## POLIGAMI DALAM ISLAM

## Baso Mufti Alwi

## ABSTRAK
Jauh sebelum islam datang, praktek poligami memang telah ada, bahkan jumlah isteri  bisa  membengkak  hingga  belasan.  Dari  fakta  ini  membuktikan  praktek  ini terus  terpelihara  hingga  kini  dengan  berbagai  pembenaran  dan  legitimasi kultural, sosial, ekonomi, dan agama. Poligami telah menjadi bagian gaya hidup laki-laki dan karenanya di lingkungan tertentu praktek ini telah membudaya. Bila melihat variabel-variabel poligami dalam al-Qur’an, maka ada tiga poin penting yang  dapat  ditarik,  yaitu  pertama,  memberikan  kesempatan  kepada  laki-laki untuk  berpoligami.  Kedua  peringatan  atau  warning  kepada  suami  untuk  harus berlaku  adil.  Ketiga,  adanya  ketidakmampuan laki-laku  untuk  dapat  berperilaku adil  di  antara  istri-istrinya  sekalipun  berusaha  keras  unutk  itu.  Ini  artinya  bila dilakukan  komparasi  atas  berbagai  ayat,  kesimpulannya  adalah  satu  ayat membolehkan  poligami,  sementara  dua  ayat  lainnya  justru  (seakan-akan)  ingin menafikkan  terwujudnya  syarat  adil.  Ayat  yang  membolehkan  pun  pada konteksnya  berbicara  tentang  perlindungan  terhadap  yatim  piatu  dan  janda korban perang.
Kata kunci : Poligami, Adil, Hukum, Tuntunan

## A. Pendahuluan
Poligami  merupakan  salah  satu  persoalan  dalam  perkawinan  yang  paling banyak  dibicarakan  sekaligus  kontroversial.  Satu  sisi  poligami  ditolak  dengan berbagai  macam  argumentasi  baik  yang  bersifat  normatif,  psikologis  bahkan sangat  bersinggungan  dengan  ketidakadilan  gender.  Mereka  berpendapat meskipun  ada  indikasi  kebolehan  poligami,  namun  itu  bertujuan  menghindari perilaku tidak adil dalam mengelolah harta anak yatim, itupun disertai persyaratan harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri yang dinikahi. Sementara berbuat adil  bukanlah  hal  mudah  dan  bahkan  menurut  mereka  mustahil  manusia  mampu melakukannya. 1 Bagi  penentang  Islam  sendiri  ada  kecenderungan  mengklaim poligami  adalah  bukti  ajaran  Islam  dalam  bidang  perkawinan  yang  sangat diskriminatif  terhadap  wanita.  Mereka  menganggap  poligamilah  salah  satu penyebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam.
Pada  sisi  lain,  poligami  dikampanyekan  karena  dianggap  memiliki  sandaran normatif  yang  tegas  dan  dipandang  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk menyelesaikan  fenomena  selingkuh  dan  prostitusi.  Menurut  golongan  ini,  selain ada  aturannya  dalam  nas,  Rasulullah  SAW  sendiri  secara  aktual  telah mempraktekkannya. Praktek poligami yang dilakukan  merupakan bagian dari tat aturan  poligami  yang  dilakukan  Rasulullah  merupakan  bagian  dari  tata  aturan poligami 2 . Dengan kata lain, poligami bagi mereka mampu memberikan problem solving terhadap  persoalan  perzinaan,  prostitusi,  pergaulan  bebas,  perawan  tua, dan persoalan kemasyarakatan lain yang berkenaan dengan perlindungan terhadap wanita. Pada umumnya, untuk melanggengkan poligami, mereka merumuskan pra kondisi yang mebolehkan praktek poligami tersebut antara lain isteri sakit serius, istri  mandul,  isteri  tidak  waras,  isteri  lemah  dan  tua  sehingga  tidak  mampu mengurus kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. 3
Dalam dunia Islam sendiri, muncul diskursus apakah konsep poligami dalam QS.  al-Nisa’  [4]:  3 4 berlaku  secara  normatif  atau  kontekstual.  Dari  itulah  kedua
1 Abdurrahman I. Doi, Women in Syari’ah (Islamic Law) (Malaysia: A.S. Noordeen, 1992), h.55 2 Yusuf Qardawi, Fatwa-fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Islam, 1995), h. 687-688
3 Abdurrahman I, Doi Women in Syari’ah (Islamic Law) (Malaysia: A.S. Noordeen, 1992), h.52
4 ةﺪﺣاﻮﻓاﻮﻟﺪﻌﺗﻻا  ﻢﺘﻔﺧ  نﺎﻓ  ﻊﺑرو  ﺚﻠﺛ  و  ﻰﻨﺜﻣ  ءﺎﺴﻨﻟا  ﻦﻣ  ﻢﻜﻟ  ﺐﻠط  ﺎﻣا  ﻮﺤﻜﻧ  ﺎﻓ  ﻰﻤﺘﯿﻟا  ﻲﻓ  اﻮﻄﺴﻘﺗ  ﻻا  ﻢﺘﻔﺣ  نا  و اوﺎﻌﺗﻻا ﻰﻧدا ﻚﻟذ ﻦﻜﻧﺎﻤﯾا ﺖﻛﺎﻣﺎﻣوا
diskursus ini sampai sekarang ditemukan berbagai ketentuan dan kontrol terhadap poligami  dalam  perundang-undangan  negara  muslim,  yang  menurut  polarisasi Tahir  Mahmood  ada  enam  bentuk  kontrol  terhadap  poligami,  yaitu  (1). Menekankan ketentuak berlaku adil sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur’an. (2). Memberi  hak  kepada  isteri  untuk  menyertakan  pernyataan  anti  poligami  dalam surah perjanjian perkawinan. (3). Harus memperoleh izin lembaga peradilan. (4). Hak  menjelaskan  dan  mengontrol  dari  lembaga  perkawinan  kepada  pihak  yang akan  berpoligami.  (6).  Memberikan  sanksi  pidana  bagi  pelanggar  aturan poligami. 5
Dan  dapat  dicatat  bahwa  hampir  semua  negara  Islam  dan  negara  muslim membolehkan  poligami.  Hal  ini  terefleksi  dalam  undang-undang  perkawinan masing-masing  negara  yang  “terkesan  setengah”  hati  untuk  tidak  membolehkan poligami,  namun  hanya  bersifat  minimalisir  terjadinya  praktek  poligami  dengan upaya mempersulit prosedurnya. Tercatat hanya Tunisia-lah yang melarang secara tegas  praktek  poligami. 6 Sementara  negara-negara  Pakistan,  Maroko,  Sudan, Indonesia, dan lainnya pada dasarnya masih mebolehkan poligami.
Ketidak  pahaman  sebagian  orang  untuk  berpoligami  akan  makna  dan substansi aturan-aturan tersebut, kadang kala menjadikan orang yang berpoligami mengambil  jalan  pintas  dengan  menikah  secara sirri atau  tidak  dicatatkan sebagimana  yang  diatur  dalam  undang-undang  .  praktek  kawan sirri ini  bisa berakibat  pada  tidak  terjaminnya  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu  perkawinan tersebut di depan hukum.

## B. Pengertian Poligami dan Ruang Lingkupnya
Poligami  berasal  dari  bahasa  Yunani,  penggalan  kata poli/polus yang  berarti banyak, sementara gamein/gamos berarti kawin atau perkawinan. Memahami kata ini,  maka  sah  untuk  dikatakan  bahwa  poligami  adalah  perkawinan  banyak  yang jadi tidsk terbatas. 7
5 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World (New Delhi: The Indian Law Institue: 1972), h. 275-278 6 Rubya  Mehdi, The  Islamization  of  the Law  in  Pakistan (Surrey:  Curzon  Press,  1994),  h.
162.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi (Yogyakarta:
Titian Ilahi Press, 1998), h. 183. David Pearl, A Textbook on Muslim Personal Law (USA: Croom Helm, 1987), h. 82
7 Labib M.Z, Pembelaan Umat Muhammad (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia,  pengertian  poligami  tidaklah  seperti  yang lazim  dipahami,  yaitu  seorang  suami  beristeri  lebih  dari  satu  orang  pada  waktu yang bersamaan. Poligami dalm kamus ini adalah “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memilki/mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. ”  Sedangkan  yang  lazim  dipahami  sebagai  poligami  itu  disebut sebagai poligini. Poligini adalah “Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa wanita sebagai isterinya diwaktu bersamaan”. Untuk wanita disebut poliandri.
Dalam  tulisan  ini,  dipakai  pengertian  poligami  yang  lazim  dipahami,  yaitu seorang  laki-laki  mempunyai  lebih  dari  satu  isteri  pada  waktu  yang  bersamaan. Dalm  pengertian  ini  tidak  dapat  dicantumkan  jumlah  isteri  dalam  berpoligami karena  ada  yang  membatasi  sampai empat  orang dan  lebih  dari  sembilan orang. 8
Perbedaan  ini  muncul  karena  perbedaan  penafsiran  tentang  QS.  al-Nisa’  [4]:  3. 9
Meskipun  demikian  poligami  dengn  batasan  empat  orang  isteri  nampaknya didukung  oleh  bukti  sejarah  yaitu  larangan  Rasulullah  SAW,  atas  kasus  Gailan yang  ingin  mengawini  wanita  lebih  dari  empat  orang.  Denga  demikian  jika  ada keinginan suami untuk menambah isteri lagi, maka salah satu dari empat yang itu harus di ceraikan sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat  orang isteri. 10

## C. Landasan Normatif
1. Al-Qur’an
Ayat-ayat  yang  berhubungan  dengan  poligami  terdapat  dalam  QS.  al- Nisa’ [4]:3 dan 129. Pada ayat 3 dalam surah tersebut :
Terjemahannya :
“Dan  jika  kamu  punya  alasan  takut  kalau  kamu  tidak  dapat  bertindak secara  adil  kepada  anak-anak  yatim,  maka  kawinilah  wanita  dari anatara  mereka  (yang  lain)  yang  sah  untuk  kamu,  dua,  tiga,  empat; tapi jika kamu takut bahwa kamu tidak dapat memperlakukan mereka secara adil, maka nikahilah satu...”.
8 Pendapat yang membolehkan poligami lebih dari empat orang isteri di anut oleh Mazhab Zahiriah.
9 Bella Dauran, The Limits of Poligami in Islam, Journal of Islamic and Comparatid Law (t.tp: tmp, 1969), h. 21-26
10 Abdul Azis Dahlan, [et al.], Ensiklopedi Hukum Islam, Vol.4, (Cet.1; Jakarta: PT Icthiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1186
Ayat ini diturunkan segera setelah Perang Uhud berakhir (4 H/626 M).  Saat  itu  umat  islam  banyak  yang  gugur  di  medan  pertempuran  dan dibebani  oleh  banyaknya  anak  yatim,  janda,  dan  tawanan  perang  yang  ada. Untuk  memelihara  mereka  dari  perbuatan  yang  tidak  diinginkan,  Allah  swt, membolehkan  untuk  mengawini  mereka.  Tetapi  jika  mereka  merasa  takut akan menelantarkan mereka dan tidak sanggup memelihara harta anak yatim tersebut,  maka  Allah  swt  membolehkan  mencari  wanita  lain  untuk  dikawini sampai empat orang.
Kendatipun  secara  eksplisit  al-Qu’an  menggaris  bawahi  bahwa memenuhi  prinsip  adil  sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam  ayat  tersebut sulit untuk dicapai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain :
Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129 berbunyi : Terjemahannya:
“ Dan tidak akan ada kekuatan dalam diri kamu untuk memperlakukan isteri-isterimu secara adil, meskipun kmau ingin sekali melakukannya, dan  oleh  karena  itu,  janganlah  kamu  terlalu  cenderung  kepada  yang satu sehingga mengabaikan yang lain, membiarkannya dalam keadaan seperti ini mempunyai atau tidak mempunyai suami”.
Pada  intinya  ayat  teresebut  menyatakan  bahwa  bagaimanapun usaha seseorang untuk berbuat adil, tidak akan dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya.
Menurut  Asghar,  dua  ayat  diatas  menjelaskan  betapa  al-Qur’an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi karena hal itu tidak bisa diterima  dalam  situasi  yang  ada  maka  al-Qur’an  membolehkan.  Ayat  ini sebenarnyabukan dari kebolehan, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim  ketika  mengawinni  mereka.  As-Sarakhsi  menyatakan  kebolehan poligami  dan  mensyaratkan  pelakunya  harus  berlaku  adil.  Al-Kasani,  wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. As- Syafi’iy juga mensyaratkan keadilan diantara  para  isteri,  keadilan  hanya  menyangkut  urusan  fisik  semisial mengunjungi isteri di malam atau siang hari. 11
11 Amiur Nuruddin  dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di  Indonesia : Studi Kritis Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  sampai  KHI (Jakarta:  Kencana,  2004), h.161
Jika  disederhanakan,  pandangan  normatif  al-Qu’ran  yang selanjutnya  diadopsi  oleh  ulama-ulama  fiqh,  setidaknya  ada  dua  persyaratan yang dimiliki suami. Pertama , seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup unutk membiayai berbagai keperluan dengan  bertambahnya  isteri  yang  dinikahi. Kedua, seorang  laki-laki  harus memperlakukan  semua  isterinya  dengan  adil.  Tiap  isteri  harus  diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. 12

## 2. Hadis
Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi (w. 468 H/1076 M) dalam bukunya Asbab  al-Nuzul menceritakan  bahwa  pada  waktu  itu  ada  seorang  laki-laki yang  punya  anak  yatim  itu  punya  beberapa  harta,  maka  kata  Nabi  saw “Jangan  ia  nikahi  karena  mengharapkan  hartanya,  lalu  ia  disakiti  dan  disia- siakan  kesehatannya.  Karena  itu,  jika  takut  tidak  berlaku  adil  terhadap  anak yatim itu, kawinilah wanita lain dan diperbolehkan ia membatalkan niat untuk kawin  dengan  anak  yatim  itu”  (HR.  Muslim  dari  Abi  Kuraibah  dari  Abi Usama dari Hisyam). 13
Dalam  hadis  lain  yang  di  riwayatkan  oleh  Abu  Hurairah,  bahwa Rasulullah saw melarang laki-laki untuk melamar wanita yang sudah dilamar oleh  sudaranya,  atau  membeli  apa  yang  sudah  dibeli  saudaranya.  Janganlah seorang  wannita  meminta  untuk  menceritakan  saudara wanitanya  (madunya) supaya  cukup  baginya  apa  yang  ada  di  dalam  bejana  dan  piringnya. Sesungguhnya  rezekinya  ada  di  dalam  tanggungan  Allah  swt,.  (Muttafaq ‘alaih).  Dalam  hadis  lain,  Rasulullah  saw.,  bersabda:  “ Tidak  diperbolehkan menikahi seorang wanita dengan menceraikan yang lainnya”. (HR.Ahmad).
Dari  hadis  Abu  Hurairah  di  atas  di  dapatkan  adanya  larangan seorang  wanita  untuk  memberi  syarat  supaya  menceritakan  saudarinya. Sementara hadis selanjutnya juga ada larangan yang menunjukkan kerusakan yang  diakibatkannya.  Karena  dia  memberi  syarat  untuk  menceraikan saudarinya maka batallah pernikahannya, batal hak-haknya dan juga hak-hak
12 Ibid
13 Abdul Azis Dahlan, [et al.], Ensiklopedi, h. 1186.
isterinya. Sebagaimana ketika dia mensyaratkan untuk menceraikannya, maka batallah jual belinya. 14

## 3. Perundang-undangan
Kendatipun  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974 menganut  asas  monogami,  seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  3  yang menyatakan, “Seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  isteri  dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian lain  menyatakan  bahwa  dalam  keadaan  tertentu  poligami  dibenarkan. 15 Ini menandakan  bahwa  asas  yang  dianut  oleh  undang-undang  perkawinan sebenarnya,  bukan  asa  yang  dianut  oleh  undang-undang  perkawinan sebenarnya  bukan asas  monogami  mutlak melainkan  disebut monogami terbuka atau monogami tidak mutlak. Karenanya poligami ditempatkan pada status  hukum  darurat  atau  keadaan  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary circumstance). Apalagi  poligami  tidak  semata-mata  kewengan  penuh  suami, tetapi  atas  dasar  izin  dan  campur  tangan  dari  hakim  pengadilan 16 .  Seorang suami  yang  akan  berpoligami  terlebih  dahulu  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  dalam  pasal  5  ayat  1,  yaitu  (1).  Adanya  persetujuan  dari isteri/isteri. (2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka.  (3).  Adanya  jaminan  bahwa  suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.
Bila melihat alasan poligami bedasarkan isi pasal 4 (lihat footnote nomor  23)  maka  tampaknya  alasan-alasan  tersebut  bernuansa  fisik,  kecuali alasan  tidak  dapat  melahirkan  keturunan.  Ada  kesan  bahwa  seorang  suami tidak  memperoleh  kepuasan  yang  maksimal  dari  isterinya.  Perbedaannya dengan pasal 5 ayat 1 diatas, adalah pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang  artinya  salah  satu  harus  ada  untuk  dapat  mengajukan
14 Karim Hilmi, Ta’addu al-Zaujat fi al- Adyan. Diterjemahan oleh Munirul Abidin dengan judul Poligami: Berkah atau Musibah?, (Jakarta; Senayan, 2007), h. 102 15 Pasal 4, “Seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
16 Pasal 3 ayat 2, “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan “. Hal ini diatur  juga dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40,41,42,43, dan 44.
permohonan  poligami.  Sementara  pasal  5  adalah  persyaratan kumulatif di mana seluruh syarat harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami.
Dalam  perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam,  masalah  poligami diatur pada bagian IX dengan judul “Beristeri lebih dari satu orang” pasal 55 sampai  pasal  59.  Tidak  berbeda  dengan  UU  Perkawinan  di  atas,  KHI  juga pada  dasarnya  menganut  prinsip  monogami,  namun  peluang  yang  diberikan untuk  berpoligami  juga  terbuka  lebar.  Kewenangan  pengadilan  juga  turut berperan  besar  dalam  pemberian  izin  poligami  sehingga  keputusan  dapat diajukan banding atau kasasi. 17
Dalam  perspektif  metodologis,  pengaturan  ketentuan  hukum mengenai  poligami  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  ketertiban  umum  dan kemaslahatan  yaitu  terwujudnya  cita-cita  dan  tujuan  perkawinan  itu  sendiri. Karena  itu  persoalan-persoalan  yang  memungkinkan  akan  menjadi penghalang  bagi  terwujudnya  tujuan  perkawinan  tersebut  harus  dihilangkan atau  setidaknya  dikurangi. 18 In  merupakan  langkaj  preventif  dan  antisipatif untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga.

## D. Tuntunan Poligami
1. Keadilan dalam Berpoligami
Salah satu hal yang sering dipertanyakan orang adalah mengapa laki- laki cenderung untuk berpoligami. Tidak sedikit pula yang menjawab bahwa mereka  berpoligam  dengan  alasan  menjalankan  kewajibannya  untuk  berlaku adil. Itulah sebabnya, mengapa para isteri membenci poligami karena banyak didapatkan suami yang menikah dengan wanita lain akan berpaling pada isteri barunya dengan lebih mencintai dan menyayanginya dari isteri lamanya.
Menurut  Karim,  orang  yang  mengambial  syariat poligami  harus  juga menjalankan  syariat-Nya  untuk  berlaku  adil  diantara  isteri-isterinya.  Bila
17 Pasal  59  KHI:  “Dalam  hal  isteri  tidak  mau  memberikan  persetujuan,  dan  permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan tentang pemberian izin setelah  memeriksa  dan  mendengar  isteri  yang  bersangkutan  di  persidangan  Pengadilan  Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi
18 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 176
mereka tidak melakukan hal itu, maka mereka telah melanggar hukum Allah swt untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. 19
Menurut  Karim,  adil  yang  dimaksud  adalah  membagi  tempat  secara adil (sama rata antara isteri yang satu dengan isteri yang lain). Waktu bersama mereka,  kenyamanan,  serta  tidak  mengkhususkan  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Sejak  generasi  muslim  pertama,  masa  Rasulullah  dan  para  sahabat, mereka  memberikan  sandal  yang  sama,  warna,  bentuk,  dan  modelnya  untuk isteri-isterinya  di  rumah  sehingga  tidak  terjadi  olok-olokan  di  antara mereka. 20
Para  ulam  fiqh  cenderung  memahami  keadilan  dalam  arti  kuantitatif yang  bisa  di ukur  dengan  angka-angka.  Dengan kata  lain  keadilan  pada  hal- hal  yang  bersifat  material  dan  terukur.  Implikasinya  poligami  lebih  mudah dilakukan  dan  menjadi  sesuatu  lembaga  yang  bisa  dijalankan.  Sementara Muhammad  Abduh,  yang  mewakili  ulama  kontemporer,  mengartikan keadilan  yang  bersifat  kualitatif  seperti  kasih  sayang,cinta,  perhatian  yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. 21
Dalam  konteks  KHI,  persyaratan  adil  dalam  berpoligami  harus  dapat dibuktikan  didepan  pengadilan.  Seorang  suami  harus  mampu  membuktikan dirinya  bahwa  dia  adalah  seorang  yang  berlaku  adil  dan  tetap  akan  berlaku adil ketika perkawinan poligami itu berlangsung. 22
Hak-hak  dan  kehormatan  para  wanita  muslimah  telah  dilembagakan denan  aturan-aturan  Allah  swt,  tentang  bagaimana  cara  memperlakukan wanita, Allah swt.  berfirman:
ھؤ ﺮﺷ ﺎﻋ ؤ فؤ ﺮﻌﻤﻟ ﺎﺑ ﻦ
Terjemahannya:  “....  pergauilah  mereka  (kaum  wanita)  dengan  cara yang ma’ruf...”
Ayat  diatas  menunjukkan  kepada  kaum  laki-laki  untuk  memelihara isteri-isterinya dengan cara yang adil. Implikasinya jelas langsung dan benar. Para isteri harus diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bahkan, bila seorang  laki-laki  ternyata  sudah  bosan  dengan  isterinya  atau  tidak
19 Karim Hilmi, Ta’addu, h. 34. 20 Ibid, . H. 37. 21 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata , h. 172-173
22 Ibid.
menyukainya  lagi,  dia  tidak  diiperbolehkan  memperlakukannya  secara  tidak baik  sebab  bisa  jadi,  meskipun  dia  tidak  menyukai  salah  satu  sifatnya,  dia menemukan  sifat-sifat  lain  yang  baik  dan  mengimbangi  sifat  yang  tidak disukainya itu.  Bila  seorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang isteri mencurahkan  rasa  cinta lebih  berat  kepada  salah  seorang  diantara  keduanya, secara  lahiriah  dia  harus  memperlakukan  semuanya  secara  baik  tanpa meninggalkan sama sekali salah seorang diantara keduanya.
ﻻؤ ؤﺎﻀﻌﺗ ﻦھ ﺆﻤﺘﯿﺗ ا ﺎﻣ ﺾﻌﺒﺑ ا ﺆﺒھ ﺪﺘﻟ ﻦھ
Terjemahannya:  “Jangan  kamu  tinggalkan  dia  (isterimu)  sama  sekali dan kamu biarkan dia terombang-ambing tidak menentu”.
Demikian halnya bagi suami untuk tidak boleh lebih cenderung cinta secara  mencolok  kepada  salah  seorang  isteri  karena  dapat  menimbulkan kecemburuan  sakit  hati  sehingga  dapat  menimbulkan  permusuhan  antara isteri-isteri.  Meskipun  demikian,  menurut  Jamilah  Jones,  laki-laki  tidak mampu  untuk  mengendalikan  emosi-emosinya  dalam  pengetahuan  yang tuntas.  Artinya, emosi yang muncul dari dirinya ketika dia sama  sekali tidak mengharapkan  mereka,  dan  dari  situlah  dia  tidak  dapat  menetapkan  secara jujur kemana hatinya condong. 23
Oleh  sebag  itu,  tinjuan  al-Qur’an  tentang  poligami  tidak  hanya ditinjau  dari  segi  ideal  atau  baik  buruknya.  Tetapi  harus  juga  dilihat  dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sehingga  wajarlah  suatu  perundang-undangan  apalagi  agama  yang  bersifat universal  dapat  berlaku  untuk  setiap  waktu  dan  tempat  dalam  rangka mempersiapkan ketentuan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika. 24

## 2. Jumlah Batasan Berpoligami
Poligami adalah sistem yang telah lahir di Arab sebelum Islam datang. Praktek  ini  dilakukan  semata-mata  untuk  kebutuhan  biologis  dan  beberapa
23 Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, Plural Marriage in Islam. Diterjemahkan oleh  Machnun  Husein  dengan  judul Monogami  dan  Poligini  dalam  Islam (Cet,  II:  Jakarta: Srigunting, 2001), h. 57.
24 Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.324
aspek masyarakat. Islam yang datang kemudian tidak serta melarang umatnya untuk  berpoligami  dan  tidak  pula  menganjurkan  secara  mutlak  tanpa  ada batasan. Islam membatasi dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam al- Qur’an dengan cara membatasi hanya dengan empat orang wanita saja. 25
Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa jumlah batasan poligami sampai  empat  orang  sesuai  dengan  tabiat,  hukum  dan  jumlah  musim  dalam setahun.  Suami  yang  yang  menikah  dengan  satu  orang  isteri  berarti  ia  tetap bersabar  dari  tiga  hal.  Tiga  adalah  awal  urutan  jumlah  yang  pertama,  dan Allah  swt.,  telah  mengaitkan  banyak  hukum  dengan  jumlah  tiga,  seperti memberikan toleransi kepada para muhajirin untuk tinggal di Makkah setelah haji 3 hari, seorang wanita diperbolehkan bersolek untuk selain suaminya tiga kali,  memberi  kesempatan  kepada  orang  yang  terpaksa  menalak  isterinya sebanyak tiga kali kemudian kembali. Ini adalah rahmat dan kemaslahatan. 26
Membatasi  laki-laki  untuk  menikah  dengan  empat  wanita  merupakan usaha yang paling dekat untuk dapat beraku adil daripada memiliki lebih dari itu. Sebab kasih sayang seorang suami tidak akan bisa berbuat adil meskipun mereka sudah berusaha sekuatnya.
Ijma  telah  menghasilkan  keputusan  yang  mengaharamkan  poligami  lebih dari  empat  wanita.  Jumhur  ulama  menggunakan  hadis  Rasulullah  saw., sebagai  hujjah  yakni  hadis  yang  mengatakan  bahwa  Rasulullah  saw., menyuruh  umat  islam  yang  memiliki  isteri  lebih  dari  empat  untuk  memilih empat dari mereka dan menceraikan yang lainnya.
Diantara  sahabat  yang  disuruh  untuk menceraikan isteriny  adalah  Haaris bin Qaais  al-Asmi  yang  memiliki  delapan  Isteri,  Mas’ud  bin  Amir  bin  Mut’ab, Ma’ud  bin  Amir,  Urwah  bin  Mas’ud,  dan  lainnya.  Mereka  semua  memiliki Isteri lebih dari empat orang. 27
25 Karim Hilmi, Ta’addu....., h. 17. 26 Ibid, h. 47. 27 Ibid., h. 25-26.
Menurut Wahba Zuhaili, setelah Rasulullah wafat, tidak ditemukan alasan lain  dari  sahabat  yang  membolehkan  poligami  lebih  dari  empat  orang  isteri. Hal  yang  senada  juga  dikemukakan  oleh  Muhammad  ‘Ali  asy-Syaukani. Menurut Wahba Zuhaili, alasan pembatasan berpoligami sampai empat orang karena  pada  lahirnya  kemampuan  suami  dalam  berlaku  adil,  membayar nafkah,  pembagian  waktu  dan  sebabnya  hanya  sampai  empat  orang  isteri dengan  pengaturan  mingguan  dalam  satu  bulan.  Lebih  dari  itu,  disangsikan suami tidak memberikan perhatian sempurna dan tidak sanggup menunaikan hak-hak  isteri-isterinya.  Karena  itu  kebolehan  berpoligami  setidaknya  harus memenuhi  dua  persyaratan. Pertama, berlaku  adil  antara  isteri-isteri  dan anak-anaknya. Kedua ,  kesanggupan  membayar  nafkah  atau  belanja  nikah rumah  tangganya  sesuai  dengan  sabda  Rasulullah  saw  .,  tentang  perlunya biaya nikah ( al-ba’ah) bagi calon suami. 28
Terhadap  poligami  yang  dilakukan  Rasulullah  saw.,  yang  beristeri melebihi  batasan  yang  diperkenakan  bagi  umatnya,  merupakan  salah  satu pengecualian  yang  didasarkan  pada  kehendak  Allah  swt.,  dan  hikmah-Nya. Menurut  Karim  Hilmi  ada  beberapa  sebab  tidak  ada  batasan  dalam  poligami Rasulullah saw. : 29
1. Karena Rasulullah saw,. Berpoligami sebelum turunya surat An-Nisaa’ yang  memberikan  batasan  poligami,  dan  Allah  swt.  Mengecualikan poligaminya  dan  mengkhususkannya  dengan  pengecualian  tersebut. Kecuali jika Allah swt.,.
Menyuruhnya untuk menceraikannya. Jika salah satu dari mereka ingin bercerai,  Rasulullah  saw.,  pun  menceraikannya.  Barangsiapa  ingin tetap bersamanya Beliau pun terus menaunginya. (Al-Ahzaab [33]: 28- 29)
2. Allah  swt.,  melarang  Rasulullah  saw.,  untuk  menceraikan  salah  satu isterinya  setelah  mereka  memilih  tetap  bersama  Beliau  dan  melarang menikah kembali kecuali dengan mereka. (Al-Ahzaab [33]: 52)
28 Abdul Azis Dahlan, [et al], Ensiklopedi, h. 1186-1187 29 Karim Hilmi, Ta’add ..., h. 120-122
3. Allah  swt.,  menghormati  isteri-isteri  Rasulullah  setelah  mereka memilih  untuk  teteap  bersamanya,  kemudian  mereka  dikenal  dengan ummahaat  al-mu’miniin. (Al-Ahzaab  [33]:  6).  Begitu  juga  mereka dilarang  untuk  menikah  kembali  setelah  Rasulullah  saw.,  meninggal dunia karena mereka adalah ummahaat al-mu’miniin. (Al-Ahzaab [33]: 53).
3.   Pembagian Nafkah (bathin) antara Isteri Muda dan Isteri Tua
Terhadap  Isteri  yang  baru  dinikahi  (yang  masih  gadis)  diberikan waktu  luang  untuk    berkenalan  lebih  intim  dengan  suaminya  karena  baru pertama  kali  menikah  dan  melakukan  hubungan  seksual.  Sedangkan  bagi wanita  yang  sebelumnya  pernah  menikah  (janda)  dalam  banyak  hal  sudah tidak  asing  lagi  dengannya  dalam  mengenali  teman  hidupnya  yang  baru. 30
Walaupun  telah  ditentukan  selama  tujuh  hari  bagi  Isteri  yang  masih  gadis, tetapi waktu tujuh hari itu juga  boleh diberikan kepada  pengantin janda agar perkawinan  dan  hubungan  seksualnya  lebih  terasa  sebagai  pengalaman  baru sebagaimana pengantin yang masih gadis. 31 Kesempatan ini diberikan karena ada  beberapa  alasan diantaranya  perkawinan  sebelumnya  hanya  berlangsung sangat pendek atau bahkan belum sempat melakukan hubungan seksual. Atau boleh juga karena tenggan waktu antara perkawinan sebelumnya dengan yang sekarang sangat lama. 32
Perubahan  waktu  bersama  dengan  isteri  (janda)  dari  tiga  hari menjadi  tujuh  hari  menyebabkan  sang  suami  harus  menambah  waktu bergilirnya  genap  tujuh  hari  untuk  ister-isterinya  yang  lain.Abuu  Bakr  Al- Haaris  menuturkan  bahwa  pada  pagi  hari  setelah  Rasulullah  saw,.  Menikah dengan Ummu Salamah, Beliau mengatakan kepadanya:
30 Al-Husain ibn Mas’ud al-Bagaawi, Syarhu al-Sunnah, Jilid IX (Beirut: al-Maktabah al- Islamiyah, 1973), h. 156
31 Lihat Ibn Hajar al-Asqalaani, Tahzib al-Tahzib, Juz. VII, (Beirut: Daar al-Fikr.1984), h.
34 32 Jamilah Jones dan Abu Aminah, Plural ..., h. 68-70
“Jangan  merasa  bahwa  engkau  tidak  penting  diantara  bangsamu, karena  bila  kamu  menghendaki,  saya  akan  menghabiskan  waktu tujuh  hari  (bersamamu)  dan  tujuh  hari  bersama  isteri-isteri  saya yang  lain  atau  bila  kamu  menghendaki,  saya  akan  menghabiskan waktu  tiga  hari  bersamamu  dan  sesudah  itu  membagi  rata  waktu bergilir saya” Dia menjawab : “Berikan saja untukku tiga hari”.
Oleh  karena  itu,  setelah  isteri  yang  baru  bersam  dengan  suami,  maka suami  wajib      membagi  rata  waktu  bergilirnya  kepada  isteri-isterinya  yang lain  dengan  melakukan  undian  untuk  menentukan  dengan  siapakah  dia  akan memulai gilirannya.

## 4. Giliran Terhadap Para Isteri
Seorang  suami  yang  memiliki  tekad  paling  kuat  dan  paling  luhur untuk  membagi  waktu  bergilirnya  secara  adil  dan  bijaksana  terhadap  Isteri- Isterinya tentu akan mengalami dilema bagaimana memulai pembagian waktu bergilrnya.  Dalam  banyak  hal  ia  akan  menemui  beberapa  persoalan  untuk dipertimbangkan  manakah  isteri  pertama  yang  mendapat  giliran.  Karena  itu keputusan  yang  tepat  bisa  dianggap  sebagai  perlakuan  yang  tidak  memihak terehadap isteri-isteri yang lain. Karena itu sebenarnya tidak ada metode yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah ini.
Bila  melihat  metode  undian  ( quru’ah), sebagai  metode  yang sederhana, yang pernah dicontohkan Rasulullah, maka pada prinsipnya tidak menetapkan  hak-hak  terlebih  dahulu  kepada  isteri.  Jadi,  jika  seorang  suami menikah lagi, maka ia harus segera menata ulang kembali pembagian waktu bergilirnya kepada para isterinya tersebut. Misalnya, seorang suami memiliki isteri  baru  yang  ketiga, maka ia harus  mengundi  dua  kali  untuk menentukan giliran  siapa  yang  pertama  dengannya  dan  berikutnya.  Jika  seandainya memiliki isteri keempat, maka undian itu diubah lagi sebagai suatu keadilan.
Salah  satu  cara  yang  biasa  dilakukan  para  ulama  dalam  menentukan pilihan  adalah  suami  menulis  angka-angka  pada  kertas  undian  yang menunjukan urutan mlam, kemudian dikocok untuk diambil satu persatu oleh
isteri. 33 Penarikan seperti ini dilakukan kapan saja bila suami akan melakukan pembagian waktu bergilir secara adil.
Mesikpun  demikian  ada  pengecualian  atas  penetapan  waktu  bergilir ini manakalaseorang suami bersama dengan isteri yang baru dinikahi. Mereka berdua diberikan kesempatan untuk tinggal bersama bersama selama tiga hari (bila  isteri  sudah  janda)  atau  tujuh  hari  lamanya  (bila  isteri  itu  masih perawan). 34 Setelah berakhirnya masa bersama itu lalu dibuat kembali aturan tentang periode bergilir tersebut terhadap para isteri.
Pembagian  waktu  bergilir  biasanyan  dilakukan  berdasarkan  malam karena  fakta  menunjukan  bahwa  malam  hari  adalah  waktu  dimana  orang berhenti bekerja dan beristirahat. Pembagian malam dan siang ini ditetapkan dan  ditata  oleh  Allah  swt.,  sesuai  dengan  sifat  manusia. 35 Dengan  demikian seorang  suami  membagi  malamnya  diantara  para  isterinya  sedangkan siangnya  adalah  miliknya  untuk  mencari  penghasilan.  Terhadap  suami  yang berprofesi  sebagai  penjaga  malam,  maka  siang  harinyalah  yang  harus  dibagi rata  diantara  para  isterinya.  Pembagian  ini  juga  harus  dilakukan  terhadap isteri yang tidak bisa melakukan hubungan seksual sekalipun misalnya sakit, sedang  haid,  manapouse  dan  lain  sebagainya,  kecuali  isteri  tersebut memberikan  haknya  kepada  isteri  yang  lain. 36 Hal  ini  didasarkan  atas pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional wanita dari teman hidupnya, yaitu suami. Sebab kebutuhan tersebut dalam banyak hal semakin membesar bila  para  wanita  (atau  suami  sendiri)  mendapatkan  halangan  sementara  atau halangan  tetap.  Para  suami  juga  dituntut  untuk  membagi  rata  waktu  yang dimilikinya  meskipun  mereka  sendiri  dalam  keadaan  sakit,  bila  para  isteri menghendakinya.

## E. Kesimpulan
33 Muhammad Ibnu Qudaamah, Al-Mugnii , Juz. VII (Mesir: Maktabah al-Qaahirah, 1968), h. 301-302. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa idealnya setiap isteri mempunyai tempat tinggal tersendiri dimana suami dapat mengunjunginya karena begitulah cara Rasulullah membagi waktu bergilirnya. Berdasarkan fakta ini maaka, seorang suami hendaknya tidak menempatkan isteri-isterinya di satu rumah bila mereka tidak setuju dengan penataan bersama atau rumahnya dibagi menjadi beberapa bagian yang terpisah satu sama lain sehingga menjadi seperti dua tempat tinggal.
34 Jamilah Jones dan Abu Aminah, Plural, h. 69. 35 QS. al-An’am [6]: 96. QS. al-Naba’[78]: 11 36 Saudah, salah satu istri Rasulullah memberikan hak bergilirnya kepada madunya, Aisyah.
Berdasarkan pembahasan diatas,maka dapat disimpulkan:
1. Bahwa  pembatasan  isteri  sampai  empat  orang  saja  adalah  final  menurut para  ulama  ,  hal  ini  didukung  oleh  perintah  Rasulullah  kepada  para sahabatnya yang memiliki isteri sepuluh orang untuk memilih empat orang saja dan menceraikan selebihnya.
2. Terhadap  pembagian  nafkah  (bathin)  antara  isteri  muda  dan  tua memiliki perbedaan  dimana  isteri  muda  diberikan  waktu  yang  lebih  lama  daripada isteri  yang  tua.  Kondisi  ini antara lain  tidak  lepas  dari  pengalaman hidup baru  bagi  isteri  muda.  Meskipun  demikian,  pembagian  ini  sifatnya fleksibel  manakala  isteri  yang  tua  merelakan  waktunya  untuk  diberikan kepada isteri yang tua.
3. Terhadap  pembagian  giliran  terhadap  isteri  sangat  didasarkan  atas pemenuhan  kebutuhan  psikologis  dan  emosional  wanita  terhadap  teman hidupnya,  yaitu  suami.  Sebab  kebutuhan  tersebut  dalam  banyak  hal semakin  membesar  bila  para  wanita  (atau  suami  sendiri)  mendapatkan halangan  semsentara  atau  halangan  tetap.  Para  suami  juga  dituntut  untuk membagi  rata  waktu  yang  dimilikinya  meskipun  mereka  sendiridalam keadaan sakit, bila para isteri menghendakinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmal,  Amiur  Nuruddin  dan  Azhari. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004
Al-Asqalaaniy, Ibnu Hajaar. Tahzib, Juz. VII, Beirut: Daar al-Fikr, 1984
Al-Bagaawi,  Al-Husain  ibn  Mas’ud. Syarhu  al-Sunnah, Jilid  IX,  Beirut:  Al- Maktabah al-Islaamiyah, 1973
Dahlan, Abdul Aziz. [et al], Ensikopledi Hukum Islam. Vol.4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001
Daura,  Bella.  “The  Limits  of  Poligami  in  Islam”  dalam Journal  of  Islamic  and Comparatif Law, t.tp: tmp, 1969
Doi, Abdurrahman I. Women in Syari’ah (Islamic Law), Malaysia: A.S. Noordeen, 1992
Hilmi,  Karim. Ta’addu  al-Zaujaat  fi  al-Ayaan. (Diterjemahkan  oleh  Munirul Abidin  dengan  judul Poligami:  Berkah  atau  Musibah?. Jakarta: Senayan, 2007
Mahmood,  Tahir. Family  Lam  Reform  in  The  Muslim  World, New  Delhi:  The Indian Law Institute: 1972
Mehdi,  Rubya. The  Islamization  of  tteh  Law  in  Pakistan, Surrey:  Curzon  Press, 1994