yang mempunyai  hubungan  paling  dekat dengan korban, yaitu:
1) Suami atau istri dari penumpang yang  meninggal  dunia  tersebut, dengan  bukti  memperlihatkan akta  perkawinan  (surat  nikah) dan kartu keluarga.
2) Anak  atau  orang  tua  dari penumpang  yang  meninggal dunia  tersebut  dengan  bukti memperlihatkan  akta  kelahiran dan kartu keluarga.
Pada  Pasal  4  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  37/PMK.010/2008  jika penumpang  yang  mennggal  dunia  akibat kecelakaan  selama  berada  di  dalam angkutan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada  pihak  yang  menyelenggarakan penguburan  diberikan  penggantian  biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Berdasarkan Pasal 141 ayat
(1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009  dan  Pasal  2  Peraturan  Menteri
Perhubungan  RI  Nomor  77  Tahun  2011, maka  perusahaan  penerbangan  sebagai pengangkut  wajib  bertanggung  jawab atas  kerugian  yang  diderita  penumpang. Kewajiban  pengangkutan  ini  jika  dikaitkan isi  dan  tujuan  perjanjian  pengangkutan sangat  sesuai,  karena  pengangkut  wajib menjaga  keselamatan  sejak  penumpang naik pesawat, selama dalam pengangkutan udara  hingga  pesawat  sampai  tujuan. Dengan  demikian  jika  pada  pengangkutn terjadi kecelakaan dapat dimintakan tanggung  jawab  ganti  kerugian  yang diderita oleh penumpang.
Ketentuan pasal tersebut mempunyai tujuan  agar  pengangkut  menyadari  resiko tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilakukan  sebagai  pelaksanaan  perjanjian pengangkutan.  Prinsip  tanggung  jawab dalam  ketentuan  ini  merupakan  peinsip tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability ), karena dalam penjelasan pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1 tahun  2009 dan Pasal  2  Peraturan  Menteri  Perhubungan RI  Nomor  77  Tahun  2011  di  atas  tidak menerangkan  tentang  unsur-unsur  beban pembuktian ataupun kesalahan.
Selain  pasal  3  Peraturan  Menteri Perhubungan  RI  Nomor  77  Tahun  2011, yang meruakan ketentuan untuk menindak lanjuti  pasal  141  ayat  (1)  dan  pasal  165 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009,  mengatur  jumlah  ganti  kerugian dengan prinsip pembatasan tanggug jawab pengangkutan.Prinsip  ini  mempunyai  dua macam  yatu  mungkin  dilampaui  dan  tidak mungkin  dilampaui.  Pasal  3  Peraturan Menteri  Perhubungan  RI  Nomor  77  Tahun 2011 menerapkan pembatasan jumlah ganti kerugian  akibat  kecelakaan  pengangkutan udara yang  tidak  dapat  dilampaui,  dengan kalimat “…diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
Batas  tanggung  jawab  perusahaan penerbangan diatur dalam perturan Menteri Nomor  77  Tahun  2011  Tentang  tanggung Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara  yaitu pada Pasal 18, Pasal 19 dan 20. Tanggung jawab pengangkut dimulai dari penumpang meninggalkan  ruang  tunggu  bandara sampai  memasuki  terminal  kedatangan
bandar udara tujuan, jika kejadian tersebut disebabkan  oleh  kelalaian  penumpang, pengangkut  yang  melakukan  kegiatan angkutan  niaga  tidak  berjadwal  (charter) atau  pihak-pihak  lain  sebagai  pembuat kontrak  sepanjang  tidak  diperjanjian  lain atau  tidak  bertentangan  dengan  peraturan ini.
3. Mekanisme Pengajuan Klaim Ganti Kerugian
Pengajuan  ganti  kerugian  dilakukan dengan  menyerahkan  berkas  tuntutan disampaikan  kepada  komisi  klaim  yang bertugas  untuk  menerima  tuntutan  pihak penumpang/ korban atau ahli waris setelah dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap,  dan  memutuskan  apakah  klaim tersebut  akan  dikabulkan  atau  ditolak, serta  berapa  jumlah  kerugian  yang  akan dibayarkan. Dalam pengambilan keputusan ini  komisi  klaim  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77  Tahun  2011,  serta  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  perusahaan  penerbangan sebagai pengangkut, sebagai berikut :
a. Sebagai bukti
pembayaran
pengangkutan  yaitu  tiket  pesawat yang membuktikan bahwa telah terjadi hubungan  hukum  antara  pengangkut dan penumpang.
b. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa benar penumpang yang  mengalami  kerugian  akibat kecelakaan pengangkutan udara sedang  dalam  perawatan  dokter, disertai kuitansi obat atau resep.
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penumpang/korban atau ahli warisnya yang sah dan masih berlaku.
d. Akta  perkawinan  (surat  nikah)  dari suami  atau  istri  penumpang  yang meninggal  dunia  akibat  kecelakaan pangangkutan udara.
f. Akta kelahiran dari anak-anak penumpang/korban sebagai ahli waris.
g. Kartu  Keluarga  dari  penumpang/ korban.
h. Jangka  waktu  pengajuan  klaim  2 tahun.
Komisi klaim ini mempunyai anggota yang terdiri dari wakil-wakil bagian dalam perusahaan penerbangan  tersebut  terutama  yang  berkaitan dengan  persolan  klaim  dalam  bidang  masing- masing.  Beberapa  wakil  bagian  di  perusahaan penerbangan  yang  termasuk  dalam  komisi klaim,  misal  Biro  Hukum  ( ) yang  bertugas  menyelidiki  segi-segi  yuridis dari  klaim  ganti  kerugian  dan  menjadi  ketua komisi. Selain itu sebagian penting lainnya yaitu bagian  klaim  yang  bertugas  mengumpulkan dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan klaim  ganti  kerugian,  dan  meneliti  persoalan- persoalan  dalam  bidang  teknis  oprasional  serta menjadi  sekeretaris  komisi  yang  mengurus korespondensi  dan  surat-surat  klaim  ganti kerugian kemudian bagian penjualan, yaitu turut menentuan kebijaksanaan putusan komisi klaim dilihat  dari  sudut  hubungan  antara  perusahaan dengan penumpang sebagai konsumen, dan  bagian  asuransi  yang  menyelesaikan taraf  terakhir  dari  penyelesaian  klaim  ganti kerugian  dengan  meminya  pembayaran  uang pertanggungan  (asuransi  tanggung  jawab) kepada  perusahaan  asuransi,  yaitu  Konsorium Asuransi  Penerbangan  Indonesia  ( Indonesian ).
Proses  pengajuan  gugatan  ganti  kerugian penumpang  kepada  perusahaan  penerbangan sebagai pengangkut melalui Pengadilan Negeri, adalah sebagai berikut :
1. Penumpang  atau  ahli  waris  korban atau  kuasa  hukumnya  harus  membuat permohonan gugatan yang ditujukan kepada  ketua  Pengadilan  Negeri,  sebagai berikut:
a. Gugatan
harus ditulis dan ditandatangani oleh penggugat atas  kuasa  hukumnya,  artinya  surat gugatan  ganti  kerugian  tersebut harus  ditulis  dan  ditandatangani  oleh penumpang  yang  bersangkutan  atau ahli  waris  korban  atau  kuasa  hukum pihak penggugat.
b. Gugatan  harus  berisi  penjelasan hubungan  hukum  antara  penumpang dengan pengangkut sebagai tergugat.
c. Gugatan  harus  menjelaskan  alasan
diajukan gugatannya, artinya dalam  surat  gugatan  ganti  kerugian dijelaskan  secara  terperinci  alasan- alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut.
d. Gugatan  harus  menjelaskan  apa yang  dimohonkan  penggugat  supaya diputuskan  dan  diperintahkan  oleh hakim,  artinya  surat  gugatan  ganti kerugian  harus  menyebutkan  apa yang menjadi permohonan penggugat agar  hakim  dapat  memutuskan  dan memerintahkan kepada tergugat untuk  membayar  ganti  kerugian tersebut.
2. Surat  gugatan  harus  ditujukan  kepada ketua  pengadilan  negeri.  Pada  waktu memasukkan  gugatan,  maka  penggugat harus  membayar  biaya  perkara  gugatan melalui  panitera  pengadilan  negeri,  yang menurut  hakim  akan  diperlukan  sebagai biaya-biaya  pemeriksaan  perkara  perdta berdasarkan  Undang-Undang,  misalnya biaya  memanggil  para  pihak  atau  saksi, biaya materai-materai, dan lain-lain.
3. Surat  gugatan  oleh  panitera  pengadilan negeri  dimasukkan  dalam  daftar  urut perkara, yang khusus dibuat pada kepaniteraan untuk perkara-perkara perdata.  Oleh  karena  gugatan  yang timbul  dari  perjanjian  pengangkutan  udara termasuk dalam perkara perdata.
Hakim  yang  mengadili  gugatan  tersebut menentukan  hari  dan  tanggal  pemeriksaan perkara.  Pada  hari  dan  tanggal  yang  telah ditentukan  maka  para  pihak  yaitu  penggugat dan  tergugat  dipanggil  untukn  menghadap  ke persidngan  gugatan  ganti  kerugian  tersebut. Dalam  perkara  gugatan  ini,  para  pihak  harus menunjukkan  bukti-bukti  yang  jelas,  sehingga hakim  yang  mengadili  dapat  memutuskan perkara  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diberikan tersebut.
Alat-alat bukti surat yang diperlukan dalam pengajuan  gugatan  ganti  kerugian  tersebut, sebagai berikut:
a. Surat
bukti pembayaran pengangkutan  yaitu  tiket  penumpang yang  membuktikan  bahwa  telah  ada hubungan  hukum  antara  penggugat dan tergugat;
b. Surat  keterangan  dokter  (jika  dokter berhalangan  hadir  dalam  sidang), yang  menerangkan  bahwa  benar penggugat  sedang  dalam  perawatan atau  pengobatan  akibat  kecelakaan pengangkutan udara;
c. Surat  kuitansi  obat-obat  atau  resep dokter atau bukti pembayaran operasi (jika ada);
d. Akta perkawinan (surat nikah);
e. Akta kelahiran;
f. Kartu keluarga.
Bagi  penumpang  yang  masih  hidup  tetapi menderita  luka-luka  atau  cacat  tubuh  akibat kecelakaan  pengangkutan  udara  dan  sedang dalam pengobatan (perawatan) dokter, kenudian mengajukan  gugatan  atau  tuntutan  ganti kerugian, maka harus memperlihatkan alat bukti surat bukti pembayaran pengangkutan yaitu tiket penumpang yang membuktikan bahwa telah ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, surat  keterangan  dokter  yang  menerangkan bahwa penggugat sedang dalam perawatan atau pengobatan  akibat  kecelakaan  pengangkutan udara, surat kuitansi obat-obat atau resep dokter
Bagi  penumpang  yang  meninggal  dunia akibat  kecelakaan,  maka  ahli  waris  atau  kuasa hukumnya  dapat  mengajukan  gugatan  atau tuntutan ganti kerugian dengan ketentuan :
a. apabila  suami  atau  istri,  maka harus  memperlihatkan  bukti  surat pembayaran pengangkutn yaitu tiket pesawat penumpang, akta perkawinan, kartu keluarga;
b. apabila  anak-anaknya,  maka  harus memperlihatkan  alat  bukti  surat pembayaran pengangkutan yaitu tiket, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga;
c. apabila  orang  tuanya,  maka  harus memperlihatkan  alat  bukti  surat pembayaran pengangkutan yaitu tiket dan Kartu Keluarga.
Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim akan membuat putusan, dan ada 3 (tiga) kemungkinan putusan yaitu:
a. Hakim  mengabulkan  permohonan penggugat dengan memutuskan atau memerintahkan  tergugat  membayar ganti  kerugian  sesuai  dengan  yang dituntut oleh penggugat;
b. Hakim
tidak mengabulkan
permohonan  penggugat,  melainkan membenarkan  jumlah  ganti  kerugian yang  telah  ditetapkan  oleh  tergugat sebelumnya,  dan  memutuskan  agar penggugat  menerima  jumlah  ganti kerugian tersebut;
c. Hakim  menetapkan  jumlah  ganti kerugian  yang  baru  sesuai  dengan penilaian atau pendapatnya.
Di  perusahaan  penerbangan  Indonesia jangka  waktu  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti kerugian  atau  gugatan  adalah  2  (dua)  tahun diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 2009  Tentang  Penerbangan  Pasal  177.Jangka waktu tersebut berlaku  baik pada tuntutan yang diajukan  kepada  pengangkut  maupun  yang diajukan  kepada  pengadilan  negeri.Perhitungan jangka waktu dua tahun itu dihitung sejak /mulai saat datangnya penumpang di tempat tujuan atau mulai hari pesawat terbang tersebut seharusnya tiba  (datang),  atau  mulai  pengangkutan  udara itu  diputuskan.Dalam  jangka  waktu  dua  tahun semua  pihak  yang  merasa  dirugikan  atau tidak  puas  dengan  jumlah  ganti  kerugian  yang ditentukan oleh perusahaan penerbangan dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  atau gugatan.Apabila lebih dari jangka waktu tersebut atau  setelah  jangka  waktu  dua  tahun  berakhir, maka  segala  hak  dari  pihak  yang  merasa dirugikan  atau  pihak  yang  merasa  tidak  puas dengan  jumlah  ganti  kerugian  yang  diberikan oleh pengangkut untuk menuntut ganti kerugian menjadi hilang/berakhir.
Di  perusahaan  penerbangan  Indonesia jumlah  ganti  kerugian  diberikan  dengan  cara sebagai berikut:
a. Pembayaran  ganti  kerugian  secara tunai  sesuai  jumlah  yang  telah disepakati barsama;
b. Pembayan  ganti  kerugian  secara berkala dengan kesepakatan
bersama, dengan  jangka  waktu  yang telah ditetapkan;
c. Pembayaran ganti kerugian berdasarkan perhitungan biaya- biaya  yang  diperlukan  dalam  masa pengobatan  secara  berkala  (khusus bagi  penumpang  yang  masih  hidup dan  menderita  luka-luka  atau  cacat tubuh  dan  sedang  dalam  perawatan
dokter). Pembayaran ganti rugi untuk korban  luka-luka  atau  cacat  pada tubuh dihitung berdasarkan perawatan dan  pengobatan  dokter,  pembedaha/ operasi  plastic  dan  biaya-biaya  yang berkaitan  dengan  perawatan  dan pengobatan penumpang.
Dalam  praktik  di  Indonesia,  penumpang yang  meninggal  dunia  akibat  kecelakaan pengagkutan  udara,  pada  umumnya  ahli  waris korban  tidak  keberatan  menerimajumlah  ganti kerugian yang diberikan oleh pengangkut dengan mengacu  pada  undang-undang  penerbangan dan  peraturan  menteri  perhubungan.  Hal  ini dikarenakan  pihak  korban  atau  ahli  warisnya tidak ingi mengalami kerepotan dengan mengajukam  gugatan  ganti  kerugian  melalui pengadilan karena memakan proses yang lama, selain  itu  para  korban  atau  ahli  warisnya  tidak mengetahui bahwa ketentuan yang memberikan hak  atas  ganti  kerugian  yang  lebih  besar  dari yang ditawarkan oleh perusahaan penerbangan.

## D.  Kesimpulan
1. Perusahaan jasa penerbangan bertanggung jawab terhadap penumpang atas kematian, cacat tetap maupun sementara, luka parah maupun luka ringan atas kecelakaan yang dialami  oleh  pesawat  terbang  sejak  saat penumpang naik ke dalam pesawat sampai turun keluar dari pesawat ke tempat tujuan. Penumpang  yang  mengalami  kerugian karena  terjadinya  kecelakaan  berhak untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dari perusahaan jasa penerbangan berdasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan jumlah ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  77  Tahun  2011  dan  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 37//PMK-010/2008.
2. Mekanisme  penumpang  pesawat  yang menjadi korban kecelakaan dapat mengajukan  klaim  ganti  kerugian  dengan syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan  penerbangan,  yaitu  sebagai berikut :
a. Sebagai bukti pembayaran pengangkutan  yaitu  tiket  pesawat yang membuktikan bahwa telah terjadi
hubungan  hukum  antara  engangkut dan penumpang.
b. Surat keterangan dokter yang
menyatakan bahwa benar penumpang
yang  mengalami  kerugian  akibat kecelakaan pengangkutan udara sedang  dalam  perawatan  dokter, disertai kuitansi obat atau resep.
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penumpang/korban atau ahli warisnya yang sah dan masih berlaku.
d. Akta  perkawinan  (surat  nikah)  dari suami  atau  istri  penumpang  yang meninggal  dunia  akibat  kecelakaan pangangkutan udara.
e. Akta kelahiran dari anak-anak
penumpang/korban sebagai ahli waris.
f. Kartu  Keluarga  dari  penumpang/ korban.
g. Jangka  waktu  pengajuan  klaim  2
tahun.

## E. Saran
1. Perusahaan  jasa  penerbangan  sebaiknya memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan  pesawat  sesuai  dengan  yang ada  dalam  dalam  peraturan  undang- undang  yang  berlaku  di  Indoneisa  atau mungkin member lebih dari yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pengajuan klaim, jika korban sudah memenuhi  syarat-syarat  yang  lengkap sebaiknya  segera  dip  roses  dan  diberikan ganti  kerugian  sesuai  dengan  apa  yang diderita oleh korban.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad. 2013.
. Bandung: PT. Citra  Abakti.
Ahmad Sudiro. 2011. . Jakarta: PSHEI-UI. H.R. Ridwan. 2006 H. K. Martono. 2012. Jakarta: Rajawali.
H.K.Martono. 2011. : CV Mandar Maju. H.K. Martono dan Agus Pramono. 2013. Lestari  Ningrum.  2004. .  Bandung:  Citra Aditya Bahakti Peter Mahmud Marzuki. 2014. . Jakarta: Persada Media Group
Yahya  Harahap.  2013.
Henri Yosua Massie. 2015.
Lex et Societatis. Vol. III No. 7 Agustus 2015. Manado:
Universitas Sam Ratulangi
Ahmad Sudiro.2014
Jurnal Lex Publica.Vol 1 No. 1.Januari 2014.
Tory  A.  Weigand.  2001
American  University  International  Law  Review.Vol  16  No  4  2001.  Amerika: Universitas Amerika