## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.383

## Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi
Pahlefi 1* , Nelli Herlina 2 , Herlina Manik 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Jl. Raya Jambi-Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi
* Correspondence Email: pahlefi@unja.ac.id; Nelliherlina@unja.ac.id; Herlina_manik@unja.ac.id
Abstrak. Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  tentang  asas-asas  dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Jambi. Kemudian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan dan upaya mengatasi permasalahannya. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian empirik,  yang berkonsentrasi terhadap  data pokok dari  lapangan.  Metode pengambilan sampel adalah  melalui  teknik ‘accidental sampling’.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  asas  kemanusiaan  dan  asas  manfaat  sebagian  besar  telah  terlaksana  dalam pelayanan  BPJS  di  Rumah  Sakit  di  Kota  Jambi.  Hanya  Asas  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebenarnya  masih mengalami kekaburan dan belum nampak pelaksanaannya pada pelaksanaan layanan kesehatan oleh BPJS di Rumah Sakit Kota Jambi.  Selanjutnya  masih  terdapat  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  BPJS  di  Kota  Jambi,  yaitu  sebagian  di  antaranya kerugian pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, ketidakadilan klaim peserta pada kelompok  – kelompok tertentu, tidak meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit-Rumah Sakit.
Kata Kunci : Asas; Sistem Jaminan Sosial Nasional
Abstract. This article is the result of research with the aim of analyzing and examining the principles in the implementation of the National Social Security System by BPJS Kesehatan in Jambi City. Then it aims to study and analyze the problems and efforts to overcome the problems. The research carried out is a type of empirical research, which concentrates on the main data from the field. The sampling method is through the 'accidental sampling' technique. The result of the research states that the humanitarian principle  and  the  principle  of  benefit  have  mostly  been  implemented  in  BPJS  services  at  the  Hospital  in  Jambi  City.  Only  the principle  of  social  justice  for  all  Indonesian  people  is  still  obscured  and  its  implementation  has  not  yet  been  seen  in  the implementation of health services by BPJS at Jambi City Hospital. Furthermore, there are still problems in the implementation of the  BPJS  in  Jambi  City,  namely  some  of  the  losses  in  the  implementation  of  the  National  Health  Insurance,  the  unfairness  of claims by participants in certain groups, unequal facilities and health workers in Hospitals.

## Keywords: Principle; National Social Security System

## PENDAHULUAN
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  dan  Ketenagakerjaan  merupakan  dua  badan  yang tergabung dalam BPJS Nasional, yang memiliki maksud adalah terselenggaranya perlindungan hak asasi bangsa untuk memperoleh  rasa  sehat.    BPJS  kesehatan  dalam  tulisan  ini  merupakan  serta  fokus  diskursus,  dimana  masalah kesehatan  merupakan  cakupan  dari  proteksi  dalam  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  atau  di  singkat  JKN. Masyarakat, peserta yang telah mmberikan iuran baik secara mandiri ataupun atas biaya dari pemerintah, berhak atas manfaat dari perlindungan kesehatan, yang merupakan kebutuhan pokok dari hidup manusia. 1
Sejak  di  jalankannnya  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  secara beruntut  menganlami  defisit.  Reportase  finansial  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  menyebutkan  dalam  tahun 2017 mendapati penurunan secara finansial hingga menggapai angka kurang lebih seratus delapan puluh milliar rupiah lebih.  Pada  bulan  kelima  di  tahun  2018  penurunan  secara  finansial  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  telah mencapai angka lebih dari empat triliun rupiah, yang mana penghasilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar lebih  dari  tiga  puluh  tiga  triliun  rupiah,  akan  tetapi  biaya  yang  telah  dikeluarkan  sebesar  tiga  puluh  delapan triliunrupiah. 2 Penurunan pendapatan BPJS dapat lebih banyak lagi apabila belum ada usaha pembenahan menuju hal yng lebih baik belum cepat-cepat diupayakan. Selanjutnya diprediksi kerugian BPJS bisa diprediksi menembus angka Rp 39,5 triliun di tahun dua ribu dua puluh. 3 Namun di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu BPJS mengalami
1 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor: 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
2 “Banyaknya  Masalah  Dalam  Pelaksanaan  JKN,  Tindakan  Pemerintah?  Halaman  All  -  Kompasiana.Com,”  accessed February  24,  2020,  https://www.kompasiana.com/hananisrina/5c1a8ab6ab12ae70d11c5ac3/banyak-nya-pr-dalam-pelaksanaan- jkn-tindakan-pemerintah?page=all#.
3 Jambi Independent, “Utang BPJS Kesehatan Membeludak,” JAMBIINDEPENDENT.COM, accessed February 24, 2020, https://www.jambi-independent.co.id/read/2019/11/07/44537/utang-bpjs-kesehatan-membeludak.
Pahlefi, Nelli Herlina dan Herlina Manik, Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi
surplus  keuangan  mencapai  angka  18  Trilyun. 4 Fluktuasi  keuangan  yang  di  alami  oleh  BPJS  memberikan  gambaran bahwa ada permasalahan dalam manajemen perusahaan ataupun hal lainnya.
Keanggotaan yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan beberapa opini juga turut memberikan  andil  pada  masalah-masalah  yangmana  dialami  pada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  pada umumnya. Pelaksanaan nyata keikutsertaan JKN Provinsi Jambi sejumlah lebih dari tujuh puluh persen. Berdasarkan 3,4  juta  jumlah  masyarakat  Provinsi  Jambi,  lebih  dari  lina  puluh  persen  atau  lebih  dari  satu  juta  masyarakat  Jambi telah dicatat menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional. 5
Dengan mengamati dari banyak sumber pemberitaan, problem tata kelola menjadi sebab paling sering muncuk ke permukaan. Misalnya adalah terkait dengan permasalahan rasa adil dalam teknis penyelenggaraan program jaminan sosial,  sampai  kepada  permasalahan  fasilitas  dan  sumberdaya  kesehatan  yang  tidak  sama  dki  tiap  daerah,  baik  dari segi kuantitas maupun kualitas.
Pertanyaan  yang  muncul  kemudian  adalah  apakah  permasalahan-permasalahan  yang  di  alami  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  tersebut  di  atas  merupakan  permasalahan  yang  di  akibatkan  hanya  semata-mata  dari tata  kelola  saja,  ataukah  dari  aspek  pengaturan,  misalnya  asas  dalam  undang-undang,  mempunyai  peran  yang  cukup signifikan  terhadap  hal  tersebut  di  atas.  Ketidaksinkronan  antara  penerapan  asas  dalam  aspek  empirisnya  dikaitkan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, patut di duga merupakan salah satu penyebab masalah-masalah yang di alamai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Memahami  tentang  penjabaran  sebagaimana  tersebut  di  atas,  oleh  karena  itu  penulis  melalui  artikel  ini  ingin membahas  tentang  permasalahan  penyelenggaraan  System    Jaminan  Sosial  Nasional  dalam  Jaminan  Kesehatan Nasional  di  Kota  Jambi  khususnya  dan  Indonesia  pada  umumnya.  Selanjutnya  juga  penulis  berusaha  membahas tentang apakah penyelenggaraan system jaminan sosial nasional oleh BPJS kesehatan telah menggambarkan asas-asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang tentang BPJS.

## METODE
Tulisan  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  empiris,  yang  menitik  beratkan  pada  data  utama  yang  berasal  dari tataran praktis.
Lebih  rinci  lagi  bahwa  penelitian  ini  adalah  bersifat  penelitian  yang  mendeskripsikan  secara  jelas,  terperinci serta  sistematis  mengenai  permasalahan  yang  di  kaji.  Riset  dengan  sifat  penelitian  tersebut  dibuat  merupakan  usaha dalam mengkaji dengan lugas serta riil, yang di susun menurut susunan secara sistematis dalam melihat implementasi asas-asas hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional oleh BPJS.
Aspek-aspek kajian primer dalam artikel ini berasal dari penelitian lapangan dengan teknis wawancara yang di lakukan  pada  fasilitas  kesehatan  yang  terdapat  di  Kota  Jambi,  yang  masih  menjali  kerjasama  dengan  Badan penyelenggara  Jaminan  Sosial  Jambi.  Selain  BPJS  Jambi  yang  menjadi  informan,  responden  di  tentukan  dengan menggunakan teknik accidental sampling , yang di lakukan dengan cara yaitu:
1. Eksplorasi  sampling  dengan  langsung,  penulis  menyelenggarakan  eksplorasi  dengan  memohon  ketersediaan  data pihak ketiga.
2. Teknik  wawancara  dengan  menggunakan  alat  riset  yang  terdiri  atas  serangkaian  pertanyaan  tertulis,  baik  dengan berhadapan langsung dengan responden maupun dengan teknis jejak pendapat di media elektronik.
Aspek kajian sekunder dalam riset ini juga menjadi bagian pending dalam menganalisis permasalahan yang di tampilkan. Aspek kajian tersebut berasal dari bahan-bahan dokumen yang tertulis yang terdiri dari:
1. UUD 1945
2. Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah yang terkait dengan BPJS dan Jaminan Kesehatan; dan
5. Index dibidang hukum   kamus hukum, jurnal di bidang hukum, serta kamus bahasa Indonesia.
4 https://www.cnbcindonesia.com/news/20210214114224-4-223180/bpjs-kesehatan-surplus-rp-187-t-ini-besaran-iuran- 2021.
5 “Kepesertaan JKN Jambi 1,7 Juta Jiwa, BPJS Kesehatan Apresiasi Pemda Yang Daftarkan Penduduknya-Tribun Jambi,” accessed  February  24,  2020,  https://jambi.tribunnews.com/2019/12/02/kepesertaan-jkn-jambi-17-juta-jiwa-bpjs-kesehatan- apresiasi-pemda-yang-daftarkan-penduduknya#.
Pahlefi, Nelli Herlina dan Herlina Manik, Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan Penyelenggaraan System Jaminan Sosial Nasional Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Jambi Khususnya Dan Indonesia Pada Umumnya
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  dapatkan  bahwa  kendala  di  dapat  dari  mayoritas  angoota.  Hal  ini  di  sebabkan belum  terdapat  pemahaman  mengenai  prosedur  yang  perlu  di  lalui  oada  waktu  melakukan  pemeriksaan  kesehatan untuk  pribadi  maupun  anggota  keluarganya  menggunakan  kartu  kesehatan  dari  BPJS.  Penduduk  memilik  anggpana bahwa  ketika  pembayaran  telah  di  lakukan  maka  tidak  perlu  lagi  untuk  membayar  pada  priode  selanjutnya.  Di samping  hal  ini  juga  mengenai  adanya  ketidak  fahaman  tentang  proses  penunjukan  fasilitas  kesehatan  selanjutnya dalam penanganan penyakit.
Mengenai standar atau tolak ukur pelayanan kesehatan, terdapat tiga jenis tolak ukur yang dikenal yakni: 6 1. Tolak ukur sacara struktural, yaitu sumber daya manusia, uang, material, peralatan, dan mesin.
2. Tolak ukur secara proses, yakni tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan.
3. Tolak ukur dari aspek hasil, yakni hasil-hasil ( outcome ) yang diharapkan Menurut  apa  yang  tertulis  tersebut  bahwa  standar/tolak  ukur  yang  dilakukan  oleh  pihak  fasilitas  kesehatan tingkat pertama (puskesmas) bukan seluruhnya di  laksanakan, semestinya pada saat puskesmas membuat rujukan  ke rumah sakit maka mesti terdapat rangkaian tindakan dan putusan tegas pada rumah sakit  apakah rumahsakit tersebut menyatakan sedia dan bisa menyelenggarakan layanan kesehatan secara baik, sehingga perlindungan pasien itu dapat terjamin.
Besarnya animo penduduk  Indonesia  terhadap layanan kesehatan belum di  imbangi pada  upaya meningkatkan layanan  kesehatan.  Mutu  layanan  kesehatan  mengacu  pada  level  keutamaan  performa  layanan  kesehatan  yang  bisa memberika kepuasan pada tiap pengguna layanan kesehatan yang seimbang dengan level rasa puas rerata masyarakat, prosedur pelaksanaannya berdasarkan patokan dan kode etik profesi yang sudah dirumuskan. 7 Agar bisa memuaskan, maka  terdapat  perihal-perihal  utama  dan  urgen  yang  merupakan  fokus  dalam  hal  ini  yaitu  didasarkan  pada kepentingan  penduduk,  yang  mana  hal  ini  akan  berdampak  pada  berkembangnya  layanan  kesehatan.  Hal  ini  secara garis  besanrnya  di  pengaruhi  oleh  besar-kecilnya  suatu  kebutuhan  dan  tuntutan  dari  penduduk  yang  pada  dasarnya adalah  deskripsi  dari  problem  kesehatan  yang  dihadapi  penduduk  tersebut.  Mengenai  kebutuhan  mendesak  tentang kesehatan  adalah  sesuatu  bersifat  subjektif,  sehingga  upaya  memenuhi  akan  tuntutan  kesehatan  memiliki  level  yang kecil implikasinya pada pergeseran level kesehatan, karena sifatnya yang subjektif, maka tuntutan terhadap kesehatan tergantung dari kedudukan sosial penduduk itu sendiri.
Pelaksanaan program JKN termasuk di Kota Jambi memang di jumpai beberapa permasalahan. Hal ini dapat di rinci sebagai berikut:
1. Kerugian keuangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Rasa tidak adil perihal pelayanan terhadap anggota pada golongab-golongan tertentu;
3. Tidak terdapatnya pemerataan sumberdaya fisik dan manusia di Rumah Sakit yang ada yang kuantitas sumber daya fisik dan manusia di bidang kesehatannya lumayan besar dan di wilayah yang terpencil kuantitasnya kecil sekali.
Ketika  diselenggarkan  JKN  di  tahun  2014,  BPJS  menderita  kerugian  secara  simultan.  Hingga  sekarang persoalan  dari  aspek  finansial  menjadi  warna  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Catatan  finansial  BPJS Kesehatan di dapati bahwa tahun 2017 mendapat defisit sebesar lebih dari seratus delapan puluh milliar rupiah. Pada bulan kelima tahun dua  ribu delapan belas defisit  Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  kesehatan telah menjangkau lebih  dari  empat  puluh  delapan  triliun  rupiah,  dengan  pengasilan  BPJS  Kesehatan  sebesar  lebih  dari  tiga  puluh  tiga triliun rupiah, akan tetapi biaya yang dikeluarkan telah menembus angka lebih dari tiga puluh delapan triliun rupiah.
Kemudian  mengenai  penyebaran  secara  komprehensif  mengenai  potensi  kemampuan  fisik  serta  manusia  di bidang  kesehatan  di  wilayah  negara  Indonesia  merupakan  permasalahan  yang  tidak  kunjung  selesai.  Pada  daerah tertentu  seperti  wilayah  Indonesia  Timur  masih  di  jumpai  minimnya  sumberdaya  fisik  dan  manusia  di  bidang kesehatan.  Akan  tetapi  berbeda  kondisinya  ketika  melihat  penyeberannya  di  wilayah  pulau  jawa,  dimana  fasilitas kesehatan  terus  bertambah  seiring  terpusatnya  pertumbuhan  penduduk  di  pulau  jawa.  Hal  ini  berimplikasi  kepada minimnya  kemampuan  anggota  Jamiman  Kesehatan  Nasional  mendapatkan  manfaat  Jaminan  Kesehatan  nasional sebagai akibat minimnya sumber daya fisik dan manusia di wilayah tersebut.
Perlunya pemangku kebijakan untuk selalu mengevaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional secara periodik. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan kebijakan yang memihak kepada wilayah yang penduduknya sulit  mengakses  fasilitas  kesehatan  dan  sumber  daya  kesehatan.  Hal  ini  merupakan  upaya  untuk  memaksimalkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di seluruh wilayah Indonesia.
6 Tjahjono Koentjoro, Regulasi Kesehatan di Indonesia, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2007), hlm. 26
7 Azwar, Azrul. Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan . Jakarta: Yayasan Penerbitan IDI,1994, hlm. 3.

## Pahlefi, Nelli Herlina dan Herlina Manik, Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi  hal yang  sangat  urgen untuk ditinjau  kembali sebagau upaya re-orientasi pembangunan di bidang kesehatan. Perlu adanya revitalisasi orientasi program Jaminan Kesehatan Nasional  dalam  bentuk  revitalisasi  akses  informasi  yang  adil  kepada  seluruh  anggota  BPJS  Kesehatan.  Regulasi pelaksanaan JKN adalah suatu hal yang paling utama di samping hal tersebut di atas, karena regulasi merupakan salah satu akar masalah yang menyangkut keadilan sosial dalam aspek kesehatan.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  di  butuhkan  suatu  usaha  untuk  mempertimbangkan  kembali  terhadap  tarif  nyata yang terdapat pada fasilitas kesehatan. Bukan selayaknya sistem pembiayaan yang belum selesai menjadi taruhan atas mutu layanan kesehatan. Pihak pemangku kebijakan semestinya mendudukan profesi di bidang kesehatan dalam suatu forum untuk membicarakan secara serius masalah yang ada.
Orientasi  kebijakan  di  bidang  Jaminan  Kesehatan  semestinya  memihak  golongan  masyarakat  yang  kurang mampu, karena golongan ini sampai saat ini menduduki jumlah yang cukup besar di Indonesia

## Asas-Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh BPJS Kesehatan Di Kota Jambi
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS di dasarkan pada 3 asas, yaitu:
1. Asas kemanusiaan;
Asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam arti lain adalah dengan  tidak  melihat  dan  mempertimbangkan  kedudukan  atau  tingkatan  sosial,  kedudukan  politik,  suku, kepercayaan, keyakinan ataupun hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Asas Manfaat;
Makna dari asas ini adalah terkait dengan teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan susuatu yang tepat guna dan berhasil guna, serta tidak membuang-buang waktu dan biaya.
3. Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengertian  asas ini dalam beberapa referensi  tidak di temukan secara  rinci, akan  tetapi dalam penjelasan  undang- undang asas tersebut di sebutkan sebagai asas yang bersifat idiil.
Maksud  implementasi  dari  asas  kemanusiaan  adalah  sudut  pandang  berawal  dari  pemahaman  bahwa  manusia adalah  pribadi  berdiri  sendiri  atau  individual,  dimana  statusnya  dalam  lingkungan  sosial  merupakan  pribadi  yang berdiri  sendiri  dan  kemerdekaan  serta  hak  asasi  atas  jasmani  dan  rohaninya.  Manusia  secara  hakiki  adalah  makhluk hidup  yang  hidup  secara  berkelompok  yang  mutlak  baru  mendapatkan  eksistensinya  apabila  bersama-sama  dengan individu  manusia  yang  lainnya,  yang  di  dalam  kehidupannya  dituntut  untuk  hidup  secara  tertib  dan  saling  menjaga satu sama lainnya. 8
Hak dan kewajiban peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak hanya di pandang sebatas kepesertaanya, akan  tetapi  sebagai  pasien  pengguna  dan  penikmat  fasilitas  kesehatan  semestinya  di  lihat  dari  sudut  pandang  hak- haknya  dari  sudut  pandang  hak  asasi  manusia.  Sebagai  permasalahan  yang  lebih  lugas,  bahwa  pelayanan  terhadap pengguna fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS, pelayanan  secara manusiawi harus diberikan secara seimbang tanpa melihat  kelas,  dan  strata  sosial  kemasyarakatan.  Hal  tersebut  di  dukung  oleh  ketentuan  dalam  Konstitusi  Republik Indonesia  yang  mengatur  mengenai  kesetaraan  kehidupan  sejahtera  secara  jasmani  dan  rohani,  kebutuhan  sekunder, kelayakan hidup sehat, dan pelayanan atas hak hidup sehat. 9
Implementasi asas Kemanusiaan dalam pelayanan di Kota Jambi bisa di lihat dalam  proses interview terhadap responden penelitian yang mana di bagi dalam 2 hal, yaitu aspek berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  bidang  kesehatan,  serta  kepesertaan  masyarakat  dalam  program  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan yang di ambil dari sumber yang bisa di interview.
1. Berkaitan  dengan  tata  cara  registrasi  untuk  anggota  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  bidang  kesehatan  yang mana  melakukan  pemeriksaan  badannya  pada  Fasilitas  Kesehatan  di  Kota  Jambi  maka  peneliti  melakukan wawancara dengan responden sebagai pemegang Program BPJS menyebutkan bahwa  tata cara registrasinya tidak terlalu mengalami kesulitan yang berarti. Masyarakat hanya mendatangi BPJS guna melakukan registrasi menjadi anggota  BPJS.  Akan  tetapi  ada  sebagian  masyarakat  di  Kota  Jambi  yang  di  wawancarai  mengatakan  bahwa  di karenakan pendaftarannya harus melalui Kantor BPJS dan harus menunggu dalam antrian yang panjang, sehingga dapat memakan waktu berhari-hari. Apalagi jika dalam kondisi pandemic Covid-19.
2. Selanjutnya  berkaitan  dengan  standarisasi  pelayanan  Puskesmas  terhadap  peserta  BPJS  Kesehatan,  beberapa kutipan wawancara yang penulis rangkum yaitu sebagai berikut:
8 A. Masyhur effendi, HAM Dalam/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.68
9 Lihat Pasal 28 (H) ayat (1) UUD 1945.

## Pahlefi, Nelli Herlina dan Herlina Manik, Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi
Patokannya  tidak  ada  bedanya  dengan  pengguna  fasillitas  kesehatan  secara  umum  serta  tanpa  mengadakan pembedaan pelayanan antara pengguna antara pengguna fasilitas kesehatan yang ada. Fakta yang terlihat adalah pada  sebagian  kecil  fasilitas  kesehatan  terdapat  kuantitas  ruangan  rawat  yang  tidak  seimbang  dengan  banyak masyarakat  pengguna  fasilitas  kesehatan  yang  membutuhkan  ruang  rawat  inap.  Selain  itu  adalah  bahwa pelayanan terhadap anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dilakukan berdasarkan tingkat pelayanan yang dipilih oleh anggota dengan berdasarkan kemampuan membayar iuran yang di tetapkan. 10
Asas  ke-manusiaan  pada  pelayanan  fasilitas  kesehatan  sudah  terwujud  berdasarkan  eksplorasi  empirik  dalam bentuk  upaya  melayani  pengguna  fasilitas  kesehatan  tanpa  adanya  diskriminasi  antara  anggota  BPJS  maupun  non anggota  BPJS,  akan  tetapi  tetap  mengacu  kepada  ketentuan  standar  operasional  prosedur  dari  BPJS.  Ragam  sistem layanan  untuk  pengguna  fasilitas  kesehatan  terdapat  dalam  2  macam  yaitu medical  sevices (layanan  medis)  dan layanan rawat inap serta ambulan, dimana ambulan diperuntukkan bagi pengguna fasilitas kesehatan yang merupakan pengguna faskes yang di tunjuk (dirujuk) dari faskes men menurut suatu situasi yangmana telah di atur oleh BPJS.
Berdasarkan ketentuan hukum tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioal, layanan kesehatan terdiri dari : 1. Penyuluhan Kesehatan;
2. Imunisasi;
3. Pelayanan KB;
4. Rawat Jalan;
5. Rawat Inap;
6. Unit Gawat Darurat; dan
7. Layanan kesehatan lainnya termasuk cuci darah dan jantung. 11
Layanan  sebagaimana  disebutkan  di  atas  harus  diselenggarakan  berdasarkan  standar  layanan  secara  optimal, yang  merupakan  tindakan  dalam  kerangka  memastikan  keberlanjutan  penyelenggaraan  sistem  jaminan  sosial, termasuk  menjamin  tingkat  rasa  puas  anggota  sistem  jaminan  sosial.  Sifat  layanan  di  buat  secara  fleksibel  dengan menyesuaikan  dan  beradaptasi  tingkat  urgensi  kepentingan  dan  permintaan  anggota  akan  layanan  pada  fasilitas kesehatan, sehingga dapat mengalami perubahan, akan tetapi tetap di dasarkan atas daya dukung finansial dari BPJS.
Berdasarkan hasil temuan penelitian di kaitkan dengan asas manfaat, bisa difahami jika anggota Jaminan Soaial di bidang kesehatan dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) kuantitasnya lumayan banyak. Selain hal itu, dari aspek tingkat edukasi berada dalam level yang cukup rendah. Hal ini akan berpengaruh kepada level pekerjaan yang di geluti, yang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang masuk dalam standar layak dan tetap. Mayoritas anggota layanan jaminan  kesehatan adalah berada disektor informasl dan domestik. Hal ini dapat  mendeskripsikan lebih luas tentang  dampak  yang  lebih  dalam  badan  (BPJS)  terhadap  layanan  kesehatan  kepada  penduduk  di  bawah  garis kesejahteraan.
Implikasi yang mendalam  atas implementasi  JKN pada BPJS Kesehatan terhadap penduduk pra-sejahtera bisa di amati pada lebih dari satu ukuran, yaitu: mutu; apresiasi negara lain; kesiapan; dorongan; fleksibilitas penyesuaian diri terhadap situasi dan kondisi lingkungan; dan kemampuan beradaptasi dengan visi lembaga. Fakta secara empiris dapat di katakan bahwa tidak sedikit objek penelitian yang tidak faham secara benar mengenai tata cara registrasi dan kegunaan  dari  kartu  BPJS  kesehatan  yang  diberikan.  Kurang  sosialisasi  merupakan  perihal  yang  menyebabkan anggota  BPJS  Kesehatan  tidak  mau  menggunakan  fasilitas  kesehatan  meskipun  mereka  dalam  kondisi  tidak  sehat badan.
Keengganan  untuk  menggunakan  fasilitas  kesehatan  yang  diperoleh  dari  keangggotan  Badan  Penylenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  sebabkan  memiliki  referensi  layanan  kesehatan  yang  tidak  baik  pada  masa  layanan kesehatan  terdahulu,  seperti  pada  Jaminan  Kesehatan  Daerah  ataupun  Jamksemas.  Anggapan  masyarakat  mengenai pengurusan  kartu  jaminan  sosial  di  bidang  kesehatan  masih  berbelit-belit  memberikan  kontribusi  deskripsi  layanan oleh  Badan  Jaminan  Sosial  tidak  terlalu  baik  di  mata  masyarakat.  Penduduk  pra  sejahtera  di  Kota  Jambi  belum memperoleh  penjelasan  secara  menyeluruh  tentang  pemanfaatan  kartu  jaminan  sosial  kesehatan.  Akan  tetapi  pada waktu masyarakat telah datang ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Jambi, mereka tidak membantah bahwa keterangan yang di dapat memuaskan dan pelayanan di dapat secara baik dan sopan. Dari pihak BPJS sendiri pada  saat  di  minta  penjelasan  menyebutkan  bahwa  mulai  awal  bulan  Januari  tahun  dua  ribu  empat  belas,  anggota Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  di  Kota  Jambi  mengalami  kuantitas  yang  bertambah,  sampai  kondisi  sekarang ini telah terdata satu juta orang lebih, baik yang berasal dari kategori PBI maupun non PBI.
10 Wawancara  dengan  97  responden  yang  di  peroleh  melalui  penyebaran  kuesioner  melalui  aplikasi google  form ,  yang dilakukan dalam durasi bulan Nopember tahun 2020.
11 Lihat kententuan Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

## Pahlefi, Nelli Herlina dan Herlina Manik, Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi
Kemudian  layanan  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  Faskes  (fasilitas  kesehatan)  semestinya  memiliki  sifat responsif;  pelayanan  yang  efektif  berdasarkan  dengan  standar  operasional  dan  tetap  menjaga  kesesuaian  lama pelayanan  yang  akurat  dan  efisien.  Berikut  adalah  alur  pelayanan  kesehatan  dengan  menggunakan  kartu  BPJS kesehatan:
Berdasarkan alur pelayanan kesehatan di atas diharapkan kepada petugas kesehatan terutama di RS memberikan pelayanan  yang  sesuai  dengan  prosedur  dan  semua  masyarakat  harus  dilayani  dengan  baik  baik  mereka  pemegang kartu  BPJS  kesehatan  kategori  PBI  maupun  non  PBI  sehingga  masyarakat  miskin  di  Kota  Jambi  benar  benar merasakan manfaat dari jaminan kesehatan nasional.
Berdasarkan  hal  yang  di  jabarkan  tersebut  bisa  dimengerti  mengenai  dampak  lebih  jauh  Jaminan  Kedehatan Nasional  lewat  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  kesehatan  betul-betul  berkorelasi  terhadap  layanan  kesehatan bagi  penduduk  prasejahtera  di  Kota  Jambi,  hal  ini  di  fahami  menurut  pengolahan  informasi  kualitatif  dan  atau  di perkuat oleh informasi tertulis serta kondisi faktual dari aspek empiriknya berdasarkan interview dan observasi.
Memang bukan disangkal pula kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki pengaruh termasuk pada  layanan  kesehatan  untuk  penduduk  miskin  meskipun  terdapat  kelemahan-kelemahan  lain  yang  juga  bersifat substantif seperti aspek  keramahan, kedisiplinan dan  lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu solusi  terhadap persoalan tersebut  di  atas.  Sebenarnya  tidak  dipungkiri  bahwa  terkait  dengan  masalah  kemiskinan  banyak  kebijakan  dan program kerja yang sudah dilakukan oleh peme-rintah walaupun dilevel central termasuk di level regional, meskipun hasilnya  tidak  begitu  signifikan  baik  untuk  per-baikan  ekonomi,  pendidikan,  kesejahteraan  termasuk  juga  jaminan kesehatan.
Perlu  analisis  yang  komprehensif  terhadap  persoalan  tersebut,  namun  setidak  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan terhadap persoalan jaminan kesehatan warga miskin. Selain sosialisasi, kerjasama dan koordinasi dengan pihak  luar  sangat  diperlukan  olehkarena  sampai  sekarang  pihak  penguasa  melihat  dari  sudut  pandang  mereka  saja, ketika  per-timbangan  didapatkan  dari  mitra  yang  berlainan  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat/golongan  penduduk) sudah  jelas  output-nya  menjadi  sangat  baik.  Kemitraan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  hal menciptakan  lingkungan  hidup  yang  sehat  baik  jasmani  maupun  psikologis,  selain  itu  juga  diperlukan  partisipasi warga untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka.
Mengenai implementasi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut penulis asas ini merupakan asas yang sifatnya sangat idiil, sebagaimana telah di sebutkan dalam penjelasan UU BPJS. Sebagai asas, asas keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  masih  sangat  abstrak,  dapat  di  interpretasikan  dalam  berbagai  sudut  pandang. Sehingga asas ini dapat di kaitkan dengan asas kemanusiaan dan asas manfaat.
Akan  tetapi  apabila  di  kaitkan  dengan  hak  semua  rakyat  untuk  memperoleh  jaminan  layanan  kesehatan  yang pantas  dan  terjangkau,  maka  asas  ini  dapat  di  lihat  dari  cakupan  kepesertaan  masyarakat  menjadi  anggota  BPJS. Jangkauan  kenaggotaan  BPJS  Kesehatan  di  Prov.  Jambi  termasuk  masih  belum  maksimal.  Kuantitas  masyarakat  di Jambi yang telah menjadi anggota BPJS Kesehatan hingga bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas baru mencapai 75,15%.  Kecilnya  angka  kenaggotaan  BPJS  Kesehatan  tersebut  mayoritas  di  pengaruhi  kurang  optimalnya  sumber daya finansial layanan kesehatan masyarakat kurang mampu dari pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hal  yang  telah  di  bahas  penulis  pada  pembahasan  sebelumnya,  dapatlah  ditarik  kedalam kesimpulan bahwa di dapati permasalahan dalam pelaksanaan yang dari permasalahan keuangan, ketidakadilan klaim atas  pelayanan  BPJS,  dan  tidak  meratanya  sumber  daya  fisik,  dan  manusia  pada  fasilyas  kesehatan  yang  terhubung dengan  BPJS  Kesehatan.  Dengan  beberapa  permasalahan  yang  timbul  tersebut  dan  terakit  dengan  asas-asas penyelenggaraan BPJS, maka kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa  asas kemanusiaan dan asas manfaat sebagian besar telah terlaksana dalam pelayanan BPJS di Rumah Sakit di Kota Jambi. Hanya Asas keadilan sosial bagi seluruh
Pahlefi, Nelli Herlina dan Herlina Manik, Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi
rakyat  Indonesia yang  masih bersifat kabur dan belum nampak pelaksanaannya pada pelaksanaan  layanan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di fasilitas kesehatan Kota Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar,  Azrul. Program  Menjaga  Mutu  Pelayanan  Kesehatan .  Jakarta:  Yayasan  Rosa  Agustina.  et.al,  2012, Hukum Perikatan  (Law  of  Obligations)  Seri  Unsur-unsur  Penyusun  Bangunan  Negara  Hukum ,  Pustaka  Larasan, Denpasar. A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia , Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
A. Masyhur effendi, HAM Dalam/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 2006). Abdul  Muis, Hukum  Asuransi  dan  Bentuk-bentuk  Perasuransian ,  Medan,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara, 2005
A. djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung: Mizan, 1994). C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Kuat Ismanto, Asuransi Syari‟ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Rastutik, Tutik, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustita, 2011. Sulastomo, System Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.22 Tjahjono Koentjoro, Regulasi Kesehatan di Indonesia, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2007)
“Banyaknya  Masalah  Dalam  Pelaksanaan  JKN,  Tindakan  Pemerintah?  Halaman  All  -  Kompasiana.Com,”  accessed February  24,  2020,  https://www.kompasiana.com/hananisrina/5c1a8ab6ab12ae70d11c5ac3/banyak-nya-pr- dalam-pelaksanaan-jkn-tindakan-pemerintah?page=all#.
Jambi  Independent,  “Utang  BPJS  Kesehatan  Membeludak,”  JAMBIINDEPENDENT.COM,  accessed  February  24, 2020, https://www.jambi-independent.co.id/read/2019/11/07/44537/utang-bpjs-kesehatan-membeludak. “Kepesertaan  JKN  Jambi  1,7  Juta  Jiwa,  BPJS  Kesehatan  Apresiasi  Pemda  Yang  Daftarkan  Penduduknya  -  Tribun Jambi,”  accessed  February  24,  2020,  https://jambi.tribunnews.com/2019/12/02/kepesertaan-jkn-jambi-17-juta- jiwa-bpjs-kesehatan-apresiasi-pemda-yang-daftarkan-penduduknya#.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210214114224-4-223180/bpjs-kesehatan-surplus-rp-187-t-ini-besaran-iuran- 2021.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan