## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS COMMUNITY BASED MANAGEMENT
(Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep)
Ida Syafriyani Ida.fisipunija @gmail.com

## ABSTRACT
Coastal  area  is  a  rich  resource  Coastal,  marine  and  fisheries.  Coastal  areas  also have potential that can be developed as a marine tourism area. People who live in the coastal area, since the first also has to depend its life from the utilization of natural resources found in coastal areas.. CBM (Community Based Management) is one approach that will be used in optimizing  community  empowerment  in  coastal  areas  with the  CBM  approach,  not  only  the economic growth of coastal communities will improve, but also ensure economic growth that can  be  enjoyed  fairly  and  proportionally.  Departement  of  Fishery  Sumenep  Regency  in coastal  community  empowerment  Community-based  refers  to  the  development  of entrepreneurs  in  order  to  improve  the  quality  of  products  in  production  and  develop  the economy  through  empowerment  that  is  based  on  the  management  of  coastal  communities industry,
Keywords: Empowered, Coastal and coastal Communities, CBM-Based

## ABSTRAK
Wilayah  pantai  merupakan  suatu  bagian  yang  kaya  akan  potensi  sumberdaya alam,seperti tambak garam yang ada di wilayah pesisir Kalianget. Wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagain wilayah wisata bahari. Masyarakat yang tinggal  di  wilayah  pesisir  pantai,  sejak  dahulu  juga  telah  menggantungkan  hidupnya  dari pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  sekitar  pesisir  pantai..  CBM  ( Community Based  Management) merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam mengoptimalisasi  pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah  pesisir  pantai.  Diharapkan  dengan pendekatan  CBM,  tidak  hanya  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  pesisir  pantai  saja  yang akan membaik, tetapi juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan  proposional.  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Sumenep  dalam  pemberdayaan  masyarakat pesisir  berbasis  masyarakat  mengacu  pada  pengembangan  para  wirausahawan  agar  dapat meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  produk  serta  mengembangkan  ekonomi  melalui pemberdayaan yang di dasarkan pada pengelolaan industri masyarakat pesisir.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir Pantai, Berbasis Community Based Management

## PENDAHULUAN
Perekonomian masyarakat pesisir sangat  tergantung  pada  hasil  sumber  daya alam  laut  sebagai  sumber  penghasil  utama penghidupan  masyarakat  pesisir  bahkan dapat  dikatakan  bertumpu  pada  kekuatan alam  sebagai  penyangga  kehidupannya. perekonomian  masyarakat  pesisir  salah satunya  adalah  sektor  tambak  garam. Tingginya  unsur    ketidakpastian  dalam pembuatan garam sangat bergantung kepada  cuaca  dan  musim,  khususnya  bagi masyarakat  tambah  garam,  bahkan  telah menjadi  persepsi  masyarakat  secara  umum yang  berkembang  menyangkut  kebutuhan hidup  keluarga  masyarakat  tambah  garam dan umumnya masyarakat pesisir.
Sejarah  kemiskinan  keluarga  yang mengantungkan  hidup  dari  apa  yang diberikan  laut  kemudian  sering  menjadi gambaran tekanan situasi sektor ini. Sektor industri berperan penting dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi  karena  industri dapat membuka peluang untuk menciptakan  dan  memperluas  lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomer  3  Tahun  2014  Pasal  1 Ayat  2  Tentang  Perindustrian,  industri adalah  seluruh  bentuk  kegiatan  ekonomi yang  mengolah  bahan  baku  dan  atau
memanfaatkan  sumber  daya  alam  berupa air  laut  yang  di  olah  menjadi  garam  yang dapat  di  konsumsi  menjadi  kebutuhan pokok dalam rumah tangga.
Pemberdayaan masyarakat yang berbasis Community  Based  management menurut  Nikijuluw  (2004)  sudah  ada  sejak Tahun  1994  dan  baru  dikembangkan  pada Tahun  2015  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan dan merupakan salah  satu program  inovatif  dari  dinas  perindustrian dan  perdagangan  yang  di  rincikan  oleh seksi  pemberdayaan  masyarakat  pesisir dengan  asumsi  bahwa  kebijakan  yang dibuat  tidak  selalu  bersifat top  down dan selalu  menjadikan  masyarakat  objek  tetapi lebih  menjadi  bagian  penting  dalam pelaksanaan kebijakan.
Community Based Management merupakan sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat  yang dirincikan dalam suatu  kegiatan  kelompok,  dan  bentuk  dari partisipasi  masyarakat.    “Pengelolaan Berbasis  Masyarakat”  adalah  sebagai pelaku  utama  dan  berperan  aktif  serta dapat  berbagi  tanggung  jawab  dengan pemerintah  dalam  suatu  perencanaan  dan pengambilan  keputusan.  Pemberdayaan Berbasis  Masyarakat  intinya  kemampuan menghasilkan “Partnership” antara pemerintah  dan  masyarakat.  PBM  ini dimulai  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  dan
dibantu  oleh  stakeholder  dan  didampingi oleh dinas terkait yakni dinas perikanan
Kabupaten Sumenep di klaim sebagai daerah penghasil garam terbesar di wilayah madura. sebagai daerah otonomi diharapkan memiliki perencanaan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan  masyarakat  dan  mempunyai struktur  Industri  dan  Perdagangan  yang kokoh  dan  seimbang,  berdaya  saing  tinggi, bertumpu  pada  sumber  daya  alam  yang tersedia  dan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas dalam rangka pemulihan kondisi  ekonomi  dan  penanggulangan kemiskinan.
Hingga  akhir  oktober  2017,  khusus kecamatan  kalianget  tercatat  menghasilkan garam  sebanyak  53.675,96  ton  (koran madura.com,  30,  Oktober  2017)  Dalam semusim,  ini  artinya  bahwa  masyarakat sudah  mampu  melakukan  pengolahan garam secara optimal dengan memanfaatkan  air  laut  sebagai  media. Target hasil panen garam  yang di harapkan di  tahun  2017  yaitu  sebesar  125  ton, sedangkan  berdasarkan  rincian  perolehan hasil  garam  tahun  2017  dari  8  kecamatan lainnya sebanyak 149.640,18 ton,  sehingga melalui  pemberdayaan  masyarakat  ini sangat tepat karena sudah mampu menghasilkan panen garam di atas ketentuan yang telah di targetkan.
Melihat kenyataan yang terjadi dalam Pernyataan  mengenai  kondisi  masyarakat pesisir mendorong peneliti menulis penelitian dengan mengambil judul “ Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berbasis  Masyarakat ”,  karena  menurut peneliti masyarakat pesisir mempunyai hak penuh  untuk  mendapatkan  kebijakan  yang sebenar-benarnya dari pemerintah, setidaknya mereka bisa mengurangi tingkat kemiskinan  yang  semakin  meluas  dan  bisa memperbaiki  kondisi  perekonomian  yang tidak stabil.

## TINJAUAN PUSTAKA
Potensi dan kearifan lokal merupakan beberapa  bagian  dari  capital  yang  dimiliki oleh  masyarakat.  Program  pemberdayaan tidak akan berhasil jika tidak berdasar pada nilai-nilai  lokal  yang  telah  mengakar  di masyarakat.
Francis  Fukuyama  (dalam  Jousairi Hasbullah.  2006:8)  Kearifan  lokal  adalah merupakan  modal  sosial  yang  ada  di masyarakat.Inti  dari  konsep  modal  sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat  dalam  suatu  entitas  kelompok untuk  bekerjasama  membangun  suatu jaringan  agar  dapat  mencapai  tujuan bersama.
Dari  teori  tentang  modal  sosial diatas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  konsep  modal  sosial  memberikan penekanan  pada  kebersamaan  masyarakat
untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan  perubahan  dan  penyesuaian secara terus menerus.  Dalam upaya proses perubahan  dan  upaya  untuk  mencapai tujuan,  masyarakat  senantiasa  terikat  pada nilai-nilai  dan  norma  yang  menjadi pedoman sebagai acuan bersikap, bertindak dan  bertingkah  laku  serta  berhubungan dengan pihak lain.
Dalam  pasal  33  Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran  rakyat.  Ketentuan  tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya  alam  khususnya  sumberdaya pesisir  dan  lautan  diarahkan  kepada tercapainya manfaat  yang sebesar-besarnya bagi  kemakmuran  rakyat  banyak,  dan  juga harus  mampu  mewujudkan  keadilan  dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan  masyarakat  tambak  garam  serta memajukan desa-desa di pinggir pantai.
. Terdapat  beberapa  prinsip  dasar dalam  pemberdayaan  masyarakat  pesisir dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam berbasis masyarakat Usman (2008).
Prinsip-prinsip tersebut adalah:
a) Pemberdayaan  dan  Pembangunan Kapasitas
b) Kemudahan  Akses  Modal    dan Pemasaran
c) Peningkatan  Kreativitas,  dengan meningkatkan  bentuk  pengelolaan yang inovatif
d) Pendampingan Secara Kelompok
e) Akuntabilitas  dan Transparansi
f) Pengembangan Mata Pencaharian
g) Keadilan

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  karena penelitian  ini  bermaksud  mendeskripsikan, memaparkan  dan  menggambarkan  secara rinci dan mendalam mengenai pemberdayaan  masyarakat  pesisir  berbasis masyarakat.
Sumber  data  berasal  dari  hasil wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Sedangkan fokus pada prinsip pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berbasis masyarakat diantaranya peningkatan  kreativitas,  kemudahan  akses modal  dan  pemasaran,  pendampingan secara berkelompok .

## PEMBAHASAN
Pemberdayaan  masyarakat  tambak garam  yang  berbasis Community  Based Management mengacu  pada  tiga  fokus yakni: pertama, Peningkatan  Kreativitas. Peningkatan  Kreativitas  yang  dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, tahap  peningkatan  kreativitas  merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat.
Pada  tahap  ini  pihak  pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan  prakondisi,  supaya  dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan  yang  efektif.  Apa  yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya  lebih  pada  kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat  akan kondisinya saat  itu  dan  dengan  demikian  akan  dapat merangsang  kesadaran  mereka  tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
Dalam  hal  ini  Dinas  Perikanan Kabupaten  Sumenep  melakukan  tahap peningkatan  kreativitas  terhadap  para petani  tambak    melalui  pelatihan  dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  garam  hasil  panen agar  dapat  lebih  baik  serta  hasil  produksi garam  secara  kuantitas  jumlahnya  akan meningkat.
Dengan jumlah produksi yang meningkat maka di harapkan dapat merubah keadaan serta kondisi perekonomian  masyarakat  tambak  garam agar  mampu  bangkit  dari  keterpurukan secara ekonomi.
Adapun manfaat yang dapat dirasakan  melalui  kegiatan  pelatihan  dan pembinaan  masyarakat  petani  tambak garam  selain mampu memproduksi dengan
hasil yang berlimpah juga dapat menghasilkan  garam  dengan  ukuran  yang berkelas  –  kelas    sehingga  pada  penentuan harga  akhir  dapat  mencapai  keuntungan yang optimal, pernyataan ini terbukti ketika harga  garam  pada  tahun  2017  sempat meroket  sampai  di  kisaran  harga  Rp.3.500 per kilogram (media madura, 21 Juli 2017).
Dengan  adanya  harga  garam  yang meningkat hampir 200 persen maka banyak pula  bermunculan  pengusaha  baru  dari masyarakat  yang  awalnya  hanya  menjadi petani  biasa,  namun  karena  imbas  harga garam  meningkat  maka  status  sosial  di masyarakat  juga  meningkat.  Ini  berarti bahwa  petani  dapat  membangun  wirausaha yaitu:  menambah  daya  tampung  tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, menjadi contoh bagi anggota  masyarakat  lain  sebagai  pribadi unggul yang patut di contoh dan di teladani karena  seorang  wirausaha  adalah  orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang  lain.  menghormati  hukum  dan peraturan yang berlaku berusaha memperjuangkan lingkungan, dan membangun wirausaha sama halnya dengan mengajarkan hidup efisien.
Peningkatan Kreativitas juga bertujuan membuka keinginan dan kesadaran  masyarakat  tambak  garam  akan kondisi  perekonomian  mereka  dan  dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka  tentang  perlunya  memperbaiki
kondisi  untuk  menciptakan  masa  depan yang lebih baik.
Kedua, Kemudahan  Akses  Modal dan  Pemasaran  Dalam  hal  ini  Dinas Perikanan  Kabupaten  Sumenep  melakukan tahap kemudahan akses modal dan pemasaran  yang  ditujukan  langsung  pada pengusaha  dan  masyarakat  yang  ada  di kawasan  tambak  garam,  melalui  adanya bantuan  modal  yang  di  berikan  dalam bentuk  kelompok,  atau  di  bentuk  koperasi yang  keanggotaannya  terdiri  dari  para petani  garam  yang  mengerjakan  tambak  – tambak garam pada saat musim kemarau.
Meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan kemampuan para masyarakat terlatih  melalui  permodalan  atau  bantuan peralatan  pengelolaan  pembuatan  garam dan  bentuk  peralatan  berupa  tarpal  sebagai alas  dalam  pembuatan  garam  yang  sesuai dengan yang mereka butuhkan.
Dalam hal ini Pemerintah bertindak sebagai  fasilitator  yang  memfasilitasi  para petani tambak garam dalam pengolahan air laut menjadi garam yang dapat di konsumsi oleh masyarakat secara langsung.
Pemberian  bantuan  peralatan  dapat mempermudah  para  petani  tambak  garam dalam  mengolah  air  laut  karena  media airlaut  tidak  langsung  beralaskan  tanah tetapi ada alas tarpal yang dapat membantu mengolah  air  laut  menjadi  butiran  garam menjadi  kristal  putih  yang  secara  langsung
dapat  meningkatkan  penghasilan  para petani tambak garam.
Pada  tahapan  pembuatan  garam masyarakat tambak garam tidak serta merta percaya dan yakin akan hasil garam, karena pekerjaan  petani  garam  sebagian  besar adalah  pekerjaan  yang  di  wariskan  oleh nenek moyang untuk terus dilanjutkan agar dapat melangsungkan kehidupan.
Adapun  kendala  dalam  pemberian bantuan  peralatan  bagi  masyarakat  yang berada  di  kawasan  tambak  garam  yaitu ketersediaan dana dan  anggaran  yang tidak bisa  tercukupi  secara  keseluruhan  untuk masyarakat  tambak  garam  di  Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Ketersediaan dana dan anggaran yang tidak tercukupi, menyebabkan sebagian masyarakat  di  kawasan  tambak  garam mengolah lahannya dengan cara tradisional sehingga berdampak pada pendapatan yang kurang  optimal,  dengan  hasil  garam  yang ada di kelas paling rendah dalam penjualan.
Pengetahuan tentang pemasaran yang di berikanpun sudah melalui teknologi,  dimana  pemasaran  dan  promosi dilakukan  di  media  sosial  atau    secara online.  Hal  ini  memudahkan  para  petani tambak  garam,  yang  dapat  melakukan penjualan  secara  langsung  kepada  pabrik atau perusahaan yang membutuhkan garam secara  langsung  tanpa  melalui  perantara atau calo.
Ketiga, Pendampingan Secara
berkelompok. Dalam hal ini Dinas Perikanan  Kabupaten  Sumenep  melakukan tahap  Pendampingan  melalu  pembinaan terhadap masyarakat. Meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan kemampuan  masyarakat  tambak  garam khususnya  yang  memiliki  tambak  dan  para pekerjanya.
Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep juga membantu dalam mempromosikan atau memperkenalkan hasil  garam  petani  tambak  di  Kalianget dengan menampung aspirasi mereka memiliki  hasil  usaha  garam  yang  nantinya akan  di  gabung  pada  program  1000 wirausaha  muda.  Hal  ini  bertujuan  untuk memperkenalkan  hasil  produktivitas  para pengusaha  muda  Kabupaten  Sumenep kepada  masyarakat  luar  dan  dapat  menarik minat  konsumen  terhadap  garam  yang memiliki  ke  khasan  dan  cita  rasa  berbeda antara garam di kecamatan kalianget dan di daerah lainnya.
Keunikan  garam  khas  Kecamatan Kalianget  ini  terdapat  pada  tingkat  kadar keasinan  yang  terkandung  dalam  garam sehingga  hasil  produksi  garam  ini  banyak di minati oleh pengusaha dari luar madura.
Adapun  tujuan  yang  di  ingin  di capai  dalam  pendampingan  ini,  ialah, pertama Mengetahui  kondisi perekonomian  masyarakat  Desa  Kalianget Kabupaten Sumenep sejak adanya
Pemberdayaan berbasis masyarakat.. Kedua, Mengetahui  penyebab  kemerosotan perekomian  masyarakat  tambak  garam, Ketiga  menyusun  strategi  pemberdayaan dan  pendekatan  pendampingan,  Keempat mampu membangkitkan kreatifitas.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  diperoleh  selama  berada  di  lapangan serta  dari  analisis  data  dari  temuan-temuan yang ada yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan  yang  dapat  diambil  di  jelaskan sebagai berikut ini:
a. Peningkatan Kreativitas yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep  bertujuan  meningkatkan  hasil produksi  serta  peningkatan  kualitas melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan,  pembinaan  yang  dilakukan berupa  sosialisasi  dengan  penyusluhan materi  dan  teknik  pengelolaan  yang baik.,  akan  tetapi  masyarakat  belum bisa  menyerap  materi  yang  diberikan karna keterbatasan daya pikir masyarakat yang  masih  tergolong primitif dan buta aksara.
b. Tahap akses permodalan dan pemasaran dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten
Sumenep
dilaksanakan  melalui  pendaftaran  diri langsung  ke  kantor  Dinas  Perikanan dan memberikan bukti-bukti usaha yang
dilakukan  dan  memenuhi  persyaratan yang  telah  ditentukan  seperti  kartu identitas  diri,  serta  daftar  kelompok petani  berdasarkan  kesepakatan  yang telah  di  bentuk.  Hal  ini  belum  bisa dikatakan  mudah,  dikarenakan  jarak yang  harus  ditempuh  oleh  masyarakat masih  jauh.  sebenarnya  persyaratan yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat cukup mudah, serta dapat di akses oleh siapapun dan tidak ada kesan mempersulit masyarakat.
c. Pendampingan  yang  dilakukan  Dinas
Perikanan  yang  dilaksanakan  melalui sosialisasi  yang  berupa  penyuluhan materi  dan  ditindaklanjuti  dengan pelatihan  cara  mengolah  yang  baik  dan membuat strategi pemasaran yang lebih praktis,  namun  pendampingan  yang dilakukan  belum  mendapatkan  hasil yang  maksimal  dikarenakan  kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  upaya pencapaian keberhasilan program pemberdayaan ekonomi diawali dengan sosialisasi  program  pada  kelompok  - kelompok  terkait  yang  meliputi  dinas teknis, masyarakat sasaran program/petani  garam,  para  pengusaha pemilik tambak dan stakeholder lainnya guna mendapatkan respon dan masukan untuk  menyempurnakan  program  yang telah disusun.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong, Lexy J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif , cetakan XXIX.Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya. Nikijuluw, V.P.H. 2004. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan  Regional  (P3R)  dan PT Pustaka Cidesindo. Jakarta 2002. Sugiyono, 2013. Metode
Penelitian
Kualitatif  dan  R&D ,  cetakan  X1X. Bandung:  Penerbit  Alfabeta,  CV. BandungPenerbit Alfabeta Usman,  Sunyoto.  2008  “ Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat” , Yogyakarta: Pustaka pelajar.
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perindustran