## Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan
Gunawan Widjaja 1* , Nur Mailinda 2 , Roni Evander Nababan 3 , Kimberly Prayzia S. 4 1,2,3,4 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com*
ARTICLE INFO
Article history:
Received January 14, 2024 Revised March 23, 2024 Accepted April 02, 2024 Abstract
In  the  world  of  health  services,  the  relationship  between  law  and  medical practice is something that is difficult to control because it is related to good and  transparent  communication  between  all  parties  involved,  including doctors, patients and legal parties. The research method used in this study is literature where theory is taken according to the research context. Research findings  show  that  legal  relationships  in  health  services  are  an  important aspect  that  regulates  behavior  and  responsibilities  between  health  service providers,  patients  and  other  related  parties.  The  application  of  the  law  in the  context  of  health  care  helps  ensure  safety,  quality  and  protection  of patient rights. Apart from that, in the context of health services there is also a contract  between  the  health  service  provider  and  the  patient,  which regulates  the  rights  and  obligations  of  each  party.  This  contract  protects patients from malpractice, misuse of medical information, and ethical lapses. This  research  also  makes  a  contribution  to  law  and  health  where  the relationship  between  law  and  health  services  ensures  the  protection  of patient  rights,  maintains  the  quality  of  health  services,  and  creates  a framework for resolving conflicts and improving health policies Keywords :   Law,   Health Services, Law Medical Practice Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Hubungan  antara  hukum  dan  Indonesia  merupakan  aspek  penting  dalam  sistem hukum negara ini (Laily, 2022). Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam tata kelola  dan  administrasi  Indonesia,  membentuk  berbagai  aspek  masyarakat,  politik,  dan kegiatan  ekonomi  (Yuliyanto  dkk.,  2022).  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  manusia  sering melakukan  hubungan  hukum  dalam  melaksanakan  kegiatannya  (Astuti  &  Supriyono, 2020). Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban  pihak  yang  lain.  Salah  satu  contoh  hubungan  hukum  dari  kegiatan  manusia dapat timbul dalam bidang Kesehatan (Siregar, 2020).
Kesehatan merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  diri  manusia.  Maka  dari  itu, negara  mengatur  tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  Kesehatan  dalam  undang- undang  ataupun  peraturan  lainnya.  Dalam  Undang-undang  No.  17  tahun  2023  tentang Kesehatan,  terdapat  penjelasan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  bidang Kesehatan (Kesuma, 2024).
Pada  Undang-undang  No.  17  tahun  2023  pasal  1  butir  1,  dijelaskan  bahwa Kesehatan  adalah  keadaan  sehat  seseorang,  baik  secara  fisik,  jiwa,  maupun  sosial  dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sehingga

## Bulletin of Community Engagement
Vol. 4, No. 1, April 2024 https://attractivejournal.com/index.php/bce//index
untuk  mendapatkan  Kesehatan  tersebut  perlu  adanya  suatu  upaya  Kesehatan  (Kesuma, 2024).  Upaya  Kesehatan  adalah  segala  bentuk  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan yang  dilakukan  secara  terpadu  dan  berkesinambungan  untuk  memelihara  dan meningkatkan  derajat  Kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk  promotif  (peningkatan kesehatan),  preventif  (pencegahan  penyakit),  kuratif  (penyembuhan  penyakit), rehabilitatif (pemulihan Kesehatan), dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Kesuma, 2024).
Dengan  adanya  upaya  Kesehatan  yang  dilakukan,  maka  terdapat  juga  suatu pelayanan  Kesehatan  (Thomas  dkk.,  2024).  Pelayanan  Kesehatan  adalah  segala  bentuk kegiatan  dan/  atau  serangkaian  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  secara  langsung kepada  perseorangan  atau  masyarakat  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  derajat Kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk  promotif,  preventif,  kuratif,  rehabilitatif,  dan/atau paliatif (Kesuma, 2024).
Pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  harus  dilakukan  oleh  Sumber  Daya  Manusia Kesehatan  (Suslovic  &  Lett,  2024).  Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  adalah  seseorang yang  bekerja  secara  aktif  di  bidang  Kesehatan,  baik  yang  memiliki  pendidikan  formal Kesehatan  maupun  tidak,  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  dalam melakukan  Upaya  Kesehatan  (Kesuma,  2024).  Adanya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  merupakan  bentuk  adanya  hubungan  hukum  antara Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  dengan  Pasien.  Pasien  adalah  setiap  orang  yang memperoleh  Pelayanan  Kesehatan  dari  Tenaga  Medis  dan/  atau  Tenaga  Kesehatan (Kesuma, 2024). Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 Pasal 1 butir 6 yang dimaksud dari  Tenaga  Medis  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  Kesehatan serta  memiliki  sikap  profesional,  pengetahuan,  dan  keterampilan  melalui  Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gtgr yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya  Kesehatan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  Kesehatan  serta memiliki  sikap  profesional, pengetahuan,  dan  keterampilan  melalui  pendidikan  tinggi  yang  untuk  jenis  tertentu memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  Upaya  Kesehatan  (Pasal  1  butir    7  Undang- Undang No. 17 tahun 2023).
Dari  serangkaian  pelaksanaan  Upaya  Kesehatan,  perlu  juga  adanya  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  yang  baik  untuk  tercapainya  Kesehatan  bagi  masyarakat.  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  adalah  tempat  dan/  atau  alat  yang  digunakan  untuk menyelenggarakan  Pelayanan  Kesehatan  kepada  perseorangan  ataupun  masyarakat dengan  pendekatan  promotif,  preventif,  kuratif,  rehabilitatif,  dan/  atau  paliatif  yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 17 tahun 2023).

## METODE
Metode  penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah  literatur.  Metode  penelitian literatur  adalah  suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang telah ada (Zed, 2004). Dalam penelitian  literatur,  peneliti  tidak  mengumpulkan  data  baru  melalui  observasi  atau eksperimen,  tetapi  mereka  menggali  pengetahuan  yang  sudah  ada  dalam  bentuk  buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya (Champe & Kleist, 2003; Thorne, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hulbulngan hulkulm (relchtbeltrelkkingeln) adalah hulbulngan antara dula sulbyelk hulkulm ataul  lelbih  melngelnai  hak  dan  kelwajiban  di  satul  pihak  belrhadapan  delngan  hak  dan kelwajiban  pihak  yang  lain.  Hulbulngan  hulkulm melmiliki  syarat-syarat  yaitul  adanya  dasar hulkulm dan adanya pristiwa hulkulm (Soeroso, 2006) .
Melnulrult van  Apeldoorn,  (2004) ,  yang  dimaksuld  delngan  pelristiwa  hulkulm  adalah pelristiwa yang belrdasarkan hulkulm melnimbullkan ataul melnghapulskan hak. Belrdasarkan pelristiwa hulkulm, hulbulngan hulkulm dibeldakan melnjadi :
1. Hulbulngan hulkulm yang belrselgi satul, yaitul dimana hanya telrdapat satul pihak yang belrwelnang melmbelrikan selsulatul ataul belrbulat selsulatul, seldangkan pihak yang lain hanya melmiliki kelwajiban.
2. Hulbulngan  hulkulm  belrselgi  dula,  yaitul  hulbulngan  hulkulm  dula  pihak  yang  diselrtai adanya hak dan kelwajiban pada masing-masing pihak, keldula bellah pihak masing- masing  belrwelnang/belrhak  ulntulk  melminta  selsulatul  dari  pihak  lain,  selbaliknya masing-masing pihak julga belrkelwajiban melmbelri selsulatul kelpada pihak lainnya.
3. Hulbulngan antara satul sulbyelk hulkulm delngan selmula sulbyelk hulkulm lainnya, yaitul hulbulngan ini telrdapat dalam hal hak milik ( eligelndomrelcht ).
Sellain itul, hulbulngan hulkulm julga dapat dibeldakan belrdasarkan suldult pandang sifat hulbulngannya, selhingga hulbulngan hulkulm dapat dibeldakan melnjadi :
1. Hulbulngan hulkulm timbal balik: para pihak yang belrhulbulngan sama-sama melmiliki hak dan kelwajiban; dan
2. Hulbulngan hulkulm timpang: salah satul pihak hanya melmiliki hak, selmelntara pihak yang lain hanya melmiliki kelwajiban (Bourke dkk., 2021) .
Jika  ingin  melngeltahuli  jelnis  hulbulngan  hulkulm  yang  telrjadi  pada  sulatul  hal,  maka pelnting ulntulk melngeltahuli apa saja hak dan kelwajiban yang ada  ataul dimiliki olelh  para pihak  yang  telrkait  dalam  hulbulngan  hulkulm  telrselbult (Saidi,  2010) .  Dalam  Pellayanan Kelselhatan, masyarakat akan melndapatkan Ulpaya Kelselhatan yang dilakulkan olelh Sulmbelr Daya  Manulsia  Kelselhatan (Hall  dkk.,  2024) .  Selhingga  masyarakat  melmiliki  hak  dan kelwajiban  yang  belrkaitan  delngan  hak  dan  kelwajiban  yang  dimiliki  olelh  Sulmbelr  Daya Manulsia Kelselhatan. Dari hak yang dimiliki masyarakat dalam Pellayanan Kelselhatan, maka timbull  adanya  kelwajiban  Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan  yang  melrulpakan  bagian dari Sulmbelr Daya Manulsia Kelselhatan ulntulk melmelnulhi hak-hak yang dimiliki masyarakat dalam pellaksanaan Pellayanan Kelselhatan (Sieffien dkk., 2024) .
Hal telrselbult diatulr dalam Ulndang-ulndang No. 17 tahuln 2023 yaitul belrulpa : Hak masyarakat (Pasal 4 ayat (1)) Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (SDM KESEHATAN) (Pasal 274) Melndapatkan  pelrawatan  Kelselhatan  selsulai delngan standar Pellayanan Kelselhatan Melmbelrikan  Pellayanan  Kelselhatan  selsulai delngan standar profelsi, standar pellayanan profelsi, standar proseldulr opelrasional, dan eltika  profelsi  selrta  kelbultulhan  Kelselhatan Pasieln Melnelrima  ataul  melnolak  selbagian  ataul sellulrulh  tindakan  pelrtolongan  yang  akan dibelrikan kelpadanya seltellah melnelrima dan melmahami  informasi  melngelnai  tindakan telrselbult selcara lelngkap Melmpelrolelh pelrseltuljulan dari Pasieln ataul kellularganya  atas  tindakan  yang  akan dibelrikan Melmpelrolelh kelrahasiaan data dan informasi Kelselhatan pribadinya Melnjaga rahasia Kelselhatan Pasieln Melmpelrolelh informasi telntang data Kelselhatan  dirinya,  telrmasulk  tindakan  dan pelngobatan  yang  tellah  ataulpuln  yang  akan ditelrimanya  dari  Telnaga  Meldis  dan/ataul Telnaga Kelselhatan Melmbulat  dan  melnyimpan  catatan  dan/ ataul  dokulmeln  telntang  pelmelriksaan, asulhan, dan tindakan yang dilakulkan Melndapatkan  Pellayanan  Kelselhatan  yang aman,  belrmultul,  dan  telrjangkaul  agar  dapat
Melruljulk  Pasieln  kel  Telnaga  Meldis  ataul Telnaga  Kelselhatan  lain  yang  melmpulnyai
melwuljuldkan  delrajat  Kelselhatan  yang seltinggi-tingginya kompeltelnsi dan kelwelnangan yang selsulai
Sellanjultnya telrdapat julga hak masyarakat dan kelwajiban Telnaga Meldis dan Telnaga Kelselhatan  yang  belrdiri  delngan  selndirinya  selbagai  belntulk  pelmelnulhan  kelbultulhan  dan pelrlindulngan bagi masyarakat maulpuln Telnaga Meldis dan Telnaga Kelselhatan (Piatkowski dkk., 2024) . Hak masyarakat yang dimaksuldkan telrselbult adalah belrulpa: ( Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023)
a) Hidulp selhat selcara fisik, jiwa, dan sosial;
b) Melndapatkan  informasi  dan  eldulkasi  telntang  Kelselhatan  yang  selimbang  dan belrtanggulng jawab;
c) Melndapatkan aksels atas Sulmbelr Daya Kelselhatan;
d) Melnelntulkan  selndiri  Pellayanan  Kelselhatan  yang  dipelrlulkan  bagi  dirinya  selcara mandiri dan belrtanggulng jawab;
e) Melndapatkan lingkulngan yang selhat bagi pelncapaian delrajat Kelselhatan;
f) Melndapatkan pellindulngan dari risiko Kelselhatan.
Seldangkan  yang  dimaksuld  dari  Kelwajiban  Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan telrselbult belrulpa: ( Pasal 275 Undang-Undang No. 17 tahun 2023)
a) Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan  yang  melnjalankan  praktik  pada  Fasilitas Pellayanan  Kelselhatan  wajib  melmbelrikan  pelrtolongan  pelrtama  kelpada  Pasieln dalam keladaan Gawat Darulrat dan/ ataul pada belncana.
b) Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan  yang  melmbelrikan  Pellayanan  Kelselhatan dalam  rangka  tindakan  pelnyellamatan  nyawa  ataul  pelncelgahan  keldisabilitasan selselorang pada keladaan Gawat Darulrat dan/ ataul pada belncana dikelculalikan dari tulntultan ganti rulgi.
Sellain  itul,  telrdapat  julga  Hak  Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan  selbagai  SDM Kelselhatan yang melmiliki keltelrkaitan delngan Kelwajiban yang dimiliki masyarakat dalam melmpelrolelh  Pellayanan  Kelselhatan.  Hak  Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan  yaitul belrulpa:( Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023)
a) Melndapatkan  pellindulngan  hulkulm  selpanjang  mellaksanakan  tulgas  selsulai  delngan standar  profelsi,  standar  pellayanan  profelsi,  standar  proseldulr  opelrasional,  dan eltika profelsi, selrta kelbultulhan Kelselhatan Pasieln
b) Melndapatkan informasi yang lelngkap dan belnar dari Pasieln ataul kellularganya
c) Melndapatkan  gaji/ulpah,  imbalan  jasa,  dan  tulnjangan  kinelrja  yang  layak  selsulai delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan
d) Melndapatkan pellindulngan atas kelsellamatan, Kelselhatan kelrja, dan kelamanan
e) Melndapatkan  jaminan  kelselhatan  dan  jaminan  keltelnagakelrjaan  selsulai  delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan
Seldangkan  kelwajiban  yang  dimiliki  masyarakat  dalam  pellaksanaan  Pellayanan
Kelselhatan yaitul belrulpa: ( Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023)
a) Melwuljuldkan, melmpelrtahankan, dan melningkatkan delrajat Kelselhatan masyarakat
b) Melnjaga  dan  melningkatkan  delrajat  Kelselhatan  bagi  orang  lain  yang  melnjadi tanggulng jawabnya
c) Melnghormati hak orang lain dalam ulpaya melmpelrolelh lingkulngan yang selhat
d) Melnelrapkan pelrilakul hidulp selhat dan melnghormati hak Kelselhatan orang lain
e) Melmatulhi kelgiatan pelnanggullangan KLB ataul Wabah; dan
f) Melngikulti program jaminan kelselhatan dalam sistelm jaminan sosial nasional.
Dari  Hak  dan  Kelwajiban  masyarakat  selrta  Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan (SDM  Kelselhatan)  telrselbult,  dapat  telrlihat  bahwa  hulbulngan  hulkulm  yang  telrjadi  dalam pellayanan  kelselhatan  belrdasarkan  suldult  pandang  sifat  hulbulngannya,  melrulpakan hulbulngan hulkulm timbal balik karelna para pihak yang belrhulbulngan sama-sama melmiliki hak  dan  kelwajiban (Fitzgerald  dkk.,  2024) .  Seldangkan  jika  belrdasarkan  suldult  pandang pelristiwa hulkulmnya, hulbulngan hulkulm dalam pellayanan kelselhatan melrulpakan hulbulngan
hulkulm belrselgi dula karelna melrulpakan hulbulngan hulkulm dula pihak yang diselrtai adanya hak  dan  kelwajiban  pada  masing-masing  pihak,  keldula  bellah  pihak  masing-masing belrwelnang/belrhak  ulntulk  melminta  selsulatul  dari  pihak  lain,  selbaliknya  masing-masing pihak julga belrkelwajiban melmbelri selsulatul kelpada pihak lainnya (Soljacic dkk., 2024) .
Hubungan  Hukum  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dengan  Pasien  dalam  Pelayanan Kesehatan
Pellaksanaan  Pellayanan  Kelselhatan  melmelrlulkan  adanya  Fasilitas  Pellayanan Kelselhatan (Hwong dkk., 2024) . Fasilitas Pellayanan Kelselhatan melrulpakan pelrantara awal bagi  para  pasieln  ulntulk  melndapatkan  sulatul  Pellayanan  Kelselhatan (Thomas  dkk.,  2024 ; Kollie dkk., 2024) . Ulntulk melmuldahkan pasieln dalam melndapatkan Pellayanan Kelselhatan, Fasilitas Pellayanan Kelselhatan telrbagi melnjadi tiga, yaitul :
1. Fasilitas Pellayanan Kelselhatan Tingkat Pelrtama
Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  Tingkat  Pelrtama  melrulpakan  Fasilitas  Pellayanan Kelselhatan  yang  melnyellelnggarakan  Pellayanan  Kelselhatan  primelr  ( Pasal  167  ayat  (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023) . Pellayanan kelselhatan primelr adalah pelndelkatan kelpada  sellulrulh  masyarakat  ulntulk  melngatulr  dan  melmpelrkulat  sistelm  kelselhatan nasional  selcara  elfelktif  gulna  melndelkatkan  layanan  kelselhatan  dan  kelseljahtelraan kelpada masyarakat (Mohamed, 2024) . Dalam Ulndang-ulndang No. 17 tahuln 2023 pasal 167 ayat (2), Fasilitas Pellayanan Kelselhatan Tingkat Pelrtama belrulpa pulskelsmas, klinik pratama dan praktik mandiri Telnaga Meldis ataul Telnaga Kelselhatan.
2. Fasilitas Pellayanan Kelselhatan Tingkat Lanjult
Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  Tingkat  Lanjult  melrulpakan  Fasilitas  Pellayanan Kelselhatan  yang  melnyellelnggarakan  Pellayanan  Kelselhatan  lanjultan  yang  mellipulti pellayanan spelsialistik dan/ataul pellayanan sulbspelsialistik ( Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang No. 17 tahun 2023) . Dalam Ulndang-ulndang No. 17 tahuln 2023 pasal 168 ayat (2),  Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  Tingkat  Lanjult  belrulpa  Rulmah  Sakit,  klinik  ultama, balai Kelselhatan  dan praktik mandiri Telnaga Meldis ataul Telnaga Kelselhatan.

## 3. Fasilitas Pellayanan Kelselhatan Pelnulnjang
Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  Pelnulnjang  melrulpakan  Fasilitas  Pellayanan Kelselhatan  yang  melnyellelnggarakan  Pellayanan  Kelselhatan  yang  melnulnjang  Pellayanan Kelselhatan  primelr  dan  Pellayanan  Kelselhatan  lanjultan  ( Pasal  170  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  17  tahun  2023) .    Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  Pelnulnjang  dapat  belrdiri selndiri  ataul  dapat  belrgabulng  delngan  Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  tingkat  pelrtama dan Fasilitas Pellayanan Kelselhatan tingkat lanjult (Bhuiyan & Haque, 2024) . Seltiap  Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  wajib  melmbelrikan  Pellayanan  Kelselhatan kelpada masyarakat selsulai delngan standar Pellayanan Kelselhatan dan wajib melmelnulhi pelrizinan  belrulsaha  dari  Pelmelrintah  Pulsat  ataul  Pelmelrintah  Daelrah  selsulai  delngan belrdasarkan norma, standar, proseldulr, dan kritelria yang diteltapkan olelh Pelmelrintah Pulsat (Aidam dkk., 2024) . Dalam Ulndang-ulndang No. 17 tahuln 2023 pasal 173 ayat (1) ada belbelrapa hal wajib lainnya yang dimiliki olelh Fasilitas Pellayanan Kelselhatan, yaitu :
a. Melmbelrikan  aksels  yang  lulas  bagi  kelbultulhan  pellayanan,  pelndidikan,  pelnellitian, dan pelngelmbangan pellayanan di bidang Kelselhatan
b. Melnyellelnggarakan  Pellayanan  Kelselhatan  yang  belrmultul  dan  melngultamakan kelsellamatan Pasieln
c. Melnyellelnggarakan relkam meldis
d. Melngirimkan laporan hasil pellayanan, pelndidikan, pelnellitian, dan pelngelmbangan kelpada  Pelmelrintah  Pulsat  delngan  telmbulsan  kelpada  Pelmelrintah  Daelrah  mellaluli Sistelm Informasi Kelselhatan;
e. Mellakulkan  ulpaya  pelmanfaatan  hasil  pellayanan,  pelndidikan,  pelnellitian,  dan pelngelmbangan di bidang Kelselhatan;
f. Melngintelgrasikanpellayanan,  pelndidikan,  pelnellitian,  dan  pelngelmbangan  dalam sulatul sistelm selbagai ulpaya melngatasi pelrmasalahan Kelselhatan di daelrah
g. Melmbulat standar proseldulr opelrasional delngan melngacul pada standar Pellayanan Kelselhatan.
Pelntingnya  dari  sulatul  kelwajiban  yang  dimiliki  Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan belrkaitan  langsulng  delngan  pellaksanaan  Pellayanan  Kelselhatan  bagi  pasieln.  Selhingga dalam pellaksanaan Pellayanan Kelselhatan, Pelnyellelnggara Fasilitas Pellayanan Kelselhatan dilarang melmpelkelrjakan Telnaga Meldis dan Telnaga Kelselhatan yang tidak melmiliki izin praktik  selsulai  delngan  keltelntulan  pelratulran  pelrulndang-ulndangan  ( Pasal  173  ayat  (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2023) . Larangan telrselbult telntul pelnting ulntulk dipelrhatikan dan dipatulhi karelna Telnaga Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan  akan  langsulng  belrhulbulngan  delngan  pasieln  ulntulk melmbelrikan Pellayanan Kelselhatan. Apabila Telnaga Meldis dan Telnaga Kelselhatan tidak melmiliki izin praktik, maka dapat melnimbullkan sulatul akibat yang fatal bagi pasieln saat melmpelrolelh Pellayanan Kelselhatan (Ali dkk., 2023) ; (Lebenbaum dkk., 2024) . Meskipun  secara  umum  tidak  diatur  hak  dari  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan, namun  dalam  ketentuan  Pasal  191  Undang-Undang  No.17  Tahun  2023  dirumuskan bahwa Rumah Sakit mempunyai hak:
a. menentukan  jumlah,  jenis,  dan  kualifikasi  sumber  daya  manusia  sesuai  dengan klasifikasi Rumah Sakit;
b. menerima  imbalan  jasa  pelayanan  serta  menentukan  remunerasi,  insentif,  dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
e. mendapatkan pelindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan; dan
f. mempromosikan  layanan  Kesehatan  yang  ada  di  Rumah  Sakit  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada  saat  melndapatkan  Pellayanan  Kelselhatan,  pasieln  melmiliki  hak  dan  julga kelwajiban  yang  haruls  dipelnulhinya.  Dalam  Pasal  276  Ulndang-ulndang  No.  17  tahuln 2023, telrdapat belbelrapa hak pasieln yaitul:
a. Melndapatkan informasi melngelnai Kelselhatan dirinya
b. Melndapatkan  pelnjellasan  yang  melmadai  melngelnai  Pellayanan  Kelselhatan  yang ditelrimanya
c. Melndapatkan  Pellayanan  Kelselhatan  selsulai  delngan  kelbultulhan  meldis,  standar profelsi, dan pellayanan yang belrmultul
d. Melnolak  ataul  melnyeltuljuli  tindakan  meldis,  kelculali  ulntulk  tindakan  meldis  yang dipelrlulkan dalam rangka pelncelgahan pelnyakit melnullar dan pelnanggullangan KLB ataul Wabah
e. Melndapatkan aksels telrhadap informasi yang telrdapat di dalam relkam meldis
f. Melminta pelndapat Telnaga Meldis ataul Telnaga Kelselhatan lain
g. Melndapatkan  hak  lain  selsulai  delngan  keltelntulan  pelratulran  pelrulndangan- ulndangan.
Seldangkan  kelwajiban  pasieln  yaitul    ( Pasal  277  Undang-Undang  No.  17  tahun 2023) :
a. Melmbelrikan informasi yang lelngkap dan juljulr telntang masalah kelselhatannya
b. Melmatulhi nasihat dan peltulnjulk telnaga meldis dan telnaga kelselhatan
c. Melmatulhi keltelntulan yang belrlakul pada fasilitas pellayanan kelselhatan
d. Melmbelrikan imbalan jasa atas pellayanan yang ditelrima.
Dari hak dan kelwajiban yang dimiliki pasieln selrta hak dan kelwajiban yang dimiliki Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  dapat  telrlihat  bahwa  belrdasarkan  suldult  pandang  sifat hulbulngannya,  hulbulngan  hulkulm  fasilitas  pellayanan  kelselhatan  delngan  pasieln  dalam pellayanan  kelselhatan  melrulpakan  hulbulngan  hulkulm  timbal  balik  karelna  fasilitas pellayanan  kelselhatan  dan  pasieln  keduanya  bmelmiliki  hak  dan  kelwajiban  dalam pellayanan kelselhatan (Redi & Marliana, 2024 ; Every-Palmer dkk., 2024) .
Dari  adanya  hulbulngan  hulkulm  antara  Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  dan  pasieln melnimbullkan  julga  sulatul  akibat  hulkulm.  Akibat  hulkulm  adalah  akibat  yang  dibelrikan olelh  hulkulm  atas  sulatul  pelristiwa  hulkulm  ataul  pelrbulatan  dari  sulbjelk  hulkulm (Mas, 2004) .  Akibat  hulkulm  ini  timbull  karelna  Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  melrulpakan pelrantara pelrtama dalam pellaksanaan Pellayanan Kelselhatan.
Selbagai  pelrantara  antara  Telnaga  Meldis  ataul  Telnaga  Kelselhatan  delngan  pasieln,
Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  selcara  tidak  langsulng  melmiliki  pelrjanjian  delngan pasieln.  Pelrjanjian  ini  timbull  dari  kelselpakatan  antara  Telnaga  Meldis  ataul  Telnaga Kelselhatan  dan  Pasieln  belrdasarkan  prinsip  kelseltaraan  dan  transparansi (McCartney dkk., 2024) .
Maksuld  dari  adanya  pelrjanjian  telrselbult  adalah  dalam  melnjalankan  praktik, Telnaga Meldis dan Telnaga Kelselhatan akan melmbelrikan Pellayanan Kelselhatan kelpada Pasieln  delngan  mellaksanakan  ulpaya  telrbaik yang dilakulkan  selsulai  delngan  norma, standar  pellayanan,  dan  standar  profelsi  selrta  kelbultulhan  Kelselhatan  pasieln.  Ulpaya telrbaik  yang  dimaksuldkan  disini  tidak  melnjamin  kelbelrhasilan  Pellayanan  Kelselhatan yang dibelrikan. ( Pasal 280 Undang-Undang No. 17 tahun 2023)
Selbellulm  mellakulkan  pelrjanjian  ulntulk  melndapatkan  Pellayanan  Kelselhatan, telntulnya ada syarat-syarat yang haruls dipelnulhi agar pelrjanjian telrselbult bisa dianggap sah (Hope & Puckett, 2024 ; Singletary, 2024) . Syarat-syarat telntang pelrjanjian diatulr dalam  Pasal  1320  Kitab  Ulndang-Ulndang  Hulkulm  Pelrdata,  bahwa  ada  4  syarat  yang haruls dipelnulhi agar pelrjanjian bisa dianggap sah yaitul :
1) Kelselpakatan para pihak Dalam  Pellayanan  Kelselhatan  yang  dimaksuld  delngan  kelselpakatan  para  pihak adalah  kelselsulaian  yang  telrjadi  antara  pihak,  bahwa  pihak  pelnelrima  pellayanan Kelselhatan  adalah  pasieln  dan  pihak  yang  melmbelrikan  pellayanan  Kelselhatan  adalah Telnaga Meldis ataul Telnaga Kelselhatan (SDM Kelselhatan).
2) Kelcakapan para pihak Pellaksanaan  pelrjajian  dalam  Pellayanan  Kelselhatan  haruls  dilakulkan  olelh  orang- orang yang cakap. Cakap adalah kelmampulan selselorang dalam belrtindak selcara hulkulm dan  dapat  melnanggulng  sulatul  akibat  hulkulm.  Selhingga  delngan  kelcakapan  para  pihak yang telrlibat, pelrjanjian bisa melmiliki kelkulatan selcara hulkulm.
3) Sulatul hal telrtelntul
Hal  telrtelntul  yang  dimaksuldkan  adalah  bahwa  dalam  pelrjanjian  haruls  ada  sulatul hal  yang  dijanjikan  ataul  melnjadi  pelrjanjian  antara  para  pihak.  Hal  telrtelntul  yang dimaksuld  dalam  Pellayanan  Kelselhatan  adalah  Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan akan  melmbelrikan  Pellayanan  Kelselhatan  kelpada  Pasieln  delngan  mellaksanakan  ulpaya telrbaik dan  pasieln  haruls  mellaksanakan  hak  dan  kelwajiban  yang  belrkaitan  delngan Pellayanan Kelselhatan telrselbult.
4) Selbab yang halal
Sulatul pelrjanjian haruls melmiliki selbab yang halal artinya pelrjanjian telrselbult haruls melmiliki isi dan tuljulan yang baik agar bisa dicapai olelh para pihak. Tuljulan dari adanya Pellayanan  Kelselhatan  adalah  ulntulk  mellakulkan  ulpaya  pelnyelmbulhan  yang  dapat
melmellihara  dan  melningkatkan  Kelselhatan  bagi  masyarakat  selcara  lulas  yang belrorielntasi  atas  asas  kelkellulargaan,  melncakulp  kelgiatan  pelningkatan  kulalitas kelselhatan  (promotif),  pelncelgahan  pelnyakit  (prelvelntif),  pelnyelmbulhan  pelnyakit (kulratif), pelmullihan kelselhatan (relhabilitatif) dan paliatif.
Jika  selmula  pelrsyaratan  telrselbult  dapat  dipelnulhi,  maka  pelrjanjian  yang  telrjadi dalam Pellayanan Kelselhatan dapat dianggap sah dan melmiliki kelkulatan selcara hulkulm (Ueda dkk., 2024 ; Brown & Homan, 2024) . Selhingga, apabila telrjadi wanprelstasi yaitul tidak  melmelnulhi  ataul  lalai    mellaksanakan  kelwajiban  selbagaimana  yang  ditelntulkan, maka  Telnaga  Meldis,  Telnaga  Kelselhatan,  dan  Pimpinan  dari  Fasilitas  Pellayanan Kelselhatan dapat dikenakan sanksi (Billard, 2024 ; Singh, 2023) .
Selbagai  contoh,  pada  pasal  283  ayat  (2)  Ulndang-ulndang  No.  17  tahuln  2023 dijellaskan bahwa dalam belrpraktik, Telnaga Meldis dan Telnaga Kelselhatan pada Fasilitas Pellayanan Kelselhatan, pimpinan Fasilitas Pellayanan Kelselhatan wajib melnginformasikan daftar nama, nomor SIP dan STR, selrta jadwal praktik Telnaga Meldis dan Telnaga Kelselhatan.
Apabila  Telnaga  Meldis,  Telnaga  Kelselhatan,  dan  pimpinan  Fasilitas  Pellayanan Kelselhatan tidak mellaksanakan keltelntulan selbagaimana dimaksuld, maka akan dikelnai sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  telrselbult  dapat  belrulpa  telgulran  lisan, pelringatan telrtullis, delnda administratif dan/ataul pelncabultan izin ( Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang No. 17 tahun 2023) .
Pelmbelrian  sanksi  telntulnya  ditelntulkan  belrdasarkan  dari  kelrulgian  yang  dialami pasieln  dalam  pellaksanaan  Pellayanan  Kelselhatan.  Jika  Telnaga  Meldis  dan  Telnaga Kelselhatan  yang  dimintai  pelrtanggulngiawaban  atas  tindakan/pelrbulatan  belrkaitan delngan  pellaksanaan  Pellayanan  Kelselhatan  yang  melrulgikan  Pasieln  selcara  pelrdata, haruls dimintakan relkomelndasi dari majellis yang mellaksanakan tulgas di bidang disiplin profelsi melnelntulkan ada tidaknya pellanggaran disiplin profelsi yang dilakulkan Telnaga Meldis dan Telnaga Kelselhatan ( Pasal 308 Undang-Undang No. 17 tahun 2023) Sama  julga  delngan  pelmbelrian  sanksi  pidana  bagi  Telnaga  Meldis  ataul  Telnaga Kelselhatan yang didulga mellakulkan pelrbulatan yang mellanggar hulkulm. Dalam konteks rumusan Pasal 308 ayat (1) Ulndang-ulndang No. 17 tahuln 2023 jelas bahwa rumusan pelrbulatan yang mellanggar hulkulm merujuk pada suatu tindak pidana. Perbuatan yang melanggar  hukum  yang  dirujuk  dan  dimaksudkan  dalam  Pasal  308  ayat  (1)  Ulndang- ulndang No. 17 tahuln 2023 tidak lagi mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUlH Pelrdata, melainkan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Ulndang-ulndang No. 17 tahuln 2023 sebagai lex spesialis, dan pada ketentuan dalam KUH Pidana sebagai lege generali.

## KESIMPULAN
Pellaksanaan  Pellayanan  Kelselhatan  melnimbullkan  hulbulngan  hulkulm  antara masyarakat  delngan  Telnaga  Meldis  dan  Telnaga  Kelselhatan  yang  melrulpakan  bagian  dari Sulmbelr  Daya  Manulsia  Kelselhatan.  Hulbulngan  hulkulm  telrselbult  telrjadi  karelna  antara masyarakat dan Sulmbelr Daya Manulsia Kelselhatan melmiliki hak dan kelwajiban yang saling telrkait dalam pellaksanaan Pellayanan Kelselhatan. Selhingga hulbulngan hulkulm yang telrjadi dalam  pellayanan  Kelselhatan  antara  masyarakat  delngan  SDM  Kelselhatan  melrulpakan hulbulngan hulkulm timbal balik karelna para pihak yang belrhulbulngan sama-sama melmiliki hak  dan  kelwajiban.  Seldangkan  jika  belrdasarkan  suldult  pandang  pelristiwa  hulkulmnya, hulbulngan hulkulm dalam pellayanan kelselhatan melrulpakan hulbulngan hulkulm belrselgi dula karelna melrulpakan hulbulngan hulkulm dula pihak yang diselrtai adanya hak dan kelwajiban pada  masing-masing  pihak,  keldula  bellah  pihak masing-masing  belrwelnang/belrhak  ulntulk melminta  selsulatul  dari  pihak  lain,  selbaliknya  masing-masing  pihak  julga  belrkelwajiban melmbelri selsulatul kelpada pihak lainnya.
Sellain  itul,  pellaksanaan  Pellayanan  Kelselhatan  julga  mellibatkan  Fasilitas  Pellayanan Kelselhatan yang melrupakan dasar terjadinya hubngan antara pasieln dan SDM Kelselhatan dalam  mellakulkan  sulatul  ulpaya  Kelselhatan.  Karelna  hal  telrselbult,  Fasilitas  Pellayanan Kelselhatan  melmiliki  juga  hak  dan  kelwajiban  yang  belrkaitan  delngan  pellaksanaan pemberian Pellayanan Kelselhatan kepadaepada pasieln.
Dari hak dan kelwajiban yang dimiliki pasieln selrta hak dan kelwajiban yang dimiliki Fasilitas  Pellayanan  Kelselhatan  dapat  telrlihat  bahwa  belrdasarkan  suldult  pandang  sifat hulbulngannya,  hulbulngan  hulkulm  fasilitas  pellayanan  kelselhatan  delngan  pasieln  dalam pellayanan  kelselhatan  melrulpakan  hulbulngan  hulkulm  yang  saling  bertimbal  balik  juga karelna  adanya  hak  dan  kewajiban  fasilitas  pellayanan  kelselhatan  yang  bertimbal  balik dengan hak dan kewajiban pasieln dalam pemberian pellayanan kelselhatan. Seldangkan jika belrdasarkan  suldult  pandang  pelristiwa  hulkulmnya,  hulbulngan  hulkulm  fasilitas  pellayanan kelselhatan  delngan  pasieln  dalam  pellayanan  kelselhatan  melrulpakan  adalah  hubungan hukum yang mendasari adanya hulbulngan hulkulm sumber daya manusia kesehatan yang ada pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pasieln.

## REFERENCES
Aidam, E., Varela, V., Abukari, F., Torres, K. A., Nisingizwe, M. P., Yourkavitch, J., Yakubu, E., Abubakari, A., Ibrahim, R., Oot, L., Beck, K., Azumah, S., Issahaku, A.-H., Jambeidu, J.
A., Abdul-Rahman, L., Adu-Asare, C., Uyehara, M., Cashin, K., Karnati, R., & Kirk, C. M.  (2024).  Promoting  responsive  care  and  early  learning  practices  in  Northern Ghana:  Results  from  a  counselling  intervention  within  nutrition  and  health services. Public Health Nutrition , 27 (1), e77. https://doi.org/10.1017/S1368980024000156 Ali,  J.,  Jusoh,  A.,  Idris,  N.,  &  Nor,  K.  M.  (2023).  Healthcare  service  quality  and patient satisfaction: A conceptual framework. International Journal of Quality & Reliability Management , 41 (2), 608 – 627. https://doi.org/10.1108/IJQRM-04-2022-0136 Astuti, E. P., & Supriyono, S. (2020). Karakteristik Pelaksanaan Pembelajaran Matematika
Berbasis  Etnomatematika  Untuk  Siswa  Sekolah  Menengah  Pertama. Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE) , 6 (1), Article 1. https://doi.org/10.37729/jpse.v6i1.6492 Bhuiyan,  M.  I.,  &  Haque,  A.  (2024).  Role  of  NGOs  in  providing  available  and  affordable health care services to the slum people in Dhaka. Clinical Epidemiology and Global Health , 25 , 101478. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101478
Billard,  T.  J.  (2024).  The  Politics  of  Transgender  Health  Misinformation. Political Communication , 41 (2), 344 – 352. https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2303148 Bourke, P. M., Evers, J. B., Bijma, P., van Apeldoorn, D. F., Smulders, M. J. M., Kuyper, T. W., Mommer,  L.,  &  Bonnema,  G.  (2021).  Breeding  Beyond  Monoculture:  Putting  the “Intercrop” Into Crops. Frontiers in Plant Science , 12 .
https://doi.org/10.3389/fpls.2021.734167
Brown, T. H., & Homan, P. (2024). Structural Racism and Health Stratification: Connecting Theory  to  Measurement. Journal  of  Health  and  Social  Behavior , 65 (1),  141 – 160. https://doi.org/10.1177/00221465231222924
Champe, J., & Kleist, D. M. (2003). Live supervision: A review of the research. The Family
Journal , 11 (3), 268 – 275.
Every-Palmer,  S.,  Grant,  M.  L.,  Thabrew,  H.,  Hansby,  O.,  Lawrence,  M.,  Jenkins,  M.,  & Romans, S. (2024). Not heading in the right direction: Five hundred psychiatrists’ views  on  resourcing,  demand,  and  workforce  across  New  Zealand  mental  health services. Australian  &  New  Zealand  Journal  of  Psychiatry , 58 (1),  82 – 91.
https://doi.org/10.1177/00048674231170572
Fitzgerald, N., Mohan, A., Purves, R., O’Donnell, R., Egan, M., Nicholls, J., Maani, N., Smolar, M.,  Fraser,  A.,  Briton,  T.,  Mahon,  L.,  &  Consortium,  E.  (2024).  Factors  influencing public health  engagement  in  alcohol  licensing in  England  and Scotland  including legal  and  structural  differences:  Comparative  interview  analysis. Public  Health Research . https://doi.org/10.3310/BGTR4277 Hall, M. A., Bobinski, M. A., Orentlicher, D., Cohen, I. G., Bagley, N., & Sawicki, N. N. (2024). Health Care Law and Ethics . Aspen Publishing.
Hope,  D.  A.,  &  Puckett,  J.  A.  (2024).  Bans  on  Evidence-Based  Care  for  Transgender  and
Gender Diverse People Present Risks for Clients and Dilemmas for Mental Health Providers. Cognitive and Behavioral Practice , 31 (1), 15 – 19.
https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2023.12.003
Hwong, W. Y., Ng, S. W., Tong, S. F., Ab Rahman, N., Law, W. C., Wong, S. K., Puvanarajah, S. D.,  Mohd  Norzi,  A.,  Lian,  F.  S.,  &  Sivasampu,  S.  (2024).  Identifying  factors  in  the provision  of  intravenous  stroke  thrombolysis  in  Malaysia:  A  multiple  case  study from  the  healthcare  providers’  perspective. BMC Health  Services  Research , 24 (1), 34. https://doi.org/10.1186/s12913-023-10397-8
Kesuma, S. I. (2024). Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jurnal Nusantara Berbakti , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.324
Kollie,  K.  K., Theobald, S.,  Jones,  L.,  Kpadeh,  O.,  Nallo,  G.,  Borbor,  D.,  Taylor,  M.,  Dean,  L.,
Phillip, M., Godwin-Akpan, T. G., Mensah, D. F., Wickenden, A., Kollie, J. T., Rogers,
E.,  Zaizay,  Z.,  &  Stewart,  M.  (2024).  Multimethod  evaluation  of  health  services integration for neglected tropical diseases requiring case management in Liberia. BMJ Global Health , 9 (1), e012599. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012599 Laily,  F.  N.  (2022). PENEGAKAN  HUKUM  LINGKUNGAN  SEBAGAI  UPAYA  MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA | Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum . 21 (2). http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184
Lebenbaum,  M.,  Kouyoumdjian,  F.,  Huang,  A.,  &  Kurdyak,  P.  (2024).  The  Association Between  Prior  Mental  Health  Service  Utilization  and  Risk  of  Recidivism  among Incarcerated Ontario Residents. The Canadian Journal of Psychiatry , 69 (1), 21 – 32. https://doi.org/10.1177/07067437221140385
Mas, M.  (2004). Pengantar Ilmu  Hukum, Ghalia Indonesia,  Bogor,  2004, hlm. 116. Ghalia
Indonesia .
McCartney, E.  M., Ralton, L., Dawe,  J., Richmond, J., Zobel, J., Wigg, A., Cock, V., Tse, E.  Y., Rees, T., Shaw, D., Ferguson, C., & on behalf of the EC Australia partnership. (2024). Point of care testing for hepatitis C in the priority settings of mental health, prisons and  drug  &  alcohol  facilities – the  PROMPt  Study. Clinical  Infectious  Diseases , ciae155. https://doi.org/10.1093/cid/ciae155
Mohamed,  S.  (2024).  The  State  of  Mental  Health  Services  for  Incarcerated  Adults  in
Ontario:  A  Scoping  Review. International  Journal  of  Offender  Therapy  and Comparative Criminology , 0306624X241228218. https://doi.org/10.1177/0306624X241228218 Piatkowski,  T.,  Gibbs,  N.,  &  Dunn,  M.  (2024).  Beyond  the  law:  Exploring  the  impact  of criminalising  anabolic – androgenic  steroid  use  on  help-seeking  and  health outcomes in Australia. Journal of Criminology , 57 (1), 62 – 82. https://doi.org/10.1177/26338076231209044
Redi,  A.,  &  Marliana,  L.  (2024).  Hospital  Responsibilities  Toward  Patients  In  The Implementation  Of  Health  Services. International  Journal  of  Engineering  Business and Social Science , 2 (03), Article 03. https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i03.117 Saidi. (2010). Etika Dan Hukum Kesehatan . Kencana.
Sieffien, W., Law, S., & Andermann, L. (2024). Immigrant and refugee mental health during the COVID-19 pandemic: Additional key considerations. Canadian Family Physician . https://www.cfp.ca/news/2020/06/23/06-23-1 Singh, B. (2023). Legal Dynamics Lensing Metaverse Crafted for Videogame Industry and E- Sports:  Phenomenological  Exploration  Catalyst  Complexity  and  Future  |  Journal  of Intellectual Property Rights Law . https://lawjournals.celnet.in/index.php/jiprl/article/view/1372 Singletary,  G.  (2024).  Law  Enforcement  and  Mental  Health:  The  Limpid  Kryptonite — A Clear and Present Danger. Journal of Police and Criminal Psychology , 39 (1), 55 – 63. https://doi.org/10.1007/s11896-023-09609-y
Siregar, R. H., Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani,Meri, Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan,  Diana  Haiti,  Muchtar  A.  H.  Labetubun,  Zuardin  Arif,  Anna  Yuliana, Rospita Adelina. (2020). ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN . Penerbit Widina.
Soeroso, R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada . Soljacic,  F.,  Law,  T.,  Chita-Tegmark,  M.,  &  Scheutz,  M.  (2024).  Robots  in  healthcare  as envisioned by care professionals. Intelligent Service Robotics . https://doi.org/10.1007/s11370-024-00523-8 Suslovic,  B.,  &  Lett,  E.  (2024).  Resilience  is  an  Adverse  Event:  A  Critical  Discussion  of Resilience  Theory  in  Health  Services  Research  and  Public  Health. Community Health Equity Research & Policy , 44 (3), 339 – 343. https://doi.org/10.1177/2752535X231159721 Thomas, E. E., Taylor, M. L., Ward, E. C., Hwang, R., Cook, R., Ross, J.-A., Webb, C., Harris, M., Hartley,  C.,  Carswell,  P.,  Burns,  C.  L.,  &  Caffery,  L.  J.  (2024).  Beyond  forced telehealth  adoption:  A  framework  to  sustain  telehealth  among  allied  health services. Journal of Telemedicine and Telecare , 30 (3), 559 – 569. https://doi.org/10.1177/1357633X221074499
Thorne,  S.  (2013).  Secondary  qualitative  data  analysis.  Dalam Routledge  international handbook of qualitative nursing research (hlm. 423 – 434). Routledge.
Ueda, D.,  Kakinuma,  T.,  Fujita,  S.,  Kamagata,  K.,  Fushimi, Y.,  Ito,  R.,  Matsui, Y., Nozaki, T.,
Nakaura,  T.,  Fujima,  N.,  Tatsugami,  F.,  Yanagawa,  M.,  Hirata,  K.,  Yamada,  A., Tsuboyama,  T.,  Kawamura,  M.,  Fujioka,  T.,  &  Naganawa,  S.  (2024).  Fairness  of artificial  intelligence  in  healthcare:  Review  and  recommendations. Japanese
Journal of Radiology , 42 (1), 3 – 15. https://doi.org/10.1007/s11604-023-01474-3 van Apeldoorn, B. (2004). Theorizing the transnational: A historical materialist approach.
Journal  of  International  Relations  and  Development , 7 (2),  142 – 176. https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800010
Yuliyanto,  E.,  Alatiqoh,  M.  M.,  &  Alfaruq,  A.  H.  (2022).  Inter-correlation  between  Human Rights  and  Environmental  Justice:  A  Discourse  of  Right  to  a  Good  and  Healthy Environment  in  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Environmental  Law  and Sustainable Development , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58045 Zed, M. (2004). Metode peneletian kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.
Copyright Holder : © Gunawan Widjaja, et al., (2024).
First Publication Right :
© Bulletin of Community  Engagement
This article is under:

## CC BY SA