## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## INDEPENDENSI PENILAIAN AMDAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
Ivan Wagner 1* , Suteki 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro iwagnerious@gmail.com

## ABSTRACT
Environmental Impact Analysis (EIA) has become an instrument of environmental protection in Act Number 32 of  2009  on  Environmental  Protection  and  Management.  Amdal  is  always  associated  with  an  independent, scientific, objective, and even neutral. Such matters must still be questioned regarding the content of the core values of life that are often ignored, especially because they still cause conflict, and even have an impact on the destruction of the environment and casualties. Based on the foregoing, the principal issues raised in this thesis are: First, why is the EIA assessment conducted independently?; and Second, what is the ideal concept that can be given for the conception of planning in the context of Environmental Protection? The study uses a stand point  of  critical  theory  et  al  paradigm  and  socio-legal  perspective.  The  research  concludes  that  the independence  of  the  EIA  assessment  which  was  originally  intended  as  an  effort  to  eliminate  the  entry  of political interests and other particular interests from environmental licensing officials, is merely a "myth" and "illusion".  this  certainly  gives  an  opportunity  to  be  used  as  a  normative  justification  tool  for  independence, objectivity and expertise, by utilizing the literal and scalar dichotomy between the words depend/be a part (dependent), with not depend/separate (independence), to cover up the role of power. Then it is necessary to formulate a conception of planning and environmental impact assessment that carries a relational approach, based  on  an  ethics  of  care,  and  the  centrality  of  the  people's  own  needs  which  fosters independence/autonomy rather than damaging the core values of life.

## Keywords: Environmental Impact Assessments; Environmental Protection; Independence; North
Kendeng Highlands; Critical Theory; Relational Approach.

## ABSTRAK
Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  (Amdal)  telah  menjadi  instrumen  perlindungan  lingkungan hidup dalam UU No 32 Tahun 2009. Amdal selalu dikaitkan dengan sifat yang independen, ilmiah, objektif, bahkan netral. Hal demikian wajib dipertanyakan berkaitan dengan kandungan nilai-nilai inti kehidupan yang sering  diabaikan,  terutama  karena  menyebabkan  konflik,  bahkan  membawa  dampak  rusaknya  lingkungan hidup dan jatuhnya korban. Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan yang diangkat adalah: Pertama, Mengapa  penilaian  Amdal perlu dilakukan  secara  independen?; dan Kedua, Bagaimana  konsep  ideal perencanaan berbasis  independensi  dalam  rangka  perlindungan terhadap  lingkungan  hidup?  Penelitian menggunakan stand point paradigma critical theory et.al dan perspektif sosio-legal. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa independensi penilaian Amdal yang semula dimaksudkan sebagai upaya menghilangkan masuknya  kepentingan  politik  dan  kepentingan  partikular  lainnya  dari  pejabat  pemberi  izin  lingkungan, merupakan sebatas “mitos” dan “ilusi”. Hal demikian memberi peluang untuk digunakan sebagai alat justifikasi normatif  terhadap  independensi,  objektivitas  dan  kepakaran,  dengan  memanfaatkan  dikotomi  harfiah  dan skalar  antara  kata  tergantung/menjadi  bagian (dependence) dengan  tidak  bergantung/terpisah
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
(independence), untuk menutup-nutupi peran kekuasaan. Kemudian perlu dirumuskan konsepsi perencanaan dan penilaian dampak lingkungan yang mengusung pendekatan relasional, berbasiskan etika kepedulian, dan sentralitas  dari  kebutuhan  rakyat  itu  sendiri  yang  menumbuhkan  independensi/otonomi  dan  bukannya merusak nilai-nilai inti kehidupan.
Kata Kunci: Amdal; Perlindungan Lingkungan Hidup; Independensi; Pegunungan Kendeng Utara; Critical Theory, Pendekatan Relasional.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  telah  melakukan  empat  kali amademen  konstitusi,  dimana dalam  batang  tubuh UUD  1945  ditambahkan  ketentuan  mengenai  hak asasi  manusia,  yang  salah  satunya  ialah  hak  atas lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  32/2009) mendapat  dasar  konstitusional  utamanya  dari ketentuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tersebut. UU 32/2009 lahir setelah dilakukan evaluasi yang  salah  satunya  ialah  mengenai  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Amdal)  yang sebelumnya  telah  diatur  dalam  undang-undang lingkungan hidup sebelum UU 32/2009 yaitu Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 4/1982), maupun  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU 23/1997).
Konsep Amdal dalam UU 32/2009 merupakan bagian integral dari konsep perlindungan lingkungan hidup. Dalam  konsep  itu, membicarakan  konsep partisipasi  masyarakat  dalam  bingkai  demokrasi lingkungan,  penguatan melalui desentralisasi kewenangan kelembagaan institusi lingkungan hidup
khususnya dalam  penilaian  Amdal,  bahkan pengaturan  sertifikasi  pembuat  Amdal  untuk menunjang  kualitas  Amdal.  Konsepsi  Amdal  juga dibuat  berkaitan  erat  dengan  penerbitan  Izin Lingkungan  dan  Izin  Usaha  dan/atau  Kegiatan. Namun, setelah sepuluh  tahun  berlakunya  UU 32/2009,  pelaksanaan aturan  bahkan  konsep- konsepnya, dirasa perlu untuk kembali dipertanyakan secara kritis, khususnya mengenai Amdal.
Beberapa  tahun  belakangan,  sistem  hukum lingkungan kaitannya  dengan  berbagai  instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup, antara lain seperti  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (KLHS), Penataan  Ruang,  Amdal, hingga  Izin  Lingkungan, menghadapi  kasus-kasus  yang  menyita  perhatian publik.  Salah  satu  yang  mendapat  perhatian  besar ialah penolakan penambangan dan pendirian pabrik semen  di  Pegunungan  Kendeng  Utara,  Jawa Tengah. Yang terus menjadi sorotan, ialah dua kasus terpisah namun masih dalam konteks dan ekosistem yang  sama,  yaitu  kasus  yang  melibatkan  rencana usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) di  Kabupaten  Rembang,  dan  yang  melibatkan  PT. Sahabat  Mulia  Sakti  yang  merupakan  anak perusahaan  PT.  Indocement  Tunggal  Prakarsa  Tbk (INTP) di Kabupaten Pati.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
406
Montesquieu pernah menyampaikan, “kita harus mengakui  bahwa  relasi  keadilan  sudah  ada terlebih  dulu  sebelum  ada  hukum  positif,  yang digunakan  untuk  menetapkan  relasi-relasi  tersebut” (Montesquieu,  2015). Berkaitan  dengan  konteks relasi  tersebut,  Nedelsky  merumuskan  konsep diri, otonomi,  dan  hukum yang direkonstruksi  sehingga (bersifat) “relasional”.  Karena  bentuk  otonomi  yang dikonstruksinya  adalah  relasional,  maka  bentuknya adalah berlawanan dari konsep otonomi yang bersifat keterpisahan (separation) (Nedelsky,  2011). Independensi individualistis dalam bentuk ekstremnya  menyiratkan  pemisahan  dari  dengan yang  lain (Plath,  2009). Hal  demikian berbeda dari konsepsi  dominan  seperti konsep pemisahan kekuasaan (separation  of power). Independensi penting, dengan memahami konteksnya secara non- harfiah  sama  inklusifnya  dengan  konseptualisasi Nedelsky  terhadap  konsep  otonomi  relasional (Friedman,  2013). Konsepsi  Nedelsky  yaitu,  bahwa “nilai-nilai  inti”  kehidupan  manusia  harus  dipahami dengan cara memperhitungkan sentralitas hubungan ini (Nedelsky, 2011).
Konsepsi independensi relasional juga didapat dari  pemikiran seorang  feminis  yaitu  Mary Wollstonecraft yang berupaya menggunakan cita-cita mengatasi  bentuk-bentuk  dominasi  sosial  dan struktural,  serta  memotivasi  dan  mendorong pengembangan  cita-cita (Coffee,  2013); (Coffee, 2018); (Mackenzie,  2016); (Halldenius,  2007). Independensi  identik dengan  kebebasan  yang dipahami  sebagai  ketiadaan kekuasaan sewenang-
wenang, dan ketergantungan  menunjukkan perbudakan (Coffee,  2014  Forthcoming).  Berkaitan dengan kesetaraan dan kebebasan, Kesetaraan ialah capaian  liberal (Nedelsky,  2011),  kemudian  Unger berpendapat,
“Our chance  of  rising  to a  greater  life  and  of achieving  a deep  freedom is  the  standard  by which  should  ultimately  distinguish  between the permissible and the impermissible forms of inequality” (Unger, 2013).
Nedelsky  menyampaikan bahwa  terdapat dikotomi semisal negara-individu,  publik-privat, atau politik-pasar, dan  selalu  merupakan  ilusi dan  mitos. Dalam  studi  hukum  kritis dikenal  juga  sebagai “fundamental  contradiction” (Kennedy,  1979). Penyajian  kontradiksi  mendasar  antara  “diri  sendiri” dan  “orang  lain”  terkait  dengan  dikotomi  lain  yang merupakan  ekspresi  alternatif  atau  derivasi  darinya: “subjectivity”  vs  “objectivity”, “public”  dan  “privat”, “state”  dan  “civil  society” (Tushnet,  1981); (Hunt, 1986). Terhadap  objektivisme  merumuskan  model pencarian  melalui  sarana  doktrin  penyimpangan (deviasi),  termasuk  kritik  analitis  dan  historis terhadap konsepsi hukum yang telah mapan (Unger, 1983). Dikotomi tersebut, sejak awal berfungsi untuk menutupi  peran  kekuasaan  negara  di  set  kedua istilah (Nedelsky,  2011). Dibalik  semua  doktrin hukum  dan  sistem  hukum,  berdiri  penilaian  politik yang  mencerminkan  dominasi  yang  tidak diartikulasikan dari  pembuat  dan  pembentuk hukum (Adamian, 2008)
Mengenai kekuasaan,
Foucault
menyampaikan bahwa kekuasaan adalah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
407
“serangkaian  aksi  terhadap  aksi-aksi  potensial; kekuasaan  memancing,  merangsang,  memudahkan ataupun  mempersulit” – kekuasaan  adalah “pengaturan  perilaku” (conduct  of  conduct) dan manajemen  peluang” (Foucault,  2001); (Death, 2014).  Dimana  ada  kekuasaan,  di  situ  ada perlawanan (Foucault,  1998),  fenomena  ini  adalah “perilaku-tandingan”,  atau  sebuah  “perjuangan melawan  proses-proses  yang  diterapkan  untuk mengatur orang lain (Foucault, 2007).
Amdal dan proses penilaiannya dipersepsikan ilmiah, objektif, netral dan independen. Apalagi dalam Pasal 30 ayat (2) UU 32/2009, disampaikan:
“Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Komisi Penilai  Amdal  dibantu  oleh  tim  teknis  yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian  teknis  dan  sekretariat  yang  dibentuk untuk itu”.
Namun, dinamika dalam proses Amdal hingga penerbitan izin lingkungan, menyisakan dilema yang besar bagi warga yang bersengketa. Proses Amdal yang berujung pada konsensus layak atau tidak layak lingkungan lebih menampilkan hubungan kekuasaan yang kental dalam pencapaian konsensus. Konsepsi Amdal  dan  penilaiannya  yang  dipersepsikan  ilmiah, objektif,  netral  dan  secara  khusus  diperjelas  norma UU  32/2009  yaitu  independen,  layak  untuk dipertanyakan. Maka  penulis  merumuskan  masalah sebagai  berikut: (1) Mengapa  penilaian  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  dilakukan  secara independen?; dan (2) Bagaimana konsep ideal yang dapat  diberikan  bagi  konsepsi  perencanaan  dalam rangka Perlindungan Lingkungan Hidup?
Dalam  Amdal,  belum  ada  jaminan perlindungan  bagi  masyarakat yang  tidak  dilibatkan dalam  proses  penyusunan  Amdal,  bahkan  implikasi dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  masih minim  dan  tidak  dilibatkannya  masyarakat  dalam proses  penyusunan  Amdal berimplikasi  pada  dapat diajukannya gugatan ke PTUN (Ciptaningrum, Atikah, &  Fadhilah,  2017). Maka  kajian  ini  penting  melihat faktor tentang tidak adanya jaminan yang dimaksud. Mengenai  kasus  yang  sama  yaitu  di Pegunungan Kendeng  Utara, dalam  hal  proses  litigasi, Nugroho mengatakan:  Ada pengaruh  dari  interaksi  antara sistem hukum pada cara hakim dalam menilai objek sengketa. “they  only  used  a  problematic  thinking model” (Nugroho, 2018). Dalam kajian ini, lebih jauh untuk  memahami  pengaruh  interaksi  antara sistem hukum dengan masalah yang disengketakan.
Beralih ke perlindungan kawasan karst, bahwa selain  karena  faktor  ekonomi  yang  mendominasi, faktor dilematis pemerintah dalam menertibkan para penambang  semakin  menyebabkan  regulasi  yang ada tidak berjalan secara optimal (Amalia, Samekto, &  Prihatin,  2016). Dalam  kajian  ini  bermaksud sebaliknya,  yaitu  berusaha  memahami posisi dilematis  warga  terdampak,  dan  apa  regulasi  yang memfasilitasinya. Dalam  Amdal, Enriquez-de- Salamanca  menyampaikan: “stakeholders'  bias  is unavoidable.” Selanjutnya disampaikan
“Manipulation  is  unacceptable,  an  illegitimate attempt  to  alter  decisions  for  hidden  and spurious interests, and must be excluded from EIA. Manipulation  may  take  place  inside  or outside  EIA,  from  the  beginning  of  the conception of a project. Another possibility is to

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
establish  an  independent  auditing  in  EIA  and decision-making  processes,  but  there  is  no real  guarantee  of  independence  in  any stakeholder ...” (Enríquez-de-Salamanca, 2018). Dalam kajian ini, bermaksud lebih jauh, untuk melihat potensi bias dan manipulasi secara empiris, dan  terutama  dalam  konteks  penilaian  Amdal  yang sering  dikaitkan  dengan  independensi. Sementara itu, Cashmore dan Richardson menyampaikan:
“There is no possibility of creating power-free EA  processes,  where  issues  of  power  are handled  in  formal  political  processes.  EA practitioners,  stakeholders  and  researchers are inescapably enmeshed in power relations” (Cashmore, & Richardson, 2013).
Penelitian  ini bermaksud  lebih  jauh,  yaitu melihat  hubungan  kekuasaan  yang  terjadi  dalam kasus nyata.

## B. METODE PENELITIAN

## a. Titik Pandang atau Standpoint
Titik  pandang  yang  dipilih  dalam  penelitian independensi  penilaian  Amdal adalah Paradigma Critical Theory sebagai world view yang dipedomani peneliti.  Melalui  suatu  set basic  belief dalam paradigma Critical  Theory demikian,  penelitian diarahkan  untuk  membongkar  norma,  nilai  dan penerapan  penilaian  Amdal  yang  dikatakan independen.  Dalam  penelitian  ini  tidak  dikenal populasi karena  sifat  penelitiannya  adalah  studi kasus.  Obyek  yang  diteliti  berupa  domain-domain atau  situasi  sosial  tertentu  yang  meliputi  tempat, pelaku,  dan  kegiatan (Suteki, &  Taufani,  2018). Domain tersebut terdiri dari pihak negara, korporasi,
dan masyarakat sipil, serta para pakar yang relevan. Key-informan, adalah informan yang jumlahnya tidak ditentukan  secara  limitatif  melainkan  mengikuti prinsip snowball.

## b. Paradigma
Paradigma  sebagai basic  belief dalam penelitian ini adalah Paradigma Critical Theory et.al. (Guba  &  Lincoln,  2011). Dalam  paradigma critical theory  et.al hukum  dipahami  secara  virtual  atau historis,  selain  itu  terdapat  kesadaran  yang  tidak benar  atau  dengan  kata  lain,  disadari  secara  salah (law  as  false  consciousness  or  as  falsely  realised). Pada  saat  bersamaan  hukum  menjadi  instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif dan eksploitatif. Sebagai konsekuensi, setiap saat hukum semestinya  terbuka  bagi  kritik,  revisi,  dan transformasi,  guna  menuju  emansipasi (Indarti, 2010).

## c. Strategi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  perspektif socio- legal.  Kata “Legal”,  sesungguhnya  terkait  dengan studi  ilmu  hukum  yang  selama  ini  banyak dikembangkan dalam pendidikan-pendidikan hukum, terutama  mengkaji  norma,  asas,  prinsip,  doktrin, interpretasi,  dan  nalar  hukum  (legal  reasoning). Sedangkan kata “sosio” merupakan pendekatan ilmu non-hukum,  baik  yang  terkait  dengan  sosiologi hukum,  antropologi  hukum,  budaya  hukum,  politik hukum, atau sejumlah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai obyek kajiannya. Dengan penjelasan demikian,  maka  bolehlah  dinyatakan,  “sosio”  dalam studi sosio-legal merupakan penelitian sosial tentang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
409
hukum (Wiratraman,  2016). Karenanya,  studi sosio- legal  tidaklah  semata  penelitian  sosial  tentang hukum, melainkan kombinasi keduanya, studi hukum (legal  research)  dan  studi  tentang  hukum  (social studies  of  law).  Kombinasi  yang  demikianlah berkarakterkan  studi  sosio-legal  sebagai  studi interdisipliner (Wiratraman, 2016). Dalam mempelajari  independensi  penilaian  Amdal,  dengan demikian,  studi  ini  bukan  sekedar  upaya mengembangkan  doktrin  hukum.  Analisa  hukum penting,  tetapi  dalam  kasus  ini  digunakan pemahaman lebih komprehensif masalah hukum dan aplikasinya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Arti  Penting  Penilaian  Amdal perlu dilakukan secara  independen (Studi  kasus  di

## Pegunungan Kendeng Utara)
Pegunungan Kendeng Utara adalah ekosistem pegunungan  kapur  yang  membentang  dari  di  Jawa Tengah  hingga  Jawa  Timur (Tim  Pelaksana  KLHS Pegunungan  Kendeng,  2017a). Sesuai  Gambar  1, secara  astronomis  pegunungan  tersebut  terletak pada koordinat batas Barat 110° 47’ 25’’ BT, batas Timur 112° 26’ 42’’ BT, batas Utara 6° 38’ 34’’ LS, batas  Selatan 7°  10’  16’’LS,  yang  mencakup luas sekitar  2.756  km 2 (Tim  Pelaksana  KLHS Pegunungan Kendeng, 2017a).
Secara  umum Karst  memiliki  fungsi  strategis sebagai penyimpan cadangan air terbesar di bawah permukaan (Wacana,  et  al.,  2014). Karst  memiliki fungsi  kehidupan  yang  didasarkan  pada  fungsi simpanan  dan  sumber  air,  fungsi  ekologis  jasa lingkungan, fungsi penyerap karbon dioksida sebagai bagian  proses  karstifikasi,  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan (Jauhari,  2017).  Fungsi  karst  di Pulau Jawa  merupakan  ruang  hidup (Rodhial  Falah, Chandra, & Wacana, 2017). Di Pulau Jawa, lebih dari 11,2  Juta jiwa  tinggal  di  dalam  kawasan batugamping, menunjukkan  keterkaitan  langsung antara  kawasan  batugamping  dengan  kehidupan manusia.  Selain  sebagai  wilayah  pemukiman penduduk, kawasan karst dimanfaatkan untuk aneka aktifitas  pendukung  kehidupan  seperti  pertanian, perkebunan,  peternakan,  hutan  produksi serta aktivitas  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  di kawasan karst, yaitu pertambangan, baik skala minor (tambang rakyat) maupun skala mayor untuk industri besar (Rodhial  Falah,  Chandra,  &  Wacana,  2017). Lima puluh lima persen Industri Semen di Indonesia berada di Pulau Jawa di wilayah Ekosistem Esensial Karst,  yang  menjadi  penyimpan  cadangan  air  di masa  yang  akan  datang (Masyarakat  Speleologi Indonesia, 2016).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
410
Gambar 1 : Ekosistem Pegunungan Kendeng Utara dalam satu kesatuan tidak terpisahkan (Tim Pelaksana KLHS Pegunungan Kendeng, 2017a).
Secara  yurisdiksi  teritorial,  Pegunungan Kendeng  Utara  masuk  dalam  wilayah  administratif Kabupaten Grobogan seluas  20.680,8  hektar, Kabupaten Pati seluas 88.964,8 hektar, termasuk di Kecamatan  Sukolilo,  Kayen,  dan  Tambakromo, Kabupaten Rembang seluas  39.875,4  hektar, termasuk di Kecamatan  Gunem  dan  Kecamatan Bulu. Kabupaten Blora seluas  19.714,2  hektar. Sedangkan  di  Jawa  Timur,  Pegunungan  Kendeng masuk  di Kabupaten Lamongan seluas  4.982,3 hektar, Kabupaten Tuban seluas 92.207 hektar, dan Kabupaten Bojonegoro seluas 9.175,6 hektar, atau 5,24  persen (Tim  Pelaksana  KLHS  Pegunungan Kendeng, 2017a).
Sebelum  masuk  ke  konteks  Amdal,  dari konteks  historis  mengenai  kebijakan  karst, bahwa, baik  pemerintahan orde  lama  (1950-1966) dan pemerintahan orde  baru  (1967-1998),  ekosistem
karst  lebih  dilekatkan  dalam  strategi  pembangunan ekonomi. Pada pemerintahan  Soekarno,  dapat  di identifikasi  melalui  pembangunan  pabrik  Semen Gresik di Jawa Timur yang diresmikan oleh Soekarno pada  7  Agustus  1957 (PT  Semen  Indonesia (Persero)  Tbk,  2013),  pembangunan  pabrik  Semen Tonasa yang  mengeksploitasi  Karst  Pangkep  di Sulawesi  Selatan,  dan  mulai  beroperasi  sejak  2 November  1968,  serta  menasionalisasi  perusahaan semen milik Hindia-Belanda yang merupakan pabrik semen  pertama  di  Indonesia  sejak  pemerintahan kolonial,  yang  sekarang  menjadi  Semen  Padang pada 5 Juli 1958 (NewsRoom, 2015).
Pada pemerintahan Soeharto, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I tahun 1969- 1974, industri semen telah dijadikan sebagai industri prioritas. Disampaikan bahwa Pemerintah Indonesia merencanakan melakukan  efisiensi  di  tiga  pabrik

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
411
semen (Gresik, Tonasa-Pangkep, dan Padang), dan akan  mempersiapkan  lokasi  pabrik  semen  dengan kapasitas 400.000 ton/tahun di Cibinong, Jawa Barat. Hal  menariknya,  bahwa  dalam  Repelita  I  telah merencanakan proyek pendirian pabrik semen yang lokasinya  belum  difinalkan,  namun  menyampaikan identifikasi kemungkinan lokasi-lokasi yaitu: Bohorok di  Sumatera  Utara,  Aceh,  Klaten  dan Pamotan (Rembang)  di  Jawa  Tengah, ataupun  Cibadak  di Jawa  Barat. Sejak Repelita  I telah menjadikan industri  semen  sebagai  industri  prioritas,  kemudian secara  konsisten  dilanjutkan  dalam  Repelita selanjutnya hingga keruntuhan orde baru.
Cara  pandang  berbeda  terhadap  karst,  yakni dalam  wujud  kebijakan  perlindungan,  baru  lahir pertama  kalinya  setelah  masa  keruntuhan pemerintahan orde baru, tepatnya pada tahun 1999 lewat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1518 K/20/MPE/1999 Tentang Pengelolaan Kawasan  Kars. Kebijakan  tersebut  mengalami perubahan  lewat Keputusan  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456 K/20/MEM/2000 Tentang Pengelolaan Kawasan Kars (Kepmen Karst 2000). Secara  normatif,  Kepmen  Karst  2000 memberikan  kesulitan  tertentu,  yaitu  soal  klasifikasi kawasan  karst  menjadi  3  kelas  berbeda.  Klasifikasi berdasarkan  kelas  karst  ini  pada  dasarnya menentukan  mana  kawasan  karst  yang  tidak  boleh dan  mana  yang  boleh  untuk  ditambang (Suhendar, 2015).  Aturan  dan  penetapan  yang  demikian dinilai telah menimbulkan  ambiguitas,  ketidakpastian,  dan kesulitan bagi rencana pembangunan.
Ketidakjelasan penentuan kelas nyata menjadi batu  sandungan  bagi  rencana  pertambangan  dan pendirian  pabrik  semen,  yaitu  dalam  rencana  oleh SMGR di  Pegunungan  Kendeng  Utara,  tepatnya  di Kecamatan Sukolilo bagian dari wilayah administratif Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah pada  sekitar  tahun 2005-2011. Realitas  kasus  SMGR  di  Sukolilo, menjadi  bahan  refleksi  penting  untuk  perubahan terhadap  aturan-aturan  normatif  yang  menjadi  batu sandungan bagi investasi. Batu sandungan tersebut berupa aturan mengenai  karst (kaitannya  dengan tata  ruang), aturan  mengenai  Amdal (kaitannya dengan  syarat  izin  usaha),  dan aturan  mengenai pertambangan (kaitannya dengan izin pertambangan eksplorasi).
Untuk  membantu  Daerah  dalam  penataan ruang  berkenaan dengan  pemanfaatan  kawasan karst, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Bentang  Alam  Karst (Permen  17/2012) yang menggantikan Kepmen Karst 2000. Permen 17/2012 berisi  pedoman  penetapan  kawasan  bentang  alam karst dalam  rangka  mewadahi  substansi  yang dibutuhkan untuk penyusunan tata ruang (Suhendar, 2015). Perbedaan  signifikan  antara  Kepmen  ESDM Karst 2000 dengan Permen 17/2012 adalah, bahwa dalam  Permen  17/2012  telah  menghapus  rintangan yang ada, berupa klasifikasi kelas karst.
Permen 17/2012 turut mencabut 3 Penetapan Kawasan  Karst,  termasuk mencabut  Penetapan Kawasan Karst Sukolilo yang masuk dalam wilayah Pegunungan  Kendeng  Utara.  Walaupun  Kawasan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Bentang Alam Karst (KBAK) ditetapkan kembali pada tahun  2014, dalam  penetapan  yang  baru  terdapat pengurangan luas  kawasan  karst dari yang sebelumnya pernah ditetapkan. Pengurangan terjadi terhadap  Kawasan  Karst  di  Gombong  yang  semula seluas 48,94 Km 2 menjadi tinggal seluas 40,89 Km 2 (Kepmen  ESDM  Nomor  3873  K/40/MEM/2014);
Kawasan  Karst  Gunung  Sewu  dan  Pacitan  Timur yang  semula  seluas  1468,102  Km 2 menjadi  tinggal seluas  1100,17  Km 2 (Kepmen  ESDM  Nomor  3045 K/40/MEM/2014); dan  Kawasan  Karst  Sukolilo semula seluas total 194,72 Km 2 (Pati seluas 118,02 Km 2 ; Grobogan seluas 72,17 Km 2 ; dan Blora seluas 4,53 Km 2 ) kemudian ditetapkan dengan jumlah yang meluas  yaitu  seluas 200,79  Km 2 (Pati  seluas 71,80 Km 2 ; Grobogan seluas 112,20 Km 2 ; dan Blora seluas 16,79  Km 2 ),  kendati  luasan  total  bertambah, untuk daerah  Kabupaten  Pati  terjadi  penyempitan  luasan seluas  46,22  Km 2 (Kepmen  ESDM  Nomor  2641 K/40/MEM/2014).
Mengenai aturan tentang Amdal, refleksi kasus SMGR di Sukolilo dapat dilihat dalam Risalah Sidang pembahasan  RUU  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup tahun  2009. Disana,  pembahasan  mengenai  Amdal berulang  kali  berefleksi  pada  kasus  Sukolilo berkaitan  Amdal,  ialah  mengenai  dua  isu  besar Amdal yang hendak dijawab, yaitu mengenai kualitas Amdal  dan  kualitas  penilaian  atau  pengambilan keputusannya agar tidak dimasuki unsur politik atau kepentingan  pejabat  publik  dan  aktor  kapital (DPR RI,  2009). Salah  satunya  dimana Sonny  Keraf, menyampaikan:
“Tapi  kalau  misalnya  ada  penolakan,  apalagi penolakan  itu  cukup  luas  pada  beberapa kasus  misalnya,  saya  menghadapi  di Pati... mengenai  Semen  Gresik  penolakan  luar biasa, terjadi silang pendapat antara dua atau tiga  universitas  besar  dan  seterusnya,  disini harus  sudah  menjadi  perhatian  pengambil keputusan  ini  (hasil  penilaian  Amdal)  bahwa dia tidak bisa menyetujui begitu saja dokumen ini  karena  ada  tanggapan  publik  yang  luar biasa” (DPR RI, 2009).
Dari sana, terbitlah UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997, dan selanjutnya terbit aturan pelaksana mengenai Amdal yaitu PP 27/2012 menggantikan PP 27/1999. Dalam  UU  32/2009,  Amdal  memiliki keterkaitan erat dengan pola ruang dalam aturan tata ruang.
Apabila pembahasan di legislatif diperhatikan, konsepsi seputar Amdal, terutama berkaitan dengan independensi  penilaian  Amdal  dan tim  pakar independen,  lebih  tampak  seperti  pembahasan konseptual yang tidak tuntas. Konsepsinya berujung pada  generalisasi  yang  tidak  koheren  dengan maksud  awalnya. Generalisasi  permasalahan  justru dikaitkan dengan sanksi pidana dan rekrutmen yang baik, yang ketika dicermati sama sekali tidak memiliki konsekuensi  logis  dengan  pembatasan  potensi kepentingan  politis  dan  kepentingan  partikular lainnya  dari  pemilik kewenangan  atributif.  Hal demikian, karena  walaupun  penilaian  dimandatkan kepada Komisi Penilai Amdal (KPA), namun mandat itu  diberikan  tanpa  adanya  pembatasan demi menghilangkan  peluang  masuknya  kepentingan partikular  dan  politis  dari  pemilik  kewenangan atributif.  Sementara  itu,  sanksi  pidana  dalam  UU

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
32/2009  tidak  satupun  yang  memiliki  koherensi dengan maksud  awal  yaitu menghilangkan kepentingan partikular dari pejabat penerbit izin.
Mengenai  independensi  penilaian  oleh  KPA (khususnya  tim  pakar  independen)  menjadi  klausul yang tidak jelas, karena tidak dibahas secara khusus dan  mendetail. Yang  ada  hanya semacam pemolesan  dari  konsep  lama,  yang  tidak  memiliki kejelasan. Hal demikian tentu saja memberi peluang untuk digunakan  sebagai  alat  justifikasi  normatif terhadap  independensi, objektivitas  dan kepakaran, dengan memanfaatkan  dikotomi  harfiah  dan  skalar antara kata tergantung/menjadi bagian (dependence) dengan  tidak  bergantung/terpisah (independent), untuk  menutup-nutupi  peran  kekuasaan seperti disampaikan  Nedelsky  dan  Friedman. Karena  itu, independensi  penilaian  Amdal  yang  semula dimaksudkan  sebagai  upaya  menghilangkan masuknya  kepentingan  politik  dan  kepentingan partikular  lainnya  dari  pejabat  pemberi  izin lingkungan, juga seperti kata Nedelsky yaitu sebatas “mitos” dan “ilusi” belaka.
Masuk  ke  tinjauan  empiris,  bahwa  dinamika pelaksanaan Amdal kembali diperhadapkan ke warga dan ekosistem di Pegunungan Kendeng Utara, yaitu lewat rencana INTP pada tahun 2011 di Kecamatan Kayen  dan  Kecamatan  Tambakromo,  Kabupaten Pati. Pada 2014 Rapat penilaian Amdal meloloskan Amdal  INTP  yang  berujung  pada  terbitknya Izin Lingkungan oleh Bupati Pati. Di belahan Pegunungan Kendeng  lainnya,  setelah  gagal  di  Sukolilo, pada sekitar  tahun 2011-2012, SMGR secara  cepat
mengantongi  berbagai  persyaratan  perizinan  untuk mendirikan  industri  di  Kecamatan  Gunem  dan Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Pada 2012, telah  terbit Izin  Lingkungan bagi SMGR  dari Gubernur Jawa Tengah.
Baik  Izin  Lingkungan  INTP  maupun  SMGR, telah digugat oleh  warga  ke  Peradilan Tata Usaha Negara  (PTUN).  Dalam sengketa  dengan INTP, warga  menang  di  tingkat  pertama,  namun  menelan kekalahan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, pengadilan  tinggi  dan  Mahkamah Agung menggunakan argumen yang  sangat normatif  dan prosedural.  Sementara  dalam  sengketa  izin  SMGR, warga kalah di tingkat pertama dan tingkat banding juga  dengan  argumen  normatif  dan  prosedural, namun pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung menggunakan  argumen  normatif,  prosedural dan substantif memutuskan untuk membatalkan izin lingkungan, serta  memerintahkan  Gubernur  Jawa Tengah  mencabut  Izin  Lingkungan  SMGR.  Akan tetapi, Gubernur Jawa Tengah justru memerintahkan penyempurnaan  Amdal  oleh  SMGR  dan penilaian Amdal SMGR oleh KPA Provinsi Jawa Tengah. Pada 23  Februari  2017, Gubernur  Jawa  Tengah  kembali menerbitkan Izin Lingkungan baru untuk SMGR.
Dari sana, tugas kita adalah untuk menyadari bagaimana  perilaku  normal  seperti  itu  masuk  ke dalam  mitos  tentang  proses  kebijakan  rasional  dan terus-menerus  mengancam untuk  menghadapi  fiksi dengan  realitas  yang  merongrong (Wood,  1998). Dalam  kasus  di  Pati  yang  melibatkan  INTP,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
414
disampaikan  bahwa independensi  penilaian  Amdal terletak pada tenaga ahli dan Institusi keilmuan yang ada dibelakang pejabat berwenang, disana terdapat klaim bahwa tenaga ahli tersebut telah netral dalam melaksanakan  penyelenggaraan penilaian (Purwadi, 2019). Ditambahkan bahwa  penilaian  Amdal  INTP adalah  penilaian  Amdal  terbesar  yang  pernah dilaksanakan  karena  mengundang  banyak  pihak, bahwa hampir semua pejabat provinsi kagum dengan Amdal  Pati.  Semua  hadir  termasuk  Bapak  Bupati, Dandim dan Kapolres hadir (Setyaji, 2019) (Purwadi, 2019).
Dalam  masyarakat  berisiko, sains,  teknologi, atau klaim yang dibuat oleh "para ahli" dan penilaian serta pernyataan yang dihasilkan oleh proses Amdal tidak dipercaya oleh publik atau pembuat keputusan yang  menjadi  tujuan  mereka. Bukti  menunjukkan bahwa  orang  tidak  percaya  dan  sangat  skeptis bahwa  konsultan  yang  bekerja  untuk  pemrakarsa proyek dapat memberikan informasi yang tidak bias (Weston,  2003) (Weston,  2004) (Weston,  2010). Bahwa  selain  itu, pembuat  keputusan  seolah  dapat bertindak “heroik” (Owens, Rayner, & Bina, 2004).
Sedangkan  dalam  penilaian  Amdal  dalam kasus SMGR di Rembang, klaim heroik dan bias juga tampak seperti  konteks  Amdal  yang  telah layak lingkungan  dari  12  pakar  yang  sebagian  besar Profesor yang di klaim independen (Suprobo, 2019) (Wiharto, 2019). Bahwa hal yang lebih terasa adalah bias  berkaitan  dengan  analogi  yang  tampak menyesatkan, semisal analogi surat izin mengemudi (SIM)  dengan  Izin  Lingkungan,  daya  rusak
pertambangan di wilayah cekungan air tanah dengan permukiman  yang  ada  diatas  cekungan air  tanah, bahkan analogi perbandingan semacam “permaafan” dalam  konteks  pidana  atau  “kebijaksanaan”  ganti kerugian  dalam  konteks  perdata  dengan  apa  yang dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang merupakan  perkara  Tata  Usaha  Negara (Wiharto, 2019). Hal demikian ialah tafsir sepihak yang bahkan difasilitasi  oleh  pihak  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah.
Dari  sana,  pada  intinya  mengenai  konteks penilaian  Amdal  SMGR  pada  tahun  2017  ialah inisiatif dari Gubernur Jawa Tengah, didasarkan pada tafsir  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung,  diklaim telah sesuai dengan aturan main (rule of law), diklaim telah  dinilai  secara  independen  dan  diklaim  telah melibatkan pakar keilmuan yang independen. Inisiatif sesat,  tafsir  sepihak, framing menggunakan  analogi yang menyesatkan, bahkan dorongan untuk melihat konteks  kasus  kesudut  yang  netral,  ternyata  telah mengaburkan hubungan kekuasaan yang sebenarnya  menampakkan  ciri  yang  tidak  ideal. Seperti  yang  disoroti  oleh Unger dalam  melakukan kritik  terhadap  formalisme,  dengan  menyampaikan “the  analogy-mongering  must  be  brought  to  a  halt” (Unger,  1983). Hal-hal  demikian  tidak  lain  dalam upaya  untuk  melakukan  pengaturan  perilaku (conduct  of  conduct) dan  manajemen  peluang (Foucault, 2000) (Death, 2014).
Dalam  membentuk  perilaku  tandingannya, warga  di  Rembang,  Pati, bahkan  warga  lainnya disekitar  Pegunungan  Kendeng  Utara mendirikan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
415
wadah  penolakan  bersama  bernama  Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK). Siapapun yang hendak peduli terhadap ibu bumi dan secara khusus terhadap Pegunungan Kendeng Utara dapat  berkontribusi  terhadap  gerakan  tanpa membedakan  pendidikan,  latar  belakang,  gender, agama  ataupun  kesukuan.  Pembagian  peran  pun dilakukan  dengan  kesadaran  dan  kepedulian  yang dibangun  secara  bersama-sama (Prianto,  2019). Mereka berulang kali menyatakan:
“perjuangan  ini  tidak  akan memberikan  uang, tanah ataupun gunung, perjuangan ini adalah perjuangan  untuk  membuat  langit  tetap  biru, udara tetap bersih, sandang-pangan terpenuhi, dan  masa  depan anak-cucu  dapat  dilindungi” (Gunretno, 2019).
Warga melakukan aksi seperti longmarch, aksi cor kaki  didepan  istana  negara,  aksi cor kaki  di depan  kedutaan  besar  Jerman,  aksi  tenda, aksi lesungan, aksi menunggu di depan kantor gubernur selama  sebulan,  dan  banyak  aksi-aksi  lainnya. Warga bersama aliansi civil society juga melakukan intervensi  terhadap  perumusan  revisi  Peraturan Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Provinsi  Jawa  Tengah,  menyuarakan moratorium  perizinan  tambang,  dan  menyuarakan tolak pabrik semen di Pulau Jawa. Pada 2 Agustus 2016,  warga  berhasil mendorong  Presiden  Joko Widodo  untuk memerintahkan dilakukannya  KLHS khusus bagi Pegunungan Kendeng Utara meliputi 7 Kabupaten di 2 Provinsi.
KLHS  Pegunungan  Kendeng  dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kantor Staf Presiden (KSP) melalui dua
tahap, yaitu tahap I meliputi kawasan CAT Watuputih dan sekitarnya di Kabupaten Rembang, dan tahap II meliputi semua wilayah Pegunungan Kendeng Utara. KLHS  tahap  I  mengungkap berbagai  hal,  salah satunya adalah valuasi  ekonomi  total  biaya  yang harus  ditanggung  setiap  tahunnya hingga  tahun 2020, apabila  terjadi  eksploitasi  oleh  aktivitas penambangan pada ekosistem CAT Watuputih, yaitu sebesar Rp  2.227.916.475.085  per  tahun (Tim Pelaksana  KLHS  Pegunungan  Kendeng,  2017a). Sedangkan dalam KLHS  tahap  II,  sebesar: Rp 2.475.627.779.073  per  tahun,  dengan  deviasi  10% (Tim  Pelaksana  KLHS  Pegunungan  Kendeng, 2017b).
Pembahasan  empiris  kasus  di  Pegunungan Kendeng  Utara,  independensi  penilaian  Amdal, diwarnai oleh upaya pengaturan perilaku (conduct of conduct) dan  diwarnai  pula  dengan  “perilaku tandingan”, telah  semakin  menegaskan  bahwa penilaian  Amdal  yang  independen  ialah  ilusi, mitos, dan menutup-nutupi peran kekuasaan.
Kenyataannya  ialah,  bahwa negara  (Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah,  Pemerintah  Kabupaten Rembang,  dan  Pemerintah  Kabupaten  Pati) memainkan peran  yang  besar  dalam  memfasilitasi kepentingan  perusahaan  (SMGR  dan  INTP), yang berarti  berpihak. Dari  sana,  praktik-praktik  seperti memanipulasi  pihak-pihak,  melindungi  ego  yang rapuh,  bermanuver  untuk  keuntungan  dan kekuasaan,  menyebarkan  wacana,  menetapkan peraturan  yang  tajam  dan  mendominasi  orang  lain, debat  metodologi  dan  seputar  kompetensi  maupun

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
disiplin profesional seakan sudah menjadi kebiasaan yang normal (Wood, 1998).
b. Konsep Ideal Perencanaan berbasis Independensi dalam  rangka  Perlindungan Lingkungan Hidup
Landasan  ideal ini dibangun  diatas pemahaman  menggunakan  pendekatan  relasional yang mengedepankan sentralitas hubungan terhadap nilai-nilai  inti  kehidupan,  dan  tidak  lantas  percaya terhadap  mekanisme  demokratis  yang  masih memiliki  potensi  merusak,  daripada  menumbuhkan nilai-nilai  inti  seperti  otonomi.  Selain  itu konsepsi ideal  berbasiskan  etika  kepedulian (ethics  of  care), dan penggunaan pendekatan yang mengedepankan sentralitas  terhadap  kebutuhan  dari  rakyat.  Dalam landasan  yang  demikian,  maka  pemahaman individualistik  liberal  harus  dihapuskan,  dimana  hak bersifat  konstitutif  namun  tidak  deterministik,  hak khususnya hak individual tidak menjadi kartu “truf”.
Pembukaan  UUD  1945  telah  menyampaikan keinginan  luhur,  yaitu  nilai  kemerdekaan  yang menihilkan penindasan, peri-kemanusiaan, dan peri- keadilan.  Nilai-nilai  ini  tentu  saja  tidak  melepaskan (separate) dirinya  menjadi  berdiri  sendiri-sendiri, bahkan  terhadap  nilai-nilai  lain  yang  belum disebutkan barusan, semisal nilai kedaulatan rakyat, perdamaian abadi, dan nilai lainnya. Nilai-nilai itu non parsial, sama seperti kita memaknai ekologi ataupun (yang  disebut  Habermas) lebenswelt atau  dunia kehidupan, yaitu yang holistik.
Sedari  awal,  Amdal  dikonstruksi  dari  cita-cita untuk  melindungi  lingkungan  hidup,  dan  cita-cita tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks nilai yang telah  dijelaskan  sebelumnya. Apa  yang  dirumuskan oleh Habermas mengenai tindakan komunikatif, etika wacana,  wacana  hukum  dan  demokrasi  deliberatif, dan  berperan  merumuskan  teori  perencanaan komunikatif  (CPT)  adalah  berharga, dan  dapat menjadi  salah  satu  landasan.  Habermas  sendiri mengkonsepsikan hukum berada diantara fakta dan norma,  dan  juga  konsepsi  komunikatifnya,  ialah dalam  lingkup  yang  relasional (Habermas,  1996). Namun  konsepsi  Habermas  dalam  kajian  ini dirasakan belum mencukupi, dan kemudian konsepsi otonomi relasional Nedelsky, etika kepedulian (ethics of  care),  dan  penggunaan  pendekatan  yang mengedepankan sentralitas terhadap kebutuhan dari rakyat, berharga untuk mencukupinya.
Spesifik  mengenai  konteks  perencanaan kebijakan  lingkungan  hidup.  Dalam  membicarakan tujuan  perencanaan  mengenai  lingkungan  hidup, sudah  semestinya  mengedepankan  sentralitas hubungan  terhadap  nilai-nilai  inti  kehidupan. Sentralitas  hubungan  tersebut  yang  utama  ialah perlindungan lingkungan hidup itu sendiri, kemudian nilai  otonomi/kemandirian,  kemanusiaan,  dan keadilan  lingkungan.  Sedangkan  etika  kepedulian, ialah  yang  memandang  penting  pengalaman- pengalaman  para  subjek,  serta  perasaan  peduli, yang  mana  selama  ini,  selalu  ditempatkan  sebagai penilaian  subjektif  dan  irasional  belaka,  yang posisinya  seakan  lebih  rendah  daripada  penilaian

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
417
objektif  dibawah  panji-panji  ilmu  pengetahuan.
Bahwa selain sentralitas terhadap nilai-nilai inti, dan etika  kepedulian,  perlu  ditambahkan  pula,  bahwa perencanaan  lebih  baik  jika  mengedepankan sentralitas  terhadap  kebutuhan  dari  rakyat  sendiri, yang dinilai tidak hanya secara makro namun dinilai hingga  ke  hubungan  konstruktif  terkecil semisal rumah  tangga,  dan  entitas  selain  manusia  seperti tumbuhan, hewan dan bahkan kesatuan ekosistem.
Weston telah  menyampaikan bahwa Amdal ada  untuk  melayani  kepentingan  kapitalisme (Weston, 2010). Kemudian, Weston menyampaikan: “It is perhaps time that we stop searching for theories to  defend  it  (Amdal;  ditambahkan oleh penulis)  and start  to  campaign  for  something  radically  different” (Weston, 2010). Transformasi yang radikal sekiranya ialah  dengan  cara  berhenti  mengadopsi  model  dan agenda  yang  menjadi  bagian  dari  kapitalisme  neo- liberal  atas  keinginan  mereka  menghasilkan akumulasi  kapital,  dan  beralih  kepada  model perencanaan  pembangunan  yang  mengedepankan sentralitas hubungan nilai-nilai inti, etika kepedulian, dan  sentralitas  terhadap  kebutuhan  dari  rakyat. Namun,  melihat  optimisme  Nedelsky,  dipahami bahwa  transformasi  sosial  dapat  direncanakan  dan dijalankan  secara  perlahan,  karena  perubahan mutlak dan  langsung  seperti  sejarah  revolusi diberbagai  belahan  dunia  hampir  sulit  dilakukan mengingat sejarah kelam dibalik tabirnya, yaitu justru merusak sentralitas hubungan nilai-nilai inti terutama nilai  kemanusiaan,  bertentangan  dengan  etika kepedulian,  dan dipahami  tidak  selalu  bersandar
pada  kebutuhan  rakyat,  melainkan  lebih  sering bersandar pada kepentingan elit borjuis.
Tujuan  dan  substansi  diberlakukannya instrumen  perlindungan  lingkungan  hidup  akan mempertanyakan,  bagaimanakah  penilaian  dampak lingkungan hidup yang independen itu? Pemaknaan dari  otonomi  atau  independen  itu  sendiri,  ialah melebihi  dari  makna  kata  netral  bahkan  imparsial. Hal demikian mensyaratkan penjaminan perlindungan  yang  menjadi  sentralitas  hubungan nilai-nilai inti kehidupan, tanggung jawab dan gotong- royong  yang  menjadi  sentralitas  hubungan  dan turunan dari etika kepedulian, dan kebutuhan rakyat sebagai  sentralitas  hubungan,  dalam  artian mengedepankan  hal-hal  yang  benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak merusak nilai- nilai  inti  kehidupan  lainnya.  Hal  demikian  kemudian akan  menjadi  konsepsi  dari  otonomi  atau independensi yang relasional.
Model  perencanaan  memang  diusulkan  agar dapat  memprioritaskan  alternatif  selain  model perencanaan  dominan  saat  ini  seperti  penggunaan instrumen Amdal. Namun, menggunakan perencanaan  alternatif  yang  lebih  baik,  ataupun masih  menggunakan  model  perencanaan  dominan seperti  Amdal,  dirasa  perlu  menetapkan  prasyarat tertentu bagi terlaksananya tujuan dan substansi dari perlindungan  lingkungan  hidup.  Prasyarat  tersebut menjadi konsekuensi logis digunakannya pendekatan relasional,  dimana  pengembangan  pendekatan relasional  tidak  hanya  mementingkan sentralitas hubungan terhadap nilai-nilai inti kehidupan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Semisal dalam hal masih digunakannya model perencanaan dominan seperti Amdal. Prasyarat bagi otonomi/independensi  relasional  terhadap  Amdal, yaitu  dengan  terlebih  dahulu  diberlakukannya penerapan  konsep  otonomi/independensi  relasional dalam  pembuatan  KLHS,  kemudian  RTRW/  RPJP/ RPJM/  RZWP-3-K,  kemudian  barulah  Amdal,  dan Izin. Pendekatan relasional tidak bisa secara tiba-tiba digunakan pada tahap Amdal, sementara kebijakan- kebijakan  yang  mendahuluinya  melupakan pendekatan  relasional. Bahwa  masyarakat  harus diikutsertakan dalam perumusan norma hukum yang akan  dikenakan  kepada  mereka  sendiri,  dalam bahasa  Nedelsky  ialah “a  site  of  discursive engagement” (Nedelsky, 2011). Bahkan terlebih baik lagi, dimana apa yang dirumuskan ialah organik dari warga  masyarakat  sendiri yang disusun  dari  tingkat terkecil yaitu desa dan naik hingga ke tingkat pusat (bottom-up), dan bukan sebaliknya (top-down).
Mekanisme  demokratis  berpeluang  untuk membunuh  nilai-nilai  inti,  karenanya  model representatif dan pemungutan suara sebisa mungkin harus  dihindari.  Prasyarat  lainnya  ialah,  dimana konsep  teritori  yang  masih  dalam  bayang-bayang dominasi  konsep  yurisdiksi  teritorial  dan  yurisdiksi personal  harus  diganti  dengan  konsep  teritori  yang lebih  berperspektif  ekologis,  yaitu  konsep  wilayah berbasiskan ekosistem atau ekoregion.

## D. SIMPULAN
Independensi  penilaian  oleh  KPA  (khususnya tim  pakar  independen)  digunakan  sebagai  alat
justifikasi normatif terhadap independensi, objektivitas  dan  kepakaran,  dengan  memanfaatkan dikotomi  harfiah  dan  skalar  antara  kata tergantung/menjadi  bagian (dependence) dengan tidak  bergantung/terpisah (independent), untuk menutup-nutupi peran kekuasaan seperti disampaikan  Nedelsky dan  Friedman.  Karena  itu, independensi  penilaian  Amdal  juga  seperti  kata Nedelsky yaitu sebatas “mitos” dan “ilusi” belaka. Hal demikian  kemudian  dikuatkan  oleh  telaah  empiris kasus di Pegunungan Kendeng Utara yang diwarnai oleh  upaya “pengaturan  perilaku” (conduct  of conduct) dan  diwarnai  pula  dengan  “perilaku tandingan” (counter conduct).
Konsep  ideal  yang  dapat  diberikan  bagi perencanaan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup,  ialah  dalam  landasannya,  yaitu: Pertama, mengusung pendekatan relasional yang mementingkan  sentralitas  hubungan  terhadap  nilai- nilai  inti  kehidupan,  dan  tidak  lantas  percaya terhadap  mekanisme  demokratis  yang  memiliki potensi  merusak,  daripada  menumbuhkan  nilai-nilai inti; Kedua, berbasiskan  etika  kepedulian (ethics  of care); dan Ketiga, mengusung  konsepsi  yang mementingkan  sentralitas  terhadap  hal  yang  benar- benar menjadi kebutuhan dari rakyat, namun dengan tidak merusak nilai-nilai inti kehidupan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## DAFTAR PUSTAKA BUKU DAN RISALAH:
Adams,  Guy  B.,  &  Balfour,  Danny  L.  (1998).
Unmasking  Administrative  Evil. Thousand Oaks CA: Sage Publications.
Ardianto,  Hendra T.  (2016). Mitos  Tambang  Untuk Kesejahteraan;
Pertarungan Wacana Kesejahteraan Dalam Kebijakan
Pertambangan. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
Azhary.  (1995). Negara  Hukum  Indonesia. Jakarta:
UI-Press.
Death,  C.  (2014). Mengelola  Pembangunan  Yang Berkelanjutan;  Kemitraan,  Protes,  dan Kekuasaan di KTT Dunia. (Dariyatno, Penerj.)
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
DPR RI. (2009). Risalah RUU Tentang Pengelolaan
Lingkungan  Hidup. Jakarta:  Tidak  di
Publikasikan.
Foucault,  M.  (1998). The  Will  to  Knowledge:  The
History of Sexuality Vol. 1. (R. Hurley, Trans.)
London: Penguin.
Foucault,  M.  (2007). Security,  Teritory,  Population:
Lectures at the College de France 1975-1978.
(M.  Senellart,  Ed.,  &  G.  Burchell,  Trans.)
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Habermas,  J.  (1996). Between  Facts  and  Norms;
Contributions  to  a  Discourse  Theory  of  Law and  Democracy. (W.  Rehg, Trans.)
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Hendrapati,  M.  (2014). Prinsip-Prinsip  Hukum
Internasional  Mengenai  Yurisdiksi  dan
Tanggung  Jawab  Negara. (Kadarudin, Ed.) Makassar: Pustaka Pena Press Makassar. Hill, M. (2005). The Policy Process. 4th edn. London:
Pearson Longman.
Indarti,  E.  (2010). Diskresi  dan  Paradigma:  Suatu
Telaah  Filsafat  Hukum. Semarang:  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Indroharto.  (2000). Usaha  Memahami  Undang-
Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara;  Buku  I  Beberapa  Pengertian  Dasar Hukum Tata Usaha Negara Ed. Rev., Cet. 4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kamarullah.  (2013). Keputusan  Tata  Usaha  Negara
Yang  Merupakan  Perbuatan  Hukum  Perdata; Karakteristik  dan  Problematika  Penanganan Sengketanya. Pontianak: UNTAN Press.
Kartodihadjo,  H.  (2017). Di  Balik  Krisis  Ekosistem:
Pemikiran  Tentang  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. Jakarta: LP3ES.
Masyarakat  Speleologi  Indonesia.  (2016). Tinjauan
Ancaman  Kelangsungan  dan  Daya  Dukung Ekosistem  Esensial  Karst  Gombong  oleh Rencana  Pendirian  Pabrik  Semen. Bogor: Indonesian Speleological Society (ISS).
Montesquieu.  (2015). The  Spirit  of  Laws. (M.  K.
Anam, Trans.) Bandung: Nusamedia.
Nedelsky,  J.  (2011). Law’s  relations  :  a  relational theory of self, autonomy, and law. New York: Oxford University Press.
Ridwan  HR.  (2013). Hukum  Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Ritzer,  G.  (2014). Teori  Sosiologi;  Dari  Sosiologi Klasik  Sampai  Perkembangan  Terakhir Posmodern  edisi  kedelapan  (Terj  dari  Eight Edition  Sociological  Theory  oleh  Pustaka Pelajar). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sager, T. (2013). Reviving Critical Planning Theory;
Dealing  with  pressure,  neo-liberalism,  and responsibility  in  communicative  planning.
London: Routledge.
Suteki,  &  Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi
Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori  dan  Praktik. Depok: Rajawali Pers.
Tim  Pelaksana  KLHS  Pegunungan  Kendeng.
(2017a). Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis
(KLHS)  Kebijakan  Pemanfaatan  dan Pengelolaan  Pegunungan  Kendeng  yang Berkelanjutan Tahap I; Kawasan Cekungan Air Tanah  (CAT)  Watuputih  &  Sekitarnya, Kabupaten  Rembang. Jakarta:  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Staf Presiden.
Tim  Pelaksana  KLHS  Pegunungan  Kendeng.
(2017b). Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis
(KLHS)  Kebijakan  Pemanfaatan  dan Pengelolaan  Pegunungan  Kendeng  yang Berkelanjutan  Tahap II. Jakarta:  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Staf Presiden.

## ARTIKEL JURNAL:
Amalia,  Wisda.,  Samekto,  Adji.,  &  Prihatin,  Eko Sabar. (2016). Perlindungan Hukum Kawasan
Karst  Terhadap  Kegiatan  Pertambangan Kaitannya  Dengan  Pengelolaan  Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan  Karst  Gombong  Selatan,  Kebumen, Jawa  Tengah). LAW  REFORM, Vol.  12,  (No.
1), pp.132-144.
Bartlett,  Robert  V.,  &  Kurian,  Priya.  (1999).  The Theory  of  Environmental  Impact  Assessment: Implicit  models  of  policy  making. Policy  & Politics, Vol. 27, (No. 4), pp. 415-433.
Caldwell,  Lynton.  K.  (1988).  Environmental  Impact Analysis (EIA): Origins, Evolution, and Future Directions. Impact Assessment, Vol. 6, (No. 3- 4), pp. 75-83.
Cashmore,  Matthew.,  &  Richardson,  Tim.  (2013).
Power  and  environmental  assessment: Introduction  to  the  special  issue. Environmental  Impact  Assessment  Review,
Vol. 39, pp. 1-4.
Ciptaningrum,  Yurike  I.  R., Atikah,  Warah.,  & Fadhilah,  Nurul  L.  (2017).  Peran  Serta Masyarakat  dalam  Proses  Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, (Issue 1), pp.
61-78.
Coffee, A. (2013). Mary Wollstonecraft, Freedom and the  Enduring Power  of  Social  Domination.
European Journal of Political Theory, Vol. 12, (Issue. 2), pp. 116-135.
Coffee,  A.  (2014  Forthcoming).  Freedom  as Independence:  Mary  Wollstonecraft  and  the Grand  Blessing  of  Life. Hypatia  A  Journal  of

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Feminist  Philosophy, Vol. 29, (Issue.  4),  pp.
908-924.
Enríquez-de-Salamanca,  Á.  (2018).  Stakeholders'
manipulation  of  Environmental  Impact Assessment. Environmental Impact
Assessment Review, Vol. 68, pp. 10–18.
Friedman,  M.  (2013,  Spring).  Relational  Autonomy and  Individuality. The  University  of  Toronto Law Journal, Vol. 63, (No. 2), pp. 327-341.
Halldenius,  L.  (2007).  The  Primacy  Of  Right;  On Triad  Of  Liberty,  Equality  And  Virtue  In Wollstonecrafts  Political  Thought. British Journal for the History of Philosophy, Vol. 15,
(No. 1), pp. 75-99.
Hunt, A. (1986). The Theory of Critical Legal Studies.
Oxford  Journal  of  Legal  Studies, Vol.  6, (No.
1), pp. 1-45.
Jauhari, A. (2017). Fungsi Karst Sebagai Penyangga
Kehidupan – Karst  Watuputih  Rembang.
Semarang: tidak dipublikasi.
Kennedy,  D.  (1979).  The  Structure  of  Blackstone's Commentaries. Buffalo  Law  Review, Vol.  28, (No. 2), pp. 205-382.
Mackay,  S.  (2019).  Third-Wave  Neoliberalism  in Practice:  Engagement,  Equity,  and  Social Welfare  in  the  Halifax  Centre  Plan. Critical
Planning Journal UCLA, Vol. 24, pp. 116-130.
Mattila, H. (2019). Habermas revisited: Resurrecting the  contested  roots  of  communicative. Progress  in  Planning,  Article  in  press,  xx(xx), pp. 1-19.
Nugroho,  W.  (2018).  INTERACTIONS  BETWEEN LEGAL  SYSTEMS  IN  THE  JUDICIAL PROCESS  OF  KENDENG  CASE  (A CRITICAL  ANALYSIS  OF  ACCESS  TO JUSTICE). Diponegoro  Law  Review, Vol.  3, (No. 1), pp. 15-27.
Owens, Susan., Rayner, Tim., & Bina, Olivia. (2004).
New Agendas for Appraisal: Reflections  on theory, Practice,  and Research. Environment and Planning A: Economic and Space, Vol.36,
(Issue 11), pp.1943-1959.
Paden, R. (2003). Marxism, Utopianism, and Modern
Urban Planning. Utopian Studies, Vol. 14, (No.
1), pp. 82-111.
Plath, D. (2009). International Policy Perspectives on Independence  in  Old  Age. Journal  of  Aging And Social Policy, Vol. 21, (Issue. 2), pp. 209-
223.
Purcell,  M.  (2009).  Resisting  Neoliberalization: Communicative  Planning  or  Counter- Hegemonic  Movements? Planning  Theory, Vol. 8, (Issue. 2), pp. 140-165.
Richardson,  T.  (2005).  Environmental  assessment and  planning  theory:  four  short  stories  about power, multiple  rationality,  and  ethics. Environmental  Impact  Assessment  Review, Vol. 25, (Issue. 4), pp. 341-365.
Ruozzi,  E.  (2017).  The  Obligation  to  Undertake  an Environmental Assessment in the
Jurisprudence of the ICJ: A Principle in Search of  Autonomy. European  Journal  of  Risk Regulation, Vol. 8, (Issue. 1), pp. 158-169.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Suhendar, R. (2015, Maret). Kebijakan Pengelolaan Kars  di  Indonesia. Majalah  Geomagz, Vol.  5, (No. 1), pp. 18-21.
Tushnet,  M.  (1981).  Legal  Scholarship:  Its  Causes and  Cure. Yale  Law  Journal, Vol.  90,  Article 15, (Issue. 5), pp. 1205-1223.
Unger,  R.  (1983).  The  Critical  Legal  Studies
Movement. Harvard Law Review, Vol. 96, (No.
3), pp. 561-675.
Unger, R. (2013). Deep Freedom; Why the left should abandon equality. Juncture, Vol. 20, (Issue. 2), pp. 93-100.
Weston, J. (2000). EIA, Decision-making Theory and
Screening and Scoping in UK Practice. Journal of  Environmental  Planning  and  Management,
Vol. 43, (Issue. 2), pp. 185-203.
Weston, J. (2003). Is there a future for EIA? Impact Assessment  and  Project  Appraisal, Vol.21,
(No.4), pp.278-280.
Weston,  J.  (2004).  EIA  in  a  risk  society. Journal  of
Planning  and  Environmental, Vol.47, (No.2), pp.313-325.
Weston,  J.  (2010).  EIA  Theories:  All  Chinese
Whispers  and  No  Critical  Theory. Journal  of Environmental  Assessment  Policy  and Management  (JEAPM), Vol.  12, (No.  4),  pp.
357–374.
Winkler,  T.  (2011).  On  the  Liberal  Moral  Project  of
Planning  in  South  Africa. Urban  Forum, Vol. 22, (No. 2), pp. 135–148.
Wood,  G.  D.  (1998).  Projects  as  communities:
consultants,  knowledge  and  power. Impact
Assessment  and  Project  Appraisal, Vol.16, (No.1), pp.54-64.
Yeager,  P.  C.  (1987).  Structural  Bias  in  Regulatory Law  Enforcement:  The  Case  of  the  U.  S. Environmental  Protection  Agency. Social Problems Journal, Vol. 34, (Issue. 4), pp. 330–
344.

## ARTIKEL PROSIDING
Attamimi,  H.  (1994).  Der  Rechtsstaat  Republik Indonesia  dan  Perspektifnya  Menurut Pancasila  dan  UUD  1945. Makalah  pada Seminar  Sehari  dalam  Rangka  Dies  Natalis Universitas  17  Agustus  Jakarta  ke -42.
Jakarta:  diselenggarakan  oleh  FH  Universitas 17 Agustus Jakarta.
Wacana,  Petrasa.,  Irfanianto,  Rodhialfalah,  Abe.,
Widjanarko,  Sunu.,  Suryono,  Thomas., Chandra,  Fredy., Ahmad,  Fandi.,  Fauzi, Imron., Lukiarti,  Ming-Ming.  (2014).  Kajian Potensi  Kawasan  Karst  Kendeng  Utara Pegunungan  Rembang  Madura  Kabupaten Rembang,  Jawa  Tengah. PROSIDING SEMINAR  NASIONAL  KEBUMIAN  KE-7 (hal. 45-58).  Yogyakarta:  Jurusan  Teknik  Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
Wiratraman,  H.  (2016).  Studi  Sosio-Legal  Sebagai Studi  Interdisipliner. Makalah  untuk  Pelatihan Sosio-Legal. Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Pancasila dan Epistema Institute.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## ARTIKEL DALAM BUKU:
Adamian,  M.  (2008).  Environmental  (In)justice  in Climate  Change.  In  S.  Vanderheiden  (Eds), Political  Theory  and  Global  Climate  Change (pp. 67-84). Massachusetts: The MIT Press. Coffee,  A.  (2018).  Independence  as  Relational Freedom.  In  S.  Berges,  &  A.  Siani  (Eds.), Women Philosophers on Autonomy; Historical and  Contemporary  Perspectives,  1st  Edition (pp. 94-112). London: Routledge.
Foucault, M. (2000). The Subject Of Power. In J. D.
Faubion  (eds), Power:  Essential  Work  of Foucault 1954-1984 Vol. 3 (trans. R. Hurley). New York: The New Press.
Foucault, M. (2001). Omnes et Singulatim: Towards a
Critique  of  Political  Reason.  In  J.  D.  Faubion (Ed.), Power (The Essential Works of Foucault,
1954-1984,  Vol.  3) (pp.  298-325).  New  York,
NY: The New Press.
Guba,  Egon.  G.,  &  Lincoln,  Yvonna.  S.  (2011).
Kontroversi  Paradigmatik,  Kontradiksi,  dan Arus Perpaduan Baru. In Denzin, Norman. K.,
&  Lincoln, Yvonna.  S (Eds.), The  Sage Handbook  of  Qualitative  Research  1,  Edisi Ketiga (Daryono, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mackenzie, C. (2016). Mary Wollstonecraft: An Early Relational Autonomy Theorist? In S. Bergès, & A.  Coffee  (Eds.), The  Social  and  Political Philosophy of Mary Wollstonecraft (pp. 67-91). Oxford: Oxford University Press.

## SUMBER ONLINE:
NewsRoom.  (2015). Sejarah  singkat  PT.  Semen Padang. Retrieved from https://www.infosumbar.net/berita/berita- sumbar/sejarah-singkat-pt-semen-padang/
PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk.  (2013).
Ringkasan  Kinerja  Pengelolaan  Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Retrieved fromhttp://proper.menlh.go.id/portal/filebox/DR KPL%202013%20SEMEN%20INDONESIA%2 0-%20GRESIK.pdf
Rodhial  Falah,  A. B.,  Chandra,  Fredy.,  &  Wacana,
Petrasa. (2017). Karst  Jawa  Sebagai  Ruang Hidup  dan  Ancamannya. Retrieved  from http://pustaka.caves.or.id/index.php?p=show_d etail&id=173&_ga=2.35333345.1965899947.1 562174655-201603795.1553518222

## WAWANCARA
Purwadi.  (2019).  Wawancara  Penelitian  dengan Purwadi,  Kepala  DLH  Kabupaten  Pati/Ketua KPA Kabupaten Pati pada 20 Mei 2019.
Setyaji, A. (2019). Wawancara dengan Agus Setyaji,
Kepala  Bidang  Penataan  Lingkungan  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Pati/Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati pada 20-21 Mei 2019.
Suprobo,  D.  (2019).  Wawancara  Penelitian  dengan Dite  Suprobo,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada 14 Mei 2019.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Gunretno.  (2019,  Mei  20).  Wawancara  Penelitian dengan  Gunretno,  warga  sekitar  pegunungan kendeng pada 20 Mei 2019.
Prianto,  J.  (2019).  Wawancara  Penelitian  dengan
Joko  Prianto,  warga  sekitar  pegunungan kendang pada 13 Mei 2019.
Wiharto,  A. (2019).  Wawancara  Penelitian  dengan Agung  Wiharto,  Secretary  Corporate  PT. Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk  2012-2019 pada 22 Juli 2019.