ISSN Cetak         : 2087-9423
ISSN Elektronik : 2620-309X

## STRATEGI PENGELOLAAN PENAMBANGAN PASIR LAUT YANG BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PULAU TUNDA, PROVINSI BANTEN)

## STRATEGY OF SUSTAINABLE SEA-SAND MINING (A CASE STUDY IN TUNDA ISLAND, BANTEN)
Wawan Wahyudi 1* , Etty Riani 2 , dan Syaiful Anwar 3 1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, FPIK-IPB, Bogor
2 Departemen Managemen Sumberdaya Perairan, FPIK-IPB, Bogor
3 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Faperta-IPB, Bogor *E-mail: wwnwhd@gmail.com

## ABSTRACT
Sea-sand  mining  in  small  island,  such  as  Tunda  Island,  was  potential  to  cause  environmental degradation. The  aim  of  this  research was  to  find  the  sustainable strategy  management  of  sea  sand mining  in  Tunda  Island.  This  research  was  conducted  by  interview  the  expert  respondents  that selected purposively and answering the questionnaires. The data obtained from questionnaires were analyzed  by  AHP.  The  result  showed  the  dominant  factors  that  must  be  considered  for  sustainable management  of  sand  mining  were  natural  resources,  government  policy,  and  socio-economic  of community.  Stakeholders  also  play  an  important  role  to  be  considered  for  sustainable  sand  mining including  the  government,  bussinessman,  communities  and  law  enforcers.  While  the  objectives  to  be prioritized  for  sustainable  sea  sand  mining  are  minimize  the  environmental  degradation,  ecosystem recovery and enhancement of beauty competitiveness of small island waters area where sand mining occur.  The  most  important  strategic  alternative  priorities  for  sustainable  sand  mining  management are  sand  mining  policy  revision,  law  enforcement  and  the  legal  consequences,  and  eco  friendly technology for sand mining.
Keyword: AHP, management, sand mining, suistainable, strategy, Tunda Island

## ABSTRAK
Penambangan  pasir  laut  di  pulau-pulau  kecil,  seperti  Pulau  Tunda,  Kepulauan  Seribu,  Jakarta berpotensi mengakibatkan degradasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi pengelolaan    penambangan  pasir  laut  di  perairan  Pulau  Tunda  yang  berkelanjutan.  Penelitian  ini dilakukan wawancara dengan responden ahli yang dipilih secara purposive, dengan bantuan kuesioner. Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  AHP.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  dominan yang harus diperhatikan pada pengelolaan penambangan pasir laut agar menjadi berkelanjutan adalah sumberdaya  alam,  kebijakan  pemerintah,  dan  sosial  ekonomi  masyarakat. Stakeholders yang  harus diperhatikan  agar  penambangan  pasir  laut  menjadi  berkelanjutan  adalah  pemerintah,  pengusaha, masyarakat dan penegak hukum. Adapun tujuan yang harus didahulukan agar penambangan pasir laut berkelanjutan, yakni reduksi degradasi lingkungan, pemulihan ekosistem dan peningkatan daya saing keindahan  wilayah  perairan  pulau  kecil  yang  pasirnya  ditambang.  Prioritas  alternatif  strategi  yang paling  penting  dalam  pengelolaan  penambangan  pasir  laut  agar  menjadi  berkelanjutan  adalah  revisi kebijakan  penambangan  pasir  laut,  penegakan  hukum  dan  sangsinya,  serta  teknologi  penambangan pasir ramah lingkungan.
Kata kunci: AHP, pengelolaan, penambangan pasir laut, berkelanjutan, strategi, Pulau Tunda

## I. PENDAHULUAN
Kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  merupakan  ekosistem  yang  memiliki
potensi  sumberdaya  yang  sangat  besar. Sumber  daya  yang  terdapat  di  dalamnya antara  lain  adalah  sumber  daya  hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan,
dan  jasa-jasa  lingkungan.  Sumber  daya hayati yang ada di perairan pesisir dan pulau- pulau  kecil  antara  lain  adalah  ikan,  terumbu karang,  padang  lamun,  mangrove  dan  biota laut  lain.  Sumber  daya  non  hayati  meliputi pasir,  air  laut,  mineral  dasar  laut.  Sumber daya  buatan  meliputi  infrastruktur  laut  yang terkait  dengan  kelautan  dan  perikanan,  dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air  yang  terkait  dengan  kelautan  dan perikanan  serta  energi  gelombang  laut  yang terdapat  di  wilayah  pesisir.  Salah  satu kabupaten  yang  mempunyai  wilayah  pesisir dan  pulau-pulau  kecil  adalah  Kabupaten Serang.
Kabupaten  Serang  merupakan  salah satu  dari  enam  kabupaten/kota  di  Provinsi Banten,  yang  terletak  di  ujung  barat  bagian utara  Pulau  Jawa  dan  merupakan  pintu gerbang  utama  yang  menghubungkan  Pulau Sumatera  dengan  Pulau  Jawa  dengan  jarak 70 km dari ibu kota negara. Secara geografis, wilayah  Kabupaten  Serang  terletak  pada koordinat 5º 50'– 6º 2' LS dan 105º 7'– 106º 22' BT.
Wilayah  pesisir  Kabupaten  Serang mempunyai  panjang  garis  pantai  120  km. Perairan  ini  di  sebelah  utara  berbatasan dengan  perairan  Laut  Jawa  dan  di  sebelah barat  berbatasan  dengan  perairan  Selat Sunda.  Kekayaan  alam  laut  dan  sumberdaya pesisir  yang  dimiliki  wilayah  ini  antara  lain berupa  sumberdaya  perikanan,  sumberdaya hayati  seperti  mangrove  (hutan  bakau), terumbu  karang,  padang  lamun,  termasuk bahan  tambang  lainnya  yang  memiliki  nilai ekonomi  tinggi.    Salah  satu  bahan  tambang yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  saat  ini dilakukan  eksploitasi  dalam  jumlah  yang cukup besar di perairan ini adalah pasir laut.
Menurut  Prihantono et  al .  (2016) tingginya  potensi  pasir  laut  dikarenakan wilayah  ini  berada  pada  pertemuan  Selat Karimata  dan  Selat  Sunda  yang  membawa sedimen-sedimen  dari  daerah  sekitar  selat tersebut.  Banyaknya  sungai  besar  yang bermuara  di  pantai  utara  Kabupaten  Serang
juga  menjadikan  perairan  di  pesisir Kabupaten  Serang  memiliki  sedimentasi yang  tinggi.  Oleh  karena  itu  maka  sebaran ketebalan  pasir  laut  di  Kabupaten  Serang berkisar  antara  0,5-13,8  m.  Menurut Saraswati (2005), Kabupaten Serang memiliki  potensi  cadangan  stok  pasir  laut layak tambang mencapai 3.7 miliar m 3 . Tingginya  potensi  pasir  laut  di Kabupaten  Serang,  membuat  sejak  tahun 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, mengusahakan  penambangan  pasir  laut  di wilayahnya.  Hal  ini  sekaligus  merupakan respon  dari  Pemerintah  Kabupaten  Serang untuk  ikut  serta  memenuhi  permintaan  pasir urug,  untuk  memenuhi  permintaan  pasir untuk  pembukaan  lahan  baru  ke  arah  pesisir di  berbagai  wilayah,  khususnya  di  DKI Jakarta (Kusumawati, 2008).
Salah  satu  wilayah  pertambangan pasir  laut  di  Kabupaten  Serang  adalah Perairan  Pulau  Tunda.  Pulau  Tunda  secara administratif terletak di Kecamatan Tirtayasa dengan posisi geografis berada pada kordinat 5° 48’ 43 “ LS dan 106° 16’ 47 “ BT dengan luas  289,79  ha.    Penambangan  pasir  laut  di wilayah  perairan  Pulau  Tunda  di  satu  sisi dapat  menjadi  sumber  pendapatan  daerah, namun di sisi lain juga dapat mengakibatkan terjadinya  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini berpotensi  untuk  mengancam  kelestarian sumberdaya  hayati  yang  ada  di  dalamnya, yang  dapat  merugikan  masyarakat  setempat. Namun penelitian terkait penambangan pasir tersebut  yang  dilakukan  hanya  sebatas menilai  volume  pasir  yang  boleh  ditambang dan  nilai  ekonomisnya  yang  dilakukan  oleh Kusumawati  (2008).  Penelitian  hidro- dinamika  yang  terkait  dengan  penambangan pasir  laut  dilakukan  oleh  Prihantono et  al . (2007),  serta  pada  penelitian  dampak penambangan  pasir  terhadap  rajungan dilakukan  oleh  Parluhutan  (2007),  namun penelitian  yang  terkait  dengan  bagaimana memformulasi  strategi  untuk  pengelolaan penambangan  pasir  yang  berkelanjutan belum  pernah  dilakukan.  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  strategi
pengelolaan    penambangan  pasir  laut  di perairan  Pulau  Tunda,  Kabupaten  Serang yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk merumuskan  strategi  pengelolaan  kegiatan penambangan pasir di wilayah perairan Pulau Tunda.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan  Juni  hingga  bulan  Agustus  2017. Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  perairan Pulau  Tunda,  Kabupaten  Serang-Provinsi Banten,  yang  merupakan  salah  satu  lokasi penambangan pasir laut di Provinsi Banten.

## 2.2.   Bahan dan Alat
Pengumpulan  data  primer  dilakukan melalui  pengamatan  langsung  di  lapangan tentang  pelaksanaan  penambangan  pasir. Adapun  data  yang  dikumpulkan  adalah proses  penambangan  pasir  laut,  personil penambang  pasir,  informasi  kesejahteraan masyarakat  Pulau  Tunda,  sara  bagi  hasil keuntungan  dengan  masyarakat,  dsb.   Selain pengamatan langsung pada penelitian ini juga dilakukan wawancara mendalam dengan para stakeholder yang  telah  ditentukan  secara purpossive sampling. Pengambilan data dari para stakeholder dilapang  dilakukan  dengan cara  melakukan  wawancara  mendalam  pada responden  ahli  yang  memenuhi  persyaratan yang  ditentukan  ( stakeholder ),  dengan bantuan kuesioner perbandingan ber- pasangan.  Selain itu juga pada penelitian ini, stakeholder juga diminta untuk  menentukan faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap penambangan  pasir  di  lapang.    Alat  bantu yang  digunakan  untuk  wawancara  dengan responden terpilih adalah kuesioner.

## 2.3.   Metode Penelitian
Analisa perangkingan variabel dengan  menggunakan  metode  AHP  di- lakukan  untuk  mendapatkan  strategi  pe- ngelolaan  dampak  lingkungan  pertambangan
pasir  laut.  AHP  adalah  salah  satu  metode yang  digunakan  membantu  menyelesaikan masalah  penambangan  pasir  laut  yang mengandung  banyak  kriteria  ( Multi-Criteria Decision Making ) yang dipelopori oleh Saaty pada  tahun  1970,  pada  penelitian  ini  faktor yang  berpengaruh  ditentukan  dari  hasil wawancara mendalam dengan para
stakeholder penambangan pasir laut. Adapun yang  dimaksud  dengan stakeholder menurut Hovland  (2005)  adalah  orang  maupun kelompok  yang  memiliki  kepentingan  atau terkena  dampak  dari  suatu  kegiatan.  Menurut Golder et  al. (2005) stakeholder merupakan penerima dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan.  Menurut  Crosby  (1992) stakeholder yang  diwawancara  hendaknya stakeholder utama,  yaitu  pihak  yang  berkepentingan langsung  dalam  kegiatan. Oleh  karena  itu maka  pemilihan  responden  dilakukan  secara purposive.

## 2.4.    Analisa Data
AHP  digunakan  dalam  penelitian  ini karena  terdapat  lebih  dari  satu  kriteria  yang perlu  dipertimbangkan  terkait  pemilihan faktor  utama  pada  pertambangan  pasir  laut. Pada  dasarnya,  AHP  bekerja  dengan  cara memberi  prioritas  kepada  alternatif  yang penting  mengikuti  kriteria  yang  telah ditetapkan  (Marimin,  2004).  AHP  juga memecah  berbagai  peringkat  struktur  hirarki berdasarkan tujuan, kriteria, sub-kriteria, dan pilihan atau alternative ( decompotition ). AHP juga  memperkirakan  perasaan  dan  emosi (psikologi  manusia)  sebagai  pertimbangan dalam  membuat  keputusan.  Suatu  set perbandingan  secara  berpasangan  ( pairwise comparison )  kemudian  digunakan  untuk menyusun  peringkat  elemen  yang  diper- bandingkan.
Langkah-langkah dasar dalam analisis  AHP  pada  penelitian  ini  adalah mendefinisikan  persoalan  dan  pemecahan masalah  yang  diinginkan.  Selanjutnya membuat  struktur  hirarki  secara  menyeluruh dan  membuat  matriks  berpasangan  untuk pengaruh  setiap  elemen  terhadap  elemen yang  setingkat  di  atasnya  yang  didasarkan
pada  judgement  pengambil  keputusan. Tahapan  berikutnya  adalah  melakukan perbandingan  berpasangan  untuk  mendapat- kan  segala  kemungkinan  pertimbangan ( judgement )  dari  semua  elemen  yang  di- bandingkan dan menghitung eigen value dan menguji  konsistensinya  dengan  menempat- kan  bilangan  1  pada  diagonal  utama, sedangkan  di  atas  dan  di  bawah  diagonal merupakan  angka  kebalikannya.  Apabila hasilnya  tidak  konsisten,  maka  dilakukan pengulangan  dalam  pengambilan  data,  serta melakukan  langkah-langkah  tersebut  untuk seluruh  tingkat  hirarki.  Tahapan  berikutnya adalah  menghitung  eigen  vector  (bobot  dari tiap elemen) dari setiap matriks perbandingan berpasangan,  untuk  menguji  pertimbangan dalam  penentuan  prioritas  elemen-elemen pada  tingkat  hirarki  terendah  hingga  tujuan tercapai. Tahapan terakhir adalah memeriksa konsistensi hirarki, apabila nilainya lebih dari 10%,  maka  penilaian  data  pertimbangan diulang kembali

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.   Hasil
Berdasarkan  hasil  pengamatan  awal yang  dilakukan  pada  penelitian  ini,  hasil studi  literatur  dan  hasil  wawancara  dengan pakar, maka pada penelitian ini disusun lima level  hirarki  untuk  masalah  pengelolaan penambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan, sebagai berikut :
Level  I merupakan  tujuan  utama ( ultimate  goal )  yang  hendak  dicapai,  yaitu model  pengelolaan  penambangan  pasir  laut yang berkelanjutan.
Level  II merupakan  hirarki  dari factor,  yaitu  prinsip-prinsip  yang  digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan dasar pemikiran  yang  sejalan  dengan  kerjasama stakeholder pada hirarki ketiga. Adapun yang menjadi  factor  yang  di  dalamnya  berisi prinsip-prinsip yang perlu mendapat prioritas adalah  sosek  masyarakat,  sumberdaya  alam, kebijakan  pemerintah,  sarana  dan  prasarana dan pendanaan.
Level  III merupakan  hirarki  dari stakeholder yang  harus  terlibat  dalam  upaya mencapai  model  pengelolaan  penambangan pasir laut yang berkelanjutan.  Ada beberapa stakeholder yang perlu dibandingkan tingkat kepentingannya  yakni  pemerintah,  masya- rakat,  institusi  lokal,  penegak  hukum, perguruan tinggi, pengusaha, LSM.
Level  IV merupakan  hirarki  dari tujuan  yang  berpengaruh  untuk  dapat mencapai  model  pengelolaan  penambangan pasir  laut  yang  berkelanjutan.  Beberapa tujuan  yang  perlu  diprioritaskan  adalah  re- duksi  degradasi  lingkungan,  peningkatan daya saing keindahan Pulau Tunda, perluasan lapangan  kerja,  minimasi  konflik,  dan pemulihan ekosistem.
Level  V merupakan  hirarki  dari alternative  yang  hendak  dicapai  dalam pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan.  Ada  beberapa  alternatif penting  yang  harus  diprioritaskan  menyang- kut  pengelolaan  penambangan  pasir  laut yakni  teknologi  penambangan  pasir  ramah lingkungan,  revisi  kebijakan  penambangan pasir  laut,  penegakan  hukum  dan  sangsi, rehabilitasi  ekosistem  laut  Pulau  Tunda  dan insentif dan disinsentif.
Dasar  dari  penyusunan  AHP  ini adalah untuk menetapkan skala prioritas dari pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan  berdasarkan  hirarki  yang  telah dibentuk.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap pendapat  pakar  yang  diwawancara  pada penelitian  ini,  didapatkan  skala  prioritas kepentingan  berdasarkan  keterlibatan  faktor dalam  pengelolaan  penambangan  pasir  laut yang  berkelanjutan.  Adapun  keterlibatan faktor  dari yang paling penting, hingga yang tidak penting, dapat dilihat pada Gambar 1.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data model  AHP,  dapat  disimpulkan  urutan prioritas  dari stakeholder dan  faktor  dalam pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan  dapat  dilihat  lebih  jelas  pada Gambar 2.
Gambar 1. Hirarki faktor pada pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan.
Gambar 2. Hirarki stakeholders pada pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan.
Tahap  berikutnya  pada  analisis  AHP adalah  menetapkan  skala  prioritas  tujuan pengelolaan  penambangan  pasir  laut  agar menjadi berkelanjutan. Berkenaan dengan hal ini  ada  lima  tujuan  pada  pengelolaan penambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan yang harus dinilai kepentingannya.
Gambar 3. Hirarki tujuan pada pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan.
Level IV dan Level V masing-masing meliputi  hierrarki  pengambilan  keputusan untuk  menetapkan  prioritas  alternatif  ke- bijakan  dari  masing-masing  tujuan,  dan hirarki  untuk  menentukan  prioritas  alternatif kebijakan  yang  paling  penting  dalam pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan. Hirarki alternatif dari pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan tersebut berada pada Level V.
Setelah  ditetapkan  prioritas  alternatif masing-masing  tujuannya,  selanjutnya    di- lakukan  penetapan  skala  prioritas  alternatif pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan.  Ada  lima  alternatif  dari pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang dinilai  kepentingannya.  Berdasarkan  hasil diskusi  dengan  pakar  didapatkan  lima alternative.  Kelima  alternatif  pengelolaan penambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan tersebut adalah teknologi penambangan pasir ramah  lingkungan,  untuk  revisi  kebijakan penambangan  pasir  laut,  penegakan  hukum dan  sangsi,  rehabilitasi  ekosistem  laut  Pulau Tunda  serta  insentif  dan  disinsentif.  Hasil analisis  terhadap  pendapat stakeholder diperoleh  urutan  skala  prioritas  dari  yang terbesar  sampai  terkecil  adalah  revisi  ke- bijakan  penambangan  pasir  laut,  penegakan hukum  dan  sangsi,  teknologi  penambangan pasir ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem  laut  Pulau  Tunda,  nsentif  dan disinsentif.
Gambar 4. Hirarki alternatif pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan.

## 3.2.   Pembahasan
Lima  level  hirarki  diperoleh  dari penelitian ini yang keseluruhannya ditujukan agar  mencapai  model  pengelolaan  penam- bangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan. Hirarki AHP ini dapat dilihat lebih jelas pada uraian di bawah ini.

## 3.2.1.   Hirarki Elemen Faktor
Lima  faktor  yang  berpotensi  dalam pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan yakni sosial ekonomi masyarakat,  sumberdaya  alam,  kebijakan pemerintah,  sarana  dan  prasarana  serta pendanaan.
Berdasarkan  skala  prioritas  tersebut di  atas  (Gambar  1)  memperlihatkan  bahwa dalam  pengelolaan  penambangan  pasir  laut yang  berkelanjutan,  ternyata  faktor  sumber- daya  alam  memiliki  pengaruh  yang  paling dominan.  Adapun  komponen  sumberdaya alam yang paling berpengaruh di sini adalah terdapatnya  pasir  laut  di  wilayah  studi  yang selanjutnya  dimanfaatkan,  serta  keberadaan ekosistem  pesisir  yang  sifatnya  sangat fragile,  yakni  ekosistem  terumbu  karang, ekosistem  padang  lamun  dan  ekosistem mangrove. Ketiga ekosistem tersebut berperan  sebagai spawning  ground,  nursery ground,  feeding  ground ,  sebagai  tempat berlindung.  Menurut  Vaske et  al. (2015); Murray et  al. (2011);  Donato et  al. (2011); serta  Tang et  al. (2013),  menyatakan ekosistem  padang  lamun  dan  mangrove merupakan  ekosistem  karbon  biru  yang berperan  dalam  meminimalisir  perubahan iklim.
Komponen  kebijakan  pemerintah merupakan komponen yang menjadi penentu baik  buruknya  dan  sekaligus  penentu kelestarian lingkungan akibat adanya kegiatan  eksploitasi  pasir  laut  dan  kegiatan pembangunan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan pernyataan  Nietzsche  (2000)  yang  mengata- kan  bahwa  terdapat  kekuatan  tarik  menarik antara  obyek  dengan  kekuatan  yang menguasainya.  Oleh  karena  itu  maka kekuatan  ini  dinamakan  sebagai  kehendak
untuk  berkuasa  (Nietzsche,  2002).    Hal  ini mengandung  arti  bahwa  pada  dasarnya pemerintah  sebagai  kekuatan  yang  me- nguasai  sumberdaya  alam,  termasuk  di dalamnya pasir laut, mempunyai kewenangan yang  penuh  untuk  menguasai,  dan  mengatur agar  pengelolaan  pasir  laut  tersebut  menjadi berkelanjutan. Menurut Mitchell et al. (2000) agar  kebijakan  pemerintah  dalam  pe- ngelolaan  lingkungan  berhasil  diimplemen- tasikan,  maka  perlu  adanya  kemitraan  antar stakeholder.
Kebijakan pemerintah tertuang dalam Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan, yang mengatur tentang pengelolaan  lingkungan  dalam  rangka  me- lestarikan  fungsi  lingkungan  hidup.    Oleh karenanya  dalam  kebijakan  tersebut  sudah diatur  berbagai  aspek,  mulai  dari  pe- rencanaan,  penataan  ruang,  pemanfaatan, pengembangan,  pemeliharaan  dan  pemulih- an,  pengawasan  dan  pengendalian  serta perlindungan  lingkungan.  Apabila  kebijakan tersebut  diimplementasikan  dengaan  baik, maka  lingkungan  akan  lestari.  Oleh  karena itu  maka  pemerintah  sebagai  pemegang kebijakan  harus  selalu  mengawal  agar kebijakan  tersebut  dapat  dijalankan  dengan baik,  sehingga  dapat  menjaga  lingkungan agar tetap lestari.
Hasil analisis ini AHP juga memperlihatkan  bahwa  aspek  kebijakan pemerintah  yang  terkait  dengan  pengelolaan penambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan, pada  umumnya  sering  mengacu  pada pendapatan asli daerah yang dapat mendanai berbagai  kegiatan.  Dana  dibutuhkan  sebagai modal  untuk  membiayai  pengadaan  dan pengelolaan  berbagai,  termasuk  di  dalamnya untuk membiayai pengelolaan  penambangan pasir  laut,  agar  menjadi  kegiatan  yang berkelanjutan.  Di  lain  pihak  kebijakan  pe- merintah  merupakan  upaya  untuk  men- dukung  kegiatan  pengelolaan  penambangan pasir  laut  yang  berkelanjutan  agar  dapat dilaksanakan secara lebih jelas yang tertuang dalam  peraturan-peraturan.  Hal  ini  sesuai
dengan  pendapat  David  (2013)  bahwa kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  satu  alat pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran.  Oleh  karena  itu  maka  kebijakan pemerintah  harus  didorong  agar  dapat diimplementasikan  dengan  baik,  sehingga bukan  hanya  lingkungan  yang  menjadi lestari,  namun  juga  sekaligus  dapat  me- nyediakan pendanaan untuk berbagai kegiatan,  mengingat  pada  analisis  AHP  ini pendanaan    juga  menjadi  urutan  skala prioritas yang keempat.
Penelitian  ini  memperihatkan  bahwa komponen  lain  yang  juga  sangat  penting dalam  pengelolaan  penambangan  pasir  laut yang  berkelanjutan  adalah  komponen  sosial dan ekonomi masyarakat.   Komponen sosial yang  paling  berpengaruh  pada  pengelolaan penambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan adalah  persepsi  dan  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan,  terutama  dalam  menjaga  agar ekosistem  fragile  di  wilayahnya  terjaga dengan  baik.    Menurut  Djogo et  al. (2003) persepsi  adalah  proses  pencarian  informasi yang  ditujukan  untuk  memahami  informasi tersebut,  yang  keudian  dapat  merubah pandangan seseorang terhadap suatu fenomena  yang  terjadi,  baik  yang  bersifat konotatif dan denotatif ,  menolak  atau menerima,  suka  atau  tidak  suka  terhadap obyek  yang  dihadapinya.    Oleh  karena  itu maka  komponen  persepsi  dan  partisipasi masyarakat  menjadi  salah  satu  komponen penentu  pada  terlaksananya  pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan.
Persepsi  akan  terbentuk  dari  hasil resultante  interaksi  antara  faktor  hereditas dengan  lingkungan  tempat  tinggalnya (Thordinke,  1968).  Oleh  karena  itu  maka persepsi  masyarakat  akan  timbul  setelah masyarakat  mengerti  akan  pentingnya sumberdaya  pesisir  berupa  ekosistem  yang fragile  di  satu  sisi  dan  penambangan  pasir laut  yang  berkelanjutan  pada  sisi  lainnya. Adanya  persepsi  masyarakat  tersebut, selanjutnya,  masyarakat  akan  berupaya secara  sukarela  untuk  mengelola  pe-
nambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan secara  bersama-sama.  Namun  demikian, manusia  juga  akan  memberi  persepsi  positif terhadap pengelolaan penambangan pasir laut yang  berkelanjutan,  apabila  pengelolaan penambangan pasir laut tersebut dapat mem- berikan  kesejahteraan  kepadanya,  namun lingkungan  tetap  lestari.  Sebaliknya  apabila penambangan  pasir  laut  tersebut  tidak mampu meningkatkan kesejahteraan, bahkan merusak  lingkungan,  yang  dirasakan  oleh masyarakat  berupa  makin  rendahnya  hasil tangkapan  dan  makin  sedikitnya  kehadiran wisatawan  yang  datang  ke  Pulau  Tunda, maka  masyarakat  cenderung  memberi  nilai negatif  terhadap  pengelolaan  penambangan pasir laut.

## 3.2.2.   Hirarki Elemen Stakeholder
Hirarki  ke  III  adalah  hirarki  untuk menentukan  prioritas stakeholders yang paling berkepentingan terlibat dalam pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan,  pada  penelitian  ini  terlihat bahwa stakeholders yang  berpotensi  dalam pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan  adalah  sebagai  berikut:  pe- merintah, masyarakat, institusi local, penegak hokum,  perguruan  tinggi,    pengusaha  ,  dan LSM.
Pilihan responden (pakar) (Gambar 2) menempatkan stakeholders pemerintah menjadi  prioritas  yang  pertama  dalam pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan. Dasarnya pemerintah merupa- kan  pembuat  kebijakan  tentang  boleh tidaknya melakukan sesuatu.  Sebagai contoh mengatur  boleh  tidaknya  dilakukan  pe- nambangan  pasir  serta  dengan  berbagai aturan  agar  pelaksanaan  penambangan  pasir tersebut berjalan dengan baik dan dampaknya terhadap lingkungan menjadi minimal.  Oleh karena  itu  maka  pelaksanaan  kebijakan tersebut  sangat  tergantung  pada  semua tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  mengawal  pelaksanaan  penambangan pasir  laut.    Selain  itu  juga  tergantung  pada bagaimana  kebijakan  itu  diinterpretasikan,
diimplementasikan  dan  diberlakukan  agar penambangan pasir laut menjadi berkelanjut- an.    Hal  tersebut  sangat  penting  dilakukan mengingat  wilayah  pesisir  terutama  yang mempunyai  ekosistem  fragile  seperti  Pulau Tunda,  mempunyai  ke  khasan  baik  ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut  serta  ditinjau  dari  sumberdayanya. Dalam  hal  ini  adanya  intervensi  manusia pada  wilayah  tersebut,  dapat  mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan (Hadisumarjo et al., 2015).
Pilihan responden (pakar) menempat- kan stakeholders pengusaha  sebagai stake- holders yang  ke  dua,  karena  pengusahalah yang  akan  menjadi  penentu,  apakah  akan berupaya  tunduk  pada  aturan  yang  sudah ditentukan, atau akan melanggar.  Pengusaha pula  yang  akan  menentukan  apakah kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan terkait  dengan  aspek  lingkungan,  misalnya kewajiban  melaksanakan  rencana  pengelola- an  lingkungan  dan  melakukan  pemantauan terhadap  lingkungan  seperti  yang  tercantum pada  RKL  dan  RPL  akan  dijalankan  atau tidak.    Oleh  karena  itu  maka  sebaik  apapun dokumen,  atau  seburuk  apapun  dokumen tidak akan ada artinya apabila tidak dibarengi dengan  niat  baik  dari  pengusaha  untuk melaksanakan  pelestarian  lingkungan,  serta tidak dibarengi dengan pengawasan pelaksanaan  RKL  dan  RPL  atau  UKL  dan UPL oleh pemerintah (Riani et al ., 2017). Pilihan responden (pakar) menempat- kan stakeholders masyarakat sebagai stakeholders yang  ke  tiga  pada  pengelolaan penambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan, karena  salah  satu  penentu  baik  buruknya kegiatan penambangan pasir, juga ditentukan oleh  masyarakat  yang  terutama  tinggal  di Pulau  Tunda  yang  seluruhnya  menikmati CSR  secara  langsung  (dibagikan  bulanan) selama kegiatan penambangan pasir beroperasi.  Menurut Race dan Millar (2006), masyarakat  merupakan  bagian  yang  penting pada  suatu  kegiatan,  mengingat  apabila masyarakat  mempunyai  keinginan  untuk menjaga  lingkungannya,  maka  masyarakat
akan  berupaya  menjaga  lingkungannya  agar tetap dalam kondisi baik.  Selain hal tersebut penambangan  pasir  telah  meningkatkan perekonomian  masyarakat  secara  langsung, apabila  mereka  hanya  ingin  mendapatkan uang  yang  dibagikan  tiap  bulan,  secara berkelanjutan,  maka  seharusnya  mereka sadar  bahwa  kegiatan  penambangan  pasir harus  dijaga  sedemikian  rupa  agar  selalu menjadi berkelanjutan.  Menurut Yunus et al. (2013)  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  sangat  penting,  tidak  hanya dalam  pemanfaatan  tetapi  juga  dalam pemeliharaan.  Oleh  karena  itu  maka  rasa memiliki  serta  pemahaman  tentang  fungsi pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan  akan  mendorong  masyarakat untuk  turut  serta  dalam  pengelolaan  dan pemeliharaan  penambangan  pasir  laut  agar menjadi berkelanjutan.  Menurut Djogo et al . (2003) persepsi akan mempengaruhi penolakan  atau  penerimaan  terhadap  suatu hal  (dalam  hal  ini  terhadap  pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan). Oleh  karena  itu,  maka  masyarakat  harus selalu  didorong  agar  rasa  memiliki  serta pemahaman  tentang  fungsi  pengelolaan penambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan menjadi tinggi.
Adanya  pilihan  masyarakat  sebagai Stakeholders yang  turut  serta  dalam  pe- ngelolaan  penambangan  pasir  laut,  me- ngingat masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama- sama,  bertempat  tinggal  di  wilayah  pesisir, dan  selanjutnya  membentuk  dan  memiliki kebudayaan  khas,  yang  terkait  dengan ketergantungannya  yaitu  pada  pemanfaatan sumberdaya  pesisir  (Satria,  2009).    Menurut Satria  (2015),  masyarakat  adalah  setiap kelompok  manusia  yang  telah  lama  hidup dan  bekerjasama  satu  sama  lain,  sehingga dapat  mengorganisasi  diri  dan  berpikir tentang  dirinya  sebagai  satu  kesatuan  sosial dengan batas-batas tertentu.  Oleh karena itu maka  masyarakat  yang  merupakan  kesatuan sosial  akan  dapat  bekerjasama  dengan pemerintah  dan  pengusaha  untuk  menjadi
pengelola  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan.  Hal  ini  diperkuat  oleh pernyataan  Hoyman  and  Mc  Call (2013) bahwa  manusia  umumnya  bersifat  mandiri, sehingga  apabila  mereka  cukup  lama  hidup bersama,  mendiami  satu  wilayah,  memiliki kebudayaan  sama  dan  melakukan  sebagian besar  kegiatannya    di  dalam  kelompok tersebut;    maka  masyarakat  dapat  menjadi Stakeholders pengelola  penambangan  pasir laut yang berkelanjutan.  Menurut Davis and Tisdell  (1995),  dalam  rangka  meningkatkan kesadaran  lingkungan  dan  mengurangi dampak kerusakan lingkungan, maka masya- rakat  perlu  dibekali  pendidikan  yang mumpuni.  Mengingat semakin tinggi tingkat pendidikan  seseorang,  semakin  tinggi  pula tingkat kematangan berpikir dan pemahaman akan  fungsi  ekologis,  ekonomi  dan  sosial terhadap  sumber  daya  alam.    Hal  tersebut sesuai  dengan  pernyataan  Berkes et  al. (2000)  bahwa  usaha  konservasi  membutuh- kan  banyak  pemahaman  dari  banyak  orang, masyarakat, kelembagaan dan interaksi antar mereka.

## 3.2.3.   Hirarki Elemen Tujuan
Responden  yang  ditemui  memilih tujuan  pengelolaan  penambangan  pasir  laut yang  berkelanjutan  utama  adalah  reduksi degradasi  lingkungan  (Gambar  3).    hal  ini terjadi  karena  penambangan  pasir  laut  yang saat ini dilakukan dianggap belum berkelanjutan.    Kondisi  ini  pada  akhirnya diduga  menimbulkan  masalah  berupa  ter- jadinya  degradasi  lingkungan.    Oleh  karena itu maka degradasi lingkungan tersebut harus diatasi  terlebih  dahulu,  sehingga  dari  situ akan  tercipta  lingkungan  yang  baik.    Dalam arti  ekosistem  fragile  (terumbu  karang, lamun  dan  mangrove)  yang  ada  di  perairan Pulau Tunda menjadipulih kembali (peringkat  ke  dua),  dilain  pihak  ketiga ekosistem  fragile  tersebut  di  Pulau  Tunda, pada  dasarnya  menjadi  andalan  untuk kegiatan  wisata  di  Pulau  Tunda.  Adanya reduksi degradasi lingkungan dan pemulihan kembali  ekosistem  di  pesisir  Pulau  Tunda,
diharapkan  akan  memberi  dampak  positif pada ekosistem pesisir Pulau Tunda menjadi lebih  baik,  sehingga  Pulau  Tunda  dapat menjadi  salah  satu  tujuan  wisata  yang mempunyai  daya  saing  yang  tinggi (peringkat  ke  tiga).    Di  lain  pihak  pada  saat dilakukan  survey  terlihat  bahwa  wisatawan yang berkunjung umumnya wisatawan muda dengan  rentang  usia  diperkirakan  18-45 tahun.    Menurut Zickuhr  (2011), pengunjung pada  usia  tersebut  masuk  pada  generasi millenial  dan Gen  X yang  bukan  hanya gandrung  pada  teknologi,  namun  bersifat kurang  loyal  terhadap  sesuatu.    Oleh  karena itu  apabila  kondisi  Pulau  Tunda  kurang berkenan,  maka  tidak  mungkin  mereka  akan mengiklankan  hal  negative  tentang  Pulau Tunda,  sehingga  pengunjung  Pulau  Tunda berpotensi untuk berkurang.
Pengelolaan  penambangan  pasir  laut, yang setiap beroperasi, memberikan kompen- sasi kepada masyarakat yang tinggal di Pulau Tunda  secara  langsung  tanpa  pandang  bulu, diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  cara untuk  meminimasi  konflik  yang  mungkin terjadi  di  lapangan  (peringkat  ke  empat). Minimalisasi  konflik  perlu  dilakukan, mengingat pada masyarakat manapun potensi terjadinya  konflik  tinggi.    Bahkan  pada masyarakat  pesisir  (nelayan),  sekalipun mereka  selalu  sharing  informasi  melalui handphone mengenai berbagai kondisi di laut (Saville et  al., 2015),  terutama  jika  mereka menemukan  sumberdaya  yang  melimpah atau menemukan adanya penambang pasir di laut, namun pada kenyataannya konflik tidak dapat  dihindari.    Oleh  karena  itu  maka pilihan  ahli  pada  pengelolaan  penambangan pasir  laut  peringkat  ke  empat  adalah  harus meminimalisir  terjadinya  konflik  pada masyarakat nelayan.
Model  ini  terlihat  bahwa  perluasan lapangan  kerja  bagi  penduduk  setempat, hanya menjadi peringkat ke lima.  Mengingat masyarakat  Pulau  Tunda  pada  umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Di lain pihak masyarakat nelayan umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, dengan
keahlian  yang  dimilikinya  relative  terbatas pada  menangkap  ikan  di  laut,  serta  susah menerima  perubahan  (Hadisumarjo et  al., 2013).  Berdasarkan hal tersebut, maka untuk masyarakat  nelayan  Pulau  Tunda  generasi saat  ini,  perluasan  lapangan  kerja  relative kurang  mendukung.  Hasil  pengamatan penulis  terhadap  kondisi  Pulau  Tunda  saat ini,  memperlihatkan  bahwa,  apabila  akan dilakukan  perluasan  lapangan  kerja,  maka perluasan  tenaga  kerja  yang  potensinya cukup besar di Pulau Tunda adalah di bidang wisata  laut.    Pilihan  ini  didasarkan  pada kondisi  Pulau  Tunda  saat  ini  yang mempunyai  pesona  keindahan  alam  bawah laut  yang  masih  cukup  diminati,  dan  wisata pancing  yang  sudah  dipopuler  di  kalangan hobies memancing.

## 3.2.4.   Hirarki Elemen Alternatif
Revisi  kebijakan  penambangan  pasir laut merupakan alternatif utama yang dipilih oleh  sebagian  besar  responden  (Gambar  4). Hal  ini  disebabkan  apapun  yang  dilakukan akan  selalu  bermuara  pada  kebijakan  yang menjadi  landasan  utama  dari  dilakukannya suatu  kegiatan.    Hal  tersebut  sesuai  dengan pernyataan Riani et al . (2017) bahwa apabila kebijakan  yang  saat  ini  ada  belum implementatif,  maka  harus  dilakukan  ber- bagai  revisi  agar  kebijakan  tersebut  menjadi implementatif  dan  mampu  mendukung dilaksanakannya  pembangunan  berkelanjut- an.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  dalam rangka  membuat  kebijakan  tersebut  menjadi implementatif,  maka  kebijakan  yang  dibuat harus  tetap  mengacu  pada  Agenda  21  yang menginginkan  agar  semua  pembangunan yang dilakukan di Indonesia berpegang pada prinsip  pembangunan  yang  berkelanjutan, yakni  pembangunan  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa  me- ngorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.  Agar tujuan tersebut  tercapai,  maka  strategi  dalam pengelolaan  pembangunan  tersebut  harus mengintegrasikan  dan  menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
(Earth  Summit  Rio  de  Janeiro,  1992  dan Serageldin,  1996  dan  Munasinghe,  1998). Berdasarkan  prinsip  tersebut,  maka  pe- ngelolaan  yang  dilakukan  harus  mengikuti prinsip tidak boleh mengganggu siklus alam, dan  harus  dibatasi  pada  tingkat  yang  tidak melebihi  daya  dukung  lingkungan  (Riani et al .,  2017).  Oleh  karena  itu  maka  pada penambangan  pasir  laut  yang  berkelanjutan harus  dilakukan  campur  tangan  dari pemerintah,  melalui  revisi  kebijakan  yang sudah  dibuat,  sehingga  menjadi  lebih implementatif.
Penegakan  hukum  dan  sangsi  bagi para  pelanggar  dan  penegakan  disiplin  bagi aparat  yang  bertugas  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  proses  penambangan pasir  laut,  merupakan  alternatif  kedua  yang dipilih  oleh  sebagian  besar  responden. Menurut  Riani  (2012)  pada  dasarnya pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya penyelamatan  lingkungan  dengan  membuat kebijakan.  Namun kadang-kadang kebijakan yang  dibuat  kurang  berhasil  menanggulangi terjadinya  kerusakan  lingkungan  akibat kegiatan  yang  dilakukan.  Kondisi  tersebut pada  umumnya  terjadi  karena  relative rendahnya  kesadaran  dalam  melakukan kewajibannya  masing-masing,  yang  meng- akibatkan  terjadinya  pelanggaran,  baik  yang dilakukan oleh pelaku kegiatan (SDM), pihak perusahaan,  atau  bahkan  pihak  aparat  itu sendiri.    Oleh  karena  itu  maka  penegak hukum  harus  betul-betul  melakukan  moni- toring terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan  pasir,  serta  pengawasan  yang semakin  diperketat  terutama  pengawasan terhadap dampak dari kegiatan penambangan pasir  laut  terhadap  ekosistem  yang  bersifat fragile .  Apabila  sampai  terjadi  pelanggaran, maka  aparat  yang  berwajib  harus  menindak pelanggaran  serta  harus  memberikan  sanksi yang  tegas  bagi  pelanggar  hukum  dan memperketat  izin  (peninjauan  kembali)  bagi perusahaan  yang  terindikasi  melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Namun apabila perusahaan  tersebut  menunjukan  patuh  dan dapat  meminimalkan  terjadinya  kerusakan
lingkungan,  maka  disarankan  agar  pe- merintah  juga  memberi  penghargaan  pada perusahaan yang mentaatinya.
Teknologi  penambangan  pasir  ramah lingkungan merupakan alternatif ketiga yang dipilih  oleh  sebagian  besar  responden.    Hal tersebut  mengandung  arti  bahwa  melakukan pencarian  teknologi    penambangan  pasir yang ramah lingkungan mutlak harus dilaku- kan  agar  penambangan  tersebut  menghasil- kan  dampak  yang  minimal  terhadap lingkungan.    Dasarnya  saat  ini  sudah  ada teknologi  yang  dianggap  ramah  lingkungan, yakni  teknologi  yang  menambang  pasir dengan  kapal  isap trailling  suction  hopper dredger ,  dengan  sistem  penambangan crossing  system yang  di  klaim  berwawasan lingkungan.  Klaim  ini  didasarkan  pada pembentukan  batasan  terkecil  perlindungan alam  ( minimum  environmental  protection standard ), karena pada sistem ini dibuat alur yang  sejajar,  baik  melintang  ataupun membujur  blok-blok  penambangan.    Selain hal tersebut pada saat penambangan tersebut juga  dipasang  alat  untuk  membatasi  sebaran sedimen  berupa  tirai  yang  dipasang silt screen ( silt protector )  di  dalam  air  untuk mencegah  pencemaran  akibat  kegiatan konstruksi/penambangan  di  area  pantai/laut . Namun  kenyataan  yang  ada  masih  memper- lihatkan  adanya  gangguan  pada  ekosistem, terutama ekosistem terumbu karang (Riani et al., 2017).  Oleh karena itu maka perlu dicari teknologi  lain  yang  lebih  ramah  lingkungan dan  dapat  lebih  meminimalkan  kerusakan lingkungan. Namun demikian teknologi yang ramah  lingkungan  ini  juga  harus  tetap diawasi  dengan  baik,  sehingga  akan  mem- bantu  para  pekerja  dan  perusahaan  untuk selalu  menjaga  kedisiplinannya,  sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

## IV.   KESIMPULAN
Pengelolaan  penambangan  pasir  laut, faktor dominan yang harus diperhatikan agar menjadi  berkelanjutan  adalah  sumberdaya alam,  kebijakan  pemerintah,  dan  sosial
ekonomi  masyarakat. Stakeholders yang harus  diperhatikan  agar  penambangan  pasir laut menjadi berkelanjutan adalah pemerintah,  pengusaha,  masyarakat  dan penegak hukum.  Pada penelitian ini ada tiga tujuan  yang  harus  didahulukan  agar penambangan pasir laut berkelanjutan, yakni reduksi  degradasi  lingkungan,  pemulihan ekosistem  dan  peningkatan  daya  saing keindahan wilayah perairan pulau kecil yang pasirnya  ditambang.  Prioritas  alternatif kebijakan  yang  paling  penting  dalam pengelolaan  penambangan  pasir  laut  yang berkelanjutan adalah revisi kebijakan penambangan  pasir  laut,  penegakan  hukum dan  sangsinya,  serta teknologi  penambangan pasir ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berkes,  F.,    J.  Colding,  and  C. Folke.  2000. Rediscovery  of  traditional  ecological knowledges as adaptive management. Ecol. Appl ., 10(5):1251-1262. Crosby,  B.L.  1992.  Stakeholder  analysis:a vital  tool  for  strategic  managers. Technical  Notes.  http://pdf.usaid. gov/pdf_docs/pnabr482.pdf [Retrieved on 7 Desember 2017].
Davis,  D.  and  C.  Tisdell.  1995.  economic management  of  tecreational  scuba diving  and  the  environment. J.  of Environmental  Management 48(3): 229-248. David,  F.R . 2013.    Strategic  management, concept  and  cases.  14 th edition. London.  (GB).    Pearson  Education. Inc. 320 p.
Donato,
D.C., J.B. Kauffman, D.
Murdiyarso,  S.  Kurnianto,  S.M. Stidham,  and  M.  Kanninen.  2011. Mangroves  among  the  most  carbon- rich  forests  in  the  tropics. Nature Geoscience ,  4(5):293-297.  Doi:10. 1038/ngeo1123.
Golder,  B.,  WWF,  and  M.  Gawler.  2005. Cross-cutting tool stakeholder
analysis. http://assets.panda.org/
downloads/1_1_stakeholder  _analysis _11_01_05.pdf.  [Retrieved  on  7 Desember 2017].
Hovland, I. 2005. Successful communication a  toolkit  for  researchers  and  civil society  organisations.  research  and policy  in  development  programme  - overseas development institute. http:// www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/ odi-assets/publications-opinion-files/ 192.pdf.  [Retrieved  on  7  Desember 2017].
Hadisumarjo,  H.,  R.  Saville,  dan  E.  Riani. 2013.    Kajian  kapasitas  nelayan andon  di  Jakarta  Utara.  Laporan Penelitian.    Suku  Dinas  Peternakan,
Perikanan  dan  Kelautan.  Jakarta Utara. 320 hlm.
Hadisumarjo, H., A. Cinnidia, dan Khasanah. 2015. Kajian potensi sumberdaya dan lingkungan  pesisir  pulau  tunda  untuk perencanaan  minawisata  bahari  yang berkelanjutan.  Laporan  Penelitian. Dinas  Kelautan,  Perikanan, Energi  & Sumberdaya Mineral. Serang. 32 hlm. Hoyman, M. and J.R. Mc Call. 2013.  Is there trouble  in  paradise?  The  prespective of  Galapagos  community  leaders  on managing economic development and environmental  conservation  through ecotourism  policies  and  the  special low of 1998. J. of Ecotourism , 12(1):
33-48.
Kusumawati. 2008.  Penambangan pasir laut di  kabupaten  serang.    studi  kasus  di perairan  Desa  Lontar,  Kecamatan Tirtayasa.  Perencanaan  Kota  Daerah. UGM. Yogjakarta. 320 hlm. Marimin.  2004.  Teknik  dan  aplikasi
pengambilan keputusan kriteria majemuk.  Penerbit  PT.  Gramedia Widiasarana  Indonesia.  Jakarta.  32 hlm.
Mitchell,  B.,  B.  Setiawan,  and  D.H.  Rahmi. 2000.  Pengelolaan  sumberdaya  dan lingkungan.  Gadjah  Mada  University Press. Jogjakarta. 320 hlm.
Murray,  B.C.,    W.A  Jenkins,  S.  Sifleet,  L. Pendleton,  and  A.Baldera.  2010. Payments  for  blue  carbon  potential for  protecting  threatened  coastal habitats,  Policy  Brief  NI  PB  10-05, Nicolas  Institute  for  Environmental Policy  Solutions,  Duke  University. 32 p.
Nietzsche,  F.  2000.  Thus  spake  zarathustra
( Sabda  Zarathustra) .  Sudarmaji  dan Ahmad
Santoso (Penterjemah). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 32 hlm.
Nietzsche,  F.  2002.  Beyond  good  and  evil:
prelude  menuju  filsafat  masa  depan. Winarno  B.H.  (Penterjemah).  Ikon. Yogyakarta. 32 p. Parluhutan. 2007. Analisis dampak
pertambangan  pasir  laut  terhadap perikanan  rajungan  di  Kecamatan Tirtayasa  Kabupaten  Serang.  Institut Pertanian Bogor. Bogor. 320 hlm. Prihantono,  W.U.J.  dan  S.  Husrin.  2016. Hidrodinamika perairan Teluk Banten pada  musim  peralihan  (Agustus  – September).    Puslitbang  Sumberdaya Pesisir dan Laut. KKP. 32 hlm.
Race,  D.  and  J.  Millar.  2006.  Training manual:  sosial  and  community dimensions  of  ACIAR  Projects. http://aciar.gov.au/files/node/7332/So cial.pdf.  [Retrieved  on  7  Desember 2017].
Riani,  E.,  M.R.  Cordova,  dan  Z.  Arifin. 2017.  Pencemaran  pesisir  dan  laut. Departemen  Manajemen  Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. 320 hlm.
Riani,  E.  2012.  Perubahan  iklim  dan kehidupan biota akuatik (bio- akumulasi  bahan  berbahaya  dan beracun dan reproduksi).  IPB Press .
Bogor. 216 hlm.
Djogo,  T.,  Sunaryo,  D.  Suhardjito,  dan  M. Sirait.  2003.  Kelembagaan  dan kebijakan dalam pengembangan agroforestri.  Bahan  Ajaran  8.  World Agtroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.  Bogor. 320 hlm.
Saraswati,  D.  2005.  Analisis  sosial  ekonomi dan  kelembagaan  pengelolaan  pasir laut  di    Kabupaten    Serang.  IPB.  32 hlm.
Satria, A. 2009. Pesisir dan laut untuk rakyat. IPB Press. Bogor. 32 hlm.
Satria,  A.  2015.  Pengantar  sosiologi masyarakat  pesisir.  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 32 hlm.
Saville, R., E. Riani, and K. Hatanaka 2015. The  role  of  mobile  phone  among small  scale  fishermen  for  life improvement and community support tool in Indonesian coastal area. AACL Bioflux, 8(6):846-854.
Tang,  Z.,  J.  Shang,  and  C.  Shi.  2013.
Estimation of carbon dioxide emissions  and  spatial  variation  from tourism  accomodation  in  China. Environmental Engineering and
Management J .,  12(10): 229–248. Vaske,  J.  J.,  M.  H.,  Jacobs,  dan  T.  K. Espinosa.    2015.  Carbon  footprint mitigation  on  vacation:  a  norm
activation  model. J.  of  Outdoor Recreation and Tourism , 11: 80-86. Yunus, M., M.T. Kasnawi, A. Agustang, dan E.L.  Poelimbongang.  2013.  Social changes  in  coastal  community affected  by  the  conversion  of environmental resources. Research on Humanities  and  Social  Sciences. https://www.scribd.com/document/36 2989590/I17cnn.  [Retrieved  on  27 November 2017].
Zickuhr,  K.  2011.Generations  and  their gadgets.  pew  research  center’s internet  &  american  life  project, Washington  DC.  http://www.pewin- ternet.org/files/oldmedia//Files/Repor ts/2011/PIP_Generations_and_Gadget s.pdf.
Diterima : 31 Desember 2017 Direview : 07 Februari 2018 Disetujui : 23 Juli 2018