## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), Februari 2021, 80-85 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia
Astri Tania Herlen * , Vima Tista Putriana, Denny Yohana Fakultas Ekonomi Pascasarjana Akuntansi, Universitas Andalas, Indonesia
* Correspondence email: astritania127@gmail.com
Abstract.  Non  cash  transactions  are  a  new  paradigm  in  the  management  of  government  finance.  Non  cash  transactions  are implemented  in  line  with  the  issuance  of  the  Minister  of  Home  Affairs  circular  No.  910/1866  in  2017  concerning  the implementation  of  non  cash  transactions  in  local  governments.  This  is  in  accordance  with  the  provisions  of  Presidential Instruction  No.  10  in  2016.  The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  the  application  of  non  cash  transactions  by  local governments in Indonesia. The results showed that  the implementation varies across local governments in Indonesia in terms of when  local  governments  under  studied  began  to  implement  the  system,  minimum  amount  or  threshold  for  the  cash  transactions allowed by the local governments under studied and types of transactions that have been done under non-cash transactions. The implementation  of  the  non  cash  system  is  carried  out  in  accordance  with  the  principles  of  good  governance.  This  non  cash transaction system provides several benefits and constraints in implementing it in local governments.
Keywords: non cash; government.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang  lebih  baik  atau good  governance , berbagai  kebijakan  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Salah  satu  kebijakan  tersebut  adalah  Gerakan  Nasional Non  Tunai  (GNNT).  GNNT  mulai  diperkenalkan oleh Bank  Indonesia  pada  tahun  2014.  Kebijakan  ini bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  kesadaran  dari masyarakat,  pelaku  bisnis  serta  lembaga-lembaga pemerintah untuk dapat menggunakan sarana pembayaran  non-tunai  dalam  melakukan  transaksi keuangan yang tentunya lebih mudah, aman dan efisien, sehingga secara perlahan akan terwujud cashless society . Pada  konteks  pemerintah  daerah,  kebijakan  non- tunai pertama kali di uji cobakan di Pemerintah provinsi DKI  pada  tahun  2014  dan  menjadi  pionir  dalam transaksi  non-tunai  di  pemerintahan.  Provinsi  Jakarta konsisten  dalam  penerapan  sistem  non-tunai  dan  terus melakukan  perkembangan,  sehingga  Gubernur  Bank Indonesia  menunjuk  Jakarta  sebagai  model  percontohan dalam  penggunaan  transaksi  non-tunai  (Petriella,  2014). Tahun  2018,  seluruh  pemerintah  daerah  di  Indonesia diharapkan  telah  mengadopsi  kebijakan  ini  dengan dikeluarkannya  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non- tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
Paper  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan keberagaman  implementasi  kebijakan  non-tunai  pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menunjukan  bahwa  kebijakan  non-tunai  diterapkan secara beragam di seluruh Indonesia. Dimana pada hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  waktu  penerapan  sistem non-tunai  berbeda-beda  pada  setiap  pemerintah  daerah dimulai  dari  sebelum  tahun  2018  hingga  tahun  2020. Pada  penerapan  sistem  ini  tidak  semua  transaksi langsung dapat dilakukan dengan cara non-tunai. Sistem
ini dilakukan secara bertahap sehingga pada pelaksanaannya  masih  dapat  ditemukan  transaksi  tunai dengan nominal tertentu.
Paper  ini  berkontribusi  pada  literatur  di  bidang Administrasi  Publik  dan  Keuangan  Daerah  dengan menggambarkan  bagaimana  sebuah  kebijakan  publik  di implementasikan  oleh  daerah  dengan  kondisi  kesiapan yang  berbeda-beda.  Paper  ini  ditulis  dengan  struktur sebagai  berikut.  Bagian  pertama  adalah  pendahuluan. Bagian kedua berfokus pada pembahasan kebijakan non- tunai. Bagian ketiga menjabarkan metodologi penelitian. Bagian  empat  menampilkan  hasil  dan  selanjutnya kesimpulan.

## Kebijakan Non Tunai
Non-tunai  merupakan  sistem  pembayaran  digital tanpa  menggunakan  uang  fisik  (uang  kertas  atau  uang logam). Sistem pembayaran dengan non-tunai atau tanpa uang fisik ini tidak dirancang untuk menggantikan sistem pembayaran  tunai,  tapi  untuk  saling  melengkapi  satu sama  lain  (nontunai.com).  Alat  pembayaran  non-tunai atau  uang  giral  biasa  digunakan  untuk  melakukan pembayaran  transaksi  yang  berjumlah  besar  sehingga lebih  efisien  dibandingkan  pembayaran  dengan  uang kartal.
Di  beberapa  negara  penggunaan  transaksi  dengan cara  non-tunai  lebih  tinggi.  Tee  dan  Ong  (2016) menyebutkan di negara Uni Eropa yaitu Austria, Belgia, Prancis  Jerman  dan  Portugal  transaksi  online  dan penggunaan  kartu  debit  dapat  dianggap  lebih  mudah sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi pembayaran.  Indonesia  mulai  menerapkan  sistem transaksi  non-tunai  tahun  2014  seperti  yang  telah disebutkan  bagian  pendahuluan. Bank  Indonesia berharap  sistem  transaksi  non-tunai  dapat  diterapkan disektor pemerintah di Indonesia.

## Daerah di Indonesia
Hal  ini  didukung  oleh  Presiden  dengan    adanya Instruksi  Presiden  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  aksi pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Adanya Kebijakan  non-tunai  ini  diharapkan  dapat  memberikan informasi  yang  lebih  transaparan  pada  Pemerintah, dimana  kegiatan  ini  dilakukan  melalui  media  elektronik dengan  menggunakan  internet  sehingga  setiap  transaksi pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  lebih mudah  untuk  dilacak  dan  lebih  mudah  untuk  ditemui apabila  terjadi  kecurangan  dalam  pemerintahan  suatu daerah.
Menteri  Dalam  Negeri  juga  mendukung  kegiatan non-tunai  ini  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  910/1866/SJ  pada  tanggal 17 April 2017  tentang implikasi transaksi non-tunai pada Pemerintah Daerah provinsi dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal  17  April  2017    tentang  implementasi  transaksi non-tunai    pada  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota. Penerapan  transaksi  non-tunai  merupakan  suatu  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  pengelolaan  keuangan daerah.

## Kebijakan Non Tunai dan Pengendalian Intern
Salah  satu  manfaat  dari  penerapan  transaksi  non- tunai adalah pengendalian internal pengelolaan pada kas meningkat. Apabila kewenangan daerah dalam menetapkan  kebijakan  implementasi  transaksi  non-tunai dilakukan  semaksimal  mungkin,  tentunya  akan  tercipta suatu  prosedur  pembayaran  non-tunai  yang  terotorisasi dengan  baik  dan  terdokumentasi  dengan  jelas.  Jika daerah  mau  dan  mampu  mengembangkan  lebih  lanjut, seperti  dengan  membangun  aplikasi-aplikasi  yang dibutuhkan maka terwujudlah sistem evaluasi, monitoring  realisasi  anggaran  pembangunan  dan pengadaan  barang  dan  jasa  dan  juga  transaksi  keuangan dapat  dipantau  secara  otomatis  atau  secara  online  oleh pimpinan.
Setiap  data  dari  biaya  yang  telah  dikeluatkan dicatat  dengan  jelas  dan  kinerja  yang  dilakukan  juga jelas maka biaya-biaya yang diperlukan dapat diestimasi dan  dikalkulasi  secara  cermat. Sebagai  contohnya besaran biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai sektor  perternakan, besaran  biaya  yang  dibutuhkan meningkatkan kesehatan, besaran biaya yang dibutuhkan untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  sekitar  dan  lain- lainnya. Selanjutnya, data-data tersebut dapat dibandingkan  dan  dianalisis,  apakah  organisasi  semakin efektif dan efisien, atau malah sebaliknya (Palantabirokrasi,  2017). Maka  dari  itu,  sistem  transaksi non-tunai  lebih  meningkatkan  pengendalian  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  karena  apabila  terjadi selisih  antara  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dengan capaian kegiatan yang dilakukan dapat ditelusuri dengan jelas. Selisih tersebut dapat diidentifikasi lebih awal.

## Kebijakan  Non  Tunai  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah
Tidak  hanya  meningkatkan  pengendelian  intern pemerintah,  transaksi  non-tunai  ini  juga  diharapkan dapat menghasilnya laporan keuangan yang akuntabilitas. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban  pemerintah  untuk  dapat  mempertanggung- jawabkan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan serta  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  periodik. Penerapan  sistem  transaksi  non-tunai  memiliki  peran dalam  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  manajerial suatu organisasi.
Yudhanti  (2018)  dalam  penelitiannya  juga menyatakan  bahwa  transaksi  non-tunai  meningkatkan akuntabilitas  keuangan  pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan sistem transaksi pembayaran non-tunai didukung dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi akan mencatat transaksi  secara  real  time  dan  akurat  yang  dapat membuat  operasional  perusahaan  semakin  efektif  dan efisien, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.
Sistem transaksi non-tunai ini dapat meningkatkan akuntabilitas  yang  dapat  dilihat  dengan  penggunaan APBD  yang  tepat  sasaran,  karena  seluruh  aliran  dana dapat ditelusuri dan hasil akhir saldo perhitungan dalam pencatatan  sama dengan  saldo yang ada dalam  rekening dan  secara  berkala  akan  tersaji  didalam  sistem  dengan bukti  pertanggung  jawaban  yang  jelas.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dona  (2018) dinyatakan  bahwa  akuntabilitas  keuangan  di  sekretariat daerah  Sumatera  Barat  menjadi  lebih  baik  dengan adanya  sistem  non-tunai  ini.  Dimana  segala  bentuk transaksi  keuangan  dilakukan  dengan  menggunakan Cash  Management  System (CMS)  yang  bekerja  sama dengan Bank Nagari. Sehingga untuk setiap pengeluaran yang  dilakukan  bendahara  dapat  dilihat  dan  ditelusuri untuk  setiap  kejadian  transaksi.  Tidak  hanya  itu,  sistem non-tunai  ini  juga  lebih  memudahkan  kinerja  bendahara dalam hal bertransaksi.

## Kebijakan  Non  Tunai  dan  Transparansi  Pengelolaan Keuangan Daerah
Tidak  hanya  meningkatkan  akuntabilitas,  dengan adanya  transaksi  non-tunai  ini  juga  berdampak  pada transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah.  Transparansi merupakan  keterbukaan  pemerintah  daerah  dalam membuat  kebijakan  keuangan    daerah  sehingga  dapat diketahui  dan  diawasi  oleh  DPRD  dan  masyarakat. Transparansi  pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya  akan  menciptakan  hubungan  horizontal  antara pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  sehingga  tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan    responsif  terhadap  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat.  Prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

## Daerah di Indonesia
Transparansi ini hal yang paling utama yang dapat dilihat saat mentransfer dana ke stakeholder. Dona (2018) menyatakan  bahwa  dengan  adanya  sistem  non-tunai  ini pengelolaan  keuangan  saat  ini  secara  tidak  langsung sudah diketahui oleh publik, dikarenakan setiap transaski keluar  masuk  uang  yang  melalui  APBD  sudah  berupa non-tunai  dan  sudah  menggunakan  sistem  online berbasis  perbankan.  Pernyataan  tersebut  sama  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hendrawan  dkk  (2019) yang  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  transaksi  non- tunai,  segala  jenis  transfer  dapat  dipantau  secara real time untuk  kepentingan  audit  serta  telah  terciptanya kesesuaian  antara  pelaporan  buku  kas  umum  dengan laporan rekening bank berdasarkan internet banking atau mobile banking.
Pelaksanaan  transaksi  keuangan  daerah  secara non-tunai,  apabila  diterapkan  dengan  baik  maka  akan menghasilkan  laporan  keuangan  yang  transparan. Adanya  perubahan  sistim  dari  tunai  ke  non-tunai  ini, berarti  telah  ada  upaya  dari  pemerintah  dalam memperbaiki  sistim  yang  ada  ke  arah  yang  lebih  baik untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik tentunya.

## Kebijakan Non Tunai dan Good Governance
Pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  tentu menjadi  tujuan  dari  semua  pemerintah  yang  ada  di Indonesia  untuk  dapat  membangun  daerah  dan mensejahterakan rakyatnya. Adanya kebijakan non-tunai merupakan  gebrakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  dapat  memudahkan  dalam  pengawasan  keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk membangun daerah yang Clean and Good Governance .
Good  governance menurut  World  Bank  (1992) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang  solid  dan  bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi baik  secara  politik  maupun  administratif,  menjalankan disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal dan political framework bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha.  G ood governance tidak  dapat  terlepaskan  dari  prinsip-prinsip dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  yaitu transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  sebagai  unsur utama (Raharja dan Hafrida, 2017).
Dengan  didukungnya  kebijakan  transaksi  non- tunai  pada  pemerintah  daerah,  merupakan  suatu    upaya pemerintah untuk mewujudkan peningkatan efisiensi dan optimalisasi  penerimaan  daerah,  serta  mendorong efektivitas pengelolaan dana pemerintah daerah. Terwujudnya hal ini tentu berkaitan dengan terwujudnya good governance pada pemerintah. Kurnia (2020) dalam penelitian  menyatakan  bahwa  penerapan  transaksi  non- tunai  dapat  meningkatkan good  governance terutama pada  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  efektivitas  dan efisiensi. Dimana dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat  menekan  tingkat  penyelewengan  anggaran
terutama  korupsi.  Sama  halnya  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Septiani  dan  Endah  (2019)  yang menyatakan bahwa penerapan transaksi non-tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah sangat membantu dalam mewujudkan prinsip good governance terutama  dalam  mewujudkan  prinsip  akuntabilitas, transparansi,  efektivitas  dan  efisiensi.  Adanya  transaksi non-tunai  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  hubungan antara  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat. Transaksi  non-tunai  dinilai  ini  sangat  membantu  dalam mewujudkan  prinsip good  governance dalam  menekan tingkat jumlah korupsi di pemerintah daerah.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif, yaitu jenis penelitian documentary analysis . Implementasi  kebijakan  non-tunai  pada  pemerintah daerah  di  Indonesia  akan  dianalisa  melalui  berbagai dokumen  yang  terkait  dengan  implementasi  kebijakan non-tunai.  Total  terdapat  9  Provinsi,  36  Kabupaten  dan 28  Kota  di  seluruh  Indonesia  yang  dianalisa.  Penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  dokumen- dokumen  terkait  dengan  implementasi  kebijakan  non- tunai  di  berbagai  pemerintah  daerah  di  Indonesia. Keywords yang  digunakan  saat searching di  mesin pencari  Google  adalah  “implementasi  transaksi  non- tunai  di  pemerintah”,  “penerapan  transaksi  non-tunai pemerintah”, “kebijakan non-tunai pemerintah”, “sosialisasi  transaksi  non-tunai  pemerintah”,  “peraturan gubernur,  bupati  dan  walikota  tentang  transaksi  non- tunai”.  Terdapat  23  Peraturan  Daerah,  16  website  resmi pemda  dan  44  berita  online  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini.  83  dokumen  yang  digunakan  dalam penelitian,  kemudian  dianalisa  dengan  menggunakan thematic analysis . Artinya, data dikelompokan berdasarkan  tema  yang  muncul  dalam  penelitian  ini. Terdapat  3  tema  utama  yang  didefinisikan  dalam penelitian  ini  yaitu:  variasi,  tantangan  dan  manfaat. Tema  variasi  merujuk  pada  variasi  atau  keragaman implementasi  kebijakan  non-tunai  yang  dilihat  dari berbagai  aspek  seperti  saat  mulainya  implementasi  non- tunai,  jumlah  transaksi  yang  telah  di-non-tunaikan, batasan  nilai  transaksi  yang  masih  diizinkan  untuk transaksi  tunai,  perspektif  lokasi:  pemda  Jawa/Bali  dan Luar  Jawa/Bali.  Tema  tantangan  merujuk  pada  apa  saja tantangan,  kesulitan  atau  kendala  yang  dihadapi  pemda dalam implementasi kebijakan non-tunai. Terakhir, tema manfaat  merujuk  pada  apa  saja  manfaat  yang  dirasakan oleh pemda dengan implementasi non-tunai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  transaksi non-tunai,  terdapat  beberapa  pihak  atau  stakeholders yang  terlibat  di  dalamnya,  yaitu:  Bank  Indonesia, Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Bank  Partner,

## Daerah di Indonesia
rekanan  dan  masyarakat.   Penelitian ini dilakukan pada 73 pemerintahan  di  Indonesia.  Penerapan  sistem  non-tunai berbeda-beda  antara  satu  pemerintah  daerah  dengan pemerintah  daerah  lainnya,  sesuai  dengan  kesiapan masing-masing.  Sistem  non-tunai  ini  dapat  diterapkan secara  bertahap  oleh  pemerintah  daerah.  Berikut  akan dijabarkan  mengenai  keberagaman  penerapan  transaksi non-tunai  pada  beberapa  pemerintah  daerah  di Indonesia:

## Keragaman Saat Dimulainya Implementasi Non Tunai
Keragaman  saat  dimulainya  implementasi  non- tunai  di  klasifikasikan  menjadi:  sebelum  2018,  tahun 2018, tahun  2019 dan  tahun  2020. Hasil  yang  didapatkan dari  73  pemerintah  daerah  yang  dilakukan  pendataan terdapat 10 pemerintah daerah menerapkan transaksi non- tunai  sebelum  tahun  2018,  40  pemerintah  daerah menerapkan  pada  tahun  2018  dan  23  pemerintah  daerah menerapkan setelah tahun 2018.
Tabel 1 . Tahun Impelementasi Non Tunai Pemerintah Daerah Sebelum 2018 2018 2019 2020 Total Provinsi 1 6 2 0 9 Kota 9 16 10 1 36 Kabupaten 0 18 10 0 28 Jumlah 10 40 22 1 73 Data diolah oleh peneliti 2020

## Keragaman Implementasi Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Luar Jawa
Penerapan  transaksi  non-tunai  di  pemerintah daerah  telah  diimplementasikan  pada  pemerintah  daerah di Indonesia. Penerapan ini dapat dikatakan merata pada seluruh  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Klasifikasi  ini dilakukan  untuk  melihat  penerapan  transaksi  non-tunai pada  pemerintah  daerah  berdasarkan  lokasinya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi non- tunai  diberlakukan  untuk  semua pemerintah  daerah  baik pada  pemerintah  daerah  yang  berada  dipulau  jawa maupun  luar  pulau  jawa.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tabel berikut:
Tabel 2 . Penerapan Transaksi Non Tunai Berdasarkan
Wilayah Pemerintah Daerah Jawa Luar Jawa/Bali Pemerintah Kabupaten 8 20 Pemerintah Kota 13 23 Pemerintah Provinsi 4 5 Jumlah 25 48 Data diolah peneliti 2020 Keragaman Implementasi Berdasarkan Jumlah Transaksi yang telah di Non Tunaikan
Berdasarkan  jumlah  transaksi  yang  telah  dinon- tunaikan,  implementasi  transaksi  non-tunai  dilakukan pengelompokkan menjadi 3 kategori  yaitu  1-5 transaksi, 1-10  transaksi  dan  full  atau  semua  non-tunai.  Pada
penerapan transaksi non-tunai dilakukan secara bertahap baik untuk pendapatan maupun belanja. Contohnya pada pemerintah  daerah  Kota  Padang  melakukan  transaksi non-tunai  pada  belanja  perjalanan  dinas  dalam  dan  luar daerah, rapat  koordinasi luar daerah, belanja  makan dan minum  dan  belanja  alat  tulis  kantor.  Pemerintah Kabupaten  pati  menerapkan  sistem  non-tunai  pada pembayaran gaji, honor, hibah, rekanan proyek, dan lain- lain.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Cilacap  melakukan penerapan  transaksi  non-tunai  untuk  seluruh  transaksi non-tunai,  baik  untuk  penerimaan  maupun  pengeluaran daerah. Hal ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi pemerintah  daerah  Kabupaten  Cilacap  karena  pada  saat awal penerapan belum ada pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah yang menerapkan kebijakan transaksi non- tunai mulai dari 1 rupiah tanpa ada yang dikecualikan.

## Keragaman Berdasarkan Batas Maksimal Penggunaan Transaksi Tunai
Pemerintah  daerah  masih  melakukan  pembayaran dengan  menggunakan  sistem  tunai.  Hal  ini  masih diperbolehkan untuk dilakukan dengan nominal tertentu. Pembayaran  dengan  cara  tunai  diklasifikasikan  mulai dari satu juta rupiah hingga diatas lima juta rupiah. Salah satu  contohnya  yaitu  pada  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi  yang  memperbolehkan  transaksi  tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya yang diatur  dalam  Perbup  Banyuwangi  No.  2  tahun  2018. Meskpun  masih  dapat  melakukan  transaksi  tunai  dalam melakukan  pembayaran  di  pemerintah  daerah,  pada setiap  periode  masing-masing  pemerintah  melakukan peningkatan  secara  bertahap  untuk  penggunaan  non- tunai.  Dimana  setiap  periode  dilakukan  pengurangan pembayaran tunai, sehingga kedepannya setiap pembayaran belanja dilakukan dengan non-tunai.

## Kendala Dan Manfaat Transaksi Non Tunai
Pada  penerapan  sistem  non-tunai  ini,  didapati hasil  bahwa  pemerintah  daerah  mengalami  kendala dalam  pelaksanaannya.  Kendala  yang  dihadapi  oleh beberapa  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  sistem non-tunai  yaitu,  software  serta  jaringan  yang  dimiliki oleh  perbankan  dan  instansi  belum  memadai  sehingga perlu  dilakukan  peningkatan  agar  lebih  mudah digunakan.  Infrastuktur  yang  kurang  juga  menjadi hambatan  penerapan  non-tunai  sehingga  perlu  diberikan penambahan seperti laptop, komputer atau tablet khusus untuk bendahara atau staf bagian  keuangan.  Kurangnya pegawai  yang  berkompeten  juga  menjadi  salah  satu kendala  yang  banyak  terjadi  dimana  pegawai  atau  staf keuangan  kurang  mengerti  dengan  sistem  yang  baru sehingga perlu dibekali dengan pelatihan dan sosialisasi.
Kendala  lainnya  yaitu  kurang  kuatnya  komitmen pimpinan  mengenai  penerapan  sistem  ini.  Setiap  kepala daerah  atau  kepala  dinas  yang  akan  menerapkan  sistem ini  harus  diiringi  dengan  pemberian  pelatihan  dan infrastruktur yang memadai. Tidak hanya asal

## Daerah di Indonesia
menerapkan  karena  adanya  aturan  tetapi  juga  harus didukung dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup.  Adanya  rekan  kerja  dan  pegawai  yang  tidak memiliki rekening  yang  sama  dengan bank daerah  yang bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah  merupakan kendala  lainnya  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sistem ini,  sehingga  perlu  dilakukan  pembukaan  rekening untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan pemerintah daerah  untuk  memudahkan  urusan  transaksi  keuangan. Kendala  yang  dihadapi  langsung  yang  berhubungan dengan  masyarakat  yaitu  masih  tingginya  penggunaan pembayaran  tunai  di  masyarakat.  Perlu  ditingkatkan kesadaran  dan  kepahaman  masyarakat  mengenai  non- tunai  yang  lebih  memudahkan  dalam  bertransaksi  dan lebih  aman  karena  tidak  perlu  membawa  banyak  uang tunai.  Selain  itu  juga  perlu  pemberian  fasilitas  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan non-tunai  seperti  yang  telah  berjalan  contohnya pembayaran pajak dengan non-tunai.
Selain  kendala,  tentu  ada  manfaat  yang  dirasakan pemerintah  daerah  dari  penerapan  sistem  transaksi  non- tunai  ini  yaitu,  meningkatnya  pengendalian  internal keuangan daerah serta mempermudah pemantauan/kontrol/penelusuran  dana  yang  masuk  dan keluar  yang  dilakukan  oleh  pegawai  keuangan  karena setiap  kegiatan  transaksi  keuangan  yang  terjadi  telah tercatat  secara  otomatis  disistem  keuangan  yang  baru yang berbasis digital. Manfaat lainnya yaitu penghematan  anggaran  karena  tidak  adanya  transaksi tunai  yang  dapat  menyebabkan  pungli.  Transaksi  non- tunai  ini  juga  dapat  mencegah  peredaran  uang  palsu karena  setiap  kegiatan  keuangan  tidak  menggunakan uang  fisik  secara  tidak  langsung  juga  dapat  mencegah adanya  transaksi  ilegal  atau  korupsi.  Sistem  ini  juga bermanfaat  pada  terwujudnya  tertib  administrasi pengelolaan kas dan juga bermanfaat pada ketepatan dan kecepatan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yang menjadi tepat waktu.

## SIMPULAN
Pengelolaan  keuangan  daerah  di  Indonesia  telah mengalami reformasi. Dampak dari adanya reformasi ini yaitu  terciptanya  paradigma-paradigma  baru  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Dimana  paradigma  baru yang terbentuk tentunya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan  pemerintah  yang  lebih  baik.  Kebijakan  sistem transaksi non-tunai merupakan paradigma terbaru dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Sistem  transaksi  non- tunai merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan good  governance .  Dimana  pemerintah dituntut  untuk  lebih  transparan  dan  lebih  bersih  dalam mengelola  keuangan  daerah  yang  tentunya  bertujuan untuk  kepentingan  masyarakat.  Instruksi  Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  No  910/1867/SJ  merupakan  dasar  hukum  atau landasan  dalam  penerapan  transaksi  non-tunai  pada pemerintah daerah. Penerapan sistem transaksi non-tunai
di  pemerintah  daerah  di  Indonesia  telah  di  terapkan diseluruh  pemerintah  daerah  baik  pemerintah  daerah provinsi,  pemerintah  kota  dan  kabupaten  baik  itu dilakukan  secara  bertahap  maupun  secara  keseluruhan pada  setiap  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  dan juga  pada  waktu  penerapannya.  Kebijakan  non-tunai telah  diterapkan  secara  beragam  di  seluruh  Indonesia. Dimana pada hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penerapan  sistem  non-tunai  berbeda-beda  pada  setiap pemda.  Penerapan  sistem  non-tunai  menunjukkan  hasil telah  dilakukan  oleh  semua  pemerintah  yang  ada  di Indonesia.  Pada  penerapan  sistem  ini  tidak  semua transaksi  langsung  dapat  dilakukan  dengan  cara  non- tunai.  Sistem  ini  dilakukan  secara  bertahap  sehingga pada  pelaksanaannya  masih  dapat  ditemukan  transaksi tunai  dengan  nominal  tertentu.  Penerapan  sistem transaksi  non-tunai  menghasilkan  manfaat  yang  sesuai dengan prinsip-prinsip dari good governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Dona,  Husna  Rahma.  2018. Implementasi  Pengelolaan Keuangan  Dengan  Transaksi  Non  Tunai  Di Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 1 No. 1. Hendrawan,  Suluh.,  Nur  ANisah  dan  Lina  Nasihatun Nafidah. 2019. Implementasi Transaksi Non Tunai Sebagai  Dasar  Tata  Kelola  Pemerintah  Yang Baik:  Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten Jombang. Jurnal.  Akuntabilitas  Jurnal  Ilmu Akutansi Vol. 12 (2).
Kurnia,  Lidanna  Dian. 2020. Analisis  Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Sekretariat Daerah  Kota  Metro  Provinsi  Lampung .  Jurnal Manajemen  Vol.  14  No.  1  April  2020.  Issn  1978-
6573. Palantabirokrasi. 2017. Transaksi Non Tunai . Palantabirokrasi.blogspot. https://palantabirokrasi.blogspot.com/2017/11/tran saksi-non-tunai.html Petriella,  Yanita.  2014. DKI  Jakarta  Jadi  Model Transaksi Non Tunai . Jakartabisnis. rta.bisnis.com/read/20140815/77/250110/dki- jakarta-jadi-model-transaksi-nontunai
Raharja,  Ivan  Fauzani  dan  Hafrida.  2017. Analisis Yuridis  Penerapan  Tata  Kelola  Pemerintahan Yang  Baik  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Tindak Pidana  Korupsi  Di  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Sarolangun. Jurnal  Sains  Sosio Humaniora. Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.
Septiani, Selly dan Endah Kusumastuti. 2019. Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan  Belanja  Pemerinntah  Daerah Untuk Mewujudkan  Prinsip  Good  Governance  (Studi Kasus  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat).
Jurnal. Polban. Industrial Research Workshop and National Seminar.
Tee,  Hock  Han  dan  Hway  Boon  Ong.  2016. Cashless Payment and Economic Growth . Economics Unit, Faculty  of  Management,  Multimedia  University, Persiaran Multimedia, Cyberjaya, Malaysia. World  Bank.  1992. Governance  and  Development . Washington, DC: World Bank. Yudhanti,  Ashari  Lintang.  2018. Penerapan  Sistem Transaksi  Non  Tunai  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Manajerial. Behavioral Accounting Journal. Vol. 1 No. 2 e-ISSN: 2615-7004.