Vol. 3. No. 2 (2020) 07-12 E-ISSN: : 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith
Tinjauan Hukum Islam terhadap Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif al-Ghazali
Jamaludin
Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya, Indonesia
doktor_jamaludin@yahoo.com Received: Revised: Published: 11-11-2020 16-11-2020 15-12-2020 DOI: https://doi.org/ 10.47971/mjhi.v3i2.235

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  relationship  between  religion  and  country  in  the  perspective  of Islamic law. Among the scholars who are referenced in religious and state relations is al-Ghazali. His thoughts  on  the  concept  of  religion  and  country  are  interesting  to  research.  This  research  uses descriptive-qualitative  methods  in  the  form  of  library  research.  The  results  showed  that  between religion  and  state has a  connection, so  al-Ghazali  analogizes religion  and  the  king  as  'two  twins',  of which  religion  is  a  foundation,  while  the  king  is  the  guardian.  Something  without  a  foundation  will easily collapse and a foundation without guards will disappear. The existence of the king is a necessity for the order of the world, the order of the world is a necessity for religious order, and religious order is a  necessity  for the  attainment of the  welfare  of  the  hereafter.  Unequivocally,  al-Ghazali  said  that  a country  that ignores morals (morals,  ethics)  will gradually  suffer  destruction  or  destruction.  To  that, al-Ghazali  offers  five  ideal  and  moral  conceptions  of  the  state.  The  five  conceptions  are interdependence towards happiness, the fusion of science with religion and morals, moral-politics, the head of state who is sincere, and moral in international relations and deeds.
Keywords: Law, Islam, Religion, State, Ghazali

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  hubungan  keterkaitan  antara  agama  dan  negara  dalam perspektif hukum Islam. Diantara sosok ulama yang menjadi rujukan dalam relasi agama dan negara adalah al-Ghazali. Pemikirannya tentang konsep agama dan negara menarik untuk diteliti. Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif  pendekatan  library  research.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  bagi  al-Ghazali,  antara  agama  dan  negara  memiliki  keterkaitan,  sehingga  al- Ghazali  menganalogikan  agama  dan  raja  sebagai  dua  anak  kembar,  dimana  agama  adalah  suatu pondasi,  sedangkan  raja  adalah  penjaganya.  Sesuatu  tanpa  pondasi  akan  mudah  runtuh  dan  suatu pondasi  tanpa  penjaga  akan  hilang.  Keberadaan  raja  merupakan  keharusan  bagi  ketertiban  dunia, ketertiban  dunia  merupakan  keharusan  bagi  ketertiban  agama,  dan  ketertiban  agama  merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti. Secara tegas, al-Ghazali mengatakan bahwa negara  yang  mengabaikan  akhlak  (moral,  etika)  lambat  laun  akan  mengalami  kehancuran  atau
kemusnahan. Untuk itu, al-Ghazali menawarkan lima konsepsi negara yang ideal sekaligus bermoral. Kelima  konsepsi  tersebut  adalah  saling  bergantung  menuju  kebahagiaan,  perpaduan  ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak, moral-politik, kepala negara yang berakhlak, dan akhlak di dalam hubungan dan perbuatan internasional.
Kata kunci: Hukum, Islam, Agama, Negara, Ghazali

## PENDAHULUAN
Perbincangan seputar hubungan agama dengan negara (atau sebaliknya negara dengan agama) adalah sebuah kegiatan akademik klasik tetapi menarik, persoalan lama tetapi tetap mewacana.  Meski  telah  menjadi  subyek  diskusi  selama  berabad-abad,  seperti  diakui  oleh Nurcholish  Madjid,  persoalan  tersebut  tidak  pernah  terjawab  secara  tuntas.  Apakah  agama itu bagian integral dari negara atau sebaliknya negara adalah bagian dari dogma agama.
Sepanjang  sejarah  peradaban  manusia,  agama  dan  negara  merupakan  dua  institusi yang  sama-sama  kuat  berpengaruh  terhadap  kehidupan  umat  manusia.  Ajaran  yang menyatakan berikan raja apa yang menjadi haknya dan gereja apa yang merupakan haknya, bisa dipahami sebagai fakta bahwa kuatnya pengaruh kedua institusi di atas. Terkait dengan persoalan  ini,  demi  agama  seseorang  rela  mengorbankan  jiwa  dan  raganya.  Demikian  pula tidak  jarang  demi  negara,  seseorang  tidak  keberatan  mengorbankan  jiwa  dan  raganya. Konsep syahid dalam  ajaran  agama  (baca:  Islam)  dan  konsep  pahlawan  yang  berkaitan dengan  negara  adalah  cermin  betapa  dua  institusi  tersebut  sama-sama  mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia. 1
Keberadaan  dua  institusi  agama  dan  negara,  Kuntowijoyo  dalam  bukunya Identitas Politik  Umat  Islam mengatakan  bahwa  agama  dan  negara  adalah  dua  satuan  sejarah  yang berbeda  hakikat.  Agama  adalah  kabar  gembira  dan  peringatan  ( basyiran  wa  nidziran ), sedangkan  negara  adalah  kekuatan  pemaksa  ( coercion ).  Agama  punya khatib ,  juru  dakwah dan  ulama,  sedangkan  negara  punya  birokrasi,  pengadilan  dan  tentara.  Agama  dapat mempengaruhi  jalannya  sejarah  melalui  kesadaran  bersama  ( collective  conscience ),  negara mempunyai  pengaruh  sejarah  dengan  keputusan,  kekuasaan  dan  perang.  Agama  adalah kekuatan  dari  dalam  dan  negara  adalah  kekuatan  dari  luar. 2 Terkait  dengan  persoalan hubungan  agama  dengan  negara,  maka  ada  beberapa  jenis  pola  hubungan  dalam  sejarah perjalanan  manusia. Pertama ,  hubungan  yang  cenderung  didasarkan  atas rivalitas dan antagonistik di  antara  keduanya,  dimana  masing-masing  berupaya  untuk  saling menghancurkan. Kedua ,  hubungan  yang  saling  mendukung  antara  agama  dan  negara. Abdurrahman  Wahid  menyebutnya  sebagai  hubungan simbiotik . 3 Sedangkan  Eka Dharmaputera menyebutnya sebagai hubungan kolutif . 4
1 Ahmad A. Sofyan and M. Roychan Madjid, “Gagasan Cak Nur Tentang Negara Dan Islam” (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), 12.
2 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), 191–92.
3 Abdurraman Wahid, Mengurai Hubungan Agama Dan Negara (Jakarta: Grasindo, 1999), 112.
4 Eka Darmaputera, Agama Dan Negara: Aspek Spiritual, Moral Dan Etika Dalam GBHN , 1993, 102.
Dedi  Ismatullah 5 menegaskan  bahwa  kajian  hubungan  agama  dan  negara  itu  telah membidangi  lahirnya  empat  aliran  pemikiran.  Keempat  aliran  pemikiran  tersebut  adalah sebagai berikut:
Pertama , teokrasi ,  yakni  padangan  yang  menganggap  atau  menyatakan  bahwa  ada hubungan  yang  signifikan  antara  agama  dan  negara.  Dengan  kata  lain,  agama  dan  negara diyakini oleh aliran pemikiran ini sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama menyatu dengan  negara  karena  pemerintahan  dijalankan  berdasarkan  firman  Tuhan.  Segala  tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Aliran ini pada perkembangannya  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  paham  teokrasi  langsung  dan  paham teokrasi  tidak  langsung.  Paham  yang  pertama  berpandangan  bahwa  pemerintahan  diyakini sebagai  otoritas  Tuhan  secara  langsung.  Adanya  negara  di  dunia  ini  adalah  atas  kehendak Tuhan  secara  langsung.  Adapun  paham  yang  kedua  meyakini  bahwa  yang  memerintah pemerintahan  dan  negara  bukanlah  Tuhan  sendiri,  melainkan  raja  atau  kepala  negara  yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala Negara atau raja diyakini memerintah atas nama Tuhan.
Kedua , sekuleris ,  yaitu  aliran  pemikiran  yang  menganggap  bahwa  agama  dan  negara tidak  memiliki  hubungan  satu  sama  lain.  Artinya,  paham  ini  memisahkan  dan  membedakan antara  agama  dan  negara.  Dalam  paham  ini  diyakini  bahwa  negara  adalah  murni  urusan hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  lain,  atau  urusan  duniawi,  sedangkan  agama adalah murni urusan hubungan manusia dengan Tuhan.
Ketiga , komunis, yaitu  aliran  pemikiran  yang  berpandangan  bahwa  hubungan  agama dan negara berdasarkan pada filosofi materialism-dialektis dan materialism-historis . Dengan kata lain, paham aliran ini adalah sebuah paham yang meniadakan peran Tuhan.
Dan keempat , moderasi, yaitu  aliran  pemikiran  yang  lahir  sebagai  paham  sintesis  dari paham teokrasi dan sekuler. Paham ini beranggapan bahwa agama dan negara tidak memiliki hubungan seperti hubungan yang diyakini oleh aliran teokrasi. Paham ini juga tidak sepakat dengan  paham  sekuler  yang  memisahkan  dan  membedakan  agama  dengan  negara.  Paham moderasi berpandangan bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai baik, seperti keadilan, moral dan  sistem  keteraturan.  Sementara,  negara  memiliki  sistem  kekuatan  untuk mengejawantahkan  tujuan  negara,  seperti  nilai  kesejahteraan  dan  kenyamanan  warga negara. Jadi, dari sudut pandang ini, hubungan antara negara dan agama dipertautkan oleh nilai dan sistem yang sama.
Menyadari juga bahwa upaya mengurangi tingkat intoleransi sosial agama bukan hanya tugas pemerintah dan pihak tertentu saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara sebagai manifesto kepatuhan terhadap amanat tahun 1945 untuk mengedepankan semangat persatuan bangsa. Selain  itu, perlu juga  dilakukan penelitian ilmiah terkait  moderasi agama
5 Deddy  Ismatullah  and  Asep  A  Syahid  Gatara, Ilmu  Negara  Dalam  Multi  Perspektif (Bandung:  CV.  Pustaka Setia, 2007), 181–83.
dari  berbagai  perspektif  disiplin,  memperluas  makna  toleransi  melalui  tradisi  ilmiah  adalah yang sistematis, metodis, terukur, filosofis, dan objektif. 6 Atas dasar paradigm tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah melacak  sekaligus mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap hubungan antara agama dan negara dalam perspektif al-Ghazali.

## METODE
Jenis dan Sifat Penelitian
Sehubungan  dengan  masalah  yang  dibahas  bersifat  pemikiran  dan  mengupas  tokoh dari  pemikiran  terkait,  maka  jenis  penelitian  ini  adalah  kajian  pustaka  ( library  research ) dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pemikiran  yang  dimaksud  adalah  konsep kepemimpinan ideal menurut al-Ghazali. Peneliti studi kajian psutaka library research dapat menggunakan atau  memperoleh bahan dari sumber primer  dan  sekunder. Sumber primer atau  pustaka  primer  menurut  Bakker,  adalah  karya  tulis  asli  dari  tokoh  atau  pribadi  yang hendak diteliti. Adapun sumber data yang sekunder atau pustaka sekunder adalah monografi atau karangan yang membahas khusus tentang tokoh yang diteliti. 7
Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan cara atau teknik pengamatan,  wawancara,  dan  dokumentasi  pada  obyek  penelitian  sehingga  dihasilkan  data yang  menggambarkan  secara  rinci.  Sedangkan  pendekatan  deskriptif  mengandung  tujuan membuat  deskripsi,  lukisan  atau  gambaran  secara  akurat,  sistematis,  dan  faktual  mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diteliti  atau  diamati  dari  obyek atau  sumber  penelitian.  Data  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif  berupa kata lisan atau tulisan dari orang-orang atau tokoh serta perilaku yang diamati. 8 Sumber Data
Yang  termasuk  sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  kitab-kitab  karya  Imam  al- Ghazali  yang  berhubungan  dengan  agama  dan  negara: al-Iqtiṣād  fī  al  I’tiqād,  at-Tibr  al- Masbūk  fi  Nashīhat  al-Mulūk,  Iḥyā’  Ulumi  ad-Dīn , Ayyuhal  Walad,  al-Ma’arif  al-Aqliyah dan Fadhā’iḥ  al-Bātiniyyah  wa  Fadhā’il  al-Mustaẓhiriyyah yang  dikenal  juga  dengan  nama al- Mustaẓhirī .  Sedangkan  untuk  sumber  data  sekunder  ditambahkan  setelah  data  data  primer yaitu kitab-kitab lainnya karya Imam al-Ghazali, buku karya tokoh lainnya, karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang memiliki korelasi dengan tema penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  studi  kepustakaan  ( library  research )  ini adalah  metode  dokumentasi.  Adapun  Langkah  langkah  atau  tahap  pengumpulan  data  yang dilakukan  peneliti  untuk  analisis  deskriptif  penelitian  ini  adalah  mencari,  membaca,
6 Muhamad Dani Somantri and Dahwadin, “THE MESSAGE OF RELIGIOUS MODERATION IN TANBIH QADIRIYAH NAQSYABANDIYAH (TQN) PONDOK PESANTREN SURYALAYA,” Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism 8, no. 1 (2019): 53, http://dx.doi.org/10.21580/tos.v8i1.4404.
7 Anton Bakker and Zubaidi Zubaidi, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 63.
8 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 4.
memahami  dan  mengumpulkan  atau  mencatat  data  dari  sumber  data  baik  primer  maupun sekunder yang erat hubungannya dengan judul dan rumusan masalah penelitian.
Analisa Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  deskripsi kualitatif  pada  data  pemikiran  tokoh  dengan  menemukan  dan  mengungkap  karakteristik pemikiran  sang  tokoh  dan  melihatnya  berdasarkan  dimensi  suatu  bidang  keilmuan  hingga ditemukan tema tertentu. Dimensi yang diangkat dalam penelitian ini adalah dimensi/bidang Hukum Islam, dengan topik utama berupa hubungan agama dan negara. Mencari hubungan logis  antara  pemikiran  tokoh  antar  berbagai  bidang  hingga  menemukan  alasan  logis  dibalik pemikiran  tokoh  tersebut.  Mencari  generasilisasi  gagasan  yang  spesifik,  sehingga  studi pemikiran tokoh yang dilakukan memiliki keberlakuan yang cukup luas dalam bidangnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Relasi Agama dengan Negara: Perspektif Al-Ghazali
Teori kenegaraan al-Ghazali, menurut Munawir Sjadzali, dapat dipelajari terutama dari tiga karya tulisnya, yaitu Ihya` Ulumuddin , khususnya Kitab al-Sya’ab, al-Iqtishat fi  al-I’tiqad (moderasi  dalam  Kepercayaan),  dan al-tibr  al-masbuq  fi  nashihah  al-mulk (batangan  logam mulia  tentang  nasihat  untuk  raja-raja).  Tentang  asal  mula  timbulnya  negara,  sebagaimana ilmuwan-ilmuwan  politik  sebelumnya,  al-Ghazali  juga  berpendapat  bahwa  manusia  itu makhluk  sosial. Menurutnya, manusia diciptakan  oleh Allah tidak bisa  hidup seorang diri, ia butuh  berkumpul  bersama  yang  lain  makhluk  sejenisnya. 9 Paling  tidak  ada  dua  faktor  yang mengakibatkan  manusia  tidak  bisa  hidup  sendirian.  Kedua  faktor  itu  adalah:  pertama, kebutuhan  akan  keturunan  demi  kelangsungan  hidup  umat  manusia;  dan  kedua,  saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. 10
Menurut  al-Ghazali,  tujuan  manusia  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara sesungguhnya  tidak  semata-mata  memenuhi  kebutuhan  biologis  dan  material,  tetapi  lebih dari  itu,  yaitu  untuk  mempersiapkan  diri  bagi  kehidupan  yang  sejahtera  di  akhirat  nanti melalui  pengalaman  dan  penghayatan  ajaran  agama  secara  benar.  Hal  demikian  tidak mungkin tercapai tanpa keserasian kehidupan duniawi. 11 Bagi al-Ghazali, dunia adalah ladang untuk  mengumpulkan  perbekalan  bagi  kehidupan  di  akhirat  nanti;  dunia  adalah  wahana untuk  mencari  ridha  Allah  bagi  mereka  yang  menganggapnya  sebagai  wahana  serta jembatan, dan bukan tempat tinggal tetap dan terakhir;  sedangkan pemanfaat dunia untuk tujuan ukhrawi itu hanya mungkin kalau  terdapat ketertiban, keamanan, dan  kesejahteraan yang merata di dunia. Untuk itulah, menurut al-Ghazali, dibutuhkan seorang pemimpin dan pengelola  negara  yang  dita’ati,  yang  mendistribusikan  tugas  dan  tanggung  jawab  kepada
9 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya` ‘Ulumu al-Din (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 174.
10 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), 74.
11 Ismatullah and Gatara, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif , 24.
masing-masing  warga  negara,  dan  yang  memilihkan  bagi  warga  negara  tugas  yang  paling sesuai bagi mereka masing-masing, dan mengelola segala urusan kenegaraan. 12
Berdasarkan pemikiran itu, menurut al-Ghazali, kewajiban mengangkat seorang kepala negara atau pemimpin negara tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama. Hal  ini  disebabkan  persiapan  untuk  kesejahteraan ukhrawi harus  dilakukan  melalui pengalaman dan penghayatan ajaran agama secara benar. Hal itu baru nyata dalam suasana dunia  yang  tertib,  aman,  dan  tentram.  Untuk  itu,  diperlukan  pemimpin  atau  kepala  negara yang ditaati. Dalam konteks ini, al-Ghazali menganalogikan agama dan raja sebagai dua anak kembar.  Agama  adalah  suatu  pondasi,  sedangkan  raja  adalah  penjaganya.  Sesuatu  tanpa pondasi akan mudah runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan raja merupakan  keharusan  bagi  ketertiban  dunia,  ketertiban  dunia  merupakan  keharusan  bagi ketertiban  agama,  dan  ketertiban  agama  merupakan  keharusan  bagi  tercapainya kesejahteraan akhirat nanti. 13
Dalam Nashihat  al-Mulk ,  al-Ghazali,  antara  lain  mengisyaratkan  relasi  paralel  antara agama dan negara, seperti dicontohkan dalam paralelisme nabi dan raja. Menurut al-Ghazali, jika  Tuhan  telah  mengirim  nabi-nabi  dan  memberi  mereka  wahyu,  maka  Dia  juga  telah mengirim  raja-raja  dan  memberi  mereka  kekuatan illahi .  Keduanya  memiliki  tujuan  yang sama yaitu kemaslahan kehidupan manusia. 14
Lebih  lanjut,  al-Ghazali  menegaskan  bahwa  negara  memerlukan  sejumlah  unsur  yang menjamin  tegaknya  negara.  Unsur-unsur  dimaksud  adalah  pertanian,  untuk  menghasilkan bahan  makan;  pengembalaan,  yaitu  untuk  menghasilkan  binatang  ternak;  perburuan  dan pertambangan,  yaitu  untuk  menghasilkan  binatang  buruan  dan  barang  tambang  yang tersimpan  di  dalam  perut  bumi;  pemintalan,  yaitu  untuk  menghasilkan  pakaian; pembangunan, yaitu untuk menghasilkan tempat tinggal; politik, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan  negara,  pengaturan  kerjasama  antara  warga  negara  untuk  menjamin kepentingan  bersama,  menyelesaikan  sengketa  antarmereka  dan  melindungi  ancaman  dan bahaya dari luar.
Dalam bidang politik, menurut al-Ghazali, negara memerlukan beberapa hal, pertama, ahli  pengukur  tanah,  untuk  mengetahui  ukuran  tanah  milik  rakyat  dan  pembagian  tanah secara  adil;  kedua,  militer  untuk  memelihara  keamanan  dan  pertahanan  negara;  ketiga, kehakiman  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dan  pertikaian  anatarwarga  negara;  dan keempat,  hukum,  yaitu  undang-undang  yang  memelihara  moral  masyarakat  yang  harus mereka  patuhi  agar  tidak    terjadi    perselisihan  dan  pelanggran  hak,  yaitu  undang-undang
12 Sjadzali, Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran , 76.
13 Sjadzali, 76.
14 Din  Syamsuddin, Etika  Agama  Dalam  Membangun  Masyarakat  Madani (Jakarta:  PT.  Logos  Wacana  Ilmu, 2000), 61–62.
syar’i di bidang muamalah. Untuk mengatur semua itu dibutuhkan seorang raja atau kepala negara yang bertugas mengelola segala urusan rakyat dan negara.
Kekuasaan  kepala  negara,  sultan  atau  raja,  menurut  al-Ghazali  tidak  datang  atau berasal  dari  rakyat  seperti  pendapat  Al-Mawardi,  tetapi  dari  Allah  yang  diberikan  hanya kepada  sejumlah  kecil  hamba  pilihan  tersebut  yang  disebut  elit.  Oleh  sebab  itu,  kekuasaan kepala negara adalah muqaddas atau suci. Juga kepala negara adalah sebagai bayangan Allah di muka bumi. Untuk terpilih menjadi kepala negara atau raja, menurut al-Ghazali, setidaknya ada  sepuluh  syarat  yang  harus  terpenuhi,  yaitu:  (1)  dewasa  atau  akil baligh ;  (2)  otak  yang sehat;  (3)  merdeka  dan  bukan  budak;  (4)  laki-laki;  (5)  keturunan  Quraisy;  (6)  pendengaran dan  penglihatan  yang  sehat;  (7)  kekuasaan  yang  nyata;  (8)  hidayah;  (9)  ilmu  pengetahuan; dan  (10) wara `  (kehidupan  yang  bersih  dengan  kemampuan  mengendalikan  diri,  tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela. 15

## Lima Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali
Al-Ghazali menawarkan lima konsep dasar negara bermoral. Kelima konsep itu adalah: (1) saling bergantung menuju kebahagiaan; (2) perpaduan ilmu pengetahuan dengan agama dan  akhlak;  (3)  moral  politik;  (4)  kepala  negara  yang  berakhlak;  dan  (5)  akhlak  di  dalam hubungan dan perbuatan internasional. Dan kelima konsepsi negara bermoral tersebut dapat dilihat penjelasannya di bawah ini.
1. Saling Bergantung Menuju Kebahagiaan
Al-Ghazali  dalam  kitab Ihya`  Ulumuddin ,  mengatakan  bahwa  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari  adalah  motif  yang  utama  bagi  manusia  untuk  hidup  bergaul  dan berhubungan  antara  satu  dengan  yang  lain.  Karena  kebutuhan  hidup  yang  berbagai  ragam itulah yang menyebabkan manusia bukan hanya bergaul, tetapi bergantung keperluan yang satu kepada yang lainnya. Lebih lanjut, al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya manusia dijadikan  tidaklah  hidup  sendirian  tetapi  sangat  membutuhkan  kepada  hidup  bergaul  dan berkumpul  bersama-sama  dengan  manusia  lainnya  karena  dua  sebab,  yaitu  pertama,  dia membutuhkan  keturunan  untuk  melanjutkan  jenis  manusia  di  dunia,  dan  ini  memerlukan berkumpul  dan  bercampurnya  jenis  laki-laki  dengan  jenis  perempuan;  dan  kedua,  dia membutuhkan  tolong  menolong  untuk  menyediakan  makanan,  pakaian,  dan  pendidikan anaknya.  Oleh  sebab  itu,  tidaklah  mungkin  manusia  hidup  sendirian,  karena  dia  sangat membutuhkan hidup bergaul dan berkumpul. 16
Ada tiga  unsur  menurut al-Ghazali  yang  dinamakan dengan dunia, yaitu benda-benda yang ada, manusia mempunyai bahagian  padanya, dan manusia bekerja untuk  membangun benda-benda itu. Menurutnya, salahlah sangkaan orang yang terpengaruh oleh benda-benda
15 Ismatullah and Gatara, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif , 25–26.
16 Zainal  Abidin  Ahmad, KONSEPSI  NEGARA  BERMORAL  Menurut  IMAM  AL  GAZALI (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1975), 25–26.
dunia (materi) saja, dan salah pula orang yang menganggap bahwa benda-benda itu adalah bagiannya sendiri saja, kalau tidak disertakan dengan hal yang ketiga, yaitu manusia itu harus bekerja  untuk  membangunnya,  baik  untuk  kepentingannya,  maupun  untuk  kepentingan bersama. Tetapi itupun belum cukup kalau manusia itu tidak menyadari tujuan yang dikejar dengan ketiganya itu, yaitu kebahagiaan.
Imam  al-Ghazali  mempunyai  alasan  yang  cukup  kuat  dalam  mengemukakan  teorinya saling bergantung, yaitu firman Allah QS. Al-Ma`idah: 2, yang berbunyi:
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  melanggar  syiar-syiar  kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu  (hewan-hewan  kurban)  dan  qala'id  (hewan-hewan  kurban  yang  diberi  tanda), dan  jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang  mengunjungi  Baitulharam;  mereka mencari  karunia  dan  keridhaan  Tuhannya.  Tetapi  apabila  kamu  telah  menyelesaikan ihram,  maka  bolehlah  kamu  berburu.  Jangan  sampai  kebencian(mu)  kepada  suatu kaum  karena  mereka  menghalang-halangimu  dari  Masjidilharam,  mendorongmu berbuat  melampaui  batas  (kepada  mereka).  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya
Ayat  di  atas  sejatinya  mengandung  perintah  Allah  untuk  saling  membantu  atas kebajikan  dan  taqwa,  karena  adanya  sifat  bergantung  antara  satu  dengan  yang  lain;  dan sebaliknya dilarang bantu membantu atas kejahatan dan permusuhan, karena keduanya  itu merusak semangat saling bergantung itu.
Selain  berdasarkan  ayat  al-Qur`an,  pun  al-Ghazali  mendasari  teorinya  itu  dengan  dua hadits  Nabi  SAW  sebagaimana  dijelaskan  dalam  kitabya al-Ma’arif  al-Aqliyah .  Kedua  hadits itu yang artinya adalah manusia adalah bagaikan gigi-gigi sisir dalam persamaan dan seorang mu`min dengan mu`min lainnya adalah seumpama bangunan rumah yang kuat menguatkan satu dengan lainnya.
Teori  saling  bergantung  al-Ghazali,  pada  perkembangan  berikutnya  diakui  dan dinamakan theory of interdependence . Dan teori ini jauh lebih maju dari teori kontrak sosial yang  dikemukakan  oleh  J.J.  Rousseau  pada  8  abad  di  belakang  al-Ghazali.  Dan  teori  Yunani tentang manusia adalah makhluk sosial yang terkenal dengan the Aristotelian doctrine of the social nature termasuk teori yang sudah jauh ketinggalan di belakang.
Teori interdependence al-Ghazali  ini  berkesimpulan  bahwa  bukan  hanya  bergaul,  dan bukan  sekedar  adanya  kontrak  masyarakat,  tetapi  manusia  itu  adalah  saling  bergantungan antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Ketergantunga  ini  bukan  hanya  pribadi  dengan  pribadi, tetapi  juga  satu  negara  dengan  negara  lainnya.  Dan  yang  mendorong  manusia  itu  hidup bergaul, adalah kebutuhan hidupnya yang harus setiap saat dan setiap hari diusahakan. Dan karena kebutuhan itu, dia bukan saja bergaul, malahan lebih erat lagi yaitu saling bergantung satu sama lain.
Ultimate  goal dari  teori  saling  ketergantungan  al-Ghazali  adalah  bagaimana ketergantungan satu sama lain itu dapat melahirkan kebahagiaan yang lengkap. Inilah tujuan yang  terakhir  bagi  manusia,  dan  untuk  ini  pula  negara  dibentuk  sebagaimana  terungkap dalam  sebuah  kata-kata  popular,  yaitu The  end  of  the  state  is  happiness .  Dengan  kata  lain, tujuan negara adalah bahagia.
2. Perpaduan Ilmu Pengetahuan dengan Agama dan Moral (Akhlak)
Persoalan  penting  yang  ditawarkan  al-Ghazali  adalah  bagaimana  pentingnya memadukan antara ilmu pengetahuan dengan agama dan moral. Persoalan ini bukan hanya penting  untuk  masing-masing  manusia  yang  harus  hidup  bermodalkan  pengetahuan  itu, tetapi juga sangat diperlukan untuk negara yang didirikan bersama-sama oleh manusia itu.
Al-Ghazali  dalam  bukunya  yang  berjudul Ayyuhal  Walad ,  mengatakan  bahwa  ilmu pengetahuan tanpa amal adalah gila, sedang amal tanpa ilmu tidaklah sah. Ilmu pengetahuan semata-mata  tidaklah  menjauhkan  dari  perbuatan  dosa  dan  kejahatan,  dan  tidak  pula mendekatkan kepada taat dan kebaikan sewaktu hidup di dunia ini. Sedangkan untuk akhirat ilmu itu tidak sanggup membebaskan manusia dari hukuman neraka.
Lebih  lanjut,  al-Ghazali  menegaskan  bahwa  negara  membutuhkan  ilmu  pengetahuan sejati  yang  memadukan  tiga  unsur  utama,  yaitu  ilmu  pengetahuan,  agama  dan  akhlak. Manakala perpaduan ini diabaikan atau dilepaskan, sehingga ketiga unsur itu berantakan satu sama lain, maka akan menimbulkan bencana yang maha besar. Api bencana itu akan menjilat kian kemari bukan saja dapat membakar diri pribadi manusia, tetapi akan sanggup membakar seluruh  negara,  bahkan  mungkin  menjerumuskan  seluruh  dunia  kepada  kebakaran internasional.
3. Moral-Politik
Pendirian al-Ghazali adalah sejalan dengan pendapat filosuf-filosuf Yunani, seperti Plato dan Aristoteles yang mengatakan bahwa moral dan politik adalah dua saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan. Dimana moral sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menentukan nilai  baik  dan  buruk  atau  benar  dan  salah  dari  setiap  tindakan  dan  keinginan  setiap  orang dalam  masyarakat,  sementara  politik  dibutuhkan  untuk  mengatur  masyarakat  itu  sesuai dengan  aturan-aturan  moral  yang  diterima  oleh  anggota  masyarakat.  Namun  demikian, menurut  al-Ghazali,  moral  dan  politik  bukan  saja  saudara  kembar  yang  tidak  boleh dipisahkan,  tetapi  keduanya  adalah  satu  yang  tidak  dapat  dibagi.  Al-Ghazali  tidak  bersedia menyebutkan moral dan politik, tetapi secara konsekwen dia mengatakan dengan satu kata majemuk yang senafas, yaitu moral-politik atau politik-moral, yang disebutkan dalam bahasa Arab Siyaasatul Akhaq .
Dengan  keyakinan  yang  bulat,  al-Ghazali  menegaskan  bahwa  pendirian  moral-politik atau  politik-moral  merupakan  pendirian  Islam,  atau  dengan  perkataan  lain  dinamakan dengan  ideologi  Islam,  dimana  semua  ajaran  Islam  diarahkan  kepada  pendirian  ini,  yaitu terwujudnya  moral-politik  dan  tercapainya  politik-moral.  Atas  dasar  itulah,  al-Ghazali
berkesimpulan  bahwa  negara  memerlukan  adanya  moral-politik  ataupun  politik  moral. 17 Moral-politik yang dimaksud oleh al-Ghazali ialah moral yang berdasarkan kepada agama.
Moral-politik  berdasarkan  agama  yang  dikehendaki  oleh  al-Ghazali  adalah  berjiwakan tasawuf,  yang  dalam  pengertian  Barat  dinamakan mystic .  Al-Ghazali  berkeyakinan  bahwa setiap  akhlak  manusia,  ---atau  dinamakan  moral  atupun  etik---  adalah  mempunyai  sumber yang  dalam di dalam jiwa manusia itu, yaitu hati, dan hati itu mempunyai dua pintu, yaitu: pertama,  pintu  luar  yang  menerima  segala  pengaruh  luar  dan  yang  mengeluarkan  segala tindakan yang menentukan akhlak manusia; dan kedua, pintu dalam yang menerima wahyu -- -bagi  setiap  Nabi---  dan  ilham  ---bagi  semua  manusia  lainnya---  dari  Tuhan  yang  menuntun hidupnya, baik rohani maupun jasmani.
Pintu  luar  menerima  segala  petunjuk  dari  semua  alam  lahir,  baik  dengan  melalui pendidikan,  pergaulan,  latihan  maupun  dengan  melalui  panca  indera  ditambah  dengan indera yang  keenam, yaitu akal fikiran. Ilmu yang berasal dari luaran ini dinamakan oleh al- Ghazali ilmu mu’amalah . Adapun pintu dalam dari hati menerima petunjuk dari suatu sumber yang bening, bersih tiada bandingan, yaitu wahyu atau ilham dari Tuhan. Ilmu yang kedua ini dinamaknnya ilmu  mukasyafah .  Dan  sumber  yang  bening  ini  tidaklah  mungkin  terbuka apabila  belum  melalui  latihan  ( riyadhah )  yang  terus  menerus.  Menurutnya,  hanya  dengan memiliki  kedua  ilmu  ini,--- ilmu  muamalah dan ilmu  mukasyafah ---  barulah  hati  manusia dapat mencapai dan memancarkan akhlak yang mulia sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Disinilah  jiwa  tasawuf  dimasukan  oleh  al-Ghazali  ke  dalam  moral-politik  yang berdasarkan  agama.  Membawa  hati  ke  dalam  perjuangan  politik  disamping  akal  yang memberikan perhitungan yang teratur, adalah merupakan moral yang dimaksudkan oleh al- Ghazali.  Dengan  itulah,  al-Ghazali  dianggap  seorang  sufi-politikus,  yaitu  seorang  politikus yang mendengar suara hatinya yang bersifat tasawuf atau mistik. 18
4. Kepala Negara yang Berakhlak
Dalam  kitabnya al-Mustadzhiri ,    al-Ghazali  memperingatkan  aspek-aspek  keagamaan yang  dapat  dihubungkan  kepada  jabatan  khalifah  sebagai  kepala  negaras,  bukan  soal turunan,  dan  bukan  pula  soal  “suci”  tidaknya  seorang  kepala  negara.  Tetapi  yang  penting menjadi perhatian semua pihak, baik oleh calon kepala negara maupun oleh rakyat banyak, dan  khususnya ulil  `amri yang  berhak  melantik  calon  kepala  negara  adalah  bagaimana menentukan format kriteria ideal seorang kepala negara.
Menurut  al-Ghazali,  paling  tidak,  ada  dua  kriteria  penting  yang  harus  mendapat perhatian, yaitu wilayah ilmiyah dan wilayah amaliyah .
a. Wilayah ‘Ilmiyah , adalah wilayah utama yang harus mendapat perhatian istimewa, dimana menurut al-Ghazali wilayah ini terdiri dari 4 perhatian pokok, yaitu:
17 Ahmad, 160.
18 Ahmad, 169.
1) Harus disadari, bahwa manusia harus menyadari untuk apakah dan apa tujuan manusia hidup di dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat menetap bagi manusia, tetapi  merupakan  tempat  singgah  baginya  di  dalam  perjalanannya  menuju kampong yang kekal abadi, yaitu akhirat.
2) Harus diketahui, bahwa taqwa itu tempatnya di dalam hati. Baik kepala negara ataupun  rakyat  banyak  harus  mempunyai  hati  yang  taqwa  untuk menyelamatkan hidupnya di dunia, dan perjalanannya ke akhirat.
3) Manusia adalah menjadi wakil Tuhan di dunia. Untuk membangun penduduk dunia, seorang kepala negara (wakil Tuhan) haruslah cukup kemampuan untuk membangun  manusia  seutuhnya,  yang  harus  dimulainya  dari  diri  sendiri, meningkat  kepa  keluarganya,  terus  kepada  warganya  dan  kepada  manusia sedunia.
4) Harus diketahui bahwa manusia terdiri dari dua kekuatan, yaitu kekuatan suci malaikat  dan  kekuatan  rendah  hewan.  Kekuatan  suci  malaikat  menimbulkan akhlak yang baik, dan kekuatan rendah hewan menyeret kepada akhlak yang buruk.
b. Wilayah ‘Amaliyah ,  adalah  adalah  kriteria  yang  harus  terimplementasi  dalam perbuatan dan sikap hidup. Al-Ghazali, menyebutkan 11 sikap yang harus dimiliki oleh setiap kepala Negara, yaitu:
1) merasakan senang susah dan pahit getir kehidupan orang lain;
2) harus dahaga kepada nasihat ulama dan cendikiawan;
3) tidak  boleh  memandang  rendah  kepada  orang-orang  yang  memerlukan bantuannya;
4) harus menjauhi sifat royal dan hidup berpoya-poya;
5) mempunyai  kelonggaran  waktu  banyak  untuk  mengabdikan  diri  kepada Tuhan;
6) harus lunak-lembut, jangan bertindak kasar kepada siapapun;
7) mencari  keridhaan  rakyat  dan  kecintaan  mereka,  seuai  dengan  keridhaan Illahi;
8) keridhaan  rakyat  harus  dicari  memenuhi  ajaran  agama,  karena  keta’atan kepada  penguasa  adalah  selama  penguasa  itu  berjalan  menurut  keridhaan Allah.
9) harus disadari bahwa jabatan Kepala Negara adalah persoalan besar;
10) para penguasa harus berdekatan dengan para ulama dan cendikiawan; dan
11) para  penguasa  harus  mementingkan  sifat  mema’afkan,  menahan  kemarahan dan lain sebagainya.
5. Akhlak dalam Hubungan dan Perbuatan Internasional
Sesungguhnya  fungsi  manusia  mejadi  wakil  Tuhan  kepada  makhluk-Nya,  berarti memperbaiki dan membangun manusia. Tidaklah kuat untuk membangun manusia di dunia ini  orang  yang  tidak  mampu  memperbaiki  warga  negaranya.  Dan  tidaklah  kuat  untuk membangun warga negaranya orang yang tidak mampu memperbaiki rumahtangganya. Dan tidaklah  kuat  membangun  rumah  tangganya  orang  yang  tidak  mampu  memperbaiki  dirinya sendiri.  Dan  orang  yang  tidak  kuat  membangun  dirinya,  maka  haruslah  dimulainya  dengan memperbaiki  hatinya  dan  mengendalikan  nafsunya.  Adapun  orang  yang  tidak  mampu membangun  dirinya  sendiri  sedangkan  keinginannya  besar  untuk  membangun  orang  lain, maka ia telah menipu diri. 19
Pendapat  al-Ghazali  di  atas  menjadi  landasan  filosofi  lahirnya  sendi-sendi  moral internasional. Sendi-sendi dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Perdamaian Dunia yang Abadi
Membuat perdamaian seorang demi seorang adalah menjadi sendi yang paling bawah bagi perdamaian dunia yang abadi. Tidaklah mungkin terjadi perdamaian dunia kalau negara dengan  negara  tidak  damai,  tidak  mungkin  negara  damai  kalau  keluarga  dengan  keluarga tidak  damai,  dan  akhirnya  tidaklah  mungkin  perdamaian  keluarga  terjadi  kalau  tidak  dibina terlebih  dahulu  perdamaian  di  dalam  jiwa  masing-masing  pribadi.  Secara  tegas,  al-Ghazali mengatakan  bahwa  pembinaan  semangat  perdamaian  ini  harus  dilakukan  dengan ‘pendidikan’ yang terus menerus dan merata, sehingga meresap ke dalam hati nurani setiap rakyat,  terutama  ke  dalam  hati  nurani  para  penguasa  negara,  yang  di  dalam  hakikatnya menjadi  wakil  mutlak  dan  penyambung  lidah  dari  seluruh  rakyat  negaranya  berhadapan dengan rakyat dan negara-negara lain dalam hubungan internasional.
b. Saling Menghormati Keyakinan Keagamaan dan Ideologi
Sikap  saling  menghormati  terhadap  keyakinan  agama  masing-masing  inilah  yang dijadikan sendi kedua oleh al-Ghazali bagi moral internasional.
c. Persaudaraan dan Persahabatan
Dalam  pergaulan  antarbangsa  sangat  dibutuhkan  semangat  persaudaraan  dan persahabatan,  seperti  halnya  dalam  pergaulan  manusia  dalam  hidupnya  sehari-hari. Perasaan  yang  akrab  tidak  saling  curiga  mencurigai,  tetapi  sebaliknya  saling  memberikan kepercayaan  antara  suatu  bangsa  terhadap  bangsa  yang  lainnya,  adalah  merupakan kebutuhan moral dalam hubungan internasional.
Selanjutnya, al-Ghazali menegaskan bahwa semangat persaudaraan dan persahabatan itu  menimbulkan  hak-hak  timbal  balik  diantara  pihak-pihak  yang  bersaudara  dalam  8  hal. Kedelapan hal tersebut adalah:
1) bantu membantu dengan materi atau harta benda;
2) bantu membantu dengan diri, samapi kepada pengorbanan jiwa;
3) menyimpan segala rahasia sahabatnya dengan sikap diam;
19 Al-Ghazali, Ihya` ‘Ulumu al-Din , 202–25.
4) membantu dengan lisan untuk membicarakan sesuatu yang diperlukan;
5) mema’afkan segala kehilapan dan kesalahan;
6) mendoakan keselamatan;
7) berlaku jujur dan ikhlas; dan
8) meringankan dan bukan memberatkan dan tidak pula menunjukkan keberatan
d. Gotong Royong dalam Kebutuhan Ekonomi
Dalam kebutuhan ekonomi yang saling bergantung antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya itu atau suatu negara dengan negara lainnya itu memerlukan adanya semangat gotong  royong  yang  dalam  bahasa  al-Ghazali  disebut ta’awun ,  sebagaimana  tercantum dalam kitabnya Ihya` Ulumuddin Juz III pasal ke VI.
e. Politik Bertetangga Baik dan Persenjataan yang Depensif
Seperti  halnya  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  mempunyai  pertalian tetangga karena berdekatan tempat tinggal, demikian pula halnya dengan hubungan negara dengan negara. Hubungan bertetangga itu menimbukan hak yang harus dihormati. Masing- masing  negara  harus  mengatur  politik  bertetangga  baik  terhadap  negara-negara  lainnya. Adapun  dasarnya  politik  bertetangga  baik  itu,  menurut  al-Ghazali  adalah  persaudaraan  dan persahabatan. Oleh sebab itu, tidaklah pada tempatnya bagi sifat-sifat ketakutan dan iri hati, apalagi sifat mengganggu dan menyerang negara lain demi mencari keuntungan sendiri.
Melalui  faham  inilah  diletakkan  pengertian  perang.  Peperangan  tidak  boleh  bersifat agresif  dan  permusuhan,  tetapi  peperangan  haruslah  sekedar  untuk defensive dan pembelaan.  Al-Ghazali  menganggap  bahwa  peperangan  hanyalah  suatu  ikhtiar  untuk mempertahankan  persahabatan  dan  persaudaraan  dari  gangguan  negara-negara  yang agresif, dan untuk memulihkan kembali politik bertetangga baik.
Berdasarkan pendapat itulah, maka al-Ghazali mempersatukan politik bertetangga baik dengan prinsip persenjataan yang depensif. Setiap Negara janganlah membuat senjata yang sifatnya  agresif,  yang  digunakan  untuk  menyerang  secara  ganas  atas  negara  lainnya. Janganlah  dijadikan    persenjataan  itu  untuk  perlombaan  yang  jahat,  untuk  mancari keunggulan atau karena didorong oleh ketakutan atau kecurigaan.
Menghapuskan  peperamgan  sama  sekali  dan  melucuti  persenjataan  suatu  negara secara  total,  menurut  al-Ghazali  adalah  suatu  hal  yang  mustahil,  selama  manusia  masih bersifat  manusia,  mempunyai  sifat-sifat  baik  dan  sifat-sifat  buruk.  Tetapi  peperangan  dan persenjataan  itu  hanyalah  dapat  dibendung,  dikurangi  dan  dibatasi,  kalau  masing-masing negara menganut politik bertetangga baik di atas dasar persaudaraan dan persahabatan.

## SIMPULAN
Berdasaran uraian di atas, tampak jelas bahwa bagi al-Ghazali, relasi antara agama dan negara  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  signifikan,  sehingga  al-Ghazali  menganalogikan agama  dan raja sebagai dua anak kembar, dimana agama  adalah suatu pondasi, sedangkan
raja adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi akan mudah runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga  akan  hilang.  Keberadaan  raja  merupakan  keharusan  bagi  ketertiban  dunia, ketertiban  dunia  merupakan  keharusan  bagi  ketertiban  agama,  dan  ketertiban  agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti. Secara tegas, al-Gahazali mengatakan  bahwa  negara  yang  mengabaikan  akhlak  (moral,  etika)  lambat  laun  akan mengalami  kehancuran  atau  kemusnahan.  Untuk  itu,  Al-Ghazali  menawarkan  lima  konsepsi negara yang ideal, yaitu negara bermoral. Kelima konsepsi tersebut adalah saling bergantung menuju kebahagiaan, perpaduan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak, moral-politik, Kepala Negara yang berakhlak, dan akhlak di dalam hubungan dan perbuatan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Zainal Abidin. KONSEPSI NEGARA BERMORAL Menurut IMAM AL GAZALI . Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya` ‘Ulumu al-Din . Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
Bakker, Anton, and Zubaidi Zubaidi. Metodologi Penelitian Filsafat . Yogyakarta: Kanisius,
1999.
Darmaputera, Eka. Agama Dan Negara: Aspek Spiritual, Moral Dan Etika Dalam GBHN , 1993.
Ismatullah, Deddy, and Asep A Syahid Gatara. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif . Bandung:
CV. Pustaka Setia, 2007.
Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam . Bandung: Mizan, 1997.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
Sjadzali, Munawir. Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran . Jakarta: UI Press,
1993.
Sofyan, Ahmad A., and M. Roychan Madjid. “Gagasan Cak Nur Tentang Negara Dan Islam.” Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.
Somantri, Muhamad Dani, and Dahwadin. “THE MESSAGE OF RELIGIOUS MODERATION IN TANBIH QADIRIYAH NAQSYABANDIYAH (TQN) PONDOK PESANTREN SURYALAYA.” Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism 8, no. 1 (2019). http://dx.doi.org/10.21580/tos.v8i1.4404.
Syamsuddin, Din. Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani . Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000.
Wahid, Abdurraman. Mengurai Hubungan Agama Dan Negara . Jakarta: Grasindo, 1999.