## PERMASALAHAN SISTEM HUKUM PENGAWASAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING ILLEGAL YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
(The Problem of The Supervision of Immigration Stay Licenses on Illegal Foreign Labor Working in Foreign Capital Investment Companies in Indonesia)

## Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi
Komplek BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok E-mail: tony.mirwanto@politeknikimigrasi.ac.id

## ABSTRACT
Abuse of Residence Permits by foreigners with the mode of using tourist visit visas often occurs, generally used in the context of working as a Foreign Worker in a Foreign Investment Company in Indonesia. This has led to a reduction in employment opportunities for Indonesian Migrant Workers in the country and a reduction in State income in terms of the use of Foreign Workers. Based on the facts in the field, the problem of misuse of Tourism Visit Stay Permits generally comes from the policy of Free Visa for Tourist Visits, this is a problem that over time is increasingly difficult to resolve, even more difficult to detect by law enforcement officials. The involvement of Indonesia in various international agreements that accommodate the ease of investment and the use of foreign labor, has made Indonesia increasingly fulfilled by investors and foreign workers. The problem of the use of foreign workers needs to be taken seriously by the government, especially in monitoring its activities while in Indonesia, so that the use of foreign labor can be beneficial for Indonesia. Giving ease of Visa Free in order to increase foreign exchange in tourism to foreigners who will enter Indonesia, of course, must be accompanied by supervision of their residence permit as a consequence of the ease of granting the Visa Free. In order for the practice of using foreign workers illegally by foreign investment companies, it can be minimized as early as possible
Keywords: Visa, Abuse of Residence Permit, Foreign Workers

## ABSTRAK
Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh orang asing dengan modus menggunakan visa kunjungan wisata kerap kali terjadi, umumnya digunakan dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Hal ini menyebabkan menjadi berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan berkurangnya pendapatan Negara dari sisi penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan fakta di lapangan, masalah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata umumnya berasal dari  kebijakan  Pemberian  Bebas  Visa  Kunjungan  Wisata  hal    ini  merupakan  permasalahan  yang  lama kelamaan semakin sulit diselesaikan, bahkan semakin sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Keterlibatan Indonesia  dalam  berbagai  perjanjian  internasional  yang  mengakomodir  tentang  kemudahan  dibidang penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja asing, menyebabkan Indonesia semakin dipenuhi oleh para Pemodal dan Tenaga Kerja Asing. Masalah penggunaan tenaga kerja asing perlu mendapat perhatian serius pemerintah khususnya dalam pengawasan kegiatannya selama berada di Indonesia, agar penggunaan tenaga kerja asing dapat bermanfaat bagi Indonesia. Pemberian kemudahan Bebas Visa dalam rangka meningkatkan devisa  negara  di  bidang  pariwisata  terhadap  orang  asing  yang  akan  memasuki    Indonesia,  tentunya  harus dibarengi  dengan  pengawasan  terhadap  izin  tinggalnya  sebagai  konsekuensi  kemudahan  pemberian  Bebas Visa tersebut.
Kata kunci: Visa, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Tenaga Kerja Asing

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan transportasi  saat  ini,  berpengaruh  terhadap semakin  mudahnya  mobilitas  manusia  dari  suatu negara  ke  negara  lain.  Mobilitas  manusia  antar negara  tentunya  memiliki  tujuannya  masing- masing  sesuai  dengan  keperluannya,  salah  satu keperluan yang umum saat ini adalah dalam rangka bekerja    dan  menetap  di  negara  lain  atau  lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Asing (TKA). Terjadinya perpindahan penduduk yang berprofesi sebagai  TKA  di  suatu  negara  disebabkan kebutuhan host  country itu  sendiri  karena  masih terbatasnya  atau  belum tersedianya  Tenaga  Kerja yang  mampu  dan  menguasai  pekerjaan  yang diduduki  oleh  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA), disamping  kebutuhan  pertukaran  wawasan  ilmu pengetahuan dan teknologi.
Salah  satu  fenomena  menarik  yang  terjadi hingga  pertengahan  tahun  2015  adalah  masih maraknya orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal wisata untuk bekerja pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), tanpa diketahui pihak berwajib atau menyalahgunakan/ melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal  keimigrasian  yang  diberikan  kepadanya. Mengutip pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakhiri yang mengatakan bahwa hingga akhir tahun 2017 tercatat sebanyak sekitar  85.947  orang  TKA  bekerja  di  Indonesia. Sementara  21.271  diantaranya  berasal  dari China” 1 .
Dengan  adanya  penggunaan  Tenaga  Kerja Asing  (TKA)  di  Indonesia  ini,  diharapkan  posisi jabatan yang sebelumnya sebagian besar diduduki oleh  TKA  tersebut  dapat  beralih  kepada  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI).    Namun,  hal  ini  justru
1 Chs/chs, CNN Indonesia, 27 April 2018 “ Menaker:
Jumlah  TKA  di  Indonesia  Masih  Proporsional,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427 035106-20-293984/menaker-jumlah-tka-di- indonesia-masih-proporsional diakses  1  Oktober 2018.
2 RED, “WN  Tiongkok  Pelanggar  Imgrasi Terbanyak,” http://www.suarakarya.id/2015/06/01/wn-
menjadi  permasalahan  dimana  seringkali  pihak imigrasi yang melakukan pengawasan dilapangan terhadap  orang  asing  menemukan  banyak pelanggaran izin tinggal.  Sebagaimana keterangan yang  diberikan  oleh  Mirza  Iskandar  (Direktur Penyidikan  dan  Penindakan  Keimigrasian)  pada tahun  2015,  yakni:  ”Setiap  tahun  imigrasi mendeportasi sekitar 13.000 orang asing ke negara asalnya.    Dari  jumlah  itu,  warga  China  selalu paling banyak.  Mereka bekerja di berbagai bidang dan  tempat  tanpa  izin  kerja.    Sedangkan ketentuannya,  orang  asing  yang  bekerja  di Indonesia  harus  ada  penjamin  dan  prosedurnya melalui  ketentuan  yang  dikeluarkan  Kementerian Tenaga Kerja” 2 .
Pada  tahun  2016  menurut  keterangan  dari Kementerian  Ketenagakerjaan  menemukan  800 TKA illegal yang  sebagian  besar  berasal  dari Tiongkok  dan  bekerja  di  perusahaan  konstruksi 3 . Fenomena  ini  sering  kali  terjadi  dengan  modus menggunakan Bebas  Visa  Kunjungan  Wisata (BVKW)  untuk  keperluan  kunjungan  wisata  tapi kemudian  malah  disalahgunakan  dengan  bekerja secara tidak resmi ( illegal ).
Selain itu masih lemahnya pengawasan izin tinggal  orang  asing  di  Indonesia  menyebabkan fenomena  ini  yang  lama  kelamaan,  justru mengurangi  kesempatan  bekerja  bagi  Tenaga Kerja dalam negeri dan pemasukan negara.  Mulai dari masih lemahnya koordinasi, kemampuan dan mentalitas  petugas,  serta  belum  terintegrasinya data  orang  asing  secara online antar  instansi. Menyebabkan terhambatnya kegiatan pengawasan terhadap  orang  asing  yang  berprofesi  sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.  Dalam hal  orang  asing  yang  bermaksud  bekerja  sebagai tenaga  ahli  di  Indonesia,  tentunya  memiliki
tiongkok-pelanggar-imigrasi-terbanyak.html, diakses,  1 Oktober 2018.
3 Pramdia  Arhando  Julianto,  “Kemenaker  Temukan 800 Tenaga Kerja Asing Ilegal Selama 2016,” Kompas ,12Januari2017,http://bisniskeuang an.kompas.com/read/2017/01/12/222253726/keme naker.temukan.800.tenaga.kerja.asing.ilegal.selam a.2016, diakses pada 1 Oktober 2018.
persyaratan  dan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi mulai dari orang asing tersebut:
1. Bermohon    RPTKA  (Rencana  Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
2.    Permohonan  IMTA  (Izin  Mempekerjakan Tenaga Asing);
3.   Bermohon  Visa  (VITAS/  Visa  Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di  luar negeri;
4.    Diberikan VITAS untuk masuk  ke wilayah Indonesia;
5.    Pemeriksaan  Orang  Asing  tersebut  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  di pelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian  Izin  Keimigrasian  (ITAS/  Izin Tinggal Terbatas);
7. Selama berkegiatan di Indonesia;
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.
Berdasarkan  kebijakan  Selektif (Selective Policy) yang  dijabarkan  pada  paragaf  ke  VIII penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,  yang menyebutkan bahwa “...hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta  tidak  membahayakan  keamanan  dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di  wilayah  Indonesia” 4 .  Dengan  adanya  prosedur pengawasan  yang  ketat  dan  selektif  mulai  dalam pemberian  Visa  (VITAS/  Visa  Tinggal  Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hingga  orang  asing  meninggalkan  wilayah Indonesia  maka  diharapkan  akan  memberikan saringan  dan  pengawasan  yang  efektif  terhadap orang  asing,  sesuai  dengan  sistem  hukum  yang berlaku di Indonesia.
Dengan  membuka  pintu  dan  memberikan fasilitas terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)  yang akan  bekerja  di  Indonesia,  maka  diharapkan penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)    pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat
4 Prosedur Tetap Imigrasi UU Keimigrasian Nomor 6  Tahun  2011  (Indonesia-Inggris ).  Cetakan  ke  II, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hal 71.
5 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Dilengkapi Perubahan
Pertama.Kedua.Ketiga.Keempat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tepat  guna  sesuai  dengan  kompetensi  yang diperlukan.  Sehingga  kedatangan  Tenaga  Kerja Asing (TKA) dari luar Indonesia diharapkan dapat ikut  berpartisipasi  dalam  pembangunan  nasional. Hal  ini  sejalan  dengan  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 pada  paragraf  ke  IV,  yang  mengatakan  bahwa: “...dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa” 5 .
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan,  maka  kegiatan  pengawasan  sangat diperlukan terutama untuk mengamati, mendeteksi,  mencegah,  dan  menindak  apabila terdapat orang asing yang melakukan pelanggaran Izin  Tinggal  atau melakukan  kegiatan  yang tidak sesuai  dengan  pemberian  Izin  Tinggal  yang diberikan  kepadanya  selama  berada  di  wilayah Indonesia.    Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor    6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian,  dalam  Bab  VI  pasal  66-73  yang mengatur  Tentang  Pengawasan  Keimigrasian. Kegiatan  Pengawasan  merupakan  inti  untuk mengadakan  evaluasi  dan  penerapan  tindakan korektif dalam mencapai sasaran hasil yang telah direncanakan  atau  rencana  yang  telah  ditetapkan terlebih  dahulu 6 .    Karena  apabila  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  diberlakukan,  namun tidak  dilakukan  pengawasan  yang  efektif  maka dikhawatirkan  akan  terjadi  penyimpangan  atau tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Sehingga Pengawasan  menjadi  seperti  pengawal  dan pendeteksi  apabila  terjadi  penyimpangan  atau pelanggaran.
Dalam rangka tertib hukum administrasi dan kelancaran pelayanan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA)    di  Indonesia    secara  cepat  dan  tepat, keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di  wilayah  Indonesia,  haruslah  sesuai  dengan peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku di  Indonesia  atau  memperhatikan  aspek  sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Tahun 1945 , Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2009, hlm. 99.
6 Hendra  Karianga, Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Perspektif  Hukum dan Demokrasi , Bandung:  PT Alumni, 2011, hlm.
91.
Sebagaimana dari segi sifatnya, hukum  itu sendiri  memaksa  (hukum  imperatif, dwingen recht )    ialah  peraturan  hukum  yang  tidak  boleh dikesampingkan  atau  di  simpangi  oleh  orang- orang  yang  berkepentingan.    Peraturan  hukum mana  mau  tidak  mau  harus  ditaati  yang berkepentingan. 7 Sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang
menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah negara hukum” dan pada Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  menyebutkan  bahwa  “Segala  warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.”  Sehingga  dimaknai  bahwa  setiap orang  yang  berada  dan  berkegiatan  di  Indonesia harus melaksanakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia,  sehingga  pembangunan  dapat  terus berjalan  dengan  meminimalisir  dampak  negatif yang  ditimbulkan  dari  keberadaan  Tenaga  Kerja Asing (TKA).
Sebagai  negara  berkembang  yang  masih terus  melakukan  pembangunan,  penulis  tidak semata-mata  menyatakan  bahwa  Indonesia  tidak memerlukan bantuan asing dalam hal pengelolaan kekayaan alamnya.  Karena tidak dapat dipungkiri bahwa  di  Indonesia  sendiri  masih  memiliki beberapa keterbatasan seperti dalam hal teknologi, sumber daya manusia, dan modal.  Dengan adanya bantuan pihak asing, seharusnya dapat
mempercepat  pembangunan  dan  mengurangi jumlah pengangguran. Bahkan ke depan diharapkan  dapat  menjadikan  Bangsa  Indonesia menjadi  Bangsa  yang  mandiri  dengan  dapat mengolah  kekayaan  alam  yang  terdapat  di Indonesia dengan kemampuannya sendiri.
Dengan mengetahui sistem hukum pengawasan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia. Diharapakan  para  aparat  penegak  hukum  dapat mengidentifikasi,  mendeteksi,  dan  mengambil langkah  tepat  dalam  rangka  pengawasan  yang lebih  efektif  dan  untuk  penegakan  hukum  itu sendiri.    Baik  dengan  melakukan  peningkatan
7 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Cetakan  ke  V.  Bandung:  PT  CITRA  ADITYA BAKTI, 2011, hlm. 77.
ataupun  merubah  sistem  tata  cara  pengawasan, namun  tetap  berlandaskan  dengan  hukum  dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai pengertian dari negara hukum, dimana negara yang berlandaskan  atas  hukum  dan  keadilan  bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan  tindakan  alat-alat  perlengkapan  negara  atau penguasa,  semata-mata  berdasarkan  hukum  atau dengan kata lain diatur oleh hukum 8 .
Berdasarkan latar belakang diatas, Permasalahan  Sistem  Hukum  Pengawasan  Izin Tinggal  Terhadap    Tenaga  Kerja  Asing Illegal yang Bekerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing  di  Indonesia  sangatlah  penting  untuk diketahui  terutama  untuk  mencegah  dampak negatif dengan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang  berada  pada  perusahaan  Penanaman  Modal Asing  (PMA),  serta  menjadikan  masyarakat setempat dan warga negara asing khususnya dalam Wilayah Kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada Kantor  Imigrasi,  tertib terhadap  tata  hukum  yang berlaku.
Melihat  betapa  pentingnya  upaya  untuk meminimalisir  dampak  negatif  dari  keberadaan TKA di Indonesia, maka dirasakan perlu mengkaji Sistem Hukum Pengawasan Izin Tinggal Terhadap Tenaga  Kerja  Asing Illegal yang  Bekerja  pada perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana sistem Pengawasan TKA  pada  perusahaan  PMA  berdasarkan  sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
B.1.  Sistem Hukum Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian  Tenaga  Kerja  Asing  Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia
Sistem adalah seperangkat komponen yang  saling  berhubungan  dan  saling
8 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di  Indonesia .  Cetakan  ke  I.  Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011,     hlm. 8.
beraksi 9 . Apabila digabungkan dengan kata “Hukum”  maka  menjadi  Sistem  Hukum.
Adapun,  definisi  Sistem  Hukum  yang diberikan  oleh  Sudikno  Mertokusumo, adalah Sistem Hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan kesatuan tersebut 10 .
Berkaitan dengan Pengaturan
Ketenagakerjaan,  dalam  hal  penggunaan Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)    pada Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing (PMA)  di  Indonesia  dalam  sistem  hukum yang berlaku di Indonesia, mengacu kepada beberapa  peraturan  perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:
a. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2013  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  16 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
b. Terkait dengan Visa dan Izin Tinggal Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
c. Terkait dengan perusahaan
Penanaman  Modal  Asing  (PMA)
dapat  menggunakan  Tenaga  Kerja Asing (TKA) diatur dalam Undang - Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman modal.
Kebutuhan akan Tenaga Kerja Asing (TKA)  tidak  dapat  dipungkiri  khususnya bagi  profesi-profesi  tertentu  yang  belum banyak  dikembangkan  di  Indonesia.  Oleh karena  itu,  mempekerjakan  tenaga  kerja yang  berasal  dari  luar  negeri  sebagai  ahli menjadi  solusi  untuk  menjalankan  dan mengembangkan  perusahaan,  khususnya bagi yang berbentuk PT Penanaman Modal Asing  (PMA).    Oleh  karenanya  maka diperlukan  suatu  perangkat  aturan  hukum yang  mengatur  secara  jelas  tentang  sistem pengaturan penggunaan TKA yang
9 G.R. Terry dan L.W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen ,  Cetakan  Kelima,  Jakarta:  Bumi Aksara, 1996, hlm.6
bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi Negara Indonesia, serta untuk mengantisipasi dampak negatif dari datangnya  orang  asing  yang  akan  bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia.
Berdasarkan  sistem  hukum  yang berlaku di Indonesia pengaturan penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  dan  Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  yang saling berkaitan satu dengan lainnya terdiri dari beberapa tahapan yang mengacu pada 2 (dua)  Undang-Undang,  yakni  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dan    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Apabila dijelaskan berdasarkan  kedua  peraturan  perundangan tersebut  maka  sistem  penggunaan  Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing  pada  Perusahaan  Penanaman  Modal Asing, terdiri dari beberapa tahap kepengurusan, diantaranya:
1. Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing (RPTKA);
2. Visa Tinggal Terbatas (VITAS);
3. Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja Asing (IMTA);
4. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Kerja.
Jika  telah  memenuhi  segala  persyaratan yang  telah  ditentukan  dan  tidak  tercantum dalam  daftar  pencegahan  dan  penangkalan (cekal)  maka  orang  asing  tersebut  akan diberikan  Visa  Tinggal  Terbatas  (VITAS), yang  kemudian  setelah  orang  asing  masuk wilayah  Indonesia  akan  diberikan  Izin Tinggal Terbatas (ITAS) berupa Kartu Izin Tinggal  Terbatas  (KITAS)  dan  diterakan cap  nomor  register  ITAS  pada  dokumen perjalanan  orang  asing  tersebut.  Beberapa tahapan  diatas  dilaksanakan  dari  Orang Asing sebelum masuk ke Indonesia, berada
10 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Cetakan  ke  V,  Bandung:  PT.Citra  Aditya Bakti:2011, hlm. 159.
dan  berkegiatan  di  Indonesia,  serta  keluar dari Indonesia.
Pengawasan  terhadap  lalu  lintas manusia  merupakan  salah  satu  fungsi keimigrasian  yang  diemban  dan  menjadi bagian  yang  penting  serta  strategis  dalam rangka  meminimalisasikan  dampak  negatif dari  kedatangan  orang  asing  sejak  masuk, berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia  hingga  keluar  wilayah  Indonesia dan  sekaligus  mempunyai  dampak  positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional 11 . Pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia tidak lain merupakan  pelaksanaan  dari selective policy (Kebijakan Selektif), yakni kebijakan yang  mengamanatkan  hanya  Orang  Asing yang  memberikan  manfaat  serta  tidak membahayakan    keamanan  dan  ketertiban umum  diperbolehkan  masuk  dan  berada  di
Wilayah
Indonesia.
Untuk dapat melaksanakan  kebijakan  selektif  tersebut, maka  perlu  diadakan  kegiatan  pengawasan terhadap  kegiatan  orang-orang  asing  yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan  menurut  sistem  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Adapun  pelaksanaan Pengawasan  terhadap  Orang  Asing  di Indonesia berdasarkan Pasal 66  ayat 2 huruf b  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian, meliputi:
a. Masuk  dan  keluarnya  orang  asing Wilayah Indonesia.
b. Keberadaan  dan  kegiatan  Orang Asing di di Wilayah Indonesia.
Berdasarkan bentuknya kegiatan Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan  sebagaimana  dijabarkan  pada
Pasal  180  dan  181  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6
11 Agung  Sampurno, Keimigrasian  Di  Wilayah Perbatasan, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi,
2007, hlm. iii.
Tahun  2011  Tentang  Kemigrasian,  terdiri atas:
a. Pengawasan Administratif.
Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui  penelitian  surat-surat  atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan,    pengolahan  data, dan  penyajian  maupun  penyebaran informasi secara manual dan elektronik,  tentang  lalu  lintas keberdaaan  dan  kegiatan  orang asing 12 . Adapun bagian/ seksi yang khusus melakukan kegiatan pengawasan di UPT dilakukan oleh seksi  Intelijen  dan  Penindakan Keimigrasian.
Dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, utamanya  terhadap  penggunaan daripada sistem informasi keimigrasian.    Dimana  data  yang bersifat administratif tersebut belum dapat  digunakan  secara  maksimal, dalam  pelaksanaan  pengawasan. Seperti  dengan  adanya profiling data tentang orang asing yang kerap kali  masuk  ke  wilayah  Indonesia dengan  menggunakan  Bebas  Visa Kunjungan Wisata  (BVKW)  dalam waktu  singkat  dari  negara-negara tertentu,  yang  dicurigai  menjadi tenaga  kerja illegal di  Indonesia. Hal ini terkadang menjadi dilematis dimana  Fungsi  Pelayanan  yang lebih dikedepankan.
Selain  itu  berkaitan  dengan pemberian  Izin  Tinggal  di  kantor imigrasi data pada server keimigrasian  belum  terintegrasi dengan semua  instansi  yang  ada  di Indonesia. Hal ini sangatlah
diperlukan mengingat apabila masih menggunakan  cara  cetak manual
12 Sihar  Sihombing, Hukum  Keimigrasian  Dalam Hukum Indonesia , Cetakan  ke I. Bandung: Nuansa Aulia , 2013, hlm. 57.
maka  dengan  adanya  kemajuan teknologi komputer, bentuk/ format dalam  surat-surat  tertentu  yang bersifat  tulisan  dan  cap  dapat dengan mudah untuk di manipulasi atau bahkan dipalsukan.
b. Pengawasan Lapangan
Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi langsung
tempat  dimana  teradapat  orang asing  berada  dan  berkegiatan. Pengawasan  ini  dapat  dilakukan secara    terbuka  (menunjukkan identitas  petugas)  atau  secara
tertutup (tidak menunjukkan identitas  petugas/  penyamaran). Baik  Pengawasan  Administratif maupun  Lapangan  dilaksanakan oleh  bagian/  seksi  Intelijen  dan Penindakan Keimigrasian.
Orang  asing  yang  berada  di Indonesia  yang  akan  melakukan kegiatan  berupa  aktifitas  haruslah sesuai dengan tujuan
kedatangannya di Indonesia.  Dalam melakukan  kegiatannya,  dilakukan pengawasan apakah kegiatannya di Indonesia  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  atau  apakah  orang asing  tersebut  melakukan  kegiatan yang merugikan negara dan
pemerintah, serta masyarakat
dengan menyalahgunakan perizinan yang  diberikan 13 .    Agar  tujuan kebijakan  tersebut  dapat  terlaksana maka  diperlukannya  suatu  sistem pengawasan  terhadap  Izin  Tinggal yang  jelas,  terpadu,  dan  sinergis agar  penyalahgunaan  terhadap  Izin Tinggal dapat terdeteksi dan
ditangani sejak dini.
Berdasarkan Pasal 172 angka
4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 tahun  2013  tentang  Peraturan
13 Moh.Arif, Komentar Undang-Undang Keimigrasian  Beserta  Peraturan  Pemerintah,
Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997, hlm. 69.
Pelaksanaan Undang-Undang
nomor  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian, berikut tahapan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, yang dimulai semenjak orang asing tersebut:
1. Bermohon Visa
2. Masuk Wilayah Indonesia
3. Pemberian izin Tinggal
4. Berada dan Melakukan Kegiatan di Wilayah Indonesia
5. Keluar Wilayah Indonesia
Apabila  ditinjau  dari  segi sifat    pelaksanaannya  pengawasan terhadap  izin  tinggal  TKA  pada PMA,  bersifat  koordinasi  antar instansi.  Sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  41  Undang-Undang nomor  9  Tahun  1992  Tentang Keimigrasian  (Pendahulu  Undang- Undang  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian),yakni:  “Pelaksanaan pengawasan  terhadap  orang  asing yang  berada  di  wilayah  Indonesia yang  dilakukan  Menteri  dengan berkoordinasi  bersama  Badan  atau Instansi terkait” 14 . Hal ini diperlukan karena luasnya cakupan kegiatan  orang  asing  di  Indonesia dan  terdapat  kewenangan  beberapa intansi  yang  berkaitan  dengan keberadaan  dan  kegiatan  orang asing di Indonesia. Misalnya Intansi Kepolisian,  Dinas  Ketenagakerjaan (Disnaker),  Dinas  Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapi), dan sebagainya.
Kegiatan  pengawasan  yang sifatnya  koordinasi  tersebut  dalam implementasinya dilaksanakan pada tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan  dilaksanakan  dengan
14 Euginia Liliwati Muljono, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Keimigrasian ,  Harvarindo,  2006, hlm. 15.
berkoordinasi dengan instansi
terkait  atau  lebih  dikenal  dengan istilah  Tim  Pengawasan  Orang Asing (TIMPORA). Anggota TIMPORA  bertugas  memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada instansi  tekait  berkaitan  dengan pengawasan  Orang  Asing dan  juga dapat melaksanakan operasi gabungan, dimana apabila
ditemukan  tindak  pidana  dalam operasi  gabungan  tersebut  maka akan  diserahkan  kepada  instansi terkait  untuk  dapat  ditindak  sesuai dengan  kewenangannya  masing- masing.

## B.2.   Permasalahan  Yang  Terdapat  Dalam
Kegiatan  Pengawasan Izin  Tinggal Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Pada
Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  di Indonesia.
Apabila  ditinjau  dari  segi  substansi hukum,  bahwasanya  kegiatan  pengawasan orang  asing  sudah  termasuk  baik.    Akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat
beberapa permasalahan diantaranya:
a. Substansi  hukum  yang  terkesan dipaksakan.
Indonesia  pada  saat  ini  masih sangata  gencar  terhadap  promosi pariwisat  dalam  negerinya.  Dengan adanya Peraturan Presiden  Nomor 21 Tahun  2016  Tentang  Bebas  Visa Kunjungan Singkat, semakin memperbanyak  orang  asing  yang masuk ke Wilayah Indonesia.  Namun demikian  tidak  semua  orang  asing yang masuk ke Indonesia bena-benar hendak  melakukan  wisata,  namun justru  digunakan  untuk  melakukan kegiatan sebagaimana Visa datau Izin Tinggal  yang  diberikan  kepadanya. Bahkan  hingga  saat  sekarang  ini
15 tvOneNews, Dialog  Apa  Kabar  Indonesia  Pagi  - Serbuan TKA China Ilegal (23/12/2016),
masih  mencantumkan  negara  yang dimana  warga  negaranya  seringkali kedapatan melakukan
penyalahgunaan terhadap Izin
Tinggal yang diberikan oleh Instansi Keimigrasian,  dengan  menjadi  TKA Illegal .  Hal ini juga dinyatakan oleh Wakil  Ketua  Komisi  IX  DPR  Saleh Daulay,  yang  mengatakan  bahwa “...tidak terdapat pendapatan (income) dari  segi  pariwisata,  malah justru  Indonesia  kehilangan income dari adanya kebijakan Bebas Visa” 15 . Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi petugas  pengawas  di  lapangan, dimana  jumlah  orang  asing  yang diawasi terlalu banyak.
Belum  lagi  semenjak  adanya Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing,  dimana menghapuskan  syarat TKA  harus  memiliki  kemampuan berbahasa  Indonesia.    Hal  ini memang  lebih  mempermudah  untuk Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  untuk masuk ke Indonesia, namun terdapat kendala  dimana  TKA  tersebut  harus mentransfer (transfer  skill) Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi pendampingnya karena tidak
memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
Hal  ini  tentunya  tidak  sesuai dengan Kebijakan Selektif (Selective Policy) yang menjadi Politik Hukum daripada  amanat  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. Sehingga sudah seharusnya, dilakukan Revisi terhadap  kedua  peraturan  tersebut karena menimbulkan potensi kerawanan  yang  sangat  tinggi  utnuk disalahgunakan.    Terutama  kepada subjek pemberian fasilitas Bebas Bisa
https://www.youtube.com/watch?v=KRGAkte7Pm w, diakses 11 Oktober 2018.
terhadap  Negara  Cina  dimana  warga negaranya seringkali ditemukan melakukan penyalahgunaan Izin
Tinggal.    Juga  mencabut  Izin Operasional  bagi  Perusahaan  yang dengan  sengaja  membiarkan  atau melakukan  kegiatan illegal tersebut. Juga mencantumkan kembali kewajiban berbahasa Indonesia dalam  Peraturan  Penggunaan  TKA tersebut.
b. Sumber Daya Manusia.
Organisasi  Direktorat  Jenderal
Imigrasi  meliputi  1  (satu)  Kantor Pusat,  33  (tiga  puluh  tiga)  Divisi
Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia,115 (seratus lima belas) Kantor Imigrasi, 13  (tiga  belas)  Rumah  Detensi Imigrasi 16 .  Hal  ini  tidak  sebanding dengan  jumlah  orang  asing  yang harus  diawasi  di  Indonesia,  dimana tidak  semua  petugas  betugas  pada bagian  pengawasan  orang  asing. Kurangnya  jumlah  dan  kompentensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan  pengawasan  terhadap orang asing juga menjadi permasalahan  tersendiri.  Mengutip pernyataan  dari  Anggota  Komisi  III dari  Fraksi  Partai  Gerindra,  Sufmi Dasco Ahmad mengatakan  "Saat ini jumlah  pegawai  Ditjen  Imigrasi hanya sekitar  7000  orang.   Kita bisa bandingkan  dengan  Malaysia  yang wilayahnya jauh lebih kecil dari kita pegawai  imigrasinya  12.000  orang, bahkan  Singapura  dengan  wilayah sekecil  itu  memiliki  6000  orang pegawai" 17 .
Selain  itu  dalam  pola  mutasi pegawai  tidak  terdapat  pola  karir
16 Wikipedia  Bahasa  Indonesia, Direktorat  Jenderal Imigrasi , https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_I migrasi, di akses 17 Oktober 2018.
yang jelas.  Maksudnya disini adalah seiring  dengan  bertambahnya  masa kerja seorang pegawai tidak diarahkan kepada spesialisasi bidang tertentu,  misalnya saja petugas pengawasan.    Apabila  dibandingkan dengan  intansi  seperti  kepolisian, maka  akan  terdapat  pegawai  yang memiliki keahlian tertentu dan memang  lebih  berpengalaman  lama di  bidangnya.    Seperti  misalnya  saja sebagai  Intelijen  dan  Penyidik  yang memang  dirintis  dari  petugas  yang memiliki latar belakang Intelijen dan Penyidik.    Terdapat  pola  karir  yang jelas  dari  mulai  penerimaan  hingga penempatan  kerja  yang  menjadi  ke khususannya.
Maka dari itu sudah seharusnya,  Ditjen  Imigrasi  melalui kepanjangannya pada Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  merubah  paradigma yang  terkesan  hanya  mengurusi bidang  pelayanan  yang  sifatnya rutinitas semata di bidang pelayanan, seperti  hanya  berfokus  di  bidang penerbitan  dokumen  keimigrasian. Tetapi    juga  lebih  memaksimalkan fungsi Urusan Kepegawaiannya utamanya terhadap jenjang pola karir yang  jelas  dan  berkesinambungan. Selain  itu  juga  perlu  diadakan kegiatan  Pendidikan  dan  Pelatihan (Diklat) yang berkesinambungan agar dapat meningkatkan kompetensi pegawai  sesuai  dengan  bidangnya masing-masing.
c. Sarana dan Prasarana.
Dalam  kegaiatan  pelaksanaan pengawasan  terhadap  orang  asing selain membutuhkan SDM juga harus didukung  oleh  Sarana  dan  Prasarana
17 Astri  Novaria, Pemerintah  Harus  Tambah  Petugas Imigrasi ,  (Jum'at,  6  May  2016  23:08  WIB), http://mediaindonesia.com/news/read/44016/pemer intah-harus-tambah-petugas-imigrasi/2016-05-06, diakses 12 Oktober 2018
(Sarpras)  yang  memadai.    Pada pelaksanaan  pengawasan  di  baik secara administratif maupun lapangan    masih  terdapat  kendala. Seperti misalnya saja kurangnya unit komputer, bandwith yang  rendah, tidak  adanya  alat  beladiri  bagi petugas  dalam  pelaksanaan  tugas  di lapangan,  belum  tersedianya  alat transportasi  untuk  daerah  yang  sulit dijangkau,  belum tersedianya mobile unit pengawasan  lapangan,  dan  lain sebagainya. Hal ini tentu mengurangi efektivitas daripada kegiatan pengawasan  dan  bahkan  cenderung membahayakan  petugas  pelakasana di  lapangan.  Belum  lagi  masih kurangnya anggaran perihal mendukung kegiatan operasional Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Maka dari itu sudah seharusnya Ditjen Imigrasi sebagai pusat komando  daripada  Unit  Pelaksana Teknis  di  daerah  untuk  dapat merumuskan standarisasi terkini Sarpras  untuk  mendukung  tugas pengawasan baik secara administratif dan  lapangan,  didukung  dengan anggaran yang ada.
d.     Mekanisme Kerja. Permasalahan selanjutnya adalah  mengenai  mekanisme  kerja yang masih dirasakan kurang maksimal  terutamanya  dalam  hal koordinasi.    Meskipun  sudah  di bentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora),  namun  terkadang  tidak dapat  dipungkiri  masih  terkendala pada permasahan ego sektoral.  Selain itu, seringkali apabila terdapat permasalahan  orang  asing  selalu terkesan  dibebankan  kepada  intansi
Keimigrasian  semata.    Hal  ini
18 MT.com, Pengawasan WNA di Indonesia Tanggung Jawab Semua,
http://www.majalahtrias.com/pengawasan-wna-di-
sebagaimana  dikatakan  oleh  Dirjen Imigrasi  “Di  sini  yang  sering  orang lupa,  begitu  bicara  orang  asing, seolah-olah  semua  itu  tanggung jawab dan tugas imigrasi. Singkatnya, untuk mengawasi WNA di Indonesia semua  pihak  mesti  menanggalkan ego-ego  sektoral  masing-masing. Mari  bergotong  royong,  bersama- sama  dengan  imigrasi  mengawasi WNA” 18 .  Belum  lagi  adanya  kesan terjadinya tumpang tindih kewenangan  dalam  hal  pengawasan orang  asing  di  Indonesia.    Dimana salah  satu  intansi  merasa  paling berkewenangan  dalam  mengurusi masalah orang asing.
Selain itu juga masih kurangnya  pemahaman  baik  dari intansi terkait dan masyarakat perihal Fungsi  Pengawasan  dan  Penindakan terhadap pelanggaran Undang- Undang Keimigrasian, karena Imigrasi sendiri saat ini terkesan lebih lebih dikenal dengan Fungsi Pelayanannya daripada Fungsi Penegakkan Hukumnya.

## C. PENUTUP
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Sistem  Hukum  Pengawasan  Izin  Tinggal Orang  Asing  di  Indonesia  merujuk  pada ketentuan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian.  Pengawasan dilaksanakan  oleh  Intansi  Keimigrasian, sehingga kewenangan pengawasan terhadap Izin  Tinggal  Orang  Asing  terdapat  pada Intansi  Keimigrasian.  Namun,  karena luasnya  cakupan  pengawasan  periahal keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di Indonesia,  pengawasan  juga  dilaksanakan secara bersama dengan intansi lainnya atau
dikenal  dengan  Tim  Pengawasan  Orang Asing (TIMPORA).
b. Sistem Pengawasan Izin Tinggal TKA pada perusahaan  PMA  di  Indonesia  sudah  baik. Namun demikian masih memiliki beberapa permasalahan  baik  dari  segi  pemberian kebijakan yang memberi kemudahan orang asing  untuk  masuk  dan  berkegiatan  di Indonesia  dalam  rangka  wisata yang justru banyak
disalahgunakan, hingga permasalahan implementasi kegiatan pengawasan  terhadap  kegiatan  orang  asing di lapangan.
Adapun  beberapa  saran  yang  dapat diberikan atas permasalahan yang ada, yakni:
a. Berbagai permasalahan dan luasnya cakupan kegiatan Orang Asing di Indonesia memerlukan  kerjasama  yang  baik  antar intansi pemerintah dalam melakukan pengawasan  orang  asing,  maka  sudah seharusnya  Ditjen  Imigrasi  mapun  instansi terkait  lainnya  menanggalkan  sifat  ego sektoralnya, karena tanggung jawab permasalahan  Orang  Asing  merupakan tanggung jawab bersama.
b. Mengingat semakin banyaknya orang asing yang  masuk  dan  berkegiatan  di  Indonesia. Agar  segera  dibentuk  Badan  Pengawasan Orang  Asing  (BPOA),  sehingga  kegiatan Pengawasan  terhadap  orang  asing  di Indonesia  lebih  terkoordinir  dengan  baik dan mengurangi pemasalahan/ kendala yang ada.
c. Dalam  pemberian  kebijakan  kemudahan bagi orang asing di Indonesia dalam rangka wisata seharusnya diiringi dengan instrument  yang  selektif  dan  ketat,  mulai dari  pra  kedatangan  sampai  orang  asing keluar  wilayah  Indonesia.  Misalnya  saja dengan  menerapkan  kebijakan  dimana hanya  biro  perjalanan  resmi  tertentu  yang bekerjasama  dengan  pemerintah  Indonesia, yang  mendapatkan  fasilitas  kebijakan kemudahan  Bebas  Visa  untuk  masuk  ke Indonesia. Hal ini sudah dilakukan
sebagaimana  biro  perjalanan  Umroh/Haji jamaah Indonesia ke Arab Saudi.  Sehingga orang  asing  yang  masuk/  keluar  Indonesia
lebih  dapat  diawasi  dan  apabila  terjadi permasalahan  terhadap  orang  asing  yang melanggar,  maka  biro  perjalanan  ikut bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku- Buku
Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum  dan Demokrasi  di  Indonesia .  Cetakan  ke  I. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011.
Agung  Sampurno, Keimigrasian  Di  Wilayah Perbatasan, Jakarta  :  Direktorat  Jenderal Imigrasi, 2007.
Euginia Liliwati Muljono, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian , Harvarindo, 2006.
G.R.  Terry  dan  L.W.  Rue, Dasar-Dasar Manajemen , Cetakan Kelima, Jakarta: Bumi
Aksara, 1996.
Hendra  Karianga, Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Perspektif Hukum  dan  Demokrasi ,  Bandung:    PT Alumni, 2011.
Moh. Arif, Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta:  N.V.  Tjengkir  Mas, 1997.
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu Hukum . Cetakan ke V. Bandung: PT CITRA
ADITYA BAKTI, 2011.
Sihar  Sihombing, Hukum  Keimigrasian  Dalam Hukum Indonesia , Cetakan  ke I. Bandung:
Nuansa Aulia , 2013.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan

## Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman modal
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Kemigrasian
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing

## Sumber Internet
Astri Novaria, Pemerintah Harus Tambah Petugas Imigrasi , (Jum'at, 6 May 2016 23:08 WIB), http://mediaindonesia.com/news/read/4401 6/pemerintah-harus-tambah-petugas- imigrasi/2016-05-06,  diakses  12  Oktober 2018
Chs/chs,  CNN  Indonesia,  27  April  2018  “ Menaker: Jumlah TKA di Indonesia Masih Proporsional,”
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20 180427035106-20-293984/menaker- jumlah-tka-di-indonesia-masih- proporsional diakses 1 Oktober 2018.
MT.com, Pengawasan  WNA  di  Indonesia Tanggung Jawab Semua, http://www.majalahtrias.com/pengawasan-
wna-di-indonesia-tanggung-jawab- semua.html, diakses 22 Oktober 2018.
Pramdia Arhando Julianto, “Kemenaker Temukan 800  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  Selama 2016,” Kompas ,12Januari2017,http://bisnis keuangan.kompas.com/read/2017/01/12/22 2253726/kemenaker.temukan.800.tenaga.k erja.asing.ilegal.selama.2016,  diakses  pada 1 Oktober 2018.
RED,  “WN  Tiongkok  Pelanggar  Imgrasi Terbanyak,” http://www.suarakarya.id/2015/06/01/wn- tiongkok-pelanggar-imigrasi- terbanyak.html,  diakses,  1 Oktober 2018.
tvOneNews, Dialog  Apa  Kabar Indonesia  Pagi  - Serbuan  TKA  China  Ilegal (23/12/2016),
https://www.youtube.com/watch?v=KRGA kte7Pmw, diakses 11 Oktober 2018.
Wikipedia Bahasa Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi , https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Je nderal_Imigrasi, di akses 17 Oktober 2018.