## DETERMINASI TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
Muhammad Yudhi Lutfi 1 , Agustina Suparyati 2 * *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia agustina@trisakti.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  effect  of  Human  Development  Index (HDI), Income and consumption expenditure on Poverty level in Western Indonesia region consisting of 18 provinces consisting of Central Java, West Java, East Java, Special  Region  of  Yogyakarta,  DKI  Jakarta,  Banten,  Bangka  Belitung,  Bengkulu Aceh  Darusalam,  West  Kalimantan,  Central  Kalimantan,  North  Sumatera,  West Sumatera,  South  Sumatera,  Lampung,  Riau,  Riau  Islands  and  Jambi.  By  using  a quantitative tool, the path model is divided into four substructures of equations. HDI positively affects income and consumption expenditure. The level of opinion has a positive relationship with the level of consumption whereas the income level of the community has a negative correlation to the poverty level. Consumption expenditure has  a  negative  ridge  to  the  poverty  level  and  the  dominant  factor  affecting  the poverty rate directly is the human development index which means that if all access to  guarantee  human  quality  such  as  education,  health  and  employment  can  be realized then it will reduce the poverty level in Indonesia West.
Keywords: Poverty, Human Development Index, Consumption

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat maka pemerintah membuat suatu konsep  perencanaan  pembangunan  yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Percepatan dan  perluasan  pembangunan  ekonomi  ini akan didukung berdasarkan potensi demografi  dan  kekayaan  sumber  daya  alam, dan  dengan  keuntungan  geografis  masing- masing daerah. Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi  dan  keunggulan  masing-masing wilayah  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan  terletak  di  antara  dua  benua  dan  dua samudera,  wilayah  kepulauan  Indonesia memiliki  sebuah  konstelasi  yang  unik,  dan tiap  kepulauan  besarnya  memiliki  peran strategis  masing-masing  yang  ke  depannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai visi
Indonesia
tahun 2025.
Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis  masing-masing  pulau  besar  (sesuai dengan  letak  dan  kedudukan  geografis masing-masing  pulau),  telah  ditetapkan  6 (enam)  koridor  ekonomi  yaitu  Koridor Ekonomi  Sumatera,  Koridor  Ekonomi  Jawa Koridor  Ekonomi  Kalimantan,  Koridor Ekonomi  Sulawesi,  dan  Koridor  Ekonomi Bali-Nusa Tenggara.
Pada  tahun  2008-2012  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  menunjukkan  angka
sangat memuaskan, bahkan melebihi
pertumbuhan  negara-negara  maju  pada umumnya.  Bisa  dikatakan  saat  itu  bagi Indonesia  adalah  lima  tahun  yang  penuh kelimpahan  (5 years  of  plenty ).  Pendapatan Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia  terus menguat  dari  6,0%  menjadi  6,5%,  BI  rate menurun  dari  9,5%  menjadi  5,75%,  dan rupiah menguat. Namun di tahun 2013 hingga di awal 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia  mengalami  pelambatan.  Masa  ini pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  sebesar 5,8%-5,9%  dan  nilai  tukar  rupiah  melemah. Maka  pertanyaannya  siapa  yang  menikmati pertumbuhan  itu?    Dalam  pandangan  umum meningkatnya pertumbuhan ekonomi menandakan  kemakmuran  bangsa  semakin membaik. Namun, sebagian kalangan berpendapat pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya sebuah angka statistik karena masih banyak orang yang belum
mendapatkan kesejahteraan, jumlah bayi gizi buruk  meningkat,  angka  kemiskinan  tinggi dan semacamnya. Secara kasat mata potret di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat  Indonesia  tidak  bisa  bersekolah, anak-anak  jalanan,  pengemis,  gembel  dan sebagainya. Tentu ini mengundang
pertanyaan,  benarkah  ekonomi  Indonesia tumbuh  dengan  baik?  Bila  tumbuh  baik, mengapa  masih  ada  sebagian  masyarakat yang belum mendapatkan apa yang pemerintah  berikan?  Bagaimana  dengan APBN  untuk  menyejahterakan  rakyatnya? Berdasarkan  data  BPS  di  tahun  2013,  gini ratio (indikator untuk mengukur kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya)

## Gambar 1 Peta Pembangunan Koridor Ekonomi dalam MP3EI
Berdasarkan Keunggulan dan Potensi Strategis Masing-masing Wilayah
menunjukkan  angka  0,413  yang  artinya hampir  mencapai  ambang  batas  maksimal yang disyaratkan yaitu 0,5 dan tidak berubah sepanjang  tiga  tahun  yaitu  2011,  2012  dan 2013.    Angka-angka  tersebut  menunjukan kegagalan  pemerintah  dalam  mempersempit perbedaan  antara  penduduk  miskin  dan penduduk  kaya.  BPS  mencatat  bahwa  pada tahun  2002  jumlah  penduduk  miskin sebanyak  38,39  juta  jiwa  atau  14,46%  dari total  penduduk  Indonesia,  selanjutnya  pada bulan  maret  2013  mengalami  penurunan menjadi 28,07 juta jiwa atau 8,9%. Dari angka tersebut  bisa  diartikan  masalah  kemiskinan masih  jadi  momok  bagi  Indonesia.  Masalah ini  menjadi  serius  karena  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  terus-menerus  positif selama  beberapa  tahun  terakhir  tapi  tingkat kemiskinan,  pengangguran  dan  pemerataan pendapatan masih bermasalah Oleh sebab itu dapat  disimpulkan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  tersebut  hanya  dinikmati  sedikit pihak. Kondisi ini diperlihatkan oleh besamya ketimpangan  pendapatan  yang  diperlihatkan dengan  meningkatnya  indeks  gini  sebesar
0,329  pada  tahun  2002  menjadi  0,413  pada tahun 2013.
Besarnya  ketimpangan  yang  terjadi sedikit  banyak  disebabkan  ketersediaan infrastruktur yang tidak merata untuk seluruh wilayah  di  tanah  air.  Padahal,  dinamisasi perekonomian  membutuhkan  infrastruktur dasar yang berkualitas. Selama ini, kebijakan konsentrasi  pembangunan  hanya  difokuskan di  wilayah  barat  Indonesia  khususnya  Pulau Jawa, sehingga infrastruktur di luar pulau itu sangat  tertinggal.  Pembangunan  sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus  memperoleh  perhatian  dalam  rangka mengatasi  kemiskinan.  Bagi  para  investor atau  pelaku  pasar  termasuk  para  arsitek pembangunan, core  value daya  saing  suatu negara  dalam  menarik  investasi  diukur  dari daya  tarik  dan  kinerja  infrastruktur,  baik infrastruktur dasar, sains maupun
infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur suatu negara berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat. Hal ini dapat dipahami
karena kebijakan
infrastruktur memberika dampak positif
terhadap
percepatan pertumbuhan.
Selanjutnya  strategi  investasi  infrastruktur dapat  memacu  pertumbuhan  sosial  ekonomi dan  mengentaskan  kemiskinan.  Sejumlah riset ilmiah mengenai infrastruktur di negara- negara  miskin  menunjukkan  bahwa  negara negara  miskin  memerlukan  penggunaan sekitar  9  persen  dari  Anggaran  Belanja Pemerintah  untuk  dapat  mengoperasikan, memelihara  atau  merawat  dan  membangun infrastruktur  jika  negara  miskin  tersebut hendak meraih level MDGs. Indonesia bukan Negara miskin, namun pembangunan infrastrukturnya
masih memerlukan pengembangan  infrastruktur  di  berbagai sektor. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi terkait  dengan  pengembangan  infrastruktur yakni  memperbaiki  kapasitas  kelembagaan dan  tata  kelola  pemerintah.  Perbaikan kapasitas  pemerintahan  dan  iklim  investasi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan  masyarakat  dan  investor  dalam meningkatkan  investasi  infrastruktur  guna mendukung  kualitas  pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Selain isu spending infrastructure dalam  mendukung  investasi  infrastruktur, juga  perlu  dipertajam  isu  mengenai  strategi ideal yang harus dipenuhi agar rakyat miskin memiliki  akses  terhadap  infrastruktur  dan memenuhi  target  MDGs,  baik  pengentasan kemiskinan  pada  rakyat  pedesaan  maupun perkotaan.  Untuk  mempercepat  pemerataan pembangunan  dan  pengentasan  kemiskinan, desain atau arah pengembangan infrastruktur hendaknya tidak lagi bias ke arah perkotaan, tetapi  diarahkan  juga  ke  pedesaan  atau
pertanian.  Alasannya  karena  pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena sektor pertanian memiliki keterkaitan ( lingkage ) dengan sektor lain baik
yang di hulu maupun di hilir. Pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi semata akan meniadakan terjadinya ketidakmeratan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan eksklusif terjadi  karena  keinginan  negara-negara sedang  berkembang  (termasuk  Indonesia pada  era  Orde  Baru)  untuk  mengejar ketertinggalan  laju  pertumbuhan  ekonomi dari  negara-negara  maju.  Untuk  mengejar ketertinggalannya  tersebut,  negara-negara sedang  berkembang  menjalankan  program pembangunan
ekonomi dengan memprioritaskan  pada  sektor-sektor  yang mampu  mencapai  nilai  tambah  yang  lebih tinggi,  yaitu  sektor  sekunder  dan  tersier. Kedua  sektor  ini  mampu  memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi  di  kedua  sektor  ini  hanya  terdapat sedikit penduduk yang bekerja. Sedang sektor primer  yang  hanya  mampu  memberikan kontribusi  pertumbuhan  ekonomi  yang rendah tetapi di sektor primer terdapat banyak penduduk yang bekerja. Apabila nilai sektor dibagi jumlah penduduk maka menghasilkan angka  yang  disebut  dengan  pendapatan  per kapita,  dimana  pada  sektor  primer  hasilnya sangat  kecil  dan  pada  sektor  sekunder  dan tersier hasilnya sangat besar. Inilah yang
disebut dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang berdampak terhadap naiknya
angka kemiskinan dan pengangguran. Belum lagi adanya kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan yang kurang memperhatikan
pembangunan
berwawasan lingkungan. Paradigma
pembangunan menempatkan  manusia  sebagai  fokus  dan sasaran  akhir  dari  pembangunan,  yaitu tercapainya  penguasaan  atas  sumber  daya, peningkatan  pendidikan  dan  peningkatan derajat  kesehatan. Kesejahteraan  masyarakat meliputi  semua  bentuk  intervensi  sosial dengan tujuan utama pada usaha peningkatan kesejahteraan individu  dan  masyarakat  yaitu terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup. Khususnya kebutuhan yang bersifat mendasar seperti  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan dan  kesehatan.  Maka  dalam  hal  ini  manusia bertindak sebagai subyek pembangunan yang menekankan pada pentingnya pemberdayaan manusia,  yaitu  kemampuan  manusia  untuk mengaktualisasikan segala potensinya (Kuncoro,  2006).  Kesejahteraan  Masyarakat merupakan tujuan akhir dalam pembangunan ekonomi  yang  menggambarkan  besarnya tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan  masyarakat  digunakan Human Development  Index (HDI)  atau  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang  dianggap  sangat  mendasar  yaitu:  usia hidup  atau  panjang  usia,  pendidikan,  dan pendapatan  perkapita.  Rendahnya  tingkat pembangunan  manusia  merupakan  masalah yang  sangat  penting  dalam  menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat. Rendahnya pembangunan  manusia  dapat  dilihat  dari Indeks Pembanguan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara/daerah  dimana  pembangunan  suatu negara/daerah  tidak  bisa  dikatakan  berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan  domestik  bruto  saja  tanpa meningkatakan  pembangunan  manusianya. Sering  kali  tingginya  pendapatan  domestik bruto  suatu  negara  tidak  diimbangi  dengan tingkat  pembangunan  manusia  yang  sejalan pula.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Berajak dari semua konsep pemikiran diatas maka akhirnya dapat menggambarkan sebuah  kerangka  pemikiran  dalam  bentuk model  jalur  yang  melibatkan  variabel pendapatan,  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM),  Pengeluaran  konsumsi  dan  tingkat kemiskinan di koridor ekonomi wilayah Jawa yang terdiri dari 18 provinsi yaitu di wilayah Indonesia Bagian Barat
.

## Gambar 2 Model Jalur Lintasan Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
Dalam model jalur ini akan diperoleh besaran-besaran koefisien jalur yang digunakan untuk menginterprestasikan berapa  besar  pengaruh  dari  suatu  variabel terhadap variabel lainnya (pengaruh
langsung,  tidak  langsung  dan  total),  dan variabel mana yang paling dominan pengaruhnya.  Semua  ini  akan  dijelaskan secara sistematis berdasarkan masing-masing persamaan substruktur.

## METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan dari kerangka pemikiran,  maka  disusun  model  jalur  yang menggunakan  analisis  ekonometrika  yaitu Model  Persamaan  Simultan  ( Simultaneous Equations  Models )  karena  variabel-variabel yang  diteliti  saling  berkaitan  satu  sama  lain. Dalam  penelitian  ini  akan  disusun  3 persamaan substruktur yaitu:
1. Persamaan Substruktur Pertama: Persamaan Pendapatan Dalam persamaan substruktur
pertama terdapat satu variabel eksogen
yaitu  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  serta  satu  variabel  endogen  yaitu pendapatan (Y 1 t) Y 1 t =  0 +  1 . Y 1 .X 1 . + e 1 Dari  hasil  regresi  akan  diperoleh besarnya pengaruh langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya.
2. Persamaan Substruktur Kedua: Persamaan Konsumsi Dalam  persamaan  substruktur  kedua terdapat  empat  variabel predetermined yaitu  2  variabel predetermined eksogen yaitu tingkat  IPM  (X 1 t)  dan  satu  variable predetermined endogen  yaitu  pendapatan (Y 1 ),  sedangkan  yang  menjadi  variabel endogen  adalah  tingkat  Pengeluaran konsumsi (Y 2 t).
Y 2 t =  0 +  1 Y 2 .X 1 +  2 . Y 2 Y 1 + e 2 Dalam  persamaan  tersebut  akan menghasilkan besarnya pengaruh langsung,  tidak  langsung  dan  total  dari seluruh variabel penjelas terhadap
perubahan-perubahan konsumsi.
3. Persamaam Substruktur Ketiga: Persamaan Konsumsi-Kemiskinan Persamaan ini merupakan persamaan
substruktur  yang  menjelaskan  dampak dari  pengeluaran  konsumsi  terhadap tingkat kemiskinan
Y 3 t =  0 +  1 Y 2 .X 1 + e 2 Persamaan Substruktur Ketiga:

## Persamaan Kemiskinan
Persamaan ini merupakan persamaan substruktur  yang  paling  akhir  dalam model  jalur  lintasan  yang  menjelaskan tingkat  kemiskinan  dengan  bentuknya sebagai berikut:
Y 3 t =  0 +  1 Y 3 .X 1 +  2 . Y 3 Y 1 . +  3 . Y 3 Y 2 . + e 3 Pada  persamaan  diatas  terlihat  jelas  ada  4 variabel predetermined yang  terdiri  dari  3 variabel predetermined eksogen yaitu tingkat IPM,  pendapatan,  pengeluaran  konsumsi terhadap tingkat kemiskinan.
Ada dua pendekatan untuk mengestimasi parameter pada sistem
persamaan simultan. Pertama, metode persamaan tunggal atau yang dikenal sebagai metode informasi terbatas ( Limited Information  Methods )  contohnya  kuadrat terkecil tak langsung ( Indirect Least Squares - ILS), kuadrat terkecil dua tahap (Two-stage Least  Squares  -  2SLS),  dan Limited Information  Maximum  Likelihood -  LIML. Kedua, metode sistem ( System Methods ) yang dikenal sebagai metode informasi penuh ( Full Information  Methods )  contohnya  kuadrat
terkecil tiga-tahap ( Three-stage Least Squares -3SLS)  dan Full  Information
Maximum  Likelihood -  FIML  (Gujarati.D, 2002).

## ANALISA DAN PEMBAHASAN
Seiring dengan dinamika masyarakat harus mengubah paradigma pembangunan Melalui pola pembangunan partisipasi, yaitu menempatkan  pemerintah  sebagai  fasilitator dan  masyarakat  sebagai  subyek  atau  faktor pembangunan.  Beberapa  hal-hal  yang  perlu dipersiapkan  dan  dilakukan  adalah:  a) pemahaman  atau  visi-misi  yang  sama terhadap konsep penduduk miskin, b) langkah pemecahan, yaitu ditempuh dengan pemberdayaan  masyarakat,  c)  peran  pelaku penanggulangan kemiskinan
adalah penduduk miskin itu sendiri. Pemerintah dan masyarakat  yang  sudah  mampu  hanya menjadi  fasilitator  (pendamping),  d)  perlu adanya  koordinasi  yang  baik,  e)  adanya kelembagaan yang berfungsi sebagai penyaluran ( delivering ), penerima ( receiving ),  pendampingan,  pelestarian  dan perlunya  monitoring  dan  evaluasi.  Tabel  1 menunjukkan penurunan
kemiskinan nasional secara perlahan. Namun, pemerintah Indonesia  menggunakan  persyaratan  dan kondisi  yang  tidak  ketat  mengenai  definisi garis  kemiskinan,  sehingga  yang  tampak adalah  gambaran  yang  lebih  positif  dari kenyataannya.  Tahun  2014  pemerintah Indonesia  mendefinisikan  garis  kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp 312,328. Jumlah tersebut adalah setara  dengan  USD  $25  yang  dengan demikian  berarti  standar  hidup  yang  sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia

## Tabel 1 Data Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia
Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)
sendiri.  Namun  jika  kita  menggunakan  nilai garis  kemiskinan  yang  digunakan  Bank Dunia,  yang  mengklasifikasikan  persentase penduduk  Indonesia  yang  hidup  dengan penghasilan kurang dari USD $1.25 per hari sebagai  mereka  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan,  maka  persentase  tabel  1  akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. Lebih lanjut lagi, menurut  Bank  Dunia,  angka  penduduk Indonesia  yang  hidup  dengan  penghasilan kurang dari USD $2 per hari mencapai angka 50.6 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk  Indonesia  hidup  hampir  di  bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media di Indonesia menyatakan bahwa sekitar seperempat  jumlah  penduduk  Indonesia (sekitar  60  juta  jiwa)  hidup  sedikit  di  atas garis kemiskinan.
Salah  satu  karakteristik  kemiskinan di  Indonesia  adalah  perbedaan  yang  begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan
lokasi  geografis.  Jika  dalam  pengertian absolut  lebih  dari  setengah  jumlah  total penduduk  Indonesia  yang  hidup  miskin berada  di  pulau  Jawa  (yang  berlokasi  di bagian  barat  Indonesia  dengan  populasi padat),  dalam  pengertian  relatif  provinsi- provinsi  di  Indonesia  Timur  menunjukkan nilai  kemiskinan  yang  lebih  tinggi.  Tabel  2 menunjukkan  lima  provinsi  di  Indonesia dengan angka kemiskinan relatif yang paling tinggi.  Semua  provinsi  ini  berlokasi  di  luar wilayah  Indonesia  Barat  seperti  Jawa, Sumatra  dan  Bali,  yang  adalah  wilayah- wilayah yang lebih berkembang.
Tingkat  kemiskinan  di  propinsi- propinsi  di  Indonesia  Timur  ini,  di  mana sebagian  besar  penduduknya  adalah  petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di  daerah  tersebut  masyarakat  adat  sudah lama  hidup  di  pinggir  proses  dan  program pembangunan.  Migrasi  ke  daerah  perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan dan dengan demikian menghindari kemiskinan.  Bertentangan  dengan  angka kemiskinan relatif di Indonesia Timur.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kemiskinan Relatif (% dari populasi) 17.8 16.6 15.4 14.2 13.3 12.5 11.7 11.5 11.0 Kemiskinan  Absolut (dalam jutaan) 39 37 35 33 31 30 29 29 28 Koefisien Gini/ Rasio Gini - 0.35 0.35 0.37 0.38 0.41 0.41 0.41 -

## Tabel 2 Data Provinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi Tahun 2014
Nama Provinsi Tingkat Kemiskinan (%) Papua 27.8 Papua Barat 26.3 Nusa Tenggara Timur 19.6 Maluku 18.4 Gorontalo 17.4 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tabel 3 Data Provinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi Tahun 2014 Nama Provinsi Tingkat Kemiskinan (%) Jawa Timur 4.7 Jawa Tengah 4.6 Jawa Barat 4.2 Sumatra Utara 1.4 Lampung 1.1 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Gambar 3

## Pembagian Wilayah di Indoesia
Tabel 3 menunjukkan angka kemiskinan  absolut  di  Indonesia  yang berkonsentrasi  di  pulau  Jawa  dan  Sumatra. Stabilitas  harga  makanan  (khususnya  beras) adalah  masalah  penting  bagi  Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan  sebagian  besar  pendapatan
mereka untuk membeli beras. Oleh karena itu, tekanan inflasi harga beras (misalnya karena gagal  panen)  dapat  memiliki  konsekuensi serius bagi mereka yang  miskin atau hampir miskin  dan  secara  signifikan  menaikkan persentase  angka  kemiskinan  di  negara  ini. Indonesia  telah  mengalami  proses  urbanisai
yang  cepat  dan  pesat.  Sejak  pertengahan 1990an jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia  mulai  menurun  dan  saat  ini  lebih dari  setengah  total  penduduk  Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu  sekitar  sepertiga  populasi  Indonesia tinggal  di  kota).  Kecuali  beberapa  propinsi, wilayah  pedesaan  di  Indonesia  relatifnya lebih  miskin  dibanding  wilayah  perkotaan Angka  kemiskinan  pedesaan  Indonesia (persentase penduduk pedesaan yang hidup di bawah  garis  kemiskinan  desa  tingkat nasional)  turun  hingga  sekitar  20  persen  di pertengahan  1990- an tetapi  melonjak  tinggi ketika Krisis Finansial Asia (Krismon) terjadi antara tahun 1997 dan 1998, yang mengakibatkan  nilainya  naik  mencapai  26 persen. Setelah tahun 2006, terjadi penurunan angka  kemiskinan  di  pedesaan  yang  cukup signifikan seperti apa yang ditunjukkan tabel 4. Angka kemiskinan kota adalah persentase penduduk  perkotaan  yang  tinggal  di  bawah garis kemiskinan kota tingkat nasional. Tabel 5  yang  memperlihatkan  tingkat  kemiskinan
perkotaan  di  Indonesia,  menunjukkan  pola yang  sama  dengan  tingkat  kemiskinan  desa: semakin berkurang mulai dari tahun 2006.
Dalam  dua  tabel  4  dan  5,  terlihat bahwa  pada  tahun  2005  dan  2006  terjadi peningkatan  angka  kemiskinan.  Ini  terjadi terutama  karena  adanya  pemotongan  subsidi BBM  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan presiden  SBY  diakhir  tahun  2005.  Harga minyak  yang  secara  internasional  naik membuat  pemerintah  terpaksa  mengurangi subsidi  BBM  guna  meringankan  defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya adalah  inflasi  dua  digit  antara  14  sampai  19 persen  (yoy)  terjadi  sampai  oktober  2006 jalur  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk menginterprestasikan  berapa  besar  pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya (pengaruh  langsung,  tidak  langsung  dan total),  dan  variabel  mana  yang  paling dominan  pengaruhnya.  Semua  ini  akan dijelaskan  secara  sistematis  berdasarkan masing-masing persamaan substruktur.

## Tabel 4
Tingkat Kemiskinan di Pedesaan Periode 2005-2014 Kemiskinan Pedesaan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % penduduk yg hidup  di  bawah garis kemiskinan desa 21.8 20.4 18.9 17.4 16.6 15.7 14.3 14.4 13.8 13.8
Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

## Tabel 5 Tingkat Kemiskinan di Perkotaan Periode 2005-2014
Kemiskinan Perkotaan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %  penduduk  yg hidup  di  bawah garis  kemiskinan kota 11.7 13.5 12.5 11.6 10.7 9.9 9.2 8.4 8.5 8.2

## Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Hubungan  kausalitas  secara  teoritis antar  variabel  dalam  penelitian  ini  telah dijelaskan  dalam  gambar  2  dan  akan  diuji secara  ekonometrik  melalui  beberapa  tahap yaitu:
Tahap pertama  :  Membuat  matriks  korelasi antar variabel
Tahap kedua :  Menyusun  koefisiensi jalur model kemiskinan Tahap ketiga   :  Menginterprestasikan  nilai koefisien antar variabel Tahap keempat : Menentukan pengaruh langsung  dan  tidak  langsung antar variabel

## Matriks Korelasi Antar Variabel
Dari  matriks  korelasi  yang  disajikan dalam  tabel  6,  terlihat  dengan  jelas  bahwa hampir semua variable yang disertakan dalam model jalur memiliki keterkaitan yang cukup erat satu sama lainnya, terutama antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pengeluaran  Konsumsi  (Y 2 ),  kemudian pendapatan  (Y 1 )  dan  kemiskinan  (Y 3 ),  serta konsumsi  (Y 2 )  dan  Kemiskinan  (Y 3 )  dan besarnya hubungan diantara variabel-variabel
tersebut  sekitar  65  persen  ke  atas,  dan  yang paling tinggi adalah hubungan antara variabel konsumsi (Y 2 ) dan IPM (X 1 ) yang mencapai 65,9 persen.
Adapun  hubungan  antar  variabel yang  cukup  lemah  justru  pada  pendapatan dengan  pengeluaran  konsumsi  yang  hanya memiliki  nilai  korelasi  sebesar  6  persen sedangkan hubungan korelasi antara
pendapatan  dengan  kemiskinan  sebesar  13 persen.  Semua  variabel  yang  berhubungan dengan tingkat kemiskinan tampaknya bersifat negatif, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan kemiskinan memiliki hubungan  negatif  sebesar  38  persen  yang menandakan  semakin  tinggi  tingkat  IPM berarti  semakin  rendah  tingkat  kemiskinan. Sebaliknya  semakin  rendah  IPM  maka semakin  tinggi  tingkat  kemiskinan.  Begitu juga  dengan  pendapatan  dan  konsumsi keduanya  memliki  hubungan  yang  negatif terhadap tingkat kemiskinan, masing-masing sebesar 13 persen dan 60 persen yang berarti bahwa semakin tinggi jumlah pendapatan dan konsumsi  maka  semakin  rendah  tingkat kemiskinan, demikian sebaliknya

## Tabel 6 Matriks Korelasi Antar Variabel
IPM (X 1 ) Pendapatan (Y 1 ) Pengeluaran Konsumsi(Y 2 ) Tingkat Kemiskinan(Y 3 ) IPM (X 1 ) 1.000000 0.154860 0.659236 -0.384548 Pendapatan (Y 1 ) 0.154860 1.000000 -0.059300 -0.137882 Pengeluaran Konsumsi (Y 2 ) 0.659236 -0.059300 1.000000 -0.604222 Tingkat Kemiskinan (Y 3 ) -0.384548 -0.137882 -0.604222 1.000000
Tabel 7 Koefisien Jalur Model Kemiskinan Penyusunan Koefisien Jalur Model

## Kemiskinan
Input  data  matriks  korelasi  di  atas kemudian  diolah  dengan  metode  panel  yang tersedia  pada  program  Eviews  dengan  hasil seperti pada tabel 7. Kinerja model jalur yang berhasil  dibangun  berdasarkan  input  matriks korelasi ini menunjukkan tingkat signifikansi yang  sangat  tinggi.  Semua  jalur,  mulai  dari IPM  ke  pendapatan,  hingga  konsumsi  ke tingkat  kemiskinan  diindikasikan  sangat signifikan  pada  tingkat  kepercayaan  (α)
sebesar 1 persen, oleh karena semua koefisien memiliki  probabilitas  t-stat  yang  lebih  kecil dari  0,05  sebagai  batas  tertinggi  untuk menolak atau menerima hipotesa nol. Contoh untuk  jalur  IPM  ke  pendapatan,  nilai  t-stat koefisien jalurnya jika dilihat dari perbadingan  tingkat  probabilitasnya  adalah 0,0000  <  0,05  dengan  menggunakan  model
Random Effec t  dan  selanjutnya  untuk  jalur pendapatan  ke  tingkat  kemiskinan  adalah 0,0009  <  0,05  dengan  menggunakan Fixed Effect, begitu  juga  untuk  jalur  konsumsi  ke
No Jalur Koefisien t-stat Prob. Hasil 1. IPM - Pendapatan 12625.28 8.278761 0.0000 Random Effect 2. IPM - Konsumsi 98908.65 30.01700 0.0000 Fixed Effect 3. IPM - Kemiskinan -1.503197 -22.41658 0.0000 Random Effect 4. Pendapata Konsumsi 2.473980 5.427057 0.0000 Fixed Effect 5. Pendapatan Kemiskinan -4.27E-05 -6.298092 0.0000 Fixed Effect 6. Konsumsi Kemiskinan -1.32E-05 -15.15199 0.0000 Fixed Effect
tingkat  kemiskinan  menunjukkan  kondisi yang  sama  yaitu  0,000  <  0,05  dengan menggunakan model Fixed Effect .

## Penyusunan Persamaan Substruktur
Langkah berikutnya setelah diperoleh besaran-besaran  koefisien  jalur,  maka  tahap yang paling penting adalah menginterprestasikan semua temuan tersebut, terutama  sekali  untuk  menjelaskan  berapa besar  pengaruh  dari  suatu  variabel  terhadap variabel  lainnya  (baik  pengaruh  langsung, tidak langsung dan total), dan variabel mana yang paling dominan pengaruhnya. Semua ini akan dijelaskan secara sistematis berdasarkan masing-masing persamaan substruktur.
Persamaan  Substruktur  Pertama:  Y 1 = f(X 1 ) Dalam persamaan substruktur pertama hanya terdapat satu variabel eksogen yakni Indeks Pembangunan
Manusia (IPM=X 1 ),  dan  satu  variabel  endogen  yakni pendapatan (Y 1 ).
Y 1 = px 1 y 1 . Y 1 .X 1 + e 1 Berdasarkan  hasil  regresi  dengan menggunakan panel data diperoleh hasil yang terbaik dengan menggunakan regresi Random Effect menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan pada α = 1% terhadap pendapatan dengan persamaan regresi sebagai berikut: Pendapatan = -818984.5+12625.28 IPM+e Adapun  besarnya  pengaruh  dari tingkat  IPM  terhadap  perubahan-perubahan variabel pendapatan adalah sebagai berikut: Pengaruh Langsung = px 1 y 1 .px 1 y 1 = (12625.28). (12625.28)
= 159397695.1 Pengaruh tidak langsung = - Pengaruh total X 1 = 159397695.1
terhadap Y 1
Hasil perhitungan diatas dapat dikemukakan  bahwa  kekuatan  variabel tingkat  IPM  (X 1 )  secara  langsung  dapat menentukan  perubahan-perubahan  tingkat pendapatan (Y 1 ) adalah sebesar 159397695.1. Sedangkan  yang  melalui  hubungan  tidak langsung tidak ada. Dengan demikian secara total  pengaruh  dari  tingkat  IPM  terhadap jumlah pendapatan adalah sebesar 159397695.1. Ini berarti variasi dari
perubahan variabel pendapatan sekitar
159397695.1  disebabkan  karena  perubahan dari  variabel  IPM.  Dan  sisanya  diakibatkan faktor-faktor  lain  yang  tidak  masuk  dalam persamaan,  tetapi  ditampung  pada  variabel gangguan acak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu negara yang memiliki IPM tinggi  menunjukkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  tersebut  tinggi.  Pendapatan  per kapita  merupakan  salah  satu  komponen  dari menyusun IPM, selain tingkat kesehatan dan tingkat  Pendidikan  masyarakat.  Oleh  karena itu,  semakin  tinggi  pendapatan  per  kapita masyarakat suatu negara, seharusnya semakin tinggi  juga  IPM  negara  tersebut  dan  teori pertama ini sesuai dengan hasil regresi yang diperoleh  dalam  penelitian  ini.  Namun demikian pada kenyataannya hal ini kadangkala tidak terjadi pada semua wilayah atau  negara.  karena  pada  kenyataan  banyak
kasus bahwa negara yang memiliki pendapatan  per  kapita  pada  urutan  tertinggi tidak  selalu  memiliki  IPM  pada  urutan tertinggi  pula.  Menurut  Mazumdar  dalam Rana dan Dzathor (2008) terdapat empat teori yang menjelaskan hubungan antara pendapatan  nasional  dan  pembangunan manusia yang masing-masing teori didukung oleh  hasil  penelitian  empiris.  Teori  pertama menyatakan  bahwa  perubahan  pendapatan nasional tidak berhubungan dengan perubahan  pembangunan  manusia.  Karena dapat  saja  pertumbuhan  ekonomi  tidak mampu meningkatkan
kesejahteraan
individu.  Teori  kedua  menyatakan  bahwa pembangunan manusia dan perubahan
pendapatan  nasional  mempunyai  hubungan timbal  balik.  Teori  ketiga  sesuai  dengan pandangan ekonom neoklasik yang
menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi membawa perbaikan pembangunan manusia.
Teori keempat menyatakan bahwa pembangunan  manusia  berdampak  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  karena peningkatan  pembangunan  manusia  akan menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  pada masa yang akan datang.
Persamaan  Substruktur  Kedua:  Y 2 = f(X 1 Y 1 ) Persamaan  substruktur  kedua  terdiri atas  2  variabel predetermined yakni  satu variabel predetermined eksogen yaitu tingkat IPM  dan  satu  variabel predetermined endogen  yakni  jumlah  pendapatan  (Y 1 )  dan adapun  yang  menjadi  variabel  endogen adalah tingkat konsumsi (Y 2 ).
Y 2 = px 1 y 2 Y 2 .X 1 + py 1 y 2 Y 2 Y 1 + e 2 Adapun besarnya pengaruh langsung, tidak langsung dan total dari seluruh variabel penjelas terhadap perubahan-perubahan konsumsi adalah sebagai berikut.
Pengaruh variabel X 1 terhadap Y 2 Pengaruh langsung =  py 2 x 1 .py 2 x 1 = (98908.65).(98908.65) = 9.782.921.045 Pengaruh tidak langsung = py 2 x 1 . py 1 x 1 .py 2 y 1 Melalui hubungan = (98908.65).(12625.28).
(2.473980)
kausal dengan Y 1 = 3.089.381.042 Pengaruh total X 1 = 3.089.381.042 terhadap Y 2 =9782921045+3089381042 = 12872302091 Hasil perhitungan di atas
menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari tingkat  IPM  (X 1 )  terhadap  tingkat  konsumsi (Y 2 ) adalah sebesar 9.782.921.045 Kemudian pengaruh  tidak  langsung  tingkat  IPM  (X 1 ) terhadap  jumlah  konsumsi  (Y 2 )  adalah sebesar  3.089.381.042.  Kemudian  untuk mendapat angka pengaruh tidak langsung dari variabel X 1 melalui hubungan kausal dengan Y 1 caranya  seperti  ini,  pertama  ditarik kebelakang  garis  jalur  dari  Y 2 ke  X 1 ,
ditemukan koefisiennya sebesar 128723020910  dan  terakhir  jalur  X 1 ke  Y 1 dengan  koefisiennya  sebesar  3.089.381.042 dan  terakhir  jalur  Y 1 ke  Y 2 yang  memiliki koefisien jalur sebesar 9.782.921.045. Ketiga koefisien  jalur  ini  saling  dikalikan  yakni:  = (98908.65)  x  (12625.28)  x  (2.473980)  =
3.089.381.042 yang menggambarkan
besarnya pengaruh tidak langsung X terhadap Y 2 melalui variabel antara Y 1 .
Secara  total  dapat  diindikasikan bahwa  variabel  IPM  memberi  pengaruh terhadap variabel konsumsi adalah sebanyak 3.089.381.042. Angka ini merupakan petunjuk  bahwa  kontribusi  dari  tingkat  IPM terhadap  perubahan-perubahan  konsumsi adalah sebesar 128.723.020.910.
Pengaruh Variabel Y 1 terhadap Y 2 Persamaan  substruktur  ketiga  terdiri atas  satu  variabel predetermined yakni  satu variabel predetermined eksogen yaitu pendapatan (Y 1 ) dan satu variabel
predetermined endogen yakni variabel endogen adalah tingkat konsumsi (Y 2 ).
Pengaruh langsung = py 2 x 1 .py 2 x 1 = (2.473980).( 2.473980) = 6.12057704 Pengatuh tidak langsung = - Pengaruh total Y 1 = 6.12057704 terhadap Y 2 Berdasarkan  teoritis  bisa  dikatakan bahwa  secara  langsung  jumlah  pendapatan (Y 1 ) akan mempengaruhi perubahan- perubahan konsumsi (Y 2 ) secara proposional sebesar  6.12057704  namun  pengaruh  tidak langsungnya  melalui  hubungan  korelatif maupun kausalitas dengan variabel lain sama sekali  tidak  ada.  Ini  berarti  total  pengaruh yang  diberikan  oleh  variabel  pendapatan terhadap  variasi  perubahan  konsumsi  adalah sebanyak 6.12057704.
Pengaruh Variabel X 1 dan Y 1 terhadap Y 2 Secara Serentak
Dari  penjumlahan  pengaruh  total  X 1 dan  Y 1 terhadap  Y 2 maka  akan  diperoleh besarnya  pengaruh  variabel  IPM  dan pendapatan terhadap konsumsi secara serentak  yaitu  sebesar:  128.723.020.910  + 6.120.577.04 = 128.729.141.487,04.
Persamaan  Substruktur  Ketiga:  Y 3 = f(X 1 Y 1 Y 3 ) Persamaan ini merupakan persamaan substruktur  yang  paling  akhir  dalam  model jalur  lintasan  yang  menjelaskan  tingkat kemiskinan dengan bentuknya sebagai berikut:
Y 3 = px 1 y 3 Y 3 .X 1 + py 1 y 3 Y 3 Y 1 + py 2 y 3 Y 3 Y 2 + e 2
Pada  persamaan  di atas terlihat jelas ada  tiga  variabel predetermined yang  terdiri atas  satu  variabel predetermined eksogen yaitu  tingkat  IPM  (X1),  dan  dua  variabel predetermined endogen yaitu jumlah pendapatan (Y1) dan jumlah konsumsi (Y2).
Masing-masing  besarnya  pengaruh  ketiga variabel predetermined ini  dapat  diuraikan sebagai berikut.
Pengaruh Variabel X 1 terhadap Y 3 Persamaan  substruktur  ketiga  terdiri atas  satu  variabel predetermined yakni  satu variabel predetermined eksogen yaitu Kemiskinan (Y 3 ) dan satu variabel
predetermined endogen yakni variabel endogen adalah Indeks Pembangunan Manusia (X 1 ).
Pengaruh langsung = py 3 x 1 .py 3 x 1 =(-1.503197).(-1.503197) = 2.259601 Pengaruh tidak langsung = py 3 x 1 . py 1 x 1 .py 3 y 1 melalui hubungan = (-1.503197). (12625.28). kausal dengan Y 1 (-4.27E-05) = 81037,27
Pengaruh tidak langsung = py 3 x 1 . py 2 x 1 .py 3 y 2 Melalui hubungan = (-1.503197). (98908.65). Kausal dengan Y 2 ( -1.32E-05) = 196256,6 Pengaruh total  X 1 = 2.259601 + 81037.27 + Terhadap Y 3 196256.6 Secara  parsial  pengaruh  langsung dari  tingkat  IPM  (X 1 )  terhadap  tingkat kemiskinan  (Y 3 )  adalah  sebesar  2.259601 yang  mengandung  makna  bahwa  variasi perubahan  tingkat  kemiskinan  sekitar  2.25 persen  dijelaskan  karena  perubahan  tingkat IPM.  Sedangkan,  pengaruh  tidak  langsung tingkat  IPM  terhadap  kemiskinan  melalui hubungan  kausal  dengan  jumlah  pendapatan (Y 1 )  adalah  sebesar  81037,27  dan  melalui hubungan  kausal  dengan  jumlah  konsumsi (Y 2 )  sebesar  196256,6.  Dengan  demikian total  pengaruh  dari  tingkat  IPM  terhadap besar kecilnya tingkat kemiskinan seseorang adalah 277296.1.

## Pengaruh Variabel Y
1 terhadap Y 3 Persamaan substruktur keempat terdiri atas satu variabel predetermined yakni satu  variabel predetermined eksogen  yaitu
Kemiskinan (Y 3 ) dan satu variabel predetermined endogen yakni variabel endogen adalah Pendapatan (Y 1 ).
Pengaruh langsung = py 3 y 1 .py 3 y 1 = (-4.27E-05).(-4.27E-05)
= 18,2329
Pengaruh tidak langsung = py 3 y 1 . py 2 y 1 .py 3 y 2 Melalui hubungan = (-4.27E-05).( 2.473980). (-1.32E-05) Kausal dengan Y 2 = 13,94434 Pengaruh total Y 1 = 18,2329 + 13,94434
terhadap Y 3 = 32,17725
Besarnya  pengaruh  langsung  dari jumlah  pendapatan  (Y 1 )  terhadap  tingkat kemiskinan  (Y 3 )  seseorang  adalah  sebesar 18,2329.  Adapun  pengaruh  tidak  langsung dari  jumlah pendapatan  terhadap  (Y 2 ) adalah  sebesar  13,94434  sehingga  total pengaruh  Y 1 terhadap  kemiskinan  (Y 3 ) adalah sebesar 32,17725.
Pengaruh Variabel Y 2 Terhadap Y 3 Persamaan substruktur kelima terdiri atas  satu  variabel predetermined yakni  satu variabel predetermined eksogen yaitu Kemiskinan (Y 3 ) dan satu variabel predetermined endogen yakni variabel endogen adalah Pengeluaran Konsumsi (Y 2 ).
Pengaruh langsung = py3y2.py3y2 = (-1.32E-05).(-1.32E-05) = 1,7424 Pengaruh tidak      = - langsung Pengaruh total Y 2 = 1,7424 terhadap Y 3
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  telah diperoleh bahwa besarnya pengaruh langsung dari Jumlah konsumsi (Y 2 ) seseorang
terhadap  tingkat  kemiskinan  (Y 3 )  adalah
14.27%. Sedangkan, pengaruh tidak langsung jumlah konsumsi terhadap tingkat kemiskinan  tidak  ada.  Dengan  demikian pengaruh total dari jumlah konsumsi terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 1,7424.
Pengaruh Variabel X 1 , Y 1 dan Y 2 terhadap Y 3 Secara Serentak
Secara  serentak  besarnya  pengaruh variabel tingkat IPM, jumlah pendapatan dan pengeluaran  konsumsi  terhadap  tingkat kemiskinan  adalah  sebesar:  277296.1  + 32,17725 + 1,7424 = 277330

## Faktor-faktor  Yang  Paling  Dominan Mempengaruhi Kemiskinan
Jika  seluruh  pengaruh  dari  variabel predetermined yang  ada  dalam  persamaan
substruktur ketiga ditabulasikan, maka dapat dilihat dengan jelas faktor-faktor mana yang paling  dominan  mempengaruhi  tingkat kemiskinan.
Berdasarkan tabel 8 memperlihatkan  bahwa  faktor  pendapatan menjadi  variabel  yang  paling  dominan mempengaruhi naik turunnya tingkat kemiskinan, dengan besarnya pengaruh  IPM sebesar 277296,1, kemudian tingkat pendidikan  sebesar  32,17725,  dan  terakhir jumlah konsumsi sebesar 1,7424. Hasil  ini  mengandung  implikasi
bahwa kebijakan yang paling besar pengaruhnya  terhadap  penurunan  tingkat kemiskinan  adalah  peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik itu secara langsung  maupun  tidak  langsung  melalui jumlah konsumsi.

## Tabel 8
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Faktor IPM, Pendapatan dan Konsumsi terhadap Tingkat Kemiskinan No  Variabel Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung Melalui Total IPM Pendapatan  Konsumsi 1. IPM 2,259601 - 81037,27 196256,6 277296.1 2. Pendapatan  18,2329 - - 13,94434 32,17725 3. Konsumsi 1,7424 - - - 1,7424 4. Pengaruh serentak faktor IPM, Pendapatan dan Konsumsi 277330

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengkaji  pengaruh  dari  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM),  Pendapatan dan  pengeluaran  konsumsi  terhadap  tingkat Kemiskinan  di  wilayah  Indonesia  Bagian Barat yang terdiri dari 18 provinsi yang terdiri dari  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur, Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  DKI  Jakarta, Banten,  Bangka  Belitung,  Bengkulu  Aceh, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah, Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Sumatera Selatan,  Lampung,  Riau,  Kepulauan  Riau, dan  Jambi.  Dengan  menggunakan  alat kuantitatif  model  jalur  yang  terbagi  menjadi empat  substruktur  persamaan  di  peroleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) berpengaruh  secara  positif  terhadap pendapatan  dan  pengeluaran  konsumsi pada α < 0.05, yang artinya jika IPM yang merupakan  proxi  bagi  kualitas  manusia mengalami peningkatan maka akan berpengaruh  positif  terhadap  tingkat pendapatan  masyarakat  dan  pengeluaran konsumsi, namun IPM mempunyai hubungan  yang  negatif  terhadap  tingkat kemiskinan  yang  artinya  jika  kualitas manusia  semakin  meningkat  maka  akan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Indonesia Bagian Barat.
2. Tingkat  pendapatan  memiliki  hubungan yang positif dengan tingkat konsumsi pada signifikansi  sebesar  α  <  0.05,  sedangkan tingkat  pendapatan  masyarakat  memiliki
korelasi  yang  negatif  terhadap  tingkat kemiskinan,  karena  jika  pendapatan masyarakat naik maka tingkat kemiskinan di  wilayah  Indonesia  Bagian  Barat mengalami penurunan.
3. Pengeluaran konsumsi mempunyai
bubungan  yang  negatif  terhadap  tingkat kemiskinan  yang  diperlihatkan  dengan tingkat signifikansi sebesar α < 0.05.
4. Faktor yang dominan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara langsung  adalah  indeks  pembangunan manusia  yang  artinya  jika  semua  akses yang  menjamin  kualitas  manusia  seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja dapat  terwujud  maka  akan  mereduksi tingkat  kemiskinan  di  wilayah  Indonesia Bagian Barat.

## Saran
Untuk mengurangi tingkat kemiskinan  ada  beberapa  kebijakan  yang dapat dilakukan pemerintah antara lain secara langsung  kebijakan  yang  dapat  dilakukan misalnya  dengan  menciptakan  redistribusi pendapatan.  Redistribusi  pendapatan  dapat berbentuk vertikal dan horizontal.
Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang  dari  orang  kaya  ke  orang  miskin misalkan dengan pengenaan pajak. Sedangkan  redistribusi  horizontal  adalah transfer  uang  antar  kelompok,  yaitu  dari kelompok  satu  ke  kelompok  lain.  Misalnya, dari  laki-laki  ke  perempuan,  dari  orang dewasa  kepada  anak-anak,  dari  remaja  ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antarpribadi, yakni dari satu siklus
kehidupan  seseorang  ke  siklus  lainnya (Suharto, 2003). Selain redistribusi, kebijakan lainnya  yang  dapat  menaikkan  pendapatan adalah  subsidi  atau  bantuan  langsung  tunai dari pemerintah.
Kebijakan  yang  dilakukan  melalui transfer pendapatan langsung kepada masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan  terasa  kurang  efektif,  karena menyebabkan  masyarakat  menjadi  tidak produktif dan cenderung malas bekerja. Ada baiknya  kebijakan  pengentasan  kemiskinan ini difokuskan pada pengaruh tidak langsung pendapatan tersebut melalui hubungan kausalitas dengan konsumsi. Disini daya beli masyarakat  harus  ditingkatkan,  agar  jumlah konsumsi,  terutama  yang  berhubungan dengan indikator-indikator tingkat kemiskinan,  dapat  dinaikkan.  Kebijakan  ini dapat  dijalankan  dengan  cara  menurunkan harga-harga konsumsi kebutuhan pokok, baik itu  berupa  pangan,  sandang  dan  pangan. Selain  itu  kebijakan  perlindungan  sosial dengan bantuan pangan melalui beras murah (Raskin)  sebesar  20  kg  per  kepala  keluarga per bulan sangat membantu sekali pemenuhan pangan kelompok miskin dan rawan. Adanya bantuan  pangan  tersebut  menyebabkan mereka dapat mengalokasikan pengeluarannya  terhadap  kebutuhan  lain. Dengan  demikian  beras  murah  itu  selain menjamin kebutuhan pangan, juga menjamin pemenuhan  kebutuhan  hidup  yang  lain. Karena  itu  koordinasi  dan  jaringan  kerja antarsektor sangat diperlukan didalam
berbagai program-program pengentasan
kemiskinan. Alternatif lainnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui peningkatan  kualitas  Pembangunan  Manusia melalui  peningkatan  fasilitas  dan  akses pendidikan dan kesehatan. Hasil analisis jalur menunjukkan  IPM  merupakan  faktor  yang paling dominan kedua didalam mempengaruhi  variasi  perubahan  tingkat kemiskinan.  Dalam  tabel  8,  terlihat  jelas bahwa  faktor  IPM  ini  selain  berpengaruh langsung terhadap kemiskinan juga memiliki pengaruh  tidak  langsung  melalui  faktor pendapatan  dan  konsumsi.  Bahkan  jika dijumlahkan seluruh pengaruh tidak langsungnya ini ternyata lebih besar
dibandingkan pengaruh langsungnya. Hal ini menandakan dampak dari peningkatan pendidikan  terhadap  penurunan  kemiskinan akan  lebih  banyak  dipancarkan  lebih  dahulu terhadap kenaikan pendapatan dan konsumsi. Tingkat  pendidikan  dan  kesehatan  menjadi sangat  penting  karena  terkait  erat  dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Bila  penduduk  miskin  dan  rawan  dibiarkan terlantar  dengan  tingkat  IPM  yang  rendah maka  mengakibatkan  SDM  yang  dihasilkan mereka  menjadi  rendah.  SDM  yang  rendah sudah tentu menyebabkan produktivitas kerja juga  rendah,  yang  akhirnya  berpengaruh terhadap  pendapatan  dan  konsumsi  mereka yang  semakir  terpuruk  ke  dalam  jurang kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief    Daryanto  dan  Yundy  Haflzrianda.
2010. Model-Model Kuantitatif Untuk  Perencanaan  Pembangunan Ekonomi Derah: Konsep dan Aplikasi, IPB Press Badan  Pusat  Statistik.  2009-2014.  Dalam Angka
Barro, Robert J .1991. „Economic Growth in a Cross-Section of Countries".
Quaterly  Journal  of  Economic.  Vol 16 (2), 407-433. Gujarati,  Damodar.  (2001).  Ekonometrika. Jakarta:  Erlangga  Nopirin  (1997) Ekonomi  Internasional  Edisi  3. Yoyakarta: BPFE Kuncoro,  Mudrajad.  2010.  Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Meier.G.M.  dan  J.E.  Rauch.  2000.Leading issue  in  Economics  Development (seventh  edition).NewYork-Oxford: Oxford University Press. North,  D.0  (1990).  Institutional  Change  and Economic  Performance  Cambridge University Press, Cambridge Samuelson, P.A dan William Nordhaus.1997. Teori  Ekonomi  Makro.  Penerbit Erlangga. Jakarta.
Siregar,  H.  dan  T.  Sukwika.  2007.  Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja Pasar  Tenaga  Kerja  dan  Implikasi
Kebijakannya terhadap Sektor Pertanian  di  Kabupaten  Bogor.  Jurnal Sosial Ekonomi
Pertanian dan
Agribisnis SOCA, 7(3): 213-221. TNP2K,  2010,  Indikator  Kesejahteraan
Rakyat, Buku 1; Kemiskinan, Jakarta, Sekretariat  Wakil  Presiden  Republik
Indonesia. World  Bank.  2006.  Repositioning  Nutrition as  central  to  Development.  A Strategy for Large-Scale Action.Washington DC, World Bank. Yudhoyono.  S.  B  dan  Harniati.  2004. Pengurangan Kemiskinan di Indonesia:  Mengapa  Tidak  Cukup dengan Pertumbuhan Ekonomi?
Bogor: Brighten Press.