Membangun Kapasitas Tata Kelola Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
The Building Governance Capacity for Labor Inspection in Occupational Safety and Health (OSH)
Mochammad Rozikin 1*
*1 Fakultas Administrasi Negara,
Malang, Jawa Timur, Indonesia *email:
mochrozikin@ub.ac.id

## Abstrak
Persoalan  pelaksanaan  pengawasan  ketenagakerjaan  bidang  K3  nasional  mencakup dua aspek utama, yaitu tata kelola dan peningkatan kapasitas. Kedua pokok utama persoalan tersebut berhubungan dengan lemahnya kesadaran pentingnya penerapan SMK3  di  tempat  kerja,  lemahnya  pemahaman  K3  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia,  lemahnya  sanksi  pidana  terkait  K3,  cakupan  pengawasan  K3  yang  relatif rendah,  tumpang  tindihnya  regulasi  teknis  K3  antar  lembaga,  lemahnya  kualitas, kuantitas  dan  kompetensi  K3,  serta  belum  sinergis  dan  terintegrasinya  sistem operasional pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Penulis menganalisis data empiris serta me-reviu penelitian terdahulu menggunakan kerangka prisma flow sistematik,  dan  menyandingkannya  dengan  teori  konsep  mendasar  tata  kelola, peningkatan kapasitas, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hasil analisis menghasilkan suatu kerangka kerja hipotetik dalam membangun kapasitas tata kelola pengawasan ketenagakerjaan  bidang  K3.  Hal  ini  membutuhkan  intervensi  strategis  kepada kapasitas sumber daya manusia, organisasi dan kelembagaan, serta tata kelola yang perlu dikonstruksikan bersama atas dasar kesepakatan prinsip keterlibatan bersama. Sehingga,  selama  proses  pengelolaan  dan  pelaksanaan  berlangsung,  masing-masing stakeholders/aktor dapat adaptif, sistem serta pelaksanaan pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, di mana keberlanjutan dan umpan balik dari akumulasi proses dapat menekan  dampak  dan  pengaruh  ketidakpastian  dan  dinamika  lingkungan ketenagakerjaan yang bergerak dinamis.

## Kata Kunci:
Tata Kelola,
Peningkatan Kapasitas, Jejaring Kelembagaan, Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keywords : Governance, Capacity Building, Institutional Networks, Labor Inspection, Occupational Safety and Health

## Abstract
The issue of implementing national K3 labor inspection includes two main aspects, namely governance and capacity building. The two main issues relate to weak awareness of the importance of implementing OSHMS in the workplace, weak understanding of K3 as part of  human  rights,  weak  criminal  sanctions  related  to  K3,  relatively  low  coverage  of  K3 supervision, overlapping technical K3 regulations between institutions, weak quality, quantity and competence of K3, as well as the lack of synergy and integration of the operational supervision  system  between  the  central  and  regional  governments.  The  author  analyzes empirical data and reviews previous research using a systematic flow prism framework, and juxtaposes it with the fundamental theoretical concepts of governance, capacity building and  labor  inspection.  The  results  of  the  analysis  produce  a  hypothetical  framework  for building capacity for labor inspection governance in the K3 sector. This requires strategic intervention  in  human  resource  capacity,  organizations  and  institutions,  as  well  as governance  that  needs  to  be  jointly  constructed  on  the  basis  of  an  agreement  on  the principle  of  joint  involvement.  So,  during  the  management  and  implementation  process, each stakeholder/actor can be adaptive, the system and implementation of supervision can be  more  effective  and  efficient,  where  continuity  and  feedback  from  the  accumulated process can reduce the impact and influence of uncertainty and the dynamics of a dynamic workforce environment.

## PENDAHULUAN
Pengawasan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  merupakan aspek  penting  dalam  menjamin  keselamatan  dan kesehatan  kerja  (K3)  di  berbagai  sektor  industri.
Pentingnya  pengawasan  ini  telah  diakui  oleh  berbagai penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  tata  kelola  yang baik  dapat  meningkatkan  efektivitas  implementasi kebijakan K3 (Grindle & Hilderbrand, 1995; Emerson &
Gerlak,  2014).  Namun  demikian,  masih  banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya  kesadaran  tentang  pentingnya  K3  dan rendahnya  pemahaman  tentang  hak  asasi  manusia terkait  K3  (Kemenaker  RI,  2022).  Dengan  demikian, diperlukan  upaya  yang  lebih  komprehensif  untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di bidang K3. Tantangan  utama  dalam  pengawasan  K3  di  Indonesia adalah  kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  tentang pentingnya  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Hal ini terlihat dari masih banyaknya pimpinan perusahaan yang belum memahami SMK3 secara kontekstual (Kemenaker RI, 2022). Selain itu,  sanksi  pidana  terkait  K3  yang  lemah  juga  menjadi hambatan  dalam  menciptakan  efek  jera  bagi  pelanggar (Lala,  2018).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peningkatan kapasitas  baik  dari  sisi  kelembagaan  maupun  sumber daya  manusia  untuk  meningkatkan  efektivitas pengawasan K3.
Pada  konteks  kelembagaan,  tata  kelola  yang  baik menjadi  kunci  dalam  mengatasi  berbagai  tantangan dalam pengawasan K3. Kajian menunjukkan bahwa tata kelola  yang  adaptif  dapat  membantu  mengatasi ketidakpastian dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah (Emerson & Gerlak, 2014). Hal ini dapat dicapai melalui  peningkatan  sinergi  dan  integrasi  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  pelaksanaan pengawasan K3. Kemenaker RI (2022) mengidentifikasi bahwa  salah  satu  kendala  utama  adalah  kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan memberikan  solusi  terhadap  berbagai  permasalahan dalam  pengawasan  ketenagakerjaan  di  bidang  K3. Dengan  menggunakan  kerangka  teori  tata  kelola  dan peningkatan  kapasitas,  penelitian  ini  berupaya  untuk memberikan  rekomendasi  strategis  yang  dapat diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan
kontribusi  nyata  dalam  meningkatkan  efektivitas pengawasan K3 di Indonesia (Buyanaya, 2020).
Kajian  ini  juga  menekankan  pentingnya  pembangunan kapasitas dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Peningkatan  kualitas,  kuantitas,  dan  kompetensi pengawas K3 menjadi fokus utama dalam upaya ini. Data menunjukkan bahwa jumlah pengawas dan ahli K3 yang ada  saat  ini  tidak  sebanding  dengan  jumlah  objek pengawasan  yang  mencapai  jutaan  (Kemenaker  RI, 2022). Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar  dalam  pelatihan  dan  pengembangan  kompetensi pengawas  K3  untuk  memastikan  bahwa  mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya (Mukhlis et al., 2021).
Selain aspek kelembagaan, penelitian ini juga menyoroti pentingnya  peran  jejaring  sistem  aturan  dalam pengawasan  ketenagakerjaan.  Sistem  aturan  yang  kuat tidak hanya memberikan dasar hukum yang jelas tetapi juga menjamin hak-hak sosial tenaga kerja dan kepastian hukum bagi pelanggar. Jejaring ini mencakup hubungan kelembagaan  antar  pemangku  kepentingan  yang  dapat memperkuat implementasi K3 di lapangan (Richthofen, 2002).  Dengan  demikian,  penguatan  jejaring  sistem aturan  menjadi  salah  satu  langkah  penting  dalam meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.
Pada  upaya  mengatasi  berbagai  tantangan  dalam pengawasan K3, penelitian ini juga mengusulkan adanya pendekatan  kolaboratif  antara  berbagai  pemangku kepentingan.  Pendekatan  ini  melibatkan  pemerintah, industri,  dan  masyarakat  dalam  upaya  bersama  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  K3. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja  yang  lebih  aman  dan  sehat  bagi  seluruh  tenaga kerja (Pratama et al., 2019).
Pengawasan ketenagakerjaan di bidang K3 di Indonesia memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan kolaboratif.  Dengan  memperkuat  tata  kelola, meningkatkan  kapasitas,  dan  mengembangkan  jejaring sistem  aturan  yang  kuat,  diharapkan  pengawasan  K3
dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien.  Penelitian  ini memberikan  berbagai  rekomendasi  yang  dapat diterapkan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi tenaga kerja dan industri di Indonesia .

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis data  sekunder  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber resmi.  Data  utama  berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan publikasi jurnal ilmiah terkait ketenagakerjaan. Analisis data dilakukan dengan mengolah dan menyajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Kecelakaan Kerja
Pembahasan  ini  mencakup  beberapa  aspek  utama terkait  pengawasan  ketenagakerjaan  di  bidang  K3, termasuk  tingkat  kecelakaan  kerja,  penguasaan teknologi,  serta  regulasi  dan  program  K3.  Data-data berikut  ini  diolah  dari  laporan  Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tingginya  angka  kecelakaan  kerja  di  Indonesia menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan implementasi  standar  K3  yang  lebih  baik.  Data menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2021,  terdapat 7.298 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban mencapai 9.224  jiwa.  Jumlah  ini  meningkat  dibandingkan  tahun sebelumnya  yang  hanya  mencapai  4.287  kasus. Peningkatan  ini  menunjukkan  perlunya  peningkatan kesadaran dan penerapan SMK3 di tempat kerja.
Tabel 1. Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja Nasional Tahun 2019-2021
Tahun Kasus Kecelakaan Kerja (KK) Korban KK 2019 15.486 13.519 2020 6.037 4.287 2021 7.298 9.224
Selain kecelakaan kerja, kasus keracunan dan penyakit akibat kerja juga perlu mendapat perhatian khusus. Pada tahun 2021, terdapat 33 kasus keracunan dan 6 kasus penyakit  akibat  kerja.  Angka  ini  menunjukkan peningkatan  signifikan  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan perlunya pengawasan yang  lebih  ketat  terhadap  bahan-bahan  berbahaya  di tempat kerja
Tabel 2. Jumlah Kasus Keracunan dan Penyakit Akibat Kerja Nasional Tahun 2019-2021
Tahun Kasus Keracunan Kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) 2019 3 48 2020 1 81 2021 33 6

## Peraturan dan Kebijakan Ketenagakerjaan
Kemenaker mencatat adanya lebih dari 160 peraturan yang mendasari penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan pada tingkat nasional. Hal ini mencakup peraturan tentang pengupahan, diskriminasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Pengawasan yang efektif dan implementasi regulasi yang konsisten sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kerja yang telah ditetapkan.
Tabel  3.  Peraturan  Perundang-Undangan  Berdasarkan Aspek dan Lingkup Bidang Ketenagakerjaan
Kategori Regulasi Kategori Regulasi Sistem Pengawasan 10  Pengupahan 11 Pelaksanaan Pengawasan 13  Diskriminasi 2 Sumber Daya Manusia Pengawasan 10  Perempuan & Anak 2 Kelembagaan 7 Waktu Kerja 9 Pengawasan Internal 9  Cipta Kerja 3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 42  Mogok Kerja 1 Jaminan Sosial & Kesehatan 31  Pidana 4 Hubungan Industrial 21 Penguasaan Teknologi dan Program

## Kemenaker
Teknologi dan keterampilan juga menjadi faktor kunci dalam  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja  di Indonesia.  Pada  tahun  2022,  tingkat  penguasaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  di  kalangan penduduk  usia  15-59  tahun  mencapai  75,16%,
meningkat  menjadi  79,03%  pada  tahun  2023. Penguasaan komputer di rumah tangga juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan TIK menjadi semakin penting dalam pasar kerja  yang  semakin  digital  dan  terintegrasi  dengan teknologi.
Pertumbuhan ekonomi nasional juga berpengaruh pada dinamika  ketenagakerjaan.  Laju  pertumbuhan  Produk Domestik Bruto (PDB) sektor manufaktur pada tahun 2023  berada  pada  angka  4,64%,  sedikit  menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,89%. Meskipun demikian, pertumbuhan ini masih memberikan  dampak  positif  terhadap  penyediaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran di berbagai daerah di Indonesia.
Program-program yang dilakukan oleh Kemenaker dan pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga sangat beragam. Hingga tahun 2021, Kemenaker telah melaksanakan lebih dari 27  program  yang  terkait  dengan  K3  dan  menjalin  6 kerjasama  lintas  kementerian  atau  lembaga.  Selain  itu, terdapat  pula  standar  nasional  Indonesia  (SNI)  bidang K3  yang  diterapkan  untuk  memastikan  bahwa lingkungan kerja di Indonesia aman dan sehat bagi para pekerja.
Pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada penerapan  standar  K3,  tetapi  juga  mencakup  aspek- aspek lain seperti pengupahan yang adil dan bebas dari diskriminasi.  Pada  tahun  2022,  terdapat  sekitar  10 regulasi  yang  mengatur  sistem  pengawasan  dan pelaksanaan  pengawasan  ketenagakerjaan,  serta  31 regulasi  yang  terkait  dengan  jaminan  sosial  dan kesehatan.  Upaya  ini  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  hak-hak  pekerja  terlindungi  dan  kondisi  kerja yang layak dapat terpenuhi.
Implementasi  program  dan  regulasi  yang  diterapkan oleh  Kemenaker  dalam  bidang  K3  diharapkan  dapat memberikan  dampak  positif  terhadap  kondisi  kerja  di Indonesia.  Dengan  adanya  berbagai  program  dan regulasi yang telah diterapkan, diharapkan kondisi kerja
di  Indonesia  dapat  semakin  baik  dan  memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  program dan  regulasi  yang  diterapkan  dalam  bidang ketenagakerjaan di Indonesia .

## KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan  di  Indonesia  masih  memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tingginya angka kecelakaan kerja dan  penyakit  akibat  kerja  menunjukkan  perlunya pengawasan yang lebih ketat dan implementasi standar K3 yang lebih baik. Selain itu, peningkatan keterampilan teknologi  di  kalangan  tenaga  kerja  juga  penting  untuk menghadapi  dinamika  perubahan  industri.  Dengan adanya  berbagai  program  dan  regulasi  yang  telah diterapkan, diharapkan kondisi kerja di Indonesia dapat semakin  baik  dan  memberikan  perlindungan  yang memadai bagi para pekerja..

## REFERENSI
Ayub,  M.,  et.al..  (2021).  Penyebab  Terjadinya Pemogokan  Kerja.  Jurnal  Pemikiran  dan Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Hukum,  & Pengajarnya, 94-99.
BPS  (Badan  Pusat  Satistik  Indonesia),  (2024).  Data Statistik Nasional. Akses : https://www.google.com/url? sa=t&source=web&rct= j&opi=89978449&url =https:// www.bps.go.id/&ved=2ahUK Ewja8tjI- KaHAxU28Tg  GHQM4AkQQ  FnoECAg QAQ&usg=  AOvVaw  20NZ  QRSzeh4 P0FCurk MZYY.
Buyanaya, H. (2020). Pengawasan Ketenegakerjaan dan Prinsip  Good  Governance.  Jurnal  Proyuris, 142-156.
Djunaidi, D., & Alfitri, A. (2021). Dilema Industri Padat Modal  dan  Tuntutan  Tenaga  Kerja  Lokal  .
Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, 29-40. Dungga,  W.  A.,  &  Tome,  A.  H.  (2019).  Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan
Pengawasan  Ketenagakerjaan  di  Provinsi Gorontalo. Jambura Law Review, 1-21.
Emerson,  K.,  &  Gerlak,  A.  K.  (2014).  Adaptation  in Collaborative Governance Regimes. Environment Management, 768-781. Grindle,  M.  S.  (2001).  Good  Enough  Governance (Revisited). Harvard University: A Report for DFID  with  reference  to  the  Governance Target Strategy Paper, 2001.
Grindle,  M.  S.,  &  Hilderbrand,  M.  E.  (1995).  Building Sustainable  Capacity  in  The  Public  Sector: What Can Be Done? Public Administration & Development, 441.
Kemenaker  RI.  (2022).  Profil  Keselamatan  dan
Kesehatan  Kerja  Nasional  Indonesia  Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketanagakerjaan dan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  - Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Lala,  A.  (2018).  Pengawasan  Kesehatan  Tenaga  Kerja
Menurut PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Penerapan  SMK3.  Syntax  Literate  :  Jurnal Ilmiah Indonesia, 1-12.
Maulani,  R.  S.,  &  Yeni  Widyastuti,  M.  R.  (2018). Pengawasan  Ketenagakerjaan  di  Wilayah Serang  I  dalam  Pemenuhan  Hak  Atas
Pekerjaan  bagi  Penyandang  Disabilitas  di Kabupaten  Serang.  Prosiding  Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan UNTIRTA, pp. 173-186. Mukhlis,  M.,  et.al..  (2021).  Law  Terhadap  Dinamika Kebijakan  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan Di  Daerah.  PROSIDING  SNaIL  2021 SEMINAR NASIONAL ILMU LINGKUNGAN  Tata  Kelola  Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (pp. 88-102). Bandar Lampung: UNILA.
Pratama,  R.  A.,  B.  P.,  et.al..  (2019).  Injustice  During Night Work For Female Employees: A Lesson From  Samarinda,  Indonesia  [Ketidakadilan Saat  Bekerja  Pada  Malam  Hari  Bagi  Pekerja Perempuan: Suatu Pelajaran Dari Samarinda, Indonesia].  Indonesian  Journal  of  Law  and Ecomonics Review, 32-38.
Richthofen, V. W. (2002). Labour inspection: A Guide to  The  Profession.  London:  International Labour Organization.
Suhardi,  et.al..  (2020).  Dinamika  Permasalahan Ketenagakerjaan  dan  Pengangguran  di
Indonesia . Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 85- 94.
Tumangkar, T. (2020). Pengawasan Ketenagakerjaan di Bidang  Kesejahteraan.  Jurnal  Hukum  dan Dinamika Masyarakat, 70-81.
Verawaty, et.al.. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepuauan Riau Dalam Melakukan  Pengawasan  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3). Jurnal Magister Hukum Udayana, 859-871.