## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i2.1914 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA
Muh Isra Bil Ali a , Aminah b a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

## Abstrak
Pelaksanaan  penegakan  hukum  menjadi  suatu  catatan  penting  dalam  permasalahan  hukum lingkungan, karena dari sinilah masyarakat atau orang yang dirugikan dapat melakukan suatu upaya untuk menggapai tujuan utama dari penegakan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian. Dalam  penegakan  hukum  sering  mengalami  kebuntuan.  Sebuah  harapan  besar  dari  para  korban lingkungan  hidup  yakni  mendapat  Keadilan  dan  kemanfaatan  dalam  pelaksanaan  hukum.  Namun dalam  prosesnya  seringkali  ditemukan  hambatan  dalam  pelaksanaan  hukum  serta  konpleksitas masalah didalam Lingkungan Hidup menjadi suatu titik gelab bahwa Penyelesaian lingkungan hidup tidak mudah, dan seringkali membuat para agen – agen penegak hukum menemukan titik kebuntuan dalam  penyelesaiannya,  baik  dengan  proses  Administrasi,  Perdata,  maupun  Pidana.  Sehingga diperlukan  sebuah treatment baru  dalam  penegakan  lingkungan  hidup  yang  berbasis  keadilan substansial  dengan  tidak  hanya  bertumpuh  pada  hukum  yang  berbasis  aturan  atau  pendekatan perundang  –  undangan  (Positivisme)  semata,  akan  tetapi  pendekatan Legal  Pluralism  Approach. Dengan pendekatan Legal Pluralism Approach penegak hukum mampu untuk menggapai keadilan yang  sempurna  ( Perfect  Justice ).  Tulisan  ini  menggunakan  metodelogi  yuridis  normatif  Dengan pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual Approach ).  Dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dalam  penegakan  Lingkungan  hidup  dengan pendekatan Legal Pluralism Approach dapat mencapai keadilan yang sempurna atau biasa di sebut sebagai Keadilan Substantif (keadilan yang berasal dari hati Nurani penegak hukum).
Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan, Keadilan Substansial,

## Abstract
The  implementation  of  law  enforcement  becomes  an  important  note  in  environmental  law  issues because from this the community or person who is aggrieved can make an effort to achieve the main objectives of law enforcement, namely Justice, Benefit, and Certainty. In law enforcement, there are often  deadlocks.  A  big  hope  from  the  victims  of  the  environment  is  to  get  justice  and  benefit  in implementing the law. However, in the process, obstacles in the implementation of the law are often found and the complexity of problems in the environment becomes a dark point that environmental resolution is not easy, and often makes law enforcement agents find deadlocks in solving them, either with  administrative,  civil,  or  criminal  processes.  So  a  new  treatment  is  needed  in  environmental enforcement that is based on substantial justice by not only relying on rule-based law or a statutory approach  (positivism)  but  a  Legal  Pluralism  Approach.  With  the  Legal  Pluralism  Approach,  law enforcers  can  achieve  perfect  justice.  This  paper  uses  a  normative  juridical  methodology  with  a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). From this research, it is concluded that environmental enforcement with the Legal Pluralism Approach approach can achieve perfect justice or commonly referred to as Substantive Justice (justice that comes from the conscience of law enforcers).
Keywords : credit guarantee institutions, debtor loans
Penulis : a israbil94@gmail.com  , b aminahlana@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Pembangunan  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  proses  perubahan  yang  terus  menerus dilakukan untuk mencapi tujuan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, tujuan tersebut  diarahkan  untuk  mewujudkan  masyakarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera, sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  Pembukaan  Undang  –  undang  Dasar  1945  alinea  IV yang  tercermin  dalam  kalimat  “Untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1
Sehubungan  dengan  adanya  konsep  pembangunan  yang  demikian,  maka  setiap  kegiatan pembangunan  selalu  di hadapkan  pada  persoalan  –  persoalan  yang  dilematis, di  satu  sisi pembangunan harus memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan, untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, tapi pada sisi yang lain  manusia  dituntut  tetap  mempertahankan  dan  melestarikan  fungsi  –  fungsi  lingkungan sebagai  penopang  kehidupan  mahluk  hidup  dimuka  bumi,  temasuk  manusia  itu  sendiri. Adanya  hal  tersebut  tentunya  tidak  mudah  melakukan  atau  mengerjakan  dua  hal  secara bersama  –  sama  yang  senyatanya  bertolak  belakang.  Mengutamakan  salah  satu kepentingan, konsekuensinya adalah terabaikannya kepentingan yang lain, mengutamakan kesejahteraan, maka lingkungan hidup akan terabaikan, begitu pula dengan sebaliknya. 2
Masalah  pencemaran  dan  pengrusakan  lingkungan  hidup  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia saja,  akan  tetapi  terjadi  di  hampir  diseluruh  dunia.  Pencemaran  dan  pengrusakan  telah menjelma  menjadi  sebuah  isu  dan  pembahasan  di  tingkat  global  melalui  konferensi internasional. Karna dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi masa depan kehidupan secara keseluruhan baik dalam lingkup alam mapun ancaman terhadap kehidupan manusia itu sendiri.
Ancaman  yang  timbul  terhadap  kelestarian  lingkungan  di  sebabkan  karna  Pembangunan yang  terus  digalakkan  dengan  menggali  dan  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  tanpa memperdulikan  lingkungan,  sehingga  menyebabkan  memburuknya  kondisi  lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak  buruk  terhadap  lingkungan.  Kurangnya  kepedulian  dan  banyaknya  permasalahan dalam hal penegakan hukum menjadi suatu pemicu menjadi semakin buruknya lingkungan hidup di Indonesia. 3
Pelaksanaan  penegakan  hukum  menjadi  suatu  catatan  penting  dalam  permasalahan lingkungan. Karna dengan penegakan hukumlah sebagai salah satu cara efektif  yang mampu mengontrol segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang berkaitan dengan  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  menjadi  bagian  terpenting  dan  harus mendapatkan  perhatian  yang  ekstra  agar  tidak  ada  kesewenang  –  wenangan  dalam
1 Selamet Suhartono, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia,” Widya Yuridika 1, no. 2 (2018): 129, doi:10.31328/wy.v1i2.742. hlm, 129.
2 Ibid
3 Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, dan Dalam Perspektif, “Az-Zarqa ’,” n.d., hlm. 58.
melakukan  eksploitasi  alam  termasuk  juga  memberikan  perhatian  terhadap  dampak lingkungan yang timbul.
Penegakan  hukum  ditujukan  guna  meningkatkan  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang berkeadilan di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas  dan  wewenang  lembaga  –  Lembaga  yang  bertugas  menegakkan  hukum  menurut proporsi ruang lingkup masing – masing, serta didasarkan atas sistem Kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. 4
Timbulnya beberapa permasalahan dalam penegakan hukum serta keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto,  faktor-faktor  tersebut  adalah  :  a)  Faktor  hukumnya  sendiri;  b)  Faktor  penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum; c) Faktor sarana pendukung penegakan hukum; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan, yakni  sebagai  hasil  karya  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  manusia  dan  pergaulan hidup. 5
Dalam  hal  penegakan  hukum  sendiri,  selain  peraturan  perundang  –  undangan  juga  peran penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim,  dll)  menjadi  bagian  yang  bagian  sentral  karna  ia dianggap  sebagai role  playing atau  Role  Performance.  Bahkan  dalam  posisi  dan  waktu tertentu  dalam  rangka  untuk  memastikan  tegaknya  hukum  diperkenankan  menggunakan daya  paksa.  Maka  dari  itu  butuh  sebuah  pegangan  sebagai  pedoman  yang  tidak  hanya berbentuk  formalitas  semata,  namun  pedoman  atau  pendekatan  tersebut  dapat menghadirkan keadilan yang substantif. Keadilan yang substantif dapat di definisikan sebagai the truth justice (sebenar keadilan, keadilan yang sebenarnya), keadilan yang bersumber atau datang dari hati Nurani dari penegak hukum. 6
Mengenai Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup terdapat barbagai peraturan yang dipergunakan sebagai dasar yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 05 Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mengatur  sanksi  kepada  pihak yang  terbukti  melanggar  yaitu  penegakan  hukum  dibidang  lingkungan  hidup  dapat diklasifikasikan  kedalam  3  (tiga)  kategori  yaitu:  1).  Penegakan  hukum  Lingkungan  dalam kaitannya  dengan  Hukum  Administrasi  /  Tata  Usaha  Negara,  2).  Penegakan  Hukum Lingkungan  dalam  kaitannya  dengan  Hukum  Perdata,  3).  Penegakan  Hukum  Lingkungan dalam  kaitannya  dengan  Hukum  Pidana  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan  lingkungan  hidup adalah  upaya  sistematis dan  terpadu  yang dilakukan  untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau
4 Santoyo,  “Penegakan  Hukum  di  Indonesia,” Jurnal  Dinamika  Hukum 8,  no.  3  (2008):  hlm.  199, https://bit.ly/2FhMAKf.
5 Dindin  M  Hardiman,  “Asas  Ultimum  Remidium  Dalam  Penegakan  Hukum  Administrasi  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,” Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi 4,  no.  2  (2017):  hal  156  -  157, doi:10.25157/jigj.v4i2.319.
6 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hal. 36.
kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 7
Pelaksanaan Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi  dalam  masyarakat,  dapat  dicantumkan  dalam  masyarakat  yang  memelihara  atau mengembangkan sistem hak – hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “ the have “ dan “ the have not “, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaann otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum. 8
Terlaksananya peraturan yang berkenaan dengan Lingkungan hidup harus memenuhi nilai – nilai  dasar  berlakuknya  hukum,  nilai  tersesebut  seperti  apa  yang  di  katakan  oleh  Gustav Radbruch yakni, nilai Keadilan, nilai Kepastian, dan nilai Kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut memiliki hubungan ketegangan satu sama lainnya. Ketegangan tersebut dapat di mengerti oleh karena berisi tuntutan yang berbeda antara satu dengan yang lain. 9
Oleh karna itu, berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik menulis dan mengulas terkait dengan  pendekatan  (Approach)  yang  ideal  digunakan  oleh  penegak  hukum  dalam menegakkan  hukum  lingkungan.  Sehingga  nantinya  hukum  dapat  menghadirkan  sebuah kepastian hukum, Kemanfaatan, tetapi  memberikan rasa keadilan substansif.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  penegakan  hukum  Lingkungan  Hidup  tidak  selalu dapat  mewujudkan  nilai  keadilan  substantif,  maka  perlu  ada  konstruksi  penegakan  hukum melalu sebuah pendekatan yang dapat mewujudkan nilai keadilan substantif. Dari kenyataan tersebut maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana penyelesaian atau pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan dari segi Administrasi, Perdata Maupun Pidana?
2.  Bagaimana  Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dalam  Menggapai  Keadilan Substansial.

## MOTODE PENELITIAN
Metodelogi  yang  di  gunakan  yakni  Yuridsi  normatif.  Dengan  pendekatan  perundang  – undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan melakukan penelusuran terhadap hukum yang berlaku di dalam undang – undang baik UUD 1945,  uu  hukum  lingkungan  serta  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  penegakan
7 Suwari Akhmaddhian, “Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015),” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2 Februari 2016): hlm. 3, doi:10.25134/unifikasi.v3i1.404.
8 Santoyo, op. cit. , hlm 202.
9 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm 93.
lingkungan  hidup. 10 Menggunakan  suatu  doktrinasi  ilmu  hukum  yang  telah  berkembang sebagai alat pembanding dalam melihat hukum lingkungan hidup yang mampu menciptakan keadilan yang substansial.

## PEMBAHASAN

## a.  Bekerjanya hukum Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Aspek Administrasi, Perdata Dan Pidana
Hukum  Lingkungan  baru  berkembang  sangat  pesat  pada  ahir  tahun  1968  dan  permulaan tahun 1970. Pada tahun 1972 diadakan konferensi internasional pertama dan bersejarah di Stockholm,  Swedia.  Sejak  itu  negara-negara  mulai  sadar  dan  bangkit  dalam  menaruh perhatian  besar  dalam  mengelola  lingkungan  termasuk  penciptaan  perangkat  peraturan perundang-undangan  mengenai  pelestarian  hidup  manusia,  penyusunan  program-program untuk menanggulangi pencemaran, perusakan, dan pengurasan lingkungan. 11
Namun  demikian perkembangan hukum  lingkungan di  Indonesia  yang bersifat  menyeluruh baru  terjadi  setelah  peristiwa  kandasnya  kapal  tangki  minyak  showa  maru  di  Selat Malaka/Singapura  pada  tahun  1975.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  peristiwa  ini  telah mendorong  terbentuknya  Rancangan  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  Indonesia  pada tahun 1976. Dengan terbentuknya kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan  Hidup  (Sekarang  Menteri  KLH),  gerakan  kesadaran  lingkungan  dan  upaya menyusun rancangan Undang-undang Lingkungan Hidup oleh kantor ini terbentuk pada tahun 1979.  Rancangan  UULH  ini  kemudian  disahkan  menjadi  UU  No.  4  Tahun  1982  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 4 huruf e diatur dampak lingkungan  yang  bersifat  lintas  batas  nasional  yang  berbunyi:  “Terlindunginya  Negara terhadap  dampak  kegiatan  diluar  wilayah  Negara  yang  menyebabkan  kerusakan  dan pencemaran lingkungan”. 12
Permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada 5 (lima) antara lain: 1) kerusakan  lahan  akibat  penggundulan  hutan,  penebangan  liar,  alih  fungsi  lahan  untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan permukiman; 2) abrasi pinggir  sungai  akibat  laluintas  pelayaran  kapal-kapal  besar  dan  cepat;  3)  pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi; 4) gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan logpond; 5) penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestic pembuangan air ballast kapal, dan buangan limbah padat. 13
Pelaksanaan  hukum  di  dalam  masyarakat  selain  tergantung  pada  kesadaran  hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh agen – agen penegak hukum, oleh karena
10 Suteki Dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Depok: rajawali pers, 2018), hlm 172–73.
11 Arifin  Ma’ruf,  “Aspek Hukum Lingkungan  Hidup  Dalam  Upaya  Mencegah  Terjadinya  Kerusakan  Dan Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia,” Jurnal  Wacana  Hukum 24,  no.  1  (2019):  hlm  39, doi:10.33061/1.jwh.2018.24.1.2997.
12 Ibid., hlm 41.
13 Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, “Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak” Vol. 12 (2007): hlm 44–51.
itu  penegak  hukum  sangat  di  perlukan  dalam  hal  bekerjanya  hukum  di  masyarakat. Bekerjanya hukum memberikan penggambaran nyata terhadap hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum adalah suatu pertanda bahwa hukum telah bekerja. Para penegak hukum yang mewakili Lembaganya masing – masing bertindak untuk merespon terhadap peraturan hukum memfungsikan peraturan hukum kepada mereka yang berposisi sebagai pemegang ke  pada  mereka,  sanksi  -  sanksinya,  keseluruhan  kompleks  kekuatan  –  kekuatan  sosial, politik,  Ideologi  dan  lain  –  lainnya  yang  mengenai  dirinya  serta  akibat  yang  datang  dari pemegang peran. 14
Suteki  menjelaskan  bahwa  Robert  B.  Seidman  dan  William  J.  Chambliss  menyusun  suatu teori  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Keberhasilan  pelaksanaan  suatu  peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis) 15
Penegakan hukum (law enforement) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian.  Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan– hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 16 Menurut  Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan  hukum,  yaitu  pikiran-pikiran  dari  badan-badan  pembuat  undang-undang  yang dirumuskan  dan  ditetapkan  dalam  peraturan  –  peraturan  hukum  yang  kemudian  menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1993: 15). 17
Penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  mata  rantai  terakhir  dalam  siklus  pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut: 1). Perundang undangan, 2). Penentuan standar, 3). Pemberian izin, 4).Penerapan, 5).Penegakan hukum. 18 Dalam penegakan hukum lingkungan, dianut dalam system penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. 19
Penegakan  hukum  lingkungan  yang  bersifat  represif  ditujukan  untuk  menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman)  kepada  perusak  atau  pencemar  lingkungan  yang  dapat  berupa  sanksi  pidana (penjara  dan  denda),  sanksi perdata  (ganti  kerugian  dan  atau tindakan  tertentu),  dan  atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin). Sedangkan
14 Satjipto Raharjo, Hukum Dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1978), 28.
15 h Tamura, “Implementasi Corporate Social Reonsibility Oleh Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan  Daerah  Aliran  Sungai  Bengawan  Solo  Di  Kota  Surakarta,”  Journal  of  Chemical  Information  and Modeling 53, no. 9 (2008): hlm 67, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
16 Kartono  Kartono,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Administratif  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ” Jurnal Dinamika Hukum 9, no. 3 (2009): hlm 249, doi:10.20884/1.jdh.2009.9.3.236.
17 Dindin  M  Hardiman,  “Asas  Ultimum  Remidium  Dalam  Penegakan  Hukum  Administrasi  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 2 (2017): hlm. 156, doi:10.25157/jigj.v4i2.319.
18 Akhmaddhian, op. cit. , hlm 11.
19 Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm 187.
penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif   ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Dewasa  ini,  instrumen  hukum  yang  ditujukan  untuk  penegakan  hukum  lingkungan  yang bersifat preventifini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan. 20 Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  lingkungan, Pasal 84 ayat  (1)  Undang –  Undang  No 39 Tahun 2009, membagi menjadi dua bagian,yakni penyelesaian melalu peradilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non Litigasi, dalam pasal tersebut mengatakan:
“Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan”.
Namun, ketentuan pada ayat (3) memberikan ketentuan lebih lanjut terkait upaya pengadilan yang hanya dapat dilakukan apabila upaya sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak menemukan kesepakatan, baik salah satu pihak atau para pihak yang berperkara. Jadi, dalam  hal  gugatan  kepada  pengadilan  tidak  serta  merta  dilakukan,  akan  tetapi  harus dilakukan  upaya  mediasi  untuk  mencari  winwin  solusi  dalam  permasalahan  lingkungan, terutama bagi pihak yang dirugikan dalam hal ini.
Adapun  ketentuan  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dilakukan untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai:  1)  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi;  2)  tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan  terulangnya  pencemaran  dan/atauperusaka  dan/atau;  4)  tindakan  untuk  mencegah timbulnya dampak 21egative terhadap lingkungan hidup. Apabila telah dilakukan upaya non litigasi tetapi tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka bagi yang merasa tidak puas atau merasa di rugikan baik itu pemerintah ataupun masyarakat dapat menempuh jalur litigasi (administrasi, perdata dan pidana).

## 1)  Pendekatan Penegakan Administrasi
Pendekatan  atau  Penegakan  hukum  administrasi  ini  berkaitan  dengan  penegakan  hukum lingkungan oleh  lembaga pemerintah  (eksekutif),  yang dilakukan  oleh  instansi  yang  terkait dengan lingkungan hidup, terutama oleh instansi pemberi izin atas suatu kegiatan atau usaha. Peran optimal dari instansi terkait dalam penerapan sanksi administrasi sangat diharapkan. Namun  harapan  terhadap  aparat penegak hukum  administrasi  (rezim  perizinan agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien terhadap pelanggaran perizinan, ternyata tidak atau kurang dapat diandalkan. 21
Sebenarnya apabila di lihat dari aspek instrument hukum, proses penegakan hukum melalui sarana  hukum  administrasi  dianggap  lebih  memenuhi  fungsi  perlindungan  “hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat”  sebagai  hak  konstitusional.  Pendekatan  Hukum Administrasi  Negara  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hanya  dapat  di  berikan  sanksi administrasi  berupa  pengehentian  sementara  atau  dilakukan  pencabutan  izin  perusahaan. Ketentuan ini di atur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang – undang 32 tahun 2009 Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  menyetakan:  “Gubernur/Kepala  Daerah  TK  1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau
20 Zairin Harahap, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 27 (2004): hlm 8, doi:10.20885/iustum.vol11.iss27.art2.
21 Hardiman, op. cit. hlm. 166
kegiatan untuk mencegah atau mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulanginya akibat  ditimbulkan  oleh  suatu  pelanggaran,  melakukan  tindak  penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang- undang”.
Kemudian  faktor  teknis  dan  kurang  tampilnya  aparatur  Penegak  hukum  merupakan  suatu kelamahan  dalam  penegakan hukum  administrasi.  Upaya  preventif  Mulai  dioperasionalkan semenjak suatu usaha atau kegiatan mulai memajukan izin usaha (tindakan preventif). Dari segi  administrasi  penegak  hukum  sebenarnya  mempunyai  hak  untuk  memberikan  sanksi kepada  kepada  pihak  yang  melakukan  pelanggaran.  Sanksi  tersebut  mempunyai  fungsi instrumental  dalam  melakukan  penegakan  seperti,  pengendalian  perbuatan  terlarang. Disamping  itu,  sanksi  administrasi  terutama  ditunjukan  kepada  perlindungan  kepentingan yang  dijaga  oleh  kententuan  yang  dilanggar  tersebut.  Beberapa  jenis  sarana  penegakan hukum administrasi adalah : a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang) ; b.Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom); c. Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting); d.Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van een toestel ); e.Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemetintah, penutupan dan uang paksa. 22
Pendayagunaan  hukum  administrasi  atau  penegakan  hukum  administrasi  ini  berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah (eksekutif), yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan lingkungan hidup, terutama oleh instansi pemberi izin atas suatu  kegiatan  atau  usaha.  Peran  optimal  dari  instansi  terkait  dalam  penerapan  sanksi administrasi  sangat  diharapkan.  Namun  harapan  terhadap  aparat  penegak  hukum administrasi  (rezim  perizinan  agar  dapat  bekerja  secara  lebih  efektif  dan  efisien  terhadap pelanggaran perizinan,  ternyata  tidak atau  kurang  dapat diandalkan.  Tapi pada  fakta  yang terjadi  adalah,  peranan  penegakan  hukum  administrasi  merupakan  titik  terlemah  dalam penegakan hukum lingkungan, karena bila peran aparat penegak hukum administrasi bekerja dengan  optimal,  maka  kerusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  telah  dapat  dicegah secara dini. 23

## 2)  Pendekatan Penegakan Perdata
Hukum Lingkungan sangat memberikan keluasaan dalam penyelesaian masalah, terutama bagi  timbulnya  suatu  kerugian  yang  di  rasakan  oleh  seseorang,  kelompok  orang,  badan hukum  perdata.  Hukum  memberikan  jalan  untuk  melakukan  pemenuhan  hak  –  hak keperdataan dengan mengajukan gugatan Lingkungan keperdataan untuk perusaahaan yang menjadi  penyebab  timbulnya  suatu  kerugian.  Meskipun  didalam  hal  ganti  kerugian  pada hakekatnya  tidak  akan  menghilangkan  pencemaran  lingkungan,  karena  penyebab  atau sumber pencemaran tidak menjadi lenyap.
Hukum KUH Perdara mengakomodir kepentingan bagi setiap orang yang di rugikan, dalam Pasal 1365, berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti
22 So  Woong  Kim,  “Lingkungan  Hidup  Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum,” Lingkungan  Hidup  Dalam  Upaya Penegakan Hukum , 2009, hal 3.
23 Hardiman, op. cit., hlm.166.
kerugian  tersebut”.  Kemudian  dalam  Pasal  84  Undang  –  undang  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  secara  spesifik  mengatur  mengenai penyelesaian  permasalahan  lingkungan  hidup.  Bunyi  pasal  84  menyatakan  bahwa:  1) Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan; 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh  parapihak  yang  bersengketa.  3)  Gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Dalam  aspek  hukum  perdata  masih  banyak  kendala  yang  menyebabkan  terhambatnya penyelesaian  sengketa  lingkungan,  seperti  misalnya  tidak  adanya  kelembagaan  khusus  di tingkat  daerah  yang  memiliki  mandat  khusus  untuk  menerima  dan  menangani  pengaduan masyarakat, tidak adanya prosedur serta mekanisme pengaduan, penelitian dan penuntutan ganti  kerugian  dalam  kasus  pencemaran  atau  perusak  lingkungan,  tidak  adanya  wadah penyedia  jasa  penyelesaian  sengketa  ( service  provider )  di  luar  Pengadilan,  serta keterbatasan  akses  masyarakat  korban  maupun  kelompok  kepentingan  ke  lembaga Pengadilan. 24 Kemudian aspek lain yang menjadi problem dalam penegakan hukum perdata adalah  proses  yang  berlarut-larut  di  pengadilan  karena  hampir  semua  kasus  perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi bahkan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan. 25
Pada  tahapan  litigasi,  pembuktian  juga  masih  menjadi  kendala  yang  sangat  besar.  Karna prinsip  dalam  hukum  perdata  pada  prinsipnya  siapa  yang  melakukan  gugatan  maka berkewajiban untuk membuktikan, ini disebabkan hubungan kuasalitas sebab akibat. Seperti pada kasus Hotel Tiara Medan maupun dalam Kasus gugatan terhadap PT. Lapindo Brantas, bahwa ternyata hakim  masih  mendasarkan  pada  Pasal 1365  KUH  Perdata  dengan prinsip “ Liability Based On Fault ” dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita, sehingga penggugat mengalami kesulitan. Karena masih harus dilihat terlebih dahulu unsur kesalahan dari pihak tergugat, disamping mahalnya biaya perkara untuk membuktikan atas kesalahan dari pihak pencemar sampai bahkan untuk mendapatkan ganti kerugian. 26
Dalam  perkara  pencemaran  lingkungan  sering  kali  sangat  sulit  bagi  penderita  untuk menerangkan secara ilmiah setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan sakit yang  diderita.  Masalah  ini  terutama  timbul  dalam  kasus  pencemaran  yang  menyangkut industri  kimia  yang  pembuangan  limbahnya  mengakibatkan  penyakit  terhadap  orang- orang/masyarakat.  idealnya,  Pada  tahapan  pembuktian  seharusnya digunakan  mekanisme pembuktian terbalik, dengan memberikan kewajiban pembuktian pada pengrusak.
Dengan demikian adanya beban pembuktian terbalik ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi penderita atau pencinta lingkngan untuk berperkara di depan pengadilan,  karena  tanggung  jawab  dari  tergugat  untuk  membuktikan  bahwa  kegiatan- kegiatannya  mengandung  resiko  tidak  mempunyai  akibatakibat  yang  berbahaya  atau menimbulkan  gangguan  (pencemaran  atau  perusakan  lingkungan).  kelemahan  lain  pada
24 Ibid , hlm 164–165.
25 Prim  Haryadi, “Pengembangan  Hukum  Lingkungan  Hidup Melalui  Penegakan  Hukum  Perdata  Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (2017): hlm. 127, doi:10.31078/jk1416.
26 Edy Lisdiyono, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Mutlak Atau Unsur Kesalahan,” no. 2 (2014): hlm 70.
perbuatan  melawan  hukum  adalah  mengandung  kelemahan,  sehingga  dalam  kasus Lingkungan Hidup perlu adanya pergeseran dari kesalahan ke arah akibat yang ditimbukan, yang kemudian menimbulkan “ strict liability “.
Sehingga  menurut hemat  penulis penerapan pembuktian  terbalik  adalah  merupakan  solusi yang  tepat  untuk  perkara  Lingkungan  Hidup,  dengan  pembuktian  terbalik  memberikan kelonggaran bagi yang terkena imbas terutama bagi yang mengalami kerugian yang besar dari  pencemaran  lingkungan  tersebut,  namun  tidak  mampu  untuk  membuktikan  bahwa terdapat kesalahan/pelanggaran dalam lingkungan hidup.

## 3)  Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Hukum Pidana
Didalam hukum pidana menganut asas ultimatum remidium yang dimana merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang berarti bahwa hukum pidana di jadikan  sebagai  upaya  hukum  terakhir  digunakan,  apabila  upaya  hukum  lain  tidak menemukan  solusi  dalam  suatu  permasalahan,  terutama  permasalahan  pada  lingkungan hidup.
Sukanda  Husin  mengatakan  terdapat  2  (dua)  macam  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk menyelesaikan  sengketa  lingkungan  hidup.  Pertama,  penyelesaian  sengketa  melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan  bahwa  mekanisme  itu  tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak  yang  bersengketa. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  dapat  dipergunakan  untuk  menyelesaikan tindak pidana lingkungan. 27
Pola penegakan hukum pidana meliputi beberapa proses dan setiap proses harus mengacu pada ketentuan – ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum formal ( hukum acara pidana)  maupun  hukum  pidana  materi.  Adapun  proses  penegakan  hukum  pidana  meliputi tahap – tahap sebagai berikut: 1) penyelidikan; 2) penyidikan; 3) Prosekusi atau penuntutan; 4) Tahap Eksekusi. 28
Hukum  pidana  dalam  Undang  –  Undang  No.32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  sebenarnya  sebagai  penunjang  dari  hukum  administrasi yang berlaku di dalam UU tersebut. Bahkan Salah satu permasalah dari penegakan hukum pidana adalah apabila penegakan hukum administrasi tidak berjalan dengan efektif. Dengan lemahnya penegakan hukum administrasi ini menurut Mas Achmad Santosa (Mas Achmad Santosa:  197-199)  sangat  berpengaruh  terhadap  efektifitas  penegakan  hukum  pidana. Apabila penegakan hukum administrasi didayagunakan secara benar, maka catatan-catatan (record)  tingkat  penataan  suatu  kegiatan  yang  dihimpun  secara  periodik  akan  sangat membantu proses penyidikan, terutama dalam menentukan unsur elemen mental (mensarea)
27 Sukandi Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 157.
28 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2004), hal 360.
dari seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana lingkungan. 29 Lebih lanjut Ahmad Santosa mengungkapkan kelemahan dalam penegakan hukum Pidana, Yakni Jadi masalah permasalah timbul dalam penegakan hukum pidana, apabila penerapan hukum sebelumnya (Administrasi) tidak dilakukan secara baik dan benar.
Hal  demikian  juga  ditegaskan  oleh  Achmad  Santosa  yang  menyebutkan  kelemahan  dari penegakan hukum pidana lingkungan secara umum sebagai berikut: 30
1.  Proses  pengumpulan  bahan  keterangan  (prapenyidikan),  penyidikan,  dan  penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kemampuan koordinasi yang sangat lemah.  Keterangan  biasanya  dikumpulkan  oleh  Bapedal,  penyidikan  oleh  polisi, penuntutan  oleh  jaksa,  di  mana  polisi  dan  jaksa  bukan  khusus  menangani  kasus lingkungan.  Koordinasi  diantara  keduanya  sangat  memakan  waktu,  terlebih  lagi  jika presepsi yang dimiliki masing-masing berbeda;
2. Tidak dikenalnya lembaga expert judge (hakim ad hoc) yaitu seorang ahli lingkungan yang berperan  sebagai  anggota  majelis  hakim  untuk  megatasi  keawaman  hakim  di  bidang hukum lingkungan;
3. Belum adanya pedoman penegakan hukum dan penataan lingkungan yang dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum.

## b.  UPAYA  PENEGAKAN  HUKUM  LINGKUNGAN  DALAM  MENGGAPAI KEADILAN SUBSTANSIAL
Sesungguhnya penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Karena berbagai cara atau pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui instrumen  ekonomi,  edukasi,  bantuan  teknis  dan  tekanan  publik  (public  pressure).  Secara garis  besar  pendekatan  penataan  dapat  ditempuh  melalui  4  (empat)  pendekatan  yang  di sebutkan  oleh  Achmad  Santosa,  yaitu:  a.  Pendekatan  Command  and  Control  (CAC).  b. Pendekatan ekonomi. c. Pendekatan perilaku. d. Pendekatan pendayagunaan tekanan publik (public pressure). 31
Pendekatan penjeraan (deterent approach) atau lazim disebut dengan pendekatan command and  control  atau  pendekatan  penegakan  hukum  atau  stick  (vis  a  vis  pendekatan  carrot). Pendekatan  ini  paling  banyak  digunakan  dalam  kebijakan  penegakan  hukum  lingkungan. Penjeraan  atau  deterent  ini  dapat  berupa  ancaman  hukuman  (sanksi)  atau  penjatuhan sanksi. 32
Dalam  pendekatan  penegakan  hukum  terdapat  2  (dua)  cara  atau  bentuk  penyelesaian sengketa  lingkungan.  Selain  penyelesaian  sengketa  lingkungan  yang  diselesaikan  di Pengadilan (in court), maka dikenal pula penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (out court). Terdapat  beberapa  bentuk  penyelesaian  sengketa  lingkungan  di  luar  Pengadilan,  seperti
29 Hardiman, op. cit. , hal 165.
30 Syahrul  Machmud,  “Tindakan  Preventif  dan  Represif  Non-Yustisial  Penegakan  Hukum  Administrasi  Oleh Eksekutif,” n.d., hlm. 66.
31 Hardiman, op. cit. , hlm 158.
32 Ibid. , hlm. 159.
melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau  Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (MAPS)  atau  alternative  dispute  resolution  (ADR),  yaitu  berupa  mediasi  atau konsilasi. 33 Kehendak bagi para yang berperkara dalam menyelesaian sengketa lingkungan tentunya memiliki suatu tujuan, yakni agar mempu terciptanya suatu keadilan, terutama bagi pihak yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan
Penegakan  hukum  lingkungan  hidup  dalam  praktiknya  tidaklah  mudah.  Karena  proses pembuktiannya yang rumit, maka penegak hukum seperti hakim misalnya, dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah  ada,  namun  juga  memerlukan  suatu  judicial  activism  yang  dilakukan  dengan  cara penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusannya, agar terwujud keadilan bagi manusia dan lingkungan sehingga dapat terpelihara lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin  terwujudnya  keseimbangan  dalam  ekosistem.  Hakim  harus  mendukung pergeseran  paradigma  tuntutan  ganti  kerugian  dalam perkara  lingkungan hidup  yang  pada umumnya berupa materi menjadi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta. Dalam hal ini hakim harus memahami permohonan hak gugat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjaga kelestarian alam. Kepentingan tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atas sejumlah uang yang diderita oleh korban tetapi juga meliputi ganti  kerugian  yang  sekaligus  memulihkan  lingkungan  yang  telah  tercemar  dan/atau  rusak akibat perbuatan pelakunya. 34
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas  sistem  hukum  itu  sendiri,  tetapi  juga  jalinan  hubungan  antara  sistem  hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai yang benar menurut masyarakat, tertanam akan pemahaman tentang kebenaran, yang pada umumnya disebut sebagai Keadilan. 35 Pandangan  Satjipto  Raharjo  terhadap  hukum  dengan  cara  mengeroksi  kekeliruan  dan kekerungan  paradigma  positivistic  dalam  ilmu  hukum  mendorongnya  untuk  berfikir  ulang terhadap mempelajari dan “cara berhukum” yang bertujuan menghadirkan “sebenar keadilan” atau sering di sebut keadilan substantive “ berhukum dengan hati Nurani”. 36
Pendapat Aristoteles Mengenai konsepsi tentang keadilan yaitu: Keadilan distributif, adalah keadilan  yang  memberikan  setiap  orang  berdasarkan  profesinya  ata  jasanya.  Pembagian barang  dan  kehormatan  disesuaikan  dengan  statusnya  di  dalam  masyarakat.  Keadilan distributive  menghendaki  agar  orang  –  orang  yang  memunyai  sama  diperlakukan  sama  di depan hukum. Keadilan Komulatif, adalah keadilan yang memberikan hak kepada seorang berdasarkan  status  sebagai  manusia.  Keadilan  remidial  adalah  menetapkan  kriteria  dala melaksanakan hukum sehari – hari, yaitu harus ada standar umum untuk memulihkan akibat Tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. 37
33 Rodrigo Goyena dan A.G Fallis, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): hlm. 53, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
34 Haryadi, op. cit. , hlm 129.
35 Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan VI (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 19.
36 Suteki, op. cit. , hlm 6.
37 Suteki Dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Depok: rajawali pers, 2018), hlm 11.
Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun,  semenjak  hukum  modern  digunakan,  bukan  lagi  tempat  untuk  mencari  keadilan (searching  Of  Justice),  tetapi  lebih  berkutat  pada  aturan  main  dan  prosedur  dan  lebih mengedepankan kepastian hukum. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai  Trade  mark –  nya, dan  bahkan  keadilan  telah  mati  secara  dramatis di  lembaga  – lembaga  hukum  di  bawah  rezim  hukum  modern. 38 Hadirnya  Prof.  Satjipto  Raharjo menawarkan  tipe  penegakan  hukum  progresif,  yang  menjalankan  hukum  tidak  sekedar menurut kata – kata hitam putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) yang terkandung di dalam undang – undang  atau  hukum. 39 Adanya  tipe  penegakan  hukum  ini  mengharuskan  penegak  hukum dilakukannya  pendobrakan  terhadap  tirani  system  positivistic  yang  lebih  mengutamakan kepatian dari pada keadilan dan kemanfaatan.
Menurut Menski, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan orang dengan menggunakan  3  pendekatan  yakni  pendekatan  Filosofi-  hasilnya  adalah  keadilan  ideal, normative  Positivis-  hanya  keadilan  formal  dan  socio  –  legal-  hasilnya  adalah  keadilan materiil. Menski menawarkan jenis pendekatan ke empat disebut dengan pendekatan legal pluralism. Pendekatan ini diharapkan menghadirkan keadilan yang sempurna (perfect justice). Melalui pendekatan legal pluralism ini seorang pengambil keputusan hukum harus senantiasa memerhatikan kompleksitas perkara yang dihadapi. Kompleksitas itulah yang dijadikan dasar konstruksi penalaran hukumnya sebelum polisi, jaksa dan hakim memutus kebijakan tertentu. Kompleksitas itu berupa state law (hukum negara), living law (sosio-legal) serta natural law (moral, ethics dan religion).
Dalam  menangani  perkara  lingkungan  hidup,  para  penegak  diharapkan  bersikap  progresif mengingat  perkara  lingkungan  hidup  sifatnya  rumit  dan  banyak  ditemui  adanya  bukti-bukti ilmiah (scientific evidence). Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain itu perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara  yang  bersifat  struktural  yang  menghadapkan  secara  vertikal  antara  pihak  yang memiliki  akses  lebih  besar  terhadap  sumber  daya  dengan  pihak  yang  memiliki  akses terbatas. 40
Dalam Penegakan hukum lingkungan seperti yang telah dikatakan diatas yaitu sangatlah tidak mudah karna kompleksitas permasalahan dalam hukum lingkungan itu sendiri. Makanya oleh penegak  hukum  membutuhkan  pendekatan  –  pendekatan  yang  ekstra  dalam  pemecahan permasalahan Lingkungangan hidup. “Cara yang hanya mengandalkan Positif Law dengan Rule and Logic serta Rule Bound-nya hanya akan bermuara pada kebuntuan dalam pencarian keadilan substansial. Oleh karna itu Werner Menski memberika suatu gagasan besar (pakem) untuk para penegak hukum dalam melaksanakan perannya, yakni dengan pendekatan Legal Pluralism,  yang  mengandalkan  adanya  pertautan  antara  state  (positif  law),  aspek kemasyarakatan (social – legal), dan Natural Law (Moral, ethic, and Religion)”. 41
38 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, ed. oleh Ufran, Cetakan ke (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm ix.
39 Ibid., hlm xiii.
40 Haryadi, op. cit. , hlm 128.
41 Suteki, op. cit. , hlm 96.
Melalui pendekatan legal pluralism ini seorang pengambil keputusan hukum harus senantiasa memerhatikan kompleksitas perkara yang dihadapi. Kompleksitas itulah yang dijadikan dasar konstruksi penalaran hukumnya sebelum polisi, jaksa dan hakim memutus kebijakan tertentu. Kompleksitas itu berupa state law (hukum negara), living law (sosio-legal) serta natural law (moral, ethics dan religion). Pengambilan keputusan hukum yang mampu dan berani meramu dan  menggunakan  pendekatan  legal  pluralisme  dalam  ruang  menwujudkan  hukum progresif. 42 Sehingga Menurut penulis bahwa pendekatan yang di bangun oleh prof. Suteki adalah sebuah pendekatan yang mampu menuntun para agen penegak hukum melakukan terobosan  hukum  melalui The  non  Enforcement  Of  law yang  mana  merupakan  jalan  suci sehingga dapat melahirkan keadilan yang susbstansial yang sempurna (Perfect Justice).
Adapun  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  terdapat  berbagai  hambatan  yang mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaanya dilapangan masih hambatan yang ditemui yaitu sebagai berikut : 43

## 1.  Sarana Hukum
Sarana  hukum  merupakanfaktor  kendala  dan  hambatan  dalam  penegakan  hukum lingkungan.  Berbagai  kebijakan  operasional  yang  dikeluarkan  seringkali  tidak  konsisten dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  didalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang- Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai  pelaksanannya  akan  lebih  banyak  membentuk  keberhasilan  penegakan  hukum dibandingkan dengan factor hukum itu sendiri.

## 2.  Aparat Penegak Hukum
Banyak  kasus-kasus  lingkungan  terkendala  dikarenakan  jumlah  aparat  penegak  hukum profesional  yang  mampu  menangani  kasus-kasus  lingkungan  masih  sangat  terbatas. Disamping  itu  adalah  mustahil  kiranya  kita  mengharapkan  para  penegak  hukum  itu  dapat menguasai  berbagai  aspek  lingkungan.  Karena  lingkungan  hidup  mencakup  aspek  yang sangat  luas  dan  kompleks  yang  berkenaan  dengan  berbagai  disiplin  ilmu.  Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala  yang  sangat  dominan  dalam  upaya  untuk  menciptakan  kesamaan  presepsi penanganan perkara lingkungan.

## 3.  Fasilitas dan Sarana
Fasilitas  dan  sarana  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan  \penegakan  hukum  lingkungan. Ketiadaan  atau  keterbatasan  fasilitas  dansarana  penunjang  (termasuk  dana),  akan  sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukan dalam  penanganan  kasus-kasus  lingkungan  akan  melibatkan  berbagai  perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal
42 Ibid. , hal 62.
43 Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK,” Unigal.Ac.Id 3, no. 2 (2017): hlm. 12-13.

## 4.  Perizinan
Perizinan mememang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya  masalah  lingkungan  ketimbang  membatasinya.  Sebab  Pasal  36  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin  yang  dimaksud  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  Departemen  Perindustrian,  setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.

## 5.  Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Dalam  prakteknya,  AMDAL  lebih  mengarah  pada  penonjolan  pemenuhan  ketentuan administratif  daripada  subtantifnya.  Artinya  pesatnya  permintaan  akan  AMDAL  merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa  untuk  mendapatkan  akad  kredit  atau  izin  investasi.  Proses  transparansi  dan mekanisme  keterbukaan  dokumen  AMDAL  bagi  masyarakat  tidak  berjalan  sesuai harapan,bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan

## 6.  Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan
Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan huku(lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum  masyarakat.  Peranserta  masyarakat,  menurut  undang-undang  pengelolaan lingkungan  hidup  merupakan  komponen  utama,  disamping  keberadaan  penegak  hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan  hukum  lingkungan  hidup.  Masih  terbatasnya  kesadaran  hukum  masyarakat terhadap  lingkungan  disebabkan  keawaman  masyarakat  terhadap  aspek  lingkungan  dan tidak  mengetahui  akibat  yang  akan  timbul  bila  melakukan  pencemaran  dan  perusakan lingkungan.  Untuk  itu  diperlukan usaha-usaha  seperti  penyuluhan, bimbingan,  teladan  dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan  penegakan  hukum  yang  berdimensi  edukatif-persuasif  dan  preventif  perlu ditingkatkan dan digalakan lagi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  permasalahan  yang  dikemukakan  di  muka,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1.  Bahwa banyaknya Permasalah dan kelemahan yang timbul pada hukum lingkungan yang  membuat  penegakan  hukum  administrasi,  perdata  dan  pidana  menjadi terkendala. Hukum Administrasi, faktor teknis dan kurang tampilnya aparatur Penegak hukum merupakan suatu kelamahan dalam penegakan hukum administrasi. Hukum Perdata, yang menjadi induk permasalahan dalam penegakan hukum perdata adalah terletak  pada  Pembuktian,  yang  menurut  penulis  bahwa  terapkannya  pembuktian terbalik  akan  menjadi  solusi  dalam  penegakan  dari  segi  keperdataan  dan  lebih berpihak  kepada  korban  (penderita)  yang  terkena  dampak  lingkungan,  Kemudian perlu  adanya  pergeseran  dari  kesalahan  ke  arah  akibat  yang  ditimbukan,  yang kemudian  menimbulkan  “strict  liability“.  Hukum  Pidana,  masalah  permasalah  timbul dalam  penegakan  hukum  pidana,  apabila  penerapan  hukum  sebelumnya (Administrasi) tidak dilakukan secara baik dan benar.
2.  Bahwa  berkenaan  dengan  upaya  penegakan  hukum,  secara  garis  besar  dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi, tetapi pendekatan – pendekatan tentunya  harus  dipakai  dalam  merespon  permasalah  didalam  Lingkungan  Hidup. Seperti  pada  jalur  non  Litigas,  ada upaya  – upaya  pendekatan  (Approach)  Adapun pendekatan  tersebut,  Pendekatan  Command  and  Control  (CAC).  b.  Pendekatan ekonomi.  c.  Pendekatan  perilaku.  d.  Pendekatan  pendayagunaan  tekanan  publik (public  pressure).  Kemudian  pada  upaya  litigasi,  yang  dapat  di  tempu  melalui Penegakan  hukum  administrasi,  Perdata,  dan  Pidana.  Tetapi  para  agen  –  agen penegakan hukum menggunakan pendekatan Legal Pluralism Approach, bisa berupa Non  enforcement  Of  Law  sebagai  gerakan  yang  bisa  menuntun  Penegak  hukum menghasilkan  sebuah  keputusan  yang  berkeadilan  sempurna  atau  Perfect  Justice (Keadilan Substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Akhmaddhian,  Suwari.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  (Studi  Kebakaran  Hutan  Tahun  2015).” UNIFIKASI :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1  (2  Februari  2016):  1–35. doi:10.25134/unifikasi.v3i1.404.
Goyena,  Rodrigo,  dan  A.G  Fallis.  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Menurut Undang-Undang  N0.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.” Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling 53,  no.  9 (2019): 1689–99. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
Harahap, Zairin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 27 (2004): 7–22. doi:10.20885/iustum.vol11.iss27.art2.
Hardiman,  Dindin  M.  “Asas  Ultimum  Remidium  Dalam  Penegakan  Hukum  Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 2 (2017): 257. doi:10.25157/jigj.v4i2.319.
Haryadi,  Prim.  “Pengembangan  Hukum  Lingkungan  Hidup  Melalui  Penegakan  Hukum Perdata  Di  Indonesia.” Jurnal  Konstitusi 14,  no.  1  (2017):  124. doi:10.31078/jk1416.
Hukum, Penegakan, Lingkungan Hidup, dan Dalam Perspektif. “Az-Zarqa ’,” n.d.
Husin, Sukandi. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Kartono,  Kartono.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Administratif  Dalam  Undang-Undang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.” Jurnal  Dinamika  Hukum 9, no. 3 (2009): 247–57. doi:10.20884/1.jdh.2009.9.3.236.
Kim,  So  Woong.  “Lingkungan  Hidup  Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum.” Lingkungan  Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum , 2009, 11.
Lisdiyono, Edy. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Mutlak Atau Unsur Kesalahan,” no. 2 (2014): 67–76.
M.Friedman, Lawrence. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial . Cetakan VI. Bandung: Nusa Media, 2018.
Ma’ruf,  Arifin.  “Aspek  Hukum  Lingkungan  Hidup  Dalam  Upaya  Mencegah  Terjadinya Kerusakan  Dan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia.” Jurnal  Wacana Hukum 24, no. 1 (2019): 38. doi:10.33061/1.jwh.2018.24.1.2997.
Machmud,  Syahrul.  “Tindakan  Preventif  dan  Represif  Non-Yustisial  Penegakan  Hukum Administrasi Oleh Eksekutif,” n.d., 62–77.
Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita. “Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak” Vol. 12 (2007): 44–51.
Nina  Herlina.  “Permasalahan  Lingkungan  Hidup  Dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Di Indonesia  Oleh :  Nina  Herlina,  S.H.,  M.H.  *)  ABSTRAK.” Unigal.Ac.Id 3,  no.  2 (2017): 1–16.
Raharjo, Satjipto. Hukum Dan Masyarakat . Bandung: Angkasa, 1978.
———. Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Diedit  oleh  Ufran.  Cetakan  ke. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
Santoyo.  “Penegakan  Hukum  di  Indonesia.” Jurnal  Dinamika  Hukum 8,  no.  3  (2008): 199– 204. https://bit.ly/2FhMAKf.
Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan . Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2004.
Suhartono,  Selamet.  “Dinamika  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia.” Widya Yuridika 1, no. 2 (2018): 129. doi:10.31328/wy.v1i2.742.
Suteki. Masa Depan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
Tamura,  H.  “Implementasi  Corporate  Social  Reonsibility  Oleh  Badan  Usaha  Milik  Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Di Kota Surakarta.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2008): 287. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
Taufani,  Suteki  Dan  Galang. Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan  Praktik) . Depok: rajawali pers, 2018.
Wahid, Yunus. Pengantar Hukum Lingkungan . Jakarta Timur: Kencana, 2018.

## Buku
Husin, Sukandi. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
M.Friedman, Lawrence. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Cetakan VI. Bandung: Nusa Media, 2018.
Raharjo, Satjipto. Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1978.
———.  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis.  Diedit  oleh  Ufran.  Cetakan  ke. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2004.
Suteki. Masa Depan Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
Taufani,  Suteki  Dan  Galang.  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan  Praktik). Depok: rajawali pers, 2018.
Wahid, Yunus. Pengantar Hukum Lingkungan. Jakarta Timur: Kencana, 2018.

## Undang – Undang
Undang – Undang Dasar Tahun 1945
Undang – Undang No 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup