## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI
Volume 4 No 1 April 2023

## Cryptocurrency Dan Peluang Terjadinya Praktik Money Laundering
Muhammad David Bagoes Ivano 1 , Aji Lukman Ibrahim 2
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: mdavidbagoes@upnvj.ac.id 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta , E-mail: adjie_loekman@upnvj.ac.id
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Cryptocurrency, Money
Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang
Cara pengutipan: David Bagoes Ivano, Aji Lukman Ibrahim. Cryptocurrency Dan Peluang Terjadinya
Praktik Money Laundering .JURNAL HUKUM PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 04
No 01 Edisi April 2023
(hlm. 12-31)
Riwayat Artikel: Dikirim: 10 Agt 2023
Direview: 15 Agt 2023 Direvisi: 2 Sep 2023 Diterima: 12 Sep 2023 Artikel ini akan menjelaskan apa yang menyebabkan Cryptocurrency dapat  berpotensi  menjadi  sarana  praktik  Money  Laundering,  serta untuk  mengetahui  pengaturan  yang  ideal  yang  dapat  diterapkan untuk mencegah terjadinya Money Laundering yang menggunakan Cryptocurrency.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum normatif  yang  dilengkapi  wawancara,  sumber  data  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  non-hukum.
Analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  preskriptif  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Temuan menunjukan bahwa pencucian uang dengan Cryptocurrency merupakan  A  New  Model  of  Money  Laundering.  Faktor  utamanya disebabkan karena transaksi Cryptocurrency dapat dilakukan secara anonim  atau  rahasia  dengan  mensamarkan  identitas  profil penggunanya.  Terdapat  beberapa  indikator  Red  Flag  yang dipublikasikan  oleh  FATF  yang  dapat  dicurigai  sebagai  tindakan Money  Laundering  pada  Cryptocurrency.  Untuk  menentukan pengaturan  ideal  atau  yang  paling  efektif  dalam  mencegah  praktik money laundering yang menggunakan Cryptocurrency yakni dengan cara  memperkuat  regulasi  yang  secara  komperhensif  mengenai pengaturan transaksi Cryptocurrency. Serta pengawasan ketat pada pelaksanaannya,  utamanya  dalam  hal  mengatur  penggunaan  Non- Custodial Wallet. Lalu dengan cara memperkuat LPP serta PPATK dalam  hal  pemahaman  mengenai  Cryptocurrency  serta perkembangannya  dan  juga  untuk  platform  penyedia  jasa Cryptocurrency perlu mempunyai suatu unit kerja atau divisi yang tidak  hanya  paham  mengenai  perkembangan  teknologi,  utamanya Cryptocurrency  ini,  namun  juga  mempunyai  pemahaman  yang mendalam mengenai program Anti-Money Laundering. DOI: 10.51370/jhpk.v4i1.94 Copyright © 2023 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  dalam  beberapa  dekade  ini  mengubah cara  hidup  manusia  dari  konvensioal  ke  arah  yang  lebih  digital,  termasuk  dengan transaksi  keuangan.  Dengan  hadirnya internet ( Interconnected  Network )  membuat
transaksi keuangan yang sebelumnya menggunakan uang fisik perlahan-lahan mulai beralih  ke  uang  elektronik  atau E-Money .  Selain  munculnya  uang  digital,  adanya internet  memunculkan  mata  uang  virtual  pertama,  yakni Bitcoin . Bitcoin adalah Cryptocurrency pertama di dunia dan menjadi pionir munculnya Cryptocurrency lainnya.
Ide awal terciptanya Bitcoin berawal dari sebuah konsep yang mencita-citakan adanya alat pembayaran yang murni dan independent serta tidak dapat dipengaruhi oleh apapun maupun siapapun, hanya dipengaruhi murni oleh supply dan demand ekonomi. Gagasan yang  revolusioner  ini  pada  hakikatnya  dilandasi  dari  sebuah  studi  yang  panjang mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan manusia dari masa ke masa. 1
Uang digital atau uang elektronik berbeda dengan Cryptocurrency . Uang digital adalah uang yang disimpan di dalam komputer. Uang digital tidak berwujud seperti uang tunai atau koin. Uang digital adalah angka murni yang disimpan sebagai saldo akun di dalam database komputer. Uang digital ada dalam berbagai bentuk seperti: saldo bank, saldo kartu  kredit, e-cash , e-money atau e-wallet .  Terkadang  uang  digital  dapat  ditarik  dan diubah menjadi uang tunai. 2 Sedangkan Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual  yang  dijamin  dengan  kriptogarafi.  Kriptografi  sendiri  berasal  dari  Bahasa Yunani, yakni kripto dan grafia . Kripto berarti secret (rahasia) dan grafia berarti writing (tulisan).  Menurut  terminologinya  kriptografi  adalah  ilmu  dan  seni  untuk  menjaga keamanan  pesan  yang  dikirim  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.  Dalam perkembangannya  kriptografi  juga  digunakan  untuk  mengidentifikasi  pengiriman pesan  tanda  tangan  digital  dan  keaslian  pesan  dengan  sidik  jari  digital  ( fingerprint ). 3 Cryptocurrency berasal dari dua kata yang digabung menjadi satu, “ cryptography ” yang berarti kriptografi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan “ currency ” yang berarti mata uang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Cryptocurrency adalah mata uang yang terenkripsi secara rahasia pada transaksi setiap penggunanya.
Tujuan  diciptakannya Cryptocurrency menggunakan  kriptografi  agar  tidak  mudah untuk  ditiru  melalui  mekanisme  yang  rumit,  sehingga  tidak  dapat  digandakan  dan mudah ditransfer jika tidak memiliki akses atau konektivitas ke jaringan Cryptocurrency . Cryptocurrency memungkinkan  verifikasi  setiap  transaksi  tanpa  perlu  melibatkan campur tangan pihak ketiga seperti bank. 4
Secara sederhana, Cryptocurrency adalah mata uang digital. Cryptocurrency tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin dan uang fiat lainnya. Meskipun tidak bisa dilihat atau disentuh fisiknya, Cryptocurrency memiliki nilai. 5 Ketika melakukan transaksi, tidak ada pihak yang akan hadir. Tidak ada yang berperan sebagai sebuah perantara di dalam
1 Willy Wong, (2014), Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang, Dan Mendapatkan Bitcoin , (Cet. 1), Semarang: Indraprasta, hlm. 10.
2 Ichsan, Perbedaan  Uang  Digital  biasa  dengan  Bitcoin ,  Pintu.co.id,  Maret  22,  2021,
(https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-uang-digital-biasa-dengan-bitcoin#perbedaan- antara-uang-digital-dan-bitcoin), diakses pada 15 Juli, 2022, pukul 15:17.
3 Harun Mukhtar, (2018), Kriptografi Untuk Keamanan Data , Yogyakarta: Deepublish, hlm. 13.
4 Dewanti Arya Maha Rani. et al., 2021, Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham , Jurnal Konstruksi Hukum, vol. 2 no. 1, ISSN: 2746- 5055, hlm. 21.
5 Akbar Bhayu Tamtomo, Mengenal Apa Itu Kripto atau Cryptocurrency , Kompas.com,  November
13, 2021, (https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/13/125100165/infografik-- mengenal-apa-itu-kripto-
atau Cryptocurrency #:~:text=Secara%20sederhana%2C%20 Cryptocurrency %20adalah%20mata,dis entuh%20fisiknya%2C%20 Cryptocurrency %20memiliki%20nilai),  diakses  pada  Juli  15,  2022, pukul 15:50.
transaksi  tersebut.  Pembayaran  melalui Cryptocurrency bersifat  digital.  Artinya, transaksi akan berlangsung dari pengirim ke penerima melalui dunia maya. Sistem ini biasa disebut dengan peer-to-peer (P2P). 6 P2P adalah sebuah jenis interaksi jaringan di mana dua atau lebih sistem komputer berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi data atau  instruksi.  Dalam  interaksi  ini,  setiap  komputer  yang  terlibat  mengelola  semua aspek komunikasi termasuk menyimpan data dan memproses semua instruksi. Maka dari itu, interaksi jaringan semacam ini tidak memerlukan server pusat untuk mengatur dan  mengelola  semua  jenis  komunikasi  komputer  yang  dibutuhkan.  Interaksi  P2P hanya membutuhkan koneksi internet dan salinan perangkat lunak atau protokol untuk setiap  komputer  yang  terlibat. Cryptocurrency dan  teknologi Blockchain mengadopsi sistem  P2P  sebagai  fondasinya. Cryptocurrency adalah  sistem  keuangan  P2P  secara penuh yang tidak memerlukan pihak ketiga untuk mengelola dan memproses transaksi dalam jaringan.
Di  dunia,  ada  yang  menjadikan Cryptocurrency sebagai  alat  tukar  atau  alat  transaksi layaknya  mata  uang  dan  ada  pula  yang  hanya  menjadikan Cryptocurrency sebagai komoditi aset investasi. Dikutip dari Kompas.com, El Savador sampai saat ini adalah satu-satunya negara yang mengizinkan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi. Hal tersebut merupakan kesepakatan Kongres atas hasil dari usulan Presiden Nayib Bukele pada  September  2021.  Sedangkan  negara  yang  melegalkan Cryptocurrency sebagai komoditi  aset  investasi  yakni  Kanada,  Australia,  dan  beberapa  negara  Uni  Eropa. 7 Dilansir  dari  CNN  Indonesia,  pada  Maret  2021  lalu  Elon  Musk,  CEO  Perusahaan Otomotif kendaraan listrik Tesla mengatakan bahwa calon pembeli mobil Tesla dapat menggunakan Bitcoin sebagai transaksinya. Namun tak berselang lama, pada Mei 2021 Elon  Musk  mengatakan  bahwa  Tesla  tidak  lagi  menerima  mata  uang  kripto Bitcoin untuk pembayaran mobil Tesla. Ia beralasan bahwa penggunaan Bitcoin untuk membeli mobil  Tesla  dikhawatirkan  akan  berdampak  pada  penambangan Bitcoin yang meningkat dan mengakibatkan kerugian pada lingkungan karena sumber daya utama dalam menambang Bitcoin adalah listrik, dan listrik berasal dari batu bara. 8
Di  Indonesia  penggunaan Cryptocurrency hanya  sebagai  objek  komoditas  yang  dapat digunakan sebagai instrumen investasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menyatakan bahwa hanya Rupiah alat pembayaran yang sah, 9 dengan  begitu  penggunaan Cryptocurrency sebagai  alat  tukar  atau  alat  pembayaran merupakan  hal  yang  ilegal  di  Indonesia.  Adapun  dasar  hukum  dijadikannya Cryptocurrency sebagai  komoditas  yakni  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto  ( Crypto  Asset ).  Pasal  1  menyebutkan  bahwa  “Aset  Kripto  ( Crypto  Asset ) ditetapkan  sebagai  Komoditi  yang  dapat  dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka  yang
6 Wida Kurniasih, Apa itu Cryptocurrency Jenis, Fungsi, dan Cara Kerja ”, Gramedia Blog, Oktober, 2021,(https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu Cryptocurrency /Cara-Kerja- Cryptocurrency ), diakses pada Juli 15, 2022, pukul 16:30.
7 Mutia Fauzia, Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto , Kompas.com, Oktober 31, 2021, (https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang- legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all), diakses pada September 9, 2022, pukul 19:05.
8 CNN Indonesia, Elon Musk: Beli Tesla Tidak Bisa Pakai Bitcoin , cnnindonesia.com, Mei 31, 2021, (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210513105653-92-642121/elon-musk-beli-tesla- tidak-bisa-pakai-bitcoin), diakses pada Oktober 17, 2022, pukul 23:42.
9 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
diperdagangkan  di  Bursa  Berjangka”. 10 Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  penggunaan Cryptocurrency sebagai  alat  tukar  adalah  ilegal,  sedangkan menggunakan Cryptocurrency hanya sebatas komoditi aset investasi diperbolehkan atau legal di Indoensia.
Investasi sendiri dapat diartikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lain yang dibuat di masa sekarang untuk memperoleh benefit di kemudian hari. Dalam praktiknya, investasi biasa dilakukan dengan aktivitas yang terkait menempatkan uang pada  berbagai  macam  aset,  baik  aset  nyata  seperti  tanah,  emas,  properti,  dan  aset keuangan atau financial seperti saham, obligasi, atau reksadana. 11 Menempatkan uang sebagai investasi di sini juga kerap dilakukan oleh para pelaku Money laundering atau pencucian  uang  untuk  menempatkan  harta  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  agar seolah-olah harta tersebut merupakan harta yang sah diperoleh dari hasil investasi aset tersebut. Money  laundering atau  pencucian  uang  adalah  suatu  proses  atau  perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. 12 Secara sederhana Money laundering adalah mencuci uang yang kotor menjadi bersih, yang illegal menjadi legal.
Pada  awalnya  pencucian  uang  bersifat  fisik,  di  mana  hal  tersebut  mengenai menyembunyikan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  secara  melawan  hukum  dengan membuatnya menjadi harta yang sah dengan dibatasi oleh kemampuan kreatif untuk memanipulasi dunia fisik. Lalu, keadaan ini mulai terkikis dengan pemanfaatan sarana elektronik untuk memperkecil kemungkinan terlacaknya harta kekayaan tersebut yang kerap digunakan oleh para pelaku money laundering . Modus Money laundering kini tidak hanya terbatas pada perbuatan konvensional yang berlangsung di dunia nyata untuk diusut  dan  ditegakkan  hukum  terhadapnya.  Karena  modus  operandinya  berada  di cyberspace maka  praktik Money  laundering mengarah  ke  konteks  kejahatan  teknologi informasi yang kini makin marak di dunia. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan telah terjadi pergeseran dari sarana kejahatan yang sudah menggunakan sarana elektronik, hingga  penggunaan  hukum  yang  diterapkan  pun  sudah  mengacu  kepada  peraturan siber. 13 Selain  berdampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  digitalisasi  pada masa kini juga dapat mengakselerasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundering .
Di  Indonesia  sendiri  juga  telah  terjadi  kasus Money  laundering yang  melibatkan Cryptocurrency .  Dilansir  dari  Kompas.com,  Kepala  Pusat  PPATK  mengatakan penyembunyian kejahatan melalui transaksi Cryptocurrency sudah teridentifikasi terjadi di Indonesia sejak tahun 2015. Hal ini terkait dengan temuan Kejaksaan Agung bahwa terdapat tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri yang diduga menyembunyikan hasil kejahatannya melalui transaksi mata uang kripto atau Bitcoin . Tindak Pidana Pencucian Uang dengan modus melalui transaksi mata uang kripto atau Bitcoin tidak hanya terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Di Indonesia telah teridentifikasi beberapa kasus yang menyalahgunakan aset kripto antara lain Cybercrimes seperti scamming dan
10 Pasal  1  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto Asset ).
11 Nur Ilham. et. al., (2020), Manajemen Investasi ( Legal Investment Versus Fake Investment ), (Cet. 1), Sukabumi: CV Jejak, hlm. 18.
12 Adrian Sutedi, (2008), Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.
13 Suci Utami, 2021, Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual , Al Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1, ISSN: 1979-4990, hlm. 2-3.
pemerasan terkait ransomware , yang dimana para pelaku kejahatan meminta tebusannya dengan menggunakan aset kripto. 14
Dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin  mengetahui  mengenai  lebih  dalam  mengenai Cryptocurrency dan  apa  yang  menyebabkan Cryptocurrency ini  berpotensi  dijadikan sebagai sarana praktik Money laundering serta bentuk pengaturan yang ideal yang dapat diterapkan kedepannya agar dapat mencegah terjadinya praktik Money Laundering ini yang menggunakan Cryptocurrency .

## 2. Metode
Pada  penelitian  ini,  penulis  memakai  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang dilengkapi  wawancara  dengan  melakukan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statue Approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach ).  Sumber  bahan  hukum yang  penulis  gunakan  bersifat  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  non  hukum  dengan  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  ( library research ) dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis preskriptif.

## 3. Pembahasan
3.1 Potensi Cryptocurrency Menjadi Sarana Praktik Money Laundering
Cryptocurrency dapat dikatakan sebagai aset digital yang tujuan utamanya yakni untuk menjadi  media  pertukaran.  Pada  saat  prosesnya  tersebut  menggunakan  kriptografi sehingga  semua  transaksi  dapat  terjaga  dengan  aman. Cryptocurrency pertama  yang pernah dibuat adalah Bitcoin pada tahun 2009. Setelah itu banyak Cryptocurrency lain yang bermunculan di market , akan tetapi Cryptocurrency tersebut disebut dengan altcoin . Altcoin sendiri adalah sebutan lain untuk Cryptocurrency selain Bitcoin , atau mata uang kripto  alternatif  selain Bitcoin . Bitcoin tidak  memiliki  sistem  yang  terpusat,  tidak  ada yang  dapat  mengendalikannya  atau  mengontrolnya  seperti  pada  sistem  perbankan elektronik. Jika pada sistem perbankan mempunyai lembaga yang dapat mengeluarkan mata uang dan mencetak uang, hal yang berbeda dengan Cryptocurrency , Cryptocurrency menggunakan  kriptografi  untuk  mengumpulkan  semua  informasi  dan  data,  dan semuanya melewati Blockchain s. Pemerintah tidak mempunyai kekuatan untuk dapat menghasilkan  atau  mencetak  unit  kripto  baru,  semuanya  dikendalikan  melalui  buku besar digital virtual. Sampai saat ini masih belum dapat diketahui siapa orang pertama yang menciptakan Bitcoin , satu-satunya yang diketahui oleh publik adalah seseorang atau mungkin bahkan sekelompok orang yang menyebut dirinya dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. 15
Bitcoin merupakan Cryptocurrency pertama  di  dunia.  Mata  uang  ini  berbeda  dengan uang  fiat  yang  diciptakan  secara  resmi  oleh  Bank  Sentral  sebuah  negara  yang  dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Mata uang kripto atau Cryptocurrency ini berbentuk digital atau virtual.
Kemunculan Bitcoin bermula  dari  suatu  forum  diskusi programmer kriptografi  secara virtual, di mana pada saat itu seorang user /pengguna yang menamai dirinya sebagai
14 Nicholas Ryan A, Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU , Kompas.com,  22  Maret  2021,  (https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/ tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 03:00.
15 Monia Milutinovi ć , 2018, CRYPTOCURRENCY , Друштво економиста “ Економика ” Ниш , Vol. 64 Number 1, doi:10.5937/ekonomika1801105M, pg., 106-107.
Satoshi Nakamoto menyediakan sistem jaringan terbuka antar user , yakni sistem (P2P) sehingga seluruh user dapat menambang Bitcoin yang disediakan. Masing-masing user memiliki salinan seluruh file dari semua data peredaran Bitcoin dari user lainnya yang disinkronisasi. Yang di mana ini berarti apabila melakukan transaksi Bitcoin , komputer tersebut  berubah  fungsi  layaknya  sebuah  bank  yang  mempunyai  cabang  di  berbagai belahan  dunia  yang  dengan  demikian  masing-masing  pengguna  terhubung  dan menyimpan  data  bersama  di  “bank”  tersebut.  Akan  tetapi,  sistem  P2P  ini memungkinkan user untuk merahasiakan identitasnya sehingga kendatipun perputaran Bitcoin dapat  dilacak  dengan  mudah,  namun  kerahasiaan  identitas  para user tetap terjamin karena alamat para user terdiri dari suatu deretan panjang enkripsi yang dibuat secara acak, dan pengguna dapat membuat sejumlah alamat secara bebas, sama seperti halnya jika membuat alamat surat elektronik/ e-mail . 16
Struktur database pada Bitcoin merupakan  struktur  terenkripsi  yang  disebut  dengan Blockchain . Blockchain dan Bitcoin ( Cryptocurrency )  adalah  suatu  hal  yang  berbeda. Blockchain merupakan suatu teknologi, sedangkan Bitcoin adalah suatu protokol yang dibangun dengan teknologi Blockchain . Blockchain inilah yang menghubungkan seluruh user Bitcoin dalam jaringan peer-to-peer , akibatnya tak ada komputer atau server yang bertindak sebagai perantara. 17 Komputer atau server yang bertindak sebagai perantara di sini dapat dianalogikan seperti sebuah Bank yang merupakan perantara keuangan antara  nasabah  satu  dengan  nasabah  lainnya.  Pada  sistem  Bank,  Bank  mempunyai database para  nasabahnya  seperti  nama,  alamat,  serta  data  pribadi  lainnya  dari  si- nasabah.  Sedangkan  dalam  sistem  P2P  pada Cryptocurrency tidak  ada  server  yang bertindak seperti Bank yang menjadi pihak perantara dalam transaksi Cryptocurrency ini. Sehingga  yang  ada  dan  yang  hanya  mengetahui  transaksi  pada Cryptocurrency ini hanyalah antara user dan user .
Blockchain merupakan  teknologi ledger terdistribusi  yang  pada  awal  mulanya dikembangkan untuk menunjang Cryptocurrency . Teknologi ini dapat memungkinkan terjadinya transaksi secara langsung atau disebut (P2P) tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.  Meskipun  pada  mulanya  teknologi  ini  digunakan  pada  bidang  finansial  tak menutup kemungkinan teknologi ini dapat membawa potensi besar untuk digunakan pada banyak bidang. 18 Teknologi ledger terdistribusi atau Distributed Ledger Technology (DLT)  sendiri  merupakan  teknologi  yang  merujuk  pada  suatu  protokol  yang memungkinkan pengamanan data digital secara terdesentralisasi. 19
Blockchain merupakan  penemuan  besar  sejak  era internet dan  revolusi  teknologi. Teknologi  yang  dikembangkan  untuk  penyimpanan  data  digital  ini  masih  terbilang baru dan tidak semua orang memahami cara kerjanya. Terdapat tiga karakteristik utama dari Blockchain ini, diantaranya yakni:
1. Immutable ,  yakni  memungkinan  semua  catatan  transasksi  tidak  dapat dimodifikasi atau dihapus.
2. Distributed  ledger ,  semua  pihak  akan  mendapatkan copy catatan  dari  semua transaksi yang terjadi.
16 Willy Wong, op.cit , hlm. 16-17.
17 Ibid ., 18 Lathifah A., Tri A. Sundara, 2017, Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT) , Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), Vol. 1 No. 1, ISSN: 2580-0760, hlm. 70.
19 Zipmex, Apa Itu Ledger Dalam Blockchain? – Jenis dan Manfaat , ( https://zipmex.com/id/learn/apa-itu- ledger-dalam-blockchain-jenis-dan-manfaat ), diakses pada Juni 23, 2023, pukul 20.27.
3. Decentralized atau  tersedentralisasi,  yakni  tidak  ada  perantara  dalam  tiap transaksinya. 20
Money laundering atau pencucian uang dapat dipahami sebagai upaya menyembunyikan atau  menyamarkan  uang  atau  harta  yang  diperoleh  dari  suatu  tindak  kejahatan sehingga  seolah-olah  uang  atau  harta  tersebut  tampak  sebagai  harta  kekayaan  yang dihasilkan secara sah oleh hukum.
Konvensi  yang  pertama  kali  mendefinisikan money  laundering yakni United  Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Pasal 3 konvensi ini menyebutkan;
“ The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions; ” 21 yang  jika  diterjemahkan  yakni  “"Konversi  atau  pengalihan  harta  kekayaan, dengan  mengetahui  bahwa  harta  kekayaan  tersebut  berasal  dari  tindak  pidana atau tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan sub-ayat a) paragraf ini, atau dari  suatu  tindakan  keikutsertaan  dalam  tindak  pidana  atau  tindak  pidana tersebut,  dengan  tujuan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul harta  kekayaan  yang  terlarang,  atau  untuk  membantu  seseorang  yang  terlibat dalam tindak pidana atau tindak pidana tersebut guna menghindari konsekuensi hukum atas tindakannya;"
Istilah money  laundering secara  resmi  diterjemahkan  sebagai  tindak  pidana  pencucian uang (TPPU), yakni adalah perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan. Tindak kejahatan ini disebut sebagai tindak pidana asal. Tindak pidana asal atau predicate crime adalah tindak pidana yang mengawali TPPU itu sendiri. Lalu, tindak pidana itu diikuti dengan tindakan berikutnya dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul harta tersebut. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang/TPPU disebut juga dengan istilah following crime . 22
Pasal 607 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  menyebutkan  bahwa  yang  termasuk  harta  kekayaan  yang  diperoleh dari  tindak  pidana  antara  lain  yakni;  a)  korupsi;  b)  penyuapan;  c)  narkotika;  d) psikotropika; e) penyelundupan tenaga kerja; f) penyelundupan migran; g) di bidang perbankan;  h)  di  bidang  pasar  modal;  i)  di  bidang  perasuransian;  j)  kepabeanan;  k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p)  pencurian;  q)  penggelapan;  r)  penipuan;  s)  pemalsuan  uang;  t)  perjudian;  u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan
20 Friana  &  Surti,  Fortune  Indonesia, Apa  itu  Blockchain  dan  Bagaimana  Cara  Kerjanya? , (https://www.fortuneidn.com/news/friana/apa-itu- Blockchain -dan-bagaimana-cara-kerjanya), diakses pada Desember 24, 2022, pukul 15:44.
21 Pasal 3 Ayat 1 huruf b United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988.
22 Luhut M.P. Pangaribuan, (2016), Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset , (cet. 1), Depok: Pustaka Kemang, hlm. 101.
hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; atau z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. 23
Money laundering dikatakan sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan ( follow up  crime )  karena  merupakan  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  diteruskan  atau lanjutan dari tindak pidana asal ( predicate crime ), yang di mana pelaku menyembunyikan asal-usul  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  melalui  kegiatan  menempatkan ( placement ), mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata uang  atau  perbuatan  lain  ( actus  reus ).  Dari  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime )  ini, diperolehlah  harta  kekayaan  yang  disebut  sebagai  “hasil  tindak  pidana”  atau  hasil kejahatan ( criminal proceeds ). Hasil tindak pidana atau hasil kejahatan ( criminal proceeds ) inilah  yang  lalu  “dicuci”  hingga  seolah-olah  merupakan  harta  yang  diperoleh  secara legal,  yang  dengan  demikian  terjadilah  tindak  pidana  pencucian  uang. 24 Tidak  ada kejahatan pencucian uang kalau tidak ada kejahatan utamanya.
Tubagus Irman mengemukakan dalam bukunya Money laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka , bahwa terdapat tiga tahapan proses pencucian uang, yakni tahap penempatan ( placement ), tahap pelapisan ( layering ), dan tahap penggabungan ( intergration ).
1. Tahap  Penempatan  ( placement ).  Pada  tahap  ini  bentuk  uang  diubah  karena sebagian  besar  aktivitas  kejahatan  modern  bergantung  pada  uang  tunai sebagai  alat  tukar  utama.  Mekanisme  penempatan  biasanya  melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya. Contohnya, sejumlah uang tunai yang diterima penjual narkotika didepositokan dalam transaksi secara berulang  ke  dalam  rekening  bank,  sehingga  bentuk  uang  tersebut  telah berubah  dan  uang  tersebut  selangkah  lebih  jauh  dari  asal-usul  illegalnya,
semua uang tunai tersebut telah menjadi satu kesatuan bagian dalam sistem elektronik didalam sistem keuangan bank.
2. Tahap Pelapisan ( layering ). Pada tahap ini pelaku money laundering berusaha mengurangi  dampak  jejak  di  atas  kertas  asal  mula  uang  tersebut,  lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan  antara  uang  dan  sumbernya  lapisan-lapisan  itu  mungkin melibatkan tempat atau bank di negara lain, tempat yang di mana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang.
3. Tahap  Penggabungan  ( intergration ).  Setelah  tahap placement dan layering berhasil,  maka  pelaku money  laundering akan  berusaha  menggabungkan kembali  uang  yang  dicuci  dalam  bentuk  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh pelaku. Mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa  keuangan  dan  alat  yang  sama  yang  digunakan  dalam  tahap-tahap lainnya. Pada tahap ini pelaku perlu membuat uang tersebut terlihat seperti sah asal-usulnya. 25
23 Pasal  607  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
24 Yunus Husein, Roberts K, (2018), Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang , (edisi 1, cet. 1), Depok: Rajawali Pers, hlm. hlm. 14-15.
25 Tubagus  Irman,  (2017), Money  laundering  Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Dalam Penetapan Tersangka , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9-10.
Chainalysis  menyebutkan  bahwa Cryptocurrency  money  laundering adalah  tindakan membuat  mata  uang  kripto  yang  diperoleh  melalui  kegiatan  kriminal  terlihat  sah. Dengan demikian, penjahat mengubah mata uang kripto yang diperoleh secara illegal menjadi  uang  fiat,  yang  kemudian  dibelanjakan  untuk  membeli  barang  dan  jasa  dan diintegrasikan  ke  dalam  perekonomian.  Dalam  banyak  kasus, Cryptocurrency  money laundering melibatkan:
1. mengirim Cryptocurrency ke pertukaran kripto-ke-fiat yang beresiko tinggi atau tidak teregulasi, atau
2. menggunakan dokumen identitas palsu atau curian untuk melakukan hal yang sama di pertukaran yang teregulasi.
Pencampuran dan pertukaran token kripto ( token swapping ) merupakan tahapan yang semakin umum dalam proses pencucian uang. Ketika pencampuran, pelaku pencucian uang memasukan mata uang kripto mereka ke dalam software yang mengumpulkan dan mengacak mata uang kripto dari ribuan alamat. Saat melakukan token swapping , para pelaku  pencucian  uang  menggunakan  bursa  terdesentralisasi  ( crypto-to-crypto )  untuk menukarkan  mata  uang  kripto  yang  kurang  likuid  dengan  mata  uang  kripto  yang diterima oleh lebih banyak bursa, seperti Bitcoin dan Ether . 26
Praktik  pencucian  uang  yang  terjadi  pada Cryptocurrency sudah  terjadi  di  beberapa negara. Pada 2021, dilansir dari Daily Mail Britania, Scotland Yard (Kepolisian Inggris) telah melakukan penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris sebanyak £.114 juta (poundsterling).  Detektif  yang  menyelidiki  informasi  terkait  menemukan  sejumlah besar Cryptocurrency yang  dicuci  di  Inggris. 27 Kasus  lainnya  juga  terjadi  di  Amerika Serikat. Dilansir dari The Verge, komunitas Bitcoin dikejutkan ketika sebuah digital wallet yang berisi sekitar $. 1 miliar (USD) dalam bentuk Bitcoin yang diperkirakan merupakan hasil  dari  pasar  obat  terlarang  situs Silk  Road yang  telah  lama  ditutup  disita  oleh pemerintah Amerika Serikat. Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka telah menyita isi digital wallet tersebut sebagai bagian dari kasus penyitaan perdata yang menargetkan Silk Road . Pemerintah Amerika Serikat menyita sekitar 70.000 BTC dengan bantuan seorang peretas yang tidak disebutkan namanya. Pada konferensi Pers, Jaksa AS David L. Anderson mengungkapkan bahwa operasi ini sebagai sebuah keberhasilan besar bagi pemerintah. Silk Road sendiri merupakan pasar kriminal online yang paling terkenal pada masanya. Silk Road adalah pasar kriminal yang paling canggih dan luas di internet yang beroperasi antara tahun 2011 dan 2013 sebelum akhirnya ditutup oleh FBI. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan bahwa situs web tersebut menghasilkan sekitar 600.000 BTC dalam bentuk komisi, dan sekitar 175.000 di antaranya telah disita ketika Ulbricht, pemilik situs web Silk Road tersebut ditangkap. 28
Dikutip  dari  laman  resmi  informasi  publik  PPATK,  PPATK  telah  melakukan  banyak kerjasama  dengan  berbagai  organisasi  Internasional  dalam  hal  untuk  memperluas
26 Chainalysis, Crypto  Money  laundering:  How  Criminals  Cash  Out  Billions  in  Bitcoin  and  Other Cryptocurrencies , January 15, 2020, (https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-laundering/), diakses pada 01 Februari 2023.
27 Rebecca Camber, Scotland Yard Carries out Biggest Seizure of The Crypto-Currency in British History After  Finding  Staggering  Sum  in  Suspect’s  Account ,  The  Daily  Mail,  24  June  2021, (https://www.dailymail.co.uk/news/article-9723155/Police-seize-114m-Bitcoin-Scotland- Yard-carries-biggest-seizure-crypto-currency.html), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 02:23.
28 James Vincent, The US Government Seized $1 Billion in Bitcoin Form Dark Web Marketplace Silk Road ,  The  Verge,  Nov  6,  2020,  (https://www.theverge.com/2020/11/6/21552339/us- goverment-seizes-1-billion-bitcoin-profits-silk-road- wallet -individual-x),  diakses  pada  08 Februari 2023, pukul 02:46.
jangkauan  informasi  tentang  pelaku  kejahatan  ekonomi  dan  membatasi  gerak  para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme di seluruh dunia. Salah satunya yakni dengan Financial Action Task Force atau FATF . FATF merupakan forum pertemuan 37 negara anggota yang membahas kebijakan standar internasional memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris yang berlokasi di OECD, Paris-Perancis. 29
Dalam  mendukung  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normatif  yang  dilengkapi  dengan  wawancara  sebagai  bahan  tambahan  dalam memperkuat argumentasi hasil dalam penelitian ini. Penulis dalam meneliti penelitian ini  bertemu  secara  langsung  dengan  Analis  di  PPATK  untuk  menanyakan  beberapa pertanyaan  mengenai  peranan  lembaga  PPATK  dalam  menghadapi  tantangan  baru yakni praktik pencucian uang yang menggunakan Cryptocurrency sebagai sarananya. 30
Terkait  dengan  pertanyaan  pertama  mengenai  cara  PPATK  bekerjasama  dengan lembaga lain untuk mengawasi transaksi Cryptocurrency untuk mencegah praktik money laundering ,  narasumber  pertama  mengatakan  bahwa  dengan  pembentukan  Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Komite TPPU ini memfokuskan tugasnya pada perumusan kebijakan pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Melalui  forum  ini, PPATK dapat menyampaikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan strategis lintas Kementerian/Lembaga apabila diperlukan. Selain itu, PPATK juga telah bekerjasama dengan BAPPEBTI dalam melaksanakan pengawasan transaksi Cryptocurrency terkait dengan  praktik money  laundering di  Indonesia.  Sinergi  tersebut  tertuang  dalam  Nota Kesepahaman  BAPPEBTI  Dan  PPATK  Nomor:  02/BAPPEBTI/NK-PH/11/2008 Nomor: NK-13/1.02/PPATK/11/08 Tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Bidang  Perdagangan  Berjangka Komoditi.
Jika sebelumnya merupakan cara PPATK berkoordinasi dengan lembaga lain di dalam negeri, narasumber kedua mengatakan pada tingkat Internasional PPATK melakukan analisis dengan meminta data/dokumen pendukung kepada FIU ( Financial Intelligence Unit ) 31 negara lainnya.
Terkait  dengan  pertanyaan  kedua  yakni  mengenai  akses  data  dan  informasi  dari platform Cryptocurrency serta bursa pertukaran mata uang kripto, kedua narasumber mengatakan  bahwa  PPATK  memiliki  akses  ke  data  dan  informasi  dari  platform Cryptocurrency dan berhak meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan hasil analisis PPATK dan berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri sesuai dengan Pasal 44 UU 8/2010.
Pada  pertanyaan  ketiga  mengenai  cara  PPATK  memonitor  dan  mendeteksi  transaksi yang mencurigakan melalui transaksi Cryptocurrency , narasumber pertama mengatakan bahwa  PPATK  memonitor  dan  mendeteksi  transaksi  yang  mencurigakan  dengan melihat  database  Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (LTKM)  yang  telah dilaporkan  oleh  Calon  Pedagang  Aset  Fisik  Kripto  (CPFAK)  kepada  PPATK  melalui website  goAML.  Narasumber  kedua  menambahkan  bahwa  PPATK  dalam
29 Publikasi  PPATK, Internasional ,  (https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816),  diakses  pada  08  Februari 2023, pukul 23:43.
30 Wawancara, Analis Transaksi Keuangan Bidang Pengawasan Kepatuhan PPATK , pada 9 Juni 2023.
31 FIU adalah unit investigasi yang dibentuk oleh masing-masing negara untuk memusatkan pengumpulan laporan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan aktivitas keuangan kriminal, termasuk pencucian uang dan  terorisme.  FIU  juga  membagikan  hasil  analisisnya  dengan  lembaga  pemerintah  terkait.  (Semacam PPATK-nya luar negeri)
pengawasannya melakukan analisa berdasarkan laporan-laporan yang dilaporkan oleh pihak pelapor maupun atas permintaan instasi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri.
Mengenai  cara  PPATK  mengidentifikasi  individu  maupun  perusahaan  yang  terlibat praktik money  laundering melalui Cryptocurrency di  Indoesia,  narasumber  kedua mengatakan bahwa pada umumnya analisa yang dilakukan oleh PPATK adalah “ Follow the Money ”. Analisa yang dilakukan dengan menelusuri atas transaksi yang dilaporkan kepada  PPATK  serta  memperhatikan  berbagai  sumber  yang  dapat  diperoleh  oleh PPATK,  misal  dari  aparat  penegak  hukum  dan  FIU  lainnya.  Selain  itu,  narasumber pertama  mengatakan  bahwa  Pihak  Pelapor  dalam  hal  ini  platform Cryptocurrency (CPFAK) mempunyai kewajiban untuk memiliki parameter ( red flag ) untuk mendeteksi transaksi  yang  anomali/ Unusual  Transaction  Report (UTR).  UTR  tersebut  wajib dilakukan analisis oleh Pihak Pelapor untuk kemudian apabila memenuhi unsur TKM sesuai Pasal 1 Ayat (5) huruf a sd d, UU No.8 Tahun 2010, maka wajib dilaporkan kepada PPATK  sebagai  LTKM  melalui  aplikasi  goAML.  Database  laporan  goAML  tersebut kemudian diolah, dilakukan scoring , dan dianalisis dan/atau pemeriksaan oleh Analis PPATK menjadi Laporan Hasil Analisis (LHA) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHA atau LHP merupakan produk utama PPATK yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum sebagai laporan intelejen.
Dalam  hal  pencegahan  terkait money  laundering yang  menggunakan Cryptocurrency narasumber  berpendapat  bahwa  untuk  kepentingan  pencegahan  justru  bukan memaksimalkan  sdm  yang  paham  mengenai  teknologi,  namun  yang  mempunyai paham  risiko  kepatuhan,  yakni  dengan  memiliki  sdm  yang  paham  terkait  risiko APU/PPT.  Dengan  begitu  akan  mendorong  kepatuhan  perusahaan  penyedia  jasa layanan Cryptocurrency terhadap  program  APU/PPT.  Penyedia  jasa  layanan Cryptocurrency menjadi ujung tombak dalam hal memerangi praktik money laundering yang menggunakan Cryptocurrency .
Cryptocurrency berpotensi  menjadi  sarana money  laundering karena  transaksi Cryptocurrency dapat dilakukan secara anonim dan tidak terlacak. Hal ini membuat para pelaku  kejahatan  dapat  dengan  mudah  mengubah  uang  hasil  kejahatan  menjadi Cryptocurrency , kemudian melakukan transaksi dengan Cryptocurrency tersebut untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Selain itu, Cryptocurrency juga dapat dengan mudah ditransfer ke pertukaran kripto yang beresiko tinggi atau tidak teregulasi, atau menggunakan dokumen identitas palsu atau curian untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Cryptocurrency menjadi salah satu sarana teknologi finansial yang dapat berisiko terjadinya kejahatan, termasuk money laundering .
Dalam  konteks  kejahatan money  laundering ,  berbagai  bentuk  kemudahan  dan  akses teknologi  keuangan  dapat  menimbulkan  risiko  kejahatan.  Kecepatan  transfer  uang melalui  perbankan online dan  kemampuan  teknologi  seperti remote  desktop memungkinkan adanya transfer dana yang cepat dan lintas negara. Penggunaan Bitcoin seringkali  digunakan  untuk  menyembunyikan  dana  atau  transaksi  pada money laundering karena sistem Bitcoin atau Cryptocurrency ini sangat menjaga kerahasiaan data pengguna baik secara individu maupun kelompok. Namun, penggunaan Bitcoin hanya dapat  diidentifikasi  melalui  kode  numerik,  dan  kadang-kadang  juga  menggunakan beberapa nama samaran. Karena belum ada regulasi AML ( Anti Money laundering ) dan mekanisme  KYC  ( Know  Your  Customer ),  pengguna Bitcoin dapat  melakukan  tindak pidana  pencucian  uang  dengan  risiko  yang  terkait.  Kemudahan  ini  memungkinkan
perdagangan Bitcoin dilakukan berkali-kali dan dapat ditukar dengan mata uang yang sah di suatu negara. 32
Prinsip " Know Your Customer " (KYC) adalah kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh lembaga keuangan dan entitas bisnis lainnya untuk mengidentifikasi dan memahami pelanggan  mereka  secara  menyeluruh.  Prinsip  ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan informasi  yang  memadai  tentang  identitas,  latar  belakang,  dan  aktivitas  keuangan pelanggan  guna  meminimalkan  risiko  keuangan,  melawan  pencucian  uang,  dan memerangi pembiayaan terorisme.
Penerapan prinsip KYC ini sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia, dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka,  pada  Pasal  1  angka  9  disebutkan  bahwa  “ Prinsip  Mengenal  Nasabah  adalah prinsip yang diterapkan Pialang Berjangka untuk:
a. mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
b. memantau rekening dan transaksi Nasabah; dan
c. melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka serta peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian yang dan/atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme . 33
Mengutip dari FATF Report September 2020, Virtual Assets Red Flag Indicator of Money laundering  and  Terrorist  Financing , 34 yang  mana  laporan  tersebut  digunakan  sebagai referensi  untuk  menganalisis  laporan  transaksi  mencurigakan  ( suspicious  transaction reports − STRs) atau meningkatkan deteksi, investigasi, dan penyitaan virtual asset (VA) yang terlibat penyalahgunaan, terdapat beberapa indikator Red Flag atau tanda bahaya yang dapat diketahui.
Terdapat  beberapa  tanda  bahaya  atau red  flag  indicators yang  dapat  membantu mengidentifikasi potensi praktik money laundering dalam penggunaan Cryptocurrency . Beberapa contoh tanda bahaya tersebut antara lain:
1. Menerima dana yang dicurigai sebagai hasil curian atau penipuan.
2. Penggunaan virtual asset exchange atau Money or Value Transfer Services (MVTS) yang  berlokasi  di  luar  negeri  yang  yurisdiksinya  berisiko  tinggi  tidak memiliki, atau diketahui tidak memiliki, peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang memadai untuk entitas virtual asset atau dalam hal ini Cryptocurrency .
3. Sumber  kekayaan  pengguna  diambil  secara  tidak  proporsional  dari virtual asset / Cryptocurrency yang  berasal  dari Virtual  Asset  Service  Providers atau Penyedia  Layanan  Aset  Virtual  lain  yang  tidak  memiliki  kontrol  APU  dan PPT.
32 Yolanda Adelia, Messy Rachel, Suyudi Setiawan, 2022, Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1, ISSN: 0216-6534 ., hlm. 113.
33 Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka.
34 The  Financial  Action  Task  Force  (FATF)  Report, Virtual  Asset  Red  Flag  Indicators  of  Money laundering
and Terrorist Financing , September 2020 (https://www.fatf-
gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html),  diakses pada 07 Juni 2023, pukul 02.30.
4. Melakukan  beberapa  transaksi  bernilai  tinggi  dalam  waktu  singkat,  seperti dalam  periode  24  jam,  dalam  pola  yang  teratur,  tanpa  ada  transaksi  lebih lanjut yang tercatat selama periode yang lama setelahnya, yang sangat umum terjadi pada kasus-kasus terkait ransomware .
Dengan memperhatikan tanda bahaya tersebut, lembaga atau pihak yang mengawasi Cryptocurrency dapat  memperhatikan  pola  transaksi  yang  mencurigakan  dan mengambil  tindakan  pencegahan  untuk  menghindari  terjadinya  praktik money laundering . Selain itu, penting juga untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam penggunaan Cryptocurrency untuk mencegah terjadinya praktik money laundering . Cryptocurrency memiliki  potensi  untuk  digunakan  dalam  praktik money  laundering karena  anonimitas  dan  tidak  terlacaknya  transaksi.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi pengguna Cryptocurrency untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam penggunaannya, termasuk prinsip " Know Your Customer " untuk mengidentifikasi dan memahami  pelanggan  secara  menyeluruh  guna  meminimalkan  risiko  keuangan  dan memerangi praktik money laundering dan pendanaan terorisme. Selain itu juga, terdapat tanda bahaya atau red flag indicators yang dapat membantu VASP atau penyedia jasa layanan  aset  virtual  dalam  mengidentifikasi  potensi  praktik money  laundering dan pendanaan  terorisme,  seperti  transaksi  yang  melibatkan  beberapa  jenis  aset  virtual, transfer  ke  atau  dari wallet  virtual  asset anonim,  aktivitas  transaksi  yang  abnormal, penggunaan  VASP  yang  tidak  terdaftar,  dan  sumber  dana  atau  kekayaan  yang mencurigakan.
Secara keseluruhan, penting bagi individu dan bisnis yang terlibat dalam aset virtual dan penyedia jasa layanan aset virtual untuk mengetahui indikator tanda bahaya yang telah  diuraikan  tersebut  dan  mematuhi  peraturan  APU/PPT.  Pemerintah  dan  badan pengawas  juga  harus  mengambil  langkah  untuk  mencegah  pencucian  uang  dan pendanaan teroris melalui mata uang kripto, dan sangat penting bagi industri untuk bekerja sama dan mendukung upaya ini. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan integritas dan legitimasi aset virtual dan mencegah penyalahgunaannya untuk kegiatan ilegal.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  teori  hukum  pembangunan  yang  menekankan  bahwa hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa kepada masyarakat guna pembangunan dalam rangka mencapai negara kesejahteraan ( walfare state ). Kemunculan Cryptocurrency ini  perlu  untuk  diatur  secara  ketat  guna  mencegah  terjadinya  hal-hal yang  dapat  merugikan,  disamping  keuntungan  yang  dapat  dimanfaatkan  dari  segi teknologinya terdapat celah yang oleh para pelaku kejahatan dijadikan sebagai sarana money laundering , atau bisa disebut A New Model of Money Laundering .

## 3.2 Pengaturan Yang Ideal Untuk Mencegah Terjadinya Money Laundering Yang Menggunakan Cryptocurrency
Ketidaksempurnaan  hukum  pidana  menyebabkan  perlu  diupayakan  cara-cara  baru yang  berguna  untuk  menutupi  kekurangannya.  Cara-cara  tersebut  bertujuan  untuk mencegah  pelanggaran  dengan  cara  menghalangi  perolehan  “pengetahuan”  yang diperlukan  untuk  melaksanakan  pelanggaran  atau  dengan  mencabut  “kemampuan” atau “keinginan” untuk melaksanakan pelanggaran. 35
35 Jeremy Bentham, (1979), The Theory of Legislation , diterjemahkan; Nurhadi, (Cet. V) 2019, Bandung: Nuansa Cendikia, hlm. 400.
Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  menutupi  kekurangan  tersebut,  perlu  ditemukannya metode baru yang efektif untuk mencegah pelanggaran. Metode-metode ini bertujuan untuk  menghalangi  individu  atau  kelompok  dari  memperoleh  pengetahuan  yang diperlukan untuk melaksanakan pelanggaran, atau untuk menghilangkan kemampuan dan keinginan mereka untuk melanggar hukum.
Secara  khusus  sebab  sampai  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  sebagaimana  diketahui  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  adalah  dikarenakan  pada  22  Juni  2001,  FATF  telah memasukkan  Indonesia  kedalam  daftar Non-Cooperative  Countries  and  Territories (NCCT’s), sebab Indonesia:
1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan money laundering sebagai tindak pidana;
2. Tidak adanya ketentutan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer –
KYC) untuk lembaga keuangan non-bank;
3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang; dan
4. Kurangnya kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang. 36
Penyertaan suatu negara dalam daftar NCCT's menjadi dasar bagi FATF untuk meminta negara-negara anggotanya yang signifikan di seluruh dunia untuk menerapkan counter- measures terhadap  negara  tersebut  dan  menetapkan set  date ,  yakni  tanggal  mulai diberikannya sanksi kepada negara tersebut. Jika suatu negara dikenai counter-measures oleh  negara-negara  anggota  FATF,  negara  tersebut  akan  terisolasi  dari  kehidupan internasional,  termasuk  larangan  melakukan  perdagangan  dan  transaksi  keuangan dengan  pengusaha  dan  lembaga  keuangan  dari  negara-negara  yang  memberlakukan counter-measures tersebut.  Negara  yang  masih  membutuhkan  bantuan  pinjaman  luar negeri juga akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana bantuan dan pinjaman dari  negara-negara  yang  melakukan counter-measures tersebut.  Selain  itu,  negara tersebut  akan  menghadapi  kesulitan  dalam  memperoleh  bantuan  dan  pinjaman  dari lembaga-lembaga  keuangan  internasional  seperti  World  Bank,  IMF,  dan  ADB  ( Asian Development  Bank ). 37 Masuknya  Indonesia  dalam  daftar  NCCT's,  atau  Kawasan  yang tidak  kooperatif  dalam  menanganani  kasus money  laundering menunjukkan  bahwa Indonesia dianggap sebagai salah satu sumber dan sarang dari praktik money laundering . Pengalaman-pengalaman tersebut mendorong Indonesia untuk melakukan perbaikan dalam  sistem  hukum  dan  perundang-undangan  yang  diperlukan.  Sebagai  hasilnya, Indonesia berhasil keluar dari daftar hitam NCCT's pada bulan Februari 2005. 38
Pada dasarnya, kebijakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari kebijakan kriminal ( criminal policy ). Criminal policy sendiri adalah sebagai suatu ilmu dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan penegakan hukum. 39
36 R.  Wiyono,  (2014), Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang , (Cet. II), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.
37 Ibid ., hlm. 6.
38 Yasonna H. Laoly, (2019), Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara , (Cet. I) Tanggerang Selatan: Pustaka Alvabet, hlm. 91.
39 M. Arief Amrullah, (2020), Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya , (Cet. I), Jakarta: Kencana, hlm. 147.
Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang dapat dipadukan dengan pandangan bahwa landasan hukum pidana bertumpu pada tiga konsep, yaitu: tindak pidana, kesalahan dan pemidanaan. Ketiga  konsep  ini  melambangkan  tiga  masalah  utama  hukum  pidana,  yaitu:  1) perbuatan apa yang harus dianggap sebagai tindak pidana; 2) aturan atau syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana; 3) Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang diketahui melakukan tindak pidana. Ketiga  pilar  tersebut  menjadi  dasar,  atau  titik-tolak,  untuk  mengkaji  ulang  kebijakan pemberantasan pencucian uang melalui hukum pidana. Oleh karena itu, ruang lingkup kebijakan penanggulangan tersebut meliputi: tindak pidana, Sistem
pertanggungjawaban pidana, pidana, dan pemidanaan. 40
Dapat  dijadikannya Cryptocurrency ini  sebagai  tempat  pencucian  uang  salah  satunya dikarenakan Cryptocurrency ini  terbilang  merupakan  teknologi  baru.  Hal  tersebut membuat kecenderungan para pelaku money laundering bergeser ke bidang-bidang yang pengawasannya masih longgar atau tidak ketat, salah satunya Cryptocurrency ini. Karena Cryptocurrency ini juga terbilang baru dan merupakan salah satu kemajuan teknologi membuat kurangnya pemahaman, utamanya para penegak hukum maupun regulator dapat mencegah kejahatan tersebut.
Terdapat  dua  cara  untuk  memperoleh Cryptocurrency ,  yakni  dengan  cara mining dan jual-beli di bursa perdagangan Cryptocurrency . Mining merupakan salah satu cara untuk mendapatkan bitcoin melalui proses pencarian sebuah blok baru yang harus dikerjakan oleh seorang miner . Setiap blok baru yang berhasil ditemukan, maka seorang miner akan diberikan  reward  BTC.  Sedangakan  cara  kedua  yakni  dengan  jual  beli  di  bursa perdagangan  kripto  dengan  membeli  aset  kripto  dari  CPFAK  atau  platform  jasa penyedia Cryptocurrency .  Jika  cara  memperoleh  aset  kripto  ini  dari  jasa  penyedia Cryptocurrency akan mudah untuk mengawasinya jika terjadi TKM, karena tentu CPFAK sudah memperoleh izin dari LPP yang mana dalam salah satu izin tersebut terdapat peraturan  mengenai  penerapan Know  Your  Customer (KYC)  atau  Prinsip  Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Namun yang menjadi persoalan ialah ketika cara memperoleh kripto  tersebut  tidak  melalui  platform  jasa  penyedia Cryptocurrency atau  tidak menggunakan wallet yang  disediakan  oleh  platform  tersebut.  Berdasarkan  informasi yang  juga  diperoleh  dari  narasumber  PPATK,  mudah  sekali  untuk  membuat wallet secara privat atau private wallet dari internet. Hal tersebut membuat sulitnya transaksi terlacak.  Memang  dapat  diketahui  alamat wallet tersebut,  namun  untuk  mengetahui siapa profil pemilik wallet tersebut sangat sulit karena sifat anonimitas tersebut. 41
Pengaturan yang telah diterapkan untuk mencegah terjadinya praktik money laundering yang  menggunakan Cryptocurrency di  Indonesia  sudah  cukup  lengkap  dalam  hal regulasi.  Namun  regulasi-regulasi  tersebut  hanya  ideal  diterapkan  pada  platform penyedia  jasa Cryptocurrency karena wallet tempat  menyimpan  kripto  berada  pada CPFAK tersebut. Yang mana pastinya alamat wallet pengguna tersebut CPFAK sudah mempunyai  data  profil  penggunanya,  sehingga  apabila  terjadi  transaksi  keuangan mencurigakan  yang  mengarah  ke  alamat wallet pengguna,  CPFAK  mengetahui  siapa pengguna tersebut berdasarkan profil yang telah dibuat pada saat pendataan diawal. Yang  menjadi  persoalan  ketika  pelaku  menggunakan wallet yang  ia  peroleh  diluar CPFAK. Belum ada regulasi yang dapat mengatur hal tersebut.
40 Ibid ., hlm. 148.
41 Wawancara, Analis Transaksi Keuangan Bidang Pengawasan Kepatuhan PPATK , pada 16 Juni 2023.
Dalam  dunia  kripto, Crypto  wallet adalah  sebuah software atau  layanan  yang memungkinkan  pengguna  untuk  menyimpan  aset  kripto  dan  berinteraksi  dengan jaringan Blockchain . Crypto wallet berperan penting dalam menyimpan dan mengelola identitas pengguna dalam bentuk digital key . Digital key ini diperlukan untuk melakukan berbagai  aktivitas  di Blockchain ,  seperti  terhubung  ke  dApps/ decentralized  applications (aplikasi terdesentralisasi), mengirim atau menerima aset crypto , membeli atau menjual NFT,  dan  lain  sebagainya. Wallet sendiri  ada  beberapa  jenis  yang  dapat  digunakan, termasuk custodial  wallet dan Non-Custodial  Wallet . Custodial  wallet adalah  jenis wallet yang melibatkan pihak ketiga dalam menyimpan dan mengelola private key pengguna, yakni  seperti  CPFAK.  Karena custodial  wallet merupakan software atau  layanan  dari pihak ketika, maka pengguna kehilangan sebagian kontrol atas aset kripto. Sedangkan Non-Custodial Wallet adalah dompet penyimpanan aset crypto dengan private key yang sepenuhnya  dikontrol  oleh  pemiliknya. Wallet ini  diperuntukan  bagi  pengguna  yang menginginkan  kontrol  penuh  atas  aset  kripto.  Ini  karena  pengguna  dapat  langsung melakukan  transaksi  kripto  tanpa  perantara,  berbeda  dengan custodial  wallet yang membutuhkan perantara seperti centralized exchange (CEX) untuk memproses transaksi. Non-Custodial  Wallet disebut  juga self-custodial wallet memberikan  pengguna  kontrol penuh dan kepemilikan atas private key . Dalam Non-Custodial Wallet , pengguna sendiri yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan private key dan mengendalikan aset digital. Non-Custodial  Wallet dapat  berupa software  wallet (Metamask,  Exodus,  Trust Wallet )  dan  hardware wallet (Ledger,  Trezor,  KeepKey). 42 Non-Custodial  Wallet inilah yang rawan menjadi alternatif tempat para pelaku kejahatan melakukan praktik money laundering .
Dalam teori kebijakan kriminal, Prof. Sudarto mengartikan dalam arti yang paling luas yakni  kebijakan  kriminal/politik  kriminal  merupakan  keseluruhan  kebijakan  yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi. 43 Oleh karena itu, dalam hal pencegahan  praktik money  laundering yang  menggunakan Cryptocurrency diperlukan regulasi  yang  komperhensif  sebagai  dasar/atau  landasan  dalam  upaya  mencegah terjadinya  praktik money  laundering yang  menggunakan Cryptocurrency secara  efektif dan efisien.
Hukum pidana perlu memperhatikan dan mengikuti perkembangan zaman. Ditigalisasi dunia  mendorong  segala  aspek  kehidupan  beralih  ke  teknologi.  Hukum  perlu  hadir dalam mengatur hal tersebut agar terciptanya keteraturan dalam masyarakat era digital. Terdapat adagium hukum yang berbunyi “ Het Recht Hink Achter de Feiten Aan ”, yang bermakna  bahwa  hukum  selalu  tertinggal  dengan  peristiwa  yang  akan  diatur.  Jika melihat kebelakang, Undang-Undang TPPU juga ada karena munculnya kejahatan baru money  laundering .  Hadirnya  regulasi  tersebut  membuat  praktik money  laundering perlahan  mulai  dapat  diberantas.  Akan  tetapi  dengan  perkembangan  teknologi membuat para penjahat mencari cara melakukan perbuatannya dengan memanfaatkan teknologi guna menghindari hukum yang telah melarang perbuatan tersebut. Melihat hal demikian, hukum perlu memperbarui dirinya guna menghalangi atau membatasi para  pelaku  kejahatan  dalam  memperoleh  akses  terhadap  teknologi  tersebut  yang tujuannya untuk melakukan perbuatan illegal.
42 Ginisita  Dofany, Perbedaan  Custodial  &  Non-Custodial  Wallet ,  Pintu.co.id,  Juni  15,  2023,
(https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-custodial-dan-non-cutodial- wallet #perbedaan-custodial- wallet -dan-non-custodial- wallet ), diakses pada 18 Juni 2023, pukul 02.58.
43 Sudarto, (1981), Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni, hlm. 114.
Menurut hemat penulis, dalam menentukan pengaturan ideal atau yang paling efektif dalam  mencegah  praktik money  laundering yang  menggunakan Cryptocurrency pada rezim  anti  pencucian  uang  ini,  hal  pertama  yang  perlu  dilakukan  ialah  dengan memperkuat regulasi serta pengawasan ketat pada pelaksanaanya, utamanya dalam hal mengatur penggunaan Non-Custodial Wallet . Penggunaan Non-Custodial Wallet ini perlu diatur dan diawasi secara ketat. Sebagai contoh, membatasi jumlah Cryptocurrency yang dikirim  ke Non-Custodial  Wallet ,  atau  melacak  alamat wallet si  pengirim  yang mentransfer  sejumlah  kripto  ke Non-Custodial  Wallet ,  utamanya  dalam  jumlah  besar. Serta  mendeteksi  alamat Custodial  wallet yang  menjadi  penerima  kripto  dari Non- Custodial Wallet . Kemudian hal kedua yang perlu dilakukan dalam pencegahan praktik money  laundering dengan Cryptocurrency pada  rezim  anti  pencucian  uang  ini  ialah dengan memperkuat LPP serta PPATK dalam hal pemahaman mengenai Cryptocurrency serta perkembangannya. Dan untuk CPFAK atau platfom penyedia jasa Cryptocurrency perlu  mempunyai  suatu  unit  kerja  atau  divisi  yang  tidak  hanya  paham  mengenai perkembangan  teknologi,  utamanya Cryptocurrency ini,  namun  juga  mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai regulasi AML ( Anti Money laundering ).

## 4. Kesimpulan
1. Praktik pencucian uang dengan Cryptocurrency merupakan suatu A New Model of Money  Laundering .  Ada  beberapa  indikator Red  Flag atau  tanda  bahaya  yang dapat diketahui dari ciri-ciri transaksi Cryptocurrency yang dicurigakan sebagai money laundering pada Cryptocurrency . Dari beberapa indikator Red Flag tersebut dapat  membantu  penyedia  jasa  layanan  aset  virtual  dalam  mengidentifikasi potensi  praktik money  laundering ,  seperti  transaksi  yang  melibatkan  beberapa jenis  aset  virtual,  transfer  ke-atau  dari wallet virtual  asset anonim,  aktivitas transaksi yang abnormal, penggunaan wallet yang tidak terdaftar, dan sumber dana atau kekayaan yang mencurigakan. Pemerintah dan badan pengawas serta penyedia jasa layanan Cryptocurrency juga harus berkolaborasi dalam mencegah terjadinya  praktik money  laundering ,  utamanya  dalam  pemanfaatan Cryptocurrency .
2. Terdapat  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan  mengenai  pengaturan  yang  ideal untuk  mencegah  praktik money  laundering yang  menggunakan Cryptocurrency , hal pertama yang perlu dilakukan ialah dengan memperkuat regulasi mengenai Cryptocurrency . Regulasi yang perlu diperkuat dalam hal ini regulasi yang secara komperhensif mengenai pengaturan transaksi Cryptocurrency . Serta pengawasan ketat  pada  pelaksanan  dari  regulasi  tersebut,  utamanya  dalam  hal  mengatur penggunaan Non-custodial  Wallet .  Sebagai  contoh,  membatasi  jumlah Cryptocurrency yang dikirim ke Non-custodial Wallet , atau melacak alamat wallet si pengirim yang mentransfer sejumlah kripto ke Non-custodial Wallet , utamanya dalam  jumlah  besar.  Serta  mendeteksi  alamat Custodial  wallet yang  menjadi penerima kripto dari Non-custodial Wallet . Lalu hal kedua yang perlu dilakukan dalam pencegahan praktik money laundering dengan Cryptocurrency pada rezim anti pencucian uang ini ialah dengan memperkuat LPP serta PPATK dalam hal pemahaman  mengenai Cryptocurrency serta  perkembangannya.  Dan  untuk Platfom  Penyedia  Jasa Cryptocurrency perlu  mempunyai  suatu  unit  kerja  atau divisi yang tidak hanya paham mengenai perkembangan teknologi, utamanya Cryptocurrency ini,  namun  juga  mempunyai  pemahaman  yang  mendalam mengenai regulasi AML ( Anti Money Laundering ).

## Referensi

## Buku
Adrian Sutedi, (2008), Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti. Harun  Mukhtar,  (2018),  Kriptografi  Untuk  Keamanan  Data,  Yogyakarta: Deepublish.
Jeremy  Bentham,  1979,  The  Theory  of  Legislation,  terjemahan  Nurhadi,  (Cet.  V),
Bandung: Nuansa Cendikia
Luhut M.P. Pangaribuan, (2016), Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset, (cet. 1), Depok: Pustaka Kemang.
M.  Arief  Amrullah,  (2020),  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Perspektif Kejahatan  Terorganisasi:  Pencegahan  dan  Pemberantasannya,  (Cet.  I), Jakarta: Kencana.
Nur  Ilham.  et.  al.,  (2020),  Manajemen  Investasi  (Legal  Investment  Versus  Fake Investment), (Cet. 1), Sukabumi: CV Jejak.
R. Wiyono, (2014), Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Cet. II), Jakarta: Sinar Grafika.
Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
Tubagus  Irman,  (2017),  Money  laundering  Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Willy  Wong,  (2014),  Bitcoin:  Panduan  Praktis  Memahami,  Menambang,  Dan Mendapatkan Bitcoin, (Cet. 1), Semarang: Indraprasta.
Yunus  Husein,  Roberts  K,  (2018),  Tipologi  dan  Perkembangan  Tindak  Pidana Pencucian Uang, (edisi 1, cet. 1), Depok: Rajawali Pers.
Yasonna  H.  Laoly,  (2019),  Diplomasi  Mengusut  Kejahatan  Lintas  Negara,  (Cet.  I) Tanggerang Selatan: Pustaka Alvabet.

## Jurnal
Dewanti Arya Maha Rani. et al., 2021, Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Perdagangan  Saham,  Jurnal Konstruksi Hukum, vol. 2 no. 1, ISSN: 2746-5055, DOI:
https://10.22225/jkh.2.1.2961.19-23 .
Dewi Asri P, (2021), Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Cryptocurrency), Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2654-2722, DOI: 10.30999/jph.v4i2.1480
Lathifah A., Tri A. Sundara, 2017, Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT), Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), Vol.
1 No. 1, ISSN: 2580-0760, DOI: https://doi.org/10.29207/resti.v1i1.26.
Monia  Milutinovi ć ,  2018,  CRYPTOCURRENCY, Друштво економиста “ Економика ” Ниш , Vol. 64 Number 1, ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, DOI: https://doi.org/10.5937/ekonomika1801105M.
Suci Utami, 2021, Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual, Al Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1, ISSN: 1979-4990, DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al- adl.v13i1.4224.

## Peraturan Perudang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor  122,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5164).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  64,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset  Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka.
United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  In  Narcotic  Drugs  And Psychotropic Substances 1988.

## Sumber Internet
Akbar  Bhayu  Tamtomo,  Mengenal  Apa  Itu  Kripto  atau  Cryptocurrency, Kompas.com, November 13, 2021, (https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/13/125100165/infografik-- mengenal-apa-itu-kripto-atau- Cryptocurrency#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20Cryptocurrency%20ad alah%20mata,disentuh%20fisiknya%2C%20Cryptocurrency%20memiliki%20 nilai), diakses pada Juli 15, 2022, pukul 15:50.
CNN Indonesia, Elon Musk: Beli Tesla Tidak Bisa Pakai Bitcoin, cnnindonesia.com, Mei 31, 2021, (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210513105653-92- 642121/elon-musk-beli-tesla-tidak-bisa-pakai-bitcoin),  diakses  pada  Oktober
17, 2022, pukul 23:42. Chainalysis, Crypto Money laundering: How Criminals Cash Out Billions in Bitcoin and Other Cryptocurrencies, January 15, 2020, (https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-laundering/), diakses pada 01 Februari 2023.
Friana  &  Surti,  Fortune  Indonesia,  Apa  itu  Blockchain  dan  Bagaimana  Cara Kerjanya?,  (https://www.fortuneidn.com/news/friana/apa-itu-Blockchain- dan-bagaimana-cara-kerjanya), diakses pada Desember 24, 2022, pukul 15:44. Ginisita Dofany, Perbedaan Custodial & Non-Custodial Wallet, Pintu.co.id, Juni 15, 2023, (https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-custodial-dan-non- cutodial-wallet#perbedaan-custodial-wallet-dan-non-custodial-wallet), diakses pada 18 Juni 2023, pukul 02.58.
Ichsan, Perbedaan Uang Digital biasa dengan Bitcoin, Pintu.co.id, Maret 22, 2021, (https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-uang-digital-biasa-dengan- bitcoin#perbedaan-antara-uang-digital-dan-bitcoin),  diakses  pada  15  Juli, 2022, pukul 15:17.
James  Vincent,  The  US  Government  Seized  $1  Billion  in  Bitcoin  Form  Dark  Web Marketplace Silk Road, The Verge, Nov 6, 2020, (https://www.theverge.com/2020/11/6/21552339/us-goverment-seizes-1- billion-bitcoin-profits-silk-road-wallet-individual-x), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 02:46. Mutia  Fauzia,  Daftar  Negara  yang  Legalkan  dan  Larang  Mata  Uang  Kripto, Kompas.com, Oktober 31, 2021, (https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara- yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all), diakses pada September 9, 2022, pukul 19:05. Nicholas Ryan A, Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU, Kompas.com, 22 Maret 2021, (https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka- kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 03:00.
Publikasi PPATK, Internasional, (https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 23:43.
Rebecca Camber, Scotland Yard Carries out Biggest Seizure of The Crypto-Currency in  British  History  After  Finding  Staggering  Sum  in  Suspect’s  Account,  The Daily  Mail,  24  June  2021,  (https://www.dailymail.co.uk/news/article- 9723155/Police-seize-114m-Bitcoin-Scotland-Yard-carries-biggest-seizure-
crypto-currency.html), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 02:23. The Financial Action Task Force (FATF) Report, Virtual Asset Red Flag Indicators of Money laundering and Terrorist Financing, September 2020 (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual- assets-red-flag-indicators.html), diakses pada 07 Juni 2023, pukul 02.30.
Wida Kurniasih, Apa itu Cryptocurrency Jenis, Fungsi, dan Cara Kerja”, Gramedia Blog,  Oktober,  2021,  (https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu- Cryptocurrency/#Cara_Kerja_Cryptocurrency),  diakses  pada  Juli  15,  2022, pukul 16:30.
Zipmex,  Apa  Itu  Ledger  Dalam  Blockchain?  –  Jenis  dan  Manfaat, (https://zipmex.com/id/learn/apa-itu-ledger-dalam-blockchain-jenis-dan- manfaat), diakses pada Juni 23, 2023, pukul 20.27.