Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1329-1334

## Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah
Imama Zuhroh
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Jl. Terusan Candi Kalasan, Blimbing, Malang Email korespondensi: zuchroh1974@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  success  of  policies  in  the  Umayyad  era.  The  research  method  in  this  study  is qualitative, while the analysis method in this study uses descriptive qualitative analysis, namely by examining sources related to policies in the Umayyad era. The results of these various literature studies were used to identify successes, especially economic sector policies in the Umayyad era. The result or finding in this study is that the success of the policy in the era of the Ummayyahs was a policy to focus on internal (not expanding the area of power), egalitarian, guarding the property of the people, efficiency of time and energy, speed of handling affairs, simplification of bureaucracy, selection of judges, regional heads, and officials, and persuasive dialogue with the rebels wisely. But here we will capture success, especially in the economic realm.

## Keywords: Bani Umayyads, Economic Policy, Caliph

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keberhasilan  dari  kebijakan  pada  era  bani  Umayyah.  Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif  deskriptif  yaitu  dengan  menelaah  sumber terkait kebijakan-kebijakan di  era  bani  Umayyah. Hasil  dari  berbagai  telaah  literatur  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  keberhasilan  khususnya    kebijakan sektor  ekonomi  pada  era  bani  Umayyah.  Hasil  atau  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  keberhasilan kebijakan  di  era  bani  Ummayyah  adalah  kebijakan  untuk  fokus  pada  internal  (tidak  memperluas  daerah kekuasaan),  egaliter,  penjagaan  harta  umat,  efisiensi  waktu  dan  tenaga,  kecepatan  penanganan  urusan, penyederhanaan birokrasi, penyeleksian hakim, kepala daerah, dan pejabat, dan dialog persuasif dengan para pemberontak secara bijaksana. Namun disini kita akan memotret keberhasilan khususnya pada ranah ekonomi.
Kata kunci: Bani Umayyah, Kebijakan Ekonomi, Khalifah
Saran sitasi : Zuhroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 1329-1334. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582

## 1. PENDAHULUAN
Peradaban hebat baik di Timur maupun di Barat dalam  berbagai  bidang  kehidupan  baik  ekonomi, politik,  sosial,  budaya  dan  lain  pernah  dibidani  oleh Islam(Batubara  2017).  Di  Timur  misalnya,  berdiri dengan gagah dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad, Irak  dengan  Bait  al-Hikmah  sebagai  kawah candradimuka intelektual-intelektua terkemuka menghasilkan  berbagai  karya  yang  menginsprasi dunia  menjadi  refresentasi  dari  peradaban  besar  di Timur.  Di  Barat  berdiri  dinasti  Umayyah  di Andalusia, Spanyol dengan Universitas Cordova dan Universitas  al-Hambra  Granada  sebagai  pusat  ilmu
pengetahuan  yang  menjadi  rujukan  Eropa  mengenal dunia(Fathonah and harefa 2022).
Berbagai ilmuwan-ilmuwan hebat lahir dari sana seperti  al-Ghazali,  al-Farabi,  Ibn  Sina,  Al-Mawardi, Ibn  Misakwaih,  Ibn  Barjjah,  Ibn  Thufail,  dan  Ibn Rusyd(Fitmawati  2019).  Selain  itu,  reformasi ekonomi  yang  mereka  lakukan  berhasil  meyulap munculnya  pusat-pusat  ekonomi  baru  yang  sangat diperhitungkan pada masa itu. Oleh karena itu, artikel ini akan melihat lebih jauh perekonomian pada masa Dinasti  Umayyah  di  Andalusia  dengan  berbagai kebijakan  yang  dikeluarkan  para  khalifahnya  serta kemajuan  dan  kemunduran  yang  terjadi.  Dengan harapan dapat menjadi pelajaran berharga dan bahan
evaluasi  serta  renungan  bersama  dalam  memformat dan  merekonstruksi  pemikiran  dan  pengembangan ekonomi Islam ke depan.
Bani  Umayyah  merupakan  pemerintahan  Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah 3
dengan  masa  jabatan  dari  tahun  661  M-750  M  atau berlangsung  selama  kurang  lebih  90  tahun.  Selama berdirinya  daulah  Umayyah,  terdapat  14  khalifah, Berikut  daftar  lengkap  seluruh  khilafah  pada  masa Bani Umayyah:
Tabel 1. Daftar Khalifah Pada Masa Bani Umayyah No Khalifah Masa Pemerintahan 1.  Muawiyah bin Abi Sofyan 41-60 H/661-680 M 2.  Yazid bin Muawiyah 60-64 H/680-683 M 3.  Muawiyah bin Yazid 64-64H/683-683 M 4.  Marwan bin Hakam 64-65 H/683-685 M 5.  Abdul Malik bin Marwan 65-86 H/685-705 M 6.  Al-Walid bin Abdul Malik 86-96 H/705-715 M 7.  Sulaiman bin Abdul Malik 96-99 H/715-716 M 8.  Umar bin Abdul Aziz 99-101 H/716-720 M 9.  Yazid bin Abdul Malik  101-105 H/720-724 M 10.  Hisyam bin Abdul Malik 105-125 H/ 724-743 M 11.  Walid bin Yazid 125-126 H/743-744 M 12.  Yazid bin Walid 126-127 H/744-744 M 13.  Ibrahim bin Walid 127-127 H/ 744-745 M 14.  Marwan bin Muhammad 127-132 H/745-750 M
Sumber:  Sejarah  Sistem  Perekonomian  Dinasti Umayyah (Rahayu and Kurniawan 2022)
Dari  seluruh  khalifah  tiga  diantaranya  yang memiliki  peran  penting  dalam  kemajuan  dan perkembangan perekonomian negara yaitu Mu’awiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa pemerintahan daulah  Umayyah  yang  dipimpin  oleh  mereka mengalami  kemajuan  perekonomian  yang  sangat banyak(Fahrezy and Hamid 2021).
Peran baitul mal yang ada saat itu banyak sekali baitul  mal  yang  cukup  berperan,  karena  pada  masa kepemimpinan  mereka  banyak  sekali  penaklukan yang  dilakukannya.  Dari  arah  barat  penaklukan dimulai  dari  afrika  utara  sampai  dengan  Andalusia, kemudian  dari  arah  timur  yaitu  dimulai  dari  India sampai  dengan perbatasan cina.  Negara  negara  yang ditaklukan  tersebut  memiliki  kekayaan  yang  cukup melimpah.  Sehingga  setelah  penaklukan  tersebut negara mendapatkan harta dari Kharaj (pajak tanah),
Jizyah (pajak  keamanan),  zakat, fai (harta  dari  harta musuh) dan lainnya(Aravik and Tohir 2020).
Selain  kontribusi  Mu’awiyah  bin  Abi  Sofyan diatas,  pada  masa  pemerintahannya  beliau  juga mendirikan kantor cabang negara dan seluruh fasilitas lainnya  seperti  mencetak  uang  dan  menetapkan jabatan  baru  untuk  para  hakim  (Qadi).  Para  hakim pada  waktu  itu  sudah  boleh  memutuskan  perkara tanpa melibatkan peraturan politik yang ada, sehingga putusan hakim tersebut bisa diambil secara adil tanpa memandang siapapun yang sedang dihakimi(Arrumdani, Asari, and Yasmin 2022).

## 2. METODE PENELITISN
Dalam  penelitian  kali  ini  metode  yang  dipakai yakni  deskriptif  kualitatif  yaitu    berusaha  untuk memahami  berbagai  konsep  yang  diperoleh  dalam proses penelitian dengan menggunakan riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang  menggunakan  jenis  dan  sumber  data  sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku referensi yang mencakup topik berkaitan dengan tema penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika  menelusuri  secara  singkat  berdirinya  Bani Umayyah  dimulai  dari  masa  Abu  Bakar  sampai kepada  Ali  dinamakan  periode  Khilafah  Rasyidah. Para  Khalifahnya  disebut  al-Khulafa  al-Rasyidun, (Khalifah-Khalifah  yang  mendapat  petunjuk).  Ciri masa ini adalah para Khalifah yang betul-betul teladan menurut  nabi.  Mereka  dipilih  melalui  proses  baiat, yang  dalam  istilah  sekarang  disebut  demokratis. Setelah  periode  ini,  kekuasaan  diwariskan  secara turun  temurun,  akan  tetapi  mereka  tetap  menjadikan baiat  sebagai  legalitas  kepemimpinan  seorang Khalifah.  Selain  itu,  seorang  Khalifah  pada  masa Khilafah  Rasyidah,  tidak  pernah  bertindak  sendiri ketika negara menghadapi kesulitan(Permana 2017).
Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar- pembesar  yang  lain.  Sedangkan,  Khalifah-Khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter. Semasa Ali bin Abi  Thalib  (656  M  –  661  M),  umat  Islam  dilanda badai  fitnah  akibat  terbunuhnya  Utsman  Ibn  Affan. Gelombang perpecahan dan pengkhianatan mewarnai
dunia politik masa itu, hingga ke Khalifahan jatuh ke tangan  Muawiyah.  Bani  Umayyah  adalah  salah  satu dari keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah bin Abdul  Syams  bin  Abdul  Manaf.  Silsilah  Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusai seorang ketua atau pemuka  Quraisy  yang  terkemuka.  Secara  geneologis (garis keturunan) Muawiyah bin Abi Sofyan bertemu
dengan silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW pada Abdul  Manaf.  Keluarga  Nabi  Muhammad  SAW dikenaldengan  sebutan  Bani  Hasyim,  sedangkan keluarga Umayah disebut dengan Bani Umayyah.Berikut  ini  adalah  silsilah  Bani  Umayyah, yang  menunjukkan  hubungan  kekerabat  antara Keluarga  Bani  Umayah  dengan  Bani  Hasyim (keluarga Nabi Muhammad SAW.)(Batubara 2017).
Gambar 1. Silsilah Bani Umayyah

## Sumber: Reformasi Sistem Pemerintahan Masa Bani Umayyah (Frastuti 2020)
Daulah umayyah berdiri pada tahun 661 M yang didirikan  oleh  Mu’awiyah  bin  Abi  Sofyan.  Beliau menjadi khalifah setelah masa kepemimpinan Hassan bin Ali bin Abu Thalib. Pada waktu itu dikenal sebagai tahun  ‘amul  jama’ah  atau  tahun  persatuan,  karena pada  tahun  tersebut  Hasan  berdamai  kemudia menyerahkan  kekuasaannya  kepada  Mu’awiyah setelah sebelumnya Hasan di baiat oleh sebagian umat Islam  setelah  kewafatan  ayahnya.  Tetapi  Hasan menyadari kelemahannya dan kekurangannya sebagai pemimpin, sehingga beliau menyerahkan kepemerintahannya  kepada  Mu’awiyah(Rohmah 2021).
Dalam sejarah kepemerintahan daulah umayyah terbagi  menjadi  dua  periode,  yaitu  periode  pertama yang didirikan oleh Mu’awiyah bin Abi sofyan yang ada  di  Damaskus.  Kepemerintahan  ini  berlangsung sekitar  satu  abad  dan  berhasil  merubah  sistem pemerintahan  dari  sistem  khalifah  pada  mamlakat (kerajaan).  Sedangkan  fase  kedua  yaitu  di  wilayah Andalusia yang pada waktu itu pertama kali dipimpin oleh seorang gubenur yaitu Walid bin Abi Malik. Tak lama kemudian pemerintahan tersebut diubah menjadi
kerajaan  terpisah  dari  daulah  abbasiyah  setelah penaklukan  daulah  Umayyah  di  Damaskus(Affan 2018).
Pada awal masa kepemimpinan Mu’awiyah yang menjadi  awal  kekuasaan  Bani  Umayyah.  Ia  berhasil merubah  sistem  pemerintahan  Islam  yang  awalnya bersifat  demokrasi  menjadi  monarchi  (kerajaan). Dalam  sistem  kepemimpinan  tersebut  mencapai kesuksesan  dan  akhirnya  membuat  kepemimpinan dilakukan secara turun temurun. Hal ini dimulai ketik Mu’awiyah  menyerukan  kepada  seluruh  rakyatnya untuk memilih  Yazid  sebagai  pemimpim.  Kemudian Ia  menjadikan  sistem  nepotisme  sebagai  sistem pengangkatan  untuk  pemilihan  khalifah  yang selanjutnya(Aravik and Tohir 2020).
Dari  kejadian  tersebut  Mua’awiyah  bertujuan untuk  menirukan  monarchi  (kerjaan)  di  Persia  dan Bizantium yang dimana mereka menerapkan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Perintah ini  tentu  saja  menjadi  awal  pemerintahan  kepada Yazid yang merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang Mu’awiyah akan lakukan. Pada  saat  itu  tidak  ada  lagi  kepemimpinan  yang
berdasarkan asas kemusyawarahan dalam menentukan  pemimpin  yang  baru.  Sehingga  orang- orang  yang  berada  diluar  garis  keturunan  keluarga secara  otomatis  tidak  memiliki  kesempatan  untuk menjadi pemimpin pemerintahan umat Islam.
Meskipun  begitu,  ia  mempunyai  alasan  khusus melakukannya.  Mu’awiyah  berpikir  karena  belum stabilnya situasi politik setelah pergeseran pemerintahan yang sebelumnya. Walaupun turbulensi sosial  politik  yang  ada,  ia  tetap  mampu  melakukan kebijakan-kebijakan progresif dan sukses mengembangkan  perekonomian  umat  Islam  pada waktu  itu.  Pembangunan  dan  penataan  masyarakat muslim  juga  sangat  tertata  dengan  baik.  Terbukti ketika  Mua’awiyah  mencoba  untuk  menggabungkan beberapa wilayah hingga menjadi satu propinsi. Lalu kemudian dari setiap propinsi tersebut dipilih seorang gubuner  (amir).  Yang  mana  para  amir  tersebut bertugas  untuk  bertanggungjawab  langsung  kepada pemimpin.  Dan  para  gubenur  tersebut  memiliki konsekuensi yang berfungsi sebagai khalifah di setiap daerah  yang  dipimpinnya.  Hal  ini  dilkukan  untuk mensentralisasikan wilayah kekuasaan dalam menopang  jalannya  pemerintahan,  baik  dari  segi ekonomi, keamanan ataupun pertahanan.
Ketika  kepemimpinan  Hisyam  Abdul  Malik, gubernur  mempunyai  wewenang  penuh  dalam  hal administrasi,  politik  dan  militer  .  tetapi  dalam  hal penghasilan  daerah  langsung  ditangani  oleh  pejabat khusus  yang  mempunyai  tanggungjawab  langsung kepada  pemimpin  pada  waktu  itu.  Baitul  Mal  yang dalam  pemerintahan  tersebut  sebelumnya  digunkana sebagai dana swadaya masyarakat untuk kepentingan pembangunan  atau  rakyat,  tetapi  pada  masa Mu’awiyah  berubah  fungsi  sebagai  harta  untuk keluarga  negara.  Pada  waktu  itu  rakyat  hanya  di wajibkan  untuk  menyetor  pajak  tanpa  punya  hak penggunaannya  dan  kemudian  akan  menjadi  harta pribadi para pemimpin. Namun pada  masa kepemimpina  Umar  Bin  Abdul  Aziz  beliau  tidak mengambil  bagian  dari  baitul  mal  tersebut(Frastuti 2020).
Mu’awiyah memulia perannya dengan mendirikan  kantor  catatan  negara  dan  merancang pengiriman surat melalui pos (al-barid) pada waktu itu dan seluruh fasilitas lain yang berkaitan. Dalam hal ini Mua’awiyah merupakan orang pertama di dalam islam yang menjadi pendiri departemen pencatatan (diwanul kahatam). Lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting  yang  berkaitan  dengan  catatan  keuangan
negara. Lembaga ini berlangsung sampai kepemimpinan ke-5 yaitu Abdul Malik bin Marwan, dimana  pada  waktu  itu  ia  membuat  peraturan  baru yaitu pemerintahan harus mahir berbahasa Arab atau disebut  sebagai  gerakan  arabisasi.  Kemudian terbentuk  pula  lembaga  Diwan  Al-Barid  yang bergerak di bidang komunikasi pada bidang ekonomi. Dari lembaga tersebut terjadilah pertukaran informasi yang berlangsung efektif dan efisien.
Setiap  ketetapan  yang  baru  dibuat  sebagai peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemimpin  harus disalin  di  dalam  satu  register,  kemudian  dokumen yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang hendak dituju. Suatu saat ada sebuah kejadian dimana khalifah memberikan 1000 dirham kepada bendahara dari  setiap  provinsi,  kemudian  surat  yang  mereka bawa yang berisikan perintah itu dicegat di jalan, dan jumlahnya  ditambah.  Pelayanan  pos  atau  disebut  al- barid  sudah  dijalankan  sejak  masa  pemerintahan mua’awiyah.  Sedangkan  barid  atau  kepala  pos bertugas  untuk  memberikan  informasi  atau  seluruh laporan yang terjadi di dalam pemerintahan provinsi. Dengan  ini  mua’wiyah  membentuk  dua  secretariat umum  yang  menerapkan  media  dengan  berbahasa arab, sedangkan untuk secretariat satunya berpusat di pemerintahan  provinsi  dengan  menggunakan  media berbahasa Yunani dan Bahasa Persia(Nisaa’ 2022).
Adapun  sistem  lain  yang  dibangun  Mu’awiyah pada masa kepemimpinannya adalah membentuk lima macam  kepaniteraan  atau  pejabat.  Kepaniteraan tersebut  merupakan  kepaniteraan  dalam  urusan korenpondesi  atau  surat  menyurat,  kepaniteraan dalam urusan perpajakan, kepaniteraan dalam urusan kepolisian,  kepaniteraan  dalam  urusan  militer  atau persenjataan,  dan  yang  terakhir  kepaniteraan  dalam urusan  pengadilan.  Setiap  kepaniteraan  diatas mempunyai  masing-maing  pemimpin  yang  disebut sebagai  panitera.  Pada  masa  itu khalifah  Mu’awiyah menetapkan kebijakan pajak hanya dengan membayar sebesar  2,5  %  dari  setiap  penghasilan  umat  muslim pada  waktu  itu.  Akan  tetapi,  untuk  memungut  pajak dari  setiap  provinsi  mu’awiyah  mengutus  seorang pejabat  khusus  yang  diberi  gelar sebagai  sahibul- kharaj . Pejabat ini tidak terikat dengan gubenur atau pejabat  lainnya,  namun  dia  langsung  dipilih  oleh khalifah  pada  waktu  itu.  Artinya,  gubernur  harus menggantungkan  dirinya  terhadap sahibul-kharaj dalam masalah keuangan negara(Permana 2018).
Dalam pertahanan negara, Mu’awiyah mengembangkan militernya demi memperkuat
kepemerintahan  dan  mempunyai  fungsi  sebagai daerah  futukhat  jajahan.  Guna  untuk  mendukung kebijakannya tersebut, mu’awiyah bahkan mewajibkan dari setiap rakyatnya untuk menjalankan wajib  milter.  Tidak  hanya  itu,  mu’awiyah  juga termasuk  pemimpin  yang  mencoba  perekonomian melalui  jalur  maritime.  Pada  saat  mu’awiyah berkuasa, pasukan kaum muslim berhasil merebut dan mengusai galangan kapal di Akka atau Acre. Dimana, galangan  kapal  tersbut  adalah  galangan  terbesar  dan terlengkap  di  mesir.  Awalnya  kapal  tersebut digunakan  hanya  untuk  mengankut  pasukan  tentara islam,  akan  tetapi  berhubung  wilayah  jangkauan  yg luas pada watu itu sekitar dari india dan cina sehingga secara  perlahan  membuka  kesempatan  yang  sangat besar  pada  jalur  perniagaan  antar  negara  maupun perniagaaan  dalam  lingkup  internasional  atau mendunia. Kapal tersebut menjadi kebutuhan penting dalam kegiatan ekonomi maritime lainnya.
Banyak kebijakan yang telah mu’awiyah lakukan pada  masa  ke-khalifahannya.  Selain  itu  mu’awiyah juga  mampu  membangun  struktur  masyarakat  yang penuh keharmonisan dan ketertiban serta tertata rapi. Salah  satu  contohnya  adalah  kerukunan  hidup beragama yang sangat tinggi sehingga beliau bahkan mengutus dan mengangkat beberapa pejabata kerajaan yang beragama Kristen, dimana hal seperti ini belum pernah  dilakuakn  oleh  khalifah  sebelumnya  ataupun pada  masa  kepemimpinan Rasulullah  SAW.  Adanya kerukunan ini akan sangat membantu perkembangan negara  dan  perekonomiannya  dengan  lebih  mudah, karena struktur yang dibangun lebih rapi dan tertata. Mu’awiyah  meninggal  dunia  pada  tahun  680  M bertepatan  pada  april.  Secara  keseluruhan  ia memerintah  daulah  umayah  selama  kurang  lebih  20 tahun.  Pada  masa  kepemimpinannya  banyak  sekali yang  dicapai  dan  bisa  dikatakan  sebagai  salah  satu kemamkmuran  daulah  umayyah  dari  beberapa khalifah  yang  ada(Puspitasari,  Yuliharti,  and  Yanti 2021).
Pencapaian bidang ekonomi lainnya terjadi pada masa pemerintahan daulah Umayyah yang di pimpin oleh  Abdul  Malik  bin  Marwan  juga  sangat  berperan pada  waktu  itu.  Pada  waktu  itu  beliau  menerbitkan mata  uang    dan  membangun  pabrik  sendiri  yang terbuat  dari  emas  dan  perak  sebagai  alat  tukar  yang sah(Hayani  and  Bakhtiar  2020).  Pada  masa  tersebut banyak  orang  kafir  yang  ingin  masuk  Islam,  karena beliau  pada  waktu  itu  hanya  mewajibkan  rakyatnya untuk membayar zakat tanpa membayar pajak lainnya.
Pada masa Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai masa  kejayaan  Daulah  Umayyah.  Beliau  dikenal sebagai  pemimpin  yang  adil.  Sifat  beliau  juga dimiripkan  dengan  keempat  khalifah  lainnya.  Beliau memulai  dan  mempraktikan  keadilan  tersebut  dari lingkup yang paling kecil ke yang paling besar. Yaitu dimulai  dari  dirinya  sendiri,  keluarga,  kemudian rakyat-rakyatnya.  Pada  masanya  beliau  merombak kembali peraturan dan ketetapan negara sesuai dengan syariat  islam.  Selain  itu  ia  juga  banyak  melakukan pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sumber daya manusia.
Maka  jika  kita  ingin  mengamati  bagaimana kemajuan  ekonomi  Islam  dimulai  perlu  kiranya  kita menapaki jejak- jekap perkembangan pada masa Bani Umayyah  sebab  pada  masa  tersebut  meningkatnya anggaran pemerintah untuk berbagai pekerjaan umum meningkat  tajam.  Diantaranya  adalah  pembangunan prasarana dan mesjid-mesjid di berbagai provinsi, dan yang terbesar ialah pembangunan Doom of the Rock (Qubbah  al-Sahra)  di  atas  mesjid  Al  Aqsa  di Jerussalem.  Sistem  ekonomi  yang  bersandar  pada hukum  Islam  diyakini  pada  banyak  literatur  sebagai sebuah sistem ekonomi masa depan(Zuchroh 2022).

## 4. KESIMPULAN
Demikianlah pembahasan secara singkat beberapa  jejak  kemajuan  pada  bidang  ekonomi pada masa Bani Umayyah. Tentu dari sudut pandang yang berbeda tampak wajah  khalifah yang terjadi berbeda atau  bahkan  menyimpang  dari  dogma  kekhilafahan yang  dipraktekan  oleh  Rasulullah  dan  Khulafaur Rasyidin.  Namun  dengan  penelitian  yang  bersifat objektif, maka akan tampak pada masa pemerintahan bani  Umayyah  banyak  terjadi  berbagai  kemajuan gemilang  yang  telah  mereka  persembahkan  pada Islam  yang  sampai  saat  ini  pun  masih  dapat  kita rasakan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Affan,  Muhammad.  2018.  “Peperangan  Proxy, Mozarab, Dan Cordova Dalam Sejarah Umayyah II  Di  Andalusia.” JUSPI  (Jurnal  Sejarah Peradaban Islam) 2(1):36.
Aravik, Havis, and Ahmad Tohir. 2020. “PEREKONOMIAN  PADA  MASA  DINASTI UMAYYAH  DI  ANDALUSIA;  SEJARAH DAN
PEMIKIRAN.”
ADL ISLAMIC
ECONOMIC :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam 1(1):81–98.
Arrumdani,  Ning,  Hasan  Asari,  and  Nabila  Yasmin. 2022.  “KONTRIBUSI  KOIN  UMAYYAH TEMUAN  SITUS  BONGAL  TERHADAP
HISTORIOGRAFI  ISLAM  DI  SUMATERA UTARA.” Yupa:  Historical  Studies  Journal 6(2):125–48.
Batubara,  Hamdan.  2017.  “HUKUM  ISLAM  DI ANDALUSIA ; Studi Sejarah Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Bani Nasr (1232-1492 M).” Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 2(2):125. Fahrezy,  Alfin  Falah,  and  Rizal  Al  Hamid.  2021. “PEMIKIRAN POLITIK
NICCOLO
MACHIAVELLI:  STUDI  KASUS  DINASTI UMAYYAH.” Living Islam: Journal of Islamic Discourses 4(2).
Fathonah,  Siti  Aisyah,  and  Primoadin  harefa.  2022. “Implementasi  Kebijakan  Ekonomi  Pada  Masa Khalifah Umar Bin Khattab RA.”
Fitmawati,  Fitmawati.  2019.  “MANAJEMEN BAITUL  MAL  PADA  MASA  KHALIFAH UMAR  BIN  KHATHAB  R.A:  SEBUAH TINJAUAN  SEJARAH.” Jurnal  Ilmiah  Syi’ar 19(1):1.
Frastuti,  Melia.  2020.  “REFORMASI  SISTEM
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PENAKHLUKKAN DI DARAT

## DAN DILAUTAN PADA ERA BANI UMAYYAH.”
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6(2):119–27.
Hayani,  Surma,  and  Nurhasanah  Bakhtiar.  2020. “Arabisasi  Pemerintahan  Islam  Pada  Masa Khalifah  Abdul  Malik  Bin  Marwan.” JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 3(2):204.
Nisaa’,  Intan  Hafidhatun.  2022.  “HISTORY
PERADABAN ISLAM PADA

## MASA
DAULAH  UMAYYAH.” Muta’allim:  Jurnal Pendidikan Agama Islam 1(2):237–49. Permana, Farid. 2018. “PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGAJARAN  BAHASA  ARAB  PADA MASA  DINASTI  UMAYYAH.” Al  Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 47.
Permana, Luthfi Romdhon Andri. 2017. “DISTORSI

## SEJARAH ISLAM PADA MASA AL-
KHULAFĀ  AR-RĀSYIDŪN  DAN  DAULAH
UMAYYAH (Tinjauan Kritis Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah
Aliyah).”
Profetika: Jurnal Studi Islam 17(2):59–71.
Puspitasari,  Yussi  Mutia,  Yuliharti  Yuliharti,  and Yanti Yanti. 2021. “Pemikiran Pendidikan Islam Pada Masa Umayyah.” Kutubkhanah 20(2):152. Rahayu,  Muhammad  Azhar,  and  Rachmad  Risqy
Kurniawan. 2022. “Sejarah Sistem
Perekonomian  Islam  Pada  Masa  Pemerintahan Daulah  Umayyah  Di  Andalusia  Dan  Daulah
Abbasiyah.”
Rohmah,  Roisah  Fathiyatur.  2021.  “PENGARUH PEMERINTAHAN TERHADAP KRITIK SASTRA  ARAB  MASA  UMAYYAH  DAN ABBASIYAH.” `A  Jamiy :  Jurnal  Bahasa  Dan Sastra Arab 10(2):271.
Zuchroh, Imama. 2022. “Menyelami Keuangan Islam: Tradisi  Dan  Legacy.” JIEI:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 8(1):37. doi: 10.21043/tawazun.v5i1.13389.