## Fakultas Agama Islam
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim Vol.2 No. 1 Januari 2020
Mu’allim Jurnal Pendidikan Islam P-ISSN (cetak) : 2655-8939 E-ISSN (online) : 2655-8912

## TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PRODUK iB HASANAH CARD PERBANKAN S YARIAH
Ilfiatul Farkhiyah, Sukamto, MEI

## Universitas Yudharta Pasuruan
Ilfiatul.farkhiyah@yahoo.co.id , sukamto.suminah75@gmail.com
Abstract: In  the  21st  century,  the  number  of  APMK  (Card-Based Payment  Instruments)  is  increasing  every  year. Syariah  Card in Indonesia  has  developed  quite  rapidly,  this  is  influenced  by  the contribution of the sharia card which cannot be underestimated in the wheels  of  the  economy.  This  product  can  provide  convenience services  for  cardholders  such  as  cash  shopping,  zakat,  insurance, mobile  banking,  electricity  payments,  PDAM  through  interest-free transaction of sharia contracts. However, until now the existence of the syariah  card  is still  being  debated  by  various  parties  because  it  has negative  impacts  including;  1)  encourage  customers  to  be consumptive.  2)  disrupt  the  main  mission  of  Islamic  banks  in encouraging the creation of the real sector. 3) customers tend to delay bill payment. Apart from this, it is permissible for the sharia card to be able to create benefit goals that are in line with the content of Maqashid al-Syariah.
This  study  uses  a  qualitative  approach  to  the  type  of  case  study research.  The  data  sources  used  are  primary  data  which  includes direct  and  secondary  research  through  books,  journals  and  other authorship  articles.  While  the  data  collection  procedure  used triangulation techniques with multiple / source techniques. Based on data analysis, it is concluded that BNI Syariah Malang Branch Office has  been  running  according  to  the  applicable  sharia  principles. Besides  the  implementation  of  iB  Hasanah  card  when  viewed  from maqashid  al-Sharia has  met  three  tiers maqashid  al-Sharia is dharuriyah, hajiyah and tahsiniyah
Keywords: Sharia Card, Maslahah, maqashid al-Sharia

## A.  Pendahuluan
Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Sehingga tidak heran  apabila  manusia  sangat  membutuhkan  fasilitas  guna  membantu memudahkan  kegiatan  sehari-hari.  Salah  satunya  adalah  fasilitas  dalam melakukan pembayaran. Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan roda aktivitas utama setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya transaksi pembayaran maka timbul aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Pada abad ke-21 seperti saat ini, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai macam model, dari yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Begitupula dengan proses pembayaran yang semakin beragam
mulai  dari  yang  mudah  hingga  kompleks  dan  sulit  tergantung  dari  tingkat kompleks tidaknya transaksi ekonomi yang terjadi. Tetapi apabila berkaca dari sistem pembayaran zaman dahulu, sistem pembayaran mengalami perkembangan  yang  pesat.  Dahulu  sebelum  adanya  uang,  pembayaran dilakukan dengan  cara  barter.  Barter  yaitu  transaksi pembayaran dengan  cara menukarkan barang dengan barang atau barang dengan jasa.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  masyarakat  menemukan  cara  yang lebih  efektif  dalam  melakukan  transaksi  yaitu  dengan  menggunakan  alat pembayaran yang disebut dengan uang.  Saat ini penggunaan uang sebagai alat pembayaran  sudah  dikenal  luas  dan  merupakan  kebutuhan  pokok  hampir disetiap  kegiatan  masyarakat.  Diantara  fungsi  uang  adalah  sebagai  alat  tukar menukar  (means  of  exchange),  alat  atau  satuan  pengukur  nilai  (measure  of value/unit  of  account),  standar  atau  ukran  pembayaran  masa depan  (standard for deffered payments), alat penimbun kekayaan atau daya beli (store of wealth or store of value) dan sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan (means of commodity).
Penggunaan  uang  dalam  jumlah  besar  akan  menimbulkan  risiko  yang besar,  seperti  pemalsuan,  kehilangan,  penipuan,  pencurian  dan  sebagainya. Akibatnya  kegiatan  penggunaan  uang  tunai  sebagai  alat  pembayaran  mulai berkurang  penggunaannya.  Maka  pembayaran  mengalami  kemajuan  dengan diciptakannya alat transaksi berupa cek.
Seiring perkembangan teknologi, cek sudah dinilai tidak begitu efektif lagi karena semakin tinggi modus penipuan dan manipulasi cek yang beredar, salah satunya berupa cek kosong. Hal tersebut dinilai kurang relevan dan berisiko baik bagi pengguna maupun perbankan. Guna menghindari hal tersebut maka dalam dunia  perbankan  menciptakan  suatu  alat  transaksi  pembayaran  berupa  kartu plastik.
Kartu  plastik  atau  kartu  kredit  merupakan  kartu  yang  dikeluarkan  oleh bank  atau  lembaga  non  bank.  Kartu  plastik  diberikan  kepada  nasabah  untuk dapat  dipergunakan  sebagai  alat  pembayaran  di  berbagai  tempat  seperti supermarket,  restoran,  tempat  hiburan,  dan  tempat-tempat  lainnya.  Disamping itu,  dengan  kartu  ini  juga  dapat  diuangkan  di  berbagai  tempat  seperti  di  ATM (Automated Teller Machine).
Tabel  1.1  Jumlah  APMK  (Alat  Pembayaran  Menggunakan  Kartu)
Beredar Periode 2015 2016 2017 2018 Mei 2019 Kartu Kredit 16.863.84 2 17.406.32 7 17.244.1 27 17.275.12 8 17.199.90 3 Kartu ATM 7.330.388 8.361.351 8.815.00 7 8.847.011 9.419.738 Kartu ATM + Debet 112.948.8 18 127.786.9 99 155.663.4 42 152.482.0 94 161.295.5 91
Di  Indonesia  kartu  kredit  bukan  hanya  diterapkan  pada  perbankan konvensional  saja,  namun  perbankan  syariah  juga  menerapkan  kartu  kredit syariah..  Kartu  kredit  syariah  (Syariah  Card)  merupakan  salah  satu  instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung pada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko.  Dalam  beberapa  literatur  kontemporer,  status  hukum  kartu  kredit syariah sebagai objek atau media jasa kafalah (jaminan) yang disertai talangan pembayaran qardh (pinjaman)  serta  jasa ijarah (sewa)  untuk  kemudahan transaksi.
Selain  keuntungan-keuntungan  yang  telah  disampaikan  terdapat beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  mengenai  kartu  kredit  syariah,  karena kartu ini mempunyai kesamaan dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional  dalam  fungsi  maupun  kegunaannya.  Perbedaannya  adalah mengenai  bank  syariah  yang  menerbitkannya  tidak  diperkenankan  untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap pemakaian kartu kredit syariah tesebut. Jadi karena fungsi dan kegunaannya sama dengan kartu kredit konvensional, maka kartu kredit syariah tidak menutup kemungkinan bisa berdampak  negatif  baik  kepada  nasabah  maupun  bagi  bank  syariah  yang menerbitkannya yaitu:
1.  Kartu  kredit  syariah  bisa  mendorong  nasabah  untuk  bersikap  konsumtif, boros yang dilarang oleh ajaran agama Islam.
2.  Salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong terciptanya sektor rill yang  banyak  menyerap  tenaga  kerja  bukannya  sebaliknya  menciptakan ummat yang konsumtif. Kalau banyak kartu kredit syariah yang bermasalah misalnya pembayaran kartu kredit syariah banyak yang macet, hal ini bisa mengganggu misi utama bank syariah dalam mendorong terciptanya sector rill tersebut.
3.  Kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga keterlambatan dan tidak adanya jaminan ( collateral ) dari para nasabah penggunanya sehingga nasabah tidak ada  ikatan  moral  maupun  materill  untuk  segera  melakukan  pembayaran tagihan  kartu  kredit  syariahnya,  sehingga  nasabah  cenderung  melakukan penundaan  pembayaran  tagihan  kartu  kredit  syariahnya.  Hal  ini  bisa meningkatkan  resiko Non  Performing  Financing di  Bank  Syariah  yang menerbitkan kartu kredit syariah.
Kartu  kredit  merupakan  alat  pembayaran  dengan  tidak  menggunakan dana  cash,  artinya  seseorang  dapat  berbelanja  atau  bertransaksi  tidak  mesti menggunakan  dana  cash.  perjanjian  yang  digunakan  diantaranya Qardh (perjanjian  pinjaman),  Kafalah  (perjanjian  penanggngan)  dan  Ijarah  (perjanjian sewa  menyewa).  Adapun  mekanisme  dalam  kartu  kredit  ini  adalah  si  penerbit kartu  kredit  adalah  sebagai  penjamin  atas  pihak  yang  atau  si pemegang  kartu kredit.  Dipandang  dari  sudut  syariah  maka  dalam  penggunaan  kartu  kredit  ini telah  terjadi  tolong  menolong  yang  diperbolehkan,  dimana  pemegang  kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, di sisi  lain  pedagang  juga  tertolong  karena  barangnya  terjual.  Pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit sedangkan perusahaan penerbit atau  perbankan  menerima  komisi  atas  jasa  yang  dilakukan.    Hal  ini  sejalan dengan pernyataan Imam al-Syatibi:
“ Sesungguhnya  syâri’  (pembuat  sharî’at)  dalam  mensyari’atkan  hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan ”.
Said  Ramadhan  al-Buthi  mempertegas  pernyataan  al-Syatibi  tersebut dalam hadist sebagai berikut:
ِحَلْصَ ْلَا ِديِدَجْلاِب ُذْخَ َلَا َو ِحِلاَّصلا ِميِدَقْلا ىَلَع ُةَظَفاَحُمْلَا “Memelihara keadaan lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.

## B.  Kajian Teori
1. Syariah Card a. Definisi Syariah Card
Syariah card berasal dari kata syariah dan card . Syariah berasal dari kata syarah yang berarti syariat, ajaran, undang-undang, hukum. Card atau disebut kartu  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  kertas  berbentuk  persegi panjang  untuk  berbagai  keperluan.  Jadi  yang  dimaksud  dengan syariah  card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang memiliki hubungan hukum (berdasarkan  sistem  yang  sudah  ada)  antara  para  pihak  berdasarkan  prinsip syariah. 1
Menurut  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card , Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Syari’ah card dalam fiqih muamalah disebut dengan Bithaqah I`timan 2 yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang  tersebut  tidak  bertanggung  jawab  kecuali  apabila  ia  melakukan keteledoran  atau  pelanggaran.  Dalam  Fatwa  tersebut,  istilah syariah  card memiliki kelemahan karena menimbulkan ambiguitas bila diartikan berdasarkan istilah  kata. Syariah  Card secara  kata  diterjemahkan  menjadi  “Kartu  Syariah”. Kartu  Syariah  atau Syariah  Card menurut  praktisi  dapat  bermakna  luas  yang terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  kartu  debit  dan  kartu  pembiayaan  (kartu  kredit dalam istilah konvensional). 3 Sehingga menurut praktisi, istilah kartu kredit dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah “Kartu Pembiayaan Syariah”.  Istilah yang hampir  serupa  juga  dapat  dijumpai  dalam  buku  Abdul  Ghofur  Anshori  yang menggunakan istilah “Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah”. 4
Walaupun  berdasarkan  definisi  tersebut syariah  card berfungsi  seperti kartu kredit, tetapi pada syariah card tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya, pada syariah card menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Di dalam syariah card juga terdapat ketentuan tentang  batasan  ( dhawabith  wa  hudud ),  yakni  tidak  menimbulkan  riba;  tidak dipergunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat; tidak mendorong israf (pengeluaran  yang  berlebihan)  antara  lain  dengan,  menetapkan  pagu
1 Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, Kamus Al-Maurid, (Surabaya: Halim Jaya, 2006), 509
2 Istilah lain disebut juga dengan bithaqah isti`man
3 Hengki  Firmanda,  “Syari’ah  Card  (Kartu  Kredit  Syariah)  Ditinjau  Dari  Asas  Utilitas  dan  Maslahah”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 2, (2014), 258-259
4 Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syari’ah Melalui Akuisisi dan Konversi, Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2010), 20
maksimal  pembelanjaan;  tidak  mengakibatkan  utang  yang  tidak  pernah  lunas ( ghalabah al-dayn ); pemegang kartu harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi  pada  waktunya;  dan  tidak  memberikan  fasilitas  yang  bertentangan dengan syariah. 5 b. Landasan Hukum Syariah Card 1) Al-Quran
Salah satu dasar dibolehkannya kartu kredit syariah adalah firman Allah SWT adalah, mengenai akad-akad muamalah yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1:
اوُف ْوَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
يِ ل ِحُم  َرْيَغ ْمُكْيَلَع  ٰىَلْتُي اَم  َّلَِّإ  ِماَعْنَ ْلَا ُةَميِهَب ْمُكَل  ْتَّل ِحُأ ۚ ِدوُقُعْلاِب ُدي ِرُي اَم ُمُكْحَي َهَّللا َّنِإ ۗ ٌم ُرُح ْمُتْنَأ َو ِدْيَّصلا
Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan bagimu  binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (yang demikian  itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba  kepada  Allah  dan  Perjanjian  yang  dibuat  oleh  manusia  dalam pergaulan sesamanya . 6
Mengenai  seseorang    yang  memberikan  jaminan  kepada  orang  lain, dalam surat Yusuf ayat 72:
ٌميِع َز ِهِب اَنَأ َو  ٍريِعَب ُلْم ِح ِهِب َءاَج  ْنَمِل َو  ِكِلَمْلا َعا َوُص ُدِقْفَن اوُلاَق
Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat  mengembalikannya  akan  memperoleh  bahan  makanan  (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 7
2) Al-Hadist
Merujuk kepada hadits Nabi Muhammad saw yang relevan dengan kartu kredit syariah adalah:
“ Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram .” (HR Tirmidzi)
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (a) Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah (b) Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah .
(c) Fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  atas  Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
(d) Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh .
(e) Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh (f)  Fatwa DSN-MUI No: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card.
(g) Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card . 8
5 Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah card, 2
6 Al-Quran Indonesia, Tangerang Selatan, http://quranforandroid.com/alquran-indonesia, (Selasa, 25 Juni 2019, 19.15 WIB)
7 Ibid
8 Nuhyatia, Kajian Fiqh..., 32-36

## c. Akad-Akad Pada Syariah Card
1) Kafalah ; yaitu akad antara penerbit kartu ( issuer bank ) dan merchant. Penerbit kartu  ( issuer  bank )  bertindak  sebagai  penjamin  ( kafil )  terhadap  pemegang kartu ( card holder ) atas semua kewajiban yang mesti dibayar. Atas pemberian Kafalah , penerbit kartu dapat menerima fee ( ujrah kafalah ).
2) Qardh; Dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu  adalah  pemberi  pinjaman  ( muqridh ) kepada Pemegang Kartu ( muqtaridh ) melalui penarikan tunai dari bank  atau ATM bank Penerbit Kartu.
3) Ijarah; Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan  pelayanan  terhadap  Pemegang  Kartu.  Atas Ijarah ini,  Pemegang  Kartu dikenakan membership fee .
2. Maqashid Al-Syariah
a. Definisi Maqashid Al-Syariah
Secara bahasa Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah . Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk  jama’  dari maqsud yang  berasal  dari  suku  kata Qashada,Yaqshidu, Qashdan,  Qashidun yang  berarti yang  berartikeinginan  yang  kuat,  berpegang teguh, dan sengaja. 9 Makna ini dapat juga diartikan denganmenyengaja atau bermaksud  kepada  ( qashada  ilaihi ). Jadi Maqashid berarti  hal-hal  yang dikehendaki dan dimaksudkan. 10
Syariah adalah  kata mashdar dari  kata syar’ yang  berarti  sesuatu  yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syariah adalah tempat yang didatangi  oleh  manusia  atau  hewan  untuk  minum  air. 11 Sedangkan Syariah secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga  diartikan  berjalan  menuju  sumber  kehidupan. 12 Menurut  Asaf  A.A.  Fyzee menjelaskan  bahwa syariah adalah canon  law  of  Islam, yaitu  keseluruhan perintah Allah yang berupa nash-nash. 13 Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syariah adalah al-nushush  al-muqaddasah yaitu nash yang  suci  yang terdapat dalam Al- Qur’an dan al-Hadist al-Mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. 14
Dengan  demikian, maqashid  al-syariah adalah  kemaslahatan  umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqih adalah makna dan  tujuan  yang  dikehendaki  syara’  dalam  mensyariatkan  suatu  hukum  bagi kemaslahatan  umat  manusia,  disebut  juga  dengan asrar  asy- syari’ah yaitu rahasia- rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 15 b. Konsep Maqashid Al-Syariah Tentang Pemeliharaan Dan Perlindungan Maqashid al-Syariah dalam arti maqashid al- syar’i mengandung (empat) 4 aspek, diantaranya: 16
9 Arif Wibowo, Islamic Finance-04 Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah, (2012), 1
10 Ahmad Qorib, Ushul Fikih 2 Cetakan II,  (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170
11 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqayis al-Lughah , 262
12 Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994),. 140
13 Asaf A.A. Fyzee, “The Outlines of Muhammadan Law” ,Idarah-I Adabiyat-I , Delhi, (1981), 19-20
14 Satria Effendi, “Dinamika Hukum Islam” dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990),  312
15 Asafri Jaya Bakri, Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63
16 Ridwan  Jamal, “Maqashid  Al-Syari’ah  Dan  Relevansinya  Dalam  Konteks  Kekinian” ,  (Manado:  al- Syir’ah, 2010), 7-8
1) Tujuan awal dari syari’ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2) Syari’ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3) Syari’ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4) Tujuan syari’ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.
Aspek  ini  berkaitan  dengan  muatan  dan  hakikat maqashid  al-syariah . Aspek  kedua  berkaitan  dengan  dimensi  bahasa  agar  syari’ah  dapat  dipahami sehingga  dicapai  kemaslahatan  yang  dikandungnya.  Aspek  ketiga  berkaitan dengan  pelaksanaan  ketentuan  syari’ah  dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan.  Ini  juga  berkaitan  dengan  kemampuan  manusia  untuk melaksanakannya.  Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang  lebih  tegas  aspek  tujuan  syari’ah  berupaya  membebaskan  manusia  dari kekangan hawa nafsu.
Dalam  keterkaitan  demikianlah  tujuan  diciptakan  syari’ah  yakni kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat  sebagai  aspek  inti  dapat diwujudkan.    Dalam  rangka  pembagian maqashid  al- syari’ah ,  aspek  pertama sebagai  aspek  inti  menjadi  fokus  analisisi.    Sebab,  aspek  pertama  berkaitan dengan  hakikat  pemberlakuan  syari’at  oleh  Tuhan.  Hakikat  atau  tujuan  awal pemberlakuan  syari’at  adalah  untuk  mewujudkan  apabila  unsur  pokok  dapat diwujudkan  dan  dipelihara.    Kelima  unsur  pokok  itu  adalah  agama,  jiwa, keturunan,  akal  dan  harta. 17 Dalam  usaha  mewujudkan  dan  memelihara  lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari’ah yaitu:
(a) Dharûriyyât Dharûriyyât adalah  memelihara  kebutuhan  yang  bersifat  esensial  bagi kehidupan  manusia.  Kebutuhan  penting  tersebut  adalah  memelihara  agama, jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta. 18 Dharûriyyât merupakan  maslahat  yang  amat menentukan  keberlangsungan  agama  dan  hidup  manusia  di  dunia  maupun  di akhirat, yang jika maslahat ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. 19 Menurut para ulama’, ada 5 maslahat dharûriyyât , antara lain:
(1) Memelihara Agama ( Hifdz al-din )
Memelihara  agama merupakan  tujuan  pertama hukum Islam.  Ini  karena agama  merupakan  pedoman  hidup  manusia,  dan  dalam  agama  Islam  selain komponen-komponen  akidah  yang  merupakan  sikap  hidup  seseorang  muslim, terdapat juga syariah yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah, hukum Islam wajib melindungi agama  yang  dianut  oleh  seseorang  dan  menjamin  kemerdekaan  setia  orang untuk beribadah menurut keyakinannya.
(2) Memelihara Jiwa ( Hifdz an-nafs )
17 Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih di kenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
18 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat  jilid  1 ,  8.  Auda, Maqashid  al-Syariah ,  3.    Ahmad  al-Mursi  Husain  Jauhar, Maqashid al-Syariah fi al-Islam , terjemahan Khikmawati, Maqashid Syariah , (Jakarta: Amzah, 2009), 21- 23
19 Abdel Majed Menasra, Konsisten Memperjuangkan Maqashid Islam, Relung Tarbiyah edisi 8 , (Jakarta: Ardi Pustaka, 2017), 20
Memelihara atau melindungi jiwa adalah tujuan yang kedua hukum Islam. Untuk tujuan ini, Islam melarang penghilangan jiwa (pembunuhan) dan terhadap pelaku  penghilangan  jiwa  (pembunuhan)  diancam  dengan  hukuman qishas (pembalasan  yang  seimbang),  sehingga  dengan  demikian  diharapkan  agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.
Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka,  tidak  mengherankan  bila  jiwa  manusia  dalam  syariat  Allah  sangatlah dimuliakan,  harus  dipelihara,  dijaga,  dipertahankan,  tidak  menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran. 20
(3) Memelihara Akal ( Hifdz al-aql )
Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan  dengannya  manusia  menjadi  sempurna,  mulia,  dan  berbeda  dengan makhluk  lainnya.  Karena  itulah,  akal  paling  penting  dalam  pandangan  Islam. Allah pun selalu memuji orang yang berakal.
(4) Memelihara Harta ( Hifdz al-mal )
Perlindungan  untuk  harta  yang  baik  ini  tampak  dalam  dua  hal  berikut; pertama,  memiliki  hak  untuk  dijaga  dari  para  musuhnya,  baik  dari  tindak pencurian,  perampasan,  atau  tindakan  lain  memakan  harta  orang  lain  (baik dilakukan  kaum  Muslimin  atau  non-muslim)  dengan  cara  yang  batil,  seperti merampok,  menipu,  atau  memonopoli.  Kedua  harta  tersebut  digunakan  untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah.
(5) Memelihara Keturunan (Hifdz al-nasl) Perlindungan
Islam
terhadap keturunan adalah dengan mensyariaatkannya  pernikahan  dan  mengharamkan  zina,  menetapkan  siapa- siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah  dan  menjadi  keturunan  sah  dari  ayahnya.  Islam  bahkan  tidak  hanya melarang zina tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. (b) Hajiyat
Hajiyat  adalah  ketentuan  hukum  yang  memberi  peluang  bagi  mukalaf untuk  memperoleh  kemudahan dalam  kesukaran  guna mewujudkan  ketentuan dharuri.21  Jika  kedua  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  manusia  pasti  akan mengalami  kesulitan  dalam  hidupnya  meskipun  kemaslahatan  umum  tidak menjadi  rusak.  Artinya,  ketiadaan  aspek  Hajiyat  tidak  sampai  mengancam eksistensi  kehidupan  manusia  menjadi  rusak,  melainkan  hanya  sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini  adalah  untuk  menghilangkan  kesulitan,  meringankan  beban  taklif  dan
20 Atas hak dari larangan membunuh/ menghilangkan jiwa tersebut adalah firman Allah: ضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت َنوُكَت  ْنَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ِإ   ْمُكَََُُْْأ اوُلَُُْْت  َلَ ََ   ْمُكْنِم اًمي ِح َر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّن
Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Al-Qur’an Surah an-Nisa (4): 29)
21 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 77
memudahkan  urusan  manusia.  Untuk  maksud  ini,  Islam    ketentuan  beberapa bidang.22
(c) Tahsiniyat Tahsiniyat adalah  kebutuhan  yang  menunjang  peningkatan  martabat seseorang  dalam  masyarakat  dan di  hadapan  Allah,  sesuai  dengan  kepatutan dan  kesempurnaan  akhlak  yang  mulia. Tahsiniyat nerupakan  maslahat  yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika  tidak  terwujud,  kehidupan  manusia  akan  bertentangan  dengan  nilai-nilai kepantasan,  akhlaq,  dan fitrah yang sehat. Contohnya,  berpakaian baik dalam sholat, taqarrub dengan  yang  sunnah,  larangan  berlebihan  dalam membelanjakan  harta,  pengharaman  membeli  barang  yang  sedang  ditawar orang  lain,  adab  makan  dan  minum,  pengharaman  mutilasi  mayat  karena dendam atau dalam perang, dan lain sebagainya. 23

## C.  Pembahasan
Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Produk iB Hasanah Card
Suatu  implementasi  yang  efektif  akan  terjadi  apabila  penyedia  dan pemakai objek mengetahui seberapa jauh tingkat kebutuhan objek. Berdasarkan implementasi  iB  Hasanah  Card  diatas,  BNI  Syariah  telah  relevan  dalam memenuhi  syarat  prinsip  perbankan  syariah  sesuai  dalam  Fatwa  DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card yang meliputi; (1) Ketentuan Akad (2)  Ketentuan  tentang  Batasan  ( dhawabith  wa  hudud )    (3)  Ketentuan  Fee (4)Ketentuan Ta’widh dan Denda. (5)Ketentuan Penutup. Maka dalam kaitannya, suatu objek haruslah dapat memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan. al-Syatibi mengemukakan 3 tingkatan maqashid al-syariah atau tujuan syariah. Adapun 3 tingkatan maqashid al-syariah dalam produk iB Hasanah Card sebagai berikut: 1. Dharûriyyât Dharûriyyât adalah  memelihara  kebutuhan  yang  bersifat  esensial  bagi kehidupan manusia. Dharûriyyât dianggap menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting,  karena  menyangkut  alasan utama keberadaan  iB  Hasanah  Card bagi kemaslahatan nasabahnya.
Dalam  kaitannya  hal  tersebut  kebutuhan dharûriyyât dalam  iB  Hasanah Card adalah sebagai berikut: (a)  Memelihara Agama ( Hifdz al-din )
Agama  tidak  melarang  manusia  meraih  materi,  hiasan,  dan  gemerlap duniawi yang banyak sekalipun, karena dengan demikian, ia memperoleh sarana kehidupan  bahagia  di  dunia  sekaligus  sarana  untuk  menabung  guna kebahagiaan hidupnya di akhirat. Dengan begitu semakin banyak pula peluang manusia  untuk  membantu  sesamanya,  dan  semakin  terbuka  lebar  pula kesempatan  untuk  memperbanyak  segala  ibadah.  Namun  agama  melarang manusia  menempuh dengan cara yang bathil dalam perolehannya, antara lain dengan adanya bunga. Hal tersebut dilarang karena bisa mengantar pada riba yang akan merusak tujuan hidup.
iB  Hasanah  Card  merupakan  kartu  pembiayaan  yang  fungsinya menyerupai kartu kredit.  Seperti yang diketahui, bahwa hutang merupakan hal
22 Muhammad  Mawardi  Djalaludin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat”, al- Daulah , Vol. 4/ No. 2, (Desember, 2015), 297
23 Menasra, Konsisten Memperjuangkan ,... 21
yang  diperbolehkan  dalam  agama  Islam,  namun  dengan  ketentuan  bahwa hutang tersebut dilakukan menurut  syariat  yang benar. Selain itu, hutang tidak dibenarkan apabila terdapat bunga berbunga.
Secara  umum  iB  Hasanah  Card  telah  menerapkan syariah  compliance. Hal tersebut dilihat dari prosedur dan penerapan akad syariah dalam BNI Syariah Kantor Cabang Malang.  Akad tersebut  meliputi Kafalah, Qardh , dan Ijarah. Kafalah merupakan  akad tabarru’ yaitu  kerjasama  dimana  bank merupakan  pihak  penjamin  atas  pemegang  kartu.  Adapun  dalam  iB  Hasanah Card pihak penerbit kartu ( issuer card ) adalah penjamin ( kafil ) bagi pemegang kartu ( card holder ) terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu ( card holder dengan merchant , dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah , penerbit dapat menerima fee ( ujrah ).
Qardh merupakan  akad  pemberian  harta  kepada  orang  lain  tanpa mengharapkan imbalan. Pada iB Hasanah Card, BNI Syariah sebagai penerbit kartu  berperan  dalam  pemberi  pinjaman  ( muqridh )  kepada  pemegang  kartu ( muqtaridh )  melalui  penarikan  tunai  dari  bank  atau  mesin  ATM  bank  penerbit kartu  Hasanah  Card  dalam  seluruh  transaksi  penarikan  tunai  dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana .
Ijarah akad  pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa,  melalui pembayaran atas jasa yang telah diberikan, tanpa diikuti dengan memindahan kepemilikan  atas  barang  itu  sendiri.  Dalam  implementasi  iB  Hasanah  Card, Penerbit  kartu  (issuer  card)  adalah  penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan pelayanan  terhadap  pemegang  kartu  ( card  holder ).  Atas  ijarah  ini,  pemegang kartu ( card holder ) dikenakan annual membership dan monthly membership fee.
Bukan terbatas pada penerapan syariah compliance , BNI Kantor Cabang Malang  juga  menerapkan  dana  sosial  pada  produk  IB  Hasanah  Card.  Yaitu melalui biaya keterlambatan ( ta’widh) . Biaya biaya keterlambatan ( ta’widh )adalah biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo yang diakui sebagai dana sosial.
(b)  Memelihara Jiwa ( Hifdz an-nafs ) Setiap manusia memiliki dua nafs , nafs akal dan nafs ruh. Hilangnya nafs akal menyebabkan manusia tidak dapat berpikir namun ia tetap hidup, ini terlihat ketika  manusia  dalam  keadaan  tidur.  Sedangkan  hilangnya nafs ruh, menyebabkan hilangnya kehidupan.
BNI Syariah dalam wujud memelihara jiwa adalah dengan cara mengganti biaya  yang  menimbulkan  kerugian  dengan  biaya  bulanan  sebagai  pengganti fee/ujrah bulanan yang disebut dengan Monthly Membership fee . Biaya tersebut merupakan  biaya  yang  dikenakan  berdasarkan  limit  yang  diberikan  kepada nasabah.
Dalam mekanisme perhitungan biaya iB Hasanah Card , terdapat bentuk apresiasi berupa Cash rebate. Cash rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada  pemegang  iB  Hasanah  Card  yang  telah melakukan pembayaran  yang sifatnya  sebagai  pengurang  dari monthly  membership  fee. Berikut  contoh perhitungan cash rebate yang diterapkan pada produk BNI iB Hasanah Card:
Tabel Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee 24 a.  Limit kartu Gold Kategori 1 Rp 10.000.000 b.  Monthly Membership Fee Rp      225.000 c.  Penggunaan Kartu Rp   1.000.000 d.  Outstanding setelah Pembayaran Rp      900.000 e.  Cash Rebate (Rp     168.350) f.  Net Monthly Membership Fee Rp        56.650
Mengingat  limit merupakan pokok pembiayaan, maka hendaknya dalam bermuamalah  terdapat  saling  keterbukaan/transparansi  diantara  kedua  belah pihak.  Namun  dalam  hal  ini  terdapat  pernyataan  bahwa  Bank  berwenang menyetujui/menolak  permohonan  dan  menetapkan  limit  kartu  tanpa  wajib memberitahukan alasannya kepada pemohon kartu . Hal ini merupakan bentuk kecil ketidaktransparanan yang diterapkan oleh BNI Syariah.
(c)  Memelihara Akal ( Hifdz al-aql )
Akal  merupakan  sumber  hikmah  (pengetahuan),  sinar  hidayah,  cahaya matahari,  dan  media  kebahagian  manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Dengan  akal, surat  perintah  dari  Allah  disampaikan,  dengannya  pula  manusia  berhak memimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.
Kemaslahatan  dalam  bidang  muamalah  dapat  ditemukan  oleh akal/pemikiran  manusia  melalui  ijtihad.  Seperti  halnya  akal  manusia  dapat mengetahui bahwa baik dan buruknya suatu keadaan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang ke udara.
Melalui akalnya manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma’rifat kepada  Penciptanya.  Dengan  akalnya,  dia  menyembah  dan  menaatiNya, menetapkan  kesempurnaan  dan  keagungan  untuk-Nya,  mensucikanNya  dari segala kekurangan dan cacat.
Dalam  kaitannya  dengan  iB  Hasanah  Card,  BNI  Syariah  memberi gebrakan baru dalam fungsi kartu kredit syariah. Hal ini dibuktikan oleh sifat iB Hasanah Card yang tidak diperuntukkan untuk konsumtif.  Seperti yang diketahui bahwa  misi  perbankan  syariah  salah  satunya  adalah  mendorong  terciptanya sektor riil dan menekan tumbuhnya sifat konsumtif.
Selain  itu  iB  Hasanah  Card  juga  memberikan  fasilitas  dalam melaksanakan  pembiayaan  ibadah  umrah  dengan  mudah.  Dalam  hal  ini,  BNI Syariah melakukan kerjasama dengan merchant umrah. Sehingga BNI Syariah mampu meminimalisir adanya perantara-perantara yang menyebabkan tingginya pembiayaan yang tertanggung.
BNI Syariah juga melarang penggunaan transaksi di tempat-tempat non- halal melalui iB Hasanah Card. Seperti diskotik, pub, tempat judi dan lainnya. BNI Syariah  secara  tegas tidak melakukan  kerja  sama  dengan merchant-merchant non halal tidak lain untuk menghindari larangan Allah, salah satunya yaitu untuk memelihara akal.
(d)  MemeliharaHarta ( Hifdz al-mal )
24 BNI iB Hasanah Card, Keluasann Transaksi Untuk Pribadi Hasanah , (Kamis, 30 Mei 2019, 14.30 WIB)
Memelihara  harta  merupakan  motivasi  dalam  menjaga  eksistensi kehidupan  manusia  demi  menambah  kenikmatan  materi  dan  religi  yang seimbang.  Namun,  semua  motivasi  ini  dibatasi  dengan  tiga  syarat,  yaitu  harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.
BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Malang  dalam  melalui  produk  iB  Hasanah Card  memberikan  pembiayaan  secara  syariah.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui prinsip  mudharabah. Mudharabah adalah  akad  diantara  kedua  belah  pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut  untuk usaha,  serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.
Dalam kaitannya dengan poin dipergunakan untuk hal-hal yang halal, iB Hasanah Card telah menerapkan prinsip syariah yang artinya iB Hasanah Card tidak  dapat  difungsikan  apabila  digunakan  untuk  transaksi  non-syariah. Mengingat harta merupakan titipan Allah, atas fasilitas dan layanan yang diterima pemegang  kartu,  maka  melalui  prinsip  mudharabah,  bank  berhak  menerima pendapatan atas pembiayaan yang terjadi.
Pendapatan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  pendapatan    yang diperoleh dari cash collateral . Cash collateral merupakan  fasilitas kredit dengan agunan tunai baik berupa tabungan maupun investasi. Cash collateral ini hanya terdapat pada iB Hasanah Classic Card. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya  kredit  macet  pada    iB  Hasanah  Card  jauh  lebih  besar  daripada  iB Hasanah Card Gold dan Platinum.
Besarnya cash collateral adalah 10% dari limit kartu. Dari dana tersebut akan terjadi pembiayaan berupa akad mudharabah yang  nantinya di kemudian hari, nasabah akan memeperoleh nisbah bagi hasil sebesar 15% setiap bulannya Dalam  menerapkan  nisbah  bagi  hasil,    perbankan  syariah  juga menerapkan  ketentuan  atas  kerugian  seperti  dengan  mewajibkan  pemegang kartu untuk membayar tagihan yang tidak segera dibayar yang disebut dengan biaya ta’widh .
Mengingat  perbankan  merupakan  lembaga  yang  memiliki  tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi, maka keterlambatan atas kewajiban pelunasan tagihan  diklasifikasikan  dalam  beberapa  golongan  yaitu:  1)  Golongan  dalam perhatian  khusus,  keterlambatan  dalam  pembayaran  kartu  antara  1-89  hari kalender  setelah  tanggal  jatuh  tempo.  Dalam  kondisi  ini  BNI  Syariah  berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga kartu tidak dapat digunakan sampai dilakukannya pembayaran sekurang-kurangnya sebesar pembayaran minimum. 2) Golongan kurang lancar, yaitu keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 90-119  hari  kalender  setelah  tanggal  jatuh  tempo.  3)  Golongan  diragukan, keterlambatan  dalam  pembayaran  kartu  antara  120-179  hari  kalender  setelah tanggal jatuh tempo 4) Golongan macet, keterlambatan dalam pembayaran kartu 180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo.
(e)  Memelihara Keturunan ( Hifdz al-nasl )
Memelihara keturunan merupakan salah satu wujud rasa cinta terhadap keluarga maupun keturunan. BNI Syariah dengan produknya  iB Hasanah Card memberikan fasilitas berupa kartu tambahan yang diperkenankan untuk keluarga pemegang kartu utama. Hal ini bertujuan untuk memudahkan anggota keluarga
dalam melakukan transaksi dengan mengunakan iB Hasanah Card. Allah SWT berfirman dalam al-Q ur’an Surah an-Nisaa’ ayat 9:
اوُلوُقَيْل َو َهَّللا اوُقَّتَيْلَف ْمِهْيَلَع اوُفاَخ اًفاَع ِض ًةَّي ِ رُذ ْمِهِفْلَخ  ْنِم اوُك َرَت  ْوَل َنيِذَّلا  َشْخَيْل َو اًديِدَس  ًلَّ ْوَق “ dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka khawatir  terhadap    kesejahteraan)  mereka.  oleh  sebab  itu  hendaklah mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka  mengucapkan p erkataan yang benar”. 25
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  Allah  SWT  memerintahkan  manusia untuk mempersiapkan dan mengantisipasi segala macam keperluan masa depan baik secara rohani maupun jasmani kepada generasi penerus.
Mengingat  kepemilikan  kartu  tambahan  ( Suplemetary  Card )  adalah keluarga pemilik kartu utama. Apabila pemegang kartu utama meninggal dunia, maka  tagihan/kewajiban  pembayaran  tagihan  akan  menjadi  tanggungan  ahli waris ataupun keluarga.
2. Hajiyat Hajiyat merupakan konsep kebutuhan manusia yang bersifat menghindarkan  dari  kesulitan.  Dalam  implementasi  iB  Hasanah  Card,  BNI Syariah  memberikan  kemudahan  dalam  memberikan  informasi  serta  layanan terkait  produk  iB  Hasanah  Card.  Sehingga  dalam  penerapannya,  BNI  Syariah sangat transparan terhadap nasabahnya.
Dalam  konteks  biaya  tagihan,    BNI  Syariah  memberikan  kemudahan dalam  pelunasannya.  BNI  Syariah  menerapkan  konsep  biaya  ta’widh  sebagai biaya  penagihan  atas  keterlambatan  pelunasan.  Berbeda  dengan  kartu  kredit konvensional  yang  menerapkan  biaya  denda  atas  keterlambatan  pembayaran tagihan.
Selain  itu,  BNI  Syariah  memberikan  tenggang  waktu  atas  keberatan tagihan  yang  diajukan  oleh  pemegang  kartu  atas  tagihan  yang  tidak  sesuai. Dalam hal ini, BNI Syariah memberikan masa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi. Namun selama masa pengajuan keberatan tersebut, pemegang kartu masih tetap diwajibkan untuk membayar kepada bank sesuai  jumlah  tagihan  yang  tertera  dalam  lembar  penagihan  terakhir  yang diterima.
3. Tahsiniyat Tahsiniyat merupakan  kebutuhan  penunjang  peningkatan  martabat manusia.  Artinya  jika  kebutuhan tahsiniyat tidak  terpenuhi  maka  tidak  akan merusak  kelangsungan  hidup  manusia.  Karena  pada  hakikatnya  iB  Hasanah Card berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi yang sesuai dengan syariah.
Seperti yang diketahui, kartu kredit merupakan transformasi pembayaran secara  tunai  menggunakan  uang.  Namun  seiring  perkembangan  masa, pembayaran  secara  manual  mulai  ditinggalkan  oleh  masyarakat  menengah keatas.  Bahkan  tidak  sedikit  pula  yang  masyarakat  yang  cenderung memanfaatkan kartu kredit sebagai life style .
25 www.tafsirweb.com, (Selasa, 25 Juni 2019, 19.15 WIB)
Dalam  hal  ini,  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  melalui  kedua  informan baik  informan  pemilik  kartu  kredit  konvensional  maupun  syariah  card memberikan  jawaban  yang  hampir  sama  yaitu  untuk  memudahkan  melakukan transaksi yang sesuai dengan perkembangan masa.
Islam  tidak  melarang  sesuatu  selama  hal  itu  tidak  bertentangan  dengan larangan-larangan Allah. Termasuk diantaranya penggunaan iB Hasanah Card. Maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  iB  Hasanah  Card  telah  memenuhi kebutuhan tahsiniyat .

## D.  Kesimpulan
Sebagaimana yang telah diuraikan peneliti melihat implementasi syariah card  pada  produk  iB  Hasanah  Card,  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa implementasi syariah card di BNI Syariah Kantor Cabang Malang telah berjalan sebagaimana prinsip syariah yang berlaku. Hal tersebut dilihat dari kesesuaian iB  Hasanah  Card  yang  diterapkan  oleh  BNI  Syariah  berdasarkan  Fatwa  DSN- MUI  No.  54/DSN/MUI/X/2006  Tentang  Syariah  Card,  baik  dari  segi  produk maupun dalam segi pelaksanaan.
Selain  itu,  dalam  implementasi  iB  Hasanah  card  apabila  ditinjau  dari Maqashid  al-Syariah telah  memenuhi  3  tingkatan Maqashid  al-Syariah antara lain:
1. Dharûriyyât, yang meliputi;
a) Memelihara Agama ( Hifdz al-din ) yang dilihat dari fungsi Hasanah Card sebagai  kartu  berbasis  pembiayaan  syariah  dengan  menggunakan akad Kafalah,  Qardh dan Ijarah serta  pengalokasian  biaya ta’widh sebagai dana sosial.
b) Memelihara Jiwa ( Hifdz an-nafs ) dapat dilihat dari adanya biaya annual fee dan net  monthly  membership  fee .  Namun  terdapat  sedikit ketidaktransparanan dalam menetapkan limit kartu kepada nasabah.
c) Memelihara Akal ( Hifdz al-aql ) dilihat dari fungsi syariah card itu sendiri dalam memberikan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan.
d) Memelihara  Harta  ( Hifdz  al-mal )  yaitu  melalui  prinsip mudharabah dalam  cash  collateral  serta  penerapan  biaya ta’widh atas  kelalaian pemegang kartu.
e) Memelihara  Keturunan  ( Hifdz  al-nasl )  dapat  dilihat  dari  kepemilikan kartu  tambahan  yang  diperuntukkan  bagi  keluarga  pemegang  kartu utama.
2. Hajiyat dapat  dilihat  dari  cara  BNI  Syariah  yang  secara  transparan terhadap nasabah, diterapkannya biaya ta’widh yang dialokasikan penuh sebagai dana sosial, serta pemberian masa teggang waktu bagi nasabah yang merasa keberatan atas tagihan.
3. Tahsiniyat. Selain  dapat  digunakan  sebagai  kartu  pembiayaan,  iB Hasanah  Card    juga  berfungsi  sebagai  kartu  yang  sesuai  dengan perkembangan mode/ life style .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Rasyid, Harun. 2016. Fikih Korupsi . Jakarta: Kencana.
Anshori, Abdul Ghofur. 2010. Pembentukan Bank Syari’ah Melalui Akuisisi dan Konversi,  Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam .  Yogyakarta:  UII Press.
Antonio, Muhammad  Syafii. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Baalbaki,  Munir  dan  Rohi  Baalbaki.  2006. Kamus  AlMaurid. Surabaya:  Halim Jaya.
Budisantoso,  Totok  dan  Sigit  Triandaru.2006. Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lain , Edisi 2.Jakarta: Salemba Empat.
Harun.2017. Fiqh Muamalah .Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Ibrahim,  Johannes.  2004. Kartu  Kredit  Dilematis  Antara  Kontak  dan Kejahatan. Jakarta: Refika Aditama.
Ismail.2013. Perbankan Syariah .Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Janwari,  Yadi.  2015. Lembaga  Keuangan  Syariah .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Jauhar,  Ahmad  al-Mursi  Husain.  2009. Maqashid  al-Syariah  fi  al-Islam , terjemahan Khikmawati, Maqashid Syariah . Jakarta: Amzah. Kasmir.  2016. Bank dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya  Edisi  Revisi. Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Moleong,  Lexy  J.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muslich, Ahmad Wardi. 2017. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah Nurhayati  dan  Ali  Imran  Sinaga.2018. Fiqh  dan  Ushul  Fiqh .Jakarta:
Prenadamedia Group.
Prasetyo, Yoyok. 2018. Ekonomi Syariah . Jakarta: Penerbit Aria Mandiri. Putra,  Nusa  dan  Ninin  Dwilestari.  2012. Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada
Rifa’I,  Veithzal  dkk.  2007. Bank  and  Financial  Institution  Management Conventional & Sharia System. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rukajat,  Ajat.  2018. Pendekatan  Penelitian  Kualitatif .  Yogyakarta:  CV  Budi Utama.
Serfianto  dkk.2012. Untung  Dengan  Kartu  Kredit,  Kartu  ATM-Debit,  &  Uang Elektronik . Jakarta: Visimedia.
Sholihin,  Ahmad  Ifham.  2010. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sjahdeni,  Sutan  Remi.  2014. Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan  Aspek- aspek Hukumnya . Jakarta: Kencana. Subagyo,  dkk.  2002. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Edisi Ke-2.
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendeketan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) , Bandung : Alfabeta. Yusuf,  A  Muri.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitataif  &  Penelitian Gabungan . Jakarta: Kencana. Yuwono, Edy dan Mudjia Rahardjo. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Al-Syâthibî.  2003. Al-Muawafaqat  Fi  Ushul al- Syari’ah .  Beirut:  Dar  al-Kutub al- Ilmiyah Juz II.
Al-Syatibi. 2009. Al-Muwafaqat jilid 1 . Maqashid al-Syariah Djalaludin,  Muhammad  Mawardi.  2015. Pemikiran  Abu  Ishaq  al-Syatibi  dalam Kitab al-Muwafaqat . Jurnal al-Daulah Vol. 4/ No. 2/ Desember 2015 Firmanda,  Hengki. 2014. Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Maslahah , Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2
Islamic finance: Basic principles and structures. A focus on project finance.(2006,
January).In (Project Finance). Retrieved March 23, 2006, from Freshfields Bruckhaus Deringer- Leading international law firm's website: Freshfields Bruckhaus Deringer, http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2006/13205.pdf
Jamal,  Ridwan.2010. “Maqashid  Al-Syari’ah  Dan  Relevansinya  Dalam  Konteks Kekinian” .Manado: Al- Syir’ah. Menasra,  Abdel  Majed.  2017. Konsisten  Memperjuangkan  Maqashid  Islam; Relung Tarbiyah edisi 8 . Jakarta: Ardi Pustaka. Nuhyatia,  Indah.  2015. Kajian  Fiqh  Dan  Perkembangan  Kartu  Kredit  Syariah (Syariah  Card)    Indonesia,  Economic:  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum Islam.Vol. 5. No. 1, ISSN: 2088-6365.
Ridzwan,  Nuradli  &  Hanifah  Abdul  Hamid.  2007. Paper  prepared  for  the  first National  Conference  on  Islamic  Finance  (NCiF  2007)  organized  by  the Faculty of Business Management and Accountancy .Universiti Darul Iman Malaysia 27 th -28 th November2007. Shidiq, Ghafar. 2009. “ Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam ”. Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118,  Juni-Agustus 2009.
Wibowo,  Arif.  2012. Islamic  Finance-04  Maqoshid  Asy  Syariah:  The  Ultimate Objective of Syariah .

## Regulasi
BNI Syariah. Hasanah Banking Partner Laporan Tahunan 2017 Fatwa DSN-MUI No: 54/DSNMUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

## Wawancara
Rika Indah, Sales BNI Syariah Kantor Cabang Malang, Wawancara , Malang, 29
April 2019 dan 23 Juni 2019.
Anisa Devi, nasabah pemegang kartu syariah card, Wawancara , Pasuruan, 20 Juni 2019.
Daniel  Tan,  nasabah  pemegang  kartu  kredit  konvensional, Wawancara , Pasuruan, 31 Mei 2019.

## Website
http://quranforandroid.com/alquran-indonesia www.bi.go.id diakses pada 28 Juni 2019 www.bnisyariah.co.id diakses pada 14 Mei 2019. www.kreditgogo.com diakses pada 2 Juli 2019. www.ojk.go.id diakses pada 24 Desember 2018. www.tafsirweb.com diakses pada 25 Juni 2019.