Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui

## Pendekatan Ushuliyyah

## Yusna Zaidah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin e-mail: yusnazaidah@uin-antasari.ac.id
Abstract : This research will discuss about method of discovery of Islamic law through ushul approach. In an effort to find the law unearthed from its source, the multipliers of Islamic law should start from the principle of benefit to the method offered by the preceding experts. So found maslahah method, istihsan, linguistic approach, and method of causation.
Keywords : Method, maslahat, qiyas, language, law, ushul
Abstrak :  Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  metode  penemuan  hukum islam melalui pendekatan ushul. Dalam upaya menemukan hukum yang digali dari sumbernya,  para  pengali  hukum  Islam  seyogianya  bertitik  tolak  dari  prinsip kemaslahatan  dengan  metode  yang  telah  ditawarkan  oleh  para  pendahulu  yang ahli dibidangnya. Maka ditemukan metode maslahah , istihsan , pendekatan linguistik, dan metode kausasi.
Kata kunci : Metode, maslahat, qiyas, bahasa, hukum, ushul

## Pendahuluan
Menurut  para  ahli  ushul  fiqh, hukum  Islam  merupakan  instruksi- wacana  ( khitab )  Allah  kepada  para hamba-Nya.  Sebagai khitāb ,  manusia hanya  bertugas  mengenali  dan
menemukannya  melalui  tanda-tanda yang  diberikan  Allah.  Dengan  kata lain,  hukum syari’ah merupakan man- discovered law dan bukan man-made law . 1
1 Syamsul Anwar, “Epistemologi
Hukum  Islam” ,  dalam  Syamsul  Anwar,
Hal  ini,  tampak  dalam  ungkapan Coulson,  Tuhan  yang  merencanakan, manusia  yang  memformulasikannya. 2
Dengan  demikian  dapat  dipahami, bahwa hukum tidak selalu merupakan barang  siap  pakai,  melainkan  harus dicari dan ditemukan. Oleh karena itu, penemuan  hukum  merupakan  suatu hal  yang  inheren  dalam  setiap  sistem hukum,  termasuk  hukum  Islam.  Dan menemukan  hukum  haruslah  dari sumber hukum itu sendiri.
Membicarakan sumber hukum merupakan  merupakan  persoalan polemik  antara  ahli  ilmu  tasauf    dan ahli  fiqih.  Menurut    Juhaya  S.  Praja 3 , ahli  Tasauf  berpendapat  bahwa sumber  hukum  Islam,  secara  hakiki adalah  Allah,  sementara  ahli  fiqh berpendapat  bahwa  sumber  hukum Islam  itu  adalah  Quran  sebagai  dalil hukum.  Al  Ghazali  berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sumber utama  adalah  al  qur’an,  sementara  as Sunnah  sekalipun  sifatnya  wahyu,
Metodologi  Hukum  Islam (Kumpulan  makalah tidak diterbitkan), h. 113 2 Noel  J.  Coulson, Konflik  dalam Yurisprudensi  Islam , ter. Fuad  (Yogyakarta: Navila, 2001), h. 2.
3 Dedy  Supriyadi, Sejarah  Hukum Islam, Pustaka setia Bandung, 2010, h. 137
hanya  berfungsi  sebagai  sumber hukum  penjelas  atau  pemberita ( mukhbir) tentang hukum Allah. 4
Dalam  upaya  menemukan hukum  yang  digali  dari  sumbernya, para  pengali  hukum  Islam  seyogianya bertitik tolak dari prinsip kemaslahatan  dengan  metode  yang telah ditawarkan oleh para pendahulu yang  ahli  dibidangnya.  Tujuan penemuan  hukum  haruslah  dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan  pemikiran  hukum dalam  Islam  secara  umum  dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer  yang  kasusnya  tidak diatur  secara  eksplisit  oleh  al  Quran dan hadis.
Oleh karenanya dengan berbagai  macam  teori  atau    metode yang  diterapkan  diharapkan  akan dapat  menemukan  hukum-hukum dalam memecahkan berbagai persoalan  yang  muncul.    Demikian pula dengan metode yang diberlakukan  dalam  suatu  negara menurut  hukum  Islam  yang  telah dikemukan  oleh  para  Juris  Islam ( fuqaha )  dan  sangat    mendasar
4 Al Ghazali, tt, Ihya Ulumuddin , Jilid I, Darl Fikr, Beirut, tt. h. 100
metode yang mereka temukan, seperti pemahaman  hukum  yang  terdapat dalam  teks  hukum  dikaji  dengan dengan metode hermeneutika maupun  dari  segi  bahasanya  yang disebut Ushul Fiqh. Dengan demikian dapat dipahami  bahwa  ushul  fiqh  adalah ilmu  yang  terdiri  dari  aturan  aturan umum untuk membantu para mujtahid untuk memecahkan permasalahan  permasalahan  agama baik  untuk  masa  dahulu,  sekarang maupun yang akan datang. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin orang dapat  sampai  pada  kesimpulan  fikih kalau ia tidak  mengetahui ilmu Ushul
Fiqh ini. Jika dilihat tujuan mempelajari  Ushul  Fiqh  maka  kata kunci  yang  paling  penting  dalam mempelajari ilmu tersebut adalah agar dapat mengetahui dan mempraktekkan  kaidah-kaidah  cara
mengeluarkan hukum dari dalilnya.
Jumhur  ulama  sepakat  bahwa obyek  kajian  ilmu  ushul  fiqh  adalah kaidah  -  kaidah  atau  metode istinbat hukum.  Di  dalam  ilmu  Ushul  Fiqh dirumuskan metode memahami hukum  Islam  dan  memahami  dalil- dalil  hukum  yang  mana  dengan  dalil-
dalil tersebut dibangun  hukum Islam yang  ketentuan  hukumnya  sesuai dengan  akal  sehat  ( a  reasionable assumption ).
Imam  Syafi ‟ i  adalah  orang yang  mempunyai  jasa  dan  andil  yang besar sebagai pendiri atau guru arsitek ushul  fiqh dalam  kitabnya ar  Risalah yang  tidak  hanya  karya  pertamanya membahasa  Ushul  Fiqh,  tetapi  juga sebagai  model  bagi  ahli-ahli  hukum dan para teorisasi yang muncul. Imam Syafi’i, 5 adalah  orang    pertama  kali mengembangkan Ushul  Fiqh dan  ia disebut sebagai inspirator yang berjasa besar  atas  bersatunya  dua  kelompok fiqh  sebelum  kedatangannya,  yakni ahlul  hadis  (yakni  aliran  fikih  yang berpegang pada makna tekstual nash) dan ahlul-ra’yi (aliran  fikih  yang melihat  substansi  dan  maksud- maksud  nash).    Imam  Syafi’i  juga disebut  sebagai  pendiri  metode I ṣ tinbāt  (deduction) dalam  penyusunan kaidah-kaidah  Ushul    fiqh.  Coulson
5 Abd  al-’Azīm  al-Dîb, Fiqh  Imām Haramayn ,  (Qatar:  Idārat  Uhyā’  al-Turāth  al- Islāmî, 1985), h. 36
menjulukinya  sebagai “The  Ma ṣ ter Architect”. 6
Hasil  pemikiran  Imam  Syafi’i di  bidang  metodologi  ini  dianggap yang  pling  mencakup  dan  sistematis pada  masanya.,  karena  itu  sampai batas  tertentu  dianggap  sebagai koreksi  dan  penyempurnaan    atas kaidah  kaidah  yang  disusun  dan digunakan  oleh  Imam  Abu  Hanifah (150 H/767 M) dan Imam Malik (179 H/795  M)  dan ulama  lain  pada  masa itu,Kaidah  kaidah  ini  pada  masa belakangan dilengkapi dan
disempurnakan  lagi,  terutama  sekali oleh  ulama  generasi  al  Ghazali  (abad kelima  Hijriah)    dan  setelah  itu generasi  Fakhrs  al  Din  al  Razi  (abad ke  enam  H),  sehingga  di  tangan mereka  ini  dianggap  baku  dan sempurna. 7
Beranjak  dari  hal  hal  di    atas penulisan ini akan mencoba membahas:
1. Apa  yang  dimaksud dengan  teori/metode
6 N.J.  Coulson, A  Hi ṣ tory  of  I ṣ lamic Law ,  (Edinburg:  Edinburg  University  Press, 1978), h. 53.
7 Al  Yasa  Abu  Bakar, Metode Istislahiah , (Pemanfatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam Ushul Fiqh), Kencana, Jakarta, 2016, h. 9.
penemuan hukum Islam? 2. Apa saja bentuk teori/metode penemuan hukum
Islam?

## Pengertian Teori/Metode
Penemuan Hukum Islam
Dalam istilah ilmu Ushul Fikih teori  atau  metode  penemuan  hukum dipakai dengan istilah ”istinbath”/thuruq al-istinbath
yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari  dalilnya 8 .  Dengan  demikian istinbath adalah  cara  bagaimana memperoleh ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas  dalam  ilmu  Ushul  Fiqh.
Ber istinbath hukum  dari  dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan  dalam  dalil  Al-Quran atau  Sunnah  Rasul,  dan  dapat  pula dilakukan  dengan  jalan  memahami jiwa  hukum  yang  terkandung  dalam dalilnya,  baik  yang  menyangkut  latar belakang  yang  menjadi  landasan
8 Asjmuni  A.  Rahman, Metode Penetapan  Hukum  Islam ,  Cet.  2,  (Jakarta  :PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 1.
ketentuan  hukum  ataupun  yang menjadi tujuan ketentuan hukum 9 .
Kajian  metode  penemuan hukum Islam ini ada yang
menyebutnya  dengan  istilah  metode hukum  Islam  biasanya  berkenaan dengan  teori  klasik  tentang  sumber hukum  Islam,  baik  di  kalangan  ahli hukum  Islam    maupun  para  pakar hukum Barat. 10 Oleh karena itu fungsi dan  sifat  sutu  metode  tidak  dapat dipisahkan,  bahkan  dipengruhi  sifat sifat sumber hukum itu sendiri. Fakta historis menunjukkan bahwa
pemahaman  hukum  Islam  yang  jelas ditempuh  para  sahabat  Nabi  telah mampu memberi peran penting dalam
menampakkan  karakteristik  hukum
Islam yang dinamis dan elastis seiring
dengan tuntutan zaman yang dihadapi.  Pembahasan  metode  dan sumber  hukum  ini  terasa  semakin penting  dikemukakan  karena  selama ini  masih  terdapat  diskursus  sekitar penempatan  ijma,  qiyas,  istihsan  dan lainnya sebgai dalil hukum Islam pada
9 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan  Filsafat  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta, UII Pres, 1984), hlm.32
10 Qadhi Abu Hasan An Nubahi, Al Marqabah al UlyaFiman Yastahiq al Qadla wa al fitja, Kairo; Dar al Kitab al Misri, 1948, h. 20.
satu  sisi  dan  sebagi  metode  hukum pada sisi lainnya 11 .
Konsep  penemuan  hukum merupakan teori hukum terbuka yang pada  pokoknya  bahwa  suatu  aturan yang  telah  dimuat  dalam  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  ada  dalam  al- Quran  dan  al-Hadis  serta  hukum postif  (baca  ;  undang-undang,  qanun dan  fiqh)  dapat  saja  dirubah maknanya, meskipun tidak ada diubah kata-katanya guna direlevasikan dengan  fakta  konkrit  yang  ada. Keterbukaan  sistem  hukum  karena terjadi  kekosongan  hukum,  baik karena  belum  ada  undang-undangnya maupun undang-undang tidak jelas.

## Bentuk  Teori    Penemuan  Hukum Islam
Dalam hukum Islam, para juris muslim  telah  mengembangkan  model penemuan  hukum  secara  seksama guna  menterjemahkan  hukum  Islam dalam  realitas  kehidupan.  Model penemuan  hukum  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  kaidah-kaidah bahasa  (lingkuistik)  maupun  dengan menggunakan
kaidah-kaidah
11 Dedy Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, 2010 ., h. 140
Ushuliyah  lainnya.    Ahli  Ushul  Fiqh menetapkan  ketentuan  bahwa  untuk mengeluarkan  hukum  dari  dalilnya harus  terlebih  dahulu  mengetahui kaidah syari’ah dan kaidah lughawiyah 12 . Ali Yasa Abu Bakar berpendapat  bahwa  harus  dibedakan
antara  dalil  dan  metode.  Dalil menurutnya  adalah  hanya  al  Qur’an dan  as  Sunnah  ( dalil  al  munsyi’) sedangkan  dalil  selebihnya  (dalil al muzhhir) dianggap  sebagai  metode, yang dikelompokkan menjadi :
1) Metode lughawiyyah (penalaran yang  bertumpu  pada  kaidah kaidah kebahasaan)
2) Metode Ta’liliyyah (pertimbangan yang  bertumpu  pada  ilat  (rasio legis)
3) Metode istishlahiyyah (pertimbangan  yang  bertumpu
pada  kemashlatan  atau  tujuan pensyariatan. 13
Senada  dengan  hal  tersebut Salam  Mazkur  menyebutkan  bahwa bentuk  bentuk  metode  hukum  Islam
12 A.Djazuli, Ilmu  Fiqh  Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Cet. 5,  Edisi  Revisi,  (Jakarta,  Prebada  Media, 2005), h.17
13 Ali  Yasa  Abu  Bakar,  , Metode Istislahiah , 2016, , h. 18.
bergantung  pada  landasan  yang dipergunakan  dalam  berijtihad  atau beristinbah,  Menurutnya  berdasarkan penelusuran  terhadap  ijtihad  para sahabat terdapat tiga model pemikiran hukum  (ijtihad),  yakni ijtihad  bayani, ijtihad qiyasi dan ijtihad istislahi . 14
Ketiga  model  ijtihad  tersebut dalam  telaah  Juhaya  S.  Praja tampaknya  di  kategorekan  dalam  dua metode,  yaitu  metode  naqliyah (metode  bayani)  dan  metode  aqliyah metode qiyasi dan istislahi).
Pengelompokan ini didasarkan kepada karakter sumber hukum Islam sendiri yang  merupakan  gabungan  antara wahyu Allah dan ijtihad manusia. 15

## 1. Ijtihad  Bayani
Ijtihad ini berusaha menjelaskan makna  makna  nash  yang  masih memerlukan  kejelasan  (mujmal). 16
Ketika  para  fukaha  berbicara  tentang sebuah  dalil  dari  al  Qur’an  dan  as Sunnah,  sebenarnya  yang  mereka maksudkan  adalah  keputusan  hukum yang  digali  dari  ungkapan  khusus
14 Muhammad  Salam  Mazkur, Al Ijtihad  fi  Tasyri  al  Islami, Kairo: Dar  an Nahdah al Arabiyah, 1984, h. 42-45
15 Juhaya S. Praja,  h. 51-62.
16 Dedy Supriadi, Sejarah…, 2010., h. 142.
suatu  ayat  atau  hadis,  berdasarkan salah  satu  kategori  ungkapan  bahasa. Ungkapan  atau  istilah  dikategorikan menurut  hubungan  dikenal  dengan kejelasan (wuduh)), implikasi (dilalah), dan cakupan (syumul). 17
Pada dalil dalil linguistic (bayani) berbasis  nas,  yakni  berdasarkan implikasi  (dilalat)  yang  termuat  oleh terma  terma  tersebut.  memunculkan empat kategori penunjukan makna ( al- dalalah ). Menurut Jaser Audah ada dua klasifikasi  yang  sangat  mirip  yang disahkan  oleh  semua  mazhab, sekalipun  dalam  istilah  istilah  yang berbeda  tipis,  yakni  klasifikasi  versi Hanafi  dan  versi  Syafi’i 18 .  Perbedaan dalam  klasifikasi/urutan kias  jali  (kias aula) dan isyarah menghasilkan sejumlah  perbedaan  dalam  keputusan hukum  fiqh  antara  mazhab  Hanafi dengan  mazhab  fikih  lainnya  (yang secara  umum  mengikuti  klasifikasi versi Syafi’i.)
Kemudian  jika  dilihat  segi  luas- sempitnya cakupan pernyataan hukum
17 Jasser  Auda, Membumikan  al Qur’amn  melalui  Maqasidus  Syariah, Terj Rosidin  dan  ‘Ali  ‘Abd  el  Munim,  Mizan Pustaka,Bandung, 2015, h. 136.
18 Ibid., h. 140-142
dalam  penafsiran  kebahasaan  in, perbedaan  teoritis  terkait  hubungan antar kategori yang dihasilkan menyebabkan  beberapa  perbedaan pendapat pada tingkatan fikih praktis. 19 Dilihat  dari  segi  luas sempitnya cakupan pernyataan hukum dalam metode linguistic ini
ditemukan  pernyataan  hukum  yang bersifat ‘āmm dan khās , mu ṭ laq dan muqayyad , haqiqi dan majazi ,  serta musytarak . 20
19 Ibid , h. 148.
20 Secara  singkat,  istilah-istilah tersebut  mempunyai  pengertian-pengertian tersendiri., yakni: (1) Kata yang bersifat ‘amm merupakan  kata  yang  menunjukkan  pada jumlah  yang  banyak  dan  mencangkup  apa saja  yang  bisa  diterapkan  kepadanya. Sedangkan  kata  yang  bersifat khas merupakan  implikasi  berlawanan  dari ‘āmm. Secara  sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa kata yang bersifat āmm merupakan kata yang belum  spesifik,  sedangkan  kata  yang  bersifat khās merupakan  kata  yang  spesifik.(2)  Kata yang  bersifat muthlaq merupakan  kata  yang tidak  terkualifikasi  atau  pun  terbatas penerapannya, sedangkan muqayyad merupakan  kata  yang  terkualifikasi. Muthlaq juga  dapat  didefinisikan  sebagai  kata  yang menunjukkan  pada  hakekat  kata  itu  apa adanya  tanpa  memandang  jumlah  atau  pun sifatnya.  Sedangkan  kata  yang  bersifat muqayyad merupakan kata yang menunjukkan pada  hakikat  kata  tersebut  dengan  dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu.(3)Kata yang bersifat majazi merupakan  lafaz  yang  berbentuk  homonim yang  mencangkup  apa  yang  diistilahkan sebagai  kepalsuan  atau  ketidakrealistisan. Sedangkan  kata  yang  bersifat haqiqi merupakan  lafaz  yang  maknanya  dapat diketahui  dari harfiyah- nya.  (4)  M ushtarak
Para  fakih  sepakat  bahwa terma  khusus  itu  pasti/qath’i  dalam implikasinya,  sehingga  tidak  dapat menjadi  dugaan/ zhanni berdasarkan hepotesa  apapun. 21 Akan  tetapi  para fakih berbeda akan “kepastian” terma umum. Mazhab Hanafi menilai bahwa terma  umum  itu  qat’i  sedangkan seluruh  mazhab  yang  lain  menilai bahwa  terma  umum  itu    zhanni, sehingga    dapat  di  takhsiskan. Perbedaan  pendapat  ini  memiliki dampak  pada  nas  nas  yang  dinilai “bertentangan”. 22
Demikian  pula  perbedaan pendapat  yang  senada  juga  terjadi terkait
cara mazhab
fikih
berhubungan  dengan  ungkapan  yang
“terbatas”/ muqayyad) dan tidak terbatas (mutlaq). Mazhab  Hanafi berpendapat muqayyad membatasi
mutlaq selama  masalahnya  sama, sedangkan Mazhab lainnya berpendapat bahwa muqayyad
merupakan  kata  yang  menunjukkan  pada lebih dari satu makna..
21 Abu  Zahrah, Ushul  Fikih, h.  146, sebagaimana dikutip Jaser Audah, , h. 148.
membatasi mutlaq selama masalah dan hukumnya sama. 23
Dari segi luas-sempitnya cakupan  pernyataan  hukum  dikenal adanya  kategori  perintah  ( amr ) 24 dan larangangan  ( nahy 25 ). Menurut pendapat jumhur, perintah itu sendiri, apabila tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk atau kejelasan yang memberinya makna khusus,
menyatakan  kewajiban  atau  hanya permintaan  yang  tegas.  Tetapi  hal tersebut  dapat  berubah  apabila  ada petunjuk-petunjuk  lain  yang  dapat menarik  perintah  kepada  mubah, sunah bahkan variasi makna lainnya. 26
23 Ibid. h. 150
24 Perintah  ( amr )  didefinisikan sebagai  permintaan  lisan  untuk  melakukan sesuatu  yang  keluar  dari  orang  yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Larangan ( nahy ). Ibid., h. 218
25 Kata nahy berarti  larangan menurut  bahasa,  sedang  menurut  istilah adalah tuntutan untuk meninggalkan berbuat dari yang  berkedudukan  lebih  tinggi ke yang berkedudukan  lebih  rendah. Nahy ini  juga menggunakan berbagai lafal dalm penunjukanya,  diantaranya  lafal nahyun itu sendiri, fi’il  mudhori’ yang  diawali laa  nahy , dengan  menunjukan  bahwa  suatu  pernuatan adalah  haram,  menjelaskan  ancaman  bagi pelaku, dan memerintahkan untuk meninggalkan suatu perbuatan., Ibid.
26 Muhammad Hashim Kamali  . loc.
ci t., h. 180
Dalam nahy juga  menimbulkan  suatu tunjukan  makna  ( dilalah  an  nahy ) antara  lain  :  menunjukan  haram, makruh, dan mengarahkan.
Metode yang berkenaan dengan ijtihad bayani ini dapat berupa metode tafsir,  ta’wil,  jam’u,  nasakh bahkan metode tarjih dalam  menyelesaikan lafazh  lafazh  yang  diduga  mengandung pengertian kontradiktif.  Semua  metode ini  dinamakan  pula  metode tarjih, metode ijtihad intiqa’i. 27
2. Ijtihad Qiyasi.
Ijtihad  qiyasi  ini  adalah  ijtihad yang berusaha menyberangkan hukum yang  telah  ada  ketentuan  nashnya pada  masalah  masalah  baru  yang belum  ada  hukumnya  karena  adanya kesamaan illat hukum. 28
Langkah yang ditempuh untuk menemukan  hukum  ketika    tidak  ada atau  tidak  ditemukan  teks  hukumnya adalah  dengan  memperluas  cakupan teks hukum tersebut sehingga mampu mencakup dan menjawab kasus-kasus
27 Yusuf al Qardlawi, Al Ijtihad Fi al Syari’ah al Islamiyah Maqasid Asy Syari’ah an Naadharatin Tahliliyyatin fi al Ijtihad al Muashir, di terjemahkan oleh Ahmad Syathori, Ijtihad
Dalam Syariat Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 150.
28 Dedy Supriyadi, Sejarah Hukum Islam , 2010 , h. 142
yang  tidak  ada  nasnya.  Untuk melakukan  perluasan  cakupan  teks hukum yang ada, dilakukan penyelidikan terhadap ketentuan hukum  yang  sudah  ada  di  dalam  teks hukum guna mengkaji dan menemukan  atribut  atau ‘illat 29 yang melandasi atau menjadi dasar penetapannya.  Setelah  ditemukannya ‘illat ,  maka  hukum  tersebut  diperluas hingga  mencakup  kasus  lain  sejenis yang  secara  harfiah  tidak  tercakup dalam  pernyataan  tekstual  hukum yang ada.
Sebagian  ada  juga  yang menyebutnya
dengan
ijtihad qiyasi/ijithad  ta’lili/(kausasi,  qiyasi )
merupakan  jawaban  metodologis  atas kasus baru yang tidak tercakup dalam redaksi  nash 30 .    Ijtihad  ini  ditempuh
29 Definisi  ‘illat  antara  lain  adalah: motif  ( ba’its) yang  menggerakkan  pemberi hukum  untuk  memberikan  hukum.  Artinya, ‘illat  harus  mengandung  alas an  tersembunyi (hikmah)  yang  pantas  menjadi  tujuan  bagi pembuat  hukum  dalam  menentukan  hukum. Lihat  Al  Amidi, al  Ihkam  fi  Ushul  al  Ahkam, juz  3  (Beirut:  Dar  al  Fikr,  1996),  hlm.  289. definisi  yang  lain  adalah  “sifat  yang  jelas, tampak,  selalu  ada  dan  sesuai  dengan hukum”  lihat  Abu  Zahrah, Ushul  al  Fiqh (Kairo: Dar Al Arabi, tt), hlm. 273.
30 Terdapat  tiga  pola  ( tariqat )  ijtihad dalam hukum Islam yaitu bayani, ta’lili ( qiyasi ) dan istislahi .  Ijtihad istihsani tidak  dianggap sebagai  pola  ijtihad  yang  berdiri  sendiri dengan  alasan  beberapa  bagian  aplikasinya
dengan  menggunakan  metode  qiyas bahkan menggunakan metode
istihsan.
a. Metode Qiyas/ Kias (analogi) 31
Qiyas juga  didefinisikan  dengan menerangkan  hukum  sesuatu  yang tidak  ada nah ṣ -nya  dengan  sesuatu hukum  yang  ada  nash-nya,  dengan asumsi  adanya  persamaan ‘illat . 32
Dalam  epistemologi  usul  fiqih
masuk  bahasan  ijtihad qiyasi dan  sebagian yang  lain  dalam  kategori istislahi, Lihat  lebih lanjut  pada  Muhammad  Ma’ruf  ad-Dawalibi, al-Madhal  ila  ‘Ilm  Usul  al-Fiqh, (Ttp:  Dar  al- Kitab al-Jadid, 1965), h. 419.
31 Secara  terminologis,  terdapat  dua pengertian  qiyas.  Mereka  yang  berasumsi bahwa  qiyas  merupakan  dalil  agama memaknainya  sebagai  “ekuivalensi  antara kasus  pokok  dengan  kasus  cabang  dalam causa legis yang disimpulkan dari hukum kasus pokok”  atau  “kesamaan  kasus  yang  tidak disebutkan  hukumnya  dalam  nas  dengan kasus  yang  tidak  disebutkan  dalam  nas menyangkut illat hukumnya.”Sedangkan yang menganggapnya  sebagai  aktifitas  mujtahid mendefinisikan sebagai “memperluas berlakunya  suatu  nas  hingga  mencakup kasus-kasus baru yang semula tidak termasuk ke  dalam  cakupan  nas  itu  karena  adanya persamaan causa legis ”; atau dalam pandangan al-Ghazali.  Al-Amidi, Al-Ihkām  fī  Usul  al- Ahkām, (Kairo:  Dar  al-Kutub  al-Khidiwiyah,
1914),  III:273,  Al-Ghazalli, Al  Mustasfa  min Ilm  al-Usul, (Beirut  Dar  al-Fikr,  tt),  II:  228; bandingkan  dengan  redaksi  yang  berbeda dalam id., Sifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Sabah wa al- Mukhl  wa  Masalik  al-Ta’lil, (Baghdad:  atba’ah al-Irsyad), hlm. 18.
32 Abdul Wahab  Khalaf, op. cit., h. 52
diuraikan  bahwa  rukun-rukun  qiyas meliputi empat unsur pokok 33 .
Kias dinilai sah  sebagai sumber legislasi  sekunder  oleh  keempat mazhab sunni , muktazilah dan ibadi. Namun  menurut  Syiah  Ja’fari,  Zaidi,
Zahiri dan beberapa mazhab Mu’tazilah    menggambarkan  kias sebagai legislasi berdasarkan
pemikiran  sehingga  bersifat  zhanni, dan  merupakan  sebuah  bid’ah.  Ibn Hazm  mengartikulasikan  posisinya dengan menunjuk kias sebagai  “suatu keputusan (hukum) tanpa
33 . Unsur dimaksud adalah  (1)Kasus baru  ( furu’ )  yang  membutuhkan  solusi hukum; Ia sering dimaknai sebagai persoalan yang  hukumnya  tidak  terdapat  di  dalam  nas, yang  hukumnya  disamakan  kepada asl. (2) Kasus  asli  ( asl )  yang  ada  dalam  sumber- sumber asli al-Qur’an, sunah dan konsensus; Ia  sering  dimaknai  sebagai  persoalan  hukum yang  hukumnya  secara qat’i diungkap  oleh nas  serta  mempunyai  illat.  Ia  adalah al-maqis alaih , kepada mana furu’ ( al-maqis ) dianalogikan.  (3)Alasan. ratio  legis ( ‘llah ),  sifat umum  yang  ada  pada  kasus  baru  dan  kasus asli;  Ia  keadaan  tertentu  yang  [dianggap] dipakai sebagai dasar (motif) bagi hukum asl, yang  mana  dengan  asumsi  adanya  kesamaan dalam sektor ini, furu’ ditemukan hukumnya.(4)  Norma  hukum  ( hukm )  yang dinisbatkan  kepada  kasus  baru  dan  karena kesamaan  antara  dua  kasus,  yang  ditransfer dari  kasus  lama  ke  kasus  baru.  Ia  adalah ketentuan hukum yang terdapat di dalam asl , kategori  apa  hukum  pada furu’ ditemukan. Lihat  Wael  B.  Hallaq, Sejarah  Teori  Hukum Islam:  Pengantar  Untuk  Usul  Fiqh  Mazhab Sunni ,  ter.  E.  Kusnadiningrat  dan  Abdul Haris  bin  Wahid  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2001), h. 123.
pengetahuan  yang  mantap,  (hanya) mengikuti  dalil  dalil  yang  tidak  pasti (zhanni) 34 .
Ibn  Hazm  juga  mengkritisai
tokoh yang mendukung legitimasi kias berdasarkan ijma, berdasarkan
pandangan bahwa ijmak  tidak  pernah terbukti. 35 Beliau diikuti mazhab Zahiri secara  umum  mempertimbangkan pengertian literal hanya dari al Quran dan  hadis  untuk  mempertimbangkan legitimasi dalam hukum Islam (fikih).
Ja’fari,  Zaidi    daaan  Mu’tazilah menerima  kias  jika illat disebutkan dalam  nash  daaan  bukan  perkiraan (mazhab  lain  menyebutkan  bahwa bentuk  ini  adalah  bagian  darrriii penggalian  hukum  berdasaaarrrkan analisis  bahasa).  Mazhab  ibadi memasukkan  kias  dalam  penalaran umum  yang  mereka  sebut  dengan al ra’yu. 36
b. Metode Istihsan
Secara harfiyah, istihsan diartikan meminta  berbuat  kebaikan,  yakni menghitung-hitung    sesuatu  dan
34 Jaser  Audah  ,  Membumikan…, 2005, , h. 159.
35 Ibid
36 Yaser Audah, Ibid, h. 160.
menganggapnya  kebaikan.  Menurut al-Ghazali  di  dalam  kitabnya  al- Mustashfa juz I : 137, “ istihsan adalah semua  hal  yang  dianggap  baik  oleh mujtahid menurut akalnya” 37 .
Para imam mazhab memandang istihsan  terbagi  kepada  beberapa pendapat.  Syafi’I,  Ja’fari,  Zaidi  dan Zahiri  menilai  istihsan  sebagai  dalil yang tidak terlegitimasi dan “dugaan”. Imam  al  Syafi’I  dan  Ibn  Hazm memandang  istihsan  sebagai  pilihan berdasarkan  keinginan  dan  suatu sumber kontradiksi.
Disisi lain Hanafi, Maliki, Ibadi, Hanbali dan Muktazilah mengesahkan istihsan  sebagai  sumber  legislasi. 38
Bahkan Imam Malik mendeskripsikan istihsan  sebagai  90%  pengetahuan fiqh.  Beliau  menganggap  bahwa istihsan  memuat  suatu  pertimbangan yang mendalam terhadap factor factor tertentu,  yang  seharusnya  mengubah keputusan  hukum  yang  biasanya diambilseorang  fukaha.  Faktor  faktor ini  yang  disebut  sebagai  dasar  dasar istihsan  yang  dapat  dibagi  kepada
37 Juhaya  S.  Praja, Ilmu  Ushul  Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.111.
38 Jaser Auda, Membumikan …, 2005,, h. 168.
enam  kategori,  yaitu  nas,  ijmah,
keniscayaan (daruriyah),
kias, kemaslahatan umum dan urf) 39

## 3. Ijtihad istislahiah
Ijtihad istislahi 40 adalah  ijtihad terhadap  masalah  masalah  yang  tidak ditunjukkan  hukumnya  dalam  secara khusus  atau  tidak  ada  nash  yang serupa  alasannya    Penetapan  hukum dilakukan  berdasarkan  pendekatan kemaslahatan  yang  menjadi  tujuan hukum. 41 .Dengan  demikian  ijtihad
istilahi adalah beupa upaya perenungan hati melalui proses nalar. Corak  penalaran  istislahi  adalah upaya  penggalian  hukum  yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan  yang  di  simpulkan  dari Alquran dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum  ditunjuk  oleh  kedua  sumber hukum terssebut. Maksudnya
39 Ibid 169.
40 Menurut  bahasa  istishlah  adalah sebagai  suatu  upaya  penetapan  hukum  yang didasarkan  kermaslahatan  atau  kebaikan (masslahah).  Penggunaan  istishlah  harus memenuhi  beberapa  persyaratan,  antara  lain buku  diukur  dengan  dugaan  manusia, sifatnnya  umum,  bukan  bersifat  perorangan, tidak bertengtangan dengan dalil
41 Dedy Supriyadi, Sejarah Hukum Islam., h. 142.
kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan  kepada  suatu  ayat  atau hadis  secara  langsung  baik  melalui penalaran bayani atau ta’lili melainkan dikembalikan  pada  prinsip  umum kemaslahatan  yang  dikandung  oleh nash .
Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran istihlahi  ini  tampak  dalam  beberapa metode  ijtihad,antara  lain  dalam metode al-mashlahah al-mursalah dan saddudz-dzari’ah .
a. Metode Maslahah Mursalah 42
Maslahah  Mursalah berarti kepentingan  yang  tidak  terbatas, tidak  terikat,  atau  kepentingan  yang
42 Secara etimologi mashlahah barasal dari  kata shaluha di  gunakan  untuk menunjukan  jika  sesuatu  atau  seorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil,shalih, jujur atau secara alternatif untuk menunjukan keadaan  yang  mengandung  kebajikan- kebajikan  tersebut.  ketika  dipergunakan dengan  bersama  preposisi Li,  shaluha akan memberikan  pengertian  kesserasian,  dalam pengertian  rasionalnya maslhahah berarti sebab, cara atau suatu yang bertujuan baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan yang dalam  bahasa  arab  berarti “ perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.  Sedang  menurut  istilah  yaitu  apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan  syara’  dalam  menetapkan  hukum, namun  tidak  ada  petunjuk  syara’  yang memperhitungkan  dan  tidak  ada  pula petunjuk  syara’  yang  menolaknya.  Lihat Kutbudin Aibak, Metodologi pembaruan Hukum Islam, h. 187 dan 199.
diputuskan  secara  bebas . Jika terdapat  suatu  kejadian  yang  tidak ada  ketentuan  syari’t  dan  tidak  ada illat yang  keluar  dari  syara  yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan  sesuatu  yang  sesuai dengan  hukum  syara,  yakni  suatu ketentuan yang berdasarkan
pemeliharaan  kemadharatan  atau untuk  menyatakan  suatu  manfaat, maka  kejadian  tersebut  dinamakan maslahah  mursalah.  Tujuan  utama
masalih al mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya 43 .
Teori masalih  al  mursalah ini terikat  pada  konsep  bahwa  syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat,  dan  berfungsi  untuk memberikan kemanfaatan dan
mencegah kemudlaratan. 44 Terdapat perbedaan rumusan dikalangan
ulama    ketika  menjelaskan  merode
43 Dedy Supriyadi,, Sejarah Hukum Islam.,2010 h. 142
44 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, TStudi Perbandingan Sistem Hukum Islam), Terj Yudian Wahyuni Salim dkk., Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1991, h127
ini Al-Ghazali menjelaskan  bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan  menjauhkan  madharat,  namun hakikat  dari mashlahah adalah memelihara tujuan syara’. Sedangkan tujuan  syara’  dalam   penetapan hukum itu ada lima yaitu: memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta.  Sedang menurut  Asy-syatibi  mengartikan mashlahah dari  dua  pandangan  yaitu dari  terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada mashlahah. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataannya  berarti “ sesuatu  yang kembali  kepada  tegaknya  kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai  apa  yang  dikehendaki  oleh sifat  syahwati  dan  akliyah  seccara mutlak ”. Sedangkan dari tergantungnya tuntutan sayara’ kepada mashlahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan  dari  penetapan  hukum  syara’ untuk menghasilkannya Allah menuntut manusi untuk berbuat. 45
Menurut Jaser Audah, semua mazhab menerapkan konsep kemaslahatan. Tetapi dengan namayang berbeda, tergantung terminology  ijtihad  masing  masing mazhab.  Kcuali  Zahiri  satu  satunya mazhab yang menolak kemaslahatan dan tidak menggantinya dengan dalil alternative lainnya.
1. Syafi’i memasukkan kemaslahatan dalam konsep munasabah qias.
2. Hanafi  memasukkan  kemaslahat- an kedalam konsep istihsan.
3. dan Zaidi meskipun mereka tidah menerima  kemaslahatan  tapi kecendrungan    besar  pada metode yuridis mereka menggunakan kemaslahatan melalui  dalil  akal  setelah  Al Qur’an Sunnah dan Ijma 46 .
b. Metode Saddudz-dzara’i 47 46 Jaser Audah, Membumikan …, 2005., h. 168
47 Secara  harfiah Saddudz-dzara’i terdiri  atas  dua  kata  yakni sad yang  berarti penghalang  atau  sumbat  dan dzariah yang artinya  jalan.  Oleh  karenanya Saddudz-dzara’i
Metode Saddudz-dzara’i ini dikenal  juga  dengan  metode  pemblo kiran  sarana  yang  menghantarkan kepada  mudlarat,  yang  dinikai  para fuqaha  sebagai  sumber  legislasi khususnya  Maliki.    Tapi  mayoriratas mereka menyebutkan bahwa Saddudz- dzara’i ini  bukanlah  dalil  yang mandiri,  tetapi  memasukkan  kedalam kemaslahan. 48 Metode  ini  tidak  hanya bersifat  menghindarkan  kerusakan namun dzari’ah juga  untuk  menarik kemanfaatan, kemanfaatan dan kerusakan  inilah  yang  menjadi parameter prinsip digunakannya dzari’ah. Jika  kerusakan  lebih  besar dari manfaatnya maka hukum terhadap  hal  itu  melalui dzari’ah akan menjadi dilarang.
Ibnu  Qayim  berpendapat bahwa  apam  yang  dilarang  sebagai
dimaksudkan  sebagai  menghambat  atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan  atau  maksiat.  Tujuan  penetapan melalui metode ini adalah untuk memudahkan  tercapainya  kemaslahatan  dan jauh  kemungkinan  memudahkan  terjadinya kerusakan.  Metode  ini  disebut  sebagai metode preventif mencegah sesuatu sebelum terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Abdul Ghofur  Anshori  dan  zulkarnaen  harahap,
Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di indonesia , (Yogyakarta: Total Media, 2008), h..
191 48 Jaser Audah, Membumikan …,
2005., h. 171.
suatu tindakan preventif, yaitu Sadd al Zara’I, menjadi boleh dilihat dari segi kebutuhan masyarakat, tetapi apa yang dilarang  dengan  tujuan  tertentu  tidak dapat  diperbolehkan  kecuali  karena terpaksa. 49

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  telaah  mendalam, maka  penulis  menemukan  beberapa simpulan:
1. Ulama  sepakat  bahwa  al
Quran dan al Hadis merupakan  sumber    ajaran sekaligus  sumber    hukum Islam  yang  utama  dan  paling utama,  namun  kedua  sumber tersebut  tidak  selamanya  tegas dan  terperinci  oleh  karena  itu dibutuhkan ijtihad untuk menemukan  hukum  yang bersumber dari keduanya.Dalam upaya menemukan hukum dan penerapan  hukum    para pengali hukum Islam seyogianya  bertitik  tolak  dari prinsip  kemaslahatan  dengan metode  yang  telah  ditawarkan
49 Muslehuddin, Filsafat… , 1991,
h. 148.
oleh para  pendahulu  yang  ahli dibidangnya.
2. Metode  penemuan  hukum merupakan thuruq  al-istinbath
yaitu  cara-cara  yang  ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan  hukum  dari dalilnya, baik dengan menggunakan  kaidah-kaidah bahasa  (lingkuistik)  maupun dengan  menggunakan  kaidah- kaidah Ushuliyah lainnya.
3. Bentuk  metode  hukum  Islam tidak dapat dipisahkan dengan objek  kajian  dan  orientasi model metode ijtihad tersebut. Kaum usuliyyun (para  teoritisi
hukum Islam) walaupun berbeda  istilah  merumuskan tiga  teori/metode  penemuan hukum Islam, pertama teoro/metode interpretasi kebahasaan, Metode Kausasi (at ta’lili/istislahiah) adalah  upaya penggalian  hukum  terhadap masalah  masalah  yang  tidak ditujukkn  hukumnya  dalam nash  secara  khusus  atau  tidak ada  nash  pada  masalah  yang serupa alasannyakedua metode metode  interpretasi    yang
didasarkan  pada  kesamaan
(illat)  hukum  dan  terakhir
metode
penyelarasan/
sinkronisasi ( at Taufiq).
Daftar Pustaka
A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Bandung: Prenada Media, 2003).
--------------,  ,  Ilmu  Fiqh  Penggalian, Perkembangan  dan  Penerapan Hukum  Islam, Cet.  5,  Edisi Revisi, (Jakarta, Prebada
Media, 2005)
Abd  al-’Azīm  al-Dîb, Fiqh  Imām Haramayn , (Qatar: Idārat Uhyā’ al-Turāth al-Islāmî, 1985).
Abu  Zahrah, Ushul  al  Fiqh (Kairo:
Dar Al Arabi, tt)
Ahmad  Azhar  Basyir, Pokok-Pokok Persoalan  Filsafat  Hukum  Islam ,
(Yogyakarta, UII Pres, 1984)
Al Amidi, al Ihkam fi Ushul al Ahkam,
juz  3  (Beirut:  Dar  al  Fikr, 1996),
Al-Ghazalli, Al  Mustasfa  min  Ilm  al-
Usul, (Beirut Dar al-Fikr, tt).
Al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-
Ahkam, Jilid  III,.  (t.t.:  Dar  al- Fikr, t.th)
Al  Yasa  Abu  Bakar, Metode  Istislahiah ,
(Pemanfatan  Ilmu  Pengetahuan
dalam  Ushul  Fiqh), Kencana, Jakarta, 2016
Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istigra Al-Ma’nawi Asy-Syatib i, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2008)
Faturrahman Djamil. Filsafat Hukum Islam , Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
Jazim  Hamidi,  Hermeneutika  Hukum,
Teori  Penemuan  Hukum  Baru Dengan Interprestasi Teks,( Yogyakata, UII Pres, 2004) Khalid  Mas’ud, Islamic  Legal
Philosophy: A Study of Abu Ishak Al-Syatibi’s  Life  and  Thaught . Delhi  :  International  Islamic Publishers, 1989
Kutbudin  Aibak, metodologi  pembaruan Hukum  Islam, (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2008) Louay  Safi, Ancangan  Metodologi Alternatif, Sebuah Refleksi Perbandingan  Metode  Penelitian Islam  dan  Barat ,  ter.  Imam
Khoiri  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2001)
Muhammad ‘Abed  al-Jabiri, Bunyah al ‘Aql  ‘Arabī:  Dirasah  Tahliliyah Naqdiyah li Nizami al-Ma’rifah fi
al-Saqafah  al-Arabiyah ,.  (Beirut:
al-Markaz  al-Saqafi  al-Arabi,
1993)
-------------------, Takwīn  al-‘Aql  al- Arābī ,  (Beirut:  al-Markaz  al- Saqafī al-Arabī, 1991)
Muhammad Abu Zahrah , Ushul Fiqih , ter. Saefullah Ma’sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999) Muhammad  Hashim  Kamali, Prinsip dan  Teori-Teori  Hukum  Islam (Usul  al-Fiqh), ter.  Noorhaidi (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
1996)
Muhammad  Ma’ruf  ad-Dawalibi, al- Madhal  ila  ‘Ilm  Usul  al-
Fiqh, (Ttp:  Dar  al-Kitab  al-
Jadid, 1965) Muhammad Roy, Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan  Logika  Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih,cet. 1 (Yogyakarta:  Safiria  Insania
Press, 2004)
N.J. Coulson, A Hi ṣ tory of I ṣ lamic Law ,
(Edinburg: Edinburg University Press, 1978) ---------------------, Konflik dalam
Yurisprudensi  Islam , ter. Fuad
(Yogyakarta: Navila, 2001)
Syamsul  Anwar,  “ Teori  Konformitas dalam  Metode  Penemuan  Hukum Islam  Al  Gazzali ”  dalam Antologi    Studi  Islam;  Teori  dan
Metodologi, oleh  M.  Amin
Abdullah, dkk (ed.) (Yogyakarta:  Sunan  Kalijaga
Press, 2000).
Shubhi  Mashmashani. Falsafatu  al- Tasyri  fi  al  Islam ,  t.t.  :  Dar  al- Kasy Yayaf, 1952.
Wael  B.  Hallaq, Sejarah  Teori  Hukum Islam:  Pengantar  Untuk  Usul Fiqh  Mazhab  Sunni ,  ter.  E.
Kusnadiningrat  dan  Abdul Haris  bin  Wahid  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001) Yudian  W.  Aswin,  “ Maqā ṣ īd  al- Sharī’ah  sebagai  Doktrin  dan Metode”, Jurnal Al-Jami’ah IAIN Sunan  Kalijaga  Yogyakarta .  No.
58, tahun 1995