## PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

## Oleh:
Marvell Jonathan Seroy 1)
Ellen Santoso 2)
Lisa Rahmasari 3)
Universitas Tarumanagara, Indonesia 1,2,3)
E-mail: marvell.jo.s@gmail.com 1) ellsnt10@gmail.com 2) lisarahmasari59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
In this article we will discuss the impact or consequences of abuse of authority or power by the  government  on  society.   What  we  know  is  that  Indonesia  has  a  system  of  government power  institutions  which  are  divided  into  3  institutions,  namely:  the  legislative  institution which  consists  of  the  MPR  (People's  Consultative  Assembly),  the  DPR  (the  People's Representative  Council),  and  the  DPD  (Regional  Representative  Council).   The  Executive Board consists of the President, Vice President, and Ministers.  The Judiciary consists of the MA  (Supreme  Court),  MK  (Constitutional  Court),  and  KY  (Judicial  Commission).   Of  the  3 institutions, it is certain that they each have their own duties and authorities. An article has explained how the government's position or power may not attempt violations or something that can harm the state and society occurs, such as article: Article 17 of Law Number 30 of 2014,  government  agencies  and/or  officials  are  prohibited  from  abusing  authority,  the prohibition  includes  prohibition  of  exceeding   authority,  prohibition  of  mixing  authority, and/or  prohibition  of  acting  arbitrarily.  Article  421  of  the  Criminal  Code  An  official  who abuses  his  power  to  force  someone  to  do,  not  do  or  allow  something,  is  punishable  by  a maximum imprisonment of two years and eight months.
Keywords: Government Officials, Authorities, and Laws

## ABSTRAK
Dalam  artikel  ini  kami  akan  mendiskusikan  tentang  suatu  dampak  atau  akibat  dari penyalahgunaan  wewenang  atau  kekuasaan  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat. Bahwasanya  yang  kita  ketahui  Indonesia  memiliki  sistem  lembaga  kekuasaan  pemerintah yang  terbagi  menjadi  3  lembaga  yaitu:  lembaga   legislatif   yang  terdiri  dari  MPR  (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).  Lembaga  Eksekutif   terdiri  dari  Presiden,  Wakil  Presiden,  serta  Menteri.  Lembaga Yudikatif  terdiri  dari  MA  (Mahkamah  Agung),  MK  (Mahkamah  Konstitusi)  ,  dan  KY (Komisi  Yudisial).  Dari  ke  3  lembaga  tersebut  sudah  pasti  telah  memiliki  masing  masing berupa  tugas  dan  wewenangnya.  Suatu  pasal  telah  menjelaskan  bagaimana  kedudukan  atau kekuasaan  pemerintah  tidak  boleh  melakukan  upaya  pelanggaran  atau  terjadi  suatu  yang dapat merugikan negara dan masyarakat, seperti pasal: Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dilarang  menyalahgunakan  wewenang,  larangan  itu meliputi  larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan  wewenang, dan/atau larangan  bertindak  sewenang-wenang.,  Pasal  421  KUHP  Seorang  pejabat  yang menyalahgunakan  kekuasaan  memaksa  seseorang  untuk  melakukan,  tidak  melakukan  atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Kata Kunci: Pejabat Pemerintah, Kewenangan, dan Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  bersistem  pembagian kuasa yang terdiri dari legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Tiap-tiap kelembagaan tersebut mempunyai tanggung jawab yang
tidak serupa.   Kelembagaan  legislatif  meliputi MPR,  DPR  serta  DPD.  Kelembagaan eksekutif  adalah  presiden,  wakil  presiden serta menteri. Dan kelembagaan  yudikatif yang terdiri atas MA, MK, serta KY.

## A. Tugas dan Wewenang Lembaga

## Legislatif
Diantara peraturan terkait kelembagaan  tersebut  adalah  Perundang- Undangan  Nomor  17  Tahun  2014  terkait MPR,  DPR,  DPD,  serta  DPRD  seperti sudah mengalami perubahan hingga paling akhir  adalah  Perundang-Undangan  Nomor 13 Tahun 2019.

## 1. Tugas dan Wewenang MPR
MPR adalah kelembagaan permusyawaratan  rakyat  yang  meliputi keanggotaan  DPR  serta  DPD.  Seluruh keanggotaan  DPR  serta  DPD  itu  dipilih dengan  langsung  melalui  rakyat  dengan Pemilu.
Hak yang dipunyai MPR:
-        Melakukan  perubahan  serta penetapan UUD 1945;
-        Melakukan  pelantikan  presiden serta/ataupun  wapres  berdasarkan perolehan Pemilu;
-       Menetapkan  aspirasi  DPR  guna melakukan pemberhentian presiden serta/ataupun  wapres  pada  periode jabatannya;
-           Melakukan  pelantikan  wapres sebagai  presiden  jika  presiden mangkat, berhenti, dilakukan pemberhentian,  ataupun  tidaklah bisa melaksanakan tanggung jawabnya pada periode
jabatannya;
-           Menetapkan  wapres  melalui  dua calon  yang  diusung  presiden  jika ada  kekosongan  jabatan  wapres pada periode jabatannya;
-           Serta  menetapkan  presiden  serta wapres  jika  keduanya  mangkat, berhenti, dilakukan pemberhentian, ataupun tidaklah bisa melaksanakan  tanggung  jawabnya pada  periode  jabatannya  dengan bersamaan.

## Adapun, tanggung jawab MPR ada:
-       Mensyiarkan keputusan MPR;
-           Mensyiarkan  Pancasila,  UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal
Ika; Melakukan
pengkajian  sistem  tata  negara,
UUD 1945, dan penjelasannya;
-           Serta  melakukan  penyerapan
gagasan khalayak yang berhubungan pada pengimplementasian UUD 1945.

## 2. Tugas dan Wewenang DPR
DPR adalah kelembagaan perwakilan rakyat yang meliputi keanggotaan  parpol  yang  dipilih  dengan Pemilu.
Tanggung jawab DPR, ialah guna:
-           Melakukan  penyusunan, pembahasan, penetapan, serta penyebarluasan pelaksanaan legislasi negara;
-           Melakukan  penyusunan, pembahasan,  serta  penyebarluasan
RUU;
-           Mendapatkan  RUU  yang
disarankan DPD yang berhubungan pada  otonomi  daerah,  korelasi sentral  serta  daerah,  membentuk
serta memekarkan dan menggabungkan wilayah tata kelola  sda  serta  sumber  daya perekonomian  lain, dan yang berhubungan  pada  perimbangan finansial pusat serta daerah;
- Mengawasi pada
pengimplementasian  UU,  APBN,
serta kebijaksanaan pemerintahan;
-           Melakukan  pembahasan  serta menindaklanjuti perolehan pemeriksaan  terhadap  tata  kelola serta  kewajiban  finansial  negara yang dijelaskan BPK; - Menyetujui pada pemindahtanganan aset bangsa yang  menjadi  haknya  menurut ketetapan UU serta pada kesepakatan yang berdampak meluas serta mengasas untuk hidup khalayak  yang  berkaitan  pada tanggungan finansial negara;
-           Melakukan  penyerapan, penghimpunan, penampungan, serta menindaklanjuti gagasan khalayak;
-           Serta  menjalankan  tanggung jawab lainnya yang dijelaskan pada UU.

## Sementara itu, wewenang DPR, yaitu:
-           Melakukan  pembentukan  UU yang  dikaji  bersama  presiden  guna memperoleh kesepakatan bersama;
-       Memberi ataupun tidak memberi kesepakatan  pada  Perppu  yang disarankan presiden guna dijadikan Perundang-Undangan;
-           Melakukan  pembahasan  RUU yang  disarankan  presiden  ataupun DPR;
-           Melakukan  pembahasan  RUU yang disarankan DPD terkait
otonomi  daerah,  korelasi  pusat serta  dearah,  membentuk  serta memekarka  dan  menggabungkan daerah, tata kelola sda serta sumber daya perekonomian lain, dan perimbangan  finansial  pusat  serta daerah;
-           Melakukan  pembahasan  dengan presiden dan meninjau perhitungan
DPD  serta  memberi  kesepakatan terhadap  RUU  terkait  APBN  yang disarankan presiden;
-           Melakukan  pembahasan  serta menindaklanjuti perolehan mengawasi  yang  dijelaskan  DPD terhadap  perjalanan  Perundang- Undangan  terkait  otonomi  daerah, membentuk,  memekarkan  serta menggabungkan  daerah,  korelasi pusat  serta  daerah,  tata  kelola  sda serta  sumber  daya  perekonomian lain,  pengimplementasian  APBN, perpajakan, pendidikan, serta agama;
-       Menyepakati pada presiden guna menyatakan peperangan serta
berdamai bersama bangsa lainnya;
-        Memberi  kesepakatan  serta perjanjian  internasional  terkhusus yang  memunculkan  dampak  yang meluas  serta  fundamental  untuk hidup  khalayak  yang  berhubungan pada  tanggungan  finansial  bangsa serta/ataupun mewajibkan
perubahan  ataupun  membentuk UU;  Memberi  perhitungan  pada presiden  ketika  memberi  amnesti serta abolisi;
-           Memberi  perhitungan  pada presiden pada perihal pengangkatan Dubes serta menerima penugasan Dubes bangsa lainnya;
-           Menetapkan  keanggotan  BPK melalui  peninjauan  perhitungan DPD;  Memberi  kesepakatan  pada presiden  terhadap  diangkat  serta diberhentikannya keanggotaan KY;
-           Memberi  kesepakatan  calon hakim  agung  yang  diusung  KY guna  diputuskan  menjadi  hakim agung melalui presiden;
-           Serta  menetapkan  tiga  individu hakim konstitusi serta menyarankan  pada  presiden  guna dilakukan peresmian melalui putusan presiden.

## 3. Tugas dan Wewenang DPD
Kewenangan  DPD  dijelaskan pada pasal 22D UUD 1945, ialah:
-           Memiliki  kewenangan  untuk mengajukan RUU terkhusus. Memiliki  kewenangan  guna  turut mengkaji  bersama  DPR  serta
pemerintahan untuk menyusun RUU terkhusus;
-           Memiliki  kewenangan  memberi tanggapan serta gagasan pada RUU terkhusus;
-           Dan  memiliki  kewenangan memberi  perhitungan  pada  RUU terkait  APBN  serta  RUU  yang berhubungan pada perpajakan, serta  agama,  dan  mengawasi  pada pengimplemetasian UU terkhusus.
Detailnya,  tanggung  jawab  serta  hak  DPD dijelaskan  pada  UU  RI  Nomor  17  Tahun 2014, yaitu:
-       Melakukan pengajuan RUU pada
DPR  berkaitan  pada  otonomi daerah, korelasi pusat serta daerah, membentuk serta memekarkan, dan menggabungkan daerah, mengelola sda serta sumber daya perekonomian  lainnya,  serta  yang berhubungan  pada  perimbangan finansial pusat serta daerah;
-           Turut  mengkaji  RUU  yang berhubungan  pada  perihal  nomor satu;
-           DPD  memiliki  tugas  serta memiliki  kewenangan  melakukan penyusunan  dan  penyampaian  list inventaris permasalahan RUU yang berasalkan  melalui  DPR  ataupun presiden  yang  berhubungan  pada perihal nomor satu;
-           DPD  memberi  perhitungan  pada DPR  terhadap  RUU  terkait  APBN serta RUU yang berhubungan pada perpajakan, pendidikan, serta agama;
-       Melakukan pengajuan RUU pada
DPR  berkaitan  pada  otonomi daerah, korelasi pusat serta daerah, membentuk serta memekarkan, dan menggabungkan daerah, mengelola sda maupun sumber daya perekonomian  lainnya,  serta  yang berhubungan  pada  perimbangan finansial pusat serta daerah;
-           Turut  mengkaji  RUU  yang berhubungan  pada  perihal  nomor satu;
-           DPD  memiliki  tugas  serta kewenangan melakukan penyusunan  dan  menjelaskan  list inventaris permasalahan RUU yang berasalkan  melalui  DPR  ataupun presiden  yang  berhubungan  pada perihal nomor satu;
-           DPD  memberi  perhitungan  pada DPR  terhadap  RUU  terkait  APBN serta RUU yang berhubungan pada perpajakan, pendidikan, serta agama;  DPD  mengawasi  serta melaksanakan  UU  berkaitan  pada otonomi daerah, membetuk, memekarkan, serta menggabungkan  daerah,  korelasi pusat serta daerah, mengelola SDA
dan  sumber  daya  perekonomian lainnya, menjalankan APBN, perpajakan, pendidikan, serta
agama;
-           DPD  menjelaskan  perolehan mengawasi  seperti  dimaksudkan dalam  nomor  lima  pada  DPR menjadi  komponen  perhitungan guna dilakukan tindak lanjut;
-           DPD  mendapatkan  perolehan memeriksa terhadap finansial bangsa melalui BPK menjadi unsur perhitungan pada DPR terkait RUU yang berhubungan pada APBN;
-           DPD  bisa  memberi  perhitungan pada DPR serta pemilihan keanggotaan BPK;
-           Serta  melakukan  penyusunan legislasi  bangsa  berkaitan  otonomi daerah, korelasi pusat serta daerah, membentuk  serta  memekarkan  dan menggabungkan daerah, mengelola SDA serta sumber daya perekonomian  lain, dan yang berhubungan  pada  perimbangan finansial pusat serta daerah.

## B. Tugas  dan  Wewenang  Lembaga

## Eksekutif
Kelembagaan eksekutif ialah kelembagaan  yang  diberikan  kuasa  guna menjalankan  UU.  Sekarang,  kedudukan eksekutif  dipegang  kepala  pemerintah,
ialah presiden serta wakilnya dan menteri- menterinya.

## 1. Tugas dan Wewenang Presiden
Menurut UUD 1945, tugas Presiden ialah:
-           Memiliki  kuasa  paling  tinggi terhadap  AD,  AL,  serta  AU menurut Perundang-Undangan
Pasal 10;
-           Presiden  menetapkan  serta mengangkat  duta  serta  konsul meunurut Perundang-Undangan
Pasal 13 ayat 1;
-           Mendapatkan  serta  melakukan penempatan  duta  bangsa  lainnya melalui memperhatikan perhitungan DPR menurut
Perundang-Undangan Pasal 13 ayat
1;
-           Memiliki  kuasa  pemerintah menurut UUD Pasal 4 ayat 1;
-           Memutuskan  aturan  pemerintah guna  melaksanakan  UU  seperti seharusnya  menurut  UU  Pasal   3 ayat 2;
-           Melakukan  pengangkatan  serta pemberhentian seluruh menteri
menurut UU Pasal 17 ayat 2;
-           Melakukan  pengesahan  RUU yang  sudah  disepakati  bersama guna  sebagai  UU,  menurut  uu Pasal 2 ayat 4;
-           Melakukan  perancangan  UU APBN  yang  setelah  itu  dilakukan pengajuan  presiden  guna  dikaji dengan DPR dan meninjau perhitungan  DPD,  menurut  UU
Pasal 23 ayat 2;
- Melakukan peresmian keanggotaan  BPK  yang  ditetapkan DPR melalui meninjau perhitungan DPD,  menurut  UU  Pasal  23F  ayat
1;
-           Memberi  kesepakatan  serta memutuskan  Hakim  Agung  yang pencalonannya disarankan KY serta DPR, menurut UU Pasal 24A
ayat 3;
-           Melakukan  pengangkatan  serta pemberhentian
keanggotaan
yudisial  dan  kesepakatan  DPR, menurut UU Pasal 24B ayat 3;
- Melakukan penetapan keanggotaan 9 individu keanggotaan hakim konstitusi pada
MK  yang  disarankan  MA,  DPR, serta  Presiden,  menurut  UU  Pasal
24C ayat 3.
Sementara itu, wewenang presiden adalah:
-           Memiliki  hak  melakukan pengajuan  RUU  pada  DPR  guna ujungnya  dilakukan  tindak  lanjut, menurut UU Pasal 5 ayat 1;
-           Bisa  menyatakan  peperangan, berdamai serta kesepakatan bersama  bangsa  lainnya  dengan kesepakatan  DPR,  menurut  UU Pasal 11 ayat 1;
-           Bisa  menciptakan  kesepakatan internasional lain yang bisa memunculkan dampak yang meluas  serta  fundamental  untuk hidup  khalayak  yang  berhubungan pada tanggungan finansial bangsa/ataupun mewajibkan membentuk  serta  merubah  UU melalui kesepakatan DPR, menurut UU Pasal 11 ayat 2;
- Memiliki kewenangan menyatakan kondisi berbahaya yang  persyaratan  serta  dampakya pada  kondisi  berbahaya  sudah diputuskan  pada  UU,  hak  presiden menurut UU Pasal 12;
- Memiliki kewenangan memberikan  grasi  serta  rehabilitasi dan meninjau perhitungan Mahkamah  Agung,  menurut  UU
Pasal 14 ayat 1;
- Memiliki kewenangan memberikan  amnesti  serta  abolisi dan  meninjau  perhitungan  DPR,
menurut UU Pasal 14 ayat 2;
- Memiliki kewenangan
memberikan gelar, tanda jasa, serta pertanda  kehormatan  lain  yang
sudah  dijelaskan  pada  UU,  hak presiden menurut UU Pasal 15;
-           Menciptakan  sebuah  dewan pertimbangan  yang  memiliki  tugas memberi  saran  serta  perhitungan pada  Presiden  yang  setelah  itu diatur  pada  UU,  hak  presiden menurut UU Pasal 16;
- Memiliki kewenangan
memutuskan  aturan  pemerintah pengganti UU apabila pada perihal
krusial  yang  memaksa,  menurut UU Pasal 22 ayat 1.

## 2. Tugas  dan  Wewenang  Wakil

## Presiden:
Pada buku Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut  Sistem  UUD  1945  (1978)  karya Moh  Kusnardi,  umumnya  tanggung  jawab wakil presiden ialah:
-           Menolong  presiden  untuk
melaksanakan tanggung jawabnya:
-           Melakukan  pergantian  presiden hingga  habis  periodenya  apabila presiden  wafat,  berhenti  ataupun tidaklah bisa melaksanakan tanggung  jawabnya  pada  periode jabatan yang sudah diputuskan;
-           Meninjau  dengan  terkhusus,
melakukan penampungan permasalahan yang butuh ditangani berkaitan sektor kemakmuran khalayak;
-           Mengawasi  pelaksanaan pembangunan, melalui pertolongan departemen, kelembagaan non departemen,  pada  perihal  lainnya inspektur jenderal melalui departemen yang berkaitan ataupun deputi mengawasi melalui kelembagaan non departemen yang berkaitan.
Wewenang Wakil Presiden yaitu:
-           Melakukan  pergantian  ataupun mewakilkan presiden ketika menjalankan  tanggung  jawab  dan hak jabatan presiden tetapi sebelumnya  sudah  memperoleh perintah ataupun diberikan kekuasaan presiden;
- Melakukan  pergantian, melaksanakan  kewajiban  teknis pemerintah setiap harinya;
-       Menyusun kegiatan kerja kabinet dan  memutuskan  fokus  aktivitas pemerintah yang pada perjalanannya dipertanggungjawabkan pada
presiden.

## 3. Tugas dan Wewenang Menteri
Tugas Menteri:
-           Mengikuti  serta  berkoordinasi pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan  yang sudah ditetapkan
sektor  terkhusus  yang  dijadikan tanggung jawabnya;
-           Melakukan  penampungan  serta
mengupayakan menyelesaikan permasalahan  yang  muncul  dan mengikuti  perkembangan  kondisi pada  sektor  yang  ia  koordinasi setiap harinya;
-           Berkoordinasi  sekuatnya  atar bermacam  Dirjen  serta  pimpinan
Kelembagaan lain untuk
menangani permasalahan yang mempunyai  hubungan  pada  sektor koordinasi  Menteri  Bangsa  yang berkaitan;
-           Melakukan  pembinaan  serta berkoordinasi bersama  ataupun
antara  departemen  serta  lembaga lain meliputi untuk mengumpulkan bahan,  membahas  permasalahan
yang dibutuhkan
untuk
merumuskan kebijakan serta pelaksanaan  yang  berkaitan  sektor yang menjadi kewajibannya,
maupun untuk melakukan
penampungan serta pemecahan permasalahan  yang  muncul  pada perjalanan kebijakan serta pelaksanaan terkhusus;
-           Melaporkan  serta  bahan
penjelasan  dan  masukan  serta perhitungan pada sektor
kewajibannya pada Menteri
Pimpinan  Departemen,  Menteri Koordinator  yang  ia  bantu,  serta pada Presiden;
Hak Menteri:
-           Melakukan  koordinasi  memberi layanan rumah tangga serta protokol pada Presiden serta Wapres;
-           Menjalankan  tanggung  jawab terkhusus yang diberi Presiden;
-           Hak  lainnya  selaras  pada ketetapan aturan UU yang terdapat
C. Tugas  dan  Wewenang  Lembaga

## Yudikatif
Ketika melaksanakan kewajibannya, kelembagaan yudikatif memiliki sifat independen.

## 1. Tugas  dan  Wewenang  Mahkamah Agung
Tugas  serta  wewenang  MA dijelaskan  pada  UU  MA,  UU  kuasa kehakiman,  serta  UU  peradilan  umum. Hadirnya MA diasasi Pasal 24 ayat 2 UUD 1945.
Tugas serta  Wewenang  Mahkamah Agung adalah:
-           Melakukan  pemeriksaan  serta pemutusan memohon kasasi;
-           Melakukan  pemeriksaan  serta pemutusan  persengketaan  terkait hak melakukan pengadilan;
-           Melakukan  pemeriksaan  serta
pemutusan  permohonan  meninjau ulang  keputusan  peradilan  yang sudah mendapatkan otoritas tetap;
-       Melakukan pengujian aturan UU pada  bawah  Perundang-Undangan pada UU;
-           Memintai  penjelasan  terkait perihal-perihal yang berkaitan pada teknis pengadilan melalui keseluruhan badan pengadilan yang ada pada bawahnya;
-           Memberikan  arahan,  peneguran, ataupun  peringatan  pada  peradilan pada  seluruh  lembaga  pengadilan yang ada pada bawahnya;
-           Memberikan  penjelasan, perhitungan, serta saran permasalahan hukum pada kelembagaan negara serta
pemerintah jika dimintai;
-       Memberikan perhitungan hukum terhadap  memohon  grasi  serta rehabilitasi;
-           Mengawasi  paling  tinggi  pada pelaksana  pengadilan  serta  seluruh lembaga pengadilan  yang ada pada bawahnya  untuk melaksanakan kuasa kehakiman;
-           Mengawasi  internal  terhadap tindakan hakim;
-           Melakukan  pengawasan
perjalanan tanggung jawab administrasi serta finansial.

## 2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Tugas  dan  wewenang  MK tertuang  pada  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD NRI  1945.  Tugas  dan  wewenang  tersebut diantaranya:
-           Melakukan  peradilan  dalam tingkatan  awal  serta  paling  akhir yang  keputusannya  memiliki  sifat akhir  guna  melakukan  pengujian UU pada UUD;
-           Memutuskan  persengketaan  hak kelembagaan  negara  yang  haknya diberi UUD;
-           Memberikan  keputusan membubarkan parpol. Memutuskan permasalahan terkait perolehan pemilu.
3. Tugas dan Wewenang Komisi

## Yudisial
KY  mempunyai  beberapa  tanggung  jawab menjadi  kelembagaan  yang  menjalankan pencalonan  hakim  agung  dan  pengawasan serta penjagaan tindakan hakim.
Tugas  serta  Wewenang  Komisi  Yudisial adalah:
-           Mendaftarkan  calon  hakim agung;
-       Menyeleksi calon hakim agung;
-       Memutuskan calon hakim agung;
-           Melakukan  pengajuan  calon hakim agung ke DPR;
-           Melakukan  pengusulan mengangkat  hakim  agung  serta hakim  ad  hoc  pada  MA  pada  DPR guna memperoleh kesepakatan;
-           Melakukan  penjagaan  serta menegakkan kehormatan, keagungan  martabat,  dan  tindakan hakim;
-       Memutuskan KEPPH dengan MA Melakukan penjagaan serta penegakkan KEPPH.
Abuse Of Power merupakan aktivitas menyalahgunakan  hak  yang  dilaksanakan oleh sosok pejabat yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya hanya guna keperluan terkhusus, meliputi guna keperluan dirinya, individu lainnya ataupun korporat. Bahwasanya aktivitas tersebut bisa memberikan  kerugian  finansial  ataupun ekonomi  bangsa,  sehingga  aktivitas  itu bisa dirasa menjadi aktivitas korupsi. Adapun dampak akibat hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan tersebut adalah pejabat pemerintahan  menyalahgunakan  hak  yang memunculkan  kerugian  finansial  bangsa dikarenakan terdapatnya kesalahan
administrasi  sebagai  kewajiban  personal dan  melakukan  pengembalian  kerugian finansial bangsa yang dimunculkan menjadi  dampak  melalui  tindakan  yang  ia laksanakan.
Hak yang telah diberi menjadi wadah guna  menjalankan  suatu  tanggung  jawab dengan bertanggung jawab, karena wewenangnya dirasa menjadi kuasa personal.  Sehingga  bisa  digunakan  guna keperluan pribadinya. Dampak Nya, pejabat  yang  menempati  posisi  krusial pada suatu kelembagaan bangsa merasakan  memiliki  wewenang  guna memakai  hak  yang  dipakai  untuknya dengan  bebas.  Semakin  besar  jabatan, semakin tinggi haknya.

## . Rumusan Masalah
Menurut  penjelasan  latar  belakang di atas masalah  yang  terdapat pertamanya diasaskan  dalam  penyimpangan  berbentuk menyalahgunakan kuasa yang dilakukan melalui keanggotaan  dari  suatu  kelembagaan kekuasaan  pemerintah  apabila  melanggar apa  yang  telah  tertera  dalam  pasal  421 KUHP  .  Rumusan  masalah  serta  tujuan penelitian  ini  adalah,  Bagaimana  tindak pidana  atau  penyalahgunaan  kekuasaan yang  dilakukan  oleh  suatu  lembaga kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat dan hukum?.

## 2.   METODE PENELITIAN
Jenis Pengkajian ini ialah pengkajian hukum normatif, pengkajian ini adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu dengan  meringkas  dari  suatu  gambaran masalah  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu, metode  penelitian  menggunakan  rumusan yang  disesuaikan  dengan  pertanyaan menjadi  fokus  penelitian  ini,  yaitu  tindak pidana  atau  penyalahgunaan  kekuasaan yang  dilakukan  oleh  suatu  lembaga kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat dan hukum.
Hukum  normatif  ditegakkan  untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara dari segi hukum, pengelolaan dan tindakan pemerintah  dan  tindak  pidana  korupsi sebagai  suatu  kaidah  dan  norma  hukum merupakan persoalan hukum  yang bersifat normatif tetapi tidak dapat dipisahkan dari segi politik, ekonomi, dll. Oleh karena itu, metode  analisis  yuridis  forensik  tetap menjadi fokus penelitian ini.
Pendekatan  ini  saling  mengikat pada  UU  Nomor  30  Tahun  2014  dalam upaya  penyelesain  tindak  pidana  korupsi yang  tentunya  bertentangan  pada  prinsip hukum  pidana,  dan  harus  memiliki  rasa keadilan pada masyarakat

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## Korupsi
Korupsi  merupakan  hal  yang  tidak pernah lepas dari pelukan pemerintah, khususnya legislatif. Sepanjang  tahun  2018,  KPK  menangani 178 kasus dan dari total perkara yang   ditangani   KPK,   91   di   antaranya melibatkan  anggota  DPR  atau  DPRD.  S edangkan  Indonesian  Corruption  Watch (ICW)  mencatat  ada  254  anggota  Dewan menjadi  tersangka  korupsi  sepanjang 2014-2019.  Dari  angka  tersebut,  22  orang di antaranya anggota DPR.3 Lembaga  legislatif  dan  lembaga  yudikat if   seharusnya   mementingkan   kepentinga n  rakyat.  Lembaga  legislatif  khususnya yang  merupakan  wakil  rakyat  sendiri, namun  alih-alih  menjadi  wakil  rakyat, nampaknya  anggota  legislatif  ini  malah lebih  menjadi  wakil  partai  yang  duduk   di parlemen.  Bukannya   memperjuangkan kepentingan  rakyat,   mereka  lebih  banyak memperjuangkan  kepentingan  partai  mer eka,   mengenyampingkan   public   needs. Anggota legislatif duduk di kursi parlemen dan  lebih  banyak  mementingkan  mereka yang merupakan petinggi  birokrasi  atau  para   pengusaha. Dalam  hal  ini  tentu  saja  merupakan  sal ah   satu  penyimpangan  yang  dilakukan oleh  legislatif.      Korupsi  juga  tidak  lepas dari  pelukan  lembaga  yudikatif,  lembaga ini  pun  ikut  tergoda  godaan  korupsi  yang
dilakukan  hakim-hakim  nakal.  Hal  ini berhasil diungkapkan oleh KPK yaitu OTT yang  dilakukan  oleh  hakim-hakim   MK. KPK  berhasil  menangkap  hakim-hakim
MK   yang terjerat  korupsi.  Adanya hal  ini mencoreng  nama  hakim  yang  seharusnya tegak  untuk  membela  kebenaran.  Hal  ini pun membuat citra yudikatif kian menurun di khalayak publik.
Penambahan  masa  jabatan  selama  3 periode
Rencana  pemerintah  yang  ingin memperpanjang  masa  jabatan  Presiden menjadi  tiga  periode,  Indonesia  sendiri merupakan  negara  hukum  yang  berbentuk republik  yang  dipimpin  oleh  seorang Presiden,  tugas  dari  seorang  Presiden sendiri adalah untuk memegang kekuasaan pemerintahan  sesuai  dengan  isi  Undang  – Undang  Dasar  yang  berlaku,  selain  itu adalah  memegang  kekuasaan  atas  seluruh Tentara  Nasional  Indonesia  (selanjutnya disebut TNI) di seluruh angkatan nya, dan juga  mengajukan  rancangan  Undang  – Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Belakangan ini banyak sekali perbincangan terkait mengenai perpanjangan  masa  periode  kekuasaan pada  jabatan  sebagai  Presiden  yang  mana kita ketahui ini dapat melanggar Undang –
Undang  yang  telah  digunakan  sejak Undang – Undang Dasar 1945 Selanjutnya disebut UUD 1945) dan telah disahkan.

## 4.     SIMPULAN
Lembaga  legislatif  tidak  terlepas dari  perlakuan  tindak  pidana  korupsi  dan hal  ini  merupakan  hal  yang  merugikan rakyat  Indonesia.  Lembaga  yudikatif  juga tidak lepas dengan yang namanya korupsi. Selain  itu,  penyimpangan  yang  sering dilakukan  oleh  lembaga  legislatif  lebih banyak kepada pelanggaran hukum.
Seorang  presiden  atau  pihaknya tidak  memiliki  hak  untuk  memperpanjang masa  jabatannya  karena  hal  tersebut melanggar  undang  -  undang  dan  norma yang berlaku.
Banyak  sekali  lembaga-lembaga yang  telah  diberikan  amanah  namun banyak  yang  mengabaikannya.  Hal  ini menghasilkan kekecewaan terhadap masyarakat  Indonesia  sebagai  akibatnya banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan lembaga-lembaga ini.
5. DAFTAR PUSTAKA
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/b aca/11296/Penyalahgunaan- Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum- Administrasi-Negara.html
https://cekhukum.com/pasal-421-kuhp- kitab-undang-undang-hukum- pidana/
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/
article/view/6527
https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/peny alahgunaan-wewenang-jabatan- abuse-of-power/
https://www.researchgate.net/publication/3 36686271_PENYIMPANGAN_Y ANG_DILAKUKAN_OLEH_LE MBAGA_LEGISLATIF_DAN_LE MBAGA_YUDIKATIF_DI_INDO
NESIA