Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume 3, Issue 4, January 2020

## PENDIDIKAN KLINIK HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

## LEGAL CLINIC EDUCATION AS AN IMPORTANT INSTRUMENT IN THE RENEW OF LEGAL EDUCATION IN INDONESIA

## Sahnan Sahuri Siregar
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang email: ssahnansahuri@gmail.com

## Otong Rosadi
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Ekasakti, Padang email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

## ABSTRAK
Bidang ilmu hukum sebagai ilmu terapan sudah seharusnya melahirkan sarjana hukum siap tempur untuk berkecimpung dalam dunia hukum khususnya dan pembangunan masyarakat pada  umumnya.  Baik  itu  sebagai  pengacara,  hakim,  jaksa,  notaris,  konsultan  hukum  juga profesi hukum lainnya. Sebagai salah satu “instrumen penting” yang seharusnya ada dalam pembelajaran  ilmu  hukum  adalah  klinik  hukum.  Klinik  hukum  hadir  dengan  maksud membekali mahasiswa fakultas hukum tentang pengetahuan praktis ( practical knowledge ), keahlian-keahlian  ( Skill ),  dan  nilai-nilai  ( value )  dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan hukum  dan  keadilan  yang  dilaksanakan  dengan  metode  pengajaran  secara  interaktif  dan reflektif.  Kehadiran  klinik  hukum  dalam  kurikulum  ilmu  hukum  memiliki  peran  penting setidaknya  dalam  upaya:  pelaksanaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi;  Peningkatan kompetensi  mahasiswa  dalam  ilmu  hukum;  dan  sebagai  media  bagi  masyarakat  untuk memperoleh  akses  keadilan.  Penulis  menyarankan  pembaruan  kurikulum  ilmu  hukum, melalui Pendidikan Klinik Hukum.
Kata kunci:  akses keadilan, klinik hukum, kurilukum

## ABSTRACT
The field of legal science as an applied science should have given birth to law graduates ready for combat to engage in the world of law in particular and community development in general. Be it as a lawyer, judge, prosecutor, notary, legal consultant as well as other legal professions. As one of the "important instruments" that should be present in the study of  legal  science  is  the  legal  clinic.  The  legal  clinic  is  present  with  the  intention  of equipping  law  school  students  about  practical  knowledge,  skills,  and  values  in  order  to realize  legal  and  justice  services  that  are  carried  out  with  interactive  and  reflective teaching  methods.  The  presence  of  a  legal  clinic  in  the  legal  science  curriculum  has  the least  important  role  in  the  effort:  the  implementation  of  the  Tri  Dharma  of  Higher Education; Increasing student competence in law; and as a medium for the public to gain access  to  justice.  The  author  suggests  updating  the  legal  science  curriculum,  through Legal Clinic Education.
Keywords: access to justice, legal clinics, law enforcement

## PENDAHULUAN
Pendidikan tinggi hukum (Sekolah Tinggi dan Fakultas Hukum) mengemban tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan tinggi hukum. Sekolah tinggi  dan  Fakultas  Hukum  bertujuan  untuk  menghasilkan  lulusan-lulusan  yang  nantinya akan  terjun  kedunia  kerja  (terutama  profesi  hukum  atau  profesi  lainnya  yang  berkaitan dengan  hukum).  Untuk  mampu  bersaing  dalam  dunia  kerja  setidak-tidaknya  calon-calon sarjana  hukum  harus  dibekali  dengan  dua  keterampilan.  Yang  pertama  adalah hardskill , yang  merupakan  penguasaan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  keterampilan  teknis  yang berhubungan  dengan  bidang  ilmunya.  Dan  yang  kedua  adalah softskill ,  merupakan keterampilan  seseorang  dalam  bergubungan  dengan  orang  lain  dan  keterampilan  dalam mengatur dirinya sendiri untuk mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.
Pemerintah,  Pendidikan  Tinggi  Hukum  (STH  dan  Fakultas  Hukum),  serta mahasiswa hukum, memiliki peran masing-masing serta berkewajiban untuk memfasilitasi dan  mengembangkan  kedua  keterampilan  tersebut  untuk  menghasilkan  lulusan  yang nantinya tidak hanya berkompeten dalam menjalankan tugasnya, namun juga memutlakkan hadirnya  keadilan  di  tengah  masyarakat.  Selain  ahli  hukum  juga  berkarakter  pejuang keadilan (beritegritas).
Namun  pada  kenyataan  dewasa  ini,  lulusan  fakultas  hukum  belum  memiliki keterampilan yang mampu mengantarkan mereka untuk bersaing dengan para tenaga kerja baik  tenaga  kerja  domestik,  apalagi  dengan  tenaga  kerja  asing.  Meski  sebagian  lulusan fakultas  hukum  mampu  bersaing,  namun  kebanyakan  dari  mereka  mengenyampingkan keadilan.Pendidikan formal (yang biasa-biasa saja), dewasa ini, sudah tidak lagi mampu. Ia dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan besar. PTH kebanyakan mencetak generasi pekerja dan  pengangguran.  Mental  ‘buruh/pekerja’  nampaknya  banyak  dijumpai  di  kalangan mahasiswa.  Atmosfer  akademik  tak  nampak,  roda  harian  mereka  hanya  seputar  kuliah, makan, lulus, cari kerja, dan jalan hidup (mapan, kurang mapan, biasa atau terseok).
Ghirah anak  muda  yang  dahaga  ilmu,  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi,  gejolak  kaum muda,  dan  mahasiswa  yang  berapi-api  telah  padam  sudah.  Mereka  datang  kuliah  hanya ingin  mengisi  absen  (presensi),  saat  kuliah  main  facebook  atau  WA,  tidur  di  kelas,  yang paling parah membuat  onar yang sama sekali tidak menunjukkan karakter  sebagai  subjek yang terpelajar (Otong Rosadi & Awaludi Marwan, 2012:284).
Tentunya hal ini terjadi ditengarai berbagai faktor, baik itu dari pemerintah sebagai pembuat  kebijakan,  kampus  sebagai  penyelenggara  pendidikan  dan  penyedia  fasilitas, dosen  dan  mahasiswa  serta  pengaruh  kebudayaan  yang  menjadikan  mahasiswa  gagal sebagai intelektual yang dipercayakan untuk menjadi agen perubahan ( agent of change ).
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kurikulum yang seringkali dikuti dengan “tujuan  tertentu”  dari  pendidikan  hukum  itu  sendiri  menjadi  pijakan  bagi  kampus  untuk menyelenggarakan  pendidikan.  Kekuatan  financial  kampus  (terutama  swasta)  serta kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum juga menjadi  kendala dalam  memberikan  fasilitas-fasilitas dalam pengembangan pembelajaran di  fakultas  hukum.  Gaya  hidup  serta  pergaulan  mahasiswa  dengan  lingkungannya menambah rentetan penyebab kurang berkualitasnya lulusan fakultas hukum di Indonesia.
Budaya hedonism dan glamour telah membanjiri kehidupan dunia kampus dengan model-model yang diciptakan oleh kapitalisme. Figur-figur ( ideol-ego ) dunia kampus telah terkooptasi  dengan  tokoh-tokoh  yang  diperankan  oleh  budaya  pop  televisi  dan  jejaring social  (facebook,  twitter,  whatsap,  dan  sebagainya).  Spivak  percaya  bahwa  kebudayaan telah  bermetamorfosis  dalam  pasar  bebas  dan  memunculkan  kebudayaan  multinasional. Tidak  hanya  perusahaan  multinasional,  kebudayaan  juga  berfungsi  sebagai  capital  di  era posfordis (Otong Rosadi & Awaludi Marwan, 2012:284).
Meski  terjadi  pembaharuan  kurikulum  di  tahun  2012  yang  memberikan  kerangka ukuran  bagi  tiap-tiap  lulusan  pendidikan  tinggi,  namun  ternyata  masih  belum  mampu meningkatkan  kompetensi  lulusan  fakultas  hukum  dalam  dunia  kerja.  Hal  ini  dibuktikan dengan data empris dari disnaker Jawa Timur yang melaporkan dari 1.074 sarjana hukum yang mencari kerja, 1.064 orang diketahui belum bekerja 1 .
Kondisi  ini  tentunya  tidak  akan  akan  menjadi  semakin  parah  apabila  tidak  ada pembaharuan  metode  pembelajaran  di  bidang  ilmu  hukum  mengingat  dewasa  ini  kita dihadapkan pada  era Revolusi  Industri 4.0, yang ditandai  oleh fenomena disrupsi, berupa hilangnya ratusan jenis pekerjaan konvensional dan melahirkan ratusan jenis pekerjaan dan profesi baru yang tentu saja membutuhkan prasyarat baru pula. Pada tahun 2015 saja, saat Negara-negara  ASEAN  memasuki ASEAN  Economic  Community yang  memberikan kebebasan  bagi  Negara-negara  di  Asia  Tenggara  untuk  melakukan  perdagangan,  baik
1 Jawa Pos, 31 Oktober – 1 November 2014
barang, jasa maupun tenaga-tenaga professional seperti dokter, advokat, konsultan hukum. Memberikan  dampak  bagi  pencari  kerja.  Persaingan  tidak  hanya  akan  terjadi  antara pencarai  kerja  dalam  satu  Negara,  tetapi  akan  terjadi  dengan  pencari  kerja  dari  berbagai Negara di kawasan ASEAN.  Termasuk tentu saja bagi pencari kerja dari kalangan profesi hukum.

## KONSEP PENDIDIKAN KLINIK HUKUM
Pendidikan klinik hukum merupakan sebuah konsep yang lahir dari konsep pendidikan  hukum  klinik  yang  dapat  didefenisikan  sebagai  sebuah  proses  pembelajaran dengan  maksud  menyediakan  mahasiswa  hukum  dengan  pengetahuan  praktis  ( practical knowledge ),  keahlian  ( skill ),  nilai-nilai  ( values )  dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan hukum  dan  keadilan  social,  yang  dilaksanakan  atas  dasar  metode  pengajaran  secara interaktif  dan  reflektif  (Open  Society  Justice  Initative,  2009:64). Knowledge  Element merupakan  elemen  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  praktis  untuk  mahasiswa. Social Justice (Jimly  Asshiddiqie,  2011:34),  hukum  dan  HAM  (Jimly  Asshiddiqie,  2011:34) merupakan  contoh  pengetahuan  praktis  ( practicalknowledge )  yang  harus  dikuasai  oleh mahasiswa.  Untuk  keahlian  ( Skill )  berkaitan  dengan  penguasaan  keahlian  mahasiswa seperti lawyering  technique , advocacy  skill dan  lain-lain.  Sementara values berkaitan denga keberpihakan atas nilai-nilai keadilan sosial 2 . Sila ke lima Pancasila serta alinea ke empat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan bahwa keadilan sosial merupakan salah satu dari prinsip dasar bernegara Republik Indonesia.
Pendidikan  hukum  klinik  adalah  sebuah  gaya  pengajaran  dinamis  yang  juga digambarkan  sebagai  pembelajaran  secara  eksperimental  dan  pembelajaran  atas  dasar praktik.  Mahasiswa  yang  mengambil  mata  kuliah  Pendidikan  Hukum  Klinis  dihadapkan dengan  pekerjaan  kepengacaraan  yang  nyata  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apa  itu pekerjaan pengacara. Pembelajaran tersebut dilakukan melalui bekerja berhadapan dengan permasalahan  hukum  yang  nyata  dan  pengalamannya  melalui  pendampingan  klien  secara langsung,  ataupun  melalui  kolaborasi  dengan  berbagai  badan  pemerintah  atau  lembaga kemasyarakatan (Open Society Justice Initative, 2009:64).
2 Merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uli Parulian Sihombing, SIti Aminah, Muhammad Khoirur  Roziqin,  Abdul  Wahid, Pendidikan  Hukum  Klinis  (Clinical  Legal  Education) Dalam  Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, hlm, 7
Dari bentuknya, pendidikan hukum klinik terdiri dari tiga komponen utama yaitu:
1. Komponen perencanaan Mahasiswa  hukum  yang  mengikuti  PHK  mempersiapkan  dan  merencanakan  praktik- praktik  hukum  apa  saja  yang  ingin  diperoleh  selama  mengikuti  PHK.  Seperti  teknik memberikan pelayanan hukum, jenis-jenis isu dalam hal kepengacaraan, pengembangan kasus-kasus tertulus, merencanakan proyek dan menstumuluskannya dengan kehidupan nyata.
2. Komponen praktik Mahasiswa melalui prakti hukum. Misalnya untuk PHK berupa in-house clinic (real the client) mahasiswa  melakukan  interview  terhadap  klien  dibawah  bimbingan dosen/advokat.  Atau  jika  fokur  melakukan street  law ,  maka  mahasiswa  melakukan pengajaran kepada komunitas sesuai denga isu-isu hukum yang sudah direncanakan.
3. Komponen refleksi Mahasiswa  hukum  di  bawah  bimbingan  dosen  melakukan  evaluasi  atas  kegiatan  yang mereka lakukan. Ada beberapa metode untuk  melakukan evaluasi yaitu bisa dilakukan secara tertulis, latihan evaluasi secara mandiri, per review dan kritik, atau evaluasi dari supervisor ( The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:7-8).
Terdapat  sejumlah  tujuan  dari  Pendidikan  Hukum  Klinik  antara  lain;  pengajaran teori  hukum,  keahlian  praktik-praktik  kepengacaraan,  dan  tanggungjawab  professional, memperkenalkan  mahasiswa  atas  isu-isu  keadilan  sosial  melalui  pengalamannya  dalam mengadvokasi  kelompok-kelompok  marjinal.  Pendidikan  Hukum  Klinik  memberikan pondasi  bagi  mahsiswa  dalam  meniti  karir  professional  kelak  yaitu  memiliki  komitmen yang  besar  terhadp  etikda  dan  nilai-nilai  keadilan  social.  Selain  bagi  mahasiswa, Pendidikan  Hukum  Klinik  menyediakan  pelayanan  hukum  yang  diperlukan  untuk komunitas  di  luar  fakultas  hukum,  juga  membenamkan  akademisi  hukum  (dosen  dan mahasiswa) ke dalam dunia sebagai aktor bukan hanya pengamat 3 .
Elemen  kunci  implementasi  Pendidikan  Hukum  Klinik  adalah  pembentukan legal clinic ,  di  mana legal  clinic tersebut  dijalankan  oleh  mahasiswa  dengan  supervise  dosen, yang  diatur  dengan  aturan  yang  sama  terhadap  LBH  di  luar  fakultas  hukum. Legal  clinic biasanya  dihubungkan  dengan  fakultas  hukum  sebagai  basis  operasionalnya.  Terdapat banyak  ragam legal  clinic yang  ada  dan  atau  dijalankan  oleh  fakultas  hukum.  Jenisnya tergantung  pada  banyak  faktof,  baik  internal  maupun  eksternal.  Berdasarkan  pada  lokasi praktiknya,  terdapat  dua  jenis legal  clinic yaitu  yang  ada  di  fakultas  hukum  ( in-house clinic ) dan di luar fakultas hukum ( out-house clinic ).
3 Merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uli Parulian Sihombing, Siti Aminah, Muhammad Khoirur Roziqin, Abdul Wahid, Ibid, hlm. 7-8
Program-program dari out-house clinic terdiri dari:
a. Externship, yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kantor hukum atau kantor pemerintahan di bahwa supervise dari pengacara prakti tau pejabat pemerintahan;
b. Community Clinic , tempat mahasiswa bekerja secara langsung di komunitas;
c. Mobile Clinic , mahasiswa mengunjungi komunitas untuk memberikan pendapat hukum dan  atau  memberitahukan  komunitas  atas  hak-haknya,  atau  memberikan  nasehat  jenis tertentu permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya.
Program-program dari in-house clinic terdiri dari;
a. Life client/real client clinic, di mana mahasiswa menyediakan peleyanan hukum secara langsung kepada klien;
b. Simulation  Clinnic ,  di  mana  mahasiswa  mensimulasikan  kehidupan  nyata  atas  dasar role-playing dengan  tujuan  untuk  melatih  kemampuan  kepengacaraan  mahasiswa. Biasaya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam simulation clinic ini 4 .

## URGENSI KEHADIRAN KLINIK HUKUM DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

## Akses Keadilan untuk Menghadirkan Negara Hukum Indonesia
Indonesia  Negara  Hukum,  merupakan  kaidah  konstitusi  yang  diatur  dalam  UUD 1945.  Pemenuhan  hak  mendapat  perlindungan  hukum  dan  akses  mendapat  keadilan merupakan penciri dari Negara Hukum.Sebagai bagian dari hak atas keadilan, Roger Smith (The  Indonesia  Legal  Resource  Centre,  2014:7-15-16)  mengidentifikasi  Sembilan  prinsip access to justice :
1. Akses keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga Negara;
2. Kepentingan  warga  Negara  harus  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kepentingan penyedia  jasa  bantuan  hukum,  dalam  menentukan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan akses keadilan;
3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantive;
4. Setiap  warga  Negara  membutuhkan  bantuan  hukum  untuk  kasus  perdata  maupun pidana;
5. Akses  menuju  keadilan  mensyaratkan  untuk  melakukan  setiap  tindakan  untuk mencapai  pemenuhan  tujuannya  termasuk  reformasi  hukum  formil  dan  materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
6. Kebijakan  atas  pelayanan  hukum  dengan  memperkenalkan  bantuan  hukum  yang dibiayai  oleh  Negara  ( puclicly  funded )  atau  menjamin  hak  atas  bantuan  hukum  bagi masyarakat marjginal yang disediakan oleh advokat;
7. Keterbatasan sumber daya ( resource ) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri  akses  menuju  keadilan,  tetapi  merupakan  pembatasan  cara  pemberian bantuan hukum;
4 Ibid, Hlm. 8-9
8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak efektif;
9. Penggunaan  teknologi  yang  potensial  membantu  bantuan  hukum  seperti  teknologi infomasi;
10. Hak konstitusional atas bantuan hukum merupakan prinsip cardinal.
Indonesia  adalah  Negara  hukum 5 .  Penjelasan  mengenai  Negara  hukum  bermakna bahwa Negara yang berlandaskan hukum harus menjamin terselenggaranya hukum dengan baik serta menjamin bahwa setiap warganya harus mendapatkan tempat dan pelakuan yang sama di hadapan hukum.
Selain  jaminan  konstitusional,  berbagai  aturan  hukum  juga  menjamin  hak  atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin/marjinal, diantaranya adalah;
1. Pasal  54,  55,  dan  56  UU  No.  18  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana.
2. Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Pasal 14 ayat (3) huruf d UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (SIPOL)
4. Pasal 4 dan 5 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 006/PUU-II/2014 tentang Pengujian Undang- Undang Advokat
Sebelum  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  UU  No.  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hanya dapat dilakukan oleh advokat 6 namun melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  006/PUU-II/2014  tentang  Pengujian Undang-Undang  Advokat  menghapuskan  Pasal  31  UU  No.  18  Tahun  2003  Tentang Advokat.  Putusan MK yang merujuk  pada penelitian yang dilakukan oleh Stephen Golub dan Marry Mc Clymont menegaskan pentingnya kehadiran klinik hukum dalam kurikulum pendidikan  tinggi  hukum  di  Indonesia  sebagai  instrument  bagi  perguruan  tinggi  terutama fakultas  hukum  untuk  melaksanakan  Tri  Dharma  perguruan  tinggi  dalam  fungsi pengabdian masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai  bagian  dari  kurikulum  pendidikan  tinggi  hukum  dengan  kategori  mata  kuliah pendidikan  hukum  klinis  dan  ternyata  membawa  manfaat  besar  bagi  perkembangan
5 Dalam  bukunya  membedah  hukum  progresif  Prof  Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa  Negara hukum  yang  hendak  dibangun  bukanlah  Negara  hukum  yang  menyelesaikan  segala  persoalan-persoalan hukum melalui pengadilan, melainkan Negara hukum yang membahagiakan seluruh rakyat Indonesia
6 Ini  didasarkan  atas  ketentuan  pidana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  31  UU  No.  18  Tahun  2003 Tentang  Advokat.  (yang  sekarang  sudah  dihapus  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  006/PUU- II/2004)
pendidikan  tinggi  hukum  dan  perubahan  social  seperti  ditunjukkan  oleh  pengalaman Negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan bahkan Amerika Serikat 7 Mahkamah Konstitusi melihat peran legal clinic dengan akses terhadap keadilan, di mana  masyarakat  marjinal  khususnya  yang  berada  di  wilayah  pedesaan  yang  tidak  ada pengacara dan LBH organisasi non-pemerintah (Fultoni. AM, Dkk, 2009:5).
Selain  itu  Klinik  Hukum  atau  LKBH  Kampus  memiliki  posisi  strategis  dalam pemberian bantuan hukum.  Hal  ini dapat  dilihat dari  tiga hal,  yaitu (The  Indonesia Legal Resource Centre, 2014:5-6) : Pertama , jumlah dan sebaran LKBH Kampus merata, bahkan di  daerah  yang  terpencil  sekalipun.  Fakultas  hukum  yang  mendirikan  LKBH  menjadi peluang bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum; Kedua, di dukung oleh sumber  daya  manusia  yang  jumlanya  cukup,  baik  tenaga  pengajar  maupun  mahasiswa. Pengetahuan hukum menjadi modal yang baik untuk memberikan layanan bantuan hukum; Ketiga, orientasi  non  profit.  LKBH  merupakan  bagian  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan Tinggi,  yaitu  dharma  ketiga;  Menjamin  Hak  Atas  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat Marjinal
Pembaharuan  Kurikulum  Ilmu  Hukum  Berbasis  Kerangka  Kualifikasi  Nasional IndonesiaSebagai Upaya Peningkatan SDM Profesi Hukum di Era Revolusi Industri
Sejarah  pendidikan  hukum  di  Indonesia  dimulai  sejak  di  dirikannya Opleidingsshcool  voor  de  Inlandsche  Rechtskundigen 8 pada  masa  penjajahan  Kolonial Belanda.  Lembaga  pendidikan  ini  merupakan  lembaga  pendidikan  tinggi  hukum  pertama yang  berdiri  di  Indonesia  yang  setara  dengan  lembaga  pendidikan  Sekolah  Lanjutan Tingkat  Atas.  Kemudian  pada  tahun  1924  level  pendidikan  hukum  ditingkatkan  menjadi pendidikan  tinggi  yang  setara  dengan  universitas.  Peningkatan  ditandai  dengan  pendirian Rechtshogeschool (Hikmahanto  Juwana,  2011:2).    Pergulatan  pendidikan  hukum  pada masa colonial Belanda  berjalan  dalam  rentang  waktu  yang  cukup  lama  dengan  model pembelajaran positivism .
Pada awal pembukaan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, pendidikan dirancang untuk menyiapkan tenaga teramil dalam menggunakan hukum positif. Lulusannya bergelar
7 Lihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  006/PUU-II/2004  tentang  Pengujian  Undang-Undang Advokat
8 Soetandyo  Wignjsoebroto  sebagaimana  dikutip  oleh  Tri  Budiono  dalam  artikelnya  yang  berjudul “Revolusi” Pendidikan Tinggi Hukum
“ meester in de rechten ” (Mr.) yang secara hukum masih berlaku untuk para lulusan sampai tahun  1962.  Rancangan  tersebut  juga  tercermin  dari  pilihan  nama Ilogeschool (sekolah tinggi)  yang  lebih  berkonotasi  pendidikan  keterampilan  ( skill  development ),  bukan pendidikan  ilmu  hukum  ( rechtswetenschap )  yang  sebenarnya.  Secara  lebih  rinci  Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa para mahasiswa disiapkan untuk pekerjaan: (1) tenaga kehakiman,  (2)  pegawai  negeri  dan  (3)  pekerjaan  bebas  (advokat)  (Satjipto  Rahardjo, 2009:19-21).
Setalah  Indonesia  merdeka,  kurikulum  pendidikan  hukum-pun  dirubah  oleh pemeritahan  Soekarno.  Kurikulum  pendidikan  tinggi  hukum  diarahkan  untuk menghasilkan  lulusan  yang  berani  dan  meniliki  kemampuan  membuat  terobosan  secara revolusioner.  Tujuan  pendidikan  hukum  kembali  diubah  ketika  pemerintahan  Soekarno digantikan  oleh  pemerinatahan  Soeharto.  Pada  masa  ini  hukum  ditujukan  untuk menghasilkan lulusan yang dapat mendukung proses pembangunan di Indonesia 9 .
Pada  tahun  1971,  konsep  Pendidikan  Hukum  Klinis  mulai  diperkenalkan  di Indonesia.  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  mengeluarkan  Surat Keputusan  (SK)  Nomor  0918/1972  yang  memperkenalkan  Mata  Kuliah  PHK  dan  Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu juga diperkenalkan beberapa mata kuliah hukum klinis dan dibentuk  beberapa  LBH  kampus  di  beberapa  fakultas  hukum  (The  Indonesia  Legal Resource Centre, 2014:11).
Pendidikan hukum mulai diorientasikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menggabungkan dengan prkatik. Prof. Mochtar Kusumaatmadja sering menyebut fakultas hukum  sebagai professional  school ,  yaitu  fakultas  hukum  mirip  dengan  fakultas kedokteran  di  mana  mahasiswanya  membutuhkan  aplikasi  praktik  atas  teorinya.  Menurut catatan  beliau,pada  pertengahan  tahun  1970  telah  dibentuk  proyek  percontohan  PHK  di fakultas  hukum  dan  diresmikan  oleh  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  (Dirjen  Dikti)  pada waktu ketuanya Doddy Tisna Amidjaja (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:12).
Konsep PHK lebih konkret  lagi menjadi  bagian dari pembela-jaran hukum,  ketika Mochtar  Kusumaatmadja  memprakarsai  suatu Pilot  Project  Clinical  Legal  Education di fakultas hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1980-an. Pilot Project tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran Mochtar untuk menghasilkan “ Professional lawyer ” yang
9 Ibid
akan  bekerja  bersama-sama  dengan  para  teknokrat  pembangunan.  Melalui  Kep.Dikti Nomor  30/1983  diperkenalkan  konsep  “kurikulum  inti”  dengan  mata  kuliah  “pembulat studi” berupa kewajiban menyusun laporan kasus di pengadilan dan mata kuliah “praktik hukum” dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:12).
Nasib PHK dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum berakhir ketika Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  tahun  1983  mengeluarkan  kebijakan  yang menyederhanakan  struktur  dan  organisasi  di  perguruan  tinggi  hanya  ada  satu  lembaga penelitian.  Selain  itu  perkembangan  PHK  mulai  meredup  dengan  adanya  perubahan kurikulum  pendidikan  tinggi  hukum  yang  menekankan  pada  Sistem  Kredit  Semester (SKS). Kebijakan ini mengakibatkan keberadaan PHK tidak banyak mendapat support dari fakultas maupun universitas (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:12).
Sementara  itu  Satjipto  Raharjdo  (2009:30-31)  mengemukakan  pertengahan  tahun 80-an  terjadi  perubahan  sangat  besar  dalam  pendidikan  tinggi  di  Indonesia,  termasuk pendidikan tinggi  hukum.  Perubahan besar tersebut,  seringkali disebut sebagai  perubahan revolusioner.  Perubahan  tersebut  panta  dikualifikasikan  sebagai  revolusioner,  karena mengintroduksikan satu tipe pembelajaran baru yang disebut sebagai pendidikan keilmuan ( scientific, education, scientific program ).
Pada  tahun  1993  kembali  terjadi  perubahan  dalam  kurikulum  pendidikan  tinggi hukum.  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  017/D/0/1993  mengenai kurikulum  fakultas  hukum  yang  diubah  dengan  SK  Mendikbud  No.  0325/U/1994 merupakan  suatu  upaya  mengadakan  reorientasi  dalam  pendidikan  hukum.  Keputusan mengenai  kurikulum  ini,  antara  lain  diambil  karena  tingginya  tingkat  keluhan  konsumen terhadap  lulusan  fakultas  hukum  yang  mereka  sebut  sebagai  ‘tidak  memperhatikan kebutuhan pasar’. Sebab itu pulalah dalam kurikulum ini dimasukkan satu kelompok mata kuliah yang disebut sebagai 'Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum 10 .
Kurikulum  ini  dinamakan  dengan  Kurikulum  Nasional  yaitu  Kurikulum  Berbasis Isi.  Kurikulum  ini  memiliki  tiga  kualifikasi:  (1)  mengutamakan  penguasaan  IPTEKS,  (2)
10 Harkristuti  Harkrisnnowo,  Pendidikan  Tinggi  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Terpadu, Sebagaimana  diunduh  dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7255/pendidikan-tinggi-hukum- dalam-sistem-peradilan-terpadu pada tanggal 24 November 2018
tidak  merumuskan  kemampuannya,  dan  (3)  menetapkan  mata  kuliah  wajib  (100-110  dari 160 SKS (S1) oleh konsorsium.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  sejak  Indonesia  mengalami reformasi terus meningkat dengan pesat. Persaingan global menjadi antar Negara pun tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu setelah tahun 2000 Indonesia ikut dalam perjanjian dan komitmen global dan meratifikasi beberapa perjanjian seperti (AFTA, WTO, GATSS).
Setelah  diratifikasinya  beberapa  perjanjian  dan  komitmen  global  (AFTA,  WTO, GATTS)  oleh  pemerintah  Negara  RI,  maka  dunia  semakin  mencair  dalam  berhubungan dan berinteraksi. Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu  dan  kualitas  lulusan  di  berbagai  belahan  bumi.  Berbagai  kesepakatan  dan kesepahaman  antar  Negara-negara  di  ASEAN  mulai  ditetapkan.  Hingga  pada  tahun  2010 mulailah disepakati Mutual Recognition Agrrement (MRA) untuk berbagai profesi (Ditjen Dikti Kemdikbud, 2014:1-3)
Semenjak  tahun  2000,  atas  amanah  UNESCO  melalui  konsep the  four  pillars  of education, yaitu learning  to  know,  learning  to  do,  learning  to  be dan learning  to  live togheter , Indonesia merekonstruksi konsep kurikulum dari Kurikulum Berbasi Isi menjadi Kurikulum  Berbasi  Kompetensi.  Kurikulum  ini  memiliki  kualifikasi:  (1)  mengutamakan kesetaraan  capaian  pembelajaran  (mutu),  (2)  terdiri  dari  sikap  dan  tata  nilai,  kemampuan kerja,  penguasaan  keilmuan,  kewenangan  dan  tanggungjawabnya,  (perumusan pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan (4) hasil kesepakatan prode sejenis.
Terus  meningkatnya  perkembangan  IPTEKS    membuat  pemerintah  Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus bergerak maju searah dengan perkembangan global, hingga  pada  tahun  2012  Pemerintah  Indonesia  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi.  Lahirnya  UU  Nomor  12  Tahun    2012,  juga diiringi dengan pergeseran kurikulum pendidikan tinggi yang sebelumnya memakai konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi menjadi kurikulum yang memberikan ukuran penyetaraan terhadap  capaian  pembelajaran.  Kurikulum  ini  dinamakan  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi, yang  menggunakan  kualifikasi;  (1)  mengutamakan  kesetaraan  capaian  pembelajaran (mutu),  (2)  terdiri  dari  sikap  dan  tata  nilai,  kemampuan  kerja,  penguasaan  keilmuan, kewenangan  dan  tanggung  jawabnya,  (3)  perumusan  capaian  pembelajaran  minimal tercantum pada Stadar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) hasil kesepakatan prodi sejenis.
Ukuran  penyetaraan  yang  dinyatakan  dalam  kurikulum  ini  dinyatakan  dalam bentuk  kerangka kualifikasi  nasional. Di dalam Pasal  29 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi  diatur  mengenai  kerangka  kualifikasi  nasional  yang  menjadi  ukuran terhadap capaian pembelajaran.
Kemudian pasal ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI juga disusun sebagai  respon  dari  ratifikasi  yang  dilakukan  Indonesia  pada  tanggal  16  Desember  1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan  diploma  dan  pendidikan  tinggi  ( The  International  Convention  on  the Recognition  of  Studies,  Diplomas  and  Degrees  in  Higher  Education  in  Asia  and  the Pasific ).
Dengan  adanya  KKNI  maka  Negara-negara  lain  dapat  menggunakannya  sebagai panduan  untuk  melakukan  penilaian  kesetaraan  capaian  pembelajaran  serta  kualifikasi tenaga kerja baik  yang  akan belajar  atau bekerja  di  Indonesia maupun sebaliknya apabila akan  menerima  pelajar  atau  Tenaga  kerja  dari  Indonesia  (Tim  Kurikulum  Ditjen  Dikti Kemdikbud, 2014:1-5).
Penyetaraan  capaian  pembelajaran  yang  dihasilkan  melalui  pendidikan  dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas 9 (Sembilan) jenjang, dan menempatkan lulusan Sarjana (S1) pada jenjang ke 6 (enam) 11 .
Pada  tahun  2014  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2014  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi. Di  dalam  Permendikbud  ini  diatur  Standar  Kompetensi  Lulusan  yang  digunakan  sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian  pembelajaran,  standar  dosen  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan prasarana  pembelajaran,  standar  pengelolaan  pembelajaran,  dan  standar  pembiayaan pembelajaran.
Pada perkembangannya kemudian lahirlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi,
11 Lihat  Pasal  5  Peraturan  Presiden  No.  8  Tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia.
yang  mencabut  dan  meyatakan  tidak  berlakunya  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pasal  1  angka  5  Permenristekdikti  Nomor  44  Tahun  2015  menyebutkan  yang dimaksud Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi  kompetensi  yang  dapat  menyandingkan,  menyetarakan,  dan  mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian  pengakuan  kompetensi  kerja  sesuai  dengan  struktur  pekerjaan  di  berbagai sektor.
Pasal  5  ayat  (1)  Permenristekdikti  Nomor  44  Tahun  2015,  mengatur  Standar kompetensi  lulusan  merupakan  kriteria  minimal  tentang  kualifikasi  kemampuan  lulusan yang  mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  dinyatakan  dalam  rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Pasal  5  ayat  (2),  Standar  kompetensi  lulusan  yang  dinyatakan  dalam  rumusan capaian  pembelajaran  lulusan  digunakan  sebagai  acuan  utama  pengembangan  standar  isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran,  dan  standar  pembiayaan  pembelajaran.  Rumusan  capaian  pembelajaran lulusan,  wajib:  a.  mengacu  pada  deskripsi  capaian  pembelajaran  lulusan  KKNI;  dan  b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Kualifikasi  kemampuan  lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan  yang  dinyatakan  dalam  rumusan  capaian  pembelajaran  lulusan.  Disebutkan dalam Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015:

## 1). Rumusan Sikap
Setiap  lulusan  program  pendidikan  akademik,  vokasi,  dan  profesi  harus  memiliki sikap sebagai berikut:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam  menjalankan  tugas  berdasarkan agama,moral, dan etika;
c. Berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. Berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  dan  cinta  tanah  air,  memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. Menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  agama,  dan  kepercayaan,  serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. Bekerja  sama  dan  memiliki  kepekaan  sosial  serta  kepedulian  terhadap  masyarakat dan lingkungan;
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. Menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas  pekerjaan  di  bidang  keahliannya  secara mandiri; dan
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2). Rumusan Keterampilan Umum
a. Mampu  menerapkan  pemikiran  logis,  kritis,  sistematis,  dan  inovatif  dalam  konteks pengembangan  atau  implementasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  humaniora  yang  sesuai  dengan  bidang keahliannya
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
c. Mampu  mengkaji  implikasi  pengembangan  atau  implementasi  ilmu  pengetahuan teknologi  yang  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  humaniora  sesuai  dengan keahliannya  berdasarkan  kaidah,  tata  cara  dan  etika  ilmiah  dalam  rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
d. Menyusun  deskripsi  saintifik  hasil  kajian  tersebut  di  atas  dalam  bentuk  skripsi  atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
e. Mampu  mengambil  keputusan  secara  tepat  dalam  konteks  penyelesaian  masalah  di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
f. Mampu  memelihara  dan  mengembangkan  jaringan  kerja  dengan  pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
g. Mampu  bertanggungjawab  atas  pencapaian  hasil  kerja  kelompok  dan  melakukan supervisi  dan  evaluasi  terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang  ditugaskan  kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
h. Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  kelompok  kerja  yang  berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
i. Mampu  mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
3). Rumusan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus di Bidang Hukum
Pada saat menyusun capaian pembelajaran (CP) Lulusan Ilmu Hukum inilah maka  penting  dilakukan  workshop  yang  melibatkan  sivitas  akademika  dan  pemangku kepentingan  lainnya  (prodi  sejawat,  alumni,  profesi  hukum  danpengguna).  Pada  saat penyusunan capaian pembelajaran lulusan inilah maka Pendidikan Klinik Hukum sebagai instrumen  penting  dalam  pembaharuan  pendidikan  tinggi  hukum  di  era  Revolusi  Industri 4,0 saat krusial didiskusikan dengan intens. Termasuk model pembelajarannya yang mesti mulai  mengarah  pada  pemanfaatan  teknologi  informatika  dan  komputer  (TIK),  semisal menyiapkan materi online learning, atau paling tidak dengan menggunakan model blended
learning. Bahan-bahan  ajar  ( material  course )  juga  dengan  menggunakan  fasilitas  online berbasis TIK.
Pasal  7  Permenristekdikti  Nomor  44  Tahun  2015  menyebutkan  Rumusan pengetahuan  dan  keterampilan  khusus  sebagai  bagian  dari  capaian  pembelajaran  lulusan, wajib  disusun  oleh:  a.  forum  program  studi  sejenis  atau  nama  lain  yang  setara;  atau  b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis. Rumusan yang  merupakan  satu  kesatuan  rumusan  capaian  pembelajaran  lulusan  diusulkan  kepada Direktur  Jenderal  Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan  untuk  ditetapkan  menjadi  capaian pembelajaran lulusan.
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 ini diubah oleh  Peraturan Menteri Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Peraturan Menteri  Riset,  Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015  tentang Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi.Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 ini hanya mengubah ketentuan mengenai penghitungan beban kerja dosen;  kriteria dan nisbah dosen tetap dan dosen tidak tetap;  serta status  lahan perguruan tinggi;  serta  perubahan  Pasal  66  yang  mengatur  Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai berlaku:  a.  rumusan  pengetahuan  dan  keterampilan  khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (3)  yang  belum  dikaji  dan  ditetapkan  oleh  Menteri,  perguruan  tinggi  dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk  proses  penjaminan  mutu  internal  di  perguruan  tinggi  dan  proses  penjaminan  mutu eksternal melalui akreditasi.
Ketentuan Perubahan atas Pasal 66 dalam Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 yang  diundankan  30  Oktober  2018  ini  menegasulang  bahwa  Rumusan  Pengetahuan  dan Keterampilan Khusus di Bidang Hukum dalam penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan  sarjana  hukum disusun  secara  mandiri  untuk  proses  penjaminan  mutu  internal  di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Dalam konteks inilah  maka  Pendidikan  Klinik  Hukum  dapat  dijadikan  instrumen  penting  dalam  model pembelajaran Pendidikan Hukum kita.

## KESIMPULAN
Pendidikan  hukum  klinik  yang  direalisasikan  dalam  bentuk  klinik  hukum merupakan salah satu instrument inovatif dalam pembaharuan pendidikan tinggi hukum di
Indonesia.  Klinik  hukum  merupakan  instrument  penting  dalam  proses  pembelajaran  di pendidikan  tinggi  hukum  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kurikulum  pendidikan  tinggi hukum. Klinik hukum berperan penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya  dharma  pertama  dan  ketiga.  Klinik  hukum  juga  menjadi  jembatan  bagi  para pencari  keadilan  ( justiabelen ).  Pelayanan  hukum,  konsultasi  hukum,  pendidikan  hukum, hingga  pendampingan  kasus  hukum  (litigasi  maupun  non-litigasi)  menjadi  pokok-pokok pembelajaran  klinik  hukum  dalam  menjamin  akses  keadilan  bagi  masyarakat.  Disamping dua urgensi keberadaan klinik hukum diatas, klinik hukum memiliki peran penting dalam rangka  menghasilkan  lulusan  pendidikan  tinggi  hukum  yang  berkompetensi  dan berintegritas dalam menjalankan profesi hukum. Pembelajaran melalui metode praktek dan teori  yang  di  terapkan  dalam  penyelenggaraan  klinik  hukum  menjadikan  mahasiswa memiliki  kemampuan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia,  hingga  pada  akhirnya  mampu  bersaing  dengan  lulusan  fakultas  hukum (domestic dan asing) dalam dunia kerja terutama di era Revolusi Industri 4,0 dengan tentu saja  memanfaatkan  Teknologi  Informasi  dan  Komputer  (TIK).  Karenanya  rekomendasi Penulis  adalah  pentingnya  memasukkan  Pendidikan  Klinik  Hukum  (Clinical  Legal Education) dalam pembaharuan Kurikulum Ilmu Hukum di Era Revolusi Industri 4,0.

## Ucapan Terima Kasih:
Kepada  Dendi  Kurniawan,  (email:    kdendi34@gmail.com)  atas  diskusi  dan  masukannya dalam  memperkaya  tulisan  ini  dari  hasil  Risetnya,  saat  menjadi  mahasiswa  Fakultas Hukum  Universitas  Ekasakti.  Juga  kepada  Uli  Parulian  Sihombing,  atas  kerjasamanya antara The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) dengan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

## DAFTAR PUSTAKA

## Baku Bacaan
Fultoni.  AM,  Siti  Aminah,  Uli  Parulian  Sihombing, Mengelola  Legal  Clinic  Panduan Membentuk dan Mengambangkan LBH Kampus Untuk memperkuat Akses Keadilan , The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) didukung oleh Canadian International Development Agency (CIDA), Jakarta, 2009;
Open  Society  Justice  Initative  (OSJI),  Pengabdian  Maysarakat  Untuk  Keadilan  Modul Pelatiah  Untuk  Memperkuat  Kapasistas  Kelembagaan  LBH  Kampus,  Disusun  Oleh Fulthoni, AM, Siti Aminah, Uli Parulian SIhombing, The Indonesian Legal Resource
Centre (ILRC) atas dukungan Canadian International Development Agency (CIDA), 2009;
Satjipto  Rahardjo, Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia ,  Genta  Publshing, Yogyakarta, 2009;
The  Indonesia  Legal  Resource  Centre, Memperjuangkan  Keadilan  Panduan  Standar Minimum  Pelayanan  Bantuan  Hukum  Untuk  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) Kampus, The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) Asosiasi Pendidikan Hukum Klinis  Indonesia  (APHKI)  didukung  oleh  Open  Society  Justice  Initiative  (OSJI), Jakarta; 2014,
The Indonesian Legal Resource Centre dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus , The Indonesian Legal Resource Centre didukung oleh Open Society Institute, Jakarta, 2010;
Tim  Kurikulum  dan  Pembelajaran  Direktorat  Pembelajaran  Dan  Kemahasiswaan Direktorat  Jenderal  Pendidkan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan, Bukum Kurikulum Pendidikan Tinggi , Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat  Jenderal  Pendidkan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan, Jakrta, 2014;

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Ratifikasi  Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (SIPOL)
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  006/PUU-II/2004  Tentang  Pengujian  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

## Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## Jurnal dan Penelitian
Hikmahanto  Juwana, Kurikulum  Pendidikan  Hukum  Dalam  Menjawab  Tantangan  Profesi Hukum  Di  Indonesia, Dalam  Jurnal  Law  Review  Edisi  Khusus,  ISSN:  1412-2561, Universitas Pelita Harapan, Tengerang, 2011;
Jimly Asshiddiqie, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial , dalam Jurnal Keadilan Sosial 2, The Indonesian Legal Resource Centre, didukung oleh Open Society Institute (OSI), Jakarta, 2011;
Otong Rosadi & Awaludi Marwan, Pendidikan Hukum: Sebuah Kontemplasi Kritis, dalam Prossiding  Dan  Konferensi  Dialog  Negara  Hukum,  Negara  Hukum  Indonesia  Ke Mana Akan Melangakah?, Jakarta, 9-10 Oktober 2012;
Uli  Parulian  Sihombing,  Siti  Aminah,  Muhammad  Khoirur  Roziqin,  Abdul  Wahid, Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta, 2014;

## Internet dan lain-lain
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7255/pendidikan-tinggi-hukum-dalam- sistem-peradilan-terpadu