INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3357-3369 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implikasi Peraturan Merek Dalam Pendaftaran Produk Rumah Makan Ditinjau Dari Kelas Pendaftaran Merek
Armando C. Wirajaya 1 ✉ , Wulanmas A.P.G. Frederik 2 , Merry E. Kalalo 3
Program Study Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: armandochw12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang Merek dan Merek Dagang tujuannya untuk mendeskripsikan maksud dan unsur yang terdapat dalam merek. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa implikasi peraturan merek dalam pendaftaran produk rumah makan yakni makanan yang ditawarkan  oleh rumah makan dan ditinjau dari kelas pendaftaran merek. Metode penelitian yakni melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pendaftaran  merek  rumah  makan  dalam  mendaftarkan  merek tidak  menyertakan  produknya  sebagai  bagian  dari  merek  kemudian  perlindungan  preventif  atas pendaftaran  merek  ternyata  menghiraukan  unsur  pada  merek  sebagai  nama  dan  melanjutkan unsurnya ke tahap kelas pendaftaran. Hal tersebut diupayahkan agar persaingan usaha dapat berjalan baik namun keterbatasan pengaturan tersebut mengakibatkan perlindungan preventif tidak berjalan baik
Kata Kunci: Implikasi peraturan; produk rumah makan; kelas pendaftaran merek

## Abstract
Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Article 1 paragraph (1) and (2) describes Marks and Trademarks whose purpose is to describe the intent and elements contained in  the  mark.  This  legal  research  aims  to  analyze  the  implications  of  trademark  regulations  in  the registration  of  restaurant  products,  namely  food  offered  by  restaurants  and  in  terms  of  brand registration classes. The research method is through a empirical juridical approach. The results of the study  show  that the  restaurant brand  registration  in  registering  a trademark does  not include the product  as  part  of  the  brand,  then  the  preventive  protection  for  brand  registration  ignores  the elements of the brand as a name and continues the elements to the registration class. This is attempted so that business competition can run well but the limitations of these regulations result in preventive protection not working well.
Keyword: the implications of trademark; restaurant products; brand registration classes

## PENDAHULUAN
Rumah  makan  menjadi  tempat  usaha  yang  menjanjikan  bagi  pelaku  usaha  dan menjadi  kebutuhan  pokok  bagi  konsumen,  sehingga  menimbulkan  gejala  simbiosis mutualisme  dan  secara  terus  menerus  terjadi.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun    2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 ayat 1 dan 2 berbunyi “(1). Merek adalah tanda yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau  jasa.  (2).  Merek  Dagang  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  barang  yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.” Rumah makan dikenal sebagai penyedia  jasa  yaitu  menyediakan  tempat,  pelayanan,  juga  tenaga  dalam  menyediakan makanan yaitu mengenalkan kepada masyarakat sebagai merek yang bergerak dibidang jasa, sedangkan merek dagang adalah produk atau makan yang dalam hal ini disediakan dengan label, kemasan, atau pada produk itu sendiri. Rumah makan juga dikenal sebagai merek dagang dikarenakan menyediakan produk dan terdapat unsur barter dagang (jual beli) tidak hanya menyediakan jasa, kemudian menimbulkan 2 prespektif yang berbeda bagi merek rumah makan, landasannya ada pada rumah makan yang menyediakan makanan.
Merek rumah makan sebagai tanda dalam mengidentifikasikan tempat serta produk sebagai sebuah identitas yang jika didaftarkan akan diakui oleh negara dengan tujuan agar dapat diingat dan dikenal dalam benak konsumen. Nyatanya tanpa perlu diakui oleh negara
atau  diberikan privilage  terhadap  pendaftar,  istilah  merek  akan  tetap  menjadi  tanda pengenal bagi pengusaha yang menjalankannya, pengakuan dari konsumen sangat kuat adanya sehingga sering terjadi beberapa kasus nama restoran/rumah makan yang tidak dikenali sebagai nama merek tetapi nama jalannya atau nama tempat yang familiar berada dekat disekitarnya.
Perlindungan merek juga tidak terlalu diminati bagi pengusaha rumah makan secara umum  dikarenakan  tidak  memliki  daya  yang  kuat  ketika  yang  didaftarkan  adalah  merek rumah  makan,  sehingga  daya  pembeda  hanya  terdapat  pada  variabel  pemilik  dan/atau pengolah sedangkan pada merek makan yang sifatnya mendasar tidak terpengaruh oleh perlindungan HKI yang mengakibatkan tujuan meningkatkan persaingan usaha sehat hanya untuk pemilik ide kreatif tidak begitu berpengaruh terhadap pemilik rumah makan yang secara sah dapat menggunakan merek makan umum.
Menurut  Sujono  Soekanto  dalam  efektifitas  hukum  terdapat  faktor  hukum  yakni undang-undang yang berlaku dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasar pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam jurnal Raissa Kirana berjudul “Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Terkait  Merek  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Di Dinas Koperasi Dan Umkm Surakarta)”. Yang pada pokoknya adalah pemahaman masyarakat surakarta tentang hak  merek  masih  sangat  rendah  ditambah  dengan  faktor  lain  seperti  budaya  tolong menolong, semakin banyak meniru semakin banyak peminat dan faktor lainnya.
Penelitian lain tentang kesadaran masyarakat yang dibahas dalam jurnal Sri Rahayu Gorda, dkk. Berjudul “Sosialiasi Hak Cipt a Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif(Sosialisasi Hak Merek Dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)”. Yaitu lemahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya tingkat pengetahuan masyarakat atas masalah merek dan hak cipta, minimnya informasi dan data yang berkaitan dengan merek dan hak cipta, tidak ada sistem pengawasan HKI di masyarakat dan minimnya tingkat pemanfaatan HKI oleh masyarakat untuk  meningkatkan  kapasitas  usahanya  yang  pada  penelitian  ini  mengambil  data  dari masyarakat desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Kemudian jika melihat dalam Pangkalan Data Kekayaan intelektual, bisa ditemui merek dengan nama yang sama tetapi dengan kelas yang berbeda. Artinya unsur pada merek, dihiraukan oleh daya pembeda dari kelas pendaftaran.
Peneliti  melihat  kasus  pada  merek  dari  3  sisi  seperti  contoh  kasus  Ayam  Grepek Benny Sujono melawan Ruben Onsu sengketa merek I AM GREPEK tahun 2020 berdasarkan Putusan Pn Jakarta Pusat 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst kemudian ini dilihat
sebagai sengketa merek. Selanjutnya  sengketa rendang babi yang bisa dikatakan memiliki unsur  budaya  dan  agama  walaupun  telah  diselesaikan  oleh  pemilik  dan  meminta  maaf tetapi  pada  aturan  hukum  merek  memandang  hal  tersebut  sebagai  daya  pembeda, kemudian  ini  dilihat  sebagai  sengketa  pendaftaran  merek.  Pada  kasus  lain  yang  lebih mendalam mengenai kasus Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company  dalam  Putusan  PN  JAKARTA  PUSAT  Nomor  51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN  Niaga Jkt.Pst  pada  23  Desember  2021  yang  pada  pokoknya  dimenangkan  oleh  PT  Sumatra Tobacco Trading Company yang duduk perkaranya adalah menggunakan nama Starbucks pada  produk  rokok  dan  disetujui  pendaftaran  di  Kementrian  Hukum  dan  HAM  sebagai merek  rokok  dalam  kelas  yang  berbeda  dengan  Starbucks  merek  makanan/minuman. Kemudian  pihak  Starbucks  Corporation  menang  dalam  putusan  kasasi  836  K/Pdt.Sus- HKI/2022  pada  21  Juli  2022.  Membatalkan  merek  STARBUCKS  No.  Pendaftaran IDM000342818  dalam  kelas  34  milik  Tergugat  dari  Daftar  Umum  Merek  dengan  segala akibat hukumnya kemudian menyatakan merek STARBUCKS milik Penggugat sebagai merek terkenal dan memerinta hkan kepada “Turut Tergugat” untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara tersebut. Pandangan ketiga dari kasus tersebut adalah sengketa kelas pendaftaran.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dari  pengamatan  peneliti  adanya  kekurangan dalam menjabarkan rumah makan sebagai merek yang membawa produk makanan. Sesuai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sangat penting dan bermanfaat bagi pelaku usaha.  Maka,  dalam  penelitian  ini  ingin  mengetahui  sejauh  penjelasan  mengenai  merek rumah makan dan/atau restoran yang mendaftarkan merek tanpa menghiraukan produk makan yang ditawarkan serta faktor penghambat dalam mendaftarkan merek.

## METODE PENELITIAN
Menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan yuridis dengan penambahan unsur empiris, dalam konsepnya yaitu apa yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan (law  in  books)  sebagai  norma  atau kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia, kemudian melihat dari terapan hukum yang berjalan dalam masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris dengan penelitian sosiological jurisprudence  dengan  menggunakan data primer yaitu  wawancara  kepada  Kementrian Hukum dan HAM.
Menurut Soerjono  Soekanto, pendekatan hukum yuridis adalah penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kepustakaan  atau  bahan  sekunder  sebagai bahan  dasar  penelitian  mencari  peraturan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah
yang diteliti. Penelitian hukum empiris, penelitian data sekunder mengikuti studi tentang data primer lapangan atau kepada masyarakat. Penelitian ini mengangkat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Idikasi Geografis dan bahan hukum kepustakaan, journal/karya  ilmiah  serta  peraturan  lainnya  yang  menunjang  penelitian  ini  kemudian dilengkapi dengan bahan hukum primer yaitu wawancara.
Metode  pengelolaan  data  menjelaskan  prosedur  pengelolaan  data  menjelaskan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Empiris,  maka  metode  pengolahan  datanya dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis dan efektif sehingga  memudahkan  pemahaman  dan  interpretasi  data.  Diantaranya  melalui  tahap  : pemeriksaan  data,  klasifikasi  data,  verifikasi  data,  wawancara,  analisa  data,  kemudian pembuatan kesimpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pendaftaran Merek Produk Rumah Makan Meninjau Dari Kelas Pendaftaran Merek Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis terdapat  beberapa  perbaikan  telah  dilakukan  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan masyarakat  pemohon  Merek.  Untuk  memudahkan  pemohon  melengkapi  pendaftaran merek, perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan yang mempermudah proses dan tata cara pendaftaran merek. Adanya peraturan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan.
Dengan  memenuhi  persyaratan  minimum  untuk  permohonan  semacam  itu, permohonan merek  diberi tanggal penerimaan. Perubahan dalam tata cara pendaftaran merek menurut undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tata cara pendaftaran merek. Penyampaian permohonan sebelum dilakukan pemeriksaan substantif dimaksudkan  agar  pemeriksaan  substantif  dapat  segera  dilakukan  jika  ada  keberatan dan/atau pengaduan, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan baru.
Terhadap permohonan perpanjangan pendaftaran merek, pemilik merek diberikan kesempatan tambahan untuk memperpanjang pendaftaran mereknya paling lama 6 (enam) bulan  setelah  berakhirnya  masa  pendaftaran  merek.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar pemilik merek terdaftar tidak mudah kehilangan hak mereknya karena penundaan untuk meminta  pembaharuan  pendaftaran  Merek.  Selain  itu,  untuk  memberikan  perlindungan hukum yang lebih kepada pemilik merek terdaftar terhadap pelanggaran merek oleh pihak
ketiga,  sanksi  pidana  atas  pelanggaran  merek  tersebut  akan  diperkuat,  terutama  yang mengancam  kesehatan  manusia  dan  lingkungan  serta  dapat  mengakibatkan  kematian. Mengingat  kasus  merek  terkait  erat  dengan  faktor  ekonomi,  maka  undang-undang  ini memperberat sanksi pidana. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah indikasi  geografis,  karena  indikasi  geografis  merupakan  potensi  nasional  yang  dapat menjadi  barang  unggulan  dalam  perdagangan  domestik  maupun  Internasional.  Itulah sebabnya  undang-undang  ini  diundangkan  dengan  nama  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi Geografis.
Dalam  mendaftarkan  merek  perlu  memperhatikan  hal  berikut  agar  dalam mendaftarkan merek tidak keliru dan berujung pada kesalahan yaitu:
1. Menentukan industri/perusahaan
Seperti yang telah  dijelaskan di atas, kategori merek  dagang terbagi menjadi kategori  barang  dan  kategori  jasa.  Oleh  karena  itu  perlu  diketahui  terlebih  dahulu apakah perusahaan memproduksi barang atau jasa.
2. Memahami model bisnis yang dijalankan
Merek  dagang  dapat  didaftarkan  di  lebih  dari  satu  kelas  merek  dagang.  Ada kemungkinan  beberapa  model  bisnis  dioperasikan  di  bawah  satu  merek  dagang terdaftar.  Misalnya  seperti  kafe,  dapat  diklasifikasikan  dalam  kelas  35  (penjualan  di warung) dan 43 (penjualan di kafe).
3. Tentukan kata kunci bisnis
Dengan  memberikan  kata  kunci  untuk  suatu  perusahaan,  Anda  dapat mengetahui kategori mana yang cocok dengan perusahaan tersebut. Dalam situs web http://skm.dgip.go.id/ menyediakan fungsi pencarian kategori berdasarkan kata yang akan dimasukkan. Misalnya, jika kata kunci bisnisnya adalah "boba" maka yang dapat dilih at dari ‘boba’ terdapat dalam kelas 29, 30, 32, 35, dan 43 beserta Sub -Kelasnya.
Berdasarkan  wawancara  bersama  Patrick  Waloni  di  Kementrian  Hukum  dan  HAM Provinsi  Sulut  menjelaskan  dalam  merek  rumah  makan  yang  didaftarkan,  tidak  perlu menjabarkan menu yang ada, karena menu yang dijual umum dan tidak dapat diklaim oleh sebuah rumah makan, tentunya sulit menentukan original dari merek makanan tersebut. Membedah  hal  tersebut  ternyata  produk  makanan  rumah  makan  tidak  berpengaruh terhadap pendaftaran merek rumah makan tetapi tetap mengakui produk sebagai merek yang diperdagangkan.
Terdapat kelemahan dalam menentukan merek jika berlandaskan kelas pendaftaran dikaitkan dengan unsur pada merek yakni dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun  2016 tentang Merek dan Indikas i Geografis pasal 1 ayat 1 dan 2 berbunyi “(1). Merek adalah tanda
yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jika kita melihat pada merek yang telah didaftarkan, ada beberapa nama merek  yang  sama  t etapi  kelasnya  berbeda,  artinya  melihat  unsur  “pada  pokoknya” menghiraukan nama sebagai subjek hukumnya.
Kasus yang jelas dalam mendalami kelemahan dalam pendaftaran merek dari segi kelas pendaftaran ada  pada  kasus Starbucks  Corporation melawan  PT Sumatra  Tobacco Trading  Company  dalam  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  Nomor  51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst pada 23 Desember 2021 yang pada pokoknya dimenangkan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company yang duduk perkaranya adalah menggunakan nama Starbucks pada  produk rokok kemudian  disetujui  pendaftarannya di Kementrian Hukum  dan  HAM sebagai  merek  rokok  dalam  kelas  yang  berbeda  dengan  Starbucks  merek makanan/minuman. Kemudian pihak Starbucks Corporation menang dalam putusan kasasi 836  K/Pdt.Sus-HKI/2022  pada  21  Juli  2022.  Membatalkan  merek  STARBUCKS  No. Pendaftaran IDM000342818 dalam kelas 34 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala  akibat  hukumnya  kemudian  menyatakan  merek  STARBUCKS  milik  Penggugat sebagai merek terkenal dan memerintahkan kepada “Turut Tergugat” untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek STARBUCKS Nomor Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat dengan cara  mencoret  pendaftaran  merek  tersebut  dari  dalam  Daftar  Umum  Merek  dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
Nyatanya  pembeda  saja  tidak  cukup  menghentikan  atau  setidaknya  mengurangi sengketa  karena  unsur  merek  sebagai  nama,  logo,  dan  sebagainya  tunduk  pada  kelas pendaftaran sebagai pembeda, sedangkan dalam usaha rumah makan sudah menjadi mata pencarian  sebagian  masyarakat.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dimungkinkan  pemilik usaha  rumah  makan  kesulitan  menyediakan  daya  pembeda  pada  merek  yang  terkenal. Pangkalan Data Kekayaan intelektual, bisa ditemui merek dengan nama yang sama tetapi dengan kelas yang berbeda. Artinya unsur pada merek yaitu nama dihiraukan oleh daya pembeda dari kelas pendaftaran
Kasus produk makanan rumah makan lainnya juga  seperti pada produk makanan Rendang Babi yang sudah ditutup dikarenakan menimbulkan keresahan pada masyarakat daerah yang menolak rendang dijadikan sebagai makanan non-halal. Secara hukum tidak
terdapat kesalahan dikarenakan sup rendang tidak memiliki hak paten dari siapapun, maka sah  saja  jika  dalam  mengkreasikan  makanan  merek  dari  rumah  makan  penjual  produk tersebut  didaftarkan  dan  dilindungi  tetapi  lebih  memilih  untuk  tidak  melanjutkan  dan meminta maaf. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa makanan dapat diakui sebagai merek atau produk. Tetapi dasar dari tidak diangkatnya produk makanan rumah makan sebagai merek sendiri  adalah  menimbang  dari  perilaku  masyarakat  memiliki  kebudayaan  dalam  unsur makanan.  Kemudian  didukung  dengan  teori  Walt  Rostow  menjelaskan  dalam  teori Pertumbuhan  Ekonomi  Modern,  fase  konsumsi  tinggi  yaitu,  fase  industri  unggulan. Pendapatan  riil  per  kapita  yang  terus  meningkat  menyebabkan  sebagian  masyarakat mengkonsumsi di luar kebutuhan material dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan  tahapan  tersebut,  tuntutan  konsumen  terhadap  nilai  bisnis  merek  sebagai bagian terpenting dari bisnis dan memungkinkan terjadinya berbagai perubahan sosiologis, salah satunya adalah bertambahnya pelaku usaha.
Penjelasan  teori  ini  menarik  benang  merah  dari  jurnal  Raissa  Kirana  berjudul “Pemahaman  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Urgensi  Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Di Di nas Koperasi Dan Umkm Surakarta)”. Jurnal Sri Rahayu Gorda, dkk. Berjudul “Sosialiasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek Dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)”. Pada pokoknya meneliti sejauh mana dan apa kendala yang dihadapi dalam mendaftarkan merek rumah makan  yaitu  karena  bertambahnya  pelaku  usaha  dan  pendapatan  per  kapita  yang meningkat  ditambah  menu  makanan  tidak  menjadi  permasalahan  dalam  mendaftarkan merek, kemudian rumah makan yang tidak mendaftarkan mereknya juga di sisi lain tidak mendapat kerugian materi.

## B. Perlindungan Merek Jasa Dan Merek Dagang Terhadap Rumah Makan
Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur jenis-jenis merek dalam  dua  bentuk sebagai berikut;  Merek dagang adalah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum  pada  produk  yang  diperdagangkan  untuk  membedakannya  dari  barang  sejenis lainnya.  Merek  jasa  adalah  merek  yang  digunakan  oleh  satu  orang  atau  lebih  secara bersama-sama atau badan hukum dalam jasa komersial untuk membedakan mereka dari jasa sejenis lainnya.
Merek dagang dalam pengertian pasalnya ditujukan untuk produk yang umumnya dijual di pasaran. Perusahaan yang mendaftarkan merek dagangnya dapat dilindungi secara hukum.  Dengan  demikian  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  menggunakan nama/tanda/lambang  yang  sama  dengan  yang  digunakan.  Contoh  dari  merek  dagang seperti Aqua, Indomie, J.Co, SilverQueen, SONY, NOKIA, LG, Sosro, dll.
Merek jasa dimaksudkan untuk jasa yang ditawarkan oleh pelaku ekonomi dalam rangka  kegiatan  komersialnya.  Sederhananya,  merek  digunakan  untuk  transaksi  berupa barang, sedangkan merek jasa digunakan untuk transaksi berupa jasa. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan merupakan ciri pembeda merek dagang dan merek jasa. Fokusnya hanya pada layanan apa yang akan ditawarkan sebagai pengusaha, barang atau jasa.  Jika  barang  menggunakan  merek  dagang,  sedangkan  jika  jasa  sudah  pasti menggunakan merek jasa. Contohnya seperti Restoran KFC, Mc Donalds, Hotel Aston, Hotel Hyatt, Matahari Dept Store, Ramayana Dept Store, Carrefour dll.
Rumah  makan  dengan  kata  lain  masuk  pada  golongan  merek  jasa  sedangkan makanan  adalah  produk  yang  masuk  dalam  golongan  merek  dagang,  pertanyaannya apakah kedua golongan ini dapat dijadikan satu? Soerjono Soekanto pada fariabel pertama menjelaskan  tentang  permasalahan  dalam  penegakan  hukum  adalah  Ketidakjelasan  arti kata-kata  dalam  undang-undang  juga  menimbulkan  kebingungan  dalam  penafsiran penerapannya. Rumah makan yang menyediakan makanan pada dasarnya sudah memiliki merek terkenal dari makanan yang ada didalam rumah makan. Artinya , jasa yang diberikan tidak  hanya  pelayanan  tetapi  menawarkan  produknya.  Berdasarkan  wawancara  bersama Patrick Waloni di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulut menjelaskan Merek Dagang digunakan  untuk  transaksi  berbentuk  Barang,  sedangkan  Merek  Jasa  digunakan  untuk transaksi  berbentuk  Jasa.  Dasar  hukum  nya  dapat  dilihat  dalam  UU  no  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Pengaturan  pada  kedua  jenis  merek  yakni  merek  jasa  dan  merek  dagang  diatur bersama-sama dengan undang-undang, karena tidak ada perbedaan perlindungan antara kedua jenis merek tersebut, pendaftaran merek jasa pada prinsipnya dapat ditolak karena kesamaan merek  dan sebaliknya karena kesamaan merek dagang dan merek jasa. Pada dasarnya  pendaftaran  merek  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  dalam  hukum merek karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah prinsip first to file (pendaftaran pertama). Pendaftar  pertama berhak atas merek tersebut dan memperoleh hak eksklusif selama 10 (sepuluh) tahun. Akibatnya tidak seorang pun dapat menggunakan merek untuk tujuan  komersial  dari  hak  eksklusif  tersebut  tanpa  izin  dari  pemilik  atau  pemegang  hak.
Artinya  pendaftar  memiliki  hak  terhadap  perlindungan  mereknya  dari  pihak  berwenang yang bertanggung jawab memberi perlindungan merek.
Peneliti berpendapat bahwa selain alasan tidak dapat menemukannya original dari merek makanan yang ada di rumah makan, alasan lain agar mempermudah kinerja dari Kementrian Hukum dan HAM dalam mendukung pelaku usaha dalam bidang rumah makan. Artinya  jika  produk  makanan  rumah  makan  menjadi  merek  yang  didaftarkan  bersama dengan  nama  rumah  makan,  maka  perlindungan  yang  harus  diberikan  adalah  tidak membiarkan  produk  yang  sama  dengan  nama  serupa  didaftarkan  dalam  perlindungan preventifnya, ini akan mempersulit pelaku usaha rumah makan juga.
Permasalahan yang timbul juga adalah rumah makan yang daya pembedanya tidak berdasarkan makanan yang ditawarkan tetapi dari siapa yang menyajikannya, jika merek yang didaftarkan adalah per kelas dan merek rumah makan bisa mencakup makanan yang diperdagangkan, maka tidak ada batasan makanan yang dapat di perdagangkan di rumah makan. Telah dijawab oleh Patrick Waloni di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulut, yang pada pernyataannya menyebutkan bahwa merek rumah makan termasuk merek jasa. Kemudian peneliti menanyakan terkait “persamaan pada pokoknya” yang tertera pada pasal 21 ayat (1) UU Merek, maka dijelaskan bahwa “persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya  persamaan, baik mengenai bentuk,  cara penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi  antara  unsur,  maupun  persamaan  bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Kemudian dijelaskan lebih lanjut terkait merek rumah makan yang didaftarkan tidak perlu menjabarkan menu yang ada karena menu yang dijual umum dan tidak dapat diklaim oleh sebuah rumah makan.
Sistem perlindungan merek dagang dan merek jasa pada dasarnya diterapkan oleh sistem First to File (pendaftaran pertama). Pada umumnya negara-negara dengan sistem hukum  perdata,  termasuk  Indonesia,  mengikuti  sistem  pengarsipan  pertama  dalam pemberian hak merek. Di bawah sistem First to File, pemilik merek termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak eksklusif atas  merek mereka dan perlindungan hukum. Pemilik merek tidak dapat memperoleh hak eksklusif hanya dengan menunjukkan bahwa mereka adalah pengguna  pertama  merek  di  Indonesia.  Sistem  First  to  File  berarti  bahwa  pihak  yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran mendapat prioritas dalam pendaftaran merek  dan  diakui  sebagai  pemilik  yang  sah  dari  merek  tersebut.  Untuk  mendapatkan perlindungan merek, pemohon harus mendaftarkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.
Pada  hakekatnya  suatu  merek  digunakan  dengan  fungsi  antara  lain;  sebagai distinctive function atau tanda pengenal, yaitu untuk membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain. Perlindungan reputasi, yaitu selain merek asal, ada juga hubungan  pribadi  antara  reputasi  produk  bermerek  dan  reputasi  produsen.  Kemudian fungsi  iklan,  yaitu  merek  berfungsi  untuk  meluncurkan  produk  baru  yang  akan diperkenalkan  dengan  tujuan menguasai pasar.  Yang terakhir,  misi  mendorong investasi dan  pertumbuhan  industri,  yaitu  agar  merek  dapat  mendukung  pertumbuhan  industri melalui investasi dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  Perlindungan  Hukum  adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  sekewenangan. Berdasarkan teori tersebut terdapat dua macam bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan dimana masyarakat  secara  aktif  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhirnya. Perlindungan hukum preventif bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya  sengketa.  Perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif sangat penting bagi tindakan negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum preventif. Pemerintah didorong untuk lebih berhati- hati dalam mengambil keputusan atas nama rakyat.
Perlindungan terhadap merek diberikan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang yang  perlindungannya  bersifat  preventive  dan  juga  bersifat  represif.  Perlindungan  yang preventitive terdapat dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Perlindungan represifnya ada dalam Pasal Ketentuan Pidana dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila  terjadi  pelanggaran  merek  maka  pemilik  merek  akan  dilindungi  oleh  pasal preventive dan pasal represif.
Penjelasan  pasal  21  angka  1  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yaitu pada  frasa  kata  “persamaan  pada  pokoknya”  Yang  dimaksud  dengan  "persamaan  pada pokoknya"  adalah  kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur  yang  dominan  antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik  mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi  antara  unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Karakteristik rumah makan adalah membawa merek makanan yang diperdagangkan sehingga pada pokoknya penyebutan merek makanan juga sebagai bagian dari merek jasa rumah makan.
Perlindungan  yang  diberikan  pada  pemegang  hak  merek  diberi  harapan  kepada pemegang merek agar dapat menggugat sewaktu-waktu tetapi berdasarkan penjelasan di atas  hanya  berlaku  bagi  merek  dagang  sedangkan  untuk  merek  jasa  yang  sudah  jelas membawa merek makanan yang sudah menjadi kemakluman bahwa bisa digunakan oleh umum jika merek itu tidak diperpanjang atau jika merek tersebut sudah didaftarkan, maka seharusnya  tidak  berlaku  bagi  merek  rumah  makan  lain  untuk  menawarkan  produk makanan tersebut karena sudah didaftarkan pihak lain, kemudian, tidak ada batasan bagi makanan untuk di kreasikan. Tetapi merek tetaplah merek, makanan yang sudah menjadi bagian dari rumah makan seharusnya pada pokoknya tidak dapat digunakan oleh pemilik rumah makan lain.

## SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis terdapat  beberapa  perbaikan  telah  dilakukan  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan masyarakat  pemohon  Merek.  Untuk  memudahkan  pemohon  melengkapi  pendaftaran merek  Dalam  mendaftarkan  merek  perlu  memperhatikan  hal  berikut  yaitu  Menentukan industri/perusahaan,  Memahami  model  bisnis  yang  dijalankan  dan  Tentukan  kata  kunci bisnis  Merek  rumah  makan  yang  didaftarkan,  tidak  perlu  menjabarkan  menu  yang  ada, karena menu yang dijual umum dan tidak dapat diklaim oleh sebuah rumah makan dengan alasan sulit menentukan original dari merek makanan tersebut.
Terdapat kelemahan dalam menentukan merek jika berlandaskan kelas pendaftaran dikaitkan dengan unsur pada merek Jika kita melihat pada merek yang telah didaftarkan, ada beberapa nama merek yang sama te tapi kelasnya berbeda, artinya melihat unsur “pada pokoknya” menghiraukan nama sebagai subjek hukumnya.
Rumah makan termasuk golongan merek jasa sedangkan makanan yang disajikan adalah produk yang masuk dalam golongan merek dagang tetapi hanya secara pengertian, dalam  penerapannya  makanan  rumah  makan  tidak  terikat  dalam  merek  rumah  makan, sehingga untuk produk makanannya tidak mendapat perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Merry E. Kalalo. 2019. Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. Unsrat Press. Hal. 167-168 Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.
PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 17-18
Raissa Diva Kirana, (2019), Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Di Dinas Koperasi Dan Umkm Surakarta), Jurnal Privat Law Vol. 7 No 1, hal. 120-121
Aaa. Ngr. Sri Rahayu Gorda,dkk, (2020), Sosialiasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif(Sosialisasi Hak Merek Dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar), Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1 No.1, hal. 29-30
Muhamad Djumhana and R  Djubaedillah, 2014,  Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 121.
Miftakhur Rokhman Habibi and Rohmatul Lailatus Saida, 2020, Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan  Vol. 2, No. 1, Oktober, hal. 10.
Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 10
Nonet, P., & Selznick, P. (2017). Law & society in transition. Routledge. New York. Hal 73-104, 155