## Menimbang Posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport
(Problematika Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya)
Inda Rahadiyan 1
Karina Amanda Savira 2
Abstrak: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana posisi Indonesia  dalam  Kontrak  Karya  Freeport?  Kedua,  bagaimana  problematika  hukum  dan sosial  yang  ditimbulkan  oleh  Kontrak  Karya  Freeport?  Ketiga,  bagaimana  perkembangan pelaksanaan renegosiasi sebagai kemungkinan solusi atas problematika hukum dan sosial yang  ditimbulkan  oleh  Kontrak  Karya  Freeport?  Penelitian  dilakukan  dengan  metode penelitian  kepustakaan  ( library  research )  melalui  pendekatan  peraturan  perundang- undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  pertama,  posisi  Indonesia  dalam  Kontrak  Karya  Freeport  sejatinya  sama  dengan posisi para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak). Namun demikian, Kontrak Karya Freeport tidak dapat dimaknai semata-mata mengenai statusnya sebagai kontrak keperdataan murni. Kedua,  Kontrak  Karya  Freeport  menimbulkan  problematika  hukum  dan  sosial  tersendiri. Problematika  hukum  terutama  berkaitan  dengan  kekuatan  mengikatnya  Kontrak  Karya Freeport bagi Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada berbagai kerugian yang justru ditimbulkan  dari  pelaksanaan  kontrak.  Problematika  sosial  terutama  berkaitan  dengan perselisihan  antara  PT  Freeport  dengan  masyarakat  (adat)  dan  persoalan  kerusakan lingkungan  hidup.  Problematika  sosial  dimaksud  pada  tataran  tertentu  dapat  berimplikasi pada stabilitas keamanan masyarakat Papua. Ketiga, proses renegosiasi merupakan cara terbaik dalam rangka menemukan kesepakatan baru yang lebih adil bagi kedua belah pihak.
Kata-kata kunci: Kontrak karya, problematika, hukum, sosial, solusi, Freeport
1 Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kini Penulis bekerja sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan bidang kekhususan hukum perdata-bisnis.
2 Penulis merupakan  mahasiswa  aktif pada  program studi ilmu  hukum Fakultas Hukum Universitas  Islam Indonesia dengan konsentrasi hukum perdata-bisnis.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  secara tegas  menyatakan  bahwa  bumi,  air,  dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran  rakyat. 3 Dalam  konteks  ini, pemerintah  sebagai  representasi  negara diberikan hak penguasaan atas  kekayaan alam. 4 Artinya,  segala  upaya  pemerintah dalam  melaksanakan  penguasaan  atas kekayaan alam harus tunduk pada cita-cita kesejahteraan rakyat. 5
Berbicara tentang kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, tentu tidak terlepas  dari*  pembicaraan  mengenai sektor pertambangan. 6 Pasalnya, berbagai bahan  tambang  melimpah  ruah  di  negeri ini.  Sebagaimana  dengan  sumber  daya alam lainnya, penguasaan maupun pengelolaan bahan tambang wajib diselenggarakan  sebagai  bagian  dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. 7
Peran  negara  dalam  pengelolaan sumber daya mineral meliputi tiga hal yakni pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan. 8
Khusus dalam hal pengusahaan, pemerintah dapat memberikan  hak  pengusahaan  bidang pertambangan  kepada  pihak  swasta. Karakteristik  industri  pertambangan  yang unik  dan  keterbatasan  negara  dalam  hal permodalan menjadi alasan utama diberikannya  hak  pengusahaan  tambang kepada swasta. 9
Secara historis, pemberian hak pengusahaan bidang pertambangan 10 kepada  swasta  dilakukan  berdasarkan sistem kontrak yang dikenal dengan istilah
3 Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
4 Adrian  Sutedi, Hukum  Pertambangan ,  2011, Jakarta, Sinar grafika, hlm. 24
5 Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  mengenai kedudukan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu  konstitusi  ekonomi.  Artinya,  Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  1945  merupakan  hukum  kaidah  hukum tertulis  yang  tertinggi  di  bidang  ekonomi.  Baca:  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi  Ekonomi,  2010,  Penerbit  Buku Kompas, Jakarta.
6 Jesi Karina, Hubungan Asas Pacta Suntservanda Dengan Kewajiban Negosiasi Ulang Royalti Pada Kontrak Pertambangan (Studi Kasus: Kontrak Karya PT Freeport  Indonesia Company), 2012, Skripsi,  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2
7 Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia , 2008, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 10
8 Adrian Sutedi, Op.cit, hlm. 25
9 Ibid.
Kontrak Karya (KK) 11 . Sistem KK pertama kali diterapkan antara Pemerintah
Indonesia dengan PT Freeport pada tahun 1967. 12 Selama perjalanan KK Freeport, berbagai  pemeriksaan  dan  pengkajian justru  membuktikan  besarnya  kerugian yang  ditanggung  oleh  negara  sebagai akibat beroperasinya PT Freeport Indonesia.  Hasil  pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan bahkan
menyebutkan  bahwa  potensi  kerugian negara  akibat  aktivitas  tambang  Freeport mencapai  Rp  185  Triliun. 13 Potensi kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan oleh  Freeport  selama  melakukan  operasi tambang  di  wilayah  Papua.  Pelanggaran yang paling nampak adalah pelanggaran di bidang  lingkungan  yang  berdampak  pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
Secara mendasar, kontrak karya mengikat  kedua  belah  pihak  berdasarkan asas pacta sunt servanda , ini berarti bahwa baik Pemerintah Indonesia maupun Freeport wajib taat dan patuh terhadap isi kontrak. Pemerintah Indonesia demi hukum memiliki kedudukan setara dengan Freeport  sebagaimana  para  pihak  dalam suatu  kontrak.  Sifat  mengikatnya  kontrak ini  kemudian  dihadapkan  pada  berbagai masalah yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Karya. Pada satu sisi Pemerintah Indonesia wajib untuk taat dan patuh  pada  isi  Kontrak  Karya  Freeport, namun pada sisi lain pelaksanaan Kontrak Karya justru menimbulkan berbagai kerugian.
10 Bidang  pertambangan  yang  dimaksud  dalam hal ini  adalah  bidang  pertambangan  umum,  yang  meliputi emas, tembaga dan perak.
11 Beberapa
penulis sebelumnya mempersamakan  istilah  kontrak  karya  dengan  istilah contract of work walaupun penyebutan demikian sejatinya tidak  banyak  digunakan  dalam  kepustakaan  bisnis. Sebagai  contoh,  istilah contract  of  work tidak  dapat ditemukan dalam beberapa Business Dictionary
12 Jesi Karina, op.cit, hlm. 4 13 Informasi  lebih  mendalam  mengenai  potensi kerugian  negara  ini  dapat  dibaca  pada  berbagai pemberitaan, antara lain: Galih Gumelar, “BPK: Operasional  Freeport  Berpotensi  Rugikan  RI  Rp  185 Triliun”, http://m.cnnindonesia.com , Giri Hartomo, “Banyak yang Belum Teraudit, Kerugian Akibat Freeport Lebih dari Rp  185  Triliun” , http://economy.okezone.com ,  Anggita Rezky  Amelia, “BPK:  Potensi  Kerugian  Negara  Akibat Tambang Freeport Rp 185 Triliun”, http://katadata.co.id
Dampak  kerusakan  lingkungan  yang diakibatkan  oleh  kegiatan  penambangan Freeport  masih  terus  terjadi.  Bulan  Mei 2017  lalu,  Jaringan  Advokasi  Tambang (JATAM)  merilis  adanya  dugaan  bahwa pencemaran  sungai  tidak  hanya  terjadi  di Sungai  Ajkwa  tetapi  juga  terjadi  di  lima sungai  lain.  Produksi  1  gram  emas menghasilkan 2,1 ton material sisa dan 5,8 kilogram  emisi  beracun  berupa  logam berat, timbal arsen, merkuri dan sianida. 14 Selain persoalan sosial berupa pencemaran
lingkungan hidup, pelaksanaan Kontrak Karya Freeport pada kenyatannya juga berakibat pada persoalan  sosial  termasuk  konflik  dengan masyarakat (adat) dan persoalan ketenagakerjaan. Perubahan skema pengusahaan  pertambangan  dari  Kontrak Karya  menjadi  Izin  Usaha  Pertambangan Khusus  (IUPK)  berakibat  pada  tindakan penghentian  operasional  penambangan oleh manajemen Freeport beberapa waktu lalu.  Pekerja  tambang  di  Mimika  Papua yang  berjumlah  puluhan  ribu  pun  telah dirumahkan. Kondisi demikian tentu dapat memicu  masalah  sosial  yang  lebih  besar mengingat  sekitar  37%  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Mimika  berasal dari  Freeport. 15 Sumber  PAD  dimaksud berasal  dari  pajak  dan royalty .  Selain  itu, berbagai  persoalan  berkaitan  dengan status Kontrak Karya Freeport
dikhawatirkan  dapat  berdampak  pada stabilitas keamanan. 16
Upaya  demi  upaya  renegosiasi  terus dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia. Renegosiasi dimaksudkan demi tercapainya  kesepakatan  baru  yang  lebih adil bagi kedua belah pihak.
Perkembangan  signifikan  dari  perjalanan renegoisasi Kontrak Karya Freeport
14 Johannes  P.  Christo, “Daftar  Dugaan Pencemaran  Lingkungan  Freeport  dari  Hulu  ke  Hilir”, http://m.tempo.co>news>2017/05/03 diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pada pukul 13.24 WIB.
15 Michael Agustin, “Masalah Freeport Bagaikan Buah Simalakama”, http://m.detik.com diakses  pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 10.15 WIB.
16 Evarianus Supar, “Atasi Kisruh Freeport Agar Tak Picu Masalah Sosial Besar” , http://m.antaranews.com diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 10.44 WIB.
17 Baca:  Michael  Agustinus, “Siapa  yang  Akan Beli  51%  Saham  Freeport?  Ini  Jawaban  Jonan”, http://m.detik.com diakses pada tanggal 5 September 2017 pukul  08.36  WIB.    Baca:  Septian  Deny, “Menteri  Jonan: Freeport Setuju Divestasi Saham 51 Persen” ,
ditandai dengan  komitmen  Freeport  untuk melakukan divestasi terhadap 51% saham kepada  pemerintah  Indonesia.  Divestasi diharapkan  dapat  terlaksana  sebelum tahun  2021. 17 Namun  demikian,  perihal persetujuan  Freeport  melakukan  divestasi masih menyisakan persoalan tersendiri.
Persetujuan  divestasi  saham  oleh Freeport  sejatinya  masih  menyisakan persoalan. Setidaknya terdapat dua persoalan  mendasar  berkaitan  dengan persetujuan  divestasi  tersebut.  Pertama, persoalan berkaitan dengan kesiapan dana pemerintah  untuk  melakukan  pembelian saham  PT  Freeport  Indonesia. 18 Kedua, persoalan mengenai mekanisme divestasi termasuk  porsi  kepemilikan  saham  oleh pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan  pada  latar  belakang sebagaimana telah diuraikan, maka pengkajian  terhadap  persoalan  Kontrak Karya  Freeport  berdasarkan  perspektif hukum dan sosial menjadi suatu hal yang penting  dan  relevan  untuk  dilakukan. Berbagai  pengkajian  mengenai  Kontrak Karya  Freeport  telah  banyak  dilakukan oleh  para  peneliti  sebelumnya.  Oleh karena itu, penelitian ini bersifat melanjutkan  dan  memperkuat  penelitian yang telah ada sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  rangka  menjawab  permasalahan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan ( library  research ).  Studi  kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari  serta  menganalisis  berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. 19
http://bisnis.liputan6.com diakses pada tanggal 5 September  2017  pukul  08.40  WIB.  Baca:  Dedy  Afrianto, “Freeport  Setuju  Divestasi  Saham  51%,  Sri  Mulyani: Detailnya  Akan  Diselesaikan  dalam  Waktu  Dekat” , http://ekonomi.okezone.com diakses  pada  tanggal  5 September 2017 pukul 08.42 WIB.
18 Baca:  Tim  Komunikasi  ESDM, “Wawancara Detik.com: Jonan Blak- Blakan Soal Deal Dengan Freeport”, http://www.esdm.go.id diakses  pada  tanggal 5  September 2017 pukul 08.59 WIB.
19 Baca:  Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Normatif , 2006, Malang, Banyumedia Publishing.

## PEMBAHASAN

## A.  Sejarah Singkat Kontrak Karya Freeport
Sebelum melakukan pengkajian terhadap  persoalan-persoalan  mendasar mengenai  Kontrak  Karya  Freeport,  ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu mengenai  sejarah  singkat  Kontrak  Karya (KK)  yang  mendasari  beroperasinya  PT Freeport  Indonesia  (PT  FI)  di  wilayah Papua. KK yang secara substansial dinilai merugikan  pihak  Indonesia  ini  sejatinya memiliki sejarah panjang dengan problematika tersendiri pada setiap eranya.
Penandatanganan  KK  pertama  kali dilakukan  pada  tahun  1967  dengan sebutan  KK  I. Kontrak  tersebut disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan Freeport  Sulphur  Company  melalui  anak perusahaannya  PT  Freeport  Indonesia. Freeport  menguasai  usaha  eksplorasi terhadap  lahan  seluas  lebih  dari  10.000 hektar. 20
Selama  berlakunya  KK  Freeport  di Indonesia,  para  pengamat  menilai  bahwa rezim  kontrak  ini  tidak  memberikan manfaat secara proporsional bagi Indonesia.  Sebagai  contoh,  Freeport diberikan berbagai kelonggaran perpajakan  hingga  bebas  dari  kewajiban sosial  lingkungan.  Ketiadaan  manfaat secara  proporsional  berbanding  terbalik dengan jumlah keuntungan yang diperoleh Freeport. Kondisi demikian terus berlangsung  hingga  perpanjangan  KK  II pada tahun 1991. 21
Rezim  KK  II  sebenarnya  tidak  jauh berbeda  dengan  KK  I.  Berbagai  klausul kontrak  yang  merugikan  pihak  Indonesia masih  bertahan  tanpa  adanya  perubahan signifikan. Berdasarkan KK II, PT Freeport Indonesia dapat melakukan penambangan selama  30  tahun  hingga  masa  akhir produksi tahun 2021. 22
Pasal-pasal  dalam  KK  II  mengatur berbagai  substansi  yang  merugikan pihak Indonesia  baik  secara  ekonomi  maupun
20 Dewi  Aryani, “Kasus  Freeport  Hilangnya Nurani Pemerintah ”, www.antaranews.com
21 Ibid.
secara sosial. Sebagai contoh, KK II tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap  kegiatan  operasi  dan  fasilitas pemurnian.
Bargaining position
pemerintah Indonesia  baru  mengalami  peningkatan pada  masa  KK  V.  Berdasarkan  KK  V, Freeport  wajib  melakukan  divestasi  atas kepemilikan saham hingga mencapai 51%. Divestasi  wajib  dilakukan  dalam  jangka waktu  20  tahun  melalui proses pelepasan secara bertahap.
Namun demikian dalam perjalanannya, kewajiban divestasi juga tidak terlepas dari persoalan.  Problematika  divestasi  saham Freeport  kembali  mengemuka  setelah proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia  dengan  PT  FI  tidak  mencapai kesepakatan.  Persoalan KK Freepot bahkan  menjadi  semakin  rumit  setelah pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  1  Tahun  2017  mengubah  skema ‘izin’  pengusahaan  tambang  dari  KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Secara  mendasar  penolakan  Freeport terhadap  perubahan  status  KK  menjadi IUPK  bukan tanpa  alasan. Pasalnya  jelas bahwa  kedudukan  Pemerintah  Indonesia menjadi  lebih  kuat  berdasarkan  skema IUPK.
Skema  IUPK  memiliki  perbedaan mendasar  dibandingkan  dengan  skema KK.  Berdasarkan  skema  KK,  posisi pemerintah  Indonesia  dianggap  setara dengan  PT  FI  layaknya  kesetaraan  para pihak dalam suatu perjanjian. Hal demikian merupakan  prinsip  mendasar  hukum kontrak  yang  berlaku  secara  universal. Sementara itu, skema IUPK memposisikan kedudukan Pemerintah Indonesia sebagai pihak  pemberi  izin.  Posisi  pemerintah selaku pemberi izin khusus tentu berimplikasi  kepada  ‘menurunnya’  posisi tawar  Freeport.  Inilah  yang  kemudian meningkatkan ketegangan antara Pemerintah  Indonesia  dengan  Freeport
22 Arfianto  Purbolaksono et  all.  Nasib  Sumber Daya  Mineral  Kita:  Kasus  Freeport, Update  Indonesia, Volume X, No.1 Desember 2015.
http://www.theindonesianinstitute.com/wp- content/uploads/2016/01/Update-Indonesia-Volume-X- No.-1-%E2%80%93-Desember-2015.pdf diakses  pada tanggal 10 September 2017 pada pukul 13.14 WIB.
dalam  proses  renegosiasi  yang  turut menyebabkan munculnya wacana gugatan PT  FI  kepada  Pemerintah  Indonesia  atas dasar pelanggaran KK.  Keadaan semakin pelik  menyusul  pengunduran  diri  Direktur Utama PT FI beberapa waktu lalu. 23

## B.  Kelahiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009  Sebagai  Era  Baru Pengaturan Bidang Pertambangan
Kelahiran  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU  Minerba)  dirasakan  sebagai  suatu tonggak  perubahan  bagi  pembaruan hukum pertambangan di Indonesia. Sebagai  wujud  upaya  pemerintah  dalam memperbarui pengaturan minerba, pokok- pokok pikiran UU Minerba ini meliputi: 24
1)  Mineral dan batu bara sebagai sumber daya  yang  tak  terbarukan  dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah bersama dengan pelaku usaha;
2)  Pemerintah  selanjutnya  memberikan kesempatan  kepada  badan  usaha yang  berbadan  hukum  Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara  berdasarkan  izin,  yang sejalan  dengan  otonomi  daerah, diberikan  oleh  pemerintah  dan/atau pemerintah  daerah  sesuai  dengan kewenangannya masing-masing;
3)  Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi  dan  otonomi  daerah,
pengelolaan  pertambangan  mineral dan
batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah;
4)  Usaha  pertambangan  harus  memberi manfaat  ekonomi  dan  sosial  yang sebesar-besarnya bagi  kesejahteraan rakyat Indonesia;
5)  Usaha  pertambangan  harus  dapat mempercepat pengembangan wilayah
23 Yoga Sukmana, “Resmi Chappy Hakim Mundur Sebagai Dirut Freeport”,
http://ekonomi.kompas.com diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 13.20 wib.
24 Penjelasan  Umum  atas  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
dan  mendorong  kegiatan  ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan, dan 6)  Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus
dilaksanakan  dengan  memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.
Materi  penting  UU  Minerba  yang merupakan perubahan besar dalam pengaturan  sektor  pertambangan  mineral dan batubara adalah mengenai perubahan skema pengusahaan sektor pertambangan dari semula berbentuk Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya/Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B) menjadi skema izin usaha. Skema izin usaha sektor pertambangan  dimaksud  meliputi  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  Izin  Usaha Pertambangan  Khusus  (IUPK)  dan  Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 25
Perubahan skema pengusahaan pertambangan dari KK menjadi skema izin dilakukan dengan beberapa dasar pertimbangan, antara lain: 26
1)  Bentuk kontrak pertambangan melalui skema KK/PKP2B pada satu sisi telah berhasil  menarik  investor, akan  tetapi pada sisi yang lain justru menimbulkan diskriminasi  antara  pihak  swasta nasional  dengan  pihak  swasta  asing. Pasalnya, skema pengusahaan pertambangan  melalui  KK  khusus diperuntukan bagi investor asing.
2)  Terdapat perbedaan mendasar antara skema  izin  pertambangan  dengan skema kontrak (KK). Pada skema izin, perizinan  diberikan  sesuai  dengan tahapan kegiatan pertambangan yakni eksplorasi, eksploitasi
dan
pengolahan serta pengangkutan. Sementara  itu  dalam  skema  KK,  izin pengusahaan pertambangan
25 Ahmad Redi, “Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016. hlm. 615
26 Ibid. hlm. 616-617
diberikan  secara  sekaligus  mulai  dari eksplorasi hingga eksploitasi.
3)  Terdapat pemerintah
daerah
(kabupaten/kota)  yang  tidak  taat kepada peraturan 27
mengenai pengawasan KK/PKP2B. Kewenangan melakukan pengawasan terhadap  KK/PKP2B  sesungguhnya berada pada pemerintah pusat, namun pada
kenyataannya justru pengawasan  banyak  dilakukan  oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
4)  Skema  pengusahaan  pertambangan oleh  pihak  non  pemerintah  melalui pemberian  izin  memiliki  beberapa keunggulan 28 apabila  dibandingkan dengan skema pengusahaan berdasarkan KK.
C. Posisi  Indonesia  dan  Kekuatan Mengikat Kontrak Karya Freeport
Secara mendasar, kekuatan mengikat suatu kontrak tunduk pada asas pacta  sun  servanda .  Berdasarkan  asas pacta  sunt  servanda ,  setiap  pihak  yang membuat suatu perjanjian harus mematuhi perjanjian  tersebut.  Setiap  pihak  dalam perjanjian  harus  melaksanakan  perjanjian yang  mereka  buat.  Asas pacta  sunt servanda timbul  dari  anggapan  bahwa secara  alamiah  sifat  mengikatnya  kontrak didasarkan  pada  dua  hal  yang  salah satunya adalah adanya sifat kesederhanaan  bahwa  seseorang  harus bekerjasama  dan  berinteraksi  dengan orang  lain.  Dalam  hal  ini  masing-masing orang  harus  memiliki  rasa  saling  percaya yang pada akhirnya mengakibatkan orang untuk memberikan kejujuran dan kesetiaan pada janji yang dibuat. 29
27 Yang dimaksud dengan peraturan dalam hal ini adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom
28 Keunggulan dimaksud antara lain:
1) Hubungan  hukum  para  pihak  dalam skema  izin  bersifat  publik,  bukan  sifat hubungan hukum keperdataan sebagaimana terdapat dalam skema KK 2) Izin  diberikan  oleh  pemerintah  sesuai dengan kewenangan dan pertimbangan yang ada
3) Tidak berlaku pilihan hukum (dalam hal penyelesaian sengketa)
4) Skema  izin  melahirkan  akibat  hukum pada satu pihak (penerima izin)
Menurut asas ini pula maka kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana  undang-undang  bagi  para pihak  yang  membuatnya. 30 Hal  demikian juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menentukan  bahwa setiap  kesepakatan  yang  dibuat  secara sah 31 berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 32
Asas pacta  sunt  servanda ini berkaitan  pula  dengan  asas  kebebasan berkontrak ( freedom of contract ) yang juga berlaku  universal. 33 Artinya,  kekuatan mengikatnya  suatu  kontrak  juga berkaitan dengan  sejauh  mana  para  pihak  memiliki kekebasan  di  dalam  membuat  suatu kontrak, mementukan dengan pihak mana hendak  membuat  suatu  kontrak  serta kebebasan  di  dalam  menentukan  isi kontrak. Secara teoritis, ruang lingkup asas kebebasan  berkontrak  menurut  Sutan Remy Sjahdeini meliputi: 34
1.  Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2.  Kebebasan  untuk  memilih  dengan siapa ingin membuat perjanjian;
3.  Kebebasan  untuk  memilih  causa perjanjian yang akan dibuat;
4.  Kebebasan  untuk  menentukan  objek perjanjian;
5.  Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; dan
6.  Kebebasan  untuk  mengikuti  atau menyimpangi ketentuan undang- undang yang bersifat pilihan.
Kembali  pada  asas pacta  sunt servanda sebagaimana  berlaku  secara universal, maka KK Freeport secara hukum sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian,  posisi  Indonesia dalam
29 Lihat:  Hans  Wehberg, Pacta  Sunt  Servanda , The  American  Journal  of  International  Law,  Volume  53, No.4, Oct. 1959, hlm. 786.
30 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian  Pertama) ,  2013,
FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 91
31 Suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi ketentuan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  yakni  adanya  kesepakatan,  kecapakan  para pihak, objek tertentu dan kausa yang halal.
32 Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata
33 Ridwan Khairandy, Op.cit , hlm. 87.
34 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian  Kredit  di  Indonesia ,  1993,  Institur  Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 47.
KK  Freeport  sama  dengan  posisi  para pihak dalam suatu kontrak sehingga wajib untuk taat dan patuh terhadap isi kontrak.
D.  Problematika  Hukum  dan  Sosial yang  Ditimbulkan  oleh  Kontrak
Karya Freeport 1.  Problematika Hukum PT Freeport Indonesia memperoleh hak melakukan pengusahaan  atas  bahan  galian  di wilayah  pertambangan Grasberg dan Ertsberg 35 berdasarkan  KK.  Hak pengusahaan  dimaksud  baru  akan berakhir  pada  tahun  2021  dan  dapat diperpanjang  hingga  tahun  2041. Namun  demikian,  banyak  kalangan menilai bahwa  substansi KK  Freeport bertentangan dengan Pancasila 36 dan UUD  1945 37 khususnya  dalam  hal perwujudan cita-cita kesejahteraan. 38
Berdasarkan sudut pandang hukum,  pengkajian  mengenai  KK Freeport setidaknya berkaitan dengan dua  persoalan  mendasar.  Pertama, apakah  KK  Freeport  termasuk  dalam lingkup perjanjian internasional ( treaty ) sebagaimana  diatur  dalam Vienna Convention  of  the  Law  of  Treaties 1969 (Konvensi Wina 1969), sehingga berlaku  pula  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2000? Kedua, bagaimanakah sejatinya kekuatan  mengikat  KK  Freeport  bagi kedua belah pihak?.
Pasal  1  Konvensi  Wina  1969 menentukan bahwa the present Convention applies to treaties between states. 39 Istilah treaty secara  lebih lanjut didefinisikan sebagai: an international  agreement  concluded  in written form and governed by international law, whether embodied in
35 Kedua  wilayah  pertambangan  ini  terdapat  di Kabupaten Timika, Papua
36 Khususnya  sila  ke  V  “Keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia”
37 Yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
38 Sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada aline ke empat. Secara teoritis,  pewujudan kesejahteraan  demikian berkaitan  erat dengan konsep negara kesejahteraan ( welfare state )
39 Artice  1 Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties  1969 , http://www.legal.un.org diakses  pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 10.37 WIB.
a  single  instrument or  in  two  or  more related  instruments  and  whatever  its particular designation.” 40
Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Konvensi Wina 1969 dimaksud, maka KK  Freeport  tidak  termasuk  dalam lingkup perjanjian internasional ( treaty ). 41 Hal  demikian  didasarkan pada  dua  hal.  Pertama,  KK  Freeport bukan  merupakan  perjanjian  antar negara,  melainkan  perjanjian  antara Pemerintah  Indonesia  dengan  PT
Freeport Indonesia dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mandiri ( separate legal entity ). 42
Mengingat  KK  Freeport  bukan merupakan
suatu perjanjian internasional, maka ketentuan mengenai
berakhirnya suatu
perjanjian  internasional  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2000 tidak dapat diterapkan bagi pelaksanaan KK Freeport. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2000  tentang  Perjanjian  Internasional menentukan  bahwa  suatu  perjanjian internasional berakhir apabila:
a.  Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur  yang ditetapkan dalam perjanjian;
b.  Tujuan perjanjian telah tercapai;
c.  Terdapat  perubahan  mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
d.  Salah satu pihak tidak
melaksanakan  atau  melanggar ketentuan perjanjian;
e.  Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama
f.   Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional
g.  Objek perjanjian hilang; dan
40 Article  2 Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties  1969 , http://www.legal.un.org diakses  pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 10.48 WIB.
41 Pembahasan  secara  khusus  mengenai berlakunya  asas  pacta  sunt  servanda  dalam  perjanjian internasional  baca:  Harry  Purwanto, Keberadaan  Asas Pacta  Sunt  Servanda  dalam  Perjanjian  Internasional , Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 1, Februari 2009, hlm. 155-170.
42 Ahmad Redi, Op.cit. hlm. 628
h.  Terdapat  hal-hal  yang  merugikan kepentingan nasional.
Dengan mendasarkan pada Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 maka terang bahwa argumentasi ‘merugikan kepentingan nasional” sebagaimana muncul selama ini dalam  pelaksanaan  KK  Freeport  tidak dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum bagi pengakhiran KK tersebut.
Berdasarkan pada konstruksi hukum yang  demikian,  apakah  berarti  bahwa  KK Freeport  dapat  dikatakan  sebagai  suatu kontrak  keperdataan  murni  sehingga terhadap  para  pihak  berlaku  segala  asas dan  ketentuan  perjanjian  sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?  Persoalan  demikian  sangat penting  untuk  dijawab  karena  akan berkaitan  dengan  kekuatan  mengikat  KK Freeport bagi kedua belah pihak.
Berkaitan dengan persoalan mengenai  sifat  keperdataan  KK  Freeport, sekiranya  perlu  dikemukakan  pendapat Mahkamah  Konstitusi  dalam  beberapa putusan yang berkaitan dengan pemaknaan  frasa “dikuasai  oleh  negara” sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  33 UUD  1945.  Hal  demikian  tentu  dapat dipahami  mengingat  objek  KK  Freeport merupakan  pengusahaan  terhadap  salah satu  bidang  sumber  daya  alam  yang dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor  002/PUU-I/2003  tertanggal  21 Desember 2004 menyatakan bahwa:
“Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan  mandat  kepada  negara untuk  mengadakan  kebijakan  (beleid)
dan tindakan pengurusan (bestuurdaad),
pengaturan  (regelendaad),  pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan  oleh  pemerintah  dengan kewenangannya  untuk  mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning),  lisensi  (licentie),  dan konsesi  (concessie). Fungsi  pengaturan oleh  negara  (regelendaad)  dilakukan melalui  kewenangan  legislasi  oleh  DPR bersama dengan pemerintah, dan
regulasi  oleh  pemerintah  (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan  melalui  mekanisme  pemilikan saham  (share-holding)  dan/atau  melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan Hukum  Milik  Negara  sebagai  instrumen kelembagaan  melalui  mana  negara  c.q.
pemerintah mendayagunakan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan  itu  untuk  digunakan  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Demikian  pula  fungsi  pengawasan  oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh  negara  c.q.  pemerintah  dalam rangka  mengawasi  dan  mengendalikan agar  pelaksanaan  penguasaan  oleh negara  atas  cabang  produksi  yang penting  dan/atau  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dimaksud  benar- benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.”
Pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana  tertuang  dalam  putusan tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar analogi  dalam  memaknai  kedudukan  KK Freeport.  Pengusahaan  seluruh  sumber daya  alam  sebagaimana  dikuasai  oleh negara semestinya diberikan kepada pihak swasta  melalui  skema  pemberian  izin, bukan melalui kontrak keperdataan. Dalam hal ini  penulis sependapat dengan Mahk amah. Pemberian ‘hak’ pengusahaan atas  sumber  daya  alam  oleh  Pemerintah kepada PT Freeport melalui skema kontrak karya telah merupakan suatu bentuk ‘cacat lahir’ ( birth defect ).
Terlepas  dari  pendapat  Mahkamah dan  terlepas  dari  ‘kesalahan’  mengenai pemberian  hak  pengusahaan  dalam  KK Freeport,  pertanyaan  yang  kemudian menjadi  sangat  penting  untuk  dijawab adalah bagaimana kekuatan mengikat KK Freeport bagi kedua belah pihak utamanya bagi pihak Pemerintah Indonesia? Pertanyaan  demikian  semakin  diperkuat dengan fakta mengenai tunduknya Pemerintah  Indonesia  pada  KK  Freeport dan berbagai dampak (ekses) pelaksanaan KK  Freeport  yang  dinilai  oleh  banyak kalangan sangat merugikan pihak Indonesia.

## 2.  Problematika Sosial
Menurut  Suharto,  permasalahan sosial  memiliki  karakteristik  tertentu yang meliputi : 43
1) Kondisi  dirasakan  oleh  banyak orang  tanpa  adanya  batasan tertentu 2) Kondisi dinilai tidak menyenangkan 3) Kondisi menuntut penyelesaian 4) Penyelesaian  persoalan  harus dilakukan  melalui  aksi  sosial secara yang bersifat kolektif Sejatinya berbagai persoalan sosial mulai muncul di wilayah pertambangan  Freeport  sejak  rezim
KK  I.  Persoalan  sosial  terutama disebabkan oleh perubahan- perubahan  yang  terjadi  secara  cepat sejak  beroperasinya  penambangan Freeport dihadapkan pada ketidaksiapan masyarakat (adat)
sebagai penduduk asli wilayah setempat. Pada masa awal pelaksanaan operasi tambang bahkan telah mengakibatkan munculnya serangkaian  protes  dari  masyarakat.
Salah  satu  bentuk  protes  dilakukan dengan  memancangkan  tombak  di Gunung Ensberg dan Komplek Perumahan Tembagapura. 44 Apabila dirunut berdasarkan perspektif sejarah, problematika sosial yang bersumber dari konflik masyarakat dengan
PT FI sesungguhnya  telah  menjadi  warisan yang  mengakar  dan  bersifat  turun- temurun.  Dampak  negatif  seperti kerusakan lingkungan
dan
kesenjangan sosial semakin
menguatkan  perlawanan  hingga  tak jarang berujung pada terjadinya tindak kekerasan.  Tercatat  sepanjang  tahun 2009  insiden  kekerasan  di  Papua
43 Nita  Safitri, Masalah  Sosial  dan  Konflik Masyarakat  Adat  Papua  Dengan  PT  Freeport  Indonesia , Jurnal Perspektif, Jurnal Ilmu Sosial, Fakultas Isipol, UMA, Volume 4, Nomor 1, April 2011, hlm. 30
44 Ibid. hlm. 4
mengalami  peningkatan.  Bulan  Juli 2009  terjadi  penembakan  terhadap seorang karyawan PT FI dan seorang anggota Brimob di Timika. 45 Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang  dirilis  pada  tahun  1997,  selama hampir 30 tahun proyek pembangunan Freeport  mengakibatkan  kerusakan yang cukup parah pada sumber daya tanah  dan  hutan  Papua.  Kondisi demikian  turut  diperparah  dengan fakta  mengenai  pembuangan  limbah tambang ke dalam aliran-aliran sungai yang  menjadi  sumber  kehidupan masyarakat Papua. Kerusakan sungai di Papua telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan  dengan  kerusakan hutan  diperkirakan  mencapai  5  juta hektar hingga September 2009. 46
Dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan  Freeport  masih  terus terjadi.  Bulan  Mei 2017  lalu,  Jaringan Advokasi  Tambang  (JATAM)  merilis adanya  dugaan  bahwa  pencemaran sungai  tidak  hanya  terjadi  di  Sungai Ajkwa tetapi juga terjadi di lima sungai lain. Produksi 1 gram emas menghasilkan  2,1  ton  material  sisa dan 5,8 kilogram emisi beracun berupa logam  berat,  timbal  arsen,  merkuri, dan sianida. 47
Selain  persoalan  sosial  berupa pencemaran lingkungan hidup, pelaksanaan KK Freeport pada kenyatannya  juga  berakibat  pada persoalan  sosial  ketenagakerjaan.
Perubahan skema pengusahaan pertambangan  dari  KK  menjadi  IUPK berakibat  pada  tindakan  penghentian operasional penambangan oleh managemen Freeport beberapa waktu lalu.  Pekerja  tambang  di  Mimika Papua  yang  berjumlah  puluhan  ribu pun telah dirumahkan. Kondisi demikian tentu dapat memicu problematika  sosial  yang  lebih  besar mengingat  sekitar  37%  Pendapatan
46 Ibid . hlm. 34
47 Johannes  P.  Christo, “Daftar  Dugaan Pencemaran  Lingkungan  Freeport  dari  Hulu  ke  Hilir”, http://m.tempo.co>news>2017/05/03 diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pada pukul 13.24 WIB.
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika berasal  dari  Freeport. 48 Sumber  PAD dimaksud  berasal  dari  pajak  dan royalty. Selain itu, berbagai persoalan berkaitan  dengan  status  KK  Freeport dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas keamanan. 49

## E.  Renegosiasi Sebagai Kemungkinan
Solusi  atas  Problematika  Hukum dan Sosial Kontrak Karya Freeport Pasca reformasi, persoalan renegoisasi  KK  Freeport  terus  mengalami perkembangan  dan  dinamika  pada  setiap periode  pemerintahan.  Setelah  keluarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2017 50 yang  pada  intinya  mengubah skema  pengusahaan  tambang  dari  KK menjadi IUPK, berbagai proses perundingan  kembali  (renegosiasi)  terus dilakukan  antara  Pemerintah  Indonesia dengan  Freeport.  Tercatat  hingga  bulan Juli  2017  lalu,  perundingan  masih  terus dilakukan. Perundingan terutama menyangkut  dua  persoalan  utama  yakni mengenai status perpanjangan KK Freeport dan mengenai divestasi saham. 51
Khusus  mengenai  perpanjangan  KK
Freeport,  kedua  belah  pihak  belum mencapai kesepakatan. Pemerintah Indonesia menginginkan perpanjangan KK Freeport  diberikan  melalui  dua  tahap. Perpanjangan  tahap  pertama  diberikan hingga  tahun  2031  dan  perpanjangan tahap  kedua  diberikan  hingga  tahun  2041 setelah melalui tahap evaluasi pemerintah. Sementara  itu,  Freeport  menginginkan
48 Michael Agustin, “Masalah Freeport Bagaikan Buah  Simalakama”, http://m.detik.com diakses  pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 10.15 WIB.
49 Evarianus Supar, “Atasi Kisruh Freeport Agar Tak Picu Masalah Sosial Besar” , http://m.antaranews.com diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 10.44 WIB.
50 Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Ke  empat  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
51 Pemberitaan mengenai perkembangan renegosiasi  KK  Freeport  antara  lain  dapat  dibaca  dalam: “Pemerintah  Klaim  Freeport  Sepakat  Perpanjang  Kontrak Hingga  2013 ” http://www.kumparan.com “Pemerintah Sepakat  Perpanjang  Kontrak  Freeport  Hingga  2031 http://www.merdeka.com ,  Pemerintah Akan  Perpanjang Kontral Freeport Sampai 2031?” http://www.repubika.co.id
52 Pemberitaan mengenai hal ini antara lain dapat dibaca  dalam “Kenapa  Freeport  Minta  Perpanjangan Kontrak Sampai 2041?” http://www.m.detik.com
agar perpanjangan kontrak dapat diberikan secara sekaligus hingga tahun 2041. 52 Perkembangan signifikan dari perjalanan renegoisasi KK Freeport ditandai dengan  komitmen  Freeport  untuk melakukan divestasi terhadap 51% saham kepada  Pemerintah  Indonesia.  Divestasi dimaksud  diharapkan  dapat  dilaksanakan sebelum  tahun  2021. 53 Namun  demikian, perihal persetujuan Freeport dalam melakukan  divestasi  masih  menyisakan persoalan tersendiri.
Persetujuan  divestasi  saham  oleh Freeport  setidaknya  masih  menyisakan persoalan. Setidaknya terdapat dua persoalan  mendasar  berkaitan  dengan persetujuan dimaksud. Pertama, persoalan berkaitan dengan kesiapan dana Pemerintah  untuk  melakukan  pembelian saham  Freeport. 54 Kedua,  persoalan mengenai  mekanisme  divestasi  termasuk rencana kepemilikan saham oleh pemerintah daerah Timika Papua.
Kontrak  Karya  pada  dasarnya  adalah suatu  jenis  kontrak  yang  dibuat  antara Pemerintah  Indonesia  dengan  kontraktor asing  atau  merupakan  patungan  antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia  dalam  bidang  pertambangan selain  minyak  dan  gas  bumi 55 sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. 56
Dalam perjalanannya, pelaksanaan KK Freeport tidak mampu memberikan sumbangsih yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya  masyarakat  Papua.  Persoalan demikian terutama disebabkan oleh
53 Baca:  Michael  Agustinus, “Siapa  yang  Akan Beli  51%  Saham  Freeport?  Ini  Jawaban  J onan”, http://m.detik.com diakses pada tanggal 5 September 2017 pukul  08.36  WIB.    Baca:  Septian  Deny, “Menteri  Jonan: Freeport Setuju Divestasi Saham 51 Persen” , http://bisnis.liputan6.com diakses pada tanggal 5 September  2017  pukul  08.40  WIB.  Baca:  Dedy  Afrianto, “Freeport  Setuju  Divestasi  Saham  51%,  Sri  Mulyani: Detailnya  Akan  Diselesaikan  dalam  Waktu  Dekat” , http://ekonomi.okezone.com diakses  pada  tanggal  5 September 2017 pukul 08.42 WIB.
54 Baca:  Tim  Komunikasi  ESDM, “Wawancara Detik.com: Jonan Blak- Blakan Soal Deal Dengan Freeport”, http://www.esdm.go.id diakses  pada  tanggal 5  September 2017 pukul 08.59 WIB.
55 Yang dimaksud dengan selain minyak dan gas bumi dalam hal ini misalnya emas, perak, serta tembaga.
56 Salim  H.S., Perkembangan  Hukum  Kontrak Innominat  di  Indonesia ,  Cetakan  ke  tiga,  2005,  Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 63.
substansi kontrak yang sejatinya ‘merugikan’  pihak  Indonesia  dan  bahkan tidak  sesuai  dengan  amanat  Pasal  33 Undang-Undang Dasar 1945.
Hasil  penelitian  sebagaimana  dirilis oleh  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) menemukan  adanya  dugaan  bahwa  PT Freeport Indonesia (PT FI) tidak melakukan  pembayaran  royalti  sesuai dengan kesepakatan. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Indonesia
mengalami kerugian hingga mencapai US$ 176,884  juta  (setara  dengan  Rp  1.591 triliun rupiah). 57 Berdasarkan kondisi demikianlah  renegosiasi  terhadap  KK Freeport perlu untuk senantiasa dilakukan hingga tercapai kemanfaatan yang seimbang bagi kedua belah pihak.
Persoalan KK Freeport sejatinya bukan merupakan  satu-satunya  persoalan  di bidang pertambangan. Upaya demi upaya telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam rangka membangun sebuah sistem pengaturan yang lebih baik. Salah satunya yakni  melalui  pengundangan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Mineral  dan  Batubara  (Undang-Undang Mineral  dan  Batubara  Tahun  2009). Undang-Undang  ini  diharapkan  mampu menjadi dasar bagi dilakukannya perbaikan  di  sektor  pengelolaan  mineral dan batubara termasuk sebagai dasar bagi dilakukannya  renegosiasi  terhadap  KK Freeport.
Ada pun substansi pasal yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan renegosiasi  adalah  Pasal  169  Undang- Undang Mineral dan Batubara Tahun 2009. Pasal  169  Undang-Undang  Mineral  dan Batubara tahun 2009 menentukan bahwa: 58 a.  Kontrak karya dan perjanjian
pengusahaan  pertambangan  batubara yang  telah  ada  sebelum  berlakunya undang-undang  ini  tetap  diberlakukan sampai  jangka  waktu  berakhirnya kontrak/perjanjian.
b.  Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak  Karya  dan  Perjanjian  Karya Pengusahaan  Pertambangan  Batubara
57 Uraian  secara  lebih  mendalam  mengenai  ini baca:  Indonesian  Corruption  Watch, “Pemerintrah  Harus Renegosiasi  Kontrak  Freeport” , http://www.antikorupsi.org diakses pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 10.40 wib.
sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a disesuaiakan  selambat-lambatnya  satu (1)  tahun  sejak  Undang-Undang  ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
c.  Pengecualian  terhadap  penerimaan negara  sebagaimana  terdapat  pada huruf  b  adalah  upaya  peningkatan penerimaan negara.
Salah  satu  klausul  KK  Freeport generasi V yang berakhir pada tahun 2021 menyatakan bahwa kontrak dapat diperpanjang hingga dua kali apabila pihak Freeport menghendaki. Berdasarkan klausul  demikian  maka  perpanjangan  KK Freeport  dapat  dilakukan  hingga  tahun 2041.  Sementara  itu,  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  23  KK  Freeport  maka pemerintah  Indonesia dilarang  melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan isi kontrak.
Pasal  23  KK  Freeport  secara  lengkap menentukan bahwa: 59 “Departemen  atas  nama  Pemerintah setuju  bahwa  selama  jangka  waktu persetujuan  ini,  Pemerintah  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing, (i)  tidak  akan  mengambil  tindakan  yang tidak  konsisten  dengan  ketentuan- ketentuan persetujuan ini yang membawa  pengaruh  tidak  baik  pada pelaksanaan pengusahaan menurut persetujuan  ini,  termasuk,  tanpa kecuali setiap tindakan penyitaan atau nasionalisasi  perusahaan  atau  bagian daripadanya,  dan  (ii)  setiap  saat  akan bekerjasama dengan perusahaan dalam menangani  setiap  tindakan  administrasi dan penetapan-penetapan yang berhubungan dengan pengusahaan dengan  cara  terbaik  sesuai  dengan prosedur- prosuder yang diperlukan.”
Dengan  mencermati  Pasal  23  KK Freeport, dapat dimaknai bahwa Pemerintah  Indonesia  terikat  untuk  tidak melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan isi kontrak. Substansi  pasal  demikian  sejatinya  dapat pula  dimaknasi  sebagai  ‘ketundukan’
58 Jesi Karina, Op.cit ., hlm. 88
59 Pasal 23 Kontrak Karya Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dalam Jessi Karina, Op.cit , hlm. 10.
pemerintah  terhadap  KK  Freeport.  Oleh karena  itu,  berbagai  upaya  renegosiasi terhadap  KK  Freeport  hampir  selalu  tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan. 60
Pada Tahun 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  (PP  No  1  tahun  2017). Peraturan  pemerintah  sebagai  pelaksana UU Minerba tersebut setidaknya mengatur enam  substansi pokok  di bidang  kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.  Keenam  point  pokok  dimaksud meliputi: 61
1.  Perubahan ketentuan divestasi
(pelepasan  saham)  hingga  mencapai angka 51% secara bertahap. 62
2.  Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan  (IUP)  dan  Izin  Usaha Pertambangan  Khusus  (IUPK)  yang diatur  paling  cepat  dilakukan  dalam jangka  waktu  5  tahun  sebelum  masa berlaku izin usaha berakhir.
3.  Patokan harga penjualan mineral dan batubara.
4.  Kewajiban  bagi  pemegang  kontrak karya  untuk  mengubah  skema  KK menjadi skema IUPK.
5.  Penghapusan  ketentuan  mengenai izin  penjualan  hasil  tambang  yang telah  mengalami  proses  pemurnian bagi para pemegang kontrak karya.
6.  Penerbitan peraturan menteri terhadap segala hal yang perlu diatur secara lebih lanjut.
Berdasarkan  pada  ketentuan  PP Nomor 1 Tahun 2017 maka skema kontrak karya  yang  selama  ini  menjadi  dasar
60 Baca: Dewi Aryani, loc.cit
61 Enam Pokok Point Penting PP Nomor 1 Tahun 2017 , http://www.petrogas.co.id diakses  pada  tanggal  22 Agustus 2017 pukul 10.09 wib.
62 Baca Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan
63 Baca:  Michael  Agustinus, “Siapa  yang  Akan Beli 51%  Saham  Freeport?  Ini  Jawaban  Jonan”, http://m.detik.com diakses pada tanggal 5 September 2017 pukul  08.36  WIB.    Baca:  Septian  Deny, “Menteri  Jonan: Freeport Setuju Divestasi Saham 51 Persen” ,
beroperasinya  PT  Freeport  Indonesia harus diubah ke dalam skema IUPK. Selain itu,  PT  FI  juga  memiliki  kewajiban  untuk melakukan divestasi saham hingga mencapai  angka  51%  secara  bertahap. Kedua  kewajiban  inilah  yang  kemudian mengakibatkan perselisihan paham antara Pemerintah Indonesia dengan PT FI yang kemudian  berujung  pada  dilakukannya serangkaian perundingan (renegosiasi).
Perkembangan signifikan dari perjalanan renegoisasi KK Freeport ditandai dengan  komitmen  Freeport  untuk melakukan divestasi terhadap 51% saham kepada  pemerintah  Indonesia.  Divestasi dimaksud  diharapkan  dapat  dilaksanakan sebelum tahun 2021. 63 .
Persetujuan  divestasi  saham  oleh Freeport  sejatinya  masih  menyisakan persoalan. Setidaknya terdapat dua persoalan  mendasar  berkaitan  dengan persetujuan dimaksud. Pertama, persoalan berkaitan dengan kesiapan dana pemerintah  untuk  melakukan  pembelian saham  Freeport. 64 Kedua,  persoalan mengenai  mekanisme  divestasi  termasuk porsi  kepemilikan  saham  oleh  pemerintah daerah setempat.

## KESIMPULAN
Kontrak
Karya Freeport sejatinya  merupakan  suatu  kontrak  yang bersifat  keperdataan.  Baik  Pemerintah Indonesia  maupun  PT  Freeport  Indonesia terikat  pada  substansi  Kontrak  Karya berdasarkan  asas pacta  sunt  servanda . Posisi Pemerintah Indonesia sejajar dengan  posisi  PT  Freeport  Indonesia sebagaimana  posisi  para  pihak  dalam suatu  kontrak.  Namun  demikian,  perlu dipahami  bahwa  Kontrak  Karya  Freeport secara substansial tidak dapat didudukkan semata-mata  dalam  posisinya  sebagai
http://bisnis.liputan6.com diakses pada tanggal 5 September  2017  pukul  08.40  WIB.  Baca:  Dedy  Afrianto, “Freeport  Setuju  Divestasi  Saham  51%,  Sri  Mulyani: Detailnya  Akan  Diselesaikan  dalam  Waktu  Dekat” , http://ekonomi.okezone.com diakses  pada  tanggal  5 September 2017 pukul 08.42 WIB.
64 Baca:  Tim  Komunikasi  ESDM, “Wawancara Detik.com: Jonan Blak- Blakan Soal Deal Dengan Freeport”, http://www.esdm.go.id diakses  pada  tanggal 5  September 2017 pukul 08.59 WIB.
suatu  kontrak  keperdataan  murni.  Hal  ini setidaknya didasarkan pada dua argumentasi  mendasar.  Pertama,  objek Kontrak Karya Freeport merupakan bagian dari  kekayaan  alam  yang  dikuasai  oleh negara dan wajib digunakan bagi sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Kedua, pemberian  hak  pengusahaan  tambang kepada PT Freeport semestinya diberikan melalui  skema  izin  bukan  melalui  skema kontrak privat.
Dalam
perjalanannya,
pelaksanaan Kontrak Karya Freeport telah menimbulkan  problematika  hukum  dan sosial  tersendiri.  Problematika  hukum terutama menyangkut sifat mengikat Kontrak  Karya  Freeport.  Pada  satu  sisi Pemerintah  Indonesia  terikat  dan  wajib menaati isi Kontrak Karya, sementara pada sisi lain pelaksanaan Kontrak Karya justru merugikan pihak Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan penambangan  oleh  Freeport  berdasarkan Kontrak  Karya  juga  berimplikasi  pada munculnya
problematika sosial.
Problematika  sosial  sebagai  ekses  dari pelaksanaan  Kontrak  Karya  terutama berkaitan  dengan  sengketa  antara  PT Freeport dengan masyarakat adat setempat dan persoalan kerusakan lingkungan  hidup.  Pada  level  tertentu problematika sosial sebagai ekses pelaksanaan  penambangan oleh  PT Freeport bahkan telah menganggu stabiitas keamanan Papua.
Serangkaian upaya
perundingan  kembali  (renegosiasi)  terus dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dari masa ke masa. Renegosiasi dimaksudkan dalam rangka mencapai kesepakatan baru yang lebih menjamin keseimbangan manfaat bagi kedua belah pihak.
Pelaksanaan  renegosiasi  mencapai  suatu babak baru pasca PT Freeport menyatakan  sepakat  untuk  melakukan divestasi  terhadap  51%  saham  kepada Pemerintah  Indonesia.  Namun  demikian, komitmen  PT  Freeport  dimaksud  juga masih menyisakan persoalan tersendiri.
Pasca PT Freeport menyatakan komitmen  untuk  melakukan  divestasi, Pemerintah Indonesia setidaknya dihadapkan pada dua persoalan. Pertama, persoalan  mengenai  kesiapan  dana. Kedua,  persoalan  mengenai  mekanisme
pelepasan saham termasuk porsi kepemilikan saham bagi pemerintah daerah.  Oleh  karena  itu,  serangkaian renegosiasi lanjutan menjadi upaya terbaik demi  tercapainya  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak.  Penting  untuk  diingat bahwa  pelaksanaan  renegosiasi  harus didasarkan pada semangat mengembalikan  kedaulatan  negara  atas sumber  daya  alam  dan  pada  semangat perwujudan kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian  Sutedi, Hukum  Pertambangan , 2011, Sinar grafika, Jakarta
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Ekonomi,
2010,  Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan , 2016,  FH UII Press, Yogyakarta
Salim  H.S., Hukum  Pertambangan  di
Indonesia ,  2008,  Rajawali  Press, Jakarta Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak  Innominat  di  Indonesia ,
Cetakan  ke  tiga,  2005,  Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para   Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia ,  1993,  Institur  Bankir Indonesia, Jakarta. Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis  Internasional, 2004,  Sinar Grafika, Jakarta

## Jurnal dan Laporan Hasil Penelitian
Ahmad  Redi, “Kontrak  Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945”,
Jurnal  Konstitusi,  Volume  13,  Nomor  3, September 2016
Hans Wehberg, Pacta Sunt Servanda , the American  Journal  of  International  Law, Volume 53,   No.4, Oct. 1959
Harry  Purwanto, Keberadaan  Asas  Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional , Jurnal Mimbar Hukum,  Volume  21  Nomor  1,  Februari 2009 Jesi  Karina, Hubungan  Asas  Pacta Suntservanda Dengan Kewajiban Negosiasi Ulang Royalti Pada Kontrak  Pertambangan  (Studi  Kasus: Kontrak Karya PT Freeport  Indonesia
Company), 2012, Skripsi,  Fakultas Hukum Universitas   Indonesia.
Nita  Safitri, Masalah  Sosial  dan  Konflik
Masyarakat  Adat  Papua  Dengan  PT Freeport
Indonesia , Jurnal
Perspektif,  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Fakultas Isipol, UMA, Volume   4,  Nomor  1,  April 2011

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun
2017  tentang  Perubahan  Ke  empat  atas
Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

## Kitab Hukum

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Data internet
Arfianto Purbolaksono et all. Nasib Sumber Daya  Mineral  Kita:  Kasus  Freeport,
Update  Indonesia,  Volume  X,  No.1 Desember 2015.
http://www.theindonesianinstitute.co m Anggita  Rezky  Amelia, “BPK:  Potensi Kerugian  Negara  Akibat  Tambang Freeport Rp 185
Triliun”, http://katadata.co.id
Dedy  Afrianto, “Freeport  Setuju  Divestasi Saham 51%, Sri Mulyani: Detailnya Akan  Diselesaikan  dalam  Waktu Dekat” , http://ekonomi.okezone.com Dedy  Afrianto, “Freeport  Setuju  Divestasi Saham 51%, Sri Mulyani: Detailnya Akan  Diselesaikan  dalam  Waktu Dekat” , http://ekonomi.okezone.com Dewi  Aryani, “Kasus  Freeport  Hilangnya
Nurani Pemerintah ”, www.antaranews.com
Evarianus  Supar, “Atasi  Kisruh  Freeport Agar  Tak  Picu  Masalah  Sosial Besar” , http://m.antaranews.com Evarianus  Supar, “Atasi  Kisruh  Freeport Agar  Tak  Picu  Masalah  Sosial Besar” , http://m.antaranews.com
Galih Gumelar, “BPK: Operasional Freeport Berpotensi  Rugikan  RI  Rp 185 Triliun”,
http://m.cnnindonesia.com Giri  Hartomo, “Banyak  yang  Belum
Teraudit,  Kerugian  Akibat  Freeport
Lebih  dari Rp 185 Triliun” , http://economy.okezone.com Indonesian Corruption Watch, “Pemerintrah  Harus  Renegosiasi Kontrak Freeport” , http://www.antikorupsi.org
Johannes  P.  Christo, “Daftar  Dugaan
Pencemaran  Lingkungan  Freeport dari
Hulu ke Hilir”, http://m.tempo.co>news>2017/05/0 3 Johannes  P.  Christo, “Daftar  Dugaan
Pencemaran  Lingkungan  Freeport dari Hulu ke Hilir”, http://m.tempo.co>news>2017/05/0 3 Michael Agustin, “Masalah  Freeport Bagaikan Buah Simalakama”, http://m.detik.com
Michael Agustinus, “Siapa yang Akan Beli 51% Saham Freeport? Ini Jawaban Jonan”, http://m.detik.com Michael Agustinus, “Siapa yang Akan Beli 51% Saham Freeport? Ini Jawaban Jonan”, http://m.detik.com Septian  Deny, “Menteri  Jonan:  Freeport Setuju Divestasi Saham 51 Persen” , http://bisnis.liputan6.com
Septian  Deny, “Menteri  Jonan:  Freeport Setuju Divestasi Saham 51 Persen” , http://bisnis.liputan6.com
Tim  Komunikasi  ESDM, “Wawancara Detik.com:  Jonan  Blak-Blakan  Soal Deal Dengan Freeport”, http://www.esdm.go.id UNIDROIT  Principles  of  International Commercial Contract 2010, http://www.fd.unl.pt>MHB_MA_315
17 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 , http://www.legal.un.org Yoga  Sukmana, “Resmi  Chappy  Hakim Mundur  Sebagai  Diru t  Freeport”, http://ekonomi.kompas.com