## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Kajian Hukum Penghentian Terapi Bantuan Hidup (Withdrawing Of Life Support) Dalam Perawatan Paliatif
Agung Sediatmojo 1 , Sutarno 2 , Ninis Nugraheni 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya, 60111 E-mail : agung.sediatm@student.hangtuah.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya, 60111 E-mail : - 3 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya, 60111 E-mail : -
Abstract — Withdrawing of life support was chosen as a preventive measure for the suffering of a person with an incurable disease. This action was taken because there is no other way that can help a person to escape the terrible suffering at the end of his life. Withdrawing of life support should observe the principle of Palliative Care, it does not aim to accelerate or prolo ng  the  patient's  life.  This  research  analyzes  the  legal  norms  of  Withdrawing  of  life  support  using  a  statute  approach,  a conceptual approach and a comparative approach. The aim is to examine whether this action can be classified as an illegal act  and  what  i  s  the  legal  responsibility  for  the  doctor  who  did  it.  Withdrawing  of  life  support  as  Palliative  Care  is  still continuing the normal treatment as a form of maintaining the quality of life for patients, while extraordinary treatments that are felt to be useless and futile. Determining what is ordinary or extraordinary is very important so that doctors and nurses can be sure that their professional actions do not violate ethics or law. Doctors as perpetrators of withdrawing of life support in Indonesia cannot be classifie d as a criminal crime against life. In outward acts (actus reus), these actions can result in the loss of a person's life. But the mental attitude (mens rea) to Withdrawing of Life Support is very different from murder. Civil liability arises when there is a violation of the rights of others, a violation of the perpetrator's legal obligations, violates decency and morality and violates the behavior of a good citizen. Good citizen behavior for a doctor refers to professional standards, standard operating procedures, medical code of ethics and the behavior of other colleagues.
Keywords — : legal aspect; responsibility; withdrawing of life support; palliative care.

## I. PENDAHULUAN
Teknologi  menjadi  kebutuhan  mutlak  yang  tak  dapat  dihindari  khususnya  teknologi  kesehatan  yang  mempunyai  tingkat penggunaan tinggi, beresiko tinggi, berbiaya tinggi, memiliki variasi yang besar, mempunyai urgensi yang mendesak dan tidak bertentangan dengan aspek sosial budaya. Namun tidak selamanya teknologi mampu menjawab permasalahan kesehatan. Ketika pasien dalam kondisi terminal dan segala upaya  medis dirasakan sia sia, tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup menjadi pilihan dalam Perawatan Paliatif.
Dari  sudut  pandang  pasien,  karena  merasakan  penderitaan  yang  tidak  tertahankan  lagi  akibat  penyakit  yang  sudah  tidak mungkin disembuhkan, bukan mustahil pasien  minta agar hidupnya diakhiri saja.  Pasien hanya  memperpanjang  hidup dengan kondisi tidak bermartabat dan penuh penderitaan. Pasien diberikan obat penenang dan penghilang nyeri dalam dosis besar untuk membuat pasien terlihat nyaman namun disisi lain kita tidak tau apakah pasien tersebut sebenarnya merasakan kenyamanan itu atau tidak. Keputusan  untuk melakukan Penghentian Terapi Bantuan Hidup sering menjadi jalan tengah dengan menyerahkan tubuh pasien menjalani proses alamiah. 1 Dokter menjadi pihak yang seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi penghentian terapi bantuan hidup menjadi pilihan dan kehendak pihak pasien untuk mengakhiri penderitaan, di sisi lain dokter wajib memberikan bantuan hidup dasar pada pasien yang mengalami kondisi sakit kritis karena mempertimbangkan keselamatan hidup pasien.
Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  dimaknai  sempit  oleh  banyak  pihak  sebagai  perilaku  mengakhiri  kehidupan  dengan sengaja oleh seseorang. Hal ini menyebabkan isu Penghentian Terapi Bantuan Hidup menjadi sensitif dan penuh kontroversial untuk dibicarakan di lingkungan yang masih konservatif. Persoalan menjelang akhir kehidupan makin menjadi isu yang penuh dengan pendapat dan tak jarang bertentangan satu sama lain. Maka dari itu penulis memandang penting untuk membahas tindakan dalam  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  ( Withdrawing  of  life  support )  dalam  Perawatan  Paliatif  sebagai  upaya  lebih mempertegas  hak  pasien  yang  membutuhkan  penghormatan  dan  kedamaian  di  akhir  masa  hidupnya  dan  memberikan perlindungan hukum yang lebih detail pada dokter dalam menjalankan profesinya.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Penghentian Terapi Bantuan Hidup
Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  ( Withdrawing  of  life  support )  adalah  proses  mengabaikan  atau  menghentikan  terapi bantuan hidup, dengan konsekuensi medis bahwa kemungkinan pasien mengalami kematian alami akibat penyakit yang mendasari atau komplikasi terkait. 2 Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor (selanjutnya disebut Permenkes Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor) dijelaskan bahwa “Penghentian Terapi Bantuan Hidup adalah menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan kepada pasien”. Poin berikutnya tertulis “Penundaan terapi bantuan hidup adalah menunda pemberian terapi bantuan hidup atau lanjutan tanpa menghentikan terapi bantuan hidup yang sedang berjalan”. Dalam Pasal 14 angka (5) dijelaskan secara rinci jenis bantuan hidup lanjut dan perawatan yang bersifat luar biasa ( extra-ordinary ) meliputi:
a. Rawat di Intensive Care Unit;
b. Resusitasi Jantung Paru;
c. Pengendalian disritmia;
d. Intubasi trakeal;
e. Ventilasi mekanis;
f. Obat vasoaktif;
g. Nutrisi parenteral;
h. Organ artifisial;
i. Transplantasi;
j. Transfusi darah;
k. Monitoring invasive;
l. Antibiotika;
m. Tindakan lain yang ditetapkan dalam standar pelayanan kedokteran.
Sedangkan dalam Pasal 14 angka (6) dicantumkan perawatan hidup dasar ( ordinary ) yang tidak dapat dihentikan atau ditunda meliputi oksigen, nutrisi enteral dan cairan kristaloid.

## B. Perawatan Paliatif
World Health Organization memberikan definisi terapi paliatif sebagai pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan  keluarganya  menghadapi  masalah  penyakit  yang  mengancam  nyawa,  baik  melalui  pencegahan  maupun  mengurangi penderitaan  dengan  langkah  identifikasi  awal  dan  penilaian  dampak  serta  penanganan  nyeri  dan  masalah  lainnya  seperti psikososial dan spiritual. 3 Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 812 tahun 2007 tentang Perawatan Paliatif, mempunyai  pengertian  suatu  pendekatan  yang  bertujuan  memperbaiki  kualitas  hidup  pasien  dan  keluarga  yang  menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial dan spiritual. Tujuan perawatan paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam menghadapi setiap penyakit yang diderita dan menyiapkan diri menghadapi kematian dengan tenang dan nyaman tanpa merasa tertekan atas penyakit yang diderita baik secara fisik (nyeri, mual, muntah) maupun psikis yang berbasis spiritual. 4 Secara terperinci prinsip prinsip perawatan paliatif adalah:
1. Mengurangi rasa sakit dan gejala tidak nyaman lainnya.
2. Menegaskan arti kehidupan dan memandang kematian sebagai suatu proses yang normal.
3. Tidak bertujuan mempercepat atau menunda kematian.
4. Memadukan aspek biopsikologi, sosial dan spiritual dalam pengobatan.
5. Menawarkan dukungan untuk membantu pasien hidup seaktif mungkin sampai meninggal.
6. Menawarkan dukungan agar keluarga pasien tabah selama pasien sakit dan saat kehilangan.
7. Menggunakan  pendekatan  tim  untuk  menjawab  kebutuhan  pasien  dan  keluarga,  termasuk  dukungan  saat  sedih  dan kehilangan jika diperlukan.
8. Meningkatkan kualitas hidup, memberi pengaruh positif selama sakit.
9. Dapat  diterapkan  sejak  awal  pengobatan,  bersamaan  dengan  terapi  terapi  lain  yang  bertujuan  memperpanjang  hidup misalnya kemoterapi atau radiasi. 5
Dalam  konteks  pasien  kondisi  kritis  saat  stadium  akhir  dimana  pasien  sudah  tidak  dapat  ditolong  secara  medis  dan  sudah mendekati ajal, perlu diberikan toleransi dan kelonggaran terkait dosis untuk memperoleh obat penghilang nyeri dan penenang yang sangat mungkin dosis tersebut menyebabkan kematian. 6
2 Bandraouk Dowener, Withholding and Withdrawing of Life-Sustaining Treatment : The Canadian Critical Care Society Position Paper , 2017, h. 2 3 Liliana De Lima, International Association for Hospice and Palliative Care Position Statement: Eutanasia and Physician-Assisted Suicide , Journal of Palliative Medicine, Volume 20, Number 1, 2017. 10
4 Radhakrishnan  K, Van  Scoy, Jillapalli, Community  Based  Game  Intervention  to  Improve  South Asian  Indian American’s  Engegement With Advanced  Care Planning , Ethn Heal, 2017, h. 19
5 Hamzah Satri, Edward Faisal, Rudi Putranto, Advanced Directives Pada Pasien Perawatan Paliatif, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , Volume 7, Nomor 2, Juni 2020, h. 127

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## C. Kondisi Terminal
Kondisi terminal adalah kondisi akhir kehidupan sebelum kematian akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kondisi terminal ditandai dengan gangguan berat atau kegagalan sebagian besar fungsi organ tubuh karena kekurangan oksigen ( hypoxia ) secara  luas.  Tanda  ini  meliputi  adalah  menurunnya  kesadaran  dan  reflek  tubuh,  gangguan  napas  dan  pompa  jantung.  Lama berlangsungnya  kondisi  terminal  ini  sangat  tergantung  dari  kegawatan  penyakit  yang  mendasari  dan  tindakan  medis  yang diberikan termasuk pijat jantung, napas buatan dan obat pacu jantung yang sebenarnya adalah sia sia ( futile ). 7 Dalam Pasal Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  37  Tahun  2014  tentang  Penentuan  Kematian  dan  Pemanfaatan  Organ  Donor disebutkan
“Pada  pasien  yang  berada  dalam  keadaan  tidak  dapat  disembuhkan  akibat  penyakit  yang  dideritanya  ( terminal  state )  dan tindakan kedokteran sudah sia sia ( futile ) dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup”. Kondisi terminal adalah suatu keadaan dimana seseorang menderita penyakit yang tidak memiliki harapan sembuh sehingga sangat dekat dengan proses kematian. Respon tubuh pasien dalam kondisi terminal sangat individual tergantung kondisi fisik, psikologis, social yang dialami sehingga dampak yang muncul pada setiap individu juga berbeda.

## D. Teori Kemanfaaatan
Aliran  Utilitarianisme  mempunyai  pandangan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  memberikan  kemanfaatan  sebanyak-banyaknya. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan ( happines ), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum  bergantung  kepada  apakah  hukum  itu  memberikan  kebahagiaan  kepada  manusia  atau  tidak.  Dengan  demikian  berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya bagi masyarakat. 8

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  membahas  doktrin-doktrin  atau  azas-azas  dalam ilmu hukum, dengan pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian ini mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertentu secara hukum tertulis dan sistematis .
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual ( conceptal  approach) yaitu  mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian-pengertian  pokok  dasar  dalam  hukum  yakni  subyek hukum,  hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum,  hubungan  hukum  dan  obyek  hukum.  Kami  juga  menggunakan  pendekatan komparatif ( comparative approach ) untuk mengkaji perbandingan isu hukum dengan beberapa negara lain yang terlebih dahulu melegalkan tindakan euthanasia secara luas. 9 Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau azas-azas dalam ilmu hukum, dengan pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian ini mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertentu secara hukum tertulis dan sistematis. 10
Dalam proses pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, literatur, dan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan buku ajar keperawatan. Adapun langkah-langkah pengumpulan bahan hukum meliputi: membaca, mempelajari, mengutip,  menghubungkan  bahan-bahan  hukum  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  serta  bahan  hukum  tersier sehingga menjadi satu kesatuan sehingga mudah dalam pengertian yang disampaikan.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Norma Hukum Penghentian Terapi Bantuan Hidup dalam Perawatan Paliatif di Indonesia.
Praktek Penghentian Terapi Bantuan Hidup menjadi tahapan akhir dalam perawatan pasien pasien terminal yang sudah tidak memiliki harapan kesembuhan dan menjadi kontroversi apakah dapat menjadi tahapan akhir dalam Perawatan Paliatif. Tentunya hal  ini  harus  melalui  proses  kajian  yang  mendalam  dari  sisi  keilmuan  kedokteran,  dengan kriteria-kriteria  terukur  dan  syarat- syarat yang amat detail.
Perawatan ordinary adalah segala tindakan medis yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh yang wajar, yang dapat  diperoleh  atau  dilakukan  tanpa  biaya  berlebihan,  tanpa  menimbulkan  ketidaknyamanan  lain.  Sedangkan  tindakan  yang
6 Kartono M, Tehnologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
7 Hui, David; Nooruddin, Zohra; Didwaniya, et all;" Concepts and Definitions for Actively Dying, End of Life, Terminally Ill, Terminal Care, and Transition of Care, A Systematic Review". Journal of Pain and Symptom Management. Volume 47 (1); 2014: 77–89
8 Okorie, Ndukaku, How Impartialist is the Utilitarian Principle of Utility?, International Journal of Humanities and Social Science , Volume 10, Number. 10, October 2020
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, cetakan II, Jakarta, 2005, h.59-60.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
extraordinary adalah semua tindakan medis, bedah atau obat-obatan yang diperoleh atau dilakukan dengan biaya berlebih, susah payah  dan  ketidaknyamanan,  atau  yang  apabila  dilakukan  tidak  menawarkan  harapan  “perbaikan  keadaan”  yang  wajar. 11 Prinsip  Perawatan  Paliatif  masih  melanjutkan  perawatan  yang ordinary sebagai  bentuk  menjaga  kualitas  hidup  pasien, sedangkan  perawatan  yang extraordinary yang  dirasakan  tidak  bermanfaat  dapat  dihentikan  karena  bertentangan  dengan prinsip  Perawatan  Paliatif.  Penentuan  mana  yang  o rdinary atau extraordinary menjadi  sangat  penting  agar  para  dokter  dan perawat yakin bahwa tindakan profesionalnya tidak melanggar etika maupun hukum. Artinya pilihan penghentian tindakan yang bersifat extraordinary dengan tetap melakukan tindakan  yang ordinary , masih menunjukan  upaya perawatan pada masa akhir kehidupan pasien. Berbeda halnya jika penundaan atau penghentian tersebut dilakukan pada tindakan yang ordinary , maka bisa digolongkan sebagai tindakan pembunuhan.
Ditinjau dari delik adat masyarakat di Indonesia yang masih dipegang teguh, suatu perbuatan akan mengandung sanksi dari masyarakat karena tidak sesuai dengan kebiasaan norma  yang ada pada masyarakat dan dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Sanksi ini perlu diberikan sebagai upaya penyelesaan dengan tujuan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dalam hukum delik adat masyarakat masih memegang teguh sifat sifat nilai tradisional religious, yang tidak menyamaratakan, terbuka dan fleksibel. 12
Jika Penghentian Terapi Bantuan Hidup dipraktekkan di Indonesia dan dianggap sebagai suatu delik adat, berdasar pemikiran “tidak menyamaratakan”, maka seharusnya perlu dipikirkan siapa dan apa yang melatarbelakangi tindakan ini. Penghentian Terapi Bantuan Hidup dalam Perawatan Paliatif diputuskan melalui kajian dokter yang memiliki latar belakang keilmuan kesehatan lebih dibandingkan masyarakat umum. Begitu pula pertimbangan belas kasihan atas penderitaan pasien dan keluarganya, apalagi atas permintaan  yang  jelas  dari  yang  bersangkutan  atau  keluarganya.  Tindakan  tersebut  tidak  akan  menyebabkan  gangguan keseimbangan  mengingat  pasien  atau  keluarga  sebagai  pihak  “korban”  justru  menghendakinya.  Terlebih  pasien  memiliki  ciri khusus yaitu dalam kondisi terminal, sangat menderita dan menurut ilmu pengetahuan kedokteran penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Sangat tidak adil jika kita menyamakan kondisi tersebut dengan kondisi manusia normal.
Perilaku  manusia  merupakan  pengejawantahan dari fungsi jiwa,  yaitu  melalui proses berfikir dan berperasaan secara sadar. Proses  berpikir  dibawah  sadar  memegang  peran  penting  dalam  penjelmaan  perilaku.  Dari  segi  sikap  batin  dokter  yang melaksanakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup,  tidak ada seorang  dokter  yang  menginginkan  pasiennya tidak sembuh  dari penyakit yang diderita. Begitupun tidak ada seorang dokter yang berniat membunuh pasiennya untuk kepentingan dirinya. Pada tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup betul betul dipertimbangkan demi kepentingan pasien, sehingga tidak tepat kalau Tindakan ini dianggap suatu pembunuhan.
Motivasi  utama  dilakukannya  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  adalah  untuk  membebaskan  penderitaan  pasien  di  akhir masa kehidupannya, jelas sangat berbeda dengan pembunuhan. Tujuan yang beriorientasi pada kebaikan pasien justru sangat mulia.  Dengan  demikian,  tujuan  mulia  ini  sangat  tidak  pantas  jika  dipandang  sebagai  tindakan  kriminal  dengan  ancaman hukuman.  Dokter  tidak  seharusnya  dipersalahkan  jika  terjadi  kegagalan  dalam  mengobati  pasien  hingga  berhadapan  dengan kematian, selama segala upaya telah dilaksanakan sesuai prosedur. 13
Dalam Perawatan Paliatif tidak selamanya tindakan pengobatan menghasilkan hal yang diharapkan untuk mencapai kualitas hidup  yang  diinginkan.  Kondisi  pasien  yang  sudah  tidak  berespon  dengan  upaya  medis  maksimal  seringkali  di  pandang menghasilkan  kesiasiaan  yang  menambah  panjang  penderitaan  pasien.  Ibarat  labirin  yang  berputar  putar,  upaya  medis  hanya menghasilkan perpanjangan hidup semu semata yang tidak memperdulikan kualitas hidup pasien. 14 Jika hal ini tetap dipaksakan justru bertentangan dengan prinsip Perawatan Paliatif sendiri yaitu tidak bertujuan mempercepat atau menunda kematian. Pasien dengan kondisi terminal dengan upaya medis yang dinilai tidak bermanfaat dan sia sia pasti mempunyai kondisi klinis yang sangat beragam dan individual.

## B. Penghentian Terapi Bantuan Hidup di Kanada.
Etika  biomedis  di  Kanada  tidak  menganggap  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  ( Withdrawing  of  life  support )  sebagai penyebab  kematia,  tetapi  karena  proses  penyakit  yang  mendasarilah  yang  bertanggung  jawab  atas  kematian.  Terlebih  Kanada sejak  tahun  2016  Mahkamah  Agung  Kanada  telah  melegalkan Medical  Assistance  in  Dying (MAID)  yaitu  perbuatan menghilangkan nyawa atas permintaan sendiri yang dibantu dokter. Perbuatan ini sebelumnya termasuk dalam tindak pidana pasal 241 huruf (b) Canadian Criminal Code di Kanada, namun sejak diamandemen pada Juni 2016 maka   Parlemen Kanada resmi mengesahkan Undang Undang yang melegalkan eutanasia dalam bidang medis dengan berbagai persyaratan dan menunjuk pusat pusat layanan kesehatan yang memiliki kewenangan itu.
Menurut  Undang-Undang  tersebut  setiap  orang  bersalah  atas  pelanggaran  yang  dapat  didakwa  dan  dapat  dihukum  penjara untuk jangka  waktu tidak lebih dari 14 tahun yang, apakah bunuh diri terjadi atau tidak termasuk menasihati seseorang untuk bunuh diri, mendukung seseorang untuk bunuh diri, atau membantu seseorang mati karena bunuh diri. Pengecualian dalam bidang
11 O’Rourke K.A, Primer for Health Care Ethics. Essays for Pluralistic Society . Washington DC: Georgetown University Press; 2000.
12 Hadikusumo, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 233.
13 Richard A. Muller, Keith Phoenix , A Dilemma for the Legal and Medical Professions, Euthanasia and the  Defective Newborn , Aspen Publication, London, 1980, p. 335
14 Chunmei  Lyu,  Li  Zhang,  Who  Decides  in  Withdrawal  of  Treatment  in  a  Critical  Care  Setting?A  Case  Study  on  Ethical  Dilemma, International  Journal of Nursing Sciences, Volume 5, 2018, p. 310-314

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
medis  saat  pasien  sekarat,  tidak  ada  praktisi  medis  atau  perawat  yang  melakukan  pelanggaran  jika  mereka  tidak  memberikan bantuan medis kepada seseorang dalam keadaan sekarat.
Saat  pelaksanaan  Penghentian Terapi  Bantuan  Hidup,  tim  medis  di  Kanada  dapat  menggunakan  opioid  dan  obat  penenang dosis tinggi untuk meredakan penderitaan. Meskipun opioid dan tobat penenang tidak secara rutin mempercepat kematian saat dititrasi untuk mencapai kenyamanan, ada kemungkinan bahwa obat-obatan ini secara tidak sengaja dapat mempercepat kematian pasien. The Doctrine of  Double  Effect menyatakan  bahwa  obat  tersebut  sebagai  obat  “penghibur”  untuk  menenangkan pasien meskipun sejatinya juga berpotensi mempercepat kematian. Upaya ini membawa dampak kematian namun boleh dilakukan karena tidak dimaksudkan untuk mempercepat proses kematian, tetapi lebih berfokus pada memaksimalkan kenyamanan pasien Di Kanada pihak pasien dapat saja tidak ingin mengetahui atau terlibat dalam keputusan tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup.  Meskipun  tim  Dokter  ingin  menyampaikan  agar  pasien  dilibatkan  dalam  keputusan  pengobatan  mereka sendiri,  tetapi pada  akhirnya  mereka  harus  menghormati  keputusan  pasien  untuk  tidak  terlibat.  Seorang  dokter  yang  mengesampingkan preferensi ini dianggap tidak menghormati otonomi pasien. Dokter diberikan legalitas secara hukum untuk dapat menentukan hal ini. Dokter dapat berbicara dengan pasien dengan tujuan pasien mengetahui semua tentang kondisi mereka dan pilihan pengobatan. Namun  pasien  dapat  memilih  untuk  bersikap  tidak  ingin  tahu  dan  membuat  keputusan  sepenuhnya  kepada  keluarga  mereka. Otonomi pasien diberikan tempat sedemikian luas untuk menentukan apa yang terbaik bagi pasien. Tersedia Layanan Kesehatan Spiritual  sebagai  sumber  daya  untuk  mengeksplorasi,  menilai  dan  memberikan  bantuan  bagi  pasien  dan  keluarga.  Institusi Kesehatan  Wilayah  secara  periodik  menetapkan  proses  pelaporan  di  antara  pusat  kesehatan  yang  secara  teratur  meninjau masalah  ini  dari  waktu  ke  waktu  dan  retrospektif.  Khusus  untuk  pasien  stabil,  bila  tidak  ada  tekanan  waktu  yang  signifikan, perselisihan harus ditangani dengan pendapat dokter tambahan. Ini meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap standar praktik kedokteran. Ini juga menghilangkan persepsi pengambilan keputusan sepihak.
Tim dokter juga harus terbiasa dengan proses resolusi konflik antara mereka. Penting untuk menyadari perbedaan pendapat dan tetap perpedoman pada kebijakan Undang Undang Negara Bagian dan Peraturan Provinsi yang terkait dengan Penghentian Terapi Bantuan Hidup. 15 Keputusan mengenai Terapi Bantuan Hidup harus ditinjau jika ada perubahan signifikan atau tak terduga pada  kondisi  pasien  yang  mungkin  mengubah  prognosis  yang  disebutkan  sebelumnya  yang  menjadi  dasar  rencana  perawatan sebelumnya.
Penghentian Terapi Bantuan Hidup atas permintaan dari pasien yang kompeten merupakan hak individu pasien. Di Kanada pasien secara penuh berhak untuk mengabaikan atau meminta penarikan semua bentuk intervensi medis, termasuk Terapi Bantuan Hidup.  Keputusan  harus  diinformasikan  dan  sukarela,  dan  tanpa  paksaan,  dan  sebaiknya  dibuat  ketika  kompetensi  dan kemampuan pasien untuk berkomunikasi tidak terganggu. Ketika anggota keluarga mengungkapkan keinginan pandangan yang berlawanan  dengan  yang  diungkapkan  oleh  pasien  yang  kompeten,  pandangan  ini  harus  dicatat  dan  didiskusikan,  tetapi  tetap mengutamakan dan tidak mengesampingkan pilihan yang diungkapkan oleh pasien. Jika pasien yang kompeten berubah pikiran tentang  keinginan  yang  diungkapkan,  keinginan  terbaru  yang  diungkapkan  dianggap  berlaku  dalam  konteks  perawatan  yang ditawarkan, sekalipun bertentangan dengan keputusan sebelumnya.
Keputusan  Penghentian  Terapi  Bantuan  diambil  melalui  proses  diskusi  dan  komunikasi  pendahuluan  bagi  pasien  untuk menetapkan tujuan, nilai, dan preferensi perawatan mereka. Ini melibatkan tim medis dan sering kali didokumentasikan secara tertulis.  Dokumentasi  ini  dapat  berupa  Arahan  ( Directive ),  Surat  Wasiat  ( Living  Wills )  atau  Rencana  Perawatan  ( Care  Plan ). Arahan ( Directive ) adalah dokumen yang dibuat oleh individu yang kompeten  mengenai keputusan perawatan kesehatan yang akan dibuat jika individu tersebut menjadi tidak kompeten untuk membuat keputusan tersebut. Tujuan dari Directive adalah untuk menjaga otonomi pasien bahkan ketika dia kehilangan kapasitas pengambilan keputusan. Ini ditujukan kepada keluarga pasien dan tim perawatan kesehatan. Salinan arahan ini dibuat pasien ketika dia dirawat di fasilitas perawatan kesehatan. Ini juga d apat menentukan nilai atau instruksi pasien yang harus digunakan untuk memandu keputusan perawatan kesehatantentang apa yang ingin atau tidak ingin diterima pasien. Arahan tidak dapat memaksa tim perawatan kesehatan untuk memberikan perawatan yang berada di luar Standar Perawatan.
Jika  tidak  ada  Arahan (Directive) tertulis,  pasien  yang  kompeten  dan  berpengetahuan  dapat  menyampaikan  keinginan  dan preferensi mereka secara lisan, dan arahan verbal ini harus memandu perawatan dengan cara yang sama seperti instruksi tertulis. Namun,  percakapan  ini  harus  didokumentasikan  sesuai  dengan  kebijakan  kelembagaan  sehingga  dapat  menginformasikan pertemuan  perawatan  kesehatan  di  berikjutnya.  Secara  umum,  pernyataan  yang  dibuat  oleh  pasien  yang  dalam  kondisi  tidak berdaya  (dalam  kaitannya  dengan  penyakit  atau  pengobatan  akut,  dan  karena  itu  kemungkinan  besar  dapat  diubah)  tidak menggantikan pernyataan pasien sendiri sebelumnya ketika mereka kompeten. Namun, bila terjadi ketidaksesuaian, dokter harus mempertimbangkan konteks klinis dan anggapan kepentingan terbaik pasien. Jika tidak ada arahan yang jelas dan relevan, Dokter harus menerapkan standar “kepentingan terbaik”. Standar ini mencakup pertimbangan kesejahteraan pasien secara keseluruhan, nilai dan keyakinan umum mereka, serta potensi beban dan manfaat dari pilihan pengobatan

## C. Analisis Komparatif Penghentian Terapi Bantuan Hidup di Indonesia dengan Kanada.
Di  Indonesia Tindakan Penghentian  Terapi Bantuan  Hidup  dalam  bidang  medis  diatur  dalam peraturan  setingkat  Peraturan Menteri Kesehatan, sedangkan di Kanada sudah diatur pada peraturan setingkat Undang Undang dalam Canadian Criminal Code . Disebutkan dalam Undang Undang ini pasien yang boleh mengakhiri hidup adalah mereka yang mengalami penderitaan panjang
15 Schedule D, Withholding and Withdrawing Life Sustaining Treatment , Standards of Practice of Medicine, CPSM By Law, 2008.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dan tidak dapat ditolerir. Secara garis besar batasan Penghentian Terapi Bantuan Hidup di Indonesia memiliki kemiripan dengan Kanada yaitu suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja menahan atau tidak memberikan terapi bantuan hidup lebih lanjut terhadap pasien dengan pertimbangan upaya medis tersebut sia sia. Di Indonesia tidak semua tindakan perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap memberikan perawatan dasar dengan maksud untuk membantu pasien dalam fase hidupnya yang terakhir. Hal ini yang membedakan dengan Kanada yang memang secara hukum begara ini melegalkan uetanasia di bidang medis.
Pada Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  di  Indonesia,  dokter tidak  memberikan  tindakan  secara  aktif  dalam  mempercepat proses kematian pasien. Apabila seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal, yang menurut pendapat dokter tidak mungkin lagi disembuhkan, maka dokter selalu memberikan informasi dan edukasi kepada pihak keluarga terkait upaya maksimal yang sudah dilakukan, harapan kesembuhan terkait upaya tersebut, dan rencana perawatan medis berikutnya. Melanjutkan upaya medis  tersebut  dirasakan  tidak  bermanfaat  dan  sia sia  karena  tidak  mendapatkan  hasil seperti  yang  diharapkan sesuai  dengan bidang keilmuan kedokteran. Tindakan penghentian seperti ini termasuk kepada Penghentian Terapi Bantuan Hidup.
Tujuan yang utama dari Penghentian Terapi Bantuan Hidup adalah menghentikan penderitaan pasien dan menghentikan upaya medis yang dirasa sia-sia, sedangkan tujuan perawatan paliatif juga memberikan kenyamanan pasien dalam menghadapi kematian. Jadi sebetulnya tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup sedikit banyak dapat menjadi bagian dan dapat digolongkan kedalam Perawatan Paliatif. Justru dengan meneruskan upaya extraordinary yang dirasakan sia sia akan bertolak belakang dengan konsep Perawatan  Paliatif  yaitu  tidak  bertujuan  mempercepat  atau  menunda  kematian  pasien.  Dengan  tindakan  menghentikan ( withdrawing) terapi  bantuan  hidup  yang  bersifat extraordinary maka  tubuh  akan  menentukan  sendiri  waktu  kematian  yang dianggap wajar dan dipandang kematian merupakan proses akhir kehidupan yang alamiah.
Memang dalam pembicaraan Perawatan Paliatif sangat ditekankan masalah kualitas hidup dari pasien. Pada stadium terminal, pasien dengan penyakit kronis tidak hanya mengalami berbagai masalah fisik seperti nyeri, patensi jalan napas, sirkulasi tubuh dan kegagalan multi organ yang kompleks, tetapi juga mengalami gangguan psikososial dan spiritual yang mempengaruhi kualitas hidup pasien dan keluarganya. Maka kebutuhan pasien pada stadium terminal suatu penyakit adalah mengurangi, menghentikan atau  setidaknya  tidak  memperpanjang  penderitaan  pasien  diakhir  masa  kehidupannya,  disamping  juga  dukungan  terhadap kebutuhan psikologis, sosial dan spiritual yang dilakukan dengan pendekatan interdisiplin yang dikenal sebagai perawatan paliatif.
Meskipun  ada  beberapa  pandangan  melalui  berbagai  artikel  tentang  isu  ini  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  tempat  bagi Penghentian Terapi Bantuan Hidup dalam Perawatan Paliatif, namun penulis berpendapat bahwa sejatinya tetap ada tempat bagi tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup dalam Perawatan Paliatif sebagai upaya terakhir menyiapkan pasien  menghadapi kematian sebagai proses yang wajar dalam kehidupan. Yang menjadi masalah berikutnya adalah terapi bantuan hidup yang mana yang dapat dihentikan dan mana yang tidak. Penghentian Terapi Bantuan Hidup menjadi pilihan terakhir dalam fase Perawatan Paliatif  ketika  pasien sudah  tidak  mempunyai  harapan sembuh  dan  seluruh  tindakan  medis  dirasa  sia sia,  karena  melanjutkan usaha yang sia sia ini justru akan menambah panjang penderitaan pasien dan meninggalkan beban masalah yang kompleks pada keluarga  pasien.  Tindakan  menghentikan  terapi  bantuan  hidup  ini  sebagai  bentuk  menghormati  martabat  pasien  dengan  tidak memperpanjang usaha yang sia sia menghadapi kondisi penyakit yang sudah tidak ada harapan membaik apalagi sembuh.
Pertimbangan utama rasa belas kasihan merupakan keyakinan moral bahwa tidak manusiawi memaksakan kehidupan dengan segala cara ketika seorang pasien dihadapkan dengan situasi penderitaan dan kesusahan yang timbul dari penyakit yang tidak dapat  disembuhkan.  Menghentikan  bantuan  hidup  yang  dirasa  sia  sia  dipandang  lebih  baik,  lebih  bermanfaat  dan  lebih menghormati  martabat  pasien  untuk  menjalani  akhir  kehidupan  daripada  memaksakan  kehidupan  yang  kualitasnya  pun  tidak layak.
Dalam paham utilitarian menurut Bentham satu prinsip moral yang utama, yakni “prinsip utilitas”. Prinsip utilitas diartikan sebagai pilihan yang dapat menghasilkan keuntungan, kemanfaatan, kenikmatan dan kebahagiaan bagi semua atau sebagian besar pihak  dan  mencegah  terjadinya  kerusakan,  kesakitan,  kejahatan  atau  ketidakbahagiaan.  Sepaham  dengan  itu,  Stuart  Mill berpendapat bahwa aturan pertama moralitas adalah bertindak sedemikian rupa untuk menghasilkan kesejahteraan terbesar, sejauh hal  itu  dimungkinkan.  Oleh  karena  itu,  dalam  memutuskan  apa  yang  harus  dilakukan  setiap  orang  harus  mempertimbangkan pilihan  perilaku  manakah  yang akan  menghasilkan kebahagiaan  terbesar untuk semua orang. Moralitas  utilitarian  mempunyai gagasan bahwa penganutnya harus memperhatikan kesejahteraan setiap orang secara merata. Seperti yang ungkapkan Mill bahwa kita harus bersikap semaksimal mungkin tidak berpihak, sebagai pengamat yang tanpa pamrih dan baik hati. 16 Artinya  pilihan yang berorientasi pada manfaat bagi banyak pihak tersebut tetap bersandar pada keilmuan dan profesionalisme.
Pertimbangan-pertimbangan  yang  ditekankan  oleh  paham  utilitarianisme  adalah  kesejahteraan  atau  kebahagiaan  sebanyak mungkin orang. Prinsip ini mendorong kita dalam menentukan pilihan tindakan yang mempunyai konsekuensi terbaik bagi setiap orang dalam menghadapi pilihan diantara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial. Jika kita telaah, dasar pilihan tindakan. Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  pada  pasien  terminal  ini  bersifat  teleologis  atau  konsekuensialis,  yaitu  memandang  suatu tindakan itu baik apabila hasil atau konsekuensi dari tindakan itu menghasilkan keuntungan atau kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Menghentikan  upaya terapi bantuan hidup pada pasien kondisi terminal seolah menjawab ketidakpastian sampai kapan keberlangsungan  tubuh  pasien  menjalani  akhir  kehidupannya.  Secara  umum  utilitarianisme  membawa  suatu  prinsip  etis  yang lebih  rasional,  mengedepankan  aspek  sosial  (kebaikan  sebanyak  mungkin  orang),  dan  menekankan  aspek  universalitasnya.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Utilitarianisme  merupakan  suatu  prinsip  etis  yang  bermutu  tinggi  karena  merupakan  kesimpulan  dari  kewajiban  kita  untuk bertanggungjawab terhadap sesama yaitu terhadap siapa saja kita hendaknya selalu mengambil sikap baik. 17
Oleh sebab itu utilitarisme mengkaitkan moralitas suatu tindakan dengan jumlah akibat baik yang melebihi akibat buruknya, maka pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana nilai suatu akibat itu dapat ditentukan. Pertanyaan ini harus dapat dijawab kalau kaidah utilitarianisme mau dipakai. Kalau kita mau memakai kelebihan akibat baik terhadap akibat buruk sebagai tolok  ukur  moral,  maka  kita  harus  paham  arti  “lebih  besar”  dalam  hubungan  dengan  nilai. Menghitung  akibat-akibat  tersebut dengan  perbandingan  kuantitas  sudah  tentu  kita  akan  menghadapi  kesulitan.  Manfaat  ada  bermacam-macam  dan  sulit dibandingkan. Kesulitan menjadi lebih besar lagi kalau masih harus membandingkan besar-kecilnya akibat baik dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Mengambil keputusan tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup tentu memunculkan peredebatan dalam mengkomparasi nilai hak asasi untuk hidup, kemanusiaan, dan pertimbangan psikososial ekonomi keluarga pasien, mana yang lebih dikedepankan.
Kelemahan  yang  biasa  dikemukakan  terhadap  teori  utilitarisme  adalah  bahwa  kaidah  dasar  yang  dikemukakan  oleh  teori tersebut dapat dipandang bertentangan atau kontradiksi dengan prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah adanya sebagian pihak  meskipun  kecil  yang  mungkin  dikalahkan  kepentingannya.  Mungkin  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  dalam  dunia kesehatan  dianggap  melanggar  hak  asasi  pasien  dan  melawan  Tuhan,  namun  bagaimana  bisa  menghormati  hak  asasi  pasien sedangkan intervensi medis yang diberikan justru akan menambah panjang penderitaan bagi pasien tanpa membawa manfaat apa apa  secara  keilmuan.  Tindakan  penundaan  atau  penghentian  itu  dilakukan  pada  tindakan  yang  bersifat  penyembuhan  ( cure ) dan  bukan  pada  perawatan  ( care ).  Oleh  karena  itu  oksigen,  nutrisi  enteral  dan  cairan  tetap  diberikan  sebagai  penghormatan martabat pasien yang masih dijunjung tinggi.
Keputusan  untuk  menghentikan  suatu  peralatan  atau  tindakan  memperpanjang  hidup  pada  pasien  memang  akan  selalu menimbulkan  perdebatan.  Berbagai  pertimbangan  harus  dikaji,  apakah  tindakan  tersebut  sebagai  perawatan  ( care) ataukah penyembuhan  ( cure ).  Apabila  merupakan  bagian  dari  penyembuhan  ( cure )  dan  dianggap  sebagai  tindakan  medis  yang  tidak memberikan manfaat atau sia-sia maka dapat dihentikan, tetapi apabila dianggap sebagai bagian dari perawatan ( care) maka oleh alasan  apapun  tidak  bisa  dibenarkan  bila  dihentikan  karena  tidak  melaksanakan  upaya  menjaga kebutuhan  hidup  dasar  dalam rangka menghormati martabat pasien.
Norma hukum di Kanada sebagai negara  yang melegalkan eutanasia, mengijinkan Penghentian Terapi Bantuan Hidup baik itu yang bersifat pengobatan ( care) maupun perawatan ( care ) bahkan dimungkinkan memberikan obat penenang dan anti nyeri dosis tinggi yang berefek kematian pada masa akhir kehidupan pasien. Berbeda dengan norma hukum di Indoensia yang belum mengatur masalah euthanasia secara khusus, Tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup diatur dengan membatasi penghentian terapi yang bersifat extraordinary namun tetap memberikan terapi yang bersifat ordinary .

## D. Pertanggungjawaban Hukum Pidana bagi Dokter Sebagai Pelaku Penghentian Terapi Bantuan Hidup.
Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh suatu akibat yang diatur oleh hukum. Sementara akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan hukum. 18 Perihal tentang hilangnya nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) diatur dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 340, Pasal 344 sampai dengan Pasal 345, Bab XX Pasal 359 dan Pasal 361 yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa.  Berikut  ini  adalah  uraian  tentang  pengaturan  hilangnya  nyawa  orang  lain  yang  terdapat  dalam  masing  masing  pasal tersebut:
a. Pasal 338 KUHPidana
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
b. Pasal 339 KUHPidana
“Pembunuhan  yang  diikuti, disertai atau  didahului oleh suatu perbuatan  pidana,  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk suatu  persiapan  atau  mempermudah  pelaksanaannya,  atau  untuk  melepaskan  diri  sendiri  maupun  peserta  lainnya  dari pidana  dlam  hal  tertangkap  tangan,  ataupun  untuk  memastikan  penguasaan  barang  yang  diperolehnya  secara  melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
c. Pasal 340 KUHPidana
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
d. Pasal 344 KUHPidana
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
e. Pasal 345 KUHPidana
“Barangsiapa  sengaja  mendorong  orang  lain  untuk  bunuh  diri,  menolongnya  dalam  perbuatan  itu  atau  memberi  saran
17 Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar , Kanisius, Yogyakarta, 1987, h. 126.
18 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan I, Bumi Aksara, Surabaya, 2019, h.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kepadanya  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  kalau  orang  itu  jadi  bunuh diri.”
f. Pasal 359 KUHPidana
“Barangsiapa  karena  kesalahannya(kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati,  diancam dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”
g. Pasal 361 KUHPidana
“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dengan menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambahkan  dengan  sepertiga  dan  yang  bersalah  dapat  dicabut  haknya  untuk  menjalankan  pencarian  dalam  mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.
Jika mengacu pada pasal pasal diatas Penghentian Terapi Bantuan Hidup ( Withdrawing of life support ) memang mempunyai konsekuensi medis kemungkinan pasien meninggal. Namun apakah tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup tersebut dapat tergolong kedalam tindakan kejahatan terhadap nyawa? Kita perlu merinci unsur unsur tindakan kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

## 1. Unsur subyektifitas dengan sengaja
Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja ( opzet/dolus )  yang  dimaksud  dalam  Pasal  338  KUHPidana  adalah  perbuatan  sengaja  yang  telah  terbentuk  tanpa direncanakan  terlebih  dahulu,  sedangkan  yang  dimaksud  sengaja  dalam  Pasal  340  KUHP  adalah  suatu  perbuatan  yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Secara umum terdapat tiga bentuk sengaja, yakni:
a) sengaja sebagai niat,
b) sengaja insaf akan kepastian, dan
c) sengaja insaf akan kemungkinan
Unsur  sengaja  sebagai  niat,  yaitu  hilangnya  nyawa seseorang  harus  dikehendaki.  Kondisi  hilangnya  nyawa  harus  menjadi tujuan.  Suatu  perbuatan  dilakukan  dengan  maksud  atau  tujuan  atau  niat  untuk  menghilangkan  jiwa  seseorang  secara terencana. Hilangnya nyawa seseorang tanpa disertai dengan sengaja atau tanpa maksud niat utama sebelumnya, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. 19
Sebagian  besar  tindak  pidana  mempunyai  unsur  kesengajaan  atau opzet ,  bukan culpa .  Hal  ini  dikarenakan,  yang  pantas mendapat  hukuman  pidana  itu  adalah  orang  yang  melakukan  sesuatu  dengan  sengaja.  Dalam  kesengajaan  yang  bersifat tujuan,  dapat  dikatakan  bahwa  si  pelaku  benar-benar  menghendaki  mencapai akibat  yang  menjadi  pokok  alasan  diadakan ancaman pidana
Menurut  Prodjodikoro  Pengertian  sengaja insaf akan  kepastian,  sebagai  berikut:  “Kesengajaan semacam ini  ada  apabila si pelaku,  dengan  perbuatannya  itu  bertujuan  untuk  mencapai  akibat  yang  akan  menjadi  dasar  dari  tindak  pidana,  kecuali  ia tahu  benar,  bahwa  akibat  itu  mengikuti  perbuatan  itu”. 20 Kesengajaan  semacam  ini  ada  apabila  si  pelaku  dengan perbuatannya  tidak  bertujuan  untuk  mencapai  akibat  yang  menjadi  dasar,  tapi  ia  tahu  benar  bahwa  akibat  itu  pasti  akan mengikuti perbuatan itu
Selanjutnya  Lamintang  mengemukakan  sengaja  insaf  akan  kemungkinan,  adalah  pelaku  yang  bersangkutan  pada  waktu melakukan perbuatan menyadari adanya kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Pelaku menyadari  kemungkinan  akan  timbul  suatu  akibat  lain  dari  pada  akibat  yang  memang  ia  kehendaki. 21 kesengajaan  ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang  tidak  dikehendaki  dan  hanya  mungkin  akan  terjadi  itu,  akan  dipikul  pertanggungjawabannya  oleh  si  pelaku  jika akibatnya tetap terjadi.

## 2. Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa.
Unsur perbuatan menghilangkan nyawa ini juga diliputi oleh kehendak, artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, melakukan  tindakan  menghilangkan  nyawa  tersebut,  dan  ia  pun  harus  mengetahui,  bahwa  tindakannya  itu  bertujuan menghilangkan  nyawa  orang  lain.  Dalam  perbuatan  menghilangkan  nyawa  orang  lain  terdapat  unsur  unsur  tindak  pidana pembunuhan sebagai berikut:
a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan;
b. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin;
c. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh);
Dalam  konteks  perbuatan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  jika  dianalisa  dalam  unsur  unsur  kejahatan  terhadap  nyawa maka unsur obyektifitas yang memuat tujuan dari perbuatan tersebut sangatlah berbeda. Tujuan utama dari Penghentian Terapi
19 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana , Cetakan I, Sinar Grafika, Makassar, 2007, h. 262.
20 Wiryono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia , Edisi 6, Refika Aditama 2014, h.63.
21 Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia , Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.18.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Bantuan Hidup adalah menghentikan terapi yang dianggap tidak berguna  atau sia sia pada pasien dengan penyakit yang tidak dapat  disembuhkan,  bukan  bertujuan  untuk  menghilangkan  nyawa.  Terlebih  tindakan  penghentian  diatur  dengan  jelas  dalam Permenkes  Penentuan  Kematian  dan  Pemanfaatan  Organ  Donor  yaitu  hanya  pada  tindakan extraordinary yang  bersifat penyembuhan ( cure ). Sedangkan tindakan yang bersifat perawatan ( care ) tetap diberikan kepada pasien dan membiarkan proses akhir kehidupan berjalan alamiah. Sangat berbeda tujuannya dengan pembunuhan.
Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus ( physical element ) dan unsur mens rea ( mental element ). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus , sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan  itu  disebut mens  rea . Jadi actus  reus adalah  merupakan  elemen  luar  ( external element ),  sedangkan mens  rea adalah unsur kesalahan (fault element ). 22 Kesalahan dari suatu perbuatan dalam hukum Pidana dapat dinilai dari 3 unsur yaitu: 1. Keadaan jiwa pelaku
Mengacu  pada  BAB  III  Pasal  44  ayat  (1)  KUHPidana  tentang  Hal  Hal  Yang  Menghapuskan,  Mengurangi  atau Memberatkan Pidana. Keadaan cacat jiwa dalam pertumbuhannya, terganggu karena penyakit (bisu, tuli, buta sejak lahir) tidak dapat dipidana.
2. Ada kesengajaan ( dolus) atau kelalaian ( culpa ).
 Kesengajaan  mempunyai batasan  sebagai  kehendak  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dilarang,  atau  tidak  melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang.
 Sedangkan  kelalaian  mempunyai  batasan  sebagai  tidak  berbuat  hati-hati  sehingga  perbuatannya  menimbulkan  akibat yang  seharusnya  dapat  diduga.  Ukuran  hati  hati  merujuk  pada  bagaimana  masyarakat  bertindak  semestinya  seperti standart profesi, SPO atau praktik sejawat lainnya yang sesuai.
3. Tidak alasan pembenar atau pemaaf.
 Alasan pembenar merujuk pada pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, melaksanakan undang undang (pasal 50 KUHPidana) dan menjalankan perintah jabatan sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHPidana.
 Alasan pemaaf diantaranya pembelaan terpaksa melampaui batas sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHPidana dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang tidak berwenang tetapi seakan akan berwenang sesuai Pasal 51 ayat (2) KUHPidana.
Permenkes  Penentuan  Kematian  dan  Pemanfaatan  Organ  Donor  telah  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Dokter  sebagai pelaku  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup.  Permenkes  ini  memberikan  acuan  apakah  terpenuhi  unsur  kesalahan  bagi  Dokter yang  merujuk  pada  standart  prosedur  operasional.  Selama  tindakan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  memenuhi  standart (syarat kapan dan bagaimana) maka unsur kelalaian tidak terpenuhi.
Dengan demikian tindakan dokter sebagai pelaku Penghentian Terapi Bantuan Hidup di Indonesia tidak dapat di golongkan sebagai kejahatan pidana terhadap nyawa. Secara perbuatan lahiriah memang tindakan tersebut dapat berakibat hilangnya nyawa seseorang.  Namun  sikap  batin  ( mens  rea )  dalam  tindakan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  sangat  berbeda  jauh  dengan pembunuhan. Penghentian Terapi Bantuan Hidup dilakukan dengan merujuk pada kepentingan dan kebaikan pasien serta keluarga berlandaskan keilmuan medis. Sedangkan kejahatan merampas nyawa mempunyai kepentingan tujuan pada pribadi pelaku bukan pada  korban.Terlebih  tindakan  ini  telah  mendapatkan  payung  hukum  dengan  diterbitkannya  Permenkes  tentang  Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Dalam Permenkes tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor tersebut diatur  secara  rinci  jenis  bantuan  hidup  mana  yang  boleh  dihentikan  dan  mana  yang  tidak  boleh  dihentikan,  sehingga  menjadi pembeda dengan kejahatan merampas nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHPidana.
Ajaran pertanggungjawaban pidana pengganti ( doctrine of vicarious liability ), prinsip pendelegasian ( the delegation principle ) dan prinsip perbuatan buruh adalah perbuatan  majikan ( the servent’s act is the master’s act in law ) merupakan prinsip prinsip pembenar  bahwa  korporasi  dalam  hal  ini  Rumah  Sakit  ikut  bertanggungjawab  terhadap  perbutan  hukum  dokter. 23 Begitupun dalam  Teori  pertanggungjawaban  pejabat  ( fautes  de  services )  menurut Kranenburg  dan  Vegtig ,  menyatakan  bahwa  kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan juga kepada jabatan. Sehingga mengenai tanggung jawab hukum dokter dalam Penghentian Tindakan Medis juga menyangkut tanggung  jawab  dari  pihak  rumah  sakit.  Selayaknya  dokter  dan  Rumah  Sakit  ikut  mengkaji  dan  menyiapkan  regulasi  terkait tanggung jawab hukum terhadap tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup.

## E. Pertanggungjawaban Hukum Perdata bagi Dokter Sebagai Pelaku Penghentian Terapi Bantuan Hidup.
Perbuatan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya dua unsur yaitu kehendak akan sesuatu dan pernyataannya. Subyek hukum harus memenuhi dua unsur tersebut agar muncul perbuatan hukum. Dalam Penghentian Terapi Bantuan Hidup, hendaklah dipahami benar mulai dari subyek hukum, perbuatan hukum dan akibat hukumnya sehingga tidak menimbulkan kerugian secara hukum bagi dokter sebagai pelaku tindakan tersebut. Dokter harus memahami aturan-aturan mana yang diperbolehkan secara hukum dan mana yang tidak oleh.
22 Zainal Abidin Farid, Op. Cit , 35.
23 Andriano, Mereview Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, h. 33.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Dalam  menjalankan  profesinya,  dokter  senantiasa  mengutamakan  keselamatan  pasien  ( agrotisalus  lex  suprema )  sehingga tanggung  jawab  dokter  selalu  berorientasi  pada  apa  yang  terbaik  untuk  pasien  ditinjau  dari  keilmuan  kedokteran. 24 Batasan- batasan yang harus diperhatikan dan ditaati oleh seorang dokter dalam memahami tanggung jawabnya saat pelayanan medis atau praktik  kedokteran  merujuk  pada  Kode  Etik  Kedokteran  (KODEKI)  sebagai  kesepakatan  bersama  oleh  ikatan  profesinya  dan aturan hukum negara yang berbentuk Undang-Undang. Peraturan perundangundangan yang jamak menjadi pedoman dan acuan seorang dokter dalam menjalankan profesinya adalah Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Ditinjau dari Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 58 ayat (1) menyebutkan; “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga Kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang diterimanya.” Begitu juga termuat dalam Undang Undang Nomor 36 tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan  Pasal  77  yang  berbunyi;  “Setiap  penerima  pelayanan  Kesehatan  yang  dirugikan  akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kesalahan yang dimaksud dalam Hukum Perdata mempunyai dua bentuk yaitu:
1.   Wanprestasi.
Sederhananya, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji, atau tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keadaan wanprestasi terjadi jika salah satu tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana  mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. 25 Dalam Pasal 1243
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) keadaan wanprestasi diatur; “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan, bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai, tetap  lalai  untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ”. Bentuk bentuk wanprestasi bisa berupa:
 Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
 Melaksanakan tapi tidak sesuai seperti yang dijanjikan
 Melaksanakan tetapi terlambat
 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Dalam Pasal 1244 KUHPerdata diatur; ”Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”
2.   Perbuatan Melawan Hukum ( onrechmatige daad ) Mengacu pada Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek yang berbunyi; “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajib kan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut: a. ada perbuatan melawan hukum;
b. ada kesalahan
c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
d. ada kerugian.
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar melawan hukum. Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut;
 Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 Melanggar hak subjektif orang lain , artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin  oleh  hukum  (termasuk  pada  hak  yang  bersifat  pribadi,  kebebasan,  hak  kebendaan,  kehormatan,  nama  baik ataupun hak perorangan lainnya).
 Bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku , artinya  kewajiban  hukum  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 Bertentangan dengan kesusilaan , yaitu kaidah moral (Pasal 1335, Pasal 1337 KUHPerdata)
 Bertentangan  dengan  sikap  kehati-hatian  yang  sepatutnya  dalam  masyarakat . Kriteria  ini  bersumber  pada  hukum tak  tertulis  (bersifat  relatif).  Yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  bertentangan  dengan  sikap  yang  baik  atau  kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
24 Syafrudin,  Arif  Rohman,  Model  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Pasien  terhadap  Pelaksanaan  Informed  Consent  di  Indonesia, Jurnal  Mimbar  Hukum , Volume 31 Nomor 2, Juni 2019, h, 226.
25 Abdul Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus , Kencana Press, Jakarta, 2004, h. 15.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Kesalahan dalam Perdata bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan  maksudnya ada kesadaran  yang oleh orang  normal  pasti  tahu  konsekuensi  dari  perbuatannya  itu  akan  merugikan  orang  lain.  Sedang,  kealpaan  berarti  ada perbuatan  mengabaikan  sesuatu  yang  mestinya  dilakukan,  atau  tidak  berhati-hati  atau  teliti  sehingga  menimbulkan  kerugian bagi orang lain. 26 Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa ( overmacht ) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).
Unsur berikutnya hubungan kausalitas yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat kerugian yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika  pelaku  tidak  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tersebut.  Kerugian  di  sini  dibagi  jadi  2  (dua)  yaitu  materiil  dan imateriil.  Kerugian  materiil  adalah  kerugian  yang  nyata  nyata  diderita  oleh  pemohon.  Sedangkan  kerugian  imateriil  adalah kerugian yang muncul atas manfaat yang kemungkinan diterima oleh pemohon di kemudian hari.
Tuntutan Perbuatan Melanggar Hukum ada dalam beberapa bentuk diantaranya;
1.   Memberikan ganti rugi (materiil dan immaterial).
2.   Melakukan suatu perbuatan.
3.   Tidak melakukan suatu perbuatan.
Kriteria  Melanggar  Hukum  harus  memenuhi  pelanggaran  terhadap  hak  orang  lain,  pelanggaran  terhadap  kewajiban  hukum pelaku,  melanggar  kepatutan  dan  kesusilaan  dan  melanggar  tingkah  laku  sebagai  warga  negara  yang  baik.  Poin  terakhir, tingkah laku yang baik bagi dokter diukur dari Standart profesi, standar prosedur operasional, Kode Etik Profesi atau kebiasaan tingkah laku sejawat profesi.
Dari  uraian  diatas,  pembahasan  Persetujuan  Tindakan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi  pertanggungjawaban  perdata dokter  dalam  tindakan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup.  Persetujuan  Tindakan  menjadi  bukti  bentuk  kesepakatan  dalam perjanjian  sebagai  acuan  memenuhi  unsur  wanprestasi  atau  tidak.  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  wajib  mendapatkan persetujuan pasien dan atau keluarga pasien dengan pertimbangan menurut keilmuan kedokteran dan secara akal sehat sudah tidak harapan lagi bagi pasien untuk sembuh, yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit yang pasien tersebut  mendekati tahap akhir kehidupan. Berdasarkan isi Pasal 45 Undang Undang Praktek Kedokteran, pasal 5, pasal 6, pasal 14, pasal 16 dan pasal 17
Peraturan  Menteri  Kesehatan  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  diatas,  maka  wajib  hukumnya  persetujuan  pasien atau  keluarga  dilakukan  secara  tertulis  sebelum  dilakukan  tindakan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup.  Persetujuan  tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan. Persetujuan pasien atau keluarga tidak serta merta menghapus tanggung gugat hukum dokter apabila ditemukan unsur kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian  pasien. Oleh  karena  itu,  dokter  haruslah  mengetahui  sedetail  mungkin  syarat  apa  dan  bagaimana  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup dapat dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.
Ada  atau  tidaknya  Perbuatan  Melanggar  Hukum  dalam  Tindakan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  oleh  dokter,  sangat tergantung  terpenuhi  atau  tidaknya  unsur  unsur  Perbuatan  Melanggar  Hukum.  Karena  itu  kejelasan  regulasi  tentang  tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup menjadi sangat penting sebagai tolak ukur ada tidaknya penyimpangan. Dalam Pasal 14 Angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor disebutkan; “Kebijakan mengenai kriteria  keadaan  pasienyang terminal  state dan  Tindakan  kedokteran  yang  sudah  sia  sia  ( futile) ditetapkan  oleh  Direktur  atau Kepala  Rumah  Sakit.”  Artinya  tim  dokter  bersama  sama  dengan  Rumah  Sakit  juga  perlu  mempersiapkan  regulasi  tentang kriteria-kriteria  terukur  kapan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  dapat    dilakukan.  Hal  itu  dikarenakan  dokter merupakan  tenaga  kesehatan  yang  ditanggung  kerugiaannya  oleh  pihak  Rumah  Sakit  di  mana  dokter  tersebut  bekerja  atas kelalaian  yang  telah  dilakukannya.  Sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal  46  Undang-Undang  Rumah  Sakit  yang  berbunyi, bahwa:  “Rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap  semua  kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaiam  yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”
Jika  syarat  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  terpenuhi,  maka  pelaksanaanya  pun  masih  diatur  secara  ketat.  Permenkes Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor merinci jenis bantuan hidup yang bisa dihentikan yaitu terapi bersifat luar biasa ( extra-ordinary ) seperti diatur dalam Pasal 14 angka (5). Permenkes ini mengatur jelas batas batas tindakan yang boleh dan mana yang tidak. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( fault liability atau liability based on fault ), yaitu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, tanggung jawab hukum dokter dalam seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
Jika Penghentian Terapi Bantuan Hidup ini dilaksanakan atas inisiatif dari pihak dokter yang merawat pasien terminal, namun pihak keluarga tidak menyetujui untuk dilakukan penghentian tindakan medis tersebut, maka berdasarkan hal itu dapat merujuk pada  teori  pertanggungjawaban  hukum,  yaitu  teori fautes  personalles .  Teori fautes  personalles menyatakan  bahwa  kerugian terhadap  pihak  ketiga  dibebankan  kepada  pejabat  yang  karena  tindakannya  itu  telah  menimbulkan  kerugian.  Dalam  teori  ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Sehingga kemungkinan apabila ada pelaporan dari pihak keluarga kepada kepolisian, maka hal itu sudah termasuk ke dalam ranah perdata bahkan pidana yaitu mengenai euthanasia dalam hal ini  adalah  euthanasia  aktif.  Pihak  rumah  sakit  di  mana  tempat  bekerja  dokter  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Dengan  demikian  pertanggungjawaban  perdata  bagi  Dokter  sebagai  pelaku  Penghentuan Terapi Bantuan  Hidup  baru  dapat diminta jika ada unsur kesalahan perdata yaitu adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) . Unsur kesalahan,  kerugian  dan  hubungan  kausa  antara  keduanya  harus  terpenuhi.  Pertanggungjawaban  perdata  muncul  apabila  ada pelanggaran terhadap hak orang lain, pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku, melanggar kepatutan dan kesusilaan dan melanggar tingkah laku sebagai warga negara yang baik. Poin terakhir, tingkah laku yang baik bagi dokter diukur dari Standart profesi, standar prosedur operasional, Kode Etik Profesi atau kebiasaan tingkah laku sejawat profesi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Norma  hukum  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Permenkes  tentang  Penentuan Kematian  dan  Pemanfaatan  Organ  Donor.  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  dapat  dilakukan  pada  pasien  kondisi terminal ( terminal state ) dan jika segala upaya medis  yang diberikan sudah dinilai sia sia ( futile ). Kebijakan  mengenai kriteria  keadaan  pasien  terminal  dan  tindakan  kedokteran  yang  sia  sia  ditetapkan  oleh  Direktur  atau  Kepala  Rumah Sakit.  Ditinjau  dari  asas kemanfaatan tentunya akan lebih baik menghentikan upaya yang sudah tidak berguna dengan memberikan  kebebasan  pada  pasien  menjalani  akhir  kehidupannya  namun  tetap  memberikan  perawatan  dasar. Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  ini  sejalan  dengan  prinsip  Perawatan  Paliatif  karena  justru  dengan  meneruskan upaya extraordinary yang  sia  sia  akan  bertolak  belakang  dengan  prinsip  Perawatan  Paliatif  yaitu  tidak  bertujuan mempercepat atau menunda kematian pasien.
2. Tanggung jawab hukum Dokter sebagai pelaku Penghentian Terapi Bantuan Hidup di Indonesia adalah menjalan sesuai kriteria  yang  diatur  dalam  Perrmenkes  tentang  Penentuan  Kematian  dan  Pemanfaatan  Organ  Donor.  Tindakan Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  ini  tidak  dapat  di  golongkan  sebagai  kejahatan  pidana  terhadap  nyawa  (Pasal  344 KUHPidana)  meskipun  secara  perbuatan  lahiriah  ( actus  reus )  tindakan  tersebut  dapat  berakibat  hilangnya  nyawa seseorang.  Namun  sikap  batin  ( mens  rea )  dalam  tindakan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup  sangat  berbeda  dengan pembunuhan.  Pertanggungjawaban  perdata  bagi  Dokter  sebagai  pelaku  Penghentuan  Terapi  Bantuan  Hidup  baru dapat  diminta  jika  ada  unsur  kesalahan  perdata  yaitu  adanya  wanprestasi  atau  perbuatan  melanggar  hukum (onrechtmatige  daad) .  Pertanggungjawaban  perdata  muncul  apabila  ada  pelanggaran  hak  orang  lain,  pelanggaran kewajiban  hukum pelaku,  melanggar kepatutan kesusilaan dan melanggar tingkah laku sebagai warga negara yang baik yang diukur dari Standart profesi, standar prosedur operasional, Kode Etik Profesi atau  kebiasaan tingkah laku sejawat profesi.

## B. Saran
1. Tindakan Penghentian Terapi Bantuan Hidup seringkali dipandang mirip dengan  merampas nyawa orang lain sehingga perlu  kiranya  dirumuskan  peraturan  setingkat  Undang  Undang  yang  mengatur  lebih  khusus  tentang  isu  pengakhiran kehidupan  khususnya  di  bidang  medis.  Hal  ini  dalam  rangka  memberikan  Kepastian  Hukum  bagi  pasien  dan keluarganya, khusunya dokter yang merawat pasien.
2. Setiap Dokter dan Rumah Sakit sebagai pemberi layanan kesehatan wajib menetapkan kebijakan terkait kriteria keadaan pasien terminal state dan kriteria tndakan kedokteran yang sudah sia sia ( futile) sebagai rambu rambu dan dasar hukum pengambilan  keputusan  medis  dalam  Tindakan  Penghentian  Terapi  Bantuan  Hidup.  Regulasi  tersebut  disesuaikan dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  masing  masing  Rumah  Sakit.  Tanpa  adanya  regulasi  ini  maka  Dokter  dan  Rumah Sakit beresiko dimintai pertangungjawaban pidana dan perdata.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul  Saliman, Esensi  Hukum  Bisnis  Indonesia:  Teori  dan  Contoh  Kasus ,  Kencana  Press,  Jakarta,  2004.  Andriano, Mereview  Konsep  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019 Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar , Kanisius Press, Yogyakarta, 1987. Gunawandi, Hukum  Medik  (Medical  Law) ,  Penerbit  Buku  Kesehatan  Fakultas  Ilmu  Kedokteran  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2007. Hadikusumo, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2003 Kartono  M, Tehnologi  Kedokteran  dan  Tantangannya  Terhadap  Bioetika ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  1992.  Lamintang, Dasar  Dasar  Hukum Pidana Indonesia , Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 O’Rourke K.A, Primer for Health Care Ethics. Essays for Pluralistic Society . Washington DC: Georgetown University Press; 2000 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, cetakan II, Jakarta, 2005 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika. Jakarta 2015 hal 25-26 Schedule D, Withholding and Withdrawing Life Sustaining Treatment , Standards of Practice of Medicine, CPSM By Law, 2008. Tim Mulgan, Understanding Utilitarianism , Acumen Press, Stocksfield, 2007 Wiryono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia , Edisi 6, Refika Aditama, 2014. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana , Cetakan I, Sinar Grafika, Makassar, 2007.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## B. Jurnal
Bandraouk  Dowener,  Withholding  and  Withdrawing  of  Life-Sustaining  Treatment: The  Canadian  Critical  Care  Society Position Paper, 2017 Hamzah  Satri,  Edward  Faisal,  Rudi  Putranto, Advanced  Directives  Pada  Pasien  Perawatan  Paliatif, Jurnal  Penyakit  Dalam  Indonesia,  Volume  7, Nomor  2, Juni 2020
Okorie,  Ndukaku,  How  Impartialist is  the  Utilitarian  Principle  of Utility?, International  Journal  of Humanities  and Social Science , Volume 10, Number. 10, 2020
Chunmei  Lyu,  Li  Zhang,  Who  Decides  in  Withdrawal  of  Treatment  in  a  Critical  Care  Setting?A  Case  Study  on  Ethical  Dilemma, International  Journal of Nursing Sciences, Volume 5, 2018. Liliana De Lima, International Association for Hospice and Palliative Care Position Statement: Eutanasia and Physician- Assisted Suicide , Journal of Palliative Medicine, Volume 20, Number 1, 2017.
Radhakrishnan  K,  Van  Scoy,  Jillapalli, Community  Based  Game  Intervention  to  Improve  South  Asian  Indian  American’s  Engegement  With  Advanced  Care Planning , Ethn Heal, 2017. Richard  A.  Muller,  Keith  Phoenix ,  A  Dilemma  for  the  Legal  and  Medical  Professions,  Euthanasia  and  the  Defective  Newborn ,  Aspen  Publication, London, 1980
Syafrudin,  Arif  Rohman,  Model  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Pasien  terhadap  Pelaksanaan  Informed  Consent  di  Indonesia, Jurnal  Mimbar Hukum , Volume 31 Nomor 2, Juni 2019.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.
Undang-Undang  Republik  Indonesia      Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Burgerlijk Wetboek Indonesia Staatsblad 1847.
Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.  Keputusan Menteri  Kesehatan Nomor 812 Tahun 2007 tentang Perawatan Paliatif.