## EVALUASI MEKANISME PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019

## EVALUATION REGISTRATION AND VERIFICATION MECHANISM OF PARTICIPANTS POLITICAL PARTIES ELECTION THE 2019
Febriansyah Kurniawan 1* , Retno Sari Handayani 2 1 Program Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang 2 KPU Kabupaten Batang Hari, Jl. Jendral Sudirman KM 1, Batanghari

## ABSTRAK
Tantangan tersendiri bagi partai politik untuk dapat turut berkompetisi dalam proses peralihan kekuasaan. Untuk menjadi peserta Pemilu, partai politik harus melewati sejumlah tahapan dan beberapa persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan Pemilu, salah satunya yakni jumlah keanggotaan yang dimiliki oleh partai politik. Idealnya, partai politik merekrut masyarakat yang memiliki cita-cita dan pandangan yang sama sebagai anggotanya, namun kenyataannya, partai politik cenderung menghalalkan segala cara guna memenuhi jumlah keanggotaan yang dipersyaratkan. Kajian ini bertujuan mendiskripsikan dinamika partai politik pada masa verifikasi partai politik di tingkat Kabupaten Batang Hari serta upaya yang ditempuh agar partai politik berhasil memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan sumber data melalui wawancara serta kajian literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa pada banyak praktek akal-akalan saat proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum di dalam partai politik yakni pencatutan sejumlah orang sebagai anggota partai politik. Selanjutnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada kelemahan regulasi dalam keter- bukaan informasi mengenai keangggotaan partai politik.
Kata kunci: Partai politik; Pemilu; verifikasi partai

## ABSTRACT
It is a challenge for political parties to be able to compete in the process of power transfer. To become election participants, political parties must go through a number of stages and several requirements that have been regulated in the election laws, such as the number of memberships owned by political parties. Ideally, political parties recruit people who have the same ideals and views as their members, but in reality, political parties tend to justify any means to fulfill the required number of memberships. This study aims to describe the dynamics of political parties during the verification period of political parties at the Batang Hari Regency level and the efforts taken so that political parties successfully fulfill the requirements as election contestants. Using descriptive qualitative research methods, this study collects data sources through interviews and literature review from previous studies. This study found that in many subterfuge practices during the verification process of political parties carried out by elements in political parties, namely the profiteering of a number of people as members of political parties. Furthermore, the findings of this study indicate that there are regulatory weaknesses in the disclosure of information regarding political party membership.
Keywords: Political parties; Election; party verification
PENDAHULUAN Partai politik di Indonesia tidak selamanya merepresentasikan keinginan masyarakat dalam upayanya untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Mereka hanya menjadi alat bagi segelintir orang untuk mencapai kekuasaan me- lalui mekanisme pemilihan sebagai sarana legal pergantian kepemimpinan yang menempatkan partai politik sebagai peserta kontestasi perebutan kekuasaan. Berbagai upaya pun sudah dapat dipastikan akan dilakukan oleh partai politik
sebagai suatu organisasi atau individu-individu di dalam partai politik itu sendiri untuk mendapatkan dukungan dan suara sebanyak-banyaknya yang berujung pada kemenangan. Faktanya penye- lenggara pemilihan, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan partai politik dalam posisi yang sulit dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memasuki arena pertarungan politik perebutan kekuasaan sebagai peserta pemilihan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (2) Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang tentang Partai Politik; (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (c) memiliki kepengurusan di 750/0 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang ber- sangkutan; (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabu- paten/kota yang bersangkutan; (e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keter- wakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; (i) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Partai politik yang tergolong partai politik lama dan pernah menjadi peserta pemilu sebelum- nya di Tahun 2014 tidaklah terlalu disulitkan dengan syarat sebaran kepengurusan di seluruh wilayah tingkat provinsi dan kabupaten karena partai-partai tersebut sudah lama berdiri dan sudah mengembangkan sayap kepengurusannya hampir dan bahkan sudah pasti diseluruh wilayah In- donesia, katakanlah dalam hal ini seperti Partai Golongan Karya, Partai PDI-Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan sebagainya. Tidak sama kondisinya dengan partai yang baru berdiri dan masih seumur jagung seperti Partai Garuda, Partai Perindo ,dan Partai PSI, partai-partai ini harus bekerja ekstra untuk me- menuhi sebaran kepengurusan yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tidak se- perti syarat sebaran kepengurusan, syarat jumlah keanggotaan adalah persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh partai-partai baru tetapi juga partai- partai yang sudah lama berdiri dan pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya karena pasca putusan MKRI No. 53/PUU-XV/2017 yang membuat seluruh partai politik baik partai politik baru maupun partai politik yang memiliki kursi di Parlemen harus dilakukan verifikasi administrasi dan faktual tanpa dibedakan.
Dalam pemenuhan syarat keanggotaan par- tai permasalahan akan muncul pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bukan saja karena verifikasi faktual ini dilakukan dengan metode sampling dan tidak terhadap ke- seluruhan data anggota partai yang disampaikan sehingga tidak dapat dikatakan seluruh orang- orang yang ada di dalam data tersebut adalah benar adanya anggota partai yang bersangkutan, namun juga dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik masyarakat tidak memiliki akses informasi terhadap data keanggotaan partai politik yang diserahkan dan diinput ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU sehingga muncul permasalahan lain pada saat tahapan verifikasi partai politik telah selesai dilaksanakan seperti banyaknya masyarakat yang baru menge- tahui bahwa nama mereka tercatat sebagai ang- gota partai politik berdasarkan data yang di- masukkan oleh partai politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU. Persoalan sebaran dan jumlah keanggotaan yang harus dipenuhi oleh Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 menimbulkan berbagai upaya yang mencederai fungsi sebenar- nya dari partai politik itu sendiri. Partai politik yang sejatinya selama ini melakukan fungsi rekrutmen politik dan pengkaderan, nyatanya gagal jika ditilik dari ketidakmampuan merekrut masyarakat menjadi anggota. Partai Politik di daerah seolah kesulitan dalam memenuhi syarat agar dapat menjadi peserta pada Pemilu 2019 yang lalu. Berbagai tulisan dan penelitian telah dilaku- kan oleh beberapa peneliti mengenai verifikasi partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebut saja tulisan Asrinaldi yang menyatakan pentingnya verifikasi di Pemilu 2019 untuk me- ningkatkan kualitas demokrasi (Asrinaldi 2017). Hery Wibowo yang dalam jurnalnya berke- simpulan bahwa putusan MKRI No. 53/PUU- XV/2017 yang menyatakan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu inkonstitusional terhadap UUD 1945 telah tepat karena sesuai dengan prinsip keadilan dalam pemilu, sehingga seluruh parpol calon peserta pemilu 2019 se- layaknya mengikuti proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Trisaksono 2019). Selanjutnya Indra Madan Putra dkk yang memfokuskan penelitiannya pada Tata kelola Verifikasi Partai Politik di Kota Padang (Putra, Ariany 2019). Kemudian terakhir tulisan dari Syafriandre dkk yang dalam jurnalnya membahas malpraktik yang terjadi dalam proses verikasi
Partai Politik Pemilu 2019 (Syafriandre, Zetra 2019). Adapun yang menjadi pembeda dari tulisan-tulisan sebelumnya adalah tulisan ini berfokus pada praktik-praktik manipulatif dalam proses verifikasi partai politik yang dilakukan Partai Politik utamanya di Kabupaten Batang Hari agar berhasil menjadi Peserta Politik pada Pemilu 2019. Menggali peran utama partai politik di tengah gelombang demokrasi, perlu dipahami peran fundamental dalam proses pemilu disebuah negara. Partai politik selalu menjadi tumpuan pertama dan terakhir bagaimana negara mampu menjalankan prinsip negara yang demokratis. Bisa dikatakan bahwa partai politik adalah cerminan roda demokrasi yang sedang berjalan disebuah negara. Banyak ahli yang mengungkapkan pen- dapatnya tentang definisi partai politik, namun secara sederhana, partai politik dapat didefiniskan sebagai sekelompok orang yang terorganisir yang memiliki kesamaan pandangan serta cita-cita mengenai suatu pemerintahan (Jurdi 2020).
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sendiri disebutkan pula bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari beberapa definisi yang diungkap tersebut, dapat digambarkan bahwa Partai Politik umumnya merupakan sekelompok individu yang secara sukarela membentuk suatu organisasi atas dasar kesamaan cita-cita dan pandangan serta ber- orientasi memperebutkan kekuasaan dengan cara konstitusional.
Berkaitan dengan definisinya, maka partai politik hakikatnya memiliki fungsi-fungsi yang harus diperankan dan dijalankan. Jika merujuk pada berbagai literatur yang ada, setidaknya terdapat 5 fungsi yang secara umum dimiliki oleh partai politik, antara lain: (1) Fungsi sosialisasi politik, yakni sebuah proses yang ditujukan untuk membentuk sikap serta orientasi politik pada masyarakat melalui pengenalan nilai nilai politik, sikap dan etika politik; (2) Fungsi artikulasi kepentingan, partai politik adalah sarana penting dalam mengartikulasikan kepentingan publik; (3) Agregasi kepentingan. Partai politik mengagre- gasikan kepentingan masyarakat dengan meng- ubah berbagai tuntutan masyarakat menjadi
sejumlah alternatif kebijakan; (4) Fungsi rekrutmen politik. Partai politik melakukan proses seleksi terhadap individu-individu baik dari internal maupun eksternal organisasinya guna diberikan peran dalam sistem politik dan pe- merintahan; dan, (5) Fungsi komunikasi politik. Partai politik berperan sebagai perantara antara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya (Iskandar 2017).
Dari uraian mengenai definisi dan fungsi partai politik, sudah seharusnya parpol terbentuk atas dasar kesukarelaan anggota masyarakat yang memiliki cita-cita, nilai dan orientasi yang sama. Partai politik juga idealnya melakukan fungsi sosialisasi politik dan rekrutmen politiknya untuk memberikan pandangan politik kepada masya- rakat serta merekrut mereka sebagai anggota partai politik. Namun realitas yang berkembang saat ini menunjukkan lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini, utamanya ditingkat kabupaten yang notabene menjadi bagian dari partai politik di tingkat nasional. Diantara belasan partai politik yang turut serta sebagai peserta pemilu, tidak keseluruhan partai mendapatkan suara mayoritas yang berujung pada perwakilan di jajaran legislator. Kecenderungan ini memunculan pertanyaan-pertanyaan mengenai proses yang harus partai politik lalui agar dapat menjadi peserta pemilu. Kegagalan beberapa partai politik ini menunjukkan ada peran partai politik yang tidak berjalan sesuai dengan idealnya.
METODE Penelitian dilaksanakan dengan mengguna- kan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap subjek yang terlibat dalam proses tahapan verifikasi partai politik di KPU Kabupaten Batang Hari serta beberapa pengurus partai politik di tingkat Ka- bupaten Batang Hari pada masa verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dari rentang bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontestasi perebutan kekuasaan pada Pemilu Tahun 2019 mensyaratkan Partai Politik untuk memenuhi beberapa persyaratan sebagai peserta Pemilu, diantaranya memiliki kepengu- rusan minimal di 75 persen dari jumlah kabu- paten/kota di masing-masing provinsi, kemudian
syarat lainnya yang berkaitan dengan jumlah kepengurusan parpol di kabupaten/kota adalah memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk kabupaten/kota tempat kepe- ngurusan parpol berada. Pemenuhan syarat jumlah keanggotaan parpol ini idealnya bukanlah hal yang sulit bila partai politik menjalankan fungsi- nya dengan baik. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah suatu parpol berdiri sesuai dengan hakikatnya dan apakah parpol telah menjalankan fungsi rekrutmen politik. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu perlu dipa- hami terlebih dahulu apa itu partai politik dan fungsi partai politik.
Berangkat dari keraguan atas peran partai politik secara luas tersebut, penelitian ini me- nggambarkan bagaimana upaya partai politik di tingkat kabupaten memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu agar dapat turut serta dalam percaturan politik Pemilu Tahun 2019, agar dapat ditarik garis merah yang dapat membuktikan peran partai politik yang tidak berjalan dan efek yang terjadi, baik dari segi perolehan suara yang diraih, respon masyarakat hingga penilaian pengurus partai politik dengan partai politik itu sendiri. Pada Pemilu Tahun 2019, sebanyak 14 partai politik mengklaim memiliki kepengurusan di Kabupaten Batang Hari dan menyampaikan data kepengurusan serta keanggotaannya kepada penyelenggara pemilu pada Tahapan Verifikasi Partai Politik.
Setidaknya Partai Politik yang mendaftar- kan diri sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 harus mempersiapkan diri secara kepengurusan dan keanggotaan. Kepengurusan Partai Politik yang harus dilakukan verifikasi oleh KPU bukan saja secara administratif, namun juga secara faktual. Regulasi teknis pelaksanaan verifikasi Partai Po- litik sebelum ditetapkan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 9, diuraikan persyaratan Partai Politik yang harus dipenuhi, yakni : (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik; (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (c) memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; (d) memiliki kepe- ngurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam huruf c; (d) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengu- rusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabu- paten/kota; (f) memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; (g) memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; (i) menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan (j) me- nyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik. Bagi partai politik yang telah mendaftarkan diri ke KPU selanjutnya akan dilakukan verifikasi administratif dan faktual mengenai kepengurusan dan keanggotaan di wilayah kabupaten/kota yang disertakan dalam susunan kepengurusannya. Pro- ses verifikasi faktual kepengurusan dan keang- gotaan nyatanya rawan praktik manipulatif oleh beberapa partai politik, sebagaimana temuan penelitian yang dapat diuraikan berdasarkan pro- ses tahapan verifikasi faktual yang harus dilewati setiap partai politik yang telah mendaftarkan diri. Temuan pertama menunjukkan bahwa bukan saja partai politik baru yang mengalami kendala, namun juga partai politik yang telah menempat- kan wakilnya di parlemen juga mengalami berbagai persoalan dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur oleh KPU.

## Verifikasi Faktual Kepengurusan
Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No.7/2017, bahwa setiap partai politik yang mendaftarkan diri sebagai pemilu harus memiliki kepengurusan di 75% Kabu- paten/Kota dalam setiap provinsi dan keter- wakilan minimal 30% perempuan dalam kepengu- rusannya di setiap tingkatan. Untuk memastikan persyaratan tersebut terpenuhi, seluruh KPU Kabupaten/Kota tidak terkecuali KPU Batanghari melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta pemilu, meliputi verifikasi faktual keberadaan kantor, kelengkapan kepengurusan dan peme- nuhan keterwakilan perempuan dalam kepe- ngurusan.
Dalam pelaksanaannya, partai politik di- minta untuk menghadirkan pengurus inti yakni Ketua, Sekretaris, bendahara serta seluruh pengu- rus perempuan sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan masing-masing partai politik yang terdapat di dalam SIPOL. Kemudian KPU Kabupaten/Kota akan mendatangi kantor kepengurusan partai dan melakukan verifikasi faktual diantaranya verifikasi terhadap dokumen kepemilikan gedung/bangunan kantor, verifikasi kelengkapan dan keberadaan pengurus perempuan serta kebenaran keanggotaan pengurus inti dan pengurus perempuan tersebut.
Agar pelaksanaan verifikasi faktual kepe- ngurusan ini berjalan sesuai dengan jadwal taha- pan yang ada, KPU Batanghari pun membentuk tim verifikasi serta menyusun jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan yang kemudian disampaikan kepada masing-masing partai politik. Berdasarkan hasil verifikasi faktual masing- masing tim, setiap partai politik di Batanghari pun dinyatakan memenuhi syarat kepengurusan sesuai dengan persyaratan yang diatur. Masing-masing partai politik dinyatakan memiliki kepengurusan di Batanghari dan masing-masing kepengurusan juga memiliki keterwakilan perempuan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Berdasarkan proses verifikasi yang telah dilakukan, setiap partai politik mampu memenuhi syarat kepengurusan yang ada, namun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Batanghari secara tidak langsung menunjukkan bahwa KPU Batanghari seakan-akan memberikan ruang bagi partai politik untuk melakukan berbagai persiapan dan upaya manipulatif yang dibutuhkan dalam pelaksanaan verifikasi, dengan diberikannya jad- wal pelaksanaan verifikasi faktual yang di dalam- nya terdapat pengaturan waktu verifikasi faktual masing-masing partai politik di Batanghari.
Lebih jauh lagi, faktanya setelah masa tahapan verifikasi partai politik berakhir banyak kantor kepengurusan partai politik yang tidak lagi aktif dan bahkan seakan-akan tidak pernah ada, sebut saja seperti Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya hingga Partai Garuda yang pengurusnya tidak dapat lagi dihubungi sepanjang penyelenggaraan Pemilu 2019 di Batanghari dan kantor kepengurusannya pun tidak dapat diketahui lagi keberadaannya pasca verifikasi partai politik yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa partai politik yang ada telah melakukan berbagai upaya guna memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Setelah terpenuhinya persyaratan, maka kepengurusan yang ada pun sirna. Hilangnya keberadaan kantor sekretariat,
hingga pengurus aktif menunjukkan bahwa upaya partai sebagai basis aktivitas politik ditengah masyarakat tidak berjalan efektif.
Peran partai sebagai ceruk penampung aspirasi masyarakat nyatanya pun tidak terlihat. Beberapa pengurus partai berdalih bahwa kantor sekretariat yang tidak lagi digunakan pasca verifikasi partai politik oleh KPU merupakan upaya penghematan biaya. Beberapa partai politik menggunakan kediaman pribadi pengurus partai politik sebagai kantor sekretariat partai politik. Praktik manipulatif ini tanpa disadari oleh partai politik justru menunjukkan ketidakseriusan partai politik itu sendiri untuk menunjukkan eksistensi di tengah masyarakat, bahkan mengabaikan fungsi masyarakat sebagai penggerak roda partai politik yang sejalan pandangan politiknya.
Verifikasi Faktual Keanggotaan Masyarakat yang memutuskan menjadi anggota partai politik pada hakikatnya didasari oleh kesadaran politik. Sejumlah data keang- gotaan yang disampaikan kepada KPU sebagai salah satu syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan partai melaksanakan fungsi-fungsi idealnya yakni sosialisasi politik dan rekrutmen politik serta menjadi tolak ukur kelayakan sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu mewakili ideologi, cita-cita dan tujuan yang sama dari sejumlah kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kebenaran terhadap keanggotaan partai politik perlu dibukti- kan melalui proses verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan.
Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan dilakukan terhadap seluruh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu tidak terkecuali partai politik parlemen sejak dikeluarkannya Putusan MKRI No. 53/PUU-XV/2017 yang me- ngamanatkan perlakuan yang sama bagi seluruh partai politik baik partai politik baru maupun partai politik yang memiliki kursi di Parlemen dalam tahapan verifikasi partai politik yang dijalankan oleh KPU. Verifikasi faktual dilakukan terhadap sejumlah sampel yang ditentukan ber- dasarkan kategori jumlah keanggotaan yang disampaikan oleh partai politik yakni sebesar 10% jika partai politik menyerahkan jumlah data keanggotaan nya sampai dengan 100 orang dan sebanyak 5% jika partai politik menyerahkan jumlah data keanggotaannya lebih dari 100 orang. Di Batanghari, setiap partai politik me- nyerahkan jumlah data keanggotaan partainya
melebihi 100 orang yang dalam hal ini setiap partai politik memilih untuk menyerahkan data keanggotaannya mengikuti ketentuan 1/1000 jumlah penduduk yang ada di Batanghari dengan rincian : Partai Golkar (1.121 orang), PPP (344 orang), Partai Berkarya (310 orang), PKS (387 orang), Partai Garuda (388 orang), PSI (340 orang), Demokrat (393 orang), PDI-P (310 orang), Gerindra (451 orang), PAN (315 orang), PKB (356 orang), Perindo (531 orang), NasDem (360 orang), dan Hanura (2.202 orang). Dilihat dari jumlah yang data anggota yang ada, maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual oleh KPU Batanghari adalah sebesar 5% dari jumlah masing-masing data anggota yang diberikan oleh partai tersebut.
Hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Batanghari memang menempatkan partai politik yang ada di Batanghari memenuhi syarat keanggotaan yang dipersyaratkan. Akan tetapi, sekali lagi malpraktik pun terjadi dalam proses verifikasi faktual keanggotaan yang dilaksanakan, bahkan regulasi yang ada pun seakan memberikan jalan bagi praktek manipulatif itu sendiri. Bagai- mana tidak, proses verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota diatur sedemikian rupa dalam Peraturan KPU No.6/2018 pasal 34, bahwa partai politik diminta untuk menghadirkan nama-nama sampel di kantor kepe- ngurusan masing-masing partai guna dilakukan verifikasi faktual kebenaran keanggotaan terhadap nama-nama tersebut. Proses verifikasi yang diatur dalam Peraturan KPU No.6/2018 ini tentu saja cenderung memberikan kesempatan bagi partai untuk melakukan upaya manipulatif dengan menghadirkan orang-orang yang sudah pasti anggota tetap partainya ataupun sejumlah orang yang dikondisikan untuk mengaku sebagai anggota dengan perjanjian-perjanjian tertentu, praktik mobilisasi kental terasa pada proses ini. Berdasarkan temuan penelitian, banyak nama-nama yang tercantum dalam data keang- gotaan partai politik bukanlah anggota dari partai tersebut. Menurut keterangan yang diberikan oleh beberapa informan yang berada di dalam lingkup partai politik di Kabupaten Batanghari, penulis mendapati bahwa upaya manipulatif memang benar adanya dilakukan oleh beberapa partai. Sedikitnya ada 2 partai berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan dari masing-masing partai tersebut yang mengakui bahwa tidak keseluruhan data keanggotan yang disampaikan pada saat verifikasi partai politik merupakan anggota dan kader mereka. Pengurus di tingkat kabupaten hanya menerima data dan dokumen
pendukung yang diberikan oleh pengurus tingkat kecamatan terlepas bagaimana cara mereka mendapatkan data dan dokumen tersebut. Kemudian informan dari 1 partai lainnya memberikan keterangan bahwa mereka tidak melakukan pembaharuan data anggota, sehingga data anggota yang dimiliki KPU sebagai dasar verifikasi adalah data yang tidak valid mengingat dinamisnya keanggotaan partai politik itu sendiri. Bahkan ada 1 partai yang secara terbuka me- ngakui bahwa mereka memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kepada individu-individu mas- yarakat yang mereka masukkan namanya sebagai anggota partai mereka.
Praktek manipulatif yang dilakukan oleh sejumlah partai politik ini menimbulkan dampak negatif bagi sejumlah masyarakat di Batanghari. KPU Batanghari sendiri merasakan dampak dari praktek manipulatif tersebut, dimana sejumlah calon badan penyelenggara ad-hoc PPS pada pemilu 2019 harus dinyatakan tidak memenuhi syarat karena terindikasi sebagai anggota partai politik berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Batanghari melalui data SIPOL.
Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap orang-orang yang bersangkutan, mereka tidak membenarkan bahwa mereka adalah anggota partai tertentu, bahkan fenomena ini juga me- nimpa calon anggota PPS yang sebelumnya per- nah menjadi penyelenggara di periode pemilihan terakhir yakni Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Kasus serupa juga dialami oleh anggota PPK pada Pemilu 2019 yang kembali mendaftar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dimana nama yang bersangkutan nyatanya terdata sebagai salah satu anggota partai politik berkarya.
Akibat berbagai kasus tersebut, sejumlah masyarakat terus berdatangan untuk memperta- nyakan dan mencari informasi mengenai apakah nama mereka terdaftar sebagai anggota partai politik berdasarkan data yang diserahkan oleh partai pada saat pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019, utamanya masyarakat yang sedang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa, men- daftar sebagai ASN ataupun pekerjaan lainnya yang mensyaratkan untuk tidak pernah terlibat atau menjadi anggota partai politik. Bahkan dari beberapa masyarakat yang mendatangi KPU Batanghari, nyatanya sebagian besar nama mereka memang masuk kedalam data keanggotan partai politik yang ada di dalam SIPOL.Bahkan kasus terbaru menimpa calon ASN yang baru dinyata- kan lulus seleksi di kabupaten lain sehingga yang bersangkutan harus mendesak partai politik
tempat namanya terdaftar untuk mengeluarkan surat pernyataan di atas materai.
Salah satu aspek substansial dari sistem demokrasi adalah partisipasi warga negara selaku pemegang kedaulatan tertinggi di setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai perwuju- dan demokrasi secara prosedural. Terdapat se- tidaknya 3 faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat antara lain: (1) Adanya kesempatan; (2) Adanya kemauan dan (3) Adanya kemampuan (Komperensi and Yoseriza, 2017). Pada proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 utamnya di tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, masyarakat sebagai objek utama Pemilu justru tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk turut berartisipasi dalam proses verifikasi yang dilaksanakan. Hal inilah yang selanjutnya mem- buat masyarakat tidak mengetahui sama sekali ketika nama mereka digunakan dan diakui oleh partai politik sebagai anggotanya. KPU idealnya memberikan ruang dan juga kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses data by name keanggotaa partai politik, sehingga masya- rakat pun dapat memberikan masukan serta tanggapan terhadap kebenaran data keanggotaan yang dimiliki oleh partai politik.
SIMPULAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa mal- praktik yang terjadi saat pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik tidak hanya dilakukan oleh partai politik itu sendiri, namun juga KPU sebagai penyelenggara yang mana melalui regulasi yang dikeluarkan KPU seakan- akan memberikan jalan bagi partai politik untuk melakukan berbagai upaya yang mengarah kepada tindakan malpraktik pemilu.
Hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu dari tipologi malpraktik atau pelanggaran pemilu sebagaimana pendapat Sarah Birch dalam (Mariska and Kusmanto 2020) yang menggolo- ngkan segala macam pelanggaran pemilu dengan tiga bentuk aktivitas utama yang dibedakan menurut objeknya: pertama, manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu ( manipulation of election legal frame- work ). Kedua, manipulasi pilihan pemilih ( mani- pulation of vote choice ), bertujuan untuk me- ngarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif. Ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil peng-
hitungan suara ( manipulation of electoral admi- nistration ). Dan yang terjadi adalah tipologi pertama dari tiga bentuk pelanggaran pemilu yang dikemukakan oleh Sarah Birch tersebut. Kemudian upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam memenuhi syarat keanggotaannya juga dapat dikategorikan sebagai tindakan mal- praktek atau pelanggaran pemilu karena mal- praktik pemilihan dari berbagai perspektif dan kajian juga meliputi upaya diluar norma dan aturan yang dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu itu sendiri. Praktik manipulatif partai politik tingkat daerah bukan tidak beralasan. Disfungsi partai politik di daerah menunjukkan bahwa praktik manipulatif menjadi kewajaran yang tak dapat dielakkan, bahkan bagi penyelenggara pemilu itu sendiri menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Butuh mekanisme yang baik dalam pola rek- rutmen politik di masyarakat oleh partai politik, baik dalam segi kepengurusan maupun keang- gotaan. Asumsi yang berkembang bahwa partai politik hanya memobilisasi masyarakat terbukti sebagaimana temuan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, Feri Amsari. 2019. “Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019.” Jurnal Wacana Politik 4(1):14–29. Asrinaldi, Asrinaldi. 2017. “Partai Politik Dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak Yang Berintegritas.” Indra Madan Putra, Ria Ariany, Syahrizal. 2019. “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.”
Jispo 9(1):107–23. Iskandar, Dian. 2017. “Keberadaan Partai Politik
Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik Di Indonesia Pasca Soeharto.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2(1):26– 37. doi: 10.14710/jiip.v2i1.1632. Jurdi, F. 2020. Penghantar Hukum Partai Politik . Jakarta: Prenada Media. Komperensi, and Yoseriza. 2017. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2017.” Jurnal Kebijakan Publik 4(1):383–402. doi: http://dx.doi.org/10.33578/jkp.4.01.p.67-22.
Mariska, Rika, and Heri Kusmanto. 2020. “Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 Dan Malpraktek Pemilu.” Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts
(LWSA) 3(2):36–43. doi: 10.32734/lwsa. v3i3.927. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakian Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/20147 Trisaksono, Hery Wibowo. 2019. “Verifikasi Faktual Parpol Dalam Perspektif Justice As Fairness.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3(2):193–208. doi: 10.24246/jrh.
2019.v3.i2.p193-208.