## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIRAN MENYIMPANG DI INDONESIA
Legal Protection of Misguided Sects in Indonesia
M. Iwan Satriawan Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: i_santri@yahoo.co.id

## abstract
During  Soeharto’s  adminitration  which  was  called  Orde  Baru  (New  Orde) only five religions were admited by the government, they are Islam, Kristen Protestan,  Kristen  katolik,  Hindu  and  Budha.  But,  since  the  era    of  the reformation  in  1998,  much  faith  has  came  up  and  developed  in  Indonesia, they are called  “deviant” (aliran menyimpang). The existence of deviant in Indonesia, more due to different interpretations of the verses of the holy. It was also because the readings from different sources exegesis-commentaries. Efforts  legal  protection  that  has  been  done  by  the  government  in  terms  of addressing  the  emergence  of  deviant  in  Indonesia  use  two  methods:  by means of preventive and repressive.
Keywords : Five Faith, Deviant.

## abstrak
Selama  pemerintahan  orde  baru  hanya  5  (lima)  agama  yang  diakui  oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen katolik, Hindu dan Budha. Akan  tetapi,  pasca  reformasi  1998,  muncul  banyak  aliran  kepercayaan  di Indonesia,  yang  dikemudian  hari  disebut  dengan  aliran  menyimpang. Keberadaan  aliran  menyimpang  di  Indonesia  lebih  banyak  diakibatkan berbedanya  tafsir  terhadap  ayat-ayat  suci.  Hal  ini  juga  dilatarbelakangi berbedanya  sumber  bacaan  dari  para  mufasir-mufasir.  Upaya  perlindungan hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  menangani bermunculannya  aliran  menyimpang  di  Indonesia  menggunakan  2  (dua) metode yaitu dengan cara preventif dan represif.
Kata Kunci: lima agama, aliran menyimpang

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  banyak suku dan budaya menyebabkan pluralisme dalam hal keagamaan tidak dapat dihindarkan.  Hal  ini  terkait  juga  dengan  kondisi  geografis  dan  sejarah
masing-masing  daerah  sehingga  satu  agama  di  Indonesia  akan  dapat memunyai berbagai macam aliran.
Menyadari  fakta  tersebut,  maka  para “founding  people” 1 dalam merumuskan  UUD  1945  memberikan  jaminan  kebebasan  bagi  setiap penduduk  Indonesia  untuk  memeluk  dan  menganut  kepercayaannya  atau keyakinannya  masing-masing.  Kehidupan  beragama  sendiri  di  Indonesia diatur  dalam  Pasal  29  ayat  2  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  “negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Rumusan  tersebut  merupakan  landasan  konstitusional  kedudukan agama  dalam  Negara  Republik  Indonesia  dan  menunjukkan  bagaimana eratnya  hubungan  agama  dan  negara.  Prinsip  kebebasan  beragama  dan berkepercayaan  itu  merupakan  pengakuan  dan  jaminan  serta  perlindungan bahwa  setiap  orang  bebas  dan  merdeka  menganut  agama  dan  kepercayaan yang diyakininya.
Setelah  reformasi  1998,  terjadi  perubahan  yang  sangat  siginifikan terhadap  bentuk  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  khususnya  terhadap pengakuan  dan  penerapan  HAM.  Melalui  Pasal  28E  ayat  (1)  yang menyatakan  “bahwa  setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadah menurut  agamanya,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Sedangkan  pada  Pasal  28E  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai  dengan  hati  nuraninya.  Bahkan  dalam  UUD  1945  juga  menyatakan bahwa  hak  beragama  diakui  sebagai  hak  dasar  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan Pasal 28 I ayat (1).
Dalam perkembangannya, bunyi Pasal tersebut di atas, telah dijadikan dasar  oleh  beberapa  golongan  dengan  mendirikan  aliran-aliran  sempalan yang  menyimpang  dari  ajaran  resmi  agama  asalnya.  Baik  dari  segi muamalah  maupun  akidahnya.  Berikut  ini adalah  data  penganut agama  dan aliran kepercayaan di Indonesia pada tahun 2009:

## Tabel 1
Penganut Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia
Agama/Aliran Kepercayaan Jumlah % Islam 206.873.780 86.10%
1 Menurut  Mahfud  M.  D.  tidak  semua  perumus  UUD  1945  adalah  laki-laki,  namun  ada beberapa perempuan seperti Maria Ulfa, sehingga beliau lebih condong menyatakan sebagai founding people daripada founding father .
Katholik 7.208.146 3.00% Protestan 13.695.477 5.70% Hindu 4.324.887 1.80% Buddha 2.402.715 1.00% Konghucu 240.272 0.10% Kepercayaan lainnya 5.526.245 2.30% Total 240.271.522 100% Sumber:IGM.Nurdjana,2009:5 Tabel 2 Aliran Islam "Sempalan" Di Provinsi Lampung NO NAMA ALIRAN DAERAH PENYEBARAN 1 Alqiyah Al Islamiyah (Ahmad Mushaddeq) Lambar,  Bandar  Lampung, Lamteng, Lamut 2 Organisasi Istana Kerajaan Majapahit III Lamtim 3 Islam Riyadul Muft diin Lamsel 4 Pengajian Eksklusif Lamsel 5 Tarekat Al Ikhlash Lamsel 6 Dzikir Mushola AL Falah Bandar lampung 7 Aliran Reformasi Rosul Muhammad Banjar Agung/ Tulang Bawang 8 Aliran Syech Siti Jenar Bandar lampung 9 Ahmadiyah tidak terdekteksi penyebarannya 10 Al qur'an Suci - 11 Al Wahidiyah - 12 Salamullah (Lia Eden) - 13 Mahesa Kurung Al Mukarromah - 14 Islam Sejati - 15 Agama Baha'i - 16 Ajaran Islam Baru Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting, Lampung Timur

## Sumber: MUI Provinsi Lampung
Khusus  untuk  kepercayaan  lainnya  yang  ada  di  Indonesia  masih terbagi  ke  dalam  berbagai  macam  aliran,  baik  itu  yang  masih  terpengaruh adat  istiadat  setempat  dalam  artian  membentuk  kepercayaan  tersendiri seperti aliran agama jawa bagi penduduk sekitar daerah pegunungan Tengger dan ada juga beberapa aliran sempalan atau menyimpang dari agama induk
yang  tidak  atau  belum  terdeteksi  oleh  Departemen  Keagamaan  RI  yang besarnya adalah 2.30% atau sekitar 5.526.245 jiwa penganutnya.
Sedangkan  untuk  Provinsi  Lampung  sendiri  sebagai  pusat  penelitian ini telah dipetakan ada sekitar 16 (enam belas) aliran menyimpang semenjak reformasi  1998  yaitu  sebagai  berikut:  Berdasarkan  data  tersebut  di  atas, maka  dapat  dikemukakan  bahwa  banyaknya  aliran  sempalan  atau menyimpang  yang  hidup  dan  berkembang  di  Provinsi  Lampung.  Maka dibutuhkan  upaya-upaya  perlindungan  dan  pemberdayaan  aliran  ini  agar tidak  terjadi  ketegangan  dengan  aliran  yang  lain  diakibatkan  saling menganggap alirannya yang paling benar. Dalam prespektif kebijakan, maka diperlukan  kebijakan  yang  materinya  untuk  melindungi  dan  mengatasi agar antar aliran dalam agama  Islam ini saling hormat menghormati tidak saling menghujat  sehingga  menimbulkan  bentrokan  antar  pengikut  aliran keagamaan yang merugikan bagi kehidupan beragama dan berkebangsaan.
Dalam  konteks  ini  langkah-langkah  pemberdayaan  umat  beragama adalah  melalui  pendidikan  dan  pemahaman  berupa  saling  menghargai, menghormati  perbedaan  dan  hak  asasi  masing-masing  individu  untuk menjalankan  aliran  keagamaannya.  Kemudian  diperlukan  kebijakan  khusus oleh  pemerintah  daerah  dengan  mengeluarkan  peraturan  daerah  berupa perlindungan  hukum  terhadap  aliran  keagamaan  yang  telah  hidup  dan berkembang di Provinsi Lampung khususnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  dapat  penulis  tarik  benang merah  permasalahan  adanya  aliran  menyimpang  di  Indonesia  khususnya Provinsi  Lampung  adalah  1)  Mengapa  muncul  aliran  menyimpang  dalam Agama  Islam  khususnya  di  Provinsi  Lampung?  Serta 2)  Bagaimana  bentuk perlindungan  hukum  oleh  pemerintah  Provinsi  Lampung  terhadap  aliran menyimpang tersebut?

## B. Pembahasan
1. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia
Sebagai  negara  hukum  ( rechstaat )  bukan  negara  kekuasaan ( machstaat )  maka  sudah  menjadi  keharusan  bagi  semua  penyelenggara negara  dan  pemerintahannya  untuk  selalu  mendasarkan  kebijakan  yang diambil  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bagi  negara dengan  paham  negara  agama  (teokrasi)  yang  hanya  mendasarkan ideologinya  pada  agama  tertentu,  maka  pembuatan  peraturan  perundang- undangan  harus  mengacu  kitab  suci  agama  tertentu  yang  menjadi  agama negara.  Hal  mana  menurut  paham  teokrasi,  negara  dan  agama  dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat di pisahkan, dijalankan berdasarkan firman- firman  Tuhan,  sehingga  tata  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu,  paham  ini  melahirkan  konsep  “negara  agama”  atau  agama  resmi,  dan
dijadikannya  agama  resmi  tersebut  sebagai  hukum  positif.  Konsep  negara teokrasi  ini  sama  dengan  paradigma  integralistik,  yaitu  paham  yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat  dipisahkan.  dan  tidak  juga  beraliran  agama  sekuler  yang  tidak memedulikan agama 2 .
Namun  berbeda  halnya  jika  mengacu  pada  negara  yang  menjadikan relasi  antara  agama  dan  negara  dikemas  secara  sinergis  bukan  dikotomis yang  memisahkan  antara  keduanya.  Agama  dan  negara  merupakan  entitas yang berbeda, namun keduanya dipahami saling membutuhkan secara timbal balik,  yakni  agama  membutuhkan  negara  sebagai  instrumen  dalam melestarikan  dan  mengembangkan  agama,  sebaliknya  negara  juga membutuhkan  agama,  karena  agama  juga  membantu  negara  dalam pembinaan  moral,  etika  dan  spiritualitas.  Pemahaman  seperti  ini  disebut dengan “paradigma simbiotik” 3 .
Suatu negara yang menganut keragaman agama, pengakuan kebebasan beragama  memberikan  rasa  aman  bagi  rakyatnya,  artinya  tidak  ada  satu agama  yang  dijadikan  agama  resmi  negara  serta  tidak  juga  satu  agama tertentu  yang  dijadikan  sumber  moral  dan  hukum.  Hubungan  antara  negara dan agama antara lain diwujudkan dengan dibentuknya Kementerian Agama dalam  struktur  organisasi  Pemerintahan.  Bentuk  lain  keikutsertaan pemerintah  dalam  persoalan  agama  adalah  adanya  pengakuan  terhadap beberapa agama yang tumbuh dan berkembang di wilayah negara tersebut.
Salah  satu  contoh  bentuk  pengakuan  ini  melalui  keluarnya  Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.477/74054/1978  yang  antara  lain menyebutkan: agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/ Protestan,  Hindu,  Buddha  dan  Khonghucu.  Pemerintah  juga  membentuk lembaga-lembaga  seperti  MUI,  WALUBI,  PGI,  KWI  dan  HINDU DHARMA. Walaupun Negara Indonesia mengakui agama-agama tersebut di atas  dan  dijabarkan  dalam  bentuk  pelayanan  organ  negara,  akan  tetapi jaminan  kepada  tiap-tiap  orang  memeluk  agama  di  luar  agama-agama tersebut tetap memperoleh perlindungan 4 .
Selain daripada itu, legitimasi keberagaman agama di wilayah hukum Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  serta  menjalankan  ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dilindungi secara konstitusional.  Hal  ini  terbukti  dengan  bunyi  Pasal  29  UUD  1945  sebagai berikut:
a. negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; dan
2 M. Iwan Satriawan, Formalisasi Hukum Islam , Lampung Post, Jum’at 3 Februari 2012.
3 Ibid.
4 Budiyono, Tanggung  Jawab  Negara  Menjamin  dan  Melindungi  Kemerdekaan  Beragama dan  Berkepercayaan  Berdasarkan  UUD  1945 ,  (Sebuah  ringkasan  Disertasi  S3  UNPAD, tidak dipublikasikan, 2012), hlm. 3.
b. negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu.
Jaminan  keberagaman  ini  dipertegas  lagi  dalam  Garis-Garis  Besar Haluan Negara (GBHN) 5 , sebagai landasan operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk  memantapkan  fungsi,  peran  dan  kedudukan  agama  sebagai  landasan moral  dan  spriritual  dalam  penyelenggaraan  negara,  serta  mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral- moral agama 6 .
Namun  hal  berbeda  diungkapkan  oleh  M.Tahir  Azhary 7 yang menyatakan bahwa hubungan agama, negara dan hukum dalam prespektif al- dinul Islami, agama, negara dan hukum merupakan satu totalitas yang tidak mungkin  dipisahkan.  Agama  adalah  inti  dari  negara  dan  hukum  dan sekaligus  pula  mengatur  kehidupan  negara  dan  merupakan  sumber  hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat masyarakat.
Lebih  lanjut  beliau  mengungkapkan  dalam  konteks  Indonesia,  Islam adalah  agama  yang  dianut  mayoritas  bangsa.  Maka  sesuai  dengan  teori kepentingan  ( public  interest  teory )  dalam  hukum  tata  negara,  salah  satu tugas  dan  kewajiban  negara  adalah  mengakomodasi  dan  memerhatikan keinginan  dan  kepentingan  para  warganya  dalam  hal  ini  antara  lain keinginan  dan  kepentingan  umat  Islam  di  Indonesia  supaya  hukum  Islam berlaku secara kaffah (sempurna) di Negara Republik Indonesia 8 . Namun hal berbeda diungkapkan oleh K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  beliau  mengungkapkan  bahwa  Islam  harus  bertindak  sebagai  faktor komplementer  untuk  mengembangkan  sistem  sosio-ekonomi  dan  politik, bukan  sebagai  faktor  alternatif  yang  dapat  membawa  dampak  disintegratif terhadap  kehidupan  bangsa  secara  keseluruhan.  Dalam  artian  Islam  harus dipandang  dari  fungsinya  sebagai  sebuah  falsafah  hidup  yang  menekankan kesejahteraan  rakyat, ”rahmatan  lil  „alamin” ,  tanpa  melihat  sistem politiknya.  Jadi  pendapatnya  Islam  dapat  berfungsi  secara  penuh  dalam kehidupan  masyarakat  melalui  pengembangan  nilai-nilai  dasarnya  sebagai etika  dalam  masyarakat.  Fungsi  ini  bukanlah  bentuk  tertentu  dari  negara, tetapi  sebuah  sistem  etika  sosial  yang  ditujukan  untuk  membimbing masyarakat dan negara sesuai dengan martabat manusia 9 .
5 GBHN  sendiri  semenjak  selesainya  amandemen  UUD  1945  pada  tahun  2002  sudah  tidak dipergunakan lagi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
6 A.Rahmat  Rosyadi  dan  Rais  Ahmad, Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Tata Hukum Indonesia , (Bogor: Ghalia, 2006), hlm. 2.
7 M.Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam ,
(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 491.
8 Ibid.
9 Op.Cit., K.H Abdurrahman Wahid dalam Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, hlm. 28-29.
Dari  perdebatan  pola  relasi  agama  dan  negara tersebut  memunculkan tiga  teori,  yaitu  pertama  paradigma  integralistik  ( unified  paradigm )  yaitu paradigma  yang  menyatakan  hubungan  antara  agama  dan  negara  menyatu ( integrated ). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga  politik  dan  keagamaan  sekaligus.  Karenanya  menurut  paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya  diselenggarakan  atas  dasar  kedaulatan  ilahi  ( divine sovereignty ), karena pendukung paradigma ini menyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan 10 . Hal ini yang kemudian disebut sebagai negara  teokrasi.  Dalam  teori  teokrasi 11 ,  disebutkan  bahwa  urusan  negara tidak  dapat  dipisahkan  dari  urusan  keagamaan.  Negara  berdasarkan  atas ketuhanan  menurut  suatu  agama  tertentu.  Negara  selalu  mengatur  urusan agama  dan  mewajibkan  warga  negara  untuk  melaksanakan.  Negara  diatur oleh  syariat  agama  (negara  agama).  Konsep  negara  dan  agama  tersebut teraplikasi dalam konsep tahta suci Vatikan, Negara Iran.
Sedangkan  paham  atau  teori  yang  kedua  adalah  paradigma  simbiotik ( symbiotic  paradigm )  yaitu  teori  atau  paradigma  yang  menyatakan  agama dan  negara  berhubungan  secara  simbiotik,  yakni  suatu  hubungan  yang bersifat  timbal  balik  dan  saling  memerlukan.  Dalam  hal  ini,  agama memerlukan  negara  karena  dengan  negara,  agama  dapat  berkembang. Sebaliknya  negara  juga  memerlukan  agama,  karena  dengan  agama  negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual 12 . Kemudian  paham  yang  ketiga  adalah  menganut  paradigma sekularistik  ( secularistic  paradigm )  yaitu  paradigma  yang  mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Dalam  konteks  Islam,  paradigma  ini  menolak  mendasarkan  negara  kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara 13 .
Hal  ini  yang  kemudian  dinamakan  negara  sekuler  adalah  apabila negara  memisahkan  secara  diametral  antara  urusan  agama  dan  negara. Negara  tidak  ikut  campur  sama  sekali  terhadap  urusan  agama  baik  materi dalam artian memberikan dana khusus untuk pengembangan agama maupun non  materi  dalam  hal  pemikiran  atau  kebijakan  yang  pada  akhirnya mempermudah  atau  melindungi  agama.  Jadi  dalam  negara  sekuler  urusan agama  dikembalikan  kepada  hak  individu  masing-masing  anggota masyarakat.
10 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara , (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 23-24.
11 Op.Cit. , Rahmat Rosyadi, hlm. 178.
12 Op.Cit. , Marzuki Wahid, hlm. 26.
13 Ibid. , hlm. 28.
Sedangkan Gede Atmadja 14 menjelaskan negara sekuler adalah negara yang  tidak  berdasarkan  ketuhanan dan tidak  berdasarkan  pada  agama,  serta memisahkan  urusan  agama  dari  negara.  Negara  tidak  ikut  campur  atau memasuki domain kebebasan beragama. Warga negara bebas melaksanakan agamanya masing-masing atau tidak beragama sekalipun.

## 2. Model Perlindungan Hukum di Indonesia
Pengertian  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  berkaitan  dengan rumusan dalam kepustakaan Belanda yang berbunyi “rechtsbescherming van de  burgers  tegen  de  overhead” atau  dalam  bahasa  inggrisnya “legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities” . Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sendiri  merupakan  konsep  yang universal,  dalam  artian  dianut  dan  diterapkan  oleh  setiap  negara  yang mengedepankan  dirinya  sebagai  negara  hukum  ( rechtsstaat ).  Perlindungan hukum  sendiri  dibedakan  dalam  dua  macam,  yaitu:  perlindungan  hukum preventif  dan  perlindungan  hukum  yang  represif.  Dalam  perlindungan hukum  preventif,  kepada  rakyat  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan ( inspraak ) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang tetap ( definitive ).
Prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia  adalah  prinsip pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang bersumber  pada  Pancasila  dan  prinsip  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila 15 .  Hal  ini  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  perlindungan  hukum perdata maupun publik 16 .
Berkenaan  dengan  perlindungan  hukum  perdata  kepada  rakyat  atas perbuatan  negara,  maka  secara  teoretik  Kranenburg  mengemukakan  tujuh konsep  berkenaan  hal  tersebut.  Pertama,  kosep  negara  sebagai  lembaga kekuasaan  yang  dikaitkan  dengan  konsep  hukum  sebagai  keputusan kehendak  yang  diwujudkan  oleh  kekuasaan,  menyatakan  bahwa  tidak  ada tanggung  gugat  negara.  Kedua,  konsep  yang  membedakan  negara  sebagai penguasa dan negara sebagai fiscus 17 . Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat  dan  sebaliknya  sebagai fiscus negara  dapat  saja  digugat.  Ketiga, konsep  yang  mengetengahkan  kriteria  sifat  hak,  yakni  apakah  suatu  hak dilindungi  oleh  hukum  publik  ataukah  hukum  perdata.  Keempat,  konsep yang  mengetengahkan  kiteria  kepentingan  hukum  yang  dilanggar.  Kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum
14 Op.Cit ., Dewa Gede Atmadja, hlm. 187.
15 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 19.
16 Op.Cit ., Ridwan,H.R., hlm. 213.
17 Fiscus  adalah  kas  Negara,  sedangkan  kalau Fiscal adalah  bersangkut  paut  dengan  pajak.
Fiscaalrecht :hukum pajak atau hukum fiscal . Fiscale rechtspraak ;peradilan pajak.
( onrechtmatiggedaad )  sebagai  dasar  untuk  menggugat  negara.  Keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi dan ketujuh adalah  konsep  yang  mengetengahkan  asumsi  dasar  bahwa  negara  dan  alat- alatnya  berkewajiban  dalam  tindak-tanduknya,  apapun  aspeknya  (baik hukum publik maupun perdata) 18 .
Sedangkan  untuk  perlindungan  hukum  dalam  bidang  publik  adalah tindakan  hukum  pemerintah  yang  menimbulkan  akibat  hukum  dalam  artian keputusan-keputusan  dan  ketetapan-ketetapan  pemerintah  yang  bersifat sepihak.  Dikatakan  bertindak  sepihak  jika  suatu  tindakan  hukum  yang dilakukan pemerintah tergantung pada kehendak sepihak pemerintah.

## 3. Munculnya Aliran Menyimpang di Indonesia
Kebebasan menganut agama dan aliran kepercayaan merupakan salah satu hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Namun dibeberapa bagian  negara  di  dunia,  kebebasan  beragama  menjadi  salah  satu  hal  yang sering  dilanggar  pelaksanaannya  oleh  negara.  Tidak  hanya  di  beberapa negara Eropa yang seringkali menyatakan sebagai negara penegak HAM dan demokrasi melainkan juga di beberapa negara Asia.
Munculnya  aliran  menyimpang  dalam  beragama  di  Indonesia sebenarnya  sudah  ada  semenjak  zaman  penjajahan  Belanda,  dan  semakin besar  di  saat  kran  reformasi  dan  demokrasi  dibuka  sebesar-besarnya  di Indonesia. Pada waktu era orde baru, pembatasan pada kebebasan beragama hanya diberikan pada 5 (lima) aliran agama dan aliran kepercayaan. Hal ini berakibat  pada  sebagian  masyarakat  Tionghoa  bergabung  kepada  agama Budha atau Nasarani. Sedangkan bagi penganut Islam Kejawen diberi label sebagai aliran kepercayaan oleh pemerintah orde baru.
Tindakan  pemerintah  orde  baru  dengan  tangan  besinya  dalam membatasi  hak  masyarakat  dalam  beragama  akhirnya  membawa  dampak meledaknya  kebebasan  berkeyakinan  dan  beragama  pasca  bergulirnya reformasi  1998.  Di  mana  kebebasan  beragama  dibuka  lebar-lebar  membuat setiap  aliran  sempalan  menampakkan  diri.  Tidak  hanya  dalam  Islam  saja, namun  hampir  semua  agama  di  Indonesia  menghasilkan  aliran  sempalan. Hal  ini  kemudian  menimbulkan  kegaduhan  dalam  masyarakat  yang  baru mendapatkan eforia kebebasan namun tidak siap berbeda dengan masyarakat lain  dalam  beribadah.  Hampir  semua  aliran  sempalan  di  awal  reformasi menampakkan  dirinya  dengan  terang-terangan.  Mulai  dari  munculnya  nabi baru, kiblat baru hingga sholat dengan Bahasa Indonesia 19 .
18 Philipus  M.  Hadjon  dalam  Ridwan.  H.R,  Hukum  Administrasi  Negara,  (Yogyakarta:  UII Press), hlm. 213-214.
19 Sholat  dengan  Bahasa  Indonesia  dimunculkan  oleh  Gus  Yusman  Roy  di  Lawang  Malang pada tahun 2006.
Sifat cauvinisme atau  merasa  paling  benar  sendiri  semakin mengemuka  di  tengah-tengah  masyarakat.  Fenomena  ini  berakibat  pada terjadinya  bentrok  fisik  antar  pemeluk  agama  yang  berakibat  pada munculnya disitegrasi bangsa.
Pada  tahun  1689,  William  Orange,  seorang  Protestan  berhasil melakukan  kudeta  dan  mendirikan  pemerintahan  baru  di  Inggris.  Dalam kebijakan agamanya, kebebasan beragama hanya diberikan kepada golongan Protestan,  sedangkan  penganut  sekte  Kristen  lainnya  diberangus.  Bahkan para penganut Katolik ditindas selama 150 tahun 20 .
Perbedaan  dalam  menafsirkan  ajaran  agama  menjadi  salah  satu penyebab  munculnya  berbagai  aliran  dalam  agama.  Selain  itu  praktek- praktek bernuansa religius yang sebenarnya menyimpang dari ajaran agama asalnya  menjadi  tujuan  bagi  beberapa  masyarakat  yang  merasa  putus  asa dengan  masa  depannya  pasca  terjadinya  krisis  ekonomi  berkepanjangan  di Indonesia.

## 4. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Negara  terhadap  Kebebasan Beragama
Dalam  literatur  tentang  kebebasan  kemerdekaan  atau  kebebasan beragama,  dikenal  “Empat  Kebebasan”  ( The  Four  Freedoms )  yang diperkenalkan  oleh  Presiden  Amerika  Franklin  D.  Roosevelt,  yaitu  1) kebebasan  berbicara  dan  mengeluarkan  pendapat  ( freedom  of  speech  and expression );  2)  kebebasan  beragama  atau  beribadat  menurut  cara  agama masing-masing  ( freedom  of  religion,  freedom  to  worship  God  in  his  own way ); 3) kebebasan dari kemelaratan, kemiskinan ( freedom from want ); serta 4) kebebasan dari ketakutan ( freedom from fear ) 21 .
Sedangkan  dalam  agama  Islam  sendiri  sebagai  agama  mayoritas  di Indonesia  menurut  Syekh  Syaukat  Hussain  menafsirkan  Islam  tidak  pernah membelenggu  gerak  pikiran  sehat  yang  bersuha  menggapai  hakekat  dan yang menggelitik keraguan sebagai jembatan untuk sampai pada keyakinan. Nabi  Muhammad  telah  membebaskan  pikiran  dari  belenggu  Jahiliyah  dan membawanya  melampaui  alam  kasat  mata  berjalan  menuju  alam-alam  gaib sampai  ke  alam  yang  tidak  nampak  oleh  mata  telanjang  dan  tidak  terlintas dalam benak manusia 22 .
20 Suhelmi  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Alim, Asas-asas  Negara  Hukum  Modern dalam Islam , (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 157.
21 Ibid. , hlm.157.
22 Syekh  Syaukat  Hussain  sebagaimana  dikutip  oleh  Ahmad  Sukardja, Hukum  Tata  Negara dan  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Prespektif  Fikih Siyasah ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010), hlm. 5.
Indonesia  sebagai negara hukum  pancasila  telah  mengatur  kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  dalam  UUD  1945.  Hal  ini  sebagaimana  bunyi pasal 29 (2) yang menyatakan:
“Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka penyebaran semangat hormat menghormati  dan  toleransi  dalam  beragama  di  Indonesia  mendapatkan momentumnya tatkala K.H Abdurrahman Wahid menjabat sebagai  Presiden RI  ke-4.  Beliau  tidak  hanya  sekedar  memerintahkan  jajarannya  untuk bersikap  toleran  melainkan  juga  dicontohkan  sendiri dalam  segala  tindakan dan  perbuatan  beliau  selama  menjabat  menjadi  Presiden  dengan mengesahkan  Konghucu  sebagai  agama  ke-6  di  Indonesia  dan  menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.
Seiring  dengan  semakin  sadarnya  masyarakat  Indonesia  atas keberagaman,  maka  berbagai  usaha  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk semakin  meningkatkan  kehidupan  toleransi  antar  umat  beragama.  Upaya- upaya  tersebut  dapat  penulis  bagi  2  (dua)  yaitu,  upaya  preventif  atau pencegahan  melalui  pembuatan  legislasi  tentang  perlindungan  hukum  bagi kebebasan  beragama  dan  mengumpulkan  berbagai  informasi  mengenai penyebab  aliran  menyimpang.  Setelah  data  lengkap  kepada  pelaku  dapat diundang  untuk  berdialog  atau  konsultasi  serta  dapat  pula  dipanggil  untuk dimintai  keterangan,  kemudian  juga  melihat  langsung  tempat  kegiatan dilakukan 23 .  Selain  itu  didorongnya  peningkatan  kegiatan  FKUB  (Forum Kerukunan  Umat  Beragama)  di  setiap  daerah  untuk  selalu  mengadakan diskusi  berkenaan  dengan  peningkatan  budaya  toleransi  antar  umat beragama.
Kedua  adalah  dengan  melakukan  upaya  represif  atau  tindakan- tindakan  untuk  menanggulangi  kasus-kasus  yang  telah  terjadi.  Usaha penanggulangan ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu 24 :
a. penindakan  yang  bersifat  administratif  yaitu  Polri  bekerjasama  secara fungsional dengan instansi lain melalui Bakorpakem  , misalnya  masalah SARA yang berkaitan dengan penodaan suatu agama sudah tentu banyak melibatkan Departemen Agama;
b. penindakan  yustisiil  yaitu  secara  fungsional  Polri  sesuai  peraturan perundang-undangan melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan  terutama  kasus-kasus  dari  aliran  kepercayaan  menyimpang yang melakukan tindak pidana umum.
23 Sebagaimana diolah dalam IGM Nurdjana, , Hukum dan Aliran Kepercayaan Meyimpang di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 292.
24 Ibid., hlm. 293-294.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  dapat penulis  tarik  benang  merah  sebagai  kesimpulan  adalah  keberadaan  aliran menyimpang  di  Indonesia  lebih  banyak  diakibatkan  berbedanya  tafsir terhadap  ayat-ayat  suci.  Hal  ini  juga  dilatarbelakangi  berbedanya  sumber bacaan  dari  para  mufasir-mufasir.  Upaya  perlindungan  hukum  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  menangani  bermunculannya  aliran menyimpang  di  Indonesia  menggunakan  2  (dua)  metode  yaitu  dengan  cara preventif dan represif.

## 2. Saran
a. diperlukan  upaya  untuk  terus  melakukan  komunikasi  dengan  berbagai macam  umat  beragama  untuk  meminimalisir  terjadinya  tindakan destruktif yang menjurus anarkis dari masyarakat akibat dari berbedanya pemahaman dalam beragama;
b. aparat keamanan dalam hal ini Polri didorong untuk selalu siap siaga dan meningkatkan  badan  intelejennya  dalam  hal  menekan  tindakan  main hakim sendiri oleh masyarakat ketika menyikapi berbedanya tafsir agama yang timbul dan berkembang didalamnya.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Alim,  Muhammad,  2010, Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam , Yogyakarta: LkiS. Azhary,  M,  Tahir,  2012, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum Pidana, Dan Hukum Islam , Jakarta: Kencana.
Fuady,  Munir,  2009, Teori  Negara  Hukum  Modern ,  Jakarta:  Refika Aditama.
H, R, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: UII Press. Hadjon, Philipus M, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: Peradaban. Huda,  Ni’matul,  2005, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta:  Rajawali Press. Nurdjana,  IGM,  2009, Hukum  dan  Aliran  Kepercayaan  Meyimpang  di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rishan,  Idul,  2012, Komisi  Yudisial  Suatu  Upaya  Mewujudkan  Wibawa Peradilan , Yogyakarta: Genta.
Rosyadi,  A,  Rahmat  dan  Ahmad,  Rais,  2006, Formalisasi  Syariat  Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia , Bogor: Ghalia. Sukardja,  Ahmad,  2012, Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum    Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah , Jakarta: Sinar Grafika.
Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi,  2001, Fiqh  Madzhab  Negara ,  Yogyakarta: LkiS. Yusdiansyah,  Efik,  2010, Implikasi  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi terhadap  Pembentukan  Hukum  Nasional  dalam  Kerangka  Negara Hukum , Bandung: Lubuk Agung.

## B. Jurnal, Disertasi dan Surat Kabar
Budiono,  2012, Tanggung  Jawab  Negara  Menjamin  dan  Melindungi Kemerdekaan  Beragama  dan  Berkepercayaan  Berdasarkan  UUD 1945 , Sebuah ringkasan Disertasi S3 UNPAD. Mukhlis, Dekontruksi Paradigma Ber-demokrasi dan Ber-Nomokrasi dalam sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Jurnal  Konstitusi  Universitas Trunojoyo, Volume II No.1, Juni 2011. Satriawan,  M.  Iwan. Formalisasi  Hukum  Islam ,  Lampung  Post,  Jum’at  3 Februari 2012.