## J urnal M anajemen (E disi E lektronik )
Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor
http://dx.doi.org/10.32832/ jm-uika.v11i2.3510
Performance  Human  Resources  Of  Owners  Micro  And  Small Businesses In The Upgrading MSMEs Program, Bogor District
Warcito a Maruf Akbar b Hamidah c a,b,c Universitas Negeri Jakarta Corresponding author e-mail: warcitow@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
DOI: 10.32832/jm-uika. v11i2.3510
Article history: Received: 2-10-2020 Accepted: 25-11-2020 Available online: 01-12-2020

## Keywords:
HR, Up grading, MSMEs

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  the  performance  of  the  human  re- sources of micro and small business owners in improving MSMEs to  upgading.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  approach, micro  and  small  business  owners  in  Bogor  Regency.  Respondents were chosen purposely, namely 100 micro and small business own- ers who participated in the Micro and Small Business Consultation Clinic  in  Bogor  Regency.  The  purpose  of  doing  entrepreneurial activities is to get profits that are used to improve the family econ- omy. The results showed that the performance of human resources was related to the characteristics of micro and small business own- ers  from  age,  education,  other  occupations,  as  well  as  characteris- tics  of  micro  and  small  businesses  which  included  types  of  prod- ucts,  business  forms,  business  legality,  and  length  of  business. business and the number of workers. All respondents have attended new entrepreneurship training (WUB), 57% of food security exten- sion  technical  guidance  (PKP)  and  business  management  training (56%). This proves that increasing the capacity of business owners is  very  important  to  do  both  independently,  government  programs and corporate CSR programs for business continuity.

## 1. INTRODUCTION
Peran sumber daya manusia (SDM) Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  memegang  peranan yang  penting  dalam  pengembangan  ekonomi masyarakat.  Sebagai  ilustrasi,  data  sampai  dengan 2017  menunjukkan  bahwa  Usaha  Mikro  berjumlah 58,91  juta  unit,  usaha  kecil  mencapai  59.260  unit dan  usaha  besar  hanya  sejumlah  4.987  unit.  Ber- dasarkan  data  tersebut  maka  usaha  mikro  dan  kecil memiliki  proporsi  terbesar,  namun  kondisi  usaha mikro  sangat  sulit  naik  kelas  ke  usaha  kecil,  begitu pula  usaha  kecil  untuk  dapat  naik  menuju  kelas menengah.
Melihat peran dan peluang yang cukup besar dari UMKM, maka pemerintah terus melakukan kegiatan yang dapat mendorong UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga target usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil dapat terwujud. Pemerintah me- lalui kementerian dan lembaga serta instansi saat ini sedang  bersama-sama  bersinergi  untuk  dapat memajukan UMKM Indonesia dengan cara mening- katkan daya saing pemilik dan kualitas produk yang dihasilkan.  Kapasitas  baik  dari  sisi  kuantitatif  mau- pun  kualitatif  yang  akan  mendorong  meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah dan semakin sedi- kitnya  usaha  mikro  artinya  program  pemerintah  un- tuk  menaikkelaskan  UMKM  berhasil  dengan  indi- kator tersebut.
Berdasarkan  riset-riset  yang  telah  dilakukan berkaitan  dengan  UMKM,  bahwa  banyak  permasa- lahan  yang  membuat  usaha  mikro  mengalami  kesu- litan  untuk  dapat  naik  menjadi  usaha  kecil  begitu pula  usaha  kecil  naik  menjadi  usaha  menengah.
Permasalahan  sebagian  besar  berkaitan  dengan  tata Kelola usaha, khususnya SDM pengelola usaha. Se- bagai  ilustrasi,  UMKM  mengalami  kesulitan  pada saat harus melakukan proses distribusi barang karena belum  memiliki  kemitraan  dan  keberlangsungan usaha.  Hal  ini  tentu,  dipengaruhi  oleh  faktor  SDM pemilik maupun karyawan. Oleh karena itu, pemilik UMKM harus memiliki cara pandang yang luas dan panjang.  Jika  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  no 20  Tahun  2008  maka  naik  kelas  berarti  terjadi pemindahan  skala  dari  usaha  mikro  ke  kecil  dan kecil menuju menengah, namun hal ini masih sangat sulit dicapai dalam waktu yang pendek karena krite- ria pembedanya adalah aset, omset, dan jumlah kar- yawan.
Berdasarkan BPS bahwa pada tahun 2015 jumlah UMKM  di  Indonesia  terbesar  adalah  di  wilayah  Ja- wa Tengah disusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Ke- tiga provinsi ini dengan jumlah UMKM 3 terbesar di Indonesia  memiliki  pekerjaan  rumah  untuk  dapat menggerakkan  UMKM  menuju  ke  naik  kelas,  se- hingga  program-program  berkolaborasi  dengan pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  adalah  Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.
Gambar 1. Provinsi dengan Jumlah UMKM terbesar di Indonesia (BPS, 2015)
Peraturan  Pemerintah  no  17  Tahun  2013  yang merupakan  pedoman  pelaksanaan  Undang-Undang No.  20  tahun  2008  menegaskan  bahwa  pemerintah baik  pusat  maupun  daerah  harus  menyelenggarakan pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah yang  meliputi  (1)  pengembangan  usaha  (bidang produksi  dan  pengolahan,  pemasaran,  sumber  daya manusia,  serta  desain  dan  teknologi),  (2)  kemitraan, (3)  perijinan,  dan  (4)  koordinasi  dan  pengendalian. Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat  yang  merupakan  provinsi  dengan  jumlah UMKM  terbesar  ke  tiga  di  Indonesia  juga  memiliki program  dalam  rangka  menaikkelaskan  UMKM. Pelaksanaan  program  diawali  dengan  (a)  pendataan, identifikasi  potensi,  dan  masalah  yang  dihadapi;  (b) penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai  potensi  dan  masalah  yang  dihadapi;  (c) pelaksanaan  program  pembinaan  dan  pengem- bangan;  dan  (d)  pemantauan  dan  pengendalian pelaksanaan program.
Pendataan  awal  ini  menjadi  penting  untuk  dapat menentukan  langkah  berikutnya,  yaitu  penyusunan program  yang  disesuaikan  dengan  permasalahan yang  terbesar  dialami  oleh  UMKM  di  kabupaten Bogor.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor melakukan  kegiatan  yang  diberi  nama  klinik  kon- sultasi  bisnis  usaha  mikro  dan  kecil  (KKBUMK) dengan fokus kegiatan adalah pendampingan pemilik usaha  mikro  dan  kecil.  Pendekatan  yang  dikem- bangkan  dalam  pendampingan  adalah  pendekatan pelatihan,  konsultasi  dan  coaching.  Pelatihan  dil- akukkan  untuk  membekali  teknis  pelaku  usaha  sep- erti  manajemen  pemasaran,  manajemen  keuangan, manajemen  produksi,  manajemen  sumber  daya
manusia,  kelembagaan,  dan  lingkungan.  Dari kegiatan  tersebut,  menarik  untuk  diteliti  adalah bagaimana gambaran keragaan sumberdaya manusia pemilik  usaha  mikro  dan  kecil  pada  program UMKM naik kelas di kabupaten Bogor?

## 2. LITERATURE REVIEW
Keragaan SDM . Keragaan apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), maka  pengertian performance atau  kinerja  ada- lah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau  kelompok  orang  dalam  suatu  perusahaan sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab masing-masing  dalam  upaya  pencapaian  tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan  tidak  bertentangan  dengan  moral  dan  etika (Harsuko 2011).
Mangkunegara  (2016)  menyatakan  bahwa kinerja  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai atau  seseorang  karyawan  dalam  melaksanakan tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang diberikan  kepadanya.  Pendapat  lain  yang  di- jelaskan  oleh  Irham  (2014)  menyatakan  bahwa kinerja  adalah  hasil  yang  di  peroleh  oleh  suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama  satu  periode  waktu.  Maka  dari  definisi- definisi  para  ahli  diatas  dapat  disimpulkan  bah- wa kinerja atau keragaan adalah hasil kerja yang dicapai  individu  atau  pemilik  usaha  sesuai dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang
142 | Warcito, Akbar, Hamidah
diberikan oleh organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
Kinerja  merupakan  ukuran  keberhasilan  se- buah  entitas  usaha  dalam  mencapai  tujuannya. Kinerja  merupakan  hasil  pekerjaan  yang mempunyai  hubungan  kuat  dengan  tujuan  strat- egis  organisasi,  kepuasan  konsumen  dan  mem- berikan  kontribusi  pada  ekonomi.  Dengan demikian,  kinerja  adalah  tentang  melakukan pekerjaan, hasil yang dicapai dari pekerjaan ter- sebut  dan  tentang  apa  yang  dikerjakan  serta bagaimana cara mengerjakannya
Kompetensi  SDM .  Kompetensi  SDM  meru- pakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi  kinerja  UMKM.  Faktor  SDM menjadi  modal  utama  untuk  membuat  UMKM menjadi  lebih  profesional.  Hal  ini  dikarenakan sebuah  unit  bisnis  ditentukan  oleh  bagaimana indovidu-individu  yang  terlibat  di  dalamnya mengelola bisnis tersebut. Kinerja UMKM harus disertai  dengan  pengembangan  usahanya,  na- mun  demikian  pengembangan  UMKM  harus disertai  dengan  pengembangan  SDM  dalam berbagai  aspek.  Kualitas  SDM  diperlukan  teru- tama  di  bidang  kompetensi  SDM  seperti knowledge,  skill,  dan  ability  dalam  ber- wirausaha (Ardiana, et al, 2010).
Kompetensi  sumber  daya  manusia  merupa- kan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  pada kinerna  UMKM.  Hal  ini  dikarenakan  sebuah unit  usaha  ditentukan  oleh  bagaimana  individu-
individu  yang  terlibat  didalamnya  mengelola usaha tersebut (Wahyudiati & Isroah, 2018). Fi- briyani  &  Mufidah  (2018)  dalam  penelitiannya menemukan  bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia  berpengaruh  positif  pada  kinerja UMKM. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia  maka  semakin  meningkat  pula  kinerja UMKM  tersebut.  Namun  hasil  berbeda  yang ditemukan  dalam  penelitian  (Ardiana  et  al., 2010) bahwa pengetahuan sumber daya manusia UKM tidak berpengaruh pada kinerja UMKM.

## 3. RESEARCH METHODS
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif  yang  didukung  oleh  data  kualitatif. Metode survei dilaksanakan dengan menggunakan  kuesioner  sebagai  alat  pengum- pulan  data  kuantitatif.  Adapun  data  kualitatif diperoleh  melalui  teknik  wawancara  terstruktur dan Focus  Group  Discussion (FGD).  Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan waktu pelaksanaan bulan Juli-Oktober 2019.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dil- aksanakan  dalam  tiga  tahap,  yaitu  (1)  pengum- pulan  data  tentang  jumlah  UMKM,  jenis UMKM,  dan  data-data  lainnya,  yang  berkaitan dengan  UMKM  di  lokasi  penelitian.  Pengum- pulan  data  pada  tahap  ini  bertujuan  untuk melakukan  pemetaan  dan  pengelompokan  jenis UMKM  di  lokasi  penelitian  tersebut,  (2) pengumpulan  data  berupa  skala  usaha,  jumlah
tenaga  kerja,  omzet  tahunan,  aset  bersih,  dan data-data lainnya, yang berkaitan dengan keber- hasilan usaha UMKM bersangkutan. Data terse- but  diperoleh  dari  metode  survei  dengan menggunakan  kuesioner  yang  didukung  oleh teknik wawancara terstruktur pada seluruh pem- ilik  usaha  di  lokasi  penelitian  berdasarkan  data yang  diperoleh  pada  tahap  pertama,  dan  (3) menindaklanjuti  kegiatan  pada  tahap  kedua dengan  melakukan  pengumpulan  data  melalui Focus  Group  Discussion (FGD)  pada  pemilik usaha  terpilih  berdasarkan  pengelompokan  dan keberhasilan usaha di lokasi penelitian.
Pengumpulan  data  melalui  FGD  bertujuan untuk  memperoleh  deskripsi  tentang  aspek- aspek  yang  diperlukan  UMKM  dalam  pengem- bangan  usaha.  Berdasarkan  deskripsi  tersebut diharapkan  tersusun  rumusan  saran  dan  rek- omendasi  pengembangan  UMKM.  Adapun  re- sponden pada tahap ketiga dipilih secara purpos- ive  berdasarkan  keterwakilan  pengelompokan dan  keberhasilan  usaha  UMKM  di  lokasi penelitian.  Informan  pada  penelitian  ini  terdiri dari  pemilik  UMKM  terpilih  berkenaan  dengan program  UMKM  naik  kelas  di  lokasi  penelitian tersebut. Data kuantitatif dianalisis secara statis- tik  deskriptif  yang  disajikan  dengan  tabel  atau grafik  frekuensi  dan  tipologi  pengembangan bisnis  UMKM  berdasarkan  keberhasilan  usaha dan kebutuhan.

## 4. RESULTS
The  Pada  penelitian  ini,  keragaan  sum- berdaya  manusia  pemilik  UMK  di  Kabupaten Bogor,  dijelaskan  dengan  karakteristik  pribadi dan  karakteristik  usaha,  pelatihan  yang  diikuti dalam  program  UMKM  naik  kelas,  dan  omset. Karakteristik umum pemilik usaha di Kabupaten Bogor dibagi menjadi dua kelompok karakteris- tik,  yaitu  karakteristik  pribadi  dan  karakteristik usaha.  Karakteristik  pribadi  meliputi  jenis  ke- lamin,  usia,  pendidikan,  dan  pekerjaan,  se- dangkan  karakteristik  usaha  dapat  dijelaskan dengan  identitas  usahanya,  meliputi  jenis produk,  bentuk  usaha,  legalitas  usaha,  lama menjalankan usaha dan jumlah tenaga kerja.

## Karakteristik  Umum  Pemilik  usaha  mikro dan kecil
Karakteristik  umum  pemilik  usaha  di  Kabu- paten  Bogor  dibagi  menjadi  dua  kelompok karakteristik,  yaitu  karakteristik  pribadi  dan karakteristik  usaha.  Karakteristik  pribadi  meli- puti  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan,  dan  peker- jaan,  sedangkan  karakteristik  usaha  dapat  di- jelaskan  dengan  identitas  usahanya,  meliputi jenis produk, bentuk usaha, legalitas usaha, lama menjalankan usaha dan jumlah tenaga kerja.
Pemilik  UMKM  di  Kabupaten  Bogor  yang menjadi  responden  diperoleh  dari  17  wilayah kecamatan dengan jumlah 100 pemilik UMKM. Adapun  sebaran  lokasi  para  pemilik  UMKM
melakukan kegiatan usahanya dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1.  Sebaran Pemilik UMKM Menurut Lokasi (dalam Persen)
Karakteristik Pribadi Pemilik Usaha di Kabupat- en Bogor
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  pemilik usaha yang tersebar di 17 kecamatan wilayah Kabu- paten Bogor dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jenis kelamin  sebanyak  23,42  persen  para  pemilik  usaha adalah  laki-laki  dan  76,58  persen  perempuan  yang dapat  dilihat  pada  Gambar  2.    Pemilik  usaha  yang didominasi  oleh  perempuan  menunjukkan  bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga tidak hanya sebagai  ibu  rumah  tangga,  namun  berperan  dalam membantu  penyediaan  keuangan  keluarga  sehingga dapat  membantu  peningkatan  perekonomian  keluar- ganya  melalui  keterampilan  yang  dimiliki  untuk melakukan kegiatan usaha.
Gambar 2.  Sebaran Pemilik Usaha menurut Jenis Kelamin
Dilihat  dari  sisi  usia,  sebagian  besar  pemilik usaha di Kabupaten Bogor berusia pada rentang usia  36-50  tahun  yaitu  sebesar  66  persen,  se- dangkan  pemilik  usaha  yang  berusia  muda  (20- 35  tahun)  yang  mana  sama  jumlahnya  dengan pemilik  usaha  dengan  usia  tua  (51-65  tahun), yaitu  masing-masing  sebesar  17  persen.    Seba- ran pemilik usaha berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 3.  Usia pada rentang 36-50 tahun dapat  dikategorikan  sebagai  usia  yang  matang untuk  memulai  kegiatan  berwirausaha  untuk meningkatkan  taraf  perekonomian  keluarga dengan  terlebih  dahulu  mempelajari  kondisi bisnis yang akan dijalankan.
Pendidikan  merupakan  hal  penting  yang  ha- rus  dimiliki  oleh  para  wirausaha,  hal  ini  akan mempengaruhi  bagaimana  para  pemilik  mampu mengelola usahanya dengan baik.  Sebaran pem- ilik usaha di Kabupaten Bogor menurut pendidi- kan  terakhir  yang  diperoleh  dapat  dilihat  pada Gambar  4.    Berdasarkan  pendidikan  terakhir dapat  dilihat  bahwa  para  pemilik  usaha  di  Ka- bupaten Bogor memiliki pendidikan yang cukup tinggi dengan sebaran lulusan SLTA sebesar 43 persen, serta lulusan perguruan tinggi  (diploma, sarjana dan master) sebesar 32 persen.  Pendidi- kan  yang  dimiliki  oleh  pemilik  usaha  menjadi modal  dasar  untuk  dapat  mengelola  usaha dengan  baik  sehingga  dapat  bertahan  dalam menghadapi  persaingan  bisnis  dengan  pemilik lainnya.
Gambar 4.  Sebaran Pemilik Usaha menurut Pendidikan
Tujuan  melakukan  kegiatan  berwirausaha adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang digunakan  untuk  meningkatkan  perekonomian keluarga.  Beberapa  pemilik  usaha  disamping menjalankan  bisnisnya,  memungkinkan  mem- iliki pekerjaan lain diluar kegiatan berwirausaha,
sehingga  hal  ini  dapat  menunjukkan  status kegiatan berwirausaha apakah sebagai pekerjaan utama  atau  pekerjaan  sampingan.  Berdasarkan data sebaran pemilik usaha di Kabupaten Bogor menurut  pekerjaan  lainnya  yang  dimiliki  pada Gambar  5,  dapat  dilihat  bahwa  secara  umum para  pemilik  usaha  (sebesar  63%)  menyatakan kegiatan  berwirausaha  sebagai  pekerjaan  utama sehingga tidak memiliki pekerjaan lain.
Apabila  dihubungkan  dengan  sebaran  pem- ilik  usaha  menurut  jenis  kelamin  yang didominasi  oleh  wanita,  dapat  dilihat  bahwa umumnya merupakan ibu  rumah tangga sebesar 27  persen.    Hanya  sebagian  kecil  yang  berang- gapan berwirausaha sebagai kegiatan sampingan,  yakni  bagi  pemilik  UMKM  yang memiliki pekerjaan sebagai Guru, PNS dan kar- yawan swasta.
Gambar 5.  Sebaran Pemilik UMKM menurut Peker- jaan Lainnya
Karakteristik  Usaha  Pemilik  UMKM  di  Ka- bupaten Bogor
Penentuan  UMKM  pemilik  usaha  dilakukan
146 | Warcito, Akbar, Hamidah
dengan  memperhatikan  UU  No  20  Tahun  2008 mengenai  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Kegiatan  usaha  mikro  dan  kecil  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah atau  usaha  besar.    Sedangkan  usaha  menengah adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang  perusahaan  yang dimil- iki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.
Kegiatan usaha dikategorikan ke dalam skala usaha kecil jika memiliki  kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling ban- yak  Rp  500.000.000,-  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-.  Sedangkan kategori usaha ska- la  menengah  jika  memiliki  kekayaan  bersih lebih  dari  Rp  500.000.000,-  sampai  paling  ban- yak  Rp  10.000.000.000,-  tidak  termasuk  tanah dan  bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp
50.000.000.000,-.
Produk  yang  diusahakan  oleh  para  pemilik UMKM di Kabupaten Bogor dapat dikelompok- kan menjadi  barang dan jasa baik  untuk  produk pangan  maupun  non  pangan.    Secara  umum sebesar  65,49  persen  jenis  produk  makanan merupakan jenis produk yang banyak dihasilkan.    Ragam  produk  makanan  yang  di- produksi  bervariasi  dari  makanan  ringan  seperti kripik, kerupuk dan kue  (basah maupun kering) sampai  makanan  berat  seperti  paket  nasi.  Se- dangkan  untuk  jenis  produk  non  pangan  yang paling  banyak  diusahakan  adalah  produk  san- dang sebesar 11,50 persen dan kerajinan sebesar 4,42  persen.    Sebaran  pemilik  UMKM  menurut jenis  produk  yang  dihasilkan  dapat  dilihat  pada Gambar 6.
Variasi  jenis  produk  yang  diusahakan  oleh para pemilik UMKM pada umumnya didasarkan pada  perkembangan  trend  yang  ada,  sehingga pemilik  UMKM  selalu  menonjolkan  sisi  kreatif dalam  menciptakan  produknya.  Inovasi  produk diperlukan dalam upaya mempertahankan bisnis dalam menghadapi persaingan.
Bentuk usaha yang dimiliki oleh para pemilik UMKM  di  Kabupaten  Bogor  secara  umum  ber- bentuk perusahaan perseorangan sebesar 98 per- sen  (Gambar  7),  karena  kepemilikan  usaha  ber- sifat individu. Selebihnya bentuk usaha merupa- kan  usaha  kelompok  atau  paguyuban  yang dikelola  secara  bersama  oleh  para  anggota. Bentuk  perusahaan perseorangan banyak dipilih karena  skala  usaha  yang  dilakuka  oleh  pemilik yang  masih  mikro  sehingga  manajemen  usaha yang  dilakukan  sangat  sederhana.    Adapun usaha  kelompok  terbentuk  dari  adanya  perkum- pulan  ibu  rumah  tangga  atau  PKK  yang berinisiatif  untuk  menghasilkan  produk  secara komersil dalam rangka memberikan peningkatan pendapatan bagi rumah tangganya.
Gambar 7.  Sebaran Pemilik UMKM menurut Ben- tuk Usaha
Berdasarkan  kepemilikan  legalitas  usaha yang dapat dilihat pada Gambar 8, menunjukkan bahwa  para  pemilik  UMKM  di  Kabupaten  Bo- gor telah menyadari pentingnya memiliki periji- nan  baik  yang  terkait  dengan  usaha  maupun
produknya  dalam  menjamin  kesuksesan  aktivi- tas  usaha.    Jika  melihat  kembali  variasi  jenis produk yang dihasilkan terbesar,  yaitu makanan dan minuman, maka untuk menjamin keamanan pangan  bagi  konsumen  maka  perijinan  dalam bentuk  PIRT,  sertikat  halal  mutlak  untuk  di- peroleh.    Jumlah  perijinan  yang  sudah  dimiliki bervariasi,  namun  secara umum sebesar 28 per- sen  pemilik  UMKM  memiliki  satu  jenis  periji- nan,  yaitu  IUMK  yang  dikeluarkan  oleh  keca- matan.  Perijinan  lainnya  seperti  SKU,  PIRT, SIUP, sertifikat Halal dan lainnya.
Gambar 8.  Sebaran Pemilik UMKM menurut Kepemilikan Legalitas Usaha
Usaha  yang  dijalankan  oleh  para  pemilik UMKM  di  Kabupaten  Bogor  secara  umum  su- dah  dilakukan  dalam  waktu  yang  lama.  Hal  ini dapat dilihat pada Gambar 9 yang menunjukkan bahwa sebesar 53 persen usaha telah dijalankan diatas 3 tahun, 44 persen telah dijalankan selama 1-3  tahun,  sisanya  merupakan  usaha  yang  baru dijalankan.    Dalam  rangka  UMKM  naik  kelas akan  dilihat  sejauh  mana  kemampuan  pemilik
148 | Warcito, Akbar, Hamidah
UMKM  dapat  meningkatkan  omzetnya  yang merupakan  salah  satu  indikator  yang  akan dilihat.    Pemilik  UMKM  yang  telah  lama  men- jalankan  usahanya  seharusnya  memiliki  kesem- patan  lebih  besar  untuk  naik  kelas  karena  telah memiliki pengalaman usaha yang lebih lama.
Gambar 9.  Sebaran Pemilik UMKM menurut Lama Menjalankan Usaha
Jumlah  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan  para pemilik  UMKM  bervariasi  dalam  rangka  mem- perlancar kegiatan usaha yang dilakukan.  Tena- ga kerja yang dipekerjakan umumnya membantu dalam  proses  produksi,  sementara  untuk kegiatan  pemasaran  dan  pencatatan  keuangan dilakukan  oleh  pemilik  UMKM.    Berdasarkan Gambar11  dapat  dilihat  bahwa  secara  umum pemilik  UMKM  memiliki  tenaga  kerja  dengan jumlah 1-5 orang sebesar 84,82 persen.  Semen- tara  yang telah memiliki tenaga kerja lebih dari 5  orang  sebesar  4,46  persen  dan  sisanya  10,71 persen tidak memiliki tenaga kerja.
Gambar 11.  Sebaran Pemilik UMKM menurut

## Jumlah Tenaga Kerja
Pelatihan  yang  diikuti  dalam  program UMKM Naik Kelas
Dari hasil wawancara dan FGD dengan pem- ilik  UMKM,  diperoleh  bahwa  kemampuan mengelola  usaha  harus  dibarengi  dengan  pen- ingkatan  kapasitas  SDM  pemilik  usaha.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Wulandari  (2019), menyatakan  bahwa  melalui  pelatihan  pelaku usaha dapat meningkatkan hasil kinerja UMKM, dengan  mengikuti  pelatihan  seseorang  akan  se- makin  terampil,  mudah  dan  cepat  mengambil keputusan,  dan  mampu  menyelesaikan  peker- jaan  sehingga  akan  menghasilkan  output  yang memuaskan.  Hasil  penelitian  ini  didukung  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Yu  (2013) dan Rosli & Mahmood (2013).
Sementara  konsep upgrading (naik  kelas) memiliki  empat  tipe,  yaitu upgrading produk, upgrading proses, upgrading fungsi,  dan up- grading  intersectional .  Reeg  (2013)  mendefin- isikan upgrading sebagai  pertumbuhan  UKM melalui  proses  inovasi.  Reeg  mengidentifikasi lima  jalur  inovasi  yang  dapat  terjadi  pada
produk,  proses,  pemasaran,  fungsional,  dan sektor. Jalur inovasi ini terletak pada kemampu- an sumber daya manusia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala bidang  pemberdayaan  usaha  mikro  (PUM)  Di- nas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabu- paten  Bogor  menyatakan  bahwa  pelatihan  yang diselenggarakan dalam rangka UMKM  naik  ke- las,  meliputi  pelatihan  dasar  seperti  pelatihan wirausaha  baru.  Pelatihan  dasar  ini  menjadi prasyarakat  para pemilik usaha dapat  mengikuti program  UMKM  naik  kelas.  Setelah  mengikuti pelatihan dasar, peserta program dapat mengiku- ti  Penyuluhan  Ketahanan  Pangan  (PKP)  dan pelatihan  manajerial.  PKP  meliputi  aspek  kea- manan,  kehalalan  dan  higienitas  pangan,  se- dangkan pelatihan manajerial meliputi pelatihan manajemen  pemasaran,  manajemen  keuangan sederhana,  manajemen  SDM  dan  kelayakan usaha.
Peserta  program  UMKM  naik  kelas  telah mengikuti  pelatihan  wirausaha  baru  (WUB), bimbingan teknis penyuluhan ketahanan pangan (PKP)  57%  dan  pelatihan  manajemen  usaha (56%). Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kapasitas  pemilik  usaha  sangat  penting  dil- akukan baik secara swadaya, program pemerintah  maupun  program  CSR  perusahaan untuk  kelangsungan  usaha.  Hal  ini  senada dengan  hasil  penelitian  Sehabudin,  dkk  (2015) menyatakan  bahwa  penumbuhan  UMK  di-
pengaruhi  oleh  motivasi,  pengalaman  usaha, manfaat bagi masyarakat, pemilikan asset, akses bahan  baku,  pemupukan  modal,  jaringan pemasaran  dan  penciptaan  wirausaha  baru. Selain itu, pengembangan UMK diperlukan pro- gram  pendampingan  dan  pelatihan  bagi  pelaku usaha  UMK  dalam  mengakses  teknologi  infor- masi,  pasar  dan  pembiayaan.  Prosentase  pelati- han  yang  pernah  diikuti  oleh  peserta  program UMKM  naik  kelas  dapat  dilihat  pada  Gambar 12.
Gambar 12. Prosentase pelatihan yang pernah diikuti oleh peserta program UMKM naik kelas

## 5. CONCLUSION AND SUGGESTION
Keragaan  sumber  daya  manusia  pemilik usaha  mikro  dan  kecil  dalam  program  UMKM naik kelas dapat diukur melalui keaktifan dalam mengikuti pelatihan, kelengkapan dari perijinan, tenaga  kerja  yang  terlibat  dalam  usaha  dan diversifikasi produk. Keaktifan dalam mengikuti pelatihan  wirausaha  baru  dapat  meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam berwirausaha.  Kelengkapan  perijinan  diperoleh
150 | Warcito, Akbar, Hamidah
dari  hasil  penyuluhan  ketahanan  pangan  (PKP) dengan  diperolehnya  legalitas  ijin  edar  produk, PIRT  dan  fasilitasi  perolehan  sertifikasi  halal untuk produk makanan dan minuman. Pelatihan manajemen  usaha  yang  diikuti  56%  peserta program UMKM naik kelas dapat meningkatkan pengelolaan  tenaga  kerja  dan  diversifikasi produk. Program UMKM naik kelas diawali dari proses  rekruitmen  peserta  klinik  konsultasi bisnis  usaha  mikro  dan  kecil.  Peserta  klinik diperoleh  dari  alumni  peserta  wirausaha  baru (WUB).  Ada  tiga  kriteria  peserta  yang  dapat mengikuti  pelatihan  ini,  yaitu:  1)  Ide  bisnis  (0 tahun),  2)  Startup/Pemula  (1-2  tahun),  3) Growth/Pengembangan  (3-5  tahun).  Selain  itu, calon  peserta  WUB  harus  menuliskan  proposal usaha  sebagai  rencana  usaha  pengembangan. Tahapan  pemberdayaan  usaha  mikro  naik  kelas dimulai  dari  keikutsertaan  dalam  pelatihan WUB, mengikuti  Klinik konsultasi  bisnis usaha mikro  dan  kecil,  pelatihan  kompetensi  hasil rekomendasi  klinik  dan  pelatihan  kelayakan usaha dan perencanaan pengembangan usaha.

## R EFERENCES
Ardiana,  I.  D.  K.  R.,  Brahmayanti,  I.  A.,  & Subaedi.  (2010).  Kompetensi  SDM  UKM dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  UKM  di
Surabaya.
Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan,  12(1),  42–55.  Retrieved from https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp. 42-
55
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  (2015).  Jumlah Usaha  Mikro  Kecil  Tahun  2010-2014  di  In- donesia. Jakarta (ID).
Dharmayantie  E,  Fauzan  R.  (2017).  Penguatan Karakteristik dan Kompetensi
Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM. Jurnal  Manajemen,  Strategi  Bisnis dan Kewirausahaan . 11 (1): 80-91.
Fahmi,  Irham.  2014.  Perilaku  Organisasi.
Alfabeta. Bandung
Fibriyani,  V.,  &  Mufidah,  E.  (2018).  Pengaruh Faktor  Eksternal  dan  Internal  Terhadap Kinerja  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah Di Kota Pasuruan. In Conference on Innova- tion and Application of Science and Technol- ogy (pp. 148–157). Retrieved
from http://publishing- widyagama.ac.id/ejournal- v2/index.php/ciastech/article/view/618
Harsuko.  (2011).  Mendongkrak  Motivasi  dan Kinerja:  Pendekatan  Pemberdayaan  SDM. UB Press: Malang.
M.  Mohd  Rosli  &  Rosman  Mahmood  (2013).
Moderating  Effects  of  Human  Resource Management  Practices  and  Entrepreneur- Pelatihan  on  Innovation  and  SmallMedium Firm  Performance.  Journal  of  Management and Strategy Vol. 4 no. 2 p. 60 – 69 Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2016). Ma- najemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Ming-ChuYu (2013). The Influence of HighPer- formance  Human  Resource  Practices  on  En- trepreneurial  Performance:  The  Perspective of  Entrepreneurial  Theory.  TheInternational Journal  of  Organizational  Innovation  Vol  6 Num 1, p. 18 - 42.
Peraturan  Pemerintah  No  17  Tahun  2013  ten- tang  pedoman  pelaksanaan  Undang-Undang No. 20 tahun 2008.
Reeg,  C.  (2013).  Micro,  small  and  medium  en- terprise  upgrading  in  India:  Learning  form success cases. Studies 78. Bonn: DIE
Sehabudin,  U.,  Amiruddin  S.,  Warcito.  (2015).
Faktor-Faktor  Penumbuh  Usaha  Mikro-Kecil (UMK)  Di  Wilayah  Kota  Dan  Kabupaten Bogor. Journal of Management and Business Review 13 (1). PPM School of Management . Jakarta.
Wahyudiati,  D.,  &  Isroah.  (2018).  Pengaruh Aspek  Keuangan  Dan  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  Terhadap  Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Di  Desa  Kasongan.  Profita:  Kajian  Ilmu Akuntansi,  6(2),  1–11.  Retrieved  from http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ profita/ article/view/13761.