aq INDICATORS Vol 1 (1) (2019)

## INDICATORS
Journal of Economics and Business
http://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis
Analisis Ricardian Equivalence Hypothesis di Indonesia: Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Konsumsi Masyarakat
Bekti Ayu Selawati 1  , Evi Yulia Purwanti 2

## Universitas Diponegoro
Info Artikel ________________
Sejarah Artikel:
Diterima November 2018 Disetujui Februari 2019 Dipublikasikan Mei 2019 ________________
Keywords:
Consumption, error correction model, fiscal policy, keynesian, ricardian equivalence hypothesis __________________

## Abstrak
___________________________________________________________________ Belanja  pemerintah  pusat  cenderung  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Jumlah penerimaan  pajak  yang  lebih  kecil  daripada  kebutuhan  belanja  mendorong  pemerintah  untuk memperoleh  sumber  pembiayaan,  yang  salah  satunya  dengan  melakukan  penarikan  utang  luar negeri.  Beban  utang  luar  negeri  yang  semakin  tahun  semakin  meningkat  bisa  mempengaruhi perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan utang  luar  negeri  pemerintah  terhadap  konsumsi  masyarakat.  Penelitian  ini  juga  menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan kekayaan sebagai faktor yang mempengaruhi konsumsi. Data yang  digunakan  di  dalam  penelitian  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan World Bank tahun 1973 sampai dengan 2014. Metode analisis yang  digunakan  adalah  Error  Correction  Model  (ECM).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa variabel kebijakan fiskal melalui instrumen belanja pemerintah pusat dan pembayaran bunga utang tidak  signifikan mempengaruhi  konsumsi  dalam  jangka  pendek.  Namun  dalam  panjang,  seluruh variabel  independen  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  terbukti  secara  statistik  berpengaruh signifikan  terhadap  konsumsi  masyarakat.  Ricardian  Equivalence  Hypothesis  tentang  adanya netralitas  kebijakan  fiskal  tidak  berlaku  di  dalam  perekonomian  Indonesia  untuk  periode  1973 hingga 2014.

## Abstract
Central government spending tends to increase year to year. The amount of tax revenue that is less than the expenditure encourages the government to obtain financing sources, one of which is the withdrawal of foreign debt. The foreign debt burden that is increasingly growing could affect Indonesian economy. The aim of this study was to analyze the effects of fiscal policy and government foreign debt on consumption. This study also uses Gross Domestic Product (GDP) and wealth as factors affecting consumption. Data used in this study are secondary data obtained from Ministry of Finance, Statistics Indonesia and World Bank from 1973 to 2014. The analytical method used is the Error Correction Model (ECM). The results showed that the fiscal policy variable through instrument of central government spending and interest payment on debt does not significantly affect consumption in the short-term. However, in the long-term, all independent variables used in this study showed a statistically significant effect on consumption. Ricardian Equivalence Hypothesis about the neutrality of fiscal policy does not apply in the Indonesian economy for period 1973 to 2014.
 Alamat korespondensi: Jl. Erlangga Tengah No.17, Semarang, 50229 E-mail: bektiayu07@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
mengalami  penurunan  beberapa  tahun  terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank, pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  berada  pada level  6,2%  pada  tahun  2010,  namun  menurun menjadi  5,0%  di  tahun  2014.  Penurunan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  ini  mengindikasikan semakin lesunya perekonomian Indonesia. Posisi pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  di  kawasan ASEAN  (Association  of  Southeast  Asian  Nations) tahun 2014 berada di peringkat tujuh, lebih rendah dari Myanmar, Laos, Kamboja, Filipina, Malaysia dan Vietnam.
Pemerintah  perlu  melakukan  upaya  untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, di mana peran  pemerintah  dapat  dilakukan  melalui kebijakan  fiskal,  baik  melalui  pengaturan
perpajakan maupun pengaturan terhadap pengeluaran  pemerintah.  Kebijakan  pengeluaran pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan  ekonomi  apabila  digunakan  untuk kegiatan  produktif  (Kementerian  Keuangan, 2011).
Kebijakan  fiskal  di  Indonesia  tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Data  APBN  menunjukkan  bahwa besarnya  pengeluaran/belanja  pemerintah  tahun 2010  –  2014  selalu  mengalami  peningkatan. Hingga  tahun  2014,  belanja  pemerintah  telah mencapai  1.203.577,17  miliar  rupiah,  sebesar 12,24%  digunakan  untuk  belanja  modal, sedangkan  87,76%  didominasi  oleh  belanja operasi yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah dan memberi manfaat jangka pendek.
Grafik 1. Perkembangan dan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN Tahun 2010 – 2014 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 – 2014, diolah
Kebutuhan belanja pemerintah yang selalu meningkat  berdampak  pada  semakin  tingginya kebutuhan  atas  sumber-sumber  penerimaan. Kebijakan  anggaran  defisit  yang  diterapkan pemerintah  menunjukkan  bahwa  penerimaan pajak  lebih  kecil  daripada  belanja  pemerintah, atau dengan kata lain, penerimaan yang diperoleh dari  pajak  tidak  mencukupi  untuk  membiayai kebutuhan belanja pemerintah. Pada tahun 2014, penerimaan  pajak  sebesar  1.146.865,77  miliar rupiah,  lebih  rendah  dibandingkan  kebutuhan belanja pemerintah yang mencapai 1.203.577,17
miliar rupiah. Konsekuensinya, pemerintah harus memperoleh sumber pembiayaan (baik dari dalam maupun  luar  negeri)  untuk  membiayai  defisit anggaran pada tahun yang bersangkutan.
Utang  luar  negeri  merupakan  sumber pembiayaan  defisit  yang  dapat  diandalkan  oleh pemerintah, yang jumlahnya cenderung mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun. Hingga  tahun  2014,  posisi  utang  luar  negeri pemerintah  telah  mencapai  143.068  juta  USD, meningkat 10,69% dari tahun sebelumnya.
Grafik 2. Perkembangan Utang Luar Negeri Pemerintah (PPG*) Tahun 2010 – 2014 *  External Debt Stock, Public and Publicly Guaranteed
Sumber: World Bank, diolah
Utang  luar  negeri  berdampak  pada perekonomian suatu negara, bisa berupa dampak positif  maupun  dampak  negatif  tergantung  dari sudut pandang terhadap utang itu sendiri. Utang yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan- kegiatan  produktif  akan  mampu  mendorong peningkatan  kegiatan  ekonomi,  sehingga berdampak  pada  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.  Namun  di  sisi  lain,  utang  yang semakin  tinggi  sebagai  pengaruh  pembangunan neo liberal sejak awal orde baru hingga saat ini semakin  membebani  masyarakat  luas  (Arif  dan Sasono  serta  Rachbini  dalam  Hakim,  2006). Utang  merupakan  sumber  pembiayaan  bagi pemerintah  untuk  membiayai  pembangunan, namun  jumlah  utang  yang  semakin  besar merupakan  beban  bagi  masyarakat  di  masa mendatang.
Ricardian  Equivalence  Hypothesis  (REH) merupakan  salah  satu  studi  yang  mempelajari bagaimana  dampak  utang  pemerintah  terhadap perekonomian.  Hipotesis  ini  dikemukakan  oleh Barro  (1974),  mengelaborasikan  pemikiran ekonom  klasik  David  Ricardo  di  mana  utang pemerintah  pada  masa  ini  akan  menyebabkan peningkatan  beban  masyarakat  di  masa  yang akan  datang  (Hakim,  2006).  Pandangan Ricardian  menerapkan  logika  konsumen  dalam menilai  pengaruh  utang  pemerintah  terhadap perekonomian  melalui  variabel  konsumsi masyarakat.  Konsumen  diasumsikan  bersikap rasional dalam menanggapi kebijakan fiskal dan penarikan pinjaman/utang yang dilakukan oleh
pemerintah.  Konsumen  memahami  bahwa peningkatan  utang  pemerintah  saat  ini  sebagai akibat  dari  kebijakan  fiskal  ekspansif  akan menyebabkan  pajak  yang  lebih  tinggi  di  masa depan.  Sehingga,  konsumen  yang  mempunyai pandangan  ke  depan  tidak  menggunakan peningkatan  pendapatan  setelah  pajak  untuk keperluan pengeluaran konsumsi, tetapi ditabung dalam  rangka  membayar  kewajiban  pajak  di masa yang akan datang. Implikasinya, kebijakan utang
pemerintah seharusnya tidak menyebabkan konsumen meningkatkan
pengeluarannya (Mankiw, 2008).
Hadiwibowo (2008) melakukan penelitian tentang Ricardian Equivalence Hypothesis (REH) di Indonesia  yang  hasilnya  menunjukkan  bahwa kebijakan  fiskal,  baik  melalui  instrumen pengeluaran  pemerintah  maupun  pajak  dan utang luar negeri pemerintah tidak mempengaruhi  konsumsi  masyarakat  dalam jangka  pendek.  Berlakunya  hipotesis  Ricardian di  sisi  lain  menegaskan  bahwa  teori  Keynes tentang adanya pengaruh  kebijakan  pemerintah terutama  dalam  jangka  pendek  tidak  dapat dibuktikan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Hadiwibowo  tersebut,  masyarakat  berpikir rasional  sehingga  tidak  merespon  kebijakan pemerintah  dengan  melakukan  perubahan konsumsi.  Hasil  penelitian  Hadiwibowo  sesuai dengan  kesimpulan  Kormendi  (1983)  yang mendukung  berlakunya  hipotesis  Ricardian. Beberapa  penelitian  lainnya  tentang  topik  yang sama  memberikan  kesimpulan  yang  berbeda
berupa penolakan terhadap hipotesis Ricardian.
Marinheiro  (2001)  melakukan  analisis  terhadap REH dengan
menggunakan
konsumsi masyarakat  sebagai  variabel  dependen  dan variabel-variabel  kebijakan  fiskal,  pendapatan dan  kekayaan  sebagai  variabel  independen. Salah satu model yang digunakan dapat ditulis ke dalam persamaan sebagai berikut:
𝐶 𝑡 = 𝛼 0 + 𝛼 1 𝐺𝐷𝑃 𝑡 + 𝛼 2 𝐺 𝑡 + 𝛼 3 𝑊 𝑡 + 𝛼 4 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝐸𝑅𝑆 𝑡 + 𝛼 5 𝑇𝑋 𝑡 + 𝛼 6 𝐺𝐼𝑁𝑇 𝑡 + 𝛼 7 𝐺𝐵 𝑡 + 𝑢 𝑡 ................................................. (1)
Di mana: C : Konsumsi masyarakat GDP : Gross Domestic Product G : Pengeluaran pemerintah W : Wealth/kekayaan TRANSFERS  : Transfer pemerintah kepada individu TX : Pajak GINT : Pembayaran bunga utang GB : Utang pemerintah
Hasil  dari  penelitian  tersebut  menolak berlakunya  REH  untuk  kasus  perekonomian Portugis.  Selanjutnya,  penelitian  Belingher  dan Moroianu (2015) juga menunjukkan bahwa REH tidak  berlaku  di  perekonomian  Romania. Perbedaan hasil penelitian  tentang berlaku atau tidaknya Ricardian Equivalence Hypothesis menjadi hal yang menarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut,  terutama  berkaitan  dengan  bagaimana penerapannya di Indonesia.
Kebijakan  fiskal  dapat  didefinisikan sebagai  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah melalui  instrumen  fiskal  seperti  pengeluaran pemerintah
dan/atau pajak untuk
mempengaruhi  tingkat  permintaan  agregat perekonomian (Nanga, 2001).
Grafik 3. Perkembangan Pajak dan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 1973 – 2014 Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.
Berdasarkan  Grafik  3,  perkembangan pajak  dan  belanja  pemerintah  pusat  di  dalam struktur  APBN  menunjukkan  tren  positif. Penurunan penerimaan pajak hanya terjadi satu kali selama periode 1973 hingga 2014, yaitu pada tahun  2009  dengan  tingkat  penurunan  sebesar 5,89%.  Melalui  reformasi  UU  Perpajakan, penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan  hingga  beberapa  tahun  terakhir. Penerimaan  pajak  didominasi  oleh  penerimaan pajak  dalam  negeri,  di  mana  pada  tahun  2014
mencapai  96%  dari  total  penerimaan  pajak.  Di sisi lain, perkembangan belanja pemerintah pusat lebih  berfluktuasi  dibandingkan  perkembangan pajak. Selama periode 1973 hingga 2014, belanja pemerintah pusat mengalami  penurunan beberapa kali dengan rata-rata tingkat penurunan sebesar 9,64%.
Penelitian ini
bertujuan untuk
menganalisis bagaimana pengaruh Gross Domestic Product  (GDP),  kekayaan,  variabel-variabel kebijakan fiskal  (belanja pemerintah pusat, pajak
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1 9 7 3
1 9 7 5
1 9 7 7 1 9 7 9 1 9 8 1 1 9 8 3 1 9 8 5 1 9 8 7
1 9 8 9
1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1 2 0 1 3 M ili ar R p Tahun Pajak Belanja Pemerintah Pusat
dan  pembayaran  bunga  utang)  serta  utang  luar negeri pemerintah terhadap konsumsi masyarakat. Variabel kekayaan dapat di-proxy dengan indikator agregat moneter atau jumlah uang beredar (Darby et al. dalam Hadiwibowo, 2008) (variabel kekayaan di  dalam  penelitian  ini    di-proxy  dengan  jumlah uang beredar dalam arti luas).

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder,  diperoleh  dari Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Negara (DJPBN)  Kementerian  Keuangan,  Badan  Pusat Statistik (BPS) dan World Bank. Periode data yang digunakan adalah tahunan, dari tahun 1973 hingga tahun  2014.  Tahun  fiskal  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disesuaikan menjadi 1 Januari  hingga  31  Desember  untuk  semua  tahun anggaran.
Model  dasar  dalam  penelitian  ini  mengacu pada model yang digunakan oleh Kormendi (1983) dan Hadiwibowo (2008) dalam meneliti pengaruh variabel  kebijakan  fiskal  dan  utang  luar  negeri pemerintah  terhadap  konsumsi  masyarakat. Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Error Correction  Model  (ECM).  ECM  pertama  kali dikembangkan  oleh  Sargan  yang  kemudian dipopulerkan  oleh  Engle  dan  Granger  untuk mengoreksi keadaan ketidakseimbangan (disequilibrium).  Teori  Representasi  Granger menjelaskan bahwa ketika dua variabel atau lebih berkointegrasi,  maka  hubungan  antar  variabel tersebut dapat dinyatakan sebagai ECM (Gujarati dan  Porter,  2013).  Persamaan  dasar  dalam penelitian ini yaitu:
PC = f (GDP, GS, W, TX, GINT, GFD)………(2)
Persamaan  (2)  dapat  dituliskan  ke  dalam model ekonometrik sebagai berikut:
𝐿𝑁𝑃𝐶 𝑡 =     𝛼 0 + 𝛼 1 𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃 𝑡 + 𝛼 2 𝐿𝑁𝐺𝑆 𝑡 + 𝛼 3 𝐿𝑁𝑊 𝑡 + 𝛼 4 𝐿𝑁𝑇𝑋 𝑡 + 𝛼 5 𝐿𝑁𝐺𝐼𝑁𝑇 𝑡 + 𝛼 6 𝐿𝑁𝐺𝐹𝐷 𝑡 +
𝑢 𝑡 ……………………………………(3) Selanjutnya, persamaan
(3) dapat diturunkan  menjadi  persamaan  ECM  sebagai berikut:
∆𝐿𝑁𝑃𝐶 𝑡 =    𝛽 0 + 𝛽 1 ∆𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃 𝑡 + 𝛽 2 ∆𝐿𝑁𝐺𝑆 𝑡 + 𝛽 3 ∆𝐿𝑁𝑊 𝑡 + 𝛽 4 ∆𝐿𝑁𝑇𝑋 𝑡 + 𝛽 5 ∆𝐿𝑁𝐺𝐼𝑁𝑇 𝑡 + 𝛽 6 ∆𝐿𝑁𝐺𝐹𝐷 𝑡 + 𝛽 7 𝑢 𝑡−1 + 𝜀 𝑡 …………….(4)
Dimana: PC : Konsumsi masyarakat GDP  : Pendapatan domestik bruto GS : Belanja pemerintah pusat W : Kekayaan TX
: Total penerimaan pajak GINT  : Pembayaran bunga utang GFD  : Utang luar negeri pemerintah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap pertama yang harus dilakukan dalam melakukan  estimasi  dengan  menggunakan  data runtun  waktu  (time  series)  adalah  mengetahui apakah  data  tersebut  stasioner  atau  tidak.  Hal  ini penting  untuk  menghindari  terjadinya  fenomena dari spurious (phenomenom of spurious) atau regresi tanpa  memiliki  arti  (nonsense  regression).  Berikut merupakan hasil uji unit root data time series yang digunakan di dalam penelitian:
Tabel 1. Hasil Uji Unit Root Phillips-Perron
Variabel Philips-Perron Statistic Tingkat Level Tingkat First Difference LNPC -2,327994 -4,964707* LNGDP -2,081361 -4,594060* LNGS -3,925953** -7,321449* LNW -0,816455 -5,195562* LNTX -1,098694 -7,864565* LNGINT -1,491784 -7,039146* LNGFD -2,810488 -4,760878*
Keterangan: * dan ** masing-masing signifikan pada level 1% dan 5% Sumber: Hasil Olahan Penulis (2016)
Berdasarkan  Tabel  1,  variabel  konsumsi masyarakat,  GDP,  kekayaan,  pajak,  pembayaran bunga  utang  dan  utang  luar  negeri  pemerintah tidak stasioner  pada tingkat level. Hanya variabel belanja  pemerintah  pusat  yang  signifikan  pada tingkat  level  dengan ∝ 5%.  Pengujian  kemudian dilakukan  pada  tingkat  first  difference  untuk mengetahui  stasioneritas  data.  Hasil  uji  unit  root
menunjukkan  bahwa  semua  variabel  telah stasioner pada first difference dengan menggunakan ∝ 5%.
Kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka  panjang  atau  keseimbangan  antar  variabel yang  digunakan  di  dalam  penelitian.  Uji kointegrasi  dilakukan  terhadap  residual,  yang hasilnya disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi Variabel Dependen: D(RESID01)
Variabel Koefisien t-statistic Prob. RESID01(-1) -0,850941 -5,568912 0,0000* Keterangan: * signifikan pada level 5%
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2016)
Berdasarkan  hasil  uji  kointegrasi,  nilai probabilitas lebih kecil daripada tingkat signifikansi ∝ 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual bersifat  stasioner  atau  dapat  dikatakan  terdapat hubungan  kointegrasi  atau  keseimbangan  jangka panjang antar variabel di dalam model penelitian. Uji  asumsi  klasik  diperlukan  untuk  memastikan bahwa  estimator  yang  dihasilkan  adalah  terbaik dan  tidak  bias  (Best  Linear  Unbiased  Estimator). Terdapat tiga pengujian asumsi yang digunakan di dalam  penelitian  ini,  yaitu  uji  normalitas,  uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Berdasarkan  hasil  pengujian  normalitas  diketahui bahwa  nilai  probabilitas  JB-statistic  sebesar 0,830866 (lebih besar daripada tingkat signifikansi ∝ 5%).  Selanjutnya,  pendeteksian  autokorelasi dengan  menggunakan  uji  Breusch-Godfrey  (BG) menghasilkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,1406 (lebih besar daripada tingkat signifikansi ∝ 5%) serta hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan  Variance  Inflation  Factor  (VIF) menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  variabel  yang nilai  VIF-nya  lebih  dari  10.  Berdasarkan  ketiga hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak  ada  pelanggaran  asumsi  klasik  di  dalam model penelitian.
Uji  kecocokan  model  (goodness  of  fit) dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi  atau  R 2 .  Berdasarkan  hasil  estimasi persamaan  Error  Correction  Model  (ECM),  nilai  R 2 sebesar 0,7407. Artinya, variasi perubahan variabel konsumsi  masyarakat  dalam  jangka  pendek
mampu  dijelaskan  sebesar  74,07%  oleh  variasi perubahan  variabel  GDP,  belanja  pemerintah pusat,  kekayaan,  pajak,  pembayaran  bunga  utang dan  utang  luar  negeri  pemerintah.  Kemampuan variabel  independen  untuk  menjelaskan  variasi perubahan  konsumsi  masyarakat  dalam  jangka panjang  lebih  besar  (R 2 hasil  estimasi  persamaan kointegrasi  mencapai  99,85%)  dibandingkan kemampuannya  menjelaskan  variasi  perubahan konsumsi dalam jangka pendek melalui ECM.
Uji  F  digunakan  untuk  melihat  pengaruh variabel  GDP,  belanja  pemerintah  pusat, kekayaan,  pajak,  pembayaran  bunga  utang  dan utang  luar  negeri  pemerintah  terhadap  variabel kosumsi  masyarakat  secara  simultan/serempak. Nilai  F-tabel  untuk  persamaan  ECM  dan persamaan kointegrasi masing-masing sebesar 2,33 dan 2,42. Nilai F-statistic yang diperoleh dari hasil estimasi  yaitu  13,47  dan  3859,62.  Nilai  tersebut lebih  besar  daripada  nilai  F-tabel  2,33  dan  2,42, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel- variabel  independen  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini  secara  simultan  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen  konsumsi masyarakat,  baik  dalam  jangka  pendek  maupun jangka panjang. Selanjutnya, uji t digunakan untuk melihat  pengaruh  variabel  GDP,  belanja pemerintah  pusat,  kekayaan,  pajak,  pembayaran bunga  utang  dan  utang  luar  negeri  pemerintah terhadap  variabel  kosumsi  masyarakat  secara parsial /individual. Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini merupakan nilai t-statistic  masing-masing  variabel
yang  diperoleh  dari  hasil  estimasi  serta menunjukkan pengambilan keputusan pengaruh variabel independen secara parsial:
Tabel 3. Nilai t-statistic Persamaan ECM (Jangka Pendek) Variabel t-statistic Keterangan DLNGDP 7,018 Signifikan DLNGS 1,433 Tidak signifikan DLNW 3,912 Signifikan DLNTX -3,004 Signifikan DLNGINT 0,474 Tidak Signifikan DLNGFD -1,787 Signifikan RESID01(-1) -3,436 Signifikan Sumber: Hasil Olahan Penulis (2016)
Persamaan jangka panjang hasil estimasi:
𝐿𝑁𝑃𝐶 𝑡 =      1,415 + 0,893𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃 𝑡 + 0,093𝐿𝑁𝐺𝑆 𝑡 + 0,213𝐿𝑁𝑊 𝑡 − 0,246𝐿𝑁𝑇𝑋 𝑡 + 0,042𝐿𝑁𝐺𝐼𝑁𝑇 𝑡 − 0,170𝐿𝑁𝐺𝐹𝐷 𝑡 ………………..(5)
Persamaan jangka pendek hasil estimasi:
∆𝐿𝑁𝑃𝐶 𝑡 =     0,005 + 0,759∆𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃 𝑡 + 0,032∆𝐿𝑁𝐺𝑆 𝑡 + 0,195∆𝐿𝑁𝑊 𝑡 −
0,152∆𝐿𝑁𝑇𝑋 𝑡 + 0,006∆𝐿𝑁𝐺𝐼𝑁𝑇 𝑡 −
0,081∆𝐿𝑁𝐺𝐹𝐷 𝑡 − 0,535𝑢 𝑡−1 ..(6)
Error  Correction  Model  (ECM)  dapat dikatakan  valid  apabila  koefisien  dari  Error Correction  Term  (ECT)  bernilai  negatif  dan signifikan (Gujarati dan Porter, 2013). Koefisien ECT  dari  hasil  estimasi  bernilai  -0,535  dan signifikan  pada ∝ 5%,  sehingga  ECM  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan model  yang  valid.  Koefisien  -0,535  dapat diartikan bahwa perbedaan sebesar 53,5% antara jangka panjang dan jangka pendek bisa dikoreksi dalam satu periode.
Variabel  pendapatan  domestik  bruto (GDP)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap konsumsi masyarakat dalam jangka pendek dan
jangka panjang. Kenaikan GDP sebesar 1% akan meningkatkan  konsumsi  sebesar  0,759%  dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang kenaikan  GDP  sebesar  1%  akan  meningkatkan konsumsi  sebesar  0,893%.  Koefisien  perubahan konsumsi  akibat  perubahan  GDP  lebih  besar daripada  koefisien  perubahan  konsumsi  akibat perubahan variabel independen lainnya. Hal ini sejalan dengan teori konsumsi bahwa pendapatan  merupakan  faktor  utama  yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Hasil ini juga  mendukung  penelitian  Marinheiro  (2001) serta  Belingher  dan  Moroianu  (2015)  bahwa pendapatan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap konsumsi.
Variabel  belanja  pemerintah  pusat  dan pembayaran  bunga  utang  tidak  signifikan mempengaruhi  konsumsi  masyarakat  dalam jangka  pendek.  Tidak  signifikannya  variabel- variabel tersebut dalam mempengaruhi konsumsi sejalan  dengan  hasil  penelitian  Marinheiro (2001) dengan menggunakan ECM. Masyarakat tidak merespon kebijakan pengeluaran pemerintah  dengan  melakukan  perubahan konsumsi.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis Ricardian bahwa  pengeluaran pemerintah tidak memberikan  pengaruh  yang  signifikan  bagi perekonomian.
Tabel 4. Nilai t-statistic Persamaan Kointegrasi
(Jangka Panjang) Variabel t-statistic Keterangan LNGDP 9,722 Signifikan LNGS 4,916 Signifikan LNW 6,360 Signifikan LNTX -7,477 Signifikan LNGINT 3,119 Signifikan LNGFD -4,579 Signifikan Sumber: Hasil Olahan Penulis (2016)
Akan tetapi, dalam jangka panjang kedua variabel  tersebut  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  perubahan  konsumsi  masyarakat. Variabel  pembayaran  bunga  utang  dan  belanja pemerintah  pusat  mempunyai  arah  pengaruh yang positif. Kenaikan pembayaran bunga utang dan belanja pemerintah pusat sebesar 1% masing- masing akan meningkatkan konsumsi sebesar
0,042%  dan  0,093%.  Komposisi  pembayaran bunga  utang  pemerintah  di  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) didominasi oleh pembayaran bunga utang dalam negeri.
Ketika pemerintah
melakukan pembayaran  beban  bunga,  maka  akan  ada tambahan pendapatan yang diterima penduduk, sehingga  hal  ini  akan  berdampak  positif  pada perubahan  konsumsi  agregat.  Inilah  mengapa variabel  pembayaran  bunga  utang  di  dalam penelitian berpengaruh positif terhadap konsumsi.
Selanjutnya,  variabel  belanja  pemerintah pusat  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap konsumsi.  Komposisi  belanja  pemerintah  pusat di dalam APBN didominasi oleh belanja subsidi, di mana jenis belanja ini bersifat komplemen/melengkapi  pengeluaran  konsumsi masyarakat.  Belanja  pemerintah  yang  semakin tinggi akan mendorong peningkatan pengeluaran masyarakat,  atau  dengan  kata  lain  akan meningkatkan konsumsi agregat di dalam suatu perekonomian.
Variabel  kekayaan  (W)  mempunyai  arah pengaruh  yang  sama  dengan  variabel  Gross Domestic  Product  dan  signifikan  secara  statistik dalam  mempengaruhi  perubahan  konsumsi masyarakat  dalam  jangka  pendek  dan  jangka panjang.  Kenaikan  kekayaan  sebesar  1%  akan meningkatkan  konsumsi  sebesar  0,195%  dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang kenaikan kekayaan sebesar
1% akan meningkatkan  konsumsi  sebesar  0,213%. Menurut Sukirno (2013),  rumah tangga dengan kekayaan yang mencukupi tidak akan terdorong untuk  menabung  lebih  banyak,  sehingga pendapatan yang digunakan untuk konsumsi di masa  sekarang  akan  semakin  besar.  Dengan demikian, tingkat kekayaan yang semakin tinggi akan  mendorong  rumah  tangga  untuk  semakin memperbesar konsumsi.
Penerimaan  pajak  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  konsumsi  dalam  jangka pendek  dan  jangka  panjang.  Peningkatan  pajak sebesar  1%  akan  menurunkan  konsumsi masyarakat  sebesar  0,152%  dalam  jangka pendek,  sedangkan  dalam  jangka  panjang peningkatan pajak sebesar 1% akan menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 0,246%.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Keynes  bahwa  pajak  yang dipungut  oleh  pemerintah  dapat  mengurangi pendapatan  yang  siap  dibelanjakan,  sehingga akan menurunkan konsumsi.
Variabel  utang  luar  negeri  pemerintah mempengaruhi  konsumsi  masyarakat  secara negatif dan signifikan dalam jangka pendek dan jangka  panjang.  Peningkatan  utang  luar  negeri pemerintah  sebesar  1%  akan  menurunkan konsumsi  masyarakat  sebesar  0,081%  dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang peningkatan  utang  luar  negeri  pemerintah sebesar  1%  akan  menurunkan  konsumsi masyarakat sebesar 0,170%. Hasil penelitian ini menolak  hipotesis  Ricardian  bahwa  utang  luar negeri  bersifat  netral  atau  tidak  mempengaruhi kondisi perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  utang  luar  negeri berpengaruh  signifikan  terhadap  konsumsi, namun  tanda  koefisien  yang  negatif  juga  tidak sesuai  dengan  teori  Keynes  bahwa  utang  luar negeri  seharusnya  memberikan  dampak  positif bagi perekonomian, yang juga akan berdampak positif pada peningkatan konsumsi agregat. Hal ini  bisa  mengindikasikan  bahwa  terdapat ketidakefektifan  penggunaan  utang  luar  negeri, di  mana  utang  yang  seharusnya  dapat dimanfaatkan  untuk  mampu  meningkatkan perekonomian  justru  menjadi  perangkap  yang bebannya  semakin  tahun  semakin  mengalami peningkatan.
Konsekuensi  dari  penarikan  utang  luar negeri  adalah  pemerintah  harus  membayar kembali jumlah utang. Langkah yang dilakukan pemerintah  untuk  menutupi  pembayaran  utang yaitu  dengan  melakukan  pemungutan  pajak. Pajak  yang  lebih  tinggi  akan  mengurangi pendapatan  masyarakat  siap  dibelanjakan, sehingga  hal  ini  juga  akan  berdampak  pada penurunan  tingkat  konsumsi  agregat.  Hal  ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Todaro (dalam
Djamin, 1995) bahwa bantuan/utang  luar  negeri  yang  diberikan kepada  negara  berkembang  tidak  akan meningkatkan  pertumbuhan  lebih  cepat,  tetapi justru memundurkan perekonomiannya. Bahkan,  ada  negara  berkembang  yang  terlilit
utang  luar  negeri  akibat  beratnya  persyaratan bantuan/utang luar negeri tersebut.

## SIMPULAN
Dukungan  atas  hipotesis  Ricardian melalui  Error  Correction  Model  (ECM)  hanya dapat  diamati  melalui  netralitas  belanja pemerintah pusat dan pembayaran bunga utang, sedangkan variabel utang luar negeri pemerintah dan  kebijakan  fiskal  melalui  instrumen  pajak tidak  menunjukkan  hal  yang  sama.  Bahkan, variabel-variabel tersebut dalam jangka panjang justru berpengaruh signifikan terhadap perubahan  konsumsi.  Secara  keseluruhan, penelitian  ini  tidak  mendukung  berlakunya Ricardian  Equivalence  Hypothesis  (REH)  di Indonesia untuk periode 1973 hingga 2014.
Penelitian ini menggunakan Error Correction  Model  (ECM)  untuk  mengamati perilaku  jangka  pendek  variabel  GDP,  belanja pemerintah pusat, kekayaan, pajak, pembayaran bunga  utang  dan  utang  luar  negeri  pemerintah dalam  mempengaruhi  konsumsi  masyarakat. Keterbatasan dari penggunaan ECM yaitu tidak bisa  mengetahui  berapa  jangka  waktu  (tahun) yang  dibutuhkan  untuk  bisa  mengkategorikan suatu  periode  ke  dalam  jangka  pendek  atau jangka  panjang.  Selain  itu,  variabel  kebijakan fiskal melalui instrumen belanja pemerintah yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini  merupakan belanja pemerintah
pusat,
tidak memperhitungkan  besarnya  belanja  pemerintah tingkat  daerah  sebagai  faktor  yang  juga mempengaruhi keputusan konsumsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. http://www.bps.go.id Belingher,  Daniel  dan  Nicolae  Moroianu.  2015.
“Empirical  Evidence  on  the  Ricardian Equivalence  in  Romania.”  Journal  of Theoretical  and  Applied  Economics.  Volume
XXII, No. 2. Page 163 – 170. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. http://www.djpbn.kemenkeu.go.id
Djamin,  Zulkarnain.  1995.  Sumber  Luar  Negeri  bagi Pembangunan  Indonesia.  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Ghozali,  Imam  dan  Dwi  Ratmono.  2013.  Analisis Multivariat  dan  Ekonometrika:  Teori,  Konsep dan  Aplikasi  dengan  EViews 8.  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gujarati,  Damodar  N.  dan  Dawn  C.  Porter.  2013.
Dasar-dasar  Ekonometrika.  Edisi  5  Buku  2.
(Terj.)  Raden  Carlos  Mangunsong.  Jakarta: Salemba Empat. Hadiwibowo, Yuniarto. 2008. “Ricardian Equivalence in Developing Countries: Fiscal Policy, Private Consumption and Investment in Indonesia.” Conference Paper disajikan pada 11 th International  Convention  of  the  East  Asian Economic  Association.  Manila.  15  –  16 November 2008.
Hakim,  Lukman.  2006.  “Pengaruh  Utang  Luar Negeri, Kebijakan Fiskal terhadap Konsumsi Masyarakat  dalam  Paradigma  Ricardian Equivalence 1990 – 2004: Penerapan Model Vector  Auto  Regressions  (VAR),”  dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 11, No. 2. Hal: 125 – 145.
Kementerian  Keuangan.  2011.  “Penyusunan  Model
Efisiensi Belanja Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.” http://kemenkeu.go.id Kormendi,  Roger  C.  1983.  “Government  Debt,
Government  Spending  and  Private  Sector Behavior.”  The  American  Economic  Review. Vol. 73, No.5.
Mankiw,  N.  Gregory.  2008.  Makroekonomi.  Edisi
Keenam.  (Terj.)  Fitria  Liza  dan  Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
Marinheiro,  Carlos  Fonseca.  2001.  “Ricardian Equivalence: an Empirical Application to the Portuguese Economy.” Faculty of Economics of the University of Coimbra and Katholieke Universiteit Leuven.
Mason, Robert D. dan Douglas A. Lind. 1999. Teknik Statistika  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi.  Edisi  9 Jilid  2.  (Terj.)  Widyono  Soetjipto  dkk. Jakarta: Erlangga.
Nanga,  Muana.  2001.  Makroekonomi:  Teori,  Masalah dan  Kebijakan.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Sukirno,  Sadono.  2013.  Makroekonomi:  Teori Pengantar.  Edisi  Ketiga.  Jakarta:  Rajawali Pers. World Bank. http://www.worldbank.org.