FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## E F E K T I F I T A S   K O O R D I N A S I   B A D A N   P E R M U S Y A W A R A T A N   D E S A ( B P D )   D A N   P E M E R I N T A H   D E S A   D A L A M   P E N Y E LE N G G A R A A N
P E M E R I N T A H   D E S A
1) Noor Farid, 2) Iswandiyanto

## Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “ Bayuangga “ Probolinggo
Email : noorfarid@yahoo.com

## Abstract
Law No. 6 of 2014, the Village Consultative Body (BPD) is located on an equal footing with the  Village  Head.  This  indicates  that  the  relationship  between  the  BPD  and  the  Village Government can be said to be a partner, where the BPD and the village government must be able to cooperate/coordinate in harmony in carrying out the running of the government.
The purpose of this research is to see the effectiveness of the coordination between the BPD and the Village Government when carrying out the running of the government as well as the problems faced when carrying out coordination.
The method used in this research is a descriptive method using a qualitative approach. The method of collecting data in this research uses interview techniques and field observations, as well as documentation and literature study. In determining the informants in this research using purposive sampling technique.
The  results  of  the  research  show  that  the  coordination  between  the  BPD  and  the  Village Government can be said to be good and effective. This is indicated by the achievement of the goal of coordination between the Village Government and the BPD, which have been able to carry  out  their  respective  duties  and  responsibilities,  on  the  other  hand  there  is  also  no conflict  and  tension  between  the  two.  coordination  between  the  BPD  and  the  Village Government is inseparable from problems that cause coordination between the two not to be fully  as  expected,  while  these  obstacles  are  in  the  form  of  differences  of  opinion  and income/incentive problems.
Keywords: Effectiveness, Coordination, Village Government

## Abstrak
Undang-undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahawa badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sederajat dengan Kepala Desa. Hal ini menandakan kaitan diantara BPD serta kepala desa ialah sebagai mitra, dimana BPD serta kepala desa mesti dapat melakukan kerja sama/berkoordinasi secara harmonis dalam melaksanakan jalannya pemerintahan.
Tujuan dilakukannya riset ini ialah guna melihat efektivitas koordinasi BPD dan Pemerintah Desa  saat  melaksanakan  jalannya  pemerintahan  juga  persoalan  yang  dihadapi  ketika melaksanakan koordinasi.
Metode  riset  yang  digunakan  ialah  metode  deskriptif  menggunakan  analisis  kualitatif.  Cera mengumpulkan  data  pada  riset  ini  memakai  teknik  wawancara  serta  observasi  dilapangan, serta  dokumentasi  juga  studi  kepustakaan.  Dalam  menentukan  informan  pada  riset  ini memakai teknik purposive sampling.
Hasil riset memperlihatkan jika koordinasi BPD dan kepala desa bisa nilai baik serta efektif. Hal  itu  ditunjukkan  oleh  tercapainya  tujuan  dari  dilakukannya  koordinasi  kepala  desa  dan BPD  sudah  bisa  melaksanakan  tugas  serta  tanggung  jawab,  disisi  lain  pula  tidak  terjadi pertikaian serta permasalahan diantaranya. Koordinasi diantara BPD serta kepala desa selalu melibatkan  suatu  masalah  yang  menjadikan  koordinasi  keduanya  belum  maksimal, penghambatnya ialah selisih argumen serta persoalan insentif.
Kata Kunci : Efektivitas, Koordinasi, Pemerintah Desa
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice :
Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first publication with  the  work  simultaneously  licensed  under a Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License that allows others to share the  work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai Negara kesatuan dengan bentuk republik yang merdeka pada 17 Agustus 1945 mempunyai wilayah serta kepulauan  yang jumlahnya  sangat luas dan banyak, hal itu menjadikan  tidak  bisanya  Negara  mengurusi  pemerintahannya  dari  Ibukota  Negara. Pelakasanaan  jalannya  pemerintahan  agar  bisa  sampai  pada  daerah  terpencil,  dibutuhkan adanya  pemerintahan  tersendiri  ditingkat  daerah  yang  menjalankan  pemerintahan  yang berhubungan  dengan  masyarakat  yang  berada  didaerah  tersebut  (Syaukani,  2005:  2). Selanjutnya  pemerintah  daerah  membawahi  beberapa  kabupaten  kecamatan  dan  desa. Pemerintah  desa  menjadi  titik  akhir  serta  pelaksana  lapangan  yang  mengurusi  masyarakat secara  langsung.  Olehnya,  pelaksanaan  pemerintahan  ditingkat  daerah  sangat  berhubungan erat dengan proses pemerintahan yang ada di tingkat desa. Pendapat Widjaja (2005:3) desa ialah  kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  tatanan  berdasar  hak  asal  usul  yang  sifatnya istimewa,  serta  dasar  pemikiran  pelaksanaan  pemerintah  desa  ialah  keberagaman, partisipasi, otonomi, demokrasi serta memberdayakan masyarakat. Desa ialah wilayah yang memperoleh  kewenangan  mengelola  serta  mengatru  daerahnya  sendiri.  Pemerintahan ditingkat  desa  dijalankan  dengan  memakai  prinsip  demokrasi  yang  merujuk  pada  sila keempat sila pancasila. Meskipun menjadi satuan terkecil dalam pemerintahan Negara desa diberikan kebebasan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Sesuai UU No No 32 Tahun 2004, pemerintah desa tersusun dari kepala desa serta BPD. Pemerintah Desa ialah instansi pemerintah yang memiliki fungsi melaksanakan/menjalankan kebijaksanaan dari pemerintah pusat hingga kebijakan desa, sedangkan BPD ialah badan yang memiliki peran memberikan pengawasan  pelaksanaan  jalannnya  pemerintahan  yang  diselenggarakan  pemerintah  desa. Namun berdasar UU No 6 Tahun 2014, pemerintahan desa hanyalah tersusun  dari Kepala Desa  serta  kaurnya,  BPD  tidak  termasuk  didalamnya.  Akan  tetapi  hal  itu  tidaklah menghilangkan/menggurangi  fungsi  BPD  untuk  menjalankan  pemerintahan,  BPD  tetapah menjadi  organisasi  yang  melaksanakan  fungsinya  mengawasi  desa.    Dalam  melaksanakan perannya  kepala  desa  dibantu  oleh  sejumlah  perangkat  desa,  demikian  juga  dengan  BPD untuk  melaksanakan  peranannya  dibutuhkanpengurus  yang  diambil  dari  penduduk  desa yang  diberi  amanah  oleh  masyarakat  guna  melaksanakan  tugas  sesuai  fungsinya  yakni mengkaji  Rancangan  aturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  sebagai  penyambung  lidah masyarakat  serta  pengawas  kinerja  Kepala  Desa.  Saat  menjalankan  tugasnya,  kepala  desa mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada rakyat lewat BPD serta menyusun laporan pertanggung jawaban untuk di berikan kepada Bupati. Berdasar UU No. 6 Tahun 2014, BPD
berkedudukan  sama  dengan  Kepala  Desa.  Artinya  keduanya  merupakan  mitra  serta melaksanakan kerja sama dan berkoordinasi secara baik dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan  di  tingkat  desa,  contohnya  saat  menentukan  atau  menerbitkan  desa  serta APBDes.  BPD  memiliki  tugas  konsultatif  bersama  kepala  desa  guna  menyusun  rumusan serta  memutuskan  suatu  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Disisi  lain  BPD pula  memiliki  kewajiban  membantu  melancarkan  kinerja  kepala  desa.  Diantara  BPD maupun kepala desa tentu tidak dibenarkan saling siku, namun mesti bisa selaras untuk bisa saling  berkoordinasi  agar  terwujud  kerjasama  yang  baik  dalam  menjalankan  roda pemerintahan.  Keduanya  merupakan  pemeran  penting  pada  pelaksanaan  pemerintahanan desa  yang  mana  harus  bisa  saling  dukung  hingga  terwujud  apa  yang  menjadi  harapan masyarakat setempat. Dengan demikian sangat dibutuhkan suatu koordinasi yang baik agar terwujud suasana harmonis sehingga jalannya pemerintahan desa berjalan sesuai alurnya.

## Efektivitas
Efektivitas  diadopsi  dari  kata effective yang  artinya  sukses  ataupun  apa  yang  dikerjakan terlaksana  sesuai  target.  Pasolong.H  (2007:4)  menjelaskan,  efektivitas  secara  mendasar diambil dari istilah “efek” kemudian kata ini dipakai hubungan sebab akibat. Efektivitas bisa dinilai  menjadi  penebab  terjadinya  perubahan  variable  lain.  Efektivitas  memiliki  arti  jika tujuan  yang  sudah  dirancang  diawal  bisa  digapai  melalui  suatu  proses  tertentu.  Martani  & Lubis menjelaskan jika disemua instansi, keevektifan menjadi bagian inti untuk menggapai apa  yang  menjadi  tujuan ataupun  target  yang  sudah  dirancang  diawal.  Atau  bisa  dikatakan dalam  instansi  dikatakan  efektif  bila  mana  telah  bisa  didapatkan  apa  yang  menajdi  tujuan dari  instansi  tersebut.  James  L.  Gibson  dkk  dalam  Pasolong  (2007  :  3)  mengartikan Efektivitas  menjadi  capaian  target  yang  diusahakan  bersama.  Tingkat  capaian  target memperlihatkan suatu efektivitas. Selaras dengan itu, Kurniawan.  K (2005:109) pada buku Transformasi  Pelayanan  Publik memaknai  efektivitas  sebagai  skil  menjalankan  tugasnya suatu instansi tanpa melalui tekanan atau permasalahan bagi pelakunya. Siagan. P.S (2001 : 24)  memaknai  :  Efektivitas  menjadi  pemberdayaan    sumber  daya,  infrastruktur  dengan jumlah  tertentu  yang  sengaja  diberikan  target  diawal  guna  mendapatkan  produk  dari  apa yang  dilakukannya.  Atmosoprapto  (2002:139)  pula  mengatakan  efektivitas  ialah mengerjakan  sesuatu  yang  tidak  bertentangan,  adapun  efisiensi  ialah  mengerjakan  sesuatu dengan benar, ataupun efektivitas ialah tingkatan seseorang menggapai target serta efisiensi serta mengkondisikan keadaan dengan baik.

## Koordinasi
Stoner  (dalam  Sugandha  1991:12)  berpandangan  bahwa  koordinasi  ialah  proses  perpaduan target  serta  kegiatan  dari  bagian  yang  terpisahdari  instansi  guna  menggapai  target  instansi secara  efisien.  Disisi  lain  G.R  Terry  dalam  Hasibuan  (2006  :  85)  mengajukan  pandangan jika  koordinasi  merupakan  upaya  yang  selaras  serta  terstruktur  guna  menyiapkan  sesuatu dengan  waktu  yang  sesuai,  serta  menentukan  arah  dalam  melaksanakan  sesuatu  guna menghasilkan  perilaku  yang  sama  serta  harmonis  terhadap  target  yang  ditetapkan.  E.  F.  L. Brech  pada  buku,  prinsip  dan  praktik  menejemen dalam  Handayaningrat  (2002:54) Koordinasi ialah menyeimbangkan serta mengarahkan kelompok melalui pemberian tempat bekerja yang sesuai terhadap semuanya serta melakukan penjagaan supayaaktivitas tersebut dilakukan secara selaras yang seharusnya tercipta diantara anggotanya. Sedangkan Hasibuan (2006:85)  mempunyai  pendapat  jika  koordinasiialah  aktivitas  memberi  arahan, pengintegrasian,  serta  melakukan  koordinasi  terhadap  berbagai  unsur  pengelolaan  serta pekerjaan  untuk  bawahan  untuk  menggapai  apa  yang  menjadi  tujuan  instansi.  Berdasar sejumlah  definisi  koordinasi  tersebut  bisa  dibuat  kesimpulan  jika  koordinasi  merupakan kerjasama  diberbagai  bidang  guna  mewujudkan  suasana  kerja  yang  harmonis  guna menggapai  tujuan  yang  sudah  ditentukan  bersama.  Hasibuan  (2006:88),  memiliki  pendapat jika faktor-faktor  yang memberi pengaruh koordinasi ialah: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja serta disiplin.

## Lembaga Perwakilan
Budiardjo  (2008:317)  mengartikan  Perwakilan  ialah  konsep  individu  maupun  kelompok memiliki  keharusan  mengeluarkan  suara  serta  merespon  untuk  kepentingan  orang  banyak. Pito  dkk  (2006:102-103)  menjelaskan  bahwa  perwakilan  dalam  Andrianus(102-103),  yang secara  garis  besar  menyatakan  jika  perwakilan  dimaknai  menjadi  proses  hubungan  antara kedua  pihak,  yakni  wakil  serta  terwakili  yang  mana  wakil  mempunyai  kewenangan  guna mengeluarkan  sikap  sesuai  apa  yang  disepakati  serta  dibuat  secara  perwakilan,  disisi  lain wakil  mesti  bisa  mengeluarkan  kebijakan  yang  dampaknya  ialah  kemaslahatan  bagi kepentingan banyak orang yang diwakili. Berdasarkan sejumlah definisi tersebut, bisa dibuat kesimpulan  jika  perwakilan  ialah  hubungan  diantara  2  pihak  yakni  pihak  wakil  serta  yang diwakili  yang  diwujudkan  melalui  hubungan  diantara  instansi  perwakilan  serta masyarakat, yang  mana  semua  sikap  serta  respon  perwakilan  wajib  sesuai  dengan  apa  yang  disetujui
pihak    yang    diwakili,    juga  mesti  peka  pada  kepentingan,  keperluan  serta  masukan masyarakat.

## Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD  dahulunya  bernama  Badan  Perwakilan  Desa.  Terjadinya  perubahan  berdasarkan keadaan  faktual  bila  budaya  politik  lokal  yang  menganut  filosofi  “musyawarah  untuk mufakat”. Pada UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa dijelaskan jika BPD ialah lembaga yang mengerjakan  fungsi  pemerintahan  yang  beranggotakan  dari  perwakilan  warga  desa  serta proses  penetapannya  menggunakan  cara  demokratis.  BPD  ialah  suatu  lembaga  yang mencerminkan  demokrasi  pada  pelaksanaan  pemerintahan,  yang  mana  maksud  dari demokrasi  itu  ialah  pada  pelaksanaan  pemerintahan  guna  membangun  desa  mesti  merujuk pada  aspirasi  masyarakat  yang  disampaikan  melalui  perwakilannya  yang  memiliki wewenang  yakni  BPD.  Pada  pemerintahan  Desa  BPD  bisa  dikatakan  “parlemen”-nya  desa sebab mempunyai peranan merancang serta mengesahkan aturan desa.  BPD memiliki posisi sejajar  dengan  (kepala  desa)  atau  BPD  serta  kepala  desa  dikatakan  mitra  yang  harus membangun  kerja  sama  untuk  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakatnya,  sehingga  dalam hal ini timbul system cek dan balance untuk melaksanaan tugasnya.
BPD  memiliki  fungsi  mengkaji  serta  menyetujui  rancangan  aturan  desa  beserta  dengan kepala  desa, mendengar  serta meneruskan  masukan  warga  juga  melaksanakan  pengawasan kerja kepala desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa pada pasal 62 dijelaskan bila hak  BPD  yaitu:  1)  mengusulkan  rancangan  aturan  desa,  2)  menyampaikan  pertanyaan  ;3) mengeluarkan  saran  serta  argumen;  4)  dipilih  serta  memilih  ;  5)  Mendapat  tunjangan  dari APBDS.  Adapun  kewajibannya  berdasar  pasal  63  ialah:  1)  berpegang  teguh  serta mengamalkan  nilai  pancasila,  menjalankan  amanat  UUD  1945,  menjaga  keutuhan  NKRI dan  Bhineka  Tunggal  Ika;  2)  Menjalankan  demokrasi  pada  pelaksanaan  pemerintahan;  3) menggumpulkan,  serta  memberikan  tindakan  respon  apirasi;  4)  Mengedepankan  keperluan umum dari pada individualis; 5) hormat pada nilai  sosial  budaya  serta  adat  istiadat warga; serta 6) Menjaga norma serta perilaku dalam bekerja bersama lembaga masyarakat.

## Pemerintah Desa
Berdasar  UU  No.  6  Tahun  2014,  Pemerintahan  desa  ialah  penyelenggara  kegiatan pemerintah  serta  keperluan  warga  desa  pada  bentuk  pemerintahan  NKRI.  Disisi  lain, pelaksanaan  pemerintahan  desa  ialah  semua  proses    aktivitas  pengelolaan  pemerintahan serta  pembangunan  desa  berdasar  pada  wewenang  desa  yang  ada,  terdiri  dari  membuat

## Tulis judul Artikel
rencana, menetapkan kebijakkan, melaksanakan, mengorganisasi, mengawasi, mengendalikan, membiayai, koordinasi, melestarikan, menyempurnakan serta mengembangkan  (PEMENDAGRI  No.  35  Tahun  2007  mengenai  panduan  Umum  metode penyusunan laporan serta Pertanggung jawaban Pelaksanaaan Pemerintah Desa).

## 2. METODE
Jenis  yang  dipakai  pada  riset  ini  ialah  metode  deskriptif  serta  pendekatan  kualitatif. Riset  deskriptif  ialah  suatu  riset  yang  dilaksanakan  guna  menciptakan  gambaran  engenai suatu  kegiatan  secara  objektif.  Informan  yang  dipakai  pada  riset  ini  ialah  informan  kunci yakni  Ketua  BPD  serta  Kepala  Desa  Sukokerto.  Informan  utama  yakni  anggota  BPD  serta Perangkat Desa Sukokerto adapun informan tambahannya masyarakat desa Sukokerto. Cara untuk  mengumpulkan  datanya  dilakukan  secara  primer  melalui  observasi  serta  wawancara. Untuk  mengumpulkan  data  sekunder  yakni  melalui  studi  dokumentasi  serta  kepustakann. Untuk menganalisis data pada riset ini dipakai metode kualitatif yang mempresentasikan data diawali  melalui  mengkaji  semua  data,  menelaah  data,  menata,  lalu  membuat penghkategorian.  Untuk  tahapan  selanjutnya  diperiksa  keabsahan  data  kemudian  ditafsirkan melalui analisis peneliti guna menarik simpulan (Moleong, 2006:247).

## 3. HASIL
Dari  seluruh  data  yang  diperoleh  selama  penelitian  Bahwa  kerjasama  diantara  BPD serta  kepala  desa  baik-baik  saja  serta tidak  ada  yang  mendominasi,  dalam  pembuatan  suatu perdes  selalu  dimusyawarahkan  dan  tidak  menghalangi  satu  sama  lain.  Koordinasi  antara BPD  dan  Pemerintah  Desa  dalam  menetapkan  APBDes  dimulai  dengan  diadakannya musyawarah  untuk  membahas  rancangan  APBDes,  pada  saat  musyawarah  Pemerintah  Desa memaparkan secara transparan keuangan desa dan pengalokasiannya, setelah BPD dan semua pihak  setuju  baru  kemudian  ditetapkan.  APBDes  adalah  anggaran  yang  diterima  dan  yang digunakan  oleh  desa  untuk  menjalankan  pemerintahan  desa,  misalnya  untuk  pembangunan, gaji  BPD  dan  lain-lain.  Koordinasi  antara  BPD  dan  Pemerintah  Desa  dalam  menetapkan APBDes  dimulai  dengan  diadakannya  musyawarah  untuk  membahas  rancangan  APBDes, pada  saat  musyawarah  Pemerintah  Desa  memaparkan  secara  transparan  keuangan  desa  dan pengalokasiannya,  setelah  BPD  dan  semua  pihak  setuju  baru  kemudian  ditetapkan.  manfaat yang  dirasakan  masyarakat  desa  Sukokerto  dengan  adanya  pengawasan  yaitu  semua  yang telah  direncanakan  berjalan  seperti  apa  yang  diharapkan,  tidak  ditemukan  penyelewengan- penyelewengan.
Permaslahan  dari  koordinasi  diantara  BPD  serta  kepala  desa  adalah  susahnya mendapatkan  kata  sepakat  disebabkan  karena  beragamnya  keinginan  masyarakat  mengenai pembangunan  dengan  kata  lain  perbedaan  pendapat,  dan  hambatan  lainnya  adalah  insentif yang diterima oleh BPD dianggap kecil.

## 4. SIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai koordinasi BPD dengan kepala desa yaitu pada prosedur ketika menyusun serta menetapkan aturan desa, koordinasi diantara BPD serta  kepala  desa  secara  keseluruhan  telah  baik  juga  efektif,  hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya  peraturan  desa  yang  telah  dikeluarkan  BPD  serta  kepala  desa.  Selain  itu juga  sudah terjalin  komunikasi  yang  baik  diantara  keduanya,  dan  antara  BPD  dan  Pemerintah  Desa saling  menghargai  saat  mengutarakan  pendapat  ataupun  saran  dalam  musyawarah  yang diadakan  untuk  membahas  suatu  perdes,  sehingga  tidak  terjadi  konflik  yang  menyebabkan ketegangan antara BPD serta kepala desa Sukokerto.
Jalannya penyusunan serta menetapkan APBDes, koordinasi diantara BPD serta kepala desa telah maksimal, namun meskipun begitu masih ditemukan juga kendala yaitu berupa adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan susahnya mendapatkan kata sepakat.
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pemerintahan  desa,  bahwa  BPD  telah  dapat melaksnakan  tugas  secara  maksimal.  Itu  ditunjukkan  dari  bentuk-bentuk  pengawasan  yang telah dilakukan oleh BPD dan tidak adanya permasalahan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan.  Koordinasi  antara  BPD  dan  Pemerintah  Desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa tidaklah terbebas dari sejumlah permaslahan yang menjadikan  koordinasi belum  maksimal  sesuai  harapan.  Permaslahan  itu  antara  lain  beda  pendapat  serta  insentif yang diterima.