Land Bank Sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Keberlanjutan: Mengatasi Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sidoarjo

## Shelvia Agustine Rahmadhani*, Achmad Room Fitrianto
Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
* agustineshelvia13@gmail.com

## Abstract
The  rate  of  increase  in  population  in  Sidoarjo  Regency  continues  to  increase,  and Sidoarjo Regency has medium and large industrial areas spread across 18 sub-districts. Of course, this will impact changes in land use in Sidoarjo Regency. In this way, the increasing demand  for  land  in  Sidoarjo  Regency is not  only for  meeting  residential  needs  but  also  for development  in  the  industrial  sector.  The  increase  in  demand  for  land  will  result  in  the availability  of  land  becoming  scarce,  land  market  prices  becoming  unstable,  and  various problems arising. Seeing these problems, research was used to review whether the Land Bank concept could be a solution. The method used in this research is descriptive quantitative. The presence of the Land Bank is considered a way to make land management more productive. The study regarding Banklank in Sidoarjo Regency needs to be reviewed again by the local government so that land availability is balanced for the community. By implementing the Land Bank concept in Sidoarjo Regency, inefficient land use can be minimized, and the amount of land for the future can be maintained.
Keywords: Land Bank; Industry; Total Population

## Abstrak
Laju peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang terus meningkat, serta Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  kawasan  industri  sedang  dan  besar  yang  tersebar  di  18 kecamatan.  Tentunya  akan  berdampak  pada  perubahan  penggunaan  tanah  di  Kabupaten Sidoarjo.  Dengan  begitu,  peningkatan  permintaan  tanah  di  Kabupaten  Sidoarjo  tidak  hanya untuk pemenuhan kebutuhan hunian saja, melainkan untuk pembangunan pada sektor industri. Adanya peningkatan permintaan tanah, berdampak pada ketersediaan tanah menjadi langka, harga  pasar  tanah  tidak  stabil,  serta  berbagai  macam  permasalahan  akan  timbul.  Melihat permasalahan  tersebut,  sehingga  penelitian  digunakan  untuk  meninjau  apakah  konsep Land Bank dapat menjadi solusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif deskriptif. Hadirnya Land  Bank dianggap  sebagai  sebuah  manajemen  tanah  agar  lebih  produktif. Pengkajian mengenai Lank Bank yang di Kabupaten Sidoarjo perlu dikaji lagi oleh pemerintah setempat,  agar  ketersediaan  tanah  memiliki  keseimbangan  untuk  masyarakat.  Dengan menerapkan konsep Land Bank di Kabupaten Sidoarjo dapat meminimalisir penggunaan tanah yang tidak efisien serta jumlah tanah untuk masa datang tetap terjaga.
Kata Kunci : Bank Tanah; Industri; Jumlah Penduduk

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  tanah  dalam  melakukan  kegiatan pembangunan, baik guna kepentingan umum maupun kepentingan pihak swasta, sehingga akan mempengaruhi  regulasi  pemerintah  pada  bidang  pengadaan  tanah  (Lestari  et  al.,  2021). Penggunaan atas tanah ataupun penguasaan atas tanah dapat dimiliki oleh siapapun serta untuk kepentingan apapun, namun dalam hal tersebut tentunya harus didasarkan pada pada hukum pertanahan  nasional  yang  sesuai  dengan  status  hukum  penguasaan  dan  penggunaan  tanah
(Sibuea, 2013). Tanah menjadi sebuah peranan penting bagi kehidupan manusia yang dimana kebutuhan dasar dan utama serta menjadi sumber akan kehidupan bagi segala makhluk hidup (Winati et al., 2022) (Sam et al., 2020). Dalam kelangsungan hidup manusia sumber daya tanah yakni sebuah sumber daya alam yang memiliki peran penting serta segala kegiatan tidak akan terlepas  dari  tanah  baik  aktivitas  pertanian,  daerah  industri,  daerah  pemukiman,  jalan-jalan untuk  transportasi,  daerah  rekreasi,  ataupun  daerah  yang  memiliki  tujuan  guna  kepentingan ilmiah  atau  sumber  pendidikan  (Nila  Trisna,  2021).  Penggunaan  atas  tanah  tergantung  dari urgensinya  sendiri-sendiri.  Pada  umumnya  tanah  paling  banyak  digunakan  pada  sektor pertanian.  Namun,  jika  dilihat  pada  daerah  perkotaan  tanah  banyak  digunakan  untuk pemukiman,  industri,  serta  perdagangan  (Resantie  &  Santoso,  2021).  Tanah  di  Indonesia terdapat  13%  hingga  14%  dari  jumlah  luas  daratan  Indonesia  digunakan  untuk  pemukiman serta  5%  hingga  7%  penggunaan  tanah  digunakan  untuk  pembangunan  industri  (Indonesia, 2020).  Maka  tak  heran  jika  tanah  yang  berada  di  daerah  perkotaan  mempunyai  nilai  suatu ekonomi bahkan nilai pasar yang berbeda-beda tergantung pada daerah kota tersebut. Dalam aktivitas manusia pada wilayah perkotaan telah membentuk suatu penggunaan tanah, struktur ruang, dan pola ruang yang dimana dengan adanya aktivitas tersebut akan merubah pola dan struktur ruang (Pratama et al., 2023) (Prihatin, 2016).
Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mengenai cipta kerja yang di dalamnya terdapat  Pasal  125  tentang  Bank  Tanah,  bahwa  pemerintah  pusat  telah  membentuk  sebuah badan  bank  tanah  khusus  guna  mengelola  tanah  (Indonesia,  2020)  (Zahra,  2017).  Dengan adanya  badan  bank  tanah  atau Land  Banking tentunya  dalam  pelaksanaan  perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pendistribusian tanah akan terkoordinir dengan  baik  (Bukido  et  al.,  2021)  (Erdiana  et  al.,  2021)  (Permadi,  2023).  Bank  tanah merupakan  sebuah  lembaga  bergerak  pada  pengadaan  tanah  agar  tanah  mengalami keseimbangan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  benar  dengan  umat  manusia  (Arrizal  & Wulandari, 2021) (Mochtar, 2013). Dengan adanya bank tanah akan membuat keseimbangan atau pemerataan bagi manusia yang ingin mencari lahan untuk pemukiman dengan harga yang wajar  sehingga  kesejahteraan  ekonomi  akan  menjadi  seimbang  (Hadi  Arnowo,  2022) (Pravidjayanto et al., 2023). Lembaga Land Bank hadir dengan memiliki guna yakni sebagai pengelolaan sumber daya tanah dengan bekerja sama oleh berbagai instansi seperti pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  lembaga  negara,  pihak  swasta,  dan  sebagainya  (Afwan  Anantya Prianggoro, 2016) (Sanjaya & Djaja, 2021). Bentuk kerja sama yang dilakukan antara bank tanah  dengan  berbagai  instansi  tersebut  tentunya  memiliki  tujuan  yang  dimana  untuk memajukan  atau  meningkatkan  pembangunan  di  Indonesia  (Wardani,  2021)  (Widodo  & Musthofa, 2022). Pengamatan mengenai bank tanah yang berada di Indonesia nyatanya masih terbilang  sedikit  diperbincangkan  oleh  media  cetak  bahkan  media  elektronik  (Amir  et  al., 2014).
Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah daerah yang terus mengalami perkembangan dan juga adanya peningkatan aktivitas manusia yang dapat dilihat dengan fisik wilayah yang terus berubah.  Perkembangan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sidoarjo  membuat  adanya  pergeseran kegiatan perekonomian yang mulanya mengandalkan sumber daya alam berubah pada sektor industri atau perdagangan. Sektor industri yang ada di Sidoarjo terbagi atas industri besar dan sedang.  Dengan  adanya  aktivitas  tersebut  akan  terjadi  pengalihan  fungsi  lahan  untuk
pembangunan industri, mengingat Kabupaten Sidoarjo mempunyai kekuatan yang cukup tinggi pada lahan pertanian dan pertambakan serta Sidoarjo di kenal sebagai kota Delta. Sehingga, apabila  adanya  pergeseran  kegiatan  aktivitas  perekonomian,  tentunya  hal  tersebut  dapat membuat perubahan struktur dan pola ruang. Dapat dilihat sekarang, Kabupaten Sidoarjo terus mengalami  peningkatan  pada  jumlah  penduduk,  baik  dari  angka  jumlah  kelahiran  maupun urban atau migrasi dari penduduk luar Kabupaten Sidoarjo. Tentunya dengan jumlah penduduk yang meningkat, permintaan atas tanah untuk pemukiman akan terus bertambah. Tidak jarang dengan meningkatnya permintaan tanah menyebabkan harga pasar tanah melonjak dan menjadi permainan harga pada pihak-pihak swasta atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila permintaan tanah yang ada di Sidoarjo berubah untuk pemukiman dan pembangunan sektor industri  tentunya  jumlah  ketersediaan  atas  tanah  akan  semakin  berkurang  dan  langka  serta pembangunan keberlanjutan untuk Kabupaten Sidoarjo akan mengalami kesulitan.
Dengan  menerapkan  konsep  bank  tanah  di  Kabupaten  Sidoarjo  tentunya  dapat meminimalisir  adanya  harga  tanah  yang  melambung  tinggi  akibat  permintaan  tanah  yang meningkat  serta Land  Bank juga  dapat  memberikan  manfaat  dan  kesejahteraan  untuk masyarakat dikemudian hari. Selain itu, apabila menerapkan sistem Land Bank di Kabupaten Sidoarjo  dapat  memberikan  dampak  bagi  ketersediaanya  lahan  dalam  pembangunan berkelanjutan.  Pembangunan  keberlanjutan  tersebut  dapat  berupa  peningkatan  infrastruktur maupun  perekonomian.  Adapun  adanya  penulisan  artikel  ini  memiliki  tujuan  untuk menganalisis  perubahan  pola  penggunaan  tanah  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo  dengan menerapkan konsep bank tanah atau Land Banking sebagai upaya pembangunan keberlanjutan akibat adanya peralihan penggunaan tanah.

## PENELITIAN TERDAHULU
Bank tanah merupakan suatu lembaga yang dimana dalam melakukan kegiatan kerja sama dengan  lembaga  lain  perihal  pengadaan  tanah  dengan  tujuan  untuk  pembangunan  nasional. Dengan kata lain, mekanisme adanya bank tanah secara garis besar dilakukan oleh pemerintah guna  menunjang  ketersediaan  serta  mensukseskan  pembangunan  pada  tingkat  produktivitas yang  baik,  mengendalikan  harga  tanah,  dan  mengurangi  permasalahan  berupa  lahan  tanah untuk masa depan kelak  (Banking With The Poor Network, 2023) (Ardani, 2021). Menurut Rusdianto  yang  dikutip  oleh  Maulana  Rafi,  memaparkan  dalam  pembentukan  bank  tanah terdapat  4  landasan,  yakni  sebagai  penunjang  kesejahteraan  masyarakat  dengan  usaha  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  menyediakan  tanah,  dapat  membenahi  manajemen penggunaan  tanah  dan  pengadaan  tanah,  mengembangkan  peran  manfaat  atas  tanah  tanpa melupakan nilai sosial dari tanah, dan mengikut sertakan masyarakat sebagai pemilik dari tanah (Maulana Rafi Danendra dan Dian Aries Mujiburohman, 2022).
Dalam  konsep Land  Bank pada  intinya  mempertemukan  atau  menghimpun  tanah  yang berasal dari masyarakat terutama tanah yang mengalami keadaan terlantar serta tanah negara yang  belum  digunakan  sebelumnya  (Candra,  2020).  Selanjutnya,  tanah  tersebut  di  himpun, dikembangkan,  serta  di  distribusikan  atau  dibagikan  kembali  sesuai  pada  rancangan penggunaan  atas  tanah  (Celline  Gabriella  Tampi,  2021).  Sehingga,  bank  tanah  dianggap sebagai  sebuah  manajemen  sarana  tanah  guna  lebih  produktif  dengan  memanfaatkan  dan mendapatkan tanah meskipun kebutuhan belum ada, maka harga atas tanah akan murah. Tanah-
tanah  yang  terlantar  dan  belum  tergunakan  pastinya  memiliki  potensi  dalam  sebuah pengembangan (Zahra, 2017). Konsep atas adanya bank tanah dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk membuat rencana program hunian yang ditujukan untuk rakyat yang membutuhkan  tempat  berteduh  yang  aman  dan  nyaman,  masyarakat  juga  akan  merasa terlindungi, serta dapat meningkatkan kulitas hidup masyarakat (Mochtar, 2013).
Menurut  Flechner  yang  dikutip  oleh  Hairani  Mochtar,  bank  tanah  terbagi  menjadi  dua kategori  berdasarkan  jenisnya  yakni  bank  tanah  publik  dan  bank  tanah  swasta.  Bank  tanah publik  yakni  bank  tanah  yang  dalam  kegiatannya  bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga publik. Bank tanah publik digerakkan oleh lembaga maupun badan hukum publik yang dimana merupakan  badan  independen  berada  untuk  melayani  publik  serta  pemerintah  bertanggung jawab  sepenuhnya  atas  hal  tersebut.  Sedangkan,  bank  tanah  swasta  dalam  pelaksanaanya dilakukan oleh pihak atau badan swasta. Pemegang atas saham bank maupun dalam pendanaan bank tanah sepenuhnya berada pada tangan badan swasta. Bank tanah swasta dapat dilakukan oleh  perorangan  bahkan  perusahaan  swasta.  Secara  konseptual  lembaga  bank  tanah  swasta masih  belum  banyak  dikenal  di  Indonesia,  namun  dalam  kehidupan  nyata  telah  ada  atau berjalan baik dari perusahaan swasta lokal, nasional, dan internasional. Pada bank tanah swasta, pemerintah tidak dapat ikut campur perihal pembelian tanah sehingga  pihak swasta lah yang akan bertanggung jawab penuh. Menurut Mochtar dan Erdina, para penyelenggara atau pelaku pada bank tanah swasta umumnya memiliki tujuan yakni dalam keuntungan serta tersedianya tanah  berjangka  panjang  diharapkan  mampu  memiliki  kenaikan  pada  nilai  tanah  tersebut (Mochtar, 2013) (Erdiana et al., 2021).
Menurut  Benhard  Limbong  dikutip  oleh  Hairani  Mochtar,  terdapat  enam  manfaat  atas adanya bank tanah. Pertama, bank tanah sebagai media untuk menghimpun ( Land Keeper ) aset berupa  tanah  yang  nantinya  akan  dijadikan  obyek  pada  bank  tanah.  Selain  itu,  dalam menghimpun tidak hanya berupa tanah saja melainkan mengumpulkan serta menyediakan surat atau  data  daripada  tanah  tersebut.  Kedua,  bank  tanah  sebagai  pengaman  tanah  ( Land Warrantee )  yang  dimana  dalam  merencanakan  pembangunan  harus  disesuaikan  dengan rencana tata ruang serta telah disahkan atau ditetapkan. Ketiga, bank tanah sebagai pengendali akan penguasaan tanah ( Land Purchaser ) sehingga dalam penguasaan akan tanah tetap pada jalur yang aman dan baik serta tidak hanya pada komunitas masyarakat tertentu saja. Keempat, sebagai pengelola tanah ( Land Management ) yaitu dalam mengelola tanah diharuskan untuk terus menganalisis, menetapkan strategi, dan mengelola terkait pertahanan. Sehingga nantinya dapat mengoptimalkan atas pemanfaatan tanah serta mampu berada pada arah pembangunan penggunaan tanah yang bijak. Kelima, bank tanah sebagai penilai tanah ( Land Appraisal ) yaitu menilai suatu sistem akan tanah sehingga nantinya dapat menentukan harga atas tanah untuk berbagai  keperluan.  Keenam,  bank  tanah  sebagai  penyalur  tanah  ( Land  Distributor )  yaitu dalam pendistribusian tanah yang ada, bank tanah diharapkan dapat memberikan tanah yang wajar serta adil dengan melihat dari kesatuan nilai akan tanah (Yahman, 2022). Maka, bank tanah dapat memberikan perlindungan terhadap perencanaan, penyediaan, dan distribusi yang telah ditetapkan dalam penggunaan serta diberikan kepada rakyat yang mendapatkan hak atas tanah tersebut guna membangun tata ruang pada daerah yang baik dan adil (Mochtar, 2013).
Sebuah  proses  yang  dapat  berdampak  pada  pendapatan  perkapita  penduduk  yang meningkat  dalam  jangka  panjang  dengan  melihat  adanya  pemerataan  pendapatan,  struktur
perekonomian  semakin  baik,  perubahan  dalam  teknologi,  perubahan  pola  pikir  masyarakat maupun  kelembagaan  merupakan  pembangunan  ekonomi.  Adanya  pembangunan  ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan  ekonomi  (Nawal  &  Ahmad  Yunani,  2023).  Pada  negara  berkembang,  tujuan utama melakukan pembangunan ekonomi yakni lebih terfokuskan pada pertumbuhan ekonomi serta  pemerataan  perekonomian  diantara  daerahnya  (Amalia et  al .,  2022).  Indikator  yang digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  (Arsyad,  2015).  Pada  teori  Arthus  Lewis,  proses pembangunan  ekonomi  terjadi  di  daerah  pedesaan  serta  daerah  perkotaan  (urban)  dengan terbagi menjadi dua konsentrasi yakni perekonomian tradisional dan perekonomian modern. Perekonomian  tradisional  yang  ada  di  daerah  pedesaan  didominasi  pada  sektor  pertanian, sedangkan pada perekonomian modern yang di daerah perkotaan lebih didominasi oleh sektor industri (Lestari et al., 2021).
Pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara selalu memiliki perubahaan ke arah yang positif  serta  diikuti  oleh  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat  (Widiansyah,  2017). Pembangunan  pada  suatu  negara  yang  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  telah  menjamin terpenuhinya  kebutuhan  pokok  rakyatnya,  mulai  dari  sandang,  pangan,  serta  papan. Meningkatnya pendidikan, keterampilan, dan kecakapan juga dapat menjadi salah satu faktor berhasilnya  pembangunan  (Sukarniati  et  al.,  2021).  Adapun  manfaat  dari  dilakukannya pembangunan  ekonomi  yakni  hasil  atau  output  akan  bertambah,  adanya  kebebasan  dalam pemilihan pekerjaan, kemampuaan akan penggunaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan  semaksimal  mungkin,  dan  sebagainya  (Djohar  Siwu,  2017).  Pembangunan  ekonomi sering  terjadi  maupun  dilakukan  di  daerah  perkotaan  dengan  memfokuskan  pada  sektor industri.  Ketika  sektor  industri  banyak  didirikan,  tentunya  berdampak  pada  meningkatnya lapangan  kerja  bagi  masyarakat  dan  tingkat  pengangguran  akan  berkurang,  meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi yang signifikan pada negara, dengan memiliki  keberagaman  sektor  industri  (diversifikasi  ekonomi)  dapat  mengurangi ketergantungan pada satu jenis industri sehingga ekonomi lebih stabil, tersediannya barang dan jasa  yang  melimpah,  dan  meningkatnya  infrastruktur  seperti  jalan,  pelabuhan,  serta  fasilitas logistik (Lestari et al., 2021).
Segala  aspek  dalam  penggunaan  tanah  dapat  memberikan  pandangan  yang  berbeda tergantung pada sudut pandang. Tanah yang telah tersedia di permukaan bumi dapat digunakan oleh siapa saja dan diperuntukkan kegunaannya bermacam-macam (Rauf A Hatu, 2018). Tanah merupakan sebuah benda yang tidak bergerak, akan tetapi dalam kepemilikan dapat dipindah tangankan (Prihatin, 2016). Sumber daya tanah dalam pemanfaatannya memiliki guna untuk mewujudkan kebutuhan manusia dalam memenuhi hidupnya, serta kebutuhan manusia selalu mengalami  peningkatan  yang  diakibatkan  oleh  peningkatan  jumlah  penduduk  dan  adanya perkembangan  ekonomi.  Dengan  begitu, dalam  kelangsungan  hidup manusia tanah  menjadi suatu  kebutuhan  yang  berharga.  Semua  bentuk  campur  tangan  manusia  terkait  tanah  guna pemenuhan kebutuhan baik secara spiritual maupun materil tidak akan jauh dari penggunaan tanah  (Hidayat  &  Noor,  2020).  Dalam  menentukan  pengalokasian  penggunaan  tanah  perlu adanya regulasi yang dimana nantinya dapat memberikan sebuah pandangan pada suatu daerah apakah pengalokasian tanah berfungsi dengan semestinya atau tidak.
Secara umum, terdapat tiga nilai dalam penggunaan tanah, yakni nilai guna ekonomis, nilai guna  sosial,  dan  nilai  guna  ekologis  (Irza  &  Syabri,  2016).  Penggunaan  tanah  yang  ada  di perkotaan  selalu  berkaitan  erat  pada  nilai  guna  ekonomis,  karena  pada  daerah  perkotaan menjadi  tempat  perkembangan  kegiatan  perekonomian.  Dengan  adanya  pembangunan  yang akan terus berkembang, tentunya berdampak pada perubahan pola fungsi tanah dan kegiatan tersebut tidak dapat dihindari (Khairunnisa & Suherty, 2020).  Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup yang terus meningkat akan membawa arus pada tuntutan standar hidup yang lebih baik (Solomon et al., 2006). Sehingga, hal tersebut akan membuat adanya perubahan pola fungsi lahan secara fisik, seperti aktivitas  penggunaan tanah pertanian berubah menjadi penggunaan tanah non-pertanian (Ullah et al., 2022).
Menurut  (Hidayat  &  Noor,  2020),  adanya  perubahan  pola  fungsi  tanah  pada  dasarnya berkaitan dengan konversi dan modifikasi. Perubahan jenis penggunaan tanah dari yang lama ke penggunaan tanah baru disebut sebagai konversi. Sedangkan, pada modifikasi merupakan adanya  perubahan  intensitas  penggunaan  atau  karakter  pada  jenis  penggunaan  tanah sebelumnya. Secara umum, terdapat beberapa perubahan pola fungsi tanah yang sering terjadi yakni pada lahan pertanian, perkebunan, serta rawa-rawa (Hidayat & Noor, 2020). Aktivitas perubahan pola fungsi tanah juga akan berdampak pada kondisi lingkungan dan manusia, yang dimana  dampak  tersebut  nantinya  dapat  dirasakan  secara  langsung  maupun  akan  datang (Mallick & Rudra, 2021). Dengan adanya aktivitas pembangunan yang terus dilakukan guna taraf hidup masyarakat meningkat serta adanya peningkatan pembangunan nasional tentunya memiliki dampak bagi lingkungan yakni tanah yang semakin langka, pencemaran, iklim mikro, berkurangnya  Kesehatan  lingkungan,  dan  dapat  membahayakan  flora  serta  fauna  (Sadler  & Pruett, 2017). Selain itu, terdapat dampak pada sosial ekonomi yang dirasakan oleh manusia yaitu  pemukiman  yang  terus  bertambah  pada  permintaan,  meningkatnya  jumlah  penduduk, pola lapangan pekerjaan, dan perubahan pola penggunaan sumber daya alam (Hidayat & Noor, 2020).

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Pada  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  menggunakan metode  pendekatan  kuantitatif  bersifat  deskriptif  serta  banyak  menggunakan  analisis  secara sistematis.  Dalam  penulisan  jurnal  ini  dibuat  berdasarkan  asumsi  pribadi  dengan mengandalkan cara berfikir kritis serta tidak berbasis riset.

## Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan berupa data sekunder dalam penulisan jurnal ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta telah dipublikasikan. Data sekunder pada  penulisan  jurnal  ini  bersifat  kuantitatif  dan  diperoleh  melalui  berbagai  sumber  seperti jurnal ilmiah, essay, buku, serta literatur lainnya yang membahas mengenai Land Bank yang telah dipublikasikan sebelumnya. Kemudian, memilih data-data yang relevan serta dirasa valid dengan judul penelitian. Adapun dalam mencari literatur dari berbagai sumber tersebut dapat diakses menggunakan google scholar, google book, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan  oleh  penulis  diperoleh  dari  website  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  yakni  Badan Pusat Statistik Sidoarjo.

## Teknik Pengumpulan Data
Pada  penulisan  jurnal  ini  memiliki  teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi  non patisipan. Teknik observasi non pasrtisipan dilakukan dengan mengamati dan memahami serta menganalisis  berbagai  dokumen  yang  telah  dipublikasikan  sebelumnya.  Dokumen  tersebut berisi data terkait dengan Land Bank yang telah disesuaikan dengan tema jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Sidoarjo Menurut 18 Kecamatan (Jiwa) Pada Tahun 2018 Hingga 2020
Kecamatan Jumlah Penduduk Sidoarjo Menurut 18 Kecamatan (Jiwa) Jumlah 2018 2019 2020 Tarik 71308 72206 69189 Prambon 84095 85157 79952 Krembung 74706 75731 69887 Porong 85790 85700 73446 Jabon 60659 61092 56266 Tanggulangin 106003 106685 89804 Candi 165552 168779 153423 Tulangan 105450 107683 102339 Wonoayu 89209 90794 85586 Sukodono 130056 132644 121859 Sidoarjo 225761 228713 201115 Buduran 106240 108457 98710 Sedati 109831 111788 96636 Waru 239348 240674 200754 Gedangan 133522 134787 120003 Taman 233347 235238 207815 Krian 137818 140183 130930 Balongbendo 79374 80222 76050 Total 2238069 2266533 2033764

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
Pada tabel 1 dapat dilihat, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2018  ke  tahun  2019  terus  mengalami  peningkatan  yang  dimana  dengan  adanya  gejolak pertambahan penduduk yang terus meningkat akan membuat pola fungsi tanah berubah. Pada tahun 2018, total penduduk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2238069 jiwa dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan total 2266533 jiwa, namun pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten  Sidoarjo  mengalami  penurunan  sehingga  menjadi  2033764  jiwa,  penurunan tersebut disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara. Dengan melihat pada jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2019 yang semakin terus  bertambah,  tentunya  berdampak  dengan  perubahan  pola  fungsi  tanah  di  Kabupaten Sidoarjo.  Jumlah  penduduk  yang  mengalami  peningkatan  secara  terus-menerus  akan
mengubah pola fungsi tanah yang awalnya memiliki potensi dalam sumber daya alam seperti lahan pertanian berubah menjadi lahan pemukiman (Pratama et al., 2023) (Sam et al., 2020). Hal tersebut, menjadi aktivitas yang biasa terjadi di semua perkotaan termasuk pada Kabupaten Sidoarjo. Permintaan tanah menjadi lahan hunian akan sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo.
Tabel 2. Data Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Pada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan
Pada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Status Kepemilikan Rumah Persentase (%) Milik Sendiri 80,75 Kontrak/Sewa 11,58 Bebas Sewa 7,13 Dinas 0,54 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa, penduduk Kabupaten Sidoarjo cenderung memilih untuk memiliki  status  bangunan  atau  tempat  tinggal  sendiri  yang  dimana  sebanyak  80,75%  lebih nyaman  jika  mempunyai  bangunan  atau  lahan  secara  pribadi.  Namun,  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  status  kepemilikan  bangunan  atau  tanah  pribadi  menjadi  pilihan  yang tepat. Ternyata penduduk di Kabupaten Sidoarjo ada yang lebih memilih untuk mengkontrak atau  menyewa  tanah  maupun  bangunan  dengan  sebesar  11,58%  guna  menjadi  hunian.  Bagi tanah  bebas  sewa  terdapat  7,13%  yang  dimana  bebas  sewa  ini  merupakan  keluarga  atau penduduk  yang  masih  dalam  satu  keluarga  terdapat  beberapa  kepala  keluarga  pada  satu bangunan.  Dan  bangunan  atau tanah  yang  dipergunakan  untuk  dinas  di  Kabupaten  Sidoarjo sebesar 0,54% yang dimana dalam penggunaannya berkaitan dengan pemerintahan. Dengan begitu,  apabila  banyaknya  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Sidoarjo  yang  terus  bertambah setiap tahun, tentunya permintaan status kepemilikan tanah atau bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal akan menggeser fungsi tanah yang lain (Pratama et al., 2023).
Tabel 3. Data Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Kecamatan Industri Sedang Industri Besar Tarik 3 1 Prambon 10 0 Krembung 16 1 Porong 7 0 Jabon 14 0 Tanggulangin 19 10 Candi 31 13 Tulangan 13 1
Wonoayu 20 14 Sukodono 21 5 Sidoarjo 58 12 Buduran 52 28 Sedati 8 11 Waru 145 55 Gedangan 107 38 Taman 102 42 Krian 36 24 Balongbendo 25 15 Total 687 270
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
Selain itu, perubahan pola fungsi tanah di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengalami peningkatan pada permintaan lahan hunian saja. Dengan adanya pembangunan atau perbaikan perekonomian di Indonesia guna mensejahterakan rakyat, maka akan bersinggungan dengan berdirinya berbagai industri besar maupun sedang di perkotaan. Perkotaan menjadi sasaran atas berdirinya  berbagai  perusahaan  industri  besar  dan  sedang,  karena  adanya  berbagai  macam penunjang yang layak seperti aksesbilitas dan infrastruktur memadai, pangsa pasar lebih luas, tenaga  kerja  berkualitas,  keberagaman  industri  dan  kemitraan  yang  beragam,  akses  sumber daya pasokan stabil, dan layanan pendukung dalam berbisnis lebih luas (Dewi Abisiswondo et al., 2014) (Defrizan et al., 2022). Pada tabel 3 terdapat jumlah perusahaan industri besar dan sedang  di  Kabupaten  Sidoarjo  tahun  2020  yang  terbagi  di  antara  18  kecamatan. Kecamatan Waru  menjadi  wilayah  yang  paling  banyak  perusahaan industri  besar  yakni  55  dan  terdapat 145 perusahaan industri sedang. Pada Kecamatan Sedati, Waru, Gedangan, dan Taman menjadi wilayah  sentra  industri  yang  dimana  perusahaan-perusahaan  tersebut  dapat  menghasilkan produk industri dengan jumlah yang besar. Berbeda dengan Kecamatan Tanggulangin, Candi, Jabon,  dan  Porong  lebih  banyak  aktivitas  pada  sentra  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).

## Tabel 4. Data Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 Berupa Jenis Industri Besar dan Sedang

## Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
Menurut Lapangan Usaha 2020 Jenis Industri Besar dan Sedang Jumlah Persentase (%) Makanan dan Minuman 221 22.99 Pengolahan Tembakau 16 1.66 Tekstil dan Pakaian Jadi 39 4.06 Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 72 7.49 Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture), dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, serta Sejenisnya 20 2.08
Kertas dan Barang dari Kertas 42 4.37 Perscetakan dan Reproduksi Media Rekaman 34 3.54 Produk dari Batubara dan Penggilingan Minyak Bumi 4 0.42 Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 61 6.35 Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional 12 1.25 Karet, Barang dari Karet, dan Plastik 127 13.22 Barang Galian Bukan Logam 32 3.33 Logam Dasar 17 1.77 Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya 83 8.64 Komputer, Barang Elektronik, dan Optik 10 1.04 Peralatan Listrik 26 2.71 Mesin dan Perlengkapan 39 4.06 Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer 22 2.29 Alat Angkutan Lainnya 13 1.35 Furniture 47 4.89 Pengolahan Lainnya 22 2.29 Reparasi serta Pemasangan Mesin dan Peralatan 2 0.21

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
Pada  tabel  4  terdapat  kategori  jenis  industri  besar  dan  sedang,  yang  menjadi  roda penggerak perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Pada produk makanan dan minuman dengan sebanyak  221  usaha,  memberikan  sumbangan  terbesar  terhadap  perekonomian  Kabupaten Sidoarjo sebesar 36,12 triliyun rupiah di tahun 2020. Kinerja dari jenis industri makanan dan minuman dapat dikatakan stabil dibandingkan dengan jenis industri lainnya serta penyerapan tenaga kerja mencapai 36 ribu jiwa (Sidoarjo, n.d.). Selain itu, di Kabupaten Sidoarjo terdapat jenis  industri  reparasi  serta  pemasangan mesin  dan  peralatan  yang  masih  jarang  ditemukan. Analisis  industri  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  dijadikan  bentuk  tawaran  produk maupun jasa (Rahmatullah, 2021). Dengan begitu, beragamnya jenis industri sedang dan besar di Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi daya tarik yang semakin besar akan berdirinya perusahan industri baru dan juga dapat menarik masyarakat di luar Kabupaten Sidoarjo untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut, akan semakin meningkatkan permintaan tanah untuk kebutuhan hunian dan industri.
Perubahan  pola  fungsi  tanah  di  Kabupaten  Sidoarjo  disebabkan  karena  adanya pembangunan  yang  dimana  bertujuan  guna  memperbaiki atau mendorong laju  pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan adanya pembangunan tersebut memiliki dampak pada penggunaan lahan.  Setiap  tahun  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Sidoarjo  terus  mengalami  peningkatan yang  disebabkan  adanya tingkat  kelahiran  yang  tinggi maupun masyarakat  yang melakukan urban ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan. Dengan begitu, tentunya permintaan akan lahan hunian semakin meningkat serta banyak dari masyarakat lebih memilih untuk memiliki lahan hunian sendiri daripada menyewa. Selain itu, perubahan pola fungsi tanah di Kabupaten
Sidoarjo  disebabkan  karena  adanya  perusahaan  industri  yang  berdiri  diantara  18  kecamatan Sidoarjo dan terbagi ke dalam industri sedang serta besar. Terdapat 687 industri sedang dan 270 industri besar yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan diperkuat beragamnya jenis industri sedang  maupun  besar  yang  dihasilkan,  serta  tidak  menutup  kemungkinan  pada  tahun berikutnya akan terus mengalami pertambahan jumlah industri sedang maupun besar (Resantie & Santoso, 2021).
Dampak dengan adanya perusahaan industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo tentunya membuat pertumbuhan perekonomian daerah semakin tumbuh dan berkembang. Namun disisi lain,  hal  tersebut  akan  membawa  dampak  negatif  pada  ketersediaan  tanah  di  Kabupaten Sidoarjo.  Banyaknya  permintaan  akan  lahan  hunian  serta  lahan  industri  tentunya  membuat ketersediaan tanah semakin berkurang atau bahkan bisa dijadikan sebagai bisnis yang bersaing (Mochtar, 2013). Pembagian penggunaan lahan harus sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Ketika  semakin  meningkatnya  permintaan  tanah,  hal  tersebut  akan  mengikuti  pada meningkatnya harga jual tanah. Dengan begitu, tanah menjadi barang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat (Winati et al., 2022) (Sam et al., 2020). Pembangunan yang berhasil disuatu daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek lainnya juga perlu diperhatikan seperti pembangunan fasilitas infrastruktur. Meningkatnya fasilitas infrastruktur menjadi  peran  penting  dalam memicu  pertumbuhan  perekonomian  daerah  (Rapanna,  2017). Pergeseran  perubahan  pola  fungsi  lahan  di  Kabupaten  Sidoarjo  juga  harus  memperhatikan pembangunan keberlanjutan untuk daerah. Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk akan membuat Kabupaten Sidoarjo semakin padat akan kendaraan pribadi dan membuat padatnya pada lalu lintas jalan raya.
Menurut  Hairani  Mochtar  dalam  penelitiannya,  penerapan  konsep Land  Bank di Indonesia  nyatanya  masih  jarang  digunakan  karena  penggunaan Land  Bank hanya  dapat dilakukan  oleh  pemerintahan  (Mochtar,  2013).  Sehingga  pengkajian  terhadap  konsep Land Bank perlu dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. Land Bank merupakan sebuah sistem yang  dimana  dapat  menunjang  ketersediaan  tanah  serta  mensukseskan  pembangunan  pada tingkat  produktivitas  yang  baik,  mengendalikan  harga  tanah,  dan  mengurangi  permasalahan berupa lahan  tanah  untuk  masa  depan  kelak  (Mochtar,  2013) (Bukido et al.,  2021).  Dengan begitu, melihat berbagai macam permasalahan yang akan timbul di Kabupaten Sidoarjo pada masa  depan  terutama  terkait  tanah.  Perlu  adanya  kajian  yang  memperhitungkan  atau mengusungkan  sistem Land  Bank di  Kabupaten  Sidoarjo  guna  pembangunan  daerah keberlanjutan. Hadirnya Land Bank dapat memberikan berbagai rencana yang akan dilakukan untuk  masa  depan  daerah.  Dalam  penelitian  Widyarini,  hal  tersebut  sejalan  dengan penelitiannya yang mengatakan jika pengkajian mengenai Land Bank dilakukan dengan serius oleh  pemerintah  dapat  membawa  kesejahteraan  pada  suatu  daerah,  terutama  dalam perencanaan  pembangunan  untuk  masa  depan  (Wardani,  2021).  Peningkatan  fasilitas infrastruktur  di  Kabupaten  Sidoarjo  membutuhkan  adanya  pelebaran  jalan,  sehingga pemerintah setempat perlu meninjau tanah yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta menghimpun atau menyimpan tanah tersebut. Land Bank memiliki keterkaitan dengan belanja asset daerah yang  melibatkan  anggaran  daerah  untuk  membeli  tanah  guna  pelebaran  jalan  maupun memperbaiki jalan (Mochtar, 2013).
Penerapan Land Bank di Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi krusial apabila pergeseran perubahan  pola  fungsi tanah  semakin  berubah.  Penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  Rohani Budi juga mengatakan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia terus mengalami perubahan fungsi  tanah,  dengan  adanya  ketegasan  dari  pemerintah  maka  penggunaan  tanah  dapat dimanfaatkan  dengan  seefiesien  mungkin  dan  harus  disesuaikan  pada  rencana  tata  ruang (Prihatin, 2016). Sehingga pengelolaan lahan serta tata ruang perlu dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Perubahan pola fungsi tanah dapat dikendalikan dengan cara pemerintah harus  memastikan  bahwa  lahan  tersebut  telah  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  ataupun keperluan  publik,  pengendalian  spekulasi  harga  tanah  yang  sesuai,  dan  sebagainya.  Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidri, bahwa penggunaan tanah dapat meningkatkan  perekonomian,  namun  dengan  menggunakan  tanah  secara  berlebihan  dapat meningkatkan spekulasi harga tanah di suatu wilayah (Puspita et al., 2021). Implementasi Land Bank membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan lahan yang efisien, dan kekuatan hukum agar Land Bank menjadi alat yang berhasil dalam mengatasi tantangan perubahan pola fungsi tanah di Kabupaten Sidoarjo.

## PENUTUP
Perubahan  pola  penggunaan  tanah  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo  disebabkan meningkatnya  jumlah  penduduk  setiap  tahun  baik  dari angka  kelahiran,  urbanisasi,  maupun migrasi. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk membuat permintaan tanah sebagai hunian mengalami kenaikan. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan yang dimana setiap kecamatan tersebut tersebar beberapa perusahaan industri sedang dan besar serta  memiliki  berbagai  macam  komoditas  yang  ditawarkan.  Dengan  begitu,  dampak  dari adanya  pembangunan  perusahaan  industri  sedang  dan  besar  di  Kabupaten  Sidoarjo  akan menarik  perhatian  pada  calon  industri  baru  untuk  mendirikan  perusahaan.  Pembangunan perusahaan industri sedang dan besar di kemudian tahun juga membutuhkan tanah. Maka dari itu,  tanah  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo  akan  mengalami  pergeseran  yang  diakibatkan meningkatnya  permintaan  tanah  guna  hunian  serta  pembangunan  industri.  Dinamika permintaan  tanah  yang  meningkat  membuat  tanah  semakin  langka,  harga  pasar  tanah  tidak stabil dan memicu adanya oknum nakal dalam pertanahan, kelola tata ruang penggunaan tanah yang tidak efisien, serta berbagai macam konflik terkait penggunaan tanah akan bermunculan.
Pengusungan  sistem Land  Bank dapat  menjadi  alat  pengendali  pertanahan  guna pembangunan  keberlanjutan.  Kelola  tata  ruang  akan  semakin  membaik  apabila  pemerintah memperhatikan  penggunaan  tanah  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Hadirnya Land  Bank menjadi  sebuah  perencanaan  pembangunan  keberlanjutan  agar  Kabupaten  Sidoarjo  terus mengalami peningkatan perekonomian dari segala aspek. Sehingga, dengan adanya Land Bank dapat menjadi sebuah terobosan dalam menjaga efektivitas dari penggunaan tanah yang terus meningkat. Bank tanah yang dibentuk oleh pemerintah pusat diharapkan pada jangka pendek maupun  jangka  panjang  dapat  mendorong  perekonomian  pada  kabupaten  atau  kota, memberikan partisipasi terkait nilai jual tanah pada masa mendatang, menjaga stabilitas harga pasar tanah, serta menjamin ketersediaan tanah. Selain itu, dengan adanya bank tanah dapat meminimalisir penggunaan tanah yang tidak efisien serta jumlah tanah untuk masa yang akan datang tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Afwan Anantya Prianggoro, R. W. D. P. (2016). Dilema Pembentukan Insistusi Bank Tanah: Pemerataan Sosial Atau Pertumbuhan Ekonomi . 3 (02), 1–23.
Amalia, F., Sinaga, R., Farahdita Soeyatno, A., & Silitonga, D. (2022). Ekonomi Pembangunan (Ria Kusumaningrum (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada Bandung. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5t1iEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3& dq=pembangunan+ekonomi&ots=qKiD- xrBPd&sig=8MCQcRH6Q1KmWjNuK_hSOFmMzcU&redir_esc=y#v=onepage&q=p embangunan ekonomi&f=false Amir, H., Salle, A., & Nur, S. S. (2014). Kegiatan Bank Tanah sebagai Bentuk Penyediaan
Tanah untuk Permukiman Rakyat. Analisis , 3 (1), 29–36. http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=4414
Ardani, M. N. (2021). Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Guna Mencegah Tanah Menjadi Terlantar. Gema Keadilan , 8 (1), 63–79. https://doi.org/10.14710/gk.2021.11395 Arrizal, N., & Wulandari, S. (2021). Kajian Kritis Terhadap Eksistensi Bank Tanah Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang , 18 (2), 99–110. https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i2.307
Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan , 05 (01), 1–37.
Banking With The Poor Network. (2023). Land Bank of the Philippines .
Bukido, R., Lahilote, H. S., & Irwansyah, I. (2021). Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme. Undang: Jurnal Hukum , 4 (1), 191–211. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.191-211
Candra, H. (2020). Peluang dan Tantangan Bank Tanah Menuju Pemukiman Berwawasan Lingkungan di Indonesia. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol . www.databoks.katadata.co.id
Celline Gabriella Tampi,  dkk. (2021). Pembentukan Bank Tanah Berdasarkan Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Menjamin Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Mercatoria , 1 (1), 174–200.
http://www.abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/376%0Ahttps://kns.cn ki.net/kcms/detail/11.1991.n.20210906.1730.014.html%0Ahttps://embiss.com/index.ph p/embiss/article/view/68
Defrizan, R., Hafizhah, M., & Puji, A. (2022). Pengaruh Kawasan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Infrastruktur di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Kaos GL Dergisi , 01 (75), 1–127. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.00 2%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/ anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409 500205%0Ahttp:
Dewi Abisiswondo, I., J. Poluan, R., & Ch Tarore, R. (2014). Pengaruh Perkembangan Industri Kecil Terhadap Tata Guna Lahan dan Sosial Ekonomi di Kecamatan Sonder Indah. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 25 (1), 1–16. https://doi.org/10.5614/jpwk.2014.25.1.1
Djohar Siwu, H. F. (2017). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 18 , No.6 , 1–11. https://www.mendeley.com/library/
Erdiana, N., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja . 14 , 930–942.
Hadi Arnowo. (2022). Peran Bank Tanah Dalam Pengaturan Penyediaan Tanah. Jurnal
Inovasi Penelitian , 33 (1), 1–12.
Hidayat, M. A., & Noor, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kota Samarinda. Inovasi , 16 (2), 10. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8256
Indonesia, R. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja SK No 052692 A. Peraturan.Bpk.Go.Id , 052692 , 1–1187.
Irza, H., & Syabri, I. (2016). Faktor Fenyebab Perubahan Perubahan Guna Lahan Di Jalan Lingkar Utara Kota Padang Panjang. Jurnal Pembangunan Nagari , 1 (2), 53–70.
Khairunnisa, & Suherty, L. (2020). Dampak Alih Usaha Pertanian terhadap Pendapatan Pemilik Lahan di Desa Banua Binjai Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Impact. JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 3 (February), 1–9. Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam , 2 (2), 95–112. https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071
Mallick, S. K., & Rudra, S. (2021). Land Use Changes and its Impact on Biophysical Environment: Study on a River Bank. Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science , 24 (3), 1037–1049. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2021.11.002 Maulana Rafi Danendra dan Dian Aries Mujiburohman. (2022). Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah Untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia. Widya Bhumi , 2 (5), 1–20.
Mochtar, H. (2013). Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (2), 129–130.
Nawal, & Ahmad Yunani. (2023). Analisis Indeks Kemandirian Desa Kabupaten Banjar. JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 6 (1), 31–41.
Nila Trisna, I. S. (2021). Eksistensi Bank Tanah Dalam Hukum Agraria di Indonesia. Frontiers in Neuroscience , 14 (1), 1–13.
Permadi, I. (2023). Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara. Jurnal Usm Law Review , 6 (1), 291. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678
Pratama, A. R., Purnamasari, W. D., & Setyono, D. A. (2023). Perubahan Struktur Dan Pola Ruang Di Kabupaten Sidoarjo. Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE) , 11 (4), 93–100.
Pravidjayanto, M. R., Nisa, N. K., Nashir, M. A., & Ningtyas, M. A. (2023). Peran Bank Tanah Dalam Mengatasi Problematika Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . 04 (April). https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.209
Prihatin, R. B. (2016). Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta). Jurnal Aspirasi , 6 (2), 105–118. https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507 Puspita, F. F., Latifah, F. N., & Krisnaningsih, D. (2021). Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (03), 1761–1773. http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3599
Rahmatullah, A. (2021). Potensi dan Strategi Pengembangan Industri Sasirangan Kota Banjarmasin. Ecoplan , 4 (1), 45–53. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.232 Rapanna, P. & S. Z. (2017). Ekonomi Pembangunan (H. Syamsul (ed.); 1st ed.). CV SAH MEDIA.
https://www.google.co.id/books/edition/EKONOMI_PEMBANGUNAN/dVNtDwAA QBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=ekonomi+pembangunan+adalah&printsec=frontcover Rauf A Hatu. (2018). Problematika Tanah : Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial
Masyarakat Petani (Pertama (ed.); Pertama). Absolute Media. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=GTjvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5
&dq=perubahan+fungsi+tanah&ots=3fXIdqdBu8&sig=tcwx2h5IOCzp7yTEGa_eTYKf PxY&redir_esc=y#v=onepage&q=perubahan fungsi tanah&f=false Resantie, L., & Santoso, E. B. (2021). Identifikasi Pola Perkembangan Wilayah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2020. Jurnal Teknik ITS , 10 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.78928
Sadler, R. C., & Pruett, N. K. (2017). Mitigating blight and building community pride in a legacy city: Lessons learned from a land bank’s clean and green programme. Community Development Journal , 52 (4), 591–610. https://doi.org/10.1093/cdj/bsv052 Sam, I. M., Setiowati, S., & Riyadi, R. (2020). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. Tunas Agraria , 3 (2), 122–139. https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112
Sanjaya, D., & Djaja, B. (2021). Pengaturan Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni , 5 (2), 462. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.11387.2021
Sibuea, H. Y. P. (2013). Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang Di Bawah Tanah. Negara Hukum , 4 (Land Reform), 18–34.
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/194/135 Sidoarjo, B. P. S. K. (n.d.). Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 .
Solomon, T. B., Snyman, H. A., & Smit, G. N. (2006). Soil Seed Bank Characteristics in Relation to Land Use Systems and Distance From Water in a Semi-Arid Rangeland of Southern Ethiopia. South African Journal of Botany , 72 (2), 263–271. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2005.09.003
Sukarniati, L., Ramadhona, F., & Azizah, N. (2021). Ekonomi Pembangunan (Teori dan Tantangan di Negara Berkembang) (B. Ashari (ed.); Pertama). UAD PRESS.
https://www.google.co.id/books/edition/EKONOMI_PEMBANGUNAN_Teori_dan_T antangan/eAU_EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=ekonomi+pembangunan&printsec=f rontcover
Ullah, F., Liu, J., Shafique, M., Ullah, S., Rajpar, M. N., Ahmad, A., & Shahzad, M. (2022). Quantifying The Influence Of Chashma Right Bank Canal on Land-Use/Land-Cover and Cropping Pattern Using Remote Sensing. Ecological Indicators , 143 (May), 109341. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109341
Wardani, W. I. (2021). Harmonisasi Lembaga Bank Tanah Dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Spektrum Hukum , 18 (2), 1–14. https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2476
Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi Dalam Pendidikan dan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi. Cakrawala-Jurnal Humaniora , 17 (2), 207–215.
Widodo, M. F. S., & Musthofa, M. A. A. (2022). Politik Hukum Pembentukan Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara , 1 (1), 69–84. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.163
Winati, R., Hidayat, Y., & Lutfi, A. (2022). Eksistensi Dan Prospek Penyelenggaraan Bank Tanah. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 7 (1), 25. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1186 Yahman. (2022). The Concept of Land Bank from The Perspective of Law and Agrarian Politics in Indonesia. Central Asia and The Caucasus , 23 (1), 621–631. https://doi.org/10.37178/ca-c.23.1.055
Zahra, F. Al. (2017). Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara yang Berkeadilan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 3 (2), 92–101. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.2