## ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TANAMAS INDUSTRY COMMUNITY DENGAN KARYAWAN DI KOTA CIREBON
Solikhah, Busro Achmad Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro Jl. Imam Barjo Pleburan, Semarang, 50241 solikhah.kusuma2016@gmail.com

## Abstract
This research want to know how the implementation of the principle freedom of contract in  employment  agreement  between  employees  and  Tanamas  Industry  Community.  The method  used  in  this  study  is  empirical  juridical.  If  viewed  from  the  contents  of  the agreement  for  a  certain  time  does  not  meet  the  principle  of  proportionality  and  may harm the employees because some of the contents of it, requires employees to obey the rules which is set by company.
Keywords: Principle of Freedom of Contract, Employment Agreement

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  implementasi  asas  kebebasan  berkontrak  dalam perjanjian kerja antara karyawan dan Tanamas Industry Community di Kota Cirebon. Metode  yang  digunakan  adalah  menggunakan  penelitian  hukum  Yuridis  Empiris. Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, jika  ditinjau  dari  isi  perjanjian  untuk  waktu  tertentu  tersebut  tidak  memenuhi  asas proporsionalitas  serta  dapat  merugikan  karyawan  karena  sebagian  dari  isi  perjanjian kerja  tersebut  mewajibkan  karyawan  mentaati  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh perusahaan.
Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kerja .

## A. Pendahuluan
Perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya  dapat  mencapai  tujuannya,  yaitu  mendatangkan  kesejahteraan  seoptimal  mungkin,  bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sering tidak terjadi  demikian  sehingga  negara  menganggap  perlu  campur  tangan  untuk  melindungi  pihak yang  lemah.  Dalam  perkembangannya,  kebebasan  berkontrak  hanya  bisa  mencapai  tujuan  bila para  pihak  mempunyai  bargaining  position  yang  seimbang.  Jika  salah  satu  pihak  lemah  maka pihak  yang  memiliki  bargaining  position  lebih  kuat  dapat  memaksakan  kehendaknya  untuk menekan  pihak  lain  demi  keuntungan  dirinya  sendiri.  Syarat-syarat  atau  ketentuan  dalam kontrak/perjanjian  untuk  waktu  tertentu  yang  semacam  itu  akhirnya  akan  melanggar  aturan- aturan yang adil dan layak.
Keadaan  tersebut  di  atas  bisa  berlaku  dalam  hubungan  perjanjian    antara  pemberi  kerja dengan  buruh  yang  kemudian  menimbulkan  hal-hal  yang  negatif  dalam  arti  pihak  yang mempunyai  bargaining  position  yang  kuat  dapat  memaksakan  kehendaknya  kepada  pihak  yang lemah,  dan  pihak  yang  kuat  mendapat  keuntungan  dari  tindakannya  tersebut.  Asas  kebebasan berkontrak  ini  terkandung  dalam  Pasal  1338  ayat  1  KUH  Perdata  yang  berbunyi:  “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.  Dengan  menekankan  pada  perkataan  semua,  maka  Pasal  tersebut  seolah-olah berisikan  suatu  pernyataan  kepada  masyarakat  diperbolehkan  membuat  perjanjian  yang  berupa dan  berisi  tentang  apa  saja    dan  diperolehkan  pula  membuat  undang-undang  sendiri,  asalkan tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Lebih  tegasnya para  pihak  yang  membuat  perjanjian  dapat  menciptakan  suatu  ketentuan  sendiri  untuk kepentingan mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki.
Sementara  itu  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan merupakan  salah  satu  solusi  dalam  perlindungan  buruh  maupun  pemberi  kerja tentang  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  sangat  berarti  dalam mengatur  hak  dan  kewajiban  baik  para  tenaga  kerja  maupun  para  pengusaha  di  dalam melaksanakan  suatu  mekanisme  proses  produksi.  Tidak  kalah  pentingnya  adalah  perlindungan tenaga  kerja  yang  bertujuan  agar  bisa  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  dan  menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunya undang- undang  ketenagakerjaan  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  para  pekerja/buruh  yang  akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.
Dalam  perkembangannya,  kebebasan  berkontrak  hanya  bisa  mencapai  tujuan  bila  para pihak  mempunyai  bargaining  position  yang  seimbang.  Jika  salah  satu  pihak lemah  maka  pihak yang  memiliki  bargaining  position  lebih  kuat  dapat  memaksakan  kehendaknya  untuk  menekan pihak  lain  demi  keuntungan  dirinya  sendiri.  Syarat-syarat  atau  ketentuan  dalam  kontrak/ perjanjian untuk waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan  yang adil dan layak.
Perusahaan Tanamas Industry Community di Cirebon adalah perusahaan yang bergerak di bidang  perkebunan,  perindustrian,  perdagangan  dan  konsultasi.  Dalam  usahanya  tidak  terlepas dari  kerjasama  dengan  perusahaan  lain  atau  pihak  lain  yang  mendukung  kelancaran  dan kemajuan usahanya. Di samping itu perusahaan juga memperkerjakan karyawan-karyawan yang jumlah cukup banyak. Dengan demikian dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian
demi  kemajuan  dan  perkembangan  perusahaan  sehingga  mengikatkan  diri  sesuai  dengan  isi perjanjian kerja tersebut.
Masing-masing pihak yaitu perusahaan dan para karyawan mempunyai hak dan kewajiban tertentu  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian.  Salah  satu  bentuk  perjanjiannya  adalah perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu,  maksudnya  adalah  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan lebih  dahulu,  yang  digantungkan  pada  jangka  waktu  sampai  pekerjaan  selesai.  Jadi  pada  kerja yang tidak ditentukan waktunya dikaitkan dengan lamanya pekerjaan selesai. Apabila pekerjaan selesai, jangka waktu kerja sama dengan jumlah waktu menyiapkan kerja. Makna jangka waktu bisa dihubungkan tujuan penyelesaian pekerjaan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris . Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  perjanjian  serta  penerapan analisisi  kebebasan  berkontrak  pada  perjanjian  kerja  pada  Tanamas  Industry  Community  di Cirebon  dengan  calon  pekerja.  Sementara  itu  pendekatan  penelitian  hukum  empiris  adalah penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  dan  asas-asas  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Tiga alasan penggunaan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Pertama , analisis kualitatif  didasarkan  pada  paradigma  hubungan  dinamis  antara  teori,  konsep-konsep  dan  data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. Kedua , data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifsir. Ketiga , sifat dasar  data  yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian  adalah  bersifat  menyeluruh  dan  merupakan suatu  kesatuan  yang  integral,  dimana  hal  itu  menunjukkan  adanya  keanekaragaman  data  serta memerlukan informasi yang mendalam (indepth information) .
Ketiga  kriteria  penelitian  kualitatif  tersebut  terdapat  dalam  penelitian  tesis  ini,  sehingga sangat  beralasan  menggunakan  metode  kualitatif  dalam  analisis  data.  Penelitian  ini  bersifat menyeluruh  karena  berupaya  mendalami  keseluruhannya.  Penelitian  ini  juga  berupaya  mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Alasan  Tanamas  Industry  Community  di  Kota  Cirebon  Mengikat  Buruh  Dengan Perjanjian kerja
Pada umumnya perjanjian kerja dibuat secara lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan  bagi  pekerja/buruh  yang  bersangkutan.  Surat  pengangkatan  sebagaimana dimaksud sekurang- kurangnya memuat keterangan:
1) Nama dan alamat pekerja/buruh.
2) Tanggal mulai bekerja.
3) Jenis pekerjaan dan
4) Besarnya upah.
Alasan  manajemen  Tanamas  Industry  Community  Kota  Cirebon  mengikat  tenaga  kerja dalam  perjanjian  kerja  untuk  waktu  karena  pekerjaan  yang  berlangsung  di Tanamas  Industry Community  Kota  Cirebon  menurut  sifat,  jenis  atau  kegiatannya  akan  selesai  dalam  waktu tertentu,  pekerjaan  tersebut  adalah,  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 63 ayat (1) dan (2) :
(1) Yang sekali selesai atau sementara sifatnya.
(2) Yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
(3) Yang bersifat musiman atau berulang kali.
(4) Yang bukan merupakan kegiatan yang bersifat tetap dan tidak terputus- putus.
(5) Yang  berhubungan  dengan  produk  atau  kegiatan  baru  atau  tambahan  yang  masih dalam percobaan atau penjajagan.
Sejalan dengan penjelasan diatas Wawan setiawan menerangkan bahwa Tanamas Industry Community  dalam  memberikan  kontrak  jangak  pendek  atau  disebut  dengan  perjanjian  kerja kepada  masyarkat  di  Kota  Cirebon  adalah  dengan  alasan  kegiatan  dan  tujuan  usaha  dari Tanamas  Industry  Community  yang  notabennya  adalah  bergerak  di  bidang  perkebunan,  jika dilihat  dari  struktur  organisasi  Tanamas  Industry  Community  telah  memilik  komponen- komponen pekerja yang solid di bidang masing-masing dengan sustim recruitment yang ketat dan  tertib,  sehingga  untuk  masyarakat  Kota  Cirebon  yang  sangat  membutuhkan  pekerjaan, Tanaman Coummunity Industry hanya memberikan jenis pekerjaan yang bersifat musiman atau tidak tetap, jika dilihat dari spesifikasi pekeerjaannya, dapat dilihat pada musim kebun panen yang karena hal tersebut Tanaman Coummunity Industry memang sangat membutuhkan tenaga kerja  tersebut  dengan  harapan  dapat  memaksimalkan  hasil  panen  yang  ada  dan mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Cirebon.
Selain dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas Tanamas Industry Community juga  mewajibkan  setiap  karyawan  untuk  menandatangani  dan  menerima General  Staff
Handbook yang telah ditetapkan oleh Tanamas Industry Community. General Staff Handbook berisikan  aturan-aturan  yang  mengikat  antara  kedua  belah  pihak.  Isi  dari General  Staff Handbook ini  ditentukan  oleh  perusahaan,  dengan  arti  bahwa  pekerja  yang  telah menandatanginya wajib mengikuti segala aturan-aturan yang ada di dalamnya. Sebenarnya isi dari General  Staff  Handbook ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  perjanjian  kerja,  hanya  saja sifatnya bersifat umum yang dalam artian aturan-aturan yang tertulis di dalamnya tidak hanya diwajibkan  kepada  satu  atau  dua  pekerja  saja  dan  tidak  juga  diwajibkan  kepada  pekerja berdasarkan  jabatan  tertentu  namun  ketentuan-ketentuan  tersebut  diwajibkan  kepada  seluruh pekerja. Adapun isi dari General Staff Handbook secara garis besar yang telah dijelaskan oleh Wawan setiawan berisikan mengenai hal-hal sebagai berikut:
a. Kebijakan perusahaan atas kesempatan kerja yang sama bagi seluruh pekerja dan calon pekerja.
Perusahaan  menyadari  bahwa  kesempatan  kerja  merupakan  hak  setiap  individu dan  tidak  dapat  dihalang-  halangi  hanya  karena  perbedaan  jenis  kelamin,  status pernikahan, ada atau tidak adanya tanggungan, agama atau kepercayaan atau pandangan politik, ras (warna kulit, kewarganegaraan, etnik dan daerah asal), ketidakmampuan fisik, dan  umur.  Kebijakan  ini  menyatakan  bahwa  perusahaan  akan  memperlakukan  setiap individu sama dalam hal hak untuk memperoleh pekerjaan. Dengan kata lain kesempatan pekerjaan yang diberikan secara bebas kepada setiap orang akan dinilai secara obyektif berdasarkan keahliannya, kesanggupannya dalam bekerja dan bukan secara subyektif dari pihak-pihak yang melaksanakan proses rekruitmen.
b. Ketentuan-ketentuan  umum  hubungan  kerja,  dokumentasi  kepersonaliaan,  kesempatan promosi kerja dan pelatihan kerja.
Di  dalam  ketentuan-ketentuan  ini mengatur  tentang  masa  percobaan  selama  tiga bulan. Namun tidak disebutkan jenis perjanjian kerja yang bagaimana dapat mewajibkan syarat  ini.  Selain  itu,  diatur  juga  mengenai  dokumentasi  kepersonaliaan  dalam  hal penggunaan  dokumen-dokumen,  tata  cara  untuk  mengirimkan  dokumen  kerja  kepada rekan kerja, dan pelatihan kerja yang disediakan oleh perusahaan sebagai bentuk upaya dalam pengembangan keahlian pekerja.
c. Ketentuan mengenai jam kerja dan cuti tahunan.
Jam kerja ditetapkan sebanyak 40 jam per minggu dari jam Sembilan pagi sampai jam  lima  sore,  mulai  hari  Senin  hingga  Jumat.  Cuti  tahunan  ditetapkan  sebanyak  lima minggu dalam setahun atau setara dengan 25 hari kerja.
d. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.
Kebijakan  ini  menyebutkan  bahwa  perusahan  dan  pekerja  masing-masing diwajibkan  untuk  saling  menjaga  keselamatan  dan  kesehatan  di  lingkungan  kerja  dan perusahaan  akan  merujuk  pada  ketentuan  mengenai  keselamatan  dan  kesehatan  kerja yang diatur oleh pemerintah setempat. Di dalam kebijakan ini tidak disebutkan mengenai jumlah  tunjangan  (apakah  bersifat  tunjangan  tetap  atau  tidak  tetap)  keselamatan  dan kesehatan kerja yang disediakan sendiri oleh perusahaan.
e. Prosedur mengenai pengeluaran.
Pengeluaran  yang  dimaksud  adalah  pengeluaran-  pengeluaran  yang  dibutuhkan oleh  setiap  pekerja  yang  digunakan  dalam  rangka  melaksanakan  tugasnya.  Tidak disebutkan  pembatasan  akan  besaran  pengeluaran  yang  diperbolehkan  hanya  saja disebutkan bahwa dikarenakan perusahaan merupakan organisasi non profit maka segala sesuatu  mengenai  pengeluaran  bisnis  hendaknya  dilakukan  sewajarnya.  Setiap  pekerja diwajibkan  untuk  mengikuti  panduan  permintaan  dana  yang  diperlukan  sesuai  dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan dan membuat laporan atas pengeluaran yang ada.
f. Ketentuan mengenai standar komunikasi dan penggunaan teknologi informasi.
Ketentuan  ini  mengatur  tentang  tata  cara  penggunaan  alat  komunikasi  yang dipakai untuk bekerja seperti computer dan email untuk dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang baik antar sesame pekerja.
g. Prosedur tindakan disiplin.
Ketentuan  ini  mengatur  tentang  prosedur  tindakan  disiplin    yang    diberikan perusahaan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran kerja. Secara prinsip perusahaan akan memperlakuan sama dan dengan serius setiap pekerja yang melakukan pelanggaran terlepas dari penilaian-penilaian subyektif yang diberikan kepadanya. Disebutkan bahwa otoritas dalam memberikan keputusan berada di tangan Direktur, namun atasan langsung pekerja diberi hak untuk memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada bawahannya Perjanjian  kerja  Tanamas  Industry  Community  telah  dibuat  terlebih  dahulu  oleh pengusaha dan karyawan hanya tinggal menandatangani saja. Segala ketentuan dan syarat yang ada  di  dalam  perjanjian  tersebut  yang  mengatur  mengenai  lamanya  perjanjian,  besaran  upah, waktu kerja, cuti, dan lain sebagainya telah diatur dan ditetapkan secara sepihak oleh Tanamas Industry Community.
Bilamana  masa  waktu  perjanjian  kerja  ini  habis,  tidak  menutup  kemungkinan  akan diperpanjang  untuk  kurun  waktu  tertentu  pula.  Perpanjangan  ini  harus  mendapat  persetujuan
kedua belah pihak yakni oleh Tanamas Industry Community dan karyawan  yang bersangkutan. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja Tanamas Industry Community adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak. Adapun para pihak  yang tercantum dalam perjanjian kerja Tanamas Industry  Community  adalah  Tanamas  Industry  Community  sebagai    Pihak  Pertama  (sebagai pengusaha/pemberi  kerja)  dan  M.  Harsoyo  sebagai  Pihak  Kedua  (sebagai  karyawan).  Masing- masing  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  tersendiri  yang  mana  diharapkan  untuk  dapat dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian kerja demi mencapai hubungan kerja yang diharapkan. Hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  yang  selanjutnya  akan  disebutkan  di  bawah  ini  juga merujuk pada General Staff Handbook.
Adapun  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak  akan  diuraikan  sebagaimana dalam tabel-tabel berikut ini:
Hak-Hak Para Pihak
No Hak Pihak Pertama Hak Pihak Kedua 1 Berhak atas keahlian dan kemampuan Pihak Pertama sesuai dengan jabatan yang diberikan. Kompensasi berupa gaji kotor sejumlah Rp. 450.000. Tanggapan: Jumlah gaji kotor ditentukan sepihak oleh Pihak Pertama, sedangkan Pihak Kedua tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melakukanpenawaran atas gaji yang diharapkannya. Lebih lanjut, pekerja berhak atas upah lembur atas jam-jam kerja lembur yang dilakukan oleh pekerja. 2 Waktu   kerja  selama   delapan  jam sehari atau 40 jam seminggu. Pembayaran kembali untuk tujuan rekruitmen berupa: 1) Biaya perjalanan dari rumah ke lokasi kerja baru. 2) Biaya penginapan lima malam. 3 Dapat menghendaki Pihak Kedua untuk bekerja di hari libur. Cuti tahunan sebanyak 25 hari kerja dan tambahan untuk libur setiap hari libur nasional. 4 Mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program asuransi pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan Pihak Pertama. THR sejumlah satu bulan gaji kotor atau prorata bila masa kerja belum mencapai 12 bulan. 5 Melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku jika Pihak Kedua melakukan pelanggaran.
Tanggapan: Mengenai tindakan yang dimaksud di dalam pasal ini tidak disebutkan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran aturan perusahaan. Menerima penggantian biaya- biaya pengobatan maksimum sebesar plafon yang diberikan selama setahun. Tanggapan: Besaran plafon kesehatan tidak ada disebutkan di dalam perjanjian dan tata cara atau prosedur penggantian juga tidak disebutkan dalam pasal ini.
6 Laporan keuangan atas semua barang yang dibeli dan dijual, uang yang diterima dan dibayar dan semua hal apapun yang berhubungan dengan usaha Perusahaan.
7 Diperlakukan sama dalam hal kesempatan kerja

## Kewajiban Para Pihak
No Kewajiban Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua 1 Memberikan kompensasi berupa gaji kotor kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 450.000,- Bekerja selama delapan jam sehari atau 40 jam seminggu dari Senin s/d Jumat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki dalam menjabat tugas sebagaimana yang diemban 2 Membayar kembali jumlah yang dibayarkan karyawan untuk tujuan perekruitan   karyawan ke lokasi kerja. Mengikuti program asuransi pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan Pihak Pertama 3 Memberikan cuti tahunan sebanyak 25 hari kerja dalam   satu tahun kalender. Mengikuti program JHT dengan menanggung  tanggungan sebesar 0.7%. 4 Memberikan THR sejumlah satu bulan gaji  kotor  atau  prorata  bila masa kerja bulan belum mencapai 12. Menjaga kerahasiaan perusahaan kepada pihak lain. 5 Memberikan penggantian atas biaya- biaya pengobatan maksimum sebesar plafon yang diberikan selama setahun. Menjaga keamanan perusahaan 6 Memberi tenggang waktu selama satu bulan dimuka sebelum tanggal pengunduran diri yang ditujukan kepada Pihak Pertama. 7 Memberikan laporan keuangan dengan lengkap atas semua barang yang dibeli dan dijual, uang yang diterima dan dibayar dan semua hal apapun yang berhubungan dengan usaha Perusahaan dan berkomitment untuk menjaganya dengan baik
Berdasarkan  keterangan  tabel  diatas,  pada  hekekatnya  segala  hak  dan  kewajiban  dari pengusaha  dan  karyawan  merupakan  peranan-peranan  yang  letaknya  saling  berhadapan  dan sifatnya timbal balik antara satu dengan lainnya yang berasaskan keadilan.
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Aris  Toteles  bahwa  keadilan merupakan  suatu  bentuk  kondisi  kebenaran  ideal  secara  moral  akan  sesuatu  hal,  baik  itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum,  serta  banyak  gerakan  sosial  dan  politis  yang  ada  di  seluruh  dunia  memperjuangkan menegakkan  keadilan.  Dalam  bahasa  inggris,  keadilan  adalah  justice.  Justice  itu  sendiri  terdiri atas  dua  makna,  yaitu  makna  justice  secara  atribut  dan  makna justice secara  tindakan.  Makna justice secara atribut merupakan suatu kausalitas yang adil. Sementara itu makna justice secara tindakan  merupakan  tindakan  menjalankan  dan  menentukan  hak  atau  hukuman.  Keadilan  ini
memiliki  arti  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  berpihak  kepada  yang  benar  dan  tidak sewenang-wenang.

## 2. Implementasi  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Antara Buruh Dan Tanamas Industry Community Di Kota Cirebon
Tanamas  Industry  Community  Kota  Cirebon  dalam  usahanya  tidak  terlepas  dari kerjasama  dengan  perusahaan  lain  atau  pihak  lain  yang  mendukung  kelancaran  dan  kemajuan usahanya.  Di  samping  itu  perusahaan  juga  memperkerjakan  karyawan-karyawan  yang  jumlah cukup  banyak.  Dengan  demikian  dalam usaha  tersebut  timbul  suatu  perjanjian-perjanjian  demi kemajuan dan perkembangan perusahaan sehingga mengikatkan diri sesuai dengan isi perjanjian kerja tersebut.  Masing-masing  pihak  yaitu  perusahaan  dan  para  karyawan  mempunyai  hak  dan kewajiban  tertentu  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian.  Salah  satu  bentuk  perjanjiannya adalah  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu,  maksudnya  adalah  jangka  waktu  yang  telah ditentukan  lebih  dahulu,  yang  digantungkan  pada  jangka  waktu  sampai  pekerjaan  selesai.  Jadi pada kerja yang tidak ditentukan waktunya dikaitkan dengan lamanya pekerjaan selesai. Apabila pekerjaan  selesai,  jangka  waktu  kerja  sama  dengan  jumlah  waktu  menyiapkan  kerja.  Makna jangka waktu bisa dihubungkan tujuan penyelesaian pekerjaan.
Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja yang lazim disebut kesepakatan, bagi  yang  mengikatkan  dirinya  maksudnya  bahwa  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian kerja  harus  setuju/sepakat.  Mengenai  hal-hal  yang  diperjanjikan.  Apa  yang  dikehendaki  pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.
Bertolak  belakang  dari  penjelasan  diatas,  asas  kebebasan  berkontrak  mengandung  arti bahwa  seseorang  bebas  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian,  bebas  menentukan  isi berlakunya  dan  syarat-syarat  perjanjian  dengan  bentuk  tertentu  atau  tidak  dan  bebas  memilih undang-undang  mana  yang  akan  dipakainya  untuk  perjanjian  itu.  Asas  kebebasan  berkontrak ( freedom of contract ) dapat di simpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  akan  mengikat  sebagai  undang- undang  bagi  para  pembuatnya  dan  bila  dihubungkan  dengan  tujuan  hukum  oleh  Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk keadilan, hak dan kewajiban pihak yang satu tidak boleh merugikan hak dan kewajiban pihak yang lain. Untuk kepastian, seluruh pihak harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing,  dan  sedangkan  untuk  kemanfaatan,  perjanjian  yang  dibuat  harus  memberi manfaat kepada seluruh pihak.
Makna  asas  kebebasan  berkontrak  adalah  bahwa  setiap  orang  pada  dasarnya  boleh membuat  perjanjian  yang  berisi  dan  macam  apa  pun,  asal  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Atau  dengan  pengertian  lain  asas  kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang  seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang- undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Menurut Abdul  Kadir  dalam  Djumadi  menyebutkan  bahwa  di  dalam  suatu  perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu (Djumadi, 1995):
(a) Ada pihak-pihak
Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut, Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
(b) Ada persetujuan antara para pihak
Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah  diberikan  kebebasan  untuk  mengadakan  bargaining  atau  tawar-menawar  di  antara keduanya,  hal  ini  biasa  disebut  dengan  asas  konsensualitas  dalam  suatu  perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan kehakiman.
(c) Ada tujuan yang akan dicapai
Suatu  perjanjian  haruslah  mempunyai  satu  atau  beberapa  tujuan  tertentu  yang  ingin dicapai,  dan  dengan  perjanjian  itulah  tujuan  tersebut    ingin    dicapai    atau  dengan  sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereke capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak  lain,  yang  dalam  hal  ini  mereka  selaku  subyek  dalam  perjanjian  tersebut.  Dalam mencapai  satu  atau  beberapa  tujuan  tertentu,  para  pihak  terkait  dengan  adanya  ketentuan bahwa  tujuan  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  dan ketertiban umum.
(d) Ada prestasi yang harus dilaksanakan
Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan  yang  lainnya  saling  berlawanan.  Apabila  pihak  yang  satu  berkewajiban  untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pun sebaliknya.
(e) Ada bentuk tertentu
Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian
yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara autentik  maupun  dibawah  tangan. Akta  yang  dibuat  secara  autentik  adalah  akta  perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  di  hadapan seorang  pejabat  uum  yang  diberi  wewenang  untuk itu.
(f) Ada syarat-syarat tertentu
Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat- syarat tertentu, karena dalam suatu  perjanjian  menurut  ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata  ayat  (1)  menentukan  bahwa suatu perjanjian atau peretujuan adalah mengikat sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.  Dan  agar  suatu  perjanjian  bisa  dikatakan  sebagai  suatu  perjanjian  yang  sah adalah bilamana perjanjian tersebur telah memnuhi syarat-syarat tertentu.
Bila  melihat  dari  unsur-unsur  perjanjian  yang  telah  dikemukakan  diatas  maka  dapatlah diketahui  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  perjanjian  kerja  Tanamas  Industry  Community, yakni:
(a) Adanya pihak-pihak
Keterangan mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian di dalam perjanjian kerja di Tanamas Industry Community dapat dilihat pada bagian pendahuluan. Dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh Tanamas Industry Community terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian  kerja  tersebut  yaitu  Tanamas  Industry  Community  sebagai  Pihak  Pertama  ataupun sebagai  pengusaha  dan  Karyawan  sebagai  Pihak  Kedua  ataupun  sebagai  penerima  kerja. Kemudian untuk ukuran kecakapan dan kedewasaan para pihak dalam membuat suatu perjanjian kerja  adalah  bila  telah  berusia  21  tahun  atau  telah  menikah  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  kerja  tersebut  adalah  orang-orang  yang  telah  dewasa  dan cakap dalam bertindak.
(b) Ada persetujuan antara para pihak
Persetujuan  kedua  belah  pihak  atas  perjanjian  kerja  di  Tanamas  Industry  Community disebutkan pada bagian resital yang berbunyi sebagai berikut:
Pada  bagian  resital:  “Kedua  belah  pihak  secara  bersama-sama  sepakat  untuk  membuat Kesepakatan  Kerja  Waktu  Tertentu  (KKWT)  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  sebagai berikut:”
Dalam  perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  Tanamas  Industry  Community  tersebut sebenarnya  tidak  terkandung  unsur  kebebasan  untuk  mengadakan  tawar-menawar  atas  isi perjanjian, hal ini dikarenakan bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat secara baku. Artinya bahwa perjanjian kerja tersebut hanya dibuat oleh Pihak Pertama saja, namun dengan adanya kata-kata:
“Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat untuk membuat Kesepakatan Perjanjian kerja (PKWT)” maka seolah-olah perjanjian kerja tersebut dibuat secara bersama-sama dimana Pihak Kedua juga ikut andil dalam pembuatan isi perjanjian dan bukan hanya Pihak Pertama saja.
Namun persetujuan dalam perjanjian kerja tersebut dinyatakan sah karena masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut yang diartikan sebagai bentuk persetujuan para pihak atas isi perjanjian kerja tersebut.
(c) Ada tujuan yang akan dicapai
Tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  dengan  mengadakan  perjanjian  kerja  adalah  untuk terciptanya hubungan kerja antara kedua belah pihak. Hal ini disebutkan didalam Pasal 1 tentang Luasnya  Kesepakatan  yang  berbunyi  demikian:  Pasal  1  tentang  Luasnya  Kesepakatan:  “Pihak Pertama  akan  memperkerjakan  pihak  Kedua  pada  perusahaan  Pihak  Pertama  sesuai  dengan keahlian  dan  kemampuan  kerja  Pihak  Kedua  dan  Pihak  Kedua  menyatakan  sanggup  untuk bekerja pada Pihak Pertama.”
Jadi  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  adanya  perjanjian  kerja  dari  masing-masing pihak  antara  lain  adalah  Pihak  Pertama  mengharapkan  keahlian  dan  kemampuan  dari  Pihak Kedua untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sedangkan bagi Pihak  Kedua  tujuan  adanya  perjanjian  kerja  adalah  untuk  mendapatkan  penghasilan  dan kesempatan bekerja.
(d) Ada prestasi yang harus dilaksanakan
Prestasi  yang  dimaksudkan  adalah  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh masing-masing  pihak.  Adapun  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  para  pihak  sebagaimana termuat dalam isi perjanjian kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah penulis jabarakan pada sub bab sebelumnya diatas.
(e) Ada bentuk tertentu
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  Tanamas  Industry  Community  dibuat  secara  tertulis dengan  maksud  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  atas  adanya  hubungan  kerja  bagi masing-masing  pihak    yang    bersangkutan.    Perjanjian    ini    untuk    selanjutnya  dipegang  oleh masing-masing  pihak  sebagai  tanda  bukti  yang  berkekuatan  hukum,  sebagaimana yang  tertulis dalam  Pasal  15  ayat  (2)  tentang    Ketentuan    Pelaksana    yang    berbunyi:    “  PKWT  ini  dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.”
(f) Ada syarat-syarat tertentu
Di dalam pembuatan perjanjian kerja tercantum syarat-syarat untuk dapat melaksanakan hubungan  kerja  yang  hendak  dicapai.  Syarat-syarat  yang  dimaksud  adalah  syarat-syarat  yang
bersifat  spesifik  dan  yang  bersifat  umum  yang  dimulai  dari  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  16. Syarat  yang  bersifat  spesifik  antara  lain  adalah  jabatan  yang  diberikan  kepada  Pihak  Kedua untuk  dapat  diemban  dan  dilaksanakan  dengan  baik,  besaran  gaji  yang  diberikan  dan  jangka waktu hubungan kerja yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sedangkan syarat-syarat yang bersifat umum antara lain adalah jumlah hari cuti yang diberikan kepada Pihak Kedua, jam kerja, Tunjangan Hari Raya, rahasia perusahaan, dan ketentuan pelaksanaan.
Selanjutnya mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yakni:
(a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri;  maksudnya  adalah  kedua  belah  pihak  yang mengadakan  perjanjian  tersebut  sepakat,  setuju  serta  seia  sekata  atas  hal-hal  yang  di perjanjikannya. Manakala keseluruhan hal-hal dalam isi perjanjian terlah terpenuhi, maka kata sepakat yang merupakan unsur utama dari empat syarat dalam suatu perjanjian tersebut telah terpenuhi.  Di  dalam  perjanjian  kerja  Tanamas  Industry  Community  memberikan  pernyataan bahwa  kedua  belah  pihak  sepakat  dalam  membuat  perjanjian  terdapat  pada  bagian pendahuluan,  sub  bagian  resital  yang  berbunyi:  “Kedua  belah  pihak  secara  bersama-sama sepakat untuk membuat Perjanjian kerja (PKWT) sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.”
(b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kecakapan  membuat  suatu  perjanjian;  maksudnya  adalah  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  adalah  para  pihak  yang  cakap  untuk  melakukan  hubungan  hukum  yakni  orang- orang  yang  dinyatakan  telah  dewasa  berdasarkan  ukuran  undang-undang,  mereka  yang  tidak berada  di  bawah  pengampuan,  dan  orang  perempuan  yang  telah  menikah  tanpa  harus mendapatkan  izin  dari  suaminya  (berdasarkan  Surat  Edaran  Makamah  Agung  RI  Nomor  3 Tahun 1963). Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja di Tanamas Industry Community adalah  pihak-pihak  yang  secara  hukum  cakap  untuk  membuat  perjanjian  dimana  Tanamas Industry Community yakni perusahaan sebagai Pihak Pertama yang dalam hal ini diwakili oleh kepala perwakilannya dan Pihak Kedua yang sudah cakap bertindak, berumur diatas 21 tahun dan  tidak  berada  di  bawah  pengampuan.  Identitas  para  pihak  dapat  dilihat  pada  bagian pendahuluan dari perjanjian kerja tersebut.
(c) Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu;  maksudnya  adalah  adanya  sesuatu  yang  harus  telah  ditentukan  dan disepakati di dalam suatu perjanjian. Suatu hal tertentu yang ada di dalam perjanjian kerja di
Tanamas Industry Community adalah hal hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.  Bila  dilihat  di  dalam  perjanjian  kerja  di  Tanamas  Industry  Community  adanya hubungan kerja yang merupakan suatu hal tertentu tersebut, tentang luasnya kesepakatan yang menyebutkan  bahwa  Pihak  Pertama  memperkerjakan  Pihak  Kedua  dan  Pihak  Kedua menyatakan sanggup untuk bekerja kepada Pihak Pertama. Dengn demikian dari adanya kata- kata  “memperkerjakan”  dan  “menyatakan  sanggup  untuk  bekerja”  merupakan  bentuk hubungan kerja.
(d) Suatu sebab yang halal
Suatu  sebab  yang  halal;  maksudnya  adalah  suatu  sebab  yang  menimbulkan  adanya perjanjian  dimana  sebab  tersebut  tidak  dilarang  oleh  undang-undang,  tidak  bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sebab yang halal dalam pembuatan perjanjian kerja di Tanamas Industry Community adalah dikarenakan adanya Pihak Pertama membutuhkan tenaga kerja  untuk  bekerja  kepadanya  untuk  satu  posisi  kerja  dan  Pihak  Kedua  membutuhkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebab itulah yang menjadi dasar kedua belah  pihak  mengadakan  perjanjian  kerja  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  suatu  hubungan kerja.
Adapun  ketentuan  tentang  syarat-syarat  sah  yang  telah  disebutkan  diatas  dapat dibedakan  menjadi  dua  macam  syarat,  yakni:  syarat  subyektif  dan  syarat  obyektif.  Syarat subyektif adalah syarat    yang    menyangkut    mengenai    suatu    subyek  yang diisyaratkan. Dalam  hal  ini  yang  termasuk  ke  dalam  syarat  subyektif  adalah  yaitu  tentang  syarat  sepakat antara  pihak  yang  mengikatkan  diri  dan  syarat  tentang  kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian.  Sedangkan  syarat  obyektif  adalah  syarat  yang  mengatur  mengenai  obyek  yang diperjanjikan  dalam  perjanjian  tersebut.  Yang  termasuk  di  dalam  syarat  obyektif  ini  adalah yaitu syarat tentang hal tertentu dan syarat tentang suatu sebab yang halal.
Bilamana salah satu syarat dalam syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak yang  mengadakan  perjanjian  mempunyai  hak  untuk  memohon  kepada  Hakim  untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dan bilamana salah satu syarat dalam syarat obyektif tidak terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut  adalah  batal  demi  hukum,  karenanya  tujuan  para  pihak untuk membuatu suatu perjanjian menjadi batal, hal ini karena obyek yang diperjanjikan batal, maka perjanjian itu batal demi hukum.
Di  dalam  membuat  perjanjian,  asas  yang  utama  yang  harus  diperhatikan  adalah  asas kebebasan  berkontrak  atau  disebut  juga freedom  of  contract .  Ketentuan  mengenai  asas  ini terdapat  di  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  yang
dibuat  berlaku  sebagai  undang-  undang  bagi  mereka  yang  mebuatnya.  Dengan  adanya  asas kebebasan berkontrak ini, para pihak bebas untuk:
(a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
(b) Memilih dan menentukan mengenai dengan siapa akan melakukan perjanjian tersebut.
(c) Mengatur bagaimana isi perjanjian tersebut.
(d) Menentukan bentuk perjanjian tersebut.
(e) Menentukan cara membuat perjanjian tersebut.
Namun  kebebasan  ini  tidak  serta  merta  bebas  dari  segalanya,  terdapat  batasan  dalam membuat perjanjian yakni tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Selebihnya dari pada itu, para pihak dapat secara bebas membuat perjanjian yang diinginkan.
Mengenai  perjanjian  kerja  dapatlah  dikatakan  bahwa  perjanjian  kerja  adalah  sebagai dasar  lahirnya  hubungan  kerja.  Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pekerja  dengan pengusaha  yang  terjadi  setelah  adanya  perjanjian  kerja,  yakni  suatu  perjanjian  dimana  pekerja menyatakan  kesanggupan  untuk  bekerja  pada  pihak  perusahaan  dengan  menerima  upah  dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah (Husni, 2003).
Dalam  hal  perjanjian  kerja  di  Tanamas  Industry  Community  dapat  dikatakan  bahwa perjanjian kerja yang dibuat adalah perjanjian kerja dalam bentuk baku dimana dalam pembuatan bentuk  dan  syarat-syarat  dalam  perjanjian  tersebut  telah  ditetapkan  sepihak  oleh  Tanamas Industry Community sebagai pengusaha. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  mendefiniskan  perjanjian  baku  yang  disebut  sebagai  klausul baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehingga kalau diartikan  secara  harafiah  dalam  perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  baku  adalah  setiap  aturan- aturan  yang  dituangkan  dalam  satu  bentuk  perjanjian  kerja  yang  mana  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pengusaha dimana syarat-syarat tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh pekerja/karyawan.
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  baku  oleh  pihak  pengusaha  tidak  jarang menimbulkan  permasalahan  di  dalam  pelaksanaanya,  dengan  kata  lain  terdapat  pihak  yang dirugikan  yakni  si  pekerja  sebagai  pihak  yang  lemah. Adanya  asas  kebebasan  berkontrak  pada prinsipnya  memberikan  kebebasan  dalam  pembuatan  perjanjian  kepada  masing-masing  pihak untuk:  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian,  memilih  dan  menentukan  mengenai  dengan
siapa akan melakukan perjanjian tersebut, mengatur isi perjanjian tersebut, menentukan bentuk perjanjian  tersebut,  dan  menentukan  cara  membuat  perjanjian  tersebut.  Namun  bila  mana perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk baku maka kebebasan yang diberikan tidak sepenuhnya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni pihak dalam posisi yang lemah yang dalam hal ini adalah pekerja/Pihak  Kedua.  Pekerja  tidak  lagi  bebas  untuk  mengatur  isi  perjanjian  dan  menentukan cara membuat perjanjian tersebut dikarenakan perjanjian tersebut telah dibuat secara baku oleh pengusaha/Pihak  Pertama.  Ketidakbebasan  inilah  yang  ditemukan  dalam  pembuatan  perjanjian kerja di Tanamas Industry Community.
Meski  ditemukan  ketidakbebasan  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja  di  Tanamas Industry Community namun adanya sepakat/setuju atas perjanjian yang dibuat dapat dilihat dari ada  tidaknya  tandatangan  para  pihak  yang  dibubuhkan  pada  perjanjian  tersebut.  Mengenai penandatanganan  suatu  perjanjian  ini  oleh  Purwahid  Patrik  menyatakan  bilamana  salah  satu pihak  telah  menandatangani  suatu  perjanjian,  maka  hal  itu  berarti  bahwa  ia  telah   setuju    atau sepakat  dengan  apa  yang  tercantum dalam perjanjian   tersebut (Patrik, 1986). Selanjutnya, Munir  Fuady  menyatakan  bahwa  penandatanganan  suatu  perjanjian  mengandung  arti  bahwa para    pihak    sudah  setuju  dengan  perjanjian  tersebut,  termasuk  sudah  setuju  dengan  isinya. Berdasarkan  pernyataaan  tersebut  dapatlah  disimpulkan  bahwa  sebelum  menandatangi  suatu perjanjian diharapkan untuk mengerti terhadap isi perjanjian tersebut (Fuandy, 2001).
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  baku  tersebut  tidak  mungkin  diadakan  tawar menawar oleh pihak yang memiliki posisi yang lemah sehingga baginya hanya ada dua pilihan yaitu  menerima  atau  menolak  perjanjian  tersebut.  Melalui  penandatanganan  sebuah  perjanjian sudah  terbukti  secara  fakta  bahwa  pihak  yang  posisi  tawarnya  lemah  pun  dianggap  oleh pengusaha  menyepakati  segala  isi  perjanjian  yang  dimaksudkan.  Menerima  berarti  bersedia untuk  memenuhi  segala  syarat-syarat  yang  cenderung  hanya  memberikan  keuntungan  bagi pengusaha dan kerugian bagi pekerja.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  “wajar”  jika  Tanamas  Industry  Community menganggap  bahwa  setelah  ditandatanganinya  perjanjian  kerja  oleh  kedua  belah  pihak,  maka perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat sebagai undang-undang berdasarkan kesepakatan kedua  belah  pihak  sebagaimana  dalam  Pasal  1337-1338  KUH  Perdata.  Dinyatakan  pula  diatas bahwa  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  diterapkan  sepenuhnya  dalam  perjanjian  kerja  yang dibuat  oleh  Tanamas  Industry  Community  dikarenakan  kebebasan  untuk  menentukan  isi perjanjian dan cara membuat perjanjian tersebut tidak dimiliki oleh pekerja/Pihak Kedua, dengan kata lain kebebasan mutlak hanya ada pada pengusaha/Pihak Pertama. Hal tersebut dikarenakan
perjanjian kerja tersebut adalah perjanjian  yang berbentuk baku dimana isi dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja tersebut telah ditetapkan sedemikian rupa oleh Tanamas Industry Community  sebagai  pengusaha/Pihak  Pertama  sementara  pekerja/Pihak  Kedua  hanya  tinggal memilih untuk menerima atau tidak menerima perjanjian kerja tersebut.
Jika semua syarat-syarat yang telah dijabarkan tersebut diatas bersifat kumulatif artinya hak  dipenuhi  semuanya  baru  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  tersebut  sah.  Syarat    kemauan bebas  kedua  belah  pihak  pada  kemampuan  atau  kecakapan  kedua  belah  pihak  dalam  membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut   sebagai syarat subjektif karena menyangkut mengenai orang  yang  membuat  perjanjian,  sedangkan  syarat  adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan  dan pekerjaan  yang  diperjanjikan  harus  halal  disebut  sebagai  syarat  objektif  karena  menyangkut objek  perjanjian.  Jika  syarat  objektif  tidak  dipenuhi,  maka  perjanjian  itu  batal  demi  hukum artinya  dari  semula  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada.  Jika  yang  tidak  dipenuhi syarat subjektif, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak  memberikan  persetujuan  secara  tidak  bebas,  demikian  juga  oleh  orang  tua/wali  atau pengampu  bagi  orang  yang  tidak  cakap  membuat  perjanjian  dapat  meminta  pembatalan perjanjian itu kepada hakim.

## D. Simpulan
1. Adapun  yang  menjadi  alasan  pihak Tanamas  Industry  Community  mengikat  buruh  dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut:
a) Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh pekerja tetap, dan pekerja tidak mempunyai pekerjaan  lagi,  perusahaan  tetap  harus  memberikan: ASTEK; Tunjangan;  Cuti  12 hari;  dan Upah 1 (satu) bulan penuh, dan;
b) Tanamas  Industry  Community  Kota  Cirebon  mengikat  tenaga  kerja  dalam  perjanjian  kerja untuk  waktu  tertentu  karena  pekerjaan  yang  berlangsung  di  Tanamas  Industry  Community Kota  Cirebon  yang  tujuan  usahanya  adalah  perkebunan  jika  dilihat  dari  sifat,  jenis  atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.
2. Implementasi  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerja  antara  buruh dan  Tanamas  Industry  Community  di  Kota  Cirebon  jika  ditinjau  dari  isi  perjanjian  untuk waktu  tertentu  tersebut  tidak  memenuhi  asas  proporsionalitas  serta  dapat  merugikan  pihak buruh  atau  karyawan  karena  sebagian  dari  isi  perjanjian  kerja  tersebut  mewajibkan  buruh atau  karyawan  mentaati  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  perusahan  dalam  bentuk ( standart  contract ),  dan  karena  hal  tersebut  dapat  berdampak  merugikan  salah  satu  pihak
yaitu buruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),  (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002)
Achmad  Busro,  Hukum  Perikatan  Berdasar  Buku  III  KUH  Perdata,  (Yogyakarta:  Pohon Cahaya, 2002)
Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995
Djohari  Santosa  dan  Achmad  Ali,  Beberapa  Asas-Asas  Hukum  Pembuktian  Dan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalam Hukum Perdata Di Indonesia,  (Yogyakarta:  Fakultas Hukum UII)
FX.Djualmiadji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
G. Kartasapoetra, dkk, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, (Bandung: Armico, 1985)
Herlien  Budiono,  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2012)