Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA
Gede Andreano Preayogi 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 ,Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {gedeandreanoprayogi08@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com dewamangku.undiksha@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaturan asas praduga tak  bersalah  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  UU  Pers    dalam  pemberitaan  media  masa terhadap  pelaku  tindak  pidana  serta  (2)  mengkaji  dan  menganalisis  akibat  hukum berlakunya  asas  praduga  tak  bersalah  dalam pemberitaan media terhadap tersangka tindak  pidana  kesusilaan.  Jenis  penelitian      yang      digunakan      adalah      penelitian hukum      normatif.      Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  (1) perundang-undangan,  (2)  pendekatan  perbandingan,  (3)  pendekatan  kasus.  Bahan hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka.  Teknik  analisis bahan hukum  yang  digunakan  adalah  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian yang telah didapatkan (1) Perlunya pengetahuan terkait asas praduga tak bersalah yang selama  ini  dianut  KUHAP  yaitu  “  setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan, dituntut,  dan/atau  dihadapkan  dimuka  Pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah sebelum  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahan  dan  memperoleh kekuatan  hukum  yang  tetap,  (2)  akibat  hukum  dapat  dilihat  pada  Pasal  18  Ayat  (2) yakni  diancam  pidana  denda  paling  banyak  Rp500  juta,  Selain  ketentuan  UU  Pers, wartawan  juga wajib  menaati kode  etik  Jurnalistik  (Pasal 7  ayat  (2) UU Pers),  kode etik jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat (2)  huruf c UU Pers) dan dalam hal ini termasuk delik aduan.
Kata Kunci : Praduga tak bersalah, Kesusilaan , Media Massa

## ABSTRACT
This  study  aims  to  (1)  examine  and  analyze  the  regulation  of  the  principle  of presumption  of  innocence  in  Article  5  Paragraph  (1)  of  the  Press  Law  in  reporting mass  media  against  perpetrators  of  criminal  acts  and  (2) reviewing and    analyzing the   legal   consequences   of   applying   the   principle   of presumption of innocence in  media  reporting  against  criminals.  suspect  in  a  criminal  offense.  The  type  of research  used  is  normative  legal  research.  The  types  of  approach  used  are  (1) legislation  approach,  (2)  comparative  approach,    (3)    case    approach.    The    legal materials  used  are  primary  and
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
secondary  legal  materials.  The  technique  of  collecting  legal  materials  used  is literature study. The legal material analysis technique used is qualitatively analyzed. The  results  of  the  research  that  have  been  obtained  (1)  The  need  for  knowledge related  to  the  principle  of  presumption  of  innocence  that  has  been  adopted  by  the Criminal  Procedure  Code,  namely  "everyone  who  is  suspected,  arrested,  detained, prosecuted, and/or brought before the Court must be deemed innocent before a court decision declares guilt and obtain permanent  legal  force,  (2)  the  legal  consequences can be seen in Article 18
Paragraph  (2)  which  is  threatened  with  a  maximum  fine  of  Rp.  500  million.  In addition  to  the  provisions  of  the  Press  Law,  journalists  are also  required  to comply with the journalistic code of ethics (Article 7 paragraph (2) of the Law on the Press). Press),  this  journalistic  code  of  ethics  is  established  and  its  implementation supervised  by  the  Press  Council  (Article  15  paragraph  (2)  letter  c  of  the  Press Law) and in this case includes a complaint offense.
Keywords: Presumption of innocence, Morality, Mass Media

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan perbuatan- perbuatan yang  bertentangan  dengan  keadilan  terlepas dari perbuatan  itu diancam pidana dalam suatu undang-  undang  atau  tidak.  Sebuah  perbuatan meskipun  tidak    dirumuskan    sebagai  delik  di dalam  aturan  perundang-undangan  namun dirasa    perbuatan    tersebut  dirasakan bertentangan  dengan  masyarakat  dapat  juga disebut  sebagai  kejahatan.  Berbeda  dengan pelanggaran,  pelangaran  merupakan  perbuatan yang  oleh  masyarakat  baru  disadari  sebagai perbuatan  pidana  karena  adanya  aturan perundang-undangan    yang    ada    yaitu  yang merumuskannya sebagai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan  yang  dianggap  sebagai tindak  pidana  oleh  masyarakat  karena  undang- undang  yang  mengancamnya  dengan  sanksi pidana. Dengan era yang seperti ini masyarakat lebih    gampang    mengetahui    suatu  kejahatan yang terjadi, masyarkat dipermudahkan mencari  atau  memperoleh  informasi  lewat media  sosilal.  Maka  salah  satu    asas  hukum yang    sering    diabaikan  dalam  pemberitaan dimedia  sosial  ialah  asas  praduga  tak  bersalah yang diatur dalam Pasal 8  (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan    di    dalam   penjelasan umum  Undang- Undang    Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  butir  3  huruf  c.  Asas  praduga tak
bersalah kerap sekali diabaikan oleh pemberitaan hoax di media sosial. Pemberitaan dapat dengan sangat mudah memengaruhi pola pikir, pola sikap dan pandangan seseorang atau masyarkat  terkait  proses  hukum  yang  sedang berlangsung.
Sebagai  akibat  dari  pemberitaan  tersebut, dinilai  melanggar  hak  asasi  tersangka  atau terdakwa  yang  dituduh  melalui    media    sosial atas    asas    praduga  tak  bersalah.  Dengan diabaikan Asas tersebut, maka berdampak pada suatu  tindakan  pidana  yang  dapat  mengancam pengguna    media    sosial.    Sudah  sewajarnya jika pemerintah bertekad pula untuk melaksanakan  pembangunan  dibidang  hukum. Dalam  hal  ini  perlu  adanya    perumusan peraturan  perundangan  baru  di  Indonesia  yang khusus  membahas  tentang  penggunaan  media sosial.  Hal  ini  berdasarkan  pada  tingkat kepentingan  dan  fakta  pengguna  media  sosial memiliki  dampak  luas  pada  kehidupan masyarakat  di  masa  depan.  Maka  dari  itu dipandang  penting  untuk  melakukan  penelitian dan  penelahaan  secara  mendalam  tentang penerapan  terhadap      asas      praduga      tak bersalah  dalam  praktiknya  dimedia  sosial  dan konsekuensi  hukum  bagi  yang  melanggar dalam  pemberitaan  di  media  sosia  (Nyanda, 2018 : 2),
Dalam  proses  peradilan    di  Indonesia diatur  dalam  hukum  pidana  formil/hukum
acara  pidana  secara  normatif  berdasarkan Undang-Undang  Nomor 8  Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) yang menyangkut standar operasional    prosedur  persidangan.  KUHAP mengatur  mengenai  hak  tersangka  untuk pemeriksaan  persidangan  terbuka  untuk  umum kecuali  anak  dan  kesusilaan  sehingga  dalam keadaan  sidang  dilaksanakan  secara  tertutup, pers  tidak  melakukan  peliputan  selama persidangan  (Manan,  2013  :  79).  Keputusan mengenai  jalannya  sidang secara tertutup atau terbuka  ada  di  tangan  hakim  dengan  berbagai pertimbangan.  Kebebasan  pers  merupakan perwujudan  dari    kebebasan    mengeluarkan pendapat  dan  kebebasan  untuk  menceritakan suatu  peristiwa.  Dapat    pula  dikatakan sebagai  kebebasan      individu    untuk mengungkapkan  pendapat  dan  pikiran,  dengan cara  menyampaikan  suatu  informasi  kepada massa, dalam semua kondisi . adalah kebebasan dalam  konsep,  gagasan,  prinsip,  dan  nilai cetusan  yang  bersifat  naluri  kemanusiaan  di mana  pun  manusia  berada.  Jaminan  atas kebebasan  pers    bersifat    universal    (Susanto, 2010  :
15).  Hal  ini  didukung  dengan  Pasal  19 Piagam  HAM  PBB  ( Universal  Declaration of Human    Right )    menyatakan    bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan
berpendapat  tanpa  gangguan  dan  untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi  serta  buah  pikiran  melalui  media apapun  dengan  tidak  memandang  batas-  batas wilayah. Kebebasan berbicara untuk memperoleh  informasi  merupakan  salah  satu hak asasi manusia.
Dalam hal penjelasan pasal 5 Ayat (1) UU Pers  terkait  asas  praduga  tidak  bersalah  hanya membatasi pers nasional agar tidak menghakimi dan membuat kesimpulan terhadap    kesalahan  seseorang    namun    tidak membatasi  adanya  penyebaran  informasi pribadi seperti nama dan identitas lainnya yang dapat  merugikan  terduga  pelaku  tindak  pidana maupun      keluarganya      sehingga  tetap bertentangan  dengan  asas  praduga  tidak bersalah.  Pemberitaan  oleh  media  sebelum adanya    putusan    pengadilan
hanya  akan  menimbulkan  presepsi  masyarakat terhadap    pelaku    tindak  pidana.  Hal  ini  juga akan berdampak pada lingkungan sosial seperti keluarga dan kerabat terdekat serta pelanggaran terhadap  privasi  pelaku  tindak  pidana. Kehidupan  keluarga  akan  terkesan  terganggu apalagi  terkait  labelisasi  oleh  masyarakat sekitar.  Hukum  Indonesia  sendiri  mengatur mengenai  hak  privasi  yang  dimasukkan  ke dalam  kategori derogable    right yaitu    hak    – hak    yang  masih  dapat  dikurangi  atau  dibatasi pemenuhannya  oleh  Negara  dalam  keadaan tertentu  (Hamzah,  2000  :  56).  Namun  keadaan seorang  menjadi  tersangka      pelaku      tindak pidana      yang  belum    dinyatakan    secara    sah bersalah  oleh  pengadilan  apabila  privasinya dijaga  akan    merugikan    tersangka    dan keluarganya  sendiri.  Seorang  tersangka  dalam persidangan  tindak  pidana  bisa  saja  tidak dinyatakan bersalah namun presepsi masyarakat   terhadap   tersangka   tersebut tidak begitu  saja  bisa  diubah  sehingga  pemberitaan media  Indonesia  telah  merugikan      pihak tersangka      dan      bisa  masuk  ke  dalam pencemaran  nama  baik.  Kebebasan  pers sebagai pilar demokrasi karenanya menundukan diri kepada kekuatan gagasan hak asasi manusia Hukum pidana sudah seharusnya mampu  melindungi      Hak      Asasi      Manusia baik  pelaku  maupun  korban  kejahatan  serta melindungi kepentingan-kepentingan substansial  Undang-undang  No.  8  Tahun 1981   tentang   Kitab   Undang undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  memberikan perlindungan  yang  baik/memadai  terhadap korban  kejahatan  (Rai  Yuliartini  Jurnal Komunikasi  Hukum,  No.  1  Tahun  2015.Jurnal :1). Adanya asas praduga   tak  bersalah  dalam prakteknya sebagai  kontrol  sosial bagi  pers  itu sendiri.  Pers  dalam  hal  ini  hanya  berhak mencari berita tetapi tidak membuatnya apalagi merekayasanya.  Dalam  pemberitaan  yang menyangkut  nama  baik  atau  kehormatan seseorang  sangat  penting  untuk  tetap  menjaga privasi  seseorang  agar  menghindari  labelisasi dalam masyarakat. Dari pemaparan permasalahan  diatas,  maka  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut,  yakni  :  1)  bagaimana pengaturan
asas  praduga  tak  bersalah  Pasal  5  Ayat  (1) UU  Pers  dalam  pemberitaan  media  masa terhadap pelaku tindak pidana ?,
2)  bagaimana  akibat  hukum  berlakunya asas  praduga  tak  bersalah  dalam  pemberitaan media  terhadap  tersangka  tindak  pidana kesusilaan ?.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  melaukan  pendekatan Undang-Undang  ( statute      approach ), pendekatan      kasus  ( case  approach )  dan pendekatan perbandingan ( comparatif approach ).  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan    hukum  yang  dilakukan    adalah    studi kepustakaan ( library research) dimulai dengan penelusuran  peraturan  perundang-  undangan dan  sumber  hukum  positif  lain  dari  sistem hukum  yang  dianggap  relevan  dengan  pokok persoalan  hukum  yang  sedang  dihadapi. Pengolahan  bahan  hukum  dilakukan  dengan cara  kualitatif adalah analisis  data dengan  cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat  yang  teratur,  runtun  dan  logis,  tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan  dilakukan  interpretasi  sehingga menghasilkan  solusi  dari  permasalahan  hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Asas Praduga
Tak Bersalah  Pada  Pasal  5  Ayat  (1)  UU  Pers Dalam Pemberitaan Media Massa Terhadap
Manusia  diciptakan  oleh  sang  pencipta dilengkapi  dengan  hak-haknya.  Oleh  karena itu, hak-hak tersebut melekat pada diri manusia sebagai yang sangat mendasar  atau  asasi.  Hak asasi    yang  yang  sangat  fundamental  ialah manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak- hak  yang  sama.  Sebagai  manifestasi  dari  hak asasi    yang    sangat    fundamental    adalah  hak asas  bahwa  manusia  harus  dianggap  tidak bersalah   sebelum   dibuktikan   ada
kesalahannya  atau  asas  praduga  tak  bersalah. asas praduga tak bersalah merupakan perwujudan    hak    asasi  manusia  yang memberikan perlindungan terhadap keseluruhan harkat  dan  martabat  yang  wajib  dijunjung tinggi. Pengaturan suatu asas dalam hal ini asas praduga  tak  bersalah  sebagai  perwujudan  hak asasi  manusia,  untuk  menegakkan  dan melindunginya  sesuai  prinsip  negara  hukum yang  demokratis  adalah diperlukan.
Asas  praduga  tak  bersalah  dapat dikatakan sebagai perwujudan Pasal 28D UUD Tahun  1945  ayat  (1)  yang  menjelaskan bahwa          “Setiap          orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum”.      Selanjutnya adalah    Pasal    5 Undang-Undang   Nomor  39   Tahun   1999 Tentang   Hak  Asasi  Manusia   juga mengenai penghargaan  terhadap  HAM  yang  menyatakan “setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi, oleh  karena  itu  berhak  memperoleh  perlakuan serta  perlindungan  yang  sama  sesuai  dengan martabat    kemanusiaan    di    depan  hukum. Setiap  orang  berhak  mendapat  bantuan danperlindungan  yang  adil  dari  pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Berdasarkan pengaturan  tersebut  maka  aparat  penegak hukum  menerapkan  menjaga  hak-hak  dengan mengedapkan  asas-asas  dalam  KUHAP  yang paling  pokok  dalam  proses  peradilan  pidana adalah  asas  praduga  tak  bersalah  ( presumption of  innoncence )  (Nurhasan,  Jurnal    Ilmiah Universitas  Batanghari Jambi, 2017 :  206).
Eksistensi asas praduga tak bersalah di Indonesia  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan  dan  jaminan  terhadap  seorang manusia  yang  telah  dituduh  melakukan  tindak pidana  dalam proses pemeriksaaan agar jangan sampai haknya dirampas. Kemudian memberikan  pedoman  pada  petugas  agar membatasi  tindakannya  dalam  melakukan pemeriksaan    karena    yang    diperiksa  adalah manusia  yang  memiliki  harkat  dan  martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksanaan.    Yahya  Harahap    dalam bukunya yang berjudul
Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP  :  Penyidikan  dan  Penuntutan berpendapat  bahwa  tujuan  diadakannya  asas praduga  tak  bersalah  untuk  memberikan pedoman  kepada  penegak  hukum  untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan  kedudukan    tersangka    atau terdakwa  dalam  setiap  pemeriksaan  sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan  manusia  yang  mempunyai  harkat martabat  harga  diri.  Aparat penegak  hukum harus   menjauhkan   diri dari  cara pemeriksaan inkusator  yang  menempatkan  tersangka  atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan  sewenang-wenang  (Harahap, 2013 : 32).
Atang Ranoemihardja (dalam Harahap, 2013 : 35) berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah  dimaksudkan  untuk  menempatkan kedudukan  tersangka  atau  terdakwa  dalam setiap  tingkat  pemeriksaan    memperoleh    hak- hak  tertentu    baginya    dalam    rangka memberikan  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabatnya,  baik  hak  mendapat  pemeriksaan oleh  penyidikan,  hak  diberi  tahu  jelas  dalam bahasa  yang  dimengerti  apa  yang  disangkakan dan atau apa yang didakwakan kepadanya, hak memberikan  keterangan  secara  bebas  tanpa adanya  tekanan    dan    paksaan    dari    penyidik maupun  hak  untuk  memperoleh  bantuan hukum. Konsekuensi akibat diterapkannya asas praduga  tak  bersalah  pada  sistem  peradilan pidana  adalah  tersangka  atau  terdakwa  yang dituduh  melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetap tidak  boleh  diperlakukan  sebagai  seseorang yang  bersalah  hingga  pengadilan  menyatakan bahwa  ia  bersalah  dan  memperoleh  kekuatan hukum  tetap.  Jadi,  semua  pihak  termasuk aparat penegak hukum harus tetap  menjunjung tinggi    hak    asasi  tersangka    atau    terdakwa. Asas  praduga tak   bersalah   merupakan   asas utama  dalam  perlindungan  hak  asasi  manusia melalui  asas  proses  hukum  yang  adil.  Adanya asas  praduga  tak  bersalah  pada  proses penegakan  hukum  memberikan  perlindungan hak  asasi  yang  menjauhkan  tersangka  atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang   dari aparat   penegak
hukum  dan  asas  praduga  tak  bersalah  menjadi dasar bagi pemenuhan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai  mahkluk  yang  memiliki  harkat  dan martabat  yang  wajib  dijunjung  tinggi  dalam proses  penegakan hukumnya  (Raharjo,  2014  : 78)
Asas  praduga  tak  bersalah  apabila dipandang  dari  segi  teknis  penyidikan dinamakan  sebagai  prinsip  akusatur  atau accusatory procedure . Prinsip ini menempatkan  kedudukan  tersangka  atau terdakwa            dalam            setiap            tingkatan pemeriksaan   sebagai   berikut   (Harahap, 2013 :102) :
1. Subjek  bukan  sebagai  objek,  karena  itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan  diperlakukan  dalam  kedudukan manusia    yang  mempunyai  harkat martabat harga diri.
2. Objek        periksaan        dalam        prinsip akusatur  adalah  kesalahan  (tindakan pidana)  yang  dilakukan  tersangka  atau terdakwa  kearah  itulah  pemeriksaan ditujukan.
Perlindungan  hak  asasi  manusia  pada  proses peradilan  pidana  tidak  dapat  dilepaskan      dari keterkaitannya      dengan  asas  praduga  tak bersalah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  aparat hukum  yang  melakukan  upaya  paksa  harus mengedapankan  hak  asasi  tersangka  atau terdakwa dari segala ketimpangan – ketimpangan  yang  dapat  merugikan  tersangka atau  terdakwa  dari  segala  tindakan  sewenang- wenang aparat penegak  hukum.  Karena  dalam melakukan upaya paksa aparat penegak hukum sering  terjadi  pemeriksaan  yang  menyimpang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas  praduga  tak  bersalah  yang  memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia. Unsur-unsur  yang    terkandung    asas    praduga tak  bersalah  adalah  asas  utama  perlindungan hak  asasi  manusia  melalui  asas  proses  hukum yang adil.
Asas  praduga  pada  proses  penegakan hukum  memberikan  perlindungan  hak  asasi manusia  yang  menjauhkan  tersangka  atau terdakwa  dari  tindakan  sewenang-wenang  dari aparat  penegak  hukum  dan  asas  praduga  tak bersalah  menjadi  dasar  bagi  pemenuhan
jaminan  dan  perlindungan  hak  asasi  tersangka atau  terdakwa  sebagai makhluk yang  memiliki keluruhan  harkat  dan  martabat  yang  wajib dijunjung  tinggi  dalam  proses  penegakan hukum (Reksodipoetro,
2014    :  98).  Hak  asasi    manusia    sebagai bagian  tak  terpisahkan  dari  konsep  negara hukum  berimplikasi  pada  adanya  pengakuan jaminan    perlindungan  terhadap  hak  asasi warga  negaranya.  Sebgai  bentuk  jaminan tersebut  asas  praduga  tak  bersalah  yang merupakan  perwujudan  hak  asasi  manusia, untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi manusia.  Pada  proses  peradilan  perlindungan hak  asasi  manusia  diwujudkan  dengan  adanya asas  praduga  tak  bersalah,  yang  mana pengakuan  terhadap  asas  praduga  tak  bersalah memberikan  perlindugan  hak  asasi  tersangka atau  terdakwa  agar  menempatkan  kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki  keluruhan  harkat  dan  martabat  yang harus  dihormati    dan    dijunjung    tinggi    oleh penegak  hukum  sehingga  hak  asasi  tersebut tidak  dilanggar  Kebebasan  dalam  pengguna media  sosial  merujuk  pada  ketentuan  yang ditetapkan dalam sebuah negara tentang hal-hal yang berkaitan dengan media sosial. Ketentuan tersebut  cenderung  berbeda-beda  antara  suatu negara dengan negara yang lain, bahkan, masih terdapat  negara  yang  belum memiliki  aturan khusus  mengatur  media  sosial.  Permasalahan yang berkaitan dengan media sosial diselesaikan  berdasarkan  perundang-undangan yang  memiliki  relevansi,  misalnya  Indonesia menggunakan Undang-undang ITE jika terdapat kasus yang berkaitan dengan pengguna media  sosial  oleh  individu.  Pembahasan mengenai  Asas  praduga  tak  bersalah  oleh pengunaan  media  sosial  secara  menyeluruh harus  juga  menampilkan  pembahasan  diluar aspek Pers,   atau   dalam   kaitanya   pengguna media sosial oleh individu/masyarakat.
Penggunaan  asas  praduga  tak  bersalah  oleh Pers    telah    memiliki    aturan  perundang- undangan  yang  jelas,  namun  pengguna  media sosial  oleh  individu/masyarakat  belum  diatur secara  spesifik        dalam        perundang- undangan.7
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka dipandang penting untuk melakukan pengembangan  hukum  secara  mendalam terhadap  penerapan  asas  praduga  tak  bersalah dalam  praktek  penanganan  di  media  sosial dalam  perspektif  sistem  peradilan  pidana. Kebebasan  pers  merupakan  salah  satu  bentuk hak  asasi  yang    diberikan    dalam    mencari, memperoleh    serta    menyampaikan  informasi yang  akurat  kepada  masyarakat  atau    publik. Sebagaimana    dijelaskan  dalam  Pasal  19 Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia ditegaskan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat,  dalam  hal  ini  termasuk  kebebasan memiliki  pendapat  tanpa  gangguan  dan  untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi  dan  buah  pikiran  melalui  media  apa saja  dan  dengan  tidak memandang  batas-batas (wilayah)”.
Aturan  lain  di  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang  Pers  menyatakan  bahwa  pers  nasional berkewajiban  memberitakan  peristiwa  dan opini  dengan  menghormati  norma  agama  dan rasa  kesusilaan  masyarakat  serta  asas-asas praduga tak bersalah   dan    bagian    penjelasan dari  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pers nasional  dalam  menyiarkan  informasi  tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan    seseorang,  terlebih  lagi  untuk kasus-kasus  yang  masih  dalam  proses peradilan,  serta  dapat  mengakomodasikan kepentingan  semua  pihak  yang  terkait  dalam pemberitaan   tersebut.   Pasal   18 Ayat    (2)    Undang-Undang    Pers  menyatakan bahwa  perusahaan  pers  yang  melakukan pelanggaran    atas    asas  praduga  tak  bersalah diancam  pidana  denda  paling  banyak  Rp500 juta. Selain ketentuan  UU Pers,  wartawan  juga wajib menaatti  Kode   Etik   Jurnalistik   (Pasal 7  ayat  (2)  UU  Pers).  Kode  Etik  Jurnalistik  ini ditetapkan  dan  diawasi  pelaksanaannya  oleh Dewan  Pers  (Pasal  15  ayat  [2]  huruf  c  UU Pers).  Menurut  Pasal  3  Kode  Etik  Junalistik, wartawan  Indonesia  selalu  menguji  informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,  serta  menerapkan  asas  praduga tak bersalah
Akibat   Hukum  Berlakunya   Asas Praduga Tak  Bersalah  Dalam  Pemberitaann  Media Terhadap Tersangka Tindak
Pidana

## Kesusilaan
Dalam    sejarah    perkembangan  Hukum Pidana  Indonesia,  Asas  Praduga  Tak  Besalah dulu  pernah  diatur  dalam  Pasal    8    Undang- Undang  No.  14  Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan            Kehakiman,            yang mengatakan:       “Setiap       orang       yang disangka,    ditangkap,    ditahan,    dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib   dianggap   tidak   bersalah   sebelum adanya      putusan      pengadilan      yang menyatakan          kesalahannya          dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Meskipun       tidak       secara       eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan   di   dalam  Pasal   66   Undang- Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang   Hukum   Acara   Pidana (KUHAP)  yang  menegaskan,  “Tersangka atau   terdakwa   tidak  dibebani  kewajiban pembuktian”.      Sedangkan      di      dalam penjelasan   pasal   tersebut   mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut   adalah   penjelmaan   dari   asas Praduga  Tak  Bersalah.  Oleh  karena  asas tersebut     diatur     di     dalam     ketentuan perundang-undangan      hukum      pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata- mata hanya  diperuntukkan  hal-hal  yang berhubungan    dengan    hukum    pidana. Pengakuan   asas   praduga   tak   bersalah dalam  sistem  peradilan  sudah  diatur  dan dituangkan    kedalam    bentuk    peraturan perundang-undangan.  Asas  praduga  tak bersalah,       merupakan       asas       yang menyatakan   bahwa   setiap   orang   yang ditangkap,       ditahan,       dituntut       dan dihadapkan   kemuka   pengadilan   karena disangka  telah  melakukan  tindak  pidana wajib   dianggap   tidak   bersalah   hingga pengadilan     menyatakan     kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga    tak    bersalah    berisikan norma atau aturan yang menjadi landasan terhadap   aparat penegak  hukum  dalam melaksanakan     suatu kewenangannya memperlakukan tersangka layaknya orang tidak      bersalah      dan menempatkan kedudukan   tersangka   sama derajatnya dengan   penegak   hukum   dan menjamin
pemenuhan  hak-hak  tertentu  yang  telah diberikan oleh Undang-Undang agar terpenuhi Penyelesaian   kasus   tindak   pidana kesusilaan  terutama  yang  melibatkan  anak haruslah  dilaksanakan  dengan  sidang  tertutup. Secara  terminologi  sidang  adalah  proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  2 orang  atau  lebih  untuk  menyelesaikan      suatu masalah      dengan  cara  musyawarah  dan  untuk mengambil suatu   keputusan   yang   disepakati oleh pihak  yang  hadir  (Sinaga,  2015  :  12). Pasal    1  Peraturan    Mahkamah    Konstitusi Nomor  19  Tahun  2009  tentang  Tata  Tertib Persidangan  yang  menyatakan  bahwa  “ persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan  oleh  Mahkamah  baik  sidang  panel maupun  sidang  pleno  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  permohonan  yang diajukan  kepada  Mahkamah  Konstitusi”. Sidang  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  sidang terbuka  dan  sidang  tertutup.  Pengakuan  asas praduga  tak      bersalah      dalam      sistem peradilan sudah diatur dan dituangkan kedalam bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Asas praduga  tak  bersalah,  merupakan  asas      yang menyatakan      bahwa      setiap  orang    yang ditangkap,    ditahan,    dituntut  dan    dihadapkan kemuka    pengadilan  karena  disangka  telah melakukan  tindak  pidana  wajib  dianggap  tidak bersalah  hingga  pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.  Asas  praduga  tak  bersalah  berisikan norma  atau  aturan  yang  menjadi  landasan terhadap  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan  kewenangannya  memperlakukan tersangka  layaknya  orang  tidak  bersalah  dan menempatkan  kedudukan  tersangka  sama derajatnya  dengan  penegak  hukum  dan menjamin  pemenuhan  hak-hak  tertentu  yang telah  diberikan  oleh  Undang-Undang  agar terpenuhi (Chazawi, 2011 : 78).
Norma  kesusilaan  adalah  ketentuan- ketentuan    bertingkah    laku    dalam  hubungan antar  sesama  manusia  yang  dalam  banyak  hal didasarkan  kepada  hati  nurani  atau  tegasnya adalah  ketentuan  tentang  tingkah  laku  yang baik  dan  jahat.  Kesusilaan  bukan  hanya menyangkut  soal  kebirahian    atau sex saja tetapi semua
kebiasaan  hidup  yang  pantas  dan  kerahklak dalam suatu kelompok masyarakat  yang sesuai dengan  sifat-sifat  dari  masyarakat  yang bersangkutan  (Kanter,  2002  :  24).  Perbuatan yang  tergolong  melanggar  kesusilaan  dalam KUHP  disebut  dengan  kejahatan  terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  kesusilaan  diartikan perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik dan tata krama yang luhur. Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar  kesusilaan  maka  perbuatan  tersebut merupakan  perbuatan  atau  tindakan  yang melanggar  kesusilaan  dengan  kata  lain  yaitu telah  dilakukannya  tindak  pidana  kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan  adalah  tindak pidana yang  berhubungan  dengan  masalah  kesusilaan. Delik  kesusilaan  diatur dalam KUHP bab XIV Buku Kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”    yang    dimulai  dengan  Pasal  281 KUHP  sampai  dengan  Pasal  297  KUHP. Penyelesaian  kasus  tindak  pidana  kesusilaan terutama  yang  melibatkan  anak  haruslah dilaksanakan  dengan    sidang    tertutup.    Secara terminologi  sidang  adalah  proses  pengambilan keputusan  yang  dilakukan  oleh  2  orang  atau lebih  untuk  menyelesaikan      suatu      masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu  keputusan   yang   disepakati   oleh pihak yang    hadir    (Sinaga,    2015    :    12).  Pasal  1 Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  19 Tahun  2009  tentang  Tata  Tertib  Persidangan yang  menyatakan  bahwa  “ persidangan adalah sidang-sidang  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah baik  sidang  panel  maupun  sidang  pleno  untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan  yang  diajukan  kepada  Mahkamah Konstitusi”.  Sidang  dibagi  menjadi  2  (dua) yaitu  sidang  terbuka  dan  sidang  tertutup  Pers yang memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi sepertinya tidak luput melakukan  kesalahan.  Salah  satu  pemberitaan yang sempat viral di Indonesia mengenai kasus pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  Jakarta International  School  (JIS).  Sangat  disayangkan kasus   itu   menelan   korban
anak-  anak  yang  seharusnya  dapat  mengeyam pendidikan  dengan  nyaman  di  sekolah  bertaraf internasional tersebut. Selama proses penyelidikan  dan  penyidikan,  kepolisian menetapkan  oknum cleaning  service sekolah yang  melakukan  tindak    pidana    kesusilaan tersebut.  Sebelum  ditetapkan  bersalah  oleh Pengadilan,  sudah  banyak  pemberitaan  pers mengenai  tersangka  pelaku pelecehan seksual bahkan sampai melibatkan privasi keluarganya. Pemberitaan  ini  tentunya  mempengaruhi keberadaan keluarga dalam lingkungan masyarakat.
Perbuatan    tersangka  bukan    karena paksaan  atau  suruhan  keluarga  namun  akibat pemberitaan  ini,  keluarga  dari  tersangka dikucilkan  dari  masyarakat.  Apabila    dikaitkan dengan    asas    praduga  tak  bersalah  maka tindakan  pers  dalam  pemberitaan      kasus      ini merupakan      hal  yang  salah  dan  melanggar privasi  dari  tersangka  yang  dimana  masih dijamin  haknya  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
asas  praduga tak  bersalah tidak dicantumkan  secara  tegas  namun  hanya terhadap  pada  penjelasan  umum  KUHAP. Tidak  ada  aturan  yang  secara  tegas  mengatur mengenai  hak  privasi  tersangka  selama menjalani    proses    peradilan  pidana.  Dengan demikian,  asas  praduga  tak  bersalah  akan berjalan  efektif  apabila  ada  aturan  yang  tegas mengenai  hak  privasi  tersangka  karena  dalam asas  praduga  tak  bersalah  hanya  menyatakan bahwa tersangka tidak dapat dikatakan bersalah apabila  belum  mendapat  putusan  bersalah  dari pengadilan, namun tidak melarang pemberitaan media  mengenai  penyebarluasan  identitas tersangka  dan  sebagainya.  Indonesia  sendiri sebelumnya  sudah  mengatur  mengenai  hak privasi  dalam    Pasal    28G    Ayat    (1)    UUD Tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang berhak      atas      perlindungan      diri  sendiri, keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi.”. dalam    kode    etik    jurnalistik    juga
telah  mengatur  mengenai  kebebasan  pers  yang harus  dijalankan  secara  professional  dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan hak  privasi  seseorang.  Namun      tidak    ada batasan    pengaturan  yang      jelas      mengenai hak      privasi      itu  sendiri.      Hal      ini menyebabkan      banyak  media  yang  dengan mudah  mengekspos  identitas  pribadi  pelaku tindak  pidana  yang  berdampak  pada  keluarga mereka.
Pers  Inggris  lebih  menghargai  hak privasi  seorang  pelaku  tindak  pidana  yang dalam  hal  ini  Reynhard  Sinaga  merupakan pelaku  pelecehan  seksual  terhadap  laki- laki di  Inggris.  Inggris  memiliki  organisasi  yang bernama Independent Press Standards Organisation (IPSO).  IPSO  dapat  dikatakan sebagai  dewan  pers  terbesar      di      Inggris yang    didirikan    8 September 2014.
IPSO hadir untuk mempromosikan  dan  menegakkan  standar professional  tertinggi  jurnalisme  dan  untuk mendukung anggota masyarakat dalam mencari ganti  rugi  yang  disebabkan  oleh  wartawan. IPSO  menetapkan  kode  etik  wartawan  yang disebut Editors Code of Practice .
Dalam aturan ini mengatur mengenai hak privasi seseorang dalam  pers. Tujuan dibentuknya Editors  Code  of  Practice ini adalah  untuk   menghormati  hak-hak individu dan  menyeimbangkannya  dengan  hak  publik. Undang-Undang  Pers  adalah  ketentuan  khusus yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  kegiatan jurnalistik adalah mulai dari mencari, memilah, dan  memberitakannya  sampai  ke  mekanisme penyelesaian  permasalahan  yang  timbul  akibat pemberitaan  pers.  Oleh  karena  itu,  menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya,  wartawan  tidak  dapat  dihukum dengan  menggunakan  KUHP      sebagai      suatu ketentuan      yang  umum  ( lex  generali ).  Dalam hal  ini  berlakulah    asas    yang    universal berlaku, lex  specialis  derogate  legi  generali . Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang  umum.  Secara  teknis  hukum,  perusahaan pers  harus  menunjuk  penanggung  jawabnya, yang  terdiri  dari  2  (dua)  bidang  yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung  jawab  bidang  redaksi.  Mekanisme pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh
wartawan   diambilalih   oleh   perusahaan pers yang  diwakili oleh  penanggung  jawab itu.  Hal tersebut  sesuai  dengan  Pasal  12 UU     Pers     yang     mengatakan    bahwa perusahaan  pers  wajib  mengumumkan  nama, alamat  dan  penanggung  jawab  secara  terbuka melalui  media  yang  bersangkutan.  Yang dimaksud  dengan  "penanggung  jawab"  adalah penanggung  jawab  perusahaan  pers  yang meliputi  bidang  usaha  dan  bidang  redaksi. Penyelesaian  yang  dapat  ditempuh  dalam  hal terdapat  pemberitaan  yang  merugikan  pihak lain adalah melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak  jawab  adalah  hak  seseorang  atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan  berupa  fakta  yang  merugikan nama  baiknya,  sedangkan  hak  koreksi  adalah hak  setiap  orang  untuk  mengoreksi  atau membetulkan  kekeliruan  informasi  yang diberikan  oleh  pers,  baik  tentang    dirinya maupun  tentang  orang lain.

## SIMPULAN
Pertama,  perlunya  pengetahuan  terkait  asas praduga  tak  bersalah  yang  selama  ini  dianut KUHAP  yaitu  “  setiap  orang  yang  disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka Pengadilan wajib dianggapn  tidak  bersalah  sebelum  adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap” menjadi  “setiap  orang  yang  di  sangka, ditangkap ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan  dimuka    Pengadilan    dianggap tidak  bersalah  sampai  dibuktikan  berdasarkan Undang-undang.      Dalam  hal  pemberitaan media,  hyarus  lebih  menghormati  hak  privasi pelakusesuai  dengan  KUHAP    dan  tidak menyebarluaskan  informasi  sebelum  adanya putusan  yang  tetap  dari pengadilan.
Kedua, Akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dilihat dari Pasal 18 Ayat        (2)        Undang-Undang        Pers menyatakan  bahwa  perusahaan  pers  yang melakukan  pelanggaran  atas  asas praduga tak bersalah  diancam  pidana  denda  paling  banyak Rp500  juta.  Selain  ketentuan  UU  Pers, wartawan  juga  wajib  menaatti    Kode    Etik Jurnalistik (Pasal 7
ayat  (2)  UU  Pers).  Kode  Etik  Jurnalistik  ini ditetapkan  dan  diawasi  pelaksanaannya  oleh Dewan  Pers  (Pasal  15  ayat  [2]  huruf  c  UU Pers) dan dlam hal ini termasuk delik aduan.

## SARAN
Perrtama  masyarakat  dan  Pers  Indonesia seharusnya  mampu  mengolah  informasi  yang bisa  dan  tidak  bisa  disebarluaskan  agar  untuk dapat menghormati hak-hak individu lainnya. Kedua  pemerintah  dalam  hal  ini  Dewan  Pers mampu     menelaah  aturan-aturan yang sudah ada  dan  melakukan  uji  kelayakan    dengan membandingkan dengan perkembangan masyarakat agar hukum selalu dapat menjamin hak-hak warganya.

## DAFTAR RUJUKAN

## BUKU
Nyanda    Fatmawati    Octariani,    2018, Pidana
Pemberitaan  Media  Sosial ,  Setara  Pers, Malang, hlm, 2 Manan,  Bagir.  2013. Tindak Pidana Contemptof Court (SuatuPerkenalan ). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Susanto, Edy. 2010. Hukum Pers di Indonesia . Jakarta   :   PT   Rineka Cipta. Harahap,  M  Yahya.  2013, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  : Penyidikan    dan  Penuntutan ,  Jakarta  :
Sinar Grafika.
Satjipto   Rahardjo.   2006. Ilmu   Hukum.
Bandung :    PT    Citra    Aditya   Bakti Soerjono, h 1m. 63-165
Reksodipoetro,    Mardjono.    2014, Hak  Asasi Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesi a,  Jakarta
: Sinar Grafika.
Chazawi,  Adami.  2011, Pelajaran  Hukum Pidana I , Jakarta : Raja Grafind Persada.
Kanter,  E.Y  dan  S.R  Sianturi.  2002. Asas- Asas   Hukum   Pidana   di   Indonesia
dan   Penerapannya .   Jakarta   :   PT Storia Grafika.
Sinaga,    Dahlan.  2015. Kemandirian  dan Kebebasan  Hakim  Memutus  Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila . Bandung : Nusa Media.

## JURNAL
Nurhasan,   “Keberadaan   Asas   Praduga Tak Bersalah  Pada  Proses  Peradilan  Pidana: Kajian”, Jurnal     Ilmiah Universitas       Batangh P ar e i meri J n a ta m h b d i ,alam hal ini De Volume 17 No. 3 Tahun 2017.
Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “Kedudukan  Korban Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  pidana (KUHAP)”  Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH),   Volume   1,   No.   1 Tahun 2015.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Terhadap  Curanmor  yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80. Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di
Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N.
P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  & SH,  L.  M.  (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I
Oleh  Anggota  Tni Atas  Nama  Pratu  Ari Risky  Utama). Jurnal
Komunitas
Yustisia , 2 (1).
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P. R.,  &  Mangku,  D.  G. S.  (2020).  Tinjauan
Yuridis  Terkait  Permohonan  Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N.  P.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik  Ditinjau  Dari  Perspektif Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul
Afghanistan  Dekat  Kedutaan  Besar Amerika  Serikat). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29- 41. Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa  Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh  Akta  Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.