PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 550

## PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT
DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) BIDANG PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT DI INDONESIA
Agnes Indriani Hasanah 1 Hayat 2 , Suyeno 3 , Taufiq Rahman Ilyas 4 Afifudin 5
Universitas Islam Malang
agneshasanah182@gmail.com hayat@unisma.ac.id suyeno@unisma.ac.id taufiqrahman649@gmail.com afifudin@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara yang digunakan untuk menganalisis implementasi program United Nations (Departemen Ekonomi dan Sosial Pembangunan Berkelanjutan) dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan agenda pembangunan global yang  disepakati  oleh  193  negara  anggota  PBB  pada  tahun  2015.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  Systematic  Literature  Review  (SLR),  yang  melibatkan  identifikasi,  evaluasi, dan interpretasi sistematis dari bukti-bukti yang terdapat dalam literatur ilmiah untuk menjawab pertanyaan  penelitian  tertentu.  Hasil  penelitian  ini  akan  membantu  Indonesia  dalam  mencapai SDGs  di  bidang  perdamaian,  keadilan,  dan  kelembagaan  yang  kuat,  yang  merupakan  tujuan nomor  16  dari  17  tujuan  SDGs.  Program  UNDP  di  Indonesia  memiliki  peran  penting  dalam mendukung pencapaian SDGs bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan melalui berbagai inisiatif dan proyek yang sesuai dengan prioritas nasional dan daerah. Namun, seiring pelaksanaan program-programnya  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  dan  hambatan,  seperti  kompleksitas masalah  di  bidang  perdamaian,  keadilan,  dan  kelembagaan,  kurangnya  sumber  daya,  dan ketidakpastian  dalam  pendanaan.  Upaya  terus  dilakukan  untuk  mencari  solusi  inovatif  dan mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Kata kunci: UNDP, SDGs 16, Implementasi, Indonesia

## ABSTRACT
This  research  aims  to  explains  the  method  used  to  analyze  the  implementation  of  the  United Nations (Department of Economic and Social Sustainable Development) program in achieving the  Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  which  is  the  global  development  agenda  agreed upon by 193 UN member countries in 2015. The research method used is Systematic Literature Review  (SLR),  which  involves  the  systematic  identification,  evaluation,  and  interpretation  of evidence contained in scientific literature to answer specific research questions. The results of this  research  will  help  Indonesia  achieve  the  SDGs  in  the  fields  of  peace,  justice  and  strong institutions, which is goal number 16 of the 17 SDGs goals. UNDP programs in Indonesia have an important role in supporting the achievement of the SDGs in the areas of peace, justice and institutions through  various  initiatives  and  projects that  are  in  line  with  national  and  regional
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 551
priorities. However, as the implementation of its programs is faced with various challenges and obstacles, such as the complexity of problems in the fields of peace, justice and institutions, lack of resources and uncertainty in funding. Efforts continue to be made to find innovative solutions and obtain further support from relevant parties.
Keyword:s UNDP, SDGs 16, Implementation, Indonesia

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  keragaman  budaya, agama, etnis, dan wilayah. Hal ini menimbulkan potensi konflik sosial antara kelompok- kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial ekonomi, radikalisme terorisme, dan lain-lain. Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas regional maupun global sebagai anggota aktif PBB. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk membangun perdamaian dunia melalui kerjasama internasional.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  anggota  PBB  memiliki  komitmen untuk mewujudkan SDGs melalui berbagai strategi nasional dan daerah, termasuk dalam bidang  perdamaian,  keadilan,  dan  kelembagaan.  Salah  satu  strategi  nasional  Indonesia adalah  mengembangkan  kapasitas  institusi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 menetapkan landasan hukum  untuk  mencapai  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  di  berbagai  sektor, khususnya dalam bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan (Santoso dkk., 2023).
Program  United  Nations  (Departemen  Ekonomi  dan  Sosial  Pembangunan Berkelanjutan)  adalah  program  yang  bertujuan  untuk  mendukung  pembangunan berkelanjutan  di  Indonesia  melalui  kerjasama  dengan  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah,  sektor  swasta,  masyarakat  sipil,  dan  mitra  internasional.  Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015, yang  mencakup 17 tujuan dan 169 target untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua². Tujuan SDGs Bidang Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kuat adalah tujuan nomor 16 dari 17  tujuan  SDGs,  yang  mengatur  tentang  upaya  untuk  menguatkan  masyarakat  yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua,  dan  membangun  kelembagaan  yang  efektif,  akuntabel,  dan  inklusif  di  semua tingkatan (Brandon & Lombardi, 2010).
Program  UNDP  di  Indonesia  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung pencapaian  SDGs  bidang  perdamaian,  keadilan,  dan  kelembagaan  melalui  berbagai
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 552
inisiatif  dan  proyek  yang  sesuai  dengan  prioritas  nasional  dan  daerah  (Sari,  2015). Beberapa contoh inisiatif dan proyek tersebut antara lain: peningkatan kapasitas lembaga penegak  hukum;  penguatan  sistem  perlindungan  perempuan  dan  anak;  peningkatan partisipasi  politik  perempuan;  penguatan  sistem  informasi  publik;  peningkatan kesejahteraan  sosial;  penanganan  konflik  sosial;  peningkatan  kerjasama  antar  lembaga publik; peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Nations, 2020b).
Namun,  seiring  pelaksanaan  program-programnya  dihadapkan  pada  berbagai tantangan  dan  hambatan.  Kompleksitas  masalah  di  bidang  perdamaian,  keadilan,  dan kelembagaan memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. Kurangnya sumber daya dan ketidakpastian dalam pendanaan menjadi beberapa kendala utama yang dihadapi oleh UNDP.  Meskipun  demikian,  upaya  terus  dilakukan  untuk  mencari  solusi  inovatif  dan mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait (UNDP, 2023).
Beberapa  tantangan  utama  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  mencapai  tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Keragaman budaya, agama, etnis, dan wilayah di Indonesia menjadi sumber potensi konflik sosial yang perlu diatasi secara efektif untuk memastikan stabilitas sosial dan perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, tantangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  ketimpangan  sosial ekonomi,  dan  radikalisme  terorisme,  memerlukan  langkah-langkah  konkret  untuk memperkuat integritas pemerintahan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Di samping itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun kapasitas, juga menjadi hambatan  yang  perlu  diatasi  untuk  memastikan  keberlanjutan  implementasi  program- program  pembangunan  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi seluruh masyarakat Indonesia (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).
Untuk mencapai tujuan SDGs di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, Indonesia perlu fokus pada pembangunan masyarakat yang inklusif dan damai melalui  pendekatan  yang  memperkuat  dialog  antarkelompok,  mempromosikan penghargaan terhadap keragaman, dan meningkatkan partisipasi aktif semua warga dalam proses pembangunan. Selain itu, perlunya peningkatan akses keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan setiap individu memiliki hak yang  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum.  Pembangunan  kelembagaan  yang  efektif, akuntabel,  dan  inklusif  juga  diperlukan  untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  serta  memastikan  keberlanjutan  dan  keadilan  dalam pembangunan  nasional.  Dengan  langkah-langkah  strategis  yang  terencana  dan implementasi  yang konsisten, Indonesia dapat meraih kemajuan  yang signifikan dalam mencapai  SDGs  di  bidang  perdamaian,  keadilan,  dan  kelembagaan  yang  kuat  demi kesejahteraan  dan  stabilitas  jangka  panjang  bagi  seluruh  masyarakatnya  (Kementerian PPN, 2020).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 553
Keterlibatan  aktif  Indonesia  dalam  organisasi  internasional,  seperti  United Nations,  menggambarkan  komitmen  yang  tinggi  terhadap  upaya  kolaboratif  dalam mencapai tujuan global. Keikutsertaan Indonesia dalam Peacekeeping Operations (PKO) PBB  menjadi  bukti  nyata  dari  peran  aktifnya  dalam  memelihara  perdamaian  dan keamanan internasional. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di berbagai misi PBB, seperti  di  Lebanon  dan  Kongo,  mencerminkan  kesediaan  negara  ini  untuk  berbagi tanggung jawab global dalam menangani konflik dan mengembangkan masyarakat yang stabil. Penting juga untuk mencatat bahwa kerjasama dengan berbagai lembaga dan mitra internasional, seperti UNDP, memberikan  landasan kuat untuk implementasi kebijakan dan  program  pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia.  Inisiatif  bersama  dengan organisasi-organisasi  ini  membantu  mengatasi  kompleksitas  tantangan  yang  dihadapi, serta memberikan akses kepada Indonesia terhadap sumber daya dan pengetahuan global yang diperlukan untuk mencapai SDGs.
Selain  itu,  keberlanjutan  pembangunan  yang  dikejar  Indonesia  dalam  bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat juga mencakup upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, langkah- langkah  konservasi  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan  menjadi bagian integral dari perjalanan mencapai SDGs. Dengan pemahaman mendalam terhadap kerangka kerja SDGs, terutama tujuan ke-16, artikel ini akan semakin menggambarkan upaya Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan memiliki lembaga- lembaga yang kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diusulkan  untuk  menganalisis  implementasi  program United  Nations  (Departemen  Ekonomi  dan  Sosial  Pembangunan  Berkelanjutan)  dalam mewujudkan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  di  bidang  perdamaian,  keadilan, dan  kelembagaan  yang  kuat  di  Indonesia  adalah  Systematic  Literature  Review  (SLR). Systematic  Literature  Review  melibatkan  identifikasi,  evaluasi,  dan  interpretasi sistematis  dari  bukti-bukti  yang  terdapat  dalam  literatur  ilmiah  untuk  menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Nightingale, 2009).
1. Perumusan Pertanyaan Penelitian :
Langkah pertama dalam SLR adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik.
Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian dapat berkisar pada efektivitas program UN dalam mencapai SDGs di Indonesia, terutama fokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.
2. Pencarian Literatur :
Pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan basis data yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan riset, dan publikasi resmi terkait implementasi program UN  dan  SDGs  di  Indonesia.  Pencarian  ini  mencakup  sumber-sumber  yang  dapat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 554
memberikan  wawasan  mendalam  tentang  progres,  hambatan,  dan  dampak  dari program UN.
3. Seleksi Artikel :
Artikel-artikel yang ditemukan dinilai berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih secara kualitatif relevan dengan topik penelitian dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis.
4. Evaluasi Kualitas:
Setelah  seleksi,  dilakukan  evaluasi  kualitas  literatur  yang  terpilih.  Langkah  ini mencakup  penilaian  terhadap  validitas  dan  reliabilitas  bukti-bukti  yang  ditemukan, memberikan  bobot  pada  sumber-sumber  yang  memiliki  metodologi  penelitian  yang kuat.
5. Analisis Data :
Proses  analisis  data  melibatkan  ekstraksi,  penyusunan,  dan  analisis  temuan-temuan dari literatur yang relevan. Pemahaman mendalam tentang implementasi program UN dalam mencapai SDGs di Indonesia berkembang melalui sintesis temuan-temuan ini.
6. Penyusunan Laporan :
Langkah  terakhir  adalah  menyusun  laporan  hasil  review  literatur.  Laporan  ini mencakup  sintesis  temuan-temuan  dan  implikasi-implikasi  bagi  implementasi program UN serta pencapaian SDGs di Indonesia. Implikasi ini dapat berkaitan dengan perubahan  kebijakan,  rekomendasi  untuk  penelitian  lebih  lanjut,  dan  upaya  nyata dalam meningkatkan efektivitas program.
Melalui  menerapkan  metode  Systematic  Literature  Review,  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan pemahaman  yang komprehensif  mengenai  implementasi program UN di Indonesia dalam konteks SDGs. Dengan fokus pada bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, SLR memungkinkan penyelidikan yang mendalam terhadap  bukti-bukti  yang  ada,  membentuk  landasan  untuk  evaluasi  kebijakan  dan rekomendasi ke depan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Semua  organisasi  internasional  memiliki  struktur  organisasi  untuk  mencapai tujuannya.  Apabila  struktur-struktur  tersebut  telah  menjalankan  fungsinya,  maka organisasi  tersebut  telah  melaksanakan  peran  tertentu.  Dengan  demikian,  peran  dapat dianggap  sebagai  fungsi  baru  dalam  rangka  pengejaran  tujuan-tujuan  kemasyarakatan. Sejajar  dengan  negara,  organisasi  internasional  dapat  melaksanakan  dan  memiliki sejumlah peran penting, yaitu:
Menyediakan sarana kerjasama di  antara negara-negara dalam  berbagai  bidang, di  mana  kerjasama  tersebut  memberikan  keuntungan  bagi  sebagian  besar  maupun keseluruhan  anggotanya.  Selain  sebagai  tempat  di  mana  keputusan  tentang  kerjasama
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 555
dibuat,  juga  menyediakan  perangkat  administratif  untuk  menerjemahkan  keputusan tersebut menjadi tindakan. Melalui kerjasama  ini, organisasi  internasional  memberikan platform di mana negara-negara dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama yang memberikan keuntungan bagi sebagian besar atau keseluruhan anggotanya. Selain itu, organisasi tersebut juga bertindak sebagai forum di mana  keputusan-keputusan  strategis  tentang  kerjasama  internasional  dibuat,  dan menyediakan  infrastruktur  administratif  yang  diperlukan  untuk  mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan nyata
Menyediakan  berbagai  jalur  komunikasi  antar  pemerintah  negara-negara, sehingga dapat  dieksplorasi dan akan  mempermudah aksesnya apabila timbul  masalah. Dalam konteks ini, organisasi internasional berfungsi sebagai mediator, fasilitator, atau penghubung  antara  negara-negara  yang  terlibat,  memfasilitasi  dialog,  negosiasi,  dan penyelesaian  masalah.  Dengan  adanya  jalur  komunikasi  yang  terbuka  dan  terstruktur, organisasi  internasional  mempermudah  akses  untuk  membahas  isu-isu  global  yang kompleks  dan  memungkinkan  solusi  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan.  Dengan demikian,  peran-peran  ini  menegaskan  pentingnya  organisasi  internasional  dalam menjaga stabilitas dan kerjasama di tingkat global, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan damai di seluruh dunia (Sari, 2015).

## Implementasi Program UNDP di Indonesia
United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  merupakan  salah  satu organisasi terbesar di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki fokus  utama  pada  pembangunan  berkelanjutan.  Di  Indonesia,  UNDP  telah  beroperasi sejak  tahun  1967,  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  mewujudkan  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  di  berbagai  sektor.  Seiring  lebih  dari  lima  puluh tahun  operasionalnya  di  Indonesia,  UNDP  telah  menjadi  mitra  kritis  dalam  upaya mencapai SDGs. Kolaborasi erat dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadikan  UNDP  sebagai  pemain  kunci  dalam  progres  pembangunan  di  Indonesia. Berbagai program dan proyek  yang dilaksanakan  oleh UNDP  mencakup tingkatan dari nasional hingga lokal, memberikan solusi kontekstual terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia (UNDP, 2022).
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa  (UNDP)  melakukan  tinjauan  yang  membahas  “Memulai  Agenda Pembangunan  2030:  Mengatasi  Ketimpangan  dan  Keberlanjutan,”  dengan  fokus  pada kemajuan dan pencapaian berdasarkan Dokumen Program Negara (CPD) untuk periode 2016  hingga  tahun  2020.  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala BAPPENAS menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan global,  termasuk  implementasi  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  yang diintegrasikan  ke  dalam  visi  pembangunan  nasional  dan  dokumen  perencanaan  jangka
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 556
menengah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 diterbitkan, yang menguraikan upaya negara dalam melaksanakan SDGs. Namun, Menteri  menekankan  bahwa  memperkuat  kerja  sama  di  antara  berbagai  pemangku kepentingan  termasuk  pemerintah,  mitra  pembangunan,  filantropi,  dunia  usaha, akademisi,  dan  masyarakat  sipil  atas  dasar  rasa  saling  percaya  sangat  penting  untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (Programme, 2021) .
Direktur  UNDP  untuk  Indonesia  mengakui  pencapaian  yang  signifikan,  seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dari 0,528 pada tahun 1990 menjadi 0,689 pada tahun 2015. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama terkait kesenjangan  desa-kota.  Dalam  konteks  ini,  UNDP  menyatakan  dukungannya  kepada Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, entitas sektor  swasta,  dan  komunitas  di  seluruh  tanah  air.  Pada  acara  tersebut,  UNDP  secara simbolis menyajikan laporan yang merangkum dukungan mereka di Indonesia, yang juga berfungsi sebagai produk pengetahuan yang mencakup pembelajaran dan praktik terbaik dari kolaborasi sebelumnya (Aulia, 2020).
Dalam  konteks  pembangunan  berkelanjutan,  UNDP  harus  terus  beradaptasi dengan dinamika perubahan di Indonesia. Dengan memperkuat inisiatif pada pendidikan, kesehatan,  pelestarian  lingkungan,  dan  tata  kelola  pemerintahan,  UNDP  dapat  terus menjadi  agen  perubahan  positif.  Melalui  kerjasama  dan  inovasi,  UNDP  berpotensi menciptakan  dampak  yang  lebih  besar  dan  berkelanjutan  dalam  upaya  mewujudkan SDGs di Indonesia.
Kontribusi  Peran  UNDP  dalam  pencapaian  program  SDGs  bidang  perdamaian Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kuat di Indonesia .
a) Sustainable Development Goals (SDGs): Pilar Pembangunan Global
SDGs,  sebagai  tonggak  pembangunan  global,  menetapkan  agenda  ambisius  untuk mencapai  keberlanjutan  di  berbagai  dimensi  kehidupan  manusia  dan  lingkungan. Dengan 17 tujuan dan 169 target, sedang indonesia melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun  2017  mencanangkan  17  tujuan  dengan  319  indikator  capaian,  SDGs memberikan  kerangka  kerja  holistik  yang  mencakup  aspek-aspek  penting pembangunan,  mulai  dari  pemberantasan  kemiskinan  hingga  perlindungan lingkungan. Tahun 2015 menjadi momen bersejarah ketika 193 negara anggota PBB menyepakati  tujuan-tujuan  ini,  menandakan  komitmen  bersama  untuk  menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan.
b) Program UNDP di Indonesia
Dalam  konteks  Indonesia,  UNDP  menjadi  motor  penggerak  yang  secara  konsisten mencerminkan  dan  mengimplementasikan  nilai-nilai  serta  tujuan  SDGs.  Program- program  yang  dirancang  oleh  UNDP  di  Indonesia  secara  khusus  diarahkan  untuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 557
mencapai tujuan-tujuan SDGs, merangkul diversitas aspek kehidupan dan masyarakat (NASIONAL, 2023).
UNDP  di  Indonesia  tidak  hanya  menyuarakan  relevansi  terhadap  setiap  tujuan SDGs  melalui  program-programnya,  tetapi  juga  mengukir  dampak  konkret  dalam mewujudkan  tujuan-tujuan  tersebut.  Pencapaian  statistik,  seperti  peningkatan  akses pendidikan,  penurunan  tingkat  kematian  ibu,  dan  perbaikan  indeks  tata  kelola pemerintahan, mencerminkan kesuksesan UNDP dalam berkontribusi pada pembangunan  berkelanjutan.  UNDP  di  Indonesia  mengadaptasi  strategi  dan  model pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan. Kolaborasi erat dengan pemerintah dan mitra  lokal,  penekanan  pada  pemberdayaan  komunitas,  dan  pengintegrasian  solusi berbasis  teknologi  dan  inovasi  menjadi  poin-poin  kunci  yang  membedakan  UNDP sebagai  pelaku  penting  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  sebagai  contoh  UNDP melalui  program  Hydrochlorofluorocarbons  Phase-Out  Management  Plan  (HPMP) berperan dalam mendorong pemerintah di tingkat kementerian untuk melindungi lapisan ozon  dan  penghapusan  secara  bertahap  penggunaan  bahan  perusak  ozo  di  indonesia (Farhani & Rudiany, 2020)
Komitmen  tinggi  Indonesia  terhadap  pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB/SDGs),  yang  disampaikan  oleh  Menteri  Bambang  pada  Rapat Koordinasi  dengan  Mitra  Pembangunan.  Indonesia  telah  memulai  komitmen  terhadap SDGs jauh sebelum dideklarasikannya pada September 2015, dengan mensinergikan 94 target  SDGs  ke  dalam  RPJMN  2015-2019.  Komitmen  ini  akan  ditingkatkan  dengan mengintegrasikan  lebih  banyak  target  SDGs  ke  dalam  dokumen  RPJMN  2020-2024. Pemerintah  Indonesia  mengadopsi  paradigma  baru  yang  didorong  oleh  SDGs,  yang mengubah  pendekatan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan. Prinsip  "No  One  Left  Behind"  dari  SDGs  mendorong  partisipasi  yang  lebih  luas  dari berbagai  pihak,  baik  pemerintah  maupun  non-pemerintah,  dalam  menyusun  kebijakan pembangunan.  Hal  ini  bertujuan  agar  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  tidak meninggalkan siapapun. Indonesia juga telah meraih beberapa capaian signifikan dalam implementasi SDGs, seperti mengarusutamakannya SDGs ke dalam RPJMN, menyusun pedoman untuk pelaksanaan SDGs, dokumen Rencana Aksi Nasional dan Daerah, serta melaporkan  capaian  SDGs  di  tingkat  global.  Capaian  Indonesia  dalam  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB/SDGs)  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kerjasama  yang erat  dengan  mitra  pembangunan  dan  negara  sahabatnya.  Pada  kesempatan  tersebut, Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  mengungkapkan  penghargaan  kepada  berbagai  mitra pembangunan,  termasuk  Australia  melalui  DFAT,  UNDP,  UNICEF,  dan  ADB  atas dukungan mereka terhadap Sekretariat SDGs. Dukungan dari Kedutaan Jepang melalui JICA  dalam  monitoring  dan  evaluasi,  serta  dalam  penyusunan  Voluntary  National
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 558
Review  (VNR)  2017  dan  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN)  serta  Rencana  Aksi  Daerah (RAD) untuk DKI Jakarta juga disoroti.
Kerjasama  dari  Kedutaan  Jerman  melalui  GIZ  dalam  mendukung  Sekretariat SDGs  dan  pendampingan  pelaksanaan  SDGs  di  empat  provinsi,  serta  dukungan  dari UNICEF dan UNFPA dalam pengembangan dan publikasi database kemiskinan anak dan pemuda,  juga  diapresiasi.  Adapun  EU  diberi  penghargaan  atas  dukungannya  dalam pelaksanaan  SDGs  di  tingkat  daerah  dan  penguatan  peran  masyarakat  dan  pemerintah daerah  melalui  dukungannya  kepada  NGOs  di  Indonesia.  Kontribusi  FAO  Indonesia dalam  mendukung  pengembangan  indikator terkait  nutrisi,  serta  dukungan  dari  UNRC dalam pengembangan website dan strategi komunikasi  juga ditekankan. Sementara  itu, Kedutaan  Denmark  melalui  DANIDA  diapresiasi  atas  kontribusinya  dalam mengembangkan Roadmap Nasional Pelaksanaan SDGs 2030. Kedepannya, diharapkan adanya  kerjasama  yang  berkelanjutan  dan  lebih  strategis  dalam  bidang  pengembangan database,  penyusunan  peta  jalan,  peningkatan  kapasitas  baik  pemerintah  maupun  non pemerintah  di  tingkat  nasional  dan  daerah,  pengembangan  dan  pelaksanaan  strategi komunikasi,  pelaksanaan  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  termasuk  pelaporan  ke tingkat  global  melalui  VNR  2019,  serta  upaya  pencapaian  rendah  karbon.  Diharapkan juga adanya dukungan dalam pengembangan indikator yang masih belum terdefinisikan dengan dukungan  lembaga PBB pengampu, serta dukungan terhadap Sekretariat SDGs BAPPENAS. Menteri Bambang berharap agar dukungan dari DFAT, UNDP, Pemerintah Jerman  melalui  GIZ,  JICA,  EU,  lembaga  PBB,  dan  mitra  pembangunan  lainnya  dapat berlanjut  sehingga  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB/SDGs)  dapat  tercapai sesuai harapan bersama. ( Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, 26/07/2018a).
Indonesia,  bersama  dengan  Albania,  Rwanda,  Tunisia,  dan  Inggris,  terpilih sebagai  negara  percontohan  untuk  menerapkan  Target  16  dari  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB/SDGs),  yang  fokus  pada  Perdamaian,  Keadilan,  dan  Tata Pemerintahan yang Baik (TPB/SDGs T16) dalam rentang waktu antara Juli 2014 hingga September  2015.  TPB/SDGs  T16  bertujuan  untuk  mempromosikan  perdamaian  dan inklusivitas  dalam  masyarakat  untuk  pembangunan  yang  berkelanjutan,  memberikan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk memilih negara-negara  sebagai  proyek  percontohan  meliputi  kapasitas  negara  untuk mengintegrasikan tujuan terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan berbagai target yang  telah  ditetapkan  ke  dalam  proses  perencanaan  nasional,  ketersediaan  data  dan indikator untuk mengukur  pencapaian, serta kemampuan untuk melaksanakan program dan  kegiatan  terkait  TPB/SDGs  T16.  Setelah  proyek  percontohan  dilaksanakan, dilakukan fasilitasi kerjasama, pertukaran pengetahuan, dan pengalaman antara negara- negara percontohan untuk menerapkan T16 di negara-negara lain.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 559
Proyek percontohan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya dalam tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat manajemen data,  sistem  perencanaan,  dan  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  di  tingkat nasional dan subnasional. Di bawah pimpinan BAPPENAS dengan keterlibatan erat dari pemangku kepentingan kebijakan dan dukungan UNDP, Pemerintah Indonesia memulai pelaksanaan proyek percontohan di tingkat nasional dan di DI Aceh dan DI Yogyakarta sebagai propinsi percontohan.
Tahapan-tahapan pelaksanaan proyek percontohan T16 meliputi:
1. Harmonisasi SDGs dengan proses perencanaan nasional dan prioritas pembangunan: Nawa  Cita  dan  RPJMN:  a.  Menetapkan  titik  temu  antara  SDGs  T16  dan  tema pembangunan  nasional  untuk  membentuk  Kelompok  Kerja  (Pokja)  T16  dan  3  sub- Pokja  berikut:  a.  Demokrasi  dan  Masyarakat  Inklusif;  b.    Hak  Asasi  Manusia  dan Keadilan;  c.  Institusi  Inklusif  dan  Akuntabel:  2.  Pokja  ketiga  bekerja  untuk menerjemahkan  target  T16  menjadi  indikator,  terutama  yang  sudah  terintegrasi  ke dalam  RPJMN  untuk  menyelaraskan  agenda  nasional  dan  global.  Indikator diidentifikasi berdasarkan kapasitas penghasil data, sumber data, dan penghasil data. Penekanan diberikan pada penggunaan data yang sudah ada dan memanfaatkan data yang  kurang  dimanfaatkan  untuk  analisis  Pembangunan;  3.  Dari  proses  ini, teridentifikasi 40  indikator terkait T16 dan  informasi kualitatif, terutama dari LSM; kapasitas pengumpulan dan penghasilan data bervariasi.
Dari pelaksanaan proyek percontohan, beberapa hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya transparansi data dan penggunaan data untuk pembuatan kebijakan. Selain itu, pentingnya  kepemimpinan  pemerintah  yang  kuat,  partisipasi  aktif  semua  pemangku kepentingan,  dan  kebijakan  berdasarkan  bukti  juga  menjadi  praktik  terbaik  yang  dapat diterapkan (Bappenas, 2016) .
Tantangan Implementasi  Bidang Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kuat
Pemberantasan Korupsi
Penanganan korupsi di indonesia sejak tahun 2021 terus menjadi fokus, terutama dalam konteks pemulihan dari dampak pandemi covid-19. menurut data dari Indonesia Corruption  Watch (ICW),  tercatat  579  kasus  korupsi  yang  dilaporkan  di  indonesia sepanjang  2022,  menandai  peningkatan  signifikan  dari  tahun  sebelumnya  dengan  533 kasus  tercatat.  Meskipun  demikian,  perlu  dicatat  bahwa  Indeks  Harga  Anti  Korupsi mencatat jumlah kasus yang lebih rendah, yaitu 405 kasus. Penting untuk dicatat bahwa meskipun  terjadi  peningkatan  jumlah  kasus  korupsi  yang  dilaporkan,  Indeks  Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang merupakan indikator perilaku masyarakat dalam menentang korupsi, menunjukkan tren yang lebih positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPAK nasional mencapai 3.93 pada tahun 2022, meningkat dari 3.88 pada tahun
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 560
sebelumnya,  dalam  skala  4.  Peningkatan  ini  dapat  diatribusikan  kepada  meningkatnya kesadaran anti korupsi di kalangan masyarakat dan upaya pelaku usaha untuk menentang praktik  korupsi.  Lebih  lanjut,  peningkatan  IPAK  juga  terlihat  secara  regional,  dengan tingkat  perkotaan  mencapai  3.96  pada  tahun  2022,  meningkat  dari  3.92  pada  tahun sebelumnya. Sementara di wilayah perdesaan, IPAK juga meningkat dari 3.83 menjadi 3.90  pada  tahun  yang  sama.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kesadaran  yang  semakin meningkat di berbagai lapisan masyarakat terhadap pentingnya melawan korupsi. Dalam Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  tahun  2023,  upaya  pemerintah  dalam  pencegahan korupsi di masa mendatang tercermin melalui strategi yang difokuskan pada penguatan sistem  anti  korupsi  melalui  optimalisasi  pemulihan  dan  pengelolaan  aset,  serta pengembangan Strategi Nasional Pencegahan  Korupsi. Langkah-langkah  ini  mencakup aksi konkret dalam pencegahan korupsi yang terfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan  Infrastruktur  Kota  Ibu  Negara  (IKN).  Tidak  hanya  itu,  pada  bulan Desember 2022, pemerintah juga meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi untuk periode 2023-2024, yang bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara lebih efektif (NASIONAL, 2023).

## Akses Pada Keadilan
Bantuan  hukum  dianggap  sebagai  sarana  untuk  memastikan  akses  terhadap keadilan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  khususnya  mereka  yang  kurang  mampu. Penerima  bantuan  hukum  (PBH)  diatur  dalam  Undang-Undang  No  16  Tahun  2022 tentang  Bantuan  Hukum  (Bankum).  Kebijakan  terkait  bantuan  hukum  dalam  Rencana Kerja  Pemerintah  (RKP)  2022  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  cakupan layanan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  atau  kelompok-kelompok marginal, maski begitu bantuan hukum ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat atau kurang efektif (Fauzi & Ningtyas, 2018).
Total  bantuan  hukum  yang  disalurkan  sepanjang  tahun  2022  mencapai  12.912 kasus,  yang  disebar  melalui  619  pos  bantuan  hukum  di  seluruh  Indonesia.  Persentase penerima  bantuan  hukum  untuk  kasus  litigasi  meningkat  dari  81%  pada  tahun  2021 menjadi  84,91%  pada  tahun  2022,  sementara  untuk  kasus  non-litigasi  meningkat  dari 82% menjadi 82,18%. Hal ini menunjukkan peningkatan akses perlindungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.
Kebijakan  ke  depan  dalam  RKP  2023  akan  menekankan  perbaikan  layanan bantuan hukum yang merata serta peningkatan layanan pemulihan hak-hak korban. Arah kebijakan  tersebut  mencakup  ekspansi  jangkauan  akses  terhadap  keadilan  dengan meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  layanan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat,  sambil memastikan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, terutama kelompok rentan. Upaya di masa mendatang, sebagaimana tercantum dalam RKP 2023,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 561
akan  berfokus  pada  perluasan  akses  terhadap  keadilan,  perbaikan  dalam  penyebaran layanan bantuan hukum di seluruh Indonesia, dan pemulihan hak-hak korban.

## Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  memegang  peranan  yang  vital  dalam upaya menciptakan suasana aman dan adil bagi warga negara, termasuk dalam menjamin kebebasan  individu,  mengurangi  kekerasan,  dan  mencegah  konflik.  Indonesia,  dengan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki akreditasi A, terus berupaya mempertahankan pencapaian tersebut dalam promosi dan penegakan HAM di tingkat domestik, regional, dan internasional. Kebebasan pers juga merupakan elemen kunci dari kebebasan berekspresi yang diakui dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang memastikan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi  serta  gagasan  melalui  berbagai  media  tanpa  hambatan.  Namun,  serangan terhadap jurnalis dan organisasi media independen masih sering terjadi sepanjang tahun 2022.  Data  dari  Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI)  menunjukkan  bahwa  97  jurnalis menjadi korban serangan, sementara 14 organisasi media menjadi sasaran.
Meskipun  demikian,  Indeks  Kemerdekaan  Pers  (IKP)  meningkat  sebesar  1,86 poin  dari  76.02  (2021)  menjadi  77.88  (2022).  Tingkat  (IKP)  yang  tertinggi  tercatat  di Kalimantan  Timur  dengan  skor  83.78  (2022),  diikuti  oleh  Jambi  dengan  skor  83.68 (2022), dan Kalimantan Tengah dengan skor 83.23 (2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers masih berada pada tingkat "cukup bebas" di daerah-daerah tersebut untuk mengekspresikan aspirasi dan melaporkan berita dengan bebas.

## Peran Indonesia di Forum Internasional
Sesuai dengan amanat UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan  keadilan  sosial.  Upaya  mewujudkan  tujuan  negara  tersebut  dilaksanakan  melalui proses  bertahap,  terencana,  terpadu,  dan  berkesinambungan.  Salah  satunya  melalui keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi Internasional (OI). Keanggotaan Indonesia pada Ol meningkat menjadi 256 Ol di tahun 2022 yang sebelumnya 200 Ol di tahun  2021.  Performa  keanggotaan  dan  kontribusi  beriringan  dengan  semakin meningkatnya peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum, di antaranya adalah  terpilihnya  Indonesia  sebagai  anggota  Dewan  HAM  2020-2022,  dan  ECOSOC 2021-2023. Untuk memastikan optimalisasi keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada Ot,  Pokja  KKOI  yang  terdiri  dari  Kementerian  Luar  Negeri,  Kementerian  Keuangan, Kementerian  PPN/Bappenas,  Kementerian  Sekretariat  Negara  dan  Sekretariat  Kabinet akan melakukan evaluasi pada tahun 2024.
Perlindungan hak asasi manusia dan penguatan sistem keadilan merupakan bagian integral  dari  implementasi  bidang  ini.  Program-program  ini  bekerja  untuk  memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan, dan hak-hak asasinya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 562
diakui  dan  dilindungi.  Oleh  karena  itu,  implementasi  ini  telah  menciptakan  landasan hukum dan norma-norma yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.
kompleksitas masalah yang dihadapi. Masalah sosial, ekonomi, dan politik yang saling  terkait  memerlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  terkoordinasi.  Tantangan  ini membutuhkan  pemahaman  mendalam  terhadap  dinamika  masyarakat  dan  koordinasi antara berbagai pihak terlibat. Meskipun telah dicapai beberapa keberhasilan, sejumlah program mungkin terkendala oleh keterbatasan dana, personel, dan infrastruktur. Upaya untuk memperoleh dukungan tambahan dan menciptakan keberlanjutan finansial menjadi krusial,  kemudian  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dapat  menjadi  hambatan  dalam merancang dan melaksanakan program-program ini secara efektif. Masyarakat yang tidak dilibatkan sepenuhnya mungkin tidak merasakan kepemilikan terhadap program-program tersebut, sehingga mengurangi dampak positif yang dapat dicapai.

## SIMPULAN
Analisis menunjukkan bahwa peran UNDP dan implementasi SDGs di Indonesia memiliki dampak signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam bidang perdamaian,  keadilan,  dan  kelembagaan  yang  kuat.  Meskipun  telah  ada  keberhasilan, program-program ini menghadapi tantangan seperti pemberantasan korupsi, akses pada keadilan,  pemenuhan  hak  asasi  manusia,  dan  peran  Indonesia  di  forum  internasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah konkret seperti penguatan sistem anti  korupsi,  perbaikan  layanan  bantuan  hukum,  penegakan  hak  asasi  manusia,  dan optimalisasi  kontribusi  Indonesia  di  forum  internasional.  Indonesia  sebagai  negara kepulauan dengan keragaman  budaya dan  masalah seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan  ketimpangan  sosial  ekonomi  memerlukan  upaya  bersama  untuk  mencapai  SDGs. Pemerintah Indonesia telah menetapkan landasan hukum untuk SDGs dan bekerja sama dengan  UNDP  dalam  berbagai  inisiatif.  Tantangan  utama  meliputi  konflik  sosial, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan keterbatasan sumber daya.
Untuk mencapai tujuan SDGs di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, Indonesia perlu fokus pada pembangunan masyarakat inklusif dan damai serta peningkatan  akses  keadilan  merata.  Keterlibatan  aktif  Indonesia  dalam  organisasi internasional  seperti  PBB  menunjukkan  komitmen  tinggi  terhadap  kerjasama  global. Keberlanjutan pembangunan juga mencakup upaya menjaga lingkungan. Dengan langkah strategis yang terencana, Indonesia dapat maju dalam mencapai SDGs demi kesejahteraan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi . Unpad Press.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 563
Aulia, S. H. (2020). Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Bidang Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016–2019) . Universitas Komputer Indonesia. Bappenas. (2016). Pelaksanaan Proyek Percontohan TPB/SDGs Target 16 .
[https://sdgs.bappenas.go.id/pelaksanaan-proyek-percontohan-tpbsdgs-target- 16/](https://sdgs.bappenas.go.id/pelaksanaan-proyek-percontohan-tpbsdgs-target- 16/)
Bappenas, & UNDP. (2017). Indonesia dan UNDP Bekerjasama Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Mengatasi Ketimpangan dan Keberlanjutan . https://bappenas.go.id/berita/indonesia-dan-undp-bekerjasama-mendukung-tujuan- pembangunan-berkelanjutan-mengatasi-ketimpangan-dan-keberlanjutan-PQCoc
Bappenas, & UNDP. (2018a). Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia . https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi- dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/
Bappenas, & UNDP. (2018b). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi (2nd ed.) . Brandon, P. S., & Lombardi, P. (2010). Evaluating sustainable development in the built environment . John Wiley & Sons.
Farhani, M., & Rudiany, N. P. (2020). Keberhasilan UNDP melalui Program HPMP dalam Pembentukan Kebijakan Perlindungan Lapisan Ozon di Indonesia.
Indonesian Perspective , 5 (2), 159–182. https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.33959
Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. Jurnal Konstitusi , 15 (1), 50. https://doi.org/10.31078/jk1513
Iskandar, A. H. (2020). SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [1]
NASIONAL, K. P. P. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) TAHUN 2023 . Nightingale, A. (2009). A guide to systematic literature reviews. Surgery (Oxford) ,
27 (9), 381–384. https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2009.07.005
Programme, U. N. D. (2021). Laporan Tahunan UNDP Indonesia 2021 . [^1^][1]
Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21. Jurnal Pendidikan Transformatif , 2 (1), 157–170. https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.147
Sari, S. (2015). Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs) 2015. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM , 4 .