Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Indah Prisnasari indahprsn@gmail.com Universitas Airlangga
Abstract The first objective of this research is to explain the concept of anti modern slavery and to discover the parameters of prevention of modern slavery based on international and national human rights law. The second objective is to explain the results of the analysis of the three Regulations of Minister of Marine and Fisheries on the prevention of modern slavery in the fisheries industry. This research is  a  type  of  normative  juridical  research.  The  problems  studied  are  anti  modern  slavery  in  the perspective of human rights law and analysis of Regulation of the Minister of Marine and Fisheries on the prevention of modern slavery in the fisheries industry. The results of this study illustrate that there are three ways that must be taken in order to prevent modern slavery in the fisheries industry : applying the Human Rights System for Fisheries, having a Fisheries Human Rights Certificate and establishing a Sea Labor Agreement for Fishing Boat Crew.
Keywords: Human Rights, Modern Slavery, Fishing Boat Crew, Fisheries Industry.

## Abstrak
Tujuan pertama dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep dari anti modern slavery dan mengetahui parameter dari pencegahan modern slavery berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional maupun nasional. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan hasil analisa tiga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu anti modern slavery dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa terdapat tiga cara yang harus ditempuh dalam rangka pencegahan modern slavery dalam industri perikanan yaitu menerapkan Sistem HAM Perikanan, memiliki Sertifikat HAM Perikanan dan mengadakan Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Modern Slavery; Anak Buah Kapal Perikanan; Industri Perikanan.

## Pendahuluan
Sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, manusia terlahir dengan suatu hak yang dimilikinya. Hak yang dimiliki setiap manusia disebut hak asasi manusia. 1 Salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam Undang Undang
1 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma- nusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 476 Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2
Pengaturan lebih lanjut untuk perlindungan hak tersebut, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan). Undang-undang tersebut menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, misalnya tidak mendiskriminasikan antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan, tidak mendiskriminasikan pekerja berdasarkan terhadap pemeluk agama tertentu, dan adanya kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan upaya pemulihan yang efektif melalui peradilan.
Walaupun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang baik secara umum dan secara khusus mengatur tentang hak bagi para tenaga kerja, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tenaga kerja. Penelitian ini akan memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada Anak Buah Kapal dalam sektor industri perikanan (yang selanjutnya disebut dengan ABK Perikanan). Hal ini dikarenakan kurangnya pengaturan hukum untuk menangani permasalahan yang terjadi pada ABK Perikanan dan sulitnya pengawasan terhadap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan ABK Perikanan tersebut, sebab aktifitas kerja mereka yang tidak dilakukan di daratan, melainkan di lautan baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Selain itu, ABK Perikanan merupakan salah satu aktor penting dalam misi Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. 3
Praktik pelanggaran hak asasi manusia yang sering menimpa para ABK adalah perdagangan orang dan eksploitasi kerja. Pada bulan Maret tahun 2015 telah
2 Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
3 PresidenRI.go.id, ‘Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia’,  (PresidenRI.go.id, 2015) <http://presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, diakses 06 Januari 2019.
ditemukan kasus perbudakan nelayan di Benjina. ABK asing yang berjumlah 322 orang ditemukan terdampar dalam kondisi memprihatinkan di areal pabrik milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku (yang selanjutnya disebut dengan Kasus Benjina). Diduga, mereka menjadi korban kerja paksa oleh perusahaan perikanan berbendera Thailand di wilayah Indonesia. 4
Selain itu, masih di tahun yang sama, ditemukan kasus ABK berkewarganegaraan Indonesia bernama Supriyanto yang meninggal di atas kapal tempatnya bekerja di tengah Samudera Pasifik, yaitu Kapal Fu Tzu Chun milik Taiwan (yang selanjutnya disebut dengan Kasus Supriyanto). Namun beberapa hari sebelumnya, Supriyanto mengalami luka parah karena dianiaya oleh kepala teknisi dan kapten kapal. 5 Kedua kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kasus perdagangan orang dan eksploitasi kerja dikarenakan para ABK yang dipekerjakan tidak memiliki dokumen yang lengkap akibat penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja dan pengusaha perikanan. 6
Selain itu, mereka juga dipaksa untuk bekerja terus menerus (eksploitasi kerja) lebih dari 20 jam per hari. 7
Pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa para ABK tersebut diperparah dengan fakta bahwa beberapa dari mereka dipekerjakan di atas kapal yang melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). 8 Kegiatan IUU Fishing merupakan aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, salah satunya melanggar UU Perikanan. Kegiatan tersebut telah merugikan Indonesia secara finansial, karena mengakibatkan turunnya produktivitas
4 Elisa Valenta Sari, ‘Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia’, (CNN Indonesia, 2015) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/ benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia> diakses 6 Agustus 2018.
5 Tempo.co, ‘Pembunuhan ABK Indonesia Supriyanto akan Diselidiki Ulang’, (Tempo.co, 2017) <https://nasional.tempo.co/read/834700/pembunuhan-abk-indonesia-supriyanto-akan-diseli- diki-ulang/full&view=ok>, diakses 9 Agustus 2018.
6 Fiki Ariyanti, ‘Menteri Susi Gambarkan Pelanggaran HAM yang Banyak Menimpa ABK RI’,  (Liputan  6,  2017)  < https://www.liputan6.com/bisnis/read/2835655/menteri-susi-gambar- kan-pelanggaran-ham-yang-banyak-menimpa-abk-ri> diakses 5 Agustus 2018.
7 KumparanNEWS, ‘Begini Temuan Praktik Perbudakan ABK Indonesia’, (Kumparan, 2015) <https://kumparan.com/@kumparannews/begini-temuan-praktik-perbudakan-abk-indonesia> diak- ses 5 Agustus 2018.
8 Simela Victor Muhamad, ‘ Illegal Fishing di Perairan Indonesia : Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan’ (2012) 3 Politica.[62].

## 478 Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
dan  hasil  tangkapan  secara  signifikan  serta  mengancam  ketersediaan  sumber  daya perikanan laut Indonesia. 9 Terdapat banyak Negara asing dan orang yang tidak bertanggungjawab datang ke Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan bahari Indonesia dengan menangkap ikan secara ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan 125 kapal yang terlibat pada kegiatan IUU Fishing selama periode Januari-Agustus 2018. 10
Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia merasa khawatir karena akan semakin memberikan kesempatan untuk terjadinya kegiatan IUU Fishing diikuti dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap ABK, baik yang bekerja untuk kapal dalam negeri maupun kapal asing. Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri No.35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi  Hak  Asasi  Manusia  di  Industri  Perikanan  (yang  selanjutnya  disebut dengan PERMEN KP HAM Perikanan), Peraturan Menteri No.42/PERMEN- KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan (yang selanjutnya disebut  dengan  PERMEN  KP  PKL)  dan  Peraturan  Menteri  No.2/PERMEN- KP/2017  tentang  Persyaratan  dan  Mekanisme  Sertifikasi  Hak Asasi  Manusia  di Industri Perikanan (yang selanjutnya disebut dengan PERMEN KP Persyaratan dan  Mekanisme  Sertifikasi  HAM  Perikanan).  Ketiga  Peraturan  Menteri  tersebut dibuat untuk memperkuat peraturan perundang-undangan terkait yang sudah ada dan merupakan wujud tanggung jawab Negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. 11 Maka diperlukan analisis mengenai konsep anti modern slavery dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan analisis penerapan dari 3 (tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan.
9 ibid. [60-61].
10 Lidya Kembaren, ‘Sampai Agustus 2018, Menteri Susi Tenggelamkan 125 Kapal’, (CNBC Indonesia, 2018) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180821124049-4-29555/sampai-agus- tus-2018-menteri-susi-tenggelamkan-125-kapal> diakses 7 Desember 2018.
11 Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

## Metode Penelitian
Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) , pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan kasus (case approach) . Dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) , penulis akan meneliti mengenai konsep Anti Modern Slavery dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan baik yang berlaku dalam skala internasional maupun nasional. Mengingat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap ABK Perikanan yang terjadi sebelumnya, hasil yang didapat tersebut akan digunakan sebagai tolak ukur untuk menganalisis 3 (tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait sebagai bentuk pencegahan agar tidak kembali terjadi pelanggaran HAM terhadap ABK Perikanan.

## Pengertian Modern Slavery
Perbudakan telah berlangsung di muka bumi sejak beribu-ribu tahun yang lalu, tak terkecuali di Indonesia. Menurut Lizzy van Leeuwen, praktik perdagangan budak  di  Indonesia  dimulai  pada  saat  Jan  Pieterzoon  Coen  yang  menguasai perkebunan pala di Pulau Banda mempraktikkan perbudakan dengan membeli budak dari pulau tersebut. 12 Pada masa itu, perbudakan menjadi bagian dari sistem sosial dan menduduki posisi stratifikasi terendah, yaitu di bawah rakyat jelata yang tinggal di pedesaan. Hal tersebut dikarenakan mereka memberi arti bahwa budak merupakan segolongan manusia yang kebebasan hidupnya dirampas untuk bekerja demi kepentingan dan keuntungan golongan manusia lain atau yang biasa disebut dengan tuan/majikan/penguasa. 13
Perdagangan budak dihapuskan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke- 19. Penghapusan perbudakan tersebut bermotifkan kepedulian kemanusiaan.
12 Lizzy van Leeuwen dalam Mu’jizah, ‘Menyingkap Sejarah Perbudakan dalam Manuskrip Indonesia : Surat Raja Tanette’, (2014) 7 Metasastra.[69].
13 Mu’jizah, ‘Menyingkap Sejarah Perbudakan dalam Manuskrip Indonesia : Surat Raja Ta - nette’, (2014) 7 Metasastra.[69].

## 480 Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada

## Tonggak penghapusan perbudakan adalah disahkannya Konvensi untuk
Melenyapkan  Perbudakan  dan  Perdagangan  Budak  1926  oleh  Liga  Bangsa- Bangsa sebagai salah satu bentuk komitmen untuk melawan dan menghapus perbudakan dalam tatanan kehidupan sosial. 14 Pengesahan konvensi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa sekarang hak asasi manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, dengan mengesampingkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia maupun pekerjaan. Namun fakta yang ada mengatakan bahwa praktik perbudakan masih eksis hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan dari Global Slavery Index 2018 mengungkapkan setidaknya masih ada 1.220.000 warga Negara Indonesia yang terjebak dalam praktik modern  slavery . 15 Tidak seperti perbudakan pada masa imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan secara kasar, kejam dan sewenang-wenang, praktik modern slavery dilakukan dengan cara yang tidak terlihat oleh pelaku dan korbannya seperti yang terjadi dalam industri perikanan, perkebunan, pertanian dan sebagainya. 16
Arti dari Modern slavery ialah bahwa seseorang yang satu memperlakukan seseorang yang lain seperti properti miliknya dengan tujuan dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan perbudakan. Akibatnya adalah seorang budak tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas kehendak tuannya karena kemerdekaan atau kebebasannya telah terampas. M. Yunan Nasution mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) macam sistem baru modern  slavery, yaitu Political Slavery (perbudakan yang didasarkan pada kepentingan politik), Social  Slavery (perbudakan sosial, seperti perdagangan orang) dan Industrial Slavery (perbudakan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan industri).
14 Scott Davidson diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Hak Asasi Manusia , (Pusta- ka Utama Grafiti 1994).[11].
15 Global Slavery Index, ‘Country Data of Indonesia’, (Global Slavery Index, 2018) <https:// www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/indonesia/> diakses 23 September 2018.
16 Endah Artika Noerilita dan Saiman Pakpahan, ‘Peran Walk Free Foundation dalam Men- gatasi Modern Slavery di Mauritania’ (2016) 3 International Society.[22].
Menurut Anti-Slavery  International , modern  slavery memiliki arti bahwa seseorang yang menjadi korban perbudakan bukan tentang dimiliki oleh orang lain, tetapi lebih mengarah untuk dieksploitasi dan dikontrol oleh orang lain tanpa dapat melepaskan diri. Seseorang dikatakan sedang dalam perbudakan apabila : 17
1. Dipaksa untuk bekerja, baik melalui paksaan, ancaman mental atau fisik;
2.  Dimiliki atau dikendalikan oleh majikan, baik melalui ancaman pelecehan, pelecehan mental atau fisik;
3.  Diperlakukan tidak manusiawi, seperti diperlakukan sebagai komoditas, dibeli dan dijual sebagai properti;
4.  Tidak memiliki kebebasan untuk bergerak.
Terdapat persamaan dan perbedaan antara s lavery dengan modern slavery.
Persamaannya terdapat pada cara majikan memperlakukan pihak yang lain, yaitu sama-sama memperlakukan orang lain dengan kejam atau tidak manusiawi.
Sedangkan perbedaannya terdapat pada cara atau modus perbudakan yang digunakan dan rasa memiliki atas orang lain. Apabila slavery , cara atau modus perbudakan hanya dilakukan secara sederhana saja, misal jual beli budak. Oleh karena itu, pihak yang membeli budak (majikan) merasa memiliki budak yang telah dibelinya sehingga pihak majikan memperlakukan budak tersebut seperti properti miliknya. Sedangkan dalam modern slavery , cara atau modus yang digunakan lebih sistematis dan bermacam-macam sehingga tidak terlihat, misalnya dalam proses perekrutan ABK Perikanan disertai dengan penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja dan pengusaha perikanan, seperti yang terjadi pada Kasus Benjina. 18 Dikarenakan tidak dilakukan dengan cara atau modus jual beli, pihak majikan tidak merasa memiliki pihak yang lain, namun pihak majikan melakukan pengeksploitasian terhadap pihak yang lain demi kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Modern slavery dikatakan tidak terlihat sebab kedua belah pihak tidak merasa atau tidak sadar bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut termasuk dalam kategori perbudakan. Bentuk-bentuk dari modern slavery , antara lain : 19
17 Anti Slavery, ‘What is Modern Slavery?’, (Anti-Slavery International, 2018) <https://www. antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/> diakses 23 September 2018.
18 Fiki Ariyanti, Loc.Cit.

## Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
1. Human  trafficking (perdagangan orang), merupakan runtutan peristiwa yang didalamnya melibatkan pengangkutan, perektrutan atau penyembunyian orang untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau paksaan.
2. Forced labour (kerja paksa), merupakan pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau layanan apapun dengan ancaman beberapa bentuk hukuman.
3. Debt Bondage or bonded labour (kerja terikat), merupakan perbudakan yang terjadi ketika seseorang tidak mampu membayar utang sehingga orang tersebut diharuskan bekerja untuk melunasi utangnya.
4. Child  slavery (perbudakan anak), merupakan perbudakan yang terjadi ketika seorang anak dieksploitasi demi kepentingan orang lain yang dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan dan pendidikan anak itu sendiri.
5. Early  and  forced  marriage (perkawinan dini dan perkawinan paksa), merupakan perbudakan yang terjadi ketika seseorang yang belum cukup umur melangsungkan perkawinan dengan atau tidak dengan keinginan mereka dan tidak dapat menghindari keberlangsungan perkawinan tersebut.
6. Descent-based  slavery (perbudakan berdasarkan keturunan), merupakan perbudakan yang terjadi karena faktor keturunan. Seseorang dilahirkan sebagai budak karena nenek moyang mereka diperbudak.
Berdasarkan beberapa pengertian dari modern  slavery diatas, Penulis mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan modern  slavery adalah pelaku perbudakan tidak merasa memiliki korban perbudakan, namun pelaku perbudakan melakukan eksploitasi dan memperlakukan korban perbudakan dengan kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang demi kepentingan pelaku perbudakan tanpa adanya kebebasan untuk melepaskan diri. Dalam perkembangannya, slavery bukanlah lagi hanya sebatas pada perdagangan budak, namun telah berubah menjadi beberapa bentuk, antara lain perdagangan orang, kerja paksa, kerja terikat, perbudakan anak, perkawinan dini/perkawinan paksa dan perbudakan berdasarkan keturunan.
Pengaturan Anti Slavery dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Melihat dari sejarahnya, baik perbudakan yang terjadi di masa lampau dan sekarang tentunya memiliki dampak yang merugikan terhadap orang di setiap negara di dunia. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen hukum yang bertujuan melawan dan menghapus perbudakan di muka bumi. Dalam instrumen hukum hak asasi manusia, istilah yang digunakan adalah “slavery” (perbudakan) . Namun perkembangan yang terjadi sudah berbeda dengan zaman dahulu dan pengaturannya tidak cukup apabila hanya diatur dalam 1 (satu) instrumen hukum saja, mengingat bentuk dari modern slavery yang sangat beragam.
Instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang ada saat ini, baik yang berupa deklarasi maupun konvensi internasional masih dapat dianggaap relevan untuk mengatur slavery dalam perkembangannya. Beberapa deklarasi atau konvensi internasional yang dimaksud, yaitu Universal  Declaration  of  Human Rights 1948, International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights
1966, International Covenant on Civil and Political Rights 1966, The Rome Statute of  The  International  Criminal  Court 1998, ILO  Convention  No.  29  Concerning of Forced or Compulsory Labour 1930, ILO Convention no. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour 1957, Maritime Labour Convention 2006 dan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011.
Pertama, apabila melihat ketentuan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 Universal Declaration of Human Rights 1948 (yang selanjutnya disebut dengan DUHAM), Pasal 7-Pasal 8 International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (yang selanjutnya disebut dengan ICCPR) dan Pasal 7 The Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (yang selanjutnya disebut dengan Statuta Roma), maka dapat diketahui bahwa ketiga instrumen hukum hak asasi manusia internasional tersebut secara umum mengatur larangan perbudakan, larangan untuk menyiksa atau memperlakukan orang lain dengan tidak manusiawi dan larangan pemberlakukan kerja paksa. Keberadaan beberapa pasal tersebut berarti menegaskan bahwa perbudakan termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan larangan internasional tentang perbudakan adalah bersifat

## 484 Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
mutlak dan tidak ada pengecualian, mengingat setiap manusia memiliki hak asasinya untuk bebas melakukan sesuatu atas kehendaknya tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak lain. 20
Kedua, apabila melihat ketentuan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights 1966 (yang selanjutnya disebut dengan ICESCR , Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 1 ILO
Convention  No.  29  Concerning  of  Forced  or  Compulsory  Labour 1930, Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 ILO  Convention  no.  105  Concerning  The  Abolition of  Forced  Labour 1957, dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 Maritime  Labour Convention 2006, maka dapat diketahui bahwa keempat instrumen hukum hak asasi manusia internasional tersebut secara umum mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan hak atas pekerjaan dan larangan pemberlakuan kerja paksa. Hak atas pekerjaan merupakan salah satu kategori hak yang sangat penting, karena terkait dengan pemenuhan hak-hak asasi lainnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan inheren dengan martabat manusia. Dengan memiliki pekerjaan yang secara bebas dipilih atau diterima olehnya, maka seseorang akan berkembang dan mendapatkan pengakuan dalam lingkup masyarakat. 21
Ketiga, untuk melengkapi beberapa peraturan yang sudah ada sebelumnya, maka dirumuskanlah United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 (yang selanjutnya disebut dengan UNGP). Perumusan UNGP tersebut dipelopori oleh Professor John Ruggie bersama timnya, yang sebelumnya telah berhasil mengidentifikasi permasalahan utama dalam isu bisnis dan hak asasi manusia. Salah satunya, mereka menemukan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut terjadi dikarenakan kurang aktifnya pemerintah dalam mengatur kebijakan mengenai penghormatan hak asasi manusia oleh korporasi. 22 Kerangka yang berhasil dirancang oleh Ruggie dalam
20 Savira Dhanika Hardianti, ‘ Modern Slavery in Indonesia : Between Norms and Implemen- tation’, (2015) 2.[1]. 21 General Comment No 18, diadopsi pada 24 Nopember 2005, Pasal 6 dari ICESCR.
22 Iman Prihandono, ‘Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia’, (2015) ELSAM.[1].
rangka memberikan standar global dalam mencegah dan mengatasi dampak negatif dari kegiatan bisnis pada hak asasi manusia tersebut dibangun berdasarkan 3 (tiga) Prinsip-Prinsip Panduan (Guiding Principles) , yaitu : 23
1. Kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
2. Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia; dan
3. Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.
Pengaturan Anti Modern Slavery dalam Hukum Hak Asasi Manusia Nasional Dari beberapa instrumen hukum internasional yang telah mengatur mengenai anti slavery ¸ nilai-nilai yang termuat dalam instrumen  hukum internasional tersebut telah diadopsi oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan UU HAM), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan HAM),   dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut dengan UU TPPO) yang akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Isi dari Pasal 28G dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, maka dapat diketahui apabila sistematika pengaturan hak asasi manusia pada konstitusi Indonesia ini telah mengadopsi ketentuan DUHAM.
2. Isi dari Pasal 4, Pasal 20 dan Pasal 33 UU HAM menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak merupakan beberapa jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable  rights) . Sama dengan UUD NRI Tahun 1945, UU HAM juga telah mengadopsi ketentuan DUHAM. Namun aturan tersebut telah
23 Ramona Elisabeta CÎRLIG, ‘Business and Human Rights : From Soft Law to Hard Law’, (2016) 2 Juridical Tribune.[231].

## 486 Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
disesuaikan dengan kebutuhan  hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 24
3. Pasal 7 UU Pengadilan HAM memuat ketentuan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. kemudian berdasarkan Pasal 9 huruf (c) UU Pengadilan HAM, disebutkan bahwa perbudakan merupakan salah satu jenis dari kejahatan terhadap kemanusiaan. UU Pengadilan HAM ini mengatur mengenai kejahatan hak asasi manusia yang berat yang merupakan extra  ordinary  crimes dan harus memenuhi beberapa unsur sesuai dengan Statuta Roma. Hal itulah yang membedakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya mengatur mengenai kejahatan biasa (ordinary crimes) .
4. Dalam Pasal 1 UU TPPO telah dimuat definisi mengenai trafficking . Berdasarkan hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  definisi trafficking mengandung 3 (tiga) elemen pokok yang bersifat kumulatif, yaitu : 25
a. Elemen perbuatan, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
b. Elemen sarana (cara) mengendalikan korban dan elemen tujuan, meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban; dan
c. Elemen tujuan, meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.
Namun dari beberapa ketentuan instrumen hukum hak asasi manusia nasional tersebut, ternyata masih belum mengadopsi ketentuan dari UNGP  mengenai penghormatan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi  perusahaan bisnis dalam menjalankan usahanya.
Pemberantasan Modern Slavery dalam Industri Perikanan di Indonesia
Pemberantasan modern slavery dalam industri perikanan di Indonesia dilakukan sebagai akibat dari terjadinya Kasus Benjina dan Kasus Supriyanto pada tahun 2015 yang lalu. Dalam rangka menangani Kasus Benjina, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membentuk sebuah tim gabungan bernama Satuan Tugas Pencegahan
24 Penjelasan UU HAM.
25 Maslihati Nur Hidayati, ‘Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif di Indonesia’, (2012) 1 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.[166-167].
dan Pemberantasan (Satgas Gahtas) Illegal Fishing yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Bea Cukai, Kepolisian dan Badan Keamanan Laut dengan tujuan untuk menangani dan menginvestigasi dugaan kasus perbudakan di Benjina. Lebih lanjut, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, langsung memerintahkan menghentikan sementara pengiriman produk perikanan yang dihasilkan oleh PT. Pusaka Benjina Resources, termasuk larangan ekspor. 26
Masih di areal PT. Pusaka Benjina Resources, Tim Satgas Gahtas Illegal Fishing menemukan 322 ABK dengan rincian 256 orang berasal dari Myanmar, 58 orang berasal dari Kamboja dan 8 orang berasal dari Laos. 27 Berdasarkan keterangan dari salah satu korban perbudakan di Benjina, Maung Soe, mereka diberi buku pelaut palsu dengan kewarganegaraan Thailand oleh agen yang telah menipunya. Nama dan tandatangannya adalah palsu, yang benar hanyalah pas foto yang tertera dalam buku pelaut tersebut. 28 Selama melakukan pekerjaan di atas kapal, seluruh korban hampir pernah ditendang, dicambuk dengan ekor ikan pari beracun atau dihajar apabila mereka malas bekerja atau ketahuan beristirahat. Kapten kapal juga memaksa mereka untuk meminum air kotor dan bekerja selama 20 hingga 22 jam per hari tanpa hari libur. Setelah melakukan pekerjaan melelahkan dengan kondisi perlakuan yang tidak layak, mereka dibayar dengan upah minim atau tidak sama sekali. 29 Yang lebih parah, beberapa dari mereka mengalami cacat bahkan mati diatas kapal. 30
Setelah berhasil mengevakuasi para korban perbudakan di Benjina, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik secara hukum maupun non-hukum. Pelaksanaan berbagai upaya hukum maupun non-hukum telah berhasil dilakukan dengan kerjasama antara Tim Satgas Gahtas Illegal Fishing, Kementrian Kelautan dan Perikanan dan International  Organization  for Migration (IOM Indonesia). Upaya non-hukum yang dimaksud adalah berupa
26 Sabrina Asril, ‘Tangani Kasus Perbudakan di Benjina Maluku, Jokowi Bentuk Tim Gabun- gan’, (Nasional Kompas, 2015) <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/07/19103111/Tangani. Kasus.Perbudakan.di.Benjina.Maluku.Jokowi.Bentuk.Tim.Gabungan> diakses 26 November 2018.
27 Elisa Valenta Sari, Loc.Cit.
28 Associated Press, ‘Are Slaves Catching The Fish You Buy?’, (2015) AP Investigation.[8-9].
29 ibid. [3].
30 ibid. [4].

## Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
pemberian bantuan bagi korban perbudakan, antara lain bantuan pemulangan, bantuan makanan dan non-makanan, bantuan kesehatan, bantuan penampungan dan bantuan reintegrasi.
Selain melakukan berbagai upaya non hukum, Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya hukum. Kasus Benjina tersebut diserahkan untuk diadili lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri Kepulauan Aru di Tual. Pengadilan Negeri Tual dapat mengadili kasus tersebut dikarenakan asas territorial yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia 31 dan asas Locus Delictie 32 yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. 33
Tindakan pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan hukum terhadap para korban juga merupakan sebagai bentuk komitmen penegakkan hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ICCPR yang pada intinya menyatakan bahwa setiap negara pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam ICCPR tersebut bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
Pengadilan Tual memutuskan 8 (delapan) orang terdakwa bersalah atas perdagangan manusia di Benjina yang terdiri dari 5 (lima) orang berkewarganegaraan Thailand dan 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia. Untuk 5 (lima) orang yang berkewarganegaraan Thailand, mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dikarenakan telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO. Oleh karena tindakan tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan, pada tanggal 10 Maret 2016, hakim yang menangani perkara telah menjatuhkan putusan kepada 5 (lima) warga negara Thailand dengan
31 Pasal 2 KUHP berbunyi, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diter- apkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.” Perundang-undangan Indonesia yang dimaksud dalam pasal tersebut, dapat berupa ketentuan dalam KUHP maupun di luar KUHP.
32 Pasal 84 angka 1 KUHAP berbunyi, “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”
33 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Airlangga University Press, 2014).[36-37].
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Sedangkan untuk 3 (tiga) orang yang berkewarganegaraan Indonesia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dikarenakan telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 10 UU TPPO. Oleh karena tindakan tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan, pada tanggal 10 Maret 2016, hakim yang menangani perkara telah menjatuhkan putusan kepada 3 (tiga) orang terdakwa ini dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Contoh kasus lainnya, yaitu Kasus Supriyanto, ABK asal Indonesia yang meninggal setelah dihajar oleh kapten kapal, kepala teknisi kapal serta 2 (dua) ABK asal Indonesia lainnya, bernama Agus dan Munawir. Namun, Agus dan Munawir ikut menghajar Supriyanto karena mendapat paksaan dari kapten kapal.
Berdasarkan bukti video yang ada, Supriyanto meninggal pada tanggal 25 Agustus 2015 ketika Kapal Fu Tzu Chun milik Taiwan berlayar di tengah Samudera Pasifik, raturan kilometer di selatan Mikronesia.
Banyak ABK yang bekerja di Taiwan yang menerima perlakuan buruk selama melakukan pekerjaannya. Hal tersebut disebabkan mereka datang hanya berbekal dengan visa pendatang yang berlaku selama 7 (tujuh) hari sehingga mereka tidak tercatat sebagai ABK yang resmi bekerja di Taiwan dan tidak terekam dalam daftar tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, menurut kamus pelaut, ABK yang tidak tercatat sebagai pelaut disebut “ABK LG” yang merupakan kependekan dari Letter of Guarantee . Sedangkan untuk ABK yang tercatat sebagai pelaut disebut “ABK Lokal”. 34
Dalam rangka menangani Kasus Supriyanto, Kejaksaan Kota Pingtung di Taiwan telah menyelidi kasus tersebut. Namun, kasus tersebut ditutup karena kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa Supriyanto meninggal karena
penganiayaan. Hasil autopsi pada tubuh Supriyanto menunjukkan bahwa kematiannya dikarenakan sakit yang dipicu infeksi pada luka yang menganga di lututnya. 35 Menanggapi hasil penyelidikan Kejaksaan Kota Pingtung, Control Yuan , yang merupakan badan pengawas Pemerintah Taiwan, melakukan investigasi mendalam terhadap kasus kematian Supriyanto ini. Hasil investigasi tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan Kota Pingtung telah ceroboh menyimpulkan hasil autopsi Supriyanto. Tim forensik yang dikerahkan Control  Yuan menemukan bekas-bekas penyiksaan pada jasad Supriyanto. Kejaksaan Kota Pingtung juga dinilai telah lalai karena tidak menggunakan 3 (tiga) rekaman video yang direkam Mualip sebagai bukti adanya kekerasan yang dilakukan oleh Kapten Kapal dan Kepala Teknisi Kapal. Selain itu, penerjemah dari Kejaksaan Kota Pingtung tidak memahami percakapan bahasa Jawa dalam ketiga video. Sehingga penerjemah tersebut menghilangkan 10 (sepuluh) kalimat, termasuk pengakuan Supriyanto mengenai penganiayaan oleh kapten, kepala teknisi kapal dan ABK lain terhadap dirinya. Akhirnya, kasus Supriyanto ini dibuka kembali oleh Kejaksaan Kota Pingtung, Pemerintah Taiwan juga memberi respon positif terhadap kasus kematian Supriyanto ini, yaitu menyatakan akan membuat regulasi yang ditujukan untuk mengakhiri eksploitasi terhadap ABK ikan dari negara lain. 36

## Analisis Tiga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerja, antara lain UUD NRI Tahun 1945, UU HAM dan UU Ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya, aturan tersebut masih belum cukup untuk melindungi hak asasi manusia bagi para pekerja, khususnya bagi pekerja di sektor industri perikanan. Oleh karena itu, dibentuklah 3 (tiga) Peraturan Menteri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, antara lain PERMEN KP HAM Perikanan, PERMEN KP PKL dan PERMEN KP Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan.
35 The Reporter, ‘Bersama Menyingkap Gelap’, (2017) Investigasi.[55].

## 490 Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Tiga PERMEN KP tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh Awak Kapal Perikanan. Pertama,  PERMEN KP HAM Perikanan  mewajibkan setiap pengusaha perikanan  untuk  melaksanakan  Sistem  HAM  Perikanan  dan  memiliki  Sertifikat HAM Perikanan dalam rangka menghormati hak asasi manusia para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan dan masyarakat sekitar. Dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Sistem HAM Perikanan tersebut juga telah mencakup Kebijakan HAM, Uji Tuntas HAM dan Pemulihan HAM, maka dapat dikatakan bahwa PERMEN KP HAM Perikanan tersebut telah mengadopsi ketentuan dari UNGP, antara lain :
1. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PERMEN KP HAM Perikanan sesuai dengan Guiding Principles . Berdasarkan Pasal 3 tersebut, PERMEN KP HAM Perikanan dinyatakan berlaku bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun negara asing, termasuk pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di WPPNRI dan setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI. Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah berusaha melindungi penegakan hak asasi manusia di territorial dan/atau yurisdiksinya dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah pengusaha perikanan; 37
2. Pasal 12 PERMEN KP HAM Perikanan yang mengatur mengenai penerapan sanksi  administratif  berupa  pembekuan  hingga  pencabutan  surat  izin  usaha tertentu apabila pengusaha perikanan yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat  HAM  Perikanan  maupun  telah  memiliki  Sertifikat  HAM  Perikanan namun melakukan pelanggaran kriteria Kepatuhan HAM. Pengaturan ini sesuai dengan Guiding Principles dalam UNGP yang menyatakan bahwa negara juga mengharuskan perusahaan untuk turut serta menghormati hak asasi manusia;
37 M.  Rizqy  Darulzain,  H.  M.  Kabul  Supriyadhie  dan  Rahayu,  ‘Penerapan Foundational Principles of The State Duty to Protect Human Rights dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)’, (2017) 6 Diponegoro Law Journal.[9].
3. Pasal 4 PERMEN KP HAM Perikanan yang mewajibkan setiap pengusaha perikanan untuk melaksanakan Sistem HAM Perikanan, yang meliputi Kebijakan HAM, Uji Tuntas HAM dan Pemulihan HAM. Isi dari Pasal ini dapat dikatakan telah mengadopsi ketentuan Guiding Principles dalam UNGP yang menyatakan bahwa Negara wajib menciptakan pengaturan yang memfasilitasi penghormatan bisnis untuk hak asasi manusia dan memberikan bimbingan atau panduan yang efektif kepada perusahaan tentang bagaimana cara menghormati hak asasi manusia dalam pelaksanaan operasi bisnis mereka.
Kedua,  PERMEN  KP  PKL  dibentuk  berdasarkan  amanat  Pasal  5  ayat  (2) huruf c PERMEN KP HAM Perikanan, maka dapat dikatakan bahwa UNGP juga merupakan ruh/jiwa dalam pembentukan PERMEN KP PKL ini. Keberadaan dari PKL melengkapi Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan sebagai upaya pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Isi dari PKL yang setidaknya memuat kesepakatan mengenai persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan diharapkan dapat melindungi ABK Perikanan dari perbuatan pelanggaran hak asasi manusia.
Ketiga,  PERMEN  KP  Persyaratan  dan  Mekanisme  Sertifikasi  HAM
Perikanan yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 9 ayat (5) PERMEN KP HAM Perikanan ini bersifat lebih prosedural. Keberadaan PERMEN ini dirasa sangat penting dikarenakan di dalamnya mengatur tentang prosedur pengajuan Sertifikasi HAM Perikanan. Mengingat bahwa pengusaha perikanan dapat dikenai sanksi administratif  berupa  pembekuan  hingga  pencabutan  Surat  Izin  Usaha  Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan.atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) juga rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementrian Ketenagakerjaan RI apabila tidak memiliki Sertifikat HAM Perikanan atau melanggar kriteria Kepatuham HAM.
Berdasarkan 3 (tiga) PERMEN KP tersebut, dapat diketahui bahwa Menteri memiliki kewenangan yang sangat kuat, antara lain :
492

## Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
1. Kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat HAM Perikanan; 38
2. Kewenangan untuk membentuk Tim HAM Perikanan; 39 dan
3. Kewenangan untuk melakukan pelatihan pelaksanaan Sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan. 40
Namun dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Menteri dapat melimpahkannya kepada Tim HAM Perikanan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (4) PERMEN KP HAM Perikanan
Untuk ketentuan mengenai sanksi administratif,  hanya diatur dalam 2 (dua) PERMEN  saja,  yaitu  PERMEN  KP  HAM  Perikanan  dan  PERMEN  KP  PKL. Dalam  PERMEN  KP  HAM  Perikanan  maupun  PERMEN  KP  PKL  sama-sama mengatur mengenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan surat izin tertentu. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam masalah perlindungan hak asasi manusia, kewenangan Menteri memang terbatas. Sedangkan untuk sanksi pidana dapat menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang lebih bersifat khusus, seperti dalam Kasus Benjina, para terdakwa dihukum berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam UU TPPO. Sedangkan dalam PERMEN KP Persyaratan  dan  Mekanisme  Sertifikasi  HAM  Perikanan  tidak  diatur  mengenai sanksi administratif, namun didalamnya diatur mengenai partisipasi masyarakat, yaitu bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait proses pelaksanaan Sistem HAM Perikanan.
Tiga Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan tersebut memiliki kelebihan, bahwa peraturan tersebut merupakan aturan pertama yang dimiliki Indonesia dalam rangka melindungi hak asasi manusia dalam sektor industri perikanan. Selain itu, aturan-aturan di dalamnya telah mengadopsi ketentuan UNGP yang menegaskan adanya indikasi bahwa korporasi juga termasuk sebagai pelanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini diperlukan suatu aturan yang menjembatani antara kepentingan
38 Pasal 8 ayat (2) PERMEN KP HAM Perikanan.
39 Pasal 9 ayat (1) PERMEN KP HAM Perikanan.
40 Pasal 10 ayat (1) PERMEN KP HAM Perikanan.
bisnis dan kepentingan hak asasi manusia agar pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan dan melibatkan korporasi dapat diminimalisir.
Selain memiliki kelebihan, tiga Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan tersebut pasti juga memiliki kekurangan. Pertama, masih ditemukannya ketidak-konsistenan mengenai peristilahan yang digunakan. Berdasarkan UU Pelayaran, Awak Kapal terdiri dari Nahkoda dan ABK. 41 Hal tersebut sebenarnya juga dianut oleh 3 (tiga) PERMEN KP.  Namun hanya saja, dalam 3 (tiga) PERMEN KP tersebut tidak menggunakan istilah “ABK”, melainkan menggunakan istilah “Pekerja”. Melihat adanya ketidak-konsistenan tersebut, mengacu pada teori Lex  Superior  Derogat  Legi  Inferiori dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka seharusnya digunakan istilah “ABK” dibandingkan menggunakan istilah “Pekerja”.
Kedua, aturan-aturan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat diterapkan. Hal tersebut dapat diketahui apabila melihat kapan diundangkannya PERMEN KP HAM Perikanan dan PERMEN KP Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan. PERMEN KP HAM Perikanan yang secara garis besar mengatur tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2015, sedangkan PERMEN KP Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan yang mengatur mengenai prosedur dan tata cara Sertifikasi HAM Perikanan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2017, namun baru berlaku setelah 6 (bulan) diundangkan atau setidak-tidaknya pada tanggal 23 Juli 2017.
Ketiga,  dalam  PERMEN  KP  PKL  kurang  menegaskan  terkait  yurisdiksi Indonesia untuk menerapkan hukumnya, terutama terkait ABK Indonesia. Misalnya, mengenai bagaimana cara pemerintah Indonesia menerapkan hukumnya apabila ABK Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing dan beroperasi di negara lain mengalami pelanggaran hak asasi manusia, padahal Negara wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan,
494

## Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya sesuai yang diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, mengingat Negara Indonesia yang memiliki komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia, sebaiknya juga diperlukan untuk melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dalam mempekerjakan ABK Perikanan sehingga dapat melindungi hak-hak yang dimiliki ABK Perikanan tersebut, baik saat bekerja di kapal berbendera Indonesia/berbendera asing yang beroperasi di WPPNRI, laut lepas maupun perairan negara lain.

## Kesimpulan
Modern  slavery adalah pelaku perbudakan tidak merasa memiliki korban perbudakan, namun pelaku perbudakan melakukan eksploitasi dan memperlakukan korban perbudakan dengan kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang demi kepentingan pelaku perbudakan tanpa adanya kebebasan untuk melepaskan diri. Dalam perkembangannya, slavery bukanlah lagi hanya sebatas pada perdagangan budak, namun telah berubah menjadi beberapa bentuk, antara lain perdagangan orang,
kerja paksa, kerja terikat, perbudakan anak, perkawinan dini/perkawinan paksa dan perbudakan berdasarkan keturunan. Dari beberapa bentuk tersebut, bentuk modern slavery yang sering terjadi pada ABK Perikanan adalah perdagangan orang dan kerja paksa. Meskipun sama-sama memperlakukan korban perbudakan dengan kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang, modern slavery dengan slavery memiliki perbedaan yang terletak pada cara atau modus yang digunakan dan rasa memiliki atas orang lain. Berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia internasional maupun nasional, modern slavery merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dapat dilihat pada Pasal 7 dan Pasal 8 ICCPR serta Pasal 28G dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sehingga, setiap orang sejatinya tidak dapat diperbudak, disiksa atau mendapat perlakuan keji lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Kemudian, dengan diundangkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh Awak Kapal Perikanan yang berupa pengaturan tentang kewajiban pengusaha perikanan untuk turut serta melakukan penghormatan hak asasi manusia dalam menjalankan usahanya dengan menerapkan Sistem HAM Perikanan, memiliki Sertifikat HAM Perikanan, dan membuat PKL dalam menanggapi permasalahan hak asasi manusia yang terjadi dalam industri perikanan, terutama pasca terjadinya Kasus Benjina dan Kasus Supriyanto. Namun, hendaknya kedudukan ketiga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut diperkuat ke dalam perundang-undangan yang lebih tinggi, dikarenakan berkaitan dengan pengaturan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, dikarenakan kurangnya pengaturan mengenai yurisdiksi Negara Indonesia dalam PERMEN KP PKL, maka diperlukan pengaturan mengenai perjanjian bilateral maupun multilateral dalam hal mempekerjakan ABK perikanan sehingga dapat melindungi hak-hak yang dimiliki ABK perikanan tersebut, baik saat bekerja di kapal berbendera Indonesia/berbendera asing yang beroperasi di WPPNRI, laut lepas maupun perairan negara lain.

## Daftar Bacaan

## Buku
Scott Davidson, Hak Asasi Manusia diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka (Pustaka Utama Grafiti 1994).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014)
Modul
Associated Press, ‘Are  Slaves  Catching  The  Fish  You  Buy?’, (2015) AP Investigation.

## Laman/Media Online
Anti Slavery, ‘ What  is  Modern  Slavery?’  (Anti-Slavery  International,  2018)
< https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/> diakes 23
496

## Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
September 2018.
Elisa Valenta Sari, ‘Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia’ , (CNN Indonesia, 2015) <https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan- nelayan-di-timur-indonesia> diakses 6 Agustus 2018.
Fiki Ariyanti, ‘Menteri Susi Gambarkan Pelanggaran HAM yang Banyak Menimpa ABK RI’ , (Liputan 6, 2017) <https://www.liputan6.com/bisnis/ read/2835655/menteri-susi-gambarkan-pelanggaran-ham-yang-banyak- menimpa-abk-ri> diakses 5 Agustus 2018.
Global Slavery Index, ‘Country Data of Indonesia’, (Global Slavery Index 2018) <https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/indonesia/> diakses 23 September 2018.
Kumparan NEWS, ‘Begini Temuan Praktik Perbudakan ABK Indonesia’ , (Kumparan, 2015) <https://kumparan.com/@kumparannews/begini- temuan-praktik-perbudakan-abk-indonesia> diakses 5 Agustus 2018.
Lidya  Kembaren,  ‘Sampai  Agustus  2018,  Menteri  Susi  Tenggelamkan  125 Kapal’, (CNBC Indonesia, 2018) <https://www.cnbcindonesia.com/ news/20180821124049-4-29555/sampai-agustus-2018-menteri-susi- tenggelamkan-125-kapal> diakses 7 Desember 2018.
PresidenRI.go.id, ‘Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia’,  (PresidenRI.go.id, 2015) <http://presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros- maritim-dunia.html. diakses 06 Januari 2019.
Sabrina Asril, ‘Tangani Kasus Perbudakan di Benjina Maluku, Jokowi Bentuk Tim Gabungan ’. (Nasional Kompas, 2015) <https://nasional.kompas.com/ read/2015/04/07/19103111/Tangani.Kasus.Perbudakan.di.Benjina.Maluku. Jokowi.Bentuk.Tim.Gabungan>  diakses 26 November 2018.
Tempo.co, ‘Pembunuhan ABK Indonesia Supriyanto akan Diselidiki Ulang’, (Tempo, 2017) <https://nasional.tempo.co/read/834700/pembunuhan- abk-indonesia-supriyanto-akan-diselidiki-ulang/full&view=ok> diakses 9 Agustus 2018.

## Jurnal
Ra mona  Elisabeta  CÎRLIG,  ‘ Business  and  Human  Rights  :  From  Soft  Law  to Hard Law’, (2016) 6 Juridical Tribune.
M.  Rizqy  Darulzain,  H.  M.  Kabul  Supriyadhie,  dan  Rahayu,  ‘Penerapan Foundational  Principles  of  The  State  Duty  to  Protect  Human  Rights
dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)’ , (2017) 6 Diponegoro Law Journal.
Savira Dhanika Hardianti,, ‘ Modern Slavery in Indonesia : Between Norms and Implementation’ , (2015) 2 Brawijaya Law Journal.
Maslihati Nur Hidayati, ‘Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif di Indonesia’,
(2012) 1 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.
Simela Victor Muhamad, ‘ Illegal Fishing di Perairan Indonesia : Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan’, (2012) 3 Politica.

## Mu’jizah, ‘Menyingkap Sejarah Perbudakan dalam Manuskrip Indonesia : Surat
Raja Tanette’, (2014) 7 Metasastra.
Endah Artika Noerilita dan Saiman Pakpahan, ‘Peran Walk  Free  Foundation dalam Mengatasi Modern Slavery di Mauritania’, (2016) 3 International Society.
Iman Prihandono, ‘Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia’, (2015) ELSAM.

## Majalah
Tempo, ‘Budak Indonesia di Kapal Taiwan’, (2017) Investigasi.
The Reporter, ‘Bersama Menyingkap Gelap’ , (2017) Investigasi.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

## 498 Indah Prisnasari: Modern Slavery Pada
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/ PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/ PERMEN-KP/2016  tentang  Perjanjian  Kerja  Laut  bagi  Awak  Kapal Perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/ PERMEN-KP/2017  tentang  Persyaratan  dan  Mekanisme  Sertifikasi  Hak Asasi Manusia Perikanan.

## Deklarasi/Konvensi Internasional
ILO Convention No. 29 Concerning of Forced or Compulsory Labour 1930.
Universal Declaration of Human Rights 1948.
ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour 1957.
International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.
The Rome Statute of The International Criminal Court 1998.

## Maritime Labour Convention 2006.
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011.
HOW TO CITE : Indah Prisnasari, ‘Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--