Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional

## Jeihan Multazam
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagan Yogyakarta Email: Hanzmultazam@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini sangat berkembang pesat, salah satunya adalah alat pembayaran elektronik yang biasa disebut e-money atau uang elektronik. Pengaturan uang elektronik itu sendiri diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/ PBI/2009 tentang Uang elektronik, kemudian Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/8/PBI/2017 tentang National Payment Gateway sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan). Uang elektronik merupakan gagasan yang bagus untuk masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, disamping menawarkan penggunaan yang cepat dan mudah, sistem tersebut sangat bersifat efektif dan  efisien.  Namun  di  lain  sisi  terdapat  suatu  kekurangan dalam sistem tersebut yang mana kekurangan tersebut menjadi permasalahan dalam penelitian ini, pada e-money berbasis unregistered (tidak terdaftar) memiliki celah keamanan yang berpotensi menimbulkan kejahatan seperti siapapun dapat menggunakan kartu tersebut walaupun bukan pemilik sebenarnya. Dari permasalahan tersebut akan dijelaskan bagaimana upaya preventif pemerintah sejauh ini dan bagaimana analisis perlindungan konsumennya. Telah dijelaskan dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak seorang konsumen dan kewajiban produsen, dimana dalam undangundang tersebut dijelaskan adanya perlindungan hukum terhadap seorang konsumen. Oleh karena itu penyusun mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti.
178 Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat  dari  Sadd  aż-żarī’ah  (menutup  jalan)  dalam  hukum Islam, maka sebenarnya e-money berbasis unregistered tersebut hukumnya haram atau dilarang digunakan karena kemungkinan besar berpotensi menimbulkan mafsadat/ kerusakan. Kemudian alat pembayaran tersebut dapat diperbolehkan apabila hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadat dapat dihilangkan, seperti dengan berjalannya undang-undang Perlindungan konsumen dengan baik dan peran pemerintah dalam mencegah hal-hal yang merugikan pengguna.
Kata kunci: Peraturan Bank Indonesia, gerbang pembayaran nasional, hukum Islam

## A. Pendahuluan
Dewasa ini perkembangan ekonomi dunia telah mengarah pada berkembangnya ekonomi global. Efek dari berkembangnya ekonomi global maka masyarakat semakin dekat dengan segala jenis teknologi dengan berbagai macam kebutuhan. Adanya teknologi baik itu perseorangan maupun perusahaan dapat terhubung dari satu dengan yang lainnya, salah satunya di bidang ekonomi yang mana konsumen dapat melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi dengan sangat mudah dari banyaknya media yang tersedia.
Perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang pada saat ini sangat menjanjikan. Walaupun sebagian Asia tertinggal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang dalam hal akses e-commerce , dengan semakin meningkatnya pengguna teknologi dan tumbuhnya minat masyarakat dalam mengolah teknologi maka kegiatan ekonomi semakin meningkat. 1
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun bukan bank semakin berkembang, disamping itu perlu adanya peningkatan kelancaran dan keamanan bagi seluruh pihak penyelenggara dan juga perlu adanya
1 Ball Donald A dkk, International Business: Tantangan Persaingan Global, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 140.
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
pengaturan yang lebih lengkap. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki kebijakan dalam mengatur perekonomian Indonesia sebagai lembaga independen negara. Bank Indonesia berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta yang memiliki kebijakan moneter yang mana lembaga ini sebagai bukti nyata dari berkembangnya ekonomi negara pada saat terjadi krisis global yang mana pada saat itu Indonesia mengambil langkah antisipatif dan langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan global sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara. 2
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah megatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan demikian, Bank Indonesia memang memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh  jasa  sistem  pembayaran  yang  efisien,  cepat,  tepat dan aman. 3
Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Uang elektronik memiliki nilai nilai tersimpan ( stored value ) atau prabayar ( prepaid ) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. 4
Berbekal dengan salah satu wewenang Bank Indonesia menetapkan kebijakan dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam
2 Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
3 Rahmi Helmi dan Zaki Mubarak, “ Analsisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai”. (Jurnal  At-Taradhi,  vol  V  2014),  Google  Portal
Garuda. PDF, (20 Januari 2018, pukul 12.18 WIB), hlm. 1.
4 Arsita Ika Adiyanti, “ Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money , (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol III, No 1 2015) Portal Garuda. PDF, (30 Januari 2018, pukul 12.56 WIB), hlm. 5.
180 Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunanya. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi- inovasi baru dalam pembayaran elektronik ( electronic Payment ). Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Melihat kondisi tersebut maka Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang memiliki tugas menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran melalui e-money yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014. 5
Dalam undang-undang no 23 tahun 1999 jo. undang-undang no 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, Lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat harus menjamin terlaksananya pemindahan uang secara efisien, dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Anita menjelaskan bahwa yang dimaksud pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti Integrated Circuit (IC), Cryptography 5 dan jaringan komunikasi. 6
Hingga saat ini Bank Indonesia telah memberikan izin kepada beberapa perusahaan operator e-money dari perbankan seperti  Bank  Mandiri,  Bank  BNI,  Bank  BCA  dan  sebagainya, operator seluler seperti T-Cash, XL Tunaiku, Smartfren Telecom dan sebagainya, pihak lain seperti Doku Pay, Doku Wallet, Go Pay dan sebagainya. Adanya sistem operasi terhadap perusahaan diatas juga telah diatur dan tercantum pada pasal 5 Peraturan
5 Cryptography yang dimaksud adalah teknik-teknik matematika yang digunakan untuk mengolah data dalam kartu e-money . 6 Muhammad Sofyan Abidin, “ Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol III, No 2 2015) Portal Garuda. PDF. (20 Januari 2018, pukul 22.49 WIB), hlm.
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PBI 18/17/PBI/2017.
E-money itu sendiri terdiri dari e-money berbasis chip /terdaftar dan non-chip /tidak terdaftar. Namun fokus dalam permasalahan ini adalah bagaimana standar pengamanan yang terjadi pada e-money berbasis non-chip /tidak terdaftar, karena pada e-money berbasis chip /terdaftar itu sendiri memiliki standar pengamanan Personal Number Identification (PIN) atau Finger Print yang mana apabila terjadi kehilangan atau sesuatu yang tidak diinginkan pemilik masih bisa diantisipasi seperti dengan adanya kode pengamanan atau pengajuan pemblokiran kartu pemilik. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan yang ada dalam e-money berbasis unregistered , yang mana siapapun pemegang kartu dapat menggunakan kartu selagi dalam kartu tersebut masih memiliki saldo yang dapat digunakan. Hal tersebut merupakan celah bagi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan terlebih lagi ini merupakan hal yang harus dibenahi oleh pihak penyelenggara terlebih lagi bagi Bank Indonesia selaku lembaga yang meregulasi alat pembayaran tersebut.
Dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/ PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional dijelaskan bahwa Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan, pengembangan dan pengelolaan standar. 7 Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya jaminan keamanan terhadap pengelolaan teknologi ini. Namun pada hal ini peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Gerbang Pembayaran Nasional masih belum adanya bagian yang membahas mengenai standar keamanan bagi pengguna e-money berbasis unregistered . Dengan lemahnya pengaturan terhadap pengguna kartu tersebut maka ini menjadi celah bagi hal-hal yang tidak diinginkan.
Di dalam Islam transaksi telah dijelaskan pada kajian ekonomi syari’ah, transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan syariat. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariat. Syariat menjadi guideline bagi semua aktivitas transaksi.
7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
182 Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang (diharamkan).
Fiqh muamalah adalah peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan dan menjadi frame work yang sah untuk ekonomi Islam. Hubungan antara fiqh dan ekonomi Islam itu seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa. Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalah, bahkan kegiatan  itu  hendak  dikawal  dan  dipandu  oleh  fiqh  muamalah. Salah satu prinsip dalam muamalah adalah memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak ataupun transaksi yang di dalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu. 8 Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut diakitkan dengan syarat-syarat tertentu. Allah SWT berfirman:
Dalam menghadapi berbagai masalah baru seperti hadirnya e-money inilah para ahli hukum Islam kemudian dituntut untuk selalu berkreasi secara inovatif melalui berbagai metode penafsiran atau penggalian hukum terhadap ayat-ayat al-Qur’an maupun al- sunnah, atau dikenal dengan istinba < t } h hukum. Sadd  aż-żarī’ah merupakan salah satu dari sekian banyak metode penafsiran atau penggalian hukum dalam kajian hukum Islam. Sadd  aż-żarī’ah sebagai salah satu metode dalam penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep mas } lah } ah dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya. Singkatnya, metode istinbath hukum ini merupakan upaya untuk menutup atau menghindari suatu perbuatan yang ditakutkan akan menimbulkan keburukan ( mafsadat ) yang lebih banyak bagi manusia. 9
8 Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah . (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 107-108.
9 Indah Dwi Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...

## B.  Analisis Pembahasan

## 1.  Upaya Preventif Pemerintah Terhadap E-money
Berbasis Unregistered
Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa e-money adalah prepaid card yang mana sejumlah nilai uang ( monetary value ) yang disimpan secara elektronis dalam suatu alat elektronik.
Dikatakan e-money juga apabila telah memenuhi unsur-unsur:
1.  Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2.  Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu chip atau server.
3.  Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan. Adapun mengenai e-money berbasis unregistered adalah uang elektronik tidak terdaftar yang mana data identitas pemegang kartu tersebut tidak tercatat pada penerbit yang berarti kartu ini dapat digunakan oleh siapapun yang memegang kartunya tanpa adanya  verifikasi  identitas  pengguna.  Yang  menjadi  sorotan dalam hal ini adalah apabila terdapat suatu keadaan dimana kartu tersebut digunakan oleh orang lain karena terjatuh, tertinggal atau bahkan dicuri. Dalam hal hilangnya kartu ( stolen card ), kartu dapat digunakan oleh siapapun hingga pemilik asli kartu tersebut memberitahukan kepada pihak penerbit. Setelah kartu berada di pihak lain, penyalahgunaan tentu dapat terjadi seperti dengan cara menggunakannya langsung untuk berbelanja kepada pedagang/ merchant .
Menyikapi keadaan diatas tentunya Bank Indonesia pun memberi batas nilai yang tersimpan pada e-money berbasis unregistered paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai langkah untuk meminimalisir adanya kerugian yang terjadi pada pengguna apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Batas maksimal ini tentu sangat berbeda dengan e-money berbasis registered yang memiliki nilai paling banyak
Transaksi Elektronik Pada Praktik Jual Beli Online , Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), hlm. 9.
184 Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dalam mekanisme penggunaannya  tentu  menggunakan  verifikasi  atau  yang  biasa disebut PIN.
Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Uang Elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum dalam mengatur dan mengawasi perkembangan uang elektronik yang diterbitkan dalam bentuk kartu oleh bank penerbit maupun bentuk lain yang diterbitkan oleh lembaga selain bank. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan e-money dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan e-money serta memberikan perlindungan dalam kegiatan uang elektronik khususnya pemegang kartu.
Dalam rangka pencegahan pelanggaran uang elektronik Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap para pihak agar kegiatan  uang  elektronik  dapat  dilakukan  secara  efisien,  cepat, aman, dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah pemegang kartu emoney. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan uang elektronik difokuskan pada penerapan aspek manajemen risiko; kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan penerapan perlindungan nasabah. 10
Penerbit uang elektronik ( electronic money / e-money ) wajib menerapkan prinsip perlindungan pengguna/nasabah dalam menyelenggarakan kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik terhadap pemegang kartu uang elektronik ( e-money ) didasarkan bahwa penyelenggara dan pemegang kartu kedudukannya tidak sejajar dan bahwa kepentingan pemegang kartu e-money sangat rentan terhadap tujuan penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh pemegang kartu.
Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan dengan pengaturan ketentuan
10 Ni  Nyoman  Anita  Candrawati,  “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial ”,  (Jurnal  Magister  Hukum  Universitas  Udayana,  Vol  III,  No  2, 2014). Portal Garuda. PDF.
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pemegang kartu melalui pengaturan klausul-klausul dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu. Bentuk perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik penerbit maupun pemegang kartu melalui pola penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun upaya penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi). 11
Pada bulan Februari 2018 yang lalu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa emoney adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia, hal ini berarti pengguna e-money akan semakin meningkat terlebih lagi pada bulan Desember 2017 lalu pengguna e-toll telah mencapai diatas 92%. Berdasarkan hasil analisis dalam jurnal Ilmu Ekonomi dijelaskan bahwa minat menggunakan e-money disebabkan karena adanya pengaruh pendapatan, manfaat, kemudahan penggunaan, daya tarik promosi, dan kepercayaan terhadap minat penggunaan e-money menjadi akibat dari meningkatnya pengguna e-money . 12
Dengan meningkatnya pengguna e-money tentu yang menjadi perhatian khusus terhadap penerbit e-money adalah dalam pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga menjadi perhatian yang di sampaikan oleh Mahkamah Konstitusi setelah putusan mengenai e-money, harus adanya perhatian terhadap penerbit dan penyeleggara e-money akan langkah preventif dan represif apabila terjadi keadaan kahar atau force majeur didalam proses berjalannya penggunaan e-money itu sendiri.
Kehadiran e-money memang memberikan kemajuan yang sangat luar biasa bagi transaksi ekonomi di masyarakat, karena pengguna dengan sangat mudah bisa menggunakannya tanpa
11 Arsita Ika Adiyanti, “ Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money” , (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol
III, No 1, 2015) Portal Garuda. PDF, (30 Januari 2018, pukul 12.56 WIB), hlm. 11-12
12 Ni  Nyoman  Anita  Candrawati,  “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial ”,  (Jurnal  Magister  Hukum  Universitas  Udayana,  Vol  III,  No  2,
2014). Portal Garuda. PDF.
186 Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
ada kendala dalam prosesnya. Terlebih lagi pengguna dapat menggunakan tanpa harus mengeluarkan banyak waktu bahkan tenaga. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang yang banyak ketika berbelanja dan tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang ketika membayar. Begitupun dengan merchant , mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk meghitung uang dan mengembalikan uang kembalian. Waktu yang dibutuhkan pun relatif sangat singkat karena memang nilai lebih dari adanya e-money itu sendiri adalah dengan menawarkan kemudahan dalam penggunaan dan kecepatan waktu dalam prosesnya.
Berbagai macam produk e-money yang ditawarkan kepada masyarakat  pun  semakin  banyak,  seperti  BCA  Flazz,  Mandiri e-money , e-toll card , dan lain-lain. Dengan meluasnya promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung yang dilakukan penerbit kartu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam menggunakan e-money. Namun dalam perjalanannya tentu pengguna harus mengedepankan keamanan dalam penggunaannya, jika tidak berhati-hati dalam menyimpannya ini akan menjadikan serangan balik kepada pengguna.
Pengguna hanya akan menjadi korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi tantangan yang positif sekaligus negatif bagi berbagai pihak. Dikatakan positif, karena pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi serta tanpa adanya waktu yang lama. Sebaliknya, dikatakan negatif karena dengan adanya kemudahan tersebut menyebabkan posisi pengguna dapat dengan mudah terancam keamanannya. Selain permasalahan lemahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas penggunaan e-money, misalnya hak untuk mendapatkan info dan penjelasan tentang prosedur penggunaan e-money dalam jangka panjang. 13
Lebih dari itu ternyata penerbit memiliki bargaining position (posisi tawar) yang tidak berimbang dengan pengguna. Kurangnya bahkan hampir tidak adanya penjelasan dampak penggunaan e-money menjadi hal yang sudah seharusnya diperhatikan oleh Bank Sentral selaku lembaga berwenang. Pada akhirnya hal-hal yang terjadi pada pengguna sering kali dijadikan musibah yang
13 Wawancara dengan Ranyka Miftahul Jannah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Pengguna E-money Brizzi, Yogyatkarta, 26 April 2018.
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
hilang tanpa adanya pertangungjawaban dari mana pun. 14 Ini menjadi tugas tersendiri bagi lembaga yang berwenang dalam memberikan regulasi dan mengatur sistem pembayaran ini.
Dalam teori John Rawls yang dikutip dari pandangan Aristoteles mengenai konsep keadilan yaitu keadilan distributif, yang dalam hal ini keadilan yang dibuat oleh pemerintah selaku pembuat undang-undang harus mengedepankan hak dan kebaikan anggota masyarakat secara proporsional. Konsep keadilan ini menjadi landasan dasar yang bersangkutan dengan peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dengan menjalankan undang-undang perlindungan konsumen secara menyeluruh.
Pada dasarnya, keadilan adalah sesuatu yang dilakukan secara proporsional terhadap pihak manapun. Hal ini berarti memberikan fokus tersendiri bagi pemerintah akan pentingnya perhatian terhadap masyarakat, bukan hanya fokus terhadap pihak penerbit dengan mengandalkan peraturan yang ada. Upaya dari pemerintah pun dirasa belum maksimal dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat luas. Pembatasan nominal dalam e-money berbasis unregistered pun dirasa masih kurang memberi rasa keamanan bagi konsumen. Pemerintah dalam hal ini masih terlihat hanya mengejar sektor ekonomi pembangunan dengan tidak memerhatikan aspek secara komprehensif. Seharusnya ketika jaminan konsumen terpenuhi maka secara otomatis peraturan yang dibuat untuk penerbit pun telah berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, kedudukan pemerintah khususnya Bank Indonesia dalam mengawasi pelaksanaan uang elektronik / e-money sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat bersama. Ketika seluruh hak-hak konsumen yang termuat dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan Kewajiban para penerbit berjalan dengan baik juga, maka secara tidak langsung adanya sistem pembayaran ini menjadi langkah yang baik bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Di lain sisi masyarakat yang puas akan pelayanan dan penggunaan emoney akan meningkat seiring berjalannya waktu, bahkan besar kemungkinan akan menggeser peran dari uang fisik
14 Wawancara dengan Nurul Manzhila, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi administrasi, Pengguna E-money Flazz, Yogyatkarta, 26 April 2018.
188 Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
itu sendiri. Dengan begitu kegiatan sistem pembayaran elektronik dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bahkan tindak kejahatan dapat diminimalisir.

## 2. Perlindungan Konsumen Terhadap E-Money
Berbasis Unregistered
Tidak ada satupun manusia di bumi yang tidak memiliki kebutuhan, adanya transaksi ekonomi pun sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh manusia setiap hari. Setiap manusia melakukan transaksi demi memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah bagian dasar manusia. Manusia bisa mendapatkan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal dan pelayanan hidup dikarenakan adanya transaksi ekonomi.
Pada saat ini perkembangan teknologi sudah semakin berkembang dan tidak dapat dihindari lagi dalam keseharian, salah satunya dalam kegiatan perekonomian telah hadir alat pembayaran berupa uang elektronik atau e-money yang fungsinya sama  dengan  uang  fisik.  Hanya  saja  perbedaannya e-money menawarkan sistem pembayaran yang lebih mudah, efektif dan efisien.  Hal  tersebut  tentu  menjadi  nilai  lebih  tersendiri  bagi pengguna dalam transaksi.
Pada pasal 4 huruf e dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak seorang konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha salah satunya adalah hak untuk mendapat mendapat advokasi, yang artinya konsumen yang memang posisinya lebih rendah ketimbang produsen mengenai pengetahuan akan barang yang dikonsumsinya atau dalam hal ini e-money tentu menjadi lubang kecil terhadap titik lemah seorang konsumen. Ini juga menjadi perhatian dimana posisi konsumen dijamin keamananya dalam menggunakan barang. Begitu juga pada pada pasal 4 huruf f telah ditekankan bagaimana seorang konsumen mendapat pembinaan dan pendidikan dalam menggunakan barang, ini berarti adanya tuntutan bagi pelaku usaha/penerbit untuk memberikan pembinaan kepada calon konsumen dalam menggunakan barang agar calon konsumen dapat mengerti bagaimana seharusnya yang dilakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
Pada pasal 7 huruf b dalam undang-undang tentang Perlindungan Konsumen juga telah dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha/penerbit adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur pada konsumen, hal ini berarti penerbit harus memberikan informasi mengenai calon konsumen terhadap kartu yang dikeluarkannya terlepas dari kurangnya pengetahuan dari konsumen itu sendiri. Pada pasal 7 huruf d dijelaskan bahwa penerbit wajib menjamin mutu barang yang sesuai dengan standar mutu, mutu barang disini bukan hanya dari segi kualitas barang secara fisik, akan tetapi mutu disini juga menyangkut mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya yang salah satunya adalah adanya fitur  keamanan.  Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dijelaskan bahwa e-money berbasis unregistered memiliki celah pada sisi keamanan yang memang pada sisi ini dikorbankan demi sisi kenyamanan.
Dua hal diatas tentu menjadi tugas bersama untuk membenahi hal-hal yang memungkinkan di perbaiki. Pemerintah selaku pihak yang paling berwenang sudah seharusnya dapat mengatur melalui peraturan-peraturan yang dibuatnya, begitu juga dengan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas sudah seharusnya menjalankan apa yang ada dalam peraturan yang telah dibuat dan juga mengawasi pihak-pihak penerbit dalam melindungi seluruh masyarakat. Masyarakat juga seharusnya ikut andil dalam menegakkan Perlindungan Konsumen dengan mencari informasi yang ada mengenai bagaimana mekanisme e-money bekerja dan berkembang di masyarakat luas.
Adanya Pasal 29 ayat (1) menjadi dasar bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan penerbit dan dilaksanakannya kewajiban konsumen dan penerbit. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa peran pemerintah adalah bagian yang paling sentral dalam menjalankan roda ekonomi ini.
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan, bahwa pada dasarnya kegiatan transaksi/muamalah asalnya boleh, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam serta tidak menimbulkan kemudharatan nantinya bagi masyarakat. Transaksi ekonomi dalam hukum Islam masuk dalam ruang lingkup pembahasan muamalat, yang mana berkaitan dengan
190 Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
hubungan antar sesama manusia, yang dalam hal ini antara pengguna dan penerbit / pengawas.
Pada suatu survei yang dilaksanakan oleh DailySocial.id bekerja sama dengan JakPat Mobile Surey Palform yang bertujuan melihat bagaimana keadaan penggunaan e-money oleh konsumen Indonesia, menjaring jawaban dari 1059 responden yang disampel secara proporsional dari populasi pengguna smartphone se- Indonesia. Beberapa hasil survei antara lain:
1.  Dua merek kartu uang elektronik terpopuler adalah Mandiri e-money (33.14%) dan BCA Flazz (26.25%)
2.  56.80% responden baru memiliki kartu uang elektronik selama satu tahun atau kurang
3.  73.79% dari responden menyisihkan Rp. 250.000,- atau kurang per bulannya, untuk transaksi uang elektronik
4.  42.43% responden merasa uang elektronik telah membantu mereka lebih mengendalikan pengeluaran mereka 15
Dalam survei tersebut jelas bahwa kemungkinan peningkatan penggunaan e-money sangat tinggi, dengan meningkatnya penggunaan e-money berarti potensi kejahatan pun juga dapat meningkat. Jika dilihat dengan metode sadd  aż-żarī’ah , yaitu metode yang bersandar pada konsep mas}lah}ah , maka pelaksanaan e-money berbasis unregistered yang berpotensi menimbulkan kejahatan menjadi dilarang untuk digunakan, karena suatu kemaslahatan merupakan suatu hal yang harus dikedepankan dari sebuah penerapan hukum Islam. Dari segi tingkatan mafsadat nya Jaser Audah berpendapat, kegiatan menggunakan alat pembayaran e-money berbasis unregistered masuk kedalam kategori perbuatan yang membawa kepada mafsadat atau kemungkinan besar membawa kepada mafsadat . Untuk jenis mafsadat tersebut para pengikut mazhab Maliki dan Hanbali menyetujui untuk memberlakukan sadd aż-żarī’ah, sedangkan yang lain tidak menyetujuinya, karena kemungkinan terjadinya mafsadat menurut mereka harus bersifat pasti untuk memblokir sarana.
Berpegang kepada dzari’ah tidak boleh terlalu berlebihan, karena orang yang tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan wajib,
15 Laporan Daily Social (www.dailysocial.id), akses 14 Maret 2018
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
karena khawatir terjerumus dalam jurang kedzaliman. Oleh karena itu, Ibnu Arabi di dalam kitabnya ahkamul Qur’an mengaitkan keharaman karena dzari’ah. 16 Maka dari itu tentunya harus ada solusi konkrit dalam permasalahan ini. Terlepas dari mana dzari’at yang dilarang dan yang dibolehkan. Namun yang sangat prinsip adalah dzari’at digunakan untuk memelihara tujuan syari’at hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi kehidupan manusia.
Melihat sisi pengertian Sadd  aż-żarī’ah memang berarti menutup suatu jalan, akan tetapi apabila metode tersebut digunakan bersamaan dengan pendapat Ibnu Arabi maka pada hasil dari metode tersebut perlu adanya jalan tengah yang nantinya akan menghasilkan saran atas keburukan yang ditimbulkan tersebut. Jika dilihat dari sisi keseluruhan pun e-money berbasis unregistered lebih banyak terdapat manfaatnya dibanding kebirukannya,maka hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukumnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah dan menutup terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindak kejahatan pencurian, maka diperlukan suatu regulasi yang mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerbit dalam mengeluarkan produknya, agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini berarti sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:
Beberapa cara dalam pelaksanaan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pasal 4 dan pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen serta menjalankan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik/ Electronic Money . Karena pengguna ada dalam posisi yang tidak seimbang dengan penerbit, maka sangat penting bagi penerbit untuk memberikan pengetahuan dan pemahamam bagi calon pengguna. Selain itu adanya pelayanan tambahan untuk e-money berbasis unregistered sangat berguna apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan kartu. Hal
16 Chaerul Umam, Ushul Fiqh , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 192.
192 Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
ini berguna untuk menutup layanan pada kartu tersebut apabila hilang dari pemiliknya dan juga menutup fungsi dari kartu itu sendiri setelah pemilik menghubungi pihak penerbit. Maka sudah jelas pasal 4 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rasa aman terhadap pengguna e-money dan juga sebagai bentuk keharusan terhadap penerbit untuk memerhatikan hak-hak seorang konsumen.
Melihat e-money berbasis unregistered sebagai alat yang tergolong baru maka alat tersebut dirasa memerlukan pengaturan tersendiri. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi pada saat ini, dimana peraturan bank Indonesia tentang e-money masih menjadi induk peraturan pada alat tersebut. Padahal dengan adanya kemajuan zaman dan perubahan mekanisme kartu tentunya mempengaruhi keadaan terhadap peraturan yang ada sebelumnya. Banyak hal-hal yang dirasa perlu diperhatikan dengan munculnya e-money berbasis unregistered yang tentunya dapat menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen.

## C. Penutup
Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: Pertama , kurangnya perhatian terhadap berjalannya pengaturan mengenai e-money berbasis unregistered yang semakin lama semakin maju dengan perkembangannya menjadi hal yang perlu diperhatikan secara bersama. Dibalik kepraktisan dan kecepatan dalam proses penggunaannya, menjadikan hal tersebut memiliki celah kecil terhadap keamanan bagi pengguna e-money itu sendiri. Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai penyelesaian terhadap apa yang terjadi pada konsumen, sudah sepatutnya pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dapat menjalankan regulasi yang ada, sebaliknya pemerintah saat ini masih belum benar-benar melaksanakan regulasi yang ada dan terkesan masih condong kepada pihak penerbit. Sehingga aspek- aspek perlindungan terhadap konsumen masih lemah.
Kedua , karena sistem pembayaran menggunakan e-money berbasis unregistered besar kemungkinan menimbulkan peluang terjadinya madharat (kerusakan), seperti posisi pengguna yang memiliki kelemahan dalam beberapa sisi, keamanan yang belum benarbenar dijamin, dan kurangya pelayanan khusus bagi
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirnya Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disingkat UUPK menjadi suatu peraturan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Tentunya dengan tujuan agar tetap berjalannya proses ekonomi yang baik tanpa adanya keterpihakkan pada pihak manapun.
Uang elektronik atau e-money berbasis unregistered pada dasarnya adalah suatu sistem pembayaran yang dilarang untuk dilakukan, hal tersebut terlihat karena adanya suatu hal yang mengandung unsur kepada keburukan / mafsadat . Seperti belum jelasnya keamanan bagi pengguna e-money berbasis unregistered , belum adanya langkah preventif dari penerbit ketika terjadi hal- hal yang tidak diinginkan terhadap pengguna. Di lain sisi sistem pembayaran ini menjadi boleh dilaksanakan apabila hal-hal yang memungkinkan terjadinya mafsadat dapat dihilangkan. Dengan demikian, adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi suatu regulasi yang mengatur dan membuat langkah preventif terhadap hal-hal yang memungkinkan timbulnya mafsadat .
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...

## Daftar Pustaka
Abidin Muhammad Sofyan, “ Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem
Pembayaran Baru”. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol III, No 2 2015.
Portal Garuda. PDF.
Adiyanti Arsita Ika, “ Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan  Terhadap  Minat  Menggunakan  Layanan E-Money , Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol III, No 1 2015. Portal Garuda. PDF
Astuti Indah Dwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008
jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Praktik Jual
Beli Online , Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
Candrawati  Ni  Nyoman  Anita,  “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial ”, (Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol III, No 2, 2014. Portal Garuda. PDF.
Donald Ball A dkk, International Business: Tantangan Persaingan Global, Jakarta: Salemba
Empat, 2007.
Helmi Rahmi dan Zaki Mubarak, “ Analsisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai”. Jurnal At-Taradhi, vol V 2014, Google Portal Garuda. PDF.
Laporan Daily Social (www.dailysocial.id).
Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, Bandung:
Mandar Maju, 2008.
Nasution Khoiruddin, Pengantar Studi Islam , Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
Jeyhan Multazam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap...

## Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang
Gerbang Pembayaran Nasional.
Pradja Juhaya S, Ekonomi Syariah . Bandung: CV Pustaka Setia,
2012.
Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2009.
Umam Chaerul, Ushul Fiqh , Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Wawancara dengan Nurul Manzhila, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi administrasi, Pengguna
E-money Flazz, Yogyatkarta, 26 April 2018.
Wawancara dengan Ranyka Miftahul Jannah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Pengguna E-money Brizzi, Yogyatkarta, 26 April 2018.