Volume 6 Issue 1, March 2022: pp. 82-92. Copyright © 2022 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pengaruh Metode Economic Analysis of Law dalam Perkembangan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Economic Analysis of Law Method and Its Effect on the Development of Prevention Policy of Money Laundering
Fitriah Faisal 1 , Amir Faisal 2 , Endah Widyastuti 3
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: fitriahfaisal@uho.ac.id
2. Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia. E-mail: amir.faisal1967@yahoo.com
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: endah.widyastuti@uho.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Economic Analysiso of Law;
Policy;
Money Laundering This study aims to determine the effect of the economic analysis of law method on  the  development  of  policies  for  crime  prevention,  especially  money laundering. This research uses normative legal research methods. This study concludes that economic analysis of law has an influence on paradigm shifts in policy making, especially in criminal law policies. Where at first the thought in  making  crime  prevention  policies  was  focused  on  punishing  the perpetrators, then the economic analysis of law changed the paradigm to no longer  solely  think  that  a  crime  only  involves  the  defendant  and  the  state represented by law enforcement but also involves the community. so that in the policy-making process, the interests of the community are also taken into account.  Then  the  role  of  the  economic  analysis  of  law  method  in  the development of policy  making on crime prevention is as  a tool to  measure whether the policy is beneficial to the wider community and can the main goal of  making  the  policy  be  achieved,  namely  social  welfare  maximization.  In making policies to prevent and enforce the crime of money laundering, the method of economic analysis of law itself also has other roles and influences, namely as an alternative solution to a normative legal approach that is solely aimed at punishing where sometimes this does not cause a deterrent effect.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci:
Economic Analysis of Law;
Kebijakan; Tindak Pidana Pencucian Uang Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  metode economic analysis  of  law terhadap  perkembangan  kebijakan  untuk  pencegahan kejahatan  khususnya  tindak  pidana  pencucian  uang.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa economic  analysis  of  law memberi  pengaruh  pada perubahan  paradigma  dalam  pembuatan  kebijakan  utamanya  dalam kebijakan  hukum  pidana.  Di  mana  pada  awalnya  pemikiran  dalam pembuatan  kebijakan  pencegahan  kejahatan  difokuskan  kepada penghukuman  terhadap  pelaku,  kemudian economic  analysis  of  law mengubah paradigma tersebut menjadi tidak lagi semata-mata memikirkan
bahwa  suatu  tindak  pidana  hanya  melibatkan  terdakwa  dan  negara  yang diwakili oleh penegak hukum tetapi juga melibatkan masyarakat, sehingga dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  kepentingan  masyarakat  juga diperhitungkan.  Kemudian  Peran  dari  metode economic  analysis  of  law dalam perkembangan pembuatan kebijakan terhadap pencegahan kejahatan adalah  sebagai  alat  untuk  mengukur  apakah  kebijakan  itu  bermanfaat kepada  masyarakat  luas  dan  dapatkah  tujuan  utama  dari  dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai, yaitu social welfare maximization . Dalam pembuatan kebijakan pencegahan dan penegakan kejahatan tindak pidana pencucian uang, metode economic analysis of law ini sendiri juga mempunyai peran  dan  pengaruh  lain,  yaitu  sebagai  solusi  alternatif  dari  pendekatan hukum  normatif  yang  semata-mata  bertujuan  untuk  menghukum  di  mana terkadang hal ini tidak menimbulkan efek jera.

## 1. Pendahuluan
Analisis ekonomi atas hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah aslinya dalam bahasa Inggris, yakni economic analysis of law . Economic analysis of law pada dasarnya merupakan  suatu  studi  dalam  teori  hukum  yang  menerapkan  metode-metode  ilmu ekonomi terhadap hukum. Stanford Encyclopedia of Philosophy memberikan pengertian umum bahwa analisis ekonomi atas hukum merupakan studi yang menerapkan alat-alat teori ekonomi mikro untuk menganalisis aturan-aturan dan lembaga hukum. 1
Tokoh  utama  yang  dianggap  memberikan  inspirasi  munculnya  pemikiran  analisis ekonomi  atas  hukum  tersebut  adalah  Jeremy  Bentham.  Penganut  teori  utilitarian  ini berpendapat  bahwa  terdapat  kecenderungan  orang  dalam  berperilaku  dengan  tujuan yaitu  untuk  mendapatkan  sebesar  mungkin  kenikmatan  dan  meminimalisasi  sekecil mungkin  penderitaan.  Tokoh  pemikir  utilitarianisme  ini  melakukan  pengujian  secara sistemis tentang bagaimana orang bertindak ketika berhadapan dengan insentif-insentif hukum  dan  mengevaluasi  hasil-hasilnya  menurut  ukuran-ukuran  kesejahteraan  sosial ( social welfare ). Pemikirannya ini dituangkan dalam karya-karya tulisnya berupa analisis hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik dan subtantial treatment atas proses-proses hukum. 2
Teori  Bentham  di  atas  kemudian  dikembangkan  seiring  dengan  tumbuhnya  gerakan realisme di Amerika Serikat yang digagas oleh seorang Hakim Agung di Mahkamah Agung, yakni  Richard  Posner.  Posner  mengemukakan  tiga  hal  fundamental  dalam  analisis ekonomi, yakni: pertama , terdapat hubungan antara harga yang ditetapkan dengan jumlah permintaan  (hukum  permintaan); kedua, para  konsumen — demikian  pula  kriminal — akan  diasumsikan  untuk  mencoba  memaksimalkan  nilai  gunanya  (kebahagiaan, kenikmatan,  kepuasan);  dan  yang ketiga ,  bahwa  sumber  daya  itu  cenderung  untuk menarik kegunaan yang paling bernilai jika pertukaran sukarela — pasar — mengizinkan.
1 Lewis Kornhauser, “The Economic Analysis of Law,” Stanford Encyclopedia of Philosophy , last modified
2001, diakses Februari 26, 2021, https://plato.stanford.edu/entries/legal- econanalysis/#:~:text=Economic analysis of law applies,of legal rules and institutions.&text=Posner had claimed generally that,evaluation of legal rules generally.
2 Peri Umar Farouk, “Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia,” Bank & Manajemen , last modified 2001, diakses Februari 26, 2021, http://mhugm.wikidot.com/artikel:004/.
Teori ini menggarisbawahi perilaku manusia berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum dapat memberikan arahan terhadap perilaku manusia dalam koridor perilaku hukum dan ekonomi manusia.
Dalam pembentukan hukum yang menjadi parameternya adalah latar belakang filsafat, sosiologi  dan  yuridis,  padahal  hal  itu  tidak  lagi  efektif  dalam  suatu  negara  yang ekonominya berjalan berdasarkan sistem pasar yang saling terkait dalam sebuah pasar keuangan  global,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  evolusi  ekonomi  dunia.  Formulasi perundangan  haruslah  mengandung  sebuah  analisis  ekonomi  untuk  menaksir  dampak peraturan  perundangan  terhadap  ekonomi  dan  anggota  masyarakat,  ketiga  parameter yang ada tadi lalu secara otomatis akan diperkuat melalui penambahan sebuah elemen keempat,  yaitu  analisis  ekonomi.  Selain  itu,  peraturan  perundangan  yang  berkaitan dengan isu ekonomi memerlukan suatu evaluasi tentang perubahan karakter ekonomi. 3
Romli  Atmasasmita  mengatakan  bahwa  orang  harus  memperhatikan  pentingnya  aspek non-legal dalam menilai pelaksanaan undang-undang dalam masyarakat, serta pentingnya karakter ekonomi. Seperti yang ditegaskan oleh Richard Posner, bahwa prinsip-prinsip ekonomi  harus  diikutsertakan  dalam  pembentukan  legislasi,  yaitu  dengan  metodologi economic analysis of law dan dengan menggunakan berbagai tools di dalam metodologi tersebut, seperti cost effectiveness analysis , regulatory impact assessment , risk analysis dan masih  banyak tools lainnya  yang  dapat  membantu  dalam  proses  pembentukan  suatu legislasi.  Oleh  karena  itu, economic  analysis  of  law merupakan  metode  yang  penting  di semua bidang kerja hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat modern saat ini. 4
Setiap  undang-undang  yang  akan  menciptakan  biaya  lebih  besar  daripada  besarnya manfaat  yang  dihasilkan  bagi  masyarakat  akan  dianggap  tidak  efisien,  kemudian ketidakefisienan akan menghasilkan ketidakadilan dan akan berdampak bagi masyarakat. Oleh  karena  itu,  analisis cost-benefit merupakan  faktor  penting  dalam  menentukan perlunya  penerapan  dari  suatu  kebijakan,  serta  membantu  para  pengambil  keputusan dalam mencari kebijakan mana yang harus diadopsi atau ditolak. 5
Melihat  dari  manfaat  dan  kemampuan  metode economic  analysis  of  law ini  untuk membawa kesejahteraan dari suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu kajian untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  metode  ini  jika  diterapkan  dalam  pembuatan suatu  kebijakan  untuk  pencegahan  kejahatan  dan  bagaimana  peran  metode  ini  dalam kebijakan pencegahan terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang sehingga dapat efektif dan memberi manfaat, serta tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat,  tapi  juga  bagaimana  masyarakat  bisa  mendapatkan  kesejahteraan  seperti yang dicita-citakan oleh metode economic analysis of law itu sendiri, yaitu social welfare maximization. Oleh karena itu, di dalam kajian ini ingin ditelusuri lebih jauh lagi mengenai
3 Maria G.S. Soetopo dan Indriyanto Seno Adji, Economic Analysis of Law (Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) (Jakarta: Diadit Media, 2015), 165.
4 Ibid., 166.
5 Ibid., 167.
bagaimana pengaruh metode economic analysis of law terhadap perkembangan kebijakan untuk pencegahan kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan bahan hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian ini  juga  menggunakan  bahan  hukum  tersier  seperti  kamus  bahasa  maupun  kamus hukum. 6
Dalam penelitian ini, yang menjadi alat utama pengumpulan datanya ialah studi dokumen atau  studi  kepustakaan.  Di  dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  studi  kepustakaan,  yaitu  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mengkaji  dan mengolah  literatur,  peraturan  perundang-undangan  maupun  artikel,  jurnal  dan  karya ilmiah. Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun  tersier, dideskripsikan  untuk  kemudian  dianalisis  dengan  cara  kualitatif,  yaitu dengan  mempelajari,  menganalisis  serta  menginterpretasikan  setiap  data  yang  telah dikumpulkan. Hasil analisis lalu diuraikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk memudahkan menarik simpulan dari data tersebut.
3. Pengaruh Metode Economic Analysis of Law Terhadap Perkembangan Kebijakan untuk Pencegahan Kejahatan
Dalam metode economic analysis of law lebih menekankan masalah efisiensi yang terarah pada social  welfare ,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Richard  A.  Posner  bahwa  konsep economic  analysis  of  law dapat  dijadikan  pendekatan  untuk  menjawab  permasalahan hukum,  pendekatan  ini  erat  kaitannya  dengan  keadilan  di  dalam  hukum,  dan  untuk melakukan  hal  tersebut,  maka  hukum  dijadikan economic  tools untuk  mencapai maximization of happines . 7
Metode  ini  disusun  dengan  menggunakan  pertimbangan  ekonomi  dengan  tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari  oleh  tiga  elemen  dasar,  yaitu  nilai  ( value ), kegunaan  ( utility ),  dan  efisiensi ( efficiency ) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar tersebut kemudian  dikenal the  economic  conception  of  justice , artinya  ialah  bahwa  hukum diciptakan  dan  digunakan  untuk  meningkatkan  kepentingan  umum,  serta  digunakan untuk  menilai  sejauh  mana  dampak  pemberlakuan  suatu  ketentuan  hukum  dalam
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.
7 Fajar Sugianto, Butir-butir Pemikiran dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2013), 18.
masyarakat luas sehingga dapat dengan mudah diketahui reaksi masyarakat dan manfaat dari ketentuan hukum tersebut. 8
Ketika  berbicara  mengenai  pengaruh  metode economic  analysis  of  law terhadap perkembangan kebijakan untuk pencegahan kejahatan dapat disimpulkan bahwa metode ini  selain  merupakan  alat  untuk  mengukur  apakah  kebijakan  itu  bermanfaat  kepada masyarakat luas dan dapatkah tujuan utama dari dibuatnya kebijakan tersebut tercapai juga  memberi  pengaruh  pada  perubahan  paradigma  dalam  pembuatan  kebijakan, utamanya dalam kebijakan hukum pidana.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  unsur  ekonomi  dalam  pembuatan  kebijakan,  baik  pada tingkat  pembentukan,  implementasi  maupun enforcement peraturan  perundang- undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi hal tersebut sudah dimulai dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menetapkan salah satu arah Kebijakan Program  Pembangunan  Nasional  Bidang  Hukum,  yakni  mengembangkan  peraturan perundang-undangan  yang  mendukung  kegiatan  perekonomian  dalam menghadapi  era perdagangan  bebas.  Tentunya  arah  kebijakan  itu  merupakan  satu  indikator  kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia.
Memang  secara  teoretis  dan  konseptual,  aliran  analisis  ekonomi  atas  hukum  belum banyak  digunakan  dan  melembaga  di  Indonesia.  Sehubungan  dengan  gejala  tersebut, menurut Ifdhal Kasim, 9 bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik teori atau doktrin  atas  suatu  paradigma  atau  pendekatan  tertentu  dalam  kajian  hukum  kurang berkembang.  Ahli-ahli  hukum  di  Indonesia  kurang  bergairah  dalam  melakukan penjelajahan  teoritis  atas  berbagai  paradigma  dalam  ilmu  hukum  atau taking  doctrine seriously .  Meskipun  demikian,  perbincangan  mengenai  analisis  ekonomi  atas  hukum bukannya  sama  sekali  tidak  ada.  Hal  ini  setidaknya  dapat  dilihat  misalnya  dalam  teks oratio dari Stefanus Haryanto pada dies Universitas Katolik Parahyangan Bandung 1995, yang  telah  mengemukakan  kerangka  berpikir mengenai  pendekatan ekonomi  terhadap hukum: 10
1. Kurang  efektifnya  upaya  perlindungan  lingkungan  jika  hanya  digantungkan  pada penggunaan instrumen hukum ( legal instruments ).
2. Praktik-praktik  perlindungan  lingkungan  di  negara  lain,  telah  menerapkan  konsep mixed-tools of compliance dan instrumen ekonomi ( economic instruments ) merupakan salah satu insentif yang membuat potensial pencemar mematuhi ketentuan Hukum Lingkungan.
8 Ibid., 19.
9 Ifdh al Kasim, “Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ Dalam Kajian Hukum di Indonesia,” Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif) Vol. 2, No. 6 (2000); dalam Fahri Fahri, “Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia,” Majalah Manajemen dan Bisnis Ganesha Vol. 1, No. 1 (2017): 91.
10 Stefanus Haryanto, Economic Approach Environmental Protection (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1995), 2.
3. Adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan konsep mixed-tools of compliance.
Thee  Kian  Wie  juga  menekankan  perlunya  aspek  ekonomi  diperhatikan  dalam implementasi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat,  kartel, price  fixing,  market  division,  merger,  cross-shareholding, dan  sebagainya. 11 Heru Supraptomo sudah mengemukakan pula pendapatnya mengenai Hukum Perbankan dengan pendekatan ekonomi: 12
“...  ilmu  ekonomi  merupakan  suatu  alat  yang  tepat  ( a  powerful  tool )  untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kita. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum ini belum terlalu berkembang di Indonesia. Walaupun begitu, pemikiran-pemikiran ataupun dasar- dasar  ilmu  ekonomi  sudah  diterapkan  dalam  membentuk  ketentuan-ketentuan dalam beberapa kebijakan huk um salah satunya adalah dalam Hukum Perbankan.”
Dari  penjelasan  di  atas,  terlihat  bahwa  keinginan  untuk  melibatkan  prinsip  atau  teori ekonomi  dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia  telah  ada,  meskipun  masih  belum sebagaimana yang diharapkan. Jika berkaca dari Amerika Serikat, bahwa teori pendekatan ekonomi  atas  hukum  telah  diperkenalkan  puluhan  tahun  yang  lalu,  dan  kemudian diuraikan  secara  sistematis  oleh Richard  Posner  pada  tahun  1968  lewat  bukunya  yang berjudul Economic Analysis of Law dan kini metode ini sudah familier digunakan di setiap bidang hukum. 13
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa awalnya metode economic analysis of law ini hanya digunakan pada pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perekonomian seperti pada  kebijakan  di  bidang  perbankan  dan  perekonomian.  Namun  dalam perkembangannya,  metode economic  analysis  of  law ini  juga  sudah  mulai  diterapkan dalam  mengembangkan  kebijakan  pencegahan  kejahatan,  misalnya  untuk  korupsi, pencucian uang dan masih banyak lagi. Hal ini tidak sulit dilakukan mengingat metode economic  analysis  of  law ini  mempunyai  banyak  sekali tools yang  dapat  dipakai  untuk membantu  mengatasi  masalah  hukum  yang  ingin  dicarikan  solusinya  menggunakan metode economic  analysis  of  law ,  misalnya  untuk  menilai  suatu  kebijakan  tentang pencegahan  kejahatan  dengan  menggunakan regulatory  impact  assessment dalam kerangka untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat itu efektif di masyarakat.
Dalam  perkembangannya,  pada  proses  pembuatan  kebijakan  pencegahan  kejahatan, sudah mulai disadari betapa bergunanya metode economic analysis of law ini, walaupun akan tetapi penggunaannya dalam membuat kebijakan memang belum terlalu signifikan.
11 Thee Kian Wie, “Aspek - aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No. 5/1999,” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 7 (1999): 60.
12 Sumanto Sumanto, “Analisis Pengembangan Ekonomi atas Hukum di Indonesia,” Jurnal Pengembangan Humainora Vol. 8, No. 2 (2008): 89.
13 Hikmahanto Juw ana, “Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan,” Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 28, No. 1 – 3 (Juni 19, 2017), hal. 83, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/537.
Hal  ini  karena  metode economic  analysis  of  law itu  sendiri  sebenarnya  relatif  baru diperkenalkan  di  Indonesia,  tentunya  perkembangan  ini  berbeda  dengan  negara  lain, seperti Amerika Serikat, yang sudah menggunakan metode ini secara cukup signifikan di dalam pembuatan kebijakan hukumnya.
Dengan memaparkan perkembangan analisis ekonomi atas hukum, serta melibatkannya dalam  kebijakan  dan  praktik  hukum  di  Indonesia,  akan  menjadi  lebih  terbukanya kemungkinan  mengenai  perubahan  paradigma,  serta  lebih  banyak alternatif  pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, metode economic  analysis  of  law ini  tentunya  penting  untuk  dapat  digunakan  dalam  tingkat pembentukan, penerapan atau penegakan hukum. 14
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa metode economic analysis of law merupakan alat  bantu  untuk  mengukur  apakah  kebijakan  itu  bermanfaat  kepada  masyarakat  luas, kemudian membantu untuk mengetahui apakah  tujuan utama dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai, atau tidak serta memberi pengaruh pada perubahan paradigma dalam  pembuatan  kebijakan  utamanya  dalam  kebijakan  hukum  pidana.  Di  mana  pada awalnya  pemikiran  dalam  pembuatan  kebijakan  pencegahan  kejahatan  difokuskan kepada  penghukuman  terhadap  pelaku,  namun  dengan  adanya  pendekatan  ekonomi terhadap  hukum,  hal  tersebut  tidak  lagi  semata-mata  memikirkan  bahwa  suatu  tindak pidana hanya melibatkan terdakwa atau pelaku dan negara yang diwakili oleh penegak hukum tetapi juga melibatkan masyarakat, sehingga dalam proses pembuatan kebijakan, kepentingan masyarakat juga harus diperhitungkan.
4. Pengaruh Economic  Analysis  of  Law dalam  Kebijakan  Pencegahan  Kejahatan

## Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  jenis  tindak  pidana  yang  menarik  dalam referensi hukum, di mana tindak pidana ini punya banyak keterkaitan dengan beberapa aspek  hukum  lain  misalnya  hukum  perbankan,  korupsi  bahkan  narkotika.  Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelaslah bukan hanya masalah hukum  dan  penegakan  hukum  semata,  melainkan  merupakan  masalah  yang  berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan nasional, yang berarti berhubungan pula  dengan  isu social  welfare . 15 Namun  demikian,  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana pencucian uang ini mempunyai kendala tersendiri.
Menurut Romli Atmasasmita, 16 bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut tidak  mudah  dan  tidak  efektif  di  dalam  praktik.  Berdasarkan  pengalaman  penegakan hukum di negara maju, proses pembuktian tindak pidana tersebut sangat sulit jika lokasi
14 Farouk, “Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia.”
15 I  Gusti  Ngurah  Nyoman  Krisnadi  Yudiantara,  “Kewenangan  PPATK  dalam  Pencegahan  dan Pena nggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang” (Universitas Udayana, 2017), xxxiv.
16 Romli Atmasasmita, “Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum (Journal of Law) Vol. 3, No. 1 (2016), hal. 1 – 23, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9329.
( Locus Delicti) berada di wilayah yurisdiksi negara lain sedangkan nilai pencucian uang tersebut  sangat  besar  dan  melebih  anggaran  pendapat  negara  yang  akan  merusak  tata nilai  perdagangan  internasional  dan  regional.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif semata-mata tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pendekatan normatif dan pendekatan ekonomi dalam pencegahan dan penegakan tindak pidana pencucian uang.
Dalam  hukum  pidana  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  lekat  dengan  pendekatan positivisme hukum dan menggunakan paradigma keadilan retributif yang berfokus pada penjeraan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita, hal tersebut tidak lagi  cocok  dengan  karakter  dan  profil  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  diperlukan perubahan  dengan  menggunakan  pendekatan  utilitarian dengan  paradigma  keadilan restoratif dan retributif. Perubahan tersebut menuntut perubahan analisis hukum pidana dengan menggunakan analisis pendekatan ekonomi atau economic analysis of law , yang berdasarkan  pada  tiga  hal,  yaitu:  nilai  ( value ),  kemanfaatan  ( utility ) dan  efisiensi ( efficiency ). 17
Metode economic analysis of law ini dapat berperan sebagai alat utama atau rujukan ketika proses  legislasi  atau  pembentukan  kebijakan  pencegahan  dan  penegakan  kejahatan pencucian uang ini dibentuk. Dengan menggunakan metode ini dapat difokuskan bahwa untuk  mencapai  tujuan  utama,  yaitu social  welfare  maximization dalam  kebijakan pencegahan  kejahatan  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  penjatuhan  sanksi  pidana denda  dan  perampasan  harta  kekayaan  terdakwa  yang  berasal  dari  tindak  pidana haruslah  lebih  diutamakan  daripada  hukuman  penjara,  karena  menurut  Romli,  hal  ini memiliki efek detterent yang efektif dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara. 18
Sepakat  dengan  pendapat  di  atas,  menurut  penulis,  bahwa  dalam  kasus  tindak  pidana pencucian  uang,  selain  menghukum  pelaku,  hal  yang  paling  utama  adalah  bagaimana mengembalikan keuangan negara atau merampas uang hasil tindak pidana tersebut untuk dikembalikan  atau  diberikan  kembali  kepada  negara,  karena  hal  ini  akan  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  negara  dan  sekaligus  bisa  digunakan  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peran dari metode economic analysis of law itu sendiri dalam perkembangan pembuatan kebijakan terhadap pencegahan kejahatan adalah sebagai alat untuk mengukur apakah kebijakan itu bisa bermanfaat kepada masyarakat luas dan dapatkah tujuan utama dari dibuatnya  kebijakan  tersebut  tercapai,  yaitu social  welfare  maximization. Metode economic analysis of law ini juga memberi pengaruh pada perubahan paradigma dalam pembuatan  kebijakan.  Di  mana  pada  awalnya  pemikiran  dalam  pembuatan  kebijakan pencegahan  kejahatan  difokuskan  kepada  penghukuman  terhadap  pelaku,  sehingga dengan  adanya  pendekatan  ekonomi  terhadap  hukum,  diharapkan  para  pembentuk
17 Ibid., 10.
18 Ibid.
kebijakan − khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang − tidak lagi semata-mata  memikirkan  bahwa  suatu  tindak pidana  hanya  melibatkan  terdakwa  atau pelaku dan negara yang diwakili oleh penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat. Sehingga  dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  kepentingan  masyarakat  juga  harus diperhitungkan.
Dalam  pembuatan  kebijakan  pencegahan  dan  penegakan  kejahatan  tindak  pidana pencucian uang, metode economic analysis of law juga mempunyai peran dan pengaruh lain,  yaitu  sebagai  alternatif  solusi  atau  sudut  pandang  lain  dari  pendekatan  hukum normatif yang semata-mata bertujuan untuk menghukum, di mana terkadang hal ini tidak menimbulkan efek jera. Sedangkan peran dari metode economic analysis of law itu sendiri dapat melihat bagaimana kebijakan yang dibentuk nantinya akan memberikan efek jera dan pencegahan, baik terhadap masyarakat atau pelaku untuk tidak melakukan kejahatan ini lagi, salah satunya ialah dengan cara denda dan perampasan harta kekayaan dengan mekanisme  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Kedua  cara  tersebut  lebih  efisien  karena sebagaimana  yang  kita  tahu,  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang tidaklah  mudah,  begitu  pula  untuk  menangkap  dan  membawa  pelaku  ke  depan pengadilan. Oleh karena itu, jika kita mendasarkan pada cost and benefit principle, Asumsi follow the money 19 yang merupakan suatu pendekatan yang mendahulukan mencari asset atau uang hasil tindak pidana dibandingkan mencari pelaku tindak pidana, merupakan cara  yang  lebih  efisien  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan menemukan serta mengembalikan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan.

## 5. Kesimpulan
Metode economic  analysis  of  law telah  memberi  pengaruh  pada  perubahan  paradigma dalam  pembuatan  kebijakan,  utamanya  dalam  kebijakan  hukum  pidana.  Di  mana  pada awalnya  pemikiran  dalam  pembuatan  kebijakan  pencegahan  kejahatan  difokuskan kepada  penghukuman  terhadap  pelaku.  Dengan  adanya  pendekatan  ekonomi  terhadap hukum, maka kebijakan pencegahan kejahatan tidak lagi semata-mata memikirkan bahwa suatu  tindak pidana  hanya  melibatkan  terdakwa  atau  pelaku dan  negara  yang  diwakili oleh penegak hukum, tapi juga melibatkan masyarakat, sehingga dalam proses pembuatan kebijakan,  kepentingan  masyarakat  juga  harus  diperhitungkan.  Peran  dari    metode economic  analysis  of  law dalam  perkembangan  pembuatan  kebijakan  terhadap pencegahan  kejahatan  ialah  sebagai  alat  untuk  mengukur  apakah  kebijakan  itu bermanfaat kepada masyarakat luas dan dapatkah tujuan utama dari dibuatnya kebijakan tersebut  tercapai,  yaitu social  welfare  maximization. Selain  itu,  dalam  pembuatan kebijakan pencegahan dan penegakan kejahatan tindak pidana pencucian uang,  metode economic analysis of law juga mempunyai peran dan pengaruh lain, yaitu sebagai alternatif solusi dari pendekatan hukum normatif yang semata-mata bertujuan untuk menghukum,
19 Erma  Denniagi,  “Analisis  Ke -ekonomian  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal  Lex  Renaissance Vol.  6,  No.  2  (April  1,  2021),  https://journal.uii.ac.id/Lex- Renaissance/article/view/19867/pdf.
di  mana  terkadang  hal  ini  tidak  menimbulkan  efek  jera.  Sedangkan  peran  dari  metode economic  analysis  of  law itu  justru  dapat  melihat  bagaimana  kebijakan  yang  dibentuk nantinya  akan  memberikan  efek  jera  dan  pencegahan − baik  terhadap  masyarakat  atau pelaku untuk tidak melakukan kejahatan ini lagi − dan sekaligus kerugian keuangan negara dari tindak pidana tersebut dapat dikembalikan, yang salah satunya melalui cara denda dan perampasan harta kekayaan si pelaku. Diharapkan di masa mendatang, para pembuat kebijakan  dapat  membentuk  suatu  peraturan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  dengan mengadopsi metode pendekatan ekonomi atas hukum ( economic analysis of law ) untuk mengembalikan keuangan negara yang dicuri oleh para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang.

## Daftar Pustaka
Atmasasmita,  Romli. “ Artikel  Kehormatan:  Analisis  Hukum  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang. ” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol. 3, No. 1 (2016), hal.
1 – 23. http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9329.
Denniagi,  Erma. “ Analisis  Ke-ekonomian  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ” Jurnal Lex Renaissance Vol. 6, No.
2 (April
1, 2021). https://journal.uii.ac.id/Lex-
Renaissance/article/view/19867/pdf.
Fahri,  Fahri. “ Perkembangan  Hukum  Bisnis  Indonesia. ” Majalah  Manajemen  dan  Bisnis Ganesha Vol. 1, No. 1 (2017).
Farouk, Peri Umar. “ Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia. ” Bank &  Manajemen .  Last  modified  2001.  Diakses  Februari  26,  2021. http://mhugm.wikidot.com/artikel:004/.
Haryanto,  Stefanus. Economic  Approach  Environmental  Protection .  Bandung:  Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1995.
Juwana,  Hikmahanto. “ Analisa  Ekonomi  atas  Hukum  Perbankan. ” Jurnal  Hukum  & Pembangunan Vol. 28, No.
1 – 3 (Juni 19, 2017), hal. 83. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/537.
Kasim,  Ifdhal. “ Mempertimbangkan ‘ Critical  Legal  Studies ’ Dalam  Kajian  Hukum  di Indonesia. ” Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif) Vol. 2, No. 6 (2000).
Kornhauser, Lewis. “ The Economic Analysis of Law. ” Stanford Encyclopedia of Philosophy .
Last modified 2001. Diakses Februari 26, 2021. https://plato.stanford.edu/entries/legal-econanalysis/#:~:text=Economic analysis  of  law  applies,of  legal  rules  and  institutions.&text=Posner  had  claimed generally that,evaluation of legal rules generally.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Soetopo, Maria G.S., dan Indriyanto Seno Adji. Economic Analysis of Law (Krisis Keuangan
dan Kebijakan Pemerintah) . Jakarta: Diadit Media, 2015.
Sugianto,  Fajar. Butir-butir  Pemikiran  dalam  Sejarah  Intelektual  dan  Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi . Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2013.
Sumanto, Sumanto. “ Analisis Pengembangan Ekonomi atas Hukum di Indonesia. ” Jurnal Pengembangan Humainora Vol. 8, No. 2 (2008).
Wie, Thee Kian. “ Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No. 5/1999. ” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 7 (1999).
Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi. “ Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. ” Universitas Udayana, 2017.