## HAK KEWARISAN BAGI AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA (KHUNTSA) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

## Wiwit Widya Wirawati dan Abdullah Kelib

## ABSTRAK
Allah  SWT  telah  menetapkan  aturan  mengenai  masalah  kewarisan  secara  jelas dan  tegas  dalam  Al-Quran  Surat  An-Nisa  ayat  11.  Dimana  dijelaskan  tentang  pembagian warisan  berdasarkan  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan  yaitu  2:1 (Das  Sollen) .  Namun ternyata  terdapat  sekelompok  orang    yang  disebut  Khuntsa  (berkelamin  ganda).  Baik  dalam Al-Quran dan Hadist tidak dijelaskan ketentuan mawaris bagi ahli waris khuntsa dan jumlah besar bagian yang mereka terima (Das Sein). Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kewarisan bagi ahli waris yang melakukan operasi kelamin ganda (khuntsa) sesuai KHI  dan  bagaimana  hak  yang  seharusnya  diberikan  kepada  ahli  waris  yang  melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda (khuntsa) sesuai dengan Hukum Islam.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  secara  deskriptif  analitis.  Sumber  dan  jenis  data  adalah  data  sekunder yang  diperoleh  dari  norma-norma  hukum  Islam  tentang  kewarisan  dan  khuntsa  yang diperoleh dari Al-Quran, Hadist, KHI, serta pendapat fuqaha dan ahli dalam berbagai literatur tentang kewarisan dan khuntsa.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  hak  kewarisan  khuntsa  secara  tegas  tidak  diatur dalam KHI. Sehingga apabila khuntsa melakukan operasi penyesuaian kelamin, dan diperoleh kejelasan  status  hukumnya  maka  hak  kewarisannya  sesuai  dengan  yang  ditentukan  dalam Pasal  176  KHI.  Ketentuan  mawaris  bagi  ahli  waris  khuntsa  dalam  Hukum  Islam  adalah khuntsa  terlebih  dahulu  diperkirakan  sebagai  laki-laki  kemudian  perempuan.  Khuntsa  dan ahli waris lain mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan, sedang sisanya yang masih diragukan ditahan sampai status hukum khuntsa menjadi jelas. Apabila persoalan khuntsa  jelas,  penerimaan  semua  ahli  waris  disempurnakan  dengan  menambahkan  bagian kepada  mereka  yang  berkurang  menurut  penerimaan  yang  seharusnya  mereka  terima. Kedepannya  formulasi  KHI  harus  mengatur  mengenai  hak  kewarisan  khuntsa  beserta besarnya bagian waris yang diterima.
Kata kunci : warisan khuntsa, operasi kelamin, hukum islam.

## THE RIGHTS OF INHERITANCE FOR HEIRS CONDUCTING DOUBLE GENITAL ADJUSTMENT SURGERY (KHUNTSA) IN ISLAMIC LAW REVIEW
Wiwit Widya Wirawati and Abdullah Kelib

## ABSTRACT
Allah SWT has set the rules on the issue of inheritance clearly and firmly in Al-Qur'an Surah  An-Nisa  article  11.  It  explains  about  the  division  of  inheritance  based  on  male  and female  sex,  that  is  2:1  ( Das  Sollen ).  But  in  fact  there  is  a  group  of  people  called  Khuntsa (double  sex).  Neither  in  Al-Qur‘an  nor  Hadist  explains  the  provisions  of  inheritance  for khuntsa heirs and the large number of parts they receive ( Das Sein ). The formulation of the problem  in  this  study  is  how  inheritance  for  the  heirs  who  perform  double  genital  surgery (khuntsa)  according  to  KHI  and  how  the  right  should  be  given  to  the  heirs  who  perform double genital adjustment surgery (khuntsa) in accordance with Islamic Law.
This  research  uses  juridical  normative  approach  method  with  analytical  descriptive research  specification.  Sources  and  types  of  data  are  secondary  data  obtained  from  Islamic legal  norms  on  inheritance  and  khuntsa  obtained  from  Al-Quran,  Hadist,  KHI,  and  fuqaha and experts opinions in various literature on inheritance and khuntsa.
Based  on  the  research  result,  khuntsa  inheritance  right  is  not  regulated  in  KHI. Theredore  if  khuntsa  conducts  genital  adjustment  surgery,  and  get  the  clarity  of  its  legal status  hence  its  right  of  inheritance  is  as  specified  in  Article  176  KHI.  The  provision  of inheritance  for  khuntsa  heirs  in  Islamic Law  is  khuntsa  first  predicted as  male  then  female. Khuntsa  and  other  heirs  share  the  smallest  and  most  convincing  estimates,  while  the remaining doubts are held until the status of the khuntsa law is clear. If the khuntsa matter is clear, the acceptance  of  all  the  heirs  is  perfected  by  adding  share  to  those  who  are  reduced according to the acceptance they should receive. In the future, the formulation of KHI should regulate the right of khuntsa inheritance along with the amount of the inheritance received.
Keywords: khuntsa heritage, genital surgery, Islamic law .

## A. Latar Belakang
Kewarisan dalam hukum Islam  merupakan  hal  yang  essensial, karena menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal  dunia,  baik  berupa  harta benda  maupun  hak-hak  kebendaan. 1
Mengingat essensialnya masalah kewarisan  ini,  maka  Allah  SWT
1 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Kewarisan  Islam, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 5-6.
menetapkan  aturannya  secara  terang, jelas  dan  tegas  dalam  AL-Quran  Surat An-Nisa  ayat  11  bahwa  bagian  anak laki-laki  dibandingkan  anak  perempuan adalah  2:1  (dua  berbanding  satu bagian).  Penetapan  ini  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap hak  milik  seseorang  dengan  cara  yang seadil-adilnya.  Al-Qur`an  menetapkan hak  kewarisan  seseorang  berdasarkan jenis  kelamin  yang  dimilikinya,  apakah
laki-laki  atau  perempuan.  Akan  tetapi tidak  dijelaskan  secara  rinci  apa  yang dimaksud dengan laki-laki atau perempuan itu. 2 Tetapi dalam kenyataannya,  terdapat  seseorang  yang tidak  memiliki  status  yang  jelas,  bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka adalah  makhluk  Allah  yang  disebut khuntsa. Khuntsa adalah ―orang dengan alat kelamin ganda‖ atau ―orang dengan ketidakjelasan alat kelamin‖. 3
Khuntsa termasuk dalam warisan  ahli  waris  yang  statusnya diragukan/ kasus tertentu. Yang dimaksud  ―ahli  waris  yang  statusnya diragukan‖ adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka (pada saat si pewaris meninggal dunia) status hukumnya  sebagai  ―subjek  hukum‖ atau  ―sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban‖ masih diragukan. 4 Al-Quran menetapkan  hak  kewarisan  seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya,  apakah  laki-laki  atau perempuan.  Allah  telah  menjelaskan pula  pusaka  orang  laki-laki  dan perempuan  sejelas-jelasnya  di  dalam Al-Quran.  Tetapi  ayat  tersebut  tidak
2 Muchit  A.  Karim,  Problematika  Hukum Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia,
(Jakarta  :  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan, 2012), hlm. 374.
3 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung :Alma‘rif 1971), hlm. 482.
4 Surahwa K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris  Islam  (Jakarta  :Sinar  Grafika,  2004).  hlm. 60.
menjelaskan  bagian  seorang  khuntsa. 5
Khuntsa  menurut  Ulama  Fiqih  di  bagi menjadi  dua  golongan  yakni  golongan khuntsa  musykil  dan  khuntsa  ghairu musykil. 6
Salah  satu  penemuan  dalam ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam bidang  kedokteran  yang  berdampak pada  hak  waris  bagi  manusia  adalah operasi  penyesuaian  kelamin.  Operasi penyesuaian
kelamin yang dimaksudkan disini merupakan
tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin untuk mengoptimalkan  fungsi  alat  kelamin yang  lebih  dominan  dari  orang  yang berkelamin  ganda  itu  sendiri..  Pelaku pergantian  kelamin  lebih  didominasi oleh khunsa atau mukhannats. 7
Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  maka  perumusan    masalah dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana  hak  kewarisan  bagi  ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda (khuntsa)  sesuai  dengan  Kompilasi Hukum Islam ?
5 Fatchur Rahman, Opcit ., hlm. 484.
6 Ibid. , hlm. 482.
7 Syamsul  Mahmudin, Hak  Waris  Waria  dalam Keluarga , (Online),
( http://majalahforum.com/hukum.php?tid=112/ , diakses pada tanggal 25 januari 2016).
2. Bagaimana  hak  yang  seharusnya diberikan  kepada  ahli  waris  yang melakukan operasi penyesuaian kelamin  ganda  (khuntsa)  sesuai dengan Hukum Islam ?

## B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  yang  diharapkan  dari  hasil penelitian ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis hak  kewarisan  bagi  ahli  waris  yang melakukan operasi penyesuaian kelamin  ganda  (khuntsa)  sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis hak yang seharusnya  diberikan kepada  ahli  waris  yang  melakukan operasi  penyesuaian  kelamin  ganda (khuntsa)  sesuai  dengan  Hukum Islam.
Beranjak dari tujuan sebagaimana  tersebut  diatas,  maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut : a. Secara Teoritis :
Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  sebagai  bahan masukan dan sumbangan pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep,  metode  preposisi,  maupun pengembangan  teori-teori  dalam bidang  ilmu  hukum  khususnya mengenai Hukum Waris.
b. Secara Praktis :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar  dari  permasalahan  yang dihadapi khususnya terhadap kajian Hukum Islam mengenai hak kewarisan  bagi  ahli  waris  yang melakukan  operasi  penyesuaian kelamin ganda (khuntsa) dan merupakan  bahan  masukan  bagi pihak-pihak tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan.
C. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang dipergunakan dalam penelitian tentang ―Hak Kewarisan Bagi  Ahli Waris  Yang  Melakukan  Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa)  Dalam  Tinjauan  Hukum Islam‖  adalah  yuridis  normatif, yaitu  suatu  penelitian  yang  bersifat doktrinal,  dimana  peninjauannya ditekankan dari segi yuridis. Penulis  akan  menggunakan  data- data sekunder dengan jalan inventarisasi pendapat-pendapat ahli,  artikel-artikel,  tulisan-tulisan ilmiah  dan  referensi  lainnya  yang relevan  dengan  masalah  yang diteliti. Dari data-data yang terhimpun selanjutnya akan dibahas secara  lebih  mendalam  dari  segi hukumnya.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian dengan penguraian secara  deskriptif  analitis  yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data
mempunyai  relevansi,  khususnya dalam  hak  waris  bagi  ahli  waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda (khuntsa)  dalam  tinjauan  hukum Islam.  Hal  tersebut  kemudian dibahas  atau  dianalisis  menurut ilmu  dan  teori-teori  atau  pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.
3. Sumber dan Jenis Data
Berkaitan  dengan  jenis penelitian  yang  dilakukan  penulis yang merupakan penelitian normatif,  maka  jenis  data  yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder. Data sekunder  ini  diperoleh  dari  bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder  dan  bahan  hukum  tersier yang meliputi :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer adalah  bahan  hukum yang mempunyai  kekuatan  mengikat secara  yuridis,  adapun  yang
penulis  gunakan  dalam  bahan hukum primer adalah:
a. Al- Quran dan Al-Hadist
b. Ijtihad  para  ulama  yang terdiri  dari  Ijma  dan  Qiyas, merupakan  sumber  hukum tambahan dalam hukum waris Islam untuk menjelaskan  suatu  peristiwa atau  keadaan  yang  kurang jelas  atau  tidak  diatur  dalam Al-Qur‘an dan Hadist.
c. Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Instruksi Presiden  RI  No.  1  Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991
d. Kitab Undang-undang
Hukum Perdata
e. UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
f. Keputusan  Menteri  Agama RI  No.  154  Tahun  1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum
sekunder berupa semua
publikasi  tentang  hukum  yang bukan  merupakan  dokumen- dokumen resmi. Publikasi
tentang  hukum  meliputi  buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder  yang  digunakan  dalam penulisan  hukum  ini  antara  lain buku-buku  yang  terkait  dalam penelitian  ini,  karya  ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  yang
memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,  dalam  hal  ini  berupa kamus  hukum  maupun  media internet  yang  relevan  dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data Teknik
pengumpulan data  adalah  dengan  pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta  bagaimana  bahan  hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi  dengan  menyesuaikan terhadap  masalah  yang  dibahas. Bahan  hukum  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  dibahas
dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterprestasikan  hukum  yang berlaku. 5. Teknik Analis Data
Teknik analisis data merupakan  cara  menganalisis  data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian  hukum  ini,  penulis menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Hak  Kewarisan  Bagi  Ahli  Waris
Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa) Sesuai Dengan Kompilasi Hukum Islam
Berdasarkan  firman  Allah SWT  dalam  QS.  An  Nisa  ayat  7, dimana dijelaskan bahwasanya setiap orang berhak menerima warisan dari harta peninggalan Bapa, Ibu dan kerabat menurut bagian yang telah ditetapkan. Di dalam Al-Quran, dalam  ayat-ayat  mawaris,  tidak disebutkan bahwa khuntsa dikecualikan dalam pembagian warisan.  Penjelasan  mengenai  QS. An-Nisa ayat 7 tersebut secara secara tidak  langsung  dengan  menyebutkan bahwa setiap orang berhak menerima
harta warisan tanpa terkecuali bahkan termasuk di dalamnya adalah seorang khuntsa memberikan pengertian mengenai penegakan keadilan  bagi  semua  orang  dimana keadilan merupakan salah satu ajaran pokok  dalam  Islam  yang  bersifat universal.
Penetapan kewarisan orang  khuntsa  menurut  cara/jalan kencingnya  adalah  telah  menjadi kesepakatan  atau  ijmak  para  fuqaha dan  juga  faradliyun.  Apabila  tanda- tanda  di  atas  bisa  diketemukan dengan  mudah,  maka  jelaslah  status khuntsa  tersebut  (laki-laki  atau perempuan),  ini  disebut  khuntsa ghoirul  musykil.  Tetapi  apabila setelah  diteliti  tanda-tanda  tersebut masih  meragukan,  maka  ia  di  sebut khuntsa musykil. 8
Operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan  tashih  atau  takmil  (perbaikan atau  penyempurnaan)  dan  sesuai dengan hukum akan membuat identitas  dan  status  hukum  orang tersebut  menjadi  jelas.  Bagi  seorang Khuntsa wajib baginya untuk melakukan operasi penyesuaian
8 Muslih  Maruzi,  Pokok-Pokok  Ilmu  Waris, (Semarang : Mujahidin, 1981), hlm. 1.
kelamin dengan tujuan untuk menyempurnakan/ mempertegas identitasnya  sebagai  manusia  dan subyek  hukum  baik  dalam  hal perkawinan maupun kewarisan. Setelah melalui serangkaian tindakan medis yang berkaitan dengan operasi kelamin,  maka  wajib  bagi  seorang Khuntsa yang sudah memiliki kejelasan jenis kelamin untuk meminta  penetapan  dari  Pengadilan Negeri  dan/atau  Pengadilan  Agama sebagai dasar hukum untuk menetapkan  status  hukumnya  pasca operasi  kelamin  apakah  sebagai lelaki  atau  perempuan  agar  ada kepastian hukumnya dan menghindari  sifat  mendua  dalam pergaulan  dan  jenis  kelamin  yang sudah  jelas  ini  kemudian  ditegaskan dalam  kartu  identitas  seperti  KTP, SIM, ATM, dan sebagainya. 9
Menurut  penulis,  operasi penyesuaian kelamin merupakan jalan  keluar  dari  permasalahan keragu-raguan akan kepastian hukum status  khuntsa.  Operasi  penyesuaian kelamin diperlukan bahkan dianjurkan  bagi  seorang  khuntsa guna  mendapatkan  kepastian  hukum akan  status  kelaminnya  apakah  laki-
9 Bagus Prasetyo Purnomo Putro, Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam, (Jember : Universitas Jember, 2013), hlm. 8.
laki  atau  perempuan.  Dikarenakan keadaan  khuntsa  yang  mempunyai kelamin  ganda,  maka  dalam  hal kewarisan  terdapat  keragu-raguan dalam  penetapan  hak  waris  dan bagian  pusakanya.  Sehingga,  demi kemaslahatan  bersama  semua  pihak dilakukan operasi penyesuaian
kelamin demi diperolehnya kepastian  hukum.    Apabila  khuntsa telah melakukan operasi penyesuaian kelamin  dan  diperoleh  kejelasan status  kelaminnya,  maka  sudah terjaminlah  kepastian hukum si ahli waris  khuntsa  baik  mengenai  jenis kelaminnya yang sudah pasti di mata hukum dimana akan berdampak pada banyak  aspek  kehidupan  seperti perkawinan dan kewarisannya.
Apabila  diperhatikan,  dari keseluruhan pasal-pasal yang mengatur  mengenai  ahli  waris  dan bagiannya  dalam  Kompilasi  Hukum Islam,  tidak  ada  satupun  pasal  yang menyebutkan  ataupun  membahas mengenai  ketentuan  hukum  waris bagi  khuntsa.  Hal  ini  menjadikan pengaturan  waris  khuntsa  dalam hukum positif Indonesia belum pasti akan tetapi merunut pada fakta pasca terjadinya operasi penyesuaian kelamin  oleh  khuntsa  yang  mana untuk  lebih  memperjelas  status hukumnya.  Maka  setelah  menjalani
operasi penyesuaian kelamin, apabila menjadi jelas statusnya sebagai laki- laki  maka  dia  memperoleh  2  (dua) bagian dari harta warisan. Sebaliknya  jika  setelah  operasi penyesuaian kelamin menjadi perempuan  statusnya  maka  dia memperoleh  1  (bagian)  dalam  hak kewarisannya.
Hal  tersebut  didasarkan pada  Pasal  174  KHI,  penentuan  hak kewarisan  ditentukan  berdasarkan golongan jenis kelamin sebagai laki- laki dan sebagai perempuan, sehingga  ahli  waris  khuntsa  yang sebelum melakukan operasi penyesuaian kelamin, jenis kelaminnya  masih  diragukan  apakah laki-laki  atau  perempuan,  maka setelah  operasi  penyesuaian  kelamin statusnya  menjadi  jelas  dan  sah  di mata hukum terlebih setelah mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama  mengenai  status  hukumnya. Bila  khuntsa  telah  jelas  status hukumnya  berarti  ia  hukumnya lelaki atau perempuan, maka berlakulah hukum lelaki atau perempuan  baginya  dalam  segala hal,  seperti  auratnya,  shalatnya, perkawinannya, kewarisannya, pergaulannya dan sebagainya.
Oleh  karena  itu,  besarnya bagian  ahli  waris  khuntsa  pasca operasi penyesuaian kelamin disesuaikan  dengan  besarnya  bagian dalam  hak  kewarisan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  176  KHI, dimana  anak  perempuan  bila  hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila  dua  orang  atau  lebih  mereka bersama-sama  mendapat  dua  pertiga bagian,  dan  apabila  anak  perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka  bagian  anak  laki-laki  dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Hak  Yang  Seharusnya  Diberikan Kepada Ahli Waris Yang
Melakukan  Operasi  Penyesuaian Kelamin  Ganda  (Khuntsa)  Sesuai Dengan Hukum Islam
Al-Quran  menetapkan  hak kewarisan  seseorang  berdasarkan jenis  kelamin  yang  dimilikinya, apakah sebagai laki-laki atau perempuan.  Allah telah menjelaskan pula  pusaka  orang  laki-laki  dan perempuan  sejelas-jelasnya  di  dalam Al-Quran.  Tetapi  tidak  menjelaskan bagian seorang khuntsa. Dasar kewarisan  anak  laki-laki  dan  dan perempuan  adalah  firman  Allah dalam  surat  An-Nisa  ayat  11. Mengenai ketentuan kadar
perhitungan  waris  bagi  khuntsa musykil  para  ulama‘  ahli  faroi‘d ikhtilaf (mencari jalan keluar) dengan  mengidentifikasi  perkiraan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan.  Tapi  kemudian  mereka berselisih pendapat dalam menerimakan bagian khuntsa musykil  setelah  di  ketahui  dua pekiraan.
Penulis sendiri lebih sepakat  dengan  ketentuan  kadar penghitungan  waris  bagi  khuntsa musykil  dalam  kalangan  madzhab Syafi‘iyah  yaitu  bagian  setiap  ahli waris  dan  khuntsa  diberikan  dalam jumlah  yang  paling  sedikit.  Karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan  sisanya  (dari  harta  waris yang  ada)  untuk  sementara  tidak dibagikan  kepada  masing-masing ahli  waris  hingga  telah  nyata keadaan yang semestinya.
Apabila  persoalan  khuntsa jelas,  penerimaan  semua  ahli  waris disempurnakan dengan menambahkan bagian kepada mereka  yang  berkurang  menurut penerimaan yang seharusnya mereka terima. Bila sampai waktu cukup tapi status  khuntsa  belum  jelas  maka semua ahli waris mengadakan perundingan  damai  (islah)  untuk
saling  memberikan  terhadap  sisa
yang ditahan. Sebab tanpa perundingan  tidak  ada  jalan/cara yang dapat mengesahkan/ menghalalkan. Dan perundingan semacam  ini  adalah  boleh/  sah, kendatipun  menurut  syarat  hibah  itu harus  diketahuinya  secara  yakin sesuatu yang dihibahkan, berdasarkan  kebutuhan  atau  darurat. Bila  khuntsa  diperkirakan  dengan salah satu perkiraan menjadi terhalang,  maka  khuntsa  itu  dilarang menerima warisan (mahrum /mahjub).  Dan  bila  salah  satu  ahli waris terhalang oleh perkiraan khuntsa lelaki atau perempuan, maka khuntsa tetap terhalang. 10
Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka dalam menetapkan  suatu  hukum  haruslah meyakinkan  dan  jauh  dari  keragu- raguan.  Yang  pada  dasarnya  kehati- hatian  itu  lebih  meyakinkan  demi kemaslahatan,  dengan  alasan  yang tepat,  menurut  penulis  penerapan kadar  penghitungan  waris  bagi khuntsa  untuk  membagikan  harta yang  terkecil  kepada  khuntsa  dan ahli  waris  dengan  menangguhkan sisa  harta  pembagian  tersebut  lebih meyakinkan  kepada  setiap  ahli
10 Fatchur Rahman, Opcit. , hlm. 488.
waris,  sampai  jelas  status  khuntsa tersebut  laki-laki  atau  perempuan kemudian  dibagikan  terhadap  ahli waris  yang  berhak.  Apabila  status khuntsa  tetap  tidak  menjadi  jelas agar mencapai kemaslahatan bersama,  maka  harus diadakan perjanjian tawahub (saling menghibahkan)  para  ahli  waris, menurut  penulis  hal  itu  lebih mencerminkan  rasa  keadilan  tanpa saling merugikan satu sama lain.
Ada sedikit catatan kaitannya  dengan  konsep  al  ahliyah al-wujub  dalam  bagian  waris  2:1 antara  laki-laki  dengan  perempuan. Konsep  ini  perlu  dintergrasikan dengan  kondisi  sosial  masyarakat kita  sekarang.  Dalam  Kompilasi Hukum  Islam,  konsep  bagian  waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan  masih  berlaku,  terutama Pasal 176-180. Ketentuan pembagian waris sama rata (1:1) antara laki-laki dengan  perempuan  dapat  berlaku hanya  dalam  hal  yang  bersifat kasusistik.  Ketentuan  ini  dapat digunakan oleh Hakim-Hakim dalam ringkup  Peradilan  Agama  yang berhadapan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam terjadi pada masyarakat.
Tidak  tercantumnya  pasal yang  mengatur  mengenai  hak  waris dan  besaran  waris  khuntsa  dalam KHI  jelas  bertentangan  dengan prinsip keadilan dalam Islam.
Keadilan dalam hukum Islam digantungkan  pada  keadilan  yang telah  ditentukan  oleh  Allah  Swt, karena  tidak  mungkin  manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan  tepat.  Dalam  hukum  Islam, keimanan  mendahului  pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sedangkan  keadilan  dalam  hukum positif  sepenuhnya  digantungkan pada penalaran manusia. Oleh karena itu  masuk  dalam  ranah  filsafat hukum, dan karena itu pula pengertian  keadilan  selalu  berubah dari  masyarakat  satu  ke  masyarakat yang  lain,  tergantung  pada  aliran filsafat  hukum  yang  dianut  oleh masyarakat tersebut. 11
Menurut  penulis,  sebuah keputusan hukum dikatakan adil jika berangkat  dari  pedoman  Al-Qur‗an dan  Hadits  serta  tidak  bertentangan dengan  prinsip  keadilan  secara umum,  karena  keterikatan  muslim dengan  pedoman  dasar  pengambilan
11 Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di Indonesia , (Jakarta: Gema Insani Press,1996), hlm. 45-46.
keputusan mempunyai pengaruh yang  mendasar  terhadap  kehidupan muslim  secara  individual  maupun sosial.  Walaupun  hak  kewarisan khuntsa  dalam  Al-Quran  maupun Hadist tidak dijelaskan secara gamblang,  akan  tetapi  para  ulama telah  berijtihad  untuk  menentukan hak  kewarisan  bagi  khuntsa  dengan berpedoman  pada  Al-Quran  dan Hadist. Apabila  hak  kewarisan khuntsa  tersebut  berangkat  dari pedoman  Al-Quran  dan  Hadist mengapa  tidak  terdapat  pengaturan mengenai hak kewarisan dan besaran waris khuntsa di dalam KHI, padahal dibentuknya KHI juga berdasarkan/berpedoman  pada  Al- Quran  dan  Hadist.  Jelas  ketiadaan pengaturan  mengenai  hak  waris khuntsa dalam KHI merupakan suatu bentuk  ketidakadilan  bagi  seorang khuntsa,  padahal  seorang  khuntsa juga  merupakan  makhluk  ciptaan Tuhan,  walau  belum  didapat  jelas kepastian  jenis  kelaminnya  namun dia  tetaplah  seorang  manusia  yang dijamin  hak-hak-nya  tanpa  dibeda- bedakan  sebagai  makhluk  ciptaan Tuhan  baik  dalam  Al-Quran,  Hadist maupun  dalam  UUD  RI  1945  Pasal 28.
Keadilan bagi seorang khuntsa  baru  didapatkan  pasca  dia
melakukan operasi penyesuaian kelamin. Karena
setelah dilakukannya  operasi  penyesuaian kelamin  tersebut  barulah  didapatkan kejelasan mengenai status kelamin si khuntsa apakah sebagai laki-laki atau sebagai  perempuan.  Dikarenakan dalam  KHI,  hanya  dimuat  pasal mengenai pembagian waris berdasarkan  golongan  jenis  kelamin, maka  setelah  operasi  penyesuaian kelamin  si  khuntsa  baru  mendapat keadilan  dengan  disesuaikan  hak kewarisannya  sesuai  dengan  yang diatur dalam KHI.
Akan tetapi menurut hemat  penulis,  hal  tersebut  dirasa belum terjadi keadilan terutama bagi khuntsa  sebelum  dia  melakukan operasi penyesuaian kelamin.
Menurut  penulis,  alangkah  baiknya pengaturan  mengenai  hak  kewarisan dan  juga  bagian  waris  khuntsa sebelum melakukan operasi penyesuaian  kelamin  juga  diatur  di dalam  KHI  dengan  menggunakan salah  satu  madzab  yang  diyakini dalam  ketentuan  pembagian  waris khuntsa.  Sehingga,  tidak  hanya  ada pengaturan  mengenai  hak  waris seseorang  yang  normal  kelaminnya dimana  di  dalamnya  dalam  kasus khuntsa pasca operasi juga termasuk. Namun  juga  mengenai  khuntsa
sebelum operasi penyesuaian kelamin  juga  harus  diatur  dan ditetapkan sehingga diperoleh keadilan yang seadil-adilnya di mata hukum  berdasarkan  dengan  Al- Quran,  Hadist  dan  juga  Ijtihad  para ulama.

## E. Simpulan
Bagi  seorang  Khuntsa wajib baginya  untuk  melakukan  operasi penyesuaian  kelamin  dengan  tujuan untuk mempertegas identitasnya sebagai  manusia  dan  subyek  hukum. Hak  kewarisan  khuntsa  tidak  diatur secara tegas di dalam KHI.  Akan tetapi merunut  pada  fakta  pasca  terjadinya operasi  penyesuaian  kelamin  oleh khuntsa yang mana untuk  lebih memperjelas  status  hukumnya  dan diperoleh ketetapan hukum akan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan.  Berdasarkan  Pasal  174 KHI, penentuan hak kewarisan ditentukan  berdasarkan  golongan  jenis kelamin  sebagai  laki-laki  dan  sebagai perempuan.  Kemudian  besarnya  bagian dalam  hak  kewarisan  sesuai  Pasal  176 KHI,  dimana  anak  perempuan  bila hanya  seorang  ia  mendapat  ½  bagian, bila  dua  orang  atau  lebih  mereka bersama-sama  mendapat  2/3  bagian, dan  apabila  anak  perempuan  bersama- sama  dengan  anak  laki-laki,  maka
bagian  anak  laki-laki  dua  berbanding satu dengan anak perempuan.
Al-Quran  menetapkan  hak kewarisan  seseorang  berdasarkan  jenis kelamin  yang  dimilikinya,  apakah sebagai  laki-laki  atau  perempuan. Dasar kewarisan anak laki-laki dan dan perempuan  adalah  firman  Allah  dalam surat An-Nisa ayat 11 yaitu bagian anak laki-laki    sama  dengan  bagian  dua orang  anak  perempuan.  Seorang  ahli waris  khuntsa  apabila  telah  melakukan operasi  penyesuaian  kelamin  dan  telah mendapat  kejelasan  mengenai  status kelaminnya sebagai laki-laki  atau perempuan, maka sesuai dengan ketentuan  yang  disebutkan  dalam  Al- Quran, ahli waris tersebut berhak untuk mendapatkan  bagian  warisannya  secara penuh  sesuai  dengan  ketentuan  atau dengan  kata  lain,  bagian  waris  yang sebelumnya  ditangguhkan  saat  masih seorang  khuntsa,  setelah  diperoleh kepastian  statusnya  hak  waris  yang ditangguhkan  tersebut  diberikan  secara penuh sesuai dengan ketentuan.

## F. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan.
Saran yang
direkomendasikan sebagai berikut :
1. Bagi pemerintah, sekiranya pemerintah  perlu  membuat  langkah- langkah  terkait  khuntsa,  seperti
menetapkan  peraturan mengenai  hak kewarisan  dan  bagian  harta  pusaka kepada  khuntsa  musykil  ke  dalam perundang-undangan hukum waris di Indonesia terutama dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  sesuai  dengan ketentuan madzab yang telah ditentukan.
2. Bagi  aparat  penegak  hukum  dalam perspektif  memberikan  putusan  hak waris  diutamakan  melihat  pada  asas dan  aspek  kepastian  hukum  sesuai dengan konstitusi. Sehingga diperoleh  keadilan  bagi  ahli  waris khuntsa  dalam  mendapatkan  hak waris dapat diberikan secara proporsional.
3. Bagi  masyarakat,  sudah  sepatutnya mengetahui tentang keberadaan khuntsa  ini  dan  bisa  menerima mereka dengan sepatutnya tanpa ada diskriminasi terhadap mereka. Karena  pada  dasarnya,  mereka memang  ada  di  tengah-tengah  kita, dan  mereka  juga  mempunyai  hak yang  sama  dengan  kita.  Mereka mempunyai  status  yang  jelas  dan diakui  oleh  Islam,  sehingga  mereka juga mempunyai peran dalam mendapatkan  hak  mereka  dalam segala hal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Muchit A. Karim, 2012, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Surahwa K.  Lubis dan  Komis Simanjutak, 2004, Hukum  Waris  Islam, Jakarta
:Sinar Grafika.
Fatchur  Rahman,  1975, Ilmu  Waris , Alma‘rif : Bandung.
Ahmad  Rofik,  1998, Fiqih  Mawaris, Jakarta :  Raja Grafindo Persada.
Muslih  Maruzi,  1981, Pokok-Pokok  Ilmu Waris , Semarang : Mujahidin.
Bustanul  Arifin,  1996, Pelembagaan Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:
Gema Insani Press.
Syarifuddin,
Amir, 2008, Hukum Kewarisan  Islam ,  Kencana  Prenada
Media, Jakarta.
Jurnal :
Bagus  Prasetyo  Purnomo  Putro,  2013, Tinjauan  Yuridis  Perkawinan  Al- Khuntsa  (Kelamin  Ganda)  Menurut Hukum  Islam,  Jember  :  Universitas
Jember.
Bambang  Widhiatmoko  &  Edy  Suyanto,
2013,  Legalitas  Perubahan  Jenis Kelamin  Pada  Penderita Ambiguous
Genetalia di Indonesia, Jurnal
Kedokteran Forensik Indonesia, Vol. 15  No.  1  Maret  2013,  Surabaya  : Universitas Airlangga.
Internet :
Syamsul  Mahmudin  :    Hak  Waris  Waria dalam  Keluarga . Diunduh  pada  25 Januari  2016  jam  14.00  WIB  dari situs
http://majalahforum.com/hukum.php ?tid=112/.