## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## FIKIH DEMONSTRASI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH (TELAAH PRAKTIK AKSI DAMAI WAHDAH ISLAMIYAH DI KOTA MAKASSAR)
FIQH OF DEMONSTRATION IN THE PERSPECTIVE OF THE SHARI'A COUNCIL OF WAHDAH ISLAMIYAH (AN ANALYSIS OF THE PRACTICE OF
THE PEACEFUL ACTION OF WAHDAH ISLAMIYAH IN MAKASSAR)

## Rosmita
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar rosmita@stiba.ac.id

## Sabri Samin
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sabrisamin55@yahoo.com

## Abd. Wahid Haddade
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id Keywords: ABSTRACT Fiqh, Dewan Syariah, Peaceful Protests. This  study  aims  to  describe  the  form  of  the  Wahdah  Islamiyah demonstration  in  the  city  of  Makassar  and  to  reveal  how  to formulate  a  fiqh  demonstration  so  that  it  takes  place  safely  and comfortably.  Elaborating  on  the  recommendations  of  the  Syari'ah
Council in dealing with anarchist protests. This research used field research (field research) with qualitative methods using a juridical approach  (legislation),  normative  theological  approach,  and historical approach. The results of this study indicate; (a) The form of the Wahdah Islamiyah demonstration is based on the stipulation that the demonstration is the final step in solving the problem after the  deliberation  and  dialogue  stages  have  been  carried  out,  the demands  in  the  action  are  what  is  allowed  in  shari'ah,  to  be peaceful  and  to  maintain  Islamic  ethics;  (b)  The  manifestation  of the  implementation  of  the  Wahdah  Islamiyah  demonstration  in  the 411  and  212  Peaceful  Actions  in  Makassar  City  shows  the realization  of  the  fiqh  of  the  demonstration  established  by  the Syari'ah  Wahdah  Islamiyah  Council  so  that  it  takes  place  safely,
comfortably  and  productively;  (c)  Early  education  to  all  levels  of society  in  the  form  of  weekly  intensive  coaching  (Tarbiyah)  as  the right  solution  recommended  by  the  Syari'ah  Wahdah  Islamiyah Council  in  preventing  anarchism  demonstrations.  The  implication of this research is to provide understanding for public awareness of religion,  nation,  and  state  will  form  a  pattern  of  problem-solving without violence but productively.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kata kunci: ABSTRAK Fikih, Dewan Syariah, Aksi Damai Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bentuk  unjuk  rasa Wahdah  Islamiyah  di  Kota  Makassar  dan  mengungkap  bagaimana memformulasikan  fikih  berunjuk  rasa  sehingga  berlangsung  aman dan  nyaman.  Mengelaborasi  rekomendasi  Dewan  Syariah  dalam menanggulangi  aksi  unjuk  rasa  yang  anarkis.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  lapangan (field  Research) dengan  metode kualitatif  menggunakan  pendekatan  yuridis  (perundang-undangan), pendekatan  teologis  normatif  dan  pendekatan  historis.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan:  (a)  Bentuk  unjuk  rasa  Wahdah Islamiyah  berdasar  pada  ketentuan  bahwa  aksi  unjuk  rasa  sebagai langkah terakhir penyelesaian masalah setelah tahapan musyawarah dan  dialog  dilakukan,  tuntutan  dalam  aksi  adalah  hal  yang dibolehkan  dalam  syariat,  berlangsung  damai  dan  tetap  menjaga adab-adab  Islami;  (b)  Wujud  pelaksanaan  unjuk  rasa  Wahdah Islamiyah  dalam  Aksi  Damai  411  dan  212  di  Kota  Makassar menunjukkan  realisasi  fikih  unjuk  rasa  yang  ditetapkan  Dewan Syariah  Wahdah  Islamiyah  sehingga  berlangsung  aman,  nyaman dan  produktif;  (c)  Edukasi  dini  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat dalam bentuk pembinaan intensif pekanan (Tarbiyah) sebagai solusi jitu yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam  menghindarkan  unjuk  rasa  yang  anarkis.  Implikasi  dari penelitian  ini  adalah  memberikan  pemahaman  bagi  kesadaran masyarakat  dalam  beragama,  berbangsa  dan  bernegara  akan membentuk  pola  penyelesaian  masalah  tanpa  kekerasan  namun produktif.
Diterima : 18 Februari 2021; Direvisi : 6 April 2021; Disetujui : 8 April 2021; Tersedia online : 23 April 2021.
How  to  cite: Rosmita,  Sabri  Samin  and  Abd.  Wahid  Haddade,  “Fikih  Demonstrasi  Perspektif Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  (Telaah  Praktik  Aksi  Damai  Wahdah  Islamiyah  di  Kota Makassar),” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 5  no.2  (April  23,  2021):  38-58. doi: https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.304

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Rakyat  memiliki  kekuatan  suara  untuk memilih  wakil-wakil  perpanjangan  tangan  mereka  di  Parlemen.  Bahkan  Presiden  pun terpilih  berdasarkan  suara  rakyat.  Kekuasaan  memilih  sepenuhnya  berada  di  tangan rakyat (Government by the people) 1 . Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa, “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang- undang Dasar.”
Tahun  1998  merupakan  fase  awal  arah  baru  perjuangan  demokrasi.  Runtuhnya Orde Baru membuka gerbong perpolitikan di Indonesia menuju era Reformasi, terutama dalam  hal  kebebasan  berekspresi  dan  mengeluarkan  pendapat.  Hampir  seluruh  aktivis
1 Miriam Budiardjo , Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 105.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menilai  bahwa  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat jauh lebih  baik  dibanding pada masa  pemerintahan  sebelumnya  terutama  pada  Orde  Baru.  Namun,  di  sisi  yang  lain banyak  bermunculan  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat).  Ormas  dan  lembaga- lembaga  kampus  dan  kemasyarakatan  yang  memanfaatkan  kebijakan  ini  untuk menyalurkan  aspirasi  dan  pendapat  mereka  dengan  jalur  unjuk  rasa.  Unjuk  rasa merupakan  warna  era  Reformasi  yang  berfungsi  sebagai  alat  pengontrol  terhadap kekuasaan  sehingga  tidak  terjadi  ketimpangan.  Dengan  dalih  kebebasan  berpendapat telah dilindungi negara sehingga para aktivis dengan elegan melakukan aksi demi aksi sebagai tanggapan  dari  kebijakan  pemerintah  yang  seakan  atau  bahkan  tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.  Pengaruhnya sungguh luar biasa, kebijakan-kebijakan yang keliru akan mendapat perbaikan (revisi) setelah ada aksi unjuk rasa. Tumbangnya Orde  Baru  tidak  lepas  dari  peran  aksi  unjuk  rasa  yang  dilakukan  oleh  para  aktivis mahasiswa seluruh Nusantara.
Unjuk rasa adalah bagian dari sarana menyalurkan aspirasi dan pendapat dalam rangka mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Walaupum  demikian,  aksi  unjuk  rasa  bukanlah  yang  terbaik  dalam  melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Apatahlagi ketika dijadikan sebagai alat tunggangan dalam menggapai tujuan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tak jarang,  aksi  para  pengunjuk  rasa  berakhir  dengan  anarkis,  perusakan  tempat-tempat umum, caci maki tiada batas bahkan terparah adalah merengguk nyawa. Fenomena aksi unjuk  rasa  yang  sering  berujung  pada  tindakan  anarkisme,  penrusakan  fasilitas  umum, mengganggu  ketertiban  dan  kadang  tanpa  solusi  ternyata  memunculkan  sikap  skeptis terhadap  gerakan  massa  seperti  ini.  Sebagian  ulama  mengharamkannya  dan  sebagian lainnya  membolehkan  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Bukan  di  dunia internasional saja, hal ini juga terbawa ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terjadi silang pendapat antar sesama pegiat dakwah ataupun ormas yang bergerak dalam dakwah.
Pada  akhir  tahun  2016,  Allah  swt.  menakdirkan  umat  Islam  dalam  aksi-aksi unjuk  rasa.  Ketika  seorang  oknum  pemerintahan  dengan  berani  menista  kalam  Ilahi yang  terdapat  dalam  surah  Al-Maidah  ayat  51,  mayoritas  ulama  Nusantara  bangkit dengan  terbitnya  Surat  Keputusan  (SK)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang menyatakan  bahwa  oknum  tersebut  benar-benar  melakukan  penistaan  Al-Qur’an  dan penghinaan  terhadap  ulama  sehingga  layak  untuk  diproses  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku 2 .  Namun,  ternyata  hukum  tumpul  ke  atas,  perkara  ini  tidak  diproses sebagaimana  mestinya.  Hal  inilah  yang  kemudian  mendasari  terbentuknya  Gerakan Nasional  Pengawal  Fatwa  MUI  (GNPF-MUI)  yang  kemudian  belakangan
2 Surat  Keputusan MUI 11 Oktober 2016 tentang Pendapat  dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia  terhadap  dugaan  penistaan  al-Qur’an  (QS  al-Maidah:51)  dan  penghinaan  ulama  oleh pemerintah DKI Jakarta, bapak Ahok.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ditransformasi  menjadi  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Ulama  (GNPF  Ulama). Gerakan ini memberikan warna baru dalam berunjuk rasa. Aksi 411 dan  kemudian aksi 212  adalah  sampel  terbaik  dari  aksi  penyaluran  aspirasi  dan  pendapat  yang  berjalan damai dengan komando langsung para ulama.
Apa  yang  dilakukan  masyarakat  Indonesia  dalam  aksi  411  dan  212  serta  aksi- aksi  sejenisnya  merupakan  keinginan  berkumpul  yang  pada  saat  itu  lebih  kepada mendengarkan  arahan-arahan  ulama,  sehingga  keluhuran  budi  terbentuk  dan  segala rintangan  kecil  tidak  merusak  tujuan  mulia.  Keinginan  untuk  berdiskusi  dengan penguasa adalah jalan mulia yang ditempuh dalam menghalau segala  ketakutan bahwa aspirasi  tidak  didengar,  bahwa  harapan  tak  dapat  disuarakan,  bahwa  keinginan  tidak mendapatkan saluran, sehingga masyarakat terhindar dari sifat-sifat buruk yang melekat pada  etika  suatu  bangsa  yang  hidup  dalam  penjajahan 3 .  Sebagian  ulama  berpendapat bahwa  menasihati  pemimpin  hendaknya  dilakukan  dengan  cara  tersembunyi,  namun sebagian  lainnya  berpendapat  bahwa  boleh  melakukan  aksi  nasehat  kepada    penguasa dengan  terang-terangan (aksi damai) apabila  metode  itulah  yang lebih  maslahat. 4
GNPF-MUI  atau  GNPF  Ulama  adalah  keanggotaanya  bersumber  dari  berbagai Ormas  Islam  di  Nusantara;  Muhammadiyah,  NU,  Persis,  AQL,  FPI  dan  Wahdah Islamiyah  (WI)  serta  ormas-ormas  lainnya.  Mereka  berkumpul  dan  sepakat  dalam wadah mulia ini untuk melakukan tuntutan persamaan hak di depan hukum melalui jalur unjuk rasa. Aksi yang dihadiri ≥ 7 juta pengunjuk rasa berlangsung sejuk, damai bahkan rumputpun  merasa  tenang  karenanya.  Tak  ada  sampah  warisan  buat  pemerintah  DKI Jakarta yang ditinggalkan para pengunjuk rasa setelah aksi selasai, LISA DARA APIK 5 . Aksi serupa juga berlangsung di berbagai kota di seantaro Nusantara termasuk di kota Makassar.
Dalam rangka membersamai para pejuang aksi damai yang datang ke Ibu Kota Negara,  Forum  Umat  Islam  (FUI)  Sulawesi  Selatan 6 telah  berinisiatif  membuatkan wadah  yang  sama  agar  masyarakat  kaum  muslimin  Sulawesi  Selatan  yang  tak  mampu berangkat  ke  Ibu  Kota  Negara  juga  berkesempatan  menyalurkan  aspirasi  dalam  aksi damai  yang  serupa.  Wahdah  Islamiyah  sebagai  ormas  yang  berpusat  di  Makassar menjadi garda terdepan dalam mengomandoi aksi-aksi damai tersebut.
3 Sinta  Yudisia  dan  Tim  FLP, SPIRIT  212;  Cinta  Ini  Menyatukan  Kita (Jakarta:  Forum  Lingkar Pena (FLP), 2017), v.
4 Rachmat  Bin  Badani  Tempo,  Akhmad  Hanafi  Dain  Yunta  dan  Saifullah  Bin  Anshor.  Tinjauan Fikih  Terhadap  Nasihat  kepada  Penguasa.  NUKHBATUL'ULUM:  Jurnal  Bidang  Kajian  Islam  5  no.2 (2019), 108.
5 Lihat  Sampah  Ambil,  Tidak  Rapi  Rapikan  (LISA  DARA  APIK)  adalah  slogan  kebersihan Wahdah  Islamiyah  yang  dipopulerkan  melaluai  aplikasi  nyata  seluruh  lapisan  pengurus,  kader  dan simpatisan.  Gerakan  ini  sebagai  bentuk  respon  positif  lembaga  terhadap  program  pemerintah  Kota Makassar, LISA (Lihat Sampah Ambil).
6 Forum  Umat  Islam  (FUI)  Sulawesi  Selatan  adalah  wadah  pemersatu  kaum  muslimin  Sulawesi Selatan yang notabene berlatarbelakang dari ormas yang berbeda.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Keikutsertaan Wahdah Islamiyah dalam ajang ini tak lepas dari peranan Dewan Syariah  Wahdah  Islamiyah  yang  memberikan  lampu  hijau  akan  bolehnya  melakukan aksi  unjuk  rasa  dalam  konteks  ini,  tentunya  dengan  memperhatikan  maslahat  dan mafsadat serta syarat dan ketentuannya. Imbauan kepada seluruh kaum muslimin secara umum dan kepada kader dan simpatisan secara khusus agar berperan serta dalam aksi- aksi  yang  dikomandoi  oleh  para  ulama  khususnya  yang  tergabung  dalam  GNPF-MUI atau GNPF Ulama. Atas arahan dan komando para ulama, maka tampak aksi unjuk rasa berjalan  dengan  lancar,  damai,  aman  dan  kondusif.  Berdasarkan  fakta  dan  tindakan sosial tersebut, maka timbul masalah pengkajian yang butuh untuk dipecahkan, yaitu:
1. Bagaimana  bentuk  aksi  unjuk  rasa  yang  dilaksanakan  oleh  Wahdah  Islamiyah  di Kota Makassar?;
2. Bagaimana  wujud  pelaksanaan  aksi  unjuk  rasa  Wahdah  Islamiyah  di  Kota Makassar?;
3. Bagaimana  kiat-kiat  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  dalam  penyelesaian  aksi unjuk rasa anarkis?.
Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk aksi unjuk rasa  yang  dilakukan  oleh  Wahdah  Islamiyah  di  Kota  Makassar,  mengetahui  wujud pelaksanaan  aksi  unjuk  rasa  Wahdah  Islamiyah  di  Kota  Makassar  dan  mengelaborasi solusi jitu atau kiat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menyelesaikan aksi unjuk rasa  yang  anarkis.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  penelitian  ini  menggunakan metode  analisis  diskriptif  kualitatif  dengan  riset  lapangan (field  research). Analisis diskriptif  kualitatif  merupakan  penyusunan  data  untuk  kemudian  dijelaskan  dan dianalisis  serta  dilakukan  bersamaan  dengan  pengumpulan  data  serta  hasil  wawancara yang  dilakukan  dangan  tahapan  reduksi  data (data  reduction), penyajian  data (data display) dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi (conclusion  drawing/verification) 7 . Menggunakan pendekatan yuridis (perundang-undangan), pendekatan teologis normatif dan  pendekatan  historis.  Sedangkan  riset  lapangan (field  research) adalah  teknik pengumpulan  data  dengan  melakukan  pengamatan  secara  langsung  terhadap  subjek yang  akan  diteliti.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  hal  ini  adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi 8 .
Adapun  penelitian  sebelumnya  yang  punya  kaitan  dengan  permaslahan  dalam penelitian  ini  dan  menjadi  rujukan  di  antaranya  sebagai  berikut;  Muhammad  Umar, tentang  meredam  amarah  terhadap  pemerintah,  buku  ini  menjelaskan  tentang  perintah memuliakan  dan  menghormati  pemerintah  yang  sah,  termasuk  di  dalamnya  cara memberikan  nasehat  kepada  pemerintah  tanpa  mencaci  maki  dan  menceritakan
7 Sugiono, Metode  Penelitian:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (Cet.  XI;  Bandung: CV. Alfa Beta, 2011), 338.
8 Komaruddin, Kamus Istilah Skripsi dan Tesis (Bandung; Angkasa, 2009), 33.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kejelekannya 9 .  Abu  Yasid, “Fiqh  Today  1,  Fatwa  Tradisional  untuk  Orang  Modern,” buku  ini  menerangkan  secara  singkat  tentang  hukum  unjuk  rasa,  rakyat  berhak menyampaikan aspirasinya ataupun mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah, bahkan  mendongkel  pengusaha  atau  pemerintah  yang  menyeleweng  dan  tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pengayom masyarakat 10 .
Sinta Yudisia et. al, “SPIRIT 212; Cinta Ini Menyatukan Kita,” buku ini adalah kumpulan kisah-kisah heroik yang telah terjadi dalam aksi 2 Desember 2016 M. Kisah yang  menggambarkan  kedamaian  dan  kesejukan  dalam  aksi  unjuk  rasa  yang  dihadiri oleh  ≥  7  juta  manusia,  dan  ini  merupakan  wajah  baru  dalam  sejarah  demokrasi 11 .  Tri Pranadji,  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  unjuk  rasa  dalam  perspektif  sejarah sebelum dan setelah kemerdekaan, unjuk rasa dalam dunia demokrasi adalah di antara pintu  terbukanya  kran  radikalisme 12 .  Rachmat,  et.  al.,  meneliti  tentang  fikih  terhadap nasihat  kepada  penguasa,  di  mana  penelitiannya  bertujuan  untuk  membahas  dan mengkaji definisi dan cakupan ulil amri, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam memberikan  nasihat  kepada  ulil  amri,  cara  memberi  nasihat  kepadanya,  dan  tinjauan fikih  Islam  terhadap  “Aksi  Damai” 13 .  Suhendri,  telah meneliti  tentang  pemenuhan  hak kebebasan  berekspresi  di  indonesia,  dan  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  di Indonesia  belum  menjamin  kebebasan  berekspresi  sepenuhnya.  Hal  ini  berdasarkan tindakan  negara  berperan  secara  aktif  atau  terlalu  ikut  campur  dalam  pemenuhan  hak sipil  dalam  kebebasan  berpendapat  di  muka  umum,  yang  seharusnya  bahwa  peran negara  dalam  pemenuhan  hak  sipil  termasuk  di  dalamnya  kebebasan  mengemukakan pendapat di muka umum haruslah bersifat pasif (negative righs) , serta memiliki standar ganda di dalam penegakan hukumnya 14 .
Adapun  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  yang  sebelumnya. Pengkajian ini terfokus untuk menggali bentuk dan wujud unjuk rasa yang dilaksanakan Wahdah Islamiyah di Kota Makassar. Hal tersebut merupakan terjemahan dari imbauan dan edaran Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait aksi damai berdasarkan berbagai pertimbangan nas, ijmak, kias, metode istinbat, keputusan musyawarah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, dan lain sebagainya.
9 Muhammad  Umar, Meredam  amarah  Terhadap  pemerintah  Menyikapi  Kejahatan  penguasa Menurut Alquran dan Assunnah (Pekalongan; Pustaka Sumayyah,2006).
10 H.  Abu  Yasid, Fiqh  Today  1:  Fatwa  tradisional  untuk  Orang  Modern  Fikih  Kontroversial (Erlangga, 2007).
11 Sinta Yudisia, Spirit 212 Cinta Ini menyatukan Kita (Forum Lingkar Pena, 2017)
12 Tri Pranadji, Aksi Unjuk Rasa dan Radikalisme serta Penanganannya dalam Alam Demokrasi di Indonesia (Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No. 2, 2008), h. 132- 143.
13 Rachmat  Bin  Badani  Tempo,  dkk, Tinjauan  Fikih  Terhadap  Nasehat  kepada  Penguasa (Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang kajian islam; Vol 5 No. 2, 2019), h. 106- 124.
14 Suhendri, Hak  Kebebasan  Berpendapat  dan  bereksperi  dalam  ruang  Publik  di  Era  Digital (‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan Vol 4, No.3, 2020), h. 37- 48.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PEMBAHASAN Bentuk Unjuk Rasa Wahdah Islamiyah di Kota Makassar
Perkara khilafiyah dan ijtihadiyah, baik  yang  terjadi  sejak  zaman  dahulu,  di mana  para  ulama  dari  kalangan  salaf  dan  ulama-ulama  mazhab  berbeda  pendapat maupun  yang  terjadi  di  masa  ini.  Dalam  masalah ijtihadiyah perkara  kontemporer, sebagian  ulama  masa  kini  pun  juga  berbeda  pendapat.  Realitas  yang  mengiringi perjalanan  fikih  dalam  kehidupan  umat  Islam  menjadi  catatan  penting  dan  perhatian khusus  bagi  ulama  dan  para  dai  untuk  menyajikan  perkara-perkara  tersebut  dengan pendekatan  ilmiah  sehingga  perbedaan  mazhab  dan  pendapat  tidak  menjadi  obor perpecahan,  namun  menjadi  pemersatu  umat  dalam  bingkai  ukhuwah  dengan keragaman tersebut.
Wahdah  Islamiyah  melalui  Dewan  Syariah  secara  umum  berusaha  untuk  bisa menyikapi  dengan  sikap  yang inshaf dalam  artian  mampu  memaklumi  perbedaan- perbedaan  pendapat  yang  terjadi  di  kalangan  para  ulama.  Dewan  Syariah  berusaha untuk bisa melihat hujah masing-masing dan berupaya untuk menghargai pendapat yang berbeda namun juga tetap berusaha untuk melihat hujah dan pendapat yang lebih dekat dengan  kebenaran,  dan  tidak  memaksakan  diri  untuk  datang  dengan  pendapat  yang baru. Hal ini berdasarkan pernyataan informan berinisal MYA, yang bertutur bahwa:
“….  Secara  umum  kita  berusaha  untuk  bisa  menyikapi  dengan  sikap  yang inshaf dalam  artian  kita  bisa  memaklumi  perbedaan-perbedaan  pendapat yang terjadi di kalangan para ulama kita, dan dewan syariah berusaha untuk bisa melihat hujah masing-masing, dan melihat di antara hujah tersebut apa yang  kita  pandang  lebih  dekat  pada  kebenaran.  Kita  berupaya  untuk menghargai  pendapat  yang  berbeda  namun  kita  juga  tetap  berusaha  untuk melihat  apa  yang  bagi  kita  lebih  dekat  dengan  kebenaran,  dan  kita  tidak memaksakan diri untuk datang dengan pendapat yang baru…..” 15 . Dalam  masalah khilafiyah dan ijtihadiyah kontemporer,  Dewan  Syariah berusaha  untuk  bisa  merujuk  kepada  salah  satu  pandangan  dan  pendapat  dari  ulama- ulama muktabar. Ulama-ulama muktabar yang dimaksudkan adalah ulama-ulama yang tentu  saja  dari  kalangan  ahli  sunah  waljamaah  dalam  makna  umum,  kemudian  ulama- ulama muktabar dari sisi ilmunya dan ulama-ulama yang juga dikenal dengan kesalehan mereka.  Pendapat-pendapat  tersebut  digabungkan  kemudian  didiskusikan  dalam pengurus harian atau di komisi masing-masing atau bahkan dibahas secara pleno untuk seluruh  pengurus  Dewan  Syariah.  Intinya,  dalam  masalah-masalah  khilafiah dan ijtihadiyah Dewan  Syariah  akan  mendiskusikannya  dan  berusaha  untuk  melihat  hujah masing-masing  yang  disebutkan  oleh  para  ulama,  kemudian  menetapkan  pendapat ataupun  hujah  dengan  tetap  melihat  realitas  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat. Adapun hasilnya tertuang dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
15 MYA (50 tahun), Ketua Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah, Wawancara, 29 Januari 2020)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Mengenai  bentuk  unjuk  rasa  ternyata  terdapat  perbedaan  pandangan  ulama dalam  melihat  hukumnya.  Dalam  hal  ini  terdapat  tiga  pendapat  berbeda  dengan  hujah masing-masing.  Ada  yang  mengharamkan  bentuk  unjuk  rasa  secara  mutlak  dan  ada yang  membolehkan.  Ada  pula  yang  merinci  bahwa  tidak  semua  bentuk  unjuk  rasa  itu diharamkan,  akan  tetapi  sebagian  bentuknya  ada  yang  diperbolehkan.  Dewan  Syariah Wahdah  Islamiyah  dalam  hal  ini  menetapkan  setelah  melalui  proses  yang  panjang bahwa  hukum  unjuk  rasa  ditetapkan  hukumnya  berdasarkan  pada  bentuk,  konten  dan isinya.  Dengan  demikian,  ada  unjuk  rasa  yang  terlarang  dan  ada  pula  yang diperbolehkan. Sehubungan dengannya, maka pandangan Dewan Syariah mengenai hal tersebut  termaktub  dalam  Surat  Keputusan  (SK)  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah Nomor:  D.021/QR/DSR-WI/I/1434  tentang Hukum  Demonstrasi .  Adapun  surat keputusan ini terbit pada tanggal 21 Muharram 1434 H/ tanggal 5 Desember 2012 M.
Ketetapan yang dimaksud dalam surat keputusan di atas adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum
1) Demonstrasi  adalah  tindakan  bersama  berupa  pawai  dan  sebagainya  dengan membawa  panji-panji,  poster-poster  serta  tulisan-tulisan  yang  merupakan pencetusan perasaan atau sikap mengenai suatu masalah.
2) Demonstrasi merupakan salah satu sarana buat mencapai tujuan sehingga harus dipandang secara komprehensif antara tujuan dan cara pelaksanaannya.
b. Ketentuan Khusus
1) Berdemonstrasi  dengan  tujuan  menuntut  perkara  yang  dilarang  oleh  Allah  dan Rasulullah, hukumnya haram.
2) Berdemonstrasi  secara  anarkis  dengan  melakukan  perusakan  terhadap  fasilitas umum  atau  khusus  atau  mencederai  fisik  atau  mengancam  jiwa  atau mengganggu kepentingan umum, hukumnya haram.
3) Berdemonstrasi  dengan  tujuan  menuntut  perkara  yang  dibolehkan  didalam agama  Islam,  dilakukan  dengan  cara  damai,  tidak  anarkis  dan  tidak  melanggar kaidah-kaidah  syariat,  akan  dibahas  kasus  perkasus  untuk  menentukan hukumnya.
4) Melakukan  kegiatan  dakwah  ditengah  keramaian  dan  tempat-tempat  umum tanpa mengganggu ketertiban, hukumnya boleh.
5) Menghimbau kepada Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah agar melakukan kegiatan  dakwah  umum  dengan  turun  ke  lapangan  secara  lebih  intensif  dalam rangka penyebaran dakwah yang lebih menyeluruh 16 .
Ketetapan  di  atas  lahir  dengan  memperhatikan:  1)  Hasil Liqo’  Ilmi Dewan Syariah  III  pada  hari  Sabtu,  tanggal  20  Zulkaidah  1434  H/  6  Oktober  2012  M;  2)
16 Tim  Metodologi  Ijtihad  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Wahdah  Islamiyah, Himpunan  Keputusan Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah , edisi II (Makassar: Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah, 2019), h. 25- 26.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Penjelasan  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  tentang  Pemilihan  Umum  dalam  buku Himpunan Keputusan Dewan  Syariah Wahdah Islamiyah halaman 1; 3) Makalah Prof. Dr.  Nasir  al-‘Umar  pada  tanggal  1  Safar 1434  H/  15  Desember  2012  M,  yang  dimuat oleh website www.almoslim.net. Makalah tersebut berjudul; ”كابرلا ىوتف مهفن تىح”.
Adapun  poin  penting  yang  menjadi  pertimbangan  Dewan  Syariah  Wahdah Islamiyah dalam menetapkan keputusan tersebut adalah:
1) Bahwa  berdemonstrasi  di  jalan  adalah  kegiatan  yang  diakomodasi  oleh  undang- undang  di  wilayah  Republik  Indonesia,  namun  tak  pernah  dicontohkan  oleh  ulama salaf dalam rangka mengingkari suatu kemungkaran;
2) Bahwa  berdemonstrasi  di  jalan  adalah  bagian  dari  sistem  demokrasi  yang  memberi manfaat  pada  satu  sisi,  namun  membawa  mudarat  yang  juga  tidak  ringan  pada  sisi lainnya;
3) Bahwa  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  sebagai  lembaga  yang  berwenang mengeluarkan keputusan fatwa tentang permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam,  khususnya  di  lingkungan  Wahdah  Islamiyah,  memiliki  kewajiban  untuk membahas permasalahan ini 17 .
Dalam Surat Keputusan Dewan Syariah tersebut di atas, dengan terang merinci mengenai  bentuk  unjuk  rasa  yang  dibolehkan  dan  bentuk  unjuk  rasa  yang  tidak dibolehkan.
1) Unjuk  rasa  yang  dilaksanakan  dengan  tujuan  menuntut  perkara  yang  dilarang  oleh Allah swt. dan Rasululllah saw. adalah hukumnya haram;
2) Unjuk  rasa  secara  anarkis  dengan  melakukan  perusakan  terhadap  fasilitas  umum ataupun  khusus  atau  mencederai  fisik  atau  mengancam  jiwa  atau  mengganggu kepentingan umum maka hukumnya haram;
3) Unjuk  rasa  dengan  tujuan  menuntut  perkara  yang  dibolehkan  dalam  agama  Islam, dilakukan  dengan  cara  damai,  tidak  anarkis  dan  tidak  melanggar  kaidah-kaidah syariah, adalah akan dibahas kasus perkasus dalam penentuan hukumnya;
4) Melakukan  kegiatan  dakwah  di  tengah  keramaian  dan  tempat-tempat  umum (termasuk unjuk rasa) tanpa mengganggu ketertiban maka hukumnya boleh. Kebolehan  berunjuk  rasa  dengan  bentuk  aksi  damai  dipertegas  dan  diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Dewan Syariah Nomor: D.003/QR/DSA-WI/II/1438 tentang Himbauan  dan  Arahan  Dewan  Syariah  Berkaitan  Aksi  Bela  al-Qur’an  dan Ulama pada tanggal 2 Safar 1438 H/ tanggal 2 November 2016 M. Surat Keputusan ini umumnya  memuat  imbauan  untuk  ikut  serta  melakukan  aksi  dengan  memperhatikan rambu-rambu dan aturannya, antara lain:
1) Mengimbau  kepada  kaum muslimin  yang  ikut  aksi  dan  unjuk  rasa  untuk  senantiasa mengikhlaskan niat hanya karena Allah swt. dan dalam rangka membela agama-Nya;
17 Tim  Metodologi  Ijtihad  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Wahdah  Islamiyah, Himpunan  Keputusan Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah, h. 25.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
2) Mengimbau  kepada  kaum  muslimin  yang  ikut  aksi  agar  tidak  mengikutsertakan kaum wanita dan anak-anak kecil;
3) Mengimbau  kepada  kaum  muslimin  yang  ikut  aksi  agar  memperbanyak  zikir  dan menjaga adab-adab Islami serta hak-hak jalan;
4) Mengimbau  kepada  seluruh  kalangan,  baik  yang  pro  maupun  yang  kontra  untuk senantiasa  menjaga  prinsip  ukhuwah  islamiyah  dan  menghargai  adanya  perbedaan ijtihad dan fatwa;
5) Mengimbau  kepada  seluruh  kaum  muslimin  untuk  memperbanyak  ibadah  dan  doa kepada  Allah  swt. agar  Aksi  Bela  Islam mendapatkan  rida-Nya  dan menjadi  sarana untuk kemuliaan dinul-Islam serta semoga kita dilindungi dari kemudaratan dan hal- hal yang tidak diinginkan bersama 18 .
Dari  beberapa  arahan  tersebut,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Wahdah Islamiyah melalui Dewan Syariah menetapkan bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dibolehkan adalah aksi unjuk rasa yang dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1) Unjuk  rasa  adalah  kebijakan  terakhir  yang  ditempuh  dalam  menyelesaiakan permasalahan yang ada setelah langkah musyawarah dan dialog dilakukan;
2) Perkara  yang  menjadi  tuntutan  dalam  unjuk  rasa  adalah  perkara  yang  dibolehkan dalam  agama  Islam.  Terlebih  dalam  rangka  membela  kemuliaan  Islam  dan  kaum muslimin;
3) Aksi  unjuk  rasa  dilaksanakan  secara  damai,  tidak  anarkis  dan  tidak  melanggar aturan-aturan yang berlaku, baik aturan syariat maupun aturan pemerintah;
4) Senantiasa meperhatikan dan menjaga adab-adab Islami selama aksi unjuk rasa. Keseluruhan  pandangan  tentang  unjuk  rasa  yang  dibolehkan  oleh  Dewan Syariah  Wahdah  Islamiyah  di  atas,  pada  dasarnya  semua  berangkat  dari  nas  dan argumentasi  yang  memadai,  atau  dengan  metode  istinbat  yang  jelas  yang  berpatokan pada  Al-Qur’an,  sunah,  ijmak,  dan  kias 19 .  Adapun  dalam  hal  ini,  secara  detail  di antaranya dengan mempertimbangkan:
1) Firman Allah swt. dalam Qs. al-Nisa’/4:59. Makna ayat ini mengejewantahkan akan ketaatan mutlak hanya kepada Allah swt. dan Rasul-Nya dan tidak kepada ulil Amri (ulama/umara).  Bentuk  aksi  unjuk  rasa  atau  aksi  damai  yang  dibolehkan  dalam syariat  adalah aksi  yang  tujuannya  dalam  rangka  ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasul- Nya yaitu menolong agama dan syariat-Nya;
2) Firman  Allah  swt.  dalam  Qs.  al-Shaff/61:14.  Makna  ayat  ini,  pada  dasarnya  yaitu dalam  melakukan  unjuk  rasa  atau  aksi  damai  tidak  ada  tendensi  apa-apa  yang
18 Tim  Metodologi  Ijtihad  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Wahdah  Islamiyah, Himpunan  Keputusan Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah , h. 52-53.
19 Islahuddin  Ramadhan  Mubaral,  Sulkifli  Herman,  and  Rahmat  Saputra,  "Metode  Istinbath Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  dalam  Menetapkan  Hukum  BPJS  Kesehatan  Mandiri." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1.1 (2020): 61.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bersifat  duniawi  atau  mengungkap  aib  orang  lain  atau  menghujat  pribadi-pribadi orang  lain.  Akan  tetapi  semuanya  terpanggil  dalam  rangka  membela  agama  Allah. Bentuk aksi dengan tujuan sepeti inilah yang dibolehkan dalam syariat.
3) Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim bin Aus al-Dari ra,  yang  berbunyi: “Dari  Abu  Ruqayyah  Tamim  bin  Aus  Ad-Daari,  ia  berkata bahwa  Nabi  saw.  bersabda,  “Agama  adalah  nasihat.”  Kami  bertanya,  “Untuk siapa?”Beliau  menjawab,  “Bagi  Allah,  bagi  kitab-Nya,  bagi  rasul-Nya,  bagi pemimpin-pemimpin  kaum  muslimin,  serta  bagi  umat  Islam  umumnya.”  (HR. Muslim) 20 .  Nas  ini  mengejawantahkan  makna  bahwa  bentuk  unjuk  rasa  atau  aksi damai  yang  dibolehkan  dalam  syariat  adalah  aksi  yang  dilakukan  dalam  rangka bernasehat kepada pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun swasta.
4) Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Said al-Khudri ra., yang berbunyi: “Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika  tidak  mampu  maka  rubahlah  dengan  lisannya,  jika  tidak  mampu  maka (tolaklah)  dengan  hatinya  dan  hal  tersebut  adalah  selemah-lemahnya  iman. (Riwayat  Muslim) 21 . Nas  ini  mengejewantahkan  makna  bahwa  bentuk  aksi  unjuk rasa dengan tujuan mengubah kemungkaran yang ada adalah dibolehkan. Cara yang bisa  ditempuh  oleh  mereka  yang  bukan  penguasa  (pengambil  kebijakan)  adalah mengubah kemungkaran dengan lisannya, dengan penyampaian-penyampaian.
5) Hadis  Nabi  saw.  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Tirmidzi  dari  Jabir  ibn  Abdillah , yang  berbunyi: “Adalah  Rasulullah  saw.  terkadang  menawarkan  irinya  ke  tempat wukuf, lalu berkata; “apakah ada orang yang sudi membawaku menemui kaumnya? Karena  sungguh  kaum  Quraisy  telah  melarangku  untuk  menyampaikan  firman Tuhanku”. (Riwayat Tirmidzi ).  Rasulullah  ketika  terhalangi  berdakwah  pada  kaum Qurays, beliau senantiasa mencari jalan lain untuk menyampaikan firman Tuhannya kepada  manusia  lainnya.  Unjuk  rasa  merupakan  bagian  sarana  penyampaian  pesan yang  ditolerir  dan  dibolehkan  oleh  negara  kita  maka  boleh  pemanfaatannya  dalam syariat selama bentuk aksi tetap dalam aturan dan ketentuannya.
6) Kaidah  Fikih,  yang  berbunyi: “Kemudharatan  dihilangkan  sebisa  mungkin,” 22
Kaidah  mengejewantahkan  makna  bahwa bentuk  aksi  unjuk  rasa  dimanfaatkan dalam  rangka  menghilangkan  kemudharatan  yang  ada  tanpa  menimbulkan kemudharatan  yang  lain.  Bentuk  aksi  semacam  inilah  yang  dibolehkan  dalam syariat.
20 Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, Ṣaḥīḥ Muslim; Kitāb al-īmān Bāb Bayān Anna al-Dīn al-Naṣīḥaḥ , nomor hadis 6109, h. 315.
21 Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, Ṣaḥīḥ Muslim; Kitāb al-īmān , nomor hadis 78, h. 69
22 Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad, al-Wajīz Īḍāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyyah (Beirut: Dāru al- Risālah al-‘Ālamiyyah, 1422), 258.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
7) Kaidah Ushul Fikih, yang berbunyi: “Hukum-hukum sarana sama dengan huhkum- hukum  tujuannya,” Kaidah  ini  menunjukkan  bahwa  sarana-sarana  yang  bisa dimanfaatkan  dalam  mewujudkan  hal  yang  wajib,  maka  sarana  tersebut  boleh bahkan  wajib  untuk  dimanfaatkan.  Mengubah  kemungkaran  adalah  wajib,  maka unjuk  rasa  dalam  rangka  mengubah  kemungkaran,  boleh  bahkan  wajib  untuk dimanfaatkan.
8) Kaidah Ushul Fikih, yang berbunyi: “Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga ada dalil yang menghramkannya,” 23 Kaidah ini merujuk makna bahwa aksi unjuk  rasa  adalah  hal  yang  tidak  diatur  secara  persis  oleh  syari’at  sebagaimana dengan  ibadah mahdhah yang  pelaksanaannya  harus  persis  dengan  contoh Rasulullah  saw.  Sarana  seperti  ini  hukum  asalnya  adalah  boleh  selama  tidak  ada dalil tegas yang melarang dan mengharamkannya.

## Wujud Pelaksanaan Unjuk Rasa Wahdah Islamiyah di Kota Makassar
Fikih  unjuk  rasa  (aksi  damai)  yang  ditetapkan  dan  direkomendasikan  oleh Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  secara  umum  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Surat  Keputusan  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  Nomor:  D.003/QR/DSA- WI/II/1438  tentang Himbauan  dan  Arahan  Dewan  Syariah  Berkaitan  Aksi  Bela  al- Qur’an  dan  Ulama .  Imbauan  dan  arahan  tersebut  disiarkan  kepada  para  kader  dan simpatisan  bahkan  kepada  kaum  muslimin  secara  umum.  Fikih  unjuk  rasa  yang dimaksud di antaranya sebagai berikut;
1. Niat yang baik.
Perlunya  memperbaiki  niat,  ikhlaskan  niat  karena  Allah  swt.  untuk  menjadikan unjuk  rasa  sebagai  salah  satu  wasilah  amar  makruf  nahi  mungkar  dalam  membela  dan menolong  agama  Allah  swt.  dan  juga  membela  sunah  Rasulullah  saw.  Niat  dalam sebuah  amalan  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting.  Dengannya,  kadar  amalan akan  terhitung  atau  bahkan  menjadi  penentu  diterima  atau  tertolak.  Sebagaimana Rasulullah  saw.  bersabda,  yang  berbunyi: “Dari  Umar  ra.  bahwa  Rasulullah  saw. bersabda,  “Amal  itu  tergantung  niatnya,  dan  seseorang  hanya  mendapatkan  sesuai niatnya.  Barang  siapa  yang  hijrahnya  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  maka  hijrahnya kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  dan  barang  siapa  yang  hijrahnya  karena  dunia  atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari) 24 . 2. Memperbanyak zikir.
Hendaknya  kaum  muslimin  yang  ikut  dalam  aksi  unjuk  rasa  agar  senantiasa membersamai dirinya dengan banyak berzikir kepada Allah swt. Dengan zikir kepada-
23 Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad, al-Wajīz Īḍāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyyah, 247.
24 Muhammad bin Ismāīl al-Bukhariy, Ṣaḥīḥ Bukhary; Kitāb Bad’i al-Wahyi Ilā al-Rasūl, nomor hadis 54, h. 3

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Nya, Allah swt. akan menurunkan keberkahan dalam aksi tersebut. Sebaliknya majelis atau perkumpulan yang jauh dari zikir kepada Allah swt., sesungguhnya adalah majelis yang jauh dari kemuliaan. Oleh sebab itu, perbanyaklah berzikir kepada Allah swt. agar aksi  unjuk  rasa  mendapat  keberkahan  dari-Nya.  Allah  swt.  berfirman  dalam  Qs.  Al- Jumu’ah/62: 10 25 .
3. Memperhatikan waktu salat jika telah tiba.
Salat  lima  waktu  sehari  semalam  adalah  di  antara  kewajiban  seorang  muslim yang  telah  ditetapkan  waktunya  oleh  Allah  swt.  Bagi  mereka  yang  memperhatikan waktu-waktu tersebut kemudian mengerjakannya diawal waktu, maka janji pahala yang luar  biasa  telah  menantinya.  Sebaliknya  bagi  mereka  yang  menunda-nunda pelaksanaannya  hingga  akhir  waktu,  sungguh  mereka  adalah  hamba  yang  lalai.  Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa senantiasa memperhatikan  waktu-waktu  salat  jika  telah  tiba  yang  selanjutnya  bersegera melaksanakan  salat  di  masjid-masjid  terdekat  atau  tempat  yang  disepakati  bersama. Sebaimana Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Nisa/4:103 26 .
4. Menjaga keamanan, tidak merusak dan mengganggu pengguna jalan.
Menjaga keamanan dalam aksi unjuk rasa adalah kewajiban setiap peserta aksi. Hendaknya  senantiasa  memberikan  hak  jalan  dan  penggunanya.  Menahan  diri  dari perusakan fasilitas umum.
5. Menyingkirkan gangguan, kotoran dan menjaga kebersihan.
Di  antara  kewajiban  kaum  muslimin  adalah  senantiasa  menjaga  kebersihan, menyingkirkan kotoran dan gangguan yang ada, termasuk ketika melakukan aksi unjuk rasa.
6. Senantiasa berkata yang baik, menjaga perinsip berukhuwah.
Menjaga  dan  menahan  lisan  agar  terkontrol  hanya  mngeluarkan  kata  yang dicintai  Allah  swt.,  menghindarkan  diri  dari  perkataan  keji  nan  mungkar.  Berjuang dalam  aksi  unjuk  rasa  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  berukhuwah.  Kebenaran ditegakkan tanpa hujatan dan anarkisme.
7. Tidak menghadirkan kaum yang lemah, wanita dan anak-anak.
Dewan  syariah  tidak  merekomendasikan  untuk  mengikutsertakan  kaum  lemah, wanita dan anak-anak dalam aksi unjuk rasa. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
8. Menghindarkan diri dari campur baur.
Jika sekiranya ada kaum wanita yang ikut serta dalam unjuk rasa atau aksi damai tersebut, sebaiknya menghindarkan diri dari campur baur demi menjauhkan fitnah yang mungkin terjadi. Rasulullah saw. senantiasa berupaya mencegah terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagaiamana dari Abu Hurairah
25 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya , h.554.
26 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya , 95.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ra. dia berkata  bahwa Rasulullah saw. bersabda; “Sebaik-baik barisan laki-laki adalah barisan  pertamanya  dan  seburuk-buruknya  adalah  barisan  akhirnya.  Sebaik-baik barisan  wanita  adalah  barisan  akhirnya  dan  seburuk-buruknya  adalah  barisan pertamanya.”  (HR.  Muslim) 27 . Hal  ini  menjadi  dalil  yang  terang  tentang  larangan syariat  terhadap  terjadinya  campur  baur  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Jika  masalah seperti  ini  terjadi  pelarangan  di  masjid  yang  merupakan  tempat  ibadah,  maka memberlakukan  ketentuan  ini  di  tempat  selainnya  tidak  diragukan  lagi  bahwa  hal tersebut lebih utama.
Imbauan  dan  arahan  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  berkaitan  dengan  aksi bela Al-Qur’an dan ulama dalam wujud surat keputusan yang diterbitkan pada tanggal 02 November 2016 disambut sorak gembira oleh seluruh kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah.  Pasalnya,  semangat  para  kaum  muslimin  untuk  memberikan  pelajaran kepada oknum pemerintahan DKI Jakarta ketika itu yang melakukan pelecehan tehadap Al-Qur’an dan ulama, kini mendapat ruang. Seluruh kader dan simpatisan bahkan kaum muslimin secara umum bersiap turun ke jalan demi menuntut keadilan di depan hukum. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar telah membersamai warganya dalam aksi unjuk rasa ini.
Ketua  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  dalam  orasinya  sangat  menekankan bahwa hadirnya kaum muslimin dalam aksi 411 adalah merupakan pemenuhan terhadap panggilan Allah swt. untuk menolong agama-Nya. Sebagaimana dalam tuturanya:
“Saudaraku  seakidah,  kalau  ada  yang  bertanya  siapa  yang  memanggil  kita untuk berkumpul di tempat ini? Maka kita katakan Allah swt… Dan hari ini kita  persaksikan  kepada  Allah  bahwa  kita  menjawab  panggilan  dari  Allah, jika ada yg bertanya kenapa mesti kita menolong agama Allah, Allah Maha Kaya  dan  Terpuji  namun  kita  menolong  agama  Allah  untuk  mendapatkan pertolongan  di  dunia  dan  di  akhirat  untuk  kita  istiqomah  sampai  bertemu dengan Allah swt….” 28 .
Senada  dengan  itu,  Gubernur  Sulawesi  Selatan,  Syahrul  Yasin  Limpo  juga menyemangati para peserta aksi dalam orasinya, yang berbunyi:
“Segala umat Islam yang hadir di tempat ini, kenapa kita hadir di tempat ini tidak  lain  karena  panggilan  iman  keislaman  kita,  karena  kita  punya  iman, Islam.  Itulah  gunanya  kita  berislam  untuk  membela  agama.  Islam menganjurkan untuk membela bangsa dan negara. Kenapa kita terjun seperti
27 Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, Ṣaḥīḥ Muslim; Bāb Taṣwiyah al-Ṣufūf , nomor hadis 440, 326.
28 Orasi  sekaligus  arahan  dan  himbauan  Ketua  Dewan  Syari’ah  Wahdah  Islamiyah  ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D pada Aksi Damai  411 di depan  kantor  gubernur Sulawesi Selatan.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ini, kenapa kita mau memberlakukan hukum bagi mereka yang melecehkan agama kita, karena kita Islam...” 29 .
Selain  itu,  Wali  Kota  Makassar  juga  menyeru  umat  Islam  untuk  senantiasa membela Islam, dengan tuturannya:
“Para  ulama  yang  dibanggakan  dan  seluruh  kaum  muslimin,  dalam penelitian  Indonesia,  orang  meneliti  tenang  apa  yang  mempersatukan Indonesia?  ternyata  Islam  yang  mempersatukan  Indonesia  dari  berbagai pulau,  di  TV  begitu  banyak  orang melihat  kita,  seluruh  masyarakat  melihat kita,  ada  perjuangan  demokrasi  yang  sangat  baik,  di  samping  kita  bersatu dalam  kedamaian,  Pemerintah  Kota  Makassar  berterima  kasih  pada  tanggal 4-11  begitu  kita  menjaga  persatuan,  agama  Islam,  dan  kedamain  kota Makassar  tercinta.  Di  aksi  2-12  ini  pula,  kita  sama-sama  membuktikan bahwa  umat  Islam rahmatan  lil  alamin ,  bersatu  dan  damai  berjuang  untuk kebenaran  merupakan  kewajiban  sebagai  umat  Islam.  Melihat  tanda  alam semakin  hari,  semakin  sore  semakin  sejuk,  ini  adalah  tanda  bahwa  rahmat Allah  telah  diberikan  kepada  kita  semua,  hari  ini  keberkahan  karena  kita membuktikan dalam sejarah bahwa Islam adalah pemersatu bangsa ini.” 30 .
Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menyatakan pula bahwa kader dan simpatisan menyambut  dengan  baik  imbauan  dan  arahan  tersebut  sehingga  tercipta  aksi  yang damai,  tentram  dan  menyejukkan  hati.  Menurut  Ketua  Senat  STIBA  Makassar,  ustaz Muhammad  Yusram,  Wahdah  Islamiyah  bisa  menjadi  cerminan  atau  contoh  bagi lembaga-lembaga  lain  dalam  melakukan  aksi-aksi  damai  semisalnya  di  kesempatan yang lain. Hal ini sebagaimana dituturkanya bahwa:
“Praktek  yang  terjadi  di  lapangan,  Dewan  Syariah  ketika  memberikan imbauan  dan  arahan  maka  hal  itu  ditindaklanjuti  dengan  baik  oleh  pihak lembaga (Wahdah Islamiyah) dalam dakwah dan kaderisasi. Di mana mereka yang ingin terlibat turun dalam aksi damai tersebut diberikan arahan-arahan dan  pencerahan  tentang  makna  amar  makruf  nahi  mungkar  yang  kita inginkan,  memperbaiki  niat,  tujuan,  akhlak  dan  adab  yang  tinggi  yang  kita junjung  selama  kita  melakukan  unjuk  rasa  tersebut.  Alhamdulillah,  secara umum  apa  yang  kita  saksikan  di  lapangan  cukup  menenangkan  hati  karena para kader bahkan simpatisan bisa mengindahkan imbauan dan menerapkan arahan-arahan  serta  aturan  yang  disebutkan  secara  umum.  Unjuk  rasa  atau aksi  damai  yang  terjadi  di  Makassar  dalam  dua  momentum  yaitu  aksi  411 dan  212  bisa  berlangsung  dengan  damai,  dan  semoga  bisa  memberikan dampak  yang  positif  serta  dapat  memberikan  pembelajaran  dan  pencerahan kepada  lembaga-  lembaga  lain  untuk  bisa  menjadikan  Wahdah  Islamiyah
29 Orasi  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Bapak  Dr.  Syahrul  Yasin  Limpo,  S.H.,  M.H.    (SYL) mengakhiri  Aksi  Damai  411  di  depan  kantor  gubernur Sulawesi  Selatan  yang  kemudian  ditutup  dengan sholat Ashar berjama’ah di sepanjang badan jalan.
30 Orasi  Walikota  Makassar  Bapak  Ir.  H.  Mohammad  Ramadhan  Pomanto  membersamai  Aksi Damai  212  di  lapangan  Karebosi  Makassar  yang  kemudian  ditutup  dengan  sholat  Ashar  berjama’ah  di sepanjang badan lapangan disertai dengan hujan pembawa rahmat.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sebagai  cerminan  atau  contoh  yang  baik  dalam  beraksi  damai  ke depannya.” 31 .
Sehubungan  dengan  pernyataan-pernyataan  di  atas,  ihwal  para  kader  dan simpatisan Wahdah Islamiyah yang ikut serta dalam aksi 411 dan 212 di Kota Makassar senantiasa  mengindahkan  imbauan  dan  arahan  Dewan  Syariah  terutama  kaitannya dengan fikih berunjuk rasa yang telah ditetapkan dan diedarkan Dewan Syariah. Untuk itu,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  hasil  penyiaran  kuesioner  “Aksi  Damai  411  dan  212  di Kota  Makassar”  yang  telah  disebar  oleh  penulis,  yakni  dengan  responden  yang berjumlah  52  kisaran  umur  19-50  tahunan  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang beragam.
Hasil  kuesioner  menunjukkan  realisasi  imbaun  dan  arahan  Dewan  Syariah Wahdah Islamuyah kepada kader dan simpatisan bahkan kaum muslimin secara umum. Para peserta aksi pada umumnya ikut serta atas dasar kesadaran  pribadi yang kemudian mendapat ruang dengan adanya instruksi dan mobilisasi dari ormas Wahdah Islamiyah. Mereka  datang  dalam  rangka  membela  agama  Allah,  menuntut  kesamaan  hukum terhadap  oknum  penista  Al-Qur’an.  Walhasil,  ditemukan  100%  dari  responden menunjukkan  hal  seperti  itu.  Selama  aksi  berlangsung  baik  411  maupun  212,  para peserta  senantiasa  memperhatikan  adab-adab  Islami  yang  telah  diajarkan  Rasulullah saw. dan menjadi konten edaran dan imbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
Hal tersebut dapat pula ditelusuri berdasarkan sajian tabel hasil survei lapangan terhadap responden di bawah ini.
Tabel IV.1 Hasil Survei Lapangan Realisasi Fikih Unjuk Rasa Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah.
No Uraian Persentase Responden (%) 1 Niat baik, ikhlas 100 2 Aman, tidak mengganggu jalan 94,1 3 Menyingkirkan gangguan 90 4 Kebersihan terjaga 98 5 Berkata-kata baik 100 6 Tak mengikutkan wanita dan anak-anak 49 7 Menjaga waktu sholat 100 8 Menghindarkan diri dari campur baur 96,1
Sumber: Kuesioner “Aksi Damai 411 dan 212 di Kota Makassar”.
Dari  tabel  di  atas  tampak  bahwa  hasil  survei  lapangan  realisasi  fikih  unjuk  rasa yang  telah  ditetapkan  dan  diedarkan  oleh  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  kepada
31 Muhammad Yusran Anshar (50 tahun), Ketua Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah, Wawancara , 29 Januari 2020)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
para kader dan simpatisan serta kepada  kaum muslimin secara umum.  Adapun berikut ini diuraian refleksinyanya secara singkatnya:
1. 84,3%  responden  mengakui  bahwa  peeserta  aksi  damai  senantiasa  mengiringi  aksi dengan  memperbanyak  zikir  kepada  Allah  swt.,  sisanya  13,7  %  hanya  kadang- kadang saja;
2. 94,1%  responden  menyatakan  bahwa  aksi  411  dan  212  tidak  mengganggu  jalanan bahkan 90 % di antaranya berusaha menyingkirkan gangguan-gangguan yang mereka dapati di jalanan sepanjang aksi;
3. 98%  responden  menyatakan  bahwa  peserta  aksi  damai  senantiasa  menjaga kebersihan sepanjang aksi berlangsung;
4. 100%  responden  menjadi  saksi  bahwa  peserta  unjuk  rasa  senantiasa  menjaga lisannya sehingga yang terlontar hanyalah kata-kata yang baik;
5. 49%  responden  menyatakan  tidak  ada  sama  sekali  kaum  lemah,  wanita  dan  anak- anak  yang  diikutkan  dalam  aksi  damai.  Selebihnya  39,2%  mengakui  kerberadaan kaum lemah, wanita dan anak-anak walau hanya sebatas ikut-ikutan atau berasal dari lembaga lain;
6. 100%  responden  mengaku  tetap  memperhatikan  waktu  salat  jika  telah  tiba.  Salat Asar  diunaikan  secara  berjemaah  di  depan  Kantor  Gubernur  Sulawesi  Selatan  pada Aksi 411 dan di lapangan karebosi pada Aksi 212.
7. 96,1%  reponden  mengakui  senantiasa  menghindarkan  dirinya  dari  campur  baur dengan lawan jenis selama aksi damai berlangsung.
Kesimpulan  dari  persentase  rata-rata  realisasi  fikih  aksi  unjuk  rasa  Dewan Syariah  adalah  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  aksi  damai  Wahdah  Islamiyah  di Kota Makassar  yang mencapai 90,90% akan keberhasilannya.  Keberhasilan yang luar biasa tersebut juga pada dasarnya merupakan wujud dari pembinaan dan pembentukan karakter  kader  dan  binaan  sehingga  mampu  dimobilisasi  dengan  baik.  Baik  secara langsung  oleh  para  komando  lapangan  ataupun  secara  tidak  langsung  melalui  surat edaran dan imbauan dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

## Kiat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menangani Unjuk Rasa yang Anarkis
Di  antara  saran  dan  rekomendasi  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  dalam menangani unjuk rasa yang anarkis adalah di antaranya sebagai berikut:
1. Senantiasa  mengingatkan  kepada  siapa  saja  yang  turun  dan  ikut  serta  dalam  aksi damai atau unjuk rasa dalam hal apapun hendaknya memperbaiki niat dan senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami.
2. Berpedoman  pada  aturan  berunjuk  rasa  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dan Kepolisian Negara dalam perundang-undangan.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
3. Merujuk  kepada  fikih  unjuk  rasa  yang  ditetapkan  dan  difatwakan  oleh  para  ulama yang  muktabar  termasuk  di  antaranya  fikih  unjuk  rasa  yang  telah  ditetapkan  oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
4. Memahamkan  para  peserta  unjuk  rasa  bahwa  aksi  damai  ini  hanyalah  upaya  dan usaha,  sedangkan  hasilnya  hanya  Allah  yang  tahu.  Oleh  karena  itu,  tidak diperbolehkan  adanya  pemaksaan  kehendak  dan  menganggap  aksi  ini  adalah  satu- satunya solusi sehingga melakukan kekerasan yang menimbulkan korban yang tidak perlu, hanya merugikan umat Islam dan mendatangkan mudarat.
5. Ketika  terlihat  ada  kontra  produktif  dan  tidak  memberikan  hasil  yang  baik  maka dapat  ditempuh  dengan  cara/alternatif  lain  yang  ditempuh  sesuai  syariat  dan  sunah Nabi saw. sehingga berberkah. Syariat ini datang untuk menghilangkan mudarat dan memunculkan maslahat, namun ketika tidak mampu maka dianjurkan meminimalisir mudarat yang ada dan memunculkan maslahat yang diharapkan.
6. Menjadikan ulama sebagai panutan dan rujukan dalam melaksanakan aksi unjuk rasa. Arahan dan imbauannya senantiasa menjadi alat ukur dan timbangan sebelum, ketika dan setelah melakukan aksi.
7. Edukasi sejak dini kepada para generasi muda sebagai penerus dalam berbangsa dan bernegara.  Edukasi  tentang  pemahaman  mendasar  terhadap  syariat  Allah  swt. berlandaskan  Al-Qur’an  dan  sunah  Rasulullah  saw.  sesuai  pemahaman salaful ummah.
Berkaitan  dengan  edukasi  dini  tentang  syariat  Islam  terhadap  generasi  bangsa, Wahdah  Islamiyah  telah  melakukan  hal  tersebut  dengan  metode  yang  luar  biasa. Melalui program pembinaan intensif minimal dua jam setiap pekannya ternyata dengan izin  Allah  swt.  mampu  mendongkrak  kualitas  dan  kuantitas  generasi  muda  yang memiliki  pemahaman  mendasar  tentang  Islam  dan  aturan-aturannya.  Program pembinaan intensif ini biasa diistilahkan dengan “Tarbiyah.”
Tarbiyah dalam bahasa Arab bermakna “tanmiyatun” yang berarti pertumbuhan, pengembangan,  pembangunan.  Sasarannya  adalah  menumbuhkan,  mengembangkan, dan  membangun  manusia.  Tarbiyah  juga  berarti “tansyiatun” yaitu  peningkatan, pendidikan,  penumbuhan  dan  pengembangan.  Juga  bisa  dimaknai  dengan “ishlahun” yang  berarti  perbaikan.  Jadi,  tarbiyah  diharapkan  mampu  melakukan  perbaikan  dari pribadi yang kurang baik menjadi baik, pribadi yang baik dikembangkan dan dibangun.
Adapun  secara  terminologis  makna  tarbiyah  adalah  seperangkat  program  yang lengkap  yang  dibangun  di  atas  pinsip-prinsip  islam  untuk  membentuk  pribadi  muslim yang  ideal.  Pribadi  generasi  yang mukmin,  mushlih,  mujahid,  muta’awin  dan  mutqin (5M). Generasi  pelopor  menuju  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  menuju kesempurnaanya dengan izin Allah swt. 32 .
32 Tim  Mawad  Tarbiyah  Marhalah  Ta’rifiyah, Panduan  dan  Mawad  Tarbiyah  Ta’rifiyah (Makassar: Departemen Kaderisasi Wahdah Islamiyah, t.th.), 8.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Karakteristik tarbiyah yang merupakan kekhususan tersendiri yang menjadi nilai jual  dan  daya  tarik  kepada  generasi  muda  harapan  agama  dan  bangsa.  Adapun  nilai lebih yang dapat diperoleh dalam tarbiyah adalah:
1. Rabbaniyyah yaitu memiliki nilai-nilai ilahiyah baik dari sumbernya, konsep, tujuan maupun sasaran tarbiyah. Semuanya merujuk kepada yang difirmankan Allah dalam Al-Qur’an dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis-hadisnya;
2. Salafiyyah yang berarti merujuk kepada generasi terbaik yang menjadi acuan dalam mengakarkan  semangat  dan  sifat  mereka  dalam  kehidupan  dan  perjuangan menegakkan kalimat Allah;
3. Mutawasiniyyah yang artinya memberika tarbiyah secara seimbang kepada tiga unsur yang terdapat dalam diri manusia; akal, ruh dan jasad;
4. Syumuliyah bermakna  memberikan  tarbiyah  secara  menyeluruh  dari  berbagai aspek sehingga  muncul  generasi  multi  talenta  yang  memang  sangat  dibutuhkan  dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
5. Marhaliyyah memiliki  arti  bahwa  tarbiyah  yang  telah  dijalankan  selama  ini  adalah secara bertahap, dimlai dari hal yang paling dasar;
6. Istimrariyyah yaitu  tarbiyah  harus  dijalankan  secara  terus  menerus  tanpa  henti agar tujuan tarbiyah tercapai secara sempurna 33 .
Dengan demikian, generasi yang terbentuk melalui edukasi tarbiyah dengan izin Allah  akan  mampu  memahami  kondisi,  dan  tepat  dalam  mengambil  sikap.  Hal  ini merupakan  solusi  terhadap  problematika  kehidupan  termasuk  aksi  unjuk  rasa  yang merupakan  hasil  dari  reaksi  ketimpangan  antara  kebijakan  pemerintah  dengan kebutuhan masyarakat. Generasi semacam ini akan senantiasa menjadikan aturan syariat (fikih unjuk rasa) kemudian aturan pemerintah sebagai barometer dalam melaksanakan protes  kebijakan.  Pada  akhirnya  terciptalah  aksi  yang  akan  berlangsung  secara  damai, nyaman dan produktif.

## KESIMPULAN
Bentuk unjuk rasa yang dibolehkan oleh Dewan Syariah dan dilaksanakan  oleh Wahdah  Islamiyah  di  Kota  Makassar  adalah  unjuk  rasa  yang  memenuhi  beberapa ketentuan di bawah ini:
1. Unjuk  rasa  adalah  kebijakan  terakhir  yang  ditempuh  dalam  menyelesaiakan permasalahan yang ada setelah langkah musyawarah dan dialog dilakukan;
2. Perkara  yang  menjadi  tuntutan  dalam  unjuk  rasa  adalah  perkara  yang  dibolehkan dalam  agama  Islam.  Terlebih  dalam  rangka  membela  kemuliaan  Islam  dan  kaum muslimin;
3. Aksi  unjuk  rasa  dilaksanakan  secara  damai,  tidak  anarkis  dan  tidak  melanggar aturan-aturan yang berlaku, baik aturan syariat maupun aturan pemerintah;
33 Tim Mawad Tarbiyah Marhalah Ta’rifiyah, Panduan dan Mawad Tarbiyah Ta’rifiyah, h. 10-11

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
4. Senantiasa memperhatikan dan menjaga adab-adab Islami selama aksi unjuk rasa.
Wahdah  Islamiyah  dalam  melakukan  unjuk  rasa  di  Kota  Makassar  dalam  Aksi Damai 411 dan 212 merepresentasikan fikih unjuk rasa yang ditetapakan dan diedarkan oleh  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah.  Wa;hasil,  aksi  unjuk  rasa  berjalan  aman, damai, nyaman dan produktif. Di antara fikih unjuk rasa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Niat yang baik; 2) Memperbanyak zikir; 3) Memperhatikan waktu salat jika telah  tiba;  4)  Menjaga  keamanan,  tidak  merusak  dan  mengganggu  pengguna  jalan;  5) Menyingkirkan gangguan, kotoran dan menjaga kebersihan; 6) Senantiasa berkata yang baik,  menjaga  prinsip  berukhuwah;  7)  Tidak  menghadirkan  kaum  yang  lemah,  wanita dan anak-anak; 8) Menghindarkan diri dari campur baur.
Adapun  persentase  rata-rata  realisasi  fikih  aksi  unjuk  rasa  Dewan  Syariah sebagai  wujud  pelaksanaan  aksi  damai Wahdah  Islamiyah  di  kota  Makassar  mencapai 90,90%. Keberhasilan yang luar biasa ini adalah merupakan manifestasi dari pembinaan dan pembentukan karakter kader dan binaan sehingga mampu dimobilisasi dengan baik. Baik  secara  langsung  oleh  para  komando  lapangan  ataupun  secara  tidak  langsung melalui surat edaran dan himbauan dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Muhammad  Ṣidqī  ibn. al-Wajīz  Īḍāhi  Qawāid  al-Fiqhi  al-Kulliyyah ,  Beirut: Dāru al-Risālah al - ‘Ālamiyyah, 1422 H.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Departemen  Agama  RI. al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Bandung:  PT.  Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
Komaruddin, Kamus Istilah Skripsi dan Tesis. Bandung; Angkasa, 2009.
Mubarak,  Islahuddin  Ramadhan,  Sulkifli  Herman,  and  Rahmat  Saputra.  "Metode Istinbath  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  dalam  Menetapkan  Hukum  BPJS Kesehatan  Mandiri." BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 1.1 (2020): 60-78.
Pranadji,  Tri.  “Aksi  Unjuk  Rasa  dan  Radikalisme  serta  Penanganannya  dalam  Alam Demokrasi  di  Indonesia.” Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi 26  no.  2  (2008): 132-143.
Suhendri.  “Hak  Kebebasan  Berpendapat  dan  bereksperi  dalam  ruang  Publik  di  Era Digital.” ‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 4, no.3 (2020): 37- 48. Sugiono. Metode  Penelitian:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Cet.  XI; Bandung: CV. Alfa Beta, 2011.
Tempo, Rachmat Bin Badani., Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Saifullah Bin Anshor. Tinjauan Fikih  Terhadap  Nasihat  kepada  Penguasa.  NUKHBATUL'ULUM:  Jurnal  Bidang Kajian Islam 5 No. 2 (2019), 106-124.
Tim Mawad Tarbiyah Marhalah Ta’rifiyah. Panduan dan Mawad Tarbiyah Ta’rifiyah , Makassar: Departemen Kaderisasi Wahdah Islamiyah, t.th.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tim  Metodologi  Ijtihad  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Wahdah  Islamiyah. Himpunan Keputusan  Dewan  Syari’ah  Wahdah  Islamiyah ,  edisi  II,  Makassar:  Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah, 2019.
Umar,  Muhammad.  Meredam  amarah  Terhadap  pemerintah  Menyikapi  Kejahatan penguasa  Menurut  Alquran  dan  Assunnah.  Pekalongan;  Pustaka  Sumayyah, 2006.
Yasid,  H.  Abu.  Fiqh  Today  1:  Fatwa  tradisional  untuk  Orang  Modern  Fikih Kontroversial. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
Yudisia,  Sinta  dan Tim  FLP. SPIRIT  212;  Cinta  Ini  Menyatukan  Kita. Jakarta:  Forum Lingkar Pena (FLP), 2017.