## S I L I T E K
ISSN 2808-5825 (Online)
Jurnal Teknik Vol. 04 No.01 April 2024 Page : 25-31

## EVALUASI SISTEM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PT PLN (PERSERO) UP3 TOBELO ULP DARUBA KECAMATAN MOROTAI SELATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
Muhammad Reza Kusman 1* , Muhammad Rizky Tomming 2 , Siti Hadija Goraahe 3 1,2 Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pasifik Morotai, mrezakusman@gmail.com
3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pasifik Morotai

## ABSTRAK
PT.  PLN  (Persero)  merupakan  suatu  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  dibidang  kelistrikan  yang  melayani masyarakat  diseluruh  nusantara,  bertekad  untuk  memberikan  pelayanan  jasa  ketenagalistrikan  yang  terbaik dan  memenuhi  standar  ketenagalistrikan  yang  dapat  diterima  di  dunia  internasionalParagraf  1  memuat  latar belakang  dan  tujuan  secara  singkat.  Paragraf  2  memuat  Metode  penelitian/pengumpulan  data/pemecahan masalah dan analisis yang digunakan. Setiap perusahaan memiliki sisten kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masing  masing  yang  sesuai  dengan  perundang  undangan  yang  berlaku  untuk  ditetapkan  di  perusahaan tersebut,  waalaupun  sudah  terdapat peraturan  K3 dilingkung perusahaan  tersebut  namun  masih banyak  yang karyawan yang acuh tau mengenai peraturan tersebut, mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut, padahal tindakan  mereka  bisa  merugikan  karyawan  yang  lain.  Perusahaan  yang  telah  menerapakan  SOP  K3  maka karyawan  tersebut  wajib  mematuhinya  dan  jika  tidak  maka  terkena  sangsi  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku di perusahaan tersebut, tujuan untuk melalukan penelitian ini agar bias mengevaluasi kinerja PT PLN di bidang K3
Dari  hasil  data  audit  sukarela  diatas  dapat  disimpulkan  bahwasanya  sistim  menajemen  K3  yang  ditetapakan oleh PT PLN ULP Daruba sangatlah baik sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang  berlaku.  Kesuksesan  penerapan  K3  pada  satu  perusahaan  tidak  lepas  dari  peran  berbagai  pihak  yang saling  terlibat,  berinteraksi  dan  bekerja  sama.  Masing  –  masing  pihak  mempunyai  tanggung  jawab  bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan meminimalisir resiko kecelakaan yang terjadi.
Kata kunci : K3, PT PLN, Manajemen K3
@2021 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Pasifik Morotai

## 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
PT.  PLN  (Persero)  merupakan  suatu  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  dibidang  kelistrikan  yang  melayani masyarakat diseluruh nusantara, bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi  standar  ketenagalistrikan  yang  dapat  diterima  di  dunia  internasional.  Menurut  Prasetya  (2011), “BUMN merupakan suatu asosiasi yang diadakan oleh pemerintah. Asosiasi merupakan suatu wadah kerja sama untuk jangka waktu yang relative lama dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.”
Menurut Sukirno (2006), “berdasarkan kepemilikannya BUMN dikategorikan menjadi dua yaitu BUMN yang kepemilikannya  oleh  pemerintah  pusat  dan  perusahaan  daerah.”  Sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  No.  17, status  perusahaan  listrik  negara  (PLN)  ditetapkan  sebagai  perusahaan  umum  listrik  negara  dan  sebagai pemegang  kuasa  usaha  ketenagalistrikan  (PKUK)  dengan  tugas  menyediakan  tenaga  listrik  bagi  kepentingan umum.
Oleh  sebab  itu  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  merupakan  suatu  pemikiran  dan  upaya  untuk  menjamin keutuhan  dan  kesempurnaan  suatu  perusahaan  (PLN)  baik  jasmani  maupun  rohani.  Dengan  kesehatan  dan keselamatan kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerja dapat  dikatakan  aman  jika  apapun  yang  dilakukan  oleh  pekerja  tersebut,  resiko  yang  mungkin  muncul  dapat dihindari.pekerja  dikatakan  nyaman  jika  para  pekerja  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  pekerjaan  dengan merasa  nyaman  dan  betah,  system  menajemen  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  merupakan  salah  satu  aspek perlindungan  negara  terhadap  kerja  yang  diatur  dalam  PP  No  50  Tahun  2012  Tentang  Penerapan  system kesehatan dan keselamatan kerja. Disamping itu kesehatan dan keselamatan kerja  (K3)dapat diharapkan untuk menciptakan  kenyamanan  kerja  dan  keselamatan  kerja  yang  tinggi.  Jadi  unsut  yang  ada  dalam  kesehatan  dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.
Setiap  perusahaan  memiliki  sisten  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3)  masing  masing  yang  sesuai  dengan perundang undangan yang berlaku untuk ditetapkan di perusahaan tersebut, waalaupun sudah terdapat peraturan K3  dilingkung  perusahaan  tersebut  namun  masih  banyak  yang  karyawan  yang  acuh  tau  mengenai  peraturan tersebut,  mereka  tidak  mengindahkan  peraturan  tersebut,  padahal  tindakan  mereka  bisa  merugikan  karyawan yang  lain.  Perusahaan  yang  telah  menerapakan  SOP  K3  maka karyawan  tersebut  wajib  mematuhinya  dan  jika tidak maka terkena sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.

## 2 METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan data yang berasal dari wawancara mendalam, pengamatan langsung dan dokumentasi tentang Sistem Manajemen K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Tobelo ULP Daruba, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan    Februari  - Maret 2023.  Panduan  wawancara,  alat  tulis  menulis,  dan  alat  perekam  (voice  recorder)  merupakan  instrument  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder. Data  primer  yaitu  data  hasil  wawancara,  observasi  langsung  serta  dokumentasi  dan  data  sekunder  yaitu  profil perusahaan.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran Umum Perusahaan
Ketersediaan  tenaga  listrik  di  Pulau  Morotai  PT.  PLN  (Persero)  Kantor  Pelayanan  Daruba  pada  tahun  2010 disuplai dari PLTD Daruba yang mengoperasikan 6 unit mesin diesel dengan kapasitas terpasang 1.930 kW dan beroperasi dengan pola operasi 19 jam (18:00 – 13:00) dengan beban puncak mencapai 890 kW dan beban dasar sebesar  470  kW.  Konsumen  tenaga  listrik  di  Pulau  Morotai  Kantor  Pelayanan  Daruba  masih  didominasi  oleh
pelanggan dengan klasifikasi 450 VA atau 77,63 % terhadap pelanggan total sebesar 3.210 pelanggan. Di tahun 2022 total pelanggan sebesar 14.703 pelanggan (sumber :  PLN ULP Daruba). Sedangkan beberapa pelanggan kategori bisnis umumnya adalah resort atau penginapan para wisatawan. Data operasi tahun 2010 menunjukkan Biaya  Pokok  Produksi  (BPP)  sebesar  Rp  4.085/kWh  dan  rata-rata  harga  jual  tenaga  listrik  sebesar  Rp 584,06/kWh. Seperti umumnya sistem pembangkit listrik yang mengoperasikan PLTD, komponen terbesar BPP adalah  biaya  bahan  bakar  minyak.  Rendahnya  rata-rata  harga  jual  listrik  dibandingkan  dengan  BPP mengakibatkan tingginya beban subsidi yang harus ditanggung.

## Gambar 3.1 Kantor PT PLN Daruba
Pada  tanggal  1  Januari  tahun  2011,  PLTD  Daruba  resmi  beroperasi  24  jam  untuk  suplay  dalam  kota  atas permintaan  Pemda  Kab.  Pulau  Morotai  melalui  PT.  PLN  (Persero)  Area  Ternate  dengan  alasan  untuk mendukung pembangunan perekonomian guna persiapan Sail Morotai yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. Dalam rangka mengembangkan energi terbarukan untuk meningkatkan angka ratio elekrifikasi dan mengurangi ketergantungan  terhadap  bahan  bakar  minyak.  Hal  ini  diantaranya  dilakukan  dengan  memanfaatkan  potensi matahari  dan  membangun  Pusat  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  di  pulau-pulau  terluar  Indonesia. Akhirnya dimulai  pembangunan  PLTS  600  kwp  Daruba  (Pulau  Morotai)  pada  tanggal  31  Oktober  2011 dan  beroperasi  pada tanggal 03 April 2012 yang diresmikan langsung oleh Direktur Operasi  Indonesia Timur PT.  PLN  (Persero)  Vickner  Sinaga pada  tanggal  14  April  2012.  PLTS  Morotai  didesain  dengan  sistem  hybrid daya 600 kWp untuk mensuplai tenaga listrik pada Siang dan malam hari. PLTS 600 kWp direncanakan mampu untuk  memproduksi  energi  listrik  sebesar  946.080  kWh  dari  rencana  produksi  total  sistem  Daruba sebesar 2.925.607 kWh atau 32,34 % terhadap total kWh produksi tahun 2011.

## 3.2 Sistem Manajemen K3 di PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba
PT PLN (Persero) terus meningkatkan Keselamatan dan Kesahatan Kerja (K3) dalam sistem ketenagalistrikan. Terbukti, sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, PLN berhasil menekan angka kecelakaan yang signifikan hingga 52  persen.  Melalui  penerapan  prinsip zero  accident ,  PLN  mampu  tekan  angka  kecelakaan  kerja  sekaligus menjaga layanan kelistrikan tetap andal dan aman.
Direktur  Utama  PLN,  mengatakan  capaian  tersebut  merupakan  buah  dari  pemetaan  dan  mitigasi  risiko  serta penguatan  kultur  K3  dalam  prinsip zero  accident di  perseroan  yang  sesuai  dengan  SOP.  PLN  telah menerapkan standard operating procedure (SOP) ketat dalam 3 sektor operasional ketenagalistrikan PLN, yaitu pembangkitan, transmisi dan distribusi. Seperti dalam sektor transmisi, PLN membentuk tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang ahli dalam pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik. Masalah safety ini adalah  masalah  bagaimana  kita  bisa  memetakan  risiko,  mengukur,  dan  memitigasi  risiko  itu.  Untuk  itu,  saya juga sudah minta harus dilakukan digital learning untuk basic safety kepada seluruh pegawai di PLN.

## 3.3 Safety talk K3 di PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba
Safety  talk  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  mengingatkan  karyawan/pekerja  bahwa  K3  bagian  yang sangat  penting dalam  pekerjaan.  Safety  talk  sendiri  bertujuan untuk  selalu  mengingatkan  dan  memberitahukan karyawan/pekerja  potensi  bahaya  di  tempat  kerja  yang  dapat  terjadi  dan  bagaimana  mengendalikan  bahaya tersebut. Safety talk ini setiap pagi dilaksanakan oleh para karyawan PT PLN ULP DARUBA yang langsung di pimpinan oleh yang membidangi K3 di perusahaan tersebut.
Gambar 3.2. Safety talk K3 di PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba
Pelaksanaan safety  talk atau tool  box  meeting itu  sendiri  sudah  di  atur  dalam  undang-undang  nomor  1  tahun 1970  mengenai  pengurus  diwajibkan  menyelenggarakan  pembinaan  terkait  keselamatan  kerja,  oleh  sebab  itu kita  sebagai  seorang  HSE  hendaknya  melakukan  safety  talk  atau  tool  box  meeting  ini  dengan  komitmen  dan rutin agar tingkat kesadaran karyawan selalu mengedepankan aspek K3.

## 3.4 Pemantauan dan Evaluasi K3
Berdasarkan  hasil  wawancara,  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  K3  di  PT.  PLN  (Persero)  UP3  Tobelo  ULP Daruba  dilakukan  dalam  bentuk  audit  internal    SMK3  yang  dilaksanakan  1  (satu)  tahun    sekali  dan  evaluasi kinerja K3 di PT. PLN dilakukan setiap tiga (3) bulan sekali. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PT. PLN (Persero)  dilakukan  oleh  tim  yang    dibentuk  terdiri  dari  orang-orang  yang  sudah  memiliki  sertifikat  Auditor
SMK3. Hasil penelitian di PT. PLN (Persero) mengenai analisis             penerapan SMK3 menyatakan bahwa bentuk  pemantauan  dan  evaluasi  K3  dilakukan  melalui  pemeriksaan  dan  pemantauan  kinerja  bagian  K3  di perusahaan oleh Tim audit K3 secara rutin yaitu per semester atau 6 bulan sekali.
Adapun  untuk  membuktikan  tingkat  pencapaian  penerapan  dan  pengembangan  dan  kinerja  K3  pada  Lokasi PT.PLN  UP3  Tobelo  ULP  Daruba  Kecamatan  Pulau  Morotai  apakah  sesuai  dengan  SMK3  dan  ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia  yang sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerjadan  dan  Permenker  Nomor  26  Tahun  2014 penyelenggaraan  penilaian  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Adapun  data  audit K3 di PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1. Tabel Audit K3 No Kriteria Penilaian Ya Tidak Keterangan A. Pembangunan dan pemiliharaan komitmen
1) Kebijakan K3
1 Perusahaan memiliki system K3 ✓ Papan informasi K3 Serta APD untuk kerja 2 Setiap  pekerja  didalam  perusaan  mendapatkan pelatihan K3 ✓ Karyawn mendapatkan pelatihan 6 bulan 1 kali 3 Setiap petugas memiliki sertifikat K3 ✓ Ada satu petugas yang memiliki sertifikat K3 umum (2 sertifikat k3) 4 Perusahaan  telah  mengomunikasikan  kebijakan  K3 kepada  seluruh  tenaga  kerja  yang  bersangkutan dengan tata cara yang tepat ✓ Safety Brifing dan tanggap darurat 5 Apabila  diperlukan,  terdapat  kebijaksanaan  khusus dibuat untuk masalah K3 yang bernilai khusus ✓ Pekerjaan jaringan teegangan menengah 6 Terdapat kebijakan umum (safety policy) keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  dikeluarkan oleh pimpinan puncak secatra tertulis ✓ Adanya papan proyek dan papan informasi K3
2) Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak
7 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pesonil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan, disebar luaskan dan didokumentasikan ✓ Ada setiap personil diwajibkan untuk mendokumentasikan setiap kegitan dan tindakan (via grup) 8 Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundangan ✓ Sudah tersertifikasi 9 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kenerja K3 pada unit kerjanya ✓ Laporan kenerja K3 dikirimkan setiap semester (6 bulan 1 kali) 10 Perusahaan mendapatkan saran saran dari ahli bidang K3 yang berasal dari dalam dan luar perusahaan ✓ Dari luar yaitu masyarakat,karyawan dan dari dalam yaitu PLN UP3 Tobelo 11 Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapat pelatihan ✓ Sudah tersertifikasi
12 Kenerja K3 dimasukan dalam laporan tahunan perusahaan ✓ Dilaporkan setiap semester (6 bulan 1 kali) 13 Tanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan K3 ✓ Langsung disampaikan oleh team leader K3L
(Sumber : PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba Tahun 2023)

## 3.5. Kebijakan PLN ULP Daruba untuk karyawan pelanggar K3
Dalam  dunia  K3  (Keselamatan  Kesehatan  Kerja),  pelanggaran  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai tindakan  sengaja  yang  tidak  mengikuti  suatu  peraturan/prosedur.  Biasanya,  pelanggar  mengetahui peraturan/prosedur  yang  tidak  ia  patuhi.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menghemat  waktu  dan  tenaga  ketika bekerja guna memenuhi atau mencapai target pekerjaan. Dalam menyikapi pelanggaran, kita harus berhati-hati. Jangan gegabah, terlalu mudah menggeneralisir dan memberikan sanksi hukuman.
Di dalam lingkup peruahaan PT PLN UP3 Tobelo ULP Daruba mereka mempunyai peraturan tersendiri dalam menghadapi pekerja yang tidak menggunakan APD dalam bekerja dan itu sangat bertentangan dengan prosedur K3 yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Mereka memberikan teguran secara langsung kepada pekerja yang melanggar  dan  diberi  sangsi  tidak  di  ijinkan  ikut  serta  dalam  sebuah  pekerjaan.(wawancara  ibaburrahim  team K3L Tahun 2023).

## 4 KESIMPULAN
Dari hasil data audit sukarela diatas dapat disimpulkan bahwasanya sistim menajemen K3 yang ditetapakan oleh PT  PLN  ULP  Daruba  sangatlah  baik  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  yang berlaku.  Kesuksesan  penerapan  K3  pada  satu  perusahaan  tidak  lepas  dari  peran  berbagai  pihak  yang  saling terlibat,  berinteraksi  dan  bekerja  sama.  Masing  –  masing  pihak  mempunyai  tanggung  jawab  bersama  yang saling mendukung untuk keberhasilan meminimalisir  resiko kecelakaan yang terjadi. Penerapan kesehatan dan keselamatan  kerja  (K3)  di  PT  PLN  (PERSERO)  UP3  Tobelo  ULP  Daruba  bisa  dikatakan  cukup  baik dikarenakan  karyawan  mematuhi  SOP  K3 yang  telah  diterapkan  oleh  perusahaan.  Tidak  dipungkiri  masih  ada beberapa  kekurangan  penerapan  K3  diperusaaan  tersebut  seperti  larangan  area  berbahaya,  larangan  cairan mudah terbakar (papan informasi larangan).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Marsudi,  Djiteng  Ir.(2006).  Operasi  Sistem  Tenaga  Listrik  (Yogyakarta  :  Penerbit  Graha  Ilmu,  Edisi kedua.
[2] Akbar,  Ali.  2008.  Integrasi  Sistim  Manajemen  Lingkungan,  Kesehatan  Dan  Keselamatan  Kerja. Yogyakarta.
[3] Buntarto.  2015.  Panduan  Praktis  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  Untuk  Industri.  Yogyakarta  : PT.Pustaka Baru
[4] Dewi, Rijuna. 2006. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Ecogreen Oleochemicals Medan Plant. Skripsi Universitas Sumatera.
[5] Bennet Silalahi. 1995. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta: Bina Rupa Aksara.
[6] Soemitra, Juli. 2000, Kesehatan Lingkungan. Gajah Mada University Press, Bandung.
[7] M.  Sugeng  Budiono.  2003.  Bunga  Rampai  Hiperkes  dan  Kesehatan  Kerja.  Badan  Penerbit  UNDIP. Semarang..
[8] Rifki  syopiadi,  Maret.  2023.  Perketat  SOP  dan  Kultur  K3  dalam  Operasional  Layanan  Kelistrikan. Jakarta.