## Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
S. Amanah siti_amanah@ipb.ac.id
Mayor Komunikasi Pembangunan, Gedung Departemen KPM IPB Wing 1 Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp. 0251-8420252, Fax. 0251-8627797

## Abstrak
Status  and  condition  of  coastal  community  relate  to  several  factors  included    ecological  characteristics,  socio ecconomic and cultural characteristics, natural and geographical characteristics, government policy, local wisdom and knowledge, and their cosmopolites.  Up to now, the coastal community especially small fishery communities still face  the    problems  of  lack of information,  limited  access  of  asset  and  capital,  and  dependency  to  the  external assistances.    This  situation  was  also  found  at  the  north  Bali,  whereas  most  of  the  fishery  communities  ran  their businesses traditionally. Effective development communication strategy and program would help the community to be more aware  of  coastal resources  management.     The study  was  conducted at  the  Gerokgak   and Buleleng  District, North Bali.  A number of 128 respondents involved in the research and 10 informal leaders contributed information about  various  program  in  the  region.    Research  results  showed  that  development  communication  was  urged  to  be able  to  provide  more  facilitation  in  terms  of  empowering  the  fishery  group,  capacity  improvement  of  the  group  in coastal resources management; enlarging people choices, implementing participatory approaches, and strengthening network to support the community in managing the business.
Key words: coastal community, development communication, empowerment
I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Masyarakat pesisir memiliki kehidupan  yang  khas,  dihadapkan langsung    pada  kondisi  ekosistem  yang keras,  dan  sumber  kehidupan  yang bergantung  pada  pemanfaatan sumber- daya pesisir  dan  laut  (selanjutnya disingkat SDP).  Masyarakat pesisir ter- utama nelayan kecil, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan keter- belakangan. Terdapat  persoalan  ter- tentu  terkait  dengan  aspek  ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat  pesisir  masih  tertinggal (Hanson  1984). Rendahnya taraf  hidup masyarakat  pesisir dan  akses  yang terbatas  akan  aset  dan  sumber-sumber pembiayaan bagi
nelayan kecil
merupakan persoalan utama yang dijumpai  di  kawasan  pesisir.    Nelayan- pun  sangat  rentan  terhadap  tekanan pemilik modal.
Kegiatan pembangunan di kawasan pesisir tidak terlepas dari daya dukung  lingkungan,  keberlangsungan
sumberdaya alam  dan  dilakukan  secara terpadu  oleh  berbagai  pihak  terkait dengan menekankan peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat. Ketersediaan sumberdaya alam di daratan  seperti  hutan,  bahan  tambang, dan  mineral  serta  lahan  pertanian produktif  semakin  menipis  sedangkan kebutuhan  penduduk  terus  bertambah sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia  yang  terus  meningkat  dan diprediksikan  akan  mencapai  267  juta jiwa  pada  tahun  2015. Kebutuhan penduduk  tersebut  tidak  akan  mampu dipenuhi  seluruhnya  oleh sumberdaya alam di daratan (Dahuri 2000) mengingat luas daratan Indonesia hanya sepertiga dari luas
Indonesia keseluruhan,  yaitu  1.926.337  km 2 . Sektor  perikanan  dan  kelautan  sangat potensial untuk dikembangkan,
mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan  terbesar di  dunia  yang memiliki  17.506  buah  pulau,  dengan garis  pantai  sepanjang  81.000  km,  dan luas laut sekitar 3,1 juta km 2 .  Selain itu, Indonesia juga memiliki hak

## Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
pengelolaan sumberdaya alam  hayati dan nonhayati di perairan Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI), yaitu  perairan  yang  berada  12  hingga 200  mil  dari  garis  pantai  titik-titik terluar  kepulauan  Indonesia,  yang luasnya  2.7  juta  km 2 berdasarkan United  Convention  on  the  Law  of  the Seas.
Kegiatan  sektor  perikanan  dan kelautan, memiliki  dua  bidang  usaha (Amanah  dan  Yulianto 2002)  yaitu perikanan  darat  dan  perikanan  tangkap. Hasil  penelitian  tentang pendekatan penyuluhan  pada  masyarakat  pesisir (Amanah et  al. 2004)  memperlihatkan bahwa setiap komunitas memiliki keunikan  dan  berbeda  dalam  hal  nilai,
orientasi, dan kebutuhan pengembangan diri,  kelompok,  komunitas,  serta  daya dukung lingkungan fisik.  Dalam hal ini komunikasi pembangunan
dapat menjadi wahana  transformasi situasi masyarakat dari sekarang  ke  kondisi yang lebih baik.
Kabupaten  Buleleng memiliki panjang  pantai sekitar  144  km dan  ada enam dari sembilan kecamatannya yang berbatasan  langsung  dengan  pantai utara. Kecamatan Buleleng dan Grokgak sangat berprospek untuk berkembang menjadi kawasan
perikanan  dan  wisata  bahari.    Sampai saat  ini  masyarakat  pesisir  di  kedua kecamatan  tersebut  bergantung  pada pemanfaatan sumberdaya pesisir  dan laut,  baik  untuk  usaha  perikanan, maupun  untuk  usaha  jasa  wisata. Permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini adalah bahwa proses-proses komunikasi pembangunan belum berlangsung simultan, dan nelayan masih dihadapkan pada persoalan klasik
seperti  hasil  tangkapan  yang  bervariasi, keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, pasar, dan program penyuluhan  yang  belum  berjalan  sesuai harapan. Telaahan tentang per- masalahan  yang  dihadapi  nelayan,
penyebab  masalah,  alternatif  penye- lesaian  masalah, diperlukan  untuk mendesain rancangan strategi  komuni- kasi pembangunan yang relevan. Tanpa strategi  komunikasi  pembangunan  yang jitu,  masyarakat  pesisir akan makin tertinggal. Terdapat  beberapa  program andalan  pemerintah  dalam  konteks komunikasi pembangunan, namun belum  memberikan  dampak  nyata terhadap  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat  pesisir. Oleh  karenanya, penyajian  pada  makalah  ini berfokus pada kondisi masyarakat  pesisir dan peran  komunikasi  pembangunan dalam pemberdayaan
komunitas, kasus
Kabupaten Buleleng. 1.2 Tujuan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah (1) mendeskripsikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat  pesisir,  khususnya komunitas  nelayan;  dan  (2) meng- analisis peran dan strategi alternatif komunikasi
pembangunan dalam
pemberdayaan masyarakat pesisir.
1.3 Kegunaan
Bagi  pengambil  kebijakan  di bidang pengembangan masyarakat pesisir,  diharapkan penelitian ini  dapat berkontribusi sebagai  referensi  dalam mengembangkan  masyarakat pesisir melalui pendekatan dan strategi
komunikasi yang efektif.

## 2. Perumusan Masalah
Masalah  merupakan  faktor  yang dapat  menyebabkan  tidak  tercapainya tujuan. Dalam  konteks  masyarakat pesisir di lokasi kajian, ada kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang  diharapkan  (Gambar  1). Secara konseptual,  komunikasi  pembangunan berperan  menjembatani  kondisi  saat  ini
menuju kondisi yang diharapkan terwujud di tingkat komunitas pesisir. Ko Kondisi saat ini  Kapasitas pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan laut terbatas
 Pendayagunaan media komunikasi tradisional masih belum optimal
 Pengelolaan kelompok nelayan belum optimal
 Pemberdayaan wanita nelayan pengolah hasil perikanan tangkap belum efektif
 Jejaring kerjasama masih terbatas

## Kondisi yang Diharapkan
 Pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan laut oleh komunitas bekerja sama dengan pemerintah dan swasta (Co- management)
 Masyarakat dapat mendayagunakan media rakyat dalam program pengelolaan
 Manajemen pengelolaan kelompok yang mengacu pada pedoman tata perilaku
 Kelompok wanita nelayan pengolah hasil perikanan tangkap yang sesuai standar prosedur yang ditetapkan lembaga yang berwenang
 Jejaring kerja sama luas dan saling memperkuat
Gambar 1.  Kesenjangan Kondisi yang Dihadapi Masyarakat Pesisir
Kondisi  nelayan di  Kabupaten
Buleleng dicirikan oleh tipologi nelayan kecil,  dan  armada penangkapan ikan oleh mayoritas nelayan di Kecamatan Buleleng dan  Grokgak adalah perahu bermotor tempel. Nelayan  di Kecamatan Buleleng lebih banyak menggunakan  pancing  ulur  dan  tonda untuk menangkap ikan, sedangkan seser dan pancing ulur lebih banyak digunakan oleh  nelayan di Kecamatan Grokgak. Jenis  ikan hasil  tangkapan umumnya  berupa tongkol,  teri,  walang dan  tuna. Sampai  saat  ini, masyarakat pesisir  setempat masih  belum  terlepas dari  persoalan  klasik  yang  dihadapi nelayan  kecil  yakni  keterbatasan  aset, akses, dan peluang untuk meningkatkan produktivitas  dan  daya  saing.    Upaya peningkatan  kualitas  hidup  nelayan kecil  sulit  terwujud tanpa  adanya perubahan  sikap,  pengetahuan  dan keterampilan sumberdaya manusia.
Menghadapi permasalahan tersebut,
komunikasi  pembangunan diperlukan peran  utamanya sebagai  sebuah proses
yang  dialogis  dalam penyampaian  ide, informasi, dan inovasi, oleh pihak-pihak terkait guna  menunjang  terjadinya proses  perubahan  sosial  ke  arah  yang lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan  tersebut  dampaknya  dapat dilihat  pada  tingkat individu,  keluarga, kelompok,  organisasi,  komunitas, dan masyarakat  yang  lebih luas. Proses- proses  komunikasi  pembangunan  akan memiliki dampak luas apabila dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan.
3. Konsepsi dan Hasil Penelitian Terdahulu tentang Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan 3.1  Komunikasi Pembangunan Nasution (2004) mengutip pernyataan  Hedebro  tentang  tiga  aspek komunikasi  dan  pembangunan  yang berkaitan  dengan  tingkat  analisisnya. Ketiga  aspek  tersebut  meliputi hal berikut:  (i) Pendekatan  yang  berfokus

## Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
pada  pembangunan  suatu  bangsa,  dan peran media massa menyumbang upaya tersebut.  Di  sini,  politik  dan  fungsi- fungsi  media  massa  dalam  pengertian yang  umum  merupakan  objek  studi, sekaligus masalah-masalah struktur organisasional  dan  pemilikan,  serta kontrol  terhadap  media.  Untuk  studi jenis  ini,  digunakan  istilah kebijakan komunikasi  dan  merupakan  pendekatan yang paling luas dan bersifat umum; (ii) Pendekatan  untuk  memahami  peranan media  massa  dalam  pembangunan nasional,  namun  lebih  jauh  spesifik. Persoalan  utama  dalam  studi  ini  adalah penggunaan media agar dapat  dipakai secara  efisien,  untuk  mengajarkan pengetahuan  tertentu  bagi  masyarakat suatu bangsa; dan (iii) Pendekatan yang berorientasi  kepada  perubahan  yang terjadi  pada  suatu  komunitas  lokal  atau desa. Studi jenis ini mendalami bagaimana  aktivitas  komunikasi  dapat dipakai  untuk  mempromosikan  pene- rimaan  yang  luas  akan  ide-ide  dan produk baru.
Hasil  penelitian Kifli  (2007) tentang strategi komunikasi pem- bangunan  pada  komunitas  dayak  di Kalimantan  Barat  menemukan  bahwa berbagai  bentuk  materi  komunikasi yang selama ini tersedia, ternyata belum dapat  dipahami  atau  diakses  dengan optimal  oleh  orang  Dayak.  Materi komunikasi dari luar baik berupa materi tercetak  maupun  elektronik,  seperti brosur,  leaflet,  majalah  atau  program radio  dan  televisi,  tidak  dapat diakses. Kendala  dari  sisi  fisik  disebabkan karena keterisoliran geografis, sedangkan kendala sisi bahasa menyebabkan mereka tidak dapat memahami isi (content) yang
terkandung  di  dalamnya.    Konsep  dan strategi  pembangunan  yang  cenderung seragam,  belum  mampu  menjangkau komunitas  Dayak  secara  memadai. Berbagai asumsi dan prasyarat penerima (receiver) dari kebijakan strategi
komunikasi  tersebut  tidak  mampu dipenuhi  oleh  sebagian  masyarakat, termasuk  oleh  masyarakat  Dayak. Penelitian  Amanah  (2007)  tentang pengembangan masyarakat pesisir mengungkap pula bahwa terdapat korelasi  positif  yang  nyata  antara kompetensi  komunikasi  yang  dimiliki oleh penyuluh terhadap perilaku masyarakat  pesisir  dalam  mengelola sumberdaya pesisir  yang  dimiliki. Selain faktor keterisoliran dan kompetensi komunikasi, strategi komunikasi  pun  berpengaruh  terhadap efektifitas komunikasi. Harris (1996) menyatakan
bahwa  pendekatan  komunikasi  pem- bangunan  partisipatif  perlu  dikembang- kan  untuk  mengembangkan  masyarakat di  tingkat  bawah  melalui  pendekatan pendidikan  non  formal. Terkait  dengan pendekatan pembangunan yang diterap- kan  di  Indonesia,  Waskita  (2005) mencermati bahwa pembangunan sampai  saat  ini  masih  terlalu  berfokus pada  hal-hal fisik dan  terukur. Hal  ini pada  gilirannya,  berkontribusi  terhadap model komunikasi yang dianut cenderung  menunjukkan  pola interaksi yang  terbatas  dan  berkaitan  dengan kekuasaan  dan  pelayanan.    Alternatif model  komunikasi  yang  diusulkan adalah  komunikasi  dialogis  antar  orang yang
terlibat dalam proses pembangunan.

## 3.2  Pemberdayaan
Pemberdayaan  memiliki  ber- bagai  interpretasi,  pemberdayaan  dapat dilihat  sebagai  suatu  proses  dan program.  Payne (1997) mengemukakan bahwa  pemberdayaan  (empowerment) pada hakekatnya bertujuan untuk membantu  klien  mendapatkan  kekuatan (daya)  untuk  mengambil  keputusan  dan tindakan  yang  akan  dilakukan  dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk  mengurangi  kendala  pribadi
dan  sosial  dalam  melakukan  tindakan. Pemberdayaan  dilakukan  dengan  jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa  percaya  diri  untuk  menggunakan kekuatan,  dan  mentransfer  kekuatan dari  lingkungannya.  Sebagai  suatu proses,  pemberdayaan  adalah  usaha yang  terjadi  terus  menerus  sepanjang hidup manusia.
Bowling  dan  Barbara  (2002) mengemukakan  bahwa program  penyu- luhan  dapat  membentuk  peru-bahan perilaku melalui prinsip berbagi pengetahuan,  dan pengalaman  dengan masyarakat. Bersama – sama masya-
rakat, dapat dilakukan berbagai kegiatan yang  mengarah  pada  pembentukan perilaku  masyarakat.    Pemberdayaan sebagai  sebuah  program  mempunyai makna  bahwa  pemberdayaan  merupa- kan  tahapan – tahapan  kegiatan  untuk mencapai  suatu  tujuan  dalam  kurun waktu  tertentu.    Dalam  konteks  ini, pelaksanaan  program  pemberdayaan dibatasi waktu, sehingga tampak sebagai  kegiatan  keproyekan.    Kondisi seperti  ini  tentu  tidak  menguntungkan bagi pelaksana program maupun komunitas  target,  karena  sering  terjadi kegiatan  terputus  di  tengah  jalan,  dan kurangnya  koordinasi  antar  lembaga yang terlibat dalam program.
Pemberdayaan
masyarakat pesisir  mencakup  dua  dimensi  yaitu budaya  dan  struktur  sosial  (Satria 2001).  Selain itu, pemberdayaan dalam komunitas  nelayan  akan  lebih  berhasil jika  menerapkan  prinsip  kejelasan tujuan, prinsip dihargainya pengetahuan dan  penguatan  nilai  lokal,  prinsip keberlanjutan, prinsip ketepatan kelompok  sasaran  atau  tidak  bias  pada nelayan  pada  strata  maupun  golongan tertentu,  dan  prinsip  kesetaraan gender, artinya  baik  pria  maupun  wanita memiliki  secara  aktif  diakui  hak – haknya  dalam  masyarakat,  memiliki status dan peran sesuai budaya setempat,  dan  terlibat  dalam  proses
pengambilan  keputusan  dalam  keluarga dan masyarakat.
Hasil penelitian Mubyarto, et al. (1984) menyimpulkan bahwa modernisasi perikanan melalui
introduksi  kapal-kapal  motor  telah menimbulkan  jurang  yang  bertambah lebar  antara  mereka  yang  mampu  dan yang  tidak  mampu  memanfaatkan teknologi  tersebut,  bahkan  introduksi budidaya  tambak  udang  yang  padat modal  hanya  berpihak  pada  kelompok kaya  atau  dengan  perkataan  lain pembangunan berakibat pada menguatnya  marjinalisasi  kelompok miskin.  Dampak positif maupun negatif dari  modernisasi  perikanan,  khususnya bagi masyarakat nelayan, petani petambak,  maupun  kelompok  masya- rakat  pesisir  yang  lain  (pengolah  hasil laut,  pemberi  jasa  wisata  bahari  dan lain-lain) perlu diantisipasi, yaitu melalui  penerapan  paradigma  pem- bangunan  yang  lebih  menekankan  pada aspek  manusianya.  Implikasinya  adalah pembangunan akan berkelanjutan (sustainability), karena program-
program  pembangunan    menciptakan manusia-manusia  yang  berdaya  dan mandiri.  Soedijanto (1997) menyatakan bahwa pembangunan yang hanya menekankan  pada  produktivitas,  justru hanya  menimbulkan  ketergantungan petani pada pemerintah.
Berkaitan dengan permasalahan di atas,  peran  komunikasi  pembangunan sangat  dibutuhkan  dalam  membantu masyarakat  pesisir,  khususnya  nelayan dalam menghadapi modernisasi.
Seperti  telah  dikemukakan  oleh  van
Den  Ban dan  Hawkens (1999)  bahwa peranan  berbagai  program  penyuluhan sebagai implementasi komunikasi pembangunan adalah dengan membantu petani  untuk  mengambil  keputusan sendiri  dengan  cara  menambah  pilihan bagi mereka, dan dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai  konsekuensi  dari  masing-

## Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
masing  pilihan  tersebut.    Upaya pemberdayaan  nelayan  kecil  menurut Satria  (2001)  perlu  memahami  struktur sosial  masyarakat  nelayan,  tidak  hanya melihat  aspek  ekonomi  atau  teknologi saja,  melainkan  juga  aspek  sosial- budaya  perlu  diperhatikan,  sehingga program tidak l agi hanya bersifat “ingin cepat selesai”.

## 4. Metode Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  dua wilayah  pesisir  Kabupaten  Buleleng yakni  di  Kecamatan  Grokgak  dengan jarak  lebih  kurang  55  km  sebelah  barat ibu  kota  kabupaten,  dan  di  Kecamatan
Buleleng  yang letaknya lebih  kurang  8 km  dari  ibu  kota  kabupaten.    Penelitian dilaksanakan  mulai  tahun  2004  s.d. 2006. Responden  penelitian  adalah pelaku utama dalam usaha penangkapan,  pengolahan,  pembudi- daya  dan  pemasar.    Tercatat lebih kurang  692  rumah  tangga  perikanan
(RTP)  melaksanakan  usaha  di  dua wilayah  tersebut  dan  159  RTP  dipilih untuk  sebagai  responden  secara  acak; namun untuk keperluan analisis statistik dipilih responden yang memiliki aktivitas serupa untuk mewakili populasi yaitu 128 RTP.
Tabel 1. Responden Penelitian di Kecamatan Grokgak dan Pemuteran, 2006
No Kecamatan dan Kegiatan Usaha Rumah Tangga Perikanan (RTP) Responden (Rumah tangga) Representasi (Rumah tangga) 1 Gerokgak Nelayan ikan konsumsi 246*) 44 44 Pengolah 60 21 - Pengolah dan pemasar 20 11 11 Pembudidaya 25 10 - Jumlah 341 86 55 2 Buleleng Nelayan ikan konsumsi 248*) 49 49 Pengolah dan pemasar 109 24 24 Jumlah 351 73 73 *) Armada motor tempel Data  primer  yang  diperoleh  dari responden  meliputi  (1)  keragaan  sosial ekonomi  responden  penelitian;  (2) informasi tentang SDP terutama masalah penurunan kualitas SDP meliputi  jenis  ikan  hasil  tangkapan, kualitas  terumbu  karang,  dan  kondisi pantai;  (3)  program  pemberdayaan  dan atau
intervensi yang pernah berlangsung,  hasil  yang  dicapai  dan kontinuitas  program;  (4)  kompetensi komunikasi penyuluh/fasilitator prog- ram  pemberdayaan; (5) kualitas  sarana dan  prasarana  pendukung  kegiatan
perikanan. Selain  dari  responden,  data diperoleh  pula  dari  sumber  sekunder yakni  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan, Kantor Kecamatan, Badan Pusat Statistik,  literatur  dan  media. Paduan metode  wawancara  semi  terstruktur, pengamatan,  dan  diskusi  dilaksanakan untuk  memperoleh  data  dan  informasi selama  penelitian. Data  dianalisis secara  deskriptif dengan  menerapkan konsep Checkland  (1984)  tentang soft system  methodology (SSM).  Di  dalam SSM dikemukakan bahwa untuk mendinamiskan aktivitas manusia
sebagai  sebuah  sistem, perlu  adanya desain  konsep  tentang CATWOE. CATWOE merupakan  singkatan  dari Customers (C), Actors (A), Transformation (T), Welstanchaung (W),  Owner  (O) dan Environment  (E). Konsep CATWOE digunakan menganalisis peran para  pihak  dalam pengembangan stategi komunikasi
pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
5. Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.1 Wilayah dan Gambaran Masyarakat Pesisir di Lokasi Penelitian
Buleleng  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Provinsi  Bali,  terletak  di Bagian  Utara  dengan  luas  wilayah 1.366 km 2 , dan pernah menjadi Ibukota Provinsi  pasca  kemerdekaan  Republik Indonesia hingga tahun 1960-an.  Batas- batas  wilayah  Kabupaten  Buleleng adalah di Utara berbatasan dengan Laut Jawa,  di  Barat  berbatasan  dengan Kabupaten Jembrana, di Selatan
berbatasan  dengan  Kabupaten  Tabanan, Badung,  dan  Bangli,  dan  di  Timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Karang Asem. Jumlah  penduduk  berdasarkan hasil  registrasi  pada tahun  2007 berjumlah  sebanyak  643.274  jiwa,  dari jumlah  167.780  Kepala  Keluarga.  Dari jumlah  tersebut  terdiri  dari  penduduk perempuan  sebanyak  320.839  jiwa  atau 49,88% dan penduduk laki-laki sebanyak  322.435  jiwa  atau  50,12  % dari kondisi tersebut tercermin penduduk  laki-laki  relatif  dominan  jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penyerapan  tenaga  kerja per  lapangan  usaha  di  Kabupaten Buleleng  pada  tahun  2005-2006  (Tabel
2) memperlihatkan bahwa sektor pertanian  dalam  arti  luas  menyerap paling  banyak tenaga  kerja  dibanding sektor  lain.    Ini  berarti,  kebijakan pemerintah  harus  mampu  memakukan pembangunan  pertanian  dalam  arti  luas yang  menjadi  tumpuan  hidup  sebagian besar penduduk Kabupaten Buleleng.
Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2005 s.d. 2006
NO. LAPANGAN USAHA TAHUN 2005 TAHUN 2006 Penduduk yang bekerja (Orang) Persentase (%) Penduduk yang bekerja (Orang) Persentase (%) 1 Pertanian dalam arti luas 141.839 42,07 141.839 42,07 2 Pertambangan dan Penggalian 3.910 1,16 3.910 1,16 3 Industri 50.033 14,84 50.033 14,84 4 Listrik, Gas & Air Minum 1.450 0,43 1.450 0,43 5 Bangunan 19.319 5,73 19.319 5,73 6 Perdagangan 72.285 21,44 72.285 21,44 7 Angkutan & Komunikasi 14.565 4,32 14.565 4,32 8 Keuangan/Persewaan 2.933 0,87 2.933 0,87 9 Jasa-Jasa 30.816 9,14 30.816 9,14 Jumlah 337.151 100,00 337.151 100,00
Sumber: Buleleng dalam Angka Tahun 2008
Secara  umum seperti  tampak pada  Tabel  3, mayoritas responden berusia produktif, mayoritas ber- pendidikan  formal  SMP  tidak  tamat, dengan  pengalaman  usaha  terbanyak antara  12  sampai  dengan  20 tahun, pendapatan dari usaha perikanan bervariasi  mulai  Rp  420  ribu  sampai lebih  dari  Rp  1  juta  per  bulan. Tanggungan  keluarga  umumnya  3-4 orang.
Pengelolaan  pesisir  kabupaten
Buleleng  dibagi  ke  dalam  tiga  wilayah pengembangan yaitu (1) Buleleng Barat dengan usaha utama adalah
penangkapan  ikan  di  laut,  budi  daya laut,  dan  pembenihan,  (2)  Buleleng Tengah  untuk  usaha  penangkapan  ikan,
dan pengolahan hasil perikanan, dan (3) Buleleng  Timur  untuk  penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, dan pengolahan (Dinas Kelautan dan Perikanan Buleleng 2003). Guna menganti-sipasi hal  tersebut, strategi komunikasi  pembangunan  perikanan dan  kelautan  harus  berfokus  pada peningkatan kemampuan nelayan dalam pengelolaan  teknologi  penangkapan, penguatan kapasitas permodalan, kemampuan pengelolaan keuangan, dan yang  paling  urgen  adalah  perubahan sikap dan perilaku yang positif memanfaatkan kekayaan bahari. Kegiatan  nelayan di  Grokgak dan Buleleng adalah melakukan penangkapan  ikan.    Beberapa  desa pesisir  di  Kecamatan  Buleleng  seperti
Kaliasem,  Tukadmungga,  dan  Anturan melakukan kegiatan  memandu  wisata- wan  menikmati  pemandangan  laut  dan mengamati  perilaku  lumba-lumba  di pagi  hari-hari,  dan  perempuan  nelayan menjual ikan hasil tangkapan. Kegiatan nelayan di Kecamatan Grokgak meliputi budidaya  ikan  hias,  memandu  wisata laut  berupa  Taman  Laut,  budidaya bandeng, dan  pembenihan  kerapu,  dan pengolahan  ikan  oleh  wanita  nelayan. Aktivitas  penangkapan  ikan  di  dua lokasi  kajian  sangat  dipengaruhi  oleh musim,  yaitu  pada  musim  panen  ikan, nelayan  umumnya  berangkat  pada  dini hari  dan  pulang  lebih  cepat  (sekitar pukul  2.00  atau  3.00  dini  hari  melaut dan  kembali  pukul  7.00  hingga  pukul 8.00). Pada  saat  populasi  ikan  rendah, nelayan di dua desa melakukan kegiatan tani dan mengandalkan hasil ikan di alat tangkap  bagan  dan  berangkat  pukul 18.00 petang dan baru kembali keesokan  hari pada  pukul  06.00  pagi hari.    Nelayan  membutuhkan pendam- pingan  dalam  hal pemasaran hasil, pemeliharaan  terumbu  karang,  kawasan pesisir,  dan  penguatan  kelembagaan kelompok nelayan. Proses-proses komunikasi  pembangunan  yang  saat  ini berlangsung  masih  terlalu  berfokus pada sosialisasi informasi tentang program kerja dan prioritas pemerintah, belum mengarah pada terobosan pendayagunaan  saluran  dan  media komunikasi  lokal  untuk  memperkuat jaringan sosial masyarakat pesisir.
Tabel 3.

## Ciri-ciri Responden di Dua Lokasi Penelitian, 2006
Perihal Gerokgak Buleleng Jumlah % Jumlah % 1.  Jenis kelamin (jiwa): Laki-laki 43 78,2 48 65,8 Perempuan 12 21,8 25 34,2 2.  Usia (tahun): a.  Kurang dari 32 6 10,9 8 11,0 b.  32 – < 42 23 43,8 32 43,8 c.  42 – <52 18 31,5 23 31,5 d. > 52 8 13,7 10 13,7 3.  Pendidikan formal (tahun) a. < 4 8 14,5 1 13,4 b. 4 - < 6 10 18,2 15 20,5 c. 6 - < 8 24 43,6 30 41,1 g. > 8 13 23,6 27 37,0 4.  Jumlah tanggungan (jiwa) a. 1 3 5,4 2 2,7 b. 1 - < 3 31 5,3 32 43,8 c. 3 - < 5 17 31,0 31 42,5 d. > 5 4 7,3 8 11,0 5.  Pengalaman berusaha (tahun) a.  < 12 6 10,9 11 15,1 b.  12 – < 20 24 43,6 33 45,2 c.  20 – < 28 14 25,5 21 28,8 d. > 28 11 20,0 8 10,9 6.  Pendapatan (x Rp 1000/bulan) a. < 420 5 9,1 2 2,7 b.  420 - <750 29 52,7 29 32,7 c. 750 - <1.080 15 27,3 20 27,4 d. > 1.080 6 10,9 22 30,1 Sumber: Diolah dari data primer , 2006 5.2 Peran Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Menjembatani Kesenjangan Menghadapi permasalahan masyarakat  pesisir  di lokasi  kajian, maka  dalam  aplikasinya  di  lapangan, dapat dikomunikasikan program berikut: a. Peningkatan  keterampilan  nelayan dan  keluarganya  dalam  mengelola hasil tangkapan, memperbaiki sikap yang  merusak  lingkungan  dengan mensosialisasikan pentingnya
menjaga  kelestarian sumberdaya alam;
b. Peningkatan  kemampuan  mana- jemen  usaha  penangkapan  dan diversifikasi  usaha  yang  disertai
penguatan ekonomi keluarga melalui usaha produktif;
c. Penguatan kelembagaan lokal termasuk organisasi pemasaran hasil perikanan;
d. Pengelolaan  wilayah  pesisir  secara terpadu  dengan  mengedepankan prinsip  sustainability  (sumberdaya alam)  dan  kesejahteraan  masya- rakat; dan
e. Membangun jejaring (network) dengan mitra usaha guna memperbesar armada dan menggunakan  alat  tangkap  yang lebih  efektif dan  tidak  merusak lingkungan.
Dengan  demikian,  pesan-pesan atau materi dalam komunikasi

## Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
pembangunan  masyarakat  pesisir  tidak sekedar  mentransferkan  informasi  saja, tetapi  menyangkut  aspek  transformasi keadaan  dari  kondisi  sekarang  yakni nelayan  dan  keluarganya  yang  masih terpinggirkan,  menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan  bermartabat. Komunikasi pembangunan  dapat  memainkan  peran dalam  perubahan  berencana,  sebagai- mana dikemukakan pula oleh S.C. Dube (1976), bahwa  dalam  pembangunan  di India,  komunikasi  memegang  peran nyata  dalam  mengembangkan  media untuk  memobilisasi  masyarakat  dan pemerintahnya.
Fenomena berlangsung di salah satu  desa  di  Kecamatan  Grokgak  yakni di Desa  Pemuteran  adalah  kerja  sama antara  nelayan  dengan  pecalang  dalam pengelolaan  kelestarian sumberdaya laut. Sebetulnya Desa Pemuteran sudah memiliki  peraturan  adat  atau  “ awig – awig” yang  menyebutkan  bahwa  setiap perusak  lingkungan  akan  dikenakan sanksi,  yakni  pembinaan  awal,  yang apabila dilanggar sampai tiga kali maka ada sanksi khusus. Akan tetapi,
kesadaran  bahwa  laut  harus  dipelihara kelestariannya sudah  mulai tumbuh  di kalangan  masyarakat. Seperti  yang pernyataan seorang nelayan berikut:
“… kami  nelayan  di  sini  sangat kuatir dengan kegiatan pengeboman  nelayan  pencari ikan  hias.    Sudah  banyak  sekali karang-karang  hancur  dan  ini menyebabkan rusaknya ling- kungan  di  sini.    Kami  juga menjadi  rugi,  karena  ndak  bisa nangkap  ikan  banyak … mohon yang berwenang mengambil
tindakan… dan kami juga kekurangan modal untuk ngembangkan usaha … ”
Komentar  nelayan  itu  memper- lihatkan  bahwa  nelayan  sesungguhnya memiliki  kepedulian  atas  degradasi
lingkungan  yang  dipicu  oleh  kebutuhan ekonomis.
Nelayan mengeluhkan minimnya penegakan hukum dan modal yang  terbatas  untuk  berusaha  di  bidang lain.    Atas  latar  belakang  inilah  maka secara  bertahap,  sejak  tahun  1993 diadakan pendekatan melalui pertemuan dengan  tokoh – tokoh  adat  dan  nelayan untuk menimbulkan kesadaran pemaha- man  pentingnya  pemeliharaan  laut, khususnya  kawasan  wisata.    Usaha  ini mulai menampakkan hasil yang menggembirakan.    Beberapa  tahun kemudian,  kegiatan  penangkapan  ikan dengan  bom  dan  potasium  sudah berkurang dan penghasilan nelayan pun bertambah.    Hal  ini  didukung  oleh kerjasama  antara  pecalang  dengan nelayan dalam pelarangan penangkapan ikan di kawasan wisata, serta pembuatan terumbu karang buatan. Sejatinya, dalam kaitan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM), Nikijuluw  (2002)  menyebutkan  bahwa di beberapa daerah  di Indonesia seperti
Maluku,  dalam  menangkap  ikan  hanya menggunakan  alat  tangkap  sederhana. Sedangkan  di  Irian  Jaya  menurut Nikijuluw  (2002)  menerapkan  aturan bahwa  jika  penduduk  suatu  suku  ingin menangkap  ikan  di  perairan yang menjadi  wilayah  suku  lain,  maka teknologi  yang  digunakan  harus  sama. Kehadiran alat tangkap modern,
cenderung  mendesak  nelayan  kecil untuk  meninggalkan  daerahnya  dan keluar  dari  perairan  daerah  asalnya, sehingga seringkali menimbulkan konflik  antara nelayan  satu  dengan  lain karena  perebutan fishing  ground dan penggunaan  teknologi  yang  berbeda. Atas dasar pemikiran ini, maka sebenarnya  peran  program  komunikasi pembangunan  sangat  luas  mulai  dari sekedar  pentransferan  informasi  dan teknologi,
pemberdayaan hingga
peningkatan  pemahaman  masyarakat
akan  nilai-nilai  budaya  lain  (able  to understand).
Hasil wawancara dengan perempuan  nelayan  di  Desa  Anturan memperlihatkan bahwa kaum perempuan masih berkutat pada persoalan  domestik, belum  ada  inovasi yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  lokal yang dapat mengefisienkan waktu untuk kegiatan domestik.
Jika dapat diefisienkan,  maka  kaum  perempuan ada kesempatan untuk mengembangkan diri  dan  keluarganya  dalam  kegiatan sosial  ekonomi  untuk  peningkatan kualitas  hidup  keluarga. Pengolahan hasil  perikanan  tangkap  untuk  fish nugget  belum  menjadi  minat  nelayan setempat.    Salah  seorang  perempuan nelayan berkata:
“… Saya  ndak  dikasih kerja macem-macem,  yang  penting jualan  ikan  ini  dulu.    Nantikan kalo  laku,  bisa  buat mencari ikan  lagi  di  laut.    Kalo  ngolah ikan  pasti  perlu  ini  itu  dan tambah  repot,  iya  kalo  ada yang  beli,  kalo  ndak  ada  yang beli, kan rugi…”
Terdapat tiga hal  yang  menye- babkan  perempuan  nelayan  tidak  ada peluang untuk mengelola usaha pengolahan  ikan,  yaitu (i)  kebutuhan uang (cash) yang  mendesak;  (ii)
keterbatasan  waktu  dan  modal  usaha; dan (iii) pemasaran. Dengan demikian, orientasi  komunikasi  pembangunan  di kawasan  pesisir  cukup  berat  karena bukan hanya dituntut mampu mengubah pengetahuan,  tetapi  juga  mengubah sikap dan membantu memperkuat struktur sosial ekonomi nelayan, sehingga  lebih  kuat  dalam  menghadapi tantangan.

## 5.3 Strategi Komunikasi Pembangunan pada Masyarakat Pesisir
Pelaksanaan  program  pember- dayaan di lokasi penelitian hingga tahun 1990-an  masih  belum  berorientasi  pada pengutamaan  kebutuhan  masyarakat. Pada  tahun  2000  secara  lebih  intensif diterapkan  pendekatan  yang  meng- utamakan penyelesaian persoalan masyarakat  (problem  solving)  dan berpusat  pada  kebutuhan  masyarakat (people
centered development).
Pendapat  masyarakat  pesisir  tentang pendekatan  penyuluhan/pemberdayaan masyarakat  dirangkum  pada  Tabel  4. Contoh kasus: pendekatan  berpusat pada  nelayan  diterapkan  pada  program rehabilitasi  karang  sebagai  salah  satu pilihan atas solusi  persoalan  degradasi lingkungan.    Selain  itu,  dikembangkan usaha  penangkapan  ikan  hias  yang ramah  lingkungan  untuk  meningkatkan pendapatan  nelayan  melalui  peng- gunaan jaring khusus (stable net).
Komunikasi pembangunan harus diselenggarakan secara partisipatif, sebab  pendekatan  ini  memudahkan agent  of  change membantu  masyarakat menyelesaikan  persoalannya.    Komuni- kasi  pembangunan  dapat  dipandang sebagai upaya  pemberdayaan  masya- rakat, yang dalam kegiatannya berkaitan dengan orang dewasa.  Implikasi hal ini, pendekatan yang  digunakan  adalah pembelajaran  orang  dewasa (adult learning  approach) dalam penyiapan dan  penyelenggaraan  perlu  dipusatkan dalam  kebutuhan  nyata peserta  proses belajar  (Amanah 1996)  atau  lebih dikenal dengan
learner-centred approaches. Orang  dewasa  merupakan orang  yang  sudah  kaya  pengalaman sebagaimana dikemukakan oleh (Simpson 1993) sehingga perlu memperhatikan hal-hal berikut: 1. Pembelajaran orang dewasa didasarkan  pada  pengalaman  masa lalu dan patut dihargai.

## Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
2. Pengalaman  masa  lampau  tersebut harus  dihargai  oleh  peserta  lainnya dan  harus  diupayakan  diterapkan dalam proses belajar.  Pembelajaran yang melibatkan transformasi pengalaman masa lalu mem- butuhkan  waktu  dan  tenaga  yang lebih  besar  dibandingkan  model belajar lainnya.
3. Lingkungan mempengaruhi kemam- puan  orang  dewasa  dalam  belajar. Lingkungan  terbaik  seperti  kondisi yang  mengurangi  gangguan  pada orang  dewasa  yang sedang  belajar akan  memberikan  dukungan  yang berharga. Peserta  dewasa  akan belajar  dengan  baik  di  lokasinya
sendiri.    Orang  dewasa  tidak  akan efektif jika belajar di bawah tekanan atau  waktu  yang  dibatasi.    Mereka tidak    suka  membuang  waktu,  dan orang  dewasa  lebih  tertarik  padaa proses  belajar  yang  memberikan hasil nyata yang nyata dan cepat.
4. Orang  dewasa  akan  belajar  bahan atau  materi  yang  dia  perlukan (selektif).
5. Orang dewasa dapat didorong untuk belajar  pada  materi  yang  relevan pada  peran  dan  kehidupannya  saat ini. 6. Orang dewasa belajar untuk kehidupannya  dan  untuk  mereka yang  terlibat  dalam  kelompoknya.
Tabel 4.
Pendapat Masyarakat Pesisir tentang Penyuluhan/Program Pemberdayaan di Lokasi Penelitian, 2009 No Kecamatan Uraian Gerokgak Buleleng S (%) TS (%) Total (%) S (%) TS  (%) Total (%) 1 Metode partisipatori bermanfaat 85 15 100 90 10 100 2 Proses komunikasi harus berorientasi kepada perubahan perilaku 90 10 100 85 15 100 3 Harus bekerjasama dengan penyuluh 100 0 100 100 0 100 4 Prioritas kebutuhan nelayan diperhatikan 100 0 100 100 0 100 5 Perlu dukungan mitra usaha 100 0 100 100 0 100 6 Dukungan pemerintah dan swasta 90 10 100 90 10 100 7 Peran lembaga lokal dalam pemberdayaan 85 15 100 80 20 100
Keterangan:  T = Setuju;  TS = Tidak Setuju
Prinsip partisipasi dalam komunikasi pembangunan bukan sebatas proses sekedar hadir, memberikan pendapat atau hanya berdasarkan  persepsi  pemerintah  atau penyuluh sendiri..  Sangat rasional, jika masyarakat  pesisir  belum  mau  terlibat dalam  berbagai  program pembangunan khususnya  kegiatan  penyuluhan  karena sejak  awal  masyarakat  tidak terlibat dalam menentukan kegiatan yang diprog-ramkan. Terkait dengan  hal  ini,
proses aksi sosial dan proses pengambilan  keputusan  dalam  model adopsi  inovasi  Rogers  (1994)  dapat dimodifikasi.    Proses  aksi  sosial
meliputi lima tahap: (1)  stimulasi minat (stimulation  of  interest)  yaitu  inisiatif dalam  komunitas  mulai  berkembang pada  tahap  awal  dalam  ide  baru  dan praktek;  (2)  inisiasi  (initiation)  yaitu kelompok  yang  besar  mempertim- bangkan  ide  baru  atau  praktek,  dan alternatif  dalam  implementasi;  (3) legitimitasi  (legitimation)  merupakan tahap saat pimpinan komunitas memutuskan akan meneruskan tindakan atau  tidak;  (4)  keputusan  bertindak adalah  rencana  spesifik  tindakan  mulai dibangun;  dan  (5)  aksi  yaitu  penerapan rencana  (Donnermeyer et  al. 1997). Model  adopsi  inovasi  Rogers  meliputi
lima tahap: (1) pengetahuan (knowledge) seseorang  menjadi  sadar akan  adanya  ide  atau  cara  baru;  (2) persuasi  (persuasion)  yaitu  individu mulai  mengembangkan  sikap  suka  atau tidak  suka  terhadap  ide  tersebut,  (3) keputusan (decision) adalah  individu membuat keputusan awal untuk mengadopsi  atau  tidak  ide  tersebut;  (4) implementasi  (implementation) adalah individu  mencoba  ide  atau  cara  baru tersebut  untuk  pertama  kali;  dan  (5) konfirmasi (confirmation) adalah
individu  memutuskan  menerapkan  ide atau cara baru secara berulang dan dapat disertai modifikasi.
Menumbuhkembangkan partisi- pasi  masyarakat  dalam  pembangunan wilayah  pesisir  tidak  cukup  hanya dengan mengidentifikasi isu yang dihadapi  saja,  tetapi  perlu  diwujud- kannya  beberapa  aspek  yaitu  adanya aspek situasional, kolaborasi dan evaluasi  diri  dari  setiap  unsur  yang terkait  dengan  perencanaan,  pelak- sanaan  dan evaluasi  program. Agent  of change seyogyanya  mampu  mengem- bangkan  empat  aspek  (Kemmis  dan McTaggart 1988), yaitu: a. Suatu  kondisi  yang  memungkinkan tumbuhnya kebersamaan  dalam kelompok masyarakat  dan  rasa
memiliki  problem  yang  tengah dihadapi;
b. Adanya  kemampuan  berkreasi  dan pemikiran yang kritis;
c. Program  yang  dilaksanakan  adalah untuk tujuan perbaikan dan pengembangan; dan
d. Kemampuan  memfasilitasi  masya- rakat  untuk  membantu  menyelesai- kan masalah.
Keterlibatan  masyarakat  dalam program-program  pengembangan  dan proyek  pembangunan  dapat  digolong- kan  kedalam  tujuh  tipe  (Adnan et  al.,
dalam  Pretty 1995:173),  seperti  tampak pada Tabel 5.
Para  pihak terkait  dengan  program komunikasi pembangunan perlu mengetahui tipe partisipasi masyarakatnya, sehingga dapat mengembangkan pendekatan yang dapat  mempertahankan  dan  mening- katkan partisipasi masyarakat di wilayahnya.    Idealnya,  masyarakat memiliki  tipologi  keenam  dan  ketujuh. Meskipun  demikian,  jika  masyarakat sudah  berada  pada  tipologi  kelima  itu sudah bagus karena  sudah  ada  langkah maju  untuk  berinisiatif  membentuk  dan mengembangkan  organisasi  di  ling- kungan  mereka  sendiri. Hal  ini  dapat dibanding dengan hasil penelitian Douglah  and  Sicilima  di  Tanzania (1997)  tentang  pelibatan  masyarakat dalam dua pendekatan penyuluhan yaitu Latihan  dan  Kunjungan  dan  Sasakawa
Global 2000.
Partisipasi pada kedua pendekatan  belum  menerapkan  pende- katan partisipasi yang berimbang.
Partisipasi  masih  ditekankan  hanya pada  pelaksanaan  ketimbang  pelibatan petani  saat  perencanaan  dan  evaluasi program. Tampak  bahwa  prinsip partisipasi  bukanlah  hal  yang  mudah untuk  diterapkan.    Penerapan  metode partisipasi  memerlukan  proses  yang bertahap.  Penumbuhan partisipasi perlu dimulai dengan fasilitasi pada masyarakat  pesisir  tentang  pentingnya keterlibatan  yang  bersangkutan  pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat  sekaligus  untuk  memper- baiki hidup dan kehidupan.  Pada tahap awal  bentuk  partisipasi  bisa  berupa pemanfaatan hasil-hasil penyuluhan
(inovasi),  lalu  partisipasi  akan    lebih intensif secara bertahap, hingga akhirnya  masyarakat  mampu  mandiri untuk  mengelola  kegiatannya  dengan mobilisasi diri.
Tabel 5.
Tipologi Partisipasi Masyarakat menurut Adnan et al. (Pretty 1995)
Tipologi Karasteristik 1.  Partisipasi pasif Masyarakat hanya berpartisipasi karena diperintah. 2.  Partisipasi dalam memberikan informasi Masyarakat  berpartisipasi  dengan  menjawab  kuesioner  atau dalam wawancara tertentu. 3.  Partisipasi melalui konsultasi Masyarakat  berpartisipasi  dalam  proses  konsultasi.  Agen pembaharu berperan dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya 4.  Partisipasi dalam menyediakan materi penting dalam program/proyek Masyarakat  berpartisipasi  dalam  menyediakan sumberdaya seperti tenaga kerja, uang tunai, bahan pangan dsb. 5.  Partisipasi fungsional Masyarakat  berpartisipasi  dengan  membentuk  kelompok yang  bekerja  untuk  pengembangan  organisasi  setempat. Lembaga  masyarakat  ini  masih  bergantung  sepenuhnya kepada fasilitator 6. Partisipasi interaktif Masyarakat  berpartisipasi  dalam  analisis  bersama,  guna penyusunan  rencana  kegiatan  dan  program  yang  akan dilaksanakan  guna  memperkokoh  kelembagaan  yang  telah dibentuk. 7.  Mobilisasi diri Masyarakat berpartisipasi dengan berinisiatif untuk mengubah  sistem,  bebas  dari  pengaruh  institusi  luar. Masyarakat  bebas  mengadakan  kontak  dengan  dunia  luar dalam  rangka  pengembangan sumberdaya dan  saran-saran teknis yang dibutuhkan. Sumber: Adnan et al. (dalam Pretty JN. 1995: 173) 5.4 Stakeholders yang dalam Komunikasi Pembangunan Masyarakat Pesisir Masyarakat  pesisir  merupakan sistem  sosial,  sehingga  framework CATWOE  ini  relevan  dengan    proses transformasi  masyarakat  pesisir  ke  arah yang  lebih  baik.    Dengan  demikian, pihak  terkait  yang  dapat komunikasi pembangunan
berorientasi pemberdayaan meliputi:  Customers: Masyarakat pesisir termasuk nelayan dan anggota
keluarganya,
 Actors:  Pemuka  masyarakat,  agen pembaharu,  penyuluh,  ketua  dan anggota kelompok nelayan,
 Transformation:  proses  perubahan
berupa proses komunikasi pembangunan  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  martabat  masyarakat pesisir,  seperti  kegiatan  penguatan kelembagaan  lokal  (seperti  lembaga pemasaran, kelompok nelayan), pengembangan kapasitas sumberdaya manusia setempat, pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu dan lain-lain.  Welstanchaung = worldview: pemahaman  terhadap  cara  pandang, nilai-nilai  lokal  yang  dianut  oleh masyarakat  pesisir,  dan  dihargai sebagai  aset  masyarakat  setempat. Di wilayah penelitian, masing- masing  kelompok  nelayan memiliki awig-awig (peraturan  yang  dikelola oleh  komunitas  lokal  dan  didasarkan pada  adat  istiadat  dan  budaya  Bali) sangat  ditaati  oleh  nelayan  dan masyarakat pesisir setempat.
 Owners: Dinas Kelautan dan Perikanan,  Dinas  Pariwisata,  Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
pemerintahan  desa  dan  kecamatan dan  instansi  terkait  lainnya  yang berfungsi  mengembangkan  masya- rakat setempat
 Environment: kondisi  lingkungan
setempat  perlu  diperhatikan  seperti kebijakan  lokal  apakah  mendukung atau tidak terhadap program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sebagai  sebuah  sistem  sosial, masyarakat  pesisir  tentunya  memiliki struktur  sosial  tertentu,  dan  dikenalnya status  dan  peran  pada  tiap  anggota masyarakat. Strategi  komunikasi  pem- bangunan  pada  masyarakat  bersifat spesifik  untuk  tiap  wilayah,  setiap upaya  perubahan  perlu  mempertim- bangkan berbagai faktor seperti masalah sosial ekonomi, kondisi fisik lingkungan (sumberdaya alam), dan sumberdaya manusia  secara  umum (termasuk  agen  pembaharu).    Unsur- unsur  yang  terlibat  dalam  komunikasi pembangunan  berubah-ubah  dan  harus diantisipasi  secepatnya. Perubahan merupakan  proses  alamiah  yang  tidak bisa  dihindari,  dan  harus  terjadi  pada sesuatu, individu atau masyarakat sebagai  reaksi  atau  adaptasi  pada kondisi yang dihadapi. Proses perubahan  pada  masyarakat  pesisir dalam konteks perubahan sosial ke arah yang  lebih  baik berkaitan  dengan transformasi  struktur  dan  interaksi
sosial  dari  sebuah  masyarakat (Horton dan  Hunt, dalam Garcia 1985)  dan merupakan  variasi  atau  modifikasi dalam  pola  organisasi  sosial  atau  sub kelompok  dalam  masyarakat  atau  pada keseluruhan  masyarakat  itu  sendiri (Panopio,  Cordero,  dan  Raymund, dalam Garcia 1985).  Dengan demikian, kendala-kendala  yang  dihadapi  dan masalah  yang  timbul  di antaranya adalah adanya keinginan untuk memper-tahankan status  quo (reluctant to change) oleh sekelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi proses perubahan.    Sebagai  mana diketahui, dalam  teori  adopsi-inovasi  ada  tahapan yang  dilalui  jika  suatu  ide  baru diterapkan  dan  proses  itu  merupakan proses  mental.    Setiap  tahap  akan memerlukan  waktu,  pemikiran  dan respon  yang  berlainan  (awareness, interest evaluation, trial, dan keputusan apakah  menolak  ataukah  menerima inovasi  (pembaharuan – ide  atau teknologi  baru).    Guna  mengantisipasi hal  ini,  maka  sangat  relevan  bagi  agen pembaharu
untuk menerapkan pendekatan  penyuluhan  yang  tepat sesuai dengan tahapan komunikasi yang sedang  berlangsung  di  masyarakat (Gambar 3). Metode pendekatan Tahap komunikasi Tahap adopsi --------------------------- Menggerakkan Usaha ----------- Adopsi I ----------- Coba ---------------------- Meyakinkan K --------------------- Membangkitkan keinginan ------------ Evaluasi -------------------- Menggugah hati ------------ Minat M ----------------- Menarik Perhatian ------------ Sadar Gambar 3. Kaitan  antara  Metode  Pendekatan,  Tahap  Komunikasi  dan  Tahap  Adopsi (Keterangan:  I = Individu;  K = Kelompok dan M = Massal
Terdapat  tiga  pilihan  metode pendekatan  atau  kombinasi  ketiganya yang  dapat  digunakan  dalam  pelak- sanaan  program  ketahanan  pangan, yaitu: a. Pendekatan  perorangan,  misalnya kegiatan  kunjungan  perorangan, konsultasi ke  rumah,  penggunaan surat atau telepon, dan magang.
b. Pendekatan  kelompok,  misalnya kursus  tani-nelayan,  demonstrasi cara atau hasil, kunjungan
kelompok, karyawisata, diskusi kelompok,  ceramah,  pertunjukan film, slide, karyawisata, penyebaran brosur,  buletin,  folder,  liptan,  asah terampil,  sarasehan,  rembug  utama atau  madya,  temu  wicara,  temu usaha, temu karya, temu lapang. c. Pendekatan massal seperti pameran,
Pekan  Nasional  (Penas),  Pekan Daerah  (Peda), pertunjukkan film atau  wayang,  drama,  penyebaran pesan melalui siaran radio, televisi, surat kabar, selebaran atau majalah, pemasangan poster  atau spanduk dan sebagainya.

## 6. Simpulan
Kondisi  masyarakat  pesisir dan nelayan di  lokasi  penelitian belum terbebas  dari  persoalan  yang  dihadapi oleh  pelaku  usaha  kecil  menengah meliputi, akses  terhadap  aset  dan sumber-sumber modal terbatas, kebutuhan akan penguatan kelembagaan kelompok untuk pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan  laut. Peran  penting komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah  menjembatani  kesenjangan  yang terjadi  antara  kondisi  masyarakat  saat ini  dengan  kondisi  yang  ingin  dicapai melalui  proses-proses  komunikasi  yang partisipatif, dialogis, dan memotivasi.
Strategi  komunikasi  pembangu- nan  untuk  wilayah  pesisir hendaknya
spesifik  lokasi,  dengan mempertim- bangkan  hal-hal  berikut: (i) Program pembangunan  perlu  menjaga  keseim- bangan  antara  pembangunan  fisik  dan non fisik, tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus menanamkan modal  manusia  untuk  masa  depan;  (ii) Pesan-pesan dalam komunikasi pembangunan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat nelayan,  dan  ditransformasikan  kepada masyarakat melalui metode-metode yang relevan dengan situasi dan kondisi setempat,  (iii) Diperlukan perencanaan yang  matang dalam  rancang bangun strategi komunikasi pembangunan, melibatkan  peran  serta  masyarakat pesisir  dan stakeholders terkait  dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi  hingga  tindak  lanjut, dan (iv) Sinkronisasi dan koordinasi antar stakeholders terkait dengan  masyarakat pesisir  dapat  menjamin  keberlanjutan program  pembangunan dan mendorong terwujudnya  struktur sosio-ekonomi masyarakat lokal yang kuat.

## Daftar Pustaka
Adnan,  S.  Barrett  A,  Nurul  Alam  S  M
and Brustinow, A. 1995. People’ s Participation.  NGOs and the  Flood  Action  Plan. Dalam  J. N. Pretty. Regenerating Agriculture.    London:    Earthscan Publication Ltd. Amanah,  S.  1996.    A  Learner-Centred Approach  to  Improve  Teaching and Learning Process in Agricultural Polytechnic in Indonesia.  Thesis. Australia: University of Western Sydney. Amanah,  S.    2007.    Kearifan  Lokal dalam  Pengembangan  Komunitas Pesisir.    Bandung:  CV.  Citra Praya.
Amanah,  S.,  Fatchiya,  A.  dan  Dewi,  S. 2004. Pemodelan  Penyuluhan Perikanan Pada Masyarakat

## Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Pesisir Secara Partisipatif. Laporan Penelitian Hibah Bersaing X.  IPB, Bogor. Amanah,  S.  dan  Yulianto,  G.  2002. Profil Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Menunjang Kinerja  DKP  di  Era  Globalisasi. Jakarta: STP (dulu AUP). Bowling,  Chester  J., dan  Barbara  A. Brahm. 2002. Shaping Communities  through  Extension Programs. Journal  of  Extension, June 2002 Volume 40 Number 3. Checkland,  P.    1984. Systems Thinking, System Practice. Chichester: John Wiley & Sons. Dahuri,  R.  2000.    Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan  Rakyat  (Kumpulan Pemikiran DR. Ir. Rokhmin Dahuri,  MS).    Jakarta:    LISPI (Lembaga  Informasi  dan  Studi Pembangunan Indonesia) bekerjasama  dengan  DIrektorat Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau- Pulau Kecil, Dep. Eksplorasi Laut dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Buleleng.  2003.    Data  Perikanan Kabupaten  Buleleng  Tahun  2002. Singaraja:  Dinas  Kelautan  dan Perikanan. Direktur Jenderal Perikanan, 2000. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan. Jakarta: Dep. Perikanan dan Ilmu Kelautan. Donnermeyer,  Joseph  F.,  Barbara  A. Plested,  Ruth  W.  Edwards,  Gene Oetting, dan Lawrence Littlethunder. 1997. “Community Readiness and Prevention Programs.”  Journal of the Community Development
Society, Vol. 28. No.1: 65-83.
Douglah, M dan Sicilima, N.  1997. A Comparative  Study  of  farmers’ Participation  in  Two  Agricultural Extension Approaches in Tanzania.  Journal of International
Agricultural and Extension
Education.    Volume  4,  Number1,
Spring 1997 Dube, S.C. 1976.  Development Change and  Communication  in  India. Dalam  Schramm,  W  dan  Lerner, D.(editors).    Communication  and Change:  The  Last  Ten  Years – and  The  Next.    Honolulu:  An
East-West  Center  Book,  The University Press of Hawaii. Garcia,  M.B.  1985. Sociology  of Development:  Perspective  and Issues. Philippines:  National Book Store, Inc. Hanson,  A.  J.    1984. Coastal Community: International Perspectives. Paper  Presented  at the  26  th  Annual  Meeting  of  the Canadian Commission for UNESCO, St John’s Newfoundland, 6 th June 1984. Harris,  Elayne  M.  1996. The  Role  of Participatory Development Communication  as  a  Tool  of Grassroots  Nonformal  Education: Workshop  Report.  Dalam Guy Bessette  and  C.V.  Rajasundaram (Editor) . Participatory Development  Communication: A West African Agenda. The International Development Research  Centre:  Science  for Humanity. Kemmis,  Stephen  dan  MacTaggart, Robin. 1988. The Action Research Planner.  Melbourne: Deakin University Press. Kifli,Gontom  C.  2007.      Strategi Komunikasi  Pembangunan  pada Komunitas  Dayak  di  Kalimatan
Barat.  Forum  Penelitian  Agro
Ekonomi.    Vol. 25  No.  2, Desember 2007 : 117 – 125
Mubyarto,  Sutrisno  L,  dan  Dove,  M.
1984. Nelayan  dan  Kemiskinan. Jakarta: Rajawali. Nasution, Zulkarimen. 2004. Komunikasi Pembangunan:
Pengenalan Teori dan Penerapannya. Edisi Revisi. Jakarta:  Divisi  Buku  Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada. Nikijuluw,  Victor.    2002.    Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.  Jakarta:  Kerjasama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan  Regional  (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo. Payne, Malcolm.  1997.  Modern Social Work  Theory.    Edisi  Kedua. London: MacMillan Press Ltd. Pretty,  J.  N.    1995. Regenerating Agriculture. London:    Earthscan
Publication.
Rogers,  Everett  M    1994.    The Diffusion Process. Edisi Keempat. New York: The Free Press.
Satria, A.  2000. Dinamika Modernisasi
Perikanan,  Formasi  Sosial  dan
Mobilitas  Nelayan.    Humaniora
Utama Press, Bandung.
________.  2001. Sosiologi Masyarakat
Pesisir. Jakarta:    PT  Pustaka Cidesindo.
Shumsky,  A.    1988.    Cooperation  in Action  Research:    A  Rationale. Dalam Kemmis, S dan R. McTaggart  (eds).    The  Action Research Reader. Victoria, Melbourne:  Deakin  University Press. Simpson, I. 1993. Rural Extension – A Change in Emphasis. Proceedings  of  the  Workshop: Defining/redefining Extension Practice  Science  Leaders’Group. Goulburn:  NSW Agriculture. Soedijanto,  1997. Sekolah  Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)  sebagai  Salah  Satu Alternatif model Penyuluhan untuk  Mendukung  Pembangunan Pertanian  di  Awal  Datangnya Millenium  Baru.    Presentasi Pertemuan  Penyegaran  Pemandu Lapangan. Malang: Univ. Brawijaya. Van  den  Ban,  A.W.  dan  HS.  Hawkins, 1999. Agricultural Extension. London: Elsevier. Waskita,  Djaka.  2005.      Komunikasi Pembangunan untuk Pemberdayaan.  Jurnal Organisasi dan  manajemen.    Vol  1.  No.  1, September  2005.