## DESAIN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG

## Kushandajani

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  deepen  concern  toward    the  fenomena  of  Desa    in Indonesia, in otherhand application of desa regulation through the law No.  6 of 2015  is exist for a while. So, it’s important thing to study how the law No.6 of 2015 makes design to execute  governance in Desa. Result this research describes that central government and local  government  are  not  ready  to  implement  UU  No.  6  of  2015.  Local  government  of Kabupaten  Semarang  still  have    one  local  regulation  of  Kepala  Desa  election,  three planned  local  regulations  of  desa’s  finance,  desa’s  social  organization,  and  desa’s government.  There  are  three  Peraturan  Bupati  of  desa’s  finance,  management  of  desa’s finance, and desa’s government staff payment.
.
Keywords: village governance, village authority, village original rights, village government functions, village based local authority

## 1.   Pendahuluan
Penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan dari satu periode ke  periode  yang  lain,  berbanding  dengan  pemberlakuan  undang-undang  yang mengatur tentang desa. Pada periode reformasi (setelah tahun 1998)  telah lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sekaligus daerah otonom  dan  desa  dalam  satu  paket.  UU  No.  22  Tahun  1999  tersebut  tidak  saja mengatur dan sekaligus membawa  perubahan di  daerah (propinsi, kabupaten  dan kota),  namun  juga  memberikan  landasan  bagi  perubahan  yang  mendasar  di  desa. Salah  satu  perubahan  mendasar  dalam  pengaturan  mengenai  desa  adalah munculnya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri, dan memiliki  fungsi  sangat  luas  seperti  mengayomi  adat  istiadat,  membuat  Peraturan Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  serta  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Desa, yang pada awalnya didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh  sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat  termasuk  di  dalamnya kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah langsung  di  bawah  camat,  berubah  rumusannya  menjadi  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat.  Namun demikian,  rumusan  yang  pada  awalnya  memberikan  janji  bagi  keleluasaan  desa dalam  berkreasi  menyusun  kebijakan  desa  sesuai  dengan  adat  istiadat  setempat menjadi ragu dalam pelaksanaannya, karena UU No. 22 Tahun 1999 masih setengah hati  dalam  memberi  pengakuan  terhadap  otonomi  desa.  (Dwipayana,  2003:  11) Penyebutan bahwa desa memiliki otonomi asli justru termuat di bagian penjelasan, bukan dalam batang tubuh UU tersebut.
Di sisi lain, dalam masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut otonomi desa dipahami sebatas pada dimensi politik saja. Hal tersebut terlihat dari pedoman
pemerintah maupun peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi desa, baru menyentuh aspek-aspek:  cara pembentukan BPD, tata cara penyusunan Peraturan  Desa,  tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa,  tata cara pemilihan kepala desa, tata cara penyusunan APB Desa, dan sebagainya.
Jika  otonomi  desa  hanya  sekedar  pemberian  otonomi  kepada  desa  untuk memilih  kepala  desa,  memilih  anggota  BPD,  memilih  Kepala  Dusun,  dan  memberi hak  pada  BPD  untuk  mengontrol  pemerintah  desa,  maka  ruh  otonomi  desa  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, meningkatkan  pemerataan  pelayanan  kepada  masyarakat  akan  sulit  dicapai. (Hutomo,  2003:  2)    Padahal  UU  No.  22/1999  tersebut  lahir  dengan  semangat keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi,  dan  pemberdayaan masyarakat. (Bagian Penjelasan angka 9, Umum, angka (1) UU No. 22 Tahun 1999).
Pada  tahun  2004  terjadi  revisi  terhadap  UU  No.  22  Tahun  1999  dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Alasan utama terjadinya  revisi  tersebut  adalah  amandemen  kedua  UUD  1945  yang  dilakukan pada  tanggal  18  Agustus  200,  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  IV/MPR/2002  tentang  Rekomendasi  Kebijakan  dalam Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah.  Dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  tersebut pengaturan  tentang  daerah  dan  desa  juga  menjadi  satu  paket.  Tetapi  sekali  lagi, perhatian  utama  tetap  diberikan  pada  Daerah  ketimbang  Desa,  dengan  diaturnya Desa  hanya  dalam  satu  bab  saja  dari  keseluruhan  16  bab  di  dalam  UU  tersebut, yaitu  bab  11.  Dengan  demikian  UU  tersebut  menempatkan  pemerintahan  desa sebagai  bagian dari pemerintahan  daerah.
Secara  normatif,    UU  No.  32  Tahun  2004  tidak    mengalami  perubahan mendasar  dibandingkan  dengan  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah.  Secara  normatif,  lewat  UU  tersebut  pemerintah  pusat  berkehendak  untuk mengembalikan  posisi  kepala  desa  menjadi  kuat  kembali.  Posisi  dan  fungsi  Badan Perpusyawaratan  Desa  (BPD)  melemah  (pasal  209-210  UU  No.  32  Tahun  2004) dibandingkan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) semasa UU No. 22 Tahun 1999. Perubahan juga terjadi pada pengisian sekretaris desa dari PNS.
Sepuluh  tahun  kemudian,  UU  No.  32  Tahun  2004  diganti  dengan  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  UU  yang  terakhir  memiliki  keunikan  tersendiri,  karena lahir sebelum UU tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Selain itu, konstruksi  hukum  yang  ada  pada  UU  No.  6  Tahun  2014  merefleksikan  semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain , yang diakui telah  ada  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbentuk,  yang  berarti merefleksikan semangat keberagaman karakteristik dan jenis Desa.
Kebijakan  baru  ini  tentu  saja  harus  segera  disikapi  dengan  melakukan berbagai  persiapan  penting  agar  saat  berlakunya  tidak  justru  menghasilkan permasalahan  baru.  Mengapa  pemerintah  daerah  kabupaten  ?  Karena  Posisi pemerintah daerah kabupaten menjadi sangat penting, mengingat implementasi UU baru  tentang  desa  tersebut  juga  sangat  tergantung  dari  kesiapan  pemerintah daerah dalam menyikapi dan mengambil langkah penting menerapkan UU tersebut di  daerah  masing-masing.  Dengan  demikian  tujuan  utama  penelitian  ini  adalah menggambarkan  desain  implementasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  yang didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 2.   Metode Penelitian
Melihat  tujuan  penelitian  yang  tidak  hanya  mengeksplorasi  temuan penelitian namun juga menganalisisnya, maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian deskriptif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Sumber data primer diperoleh  melalui  hasil  penelusuran  pustaka  ,  berupa  UU,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  Peraturan  Menteri  Keuangan, Peraturan  Daerah,  Rancangan  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Bupati,  Rancangan Peraturan Bupati, dan data dari hasil kajian pihak lain, maupun data dalam bentuk angka dari lembaga pemerintah.
Teknik  koleksi  data  utama  yang  diterapkan  adalah  kajian  kepustakaan, dimana  data  diperoleh  melalui  penelusuran  produk  perundang-undangan, mengaitkan  satu  produk  hukum  ke  produk  hakim  lain,  menganalisis  isi,  dan menemukan  simpulan.    Oleh  karena  penelitian  ini  bertipe  penelitian  deskriptif melalui metode kepustakaan, maka analisis data pada prinsipnya berproses secara induksi – interpretasi – konseptualisasi.

## 3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  HASIL
Secara  umum  materi  yang  diatur  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa adalah menyangkut:
1. Asas Pengaturan,
2. Kedudukan dan Jenis Desa,
3. Penataan Desa,
4. Kewenangan Desa,
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
6. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa,
7. Peraturan Desa,
8. Keuangan Desa dan Aset Desa,
9. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
10. Badan Usaha Milik Desa,
11. Kerja Sama Desa,
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
13. Pembinaan dan Pengawasan.
14. Ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat .
Aset Desa  juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini, dimana kekayaan milik Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berskala  lokal  Desa  yang  ada  di  Desa  dapat dihibahkan  kepemilikannya  kepada  Desa.  Kekayaan  milik  Desa  yang  berupa  tanah disertifikatkan  atas  nama  Pemerintah  Desa.  Adapun  Aset/kekayaan  desa  yang dipergunakan  kabupaten  sepanjang  blm  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umum dapat serahkan ke desa kembali.
Dalam  Pasal  79  mengatur  tentang  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  dimana desa  diwajibkan  untuk  menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes)  yang berlaku selama 6 tahun, menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa. RPJMDes  yang  sudah  tersusun  lalu  ditunkan  ke  dalam  Rencana  Pembangunan Tahunan Desa.
Peraturan Desa, yang diatur dalam pasal 69 – 70, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka  hukum  dan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan Pembangunan  Desa.    Pembangunan  Desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan melalui  penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dibahas dalam pasal 78 – 86.
Hal  tentang  penataan  desa  juga  diatur  dalam  pasal  7  sampai  dengan  17, dimana tujuan penataan desa adalah:
1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.
Khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang  Desa  mengaturnya  dalam  pasal  23  sampai  dengan  pasal  66.  Banyaknya pasal  mengisyaratkan  tentang  pentingnya  bagian  tersebut  dalam  UU. Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tidak  hanya  menyangkut  lembaga  yang menyelenggarakan  (Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  dan  Badan  Permusyawaratan Desa) namun  juga  menyangkut proses rekruitmen  dan fungsi-fungsi  yang melekat pada  lembaga  yang  ada.  Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan Desa,  melaksanakan  Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  26  ayat  (1). Fungsi  –fungsi  tersebut diejawantahkan melalui tugas  Kepala Desa, yang meliputi: (pasal 26 , ayat 2).
1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa  serta  mengintegrasikannya agar  mencapai  perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan  sebagian  kekayaan  negara  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili  Desa  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  atau  menunjuk  kuasa  hukum untuk  mewakilinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut pada pasal yang sama ayat (4), diuraikan kewajiban Kepala Desa adalah:
1. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  mempertahankan  dan memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan  Desa  yang  akuntabel,  transparan, profesional,    efektif  dan  efisien,  bersih,  serta  bebas  dari  kolusi,  korupsi,  dan nepotisme;
7. Menjalin  kerja  sama  dan  koordinasi  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan  di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  dan  melestarikan  lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Dengan  uraian  panjang  lebar  tentang  tugas,  wewenang,  dan  tanggungjawab kepala  desa  saja  sudah  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  desa menyangkut  dimensi  yang  sangat  luas.  Dimensi-dimensi  tersebut  tidak  saja menyangkut  lembaga-lembaga  pemerintah  desa  namun  juga  fungsi  pemerintahan yang  lain,  seperti  pengelolaan  administrasi,  keuangan,  perekonomian,  sosial budaya, lingkungan hidup, dan sebagainya.
Sebagai implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diundangkan dua Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No.  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  diperbarui  dengan  PP  No.  22  Tahun 2015. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa diatur beberapa hal seperti: Ketentuan Umum, Penataan Desa (meliputi Pembentukan Desa, Penghapusan Desa, Perubahan  Status  Desa,  Penetapan  Desa  menjadi  Desa  Adat),  Kewenangan  Desa, Pemerintahan Desa (meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan  Desa,  Musyawarah  Desa,  Penghasilan  Pemerintah  Desa),  Tata
Cara Penyusunan Peraturan Desa (meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa),  Keuangan  dan  Kekayaan  Desa  (meliputi  Keuangan  Desa,  Pengelolaan Kekayaan Milik Desa), Pembangunan  Desa  dan Pembangunan  Kawasan  Perdesaan (meliputi  Pembangunan  Desa,  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan,  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Pendampingan  Masyarakat  Desa),  Badan  Usaha  Milik  Desa (meliputi Pendirian dan Organisasi Pengelola, Modal dan Kekayaan Desa, Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga,  Pengembangan  Kegiatan  Usaha,  Pendirian BUM Desa Bersama), Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat  Desa  (meliputi  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa,  Lembaga  Adat  Desa), Pembinaan  Dan  Pengawasan  Desa  Oleh  Camat  Atau  Sebutan  Lain,  Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
Adapun PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  diatur tentang: Ketentuan Umum,  Penganggaran,  Pengalokasian  (meliputi  Pengalokasian  Dana  Desa  Setiap Kabupaten/Kota, Pengalokasian Dana Desa  Setiap Desa), Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan,  Pemantauan  dan  Evaluasi,  Ketentuan  Peralihan,  Ketentuan  Penutup. Perubahan yang dilakukan melalui PP No. 22 Tahun 2015 menyangkut beberapa 15 hal,  diantaranya:  ketentuan  pasal  31  dihapus;  ketentuan  pasal  32  dihapus; ketentuan  pasal  33  dihapus;  di  antara  Pasal  33  dan  Pasal  34  disisipkan  1  (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 33A
Pada  saat  Peraturan  Pemerintah  ini  mulai  berlaku,  semua  ketentuan  peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus  disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  kesenjangan  antara  apa  yang diharapkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan implementasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten. Gambaran tersebut dapat dilihat pada skema berikut.
Gmb. 1.
Keterkaitan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Peratyran Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PP NO. 43/2014 TTG DESA PP NO 6 /2014 TTG DANA DESA JO. PP NO. 22/2015 PERMENDAGRI
 111/2014:PERDES
 112/2014:PILKADES
 113/2014:PENGE. KEU. DES
 114/2014:PEMB.
DESA

## PERMENDESA
 1/2015:KEW.DESA
 2/2015:MUSY. DESA
 3/2015:PENDMP.
DESA
 4/2015:BUMDes
 5/2015:PRIORI.DD

## PERMENKEU
 251/2014:PELAK.
DD
 250/2014:PENGALO. DD

## PERDA/RAPERDA KAB. SEMARANG
PERDA                            RAPERDA - 3/2015:PILKADES   - PERANGK.DESA - LEMB.KEMASY.DESA - KEU. DESA

## PERATURAN BUPATI/RANCANGAN PERATURAN BUPATI KAB. SEMARANG
PERBUP                                                              RANCANGAN PERBUP - 6/2015:SILTAP KADES                                   - TUNJANGAN KADES - 31/2015:RINCIAN DANA DESA - 38/2015:PENGELOLAAN DANA DESA

## PERATURAN DESA
Menyimak  keseluruhan  peraturan  yang  ada,  sebagai  bentuk  desain implementasi,  maka  ada  beberapa  kesenjangan  yang  masih  muncul.  Pertama,  ada beberapa  peraturan  yang  seharusnya  sudah  dibuat,  namun  sampai  saat  ini  belum muncul, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa;
b. Peraturan Menteri mengenai pelaksana teknis ;
c. Peraturan Menteri mengenai pakaian dinas dan atribut ;
d. Peraturan  Menteri  mengenai  tugas,  fungsi,  kewenangan,  hak  dan  kewajiban, pengisian  keanggotaan,  pemberhentian  anggota,  serta  peraturan  tata  tertib Badan Permusyawaratan Desa;
e. Peraturan Menteri mengenai Pengelolaan kekayaan milik Desa;
f. Peraturan Menteri mengenai tata cara kerja sama Desa;
g. Peraturan Menteri mengenai Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## 4.    Penutup
Ada  beberapa  hal  penting  yang  dapat  dijadikan  simpulan  dari  hasil  riset  ini. Pertama, lahirnya UU yang mengatur tentang desa di tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014  tehntang  Desa)  akan  memberikan  implikasi  luas,  baik  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  Pusat  maupun  di  tingkat  daerah  dan berujung  di  desa.  Di  tingkat  Pusat,  ada  keharusan  untuk  mengubah  cara  pandang terhadap desa. Tidak bisa lagi sekedar wilayah terkecil di bawah kecamatan, namun sebuah “daerah” otonom dengan kewenangan dan anggaran sendiri.
Kedua, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah dilanjutkan dengan keluarnya dua Peraturan Pemerintah (PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa jo. PP No. 22 Tahun 2015). Namun saat kedua Peraturan  Pemerintah  tersebut  diundangkan,  tidak  segera  ditindaklanjuti  dengan Peraturan Menteri yang mengatur beberapa hal penting menyangkut desa.
Ketiga,  di  tataran  daerah  kabupaten,  utamanya  di  Kabupaten  Semarang, respon terbaik dalam mendesain implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyangkut bidang keuangan desa, sebagai bentuk persyaratan cairnya Dana Desa (DD).  Di  awal  tahun  2015,  semua  desa  di  Kabupaten  Semarang  sudah  menyusun Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDesa)  sebagai  dasar  bagi penyusunan  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  (RPTD)  atau  yang  disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dilanjutkan  penyusunan  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa). Dengan demikian ada beberapa kebijakan penting (baik Peraturan Daerah maupun Peraturan  Bupati)  yang  menyangkut  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang belum  tergarap  dengan  baik  Hal  tersebut  terjadi  mengingat  Peraturan  Menteri belum  keluar,  juga  munculnya  situasi  transisi  yang  belum  memberikan  kesadaran tentang  manajemen  baru  pengelolaan  desa.  Perlu  diingat  bahwa  pengelolaan  desa di  tangan  Bupati/Walikota,  baik  penetapan  fungsi  atau  kewenangan  desa  sampai pencairan Dana Desa.
Disamping simpulan, ada beberapa rekomendasi yang diajukan.  Hal-hal yang terkait  urusan  desa  diatur  oleh  Kepmendagri  dan  Kementrian  desa,  PDT,  dan Transmigrasi.  Dalam  Perpres  No.  11/2015  disebutkan  tugas  Kemendagri  terkait desa, membina pemerintahan desa. Fungsi ini dijalankan Ditjen Bina Pemerintahan Desa,  antara  lain  penataan  desa,  administrasi  pemerintahan  desa,  pengelolaan keuangan  dan  aset  desa,  pemilihan  kepala  desa,  dan  produk  hukum  desa.  Adapun dalam Perpres No. 12/2015  tugas Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi terkait desa, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta  pembanguan kawasan  perdesaan.  Tugas  ini  akan  dilakukan  dua  ditjen.  Pertama,  Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa bertugas mengelola pelayanan sosial dasar,
pengembangan  usaha  ekonomi,  pendayagunaan  sumber  daya  alam  dan  teknologi tepat  guna,  dan  pemberdayaan.  Kedua,  Ditjen  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan yang  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  perencanaan  pembangunan  desa, sarana/prasarana,  dan  ekonomi  pedesaan.  Sebenarnya  ini  terkait  juga  dengan pembagian  kewenangan  antara  kementerian  dalam  negeri  dan  kementerian  desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementrian dalam negeri hanya mengatur tentang tentang nomenklatur desa, penetapan status desa, penggabungan dan  pemekaran  desa,  sedangkan  kementerian  desa  lebih  fokus  pada  isi penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  seperti  pembangunan  desa,  pemberdayaan masyarakat    desa,  pembangunan  kawasan  perdesaan,  dsb.  Belum  lagi  kementrian desa  juga  secara  organisasi  belum  lengkap,  jabatan-jabatan  tertentu  belum  terisi, mengingat  kementrian  tsb  adalah  baru.  Dengan  demikian  penting  untuk membangun  kesadaran  di  kedua  kementerian  tersebut,  mengingat  implementasi UU No. 6 Tahun 2014 membutuhkan kebijakan yang cepat disertai strategi dan aksi yang cepat pula.
Kedua, respon pemerintah Kabupaten Semarang terhadap berlakunya UU No. 6  Tahun  2014  tentang  Desa  memang  terkesan  lamban,  karena  ada  beberapa Peraturan  Menteri  yang  juga  belum  keluar.    Amanat  UU,  segala  hal  terkait pelaksanaannya  dilakukan  melalui  PP,  setelah  PP  ada  dilaksanakan  lebih  lanjut melalui  Permen,  baru  Perda  dibuat.  Saat  ini  di  Kabupaten  Semarang  sebenarnya mengajukan 5 Raperda, namun Perda yang muncul adalah Perda tentang Pilkades, sedangkan  Raperde  tentang  BPD,  Keuangan  Desa,  dan  Perangkat  Desa  sampai sekarang  masih  dalam  proses,  bahkan  dikembalika  oleh  DPRD  Kabupaten mengingat  dasar  hukum  pembentukannya  belum  ada.Saat  ini  di  Kabupaten Semarang sudah ada  3  Paraturan Bupati, menyangkut tentang  pengalokasian dan perolehan  dana  desa,  pengelolaan  dana  desa,  ADD  (Alokasi  Dana  Desa).  Bagi Kabupaten  Semarang  yang  sangat  dibutuhkan  saat  ini  adalah  peraturan  tentang pengisian perangkat, karena Peraturan Daerah yang akan dibuat masih menunggu peraturan menteri.

## Daftar Rujukan

## Buku
Hofsteede,  W.F.  1971. Decision-Making  in  Four  West    Javanese    Villages .    Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwtwnshappen.
Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1965. Desa . Bandung: Sumur.
Koentjaraningrat. 1989. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Aksara Baru.
Kushandajani.  2008. Otonomi  Desa  berbasis  Modal  Sosial,  Perspektif  Socio-legal . Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.
Surianingrat,  Bayu.  1980. Desa  dan  Kelurahan  Menurut  UU  No.  5/1979 ,  Jakarta:  Metro Pos.
Tjiptoherijanto,  Prijono  dan  Yumiko  M.  Prijono.  1983. Demokrasi  di  Pedesaan  Jawa , Jakarta: Sinar Harapan.
Indonesia, Undang-Undang tentang Desapraja , UU No. 19 tahun 1965, LN No. 84 Tahun 1965, TLN No. 2779.
Indonesia, Undang-Undang  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah ,  UU  No.  5 tahun 1974, LN No. 38 Tahun 1974.
Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa , UU No. 5 tahun 1979, LN No. 56 Tahun 1979, TLN No. 3153.
Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah , UU No. 22 tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839.
Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah , UU No. 32 tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.
Indonesia, Undang-Undang  tentang  Desa ,  UU No.  6  tahun  2014,  LN  No.  7  Tahun  2014, TLN No. 5495.
Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah , UU No. 23 tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.
Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No  6  Tahun  2014 tentang Desa , PP No. 43 Tahun 2014. LN No. 23 Tahun 2014, TLN No. 5539. Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , PP No. 60 Tahun 2014. LN No. 168 Tahun 2014, TLN No. 5558.
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara , PP No. 22 Tahun 2015. LN No. 88 Tahun 2015, TLN No. 569. Presiden  RI, Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  tentang  Kementrian  Dalam  Negeri , Perpres No. 11 Tahun 2015.
Presiden  RI, Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  tentang  Kementrian  Desa Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi , Perpres No. 12 Tahun 2015. Kementrian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa , Permendagri No. 111 Tahun 2014.
Kementrian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa , Permendagri No. 112 Tahun 2014. Kementrian  Dalam  Negeri  RI, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa , Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kementrian  Dalam  Negeri  RI, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pedoman Pembangunan Desa , Permendagri No. 114 Tahun 2014. Kementrian  Dalam  Negeri  RI, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pedoman Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat ,  Permendagri  No.52 Tahun 2014.
Kementrian  Desa,  Pembangunan  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  RI, Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa ,  Permendesa No. 1 Tahun 2015.
Kementrian  Desa,  Pembangunan  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  RI, Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  tentang  Pedoman  Tata  Tertib dan  Mekanisme  Pengambilan  Keputusan  Musyawarah  Desa ,  Permendesa  No.  2 Tahun 2015.
Kementrian  Desa,  Pembangunan  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  RI, Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  tentang  Pendampingan  Desa , Permendesa No. 3 Tahun 2015.
Kementrian  Desa,  Pembangunan  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  RI, Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 , Permendesa No. 5 Tahun 2015.
Ungaran , Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda Kab. Semarang No. 3 tahun 2015.
Ungaran, Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta  Jaminan  Kesehatan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa ,  Perbup  Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2015 .
Ungaran, Peraturan  Bupati  tentang  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa Kabupaten Semarang Tahun Angggaran 2015 , Perbub Kabupaten Semarang  No. 31 Tahun 2015 .
Ungaran, Peraturan  Bupati  tentang    Pengelolaan  Keuangan  Desa , Perbup  Kabupaten Semarang No. 38 Tahun 2015