PEMAHAMAN DAN PENGENALAN QANUN HUKUM JINAYAT BAGI MASYARAKAT DAERAH TERPENCIL DI ACEH UTARA (Studi Penelitian di Desa Alue Leuhop dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)
Usammah; Rasyidin Muhammad; Zamri. Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe email. elbuluhi@gmail.com

## Abstrak
Fokus utama dari penelitian ini adalah Bagaimana Pemahaman masyarakat desa Alue Leuhop dan Desa Cot Girek terhadap Qanun Hukum Jinayat; Bagaimana keberadaan dan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat ditengah-tengah Masyarakat Desa Alue Leuhop dan Desa Cot Girek; Apakah upaya yang harus dilakukan oleh Pihak Terkait untuk meningkatkan pemahaman dan pengenalan masyarakat terhadap Qanun Jinayat? Penelitin ini menyimpulkan , a).Masyarakat desa Alue leuhop dan Cot girek, pada dasarnya masih sangat kurang informasi tentang hukum jinayat sehingga kurang dalam pemahaman bahkan masyarakat pada umumnya tidak mendapatkan pengetahuan tentang hukum jinayat.
b).Hukum yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat masih berkisar pada pelaksanaan hukum adat setempat sehingga penyelesaian kasus-kasus jinayat lebih dititik beratkan pada perdamaian. c).Sosialisasi dan pengenalan hukum jinayat oleh pemerintah Kabupaten atau pihak terkait (Kecamatan, Dinas Syariat) sangat diperlukan karena masyarakat kurang paham bahkan tak paham kerena masyarakat tidak ada bahan bacaan atau pengetahuan tentang pengamalan hukum jinayat.
Kata Kunci: Hukum Jinayat, Qanun.

## Abstract
This article attempts to research and seek answers to the following problems, How is the understanding of the people of Alue Leuhop and Cot Girek villages towards the Jinayat Law (Qanun Jinayat); How is the existence and implementation of the Jinayat Law (Qanun Jinayat) in the midst of the Alue Leuhop Village Community and Cot Girek Village; What efforts should be made by the Related Parties to improve community understanding and recognition of the Jinayat Law (Qanun Jinayat)?
This research concludes, a). Alue leuhop and Cot village communities are enthusiastic, basically there is still very little information about jinayat law so that it is lacking in understanding even the people in general do not get enough informations about jinayat law.
b). Law carried out in the midst of the community still revolves around the implementation of local customary law so that the jinayat law is not used by  those people.c). Socialization and introduction of jinayat law by the Regency government or related parties (Subdistrict, Sharia Office) is very necessary because the people do not understand the jinayat law because they do not have reading material or knowledge about jinayat law practice. Keywords : Jinayat Law, Qanun

## A.  Pendahuluan
Keberadaan Qanun Jinayah di Aceh, meskipun telah disahkan oleh Pemerintah Aceh (Eksekutif dan Lagislatif) namun tetap saja menuai pro dan kontra, terutama dalam hal penerapan sanksi hukuman. Qanun Hukum Jinayat tersebut mengalami pembahasan dengan waktu yang cukup lama sejak pembuatan dan pembahasan di tahun 2009 sampai dengan pembahasan dan pengesahan pada akhir tahun 2014 dan hasilnya telah dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik sebagai bagian dari sosialisasi Qanun tersebut. Sekalipun Qanun Hukum Jinayat telah disahkan namun tidak langsung dilaksanakan dan diterapkan, selama satu tahun setelah disahkan dilakukan sosialisasi, sehingga pada tahun 2015 baru diterapkan dan dilaksanakan. Sedangkan sistem hukum mengacu pada Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang terlebih dahulu disahkan.
Penerapan dan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat (Qanun Nomor 6 Tahun 2014) ternyata mengalami pro dan kontra terutama terhadap bentuk hukuman, baik hukuman cambuk (jilid) maupun hukuman denda. Pendapat yang kontra menganggap bahwa hukuman tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, karena telah menyakiti tubuh serta denda yang dianggap tidak relevan dengan kemampuna masyarakat Aceh pada umumnya. Namun demikian tidak kurang juga yang menganggap bahwa qanun tersebut telah sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh
pada umumnya. Pada sisi lain Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah itu dalam realitas kehidupan masyarakat lebih banyak diselesaikan perbuatan-perbuatan jinayah, seperti judi, minum khamar, khalwat. Sekalipun bahwa perbuatan jarimah tersebut pada awalnya telah diatur dengan Qanun No. 12 Tahun 2003; Qanun No. 13 Tahun 2003; dan Qanun No. 14 Tahun 2004 yang ‘uqubat nya hanya pada kategori ta’zir semata. 1
Pengesahan Qanun Jinayat ini tampaknya lebih komplit dan komperehensif serta didukung dengan adanya Qanun tentang Hukum Acara Jinayat. Komplit dan komprehensif bukan hanya berisikan jarimah (perbuatan pidana) tiga jarimah sebelumnya. 2 Melainkan mencakup juga; Ikhtilath; Zina; Pelecehan Seksual; Liwath; Musahaqah; Pemerkosaan; dan
Qadzaf . Kesepuluh jarimah ini ‘uqubat nya terdiri dari hudud dan ta’zir, yang kategori ‘uqubat nya ditetapkan sesuai jenis jarimah mana yang dilanggar, sehingga cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih. Sementara prinsip utama yang menjadi pegangan serta metode penulisan Qanun ini adalah berdasarkan perspektif Ushul Fiqih.
1 Deklarasi dilaksanakan di halaman Mesjid Raya Baiturrahman banda Aceh pada medio Ramadhan 1412 H atau Desember 2000 oleh Gubernur Abdullah Puteh dan kemudian diikuti deklarasi Syari’at Islam pada 1 Muharram 1423. Lihat Safwan Idris, et.al, Syari’at di Wilayah Syari’at: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Ed. Fairus M. Nur Ibr, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari’at, 2002), h. xi 2 Lihat Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Ketika penerapan hukuman terhadap pelanggaran Qanun Maisir, Khamar dan Khalwat itu ternyata kurang berdampak pada  proses  hukum  secara  signifikan  di kalangan masyarakat, mungkin karena ketiga jarimah tersebut dalam realitasnya lebih menonjol kasusnya dibandingkan dengan jarimah lainnya. Persoalannya yang muncul kemudian adalah ketiga jenis jarimah ini yang diproses secara hukum dimuka Mahkamah Syar’iyah dan mendapat hukuman sebagaimana diatur Qanun Jinayat, sedangkan kasus-kasus jarimah lain selain jarimah hudud dapat diputuskan ditingkat gampong (desa) secara adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (1) Qanun No. 9 Tahun 2008, yaitu diantaranya: Perselisihan dalam rumah tangga, Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, Perselisihan antar warga, Khalwat meusum, Pencurian ringan, Pencurian ternak peliharaan, Pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik 3 dan ada beberapa kasus lainnya yang penulis tidak sebuatkan semuanya.
Qanun ini pada dasarnya diperkuat oleh Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah diberi tugas dan kewenangan kepada Gampong (Pasal 2) 4 untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, 4 (d) dan 5
3  Qanun  Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, h. 7
4  Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(1). 5 Selanjutnya, dalam pemerintahan gampong Tuha Peuet (Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong, jika dalam pemerintahan disebut dengan Legislatif) mempunyai tugas dan fungsinya sesuai Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003. 6
Penyelesaian jarimah-jarimah di atas tentunya terjadi paradoks dan membingungkan masyarakat terutama bagi masyarakat pedalam yang pahamannya terhadap keberadaan Qanun-qanun tentang hukum jinayat itu masih sangat minim, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali untuk saat ini hukum jinayat telah menjadi payung hukum dalam setiap penyelesaian kasus-kasus jarimah di Aceh.
Dalam rangka mencegah atau paling tidak dapat meminimalisir terjadinya jarimah-jarimah seperti yang
5  Pasal 3, yaitu Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari’at Islam. Pasal 4 (d) adalah peningkatan pelaksanaan syari’at Islam. Sedangkan Pasal 5 adalah kewenangan Gampong meliputi; kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat; kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-Indangan; kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-Indangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Mukim; kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Mukim.
6  Lihat Qanun Provinsi Nanggroe Aceh (NAD) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
telah diatur dalam Qanun Hukum Jinayat di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu penelitian pada masyarakat pedalaman yang ada di Desa Alue Leuhop dan Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian kami sebagai Dosen yang disiplin keilmuannya mutlidisipliner dapat melakukan komunikasi, penyampaian pemahaman dan persepsi serta persentuhan langsung dengan masyarakatnya, secara keilmuannya masing-masing dengan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan inspirasi dan pencerahan agar mereka dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kepahaman normatif yang terealiasasikan dalam bentuk kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat sesuai perilaku yang Islami.
Selaras dengan kekhususan dan keistimewaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Rakyat Aceh–sebagaimana termaktub dalam Undang-undang  No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang kasus- kasus jinayat dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat pedalaman di Desa Alue Leuhop dan Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Diperkirakan banyak masyarakat yang masih kurang paham bahkan tidak tahu tentang keberadaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat Aceh, apalagi untuk pemahamannya. Hal ini karena faktor ekonomi dan termarjinalkan mereka dalam
aspek pendidikan dan pembangunan, sehingga apa yang diatur secara khusus dalam Qanun-qanun tersebut sepertinya tidak sampai secara rapi dan menyeluruh dikalangan masyarakat tersebut.
Komunitas masyarakat pedalaman sebagai subjek hukum merupakan sasaran penting untuk diadakan penelitian, supaya masyarakat tersebut akan mendapatkan pengenalan dan pemahaman tentang Qanun Hukum Jinayat yang telah disahkan sekaligus diberlakukan sehingga pelaksanaan syariat Islam akan berlaku menyeluruh ( kaffah ) di Provinsi Aceh. Sehingga kemudian diharapkan penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh dalam skala umum dan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam skala khusus, atau stakeholder dan bagi masyarakat sebagai mitra tentunya.
Teuku Irawan yang mengutip pernyataan Jabbar bahwa pelaksanaan‎ hukum-hukum syariat Islam saat ini di Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Jinayat dan aturan lainnya, diharapkan bisa menciptakan suatu keharmonisan hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya mencapai  keadilan  dalam  bentuk  fisik‎. Melainkan harus ada sosialisasi orang yang sudah menerima cambuk, tidak bisa diperlakukan dengan baik hak-haknya, tanpa mendapat lagi hukuman sosial tambahan dari masyarakat. Aceh bisa menjadi pionir dalam pelaksanaan hukum Islam yang menciptakan keharmonisan, hukum tidak hanya tingkat keadilan, tapi harus pada tingkat harmonis di masyarakat
pada masa post modern sekarang ini.‎ 7
Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya mempunyai sejumlah strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, dimana strategi itu saling terkait satu sama lainnya. Cara-cara yang ditempuh tentunya akan selalu mengedepankan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dimana memahamkan qanun hukum jinayat adalah bagian dari sosialisasi. Di samping itu mendapatkan masukan dalam penelitian ini tentang pemahaman dan pengenalan Qanun sangatlah perlu sebagai bahan awal dari masyarakat. Karenanya strategi yang dapat digunakan dengan memberikan bahan copian dari Qanun Hukum Jinayat sehingga penelitian akan mudah mendapatkan pemahaman masyarakat ditahap berikutnya. Mendiskusikan dengan beberapa orang masyarakat sangat memungkinkan untuk mengetahui dan menjejaki pengetahuan dan pemahaman tentang pemahaman isi- isi Qanun dan aplikasi penegakan hukum dikalangan masyarakat.

## B.  Teori Qanun Jinayah
Kewenangan penegakan hukum syariat Islam dimotori oleh Pemerintah Pusat, sekalipun Pemerintah Daerah dapat melakukannya namun harus dipayungi oleh hukum atau Undang-undang sehingga penegakkan hukum syariat dapat dilaksanakan. Salah satu payung hukum adalah lahirnya Unndang Keistimewaan untuk Nanggroe Aceh Darussalam
7 Teuku Irawan, Hukum Syariat Islam Harus Ciptakan Keharmonisan, Kanal Aceh, 20 November 2015.
(saat ini disebut dengan Propinsi Aceh) yang memberi kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, dalam bentuk penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Apa yang menjadi dasar itulah kemudian Aceh mengumumkan akan melaksanakan syariat Islam melalui dilegalisasinya Qanun sebagai dasar pegangan atau sebagai payung hukumnya.

## 1.  Definisi dan Landasan Perumusan Qanun Jinayat
Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari’at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun itu sendiri merupakan peraturan perundang- undangan sejenis Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan  masyarakat  Aceh.  Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun yang ada di Aceh terdiri dari dua kategori, yaitu materi Qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan materi qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya. Namun Qanun yang menyangkut dengan pelaksanaan syariat Islam memiliki kekhususan dan perbedaan dengan jenis qanun yang menyangkut tentang sistem pemerintahan Aceh. Di dalam materi qanun tentang penegakan syariat Islam (dikenal dengan istilah qanun
Jinayat) penerapan hukuman berupa cambuk yang dilaksanakan di depan masyarakat umum, kurungan/penjara dan juga hukuman denda/ganti kerugian yang memiliki kekecualian dari hukum pidana umum. Atas dasar pengecualian ini (dianggap lebih khusus), maka Pemerintah dan Dewan mempunyai kewenangan untuk merumuskan bentuk hukuman yang tergolong dalam hukuman Takzir, (dapat berupa hukuman cambuk penjara dan denda atau ganti kerugian).
Qanun-qanun Aceh yang menjadi salah satu produk hukum adalah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan apresiasi masyarakat dalam rangka penegakan hukum secara baik dan sempurna dalam masyarakat. Sebagai daerah yang telah dan akan melaksanakan syariat Islam harus didukung oleh perangkat hukum formil dan hukum materiel, di samping itu masyarakat harus secara sadar melaksanakan syariat Islam, dengan demikian penegakan syariat akan dapat dilaksanakan walaupun penegakan hukumnya baru sebatas penerapan hukuman takzir belum pada penerapan hukuman hudud. 8 Kebijakan pemerintah Aceh menerapkan hukum takzir merupakan jawaban terhadap beberapa permasalahan hukum yang terjadi. Secara empiris masyarakat Aceh pada umumnya
8  Pelaksanaan hukuman takzir karena semua bentuk pelanggaran atau maksisat (kejahatan) masih dalam ketegori takzir, sekalipun dalam qanun jinayat menetapkan juga pelanggaran atau kejahatan yang tergolong dalam hudud dan qanun tersebut sudah diundangkan dan sudah disosialisasikan kepada lapisan masyarakat tentang perberlakuan qanun tersebut.
mempunyai suatu keyakinan akan penegakan dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, mengingat sejarah telah membuktikan terhaddap penegakan hukum Islam. Mungkin saat ini baru sebatas penegakan hukum takzir dan harapan yang paling besar adalah hukum syariat harus benar-benar dapat diterapkan secara sempurna.
Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara pembentukan qanun disebutkan pada Pasal 1 (1) angka ke 14 dan 15, bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang- undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/ kota di Aceh. Di dalam sistem perundang- undangan Nasional terminologi qanun itu tidak dikenal, namun qanun diakui sebagai bagian dari hukum dan keberadaannya di Aceh.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, dalam posisinya setingkat dengan peraturan propinsi dan kabupaten/Kota, maka Qanun tidak boleh dianggap lebih tinggi dari pada peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat. Materi muatan yang ada didalam Qanun tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat di dalam peraturan daerah BERUPA Undang-undang.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan payung hukum untuk merumuskan, menyusun dan melahirkan aturan- aturan berupa Qanun sebagai kebijakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Antara lain dilahirkan Qanun-qanun sebagai turunan dari Undang-undang pemerintahan Aceh.
2.  Isi  dan  Sistematika  Perumusan Qanun Jinayah
Qanun Jinayat merupakan qanun yang dilahirkan dengan berdasarkan kebijakan Pemerintah sebagai tindaklanjut dari bentuk keistimewaan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang. Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan dan ditindaklanjuti dalam bentuk menyusun qanun-qanun syariat Islam. Qanun-qanun syariat Islam tersebut tidak lain hanya mengatur perilaku kehidupan masyarakat sehingga materi yang ada merupakan materi tentang kehidupan sosial masyarakat. Penyusunan qanun-qanun tersebut tidak terlepas dari garis-garis kebijakan nasional yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 sebagai Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Di dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa syariat Islam yang ditulis dan diberlakukan di Aceh harus bersifat kaffah (menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan) yang ditegakkan di atas tiga prinsip utama: (1) berpegang kepada
Al-quran dan Sunnah secara penuh; (2) melakukan pemahaman dan penalaran atas ketentuan Al-qur’an dan Sunnah tersebut berdasarkan metode ilmiah (memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh masa kini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta (3) berorientasi ke depan untuk mengantisipasi kebutuhan umat yang muncul karena pembangunan dan kemajuan. 9
Keberhasilan Pemerintah Provinsi Aceh dalam mempersiapkan sejumlah perangkat hukum berupa Qanun sebagai payung hukum penegakan syariat Islam, merupakan langkah positif menuju keberhasilan penegakan syariat Islam ini. Lembaga yang oleh pemerintah Aceh diberi wewenang mempersiapkan pelaksanaan syari’at Islam ini adalah Dinas Syariat Islam Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Visi penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh adalah “terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera dan bermartabat sebagai hasil dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah”. Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan misi, (1) menyebarluaskan pelaksanaan syariat Islam; (2) mempersiapkan, mensosialisasikan qanun dan perundang- undangan pelaksanaan syariat Islam; (3) mempersiapkan dan membina sumber daya manusia pelaksana dan pengawasan syariat
9  Al Yasa Abubakar, Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Esay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak , (Banda Aceh: Dinas Syariah Aceh, 2007), h.
Islam; (4) membina dan memantapkan kesadaran beragama masyarakat; dan (5) mewujudkan pengadilan yang jujur, adil, mengayomi, berwibawa serta murah, dan cepat. 10
Secara umum materi muatan qanun sama dengan materi muatan peraturan daerah, rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. [9] Namun beberapa hal untuk materi muatan qanun berbeda dengan “peraturan daerah” pada umumnya, yang berdasarkan UU PA, materi muatan qanun antara lain:
a.  Qanun dibentuk (materi muatan)
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, yang terkait dengan semua kewenangan pemerintahan Aceh.
b.  Dapat mengatur semua urusan
wajib yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), yang meliputi diantaranya:
1)  Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam;
2)  Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
3)  penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah  muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam;
10  Taslim H.M. Yasin, Pluralisme Agama di Wilayah Syari’at, dalam Syamsul Rijal, et. al, Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007, h. 38

## 4)  peran ulama dalam penetapan
kebijakan; dan
5)  penyelenggaraan dan
pengelolaan ibadah haji
c.  Urusan Pemerintah Aceh yang bersifat pilihan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan.
d.  Materi muatan pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 125, yang meliputi:
1)  Ibadah;
2)  Ahwal al syakhshiyah;
3)  Muamalah;
4)  Jinayat;
5)  Qadha’ (Peradilan);
6)  Tarbiyah (pendidikan); dan
7)  Dakwah, Syiar, dan Pembelaan Islam.
e.  Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan syari’at Islam,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 127
f.  Materi muatan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Suatu hal  yang  sangat  spesifik  materi muatan qanun adalah ketentuan tercantum dalam ketentuan Pasal 241 ayat 4 UU PA. Dalam Pasal 143 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).” Pasal 241 UU PA berbunyi:
1)  Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2)  Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3)  Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
4)  Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 241 ayat (4), UU PA membedakan materi muatan qanun dari segi pengaturan sanksi. Untuk qanun yang materi muatannya mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam di bidang jinayah (hukum pidana), sistem sanksi dikeculikan dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan untuk qanun yang materi muatannya bukan di bidang jinayah, sanksi dan denda mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 241 UU PA.
Qanun Jinayat yang terdiri dari
10 Bab dan 75 Pasal, merupakan qanun yang disahkan oleh Dewan Legislatif sejak tanggal 14 September 2009, termasuk salah satu qanun yang menjadi rujukan terhadap penyelenggaraan dan penegakan syariat dalam melakukan perbuatan terlarang. Substansi Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh dengan sistematika yang disusun dengan berpijak pada beberapa perangkat hukum yang lebih tinggi baik hukum nasional maupun konvensi internasional. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran mengingat dari Qanun ini, antara lain yang berkaitan langsung dengan penyusunan Qanun dan fokus penelitian ini adalah: 11
a.  Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai hasil rativikasi pemerintah Indonesia terhadap CEDAW ( Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Againts Women ). b.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagai hasil rativikasi terhadap Convention Againts Torture and Other Cruel in Human or Degrading
Treatment or Punishment.
c.  Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang  HAM.
11  Danial, Jurnal Kajian Hukum Islam al-Manahij Vol. VI No 1 Tahun 2012, h. 89
d.  Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
e.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
f.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2014
tersebut merupakan qanun yang disusun secara maraton sejak tahun 2009 sampai tahun  2014,  dengan  meratifikasi  qanun-
qanun pelanggaran syariat lainnya ke dalam qanun jinayat tersebut, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal pelanggaran syariat yang disusun dalam qanun tersebut dengan memberikan sanksi hukuman berupa takzir dan juga hudud. Di samping itu juga sanksi hukuman berupa denda yang mengikuti bentuk hukuman dasar dari pelanggaran syariat. Hal ini terlihat dalam tabel berikut ini;
NO JENIS JARIMAH BENTUK JARIMAH JENIS HUKUMAN PASAL HUDUD TAKZIR 01 Khamar Sengaja Cambuk 40 kali Cambuk 40 kali atau Denda 400 gr emas murni atau Penjara 40 bulan Pasal 15, 16, 17 Memproduksi/ menyimpan/ Menimbun dan menjual Cambuk 60 kali atau Denda 600 gr emas murni atau Penjara 60 bulan Membeli/ mengangkut/ menghadiahkan Cambuk 20 kali atau Denda 200 gr emas murni atau Penjara 20 bulan 02 Maisir (Perjudian) Sengaja (dengan taruhan 2 grm emas murni) Cambuk 12 kali atau Denda 120 gr emas murni atau Penjara 12 bulan Pasal 18, 19, 20, 21, 22 Sengaja (dengan taruhan  lebih dari 2 grm emas murni)
Cambuk 30 kali atau Denda 300 gr emas murni atau Penjara 30 bulan Menyelenggarakan/ menyediakan fasilitas dan Mengikutsertakan Anak-anak Cambuk 45 kali atau Denda 450 gr emas murni atau Penjara 45 bulan 03 Khalwat Sengaja Cambuk 10 kali atau Denda 100 gr emas murni atau Penjara 10 bulan Pasal 23 dan 24 Menyelenggarakan/ menyediakan fasilitas Cambuk 15 kali atau Denda 150 gr emas murni atau Penjara 15 bulan
04 Ikhtilath (bercumbu/ bemesraan/ berpelukan/ berciuman bukan suami- istri) Sengaja Cambuk 30 kali atau Denda 300 gr emas murni atau Penjara 30 bulan Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32 Menyelenggarakan fasilitas dan juga Mengikutsertakan Anak- anak Cambuk 45 kali atau Denda 450 gr emas murni atau Penjara 45 bulan Membuat Pengakuan Melakukan Ikhtilath Cambuk 45 kali atau Denda 450 gr emas murni atau Penjara 45 bulan Menuduh Orang Melakukan Ikthtilath Cambuk 30 kali atau Denda 300 gr emas murni atau Penjara 30 bulan 05 Zina Sengaja Cambuk 100 kali Pasal 33, 34, 35, 36, 37 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Mengulangi Perbuatan Cambuk 100 kali Denda 120 gr emas murni atau Penjara 12 bulan Menyediakan fasilitas Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan Melakukan dengan Anak- anak, juga dengan mahram Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan 06 Pelecehan Seksual Sengaja Cambuk 45 kali atau Denda 450 gr emas murni atau Penjara 45 bulan Pasal 46, 47 Melakukan dengan Anak- anak Cambuk 90 kali atau Denda 900 gr emas murni atau Penjara 90 bulan 07 Pemerkosaan  Sengaja Cambuk 125 kali atau Denda 1.250 – 1.750 gr emas murni atau Penjara 125 - 175 bulan Pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Sengaja dengan orang yang memiliki hubungan mahram Cambuk 150–200 kali atau Denda 1.500 –2.000 gr emas murni atau Penjara 150–200 bulan Melakukan dengan Anak- anak Cambuk 150–200 kali atau Denda 1.500 –2.000 gr emas murni atau Penjara 150–200 bulan
Qanun-qanun tentang pelaksanaan dan penegakan syariat Islam di Aceh pada umumnya memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga norma hukum yang mengatur kehidupan moral atau kepentingan individu yang yang mesti diikuti dan ditaati oleh setiap orang. Karena kaedah hukum menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat sangatlah tergantung sejauhmana seseorang memahami akan adanya hukum, dengan demikian pengetahuan dan wawasan menjadi sangat penting bagi pendidikan hukum seseorang.

## C.  Geografi Lokasi Penelitian.
Desa Alue Leuhob merupakan sebuah desa di kawasan Transmigrasi Buket Hagu Cot Girek Aceh Utara. Desa ini termasuk dalam Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Sejak tahun 1984, desa Alue Leuhob sudah termasuk desa mandiri atau lepas dari pengelolaan Departemen Transmigrasi. Dengan demikian Alue Leuhob merupakan Desa ke – 100 di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Di saat orang pertama kali mendengar sebutan nama desa “Alue Leuhob”, mungkin saja yang dibayangkan “bau amis”, semberaut, tak terurus dan tak berprestasi apaapa. Sebaliknya, di balik nama yang terkesan ‘kotor’ desa ini
08 Qadzaf Sengaja Cambuk 80 kali Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62 Mengulangi Perbuatan Restitusi 400 gr emas murni 09 Liwath Sengaja Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan Pasal 63 Mengulangi Perbuatan Cambuk 100 kali atau Denda 120 gr emas murni atau Penjara 12 bulan Melakukan dengan Anak- anak Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan 10 Musahaqah Sengaja Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan Pasal 64 Mengulangi Perbuatan Cambuk 120 kali atau Denda 1200 gr emas murni atau Penjara 12 bulan Melakukan dengan Anak- anak
Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan
memiliki nilai lebih. Diantaranya, 4 kali juara Lomba Desa Teladan dan kebersihan di Kecamatan Lhoksukon Tahun 1989- 1992. Di sampmg itu, sejak tahun 1990 dijadikan Induk dan Pusat Koperasi Transmigrasi dan Perkebunan Kelapa Sawit Wilayah Cot Girek. Prestasi yang lebih khusus di bidang pendidikan juga diraih, pernah mengharumkan nama desa Alue Leuhob. Nama Alue Leuhob berasal dari dua kata, yaitu “Alue” dan “Leuhob”. Alue, artinya sungai kecil, sedangkan Leuhob berarti lumpur. Secara sederhana Alue Leuhob berarti “Sungai Kecil yang berlumpur”. Sebenarnya, letak rawa-rawa yang berlumpur ± 2 km di sebelah barat sebelum sampai ke desa ini. Apa boleh buat, masyarakat telah terlanjur menamakannya Alue Leuhob. Padahal desa ini “amat bersih” dari jebakan lumpur

## D.  Pemahaman masyarakat desa
Alue Leuhop dan Desa Cot Girek terhadap Qanun Hukum Jinayat.
Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, bicara hukum dipastikan terlibat didalamnya masyarakat, juga sebaliknya karena perbuatan masyarakat sehari-hari selalu diikat dengan keadaan hukum. Hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat, itulah sebabnya dikatakan bahwa hukum itu tidaklah otonom,dari sini terlihat bahwa hukum merupakan suatu realitas dalam masyarakat sehingga hukum disini lebih bersifar relistis dan
empirik, yang mana hal ini sejalan seperti apa yang telah dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa “Saat ini hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya otonom dan independen, melainkan difahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitannya dengan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat” 12 . Dimana kita ketemu dan berada dalam komunitas masyarakat, disanalah kita akan menemukan dan berhubungan dengan aturan/norma/ kaedah yang mengatur hubungan masyarakat satu sama lainnya.  Dengan hukum tersebut diharapkan akan memberikan suatu keadilan, kedamaian, dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat tersebut. Maka untuk dapat mewujudkannya, hukum tidak akan bisa lepas dari tugas dan fungsi yang diembankan pada hukum sebab untuk mencapai dan mewujudkan tujuan hukum maka hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu bergantung pada apa yang hendak dicapai.
Salah satu fungsi hukum dalam masyarakat adalah menghantarkan masyarakat pada keadaan dimana masyarakat tahu hukum dan paham hukum. Suatu hukum atau undang-undang mempunyai asas yang melekat dengan hukum itu sendiri dan masyarakatnya. Asas hukum yang dikenal adalah setiap orang dianggap mengetahui hukum. Dengan asas inilah menjadikan hukum itu kuat. Namun sekuat apapun hukum atau undnag-undang
12  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , Edisi Pertama, (Bandung:Alumni,
1983), h. 23
itu tanpa dilakukan sosialisasikan dengan masyarakat maka masyarakatpun akan semakin tidak mengenal tentang hukum, terutama masyarakat pedesaan.
Untuk mengetahui bahwa hukum atau qanun berjalan baik di tengah- tengah masyarakat, maka dapat dilihat dari kehidupan masyarakat itu mengikut hukum/qanun atau tidak. Sekurang- kurangnya bahwa masyarakat pedesaan telah tahu bahwa disekitarnya ada undang- undang atau qanun yang mengatur. Salah satunya adalah qanun tentang hukum jinayat. Qanun tersebut merupakan qanun yang mengatur tentang beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori jarimah baik jarimah hudud, qishash maupun takzir. Bagaimanapun masyarakat mesti mengetahui tentang qanun tersebut, mengingat bahwa Aceh secara keseluruhan telah dideklarasikan untuk melaksanakan syariat Islam secara penuh. Pelaksnaan ini dilakukan dengan berpegang pada qanun sebagai payung hukumnya. Bagi masyarakat Alue leuhob dan masyarakat Cot girek tentu kehadiran qanun tentang hukum jinayat ini menjadi sangat penting, sebab qanun ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah. Untuk masyarakat mesti mengetahui apa saja yang terlarang dalam syariah Islam melalui qanun tersebut. 13
Menilik kondisi masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang qanun hukum jinayat, terlihat
13 Hasil wawancara dengan kepala Desa Aluelhob, Bapak Sandi dan Kepala Desa Cotgirek, Bapak Tugiman, pada tanggal 16 Oktober 2018.
terjadinya kesenjangan sosialisasi antara kondisi masyarakat pesedaan dengan kondisi masyarakat perkotaan. Publikasi hukum lebih didominasi pada masyarakat kota karena dianggap bahwa terjadinya penyelewengan lebih banyak pada masyarakat kota, sehingga sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat mendominasi pada masyarakat perkotaan. Sangat terlihat ketika spanduk, baleho atau bentuk-bentuk publikasi hanya pada masyarakat perkotaan. Sedangkan pada masyarakat pedesaan sangat kurang, justru anggapan penyelewengan sangat jarang terjadi di desa, di samping itu penyelesaianya lebih mendekati pada bentuk penyelesaian damai. Penyelesaian damai
Pemahaman qanun tentang hukum jinayat desa Alue Leuhob dan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara belum berjalan dengan baik dan efektif, formulasi syariat Islam yang sekarang ini lebih kepada keinginan penguasa ketimbang dari masyarakat sendiri. Sedangkan formulasi syariat Islam dari atas (penguasa) seringkali menjadikan Syariat Islam hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama, terbukti banyak kalangan masyarakat yang begitu tidak memahami qanun jinayat itu sendiri.
Hal ini juga dilihat dari teori konsep Maslahah, pelaksanaan qanun jinayat ini banyak menimbulkan pro kontra dalam kalangan masyarakat, Banyak faktor penghambat dan kedangkalan pemahaman
qanun jinayat di desa Alue Leuhop dan desa Cot Girek yakni kurangnya atau tidak meratanya sosialisasi qanun jinayat di desa Alue Leuhop dan Desa Cot Girek oleh Dinas Syariat Islam dan Instansi lainnya. Hal ini menimbulkan masyarakat tidak tahu dan tidak paham akan adanya qanun jinayat tersebut dan bagaimana metode penerapannya. Kerjasama antara lembaga instansi penegak Syariat Islam masih kurang. Sehingga pengawasan terhadap pelanggaran qanun seolah dibiarkan begitu saja. Tidak luput dari kurangnya anggaran operasional, sehingga lembaga-lembaga pelaksana syariat Islam kurang efektif dalam sosialisasi serta melaksanakan tugas dan kewajiban. Namun terdapat pula pengaruh budaya luar yang banyak mempengaruhi masyarakat untuk tidak adanya penerapan Syariat Islam di desa Alue Lehop dan Desa Cot Girek. Serta masih rendahnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan qanun jinayat sehingga dalam pandangan masyarakat tidak begitu penting.
Seharusnya faktor pendukung pelaksanaan qanun jinayat di desa tersebut yaitu Dinas Syariat Islam sebagai instansi pelaksana dan bertanggung jawab penuh, Wilayatul hisbah dan satpol PP seharusnya dapat terus mengawasi sebagai tim pelaksana tugas pembina dan pembimbing amar ma’ruf nahi munkar . Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) seharusnya memberu masukan, pertimbangan daerah dari aspek Syariat Islam serta menunjuk beberapa penyuluh agama di desa tersebut dalam rangka
memberiu pemahaman tentang pelaksanaan qanun jinayat di desa tersebut

## E.  Keberadaan dan Pelaksanaan
Qanun Hukum Jinayat di tengah tengah masyarakat Desa Alue Leuhop dan Desa Cot Girek.
Fungsi dari setiap peraturan hukum pada dasarnya adalah sebagai pengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan sesamanya dalam masyarakat, hubungan manusia dengan alam, bahkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hal ini tanpa melihat bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, baik berbentuk undang- undang, perda (qanun), hukum adat, dan sebagainya. Selain mengatur tata kehidupan masyarakat, peraturan hukum juga membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan tercela yang melanggar norma-norma dalam masyarakat.
Qanun Jinayat yang berlaku di provinsi Aceh diharapkan bisa diberlakukan secara kaffah diseluruh wilayah Aceh. Namun, dalam penerapannya di lapangan, masih banyak wilayah yang belum tersentuh oleh qanun jinayat ini. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di desa Alue leuhop dan Cot girek bahkan belum tahu bahwa qanun jinayat sudah disahkan dan sudah berlaku di seluruh Aceh.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa eksistensi qanun jinayat belum memiliki dampak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus jarima h yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat di desa Alue leuhop dan Cot girek. Penanganan terhadap kasus jarimah tersebut juga tidak berlandaskan kepada hudud dan ta’zir yang termaktub dalam qanun jinayat. Pada umumnya, masyarakat di kedua desa tersebut menyelesaikan kasus jarimah yang terjadi berdasarkan hukum adat, seperti membayar denda berupa seekor kambing. Mereka memilih menyelesaikan secara adat, karena memang mereka tidak tahu akan keberadaan qanun jinayat yang bisa menjadi rujukan. Dengan kata lain, qanun jinayat belum dilakksanakan di wilayah desa Alue leuhop dan Cot girek. Qanun jinayat belum mampu menyentuh wilayah pedalaman yang terpencil.
Kalau mau jujur, jangankan di wilayah pelosok, di daerah perkotaan saja qanun ini masih banyak menghadapi kendala dalam implementasinya. Secara ringkas, hambatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
1.  Pudarnya semangat masyarakat dalam melaksanakan syariat islam Sejarah mencatat bahwa masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius, masyarakat yang segenap tatanan kehidupan diwarnai oleh pengaruh agama islam. tapi sayang, pelaksanaan hukum islam secara kaffah telah lama hilang dari kehidupan masyarakat aceh. Sebelum masa imperialis Belanda, hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum adat yang sesuai dengan syariat islam. Namun setelah penjajah Belanda menduduki Aceh, ruang lingkup hukum islam mulai dibatasi, sebelum akhirnya dihapuskan sama sekali.
Kondisi seperti ini -dimana masyarakat sudah lama dijauhkan dari hukum islam- menjadikan masyarakat gamang dalam menyambut pemberlakuan syariat islam, ada yang menyambut gembira, ada juga yang acuh tak acuh dan tidak peduli. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang di dalamnya terdapat desa Alue leuhop dan Cot girek, sepertinya tidak mengalami perubahan yang berarti dengan keluarnya qanun jinayat.  Ketua Mahkamah syar’iyah Aceh Utara  menyatakan bahwa setelah hampir lima tahun berlalu, seharusnya qanun jinayat sudah berjalan secara menyeluruh. Tetapi, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi, seperti dana menjadikan pelaksanaan qanun jinayat jalan di tempat. Eksekusi terhadap putusan mahkamah tidak mungkin bisa dilaksanakan apabila dana tidak tersedia, begitu juga polis syariat wilayatul hisbah tidak mungkin bisa melakukan patroli rutin bila uang operasional dan bensin tidak ada.
2.  Masyarakat lebih memilih hukum adat
Sebagai sebuah Negara  hukum yang memiliki undang-undang seharusnya masyaralt mengikuti aturan yang berlaku yang tertulis dalam undang-undang maupun qanun. Tetapi pada tataran nyata, masyarakat lebih suka menyelesaikan perkara jarimah yang terjadi seperti khalwat secara adat. Pelaku khalwat didenda dan dinikahkan dianggap sebagai hukuman yang setimpal, padahal dalam qanun jinayat sudah disebutkan hukuman lain yang lebih berat. Adapun alasan kenapa masyarakat lebih memilih hukum
adat sebagaimana dijelaskan oleh bapak kepala desa Alue leuhop don Cot girek adalah masyarakat merasa malu apabila kasus khalwat atau zina yang terjadi di wilayah mereka terekspos keluar, hal ini dianggap aib bagi seluruh desa. Alasan yang lain menuerut mereka pelaksanaan hukum adat lebih praktis dari segi waktu dan biaya.
3.  Qanun tidak memiliki kedudukan yang kuat
Dalam sistem hukum naisonal kedudukan qanun tidak sekuat keududukan undang-undang. Qanun dapat dibatalkan oleh pemerintah dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Hal ini sebagaiman disebutkan dalam undang-undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 235 ayat (2) bahwa, Pemerintah dapat membatalkan qanun yang betentangan dengan kepentingan umum, antara qanun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa qanun jinayat belum eksis di daerah terpincil, lebih tepatnya di desa alue leuhop dan desa cot girek. Ini mungkin dapat menjadi catatan penting bagi pihat terkait untuk menyusun langkah dan strategi agar di tahun mendatang, tidak ada lagi satu incipun dari wilayah aceh yang belum mengenal dan menerapkan syariat islam.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa qanun jinayat belum eksis di daerah terpencil, lebih tepatnya di desa alue leuhop dan desa cot girek. Ini mungkin dapat menjadi catatan penting bagi pihat terkait untuk menyusun langkah
dan strategi agar di tahun mendatang, tidak ada lagi satu incipun dari wilayah aceh yang belum mengenal dan menerapkan syariat islam.

## F.  Penutup

## 1.  Kesimpulan.
a.  Masyarakat desa Alue leuhop dan Cot girek, pada dasarnya masih sangat kurang informasi tentang hukum jinayat sehingga kurang dalam pemahaman bahkan masyarakat pada umumnya tidak mendapatkan pengetahuan tentang hukum jinayat.
b.  Hukum yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat masih berkisar pada pelaksanaan hukum adat setempat sehingga penyelesaian kasus-kasus jinayat lebih dititik beratkan pada perdamaian.
c.  Sosialisasi dan pengenalan hukum jinayat oleh pemeintah Kabupaten atau pihak terkait sangat diperlukan karena masyarakat kurang paham bahkan tak paham kerena masyarakat tidak ada bahan bacaan atau pengetahuan tentang pengamalan hukum jinayat.
2.  Saran-saran
a.  Perlu adanya jadwal khusus untuk melakukan sosialisasi hukum jinayat
b.  Kehadiran akademisi dari perguruan tinggi ke tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang penting untuk menyampaikan informasi tentang hukum jinayat.

## Daftar Pustaka
Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum Syariát, Fikih dan Qanun, Jakarta: Sinar grafika, 2012.
Al Yasa Abubakar, Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Esay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak , Banda Aceh: Dinas Syariah Aceh, 2007.
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara,
2003.
Danial, Jurnal Kajian Hukum Islam al- Manahij Vol. VI No 1 Tahun 2012.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI, 1986.
Qanun No. 3 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Gampong
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh (NAD) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Qanun Aceh, No. 7 Tahun 2013 tentang

## Hukum Acara Jinayat
Qanun  Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.
Rusjdi Ali Muhammad, Revitaslisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, solusi dan implementasi, Cet. 1, Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 2003
Safwan Idris, et.al, Syari’at di Wilayah Syari’at: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Ed. Fairus M. Nur Ibr, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari’at, 2002), h. xi
Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung:  PT.  Refika  Aditama,
2009
Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif , Surakarta: UNS, 2006.
Teuku Irawan, Hukum Syariat Islam Harus Ciptakan Keharmonisan, Kanal Aceh, 20 November 2015.
Taslim H.M. Yasin, Pluralisme Agama di Wilayah Syari’at, dalam Syamsul Rijal, et. al, Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007
Ujang Sutaryat, Metodologi Penelitian Qanun dan Syariah, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.