## Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar
Shofi Amar Erroyani
Universitas Sebelas Maret shofiamar29@student.uns.ac.id
Article History accepted 30/07/2022 approved 30/08/2022 published 30/09/2022

## Abstract
National education standards are intended to guarantee the quality of national education in the framework of teaching the  nation's life and creating the character and civilisation of a dignified nation. The standard of facilities and infrastructure is one of the national education requirements that  education  institutions  must  meet.  One  of  the  most  significant  resources  in  supporting  the learning process in schools is educational facilities and infrastructure. It is required to carry out a planned and methodical management in order to achieve facilities and infrastructure that fulfill the standards. According to Sutomo (2012: 2), school management is the application of management science in the realm of education. The management of school components, one of which is the management of facilities and infrastructure, is the most significant aspect of school administration. Because  if  done  correctly,  it  will  result  in  a  clean, orderly,  and  attractive  school.  So  that it  can provide a nice learning environment for both teachers and pupils. The management of facilities and infrastructure includes the following steps: (1) planning, (2) procurement, (3) maintenance, (4) inventory, and (5) elimination.
Keywords: national standards, management, facilities and infrastructure

## Abstrak
Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat. Salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan adalah standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber  daya  penting  dalam  menunjang  proses  pembelajaran  di  sekolah.  Dalam  mewujudkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, perlu dilakukan manajemen yang terstruktur dan sistematis.  Manajemen  sekolah  menurut  Sutomo  (2012:2)  merupakan  penerapan  ilmu manajemen  dari  bidang  persekolahan.  Hal  yang  terpenting  dalam  manajemen  sekolah  yaitu manajemen terhadap komponen-komponen sekolah, salah satunya adalah manajemen sarana dan prasarana. Karena jika dilakukan dengan baik, akan menciptakan sekolah yang bersih, rapi dan indah. Sehingga dapat membuat kondisi yang menyenangkan untuk berada disekolah, baik bagi guru maupun peserta didik. Proses manajemen sarana dan prasarana, meliputi: (1) proses perencanaan,  (2)  proses  pengadaan,  (3)  proses  pemeliharaan,  (4)  proses  inventarisasi,  (5) proses penghapusan.
Kata kunci: standar nasional, manajemen, sarana dan prasarana

## PENDAHULUAN
Pendidikan  dijadikan  sebagai  landasan  manusia  dalam  bertindak,  hal  tersebut membuat  setiap  orang  berhak  mendapatkan  pendidikan.  Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan dapat berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Tujuannya  agar  potensi  peserta  didik  dapat  berkembang  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab.  Pendidikan  yang  baik  dapat  terwujud  dengan  diberlakukannya sistem pendidikan nasional yang dapat menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi  semua  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal, nasional,  dan  global.  Menurut  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP),  standar nasional  pendidikan  terdiri  dari:  (1)  standar  kompetensi  lulusan,  (2)  standar  isi,  (3) standar proses, (4) standar pendidikan dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan pendidikan, dan (8) standar penilaian pendidikan.
Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan adalah standar sarana dan prasarana. Sesuai dengan Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana  untuk  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTs),  dan  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah Tsanawiyah  (SMP/MTs),  dan  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA)). Standar  sarana  dan  prasarana  SD  meliputi:  (1)  satuan  pendidikan,  (2)  lahan,  (3) bangunan gedung, (4) ketentuan prasarana dan sarana yang terdiri dari; ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah), jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua satuan  pendidikan  mampu  untuk  memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Hal  ini  terjadi karena masing-masing satuan pendidikan diberikan otonomi khusus dalam mengelola semua kegiatan manajerial sekolah.
Sekolah harus memiliki kemampuan dalam mengatur semua kepentingan sekolah berdasarkan  kebutuhan  dan  kemampuannya,  salah  satunya  dalam  sarana  dan prasarana. Menurut Awaludin & Sapu tra, E. (2016:6) “sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mampu menjadi tolok ukur dari mutu pendidikan yang harus ditingkatkan dan dilengkapi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Barnawi &  Arifin,  M.  (2014:47), menjelaskan  bahwa  sarana  pendidikan  yaitu  semua  peralatan, bahan, perabot yang secara langsung dapat digunakan pada saat proses pendidikan di sekolah. Prasarana pendidikan yaitu semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak  langsung  dapat  menunjang  pelaksanaan  proses  pembelajaran  di  sekolah. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  sarana  bersifat  langsung  dalam  menunjang  proses pendidikan dan prasarana bersifat tidak langsung dalam menunjang proses pendidikan di  sekolah.  Sarana  dan  prasarana  pendidikan  merupakan  salah  satu  sumber  daya penting  dalam  menunjang  proses  pembelajaran  di  sekolah.  Sarana  dan  prasarana
pendidikan  perlu  dilakukan  peningkatan  dalam  pendayagunaan  dan  pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, perlu dilakukan manajemen  yang  terstruktur  dan  sistematis.  Manajemen  sekolah  menurut  Sutomo (2012:2)  merupakan  penerapan  ilmu  manajemen  dari  bidang  persekolahan.  Hal  yang terpenting  dalam  manajemen  sekolah  adalah  manajemen  terhadap  komponen- komponen  sekolah,  salah  satunya  manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan. (Sutomo,  2012:39).  Manajemen  sarana  dan  prasarana  yang  baik  diharapkan  dapat menciptakan  sekolah  yang  bersih,  rapi  dan  indah.  Agar  dapat  membuat  kondisi  yang menyenangkan  untuk  berada  disekolah,  baik  bagi  guru  maupun  peserta  didik.  Di samping itu, juga diharapkan ketersediaan fasilitas atau alat-alat belajar yang memadai, baik  secara  kualitatif,  kuantitatif  dan  relevan  dengan  kebutuhan  supaya  dapat dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  proses  pendidikan  dan  pengajaran  (Mulyasa.  E, 2014:49-50). Proses manajemen sarana dan prasarana, meliputi: pertama yaitu proses perencanaan, proses ini dilakukan untuk mengetahui sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan  sekolah.  Kedua,  yaitu  proses  pengadaan,  kegiatan  ini  dilakukan  untuk menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan tentang apa  saja  yang  sudah  direncanakan.  Ketiga,  yaitu  proses  pemeliharaan,  proses  ini merupakan  kegiatan  penjagaan  atau  pencegahan  dari  kerusakan  suatu  barang. Keempat, adalah proses inventarisasi, proses ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengawasan  dan  pengendalian  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  sekolah,  kelima, yakni  proses  penghapusan,  proses  ini  dilakukan  untuk  menghilangkan  sarana  dan prasarana dari daftar inventaris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kegiatan  perencanaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  berguna  untuk menghindari  terjadinya  kesalahan  yang  tidak  diinginkan  dan  meningkatkan  efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Proses perencanaan harus dilakukan dengan teliti dan  cermat,  baik  yang  berkaitan  dengan  karakteristik  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan, jumlah, jenis, kendala, manfaat, beserta harganya.
Menurut  Terry  dalam  Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan Nasional  (2007:1),  menjelaskan  bahwa  perencanaan  adalah  menetapkan  pekerjaan yang  akan  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  digariskan.  Sedangkan menurut  Dwiantoro  dan  sumarto  dalam  Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen Pendidikan  Nasional  (2007:1),  mengemukakan  bahwa  perencanaan  merupakan kegiatan  pemikiran,  penelitian,  perhitungan  dan  perumusan  tindakan-tindakan  yang akan  dilakukan  di  masa  depan,  baik  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan merupakan proses kegiatan yang menggambarkan persiapan pada suatu tindakan atau pelaksanaan dengan menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Bafadal,  I.  (2014:  26),  menjelaskan  bahwa  perencanaan  sarana  dan  prasarana adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik  yang  berbentuk  sarana  ataupun  prasarana  pendidikan  di  masa  depan  agar mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen Pendidikan  Nasional  dalam  bukunya  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah (2007:6), mengemukakan bahwa perencanaan sarana dan  prasarana  pendidikan  adalah  keseluruhan  proses  perkiraan  secara  matang  pada rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Perencanaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  berdasarkan  pengertian  tersebut merupakan  suatu  proses  memikirkan  dan  menetapkan  keputusan  yang  berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana dalam waktu tertentu. Agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien dan bermutu untuk mencapai tujuan tertentu.
Bafadal,  I.  (2014:  27),  menjelaskan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  perencanaan pengadaan  perlengkapan  atau  fasilitas  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan perlengkapan.  Makanya,  keefektifan  suatu  perencanaan  pengadaan  perlengkapan sekolah dapat dilihat dari seberapa jauh pengadaannya mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya. Artinya perencanaan pengadaan di sekolah tersebut benar-benar efektif. Karakteristik esensial perencanaan sarana dan prasarana sekolah, yakni sebagai berikut:
1.  Perencanaan  sekolah  merupakan  suatu  proses  dalam  memikirkan  dan menetapkan.
2.  Objek  berfikir  dari  perencanaan  perlengkapan  sekolah  adalah  upaya  untuk memnuhi sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh suatu sekolah.
3.  Tujuan  perencanaan  perlengkapan  sekolah  adalah  efektifitas dan  efisiensi  dalam pengadaan perlengkapan sekolah.
4.  Perencanaan perlengkapan sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip;
a)  perencanaan perlengkapan sekolah merupakan proses intelektual,
b)  perencanaan  didasarkan  pada  analisis  kebutuhan  melalui  studi  komprehensif tentang masyarakat sekolah, prediksi pertumbuhan dan populasi sekolah,
c)  perencanaan harus realistis dan disesuaikan dengan anggaran,
d)  visualisasi hasil harus jelas dan rinci, baik dari jumlah, jenis, merek serta harga.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan  sarana  dan prasarana  atau fasilitas pendidikan  bertujuan  untuk memenuhi kebutuhan  sarana  dan prasarana agar tepat guna dan ideal dalam mendukung proses belajar mengajar. Selain itu,  perencanaan  sarana  dan  prasarana  harus  berlandaskan  pada  kondisi  nyata lingkungan sekolah, kebutuhan sekolah, kemampuan anggaran sekolah, rincian nyata sarana  dan  prasarana  yang  akan  diadakan,  dan  analisis  kebutuhan  melalui  studi komprehensif.  Agar  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, serta memiliki kebermanfaatan yang optimal dalam kurun waktu yang panjang.
Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan, Direktorat Tenaga Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  dalam  bukunya  Manajemen  Sarana dan  Prasarana  Pendidikan  Persekolahan  Berbasis  Sekolah  (2007:6),  mengemukakan bahwa ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan sebagai berikut: 1.  Harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar.
2.  Perencanaan harus jelas, yang dapat dilihat pada;
a)  tujuan  dan  sasaran  yang  harus  dicapai  serta  ada  penyusunan  perkiraan biaya/harga keperluan pengadaan.
b)  jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan.
c)  petugas pelaksana, contohnya; guru, karyawan, dan lain-lain.
d)  bahan dan peralatan yang dibutuhkan.
e)  harus  diingat  bahwa  perencanaan  yang  baik  adalah  realistis,  artinya  dapat dilaksanakan
3.  Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan.
4.  Mengikuti pedoman (standar) jenis, kuantitas dan kualitas yang disesuaikan dengan skala prioritas.
5.  Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafond anggaran yang disediakan.
6.  Mengikuti prosedur yang berlaku.
7.  Mengikutsertakan unsur orang tua murid.
8.  Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak diharapkan.
9.  Dapat disandarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), jangka panjang (10-15 tahun).
Prosedur  perencanaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  persekolahan  menurut Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  dalam  bukunya Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  Persekolahan  Berbasis  Sekolah (2007:9), mengemukakan bahwa ada empat tahapan yang harus dijalankan, yaitu: 1.  mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sekolah,
2.  inventarisasi sarana dan prasarana yang ada,
3.  mengadakan seleksi,
4.  perencanaan sumber anggaran/dana.
Selain  itu  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Stoop  &  Johnson  dalam  bukunya Bafadal, I. (2014:28), bahwa langkah dalam perencanaan, yaitu:
1.  membentuk panitia pengadaan,
2.  panitia  menganalisis  kebutuhan  perlengkapan  dengan  cara  menghitung  atau mengidentifikasi  kekurangan  rutin,  barang  rusak,  kekurangan  unit  kerja,  dan kebijaksanaan kepala sekolah.
3.  menetapkan spesifikasi perlengkapan,
4.  menetapkan harga satuan perlengkapan,
5.  pengujian  semua  kemungkinan,  seperti  kemungkinan  adanya  kenaikan  harga barang dimasa depan,
6.  mengesahkan hasil rencana yang telah dibuat,
7.  penilaian  kembali  kepada  perencanaan  perlengkapan  setelah  selesai  dilakukan pengadaan.
Sesuai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah atau kegiatan pokok dalam perencanaan  sarana  prasarana  pendidikan  yaitu  dilakukan  pembentukan  pantia perencana, proses analisis kebutuhan, pembuatan daftar kebutuhan, penetapan skala prioritas,  seleksi  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan  penyusunan  sumber anggaran/dana.  Hal  ini  dilakukan  supaya  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana sesuai  dengan  kondisi  nyata  sekolah,  baik  kebutuhan  sekolah  maupun  kemampuan sekolah dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana.

## B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana adalah  fungsi  operasional  pertama  dalam  kegiatan  untuk  menyediakan  sarana  dan prasarana  pendidikan  sesuai  kebutuhan.  Matin,  &  Fuad,  N,.  (2016:28),  menjelaskan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2007. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah sebagai berikut:
1.  menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana prasarana,
2.  mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
3.  membuat  proposal  pengadaaan  sarana  dan  prasrana  yang  ditujukan  kepada pemerintah bagi sekolah negeri, pihak yayasan sekolah swasta,
4.  bila  disetujui  maka  akan  ditinjau  dan  dinilai  kelayakannya  untuk  mendapat persetujuan dari pihak yang dituju,
5.  setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut.
Pengadaan sarana dan prasarana terdapat beberapa cara, Bafadal, I. (2014:32-35), mengungkapkan  bahwa  cara  untuk  mendapatkan  perlengkapan  sekolah  yang dibutuhkan antara lain:
1.  pembelian,  dapat  dilakukan  dengan  membeli  langsung  atau  memesan  di  pabrik atau toko,
2.  hadiah  atau  sumbangan,  dapat  diperoleh  dari  individu  atau  organisasi,  badan- badan, atau lembaga-lembaga tertentu. Permintaan hadiah atau sumbangan dapat dijadikan sebagai tambahan dari sarana pendidikan di sekolah yang dapat  dirinci sebagai berikut:
a)  hadiah atau sumbangan dari peserta didik yang akan masuk atau lulus keluar dari sekolah,
b)  hadiah  atau  sumbangan  dari  guru  atau  staf  lainnya.  Seperti;  buku,  majalah, surat kabar, atau bahan-bahan beksa dirumah,
c)  hadiah  atau  sumbangan  dari  BP3  (Badan  Pembantu  Penyelenggara Pendidikan),  hal  ini  dapat  diajukan  ketika  rapat  anggota  BP3  atau  langsung diajukan kepada ketua BP3,
d)  hadiah  atau  sumbangan  dari  penerbit,  terutama  untuk  memperoleh  sarana pendidikan yang berupa buku dengan mengajukan permintaan kepada penerbit yang bersangkutan,
e)  hadiah  atau  sumbangan  dari  lembaga-lembaga  pemerintah  atau  lembaga- lembaga  swasta,  seperti  Perpustakaan  Nasional,  Dinas  Pendidikan  Nasional Provinsi, Dirjen Dikdasmen,
f) tukar menukar yaitu dengan kerjasama dengan pengelola sarana lainnya, dan g)  Meminjam kepada pihak-pihak tertentu misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah,  guru,  atau  orang  tua  peserta  didik  dalam  jangka  waktu  yang  telah disepakati.
Pengadaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  berdasarkan  beberapa  pendapat tersebut merupakan kegiatan untuk menyediakan kebutuhan berbagai jenis sarana dan prasarana  pendidikan  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  Pengadaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dapat  dilakukan  melalui pembelian,  hadiah  atau  sumbangan,  tukar  menukar  dengan  kerjasama  pengelola sarana prasarana lainnya, dan meminjam.

## C. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  merupakan  kegiatan  yang  berupa  menjaga keberlangsungan fungsi sarana dan prasarana pendidikan agar dapat digunakan secara berulang.  Pemeliharaan  perlengkapan  pendidikan  dapat  dijelaskan  oleh  Direktorat Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2007:31),  pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan  agar  semua  sarana  dan  prasarana  selalu  dalam  keadaan  baik  dan  siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil untuk mencapai tujuan pendidikan.
Tujuan  dari  pemeliharaan  menurut  Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen Pendidikan Nasional (2007:31-32) yaitu :
1.  untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan,
2.  untuk  menjamin  kesiapan  operasional  operasional  peralatan  untuk  mendukung kelancaran pekerjaan agar memperoleh hasil yang optimal,
3.  untuk  menjamin  ketersediaan  peralatan  yang  diperlukan  melalui  pengecekkan secara rutin dan teratur,
4.  untuk  menjamin  keselamatan  orang  atau  peserta  didik  yang  menggunakan  alat tersebut.
Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2007:32-34), menjelaskan  berbagai  macam  pekerjaaan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana pendidikan disekolah, meliputi; 1.  perawatan terus menerus (teratur, rutin), 2.  perawatan berkala,
3.  perawatan darurat,
4.  perawatan preventif.
Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan jenis barang, jumlah barang dan kondisi barang. Bentuk-bentuk upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2007:35-39), meliputi;
1.  berdasarkan  kurun  waktu,  yaitu  pemeliharaan  sehari-hari,  dan  pemeliharaan berkala,
2.  berdasarkan  umur  penggunaan  barang,  yaitu  usia  barang  secara  fisik,  dan  usia barang secara administratif,
3.  pemeliharaan menuru segi penggunaan, dan
4.  pemeliharaan  menurut  keadaan  barang,  yaitu  pemeliharaan  untuk  barang  yang habis pakai, dan pemeliharaan terhadap barang yang tahan lama seperti; mesin- mesin, kendaraan, alat-alat elektronika, buku-buku, meubiler, alat-alat laboratorium, gedung, ruang kelas dan pemeliharaan tanah sekolah.
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  secara  garis  besar  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  pendidikan  adalah  kegiatan  yang  ditunjukkan  agar  sarana  dan  prasarana yang  ada  selalu  terjaga  kondisinya  dan  siap  digunakan  setiap  saat  guna  menunjang pembelajaran. Bentuk upaya pemeliharaan yaitu berdasarkan kurun waktu, berdasarkan umur  penggunaan  barang,  pemeliharaan  dari  segi  penggunaan,  dan  berdasarkan keadaan barang.

## D. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
Bafadal, I. (2014:55), menjelaskan bahwa inventarisasi adalah semua perlengkapan pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan  atau  pedoman  yang  berlaku.  Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen Pendidikan  Nasional  (2007:41),  menjelaskan  bahwa  inventarsisasi  sarana  dan prasarana  pendidikan  adalah  pencatatan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  sekolah kedalam  suatu  daftar  inventarisasi  barang secara  tertib  dan  teratur menurut  tata  cara yang berlaku.
Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2007:41), menjelaskan  bahwa  inventarisasi  bertujuan  secara  umum,  untuk  penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang  dimiliki  oleh  suatu  sekolah.  Kemudian  secara  khusus,  (1)  untuk  menjaga  dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah, (2) untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan  penghapusan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  (3)  sebagai  bahan  atau  pedoman untuk menghitung kekayaan  sekolah  dalam  bentuk  materiil  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  (4)  untuk  memudahkan  pengawasan  dan  pengendalian  sarana  dan  prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah.
Bafadal, I. (2014:56), menjelaskan kegiatan inventarisasi meliputi;
1.  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pencatatan  dan  pembuatan  kode  barang perlengkapan;
2.  kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Pelaksanaan  kegiatan  pengadministrasian  barang  inventaris  menurut  Direktorat Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2007:  43)  dapat  dilakukan dalam buku induk barang inventaris, buku golongan barang inventaris, buku catatan non inventaris, daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris, daftar isian inventaris, daftar
rekapitulasi barang inventaris. Menurut Matin, & Fuad, N., (2016:56) ada beberapa buku dan  kartu  daftar  inventaris  yang  digunakan  dalam  pencatatan  administrasian inventarisasi yaitu buku induk barang inventaris, buku golongan barang inventaris, buku catatan  non  inventaris,  daftar  laporan  triwulan  mutasi  barang  inventaris,  dan  kartu inventaris barang.
Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2007:  44), menyebutkan  dalam  kegiatan  inventarisasi  dilakukan  klasifikasi  atau  pengkodean barang  inventaris  yang  bertujuan  agar  terdapat  cara  yang  mudah  dan  efisien  untuk mencatat sekaligus mencari dan menemukan barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui  daftar  catatan  ataupun  didalam  ingatan  seseorang.  Selain  itu  terdapat  dua macam  pelaporan  inventarisasi  yaitu  laporan  triwulan  mutasi  barang  dan  laporan tahunan inventaris.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi sarana dan  prasarana  pendidikan  adalah  pencatatan  seluruh  aset  yang  dimiliki  sekolah  agar terkontrol  dan  terawasi  secara  rinci  sehingga  memudahkan  untuk  kebutuhan  seperti pelaporan sarana dan prasarana sekolah. Inventarisasi agar dapat terkelola dengan baik maka  diperlukan  pengadministrasian  yang  dilakukan  dalam  buku  induk  barang inventaris, buku golongan barang inventaris, buku catatan non inventaris, daftar laporan triwulan  mutasi  barang  inventaris,  daftar  isian  inventaris,  daftar  rekapitulasi  barang inventaris.  Selain  itu,  perlu  klasifikasi  dan  pengkodean  sarana  dan  prasarana  untuk memudahkan dalam pencarian informasi sarana dan prasarana disekolah.

## E. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kegiatan untuk menghapuskan  atau  menghilangkan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dari  daftar inventaris barang karena sarana dan prasarana tersebut dianggap tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Serta  harus  mempertimbangkan  alasan  normatif  tertentu, karena tujuan dari berbagai pertimbangan tersebut adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan pendidikan di sekolah (Matin & Fuad, N. 2016: 127).
Tujuan  dari  penghapusan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yaitu  untuk;  (1) mencegah  atau  sekurang-kurangnya  membatasi  kerugian/pemborosan  biaya pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  yang kondisinya  semakin  buruk,  berlebihan  atau rusak  dan  sudah  tidak  dapat  digunakan,  (2)  meringankan  beban  kerja  pelaksanaan inventarisasi barang, (3) membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak  digunakan  kembali,  (4)  membebaskan  barang  dari  tanggung  jawab  pengurusan kerja (Matin & Fuad, N. 2016: 128).
Ada  beberapa  syarat  yang  dapat  menjadi  alasan  dari  penghapusan  sarana  dan prasarana pendidikan. Syarat tersebut merupakan kumpulan dari beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menghapus sarana dan prasarana pendidikan yang harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari syarat yang meliputi;
1.  sarana dan prasarana dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan kembali,
2.  perbaikan  sarana  dan  prasarana  akan  menelan  biaya  yang  besar,  hal  tersebut termasuk pemborosan,
3.  secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang  dengan besaran biaya pemeliharaan sarana dan prasarana,
4.  sarana dan prasarana tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini,
5.  adanya penyusutan barang di luar kekuasaan pengurus barang, contohnya bahan kimia,
6.  jumlah barang yang berlebih, maka jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai, dan
7.  sarana dan prasarana dicuri, musnah, terbakar sebagai akibat dari bencana alam (Matin & Fuad, N. 2016: 128).
Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2007:  53-55), menguraikan  cara-cara  dan  proses  penghapusan  sarana  dan  prasarana  pendidikan, meliputi;
1.  Penghapusan barang inventaris dengan lelang, yakni menghapus dengan menjual barang-barang sekolah melalui Kantor Lelang Negara. Prosesnya dimulai dari:
a)  membentuk panitia penjualan oleh Kepala Dinas Pendidikan,
b)  melaksanakan sesuai prosedur lelang,
c)  mengikuti acara pelelangan,
d) pembuatan  “Risalah  Lelang”  oleh  Kantor  Lelang  dengan  menyebutkan banyaknya nama barang, keadaan barang yang dilelang,
e)  pembayaran uang lelang yang disetorkan ke Kas Negara selambat-lambatnya tiga hari,
f) biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli,
g)  dengan  perantaraan  panitia  lelang  melaksanakan  penjualan  melalui  kantor lelang negara dan menyetorkan hasilnya ke Kas Negara setempat,
2.  Penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan, yaitu penghapusan barang yang dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan yang ditinjau dari  segi  uang.  Oleh  karena  itu,  penghapusan  dibuat  dengan  perencanaan  yang matang  dan  dibuat  surat  pemberitahuan  kepada  atasan  dengan  menyebutkan barang apa yang akan dihapuskan. Prosesnya dimulai dari :
a)  pembentuan panitia penghapusan oleh Kepala Dinas Pendidikan,
b)  sebelum barang dihapuskan perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan,
c)  panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus,
d)  panitia membuat berita acara,
e)  setelah  mengadakan  penelitian  secukupnya  barang-barang  yang  diusulkan dihapus  sesuai  Surat  Keputusan  dan  disaksikan  oleh  pejabat  pemerintah setempat  dan  kepolisian,  pemusnahanya  dilakukan  oleh  unit  kerja  yang bersangkutan dengan cara dikubur dan sebagainya,
f) menyampaikan  berita  acara  ke  atasan/  Menteri  sehingga  dikeluarkan keputusan penghapusan,
g)  kepala  sekolah  selanjutnya  menghapuskan  barang  tersebut  dari  buku  induk dan  buku  golongan  inventaris  dengan  menyebut  Nomor  dan  tanggal  SK penghapusannya.
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  penghapusan  adalah kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  sarana  dan  prasarana  yang  dianggap tidak  memiliki  fungsi  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dari  daftar  inventaris  dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang yang dilakukan  penghapusan  harus  memenuhi  syarat  penghapusan  dan  melalui  prosedur penghapusan  yaitu  pembentukan  panitia,  pemilihan  dan  pencatatan  barang  untuk membuat daftar barang penghapusan dan pengajuan usulan.

## SIMPULAN
Standar sarana dan prasarana merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Namun pada kenyataannya tidak semua satuan  pendidikan  mampu  untuk  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  tersebut.  Hal  ini terjadi  karena  tiap  satuan  pendidikan  diberikan  otonomi  khusus  untuk  melakukan manajemen sarana dan prasarana masing-masing.
Proses  manajemen  sarana  dan  prasarana,  meliputi:  (1)  proses  perencanaan,  (2) proses  pengadaan,  (3)  proses  pemeliharaan,  (4)  proses  inventarisasi,  (5)  proses
penghapusan.  Perencanaan  sarana  prasarana  pendidikan  dilakukan  melalui pembentukan  pantia  perencana,  proses  analisis  kebutuhan,  pembuatan  daftar kebutuhan,  penetapan  skala  prioritas,  seleksi  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan penyusunan  sumber  anggaran/dana.  Pengadaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan dapat  dilakukan  melalui  pembelian,  hadiah  atau  sumbangan,  tukar  menukar  dengan kerjasama  pengelola  sarana  prasarana  lainnya,  dan  meminjam.  bentuk  pekerjaaan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan disekolah, meliputi  :  perawatan  terus menerus  (teratur,  rutin),    perawatan  berkala,  perawatan  darurat,  dan  perawatan preventif.  Inventarisasi  sarana  dan  prasarana  dapat  dilakukan  melalui  serangkaian adiministrasi pada buku induk barang inventaris, buku golongan barang inventaris, buku catatan  non  inventaris,  daftar  laporan  triwulan  mutasi  barang  inventaris,  daftar  isian inventaris,  daftar  rekapitulasi  barang  inventaris.  Proses  penghapusan  sarana  dan prasarana  pendidikan  dilakukan  melalui  dua  cara  yakni  :  (1)  penghapusan  barang inventaris dengan lelang, dan (2) penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bafadal, I. 2009. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Barnawi & M. Arifin. 2014. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah . Jakarta Matin  &  Fuad,  N . 2016. Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan :  Konsep  dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Press.
Mulyasa. E. 2014. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT. Remaja.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah.
Sutomo. 2012. Manajemen Sekolah. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .