## Analisis Peran Paralegal Dalam Implementasi Prosedur Administrasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (Studi pada Kantor Hukum Prisma Nusa Consulting Kota Jakarta Pusat)
Jeffry Latumahina
Program Studi Administrasi Perkantoran, Universitas Bina Sarana Informatika Jalan Jatiwaringin Raya No.18, Jakarta Timur
Email : jeffry.jlm@bsi.ac,id

## ABSTRAKSI
Saat  ini  hampir  semua  lini  kehidupan  sehari-hari  telah  terhubung  dengan  internet  dengan  begitu  masif  karena Revolusi  Industri  4.0.  Perkembangan  teknologi  ini  turut  memengaruhi  sistem  layanan  pemerintah.  Salah  satu bentuk revolusi teknologi tersebut hadir dalam bentuk aplikasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik ( e-Court ). E-Court merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu kerja para pengacara di dalam melakukan pendaftaran perkara secara online . Aplikasi E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara elekronik yang antara lain  meliputi pembayaran secara online , input berkas,  pemanggilan sidang secara online, dan persidangan secara online. Saat ini, untuk beberapa persyaratan  yang  harus  diinput  melalui  aplikasi e-court bahkan  dapat  dilaksanakan  oleh  tenaga  paralegal  yang tidak  berlatar  belakang  lulusan  fakultas  hukum.  Staf  paralegal  yang  bukan  lulusan  fakultas  hukum  ini  sangat membantu  para  pengacara  di  dalam  melakukan  proses  administrasi  pendaftaran  perkara  secara  elektronik. Berdasarkan  hal  tersebut  maka,  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apa  saja  peran paralegal  dalam  implementasi  prosedur  administrasi  pendaftaran  perkara  secara  elektronik  dan  bagaimana prosedur pendaftaran perkara secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Kata Kunci : paralegal, administrasi, hukum.

## ABSTRACT
Currently, almost all lines of daily life are massively connected to the internet because of the Industrial Revolution 4.0.  This  technological  development  has  also  affected  the  government  service  system.  One  form  of  this technological revolution is present in the form of the Electronic Case Registration (e-Court) application. E-Court is an application that is useful for helping lawyers work in registering cases online. The E-Court application is an instrument in court as a form of service to the community in terms of electronic registration of cases which includes online payments, file input, online summons for trials, and online trials. Currently, some of the requirements that must be input through the e-court application can even be carried out by paralegals who do not have a background in law school graduates. These paralegal staff who are not law school graduates are very helpful to lawyers in carrying out the administrative process of electronic case registration. Based on this, the purpose of this research is  to  find  out  what  are  the  roles  of  paralegals  in  implementing  administrative  procedures  for  electronic  case registration and what are the procedures for electronic case registration. This study uses a qualitative descriptive research method to describe the conditions that will be observed in the field in a more specific, transparent and in-depth manner.
Keyword: paralegal, administration, law

## 1. PENDAHULUAN
Banyaknya  jumlah  pekerjaaan  hukum  yang  harus ditangani  oleh  sebuah  kantor  hukum  dapat  membuat kantor  tersebut  mengalami  masalah  tersendiri  dalam penanganan administrasi  perkara yang sedang ditangani.  Jika  persoalan  administrasi  tidak  ditangani dan  dikelola  dengan  baik  maka  tentunya  hal  tersebut akan  menghambat  proses  pembelaan  hukum  yang sedang  dikerjakan  oleh  sebuah  kantor  hukum.  Jika terjadi keterlambatan dalam menangani proses perkara
maka,    hal  seperti  ini  dapat  menurunkan  citra  suatu kantor hukum dan menimbulkan kekecewaan dari para klien.  Agar  terhindar  dari  hal-hal  yang  merugikan tersebut  maka,  sebuah  kantor  hukum  seperti  Prisma Nusa  Consulting  (PNC)  yang  berorientasi  pada pelayanan haruslah didukung oleh tenaga administrasi yang  handal  di  mana  salah  satu  kemampuan  dan pengetahuan  yang  harus  dimiliki  oleh  para  staf  pada kantor  hukum  tersebut  adalah  keahlian  dalam melakukan  pendaftaran  perkara  secara  elektronik. Tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  administrasi
pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi e-Court sesuai  prosedur  yang  ada  dapat  diserahkan kepada  seorang  atau  beberapa  paralegal    untuk melaksanakannya.
E-Court merupakan    instrumen  dalam  pengadilan sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap  masyarakat  dalam hal  pendaftaran  perkara  secara    online,  pembayaran secara  online,  pemanggilan  secara  online,  dan persidangan secara online. Aplikasi E-Court merupakan  suatu  alat  yang  diharapkan  mampu meningkatkan  pelayanan  dan  fungsinya  dalam menerima pendaftaran perkara  secara online ,   dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya  saat  melakukannya.(Mumtaza  et  al.,  2020). Langkah-langkah  penyederhanaan  proses  berperkara merupakan uapaya mendorong pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat.(Iqbal et al., 2019)
Pemanfaatan  aplikasi e-court yang  disediakan  oleh pemerintah perlu pula dibarengi dengan kesiapan dari individu  yang  akan  mengoperasikan  aplikasi  tersebut. Hal  ini  membuat  kebutuhan  akan  paralegal  yang terampil  dan  siap  bekerja  pada  sebuah  kantor  hukum menjadi  suatu  hal  yang  penting  oleh  karena  staf paralegal  ini  dapat  membantu  para  pengacara  agar dapat  lebih  fokus  didalam  menangani  proses  gugat menggugat di pengadilan negeri.
Seorang paralegal di sebuah kantor hukum adalah staf profesional  yang    bekerja  bersama  pengacara  dan memberikan  dukungan  admnistrasi  dalam  berbagai masalah  hukum.  Paralegal  dilatih  untuk  melakukan banyak tugas untuk membantu pengacara dalam suatu hubungan yang saling  bekerjasama  satu sama lainnya untuk  mendukung  terwujudnya    suatu    mekanisme kerja  yang  tersusun  dan  mencapai  tujuan  yang diharapkan  (Fahmi,  2014)  khususnya  dalam  proses penanganan perkara.
Salah satu tugas paralegal  pada sebuah kantor hukum adalah  menyusun  dokumen  hukum  dan  membantu kegiatan  administrasi  penangangan  perkara  oleh  para pengacara  baik  diluar  pengadilan  maupun  di  dalam pengadilan.  Sondang  P.  Siagian  dalam  (Diah,  2018) menyatakan  bahwa  administrasi  adalah  keseluruhan dari  proses  kerja  sama  dua  orang  atau  lebih  yang didasarkan  dari  atas  rasionalitas  tertentu  untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Ketentuan  mengenai  paralegal  di  Indonesia  dapat  di jumpai  pada  Permenkumham  No.  3  Tahun  2021 tentang  Paralegal  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum. Pasal  1  angka  5  peraturan  ini mengartikan paralegal sebagai  setiap  orang  yang  berasal  dari  komunitas, masyarakat,  atau  pemberi  bantuan  hukum  yang  telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat,  dan  tidak  secara  mandiri  mendampingi
penerima bantuan hukum di pengadilan. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021)
Menurut  Abdul  Azis  Sigalingging  dalam  (Arliman, 2017)  Kata“paralegal”  belum  ada  dalam  padanan bahasa  Indonesia.  Istilah  paralegal  dalam  literatur Inggris disejajarkan dengan makna dan istilah paralegal kedalam  bahasa  Indonesia.  Dalam  (Black,  2019) disebutkan  bahwa  paralegal  adalah “a  person  with legal skills, but who is not an attorney, and who works under  the  supervision  of  a  lawyer  or  no  is  otherwise authorized by law to use those legal skills”
Paralegal  sering  digambarkan  sebagai  seorang  yang tidak  harus  berlatar  belakang  sarjana  hukum  atau mengenyam  pendidikan  hukum  di  perguruan  tinggi sebagaimana hal nya dibeberapa Negara di Eropa dan Amerika  Serikat.  Namun  seorang  paralegal  haruslah mengikuti  pendidikan  khusus  keparalegalan  dan tentunya harus memahami prosedur administrasi  serta mampu  untuk  bekerja  sama  dengan  beberapa  orang dalam  satu  departemen  atau  lebih  dalam  penanganan kasus atau perkara hukum.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  saja peran paralegal dalam implementasi prosedur administrasi pendaftaran perkara secara elektronik dan bagaimana  prosedur  pendaftaran  perkara  secara elektronik pada Kantor Hukum PNC.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan  keadaan  yang  akan  diamati  di lapangan  dengan  lebih  spesifik,  transparan,  dan mendalam.  Menurut  (Hadari  &  Mimi,  2015),  metode deskriptif  menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya. Sementara  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Moleong,J,  2018),  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan lain-lain,  secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai  metode  ilmiah.  Teknik  pengumpulan  data pada penelitian ini berupa (1) observasi Kantor Hukum PNC Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pengamatan secara  mendalam  berkaitan  dengan    peran  dan  fungsi prosedur  administrasi  pendaftaran  perkara  secara elektronik,  (2)  wawancara  dengan  Managing  Partner Kantor  Hukum  PNC  Kota  Jakarta  Pusat,  untuk mengetahui bagaimana peran paralegal dalam implementasi prosedur administrasi pendaftaran perkara  secara  elektronik  serta  bagaimana  prosedur pendaftaran perkara secara elektronik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  peneltian  yang  dilakukan,  berikut  ini merupakan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari penelitian  di  lapangan  yaitu  baik  melalui  observasi maupun  wawancara  serta  dokumen-dokumen  yang sesuai  dengan  fokus  penelitian  yang  telah  penulis tentukan sebelumnya.

## 3.1 Peran Paralegal
Peran paragal pada kantor hukum PNC dapat bervariasi meliputi beberapa jenis tugas dan pekerjaan :
1. Penelitian  hukum:  Paralegal  membantu  pengacara dalam  menelusuri  undang-undang,  dan  peraturan yang terkait dengan kasus tertentu.
2. Menyusun dokumen hukum: Paralegal bertanggung jawab  untuk  menyiapkan  dokumen  hukum  seperti kontrak, bukti-bukti, pengarahan, dan pembelaan.
3. Membantu penemuan: Paralegal membantu pengacara  mengumpulkan  informasi  selama  fase penemuan litigasi, yang melibatkan perolehan bukti dan informasi dari pihak lain.
4. Mengelola file kasus: Paralegal melacak file kasus, mengatur  dokumen  dan  bukti,  dan  memastikan bahwa semua tenggat waktu terpenuhi.
5. Berkomunikasi  dengan  klien:  Paralegal  dapat berkomunikasi dengan klien atas nama pengacara, memberikan  pembaruan  tentang  status  kasus mereka atau menjawab pertanyaan tentang prosedur hukum.
Pada  Kantor  Hukum  PNC,  seorang  Paralegal  yang berlatar  belakang  non  hukum  khususnya  bagi  lulusan yang  berasal  dari  program  studi  Administrasi  Bisnis dan  Administrasi  Perkantoran  diharuskan  untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang terminologi hukum,  prosedur,  dan  etika.  Meskipun  mereka  tidak dapat memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan, mereka memainkan peran penting dalam mendukung  pengacara  dan  memastikan  bahwa administrasi suatu kasus hukum berjalan lancar.
Tidak  semua  pekerjaan  hukum  dapat  dikerjakan  oleh Paralegal, pada umumnya pekerjaan hukum yang dapat dikerjakan oleh paralegal di Kantor Hukum PNC hanya bersifat  administrasi  saja.  Begitu  pula  dalam implementasi  prosedur  pendataran  perkara  secara online, peran paralegal juga akan bersifat administratif dan  tidak  berkaitan  secara  langsung  dengan  substansi penyelesaian  perkara  perdata  yang  sedang  ditangani oleh Kantor Hukum PNC.

## 3.2 Alur Penanganan Perkara Klien
Alur  penanganan  perkara  klien  pada  Kantor  Hukum PNC  adalah sebagai berikut:

## ALUR PENANGANAN KLIEN DAN PENDAFARAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK
KLIEN ADVOKAT
SEKRETARIS
PARALEGAL KEUANGAN
Mulai Konsultasi Mengatur Jadwal Pertemuan Menyiapkan Surat Kuasa dan Perjanjian Penunjukan Tanda tangan Tanda tangan Kese pakata n Mulai Proses Beracara Menyiapkan Dokumen Hukum Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Pembayar an Simpan Bukti bayar
Gambar 1. Alur Penanganan Klien dan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik
Berdasarkan  gambar flowchart di  atas  maka,  tahap implementasi prosedur administrasi pendaftaran perkara  secara  elektronik  yang  dimulai  dari  proses penanganan klien pada Kantor Hukum PNC dijelaskan sebagai berikut:
1. Penangan  klien  dimulai  dari  pembuatan  janji konsultasi  dengan  pengacara/advokat  melalui Sekretaris.
2. Selanjutnya  sekretaris  akan  mengatur  waktu  dan tempat  pertemuan  untuk  sesi  konsultasi  antara klien dan advokat.
3. Dalam sesi konsultasi, klien dapat menyampaikan kepada  advokat  hal-hal  atau  masalah  hukum  apa yang perlu diselesaikan melalui pengadilan negeri.
4. Advokat  akan  memberi  gambaran  penyelesaian perkara  berikut  biayanya.  Berdasarkan  hasil konsultasi tersebut maka, klien dan  advokat akan membuat  kesepakatan  dan  melanjutkan  proses penanganan perkara.
5. Selanjutnya  Advokat  menugaskan  staf  Paralegal untuk  segera  mempersiapkan  draft  Surat  Kuasa berikut Perjanjian Penunjukan dari klien.
6. Setelah  surat  kuasa  dan  draft  Perjanjian Penunjukan  disetujui  maka,  klien  dan  advokat akan menandatangani kedua dokumen tersebut dan menyimpannya  sebagai    arsip  bagi  masing-masin pihak..
7. Advokat mulai bekerja dan menugaskan paralegal untuk  menyiapkan  dokumen-dokumen  hukum yang  dibutuhkan  dalam  persiapan  pendaftaran perkara secara elektronik.
8. Selanjutnya  Paralegal  memeriksa  kembali  surat kuasa  serta  kelengkapan  dokumen  persyaratan lainnya dan mulai melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court .
9. Setelah  prosedur  administrasi  dilakukan  dengan benar  maka,  bendahara  akan  melakukan  proses panjar biaya perkara sesuai dengan kode otomatis yang keluar dari aplikasi e-Court dan memberikan kopi  bukti  pembayaran  biaya  perkara  kepada Paralegal .Iz
10. Proses  Pendaftaran  Perkara  Secara  Elektronik selesai.
3.3 Prosedur Administrasi Pendaftaran Perkara secara Elektronik
Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  secara  elektronik, terdapat  langkah-langkah  atau  prosedur  pendaftaran perkara  yang  harus  dilaksanakan  agar  suatu  perkara hukum dapat terdaftar dan mendapatkan nomor perkara adalah sebagai berikut:
1. Membuka Situs Mahkamah Agung RI
Paralegal  membuka  halaman  web  milik  Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat:
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023 Gambar 2. Situs e-Court Mahkamah Agung RI
2. Login Staf  Paralegal  memilih  menu e-Court kemudian login account pada  aplikasi e-Court dengan mengisi e-mail dan password yang  telah didaftarkan.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023 Gambar 3. Halaman Login E-Court

## 3. Tampilan Dashboard
Dalam dashboard terdapat  informasi  mengenai keadaan  data  perkara  yang  sebelumnya  telah didaftarkan  oleh  Pengguna  (pengacara)  melalui e- Court ,  antara  lain  mengenai  :  ‘Info  Perkara Gugatan’, ‘Info Perkara  Bantahan’, ‘Info Gugatan Sederhana’,  dan  ‘Info  Perkara  Pendaftaran Permohonan’.  Selain  informasi  tersebut,  dalam halaman  dashboard  juga  termuat  info  mengenai Perkara yang sudah mendapatkan nomor, Pendaftaran perkara yang sudah dibayar, pendaftaran  perkara  yang  belum  dibayar,  dan jumlah keseluruhan Perkara yang tercatat.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023 Gambar 4. Halaman Dashboard E-Court
4. Pendaftaran Perkara Paralegal memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan  memilih  gugatan  online  selanjutnya  pilih
Tambah Gugatan.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ , 2023 Gambar 5. Halaman Pendaftaran Perkara E-Court
5. Memilih Pengadilan
Staf Paralegal memilih tujuan pengadilan pendaftaran  perkara  yang  ingin  didaftarkan  sesuai jenis perkaranya.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023 Gambar 6. Halaman Pilihan Pengadilan
6. Perolehan Nomor Register Perkara Setelah  memilih  pengadilan  maka,  paralegal (operator) akan memperoleh nomor register online
dan barcode
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/,
2023
Gambar 7. Perolehan Nomor Register Perkara
7. Pendaftaran Surat Kuasa Paralegal  mengunggah  Surat  Kuasa  Pengacara sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/,
2023
Gambar 8. Halaman Unggah Dokumen Surat
Kuasa
8. Input Data Para Pihak Selanjutnya  Paralegal  menambahkan  data  pihak yang  berperkara  yaitu  Penggugat,  Tergugat  dan Turut Tergugat (jika ada)
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023
Gambar 2. Input Data Para Pihak 9. Berkas Perkara Gugatan dan Persetujuan Prinsipal/Klien
Selanjutnya Paralegal mengunggah berkas gugatan dan surat persetujuan prinsipal.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023
Gambar 2. Halaman Unggah Berkas Perkara
Dokumen  yang  akan  diunggah  tersebut  dapat berbentuk  bentuk  pdf  dan  doc/rtf,  Selain  itu Paralegal juga harus mengunggah Surat Persetujuan Prinsipal yang menyatakan bahwa klien setuju dan bersedia beracara secara elektronik.  Bila dokumen yang  diunggah  lebih  dari  satu  file,  maka  bukti tersebut dapat di rar atau zip-kan.
10. Surat Kuasa Untuk Membayar Secara Elektronik. Setelah Paralegal selesai melengkapi data pendaftaran maka, pada tahap selanjutnya, sistem e- court akan  mengeluarkan  taksiran  panjar  biaya perkara  dalam  bentuk  Elektronik  SKUM  (e- SKUM).
11. Taksiran Pembayaran Biaya Perkara
Setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM maka  pengguna  akan  mendapatkan  Nomor Pembayaran  ( Virtual  Account )  sebagai  rekening virtual  untuk  melakukan  pembayaran  biaya  panjar perkara.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023
Gambar 8. Halaman Komponen Biaya Panjar Perkara
12. Pembayaran Biaya Perkara Ketika  pengguna  sudah  mendapatkan  nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan akan dikirimkan melalui email terdaftar  yang  berisi  infomasi  mengenai    status pendaftaran,  dan email tagihan  dan  besaran  biaya panjar yang harus dibayarkan oleh Kantor Hukum XYZ melalui bendahara.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023 Gambar 8. Halaman Penyelesaian Pembayaran
Setelah  dilakukan  pembayaran  maka,  secara otomatis status dari pendaftaran akan berubah dan paralegal  harus  menyimpan  bukti  pembayaran tersebut sebagai arsip.
13. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Selesai Setelah    tahapan  pendaftaran  perkara  secara elektronik selesai maka, langkah berikutnya adalah Pengguna  Terdaftar  menunggu  verifikasi  dan validasi  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  untuk mendapatkan Nomor Perkara.
Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2023
Gambar 8. Halaman Hasil Verifiasi
Setelah  pendaftaran  perkara  secara  elektronik selesai  terverifikasi  maka  pihak  pengacara  akan mendapatkan  sebuah  panggilan  persidangan  yang dikirim  oleh  pihak  pengadilan  tempat  pendaftaran perkara.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Peran  Paralegal  di  Kantor  Hukum  PNC  memiliki posisi  penting  dalam  membantu  pengacara  untuk menyiapkan  dokumen-dokumen  hukum  yang berkaitan dengan  proses  beracara  serta  melakukan input  data  yang  diperlukan  dalam proses administrasi pendaftaran perkara secara elektronik.
2. Prosedur administrasi pendaftaran secara elektronik sudah cukup jelas dan sangat membantu pihak yang berperkara termasuk juga bagi Kantor Hukum PNC yang  akan  bertindak  sebagai kuasa  dari  klien.  Hal ini  dapat  terlihat  dari  cepatnya  proses  pendaftaran perkara  yang  dilakukan  secara  elektronik  serta minimnya biaya operasional yang harus dikeluarkan jika dibandingkan dengan pendaftaran perkara  secara  langsung  di  kantor  pengadilan negeri.
3. Staf yang berasal dari disiplin ilmu non hukum atau lulusan yang berasal dari program studi
administrasi  yang  bekerja  di  Kantor  Hukum  PNC mempunyai  peluang  untuk  mendalami  bidang  ke- paralegalan  selama  dibekali  dengan  pengetahuan yang cukup mengenai hukum khususnya di bidang keparalegalan.

## REFERENSI
Arliman,  L.  (2017).  Pendidikan  Paralegal  Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak. UIR Law Review , 1 , 63.
Black,  H.  C.  (2019). Black’s  Law  Dictionary (B.  A. Garner (ed.); 11th ed.). West (Thomson Reuters).
Darma  Wijaya,  R.  I.  (2018).  Prosedur  Administrasi Penjualan  Bearing  Pada  Usaha  Jaya  Teknika Jakarta Barat. Perspektif , XVI No. 1 . Diah,  S.  .  (2018). Administrasi  Perkantoran . Indomedia Pustaka. Fahmi,  I.  (2014). Manajemen  produksi  dan  Operasi (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
Hadari,  N.,  &  Mimi,  M.  (2015). Penelitian  Terapan . UGM Press.
Iqbal,  M.,  Susanto,  &  Moh,  S.  (2019).  Efektifitas
Sistem  Administrasi  E-Court  Dalam  Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana  dan  Biaya  Ringan  Di  Pengadilan. JURNAL  ILMU  HUKUM:  Fakultas  Hukum Universitas Riau , 8 .
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). Permenkumham  No.  3  Tahun  2021  Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum .
Moleong,J, L. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
Mumtaza,  A.,  Zamahsari,  H.  A.,  &  Mahameru,  Y.
(2020).  Implementasi  Aplikasi  E-Court  Dalam Mewujudkan  Pelayanan  Publik  Yang  Baik  di Pengadilan  Nengeri  Kota  Malang. Jurnal Teknologi  Dan  Komunikasi  Pemerintahan , 2 , 58–74.