Budaya Kerja Ewuh Pakewuh …
BUDAYA KERJA EWUH PAKEWUH DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ETNIK JAWA (STUDI PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA
BARAT)
Aldri Frinaldi 1 , Muhamad Ali Embi 2
1 Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
2 College of Law, Government, and International Studies, Universiti Utara Malaysia Sintok E-mail: alfrinaldi@gmail.com , ali@uum.edu.my

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  influence  of  ethnic  work  culture  ‘ewuh pakewuh’ of civil servant working in the West Pasaman regency. Ethnic work culture ‘ewuh  pakewuh’  is  someone’s  behavior  of  worrying  his/her  attitude  or  remark  wiil offend other people. This research used qualitative approach. Informants are selected using  purposive  sampling  of  civil  servants  from  Javanese  ethnic  group  who  work  in West  Pasaman  administration.  The  sample  are  also  selected  using  snowball  and convenience/accidental  method.  The  research  is  conducted  in  local  inspectorate, plantation  agency,  civil  servant  agencies,  education  and  training  agency,  and  local secretariat. Informants consist of 2 echelon III officials, 2 echelon IV and 8 staff. Data is interpreted using thick description method; so that the cultural significance of this work  ethic  can  be  explored  more  intensely  in  order  to  elaborate  deeply  the  ewuh pakewuh  work  culture  beyond  what  is  visible.  The  results  obtained  indicate  that  the ethnic work culture ewuh pakewuh have positive and negative sides. The positive side shows high appreciation for higher authority, and an effort to respect and implement sincerely the policies made by the authority. However the ewuh pakewuh ethnic work culture  discourages  the  staff  to  give  suggestions  and  opinions,  causing  uncritical (nrimo) work culture. A change is needed to encourage them implement less the ewuh pakewuh that leads to ethnic work culture in order to create creative and innovative work  culture.  This  change  has  to  be  started  by  the  leaders  and  staff  to  establish  an egalitarian culture in the working environment of the local goverment agencies.
Key words: Ethnic Work Culture, Ewuh Pakewuh, Civil Servants

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Budaya Kerja Etnik ewuh pakewuh di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Budaya Kerja Etnik ewuh pakewuh suatu sikap dan perilaku sewaktu mempunyai  rasa  sungkan  dan  khawatir  jika  perilaku  atau  ucapannya  akan menyinggung orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dipilih dengan cara purposive  dengan kriteria PNS berasal etnik Jawa yang bekerja pada  pemerintah  daerah  kabupaten  Pasaman  Barat.  Selain  itu  juga  menarik  sampel dengan  cara  snowball  dan  convenience/accidental.  Lokasi  penelitian  adalah Inspektorat  Daerah,  Dinas  Perkebunan,  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan Latihan, dan Sekretariat Daerah. Informan terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 2 orang pejabat eselon IV dan 8 orang pegawai staf. Penafsiran data dilakukan dengan cara thick description, sehingga makna budaya kerja ini dapat didalami lebih intens dengan  tujuan  untuk  mengupas  sedalam-dalamnya  gagasan  budaya  kerja  ewuh pakewuh    tersebut  yang  terdapat  di  belakang  yang  terlihat.  Hasil  yang  diperoleh menunjukkan bahwa budaya kerja etnik ewuh pakewuh ini ada positif dan negatifnya. Bentuk  positif  terdapat  suatu  penghargaan  yang  tinggi  terhadap  atasan,  dan  ada upaya untuk menghormati dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pihak atasan  dengan  kesungguhan.  Namun  dibalik  budaya kerja  etnik  etnik  ewuh  pakewuh tanpa  keinginan  memberikan  saran  dan  pendapat  menimbulkan  budaya  kerja  etnik etnik nrimo. Untuk itu diperlukan suatu usaha perubahan agar mereka mengurangkan
Vol. XIII No.1 Th. 2014
budaya kerja  etnik  ewuh pakewuh yang  menyebabkan  munculnya  budaya  kerja  etnik nrimo ini agar tumbuh berkembang budaya kerja kreatif dan inovatif. Perubahan ini harus  dimulai  dari  para  pimpinan  dan  mereka  untuk  membentuk  budaya  kerja  yang egaliter  dalam  menjalankan  pekerjaan  di  instansi  pemerintah  daerah  kabupaten tersebut.
Key words: Budaya Kerja, Ewuh Pakewuh, Pegawai Negeri Sipil

## Pendahuluan
Reformasi  birokrasi  pada  hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharu- an  dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  me- nyangkut  aspek-aspek  kelembagaan  (organi- sasi),  ketatalaksanaan  (business  prosess)  dan sumber  daya  manusia  aparatur.  Reformasi Birokrasi  diarahkan  pada  upaya-upaya  men- cegah  dan  mempercepat  pemberantasan  ko- rupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  ber- wibawa  ( good  governance ).  Salah  satu  kom- ponen  utama  reformasi  birokrasi  yang  sangat penting  adalah  budaya  kerja  di  kalangan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merupakan  unsur terbesar  jumlahnya  dalam  komposisi  Pegawai Aparatur Sipil Negara di Indonesia.
Upaya  ini  sebenarnya  telah  dilakukan yaitu  dengan  keluarnya  pedoman  budaya  kerja bagi  aparatur  Negara  pada  tahun  2002.  Yang sebelum keluarnya pedoman antara tahun 1998 – 2002 berupa bentuk budaya kerja di kalangan aparatur  sipil  Negara  termasuk  kalangan Pegawai  Negeri  Sipil  lebih  bersandar  kepada peraturan  disiplin  PNS  saja  (Aldri,  et.al,  2007; Aldri,  2011).  Kemudian  setelah  keluarnya Kepmen  PAN  No.  25  Tahun  2002  tentang Pedoman  Budaya  Kerja  Bagi  Aparatur  Negara yang memuat 17 pasangan bentuk budaya kerja maka  kembali  adanya  bentuk  panduan  untuk penerapan  nilai-nilai  budaya  kerja  yang  harus dilaksanakan  di  kalangan  PNS.  Selanjutnya pada tahun 2012 kembali Kementerian PAN & RB  mengganti  peraturan  tentang  pedoman budaya  kerja  dan  menyatakan  Kepmen  PAN No.25  Tahun  2002  tidak  berlaku  lagi.  Dalam Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman  Pengembangan  Budaya  Kerja  ini menjelaskan  bahwa  untuk  mengembangkan budaya kerja yang baru, hal pertama yang harus dilakukan  adalah  merumuskan  nilai-nilai  baru yang  diinginkan.  Nilai-nilai  baru  adalah  nilai- nilai yang dipercaya akan membawa organisasi mencapai  visi  dan  menuntaskan  misinya.  Hal penting  yang  harus  diingat  dalam  merumuskan nilai-nilai  organisasi,  adalah  bahwa  nilai-nilai
harus didasarkan pada praktik yang dikenal dan dapat  dilaksanakan  setiap  pegawai  di  ling- kungan  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah Daerah.  Nilai-nilai  tersebut  harus  berakar  pada apa  yang  sesungguhnya  berlaku  dalam  orga- nisasi  dari  hari  ke  hari  untuk  menjadi  lebih baik. Sumber nilai dapat diambil dari nilai-nilai yang  terkandung  dalam;  (1)  ajaran  agama;  (2) falsafah  negara;  dan  (3)  kebiasaan  yang  ber- kembang baik dalam masyarakat/adat.
Namun  dalam  kenyataannya  hingga  kini masih  dominan  budaya  kerja  yang  berasal  dari etnik dibawa PNS sewaktu bekerja di organisasi Pemerintah  Daerah  (Aldri  dan  M.Ali,  2011a; 2011b);  Aldri  (2012).  Diasumsikan  pula kalangan  PNS  berasal  dari  etnik  Jawa  masih dominan  menggunakan  budaya  kerja  etniknya diantaranya budaya kerja ewuh pakewuh . Budaya  kerja  ini  timbul  disebabkan masih  kuatnya  budaya patron-klien antara bawahan  dengan  atasannya.  Dengan  berorien- tasi  kepada  kekuasaan  maka  budaya patron- klien dapat  timbul  karena  saling  kebergan- tungan  antara  atasan  ( patron )  dan  bawahan ( klien )  baik  karena  kedekatan  kesukuan  dan kekerabatan  (ikatan  primordial)  maupun  saling pengertian  dalam  memandang  nilai-nilai  dan prinsip  kehidupan.  Menurut  Soeprapto,  dkk (2000);  Dwiyanto  (2006);  Enceng  dan Purwaningdyah  (2008)  budaya patron-klien sangat  mempengaruhi  kinerja  birokrasi  dan memperlemah kinerja birokrasi apabila diterap- kan  secara  mutlak.  Hubungan  antar  elemen yang  terkait  dalam  sistem  organisasi  birokrasi menjadi  tidak  proporsional,  tidak  profesional, dan tidak rasional. Dalam perkembangan selan- jutnya,  budaya  patron-klien  menimbulkan  pola perilaku ewuh-pakewuh dalam hubungan antara bawahan dan atasan.
Diasumsikan bahwa birokrasi di Indonesia  yang  menganut  budaya  ketimuran sehingga dalam konteks kesantunan Jawa ewuh- pakewuh tampak sewaktu bekerja dalam bentuk sikap dan perilaku rasa sungkan atau rasa segan serta  menjunjung  tinggi  rasa  hormat  terhadap atasan  atau  senior  (Dwiyanto,  2002;  2006). Menurut Suyono (2007); Enceng dan
Budaya Kerja Ewuh Pakewuh …
Purwaningdyah  (2008)  perilaku  yang  telah membudaya  dalam  lingkungan  birokrasi  di Indonesia dapat membuat para pejabat birokrat pemegang  posisi  kunci  berada  dalam  posisi kehilangan  kontrol  atau  kontrol  yang  lemah baik oleh pejabat birokrat bawahannya maupun oleh aparat pengawas.
Oleh  sebab  itu  dalam  artikel  hasil penelitian  ini  diajukan  rumusan  masalah  yaitu bagaimanakah  pengaruh  budaya  kerja  etnik  di kalangan  PNS  etnik  Jawa  sewaktu  bekerja  di organisasi  pemerintah  daerah  kabupaten Pasaman  Barat?  Ini  dimaksudkan  untuk  meng- analisis  seberapa  kuat  pengaruh  budaya  kerja ewuh pakewuh dalam kalangan PNS etnik Jawa serta dampaknya dalam  melaksanakan pekerja- annya. Sehinga ditemukan formulasi yang tepat dalam  melakukan  perubahan  budaya  kerja  di kalangan PNS termasuk PNS berasal dari etnik Jawa  menjadi  mempunyai  budaya  kerja inovatif,  asertif  dan  efesien  serta  efektif  dalam bekerja di organisasi pemerintah daerah.

## Tinjauan Pustaka
Indonesia  adalah  sebuah  negara  demok- rasi  yang  mempunyai  masyarakat  majemuk terbesar  di  Asia  Tenggara  daripada  segi  kaum, agama,  bahasa  dan  budaya.  Menurut  hasil penelitian  Hildred  Geetz  (1963),  terdapat  300 kumpulan etnik dan 250 jenis bahasa yang ter- dapat bermukim di berbagai kawasan Indonesia. Jika  dilakukan  penelusuran  tentang  Istilah masyarakat  Indonesia  Majemuk  pertama  kali diperkenalkan  oleh  Furnivall  dalam  bukunya Netherlands India: A Study of Plural Economy tahun  1967  (dalam  Nasikun,  1993;  dalam Warnaen,  2002;  dan  dalam  Winarso  2008) untuk  menggambarkan  realitas  masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan  etnik  ditunjukkan  oleh  struktur  masyara- katnya yang unik serta mempunyai keberagam- an  dalam  berbagai  hal.  Pengamatan  penelitian- nya  di  Burma  yang  ia  samakan  dengan  Jawa, Furnivall  menyatakan  masyarakat  majemuk terpisah menurut garis budaya yang spesifik, di mana kelompok-kelompok di dalam unit politik menganut  budaya  yang  berbeda.  Kelompok yang  satu  berbaur  dengan  kelompok  lainnya tetapi  masing-masing  tidak  saling  mengkom- binasikan  budayanya.  Kelompok-kelompok masyarakat  berbeda  tersebut  saling  bertemu dalam kegiatan sehari-hari (misalnya di pasar), tetapi  masing-masing  mempraktekkan  budaya- nya masing-masing.
Schein (dalam Aldri dan M. Embi, 2011; 2012;  Aldri,  2012),  budaya  adalah  asumsi- asumsi  dan  keyakinan-keyakinan  dasar  yang dirasakan bersama-sama oleh para anggota dari suatu kelompok atau organisasi. Asumsi-asumsi dan keyakinan tersebut menyangkut pandangan kelompok  mengenai  dunia  dan  kedudukannya, dalam  dunia  tersebut,  sifat  dari  ruang  lingkup, sifat manusia, dan hubungan manusia.
Selanjutnya  dikaitkan  dengan  perkem- bangan  kehidupan  era  berikutnya  yang  mana telah  banyak  orang  Indonesia  yang  bekerja dalam  berbagai  organisasi  sektor  publik maupun  sektor  swasta,  maka  merujuk  hasil penelitian Hofstede (1983a;1983b) menjelaskan bahwa  antara  budaya  nasional  dan  budaya organisasional  sulit  dibedakan  dan  merupakan fenomena  yang  identik.  Perbedaan  keduanya tercermin  dalam  manifestasi  budaya  ke  dalam nilai-nilai  dan  praktek.  Pada  budaya  organisa- sional,  perbedaan  banyak  pada  tingkat  praktek dibandingkan perbedaan nilai-nilai.
Kenyataan  seperti  yang  dikemukakan diatas  menunjukkan  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  secara  sadar  atau  tidak  sadar  seseorang membawa budaya kerja yang berasal etnik asal dalam organisasi tempat ia bekerja.

## Budaya Kerja
Budaya  kerja  merupakan  pandangan yang  dianut  oleh  para  pegawai  atau  anggota suatu  organisasi  yang  pada  prinsipnya  berasal dari budaya organisasi dimana mereka bekerja. Pendapat  Triguno  (2004)  budaya  kerja  adalah suatu  falsafah  yang  didasari  oleh  pandangan hidup  sebagai  nilai-nilai  yang  menjadi  sifat, kebiasaan  dan  kekuatan  pendorong,  mem- budaya  dalam  kehidupan  suatu  kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari  sikap  menjadi  perilaku,  kepercayaan,  cita- cita,  pendapat  dan  tindakan  yang  terwujud sebagai  "kerja"  atau  "bekerja".  Melaksanakan budaya  kerja  mempunyai  arti  yang  sangat dalam,  kerana  akan  mengubah  sikap  dan  peri- laku  sumber  daya  manusia  untuk  mencapai produktivitas  kerja  yang  lebih  tinggi  dalam menghadapi tantangan masa depan.
Budaya  kerja  mempunyai  peran  dalam mengikat  pegawai  untuk  selalu  bekerja  men- capai  keberhasilan  prestasi  yang  tinggi.  Suatu budaya  kerja  seseorang  yang  menunjukkan  se- buah  perilaku  dalam  situasi  berbeda  dengan budaya  kerja  yang  sama  setiap  waktu.  Selain itu,  pada  hakikatnya  para  PNS  dari  berbagai
Vol. XIII No.1 Th. 2014
etnik  termasuk  yang  berasal  dari  etnik  Jawa mempunyai keinginanan pegawai sesuai upaya- nya  untuk  mencapai  keharmonisan  dan  kese- rasian  dalam  bekerja.  Pemahaman  terhadap budaya  kerja  oleh  para  pegawai  dalam  suatu organisasi  termasuk  organisasi  sektor  publik dimaksudkan  agar  tercapainya  hasil  kerja  yang efesien dan efektif. Karena itu menurut Triguno dan  Supriyadi  (2006)  suatu  budaya  kerja  me- rupakan  suatu  nilai-nilai  yang  menjadi  sifat, kebiasaan  yang  tercermin  dari  sikap  menjadi perilaku dan tindakan dalam bekerja.
Aktualisasi budaya kerja seorang pegawai  menurut  pendapat  Moeljono  (2004) dapat  dilihat  dari;  (1)  pemahaman  bahan  dasar tentang makna bekerja, (2) sikap terhadap kerja dan  lingkungan  kerja,  (3)  perilaku  ketika bekerja,  (4)  semangat  dalam  bekerja,  (5)  sikap terhadap pemanfaatan waktu dalam bekerja, dan (6) cara atau alat yang digunakan untuk bekerja. Semakin  positif  nilai  komponen-komponen budaya  tersebut  dimiliki  oleh  seorang  pekerja maka  akan  semakin  tinggi  prestasinya. Muhamad  Ali  (2003),  mendefinisikan  budaya kerja  sebagai  nilai-nilai  kepercayaan  dan tingkah  laku  yang  dimiliki  oleh  seseorang pekerja yang dipraktekkan oleh mereka  dalam masa  atau  sepanjang  mereka  bekerja.  Beliau juga  turut  menyatakan  terdapat  tiga  bentuk kerja  yang  perlu  dilihat  yaitu  budaya  kerja kognitif,  budaya  kerja  normatif  dan  budaya kerja  material.  Pembinaan  budaya  kerja  amat penting  meningkatkan  prestasi  dan  pencapaian tujuan organisasi oleh para pegawai.
Halangan dalam usaha penerapan budaya kerja  yang  positif  dapat  pula  disebabkan  para PNS  menerapkan  teori  birokrasi  Weber  yang serba  formal  dan  kaku,  birokrasi,  dan  hierarki dalam  organisasi  pemerintah  atau  birokrasi (Daryatmi,  2006;  Thoha,  2007;  Fadel Muhammad  dalam  Pramusinto,  2009).  Pen- dapat Osborne dan Gaebler (1996) dalam mem- bangun  budaya  kerja  birokrasi  sebagaimana yang dilakukan pada budaya kerja dalam orga- nisasi  swasta  bukanlah  semudah  membalikkan telapak  tangan.  Sebab  proses  seperti  itu  menu- rut Triguno (2004); Sudirman (2009) perubahan budaya kerja di kalangan pegawai  memerlukan jangka waktu yang lama dan berkesinambungan agar bisa efektif diterapkan.

## Budaya Kerja Ewuh Pakewuh
Ewuh  pakewuh merupakan  salah  satu budaya  yang  masih  melekat  pada  masyarakat
Jawa.  Menurut  Tobing  (2010)  e wuh  pekewuh atau  sungkan  adalah  manifestasi  dari  kaidah dasar  kehidupan  masyarakat  Jawa.Bentuk  pe- rasaan  ketidakenakan  yang  hampir  menyerupai rasa  sungkan,  dengan  adanya  rasa  tersebut maka  seseorang  akan  merasa  khawatir  jika perilaku  atau  ucapannya  akan  menyinggung atau  membuat  seseorang  akan  menjadi  ter- singgung.
Soeharjono  (2011)  mendefinisikan  e wuh pakewu h sebagai sikap sungkan atau rasa segan serta  menjunjung  tinggi  rasa  hormat  terhadap atasan  atau  senior. Ewuh  pakewuh tidak  hanya terjadi  pada  atasan  atau  senior  saja,  menurut Tobing  (2010) ewuh  pekewuh juga  dapat muncul  akibat  individu  sudah  mengenal  atau banyak  menerima  suatu  kebaikan  dari  orang lain sehingga bagi individu itu akan sulit untuk menolak  atau  mengabaikan  permintaan  orang tersebut,  bahkan  pendapat  orang  tersebut.  Pe- rasaan ewuh  pekewuh juga  bisa  muncul  di- karenakan adanya faktor perbedaan usia. Ewuh pakewuh biasanya  cenderung  dihadapi  orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Menurut  Tobing  (2010), ewuh  pakewuh yang merupakan nilai dalam masyarakat Jawa terdiri dari  beberapa  prinsip  yang  sangat  erat  hu- bungannya  dengan  aspek-aspek  dalam ewuh pakewuh ,  yaitu  prinsip  kerukunan  dan  prinsip hormat.  Harry  (2013)  budaya  birokrasi ewuh- pakewuh ,  yaitu  pola  sikap  sopan  santun  di lingkungan  birokrasi  yang  dilakukan  oleh pegawai  atau  pejabat  selaku  bawahan  yang segan  atau  sungkan  menyatakan  pendapatnya yang  mungkin  bersifat  bertentangan,  demi menghindari  konflik  dan  menjaga  jalinan hubungan  baik  dengan  para  atasan  atau  senior mereka  yang  dianggap  lebih  tinggi  kedudukan sosialnya.
Perubahan  budaya  kerja ewuh  pakewuh ini  hanya  dimungkinkan  apabila  para  pejabat yang  menjadi  atasan  bersedia  menerapkan budaya  kerja  egaliter  (Himawan,  2005;  Jufri, 2006;  Kurniawan,  2007;  Herliany,  2008; Enceng,  2008;  Gaffar, 2008;  Febrianda,  2009). Sebab  syarat  yang  paling  utama  memberi jaminan keberhasilan bagi perubahan budaya di kalangan  PNS  ialah  kepemimpinan  yang  kuat ( strong  leadership )  baik  dalam  kemampuan memimpin maupun dalam ketajaman visinya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  bagi  melihat  budaya  kerja  etnik  di
Budaya Kerja Ewuh Pakewuh …
kalangan  PNS  di  Kabupaten  Pasaman  Barat, Provinsi  Sumatera  Barat.  Fokus  penelitian  ini pada  bentuk  budaya  kerja  yang  disebut Ewuh Pakewuh .  Budaya  Kerja Ewuh  pakewuh suatu sikap  dan  perilaku  sewaktu  mempunyai  rasa sungkan  dan  khawatir  jika  perilaku  atau  ucap- annya akan menyinggung orang lain, pengertian ini  merujuk  pendapat  dikemukakan  Geerzt, 1961; 1973; 1976; Suyono, 2009; Widiat, 2005; Widyawati,  2010;  Wijayanti  dan  Fivi,  2010. Budaya  kerja  yang  menjadi  fokus  dalam  pene- litian  ini  terkait  langsung  dengan  kepentingan pelaksanaan  tugas,  pekerjaan  dan  masalah- masalah  yang  dihadapi  oleh  kalangan  PNS dalam  melaksanakan  pekerjaannya  di  instansi/ unit organisasinya.
Informan  dipilih  dengan  cara purposive dengan  kriteria  PNS  berasal  etnik  Jawa  yang bekerja  pada  pemerintah  daerah  kabupaten Pasaman Barat. Selain itu juga menarik sampel dengan cara snowball dan convenience/acciden- tal (Creswell, 2007). Pengumpulan data dilaku- kan  pada  bulan  Agustus  –  Desember  2010, kemudian  dilanjutkan  lagi  pada  bulan  Januari 2011  –  Maret  2011.  Lokasi  penelitian  adalah Inspektorat  Daerah,  Dinas  Perkebunan,  Badan Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Latihan,  Sekre- tariat  Daerah.  Informan  terdiri  dari  2  orang pejabat  eselon  III,  2  orang  pejabat  eselon  IV dan 8 orang pegawai staf.
Kemudian interprestasi data lapangan ini dilakukan  merujuk  pendapat  Geertz  (1973; 2000;  dan  dalam  Aldri  dan  Muhamad  Ali, 2011a; 2011b; 2012; Aldri, 2012) bahwa penaf- siran  data  tentang  suatu  budaya  seharusnya dilakukan dengan cara thick description. Untuk itu  pengumpulan  data  dilakukan  secara  me- nyeluruh  terhadap  aktifitas  suatu  pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS yang menjadi subjek peneliti  agar  dapat  mengeksplorasi  dan  meng- gambarkan  serta  menafsirkan  simbol-simbol budaya  kerja ewuh  pakewuh yang  berasal  dari etnik  Jawa  dengan  tepat.  Sehingga  makna budaya  kerja  ini  menjadi  dapat  didalami  lebih intens dengan tujuan untuk mengupas sedalam- dalamnya gagasan budaya kerja ewuh pakewuh tersebut yang terdapat di sebalik yang terlihat.

## Hasil dan Pembahasan
PNS  berasal  dari  etnik  Jawa  yang  ber- posisi  sebagai  pegawai  staf  (bukan  pejabat eselon)  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  di- lakukan  pada  umumnya  menyatakan  bahwa mereka  cenderung  terlihat  bekerja  secara  teliti
dan  telaten  dapat  dimaknakan  pula  sebagai upaya  disenangi  oleh  atasan,  karena  mereka takut dimarahi atasan atau dipindahkan ke unit lain  karena  dianggap  bekerja  kurang  teliti. Selain  itu,  budaya  kerja  teliti  dan  telaten  ini berhubungan  pula  dengan  budaya  kerja  keber- samaan  dalam  makna  adanya  harmoni  dalam menjalani  kehidupan.  Mereka  senantiasa  ber- upaya menjaga kebersamaan atau harmoni baik pihak atasan, maupun sesama staf.
Usaha  menjaga  kebersamaan  ini  dalam budaya  terdapat  pula  dalam  pepatahnya “ mangan  tak  mangan,  ora  opo-opo” (makan tak  makan,  tiada  masalah,  yang  penting  ber- kumpul).  PNS  etnik  Jawa  jika  mereka  ber- kumpul  dengan  kumpulannya  atau  pun  dengan kumpulan  lainnya,  mereka  lebih  banyak  ber- bicara tentang keluarga dan lingkungan. Jarang mereka  membincangkan  pekerjaan  apalagi tentang  sesuatu  berkaitan  dengan  atasan  atau kebijakan  dalam  organisasi  tempat  mereka bertugas.  Sejalan  dengan  pendapat  Kuntowijo (2009)  konsepsi  keharmonisan  mempunyai makna  mencipta  ruang  kekerabatan  dan  keber- samaan  antar  warga.  Salah  satu  bentuk  upaya menjaga kehormanisan dengan penggunaan tata bahasa  halus  dan  manis.  Dalam  falsafah  Jawa, ajining  diri  soko  lathi ,  berarti  harga  diri  sese- orang diantaranya tergantung pada mulut, ucap- an, dan bahasanya. Kata-kata yang fasih, manis, dan empan  papan (tahu  situasi  dan  keadaan) akan  menyenangkan  hati.  Namun  realitanya PNS  berasal  dari  etnik  Jawa  di  Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ini, kebanyakan yang tidak lagi mengenal tingkatan tata bahasa Jawa seperti mana daerah asalnya. Mereka kebanyak- an  hanya  mampu  berbahasa  Jawa  pasaran  di- kalangan masyarakat etnik Jawa. Ini disebabkan kurangnya  mewarisi  langsung  atau  mengenal langsung  tradisi  bahasa  Jawa  sebagaimana  di pulau Jawa.
Namun, dalam pendidikan pada keluarga dan  lingkungan  PNS  etnik  Jawa  di  Pasaman Barat,  mereka  tetap  dalam  bertutur  bahasa menggunakan  bahasa  tingkatan  dalam  bentuk bahasa Indonesia. Yang mana mengguna bahasa Indonesia  apabila  berbicara  dengan  pihak atasannya  menggunakan  kata-kata  yang  halus disertai  sikap  yang  sopan,  begitu  pula  peng- gunaan bahasa dengan rekan kerja sesama etnik Jawa  cenderung  dengan  bahasa  yang  disebut “bahasa  pergaulan”.  Bagaimanapun  jika  ber- bicara  dengan  kaki  tangan  awam  etnik  lain mereka tetap mengguna bahasa yang halus pula,
Vol. XIII No.1 Th. 2014
kecuali  di  antara  mereka  sudah  saling  akrab, biasanya  bahasa  campuran  antara  bahasa Indonesia dan bahasa Jawa kerap dipakai dalam berinteraksi sosial.
Aspek  kultural  yang  tergambar  dalam budaya  kerja  etnik  Jawa  yaitu  suatu  kecen- derungan  kuat  mempunyai  orientasi  yang  kuat pada atasan, ketaatan yang berlebihan pada ke- kuasaan.  Hal  ini  pemahaman  sistem patron- klien dan  paternalis  dalam  masyarakat  ini sepertinya  telah  mendarah  daging  sehingga sukar mengalami anjakan nilai tersebut. Dengan sistem  seperti  ini,  keputusan-keputusan  dalam setiap  aspek  diambil  oleh  pihak  atasan  di- asumsikan  telah  didasarkan  atas  kebijaksanaan ( wisdom ) , karena pemimpin  dianggap sebagai “orang bijak” dan sangat dihormati.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan PNS  yang  menduduki  jabatan  eselon  pada umumnya  mengemukakan  bahwa  PNS  etnik Jawa  dalam  bekerja  terlihat  dalam  hal  bertutur kata  mereka  cenderung  terlihat  sopan  dan menghindari  perkataan  yang  dianggap  kasar karena  tiada  ingin  membuat  pihak  lain  ter- singgung atau marah. Oleh sebab itu, bagi PNS berasal dari etnik Jawa membincangkan sesuatu berkaitan  dengan  kebijakan  atasan,  organisasi kerajaan  tempatan  dianggap  “tabu”  karena  di- anggap dapat mengganggu keharmonisan dalam bekerja,  maka  hal  ini  diketahui  oleh  pihak atasan  atau  pihak  pengambil  kebijakan  dalam organisasi  kerajaan  tempatan  di  kerajaan tempatan  Pasaman  Barat.  Bahkan  jika  PNS etnik  Jawa  merasa  tidak  senang  atau  puas  atas perintah  yang  diberikan  oleh  pimpinan  atau atasannya  mereka  tidak  menampakkan  secara nyata pada sikap dan prilakunya.
Berkaitan  dengan  tidak  menampakkan rasa  tidak  puas  dan  senang  terhadap  pimpinan dan  atasan  ini  menurut  hasil  penelitian  Fivi (2010)  bahwa dalam  berbagai  serat adi  luhung etnik  Jawa  terdapat  falsafah  berkaitan  untuk tiada  menampakkan  perasan  tidak  senang  atau tidak puas tersebut.
Budaya  kerja ewuh  pakewuh ini  me- numbuhkan  pula  bentuk  budaya  kerja nrimo (menerima keadaan apa wujudnya), yang dilihat daripada  aspek  psikologis  sosial  ialah  sesuatu sikap dan tindakan mampu membuat seseorang menghadapi  hidup  secara  nyaman  dan  adanya suatu  ketenangan  dalam  berbagai  keadaan. Budaya kerja nrimo ini cenderung mengarahkan kepada  kehidupan  batiniah  saja  sehingga  ke- hidupan  dunia  nyata  yang  menghendaki  pen-
capaian  material  diketepikan  dalam  paham budaya  kerja  etnik  Jawa  tersebut.  Sedangkan pembangunan negara memerlukan wujud nyata usaha kerja keras dan kreatifitas dalam bekerja. Budaya  kerja  ini  dapat  menyebabkan  Budaya kerja  rajin  tetapi  mereka  terhenti  dalam berinovasi  karena  tidak  tertarik  mengubah budaya kerja nrimo menjadi kreatif.

## Simpulan
Budaya  kerja ewuh  pakewuh ini  ada positif  dan  negatifnya.  Bentuk  positif  terdapat suatu penghargaan yang tinggi terhadap atasan, dan  ada  upaya  untuk  menghormati  dan  me- laksanakan  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh pihak  atasan  dengan  kesungguhan.  Namun disebalik itu budaya kerja ewuh pakewuh tanpa keinginan  memberikan  saran  dan  pendapat menimbulkan budaya kerja nrimo . Oleh karena itu, budaya ewuh pake wuh itu mestinya diambil sisi positifnya, dan ditransformasikan ke bentuk lain,  sehingga  bisa  mendorong  berjalannya tugas  dan  kewajiban  dengan  lebih  baik.  Untuk itu  perlu  pembenahan  budaya  kerja  ini  secara bertahap  dan  berkesinambungan  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  aparatur  pemerintah daerah,  akan  melakukan  pembenahan-pembe- nahan secara bertahap.
Untuk  itu  diperlukan  suatu  usaha  per- ubahan  agar  mereka  mengurangkan  budaya kerja ewuh  pakewuh yang  menyebabkan munculnya budaya kerja nrimo ini agar tumbuh berkembang  budaya  kerja  kreatif  dan  inovatif. Perubahan ini harus dimulai dari para pimpinan dan  mereka  untuk  membentuk  budaya  kerja yang  egaliter  dalam  menjalankan  pekerjaan  di intasi pemerintah daerah kabupaten tersebut.

## Daftar Rujukan
Agus  Suyono.  2013. Profil  Etos  Kerja Birokrasi  (Ethos  Of  Working  In Bureaucracy Profile). Makalah. http://4gussuryono.lecture.ub.ac.id/files/2 012/03/Agus-Suryono-Profil-Etos-Kerja-
Birokrasi.pdf
Aldri Frinaldi, Muhamad Ali Embi. 2012a. The Impact  of  Ethnic  Work  Culture  On  Civil Servant  Work  Culture  (a  Case  Study  of Work  Culture  Punctuality  and  Trans- parency  of  Public  Service  in  Pasaman Barat) .  Artikel  dipresentasikan  pada Konferensi dan Seminar Internasional IAPA, ASPA bersama Unibraw. Malang. http://fia.ub.ac.id/publik/index.php?optio
Budaya Kerja Ewuh Pakewuh …
n=com_content&view=article&id=74%3 Amateri-proceeding- abstrak&catid=1%3Aberita- umum&Itemid=76&lang=id
Aldri Frinaldi dan Muhamad Ali Embi. 2011a. Pengaruh  Budaya  Kerja  Etnik  terhadap Budaya  Kerja  Keberanian  dan  Kearifan PNS  dalam  Pelayanan  Publik  yang Prima  di  Daerah  (Studi  Kasus  pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat) . e-Jurnal  Laboratorium  Admi- nistrasi  Negara.  Vol  1.  No.1 (2011). Universitas Sultan Agengtirtyasa. Banten

## Aldri Frinaldi dan Muhamad Ali Embi. 2011b.
Pengaruh  Budaya  Kerja  Etnik  Terhadap Budaya Kerja Keadilan dan Kerterbuka- an  PNS  Dalam  membangun  Masyarakat Madani  dan  Demokrasi  (Studi  pada Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat). Prosiding Semnas FISIP UT .
Aldri  Frinaldi.  2011c. Analisis  Budaya  Kerja Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  :  Studi pada  beberapa  Pemerintah  di  Sumatera Barat . Jurnal Ilmiah Politik Kenegara- an.  Demokrasi.  Vol  X.  No.  2 .  Padang, Oktober 2011; hal 103-214.
Aldri  Frinaldi,  Muhamad  Ali  Embi,  Norapiah Abd. Rahman. 2012b. Hubungan Budaya Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Terhadap Pelayanan  Publik  (Studi  Pelayanan terhadap  Mahasiswa  Pada  Fakultas Teknik  Universitas  Negeri  Padang) . Prosiding  Seminar  Internasional  di Bukittinggi . April 2012.
Creswell, J. W. 2007. Qualitatif Inquiry And Research  Design .  California:  Sage Publications Inc.
Dwiyanto,  Agus.  2002. Reformasi  Birokasi Publik  di  Indonesia . Yogyakarta:  Pusat Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Dwiyanto,  Agus.  2006. Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Geerzt, Hildred. 1961. The Javanesse Family: A  Studi  of  Kinship  and  Socialization . The Free Press of Glencoe.
Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation Of Cultures . New York : Basic Books 2000 Edition.
Harry  Indradjit  Soeharjono.  2013. Pengaruh
Budaya  Birokrasi  Ewuh-Pakewuh Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengen- dalian  Intern . Disertasi .  Sekolah  Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
Moeljono,  Djokosantoso.  2003. Budaya Korporat  dan  Keunggulan  Korporat . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nasikun.  1993. Sistem  Sosial  Indonesia . Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Osborne, D. & Gaebler, T. 2000. Memangkas Birokrasi . Jakarta: PPM.
Osborne,  D.  &  Plastrik  P.  1997. Banishing Bureaucracy;  the  Five  Strategies  for Reinventing  Government . California: Addsion-Wesle  Publishing  Company, Inc.
Schein,  Edgar  H.  2004. Organizational  Cul- ture  and  Leadership .  San  Francisco: Jossey–Bass Publishers.
Soeharjono,  H.  I.  2011. Pengaruh  Budaya Birokrasi  “ewuh-pakewuh”  Terhadap Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern . Jurnal  Ilmu  Administrasi  Vol.  VIII No. 3
Soeprapto,  H.R.  Riaydi,  H.  R.  &  Hanafi,  I. 2000. Pengembangan  Sumber  Daya Aparatur Daerah di Era Reformasi (Studi Kasus  di  Trenggalek ). Jurnal  Adminis- trasi Negara. Vol. 1, No. 1 ; 46-57.
Sudirman. 2009. Praktek Birokrasi Weberian di Indonesia . Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Widya Praja. Vol. XXXV.No.1 . Jakarta.
Supriyadi,  Gering  &  Triguno.  2006. Budaya Kerja  Organsasi  Pemerintah .  Jakarta:
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia.
Tobing, D. H. 2010. Asertivitas Perokok Pasif Dalam Budaya Ewuh Pakewuh . Thesis . Yogyakarta: Program Magister Psikologi Fakultas  Psikologi  Universitas  Gadjah Mada
Triguno.  2004. Budaya  Kerja:  Menciptakan Lingkungan  yang  Kondusif  untuk Meningkatkan  Produktivitas  Kerja . Jakarta: Golden Terayon.
Warnaen,  Suwarsih.  2002. Streotipe  Etnis dalam  Masyarakat  Multietnis .  Yogja- karta: Mata Bangsa.
Widiat,  Afendy.  2005. Toleransi  dalam Ungkapan  Tradisional  Jawa . Jurnal Kebudayaan  Jawa-Kejawen.  Vol  1.
Vol. XIII No.1 Th. 2014
No. 1 .
Widyawati, Wiwien. 2010. Etika Jawa: Meng- gali  Kebijaksanaan  dan  Keutamaan demi Ketentraman Hidup Lahir Batin . Yogjakarta: Pura Pustaka.
Wijayanti  Herlani  dan  Fivi  Nurwianti.  2010. Kekuatan  Karakter  dan  Kebahagiaan
pada  Suku  Jawa . Jurnal  Psikologi  Vol. 3. No. 2.
Winarso,  Heru  Puji.  2008. Paradigma  Budaya Birokrasi  Dalam  Multikulturalrisme . Jurnal  Publica.  Vol.  IV.  No.2 :  76-82. ISSN 1410-461X.