## PENERAPAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 27TAHUN 2011 TENTANG SISTEM EVALUASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

## Muhammad Adha
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Evaluation of Application of Siak Regent Regulation No. 27 Year 2011 on Systems and Procedures Management of the Region. This study aims to determine the extent of adop- tion of the decree No. 27 of 2011 on Systems and Procedures Management of the Regional Secre- tariat of Siak regency 2014. Informants in this study is the Regional Secretary, the users of goods, the head of the public, the head of the land, the head the administration building, fixtures Head, Head of finance, the board of goods, storage of goods, and the auxiliary board of goods within the Regional Secretariat of Siak. Data were obtained by interviews, observations and collect data in the form of asset reports and documents. The method used is descriptive qualitative approach to analyze data through data reduction procedures, data and conclusion. The results showed that the adoption of the decree No. 27 of 2011 Siak not completely worked up because there are some cycles in the asset management area is not in accordance with existing rules.
Keywords: evaluation, implementation, systems, procedures asset management areas
Abstrak: Evaluasi Penerapan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Peraturan  Bupati  Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014. Informan pada penelitian ini yaitu Sekretaris Daerah selaku pengguna barang, kepala bagian umum, kepala bagian pertanahan, kepala bagian administrasi pembangunan, kasubag perlengkapan, kasubag keuangan, pengurus barang, penyimpan barang, dan pembantu pengurus barang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi serta mengumpulkan data berupa laporan aset dan dokumen. Metode yang digunakan  adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data melalui prosedur reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 belum sepenuhnya berjalan maksimal karena ada beberapa siklus dalam pengelolaan barang milik daerah tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Kata kunci : evaluasi, penerapan, sistem, prosedur pengelolaan barang milik daerah
PENDAHULUAN Manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan   dalam ling- kungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai apara- tur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur  dan badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada  pada tingkat  pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.
Manajemen  pemerintahan merupakan fak- tor utama dalam   suatu administrasi publik untuk   mencapai   tujuan   yang telah di- tentukan dengan  sarana dan prasarana yang ada,  termasuk organisasi serta sumber dana dan  sumber  daya yang  tersedia. (Nawawi, 2013).
Kepemerintahan yang  baik  ( good governance ) merupakan isu sentral yang
paling mengemuka dalam pengelolaan ad- ministrasi publik  dewasa ini. Tuntutan gen- car yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk  melaksanakan penye- lenggaraan pemerintahan yang  baik adalah sejalan dengan meningkatnya  tingkat  pen- getahuan  dan    pendidikan  masyarakat. Pola lama  penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan   tatanan masyarakat  yang  telah berubah. Oleh kare- na itu, tuntutan ini merupakan hal wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemer- intahan yang baik (Mustafa, 2013). Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuan- gan  daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan  salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.  Barang  mi- lik  daerah adalah   semua   barang   yang dibeli   atau   diperoleh   atas   beban   Angg- aran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  atau perolehan  lainnya  yang  sah.  Barang adalah benda  dalam  berbagai  bentuk  dan  uraian, yang  meliputi  bahan  baku, barang seten- gah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifi- kasinya ditetapkan oleh pengguna  barang/ jasa.  Yang  dimaksud  dengan  perolehan lainnya  yang  sah, adalah   barang   yang diperoleh   dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh  berdasarkan  ketentuan  undang- undang dan diperoleh berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekua- tan hukum tetap.
Otonomi daerah memberikan ke- wenangan kepada kepala daerah untuk men- goptimalkan sumber pendapatan yang ada di wilayah dan membelanjakannya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah atas persetujuan DPRD. Kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber keuan- gan yang dimiliki sekehendaknya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan luas yang diberikan kepada daerah pada hakekatnya merupakan pelaksanaan yang
harus dipertanggung jawabkan secara akun- tabel dan transparan, baik kepada pemerin- tah pusat maupun kepada masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan be- lanja daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 81 ayat 1, bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tenteng pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah bera- khirnya tahun anggaran. Selanjutnya dalam ayat 2, ditegaskan bahwa laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD (LRA), neraca, arus kas, dan catatan atas laporan kauangan. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Pasal 7 dijelaskan bahwa Neraca meru- pakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana. Salah satu unsur aset yang sangat mempengaruhi pe- nyusunan neraca yang nantinya akan mem- pengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah aset tetap khususnya tanah dan ban- gunan. Karena pentingnya komponen aset tetap dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, maka setiap tahunnya pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan baik dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemer- intah, keputusan Presiden, Permendagri, dan Kepmendagri. Untuk saat ini, aturan yang terakhir diterapkan adalah Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 27 Tahun 2011 Ten- tang  Pengelolaan Barang Milik Daerah se- bagai penjabaran dari peraturan pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2006 tentang pen- gelolaan barang milik Negara/Daerah. Dalam hal pengelolaan aset dae- rah, Kabupaten Siak sejak tahun terbentuk hingga tahun 2014 sudah mengembangkan manajemen aset daerah dalam bentuk pen- gelolaan barang milik daerah sebagaimana
aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan sejak tahun 2007 sampai Tahun 2010 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedo- man Teknis Pengelolaan Barang Milik Dae- rah, dan turunan dari itu diterbitkanlah Per- aturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun dalam praktek di lapangan masih kurangnya aturan yang mengatur secara detail mengenai teknis pengelolaan barang dan tidak sinkronnya antara aturan dibidang akuntansi dan asset sehingga sering terjadi inkonsistensi format-format laporan yang ada sehingga membuat pengelola barang baik pengurus dan penyimpan barang mera- sa jenuh dengan aturan yang ada sehingga menjadi kurang disiplin dan profesional, menyebabkan kurangnya motivasi dalam menyelesaikan tugas yang ada.
Selain itu berdasarkan hasil pemer- iksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak Tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Per- wakilan Provinsi Riau maka Pemerintah Ka- bupaten Siak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragaraph Penjelas (WTP DPP), ini merupakan suatu pening- katan prestasi dimana sebelumnya Pemer- intah Kabupaten Siak memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal- hal yang menjadi catatan antara lain  bahwa Pemerintah Kabupaten Siak belum men- catat 191 unit kendaraan dengan nilai pasar Rp 6.198.500.000,- ke dalam KIB dan buku inventaris SKPD dan kendaraan dinas yang keberadaannya belum dapat ditelusuri mini- mal sebesar Rp 4.436.238.828,00. Selain catatan yang menjadi rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diatas, juga ada beberapa permasalahan terkait Pengendalian Intern diantaranya : Nilai Persediaan sebe- sar Rp 4.876.435.947,50 tidak dapat diya- kini kewajarannya dan pengelolaan persedi- aan belum memadai, Pengelolaan dokumen kepemilikan Aset Tetap Tanah senilai Rp 1.670.000.000,00 belum memadai. Kemu- dian permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dianataranya, kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat DPRD tidak tepat sasaran. Adapun fenomena dalam penerapan pengelolaan barang milik daerah di  Kabu- paten Siak, yaitu:
1.  Masih adanya barang milik daerah yang belum  lengkap  spesifikasi  dan  bahkan masih belum jelas rincian barangnya seperti didalam buku inventaris di ko- lom nama barang masih tercatat “alat kantor lainnya” tanpa menyebutkan rincian nama barang apa.
2. Proses pinjam pakai yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak adalah barang yang dengan sengaja di anggarkan dan kemudian di pinjam pakaikan hal ini justru bertentangan dengan aturan.
3.  Belum semua barang milik daerah pada Sekretariat Daerah yang memiliki pen- gamanan secara hukum, seperti masih ada tanah serta gedung milik Sekretariat Daerah yang masih belum disertifikat- kan dan masih atas nama pemilik lama.
4. Pengamanan dan pemeliharaan kenda- raan masih belum berjalan maksimal, dimana masih ada kendaraan yang STNKnya hilang tapi tidak di urus dup- likatnya sehingga secara otomatis pajak tidak bisa dibayarkan.
5.  Peralatan dan perlengkapan kantor serta gedung dan bangunan belum pernah di usulkan untuk dihapuskan, dimana ban- yak barang peralatan kantor yang rusak berat menumpuk di gudang penyimpa- nan dan bahkan ada gedung lama kantor Bupati yang tidak terawat lagi.
6. Kelemahan pengawasan justru terjadi karena kurangnya perhatian Kepala SKPD terhadap bawahannya, seperti alat mesin kantor sering tidak dimatikan ketika jam pulang kantor, kendaraan di- nas yang banyak tidak dirawat terutama kendaraan roda dua. Berdasarkan uraian yang telah dike- mukakan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 124-131
Muhammad Adha, Penerapan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan  Bupati  Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di  Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014?. Dalam Imple- mentasi Peraturan Bupati  Siak Nomor 27 Tahun 2011, Grindle (1980) konteks imple- mentasinya adalah sebagai berikut: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi ak- tor yang terlibat
2) Karakteristik lembaga dan penguasa dan 3) Kepatuhan dan daya tanggap.
Grindle (1989) menyatakan bahwa terdapat tiga pokok dalam implementasi ke- bijakan, yaitu (1) merinci tujuan yang hen- dak dicapai (2) membentuk program-pro- gram kegiatan dan (3) mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan. Menurut Mardiasmo (2012) manaje- men aset daerah meliputi beberapa tahap, yaitu:
1. Tahap perencanaan kebutuhan 2. Tahap penganggaran
3. Tahap pengadaan
4. Tahap pendistribusian
5. Tahap penggunaan
6. Tahap pemeliharaan
7. Tahap penghapusan Setiap tahapan dimulai dari peren- canaan kebutuhan sampai penghapusan aset daerah, harus diketahui dan dipertang- gungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Penjelasan ini terkait dengan se- makin besarnya kewenangan daerah untuk melakukan manajemen aset yang secara spesifik adalah manajemen aset daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menyiap- kan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan,  akuntabel,  efektif  dan  efisien, dan di mulai dari perencanaan sampai peng- hapusan. Dengan Peraturan Bupati Siak No- mor 27 tahun 2011 tentang Pengelolaan Ba- rang Milik Daerah, maka prosesnya adalah sebagai berikut:
1.  Perencanaan kebutuhan dan pengangga- ran 2. Pengadaan
3.  Penerimaan, penyimpanan dan penyal- uran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7.  Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan 10. Pemindahtanganan 11. Pembinaan, pengawasan dan pengendal- ian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang pengelolaan aset milik daerah.

## METODE
Metode yang digunakan  adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif den- gan menganalisis data melalui prosedur Re- duksi Data, Sajian Data dan Penarikan Kes- impulan. Informan pada penelitian ini yaitu Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Per- tanahan, Kepala Bagian Administrasi Pem- bangunan, Kasubag Perlengkapan, Kasubag Keuangan, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupa- ten Siak. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL
Berdasarkan Peraturan  Bupati  No- mor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di  Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Ta- hun 2014, sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

## 1) Perencanaan Kebutuhan dan Pen- ganggaran
Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran memilik kelemahan di- mana para pengurus dan pembantu pengurus barang dalam kenyataan yang direalisasikan justru jauh dari rencana kebutuhan. Hal ini
disebabkan karena adanya beberapa proses dalam pengesahan anggaran yaitu melalui proses  verifikasi  dan  pembahasan  dengan beberapa instansi seperti Tim Anggaran, Bappeda, dan DPRD dalam pembahasan terjadi pengurangan bahkan penghapusan dari jumlah yang di usulkan karena ada ke- bijakan dari daerah untuk memfokuskan pada kegiatan tertentu. Jadi proses ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011.
2) Pengadaan Pengadaan barang milik daerah pada kantor Sekretariat Daerah sudah berdasar- kan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 dan telah terlaksana dengan baik, yaitu dibentuknya panitia pengadaan barang dan panitia penerima pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia penerima dan pemeriksa hasil pe- kerjaan terhadap barang-barang yang telah dilakukan pengadaannya. Satuan Kerja Per- angkat Daerah ini juga telah menyampaikan laporan beserta dokumen pengadaan dan dokumen penerimaan kepada Bupati me- lalui Sekretaris Daerah, serta tata laksana yang telah disesuaikan dengan ketentuan.

## 3) Penerimaan, Penyimpanan dan Peny-
aluran Pelaksanaan penerimaan, penyimpan- an dan penyaluran barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sudah berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011, dimana setelah proses pen- gadaan barang maka dilakukan penerimaan barang oleh pejabat terkait yang sekaligus melaksanakan penyimpanan barang dan melakukan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah. Selanjutnya dilakukan penyaluran barang milik daerah yang telah ditetap penggunannya, penyaluran dilak- sanakan atas dasar Surat Perintah Penyal- uran Barang (SPPB). Kemudian, Penyimpa- nan Barang membuat laporan hasil peneri- maan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah.
Selanjutnya setelah Sekretariat Dae- rah Kabupaten Siak menerima, menyimpan dan  menyalurkan barang maka selanjutnya harus membuat laporan penerimaan, peny- impanan dan penyaluran serta menyerahkan dokumen lainnya untuk dilaporkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, dan hal ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada.

## 4) Penggunaan
Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Ka- bupaten Siak sudah mencapai standarisasi dan sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011, yaitu telah ditetap- kannya status penggunaan barang terha- dap barang milik daerah yang ada dalam pemakaian di Sekretariat Daerah, baik un- tuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kan- tor tersebut, maupun untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayan umum.

## 5) Penatausahaan
Kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak belum semua tercatat dengan baik. Ma- sih adanya barang milik daerah yang belum lengkap  spesifikasi  dan  bahkan  masih  be- lum jelas rincian barangnya seperti didalam buku inventaris di kolom nama barang ma- sih tercatat alat kantor lainnya tanpa menye- butkan rincian nama barang apa. Kemudian juga ada dikolom nama barang tercatat ta- nah bangunan kantor pemerintah dan tanah perkantoran tanpa di isi keterangan lokasi dan jumlah luasannya.

## 6) Pemanfaatan
Kegiatan pemanfaatan yang ada di Sekretariat Daerah yaitu proses pinjam pak- ai yang dilakukan tidak sesuai dengan Per- aturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 pada Pasal 48 ayat 8a dimana syarat barang milik daerah yang bisa dipinjam pakaikan yaitu barang milik daerah tersebut semen- tara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD, sementara dalam prakteknya di lapangan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 124-131
barang yang dipinjam pakaikan adalah ba- rang yang dengan sengaja dianggarkan dan kemudian dipinjam pakaikan hal ini justru bertentangan dengan aturan.
Kemudian proses pinjam pakai barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabu- paten Siak juga bertentangan dengan pasal 48 ayat 8e dimana peminjam wajib meme- lihara dan menanggung biaya yang diperlu- kan selama peminjaman. Jadi dalam proses pemanfaatan terutama proses pinjam pakai perlu ditinjau lebih lanjut agar sesuai stan- darnya.
7) Pengamanan dan pemeliharaan
Proses pengamanan dan pemelihara- an pada Sekretariat Daerah masih belum berjalan karena belum semua barang milik daerah pada Sekretariat Daerah  ini yang memiliki pengamanan secara hukum. Di an- taranya masih ada tanah serta gedung milik Sekretariat Daerah yang masih belum dis- ertifikatkan  dan  masih  atas  nama  pemilik lama.Kemudian banyak kendaraan roda dua yang pajaknya mati karena tidak dibayarkan karena STNK hilang sehingga pemakai baru tidak mau bertanggung jawab dalam pem- bayarannya. Hal ini tentu sangat bertentan- gan dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 dimana kita tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
8) Penilaian Penilaian pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sudah adanya tim penilaian independen  bersertifikat  dalam  proses  pe- nilaian barang milik daerah dalam melaku- kan kegiatan penilaian barang milik daerah dengan ketentuan yang ada.
9) Penghapusan Kegiatan penghapusan yang pernah dilakukan yaitu penghapusan kendaraan roda empat dan roda dua dimana pengurus barang mendata barang milik daerah yang hendak dihapuskan dengan membuat daftar
usulan penghapusan barang yang di setujui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ke- mudian diusulkan kepada Pengelolan Ba- rang Milik Daerah melalui Pembantu Pen- gelola dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun untuk peralatan dan perlengkapan kantor serta gedung dan bangunan belum pernah diusulkan untuk dihapuskan, dimana menurut pengamatan peneliti banyak barang peralatan kantor yang rusak berat menum- puk di gudang penyimpanan dan bahkan ada gedung lama kantor Bupati yang tidak ter- awat lagi. Berdasarkan keterangan pengurus barang, hal ini belum dilakukan penghapus karena masih menunggu koordinasi dari Pengelola Barang Milik Daerah.
10)  Pemindah tanganan Kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Proses pemindah tanganan yang pernah dilakukan di Sekretariat Daerah yaitu proses hibah kepada pihak ketiga dilakukan lebih ban- yak berdasarkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan.
11)  Pembinaan, Pengawasan dan Pen- gendalian Berdasarkan kenyataan yang penel- iti temui terdapat kelemahan pengawasan karena kurangnya perhatian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap bawahan- nya. Hal ini disebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan dalam mem- perhatikan kondisi barang yang digunakan oleh pegawai yang ada, dimana pengawas merasa barang yang digunakan selalu be- rada dalam kondisi baik, dan dirawat oleh setiap pegawai yang menggunakannya. Pa- dahal menurut pengamatan peneliti alat me- sin kantor sering tidak dimatikan ketika jam pulang kantor, kendaraan dinas yang banyak tidak dirawat terutama kendaraan roda dua. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan yang mendadak pada alat-alat tersebut, bila tidak mendapat perhatian yang baik.
Muhammad Adha, Penerapan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011
12) Pembiayaan Pembiayaan untuk insentif pengurus barang, penyimpan barang, pembantu pen- gurus barang bagian, pembantu penyimpan sudah di anggarkan, namun untuk biaya operasional dilapangan masih belum di anggarkan sehingga menimbulkan kesuli- tan bagi para pengurus barang, penyimpan barang, pembantu pengurus barang bagian, pembantu penyimpan untuk maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini perlu diperhatikan demi terlaksananya tata kelola barang yang baik hingga sesuai denga Peraturan Bupati Siak Nomor 27 ta- hun 2011.
13)  Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan ganti rugi harus ditegaskan terhadap siapa  saja yang mengakibatkan barang milik daerah yang berada dalam ke- adaan hilang ataupun  rusak (tabel 1).

## Tabel 1. Barang Milik Daerah yang hilang
No. Nama Barang Jumlah Satuan Pemakai Keterangan 1 Sepeda Motor Yamaha - RX King 1 unit Hilang - Pinjam Pakai Kamenag KUA Bungaraya “Heri” Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian 2 Notebook Merk Sony Vaio 1 unit Bag. Umum- Agus Malik Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
Sumber: Data Olahan Penelitian, 2016
Sehingga  setiap  pihak  yang  men- gakibatkan  kelalaian  tersebut merasa jera dan selalu berhati-hati dalam menggunak- an barang milik daerah serta selalu beru- paya merawatnya dengan baik. Sehingga sesuai denga Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011
PEMBAHASAN Pelaksanaan Pengelolaan Barang Mi- lik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah dan secara umum telah ter- laksana dengan baik. Namun dalam pelak-
sanaan masih ditemukan beberapa kendala dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang berkompeten dalam hal pengelolaan barang milik daerah seperti kurang maksimalnya kinerja pem- bantu pengurus barang bagian yang barada pada ruang lingkup Sekretariat Daerah Ka- bupaten Siak. Lemahnya kinerja pembantu pengurus barang bagian ini ditandai dengan penyusu- nan rencana kebutuhan barang yang belum sesuai dengan barang yang benar-benar dibutuhkan, pencatatan administrasi yang belum lengkap, penyusunan rencana kebu- tuhan pemeliharaanbarang unit yang be- lum dilakukan pada keseluruhan aset tetap, kurangnya koordinasi dengan pengurus barang karena disibukkan dengan kegiatan lain di bagian masing-masing, serta lam- bat dalam menyampaikan laporan sehingga membuat pengurus barang menjadi telat dalam merekap laporan pada setiap bagian sehingga menjadi lambat menyampaikan laporan ke Pengelola Barang.
Kurangnya pemahaman dan perhatian para pimpinan terhadap pengelolaan barang milik daerah dalam membuat kebijakan yang terkadang menabrak aturan yang ada sehingga membuat kewalahan pengurus ba- rang, pembantu pengurus barang, penyim- pan barang dan pembantu penyimpan barang dalam mengelola Aset Daerah. Faktor lain yang ditemui ialah sarana yang digunakan untuk mendata semua barang milik daerah yang ada pada kantor ini belum memadai, seperti pengurus barang yang sebenarnya membutuhkan lemari khusus yang aman un- tuk menyimpan dokumen-dokumen barang milik daerah serta keberadaan gudang yang kurang memadai untuk menyimpan barang persediaan dan barang inventaris yang be- lum disalurkan.
Terbatasnya anggaran dalam penge- lolaan barang milik daerah terutama untuk biaya operasional lapangan seperti survey, inventarisasi, cek fisik barang dan lain-lain sehingga membuat pengurus barang, pem- bantu pengurus barang, penyimpan barang, dan pembantu penyimpan barang kurang
maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya kesadaran setiap pegawai untuk melakukan tindakan perawatan pada setiap barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak seperti berbagai kerusakan kecil tersebut akan menyebabkan kerusakan yang fatal bila tidak langsung ditangani. Ke- biasaan demikian yang sulit yang dirubah, selain kurangnya kesadaran pegawai juga disebabkan kurangnya perhatian dan penga- wasan dari atas dan jarangnya ada teguran dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pegawai yang lalai dalam melak- sanakan tugasnya serta tidak ada sanksi te- gas yang mengatur hal itu. Hal ini tentu ber- tentangan dengan amanat Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011.
Sebenarnya tanggungjawab terhadap kondisi barang milik daerah yang ada dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Siak tidak hanya dibebankan kepada pengu- rus barang, pembantu pengurus barang saja, tetapi juga tanggungjawab pegawai yang ada. Kurangnya rasa  memiliki setiap pega- wai terhadap barang milik daerah yang ada dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah Ka- bupaten Siak, serta kesadaran yang kurang dari setiap pegawai akan tanggungjawab yang diberikan dalam hal pemakaian atau penggunaan barang milik daerah, kalau dili- hat dari beberapa sistem prosedur pengelo- laan barang milik daerah, banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan evaluasi.
Upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Siak untuk mengatasi hambatan-hambatan tentang sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang maksimalnya pem- bantu pengurus barang bagian dalam pen- gelolaan barang milik daerah, adalah den- gan melakukan bimtek tentang pengelolaan barang kepada pembantu pengurus barang serta dengan tidak  memberikan pekerjaan pada bagian terlalu banyak kepada pem- bantu pengurus barang. Dengan demikian mereka bisa fokus membuat laporan secara berkala kepada pengurus barang Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Melibatkan para pimpinan untuk ikut dalam bimtek  tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjadi- kan mereka dalam membuat kebijakan taat kepada aturan yang ada. Dengan perpegang pada aturan, mereka dapat memahami dalam mangajukan usulan untuk pengadaan sarana-prasarana pendukung untuk penge- lolaan barang milik daerah. Melakukan so- sialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah, dengan tujuan semua pihak yang terkait dalam barang milik daerah tersebut bisa memahami tata cara pengelolaan aset yang baik dan mengetahui aturan yang tegas mengenai sanksi yanga dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan dalam Penge- lolaan Barang Milik Daerah.

## SIMPULAN
Penerapan Peraturan  Bupati  Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di  Sek- retariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 belum diterapkan secara optimal, dikare- nakan ada beberapa dari siklus Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum berjalan dengan baik. Dari 13 tahapan sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah, hanya 3 tahap yang berjalan baik yaitu : a) tahap penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran., b) penggunaan., dan c) penilaian, sedang- kan 10 tahapan lainya belum berjalan den- gan baik, yaitu: perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, pengawasan/pengendalian, dan pembiayaan.
DAFTAR RUJUKAN Grindle, Marilee S. 1980. Politics and Apo- locy Implementation in The Third World. New Jersey Prenticetown Uni- versity Press. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Mustafa, Delly. 2013. Birokrasi Pemerin- tahan. Bandung: Alfabeta.
Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemer- intahan. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.