ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH UNTUK USAHA MIKRO PADA BAITUL QIRADH  ABU INDRAPURI

## Jumadi
Jurusan Syariah Muamalah Wal Iqtisad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Email: jumadi87@gmail.com
ABSTRAK - Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis konsep pembiayaan mudharabah pada Baitul Qiradh (BQ) Abu Indrapuri untuk usaha mikro. Secara spesifik, tulisan mengkaji tentang sistem yang diterapkan dalam pengelolaan dan mekanisme pembagian pendapatan yang diperoleh dari usaha mikro tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara bebas, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum konsep pembiayaan mudharabah pada BQ Abu Indrapuri berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN/MUI/IV/2000. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep syariah yaitu pada sistem bagi hasil dan jaminan. Terdapat ketimpangan antara konsep dan implementasi disebabkan karena BQ Abu Indrapuri masih mengacu pada aturan sistem perbankan konvensional.
Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Usaha Mikro, Bagi Hasil, BQ Abu Indrapuri
ABSTRACT - This study generally aims to analyze the concept of mudharabah financing in Baitul Qiradh (BQ) Abu Indrapuri for micro-enterprises. Specifically, the paper reviews the systems implemented in the management and revenue-sharing mechanisms derived from these micro-enterprises. This study employs primary and secondary data which were collected through interview and documentation studies. The data were  analyzed  using  descriptive  analysis  method.  The  findings  show  that  generally  the  concept  of mudharabah  financing  in  BQ  Abu  Indrapuri  is  based  on  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 07/DSN/MUI/IV/2000. In the implementation level, however, the application of profit sharing and collateral system  was  not  fully  shariah  compliance.  The  imbalance  between  the  concept  and  implementation because the BQ still refers to the conventional banking rules.
Keywords : Mudharabah Financing, Micro-enterprises, Profit Sharing, BQ Abu Indrapuri

## PENDAHULUAN
Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) atau lebih di  kenal  (di Aceh) dengan Baitul  Qiradh (BQ) juga beroperasi  layaknya perbankan syariah yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang diperlukan oleh nasabah  saat ini banyak bermunculan. BQ Abu Indrapuri merupakan salah satu  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  didirikan  oleh  tokoh-tokoh masyarakat  Kecamatan  Indrapuri  Kabupaten  Aceh  Besar  dengan  tujuan utamanya  adalah  untuk  melayani  masyarakat  khususnya  usaha  mikro  dalam mengembangkan  usahanya  dalam  bentuk  Tabungan  Pembiayaan  dengan  pola bagi hasil.
Di  dalam  praktiknya  Baitul  Qiradh  Abu  Indrapuri  memiliki  beberapa  jenis pembiayaan  yang  biasanya  dengan  mudah  dapat  dilihat  pada  brosur-brosur produk pembiayaan yang ada pada Baitul Qiradh tersebut. Pada Baitul Qiradh Abu  Indrapuri,  sistem  yang  dilakukan  yaitu mudharabah,  musyarakah, murabahah, serta bai’ bitsaman ’ajil . Hingga saat ini pembiayaan mudharabah dan murabahah yang paling mendominasi.
Salah  satu  bagian  dari  aktivitas  BQ  Abu  Indrapuri  adalah  menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada  usaha  mikro,  adapun  wilayah  kerjanya meliputi lima kecamatan yang ada di Aceh Besar yaitu: Kecamatan Indrapuri, Kuta  Cot  Glie,  Kuta  Malaka,  Suka  Makmur,  dan  Seulimum.  Sampai  saat  ini, jumlah  keseluruhan  nasabah  atau  anggota  BQ  Abu  Indrapuri  adalah  sekitar 2.014  orang  dengan  aset  mencapai  3  milyar  lebih.    Pembiayaan  tersebut diberikan  kepada  nasabah  dengan  sistem  bagi  hasil  dalam  berbagai  bentuk, seperti dalam usaha mikro dan indusrti rumah tangga ( home industri ). Hal ini bertujuan  untuk  mengembangkan  usaha  masyarakat  dalam  meningkatkan perekonomiannya.
Selama  ini,  nasabah  dibolehkan  melakukan  peminjaman  dana  dari  BQ  Abu Indrapuri untuk keperluan usaha (perdagangan) mulai dari 1 juta hingga 50 juta rupiah.  Tetapi  untuk  mendapatkan  pinjaman,  nasabah  terlebih  dahulu  harus membuat proposal permohonan yang berisi rincian keperluan dana dan diajukan kepada  pihak  BQ.  Jika  pihak  BQ  telah  menyetujui  proposal  permohonan pinjaman  tersebut,  maka  barulah  nasabah  dapat  memperoleh  dana  untuk keperluan usahanya. Selain itu, nasabah harus mengetahui segala prosedur dan peraturan  yang  ditetapkan  BQ  dalam  perjanjian  pengelolaan  pinjaman  itu, seperti jangka waktu dan batas akhir pengembalian cicilan pinjaman serta sanksi bila telah lewat tempo pengembalian pinjaman.
Pembagian  hasil  keuntungan  ditentukan  secara  bersama  berapa  nisbah keuntungan yang disepakati. Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah di tanda tangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerja sama usaha (Wiyono, 2005).  Pada  BQ  Abu  Indrapuri,  pembagian  hasil  keuntungan  yang  dilakukan antara  pihak  BQ  dengan  pengelola  yaitu  dengan  cara  menghitung  pendapatan yang  dihasilkan  setiap  bulannya  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya kebutuhan  selama  operasional.  Kemudian  keuntungan  yang  diperoleh  akan dibagi  sesuai  dengan  porsi  yang  telah  disepakati  bersama,  yaitu  20%  untuk pemodal  dan  80%  untuk  pengelola,  sedangkan  kerugian  akan  ditanggung bersama,  selama  kerugian  bukan  diakibatkan  karena  kelalaian  dalam pelaksanaan aktifitas bisnis yang ditangani oleh si pengelola.
Namun  terkadang,  sering  juga  terjadi  kerugian  yang  diakibatkan  kurangnya ketelitian dari pihak pengelola dalam melaksanakan usahanya, sehingga resiko yang  terjadi  harus  ditanggung  bersama.  Dalam  sistem mudharabah, apabila terjadi kerugian dalam proses kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua, maka  semua  resiko  yang  terjadi  akan  ditanggung  oleh  pihak  pertama  sebagai pemilik  modal,  tetapi  lain  halnya  dengan  usaha  mikro,  kerugian  harus ditanggung oleh kedua belah pihak.  Bagi para pengusaha yang berskala mikro masalah  keterbatasan  modal  merupakan  faktor  penyebab  utama  yang  selalu menjadi  kendala.  Dengan  keterbatasannya  modal  sendiri  diharapkan  adanya akses  serta  terjangkaunya  pembiayaan  LKS  dengan  jumlah  yang  relatif  serta mudah diperoleh, syarat yang tidak rumit dan prosedur yang mudah dan tepat waktu.  Sesuai  dengan  sifat  kebutuhan  para  pengusaha  mikro  membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa  persyaratan  surat-surat  yang  menyulitkan,  dan  cepat  diambil  bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel .
Mengingat  keadaan  demografis  di  Aceh  Besar  khususnya  di  lima  kecamatan (Indrapuri, Kuta Malaka, Kuta Cot Glie, Suka Makmur dan Seulimum), dimana masih  banyak  penduduk  yang  tinggal  di  pedesaan  dan  sebagian  dari  mereka menjadi  pengusaha  mikro  dan  petani,  keberadaan  BQ  Abu  Indrapuri  terasa sangat  penting.  Dengan  adanya  BQ  Abu  Indrapuri  ini  diharapkan  dapat membantu  masyarakat  dan  para  pengusaha  mikro  pada  khususnya  dalam mengatasi masalah permodalan.
Beranjak  dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan  untuk menganalisis konsep pembiayaan mudharabah untuk usaha mikro pada BQ Abu
Indrapuri  dan  sistem  yang  diterapkan  dalam  pengelolaan  dan  mekanisme pembagian pendapatan yang diperoleh dari usaha mikro.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Mudharabah
Mudharabah berasal  dari  kata al-dharb ,  yang  berarti  secara  bahasa  adalah berpergian  atau  berjalan.  Selain al-dharb,  mudharabah juga  dikenal  dengan istilah qiradh ,  yang  berarti al-qath’u (potongan)  karena  pemilik  modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian keuntungan (Suhendi, 2005).
Secara  umum,  Syafi’i  Antonio  (2001),  yang  memberikan  pengertian mudharabah sebagai  akad  kerja  sama  usaha  antara  dua  pihak,  di  mana  pihak pertama ( sahibul maal ) menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak lainnya  menjadi  pengelola  dengan  membagi  keuntungan  usaha  menurut kesepakatan  yang  telah  dituangkan  dalam  kontrak.  Apabila  terjadi  kerugian, maka  akan  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  bukan  diakibatkan  oleh kelalaian  dari  si  pengelola.  Namun,  jika  seandainya  terdapat  kerugian  yang diakibatkan karena adanya kecurangan atau kelalaian dari si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Para ulama sepakat bahwa qiradh atau mudharabah tersebut dibolehkan, hal ini dikerenakan qiradh sudah  ada  semejak  masa  jahiliyah,  dan  pada  masa  Islam tetap  dibenarkan  untuk  dipraktikkan.  Ahli  fiqih  mendefinisikan mudharabah sebagai salah satu bentuk akad tolong-menolong dalam bentuk akad kerjasama antara dua pihak, dengan salah satu pihak memberikan harta kepada pihak lain untuk  diperdagangkan,  dengan  imbalan  bagian  tertentu  sesuai  dengan  proposi yang telah disetujui baik sepertiga dari keuntungan, seperempat atau setengah (Muslehuddin, 1999).
Menurut  ulama  Malikiyah mudharabah merupakan  akad  perwakilan  (agen), dengan pemilik harta ( shahib al-mal ) memberikan hartanya kepada pihak lain yang  menjadi  wakilnya  dalam  mengelola  harta  untuk  diperdagangkan  dengan pembayaran  yang  ditentukan  (emas  atau  perak).  Menurut  ulama  Hanabilah mudharabah merupakan  akad  kerjasama  dimana  pemilik  harta  menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu dengan orang yang berdagang dengan bagian dari  keuntungan  yang  diketahui.  Menurut  ulama  Syafi’iyah mudharabah merupakan  akad  yang  menentukan  seseorang  menyerahkan  hartanya  kepada pihak  lain  untuk  dikerjakan.  Menurut  ahli  fiqih  Ibnu  Rusyd, mudharabah
merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak yang saling menanggung yaitu  pemilik  modal  ( shahib  al-mal )  yang  mempercayakan  modalnya  kepada pengelola  (Mudharib)  untuk  digunakan  dalam  aktifitas  perdagangan. Keuntungan  yang  diperoleh  akan  dibagi  berdasarkan  proporsi  yang  sudah disetujui, seperti ½ dari keuntungan atau 1/3 (Suhendi, 2005).

## Bentuk Pembiayaan Mudharabah
Secara  umum mudharabah dibagi  kepada  dua  jenis,  yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadhah . Mudharabah  mutlaqah ( general investment ),  yaitu  transaksi  di  mana shahib  al-mal memberikan  keleluasaan penuh kepada Mudharib untuk menggunakan dana tersebut yang dianggap baik dan menguntungkan. Mudharabah muqayyadah ( restricted investment ), di mana dalam  hal  ini Mudharib dibatasi  oleh  jenis  usaha,  waktu  dan  tempat  usaha. Secara umum landasan hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Arifin, 2009).
Aplikasinya untuk perbankan adalah, dalam mudharabah muthalaqa h berbentuk tabungan berjangka seperti, tabungan haji atau tabungan kurban, sehingga bank dapat  menyalurkan  pada  proyek  usaha  bank.  Sedangkan mudharabah muqayyadah ,  dalam  terminologi  perbankan  syari‘ah  lazim  disebut special insvestment yaitu  proyek  yang  dibiayai  langsung  oleh  nasabah.  Bank  hanya bertindak sebagai wakil yang mengatur administrasi proyek itu. Di mana dana khusus dengan penyaluran yang khusus dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahi al-maal (Arifin, 2009).

## Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Mudharabah
Tujuan mudharabah pada dasarnya ada dua, yaitu investasi dalam suatu proyek yang  sepenuhnya  dimiliki  oleh  badan  usaha  tertentu  dan  membiayai  nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup feasible dan profitable (Antonio, 2001) .
Menurut  Karim  (2008),  ada  beberapa  dampak  positif  dari  tujuan  pembiayaan mudharabah antara lain yaitu:
a. Akan menggairahkan sektor riil,  investasi  akan meningkat  dan disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru, sehingga tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah.
b. Ditinjau dari sisi nasabah, nasabah akan memiliki 2 (dua) pilihan, yaitu mendepositokan  dananya  pada  bank  syari‘ah  atau  bank  konvensional.
Nasabah akan membandingkan secara cermat antara tingkat keuntungan yang  ditawarkan  bank  syari‘ah  dengan  tingkat  suku  bunga  yang ditawarkan  oleh  bank  konvensional.  Karena  selama  ini  fakta  telah membuktikan  bahwa  tingkat  keuntungan  bank  syari‘ah  lebih  tinggi apabila  dibandingkan  dengan interest  rate (suku  bunga)  yang  berlaku pada bank konvensional, sehingga hal ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah.
c. Akan  mendorong  tumbuhnya  pengusaha/investor  yang  berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya  berbagai  inovasi  baru  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan daya saing umat Islam pada dunia global.
Adapun  fungsi  pembiayaan mudharabah secara  umum  adalah  untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya, sehingga dengan adanya pembiayaan mudharabah banyak usaha serta kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan tidak terkendala lagi dengan masalah permodalan. Secara khusus, fungsi pembiayaan mudharabah yaitu:
a. Akses  masyarakat  untuk  mendapatkan  pembiayaan  dengan  prinsip syari‘ah yang menerapkan sistem bagi hasil.
b. Membantu  kaum  dhuafa  yang  tidak  tersentuh  oleh  bank  konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan  yang ditetapkan oleh bank konvensional.
c. Dapat  menimbulkan  motivasi  masyarakat  untuk  berusaha  dalam melakukan  kegiatan  ekonomi,  dengan  cara  berusaha  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  karena  akses  pembiayaan  mudah  didapatkan  oleh masyarakat (Muhammad, 2001).
d. Membantu  masyarakat  ekonomi  lemah  yang  selalu  dipermainkan  oleh rentenir melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan (Muslehuddin, 1999).

## Sistem Bagi Hasil dan Kerugian dalam Konsep Mudharabah
Bagi  hasil ( profit sharing ) diartikan sebagai  pemberian perolehan suatu  usaha kepada  mitra  usaha  atas  keikutsertaan  modal  atau  kerja  pengelolaan  dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk  pada  perolehan  atau  pendapatan  (Ali,  2008). Profit  sharing dapat mengandung pengertian bagi perolehan revenue sharing bagi untung rugi profit- and  loss  sharing dan  bagi  untung  ( profit  sharing ).  Tetapi  dalam  teknik penghitungan, dikenal dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil ( profit sharing )  dan  bagi  pendapatan  ( revenue  sharing ).  Bagi  untung profit  sharing
adalah  pembagian  keuntungan  usaha  yang  dihitung  dari  pendapatan  setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung ( depositor ) (Ascarya, 2003).
Share  profit adalah  bagi  hasil  yang  dihitung  dari  seluruh  total  pendapatan pengelolaan  dana.  Demikian  juga,  pola  ini  dapat  digunakan  untuk  keperluan distribusi  hasil  usaha  lembaga  keuangan  Islam.  Karena  itu  sistem  bagi  hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi yang diatas namakan Islam yang menekankan pada pembagian hasil usaha yang besarannya sesuai dengan kesepakatan  pihak-pihak  yang  terkait.  Dalam  perkembangannya  Lembaga Keuangan  Syari‘ah  biasanya  memberlakukan  pola  bagi  hasil  itu  untuk pembiayaan perdagangan. Dalam hukum Islam  (fiqh), bagi hasil terdapat dalam mudharabah dan musyārakah (syirkah ). Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap  dapat  menggantikan  riba,  yang  mengambil  bentuk  bunga  (Khan, 1983).
Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahib al-mal dengan Mudharib .  Dengan  demikian  semua  pengeluaran  rutin  yang berkaitan  dengan  bisnis mudharabah ,  bukan  untuk  kepentingan  pribadi Mudharib ,  dapat  dimasukkan  ke  dalam  biaya  operasional.  Keuntungan  bersih harus dibagi  antara shahib  al-mal dan Mudharib sesuai  dengan proporsi  yang disepakati  sebelumnya  dan  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  perjanjian  awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahib al-mal telah  dibayar  kembali.  Jika  ada  pembagian  keuntungan  sebelum  habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka (Haron, 1998).
Selain itu, perhitungan laba atau rugi dalam praktik mudharabah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pihak Mudharib yang diterima oleh shahib al-mal (bank).  Bagi  hasil mudharabah dapat  dilakukan  dengan  menggunakan dua  metode,  yaitu  bagi  laba  ( profit  sharing )  atau  bagi  pendapatan  ( revenue sharing ).  Bagi  laba,  dihitung  dari  pendapatan  setelah  dikurangi  beban  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  dana mudharabah ,  sedangkan  bagi  pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. Kerugian pembiayaan mudharabah yang  diakibatkan  penghentian mudharabah sebelum  masa  akad berakhir  diakui  sebagai  pengurang  pembiayaan mudharabah .  Kerugian pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak Mudharib akan dibebankan pada pihak Mudharib . Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pihak Mudharib pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir  diakui  sebagai  piutang  jatuh  tempo  kepada  pihak Mudharib (Rivai, 2011).
Implementasi  konsep  pembiayaan  bagi  hasil  akan  menimbulkan  konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh  bank  ( shahib  al-mal ),  kecuali  jika  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh kelalaian nasabah atau melanggar persyaratan yang telah disepakati (Ibrahim & Fitria,  2012).  Selain  itu  juga  pihak shahib  al-mal harus  aktif  berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal, sehingga keduanya  cenderung  bekerjasama  untuk  mengatasi  masalah  yang  timbul (Muhammad, 2001).
Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktivitas mudharabah .  Nisbah  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  persentase  antara  kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan nisbah  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan,  bukan  pada  porsi  setoran  modal, walaupun dapat juga bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran  modal.  Ketentuan  bagi  untung  dan  bagi  rugi  merupakan  konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi ( natural uncertainty contracts ). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar,  kedua  belah  pihak  mendapat  bagian  yang  besar  pula.  Apabila  laba bisnisnya  kecil,  mereka  mendapat  bagian  kecil  juga.  Filosofi  ini  hanya  dapat berjalan  jika  nisbah  laba  ditentukan  dalam  bentuk  persentase,  bukan  dalam bentuk nominal rupiah tertentu (Muhammad, 2001).
Dalam share profit dan kerugian dalam usaha mikro mudharabah , secara teori, debitur/pemilik  usaha/bank  menanggung  secara  risiko,  tetapi  dalam  praktik, dikarenakan  sifat mudharabah bank  Islam  dan  syarat-syarat  yang  ada  di dalamnya, kerugian semacam ini mungkin akan jarang sekali terjadi. Bank Islam sepakat  dengan  nasabah mudharabah tentang rasio share  profit (laba)  yang ditetapkan dalam kontrak. Rasio akan tergantung antara lain pada daya tawar si nasabah, perkiraan laba, suku bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya jual barang, maupun jangka waktu kontrak (Eljunusi dkk, 2002).
Jika mudharabah tidak menghasilkan suatu keuntungan, si Mudharib tidak akan mendapatkan sedikitpun upah atas kerjanya. Dalam hal ini mengalami kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti salah guna dan salah urus Mudharib atas dana mudharabah atau  sepanjang  tidak  ditentukan  pelanggaran  atas  syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Jika terbukti demikian, maka Mudharib sendiri yang akan  menanggung  kerugian,  dalam  kasus  mana  jaminan  yang  terkait  dengan tanggung jawab nasabah harus diberikan kepada bank (Soenarmi, 2006).
Pihak bank untuk mengambil alih dalam risiko dari setiap kerugian tidak begitu saja  terjadi.  Ia  melewati  bermacam-macam  cara  untuk  menghilangkan ketidakpastian  yang  mungkin  terjadi  dalam  usaha  mikro mudharabah .  Risiko aktuarial  dalam mudharabah seperti  yang  digunakan  dalam  perbankan  Islam dapat diukur dan dapat dipastikan. Untuk alasan inilah, dapat dikatakan bahwa mudharabah bank  Islam  sedikit  berbeda  dengan  penyelenggaraan  investasi berisiko rendah maupun investasi bebas risiko manapun.

## Analisis Penilaian Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan
Islam  merupakan  agama  universal  dan  lengakap  yang  mengatur  sistem  hidup mulai  dari  anak-anak  sampai  dewasa  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Islam sangat  menganjurkan  umatnya  agar  bekerja  dan  berusaha  memperoleh kemakmuran  dan  kebahagian  hidup  di  dunia.  Untuk  itu  manusia  bekerjasama dan saling tolong menolong karena manusia ditakdirkan dan diciptakan dengan perbedaan,  di  mana  sebagian  di  antaranya  diberikan  kelebihan  dibandingkan sebagian  yang  lain,  dengan  tujuan  agar  manusia  dapat  bekerjasama  untuk mencapai  hasil  yang  lebih  baik.  Kemiskinan  tidak  mungkin  dapat  dihapuskan sampai kapan pun dan oleh siapa pun. Hal ini sangat penting adalah bagaimana menciptakan  suasana,  sehingga  yang  kaya  dan  yang  miskin  dapat  hidup berdampingan,  saling  menghormati,  saling  membutuhkan,  saling  melengkapi dan saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan.
Islam  memiliki  sistem  ekonomi  yang  sangat  fundamental  berbeda  dengan ekonomi  kapitalis.  Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  akar  dalam  syari’ah  yang membentuk  pandangan  dunia  sekaligus  sasaran-sasaran  dan  strategi  yang berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan hanya material, tetapi juga spiritual. Artinya,  dalam  sistem  ekonomi  Islam  tidak  ada  pemisah  antara  masalah keduniaan dengan akhirat seperti perintah untuk bermuamalah dengan cara yang halal  dan  tidak  mengandung  unsur  riba.  Sebab  riba  adalah  perbuatan  yang diharamkan dalam Islam dan akan ada ganjaran hukuman di akhirat nanti bagi pelakunya  (Chapra,  1992).  Oleh  karena  itu,  perbankan  yang  berlandaskan syari’ah  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sistem  ekonomi  Islam.  Sedangkan perbankan  konvensional  dalam  praktik  umumnya  memakai  landasan  ekonomi kapitalis  yang  kebanyakan  lebih  menguntungkan  bagi  sebagian  orang  yang berekonomi menengah ke atas.
Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari’ah juga tumbuh makin  pesat.  Krisis  keuangan  global  disatu  sisi  telah  membawa  hikmah  bagi perkembangan perbankan syari’ah. Selain itu prospek perbankan syari’ah makin
cerah dan menjanjikan. Bank syari’ah di Indonesia, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Namun demikian masa depan dari industri perbankan syari’ah, akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia  keuangan.  Fenomena  globalisasi  dan  revolusi  teknologi  informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syari’ah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuanganpun  menjadi  semakin  dinamis,  kompetitif  dan  komplit  (lengkap). Terlebih  lagi  adanya  tren  pertumbuhan  merger  lintes  segmen,  akuisisi,  dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut.
Salah  satu  faktor  utama  yang  dapat  menentukan  kesinambungan  dan pertumbuhan industri perbankan syari’ah  adalah, seberapa intens lembaga ini dapat  mengelola  risiko  yang  muncul  dari  layanan  keuangan    syari’ah  yang diberikan.  Dalam  konteks  penerapan  manajemen  risiko,  pedoman  yang dijalankan selama ini, dibuat hanya untuk bank-bank konvensional, tetapi juga telah  diramaikan  oleh  bank  dengan  prinsip  syari’ah  yang  jumlahnya  terus meningkatkan dari tahun ke tahun.
Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini BI sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syari’ah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi jika dilihat dari usia sistem perbankan syari’ah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Bank syari’ahpun akan sulit mengikuti  konsep  yang  telah  dijalankan  perbankan  konvensional  dalam  hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvesional membutuhkan waktu yang panjang  untuk  membangun  sistem  dan  mengembangkan  teknik  manajemen risiko.
Di lain pihak, operasi  bank syari’ah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syari’ah agar tidak hancur dihantam risiko. Oleh karena itu, apa yang dapat dilakukan. Cara yang paling  cepat  dan  efektif  adalah  mengadopsi  sistem  manajemen  risiko  bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syari’ah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga  sistem  manajemen  risiko  bagi  perbankan  syari’ah  (Idroes  &  Nursella, 2013). Dengan demikian, perbankan Islam juga berpotensi menghadapi berbagai risiko  sebagaimana  halnya  perbankan  konvensional,  kecuali  risiko  tingkat bunga, kerena perbankan Islam tidak berhubungan dengan bunga.
Penerapan  manajemen  risiko  pada  perbankan  syari’ah  secara  umum  sama dengan  yang  dilakukan  perbankan  konvensional  untuk  menghindari  dan mengatasi  terjadinya  berbagai  risiko  berkaitan  dengan  aktivitas  pembiayaan yang  dilakukan  nasabah.  Untuk  melakukan  analisis  pembiayaan  ada  beberapa cara  yang  dapat  dilaksakan  oleh  pihak  bank.  Penganalisisan  yang  dapat dilakukan adalah dengan formula 4P sebagai berikut:
1. Personality , yaitu data pribadi calon debitur.
2. Purpose , yaitu tujuan penggunaan pembiayaan.
3. Prospect ,  yaitu  masa  depan  dari  bidang  dan  kegiatan  usaha  calon debitur.
4. Payment ,  yaitu  kemampuan  pengembalian  pembiayaan  serta kewajiban lainnya oleh calon debitur (Kasmir, 2004).
Mengenai  mekanisme  penanggulangan  risiko  dalam  perbankan  ekonomi konvensional,  maka dapat  juga dianalisis dengan langkah 5 C sebagai  berikut (Kasmir, 2004):

## 1. Character
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si  nasabah,  baik  yang  bersifat  latar  belakang  pekerjaan  maupun  yang  bersifat pribadi  seperti  cara  hidup  atau  gaya  hidup  yang  dianutnya,  keadaan  keluarga, hobi  dan  sosial standing nya.  Ini  merupakan  ukuran  kemauan  membayar.  Jadi perbankan  atau  lembaga  keuangan  mikro  yang  berbasis  syari’ah  harus  dapat mengenali karakter dasar dari calon-calon nasabahnya.

## 2. Capacity
Untuk  melihat  nasabah  dalam  kemampuannya  di  bidang  bisnis,  dihubungkan dengan  pendidikannya.  Selain  itu,  kemampuan  bisnis  juga  diukur  dengan kemampuannya  dalam  memahami  tentang  ketentuan-ketentuan  pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam dalam menjalankan usahanya selama ini. Sebab pada akhirnya akan dapat dilihat dan diukur kemampuannya dalam mengembalikan  pembiayaan  yang  disalurkan  bank  syariah  atau  lembaga keuangan mikro berlandaskan syari’ah.
3. Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dilihat dari laporan keuangannya berupa neraca dan laporan rugi laba. Hal tersebut dapat dilakukan dengan  pengukuran  terhadap likuiditas,  solvabilitas,  rentabilitas dan  ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang diperoleh nasabah sekarang ini.
4. Collateral
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah,  maka  jaminan  yang  dititipkan  akan  dapat  dipergunakan  secepat mungkin dan pihak bank sebagai penyedia dana tidak mengalami kerugian.

## 5. Condition fo Economy
Dalam menilai pembiayaan yang dikucurkan kepada nasabah, bank hendaknya juga  menilai  kondisi  ekonomi  dan  politik  yang  terjadi  sekarang  serta  di  masa yang  akan  datang  sesuai  sektor  masing-masing  dan  prospek  usaha  dari  sektor nasabah jalankan. Penilaian prospek bidang usaha nasabah yang dibiayai bank hendaknya  benar-benar  memiliki  prospek  yang  baik,  sehingga  kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil (Kasmir, 2004).
Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode 7P adalah sebagai berikut:

## 1. Personality
Personality yaitu  menilai  nasabah  dari  segi  kepribadiannya  atau  tingkah lakukanya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi,  tingkah  laku  dan  tindakan  nasaba  dalam  menghadapi  sebuah  masalah. Dalam hal ini, bank harus dapat menilai dan meneliti terlebih dahulu para calon nasabahnya.

## 2. Party
Party yaitu  mengklasifikasikan  nasabah  ke  dalam  klasifikasi  tertentu  atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Jadi nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Jadi bila terjadi permasalahan di kemudian hari, bank akan  dapat  dengan  mudah  menelusuri  identitas  nasabah  yang  bermasalah  dan memprosesnya penyelesaian masalah.
102 Jumadi | Analisis Bagi Hasil_

## 3. Purpose
Purpose yaitu  salah  satu  hal  yang  harus  dilakukan  bank  dalam  penilaian pembiayaan  dengan  mengetahui  tujuan  nasabah  dalam  pengambil  pinjaman, termasuk  jenis  pembiayaan  yang  diinginkan  nasabah.  Tujuan  pengambilan pembiayaan dapat  bermacam-macam  dan sebagai  contoh  apakah untuk  modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan sebagainya.

## 4. Prospect
Prospect /prospek dibutuhkan oleh bank untuk  menilai  usaha nasabah di  masa yang  akan  datang  apakah  menguntungkan  atau  tidak,  atau  dengan  kata  lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting dilakukan mengingat jika suatu  fasilitas  pembiayaan  yang  dibiayai  tanpa  mempunyai  prospek,  bukan hanya bank yang ragu untuk menyetujui permohonan pembiayaan nasabah akan tetapi juga nasabah akan mendapatkan kesulitan di kemudian hari bila ternyata usahanya tidak berkembang.

## 5. Payment
Payment merupakan  ukuran  bagaimana  cara  nasabah  mengembalikan pembiayaan  yang  telah  diambil  atau  dari  sumber  mana  saja  dana  untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan  semakin  baik.  Jadi,  jika  salah  satu  usahanya  merugi  akan  dapat  ditutupi oleh  sektor  lain,  sehingga  pengembalian  pinjaman  pembiayaan  tetap  dapat dilakukan dan diusahakan si nasabah.

## 6. Profitability
Profitability diperlukan  untuk  menganalisis  bagaimana  kemampuan  nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode apakan akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan  diperolehnya.  Hal  tersebut  sangat  diperlukan  sebab  akan  berpengaruh kepada  kemampuan  nasabah  dalam  mengembalikan  cicilan  pinjaman  kepada bank atau penyedia modal.

## 7. Protection
Tujuan protection adalah  bagaimana  usaha  bank  menjaga  agar  usaha  nasabah mendapatkan  jaminan  perlindungan  bila  terjadi  suatu  lain  hal  yang  tidak
diinginkan atau tidak terduga. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi (Permataatmadja & Antonio, 1999).
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  manajemen  risiko dalam  perbankan  syari’ah  sangat  dibutuhkan  untuk  menghindari  atau meminimalisir terjadinya kerugian, baik bagi bank maupun kepada nasabah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  kajian  lapangan  yang  didukung  oleh  data-data sekunder. Data untuk penelitian ini didapat melalui wawancara bebas Manajer Umum dan Kepala BQ Abu Indrapuri beserta staf-staf bagian yang bergerak di bidang pembiayaan dan tabungan, serta dengan para nasabah yang mengambil pembiayaan mudharabah pada  BQ Abu  Indrapuri secara tidak terstruktur dan secara  bebas  tanpa  menggunakan  pedoman  atau  panduan  dalam  mengajukan pertanyaan. Selain itu, data penelitian juga didapat  melalui studi dokumentasi dengan  cara  mengumpulkan  data-data  tertulis  dari  BQ  Abu  Indrapuri  lokasi penelitian,  produk-produk  pada  BQ,  program  yang  dijalankan,  contoh  analisa kasus pembiayaan mudharabah yang bermasalah dan sebagainya. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode yang bersifat deskriptif  analisis yaitu  metode  yang  menyajikan  suatu  peristiwa  atau  gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat.
Proses analisis diawali dengan reduksi data yaitu proses memilih, mengurangi dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik  pembahasan.  Kemudian  diikuti  dengan  langkah  editing  yaitu  proses pengeditan  berupa  menyempurnakan  dan  dan  menyeusaikan  bahasa  (sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD), peletakan kalimat dan tanda-tanda baca (peletakan  titik  dan  koma)  dari  data-data  yang  digunakan  dalam  penulisan. Setelah  semua  data  penelitian  didapatkan,  maka  selanjutnya  diolah  menjadi suatu  pembahasan  menjawab  persoalan  yang  ada  dengan  didukung  oleh  data lapangan dan teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Pembiayaan Mudharabah terhadap  Usaha  Mikro  pada  BQ  Abu Indrapuri
Faktor-faktor  yang  dianalisis  sebagai  dasar  penilaian  kelayakan  untuk pemberian pembiayaan meliputi:
1. Kemauan/niat bayar ( willing ness to pay ).

## 104 Jumadi | Analisis Bagi Hasil_
Analisis ini penting dilakukan oleh account officer untuk memperoleh informasi yang benar terhadap calon nasabah tentang:
a. Character (akhlak). Akhlak calon nasabah pembiayaan hendaknya diketahui secara  baik  oleh account  officer ,  mereka  tidak  termasuk  orang  yang berprilaku boros, tidak amanah, tidak suka berspekulasi dalam usaha.
b. Integritas. Untuk mengetahui apakah calon nasabah pembiayaan mempunyai komitmen  yang  baik  terhadap  janji,  waktu,  tata  nilai  aturan,  hutang, ucapannya tidak banyak menyimpang dari perbuatannya. Untuk mengetahui karakter  dan  integritas  calon  nasabah  dilakukan  melalui  teknik  wawancara dan cross chek kepada keluarga, tetangga, sesama pengusaha, rekanan usaha, dan ustadz (mualim) setempat dan atau karena calon nasabah sudah dikenal dengan sangat baik oleh pejabat BQ.
c. Kemampuan Bayar. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan  usaha  calon  nasabah  yang  meliputi:  1)  Tujuan  penggunaan pembiayaan  dimana Account  officer harus  mengetahui  secara  pasti  tentang tujuan  penggunaan  dana  oleh  calon  nasabah,  apakah  untuk  modal  kerja, investasi  atau  multiguna,  2)  Analisis  keberadaan  usaha,  yaitu  analisis keberadaan  dan  kelangsungan  usaha  dari  calon  nasabah  yang  meliputi analisis syariah dan yuridis.
Selanjutnya,  untuk  mengetahui  apakah  usaha  yang  di  jalankan  oleh  calon nasabah cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup  keluarganya  secara  wajar,  mampu  menutupi  biaya  operasional  dan  ada kelebihan pendapatan  yang bisa dijadikan sebagai  akumulasi  modal, sehingga usaha yang akan terus berkembang.
Kemudian,  nasabah  haruslah  memiliki  kemampuan  mengelola  usaha  secara professional, tangguh dan ulet. Pengusaha akan memiliki kemampuan mengatasi permasalahan  dalam  usahanya  apabila  telah  memiliki  pengalaman  sekurang- kurangnya  2  tahun.  Selanjutnya,  dalam  mengelola  usahanya  nasabah  harus mampu  mengatur  keuangannya  dengan  baik,  sehingga  mampu  menyisihkan sebahagian  keuntungannya  dalam  bentuk  saving  yang  akan  terakumulasi menjadi modal yang akan meningkatkan skala usahanya.

## 2. Analisis Jaminan
Jaminan  (agunan)  dalam  pembiayaan  adalah  sebagai  komplemen  dalam perikatatan  Mu‘amalah  setelah  diyakini  benar  atas  kelayakan  usaha  calon nasabah.  Fungsi  jaminan  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  terakhir  pengganti pelunasan  pembiayaan,  apabila  nasabah  sudah  nyata-nyata  tidak  mempunyai
kemampuan lagi untuk membayar walau sebelumnya pihak BQ telah berupaya memberikan  masa  tangguh  dan  upaya  lain  agar  tidak  terjadi  pengambilan jaminan  sebagai  sumber  pembayaran  pelunasan  pembiayaan.  Bentuk  jaminan dibagi tiga  yaitu: Benda Tak Bergerak (tanah dan bangunan), Benda bergerak (kendaraan, mesin, tagihan) dan Benda tak berwujud (simpanan berjangka dan tabungan).

## 3. Analisis Risiko
Analisis risiko dilakukan terhadap:
a. Analisis Risiko Makro
Perkembangan  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya  secara  nasional  harus dilihat  dan  diprediksi  pengaruhnya  baik  positif  maupun  negatif  terhadap dunia  usaha  secara  keseluruhan  dan  kemungkinan  pengaruh  langsungnya terhadap usaha calon nasabah.
b. Analisis Bisnis dan Industri
Malakuakan  analisis  kondisi  usaha  calon  nasabah  dalam  hubungannya dengan  usaha  lain  yang  mempunyai  kaitan  secara  langsung.  Bagaimana hubungan  dengan  suplaier  bahan  baku,  transportasi,  harga,  sistem pembayaran, calon konsumen.
c. Analisis Keuangan
Adalah menilai kelayakan usaha dengan dasar laporan keuangan (neraca dan rugi/laba). Analisa ini dapat dilakukan dengan:
- Analisis  vertikal,  mengetahui  porsi  pengalokasian  dana  terhadap  basis tertentu.\
- Analisis  horizontal,  membandingkan  dua  atau  lebih  pos-pos  kauangan sejenis dalam satu laporan keuangan.
- Analisis rasio, melihat perkembangan usaha dengan skala tertentu.
d. Analisis Manajemen
Adalah melihat kemampuan manajerial calon nasabah terhadap usahanya.
e. Analisis Yuridis
Menilai  kelayakan  calon  nasabah  dari  aspek  legal,  baik  meliputi  identitas nyata diri  maupun usaha. Misalnya  apakah identitas diri (KTP,SIM) masih berlaku, apakah ada bukti persetujuan dari pejabat yang berwenang bila calon nasabah terikat hubungan kerja dengan suatu instansi, dan lain-lain.
f. Analisis Jaminan
Apakah jaminan yang diberikan cukup baik secara fisik dan tidak bermasalah. Jaminan  yang  baik  adalah  yang  dapat  dipasarkan  dapat  dijual  akan  tetapi semua benda yang dapat dijual pasti dapat dipasarkan.
Adapun  prosedur  pembiayaan  pada  BQ  Abu  Indrapuri,  maka  terdapat  dua ketentuan dasar yaitu ketentuan khusus/umum adalah:
1. Dana pembiayaan BQ Abu Indrapuri ini merupakan program pinjaman dan bukan berbentuk hibah.
2. Pembiayaan  dengan  konsep  syari‘ah  menggunakan  produk mudharabah, murabahah , bai’ bitsaman ‘ajil, dan musyarakah .
3. Jangka waktu pengembalian pinjaman 1 – 2 tahun
4. Ketentuan margin 1% - 2% per bulan.
5. Pembiayaan minimal Rp.1.000.000,- dan maksimal Rp.50.000.000,-.
6. Menggunakan collateral dan/atau jaminan (agunan).
Sebagai persyaratan awal untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah , maka terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :
a. Menjadi anggota dan menabung di BQ Abu Indrapuri.
b. Bertekat merubah cara hidup untuk keluar dari kemiskinan.
c. Bersedia  memperbaiki  niat  usaha,  bahwa  selain  mencari  keuntungan  juga beribadah kepada Allah SWT.
d. Bersedia  meningkatkan  kedisiplinan  dalam  mewujudkan  usaha  sesuai dengan  ikrar  dan  niat  menepati  janji  dalam  pembayaran  angsuran pembiayaan.
e. Bersedia menjadi persahabatan antar sesama pengusaha kecil.
f. Bersedia  bekerja  keras,  cerdas  dalam  menjalankan  dan  mengembangkan usaha serta bersedia mengikuti pertemuan berkala dengan BQ Abu Indrapuri dan mitra usaha BQ.
g. Bersedia untuk dilakukan uji kelayakan usaha oleh BQ Abu Indrapuri.
Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota BQ Abu Indrapuri yaitu:
1. Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk.
2. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Melunasi simpanan pokok (simpok) Rp. 500.000,-/ anggota.
4. Melunasi simpanan wajib (simjib) Rp. 30.000,-/ bulan, yang dimulai sejak januari.
Kemudian,  bagi  nasabah  atau  anggota  yang  ingin  memperoleh  pembiayaan mudharabah , maka cara pengajuan pembiayaannya adalah sebagai berikut:
1. Pengisian form pembiayaan
2. Pengisian  form  jenis  usaha  (barang-barang  dagangan  yang  sedang diperjualbelikan)
3. Pengisian  form  permohonan  penambahan  modal  usaha  (jenis  barang  yang akan diperdagangkan)
Untuk  ketentuan  pencairan  pembiayaan mudharabah maka  terdapat  beberapa tahap yang harus ditempuh nasabah yaitu:

## 1. Seleksi form pembiayaan
Sebelum  mengajukan  permohonan,  biasanya  calon  nasabah  terlebih  dahulu datang ke BQ Abu Indrapuri untuk mendapatkan informasi langsung mengenai cara-cara mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah . Pada kesempatan tersebut calon nasabah diberikan penjelasannya secara garis besarnya oleh pihak BQ  mengenai  syarat-syarat  umum  dan  khusus,  prosedur  pembiayaan,  cara penilaiannya  serta  kemungkinan  dapat  tidaknya  rancangan  permohonan pembiayaan diterima seandainya diajukan.

## 2. Survei nasabah
Berdasarkan  formulir  permohonan  yang  diterima,  unit  kerja  analisa  mulai melakukan penelitian dan penilaian (survei) tentang keadaan calon nasabah dan kondisi usaha yang dijalankan. Apabila data untuk pertimbangan kurang, maka seksi  analisa  dapat  meminta  tambahan  keterangan  atau  data  kepada  nasabah bersangkutan secara tertulis.

## 3. Data finansial nasabah
Menurut hasil wawancara, pada dasarnya analisis pembiayaan dilakukan untuk penelitian  dan  pemeriksaan  terhadap  kegiatan  usaha  nasabah  yang  dilakukan dengan  cara  penilaian  terhadap  aspek-aspek  (kondisi)  perusahaan,  penilaian
dengan  menggunakan  pendekatan  formula  5C,  penilaian  dengan  melakukan kegiatan investigasi, dan penilaian dan pemeriksaan ke tempat usaha calon usaha nasabah.

## 4. Memo keputusan pembiayaan
Setelah data dalam laporan penilaian pembiayaan dianalisa oleh pihak BQ Abu Indrapuri,  maka  hasil  analisis  diajukan  untuk  pengambilan  keputusan. Pengambilan  keputusan  dilaksanakan  oleh  rapat  komite  pembiayaan  BQ  Abu Indrapuri  berdasarkan  penelitian  pembiayaan.  Apabila  hasil  analisa menunjukkan kelayakan usaha untuk dibiayai, maka BQ Abu Indrapuri memberi tahu  secara  tertulis  kepada  nasabah.  Sebaliknya,  bila  permohonan  itu  ditolak, maka  pihak  BQ  Abu  Indrapuri  juga  harus  malakukan  hal  yang  sama,  yaitu memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada calon nasabah.
5. Pengikatan jaminan/agunan
Analisa  atau  penilaian  terhadap  jaminan  ( appraisal )  dilakukan  dengan pengecekan terhadap barang-barang atau aset usaha yang dimiliki calon nasabah yang  dapat  dijadikan  jaminan  bila  terjadi  permasalahan  dalam  pelunasan pinjaman kelak. Dalam hal ini, jaminan harus mencapai nilai 70% sampai 80% dari total aset yang ada. Bila persyaratan jaminan/agunan telah jelas, selanjutnya diadakan  pengikatan  jaminan/agunan  sebagai  syarat  utama  mendapatkan pembiayaan.  Apabila  pembiayaan  di  atas  Rp.  5  juta  maka  harus  ada  ikatan dengan notaris.

## 6. Pengikatan akad
Apabila  permohonan  pembiayaan  telah  disetujui,  maka  selanjutnya  untuk melindungi BQ Abu Indrapuri dalam pelaksanaan persetujuan tersebut biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas pembiayaan mudharabah dan prosedur-prosedur selanjutnya. Nota pencairan pinjaman (NPP) dan pencairan pinjaman/pembiayaan.

## 7. Pengembalian pembiayaan mudharabah
Pengembalian  atau  pelunasan  pembiayaan mudharabah dapat  dilakukan  pada saat  jatuh  tempo  atau  pada  waktu  yang  ditangguhkan  dan  pelunasannya dilakukan menurut kemampuan nasabah.

## Upaya-upaya yang di Tempuh BQ Abu Indrapuri dalam Mengoptimalkan
Profit pada Usaha Mikro
Baitul Qiradh merupakan sebuah lembaga keuangan yang sarat akan pengaturan. Dengan  optimalisasi  pembiayaan mudharabah ini,  maka  penerapan  prinsip- prinsip  pengelola  menjadi  suatu  keniscayaan  bahwa  hubungan  pihak  BQ  dan nasabah di dasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga perlu adanya hubungan saling  percaya  antara  nasabah  dengan  pihak  BQ.  Dalam  rangka  mendapatkan rasa saling percaya, maka pihak BQ hendaknya mengenal dengan baik karakter dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah.
Dengan melakukan studi kelayakan dengan cermat, maka berarti pihak BQ telah melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle ),  sehingga  dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah yang dalam hal ini  ditujukan bagi pengembangan usaha mikro adalah tepat sasaran dan benar- benar  sesuai  dengan  kebutuhan  nyata  dari  usaha  mikro  yang  bersangkutan. Melalui  studi  kelayakan  ini  juga  dapat  meminimalisir  terjadinya  pembiayaan bermasalah ( non performing finance ), sehingga proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah dapat  berjalan  optimal.  Kemudian,  baik  usaha  mikro  maupun masing-masing mendapatkan manfaat dan keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah dibuatnya. Pada akhirnya dengan suksesnya pembiayaan bagi  usaha  mikro,  berarti  juga  merupakan  kontribusi  terhadap  proses pembangunan di  Indonesia menuju masyarakat  yang adil dan makmur materil maupun spiritual.
Berkaitan  dengan  optimalisasi  pembiayaan mudharabah ini,  maka  penerapan prinsip penerapan menjadi suatu keniscayaan. Hubungan pihak BQ dan nasabah di dasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga perlu adanya hubungan saling percaya  antara  nasabah  dengan  pihak  BQ.  Dalam  rangka  mendapatkan  rasa saling percaya, maka BQ hendaknya dengan baik mengenal karakter dan segala sesuatu  yang berkaitan dengan nasabah. Adapun  caranya adalah melalui studi kelayakan modal usaha dan jaminan ( collateral ).
Khusus  dalam  pembiayaan mudharabah dalam  hal  ini  ditujukan  bagi pengembangan  usaha  mikro  adalah  tepat  sasaran  dan  benar-benar  sesuai kebutuhan nyata dari usaha mikro yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya  nasabah  binaan  BQ  Abu  Indrapuri  telah  berhasil  dalam  usahanya. Diantaranya yaitu Mansuruddin, dengan jenis usaha ponsel di pasar Keumireu, Kecamatan Kuta Cot Glie. Modal awal membuka usaha pada tahun 2009 yaitu sebesar 2 juta rupiah modal pinjaman awal dari BQ Abu Indrapuri  kemudian mendapat modal pinjaman tahap ke dua dari BQ Abu Indrapuri sebesar 7 juta
rupiah dan sekarang sudah melakukan pinjaman modal tahap ke tiga sebesar 10 juta  rupiah.  Sebelumnya,  Mansuruddin  berjualan  di  kedai  biasa  dan  sekarang sudah  mampu  membuka  kedai  yang  lebih  besar  dan  sekarang  menjadi  kedai dengan  dua  pintu,  selain  usaha  ponsel  yang  sudah  berjalan,  kedai  satu  lagi direncanakan untuk membuka usaha warung kopi.
Nasabah lainnya  yang berhasil  yaitu Teuku Syahrial  yang memulai usahanya dengan  modal  awal  4  juta  rupiah  pada  tahun  2006  pinjaman  dari  BQ  Abu Indrapuri,  kemudian  mendapat  pinjaman  kedua  sebesar  20  juta  rupiah  pada tahun 2009 dari BQ Abu Indrapuri juga. Sebelumnya, Teuku Syahrial berjualan di kedai kelontong biasa, namun sekarang setelah usaha berhasil Teuku Syahrial mampu menyewa toko untuk menjual dagangannya.
Namun ada juga nasabah binaan BQ Abu Indrapuri yang tidak  berhasil dalam usahanya  karena  mengalami  kemacetan  dalam  pengembalian  pinjaman  atau usahanya tidak berkembang. Melalui studi kelayakan juga dapat meminimalisir terjadinya  pembiayaan  bermasalah  ( non  performing  finance ),  sehingga  proses pelaksanaan  pembiayaan mudharabah dapat  berjalan  optimal.  Kemudian  baik usaha mikro maupun BQ masing-masing mendapatkan manfaat dan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Pada akhirnya dengan suksesnya pembiayaan bagi usaha mikro, berarti juga merupakan konstribusi Baitul Qiradh Abu Indrapuri terhadap proses pembangunan di Aceh Besar menuju masyarakat yang adil dan makmur materil maupun spiritual.
Secara  sederhana  ada  beberapa  upaya  yang  ditempuh  pihak  BQ  Abu Indrapuri  dalam  mengoptimalkan  profit  pada  usaha  mikro.  Salah  satu  strategi yang dijalankan ialah memberikan perhatian untuk nasabah antara lain, yaitu:
a. Memberikan kemudahan ketika nasabah membuka rekening baru.
b. Menyapa nasabah terlebih dahulu ketika bertemu atau bertransaksi.
c. Menerapkan  sistem  nasabah  adalah  raja,  yaitu  harus  diberi  pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabah.
d. Sebanyak  apapun  pekerjaan,  nasabah  tetap  harus  dilayani  dengan  baik jika mereka membutuhkan pelayanan.
e. Melakukan  ibadah  serta  menyambung  silaturrahmi  yang  baik  dengan nasabah.
f. Tepat waktu dan tidak ingkar janji.
Menyediakan tempat transaksi atau pelayanan khusus untuk nasabah operioriti (nasabah yang mempunyai waktu yang sempit atau sibuk dengan pekerjaannya dengan  mempunyai  dana  yang  cukup  besar),  untuk  menjadi  nasabah  tersebut
harus  mempunyai  dana  minimal  250  juta  rupiah  dan  ini  merupakan  syarat umum.

## Mekanisme Pembagian Pendapatan Usaha Mikro
Dalam  pembiayaan mudharabah ini  tidak  ada  pencatatan  pendapatan  dan keuntungan  dari  usaha  yang  dijalankan  oleh mudharib , mudharib hanya berkewajiban mengelola dana yang telah diberikan dan pada saat jatuh tempo, mudharib harus  mengembalikan  dana  yang  diberikan  ditambah  dengan keuntungan yang telah ditetapkan diawal kontrak.
Keuntungan  ditetapkan  sebesar  20%  dari  total  jumlah  pembiayaan  yang diberikan,  meskipun  ada  peluang  pada  saat  kontrak  untuk  negosiasi  dengan anggota selaku pemohon, akan tetapi angka 20% tetap menjadi angka yang telah ditetapkan  secara  pasti  oleh  pihak  BQ  Abu  Indrapuri  untuk  jenis  pembiayaan mudharabah ini.
Contoh kasus perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di Baitul Qiradh sebagai  berikut:  Pak  Ardi  selaku  anggota  Baitul  Qiradh  Abu  Indrapuri mengajukan  permohonan  tambahan  modal  untuk  usaha  tempe  sebesar  20  juta dalam jangka waktu 3 bulan, setelah permohonan  pak Ardi dianalisa oleh pihak BQ Abu Indrapuri yang berwenang diputuskan untuk diterima permohonannya dengan  melalui  berbagai  pertimbangan  bagian  yang  berwenang  di  BQ mengusulkan untuk mengikat kontrak dengan akad pembiayaan mudharabah.
Penyelesaian:
Diketahui: Modal pinjaman : Rp 20.000.000,00 Jangka Waktu Pembiayaan : 3 bln Nisbah Bagi Hasil : Nihil Keuntungan BQ : 20% dari jumlah pembiayaan Ditanya: Berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh BQ Abu Indrapuri dari 20.000.000,00 jumlah mudharabah yang diberikan ?
Jawab:
20.000.000,00   x  20%
= Rp 4.000.000,00
Total dana yang dikembalikan ke BQ = modal pinjaman + keuntungan BQ = Rp 4.000.000,00

## Kesimpulan :
Dengan  jumlah  pinjaman  yang  diberikan  pihak  BQ  kepada  anggota  / nasabah sebesar 20 juta rupiah akan diperoleh keuntungan sebesar 4 juta rupiah yang sudah ditetapkan diawal kontrak, sehingga total keseluruhan modal  ditambah  keuntungan  yang  akan  dikembalikan  ke  BQ  Abu Indrapuri di akhir perjanjian atau pada saat jatuh tempo.
Kasus  diatas  merupakan  salah  satu  kasus  dari  sekian  kasus  pembiayaan mudharabah lainnya  yang  ada  di  BQ  Abu  Indrapuri.  Adanya  kejanggalan  ini terlihat dikarenakan ketiadaannya nisbah bagi hasil antara shahib al-mal (BQ) dan mudharib (nasabah/anggota)  yang  seharusnya  menjadi  ciri  khas  dalam pembagian  keuntungan  pembiayaan mudharabah sehingga  membedakan dengan jenis pembiayaan lainnya.
Alasan  yang  diberikan  pihak  lembaga  BQ  Abu  Indrapuri  dalam  menerapkan pembagian keuntungan pembiayaan mudharabah seperti hal diatas, dikarenakan beberapa faktor:
1. Prinsip-prinsip  syari‘ah  masih  relatif  sulit  diterapkan  secara  konsekwen dalam  operasional  BQ.  Sementara  pada  saat  yang  sama  anggota membutuhkan pelayanan sederhana, cepat dan memuaskan.
2. Secara umum anggota belum memahami dengan baik sistem bebas bunga yang  dianut  oleh  BQ.  Sementara  mereka  sendiri  tidak  cukup  tertarik mempelajarinya  karena  yang  demikian  dianggap  kurang  bermanfaat, bertele-tele, serta tidak otomatis akan berpengaruh secara positif terhadap usaha yang digeluti.
3. Pihak  BQ  tidak  menerapkan  pembiayaan mudharabah sesuai  prinsip syari‘ah  dalam  praktik  pembiayaan mudharabah ditakutkan  tidak amanahnya anggota dalam mengelola modal yang diberikan sehingga akan membawa dampak tidak baik bagi BQ sendiri.
4. Hal ini semua ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

## Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah pada BQ Abu Indrapuri

## Analisis terhadap Konsep Pembiayaan
Dilihat  dari  definisi  pembiayaan mudharabah menurut  peraturan  perbankan syari‘ah  bahwa mudharabah adalah  suatu  kegiatan  usaha  dimana  modal diberikan oleh pihak penyedia dana ( shahib al-mal ) dan pihak lain memberikan
tenaga  (amil)  sebagai  pelaksana  usaha  ( mudharib )  maka  pada  pelaksanaan sistem mudharabah yang dilaksanakan di BQ Abu Indrapuri, telah sesuai dengan definisi mudharabah, dimana BQ bertindak sebagai shahib al-mal dan nasabah bertindak sebagai mudharib nya.
Juga dilihat dari sisi modal, modal yang digunakan adalah berupa uang dari kas BQ tersebut. BQ Abu Indrapuri menerapkan sesuai dengan konsep fiqih, dimana menurut sebagian ulama, bahwa modal dalam akad mudharabah adalah berupa mata uang yang berlaku pada masa dimana kontrak tersebut berlangsung. Juga diterapkan oleh pihak BQ Abu Indrapuri bahwa modal dapat diketahui tatkala terjadi akad antara kedua belah pihak dan ditentukan besarnya serta diserahkan langsung kepada pihak pelaksana ( mudharib ).
Sementara pada hal pelaksanaan BQ Abu Indrapuri juga menetapkan tambahan berupa  pemberlakuan  jaminan  yang  tidak  diisyaratkan  dalam  konsep  fiqh mu‘amalah sebab pembiayaan yang dilakukan BQ dalam rangka pengembangan usaha milik BQ. Mengingat hubungan antara pihak penyedia dana ( shahib al- mal ) dengan pihak pelaksana ( mudharib ) adalah hubungan yang bersifat “gadai” dan mudharib adalah  orang  yang  dipercaya,  maka  tidak  ada  jaminan  oleh mudharib kepada  pihak  penyedia  dana  ( shahib  al-mal ),  pihak  penyedia  dana ( shahib  al-mal )  tidak  dapat  menuntut  jaminan  apapun  dari mudharib untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Jika shahib al-mal
mempersyaratkan  pemberian  jaminan  dari mudharib dan  menyatakan  hal  ini dalam  syarat  kontrak,  maka  kontrak mudharabah mereka  tidak  sah,  demikian menurut Malik dan Syafi’i.
Pemberlakuan  ini  disebabkan  karena  BQ  ragu  akan  kredibitas  calon  nasabah yang  akan  di  berikan  pembiayaan.  Pada  prinsipnya  tidak  ada  tanggung  jawab bagi  pengelola  terhadap  modal  usaha  kecuali  karena  ketelodoran  atau pelanggaran,  sama  dengan  tanggung  jawab  orang-orang  yang  diamanahi sesuatu. Segala bentuk trik manapulatif sama sekali tidak bisa digunakan untk menggugurkan hukum ini. Karena merusak kode etik ini dapat menggiring usaha ini  kepada  bentuk  jual  beli  berasas  riba (ash-Shawi  &  al-Mushlih,  2008) .  Kalau pemilik modal menetapkan syarat bagi pengelola modalnya untuk bertanggung jawab  terhadap  modal  yang  dikelolanya  atau  pengurangan  keuntungan,  maka syarat  tersebut  adalah  batil.  Akan  tetapi  apakah  kerusakan  itu  akan  membias kepada  dasar  perjanjian?  Masih  ada  perbedaan  pendapat  di  antara  Ahli  Fiqih. Kemungkinan  pendapat  yang  benar  adalah  bahwa  perjanjian  tetap  sah,  meski syaratnya  rusak.  Artinya,  syarat  itu  tidak  berlaku,  tetapi  perjanjian  itu  tetap berjalan.  Pembelakuan  jaminan  tersebut  sebagai  upaya  untuk  lebih meningkatkan dan mengingatkan nasabah agar selalu serius dan berhati-hati di
dalam  menjalankan  usahanya.  Hal  ini  juga  menyelamatkan  dana-dana  titipan pihak ketiga pada BQ Abu Indrapuri. Dari hasil interview yang dilakukan oleh peneliti  terhadap  manajer  umum  BQ  Abu  Indrapuri  Drs.  Sayuthi  Sulaiman penggunaan jaminan ini tidaklah menjadi suatu kendala bagi masyarakat, akan tetapi  jasa  kepercayaan  yang  besar  perlu  ditanamkan  kedua  belah  pihak.  Ini sebagai  wujud  terciptanya  kerjasama  baik  dalam  menjalankan  aktifitas keseharian  dalam  mengembangkan  perekonomian  serta  meningkatkan pendapatan  usaha  dengan  mengelola  dan  menjalankannya  bersama.  Fungsi jaminan  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  terakhir  pengganti  pelunasan pembiayaan, apabila nasabah sudah nyata-nyata tidak mempunyai kemampuan lagi  untuk  membayar  walau  sebelumnya  pihak  BQ  telah  berupaya  memberi masa  tangguh  dan  upaya  lain  agar  tidak  terjadi  pengambilan  jaminan  sebagai sumber pembayaran pelunasan pembiayaan.

## Analisis terhadap Upaya Optimalisasi Profit
Jika ditinjau dari fiqh mu‘amalah tentang upaya-upaya untuk meng-optimalkan profit pada usaha mikro yang telah dilakukan oleh pihak BQ Abu Indrapuri tidak berlawanan dengan syari‘ah. Namun ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan lagi  agar  terhindar  dari  berbagai  macam  resiko  diantaranya  yaitu:  Adanya lembaga penjamin yang memiliki kredibilitas dan amanah dalam memback-up usaha  yang  dijalankan  dengan  sistem mudharabah. BQ  harus  mempunyai sasaran dan target usaha yang jelas dan baik prospeknya untuk dikembangkan, tidak hanya sekedar ada jaminan saja yang layak dikembangkan. Serta, BQ juga sebaiknya memiliki jiwa entrepreneurship, artinya, mereka juga harus memiliki jiwa pengusaha yang berani mengambil risiko sesuai kemampuan.
Upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil pada BQ dapat dilakukan dengan  berbagai  upaya.  Menurut  Muhammad  Imadudin  (2005),  upaya  untuk mengoptimalkan mudharabah pada  BQ  melalui  berbagai  langkah,  antara  lain adalah: 1
a. Kesinambungan  dan  transparansi  informasi  terhadap  usaha  yang  akan dijalankan.  Informasi  usaha  dan  pasar  adalah  sesuatu  yang  sangat  penting dan  berharga  dalam  setiap  usaha.  Oleh  karena  itu  langkah  ini  bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus
1 Afnan Bastian., Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil ,(Artikel) Juni 2009. Diakses pada tanggal 30 Juni 2011 dari situs: http://www.afnan.com
mencari  dan  menemukan  format  usaha  yang  sesuai  dengan  iklim  usaha tersebut.
b. Pengembangan usaha mikro yang dibina langsung oleh BQ. Usaha ini benar- benar  milik  rakyat,  prospektif,  dan  dikelola  dengan  amanah.  Usaha  mikro adalah salah satu kunci penting bagi negara kita untuk dapat survive di saat krisis, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri.
c. Membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syari‘ah.

## Analisis Terhadap Mekanisme Pembagian Pendapatan
Ketentuan ekonomi Islam dalam fiqh mu‘amalah disebutkan bahwa modal dasar harus  dikembalikan  kepada  pemilik  disertai  dengan  pembagian  keuntungan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Keuntungan berdasarkan  kesepakatan  dua  belah  pihak,  namun  kerugian  hanya  ditanggung oleh pemilik modal saja. Alasannya, karena kerugian itu adalah ungkapan yang menunjukkan  berkurangnya  modal,  dan  itu  adalah  persoalan  pemilik  modal, pengelola tidak memiliki kekuasaan dalam hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain.
Dalam praktiknya, pihak BQ Abu Indrapuri dan nasabah melakukannya dengan membagi keuntungan sebelum seluruh modal dikembalikan kepada pihak BQ. Jelasnya, bahwa nasabah dalam mengembalikan modal melakukannya dengan cara  berulang-ulang  tidak  secara  sekaligus.  Artinya  nasabah  mencicil  biaya pinjaman yang di gunakan sebagai modal dalam kerjasama mudharabah ini. Di dalam fiqh mu‘amalah keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Artinya, pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada, karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu dengan keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan, serta pengelola  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  sebelum  masa  pembagian  dan pembagian itu hanya dengan izin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya. Serta  hak  mendapatkan  keuntungan  tidak  akan  diperoleh  salah  satu  pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya yang penulis lakukan mengenai Analisis Pembiayaan Mudharabah untuk Usaha
Mikro  pada  Baitul  Qiradl  Abu  Indrapuri  dan  Bagi  Hasilnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Pemberian pembiayaan mudharabah pada BQ Abu Indrapuri dianalisis dengan  penilaian  kelayakan  yang  meliputi  kemauan/niat  untuk membayar,  analisis  jaminan  dan  analisis  risiko.  Secara  konsep pembiayaan mudharabah  pada BQ  Abu  Indrapuri  telah  sesuai  dengan konsep mudharabah dalam  pembankan  syari‘ah,  yang  mana  sebuah lembaga  keuangan  yang  menyalurkan  pembiayaan  kepada  nasabah, tanpa  melakukan  tindakan-tindakan  yang  menyulitkan  satu  pihak  atau yang  merugikan  nasabah.  Sedangkan  mekanisme  dalam  menyalurkan pembiayaan  kepada nasabah meliputi tahap seleksi  form  pembiayaan, tahap  survei  nasabah  dan  analisis  pembiayaan,  tahap  keputusan persetujuan atas penolakan permohonan pembiayaan, tahap pengikatan jaminan, pengikatan akad, tahap pencairan pinjaman, tahap pengawasan pembiayaan serta tahap pelunasan pembiayaan.
2. Praktik  bagi  hasil  keuntungan  pembiayaan mudharabah pada  BQ Abu Indrapuri belumlah sempurna dengan aturan fiqh mu‘amalah, hal ini  disebabkan  karena  dalam  konsep  fiqh  mu‘amalah  pembagian keuntungan  usaha  pembiayaan mudharabah yang  termasuk  jenis investasi yang belum bisa dipastikan keuntungannya diawal kontrak ( natural  uncertainty  contrak ),  bagi  hasilnya  diawal  kontrak  dan diisyaratkan  harus  dalam  bentuk  proporsi  (nisbah)  dari  keuntungan dan  diperuntukkan  untuk  kedua  belah  pihak,  misalnya  40%  di distribusikan  untuk  BQ    dan  60%  di  distribusikan  untuk  anggota bukan  seperti  yang  dipraktikkan  pada  BQ  Abu  Indrapuri  dengan menetapkan keuntungan sepihak dengan secara pasti diawal kontrak terhadap  jenis  pembiayaan  yang  belum  bisa  dipastikan  untung  atau rugi, dengan kata lain pihak manajemen BQ Abu Indrapuri mengubah hal-hal  yang tidak pasti  ( uncertain ) menjadi  pasti  ( certain ), dan hal ini merupakan hal dilarang dalam Islam.
3. Penerapan terhadap upaya-upaya yang di tempuh BQ Abu Indrapuri dalam mengoptimalkan profit dapat dinyatakan sudah sesuai menurut ketentuan hukum Islam. Sebab melalui strategi yang dijalankan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip Islam. Namun ada beberapa hal yang  perlu  dioptimalkan  lagi  agar  terhindar  dari  berbagai  macam resiko.  Diantaranya,  BQ  harus  mempunyai  sasaran  dan  target  yang jelas dan baik prospeknya untuk dikembangkan.
Pada prinsipnya dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah. Karena, kalau shahib al- mal (pemilik  modal)  menetapkan  syarat  bagi mudharib (pengelola)  untuk bertanggungjawab  terhadap  modal  yang  dikelolanya,  atau  pengurangan keuntungan, maka syarat tersebut adalah batil. Akan tetapi masih ada perbedaan pendapat di antara fuqaha tentang hal ini. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan  oleh  pengelola  usaha/nasabah  dan  untuk  mengurangi  resiko pihak  akan  meminta  jaminan  dari  nasabah  bahwa  ia  sanggup  mengembalikan pembiayaan mudharabah  tertentu sesuai  dengan  dijanjikan,  juga  sebagai pemikat sesama sebagai bukti kerjasama dan saling percaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Perbankan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  (2001). Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktik .
Jakarta: Gema Insani Pers.
Arifin,  Zainul.  (2009). Dasar-dasar  Manajemen  Bank  Syariah .  Tangerang:
Pustaka Alvabet.
Ascarya.  (2003). Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
ash-Shawi, Shalah, & al-Mushlih, Abdullah. (2008). Fiqih Ekonomi Keuangan Islam (Abu Umar Basyir, Trans.). Jakarta: Darul Haq.
Chapra,  Muhammed  Umer.  (1992). Islam  and  the  Economic  Challenge .
Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
Eljunusi  dkk,  Rahman.  (2002). Membangun  kepuasan  dan  loyalitas  nasabah melalui atribut produk komitmen Agama kualitas jasa dan kepercayaan pada bank syariah . Semarang.
Haron,  Sudin.  (1998).  A  Comparative  Study  of  Islamic  Banking  Practices.
J.KAU: Islamic Economics, 10 , 23-50.
Ibrahim, Azharsyah, & Fitria. (2012). Implikasi Penetapan Margin Keuntungan pada  Pembiayaan  Murabahah  (Suatu  Studi  dari  Perspektif  Islam  Pada Baitul  Qiradh Amanah). Share: Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Islam,
1 (2), 142-162.
Idroes, & Nursella. (2013). Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah  dengan  Risiko  Pembiayaan  Bagi  Hasil  pada  Perbankan Syariah. Retrieved from http://blog.trisakti.ac.id/ahmadmuslim/files/2013/10/jurnal.docx
Karim, Adiwarman A. (2008). Bank Islam,  Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Ketiga ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kasmir.  (2004). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Khan,  Muhammad  Akram.  (1983). Issue  in  Islamic  Economics :  Islamic Publications.
Muhammad.  (2001). Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  di  Bank  Syariah .
Yogyakarta: UII Press.
Muslehuddin, Muhammad. (1999). Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu alternatif baru dalam perspektif Hukum Islam . Jakarta: Lentera.
Permataatmadja,  Karnaen,  &  Antonio,  Muhammad  Syafi'i.  (1999). Apa  dan Bagaimana Bank Islam . Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
Rivai, Veithzal. (2011). Islamic Banking . Jakarta: Bumi Aksara.
Soenarmi. (2006). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas
Nasabah Bank Syariah di Malang. http://neo-
bis.trunojoyo.ac.id/admin/download.php?id=83
Suhendi, Hendi. (2005). Fiqh Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wiyono,  Slamet.  (2005). Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi  Perbankan Syari‘ah Berdasarkan PSAK dan PAPSI . Jakarta: Grasindo.