## DARI SAGU KE BERAS: PERUBAHAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA ORANG MENTAWAI

## FROM SAGO TO RICE: CHANGES IN THE SOCIAL CULTURAL LIFE OF MENTAWAI PEOPLE
Ade Irwandi 1 & Kris Irwandi Saleleubaja 2 1 Program Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas 2 Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas e-mail: *1adeirwandi07@gmail.com, 2kris.irwandi@gmail.com

## ABSTRACT
Since the New Order era, Mentawai has been targeted development programs by national government.. One of the programs is related to food. The program  in 2012 to have 600 hectares ricefields must be achieved. However,  Mentawai people did not have no knowladge about wet rice agriculture. Therefore,  the  transition from sago to rice was complicated. Sago has not been merely as food, but also a part of  their social life and culture such as traditional ceremonies and Arat Sabulungan. With the change Mentawai people’s food, their culture has also changed and even  lost. This study applies e descriptive-ethnograpic approach.  Data is collected through interviews, observation and literature reviews. The results show just how fragile the Mentawai people  are in receiving interventions through development programs such as relocations and the ricefields. It has   caused  sago depletion in their environment. Political ecology imposed by the Indonesian government has resulted in the living spaces of the Mentawai being disturbed and increasingly changed. Sago as the main food is now replaced by rice. Rice is  labelled as advancement  and modernity.
Keywords: Rice, Mentawai, Ecological Politics, Sago.

## ABSTRAK
Sejak zaman Orde Baru, Mentawai menjadi sasaran program pembangunan oleh pemerintah. Salah satunya ialah program berkaitan dengan pangan. Program cetak sawah yang dicanangkan pada tahun 2012 seluas 600 ha harus tercapai. Namun, orang Mentawai  tidak memiliki pengetahuan tentang pertanian padi-sawah. Karena itu, upaya peralihan dari sagu ke beras menjadi pelik. Sagu bukan hanya sebagai pangan. Namun,  juga terkait dengan kehidupan sosial budaya, seperti upacara adat dan Arat Sabulungan. Dengan berubahnya makanan orang Mentawai, kebudayaannya juga ikut berubah, bahkan hilang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif- etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa rapuhnya orang Mentawai yang diintervensi melalui program pembangunan, seperti relokasi dan pembukaan lahan sawah yang membuat sagu semakin menipis dalam lingkungan mereka. Politik ekologi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan ruang-ruang hidup orang Mentawai terganggu dan kian berubah. Sagu yang menjadi makan utama kini digantikan dengan beras yang dilabeli dengan maju dan modern.
Kata Kunci: Beras, Mentawai, politik ekologi, sagu, program cetak sawah

## PENDAHULUAN
Masyarakat di Kepulauan Mentawai dahulu sering dirujuk sebagai suku terasing, terbelakang, dan “kuno,” bahkan “primitif.” Pelabelan itu didasari oleh kegiatan yang dilakukan oleh orag Mentawai dengan meramu dan berburu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Schefold, 1991; Parsoon & Schefold, 1985). Oleh sebab
itu, Kepulauan Mentawai menjadi salah satu sasaran program pembangunan pemerintah dan “misi peradaban” sejak zaman Orde Baru hingga sekarang. Pada tahun 1970-an orang Mentawai “dipaksa” untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah dan menghentikan semua ritual yang terkait dengan Arat  Sabulungan
(Schefold, 1991; Sihombing, 1979; Coronese, 1986). Dalam aspek pembangunan birokrasi dan pemerintah daerah, orang Mentawai juga diintervensi dengan konsep desa (Delfi, 2005). Bahkan, sebelumnya karena dianggap suku terasing, orang Mentawai harus dikumpulkan (baca: dimukimkan) dengan konsep PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) dan resettlement atau barasi (Parsoon & Schefold, 1985; Sihombing, 1979; Zakaria, 1996; Darmanto & Setyowati, 2012; Delfi, 2005 dan 2013).
Intervensi atas orang Mentawai tidak berhenti sampai di situ. Hutan-hutan di Mentawai  pun dijadikan ladang penghasil uang bagi perusahaan HPH dan HTI di bumi sikerei (sebutan wilayah orang Mentawai) sejak tahun 1970-an hingga sekarang (Darmanto & Setyowati, 2012).
Memang sudah lama Mentawai menjadi sasaran banyak “panah”  yang diarahkan melalui banyak program dan perizinan perusahaan, terutama kayu. Tanpa disadari,  pembuat program pembangunan tidak pernah bertanya apakah orang Mentawai membutuhkan itu semua? Orang Mentawai tidak bisa mengelak dari berbagai program intervensi. Imbasnya ialah membuat nilai-nilai sosial budaya hancur berantakan diterkam zaman (baca: periode kekuasaan).
Program lain yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah swasembada pangan, yaitu beras yang dimulai sejak zaman Orde Baru, yang telah “memaksa” orang Mentawai untuk tidak lagi terasing, primitif, dan kuno  menjadi maju dan modern.
Pada 2012 khususnya di Siberut Selatan dilakukan upaya pembukaan lahan sawah baru dengan tujuan  mengubah budaya pangan hasil hutan, yaitu sagu. Hal ini didasari pada program “Peningkatan Keamanan Pangan Nasional” di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Pagai Selatan, Pagai Utara, Sikakap,  Sipora Selatan, Sipora Utara, dan Siberut Selatan d engan tujuan untuk intensifikasi pertanian serta membangun 600 ha sawah baru (Pradipta, 2019). Pembukaan lahan dan penanaman padi di Mentawai tidak terbilang berhasil dan memiliki beberapa kendala. Hasil produksi padi hanya berkisar 1.800--3.500 ton per tahun dan hanya mencukupi kurang lebih 50%
dari kebutuhan per tahun (Erwin, 2017).  Hasil produksi per tahun menunjukkan bahwa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena kendala dan faktor pengetahuan masyarakat tentang pertanian padi, kondisi alam,    dan akses lahan yang tidak semua bisa dijadikan sawah. Faktor yang memengaruhi adalah masalah hama, kesuburan tanah, budi daya tanaman padi, perilaku petani dan penyuluhan petani (Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015). Karena itu, perlu peninjauan kembali atas program peralihan pangan dari sagu ke beras pada kehidupan orang Mentawai. Tanaman pangan orang Mentawai paling utama adalah sagu. Sagu menjadi tanaman yang bernilai tinggi dalam kebudayaan orang Mentawai, baik sebagai pangan maupun sebagai dasar kebudayaan Arat Sabulungan . Ada sejarah panjang orang Mentawai dengan sagu mulai dari mitologi dan penggunaannya dalam ritual adat. Karena itu, sagu bermakna ganda, yaitu sebagai makanan dan sebagai peranti ritual dalam upacara adat. Begitu juga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, jika sagu hilang (baca: diganti) dari kehidupan orang Mentawai, mereka tidak saja kehilangan pasokan pangan utama, tetapi akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya orang Mentawai yang menjadi pegangan hidup.
Erwin (2017) mengemukakan bahwa Mentawai memiliki keragaman hayati sebagai bahan pokok makanan, seperti sagu, keladi, dan pisang yang tersedia di lingkungan sekitar. Pengenalan beras menjadi sumber pangan utama di Mentawai agar orang Mentawai dianggap modern dan sejahtera, dapat mengancam ketahanan pangan orang Mentawai ditingkat rumah tangga karena pada dasarnya lingkungan alam mereka tidak cocok untuk ditanami padi. Karena itu, kebijakan yang harus dilakukan untuk orang Mentawai bukan mengganti pangan mereka dari sagu, keladi, atau pisang ke beras, tetapi mengembangkan tanaman lokal yang tersedia di alam mereka dan memberikan evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar tanaman lokal orang Mentawai tidak habis. Salah satu yang dapat dilakukan ialah memberikan dan menyediakan bibit pangan lokal unggul, mengembangkan sistem perawatan dan pemeliharaan tanaman lokal yang
lebih efisien sehingga aspek ketahanan pangan bisa dicapai di Mentawai. Pradipta (2019) juga mencatat bahwa upaya peralihan atau penggantian kebudayaan pangan dari sagu ke beras adalah masalah yang pelik karena akan berdampak besar terhadap aspek sosial-budaya orang Mentawai sehingga pemerintah harus membuat kebijakan paralel, yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan  tidak hanya memprioritaskan agenda pembangunan nasional yang belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peralihan pangan dari sagu ke beras yang terjadi  di  Mentawai  dan  dampaknya.    Hal  itu penting untuk dibahas karena pangan bagi orang Mentawai bukan sekadar makanan, tetapi ada nilai-nilai, norma, adat-istiadat, dan kepatuhan terhadap leluhur orang Mentawai. Karena itu, jika kebudayaannya terganggu melalui pangan mereka,  kelangsungan hidup orang Mentawai dalam segi sosial-budayanya juga terganggu. Kebijakan pangan pada orang Mentawai penting untuk dimaknai karena “seterasing seperti apa pun pelabelan terhadap orang Mentawai,” orang Mentawai adalah manusia yang memiliki hak asasi terhadap pangan mereka sendiri yang berasal dari kebudayaan dan lingkungan alam mereka.
Hubungan  yang  terjadi  antara  orang Mentawai dengan lingkungan alamnya dengan memanfaatkan sagu sebagai bahan pangan pokok utama merupakan hasil dari sebuah adaptasi yang merupakan prinsip dasar dalam perspektif ekologi budaya. Ekologi kebudayaan menjelaskan hubungan antara ekosistem lingkungan alam dan ekosistem kebudayaan manusia. Ditinjau dari sudut pandang itu, orang Mentawai melakukan kompromi dengan lingkungan alamnya dalam memaksimalkan kesempatan-kesempatan hidup sosial budaya melalui konsumsi sagu. Lingkungan adalah panggung kebudayaan sehingga ekologi menjadi ekologi politik sebuah pandangan drama kekuasaan. Konsep ekologi politik ini erat kaitannya dengan globalisasi-modernisasi. Kait-mengait inilah yang penulis coba lihat dalam kasus Mentawai terkait peralihan pangan.
Penelitian ini dilakukan di Desa Muntei, Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai karena zaman dahulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon sagu. Kemudian, setelah menjadi perkampungan dari program PKMT PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing)  yang diinisiasi oleh Departemen Sosial, Muntei kian berubah dan hingga saat ini pohon sagu tidak lagi banyak tumbuh di perkampungan tersebut. Muntei bukan desa tepi pantai, namun akses ekonomi dan para pedagang terjadi di sana serta didukung dengan adanya pelabuhan kapal yang mengangkut barang dari luar Mentawai. Karena itu, perubahan dalam pola makanan akibat intensitas relasi dengan orang luar terjadi di sana karena Muntei menjadi desa penghubung dengan desa lain yang berada di hulu sungai Siberut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-etnografi yang mengharuskan peneliti langsung terjun serta hidup di tengah masyarakat (Spradley, 2006). Peneliti melihat langsung kehidupan orang Mentawai di Muntei secara empirik (pancaindera). Penelitian etnografi dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kehidupan pangan orang Mentawai di Muntei, tetapi lebih jauh dari itu, yakni memahami dan menemukan makna (menafsirkan) di balik kehidupan orang Muntei secara detail dan mendalam, seperti dikemukakan oleh  Creswell, 2015; Spradley, 2006; Geertz, 1992).
Untuk membangun kedekatan dengan orang Muntei, peneliti ini mencoba memahami bahasa orang Mentawai yang berbeda dengan peneliti ini sendiri. Dalam pengambilan data peneliti ini bergaul dengan masyarakat, mengamati mereka, mengikuti kegiatan sehari-hari dari pagi hingga mereka tidur karena peneliti ini tinggal di salah satu uma yang ada di Muntei. Peneliti  ini juga mewawancarai masyarakat yang dianggap memiliki pengalaman dan pemahaman terkait tema yang ingin dibicarakan. Hasil data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, kemudian ditranskripsi sehingga memungkinkan terkumpulnya data verbal yang banyak. Setelah terkumpul, dilakukan pengkodingan ( coding ) agar data yang banyak itu teridentifikasi dalam satu subpembahasan. Triangulasi data dilakukan
dengan cara berdiskusi langsung dengan cendekiawan Mentawai dan memanfaatkan hasil pengamatan ( observasi ) sebelum melakukan penafsiran.

## MEI SITA KA MANTAOI : SEKILAS TENTANG BUMI SIKEREI
Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah bagian dari  Provinsi Sumatera Barat yang terletak sekitar 100 km sebelah barat Pulau Sumatera. Dengan kepulauan yang terpisah dengan Sumatera, orang Mentawai memiliki perbedaan mencolok dengan orang Minangkabau. Perbedaan itu tampak pada bahasa, ras, kepercayaan, kegiatan ekonomi, tingkat peradaban, dan aspek paling kecil adalah makanan. Orang Minangkabau adalah pada dasarnya petani dan mengonsumsi beras, sedangkan orang Mentawai memiliki kebiasaan berburu dan berladang serta mengonsumsi keladi, pisang, dan sagu sebagai makanan utama karena lingkungan alamnya tidak memungkinkan untuk dibuat persawahan guna menanam padi. Kedua suku bangsa ini kini saling berinteraksi walaupun dalam jarak yang cukup jauh melalui perdagangan dan juga karena disatukan salam wilayah administrative Provinsi Sumatera Barat.
Dahulu  Pulau
Mentawai disebut nassau yang merujuk pada pulau Pagai karena masyarakat di pulau inilah yang pertama kali berinteraksi dengan orang luar (Marsden, 2006). Orang Mentawai juga terkenal ramah dan polos dan mereka mengidentifikasi diri mereka dengan mantaoi (Schefold, 1991: 33). Pulau Mentawai ditemukan pada abad-17 oleh V. Pieterz seorang berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1600, istilah nassau untuk Mentawai diberikan atas dasar penghormatan pada Kerajaan Belanda. Berselang tidak lama, dalam catatan W. Schouten pada tahun 1663 ditemukan pulau-pulau lain yang diberi nama mintaon (Pulau Siberut), goed fortuin (Pulau Sipora), nassau atau poggi (Pulau Pagai) (Coronese, 1986; Schefold, 1991).
Secara  geografis  pulau-pulau  besar  di Mentawai  bertopografi  datar  hingga  berbukit serta memiliki hutan hujan tropis yang lebat. Hutan  di  sana  memiliki  kekayaan  diversitas yang tinggi dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat, yang juga memiliki
nilai ekonomi,  terutama di Pulau Siberut (LIPI, 1997).  Hal  inilah  yang  mendasari  Mentawai menjadi wilayah penting bagi perdagangan karena hasil utamanya, yaitu kayu, manau, dan rotan. Banyak orang yang datang ke Mentawai dengan tujuan berdagang (masih dalam sistem barter), membuka lahan untuk menebang kayu, dan mengumpulkan rotan. Karena kebiasaan orang luar ini, orang Mentawai menyebutnya dengan sasareu yang merujuk pada ‘orang yang bukan Mentawai.’ Asal kata sasareu adalah areu yaitu ‘jauh’ dan sasa yang berarti ‘rotan.’ Maksudnya adalah ‘orang jauh yang mencari rotan.’ Maka, hal ini merujuk pada orang luar Mentawai yang datang ke tempat mereka. Stigma sasareu ini bersifat negatif. Pada zaman dahulu orang Mentawai menukar keladi, pisang, rotan, manau, dan nilam dengan komoditas yang dibawa pedagang seperti minyak tanah, gula, kopi, garam, korek api, tembakau, kuali, dan pakaian. Barter ini berlangsung lama sampai orang Mentawai perlahan-lahan mengenal uang. Proses masuknya orang ke Mentawai kebanyakan dari kalangan misionaris dan penyiar agama lain, turis, peneliti, pedagang, perusahaan kayu, dan program relokasi. Karena itu, pada saat ini perubahan terjadi begitu cepat terlihat. Ditambah lagi dengan banyaknya program pemerintah yang dilaksanakan di Mentawai (Zakaria, 1996).
Kabupaten Mentawai adalah kabupaten terluas di Sumatera Barat dengan luasnya mencapai 6.033,76 km 2 dan memiliki sekitar 92.021 jiwa penduduk yang tersebar di 10 Kecamatan (BPS, 2020). Salah satu kecamatan yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Siberut Selatan yang terletak di Pulau Siberut. Untuk mencapai kecamatan ini menggunakan kapal laut sebagai transportasi utama dari Kota Padang. Kapal KM. Ambu-Ambu dan Mentawai Fast memiliki jadwal dua kali dalam seminggu menuju pelabuhan Maileppet. Perjalan ke Siberut Selatan memakan waktu tempuh kurang lebih sepuluh atau sebelas jam dengan Kapal Ambu-Ambu dan sekitar lima atau enam  jam dengan Mentawai Fast yang tentunya dengan ongkos berbeda.
Desa di Siberut Selatan terbagi atas aliran sungai atau disebut DAS bat  sabirut (sungai Siberut) dengan panjang 20 km (BPS, 2020). Aliran arah ke hulu sungai disebut kaulu
yang terdapat dua cabang, yaitu Bat Rereiket (Sungai Rereiket) yang meliputi desa Madobag dan Matotonan. Aliran lain yaitu Bat Silaoinan (Sungai Silaoinan) yang meliputi beberapa dusun Magosi, Salappa, dan Bekkeiluk yang termasuk kawasan Desa Muntei. Pada aliran yang menuju ke hilir atau ke arah lautan disebut monga yang melalui desa Muntei, Muara Siberut. Berdasarkan agenda kultural dalam pembagian wilayah inilah dirasa bahwa Desa Muntei lebih merepresentasikan tema penelitian dan juga menimbulkan stigma bahwa desa yang dekat dengan laut itu lebih maju dibanding dengan desa yang berada di hulu (dalam hutan).

## MENTAWAI DALAM INTERVENSI PROGRAM CETAK SAWAH
Darmanto & Setyowati (2012) menyebutkan bahwa Muntei merupakan sebuah desa hasil dari bentukan OPKM (Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai) pada tahun 1970-an. Muntei adalah perkampungan baru, yang muncul konsep barasi karena konsepnya sama dengan perkampungan di luar Mentawai yang harus bersih dan tertata rapi. Barasi diambil dari kata barasiah atau bersih. Istilah itu digunakan oleh orang Mentawai karena sering mendengar kata barasiah-barasiah pada saat mereka tinggal di kampung dan bertemu dengan orang Minangkabau yang ikut dalam pembangunan kampung tersebut. Karena ejaan bahasa orang Mentawai tidak ada akhiran ah, mereka menyebut barasi yang berarti ‘kampung bersih’ (lihat juga Delfi,  2005). Masyarakat setempat menyebut kampung itu adalah pulaggajat .
Namun, sekarang dialihkan dengan nama desa dan dusun karena intervensi kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena merasa tidak cocok dengan konsep nagari yang ada di Minangkabau. Tapi, penamaan kampung tidak pula mencapai kesepakatan karena di Mentawai memiliki banyak dialek bahasa (Sakalagan, Sabirut, dan sebagainya). Karena itu, benturan makna kata tidak cocok untuk keseluruhan Mentawai. Contohnya, kata laggai yang berarti ‘kampung/desa’  bagi orang Sakalagan, namun berarti lain pada dialek Sabirut,
yaitu merujuk ke ‘alat kelamin perempuan’ (Delfi, 2005).
Seiring dengan program pemukiman dan relokasi oleh pemerintah, hal itu juga dibarengi dengan program cetak sawah. Simatupang & Rusastra (2004) mencatat pada masa Orde Baru tahun 1968--1998 ada “kebijakan perberasan” tingkat nasional dengan indikator tujuan memantapkan ketahanan pangan nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pendapatan petani. Program ini sering juga disebut dengan “revolusi hijau” yang disinyalir dapat menggalakkan revolusi dalam pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia. Maka, petani disuruh untuk menanam padi oleh pemerintah dalam gerakan BIMAS (Bina Masyarakat) dan jika menolak, mereka akan dilabeli sebagai PKI (Nugroho, 2018).
Ada juga yang melabeli bahwa masyarakat Mentawai itu kotor karena mereka membuat makanan (sagu) diinjak-injak dengan kaki. Akibatnya, muncul labeling yang membuat orang Mentawai gundah dan tidak percaya diri sehingga mereka mau mengonsumsi beras yang dikatakan sebagai  makanan modern. Tulius (2012) mengatakan bahwa sejak tahun 1980-an pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya untuk ‘memodernkan’ orang Mentawai karena dianggap kurang maju dan terasing sehingga program cetak sawah dilakukan di beberapa tempat seperti di Siberut. Hal ini membuat orang Mentawai ketergantungan pada konsumsi beras. Program cetak sawah mengakibatkan ladang- ladang sagu ditebang dan dialihkan menjadi lahan sawah. Padahal, orang Mentawai  tidak memiliki pengetahuan tentang itu karena tradisi mereka bukan bersawah, tetapi berladang karena lingkungan mereka pada hakikatnya tidak dapat dgunakan untuk bersawah. Akibat ketergantungan pada konsumsi beras itu, RASKIN-pun masuk ke Mentawai. Hal itu justru tidak  menyelesaikan masalah,  namun malah menambah semakin tingginya tingkat ketergantungan orang Mentawai pada konsumsi beras, seperti halnya ketergantungan mereka pada tembakau dan rokok ( ube’ ).
Program cetak sawah pun j diperkenalkan pada masyarakat di Siberut dengan kesan “memaksa” dan memperkenalkan beras secara masif dengan cara memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin (Erwin, 2017). Kemudian, di perkampungan juga dilarang untuk memelihara babi karena dianggap membuat kotor perkampungan serta alasan ketertiban dan keindahan. Dengan dilakukannya upaya itu, mau tidak mau masyarakat menaati peraturan pemerintah untuk menanam padi dan membuka lahan sawah.
Darmanto & Setyowati (2012) beranggapan bahwa dengan dibukanya permukiman untuk orang Mentawai telah menjauhkan mereka dari sumber pangan, yaitu ladang sagu dan kebudayaan mereka sendiri,  seperti berburu dan memelihara babi sehingga tradisi kehidupan orang Mentawai jauh berubah dan digantikan dengan tradisi pangan baru, yaitu bersawah dan makan nasi. Di perkampungan tersebut tidak ada sawah. Ladang dan lokasi peternakan babi mereka sangat jauh dari permukiman. Akibatnya, banyak orang Mentawai yang meninggalkan permukiman dan bahkan menjualnya karena mereka lebih nyaman tinggal di hutan karena dekat dengan akses ke tradisi hidup mereka sendiri, yaitu ladang sagu, keladi, pisang, dan  dapat mengawasi ternak- ternak mereka.
Selain itu, di permukiman program pemerintah, mereka sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau mereka tidak memiliki uang, mereka tentu tidak akan bisa makan nasi. Kalau mereka tidak bisa membeli beras,  mereka akan mengonsumsi sagu.  Namun, tanaman sagu jauh di dalam ladang. Dilema ini juga yang dihadapi oleh orang Mentawai yang tidak disadari oleh pemerintah. Ditambah lagi, orang Mentawai tidak memiliki kebudayaan bertani atau bersawah. Kosa kata beras tidak ada dalam dalam bahasa asli mereka.  Mereka menyebut beras dengan berak atau bera’ yang dalam bahasa Minangkabau  artinya  ‘kotoran  manusia.’  Hal itu berbeda dengan orang Minangkabau yang memiliki  kosakata  klasifikasi  mulai  dari  padi, beras, dan nasi.
Upaya untuk “memberaskan” makanan orang Mentawai  mengakibatkan terjadinya  pergeseran budaya. Orang Mentawai yang dahulu bertumpu pada konsumsi sagu, harus beralih ke konsumsi beras. Padahal, sagu bagi orang Mentawai bukan sekadar bahan pangan pokok. Sagu adalah sesuatu yang penting bagi ritual dan kehidupan tradisi orang Mentawai. Yang ditakutkan orang Mentawai sendiri  adalah bahwa nanti beras mungkin akan menjadi makanan yang bergengsi untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang dalam sebuah upacara (Rudito & Sunarseh, 2013). Hal itu bukan tidak mungkin terjadi karena beras telah dilabeli sebagai makanan orang maju dan sagu melambangkan makanan “orang kuno” bagi generasi sekarang di Siberut Selatan. Karena itu, program pembangunan terkesan mengubah, mengutuk, bahkan menyingkirkan kebudayaan tradisional itu sendiri yang ada di dalam masyarakat (Zakaria, 1996). Dampak yang lebih signifikan adalah ketika pemerintah memosisikan rumah tangga yang mengonsumsi beras dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan rumah tangga yang mengonsumsi pangan lokal dalam hal ini sagu, pisang, dan keladi.  Hal itu akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan ancaman bahwa pangan lokal akan semakin ditinggalkan dan dialihkan pada fungsi ekonomi.
Rudito  (2013)  melihat  terjadi  perubahan ekonomi pada masyarakat Mentawai, yakni dari ekonomi subsisten menjadi bersifat konsumerisme. Sagu yang menjadi sumber pangan dan makanan penting dalam upacara adat kian tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Ladang sagu yang masih tersisa diolah dan diproduksi dengan cara modern dengan menjualnya ke pabrik penggilingan sagu dalam bentuk potongan-potongan. Hasil dari penjualan tersebut mereka ambil untuk membeli beras. Ditinjau dari segi harga, harga beras tentu jauh lebih mahal disbanding harga sagu penjualan mereka. Satu karung beras berisi 50 kg dihargai sebesar Rp150.000. Sementara itu, dengan ukuran yang sama, sagu hanya dihargai Rp 40.000. Erwin dkk. (2016) mengingatkan bahwa upaya pengalihan pangan lokal ke pangan utama beras akan mereduksi pangan lokal, relasi sosial, dan kebudayaan sehingga dapat menimbulkan ancaman baru terhadap ketahanan
dan kemandirian pangan di Mentawai. Upaya diversifikasi pangan yang lebih mengutamakan beras  mengakibatkan orang Mentawai akan semakin meninggalkan pangan lokal.
Pandangan tentang segala sesuatu dari luar itu maeru’ (bagus) juga ikut melancarkan beberapa pembangunan terhadap orang Mentawai dengan mudah sebagai program intervensi. Ditambah lagi sebelum tahun 1999, Kepulauan Mentawai masih masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman sehingga intervensi pemerintah daerah yang didominasi oleh orang Minangkabau juga mengakibatkan segalanya harus konsep “keminangan” pada saat itu. Tentu saja pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung program cetak sawah karena makanan utama orang di Sumatera Barat adalah beras dan banyak petani yang menanam padi di wilayah orang Minangkabau.

## SAGU DALAM KEBUDAYAAN ORANG MENTAWAI DI SIBERUT
SELATAN
Tumbuhan sagu ( metroxylon sago ) adalah jenis spesies yang tumbuh di dataran rendah hutan tropis dengan ketinggian sekitar 700 mdpl (Flach & Rumawas, 1996). Banyak masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan pesisir menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Oleh sebab itu, sagu menjadi bahan pangan yang memiliki sejarah panjang bagi rakyat Indonesia (Bantacut, 2011). Bagi orang Mentawai, sagu merupakan makanan pokok yang memiliki nilai historis dan religius. Nilai-nilai tersebut diyakini oleh orang Mentawai sebagai warisan leluhur yang berusaha mereka jaga hingga kini.
Di Mentawai sagu tumbuh di daerah rawa- rawa atau disebut dengan onaja . Sagu yang tumbuh di areal ini dirawat dan dijaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai pangan serta kebutuhan ritual. Sagu memang berperan penting dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan  kultural orang Mentawai.  Contohnya,  dalam upacara perkawinan, sagu dijadikan sebagai mas kawin ( alat toga ). Jika seseorang yang ingin menikah, maka pihak laki-laki harus menyiapkan ladang ( mone ) yang sudah berisi sagu, pohon durian, keladi, dan beberapa tumbuhan lainnya sesuai
luas ladang yang menjadi kesepakatan. Selain itu, sagu juga menjadi alat pembayaran denda adat ( tulo ), makanan babi, dan persembahan kepada nenek moyang pada saat upacara adat ( punen ).
Dalam punen , sagu dibuat menjadi makanan yang dinamakan kapurut dan ougbuk sagu berupa olahan sagu yang dibakar dan dibungkus di dalam daun sagu.  Ada juga sagu yang dimasukkan dalam bambu kemudian dibakar. Kedua panganan ini untuk makanan persembahan pada saat upacara adat. Pada zaman dahulu sagu juga berfungsi sebagai alat pertukaran atau barter kebutuhan lain dengan para pedagang dari luar Mentawai. Seiring berjalannya waktu, sagu juga bisa dijual dengan  harga  Rp.  3.000  per  kilonya  sehingga uangnya bisa digunakan untuk membayar biaya pendidikan atau membeli kebutuhan lain.
Sagu merupakan tanaman yang sangat penting yang di tanam oleh setiap uma atau suku di Mentawai sehingga menjadi bentuk ketahanan pangan satu suku. Satu batang sagu bisa menghidupi satu keluarga luas ( extended family ) atau uma selama satu bulan. Dengan begitu, sagu merupakan tumbuhan berharga sekaligus sakral, yang dalam proses pengolahannya banyak pantangan dan tata cara yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Tujuannya adalah agar nenek moyang atau roh penguasa ( saikamanua ) sebagai pemilik semua tumbuhan, hewan, dan jiwa manusia tidak marah dan memberikan suatu musibah kepada orang Mentawai. Pandangan ini sangat terkait dengan Arat Sabulungan yang menjadi kepercayaan orang Mentawai.
Arat Sabulungan adalah suatu aturan, nilai, dan norma orang Mentawai dalam menghargai alam yang nyata ( purimanuaijat ) dan alam yang tidak tampak ( sabulungan ). Nilai melekat dengan alam sehingga orang Mentawai harus bisa memaknai alam tempat mereka hidup dan percaya bahwa di setiap unsur kealaman terdapat jiwa-jiwa yang hidup, tidak terkecuali manusia itu sendiri. Dalam hal ini, binatang, tumbuhan, manusia, dan benda mati memiliki jiwa ( magere ) sehingga harus dihargai (Spina, 1981). Tumbuhan sagu memiliki jiwa sehingga saat menebangnya harus meminta izin terlebih dahulu pada jiwa sagu dan menyampaikan maksud untuk menebangnya dengan memberikan sedikit persembahan kepada
jiwa sagu agar mendapatkan pati sagu yang banyak. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan terjadi musibah atau celaka pada orang yang menebang sagu maupun keluarganya.
KebudayaanA arat  Sabulungan sering dianggap juga dengan agama orang Mentawai, yang  lebih menciptakan keseimbangan alam dengan manusia. Saling menghargai, saling mengisi,  dan hidup berdampingan dengan alam wajib diupayakan agar kehidupan menjadi tenang. Secara etimologi, arat itu berarti ‘adat’ dan sa-bulungan berarti ‘dedaunan atau seikat dedaunan’ (Coronese, 1986). Adat dedaunan inilah  yang  menjadi  nilai  filosofis  kehidupan orang Mentawai;  semua bergantung pada daun dan tumbuhan sebagai bagian dari alam. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam sebuah ritual orang Mentawai banyak membutuhkan dedaunan. Sagu juga dominan dalam kehidupan orang Mentawai: dalam  pembangunan uma, sagu menjadi unsur pelepah sagu dipakai untuk atapnya ( tobat ), pati sagu digunakan untuk makanan, akar pohon sagu digunakan  untuk obat, dan di dalam jarah tubuh tato ( titi ) orang Mentawai, sagu dilukiskan di bagian dada sebagai simbol orang Mentawai.

## SAGU DAN GENERASI MUDA DI MENTAWAI
Generasi muda orang Mentawai sudah terpengaruh oleh dunia modern, terutama pengaruh melalui gadget . Kini mereka bisa mengakses internet dan berinteraksi di dunia maya dan berselancar di media sosial. Hal itu berpengaruh terhadap  kehidupan mereka.  Kini ditambah lagi sudah banyak makanan instan yang disediakan oleh toko-toko di Mentawai sehingga jarang anak muda Mentawai yang mau mengonsumsi sagu karena sudah dianggap kuno. Kata kuno ini mereka pahami berdasarkan  gaya hidup yang mereka lihat melalui media sosial dan televisi.
Pada umumnya di dalam lalep (rumah) terdapat persediaan sagu untuk dikonsumsi satu bulan. Biasanya orang Mentawai memakan sagu yang diolah menjadi kapurut pada pagi hari dengan teh hangat. Begitu juga untuk makan siang dan malam, sagu yang diolah di dalam bambu
( ougbuk  sagu ) dimakan dengan lauk, seperti ikan, udang, dan daging. Namun, kini anak-anak muda tidak lagi mau memakan sagu. Mereka lebih memilih makan nasi dan lauk-pauk karena mereka pikir jauh lebih enak dan lebih mudah memasaknya karena adanya alat memasak nasi yang mudah didapatkan dibandingkan memasak sagu. Perubahan itu tidak terjadi secara instan karena bagi orang Mentawai sekarang ini mereka semenjak lahir sudah diperkenalkan dengan nasi. Akibatnya, hingga dewasa mereka lebih suka makan nasi dan menganggap sagu hanya sebagai makanan tradisional Mentawai dan bukan makanan pokok. Apalagi, mereka sudah masuk dalam dunia pendidikan. Anak-anak Mentawai yang kuliah di luar Mentawai sudah tidak lagi menganggap  sagu sebagai makanan pokok dan lidah mereka sudah terbiasa dengan makanan tempat mereka tinggal sekarang, seperti di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Bandung, Medan, dan sebagainya. Hal ini adalah bentuk akulturasi mereka pada saat berada di daerah yang berbeda dengan budaya berbeda dan tentunya makanan yang berbeda dengan di Mentawai.
Begitu juga dengan anak muda yang sudah bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan. Mereka akan jarang sekali memakan sagu karena dalam ruang lingkup kehidupannya disuguhkan makanan pokok nasi. Perubahan sepertilah yang membuat orang Mentawai akan benar-benar meninggalkan sagu pada satu generasi mendatang. Prediksi itu bukan tanpa alasana. Generasi muda orang Mentawai yang ada pada saat ini, 10--15 tahun ke depan mereka akan menjadi orang tua untuk anak-anaknya dan mereka tidak lagi memperkenalkan sagu sebagai makanan pokok, tetapi memperkenalkan dan membiasakan  nasi sebagai makanan pokok orang Mentawai.
Jika hal itu benar-benar terjadi, sagu akan menjadi makanan tradisional yang langka. Olahan sagu hanya akan dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh jika berkunjung ke Mentawai. Kemungkinan dalam ritual tidak akan ada sagu dan akan digantikan dengan makanan lain. Begitu juga dengan uma , atapnya akan berubah menjadi seng maupun genteng karena pohon sagu sudah langka. Akibat lebih jauh ialah orang Mentawai meninggalkan tradisi kultural yang menjadi
identitas orang Mentawai akibat intervensi program pemerintah,  pengaruh luar yang sulit mereka saring sendiri, dan sikap orang Mentawai terhadap tradisi kultural mereka.
Muncul anggapan bahwa seolah-olah orang Mentawai sudah maju dengan memakan beras. Di dalam raganya, mereka menderita. Mereka menjual sagu untuk membeli beras; menjual sagu untuk biaya sekolah anak dan mereka menebang pohon sagu di hutan untuk membuka lahan pertanian sawah yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang bertani padi. Memang sangat ironis. Apakah anak-anak muda Mentawai pada suatu saat kembali menyadari pentingnya sagu bagi orang Mentawai walaupun sudah sangat sulit untuk didapatkan? Itu adalah pertanyaan yang jawabannya memerlukan intevensi program seperti halnya ketika pemerintah membuat program intervensi makanan beras hanya untuk anggapan “memajukan orang Mentawai.” Untuk membuat sagu bertahan menjadi identitas orang Mentawai setidaknya generasi muda harus diperkenalkan dan dibiasakan mengenal kebudayaan mereka terkait sagu. Tujuannya adalah agar ranah kognitif anak-anak muda Mentawai masih terjaga walaupun dikemas dalam bentuk modern.  Alasannya ialah kebudayaan bukan hanya terdiri dari benda-benda, namun juga perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma yang mengikat, dalam hal ini sagu yang merupakan bagian penting dalam kebudayaan orang Mentawai.
KINEIGET MUKOP BERA’ :

## PERUBAHAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DI MENTAWAI
Kebudayaan adalah pegangan dan panduan hidup masyarakat yang tidak terlepas dari nilai-nilai, norma yang ada di dalamnya (Koentjaraningrat, 2009). Defenisi ini lebih merumuskan manusia sebagai makhluk budaya. Namun,  manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lain. Melalui interaksi itulah  masuknya pengaruh dari luar orang Mentawai, yang bermula dari terjadinya pergeseran budaya melalui individu- individu. Individu atau yang disebut agent of
acculturation mencoba membawa kebudayaan lain (asing) yang menyebabkan suatu perubahan. Pada sisi lain,  perubahan kebudayaan dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang didorong ke arah modern yang menimbulkan sikap minder dengan kebudayaan sendiri (Ihromi, 1996). Hal itulah yang terjadi di Mentawai. Banyaknya interaksi dengan budaya luar mengakibatkan perubahan budaya serta sikap minder karena mereka masih dianggap “belum maju” karena masih makan sagu sebagai hasil dari lingkungan alam sekitar mereka sendiri. Akibatnya, muncul anggapan “makan nasi adalah maju” dan “makan sagu adalah kuno.” Anggapan itu  mempunyai dasar yang kuat. Sejauh perkembangan zaman, ketika orang Mentawai terus menjadi sasaran program pembangunan dan intervensi dari kebijakan pemerintah,  semakin besar perubahan sosial budaya mereka. Memang benar bahwa perubahan itu tidak disebabkan melulu oleh intervensi dari luar (the other ) atau sebutan orang Mentawai dengan sasareu , tetapi juga disebabkan oleh individu-individu pada diri orang Mentawai itu sendiri yang sudah mulai menerima bentuk globalisasi, yaitu konsep modern tersebut. Pada akhirnya, jalin kelindan perubahan sosial dan budaya  pada orang Mentawai sebenarnya disebabkan oleh  dua faktor, yakni faktor internal dan external,  yang akhirnya menyebabkan perubahan pangan pokok orang Mentawai dari sagu ke beras.
Pada sisi lain, kemasan modernisasi itu juga memunculkan produktivitas identitas. Identitas orang Mentawai yang  “maju” dengan mengonsumsi beras dan menghasilkan resistensi bahwa orang Mentawai “asli” memakan sagu. Inilah yang dilihat oleh Indrizal & Ansor (2016) sebagai politik pangan orang Mentawai. Akan tetapi, menurut hemat penulis ini, mengambil pemikiran dari Keane (1997) dalam Li (2012) sepanjang penduduk memahami diri mereka sendiri sebagai orang pinggir atau orang lokal, atau orang daerah, maka hal itu adalah acuan yang paling benar, tepat, dan mendasar untuk menangkal pengaruh dari kelemahan diri mereka sendiri, yaitu modernisasi. Pemikiran seperti itu penting karena selama ini yang terbangun adalah pandangan bahwa masyarakat tradisional itu adalah masyarakat minoritas dan dapat
dikendalikan jika didefinisikan atau ditempatkan secara spasial dan sosial dalam keberagaman di Indonesia (Kahn, 2016).
Pucuk masalah terjadinya perubahan sosial budaya ini adalah masalah keterasingan ( alienation ), yaitu Mentawai dimaknai sebagai ketidakberdayaan, tidak bermakna, dan terpencil. Hal ini pulalah sumber dari keterasingan yang diukur dari cara berproduksi masyarakat melalui pangan. Berbeda dengan Li (2002) yang menyebut dengan keterpinggiran sebagai konsep hubungan yang menyangkut suatu konstruksi sosial. Pada orang Mentawai terjadi suatu proses tradisionalisasi yang menjadi citra bagi “orang asing termasuk pemerintah pusat” dengan istilah yang sering dipakai pemerintah dengan kulturisasi (Kahn, 2016). Maka, persoalan yang dihadapi oleh orang Mentawai saat ini terkait peralihan dan intervensi pangan lokal ke beras adalah masalah empiris yang terkait dengan klaim hegemoni, yang  melihat Mentawai tidak dengan kaca matanya sendiri. Selama ini Mentawai dilihat dan dibaca melalui “cara pandang orang lain atau pihak lain” yang belum tentu cocok untuk orang Mentawai yang memiliki kekhasan, salah satunya adalah  lingkungan alam yang tidak cocok utnuk tanaman padi. Karena itu, Mentawai harus dimaknai dengan cara-cara orang Mentawai itu sendiri dan bukan dengan dengan cara lain yang dianggap “paling benar-paling tepat.”
Li (2012) berpesan bahwa niat hebat untuk memakmurkan rakyat sama sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran tersebut terwujud. Jika sagu merupakan suatu sikap kementawaian, melekat (imanen), dan dimaknai sebagai jalan keseimbangan antara kehidupan yang terdiri dari struktur, suprastruktur, dan infrastruktur yang menciptakan keteguhan pada keberlangsungan hidup, maka tidak perlu lagi strategi lain yang belum tentu cocok dengan orang Mentawai. Yang diharapkan oleh orang Mentawai bisa jadi adalah sebuah siasat agar mereka dapat bertahan dan menjadi “modern” dengan tetap memakan sagu dan tidak “dipaksa” untuk berubah karena pandangan  konsep  “sejahtera”  dari  luar.  Hal itulah yang dinamakan siasat kebudayaan; modal-modal budaya dimanfaatkan sedemikian ajeg untuk mencapai garis yang dianggap mampu
menjauhkan mereka dari masalah sosial yang menjadi ukuran dari pemerintah. “Membiarkan berbeda” belum tentu membuat mereka (baca: orang Mentawai) tidak bahagia, karena ukuran filosofis dari pembangunan adalah sejauh mana program pembangunan tersebut membuat orang bahagia.

## PENUTUP
Sagu adalah tanaman penting bagi orang Mentawai. Tanaman ini bukan hanya sebagai bahan pokok pangan utama orang Mentawai, melainkan terkait dengan kebudayaan Arat Sabulungan . Dalam ritual ( punen ) sagu memiliki fungsi sebagai makanan yang dipersembahkan kepada roh. Selain itu,  sagu juga menjadi peranti dalam upacara perkawinan ( pangurei ),  yakni sebagai alat toga (mas kawin).
Dalam aspek religius, sagu juga memiliki nilai kosmologi.  Pohon sagu adalah jelmaan dari manusia yang dahulu hidup.  Dalam “dunia orang Mentawai,” karena banyak kelaparan,  maka ada manusia yang berubah menjadi pohon sagu yang bisa dikonsumsi oleh orang Mentawai. Dalam proses pengolahannya juga banyak pantangan. Bagi orang yang memotong sagu tidak boleh berhubungan suami istri. Jika mereka melanggar akan sakit atau celaka dalam bekerja. Begitu juga saat menebang pohon sagu. Orang Mentawai akan meminta izin kepada roh penguasa karena telah menumbuhkan sagu dan meminta pada pohon sagu tersebut untuk rela ditebang dan memberikan manfaat pada orang yang memakannya.
Namun, pada saat ini justru orang yang masih mengonsumsi sagu dianggap belum maju, belum modern, dan belum sejahtera.. Maka, digantilah dengan beras yang dianggap makanan orang maju, modern, dan sejahtera. Peralihan makanan ini didorong oleh program pembangunan cetak sawah yang dilakukan di Mentawai sejak tahun 1970 sehingga muncul berbagai stigma  yang membuat orang Mentawai yang mengonsumsi sagu untuk beralih ke beras. Akibatnya, banyak ladang sagu yang ditebang untuk pembukaan lahan sawah baru dan menanami ladang sagu dengan komoditas lain untuk menghasilkan uang agar  bisa  membeli  beras.  Hal  ini  tentu  sangat riskan bagi ketahanan pangan lokal karena belum tentu pembukaan lahan sawah itu berhasil. Lagi
pula nilai jual sagu menjadi jauh lebih rendah dibandingkan harga beli beras.  Politik ekologi yang melanda Mentawai melalui intervensi pangan yang mencoba mengganti pangan lokal ke pangan beras,  yang sesungguhnya tidak dikenal secara kebudayaan oleh orang Mentawai. Akibatnya, orang Mentawai sendiri yang akan menderita dan menanggung beban sendiri ketika mereka mulai kesulitan untuk mendapatkan beras. Pendapatan dan pekerjaan yang tidak memadai mengakibatkan mereka terengah-engah untuk menjadi “maju dan modern.”  Angka kemiskinan bisa jadi akan tetap bertahan dan bisa meningkat. Bahkan,  kelaparan sangat memungkinkan terjadi karena pohon sagu sudah menipis dan ladang sagu sudah berubah fungsinya. Mereka menjual sagu untuk membeli beras dan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Sagu tidak lagi bertahan sebagai produk budaya mungkin lima belas tahun ke depan karena “panah”  program food estate juga sudah masuk dalam ruang hidup orang Mentawai. Hutan-hutan terus dibabat habis, baik oleh orang Mentawai sendiri maupun oleh orang luar. Situasi itu menimbulkan ambiguitas: aspek kulturalnya diharapkan terus dirawat sebagai kebutuhan pasar pariwisata, tetapi aspek kognitif yang berisi nilai-nilai dan norma materialnya terus dijarah dan menjadi luluh-lantak. Bisa jadi Mentawai hanya tinggal kenangan pada saat anak cucu saya membaca tulisan ini suatu saat nanti jika politik ekologi di Mentawai tidak lagi memperhatikan nilai kultural orang Mentawai.

## PUSTAKA ACUAN
Azhari, R,, dkk. (2017). Tantangan Pengembangan Padi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. AGRISEP, 16 (1), 41-56.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2020). Kecamatan Pagai Utara Dalam Angka. Diakses dari http://mentawaikab. bps.go.id . Bantacut, T. (2011). Sagu: Sumber Daya Untuk Penganekaragaman Pangan Pokok. PANGAN, 20 (1), 27-40. Coronese, S. (1986). Kebudayaan  Suku  Mentawai . Jakarta: Grafidian Jaya. Creswell, J. W. (2015). Penelitian  Kualitatif  dan Desain  Riset:  Memilih  di  antara  Lima Pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Darmanto & Setyowati, A. B. (2012). Berebut Hutan Siberut:  Orang  Mentawai,  Kekuasaan,  dan Politik Ekologi . Jakarta: Gramedia.
Delfi, M. (2005). Dari Desa Ke Laggai: Resistensi dan Identitas Orang Mentawai di Muntei, Siberut Selatan, Sumatera Barat. Tesis pada Pro- gram Studi Antropologi, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak dipublikasi- kan.
____________. (2012). Sipusilam Dalam Selimut Arat  Sabulungan Penganut Islam Mentawai di Siberut. Jurnal Al-Ulum, 12 (1), 1-34.
____________. (2013). Kaipa Pulaggajatnu?: Wacana Kementawaian di Bumi Sikerei. Disertasi pada Program Doktor Studi Ilmu Antropologi, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
Erwin. (2017). Ketahanan Rumah Tangga dan Wilayah Berbasis Pangan Lokal Sagu, Keladi dan Pisang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota. Universitas Andalas. http://digilib. mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_ abstrak/Isi_Artikel_557842536326.pdf .
Erwin, dkk. (2016). Ketahanan Pangan pada Masyara- kat Mentawai. (Laporan Penelitian).Tidak dipublikasikan. Jurusan Antropologi Sosial,
FISIP, Universitas Andalas, Padang.
Flach, M. & F, Rumawas. (1996). Plan Resources Ao South-East Asia  No.  9  Plants  Yielding  Non- Seed Carbohyrates . Bogor: Prosea Foundation. Geertz, C. (1992). Tafsir Kebudayaan . Yogyakarta: Kanisius.
Ihromi, T. O. (1996). Pokok-Pokok  Antropologi Budaya . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Indrizal, E., & Ansor, M. (2016). Politik Pangan Orang Mentawai: Reproduksi Identitas dan Resistensi Simbolik Terhadap Introduksi Makanan Pokok Beras. Dalam Prosiding Seminar Nasional I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “ Pen - guatan  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora  Untuk Perbaikan  Karakter  Bangsa  Indonesia. ” Padang: FISIP, Universitas Andalas. Irwandi, S. K. (2020). Kineiget  Mukop  Bera’ : Perubahan Pola Konsumsi Makanan Pokok pada Masyarakat Mentawai. Skripsi Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Tidak dipublikasikan.
Kahn, S. J. (2016). Kultur,  Multikultur,  Postkultur Keragaman Budaya, dan Imperialisme Kapi-
talisme Global . Yogyakarta: INDeS (Institute of Nation Development Studies). Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta. Lahajir. (2001). Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tanjung Linggang: Etnografi Lingkun- gan di Dataran Tinggi Tanjung . Yogyakarta:
Yayasan Galang.
Li, M. T. (2002). Proses Transformasi Daerah Pedala- man  di  Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. LIPI. (1997). Pulau Siberut: Potensi, Kendala, dan Tantangan Pembangunan . Bogor: Puslitbang
Biologi-LIPI.
Marsden, W. (2006). Sejarah Sumatera . Yogyakarta: Indo Literasi. Nugroho, W. B. (2018). “Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru,” dalam  Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusi- ness, 12 (1), 55-62.
Parsoon, G., & Schefold, R. (ed.). (1985). Pulau Siberut . Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Pradipta, L. (2019). Peralihan Pangan Pokok dari Sagu ke Beras: Sebuah Kajian Ketahanan Pangan dan Masyarakat Adat. Society, 7 (1),
39-51. https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/ society/article/download/76/75 . Rudito, B. (2013). Bebetei Uma Kebangkitan Orang Mentawai:  Sebuah  Etnografi . Yogyakarta: Gading dan Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
Rudito,  B.,  &  Sunarseh.  (2013). Masyarakat dan Kebudayaan Orang Mentawai . Padang: UPTD Museum Nagari.
Schefold, R. (1985). “Kebudayaan Tradisional Siberut,” dalam Gerald Parsoon & Reimar Schefold. Pulau  Siberut .  Jakarta: Bharata Aksara.
______________. (1991). Mainan bagi Roh: Kebu- dayaan Mentawai . Jakarta: Balai Pustaka.
Simatupang, P., & Rusastra, I. W. (2004). Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi . Litbang Kementerian Pertanian. http://kemenpan.go.id/ litbang . Sihombing, H. (1979). Mentawai . Jakarta: Pradnya Paramita. Spina, B. (1981). Mitos dan Legenda Suku Mentawai . Jakarta: Balai Pustaka.
Spradley, P. J. (2006). Metode Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana. Tulius, J. (2012). Family Story: Oral Tradition, Memo - ries, and Contemporary Conflict over Land in Mentawai Indonesia .  Disertasi pada Faculty of
Humanities Leiden University, Holland. Tidak dipublikasikan.
Wintre, J. (2006). Perubahan Sosial di Mentawai Penyesuaian Diri pada  Marginalitas dan Ekonomi Uang: Studi Kebudayaan dan Sejarah Masyarakat Mentawai di Sumatera Barat. Tesis Program Pascasarjana Pendidikan Manajemen Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang. Tidak dipublikasikan.
Zakaria, Y. (1996). Pembangunan yang Melumpuhkan: Pelajaran dari Kepulauan Mentawai. Dalam Kisah  dari  Kampung  Halaman,  Masyarakat Suku,  Agama  Resmi,  dan  Pembangunan . Yogyakarta: Dian/Inferdei.