## Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat:  Memahami  Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
Muhammad  Ridwan  Lubis 1 ,  Gomgom  TP  Siregar 2 ,  Cut  Nurita 2 ,  Venny  Fraya  Hartin Nst 2 , Diana Lubis 2 1 Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia 2 Universitas Darma Agung. Indonesia
muhammadridwanlubis76@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received August 20, 2023 Revised December 18, 2023 Accepted December 28, 2023

## Abstract
Embezzlement  is  the  act  of  dishonestly  hiding  someone  else's  property without the owner's knowledge with the intention of transferring ownership, control or use for other purposes. This is considered a type of financial fraud and a violation of criminal law. The crime of fraud is broader than inclusion. Although  embezzlement  is  limited  to  goods  or  money,  fraud  also  includes granting  debts  or  writing  off  receivables.  Fraud  and  embezzlement  are considered  relative  offenses  and  can  be  revoked.  However,  the  case  will continue  to  be  examined  at  the  investigation,  prosecution  and  trial  stages, even  though  compensation  has  been  paid.  Relative  offenses  are  considered ordinary offenses related to the family. If the victim does not file a complaint, then the violation becomes a complaint offense and can only be prosecuted by complaint.  Distinguishing  between  criminal  acts  of  fraud  and  embezzlement can  be  determined  by  the  elements  of  each.  An  act  can  be  considered fraudulent  if  it  meets  the  criteria  as  intended  in  Article  378  which  contains elements  of  fraud.  Conversely,  fraud  may  involve  debt  or  write-offs  of receivables. This  element is often carried out  through repeated seduction  or promises  to  deceive  the  victim.  Fraud  has  a  wider  scope  than  participation which is limited to goods or money in accordance with Article 372 KUPIdana.
Any  individual  or  community  making  purchases  must  follow  the  correct payment methods and comply with legal guidelines.
Keywords : Public Legal Awareness, Crimes of Fraud, Crime Embezzlement Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Penggelapan adalah tindakan menyembunyikan aset orang lain secara tidak jujur tanpa  sepengetahuan  pemiliknya  dengan  maksud  untuk  mengalihkan  kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan untuk tujuan lain.  Penggelapan adalah tindak pidana yang  diatur  oleh  hukum.Untuk  membuktikan  bahwa  seseorang  bersalah  melakukan tindak pidana penggelapan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan  membuktikan  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa  orang  tersebut  dan perbuatannya  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  penggelapan,  baik  unsur subyektif  maupun  unsur  obyektif.  Sebagai  bagian  dari  pembuktian  unsur  subyektif, Artinya, dalam konteks pembuktian unsur subyektif, misalnya, karena pengertian niat untuk melakukan penggelapan (opzet) secara teoritis mencakup pengertian willen en

## Bulletin of Community Engagement
witens  (menghendaki  dan  atau  mengetahui),  maka  haruslah  dibuktikan  bahwa terdakwa benar-benar memiliki:
1. Delik menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yaitu dengan sengaja membujuk orang lain untuk memberikan suatu benda, memberi utang, atau menghapuskan piutang.
2. Delik  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum adalah  dengan  sengaja  membujuk  orang  lain  untuk  memberikan  suatu benda,  memberi  utang,  atau  menghapuskan  piutang.  Bahasa  yang digunakan jelas, obyektif, dan netral dari  segi nilai, dengan register formal dan  pilihan  kata  yang  tepat.  Teks  mengikuti  struktur  dan  format konvensional, dengan alur informasi yang logis dan hubungan sebab-akibat antar pernyataan.
3. Hal  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  nama  palsu,  martabat  palsu, karakter palsu, penipuan, atau serangkaian kebohongan.
Dalam  praktik  pengadilan,  penentuan  fakta-fakta  hukum  sehubungan  dengan unsur subjektif dari pelanggaran bisa jadi sulit. Hal ini terutama terjadi ketika "pelaku" dan "korban" penipuan mendasarkan tindakan hukum mereka hanya pada perjanjian lisan. Dengan demikian, hanya dengan memberikan informasi bisnis prospektif yang memotivasi  orang  lain  untuk  menginvestasikan  modal  dalam  bisnis  tersebut, seseorang  tidak  dapat  dinyatakan  telah  melakukan  penipuan.  Pengadilan  harus menemukan  bahwa  orang  yang  memberikan  informasi  bisnis  prospektif  tersebut bermaksud  agar  penerima  informasi  tersebut  menyerahkan  hartanya,  dan  bahwa informasi  tersebut  salah  dan  dimaksudkan  untuk  menguntungkan  orang  yang memberikan informasi tersebut atau orang lain.
Lebih lanjut, karena penipuan merupakan delik formil dan materiil, maka perlu dibuktikan  bahwa  penyerahan  suatu  benda  oleh  korban  kepada  pelaku  memang benar-benar  disebabkan  oleh  perbuatan  curang  pelaku,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 378 KUHP. Membuktikan hubungan sebab akibat di pengadilan dapat menjadi tugas  yang  kompleks.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menghindari  penyederhanaan yang berlebihan dan pelabelan gagal bayar sebagai tindakan penipuan.
KUHP  mengatur  tindak  pidana  penggelapan  dalam  Buku  II,  Bab  XXIV,  yang terdiri dari enam pasal (Pasal 372 sampai 377).    Tindak pidana utama penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Salah satu jenis kejahatan yang difasilitasi oleh media online  adalah  penipuan.        Penipuan  online  dalam  e-commerce  mengacu  pada penipuan yang menggunakan internet untuk tujuan bisnis dan perdagangan, sehingga tidak  perlu  lagi  melakukan  bisnis  konvensional  secara  fisik.  Penipuan  online  pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakannya hanyalah cara pelaksanaannya,  yaitu  dengan  menggunakan  sistem  elektronik,  komputer,  internet, dan perangkat telekomunikasi.
Untuk  mengatur  penipuan  online  sebagai  delik  konvensional  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penting untuk mengenali cara-cara negatif di  mana  media  online  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan,  termasuk  untuk mendapatkan  keuntungan.  Dalam  rangka  mengatur  penipuan  online  sebagai  tindak pidana  konvensional  di  bawah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), penting  untuk  mengenali  cara-cara  negatif  di  mana  media  online  digunakan  untuk melakukan  kejahatan,  termasuk  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Untuk  mengatur penipuan  online  sebagai  kejahatan  tradisional  di  bawah  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  penting  untuk  mengenali  cara-cara  negatif  di  mana  media online  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan,  termasuk  untuk  tujuan  keuntungan.
Meskipun  media  online  memberikan  banyak  manfaat  dan  kemudahan  untuk memenuhi  kebutuhan  manusia,  sangat  penting  untuk  mengatasi  dan  mencegah penyalahgunaannya.
Hukum  positif  Indonesia  yang  mengatur  kejahatan  online  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Agar  suatu  tindakan  dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana,  KUHP  menguraikan unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi. Pasal 378 KUHP berisikan mengenai perihal penipuan,  sedangkan  Pasal  372  KUHP  berisikan  mengenai  perihal  penggelapan. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa penipuan melibatkan tipu muslihat atau  kata-kata  palsu  yang  membujuk  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu, sedangkan  penggelapan  melibatkan  mendapatkan  barang  dengan  maksud  untuk menguasainya,  tetapi  tidak  melalui  cara  yang  melanggar  hukum.  KUHP  memiliki beberapa jenis kejahatan, termasuk penipuan dan penggelapan.    Pasal 378 mengatur tentang penipuan, yang dalam doktrin dikenal dengan istilah bedrog atau oplichtig.
Untuk  melakukan  penggelapan  harus  ada  niat  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain, yang menunjukkan adanya kesengajaan.  Perbuatan melawan hukum  mengacu  pada  situasi  di  mana  seseorang  tidak  berhak  atas  suatu  manfaat, yang  dapat  terjadi  ketika  seseorang  menggunakan  nama  palsu,  misalnya,  berpura- pura menjadi orang yang dikenal oleh korban. Martabat palsu adalah contoh lain, di mana seseorang mengaku sebagai orang baik padahal sebenarnya tidak, dan penipuan adalah contoh lain, seperti mengaku menjual barang dengan harga yang sangat rendah untuk menipu pembeli. Penggunaan beberapa kebohongan dapat memiliki implikasi yang berbeda, tetapi tujuannya selalu untuk menipu. Ada banyak rumusan perbuatan yang  dilarang  dan  sanksi  yang  sesuai  dalam  Buku  II  dan  III  KUHP.          Penipuan melibatkan penipuan dan kebohongan. Penggelapan adalah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuannya.
Penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda dan diatur dalam Bab XXV tentang  Perbuatan  Curang,  khususnya  Pasal  378  hingga  395  KUHP.  Pasal-pasal  ini mencakup  berbagai  bentuk  penipuan  khusus.  Penipuan,  seperti  yang  didefinisikan dalam  KBBI,  mengacu  pada  tipu  muslihat,  akal  muslihat,  atau  perbuatan  atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali untuk mendapatkan  keuntungan.  Penipuan  melibatkan  proses  tindakan  dan  penipuan. Dengan demikian berarti yang terlibat dalam fraud ada dua pihak, yaitu pihak penipu yang  disebut  dengan  cheater  oleh  pihak  yang  ditipu.  Jadi  fraud  dapat  diartikan sebagai  suatu  perbuatan  atau  pembuatan,  perkataan  seseorang  yang  tidak  jujur  atau bohong  dengan  maksud  menyesatkan  atau  mengakali  orang  lain  untuk  kepentingan dirinya  sendiri  atau  kelompoknya.  Pasal  378  KUHP  mengatur  unsur-unsur  tindak pidana penipuan, yang meliputi unsur subjektif dan unsur objektif.
1. Unsur-unsur subyektif meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan untuk bertindak melawan hukum.
2. Unsur-unsur  objektif  meliputi  perbuatan  yang  dilakukan,  orang  yang melakukan  perbuatan,  sasaran  yang  dituju  (seperti  menyerahkan  barang, memberi  utang,  dan  menghapuskan  piutang),  dan  cara  yang  digunakan untuk  melakukan  perbuatan  tersebut  (seperti  menggunakan  nama  palsu, tipu muslihat, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan).
Penting  untuk  menghindari  unsur  kesalahan  atau  penipuan,  dan  tindakan pemindahan harus dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Niatnya juga harus untuk menguntungkan diri sendiri, sambil menghindari
tindakan  yang  melanggar  hukum,  seperti  menggunakan  nama  palsu.  Sebelum  dan pada saat memulai tindakan pindah, pelaku harus memiliki niat untuk pindah. Niat  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi  diri  sendiri  atau  orang  lain  melalui perbuatan curang harus merupakan niat yang salah. Perbuatan curang mencakup dua unsur:
1. Penyerahan  benda  berwujud  dan  benda  bergerak  yang  dapat mengakibatkan pelaku menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan b) penciptaan utang dan penghapusan klaim.
2. Utang adalah suatu kewajiban, seperti menyetorkan sejumlah uang sebagai jaminan. Oleh karena itu, memberikan utang tidak dapat diartikan sebagai sekedar meminjamkan uang. Menghapuskan piutang berarti menghapuskan semua  kewajiban  hukum  yang  ada,  termasuk  kewajiban  pelaku  penipuan untuk membayar sejumlah uang kepada korban atau pihak lain.
Pasal 378 KUHP menguraikan beberapa cara untuk melakukan penipuan, antara lain:
1. Menggunakan  nama  samaran,  yaitu  nama  palsu  yang  digunakan  untuk menyembunyikan  identitas  seseorang,  adalah  praktik  yang  umum dilakukan.  Namun,  penting  untuk  memastikan  bahwa  nama  samaran tersebut  belum  digunakan  oleh  orang  lain  dan  bukan  milik  orang  yang sebenarnya.
2. Menggunakan gelar atau jabatan palsu
3. Penggunaan penipuan dan serangkaian kebohongan.

## METODE
Penelitian  hukum  normatif,  yang  melibatkan  studi  terhadap  peraturan perundang-undangan,  disajikan  dalam  tulisan  ini.  Dalam  rangka  mengidentifikasi, mendeskripsikan,  dan  menganalisis  teori-teori  dan  peraturan-peraturan  yang  terkait dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  dalam  perumusan  masalah  dan  tujuan penelitian,  maka  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analisis.  Metode penelitian  hukum  yang  digunakan  bersifat  kualitatif.  Berdasarkan  penelitian kepustakaan, subjek penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok yang berbeda:
1. Bahan  hukum  yang  dimaksud  adalah  bahan  hukum  primer,  yaitu  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab  Undang-Undang  -  Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  bahan  hukum primer, dan putusan pengadilan tentang penipuan dan penggelapan sebagai bahan hukum sekunder.
3. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  dapat  melengkapi  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  ensiklopedia  hukum,  kamus  bahasa Indonesia, majalah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan.
Pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  analisis dokumen  dengan  cara  membaca  dan  meneliti  literatur-literatur  yang  relevan  dan dokumen-dokumen  tertulis  yang  berkaitan  dengan  kerangka  penelitian.  Data  primer dan  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif.  Analisis didasarkan pada pernyataan tertulis atau lisan dari responden dan perilaku mereka di lapangan.  Kesimpulan  diperoleh  dengan  menggunakan  metode  induktif,  yang melibatkan  penarikan  kesimpulan  dari  penjelasan  berdasarkan  pengamatan  dan penelitian di lapangan. Hal ini mencakup wawancara dan analisis data yang diperoleh di  lapangan,  sehingga  menghasilkan  temuan-temuan  khusus  yang  mengarah  pada kesimpulan umum.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Dalam  kasus-kasus  kriminal,  hakim  mencari  dan  membuktikan  kebenaran faktual,  yang  terungkap  dalam  proses  pengadilan,  dan  mereka  mengikuti  dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut, asalkan dakwaan tersebut akurat dan lengkap. Dengan  adanya  sebab  yang  mendasari  yang  mengarah  pada  akibat,  kejahatan  dapat menyebabkan  bencana  bagi  korbannya.  Tanggung  jawab  atas  kejahatan  dibebankan kepada  pelaku  dengan  menggunakan  logika  deduktif.  Kejahatan  adalah  suatu tindakan  yang  melanggar  hukum,  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  dihukum oleh  hukum.  Ketika  seseorang  melakukan  kejahatan,  maka  diperlukan pertanggungjawaban.
Namun, keadilan tidak dapat ditentukan oleh hukum saja; keadilan sering kali terkait dengan kepentingan individu dari mereka yang mencari keadilan. Oleh karena itu, keadilan menurut hukum sering dianggap sebagai menang atau kalah oleh mereka yang mencari keadilan. Hakim harus mempertimbangkan faktor hukum dan sosiologis ketika menjatuhkan putusan untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat; mereka harus mendasarkan keputusan mereka pada sarana hukum dan bukti, sementara juga mempertimbangkan latar belakang kejahatan. Penting bagi para hakim untuk menjaga kepercayaan  diri  dalam  putusan  mereka  dan  untuk  menciptakan  hukum  yang konsisten dengan keadilan dan Pancasila, sumber dari semua hukum.
Kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP, tidak ada definisi hukum tentang penipuan.  KUHP  hanya  menjelaskan  unsur-unsur  dari  suatu  perbuatan  yang merupakan penipuan dan hukuman yang sesuai bagi pelakunya. Menurut Moeljatno (2007), Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan. Penipuan adalah perbuatan untuk memperdaya  seseorang  dengan  rangkaian  kebohongan,  nama  palsu  dan  keadaan palsu,  dengan  maksud  sebagai  berikut,  menurut  Pasal  378  KUHP  Berniat  untuk menguntungkan  diri  sendiri  secara  melawan  hukum.  Rangkaian  kebohongan  adalah suatu rangkaian pernyataan palsu yang disusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar.
Definisi  penipuan  adalah  suatu  pernyataan  palsu  atau  rangkaian  pernyataan palsu yang menipu seseorang dengan kata-kata yang seolah-olah benar. Penipu sering kali menyajikan informasi palsu untuk meyakinkan targetnya agar menuruti apa yang mereka inginkan. Penting untuk bersikap objektif dan menghindari penilaian subjektif saat  mengidentifikasi  perilaku  penipuan.  Untuk  menipu  orang,  mereka  mungkin menggunakan  identitas  palsu  dan  posisi  palsu.  Penipuan  yang  dilakukan  terhadap masyarakat  merupakan  tindakan  tercela,  tetapi  sering  kali  tidak  dilaporkan  kepada polisi, terutama dalam kasus penipuan dalam skala kecil. Pelaku penipuan kecil dapat terus  beroperasi,  sehingga  memungkinkan  mereka  untuk  melakukan  penipuan  yang lebih  besar.  Dari  perspektif  hukum  perdata,  perbedaan  antara  penipuan  dan pelanggaran  kontrak  dapat  dibuat.  Berdasarkan  beberapa  parameter,  masalah wanprestasi dapat diidentifikasi:
1. Wanprestasi  adalah  hasil  dari  sebuah  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih, sesuai  dengan  pasal.  Dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Wanprestasi  merupakan  akibat  dari  adanya  perjanjian  antara  dua  pihak  atau lebih, sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Wanprestasi merupakan akibat dari adanya  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  1320  KUHPerdata.  Untuk  menyatakan  bahwa  subjek  hukum  telah melakukan  wanprestasi,  evaluasi  subjektif  harus  dikecualikan,  kecuali  jika dinyatakan  dengan jelas.  Wanprestasi  terjadi  ketika  debitur  gagal  melaksanakan
kewajiban  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian,  yang  dapat  berupa  gagal melaksanakan  jasa,  gagal  melaksanakan  jasa  tepat  waktu,  atau  gagal melaksanakan jasa seperti yang dijanjikan.
2. Dari sudut pandang munculnya hak untuk mendapatkan kompensasi. Suatu  prosedur  harus  diikuti,  termasuk  mendapatkan  pernyataan  kelalaian  dari kreditur, untuk  menuntut  ganti  rugi  atas  keterlambatan  pembayaran.  Ketentuan pasal 1243 KUH Perdata membuat hal ini penting.
3. Saat mempertimbangkan klaim kompensasi Besarnya ganti rugi dalam hal keterlambatan pelaksanaan kontrak dihitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sesuai dengan Pasal 1237BW KUHPerdata.
Menurut Pasal 1246 KUHPerdata, perhitungan ganti rugi harus didasarkan pada kriteria  yang  spesifik  dan  rinci,  seperti  kerugian  kreditur,  keuntungan  yang seharusnya diperoleh jika perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga. Oleh karena itu, setiap tuntutan ganti rugi karena wanprestasi (ganti rugi karena wanprestasi) haruslah spesifik dan jelas.
Tidak  perlu  menyebutkan  atau  merinci  tuntutan  ganti  rugi  atas  perbuatan melawan  hukum.  Tidak  perlu  menyebutkan  atau  merinci  cara  pemulihan.  Tuntutan harus  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  1265  KUH  Perdata  dan  harus  didasarkan  pada perhitungan  yang  obyektif  dan  konkrit  yang  mencakup  aspek  material  dan  moral. Dimungkinkan juga untuk menghitung kompensasi  berdasarkan pemulihan keadaan semula.  Tidak  diperlukan  permohonan  ganti  rugi  yang  terperinci,  karena  beberapa keputusan  Mahkamah  Agung  membatasi  jumlah  dan  jenis  ganti  rugi  yang  dapat diklaim jika terjadi perbuatan melawan hukum.
Membedakan antara penipuan dan penggelapan bisa jadi sulit. KUHP mengatur penipuan  dan  penggelapan  dalam  Buku  II.    Untuk  menyatakan  seseorang  sebagai pelaku  penipuan,  majelis  hakim  harus  membuktikan  secara  sah  dan  meyakinkan bahwa  orang  tersebut  dan  perbuatannya  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana penipuan, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Untuk membuktikan niat dari pelaku penipuan, kita harus mempertimbangkan arti dari "kehendak dan maksud".
Untuk  membuktikan  tindak  pidana  penipuan,  perlu  dibuktikan  adanya hubungan  sebab  akibat  antara  penyerahan  suatu  barang  oleh  korban  kepada  pelaku dengan  cara-cara  yang  digunakan  oleh  pelaku,  sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal 378  KUHP.  Pembuktian  obyektif  atas  hubungan  sebab  akibat  ini  diperlukan,  karena penipuan adalah kejahatan formal dan material. Penting untuk menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas, hindari terminologi yang rumit dan bahasa hias. Selain itu, teks harus mengikuti struktur dan format akademis konvensional, termasuk gaya kutipan dan catatan kaki yang konsisten. Terakhir, teks harus bebas dari kesalahan tata bahasa, kesalahan  ejaan,  dan  kesalahan  tanda  baca.  Menurut  Pasal  372  KUHP,  penggelapan harus memenuhi beberapa unsur, antara lain
1. Unsur Subjektif.
Tindakan  penggelapan  yang  disengaja,  yang  didefinisikan  dalam  pasal  hukum melalui  kata  'dengan  sengaja',  melibatkan  pelaku  yang  mengambil  alih kendali atas barang milik orang lain secara melawan hukum.
2.  Unsur-Unsur Objektif
a) Meliputi tiga unsur objektif
b) Identitas pelaku, yaitu
c) Penguasaan  harta  benda  secara  melawan  hukum,  dan  objek penggelapan.
d) Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
e) Adanya unsur dalam objek bukan karena tindak pidana.
Menurut  Soerodibroto  (1992),  unsur-unsur  penipuan  dalam  KUHP  dimuat dalam  Buku  II,  Bab  XXV  tentang  penipuan  (bedrog).    Bentuk  utama  dari  perbuatan penipuan  diuraikan  dalam  Pasal  378.  Unsur-unsur  pokok  penipuan  sebagaimana dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:
1. Dengan  tujuan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum.  Dalam  bahasa  awam,  tujuan  terdekat  dari  pelaku menunjukkan  bahwa  pelaku  ingin  mendapatkan  keuntungan.  Keuntungan adalah  motivasi  utama  untuk  melanggar  hukum.  Jika  pelakunya membutuhkan  langkah  tambahan,  tujuan  tersebut  tidak  akan  tercapai. Dalam metode ini, motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana  hal  tersebut  adalah  ilegal,  sehingga  pelaku  harus  sadar  bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya pasti ilegal.
2. Penipuan  adalah  tindak  pidana  di  mana  seseorang  ditipu  dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.  Pelaku  mendorong  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang melalui cara-cara penipuan tersebut. Berikut ini adalah alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain:
a. Nama Palsu
Dalam hal ini, 'nama palsu' mengacu pada nama yang sengaja dibuat berbeda dengan  nama  asli  seseorang,  meskipun  perbedaannya  kecil.  Penting  untuk dicatat bahwa jika penipu menggunakan nama orang lain yang identik dengan nama  mereka  sendiri,  mereka  dapat  dituduh  melakukan  penipuan  atau melakukan tindakan palsu.
b) Penipuan
Penipuan  mengacu  pada  tindakan  yang  menciptakan  kepercayaan  atau keyakinan  pada  sesuatu  yang  tidak  benar.  Penipuan  mengacu  pada  tindakan yang menciptakan kepercayaan atau keyakinan pada sesuatu yang tidak benar. Penting untuk mencegah penipuan dalam semua bentuk komunikasi. Penipuan mengacu  pada  tindakan  yang  menciptakan  kepercayaan  atau  keyakinan terhadap sesuatu yang tidak benar dan dapat dilakukan melalui tindakan dan bukan kata-kata.
c) Martabat dan Status Palsu
Ketika seseorang mengaku berada dalam situasi yang memberikannya hak-hak tertentu, itu adalah martabat atau keadaan palsu.
d) Rangkaian Kebohongan Rangkaian  kebohongan  ini  harus  diceritakan  dalam  urutan  tertentu  untuk membangun sebuah cerita yang dapat diterima secara logis dan  tepat. Dalam hal ini, perkataan seseorang memperkuat/membenarkan perkataan orang lain.
3. Memotivasi  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang,  mengampuni  utang, atau menghapus utang.
Ketika  seseorang  menggerakkan  orang  lain  untuk  memindahkan  barang,  ada hubungan  sebab  akibat  yang  tersirat  antara  memindahkan  dan  memindahkan barang.The  following elements  of  a  criminal  act  of  fraud  are  described by  Moeljatno (2002):
1. Membujuk atau memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu, membuat utang,  atau  menghapus  klaim.  Menipu  atau  memaksa  seseorang  untuk menyerahkan  atau  melepaskan  sesuatu.  Barang  tersebut  tidak  harus  milik orang yang melakukan penipuan; barang tersebut bisa saja milik orang lain.
2. Penipu berniat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa kewenangan  yang  sah.  Niat  ini  merupakan  indikasi  bahwa  maksudnya adalah untuk merugikan orang yang mempercayakan barang tersebut.
3. Korban penipuan harus didorong untuk segera mengembalikan barang apa pun, sebagai berikut:
a. Barang telah dikirim dengan menggunakan cara yang curang.
b. Menurut  pasal  378  KUHP,  pelaku  penipuan  harus  menggunakan  tipu muslihat untuk mengelabui korban.
Sesuai  dengan  pasal  378  KUHP,  seseorang  dapat  dipidana  karena  melakukan penipuan  apabila  semua  unsur  dari  pasal  tersebut  terpenuhi,  dan  pelaku  tindak pidana penipuan tersebut akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  adalah  hal-hal  yang  menjadi  dasar  atau pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  suatu  perkara  pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana adalah hal-hal yang menjadi dasar atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana. Pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  perkara  pidana  adalah  dasar  atau pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  perkara  pidana.  Syarat  subjektif meliputi adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf.  Syarat  obyektif  meliputi  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  sesuai  dengan definisi  kejahatan,  apakah  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  hukum,  dan apakah tidak ada alasan pembenar.
Setelah kriteria tersebut terpenuhi, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan yang akan mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan.  Hakim  akan  mempertimbangkan  faktor  hukum  dan  non-hukum,  yang semuanya perlu dipertimbangkan ketika membuat keputusan. Faktor hukum meliputi pengulangan  tindak  pidana  (residivis),  tindak  pidana  berencana,  dan  sebagainya. Faktor  non-hukum  meliputi  sikap  terdakwa  selama  persidangan  dan  hal-hal  yang meringankan.  Peran  hakim  dalam  pengambilan  keputusan  tidaklah  sembarangan, karena keputusan yang diambil merupakan tindakan hukum dan harus bersifat pasti. Peran  hakim  dalam  pengambilan  keputusan  tidaklah  sewenang-wenang,  karena keputusan  yang  diambil  merupakan  tindakan  hukum  dan  harus  bersifat  pasti,  oleh karena itu hakim harus menjalankan kewenangannya untuk memutus suatu perkara dengan obyektif dan tidak memihak. Berdasarkan pernyataan Lilik Mulyadi,  analisis hukum dan fakta-fakta yang ada dalam perkara menjadi pertimbangan hakim. Hakim juga  harus  memahami  aspek  teoritis  dan  praktis,  doktrin,  yurisprudensi,  dan  kasus- kasus yang relevan, serta membuat pendapatnya menjadi jelas.

## KESIMPULAN
Perbedaan  diantara  perbuatan  pidana  penipuan   dan  juga  penggelapan  bisa dilihat  dari    sisi  perbuatan  yang  memenuhi  dari  unsur-unsur  Pasal  378  yang diantaranya termasuk Tipu Muslihat. Unsur tersebut sudah dilakukan berulang yang mengobral  rayuan  serta  janji  yang  membuat  korban  percaya  dengan  buaiannya tersebut.  Objek  penipuan  sendiri  memiliki  rentang  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan  penggelapan.  Pada  Pasal  372 KUPIdana,  mengenai  Penggelapan  sendiri hanya  terdiri  dari  pada  barang  dana  tau  uang.  Sementara  penipuan  menyajikan hutang dan juga menghapus piutang. Penipuan dan Penggelapan mempunyai definisi yang mirip. Motivasi keduanya sama-sama ingin mempunyai atau merebut hak milik orang    lain.  Perbedaan keduanya hanya terdiri pada cara  untuk mendapatkan barang atau hak tersebut.

## REFERENSI
Anwar,  HAK  Moch, 1980,  Hukum  Pidana  bagian  Khusus, Alumni,  Bandung. https://repository.upnvj.ac.id/1619/8/DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf Alwani, Andi  Shulbhyah  Reski, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  dan Pemerasan  Yang  dilakukan  oleh  Oknum  Anggota  Kepolisian, Jurnal  Universitas Hasanuddin Makassar 2017 diakses tanggal 19 Juli 2019. https://core.ac.uk/download/pdf/83869548.pdf Banjarmasin  Post,  dalam  situs http://banjarmasin.tribunnews.com/ 2015/06/18/6- kriteria-anda-bisa-  dijerat-kasus-penelantaran-anak  diakses  pada  tanggal  12 Februari 2019.
Bonger, WA, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, PT  Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=8928
Chazawi,  Adami.  2002, Pengantar  Hukum  Pidana  Bag  I ,  Grafindo,  Jakarta. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pelajaran-hukum-pidana-i/
------------------------2005, Hukum  Pidana  :  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  teori-  teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta. Erdianto,  Effendi,  2011, Hukum  Pidana  dan  Hukum  Acara  Pidana, Ghalia  Indonesia, Jakarta. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8187
Dillah,Suratman  dan  Philips,  2013, Metode  Penulisan  Hukum, Alfabeta,  Bandung. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18236
Farid,  Zainal  Abidin,  2007, Hukum  Pidana  I,
Sinar  Grafika,  Jakarta. http://118.97.240.83:5758/inlislite3/opac/detail-opac?id=30691
Huda,  Chairul,  2006, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa  Kesalahan, Kencana  Prenada  Media,  Jakarta. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10430
Lamintang,  P.A.F,  2012, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti, Bandung. https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku- hukum/27852 Mahaputra,  Adryan, Tinjauan Yuridis  Terhadap Tindak Pidana  Penipuan Secara  Berlanjut, http://repository. unhas. ac.id/bitstream/handle/12345678 9/24347/SKRIPSI%20LENGKAP- PIDANA%20-%20ADRYAN%20MAHAPUTRA. pdf?sequence=1 diakses
pada  tanggal 01 April 2019.
Masie, Mahendri, Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan  jabatan  berdasarkan pasal  415  KUHP, Jurnal  Lex  Crimen  Vol VI/7/Sep/2017  diakses  tanggal  18  Juli 2019 https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17247
Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5490
Moeljatno,2007, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=31356
Mulyadi,  Lilik, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2007, hal.193-194 https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4883 Prodjodikoro,  Wiryono,  2003, Tindak-  tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,  Refika
Aditama, Bandung. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_ detail&id=3226&keywords=
Prasetyo,  Teguh,  2011, Hukum  Pidana  Indonesia, PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18794
Prakorso,  Djoko,  1987, Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Liberty,  Yogyakarta.
https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=61683
Poernomo,  Bambang,  2008, Asas-asas  Hukum  Pidana, Ghalia,  Yogyakarta. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3786 Sunggono,Bambang,  2010 , “Metodologi Penelitian  Hukum” ,  Rajawali  Press,  Jakarta. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1586
Soesilo,  R,  1993, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, Politea,  Bogor. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20106450&lokasi=lokal
Saleh,  Roeslan,  1983, Beberapa  Asas  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif, Aksara  Baru,
Jakarta. https://inlislite.dispustaka.sumselprov.go.id/opac/detail- opac?id=16153 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang. http://repository.unpas.ac.id/48968/4/G.BAB%20II.pdf Sularto,  Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  dalam Pembelian Barang Secara Online”, diaskes pada {https://www.neliti.com/publicati ons/69644/kebijakan-hukum- pidana- terhadap-tindak-pidana-  penipuan-dalam-pembelian-  barang-se  diakses  pada tanggal 01 April 2019
Sugandhi, R., 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional , Surabaya, hal.396-397 https://onesearch.id/Record/IOS5392.ai:slims- 15596
Soerodibroto, R. Soenarto, KUHP & KUHAP, Rajawali Pers , Jakarta, 1992, hal. 241. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8876 Wedia,  Ade  Darma,  1996, Kriminologi, PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/bb783580811d1c3af8 37fd4e9f38b28b.pdf
Copyright Holder :
© Muhammad Ridwan Lubis.  et al., (2023)
First Publication Right :
© Bulletin of Community Engagement
This article is under: CC BY SA