## Journal of Regional Economics Indonesia
Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/ Journal email: jrei@unmer.ac.id
© 2021 University of Merdeka Malang All rights reserved. Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

## Penguatan Peran Sektor Keuangan bagi Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Lokot Zein Nasution
Lokot Zein Nasution; Peneliti pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI.
A R T I C L E I N F O

## Article history:
Received 2021-01-17 Received in revised form 2021-01-17 Accepted 2021-02-25

## Kata kunci:
Kemiskinan dan Ketimpangan, Peran Sektor Keuangan, Pemerataan Kesejahteraan .
Keywords : Poverty and Inequality, Role of Financial Sector, Equitable Welfare .
How to cite item: Lokot Zein Nasution. (2021). Penguatan Peran Sektor Keuangan bagi Percepatan Pemerataan Kesejahteraan. Journal of Regional Economics Indonesia , 2(1).

## Abstrak
Kebijakan untuk mengoptimalkan peranan sektor keuangan bagi penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan  seringkali  kurang  berhasil.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  lemahnya  daya  analisis  untuk memetakan  akar  masalah  penyebab  kemiskinan.  Padahal,  peranan  sektor  keuangan  sangat dibutuhkan dalam menyediakan aksesibilitas jasa layanan keuangan terutama kepada masyarakat miskin. Mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam menciptakan model keuangan yang inklusif diyakini mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  bagaimana mekanisme  untuk  mengoptimalkan  peranan  sektor  keuangan  dalam  mempercepat  pemerataan kesejahteraan.  Berdasarkan  metode  literature  review,  hasil  beragam  studi  empiris  menemukan bahwa  optimalisasi  peranan  sektor  keuangan  harus  bisa  mengkonstruksi  akar  masalah  penyebab kedalaman  dan  keparahan  kemiskinan.  Strategi  yang  bisa  dikembangkan  adalah  meningkatkan edukasi  dan  literasi  keuangan  di  perdesaan,  menciptakan  ekosistem  keuangan  yang  kondusif, dukungan  politik,  dan  perbaikan  kelembagaan  bagi  masing-masing  pelaku  sektor  keuangan, khususnya agar mampu menciptakan skema pemberdayaan pasca aksesibilitas keuangan diberikan. Semua  skema  tersebut  menjadi  syarat  untuk  mendorong  inovasi  atas  produk  dan  jasa  layanan keuangan yang yang sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran, sehingga diharapkan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dalam jangka panjang.

## Abstract
Policies to optimize the role of the financial sector in reducing poverty and inequality are often less successful. This is caused by the weak analytical power to map the root causes of poverty. In fact, the role of the financial sector is very much needed in providing accessibility of financial services, especially to the poor. Optimizing the role of the financial sector in creating an inclusive financial model is believed to be able to create equitable distribution of welfare that can last in the long term. Based on this background, this paper aims to explore how the mechanism to optimize the role of the financial sector in accelerating the distribution of welfare. Based on the literature review method, the results of various empirical studies found that optimizing the role of the financial sector should be  able  to  construct  the  root  causes  of  the  depth  and  severity  of  poverty.  Strategies  that  can  be developed  are  improving  education  and  financial  literacy  in  rural  areas,  creating  a  conducive financial ecosystem, political support, and institutional improvement for each financial sector actor, in particular to be able to create empowerment schemes after financial accessibility is provided. All of these schemes are a requirement to encourage innovation in financial products and services that are  in  accordance  with  the  characteristics  of  the  target  community,  so  that  they  are  expected  to accelerate the distribution of welfare in the long term..

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  permasalahan  terberat  bagi  banyak  negara  berkembang dalam  meningkatkan  kualitas  pembangunan  adalah  persoalan  tingginya kemiskinan  dan  timpangnya  distribusi  pendapatan.  Kemiskinan  adalah ketidakmampuan  masyarakat  untuk  memberikan  pendapatan  yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar sperti makanan, tempat tinggal, pakaian,  transportasi  dan  pendidikan  (Asare et.al ,  2020).  Kemiskinan menurut  Brei et.al, (2018)  adalah  situasi  pendapatan  yang  rendah  atau pendapatan  yang  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar hidup. Menurut Adeabah (2017), tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali tidak dapat menjamin pemerataan kesejahteraan akibat kompleksnya  persoalan  kemiskinan.  Dalam  banyak  kasus,  kompleksitas kemiskinan rata-rata disebabkan oleh persoalan sosial, ekonomi, kultural, dan  persoalan  kebijakan  yang  kurang  tepat sasaran.  Sementara  menurut Erlando et.al, (2020),  sulitnya  pengentasan  kemiskinan  disebabkan  oleh akar  persoalan  dengan  tipikal  kemiskinan  yang  bersifat  struktural. Kegagalan  pengentasan  kemiskinan  seringkali  berdampak  pada  kurang meratanya  distribusi  kesejahteraan,  sehingga  tingkat  ketimpangan wilayah menjadi tinggi.
Tingginya  ketimpangan  wilayah  menjadikan  kualitas  pembangunan kurang berjalan secara inklusif. Beragam strategi pengentasan kemiskinan dan  pemerataan  kesejahteraan  sudah  banyak  dikeluarkan  oleh pemerintah,  tetapi  rata-rata  hasil  yang  didapat  dinilai  masih  bersifat jangka pendek (Claessens, 2007). Arah kebijakan pengentasan kemiskinan dan  pemerataan  distribusi  pendapatan  menurut  Erlando et.al, (2020) disebabkan oleh model kebijakan yang kurang mampu menganalisis akar masalah  penyebab  kemiskinan,  sehingga  kebijakan  yang  dikeluarkan kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dampaknya,  mayoritas arah kebijakan  masih  bersifat  insentif  berbasis  bantuan,  atau  pemberian stimulus yang kurang mampu menggali potensi masyarakat miskin agar mereka sanggup mengoptimalkan potensinya untuk menyelamatkan diri dari  kondisi  kemiskinan.  Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  hasil penelitian Rout & Bag (2020), bahwa kunci bagi pengentasan kemiskinan adalah  menggali  potensi  masyarakat  miskin  dan  menyadarkan  mereka pentingnya  mengeluarkan  potensi  sumberdaya  melalui  kegiatan pemberdayaan.
Salah  satu  strategi  pengentasan  kemiskinan  berbasis  penggalian potensi  masyarakat  miskin  adalah  melalui  pemberian trigger berupa

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 73
penyediaan aksesibilitas keuangan untuk menciptakan kegiatan  ekonomi produktif. Penguatan sektor keuangan terhadap pengentasan kemiskinan telah  lama  menjadi  gagasan  utama  oleh  berbagai  ekonom.  Sebagaimana dikemukakan  Nsiah et.al, (2021),  pemberian  aksesibilitas  keuangan  bagi masyarakat  miskin  dapat  berfungsi  bagi  dua  optimalisasi,  yaitu:  (i) mengoptimalkan  akses  layanan  keuangan  untuk  peningkatan  kualitas kehidupan;  dan  (ii)  mengoptimalkan  akses  layanan  keuangan  untuk meningkatkan  permodalan  sebagai  sumber  kegiatan  ekonomi  produktif.
Sementara  menurut  Zhuang et.al, (2009),  penguatan  peran  sektor keuangan akan mampu menciptakan skema kegiatan kewirausahaan bagi masyarakat  miskin.  Hasil  penelitian  Zia  &  Prasetyo  (2018)  menyatakan terdapat  hubungan  antara  penguatan  sektor  keuangan  dan  pemerataan kesejahteraan,  yang  dimediasi  oleh  adanya  insentif  untuk  meningkatkan kegiatan  ekonomi  produktif.  Ketika  produktivitas  tumbuh  dengan  baik, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, sehingga penguatan sektor keuangan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mampu  menguatkan pemerataan kesejahteraan.
Banyak pendapat mengemukakan penguatan sistem keuangan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, namun penjelasannya selama ini dianggap  belum  terkonstruksi  dengan  baik.  Penguatan  sektor  keuangan bagi  pemerataan  kesejahteraan  rata-rata  belum  menjelaskan  dampak- dampak  yang  bisa  ditimbulkan  dari  keunggulan  sektor  keuangan sehingga  belum  tereksplorasi  bagaimana  potensi  untuk  meningkatkan aksesibilitas  keuangan  bagi  rata-rata  penduduk  miskin.  Persoalan eksplorasi  mayoritas  terletak  pada  belum  tingginya  aksesibilitas  sektor keuangan  bagi  mayoritas  penduduk  miskin,  sehingga  terjadi  disparitas antara  kebutuhan  aksesibilitas  dengan  kinerja  layanan  yang  disediakan. Persoalan  lain  adalah  belum  terpetakannya  beragam  variabel  sebagai daya  penjelas  antara  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  antara penguatan  sektor  keuangan  dengan  peningkatan  kesejahteraan.  Kritik yang  ditujukan  mayoritas  berkutat  pada  kedangkalan  peran  sektor keuangan yang sebenarnya mempunyai peran signifikan bagi pemerataan kesejahteraan, namun belum digali secara optimal.
Berdasarkan  alasan  tersebut,  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  bagaimana  peranan  sektor  keuangan  mampu mengentaskan  kemiskinan  dan  menciptakan  pemerataan  kesejahteraan.
Daya eksplorasi dibutuhkan untuk menciptakan konstruksi analisis yang mendalam  sehingga  mampu  menjadi  skema  konseptual  yang  sistematis dan mampu diimplementasikan di lapangan.

## 2. Peranan Sektor Keuangan
Sektor  keuangan  merupakan  bagian  dari  kegiatan  ekonomi  yang bertujuan  untuk  menciptakan  mekanisme  penyediaan  permintaan  dan penawaran  atas  jasa  layanan  keuangan  (Ellahi et.al ,  2021).  Sektor keuangan juga dipahami sebagai sebuah transmisi dari kebijakan moneter agar terjadi kestabilan hubungan antara harga, uang beredar, dan menjaga kemampuan  bank  sentral  dalam  mengendalikan  besaran  moneter (Inggrid, 2006). Mekanisme kerja dari sektor keuangan sangat bergantung pada  transaksi-transaksi  dari  lembaga  keuangan  yang  memberikan  jasa layanan  terhadap  kelompok  permintaan.  Dengan  peranan  lembaga keuangan,  maka  sektor  keuangan  mempunyai  peran  sentral  dalam menghubungkan  antara  permintaan  dan  penawaran  uang  dalam  bentuk penyediaan jasa layanan keuangan (Paun et.al , 2019).
Kegiatan  sektor  keuangan  sangat  dibutuhkan  dalam  mekanisme pembangunan,  karena  sektor  keuangan  melibatkan  rencana  dan implementasi untuk mengintensifkan moneterisasi perekonomian melalui peningkatan  akses  terhadap  lembaga  keuangan,  transparansi,  efisiensi, dan mendorong rate of return (Khan et.al , 2019). Menurut Paun et.a,l (2019), dampak  sektor  keuangan  terhadap  pembangunan  dapat  dilihat  dari peranannya  terhadap  penyediaan  sumber  pembiayaan,  investasi,  dan kegiatan  intermediasi.  Sektor  keuangan  yang  berkembang  dengan  baik akan mendorong  kinerja pertumbuhan ekonomi, karena penyediaan jasa layanan  keuangan  mampu  meningkatkan  intensitas  kegiatan  ekonomi produktif. Sebaliknya, jika sektor keuangan tidak bekerja secara optimal, maka  perekonomian  berpotensi  mengalami  hambatan  likuiditas  dalam mencapai kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Menurut Fagbemi & Ajibike (2018), peranan penting sektor keuangan ditekankan  melalui  konsep  fasilitasi  dan  intermediasi.  Sektor  keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian yang memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas/  jasa  di bidang keuangan  ( financial services ) dan menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana ( surplus of  funds ),  dan  pihak  yang  membutuhkan  dana  ( lack  of  funds )  Khan et.al ,

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 75
2019). Sektor keuangan berfungsi dalam menyalurkan dana dari pemberi pinjaman atau penabung yang memiliki kelebihan dana kepada peminjam uang yang  membutuhkan dana. Pemberi pinjaman dan peminjam sama- sama  mencakup  tiga  objek,  yaitu  rumah  tangga,  perusahaan,  dan pemerintah.  Dengan  meningkatkan  peranannya,  maka  sektor  keuangan berpotensi  mampu  menyediakan  lapangan  kerja  secara  lebih  massif, termasuk  peningkatan  nilai  tambah  ( value  added )  dan  perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Moudos et.al, (2006), konsep peranan penting sektor keuangan dalam  perekonomian dapat  dijelaskan  melalui  mekanisme  pembentukan aliran dana. Dalam sistem keuangan, aliran dana dapat dilakukan melalui dua  cara.  Pertama  adalah  keuangan  langsung  ( direct  finance ),  yaitu  jika peminjam  mengajukan  sejumlah  pinjaman  dana  langsung  dari  pemberi pinjaman  melalui  pasar  uang  dengan  menjual  surat  berharga  ( securities ) atau  dikenal  sebagai  instrumen  keuangan  ( financial  instrument )  yang merupakan  klaim  atas  pendapatan  atau  aset  milik  peminjam.  Kedua, melalui  keuangan  tidak  langsung  ( indirect  finance ),  yaitu  jika financial intermediaries yang berada diantara pemberi pinjaman dan peminjam dan membantu menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dalam hubungan ini, financial intermediaries meminjam dana dari pemberi pinjaman  kemudian  menggunakan  dana  tersebut  untuk  menyalurkan pinjaman  kepada  peminjam.  Skema  langsung  dan  tidak  langsung menjadikan  peranan  sektor  keuangan  sangat  dibutuhkan  bagi perekonomian,  dan  akan  menentukan  kualitas  pembangunan  di  masa yang akan datang (Brei et.al , 2018).

## 3. Penentu Kinerja Sektor Keuangan
Pengertian  kinerja  sektor  keuangan  adalah  bagian  dari  manajemen kinerja suatu organisasi, yang dalam hal ini organisasi pemerintah selaku pembuat regulasi, dan organisasi masing-masing pelaku sektor keuangan (Zhang et.al ,  2015).  Tinggi  rendahnya  kinerja  sektor  keuangan  sangat ditentukan  oleh  berbagai  aspek,  yang  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap kualitas perekonomian, begitupun dengan kualitas pembangunan.  Menurut  Zhang et.al, (2015),  penentu  kinerja  sektor keuangan dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Pengertian
lingkungan  internal  adalah  kondisi  yang  melingkupi  tata  kelola  internal lingkungan  sektor  keuangan,  seperti  kapasitas  manajemen,  tata  kelola, ekosistem  sektor  keuangan,  dan  regulasi.  Sementara  itu,  pengertian lingkungan  eksternal  seperti  kondisi  sosial,  makro  ekonomi,  konstelasi global,  dan  berbagai  lingkungan  eksternal  lain  yang  diluar  batas kemampuan  kontrol  masing-masing  lembaga  keuangan.  Menurut Malahimm  &  Khatib  (2018),  penentu  kinerja  sektor  keuangan  banyak dipengaruhi  oleh  lingkungan  makro  ekonomi,  struktur  pasar  keuangan, perpajakan, dan rasio pinjaman terhadap aset. Sementara menurut Zia & Prasetyo  (2018),  penentu  kinerja  sektor  keuangan  banyak  dipengaruhi oleh  kualitas  manajemen  tata  kelola,  sehingga  berdampak  terhadap inovasi  produk  jasa  layanan  keuangan  dan  berpengaruh  signfiikan terhadap pendalaman dan inklusi keuangan.
Menurut  Zia  &  Prasetyo  (2018),  arah  dari  kinerja  sektor  keuangan minimal mencakup dua aspek, yaitu: (i) untuk mengoptimalkan peranan sektor  moneter  bagi  perekonomian;  dan  (ii)  menyediakan  aksesibilitas keuangan  bagi  pelaku  ekonomi,  baik  pemerintah,  masyarakat,  maupun perusahaan.  Kedua  aspek  tersebut  mempunyai  karakteristik  dan  arah kinerja  yang  berbeda.  Bagi  optimalisasi  fungsi  moneter,  kinerja  sektor keuangan  harus  kompatibel  dengan  beberapa  target  moneter,  seperti pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  pendapatan,  kesempatan  kerja, kestabilan  harga,  dan  keseimbangan  neraca  pembayaran  (Erlando et.al, 2020).  Dalam  target-target  tersebut,  sektor  keuangan  melalui  beragam jenis  lembaga  penyedia  jasa  layanan  keuangan  berfungsi  untuk menjalankan peran masing-masing lembaga, baik dari jenis bank maupun nonbank.  Sementara  bagi  penyediaan  aksesibilitas  keuangan  terhadap pelaku  ekonomi,  peranan  sektor  keuangan  ditekankan  pada  pentingnya menyediakan beragam akses jasa layanan keuangan, khususnya ditujukan bagi  pemerataan  kesejahteraan.  Dalam  peranannya  tersebut,  sektor keuangan  dituntut  harus  mampu  menyediakan  akses  layanan  keuangan terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  kecuali.  Peranan  tersebut memposisikan  lembaga  penyedia  jasa  layanan  keuangan  sebagai  aktor kunci  mewujudkan  kesejahteraan,  pengentasan  kemiskinan,  dan terciptanya pemerataan kesejahteraan (Yustika & Sulistiani, 2010).
Jika dihubungkan dalam target percepatan pemerataan kesejahteraan, maka  peranan  sektor  keuangan  selalu  ditekankan  pada  penyediaan

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 77
aksesibilitas  keuangan  bagi  seluruh  pelaku  ekonomi.  Peranan  tersebut harus memperhatikan aspek pemerataan, sehingga jasa layanan keuangan harus  bisa  mencakup  seluruh  wilayah,  khususnya  bagi  golongan masyarakat miskin. Menurut Malahimm & Khatib (2018), penentu kinerja sektor  keuangan  banyak  dipengaruhi  oleh  visi  lembaga  keuangan  yang bersangkutan,  yakni  apakah  lembaga  keuangan  mempunyai  visi  untuk menyasar  golongan  masyarakat  miskin  atau  tidak.  Sementara  menurut Khan et.al, (2019), penentu lain dipengaruhi oleh seberapa tinggi inovasi produk  dan  jasa  layanan  yang  bisa  diberikan  oleh  masing-masing lembaga  keuangan,  terutama  yang  mampu  menyesuaikan  dengan karakteristik  masyarakat  sasaran.  Produk  jasa  layanan  keuangan  yang kurang  adaptif  seringkali  menjadikan  sektor  keuangan  terkesan  menjadi ekslusif,  dan  pemerataan  kesejahteraan  menjadi  sulit  diwujudkan. Sementara menurut Pereira da Silva et.al, (2019) (penentu lain dari kinerja sektor keuangan bagi pemerataan kesejahteraan terletak pada pemerataan sarana  prasarana,  literasi,  dan  edukasi  yang  baik  terhadap  masyarakat miskin.
Dari  beragam  penentu  kinerja  sektor  keuangan  dalam  arah pemerataan  kesejahteraan,  menurut  Brei et.al, (2018)  dapat  dibuat sistematika  yang  bertahap.  Pertama  adalah  pentingnya  melakukan edukasi  dan  literasi  keuangan  secara  menyeluruh,  sehingga  faktor tersebut menjadi penentu paling awal terhadap tinggi rendahnya kinerja sektor keuangan. Edukasi dan literasi adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman  masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin  terhadap  fungsi aksesibilitas  keuangan  terhadap  pengembangan  kegiatan  ekonomi produktif.  Kedua  adalah  menciptakan  produk  dan  inovasi  jasa  layanan keuangan  yang customer  centric ,  yakni  sesuai  dengan  karakteristik masyarakat sasaran.

## 4. Persoalan Kemiskinan dan Ketimpangan
Adeabah  (2017)  menyatakan  bahwa  faktor  penentu  kinerja  sektor keuangan  terhadap  pengentasan  kemiskinan  dan  pemerataan kesejahteraan  sangat  ditentukan  oleh  dua  kondisi,  yaitu:  (i)  kondisi layanan keuangan yang diberikan; dan (ii) kondisi akar masalah penyebab kemiskinan dan ketimpangan. Kondisi layanan keuangan yang diberikan
sangat  bergantung  pada  tata  kelola,  manajemen,  dan  komitmen  dari masing-masing lembaga keuangan dalam melakukan skema pemberdayaan.  Dalam  konteks  tata  kelola,  kondisi  layanan  keuangan merupakan bagian dari ekosistem manajemen strategik dan good corporate governance yang  dikembangkan  oleh  masing-masing  lembaga  keuangan. Sementara dari kondisi penyebab kemiskinan dan ketimpangan, masing- masing  lembaga  keuangan  harus  bisa  menyesuaikan  aspek  pelayanan dengan karakteristik masyarakat miskin. Hasil temuan Ellahi et.al, (2021) menjelaskan  bahwa  kesuksesan  dari  pengentasan  kemiskinan  dan ketimpangan  terletak  pada  skema  kebijakan  yang  mampu  memetakan karakteristik  penyebab  kemiskinan.  Meski  demikian,  upaya  tersebut seringkali  diabaikan,  sehingga  rumusan  kebijakan  kerap  gagal menciptakan pemerataan kesejahteraan yang bisa bertahan dalam jangka panjang.
Dari  uraian  di  atas,  Manshor et.al ,  (2020)  mengusulkan  pentingnya memetakan karakteristik penyebab kemiskinan dan ketimpangan sebagai bagian penting dari penentu keberhasilan atas kebijakan sektor keuangan. Secara  harfiah,  kemiskinan  adalah  kekurangan  sumberdaya  dan pendapatan (Asare, et.al, 2020). Dalam bentuk yang ekstrem, kemiskinan adalah  kurangnya  akses  kebutuhan  manusia  untuk  mempertahankan efisiensi  kerja  yang  berguna  seperti  makanan,  sandang,  perumahan,  air bersih,  dan  pelayanan  kesehatan  (Asrol  &  Ahmad,  2018).  Sementara  itu, Bhattacharyya  (2012)  mengkonstruksi  definisi  kemiskinan  sebagai fenomena  kompleks  yang  umumnya  mengacu  pada  ketidakcukupan sumberdaya  dan  perampasan  pilihan  yang  memungkinkan  orang  untuk menikmati  kondisi  kehidupan  yang  layak.  Kemiskinan  juga  dimaknai sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia.  Beberapa  pendapat  merangkum kemiskinan  sebagai  sebuah  kondisi  kelaparan,  kekurangan  tempat tinggal,  tidak  mampu  mengakses  pendidikan,  kesehatan,  air  bersih, layanan  publik,  dan  aspek  lain  yang  bersifat  multidimensi  dengan hubungan  yang  interaktif  dan  kausal  yang  kompleks  antar  dimensi. Menurut  Addae  &  Jorankye  (2014),  masyarakat  miskin  seringkali kekurangan  akses  ke  sektor  keuangan  dan  rendahnya  peluang  untuk memperoleh pendapatan.
Pendapat  lain  seperti  dikemukakan  Bhattacharyya  (2012)  yang

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 79
menyatakan  bahwa  kemiskinan  baik  secara  relatif  maupun  absolut mengacu pada keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi atau menyediakan cukup untuk kebutuhannya atau kebutuhan dasar manusia. Akar masalah tersebut disebabkan oleh beragam kasus, seperti rendahnya akses  kepada  pekerjaan  produktif,  kurangnya  keterampilan,  rendahnya kualitas  sumberdaya  manusia,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  dan rendahnya  ilmu  pengetahuan  sehingga  membatasi  mereka  masuk  ke infrastruktur  ekonomi  dan  sosial.  Menurut  Addae  &  Jorankye  (2014), rendahnya  aksesibilitas  masyarakat  miskin  akan  menghalangi  mereka untuk  maju  dalam  kesejahteraan  yang  dibatasi  oleh  ketersediaan infrastruktur  ekonomi  dan  sosial.  Dalam  kasus  tersebut,  kemiskinan diposisikan  sebagai  struktur  pemisahan  dari  masyarakat  dan  kelompok tanpa  penerimaan  dalam  pengaturan  produktif.  Kasus  yang  sering dicontohkan  adalah  kemiskinan  bukan  hanya  menyangkut  rendahnya akses  pangan,  namun  juga  masyarakat  miskin  sulit  dalam  melakukan cocok  tanam,  sehingga  kurang  bisa  merubah  status  kemiskinan  melalui kegiatan ekonomi produktif.
Persoalan  kemiskinan  berdampak  secara  langsung  terhadap  tingkat ketimpangan,  yaitu  disparitas  pendapatan  atau  kesejahteraan  antara golongan  kaya  dan  miskin  dalam  suatu  wilayah.  Dalam  banyak  kasus, sentra  untuk  menciptakan  tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  tinggi mayoritas  berada  di  perkotaan,  sementara  sentra  kemiskinan  mayoritas berada  di  perdesaan.  Persoalan  kemiskinan  dan  ketimpangan  telah menjadi  isu  utama  dalam  beragam  diskusi  baik  skala  nasional  maupun internasional,  terutama  di  antara  negara-negara  berkembang.  Akar persoalan  ketimpangan  rata-rata  bersumber  dari  seberapa  besar  tingkat keparahan  dan  kedalaman  kemiskinan  yang  dilihat  dari  perspektif multidimensi.  Dalam  banyak  kasus,  kemiskinan  di  tingkat  individu  dan rumah  tangga  sangat  berkorelasi  dengan  tingkat  keparahan  kemiskinan. Tingginya  tingkat  keparahan  kemiskinan  berdampak  pada  disparitas kesejahteraan  antar  wilayah.  Pendapat  dari  Bhattacharyya  (2012) menjelaskan  bahwa  akar  persoalan  ketimpangan  adalah  disparitas  yang tinggi  atas  kondisi  dimana  masyarakat  hampir  tidak  dapat  bertahan hidup  pada  tingkat  subsisten,  ditambah  dengan  terbatasnya  akses terhadap kebutuhan faktor fisiologis dalam mempertahankan hidup.

## 5. Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia
Penjelasan  sebelumnya  sudah  menerangkan  bahwa  persoalan kemiskinan dan kompleksitas problem ketimpangan menyebabkan faktor- faktor  penentu  kinerja  sektor  keuangan  kurang  berjalan  secara  optimal. Langkah  yang  harus  dilakukan  adalah  pentingnya  memetakan karakteristik  dan  akar  masalah  penyebab  kemiskinan  dan  ketimpangan. Kasus  di  Indonesia,  kemiskinan  dan  ketimpangan  sudah  menjadi persoalan  yang  mampu  mereduksi  secara  signifikan  terhadap  kualitas hasil pembangunan. Sebelum mengulas konstruksi peran sektor keuangan bagi  percepatan  pemerataan  kesejahteraan,  maka  terlebih  dahulu  akan dibahas mengenai kondisi dan karakteristik kemiskinan dan ketimpangan di  Indonesia.  Ulasan  tersebut  sangat  diperlukan  sebagai  bahan  dan informasi  untuk  mengkonstruksi  analisis  peran  sektor  keuangan  bagi percepatan pemerataan kesejahteraan.
Pada dasarnya, perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia relatif terus  mengalami  penurunan.  Dari  sisi  jumlah,  angka  kemiskinan  pada tahun  2011  masih  sebesar  29,89  juta  orang,  kemudian  pada  tahun  2019 berhasil menurun menjadi 24,79 juta orang. Hanya saja, pada tahun 2020 kembali  meningkat  akibat  pandemi  Covid-19  menjadi  27,55  juta  orang. Selama  kurun  waktu  tahun  2011-2019  (kondisi  normal  tanpa  pandemi), angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 5,1 juta orang, atau yang berarti  bahwa  dalam  satu  tahun  rata-rata  terdapat  pengurangan kemiskinan sebesar 0,56 juta orang. Dari sisi persentase, jumlah penduduk miskin  pada  tahun  2011  sebesar  12,36  persen,  dan  tahun  2019  berhasil turun  menjadi  9,22  persen.  Selama  kurun  waktu  tersebut,  telah  terjadi penurunan  persentase  kemiskinan  sebesar  3,14  persen  atau  rata-rata  per tahun penurunannya sebesar 0,34 persen.

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 81

## Gambar 01. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Sumber: BPS (Diolah)
Beragam  program  kemiskinan  berbasis  aksesibilitas  keuangan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, seperti KIK (Kredit Industri  Kecil),  KUT  (Kredit  Usaha  Tani),  Kredit  Bimas  (Bimbingan Massal),  dan  beragam  program  penyediaan  aksesibilitas  keuangan lainnya. Namun, beragam program pengentasan kemiskinan yang sudah dikeluarkan menurut Inggrid (2006) relatif masih mempunyai beban biaya ( cost )  yang  lebih  tinggi  dan  tingkat  keberhasilan  yang  relatif  rendah, sehingga  penurunan  kemiskinan  masih  dinilai  belum  optimal.  Hal  ini dapat  dilihat dari masih tingginya konsentrasi kemiskinan di perdesaan. Selama  kurun  waktu  tahun  2011-2020,  rata-rata  tingkat  persentase kemiskinan per tahun di perdesaan sebesar 13,88 persen, jauh di atas rata- rata  perkotaan  yang  sebesar  7,89  persen  (BPS,  2021).  Disparitas  tersebut selama bertahun-tahun relatif dengan perbedaan yang mencolok. Artinya, ketimpangan  kemiskinan  di  Indonesia  relatif  mencolok,  dan  terdapat tendensi kurang optimalnya program penurunan kemiskinan khususnya di perdesaan.
Selain  perkembangan  di  atas,  angka  kedalaman  dan  keparahan kemiskinan  di  Indonesia  sebenarnya  relatif  masih  stagnan  dan  belum mengalami penurunan yang berarti. Indeks kedalaman kemiskinan adalah seberapa  jauh  perbedaan  pengeluaran  penduduk  miskin  dari  garis kemiskinan.  Sementara  indeks  keparahan  kemiskinan  adalah  seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah relatif terhadap
29.89 28.59 28.55 27.73 28.51 27.76 26.58 25.67 24.79 27.55 12.36 12.49 11.66 10.96 11.13 10.7 10.12 9.66 9.22 10.19 0 2 4 6 8 10 12 14 0 5 10 15 20 25 30 35 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Persen
pengeluaran  rata-rata  kelompok  miskin  dalam  satu  wilayah  yang  sama. Pada  tahun  2011,  indeks  kedalaman  kemiskinan  rata-rata  per  tahun sebesar  1,78,  dan  rata-rata  indeks  keparahan  kemiskinan  per  tahun sebesar 0,46. Pada tahun 2011, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,05 dan  tahun  2019  (kondisi  normal  tanpa  pandemi)  sebesar  1,5.  Sementara untuk  indeks  keparahan  kemiskinan,  pada  tahun  2011  sebesar  0,55  dan tahun 2019 menjadi 0,36 (BPS, 2021).  Selama kurun waktu tersebut, baik kedalaman maupun keparahan kemiskinan relatif bersifat naik turun dan belum  terdapat  penurunan  secara  konsisten.  Data  tersebut  menguatkan pernyataan  sebelumnya  bahwa  program  pengentasan  kemiskinan  masih belum  optimal  akibat opportunity  cost yang  ditanggung  masih  relatif tinggi.

## Gambar 02. Perkembangan Kemiskinan Desa dan Kota di Indonesia
Sumber: BPS (Diolah)
Dari  sisi  disparitas  desa  dan  kota,  indeks  kedalaman  dan  keparahan kemiskinan juga sama-sama bersifat timpang, yakni masih terkonsentrasi tinggi  di  perdesaan.  Pada  tahun  2011,  indeks  kedalaman  kemiskinan  di perkotaan  sebesar  1,48,  bandingkan  dengan  perdesaan  yang  mencapai 2,61. Begitupun pada  tahun 2020, dimana indeks kedalaman kemiskinan di  perkotaan  sebesar  1,26  dan  di  perdesaan  masih  sebesar  2,39  persen. Selama  kurun  waktu  tersebut,  rata-rata  indeks  kedalaman  kemiskinan perkotaan  sebesar  1,26,  dan  di  perdesaan  rata-rata  mencapai  2,36  (BPS, 2021).  Data  tersebut  mencerminkan  bahwa  rata-rata  pengeluaran penduduk miskin di perdesaan masih jauh dari garis kemiskinan. Artinya, semakin  banyak  penduduk  yang  terus  mengalami  kemiskinan  di perdesaan.
9 .0 9 8 .6 8 .5 2 8 .1 6 8 .2 2 7 .7 3 7 .2 6 6 .8 9 6.56 7 .8 8 1 5 .5 9 1 4 .7 1 4 .4 2 1 3 .7 6 1 4 .0 9 1 3 .9 6 1 3 .4 7 1 3 .1 1 2 .6 1 3 .2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kota Desa

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 83

## Gambar 03. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Indonesia
Sumber: BPS (Diolah)
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  indeks  keparahan  kemiskinan,  dimana selama kurun waktu tahun 2011-2020, rata-rata di perkotaan sebesar 0,31, bandingkan  dengan  rata-rata  perdesaan  yang  mencapai  0,62.  Data tersebut mencerminkan bahwa keparahan kemiskinan di perdesaan masih terjadi,  sehingga  karakteristik  kemiskinan  pada  dasarnya  bersifat kompleks  dan  sulit  dientaskan.  Sementara  itu,  indeks  kedalaman kemiskinan  antara  perkotaan  dan  perdesaan  juga  mempunyai karakteritsik  yang  sama.  Selama  kurun  waktu  tahun  2011-2020,  rata-rata indeks  kedalaman  kemiskinan  perkotaan  sebesar  1,26,  sementara  untuk perdesaan  mencapai  2,36.  Menurut  Asrol  &  Ahmad  (2018),  masih tingginya  kemiskinan  di  perdesaan  akibat  model  kebijakan  yang  masih berbasis  bantuan  konsumtif,  belum  menuju  insentif  dalam  mendorong kegiatan  ekonomi  produktif.  Penyediaan  aksesibilitas  keuangan  juga seringkali  gagal  akibat  kurang  terpetakannya  akar  masalah  penyebab kemiskinan,  disamping  tidak  terdapatnya  mekanisme  pemberdayaan pasca kredit diberikan.
0.55 0.48 0.48 0.44 0.51 0.44 0.46 0.41 0.36 0.47 2.05 1.9 1.89 1.75 1.84 1.74 1.79 1.63 1.5 1.75 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Keparahan Kemiskinan Kedalaman Kemiskinan

## Gambar 04. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Desa dan
Kota
Sumber: BPS (Diolah)
Gambar 05. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Desa dan Kota

## Sumber: BPS (Diolah)

## 6. Optimalisasi  Peran  Sektor  Keuangan  bagi  Percepatan  Pemerataan Kesejahteraan
Beragam penjelasan sebelumnya sudah menerangkan bahwa terdapat faktor-faktor penentu kinerja sektor keuangan. Kinerja tersebut seringkali tidak  berjalan  optimal  akibat kurangnya  analisis  akar  masalah  penyebab ketimpangan dan pemerataan, sehingga kebijakan aksesibilitas keuangan kurang  bisa  mampu  menciptakan  percepatan  pemerataan  kesejahteraan.
0 .3 9 0 .3 6 0 .3 7 0 .3 1 0 .3 5 0.29 0 .3 0 .2 5 0 .2 3 0 .3 1 0 .7 0 .6 1 0 .6 0 .5 7 0 .6 7 0 .5 9 0.65 0 .6 2 0 .5 3 0 .6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kota Desa 1 .4 8 1 .3 8 1 .4 1 1 .2 5 1 .2 9 1 .2 1 1 .2 4 1 .0 8 1 .0 2 1 .2 6 2 .6 1 2 .4 2 2 .3 7 2 .2 5 2 .4 2 .3 2 2 .4 3 2 .3 2 2 .1 1 2 .3 9 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kota Desa

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 85
Terdapat  beberapa  tendensi  bahwa  peran  sektor  keuangan  kurang  bisa diterapkan  sesuai  dengan  konsep  yang  ideal.  Menurut  Adeabah  (2017), penerapan  peranan  sektor  keuangan  harus  ditekankan  pada  akses masyarakat  terhadap  layanan  keuangan,  sehingga  dapat  meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi dan pada akhirnya memberikan jalan keluar  dari  masalah  kemiskinan  dan  kesenjangan  ekonomi.  Sasaran penyediaan  aksesibilitas  keuangan  difokuskan  pada  masyarakat  yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal, yaitu masyarakat miskin, UMKM, dan masyarakat lintas golongan (Pereira da Silva et.al, 2019).
Sasaran  penyediaan  aksesibilitas  keuangan  harus  difokuskan  pada pemetaan  akar  masalah  penyebab  kemiskinan,  yang  diduga  banyak berasal  dari  model  kemiskinan  struktural.  Kemiskinan  struktural mayoritas bersumber dari kompleksitas permasalahan sosial. Oleh karena itu,  orientasi  dari  peningkatan  peran  sektor  keuangan  harus  ditujukan pada  efisiensi  ekonomi,  mendukung  stabilitas  sistem  keuangan, mendukung  pendalaman  pasar  uang,  menyediakan  pasar  baru  yang potensial bagi lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank, dan berkontribusi  positif  terhadap  pembangunan  daerah  yang  berkelanjutan (Zia  &  Prestyo,  2018).  Beragam  dimensi  perbaikan  penyediaan aksesibilitas  keuangan  banyak  diyakini  mampu  mengurai  rumitnya pengentasan kemiskinan struktural. Perbaikan berbagai dimensi menurut Pereira  da  Silva et.al, (2019)  lebih  baik  diprioritaskan  pada  rekonstruksi kelembagaan  untuk  menciptakan  sistem  keuangan  yang  inklusif.  Inklusi keuangan  adalah  hak  setiap  orang  untuk  dapat  memperoleh  akses  dan layanan  penuh  dari  lembaga  keuangan  secara  tepat  waktu,  nyaman, informatif,  dan  terjangkau  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabatnya (Adeabah, 2017).
Program inklusi keuangan merupakan konsep sistem keuangan yang tidak  hanya  muncul  sebagai  program  yang  mendorong  tercapainya pertumbuhan ekonomi ( pro-growth ), tetapi juga pro penyerapan lapangan kerja dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Hal ini menyiratkan bahwa optimalisasi  peran  sektor  keuangan  harus  disinergikan  dengan  kegiatan literasi  dan  edukasi  keuangan,  yang  dibarengi  dengan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  miskin.  Literasi  dan  edukasi  keuangan seringkali  dilupakan  oleh  berbagai  pembuat  kebijakan,  terutama  oleh masing-masing  lembaga  keuangan.  Kasus  di  Indonesia,  diseminasi  atas
edukasi dan literasi dapat  dioptimalkan melalui lembaga otoritas seperti Kementerian  Keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  dan  Bank Indonesia  (BI).  Dalam  konstelasi  pembuat  regulasi,  Yustika  &  Sulistiani (2010) mengusulkan pentingnya mengoptimalkan peran dan fungsi badan supervisi. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang diperkuat dengan badan  pengawas  (supervisi)  bagi  penyediaan  aksesibilitas  keuangan mutlak  harus  dibarengi  dengan  penyediaan  layanan  pemberdayaan. Tujuan utamanya bukan saja mengurangi kemiskinan atau meningkatkan rasio  akses  terhadap  lembaga  keuangan,  tetapi  juga  mencapai  ekonomi berkelanjutan  dimana  mereka  dapat  mengelola  keuangannya  secara mandiri dan meningkatkan pendapatannya.
Tahap  selanjutnya  adalah  memperbaiki  iklim  atau  ekosistem  sektor keuangan  domestik.  Selama  ini,  tingkat  kompetisi  penyedia  aksesibilitas jasa  layanan  keuangan  pada  dasarnya  sangat  tinggi.  Hal  ini  diperkuat oleh pendapat Adeabah (2017), bahwa persoalan belum optimalnya peran sektor  keuangan  di  banyak  negara  berkembang  disebabkan  oleh  masih tingginya  biaya  aksesibilitas  keuangan  yang  dibebankan  oleh  masing- masing  lembaga  keuangan  akibat  tingginya  kompetisi  antar  lembaga keuangan.  Menurut Maudos et.al, (2006),  analisis  kompetisi  pasar  sangat penting  karena  selama  ini  biaya  intermediasi  keuangan  masih  sangat tinggi dan volume tabungan dan investasi yang  masih rendah,  sehingga masih menciptakan sistem keuangan yang  eksklusif. Lembaga keuangan dihadapkan  pada  tingginya  biaya  sosial  ( social  cost )  akibat  rendahnya kapasitas dan pengetahuan tata cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.  Dalam  kasus  tersebut,  harus  terdapat  kebijakan  yang menyatakan  bahwa  pembuat  kebijakan  tidak  boleh  berlebihan  dalam meluncurkan  kebijakan  persaingan  karena  dapat  menghasilkan konsekuensi  yang  tidak  diinginkan  dengan  mengacaukan  sistem keuangan (Brei et.al , 2018).
Strategi  perbaikan  ekosistem  keuangan  juga  pernah  diutarakan Claessens  (2007),  yang  menyatakan  pentingnya  akses  keuangan  berbasis kesetaraan,  sehingga  setiap  lembaga  keuangan  dituntut  mampu menurunkan  beban  biaya  penyediaan  jasa  layanan  keuangan.  Literatur tentang  pembangunan  keuangan  sebagian  besar  membahas  bagaimana ukuran sektor keuangan mempengaruhi pertumbuhan, dan baru-baru ini menekankan  pentingnya  untuk  memperhatikan  distribusi  akses

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 87
keuangan.  Bukti  terbaru  dari  Asare et.al, (2020)  menunjukkan  bahwa pembangunan ekosistem keuangan berbasis kesetaraan dapat membantu mengurangi  ketidaksetaraan  dan  sangat  penting  untuk  meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan individu.
Perubahan paradigma masing-masing lembaga keuangan selain harus berbasis  kesetaraan,  perbaikan  lainnya  adalah  pentingnya  dukungan politik  dalam  membangun  ekosistem  keuangan  yang  kondusif.  Menurut Ellahi et.al, (2021), ketimpangan mempengaruhi pembangunan keuangan, dan  khususnya  distribusi  akses,  karena  yang  tidak  setara  terhadap sumber  daya  mempengaruhi  kekuatan  politik de  facto. Kasus  empiris banyak  menyimpulkan  bahwa  di  negara-negara  dengan  ketidaksetaraan tinggi,  jalur  reformasi  mungkin  perlu  dilakukan  secara  bertahap,  yang ditujukan  secara  eksplisit  untuk  mengurangi  ketimpangan  akses  dan pentingnya  membentuk  lembaga  pengawasan.  Hanya  dengan  demikian reformasi  diharapkan  dapat  meningkatkan  akses  keuangan,  mencegah oportunisme,  dan  mengarah  pada  pembangunan  keuangan  yang berkelanjutan  secara  merata.  Tujuan  tersebut  sesuai  dengan  orientasi keuangan  sebagaimana  dikemukakan  Asare et.al, (2020),  bahwa  inklusi keuangan  harus  ditempatkan  sebagai  penyampaian  layanan  keuangan yang tepat waktu kepada bagian masyarakat yang kurang beruntung.
Optimalisasi  peran  sektor  keuangan  bagi  percepatan  pemerataan kesejahteraan  juga  dikemukakan  Zhuang et.al, (2009)  melalui  strategi penciptaan  inovasi  produk  dan  jasa  layanan  keuangan  secara  merata. Inovasi  yang  dilakukan  terutama  ditekankan  pada  metode  tabungan, kredit,  metode  pembayaran,  dan  manajemen  risiko.  Strategi  tersebut muncul karena mayoritas masyarakat miskin non bankable tidak memiliki rekening  menghadapi  biaya  hidup  yang  tinggi,  adanya  jarak, dokumentasi/rekam jejak transaksi, dan hambatan lainnya. Hal ini selalu ditekankan  karena  inefisiensi  yang  menghambat  pertumbuhan  ekonomi dan  peningkatan  jumlah  kemiskinan  secara  tidak  langsung  rata-rata akibat  aksesibilitas  keuangan  yang  tidak  merata.  Perlunya  inovasi diperkuat  oleh  Brei et.al, (2018) bahwa  optimalisasi  peranan  sektor keuangan  harus  meningkatkan  pertumbuhan  dengan  mengoptimalkan efisiensi alokasi modal dan dengan mengurangi kendala pinjaman.
Gagasan  dalam  mengoptimalkan  peran  sektor  keuangan  juga disampaikan  oleh  Nsiah et.al, (2021)  melalui  pentingnya  mekanisme
pemberdayaan  pasca  pinjaman  diberikan  kepada  masyarakat  miskin. Memiliki  akses  ke  layanan  keuangan  juga  harus  dilakukan  kegiatan memberdayakan  masyarakat  miskin  untuk  menabung  dan  meminjam, membantu mereka memperoleh aset, berinvestasi dalam pendidikan, dan mendirikan bisnis produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan standar hidup. Pemberdayaan setidaknya mencakup (Nsiah et.al, 2021): (i) edukasi dan literasi keuangan; (ii) pembinaan dan pendampingan usaha; dan (iii) fasilitasi dengan akses sumberdaya, terutama input bahan baku dan  pemasaran.  Selama  ini,  sektor  keuangan  dinilai  belum  memberikan hasil  yang  diperlukan  sebagian  karena  efek  produk  keuangan  pada pengurangan  kemiskinan  sebagian  besar  belum  terlaksana.  Sebagian masyarakat  terkadang  takut  menggunakan  produk  keuangan  tertentu seperti  pinjaman.  Menurut  Zhuang et.al, (2009),  beberapa  perusahaan kredit  mikro  telah  mengecewakan  orang  miskin  karena  mereka  berhasil memanfaatkan debitur untuk mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri.  Mekanisme  pemberdayaan  harus  dilakukan  dengan  basis perbaikan kelembagaan, yang diyakini sebagai faktor kunci keberhasilan mewujudkan percepatan pemerataan kesejahteraan.

## 7. Penutup
Tulisan ini menyimpulkan pentingnya analisis akar masalah penyebab kemiskinan dan ketimpangan sebagai tahap awal dalam mengoptimalkan peranan  sektor  keuangan.  Peranan  sektor  keuangan  kemudian dioptimalkan melalui pentingnya literasi dan edukasi keuangan, terutama ditujukan  pada  masyarakat  miskin  perdesaan.  Tujuan  utamanya  adalah meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  miskin  akibat  masih  tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan. Hasil analisis berbasis  literature  review  juga  menyimpulkan  bahwa  banyak  kasus kemiskinan  dan  ketimpangan  di  perdesaan  disebabkan  oleh  gagalnya aksesibilitas  keuangan  yang  mampu  meningkatkan  daya  produktivitas masyarakat miskin. Tahap tersebut kemudian dapat dioptimalkan dengan memperbaiki  ekosistem  keuangan  untuk  menciptakan  efisiensi  dan efektivitas  penyediaan  jasa  layanan  keuangan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat miskin.
Hasil  analisis  menekankan  pentingnya  mekanisme  pemberdayaan

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 89
untuk  memperluas  atau  memperdalam  layanan  keuangan,  yang diharapkan  mampu  mendorong  akses  untuk  mengentaskan  kemiskinan. Pemberdayaan minmal mencakup intensitas pembinaan dan pendampingan,  dan  fasilitasi  aksesibilitas  sumberdaya  baik  input produksi  maupun  pemasaran.  Dengan  skema  pemberdayaan,  akses terhadap  jasa  layanan  keuangan  dapat  mendukung  kelompok  miskin dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memulai bisnis secara mandiri. Selain  itu  dapat  memperluas  sumber  daya  manusia  untuk  mendorong mereka  keluar  dari  kondisi  kemiskinan.  Luasnya  layanan  keuangan berbasis  pemberdayaan  dapat  menciptakan  inovasi  produk  layanan keuangan  yang customer centric .  Dalam  hal  ini,  produk  sektor  keuangan harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Setelah semua tahapan di atas dilalui, maka langkah berikutnya adalah pentingnya menciptakan inovasi dari produk jasa layanan keuangan yang harus  terdiversifikasi  agar  dapat  dijangkau  oleh  keinginan  masyarakat. Inovasi  produk  jasa  layanan  keuangan  diperlukan  untuk  mewujudkan pendalaman  sektor  keuangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendekatkan produk  jasa  layanan  keuangan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, khususnya  kalangan  miskin.  Selanjutnya  adalah  mekanisme  evaluasi, kontrol, dan pengawasan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan. Dalam  skema  tersebut,  mekanisme  evaluasi  mutlak  diperlukan  karena orientasi  akses  layanan  keuangan  bertujuan  untuk  mengentaskan kemiskinan  berbasis  kegiatan  ekonomi  produktif.  Beragam  mekanisme tersebut  dapat  diperkuat  dengan  pengaturan  kelembagaan  terhadap masing-masing  lembaga  keuangan,  yang  diyakini  menjadi  salah  satu kunci sukses dalam mewujudkan percepatan pemerataan kesejahteraan.

## Daftar Pustaka
Addae,  A.,  &  Jorankye.  2014.  Causes  of  poverty  in  africa:  a  review  of literature. American International Journal of Social Science , Vol. 3, No. 7, pp. 147-115.
Adeabah,  D.  2017.  Cost  efficiency  and  welfare  performance  of  banks: evidence from an emerging market. International Journal of Managerial Financ e, pp. 1-42.
Asare,  P.,  Sackey,  V.,  &  Hongli,  J.  2020.  Financial  inclusion  and  poverty alleviation:  the  contribution  of  commercial  banks  in  west  africa.
International Journal of Business, Economics and Management , Vol. 7, No. 1, pp. 57-70.
Asrol,  A.,  &  Ahmad,  H.  2018.  Analysis  of  factors  that  affect  poverty  in indonesia. Espacios , Vol. 39, Np. 45, pp. 14-25.
Bhattacharyya,  S.  2012.  The  historical  origins  of  poverty  in  developing countries. Mu nich Personal Repec Archive , No. 67902. BPS  (Badan  Pusat  Statistik).  2021. Data  dan  Informasi  Kemiskinan Ketimpangan . Badan Pusat Statistik: Jakarta.
Brei, M., Ferri, G., & Gambacorta, L. 2018. Financial structure and income inequality. BIS Working Paper , No, 756, pp. 01-39. Claessens, S. 2007. Finance and inequality: channles and evidence. J ournal of Comparative Economics , pp. 01-42.
Ellahi, N., Kiani, A., Awais, M., Affandi, H., Saghir, R., & Qaim, S. 2021. Investigating the institutional determinants of financial development: empirical  evidence  from  saarc  countries. SAGE  Open ,  Vol.  3,  No.  2, pp. 01-12.
Erlando,  A.,  Riyanto,  F.D.,  &  Masakazu,  S.  2020.  Financial  inclusion, economic  growth,  and  poverty  alleviation:  evidence  from  eastern indonesia. Heliyon, Vol. 6, pp. 01-13.
Fagbemi, F., & Ajibike, J.O. 2018. Institutional qualityand financial sector development:  empirical  evidence  from  nigeria. American  journal  of Business and Management , Vol. 7, No. 1, pp. 01-13. Inggrid. 2006. Sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di indonesia: pendekatan  kausalitas  dalam  multivariate  vector  error  correction model (vecm). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , Vol. 8, No. 1, pp. 41-50.
Khan, M.A., Kong, D., Xiang, J., & Zhang, J. 2019. Impact of institutional quality  on  financial  development:  cross-country  evidence  based  on emerging and growth-leading economies. Emerging Markets Finance & Trade , Vol. 4, No. 8, pp. 01-17.
Malahimm,  S.S.M.,  &  Khatib,  A.Y.  2018.  Determinants  of  financial performance for the banks sector in jordan. Innovare Journal of Business Management , Vol. 6, 13-24.
Manshor,  Z.,  Abdullah,  S.,  &  Hamed,  A.B.  2020.  Poverty  and  the  sosial problems. A cademic Research in Business & Social Sciences , Vol. 10, No. 3, pp. 614-617.
Moudos,  J.,  Guevara,  F.,  &  Juan.  2006.  The  cost  of  market  power  in banking:  social  welfare  loss  cv.  inefficiency  cost. MPRA  Paper ,  No. 15253.
Nsiah, A.Y., Yusif, H., Tweneboah, G., Agyei, K., & Baidoo, A.T. 2021. The effect of financial inclusion on poverty reduction in sub-sahara africa:

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN P ERAN S EKTOR K EUANGAN BAGI P ERCEPATAN P EMERATAAN K ESEJAHTERAAN 91
does threshold matter?. Politics & International Relation s, pp. 01-17.
Paun,  C.V.,  Musetescu,  R.C.,  Topan,  V.M.,  &  Danuletiu,  D.C.  2019.  The impact  of  financial  sector  development  and  sophiscation  on sustainable economic growth. Sustainability , Vol. 11, No. 2, pp. 01-21. Pereira  da  Silva,  A.P.,  Frost,  J.,  &  Gambacorta,  L.  2019.  Welfare implications  of  digital  financial  innovation. Bank  for  International Settlements , 01-08.
Rout, N., & Bag. 2020. Role of financial inclusion in poverty alleviation in odisha. Indian Journal of Economics and Development , Vol. 8, No. 2, pp. 01-09.
Yustika,  A.E.,  &  Sulistiani,  E.H.  2010.  Kebijakan  moneter,  sektor perbankan, dan peran badan supervisi. Jurnal Keuangan dan Perbankan , Vol. 14, No. 3, pp. 447-458.
Zhang.,  Nouman,  M.K.,  &  Muhammad.  2015.  Determinants  of  financial performance  of  financial  sectors  (an  assessment  through  economic value added). Munich Personal Repec Archive , No. 81659. Zhuang,  J.,  Gunatilake,  H.,  &  Niimi,  Y.  2009.  Financial  sector development,  economic  growth,  and  poverty  reduction:  a  literature review. Asian Development Bank , pp. 01-32.
Zia,  I.Z.,  &  Prasetyo,  P.E.  2018.  Analysis  of  financial  inclusion  toward poverty  and  income  inequality.  J urnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan , Vol. 19, No. 1, pp. 114-125.