Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/ Pdt/ 2019)

## Ade Nona Halawa
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Email: adenonahalawa07@gmail.com

## a) Abstract
The  provisions  for  postponing  the  auction  of  mortgage  execution  in  the  context  of settlement of bad credit have not been regulated in statutory regulations, but only in a Joint Statement (PB) and Force Letter (SP) made by PUPN / KPKNL to postpone the auction for execution  of  mortgage  rights.  Legal  protection  for  creditors  in  the  auction  execution  of mortgage rights in order to settle bad debts has been provided by Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights. Before binding the Mortgage, the form of a credit agreement between the creditor and the debtor is preceded. This credit agreement serves as evidence and provides limits on the rights and obligations of each party, so that the credit agreement guarantees repayment  of  creditors'  debts,  a  collateral  binding  process  must  be  carried  out  with  the clause  granting  Mortgage  Rights  if  the  collateral  is  a  fixed  object,  namely  land  rights.  . Judges'  considerations  in  the  Supreme  Court  Decision  Number:  15K  /  Pdt  /  2019  jo  the Medan High Court decision Number 11 / Pdt / 2018 / PT Medan jo the Medan District Court Decision Number 726 / Pdt.G / 2016 / PN-Mdn, Eko Handoko Hasian in the case of This filed a  counter  suit  which  contained  the  cancellation  of  the  execution  of  the  mortgage  object execution auction, but the resistance lawsuit filed could not be accepted (Niet Ontvankelijk verklaard)  because  it  considers  several  things,  firstly  the  Plaintiff's  Lawsuit  Contains Premature  Disability,  and  second,  the  Plaintiff's  Lawsuit  is  Less  Party  (Exceptio  Plurium Litis  Consortium).  Eko  Handoko  Hasian  also  wrongly  argued  that,  the  execution  of  the mortgage execution auction requires fiat execution from the court because Law Number 4 of  1996  concerning  Mortgage  Rights  has  granted  parate  rights  of  execution  to  creditors obtained by the executorial title contained in the mortgage certificate.
Keywords: Postponement, Auction, Mortgage

## b) Abstrak
Ketentuan penundaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit macet  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  melainkan  hanya  dalam tertuang dalam Pernyataan Bersama (PB) dan Surat Paksa (SP) yang  dibuat oleh PUPN/ KPKNL untuk menunda lelang eksekusi hak tanggungan. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit  macet  telah  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan. Sebelum pengikatan Hak Tanggungan didahulukan bentuk perjanjian kredit antara  kreditur  dan  debitur.  Perjanjian  Kredit  ini  berfungsi  sebagai  alat  bukti  serta
memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar perjanjian kredit  dapat  menjamin  pelunasan  hutang  kreditur,  maka  harus  dilakukan  proses pengikatan  jaminan  dengan  klausul  pemberian  Hak  Tanggungan  apabila  benda  yang dijaminkan berupa benda tetap yaitu hak atas tanah. Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15K/ Pdt/ 2019  jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pdt/2018/ PT Medan jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 726/Pdt.G/2016/PN-Mdn, Eko Handoko Hasian   dalam  hal  ini  mengajukan  gugatan perlawanan  yang berisi pembatalan    pelaksanaan    lelang    eksekusi    objek    hak tanggungan,  akan  tetapi  gugatan  perlawanan  yang  diajukan  tidak dapat  diterima ( Niet Ontvankelijk verklaard )  karena  mempertimbangkan beberapa  hal,  yang  pertama Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Prematur, dan kedua, gugatan Penggugat Kurang Pihak  ( Exceptio  Plurium  Litis  Consortium ).  Selain  itu  Eko  Handoko  Hasian  juga  keliru mendalilkan  bahwa,  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  membutuhkan  fiat eksekusi  dari  pengadilan  karena  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  telah  memberikan  hak  parate  eksekusi  kepada  kreditur  yang  diperoleh dengan adanya titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan.
Kata Kunci: Penundaan, Lelang, Hak Tanggungan

## II. PENDAHULUAN
Hak  tanggungan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  kekuatan mengikatnya sama seperti Putusan Pengadilan. Sehingga apabila dikemudian hari kredit yang dicairkan tersebut bermasalah hingga akhirnya macet, maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan yang telah dibebani hak tanggungan tersebut. Pada posisi demikian, kreditor dalam melaksanakan eksekusi jaminan hak tanggungan harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah. Berkaitan  dengan  prosedur  eksekusi  Hak  Tanggungan,  diatur  dalam  ketentuan Pasal  20    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 1
Akan tetapi dengan diajukannya gugatan perlawanan ( verzet ) terhadap eksekusi  hak  tanggungan,  pada  waktu  proses  eksekusi  sedang  berjalan,  maka eksekusi dapat tertunda sehingga pihak bank tidak bisa langsung menyelesaikan
1 Sutiarnoto, Peraturan Hukum Lelang Di Indonesia , (Medan: USU Press, 2018), hlm. 53
eksekusi  guna  pelunasan  utang  tersebut,  dan  hal  ini  sekarang  sedang  marak terjadi di dalam masyarakat yang sama-sama ingin mendapatkan haknya. Salah satu  yang  terjadi  gugatan  perlawanan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  terjadi antara pihak Eko Handoko Hasian melawan PT. Bank Sumut.
Pengadilan  Negeri  Medan  telah  memutus  perkara  perlawanan  lelang eksekusi  hak  tanggungan  Nomor:  726/Pdt.G/2016/PN  Medan.  terkait perlawanan  terhadap  sita  eksekusi  oleh  tersita.  Awal  perkara  Eko  Handoko Hasian mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Sumatera Utara sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012.  Kenyataannya  dikarenakan  Eko  Handoko  Hasian  tidak  dapat  membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian, Bank kemudian  melelang  salah  satu  dari  tanah  milik  Eko  Handoko  Hasian  untuk melunasi hutang nasabahnya tersebut. Lelang tersebut dilaksanakan oleh pihak Bank Sumatera utara yang dibantu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  (KPKNL)  Medan  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  30  November  2012 bertempat di kantor KPKNL Medan dengan jenis lelang berupa lelang eksekusi. Eko Handoko Hasian merasa dirugikan sehingga pada tanggal 21 Desember 2016 mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Medan  agar  Ketua  Pengadilan membatalkan eksekusi tanah miliknya karena menurutnya pelelangan tanah itu tidak  memenuhi  ketentuan  hukum  yang  benar  karena  bertentangan  dengan Ketentuan  dalam  HIR  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016. Menurut  Eko  Handoko  Hasian  PT  Bank  Sumut  secara  sengaja  melakukan penyelundupan hukum karena pengumuman lelang hanya diterbitkan di Harian Waspada  yang  jarang  dibaca  oleh  masyarakat  dibanding  harian  lainnya  yang terbit  di  Kota  Medan.  Upaya  dari  Eko  Handoko  Hasian  tersebut  tidak membuahkan hasil. Hakim memutuskan bahwa para tergugat tidak bersalah.
Adapun upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Kasasi di  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  putusan  nya  seiring  sejalan  dan
menguatkan dengan Pengadilan Negeri Medan yaitu tidak menerima gugatan Eko Handoko Hasian pada pokok perkara.
Bertitik  tolak  pada  uraian  diatas  menjadi  penting  mengenai  penelitian perlawanan  dari  tersita  terhadap  sita  eksekusi  sebidang  tanah  miliknya  yang menjadi  obyek  jaminan  dalam  perjanjian  utang  piutang.  Aturan  hukum  yang dijadikan dasar lelang eksekusi tanah yang mendapatkan perlawanan dari tersita dan  dasar  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  dalam  memutus perkara  perlawanan  tersita  penting  untuk  diketahui.  Dalam  prakteknya  juga perlu diketahui bahwa konsekuensi adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan mengenai  pembatalan  lelang  tersebut  menjadikan  tertundanya  pelaksanaan lelang tersebut.
Adanya upaya penundaan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Eko Handoko Hasian (Penggugat) sebagai debitur dapat mengancam kepentingan Bank Sumut (Tergugat) sebagai kreditur. Kepentingan kreditur dalam hal ini sangat perlu dilindungi  dengan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Bank  Sumut  sebagai Kreditur.
Perlindungan  hukum  sangat  diperlukan  bagi  Bank  Sumut  apabila debitornya  wanprestasi,  apalagi  jika  debitur  mengalami  kemacetan  dalam membayar kredit. Jadi syarat obyek yang  menjadi jaminan kredit adalah benda yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  dapat  dialihkan.  Persyaratan  tersebut  guna melindungi  kepentingan  kreditor  disaat  debitor  cidera  janji,  sehingga  jaminan tersebut  menjadi  pelunasan  atas  kredit  debitor  terhadap  kreditor.  Dengan demikian  pemanfaatan  lembaga  eksekusi  Hak  Tanggungan  merupakan  cara mempercepat pelunasan piutang agar dana yang telah dikeluarkan oleh kreditor kembali dan dana tersebut dapat digunakan untuk menjalankan perputaran dan membangun perekonomian di Sumatera Utara.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, adapun tujuan yang dihendak dicapai  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kesesuaian
pengaturan  penundaan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  dalam  rangka penyelesaian  kredit  macet,  perlindungan  hukum  bagi  kreditur,  serta pertimbangan  Majelis  Hakim  pada  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  15 K/Pdt/2019.

## III. METODOLOGI
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  jenis  penelitian hukum  normatif  dengan  dukungan  data  empiris.  Penelitian  hukum  normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data  Sekunder) atau penelitian hukum  perpustakaan 2 dan  didukung  dengan  data  primer  sebagai  sumber pertama dengan melalui hasil empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Medan.
Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya penelitian ini diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  rinci  dan  sistematis  tentang permasalahan yang akan diteliti.  Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang   diperoleh   dan   akan   dilakukan   secara   cermat   bagaimana   menjawab permasalahan  dalam  menyimpulkan  suatu  solusi  sebagai  jawaban  dari permasalahan tersebut. 3
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2 Ediwarman, Monograf  Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Medan:  PT.Softmedia,  2015), halaman. 25
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Normatif ,  (Jakarta  :  UI  Press,  2001), Halaman.30
3) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok Agraria.
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.06/2010  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  berupa  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  seperti  buku  mengenai  hukum, literature,  jurnal,  pendapat  para  ahli,  media  massa,  dan  lain  sebagainya  yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
c.  Bahan Hukum Tersier
Berdasarkan  pendekatan  dan  data  dalam  penelitian  ini,  maka  dalam memudahkan  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  yang  akan  ditelaah,  penulisan ini  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  ( library research ), dilakukan dengan cara menginventarisasi data sekunder, mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan,  bahan-bahan  sekunder  berupa  buku-buku  dan  bahan-bahan  tertier berupa  kamus  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Selain  itu digunakan juga teknik pengumpulan data lapangan ( field research) yakni dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan salah satu pejabat di KPKNL Medan  yang  sesuai  dengan  kompetensinya  menjawab  permasalahan  yang  ada dalam penelitian ini.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat
dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 4

## IV. PEMBAHASAN

## A. KETENTUAN PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET
Pelaksanaan  lelang  eksekusi  terhadap  barang  jaminan  hutang  debitur hanya  dapat  dilakukan  apabila  debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk melunasi  hutangnya  kepada  kreditur  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah diperjanjikan oleh pihak debitur dan kreditur melalui surat perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Dalam penundaan pelaksanaan lelang eksekusi, maka berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  49  Perp  Tahun  1960  PUPN 5 mempunyai wewenang untuk membuat Pernyataan Bersama (PB) dan Surat Paksa (SP) yang bersifat final. 6
Berdasarkan pengertian lelang eksekusi yang disebutkan di diatas dapat diketahui bahwa penundaan pelaksanaan lelang eksekusi merupakan perbuatan atau  tindakan  untuk  tidak  menjalankan  putusan  mengenai  penjualan  suatu barang  di  muka  umum  dengan  cara  lelang  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan.  Penundaan  pelaksanaan  lelang  tidak  sama  dengan  pembatalan pelaksanaan  lelang.  Penundaan  lelang  dapat  dilakukan  kembali  dengan  jadwal pelaksanaan  lelang  yang  berbeda,  sementara  pembatalan  lelang  merupakan
4 Enrawati, Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Risalah Lelang Karena Adanya Kepentingan Yang Dirugikan Akibat Dari Keputusan Tata Usaha Negara , Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al- HikmahVol. 1 No. 2, Desember 2020, hlm. 93
5 PUPN  adalah  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  yang  dibentuk  pada  tahun  1971  yang  kini berubah dan berkembang menjadi KPKNL (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/sejarah)
6 Sutiarnoto, Op. Cit , hlm. 43
pembatalan  atas  pelaksanaan  lelang  yang  telah  dilaksanakan  yang  dinyatakan oleh Putusan Pengadilan. 7
Untuk  lebih  dipahami  mengenai  hal  tersebut,  disini  dijelaskan  bahwa penundaan pelaksanaan lelang eksekusi dapat dilaksanakan dalam hal, yaitu:
1. Penetapan  dan/atau  putusan  lelang  dari  badan  peradilan  yang diberitahukan tiga (3) hari sebelum pelaksanaan lelang;
2. Syarat  lelang  tidak  dapat  dipenuhi  sebelum  pelaksanaan  lelang,  misalnya surat keterangan tanah;
3. Barang jaminan hutang disita pidana oleh Kejaksaan atau Kepolisian; dan
4. Pembayaran  angsuran  hutang  yang  besarnya  paling  rendah  tiga  puluh persen (30%) dari jumlah hutang dengan ketentuan hanya dapat dilakukan satu  (1)  kali  dan  penanggung  hutang  harus  membuat  pernyataan  secara tertulis di atas materai secukupnya untuk segera melunasi sisa hutangnya dalam jangka waktu paling lama enam (6) bulan dan apabila dicedera janji, maka barang jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan kembali. 8
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  pelaksanaan  penundaan  lelang  eksekusi dapat dilakukan apabila: 9
1) Pihak nasabah debitur melakukan pembayaran pelunasan hutang-hutangnya
2) Barang yang akan di lelang disita dalam kasus pidana
3) Barang yang akan di lelang musnah
4) Barang jaminan hutang telah dicairkan di luar lelang
5) Barang jaminan tidak lagi menjadi jaminan hutang
Namun  demikian,  pada  prinsipnya  penundaan  dan  pembatalan  lelang yang  dimaksudkan  di  atas  dapat  dilakukan  dengan  mengumumkannya  dalam
7 Shida  Dwi  Utami, Studi  Tentang  Perlawanan  Pembatalan  Lelang  Berdasarkan  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  Pada  Pengadilan  Negeri  Surakarta, Jurnal  Hukum  Universitas  Sebelas Maret, 2010, hlm. 19
8 Ibid , hlm. 44 9 M.  Yahya  Harahap,  “Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata”, (Jakarta:PT.Gramedia, 1991), hlm.
Surat Kabar Harian atau selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum ditempat lelang dilaksanakan atau melalui media massa lainnya dan dapat juga diumumkan oleh pejabat lelang pada saat lelang. Oleh karena itu, pemohon lelang diwajibkan untuk memberitahukan kepada kantor lelang secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas. 10
Di samping itu, barang jaminan sudah habis dilelang melalui pelaksanaan pelelangan  sementara  hutang  masih  belum  lunas  maka  upaya  lain  yang  dapat ditempuh adalah melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan lainnya milik debitur/penanggung hutang yang dapat disita untuk dilelang guna penyelesaian sisa hutang debitur. 11
Adanya gugatan perdata juga dapat menimbulkan terjadinya penundaan lelang    eksekusi  hak  tanggungan  yang  tentunya  menimbulkan  ketidakpastian pelaksanaan lelang bilamana dalam hal ini lelang telah diumumkan. Pengaturan secara  khusus  prosedur  dan  jangka  waktu  keberatan  terhadap  eksekusi  lelang hak tanggungan belum diatur. Sehingga mekanisme pemeriksaan di pengadilan lebih  dulu  dilakukan  dan  kemudian  melalui  amar  putusan  pengadilan  dapat diketahui apakah pelaksanaan lelang dapat dilanjutkan ataupun dibatalkan. 12

## B. Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Atas  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet
Perlindungan  hukum  dalam  transaksi  perbankan  merupakan  hal  yang patut  di  kedepankan  agar  kepentingan  para  pihak  dapat  terlindungi.  Wujud perlindungan    hukum  pada  dasarnya  merupakan  upaya  penegakan  hukum, mengingat  pemberian    kredit  oleh  kreditor  kepada  debitor  sangat  diperlukan dalam hal melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya resiko seperti misalnya  kredit  macet.  Hubungan  hukum  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan
10 Ibid
11 Ibid , hlm. 107 12 Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Sihombing selaku  staf seksi hukum dan informasi di KPKNL Medan pada tanggal 17 Desember 2020
pemberian  kredit  merupakan  hubungan  hukum  antara  pihak  kreditor  dengan debitor,  karena  kesepakatan  kreditor  dengan debitor  untuk  menyediakan  dana guna  pemenuhan  kebutuhan  debitor  yang  pada  umumnya  dituangkan  dalam suatu perjanjian kredit. 13
Dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur dan debitur,  tidak  menutup  risiko  adanya  tindakan  wanprestasi  dari  pihak  debitur, sehingga  diperlukan  jaminan  kebendaan  guna  menjamin  pelunasan  piutang debitur. Jaminan yang paling banyak digunakan umumnya adalah hak atas tanah yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.
Hak-hak  kreditur  yang  didahulukan  ini  merupakan  salah  satu  wujud perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  pihak  kreditur  apabila  terjadi wanprestasi dari debitur, khususnya dalam pengambilan pelunasan piutangnya. Pengaturan hak-hak privilege kreditur ini terdapat dalam Buku II Bab XIX tentang Piutang-piutang  yang  diistimewakan,  yakni  mulai  Pasal  1131  sampai  dengan Pasal 1149 KUH Perdata.
Salah satu ciri hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Sehingga, hak eksekusi objek  Hak  Tanggungan  berada  di  tangan  kreditur.  Eksekusi  atas  objek  Hak Tanggungan  ini  juga  merupakan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  khususnya apabila terjadi wanprestasi debitur. Dalam hal pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan, maka perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan kepada kreditur saat debitur wanprestasi adalah  berdasarkan  Pasal  10  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  yang menjelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang piutang dapat
13 Enny  Martha  Sasea, Upaya  Perlawanan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan:  Perspektif Kreditor , (Maksassar: Amanna Gappa, 2020), hlm. 9
dibuat  dengan  akta  dibawah  tangan  maupun  akta  autentik  tergantung  pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian tersebut. 14
Ketentuan-ketentuan  yang  memuat  janji-janji  yang  tercantum  dalam suatu  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT),  dimana  janji-janji  tersebut merupakan  wujud  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  Hak  Tanggungan (kreditur), khususnya ketika debitur wanprestasi atau cidera janji, Perlindungan hukum tersebut berupa adanya janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan  (debitur)  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang  merugikan pemegang  Hak  Tanggungan  (kreditur).  Dengan  demikian,  perikatan  atau  janji tersebut harus dilakukan apabila debitur wanprestasi, serta dengan janji tersebut secara  otomatis  memberikan  kewenangan  kepada  pemegang  Hak  Tanggungan untuk  melakukan  hal  tertentu  sebagaimana  yang  telah  diataur  dan  disepakati kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. 15
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur menurut ketentuan dalam  Undang-undang  Hak  Tanggungan  ini  terdapat  dalam  bentuk  perjanjian kredit  itu  sendiri.  Perjanjian  Kredit  ini  berfungsi  sebagai  alat  bukti  serta memberikan  batasan  mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak. Perjanjian  kredit  dapat  menjamin  pelunasan  hutang  kreditur,  maka  harus dilakukan  proses  pengikatan  jaminan  dengan  klausul  pemberian  Hak Tanggungan  apabila  benda  yang  dijaminkan berupa  benda  tetap  yaitu  hak  atas tanah.  Hak  atas  tanah  ini  banyak  dijadikan  sebagai  jaminan  karena  pada umumnya memiliki nilai atau harga yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

## C. ANALISIS  TERHADAP  PERTIMBANGAN  HAKIM  DALAM  PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15 K/PDT/ 2019
14 Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Sihombing selaku  staf seksi hukum dan informasi di KPKNL Medan pada tanggal 17 Desember 2020
15 Ibid

## 1. Analisis Kasus
Analisis  hukum  tentang  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor: 726/Pdt.G/2016/PN.  Mdn  jo  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  Nomor: 11/Pdt/2018/PT-MDN jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:  15 K/ PDT/ 2019 ialah  dalam  kasus  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  yang  menjadi  persoalan  dalam perkara  ini  adalah  apakah  lelang  melalui  perantara  Kantor  Lelang  Pelayanan Pelelangan  Negara  (KPKNL)  Medan  terhadap  objek  hak  tanggungan,  yang pelaksanaannya  atas  permohonan  PT.  Bank  Sumut  KCP  Krakatau  (Tergugat  I) bersama  PT.  Bank  Sumut  Kantor  Pusat  sah  dan  berdasarkan  hukum  atau merupakan perbuatan melawan hukum.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 726/Pdt.G/2016/PN.Mdn pada  tanggal  19  Juli  2017,  Pengadilan  Negeri  Medan  dalam  pokok  perkara menyatakan  gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima,  dengan  pertimbangan bahwa  yang  menjadi  dasar  gugatan  penggugat  adalah  pelaksanaan  lelang  yang dilakukan oleh KPKNL Medan atas permohonan PT. Bank Sumut, dimana lelang tersebut belum terlaksana, dengan demikian gugatan penggugat tidak berdasar lagi  atau  tidak  mempunyai  kepentingan  hukum.  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan  No.726/Pdt.G/2016/PN  yang  dimohonkan  banding  tersebut,  juga dikuatkan  dengan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  No.11/Pdt/2018/PT- Medan,  begitu  juga  pada  permohonan  kasasi  yang  dimohonkan  Eko  Handoko Hasian melalui kuasanya juga ditolak.
Pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  pada  putusan  ini  sudah benar,  dikarenakan  pada  dasarnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan    telah  memberikan  hak parate eksekusi  kepada kreditur pemegang hak tanggungan pertama untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya  dalam  hal  debitur  cidera  janji/wanprestasi,  hal  ini  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  dan  rencana  pelaksanaan  lelang  yang  belum  terlaksana,  dengan
demikian  gugatan  penggugat  tidak  berdasar  lagi  atau  tidak  mempunyai kepentingan hukum.
Ketentuan  Pasal  19  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan, yang mensyaratkan bahwa:
(1)  Pada  prinsipnya  Pengumuman  Lelang  dilaksanakan  melalui  surat  kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang ;
(2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat  yang  terdekat  atau  di  ibukota  provinsi  yang  bersangkutan  dan beredar di wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dijual.
(3) Dalam hal pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus memenuhi kriteria:
- Apabila  dilakukan  pada  Surat  Kabar  Harian  yang  terbit  di  Ibukota Negara  harus  pada  surat  kabar  yang  mempunyai  tiras/oplah  paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu ) eksemplar.
- Apabila  dilakukan  pada  Surat  Kabar  Harian  yang  terbit  di  Ibukota Provinsi  harus  pada  surat  kabar  yang  mempunyai  tiras/oplah  paling sedikit 15.000 (lima belas ribu ) eksemplar.
- Apabila  dilakukan  pada  Surat  Kabar  Harian  yang  terbit  di Kota/Kabupaten selain huruf a dan huruf b harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 5.000 (lima ribu) eksemplar”;
PT.  Bank  Sumut  telah  melakukan  lelang  sesuai  ketentuan  tersebut. Adapun barang agunan yang akan dilelang oleh PT. Bank Sumut melalui KPKNL Medan adalah barang tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 360 m2 (Tiga Ratus  Enam  Puluh  Meter  Persegi)  berikut  bangunan  rumah  tempat  tinggal permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak Komplek Taman Setia Budi Indah
Blok  YY  No.  186,  Medan,  sesuai  Sertifikat  Hak  Milik  No.  4031/Tanjung  Rejo, tertanggal 11 Agustus 1999 terdaftar sebagai pemilik terakhir an. Eko Handoko Hasian,  maka  Surat  Kabar  Harian  Waspada  yang  terbit  di  Kota  Medan  adalah tempat  beradanya  barang  agunan,  sehingga  persyaratan  pengumuman  lelang pertama telah terpenuhi. Selanjutnya, Surat Kabar Harian Waspada terbit di Kota Medan  merupakan  Ibukota  Propinsi  Sumatera  Utara  dan  mempunyai  oplah sebanyak  50.000  (Lima  Puluh  Ribu)  eksemplar  per  hari,  maka  pengumuman lelang pada Surat Kabar Harian Waspada tersebut telah melebihi batas minimal yang  ditentukan  oleh  ketentuan,  sehingga  persyaratan  pengumuman  lelang kedua telah terpenuhi.
Selanjutnya jika dikaji lebih dalam mengenai kasus ini, PT. Bank Sumut melakukan lelang eksekusi objek jaminan dengan cara mengajukan permohonan lelang  kepada  KPKNL  Medan,  tanpa  adanya fiat eksekusi  pengadilan  terlebih dahulu. Pelaksanaan lelang juga dianggap sah meskipun tanpa adanya penetapan pengadilan  negeri.  Berdasarkan  Pasal  14  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  4  Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan  kata-kata  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Di  luar  dari  pertimbangan  hakim  mengenai  pembatalan  pelaksanaan lelang  tersebut,  jika  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  secara  normatif  ketentuan  tersebut memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan pertama untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dengan menjual lelang objek jaminan ( parate  eksekusi ),  dalam  hal  debitur  cidera  janji/wanprestasi,  namun  dalam pelaksanannya  rencana  lelang  eksekusi  tersebut  dapat  dibatalkan  dengan ketentuan  dalam  Pasal  27  butir  c  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor. 93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  yang  mengatakan
bahwa,” Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang dilakukan bila terdapat gugatan  atas  rencana  pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  berdasarkan  Pasal  6  UUHT dari  pihak  lain  selain  debitor/suami  atau  istri  debitor/tereksekusi”.  Ketentuan diatas  memberikan  kesempatan  kepada  debitur  untuk  melakukan  gugatan sebelum  pelaksanaan  lelang.  Sehingga  gugatan  tersebut  memberikan  potensi terjadinya penundaan lelang atas objek jaminan hak tanggungan.

## 2. Analisis  Terjadinya  Penundaan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan Akibat Kredit Macet
Pembatalan  lelang  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengajukan  gugatan perdata  ke  Pengadilan.  Biasanya,  timbulnya  gugatan  perdata  disebabkan  oleh ketidakpuasan  debitor  atas  pelaksanaan  lelang  Hak  Tanggungan  yang dimohonkan oleh Bank yang bersangkutan kepada KPKNL Medan. Pada dasarnya tidak semua gugatan yang diajukan ke KPKNL sebelum pelaksanaan lelang dapat secara langsung membatalkan pelaksanaan lelang, hanya gugatan yang diajukan debitor  dan  berkaitan  dengan  barang  jaminan  saja  yang  dapat  menunda pelaksanaan lelang.
Putusan  Pengadilan  yang  telah  diuraikan  diatas  menghadapkan  Eko Handoko  Hasian  (debitur)  dengan  PT.  Bank  Sumut  (Kreditur).  Eko  Handoko Hasian melalui kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal  20  Desember  2016.  Dalam  gugatan  tersebut,  dalil  gugatan  yang disampaikan  oleh  Eko  Handoko  Hasian  melalui  kuasanya  dinilai  mengada-ada sehingga dapat dengan mudah dibantah ataupun dipatahkan oleh pihak PT. Bank Sumut.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 2017 telah memutuskan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  Eko  Handoko  Hasian  melalui kuasanya  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( Niet  Onvantkelijke  Verklraard ).  Bila melihat  jangka  waktu  yang  dihabiskan  dalam  proses  persidangan  mulai  dari
pengajuan gugatan hingga pembacaan putusan telah menghabiskan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan, sehingga pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan menjadi tertunda  selama  proses  persidangan  tingkat  pertama  pada  Pengadilan  Negeri Medan.
Eko  Handoko  Hasian  melalui  kuasanya  menyatakan  keberatan  dengan putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  dan  melanjutkan  proses  persidangan  pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Eko Handoko Hasian mendalilkan hal yang sama kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, “keberatan Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No.726/Pdt.G/2016/PN.Mdn., tanggal 26 Juli 2017 tersebut, adalah keberatan keberatan yang tidak masuk akal dan terkesan alasan yang dicari-cari, karena dalam putusan maupun pertimbangan dari Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  tersebut  telah  mempertimbangkan  semua aspek-aspek  hukum  yang  ada  khususnya  terhadap  fakta-fakta  hukum  yang terungkap  dipersidangan  serta  pertimbangan  dan  putusan  tersebut  telah memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan, dan telah sesuai dengan hukum dan undang-undang,  oleh  karenanya  alasan/keberatan  yang  dimajukan  oleh Pembanding/Penggugat  dalam  Memori  Bandingnya  tersebut  haruslah  ditolak untuk seluruhnya”.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 Februari 2018 telah memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 726/Pdt.G/2016/PN.Mdn  tanggal  26  Juli  2017,  yang  dimohonkan  banding.  Bila melihat  jangka  waktu  yang  dihabiskan  dalam  proses  persidangan  mulai  dari pengajuan  memori  banding  hingga  pembacaan  putusan  telah  menghabiskan waktu  sekitar  6  (enam)  bulan,  sehingga  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak tanggungan menjadi tertunda selama proses persidangan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan.
Eko  Handoko  Hasian  melalui  kuasanya  menyatakan  keberatan  dengan putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  dan  Pengadilan  Tinggi  Medan  melanjutkan perkara  pada  tingkat  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.    Eko  Handoko  Hasian mendalilkan  hal  yang  sama  kepada  majelis  hakim  Mahkamah  Agung,  sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, “alasan-alasan kasasi tidak  dapat  dibenarkan,  gugatan  prematur  karena  lelang  atas  objek sengketa/objek hak tanggungan belum dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan di  atas,  ternyata  bahwa  putusan Judex  Facti /Pengadilan  Tinggi  Medan  dalam perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak”.
Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  pada  tanggal  28  Januari  2019  telah memutuskan  untuk  menolak  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  pemohon kasasi.  Bila  melihat  jangka  waktu  yang  dihabiskan  dalam  proses  persidangan mulai  dari  pengajuan  memori  kasasi  hingga  pembacaan  putusan  telah menghabiskan  waktu  sekitar  9  (sembilan)  bulan,  sehingga  pelaksanaan  lelang eksekusi  hak  tanggungan  menjadi  tertunda  selama  proses  persidangan  tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.
Adapun  tujuan  perlawanan  terhadap  eksekusi  yang  diajukan  pihak tereksekusi, pada hakikatnya:
a. Untuk menunda; atau
b. Membatalkan  eksekusi  dengan  jalan  menyatakan  putusan  yang  hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi. 16
Adanya pengajuan gugatan, memori banding, dan memori kasasi diatas membuat  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  menjadi  tertunda.  Eko
16 Andini  Dian  Kumalasari, Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden  Verzet)  Atas  Objek  Atas Tanah  Pada Kasus Lelang Yang Dilakukan Pemenang Lelang , E-jurnal: Spirit Pro Patria Volume IV Nomor 1, Maret 2017, hlm.6
Handoko  Hasian  dalam  hal  ini  dinilai  berupaya  mengganggu  atau  menunda palaksaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan.  Kepentingan  kreditur  dalam  hal  ini PT.  Bank  Sumut  untuk  mengeksekusi  objek  hak  tanggungan  yang  dijaminkan dalam perjanjian kredit menjadi terancam. PT. Bank Sumut mengalami kerugian akibat  adanya  penundaan  lelang  tersebut.  Selain  itu  PT.  Bank  Sumut  juga dirugikan  selama  proses  beracara  berlangsung.  Adanya  gugatan  tersebut  juga menjadikan  pelaksanaan  lelang  penuh  dengan  ketidakpastian.  Oleh  karenanya dalam  hal  ini  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  PT.  Bank  Sumut  untuk menjamin kepentingan kreditur yang terancam.
3. Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Atas  Upaya  Penundaan  Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet
Dalam  hal  gugatan  perdata  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  hak tanggungan dapat berakibat terjadinya penundaan lelang atau pembatalan lelang. Keduanya menimbulkan dampak yuridis dan dampak ekonomis. putusan hakim menyatakan menunda lelang maka akan berakibat potensi kerugian yang diderita oleh  kreditor  akan  berakumulasi  dalam  waktu  yang  relatif  lama  dan  akhirnya akan  berdampak  ekonomis  bagi  Pemegang  Hak  Tanggungan  yaitu  dengan berlarutnya  penyelesaian  hukum  berdampak  terhadap  lamanya recovery atas sejumlah  uang  yang  telah  dikeluarkan  sebagai  pinjaman.  semakin  kecilnya peluang untuk mencari Pembeli obyek lelang, karena masyarakat yang berminat akan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perkara. 17
Dampak  yuridis  yang  terjadi  adalah  mengakibatkan  tidak  adanya jaminan kepastian hukum lelang eksekusi Hak Tanggungan. Hal ini tidak sejalan dengan  ciri-ciri  hak  tanggungan  sebagaimana  yang  tersebut  dalam  Penjelasan Umum  Undang-undang  Hak  Tanggungan.  Putusan  hakim  yang  membatalkan lelang  mengakibatkan  pelaksanaan  lelang  batal  demi  hukum.  Sudah  pasti
17 Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Sihombing selaku  staf seksi hukum dan informasi di KPKNL Medan pada tanggal 17 Desember 2020
memberikan akibat yuridis yang sangat serius  terhadap eksistensi lelang, yaitu menyangkut obyek lelang, hak kreditor/selaku Pemegang obyek hak tanggungan atas hasil lelang dan utang debitor Pemberi hak tanggungan. 18
Terkait  adanya  gugatan  perdata  tersebut  tentunya  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika menggunakan teori Roscoe Pound, adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “ predictability ”. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan  hukum.  Dalam  hal  ini,  para  pihak  yang  berperkara  dapat dihindarkan  dari  kesewenang-wenangan. 19 Oleh  karena  itu,  adanya  peraturan untuk masalah-masalah yang konkrit perlu dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang ditangani oleh hakim.
Pemeriksaan Gugatan dan Perlawanan di Pengadilan dalam prakteknya bisa  memakan  waktu  bertahun-tahun,  mengakibatkan  ketidakpastian  terhadap status,  nilai  objek  hak  tanggungan  dan  jumlah  utang.  Lamanya  waktu  yang diperlukan  dalam  proses  persidangan  menjadikan  lelang  eksekusi  hak tanggungan  menjadi  tertunda.  Adanya  perkara  atas  objek  hak  tanggungan berpotensi  menurunkan  nilai  objek  lelang.  Lamanya  waktu  perkara menyebabkan  nilai  utang  terus  bertambah,  memberikan  ketidakpastian  atas jumlah  utang  yang  dibebankan  hak  tanggungan.  Tidak  terpenuhi  kepastian hukum menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur atas upaya penundaan eksekusi lelang hak tanggungan. 20
Eko Handoko Hasian telah keliru mendalilkan bahwa, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan membutuhkan fiat eksekusi dari pengadilan. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan telah memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur yang diperoleh dengan adanya titel eksekutorial yang  terdapat  dalam  sertifikat  hak  tanggungan,  namun  dalam  praktek
18 Ibid
19 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.58 . 20 Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Sihombing selaku  staf seksi hukum dan informasi di KPKNL Medan pada tanggal 17 Desember 2020
pelaksanaannya tetap memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan negeri. Hal ini untuk melindungi pemegang hak tanggungan dari gugatan-gugatan debitur atau pemberi  hak  tanggungan  dengan  alasan  pemegang  hak  tanggungan  telah melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  atau  juga  dituntut  pidana  melakukan tindakan  yang  tidak  menyenangkan  atau  memasuki  pekarangan  debitur  secara tidak  sah.  Sehingga  dengan  adanya fiat eksekusi  dari  pengadilan  dapat memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  dalam  pelaksanan parate eksekusi hak tanggungan tersebut dan apabila tetap terjadi permasalahan dalam  pelaksanan parate  eksekusi tersebut  kiranya  dapat  diselesaikan  melalui pengadilan,  agar  kreditur  (bank)  tetap  dapat  memiliki  kepastian  hukum  dalam pelunasan piutangnya apabila debitur cidera janji/wanprestasi. 21
Perlindungan  hukum  diberikan  kepada  setiap  warga  negara,  melalui gugatannya debitor diberi hak secara umum yang dijamin oleh undang-undang untuk melakukan gugatan bilamana ada hak-haknya yang dilanggar serta adanya perbuatan  hukum  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  debitor.  Secara  khusus terkait  hak  tanggungan,  debitor  juga  diberikan  hak  untuk  melakukan  gugatan pelaksanaan  lelang  eksekusi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  14  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  Tahun  2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 22
Bunyi  Pasal  14  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016 Tahun  2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  mengatakan  bahwa,  “Dalam hal  terdapat  gugatan  sebelum  pelaksanaan  lelang  terhadap  objek  Hak Tanggungan  dari  pihak  lain  selain  debitor/tereksekusi,  suami  atau  istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan”. Bunyi pasal tersebut dapat ditafsirkan  bahwa  gugatan  debitor  yang  merupakan  pemilik  objek  hak
21 Ibid 22 Ibid
tanggungan  dapat  dilaksanakan,  sehingga  hak  untuk  menggugat  pelaksanaan lelang eksekusi dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Ketentuan  penundaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  dalam  rangka penyelesaian  kredit  macet  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, melainkan hanya dalam tertuang dalam Pernyataan Bersama (PB) dan Surat Paksa (SP) yang  dibuat oleh PUPN/ KPKNL untuk menunda lelang eksekusi hak tanggungan. Penundaan lelang harus diumumkan dalam Surat Kabar Harian atau selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum ditempat  lelang  dilaksanakan  atau  melalui  media  massa  lainnya  dan  dapat juga diumumkan oleh pejabat lelang pada saat lelang Penundaan pelaksanaan lelang eksekusi dapat dilaksanakan dalam hal, yaitu:
a. Penetapan  dan/atau  putusan  lelang  dari  badan  peradilan  yang diberitahukan tiga (3) hari sebelum pelaksanaan lelang;
b. Syarat  lelang  tidak  dapat  dipenuhi  sebelum  pelaksanaan  lelang, misalnya surat keterangan tanah;
c. Barang  jaminan  hutang  disita  pidana  oleh  Kejaksaan  atau  Kepolisian; dan
d. Pembayaran angsuran hutang yang besarnya  paling rendah tiga puluh persen  (30%)  dari  jumlah  hutang  dengan  ketentuan  hanya  dapat dilakukan  satu  (1)  kali  dan  penanggung  hutang  harus  membuat pernyataan  secara  tertulis  di  atas  materai  secukupnya  untuk  segera melunasi  sisa  hutangnya  dalam  jangka  waktu  paling  lama  enam  (6) bulan  dan apabila  dicedera  janji,  maka  barang  jaminan  tersebut  dapat dilakukan pelelangan kembali.
2) Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit macet telah diberikan oleh Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan.  Sebelum pengikatan  Hak  Tanggungan  didahulukan  bentuk  perjanjian  kredit  antara kreditur dan debitur. Perjanjian Kredit ini berfungsi sebagai alat bukti serta memberikan  batasan  mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak, agar  perjanjian  kredit  dapat  menjamin  pelunasan  hutang  kreditur,  maka harus dilakukan proses pengikatan jaminan dengan klausul pemberian Hak Tanggungan  apabila  benda  yang  dijaminkan  berupa  benda  tetap  yaitu  hak atas tanah.
3) Pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  15K/  Pdt/ 2019 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pdt/2018/ PT Medan jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 726/Pdt.G/2016/PN-Mdn, Eko Handoko Hasian   dalam  hal   ini  mengajukan  gugatan  perlawanan  yang berisi pembatalan    pelaksanaan    lelang    eksekusi    objek    hak tanggungan, akan  tetapi gugatan  perlawanan  yang  diajukan  tidak dapat  diterima ( Niet Ontvankelijk  verklaard )    karena    mempertimbangkan  beberapa    hal,    yang pertama  Gugatan  Penggugat  Mengandung  Cacat  Prematur,  dan  kedua, gugatan Penggugat Kurang Pihak ( Exceptio Plurium Litis Consortium ). Selain itu Eko Handoko Hasian juga keliru mendalilkan bahwa, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan membutuhkan fiat eksekusi dari pengadilan karena Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  telah memberikan  hak parate eksekusi kepada  kreditur  yang  diperoleh  dengan adanya titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan.

## B. SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  kesimpulan  pada  penelitian  ini, terdapat saran yang akan dikemukakan sebagai berikut:
1) Disarankan  kepada  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  melakukan penyempurnaan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27  /PMK.06/2016 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  dengan  menambahkan  ketentuan- ketentuan penundaan lelang agar mekanismenya memiliki acuan yang jelas dan pasti.
2) Disarankan  kepada  pihak  kreditur  dalam  membuat  perjanjian  kredit menggunakan  akta  otentik,  dikarenakan  akta  otentik  memiliki  kedudukan yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan. Selanjutnya, Pihak Bank Sumut harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan fasilitas kredit pada calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur yang menyebabkan kredit macet.
3) Sebaiknya hakim dalam memutus perkara terkait gugatan  perlawanan  yang berisi pembatalan    pelaksanaan    lelang    eksekusi    objek    hak tanggungan dapat  memutus  dengan  cepat  dan  tepat  agar  pelaksanaan  lelang  tidak tertunda  cukup  lama  sehingga  pemegang  hak  tanggungan  dapat mengeksekusi objek hak tanggungan untuk mendapatkan haknya kembali.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Jaminan, Bandung: Mandar Maju,
2009
Bahsan,  M. Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan. Jakarta:  Rajawali Press, 2007
Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
Bandung: Mandar Maju, 2009
Bernard  L.  Tanya  dkk,  Teori  Hukum: Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2010
Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Ekesekusi Perdata- Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Harun,  Badriyah. Penyelesaian      Sengketa      Kredit      Bermasalah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
HS, H.  Salim, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2011
Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana, 2008
Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi , Jakarta: Elsa dan Huma, 1993

## Karya Ilmiah
Enrawati, Tinjauan  Hukum  Atas  Pembatalan  Risalah  Lelang  Karena  Adanya Kepentingan  Yang  Dirugikan  Akibat  Dari  Keputusan  Tata  Usaha Negara ,  Jurnal  Hukum  dan  Kemasyarakatan  Al-HikmahVol.  1  No.  2, Desember 2020
Sandra  Irani, Kajian  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Eksekusi  Lelang  Jaminan Hutang  Kebendaan  Milik  Penanggung  Hutang  atau  Penjamin  Hutang dalam Kaitannya dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian pada KP2LN Medan
Shida  Dwi  Utami,  Studi  Tentang  Perlawanan  Pembatalan  Lelang  Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Pada Pengadilan Negeri Surakarta,
Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010
Sutan  Remy  Sjahdeini.  “ Komentar  Pasal  demi  Pasal  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  JaminanFidusia ”.  Jurnal  Hukum  Bisnis,  Vol.  10, 2000
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  Tentang  Petunjuk

## Pelaksanaan Lelang

## Internet
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, Sejarah, Dimuat  Dalam  Website Interbet: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/sejarah Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tunda , https://kbbi.web.id/tunda-2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Dan Lelang Berdasarkan Title Eksekutorial, Dimuat Dalam Website Internet: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil- sumut/baca  artikel/12694/LELANG-PASAL-6Undang-Undang  Hak TanggunganDAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE- EKSEKUTORIAL.html