Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## HASIL TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN

## Roy Capri Tiskartono, Iyah Faniyah, Adhi Wibowo
Magister of Law Ekasakti University Email:roycapri1516@yahoo.com

## Abstract
Article 75 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the authority of  police  investigators  and  the  National  Narcotics  Agency  to  conduct  urine  tests  on narcotics  crimes.  The  urine  test  test  is  intended  to  ensure  the  perpetrators  consume narcotics  so  that they can be determined as suspects  in  criminal  acts  of  narcotics abuse. The role of urine test results in an effort to apply the elements of the article and to prove a narcotics  case  is  very  important  to  be  carried  out  in  order  to  assist  investigators  in  the inspection  process  and  determine  someone  who  is  suspected  of  using  narcotics  as investigators  of  the  West  Sumatra  Regional  Police  Directorate  of  Investigation  cases  of narcotics abuse committed by individual members of the National Police.
Kata Kunci: Tes Urin, Tindak PidanaNarkotika, Penyidikan

## PENDAHULUAN
Narkotika  merupakan  zat  yang  tidak  asing  lagi.“Narkotika  merupakan  salah  satu obat  yang  diperlukan  dalam  dunia  pengobatan,  demikian  juga  dalam  bidang  penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.” 1 Dengan maksud untuk kepentingan pengobatan maka ketersediannya perlu dijamin akan tetapi  yang terjadi pada saat  ini  adalah  penyalahgunaan  narkotika  menjadi  masalah  besar  karena  dapat  pula menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis  dan  pengawasan  yang  ketat.  Penyalahgunaan  narkotika  juga  mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.
Secara  umum,  yang  dimaksud  narkotika  adalah  sejenis  zat  yang  dapat menimbulkan  pengaruh-pengaruh  tertentu  bagi  orang-orang  yang  menggunakannya,  yaitu
1 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus , Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm  176
dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. 2 Pengertian narkotika menurut  Pasal  1 ayat  (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:
“Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman, baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.
Zat-zat  narkotika  yang  semula  ditujukan  untuk  kepentingan  pengobatan,  namun dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi,  khususnya  perkembangan tekhnologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang  terdapat  pada  saat  ini,  serta  dapat  pula  disalahgunakan  fungsinya  yang  bukan  lagi untuk  kepentingan  di  bidang  pengobatan,  bahkan  sudah  mengancam  kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. 3 Penggunaan narkotika secara berkali-kali dapat membuat seseorang  dalam  keadaan  tergantung  pada  narkotika.Ketergantungan  ini  bisa  ringan  dan bisa berat.  Berat  ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan sampai beberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu. 4
Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan, baik itu upaya preventif (pecegahan) seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan  narkoba,  baik  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) dan/atau aparat kepolisian serta upaya represif (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk juga BNN .
Dalam  Hukum  Acara  Pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah  mengatur  dengan  jelas  proses penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Proses hukum yang dijalani oleh seseorang harus sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Tahapan tersebut berupa penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  pengadilan  serta  upaya  hukum  yang  telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Polisi  sebagai  pelaksana  dan  penegak  hukum  mempunyai  tugas  memelihara keamanan  dan  kewenangan  untuk  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana.Namun  ada  beberapa  oknum  polisi  yang  bahkan  menyalahgunakan  wewenangnya
2 Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm  16
3 Ibid , hlm. 19.
4 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 39.
dengan  ikut  menggunakan  dan  mengedarkan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  atau narkoba.
Mengenai  alat  bukti  ini,  disebutkan  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: Alat bukti yang sah ialah:
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa
Dalam  menangkap  seseorang  yang  diduga  menyalahgunakan  narkotika  harus mengumpulkan  alat-alat  bukti  atau  cukup  bukti  untuk  memperkuat  alasan  mereka  untuk menangkap  seseorang  yang  diduga  menyalahgunakan  narkotika.  Salah  satu  cara  untuk membuktikan seseorang mengunakan narkotika atau tidak  yaitu  dengan menggunakan tes urin, disamping itu banyak cara lain untuk membuktikan seseorang mengunakan narkotika atau tidak  yaitu dengan  cara melakukan tes darah, tes rambut, tes asam  dioksiribonukleat (DNA), dan/atau  tes  bagian  tubuh  lainnya  dengan  cara  dilakukan  sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketentuan tentang penggunaan tes urin diatur pada Pasal 75 huruf l Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  menyatakan  bahwa:  “dalam  rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urin, tes darah, tes rambut,  tes  asam  dioksiribonukleat (DNA), dan/atau  tes  bagian  tubuh  lainnya”.  Menurut penjelasan  Pasal  75  huruf  l  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tersebut  bahwa: “penyidik  dapat  melakukan  semua  tes  tersebut,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  dari berbagai  macam  tes  tersebut  yang  merupakan  suatu  cara  untuk  membuktikan  seseorang menggunakan narkotika, pihak penyidik hanya akan melakukan salah satu dari tes tersebut. Adapun tes yang sering dilakukan oleh penyidik dan dipandang mewakili dari semua tes di atas yaitu tes urin.”
Hasil  tes  urin  telah  digunakan  dan  diterapkan  penyidik  di  Direktorat  Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk mengungkap pengguna dan pelaku jaringan pengedar tindak pidana narkotika berdasarkanLaporan Polisi  Nomor: LP/190/VII/2017/SPKT-SBR,  tanggal18  Juli  2017  tentang  tindak  pidana  Narkotika Golongan  I  jenis  bukan  tanaman(Shabu)  dengan  tersangka  Bima  Admirus  Pgl  Bima
anggota Polri yang berdinas di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Tersangka diduga telah melakukan  tindak  pidana  narkotika  jenis  sabu  dan  kepada  tersangka  telah  dilakukan penangkapan dengan Surat
Perintah
Penangkapan
Nomor: SP-
Kap/113/VII/2017/Ditresnarkoba,  tanggal  18Juli  2017  dan  penahanan  berdasarkan  Surat Perintah  Penahanan  Nomor:  SP-Han/106/VII/2017/Ditresnarkoba,  tanggal  24  Juli  2017, dengan jangka waktu penahanan dimulai dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12Agustus 2017. Tersangka dilakukan penahanan berdasarkan barang bukti dan alat bukti permulaan yang cukup yaitu berupa: (satu) buah plastik warna bening merk VIVAN yang berisikan:  1  (satu)  paket  diduga  narkotika  jenis  shabu  dibungkus  plastik  klim  warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai. 2 (dua) buah dot karet, 6 (enam) buah pipet plastik  warna  bening,  1  (satu)  buah  jarum  suntik  1  (satu)  buah  tutup  bekas  air  mineral warna  biru  yang  telah  dilobangi  serta1  (satu)  buah  hp  samsung  warna  hitam.Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peranan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan  oknum  anggota  kepolisian  pada  tingkat  penyidikan  di  Direktorat  Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah  penerapan  hasil  tes  urin  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian pada tingkat penyidikan di  Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  peranan  dan  penerapan  hasil  tes  urin  dalam pembuktian  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oknum  anggota  kepolisian  pada tingkat  penyidikan  di  Direktorat  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Daerah  Sumatera Barat.Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan  yuridis normatif. yaitu pendekatan yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  ketentuan-ketentuan  dan  peraturan  perundang-
undangan. 5 Pendekatan yuridisempiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti.

## PEMBAHASAN
A. Peranan  Hasil  Tes  Urin  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Narkotika  Yang Dilakukan  Oknum  Anggota  Kepolisian  Pada  Tingkat  Penyidika    Di  Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Mengenai kewenangan untuk melakukan tes urin  terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang  menyebutkan  bahwa:  Penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  berwenang  untuk melakukan tes urin,  tes  darah, tes rambut, tes asam deoksiribonukleat(DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”.
Berkaitan dengan tes urin pada penyidikan tindak pidana penyalahgnaan narkotika diperoleh penjelasan sebagai berikut: 6
Pihak  penyidik  Direktorat  Reserse  Narkoba  (Ditresnarkoba)  Kepolisian  Daerah Sumatera  Barat  untuk  menentukan  benar  atau  tidaknya  tersangka  menggunakan narkotika  belum  pernah  melakukan  dengan  tes  rambut  atau  tes  DNA.  Kebiasaan dari  penyidik  hanya  akan  melakukan  tes  urin  saja  yang  merupakan  sebagai pelengkap  untuk  memperkuat  alasan  penyidik  menentukan  pasal  apa  yangakan dikenakan  kepada  tersangka  yaitu  apakah  pasal  hanya  sebagai  pemakai,  pengedar atau  kedua-duanya,  tergantung  dengan  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan  peranan hasil tes  urin  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oknum  anggota kepolisian  pada  tingkat  penyidikan  di  Direktorat  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Daerah Sumatera Barat diperoleh penjelasan sebagai berikut:
1. Untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkotika.
Pada  kasus  yang  penulis  teliti,  berdasarkan  Surat  Nomor:  R/79/VII/2017/ Ditresnarkoba, tanggal  20 Juli 2017  telah dimintakan pemeriksaan secara  Laboratories atas barang bukti Narkotika yang diduga Jenis shabu pada Balai Besar POM di Padang
5 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23
6 Hasil wawancara dengan Inspektur Satu (Iptu) Polisi, Martadius, S.H., Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 21 Oktober 2018 di Padang.
guna menentukan apakah barang bukti  yang disita adalah Narkotika dan  terdapat  pada Golongan  berapa.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  barang  bukti  dari  Balai Besar  POM  di  Padang  sesuai  berita  acara  pemeriksaan  Laboratories  No.Lab  : 17.083.99.20.05.0405.K tanggal 21Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj.  Siti  Nurwati,  Apt,  MM  setelah  di  uji  dan  di  periksa  secara  Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Bima Admirus Pgl Bima , benar  mengandung  Metamphetamina  (positif  shabu)  dan  terdaftar  dalam  golongan  I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 7
2. Membantu  penyidik  dalam  proses  pemeriksaan  dan  menetapkan  seseorang  yang disangka telah menggunakan narkotika.
Pada kasus yang penulis teliti, berdasarkan analisis terhadap barang bukti dan terhadap pasal-pasal yang dilanggar oleh tersangka anggota Polri tersebut penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar menetapkan tersangka melanggar  Pasal 112 ayat  (1) dan Pasal 127 ayat (1)  huruf  a  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009tentang  Narkotika.Tes  urin  ini sangatlah  penting  untuk  dilakukan  terhadap  tersangka  untuk  menentukan  benar  atau tidak  seseorang  telah  menggunakan  narkotika,  sehingga  tes  urin  ini  harus  dilakukan, sehingga penyidik dapat mentapkan pasal yang akan disangkakan.
3. Dapat  menghantarkan  seorang  yang  disangka  telah  menyalahgunakan  narkotika tersebut untuk dapat di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Peranan  hasil  tes  urin  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  sangat  dibutuhkan guna  menghantarkan  tersangka  yang  dituduh  melakukan  tindak  pidana  narkotika  ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang diproses  oleh  penyidik  karena  terbukti  memiliki  atau  menggunakan  narkotika  harus memiliki  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  cukup  untuk  dijadikan  seorang  itu menjadi  tersangka. 8 Seandainya  tes  urin  ini  tidak  dilakukan  maka  berkas  acara pemeriksaan dari penyidik yang dilimpahkan ke Kejaksaan tanpa adanya surat dari hasil tes  urin  maka  jaksa  akan  mengembalikan  berkas  tersebut  karena  dianggap  belum lengkap,  yang  menjadi  permasalahan  yaitu  apabila  berkas  dikembalikan  karena  tidak melampirkan  hasil  tes  urin  sehingga  penyidik  akan  melakukan  tes  urin  terhadap tersangka, akan tetapi urin dari tersangka tidak dapat lagi menentukan benar atau tidak tersangka menggunakan narkotika karena tes urin itu sendiri memiliki kelemahan yaitu dalam  jangka  waktu  tertentu  urin  ini  akan  netral  dengansendirinya  sehingga  hasil  tes urin  tersebut  akan  negatif.  Oleh  karena  itu  dalam  tahap  penyidikan,  penyidik  harus melakukan  tes  urin,  walaupun  hasil  dari  tes  urin  tersebut  nantinya  negatif  tetap  akan
7 Hasil  wawancara  dengan  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Citra  Henita,  S.H.,  Penyidik  Pada Direktorat  Reserse  Narkoba  (Ditresnarkoba)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  pada  tanggal  22 Oktober 2018 di Padang.
8 Hasil  wawancara  dengan  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Citra  Henita,  S.H.,  Penyidik  Pada Direktorat  Reserse  Narkoba  (Ditresnarkoba)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  pada  tanggal  22 Oktober 2018 di Padang.
dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. 9

## B. Penerapan  Hasil  Tes  Urin  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Narkotika  yang Dilakukan  oleh  Oknum  Anggota  Kepolisian  Pada  Tingkat  Penyidikan  di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Pada  tindak  pidana  narkotika,  penyidik  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf  g  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Sebagai  tindak  lanjut dari kewenangan penangkapan tersebut,  Pasal  76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:
(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
(2) Penangkapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diperpanjang  paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
Selaku  penyidik,  dalam  melakukan  kegiatan  penyidikan  diperlukan  bukti permulaan yang cukup, yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan menyaratkan  minimal  adanya  laporan  polisi  atau  pengaduan  ditambah  salah  satu  alat bukti.hal  tersebut  tentunya  berkaitan  dengan  beban  pembuktian  yang  telah  disyaratkan undang-undang  dalam  hal  ini  yakni  minimal  2  (dua)  alat  bukti.  Seperti  yang  diketahui beban  pembuktian  pada  dasarnya  ada  pada  penyidik,  dimana  dapat  memenuhi  syarat kelengkapan  berita  acara  harus  didasarkan  pada  aturan  undang-undang  yang  berlaku, dalam hal ini tentunya mengacu pada Pasal 75 dan Pasal 183 KUHAP.
Penyidik memerlukan suatu bukti permulaan yang disertai adanya laporan sehingga demikian  dapat  dilakukan  diteruskan  sebagai  tindakan  lanjutan.  Adapun  metode penyidikan  adalah  metode  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  undang-undang,  dimana metode tersebut diperlukan untuk mendapatkan suatu pembenaran dari alat-alat bukti yang didapat untuk dijadikan bahan pembuktian oleh jaksa di persidangan, dari metode tersebut
9 Hasil  wawancara  dengan  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Citra  Henita,  S.H.,  Penyidik  Pada Direktorat  Reserse  Narkoba  (Ditresnarkoba)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  pada  tanggal  22 Oktober 2018 di Padang.
Hakim  dapat  diyakinkan  sehingga  putusan  dapat  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.
Berdasarkan paparan tersebut dapat dianalisis bahwa  yang dimaksud dengan bukti permulaan  yang  cukup  yaitu  dengan  adanya  laporan  atau  pengaduan  ditambah  satu  alat bukti sudah merupakan suatu penafsiran yang sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 183 KUHAP. Pasal 106 KUHAP berbunyi: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau  pengaduan  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan”. Sedangkan Pasal 183 KUHAP  berbunyi:  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurang  -  kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar  -  benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya” .
Penyidik  untuk  kepentingan  pembuktian,  selalu  berupaya  sedapat  mungkin memenuhi  ketentuan  yang  diisyaratkan  undang-undang.Setelah  adanya  laporan  dan  atau pengaduan tentang tindak pidana narkotika yang terjadi, maka dilanjutkan dengan kegiatan penyelidikan.Penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk  mencari keterangan-keterangan dan  bukti  guna  menentukan  suatu  peristiwa  pidana.Sasaran  penyelidikan  adalah  benda- benda  atau  orang  dan  tempat,  yang  tujuannya  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  bahan pembuktian.Setelah  cukup  bukti  maka  penyidik  meneruskan  dengan  melakukan penindakan  yang  dapat  berupa  pemanggilan  tersangka  atau  saksi,  penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Setelah melakukan kegiatan penindakan proses penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan.
Pemeriksaan  merupakan  kegiatan  untuk  mendapatkan  keterangan,  kejelasan  atas tersangka  atau  saksi  atas  barang  bukti  maupun  tentang  unsur  tindak  pidana  yang  telah terjadi,  sehingga  kedudukan  atau  peranan  seseorang  maupun  barang  bukti  di  dalam  tidak pidana  narkotika  tersebut  menjadi  jelas  dan  dapat  dituangkan  didalam  Berita  Acara Pemeriksaan.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan denganpenerapan hasil tes  urin  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  oknum  anggota
kepolisian  daerahpada  tingkat  penyidikan  di  Direktorat  Reserse  Narkoba  Kepolisian Daerah Sumatera Barat diperoleh penjelasan bahwa: 10
Untuk  menetapkan  bahwa  pelaku  yang  anggota  Polda  Sumbar  diduga  memakai narkotika  menjadi  tersangka,  maka  penyidik  Ditresnarkoba  melakukan  tes  urin guna  meyakinkan  penyidik  untuk  memastikan  bahwa  pelaku  benar-benar mengkonsumsi  narkoba  dalam  dalam  tubuhnya  mengandung  zat-zat  yang  masuk kategori  narkoba.  Selain  itu  tes  urin  juga  diperlukan  guna  menentukan  dan menerapkan  pasal-pasal  yang  akan  disangkakan  seandainya  hasil  tes  urin menyatakan  positif  bahwa  ada  kandungan  narkotika  pada  pelaku.  Selanjutnya barang  bukti  hasil  tes  urin  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  pintu  masuk  untuk menetapkan sebagai tersangka.
Selanjutnya dijelaskan bahwa pada kasus dengan Laporan Polisi Nomor:LP/190/VII/2017/SPKT-SBR,  tanggal  18  Juli  2017,  tentang  tindak  pidana Narkotika  Golongan  I  jenis  bukan  tanaman(Shabu)  dengan  tersangka  Bima  Admirus  Pgl Bima, berdasarkan hasil dari pemeriksaan urin terhadap tersangka Bima Admirus Pgl Bima yang  dilakukan  oleh  dokter  pemeriksa,  yaitu  dr.  Budi  Susanto,  Sp,  BS,  di  Ruangan Biddokes Polda Sumbar diperoleh hasil urin tersangka Bima Admirus Pgl Bima Positif (+) mengandung methamphetamine (shabu), berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Nomor: SKHP/08/VII/2017/Biddokkes. 11
Dengan adanya keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat tersebut maka hasil  urin  seseorang  yang  diketahui  pengguna  atau  pemakai  narkotika  dapat  diproses  dan dijadikan tersangka, karena sudah ada alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu hasil tes urin yang mengatakan bahwa orang tersebut positif memakai narkotika dapat dijadikan  sebagai  bukti  petunjuk,  sehingga  bisa  dibuat  berita  acara  pemeriksaan  (BAP) untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan proses dipengadilan”. 12
Pada  penerapan  hasil  tes  urin  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  yang dilakukan  oleh  oknum  anggota  kepolisian  daerahpada  tingkat  penyidikan  di  Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, penyidik meminta uji tes urin dengan
10 Hasil  wawancara  dengan  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Citra  Henita,  S.H.,  Penyidik  Pada Direktorat  Reserse  Narkoba  (Ditresnarkoba)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  pada  tanggal  22  Oktober 2018 di Padang.
11 Hasil  wawancara  dengan  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Citra  Henita,  S.H.,  Penyidik  Pada Direktorat  Reserse  Narkoba  (Ditresnarkoba)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  pada  tanggal  22  Oktober 2018 di Padang.
12 Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Budi Siswono, S.Sos, M.H., Kepala Bagian Pengawas Penyidik (Kabagwasidik) Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2018 di Padang.
Surat Nomor: R/79/VII/2017/Ditresnarkoba, tanggal 20 Juli 2017. Permintaan pemeriksaan secara Laboratories atas barang bukti Narkotika yang diduga Jenis shabu pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Padangdimaksudkan  guna menentukan apakah barang  bukti  yang  disita  adalah  n  arkotika  dan  terdapat  pada  golongan  berapa. Selanjutnyaberdasarkan  hasil  pemeriksaan  barang  bukti  dari  Balai  Besar  POM  di Padangtersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.Lab : 17.083.99.20.05.0405.K tanggal 21Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti  Nurwati,  Apt,  MM  setelah  diuji  dan  diperiksa  secara  Laboratories  menyimpulkan bahwa  barang  bukti  yang  disita  dari  tersangka  Bima  Admirus  Pgl.  Bima , benar mengandung metamphetamina (positif  shabu)  dan  terdaftar  dalam  golongan  I  nomor  urut 61 Lampiran I Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Tahap  selanjutnya  yang  dilakukan  penyidik  Direktorat  Reserse  Narkoba (Ditresnarkoba)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  setelah  adanya  hasil  tes  urin  tersebut adalah  menentukan  pasal  yang  dilanggar  tersangka  sehingga  dapat  dibuktikan  bahwa tersangka  anggota  Polri,  perbuatannya  memenuhi  unsur-unsur  pasal  yang  disangkakan dengan  cara  menganalisis  secara  yuridis  berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  dari keterangan  saksi-saksi,  keterangan  tersangka,  alat  bukti  dan  barang  bukti  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  kasus  dengan  Laporan  Polisi  Nomor: LP/190/VII/2017/SPKT-SBR,  tanggal  18  Juli  2017,  tentang  tindak  pidana  Narkotika Golongan  I  jenis  bukan  tanaman(Shabu)  dengan  tersangka  Bima  Admirus  Pgl  Bima, disangka  melanggar  Pasal  112  ayat  (1)  dan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## PENUTUP
Peranan  hasil  tes  urin  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan oknum  anggota kepolisian  pada tingkat  penyidikan di  Ditresnarkoba Polda Sumbarsangat penting,  yaitu:  (1)  untuk  menentukan  benar  atau  tidaknya  seseorang  telah  menggunakan narkotika  karena  di  dalam  urin  tersebut  akan  diketahui  apakah  ada  kandungan  narkotika atau  tidak  yang    hanya  dapat  diketahui  selama  1-7  hari  setelah  pemakaian  dan  tes  urin dilakukan  dengan  alat  bantu  yaitu  berupa stick  test dan  (2)  membantu  penyidik  dalam
proses  pemeriksaan  dan  menetapkan  seseorang  yang  disangka  telah  menggunakan narkotika,  (3)  dapat  menghantarkan  seorang  yang  disangka  telah  menyalahgunakan narkotika tersebut untuk dapat di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penerapan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh  oknum  anggota  kepolisian  pada  tingkat  penyidikan  di  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar dilakukan  dengan  cara:  (1)melakukan  uji  tes  urin  secara  laboratoris  dengan  meminta keterangan  ahli  pada  Balai  POM  Padang,  (2)  melakukan  tes  urin  pelaku  oleh  dokter pemeriksa  Biddokkes  Polda  Sumbar,  (3)menetapkan  pelaku  menjadi  tersangka,  dan keempat, menetapkan  pasal-pasal  dalam  undang-undang  narkotika  yang  dilanggar  serta keenam, menganalisis  secara  yuridis  unsur-unsur  pasal  yang  disangkakan  berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti.

## DAFTAR PUSTAKA
A.W.  Widjaja, Masalah  Kenakalan  Remaja  Dan  Penyalahgunaan  Narkotika ,  Armico, Bandung, 1985
Badan  Narkotika  Nasional, Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Sejak  Usia  Dini , BNN,Jakarta, 2007
Dadang Hawari, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) , Gaya Baru, Jakarta, 2003
Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian , Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana ,  Mandar  Maju, Bandung,2003
Husein  H.  Alatas, Penanggulangan  Korban  Narkoba:  Meningkatkan  Peran  Keluarga danLingkungan , Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradya Paramitha, Jakarta, 2006
Rido  Triawan  dan  Supriyadi  Widodo  Eddyono, Membongkar  Kebijakan  Narkotika , Mandar Maju, Bandung, 2015
Soedjono Dirjosisworo. Hukum Narkotika Di Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
Supramono, Hukum Narkotika Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2001
Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003