## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan  Pengadilan No.161/pdt.g/2011/pn- mdn. (Studi Kasus PT Merim Property dan Cv Rira Karya)

## Oleh : Weriyus Heston Marbun

## Abstract
Legal  protection  for  every  Indonesian citizens  without  exception  can  be  found  in  the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia (1945  Constitution),  therefore  every  product produced by the legislature must always be able to  provide  guarantees  of  legal  protection  for  all people, even they must be able to capture legal and justice aspirations that develop in society. In the  Civil  Code  article  1233  states,  "that  an alliance can be formed because of agreement or law".  One  form  of  the  agreement  is  an agreement  under  the  hands  in  the  form  of contract work agreement.
The  results  of  the  case  study  of  PT Merim Property and CV Rira Karya can be seen the weakness of an agreement under the hands, where  CV  Rira  Karya  as  the  plaintiff  must  have concrete  evidence  to  prove  the  loss  that  they experienced  in  accordance  with  the  agreement under  the  hands  that  they  agreed  upon,  where such  evidence  cannot  be  given  CV  Rira  Karya so  that  his  lawsuit was  rejected  by  the  panel  of judges.  The  legal  consequences  arising  related to  the  use  of  an  agreement  under  the  hands  in the  event  of  a  default  are  that  the  debtor  is required  to  pay  compensation,  the  creditor  may request  the  cancellation  of  the  agreement through  the  court  and  the  creditor  can  request the  fulfillment  of  the  agreement,  or  fulfillment  of the  agreement  accompanied  by  compensation and  cancellation  of  the  agreement  with compensation.
Keywords : Analysis, Legal Protection, Agreement, Under the Hands

## Abstrak
Perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga negara  Indonesia  tanpa  terkecuali,  dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUDNRI  1945),  untuk  itu  setiap  produk  yang dihasilkan  oleh  legislative  harus  senantiasa mampu  memberikan  jaminan  perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan  yang  berkembang  di  masyarakat. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan, “bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian  ataupun  karena  undang- undang”. Salah  satu  bentuk  perjanjian  adalah  perjanjian dibawah tangan berupa perjanjian kerja borongan.
Hasil  penelitian  dari  studi  kasus  PT Merim Property dan CV Rira Karya dapat dilihat kelemahan  suatu  perjanjian  dibawah  tangan, dimana CV Rira Karya sebagai penggugat harus memiliki bukti-bukti yang konkrit untuk membuktikan  kerugian  yang  dialaminya  sesuai dengan perjanjian dibawah tangan yang mereka sepakati  bersama.    Dimana  bukti-bukti  tersebut tidak  dapat  diberikan  CV  Rira  Karya  sehingga gugatannya  ditolak  oleh  Majelis  Hakim.  Akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan pemanfaatan perjanjian dibawah tangan apabila terjadi  wanpretasi  adalah debitur  diharuskan membayar  ganti  rugi,  kreditur  dapat  minta pembatalan  perjanjian  melalui  pengadilan  dan kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan  perjanjian  disertai  ganti  rugi  dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.
Kata Kunci : Analisis, Perlindungan Hukum, Perjanjian, DibawahTangan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Abstract
Legal  protection  for  every  Indonesian citizens  without  exception  can  be  found  in  the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia (1945  Constitution),  therefore  every  product produced by the legislature must always be able to  provide  guarantees  of  legal  protection  for  all people, even they must be able to capture legal and justice aspirations that develop in society. In the  Civil  Code  article  1233  states,  "that  an alliance can be formed because of agreement or law".  One  form  of  the  agreement  is  an agreement  under  the  hands  in  the  form  of contract work agreement.
The  results  of  the  case  study  of  PT Merim Property and CV Rira Karya can be seen the weakness of an agreement under the hands, where  CV  Rira  Karya  as  the  plaintiff  must  have concrete  evidence  to  prove  the  loss  that  they experienced  in  accordance  with  the  agreement under  the  hands  that  they  agreed  upon,  where such  evidence  cannot  be  given  CV  Rira  Karya so  that  his  lawsuit was  rejected  by  the  panel  of judges.  The  legal  consequences  arising  related to  the  use  of  an  agreement  under  the  hands  in the  event  of  a  default  are  that  the  debtor  is required  to  pay  compensation,  the  creditor  may request  the  cancellation  of  the  agreement through  the  court  and  the  creditor  can  request the  fulfillment  of  the  agreement,  or  fulfillment  of the  agreement  accompanied  by  compensation and  cancellation  of  the  agreement  with compensation.
Keywords : Analysis, Legal Protection, Agreement, Under the Hands

## I. PENDAHULUAN

## 1.1.LatarBelakang
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum, ide  gagasan  ini  tercantum  secara  tegas dalamPasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemenke-IV  (selanjutnyadisebut  UUDNRI Tahun  1945,  disebutbahwa:  “Negara  Indonesia Negara hukum”. Konsep Negara
hukummenurut  Aristoteles  yang  dikutip  oleh Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,  adalah“ Negara  yang  berdiri  di  atas  hukum  yang menjamin  keadilan  kepada  warga  negaranya.
Keadilan  merupakan  syarat  bagi  tercapainya kebahagian  hidup  untuk  warga  negaranya,  dan sebagai  dasar  dari  pada  keadilan  itu  perlu diajarkan  rasa  susila  kepada  setiap  manusia agar  ia menjadi  warga  Negara  yang  baik.    Bagi Aristoteles  yang  memerintah  dalam  Negara bukanlah  manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya  hanya  pemegang  hukum  dan keseimbangan saja.”
Ciri-ciri suatu Negara hukum yang mencerminkan  esensi  dari  Negara  hukum  itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut:
1.  Pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak asasi  yang  mengandung  persamaan dalam  bidang  politik,  hukum,  social, ekonomi, dan kebudayaan.
2.  Peradilan  yang  bebas  dari  suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
Pada  umumnya  suatu  perjanjian  itu dapat  dibuat  secara  bebas,  untuk  mengadakan perjanjian dengan siapapun, serta untuk menentukan  bentuknya  maupun  syarat-syarat, dan  bebas  untuk  menentukan  bentuknya,  yaitu tertulis  atau  tidak  tertulis.Perjanjian  adalah  satu hal  yang  penting  dalam  hukum  perdata,  oleh karena  itu  hukum  perdata  banyak  mengatur peraturan  hukum  yang  berdasar  atas  janji-janji seseorang kepada orang lain. Perjanjian adalah satu  peristiwa  ketika  seorang  berjanji  kepada orang  lain  atau  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal.
Dengan  diketahuinya  penting  perjanjian otentik  untuk  menjamin  kepastian  hukum  untuk membuktian  perbuatan-perbuatan  hukum  ada, dilakukan oleh
pihak-pihak yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berkepentingan.  Tentunya  itulah  yang  perlu  di jamin  oleh  pihak  dalam  melakukan  perjanjian, peristiwa-peristiwa  hukum  dalam  melakukan perbuatan  hukum  seperti  perjanjian  dibawah tangan,  dianggap  selalu  tidak  berkekuatan hukum, sedangkan yang dilakukan dalam setiap perjanjian merupakan perbuatan hukum. Perbuatan wanprestasi atau ingkar adalah tidak memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Wanprestasi  atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Pasal  1233 KUH  Perdata  menyebutkan,  “bahwa  suatu perikatan  dapat  dilahirkan  karena  perjanjian ataupun  karena  undang- undang”.Manusia  di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan  hubungan-hubungan  hukum  dan perjanjian-perjanjian  berdasarkan  persesuaian kehendak untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup.  Berdasarkan  perjanjian-perjanjian  itu timbul  akibat-akibat  hukum  yang  mengikat kedua belah pihak.  Dalam melakukan perikatan diperlukan  perlindungan  hukum  kepada  para pihak untuk melindungi mereka yang melakukan perjanjian.    Menurut  Satjipto  Raharjo,  “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya tersebut.    Akta  dibawah  tangan  adalah  akta yang  dibuat  tidak  di  hadapan  pejabat  yang berwenang  atau  Notaris.Akta  ini  yang  dibuat dan  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang membuatnya.  Apabila  suatu  akta  di  bawah tangan  tidak  disangkal  oleh  Para  Pihak,  maka berarti mereka mengakui  dan  tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan  tersebut,  sehingga  sesuai  Pasal  1857 KUHPerdata  akta  di  bawah  tangan  tersebut memperoleh    kekuatan  pembuktian  yang  sama
dengan suatu Akta Otentik. Kekuatan Pembuktian  Akta  dibawah  tangan.  Menurut Pasal  1857  KUH Perdata  “  jika  akta  dibawah tangan  tanda  tangannya  diakui  oleh  orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani  serta  para  ahli  warisnya  dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. ”Para  pihak  yang  melakukan  perjanjian dibawah  tangan  mendapat  perlindungan  hukum yang  sesuai  dengan  isi  dari  perjanjian  yang disepakati bersama berdasarkan 1338 KUHPerdata  “Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan cukup untuk itu.”
Dengan adanya kemajuan perekonomian  dan  pernyataan  dari  Presiden Jokowi,  harus  ada  peningkatan  professional hukum  untuk  mendampingi  adanya  kemajuan didalam  masyarakat,  yang  pada  saat  sekarang ini  segala  sesuatunya  harus  dilakukan  secara outentik  dalam  arti  adanya  tindakan  publish sebagai  bukti  pada  pihak  ketiga.    Karena  itulah peranana  dari  pada  Notaris  sangat  penting dalam  suatu  tindakan  hukum  terutama  dalam tesis  saya  ini  mengenai  perjanjian.    Sehingga para  pihak  yang  membuat  perjanjian  harus mampu  menunjukkan  keautentikan  perjanjian mereka  sebagai  alat  bukti  di  persidangan  jika dikemudian hari ada kasus hukum di dalamnya.
Pada  tanggal  22  Juli  2010  antara  CV Rira  Karya  dan  PT.  Merim  Property  telah sepakat menandatangani 2 (dua) Surat PerjanjianKerja Borongan (SKPB) dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pembangunan  Rumah  tinggal  Bekala  Asri perjanjian dibawah tangan yaitu:
1. No.  07/  SPKB  /  MP-  M  PAB  /  VII  /
10 tanggal 22 Juli 2010
2. No.  08/  SPKB  /  MP-  M  PAB  /  VII  /
10 tanggal 22 Juli 2010 Pada  05  Agustus  2010  CV  Rira  Karya (penggugat)  dan  PT.  Merim  Property  (tergugat) kembali menandatangani Surat Perjanjian  Kerja Borongan (SPKB) No. 09/SPKB/MP-M/PAB/ Viii/ 10  yang  meliputi  pekerjaan  pembangunan rumah tinggal perumahan Bekala Asri sebanyak 1 (satu) unit.
Karena terlalu mudahnya dalam melakukan  peristiwa  hukum  dalam  bentuk perjanjian,  maka  tindakan  untuk  melakukan proses  hukum  juga  sangat  tidak  ditakuti  untuk pristiwa  hukum  tersebut.  Sehingga  sangat menarik  untuk menganalisis  dari  pada  peristiwa hukum  khususnya  perjanjian  dibawah  tangan serta  untuk  mendalami  bagaimana  sebenarnya perlindungan hukum terhadap perjanjian dibawah  tangan,  perjanjian-perjanjian  yang dibuat dan dianggap tidak mempunyai kekuatan sertabagaimana cara melindunginya dari kejahatan  orang-orang  yang  ingin  melakuakan kejahatan dalam perjanjian.
Perjanjian borongan dapat
dilakukan berdasarkan perjanjian dibawah tangan  dan  aktaotentik.    Kerjaborongan  yang berdasarkan perjanjian dibawah tangan dilaksanakan  berdasarkan  kesepakatan  para pihak  yang  dibuat  didalam  suatu  perjanjian. Dan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  mematuhi perjanjian dibawah tangan tersebut, maka pihak yang tidak mematuhi perjanjian disebut wanprestasi atau ingkar janji.

## 1.2. RumusanMasalah
Dari  latar  belakang  tersebut  di  atas, maka  agar  lebih  jelasnya  perlu  dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :
1.  Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap  PT  Merim  Property  dan  CV
Rira  Karya  yang  mengatur  hubungan hukum mempergunakan perjanjian dibawah tangan ? 2.  Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan  terkait  dalam  pemanfaatan perjanjian  dibawah  tangan  apabila
terjadi wanprestasi ?
3.  Bagaimana  analisa  hukum  terhadap
Putusan Hakim dalam perkara Wanprestasi perjanjian di bawah tangan dalam putusan Pengadilan No.161/Pdt.G/2011/PN-Mdn ?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Mengacu  pada  topik  penelitian  dan permasalahan  yang  diajukan  diatas,  maka tujuan  hendak  dicapai  pada  penelitian  ini adalah:
1.  Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak yang  mengaturhubunganhukum  di  antara para pihak dengan mempergunakan perjanjian dibawah tangan.
2.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  akibat hukum  yang  ditimbulkan  terkait  dengan pemanfaatan  perjanjian  dibawah  tangan apabila terjadi wanprestasi untuk
mengetahui pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan mengenai cidera janji.
3.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  hukum terhadap  Putusan  Hakim  dalam  perkara
Wanprestasi  perjanjian  di  bawah  tangan dalam putusan Pengadilan No.161/Pdt.G/2011/PN-Mdn

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 1.4. Manfaat Penelitian
Sehubungan  dengan  tujuan  penelitian yang  dilakukan  ini,  maka  manfaat  dan  hasil yang diharapkan dari penelitian ini, selain dapat berguna bagi diri peneliti sendiri, juga diharapkan  berguna  bagi  penelitian,  kebjiakan publik  dan  ilmu  pengetahuan,  yang  di  uraikan sebagaimana di uraikan dibawah ini : 1.  ManfaatTeoritis
a.  Memberikan  sumbagan  pemikiran  bagi perkembangan  ilmu  hukum,  khususnya dalam  perlindungan  hukum  perjanjian dibawah tangan.
b.  Menjadi  sebuah  nilai  tambah  khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia.
c.  Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya  tentang  hukum  perjanjian dibawah tangan.
2.  Manfaat Praktis
a.  Bagi  penulis  memberikan  wawasan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu
yang akan dikembangkan dan diperdalam lebih lanjut melalui studi-studi lain  yang  serupa  dengan  disiplin  ilmu tersebut.
b.  Penelitian  ini  bermanfaat  sebagai  bahan
pertimbangan bagi penelusuran
masalah-masalah  hukum  di  masyarakat, pemerintah  dan  setiap  orang  yang  ingin mengetahui khususnya tentang perlindungan perjanjian dibawah tangan.
c.  Hasil penelitian ini diharapkan
bermanfaat  bagi  kalangan  akademis maupun praktisihukum dan juga masyarakat yang
terkaitdenganperjanjiandibawahtangan.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam  pendekatan    ini  adalah  penelitian  hukum normatifyakni  “suatupenelitian  yang  mengkaji permasalahan  hukum  di  Putusan  Pengadilan yang difokuskan kepada tujuan untuk memperoleh  penyelesaian  dan  menganalisa dari  sudut  pandang  hukum  secara  yuridis normatif ”.    Jenis  pendekatan  yuridis  normative dilakukan  untuk  mengkaji  berbagai  peraturan yang terkait dengan eksistensi Putusan Pengadilan No. 161/Pdt.G/2011/PN-MDN.
Berdasarkan  sifat  penelitian  tersebut  di atas,  maka  data  yang  dikumpulkan  berasal  dari data  sekunder.  Data  sekunder  maksudnya antara  lain  meliputi  bahan  primer,  bahan sekunder  dan  bahan  tertier  berupa  Norma Dasar,  Perundang  -undangan,,hasi  lpenelitian ilmiah,  buku –  buku  dan  sebagainya.  Dimana penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian normative secara menganalisa putusan pengadilan negeri.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  penelitian  perpustakaan  ( Library Research )  dan  alatpengumpulan  data  berupa studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder  dengan  meneliti  dokumen – dokumen tentang  perjanjian  dibawah  tangan  yang  telah diputus  pengadilan  dan  mempelajari,  meneliti, membaca,  mengidentifikasi  dan  menganalisa data  primer,  skunder  maupun  terstier  yang berkaitandenganpenelitianini.
Analisa  data  didalam  penelitian  ini, dilakukan  dengan  analisa  data  kualitatif  karena penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisist erhadap permasalahan  yang  ada  dengan  kalimat  yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa perjanjian antara PT Merim Property dan CV Rira Karya ketika diawal  membuat perjanjian,  para  pihak  membuat  perjanjian dengan  berpedoman  Pasal  1320  dan  Pasal 1338  KUHPerdata  dengan  para  pihak  sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut dan konsep keseimbangan  terpenuhi  dalam  pembuatan perjanjian  dengan  adanya  negosiasi  diantara pihak  dalam menentukan  isi  perjanjian.  Dimana perjanjian  berupa  perjanjian  dibawah  tangan yaitu perjanjian pekerjaan borongan yang mana Kreditur  atau  yang  memborongkan  adalah  PT Merim Property dan di Debitur atau sipemborong adalah CV Rira Karya.
Hak  dan  kewajiban  antara  PT Merim  Property  dan  CV  Rira  telah  terlindungi oleh  hukum  sesuai  dengan  perjanjian  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.    Dimana para  pihak  telah  sepakat  atau  bernegosiasi didalam  membuat  isi  perjanjian  tersebut  yang menjadi undang-undang bagi para pihak.
Terkait  dengan  perlindungan  terhadap upah  borong  yang  terjadi  di  CV  Rira  Karya adalah perlindungan terhadap hak yang semestinya Penyedia Barang/Jasa (pemborong) untuk menerima dari segi hal pembayaran yang seharusnya  sudah  layak  dibayarkan,  namun kenyataannya,  pihak  Pengguna  Barang/Jasa (pemberikerja) PT Merim Property telah memenuhi prestasinya untuk membayarkan hak dari Penyedia Barang/Jasa (pemborong) sedangkan  CV  Rira  Karya  (pemborong)  tidak melakukan pekerjaannya dengan baik.
Upah  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah  pihak  (PT  Merim  Property  dan  CV  Rira Karya)  telah  terlindungi  oleh  hukum,  dimana didalam  perjanjian  telah  ditentukan  besarnya upah  dengan  cara  pembayaran  dilakukan
secara  termin  yang telah mereka  sepakati  yang dituangkan didalam isi perjanjian.
Dalam  hal  ini  jika  pemborong  ingin menuntut  haknya  kepada  pemberi  kerja  maka cara  yang  dilakukan  agar  perlindungan  hukum atas  haknya  pemborong  terpenuhi  dilakukan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
Dalam perjanjian dibawah tangan antara PT  Merim  Property  dan  CV  Rira  Karya  telah menentukan  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam klausul-klausulnya, yaitu aturan tentang bagaimana mereka menjalani  hubungan  hukum mereka  untuk  mencapai  visi  misi  bersama dalam Surat Perjanjian Kerja Borongan (SPKB). Perjanjian  merupakan  alat  untuk  memperoleh seperangkat  hak  dan  kewajiban  perdata, sehingga  para  pihak  mempunyai  landasan hukum dalam melaksanakan perbuatan mereka.
Kesepakatan  merupakan  hidangan penutup  dalam  sebuah  jamuan  negosiasi. Sebagai penutup negosiasi, kesepakatan mengikat  penawaran  dan  penerimaan  yang diajukan oleh para pihak secara berlawanan. PT Merim  Property  tidak  akan  menggunakan  jasa CV  Rira  Karya  jika  CV  Rira  Karya  tidak menawarkannya  kepada  PT  Merim  Propety. Kesepakatan  baru  akan  muncul  pada  detik diterimanya suatu penawaran setelah PT Merim Property  menerima  tawaran  CV  Rira  Karya untuk menggunakan jasa kotraktornya. Penerimaan penawaran merupakan suatu kondisi  dimana  para  pihak  telah  mencapai kesesuaian  kehendak  ( meeting  of  the  minds ) yaitu tempat bertemunya kepentingan- kepentingan yang berlawanan arus.
CV  Rira  karyamenggugat  PT  Merim Property ke Pengadilan Negeri dengan menyatakan  tergugat  PT  Merim  Property  telah melakukan  perbuatan  Wanprestasi  dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menghukum  Tergugat  membayar  ganti  rugi materil sebesar Rp 178.116.000,- (seratus tujuh puluh  delapan  ribu  seratus  enam  belas  ribu rupiah)  dan  kerugian  Immaterial  sebesar  Rp 1.000.000.000,-. Akibat hukum yang terjadi atas perbuatan  atas  wanprestasi  yang  digugat  oleh CV  Rira  Karyakepada  PT  Merim  Property  jika terbukti melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar gantirugi .Ganti rugi adalah  membayar  segala  kerugian  karena musnahnya  atau  rusaknya  barang-barang  milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti  rugi  harus  ada  penagihan  atau  (somasi) terlebih dahulu,  kecuali dalam peristiwa- peristiwa  tertentu  yang  tidak  memerlukan adanya  teguran.  Ketentuan  tentang  ganti  rugi diatur  dalam  pasal  1246  KUHPerdata,  yang terdiri  dari  tiga  macam,  yaitu:  biaya,  rugi  dan bunga.
Setiap putusan hakim memiliki kekuatan hukum  yang  harus  ditaati  oleh  semua  pihak karena  selain  putusan  itu  memenuhi  aspek formal  yang  disebut  dengan  procedural  justice, hal ini didasarkan juga kepada prinsip utamanya putusan  hakim  harus  merupakan  putusan  yang memenuhi ketentuan formalitas dan mempunyai persyaratan formalitas. Pedoman seorang hakim  dalam  mengambil  keputusan  pada sebuah  perkara  berdasarkan  pada legal  justice dengan menempatkan hukum sebagai hukum.
Pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara  wanprestasi  perjanjian  dibawah  tangan dapat  dilihat  dalam  perkara  antar  PT  Merim Propety  dengan  CV.  Rira  Karya  perkara Wanprestasi  perjanjian  di  bawah  tangan  dalam putusan Pengadilan No.161/Pdt.G/2011/PN-
Mdn.  Kasus  ini  terjadi  ketika  tergugat  tidak menerima  pembayaran  untuk  beberapa  termin pekerjaan  sejumlah  Rp  178.116.000  (seratus tujuh  puluh  delapan  ribu  seratus  enam  belas
ribu  rupiah).  Sebagaimana  diatur  didalam perjanjian  pekerjaan  borongan  maka  perlakuan tergugat tersebut melanggar perjanjian tersebut. Atas  dasar  itulah  penggugat  memohonkan kepada  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara untuk melakukan:
Setelah  mediasi  dalam  perkara ini,  yang  telahdiupayakan  oleh  Majelis  Hakim dinyatakan  Gagal,  maka  persidangan  dalam perkara  ini  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan perkara  diawali  dengan  pembacaan  Surat Gugatan  Penggugat.  Pihak  tergugat  telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil  sangkalannya.    Selain  itu,  Penggugat juga  mengajukan  2  (dua)  orang  saksi  untuk memberikan keterangan-keterangan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal 283  Rgg  Jo.  Pasal  1865  KUHPerdata,  menjadi kewajiban hukum ( wettelijkplicht/burden of proof )  dari  pada  Penggugat  dalam  konpensi  / Tergugat  dalam  rekonpensi  untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah  lebih dahulu,  dan  sebaliknya  pihak  Tergugat  dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi berhak pula untuk mengajukan bukti lawan.
Tergugat  telah  mengajukan  tentang ekspesi  disamping  tentang  pokok  perkara  dan rekonvensi  di  dalam  jawabannya,  makasesuai dengan  ketentuan  Hukum  Acara  Perdata, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu  tentang  eksepsi  dari  pihak  tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan  lebih  lanjut  tentang  pokok perkaranya sendiri.
Apabilamajelis hakim yang mengadiliperkaraberpendapat lain maka:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Dalil  yang  dikemukakan  Tergugat  dalam eksepsi  dianggap  satu  kesatuan  dalam konvensi 2.  Tergugat  menolak  semua  dalil  Penggugat
kecuali hal nyata yang diakui benar
3.  Tergugat menolak tegas tuduhan Penggugat  dan  menolak  dalil  tentang wanprestasi atas perjanjian dibawah tangan berupa surat perjanjian kerja borongan.
Setelah siding konvensi dan rekonvensi, Pengadilan member pertimbangan hukum yaitu, bahwa  Penggugat  dalam  konpensi  /  Tergugat dalam  rekonpensi  dalam  dalil  gugatannya mendalilkan  bahwa  Tergugat  dalam  konpensi  / Penggugat  dalam  rekonpensi  harus  membayar sisa  termin  sebesar  Rp  178.116.000,-  (seratus tujuh  puluh  delapan  juta  seratus  enam  belas ribu  rupiah)  sebagaimana  yang  diperjanjikan dalam  perjanjian.  Ternyata  dalam  persidangan tidak  ada  alat  bukti  menurut  hukum  yang diajukan  oleh  Penggugat,  baik  dari  bukti  surat- surat  maupun  dari  saksi-saksi  yang  dapat mendukung  dalil  gugatan  Penggugat  tersebut, terutama  tentang  bukti-bukti  yang  konkrit  dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya.
Bahwa  bukti  tertulis  Penggugat  berupa P-1  sd  P-8  hanya  mengenai  Surat  Perjanjian Kerja Borongan dan Surat Permintaan
Pembayaran  serta  akta  pendirian  CV  Rira
Karya. Bahwa  dalil  Penggugat  tersebut  diatas
telah disangkal oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan  pekerjaannya  sesuai  dengan kontrak,  tidak  dikerjakan  dengan  baik  sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  Tergugat  untuk memperbaiki pekerjaan
Penggugat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya.
Penggugat  tidak  dapat  membuktikan tentang adanya dan besarnya kerugiannya yang dideritanya secara nyata dipersidangan, Penggugat juga minta ditetapkan Tergugat telah melakukan  wanprestasi  terhadap  perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan bukti-bukti  yang  konkrit  dan  terperinci  tentang adanya  kerugian materil  yang  di  deritanya  tidak ada diajukan dipersidangan.
Bahwa  mengenai  uang  ganti  rugi  yang diajukan  Penggugat  dalam  syarat  gugatannya, bahwa  penggugat  wajib memberikan  bukti-bukti yang  konkrit  dan  terperinci  tentang  adanya kerugian  materil  yang  dideritanya  tersebut (yurispridensi  Mahkamah  Agung  No.371 K/ Sip/ 1973 dan No. 1057/K/Sip/1973).
Berdasarkan uraian pertimbangan diatas  maka  tuntutan  Penggugat  meminta  agar ditetapkannya  Tergugat melakukan  wanprestasi patutlah  dikesampingkan  atau  ditolak  menurut hukum.
Dalam  sahnya  suatu  perjanjian  syarat adanya  kesepakatan  merupakan  hal  yang sangat  penting  untuk  terpenuhi.  Sepakat  ini sendiri ditandai dengan penawaran dan penerimaan  dengan  cara  tertulis,  lisan,  diam- diam,  dan  simbol-simboltertentu.  Kesepakatan yang  dilakukan  dengan  cara  tertulis  dapat dilakukan  dengan  akta  autentik  dan  akta  di bawahtangan.  Akta  dibawahtangan  merupakan akta  yang  dibuat  oleh  para  pihak  tanpa perantara  seorang  pejabat  umum.  Mengenai kekuatan  mengikat  para  pihakakta  di  bawah tangan  sama  halnya  dengan  akta  autentik,  jadi apabila  perjanjian  dibuat  secara  sah  yang artinya  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang,  maka  berdasarkan  pasal  1338  KUH Perdata,  perjanjian  tersebut  berlaku  sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua  belah  pihak  atau  berdasarkan  alasan- alasan yang ditetapkan undang-undang.
Sedangkan  untuk  kekuatan  pembuktian dari  pada  akta  di  bawah  tangan,  berdasarkan apa  yang  dinyatakan  oleh  Subekti,  dalam bukunya  yang  berjudul  Pokok-Pokok  Hukum Perdata, suatuakta di bawah tangan ialah setiap akta  yang  dibuat  tanpa  perantara  seorang pejabat  umum,  yang  mana  pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan  suatu  akta  autentik( argumentum  per analogian/analogi ) apabila pihak yang menandatangani  surat  perjanjian  itu  tidak menyangkal  tandatangannya,  yang  berarti  ia tidak  menyangkal  kebenaran  apa  yang  tertulis dalam  surat  perjanjian  itu.  Namun,  apabila antara  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya,  maka  pihak  yang  mengajukan  surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.
Sedangkan  pada  akta  autentik  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  karena akta  tersebut  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang.  Sempurna  disini  berarti  ialah  akta tersebut  dengan  sendirinya  dapat  membuktikan dirinya sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan  oleh  pejabat  umum,  dan  akta  itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan  para  ahli  waris  serta  para  penerima  hak mereka.  Akta  autentik  apabila  dipergunakan dimuka  pengadilan  adalah  sudah  cukup  bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.
Dari  studikasus  PT  Merim  Property  dan CV  Rira  Karya  dapat  dilihat  kelemahan  suatu perjanjian  dibawah  tangan,  dimana  Penggugat (CV  Rira Karya)  harus memiliki  bukti-bukti  yang
konkrit  untuk  membuktikan  kerugiannya  yang dialaminya  sesuai  dengan  perjanjian  dibawah tangan yang mereka sepakati bersama sebelumnya.    Dan  bukti-bukti  tersebut  tidak dapat  diberikan  oleh  CV  Rira  Karya  sebagai Penggugat  maka  gugatannya  ditolak  oleh Majelis Hakim.
Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis  sependapat  dengan  putusan  Hakim, karena  suatu  kesepakatan  yang  dibuat  hanya sebatas  perjanjian  dibawah  tangan  akan  lemah jika  ada  yang  menyangkal  isi  dari  perjanjian tersebut.  Lain hal jika perjanjian tersebut dibuat oleh pejabat berwenang, maka dengan sendirinya  akta  otentik  tersebut  sudah  cukup bagi  hakim  tanpa  harus  maminta  alat  bukti lainnya untuk dipergunakan dimuka pengadilan.
Dengan  ditolaknya  petitum  ke-2  yang merupakan  petitum  pokok  dalam  gugatan Penggugat  dalam  konpensi  /  Tergugat  dalam rekonpensi, maka gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena  petitum  ke  1,2,3,4,5,6,  patut  dinyatakan ditolak.
Oleh  karena  gugatan  Penggugat  (CV Rira  Karya)  ditolak,  maka  CV  Rira  Karya dihukum  untuk  membayar  ongkos  perkara sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1.  Perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang melakukan  perjanjian  dibawah  tangan  diatur didalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pihak yang  melakukan  perjanjian  dibawah  tangan mendapat  perlindungan  hukum  yang  sesuai dengan  isi  dari  perjanjian  yang  disepakati bersama  berdasarkan  1338  KUHPerdata “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian
dibawah tangan berupa keseimbangan perjanjian  yang  dibuatoleh  para  pihak, pengaturan  hak  dan  kewajiban  debitur  dan kreditur  didalam  perjanjian  dan  adanyaatura yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  mengenai upah borongan.
2.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  terkait
dengan pemanfaatan perjanjian dibawahtangan yaitu:
- Kendala dalam hal pembuktian
perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian dibawah tangan dapat disangkal  yang  akan  menambah  suatu beban pembuktian baru dalam persidangan.
- Apabila terjadi wanpretasi adalah debitur diharuskan membayar ganti rugi, kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui  pengadilan  dan  kreditur  dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan  perjanjian  disertai  ganti  rugi dan  pembatalan  perjanjian  dengan  ganti rugi.
3.  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan Pengadilan No.161/Pdt.g/2011/Pn-Mdn sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal 283  Rgg  Jo.  Pasal  1865  KUHPerdata yaitu: menjadi kewajiban hukum dari pada Penggugat  dalam  konpensi  /  Tergugat dalam  rekonpensi  untuk  membuktikan dan  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah lebih dahulu,  dan  sebaliknya  pihak  Tergugat dalam  konpensi  /  Penggugat  dalam rekonpensi berhak pula untuk mengajukan bukti lawan untuk membuktikan pihak
mana yang
sebenarnya melakukan wanprestasi
secara hukum.
B.  Saran
1. Pelaksanaanperlindunganhukum yang diberikan  oleh  KUH  Perdata  kepada    para pihak  dalam  perjanjian  kontrak  kerjasama, sebaiknya  bagi  para    pihak    yang membuatnya harus berdasarkan asas itikad baik, agar mengurangi terjadinya perselisihan  diantara    para    pihak  yang terikat  di  dalam  perjanjian  pada  saat pelaksanaan perjanjian.
2. Kedua  belah  pihak  harus  benar-benar memahami  isi  kontrak  kerjasama  dan diharapkan  para  pihak benar-benar dapat melaksanakan isi kontrak tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan wanprestasi,  jika terjadi wanprestasi  maka para  pihak harus benar-benar menghargai putusan Komisi Arbitrase.
3. Suatu  akta  di  bawah  tangan  ialah  setiap akta  yang  dibuat  tanpa  perantara  seorang pejabat  umum,  yang  mana  mengenai kekuatan  mengikat  para  pihak  akta  di bawah  tangan  sama  halnya  dengan  akta autentik,  jadi  apabila  perjanjian  dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang,
maka berdasarkan  pasal  1338  KUH  Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya,  sehingga  perjanjian  itu  tidak dapat  ditarik  kembali,  kecuali  berdasarkan persetujuan  kedua  belah  pihak  atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk pembuktiannya,  akta  di  bawah  tangan dapat  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sama dengan suatu akta autentik

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(argumentum per analogian/analogi) apabila  pihak  yang  menandatangani  surat perjanjian  itu  tidak  menyangkal  tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal  kebenaran  apa  yang  tertulis dalam  surat  perjanjianitu.  Namun,  apabila
antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian  tersebut  ada  yang  menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan  untuk  membuktikan  kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, dkk,2004, Pengantar Metode Penelitian  Hukum, Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada
Acmad  Ali,2002, MenguakTabir  Hukum  :  Suatu
Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis, PT.
Gunung Agung Tbk, Jakarta Ahmadi Miru, Sakka Pati,2008, Hukum Perikatan , Jakarta: RajawaliPers
Abdulkadir Muhammad,1992, Hukum Perikatan, Bandung, Citra AdityBakti
Agus  Yudha  Hernoko.2014, Hukum  Perjanjian, Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial,Jakarta: PrenadaMedia Group Bambang  Waluyo,1996, Metode  Penelitian Hiukum, Semarang  :  P.T.  Ghraha Indonesia Chidir Ali,1999, Badan Hukum ,Bandung: Alumni, Bandung, 1999 Dr.Yaman,S.H.,M.H,2014, Karateristik Wanprestasi&TindakPidanaPenipuan,
Kencana
F.X. Djumialdi,1996,  Hukum Bangunan : Dasar- dasar  hukum  dalam  proyek  dan sumber daya manusia , Cet-I, Jakarta : PT. Rineka Cipta
Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi,2004, Jual Beli, Jakarta: PT Grafindo Persada Gunawan  Widjaja,2007, Seri  Hukum  Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend  Recht)  dalam  Hukum Perdata ,Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada H.R Otje Salman dan Anthon F. Susanto,2004, Theori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka  Kembali), Rafika  Aditman, Bandung
Herlien  Budiono,2014, Ajaran  Umum  Hukum
Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Hartono Hadisoeprapto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan ,  Yogyakarta: Liberty J.  Satrio,2005, Hukum  Perjanjian,  Citra  Aditya Bakti , Bandung
Jhony  Ibrahim, Teori  dan  Penelitian  Hukum Normatif , Cetakan Pertama, Malang:  Bayu  Media  KBBI  (Kamus Besar  Bahasa  Indonesia). Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,2003, Perikatan pada umumnya , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Lili  Rasjidi  dan  B.  Arief  Sidharta,1994, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Bandung:  PT.  Remaja  Rosda Karya Moch. Isnaeni,2016, Pengantar Hukum
JaminanKebendaan, Surabaya:  PT.
Revka Petra Media
Marzuki,Piter  Mahmud,  2006, Penelitian  Hukum
, Kencana, Jakarta Mariam Darus Badrulzaman,2015, Hukum Perikatan  dalam  KUH  Perdata  Buku Ketiga,  Yurispridensi,  Doktrin,  serta Penjelasan,Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Muhammad  Syaifuddin,2012, Hukum  Kontrak:
Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik
Hukum,Bandung, Mandar Maju.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
M.Yahya Harahap,1986, Segi-segi Hukum
Perjanjian , Bandung, Alumni Notohamidjojo,1970, Makana Negara Hukum, Djakarta: Badan Penerbit Kristen
Mahfud MD,2006, Membangun Politik   Hukum,
Menegakkan Konstitusi , Jakarta: Pustaka LP3ES
Peter  Mahmud  Marzuki,2009, Penelitian  Hukum Empiris, Kencana Prenada Media
Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan  Hukum
bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya
:BinaIlmu
Ronny Hantijo Soemitro,2008, Metodelogi Penelitian dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta
R.  Soeroso,  S.H.,2010, Perjanjian  Dibawah
Tangan,  Pedoman  Praktis  Pembuatan dan  Aplikasi  Hukum, Jakarta:  Sinar Grafika
Satjipto  Raharjo,2000, Ilmuhukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakanke- V
Subekti,2005, Hukum  Perjanjian ,  Jakarta,  PT Intermasa
R.  Subekti,2001 Pokok-pokok  Hukum  Perdata , Jakarta : PT Intermasa
Salim HS,2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta : Rajawali Pers
Soerjono  Soekanto,1990, Ringkasan  Metodologi Penelitian  Hukum  Empiris, Indhill-co,
Jakarta Salim  Hs,  2011 ,  Perancangan  Kontrak  & Memorandum Of Understanding (MOU), Sinar Grafika, Jakarta.
SudiknoMertokusumo,  2009,  Hukum  Acara Perdata  Indonesia  EdisikeDelapan, Yogyakarta,Liberty
Soerjono  dan  Sri  Mahudji,1995, Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada
Sri  Soedewi  Masjchun  Sofwan,1982, Hukum Bangunan  Perjanjian  Pemborongan
Bangunan , Yogyakarta : Liberty
Teguh  Prasetyo,2015, Keadilan  Bermartabat
Perspektif  Teori  Hukum, Bandung: Nusa Media
YuliesTienaMasriani,  2008, Pengantar  Hukum Indonesia, Jakarta: SinarGrafika
Zainuddin  Ali,  2010, Filsafat  Hukum, Jakarta, SinarGrafika

## A.  Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1995 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010
Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Putusan Pengadilan No. 161/Pdt.G/2011/PN-Mdn.

## B.  Jurnal, Kajian (Ilmiah, Artikel)
Jurnal  Akta,  Ahmad  Khisni, Akibat  Hukum  Akta dbawah  tangan  yang  dilegalisasi  oleh Notaris Dimas Agung Prastomo , Dosen  Fakultas  Hukum  UNISSULA,
2017
Setiono. Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum).
Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004 Muh.  Hasrul, EksistensiGubernurSebagai  Wakil Pemerintah Pusat di Daerah DalamMewujudkanPemerintahan  yang Efektif , Disertasi, Program DoktorFakultas Hukum UniversitasHasanuddin, Makasar, 2013. B.  Ari efSidharta,  “Kajian  Kefilsafatantentang Negara Hukum”, dalamJentera (Jurnal Hukum),  “Rule  of  Law”,  Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta,  edisi  3  Tahun  II,  November 2004.
Tim Pengajar FHUI. Diktat Pilihan Penyelesaian
Sengketa , 2008 Artikel Hukum Perdata, by Damang Averroes Al- Khawarizmi, Asas Hukum Perjanjian, http://birthdaysparty.co/201 3

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
C.  Internet
https://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis
Setiono. Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program  Pascasarjana
Universitas
Sebelas Maret. 2004
www.legal  akses.com  , Beda  AktaOtentik  dan AktaDibawahTangan
https://www.kajianpustaka.com/wanprestasi.htm , 2019
https://guruakuntansi.co.id/pengertian- wanprestasi
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw4.htm,BukuIVKU HPerdata-TentangBuktidan Daluwarsa http://arkokanadianto.com/perjanjian sebaiknya akta notaris ataubawah tangan/2017/05