## OPTIMALISASI PENGELOLAAN MANAJEMEN ZAKAT PADA BADAN ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN MAMUJU
Yusran, Abdurahman Basalamah, Tri Sulkarnain Ahmad, Saharuddin Universitas Tomakaka Mamuju Email: Abo.basalamah22@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  zakat  management,  zakat  optimization  and  zakat  management  at  the National Amil Zakat Agency in Mamuju district. Research is qualitative in nature or has characteristics in terms of seeing the state of the research being used properly (natural setting). Collecting data from informants with the intention  of  understanding  the  phenomenon  of  what  is  experienced  by  research  subjects,  by  utilizing  various natural  methods.  The  location  of  this  research  was  carried  out  at  the  National  Amil  Zakat  Agency  of  Mamuju Regency. The population in the Amil Zakat Agency of Mamuju Regency is 13 people. Data analysis refers to the activity  of  organizing  data  into  certain  arrangements.  Data  from  observations,  interviews  and  field  notes  are summarized into an analysis category called data reduction. The results of the study reveal that the optimization of  zakat  can  call  for  more  local  governments  to  allocate  APBD  in  funding  the  operational  costs  of  zakat management in Mamuju Regency. Zakat management can further increase socialization to the public and to civil servants about the importance of tithing, and zakat management can collaborate with other government agencies including vertical and private agencies and also activate zakat collection units in these agencies. Reactivate the use of media facilities, both print media, electronic media and social media as a means of publishing activities in Mamuju  Regency  and  disclose  the  results  of  the  annual  implementation  report  to  the  general  public  in  a transparent manner.

## Keywords: Zakat Management, Zakat Optimization, Zakat Management

## ABSTRACT
Tujuan penelitian ini  mendeskripsikan pengelolaan zakat,  optimalisasi zakat dan  manajemen zakat  pada Badan Amil  Zakat  Nasional  di  kabupaten  Mamuju.  Penelitian  bersifat  kualitatif  atau  memiliki  karakteristik  dalam halnya  melihat  keadaan  penelitian  digunakan  yang  sewajarnya  (natural  setting).    Pengumpulan  data  dari informan  dengan  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  subyek  penelitian,  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju.  Adapun  populasi di Badan Amil  Zakat Kabupaten Mamuju berjumlah 13 Orang.  Analisis data  menunjuk  pada  kegiatan  mengorganisasikan  data  kedalam  susunan-susunan  tertentu.  Data  dari  hasil observasi,wawancara serta catatan-catatan lapangan dirangkum ke dalam kategori analisis yang disebut reduksi data. Hasil penelitian mengungkapkan optimalisasi zakat dapat lebih menyerukan kepada pemerintah daerah agar dapat  mengalokasikan  APBD  dalam  mendanai  biaya  operasional  pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Mamuju. Pengelolaan  zakat  dapat  lebih  meningkatkan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  kepada  pegawai  negeri  sipil tentang betapa pentingnya berzakat, serta Manajemen zakat dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lain  termasuk  instansi  vertical  serta  swasta  dan  juga  mengaktifkan  unit  pengumpul  zakat  di  instansi  tersebut. Mengaktifkan kembali pemanfaatan sarana  media baik itu  media cetak,  media elektronik  maupun  media  sosial sebagai  sarana  publikasi  kegiatan  di  Kabupaten  Mamuju  serta  mengungkapkan  hasil  laporan  pelaksanaan tahunan kepada masyarakat umum secara transparansi.
Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Optimalisasi Zakat , Manajemen Zakat

## Sekretariat
Editorial: Program Studi Manajemen Universitas Fajar – Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Telp/Hp: 081340202750/ Fax (0411) 459-938
Email: manor@unifa.ac.id OJS: http://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/index

## PENDAHULUAN
Kewajiban  untuk  berzakat  tertulis dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 103:  “Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka,  dengan  zakat  tersebut  engkau membersihkan  dan  mensucikan  mereka”.
Dalam  Al-Quran  Allah  SWT  menyebut kata  zakat  dengan  kalimat wa  atu  az- zakata (dan  datangkanlah  oleh  kalian zakat). Dilihat dari penyusunan kalimatnya,  Allah  swt.  menggunakan fi’il amer (kata  kerja  perintah).  Dengan  kata lain,  zakat  adalah  kewajiban  yang  harus dijalankan  oleh  setiap  pemeluk  agama Islam (Hasanah, 2010). Dalam Islam, zakat terbagi pada beberapa jenis. Di antaranya : Zakat Mal (zakat  harta),  Zakat Tijarah (zakat  perdagangan),  zakat  perhiasan, Zakat  Fitrah  dan  lain  sebagainya.  Jika sudah  mencapai  Nisab,  maka  hukumnya wajib  untuk  mengeluarkan  zakat  sesuai dengan  ketentuan.  Khusus  untuk  zakat fitrah, Allah SWT mewajibkan pada setiap orang  Islam  yang  masih  hidup.  Bahkan bayi  yang  masih  dalam  kandungan  pun dikenakan kewajiban untuk berzakat fitrah. (Ningrum,  2016)  Arti  zakat  itu  sendiri sudah  dijelaskan  dalam  Al-Quran  yang maksud diwajibkannya mengeluarkan zakat  dalah  untuk  mensucikan  harta  dan dirinya,  di  samping  itu,  zakat  juga mempunyai peranan yang lain atau hikmah yang  lain  bagi  umat  Islam  diantaranya adalah  merupakan  sebuah  upaya  untuk
mengantisipasi  kristenisasi  yang  marak dilakukan oleh misionaris-misionaris. Mereka  membeli  akidah  orang  Islam dengan kebutuhan pangan yang diperlukan oleh  orang-orang  Islam  yang  kurang mampu.
Dalam banyak kasus, sudah banyak keluarga  muslim  yang  rela  menggadaikan keimanan  mereka  hanya  demi  memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam  Al-Quran,  Allah  SWT  selalu menyertakan  kewajiban  berzakat  setelah kalimat  perintah  untuk  mendirikan  shalat. Dalam firman-Nya, Allah SWT mengatakan Aqimu  as-shalata  wa  atu  az- zakata (dirikanlah  oleh  kalian  shalat  dan datangkanlah oleh kalian zakat). (Bawono, 2010)  Hal  ini  menunjukan  bahwa  ibadah yang berhubungan dengan manusia ( hablum minannas ) menempati posisi yang sama  pentingnya  dengan  ibadah  yang berhubungan  langsung  dengan  Allah ( hablum minallah ).
Sejarah  perkembangan  zakat  di Indonesia  sudah  ada  sejak  awal  Indonesia merdeka  dengan  keluarnya  regulasi  zakat pertama  di  Indonesia  yaitu  surat  Edaran Kementerian  Agama  No.  A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan  Zakat  Fitrah.  Akan  tetapi pembentukan  badan  amil  zakat  secara kelembangaan  dimulai  dengan  adanya anjuran Presiden Soeharto dalam pidatonya saat  memperingati  Isra’  Mi’raj  di  Istana
Negara  tanggal  22  Oktober  1968.  Maka pada  saat  itulah  dibentuk  Badan  Amil Zakat  Infaq  dan  Shadaqah  (BAZIS)  yang dipelopori  oleh  Pemerintah  Daerah  DKI Jakarta.  Seiring  perkembangan  berbagai instruksi  dan  keputusan  Menteri  Agama dan  juga  melihat  perkembangan  BAZIS DKI Jakarta, maka mendorong pembentukan  dan  pertumbuhan  Badan Amil  Zakat  maupun  Lembaga  Amil  Zakat yang  dikelolah  masyarakat  di  daerah  - daerah  lain.  Puncaknya  adalah  di  era reformasi  pada  tahun  1999  dimana pemerintah bersama dengan DPR menyetujui lahirnya Undang – Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang  –  Undang  Pengelolaan  Zakat  ini kemudian ditidak lanjuti dengan
Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  38 Tahun  1999  dan  Keputusan  Dirjen  Bimas Islam  dan  Urusan  Haji  No.  D/291  Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Zakat.
Setelah  diterbitkannya  Undang- undang  No.  38  tahun  1999  tentang
Pengelolaan Zakat menjadikan
pengelolaan zakat menjadi semakin intensif  dan  bersifat  nasional  dan  inilah yang  menjadi  landasan  legal  formal pelaksanaan zakat di Indonesia (Tambunan et  al.,  2019).  Sebagai  konsekuensinya, pemerintah  (mulai  dari  pusat  sampai daerah)  wajib  memfasilitasi  terbentuknya
lembaga  pengelola  zakat,  yakni  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  untuk tingkat  pusat,  dan  Badan  Amil  Zakat Daerah  (BAZDA)  untuk  tingkat  daerah termasuk  terbentuknya  Badan  Amil  Zakat di Kabupaten Mamuju.
Jika kita menghitung jumlah potensi  zakat  yang  ada  di  Kota  Mamuju dengan  memperkirakan  jumlah  penduduk muslim  sekitar  kurang  lebih  224.695  jiwa maka  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten Mamuju  berpotensi  untuk  mengumpulkan Zakat,  Infaq  dan  Sedekah  dengan  rincian sebagai berikut:
Tabel 1.
Potensi Zakat di Kota Mamuju
Kabupaten
Mamuju memiliki penduduk mayoritas pedagang dan pegawai  dan  petani  jika  dirata-ratakan penghasilan  setiap  pedagang  lumayan besar  setiap  harinya.  Menurut  (Bawono, 2019)  masyarakat  pada  umumnya  belum mengetahui  pembagian  zakat  harta  yang sesuai  tuntunan  islam.  Setiap  pedangan mengeluarkan  zakatnya  tanpa  melalui lembaga  zakat  yang  ada,  akan  tetapi
mereka  langsung  memberikan  kepada penerima  zakat  yang  menurut  mereka berhak  untuk  di  zakati  melalui  beberapa pertimbangan  mereka  sendiri,  salah  satu pertimbangan masyarakat selama ini adalah  ketika  orang  itu  tak  memiliki pekerjaan. Adapun jumlah yang
dikeluarkan  tidak  menentu  dan  tidak
mengikuti  perhitungan  zakat  yang  sesuai tuntunan Islam, karena belum ada masyarakat yang pernah menerima penjelasan  tentang  bagaimana  menghitung zakat  sesuai  tuntunan  Islam  ataupun seminar dan pelatihan zakat yang dilaksanakan  .
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Optimalisasi  Pengelolaan  Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di kota  Mamuju”.  Sebagaimana  lembaga  ini merupakan  satu-satunya  lembaga  milik Pemerintah  yang  tidak  hanya  memberikan zakat  berupa  uang  untuk  biaya  konsumsi sehari-hari, melainkan juga untuk memberikan  modal  usaha  agar mustahik dapat bekerja dan meningkatkan pendapatannya (Atabik, 2016).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Zakat
Zakat  adalah  hak  Allah  yang dikeluarkan  oleh  manusia  untuk  orang- orang  miskin.  Dinamanakan  zakat  karena adanya  harapan  keberkahan,  pensucian
jiwa  dan  pengembangan  jiwa  dengan berbagai kebaikan (Tharsyah, 2004).
Zakat  sebagai  bentuk  ibadah  bisa sah  karena  disertai  niat.  Oleh  karena  itu, ketikan  akan  mengeluarkan  zakat,  para pemilik  harta  harus  berniat  menunaikan zakat atau shadaqah (Supiana, 2003).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Kualitatif  yang  bersifat atau  memiliki  karakteristik  dalam  halnya proses  dan  sebuah  makna/prosa,  dalam keadaan penelitian yang sewajarnya (natural  setting),  dengan  tidak  diubah dalam  bentuk  simbol  -  simbol  atau bilangan  (Arikunto,  2005).  Pengumpulan datanya  dari  informan  dengan  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  subyek  penelitian,  baik  itu perilakunya,  persepsi,  motivasi  maupun tindakannya  dan  secara  deskriptif  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah (Arikunto, 2010). Adapun lokasi penelitian ini  dilakukan  di  Badan  Amil  Zakat Nasional Kota Mamuju. Populasi penelitian ini adalah semua pegawai Badan Amil  Zakat  Kabupaten  Mamuju.  Adapun populasi  di  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten Mamuju berjumlah 13 Orang. Dikarenakan populasi  informan  kurang  dari  100,  maka pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  semua  pegawai  Badan  Amil  Zakat
Kabupaten  Mamuju  yang  berjumlah  13 orang.
Analisis data menunjuk pada kegiatan  mengorganisasikan  data  kedalam susunan-susunan  tertentu  di  dalam  rangka penginterpretasian  data  sesuai  dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab  masing-masing  masalah  atau hipotesis penelitian.
Data-data hasil observasi, wawancara  dan  dokumentasi  atau  yang disebut  dengan  catatan-catatan  lapangan dirangkum,  diseleksi  dan  dimasukkan  ke dalam  tema,  fokus  dan  permasalahan,  hal inilah  yang  termasuk  ke  dalam  kategori analisis  yang  disebut  reduksi  data.  Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif  terletak  pada  pelukisan  atau penuturan  tentang  apa  yang  berhasil  kita mengerti  berkenaan  dengan  suatu  masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Mamuju  adalah  ibukota Provinsi  Sulawesi  Barat.  Memiliki  luas wilayah sebesar 5.064,19 km2 yang terbagi kedalam 11 kecamatan, menjadikan Kabupaten  Mamuju  salah  satu  kabupaten yang  terluas  di  Provinsi  Sulawesi  Barat. Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  Jumlah  penduduk  Kabupaten Mamuju kurang lebih 272.511 jiwa dengan 81,61%  penduduknya  yang  beragama Islam  dan  menjadikannya  salah  satu potensi zakat yang cukup besar.
Badan Amil Zakat Nasional kabupaten  Mamuju  terbentuk  bertepatan pada  saat  lagi  bergeliat  tumbuhnya  Badan Amil  Zakat  di  daerah  sekitar  tahun  90an. Namun  dalam  perkembangannya  Badan Amil  Zakat  Kabupaten  Mamuju  tidak berjalan  dengan  efektif  bahkan  sampai mati suri karena tidak ada kejelasan terkait uraian  tugas  dan  uraian  kerja  dari  Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. Baru pada tahun 2008, Badan Amil Zakat  Kabupaten Mamuju  bangkit  kembali  yang  ditandai dengan dibuatnya Peraturan Daerah
Mengenai Pengelolaan Zakat. Ini dilakukan  sebab  tidak  semua  umat  islam sadar  akan  kewajiban  membayar  zakat sehingga  dibuatkan  payung  hukum  yang bisa mengikat mereka (Fitri, 2017). Setelah beberapa  kali  mengalami  proses  legislasi di  DPRD  Kabupaten  Mamuju,  akhirnya disetujui  ditetapkannya  Peraturan  Daerah Kabupaten  Mamuju  No.  8  Tahun  2009 tentang  Pengelolaan  Zakat  Kabupaten Mamuju.  Tidak  lama  setelah  itu  keluar Peraturan  Bupati  Mamuju  No.  8  Tahun 2009  tentang  Cara  Pemungutan  Zakat
Profesi Terhadap PNSD Lingkup Pemerintah  Kabupaten  Mamuju.  Peraturan inilah  yang  menjadi  pedoman  teknis. dalam  pemungutan  zakat  terutama  zakat profesi  pegawai  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Adapun  tugas  pokok  fungsi  Badan Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Mamuju yaitu :
1. Satuan Audit Internal (SAI)
mempunyai  tugas  pelaksanaan  audit keuangan,  audit  manajemen,  audit mutu  dan  audit  kepatuhan  internal BAZNAS Kabupaten Mamuju dengan menyelenggarakan  fungsi  :  Penyiapan program  audit,  Pelaksanaan  audit, Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Kabupaten Mamuju,
Penyusunan laporan hasil audit,
Penyiapan  pelaksanaan  audit  yang dilakukan oleh pihak eksternal.
2. Ketua  mempunyai  tugas  memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS
Kabupaten Mamuju.
3. Wakil Ketua mempunyai tugas
membantu ketua memimpin pelaksanaan  tugas  BAZ  Kabupaten Mamuju dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian
rekomendasi dan pelaporan.
4. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dengan menyelenggarakan fungsi: Penyusunan strategi pengumpulan zakat,  Pelaksanaan  pengelolaan  dan
pengembangan data muzaki, Pelaksanaan kampaye zakat, Pelaksanaan dan pengendalian
pengumpulan zakat, Pelaksanaan pelayanan muzaki,
Pelaksanaan evaluasi  pengelolaan  pengumpulan zakat,  Penyusunan  pelaporan  dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat,  Pelaksanaan  penerimaan  dan tindak  lanjut  complain  atas  layanan muzaki, Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten
5. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi: Penyusunan strategi pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat,  Pelaksanaan  pengelolaan  dan pengembangan data mustahik, Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat, Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan  zakat,  Penyusunan pelaporan  dan  pertanggungjawaban pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat, Koordinasi pelaksanaan pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
6. Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan
perencanaan,  keuangan  dan  pelaporan
dengan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan penyusunan rencana
strategis  pengelolaan  zakat  tingkat kabupaten, Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Mamuju, Pelaksanaan evaluasi tahunan  dan  lima  tahunan  rencana pengelolaan zakat Kabupaten Mamuju,  Pelaksanaan  pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Mamuju, Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Mamuju, Penyusunan Laporan Keuangan  dan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Mamuju, Penyiapan penyusunan laporan  pengelolaan  zakat  tingkat kabupaten.
7. Bagian  Administrasi,  Sumber  Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten
Mamuju,
administrasi  perkantoran,  komunikasi,
umum  dan  pemberian  rekomendasi dengan menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan strategi pengelolaan,
Pelaksanaan perencanaan, Pelaksanaan  rekrutmen,  Pelaksanaan pengembangan, Pelaksanaan
administrasi  perkantoran,  Penyusunan rencana  strategi komunikasi  dan hubungan  masyarakat,  Pelaksanaan strategi  komunikasi  dan  hubungan
masyarakat,  Pengadaan,  pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan
pelaporan asset,
Pemberian rekomendasi  pembukaan  perwakilan BAZNAS berskala Provinsi di Kabupaten Mamuju.
Adapun program kerja yang dilaksanakan  oleh  badan  amil  zakat nasional  kabupaten  mamuju  antara lain:
1. Program Kemanusiaan yang meliputi:  Bantuan  biaya  hidup untuk  fakir,  miskin  dan  kaum duafa. Bantuan dana untuk muallaf. Bantuan  dana  untuk  ibnu  sabil. Bantuan dana untuk korban kebakaran.  Bantuan  dana  untuk korban bencana alam. Bedah rumah mustahik. Program kegiatan keislaman  dan  amaliah  Ramadhan.
Bantuan mobil ambulans gratis
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan  Sosial  yang  meliputi  : Pemberian  bantuan pendidikan. Bantuan untuk TK/TPA.
3. Program  Pengembangan  Ekonomi Umat  yang  meliputi.  Bantuan modal usaha dana bergulir.
Pendampingan dan pembinaan usah.

## Tabel 2. Pengumpulan
Zakat Baznas Kabupaten

## Mamuju
Untuk  memberikan  kepercayaan muzakki yang terhadap lembaga amil zakat diperlukan  kulitas  manajemen  lembaga amil  zakat  dan  sifat  amanah  para pengelolanya.  Upaya  menghindari  ketidak tepatan dalam pengumpulan dan penyaluran  dana  zakat,  perlu  dilakukan melalui manajemen zakat (Prayitno, 2008).
Dengan demikian, diharapkan dapat memberdayakan  zakat  sebagai  sarana untuk mewujudkan tujuan social,
mengembangkan masyarakat dan menyelamatkan modal harta dan pengembangannya.
Tabel 3. Rekapitulasi Pengeluaran
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju No Uraian Jumlah 1 Bantuan Fakir Miskin Rp 313.589.301 2 Bantuan Pengobatan Rp 113.894.233
3 Bantuan Pendidikan
Rp 99.800.128
4 Bantuan Sarana Ibadah
Rp 15.840.013
5 Bantuan TPA
Rp 21.000.020
6 Bantuan Pembinaan Majelis Taklim
Rp 180.000.072
7 Bantuan Sunnatan Massal Rp 3.500.000
8 Bantuan Beras Untuk Warga Miskin Rp 271.986.971 9 Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Rp 232.373.007 10 Bantuan Muallaf Rp 8.000.013 11 Bantuan Modal Usaha Fakir Miskin Rp 58.900.023 12 Bantuan Fakir Miskin Ramadhan Rp 281.931.330 13 Bantuan Ibnu Sabil Rp 24.700.030 14 Bantuan Kegiatan STQ (MTQ) Rp 46.700.008 15 Bantuan PHBI Rp 2.000.001 16 Bantuan Bencana Alam Rp 34.150.021 17 Perjalanan Dinas  Dalam Wilayah Mamuju Sul-Bar Rp 127.290.690  Luar Wilayah Mamuju Sul-Bar Rp 56.168.560 18 Operasional Kantor Rp 149.478.787 19 Intensif Amil Baznas Kab. Mamuju Rp 392.280.22 20 Biaya Safari Ramadhan Rp 86.670.009 21 Bantuan Dhuafa Rp 5.780.007 22 Dana Sembako Ramadhan Rp 20.000.000 23 Intensif Amil Infaq Haji Rp 42.100.000 24 Sosialisasi Zakat Rp 32.380.000 25 Tunjangan Hari Raya Pengurus Baznas Rp 37.250.023 26 Intensif UPZ Kecamatan Rp 120.918.539 27 Uang Makan/Minum  Uang Harian Rp 64.209.705  Uang Rapat Rp 28.300.000  Uang Kegiatan Rp 51.915.000 28 Pemeliharaan Kendaraan Rp 95.668.612 Jumlah Rp 3.019. 742.968
Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju 2021
Metode yang digunakan oleh Baadan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) dalam  pendistribusian  dana  zakat,  infaq, dan  shodaqoh  khususnya  pada  program pemberdayaan ekonomi dengan cara metode  menyalurkan  secara  langsung  dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Metode penyaluran secara langsung adalah metode yang
menggunakan  tehnik  atau  cara  yang
bersifat  konsumtif,  manfaatnya  langsung diterima oleh mustahik, model ini misalnya menyerahkan  langsung  zakat  kepada  yang layak  menerima  zakat,  seperti  orang  yang jompo  yang  sangat  layat  disantuni  tanpa harus  memberikan  data  ke  BAZNAS  tapi mereka  yang  dapat,  bahwa  mereka  ini wajib  diberikan  zakat  dan  langsung  di berikan kepada yang bersangkutan.
Metode  penyaluran  tidak  langsung  adalah suatu  model  yang  menggunakan  tehnik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif dimana para mustahik diberikan pelatihan  pemberdayaan  oleh  BAZNAS, model  ini  misalnya  dilakukan  dengan  cara memberikan  kepelatihan  kewirausahaan, memberikan  pelatihan  kepada  para  petani, memberikan  pelatihan  kepada  pemulung sampah  melalui  program  lapak  sampah terpadu,  memberikan  pelatihan  kepada para  nelayan  agar  para  nelayan  dapat meningkatkan  pengetahuan  nelayan  dan para  nelayan  mampu  memaksimalkan potensi diri dan lingkunganya dan memperdayakan  perempuan  (Maulana  et al., 2016).
Adapun faktor yang mempengaruhi keoptimalan  Zakat  Baznas  di  Kabupaten Mamuju yaitu;
1. Pendukung
a) Pengawasan dari BAZNAS Pusat
Dengan  adanya  pengawasan  dari BAZNAS  Pusat  setiap  tahunya,  seperti ditanya  mengenai  Laporan  Pertanggung
jawaban  hasil  penerimaan  zakat,  dan penyaluranya kinerja amil menjadi efektif dan efisien, jadi semua kegiatanya dibuat laporan  pertanggung  jawaban.  Faktor penghambatnya adalah dalam menjalankan  sosialisasi  akan  kesadaran membangun zakat kurang merata diberbagai daerah disebabkan oleh jumlah Amil yang masih minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat.
b) SDM yang memadai
Selain  faktor  adanya  pengawasan langsung  dari  BAZNAS  pusat,  juga karena  didukung  dengan  adanya  SDM yang  memadai,  Pendukung  lain  yaitu  di dukung  dengan  SDM  (Sumber  Daya Manusia)  pengelola  yang  tinggi  dan pengelolaan  yang  bagus  dan  transparan. Penghambat  untuk  saat  ini  menurut  saya sangat  minim  sekali  ,  mungkin  seperti sosialisasi  yang  belum  sampai  pada muzakki
2. Penghambat
a) Keterbatasan Amil
Minimnya  jumlah  amil  menjadi penghambat dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran  masyarakat  dalam  membayar zakat, sehingga sosialisai tetang pentignya zakat kurang merata diberbagai daerah, ini terjadi disebabkan oleh jumlah Amil  yang  masih  minim  sehingga  masih
kurang adanya pendekatan dengan masyarakat.
b) Minimnya  pemahaman  masyarakat tentang kewajiban zakat
Pemahaman  masyarakat  terhadap harta  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya masih  rendah  Pengetahuan  masyarakat terkait  harta  wajib  zakat  masih  terbatas pada  sumber-sumber  konvensional  yang secara literal tertulis dalam al-Qur’an dan hadits (Ashraf & Rauf, 2020).

## KESIMPULAN
Manajemen  pengelolaan  zakat  di Badan  Amil  Zakat  Kabupaten  Mamuju sudah  optimal  dalam  pemgumpulan  di Kabupaten Mamuju, kepedulian masyarakat  terhadap  wajibnya zakat  harta, dan  pengurus  lembaga  yang  sudah  sangat baik  dan  adanya  sosialisasi  kepada masyarakat mengingatkan masyarakat betapa  pentingnnya  pengelolaan  zakat harta dalam Islam.
Adanya  informasi  yang  mudah dipahami  dan  mudah  diakses  dan  adapun Informasi  mengenai  bantuan  yang  ada  di BAZNAS  Kabupaten  Mamuju  sering diumumkan  di  tempat  umum  sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui  bagaimana  cara  mendapatkan bantuan dari BAZ Kabupaten Mamuju.
Sedangkan pendistribusiannya sudah  sesuai  dengan  pandangan  Islam,  di mana  zakat  yang  disalurkan  kepada mustahik  meliputi  delapan  kelompok
( asnaf ),  yaitu  kaum  fakir,  kaum  miskin, amil,  muallaf,  hamba  sahaya,  gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dalam pendistribusiannya, zakat tersebut disalurkan secara konsumtif (berupa bahan kebutuhan pokok) dan secara produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2005). Manajemen penelitian.
Arikunto,  S.  (2010).  Metode  peneltian. Jakarta: Rineka Cipta.
Ashraf,  J.,  &  Rauf,  A.  (2020).  Waseela
Foundation:  Accounting  for  Zakat.
Asian Journal of Management Cases, 17(1_suppl), S55–S60. https://doi.org/10.1177/09728201198 84406 Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan  zakat  yang  Efektif  di Era  Kontemporer.  ZISWAF:  Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2(1), 40–62.
Bawono,  A.  (2010).  Preferensi  Muzaki dalam  Membayar  Zakat  di  Lembaga
Zakat: Studi Kasus Warga Muhammadiyah dan Nahdatul
Ulama  di  Kabupaten  Bantul  DI.
Yogyakarta.
Bawono,  A.,  &  Erlangga,  R.  A.  (2019).
Perubahan  Kesadaran  Berzakat,  atas Pengaruh  Video  Iklan  Layanan Masyarakat  dan  Dampaknya  pada
Masyarakat Jateng dan DIY. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 13(1), 149–176. Fitri,  M.  (2017).  Pengelolaan  Zakat Produktif sebagai Instrumen
Peningkatan  Kesejahteraan  Umat. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam, 8(1), 149–173.
Hasanah,  U.  (2010).  Manajemen  zakat modern:  Instrumen  pemberdayaan ekonomi umat. UIN-Maliki Press.
Maulana, M. R.,  Hidayat,  A. R., & Malik, Z. A. (2016). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan
Mustahiq  Zakat  Di  Pkpu  Kota
Bandung.
Ningrum,  R.  T.  P.  (2016).  Penerapan manajemen  zakat  dengan  sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif (studi  pada  lembaga  manajemen infaq  Madiun).  El-Wasathiya:  Jurnal
Studi Agama, 4(1), 1–21.
Prayitno,
B. (2008). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat  Daerah  (Tinjauan  Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten  Muna  Propinsi  Sulawesi Tenggara).  program  Pascasarjana Universitas Diponegoro. Supiana. Karman. (2003). Materi
Pendidikan  Agama  Islam.  Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Tambunan,  K.,  Harahap,  I.,  &  Marliyah,
M.  (2019).  Analisis  Kointegrasi
Zakat  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 2(2), 249–264.
Tharsyah,  Ath,  Adnan.  (2004).  Anda  dan Harta. Jakarta: Pustaka Al-Kausar