## PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA  “FIKTIF POSITIF” DI  PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

## Bambang Heriyanto
Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Megamendung Bogor hery_judge@yahoo.com
Naskah diterima : 27/03/2019, revisi : 31/05/2019, disetujui 14/06/2019

## ABSTRAK
Manajemen  persidangan  sebagai  implementasi  penanganan  perkara  permohonan  fiktif  positf menampakkan  kekhususannya  dibandingkan  dengan  penanganan  perkara biasa  di Pengadila n Tata  Usaha  Negara.  Putusan  pekara  permohonan  fiktif  positif  yang  langsung  berkekuatan hukum  tetap menampakkan  penguatan  peradilan  tingkat  satu dalam  penegakan  hukum  sebagai ekspektasi  pencari  keadilan  yang  sekaligus  implementasi  asas  peradilan  cepat, sederhana  dan berbiaya  ringan.  Meskipun  di  sisi  lain  menimbulkan  problematika,  terutama  akses  keadilan bagi  pihak  ketiga  yang  merasa  dirugikan  akibat  terbitnya  keputusan  dan/atau  tindakan  sebagai hasil  eksukusi  putusan  Hakim  dalam  perkara permohonan  fiktif  positif.  Dalam  pelaksanaannya masih  ditemukan  adanya  beberapa problematika  adalah  suatu  kewajaran,  mengingat  perubahan yang  signifikan  baik  dari  aspek paradigma  dan pola  manajemen  penanganan  perkara.

## A. Pendahuluan.
Negara  berkewajiban  melayani  setiap  warga  negara   untuk  memenuhi hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik.  Selama  ini pelayanan  publik  masih  dianggap  identik  dengan  kelambanan,  ketidakadilan,  dan biaya  tinggi.  Kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia  saat  ini  berada  di  bawah Vietnam,  Filipina,  Thailand,  Malaysia,  Jepang,  Hongkong  serta  Singapura dengan  skor  9,27  dari  skala  0  –  10.  Di  samping  itu  kemudahan  berbisnis  di Indonesia  juga  menempatkan  Indonesia  pada peringkat  ke-120 dari  180 negara.
Dengan  posisi  peringkat  kemudahan  berbisnis  sebagaimana  dilansir  tersebut, indeks global competitiveness report kita pada peringkat  ke-120 dari 180 negara. 1
Upaya  untuk  meningkatkan  kualitas   pelayanan  publik  sesuai  dengan asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik ( good governance ) serta untuk  memberi perlindungan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  dari  penyalahguna a n wewenang  di  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  diperlukan  pengatura n hukum  yang  mendukungnya. 2
Tuntutan  masyarakat  akan  kualitas  pelayanan  dan  penyelenggaraa n pemerintahan  oleh  aparatur  pemerintahan  direspons  secara  positif  oleh Pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  diterbitkannya  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  (Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014, Lembaran  Negara  RI  Tahun  2014  No.  292).  Kehadiran  Undang-Unda ng Administrasi Pemerintahan adalah bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan  yang  baik.      Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  juga sekaligus  menjadi  landasan  hukum  yang  dibutuhkan  guna  mendasari  keputusan dan/atau  tindakan  pejabat  pemerintahan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. 3 Selain  itu  juga  penting  bagi publik  sebagai  pedoman  dalam  rangka  memperoleh  layanan  administras i pemerintahan.
Salah  satu  materi  penting  yang  diusung  oleh  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  adalah  pardigma  baru dalam  administrasi  pemerinta h, yakni  penormaan  prinsip  atau  konsepsi lex silencio positivo .  Istilah Lex Silencio Positivo adalah  terminologi  campuran  antara  bahasa  Latin  (lex)  dan  Spanyol ( Silencio  Positivo ) yang  dalam  terminologi  hukum  berbahasa  Inggris  disamakan
1 Dr.  Adi  Suryanto, M.Si,  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  saat memberikan  sambutan pada pembukaan acara  "Launching  Indeks  Persepsi  Inovasi Pelayanan  Publik  dan Forum  Replikasi  Inovasi" di  Gedung  LAN, Jakarta,  Kamis  (16/11/2017).  Online  tersedia di  : http://lan.go.id/id/berita-lan/pelayanan-publik-harus-terukur . Tanggal 18  Maret 2019.
2 Konsiderans, “Menimbang”  UU No. 25  Tahun 2009,  tentang Pelayanan Publik.  LN  RI  Tahun 2009  Nomo r 112.
3 Konsederans “Menimbang”   huruf c.  UU  No.  30  Tahun 2014  tentang Administarsi  Pemerintahan.  Lembaran Negara RI  No. 2014  Nomor.  292.
dengan  istilah fictious  approval  atau  tacit  authorization . 4 Dalam  khasanah hukum  administrasi  pemerintahan  di  Indonesia,  prinsip Lex  Silencio  Positivo , biasa  dikenal  dengan  konsep  fiktif  positif.
Secara sederhana  dapat dikatakan  bahwa  prinsip Lex Silencio  Positivo adalah  sebuah  aturan  hukum  yang  mensyaratkan  otoritas  administrasi  untuk menanggapi  atau  mengeluarkan  permohonan  keputusan/tindakan  yang  diajukan kepadanya  dalam  limit  waktu  sebagaimana  yang  ditentukan  peraturan  dasarnya dan apabila  prasyarat  ini  tidak  terpenuhi,  otoritas  administrasi  dengan  sendirinya dianggap  telah  mengabulkan  permohonan  penerbitan  keputusan/tindakan  itu.
Prinsip  tersebut  dalam  Undang-Undang  Admisitrasi  Pemerinta ha n diatur  dalam  pasal  53  yang  pada  pokoknya  sebagai  berikut  :    Batas  waktu kewajiban  untuk  menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Jika  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  tidak  menentukan  batas  waktu,  maka  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  wajib  menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau Tindakan  dalam  waktu  paling  lama  10 (sepuluh)  hari  kerja  setelah  permohonan diterima  secara  lengkap  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan.  Apabila dalam  batas  waktu  tersebut  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan  tersebut  dianggap  dikabulkan  secara  hukum.  Konsep  ini  dalam khasanah  hukum  administrasi  disebut   keputusan  fiktif  positif.
Ketentuan  dalam  Pasal  53  UU  Admnistrasi  Pemerintahan  tersebut adalah  merupakan  perubahan  dari  paradigma  lama  yang  dianut  oleh  Undang- Undang  No. 5 Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  mengatur sebagai  berikut  : Jika  suatu  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara tidak  menge - luarkan  keputusan  yang  dimohon,  sedangkan  jangka  waktu  sebagaimana ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau sepuluh  hari  - apabila  tidak diatur  dalam  peraturan  perundang-undangannya-   telah  lewat,  maka  Badan  atau
4 Oswald Jansen, Comparative Inventory of Silencio Positivo (Utrecht School of Law,  2008).  p.4.  dalam  : Enrico Simanjuntak, Jurnal Huk um dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : hal 381.
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut  dianggap  telah  menolak  mengeluarkan  kepu- tusan  yang  dimaksud.
Berdasarkan  prinsip  fiktif  negatif,  apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan  yang  dimohon,  sedangkan  jangka waktunya  telah  lewat,  keadaan  tersebut  dipersamakan  menerbitkan  keputusan yang  bersifat  menolak.  Sebaliknya  menurut  prinsip  fiktif  positif,  apabila  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan  yang  dimohon, sedangkan  jangka  waktu  yang  ditentukan  telah  lewat,  maka  secara  hukum dianggap  telah  menerbitkan  keputusan  yang  bersifat  mengabulkan  permohonan (keputusan  fiktif  positif).  Pada negara  Prancis,  perubahan  rezim  keputusan  fiktif negatif  menjadi  keputusan/tindakan  fiktif  positif  tidak  terlepas  dari  disahkannya oleh  parlemen  Prancis (Assemblée  Nationale) pada  tanggal  23  Oktober  2013 sebuah  undang-undang  yang  dimaksudkan  untuk  menyederhanakan  hubunga n antara  otoritas  administratif  dan  publik,  yang  sebelumnya  telah  diatur  dalam  UU No. 2000-321. 5
Perubahan  paradigma    dari yang  semula  fiktif  negatif  sesuai  ketentuan Pasal  3 UU  PTUN,  menjadi  keputusan  fiktif  positif  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  53  UU  Administrasi Pemerintahan mencerminkan adanya  spirit peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  sebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi bagi  aparatur  pemerintahan  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.
Spirit  peningkatan  pelayanan  publik  dan telah  dinormakan  dalam  suatu  peraturan perundang-udangan  tidak  akan  paripurna  apabila  tidak  didukung  atau  tidak dilengkapi    dengan  perangkat  upaya  hukum  yang  efektif  agar  norma  tersebut dapat  ditegakkan.  Untuk  kepentingan  tersebut,  Undang-Undang    Administras i Pemerintahan  memberikan  kewenangan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara sebagai  forum  upaya  hukum  yang  bisa  ditempuh  oleh  pemohon  layanan  yang tidak  diberikan  layanan  secara  baik.  Pemohon  dapat  mengajukan  permohonan kepada Pengadilan  untuk  memperoleh  putusan  penerimaan  permohonan  tersebut. kemudian  Pengadilan  dalam  waktu  paling  lambat  21 (dua  puluh  satu)  hari  kerja,
5 Enrico  Simanjuntak, Jurnal Huk um dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 .hlm. 387.
akan  menentukan  apakah  persyaratan  permohonan  telah  terpenuhi  dan  tenggang waktu  telah  terlampaui,  untuk  kemudian  ditentukan  secara  hukum  dikabulka n atau  tidak  permohonan  tersebut. Dalam  praktik,  upaya  untuk  memperole h legitimasi  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  lazim  disebut    Permohonan  Fiktif Positif 6 .
Pada tingkat  implementasi  di Pengadilan  Tata Usaha Negara, tata cara Permohonan  Fiktif  Positif    tersebut  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  No.  8  Tahun  2017,    tentang  Pedoman  Beracara  untuk  Memperoleh Putusan  atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  dan/atau Tindakan  Badan  Atau  Pejabat  Pemerintah.
Perkara fiktif  positif   memberikan  kewenangan  pengadilan  sangat  besar diberikan  oleh  pembuat  undang-undang,  sehingga  jangan  sampai  kewenangan  ini disalahgunakan (abuse of functions) . Idealnya,  hakim-hakim  dalam  perkara fiktif positif  mendapatkan  sertifikasi  pelatihan  dari  Mahkamah  Agung  (MA). Terlebih lagi  berlakunya  prinsip  fiktif  positif  dalam  UUAP  tidak  dibarengi  dengan perubahan  pada  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Peratun)  yang masih  menganut  prinsip  fiktif  negatif.  Karena  itu,  ditemui  adanya  semacam polarisasi pandangan  di  kalangan  hakim  Peratun,  polarisasi  tersebut  dalam  arti sebagian  sudah  menggunakan  fiktif  positif  dan  sebagian  lain  masih  belum mengakui  pranata  fiktif  positif  . 7 Di  samping  itu  di  tataran  praktik  juga  masih ditemukan  permasalahan  mengenai    objek  permohonan,  tenggang  waktu pengajuan  permohonan,  luas  dan batas pembuktian  hakim,  dan akses hukum  bagi pihak  ketiga  yang  merasa  dirugikan  terhadap  keputusan  fiktif  positif. 8 Oleh
6 Di  Belanda,  keputusan fiktif  positif  dapat digugat di  pengadilan,  (gugatan   masalah   administrasi  di  Dewan Negara  diajukan  di pengadilan tingkat banding), namun  gugatan semacam  ini  hanya dapat diajukan  oleh pihak ketiga yang merasa  dirugikan  oleh akibat keluarnya keputusan fiktif  positif.   Sementara  itu Perancis menetukan dalam  peraturannya, jenis  layanan apa saja  yang termasuk  rezim  fiktif  positif  dan layanan public    mana  yang termasuk  rezim  fiktif  negate. Jadi  di  Perancis  masih  memberlakukan  keputusan fiktif  negative secara terbatas. (Hasil  study banding ke Courts administratives d’appel Of Lyon ).
7 Enrico  Simanjuntak, Jurnal Huk um dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 .hlm. 384.
8 Direktorat  Tata Usaha Negara Ditjendmiltun  Mahkamah  Agung RI. Kuesioner Bimtek  Sengk eta Fik tif Positif. Online tersedia : https://docs.google.com/forms/d/1WdfTp2Oq4kwzte6i3jh -RUwV5-Jx5 0S - ZrWZXBcaOzc/viewform?edit_requested=true . tanggal 1 Maret 2019
karena  itu,  kiranya  sangat  penting  untuk  dilakukan  tinjauan  kritis    bagaimana implementasi  dan problematika  penyelesaian  perkara  fiktif  positif  di  Pengadila n Tata Usaha  Negara.

## B. Pembahasan.

## 1. Limitasi  Objek  Permohonan  (objectum litis) Fiktif Positif.
Secara  normatif,  prosedur  penyelesaian  permohonan  fiktif  positif, selain  diatur  dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  juga  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (  PERMA)  Nomor.  8  Tahun  2017 tentang Pedoman  Beracara  untuk  Memperoleh  Putusan  atas  Penerimaan  Permohonan Guna  Mendapatkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  Atau  Pejabat Pemerintah.  Peraturan  Mahkamah  Nomor  8  ini  adalah  perubahan  dan penyempurnaan  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  5  Tahun  2015  tentang Pedoman  Beracara  untuk  Memperoleh  Putusan  atas  Penerimaan  Permohonan Guna  Mendapatkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan.
Berdasarkan  Pasal  3 PERMA  No. 8 Tahun  2017, Objek permohonan fiktif  positif  adalah  kewajiban  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  untuk menetapkan  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  administrasi  pemerinta ha n yang  dimohonkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Yang menjadi  permasalahan  hukum  adalah,  apakah  seluruh  permohonan  yang  tidak dikabulkan  oleh  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  harus  secara  hukum dianggap  dikabulkan  dan  oleh  karenanya  yang  bersangkutan  dapat  menjadika n keadaan itu  menjadi  objek permohonan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara ?
Menjawab  pertanyaan  tersebut,  PERMA  No, 8 Tahun  2017 mengatur, bahwa  tidak  semua  permohonan  kepada pemerintah  yang  tidak  ditanggapi  dapat
dijadikan  abjek permohonan  fiktif   positif  di Pengadilan  Tata Usaha  Negara, akan tetapi  dilakukan  limitasi  (pembatasan)  sebagai  berikut 9 :
- Permohonan dalam lingkup kewenangan badan  dan/atau pejabat pemerintahan  dimana  permohonan  tersebut  diajukan  ;
- Permohonan diajukan dalam lingkup menyelenggarakan fungs i pemerintahan;
- Hal  yang  dimohon  adalah  keputusan  dan /atau  tindakan    yang  belum  pernah ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  badan  dan/atau  pejabat  pemerinta ha n; dan
- Permohonan  untuk  kepentingan  Pemohon  secara langsung.
Berdasarkan  kriteria  yang  diatur  dalam  PERMA  No.  8  Tahun  2017 tersebut,  maka  ditekankan  bahwa  yang  dapat dijadikan  objek permohonan  fiktif positif  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  permohonan  terhadap terbitnya  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  belum  pernah  ditetapkan.  Dengan demikian,  misalnya  permohonan  pembatasan  terhadap  Keputusan  yang  sudah ditetapkan,  maka  apabila  hal  tersebut  tidak  ditanggap i  dalam  waktu  yang ditentukan,  hal  tersebut  tidak  termasuk  perkara  fiktif  positif,  tetapi  merupakan gugatan  biasa  di  pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus perkara  fiktif  positif  yang  diajukan  PT  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  (RAPP) untuk  mencabut  pembatalan  Rencana  Kerja  Usaha  RAPP  oleh  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (LHK)  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Jakarta,  perkara  ini  tentu  tidak  termasuk  kategori  permohonan  fiktif  negatif, karena  permohonan  diajukan  agar  dilakukan  pembatalan  terhadap  permohonan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  sehingga  dengan  parameter  PERMA  No.  8 Tahun  2017,  permohonan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  tidak termasuk  rezim  perkara yang  dapat diajukan  dalam  format  gugatan  fiktif  positif.
9 Pasal  3  PERMA  No.  08  Tahun  2017  tentang tentang Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan Atas Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan  Badan  Atau Pejabat  Pemerintah. Berita  Negara RI No. 1751,  Tahun 2017.
Original  intens  dari fiktif  positif  pada UU No.  30 Tahun  2014 adalah  hanya  untuk permohonan  baru, tidak  untuk  membatalkan  keputusan  yang  sudah  terjadi. 10
Selanjutnya,  menurut  PERMA  No. 8  Tahun  2017  itu  juga  dilakuka n pembatasan,  bahwa  tidak  termasuk  objek  Permohonan  fiktif  positif  adalah  : permohonan  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  dan  permohonan  terhadap  permasalahan  hukum  yang sudah  pernah  diajukan  gugatan. 11
Limitasi  tersebut  penting  dilakukan  agar  ada  kesatuan  sikap  para Hakim  dalam  menerima  dan  mengadili  perkara  permohonan  fiktif  positif  ini. Dimasa  sebelum  berlakunya  PERMA  No.  8  Tahun  2017,  baik  permohonan terhadap  keputusan  baru  atau  permohonan  terhadap  pembatalan  keputusan  yang telah  ada sebelumnya,  semua  diterima  pengadilan  sebagai  perkara  fiktif  positif. Hal  mana  terjadi  karena  PERMA  No. 5  Tahun  2015  tidak  mengatur  mengena i pembatasan  objek  dalam  pengajuan  permohonan  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.  Implikasinya  adalah  banyak  putusan  permohonan  fiktif  positif  yang bermasalah  dalam  pelaksanaannya.
2. Karakteristik  Khusus  Tenggang  Waktu  Pengajuan  Permohonan  Fiktif Positif.
Salah  satu  karakteristik  khusus  perkara/sengketa  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara yang  membedakannya  dengan  perkara di lingkungan  peradilan  lain adalah  adanya  batasan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan/permohonan.
10 “Original  intens dari  fiktif  positif pada UU  30/2014  hanya untuk permohonan baru, tidak untuk membatalkan keputusan yang sudah terjadi,” Demikian  menurut  Zudan Arif  Fakrullah,  Dirjend  Dukcapil  Kemendagri,  dalam sidang lanjutan  perkara  fiktif  positif  yang diajukan  PT  Riau  Andalan Pulp  and Paper  (RAPP)  untuk mecabut pembatalan Rencana Kerja  Usaha  RAPP  oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)  di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Senin (11/12/2017) .
11 Pasal  3  ayat  (2)    PERMA  No.  8  Tahun 2018  tentang Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan Atas Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan  Badan  Atau Pejabat  Pemerintah. Berita  Negara RI No. 1751,  Tahun 2017.
Pasal  55  Undang-Undang  No.  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  mengatur,  gugatan  dapat  diajukan  hanya  dalam  tenggang  waktu sembilan  puluh  hari  terhitung  sejak  saat  diterimanya  atau  diumumkannya Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan  untuk  gugatan fiktif  negatif,  maka  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  adalah  90  (sembila n puluh}  hari  setelah  lewatnya  tenggang  waktu  yang  ditentukan  dalam  peraturan dasarnya,  atau  setelah  lewat  batas waktu  empat  bulan  dihitung  sejak  dterimanya permohonan  oleh  Badan/Pejabat  Tata Usaha  Negara.
Ada kekhususan  tenggang  waktu  pengajuan  permohonan  fiktif  positif di Pengadilan  Tata Usaha  Negara, yakni  90  (sembilan  puluh)  hari  kalender  sejak batas  waktu  kewajiban  menerbitkan  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan sesuai  yang  diatur  dalam  peraturan  dasarnya.  Atau  setelah  lewat  10 (sepuluh  hari) kerja  setelah  permohonan  secara  lengkap  diterima  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara.  Perhitungan  tenggang  waktu  menggunakan  hitungan  hari kerja  (bukan  hari  kalender)  menunjukkan  kekhususan  dari  perkara  permohonan fiktif  positif  ini.
Peradilan  tiga  tingkat,  yang  diawali  di  pengadilan  tingkat  satu, dilanjutkan  upaya  banding  di  Pengadilan  Tinggi  dan  terakhir  di  Mahkamah Agung  adalah  pola  umum  Pengadilan  di  Indonesia.  Dalam  penanganan  perkara permohonan  fiktif  positif  ini  kembali  diketemukan  karakteristik  khusus,  dimana penyelesaian  permohonan  fiktif  positif  hanya  diatur  dan  dilaksanakan  hanya dalam  satu tingkat,  yakni  langsung  berkekuatan  hukum  tetap setelah  diputus  oleh Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (pengadilan  tingkat  satu).  Di  samping  itu, penyelesaian  permohonan  fiktif  positif  juga  dilaksanakan  hakim  PTUN  dalam waktu  yang  singkat  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Administrasi  Pemerintaha n, yakni  selama  21 hari  sejak permohonan  diajukan. 12
12 Pasal 53  ayat (5)  UU  No. 30 Tahun 2015  tentang Administrasi Pemerintahan,  LNRI  No. 2014 Nomor.  292.
3. Kompetensi  Hakim  dalam  Pembuktian  Permohonan  Fiktif  Positif.
Prosedur permohonan  penetapan  fiktif  positif  melalui  PTUN secara rinci diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (  PERMA)  Nomor.  8  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  atas  Penerimaa n Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  Atau Pejabat  Pemerintah.  Di  sini  kembali  terlihat  adanya  kekhususan  dalam penanganannya  permohonan  fiktif  positif  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.
Berbeda  dengan  penanganan  perkara  fiktif  negatif  yang  diatur  dalam Pasal 3 Undang-Undang  No. 5 Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara, yang  prosedur  pendaftaran,  pengadministrasian  di  kepaniteraan  perkara  sampai dengan  persidangannya  dilaksanakan  seperti  halnya  penanganan  perkara gugatan biasa.   Prosedur  pengajuan  perkara fiktif  positif  dilakukan  pengaturan  lebih  rinci, mulai  dari  penyusunan  surat  permohonan,  bagaimana  pengadministrasian  di bagian  perkara,  percepatan  distribusi  berkas,  keharusan  adanya  penjadwalan sidang  ( court  calender ),  pemanggilan  sidang  secara  elektronik,  manajeme n persidangan,  pengaturan  tertib  pembuktian,  jangka  waktu maksimal  penyelesaia n perkara sampai  dengan  format  amar  putusan.
Penyusunan  permohonan  fiktif  positif  secara  limitatif  diatur  dalam PERMA  No.  8  Tahun  2017,  yakni  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa Indonesia  oleh  pemohon  atau  kuasanya  dalam  5  (lima)  rangkap  yang ditandatangani  oleh  pemohon  atau  kuasanya.  Terdapat  syarat  pengisian  identita s yang  berbeda  apabila  permohonan  diajukan  oleh  orang  perorangan  dan/atau badan hukum  perdata atau badan hukum  pemerintahan.  Dalam  Surat Permohonan fiktif  positif  setelah  menguraikan  identitas  Pemohon,  harus  menguraikan   dasar permohonan  yang  meliputi 13 :  kewenangan  pengadilan  (kompetensi  absolut) pengadilan,  Kedudukan  hukum  ( legal  standing )  pemohon  yang  merasakan kepentingannya  dirugikan  akibat  tidak  ditetapkannya  Keputusan  dan/atau  tidak dilakukan  Badan  atau Pejabat Pemerintahan,   alasan  permohonan  yang  diuraika n
13 Pasal 2 ayat (4)  Perma  No 8 Tahun 2017
secara  jelas  dan  rinci mengenai kewenangan badan  dan/atau  pejabat pemerintahan,  prosedur,  dan  substansi  penerbitan  keputusan  dan/atau  tindakan dan  hal-hal  yang  dimohonkan  untuk  diputus  ( petitum). Petitum ini  juga  diatur hanya  menyangkut,  agar  dikabulkan  permohonan  pemohon  dan  mewajibka n kepada  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  untuk  menetapkan  dan/atau melakukan   tindakan  sesuai  permohonan  pemohon.
Di  dalam  Surat  Permohonan  juga  diuraikan  objek  permohonan,  yakni kewajiban  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  untuk  menetapkan  keputusan dan/atau  melakukan  tindakan  administrasi  pemerintahan  yang  dimohonkan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 14 Sebagaimana  diuraika n diatas,  objek  permohonan  fiktif  positif  dilakukan  limitasi  sebagaimana  diatur dalam  pasal  3 PERMA  No. 08 Tahun  2017.
Kekhususan  berikutnya  dalam  pendaftaran  dan  pengadministras ia n perkara  fiktif  positif  adalah,  adanya  prosedur  penelitian  administratif  yang didalamnya  ada  kewenangan  pengembalian  berkas  oleh  Penitera  ( re  jacking ) apabila  gugatan  tidak  dilengkapi  dengan  persyaratan  yang  ditentukan.
Dalam  proses  ini  Panitera  wajib  melakukan  penelitian  administras i permohonan  yang  memuat  alat  bukti  paling  sedikit  berupa  bukti  yang  berkaitan dengan  identitas  pemohon,  bukti  surat  atau  tulisan  yang  berkaitan  dengan permohonan  yang  sudah  diterima  lengkap  oleh  termohon,  daftar  calon  saksi dan/atau  ahli  (apabila  mengajukan  saksi  atau  ahli),  dan  daftar  bukti-  bukti  lain yang  berupa  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik,  bila  dipandang perlu 15 .  Apabila  berkas  permohonan  belum  lengkap,  panitera  memberitahuka n kepada  pemohon  untuk dipenuhi kekurangannya dan  pemohon  wajib melengkapinya  paling  lama  7 (tujuh)  hari  kerja sejak diterimanya  pemberitahua n kekuranglengkapan  berkas. 16 Apabila  persyaratan  berkas  tidak  dipenuhi pemohon  sebagaimana  yang  telah  diberitahukan  panitera  dan telah  lewat  7 (tujuh) hari  pemberitahuan  itu,  maka  permohonan  tersebut  tidak  diregistrasi  dalam  buku
14 Pasal 3 ayat (1)  PERMA  No. 8 Tahun 2017
register  permohonan  dan terhadap  hal  itu  diberitahukan  kepada pemohon  disertai dengan  pengembalian  berkas  permohonan.  Permohonan  dapat diajukan  kembali dengan  permohonan  baru  disertai  dengan  kelengkapan  permohonannya.  Setelah berkas dinyatakan  lengkap  dan dinyatakan  diterima  oleh  panitera,  maka pemohon mendapat  akta penerimaan  berkas perkara setelah  membayar  panjar biaya  perkara dan dicatat  dalam  buku  register  perkara dan diberi  nomor  perkara.
Prosedur  selanjutnya  sebagaimana  diatur  dalam  PERMA  No. 8  Tahun 2017,  adalah  panitera  menyampaikan  berkas  perkara  kepada  ketua  pengadila n pada  hari  permohonan  diregistrasi.  Pada  hari  itu  juga  ketua  pengadila n menetapkan  susunan  majelis  yang  akan  memeriksa  permohonan  tersebut.  Ketua majelis  hakim  yang  telah  ditunjuk  kemudian  menetapkan  sidang  pertama  dan jadwal  persidangan  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  berkas  permohonan diterima  majelis  .  Penetapan  sidang  pertama  dan  jadwal  persidangan  ( court calender )  diberitahukan  kepada  pemohon  dan  termohon,  untuk termohon dilampiri  salinan  permohonan.  Jadwal  persidangan  ( court calender )   yang  telah diberitahukan aquo bersifat  mengikat,  dan  tidak  ditaatinya  jadwal  tersebut menyebabkan  hilangnya  kesempatan  atau  hak  bagi  pihak  yang  bersangkuta n untuk  berproses  kecuali  terdapat  alasan  yang  sah,  mengingat  tenggang  waktu penyelesaian  permohonan  penetapan  adalah  21  (dua  puluh  satu)  hari  sejak permohonan  didaftarkan.  Pemeriksaan  persidangan  dilakukan  oleh  majelis  tanpa melalui  proses dismissal maupun  pemeriksaan  persiapan.  Kecepatan  dan singkatnya  proses pengujian  permohonan  penetapan aquo merefleksikan  prinsip efektivitas  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam good governance principle untuk mewujudkan good bestuur . 17
Alat  bukti  yang  dapat diajukan  dalam  perkara permohonan  fiktif  positif adalah:  1.  Surat  atau  tulisan,  2.  Keterangan  saksi,  3.  Keterangan  ahli,  4. Pengakuan  para pihak,  5. Pengetahuan  hakim  dan/atau,  6. Alat  bukti  lain  berupa informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik.    Di  sini  terlihat  bahwa  dalam
17 Bagus Teguh Santoso & Sadjijono : Keputusan Fik tif Positif Sebagai Bentuk  Reformasi Birok rasi Berdasarkan Prinsip Good Governance . Jurnal Hukum  Peratun, Volume  1 , Februari  2018  : 119-144.
perkara  permohonan  fiktif  positif  diperkenalkan  adanya  alat  bukti  elektronik, yang  alat  bukti  mana  tidak  dikenal  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  tata  usaha Negara  konvensional.  Dimungkinkannya  penggunaan  alat  bukti  elektronik adalah  penting  untuk  mengakomodir  kemungkinan  dibutuhkannya  pembuktia n menggunakan  produk   sebagai   teknologi  informasi,  sebagai  implikasi  kemajuan teknologi  di  segala  bidang  kehidupan.
Format  substansi  pertimbangan  putusan  permohonan  penetapan  fiktif positif  tidak  ada  perbedaan  signifikan  dengan  pertimbangan  hukum  putusan sengketa  tata  usaha  Negara  konvensional.  Yakni,  memuat  alasan  hukum  yang terdiri  dari  unsur-unsur,  antara  lain  :  maksud  dan  tujuan  permohonan, kewenangan  pengadilan  (kompetensi  absolut),  kedudukan  hukum  pemohon ( legal  standing ),    pendapat  majelis  ( ratio  decidendi ),  kesimpulan  mengena i semua  hal  yang  telah  dipertimbangkan  dan amar  putusan  permohonan  penetapan fiktif  positif.    Yang  menjadi  pertanyaan  adalah,  sejauh  mana  kompetensi  Hakim dalam  mempertimbangkan  perkara  permohonan  fiktif  positif.  Ada  sementara hakim  yang  berpendapat,  pertimbangan  hukum  putusan  fiktif    adalah  lebih sederhana,  yakni  membuktikan,  apakah  permohonan  yang  diajukan  pemohon telah  melewati  tenggang  waku yang  ditentukan  ? Apabila  benar terbukti  terbukti, maka  permohonan  dikabulkan.
Keistimewaan  kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam mengadili  perkara permohonan  fiktif  positif  ini  adalah  Putusan   hasil  pemeriksaan Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  bersifat  final  dan mengikat  ( final and binding), artinya  putusan  langsung  berkekuatan  hukum  tetap ( inkrach  van gewisde) pada  pengadilan  tingkat  pertama (rezim  peradilan  satu tingkat).  Peradilan  satu tingkat  untuk  perkara permohonan  fiktif  positif  ini  adala h sangat  tepat,  karena    merupakan  implementasi  asas  peradilan  cepat,  sederhana dan  biaya  ringan  ( speedy  justice ).  Pemberian  kewenangan  kepada  Pengadila n Tingkat  satu  untuk  menyelesaian  perkara  dalaam  satu  tingkat  dan  final  dan binding,  secara  tidak  langsung  memperkuat  kapasitas  Pengadilan  tingkat  satu (d.h.i:  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara)  dalam  menyelesaikan  perkara, tapi  di  sisi lain  pemberian  kewenangan  ini  adalah  mengandung  tuntutan  agar  sumber  daya
manusia  (SDM)  hakim  tingkat  satu  meningkatkan  kapasitas  intelektualnya. Peningkatan  kapasitas  intelektual  ini  dapat  selain  secara  mandiri,  atau  melalui diklat  teknis  sertifikasi.
Tidak  bisa  dipungkiri,  “pembuktian”  adalah  hal  yang  paling  strategis dalam  penyelesaian  suatu  perkara  di  Pengadilan,  tidak  terkecuali  dalam penanganan  perkara permohonan  fiktif  positif  di Pengadilan  Tata Usaha  Negara. Yang  menjadi  problematika  adalah  sejauh  mana  kompetensi  Hakim  Pengadila n Tata  Usaha  Negara  dalam  melakukan  pembuktian  dalam  perkara  fiktif  positif. Apakah  hanya  sekedar membuktikan  secara formal  permasalah  tentang,   apakah permohonan  diajukan  kepada Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintah  oleh  Pemohon telah  melampaui  batas waktu  yang  ditentukan  dan  apabila  terbukti  kemudian  oleh Hakim  diputuskan  permohonan  dikabulkan  ?. Hal  mana  juga  mengingat  begitu singkatnya  waktu  yang  disediakan  oleh  Undang-Undang  yakni  selama  21 (dua puluh  satu)   hari  kerja,  apakah  Hakim  mampu  menjangkau  sampai  pembuktia n substansial,  yakni  menyangkut  permasalahan  mengenai  telah  terpenuhi  atau tidaknya persyaratan permohonan, pemenuhan tenggang waktu dan pengajuannya  diajukan  kepada pihak/pejabat   yang  berwenang  atau  bukan.
Penulis  berpendapat,  mengingat  penyelesaian  perkara permohonan  fiktif positif final  and  binding di  satu tingkat peradilan, maka  Hakim mempertimbangkannya  perkara  secara  komprehensif.  Artinya,  hakim  dalam mengabulkan  atau  tidaknya  permohonan  tidak  sebatas  persyaratan  formal  saja, tetapi  juga  aspek  substansial  menyangkut,  apakah  permohonan  diajukan  pihak berwenang,  apakah  persyaratan  substansial  telah  dipenuhi,  bagaimana  segi kebijakan  umum  pemerintah  menyangkut  bidang  atau  urusan  yang  dimohon  dan yang  tidak  kalah  penting  adalah,  bagamana  kemungkinan  implikasi  bagi/terhad ap pihak  ketiga  terkait.
4. Akses Pihak Ketiga Terhadap  Keputusan  TUN Pasca Putusan  Fiktif  Positif.
Dalam  perkara  Permohonan  guna  mendapatkan  keputusan  dan/atau tindakan  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  tidak  dimungkinkan  masuknya
pihak  ketiga  sebagai  pihak  berperkara  atau  pihak  Intervensi. 18 Pengaturan  ini mudah  saja difahami  yakni  dalam  rangka kelancaran  proses pemeriksaan  perkara, mengingat  tenggang  waktu penyelesaian  perkara permohonan  fiktif  positif  hanya dalam  waktu  21 (dua  puluh  satu)  hari  kerja.   Problematika  muncul  ketika  norma tersebut  dihadapkan  dengan  pengaturan  mengenai  final  dan  mengikat  putusan permohonan  fiktif  positif   dan harus  dilaksanakan  oleh  Badan/Pejabat  pemerinta h dalam  waktu  5 (lima)  hari  kerja  terhitung  sejak  putusan  pengadilan  ditetapkan. (vide  Pasal  53 ayat  (6) UU AP). Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  terutupla h akses  keadilan  bagi  pihak  ketiga  yang  merasa  dirugikan  akibat  terbitnya keputusan  yang  diterbitkan  pejabat sebagai  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara.  Karena  pasal  2  huruf  e  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara   mengatur,   Keptusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diterbitkan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  tidak  bisa  digugat  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. 19
Sebagai  contoh,  A  mengajukan  pemohonan  penerbitan  Sertifikat   Hak atas Tanah  kepada Kepala Kantor Pertanahan.  Permohonan  tersebut  dalam  waktu yang  ditentukan  tidak  mendapat  tanggapan,  padahal  permohonan  sudah dilengkapi  persyaratan  yang  ditentukan.  Kemudian  A  mengajukan  permohonan kepada  PTUN  agar  permohonannya  dikabulkan  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan diperintahkan  untuk  menerbitkan  Sertifikat  atas  nama  A.  Putusan  PTUN mengabulkan  permohonan  A  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  menerbitka n Sertifikat.  Dalam  contoh  kasus tersebut,  sesuai  dengan  Pasal  11 ayat (4) PERMA
18 Pasal 11  ayat (4)  PERMA  No. 08  Tahun 2017.
19 Pasal 2 UUNo.  5 Tahun 1986 sebagaimana terak hir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009. Tidak  termasuk  dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupak an perbuatan huk um perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Negar yang merupak an pengaturan yang bersifat umum;
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerluk an persetujuan;
d. Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  dik eluarkan berdasark an k etentuan Kitab Undang -Undang Huk um Pidana dan Kitab Undang-Undang Huk um Acara  Pidana atau peraturan perundang -undangan lain yang bersifat huk um pidana;
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dik eluarkan atas dasar hasil pemerik saan badan peradilan berdasarkan k etentuan peraturan perundang-undangan yang berlak u;
f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik  di pusat maupun di daerah mengenai hasil pe milihan umum.
No. 08  Tahun  2017, maka  B  (  pihak  ketiga)  meskipun  merasa  kepentingannya dirugikan,  selain  ia  tidak  bisa  masuk  sebagai  pihak  intervensi,  juga  ia  tidak  bisa menggugat  Sertifikat  atas nama  A tersebut  ke PTUN.
Di negara  hukum,  negara  sedapat mungkin  menghindarkan  tertutupnya akses  keadilan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  ( rechtszoekenden ).  Tidak terkecuali  akses  keadilan  bagi  pihak  ketiga  yang  merasa  kepentingannya dirugikan  akibat  tidak  dimungkinkannya  masuk  sebagai  pihak  dalam  perkara fiktif  positif  dan  akibat  terbitnya  keputusan  sebagai  pelaksanaan  putusan pengadilan  perkara fiktif  positif.
Oleh  karenanya  ke depan  harus  difikirkan  mengenai  perubahan  aturan PERMA  mengenai  larangan  pihak  ketiga  yang  merasa  kepentingannya  dirugik a n untuk  dapat mengajukan  permohonan  intervensi  dalam  perkara permohonan  fiktif positif,  meskipun  tentu  dengan  memperhatikan  jangka  waktu  penyelesaia n perkara  yang  dibatasi  oleh  Undang-Undang  hanya  dalam  waktu  21  (dua  puluh satu)  hari  kerja.

## C. Penutup.

## 1. Kesimpulan.
Manajemen  persidangan  sebagai  implementasi  penanganan  perkara permohonan  fiktif  positif  menampakkan  kekhususannya  dibandingkan  dengan penanganan  perkara biasa  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara.
Putusan  pekara  permohonan  fiktif  positif  yang  langsung  berkekuatan hukum  tetap menampakkan  penguatan  peradilan  tingkat  satu dalam  penegakan hukum  sebagai  ekspektasi  pencari  keadilan  yang  sekaligus  implementasi  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  berbiaya  ringan.  Meskipun  di  sisi  lain menimbulkan  problematika,  terutama  akses  keadilan  bagi  pihak  ketiga  yang merasa  dirugikan  akibat  terbitnya  keputusan  dan/atau  tindakan  sebagai  hasil eksukusi  putusan  Hakim  dalam  perkara permohonan  fiktif  positif.
Dalam  pelaksanaannya  masih  ditemukan  adanya  beberapa problematik a adalah  suatu  kewajaran,  mengingat  perubahan  yang  signifikan  baik dari aspek paradigma  dan pola  manajemen  penanganan  perkara.

## 2. Saran
Perlu  dilakukan  penyempurnaan  PERMA  tentang  permohonan  fiktif positif,  khususnya  menyangkut  norma  hukum  pembuktian,  agar ada kesamaan sikap  para Hakim  dalam  melakukan  pembuktian,  terutama  keharusan  Hakim melakukan  pembuktian  aspek  substansi,  guna  mengahsilkan  putusan  yang kuat  dari  aspek  formil  maupun  aspek  substansi,  mengingat  putusan  perkara permohonan  fiktif  positif  langsung  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkrach  van gewisde ) pada peradilan  tingkat  pertama.
Problematika,   menyangkut  tertutupnya  akses keadilan  bagi  pihak ketiga yang  merasa  dirugikan  akibat  terbitnya  keputusan  dan/atau  tindakan  sebagai hasil  eksekusi  putusan  Hakim  dalam  perkara  permohonan  fiktif  positif, menurut  penulis  perlu  dilakukan  perbaikan  Peraturan  Mahkamah  Agung tentang  Fiktif  Positif  dengan  dibukanya  akses    permohonan  intervensi  dari pihak  ketiga  yang  merasa  kepentingannya  di  rugikan.
Mengingat  perubahan  yang  signifikan  baik  dari  aspek  paradigma  dan pola  manajemen  penanganan  perkara, maka penanganan  perkara permohonan fiktif  positif  ditangani  oleh  hakim  khusus  yang  bersertifikasi,  agar  dihasilka n hakim  yang  komprehensinsif  dalam  penanganan  perkara  guna  menghasilka n putusan  yang  benar dan  berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus  Teguh  Santoso  & Sadjijono : Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi  Berdasarkan  Prinsip Good Governance . Jurnal  Hukum Peratun,  Volume  1 , Februari  2018 : 119-144.
Muchsan.  1982. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia. Yogyakarta:  Liberty.
Hetifah  Sj.  Sumarto.  2003. Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Sjachran  Basah.  1985. Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung:  Alumni.
Bagus  Tegus  Santoso dan Sadjidjono, Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi  Birokrasi  Berdasarkan  Prinsip  Good Governance, Jurnal  Hukum Peratun,  Pusdiklat  Hukum  dan  Peradilan,  bersama  Ditjend  Badan  Peradilan Militer  dan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI. Vol.  1 No. 1 Februari 2018.
Purbopranoto,  Kuntjoro, Beberapa  Catatan Hukum Tata Pemerintahan  dan Peradilan Administrasi Negara , Alumni,  Bandung,  1985;
Yodi  Martono  Wahyunadi. Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Dalam  Konteks  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan . Universitas  Trisakti,  2016.
Yasin,  Muhammad  dkk, Anotasi Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan ,  Universitas  Indonesia,  Center  For  Study  of Governance  and Administration  Reform,  Jakarta,  2017
Subur  MS dkk, Bunga  Rampai  Peradilan  Administrasi  Kontemporer , Genta Press, Yogyakarta,  2014.
Enrico  Simanjuntak, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Volume  6  Nomor  3, November 2017.
Arif  Fakrulloh,  Zudan, Tindakan  Hukum  Bagi  Aparatur  Penyelenggara Pemerintahan , Seminar  Nasional  IKAHI ke 62, Jakarta  26 Maret 2015;
M.Hadjon,  Philipus, Hukum Administrasi  Sebagai  Instrumen  Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance , Penerbit Universitas  Trisakti,  Jakarta, 2012;
Direktorat  Tata Usaha Negara Ditjendmiltun  Mahkamah  Agung  RI. Kuesioner
Bimtek Sengketa Fiktif Positif. Online tersedia :
https://docs.google.com/forms/d/1WdfTp2Oq4kwzte6i3jh-RUwV5- Jx50S-ZrWZXBcaOzc/viewform?edit_requested=true .  tanggal  1 Maret 2019

## Peraturan  Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986  Nomor  77,  Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 3344).
Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2004 tentang  Perubahan  Undang-  Undang Nomor 5 Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  35,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4380).
Undang-Undang  Nomor 25 Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun    2009  Nomor  112,  Lembaran  Negara Indonesia  Nomor  5038).
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  160,  Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5079).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintaha n (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5601).
Peraturan  Pemerintah  Nomor. 96 tahun  2012 tentang  Pelaksanaan  UU No. 25 tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2012  Nomor  215,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5357).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  05  Tahun  2015  tentang  Pedoman Beracara  untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  guna Mendapatkan  Keputusan  dan/ atau Tindakan  Badan atau Pejabat Pemerintaha n (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 1268).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  08  Tahun  2018  tentang  Pedoman Beracara  untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  guna Mendapatkan  Keputusan  dan/ atau Tindakan  Badan atau Pejabat Pemerintaha n (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 1751).