## PENDAHULUAN
Omnibus  Law dikenal  di  Indonesia setelah  Presiden  RI  menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang  MPR  pada  20  Oktober  2019. O mnibus  law menjadi  fokus  presiden dengan  tujuan  agar  dapat  menyelesaikan permasalahan  tumpang  tindihnya  regulasi dan  birokrasi.  Harapannya  dengan  adanya omnibus  law tersebut  dapat  memberikan pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat  dan menarik  investor  asing  berinvestasi  di Indonesia.
Omnibus  law telah  menyita  perhatian masyarakat karena tujuan dari omnibus law untuk  menggantikan  undang-undang  yang ada  sebelumnya  dengan  undang-  undang baru.  Undang-undang  baru  tersebut  dibuat
sebagai  payung  hukum  untuk  semua ketentuan  hukum  yang  terkait  dan  sifatnya bisa lintas sektor.
Sebenarnya  ide  dibuatnya omnibus  law tersebut  sebelumnya  telah  diutarakan  oleh Sofyan  Djalil  selaku  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  pada  tahun  2017 sebagaimana  dilansir  oleh  okezone.com dimana banyak sekali aturan yang menghambat  percepatan  pembangunan lantaran  adanya  peraturan  yang  saling berbenturan  sehingga  pemerintah  telah menggodok dibuatnya UU omnibus sebagai salah satu upaya mempersingkat perizinan. Edmond  Makarim  dalam  pidatonya  pada diskusi  Perhimpunan  Organisasi  Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia pada 6  Februari  2020  menyampaikan  bahwa

## Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia
Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, Didik Endro Purwoleksono Magister Hukum Universitas Airlangga
E-mail : adhisetyo84@gmail.com
Naskah diterima 21 Februari 2020, Revisi 11 April 2020, Terbit 19 April 2020
DOI: doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923

## Abstrak
Omnibus  Law  merupakan  gagasan  presiden  RI  Joko  Widodo  untuk  mengatasi  permasalahan  rumitnya perizinan  dan  tumpang  tindihnya  peraturan  yang  bisa  menghambat  investasi.  Omnibus  Law  tersebut dibuat  dalam  bentuk  undang-undang  yang  pembentukannya  berdasarkan  ketentuan  pembuatan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) klaster undang-undang dalam rancangan Omnibus Law yaitu  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja,  RUU  Perpajakan,  dan  RUU  Pemberdayaan  Masyarakat.  UU  Omnibus tersebut akan menggantikan sebagian atau seluruhnya dari undang-undang yang saat ini telah ada dan terkait dengan klaster dari UU Omnibus tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan UU Omnibus adalah  masih  belum  pahamnya  anggota  DPR  dalam  menyusun  UU  Omnibus  sehingga  perlu  adanya perhatian  khusus  dan  padatnya  agenda  dari  para  anggota  DPR  dapat  menjadi  faktor  penghambat lambannya pembentukan UU Omnibus.

## Kata Kunci: politik, hukum, omnibus, Indonesia

## Abstract
Omnibus  law  is  a  decission  of  the  President  Joko  Widodo  to  overcome  the  problems  of  the  complexity  of licensing and overlapping regulations that can impede investment. The omnibus law is made in the form of legislation that it is formed based on the provisions of the regulation of legislation. Omnibus law that will be made there are 3 (three) of the bill on employment, tax bill, and community empowerment bill. The Omnibus Act will replace part or all of the current legislation and is associated with the cluster of the Omnibus Act. Obstacles faced in the formation of the Omnibus Act is still not a member of the House of Representatives in drafting the omnibus Act so the need for special attention and the solid agenda of the members of the House of Representatives can be a factor of the death of the establishment of the Omnibus law.
Keywords: politic; law; omnibus; Indonesia
Key Words: tourism potency, tourism villages, rende village, praiyawang traditional villages
Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Teknologi dan Informasi Elektronik merupakan salah satu contoh dari omnibus law dimana isu hukum mengenai siber telah berhasil  dituangkan  dalam  satu  UU  yang mengisi kekosongan hukum.
Sesuai dengan arahan presiden RI Joko Widodo  bahwa  akan  ada  3  (tiga)  undang- undang yang dibuat sebagai bentuk omnibus law yaitu undang-undang perpajakan,  undang-undang cipta lapangan kerja  dan  undang-undang  pemberdayaan UMKM.  Ketiga  undang-undang  tersebut nantinya  akan  menggantikan  peraturan- peraturan  terkait  yang  amat  beragam  dan lintas sektoral.
Latar  belakang  munculnya  ide omnibus law adalah  kerumitan  untuk  berinvestasi  di Indonesia.  Kerumitan  tersebut  muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan,  pengadaan  tanah,  dan  aspek lainnya  yang  terkait  dengan  investasi. Kehadiran omnibus law tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal baru untuk  membantu  pemerintah  membangun infrastruktur,  (2)  membuka  lapangan  kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan  pemasukan  negara,  dan  (5) perlindungan negara.
Adanya  investasi  dalam  negeri  akan berkorelasi  dengan  masuknya  modal  baru untuk  membantu  pemerintah  dalam  rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut  amat  signifkan bagi pembangunan infrastruktur  mengingat  keterbatasan  dana milik pemerintah untuk membiayai berbagai macam proyek infrasturktur. Selain infrastruktur juga sektor-sektor lainnya yang dianggap  menarik  bagi  investor  untuk didanai. Dalam hal ini pemerintah Indonesia selalu  berkompetisi  dengan  negara  lain untuk  menarik  investor  asing  mendanai sektor  -  sektor  penting.  Apabila  perizinan investasi  rumit  dan  tidak  jelas,  maka investorpun  enggan  berinvestasi  dan  akan lebih  memilih  untuk  berinvestasi  di  negara lain.  Berdasarkan  laporan Ease  of  Doing Business 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking 73 dari 190  negara.  Pada  tahun  2021,  Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk dapat naik  ranking  ke  50.  Salah  satu  indikator
penilaian  dari  EODB  adalah  kemudahan berinvestasi di Indonesia.
Masuknya  investasi  asing  ke  Indonesia juga memberikan dampak positif yaitu akan munculnya  lapangan  kerja  baru  bagi  para pencari  kerja.  Lapangan  kerja  tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana dapat memberikan  suatu  pemasukan  untuk menghidupi  keluarganya.  Namun,  juga  ada dampak negatifnya yaitu akan membudayakan masyarakat untuk menggantungkan nasibnya pada para investor  dan  apabila  suatu  saat  investor tersebut  meninggalkan  Indonesia  akan membuat masyarakat tidak memiliki pendapatan.
Investasi asing yang masuk ke Indonesia akan  dibarengi  masuknya  teknologi  dan pengetahuan  yang  nantinya  dapat  ditiru serta  dikembangkan  oleh  masyarakat. Adanya teknologi baru tersebut juga secara tidak  langsung  membawa  Indonesia  untuk dapat berkembang dan selanjutnya bersaing dengan negara lain.
Investasi  asing  pasti  berkorelasi  dengan masuknya dana segar ke Indonesia dimana dana  tersebut  selalu  dalam  bentuk  valuta asing.  Untuk  dapat  menggunakan  valuta asing  tersebut  akan  dikenai  pajak.  Pajak tersebut secara langsung menjadi pendapat negara.
Perlindungan wilayah menjadi salah satu manfaat  masuknya  investasi  asing  ke Indonesia  karena  para  investor  serta pemerintah  pastinya  akan  berusaha  dan berupaya  menjaga  stabilitas  dalam  negeri. Apabila  sampai  terjadi  hal  -  hal  yang  tidak diinginkan, maka berakibat pada penghentian  kegiatan  investasi  oleh  para investor  dan  memasukkan  daftar  hitam dalam  target  investasinya.  Keadaan  yang tidak  dinginkan  misalnya  kerusuhan  atau ketidakstabilan  keamanan  akan  merugikan bagi para investor.
Omnibus  law menjadi  salah  satu  jalan keluar  untuk  menarik  investor  asing  ke Indonesia. Peraturan yang banyak, sektoral dan  terdapat  yang  saling  tumpang  tindih menjadi  latar  belakang  dibuatnya  omnibus law. Omnibus  law juga  menjadi  solusi  bagi lambatnya proses legislasi di Indonesia. Hal tersebut nampak dalam kinerja dari DPR RI periode  2014-2019  yang  hanya  membuat 84 undang - undang dimana lebih sedikit dari pada  DPR  RI  periode  2009-2014  yang
menghasilkan  125  undang  -  undang  dalam kurun  waktu  5  (lima)  tahun.  Fenomena penurunan  produktifitas  legislasi  tersebut dikarenakan beberap faktor yaitu (1) adanya pergeseran  fungsi  legislasi  dari  tangan presiden ke DPR, (2) birokrasi penyusunan undang  -  undang  semakin  panjang  dengan adanya  DPD,  (3)  kegiatan  para  anggota DPR  RI  yang  semakin  padat  sehingga mengganggu  fungsi  utama  dari  lembaga DPR RI, (4) prosedur pembentukan undang -  undang  yang kaku  dengan  berkiblat  pada sistem  hukum  civil. Omnibus  law menjadi salah  satu  jalan  keluar  untuk  mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang  tersebut,  maka  permasalahan yang menjadi isu sentral untuk dikaji dalam artikel  ini  adalah mengenai  (1) karakteristik omnibus  law dan  (2)  arah  kebijakan pembentukan omnibus law di Indonesia.

## METODOLOGI
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam artikel ini, maka diperlukan metode penelitian sebagai penuntun dalam melakukan penelitian  agar  didapatkan  jawaban  yang tepat  dan  ilmiah.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  ini  berusaha  untuk  menjelaskan karakteristik omnibus law dan arah kebijakan pembentukannya di Indonesia melalui pendekatan  undang-undang,  pendekatan konseptual, dan perbandingan dengan negara  lain.  Pendekatan  undang-undang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa mengenai  peraturan  perundangan  yang dijadikan sebagai landasan hukum pembentukan  omnibus  law.  Pendekatan konseptual  dan  perbandingan  digunakan untuk  menganalisa  mengenai  ciri  dan karakter  dari  ombinus  law  dibandingkan dengan  di  negara  lain  yang  telah  membuat ombinus law.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik UU Omnibus Omnibus law muncul dari kebiasan dalam sistem hukum common law sejak tahun 1937 (Asshidiqie,  2019). Omnibus  law pernah dipraktekkan  di  beberapa  negara  seperti Irlandia,  Kanada,  dan  Amerika  Serikat. Sebagai  contoh  penerapan omnibus  law di Irlandia  telah  berhasil  untuk  menghapuskan
3.225  UU  menjadi  cukup  satu  UU  saja (Rongiyati,  2019).  Apabila  ditelusuri  secara etimologinya atau asal usul katanya, omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang artinya banyak. Omnibus  law ini  di  Amerika  Serikat lebih  dikenal  dengan  konsep omnibus  bill . Menurut  Henry  Campbell  Black  dalam Black's  Law  Dictionary yang  dimaksud dengan omnibus  bill adalah “In  legislative practice,  a  bill  including  in  one  act  various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive  authority  to  accept  provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment ( Black , 1968)”.
Omnibus  law menjadi  suatu  terobosan dalam  upaya  menyederhanakan  peraturan yang  ada  di  Indonesia.  Black  (1968) menjelaskan  bahwa omnibus  law berusaha untuk menjadikan keragaman undang- undang  menjadi  satu  undang-undang  saja. Asshidiqie  menjabarkan  bahwa  praktek omnibus  law dapat  digunakan  dalam  tiga keadaan  yaitu  undang  -  undang  yang  akan diubah  berkaitan  secara  langsung,  undang- undang  yang  akan  diubah  tidak  berkaitan secara langsung, dan undang - undang yang akan  dibuah  tidak  berkaitan,  tetapi  dalam praktek bersinggungan (Suradinata, 2019).
Substansi  dari omnibus  law tersebut nantinya  akan  lintas  sektor  bidang  hukum. Hal  tersebut  jelas  bertolak  belakang  dalam pembentukan undang-undang dalam civil law system yang  tegas  dan  rigid  substansinya terbatas pada judul undang-undang tersebut. Omnibus  law tersebut  merupakan  format pembentukan  UU  yang  bersifat  menyeluruh dengan  turut  mengatur  materi  UU  lain  yang saling  berkaitan  dengan  substansi  yang diatur  oleh  UU  yang  diubah  atau  dibentuk (Asshidiqie, 2019). Dengan format pembentukan UU Omnibus ini, pembentukan satu  undang-undang  dilakukan  dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung ataupun tidak langsung  yang  diatur  dalam  berbagai undang-undang  lain  secara  sekaligus.  Hal tersebut  juga  ditegaskan  olej  Mirza  Satria Buana  sebagaimana  dikutip  oleh  Sulasi Rongiyati bahwa omnibus law dapat dianggap  sebagai  UU  'Sapu  Jagat'  yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU (Rongiyati, 2019).
Dalam  sistem  hukum civil  law ,  konsep omnibus law tersebut belum pernah terdengar  karena  dalam  sistem  hukum  civil law tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan  untuk  mengatasi  tumpang  tindih dan parsialnya peraturan yang ada. Maksud kodifikasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  adalah  (1)  himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal  penyusunan  kitab  undang-undang;  (2) penggolongan  hukum  dan  undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam  buku undang-undang  yang  baku;  (3)  pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam  bentuk  buku  tata  bahasa,  seperti pedoman  lafal,  pedoman  ejaan,  pedoman pembentukan  istilah,  atau  kamus;  (4) pemberian  nomor  atau  lambang  pada perkiraan  pos,  jurnal,  faktur,  atau  dokumen lain  yang  berfungsi  sebagai  alat  untuk membedakan pos yang satu dengan lainnya yang  termasuk  satu  golongan.  Kodifikasi tersebut merupakan sebutan untuk hasil dari suatu  upaya  menghimpun  aturan-aturan perundang-undangan  dalam  satu  kitab undang-undang.  Upaya  untuk  menghimpun peraturan tersebut disebut sebagai mengkodifikasi. Henry Campbell Black menyampaikan bahwa yang dimaksud kodifikasi atau dalam bahasa Inggris disebut codification adalah “ Process of collecting and arranging the laws of a country or state into a code, i. e., into a complete system of positive law,  scientifically  ordered,  and  promulgated by legislative authority” (Black, 1968).
Pengertian  kodifikasi  dalam  KBBI  dan Black's  Law  Dictionary memiliki  kesamaan yaitu kumpulan aturan undang-undang untuk dijadikan dalam satu kitab. Upaya mengkodifikasi sebatas mengumpulkan aturan  perundang  -  undangan  yang  sudah ada  untuk  dijadikan  dalam  satu  kitab  yang awalnya  tersebar  dalam  beberapa  undang- undang  selanjutnya  dijadikan  dalam  satu kitab/buku.  Adapun  contoh  hasil  upaya kodifikasi  adalah  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan Burgelijk Wetboek (Kitab  Undang  -  Undang  Hukum Perdata).  Berbeda  halnya  dengan  UU omnibus yang  akan  menggantikan  banyak undang-undang  yang  telah  ada.  Undang- undang yang saat ini telah ada substansinya dapat diadopsi ke dalam UU omnibus dengan penyesuaian-penyesuaian  atau  di  ganti dengan  substansi  yang  baru.  Sedangkan
kodifikasi  sama  sekali  tidak  akan  membuat undang-undang baru yang selanjutnya menggantikan  undang-undang  yang  sudah ada melainkan hanya sekedar mengumpulkan  berbagai  undang-undang kedalam satu kitab undang-undang hasil dari kodifikasi  akan  menjadi  pengganti  undang- undang  yang  telah  masuk  dalam  daftar kodifikasi.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  kodifikasi  dengan  undang-undang omnibus berbeda  dimana  kodifikasi  hanya mengumpulkan aturan undang-undang yang sudah  ada  untuk  dijadikan  dalam  satu  kitab atau  buku.  Sedangkan  undang-undang omnibus tersebut berusaha untuk menggantikan  undang-undang  yang  sudah ada dan terjadi tumpang tindih norma antara undang-undang  satu  dengan  yang  lain. Kodifikasi  hanya  dapat  dilakukan  terhadap undang-undang yang memiliki muatan norma yang sama bidang hukumnya. Untuk undang- undang omnibus tersebut dapat mengumpulkan  berbagai  macam  undang- undang  yang  terkait  dengan  topik  undang- undang  omnibus  yang  akan  dibuat.  Bila ditinjau  dari  norma  hukumnya,  upaya kodifikasi  tidak  akan  memunculkan  aturan hukum baru karena kodifikasi hanya sebatas mengumpulkan  aturan  hukum  yang  telah ada.  Undang-undang omnibus nantinya dapat memunculkan aturan hukum yang baru lagi dimana aturan hukum yang baru tersebut kemungkinan akan mengganti, memodifikasi, atau  menghilangkan  aturan  hukum  yang lama.

## Arah Kebijakan Pembentukan Omnibus Law di Indonesia
Bila  melihat  praktek  di  beberapa  negara yang  pernah  membuat omnibus  law ,  maka omnibus  law tersebut  diwujudkan  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan  yang dapat  dipersamakan  dalam  konteks  hukum Indonesia sebagai undang-undang. Menurut Edmond  Makarim  sebagaimana  pidatonya dalam  acara  diskusi  alumni  organisasi perguruan tinggi negeri se-Indonesia pada 6 Februari 2020 di Jakarta lalu menyampaikan bahwa lazimnya omnibus law dibentuk dalam undang-  undang.  Hal  tersebut  tentu  harus sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU
omnibus tersebut  kedudukannya  setara dengan  UU  yang  lainnya  dan  bukan merupakan  UU  pokok.  UU omnibus ini nantinya  akan  menggantikan  seluruh  atau sebagian dari ketentuan UU sebelumnya.
Dalam  upaya  membuat  UU omnibus tersebut,  telah  muncul  klaster  -  klaster  atau kelompok  undang-undang  yang  rencananya akan digantikan dengan UU omnibus . Klaster -klaster yang akan dilebur dalam UU omnibus tersebut  terdiri  dari:  (1)  klaster  penataan kewenangan; (2) klaster persyaratan investasi;  (3)  klaster  kegiatan  berbasis resiko;  (4)  klaster  pendukung  ekosistem investasi; (5) klaster pembinaan dan pengawasan; (6) klaster sanksi.
Klaster  undang-undang  tersebut  untuk memudahkan dalam penyusunan UU omnibus nantinya  dimana  rencananya  akan dibuat  3  UU omnibus yang  ditargetkan selesai tahun ini. Adapun 3 UU omnibus yang akan dibuat adalah (1) RUU Cipta Lapangan Kerja;  (2)  RUU  Perpajakan,  dan  (3)  RUU Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah.
RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  tersebut  aka terdiri  dari  11  klaster  yaitu  adalah  sebagai berikut  :  (1)  Penyederhanaan  Perizinan Tanah;  (2)  Persyaratan  Investasi;  (3) Ketenagakerjaan; (4) Kemudahan dan
Perlindungan UMKM; (5) Kemudahan
Berusaha;  (6)  Dukungan  Riset  dan  Inovasi; (7) Administrasi Pemerintahan; (8) Pengenaan Sanksi; (9) Pengendalian Lahan; (10)  Kemudahan  Proyek  Pemerintah,  dan (11)  Kawasan  Ekonomi  Khusus.  Kesebelas klaster  tersebut  mencakup  74  UU  dimana akan  diidentifikasi  bagian  mana  yang sekiiranya  akan  menghambat  pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan masuknya investasi.
Untuk RUU Perpajakan akan dibuat hanya dalam 28 pasal saja dan akan mengamandemen  7  UU  yaitu  UU  PPh,  UU PPn,  UU  KUP,  UU  Kepabeanan,  UU  Cukai, dan  UU  Pajak  Daerah.  RUU  Perpajakan tersebut akan termasuk dalam 6 klaster yaitu: (1)  Cara  meningkatkan  investasi  melalui penurunan tarif Pph Badan dan PPh bunga; (2) Sistem teritorial; (3) Subyek orang pribadi; (4) Cara meningkatkan kepatuhan perpajakan;  (5)  Ekonomi  digital  dan  (6) Insentif-insentif  pajak.    RUU  Pemberdayaan UMKM akan mencakup 7 (tujuh) klaster yaitu: (1)  Kriteria  UMKM,  (2)  Perizinan;  (3)  Basis data  tunggal;  (4) Collaborative  processing ;
(5) Kemitraan; (6) Insentif, dan (7) Pembiayaan Terhadap UMKM.
Klaster  -  klaster  dalam  RUU omnibus tersebut  merupakan  kerangka  yang  hendak diatur  dalam  UU omnibus tersebut.  Klaster tersebut hanya menunjukkan garis besar dari isi UU omnibus tersebut. Dalam penyusunannya harus mengacu pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan  sebagaimana  diatur dalam  Undang  -  Undang  Nomor  15  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan  jo  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Adapun  kendala  yang  akan  mungkin dihadapi  dalam  pembentukan  UU omnibus menurut Rongiyati (2019) adalah: (1) Proses pembentukan  UU omnibus di  DPR  perlu adanya  kesiapan  dan  model  pembahasan khusus dan (2) Agenda yang padat dari para anggota DPR perlu untuk diberikan pengarahan  akan  pentingnya  pembentukan UU omnibus .
Dengan demikian, arah kebijakan pembentukan omnibus law tersebut meliputi 3 UU baru yatu UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan  dan  UU  Pemberdayaan  UMKM. Pembentukannya  harus  sesuai  dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan  dan  memperhatikan faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam pembentukannya  seperti  aktifitas  anggota DPR RI.

## KESIMPULAN
Omnibus  law dan  kodifikasi  merupakan dua mekanisme penyusunan dan pembentukan undang-undang yang berbeda dimana omnibus  law berusaha  untuk memnggantikan UUyang sudah ada dengan UU omnibus tersebut.  Sedangkan  kodifikasi merupakan  upaya  untuk  mengumpulkan undang-undang yang banyak menjadi hanya dalam  satu  kitab  undang-undang  saja.  UU Omnibus yang  akan  dibuat  terdiri  dari  RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Pemberdayaan UMKM tersebut merupakan  RUU  yang  substansinya  bisa menggantikan  sebagian  atau  seluruh  dari undang-undang  yang  telah  ada.  Sementara itu  pembentukan  UU Omnibus tetap  harus sesuai  dengan  ketentuan  pembentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. 2019. UU Omnibus (Omnibus Law):  Penyederhanaan  Legislasi  dan Kodifikasi  Administratif. Tersedia  on- line https://www.academia.edu/41009264/ UU_TERPADU_Omnibus_Law.
Black, H.C. 1968. Black's Law Dictionary . St. Paul Minn, West Publishing Co.
Rongiyati,  S.  2019. Menata  Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law . Vol. XI No.23.
Suradinata,  V.  2019. Penyusunan  Undang  -
Undang  Bidang  Investasi  :  Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 1.