## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
(Studi di Kabupaten Tulungagung)
Oleh: Suharto, Wahyan Pangestuti suhartofh@uniska-kediri.ac.id Universitas Islam Kadiri

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  penerapan  peraturan  zonasi  atau  jarak antara  pasar  tradisional  dengan  toko  modern  di  Kabupaten  Tulungagung  akibat pesatnya  penyebaran  toko  modern  di  wilayah  Tulungagung.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  wawancara,  observasi dan  angket  sebagai  metode  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  penerapan  peraturan  zonasi  antara  pasar  tradisional  dan  toko  modern kurang  efektif  karena  masih  terdapat  toko  modern  yang  melanggar  peraturan tersebut  sedangkan  kendala  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  menegakkan peraturan zonasi berasal dari beberapa pengelola toko modern.
Kata Kunci: implementasi, pasar tradisional, peraturan zonasi, toko modern

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  Tulungagung  dianggap  sebagai  salah satu variabel  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  didasarkan  pada semakin  meningkatnya  kepadatan  penduduk  maka  semakin  meningkatnya permintaan  produk  barang  dan  jasa.  Pemerintah  sebagai  salah  satu  pelaku ekonomi  memeiliki  peran  penting  dalam  stabilitas  perekonomian  yaitu  sebagai fasilitator  dalam  bidang  ekonomi  dan  sebagai  pembuat  kebijakan  atau  peraturan. Fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  demi  mendorong  aktivitas  pertumbuhan ekonomi salah satunya dalam bentuk pasar.
Di era globalisasi saat ini, pasar tidak hanya berupa pasar tradisional  atau pasar  rakyat  saja,  tetapi  ada  juga  pasar  modern  yang  berupa  toko  modern  atau toko  swalayan.  Minimarket,  Supermarket,  Department  Store,  dan  Hipermarket

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
adalah beberapa jenis toko modern yang paling umum. Persebaran toko modern atau  toko  swalayan  terutama  minimarket  berjaringan  di  wilayah  Tulungagung cukup  pesat.  Minimarket  berjaringan  sangat  terkenal  di  kalangan  masyarakat karena kebersihan, kenyamanan, dan bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu  debit  serta  dilengkapi  dengan  fasilitas  mesin  ATM.  Persebaran  toko modern  ini  tidak  hanya  memberikan  fasilitas  dan  kenyamanan  kepada masyarakat tetapi juga memberikan dampak terhadap pasar tradisional dan toko- toko kecil disekitarnya, salah satunya persaingan usaha tidak sehat.
Upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung agar menciptakan perekonomian  yang  efisiensi  berkeadilan  yaitu  dengan  dibentuk  dan ditetapkannya sebuah kebijakan terkait zonasi atau jarak antara pasar tradisional dengan  toko  modern,  kebijakan  tersebut  berupa  Perda  Kabupaten  Tulungagung Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Swalayan  yang  lebih  tepatnya  terdapat  dalam  Pasal  6 ayat  (2).  Sebuah  peraturan  daerah  tidak  akan  terlaksana  secara  maksimal  tanpa adanya lembaga yang berperan sebagai penegak peraturan daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)
Pemerintah  Kabupaten  Tulungagung  telah  merealisasikan  Perda  Nomor  1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan  Toko  Swalayan  dengan  menutup  16  (enam  belas)  toko  modern  yang dianggap  melanggar  peraturan  tersebut  dan  dilaksanakan  oleh  Polisi  Pamong Praja  beserta  jajarannya.  Meskipun  demikian,  Polisi  Pamong  Praja  beserta perangkat  adaerah  terkait  dalam  proses  penertiban  toko  modern  yang  telah melanggar  perda  tersebut  tidak  luput  dari  adanya  kendala  atau  faktor penghambat.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  penelitian  ini  akan mengkaji  tentang  Pasal  6  Ayat  (2)  Perda  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## Rumusan Masalah
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
1. Bagaimana  Implementasi  Pasal  6  ayat  (2)  Perda  Kabupaten  Tulungagung Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?
2. Kendala  apakah  yang  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten  Tulungagung  dalam Penegakan  Pasal  6  ayat  (2)  Perda  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  1 Tahun 2018  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Swalayan?
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  empris  ( Socio  Legal  Research ). Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  (sumber  primer  atau  utama),  data sekunder (Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan), dan data tersier  (buku-buku,  dokumen,  artikel,  dan  jurnal  yang  masih  berkaitan  dengan penelitian  ini).  Data  tersebut  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara,  observasi dan penyebaran angket. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari dari hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain  berupa  kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga dapat mudah untuk dipahami, dan temuanya dapat di informasikan kepada orang. 1

## PEMBAHASAN
1. Implementasi  Pasal  6  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Tulungagung  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko  modern  telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2017
1 Lexy.J. Meleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Roksadakarya, hlm. 3

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.  Dengan  diterbitkannya  peraturan  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi pedoman  dalam  perlindungan  dan  pemberdayaan  pasar  tradisonal  terhadap pesatnya  perkembangan  usaha  perdagangan  eceran  modern/toko  modern. sedangkan  peraturan  terkait  penataan  dan  pembinaan  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan  dan  toko modern  di  Kabupaten  Tulungagung telah  tertuang  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  6  Tahun  2010  tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar  Modern.  Namun,  seiring  pesatnya  perkembangan  toko  modern  serta terbitnya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor:  70/M-DAG/PER/12/2013 tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  maka  Perda  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  6 Tahun  2010  tentang  Perlindungan,  Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  dan Penataan  Serta  Pengendalian  Pasar  Modern  dilakukan  pengaturan  kembali. Alasan  lain  dilakukan  pengaturan  kembali  yaitu  karena  Peraturan  Daerah Kabupaten  Tulungagung  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  dibentuk  peraturan  baru  yaitu  Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten  Tulungagung  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Perlindungan, Perberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.
Menurut penjelasan Bapak Agung Setyo Widodo sebagai  Kasi Penindakan di  Bidang  Penegakan  Peraturan  Daerah  dana  Peraturan  Bupati  Satpol  PP Tulungagung  memberikan  keterangan  bahwa 2 :  “Perda  Kabupaten  Tulungagung Nomor  6  Tahun  2010  itu  tidak  mengatur  tentang  jarak  pendirian  antara  toko
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Setyo Widodo Kasi Penindakan Satpol PP Tulungagung, 12 Agustus 2021.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
modern,  pusat  perbelanjaan  dan  pasar  tradisonal.  Peraturan  tersebut  hanya mengatur terkait perizinan pendirian toko dan jam buka tutup toko. Kalau Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  swalayan  tidak  hanya  mengatur perizinan  dan  jam  kerja  tetapi  peraturan  tersebut  mengatur  juga  tentang  jarak pendirian antara toko modern dengan pasar”.
Pengaturan  terkait  jarak  antara  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan  dan toko modern  di  wilayah  Tulungagung  tertuang  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Swalayan.  Implementasi  Pasal  6 ayat  (2)  Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di wilayah Tulungagung  dapat  dikatakan kurang  efektif.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  toko  modern  yang  melanggar  peraturan  zonasi  atau  Perda  tersebut. Namun,  dalam  hal  Penegakan  Pasal  6  ayat  (2)  Perda  Kabupaten  Tulungagung Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dikatakan sangat baik karena terdapat 16 (enam  belas)  toko  modern  yang  melanggar  peraturan  zonasi  ditutup  secara permanen oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  dalam melaksanakan penertiban toko modern yang melanggar Perda Tulungagung  selalu berpedoman pada  asas  keadilan  yang  tercantum  dalam  Pasal  2  huruf  (b)  Perda  Kabupaten Tulungagung  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  swalayan.  Keadilan  yang  dimaksud  itu adalah  ketika  dalam  pengendalian  toko  modern,  pemerintah  harus memperlakukan  pelaku  ekonomi  yaitu  pengusaha  atau  pengelola  toko  modern secara adil. Hal tersebut terbukti dengan adanya relokasi atau pemindahan lokasi toko  modern  yang  telah  ditutup  karena  melanggar  Perda  Kabupaten Tulungagung.  Pemerintah  daerah  tetap  mengizinkan  toko  modern  beroperasi dengan  mempertimbangkan  pendirian  toko  modern  wajib  mematuhi  aturan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
zonasi antara toko modern dengan pasar tradisional.
2. Kendala  yang  dihadapi  Pemda  Kabupaten  Tulungagung  dalam Penegakan  Pasal  6  Ayat  (2)  Perda  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  1 Tahun  2018  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat  Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Dalam  penegakan  Perda  dan  Perkada,  kepala  daerah  dibantu  oleh  satuan polisi yang berwenang menegakkan Perda maupun Perkada  yang  biasa  disebut Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP).  Menurut  penjelasan  Bapak  Agung Setyo  Widodo  sebagai  Kasi  Penindakan  Bidang  Penegakan  Peraturan  Daerah dana  Peraturan  Bupati  Satpol  PP  Tulungagung  menjelaskan      bahwa 3 “tugas utama   anggota   Satpol   PP   Tulungagung   yaitu mengawal dan menegakkan Perda dan Perbub yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.” Apabila terjadi pelanggaran  terhadap  Peraturan  Daerah  maupun  Peraturan  Bupati  maka  Satpol PP wajib menegakkan Perda dan Perbup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Salah  satu  kasus  pelanggaran  Peraturan  Daerah  (Perda)  di  Kabupaten Tulungagung  yaitu  terdapat  16  toko  modern  di  Kabupaten  Tulungagung melanggar aturan zonasi atau jarak antara toko modern dengan  pasar tradisional. Peraturan  zonasi  antara  toko  modern  telah  tercantum  dalam  Pasal  6  ayat  (2) Perda  Kabupaten  Tulungagung  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat, Pusat Perbelanjaan  dan Toko Swalayan yang mana memuat aturan jarak antara pasar  tradisional  dan  toko  modern  paling  dekat  1000  meter  atau  1  kilometer. Namun,  16  toko  modern  tersebut  dibangun  dekat  dengan  pasar  tradisional dengan jarak kurang dari 1 (satu) kilometer. Didalam proses implementasi suatu aturan  terdapat  unsur  penting  yaitu  Pertama,  penyiapan sumberdaya,  unit  dan metode. Kedua, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima  dan  dijalankan.  Namun,  dalam  pelaksanaan  tersebut  terkadang dipengaruhi  oleh  beberapa  factor  penghambat  seperti  faktor  sumber  daya
3 Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Setyo Widodo kasi penindakan Satpol PP Tulungagung, 12 Agustus 2021.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
manusia, faktor kebijakan, faktor kurangnya ketaatan hukum.
Faktor  penghambat  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tulungagung  yakni  Satpol  PP  beserta  UPD  (Unit  Perangkat  Daerah)  terkait adalah  kendala  penolakan  penutupan  toko  modern  dari  beberapa  pihak pengusaha  atau  pengelola  toko  modern  tersebut,  karena  pendirian  toko  modern tersebut menggunakan sistem sewa lahan yang ketika dilakukan penutupan toko modern,  sewa  tempat/lahan  belum  jatuh  tempo.  Upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  mengatasi  kendala  tersebut  yaitu  dengan  meningkatkan kesadaran pemilik maupun pengelola toko modern untuk menghormati Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Tulungagung.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  dalam  pembahasan,  maka  peneliti  dapat  memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan  dan Toko Swalayan di wilayah Tulungagung dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  toko  modern  yang  melanggar  peraturan zonasi  atau  Pasal  6  ayat  (2)  Perda  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  1  Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko  Swalayan.  Namun,  dalam  hal  Penegakan  Pasal  6  ayat  (2)  Perda Kabupaten  Tulungagung  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Penataan  dan Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Swalayan  dapat dikatakan  sangat  baik  karena  terdapat  16  (enam  belas)  toko  modern  yang melanggar  peraturan  zonasi  ditutup  secara  permanen  oleh  Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Tulungagung penegakan Pasal 6  ayat  (2)  Perda  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  1  Tahun 2018  tentang Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Swalayan  adalah  kendala  penolakan  penutupan  toko  modern  dari beberapa pihak pengusaha atau pengelola toko modern tersebut, karena pendirian toko

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
modern  tersebut  menggunakan  sistem  sewa  lahan  yang  ketika  dilakukan penutupan toko modern, sewa tempat/lahan belum jatuh tempo.

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Efendi,  Jonaedi  dan  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2020.
Harahap, M.Yahya. Hukum Acara Perdata.  Jakarta: Sinar Grafika,2013.
Harsono,  Hanifah.  Implementasi  Kebijakan  dan  Politik.  Jakarta:  Rineka  Karsa,
2002.
Jaya, Wihana Kirana. Ekonomi Industri. Yogyakarta: BPFE, 2008.
Ma'ruf, Hendri. Pemasaran Ritel. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Lexy.  J.  Moeleong, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Roksadakarya, 2002.
Lukito, Yulia Nurliani. Revitalisasi Ruang Pasar Tradisional Melalui Pendekatan Desain Dan Interaksi Pengguna Ruang. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

## II. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-DAG/PER/12/2013  tentang Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Pembelanjaan dan Toko Modern.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Peraturan  Bupati  Tulungagung  Nomor  74  Tahun  2019  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Satuan  Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung

## III. Situs Internet
Jumlah Penduduk (Jiwa) https://tulungagungkab.bps.go.id/indicator/12/28/1/jumlah-penduduk.html, “Jumlah  Penduduk  (Jiwa),  2018-2020,”  Akses  24  Februari  2021,  pukul 16.23 WIB
Inilah  Daftar  Lengkap  Lokasi  16  Toko  Modern  di  Tulungagung  yang  akan
Ditutup https://jatimtimes.com/baca/232651/20210104/195400/inilah-daftar-lengkap- lokasi-16-toko-modern-di-tulungagung-yang-akan-ditutup, Akses 20 Februari 2021. pukul 09.47 WIB
Zoning Ismail Marzuki, “Zoning,” dalam https://imazu.wordpress.com/zoning/, Akses 30 Agustus 2021, pukul 17.16 WIB

## IV. Wawancara
Bapak Agung Setyo Widodo Kepala Seksi (Kasi) Penindakan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satpol PP Kabupaten Tulungagung