## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI SOSIAL TNI UNTUK MENGATASI PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH KODAM
Wibisono Poespitohadi 1 , Susilo 2 , Wahyu Wiyani 3 , Chandra Dinata 4 , Akbar Pandu Dwinugraha 5 1,2,3,4, 5 Universitas Merdeka Malang
Correspondet author : wibisonolp2m@gmail.com Malang, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
This research aims to evaluate the implementation of the TNI's Social Communication policy in addressing radicalism in the Kodam III/Siliwangi area, focusing on the effectiveness of the programme,  available  resources,  as  well  as  obstacles  and  solutions  encountered  in  its implementation. The research was conducted using a case study approach. Data collection techniques were carried out through interviews with informants, namely the Assistant Kasdam III/Siliwangi  Cq.  Operations  Assistant  and  Territorial  Assistant,  Bakesbangpol  Linmas  of  West Java  Province,  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Religion  and  Ministry  of  Law  and  Human Rights  of  West  Java  Province.  This  research  reveals  that  the  implementation  of  TNI  social communication  faces  challenges  in  overcoming  radicalism,  including  a  lack  of understanding  of  the  mechanisms  of  radicalism  and  a  lack  of  participation  in deradicalisation  initiatives  initiated  by  BNPT.  Other  factors  affecting  policy  implementation are  resource  considerations  such  as  personnel,  equipment,  and  financial  resources. Improving  the  capability  of  local  command  structures  and  coordination  with  relevant partners  is  required  to  successfully  tackle  radicalism.  Comprehensive  awareness  of  local culture  and  the  creation  of  Standard  Operating  Procedures  (SOPs)  involving  all  relevant parties  in  the  regions  are  also  important  to  improve  the  effective  identification  and prevention of radicalism.

## Keywords:  Defence;  Indonesian  National  Army;  Policy  Implementation;  Radicalism;  Social communication

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi  kebijakan  Komunikasi  Sosial  TNI dalam  mengatasi  paham  radikalisme  di  wilayah  Kodam  III/Siliwangi,  dengan  fokus  pada efektivitas  program,  sumber  daya  yang  tersedia,  serta  kendala  dan  solusi  yang  ditemui dalam  pelaksanaannya.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yaitu para Asisten  Kasdam  III/Siliwangi  Cq.  Asisten  Operasi  dan  Asisten  Teritorial,  Bakesbangpol  Linmas Provinsi  Jawa  Barat,  Kakanwil  Kemenag  dan  Kemenkumham  RI  Provinsi  Jawa  Barat. penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  penerapan  komunikasi  sosial  TNI  menghadapi tantangan  dalam  mengatasi  radikalisme,  termasuk  kurangnya  pemahaman  tentang mekanisme radikalisme dan kurangnya partisipasi dalam inisiatif deradikalisasi yang diinisiasi oleh  BNPT.  Faktor  lain  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  adalah  pertimbangan sumber  daya  seperti  personil,  peralatan,  dan  sumber  daya  keuangan.  Diperlukan peningkatan  kemampuan  struktur  komando  daerah  dan  koordinasi  dengan  mitra  terkait untuk  berhasil  mengatasi  radikalisme.  Kesadaran  yang  komprehensif  tentang  budaya  lokal dan  pembuatan  Prosedur  Operasi  Standar  (SOP)  yang  melibatkan  semua  pihak  terkait  di daerah  juga  merupakan  hal  penting  untuk  meningkatkan  identifikasi  dan  pencegahan radikalisme secara efektif.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Komunikasi sosial; Paham radikalisme; Pertahanan; TNI
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Dalam  pola  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia sebagai bagian dari entitas dunia internasional, globalisasi disamping memberikan dampak positif  dengan  meningkatnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  kemudahan  dalam mengakses berbagai informasi negara-negara lain juga telah menimbulkan dampak negatif antara lain adalah arus informasi semakin deras dan tidak terkendali (Serafica Gischa, 2020; https://www. kompas.com).
Globalisasi dengan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi dari luar telah membawa  nilai  atau  norma  baru  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  Indonesia  dengan  kecenderungan  merebaknya  sikap  Kebarat-baratan,  sikap individualisme yang semakin banyak muncul, meningkatnya pola hidup konsumtif, terkikisnya budaya Indonesia dan lunturnya sikap-sikap Ke-Indonesiaan (Muhammad, 2017).
Disamping  itu,  perang  multi  dimensional  seperti  perang  proxy  war  dalam  bentuk  terorisme dalam  beberapa  dekade  terakhir  terus  berlangsung  termasuk  di  Indonesia  dalam bermacam  bentuk,  seperti  gerakan  separatis,  konflik sosial  dalam  unjuk  rasa,  Narkoba dan gaya hidup hedonisme serta tawuran antar pelajar (Wangsajaya, 2023). Saat ini dan di masa yang akan datang, pola konflik bersenjata mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pola  untuk  menguasai  ruang  sudah  tidak  lagi  dilakukan  secara  frontal  dengan  kekuatan militer, tetapi dilakukan dengan cara-cara non linier, tidak langsung, dan bersifat proxy war (Kemhan  RI,  2020:25).  Wujud  nyata  realitas  ini  adalah  munculnya  instabilitas  di  beberapa kawasan seperti Irak dan Suriah, ISIS di Filipina, dan krisis nuklir di Korut.
Di sisi lain, ada juga tantangan terkait terorisme yang eskalasinya makin meningkat di semua negara, termasuk negara adidaya (Sihalolo, 2017). Pada perkembangan selanjutnya, terorisme  juga  digunakan  sebagai  alat  pengkodisian  wilayah.  Beberapa  kasus  seperti  ini  di Suriah  dan  Irak,  terorisme  terbukti  berujung  pada  proxy  war  dengan  melibatkan  berbagai aktor baik aktor negara maupun non negara.
Disisi lain, dalam lingkup regional kawasan Asia Tenggara, semakin memperlihatkan adanya penguatan nilai-nilai nasionalisme, dimana sebagian besar warga negara di negara-negara tersebut  memiliki  semangat  militansi  dalam  menjunjung  tinggi harkat  dan  martabat  negara dan bangsanya.
Nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara mengalami tantangan dari ancaman radikalisme.  Mengingat,  Asia  Tenggara  sebagai  suatu  kawasan  yang  beragam,  mulai mendapatkan  ancaman  dari  radikalisme  agama  (Ramli,  2022).  Dalam  hal  ini,  proses demokratisasi yang berlangsung di tengah masyarakat terancam  oleh pandangan ekstrem trans-nasional  sejalan  dengan  adanya  ideologi-ideologi  islam  trans-nasional  seperti  di Indonesia, Filipina, Myanmar dan Thailand (Yulianto, 2017).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387
Apa  yang  terjadi  di  negara-negara  kawasan  Asia  Tenggara  berbanding  terbalik  dengan yang  dihadapi Indonesia,  dimana  dengan  jumlah  penduduk yang  sangat  besar  terdiri dari beraneka  ragam,  suku  dan  adat  istiadat  serta  budaya  memiliki  kecenderungan  pada semakin meruncingnya gesekan antar suku dan antar pemeluk agama dengan munculnya dikotomi  mayoritas  dan  minoritas  (Hamdanah  et  al.,  2022),  sehingga  keberagaman  yang ada  belum  mampu  dikelola  dengan  baik,  sehingga  kecenderungan  terjadi  perpecahan antar kelompok masyarakat agama mayoritas dan minoritas dengan munculnya fenomena kekerasan  yang  dilakukan  kelompok  pemeluk  agama  mayoritas  melalui  pelarangan kegiatan  ibadah,  penolakan  pendirian  rumah  ibadah  agama  mayoritas  oleh  kelompok agama  minoritas,  dan  lain  sebagainya  sehingga  mengandung  kerawanan  semakin mengemukanya  potensi  disintegrasi  sosial  dan  disintegrasi  bangsa  yang  dapat memperlemah  pertahanan  menghadapi  perang  dimensional.  Disamping  itu,  eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah berbangsa dan bernegara dalam beberapa tahun  terakhir  tengah  mendapatkan  rongrongan  dari  berbagai  ideologi  yang  datang  dari luar antara  lain  liberalisme,  komunisme  yang  dikemas  dengan  gaya  baru  serta  penerapan Khilafah Islamiyah (Ardiyansah, 2017).
Paham  radikalisme  telah  masuk  pada  kalangan  generasi  muda  yang  disebarkan oleh kelompok radikal melalui media sosial, media dakwah/ceramah-ceramah keagamaan, kalangan  pesantren  yang  dalam  skala  tertentu  dapat  mengarah  pada  aksi  terorisme. Paham  radikalisme  dalam  skala  tertentu  merupakan  benih  dari  tumbuhnya  aksi  terorisme. Penyebaran  paham  radikalisme  dan  ideologi  radikal  atau  radikalisme  agama  ditengah kemajemukan  bangsa  masih  menjadi  ancaman  serius  dalam  kehidupan  bangsa  dan negara Indonesia (Aziz, 2016).
Radikalisme  dapat  menjadi  embrio  lahirnya  ekstrimisme  bahkan  terorisme  (Ladjima  et  al., 2023).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  radikalisme  dan  terorisme  dapat menimbulkan  dampak  buruk  bagi  Indonesia,  antara  lain  terjadinya  teror  dan  kekerasan yang menimbulkan keresahan bahkan ketakutan dalam masyarakat, bisa juga menimbulkan konflik  horizontal  maupun  vertikal,  dapat  menyebabkan  hilangnya  harta  benda  bahkan nyawa,  perekonomian  masyarakat  yang  terhambat  sehingga  berujung  pada  timbulnya disintegrasi bangsa.
Kelompok  radikal  memiliki  karakteristik  tidak  toleran  dimana  tidak  mau  menghargai pendapat  dan  keyakinan  orang  lain,  fanatik  yang  keliru  yakni  selalu  merasa  benar  sendiri dan  menganggap  orang  lain  salah,  mengekslusifkan  diri  yakni  membedakan diri/memisahkan  diri  dengan  umat  lainnya  baik  intern  maupun  ekstern,  serta  bersikap revolusioner  yakni  cenderung  menggunakan  cara-cara  kekerasan  untuk  mencapai  tujuan mereka (Anzaikhan et al., 2023).
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Adapun  media  penyebaran  paham  radikalisme  maupun  terorisme  yakni  melalui pendekatan  personal  yang  menyasar  keluarga,  teman  dan  orang-orang  dekat,  melalui forum  diskusi  seperti  kelompok-kelompok  kajian,  melalui  media  publikasi  yaitu  poster, selebaran maupun tabloid, serta melalui internet yaitu melalui website, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, Chanel Youtube, dan lainnya.
Hasil  penelitian  Siregar et  al.  (2019)  menunjukkan  bahwa  program  Komunikasi  Sosial secara  teori  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  program  kerja  teritorial,  meskipun implementasinya  belum  optimal  dan  perlu  ditingkatkan.  Komunikasi  Sosial  Kodim  0204/DS dalam  mencegah  radikalisme  bisa  diimplementasikan,  tetapi  perlu  peningkatan.  Langkah- langkah yang perlu dilakukan termasuk memaksimalkan unsur-unsur yang mendukung proses komunikasi.
Penelitian  Poespitohadi  et  al.  (2023)  menunjukkan  bahwa  sinergi  antara  TNI  dan pemangku kepentingan terkait dalam kebijakan deradikalisasi di Provinsi Jawa Timur belum optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  komunikasi  yang  menyeluruh,  koordinasi  yang maksimal  dalam  pelaksanaan  program,  dan  kerjasama  yang  memadai  antara  berbagai lembaga seperti TNI, BNPT, Polri, dan tokoh agama. Ini menyebabkan penyebaran informasi yang  tidak  efektif,  ketidaksamaan  dalam  pemahaman  terhadap  masalah,  serta ketidakselarasan dalam agenda dan kegiatan antiradikalisasi.
Pada  penelitian  terdahulu  menunjukkan  hasil  komunikasi  sosial  yang  belum  optimal,  oleh sebab  itu  diharapkan  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  TNI  di  wilayah  Kodam III/Siliwangi ini dapat berjalan secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi implementasi  kebijakan  Komunikasi  Sosial  TNI  dalam  mengatasi  paham  radikalisme  di wilayah Kodam, dengan fokus pada efektivitas program, sumber daya yang tersedia, serta kendala dan solusi yang ditemui dalam pelaksanaannya.

## METODE
Menurut  Moleong  (2018),  penelitian  deskriptif  (descriptive  research)  ditujukan  untuk mendeskripsikan  suatu  keadaan  atau  fenomena-fenomena  apa  adanya.  Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi  yang  meliputi  kegiatan  penilaian  sikap  atau  pendapat  terhadap  individu, organisasi,  keadaan,  ataupun  prosedur  (Pahleviannur  et  al.,  2022).  Pada  penelitian  ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif.
Pendekatan  penelitian  ini  secara  spesifik  diarahkan  pada  penggunaan  studi  kasus  ( case study ),  yaitu  penelitian  yang  mendalam  dan  mendetail  tentang  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  subjek  penelitian.  Peneliti  mengangkat  fenomena  sosial berkembangan  paham  radikalisme.  Berawal  dari  fenomena  tersebut  peneliti mendeskripsikan  bagaimana  kebijakan  komunikasi  sosial  TNI  dalam  mengatasi  paham radikalisme,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  informan  yaitu  para  Asisten  Kasdam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387
III/Siliwangi  Cq.  Asisten  Operasi  dan  Asisten  Teritorial,  Bakesbangpol  Linmas  Provinsi  Jawa Barat,  Kakanwil  Kemenag  RI  Provinsi  Jawa  Barat,  Kakanwil  Kemenkumham  RI  Provinsi  Jawa Barat  untuk menyampaikan  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  TNI  dalam  mengatasi paham radikalisme ditengah kemajemukan bangsa sehingga akan memberikan kedalaman terhadap hasil penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  & Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa langkah,  yaitu  menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai  perbandingan  pada  intsrumen  mana  sebuah  kebijakan  itu  cocok  unutk  diadopsi sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori  implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertany aan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijak an perlu melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat  program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi  dengan  hal -hal  yang  secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.  Kemudian  menurut  pendapat  Grindle  akan  diuraikan  dengan  kajian implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis, 1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Namun untuk kasus penelitian ini, penulis menggunakan pendapat dari teori Edwards III,  bahwa  untuk  mengukur  Keberhasilan  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  faktor: komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Keempat  unsur  tersebut  saling terkait dan saling mempengaruhi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Implementasi  Kebijakan  Komunikasi  Sosial  TNI  di  Wilayah  Kodam  III/Siliwangi  Dalam Mengatasi Paham Radikalisme.
Beberapa  fenomena  awal  yang  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  di wilayah  Kodam  III/Siliwangi  dsalam  mengatasi  paham  radikalisme  adalah  keterbatasan sumber  daya  manusia;  keterbatasan  personel  yang  dimiliki  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas, keterbatasan peralatan untuk mendeteksi dan melacak kegiatan-kegiatan terkait radikalisme  dan  keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  serta  keterbatasan peralatan  untuk  mendeteksi  dan  melacak  kegiatan-kegiatan  terkait  radikalisme  yang berpengaruh  pada  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial.  Dalam  proses  komunikasi diperlukan formulasi diantaranya yaitu pengirim pesan, pesan, media, penerima pesan dan umpan  balik.  Dari  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan komunikasi  sosial  dalam  mengatasi  paham  radikalisme  maka  dibutuhkan  pemecahan sehingga  kebijakan  komunikasi  sosial  yang  telah  ditetapkan  benar-benar  dapat diimplementasikan.
Komunikasi.
1) Transmisi (transmission).
Proses transmisi atau penyampaian informasi yang dilakukan aparat komando kewilayahan jajaran  Kodam  III/Siliwangi  kepada  kelompok  sasaran  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini sudah  sesuai  dengan  harapan  dalam  Surat  Keputusan  Kasad  Nomor  :  Skep/508/XII/2003 Tanggal  31  Desember  2003  tentang  Bujuknik  Lima  Kemampuan  Teritorial  (Methode). Disebutkan  bahwa  prajurit  TNI  AD  harus  mampu  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat  baik  yang  dilakukan  secara  langsung  melalui  komunikasi  antar  pribadi, kelompok  atau  tidak  langsung  melalui  komunikasi  masa.  Informasi  yang  disampaikan haruslah  informasi  yang  relevan,  berguna,  tepat  waktu,  dan  valid.  Penyaluran  komunikasi yang  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu  implementasi  yang  baik  pula.  Upaya  ini  tentu saja  dinilai  sangat  baik  karena  konsep  dasar  melaksanakan  pencegahan  paham radikalisme  yang  tergolong  Operasi  Militer  Selain  Perang  (OMSP)  adalah  bela  negara. Kegiatan  komunikasi  sosial  dalam  masa  damai  yang  dilaksanakan  dengan  cara memberikan  penyuluhan/ceramah  dan  penerangan  secara  langsung  dan  tidak  langsung terhadap  komponen  bangsa  agar  tidak  terpengaruh  oleh  provokasi,  agitasi  dan propaganda  gerakan  aksi  terorisme  merupakan  penyelenggaran  komunikasi  sosial  untuk mengatasi  aksi  terorisme  pada  tugas  OMSP  (Operasi  Militer  Selain  Perang).  Jadi  dengan melaksanakan  komunikasi  sosial  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  diharapkan  semua masyarakat dapat bersatu padu melaksanakan bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia)  khususnya  dalam  rangka  mengatasi  paham radikalisme. Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa aspek transmisi sudah terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387
faktor komunikasi.
2) Konsistensi (consistency).
Implementasi  kebijakan  kkomunikasi  sosial  berkaitan  dengan  komunikasi  telah  berjalan dengan  konsisten  dan  hal  ini  sesuai  dengan  pentahapan  yang  ada  pada  implementasi kebijakan.  Konsistensi  (consistency)  diperlukan  agar  kebijakan  yang  diambil  tidak  simpang siur  sehingga  membingungkan  pelaksana  kebijakan,  target  grup  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Jika  perintah  yang  dilakukan  sering  berubah-ubah  maka  dapat menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana  di  lapangan.  Komunikasi  sosial  yang dilaksanakan  pada  masa  damai  memiliki  pentahapan  kegiatan  yang  diawali  dari  tahap perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan  dan  pengakhiran.  Lebih  spesifik  lagi,  pada  tahap pelaksanaan  komunikasi  sosial  dalam  rangka  penyiapan  pertahanan  negara  secara  dini meliputi materi pada poin (b) yaitu mewaspadai terhadap gerakan ekstrim dan radikal yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  melakukan  pemantauan  terhadap perkembangan  kegiatan  bahaya  laten  Komunis/G  30  SPKI,  DI/TII  dan  NII,  teroris, fundamentalis  dan  paham  radikal  lainnya  dengan  cara  memberikan  penyuluhan, penataran, ceramah, dan dialog. Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa aspek  konsistensi  sudah  terlaksana  dengan  baik  dalam  implementasi  kebijakan  komunikasi sosial berkaitan dengan faktor komunikasi.
3) Kejelasan (clarity).
Implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  berkaitan  dengan  komunikasi  telah  cukup  jelas dipahami kelompok sasaran. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk  mengaburkan  tujuan-tujuan  informasi  oleh  pelaku  kebijakan  atas  dasar  kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara  untuk  mengantisipasi  tindakan  tersebut  adalah  dengan  membuat  prosedur  melalui pernyataan  yang  jelas  mengenai  persyaratan,  tujuan,  menghilangkan  pilihan  dari  multi interpretasi,  melaksanakan  prosedur  dengan  hati-hati  dan  mekanisme  pelaporan  secara terinci.
Proses komunikasi sangat terbantu dengan adanya transfer informasi menggunakan bahasa yang  mudah  dipahami  oleh  kelompok  sasaran.  Komunikasi  sosial  yang  dilaksanakan  oleh aparat  komando  kewilayahan  jajaran  Kodam  III/Siliwangi  dengan  menggunakan  bahasa daerah  yaitu  Sunda  cukup  memudahkan  dalam  proses  komunikasi  karena  masyarakat menjadi  mudah  memahami  informasi  yang  disampaikan.  Dalam  Bab  Pembahasan,  salah satu  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  komunikasi  sosial  di  lapangan  adalah penguasaan  bahasa  Sunda  (Jawa  Barat)  dan  pengenalan  serta  penghayatan  budaya Sunda  dinilai  belum  dipergunakan  secara  maksimal.  Akibatnya,  pemahaman  kelompok sasaran  kurang  optimal  dan  menjadi  salah  suatu  faktor  kegagalan  penerapan  komunikasi
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sosial.  Dalam  kejelasan  informasi  biasanya  terdapat  kecenderungan  untuk  mengaburkan tujuan-tujuan  informasi  oleh  pelaku  kebijakan  atas  dasar kepentingan  sendiri dengan  cara menginterpretasikan  informasi  berdasarkan  pemahaman  sendiri-sendiri.  Cara  untuk mengantisipasi  tindakan  tersebut  adalah  dengan  membuat  prosedur  melalui  pernyataan yang  jelas  mengenai  persyaratan,  tujuan,  menghilangkan  pilihan  dari  multi  interpretasi, melaksanakan  prosedur  dengan  hati-hati  dan  mekanisme  pelaporan  secara  terinci.  Dari beberapa  pandangan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  aspek  kejelasan  informasi  sudah terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan faktor komunikasi.
Sumber Daya.

## 1) Sumber daya manusia.
Implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  berkaitan  dengan  sumber  daya  ditemukan kendala dalam sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang belum terpenuhi.  Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  salah  satunya disebabkan  oleh  staf/pegawai  yang  tidak  cukup  memadai,  mencukupi,  ataupun  tidak kompeten  dalam  bidangnya.  Dimana  tidak  ada  suatu  rumus  yang  pasti  tentang  berapa jumlah  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  harus  dimiliki  oleh  suatu  organisasi  agar  dapat menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Jumlah  SDM  yang  harus  disediakan  oleh  suatu organisasi  sangat  tergantung  pada  tugas  yang  harus  dilaksanakannya.  Semakin  komplek suatu  kebijakan  maka  semakin  banyak  pula  jumlah  SDM  yang  harus  disediakan  untuk menjalankan  tugas  implementasi,  demikian  pula  sebaliknya  Selanjutnya,  dalam  Bujuknik tentang  komunikasi  sosial  juga  disebutkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan penyelenggaraan Komunikasi sosial diantaranya faktor dari dalam yaitu personel. Dijelaskan bahwa  tingkat  kemampuan  prajurit  TNI  dalam  berkomunikasi  dengan  komponen  bangsa akan  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  komunikasi  sosial  secara  optimal.  Jadi,  kualitas sumber  daya,  dalam  hal  ini  kemampuan  prajurit  TNI,  memegang  peranan  sangat  penting dalam keberhasilan komunikasi sosial.
Penambahan  jumlah  personel  staf  dan  implementor  saja  tidak  cukup  menyelesaikan persoalan  implementasi  kebijakan,  tetapi  diperlukan  sebuah  kecukupan  staf  dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini juga dinyatakan bahwa “probably the most essential reso urces in implementing policy is staff”,  di  samping  itu  ia  juga  menyatakan  “no  matter  how  clear  and  consistent implementation  order  are  and  no  matter  accurately  they  are  transmitted,  if  personel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective.” Artinya disini adalah, penguasaan dan keterampilan pelaksana kebijakan komunikasi  sosial  juga  harus  mumpuni  dan  sepadan  dengan  kelompok  sasaran. Kemampuan teritorial harus betul-betul dikuasai oleh aparat komando kewilayahan jajaran

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387
Kodam  III/Siliwangi.  Namun  demikian  hal  ini  belum  terpenuhi  semuanya  sesuai  yang diharapkan.
Dari  beberapa  pandangan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  aspek  sumber  daya  manusia belum  dapat  terlaksana  dengan  baik  dalam  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial berkaitan  dengan  faktor  sumber  daya.  Dari  segi  kualitas,  personel  komando  kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi masih menghadapi permasalahan kompetensi, yang terlihat dari aspek  pengetahuan  ( knowledge ),  keterampilan  ( skills ),  dan  sikap/perilaku  ( attitudes ).  Dari segi  kuantitas,  jumlah  personel  masih  kurang  memadai  untuk  melaksanakan  komunikasi sosial dengan optimal.

## 2) Sumber daya anggaran.
Implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya  anggaran  yang  masih  kurang  terpenuhi.  Dalam  hal  ini,  terbatasnya  anggaran  yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga  terbatas  sehingga  akan  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan. Disamping  program  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  optimal,  keterbatasan  anggaran menyebabkan  disposisi  para  pelaksana  kebijakan  rendah  dan  menunjukkan  bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya  anggaran  yang  masih  kurang  terpenuhi  sehingga  implementasi  kebijakan  tidak berjalan optimal.

## 3) Sumber daya peralatan.
Implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  berkaitan  dengan  sumber  daya  peralatan  masih belum  terpenuhi.  Ketiadaan  peralatan  ini  tidak  bisa  dianggap  sepele  karena  dapat mengakibatkan  kegagalan  implementasi  kebijakan.  Kegagalan  implementasi  sebuah kebijakan  antara  lain  disebabkan  oleh  kelangkaan  teknologi  (peralatan)  dan  SDM  yang memiliki  kapasitas.  Selanjutnya,  dalam  Bujuknik  tentang  komunikasi  sosial  juga  disebutkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  penyelenggaraan  komunikasi  sosial diantaranya  faktor  dari  dalam  yaitu  sarana  dan  prasarana.  Dijelaskan  bahwa  kesiapan sarana  dan  prasarana  akan  berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan  komunikasi  sosial supaya  tidak  menghambat  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu,  kelengkapan  sarana dan  prasarana  sangat  penting  untuk  menunjang  keberhasilan  implementasi  kebijakan. Dimana  pola  radikal  di  Indonesia  dapat  berubah-ubah  dari  masa  ke  masa.  Dalam melakukan aksinya, di Indonesia, kelompok-kelompok teroris kerap menggunakan berbagai pola mulai dari ancaman, penggunaan zat-zat kimia dan biologi, zat radioaktif dan senjata nuklir  (CBRN),  pengiriman  bom  berbentuk  paket,  penggunaan  racun,  cyberterrorism, peledakan bom, serangan dengan senjata api dan senjata tajam, pembajakan kendaraan atau  pesawat  terbang,  pembunuhan,  penghadangan,  penculikan,  penyanderaan,
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
perampokan,  sabotase,  narcoterrorism,  dan  bergerak  secara  individual.  Menghadapi ancaman  teror  yang  semakin  modern  dan  dinamis  serta  fleksibel,  maka  dibutuhkan perkuatan peralatan yang mampu mendeteksi dini dalam rangka cegah dini aksi terorisme dan radikalisme.
Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya peralatan yang masih kurang terpenuhi sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan optimal.

## 4) Sumber daya kewenangan.
Implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  berkaitan  dengan  sumber  daya  kewenangan sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  yang  tercantum  pada  bujuknik komunikasi  sosial.  Disebutkan  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab dalam  penyelenggaraan komunikasi  sosial  disesuaikan  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pejabat, dimulai  dari  Panglima  Kodam,  Komandan  Korem,  Komandan  Kodim,  Komandan  Rayon Militer,  yang  terakhir  Dansat  Non  Komando  Kewilayahan.  Selanjutnya  Sulila  menjelaskan bahwa  wewenang  ini,  akan  berbeda-beda  baik  dari  bentuk  program  maupun pelaksanaannya,  serta  skill  yang  dibutuhkan  berdasarkan  bidang  tugas  yang  ditetapkan dalam  batasan  wewenang  yang  diemban.  Hal  tersebut  telah  dinyatakan  bahwa kewenangan  (authority)  yang  cukup  membuat  keputusan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  suatu lembaga  akan  mempengaruhi  lembaga  itu  dalam  melakukan  suatu  kebijakan. Kewenangan  ini  menjadi  penting  ketika  mereka  dihadapkan  pada  suatu  masalah  dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.
Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya kewenangan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan implementasi kebijakan.

## Disposisi atau Sikap Pelaksana.
Implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  berkaitan  dengan  disposisi  masih  ditemukan kendala dalam penempatan birokrasi yang masih kurang terpenuhi. Penempatan personel staf  oleh  Kodam  III/Siliwangi  sudah  sesuai  dengan  kondisi  ideal.  Namun  di  tingkat  Koramil, penempatan  babinsa  tidak  berdasar  kriteria  tertentu,  namun  masih  disesuaikan  dengan jumlah personel yang ada. Hal ini masih belum memenuhi faktor keberhasilan implementasi. Dilihat  dari  disposisi  atau  sikap  pelaksana  akan  menimbulkan  hambatan-hambatan  yang nyata  terhadap  implementasi  kebijakan  bila  personel  yang  ada  tidak  melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan  pemilihan  personel  pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang  yang  memiliki  dedikasi pada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Sikap  penampilan  yang  harus  dimiliki  komunikator antara  lain;  a)  memiliki  integritas,  wibawa,  dan  kredibilitas  yang  tinggi  di  mata  penerima komunikasi  (komunikan);  b)  memiliki  daya  tarik,  dalam  arti  mampu  menggugah  semangat,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387
minat  dan  perhatian  komunikan  terhadap  bahan/materi  yang  disampaikan;  c)  memiliki sikap  etika  untuk  menghormati  hubungan;  d)  menguasai  bahasa  yang  dimengerti komunikan.  Untuk  memenuhi  kriteria  ini  dapat  diwujudkan  dengan  selalu  memberikan arahan  dan  bimbingan  kepada  komunikator  untuk  selalu  meningkatkan  sikap penampilannya.  Dari  beberapa  pandangan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan  komunikasi  sosial  berkaitan  dengan  disposisi  pada  aspek  penempatan  birokrasi belum  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  harapan  implementasi  kebijakan.  Hal  ini disebabkan karena kekurangan personel sehingga penempatan birokrasi menjadi terbatas. Struktur Birokrasi.

## 1) Standard Operational Procedure (SOP).
Standard Operational Procedure (SOP) mengenai komunikasi sosial untuk mengatasi paham radikalisme  secara  tertulis  belum  ada.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  harapan  implementasi kebijakan.  Dengan  adanya  Standard  Operational  Procedure  (SOP)  ini  penting  untuk mengatur  tata  aliran  pekerjaan  daalam  pelaksaanaan  program.  Standard  Operational Procedure (SOP) juga memberikan keseragaman dalam tindakan personel dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam  pelaksaanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang baik, serta keadilan dalam pelaksaanaan aturan.
Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan struktur birokrasi pada aspek Standard Operational Procedure (SOP) belum  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  harapan  implementasi  kebijakan.  Hal  ini disebabkan karena hingga saat ini belum ada Standard Operational Procedure (SOP) atau prosedur  tetap  mengenai  komunikasi  sosial  dalam  rangka  cegah  dini  dan  deteksi  dini  aksi radikalisme.

## 2) Fragmentasi.
Fragmentasi  dalam  implementasi  kebijakan  sudah  berjalan  dengan  sangat  baik.  Hal  ini sudah  sesuai  dengan  Bujuknik  komunikasi  sosial  yang  selalu  menekankan  untuk  selalu berkoordinasi  dengan  instansi  terkait.  Keterlibatan  Tiga  Pilar  yang  terdiri  dari  TNI,  Kepolisian dan  aparat  pemerintah  provinsi,  yang  dijalin  dengan  koordinasi  yang  baik  sebenarnya sudah  cukup  tepat  dalam  menjalankan  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial. Selanjutnya  tantangan  pencegahan  terorisme  yang  sedemikian  berat,  maka  dibutuhkan kerja  sama  dan  koordinasi  semua  elemen  bangsa.  Karena  itulah  dalam  Forum  Koordinasi Pencegahan  Terorisme  tidak  hanya  diisi  pemerintah  daerah,  melainkan  melibatkan partisipasi  publik  yang  lebih  luas  mulai  dari tokoh  agama,  tokoh  adat,  tokoh  Ormas,  tokoh pemuda,  tokoh  pendidikan,  tokoh  media,  hingga  tokoh  perempuan.  Dari  hal  tersebut, menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  berkaitan  dengan  stuktur birokrasi  pada  aspek  fragmentasi  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  harapan
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## implementasi kebijakan.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  terkait  dengan  implementasi  kebijakan  komunikasi sosial TNI di wilayah Kodam III/Siliwangi dalam mengatasi paham radikalisme tersebut di atas, maka  untuk  meningkatkan  penanganan  paham  radikalisme  tersebut  diperlukan  upaya- upaya  yaitu:  (a)  meningkatkan  kapabilitas  aparat  komando  kewilayahan  jajaran  Kodam III/Siliwangi  di  bidang  komunikasi.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial perlu  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  atau  memiliki  keahlian  yang relevan.  Kualitas  yang  dimaksud  adalah  aparat  komando  kewilayahan  jajaran  Kodam III/Siliwangi  harus  memahami  teknik-teknik  komunikasi  agar  pelaksanaan  komunikasi  sosial dapat berjalan dengan efektif guna mencapai sasaran yang diharapkan. Karena itu, aparat komando  kewilayahan  jajaran  Kodam  III/Siliwangi  perlu  mendapatkan  pembekalan  yang bersifat  teknis  dari  ahli-ahli  komunikasi  berupa  pengetahuan  komunikasi  sosial,  cara mendengar  dan  menghargai  pendapat  orang  lain  serta  mampu  untuk  mempengaruhi orang  lain  dengan  cara-cara  akademis.  Terlebih  lagi  jumlah  mahasiswa  dan  civitas akademika  sebagai  bagian  dari masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Banten  jumlahnya cukup  banyak.  Aparat  komando  kewilayahan  jajaran  Kodam  III/Siliwangi  harus  mampu merangkul kalangan akademisi tersebut agar terhindar dari paham-paham radikalisme.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dimanfaatkan oleh aparat Kodim untuk berkomunikasi lebih efektif dan efisien dengan berbagai lapisan masyarakat di wilayahnya;  (2)  Mengaktifkan  kegiatan  silaturahmi  Tiga  Pilar  Plus.  Silaturahmi  digunakan sebagai  wahana  komunikasi,  pusat  sosialisasi  dan  pusat  informasi.  Dalam  kegiatan silaturahmi  ini  semua  orang  bisa  membicarakan  apapun  dengan  tema apapun.  Selain  itu, semua  kabar  dan  informasi  terbaru  atau  yang  sedang  ngetren  bisa  saja  diketahui  saat silaturahmi.  Kebiasaan  cangkruk  tersebut  bisa  dijumpai  di  resto,  cafe,  warung-warung,  di tempat  kerja  di  saat  senggang,  di  rumah-rumah,  di  ruang  pertemuan,  atau  di  mana  saja sejauh  orang-orang  yang  merasa  saling  cocok  untuk  mengobrol  berada  bersama-sama dalam  waktu  tertentu;  Dengan  memanfaatkan  budaya  masyarakat  setempat,  aparat komando  kewilayahan  jajaran  Kodam  III/Siliwangi  selama ini  telah  menerapkan  komunikasi sosial  di  wilayah  binaannya  dengan  melaksanakan  silaturahmi  Tiga  Pilar  yang  melibatkan unsur pemerintah daerah, Polri dan komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi sesuai tingkatannya. Dalam silaturahmi Tiga Pilar ini, aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi  bersama-sama  dengan  dua  pilar  lainnya  melaksanakan  komunikasi  dan koordinasi guna menampung berbagai informasi dan aspirasi yang ada di masyarakat.
Untuk lebih mengefektifkan kegiatan silaturahmi Tiga Pilar ini maka diharapkan tidak hanya cukup melibatkan tiga pilar saja tetapi juga melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda ataupun  tokoh  masyarakat  lainnya  yang  secara  bersama-sama  menjaring  informasi  di kalangan  masyarakat  bawah.  Selain  itu,  tidak  hanya  dilaksanakan  di  warung-warung,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387
restoran,  café,  rumah-rumah,  ataupun  ruang  pertemuan  tetapi  juga  dilaksanakan  di sekolah-sekolah keagamaan, pesantren, ataupun kampus-kampus. Mengingat keterbatasan  waktu  masyarakat  wilayah  perkotaan  di  siang  hari  dalam  bersosialisasi  dan berinteraksi  karena  kesibukannya,  diharapkan  silaturahmi  Tiga  Pilar  ini  juga  diaplikasikan  di luar  jam  kerja  maupun  jam  kerja.  Karena  itu,  silaturahmi  Tiga  Pilar  yang  ada  saat  ini  perlu ditingkatkan  menjadi  silaturahmi  Tiga  Pilar  Plus.  Plus  disini  lebih  mencakup  pada penambahan subyek yang terlibat, perluasan tempat dan waktu pelaksanaan silaturahmi.
Hal  ini  tentu  akan  bermanfaat  dan  efektif  dalam  upaya  untuk  mendeteksi  dan mencegah  secara  dini  paham-paham  ataupun  aksi  radikalisme  yang  ada  di  masyarakat; (3) Memperluas peta jarak jaring teritorial. Dilihat dari sumber daya yang penting terdiri dari sumber  daya  manusia  dengan  jumlah  yang  cukup  dan  memiliki  keahlian  terkait  yang dibutuhkan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  sesuai  yang  diharapkan.  Sumber  daya manusia  yang  dimaksudkan  dalam  implementasi  kebijakan  komunikasi  sosial  adalah personel  atau  aparat  komando  kewilayahan  jajaran  Kodam  III/Siliwangi  sampai  dengan Babinsa yang langsung berperan di lapangan. Jumlah Babinsa di setiap Koramil ditentukan berdasarkan  luas  wilayah,  kepadatan  penduduk,  dan  jumlah  desa/kelurahan.  Idealnya dalam  satu  kelurahan  terdapat  dua  orang  Babinsa  untuk  memonitor  wilayah  binaannya tetapi  pada  kenyataannya  jumlah  Babinsa  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Selain itu,  sumber  daya  peralatan  yang  dimiliki  juga  terbatas.  Komando  kewilayahan  jajaran Kodam  III/Siliwangi  memiliki  alat  pelacak  atau  peralatan  khusus  seperti  halnya  Polri  guna mendeteksi  informasi-informasi  negatif  yang  beredar  di  masyarakat.  Keterbatasan  jumlah aparat  dan  peralatan  tersebut  berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan  komunikasi sosial  di  wilayah  sehingga  komunikasi  antara  aparat  kewilayahan,  aparat  pemerintah daerah  maupun  komponen  masyarakat  lainnya,  akan  mengalami  hambatan.  Hal  ini berpengaruh  negatif  terhadap  upaya  mengatasi  aksi  radikalisme  di  wilayah.  Untuk  dapat mengatasi  keterbatasan  jumlah  personel  dan  peralatan  tersebut,  maka  aparat  komando kewilayahan  jajaran  Kodam  III/Siliwangi  harus  bisa  memperluas  peta  jarak  jaring  teritorial yang  telah  ada  guna  memudahkan  aparat  Kodim  dalam  memonitor  perkembangan  di wilayah binaannya. Peta jarak jaring teritorial yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan aparat  komando  kewilayahan,  tidak  hanya  sebatas  mitra  formal  saja  tetapi  juga  mitra informal  sehingga  mencakup  semua  lapisan  di  masyarakat.  Selain  itu,  aparat  komando kewilayahan  jajaran  Kodam  III/Siliwangi  tidak  hanya  mampu  memperluas  peta  jarak  jaring teritorial  tetapi  juga  membina  memeliharanya  sehingga  mitra-mitra  tersebut  senantiasa memberikan  informasi  secara  berkelanjutan  guna  mendeteksi  dan  mencegah  secara  dini paham-paham  ataupun  aksi-aksi  radikalisme  di  masyarakat.;  (4)  Membuat  Standard Operating Procedure (SOP) tentang Komunikasi sosial dalam mengatasi Paham radikalisme.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Standard Operating Procedure (SOP) pada dasarnya merupakan pedoman yang di dalamnya  berisi  prosedur-prosedur  operasional  yang  ada  di  dalam  suatu  organisasi  yang digunakan untuk memastikan bahwasanya setiap keputusan, langkah, atau tindakan, serta penggunaan dari fasilitas-fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam sebuah  organisasi,  telah  berjalan  dengan  efektif,  tetap,  standar  dan  juga  sistematis. Ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) tentang Komunikasi sosial dalam mengatasi paham  radikalisme  akan  memungkinkan  menjadi  penghambat  dalam  implementasi kebijakan  tersebut  karena  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  menjadi  pedoman  atau acuan atas pelaksanaan kegiatan komunikasi sosial baik yang sifatnya operasional maupun administratif.  Dengan  adanya  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  tentang  komunikasi sosial  dapat  mengatur kegiatan-kegiatan  dengan  lebih efektif.  Sebagai  tuntunan  kegiatan komunikasi  sosial  dalam  mengatasi  paham  radikalisme,  Standard  Operating  Procedure (SOP)  harus  dapat  dijalankan  dengan  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  kebutuhan  aparat Komando Kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi dalam kondisi apapun. Oleh karena perlu adanya  pembuatan  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  tentang  komunikasi  sosial  guna menjadi  pedoman  dalam  penerapannya  terutama  dalam  mendeteksi  dan  mencegah secara  dini  paham-paham  dan  aksi  radikalisme;  (5)  Membangun  kesadaran  bela  negara masyarakat.  Kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  dalam  membela  negara  harus  terus dilakukan  agar  terbangun  semangat  patriotisme  di  masyarakat.  Arahkan  masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal serta memiliki kesadaran dan mengetahui  kemana  harus  bertanya  bila  mendengar  atau  menerima  suatu  informasi tentang  berbagai  hal.  Dengan  kemampuan  komunikasi  sosial  yang  baik,  Babinsa diharapkan  mampu  berkomunikasi  secara  harmonis  dengan  seluruh  komponen  bangsa untuk  menggugah,  mendorong  dan  mengajak  masyarakat  guna  terwujudnya  saling pengertian  dan  kebersamaan  yang  memungkinkan  terciptanya  keamanan  di  lingkungan masyarakat.  Maka  untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  perlu  dibina  dan  ditingkatkan komunikasi  melalui  pendekatan  terhadap  masyarakat  dimana  dalam  pelaksanaannya Babinsa  harus  dapat  menyelami,  memahami  dan  mengenal  lebih  dekat  terhadap  watak dan  karakter  masyarakat  disekitarnya.  Dengan  memahami  hal  tersebut  pelaksanaan komunikasi sosial untuk mendapatkan berbagai informasi/keterangan dapat berjalan lancar dan  menimbulkan  interaksi  positif  antara  Babinsa  dan  masyarakat;  (6)  Meningkatkan  rasa cinta tanah air masyarakat. Cinta tanah air merupakan salah satu dasar dari bela negara.
Cinta  tanah  air  adalah  perasaan  yang  timbul  dari  dalam  hati  sanubari  seorang warga  negara,  untuk  mengabdi,  memelihara,  membela,  melindungi  tanah  airnya  dari segala ancaman dan gangguan. Sebagai salah satu dasar dari bela negara, cinta tanah air diimplementasikan  pada  tiga  lingkungan  yaitu  lingkungan  pendidikan  (formal),  lingkungan pemukiman (informal) dan lingkungan pekerjaan (nonformal).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387
Di  lingkungan  pendidikan,  kegiatan  yang  dapat  dilaksanakan  sebagai  berikut:  (a) Kegiatan intrakurikuler, yang dilakukan dengan berbagai metode, seperti: ceramah, diskusi, demonstrasi,  pemecahan  masalah,  belajar  sambil  bermain,  dan  lain  sebagainya.  (b) Kegiatan  ekstrakurikuler,  seperti:  pramukha,  palang  merah  remaja,  kesenian,  bahasa, pencinta alam, dan lain sebagainya. (c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat/kemasyarakatan,  seperti:  unjuk  kerja  atau  trip  observation  ke  desa  atau masyarakat sekitarnya, memperingati hari besar nasional bersama masyarakat; (d) Kegiatan penciptaan  kondisi  lingkungan  sekolah  yang  kondusif,  seperti:  membangun  lapangan  olah raga, tempat ibadah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, konseling, dan lain sebagainya.
Di  lingkungan  pekerjaan,  kegiatan  yang  dapat  dilaksanakan  sebagai  berikut:  (a) Kegiatan  pendidikan  yang  terencana  di  lingkungan  pekerjaan  dapat  dilakukan  dalam berbagai  bentuk,  seperti  pembekalan  pimpinan  atau  jam  komandan,  coffee  morning, presentasi  rencana  program  oleh  tiap-tiap  unit  kerja  secara  bergiliran,  dan  pembentukan organisasi  belajar  lainnya  yang  dibentuk  di  lingkungan  kerja  tersebut  (kelompok  kerja, kepanitiaan  khusus  dan  lain  sebagainya).  (b)  Kegiatan  tambahan  yang  menunjang semangat kerja seperti olah raga bersama, rekreasi, siraman rohani, dan lain sebagainya. (c) Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat,  seperti  menolong  korban  bencana  alam, kunjungan  ke  panti  asuhan  dan  anak  yatim  piatu,  donor  darah,  bakti  sosial  dan  lain sebagainya.  (d)  Kegiatan  penciptaan  kondisi  lingkungan  kerja  yang  kondusif,  seperti pembangunan  tempat  ibadah,  lapangan  olah  raga,  fitness  centre,  balai  pengobatan, taman, pengamanan dan lain sebagainya. Di lingkungan pemukiman, kegiatan yang dapat dilaksanakan  sebagai  berikut:  (a)  Kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  masyarakat.  (b) Kegiatan yang menunjang integrasi masyarakat, seperti gotong royong, olah raga, rekreasi, siraman  rohani,  pentas  seni  budaya  dan  lain  sebagainya.  (c)  Kegiatan  solidaritas  sosial, seperti  mengunjungi  tetangga  yang  sakit,  musibah  kematian,  kebakaran,  membantu tetangga  yang  kesusahan,  dan  lain  sebagainya.  (d)  Kegiatan  penciptaan  kondisi lingkungan  pemukiman  yang  kondusif,  seperti  membentuk  perkumpulan/forum, membangun  lapangan  olah  raga,  membangun  rumah  ibadah,  Siskamling  dan  lain sebagainya.  Melalui  komunikasi  sosial,  aparat  komando  kewilayahan  jajaran  Kodam III/Siliwangi  berusaha  menumbuhkan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  di  kalangan masyarakat  baik  lingkungan  pendidikan,  pekerjaan  maupun  lingkungan  pemukiman sehingga  rasa  cinta  tanah  air  tersebut  menjadi  modal  yang  penting  guna  mengantisipasi munculnya paham-paham dan aksi-aksi radikalisme yang muncul.
Sinergitas Stakeholder di wilayah dalam penanganan radikalisme.
Guna  mewujudkan  kondisi  di  wilayah  yang  aman  bagi  masyaralat  maka  dalam penanganan permasalahan yang ada di wilayah dimana dalam hal ini pemerintah daerah
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  berada  di  wilayah  sebagai  koordinator  stakeholder  memiliki  peran  yang  sangat  vital dimana  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  sebagai  leader  dari stakeholder  yang ada  harus mampu mengajak dan bersinergi dalam membantu penanganan permasalahan yang ada di  wilayah.  Dimana  dalam  pelaksanaan  koordinasi  dalam  hal  teknis  maupun  aplikasi  di lapangan tidak mudah karena dihadapkan dengan tingkat permasalahan maupun kondisi di wilayah yang berbeda-beda. Dalam hal ini untyk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah  seyogyanya  pemerintah  daerah  harus  bisa  mengajak  stakeholder  yang ada  untuk bekerja  sama di  wilayahnya.  Namun hal  tersebut  tergantung  dari instansi  atau  pemerintah daerah setempat maupun kebijakan dari pimpinan di daerah tersebut. Khususnya dalam hal pencegahan  dan  penanganan  radikalisme  diperlukan  kerja  sama  antar  stakeholder  yang ada  di  wilayah  dimana  dalam  penanganan  peermasalahan  ini  begitu  komplek  karena dimulai  dari  permasalahan  ideologi,  agama  maupun  permasalahan  ekonomi.  Dengan mengutamakan  penanganan  yang  dilaksanakan  secara  bersama-sama  atau  bersinergi antar stakeholder yang ada di wilayah baik TNI, Kepolisian, Kesbangpol maupun BNPT maka persoalan-persoalan  yang  menjadi  pangkal  persoalan  radikalisme  tersebut  dapat  diurai satu-persatu  serta  penanganan  radikalisme  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  tujuan dari masing-masing instansi dapat tercapai demi kelangsungan hidup bermasyarakat.
Namun  hal  tersebut  membutuhkan  pemahamanan  dan  pengertian  dari  unsur pimpinan  dimana  masing-masing  stakeholder  tersebut  memiiliki  anggaran  dalam penanganan radikalisme, dimana dala hal ini khususnya TNI belum memiliki anggaran khusus untuk  penanganan  radikalisme.  Dengan  demikian  agar  tujuan  dari  stakeholder  tersebut dapat  tercapai  demi  tujuan  bersama  maka  penanganan  radikalisme  di  wilayah  harus dilaksanakan  secara  bersama-sama  atau  bersinergi  sehingga  dalam  penanganan radikalisme  tidak dilaksanakan  secara  sektoral  atau  masing-masing  sehingga  dampak saat ini  penanganan  radikalisme  cenderung  dilaksanakan  masing-masing  sehingga  hasil  yang dicapai  belum  maksimal.  Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  maka  penanganan radikalisme  di  wilayah  harus  dilaksanakan  secara  bersama-sama  dan  bersinergi  antar stakeholder  baik  TNI,  Kepolisian,  Kesbangpol  maupun  BNPT  sehingga  dalam  penanganan radikalisme  dampaknya  atau  hasil  akan  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  kehidupan sehari-hari  dan  tidak  ada  perasaan  was-was  karena  paham  radikalisme  yang  ada  dalam kehidupan  bermasyarakat  maupun  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  demikian  dalam penanganan  radikalisme  harus  dilaksanakan  secara  bersama-sama  atau  bersinergi  di lapangan  sehingga  hasil  yang  dicapai  lebih  optimal serta  menunjang  dalam  pelaksanaan komunikasi  sosial  aparat  komando  kewilayahan  dan  dampaknya  bias  dirasakan  oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Komunikasi  sosial  TNI  dengan  stakeholder  terkait  cukup  bagus  dalam  rangka menciptakan  situasi  yang  aman  dan  kondusif  serta  dalam  rangka  membantu  pemerintah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.539-556 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387
melaksanakan  program  programnya  untuk  kesejahteraan  warga  masyarakat.  Dalam kegiatan  sehari  hari  aparat  kewilayahan,  diwilayah  binaannya  selalui  bersama-sama bersinergi  dalam  rangka  membantu  kesejahteraan  warga  masyarakat,  mensukseskan program  program  pemerintah  serta  menciptakan  situasi  yang  harmonis.  Contoh  sinergitas komunikasi sosial dengan stakeholder sebagai berikut:
1)  Dalam  penanganan  Covid-19  aparat  kewilayahan  bahu  membahu  bersama-sama dengan  kepolisian,  pemerintah  daerah  dan  tenaga  Kesehatan  bersama  sama  mengajak warga masyarakat untuk senantiasa warga masyarakat mematuhi protokol  Kesehatan dan menghimbau  warga  untuk  melaksanakan  vaksinasi  untuk  mencegah  warga  masyarakat terinveksi Covid-19.
2)  Patroli  bersama  sama  untuk  menciptakan  situasi  yang  aman  dan  kondusif  di  wilayah binaannya.

## KESIMPULAN
Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi sosial TNI di wilayah Kodam III/Siliwangi  menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  mengatasi  radikalisme.  Salah  satu faktornya  adalah  kurangnya  pemahaman  tentang  mekanisme  radikalisme  dan  tidak adanya  partisipasi  dalam  inisiatif  deradikalisasi  yang  diinisiasi  oleh  BNPT.  Pelaksanaan kebijakan  juga  dipengaruhi  oleh  pertimbangan  sumber  daya,  seperti  personil,  peralatan, dan  sumber  daya  keuangan.  Meningkatkan  kemampuan  struktur  komando  daerah  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  mengatur  komunikasi  sosial  TNI  sangat penting  untuk  keberhasilan  upaya  deradikalisasi.  Selain  itu,  ada  kebutuhan  untuk meningkatkan  koordinasi  dan  kolaborasi  antara  komando  daerah  dan  mitra  terkait  dalam menangani radikalisme. Untuk melaksanakan tugas aparat komando daerah secara efektif di  lapangan,  perlu  adanya  kesadaran  yang  komprehensif  tentang  budaya  lokal  dan mengambil  sikap  yang  tepat.  Pada  akhirnya,  sangat  penting  untuk  membuat  Prosedur Operasi Standar (SOP) yang melibatkan semua pihak terkait di daerah untuk meningkatkan identifikasi dan pencegahan radikalisme secara cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anzaikhan, M., Idani, F., & Muliani, M. (2023). Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta  Perannya  dalam  Perguruan  Tinggi. Abrahamic  Religions:  Jurnal  Studi  Agama- Agama , 3 (1), 17 – 34.
Ardiyansah,  A.  (2017).  Mencermati  Dinamika  Radikalisme,  Ekstrimisme,  dan  Komunisme  di
Media Sosial. Kompasiana . https://www.kompasiana.com/akmalardiansyah
/58773584707a61f30c3b580b/mencermati-dinamika-radikalisme-ekstrimisme-dan- komunisme-di-media-sosial
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.539-556                                             Wibisono Poespitohadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.387 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Aziz,  A.  (2016).  Memperkuat  kebijakan  negara  dalam  penanggulangan  radikalisme  di lembaga  pendidikan. Hikmah:  Journal  of  Islamic  Studies , 12 (1),  29 – 58. https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55
Hamdanah,  H.,  Anshari,  M.  R.,  Pertiwi,  E.  M.,  &  Sari,  L.  W.  (2022). Pembinaan  Toleransi  di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam . K-Media.
Ladjima,  F.,  Lating,  A.,  &  Usman,  S.  (2023).  Peran  Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme (FKPT)  dalam  Pencegahan  Radikalisme  dan  Terorisme  di  Provinsi  Maluku  Utara. Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH) , 3 (1), 59 – 68. https://doi.org/10.52046/jssh.v3i1.1540
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Rosdakarya.
Muhammad,  N.  (2017).  Resistensi  Masyarakat  Urban  Dan  Masyarakat  Tradisional  Dalam Menyikapi  Perubahan  Sosial. Substantia:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Ushuluddin , 19 (2),  149 – 168.
https://doi.org/10.22373/substantia.v19i2.2882
Ode,  L.,  Elwan,  M.,  Kadir,  A.,  Rezkiawaty,  S.  U.,  &  Qomariyah,  E.  (2023).  Implementation  of Covid-19  Budget Policy  in  Southeast  Sulawesi  (  Case  Study  of  Budget  Refocussing  and Reallocation  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budgets  2020  ). Journal  of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108 Pahleviannur,  M.  R.,  De  Grave,  A.,  Saputra,  D.  N.,  Mardianto,  D.,  Hafrida,  L.,  Bano,  V.  O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif . Pradina Pustaka.
Poespitohadi,  W.,  Wiyani,  W.,  Arinto,  S.  P.,  Suroso,  T.  E.,  Mulyo,  P.  D.,  &  Agustina,  L.  (2023). Sinergitas TNI dengan Pemangku Kepentingan terkait dalam Kebijakan Deradikalisasi di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Media Bina Ilmiah , 17 (11), 2689 – 2700.
Ramli,  R.  (2022).  Kontribusi  Studi  Kawasan  Bagi  Paradigma  Keilmuan  Acehnologi. Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman , 1 – 20. https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.683
Sihalolo,  M.  J.  (2017).  Hadi  Bicara  soal  Proxy  War,  Terorisme,  hingga  Cyber  Warfare. Berita Satu . https://www.beritasatu.com/nasional/467020-hadi-bicara-soal-proxy-war- terorisme-hingga-cyber-warfare
Siregar,  R.  S.,  Wahyudi,  B.,  &  Simatupang,  H.  (2019).  Implementasi  Komunikasi  Sosisal  Kodim 0204/DS dalam Mencegah RADIKALISME dI Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 9 (2), 61. https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.565
Wangsajaya,  Y.  (2023). Meningkatkan  Kewaspadaan  Nasional  Terhadap  Proxi  War .  PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Yulianto, A. (2017). Menangkal Radikalisme di Asia Tenggara. Republika .
https://khazanah.republika.co.id/berita/ouf7b2/menangkal-radikalisme-di-asia- tenggara