Pembiayaan Ganda dalam tinjauan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015

## Imelisa Aulia Dewi, Qomarus Zaman

## STAIN Kediri

## ABSTRAK
Pembiayaan  ganda  merupakan  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  nasabah  atau  anggota yang sama yang menerima pembiayaan lebih dari satu kali. Kejadian pembiayaan ganda tersebut juga  terjadi  di  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri  ini,  terdapat  anggota  yang  dalam pengajuan  pembiayaan  pertamanya  masih  dalam  tahap  pelunasan  angsuran  tetapi  sudah melakukan  pengajuan  pembiayaan  lagi,  dan  pengajuan  pembiayaan  yang  kedua  diterima  oleh KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif- kualitatif,  sedangkan  teknik  yang  digunakan  peneliti  untuk  memperoleh  data-data  adalah  dengan melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dari  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri. Hasil  dari  penelitian  implementasi  pembiayaan  ganda  dalam  koperasi  ditinjau  dari  Peraturan Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Nomor  16/Per/M.KUKM/IX/2015  (Studi  kasus  di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri) yaitu 25% dari 500 anggota dari KSPPS BMW Rahmah Jatim melakukan pembiayaan ganda. Dalam merealisasikan pengajuan pembiayaan ganda tersebut KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  menggunakan  analisis  5C  dan  calon  penerima  pembiayaan  harus mendapat rekomendasi dari pihak yang dikenal oleh staf dari KSPPS BMW Rahmah Jatim. Tetapi disini  KSPPS  BMW  Rahmah  telah  melanggar  peraturan  yang  dibuat  oleh  Peraturan  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dengan tidak menerapkan prinsip  syariah  dengan  tata  kelola  yang  baik,  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan manajemen risiko, serta tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam  dan  pembiayaan  syariah.  Selain  itu  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri  telah melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melakukan pembiayaan ganda dalam kegiatan  operasionalnya,  karena  pembiayaan  ganda  tidak  diterapkan  prosedur  analisis pembiayaan yang baku.

## Kata Kunci
Pembiayaan Ganda, Koperasi, Peraturan Menteri KUKM, Peraturan OJK.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  perekonomian  di  Indonesia, secara  garis  besar  diatur  dalam  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 33 Tahun 2002 ayat 1 sampai dengan 5  menyatakan  bahwa: “Perekonomian  disusun  sebagai usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak  dikuasai  oleh  Negara.  Bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya di kuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Perkekonomian  nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan  ekonomi  nasional.  Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur dalam undang-undang”. 1
1 Tiktik  Sartika  Pertomo  dan  Abd.  Rachman Soejoedono, Ekonomi  Skala  Kecil/Menengah  & Koperasi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 58.
99
Pembiayaan Ganda dalam tinjauan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
Koperasi merupakan bentuk
perusahaan  yang  sesuai  dengan  tujuan  pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Karena koperasi  berperan  dalam  menumbuhkan  dan mengembangkan  potensi  ekonomi  rakyat dalam  mewujudkan  kehidupan  demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis,  kebersamaan,  kekeluargaan,  dan keterbukaan. Dalam
Islam,
Koperasi tergolong  sebagai  syirkah.  Lembaga  ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan,  dan  kebersamaan  usaha  yang sehat,  baik,  dan  halal.  Koperasi  Syari’ah sangat  strategis dalam  mengembangkan sumber  daya  dan  mendistribusikannya  secara adil.  Karena,  mengeluarkan  harta  ( asset ) untuk  diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara  halal  adalah  kewajiban  syari’ah.  Uang dan  harta  bukan  untuk  ditimbun,  membuat aset idle sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. 2
Pembiayaan berdasarkan syari’ah merupakan  penyediaan  atau  modal  yang diberikan  kepada  pihak  lain  dari  lembaga keuangan  tersebut  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  antara  lembaga  keuangan dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang atau  tagihan  tersebut  sesuai  jangka  waktu yang  telah  disepakati  di  awal  perjanjian dengan imbalan bagi hasil. 3
Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan  didasarkan  pada  kepercayaan yang  diberikan  oleh  pemilik  dana  kepada pengguna  dana.  Penerimaan  pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan,  sehingga  penerima  pembiayaan berkewajiban
untuk mengembalikan pembiayaan  yang  telah  diterimanya  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  telah  diperjanjian dalam  akad  pembiayaan. 4 Setiap  penerima
pembiayaan  pada  lembaga  keuangan  syariah apapun  jenisnya,  setelah  jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan  pembiayaan  tersebut  kepada lembaga  keuangan  berikut  imbalan  atau  bagi hasil. 5
KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota Kediri merupakan salah satu Koperasi Syariah yang  ada  di  Kediri  yang  melakukan  kegiatan usahanya  bergerak  di  bidang  pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota Kediri  yang  duhulu  di  kenal  dengan  nama KJKS  Ar  Rahmah  Jatim  dimana  nama tersebut  harus  disesuaikan  dengan  Peraturan Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/m.KUMKm/IX/2015, tanggal 08
Oktober  2015  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Simpan  Pinjam  Dan  Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 6
Dari  kelima  produk  pembiayaan  yang ada  di  KSPPS  BMW  BMW  Rahmah  Jatim Kota Kediri, pembiayaan yang paling mendominasi dan yang paling banyak di pilih oleh  para  anggotanya  adalah  Pembiayaan Murabahah (Pemurah).
Pembiayaan Murabahah  (Pemurah)  adalah  penyediaan suatu  barang  dengan  menegaskan  harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya  dengan  harga  yang  lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Dalam pemberian pembiayaan, terdapat  masalah-masalah diantaranya adanya pembiayaan  macet  atau  bisa  disebut  dengan pembiayaan  bermasalah  yang  dalam  hal  ini banyak  faktor-faktor  yang  menyebabkan pembiayaan  tersebut  menjadi  bermasalah. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan  kepada  nasabah  tidak  akan  lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang  akhirnya  dapat  mempengaruhi  terhadap
2 Nur  S  Buchori, Koperasi  Syariah ,  (Jawa  Timur: Mashum, 2009), cet 1, 10.
3 Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  Pasal  1  ayat  1 No. 13 tentang Prinsip Syari’ah.
4 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana, 2011),
105.
5 Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah  di  Bank  Syariah (Jakarta:  Sinar Grafika, 2002), 65.
6 Profil  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri, Laporan Rapat Anggota Tahunan, 2016.

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
kinerja  bank  syariah  atau  lembaga  keuangan syariah. 7
Selain  itu  dalam  realita  di  lembaga keuangan  syariah  seperti  koperasi  terdapat anggota  yang  menyeleweng  atau  anggota yang  “nakal”  yang  tidak  mematuhi  prosedur standar  selayaknya  suatu  lembaga  keuangan keuangan  (syari’ah),  seperti  pembiayaan ganda. Pembiayaan ganda adalah pembiayaan yang  dilakukan  oleh  nasabah  atau  anggota yang  sama  yang  menerima  pembiayaan  lebih dari satu kali. 8
Kejadian  pembiayaan  ganda  tersebut juga  terjadi  di  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim Kota Kediri ini, terdapat anggota  yang dalam pengajuan  pembiayaan  pertamanya  masih dalam  tahap  pelunasan  angsuran  tetapi  sudah melakukan  pengajuan  pembiayaan  lagi,  dan dalam  pengajuan  pembiayaan  yang  kedua  ini diterima  oleh  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim Kota  Kediri.  Dan  mayoritas  anggota  KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri mengambil pembiayaan  murabahah  pada  pembiayaan yang pertama dan yang kedua.

## LANDASAN TEORI

## 1. Pembiayaan Ganda
Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah  dan  atau  musyarakah  dan  atau pembiayaan  lainnya  berdasarkan  prinsip  bagi hasil. 9
Pengertian  lain  dari  pembiayaan, berdasarkan  Pasal  1  butir  12  UU  No.  10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  adalah  “ penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan    pihak    yang    dibiayai    untuk
mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ”. 10
Landasan hukum pembiayaan dijelaskan di dalam al-Quran:
“…Dan  sesungguhnya  kebanyakan dari  orang-orang  yang  berserikat  itu sebahagian  mereka  berbuat  zalim kepada  sebahagian  yang  lain,  kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan  amal  yang  saleh;  dan amat  sedikitlah  mereka  ini…”(QS Shaad: 24) 11
Dari  Abu  Hurairah,  Rasulullah  SAW. bersabda:
“Sesungguhnya
Allah SWT.
berfirman:  Aku  pihak  ketiga  dari  dua orang  yang  berserikat  selama  salah satunya tidak menghianati temannya.” (HR.  Abu  Dawud  No.  2936,  dalam kitab Al Buyu’ dan Hakim). 12
Pembiayaan  ganda  atau  pembiayaan berulang  adalah  pembiayaan  yang  dilakukan oleh  nasabah  atau  anggota  yang  sama  yang menerima  pembiayaan  lebih  dari  satu  kali. Sebagai ilustrasi misalnya, lembaga keuangan tersebut mempunyai kebijakan apabila nasabah  yang  mendapatkan  pembiayaan pertama  mampu  melunasi  pada  saat  jatuh tempo maka akan diberi kemudahan mendapatkan  pembiayaan  kedua  dengan plafon yang ditambah. Kebijakan pembiayaan ganda (berulang)  mungkin  diberikan  oleh  lembaga keuangan  untuk  mendorong  nasabah  agar disiplin  dan  termotivasi  untuk  melunasi pembiayaan.  Tetapi  mayoritas  pembiayaan berulang atau pembiayaan ganda, atau bahkan
7 Adiwarman  A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2010), 260.
8 Nizarul  Alim, Pembiayaan  Syariah  untuk  Usaha Mikro  dan  Kecil,  disertai  Studi  Kasus  dan  Solusi (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2009), 51.
9 Muhammad, Manajemen    Dana    Bank    Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2004), 201.
10 Faturrahman  Djamil,  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah  di  Bank  Syariah  (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 65.
11 Departemen  Agama  RI,  AlQur’an dan Terjemahnya (Bandung: J-ART, 2004), 454.
12 Al-hafidh  Ibnu  hajar  Al-Asqalani,  Terjemahan Bulugul  Maram  Min  Adilla  Ahkam  (Jakarta:  Putra Amani, 1996), 348.

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
jika ada pembiayaan ketiga, bahkan pembiayaan  keempat  justru  pembiayaan tersebut  akan  menjadi  masalah.  Karena pembiayaan  yang  berulang  tersebut  tidak diterapkan prosedur analisis pembiayaan yang baku.
Sebenarnya
kebijakan yang memberikan kemudahan
terhadap pembiayaan  berulang  (ganda)  justru  akan mendorong  nasabah  bersikap  dan  membantu membangun karakter “ opportunistic ”. 13

## 2. Koperasi Syariah
Koperasi  syariah  merupakan  sebuah konversi  dari  koperasi  konvensional  melalui pendekatan  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam dan  peneladanan  ekonomi  yang  dilakukan Rasulullah  dan  para  sahabatnya.  Konsep utama  operasional  Koperasi  Syariah  adalah menggunakan  syirkah  mufawadho  yakni sebuah  usaha  yang  didirikan  secara  bersama- sama  oleh  dua  orang  atau  lebih,  masing- masing  memberikan  kontribusi  dana  dalam porsi  yang  sama  besar  dan  berpartisipasi dalam  kerja  dengan  bobot  yang  sama  pula. Azas  koperasi  syariah  berdasarkan  konsep gotong  royong,  dan  tidak  dimonopoli  oleh salah  satu  pemilik  modal.  Begitu  pula  dalam hal  keuntungan  maupun  kerugian  yang diterima  harus  dibagi  secara  sama  dan proporsional. 14
Koperasi  Syari’ah  sangat  strategis dalam  mengembangkan  sumber  daya  dan mendistribusikannya  secara  adil.  Karena, mengeluarkan  harta  (asset)  untuk  diputar, diusahakan,  dan  diinvestasikan  secara  halal adalah  kewajiban  syari’ah.  Uang  dan  harta bukan  untuk  ditimbun,  membuat  aset  idle sama  dengan  memubadzirkan  nikmat  Allah dan tidak mensyukurinya. 15
Koperasi merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-
13 Nizarul  Alim, Pembiayaan  Syariah  untuk  Usaha Mikro  dan  Kecil,  disertai  Studi  Kasus  dan  Solusi (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2009), 51.
14 Nur  S.  Buchori, Koperasi  Syariah  dari  Teori  ke Praktik , 7.
15 Nur S Buchori, Koperasi Syariah cet 1 (Jawa Timur:
Mashum, 2009), 10.
dalil  yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  surat Shad (38) ayat 24:
“Dia  (Daud)  berkata,  “Sungguh,  dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan)  kepada  kambingnya. Memang  banyak  di  antara  orang- orang  yang  bersekutu  itu  berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang- orang  yang  beriman  dan mengerjakan kebajikan; dan hanya  sedikitlah mereka  yang  begitu.”  Dan  Daud menduga  bahwa  Kami  Mengujinya; maka  dia  memohon  ampunan  kepada Tuhan-nya  lalu menyungkur  sujud  dan bertobat”. (QS. Shad (38): 24)
Ayat ini merujuk pada
diperbolehkannya  akad  praktik  kerjasama (koperasi).  Lafadl  “ al-khulataha ”  dalam  ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.
Tujuan sistem koperasi syariah yaitu:
a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya  sesuai  norma  dan moral islam
b. Menciptakan  persaudaraan  dan keadilan sesama anggota
c. Pendistribusian  pendapatan  dan kekayaan  yang  merata  sesama anggota berdasarkan kontribusinya d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia  diciptakan  hanya  untuk tunduk kepada Allah e. Meningkatkan kesejahteraan anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya  serta turut membangun tatanan perekonomian  yang  berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip.

## METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu proses  penelitian  dan  pemahaman  yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan masalah  manusia  yang  bersumber  dari  data primer  berupa  hasil  wawancara  dengan  Ibu Nanik  Nurhandayani  selaku  pimpinan  dari KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri. Selain  itu  peneliti  juga  melakukan  observasi secara  langsung  di  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim  selaku  observer  ditunjang  dengan  data skunder  berupa  catatan  dan  laporan  yang diperoleh  dari  buku,  arsip,  jurnal  dan dokumen-dokumen  resmi  dari  KSPPS  BMW Rahmah Jatim Kota Kediri.

## 2. Analisis Data
Dalam  hal  ini,  peneliti  melakukan analisis  data  melalui  tahap-tahap  sebagai berikut:
1. Reduksi data
Pada  langkah  ini  yang  dilakukan peneliti  adalah  merangkum,  memilih  hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal  yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data
Setelah  direduksi,  maka  langkah selanjutnya  adalah  mendisplay  data.  Dalam penelitian  kualitatif,  penyajian  data  bisa dilakukan  dalam  bentuk  uraian,  singkatan, bagan,  hubungan  antar  kategori,  frowchart dan sejenisnya.
3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi
Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan data  berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 3. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini ditentukan  dengan  menggunakan  kriteria kredibilitas  untuk  membuktikan  bahwa  apa yang  telah  berhasil  dikumpulkan  sesuai dengan  kenyataan  yang  ada  dalam  latar belakang penelitian, untuk menetapkan keabsahan  data  tersebut  digunakan  teknik pemeriksaan sebagai berikut:
1. Perpanjangan keikutsertaan peneliti 2. Ketekunan pengamatan atau observasi 3. Trianggulasi,yaitu memanfaatkan sesuatu  yang  lain  diluar  data  itu untuk  keperluan  pengecekan  atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

## HASIL DAN ANALISIS

## 1. Temuan Penelitian
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah dilakukan peneliti dengan pihak KSPPS BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri,  diperoleh temuan-temuan data sebagai berikut:
a. Dalam  proses  realisasi  pembiayaan ganda  ini  harus  memenuhi  syarat- syarat  pada  saat  awal  pengajuan pembiayaan.  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim  ini  juga  mengharuskan  calon penerima  pembiayaan  ganda  ini  dapat rekomendasi  dari  orang  yang  dikenal oleh  pihak  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim Kota Kediri.
b. Pembiayaan yang  paling  banyak diminati dalam pengajuan pembiayaan ganda adalah pembiayaan Murabahah.
c. Dalam  aplikasinya,  pihak  KSPPS BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri belum  memiliki  supplier.  Jadi  dalam pembiayaan Murabahah, anggota diberi  uang  sesuai  dengan  harga barang  yang  dibutuhkan,  kemudian anggota  menyerahkan  nota  pembelian barang  kepada  pihak  KSPPS  BMW Rahmah Jatim.
d. Dalam  realitanya,  KSPPS  BMW Rahmah
juga mengalami

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
permasalahan  pada  pembiayaan  ganda yaitu  terdapat  angsuran  macet  dari penerima pembiayaan ganda. e. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan ganda,
KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota Kediri mencari titik temu dari permasalahan mengapa angsuran pembiayaannya  macet.  Setelah  itu melakukan  diskusi  kembali  untuk proses  selanjutnya  apakah  melakukan penataan kembali angsuran pembiayaannya atau melakukan
penjadwalan ulang.

## 2. Implementasi  Pembiayaan  Ganda  di KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota Kediri
Pihak  dari  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim  Kota  Kediri  membenarkan  bahwa  jika ada  anggota  koperasi  yang  melakukan pembiayaan  ganda.  Menurut  pemaparan  ibu Nanik  Nurhandayani  selaku  Manajer  dari KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  sebanyak  25% dari  anggota  koperasi  yang  melakukan pembiayaan ganda. 16
Dalam melakukan pengajuan pembiayaan  pada  lembaga  keuangan,  pasti akan  terdapat  syarat-syarat  serta  prosedur yang  harus  di  taati  oleh  calon  penerima pembiayaan,  di  antaranya  seperti,  1).  Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal  yang  memuat  antara  lain,  gambaran umum  usaha,  rencana  atau  prospek  usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana, 2).  Legalitas usaha, seperti identitas  diri,  akta  pendirian  usaha,  surat  izin umum perusahaan, dan data daftar perusahaan,  3).  Laporan  keuangan,  seperti neraca dan laporan rugi  laba,  data  persediaan
16 Ibu  Nanik  Nurhandayani,  Direktur  KSPPS  BMW Rahmah  Jatim  Kota  Kediri,  Wawancara,  22  Mei 2017.
terakhir,  data  penjualan,  dan fotokopi rekening bank. 17
Syarat  utama  yang  dibutuhkan  dalam pengajuan  permohonan  di  KSPPS  BMW Rahmah  Jatim  Kota  Kediri  adalah  harus terlebih  dahulu  calon  penerima  pembiayaan tersebut  sudah  sah  menjadi  anggota  KSPPS BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri.  Dengan menjadi anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim akan  memudahkan  calon  penerima  anggota tersebut  dalam  melakukan  proses  pengajuan pembiayaan.  Di  samping  syarat  administrasi seperti  surat  permohonan  tertulis,  legalitas usaha  (identitas  diri,  akta  pendirian  usaha, surat  izin  umum  perusahaan,  dan  data  daftar perusahaan),  serta  laporan  keuangan  dari usaha  calon  anggota  sudah  memenuhi kriteria. 18 Dalam
melakukan penilaian
permintaan pembiayaan lembaga keuanangan, bagian marketing harus memperhatikan beberapa  prinsip  utama  yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon nasabah/anggota penerima pembiayaan,
prinsip  ini  dikenal  dengan  5C  (character, capacity, capital, collateral, condition). 19
Dalam  proses  pengajuan  pembiayaan ganda  kurang  lebih  sama  dengan  pengajuan pembiayaan  seperti  biasanya.  Tetapi  dalam hal  pembiayaan  ganda,  pihak  KSPPS  BMW Rahmah melakukan analisis yang lebih lanjut. Analisis  yang  digunakan  dalam  pembiayaan ganda  ini  masih  tetap  sama  menggunakan analisis  5C  (character,  capacity,  capital, collateral,  condition),  tetapi  yang  lebih  di tekankan  yaitu  analisis  mengenai  kondisi usaha  yang  dijalankan  akan  mengalami prospek yang menguntungkan atau tidak. 20
17 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  dari Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001), 171.
18 Ibu  Rina  Tri  Rustanti,  Account  Officer  KSPPS BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri,  Wawancara,  24 Mei 2017.
19 Kasmir, Analisis  Laporan  Keuangan (Jakarta:  PT Raja Drafindo Persada, 2009), 109.
20 Ibu Rina Tri Rustanti, Wawancara, 24 Mei 2017

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
Berikut ini merupakan analisis pembiayaan  5C  yang  digunakan  dalam menganalisis  calon  anggota  pembiayaan  di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri: 21
a. Character (karakter dari nasabah/anggota  yang  menerima pembiayaan) KSPPS BMW Rahmah jatim
menjelaskan  bahwa  karakter  dari  anggota koperasi merupakan poin yang paling penting dalam menganalisis calon penerima pembiayaan.  Cara  yang  digunakan  oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim adalah langsung mendatangi  tempat  tinggalnya,  serta  mencari informasi  dari  beberapa  tetangga  sekitar rumah calon penerima pembiayaan.
b. Capacity (kemampuan dari nasabah/anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan  pinjaman  yang  di ambil)
Analisis  capacity  ini  mengharuskan pihak  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  untuk langsung  terjun  ke  lapangan,  seperti  melihat secara  langsung  usahanya.  Selain  itu  di formulir  permohonan  pengajuan  pembiayaan juga  di  lampirkan  beberapa  poin  seperti penghasilan  rutin,  penghasilan  tambahan, total  pengeluaran,  pendapatan  kotor  serta bersihnya.
c. Capital (besarnya  modal  yang diperlukan oleh penerima pembiayaan)
Cara  yang  digunakan  pihak  KSPPS BMW  Rahmah  dalam  menganalisis  besarnya modal  yang  diperlukan  oleh  penerima pembiayaan  adalah  dengan  mengukur  posisi perusahaan atau usaha secara keseluruhan dari hal  tersebut  pihak  KSPPS  BMW  Rahmah dapat mempertimbangkan modal yang diperlukan oleh penerima pembiayaan.
d. Collateral (jaminan  yang  telah dimiliki  yang diberikan  peminjam kepada lembaga keuangan)
Hal  yang dipertimbangkan juga dalam proses pencairan pembiayaan adalah jaminan.
Jika  calon  penerima  pembiayaan  itu  belum menjadi anggota koperasi wajib menggunakan  jaminan  dalam  pengajuan pembiayaannya. Jika calon penerima pembiayaan  tersebut  sudah  menjadi  anggota KSPPS BMW Rahmah selama 3 (tiga) bulan, maka calon penerima pembiayaan tidak wajib menggunakan barang jaminan dalam pengajuan  pembiayaannya.  Di  KSPPS  BMW Rahmah  jika  jaminan  yang  digunakan  BPKP Kendaraan  bisa  dicairkan  itu  60%,  dan  untuk sertifikat  rumah  maupun  tanah  kita  bisa mencairkan dananya sampai 80%.
e. Condition (keadaan  usaha  dari penerima  pembiayaan prospek atau tidak)
Pihak  KSPPS  BMW  Rahmah  dalam menganalisis  keadaan  usaha  dari  penerima pembiayaan  juga  memperhatikan  kondisi ekonomi yang terjadi.
Selain  menggunakan  analisis  5C, KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri  ini mengharuskan  calon  penerima  pembiayaan baik  pembiayaan  yang  ganda  maupun  yang tidak  ganda  mendapatkan  rekomendasi  dari anggota  KSPPS  BMW  Rahmah,  orang  yang disekitar lokasi KSPPS BMW Rahmah Jatim, tetangga  ataupun  kerabat  dari  karyawan  atau pihak-pihak yang berhubungan dan yang lain- lain. 22
Dengan  adanya  rekomendasi  dari pihak-pihak  yang  telah  disebutkan  di  atas tersebut  akan  menambah  kepercayaan  dari pihak  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  dalam merealisasi serta mempercepat pencairan dana sesuai  dengan  kebutuhan  dari  penerima pembiayaan tersebut.
3. Implementasi  Pembiayaan  Ganda  di KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota Kediri Ditinjau Dari Peraturan Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pembiayaan  ganda  dalam  lembaga keuangan terjadi karena lalainya petugas
21 Ibu Rina Tri Rustanti, Wawancara, 24 Mei 2017
22 Ibu Nanik Nurhandayani, Wawancara, 22 Mei 2017.

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
penerima  pembiayaan  dalam  menganalisis serta petugas  yang tidak memiliki sikap  yang profesional kepada calon penerima pembiayaan, sehingga menimbulkan pembiayaan yang bermasalah, karena pembiayaan  yang  ganda  tersebut  tidak diterapkan prosedur analisis pembiayaan yang baku. Selain itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan sanksi kepada lembaga keuangan  pelaku  pembiayaan  ganda.  Jika  di temukan  bukti  bahwa  lembaga  keuangan tersebut tidak berhati-hati dalam menyalurkan kredit,  salah  satunya  dengan  memberikan pembiayaan  ganda  kepada  nasabah,  maka peringkatan  kesehatan  lembaga  keuangan tersebut akan menurun. 23
Selain  itu,  menurut  Peraturan  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab  VII  Pasal  22 ayat  1, bahwa  Kegiatan  usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang  baik,  menerapkan  prinsip  kehati-hatian dan  manajemen  risiko,  serta  mematuhi peraturan  yang  terkait  dengan  pengelolaan usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan syariah. 24 Sedangkan  pada  KSPPS  BMW Rahmah  Jatim  Kota  Kediri  melakukan kegiatan  pembiayaan  ganda,  dari  sini  sudah dapat diketahui bahwa KSPPS BMW Rahmah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, selain itu  dengan  menerapkan  pembiayaan  ganda dikhawatirkan  akan  mendapatkan  risiko  yang dapat  merugikan  pihak  KSPPS BMW Rahmah  Jatim  Kota  Kediri.  Serta  pihak KSPPS  BMW  Rahmah  juga  tidak  mematuhi peraturan  yang  terkait  dengan  pengelolaan usaha  simpan  pinjam  pembiayaan  syariah, karena  KSPPS  telah  melanggar  Peraturan
Menteri dan Peraturan yang telah di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pada  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab  VII  Pasal  25 ayat 1,  dijelaskan  bahwa  Pelaksanaan pemberian  pinjaman  dan  pembiayaan  syariah oleh  KSPPS  dan  USPPS  Koperasi  wajib memperhatikan  prinsip  pemberian  pinjaman yang  sehat. 25 KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim Kota Kediri dalam memberikan pinjaman dan pembiayaan  kurang  memperhatikan  prinsip pemberian  pinjaman  yang  sehat,  karena pemberian  pembiayaan  ganda  merupakan pembiayaan  yang  tidak  mempunyai  aturan yang  baku  dan  dikhawatirkan  akan  berisiko terjadinya pembiayaan bermasalah dan kerugian  pada  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim kota Kediri. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor
16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab  VII  Pasal  28 ayat  3,  dijelaskan  bahwa  Dalam  hal  KSPPS dan  USPPS  Koperasi  memiliki  agunan  yang telah  jatuh  tempo  dan  tidak  mungkin  lagi ditebus  oleh  peminjam,  dapat  dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan. 26 Pada  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim  Kota  Kediri  dalam  hal  jaminan,  pihak KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  tidak  langsung mengeksekusi jaminan dari penerima pembiayaan  ganda,  pihak  KSPPS  BMW Rahmah  terus  berusaha  untuk  menunggu anggota  penerima  pembiayaan  ganda  agar anggota tersebut membayar angsuran pembiayaan  yang  belum  lunas.  Hal  itu dilakukan  karena  mengingat  bahwa  KSPPS BMW Rahmah mengharuskan calon penerima pembiayaan  mendapatkan  rekomendasi  dari anggota  yang  lain,  jadi  mayoritas  anggota penerima  pembiayaan  ganda  tersebut m.bisnis.com/financial/read/20150109/90/389415/p embiayaan-ganda-ojk-siapkan-sanksi-untuk-bank- pemberi-kredit,  diakses  tanggal 5  Juni  2017,  pukul 13.01 WIB.
24 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  Nomor  16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab VII Pasal 22 ayat 1 tentang Kegiatan Usaha.
25 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  Nomor  16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab VII  Pasal  25  ayat  1  tentang  Pinjaman  dan Pembiayaan Syariah
26 raturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah  Nomor  16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab VII Pasal 28 ayat 3 tentang Jaminan.

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
merupakan  orang  dekat  dari  KSPPS  BMW Rahmah Jatim, baik tetangga ataupun kerabat dari karyawan atau pihak-pihak yang berhubungan dan yang lain-lain.
1. Prinsip Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan
Setiap  Lembaga  Keuangan  harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan  Kredit  atau  Pembiayaan  yang bersifat  menyeluruh  dengan  prinsip-prinsip sebagai berikut: 27
a. Fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan  harus  diawali  dari  upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin.
b. Pengawasan  Kredit  atau  Pembiayaan juga harus meliputi pengawasan sehari-hari  atas  setiap  pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan.
c. Pengawasan  Kredit  atau  Pembiayaan juga  harus  meliputi  audit  intern terhadap  seluruh  aspek  perkreditan atau pembiayaan.
Dalam  hal  ini  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim  Kota  Kediri  tidak  menerapkan  Prinsip Kredit  atau  Pembiayaan  dengan  baik,  hal  ini terbukti  bahwa  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim Kota  Kediri  melakukan  kegiatan  pembiayaan ganda  di  larang  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  Pembiayaan  ganda  ini  juga  berisiko besar akan terjadinya pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan ganda tersebut  tidak  diterapkan  prosedur  analisis pembiayaan yang baku.
2. Proses Pengajuan Kredit Atau Pembiayaan Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan,  Bank  perlu  memperhatikan prinsip sebagai berikut: 28
a. Bank  hanya  memberikan  Kredit  atau Pembiayaan  dalam  hal  permohonan
27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.03/2017  Bab  VI  tentang  Pengawasan Kredit atau Pembiayaan.
28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017  Bab  IV  tentang  Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan.
Kredit  atau  Pembiayaan  diajukan secara tertulis.
b. Permohonan  Kredit  atau  Pembiayaan harus memuat  informasi yang lengkap dan  memenuhi  persyaratan  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank  termasuk  riwayat  perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain.
c. Bank  harus  memastikan  kebenaran data dan informasi
Pengajuan pembiayaan ganda di KSPPS mewajibkan calon penerima pembiayaan  ganda  untuk  melampirkan  syarat administrasi seperti surat permohonan tertulis, legalitas  usaha  (identitas  diri,  akta  pendirian usaha,  surat  izin  umum  perusahaan,  dan  data daftar  perusahaan),  serta  laporan  keuangan dari  usaha  calon  anggota  sudah  memenuhi kriteria agar pembiayaan ganda tersebut dapat diproses lebih lanjut.
3. Analisis  Kredit  atau  Pembiayaan
Setiap permohonan Kredit atau Pembiayaan  yang  telah  memenuhi  syarat harus dilakukan analisis Kredit atau Pembiayaan  secara  tertulis,  dengan  prinsip sebagai berikut: 29
a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh Bank yang disesuaikan dengan  jumlah  dan  jenis  Kredit  atau Pembiayaan.
b. Analisis Kredit atau Pembiayaan harus menggambarkan  konsep  dalam  hal pemohon  telah  mendapat  fasilitas Kredit  atau  Pembiayaan  dari  Bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan  permohonan  Kredit  atau Pembiayaan lain kepada Bank.
c. Analisis Kredit atau Pembiayaan harus dibuat  secara  lengkap,  akurat,  dan objektif  yang  paling  sedikit  meliputi: menggambarkan  seluruh  informasi yang  berkaitan  dengan  usaha  dan  data pemohon, penilaian atas kelayakan
29 POJK    No  42/POJK.03/2017,Bab  IV  tentang Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan.

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
jumlah permohonan Kredit atau
Pembiayaan; dan menyajikan penilaian  yang  objektif  dan  tidak dipengaruhi oleh pihak yang
berkepentingan dengan pemohon Kredit  atau  Pembiayaan.  Analisis
Kredit  atau  Pembiayaan  tidak  boleh merupakan  suatu  formalitas  yang dilakukan semata-mata untuk
memenuhi  prosedur  perkreditan  atau pembiayaan.
d. Analisis  Kredit  atau Pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (character),
kemampuan (capacity), modal (capital),  agunan  (collateral),  dan prospek  usaha  debitur  (condition  of economy)  atau  yang  lebih  dikenal dengan  5  C’s  dan  penilaian  terhadap sumber pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang dititik beratkan pada hasil  usaha  yang  dilakukan  pemohon serta  menyajikan  evaluasi aspek yuridis  perkreditan  atau  pembiayaan. dengan tujuan untuk  melindungi  Bank atas resiko yang mungkin timbul. Dalam  melakukan  analisis  penerima pembiayaan  ganda  di  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim  Kota  Kediri  menggunakan  analisis  5C (character, capacity, capital, collateral, condition).  Pada  saat  melakukan  analisis  5C tersebut,  pihak  KSPPS  BMW  Rahmah  hanya menganalisis  melalui  formulir  pengajuan pembiayaan  dan  tidak  selalu  melakukan survei ke tempat calon penerima pembiayaan, dan  hal  tersebut  sangat  beresiko  karena  bisa jadi  calon  penerima  pembiayaan  ganda tersebut  ditakutkan  melakukan  manipulasi data.
4. Profesionalisme  Dan  Integritas  Pejabat Perkreditan Atau Pembiayaan
Seluruh  pejabat  Bank  yang  terkait dengan perkreditan atau pembiayaan termasuk anggota  direksi,  anggota  dewan  komisaris,
dan  dewan  pengawas  syariah  paling  sedikit harus: 30
Bertindak secara profesional di bidang perkreditan  atau  pembiayaan  dengan jujur,  objektif,  cermat,  serta  seksama; dan menyadari dan memahami
sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang
Perbankan  dan  Pasal  63  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta menghindari perbuatan tersebut. Dalam  menganalisis  calon  penerima pembiayaan ganda selain menggunakan analisis  5C,  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim Kota Kediri ini mengharuskan calon penerima pembiayaan  baik  pembiayaan  yang  ganda maupun  yang  tidak  ganda  mendapatkan rekomendasi  dari  anggota  KSPPS  BMW Rahmah,  orang  yang  disekitar  lokasi  KSPPS BMW  Rahmah  Jatim,  tetangga  ataupun kerabat  dari  karyawan  atau  pihak-pihak  yang berhubungan  dan  yang  lain-lain.  Menurut pihak  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota Kediri,  dengan  adanya  rekomendasi  dari pihak-pihak  yang  telah  disebutkan  di  atas tersebut  akan  menambah  kepercayaan  dari pihak  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  dalam merealisasi serta mempercepat pencairan dana sesuai  dengan  kebutuhan  dari  penerima pembiayaan tersebut.
Dalam hal ini, implementasi pembiayaan  ganda  tidak  sesuai  dengan  al- Quran surat. al-Maidah ayat 2 :
“…Dan  tolong-menolonglah  kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,
30 POJK  No  42/POJK.03/2017  Bab  II  tentang  Prinsip Kehati-hatian.

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
sesungguhnya  Allah  amat  berat  siksa- Nya”. 31
Selain  itu  pembiayaan  ganda  ini  juga tidak  sesuai  dengan  hadist  dari  Ubadah  bin Shamit r.a, Rasulullah SAW. bersabda,
“Kami  membaiat  Rasulullah  SAW. berjanji  setia  untuk  mendengar  dan taat  (kepada  pemerintah),  baik  ketika kami  semangat  maupun  tidak  kami sukai.  Dan  kami  dilarang  untuk memberontak  dari  pemimpin  yang sah.”  (HR.  Bukhari  7199  dan  Muslim 1709)
Pada  al-Quran  surat  al-Maidah  ayat  2 tersebut  dijelaskan  bahwa  jangan  tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.  Sedangkan  Pada  hadist  dari Ubadah  bin  Shamit  r.a,  Rasulullah  SAW. dijelaskan  untuk  mendengar  dan  taat  (kepada pemerintah), dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga yang independen  dan  bebas  dari  campur  tangan pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas, dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Keuangan baik Konvensional maupun Syari’ah.  KSPPS  BMW  Rahmah  jatim  telah melanggar  peraturan  yang  dibuat  oleh  OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menerapkan pembiayaan ganda dalam menjalankan operasionalnya.

## KESIMPULAN
Penerima pembiayaan ganda di KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri sebanyak  25%  dari  500  anggota.  Untuk menganalisis  pembiayaan  ganda  digunakan analisis 5C, seperti menganalisis karakter atau kepribadian  calon  penerima  pembiayaan, menganalisis kemampuan penerima pembiayaan  untuk  melakukan  pembayaran, menganalisis  penilaian  terhadap  kemampuan
31 Departemen Agama, AlQur’an dan Terjemahnya,
106.
modal  yang  dimiliki  oleh  calon  penerima pembiayaan, meganalisis jaminan yang dimiliki  calon  penerima  pembiayaan  yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan,  serta  menganalisis  keadaan  usaha dari penerima pembiayaan prospek atau tidak. Selain  itu,  pembiayaan  ganda  dalam  KSPPS BMW  Rahmah  juga  mengharuskan  calon penerima pembiayaan mendapatkan rekomendasi  dari  pihak  yang  dikenal  oleh KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri, agar  lebih  merasa  yakin  untuk  merealisasi pengajuan  pembiayaan  dari  calon  anggota pembiayaan.
KSPPS  BMW  Rahmah  jatim  Kota Kediri  telah  melakukan  pembiayaan  ganda dalam  kegiatan  operasionalnya  dan  disini KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri tidak  menerapkan  prinsip  syariah  dengan  tata kelola  yang  baik,  tidak  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dan  manajemen  risiko,  serta tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan  usaha  simpan  pinjam  dan pembiayaan  syariah.  Selain  itu,  dengan melakukan pembiayaan ganda, KSPPS BMW Rahmah  Jatim  Kota  Kediri  juga  telah melanggar  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil Menegah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dan juga
melanggar  perturan  Otoritas  Jasa  Keuangan, karena  pelaksanaan  kegiatan  pembiayaan ganda  tersebut  tidak  diterapkan  prosedur analisis peraturan yang baku dan
dikhawatirkan akan berisiko terjadinya pembiayaan  bermasalah  dan  kerugian  pada KSPPS BMW Rahmah Jatim kota Kediri.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani, Al-hafidh Ibnu hajar.
Terjemahan  Bulugul  Maram  Min Adilla  Ahkam .  Jakarta:  Putra  Amani. 1996.
Alim,  Nizarul. Pembiayaan  Syariah  untuk Usaha Mikro dan Kecil, disertai Studi Kasus  dan  Solusi .  Surabaya:  PT  Bina Ilmu. 2009.

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
Antonio,  Muhammad  Syafi’I. Bank  Syariah dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani Press. 2001.
Arifin,  Imron. Penelitian  Kualitatif  dalam Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan . Malang: Kalimasada Press. 1996. Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi
VI .  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta.  1998.
Azwar,      Saifuddin. Metode      Penelitian . Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Offset. 1998.
Buchori, Nur S. Koperasi Syariah , cet 1. Jawa Timur: Mashum. 2009
-------------------. Koperasi  Syariah  dari  Teori ke  Praktek .  Banten:  Pustaka  Aufa. 2012.
Departemen    Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahnya . Bandung: J-ART.  2004.
Djamil, Faturrahman. Penyelesaian Pembiayaan     Bermasalah  di   Bank Syariah .  Jakarta:  Sinar  Grafika.  2002.
Dodi,  Limas. Metodologi  Penelitian,  Science Methods,  Metode  Tradisional  dan natural Setting, Berikut Tehnik
Penulisan .Yogyakarta:  Pustaka  Ilmu.
2015.
Ismail. Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana.
2011.
Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqh dan  Keuangan .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. 2010.
Kasmir. Dasar-dasar  Perbankan .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Prsada. 2002.
---------. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta:  PT  Raja  Drafindo  Persada. 2009.
Farodillah  Muqoddam.  “Pembiayaan  Ganda:
OJK   Siapkan   Sanksi  Untuk Bank Pemberi  Kredit”.  Financial,  2015, (http://m.bisnis.com/financial/ read/20150109/90/389415/ pembiayaan-ganda-ojk-siapkan- sanksi-untuk-bank-pemberi-kredit, diakses tanggal 5 Juni 2017.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2002.
Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah .
Yogyakarta: UII Press. 2004. ---------------. Metodologi  Penelitan  Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif . Yogyakarta: UPFE UMY. 2005. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab  VII Pasal  22  ayat  1  tentang  Kegiatan Usaha. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab  VII Pasal  25  ayat  1  tentang  Pinjaman  dan Pembiayaan Syariah. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  Bab  VII Pasal 28 ayat 3 tentang Jaminan. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 42/POJK.03/2017  Bab  II  tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan atau Pembiayaan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 42/POJK.03/2017  Bab  VI  tentang Pengawasan Kredit atau Pembiayaan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 42/POJK.03/2017  Bab  IV  tentang Kebijakan  Persetujuan  Kredit  atau
Pembiayaan. Pertomo, Tiktik  Sartika  dan  Abd.  Rachman Soejoedono. Ekonomi
Skala
Kecil/Menengah  &  Koperasi.  Bogor:
Ghalia Indonesia. 2004.
Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2012. Profil  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota
Kediri. Laporan Rapat Anggota
Tahunan 2016. Profil  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim  Kota Kediri. Laporan Rapat Anggota Tahunan 2009.
Singarimbun,  Masri  dan  Sofyan  Efendi. Metode  Penelitan  Survei .  Jakarta: Pustaka LP3ES. 1995.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. 2011.
Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  Pasal  1 ayat 1 No. 13 tentang Prinsip Syari’ah. Wawancara, Bapak  Bustanul  Alfan “Account Officer  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim Kota Kediri” 6 Juni 2017. Wawancara,
Ibu Nanik Nurhandayani
“Direktur  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim Kota Kediri” 22 Mei 2017. Wawancara, Ibu Nanik Nurhandayani “Direktur  KSPPS  BMW  Rahmah Jatim Kota Kediri” 8 Mei 2017.
Wawancara,  Ibu  Rima  “Anggota  KSPPS BMW  Rahmah  Jatim  Kota  Kediri”  5 Juni 2017.
Wawancara,  Ibu  Rina  Tri  Rustanti  “Account Officer  KSPPS  BMW  Rahmah  Jatim
Kota Kediri” 24 Mei 2017.
Wawancara. Ibu Nanik Nurhandayani “Direktur  KSPPS  BMW  Rahmah
Jatim Kota Kediri” 6 Juni 2017.