## ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KERAHASIAAN PENYIMPANAN DANA NASABAH PADA BUMD BANK LAMPUNG
Zulfi Diane Zaini a , Yulia Hesti a , Rivo Raihanza Passa a
a Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: zdianezaini@ubl.ac.id, yuliahesti@ubl.ac.id, rivoraihanzah@gmail.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 30 Mei 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2640

## Abstrak:
Rahasia  perbankan  penting  sebab  bank  menjadi  lembaga  terpercaya  harus  merahasiakan  sesuatu hubungan  menggunakan  simpanan  serta  penyimpanannya.  Maka,  bank  menjadi  entitas  juga  pihak terkait,  termasuk  karyawan  serta  manajemen  senior  bank  bersangkutan  wajib  mengetahui  rezim kerahasiaan  perbankan  untuk  menghindari  hukuman  pidana,  administrasi,  serta  sosial  oleh  warga. Penerapan hal tersifat rahasia (informasi) khususnya pada bank sangat sulit dilakukan, sebab tak ada definisi seragam tentang informasi dari informasi serta data nasabah bisa digolongkan menjadi rahasia oleh bank. Bank Lampung selalu menjaga misteri perbankan. Adapun bentuk upaya bisa lakukan Bank Lampung  untuk  menjaga  keamanan  misteri  nasabah  bank,  terdapat  tanyakan  identitas  nasabah pengadilan,  bank  tak  sampaikan  informasi  apapun.  Rahasia  perbankan  penting,  sebab  bank  menjadi lembaga  terpercaya  harus  rahasiakan  segala  suatu  berhubungan  menggunakan  penyimpan  serta simpanannya.  Tentang  tatacara  perlindungan  hukum  pada  kerahasiaan  dana  nasabah  menyimpan dananya  pada  BUMD  Bank  Lampung,  khususnya  maraknya  transaksi  perbankan  menyangkut himpunan  dana  rakyat  seperti  melalui  tabungan,  giro,  deposito,  serta  lainnya.  Sedangkan  sesudah menghimpun  dana  tadi,  bank  harus  menyalurkan  dana  tadi  pada  masyarakat  melalui  pemberian pinjaman. Upaya lain yaitu pencatatan baik atas operasional bank atau transaksi dilakukan oleh bank adalah  suatu  keharusan.  Saran  Manajemen  Bank:  usahakan  waspada  pada  penerapan  prinsip  kehati- hatian bank terutamanya pada mendapatkan dana disimpan dari nasabah menggunakan cara tanyakan sumber dana nasabah terutama simpanan besar, supaya bank bisa menghindari upaya kejahatan seperti uang pencucian.
Kata Kunci: Perlindungan Kerahasiaan; Penyimpanan Dana; Nasabah

## Abstract:
Banking secrecy is important because a bank, as a trusted institution, must keep a secret relationship with deposits and storage. Thus, the bank as an entity as well as related parties, including employees and senior management of the bank concerned must be aware of the banking secrecy regime to avoid criminal, administrative and social penalties by citizens. The implementation of confidential matters (information) especially in banks is very difficult, because there is no uniform definition of information, from which customer information and data can be classified as confidential by banks. Bank Lampung always maintains banking mysteries. As for the form of efforts that Bank Lampung can do to maintain the  security  of  mystery bank  customers,  there are  questions about  the  identity of  customers  or their activities at the bank, apart from the three authorities namely lawyers, police and courts, the bank does not convey any information. Banking secrets are important, because banks are trusted institutions must keep everything secret related to the depository and savings. Concerning legal protection procedures
for the secrecy of customer funds depositing funds at BUMD Bank Lampung, especially the rampant banking transactions involving the collection of public funds such as through savings, demand deposits, deposits, and others. Meanwhile, after collecting the funds, the bank must distribute the funds to the community through lending. Another effort, namely good recording of bank operations or transactions carried  out  by  banks  is  a  must.  Bank  Management  Advice:  try  to  be  careful  in  applying  the precautionary principle of banks, especially in getting funds to be deposited from customers by asking the source of customer funds, especially large deposits, so that banks can avoid criminal attempts such as money laundering.
Keywords: Confidentiality Protection; Fund Depository; Customers

## LATAR BELAKANG
Perbankan  merupakan  jantung  dari  sistem  perekonomian  suatu  negara  serta  merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan moneter dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang- Undang No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan, bank didefinisikan menjadi badan perjuangan penghimpunan dana rakyat bentuk simpanan serta menyalurkannya pulang pada rakyat pada bentuk kredit serta/atau  bentuk lainnya untuk mempertinggi tingkat hidup warga. Berangkat dari fungsi dasarnya menjadi penampung uang sekaligus menjadi penyalur uang, maka bank selalu  penting  pada  pihak  mempunyai  kelebihan  dana  juga  pihak  kurang  atau  butuh  uang seringkali disebut kreditur. Pada kegiatannya, bank menghadapi banyak sekali permasalahan berkaitan  menggunakan  fungsi  utama  perbankan.  Permasalahan  pada  sektor  jasa  keuangan adalah kasus pengaduan warga paling banyak terjadi. Kedepannya, perseteruan bisa semakin banyak serta beragam seiring menggunakan meningkatnya kegiatan transaksi komersial linier menggunakan pengguna jasa keuangan.
Pada  menjalankan  usahanya,  perbankan  berlandaskan  di  4  asas  ataupun  prinsip, mencakup prinsip demokrasi ekonomi, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan serta prinsip kehatihatian. Adapun keempat asas pada atas, penulis tertarik buat mengkaji asas kerahasiaan perbankan dikenal pada bahasa Inggris sebagai Bank Secrecy atau pada Amerika perkumpulan menjadi Financial Privacy . Bisa dipahami bahwa peraturan kerahasiaan bank pada Indonesia disebut  HAM  wajib  terlindungi  pada  campur  tangan  negara  serta  lainnya,  kedua,  sebab ketidakstabilan  keuangan  erat  kaitannya  menggunakan  kebebasan  pribadi,  wajib  dilindungi oleh sistem demokrasi. 1
Bank  adalah  lembaga  keuangan  keberadaannya  bergantung  sepenuhnya  pada kepercayaan nasabahnya menitipkan simpanannya bank. Bank sangat penting untuk jaga taraf kepercayaan warga besar, telah menyimpan dananya. Mengingat bank merupakan bagian dari sistem  keuangan  serta  pembayaran,  maka  sistem  tadi  sangat  berkepentingan  dengan masyarakat, sedangkan kepercayaan warga pada bank artinya unsur mendasar asal keberadaan bank,  demikian  menjaga  kepercayaan  warga  pada  perbankan.  Kepentingan  publik. 2 Sektor perbankan berkembang Indonesia masih hadapi banyak seteru bila dicermati timbulkan oleh kelemahan serta kegagalan penerapan tata kelola perusahaan ( Good Corporate Governance ) .3 Terdapat  beberapa  permasalahan  aktual  terkait  rahasia  perbankan  mengemuka  pada Indonesia,  diantaranya:  kasus  Bank  Century  menyita  banyak  kekuasaan  negara  untuk menyelesaikannya.  Menjadi  bagian  dari  ungkapan  fakta,  Panitia  Khusus  (Pansus)  Hak Penyidikan  DPR  sudah  meminta  data  informasi  jumlah  banyak  eks  nasabah  Bank  Century Bank  Mutiara,  nama  baru  Bank  Century.  Sesudah  pengambilalihan  lembaga  Penjamin Simpanan (LPS). Sayangnya, Bank Mutiara tak mampu memenuhi permintaan DPR sebab tak
1 Zullkamain Sitompul, Problematika Perbankan (Bandung.: Books Terrace Library, 2006), hlm 29.
2 Ibid . hlm. 29.
3 Ibid. hlm.30.
ingin melanggar aturan rahasia perbankan. Tuduhan tadi sungguh serius, yakni direksi Bank Century sudah menghalangi petugas pansus sebagaimana disyaratkan konstitusi. 4
Pelaksanaan ketentuan rahasia perbankan tak jarang menyebabkan perbedaan penafsiran pada ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pada antara para pemangku kepentingan perbankan,  baik  praktisi  bank,  nasabah  bank,  akuntan,  aparat  penegak  hukum  (polisi, kejaksaan,  kpk),  pemerintah  serta  DPR.  Meskipun  pada  UU  No.7  Tahun  1992  perihal Perbankan  sudah  terubah  menggunakan  UU  No.10  Tahun  1998  perihal  Perbankan  serta Peraturan Perbankan Indonesia. No:2/19/PBI/2000 Tahun 2000 perihal Persyaratan serta tata cara  pemberian  Perintah  atau  Kuasa  Tertulis  untuk  Membuka  rahasia  Bank  secara  jelas menyampaikan  rincian  tata  cara  pengungkapan  rahasia  bank,  tetapi  pada  praktiknya  banyak pihak  mencoba  mengelak  dari  ketentuan  tadi  sesuai  Undang-Undang.  Serta  peraturan  lain bertentangan. 5
Bahkan tak jarang aparat penegakan hukum paksa pihak bank untuk serahkan dokumen serta  informasi  nasabah  perihal  perahasiaan  bank  tanpa  melalui  mekanisme  pengungkapan rahasia  bank  UU  No.10  Tahun  1998  menggunakan  ancaman  dari  bank  bisa  menghambat penyidikan serta bisa dikenakan sanksi pidana. Oleh karenanya, kelancaran operasional serta keamanan  serta  keselamatan  kegiatan  perbankan  diperhatikan  berfokus  oleh  seluruh keaparatan penegakan hukum, sebab tindakan pidana bidang perbankan sebabkan rugi negara besar.  Oleh  karenanya,  semua  upaya  preventif  serta  represif  wajib  dilakukan  tanggulangi kejahatan bank. 6
Pasal 1(2) Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No:6/POJK.07/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal  perlindungan  konsumen  pada  sektor  jasa  keuangan  menjelaskan  menjadi  berikut: Konsumen merupakan pihak menempatkan dana serta memakai jasa, ditawarkan pada lembaga jasa keuangan, maupun nasabah perbankan, investor pasar modal, pemegang polis serta peserta dana pensiunan, sesuai aturan Undang-Undang pada sektor jasa keuangan.
Pasal 1(3) Peraturan OJK No:6/POJK.07/2022 perihal perlindungan konsumen sektor jasa keuangan:  perlindungan  konsumen  merupakan  perlindungan  konsumen  pada  rangka  sikap pelaku pada sektor jasa keuangan. Pasal 2 Peraturan OJK No:6/POJK.07/2022 perihal proteksi Konsumen pada Sektor Jasa Keuangan mengatur perlindungan konsumen terapkan prinsip: a. Transparansi;
b. Perlakuan adil;
c. Keandalan;
d. Kerahasiaan, keamanan informasi data Konsumen;
e. Penanganan  pengaduan,  penyelesaian  sengketa  konsumen  cepat,  sederhana,  biaya terjangkau.
Pelanggaran  rahasia  bank  ialah  bentuk  kejahatan.  Persoalannya  tak  cuma  bocoran rahasia,  namun  fakta  bila  perahasiaan  perbankan  terkadang  jadi  sarang  penyalahgunaan administrasi  serta  kolusi  pada  perbankan.  Sesuai  uraian  latar  belakang  pada  atas,  maka permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana proses perlindungan hukum kerahasiaan dana nasabah penyimpanan dana BUMD Bank Lampung dan bagaimana sanksi pegawai Bank membuka rahasisa nasabah BUMD Bank Lampung.

## METODE
4 Dasrol, Hukum Perbankan Perbankan Syariah (Pekanbaru.: Taman Karya, 2019), hlm.37.
5 ibid . hlm.37.
6 ibid. hlm.37.
Penelitian memakai jenis penelitian hukum normative yuridis, yaitu melalui telaah ketika serta daerah tak terbatas dari banyak sekali literatur, serta telaah berbagai literatur hasil penelitian buku, terdahulu serta peraturan perundang-undangan cetak serta terkait online. Pada masalah dikaji  untuk  menjawab  permasalahan  ada,  dipergunakan  3  pendekatan  penelitian  pada penelitian, yaitu pendekatan hukum, pendekatan konseptual serta pendekatan kompratif.
Jenis bahan sumber hukum dipergunakan pada survey terdiri atas bahan hukum sekunder, primer serta tersier. Kumpulan hukum bahan dilakukan identifikasi inventarisasi kaidah hukum positif,  menelitikan  bahan  pustaka  (jurnal  ilmiah,  buku,  laporan  penelitian)  serta  sumber hukum lainnya relevan menggunakan masalah hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan,  dipilih  serta  diperiksa  konsistensinya  untuk  analisis  serta  konstruksi  lebih baik. 7

## ANALISIS DAN DISKUSI
Dari G. M.  Verryn  Stuart  pada bukunya Political  Banks, Bank  merupakan  badan tertujukan penuhi  kebutuhan  kredit  saat  penggunaan  melakukan  bayaran  pribadi,  menggunakan  uang didapatkan dari orang lainnya, juga menggunakan penyebaran alat penukar uang pada bentuk Uang Giral” 8
Nasabah  merupakan  pihak  memakai  jasa  perbankan,  termasuk  pihak  tak  mempunyai rekening  tapi  memakai  jasa  perbankan  untuk  lakukan  transaksi  keuangan.  Arti  nasabah tertuang  di  Pasal  1(1)  UU  No:21  Tahun  2011  perihal  Otoritas  Jasa  Keuangan,  menjelaskan bahwa konsumen merupakan pihak menginvestasikan dananya serta memakai layanan tersedia lembaga jasa  keuangan,  termasuk nasabah. Di bank, penanam  modal pasar, pemegang polis asuransi  serta  peserta  dana  pensiun,  sesuai  peraturan  perundang-undangan  pada  bidang  jasa keuangan.

## Proses Perlindungan Hukum Pada Kerahasiaan Dana Nasabah Penyimpanan Dana Pada BUMD Bank Lampung
Sesuai  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Murregy  selaku  kepala  Bagian  Operasional Human Capital Bank Lampung, dinyatakan bahwa BUMD Bank Lampung sedang pada proses perlindungan  hukum  atas  kerahasiaan  dana  nasabah  sesuai  kesepakatan  di  Pasal  1  sesuai rahasia Bank dimaksud pada butir 28 UU Perbankan merupakan segala sesuatu bekerjasama menggunakan  keterangan  perihal  penyimpan  serta  simpanannya.  Menggunakan  demikian, Undang-UndangPerbankan  lebih  menekankan  serta  mempersempit  pengertian  rahasia perbankan dibandingkan menggunakan ketentuan pada pasal UU sebelumnya yaitu Undang- Undang No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan.
Makna  Pasal  1  No.  28  UU  Perbankan  bisa  disimpulkan  dari  unsur  rahasia  perbankan menjadi:
1. Rahasia Bank berkaitan informasi perihal penyimpan serta simpanannya.
2. Dirahasiakan  oleh  Bank,  kecuali  termasuk  pada  kategori  pengecualian  sebab  prosedur serta peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Pihak dikecualikan dari pengungkapan misteri perbankan merupakan Bank sendiri serta pihak terkait pihak berelasi merupakan menjadi berikut:
a. Anggota  Dewan  Komisaris,  Pengawas,  Direksi,  atau  kuasanya,  pejabat  ataupun Karyawan Bank bersangkutan.
7 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017).
8 Hermansyah., Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta.: Kencana, 2006), hlm.10.
b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, ataupun kuasanya, pejabat ataupun karyawan Bank,  khusus  bagi  Bank  berbentuk  badan  hukum  koperasi  sesuai  Peraturan Perundangan-undangan terlaku.
c. Penyedia  jasa  bank  bersangkutan,  termasuk  tetapi  tak  terbatas  di  auditor,  konsultan hukum serta penasehat lainnya
d. Pihak diyakini oleh Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank, namun tak terbatas pada pemilik, keluarga direksi, serta keluarga pengurus.
Ibu Indra Merviana, kepala Humas kapital, mengungkapkan bahwa kerahasiaan perbankan penting sebab bank menjadi lembaga terpercaya wajib merahasiakan segala sesuatu berkaitan menggunakan deposan serta simpanannya. Maka, baik bank menjadi entitas juga pihak terkait, termasuk karyawan serta manajemen bank bersangkutan, perlu mengetahui Peraturan rahasia Bank  supaya  terhindar  dari  sanksi  pidana  atau  administratif  juga  sanksi  sosial  oleh  rakyat. Penerapan bersifat rahasia  informasi  khususnya  pada bank  sangat sulit dilakukan,  sebab  tak ada  definisi  seragam  tentang  berita  informasi  serta  data  nasabah  bisa  digolongkan  menjadi rahasia oleh bank.
Kewajiban  bank  untuk  merahasiakan  deposan  serta  tabungannya  bisa  tersurat  juga tersirat. Perjanjian antara bank serta nasabah pada biasanya tak memuat hal tadi secara tegas. Kewajiban menjaga kerahasiaan diantaranya terlihat pada perjanjian antara bank menggunakan nasabah perihal pembukaan rekening giro untuk tabungan serta deposito. Meskipun akad tadi tak diperjanjikan secara tegas, tetapi sesuai asas itikad baik pada pelaksanaan akad tadi, akad antara  bank  menggunakan  nasabahnya  diyakini  mengandung  secara  diam  kewajiban  untuk merahasiakan perihal penyimpan serta simpanannya.
Sejalan menggunakan Pasal 7(a) UU No.8 Tahun 1999 perihal perlindungan Konsumen menyatakan  bahwa  salah  satu  kewajiban  pelaku  ekonomi  artinya  beritikad  baik  pada menjalankan  usahanya.  Sekalipun  perjanjian  antara  nasabah  menggunakan  bank  tak  diatur secara tegas,  namun  sesuai asas  itikad baik pada aplikasi perjanjian, maka perjanjian antara bank  menggunakan  nasabahnya  disebut  rahasia  sebagai  akibatnya  melaksanakan  kewajiban kerahasiaan  isi  deposan  serta  tabungannya. 9 Sekalipun  pada  hal  rahasia  perbankan  rahasia perbankan diatur pada perjanjian antara bank menggunakan nasabah atau rahasia bank diatur menggunakan UU, tetapi kepentingan umum permanen wajib diutamakan berlaku penuh sesuai menggunakan ketentuan perundang-undangan.
Nasabah debitur bisa digugat oleh debitur sebab melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh nasabah debitur Bila pengungkapan informasi perihal nasabah debitur dianggap oleh  nasabah  debitur  merugikan  dirinya.  Perbuatan  dimungkinkan  sesuai  Pasal  1365  KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian di orang lain mewajibkan orang sebab kesalahan pada memilih kerugian mengubah kerugian.
Rahasia  perbankan  hanya  untuk  kepentingan  umum.  Prinsip  kerahasiaan  perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi nasabah dikorbankan untuk mendamaikannya menggunakan  kepentingan  umum  pada  penyelesaian  perkara  pidana.  pada  Indonesia, pengecualian terhadap rahasia bank atas dasar kepentingan umum masih perlu disempurnakan, sebab  masih  banyak  kepentingan  umum  lainnya  bisa  dijadikan  dasar  pengungkapan  rahasia bank tak tercantum pada UU Perbankan, seperti kepentingan Majelis rakyat, Pengadilan tata
9 Muhammad Harits and Rizka Nurliyantika, “SENGKETA E-COMMERCE DAN PENYELESAIANNYA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION,” in BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUWAN, MASYARAKAT, DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL EDISI II , 2nd ed., vol. 2 (Palembang: Unsri Press, 2022), 132–46.
usaha Negara, pengadilan agama, pengadilan militer, otoritas asing, pengadilan arbitrase serta pemegang saham.
Rahasia bank penting sebab bank menjadi lembaga terpercaya wajib menjaga hubungan rahasia  menggunakan  simpanan  serta  kustodian.  Maka,  bank  secara  keseluruhan  juga  pihak terkait termasuk karyawan serta manajemen bank bersangkutan wajib mengetahui rahasia bank untuk menghindari hukuman pidana, administrasi serta sosial oleh rakyat negara. Penerapan hal  bersifat  rahasia,  khususnya  pada  bank,  sangat  sulit  sebab  belum  adanya  penyeragaman definisi informasi dari berita serta data nasabah bisa digolongkan menjadi rahasia oleh bank.
Kewajiban bank untuk merahasiakan deposan serta simpanan bisa bersifat eksplisit atau implisit.  Janji  antara  bank  serta  nasabah  umumnya  tak  secara  tegas  menyatakan  hal  tadi. Kewajiban  menjaga  kerahasiaan  tercermin  contohnya  pada  perjanjian  antara  bank menggunakan  nasabah  tentang  pembukaan  rekening  giro  untuk  tabungan  serta  deposito. Sekalipun akad tadi belum diperjanjikan secara tegas, namun akad antara bank menggunakan nasabahnya disebut rahasia sesuai menggunakan asas itikad baik pada pelaksanaan akad tadi serta mengandung kewajiban kerahasiaan penyimpan serta simpanannya.
Sesuai Pasal 7(a) UU perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pelaku ekonomi wajib menjalankan  usahanya  menggunakan  itikad  baik.  Sekalipun  perjanjian  antara  nasabah menggunakan bank tak diatur secara tegas, tapi prinsip itikad baik berlaku pada pelaksanaan perjanjian,  maka  perjanjian  antara  bank  menggunakan  nasabah  disebut  rahasia  sebab mengandung  kewajiban  kerahasiaan. 10 Begitu  pula  tabungan.  Sekalipun  rahasia  perbankan diatur  sesuai  perjanjian  antara  bank  serta  nasabah,  atau  rahasia  perbankan  diatur  oleh  UU, kepentingan umum pada rahasia perbankan wajib tetap berlaku sesuai ketentuan UU berlaku.
Debitur  bisa  digugat  oleh  debitur  sebab  melakukan  perbuatan  bertentangan  peraturan dilakukan  oleh  debitur  Bila  debitur  menganggap  bahwa  pengungkapan  informasi  perihal debitur merugikan dirinya. UU Penerimaan Pasal 1365 KUHP secara tegas menyatakan bahwa perbuatan  melawan  hukum  menyebabkan  kerugian  pada  orang  lain  mewajibkan  orang  tadi mengubah  kerugian  sebab  tak  menentukan  kerugian.  Rahasia  perbankan  hanya  melayani kepentingan  umum.  Rahasia  perbankan  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  pribadi nasabah dirugikan serta mendamaikannya menggunakan kepentingan umum pada penjelasan perkara  pidana.  Pada  Indonesia,  pengecualian  terhadap  rahasia  perbankan  berdasarkan  di kepentingan umum perlu disempurnakan, sebab masih banyak kepentingan umum lainnya bisa dijadikan dasar pengungkapan rahasia bank tak diatur pada UU Perbankan, seperti kepentingan majelis  rakyat,  peradilan  tata  usaha  negara,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  otoritas imigrasi, pengadilan arbitrase, serta pemegang saham.
Perjanjian  rahasia  perbankan  lebih  menekankan  di  alasan  kepentingan  perbankan, sebagaimana dijelaskan pada penerangan Pasal 40 UU No.7 Tahun 1992 perihal pokok utama Perbankan sudah diubah menggunakan UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan, menyatakan bahwa  kerahasiaan  Bank  dibutuhkan  sebab  kepentingan  bank  sendiri  memerlukan  agama. Orang menyimpan uangnya pada bank. Pertimbangan demikian sebab Indonesia mempunyai nilai  budaya  mengutamakan  kolektivitas  atau  kebersamaan.  Perihal  kepentingan  perbankan dianggap kepentingan umum sebab peran penting bank pada perekonomian suatu negara, bank berperan menjadi perantara keuangan, sarana transmisi kebijakan moneter serta artinya pemain utama pada sistem pembayaran nasional.
10 Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak),” Diponegoro Private Law Review 1, no. 1 (2017).
Pasal 43 UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan mempunyai penerapan sempit sebab dimaksudkan untuk merugikan kepentingan warga luas, khususnya kepentingan dunia usaha. Pasal  tadi  terkesan  mengandung  diskriminasi  sebab  hanya  melindungi  serta  tak  melindungi kegiatan  perusahaan  perbankan.  Kepentingan  jenis  perjuangan  lainnya  lebih  luas.  Bila  bank terpengaruh,  rahasia  bank  bisa  dibobol  serta  kebalikannya.  Jelas  tak  adil  seolah  hukum  tak mempedulikan kesengsaraan dialami rakyat luas. 11 Bahkan banyak perusahaan menggunakan sengaja melalaikan hutang pada distributor, agen, atau kontraktornya, padahal perusahaan tadi akhirnya sebagai modal kerja bagi banyak sekali bank.
Kerahasiaan  bank  hanya  mempengaruhi  deposan  serta  tabungan  mereka,  jadi  kredit macet biasa terjadi pada kasus pinjaman. Rahasia bank terlalu parsial untuk melindungi debitur. Melindungi  debitur  bandel  bisa  membahayakan  kepentingan  umum  serta  kemajuan pembangunan nasional. Jelas bila kredit macet secara langsung atau tak langsung merugikan kepentingan  negara  serta  warga  negara.  Jadi  bukan  masalah  antara  debitur  serta  bank bermasalah,  tetapi  juga  mempengaruhi  kepentingan  usaha  serta  menaikkan  pemerataan kesejahteraan pada rakyat luas. 12 Jadi tak ada gunanya membiarkan debitur nakal serta jahat dimanjakan serta dilindungi. Sebagai akibatnya Bila terdapat debitur seperti tadi, warga berhak mengetahuinya secara terbuka.
Bank Lampung selalu menjaga rahasia perbankan. Adapun upaya bisa dilakukan Bank Lampung untuk menjamin keamanan nasabah bank misterius tadi artinya pertanyaan perihal identitas nasabah atau kegiatannya pada bank, selain dari 3 otoritas yaitu pengacara, polisi serta pengadilan,  bank  melakukan  tak  mengirimkan  informasi  apapun.  Bank  merahasiakannya. Kekhawatiran  perihal  menjaga  keamanan  rahasia  perbankan  tak  secara  langsung  berarti menjaga  keamanan  finansial  nasabah,  rahasia  perbankan  melibatkan  perlindungan  nasabah serta  simpanannya.  Terjadi  kesepakatan  antara  bank  serta  nasabah,  misteri  bank  disepakati secara  kontraktual.  Bank  Lampung  memberikan  informasi  tentang  keadaan  keuangan nasabahnya, maka Bank Lampung bisa dituntut nasabahnya atas keterlambatan pembayaran. Sekalipun  tak  ada  perjanjian  antara  Bank  Lampung  perihal  penggunaan  nasabah,  Bank Lampung diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya, contohnya. Terjadi saat  Bank  Lampung  mempublikasikan  informasi  perihal  nasabahnya  dampak  perbuatan melawan  hukum.  Nasabah  wajib  menyatakan  bahwa  kerugian  dideritanya  berarti  sudah membuka rahasia Bank Lampung.
Sesuai dengan uraian, penulis bisa menganalisis bahwa proses perlindungan hukum atas kerahasiaan dana nasabah, dana tabungan pada BUMD Bank Lampung terkait menggunakan penyebaran perbankan memakai penghimpunan dana warga seperti tabungan, giro, deposito, dll.  Sedangkan  setelah  menghimpun  dana,  bank  harus  menyalurkan  dana  tadi  pada  rakyat dengan menyampaikan pinjaman. 13 Upaya untuk menangkap baik operasional perbankan juga transaksi dilakukan oleh bank merupakan suatu keharusan. Kecukupan pencatatan diukur dari kemampuannya pada menanggapi banyak sekali permintaan informasi terkait kegiatan masing bank.  Bila  pembukuan  serta  administrasi  bank  tak  baik,  maka  kelancaran  usaha  perbankan terganggu.

## Sanksi pegawai Bank membuka rahasisa nasabah BUMD Bank Lampung
11 Ashadi L. Diab, “Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat,” Jurnal Al-‘Adl Vol 10, No (2017): 8.
12 Djuhaendah Hasan, Konstribusi Hukum Perbankan Terhadap Penyehatan Bank (Bandung: PT. Lawencon, 1999).
13 Etty Mulyati, “Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan,” SUPREMASI Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 34–48, https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.155.
Sesuai  hasil  wawancara  penulis  menggunakan  Bapak  Bangun  Kurniawan  selaku  kepala pengawasan  OJK,  beliau  mengungkapkan  bahwa  dari  Pasal  47(2)  UU  No.10  Tahun  1998 perihal Perbankan wajib menjaga rahasia bank:
a. Anggota Dewan Komisaris Bank,
b. Anggota Direksi Bank,
c. Pegawai Bank,
d. Pihak terafiliasi lainnya.
Pada bagian penerangan pasal dimaksud menggunakan pegawai bank merupakan “semua pejabat  serta  pegawai  bank”.  Mengacu  di  ketentuan  pasal,  setiap  orang  bekerja  menjadi pegawai bank, meskipun tak mempunyai akses terhadap data rahasia (perihal penyimpan serta simpanannya), tetap harus penuhi ketentuan rahasia perbankan. Artikel agak dibesarkan sebab pegawai logistik, petugas kebersihan, pengemudi serta penjaga keamanan bekerja untuk bank disebut tunduk di kebijakan kerahasiaan bank.
Seseorang pegawai bank tak selalu sebagai pegawai bank bersangkutan. Terkadang, di waktunya,  karyawan  bersangkutan  dipensiunkan,  dipekerjakan  atas  kemauan  sendiri,  serta dipecat oleh bank mempekerjakan mereka. Pada seorang sudah menjadi “mantan teller bank”, maka  wajib  menjaga  kerahasiaan  perbankan  seolah  pegawai  tadi  masih  aktif  sebagai  teller bank.  UU  perbankan  pada  Indonesia  belum  mengatur  kewajiban  merahasiakan  bagi  mantan pegawai bank. Sebab pada satu sisi rahasia perbankan wajib diatur serta pada sisi lain rahasia perbankan belum meliputi mantan pegawai bank, hal perlu dilakukan pada masa mendatang pada revisi Undang-Undang Perbankan. 14 UU perbankan harus mengatur bahwa misteri bank pula wajib dijaga oleh mantan pegawai bank untuk jangka ketika tertentu, contohnya jangka saat sepuluh tahun, sejak dia meninggalkan bank bersangkutan.
Suatu  perbuatan  dipidana  apabila  perbuatan  dilakukan  mengandung  unsur  melawan hukum pada arti melanggar suatu larangan dihentikan UU serta pelanggaran dikenakan sanksi. Kejahatan kerah putih  atau white collar crime merupakan kejahatan bermotif ekonomi serta umumnya  dilakukan  oleh  orang  mempunyai  kemampuan  intelektual  serta  menduduki  posisi penting pada warga atau pekerjaannya.
UU  Perbankan  mengatur  tiga  belas  jenis  tindak  pidana  diatur  pada  Pasal  46  hingga menggunakan Pasal 50a. 13 pelanggaran bisa diklasifikasikan sebagai empat jenis:
a. Kejahatan Konsesi Industri perbankan terbebani menggunakan regulasi ( heavy regulated industry ). Bank melakukan aktivitas usaha sebelum memperoleh izin dari Bank Indonesia digolongkan menjadi tindak pidana.
b. Tindak  pidana  berkaitan  menggunakan  rahasia  bank  Bank  disebut  menjadi  lembaga agama,  serta  buat  menjaga  kepercayaan  tadi  ada  ketentuan-ketentuan  rahasia  bank pelanggarannya diancam menggunakan pidana penjara.
c. Tindak pidana berkaitan menggunakan pengawasan serta pembinaan bank
d. Tindak pidana berkaitan usaha Bank.
Pengungkapan  rahasia  bank  artinya  perbuatan  melawan  hukum  dilakukan  oleh  orang atau pihak terkait membuka rahasia perbankan pada pihak lainnya. Pelaku rahasia bank hanya terbatas  pada  mereka  yang  terkait  menggunakan  bank.  Membuka  rahasia  perbankan  dari hukum  pidana  adalah  tindak  pidana.  Perbuatan  tadi  artinya  delik  dolus  yaitu  perbuatan disengaja atau delik commissionis yaitu perbuatan dilarang oleh hukum pidana.
14 Rani Apriani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG,” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 2 (2020): 135–50.
Ketentuan  Pasal  47(2)  UU  Perbankan  No.7  Tahun  1992  memuat  ketentuan  dengan sengaja  membocorkan  informasi  wajib  dirahasiakan.  Sedangkan  pada  ayat  (2)  memuat ketentuan  perihal  pengungkapan  misteri  bank  sebab  paksaan.  Pemaksaan  menggunakan sengaja tanpa perintah tertulis dari Menteri Keuangan atau biar Menteri Keuangan Penerima misteri bank bocor tak bisa digolongkan menjadi debt collector baik secara materil juga formil.
Pelanggaran ataupun ketentuan rahasia bank diatur pada Pasal 40(1) UU Perbankan yaitu bank  harus  merahasiakan  informasi  perihal  penyimpan  serta  simpanannya,  kecuali  pada  hal tadi pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 serta Pasal 44A.” Pihak melanggar ketentuan  diancam  menggunakan  pidana  penjara  paling  singkat  2  tahun  dan  paling  lama  4 tahun serta hukuman paling sedikit Rp. .4.000.000.000 serta paling banyak Rp 8.000.000.000.
Bapak Muhamad Iqbal selaku Pengawas Lapangan IT menyampaikan bahwa hukuman bagi pegawai dan bank yang melanggar misteri perbankan ialah sebagai berikut:
1. Sanksi Pidana:
a. Barangsiapa dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terkait untuk menyampaikan keterangan sesuai menggunakan Pasal 40 tanpa perintah atau persetujuan tertulis dari pimpinan  Bank  Indonesia  sesuai  menggunakan  Pasal  41,  Pasal  41A  serta  Pasal  42 dipidana  menggunakan  pidana  penjara  paling  singkat  2  tahun  serta  paling  lama  4 tahun  serta  denda  paling  sedikit  Rp10.000.000.000  serta  paling  banyak Rp200.000.000.000. Pasal  47(1)  UU No.  10 Tahun 1998 Jo. UU  No.7  Tahun 1992 perihal Perbankan.
b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank ataupun Pihak Terafiliasi lainnya dengan  sengaja  memberikan  keterangan  wajib  dirahasiakan  dari  Pasal  40  dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 2 tahun serta paling lama 4 tahun. Tahun serta denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 serta paling banyak Rp 8.000.000.000. Pasal 47 ayat 2 UU No.10 Tahun 1998 Jo. UU No.7 Tahun 1992 perihal Perbankan.
c. Anggota  Majelis  Komisi,  Direksi  atau  pegawai  bank  menggunakan  sengaja  tak menyampaikan  keterangan  yang  wajib  dipenuhi  berdasarkan  Pasal  42A  serta  Pasal 44A dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 2 tahun serta paling lama 7 tahun  serta  hukuman  paling  sedikit  Rp4.000.000.000  serta  paling  banyak Rp15.000.000.000.  Pasal  47A  UU  No.  10  Tahun  1998  Jo.  UU  No.7  Tahun  1992 perihal Perbankan.
2. Sanksi Administratif
Dengan  tak  mengurangi  ketentuan  hukum  pidana,  Bank  Indonesia  bisa  mengenakan hukuman administratif pada bank tak memenuhi kewajibannya sesuai UU No.10 Tahun 1998  Jo.  UU  Bank  Indonesia  No.7  Tahun  1992  perihal  Perbankan  atau  tata  usaha  bisa mencabut izin perjuangan bank bersangkutan. Sanksi administratif berupa Pasal 52(2) UU No. 10 Tahun 1998 juncto UU No. 7 Tahun 1992 perihal Perbankan:
a. Denda uang;
b. Teguran tertulis;
c. Penurunan tingkat kesehatan Bank;
d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk cabang tertentu juga untuk bank secara keseluruhan;
f. Pemberhentian  pengurus  bank  serta  selanjutnya  pengangkatan  serta  penunjukan pengganti  sementara  hingga  menggunakan  rapat  umum  pemegang  saham  atau  rapat
anggota  koperasi  mengangkat  pengganti  tetap  menggunakan  persetujuan  Bank Indonesia;
g. Pencantuman  anggota  dewan,  karyawan  bank,  pemegang  saham  dalam  daftar  orang dursila pada sektor perbankan.
Sesuai uraian pada atas bisa dianalisis bahwa sanksi terhadap pegawai bank membuka rahasia nasabah BUMD Bank Lampung diatur secara tegas khususnya pada UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan, baik berupa ancaman pidana juga sanksi administratif. Sanksi pidana penjara  serta  denda  dikenakan  kepada  setiap  orang  memaksa  Bank  atau  pihak  terkait  untuk menyampaikan  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  40.  sanksi  tadi  pula  akan dikenakan  pada  anggota  direksi,  direksi,  pegawai  bank  atau  pihak  terkait  dengan  sengaja menyampaikan informasi harus dirahasiakan sesuai ketentuan Pasal 40 UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan.
Akibat hukum dari pelanggaran rahasia perbankan pada Indonesia ialah sanksi pidana, tetapi sanksi pidana atas pelanggaran rahasia perbankan oleh mantan pegawai bank tak bisa dilaksanakan.  Hal  tadi  sebab  hukum  Indonesia  tak  mengatur  sanksi  pidana  bagi  mantan pegawai bank melanggar kerahasiaan bank menggunakan jual beli data nasabah.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  serta  pembahasan  sebelumnya  bisa  disimpulkan  bahwa  proses perlindungan  hukum  terhadap  kerahasiaan  dana  nasabah  menyimpan  dananya  pada  BUMD Bank  Lampung  yaitu  proliferasi  bank  terkait  penghimpunan  dana  rakyat  melalui  tabungan, mutasi rekening, deposito dll. Sedangkan selesainya dana terkumpul, bank harus menyalurkan dana tadi pada rakyat menggunakan cara meminjamkan. Upaya lebih lanjut untuk menangkap baik  transaksi  perbankan  juga  transaksi  dilakukan  oleh  bank  sebagai  suatu  keharusan.  Serta sanksi pada pegawai bank membocorkan rahasia nasabah BUMD Bank Lampung sudah diatur secara tegas yaitu pada UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan, baik berupa ancaman pidana juga sanksi administratif. Hukuman pidana penjara serta hukuman dikenakan pada siapapun memaksa  Bank  atau  pihak  terkait  untuk  menyampaikan  informasi  sesuai  Pasal  40.  Adapun saran  penulis  pada  manajemen  bank  usahakan  berhati-hati,  terapkan  prinsip  kehati-hatian perbankan  paling  penting,  terima  dana  untuk  disimpan  oleh  nasabah.  Direkomendasikan supaya  manajemen  senior  Bank,  termasuk  direksi,  pejabat  serta  karyawan  Bank,  pada menjalankan usaha Bank, berupaya untuk menjaga kerahasiaan Bank, termasuk pada kaitannya menggunakan  menjaga  semua  informasi  perihal  deposan  serta  simpanan  mereka.  Sebagai akibatnya  nasabah  merasa  aman  serta  kepercayaan  rakyat  terhadap  perbankan  nasional semakin kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Apriani, Rani. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN
PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG.” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 2 (2020): 135–50.
Ashadi L. Diab. “Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat.” Jurnal Al-‘Adl Vol 10, No (2017): 8.
Dasrol. Hukum Perbankan Perbankan Syariah . Pekanbaru.: Taman Karya, 2019.
Ery Agus Priyono. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak).” Diponegoro Private Law Review 1, no. 1 (2017). Harits, Muhammad, and Rizka Nurliyantika. “SENGKETA E-COMMERCE DAN PENYELESAIANNYA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION.” In BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUWAN, MASYARAKAT, DAN
KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL EDISI II , 2nd ed., 2:132–46. Palembang: Unsri Press, 2022.
Hasan, Djuhaendah. Konstribusi Hukum Perbankan Terhadap Penyehatan Bank . Bandung: PT. Lawencon, 1999.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana, 2007. Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta, 2017.
Mulyati, Etty. “Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan.” SUPREMASI Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 34–48. https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.155.
Sitompul, Zullkamain. Problematika Perbankan . Bandung.: Books Terrace Library, 2006.