## R ATIFIKASI I NTERNATIONAL C ONVENTION ON T HE P ROTECTION OF T HE R IGHTS OF A LL M IGRANT W ORKERS AND M EMBERS OF T HEIR F AMILIES DAN U PAYA P ERLINDUNGAN T ENAGA K ERJA I NDONESIA
Leolita Masnun, SH, MA 1 dan Erly Wijayani, SH, LLM 2
Abstract
Indonesian Migrant Worker (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) still encouter many problems throughout their migration phases, from departure, placement, to returning phase. Although the government of Indonesia has issued several regulations in order to protect TKI , yet, the cases of violation are still increasing. Some people argue that the legal instruments to protect the TKI are inadequate because the government of Indonesia has still not ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. This article discusses the importance of the Convention to protect Indonesian Migrant Worker.
Keyword : ratification, International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers & Members of Their Families, Indonesian Migrant Worker (TKI)

## Pendahuluan
Hingga kini, pasar kerja luar negeri masih menjadi andalan tenaga kerja Indonesia, terutama tenaga kerja di bidang semi-skilled occupations yang memiliki latar belakang pendidikan rendah (Tirtosudarmo, 2009) . Bahkan, berdasarkan data dari United Nations Population Fund (UNFPA) tahun 2006, Indonesia termasuk dalam sembilan negara Asia pengirim tenaga kerja terbesar di dunia, yaitu:
1 Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. Widya Graha, Lantai XI. Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan, e-mail: lita_masnun@yahoo.com
2 Direktorat Perjanjian Ekososbud – Departemen Luar Negeri RI.
Bangladesh, China, India, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Philippina, Srilangka, dan Thailand (Ananta 2009 dikutip dalam PMB-LIPI 2009). Tenaga Kerja Indonesia ini (TKI), yang laki-laki sebagian besar bekerja di sektor pertanian, konstruksi atau manufaktur, sedangkan mayoritas perempuan bekerja pada sektor domestik atau sebagai perawat (Tirtosudarmo, 2009).
Data lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa sejak tahun 2005 terjadi peningkatan keberangkatan TKI ke luar negeri. Tahun 2005, jumlah TKI yang berangkat mencapai angka 474.310. Jumlah ini terus meningkat menjadi 646.548 di tahun 2006, dan menurun sedikit pada tahun 2007 menjadi 488.807. Pada tahun 2005, dari total 474.310 TKI yang berangkat ke luar negeri, 72% nya adalah TKI Perempuan (TKW) yang hampir 90 persennya bekerja di sektor domestik di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, dan negara- negara Timur Tengah antara lain Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab.
Walaupun pasar kerja di luar negeri masih menjadi andalan tenaga kerja Indonesia namun hingga kini masih mengalami kekerasan dan objek pelanggaran. Tahun 2005 misalnya, tercatat 300 TKI meninggal ketika di luar negeri, dan ironisnya penyebab meninggalnya adalah karena terbunuh (Husain, 2007). Pada tahun 2007, 45 TKI di luar negeri yang kebanyakan adalah perempuan, meninggal dunia di negara mereka bekerja. Selain itu, 20 TKI dipenjara dan 100.000 TKI dideportasi. Antara Januari - Juni tahun 2008 Institute For Migrant Workers (IWORK) mencatat sudah 57 TKI meninggal dunia di perantauan (Asriyanti, 2008).
Berbagai pihak berpendapat bahwa persoalan kekerasan dan pelanggaran hak, bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa, TKI ini berlangsung dalam semua tahap migrasi kerja mereka, mulai dari persiapan kerja, pra-keberangkatan, masa penempatan kerja di luar negeri, kepulangan, dan paska kepulangan di tanah air (Jones, 1996; CARAM Indonesia/Komnas Perempuan, 2003; Rosenberg, 2003; Elias, 2007; Masnun, 2008). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh tim PMB LIPI mulai tahun 2007-2009 memperlihatkan bahwa permasalahan utama TKI -- yang merupakan  pekerja transnasional -- adalah mengenai perlindungan, karena pergerakan mereka tidak hanya melintasi batas negara namun juga melintasi wilayah sosial budaya yang berbeda. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kondisi kerja dan
lingkungan kerja, karena dengan berada di wilayah negara lain maka mereka harus tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Situasi tunduk pada sistem hukum negara lain yang berbeda ini lebih lanjut menjadi kompleks, karena dalam kehidupan sehari-hari mereka juga berada pada lingkungan yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya masing- masing TKI.
Berkaitan dengan banyaknya kekerasan yang dialami oleh TKI di luar negeri, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi warga negara Indonesia. Dari segi peraturan perundangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden No.81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Instruksi Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menciptakan gugus tugas Citizen Service di beberapa perwakilan Indonesia di luar negeri yang memiliki fungsi pelayanan warga Indonesia termasuk para TKI bermasalah.
Dalam pelaksanaan peraturan perundangan dan kebijakan tersebut, tercatat adanya kritik dari berbagai pihak. Sebagai peraturan tertinggi yang mengatur tentang TKI, UU No.39 tahun 2004 paling banyak mendapat kritik, bahkan ada yang meminta peraturan ini untuk dicabut. Kajian yang telah dilakukan terhadap isi teks UU No.39 tahun 2004 memperlihatkan bahwa aspek penempatan TKI lebih diutamakan dibandingkan aspek perlindungannya.
Menurut NGO Migrant CARE, undang-undang ini makin diperlemah dengan terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal 35 huruf d mengenai syarat minimal pendidikan; lebih lanjut Migrant Care menilai bahwa pencabutan pasal tersebut memungkinkan ruang bagi penempatan tenaga kerja di bawah umur (Migrant Care, 2006). Sejumlah pihak yaitu KOMNAS Perempuan, bersama GPPBM, HRWG, KOPBUMI, LBH Jakarta, SBMI dan Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa UU ini masih jauh dari efektif karena bangunan UU itu sendiri menuntut adanya 6 buah Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, dan 23 peraturan menteri (Catatan Hasil Pemantauan Awal Terhadap Inpres No. 06/2006 Sia-Sia,
Reformasi Dibelenggu Birokrasi, 2006) yang sampai saat ini belum dihasilkan dan masih dalam taraf pembuatan.
Sebagai tindak lanjut dari UU No.39 tahun 2004, pada tahun 2006 Pemerintah membentuk sebuah lembaga untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi, melalui Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun, hingga kini masih ditemui adanya tumpang tindih dalam persoalan penempatan TKI antara Depnakertrans dan BNP2TKI. 3
Setelah UU No. 39 tahun 2004 dan Perpres No. 81 tahun 2006 tersebut, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Meskipun demikian, penerbitan Inpres ini pun masih jauh dari yang diharapkan oleh kalangan civil society untuk dapat  memecahkan kebuntuan sistem perlindungan bagi buruh migran Indonesia, meskipun selintas terlihat seperti terobosan. Kalangan civil society tersebut yang terdiri dari KOMNAS Perempuan, bersama GPPBM, HRWG, KOPBUMI, LBH Jakarta, SBMI dan Solidaritas Perempuan melihat bahwa terbitnya Inpres ini lebih memperlihatkan adanya kepanikan pemerintah untuk memasukkan gagasan-gagasan yang sudah tertuang dalam peraturan sebelumnya ke dalam gagasan reformasi ini.
Meskipun Pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum untuk upaya melindungi TKI, namun dengan melihat fakta masih tingginya eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran yang
3 Bisa diingat kembali pada awal tahun 2009 lalu, sejumlah TKI dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) mengajukan uji materil/ judicial review ke Mahkamah Agung terhadap tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh Depnakertrans yaitu: (1) Permenakertrans No.22/2008 tentang Pelaksaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, (2) Kepmen No.200 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Surat Ijin Pengerahan (SIP), dan (3) Kepmen No. 201 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Persetujuan TKI di Luar Negeri untuk Kepentingan Sendiri,  karena Permen tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, di samping menyimpang dari Perpres No. 81/2006 tentang BNP2TKI. Pada bulan Maret 2009, Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum ketiga kebijakan tersebut.
dialami oleh TKI, maka dapat diasumsikan bahwa instrumen hukum yang telah ada pun jauh dari memadai. Mengenai ini, berbagai kalangan, terutama dari civil society pegiat hak buruh migran, berpendapat bahwa persoalan utama minimnya instrumen legal untuk perlindungan buruh migran/TKI adalah karena Indonesia belum meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (untuk selanjutnya disebut Konvensi Pekerja Migran 1990) 4 , sehingga dampak langsungnya pada pembentukan hukum Indonesia adalah belum tersedianya regulasi (peraturan perundang-undangan) yang mengatur secara khusus tentang buruh migran/TKI.
Berangkat dari anggapan bahwa persoalan minimnya instrumen legal untuk perlindungan TKI karena belum diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran 1990, maka artikel ini berupaya mengkaji tentang cakupan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Pekerja Migran kepada pekerja migran yang meliputi masa sebelum, selama dan sesudah migrasi; dan, urgensi ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 oleh Pemerintah RI dalam kaitannya dengan perlindungan TKI.

## Sejarah Perumusan Konvensi Internasional Pekerja Migran dan Keluarganya
Munculnya keprihatinan PBB terhadap isu perlindungan pekerja migran awalnya didasari atas adanya kecenderungan pengiriman pekerja migran secara ilegal dari beberapa negara Afrika ke Benua Eropa. Kecenderungan tersebut memicu lahirnya sebuah kondisi lingkungan kerja yang mirip dengan perbudakan dan kerja paksa yang terjadi pada awal dekade 1970an ( UN fact Sheet No . 24, Rev.1, The International Convention on Migrant Workers and its Committee, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights , halaman 2).
Berdasarkan laporan yang disusun oleh Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities mengenai “ exploitation of labour through illicit and clandestine trafficking ” pada tahun 1976, ada 2 (dua) aspek dalam permasalahan pekerja migran. Pertama , kegiatan pengiriman pekerja migran yang bersifat “ illicit ” dan
4 Penyebutan Konvensi di dalam artikel ini merujuk pada Konvensi Pekerja Migran 1990; sedangkan konvensi (dengan huruf kecil) merujuk pada konvensi internasional lainnya.
“ clandestine ”. 5 Kedua, adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap pekerja migran di negara penempatan. Laporan tersebut juga memberikan rekomendasi terhadap perlunya penyusunan sebuah Konvensi PBB mengenai pekerja migran.
Menindaklanjuti laporan Subkomisi tersebut dan juga resolusi Majelis Umum PBB nomor 34/172 tanggal 17 Desember 1979 (( UN fact Sheet No . 24 (Rev.1), The International Convention on Migrant Workers and its Committee, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights , halaman 2), pada tahun 1980 dibentuk sebuah kelompok kerja dengan tupoksi menyusun sebuah draft Konvensi Pekerja Migran. Proses penyusunan Konvensi tersebut juga melibatkan organ PBB terkait lainnya, yaitu: Commission on Human Rights /sekarang Human Rights Council , Commission for Social Development , International Labour Organization , United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization , dan, World Health Organization .
Sejak proses penyusunan draft Konvensi Pekerja Migran, terdapat perbedaan persepsi yang mencolok antara negara yang berkeinginan untuk menyusun Konvensi yang bersifat binding ( driving force ) -- penyusunan Konvensi Pekerja Migran saat itu adalah negara Maroko dan Meksiko) -- dengan negara yang tetap memilih perlindungan pekerja migran dibawah framework ILO ( UNESCO Migration Studies. The Migrant Workers Convention in Europe , halaman 22). Meskipun demikian, pada tahun 1990 kelompok kerja berhasil menyelesaikan mandat yang diberikan dengan diadopsinya Konvensi tersebut oleh Majelis Umum PBB. Konvensi tersebut terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara anggota PBB termasuk Indonesia. Sesuai ketentuan masa berlakunya, pada tanggal 1 Juli 2003 Konvensi tersebut akhirnya berlaku bagi para negara yang telah meratifikasi.
Walaupun Konvensi Pekerja Migran dipandang sebagai salah satu instrumen HAM utama PBB, namun sampai saat ini hanya 37 (tiga puluh tujuh) negara anggota PBB yang telah meratifikasi. Negara- negara yang banyak menerima pekerja migran seperti negara-negara
5 Illicit dan clandestine dalam konteks mobilitas pekerja migran adalah kegiatan pengiriman pekerja migran secara ilegal (tidak memiliki dokumen resmi yang disyaratkan dalam  ketentuan hukum) dan dilakukan secara diam- diam (penyelundupan manusia).
Eropa Barat, Amerika, Australia dan lainnya, belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ini.

## Ruang Lingkup Konvensi Pekerja Migran
Pada dasarnya perlindungan dan hak-hak yang diberikan oleh Konvensi Pekerja Migran hanya menguatkan dan melengkapi Instrumen HAM PBB lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 6 Tujuan Konvensi Pekerja Migran adalah menciptakan sebuah standar minimum yang harus diterapkan oleh Negara Pihak pada Konvensi terhadap para pekerja migran dan keluarganya tanpa tergantung dengan status migrasi mereka -- apakah itu documented ataupun undocumented -- ( International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families , Preamble alinea 14). Jangkauan perlindungan yang meliputi semua pekerja migran sesuai definisi pada Pasal 1 dan 2 dari Konvensi tanpa memandang status migrasi mereka adalah sebuah konsekuensi logis dari alasan utama disusunnya Konvensi tersebut, yaitu yang paling rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran HAM adalah mereka yang masuk dalam kategori pekerja migran undocumented ataupun irregular . Sedangkan perlindungan yang diberikan terhadap pekerja migran documented yang
6 Lihat Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), antara lain Pasal 6 (hak untuk hidup), Pasal 8 (hak untuk bebas dari kerja paksa), Pasal 11 (hak untuk tidak ditahan karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai kontrak kerja), Pasal 24 (hak anak untuk mendapat nama, tercatat dan mendapat kewarganegaraan), dan sebagainya. Lihat Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), antara lain Pasal 7 (hak untuk mendapat kondisi kerja yang setara dan baik), dan Pasal 12 Ayat 1 (hak atas layanan kesehatan), Lihat Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), Pasal 16 (hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan/hukuman tidak manusiawi dan merendahkan). Lihat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), antara lain Pasal 11 (hak untuk bebas dari diskriminasi dalam pekerjaan), Pasal 12 (hak untuk bebas dari diskriminasi dalam layanan kesehatan), Pasal 5 dan Pasal 10 (Hak atas pendidikan dan pelatihan). Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan bahkan telah mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran yang mengatur kewajiban negara asal, negara tempat migran bekerja dan negara transit untuk melindungi perempuan pekerja migran. Semua Negara Pihak Konvensi CEDAW, termasuk Indonesia, wajib mengimplementasikan Rekomendasi Umum Komite CEDAW.
masuk dalam definisi Pasal 1 dan 2, termasuk di dalamnya para pekerja asing profesional, sifatnya hanya merupakan jaminan tambahan/melengkapi hak-hak pekerja yang telah tercantum dalam kontrak kerja yang pada umumnya sudah komprehensif.
Konvensi Migran 1990 terdiri dari 9 bagian dan 93 pasal, yang secara garis besar dikelompokkan dalam 7 bagian besar sebagai berikut: (1) Definisi dan Ruang Lingkup Pekerja Migran (Bagian I);
(2) Prinsip Non Diskriminasi (Bagian II);
(3) Penjabaran Hak-Hak Asasi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian III);
(4) Hak-hak Lain yang Dimiliki Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang documented /terdaftar atau yang Berada dalam
Situasi Regular /Situasi Biasa (Bagian IV);
(5) Ketetapan-Ketetapan yang Berlaku Bagi Kategori Pekerja Tertentu dan Anggota Keluarganya (Bagian V);
(6) Promosi/Penciptaan Mengenai Kondisi yang Sehat, Manusiawi dan Sah Menurut Hukum berkaitan dengan Migrasi Internasional Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian VI);
(7) Aplikasi Konvensi dengan Pensyaratan dan Pembatasan oleh Negara Peserta (Bagian VII-IX).
Sebagai catatan, dalam meratifikasi Konvensi, negara pihak tidak dapat mengecualikan pelaksanaan sebagian pasal Konvensi ataupun pengecualian dari kategori Pekerja Migran yang telah diatur didalam Konvensi (Pasal 88) . Untuk lebih lengkapnya, isi Konvensi Pekerja Migran 1990 dapat dilihat dalam lampiran artikel ini.

## Indonesia dan Konvensi Internasional Pekerja Migran 1990
Pada tanggal 22 September 2004, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri telah menandatangani Konvensi Internasional mengenai Pekerja Migran 1990. Untuk mendorong proses ratifikasi terhadap Konvensi tersebut, Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/RAN HAM telah memasukan jadwal proses ratifikasi Konvensi tersebut ke dalam rencana RAN HAM 2004-2009.
Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Konvensi Pekerja Migran 1990 sudah memasuki proses ratifikasi sejak tahun 2005. Beberapa kegiatan pembahasan dan diskusi secara mendalam mengenai Konvensi tersebut juga telah dilaksanakan dan telah melibatkan stakeholder
terkait yaitu: Departemen Luar Negeri, Kementerian Negara Bidang Pemberdayaan Perempuan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Anggota Komisi IX DPR RI, Komnas HAM, dan organisasi masyarakat sipil -- antara lain Human Rights Working Group (HRWG), Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI), LBH Jakarta, dan Convention Watch --. Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pekerja Migran tersebut.
Pada dasarnya ada 3 (tiga) perbedaan pendapat mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan peratifikasian Konvensi Pekerja Migran, dan waktu yang tepat untuk meratifikasinya. Pertama, pendapat bahwa dengan meratifikasi Konvensi tersebut Pemerintah Indonesia akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah negara-negara tujuan (negara penempatan/ receiving state ) pekerja migran Indonesia dengan menggunakan standar HAM internasional. Pendapat ini telah banyak disuarakan oleh kalangan civil society. Singkatnya, kalangan ini meyakini bahwa melalui ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990, maka akan dihasilkan perlindungan yang lebih baik bagi TKI di negara penempatan (Komnas Perempuan, Pentingnya Meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 , halaman 2).
Kedua , pendapat bahwa perlindungan untuk TKI di luar negeri lebih tepat dilakukan melalui jalur bilateral, yaitu dengan mengadakan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara penempatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pendapat ini didasari atas pemikiran bahwa apabila tujuan diratifikasinya Konvensi tersebut oleh Indonesia adalah agar dapat melindungi TKI di negara penempatan dengan lebih baik, maka meratifikasi Konvensi tersebut tidak akan menyelesaikan masalah kurangnya perlindungan TKI dinegara penempatan karena faktanya tidak ada satupun negara penempatan TKI yang telah meratifikasi Konvensi tersebut. Bagi kalangan pendukung pendapat ini, ratifikasi Konvensi akan berjalan efektif apabila negara penerima TKI Indonesia juga meratifikasi Konvensi tersebut, karena terikat hak dan kewajiban perlindungan pekerja migran yang ada di negaranya.
Ketiga , pendapat bahwa dengan meratifikasi Konvensi ini maka perlindungan negara pada TKI akan lebih menyeluruh karena permasalahan yang timbul mengenai perlindungan TKI tidak hanya dimulai dan terjadi di negara penempatan, tetapi juga terjadi mulai dari
proses persiapan, pengiriman, serta pasca kepulangan di Indonesia. Sistem perundang-undangan dan kebijakan penempatan TKI yang kurang melindungi TKI merupakan salah satu pemicu kurangnya perlindungan di dalam negeri. Dengan meratifikasi Konvensi maka Indonesia akan memiliki kewajiban untuk memperbaiki dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pekerja migran dengan berbasiskan pada standar HAM internasional yang terdapat dalam Konvensi. Ketakutan yang didasari pada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan hak-hak yang sangat besar terhadap pekerja asing adalah tidak berdasar, karena hak-hak yang diberikan oleh Konvensi tersebut sebenarnya telah diatur juga oleh instrumen HAM PBB lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

## Hambatan Bagi Indonesia untuk Meratifikasi Konvensi Pekerja Migran
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada beberapa workshop mengenai Konvensi Pekerja Migran di Indonesia, terdapat beberapa hambatan yang mencuat mengenai Konvensi tersebut. Meskipun demikian, dalam tulisan ini analisis yang dilakukan terhadap isi Konvensi hanya mewakili sebagian isi Pasal pada Konvensi yang mengundang kontroversi dan belum membahasnya secara lebih komprehensif dan menyeluruh.

## 1) Hambatan yang berkaitan dengan Ketentuan Hukum
A.  Ketidakselarasan dan Ketidaksesuaian Antara Perundangan Nasional
Indonesia dengan Isi Konvensi
Beberapa Pasal dalam Konvensi yang diindikasikan mengharuskan Indonesia untuk merevisi peraturan perundang-undangan adalah Pasal 12 mengenai kebebasan pekerja migran untuk memilih dan menjalankan agama yang dipilihnya, Pasal 26 mengenai hak pekerja migran untuk bergabung dengan serikat pekerja, Pasal 30 mengenai hak akses kepada pendidikan untuk anak para pekerja migran, Pasal 40 mengenai hak pekerja migran terdaftar untuk bergabung dan mendirikan serikat pekerja, Pasal 39 mengenai kebebasan bergerak keseluruh wilayah Indonesia bagi pekerja migran, Pasal 43 mengenai hak untuk diperlakukan sama dengan WNI berkaitan dengan akses ke institusi pendidikan, pelatihan, perumahan, dll.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dicermati lebih lanjut bahwa ketentuan mengenai perlindungan dan pemberian hak-hak tertentu kepada pekerja migran yang diatur oleh Konvensi disertai juga dengan ketentuan mengenai limitation yang merupakan kewenangan negara Pihak/ legitimate rights untuk membatasi pelaksanaan perlindungan dan pemberian hak-hak tersebut. Pelaksanaan limitation harus didasarkan atas alasan-alasan (antara lain: public safety, order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others ). Pelaksanaan limitation dari hak-hak tersebut juga harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Tindakan ratifikasi sebuah konvensi atau aturan hukum internasional memiliki implikasi, antara lain perubahan perundang- undangan nasional dan kebijakan yang tidak selaras dengan isi konvensi yang diratifikasi. Setumpuk peraturan terkait penempatan dan perlindungan buruh migran yang saat ini dipandang tidak berbasis pada pengakuan hak bagi buruh migran juga harus diharmonisasi dengan Konvensi Pekerja Migran tersebut. Selain itu untuk dapat menjalankan kewajiban perlindungan hak pekerja migran sudah tentu pemerintah harus melakukan perubahan dalam mekanisme pelayanan terhadap pekerja migran dan pembangunan kelembagaan serta persiapan pendanaan yang relevan.
B.   Miskonsepsi  Mengenai  Pembatasan Kedaulatan Indonesia dalam Menentukan Siapa yang Berhak Memasuki Wilayah dan Berapa Lama Mereka Dapat Berdiam di Wilayah Indonesia
Miskonsepsi ini disebabkan pemahaman dan interpretasi yang tidak tepat tentang arti dan maksud dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi, salah satunya adalah Pasal 51 yang berbunyi:
“ Migrant workers who in the state of employment are not permitted freely to choose their remunerated activity shall neither be regarded as in an irregular situation nor shall they lose their authorization of residence by the mere fact of the termination of their remunerated activity prior to the expiration of their work permit, except where the authorization of residence is expressly dependent upon the specific remunerated activity for which they were admitted .”
Berdasarkan pasal tersebut maka interpretasi yang dapat ditarik adalah negara Pihak tetap memiliki hak/diperbolehkan untuk tetap memiliki kewenangan untuk mengusir/mengeluarkan pekerja migran yang sudah
tidak lagi bekerja dengan menjadikan persyaratan kepemilikan pekerjaan sebagai persyaratan utama dari terpenuhinya izin tinggal.
C. Miskonsepsi Mengenai Terlalu Besarnya Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pihak dalam Perlindungan dan Penjaminan Hak- Hak TKA
Miskonsepsi ini sebenarnya didasarkan atas kesalahpahaman atau interpretasi yang kurang tepat mengenai perlindungan dan penjaminan hak-hak pekerja migran yang diatur dalam Konvensi tersebut. Salah satu interpretasi yang kurang tepat salah satunya adalah implementasi pelaksanaan Pasal 44 (2) yaitu:
“ States Parties shall take measures that they deem appropriate and that fall within their competence to facilitate the reunification of migrant workers with their spouses or persons who have with the migrant worker a relationship that, according to applicable law, produces effects equivalent to marriage, as well as with their minor dependent unmarried children .”
Berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties Pasal 31 ayat 1 yaitu “ A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose ” maka untuk mengetahui kewajiban negara Pihak yang tertanam dalam Pasal 44 (2) Konvensi Pekerja Migran tersebut, harus dilihat pemilihan kata yang digunakan dalam menyusun Pasal tersebut. Pasal 44 (2) tersebut menggunakan pemilihan kata-kata yang secara spesifik membuat kewajiban negara Pihak tidak rigid. Penggunaan  kalimat “facilitate the reunification” tidak dapat diartikan melahirkan kewajiban negara Pihak untuk “memberikan”. Kewajiban yang ada hanyalah berupa tindakan fasilitasi ditambah penggunaan kata “ that they deem appropriate ” yang berarti bahwa negara Pihak hanya berkewajiban untuk melakukan langkah- langkah yang dianggap pantas sesuai dengan diskresi negara tersebut. Dilihat dari hasil interpretasi penerapan Pasal tersebut kepada negara Pihak, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kewajiban yang dibebankan kepada negara Pihak sebenarnya selalu diikuti dengan hak negara tersebut untuk melakukannya berdasarkan diskresi.

## 2). Hambatan Politik
A.  Pandangan bahwa Perlindungan yang Diberikan Terhadap TKA di Indonesia Sudah Mencukupi
Menurut data di Depnakertrans, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia menurut jabatan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:
Jumlah Tenaga Kerja Asing Menurut Jabatan 2008 Jabatan Jumlah (Org) Persen   (%) Profesional 5.770 37.95 Teknisi 3.310 21.77 Manager 2.502 16.46 Direksi 1.248 8.21 Advisor/Consultant 1.153 7.58 Supervisor 1.124 7.39 Komisaris 98 0.64 Total 15.205 100
Sumber : Ditjen. Bina Penta, Depnakertrans 2008 (Mei)
Walaupun data tersebut belum memisahkan antara definisi pekerja migran dengan pengecualian WNA yang termasuk dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi, tetapi secara garis besar menunjukan bahwa saat ini jumlah tenaga kerja asing di Indonesia cukup banyak besarnya. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar WNA yang berada di Indonesia sebenarnya merupakan mereka yang memenuhi kriteria definisi Pasal 3 Konvensi Pekerja Migran. Di antaranya adalah investor, diplomat, dan WNA yang diperbantukan dalam rangka untuk memberikan pelatihan sesuai dengan perjanjian bilateral. Lebih daripada itu, keberadaan TKA di Indonesia yang masuk dalam definisi Pekerja Migran pada umumnya adalah mereka yang memiliki pekerjaan dengan kontrak kerja yang memberikan perlindungan dan hak-hak yang malah lebih baik daripada yang dijamin oleh perundangan nasional.
Walaupun perundang-undangan nasional dianggap sudah memberikan perlindungan yang mencukupi bagi TKA, dan selama inipun mereka tidak mengalami masalah yang berarti, ratifikasi Konvensi Pekerja Migran diharapkan dapat digunakan sebagai dasar hukum yang dapat mencegah kebijakan penurunan standar hak-hak ketenagakerjaan, dengan alasan krisis ekonomi ataupun politik.

## B.  Miskonsepsi Mengenai Besarnya Hak yang akan Diterima TKA
Irregular di Indonesia
Salah satu alasan utama keengganan negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi Konvensi Pekerja Migran adalah kesalahpahaman bahwa Konvensi ini memberikan hak yang telalu luas kepada pekerja migran, termasuk di dalamnya pekerja migran irregular. Pemberian hak yang terlalu luas kepada kelompok tersebut dikhawatirkan memicu datangnya lebih banyak pekerja migran ilegal karena mendapatkan hak-hak yang begitu luas seperti yang termuat di Bagian III Konvensi.
Berdasarkan UN fact sheet mengenai Konvensi Pekerja Migran, sebenarnya dari beberapa hak dan perlindungan HAM yang diberikan Konvensi tersebut adalah “ less extensive ” dari apa yang diberikan dan diatur di dalam ICCPR  ataupun ICESCR. Konvensi Pekerja Migran menurut laporan UNESCO sebenarnya merupakan simple codification ( UNESCO Migration Studies , The Migrant Workers Convention in Europe , halaman 62) dan spesifikasi dari beberapa instrumen HAM PBB lain.

## Arti Penting Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran Bagi Peningkatan Perlindungan TKI
Permasalahan TKI tidak hanya terjadi saat mereka telah berada di negara penempatan, tetapi dimulai sejak masa persiapan penempatan di Indonesia. Peraturan yang lebih menekankan perspektif ekonomi/ penempatan dibanding perlindungan merupakan salah satu penyebab kurangnya proteksi terhadap TKI. Berkaitan dengan hal tersebut, ratifikasi Konvensi Pekerja Migran oleh Indonesia diharapkan mampu memberikan pressure lebih, karena timbulnya kewajiban bagi Pemerintah untuk mengamandemen peraturan yang ada dan memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI.
Beberapa ketentuan perundangan seperti UU No. 39/2004 dan peraturan pelaksana lainnya yang diindikasikan belum sesuai dengan Konvensi tersebut bahkan tidak sejalan dengan peraturan hukum nasional lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, berarti harus diamandemen juga UU No. 39/2004 juga dirasa belum dapat menjawab kebutuhan perlindungan bagi pekerja migran karena perspektifnya yang mengutamakan penempatan. Persoalan deportasi juga tidak terjawab dalam ketentuan dalam UU No. 39/2004, sehingga
penanganannya hanya responsif dan parsial. Dengan meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990, maka akan menjadi acuan perbaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pekerja migran dan TKI, dengan berbasiskan pada standar HAM Internasional yang terdapat dalam Konvensi.

## Penutup
Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya adalah instrumen hukum internasional yang menjadi rujukan utama untuk menilai kinerja pemerintah dalam melindungi hak- hak dan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya. Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya yang disahkan tanggal 18 Desember 1990 ini merupakan salah satu konvensi yang relatif paling lengkap karena menyerap berbagai prinsip dari aturan- aturan hak asasi manusia internasional, seperti hak-hak sipil-politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, antidiskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan Konvensi Hak Anak.
Salah satu arti penting dalam Konvensi ini adalah karena ketentuannya mencakup perlindungan bagi WNA, sementara umumnya konvensi dan kovenan hak asasi manusia lebih diarahkan pada pengakuan dan perlindungan hak bagi warga negara.
Perlu dicatat bahwa ratifikasi Konvensi ini tidak secara langsung membuat Pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemerintah negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia, meskipun dengan menggunakan standar HAM internasional. Konvensi hanya melahirkan kewajiban terhadap negara-negara Pihak yang meratifikasi Konvensi tersebut. Sesuai dengan prinsip hukum perjanjian, maka perjanjian hanya mengikat pihak-pihak didalamnya dan bukan setiap negara anggota PBB, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tidak ada satupun negara penempatan TKI yang telah meratifikasi Konvensi ini.
Pendapat Komnas Perempuan, yang menyatakan bahwa laporan berkala yang akan disampaikan kepada Komite oleh Pemerintah Indonesia apabila Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut memiliki peluang untuk mengungkapkan kondisi buruk pekerja migran Indonesia di negara tempat mereka bekerja, misalnya Malaysia, Arab Saudi dan Singapura yang banyak mengabaikan dan melanggar hak asasi pekerja migran Indonesia (Komite Nasional Perempuan, Diskusi
Tim Advokasi Pekerja Migran , Juni 2009: 3), adalah kurang tepat karena laporan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 73 Konvensi Pekerja Migran adalah laporan mengenai implementasi pelaksanaan Konvensi oleh negara Pihak dan bukan mengenai pelanggaran negara lain, apalagi negara yang bukan negara pihak Konvensi tersebut. Laporan mengenai pelanggaran Konvensi hanya bisa dibuat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh negara pihak yang telah merima dan mengakui kompetensi dari Komite berdasarkan ketentuan Pasal 76.
Pertimbangan untuk meratifikasi Konvensi ini harus lebih ditekankan pada “ the merits of the Convention ” yang harusnya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para TKI, bukan didasarkan atas pertimbangan yang kurang relevan. Walaupun ratifikasi bukanlah kunci jawaban terhadap masalah-masalah pelik perlindungan hak buruh migran dan keluarganya, tetapi ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 merupakan salah satu langkah kongkret untuk dapat melaksanakan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran dan TKI beserta keluarganya. Apabila Indonesia meratifikasi Konvensi ini maka akan ada pemicu dan dasar hukum berupa kewajiban internasional untuk menuntut perombakan dalam sistem penempatan tenaga kerja Indonesia dengan mengedepankan perlindungan berbasis pada pengakuan atas hak asasi buruh migran yang bersifat preventif.
Saat ini yang diperlukan adalah tindakan nyata Pemerintah yang ditunjukkan dengan kajian secara mendalam mengenai Konvensi tersebut. Kajian tersebut haruslah melibatkan seluruh unsur Departemen terkait dan juga pihak civil society . Analisis yang dilakukan harusnya bersifat menyeluruh, pasal per pasal, mendata kewajiban pemerintah yang timbul dari ketentuan tersebut serta mengkompilasi ketentuan perundangan dan kebijakan nasional yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga kesalahpahaman dan intepretasi yang kurang tepat dapat dihindari.

## Daftar Pustaka
Ananta, Aris, 2009, Estimating the Value of the Business of Sending Low-Skilled Workers Abroad: an Indonesian Case , paper presented at XXVI IUSSP International Population Conference , Marrakech, Morroco 27 September – 2 October 2009, http://iussp2009.princenton.edu/download.aspx?submissionId= 91804.
Elias, Juanita, 2007, Struggles Over the Rights of Foreign Domestic Workers in Malaysia: The Possibilities and Limitations of ‘Rights Talk’ , Paper presented at the ISA Convention , Chicago 2007.
Komite Nasional Perempuan, 2009, Diskusi Tim Advokasi Pekerja Migran. Jakarta.
Masnun, Leolita, 2007, “Buruh Migran Perempuan dan Perlindungan Hukum” dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengiriman Buruh Migran Perempuan Indonesia ke Malaysia (ed: Pramodhawardani Jaleswari), Jakarta, PMB LIPI.
Rosenberg, Ruth, 2003, “ Overview ” dalam Trafficking in Women and Children . Diterbitkan oleh ICMC ( International Catholic
Migration Commission ) dan ACILS ( American Center for International Labor Solidarity )
Tirtosudarmo, Riwanto, 2009, Mobility and Human Development in Indonesia , in Human Development Research Paper 2009/19, UNDP.
Terbitan Berkala, Website
Asriyanti, Yuni, 2008, Menata Ulang Sistem Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia, www.prakarsa- rakyat.org.
CARAM Indonesia/Komnas Perempuan, 2003, Indonesian Migrant Domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for the Protection of Their Rights , cetakan Oktober 2006.
Husain, Irfan, 2007, Upah Buruh Migran Indonesia, Tanggungjawab Siapa? , 25 Desember 2007.
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families , http://www.ohchr.org/ english/law/cmw.htm.
Jones, Sidney, 1996, Women Feed Malaysian Boom , http://www. serve.com/~inside/edit47/jones.htm.
Komnas Perempuan, Pentingnya Meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 . www.Komnasperempuan.co.id
Laporan Tahunan Tentang Praktek Hak Asasi Manusia – 2008, Indonesia Laporan Negara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan, 25 Februari 2009, http://jakarta. usembassy . gov/bhs/Laporan/HR08_ham.html.
Migrant CARE, 2006, “Tambal Sulam Kebijakan Buruh Migran, 31 Juli 2006.
“Perlindungan Buruh Migran Perempuan” yang dimuat Suara Merdeka,
4 Juli 2007 diakses melalui http://arrusyda.wordpress.com/
2007/07/04/perlindungan-buruh-migran-perempuan/
UN Fact Sheet No . 24 (Rev.1), The International Convention on Migrant Workers and its Committee , Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

## Lampiran
Ringkasan Isi Konvensi Internasional Pekerja Migran 1990
(1) Definisi dan Ruang Lingkup Pekerja Migran (Bagian I)
Bagian ini memuat Pasal 1-6. Pekerja migran didefinisikan seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negara. Konvensi ini mengkategorisasikan pekerja migran menjadi pekerja frontir, pekerja musiman, pelaut, pekerja di instalasi lepas pantai, pekerja keliling, pekerja proyek, pekerja dengan pekerjaan tertentu, dan pekerja mandiri.
Konvensi ini juga mengidentifikasi pekerja migran dan anggota keluarganya yang dianggap terdaftar atau berada dalam situasi biasa, maupun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dianggap tidak terdaftar atau berada dalam situasi tidak biasa.
(2)  Prinsip Non Diskriminasi (Bagian II)
Bagian ini terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 7 yang menyatakan bahwa tidak adanya suatu bentuk diskriminasi terhadap hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi subyek dari Konvensi ini. Semua pekerja migran dianggap setara dan setiap negara pihak ini wajib menghormati dan menjamin hak-hak dari pekerja migran.
(3) Penjabaran Hak-Hak Asasi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian III)
Bagian ini terdiri dari 24 pasal yang membahas secara rinci mengenai hak-hak asasi yang dimiliki oleh seorang pekerja migran dan seluruh anggota keluarganya, yaitu:
• Hak untuk datang dan pergi dari negara tempat mereka bekerja juga negara asal mereka selama tidak melanggar hukum (Pasal
8)
• Hak hidup yang dilindungi oleh hukum (Pasal 9) • Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi sehingga bebas dari perlakuan yang menyiksa dan kejam (Pasal 10) • Hak bebas dari kerja paksa atau perbudakan (Pasal 11), definisi dari kerja paksa dan perbudakan diluar dari yang terdapat di Pasal 11 ayat 4
• Hak untuk memilih dan menganut agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing (Pasal 12)
• Hak untuk mengeluarkan dan menerima pendapat dan berekspresi secara lisan dan tulisan (Pasal 13) dengan pembatasan-pembatasan yang terdapat pada Pasal 13 Ayat 3 • Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari sasaran campur tangan orang lain terhadap kebebasan pribadinya (Pasal 14) • Hak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hak milik secara individual maupun bersama dengan orang lain (Pasal 15) • Hak untuk mendapat perlindungan dari negara terhadap kekerasan baik secara fisik maupun intimidasi dari individu, kelompok maupun institusi negara (Pasal 16 Ayat 1-4)
a. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai alasan penangkapan dengan bahasa yang mereka mengerti (ayat 5)
b.  Hak untuk diadili secepatnya bila menjadi terdakwa dalam tuntutan kriminal (ayat 6)
c.  Hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran bila dirinya ditahan: hak untuk diwakili oleh konsuler atau pejabat diplomatik negara asalnya, hak untuk berkomunikasi dengan otoritas tersebut, hak untuk diberitahu mengenai hak-hak yang dimilikinya, hak untuk mendapatkan penerjemah (ayat 7, 8)
d. Hak  mendapatkan  kompensasi bila penahanan dan penangkapan pekerja migran tersebut tidak sah (ayat 9)
• Hak pekerja migran dalam tahanan di negara tempat dia bekerja
(Pasal 17)
a. Hak mendapatkan perlakuan manusiawi dan dihormati martabat dan identitas budayanya selama penahanan
b.   Hak dipisahkan dari tahanan lain sesuai dengan umur dan jenis kelamin
c.   Hak untuk dipisahkan dengan tahanan lain bila menjadi terdakwa dalam masalah keimigrasian d. Hak untuk dipisahkan dari terpidana dewasa dan diperlakukan sesuai umur mereka dengan terpidana yang masih muda usianya
e.   Hak untuk dikunjungi selama penahanan dan pemenjaraan
f. Hak untuk diperhatikan masalah-masalah yang dapat menimpa keluarga mereka dalam tahanan oleh otoritas yang berwenang
g.   Hak untuk menerima hak yang sama dengan warga negara lain dalam tahanan
• Hak yang didapat di depan pengadilan (Pasal 18) a.   Hak mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lain di hadapan pengadilan (ayat1)
b.   Hak untuk menyatakan diri tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum (ayat 2)
c.   Hak-hak lain berkaitan dengan tuduhan kriminal terhadap pekerja migran, hak tersebut antara lain diadili, hak diberitahu dengan bahasa yang mereka mengerti, hak mendapat waktu, pembela dan fasilitas utnuk persiapan pembelaan mereka dihadapan pengadilan, hak untuk membela diri, hak diperiksa dan mendapatkan pemeriksaan saksi-saksi, hak mendapatkan penerjemah, hak untuk menolak bersaksi untuk memberatkan diri atau mengaku salah (ayat 3)
d.   Hak untuk meminta peninjauan kembali terhadap kasusnya
(ayat 4)
e.   Hak untuk tidak menjalani atau dikenai hukuman terhadap
pelanggaran yang telah dijalani hukumannya (ayat 5) • Hak untuk tidak dipenjarakan akibat kegagalan pemenuhan kontrak (Pasal 20) • Hak untuk tidak disita, dihancurkan dokumen kependudukan, dokumen izin masuk atau tinggal, dokumen izin kerja oleh siapapun kecuali Pejabat yang berwenang yang memiliki izin tersebut. Paspor dan dokumen yang setingkat dengan paspor sama sekali tidak dibolehkan untuk dihancurkan oleh siapapun juga. (Pasal 21) • Hak-hak dalam proses pemulangan pekerja migran (Pasal 22) a. Hak untuk tidak dipulangkan secara kolektif tanpa pemeriksaan satu persatu (pasal 22 ayat 1) b.   Hak diberitahukan mengenai pemulangan dengan bahasa yang dimengerti (pasal 22 ayat 3)
c.   Hak mendapat kompensasi bilamana keputusan pengusiran yang telah dilakukan lalu dibatalkan (pasal 22 ayat 5)
d.   Hak menuntut gaji atau hak-hak lain serta kewajibannya sebelum atau sesuda keberangkatan ke negara asal (pasal 22 ayat 6)
e.   Hak untuk memasuki wilayah negara lain selain negara asalnya saat pelaksanaan pengusiran dengan catatan tidak merugikan pelaksanaan keputusan pengusiran (pasal 22 ayat 7)
f.   Hak dibiayai dalam pengusiran (pasal 22 ayat 8)
• Hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan konsuler atau otoritas diplomatik dari negara asal mereka atau negara yang mewakili kepentingan negara mereka (Pasal 23) • Hak untuk diakui sebagai manusia di depan hukum (Pasal 24) • Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara dalam masalah pemberian upah (Pasal 25), hak ini dijamin oleh negara (Pasal 25 Ayat 3)
• Hak untuk ikut dalam suatu organisasi dan serikat buruh (Pasal 26) • Hak menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara berkenaan dengan jaminan sosial sepanjang memenuhi persyaratan yang diperlakukan oleh UU yang berlaku di negara tersebut (Pasal 27) • Hak menerima perawatan medis utnuk kelangsungan hidup
(Pasal 28) • Hak anak untuk mendapat nama, pendaftaran kelahiran dan kebangsaan (Pasal 29) • Hak pendidikan sama seperti warga negara lain untuk anak (Pasal 30) • Hak untuk mempertahankan identitas budaya (Pasal 31) • Hak mentransfer penghasilan atau tabungan mereka juga harta benda dan hak milik mereka saat masa penghentian izin tinggal mereka di negara pemberi kerja (Pasal 32)
• Hak untuk mendapatkan informasi tanpa biaya dengan bahasa yang mereka mengerti oleh negara asal, negara pemberi kerja atau negara transit mengenai hak mereka yang tercantum dalam Konvensi ini, syarat izin, hak dan kewajiban di bawah hukum (Pasal 33)
(4) Hak-hak Lain yang dimiliki pekerja migran dan anggota keluarganya yang documented /terdaftar atau yang berada dalam Regular /Situasi Biasa (Bagian IV)
Bagian ini terdiri dari 21 pasal yang merincikan mengenai hak-hak tambahan selain hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu :
• Hak-hak yang ada dalam Konvensi ini hanya dapat dinikmati oleh para pekerja migran dan anggota keluarganya yang terdaftar dalam situasi normal di dalam negara pemberi kerja (Pasal 36) • Hak untuk memberitahu kepada negara asal dan negara tujuan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi izin kerja mereka, terutama tentang izin tinggal dan kegiatan pengupahan (Pasal 37) • Hak untuk keluar sementara (berlibur atau cuti) dari negara pemberi kerja dan juga hak untuk diberitahu syarat-syaratnya (Pasal 38) • Hak untuk bebas bergerak di wilayah negara yang mereka tinggali (Pasal 39) • Hak untuk berkumpul dan mendirikan organisasi (Pasal 40) • Hak untuk ikut serta dalam persoalan publik negara asal serta memilih dan dipilih pada pemilihan di negara tersebut, sesuai perundang-undangan,  juga hak untuk mendapat fasilitas guna melaksanakan hak tersebut dari negara-negara bersangkutan (Pasal 41) • Hak untuk tetap menjadi warga negara asal mereka dan hak ini difasilitasi oleh negara-negara yang bersangkutan juga hak politik di negara pemberi kerja (Pasal 42)
• Hak warga negara setempat yang berhubungan dengan bidang pendidikan, pelatihan, perumahan, layanan sosial dan kesehatan, kebudayaan, perlindungan terhadap pemecatan, tunjangan pengangguran dan hak mengenai pengupahan (Pasal 43)
• Hak perlindungan akan persatuan keluarga (Pasal 44)
• Hak menikmati perlakuan yang sama ( national treatment ) dengan penduduk negara itu berkaitan dengan pendidikan, layanan sosial, kesehatan dan budaya (Pasal 45)
• Hak bebas bea impor dan ekspor dan pajak terhadap barang- barang pribadi dan rumah tangga mereka maupun perlengkapan dalam hubungan dengan pengupahan yang diakui pemberi kerja (Pasal 46) • Hak untuk transfer pendapatan kepada negara asal pekerja migran (Pasal 47)
• Hak pekerja migran untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal perpajakan seperti warga negara di tempat pekerja migran bekerja (Pasal 48)
• Hak-hak untuk situasi-situasi khusus dalam kaitannya dengan proses pengupahan (Pasal 49) • Hak-hak yang menyangkut kegiatan keluarga seperti kematian dan pernikahan, maka adanya pertimbangan dari negara tujuan untuk memberi ijin anggota keluarga untuk bersatu (Pasal 50)
• Hak untuk tidak dikategorikan sebagai Pekerja Migran irregular atau kehilangan hak untuk tinggal dengan alasan pengakhiran pekerjaan sebelum berakhirnya izin kerja, kecuali keadaan tersebut merupakan persyaratan mendapatkan izin tinggal (Pasal 51) • Hak-hak dalam kegiatan pengupahan (Pasal 52) • Hak-hak yang dimiliki anggota keluarga pekerja migran bilamana mereka mendapat ijin menetap dan tinggal tanpa batas waktu tertentu (Pasal 53)
• Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara dalam hal pemecatan dan pengangguran (Pasal 54) • Hak mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tempat mereka bekerja dalam kegiatan pengupahan yang sama (Pasal 55) • Pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh diusir dari negara tempat bekerja, kecuali berdasarkan perundang- undangan nasional dari negara tersebut dan tunduk pada rambu- rambu hukum yang dicantumkan dalam Bagian III (Pasal 56)
(5) Ketetapan-Ketetapan yang Berlaku Bagi Kategori Pekerja Tertentu dan Anggota
Keluarganya (Bagian V). Bagian ini terdiri dari 7 Pasal, yaitu:
• Kategori pekerja migran tertentu yang dapat menikmati hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini (Pasal 57) • Kategori pekerja migran juga menikmati hak-hak yang ada pada bab IV (Pasal 58) • Kategori pekerja musiman juga menikmati hak-hak yang ada pada bab IV (Pasal 59) • Kategori pekerja keliling juga menikmati hak-hak yang ada pada bab IV (Pasal 60)
• Kategori pekerja proyek juga menikmati hak-hak yang ada pada bab IV, kecuali Pasal 43, paragraf I (b) (c) dan (d), Pasal 45
para I (b) dan Pasal 52-55 (Pasal 61)
• Kategori pekerja khusus juga menikmati hak-hak yang ada pada bab IV, kecuali Pasal 43, paragraf I (b), (c) dan (d), Pasal 52, pasal 54 paragraf I (d). Keluarga Pekerja migran menikmati hak yang ada pada bab IV kecuali Pasal 53 (Pasal 62) • Kategori pekerja mandiri juga menikmati hak-hak yang ada pada bab IV, kecuali hak-hak yang terkait dengan kepemilikan kontrak kerja (Pasal 63)
(6) Promosi/Penciptaan mengenai Kondisi yang Sehat, Manusiawi dan Sah Menurut Hukum Berkaitan dengan Migrasi Internasional Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian VI), terdiri dari
7 pasal, yang antara lain mengatur:
• Kerjasama antarnegara untuk mempromosikan kondisi yang sehat, wajar dan manusiawi berkaitan dengan migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan kebutuhan lainnya (Pasal 64) • Pelayanan negara-negara anggota yang berkaitan dengan masalah migrasi internasional pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk penyusunan dan pelaksanaan migrasi, kerjasama bilateral antarinstansi terkait, pemberian informasi terhadap Pekerja Migran dan keluarga mengenai peraturan terkait migrasi dan ketenagakerjaan, perjanjian bilateral, dll (Pasal 65)
• Persyaratan untuk melakukan perekrutan pekerja yang akan dikirimkan ke luar negeri yang hanya boleh dilakukan oleh: badan negara atau pelayanan publik di negara asal, badan negara atau pelayanan publik di negara penempatan sesuai dengan perjanjian bilateral kedua negara, badan yang dibentuk dari perjanjian bilateral atau multilateral(Pasal 66) Berdasarkan peraturan dan praktik dari negara tersebut dapat ditunjuk agen, calon employer /yang mewakili calon employer dapat diijinkan untuk melakukan kegiatan rekrutmen.
• Kerjasama negara-negara anggota mengenai pemulangan dan promosi untuk kondisi ekonomi yang wajar bagi pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 67)
• Pencegahan dan penghapusan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pekerja migran (Pasal 68)
• Pencegahan situasi yang tidak pasti terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 69)
• Negara-negara anggota melakukan tindakan yang sama terhadap pekerja migran dan anggota keluarga sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri (Pasal 70)
• Pemberian fasilitas apabila dimungkinkan untuk melakukan pengiriman ke negara asal  jenazah pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 71)
(7)  Aplikasi Konvensi dengan Persyaratan dan Pembatasan oleh Negara Peserta
(Bagian VII-IX)
• Bagian VII-IX mencakup 22 pasal, yang mengatur pembentukan Komite untuk Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, ketentuan-ketentuan penerapan Konvensi, serta mekanisme menjadi Negara Pihak.
• Negara Pihak dapat setiap saat mengakui kompetensi dari
Committee on the Proctection of the Rights of All Migrant Workers and Member of  Theirs Families (Pasal 72)
• Komite hanya dapat menerima laporan dari negara pihak dan individu apabila negara tersebut telah menerima kompetensi dari Komite (Pasal 77) • Negara Pihak berkewajiban membuat peraturan dan tindakan- tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Konvensi
(Pasal 84)