## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN

## Safaruddin Harefa
Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Email: safaruddinharefa1993@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan lapas,  kebijakan  Lapas  Wirogunan  untuk  menanggulangi  kelebihan  kapasitas  Lapas serta  bagaimana  formulasi  pidana  dan  pemidanaan  untuk  mengurangi  kelebihan kapasitas  di  dalam  Lapas.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  empiris  dengan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  1)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi    kepadatan  kapasitas  di dalam  Lapas  yaitu;  Pertama,  tingginya  tingkat  Kriminalitas  dan  Kedua,  Kebijakan Peradilan  Hukum  Pidana.  (2)  Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Lapas  Wirogunan  ialah dengan  mengoptimalkan  dengan  program  terintegrasi  di  dalam  Lapas.  (3)  Formulasi pidana  dan  pemidanaan  yang  dapat  dilakukan  ialah  pertama  merevisi  KUHP  yang semula  berprinsip  komulasi  menjadi  prinsip  pidana  yang  memiliki  konsep  alternatif, yang  kedua  merubah  pandangan  hakim  yang  cenderung  menjatuhkan  pidana  penjara menjadi  adanya  pidana  alternative  lain  dalam  KUHP.  Ketiga,  pemerintah  menambah Lapas di Indonesia, sehingga formulasi ini mampu menekan adanya tindak pidana.

## Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Kebijakan, Pidana dan Pemidanaan

## Abstract
The researcher will identify Wirogunan Correctional Facility policy in preventing over- capacity in it and also how their criminal formulations and punishments to decrease it in  this  Facility.  This  research  used  normative  law  method  and  empirical  law  method and also used primary and secondary law materials. After that, this research shows us many  results,  there  are:  1.  Some  factors  which  affect  over-capacity  in  this  Facility, there  are:  Criminal  level  increased  and  Criminal  law  of  justice  policy.  2.  The  aim  of Wirogunan Facility is to optimize it through integrated program in this Facility. Then 3. The  way  to  revise  Law  Formulations  and  Punishments  are;  first,  revised  the  early Criminal  Code  which  changed  from  Cumulations  into  any  Criminal  Principles  having alternative concepts, then changed law POV (Point Of View) which acts to discriminate criminal jail into any criminal alternative in the Criminal Code (KUHP). And the last, government  must  build  more  Correctional  Facilities  in  Indonesia,  so  that  this formulation can push any crimes.
Keywords: Correctional Facilities, Policy, Crime and Punishment

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pidana  adalah  suatu  reaksi  atas  delik,  dan  berwujud  suatu  nestapa  yang  dengan sengaja  ditimpakan  Negara  pada  pembuat  delik.  Nestapa  yang  ditimpakan  kepada
pembuat  delik  bukanlah  suatu  tujuan  yang  terahir  di  cita-citakan  masyarakat,  tetapi nestapa  hanyalah  suatu tujuan  yang  terdekat.  Sehingga  hukum  pidana  dalam  usahanya untuk  mencapai  tujuan-tujuannya  tidaklah  semata-mata  dengan  jalan  menjatuhkan pidana,  tetapi  dengan  jalan  menggunakan  tindakan-tindakan.  Sehingga  tindakan  dapat dipandang  sebagai  sanksi, tetapi tidak  bersifat pembalasan, dan ditujukan  semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya. 1
Pidana  penjara  adalah  suatu  bentuk  pidana  yang  berupa  pembatasan  gerak  yang dilakukan  dengan  menutup  pelaku  tindak  pidana  dalam  sebuah  Lembaga Pemasyarakatan,  dengan  mewajibkan  orang  itu  untuk  mentaati  semua  peraturan  tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan aturan atau tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut. 2
Pelaksanaan  dari  sanksi  pidana  yang  ada  saat  ini  belum  dapat  mengurangi  angka kejahatan,  karena  pelaksaan  sanksi  pidana  itu  menimbulkan  adanya  kepadatan  dalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Persoalan  kepadatan  Lembaga  Pemasyarakatan  saat  ini sangat  menarik  perhatian  kita,  dimana  dapat  kita  lihat  dengan  jumlah  penghuni narapidana diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, sebagai berikut:
Tabel 1. Data Terahir Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Perkanwil Tahun 2017 No  Satuan Kerja Total Kapasitas % Over Kapasitas 1 Kanwil Aceh 7258 4347 67 2 Kanwil Bali 2728 1394 96 3 Kanwil Bangka Belitung 2148 1253 71 4 Kanwil Banten 8427 4659 81 5 Kanwil Bengkulu 2352 1487 58 6 Kanwil D.I. Yogyakarta 1597 1920 0 7 Kanwil Dki Jakarta 16248 5851 178 8 Kanwil Gorontalo 826 767 8 9 Kanwil Jambi 3811 1986 92 10  Kanwil Jawa Barat 22185 16060 38 11  Kanwil Jawa Tengah 12257 9109 35 12  Kanwil Jawa Timur 23353 11684 100 13  Kanwil Kalimantan Barat 4612 2405 92
1 Syaiful  Bakhri, Perkembangan  Stelsel  Pidana  Indonesia, Yogyakarta:  Total  Media,  ,  2002, hlm. 1.
2 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm 27.
14  Kanwil Kalimantan Selatan 8874 3347 165 15  Kanwil Kalimantan Tengah 3753 1868 101 16  Kanwil Kalimantan Timur 10500 2928 259 17  Kanwil Kepulauan Riau 4409 2537 74 18  Kanwil Lampung 7774 3970 96 19  Kanwil Maluku 1112 1303 0 20  Kanwil Maluku Utara 973 1407 0 21  Kanwil Nusa Tenggara Barat 2756 1103 150 22  Kanwil Nusa Tenggara Timur 3229 2751 17 23  Kanwil Papua 1856 2137 0 24  Kanwil Papua Barat 985 936 5 25  Kanwil Riau 10452 3637 187 26  Kanwil Sulawesi Barat 755 868 0 27  Kanwil Sulawesi Selatan 8751 5796 51 28  Kanwil Sulawesi Tengah 2816 1589 77 29  Kanwil Sulawesi Tenggara 2492 1966 27 30  Kanwil Sulawesi Utara 2662 2183 22 31  Kanwil Sumatera Barat 4649 3109 50 32  Kanwil Sumatera Selatan 12189 6166 98 33  Kanwil Sumatera Utara 28601 10732 167
Sumber:  Direktorat  Jendral    Pemasyarakatan  “Laporan  Sistem  Data  Base  Pemasyarakatan” http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly, diakses pada Tanggal 08 Oktober 2017.
Berdasarkan  hal  diatas  bahwasanya  adanya  kelebihan  kapasitas  Lembaga Pemasyarakatan  sangat  berpengaruh  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana,  maka berangkat dari uraian diatas penulis berniat untuk melakukan  sebuah  penelitian  Kebijakan  Kriminal  dalam  Menanggulangi  Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Rumusan Masalah
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelebihan kapasitas (over capacity) di Lembaga  Pemasyarakatan?  Bagaimanakah  Kebijakan  Lembaga  Pemasyarakatan Wirogunan untuk Menanggulangi Potensi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan?  Bagaimanakah  formulasi  pidana  dan  pemidanaan  di  masa  yang  akan datang  untuk  menanggulagi  kelebihan  kapasitas (over  capacity )  di  Lembaga Pemasyarakatan?

## 3. Metode Penelitian
Menurut  jenis,  sifat  dan  tujuannya  penelitian  hukum  dibedakan  atas  penelitian hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris. 3 Jenis  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif (yuridis  normative) dan  penelitian hukum empiris , penelitian hukum normatif  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan empiris dilakukan penelitian lapangan. 4
Analisis data merupakan kegiatan  mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya. 5 Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan  yang  diteliti.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  bertolak  dari  asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi kelebihan kapasitas (over capacity) di Lembaga Pemasyarakatan
Menurut Kepala Seksi Pembinaan Narapidana di  Lapas  Wirogunan Faktor-faktor yang mempengaruhi  yang  mempengaruhi  kelebihan  kapasitas (over  capacity) di  Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
a. Tingkat Kriminalitas/Kejahata yang ada di dalam masyarakat. 6
Berbicara  tentang  kejahatan  harus  terlebih  dahulu  melihat  dari  sudut    mana kejahatan  itu  ditinjau. 7 Secara  umum  pada  dasarnya  pengertian  kejahatan  ini  diberikan pada suatu jenis atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.  Oleh  karena  perbuatan  jahat  bertolak  ukur  pada  alam  nilai,  tentunya  penafsiran yang  diberikan  pada  perbuatan  atau  tingkah  laku  itu  sangat  relatif  sekali.  Sahetapy menyatakan  bahwa  sampai  sekarang  belum  dapat  diberikan  jawaban  yang  memuaskan
3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2002,  hlm. 13
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.13-14.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Press, 1986, hlm.201.
6 Ibid.
7 Chainur  Arrasjid, Sepintas  Lintas  tentang  Politik  Kriminal ,  Medan:  Kelompok  Studi  Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1999, hlm. 39.
mengapa orang melakukan kejahatan dan mengapa setelah orang tersebut dipidana mati (untuk kejahatan tertentu) masih ada orang lain yang  melakukan kejahatan yang sama. 8
Berbicara  mengenai  mengapa  orang  melakukan  kejahatan  adalah  tepat  apa  yang dikatakan  oleh  Mardjono  Reksodiputro  bahwa  pengetahuan  kriminologi  dewasa  ini belum  sampai  memungkinkan  untuk  dengan  tegas  menentukan  sebab-sebab  orang melakukan pelanggaran norma (hukum). 9

## b. Kebijakan Peradilan Hukum Pidana 10
Memang,  kebijakan  peradilan  hukuman  pidana  telah  berdampak  pada pertumbuhan  populasi  penjara  dan  kepadatan  di  penjara  di  sejumlah  besar  negara. Pengadilan  di  banyak  negara  saat  ini  lebih  cenderung  memberikan  hukuman  penjara pada pelaku pelanggaran dan  menjatuhkan  hukuman  lebih  lama daripada  yang  mereka lakukan  satu  dekade  yang  lalu.  Di  banyak  negara,  pelaku  non-kekerasan  yang melakukan  kejahatan  kecil  kemungkinan  dihukum  penjara,  bukannya  ditangani  pada tahap  pertama  proses  peradilan  pidana  dengan  memberikan  peringatan,  denda,  atau hukuman  yang  ditangguhkan,  atau  tindakan  peradilan  restoratif.  Alternatif  non- penahanan-berbasismasyarakat sering diabaikan demi perampasan kebebasan. 11
Upaya penegakan hukum melalui kebijakan peradilan hukum pidana yang memberikan sanksi kepada pelaku tidak akan mengurangi tindak pidana. Semakin banyak pelak yang dikenakan  sanksi  oleh  peradilan  pidana  makan  akan  menyebabkan  padatnya  Lapas, sebagaimana  menurut  teori  Von  Feurbach  bahwa  tujuan  pidana  yang  bersifat  prventif menyatakan  bahwa  sifat  menakutnakuti  ancaman  pidana  bukanlah  pada  penjatuhan pidana in  concreto akan  tetapi  hanya  berdasarkan  kepada  peraturan  perundang- undangan saja. 12
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwasanya  faktor-faktor  lain  yang menyebabkan kepadatan Lapas tidak hanya tingkat kriminalitas itu sendiri  tetapi faktor lain  yang  mendukung  terjadinya  kepadatan  Lapas  ialah  dengan  meningkatnya  jumlah pelaku tindak pidana yang dijatuhi oleh kebijakan peradilan hukum dengan memberikan
8 J.  E.  Sahetapy, 1992, Suatu  Studi  Khusus  mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 180.
9 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta:  Kumpulan Karangan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) UI, 1994, hlm. 3.
10 United  Nations  Office  On  Drugs  And  Crimes  (Kantor  Pbb  Untuk  Narkoba  Dan  Kejahatan), 2013, Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Di Penjara, Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Jenewa, hlm. 26.
11 Ibid.
12 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 163
hukuman  pidana  penjara.  Sehubungan  dengan  itu  maka  tingkat  kriminalitas  dan kebijakan peradilan hukum pidana sangatlah dominan dalam  memicu tingginya tingkat kepadatan Lapas.

## 2. Kebijakan  Lembaga  Pemasyarakatan  Wirogunan  untuk  Menanggulangi Potensi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Lapas  Wirogunan  Kota  Yogyakarta  dalam menanggulangi  kelebihan  kapasitas  di  dlaam  lembaga  pemasyarakatan  ialah  dengan cara  mengoptimalkan  Program  Pembinaan  Terintegrasi  di  Dalam  Lapas  yaitu sebagai berikut . 13
a. Asimilasi
Proses  pembinaan  warga  binaan  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang dilaksanakan    dengan    membaurkan    warga  binaan  dan  anak  didik  pemasyarakatan  di dalam kehidupan masyarakat.
b. Pembebasan bersyarat
Pembebasan  bersyarat  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  pidana  di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah  menjalani  sekurang-kurangnya 2/3  (dua pertiga) masa  pidananya  9  (sembilan)  bulan.  Tujuan  dari  adanya  pembebasan  bersyarat  adalah untuk  memudahkan  narapidana  untuk  berkelakuan  baik  selama  masa  hukumannya  di penjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk  lebih  cepat  menbaur  dengan  masyarakat  dengan  cara  menjalani  sisa  waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan. Diberikan kepada wbp dengan hukuman di   atas   1   tahun,   setelah    menjalani   2/3    masa   pidana  sekurang-kurangnya  9 bulan berkelakuan baik.
c. Cuti menjelang bebas
Cuti  menjelang  bebas  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  pidana  di luar Lapas setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan selama menjalani masa pidana tersebut narapidana  berkelakuan baik sekurang-  kurangnya selama 9 (sembilan) bulan  dari  masa  pengajuan  usulan  cuti  menjelang  bebas  terhadap  dirinya.  Untuk memperoleh  cut  menjelang  bebas,  narapidana  harus  memenuhi  persyaratan.  Yang membedakan adalah syarat substansif yaitu telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa
13 Wawancara dengan Bapak Heriyanto dan Ibu Kandi Tri Susilaningsih,  Kepala Seksi dan Staff Pembinaan di Lapas Wirogunan, Pada Hari Selasa 19 Desember 2017.
pidananya  da  jangka  cuti  sama  dengan  remisi  terakhir  paling  lama  6  (enam)  bulan. Diberikan kepada wbp setelah  menjalani 2/3  masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan   baik,   jumlahnya   sebesar   jumlah   remisi terakhir.
d. Cuti bersyarat
Cuti  bersyarat  adalah  proses  pembinaan  di  luar  Lapas  bagi  narapidana  dan  anak pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.  Untuk  proses pembinaan  ini, narapidana harus memenuhi persyaratan  yang  sama  dengan  pembebasan    bersyarat    dan    cuti    menjelang    bebas namun  yang  membedakan  ada  pada  syarat  substansif  yaitu  berkelakuan  baik  selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman, disiplin sekurang-kurangnya dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  dan  masa  pidana  yang  telah  dijalani  2/3  (dua pertiga)  dari  masa  pidananya  dan  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dengan ketentuan apabila selama  menjalani   cuti   melakukan   tindak   pidana  baru selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana. Diberikan kepada wbp dengan hukuman  dibawah  1  tahun,  setelah  menjalani  2/3  sekurang-kurangnya  6  bulan, jumlahnya maksimal 3 bulan.
Sehubungan  dengan  program  terintegrasi  diatas  yang  sesuai  dengan  rumusan  di dalam  peraturan  perundang-undang  maka  semua  narapidana  berhak  mendapatkan program terintegrasi tersebut. Di dalam Lapas Wirogunan program terintegrasi ini sudah dijalankan dalam rangka  mengurangi kapasitas kepadatan di dalam Lapas, adapun data yang  dihimpun  dari  Lapas  Wirogunan  selama  tahun  2017  yang  mendapatkan  program terintegrasi ialah sebagai berikut:
Tabel.4 Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Terintegrasi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Per Akhir Tahun 2017 No Penghuni lapas yang mendapatkan Jumlah Pembebasan Bersyarat (PB) Cuti menjelang bebas (CMB) Cuti Bebas (CB) Bebas Murni 1 33 Orang 2 Orang 9 Orang 57 Orang 98 Orang
Sumber; Data Primer yang diambil dari Lapas Wirogunan, data diolah
Berdasarkan  data  diatas  bahwa  program  terintegrasi  di  dalam  lapas  wirogunan sudah  dijalankan  sedemikian  rupa,  adapun  yang  menjadi  alasan  dari  pihak  lapas
wirogunan  memberikan  program  ini  dengan  sesegera  mungkin  diberikan  kepada  para narapidana  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  yang  sudah  dijelaskan  diatas,  maka narapidana  tersebut  langsung  dipromosikan  oleh  pihak  lapas  untuk  mendapatkan program-program yang sudah ada tersebut. 14
Melalui  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  program  terintegrasi  ini  mampu mengatasi  kepadatan  lapas.  Di  lapas  wirogunan  sendiri  sepanjang  tahun  2017  tidak mengalami  yang  namanya  kepadatan  lapas,  karena  di  dalam  lapas  wirogunan  selalu mengutamankan  program  ini  untuk  memotivasi  para  narapidana  agar  tidak  berlama- lama  di  dalam  lapas,  ketika  narapidana  semakin  lama  di  lapas  maka  akan  semakin padatlah  lapas  tersebut.  Jumlah  penghuni  lapas  wiroguna  pada  tahun  2017  berjumlah sebanyak    353  Orang.  Jumlah  353  orang  ini  sudah  dikurangi  dari  jumlah  narapidana yang medapatkan program terintegrasi sesuai dengan data yang ada diats yaitu sebanyak 98 orang.
Sehubungan  dengan  data  diatas  juga  lapas  wirogunan  mampu  menekan  angka kepadatan di dalam lapas, ini disebabkan karena di Lapas wirogunan selalu memberikan program terintegrasi kepada seluruh narapidana, bahkan ketika narapidana pertama kali masuk  kedalam  lapas,  pihak  lapas  telah  memberikan  pengarahan  dan  motivasi  kepada seluruh  narapinan  untuk  bias  mendapatkan  program  terintegrasi  tersebut  secepat mungkin. Menurut penulis adapun salah satu cara untuk menguragi kepadatan di dalam lapas  yaitu  dengan  mengoptimalkan  program  ini  sebaik  dan  secepat  mungkin  kepada seluruh  narapidana  yang  ada  di  dalam  lapas  tentunya  harus  sesuai  dengan  aturan  yang ada dan tanpa adanya jual beli program ini kepada narapidana.

## 3. Formulasi  pidana  dan  pemidanaan  di  masa  yang  akan  datang  untuk mengatasi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan
Menurut Bapak Supriyadi adapun Formulasi pidana dan pemidanaan di masa yang akan  datang  untuk  mengatasi  kelebihan  kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai berikut: 15

## A. Formulasi Pidana dan pemidanaan harus dibuat secara Alternatif
Untuk  mengurangi  adanya  over  kapasitas  secara  penal  dapat  dilakukan  dengan
14 Wawancara dengan Bapak Heriyanto dan Ibu Kandi Tri Susilaningsih,  Kepala Seksi dan Staff Pembinaan di Lapas Wirogunan, Pada Hari Selasa 19 Desember 2017.
15 Wawancara dengan Bapak Supriyadi, Op.Cit.
mencari suatu alternatif penjatuhan pidana. Upaya ini perlu dilakukan dimana pada saat ini  pidana  perampasan  kemerdekaan  (pidana  penjara)  sedang  mengalami  masa  krisis karena  termasuk  salah  satu  jenis  pidana  yang  kurang  disukai.  Banyak  kritik  tajam ditujukan  terhadap  jenis  pidana  perampasan  kemerdekaan  ini,  baik  dilihat  dari  sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat- akibat negatif lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Staff  Pembinaan  di    Lapas  Wirogunan Lapas    sekarang  tidak  lagi  cukup  untuk  menampung  jumlah  warga  binaan  yang  ada, walaupun  terdapat  beberapa  sarana  yaitu  tempat  ibadah,  sarana  olah  raga,  areal pertanian,  sel  tidur  dan  kamar  mandi,  tempat  bimbingan  kerja.  Dengan  jumlah narapidana  yang  ada  di  Lapas  Wirogunan  saat  ini  sarana  dan  prasarana  yang  saat  ini tidak  lagi  mencukupi  untuk  dilakukannya  pembinaan  secara  maksimal.  Berdasarkan pengamatan  penulis,  kegiatan  narapidana  seputar  makan,  olah  raga  (jika  mau,  sesuai dengan  bakatnya),  mengikuti  acara  keagamaan,  dan  bimbingan  kerja  seperti  membuat perabotan  (kursi,  meja,  lemari),  ada  narapidana  yang  bercocok  tanam  seperti  jagung, kangkung, dan bayam. 16
Dalam  hal  ini  pidana  penjara  juga  mendapat  persoalan  seberapa  jauh  efektivitasnya dalam rangka pencegahan kejahatan. Pidana penjara mendapat kritik yang sangat tajam baik  di  Indonesia  maupun  negara-negara  lain  mengenai  pelaksanaannya.  Terdapat berbagai hasil penelitian yang mengemukakan bahwa pidana penjara sangat merugikan baik terhadap  individu  yang dikenai pidana  maupun terhadap  masyarakat. Oleh karena itu terdapat usaha dari para ahli untuk mencari bentuk pidana lain sebagai alternatif dari pidana penjara ini, diantaranya:
a. Pidana Pengawasan
Pidana  alternatif  yang  ditawarkan  oleh  narasumber  Bapak  supriyadi  ialah dengan  menambahkan  adanya  pidana  Pengawasan  dimasukkan  dalam  formulasi peraturan  –perundang-undangan  hokum  pidana  kedepannya,  sebenarnya  pidana pengawasan  ini  sudah  ada  sebelumnya  sebelumnya  di  dalam  KUHP  warisan kolonial  Belanda  adalah  dikenal  dengan  nama  pidana  bersyarat,  dimana  Soesilo menggunakan istilah hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat atau  “hukuman  jagelan”,  yang  diatur  dalam  pasal  14  a  sampai  14  f  KUHP,  dan pelepasan  bersyarat  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  15  sampai  dengan  17
16 Wawancara dengan Bapak Heriyanto dan Ibu Kandi Tri Susilaningsih,  Kepala Seksi dan Staff Pembinaan di Lapas Wirogunan, tanggal 13 Januari 2018.
KUHP. 17
Pidana  pengawasan  merupakan  jenis  pidana  baru  yang  sebelumnya  diatur dalam  KUHP.  Penjatuhan  pidana  pengawasan  tidak  sembarang  dapat dilakukannamun harus memenuhi persyaratan tertentu. 18
Menurut dari Kepala Seksi Pembinaan Lapas wirogunan pidana pengawasan ini adalah salah satu formulasi pidana yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan dewasa  ini, sebab  melihat banyaknya  fenomena  yang terjadi di dalam Lapas  yang  sedemikian  rumit  untuk  diselesaikan  bahkan  mampu  menghabiskan seluruh  energi  yang  terlibat  di  dalamnya  menjadi  tidak  efektif  lagi  untuk diterapkan,  maka  dengan  kehadiran  pidana  pengawasan  ini  menajdi  salah  satu jawaban  dari  kegelisahan  dari  pihak  lembaga  pemasyarakatan  akan  kepadatan lemabaga pemasyarakatan, walaupun ini semua harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan adanya kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan sistem menajdi tidak sedemikian kalanya. 19
Hasil  dari  penelitian  diatas  bahwa  penulis  menganalisa  bahwa  dengan diberlakukannya pidana pengawasan ini, setidaknya mampu mengatasi/mengurangi  adanya  paradigm  hakim  kedepan  untuk  tidak  lagi beranggapan  bahwa  pelaku  kejahatan  harus  masuk  kedalam  penjara  tetapi  bisa diubah  kearah  pidana  pengawasan  yang  kelak  akan  menjadi  penyeimbang  untuk mejatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan dimasa yang akan datang.
b. Pidana Kerja Sosial
Adapun  usulan  yang  keempat  dalam  mengatasi  kepadatan  Lapas  adalah dengan  menerapkan  danya  pidana  kerja  social  yang.  Pidana  kerja  sosial  dapat diterapkan  sebagai  alternatif  pidana  penjara  jangka  pendek  dan  denda  yang ringan. 20 Secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang dijalani  oleh  terpidana  dengan  melakukan  pekerjaan  sosial  yang  ditentukan. Dalam  wacana  istilah  hukum  pidana,  istilah  pidana  kerja  sosial  lazim diterjemahkan  dalam  bahasa  Inggris  dengan  istilah Community  Service  Order. Berbeda  dengan  jenis  pidana  perampasan  kemerdekaan,  pidana  ini  merupakan
17 Wawancara  dengan Bapak Supriyadi, Op.Cit.
18 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 19.
19 Wawancara dengan Bapak Heriyanto Kepala Seksi Pembinaan  13 Januari 2018
20 Niniek  Suparni,1996,  Eksistensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan,  sinar Grafika, Jakarta.hlm, 36.
jenis pidana yang harus dijalani terpidana di luar lembaga pemasyarakatan dengan melakukan  pekerjaan-pekerjaan  sosial.  Pidana  kerja  sosial  sebelumnya  tidak diatur  dalam  KUHP.  Pokok-pokok  dari  pidana  kerja  sosial  yang  diatur  dalam RUU KUHP adalah: 21
1) Apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda yang dijatuhkan tidak lebih dari denda kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
2) Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kerja  sosial  antara  lain,  pengakuan  terdakwa  tehadap  tindak  pidana  yang dilakukan;  usia  layak  kerja  terdakwa  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat sosial  terdakwa;  perlindungan  keselamatan  kerja  terdakwa;  keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar denda.
3) Jika  pidana  kerja  sosial  sebagai  pengganti  denda  maka  sebelumnya  harus ada  permohonan  terdakwa  dengan  alasan  tidak  mampu  membayar  denda tersebut. Pidana kerja sosial paling singkat 7 jam. Waktu pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
a) 240 jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 tahun ke atas.
b) 120 jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 tahun.
c) Pelaksanaan  pidana  kerja  sosial  dapat  diangsur  paling  lama  12  bulan dengan tetap memperhatikan:
‐ Kegiatan terdakwa dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau;
‐ Kegiatan lain yang bermanfaat.
4) Apabila  terdakwa  gagal  memenuhi  seluruh  atau  sebagian  kewajiban  untuk menjalankan  pidana  kerja  sosial  tanpa  alasan  wajar  maka  terdakwa  dapat diperintahkan;
a) Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut.
b) Menjalani  seluruh  atau  sebagian  pidana  penjara  yang  diganti  dengan pidana kerja sosial tersebut, atau
21 Bambang Waluyo, op.cit., hlm,  20-21.
c) Membayar  seluruh  atau  sebagian  pidana  dengan  yang  tidak  dibayar adalah yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut atau menjalani pidana penjara sebagi pengganti denda yang tidak dibayar.
Sebagai  pidana  alternatif,  pidana  kerja  sosial  mempunyai  beberapa keunggulan antara lain:
1) Pidana  kerja  sosial  sedikit  banyak  menisbikan  proses  stigmatisasi  yang selalu  menjadi  efek  pidana  perampasan  kemerdekaan.  Proses  stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai orang yang berlabel  sebagai  penjahat  sekalipun  orang  tersebut  tidak  lagi  melakukan kejahatan.  Stigmatisasi  ini  pada  gilirannya  akan  menghambat  pembinaan narapidana.  Tidak  berhasilnya  pembinaan  narapidana  karena  efek  negatif yang berupa stigmatisasi ini jelas akan melahirkan penjahat kambuhan.
2) Pidana  kerja  sosial  akan  meniadakan  efek  negatif  berupa  pendidikan kejahatan  oleh  penjahat.  Sudah  rahasia  umum,  bahwa  lembaga pemasyarakatan seringkali berfungsi sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional.
3) Dilihat  dari  perspektif  ekonomi,  pidana  kerja  sosial  juga  jauh  lebih  murah dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka  subsidi untuk biaya  hidup  narapidana di  lembaga dapat ditekan  yang pada akhirnya akan mengurangi beban masyarakat. 22
Pilihan  terhadap  pidana  kerja  sosial  juga  sesuai  dengan  kecenderungan internasional yang sedang terjadi disamping tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang  ada  dalam  masyarakat  Indonesia.  Secara  teoritis  pidana  kerja  sosial  dapat memenuhi  tujuan  pemidanaan  yang  ditetapkan.  Pidana  kerja  sosial  dapat memberikan  perlindungan  secara  intergratif  antara  perlindungan  masyarakat  dan individu sebagaimana tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan. 23

## c. Menggunakan Sistem Diversi
22 Wawancara dengan Bapak Heriyanto dan Ibu Kandi Tri Susilaningsih, Op.Cit .
23 Tongat,  2001, Pidana  Kerja  Sosial  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia, Djambatan, Jakarta,  hlm, 51-52.
Formulasi  pidana  dan  pemidanaan  alterlatif  yang  terahir  diusulkan  ialah dengan  menerapkan sistem diversi  yang aada di dalam rumusan Undang-Undang nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. 24 Barda  Nawawi Arif menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai  pilihan  penyelesaian  perkara  pidana  yang  terintegrasi  dalam  sistem peradilan pidana.
Menurut  penulis  penerapan  sistim  diversi  yang  ada  di  dalam  Undang- Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bisa juga di terapkan kepada pelaku kejahatan yang pelakunya adalah orang desawa, sesuai dengan penjelasan diatas sebenarnya da peluang penerapan sistem diversi ini bisa diterapkan  pada  pelaku  kejahatan  orang  desawa,  tergantung  bagaimana penerapannya  ini  bisa  berjalan  dengan  baik,  maka  peran  dari  pemerintah  untuk mebuat  formulasi  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  yanga  ada  saat  ini, agar pemberlakuan sistem ini bisa diterapkan dengan pelaku orang dewasa.

## B. Paradigma Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan
Upaya  yang  lain  yang  bisa  dilakukan  untuk  dapat  mengurangi  danya  kelebihan kapasitas di dalam  lapas  ialah dengan  mengubah  adanya paradigm  hakim dimasa  yang akan  datang. 25 Hakim  memiliki  kedudukan  dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam penegakan  hukum  di  Negara  Indonesia.  Sebagaimana    telah    disebut    dimuka    dalam UUD    1945    dalam  pasal  27  secara  khusus  ditegaskan  dalam  kekuasaan  kehakiman pasal  24  dan  25.  dijelaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan    yang merdeka  terlepas  dari  pengaruh  luar.  Hakim  menjalankan  pekerjaannya  dengan menggunakan  metode silogisme. Jika  menghadapai  suatu  perkara  yang  diajukan padanya hakim harus mampu memperhatikan duduk perkaranya menurut berbagai sudut pandang  para  pihak  yang  terlibat.  Jika  peraturannya  ada  hakim  tinggal  menyesuaikan, akan tetapi jika peraturanya tidak ada hakim harus menggali nilai- nilai hukum yang ada karena hakim mempunyai kebebasan, tanggung jawab dan suara hati. Nilai-nilai hukum seperti persepsi  masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan selalu berkembang  setiap  saat.  Nilai  nilai  tadi  selalu    tarik  menarik,  sehingga  pendulumnya
24 Wawancara dengan Bapak Supriyadi, Op.Cit.
25 Tina    Asmarwati, Pidana    dan    Pemidanaan    dalam    Sistem    Hukum    di    Indonesia , Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 12.
suatu  saat  dekat  dengan  keadilan,  tetapi  saat  yang  lain  dekat  dengan  kepastian hukum/kemanfaatan. Hakim harus mampu menangkap nusansa seperti itu. 26
Jangan sampai hakim salah dalam menerapkan sanksi pidana. harus sesuai dengan kesalahan  terdakwa.  Penerapan  pidana  dalam  pemidanaan  bersifat universal, sulit menentukan standard pemidanaan  dalam  penjatuhan  pidana.  Guna  mengatasi  hal-hal semacam  ini,  para  Hakim  diharapkan  agak  membuka  diri  dan  mengambil  inisiatif membentuk semacam Judicial Sentencing Institutes , forum pertemuan para Hakim yang memungkinkan  mereka  untuk  mengadakan  diskusi,  dengan  partisipasi    dari    pejabat- pejabat  pemasyarakatan  dan  kalangan ilmu pengetahuan. 27
Sehubungan  dengan  hasil  di  atas  maka  perlunya  sebenarnya  merubah  paradigm  hakim dalam  memutuskan  suatu  perkara  dipengadilan  yang  berkaitan  dengan  perkara  pidana, sebab yang terjadi akhir-akhir ini ialah semakin banyak terjadi kejahatan maka semakin banyak  yang  akan  mendapatkan  hukuman  pidana  penjara,  dengan  demikian  maka bertambah  padatlah  lapas  di  Indonesia.  Usulan  ini  sangatlah  mendukung  dalam mengurangi  kepadatan  lapas  sebab  yag  menjadi  akhir  dari  nasip  seorang  terdakwa adalah  ketika  hakim  menjatuhkan  sebuah  hokum  kepadanya,  maka  dengan  mengubah paradigm  hakim  yang  semula  yang  biasanya  menjatuhkan  pidana  hanya  berujung kepada  penghilangan  kemerdekaan  pelaku  kejahatan  maka  dimasa  yang  akan  datang perlu  adanya  suatu  pidana  alternative  yang  diberikan  dalam  formulasi  peraturan perundang-undangan  agar  paradigm  ini  dapat  berganti  kearah  dimana  tidak  lagi mengarah kepada satu pdiana yaitu pidana penjara.

## C. Membangun Lembaga Pemasyarakatan yang Baru
Sebenarnya  salah  satu  cara  yang  paling  akhir  untuk  mengurangi  padatnya  lapas ialah  dengan  menambah  lapas-lapas  baru  di  Indonesia,  tetapi  hal  itu  tidak  segampang memutar balikkan tangan, sebab banyak hal-hal yang harus diperkirakan kedepan dalam hal pembangunan Lapas di seluruh penjuru Indonesia. Seperti yang dihimpun di dalam berita Sindo di atas maka penambahan Lapas sudah diwacanakan oleh pemerintah untuk tahun iini tetapi yang menjadi kedala terbesar ialah pendanan dan Alokasi dimana Lapas akan dibangun.
26 Tina   Asmarwati, Op.Cit, hlm. 19-20.
27 Muladi dalam Tina Asmarwati, Op.cit, hlm. 21.
Persoalan penambahan  lapas  merupakan persoalan  yang akan menambah beban di  dalam  penegakan  hukum  Indonesia,  sebab  apabila  semakin  banyak  Lapas  di  negeri ini  maka bias dipastikan bahwa Negara Indonesia adalah sarangnya para pelaku tindak pidana. Tetapi ini juga yang akan menjaga persoalan apabila Lapas tidak dibangun lagi atau  di  tambah  maka  akan  menyebabkan  adanya  suatu  kelebihan  kapasitas.  Maka  dari hasil pengamatan penulis bahwa untuk mengurangi adanya gesekan yang semakin parah di dalam Lapas  maka perlu adanya penambahan  Lapas di Indoensia untuk mengurangi adanya kelebihan kapsitas di dalam lapas.

## C. SIMPULAN
Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi  kepadatan kapasitas di dalam Lapas yaitu yang pertama  ialah tingginya  tingkat  Kriminalitas menjadi  faktor  yang  sangat dominan dalam kepadatan sebuah Lapas, maka dari itu kriminalitas harus ditekan sekecil mungkin bahkan kriminalitas harus segera dipulihkan dan tidak terjadil di dalam  masyarakat,  sebab  semakin  tinggi  tingkat  kriminalitas  maka  semakin banyak  yang akan dikenakan sanksi di pengadilan.  Yang kedua  ialah Kebijakan Peradilan  Hukum  Pidana, dalam  hal  ini  dengan  meningkatnya  jumlah  pelaku tindak pidana  yang dijatuhi oleh kebijakan peradilan hukum dengan  memberikan hukuman pidana penjara, maka akan menyebabkan padatnya Lapas.
2. Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Lapas  wirogunan  dalam  menganggulangi kepadatan  kapasitas  lapas    ialah  dengan  mengotipmalkan  program-program  di dalam  lapas  yaitu  program  terintegrasi  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan, dengan  berjalan  dengan  efektifnya  program  ini  maka  akan  menekan  yang namanya  kepadatan  Penghuni  Lembaga  Pemasyarakan,  sebab  semakin  banyak yang  mendapatkan  Program  ini  maka  akan  mempercepat  pidana  penjara  yang  di dapatkan oleh Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
3. Formulasi  pidana  dan  pemidanaan  yang  harus  dilakukan  untuk  mengurangi kepadatan  Lembaga  Pemsyarakatan  ialah  melihat  kepada  5  aspek  yaitu  (a), berkaitan  dengan  Formulasi  Peraturan  perundang-undangannya  harus  dibuat dengan  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  secara  Alternatif,  yaitu  seperti  a)  pidana Pengawasan, b) pidana Kerja Sosial, dann (c) Mengoptimalkan sistim Diversi. (b)
merubah  paradigma  hakim  yang  saat  ini  agar  tidak  selalu  menjatuhkan  Pidana penjara  sebagai  salah  satu  alat  penjeraan  bagi  si  pelaku  tindak  pidana,  (c) mengoptimalkan  program-program  di  dalam  lapas,  dan  terahir  ialah  (d) membangun  Lapas  Baru,  sehingga  dengan  ada  nya  formulasi  pidanda  dan pemidanaan  yang  secara  alternatif  maka  akan  menekan  pula  angka  residivis  di dalam Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A. Z.  Abidin,  Farid  dan  A.  Hamzah.  2006. Bentuk-bentuk  Khusus  Perwujudan  Delik (Percobaan,  Penyertaan,  dan  Gabungan  Delik)  dan  Hukum  Penitensier. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
AR,  Suhariyono.  2012. Pembaruan  Pidana  Denda  di  Indonesia  (Pidana  Denda Sebagai Sanksi Alternatif ). Jakarta: Papas Sinar Sinanti
Arief,  Barda  Nawawi.  1994. Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara . Semarang: CV. Ananta
__________________. 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan
__________________. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti
Arrasjid,  Chainur.  1999, Sepintas  Lintas  tentang  Politik  Kriminal ,  Medan:  Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU
Asmarwati,    Tina.    2014. Pidana    dan    Pemidanaan    dalam    Sistem    Hukum    di Indonesia . Yogyakarta: Deepublish
Asmarwati,  Tina.  2014. Pidana  dan  Pemidanaan  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia . Yogyakarta: Deepublish
Bakhri,  Syaiful.  2002. Perkembangan  Stelsel  Pidana  Indonesia. Yogyakarta:  Total Media
Hamzah, Andi. 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia . Jakarta Akademi Pressindo
Hamzah,  Andi.  1985. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi  ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita
Hamzah,  Andi.  1993. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di  Indonesia, Jakarta:  Pradnya Paramita
Istanto, F. Sugeng. 2007. Penelitian Hukum . Yogyakarta: CV. Ganda
Reksodiputro,  Mardjono.  1994. Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana Kumpulan Karangan.  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (Lembaga Kriminologi) UI
Sahetapy, J.  E.  1992. Suatu  Studi  Khusus  mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  terhadap Pembunuhan Berencana . Jakarta: Rajawali Pers
Soedarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Press
Suparni, Niniek.  1996. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika
Tongat.  2001. Pidana  Kerja  Sosial  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Jakarta: Djambatan
United  Nations  Office  On  Drugs  And  Crimes  (Kantor  PBB  Untuk  Narkoba  Dan Kejahatan).  2013. Panduan  Tentang  Strategi  Untuk  Mengurangi  Kepadatan  Di Penjara . Jenewa: Komite Internasional Palang Merah (ICRC)
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta : Sinar Grafika

## Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

## Wawancara:
Wawancara  dengan  Bapak  Supriyadi,  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada.
Wawancara  dengan  Bapak  Heriyanto  dan  Ibu  Kandi  Tri  Susilaningsih,    Kepala  Seksi dan Staff Pembinaan di Lapas Wirogunan.