## Penutup
Kerjasama antara Nabi Musa dan Nabi Syu‘ayb dapat diletakkan sebagai pembelajaran simbolik yang disampaikan Alquran tentang upaya mengembang- kan  bisnis.  Meski  usaha  yang  mereka  kembangkan  dalam  bingkai  kerjasama jauh  dari  bentuk  kerjasama  bisnis  di  era  modern  ini,  namun  kerjasama  itu mengungkap sejumlah nilai yang relevan bahkan patut diterapkan  dalam dunia bisnis  dewasa  ini.  Kisah  itu  telah  menegaskan  kebolehan  perempuan  untuk terlibat  langsung  dalam  berbisnis,  pentingnya  pengenalan  yang  cukup  tentang karyawan yang akan direkrut yang meliputi mental dan keahliannya, baik penge- nalan  itu  melalui  penuturan  yang  bersangkutan  tentang  dirinya  secara  lisan/ tertulis (curriculum  vitae) maupun  melalui  penuturan  orang  lain  dalam  bentuk rekomendasi.
Kisah ini juga menunjukkan bahwa jalinan kerjasama harus didasarkan pada kontrak yang secara jelas menyebutkan segala materi yang terkait seperti masa  kerja,  jumlah  upah/ salary ,  jaminan  keamanan  (asuransi),  dan  hal-hal lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban keduanya. Semua isi perjanjian itu disepakati tanpa tekanan, dan sebaiknya dipersaksikan disamping komitmen kuat  memelihara  perjanjian  atas  dasar  relegiusitas.  Kontekstulisasi  dan  pene- rapan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  kisah  ini  menjamin  dunia  bisnis berjalan  dengan  baik,  bukan  hanya  akan  memberikan  keuntungan  duniawi, tetapi juga keuntungan ukhrawi. []

## Pustaka Acuan
Hanafi, Segi-segi Kesusastraan Kisah-kisah al-Qur’an , Jakarta: Pustaka al Husna,
1983. Quthb, Sayyid, al-Tashwîr al-Fannî fî al-Qur’ân , al-Qâhirah: 1962. Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
Ibn Katsîr, Tafsîr ibn Katsir, Jilid VI (al-Maktabah al-Syâmilah). Thâhir Ibn Asyûr, al-Tahrîr wa al-Tanwîr, Jilid 10, (al-Maktabah al-Syâmilah). Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, al-Dûr al-Mantsûr fî Tafsîr bi al-Ma’tsûr, Jilid 7, (al- Maktabah al-Syâmilah). Fakhr al-Râzî, Tafsîr al-Râzî, Jilid 12 (al-Maktabah al-Syâmilah). Nasaruddin Umar, ‚Pembagian Peran dalam Islam‛, Papar tidak diterbitkan.

## PENERAPAN TEORI AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH

## Abdurrauf 
Abstract: The  Aplication  of  Transaction  Theory  in  Islamic  Banking . This article discuss about theory concept of transactions in Islamic banking pro- ducts. In collecting and distributing funds, Islamic banking  used variety of transactions,  such  as  deposit  transactions (wadî’ah  yad  amânah, wadî’ah yad  dhamânah) ,  transactions  for  results (mudhârabah, musyârakah) ,  buy- ing  and  selling (murâbahah , salâm, istishnâ’) ,  lease  transactions (ijârah, ijârah  wa  iqtinâ’, atau ijârah  muntahiyah  bi  al-tamlîk) ,  loan  transactions (qardh) ,  and  transactions  with  other  patterns (wakâlah , kafâlah , hiwâlah , rahn ). Murâbahah and salâm transactions are used for collecting the funds and mudhârabah muthlaqah and wadî’ah are used for funding. Meanwhile, ijârah and wakâlah are used in loan transactions that implemented in a bank guarantee.
Keywords: transactions, Islamic bank, wadhî’ah, mudhârabah, qardh
Abstrak: Penerapan  Teori  Akad  pada  Perbankan  Syariah. Artikel  ini menjelaskan konsep penerapan teori akad-akad dalam produk perbankan syariah.  Dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  dana,  perbankan  syariah menggunakan  pelbagai  jenis  akad,  antara  lain:  akad  titipan (wadî’ah  yad amânah, wadî’ah  yad  dhamânah); akad  bagi  hasil (mudhârabah, musyâ- rakah); akad  jual  beli (murâbahah , salâm, istishnâ’); akad  sewa (ijârah, ijârah  wa  iqtinâ’, atau ijârah  muntahiyah  bi  al-tamlîk ;  akad  pinjaman (qardh); dan akad dengan pola lainnya (wakâlah , kafâlah , hiwâlah , rahn ). Dalam  penghimpunan,  menggunakan  akad murâbahah dan salâm .  Untuk pembiayaan menggunakan akad mudhârabah muthlaqah dan wadî’ah . Se- mentara  dalam  bidang  jasa  menggunakan  akad ijârah dan wakâlah yang diimplementasikan dalam bentuk bank garansi .
Kata Kunci: akad, bank syariah, wadhî’ah, mudhârabah, qardh
Naskah diterima: 4 Juli 2011, direvisi: 17 November 2011, disetujui: 24 November 2011.
 Himpunan  Ilmuwan  dan  Sarjana  Syariah  Indonesia;  Jl.  Ir.  H.  Juanda  95,  Ciputat,  Jakarta Selatan; E-mail: abd.rauf@gmail.com
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 16

## Pendahuluan
Kehadiran perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir telah mem- berikan warna baru terhadap dunia perbankan di Indonesia, terlebih lagi setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 oleh DPR RI. Hal ini  tentu tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum dan eksistensi perbankan syariah secara legal formal, tetapi juga akan menambah geliat industri perbankan  syariah  secara  umum  sehingga  dapat  berpartisipasi  secara  lebih maksimal  dalam  menumbuhkan  perekonomian  nasional  dan  meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sesuatu  yang  sangat  menggembirakan  dalam  Undang-undang  yang  baru ini  menurut  saya  adalah  terjadinya  banyak  perubahan  dari  UU  No.  10  Tahun 1998, terutama terkait dengan rumusan-rumusan istilah. Hal ini paling tidak dapat membantu  merubah  paradigma  atau  maindset  masyarakat  yang  selama  ini susah membedakan cara kerja perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tersebut  dinyatakan  secara  jelas perbedaan  rumusan  istilah  antara  bank  syariah  dan  bank  konvensional  yang berimplikasi  kepada  cara  pandang  masyarakat  pada  lapisan  lapangan.  Lihat perbedaan rumusannya pada tabel berikut sesuai Undang-undang yang baru: 1
No Bank Konvensional Bank Syariah 1 1 Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 2 2 Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2 3 Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
1 Lihat,  Pasal  1  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  dalam    dihttp:// www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2027&task=detail&catid=1&Itemid=4 2&tahun=2008.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012

## Pendahuluan
Kehadiran perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir telah mem- berikan warna baru terhadap dunia perbankan di Indonesia, terlebih lagi setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 oleh DPR RI. Hal ini  tentu tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum dan eksistensi perbankan syariah secara legal formal, tetapi juga akan menambah geliat industri perbankan  syariah  secara  umum  sehingga  dapat  berpartisipasi  secara  lebih maksimal  dalam  menumbuhkan  perekonomian  nasional  dan  meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sesuatu  yang  sangat  menggembirakan  dalam  Undang-undang  yang  baru ini  menurut  saya  adalah  terjadinya  banyak  perubahan  dari  UU  No.  10  Tahun 1998, terutama terkait dengan rumusan-rumusan istilah. Hal ini paling tidak dapat membantu  merubah  paradigma  atau  maindset  masyarakat  yang  selama  ini susah membedakan cara kerja perbankan syariah dan perbankan konvensional.
Dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tersebut  dinyatakan  secara  jelas perbedaan  rumusan  istilah  antara  bank  syariah  dan  bank  konvensional  yang berimplikasi  kepada  cara  pandang  masyarakat  pada  lapisan  lapangan.  Lihat perbedaan rumusannya pada tabel berikut sesuai Undang-undang yang baru: 1
No Bank Konvensional Bank Syariah 1 1 Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2 2 Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2 3 Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
1 Lihat,  Pasal  1  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  dalam    dihttp:// www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2027&task=detail&catid=1&Itemid=4 2&tahun=2008.

## Kemudian bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
2 di mana belum begitu tampak secara jelas perbedaan pengertian antara perbankan syariah  dan  konvensional  bahkan  bank  syariah  cenderung  dimaknai  sebagai pelengkap saja dari rumusan yang sudah ada sebelumnya. Perhatikan misalnya, dikatakan, ‛Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  dan/atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran‛.  Begitu  juga  ketika  merumus- kan  pengertian  BPR  atau  BPRS,  dinyatakan  sebagai  berikut,  ‛Bank  Perkreditan Rakyat  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran‛.
Selain  itu,  yang  perlu  dikritisi  dan  disempurnakan  juga  adalah  mengenai rumusan  bank  itu  sendiri.  Dalam  mendeskripsikan  bank,  UU  Nomor  21  Tahun 2008 sama dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan belum terjadi perubahan. Per- hatikan rumusan berikut ini, ‚Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masya- rakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak‛. 3 Mestinya menurut penulis, bunyinya begini,  ‛Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mening- katkan taraf hidup rakyat banyak‛.
Kata  pembiayaan  perlu  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  rangka  meng- akomodasi  cara  kerja  perbankan  syariah  dalam  menyalurkan  dananya  kepada masyarakat, karena pembiayaan tentu berbeda dengan kredit, sebab kredit lebih berkonotasikan pinjaman utang dengan tambahan bunga 4 , sedangkan pembiaya- an adalah penyediaan dana dengan kesepakatan berbagi hasil 5 .
2 Lihat, Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan , UU No. 10 Th. 1998 Pasal 1, tentang Per- ubahan UU No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet. I, h. 9.
3 Lihat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4 Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berda- sarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewa- jibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  Lihat,  Tim  Penyusun  Kamus  Istilah  Perbankan  II, Kamus  Perbankan ,  Edisi  ke-2,  (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1999), h. 92.
5 Pembiayaan  (menurut  UU  Perbankan  Syariah  No.  21  Tahun  2008,  Bab  1  Pasal  1  adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhârabah dan musyârakah ; (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli  dalam  bentuk ijârah  muntahiyah  bi  tamlîk ;  (c)  Transaksi  jual-beli  dalam  bentuk  piutang
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 18
Terlepas dari kekurangan yang ada, mengacu kepada pengertian bank di atas  maka  ada  tiga  kegiatan  utama  bank  syariah,  yaitu:  (1)  Menghimpun  dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan; (2) Menyalurkan dana kepa- da masyarakat dalam bentuk pembiayaan (financing); (3) Menyediakan jasa bagi masyarakat.
Melalui  jalur  pertama (funding) bank  mendapatkan  suntikan  dana  untuk membesarkan dirinya. Karena pada dasarnya dana bank berasal dari dua sum- ber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber ekstern berasal dari tabu- ngan  masyarakat,  perusahaan,  dan  pemerintah,  dan  biasanya  disebut  modal asing. Dan sumber intern berasal dari pemilik dari bank itu sendiri, biasanya di- sebut modal sendiri, yang sifatnya tetap. 6
Kemudian  melalui  jalur financing, bank  dapat  mengembangkan  dananya dan memperluas jaringan investasinya. Sedangkan melalui penyediaan jasa-jasa (services) lainnya,  dia  mendapatkan  tambahan  dana (fee), seperti:  menerima layanan setoran pajak, pembayaran telpon, listrik, air, pembayaran gaji, trans- fer (kiriman uang), dan lain-lain.
Dalam  menghimpun/menyalurkan  dana  dari  dan  ke  masyarakat,  perban- kan syariah menggunakan pelbagai jenis akad yang dapat dikelompokkan men- jadi  enam  pola  akad 7 ,  yaitu:  (1)  Akad  dengan  pola  titipan,  seperti wadî’ah  yad amânah dan wadî’ah  yad  dhamânah; (2)  Akad  dengan  pola  bagi  hasil,  seperti mudhârabah dan musyârakah; (3) Akad dengan pola jual beli, seperti murâba- hah , salam, dan istishnâ’; (4) Akad dengan pola sewa, seperti ijârah dan ijârah wa  iqtinâ’ atau ijârah  muntahiyah  bi  al-tamlîk (IMBT);  (5)  Akad  dengan  pola pinjaman, seperti qard; (6) Akad dengan pola lainnya, seperti wakâlah , kafâlah , hiwâlah , rahn , dan lain-lain.

## Deskripsi Rukun Akad
Kata  rukun  berasal  dari  bahasa  Arab, rukn ,  jamaknya arkân ,  artinya:  ba- gian/sisi  dan fondasi.  Dikatakan rukn al-syay’ , berarti jânibuh al-aqwâ , sisi yang terkuat  dari  sesuatu, rukn  al-insân, berarti kekuatannya 8 .  Dengan  demikian,  ru- kun adalah sesuatu yang menentukan tegak atau tidak tegaknya sesuatu dan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan. Contoh klasik yang biasa diumpamakan se-
murâbahah , salâm , dan istishnâ’ ; (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh ; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
6 H. Melayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan , (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. I, h. 61;
Lihat juga, Kasmir, Manajemen Perbankan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. 5,  h. 34-35.
7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 41.
8 Lihat Ibn Mandzûr, Lisân al-‘Arab , (Bayrût: Dâr Shâdir, 2005), Cet. IV, Vol. V,  h. 218.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Terlepas dari kekurangan yang ada, mengacu kepada pengertian bank di atas  maka  ada  tiga  kegiatan  utama  bank  syariah,  yaitu:  (1)  Menghimpun  dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan; (2) Menyalurkan dana kepa- da masyarakat dalam bentuk pembiayaan (financing); (3) Menyediakan jasa bagi masyarakat.
Melalui  jalur  pertama (funding) bank  mendapatkan  suntikan  dana  untuk membesarkan dirinya. Karena pada dasarnya dana bank berasal dari dua sum- ber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber ekstern berasal dari tabu- ngan  masyarakat,  perusahaan,  dan  pemerintah,  dan  biasanya  disebut  modal asing. Dan sumber intern berasal dari pemilik dari bank itu sendiri, biasanya di- sebut modal sendiri, yang sifatnya tetap. 6 Kemudian  melalui  jalur financing, bank  dapat  mengembangkan  dananya dan memperluas jaringan investasinya. Sedangkan melalui penyediaan jasa-jasa (services) lainnya,  dia  mendapatkan  tambahan  dana (fee), seperti:  menerima layanan setoran pajak, pembayaran telpon, listrik, air, pembayaran gaji, trans- fer (kiriman uang), dan lain-lain.
Dalam  menghimpun/menyalurkan  dana  dari  dan  ke  masyarakat,  perban- kan syariah menggunakan pelbagai jenis akad yang dapat dikelompokkan men- jadi  enam  pola  akad 7 ,  yaitu:  (1)  Akad  dengan  pola  titipan,  seperti wadî’ah  yad amânah dan wadî’ah  yad  dhamânah; (2)  Akad  dengan  pola  bagi  hasil,  seperti mudhârabah dan musyârakah; (3) Akad dengan pola jual beli, seperti murâba- hah , salam, dan istishnâ’; (4) Akad dengan pola sewa, seperti ijârah dan ijârah wa  iqtinâ’ atau ijârah  muntahiyah  bi  al-tamlîk (IMBT);  (5)  Akad  dengan  pola pinjaman, seperti qard; (6) Akad dengan pola lainnya, seperti wakâlah , kafâlah , hiwâlah , rahn , dan lain-lain.

## Deskripsi Rukun Akad
Kata  rukun  berasal  dari  bahasa  Arab, rukn ,  jamaknya arkân ,  artinya:  ba- gian/sisi  dan fondasi.  Dikatakan rukn al-syay’ , berarti jânibuh al-aqwâ , sisi yang terkuat  dari  sesuatu, rukn  al-insân, berarti kekuatannya 8 .  Dengan  demikian,  ru- kun adalah sesuatu yang menentukan tegak atau tidak tegaknya sesuatu dan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan. Contoh klasik yang biasa diumpamakan se-
murâbahah , salâm , dan istishnâ’ ; (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh ; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
6 H. Melayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan , (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. I, h. 61; Lihat juga, Kasmir, Manajemen Perbankan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. 5,  h. 34-35. 7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 41. 8 Lihat Ibn Mandzûr, Lisân al-‘Arab , (Bayrût: Dâr Shâdir, 2005), Cet. IV, Vol. V,  h. 218.
perti  membaca  al-Fâtihah,  rukuk,  sujud,  dan  lain-lainnya  dikatakan  rukun  salat karena ia menentukan hukum, sah atau tidak sahnya salat.
Dalam konteks akad, rukun akad berarti sesuatu yang menentukan dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsungnya suatu akad kontrak, dan sekaligus menentukan sah atau tidak sahnya suatu akad 9 . Sementara kata akad juga berasal dari bahasa Arab, al-‘Aqd secara bahasa berarti al-rabthu , yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan rabatha al-Syai’ rabthan , berarti  ia  mengikat  sesuatu  dengan  kuat 10 .  Dalam  a l-Mu'jam  al-Wasith, kata al- 'Aqdu adalah sinonim dari kata a l - 'Ahdu bermakna perjanjian dan a l - Ittifaq , yaitu kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak yang mana keduanya diharus- kan untuk melakukan  sesuai kesepakatan, seperti akad jual beli dan pernikah- an. 11 Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengum- pulkan  dua  ajung  tali  dan  mengikatkan  salah  satunya  pada  yang  yang  lainnya hingga  keduanya  bersambung  dan  menjadi  seperti  seutas  tali  yang  satu. 12 Kata al-‘aqdu dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:
                                                                                                  
                                                                         

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut  yang  dike- hendaki-Nya‛. (Q.s. al-Mâ’idah [5]: 1)
9 Dalam  masalah  menentukan  apa  saja  yang  menjadi  rukun  akad  ini,  terjadi  silang pendapat antara jumhur ulama dengan Hanafiyah. Di mana Jumhur berpendapat, rukun akad itu ada  tiga;  yaitu ‘aqid (para  pihak  yang  melakukan  akad), ma'qûd  alayh (harga  dan  barang  yang diakadkan),  dan shighah  al-‘aqd (bentuk  atau  cara  melakukan  akad  yang  biasa  disebut ijâb dan qabûl ). Sementara menurut Hanafiyyah, rukun akad hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja, dan yang lainnya masuk dalam kategori konsekuensi (lawazim) akad, karena adanya ijab dan kabul menuntut adanya ‘ aqid. Lihat , Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), Cet. III, Vol. 4, h. 92. 10 Ibrahim  Anis  dkk., al-Mu'jam  al-Wasith ,  Vol.  1,  (Istambul-Turki:  al-Maktabah  al-Islâmiyah, t.th), h. 323.
11 Ibrahim Anis dkk., al-Mu'jam al-Wasith , Vol. 1, h. 614.
12 Gufraon A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.
75.
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 20
Dalam perspektif al-Qur’an, ‘Aqad (perjanjian) itu mencakup: janji prasetia seorang  hamba  kepada  Allah  s.w.t.  dan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  manusia dalam pergaulan sesamanya.
Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti:
Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dengan kabul (pernyataan pene- rimaan  ikatan),  sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang  berimplikasi  (hukum) pada objek perikatan. 13
Dari rumusan di atas, ada tiga hal yang dapat digarisbawahi di sini, yaitu: Pertama,  kalimat irtibath  îjâb  bi  qabul (pertalian  antara  ijab  dan  qabul). Îjâb adalah  pernyataan  kehendak  oleh  satu  pihak (mujib) untuk  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Sedangkan qabûl adalah  pernya- taan menerima atau menyetujui kehendak mujîb tersebut oleh pihak lainnya .
Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu akad.
Kedua,  kalimat ‘alâ  wajh  masyrû‘ (dibenarkan  oleh  syarak).  Kali- mat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad, tujuan akad, dan objek akad  tidak  boleh  bertentangan  dengan  syariah.  Jika  bertentangan,  akan mengakibatkan  akad  itu  tidak  sah.  Sebagai  contoh,  misalnya  suatu perikatan  yang  mengandung  riba,  atau  objek  perikatan  yang  tidak  halal menurut  syariat  (seperti  dendeng/abon  babi  atau  minuman  keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.
Ketiga,  kalimat yatsbut âtsâruh fi mahallih (mempunyai akibat hukum terhadap objeknya). Akad  merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan  hukum (tasharruf al-hukm). Adanya  akad  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap objek  hukum  yang  diperjanjikan  oleh  para  pihak  dan  juga  memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat  para  pihak.  Dalam  konteks jual beli misalnya, jual beli merupakan perbuatan hukum, di mana pela- kunya adalah penjual dan pembeli, sementara objeknya adalah sesuatu yang  diperjualbelikan.  Ketika  terjadi  transaksi  jual-beli,  maka  di  sinilah terjadi  konsekuensi  hukum  dan  sekaligus  melahirkan  hak  dan kewajiban.  Konsekuensi  hukumnya  adalah  perpindahan  kepemilikan
13 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, Edisi II, h.14.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Dalam perspektif al-Qur’an, ‘Aqad (perjanjian) itu mencakup: janji prasetia seorang  hamba  kepada  Allah  s.w.t.  dan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  manusia dalam pergaulan sesamanya.
Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti:
Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dengan kabul (pernyataan pene- rimaan  ikatan),  sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang  berimplikasi  (hukum) pada objek perikatan. 13
Dari rumusan di atas, ada tiga hal yang dapat digarisbawahi di sini, yaitu: Pertama,  kalimat irtibath  îjâb  bi  qabul (pertalian  antara  ijab  dan  qabul). Îjâb adalah  pernyataan  kehendak  oleh  satu  pihak (mujib) untuk  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Sedangkan qabûl adalah  pernya- taan menerima atau menyetujui kehendak mujîb tersebut oleh pihak lainnya . Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu akad.
Kedua,  kalimat ‘alâ  wajh  masyrû‘ (dibenarkan  oleh  syarak).  Kali- mat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad, tujuan akad, dan objek akad  tidak  boleh  bertentangan  dengan  syariah.  Jika  bertentangan,  akan mengakibatkan  akad  itu  tidak  sah.  Sebagai  contoh,  misalnya  suatu perikatan  yang  mengandung  riba,  atau  objek  perikatan  yang  tidak  halal menurut  syariat  (seperti  dendeng/abon  babi  atau  minuman  keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.
Ketiga,  kalimat yatsbut âtsâruh fi mahallih (mempunyai akibat hukum terhadap objeknya). Akad  merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan  hukum (tasharruf al-hukm). Adanya  akad  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap objek  hukum  yang  diperjanjikan  oleh  para  pihak  dan  juga  memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat  para  pihak.  Dalam  konteks jual beli misalnya, jual beli merupakan perbuatan hukum, di mana pela- kunya adalah penjual dan pembeli, sementara objeknya adalah sesuatu yang  diperjualbelikan.  Ketika  terjadi  transaksi  jual-beli,  maka  di  sinilah terjadi  konsekuensi  hukum  dan  sekaligus  melahirkan  hak  dan kewajiban.  Konsekuensi  hukumnya  adalah  perpindahan  kepemilikan
13 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, Edisi II, h.14.
dari  satu  pihak  kepada  pihak  lainnya.  Sedangkan  adanya  hak  dan kewajiban di mana pihak pertama (penjual) berhak mendapatkan harga jual  dan  berkewajiban  menyerahkan  barang,  sementara  pihak  kedua (pembeli)  berhak  memiliki  dan  menguasai  penuh  barang  dan  ber- kewajiban  menyerahkan  harga  jual  kepada  pihak  pertama.  De mikian juga  dalam  kasus ijârah ,  di  mana  terjadinya  pengalihan  pemanfaatan suatu benda dan sekaligus melahirkan hak dan kewajiban 14 .

## Unsur-unsur Akad
Yang  dimaksud  dengan  unsur  akad  adalah  komponen-komponen  yang dapat  membentuk  akad  itu  sendiri,  yaitu  terdiri  atas  unsur  rukun  dan  syarat serta  derivatifnya.  Menurut  Wahbah  al-Zuhaylî,  ada  empat  komponen  yang harus terpenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Artinya, suatu akad tidak akan terbentuk kecuali dengan keempat komponen/ unsur ini, yaitu: shighah al-’aqd, al-’aqidân, mahal al-’aqd, dan mawdhû’ al-‘aqd. 15
Teknik Akad (Shighah al-‘Aqd atau Îjâb dan Qabûl) Shîghah  al-'aqd adalah  suatu  ekspresi  yang  lahir/muncul  dari  kedua belah pihak yang menunjukkan keinginan batinnya untuk membentuk akad dan  atau  membatalkannya.  Keinginan  batin  itu  diekpresikan  melalui ucapan/perkataan  atau  isyarat  dan  tulisan.  Dan shîghah ini  disebut  dengan istilah  ijab  dan  kabul 16 .  Ijab  adalah  suatu  pernyataan  janji  atau  penawaran dari  pihak  pertama  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Kabul adalah  suatu  pernyataan  menerima  dari  pihak  kedua  atas  penawaran  yang dilakukan oleh pihak pertama 17 .
Dalam hal melakukan ijab dan kabul ini, para fukaha mensyaratkan tiga syarat sahnya,  yaitu: 18 (1) Wudhûh  dilâlah  al-ijâb  wa  al-qabûl, yaitu  masing-masing dari ijab dan kabul ini harus menunjukkan kehendak yang jelas dan pasti dari kedua  belah  pihak;  (2) Tathâb  al-qabûl  wa  al-ijâb, yaitu  adanya  kesesuaian antara ijab dan kabul; (3) Ittishâl al-qabûl wa al-ijâb, yaitu antara ijab dan kabul
14 Lihat keterangan lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), Cet. III, Vol. IV, h. 177.
15 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 92. Lihat juga, Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Mu’amalah , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, Edisi II, h. 23.
16 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 92.
17 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , (Jakarta: Prenada, 2005), Cet. I, h. 48.
18 Muhammad Rusydî, Muhammad Ismail, al-’Uqûd  fi  al-Syarî‘ah  al-Islâmiyyah ,  (al-Qâhirah: Mathba’ah al-Jablawi, 1986), Cet. I, Edisi II,  h. 48.
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 22
harus  dilakukan  secara  langsung  atau  menyambung  manakala  akad  itu dilakukan di satu majlis.
Adapun  cara  untuk  menyatakan  ijab  dan  kabul  ini,  dapat  dilakukan  dengan pelbagai  macam  cara.  Pertama,  pernyataan  kehendak  secara  lisan/ucapan . Di mana para  pihak  dapat  mengungkapkan  kehendaknya  dalam  bentuk  per- kataan  secara  jelas.  Dan  hal  ini  tentu  ijab  dan  kabul  dapat  diketahui  atau dipahami secara jelas.
Kedua,  pernyataan  kehendak melalui  tulisan.  Para  pihak  yang  hendak  me- lakukan akad dapat menggunakan media tulisan untuk menunjukkan keingin- an  batinnya  manakala  tidak  dapat  dilakukan  secara  langsung  atau  lisan.  Da- lam  kaidah fiqhiyyah 19 dinyatakan, ‚al-kitâb  ka  al-khithâb‛ (tulisan  itu  sama dengan ungkapan secara lisan).
Ketiga,  pernyatan  kehendak  melalui  isyarat . Dalam  konteks  ini suatu akad tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal saja, akan tetapi  orang cacat  pun  dapat  melakukannya  melalui  bahasa  atau  gerakan  yang  dapat dipahami  seperti  isyarat.  Seperti  mereka  yang  mengalami  cacat  berupa  tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan melalui isyarat, asalkan para pihak yang  melakukan  akad  tersebut  memiliki  pemahaman  yang  sama  dan dengan tujuan yang sama pula. Dalam kaidah fiqhiyyah dikatakan, ‚ al-Isyarah al-ma‘hûdah  li  al-akhras  ka  al-bayân  bi  al-isân (isyarat  yang  jelas  dari  orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan). 20
Keempat, pernyataan kehendak melalui perbuatan. Suatu akad da- pat dilangsungkan tanpa melalui ucapan atau perkataan.  Akan tetapi ter- jadi  melalui  sikap  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak. Dalam fikih Islam, akad yang dilangsungkan dengan cara seperti ini dina- makan al-’aqd bi al-mu’athah (al-ta’athi) , yaitu suatu akad yang dilakukan cukup  dengan  cara  saling  memberi  dan  menerima  tanpa  adanya  proses tawar-menawar  di  antara  kedua  belah  pihak.  Mekanisme  jual  beli  se- macam ini sudah biasa kita temukan di pasar-pasar swalayan atau supermarket.

## Subjek Akad
(aI-‘Âqidân)
Al-‘aqidân adalah para pihak yang melakukan akad. Subekti menyebutnya dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian. 21 Atau disebut juga dengan istilah subjek hukum. Sebagai
19 Mukhlis  Usman, Kaidah-kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,
2002), Cet IV, h. 196.
20 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 103.
21 Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta: Intermasa, 2002), Cet. XIX, h. 29.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
harus  dilakukan  secara  langsung  atau  menyambung  manakala  akad  itu dilakukan di satu majlis.
Adapun  cara  untuk  menyatakan  ijab  dan  kabul  ini,  dapat  dilakukan  dengan pelbagai  macam  cara.  Pertama,  pernyataan  kehendak  secara  lisan/ucapan . Di mana para  pihak  dapat  mengungkapkan  kehendaknya  dalam  bentuk  per- kataan  secara  jelas.  Dan  hal  ini  tentu  ijab  dan  kabul  dapat  diketahui  atau dipahami secara jelas.
Kedua,  pernyataan  kehendak melalui  tulisan.  Para  pihak  yang  hendak  me- lakukan akad dapat menggunakan media tulisan untuk menunjukkan keingin- an  batinnya  manakala  tidak  dapat  dilakukan  secara  langsung  atau  lisan.  Da- lam  kaidah fiqhiyyah 19 dinyatakan, ‚al-kitâb  ka  al-khithâb‛ (tulisan  itu  sama dengan ungkapan secara lisan).
Ketiga,  pernyatan  kehendak  melalui  isyarat . Dalam  konteks  ini suatu akad tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal saja, akan tetapi  orang cacat  pun  dapat  melakukannya  melalui  bahasa  atau  gerakan  yang  dapat dipahami  seperti  isyarat.  Seperti  mereka  yang  mengalami  cacat  berupa  tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan melalui isyarat, asalkan para pihak yang  melakukan  akad  tersebut  memiliki  pemahaman  yang  sama  dan dengan tujuan yang sama pula. Dalam kaidah fiqhiyyah dikatakan, ‚ al-Isyarah al-ma‘hûdah  li  al-akhras  ka  al-bayân  bi  al-isân (isyarat  yang  jelas  dari  orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan). 20
Keempat, pernyataan kehendak melalui perbuatan. Suatu akad da- pat dilangsungkan tanpa melalui ucapan atau perkataan.  Akan tetapi ter- jadi  melalui  sikap  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak. Dalam fikih Islam, akad yang dilangsungkan dengan cara seperti ini dina- makan al-’aqd bi al-mu’athah (al-ta’athi) , yaitu suatu akad yang dilakukan cukup  dengan  cara  saling  memberi  dan  menerima  tanpa  adanya  proses tawar-menawar  di  antara  kedua  belah  pihak.  Mekanisme  jual  beli  se- macam ini sudah biasa kita temukan di pasar-pasar swalayan atau supermarket.
Subjek Akad (aI-‘Âqidân) Al-‘aqidân adalah para pihak yang melakukan akad. Subekti menyebutnya dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian. 21 Atau disebut juga dengan istilah subjek hukum. Sebagai
19 Mukhlis  Usman, Kaidah-kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,
2002), Cet IV, h. 196.
20 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 103.
21 Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta: Intermasa, 2002), Cet. XIX, h. 29.
pelaku  dari  suatu  tindakan  hukum  tertentu,  sering  kali  diartikan  sebagai  pihak pengemban  hak  dan  kewajiban.  Dalam  Islam,  manusia  sebagai  subjek  perikatan (‘âqid) adalah  pihak  yang  sudah  dapat  dibebani  hukum  yang  lazim  dikenal mukallaf.  Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum. Istilah " mukallaf " berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dibebani hukum", di mana dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang telah dapat memper- tanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya dan telah memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya. 22
Pertama, ‘ âqil (berakal). Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan  orang  gila,  terganggu  akalnya,  ataupun  kurang  akalnya  karena  masih  di bawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuat- nya. Ini berarti orang sakit, orang gila, atau orang yang tidur, tidak dapat menjadi subjek hukum. Rasulullah bersabda, "Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga macam orang: orang  tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balig, dan orang gila sampai ia sadar. (H.r. al-Bukhârî)
Kedua, tamyîz (dapat  membedakan).  Orang  yang  bertransaksi  haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai  per- tanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
Ketiga, mukhtâr (bebas dari paksaan). Syarat ini  didasarkan oleh keten- tuan surah al-Nisâ’ [4] ayat 29 dan Hadis Nabi yang mengemukakan prinsip ’ an tarâdh (rela  sama  rela).  Hal  ini  berarti  para  pihak  harus  bebas  dalam bertran- saksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.
Di samping syarat-syarat utama di atas, masih ada tiga hal yang harus diper- hatikan juga, yaitu ahliyah (kecakapan), wilâyah (kewenangan/otoritas), dan wakâlah (perwakilan/  pendelegasian) 23 .  Pertama, ahliyah (kecakapan),  yaitu kecakapan  seseorang  untuk  memiliki  hak  dan  dibebankan  suatu  kewajiban, dan kecakapan melakukan tindakan. Sekalipun dari segi umur dia sudah  balig, berakal,  dan tamyîz, atau  dengan  kata  sudah  memenuhi  standar,  namun  itu saja belumlah cukup, tetapi dia juga harus mempunyai kecakapan dalam ber- tasharruf sehingga tidak merugikan dirinya sendiri.
Kedua, wilâyah (kewenangan/otoritas),  yaitu  kekuasaan  hukum  yang pemiliknya  dapat  ber -tasharruf dan  melakukan  akad  dan  menunaikan  segala akibat  hukum  yang  ditimbulkan. Orang  yang  berhak  atau  berwenang  untuk
22 Hamzah  Ya’cub, Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam,  Pola  Pembinaan  Hidup  dalam  Ber- ekonomi ,  (Bandung:  CV.  Diponegoro,  1984),  h.,  90.  Bandingkan,  Muhammad  Rusydî  Muhammad Ismâ‘îl, al-’Uqûd fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah , (al-Qahirah: Mathba’ah al-Jablawi, 1986), h. 47. 23 Gufraon  A  Mas’adi, Fiqh  Mu’amalah  Kontekstual ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2002), Cet. I, h. 82-86.
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 24
melakukan  suatu  akad  adalah  orang  yang  mempunyai  kecakapan  sempurna untuk  bertindak.  Ini  berarti  orang  yang  belum  cakap  sempurna,  tidak  mem- punyai otoritas untuk melangsungkan suatu akad.
Ketiga, wakâlah (pendelegasian),  yaitu  pengalihan  kewenangan  tertentu dari  seseorang  kepada  orang  lain  untuk  mengambil  suatu  tindakan.  Dalam wakâlah ini,  seorang  wakil  (penerima  mandat)  dan muwakkil (pemberi  mandat) harus  sama-sama  memiliki  kecakapan  ber- tasharruf secara  sempurna.  Dan biasanya, wâkil (penerima  mandat)  memiliki  hak  untuk  mendapatkan fee dari muwakkil (pemberi mandat).
Muhammad Rusydî Muhammad Ismâ‘îl menambahkan, dalam kapasitas- nya  sebagai  subjek hukum,  dan  dalam  kaitannya  dengan  kecakapan (ahliyah) ini, manusia itu dapat diklasifikasi menjadi tiga macam. Pertama, manusia yang tidak  mempunyai  wewenang  sama  sekali,  seperti  anak  bayi  di  bawah  umur tujuh tahun, orang gila, dan orang yang tidak mumayyiz . Kedua, manusia yang tidak  sempurna  kecakapannya,  yaitu  anak  berumur  mulai  dari  tujuh  tahun sampai  dia  balig  dan  orang  yang mumayyiz .  Ketiga,  manusia  yang  sempurnya kecakapannya, yaitu mulai dari umur baligh 24 .
Objek Akad (Mahall al-‘Aqd) Mahall  al-'aqd adalah  sesuatu  yang  dijadikan  objek  akad  dan  dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud,  seperti  mobil  dan  rumah,  maupun  benda  tidak  berwujud,  seperti manfaat.  Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam mahall al-‘aqd adalah  sebagai berikut: 25 Pertama, objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu akad yang objeknya tidak ada pada waktu dilangsungkan maka dianggap akad batal, seperti larangan menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya 26 atau menjual  buah-buahan  sebelum  tampak  matang  buahnya 27 .  Alasannya,  bahwa sebab  hukum  dan  akibat  akad  tidak  mungkin  bergantung  pada  sesuatu  yang belum  ada.  Namun  demikian,  terdapat  pengecualian  terhadap  bentuk  akad- akad tertentu, seperti salam , istishnâ’ , dan musâqah . Pengecualian ini didasar- kan pada istihsân untuk memenuhi kebutuhan kegiatan muamalah.
24 Lihat, Muhammad Rusydî Muhammad Ismâ ‘îl, al-’Uqûd fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah , h. 37.
25 Muhammad Firdaus, at. al., Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah , (Jakarta: Renaisan,
2005),  Cet.  I,  h.  18.   Lihat juga,  Muhammad  Rusydî  Muhammad  Ismâ  ‘îl, al-’Uqûd  fi  al-Syarî‘ah  al- Islâmiyyah , h. 49.
26 Hadis  Muttafaq  ‘alayh.  Lihat,  al-Shan’anî, Subul  al-Salâm ,  (Riyâdh:  Mathbu’ah  Jâmi‘ah  al-
Imâm Muhammad Ibn Su‘ûd al-Islâmiyyah, 1408), Cet. IV, Vol. II, h. 473.
27 H.r. al-Bukhârî. Lihat, al-Bukhârî, Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî , (Bayrût: al-Yamâmah li al- Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1999), Cet. VII, h. 303.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
melakukan  suatu  akad  adalah  orang  yang  mempunyai  kecakapan  sempurna untuk  bertindak.  Ini  berarti  orang  yang  belum  cakap  sempurna,  tidak  mem- punyai otoritas untuk melangsungkan suatu akad.
Ketiga, wakâlah (pendelegasian),  yaitu  pengalihan  kewenangan  tertentu dari  seseorang  kepada  orang  lain  untuk  mengambil  suatu  tindakan.  Dalam wakâlah ini,  seorang  wakil  (penerima  mandat)  dan muwakkil (pemberi  mandat) harus  sama-sama  memiliki  kecakapan  ber- tasharruf secara  sempurna.  Dan biasanya, wâkil (penerima  mandat)  memiliki  hak  untuk  mendapatkan fee dari muwakkil (pemberi mandat).
Muhammad Rusydî Muhammad Ismâ‘îl menambahkan, dalam kapasitas- nya  sebagai  subjek hukum,  dan  dalam  kaitannya  dengan  kecakapan (ahliyah) ini, manusia itu dapat diklasifikasi menjadi tiga macam. Pertama, manusia yang tidak  mempunyai  wewenang  sama  sekali,  seperti  anak  bayi  di  bawah  umur tujuh tahun, orang gila, dan orang yang tidak mumayyiz . Kedua, manusia yang tidak  sempurna  kecakapannya,  yaitu  anak  berumur  mulai  dari  tujuh  tahun sampai  dia  balig  dan  orang  yang mumayyiz .  Ketiga,  manusia  yang  sempurnya kecakapannya, yaitu mulai dari umur baligh 24 .
Objek Akad (Mahall al-‘Aqd) Mahall  al-'aqd adalah  sesuatu  yang  dijadikan  objek  akad  dan  dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud,  seperti  mobil  dan  rumah,  maupun  benda  tidak  berwujud,  seperti manfaat.  Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam mahall al-‘aqd adalah  sebagai berikut: 25 Pertama, objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu akad yang objeknya tidak ada pada waktu dilangsungkan maka dianggap akad batal, seperti larangan menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya 26 atau menjual  buah-buahan  sebelum  tampak  matang  buahnya 27 .  Alasannya,  bahwa sebab  hukum  dan  akibat  akad  tidak  mungkin  bergantung  pada  sesuatu  yang belum  ada.  Namun  demikian,  terdapat  pengecualian  terhadap  bentuk  akad- akad tertentu, seperti salam , istishnâ’ , dan musâqah . Pengecualian ini didasar- kan pada istihsân untuk memenuhi kebutuhan kegiatan muamalah.
24 Lihat, Muhammad Rusydî Muhammad Ismâ ‘îl, al-’Uqûd fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah , h. 37. 25 Muhammad Firdaus, at. al., Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah , (Jakarta: Renaisan, 2005),  Cet.  I,  h.  18.   Lihat juga,  Muhammad  Rusydî  Muhammad  Ismâ  ‘îl, al-’Uqûd  fi  al-Syarî‘ah  al- Islâmiyyah , h. 49. 26 Hadis  Muttafaq  ‘alayh.  Lihat,  al-Shan’anî, Subul  al-Salâm ,  (Riyâdh:  Mathbu’ah  Jâmi‘ah  al- Imâm Muhammad Ibn Su‘ûd al-Islâmiyyah, 1408), Cet. IV, Vol. II, h. 473.
27 H.r. al-Bukhârî. Lihat, al-Bukhârî, Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî , (Bayrût: al-Yamâmah li al- Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1999), Cet. VII, h. 303.
Kedua,  objek  akad  dibenarkan  oleh  syariah.  Maksudnya,  sesuatu  yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai, manfaat, dan berguna bagi manusia bukan  malah  merusak  kehidupan  manusia.  Benda-benda  yang  sifatnya  tidak suci,  seperti  bangkai,  minuman  keras,  babi,  atau  darah  dianggap  tidak memiliki nilai  dan  tidak memiliki manfaat bagi manusia 28 . Karena itu, benda- benda  tersebut  tidak  boleh  diperjual  belikan  atau  dijadikan  objek  akad. Demikian  pula  manakala  objek  akadnya  berupa  berupa  jasa,  seperti  jasa pelacuran,  perdukunan, human  traficing ,  dan  lain-lain,  tidak  boleh  dijadikan akad  karena  bertentangan  dengan  syariah.  Dijelaskan  dalam  Hadis, 29 ‛Rasu- lullah  melarang  harga  anjing,  mahar  pelacur,  dan  jasa  perdukunan‛.  (H.r.  al- Bukhârî).
Ketiga,  objek  akad  harus  jelas  dan  dikenali.  Suatu  benda  yang  menjadi objek  akad  harus  jelas  dan  diketahui  oleh  para  pihak,  terutama  pihak  kedua (pembeli). Ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka yang berakibat pada timbulnya sengketa dan perselisihan di kemudian hari. Jika objek tersebut  berupa  benda,  maka  benda  tersebut  harus  jelas  bentuk  dan keadaannya  serta  dimiliki  penuh  oleh  si  penjual  dan  bukan  dalam penguasaan  orang  lain.  Rasulullah  bersabda, 30 ‛Janganlah  kamu  menjual sesuatu yang bukan milikimu‛.
Keempat,  objek  akad  dapat  diserahterimakan.  Sesuatu  yang  menjadi objek akad harus dapat diserahkan kepada pihak kedua. Ini berarti objek tersebut harus  dalam  penguasaan  penuh  pihak  pertama  dan  bukan  dalam  penguasaan pihak  lain  atau  bukan  sesuatu  yang  dijadikan  jaminan  atas  utang.  Karena  itu mengapa  burung  di  udara,  ikan  di  lautan,  atau  budak  yang  lari  tidak  boleh dijadikan objek akad? Itu tidak lain karena memang tidak dapat diserahterima- kan  pada  saat  akad  dilangsungkan.  Karenanya  Rasulullah  melarang  jual-beli gharar . 31
Tujuan Perikatan (Mawdhû' al-‘Aqd) Mawdhû'  al-‘aqd adalah  tujuan  suatu  akad  dilakukan. Dalam Islam, tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah. Ini berarti, apabila suatu akad dilangsungkan  untuk  tujuan  yang  merusak  atau  membahayakan,  maka  ia dapat  dikatakan  tidak  sah  atau  batal.  Sebagai  contoh,  tiga  orang  dewasa, berakal,  balig,  dan  memenuhi  kecakapan  hukum  melakukan  suatu  akad
28 H.r. al-Bukhârî. Lihat, al-Bukhârî, Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî , h. 206. 29 H.r. al-Bukhârî. Lihat, al-Bukhârî, Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî , h. 206.
30 H.r. al-Nasâ’i. Lihat, al-Shan’anî, Subul al-Salâm , h. 479.
31 H.r. Muslim. Lihat, al-Shan’anî, Subul al-Salâm , h. 475.
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 26
kerjasama  dalam  hal  perampokan  atau  pembunuhan,  di  mana  masing- masing  di  antara  mereka  memberikan  kontribusi  yang  berbeda-beda:  ada yang  menyiapkan  pedang/senjata  api;  ada  yang  tukang  menunjuki  jalan (navigator);  dan  ada  yang  tukang  ekskusi.  Dan  masing-masing  di  antara mereka  juga  sepakat  dalam  pembagian  hasil  rampokannya  itu  sesuai kesepakatan awal. Maka tentu akad kerjasama semacam ini  dilarang karena jelas  bertentangan  dengan  syarak.  Sesuai dengan firman Allah  dalam Alquran surah al-Mâ’idah [5] ayat 2:
                                                                                                        
                     
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.s. al-Mâ’idah [5]: 2).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen akad yang telah dije- laskan  di  atas  adalah  satu  kesatuan  yang  saling  berhubungan.  Kesempurnaan suatu akad pada satu komponen saja, misalnya pada subjek akad telah meme- nuhi  standar  syarak,  atau  pada  objek  akadnya  telah  memenuhi  kriteria  yang ditentukan  syarak,  tidak  menjamin  keshahihannya  sampai  ia  memenuhi  kom- ponen lainnya.

## Asas-asas yang Melandasi Suatu Akad
Menurut  Fathurrahman  Djamil,  dalam  hukum  Islam  terdapat  bebe- rapa  asas  yang  melandasi  suatu  akad.  Walaupun  tidak  tertulis  menjadi bagian dari rukun akad seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi ia  sangat  berpengaruh  pada  status  akad  itu  sendiri.  Di  mana  ketika  asas ini  tidak  terpenuhi,  maka  akan  mengakibatkan  batal  atau  tidak  sahnya perikatan (akad perjanjian) yang dibuat 32 . Pertama, aI-hurriyah (kebebasan).  Berdasarkan  akad  ini  maka  para  pihak mempunyai  kebebasan  untuk  membuat  akad  kontrak (freedom  of  making contract), baik  dari  segi  objeknya maupun dari segi persyaratan-persyaratan lainnya,  termasuk  menetapkan  cara-cara  penyelesaian  bila  terjadi  seng-
32 Fathurrahman  Djamil,  ‚Hukum  Perjanjian  Syariah‛,  dalam Kompilasi  Hukum  Perikatan , oleh Mariam Darus Badrulzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Cet. I,  h. 249-251.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
kerjasama  dalam  hal  perampokan  atau  pembunuhan,  di  mana  masing- masing  di  antara  mereka  memberikan  kontribusi  yang  berbeda-beda:  ada yang  menyiapkan  pedang/senjata  api;  ada  yang  tukang  menunjuki  jalan (navigator);  dan  ada  yang  tukang  ekskusi.  Dan  masing-masing  di  antara mereka  juga  sepakat  dalam  pembagian  hasil  rampokannya  itu  sesuai kesepakatan awal. Maka tentu akad kerjasama semacam ini  dilarang karena jelas  bertentangan  dengan  syarak.  Sesuai dengan firman Allah  dalam Alquran surah al-Mâ’idah [5] ayat 2:
                                                                                                        
                     
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.s. al-Mâ’idah [5]: 2).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen akad yang telah dije- laskan  di  atas  adalah  satu  kesatuan  yang  saling  berhubungan.  Kesempurnaan suatu akad pada satu komponen saja, misalnya pada subjek akad telah meme- nuhi  standar  syarak,  atau  pada  objek  akadnya  telah  memenuhi  kriteria  yang ditentukan  syarak,  tidak  menjamin  keshahihannya  sampai  ia  memenuhi  kom- ponen lainnya.

## Asas-asas yang Melandasi Suatu Akad
Menurut  Fathurrahman  Djamil,  dalam  hukum  Islam  terdapat  bebe- rapa  asas  yang  melandasi  suatu  akad.  Walaupun  tidak  tertulis  menjadi bagian dari rukun akad seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi ia  sangat  berpengaruh  pada  status  akad  itu  sendiri.  Di  mana  ketika  asas ini  tidak  terpenuhi,  maka  akan  mengakibatkan  batal  atau  tidak  sahnya perikatan (akad perjanjian) yang dibuat 32 . Pertama, aI-hurriyah (kebebasan).  Berdasarkan  akad  ini  maka  para  pihak mempunyai  kebebasan  untuk  membuat  akad  kontrak (freedom  of  making contract), baik  dari  segi  objeknya maupun dari segi persyaratan-persyaratan lainnya,  termasuk  menetapkan  cara-cara  penyelesaian  bila  terjadi  seng-
32 Fathurrahman  Djamil,  ‚Hukum  Perjanjian  Syariah‛,  dalam Kompilasi  Hukum  Perikatan , oleh Mariam Darus Badrulzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Cet. I,  h. 249-251.
keta.  Kebebasan  menentukan  persyaratan  ini  dibenarkan  selama  tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.
Berdasarkan  asas  ini  pula  maka  semua  bentuk  paksaan,  tekanan, dan penipuan dari pihak manapun, dapat berakibat pada legalitas akad, di mana dapat dianggap tidak sah atau batal. Landasan asas ini adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 256, al-Mâ’idah [5] ayat 1, dan al-Rûm [30] ayat 30.
Kedua, al-musâwah (persamaan  atau  kesetaraan).  Asas  ini  memberikan landasan  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  sedang  melakukan  suatu  akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  didasarkan  pada  asas al- musâwah ini. Landasan asas ini adalah surah al-Hujurât [49] ayat 13. Ketiga, al-'adâlah (keadilan).  Keadilan  adalah  lawan  dari  kezaliman. Berdasarkan  asas  ini  maka  para  pihak  dituntut  untuk  bersikap  jujur  dan  terbuka tanpa  ada  yang  ditutup-tutupi  serta  sungguh-sungguh  dalam  pengungkapan  ke- hendak, keadaan, dan  memenuhi  semua butir-butir akad yang telah disepakati serta  memenuhi  semua  kewajibannya.  Sebab  tanpa  demikian,  maka  bukannya keadilan  yang  menjadi  raja,  malah  justru  kezaliman  yang  akan  terjadi.  Betapa pentingnya  sikap  keadilan  ini  sehingga  Alquran  menyebutnya  sebagai  sifat  yang lebih dekat kepada takwa (Q.s. al-Mâ’idah [5]: 8-9). Dalil asas ini adalah perintah umum untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang, yaitu firman Allah da- lam suras al-Mâ’idah [5], ayat 8, dan al-Baqarah [2] ayat 177.
Keempat, al-Ridhâ (kerelaan, rida sama rida). Berdasarkan asas ini maka semua bentuk akad yang dibuat harus dilakukan karena kerelaan diri, bu - kan  karena  keterpaksaan  atau  dipaksa.  Karena  kerelaan  antar  pihak  yang berakad  termasuk  prasyarat  bagi  terwujudnya  semua  transaksi.  Dengan demikian bila asas ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap batal atau tidak sah,  dan  bila  keadaan  itu  tetap  dilangsungkan  maka  sama  artinya  dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (al-akl bi al-bâthil). Singkatnya, asas ini mengharuskan  tidak  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun  dalam  proses  tran- saksi. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah al-Nisâ’ [4] ayat 29.
Kelima, al-shidq (kejujuran dan kebenaran). Jujur adalah salah satu sifat utama  dalam  Islam.  Lawannya  adalah al-kidzb ,  dusta.  Dalam  pelaksanaan akad, jujur mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab, bilamana asas ini diabaikan, maka akan berdampak terhadap legalitas akad itu sendiri, di mana dapat  menghentikan  semua  proses  perjanjian  tersebut  karena  dianggap  mela- kukan pembohongan, penipuan dan pemalsuan, bahkan wanprestasi. Landas- an asas ini adalah firman Allah dalam surah al-Ahzâb [33] ayat 70.
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 28
Keenam, aI-kitâbah (tertulis). Asas  terakhir  yang  juga  mempunyai  peran penting dalam suatu akad adalah asas tertulis. Tulisan merupakan salah satu alat bukti  sah yang paling kuat di antara alat-alat bukti lainnya. Terlebih lagi ketika terjadi suatu persengketaan di kemudian hari antara para pihak, maka tulisan  atau  catatan  menjadi  lebih  sangat  dibutuhkan  sebagai  pembuktian tertulis  di  depan  pengadilan.  Itulah  barangkali  sebabnya  mengapa  Alquran memerintahkan  untuk  mencatat  segala  sesuatu  yang  ditransaksikan.  Di  mana Allah menjelaskan hikmahnya pada penggalan ayat 282 surah al-Baqarah, ‚... yang demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu‛.  Dan  ayat  282  dari  surah  al- Baqarah ini sekaligus menjadi landasan asas al-kitabah ini. Ketujuh, aI-iltizâm (konsistensi) 33 . Setelah unsur-unsur akad terpenuhi dan kedua belah pihak sepakat atas semua butir-butir akad, maka mereka harus konsisten  terhadap  hal  itu,  dan  tidak  boleh  salah  satu  pihak  berkhianat  ter- hadap  yang  lain  dengan  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugi- kannya, sebab Rsulullah pernah bersabda:
Orang-orang  muslim  itu  terikat  dengan  syarat-syarat  yang  telah  mereka  buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.r. al-Tirmidzî)

## Penerapan Teori Akad dalam Produk Pembiayaan
Pertama,  penerapannya  pada  akad murâbahah.  Murâbahah adalah  jual beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang  telah  dise- pakati. 34 Karakteristik murâbahah ini  adalah  penjual  harus  memberi  tahu  harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan- nya 35 .
33 Asas al-luzûm (konsistensi) ini merupakan masukan dari Dr. Surahman Hidayat, M.A. pada waktu  makalah ini  diseminarkan pada Kamis, 14 Mei 2009.  Alasannya  adalah, manakala asas-asas sebelumnya  terpenuhi  tetapi  kalau  tidak  ada will untuk  melaksanakannya  secara  konsisten  maka akad perjanjian tersebut tidak akan bisa terlaksana.
34 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid , (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1988), Vol. II, h. 216.
35 Lihat  juga,  Sa‘îd  Sa‘ad  Marthon, Madkhal  li  al-Fikr  al-Iqtishâdî  fi  al-Islâm ,  (Bayrût:
Mu’assasah al-Risâlah, 1999M/1420 H.), h. 228. Lihat juga, Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah , (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 66.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Keenam, aI-kitâbah (tertulis). Asas  terakhir  yang  juga  mempunyai  peran penting dalam suatu akad adalah asas tertulis. Tulisan merupakan salah satu alat bukti  sah yang paling kuat di antara alat-alat bukti lainnya. Terlebih lagi ketika terjadi suatu persengketaan di kemudian hari antara para pihak, maka tulisan  atau  catatan  menjadi  lebih  sangat  dibutuhkan  sebagai  pembuktian tertulis  di  depan  pengadilan.  Itulah  barangkali  sebabnya  mengapa  Alquran memerintahkan  untuk  mencatat  segala  sesuatu  yang  ditransaksikan.  Di  mana Allah menjelaskan hikmahnya pada penggalan ayat 282 surah al-Baqarah, ‚... yang demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu‛.  Dan  ayat  282  dari  surah  al- Baqarah ini sekaligus menjadi landasan asas al-kitabah ini.
Ketujuh, aI-iltizâm (konsistensi) 33 . Setelah unsur-unsur akad terpenuhi dan kedua belah pihak sepakat atas semua butir-butir akad, maka mereka harus konsisten  terhadap  hal  itu,  dan  tidak  boleh  salah  satu  pihak  berkhianat  ter- hadap  yang  lain  dengan  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugi- kannya, sebab Rsulullah pernah bersabda:
Orang-orang  muslim  itu  terikat  dengan  syarat-syarat  yang  telah  mereka  buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
(H.r. al-Tirmidzî)

## Penerapan Teori Akad dalam Produk Pembiayaan
Pertama,  penerapannya  pada  akad murâbahah.  Murâbahah adalah  jual beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang  telah  dise- pakati. 34 Karakteristik murâbahah ini  adalah  penjual  harus  memberi  tahu  harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan- nya 35 .
33 Asas al-luzûm (konsistensi) ini merupakan masukan dari Dr. Surahman Hidayat, M.A. pada waktu  makalah ini  diseminarkan pada Kamis, 14 Mei 2009.  Alasannya  adalah, manakala asas-asas sebelumnya  terpenuhi  tetapi  kalau  tidak  ada will untuk  melaksanakannya  secara  konsisten  maka akad perjanjian tersebut tidak akan bisa terlaksana.
34 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid , (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1988), Vol. II, h. 216.
35 Lihat  juga,  Sa‘îd  Sa‘ad  Marthon, Madkhal  li  al-Fikr  al-Iqtishâdî  fi  al-Islâm ,  (Bayrût:
Mu’assasah al-Risâlah, 1999M/1420 H.), h. 228. Lihat juga, Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah , (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 66.
Sebagai ilustrasi dalam teknis perbankan, misalnya, seorang nasabah ber- nama Ali membutuhkan sebuah mobil merek Daehatsu Xenia buatan Tahun 2009 untuk keperluan keluarganya. Karena pak Ali tidak mempunyai uang cukup untuk membeli  mobil  tersebut  secara  cash  dari dealer ,  maka  ia  datang  ke  salah  satu bank  syariah  dan  minta  dibelikan  sesuai  spesifikasi  yang  telah  ditentukan.  Lalu bank  syariah  pun  membelinya  dari dealer seharga  Rp  110.000.000,-  dan  men- jualnya  kembali  ke  pak  Ali  seharga,  misalnya,  Rp  125.000.000,-.  Nah,  pada  saat bank  menjualnya  kembali  ke  nasabah  tersebut,  ia  harus  memberitahu  harga belinya dari dealer itu.
Di  sini  sudah  dapat  diketahui  rukun  jual  beli  dengan konsep murâbahah , yaitu: Pertama, ketika bank berhubungan dengan dealer , ia berposisikan sebagai pembeli dan dealer sebagai penjual (keduanya berarti sebagai muta‘âqidân) , dan objek  akadnya  adalah  mobil  beserta  harganya  (Rp  110.000.000,-)  dan  cara bayarnya. Kedua, pada saat bank berhubungan dengan nasabah, ia berposisikan sebagai penjual dan nasabah pemesan sebagai pembeli (di sini keduanya sebagai muta‘âqidân) ,  sedangkan  mobil  beserta  harganya  (Rp  125.000,000,-)  sebagai objek akad, dan dengan cara kredit.
Sedangkan  syaratnya,  dalam  kasus  di  atas  adalah  spesisikasi  mobil  yang telah  ditentukan,  seperti  tahun  perakitan,  merek,  harga  pembelian  awal  dan keuntungan tambahan atas penjualan serta ketentuan waktu penyerahan.
Jadi,  dalam murâbahah ,  nasabah  mengetahui  keuntungan  yang  diambil oleh bank. Dan selama akad belum berakhir, maka harga jual beli  antara na- sabah  dan  bank  tidak  boleh  berubah.  Apabila  terjadi  perubahan,  akad tersebut menjadi batal.
Kedua,  penerapannya  pada  akad salam.  Salam adalah  akad  pembelian suatu  barang  dengan  menyebutkan  spesifikasi  tertentu  yang  penghantarannya dilakukan di kemudian waktu dan pembayarannya di awal. Akad salam berman- faat  bagi  penjual  karena  mereka  menerima  pembayaran  di  muka.  Dan  ia  juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.
Jual beli dengan akad salam agak berbeda dengan jual beli pada umum- nya  yang  melarang  jual  beli forward sehingga  kontrak  salam  memiliki  syarat- syarat  ketat  yang  harus  dipenuhi,  di  antaranya:  (1)  pembeli  harus  membayar penuh  barang  yang  dipesan  pada  saat  akad  salam  di  tandatangani.  Hal  ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka dikawatirkan terjadinya penjualan  utang  dengan  utang  yang  secara  tegas  dilarang.  (2)  kuantitas,  kuali- tastas,  dan  ukuran  dari  komoditas  yang  dipesan  harus  mempunyai  spesifikasi yang  jelas  tanpa  keraguan  yang  dapat  menimbulkan  perselisihan  di  kemudian
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 30
hari dan semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit. (3) Tanggal dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan secara pasti di dalam kontrak perjanjian.

## Penerapan Teori Akad dalam Produk Penghimpunan
Pertama, penerapannya pada akad mudhârabah. 36 Mudhârabah menurut literatur  fikih  adalah  akad  kerja  sama  antara  pemilik  dana (shâhib  al-mâl) dengan pengusaha (mudhârib) untuk melakukan suatu usaha bersama.  Ke- untungan  yang  diperoleh  dibagi  antara  keduanya  dengan  perbandingan nisbah  yang  disepakati  di  awal  dan  tertuang  di  dalam  akad  kontrak. 37 Karakteristik mudhârabah adalah  keuntungan  dan  kerugian  diterima  dan ditanggung bersama, kecuali kalau kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola.
Kerjasama  dengan  pola  akad mudhârabah ini,  biasanya  digunakan bank  untuk  menerima  simpanan  dari  nasabah,  baik  dalam  bentuk tabungan  atau  deposito  atau  juga  untuk  melakukan  pembiayaan 38 .  Ketika bank menerima simpanan dari nasabah (funding) , ia biasanya menggunakan akad mudhârabah muthlaqah .  Alasannya  adalah  karena  bank  ingin  bebas untuk  menginvestasikan  simpanan  tersebut  bersama  simpanan  lainnya  ke pelbagai sektor usaha halal, di samping itu juga biar ia mendapat keleluasaan dalam  mengalokasikan  pembiayaannya.  Tetapi  kebalikannya,  ketika  bank melakukan  pembiayaan (financing) kepada  nasabahnya,  ia  menggunakan akad mudhârabah  muqayyadah agar  memudahkan  dalam  pengawasan ketika nasabah menyalahgunakan modal tersebut. 39
Sebagai  contoh  ilustrasi  penerapan  akad mudhârabah ini  dalam  pem- biayaan  adalah  sebagai  berikut:  Seorang  pengusaha  kelas  menengah  ber- nama  Habibi  mengajukan  proposal  pembiayaan  untuk  mengerjakan  suatu
36 Secara linguistic, mudhârabah berasal  dari  kata dharaba - yudhâribu - mudharabatan,  wa mudhârib, artinya spekulasi, orangnya spekulator. Dinamakan demikian karena memang orang yang melakukan kerjasama usaha atau bisnis itu sebenarnya ia sedang melakukan untung-untungan atau spekulasi usaha dimana bisa untung atau bisa rugi. Lihat, Musthafa Henni, A Dictionary of Economic and  Commerce  (al-Mu‘jam  al-Iqtishâdî  wa  al-Tijârî) ,  First  edition,  (Lebanon,  Bayrût,  1984),  h.  193. Lihat juga, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia , (Yogyakarta: Pondok Krapyak, 1999), h. 1744.
37 Lihat Abdullah Seed, Islamic Banking and Interest, (Leiden: New York; Koln: Bril, 1996), Vol. II, h. 51.
38 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001), Cet. I, h. 97.
39 Fathurrahman  Djamil,  pada  seminar  mata  kuliah  Fikih  Muamalah  dan  Keuangan  Islam, Kamis, 4 dan 18 Juni 2009.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
hari dan semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit. (3) Tanggal dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan secara pasti di dalam kontrak perjanjian.

## Penerapan Teori Akad dalam Produk Penghimpunan
Pertama, penerapannya pada akad mudhârabah. 36 Mudhârabah menurut literatur  fikih  adalah  akad  kerja  sama  antara  pemilik  dana (shâhib  al-mâl) dengan pengusaha (mudhârib) untuk melakukan suatu usaha bersama.  Ke- untungan  yang  diperoleh  dibagi  antara  keduanya  dengan  perbandingan nisbah  yang  disepakati  di  awal  dan  tertuang  di  dalam  akad  kontrak. 37 Karakteristik mudhârabah adalah  keuntungan  dan  kerugian  diterima  dan ditanggung bersama, kecuali kalau kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola.
Kerjasama  dengan  pola  akad mudhârabah ini,  biasanya  digunakan bank  untuk  menerima  simpanan  dari  nasabah,  baik  dalam  bentuk tabungan  atau  deposito  atau  juga  untuk  melakukan  pembiayaan 38 .  Ketika bank menerima simpanan dari nasabah (funding) , ia biasanya menggunakan akad mudhârabah muthlaqah .  Alasannya  adalah  karena  bank  ingin  bebas untuk  menginvestasikan  simpanan  tersebut  bersama  simpanan  lainnya  ke pelbagai sektor usaha halal, di samping itu juga biar ia mendapat keleluasaan dalam  mengalokasikan  pembiayaannya.  Tetapi  kebalikannya,  ketika  bank melakukan  pembiayaan (financing) kepada  nasabahnya,  ia  menggunakan akad mudhârabah  muqayyadah agar  memudahkan  dalam  pengawasan ketika nasabah menyalahgunakan modal tersebut. 39 Sebagai  contoh  ilustrasi  penerapan  akad mudhârabah ini  dalam  pem- biayaan  adalah  sebagai  berikut:  Seorang  pengusaha  kelas  menengah  ber- nama  Habibi  mengajukan  proposal  pembiayaan  untuk  mengerjakan  suatu
36 Secara linguistic, mudhârabah berasal  dari  kata dharaba - yudhâribu - mudharabatan,  wa mudhârib, artinya spekulasi, orangnya spekulator. Dinamakan demikian karena memang orang yang melakukan kerjasama usaha atau bisnis itu sebenarnya ia sedang melakukan untung-untungan atau spekulasi usaha dimana bisa untung atau bisa rugi. Lihat, Musthafa Henni, A Dictionary of Economic and  Commerce  (al-Mu‘jam  al-Iqtishâdî  wa  al-Tijârî) ,  First  edition,  (Lebanon,  Bayrût,  1984),  h.  193.
Lihat juga, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia , (Yogyakarta:
Pondok Krapyak, 1999), h. 1744. 37 Lihat Abdullah Seed, Islamic Banking and Interest, (Leiden: New York; Koln: Bril, 1996), Vol. II, h. 51.
38 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001), Cet. I, h. 97.
39 Fathurrahman  Djamil,  pada  seminar  mata  kuliah  Fikih  Muamalah  dan  Keuangan  Islam, Kamis, 4 dan 18 Juni 2009.

## proyek  pengembangan  perumahan
real  estate di  bilangan  Bekasi  Timur kepada bank syariah X dengan pola bagi hasil. Setelah mempelajari dan studi atas  kelayakan  proyek  tersebut,  maka  bank  menyetujui  dan  memberikan modal  100%  kepada  sang  pengusaha  untuk  digunakan  melaksanakan kepentingan proyek tadi menggunakan akad mudhârabah muqayyadah , dan keuntungan  proyek  dibagi  menurut  porsi  yang  disepakati  di  awal,  dengan ketentuan  nisbah  berbaginya  adalah  (misalnya)  65%  :  35%,  di  mana  bank sebagai  penyandang  mendapat  65%,  dan  pengusaha (mudhârib) mendapat 35% dari hasil usaha yang didapat.
Dari  contoh  kasus  di  atas  sudah  dapat  diketahui  rukun mudhârabah itu, yaitu: bank sebagai shahib al-Mal , pengusaha tadi sebagai mudharib , keduanya berarti muta’aqidani , dan  objek  akadnya adalah proyek  pengembangan  peru- mahan real estet .
Kedua,  penerapannya  pada  akad wadî’ah . Wadî’ah adalah  titipan  murni nasabah  yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan  kapan  saja  menghendakinya. Aplikasi  dalam  perbankan, wadî’ah ini  merupakan  bentuk  produk  untuk  peng- himpunan  dana  dalam  bentuk  giro  (giro  syariah).  Karakteristik  rekening  giro  ini sebagai pengembangan dari prinsip wadî’ah yad dhamânah, yaitu di mana titipan dapat ditarik setiap saat, dikembalikan secara utuh, dapat dipungut biaya, dan dapat ditentukan  syarat-syarat  tertentu  untuk  menjaga  keselamatan  barang  titipan.  Dari karakteristik tersebut, maka konsekuensi prinsip wadî’ah yad dhamânah adalah semua  keuntungan  atau  kerugian  menjadi  milik  bank.  Tidak  dilarang  bank memberikan insentif berupa "bonus" asalkan tidak disyaratkan sebelumnya, asalkan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase di awal.
Sebagai  contoh,  Pak  Ahmad  sebagai  bendahara  Yayasan  Pengembangan LKS yang berdomisili di wilayah Jakarta Timur diberi amanah oleh Ketua Yayasan untuk  ‛mengamankan‛  dana  yayasan  sebesar  Rp  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah).  Maka  pak  Ahmad  pergi  ke  salah  satu  bank  Syariah  X  dan  membuka rekening giro Syariah berdasarkan wadî’ah yad dhamânah . Maka pihak bank pun memberikan  lembaran  kertas  (brosur)  yang  berisi  beberapa  persyaratan  dan ketentuan  lainnya.  Setelah  membaca,  memahami  dan  menyetujuinya,  dia  pun mengisi  aplikasi  dan  membubuhi  tanda  tangan  di  atasnya  dan  ditandatangani pula oleh pihak bank.
Dalam perjalanan waktu, karena kebutuhan Yayasan pak Ahmad pun me- narik kembali dana tersebut. Berdasarkan kebijakan bank, pak Ahmad mendapat bonus  sebesar  Rp  500.000,-  sebagai  tanda  terima  kasih  bank  karena  telah memercayainya untuk menyimpan dana.
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 32
Berdasarkan  prinsip wadî’ah  yad  dhamânah di  atas  maka  dalam  aplikasi perjanjian  antara  bank  dan  pak  Ahmad,  pihak  bank  tidak  dapat  memastikan jumlah "bonus" yang akan diterima oleh pak Ahmad, sedangkan bonus sebesar Rp 500.000,- itu merupakan pemberian bank berdasarkan  hitung-hitungan  bisnisnya. Dan  itu  bukanlah  bagi  hasil  sebagaimana  dalam  konsep mudhârabah .  Dan berdasarkan prinsip wadî’ah yad dhamânah ini juga maka: (1) Pak Ahmad berhak menarik dananya kapan saja dia menghendakinya; (2) Bank harus siap mengem- balikannya sewaktu pak Ahmad Membutuhkannya; (3) Bonus sebesar Rp 500.000,- tersebut  merupakan  kebijakan  bank    dan  bukan  diperjanjikan  sebelumnya.  Arti- nya, bisa saja bank tidak memberi bonus apa-apa kepada nasabah; (4) Nasabah dalam hal ini Pak Ahmad tidak berhak menuntut bonus apapun kepada bank atas dana titipannya.

## Penerapannya pada Produk Jasa
Pertama, penerapannya pada akad ijârah dan al-Ijârah wa al-Iqtinâ’. Akad ijârah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pe- mindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri 40 .  Sedangkan  akad al-Ijârah  wa  al- Iqtinâ’ adalah  akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah,  yang  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Al-Ijârah  wa  al-Iqtinâ’ biasanya  dikenal  dengan  istilah  sewa-beli,  yaitu perjanjian sewa  menyewa  yang disertai  dengan opsi  pengalihan hak  milik atas suatu  benda  kepada  penyewan  setelah  selesai  masa  sewa 41 .  Dalam  dunia finacial sering dikenal dengan istilah hire - purchase . 42 Jadi, akad al-Ijârah wa al- Iqtinâ’ pada  dasarnya  kombinasi  dua  akad  antara  sewa  menyewa (ijârah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.
Jadi , dalam ijârah  muntahiya li al-tamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini: Pertama, pihak yang menye- wakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Kedua,  pihak  yang  menyewakan  berjanji  akan  menghibahkan  barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
40 Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Kumpulan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional ,  (Jakarta:  PT. Intermasa, 2003), Cet. II, h. 58.
41 Dewan Syariah Nasional MUI, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional , h. 164.
42 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001), Cet. I, h. 118.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Berdasarkan  prinsip wadî’ah  yad  dhamânah di  atas  maka  dalam  aplikasi perjanjian  antara  bank  dan  pak  Ahmad,  pihak  bank  tidak  dapat  memastikan jumlah "bonus" yang akan diterima oleh pak Ahmad, sedangkan bonus sebesar Rp 500.000,- itu merupakan pemberian bank berdasarkan  hitung-hitungan  bisnisnya. Dan  itu  bukanlah  bagi  hasil  sebagaimana  dalam  konsep mudhârabah .  Dan berdasarkan prinsip wadî’ah yad dhamânah ini juga maka: (1) Pak Ahmad berhak menarik dananya kapan saja dia menghendakinya; (2) Bank harus siap mengem- balikannya sewaktu pak Ahmad Membutuhkannya; (3) Bonus sebesar Rp 500.000,- tersebut  merupakan  kebijakan  bank    dan  bukan  diperjanjikan  sebelumnya.  Arti- nya, bisa saja bank tidak memberi bonus apa-apa kepada nasabah; (4) Nasabah dalam hal ini Pak Ahmad tidak berhak menuntut bonus apapun kepada bank atas dana titipannya.

## Penerapannya pada Produk Jasa
Pertama, penerapannya pada akad ijârah dan al-Ijârah wa al-Iqtinâ’. Akad ijârah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pe- mindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri 40 .  Sedangkan  akad al-Ijârah  wa  al- Iqtinâ’ adalah  akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah,  yang  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Al-Ijârah  wa  al-Iqtinâ’ biasanya  dikenal  dengan  istilah  sewa-beli,  yaitu perjanjian sewa  menyewa  yang disertai  dengan opsi  pengalihan hak  milik atas suatu  benda  kepada  penyewan  setelah  selesai  masa  sewa 41 .  Dalam  dunia finacial sering dikenal dengan istilah hire - purchase . 42 Jadi, akad al-Ijârah wa al- Iqtinâ’ pada  dasarnya  kombinasi  dua  akad  antara  sewa  menyewa (ijârah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.
Jadi , dalam ijârah  muntahiya li al-tamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini: Pertama, pihak yang menye- wakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Kedua,  pihak  yang  menyewakan  berjanji  akan  menghibahkan  barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
40 Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Kumpulan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional ,  (Jakarta:  PT.
Intermasa, 2003), Cet. II, h. 58.
41 Dewan Syariah Nasional MUI, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional , h. 164.
42 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001), Cet. I, h. 118.
Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil  bila  kemampuan  finansial  penyewa  untuk  membayar  sewa  relatif kecil.  Karena  sewa  yang  dibayarkan  relatif  kecil,  akumulasi  nilai  sewa  yang sudah  dibayarkan  sampai  akhir  periode  sewa  belum  mencukupi  harga  beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki  barang ter- sebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode.
Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) bia- sanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih  besar.  Karena  sewa  yang  dibayarkan  relatif  besar,  akumulasi  sewa  di akhir  periode  sewa  sudah  mencukupi  untuk  menutup  harga  beli  barang  dan margin  laba  yang  ditetapkan  oleh  bank.  Dengan  demikian,  bank  dapat  meng- hibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa 43 .
Secara ketentuan teknis, pihak yang akan melakukan al-Ijârah wa al-Iqtinâ’ harus melaksanakan akad ijârah terlebih dahulu. Sedangkan akad pemindahan/ pengalihan  kepemilikan,  baik  dengan  jual  beli  atau  pemberian  (hibah),  hanya dapat dilakukan setelah masa ijârah selesai. Dan janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijârah adalah bersifat wa‘ad , janji yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad baru guna pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijârah selesai. 44 Ketiga,  penerapannya  pada  akad kafâlah. Akad kafâlah adalah  jaminan yang  diberikan  oleh  penanggung  ( kâfil )  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung ( makfûl ‘anh ) 45 . Di antara bentuk transaksi  perbankan  yang  dapat  menggunakan  akad kafâlah adalah  bank  ga- ransi 46 dengan segala variasinya.
43 Adiwarman  A.  Karim,  Bank  Islam,  Analisa  Fiqih  dan  Keuangan,  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi III, h. 149.
44 Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Kumpulan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional ,  (Jakarta:  PT. Intermasa, 2003), Cet. II, h. 167-168.
45 Dewan Syariah Nasional MUI, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional , h. 73. 46 Bank  Garansi  adalah  surah  jaminan  yang  diterbitkan  oleh  bank  untuk  menjamin  pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai yang telah  disepakati.  Apabila  terjadi  cidera  janji  oleh  mitra  kerjanya,  berdasarkan  surah  jaminan  bank (bank  garansi) tadi  maka  pihak  ketiga  itu  dapat  mengajukan  klaim  kepada  bank  penerbit  garansi tersebut,  asal  saja  semua  syarat-syarat  untuk  pengajuan  klaim  terpenuhi.  Bank  garansi  berfungsi sebagai covering risk jika salah satu pihak lalai untuk memenuhi kewajibannya dimana pihak bank mengambil  alih  risiko  tersebut.  Lihat,  Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  IBI, Konsep,  Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah , (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 242.
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 34
Secara  teknis  perbankan  dikatakan  bahwa  pihak  bank  dalam  hal  ini memberikan  jaminan  kepada  nasabahnya  sehubungan  dengan  kontrak  kerja/ perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan akan memperoleh manfaat berupa peningkatan  pendapatan  atas  upah  yang  mereka  terima  sebagai  imbalan  atas jasa penjaminan yang diberikan.
Sebagai  sebuah  ilustrasi  sederhana,  misalnya  tuan  Ahmad,  seorang pengusaha perhotelan islami, ingin membangun sebuah gedung berlantai 20 di bilangan  Kuningan  Jakarta  Selatan.  Maka  ia  pun  melakukan  kontrak  perjanjian dengan salah seorang kontraktor untuk kepentingann tersebut. Dan untuk men- jamin  keseriusan  Tuan  Ahmad  dalam  memenuhi  kewajiban-kewajibannya,  pi- hak kontraktor tadi meminta jaminan kepada salah satu perbankan syariah de- ngan skim akad kafâlah (dalam hal ini ‚bank garansi‛). Maka pihak perbankan melakukan  analisa  kelayakan  terhadap  proyek  tersebut  dan  kemudian  menye- tujuinya.
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas  dapat  diketahui  rukun-rukun  akad  yang  ter- dapat pada akad kafâlah atau bank garansi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:  (1)  Bank  dan  pihak  kontraktor  adalah muta‘âqidân ,  di  mana  bank  se- bagai kâfil (penanggung) dan kontraktor sebagai makful (pihak tertanggung). (2) Pembangunan gedung berlantai 20 di bilangan Kuningan Jakarta Selatan adalah sebagai objek akad (sesuatu yang tertanggung). (3) Pengembangan perhotelan islami  adalah  tujuan  dari  akad  tersebut.  (4)  Surah  pernyataan  yang  disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak sebagai manifestasi shighah al-‘aqd (ijab dan kabul) . (5) Sementara fee , menurut penulis, masuk dalam kategori syarat, bukan  rukun.  Karena kafâlah pada  dasarya  adalah  akad  sukarela  yang  tanpa harus dengan imbalan.

## Penutup
Pada dasarnya untuk menerapkan teori akad pada suatu kontrak perjanjian, maka  prinsip-prinsip  akad  sebagaimana  yang  telah  dibahas  di  atas  harus  ter- penuhi. Pertama, dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinya- takan  perbedaan  rumusan  istilah  antara  bank  syariah  dan  bank  konvensional. Bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas  bank umum syariah dan bank pembiayaan  rakyat  syariah.  Sedangkan  bank  konvensional  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Secara  teknis  perbankan  dikatakan  bahwa  pihak  bank  dalam  hal  ini memberikan  jaminan  kepada  nasabahnya  sehubungan  dengan  kontrak  kerja/ perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan akan memperoleh manfaat berupa peningkatan  pendapatan  atas  upah  yang  mereka  terima  sebagai  imbalan  atas jasa penjaminan yang diberikan.
Sebagai  sebuah  ilustrasi  sederhana,  misalnya  tuan  Ahmad,  seorang pengusaha perhotelan islami, ingin membangun sebuah gedung berlantai 20 di bilangan  Kuningan  Jakarta  Selatan.  Maka  ia  pun  melakukan  kontrak  perjanjian dengan salah seorang kontraktor untuk kepentingann tersebut. Dan untuk men- jamin  keseriusan  Tuan  Ahmad  dalam  memenuhi  kewajiban-kewajibannya,  pi- hak kontraktor tadi meminta jaminan kepada salah satu perbankan syariah de- ngan skim akad kafâlah (dalam hal ini ‚bank garansi‛). Maka pihak perbankan melakukan  analisa  kelayakan  terhadap  proyek  tersebut  dan  kemudian  menye- tujuinya.
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas  dapat  diketahui  rukun-rukun  akad  yang  ter- dapat pada akad kafâlah atau bank garansi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:  (1)  Bank  dan  pihak  kontraktor  adalah muta‘âqidân ,  di  mana  bank  se- bagai kâfil (penanggung) dan kontraktor sebagai makful (pihak tertanggung). (2) Pembangunan gedung berlantai 20 di bilangan Kuningan Jakarta Selatan adalah sebagai objek akad (sesuatu yang tertanggung). (3) Pengembangan perhotelan islami  adalah  tujuan  dari  akad  tersebut.  (4)  Surah  pernyataan  yang  disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak sebagai manifestasi shighah al-‘aqd (ijab dan kabul) . (5) Sementara fee , menurut penulis, masuk dalam kategori syarat, bukan  rukun.  Karena kafâlah pada  dasarya  adalah  akad  sukarela  yang  tanpa harus dengan imbalan.

## Penutup
Pada dasarnya untuk menerapkan teori akad pada suatu kontrak perjanjian, maka  prinsip-prinsip  akad  sebagaimana  yang  telah  dibahas  di  atas  harus  ter- penuhi. Pertama, dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinya- takan  perbedaan  rumusan  istilah  antara  bank  syariah  dan  bank  konvensional.
Bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas  bank umum syariah dan bank pembiayaan  rakyat  syariah.  Sedangkan  bank  konvensional  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.
Kedua,  dalam  menghimpun/menyalurkan  dana  dari  dan  ke  masyarakat, perbankan syariah menggunakan pelbagai jenis akad yang dapat dikelompokkan menjadi enam pola akad, yaitu: (1) Akad dengan pola titipan, seperti wadî’ah yad amânah dan wadî’ah  yad  dhamânah .  (2)  Akad  dengan  pola  bagi  hasil,  seperti mudhârabah dan musyârakah .  (3)  Akad  dengan  pola  jual  beli,  seperti murâba- hah , salam, dan istishnâ’ . (4) Akad dengan pola sewa, seperti ijârah dan ijârah wa Iqtinâ’ atau ijârah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT). (5) Akad dengan pola pin- jaman,  seperti qard .  (6)  Akad  dengan  pola  lainnya,  seperti wakâlah , kafâlah , hiwâlah , rahn , dan lain-lain. []

## Pustaka Acuan
Ânis,  Ibrâhîm,  dkk., al-Mu‘jam  al-Wasîth ,  Istanbul-Turki:  al-Maktabah  al-Islâ- miyyah, t.th.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Ash-Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Hasbi, Pengantar  Fiqh  Mu’amalah , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. Dewan Syariah Nasional MUI, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional , Jakarta: PT. Intermasa, 2003. Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Jakarta: Prenada, 2005.
Djamil, Fathurrahman, ‚Hukum Perjanjian Syariah‛, dalam Mariam Darus Badrul- zaman  at.  al., Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2001.
Hasibuan, Melayu S.P., Dasar-dasar Perbankan , Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Ibn Manzhur, Lisân al-‘Arab , Bayrût: Dâr Shadir, 2005. Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid , Bayrût: Dâr al-Qalam, 1988. Ismâ‘îl, Muhammad Rusyd Muhammad, al-’Uqûd fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah , al-
Qâhirah: Mathba‘ah al-Jablawî, 1986.
Karim,  Adiwarman  A., Bank  Islam,  Analisa  Fiqih  dan  Keuangan ,  Jakarta:  Raja- Grafindo Persada, 2004. Kasmir, Manajemen Perbankan , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. Mas’adi, Gufraon A., Fiqh Mu’amalah Kontekstual , Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002.
Muhammad Firdaus, at. al., Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah , Jakarta: Renaisan, 2005.
Abdurrauf: Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah 36
Mushthafâ Dib al-Biga, Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî , Bayrût: al-Yamâmah li al- Thiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1999. Sinar  Grafika, Undang-Undang  Perbankan ,  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  UU  No.    7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2002.
Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, 2002. Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  IBI, Konsep,  Produk  dan  Implementasi Operasional Bank Syariah , Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001. Usman,  Mukhlis, Kaidah-kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2002. Ya’cub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi , Bandung: CV Diponegoro, 1984. Zuhaylî, al-, Wahbah, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996.