Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi

## ANALISIS PENGEMBALIAN PINJAMAN DENGAN PENYELESAIAN ARBITRASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Muh. Said HM, Syafi’ah Sukaimi
Fakultas Syariah dan Hukum / Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Saidsyafiah@gmail.com

## Abstrack
In many businesses today, are likely to be in a range of activities that do not through payment in cash, but a lot more done in the debt or through loans. Debt or loans  in  any  form,  repayment  or  repayment  remains  obligatory  at  certain  times  in accordance with the substance of the agreement (contract).  Ideally the loan must be paid or repaid in a timely manner, so as to avoid the maturity period, which is prone to  it  can  cause  problems  and  business  disputes  in  the  future.  If  it  is  also  at  a  later date, appeared dispute in that regard, various attempts have been made, but there is no meeting point of the settlement between the parties concerned, it is one of the best possible  way  and  should  ideally  be  achieved  is  through  settlement  efforts  at institution arbitration.
Key Words: Repayment of The Loan, Arbitration Institution, and The Perspective of Islamic Law.

## Abstrak
Dalam  berbagai  usaha  bisnis  hari  ini,  sangat  boleh  jadi  dalam  berbagai kegiatan  yang  dilakukan  tidak  melalui  pembayaran  secara  tunai,  melainkan  lebih banyak dilakukan secara utang atau melalui pinjaman. Utang atau pinjaman dalam bentuk  apapun,  pengembaliannya  atau  pelunasannya  tetap  wajib  hukumnya  pada saat  tertentu  sesuai  dengan  substansi  perjanjian  (akad).  Idealnya  pinjaman seharusnya  dibayar  atau  dilunasi  tepat  pada  waktunya,  sehingga  dapat menghindarkan  dari  masa  jatuh  tempo,  yang  rawan  akan  dapat  menimbulkan permasalahan dan sengketa bisnis di kemudian hari. Bila ternyata juga di kemudian hari,  muncul  persengketaan  dalam  hal  tersebut,  dengan  berbagai  upaya  telah ditempuh, namun tidak ada titik temu penyelesaiaannya di  antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka salah satu cara terbaik yang memungkinkan dan idealnya harus ditempuh adalah melalui upaya penyelesaian pada lembaga arbitrase.
Kata  kunci: Pengembalian  Pinjaman, Lembaga  Arbitrase, dan Perspektif Hukum Islam.

## A. Latar Belakang Pemikiran
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
Ketika  memperbincangkan  keinginan  adanya  pembaharuan-pembaharuan hukum,  termasuk  dalam  hal  ini  hukum  Islam,  maka  tidak  akan  pernah  terlepas  dari peran  aktor-aktor  sosial  yang  senantiasa  turut  berkontribusi  di  dalamnya,  yaitu  para Hakim,  Jaksa,  Polisi,  Advocat,  dan  para  Sarjana  Hukum  serta  Sarjana  Syari’ah (Hukum Islam) pada khususnya. Masing-masing profesi tersebut dapat memilih peran profesional  yang  berbeda,  apakah  ingin  terlibat  secara  langsung  dalam  merumuskan konsep  pembaharuan  hukum  dan  mendorongnya,  atau  hanya  ingin  memulai  dari profesinya masing-masing.
Sebenarnya,  kotribusi  apapun  atau  peran-peran  sosial  yang  dipilih  dan disandang,  idealnya  semua  harus  senantiasa  mau  bertanggung  jawa  dan  merasa  ikut berpartisipasi,  terlibat  dalam  pembaharuan-pembaharuan  hukum  yang  tengah dilakukan.  Kalau  tidak,  pembaharuan  yang  diinginkan  (memang  seharusnya)  akan berjalan  semakin  lambat  kalaupun  tak  tertinggal,  dan  bahkan  sangat  boleh  jadi mungkin bisa salah orientasi.
Sesungguhnya  alternatif  pilihan  bisa  saja  dilakukan  secara  sendiri-sendiri. Tapi  suatu  profesi  mempunyai  tanggung  jawab  profesi  untuk  ikut  serta  dalam pembaharuan.  Sebab,  aspek  utama  dari  sebuah  profesi  adalah intelektualisme dan independensi. Dua hal tersebut, menurut Bivitri Susanti (mantan Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) memiliki dua implikasi, yakni ia bisa menjadi alat yang  kuat  untuk  berperan  bagi  masyarakat,  atau  apabila  tidak  diorganisasi  dan dikelola dengan baik  dan benar, bisa menjadi  profesi  yang menimbulkan keburukan bagi  masyarakat,  disamping  itu,  ia  bisa  pula  berperan  secara  eksternal  untuk  ikut mendorong  pembaharuan  hukum. 1 Oleh  karena  itu,  organisasi  profesi  advokat misalnya  dalam  hal  ini,  semestinya  mengambil  peran  yang  strategis,  mengatur profesinya  agar  tidak  menambah  bahkan  sebisa  mungkin  meminimalisasikan  atau kalau perlu menihilkan daftar panjang kebobrokan dunia peradilan, dengan kemafiaan peradilan yang bisa menentukan kalah-menangnya kasus-kasus sejak awal.
1 Binziad Kadafi, dkk, 2004, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia, edisi 1, (Jakarta: PSHK atas Kerjasama dengan The Asia Foundation),  hal. iii
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
Dengan  demikian,  advokat  memang  mesti  berorganisasi  (diorganisir)  karena sebuah  profesi  dalam  karakternya  menimbulkan  konsekuensi  dalam  soal  penerapan dan  pemeliharaan  intelektualitas  dan  independensi.  Sehingga  dalam  upaya-upaya menangani  berbagai  kasus,  sengketa  atau  persoalan-persoalan  hukum  dalam  bentuk pembelaan-pembelaan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, sejalan dengan fungsi dan duduknya suatu peraturan yang semestinya.
Dalam  kajian  hukum  Islam  (fikih  muamalah)  sesungguhnya  telah dipraktekkan  dalam  sistem  pemerintahan  Islam,  bahwa  penyelesaian  kasus  atau sengketa di antara pihak-pihak yang berselisih, di samping dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan-pengadilan resmi, hukum Islam juga memberi peluang penyelesaian sengketa  di  luar  jalur  pengadilan  dengan  cara  musyawarah,  dalam  istilah  fikih klasiknya  dikenal  dengan  istilah tahkim (menyerahkan  putusan  pada  seseorang  dan menerima  putusan  itu), 2 dan  hingga  sekarang  inilah  yang  lebih  populer  dengan sebutan arbitrase. Substansi prinsip tersebut adalah semata-mata dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian (al-Shulh) di antara pihak-pihak yang bersengketa. Cara ini, merupakan  cara  yang  paling  utama  dalam  sistem  hukum  Islam.  Untuk  mewujudkan perdamaian tersebut, sangat memerlukan ke’arifan dan kebijaksanaan hakam (arbiter) dan keikhlasan hati para pihak-pihak yang berselisih atau yang bersengketa. 3
Menurut  R.  Subekti,  sebagaimana  dikutip  Ahmad  Jauhari  bahwa  term arbitrase berasal  dari  bahasa  latin arbitrare atau  bahasa  Belanda arbitrage yang berarti suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, artinya bahwa  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau  beberapa  orang arbiter  atas  dasar  kebijaksanaannya  dan  para  pihak  yang  bersengketa  tunduk  atau mentaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka tunjuk. Dalam memberikan putusannya  para  arbiter  tersebut  tetap  akan  menerapkan  hokum  seperti  halnya  yang
2 Hasbi Ash-Shiddiqei, tt, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (PT. Al-Ma’arif),  hal. 69
3 Satria  Efendi  M.  Zen,  1994, Arbitrase  Dalam  Syariat  Islam,  dalam  Arbitrase  Islam, (Jakarta: Badan  Arbitrase  Muamalah  Indonesia),  hal    8,  dan    M.  Yahya  Harahap,  (2003), Arbitrase, edisi  2,( Jakarta: Sinar Grafika), hal. 5
dilakukan oleh hakim di pengadilan. 4 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dijelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak yang bersengketa”.
Menurut penafsiran Gunawan Widjaya, bahwa dari pengertian tersebut paling tidak ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi tersebut, yaitu :
1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
3. Perjanjian  arbitrase  tersebut  merupakan  perjanjian  untuk  menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. 5
Memahami  hubungan  antara  arbitrase  dengan  eksistensi  profesi  advokat, sesungguhnya  tidak dapat  terpisahkan dalam proses dalam upaya mendudukkan dan menyelesaikan masalah yang dipersengketakan oleh para arbiter sebagaimana halnya dalam  proses  penyelesaian  kasus-kasus  yang  terjadi  di  peradilan  pada  umumnya. Justeru dengan peran advokat dengan segala perangkat aktivitas keprofesionalannya, akan  sangat  boleh  jadi  lebih  mempermudah  (kalau  perlu  mempermurah)  dan mempercepat  sekaligus  lebih  memperjelas  substansi  hukum  “sebenarnya”  yang diharapkan dalam menyelesaikan suatu sengketa, sehingga pihak-pihak dalam proses ber-arbitrase,  merasa  betapa  sebuah  peroses  keadilan  yang  sama-sama  memang sangat diharapkan oleh siapa pun.
Dalam tulisan berikut ini, salah satu  masalah keperdataan dalam dunia usaha bisnis, yang senantiasa terjadi di tengah-tengah masyarakat modern, yang merupakan wilayah  materiil  arbitrase  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  dan  masalahnya, adalah  mengenai  masalah  sengketa  pengembalian  pinjaman  sebelum  jatuh  tempo.
4 Ahmad Jauhari. (2004), Arbitrase Syariah dan Eksistensinya, (Jakarta: Basyarnas),  hal. 10
5 Gunawan Widjaya, dk. (2003), Hukum Arbitrase, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),  hal. 44
Dalam  hal  tersebut  yang  ingin  dipahami,  bagaimana  masalahnya  dalam  analisis perspektif hukum Islam, dengan sistematika bahasan sebagai berikut:

## B. Sistematika Pembahasan

## 1. Sketsa Kasus Pengembalian Pinjaman
Misalnya  dalam  suatu  kasus  tersebut,  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI)  yang  telah  ditunjuk  oleh  para  pihak-pihak  yang  berperkara,  dan  Arbiter Majelis  tersebut  setelah  membaca  surat-surat  yang  bersangkutan  dan  mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan seterusnya ditanganinya melalui beberapa kali sidang  majelis  (Putusan  Majelis  Arbiter  BAMUI:  4  Nopember  1999),  dan  masing- masing  pihak  baik  penggugat  maupun  tergugat  dengan  para  kuasa  hukumnya (termasuk  para  saksi-saksi)  masing-masing,  telah  memahami  duduk  dan  substansi persengketaan, yang dikabulkan oleh majelis arbiter.

## SUBSTANSI DUDUKNYAPERKARA
1. Pada tanggal 28 Desember 2004 Penggugat (A) dengan  i’tikad dan niat baik, serta  penuh  kepercayaan  telah  membantu,  memberi  pinjaman  kepada Tergugat (B) uang  sebesar  Rp. 80.000.000,- dipergunakan untuk  membeli 2 unit  mobil  angkot.  Pembiayaan  dan  substansi  pemberian  pinjaman  tersebut melalui  sebuah    perjanjian al-Ba’iu  bi  al-Tsaman  al-Ajil ,  dan  telah  ditanda tangani dan dibuat dengan secara dibawah tangan.
2. Dalam  pemberian  pinjaman  fasilitas  al-Ba’iu  bi  al-Tsaman  al-Ajil,  tergugat telah  memberikan  jaminan  berupa  tanah  dan  bangunan  (berupa  rumah tinggal),  lengkap  dengan  surat-suratnya  dibawa  sertifikat  BPN,  dan  telah ditanda tanganinya dalam penguasaannya kepada pihak penggugat..
3. Dalam  proses  perjalanan  pembiayaan  pinjaman  tersebut,  tergugat  hanya melakukan pembayaran sebanyak 11 kali mengansur sebesar Rp. 34.560.790, dan  sisanya  sebanyak  25  kali  angsur  lagi  sebesar  Rp.  71.441.620.  Tergugat tidak pernah mengansur  lagi  dan pembiayaannya dikategorikan macet  (kridit macet)  dan  pihak  penggugat  sudah  dua  kali  mengirimkan  surat  peringatan
sejak  tanggal  25  September  2005,  akan  tetapi  tidak  ada  tanggapan  atau perhatian dari tergugat.
4. Pada  tanggal  2  Nopember  2005  pembiayaan  tergugat  sudah  jatuh  tempo, tetapi  tergugat  tidak  juga  mau  membayar  lunas  pembiayaannya,  selain  itu tergugat  sudah  tidak  kooperatif,  tidak  loyal  lagi  kepada  penggugat,  atau dengan  kata  lain  sudah  tidak  mempunyai  i’tikad  baik  lagi,  karena  tidak  mau membayar semua hutangnya kepada penggugat yang masih tersisa sebesar Rp. 71.441.620.
5. Atas dasar tersebut penggugat telah menetapkan terjadi cedera janji (inkar al- ‘Ahd  wa  al-‘Aqd)  di  pihak  tergugat  karena  tidak  mentaati  dan  memenuhi kewajiban  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  di  dalam  perjanjian pembiayaan,  maka  hal  ini  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  penggugat sebagai Bank dan masyarakat lainnya yang masih membutuhkan modal.
Berdasarkan alasan-alasan atau substansi sengketa tersebut di atas sebagai alas permohonan  pihak  penggugat,  maka  Badan  Arbitrase  melakukan  upaya-upaya pemahaman dan pertimbangan hukum, antara lain sebagai berikut:
Menimbang bahwa  berdasarkan perjanjian pembiayaan  al-Ba’iu bi al-Tsaman al-Ajil  pada  tanggal  28  Desember  2004  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak ditentukan, bahwa sesuatu  sengketa  yang timbul  dari atau dengan cara apapun  yang ada  hubungannya  dengan  perjanjian  ini  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  damai kecuali sebagaimana ditetapkan didalam perjanjian ini, akan diselesaikan melalui dan menurut tatacara dan persyaratan BAMUI (Badan Arbitrase Mu’amalah Indonesia). Menimbang bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah  seperti tersebut  di  atas  yang  pada  pokoknya  adalah  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat telah terjadi persetujuan fasilitas pembiayaan al-Ba’iu al-Tsaman al-Ajil, yang dibuat secara tertulis, dengan harga beli (pinjaman) sebesar Rp. 80.000.000,- dan harga jual sebesar Rp. 106.002.410, (selama 3 tahun atau dalam 36 bulan).
Menimbang bahwa  karena  pihak  tergugat  tidak  mampu  lagi  mencicil hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan lagi pula pihak penggugat telah 2  kali  memberikan  teguran,  namun  pihak  tergugat  tidak  memperdulikannya,  maka majelis  Arbitrase  berkesimpulan  bahwa  tergugat  telah  ingkar  atau  cidera  janji,  dan bertentangan  dengan  maksud    ayat  282  dalam  surat  al-Baqarah,  dan  ayat  58  dalam surat al-Nisa’.
Menimbang bahwa  dengan  terjadinya  cidera  janji  pada  pihak  tergugat,  maka dengan  demikian  tergugat  telah  tidak  memenuhi  prinsip amanah kepada  penggugat sebagai pihak yang menjadi ahlinya, yang dirugikan. Oleh karena itu kepada tergugat sesuai  dengan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh penggugat,  beserta  keterangan  para saksi  dan  saksi  ahlinya,  Majelis  Arbitrase  dapat  mengabulkan  gugatan  penggugat untuk  keseluruhannya,  dan  menetapkan  pihak  tergugat  untuk  memenuhi  kewajiban hukum kepada penggugat.
Menimbang bahwa penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing:
1. Bukti P-1 : Perjanjian pembiayaan al-Bai’u  bitsaman ajil kedua belah pihak, PP. Nomor : 64/05/3/94 tanggal 28 Desember 1994
2. Bukti  P-2  :  Akta  Pemberian  jaminan  berupa  kuasa  untuk  menjual  dan pengoperan hak, tertanggal 1 Januari 1995
3. Bukti  P-3  :  Perihal  persetujuan  fasilitas  Bai’u  bitsama  ajil  tanggal  22 Desember 1994
4. Bukti P-4 : Perihal surat-surat peringatan dua kali, masing-masing tanggal 25 September 1995, tanggal 7 Nopember 1997
5. Bukti  P-5  :  Perihal  pembayaran  angsuran  selama  11  bulan,  sejak  bulan pertama tanggal 10 Pebruari 1995.
Menimbang bahwa  mengingat  maksud  nash-nash  al-Qur’an  dan  al-Hadits, serta Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan perkara atau sengketa  ini, dan  sesuai  dengan  pasal  60  UU.  RI.  Nomor.  30  Tahun  1999  ,  yunto  pasal  28
Peraturan  Prosedur  BAMUI,  maka  putusan  dalam  perkara  Arbitrase  ini  adalah  final dan mengikat kedua belah pihak.

## MENGADILI DAN MENETAPKAN
1. Mengabulkan  gugatan  peagguat  (A)  untuk  seluruhnya,  dan  menyatakan sebagai tergugat (B) telah melakukan wanprestasi atau cedera janji atau ingkar janji terhadap penggugat.
2. Menyatakan  sebagai  hokum  dan  mengikat  semua  hal  yang  telah  disepakati dan  yang  telah  diperjanjikan  oleh  penggugat  dan  tergugat  dalam  perjanjian pembiayaan al-Bai’u Bitsaman Ajil.
3. Menghukum  Tergugat  dan  orang  lain  yang  mendapatkan  hak  dari  padanya, untuk  melunasi  kewajiban  pembayaran  tunggakan  uang  sebesar  Rp. 71.441.620, kepada Penggugat secara tunai, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini diucapkan.
4. Menyatakan  memberi  ijin  kepada  penggugat  untuk  menjual  sendiri  dan mengoper hak atas tanah dan bangunan  yang menjadi jaminan sesuai dengan perjanjian  dengan  harga  yang  dipandang  layak  sebatas  kewajiban  Tergugat kepada Penggugat.
5. Menetapkan pada Penggugat dan Tergugat membayar biaya administrasi dan biaya selama proses pemerikasaan perkara, masing-masing  Rp. 300.000 (tiga ratus  ribu  rupiah),  serta  membayar  honorarium  para  Arbiter,  masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
6. Upaya  eksekusi  bilamana  ada  keberatan  dari  pihak  tergugat  setelah  30  hari putusan  ini  ditetapkan,  maka  pihak  penggugat  diperkenankan  memohonkan pengajuan ke Pengadilan Agama.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
Dengan  mengucapkan  al-Hamdulillah,  demikian  diputuskan  dalam  rapat majelis  Arbiter  BAMUI  pada  hari  Kamis  tanggal  4  Nopember  1999,  dan  diucapkan oleh kami, masing-masing dan ditanda tangani. 6
2. Analisis dan Pemahaman Substansi Kasus Sengketa
Sebagaimana  dipahami  bahwa  substansi  permasalahan  dan  perkara  sengketa yang  diketengahkan,  dalam  kajian  hukum  Islam  (fiqih  Islam)  dikategorikan  sebagai bagian  daripada  fikih mu’amalah  (hukum  ekonomi  syariah) , yakni  hal-hal  yang berkaitan  dengan  aturan-aturan  hubungan  sesama  manusia  dalam  upaya  memenuhi tuntutan  kebutuhan  hidup.  Adalah  suatu  hal  yang  tidak  mungkin  setiap  manusia sukses dengan sendirinya, justeru dengan berkat orang lain, hubungan sesamanyalah pada  akhirnya    manusia  akan  dapat    dianggap  sukses  berbagai  hal  dalam  hidupnya. Manusia yang tidak mau membantu dan merasa tidak mau saling membutuhkan satu sama  lain,  serta  tidak  mau  tunduk  kepada  aturan-aturan  yang  berlaku  di  antara sesamanya, merupakan penyebab utama muculnya sengketa atau konflik sosial, yang pada gilirannya mengundang perselisihan, persengketaan yang tentunya memerlukan penyelesaian akhir dalam hal ini melalui  proses arbitrase (tahkim).
Untuk  memahami  lebih  lanjut  masalah  tersebut,  mengapa  sampai  terjadi perselisihan  dan  pada  akhirnya  memerlukan  proses  arbitrase  seperti  contoh  kasus telah  disebutkan  di  atas,  maka  hal  yang  penting  berkaitan  yang  harus  dipahami menurut penulis dalam tulisan berikut ini adalah sebagai berikut:
a. Pinjam Meminjam dan Urgensinya
6 .  Salah  satu  kasus  yang  diketengahkan  di  atas,  penulis  hanya  mencoba  memahami  kembali substansi perkara perdata secara ringkas, sebagai gambaran ringas betapa tatacara menangani perkara perdata  dalam  majelis  arbitrase.  Baca, peraturan  Prosedur  BASYARNAS, hal.  1-12,  dan salah  satu Putusan Majelis BAMUI dalam tahun 1999, hal. 1-9 7 . Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah, edisi 1, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada),  hal. 91-92, dan Rahmat Syafe’i, 2001, Fiqih Muamalah, edisi 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal 139-140
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
Lazimnya  istilah  pinjam  meminjam  dalam  term  fikih  mu’amalah,  dalam bahasa arabnya disebut ‘ariyah , dari kata ‘aara , yang secara etimologi berarti datang dan  pergi. Pendapat  lain  mengatakan  bahwa ‘ariyah berasal  dari  kata al-Ta’awur yang  berarti saling  menukar  dan  mengganti dalam  tradisi  pinjam  meminjam.
Sedangkan  menurut  pengertian  istilahnya  dari  berbagai  pendapat,  di  antaranya  ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya (meminjamkan),  apa  yang  mungkin  untuk  dimanfaatkan,  serta  tetap  zat  barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. 7
Menunjukkan  adanya  bentuk  bantuan  atau  pertolongan  seseorang  dalam  bentuk sesuatu kepada pihak  yang memerlukan, dimana sesuatu barang  yang menjadi objek pemberian  pinjaman  itu  dapat  dimanfaatkan,  yang  pada  gilirannya  suatu  saat  akan dapat dikembalikan kepada si-peminjam seperti sedia kala.
Etika  sosial  seperti  ini,  Islam  sangat  apresiatif  terhadapnya,  memberikan pinjaman  kepada  orang  yang  butuh  termasuk  akhlak  yang  mulia  dan  lagi  sangat terpuji,  karena  substansinya  berarti  menolong  melepaskan  kesusahan  orang  lain. Bukankah  Islam  senantiasa  mengajarkan  prinsip  tolong  menolong  dalam  kebaikan, yang  didalamnya  tercermin  dalam  berbagai  ayat  al-Qur’an  (al-Maidah  ayat  2)  dan demikian  pula  dalam  berbagai  hadits  Rasulullah  Saw.  Di  kalangan  ulama  ada  yang mengatakan  bahwa  tolong  menolong  dalam  hal  memberikan  pinjaman  kepada seseorang  atau  lebih,  dalam  hukum  Islam  adalah  sunnah  hukumnya,  dan  disamping itu bahkan ada yang berani sampai mengatakan bahwa wajib hukumnya. 8
Setiap kali seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki  utang  kepada  yang  berpiutang.  Setiap  utang  adalah  wajib  dibayar  atau dikembalikan (cash atau kridit), maka berdosalah bagi orang yang enggan, tidak mau melunasi  utangnya,  bahkan  melalaikan  pembayaran  utang  juga  termasuk  aniaya, perbuatan  aniaya  adalah  salah satu  perbuatan dosa.  Oleh karena itu, sebagian ulama
8 Ibid, hal. 93, dan bandingkan Hamzah Ya’qub, 1984, Kode Etik Dagang menurut Islam, edisi 1, (Bandung: CV. Diponegoro), hal. 214
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
berpendapat  bahwa  bilamana  peminjam  telah  memegang  (dimanfaatkan)  barang- barang pinjaman, kemudian barang tersebut misalnya rusak, apalagi sampai hilang, ia tetap  berkewajiban  menjaminnya  (mengganti,  mengembalikan),  baik  karena pemakaian  yang  berlebihan  maupun  karena  yang  lainnya.  Itu  menunjukkan  betapa urgensinya  utang  (pinjaman),  seolah-olah  tidak  ada  alasan  untuk  tidak  melunasinya, dengan  kata  singkatnya  tetap  agar  dapat  dikembalikan  dikemudian  hari  meskipun misalnya tidak secara tunai.
Ada  beberapa  hal  yang  dijadikan  penekanan  dalam  pinjam  meminjam  atau utang  piutang  tentang  nilai-nilai  etika  atau  sopan  santun  yang  terkait  di  dalamnya, ialah sebagai berikut:
1. Sesuai  dengan  (QS,  2  :  282),  agar  utang  piutang  supaya  dikuatkan  dengan tulisan  dari  pihak  berutang  dengan  disaksikan  dua  orang  saksi  laki-laki  atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai dalam hati dengan niat akan membayarnya atau mengembalikannya.
3. Pihak  berpiutang  hendaknya  berniat  memberikan  pertolongan  kepada  pihak berutang,  bila  yang  meminjam  memang  betul-betul  tidak  mampu mengembalikan,  maka  yang  berpiutang  lebih  terhormat  bila  hendak membebaskannya (QS, 2 : 280).
4. Pihak yang berutang bila sudah mampu untuk mengembalikan atau membayar pinjaman  hendaknya  dipercepat  pembayaran  utangnya,  karena  lalai  dalam pembayaran pinjaman, berari berbuat zdalim. 9
b. Konsekuensi Pinjaman sebelum Jatuh Tempo
9 Ibid, hal. 98
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
Sebagaimana  dipahami,  yang  pasti  dan  seharusnya  bahwa  pinjaman  harus dikembalikan. Mengenai kapan pengembaliannya, dan bagaimanacara pengembaliannya,  itu  berpulang  kepada  apa  yang  menjadi  kesepakatan  dalam melakukan  transaksi  pinjam  meminjam.  Dengan  demikian  antara  pemberi  pinjaman dan peminjam, harus sama-sama ada kesepahaman, kesepakatan, dan keduanya harus sama-sama  tunduk  dan  taat  atas  substansi  kesepakatan  yang  dibuat.  Pada  umumnya pengembalian pinjaman (utang) dalam dunia bisnis, lazimnya melalui proses sampai batas  akhir  pelunasan  yang  telah  ditentukan.  Apabila  telah  diikat  perjanjian  hutang untuk  jangka  waktu  tertentu,  maka  wajiblah  hukumnya  janji  itu  ditepati  dan  pihak yang  berhutang  wajib  membereskan  (melunasi)  hutangnya  sesuai  substansi perjanjian.
Menepati  janji  adalah  wajib  hukumnya,  dan  setiap  orang  bertanggungjawab akan janji-janjinya sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Isra ayat 34. Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius  di  kemudian  hari,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak.  Kerena  itu,  barang siapa  berhutang  hendaklah  dengan  bersegera  melunasinya  (sejak  dari  awal  dengan niat akan melunasinya), supaya dapat hidup dalam kehidupan yang lebih tenang dan tanpa  merasa  ada  bebanan.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  sebagaimana  diisyaratkan dalam  salah  satu  hadits  Rasulullah  saw  riwayat  Ibnu  Majah  dari  Abu  Hurairah  r.a, yang terjemahannya Nabi bersabda bahwa sesungguhnya sebaik-baik kalian di antara yang  terbaik  dari  kalian  adalah  orang  yang  paling  baik  (bersegera)  dalam  melunasi utangnya. Demikian juga dalam salah satu hadits yang lain, riwayat Ibnu Majah dari Amr  Ibn  al-Syaridy  dari  Bapaknya,  yang  terjemahannya  Rasulullah  saw  bersabda bahwa  menunda  pembayaran  utang  oleh  orang  yang  mampu,  akan  berdampak  pada kehormatan dan menyebabkan sanksi untuknya. 10
Sebaliknya,  perbuatan  yang  dengan  sengaja  mengulur-ulur  waktu,  tidak  mau membayar  hutang,  padahal  ia  mampu  dan  segalanya  ada  padanya,  maka  perbuatan
10 .  Muhammad  Nashiruddin  al-Albani,  tt, Shahih  Sunan  Ibnu  Majah, (al-Bayan),    hal.  1982  dan 1985
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
tersebut termasuk akhlak yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan zalim. Orang yang  mengambil  pinjaman  dengan  sengaja  tidak  berniat  membayarnya  atau mengembalikannya,  perbuatan  seperti  ini  lebih  zdalim  lagi  dan  dipandang  sebagai penipu  atau  sebagai  pencuri.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  sebagaimana  diisyaratkan juga dalam salah satu hadits Rasululah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib al-Khairy, yang terjemahannya Rasulullah saw bersabda bahwa barang siapa yang mengambil  suatu  hutang sedang dia sengaja untuk  tidak membayarnya kepada yang memberikan penjaman, niscaya dia kelak akan bertemu dengan Allah layaknya sebagai pencuri. 11
Orang yang memberikan pinjaman (uang atau barang) dapat menarik kembali barang  yang  dipinjamkannya  kapan  saja  dia  kehendaki,  selama  tidak  mengganggu dan  merusak,  membahayakan  hajat  peminjam.  Jika  penarikan,  permintaan  barang pinjaman  itu  merusakkan  dan  bahkan  menyusahkan  peminjam,  maka  penarikan  itu hendaklah ada proses toleransi lanjutan, ditangguhkan hingga mudarat atau kesusahan itu  hilang.  Menurut  Imam  Malik,  bahwa  pihak  yang  memberikan  pinjaman,  tidak boleh  menarik  kembali  barangnya  sebelum  si-peminjam  mengambil  manfaatnya (mempergunakannya)  dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Apabila  ia mensyaratkan  (disepakati)  suatu  masa  tertentu  (dengan  cara  kredit  misalnya)  dalam pembayarannya,  maka  masa  tersebut  mestilah  ditaati,  ditepati  dan  dipenuhinya, artinya  melunasi  pinjaman  (utang)  dengan  cara  kredit  hingga  batas  akhir  lunasnya atau  jatuh  tempo,  dan  apabila  ia  tidak  mensyaratkan  sesuatu  masa  tertentu,  maka hendaklah  ia  memenuhi,  melunasi  pada  masa  yang  dipandang  pantas  oleh  orang banyak. Oleh karena itu, pelunasan utang (pinjaman) tetap harus dilunasi,  meskipun upaya  pelunasannya  melalui  tahapan  kredit  (cicilan)  yang  telah  ditentukan. Konsekuensinya,  utang  atau  pinjaman  yang  tidak  dapat  dibayar  melalui  tahapan kredit,  sementara  batas  waktu  pelunasan  yang  telah  ditentukan  (belum  berakhir) apalagi telah berakhir pula, maka sisa utang atau pinjaman tetap harus  dilunasi atau
11 Ibid, hal. 1969
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
dikembalikan.  Menurut  Muhammad  Najatullah  Shidiqi,  bahwa  dalam  kasus-kasus pinjam  meminjam  harus  dijamin  adanya  pelunasan,  yang  pada  akhirnya  ditangani oleh  negara.  Jika  yang  menjamin  benar-benar  tidak  mampu  membayar,  maka pelunasan  dapat  diambil  dari  dana  yang  terhimpun  dari  zakat,  pola  asuransi  yang lengkap juga dapat menjaminnya. 12
c. Islam dan Kredit Pinjaman Macet
Pada  umumnya  yang  dimaksud  dengan  kredit  adalah  sesuatu  yang  dibayar secara  berangsur-angsur,  yang  kemungkinannya  baik  dalam  bentuk  bisnis  jual  beli maupun  dalam  pinjam  meminjam.  Seperti  misalnya  sering  kita  lakukan  membeli mobil Trios ke sebuah dealer dengan uang muka misalnya 10 % dan sisanya dibayar secara  berangsur-angsur  selama  sekian  tahun  dan  dibayar  satu  kali  dalam  sebulan. Demikian halnya dalam  soal  seseorang  misalnya  memberikan pinjaman uang secara tunai sebagai modal kepada seseorang, dimana upaya pengembaliannya dengan cara cicilan  dalam  setiap  bulannya  sampai  batas  waktu  dianggap  lunas  sesuai  dengan substansi  perjanjian.  Kredit  bisa  pula  misalnya  terjadi  pada  seseorang  yang meminjam  uang  ke  Bank  atau  Koperasi,  kemudian  pinjaman  tersebut  dibayar berangsur-angsur,  yang  kemungkinannya  dibayar  setiap  hari,  atau  ada  pula  yang dibayar satu kali dalam sebulan.
Dalam  salah  satu  argumentasi  bahwa  fakta-fakta  yang  dan  objektif menegaskan,  bahwa  pada  adasarnya  ajaran  Islam  jelas  melarang  setiap  pembungaan uang,  tetapi  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  Islam  melarang  perkreditan,  sebab  sistem perekonomian  modern  tidak  akan  lancar  tanpa  adanya  kredit  dan  pinjaman. 13 Pinjaman  atau  hutang  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  jenis,  (a)  pinjaman  yang  tidak menghasilkan,  yaitu  pinjaman  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari, dan (b) pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Konsekensi masing-masingnya tetap wajib
12 Muhammad Najatullah  Shidiqi, 1984, Bank Islam,  ( Bandung: Pustaka),  hal. 78-79 13 Anwar Iqbal Quraesi, 1985, Islam dan Teori Pembungaan Uang, te, (Jakarta: Tintamas),  hal. 111
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi
hukumnya  untuk  dikembalikan,  baik  secara  kridit  maupun  secara  tunai  dalam pelunasannya”.
Bentuk  hutang  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  tuntutan  kebutuhan  rumah tangga  atau  keperluan-keperluan  hidup  lainnya,  Islam  menyadari  pentingnya  jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup  sehari-hari,  maka  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  membayar  utangnya  secara berangsur-angsur atau kontan, dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut kalau boleh dibebaskan, apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena  dalam  Islam  dianjurkan  apabila  peminjam  jatuh  miskin  (bangkrut)  karena pinjaman itu, maka utangnya wajib dihapuskan.
Adapun  langkah-langkah  penyelesaian  seseorang  yang  berutang  dan  tidak mampu  membayar  pinjamannya,  pertama,  diberi  penundaan  waktu  pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu juga  melunasinya,  maka  nafkahkanlah  dia  dan  anggap  saja  utang  itu  sebagai shadaqah,  hal  itulah  yang  akan    lebih  baik  bagi  yang  meminjamkan  (QS,  2  :  280). Etika  sosial  seperti  ini,  sesuai  juga  apa  yang  diisyaratkan  dalam  salah  satu  hadits Rasulullah  Saw  riwayat  Ibnu  Majah  dari  Buraidah  al-Aslamy,  yang  terjemahannya Rasulullah saw bersabda bahwa “barang siapa  yang mempermudah penagihan utang (memberi  tenggang  waktu),  maka  setiap  hari  baginya  bernilai  sedekah,  dan  barang siapa  yang  mempermudah  tagihan  utang  sampai  setelah  jatuh  tempo,  maka  baginya pahala yang sama, yakni setiap hari baginya adalah bernilai satu sedekah”. 14
C. Simpulan
Memahami substansi permasalahan kasus sengketa perdata yang diuraikan di atas  dalam  upaya  penyelesaian  duduknya  perkara  hukum  melalui  proses  majelis badan arbitrase, maka bagi penulis berkesimpulan sebagai berikut:
14 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Loc.cit, hal. 1977
1. Arbitrase  sebagai  salah  satu  lembaga  sosial  peradilan  diluar  pengadilan, keberadaannya  punya  kontribusi  serta  berperan  membantu,  menangani sekaligus  sangat-sangat  diharapkan  akan  mampu  menyelesaikan  berbagai kasus-kasus  sengketa  keperdataan  terutama  dalam  bidang  muamalah  dunia bisnis,  keputusan  sebagai  pemungkasnya  adalah  bersifat  final  dan  mengikat.
Tidak  mengenal  setelah  itu  adanya  proses  naik  banding,  kasasilah  dan sebagainya seperti halnya yang laris terjadi di dunia peradilan atau pengadilan pada umumnya.
2. Sengketa  pengembalian  sisa  pinjaman  uang,  sebelum  masa  jatuh  tempo, dengan  perjanjian  masa  pelunasannya  secara  cicilan  bulanan  hingga terlunasinya, sebenarnya tetap menjadi tanggung jawab  yang diberi pinjaman (sebagai  utang).  Karena  pelanggaran,  pengingkaran  terhadap  suatu  hasil perjanjian  “terkesan  dengan  sadar  tidak  mampu  melunasinya”  merupakan suatu  alasan  yang  “menentukan”  bahwa  ia  tetap  wajib  hukumnya  untuk mengembalikan atau melunasinya.
3. Pengembalian atau pelunasan suatu utang yang seharusnya dibayar, etika yang terbaik  dilakukan  dan  sangat  mulia  menurut  hukum  Islam,  semestinya  pihak penggugat tetap lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi si-tergugat, agar dalam  upaya  niat  baiknya  untuk  melunasinya,  tidak  turut  mengganggu stabilitas  kelanjutan  kehidupannya,  apatalagi  dalam  menunjang  kehidupan keluarganya. Ingat, bahwa dalam beragama sangat ditekankan dan dianjurkan proses  saling  mau  memberi  kemudahan,  merupakan  asas  keberhasilan menentukan  masa  depan. Inna  al-Diin  Yusrun sesungguhnya  ajaran  agama Islam menawarkan kemudahan-kemudahan dalam proses bermuamalah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibni Majah, dalam al- Bayan, tt
Al-Jaziri, Abd al-Rahman. (1969), Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah, tp.
Ash-Shiddiqie,  Hasbi, Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam, (Bandung:  PT.  Al- Ma’arif), tt
Departemen Agama RI, (1976), Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Bumi).
Restu Efendi M. Zen, Satria. (1994), Arbitrase dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia).
Harahap, M. Yahya. (2003), Arbitrase, edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika).
Iqbal Qureshi, Anwar. (1985), Islam dan Teori Pembungaan Uang, (Jakarta: Tintamas).
Jauhari, Ahmad, (2004), Arbitrase Syari’ah dan Eksistensinya, (Jakarta: Basyarnas). Kadafi, Binziad. (2004), Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia, edisi 1, (Jakarta: PSHK atas Kerjasama dengan The Asia Foundation).
Najtullah Shiddiqi, Muhammad. (1984), Bank Islam, ( Bandung: Pustaka). Peraturan Prosedur Basyarnas. (1999) Said, Muh. (2014), Masail Al-Fiqh Al-Nawazil, edisi 1, (Pekanbaru: Suska Press).
Suhendi, Hendi. (2002), Fiqh Muamalah, edisi 1, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Syafi’i Antonio, Muhammad. (2001), Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press).
Syafe’i, Rachmat. (2001), Fiqh Muamalah, edisi 1, (Bandung: Pustaka Setia). Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advocat
Wahab,  Abdul,  Abdul  Muahaimin,  (2015), Aktualisasi  Syariah  dan  Fikih  dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Hukum, Jurnal Ahkam Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Volume XV, Nomor 2).
Widjaya, Gunawan. (2003), Hukum Arbitrase, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Ya’qub, Hamzah. (1984), Kode Etik Dagang Menurut Islam, edisi 1, Semarang: CV. Diponegoro.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018    Analisis Pengembalian...Muh Said & Syafi’ah Sukaimi