Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN
(MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010

## TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM)
Gede Wahyu Aldi Putra 1 , Si Ngurah Ardhya 2 , Ketut Sudiatmaka 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {gedewahyualdiputra@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , sudiatmaka58@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi tentang Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP)  Provinsi  Bali  No:  01/kep/psm-3/mdp  bali/X/2010  terhadap  pewarisan  Wanita  Hindu  Bali  di  Desa Jinengdalem, (2) Hambatan dalam pelaksanaan pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem berdasarkan Keputusan  MUDP  Provinsi  Bali.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris yang bersifat deskrptif. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini antara lain yaitu Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat adat Desa Jinengdalem. Objek dalam penelitian ini adalah isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 serta lokasi penelitian di  Desa  Jinengdalem.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik  studi  dokumen,  Teknik wewancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan  (1)  Kepala  Desa  Jinengdalem,  Ketua  Majelis  Desa  Adat  Kabupaten  Buleleng,  Kelian  Adat  Desa Jinengdalem  dan  masyarakat  belum  menerima  keputusan  tersebut,  karena  masih  kuatnya  kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat terhadap budaya patrilineal dan Desa Jinengdalem sangat mempertahankan awig-awig desa dalam penyelenggaraan  kehidupan  desa.  (2)  belum  terealisasikan  isi  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman (MUDP)  Provinsi  Bali  No:  01/kep/psm-3/mdp  bali/X/2010.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  system  kemasyarakatan patrilineal yang sangat mengakar tumbuh di Desa Jinengdalem.
Kata kunci: pewarisan, wanita hindu bali, keputusan MUDP, jinengdalem.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  (1)  the  implementation  of  the  decision  of  the  Pakraman  Village  Main  Council (MUDP) Bali Province No: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010 on the inheritance of Balinese Hindu women in Jinengdalem  Village,  (2)  Barriers  in  implementation  of  the  inheritance  of  Balinese  Hindu  Women  in Jinengdalem  Village  based  on  the  MUDP  Decree  of  the  Province  of  Bali.  The  research  method  used  is  a descriptive  empirical  juridical  research  method.  The  sampling  technique  used  in  this  research  was  purposive sampling. The subjects in this study include the Head of Jinengdalem Village, the Chairperson of the Traditional Village  Council  of  Buleleng  Regency,  the  Kelian  Adat  of  Jinengdalem  Village,  and  the  Community  in Jinengdalem Village. The object of this research is the content of the Decree of the Main Council of Pakraman Village (MUDP), Bali Province No: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010 as well as the research location in Jinengdalem  Village.  Data  collection  techniques  in  this  research  document  study  techniques,  interview techniques, and observation techniques. The data collected were analyzed qualitatively. The results showed (1) the  Head  of  Jinengdalem  Village,  the  Chairman  of  the  Traditional  Village  Council  of  Buleleng  Regency,  the Kelian Adat of Jinengdalem Village and the community had not accepted the decision, because there were still very strong customs in the community towards patrilineal culture and Jinengdalem Village strongly maintained the  awig-awig  in  the  village  the  implementation  of  village  life.  (2)  The  contents  of  the  Decree  of  the  Main Council of Pakraman Village (MUDP) in Bali Province have not been realized: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010. This is influenced by the patrilineal social system which is deeply rooted in the village of Jinengdalem.
Keywords : Inheritance, Balinese Hindu Women, MUDP Decree, Jinengdalem

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  adalah  hukum  yang mengatur  perpindahan  harta  kekayaan  (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi  tiga,  yaitu  sistem  hukum  waris  adat, sistem  hukum  waris  Islam  dan  sistem  hukum waris  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (selanjutnya  disingkat  KUHPerdata). Daerah  Bali,  sistem  pewarisan  yang  berlaku adalah  sistem  hukum  waris  adat  dengan pembagian  warisan  ditentukan  oleh  sistem kekerabatan.  Terdapat  tiga  penggolongan dalam  sistem  kekerabatan  yaitu  sistem kekerabatan  patrilineal  (menarik  garis  dari keturunan  pihak  bapak),  sistem  kekerabatan matrilineal (menarik garis dari keturunan pihak ibu),  sistem  kekerabatan  parental  (menarik garis  keturunan  kedua  belah  pihak  bapak  dan ibu). Masyarakat adat di Bali menganut sistem purusa  yaitu,  kekerabatan  didasarkan  garis keturunan  laki-laki  dengan  kata  lain,  hanya anak  laki-laki  memiliki  kekuasaan  mutlak dalam  sebuah  keluarga  sementara  wanita, akibat  perkawinan  yang  mengharuskan  ia  ikut suami  maka,  iapun  keluar  dari  keluarga asalnya.
Wanita  Bali  tidak  memiliki  hak sebagai ahli waris terkecuali, wanita didudukkan  sebagai  Purusa.  Perihal  tersebut dipaparkan  pada  jurnal,  “Kedudukan  Hak Mewaris  Wanita  Hindu  dalam  Sistem  Hukum Adat  Waris  di  Bali”  (Isa  Praresti    Dangin: 2015).  Disebutkan,  dalam  ketentuan  hukum adat  yang  berlaku  dimasyarakat  Bali,  anak perempuan  tidak  mempunyai  hak  untuk mewarisi  harta  peninggalan  orang  tuanya, tetapi  bagi  pewaris  (orang  tua  yang  berada) dimungkinkan  untuk  melakukan  berbagai upaya atau cara agar anak perempuanya dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan  orang  tuanya  dengan  beberapa cara  hibah  ataupun  mengangkat  status  anak perempuan (predana) menjadi status anak laki- laki (purusa). Tidak diperhitungkannya wanita dalam  sistem  hukum  waris  adat  di  Bali mengesankan, hukum adat Bali memperlakukan  wanita  Bali  secara  tidak  adil. Kondisi  ini  berbanding  terbalik  dengan  ajaran Agama  Hindu  sebagai  pondasi  hukum  adat  di
Bali  yang  mana  kedudukan  wanita  dalam Hindu adalah sangat utama dan dihormati. Hal ini  ditegaskan  pada  jurnal  “Perempuan  Hindu Di  Panggung  Sarasamuccaya  Analisis  Gender Atas  Peran  Dan  Eksistensi  Perempuan  Bali Hindu  Dalam  Kitab  Sarasamuccaya”  (Yessi Crosita  Octaria  :  2003)  yang  pada  intinya menyebutkan,  konstruksi  peran  perempuan dengan  landasan  yang  patriarkhis  adalah menindas  perempuan.  Penindasan  ini  dalam bentuk  praktis  lahir  sebagai  subordinasi, kekerasan  terhadap  perempuan,  beban  kerja ganda  serta  marginalisasi  dalam  setiap  ruang kehidupan.  Oleh  karena  itu,  perempuan  harus dapat  memilih  perannya  sendiri,  tidak  dalam batasan yang patriarkhis tetapi dalam keluasan nilai kemanusiaan. Sikap diskriminatif (membeda-bedakan) terhadap perempuan harus  diganti  dengan  sikap  yang  apresiatif sehingga  kesetaraan  gender  dapat  terwujud secara  keseluruhan.    kedudukan  wanita  Bali ditinjau  dari  persfektif  Agama  Hindu  tertuang dalam  Kitab  Manawa  Dharma  Sastra  Bab  III sloka  56  yang  menyatakan  bahwa,  “Dimana wanita  dihormati  disanalah  para  Dewa  senang dan  melimpahkan  anugerahnya  dan  dimana wanita  tidak  dihormati  tidak  ada  upacara  suci apapun  yang  memberikan  pahala  mulia  ”. Pernyataan  ini  kemudian  dipertegas  kembali pada Bab III sloka 57 yang bunyinya” Dimana wanita  hidup  dalam  kesedihan,  keluarga  itu akan  cepat  hancur  dan  apabila  wanita  bahagia keluarga itupun bahagia”.
Selain kedua sloka tadi, pada Bab III sloka 58  Kitab  Manawa  Dharma  Sastra  dinyatakan bahwa:”Apabila  didalam  rumah  dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan  kata-kata  kutukan,  keluarga  itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuataan gaib”.  Dijelaskan pula  dalam  Bab  IX  sloka  118  Kitab  Manawa Dharmasastra  bahwa,  kepada  saudara  wanita, saudara-saudara  laki-laki  akan  memberi beberapa  bagian  dari  bagian  mereka,  masing- masingnya ¼ atau seperempat dari bagiannya; mereka  yang  menolak  untuk  memberikannya akan  terkucilkan  (Pudja  dan  Sudharta,  2004: 467).  Sloka  ini  secara  jelas  dan  tegas menyatakan  bentuk  dari  pewarisan,  yaitu masing-masing  anak  perempuan  (wanita
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Hindu)  berhak  atas  warisan  meskipun  itu jumlahnya  hanya ¼ dari  harta  warisan  yang diterima  saudara  laki-lakinya  (purusa)  namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan  sepenuhnya  oleh  masyarakat adat Bali.
Pemerintah  Provinsi  Bali  melalui  Majelis Utama  Desa  Pakraman  (selanjutnya  disebut MUDP)  setempat  sekitar  bulan  Oktober  2010 menggelar  sebuah  pertemuan  yang  disebut Pesamuhan  Agung  III  MUDP  Provinsi  Bali. Dalam  Pesamuan  Agung  tersebut  ditegaskan kembali  perihal  kedudukan  hak  waris  anak perempuan  (anak  kandung  maupun  anak angkat).  Keputusan  itu  kemudian  dituangkan kedalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor:  01/KEP/PSM-3/MDP  BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 yang menyatakan Wanita  Hindu  Bali  berhak  mewaris.  Secara singkat  isi  dari  keputusan  MUDP  Bali  yaitu, “sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan  Keputusan  Pasemuan  Agung  III MUDP  Bali  No.  003/Kep/Psm-A3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010. Wanita Bali  menerima  setengah  dari  hak  waris purusha  setelah  dipotong  1/3  untuk  harta pusaka  dan  kepentingan  pelestarian.  Hanya dengan jika wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika  orang  tuanya  iklas,  tetap  terbuka  dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela” Sayangnya,  keputusan  lembaga  adat tertinggi di Bali terkesan tidak diindahkan oleh masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa  Adat  Jinengdalem  yang  masih  terpaku dalam  hukum  adat  lama.  Desa  Adat Jinengdalem  merupakan  desa  yang  memiliki karateristik  seperti  Desa  Bali  pada  umumnya berbeda  dengan  Desa  Bali  Aga  yang merupakan suatu Desa yang sangat menjungjung  tinggi  dan  menjaga  adat- istiadatnya.  Walaupun  seperti  itu,  Desa  Adat Jinengdalem  sangat  mempertahankan  tradisi yaitu  hanya  anak  laki-laki  yang  dapat menghantarkan roh orang tuanya menuju surga jika  orang  tuanya  telah  meninggal  dunia melalui upacara ngaben. Disisi lain masyarakat Adat  Jinengdalem  yang  tidak  mempunyai keturunan  laki-laki  akan  mendapat  pandangan yang  tidak  bagus  dilingkungannya  yaitu menjadi  bahan  perbincangan  yang  akan menyebabkan  dampak  pada  mental  seseorang. Selain  itu  Desa  jinengdalem  mempunyai Dresta  Adat  (Awig-Awig)  yang  melarang
perempuan  tersebut  mewaris,  jika  hal  tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa Adat.
Kontradiksi  antara  law  in  book  dan law  in  action  dapat  terjadi  tidak  terlepas  dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum  adat  yang  ada  di  Desa  Adat Jinengdalem  tunduk  dan  memegang  teguh pada  hukum  adatnya,  termasuk  hukum  waris adatnya.  Masyarakat  hukum  adat  Jinengdalem merupakan  masyarakat  adat  dengan  sistem kekerabatan  patrilineal.            Fungsi  keputusan adat yang dimaksud disini adalah memberikan pembatasan  mengenai  ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, apabila tidak demikian akan terjadi ketidakseimbangan didalam masyarakat.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas sebelumnya  pada  latar  belakang  masalah, dapat  dilihat  bahwa  telah  terjadi  kesenjangan antara  das  sollen  dan  das  sein  sehingga  pada akhirnya  menimbulkan  sesuatu  permasalahan hukum. Adapun terhadap permasalahan hukum tersebut  penting  untuk  dibahas  lebih  lanjut dalam bentuk suatu penelitian hukum. Adapun penelitian  hukum  yang  akan  dilakukan  yakni dengan judul “ IMPLEMENTASI KEPUTUSAN  MAJELIS  UTAMA  DESA PAKRAMAN  (MUDP)  PROVINSI  BALI NOMOR: 001/KEP/PSM-A3/MDP BALI/X/2010  TERHADAP  PEWARISAN WANITA  HINDU  BALI  (STUDI  KASUS DESA ADAT JINENGDALEM).

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah  yang  diuraikan  di  atas  adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  keputusan Majelis  Utama  Desa  Pakraman Provinsi  Bali  Nomor:  01/Kep/Psm- 3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi Keputusan  Majelis Utama  Desa  Pakraman  Provinsi  Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Bali/X/2010 di Desa Adat
Jinengdalem?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris merupakan  penelitian  terhadap  efektivitas hukum, yang membahas mengenai bagaimana  hukum  beroperasi  dalam masyarakat (Zainudin,2011: 31). Penelitian yuridis  empiris  sebagai  penelitian  hukum yang  mengkaji  dan  menganalisis  terkait ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat (Suharsini, 2012: 126).
Penelitian  ini  mengacu  pada  ketentuan hukum  yang  berlaku  dalam  hal  ini Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman
Provinsi  Bali  Nomor:  001/KEP/PSM- A3/MDP  BALI/X/2010  tertanggal,  15 Oktober 2010 mengenai pewarisan terhadap  wanita  Hindu  Bali.  Hal  tersebut telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan antara norma hukum ( das sollen ) dengan realita hukum ( das sein ).
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Penelitian  deskripstif  adalah  penelitian yang  mendiskripsikan  secara  sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau  daerah  tertentu,  mengenai  sifat-sifat, karakterisktik,  atau  faktor-faktor  tertentu (Ali, 2019:10). Penelitian ini terbatas pada usaha  mengungkapkan  suatu  masalah  dan keadaan  sebagaimana  adanya,  sehingga hanya  merupakan  penyingkapan  fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian  ditekankan  pada  memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya  dari  obyek  yang  diselidiki (Ishaq,  2016:  20).  Sifat  penelitian deskriptif  digunakan  untuk  memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi  pada  situasi  sekarang.  Penelitian
ini  dilakukan  dengan  menempuh  langkah- langkah  pengumpulan  data,  klasifikasi, pengolahan  atau  analisis  data,  membuat kesimpulan dan saran.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang  terdiri  dari  Bahan  Hukum  Primer, Bahan  Hukum  Sekunder,  dan  Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu menggunakan  Teknik  studi  dokumen, Teknik  observasi  atau  pengamatan,  dan Teknik  wewancara.  Teknik  penentuan sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah teknik purposive sampling yang sampelnya  dipilih  atau  ditentukan  sendiri, yang  penunjukan  dan  pemilihan  sampel didasarkan  pertimbangan  bahwa  sampel telah memenuhi kreteria dan sifat-sifat atau karakteristik  tertentu  yang  merupakan  ciri utama dari populasinya.
Adapun  Teknik  pengolahan  dan analisa  data  dalam  penelitian  ini  adalah analisa  secara  kualitatif  dan  kuantitatif. Pada  penelitian  ini,  menggunakan  Analisa kualitatif,  yaitu  menguraikan  data  secara deskriptif  dan  komprehensif  dalam  bentuk kalimat  yang  teratur,  logis,  tidak  tumpang tindih,  dan  efektif  untuk  memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq,2017:73).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan  Wanita  Hindu  Bali di  Desa
Adat Jinengdalem . Masyarakat Desa Adat
Jinengdalem  belum  mengetahui  isi  dari suatu  Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman  Provinsi  Bali  No:  01/Kep/Psm- 3/Mdp  Bali/X/2010  terkait  pewarisan Wanita  Hindu  Bali.  Di  Desa  Adat Jinengdalem  sebagai  penyandang  hak waris  hanya  dipegang  oleh  kaum  laki-laki (purusa) dan  kedudukan  Wanita  Hindu Bali (predana) tidak  berhak  mewaris (Wewancara  Kelian  Adat  Jinengdalem.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Wayan  Arjana,  S.Pd.,M.Pd,  Tanggal  6 Februari  2021).  Desa  Adat  Jinengdalem pada  umumnya  belum  mengimplementasi isi  dari  Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman  Provinsi  Bali  No:  01/Kep/Psm- 3/Mdp  Bali/X/2010  terkait  pewarisan Wanita  Hindu  Bali.  Akan  tetapi  Wanita Hindu  Bali  di  Desa  Jinengdalem  yang sudah  kawin  dapat  diberikan  suatu  bekal dari  harta  bersama  kedua  orang  tuanya (gono-gini) bilamana orang tuanya merestui secara iklas, tetapi hak waris yang dilaksanakan  secara  turun-temurun  tidak dapat  diberikan  dan  hanya  dipegang  oleh anak  laki-laki (purusa). Pelaksanaan pewarisan yang dilaksanakan di Desa Adat Jinengdalem  sudah  diatur  melalui Awig- awig Desa,  dalam  pelaksanaannya  itu, yang  menjadi  ahli  waris  hanyalah  anak laki-laki (purusa) dan  perempuan  yang sudah  dirubah  status  menjadi purusa atau yang  dikenal  dengan  sebutan Sentana
Rajeg atau
Pratisentana Pradana
(wewancara,  Luh  Surini,  tanggal  7 Februari 2021). Pewarisan adat bali masih sangat  kental  dengan  budaya patrilineal . Budaya Patrilinial merupakan suatu system keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis  dari  keturunan  pihak  nenek  moyang laki-laki.
Didalam  budaya patrilinial ini  pihak laki-laki  sangat  tinggi  kedudukannya dibandingkan perempuan (Eman
Suparman, 2014:41). Maka dari itu betapa pentingnya  seorang  anak  laki-laki  di  Desa Jinengdalem,  bilamana  suatu  keluarga tidak memperoleh anak laki-laki dan hanya memiliki satu orang anak perempuan maka harta  warisannya  akan  diberikan  kepada saudara  laki-laki  dari  pihak  keluarga keturunan bapaknya, Didalam pelaksanaan pewarisan  di  Desa  Jinengdalem  bilamana tidak  memiliki  anak  laki-laki  maka  dapat melaksanakan Pratisentana  Pradana atau Sentana Rajeg yang merupakan salah satu cara  alternatif  agar  tetap  mempertahankan keturunannya. Pratisentana  Pradana atau Sentana  Rajeg merupakan  perubahan status  dari  perempuan (pradana) menjadi
laki-laki (purusa) yang  artinya  bukan merupakan perubahan secara biologis. Hal tersebut  dibenarkan  di  Desa  Jinengdalem bahkan  sudah  termuat  dalam Awig-awig Desa,  yaitu  pada  (Pawos  99  (1)  na.)  yang menyatakan:  “ Pratisentana  Pradana atau Sentana  Rajeg  utawi  saking  wadon  sane sampun  kaprakteka  manut  agama  tur kantun  jumeneng  ring  jero  utawi  umah” yang  artinya Pratisentana  Pradana atau Sentana  Rajeg atau  dari  pihak  perempuan yang  sudah  diupacara  secara  agama  dan tetap tinggal dirumah asal.
Dalam  pandangan  budaya  masyarakat adat  patrilineal  perbedaan  antara  laki-laki dengan perempuan sehingga tidak seimbang  bahkan  tidak  mencerminkan keadilan. Pemahaman ini dilandasi adanya suatu  pemikiran  bahwa  dalam  sistem kekerabatan  kapurusa  yang  bersifat patrialki,  bahwa  ayah  adalah  kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta kekayaan  yang  diwariskan  secara  turun- temurun.  Dalam  konteks  agama  hindu hanya  anak  laki-laki  sajalah  yang  dapat menghantarkan  roh  kedua  orang  tuanya tersebut  sampai  ke  surga,  hal  tersebut terdapat  pada  Kitab  Suci  Manawa Dharmasastra  IX  138  yang  menyebutkan bahwa  :  “  karena  anak  laki-laki  akan mengantar  pitara  dari  negara  yang  disebut put, karena itulah ia disebut putera dengan kelahiran  sendiri  sebagai  penyelamat  roh leluhurnya”  isi  dalam  sloka  tersebut menjelaskan  secara  tegas  bahwa  hanya anak  laki-laki (purusa) yang  dapat menjalankan  tugas  tersebut.  Maka  dari  itu pelaksanaan  atau  implementasi  Keputusan Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Provinsi Bali  No:  01/  Kep/Psm-3/  Mdp  Bali/  X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali tidak  bisa  diterima  di  Desa  Adat Jinegdalem  hal  tersebut  karena  kurang efektif pelaksanaannya dimasyarakat karena  setiap  masyarakat  desa  adat  sangat memegang  teguh  aturan  desanya  atau awig-awignya.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Bagaimana hambatan dalam implementasi Keputusan  Majelis  Utama Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/2010  di  Desa Adat Jinengdalem.
Saat  ini  di  Desa  Adat  Jinegdalem belum  menerima  Keputusan  Majelis Utama  Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  No: 01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/2010  terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal tersebut didasarkan  pada  regulasi  Desa  atau Awig- awig yang masih dipertahankan yaitu tetap mempertahankan bahwa yang menjadi ahli waris  adalah  anak  laki-laki (purusa), hal ini  dinyatakan  oleh  Bapak  Wayan  Arjana, S.Pd.,M.Pd  selaku  Kelian  Adat  Desa Jinengdalem    (Pada  6  Februari  2021). Selain  adanya Awig-awig  Desa Peran Majelis  Utama  Desa  Pakraman  ditingkat Kabupaten  maupun  tingkat  Provinsi  tidak terlihat  terkait  sosialisasi  Keputusan Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Provinsi Bali  No:  01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/2010 terkait  pewarisan  Wanita  Hindu  Bali. Sehingga,  Keputusan  tersebut  tidak diketahui  oleh  masyarakat  Desa  Adat khususnya  di  Desa  Jinengdalem.  Hal tersebut dapat dibenarkan dalam wewancara  terhadap  Bapak  Dewa  Putu Budarsa  (Pada  tanggal  4  Februari  2021) yang menyatakan bahwa:
“Majelis  Desa  Adat  Kabupaten Buleleng  tidak  memiliki  program  untuk mensosialisasikan  keputusan  ini,  akan tetapi  apabila  ini  ciptaan  atau  hasil  dari Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  biasanya dari  Provinsi  meminta  kepada  kami  untuk mensosialisasikan  atau  bisa  langsung  dari Majelis Desa Adat Provinsi mensosialisasikan  ke  masing-masing  Desa
Adat”.  Disisi  lain  tidak  dimasukanya  ini Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman terkait  pewarisan  Wanita  Hindu  Bali  di Awig-awig Desa Adat Jinegdalem menjadi faktor yang mempengaruhi tidak terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  No: 01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/2010  terkait pewarisan Wanita Hindu Bali.
Dalam teori  M.Friedman  terkait bekerjanya  hukum  di  masyarakat  terdiri dari  Substansi  Hukum,  Struktur  Hukum dan  Budaya  Hukum.  Dalam  substansi hukum  yang  berupa  suatu  Keputusan Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Provinsi Bali  No:  01/  Kep/Psm-3/  Mdp  Bali/  X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Tidak memuat suatu sanksi terhadap Desa Adat  yang  tidak  merealisasikan  isi keputusan  tersebut,  disisi  lain  keputusan itu juga harus mengatur agar disetiap desa adat  harus  memasukan  isi  keputusan tersebut  di Awig-awig desa  masing  – masing  sehingga  dapat  atau  terciptanya kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan pewarisan terhadap perempuan.
Sebenarnya  diera  globalisasi  ini  apabila diterapkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/ Kep/Psm- 3/  Mdp  Bali/  X/  2010  terkait  pewarisan Wanita  Hindu  Bali  tersebut  sangat  baik terhadap  perempuan  khususnya  di  setiap Desa  Adat  di  Kabupaten  Buleleng  akan sangat  baik  terlebih  Wanita  Hindu  Bali akan  bisa  dihargai  dalam  keluarga,  karena tidak  diatur  pada Awig-awig  Desa maka keputusan itu tidak bisa diterapkan.
Kemudian  terkait  dengan  struktur hukum  apabila  ditinjau  maka  yang mengeluarkan  keputusan  tersebut  adalah Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Provinsi Bali  yang  sekarang  berubah  menjadi Majelis  Desa  Adat  berdasarkan  Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.  Didalam  mengeluarkan  kebijakan berupa  putusan  harusnya  disosialisasikan kesetiap-setiap  Desa  Adat  yang  berada  di Provinsi  Bali  sesuai  dengan  tugas  dan wewenang  Majelis  Desa  Adat  sesuai dengan  Pasal  76  Ayat  1  Huruf  E  yang berbunyi:  “melaksanakan  penyuluhan  adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan local masyarakat  bali  secara  menyeluruh”.  Hal tersebut  membuktikan  bahwa  suatu keputusan  itu,  harus  di  sosialisasikan secara  menyeluruh  di  Setiap  Desa  Adat. Akan  tetapi  Majelis  Desa  Adat  baik ditingkat  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
tidak  menjalankan  kewajiban  tersebut sehingga  secara  khusus  masyarakat  Desa jinengdalem tidak mengetahui hal tersebut (Wewancara  Ketua  Majelis  Desa  Adat Kabupatan  Buleleng.  Dewa  Putu  Budarsa, Tanggal 4 Februari 2021).
Kendala  yang  selanjutnya  mengenai budaya  hukum  (kultur)  budaya  hukum merupakan  sikap  masyarakat  terhadap hukum,  system  hukum.  Tegaknya  hukum ataupun  bekerjanya  hukum  tidak  dapat dipastikan hanya dengan substansi ataupun struktur  hukum,  budaya  juga  sangat mempengaruhi efektivitas bekerjanya hukum
dimasyarakat.
Pelaksanaan pewarisan  di  Desa  Adat  Jinengdalem masih  terpaku  pada  budaya patrilineal yang  mengaruskan  anak  laki-laki  menjadi ahli  waris,  sedangkan  anak  perempuan tidak  berhak  mewaris.  Hal  tersebut  sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Desa Jinengdalem. Maka dari itu, perlunya keseimbangan  antara  Substansi  Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Pada umumnya  masyarakat  adat  bali  masih sangat berpedoman pada ketentuan hukum adatnya  berdasarkan  awig-awig  desa adatnya,  sehingga  kenyataannya  praktik terhadap  Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman  Provinsi  Bali  perempuan  tidak boleh  mewaris  hal  ini  didasarkan  bahwa, ketika  perempuan  sudah  menikah  maka sudah  dianggap  memutus  hubungan dengan keluarga asalnya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Dalam  Implementasi  Keputusan Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Provinsi Bali  No:  01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/2010 terhadap  pewarisan  Wanita  Hindu  Bali  di Desa  Jinengdalem  masih  belum  bisa diterima,  karena  didasarkan  atas  suatu awig-awig dan  budaya  paterilinial yang diakui  oleh  Masyarakat  Desa  Adat Jinengdalem. Hal tersebut
yang menyebabkan  Keputusan  Majelis  Utama Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  No:
01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/2010  terhadap pewarisan  Wanita  Hindu  Bali  di  Desa Jinengdalem sulit dilaksanakan.
Hambatan  dalam  implementasi Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman Provinsi  Bali  No:  01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010  di  Desa  Adat  Jinengdalem. Faktor yang mempengaruhi tidak terealisasikannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman yang pertama tidak adanya  suatu  sanksi  yang  diberikan terhadap setiap Desa Adat yang ada di Bali khususnya  Desa  Adat  Jinengdalem. Sedangkan yang kedua kurangnya sosialisi terhadap  keputusan  tersebut.  Dan  yang terakhir  Masyarakat  Desa  Jinengdalem masih  kukuh  terhadap  budaya  patrilineal yang mengharuskan anak laki-laki sebagai penyandang hak waris
SARAN Bagi Majelis Utama Desa Pakraman baik ditingkan Provinsi, Kabupaten/Kota disarankan agar
mensosialisasikan  isi  Keputusan  Majelis Utama  Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  No: 01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/2010  terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem.  Agar  masyarakat  adat memahami  lebih  detail  tentang  isi keputusan  tersebut.  Namun  perlu  juga mencantumkan  dengan  jelas  kewajiban- kewajiban  yang  harus  dilaksanakan sehingga  suatu  hak  yang  diperoleh  anak perempuan  sebagai  calon  ahli  waris  harus diimbangi  dengan  kewajiban-kewajiban yang jelas.
Bagi  Kelian  Adat  Jinengdalem, disarankan  harus  menjaga  hubungan dengan  baik  antara  pengurus  Majelis Utama  Desa  Pakraman  minimal  ditingkat Kabupaten/Kota sehingga dapat memberikan jalan keluar terkait kedudukan perempuan  khususnya  di  Desa  Adat Jinengdalem,  dan  menjalin  komunikasi dengan  Kepala  Desa  Jinengdalem  agar suatu keputusan tersebut dapat dipertimbangkan  agar  bisa  dimuat  dalam
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
awig-awig Desa.
Bagi masyarakat dasa adat jinengdalem disarankan agar mulai mempertimbangkan  anak  perempuannya dengan  cara  memberikan  suatu  kebijakan- kebijakan  berupa  bekal  sukarela  atau jiwadana pada saat ia kawin.

## DAFTAR RUJUKAN

## BUKU
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Persfektif Islam,Adat, BW. (Bandung: Revika Aditam,2011) Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. Suharsini, Arikunto. 2021. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Zainudin, Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Jurnal Crosita Octaria, Yessi. (2003). Perempuan Hindu di Panggung Sarasmuccaya Analisa  Gender  Atas  Peran  Dan Eksistensi  Perempuan  Bali  Hindu Dalam  Kitab.  Hurnal  Studi  Gender Srikandi, 3(2). Dangin,  Pramesti.  (2015)  Kedudukan  Hak Mewaris Wanita Hindu Dalam Hukum Adat Waris Bali. Jurnal Hukum.

## Peraturan Perundang – undangan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No  4  Tahun 2019. Tentang Desa Adat. Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman Provinsi  Bali  No:  01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010.