## Legalitas
Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
DOI 10.33087/legalitas.v12i1.200

## KEMAMPUAN POLRI MEMPERSIAPKAN TEKNIS PERSONIL PENYIDIK TINDAK PIDANA  LINGKUNGAN HIDUP
Oleh:
Sumaidi 

## ABSTRAK
Salah  satu  tindak  pidana  adalah  Pengrusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  sampai  saat  ini sangat  membawa  dampak  bagi  masyarakat,  maka  dari  itu  diperlukan  penegakan  hukum  terhadap  kasus- kasus yang tergolong tindak pidana lingkungan hidup.Kemampuan penegak hukum sangat penting dalam melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Penyidik  lingkungan hidup, selain diharapkan memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam pengumpulan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga diharapkan memiliki  pemahaman  yang  baik  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sekaligus  mampu menjaga  integritas,  kredibilitas,  dan  kode  etik  dalam  melaksanakan  tugas  utamanya,  yaitu  mencari kebenaran dan menegakkan keadilan demi melindungi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Kata Kunci : Penyidik Polri, Tindak Pidana. Lingkungan Hidup

## A. Latar Belakang
Manusia  adalah  mahluk  sosial,  hidup  berkelompok,  membuat  aturan-aturan`  yang disepakati  bersama.  Ternyata  diantara  kelompok  itu  ada  yang  tidak  mau  mematuhi  aturan bersama, sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali  anggota  kelompok  yang  telah  melanggar.  Dari  pemikiran  ini  kemudian  timbul  Polisi, baik  organnya  maupun  tugasnya  untuk  memperbaiki  dan  menugaskan  tatasusunan  kehidupan masyarakat tersebut. 1
Salah  satu  tindak  pidana  adalah  Pengrusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  yang sampai saat ini  sangat membawa dampak bagi masyarakat, maka dari itu diperlukan penegakan hukum  terhadap  kasus-kasus  yang  tergolong  tindak  pidana  lingkungan  hidup.Kemampuan penegak  hukum  sangat  penting  dalam melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  terhadap  tindak pidana  lingkungan  hidup.  Penyidik  lingkungan  hidup,  selain  diharapkan  memiliki  kemampuan teknis  yang  memadai  dalam  pengumpulan  bukti-bukti  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana  di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  juga  diharapkan memiliki  pemahaman
 Pengajar Fakultas Hukum UNBARI
1 Warsito Hadi Utomo , Hukum Kepolisian di Indonesia . Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal 5
yang  baik  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sekaligus  mampu  menjaga integritas,  kredibilitas,  dan  kode  etik  dalam  melaksanakan  tugas  utamanya,  yaitu  mencari kebenaran  dan  menegakkan  keadilan  demi  melindungi  kepentingan  pelestarian  fungsi lingkungan hidup.
Dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  lingkungan  sering  terjadi  kendala- kendala yaitu :
1. pengetahuan dan keterampilan penyidik;
2. lokasi kejadian yang seringkali sulit dijangkau yang berimplikasi pada biaya;
3. waktu kejadian tindak pidana yang sangat cepat, yang umumnya terjadi pada tindak pidana pembuangan limbah cair, sehingga menyulitkan dalam hal pengumpulan barang bukti;
4. pengumpulan bukti ilmiah atau scientific evidence yang membutuhkan biaya besar;
5. kesediaan Ahli yang bersedia memberikan keterangan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.
Dalam  menghadapi  kendala-kendala  tersebut  maka  diperluka  ekstra  kerja  keras  dari para  penegak  hukum.Polri  merupakan  bagian  dari  penegak  hukum  sebagaimana  Undang  – Undang    Nomor  2  Tahun    2002  Tentang    Kepolisian  Pasal  1  ayat  2  yang    isinya  adalah: “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  selanjutnya  disebut  Kepolisian Negara, ialah   alat Negara    penegak    hukum  yang    terutama    bertugas    memelihara  keamanan    di  dalam  negeri”. Pengembanan tugas Negara sebagaimana termaktub dalam pasal ini menuntut kemampuan teknis Polri  sebagai  Penyidik  Tindak  Pidana  Lingkungan  khususnya  yang  memadai  dalam pengumpulan  bukti-bukti  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  juga  diharapkan  memiliki  pemahaman  yang  baik  atas  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  sekaligus  mampu  menjaga  integritas,  kredibilitas,  dan  kode etik  dalam  melaksanakan  tugas  utamanya,  yaitu  mencari  kebenaran  dan  menegakkan  keadilan demi melindungi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka  rumusan masalah dalam makalah  ini  adalah  Bagaimanakah  Polri  dalam  Mempersiapkan  Kemampaun  Teknis  Personil Penyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang memadai ?

## C. Polri  Dalam  Mempersiapkan  Kemampaun  Teknis  Personil  Penyidik  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup Yang Memadai
Undang  –  Undang    Nomor:  2  Tahun    2002  Tentang    Kepolisian  Pasal  1  ayat  2  yang isinya  adalah:    “Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia,    selanjutnya    disebut    Kepolisian Negara, ialah  alat Negara  penegak  hukum yang  terutama  bertugas  memelihara keamanan  di dalam negeri”. Selanjutnya di  Pasal  2 yang isinya  adalah sebagai berikut:
Dalam    melaksanakan    ketentuan-ketentuan    dalam  pasal  1  maka    Kepolisian    Negara mempunyai  tugas:
(1). a.   memelihara ketertiban dan menjamin  keamanan  umum.
b.   mencegah dan memberantas  menjalarnya penyakit-penyakit  masyarakat.
c.   memelihara  keselamatan Negara  terhadap gangguan  dari dalam.
d.  memelihara  keselamatan  orang,  benda  dan  masyarakat,  termasuk  memberi perlindungan  dan pertolongan.
e.  mengusahakan  ketaatan  warga   negara  dan masyarakat   terhadap  peraturan-peraturan Negara.
(2).        Dalam    bidang    peradilan  mengadakan    penyidikan  atas    kejahatan  dan  pelanggaran menurut    ketentuan-ketentuan  dalam    undang-undang  Hukum  Acara  Pidana    dan  lain- lain  peraturan  Negara.
(3).      Mengawasi    aliran – aliran    kepercayaan   yang    dapat membahayakan  masyarakat dan Negara.
(4).        Melaksanakan    tugas-tugas    khusus      lain    yang      diberikan    kepadanya  oleh    suatu peraturan  Negara.
Kepolisian  adalah  instansi  yang  berperan  dalam  penegakan  hukum  dan  norma  yang hidup  dalam  masyarakat  (police  as  an  enforment  officer).  Pada  pelaksanaan  demikian,  polisi adalah instansi yang dapat memaksakan berlakunya hukum.Manakala hukum dilanggar, terutama oleh  perilaku  menyimpan  yang  namanya  kejahatan,  diperlukan  peran  polisi  untuk  memulihkan keadaan  (restitutio  in  intreguman)  pemaksa  agar  sipelanggar  hukum  menanggung  akibat  dari perbuatannya.  Untuk  mengetahui  bagaimana  hukum  ditegakkan  tidaklah  harus  dilihat  dari institusi  hukum  seperti  kejaksaan  atau  pengadilan,  tetapi  dilihat  pada  perilaku  polisi  yang merupakan garda terdepan dari proses penegakkan hukum.Sebagai penegak hukum, polisi adalah
pribadi atau anggota yang menguasai pengetahuan hukum, bersifat jujur, bersih, berani bertindak dengan penuh tanggungjawab, sehingga hukum dapat ditegakkan.
Terhadap  tindak  pidana  lingkungan  diperlukan  segera    Kepastian  dan  kecepatan penangan perkara senantiasa tergantung pada  masukan sumber daya  yang  diberikan di  dalam program-program  pencegahan  dan  pemberantasan    kejahatan.  Peningkatan    teknologi  deteksi kriminalitas,  umpamanya    mempunyai  peranan  yang    sangat    penting    bagi  kepastian  dan kecepatan penangan perkara-perkara  pidana lingkungan. Kepolisian sebagai penegak hukum dan juga  memiliki  kewenangan  Kepolisian  yang  dinamakan  diskresi  berdasarkan  pasal  18  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  ini  merupakan  kewenangan  yang  bersumber  dari  asas kewajiban  umum  Kepolisian  (plichtmatigheids  beginsel)  taitu  suatu  asas  yang  memberikan kewenangan  kepada  pejabat  kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak  menurut penilaiannya  sendiri,  dalam  rangka  kewajiban  umumnya  menjaga,  memelihara  ketertiban  dan menjamin keamanan umum.
Pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan  konsekuensi  pembinaan  profesi  yang  diatur  dalam  pasal  1,  32,  dan  33  Undang-undang Nomor  2  tahun  2002  sehingga  terlihat  adanya  jaminan  bahwa  petugas  Kepolisisan  Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya  sendiri  dalam  rangka  pelaksanaan  tugasnya.Rumusan  dalam  pasal  18  ayat  (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain  asas  keperluan,  tindakan  diskresi  tetap  harus  sesuai  dan  memperhatikan  peraturan perundang undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia selain  sarana atau  fasilitas  mempunyai    peranan    yang    sangat  penting  di    dalam  penegakan  hukum.  Tanpa adanya  sarana  atau  fasilitas    tersebut,    tidak    akan  mungkin    penegakan    hukum  menyerasikan peranan yang  seharusnya  dengan peranan  yang  aktual, maka kepolisian di dalam aspek tugas dan  khususnya  penataan  lingkungan  hidup,  Polri  terkait  dalam  perananya  sebuah  fungsi penegakan  hukum.  Salah  satu  titik  lemah  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  lingkungan hidup  adalah  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  perkaranya,  oleh  karena  itu  penulis  dalam memberikan  masukan,  “Postur  Penyidik  Yang  Ideal  Dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan Hidup”.
Polri  menyiapkan  jajarannya  untuk  menghadapi  perkembangan  permasalahan lingkungan  hidup,  hal  ini  di  latar  belakangi  juga  oleh  faktor  pengrusakan  dan  pencemaran
lingkungan  hidup  yang  sangat  merugikan  dan  meresahkan  masyarakat.  Adapun  konsepsinya dalam upaya-upaya sebagai berikut:
1.  Upaya  peningkatan  penyidik  Polri  dalam  rangka  mengantisipasi  tindak  pidana lingkungan hidup dengan prioritas para penyidik Polri pada tingkat Bareskrim Polri dan Polda, guna lapis-lapis kekuatan dibidang penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
2.  Mewujudkan  postur  Polri  yang  profesional,  efektif,  efisien  dan  modern  dengan penekanan  bahwa  Polri  dibangun  untuk  menjadi  inti  kekuatan  kamtibmas  dan penegakan hukum.
3.  Bareskrim Polri menyusun kebijakan dibidang penyidikan, sebagai berikut:
a. Penyidikan  harus  objektif  pada  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  setiap  langkah penyidikan tidak boleh ada yang menyimpang.
b.  Penyidikan  harus  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  mentaati  prinsip-prinsip, aturan-   aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
Kemampuan  penyidikan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  oleh  Polri  yang  harus ditingkatkan adalah :
1. Ada 3 (tiga) hal yang sangat substansial yang menjadi kelemahannya yaitu :
a.  Kemampuan  dalam  melakukan  pengolahan  TKP  dan  penanganan  barang  bukti kasus pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.
b.  Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan tersangka.
c.  Kemampuan  dalam  melakukan  transformasi  “ science  evidence ”  ke  dalam  “ legal evidence ” kasus pencemaran lingkungan hidup.
2.  Kelemahan-kelemahan secara internal :
a.  Kualitas  SDM/personil  yang  masih  rendah  sebagai  penyidik  tindak  pidana lingkungan hidup, dari segi kuantitas juga masih sangat kurang, karena hingga saat ini  ditingkat  Polda  maupun  Polres  belum  ada  satuan/unit  khususnya  yang menangani  kasus  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  demikian  halnya  di  tingkat Mabes Polri baru 30%kebutuhan personil terpenuhi.
b.    Kurangnya  pengetahuan  dibidang  lingkungan  hidup,  kurang  latihan  dan  sangat jarang  atau  hampir  tidak  pernah  menangani  perkara  pemcemaran  dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.
c.    Sistim atau juknis dan juklak masih kurang.
d.   Anggaran, sarana dan prasarana kurang.
3. Fakta-fakta yang ada sangat kontradiktif dengan konsep ideal yang seharusnya dimiliki oleh seorang penyidik tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:
a.  Sebagai  penyidik  tindak  pidana  lingkungan  hidup  harus  menguasai  “ legal sampling ”karena  dengan  menguasai  metode  tersebut  maka  penyidik  akan  mampu melakukan oleh TKP dan penanganan barang bukti secara cermat dan benar.
b.  Harus menguasai materi hukum lingkungan hidup, karena dengan menguasai materi Hukum, maka penyidik akan mampu melakukan pemeriksaan secara benar
4.  Untuk memperbaiki kelamahan/kekurangannya maka harus dilakukan upaya-upaya : a.  Para penyidik tindak pidana lingkungan hidup harus diberi pelatihan  yang sifatnya “ on thespot training ” dan “ case work training ”, diharapkan akan menguasai metode “ legal  sampling ”  sehingga  tak  akan  mengalami  kesulitan  dalam  hal  pengolahan TKP dan penanganan barang bukti.
b.  Para  penyidik  harus  diikut  sertakan  dalam  program  pendidikan  formal,  yang relevan dengan pengetahuan konsep bilogi, konsep ekologi, konservasi dan konsep lingkungan  hidup  melalui  pendidikan  formal  ini  diharapkan  para  penyidik  akan mampu melakukan transformasi “ science evidence ” ke dalam “ legal evidence ”.
Program pendidikan dan pelatihan yang harus dilaksanakan, adalah:
1. Polri  khususnya  Bareskrim  melaksanakan  kerja  sama  pelatihan  dengan  Bapedal  setiap wilayah,  Kejaksaan  Agung  dan  Mahkamah  Agung  dan  Kementerian  Negara Lingkungan Hidup.
2. Dalam  melaksanakan/menyelenggarakan  pendidikan  spesialis  Reserse  Lingkungan Hidup adanya penyempurnaan bahan pelajarannya terutama berkaitan dengan Peraturan perundang-undangan,  Peraturan  Menteri,  Kebijakan  pemerintah  daerah  dikarenakan adanya  otonomi  daerah  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  sehingga  hal  ini  mempengaruhi  terhadap  kebijakan-kebijakan daerah yang berbeda-beda dan hubungannya dengan lingkungan hidup adalah berkaitan dengan rencana pembangunan suatu daerah.
3. Kepolisian melakukan pengorganisasian berupa pembentukan unit penyidik lingkungan hidup  untuk  Polres  dan  satuan  penyidik  lingkungan  hidup  untuk  tingkat  Polda,  untuk
mengisi  struktur  tersebut  dilakukan  rekrutmen  personil  baru  yang  mempunyai  latar belakang yang relevan dengan bidang hukum lingkungan dan ilmu lingkungan

## D. KESIMPULAN
Polri  dalam  mengemban  tugas  sebagai  alat  Negara  untuk  menegakkan  hukum  dalam kehidupan  sehari-hari  terhadap  perilaku  perseorangan  atau  kelompok,  ataupun  korporasi  yang dapat mengganggu  ketertiban  dan  keamanan  umum  khususnya  untuk  tindak  pidana  lingkungan hidup sangat diperlukan sekali personal polri yang dapat memahami tentang perkara ini terutama dalam  proses  penyidikan  dan  penyelidikan  bahwa  telah  terjadi  pengrusakan  lingkungan dikarenakan  lingkungan  merupakan  bagian  ekosistem  yang  dapat  berdampak  fatal  bagi kehidupan manusia pada wilayah terdekat tercemar dan dampak umum bagi kehidupan makhluk hidupnya.  Polri  melalui  Bareskrim  telah  mempersiapkan  personal  yang  memahami  tentang undang  undang  lingkungan  hidup  Peraturan  Menteri,  Pemerintahan  Daerah  dan  melakukan kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  pemerintah  seperti  Bapedalda  yang  terdapat  didaerah- daerah, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan bekerja sesuai dengan kode etik dan  benar- benar  memanfaatkan  kewenangan  diskresi  yang  dimiliki  oleh  Polri  dengan  tepat  dalam memberikan penilaian terhadap perkara pidana lingkungan.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia . Pradnya Paramita, Jakarta. 1993 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Undip, Semarang. 1996. Roeslan  Saleh, Tentang  Tindak-Tindak  Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  Pidana ,  BPHN, Jakarta, 1984.
RM. Gatot P Soemartono . Hukum Lingkungan Indonesia . Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2002.
Otto  Soemarwoto. Ekologi  Lingkungan    Hidup  dan  Pembangunan ,  PT.  Djambatan.  Jakarta. 2004.