## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## BASRA Ulama and Medina Porch of Madura; Portrait of religious freedom in Madura
Mukhlishi & Surya Fajar Rasyid Dosen STKIP  PGRI Sumenep E-Mail: lisyi@stkippgrisumenep.ac.id

## Abstrak
Gagasan Ulama BASRA tentang kebebasan agama di Madura menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diangkat ke permukaan, pemikiran tentang masalah kebebasan agama yang  menjadi  cita-cita  BASRA  di  Madura  merupakan  sesuatu  yang  faktual  untuk ditransformasi  di  tengah  wacana  menjadikan  Madura  sebagai  serambi  Madinah  Ulama Madura  yang tergabung dalam BASRA  mencoba untuk mentransformasikan ajaran Islam terutama  terkait  dengan  kebebasan  dari  yang  bersifat  normatif  menjadi  praksis.  Untuk kepentingan ini, model pemahaman yang dilakukan variatif, mulai dari pemahman kultural dengan  masyarakat  umum,  hingga  pemahaman  yang  terkatagori  struktural  yakni  selektif dan  mengkritisi  serta  mengkaji  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  mengikis  budaya Indonesia  secara  umum  dan  Madura  secara  khusus.  Pada  era  digital  ini  banyak  saling serang  dengan  menggunakan  label  SARA,  padahal  NKRI  sudah  final  yang  berarti  harus berpikiran Maju yang telah bersepakat kita hidup dalam keberagaman yang itu juga pernah dipraktekkan  nabi  dalam  piagam  Madinah  yang  mampu  mengayomi  kaum  minoritas seperti Yahudi dan Nasrani.
Kata Kunci : Ulama BASRA, Serambi Madinah dan Kebebasan Bergama

## Abstract
The  idea  of BASRA piousman  about  religion  freedom  in  Madura  is  becomes  very urgent  to  be  raised  to  the  surface,  the  idea  of  the  issue  of  religious  freedom  which  is became the ideals of BASRA in Madura is factual to be transformed amid the discourse  to make  Madura  as  the  Serambi  Medinah.  Madura  piousman  Council  BASRA  tries  to transform Islamic teachings primarily in relation to freedom from normative to praxis. For this  purpose,  the  varied  model  of  understanding,  ranging  from  the  cultural  understanding with  the  general  public,  the  selective  structural  and  criticize  and  examine  government policies  that  can  erode  Indonesia  culture  generally  and  Madura  in  particularly.  In  the globalization  era is  a  lot  of attacking  each  other  by  using  SARA,  whereas  NKRI  is  final which  means  to  be  forward-thinking  who  have  agreed  we  live in  diversity  that also  once practiced the prophet in the Medina charter that is able to serve the minorities such as Jews and Christians.
Keywords : BASRA Piousman, Serambi Medina and Religion Freedom

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## A. Pendahuluan
Konstelasi  kehidupan  sosial  dan budaya  bangsa  Indonesia,  Madura  dengan segala  potensi  yang  dimiliki  di  dalamnya selalu  melahirkan  wacana-wacana  krusial yang  cukup  unik,  mulai  wacana  menjadi propinsi  sendiri  sampai  pada  pemikiran menjadikan  Madura  sebagai  serambi Madinah.  Semua  itu  merupakan  dinamika sosial  yang  terus  berkembang  di  pulau seribu pesantren ini.
Gagasan menjadikan Madura sebagai  serambi  Madinah  merupakan pemikiran  unik  yang  pernah  dimunculkan di  Madura  dan  bahkan  akan  terus digulirkan  guna  menciptakan  kondisi Madura yang tetap berpijak pada nilai-nilai ke-Madinah-an, yaitu satu model kehidupan  yang  berpijak  pada  kerangka nilai-nilai  agama  yang  kuat  dengan merujuk pada ajaran al-Qur’an dan Hadith Nabi Muhammad SAW.
Dalam  aspek  keagamaan,  Madura didominasi  oleh  kalangan  Muslim  tulen yang  menguasai  di  seluruh  Madura (Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan  dan Sumenep). 1 Kemunculan isu-isu dan
1 Tingginya  apresiasi  masyarakat  Madura  dalam beragama, bisa dilihat betapa antusiasnya masyarakat Madura memakmurkan masjid, mushalla  dan  langgar  yang  bertebaran  di  seluruh penjuru  Madura.  Kenyataan  menunjukkan  tentang posisi  agama  Islam  yang  telah  mengakar  kuat dalam  kehidupan  masyarakat  Madura.  Lihat.  KH. Mohammad Tidjani Djauhari, Membangun Madura (Jakarta : TAJ Publishing, 2008), 2.
simbol  keagamaan  dalam  ranah  sosial kehidupan  Madura  merupakan  akibat  dari hal  itu,  seperti  diungkapkan  Abd.  A’la, bahwa  potret  masyarakat  Madura  sebagai masyarakat  dengan  keberagamaan  yang kuat, tapi sekaligus ”dianggap” nyaris lekat dengan  tradisi  atau  budaya  yang  tidak selamanya  mencerminkan  nilai-nilai  Islam mengisyaratkan tentang kompleksitas kehidupan  budaya  keagamaan  masyarakat Madura itu sendiri. 2
Simbolisasi  komitmen  keagamaan itu, salah satunya tergambar dalam rumah- rumah  tradisional  masyarakat  Madura, baik  di  Bangkalan,  Sampang,  Sumenep dan  Pamekasan,  yaitu  dalam  setiap  rumah pasti  memiliki  sebuah  bangunan langgher ( mushalla )  dengan  lokasi  berada  di  ujung paling  barat  sesuai  dengan  simbolisasi posisi  Ka’bah  sebagai  simbol  kiblat  umat Islam. 3 Tingginya  komitmen  keagamaan orang  Madura  biasanya  dikongkritkan dengan  memberikan  kepercayaan  sosial yang  tinggi  terhadap  elite-elite  agama (kiai/ulama)  Madura.  Bagi  rata-rata  orang Madura,  kiai/ulama  adalah  panutan  dan pegangan dalam menjalani serta menentukan  kehidupan  sosial,  sehingga
2 Lihat.  Pengantar  Abd.  A’la, “Membaca Keberagamaan  Masyarakat  Madura” , dalam Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai  Kuasa: Kiprah  Kiai  dan  Blater  sebagai  Rezim  Kembar  di Madura (Yogjakarta : Pustaka Marwa, 2004), v.
3 A. Latif  Wiyata, Carok : Konflik Kekerasan dan Harga  Diri  Orang  Madura (Yogjakarta:  LKiS, 2006), 46.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dalam  ranah  sosial,  kiai  memiliki  peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat dan masa depan Madura.
Zamakhsyari  Dhofir  menyebutkan bahwa sosok kiai merupakan tokoh sentral dalam kehidupan sebuah pesantren.
Dengan  integritas  kepribadian,  wibawa keilmuan dan kharisma kepemimpinannya, seorang  kiai  menjadi  anutan  bagi  seluruh anggota keluarga, bagi para santri dan bagi komunitas  di  lingkungan  dan  di  luar pesantrennya. 4 Kiai adalah uswatun hasanah ,  contoh  dan  model  yang  baik dalam  seluruh  perilaku,  tindak  tanduk, perangai  dan  tabiat  pribadinya  bagi  para santri  dan  komunitas  di  lingkungannya. Pengaruh  kiai  terasa  tidak  saja  dalam kehidupan  sosial  keagamaan,  tetapi  juga dalam kehidupan sosial politik. 5
Posisi Kiai di tengah-tengah masyarakat  Madura  kerapkali  diposisikan lebih tinggi dari pada posisi sosial apapun, bahkan  dalam  derajat  tertentu  Kiai terposisikan  sebagai  penguasa  sosial  dan rujukan  yang  esensial  dalam  memetakan dan mengarahkan masa depan pembangunan  Madura  yang  dianggap mampu  menggerakkan  masyarakat  secara kultural,  apalagi  elit-elit  melebur  dalam satu  komunitas  kultural  yang  kuat,  seperti
4 Faisal Ismail, dkk, NU, Gusdurisme dan Politik Kiai (Yogjakarta : Tiara Wacana, 1999), 21.
5 Ismail, dkk, NU, Gusdurisme, 21.
BASRA (Badan Silaturrahim Ulama Madura).
Sebagai  komunitas  yang  mewadahi para  kiai  Madura,  BASRA  acapkali menjadi gawang dan penentu tentang masa depan Madura. Gagasan dan gerakan sosial yang  dilakukan  BASRA  secara  langsung dianggap  sebagai  representasi  masyarakat Madura, sehingga berbagai gagasan tentang  Madura  yang  diusung  oleh  kiai- kiai  BASRA  juga  menjadi  kesepakatan masyarakat.  Salah  satu  gagasan  besar tentang pembangunan Madura yang hendak diperjuangkan oleh BASRA adalah menciptakan kehidupan Madura yang tetap kental dengan nilai-nilai religiusitasnya.
Secara otomatis, nilai-nilai keislaman  akan  menjadi  nuansa  kental dalam  pembangunan  Madura,  karena BASRA  merupakan  wadah  para  elit-elit agama  Islam,  sehingga  tidak  mustahil dalam  setiap  gagasan  dan  gerakan  yang ditawarkan  akan  menimbulkan  sesuatu yang    bias,  terutama  terhadap  penganut agama  lain,  apalagi  BASRA  hanya mewadahi  satu  elit  agama  (Islam)  dan tidak  mengakomodir  elit  agama  yang  lain. Padahal, pembangunan dan pengembangan Madura  harus  didasarkan  pada  pemikiran semua  pihak,  tidak  hanya  didominasi  oleh pemikiran  pihak  dominan,  tetapi  juga  elit- elit  agama  lain,  sehingga  akan  terjadi sinergi  yang  ideal  dalam  membangun

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Madura, terutama dalam masalah kebebasan  beragama  dan  perlindungan terhadap agama lain.
Melihat  konteks  ini,  gagasan  kiai BASRA  tentang  kebebasan  agama  di Madura menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk  diangkat  ke  permukaan,  sehingga gerakan  dan  pemikiran  kiai-kiai  BASRA tidak  akan  menimbulkan  kecurigaan  bagi agama  lain,  karena  secara  teoritis,  pihak dominan  acapkali  menafikan  keberadaan pihak minoritas, sehingga pemikiran tentang  masalah  kebebasan  agama  yang menjadi  cita-cita  BASRA  di  Madura merupakan  sesuatu  yang  faktual  untuk ditransformasi di tengah wacana menjadikan  Madura  sebagai  serambi Madinah,  peta  dan  formulasi  pemikiran tentang kebebasan agama yang ditawarkan oleh  para  kiai  Madura  dapat  menjadi spektrum dalam membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat Madura yang universal dan plural.
Hasil  riset  ini  akan  difokuskan  pada beberapa  hal.  Pertama,  bagaimana  peran strategis  BASRA  sebagai  kekuatan  elite sosial  relegius  dalam  konstelasi  gerakan sosial budaya di Madura? Kedua, bagaimana  pandangan  kiai-kiai  yang tergabung dalam BASRA tentang perbedaan  agama  di  Madura?  Ketiga, bagaimana  pemikiran  kiai-kiai  BASRA dalam  memposisikan  kelompok  penganut
agama lain di tengah wacana membangunan  Madura  sebagai  serambi Madinah?

## B. Pembahasan
1. Perspektif Kebebasan Beragama
Kebebasan  dalam  menganut  agama merupakan  hak  setiap  manusia.  Memilih agama  sesuai  dengan  keyakinan  yang hakiki merupakan fitrah kehidupan manusia.  Tak  ada  manusia  manapun  yang bisa membatasi ruang keyakinan seseorang,  karena  memilih  keyakinan merupakan  wilayah  yang  prifat.  Setiap individu  memiliki  hak  asasi  manusia  yang sama, terutama dalam memilih agama yang diyakini  bisa  memberikan  keselamatan dunia  dan  akhirat.  Bahkan,  hak  asasi manusia itupun sudah mendapatkan legitimasi dari dunia internasional sebagaimana  telah  ditegasan  oleh  Alim, (2001 : 60) Declaration of Independence of the  United  States  of  America, yang dideklarasikan oleh The Representatives of the  United  States  of  America dalam General  Congress  Assembled,  pada  4  Juli 1776.
Berdasarkan pada konteks kebebasan tersebut, setidaknya terdapat empat macam kebebasan  yang  dimiliki  oleh  manusia, yang  terkenal  dengan The  Four  Freedoms yang  dimiliki  oleh  manusia  dan  hal  itu bersifat  sangat  privat.  Kebebasan  tersebut

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
misalnya  dalam  bentuk  kebebasan  dalam mengeluarkan  pendapat,  kebebasan  dalam memeluk agama, kebebasan dari kemiskinan  dan  kebebasan  dari  perasaan takut.
Sekian  banyak  dari  berbagai  macam kebebasan  tersebut,  kebebasan  dalam memilih  agama  juga  menjadi  bagian  tidak terpisahkan  dari  kebebasan  yang  menjadi hak  setiap  manusia.  Sebagai  bagian  dari hak  substansial  setiap  manusia,  memilih agama  tentu  saja  tidak  dapat  diintervensi oleh  siapapun  dan  keyakinan  manapun. Agama  menjadi  setiap  hak  individu  sesuai dengan keyakinannya yang sangat substansial. Maka, pemaksaan untuk menganut agama tertentu dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak kemanusiaan yang kejam.  Bahkan,  negara  maupun  institusi agama  apapun,  juga  tidak  bisa  melakukan intervensi  untuk  memaksa  pihak  lain  agar menganut  agama  tertentu.  Mohamed  Talbi dalam Kurzman, (2003  : 232) menyatakan bahwa  “Kebebasan  agama  saat  ini  telah mengakar  dalam  kehidupan  sosial  kita. Sejak  Hak  Asasi  Manusia  pada  tahun 1945,  konsep  ini  telah  muncul  sebagai bagian  esensial  dari  hukum  internasional. Lebih  jauh,  Talbi  menyatakan  bahwa setiap  manusia  mempunyai  hak  untuk berbeda,  dan  bahwa  planet  yang  ada  telah sedemikian  kecil  bagi  ambisi-ambisi  dan mimpi-mimpi.  Di  dunia  baru  ini,  dalam
periodenya yang pesat, tidak ada lagi ruang bagi yang  ekslusif.  Keanekaragaman adalah hukum zaman”.
Maka,  kebebasan  dalam  menjadikan agama  tertentu  sebagai  pusat  keyakinan, mutlak  berada  di  tangan  setiap  manusia yang  hakiki.  Beragama  adalah  fitrah kehidupan  dan  memilih  agama  sesuai keyakinan  juga  fitrah  setiap  individu  yang bebas.  Bahkan,  dalam  konteks  agama Islam,  menganut  agama  tertentu  sudah ditegaskan dalam al-Qur’an bahwa bagimu agamamu, dan bagiku adalah agamaku .
Bahkan,  arogansi  dan  pemaksaan dalam  beragama,  sama  sekali  tidak dibenarkan  menurut  al-Qur’an,  karena dalam beragama tidak ada paksaan, karena beragama  dilandasi  oleh  satu  keyakinan personal yang substansial. Allah menegaskan  dalam  al-Qur’an:  “Tidak  ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang  benar daripada  jalan  yang  sesat,  karena  itu barang  siapa  yang  ingkar  kepada  Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya  ia  telah  berpegang  kepada buhul  tali  yang  amat  kuat  yang  tidak  akan putus.
Dan  Allah  Maha  mendengar  lagi Maha  mengetahui  (Qs.  Al-Baqarah:  256): Ayat tersebut menjelaskan tentang penegasian  terhadap  perilaku  beragama yang cenderung memaksa terhadap

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
keyakinan  pihak  lain.  Istilah  pemaksaan yang digunakan oleh al-Qur’an dalam ayat di  atas,  semakin  menegaskan  tentang  hak kebebasan  setiap  manusia  dalam  memilih dan  meyakini  agama  tertentu,  termasuk dalam ber-Islam. Karena Islam sama sekali tidak  membenarkan  adanya  pemaksaan terhadap penganut  agama lain, Islam tidak pernah  mengajarkan  pemaksaan  untuk mengganti  agama  tertentu,  melainkan Islam menawarkan sebuah konsep keberagamaan yang damai dan memberikan  keyakinan  tentang  kebenaran yang hakiki.
Islam  telah  memberikan  pesan  yang gamblang  tentang  keragaman  ini.  Bahwa pluralitas  dalam  kehidupan  tidak  bisa dibantah  dengan  logika  apapun.  Jadi, pluralitas dalam beragama menjadi sesuatu yang given ,  nyata  dan  apa  adanya  dalam kehidupan  umat  manusia  dalam  sepanjang sejarah.
Menurut  Said  Aqil  Sirodj  (2006  : 298)  bahwa  diantara  ketentuan  Tuhan  atas manusia  adalah  bahwa  jagad  raya  bersifat plural.  Dari  komunitas  manusia  saja, Tuhan  menjadikan  dalam  berbagai  etnis, bangsa, bahasa, status sosial, dan sebagainya.  Lebih  jauh  Said  Aqil  Siroj menjelaskan  bahwa  paham  kebangsaan tidak  berlandaskan  kepada  ras  tertentu, agama  tertentu,  juga  bahasa  tertentu. Paham kebangsaan terformulasikan di atas
sendi-sendi keseriusan dan tekad komunitas  manusia  untuk  hidup  bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka.
Berbagai  konteks  perbedaan  agama sejatinya  harus  ditempatkan  dalam  ruang lingkup  pluralitas  yang  telah  menjadi kodrat  dalam  kehidupan.  Agama  yang plural  dianut  oleh  segenap  umat  manusia, menunjukkan  tentang  adanya  kebebasan bagi  setiap  individu  untuk  merayakan pluralitas keagamaan sebagai konsekwensi dari  pluralitas  kehidupan.  Seperti  yang ditulis oleh Ngainun Naim bahwa pluralitas  merupakan  realitas  yang  lekat dalam  kehidupan  kita  sehari-hari.  Ia  hadir tanpa  rekayasa  sebagai  kehendak  Tuhan yang tidak bisa ditolak. 6
Konsep kerukunan antar umat beragama  pada  dasarnya  berangkat  dari konsep kemajemukan dan keanekaragaman dalam  hidup.  Perbedaan  dalam  banyak aspek kehidupan merupakan fakta alamiah atau  fitrah  kehidupan  yang  tidak  bisa dinafikan.  Menemukan  perbedaan  dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang niscaya dan  mustahil  untuk  dinafikan,  sehingga pengingkaran  terhadap  perbedaan  manusia dalam  berbagai  aspeknya  bisa  dianggap sebagai  bentuk  pengingkaran  terhadap
6 Lihat Ngainun Naim, Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu Dalam Keragaman (Yogjakarta : Teras, 2011), 23.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
realitas  kehidupan  yang  “sengaja”  telah diciptakan oleh Tuhan.
Dalam  pandangan  Said  Aqil  Sirajd (2006  :  279-280)    bahwa  esensi  firman Allah  itu  berlaku  bagi  semua  agama  di dunia,  terutama  agama  monoteis  (Yahudi, Kristen,  dan  Islam).  Kristen  Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha,
Konghuchu,  ataupun  agama-agama  lain, pada  hakikatnya  sama,  yaitu  mengakui adanya  dzat  yang  menciptakan  dunia  dan seisinya.  Dzat  inilah  yang  wajib  disembah dan  ditaati  oleh  semua  orang  tanpa pandang  bulu,  sehingga  ketaatan  seorang manusia  berada  di  atas  ras,  golongan, status  sosial,  warna  kulit,  serta  perbedaan- perbedaan lahiriyah lainnya.
Oleh karena itu, Pandangan Rahardjo (2002:120)  perbedaan  dan  pluralisme (terutama  agama)  yang  ada  di  dunia  ini, pada  hakikatnya  merupakan  sesuatu  yang pasti  terjadi,  sehingga  diperlukan  kearifan dan kesadaran maksimal untuk meresponnya.  Sebab,  perbedaan  agama yang tercipta, sama sekali bukan merupakan sebuah persoalan yang konflik, yang pada gilirannya melahirkan disharmoni  diantara  umat  beragama  itu sendiri, karena perbedaan yang terjadi pada hakikatnya  merupakan  fitrah  kehidupan yang  dengan  sengaja  diciptakan  oleh Tuhan.  Erich  Formm    menyebut  agama sebagai  kecenderungan  kodrati  manusia
dalam mencari keseimbangan dalam eksistensinya.  Dalam  pencariannya  itu, manusia mencari yang ideal. Dari situlah ia membentuk sistem orientasinya dan pengabdiannya. Kecenderungan ini merupakan  bagian  yang  instrinsik  dalam eksistensi manusia.
Sementara itu, Muchit Muzadi dalam Ayu  Sutarto,  (2008  :  100)  memberikan ulasan  cukup  panjang  tentang  pemahaman saling  menghormati  ini:  Saling  mengenal ( lita’arafu) berarti  saling  mengerti,  saling menghormati,  dan  saling  membantu.  Di hadapan  Allah,  manusia  dari  kelompok etnik  manapun  adalah  makhluk  yang mulia, sebagaimana firman-Nya : Sungguh, Kami  muliakan  anak-anak  Adam.  Kami angkut  mereka  (kami  beri  kemampuan dalam angkut mengangkut) di daratan dan di  lautan.  Kami  beri  mereka  rizki  yang baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka dengan  kelebihan  mereka  yang  sempurna atas  kebanyakan  makhluk  yang  Kami ciptakan (Qs. Al-Isra’ : 70).
Berangkat  dari  sikap lita’arafu itu , menurut  Muchit  Muzadi,  “saling mengenal”  dan Karramna “dijadikan makhluk  terhormat”  itu,  Islam  mengatur hubungan  antar  manusia  untuk  saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, dan saling menasehati. Manusia memiliki bermacam hubungan, baik

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
hubungan  darah,  akidah,  etnik,  profesi maupun ideologis dengan manusia lain. 2. BASSRA dalam Dinamika Sosial
Masyarakat Madura Kiai atau ulama adalah sosok sentral dalam  kehidupan  umat  Islam.  Keberadaan kiai  menempati  pada  posisi  yang  sangat strategis dalam dinamika sosial masyarakat,  bahkan  kiai  kerapkali  disebut sebagai  pelaku  sosial  yang  cukup  urgen dalam  kehidupan  masyarakat,  terutama masyarakat  dengan  komunitas  pesantren yang  besar.  Posisi  sentral  tersebut  terkait dengan kedudukan kiai sebagai orang yang terdidik dan kaya di tengah masyarakat. 7
Sebagai  elit  terdidik,  kiai  identik dengan  sosok  berpengatahun,  terutama pengetahuan  agama,  dan  pada  akhirnya kiai  dianggap  sebagai  pewaris  para  Nabi, dengan  keyakinan  bahwa  kiai  memiliki hak  otoritas  dalam  hal-hal  keagamaan  dan masalah  sosial.  Posisi  semacam  ini, konsekwensi  dari  pengakuan  kiai  sebagai figur terdidik. Sementara dengan kekayaan yang dimiliki, Kiai menjadi patron, kepada siapa  banyak  penduduk  desa  bergantung.
Posisi sentral kiai dapat dilihat dalam pola patronase  ini,  terutama  karena  pola  ini menghubungkan dan mengikat kiai dengan para santri atau siswanya. 8
7 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan (Yogjakarta : LKiS, 2004), 1.
8 Turmudzi, Perselingkuhan Kiai, 1.
Keberadaan  kiai  di  tengah-tengah masyarakat  sebagai  figur  sentral  yang menjadi rujukan bagi setiap aspek kehidupan sosial masyarakat, bahkan tidak jarang  setiap  perilaku  dan  gagasan  kiai dijadikan  sebagai  rujukan  yang  absolut  di kalangan  masyarakat  tradisional.  Kiai bukan  hanya  diposisikan  sebagai  figur sosial yang sentral, tetapi – kadang – lebih dari sekedar itu, yaitu munculnya keyakinan bahwa kiai sebagai pewaris para Nabi.  Keyakinan  ini  pada  gilirannya melahirkan  posisi  melampaui  posisi  kiai dalam ranah sosial budaya, karena keyakinan  kiai  sebagai  pewaris  para  Nabi memunculkan  keyakinan  total  bahwa  kiai bagian penting dalam dunia kenabian.
Hal  ini  berakibat,  posisi  kiai  di tengah-tengah  masyarakat  kultural  adalah sebagai  figur  utama  yang  menjadi  kiblat dalam  semua  aspek  kehidupan  sosial, lebih-lebih  terutama  dalam  aspek  agama. 9
Bagi masyarakat kultural (Madura misalnya),  perilaku,  perbuatan  dan  dan perkataan  kiai  dianggap  sebagai  referensi
9 Menurut  Dirdjosantoso  bahwa  posisi  sentral  kiai pesantren  dalam  konteks  sosial  keagamaan  dan politik,  secara  historis  sudah  berlangsung  sejak jaman  kerajaan.  Pengaruh  besar  dalam  urusan politik  dan  kenegaraan  kiai  pesantren  dapat ditelusuri adanya pemberlakuan desa perdikan bagi desa  yang  ditempati  pesantren.  Kondisi  tersebut menunjukkan  tentang  posisi  kiai  pesantren  sebagai kelompok  elit  mendapat  pengakuan  publik  dan  ini sekaligus  sebagai  bukti  kiai  pesantren  memiliki peran  strategis  di  masyarakat.  Lihat  dalam  Khoiro Ummatin, Perilaku  Politik  Kiai (Yogjakarta  : Pustaka Pelajar, 2002), 30.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
yang tidak terbantahkan, sehingga menjadi sesuatu  yang  sejatinya  harus  ditiru  dan didengar. 10 Apalagi  dalam  kehidupan masyarakat kultural, kiai dianggap sebagai pemimpin  non  formal  sekaligus  berperan sebagai  sosok  pemimpin  spritual,  dan posisi  mereka  sangat  dekat  dengan kelompok-kelompok    masyarakat  lapisan bawah  di  desa-desa.  Akibatnya,  perkataan kiai  akan  selalu  didengar,  diikuti  dan dilaksanakan  oleh  para  jamaah,  komunitas (komonitas  santri/alumni  santri, pen .)  dan massa yang dipimpinnya. 11
Dalam keterkaitan itu, dalam ranah sosial  budaya,  kiai  tidak  saja  tampil sebagai  broker  kebudayaan  masyarakat, tetapi  bisa  menghegemoni  kehidupan sosial  masyarakat,  karena  keyakinan  pada kiai sebagai figur sosial, acapkali melahirkan  kepatuhan  yang  total  kepada kiai yang dalam konteks wacana masyarakat Madura terkenal dengan istilah sami’na  atha’na ,  sehingga  keberadaan ulama  yang  tergabung  dalam  BASRA dapat  dijadikan  sebagai  penentu  dinamika pola  keberagamaan  masyarakat  Madura dalam setiap waktu.
Kehadiran BASRA dalam dinamika sosial masyarakat Madura, merupakan  wadah  perjuangan  para  ulama se-Madura. BASRA dibentuk untuk
10 Faisal Ismail, dkk, NU, Gusdurisme , 39.
11 Faisal Ismail, dkk, NU, Gusdurisme, 39-41.
membangun kekompakan para kiai, terutama dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di Madura salah satunya adalah rencana industrialisasi di Madura. Rencana membangun industrialisasi  di  Madura,  merupakan inisiatif Presiden BJ. Habibi yang notabene sangat  getol  mendorong  industralisasi  di pulau garam ini, ssperti Batam yang cukup berhasil dan maju. 12
Dari  ulasan  tersebut,  sangat  jelas sekali  bahwa  pembentukan  BASRA  oleh para ulama se- Madura, merupakan respon sosial  terhadap  pembangunan  industri  di Madura,  yang  secara  sosial  pasti  akan berdampak nyata terhadap dinamika sosial masyarakat  Madura,  sehingga  para  ulama perlu  bersatu  untuk  membangun  kekuatan sosial  dalam  menjaga  Madura  dari dampak-dampak  negatif    industrialisasi. Faktanya,  para  ulama  dalam  BASRA  ini, memang  menolak  kehadiran  industralisasi di Madura, karena dianggap akan merugikan masa depan masyarakat Madura.  Penolakan  tersebut,  tentu  saja menjadi tantangan berat dalam misi meng- industralisasi Madura. Sehingga, pemerintah  dituntut  untuk  melakukan upaya-upaya  persuasif  agar  para  ulama
12 Disarikan dari hasil wawancara dengan KH. Taufikurrahman FM. Ia merupakan salah satu tokoh ulama Madura yang aktif di BASRA. Ia juga sebagai pengasuh di Ponpes Matlabul Ulum, Jambu Lenteng Sumenep Madura. (Wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2017).

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Madura bisa memahami tentang signifikansi industralisasi di Madura. 3. Kebebasan  Beragama  dan  Argumen Kebangsaan  Ulama  “Dalam  Bingkai NKRI”
Pandangan  Riaz  Hasan  tersebut memberikan  ilustrasi  te.ntang  agama sebagai  ciri  khas  keagamaan  seseorang, termasuk umat Islam  yang ada di  Madura. Bagi  masyarakat  Madura,  Islam  telah menjadi  identitas  yang  sangat  esensial, sehingga komitmen keagamaan, sebagaimana  telah  digambarkan  di  atas, juga  terjadi  bagi  masyarakat  Madura  yang mayoritas beragama Islam.
Agama  merupakan  identitas  Muslim yang  esensial.  Hal  ini  berlaku  bagi  semua Muslim,  baik  mereka  yang  saleh  dan menjadi  anggota  oragnisasi  keagamaan seperti  Muhammadiyah  di  Indonesia, Jamaat-i-Islami  di  Pakistan,  atau alIkhwan al-Muslimin  di  Mesir,  atau  mereka  yang hidup  di  lingkungan  masyarakat  sekuler seperti  Kazakhtan  dan  Turki.Ini  juga berlaku  bagi  mereka  yang  berada  di negara-negara  non  Muslim  seperti  India, Thailand,  Jerman,  Australia  atau  Amerika Serikat. Konsekwensinya, komitmen keagamaan  merupakan  bukti  sekaligus ungkapan dari identitas Muslim. 13
13 Riaz Hasan, Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat  Muslim (  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada  PPIM UIN Jakarta, 2006), 43.
Sebagai pulau santri, Madura mencerminkan  sebuah  daerah  dengan penganut  Islam  yang  sangat  dominan. Tidak  ada  data  pasti  yang  menjelaskan, persentase  jumlah  penganut  agama  Islam di Madura, tetapi ada yang menyebut umat Islam  di  Madura  mencapai  92  %  dari. Angka  itu  semakin  menguatkan  tentang dominasi  umat  Islam  di  Madura.  Hanya sekitar  8  %  dari  masyarakat  Madura  yang tidak  menganut  agama  Islam,  baik  itu Kristen, Budha dan lain sebagainya.
Namun  demikian,  dominasi  ulamt Islam di Madura sama sekali tidak menjadi ancaman  bagi  penganut  agama  non  Islam, bahkan keberadaan non muslim di Madura, sama  sekali  tidak  mempengaruhi  terhadap ikatan  persaudaran  sebagai  sesama  orang Madura.  Antara  yang  muslim  dan  non muslim,  sama  sekali  tidak  sekat  pemisah. Agama  yang  dianut  sama  sekali  tidak dijadikan  sebagai  alasan  untuk  menafikan sesama  warga  Madura.  Toleransi  telah menjadi  kekuatan  antara  muslim  dan  non muslim  di  Madura,  sehingga  mampu meniadakan  potensi  konflik  karena  faktor agama.  Hal  itu  terjadi,  karena  orang Madura  memahami  hakikat  kebebasan dalam  beragama,  sehingga  tak  perlu  ada intimidasi  dan  provokasi  dari  satu  pihak kepada  pihak  yang  lain  atasnama  agama tertentu,  yang  pada  gilirannya  bisa menciptakan  keretakan  relasi  sosial  yang

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
telah  lama  terikat  sangat  kuat.  Kebebasan beragama di Madura begitu telah membumi,  sehingga  mampu  memberikan jaminan  terciptanya  harmonisasi  antara umat beragama.
Sebagai  elite  sosial  di  Madura,  kiai BASRA  memiliki  pandangan  yang  sama dalam memahami dan memaknai kebebasan  agama  di  Madura.  Sekalipun, umat  Islam  menjadi  penganut  agama terbesar  di  Madura,  para  ulama  BASRA, memiliki  cara  pandang  yang  cukup moderat. Prinsip kebebasan beragama yang melandasi  cara  berfikir  mereka  adalah komitmen  terhadap  NKRI  dengan  segala produk  yang  ada  di  dalamnya.  Salah  satu produk  konsekwensi  dari  NKRI  adalah adalah jaminan terhadap keragaman dalam semua  aspek,  termasuk  di  dalamnya keragaman dalam beragama.Intinya, NKRI memberikan  jaminan  kebebasan  untuk menganut agama yang diyakini kebenarannya,  tanpa  diintervensi  oleh siapapun.
Mengembalikan kebebasan beragama  terhadap  NKRI,  sebagaimana menjadi  dasar  berfikir  ulama  BASRA, menunjukkan  tentang  pola  pikir  terbuka terhadap  penganut  agama  lain.  Kebebasan beragama yang mendapatkan perlindungan dalam NKRI, pada gilirannya melegitimasi sikap  dan  perilaku  ulama  BASRA  dalam memaknai  perbedaan  agama  di  Madura.
Pandangan  itu,  salah  satunya  diungkapkan oleh  KH.  Taufikurrahman  FM.  Menurut ulama BASSRA asal Sumenep ini :
Kami  tetap  dalam  bingkai  NKRI. Bhinneka Tunggal Ika tetap kita jaga. Kita tetap  menghargai  perbedaan-perbedaan antar  agama.  Akan  tapi,  hal-hal  yang wajar.  Seperti  yang  terjadi  di  Sampang. Ada  insiden  tentang  Tajul  Muluk,  yang terjadi insiden dengan masyarakat ahlussunah , sehingga terjadi korban pembunuhan.  Ada  satu  orang  yang meninggal.  Kami  sikapi  masalah  itu,  baik kepada  Menteri  Agama  dan  Kapolda, agar tidak  terjadi  bentrokan  lagi.  Karena  antara mereka  terjadi  perbedaan.  Tidak  mungkin bisa  disatukan,  tanpa  mereka  kembali  ke jalan  yang  benar.  Mereka  tidak  mungkin ketemu,  akhirnya  mereka  (Syiah, penulis ) diungsikan ke Sidoarjo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.  Agar  tidak  terjadi  bentrokan susulan antara Syiah dan Sunni. 14
Ulama  di  Madura,  terutama  BASRA sejatinya  tidak  pernah  mempersoalkan kebebasan  beragama  selama  dilakukan dengan  konteks  yang  wajar  dan  tidak menganggu penganut agama lain. Kebhinnekaan  menjadi  dasar  berfikir mereka dalam menyikapi perbedaan agama di  Madura.  Para  ulama  itu  memberikan
14 Wawancara dengan KH. Taufikurrahman FM dilakukan pada 25 Juni 2017.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan  beragama  yang  dibenarkan dalam  bingkai  NKRI,  sehingga  menjaga dan  memelihara  keragaman  beragama menjadi  tugas  bersama  untuk  dijaga.  Kiai Hasan (atau kalangan santri biasa memanggil Ra Hasan), salah satu keluarga besar Pondok Pesantren Bata-Bata Pamekasan,  juga  membenarkan  adanya kebebasan  beragama  dalam  wadah  NKRI yang telah memberikan jaminan keamanan dalam  membumikan  kebebasan  dalam menjalankan  agama  yan  diyakini  oleh warganya.  Menurutnya  bahwa  semuanya dalam  bingkai  NKRI.  Perbedaan  apapun yang  terjadi,  konteksnya  mereka  tetap dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan NKRI. 15
Ketika  NKRI  yang  menjadi  dasar pemikiran, secara otomatis telah memberikan gambaran tentang cara pandang para ulama Madura bahwa konsep final  NKRI  dianggap  sebaga  pilihan  tepat, karena prinsip yang dibangun dalam NKRI adalah  keragaman  dalam  semua  aspek. Semua  perbedaan  yang  menyatu  dalam wadah  NKRI  ibarat  telah  menjadi  satu tubuh, yang tidak terpisahkan, termasuk di dalamnya  perbedaan  dalam  beragama. Kebebasan  beragama  dalam  bingkaua NKRI  yang  menjadi  dasar  berfikir  para
15 Wawancara dengan RA. Hasan dilakukan pada 1 Juli 2017.
ulama  di  Madura,  secara  substansial memberikan  isyarat  tentang  sikap  dan respon  positif  ulama  dalam  memaknai hubungan agama dengan konsep bernegara NKRI.  Artinya,  perbedaan  agama  yang terjadi  di  Madura,  sejatinya  ditempatkan sebagai  bagian  dari  khazanah  nusantara yang  dibenarkan  dan  dilindungi  oleh negara, sehingga penghormatan dan toleransi terhadap keragaman agama menjadi  sesuatu  yang given .  Para  ulama menerima  setiap  perbedaan  agama  di Madura, sebagai konsekwensi dari komitmen  menjunjung  tinggi  konsep negara dalam bingkai NKRI.
Dalam keterkaitan itu, NKRI merupakan  refleksi  dari  negara  yang memiliki  ciri  khas  keragaman  (pluralitas) yang  kuat.  Pluralitas  itu  pada  gilirannya diikat  oleh  satu  kekuatan  bernama  NKRI dan Pancasila sebagai ideologi di dalamnya.  Ketika  para  ulama  Madura menyatakan  NKRI  sudah  final,  maka keragaman juga sudah bisa dipastikan telah dianggap final, sehingga tak perlu dipersoalkan.  Bahkan,  wajib  diterima  apa adanya,  dan  tidak  bisa  dijadikan  sebagai alasan untuk saling menyakiti dan menafikan. Menempatkan kebebasan beragama, dalam bingkai NKRI merupakan  bentuk  pengakuan  yang  tulus kalangan  ulama  dalam  menerima  konsep NKRI  secara kaffah. Dengan  mematok

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
NKRI  sebagai  pondasi  dalam  membangun kebebasan  beragama  di  Madura,  sudah pasti  akan  memberikan  keyakinan  tentang tumbuhnya  toleransi  dan  kerukunan  yang harus dibanguan. Karena dalam kebebasan beragama, setiap orang di Madura memiliki  hak  yang  sangat  asasi  untuk menentukan  keyakinan  sendiri,  tanpa merasa  terancam  dan  ketakutan  dari  pihak manapun.  Sebagimana  komitmen  ulama terhadap  NKRI,  komitmen  ulama  dalam menjaga kebebasan beragama dalam batas- batas  yang  dibenarkan  oleh  Undang- Undang  menjadi  komitmen  para  ulama Madura.
NKRI  adalah  negara  plural  yang merangkum  keragaman  dalam  semua aspeknya, termasuk keragaman agama dan keyakinan.  Semuanya  hidup  dan  tumbuh subur  menjadi  bagian  dari  kehidupan bangsa  Indonesia,  bahkan  berkembang secara  alamiah  dalam  sepanjang  sejarah bangsa  Indonesia.  Menurut  Listiyono Santoso, bahwa :
Negara  yang  plural  dari  segala aspeknya  memerlukan  hal tidak  berasal dari  satu  aspek.  Dominasi  satu  kelompok atas  kelompok  lainnya  dalam  pluralitas tersebut berakibat pada pereduksian konsep  negara  bangsa  yang  di  dalamnya berisi  berbagai  agama,  suku,  dan  bahasa. Karenanya,  penerimaan  Pancasila  dalam
keadaan  seperti  itu  adalah  konsekuensi logis yang tidak bisa ditolak. 16
Pancasila  yang  menjadi  dasar  NKRI telah  menjadi  pondasi  yang  mampu memberikan inspirasi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa, termasuk membangun kehidupan antar umat beragama  yang  harmonis  dan  dinamis. Menerima  NKRI  seperti  yang  terlihat dalam  pandangan  para  ulama  BASRA, berarti  telah  sepakat  dengan  ajaran  yang tersurat  dan  tersirat  dalam  Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan  bukti  adanya  komitmen  dalam menjaga  NKRI  secara  utuh.  Para  ulama BASRA, bukan hanya menjadi wadah para kiai  berkumpul  dan  berdiskusi,  tetapi  juga menjadi  pusat  perjuangan  para  ulama dalam  menjaga  semangat  NKRI  di Madura,  antara  lain  dilakukan  dengan menjaga  keragaman  melalui  transformasi toleransi  dan  kerukunan  antar  umat beragama di Madura.
Apalagi, ulama BASRA telah menyatakan diri sebagai kekuatan strategis dalam mengawal perkembangan masyarakat  Madura.  BASSRA  telah  hadir sebagai penjaga marwah masyarakat Madura  ;  agar  tetap  eksis  dan  maju  sesuai dengan  karakteristik  yang  telah  dimiliki. Sebab,  toleransi  tidak  hanya  cukup
16 Lihat. Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Yogjakarta : Ar-Ruzz, 2004), 254.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
diajarkan,  tetapi  harus  dikawal  secara proaktif.  Toleransi  harus  dibangun  dengan kesadaran  maksimal  serta  kerja-kerja transformasi  dalam  ruang-ruang  sosial masyarakat Madura. Ngainum Naim menulis  bahwa  sikap  toleransi  tidak terbangun  dengan  sendirinya.  Bisa  jadi kesadaran  tersebut  lahir  karena  dialektika yang  berlangsung  secara  produktif  dalam dinamika hidup yang panjang.  Sebaliknya, sikap  dasar  manusia  yang  tidak  toleran akan  semakin  kukuh  dan,  dalam  kondisi tertentu, memformula menjadi fundamentalisme, ketika menemukan faktor-faktor pendukung. 17
4. Percikan  Konflik  Agama  “Syiah-Sunni

## Sampang” dan Respon Ulama
Konflik  antara  penganut  Syiah  dan Sunni  yang  pernah  terjadi  di  Kabupaten Sampang, oleh sejumlah kalangan dianggap  sebagai  bagian  dari  kejadian yang  mengganggu  kebebasan  diantara umat  beragama.  Konflik  yang  sempat melahirkan  aksi  kekerasan  tersebut  dan berujung terhadap pengusiran warga Syiah telah  menjadi  noda  tersediri  dalam kehidupan  keberagamaan  di  Madura. Sebab, kekerasan terhadap penganut agama,  dapat  menimbulkan  kerenggangan sosial  yang  bisa  mengancam  terhadap
17 Lihat. Ngainun Naim, Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu dalam Keragaman ( Yogjakarta : TERAS, 2011), 43.
semangat kerukunan dan toleransi beragama  di  Madura.  Konflik  Syiah  dan Sunni  yang  terjadi  di  Sampang,  secara faktual  menjadi  bagian  fokus  perhatian kalangan  ulama,  karena  konflik  tersebut bukan  hanya  telah  melahirkan  perbedaan pandangan  keagamaan,  melainkan  juga telah melahirkan kekerasan diantara kedua belah  pihak.  Bahkan,  sejumlah  kalangan telah  memposisikan    kasus  Syiah  di Sampang  sebagai  bagian  kejadian  yang telah  meruntuhkan  kebebasan  beragama, dan  yang  lebih  ekstrem  kejadian  tersebut dianggap  sebagai  bentuk  pelanggaran HAM.  Hal  itu,  misalnya  diungkapkan dalam  buku  Laporan  Hak  Azasi  Manusia Tahun  2014.  Berkaitan  dengan  Kasus Syiah  Sampang,  dalam  laporan  tersebut tertulis :
Kekerasan  dan  beragam  bentuk pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  [HAM] terhadap  kelompok  minoritas  beragama dan  kepercayaan  di  Indonesia,  telah menjadi  persoalan  serius  yang  belum terselesaikan  hingga  saat  ini.  Setidaknya lima  tahun  terakhir,  pelanggaran  HAM tidak hanya dialami oleh jamaah Ahmadiyah,  namun  juga  umat  Kristiani, bahkan  belakangan  dialami  oleh  pemeluk Syiah, di Sampang Madura. 18
18 Lihat dalam Laporan Hak Azazi Manusia dengan judul “Pelanggaran  HAM  dan  Pelanggaran  HAM Berat  dalam  Kasus-Kasus  Kebebasan  Beragama,

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Berdasarkan  kutipan  tersebut,  kasus
kekerasan Syiah
Sampang telah dimasukkan sebagai bagian bagian pelanggaran  HAM  dan  secara  otomatis  – suka  atau  tidak  suka  –  telah  masuk  dalam konteks  gagangguan  terhadap  kebebasan beragama  yang  ada  di  Madura.  BASRA secara  khusus  telah  mengambil  peran penting  dalam  penyelesaian  kasus  Syiah- Sunni  di  Sampang  tersebut.  Bahkan  para ulama  BASRA  dengan  tegas  bahwa praktek  keagamaan  yang  dilakukan  oleh warga  Syiah  di  Sampang  dianggap  telah mengganggu  ajaran  keagamaan  warga Sunni.  Ulama  yang  tergabung  dalam BASRA, bahkan memiliki pandangan yang sama  tentang  perilaku  keagamaan  Syiah Sampang  sebagai  perilaku  yang  menodai prinsip  keagamaan  dan  dapat  memacu konflik di tengah-tengah masyarakat.

## C. Penutup
Berdasarkan gambaran di atas, dapat ditarik  beberapa  kesimpulan,  antara  lain.
Pertama,  BASRA  sebagai  bagian  dari waah  elite  sosial  agama  di  Madura memiliki peran yang penting dan strategis, terutama  dalam  mengawal  perkembangan Madura. Dalam perkembangannya,
BASRA  telah  banyak  merespun  isu-isu
Berkeyakinan  dan  Beribadah  di  Indonesia” (Jakarta  :  Solidaritas  Perempuan  Indonesia,  2014),
sosial yang berkembang di Madura, bukan hanya  masalah  agama  tetapi  juga  masalah pembangunan Madura. Hal itu menunjukkan  bahwa  BASRA  memang memiliki  peran  strategis  dalam  dinamika kehidupan masyarakat Madura.
Kedua,  para  kiai  BASRA  memiliki pandangan  yang  sama  tentang  perbedaan agama  sebagai  konsekwensi  hidup  dalam NKRI.  Para  ulama  BASSRA  sepakat, perbedaan agama tetap harus dikembalikan pada  semangat  NKRI  yang  noateben memberikan  peluang  yang  sama  untuk memilih keyakinan dan agama, bahkan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan.
Ketiga, bagai ulama BASRA penganut  agama  non  muslim  adalah  sama secara  sosial  dan  memiliki  hak  yang  sama dalam  membangun  Madura.  Bagi  ulama BASRA  mereka  juga  harus  dihormati, selama tidak menganggu kehidupan keagamaan masyarakat Madura.

## Daftar Pustaka
Hasan,  Riaz, Keragaman  Iman  :  Studi Komparatif  Masyarakat  Muslim
Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada    PPIM  UIN  Jakarta, 2006.
Ismail,  Faisal,  dkk, NU,  Gusdurisme  dan Politik  Kiai Yogjakarta  :  Tiara Wacana, 1999.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Laporan  Hak  Azazi  Manusia dengan judul
“Pelanggaran HAM dan Pelanggaran  HAM  Berat  dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama,  Berkeyakinan  dan Beribadah di Indonesia” (Jakarta : Solidaritas
Perempuan
Indonesia, 2014.
Naim,    Ngainun, Teologi  Kerukunan
Mencari Titik Temu Dalam Keragaman  Yogjakarta  :  Teras,
2011.
Rozaki, Abdur, Menabur Kharisma Menuai  Kuasa:  Kiprah  Kiai  dan
Blater  sebagai  Rezim  Kembar  di Madura pengantar  Abd.  A’la, “Membaca Keberagamaan Masyarakat  Madura” , dalam Yogjakarta  :  Pustaka  Marwa, 2004.
Santoso,    Listiyono, Teologi  Politik  Gus
Dur Yogjakarta : Ar-Ruzz, 2004.
Tidjani, Djauhari, KH. Mohammad, Membangun  Madura Jakarta  : TAJ Publishing, 2008.
Turmudi,  Endang, Perselingkuhan  Kiai dan  Kekuasaan Yogjakarta  :
LKiS, 2004.
Ummatin,  Khoiro, Perilaku  Politik  Kiai Yogjakarta  :  Pustaka  pelajar, 2002.
Wawancara  KH.  Taufikurrahman,  FM dilakukan pada 25 Juni 2017.
Wawancara  RA.  Hasan  dilakukan  pada  1 Juli 2017.
Wiyata,  A.  Latif, Carok  :  Konflik Kekerasan dan Harga Diri
Orang  Madura Yogjakarta  : LKiS, 2006.