Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 No 1 Vol 2 Bulan Januari Tahun 2020 164 - 175 10.31000/almaal.v1i2.1878

## Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional
Efri Syamsul Bahri 1 *, Sabik Khumaini 2
1 Prodi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia
2 Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia
* efri.sb@sebi.ac.id

## A BSTRACT
The National Zakat Board (BAZNAS) The Republic of Indonesia is a non-structural government institution  that  manages  zakat  nationally  in  Indone.  The  problem  in  this  research  is  how  the development of the collection and distribution of Zakat, Alms, and Other Religious Social Funds (ZIS and DSKL) and how effective is the distribution of BAZNAS zakat? The objectives of this study include: to measure the effectiveness of the distribution of BAZNAS ZIS and DSKL. This research  uses  qualitative  and  quantitative  methods.  The  qualitative  method  uses  a  descriptive approach.  While  the  quantitative  method  uses  the  Zakat  Core  Principle  (ZCP)  measurement model. The object used in this study is the BAZNAS financial statements for the period 2001 to 2018.  The results  of this  study  indicate that  the  total collection  of  ZIS  and  DSKL  is  18 years, Rp932.648.351.752,19.  While  the  amount  of  ZIS  and  DSKL  distribution  for  18  years,  is Rp836.512.139.145,00.  Based  on  the  ZCP  the  effectiveness  of  distribution  for  18  years  of operation is 90% (ninety percent). This shows that the effectiveness of the distribution of ZIS and DSKL BAZNAS for 18 years is in the Highly Effective category where the Allocation to Collection Ratio (ACR) reaches ≥ 90 percent.
Keywords: Effectiveness; Disbursement; Baznas; Zakat Core Principle; Zakat.

## A BSTRAK
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah non- struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  efektivitas  penyaluran  zakat  BAZNAS?  Tujuan  penelitian  ini antara  lain:  untuk  mengukur  efektivtas  penyaluran  ZIS  dan  DSKL  BAZNAS.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dan  kuantitaif.  Metode  kualitatif  menggunakan  pendekatan deskriptif.  Sedangkan  metode  kuantitatif  menggunakan  model  pengukuran    rasio  Zakat  Core Prinsiple (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS selama  rentang  periode  2001  sampai  dengan  2018.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa jumlah  pengumpulan  ZIS  dan  DSKL  18  tahun,  Rp932.648.351.752,19.  Sedangkan  jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana Alocation to Collection Ratio (ACR) mencapai ≥ 90 persen.
Kata kunci : Efektivitas; Penyaluran;BAZNAS; Zakat Core Prinsiple; Zakat.

## P ENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional.  Dalam  melaksanakan  tugas,  BAZNAS  menyelenggarakan  fungsi  4  (empat) fungsi, yaitu: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat;  dan  d.  pelaporan  dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Keempat  fungsi  tersebut  merupakan  rangkaian  aktivitas  yang  tidak  bisa dipisahkan.  Perencanaan  program  menjadi  titik  awal  keberhasilan  program.  Bentuk dokumen  perencanaan  adalah  dokumen  Rencana  Strategis  sebagai  acuan  program  5 (lima) tahunan serta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai acuan dalam pelaksanaan program setiap tahun.
Selanjutnya  pelaksanaan  dan  pengendalian  program  menjadi  kunci  dalam keberhasilan  program.  Proses  pelaksanaan  pengendalian  dapat  dilakukan  melalui kegiatan  monitoring,  evaluasi  dan  audit.  Begitu  juga  pelaporan  program  tidak  bisa dilepaskan,  karena  pengakuan  terhadap  penyaluran  adalah  ketika  dana  zakat  sudah dilaporan  dan  dipastikan  diterima  oleh  mustahik  yang  berhak.  Hal  ini  mengacu  pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 yang menyebutkan bahwa Zakat yang disalurkan  kepada  mustahiq  diakui  sebagai  pengurang  dana  zakat  sebesar:  (a)  jumlah yang  diserahkan,  jika  dalam  bentuk  kas;  (b)  jumlah  tercatat,  jika  dalam  bentuk  aset nonkas.
Dalam  rangka  mengoptimalkan  penyaluran  zakat  baik  bidang  pendistribusian maupun  pendayagunaan,  BAZNAS  menyusun  Rencana  Strategis  (Renstra)  BAZNAS 2016-2020.  Berdasarkan    Renstra,  terdapat  4  (empat)  Indikator  Kinerja  Kunci  (IKK) Aspek Penyaluran yang secara terinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 1 Indikator Kinerja Kunci Aspek Penyaluran
Sumber: (BAZNAS, 2016)
No Indikator Kinerja Kunci  Satuan Target 2016 2017 2018  2019 2020 1 Rasio penyaluran terhadap pengumpulan diatas 70% Triliun IDR 3,50 4,55 6,14 8,59 12,04 2 Fakir Miskin Yang Dientaskan dari Garis Kemiskinan sebesar 1% setiap tahun dari jumlah orang miskin berdasarkan data BPS Ribu orang 280 280 280 280 280 3 Terlaksananya program bina desa zakat produktif Desa 40 81 121 141 161 4 Database mustahik BAZNAS Waktu Okt Juli Juli Juli Juli
Berdasarkan  tabel  di  atas,  IKK  Aspek  Penyaluran  yang  pertama  adalah  rasio penyaluran  terhadap  pengumpulan  di  atas  70%  (tidak  termasuk  alokasi  dana  amil). Selama lima tahun, dari 2016 s/d 2020 ditargetkan jumlah penyaluran sebesar Rp31,82 triliun dengan rincian 3,5 tiliun (2016), 4,55 triliun (2017), 6,14 triliun (2018), 8,59 triliun (2019), dan 12,04 triliun (2020). IKK Aspek Penyaluran yang kedua, yakni: Fakir Miskin Yang  Dientaskan  dari  Garis  Kemiskinan  sebesar  1%  setiap  tahun  dari  jumlah  orang miskin  berdasarkan  data  BPS.  Ditargetkan  setiap  tahun  BAZNAS  berkontribusi  untuk mengantaskan 280.000 orang.
IKK  Aspek  Penyaluran  yang  ketiga,  yakni:  Terlaksananya  program  bina  desa zakat produktif dengan target sebagai berikut: tahun 2016 40 desa, tahun 2017 menjadi 81  desa,  tahun  2018  menjadi  121  desa,  tahun  2019  menjadi  141  desa  dan  tahun  2020 menjadi  161  desa.  IKK  Aspek  Penyaluran  yang  keempat  adalah  Database  mustahik BAZNAS. Diharapkan database mustahik sudah tersedia bulan Oktober 2016, Juli 2017, Juli 2018, Juli 2018, Juli 2019 dan Juli 2020.
Dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang efektivitas penyaluran zakat yang dalam hal ini termasuk di dalamnya infak/sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang didirkan melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.8  Tahun  2001.  Oleh  karena  itu peneliti mengambil judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional”.  Pengukuran  efektivitas  (Bahri  S.  d.,  2018,  hal.  221)  penyaluran  zakat  ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang  menyebutkan  bahwa  tujuan  pengelolaan  zakat  adalah  untuk  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## KAJIAN LITERATUR Definisi Zakat
Secara  bahasa,  kata  zakat  mempunyai  beberapa  arti,  yaitu  al-barakatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan) (Dhaif, 2011). Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu zaka, berarti  orang itu baik  (Qardhawi, 2016).   Zakat  menurut  etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik.
Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya,  di  samping  berarti  mengeluarkan jumlah  tertentu  itu  sendiri  (Qardhawi,  193:34);  (Deni  Lubis,  2018,  hal.  1),  diberikan kepada  golongan  yang  berhak  menerimanya  menurut  ketentuan  yang  telah  ditetapkan oleh  Islam  yang  menurut  Ibnu  Taimiyah  hati  dan  harta  orang  yang  membayar  zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi (Chaniago, 2015, hal. 48).
Umar  bin  Abdul  Aziz  mengikuti  sunnah  Nabi  dalam  hal  penarikan  zakat,  ia menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyuruh mereka untuk menarik  harta  yang  diwajibkan  untuk  dizakatkan  tanpa  berlebih-lebihan  atau bahkanmendzhalimi.  Kemudian  Umar  memerintahkan  para  petugas  itu  untuk mencatatkan  resi  tanda  pelunasan  untuk  para  pembayarnya  hingga  mereka  tidak  harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun. Lalu Umar juga memastikan setiap kelompok
yang berhak menerima zakat harus menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan. (Ali Muhammad Ash Shalabi: 2014:440); (Harahap, 2016)
Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran  (Reni  Oktaviani,  2018,  hal.  101),  ibadah  yang  memiliki  posisi  yang  sangat strategis  baik  dari  aspek  keagamaan,  sosial,  ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat (BAZNAS, 2016, hal. 5) dan menjadi salah satu instrumen yang paling efektif membantu permasalahan kemiskinan (Sabik Khumaini, 2018, hal. 155). Dalam upaya berkontribusi terhadap berbagai aspek di dalam pembangunan, maka program-program pendistribusian dan pendayagunaan juga mencakuap berbagai bidang di dalam pembangunan antara lain: ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.
Di dalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsi, antara lain: sebagai  sumber  dana  pengentasan  kemiskinan  (Atabik,  2016)  dan  sumber  modal  kerja (Sartika, 2008); (Reni Oktaviani, 2018, hal. 118). Zakat juga berperan di dalam  membuka lapangan pekerjaan (Rozalindah, 2014:248). Dengan pengelolaan usaha yang baik oleh mustahik,  diharapkan mampu menambah dan mencukup kebutuhan sehari-hari mereka (Rozalindah, 2014: 248) (Atabik, 2016). Bahkan secara makro, dana zakat mempunyai fungsi  alokatif  dan  stabilisator  perekonomian  (El-Din,  1986);  (Beik  2009)  dalam (Firmansyah,  2013,  hal.  180),  menjadi  solusi  untuk  masalah  yang  dihadapi  oleh pengusaha mikro (Efri Syamsul Bahri, 2019, hal. 259).
Begitu  juga  peran  dan  fungsi  zakat  di  bidang-bidang  lainnya.  Bahkan, implementasi  kelima  bidang  tersebut  juga  dapat  dilakukan  secara  terintegrasi  dengan pelaksanaan berbasis komunitas. Program zakat berbasis komunitas mencakup 5 (lima) ukuran dimensi, yaitu: dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, serta dakwah (Bahri E. S., 2018).

## Penyaluran Zakat
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. (KBBI). Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Abdus Sami (2010) mengatakan bahwa objek atau sasaran zakat adalah sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Qur’an surat  At-Taubah  ayat  60,  yaitu  terdiri  dari:  Fakir,  Miskin,  Amil,  Muallaf,  Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah. “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,  amil  zakat,  para  mualaf  yang  dibujuk  hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah: 60).
Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No.3 Tahun 2018, pengertian masing-masing asnaf sebagai penerima manfaat zakat adalah sebagai perikut. Fakir  merupakan  orang  yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar.  Miskin  merupakan  orang  yang  mempunyai  sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak  bagi  kehidupan  dirinya  dan/atau  keluarga  yang  menjadi  tanggungannya.  Amil merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah
dan/atau  pemerintah  daerah,  dan/atau  seseorang  yang  mendapat  mandat  dari  pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Riqab merupakan orang Islam yang menjadi: a. korban perdagangan manusia; b. pihak yang ditawan oleh musuh Islam; atau c. orang yang terjajah dan teraniaya. Gharimin merupakan  orang  yang  berutang  untuk:  a.  kemaslahatan  diri  dengan  tidak  berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya; b. kemaslahatan  umum  seperti  mendamaikan  dua  orang  muslim  atau  lebih  yang  sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau c. kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.
Sabilillah merupakan salah satu  dari golongan dibawah ini, yaitu:  a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah; b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh  dalam  menuntut  ilmu  yang  bermanfaat  bagi  umat.  Ibnu  Sabil merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.
Penyaluran  zakat  juga  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  bidang,  yaitu: pendistribusian  dan  pendayagunaan.  Sesuai  dengan  Peraturan  BAZNAS  No.3  Tahun 2018  Tentang  Pendistribusian  dan  Pendayagunaan,  yang  dimaksud  pendistribusian adalah  penyaluran  zakat  kepada  mustahik  dalam  bentuk  konsumtif.  Sedangkan pendayagunaan  adalah  pemanfaatan  zakat  secara  optimal  tanpa  mengurangi  nilai  dan kegunaannya  dalam  bentuk  usaha  produktif,  sehingga  berdayaguna  untuk  mencapai kemaslahatan umum.
Zakat  untuk  pendistribusian  sebelumnya  banyak  disebut  dengan  istilah  zakat konsumtif.  Sedangkan  pendayagunaan  disebut  dengan  istilah  zakat  produktif.  Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik (Reni Oktaviani, 2018,  hal.  104),  mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  masyarakat  miskin/mustahik (Setiawan, 2017, hal. 249).
sedangkan  zakat  produktif  bertujuan  untuk  selain  mejadikan  mustahik  menjadi mandiri dan diharapkan kedepannya mampu menjadi muzaki. Zakat produktif diartikan sebagai  cara  (Yasir,  2014)  dan  mekanisme  (Pratama,  2015)  dalam  mengatasi  masalah kemiskinan.  Zakat  produktif  (Sartika,  2008)  dapat  digunakan  untuk  modal  kerja (Efri Syamsul  Bahri,  2019),  diberikan  kepada  mustahiq  di  antara  orang  miskin  dan  yang membutuhkan pada umumnya, yang memiliki mikro-kecil.
Antara  zakat  konsumtif  dan  zakat  produktif  (Khalifah  Muhamad  Ali,  2016), memiliki persamaam, perbedaaan, kelemahan dan kelebihan. Pertama , persamaan zakat konsumtif  dan  zakat  produktif  adalah  sama-sama  mampu  meningkatkan  kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Perbedaan antara zakat konsumtif dan zakat produktif  adalah  zakat  produktif  dianggap  lebih  mampu  mengurangi  kemiskinan dibanding zakat konsumtif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab bahwa zakat produktif memiliki kelebihan dari zakat konsumtif adalah dimana zakat produktif diiringi dengan adanya  pendampingan usaha dan pembinaan keagamaan.
Kedua ,  pada  zakat  produktif  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam penanggulangan  kemiskinan  adalah  pendapatan  rumah  tangga  mustahik  dan  pekerjaan kepala rumah tangga. Sedangkan pada zakat konsumtif faktor-faktor yang berpengaruh adalah pendidikan kepala rumah tangga dan pendapatan rumah tangga mustahik. Dengan demikian, persamaan zakat konsumtif dan zakat produktif adalah pada faktor pendapatan yang  sama-sama  berpengaruh  dalam  penanggulangan  kemiskinan.  Sedangkan persamaannya  adalah  pada  dasarnya  sama-sama  mampu  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sekaligus  menurunkan  kemiskinan  mustahik.  Perbedaannya,  zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif.
Keberadaan  zakat  produktif  mampu  meningkatkan  pendapatan  mustahik (Widiastuti,  2015,  hal.  90),  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan  pendapatan sebesar  25,2%,  pendidikan  22,9%  dan  sehat  8,9%  (Damanhur,  2017,  hal.  77),  mampu meningkatkan  keadaan  ekonomi  pelaku  Usaha  Kecil  Menengah (Setiawan,  2017,  hal. 247) dan efektif untuk mengubah kehidupan mustahiq (Imron Mawardi, 2018, hal. 133).

## Efektivitas Penyaluran Zakat
Efektivitas  (Rifa'i,  2013,  hal.  132)  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  keberhasilan suatu  aktivitas  atau  kegiatan  dalam  mencapai  tujuan  (sasaran)  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Efektivitas  penyaluran  zakat  diukur  dengan  menggunakan Zakat  Core Principles (ZCP).  Penilaian  efektivitas  penyaluran  zakat  dengan  menggunakan  ZCP bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola Baznas telah memenuhi standar kriteria efektif sesuai dengan acuannya sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  ZCP,  maka  rasio  yang  digunakan  adalah Allocation  to  Collection Ratio (ACR). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Penilaian ACR terdiri dari beberapa kategori, dengan rincian sebagai  berikut:  1. Highly  Effective (jika  ACR  ≥  90  persen)  2. Effective (jika  ACR mencapai 70- 89 persen) 3. Fairly Effective (jika ACR mencapai 50- 69 persen) 4. Below Expectation (jika ACR mencapai 20- 49 persen) 5. Ineffective (jika ACR < 20 persen) (BAZNAS P. , 2018, hal. 70-71).

## M ETODE P ENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitaif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistik.  Pendekatan  yang  dilakukan  adalah dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Kuntjojo, 2009, hal. 14-15).  Sedangkan  penelitian  kuantitatif  adalah  suatu  proses  menemukan  pengetahuan yang  menggunakan  data  berupa  angka  sebagai  alat  menganalisis  keterangan  mengenai apa yang ingin diketahui.
Metode  kualitatif  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dan studi  literatur.  Sedangkan  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  rasio  pengukuran Zakat  Core  Principle.  Objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan penyaluran BAZNAS selama rentang periode 2001 sampai dengan 2018. Penelitian ini
dibatasi di Badan Amil Zakat Nasional untuk periode pelaporan penyaluran tahun 2001 sampai dengan 2018.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Badan Amil Zakat Nasional
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat  nasional.  Lahirnya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2011 tentang Pengelolaan  Zakat  mengukuhkan  peran  BAZNAS  sebagai  lembaga  yang  berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
BAZNAS  berkedudukan  di  ibu  kota  dan  merupakan  lembaga  pemerintah nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan 4 (empat) fungsi. Pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua, pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan    pendayagunaan  zakat.  Ketiga, pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat.  Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Selama  17  tahun  menjalankan  amanah  sebagai  badan  zakat  nasional.  Berbagai penghargaan  yang  telah  diraih  bagi  BAZNAS,  antara  lain:  BAZNAS  berhasil memperoleh  sertifikat  ISO,  mendapatkan  penghargaan The  Best  Quality  Management dari Karim Business Consulting , predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008, meraih  “ The  Best  Innovation Programme ”  dan  “ The  Best  in  Transparency  Management ”  pada  IMZ  Award  2011, Global  Islamic  Finance  Award (GIFA)  Award,  2018,  Anugerah  Syariah  Republika Award 2018, 2018 dan Global Good Governance Award 2019.

## Perkembangan Pengumpulan dan Penyaluran BAZNAS
Dari  aspek  pengumpulan,  jenis  dana  yang  dikumpukan  terdiri  dari  dana  zakat, indak/sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL). Pengumpulan ZIS dan DSKL pertama kali dilakukan pada tahun 2001 dengan jumlah Rp192.916.825,09. Pada tahun ke delapan belas, BAZNAS berhasil melakukan pengumpulan ZIS dan DSKL sebesar  Rp202.077.188.149,00.  Bila  dihitung  secara  keseluruhan  dari  tahun  pertama hingga tahun ke delapan belas, maka rata-rata jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL per tahun  mencapai  Rp51.813.797.319,57.  Selanjutnya,  jumlah  ZIS  dan  DSKL  yang  telah dikumpulkan selama delapan belas tahun mencapai Rp932.648.351.752,19. Secara rinci, jumlah pengumpulan dari tahun pertama hingga tahun ke tujuh belas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Perkembangan Pengumpulan ZIS dan DSKL BAZNAS Periode Tahun 2001-2018
No Tahun Pengumpulan (Rp) 1 Tahun 2001 192.916.825,09 2 Tahun 2002 728.096.097,46 3 Tahun 2003 2.260.758.154,00
4 Tahun 2004 3.124.474.105,64 5 Tahun 2005    31.164.839.539,00 6 Tahun 2006    16.724.491.935,00 7 Tahun 2007    10.335.742.653,00 8 Tahun 2008    17.467.803.197,00 9 Tahun 2009    24.119.593.139,00 10 Tahun 2010    26.464.019.958,00 11 Tahun 2011    39.965.459.071,00 12 Tahun 2012    50.313.748.002,00 13 Tahun 2013 59.238304.066,00 14 Tahun 2014    82.293.545.780,00 15 Tahun 2015    94.333.127.895,00 16 Tahun 2016  111.684.020.431,00 17 Tahun 2017  160.160.222.755,00 18 Tahun 2018  202.077.188.149,00 Jumlah  932.648.351.752,19 Nilai Rata-rata 51.813.797.319,57 Nilai Terendah 192.916.825,09 Nilai Tertinggi  202.077.188.149,00

## Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS (diolah)
Dari aspek penyaluran, jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun yaitu: dari  tahun  2001  s.d.  tahun  2018  sebesar  Rp836.512.139.145,00.  Rata-rata  jumlah Penyaluran  per  tahun  adalah  sebesar  Rp46.472.896.619,17.  Penyaluran  terendah  pada tahun 2001 sebesar Rp0 atau belum ada yang disalurkan karena pada kondisi awal-awal berdirinya BAZNAS. Penyaluran tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp234.934.754.552,00.  Kenaikan  yang  signifikan  terjadi  tahun  2005  sebesar Rp15.542.697.991,00 pasca terjadinya Tsunami di Aceh.
Tabel 2. Perkembangan Penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS Periode Tahun 2001-2018
No Tahun Penyaluran (Rp) 1 Tahun 2001 0,00 2 Tahun 2002 315.277.246,00 3 Tahun 2003 887.769.327,00 4 Tahun 2004 2.058.918.822,00 5 Tahun 2005 15.542.697.991,00 6 Tahun 2006 16.775.858.503,00
7 Tahun 2007 12.902.396.201,00 8 Tahun 2008 10.067.248.132,00 9 Tahun 2009 19.277.849.561,00 10 Tahun 2010 29.041.427.210,00 11 Tahun 2011 42.868.886.454,00 12 Tahun 2012 45.316.631.566,00 13 Tahun 2013 50.497.883.910,00 14 Tahun 2014 69.403.749.977,00 15 Tahun 2015 74.503.756.680,00 16 Tahun 2016 80.199.285.249,00 17 Tahun 2017 131.917.747.764,00 18 Tahun 2018 234.934.754.552,00 Jumlah 836.512.139.145,00 Nilai Rata-rata       46.472.896.619,17 Nilai Terendah 0,00 Nilai Tertinggi 234.934.754.552,00

## Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS (diolah)
Perkembangan  jumlah  penyaluran  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami peningkatan, sebagaimana diuraikan pada grafik di bawah ini. Peningkatan penyaluran zakat  tentu  akan  meningkatkan  manfaat  zakat  kepada  mustahik.  Peningkatan  jumlah penyaluran  BAZNAS  juga  seiring  dengan  adanya  inovasi  program  yang  mencakup  5 (lima)  bidang  program,  yaitu:  pendidikan,  ekonomi,  kesehatan,  kemanusiaan  serta dakwah dan advokasi.
Grafik 1. Perkembangan Penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS Periode Tahun 2001-2018
Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS, diolah
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

## Efektivitas Penyaluran BAZNAS
Efektivitas  penyaluran  menggambarkan  pencapaian  penyaluran  zakat  periode tertentu,  baik  jangka  pendek,  menengah  atau  jangka  panjang.  Untuk  mengoptimalkan penyaluran  zakat  tersebut,  maka amil  zakat  mesti melakukan pengelolaan dengan baik dengan  menyusun  perencanaan  penyaluran,  strategi  pelaksanaan,  pelaksanaan pengendalian serta pelaporan yang baik. Dengan demikian, mustahik merasakan manfaat dan keberkahan zakat. Semakin efektiv penyaluran, maka semakin besar manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik.
Di dalam Zakat Core Principle (BAZNAS, 2016, hal. 26) dijelaskan bahwa untuk menilai  kinerja  penyaluran  zakat  dapat  dilihat  dari  rasio  pendistribusian  terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Tingkat efektifitas yang tinggi juga menggambarkan bahwa zakat dikelola dan disalurkan kepada mustahik dengan baik. Semakin cepat zakat disalurkan kepada mustahik  akan semakin baik.  Oelh  karena itu, cara dan batas waktu penyaluran perlu menjadi perhatian bagi amil zakat.
Pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat BAZNAS di dalam penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode Zakat  Core  Principles (ZCP),  yaitu:  ratio efektivitas penyerapan dana zakatnya atau disebut Allocation to Collection Ratio (ACR). Rasio  ACR  bertujuan  untuk  mengukur  kemampuan  sebuah  lembaga  zakat  dalam menyalurkan  dana  zakatnya  dengan  cara  membagi  total  dana  penyaluran  dengan  total dana penghimpunan.
Sesuai dengan metode ACR, tingkat efektivitas dibagi kedalam kategori sebagai berikut: 1. Highly Effective (jika ACR ≥ 90 persen) 2. Effective (jika ACR mencapai 70- 89 persen) 3. Fairly Effective (jika ACR mencapai 50- 69 persen) 4. Below Expectation (jika ACR mencapai 20- 49 persen) 5. Ineffective (jika ACR < 20 persen).
Berdasarkan  ZCP,  maka    tingkat  efektivitas  penyaluran  selama  18  tahun beroperasi  sebesar  90%  atau  termasuk  dalam  kategori High  Effective ,  dimana  jumlah pengumpulan selama periode 2001 sampai dengan 2018 sebesar Rp932.648.351.752,19. Sedangkan  jumlah  penyaluran  selama  periode  2001  sampai  dengan  2018  sebesa Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi  sebesar  90%  (sembilan  puluh  persen).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana Alocation to Collection Ratio (ACR) mencapai ≥ 90 persen.

## K ESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  pengumpulan  zakat  termasuk infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) selama 18 tahun dari tahun  2001  sampai  dengan  tahun  2018  sebesar  Rp932.648.351.752,19.  Selanjutnya, jumlah penyaluran zakat juga termasuk infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS  dan  DSKL)  pada  periode  selama  18  tahun  dari  tahun  2001  sampai  dengan  tahun 2018  sebesar  Rp836.512.139.145,00.  Penyaluran  zakat  BAZNAS  mencakup  8  asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah, yang mencakup  5  (lima)  bidang  yaitu:  pendidikan,  ekonomi,  kesehatan,  kemanusiaan  serta dakwah dan advokasi. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi  sebesar  90%  atau  termasuk  dalam  kategori High  Effective .  Artinya,  zakat
disalurkan kepada mustahik dalam waktu yang cepat. Saran dari penelitian ini adalah agar BAZNAS  dapat  mempertahankan  bahkan  meningkatkan  efektivitas  penyaluran  zakat dengan tingkat efektivitas di atas 80%.

## REFERENSI
Atabik,  A.  (2016).  Peranan  Zakat  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan.  Jurnal  Zakat  dan Wakaf, 340.
Bahri, E. S. (2018, Desember 1). Geliat Zakat Community Development di Desa Jirak. https://sharianews.com/.
Bahri,  S.  d.  (2018).  Komparasi  Standar  Akuntansi  Organisasi  Nirlaba  dan  Standar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf, 5(2). doi:10.21043/ziswaf.v5i2.4336
BAZNAS. (2016). Dokumen Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020. BAZNAS.
BAZNAS, P. (2018). Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Puskas Baznas.
Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Hukum  Islam,  Volume  13,  Nomor  1,  Juni  2015.  Diambil  kembali  dari  e- journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi
Damanhur.  (2017).  The  Model  of  Productive  Zakat  Distribution  In  Increasing  The Society Welfare In Aceh Province. Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 22(11), 77-82. doi:10.9790/0837-2211067782
Deni  Lubis,  D.  B.  (2018).  Mengukur  Kinerja  Pengelolaan  Zakat  di  Badan  Amil  Zakat Nasional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
Dhaif,  S.  (2011).  Al-Mu'jam  Al-Wasith.  Mesir:  Maktabah  Shurouq  ad-Dauliyyah (Mesir), 2011.
Efri  Syamsul  Bahri,  M.  M.  (2019).  Maqasid  Al-Shariah  in  Micro-entrepreneurs Development  :  an  Overview.  International  Conference  of  Zakat  2019 Proceedings (hal. 258-267). Jakarta: Puskas BAZNAS.
Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol, Vol 21, No. 2, 179-190.
Harahap, K. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. KJurnal IPTEKS Terapan Research of Applied Science and Education V8.i2 (59-66), Kopertis Wilayah X, ISSN: 1979-9292, hal 62.
Imron Mawardi, T. W. (2018). The Moving Out of Poverty of Mustahiq Productive Zakat in Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 98, 132-137.
KBBI. (t.thn.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diambil kembali dari https://kbbi.web.id/salur
Khalifah  Muhamad  Ali,  N.  N.  (2016).  Perbandingan  Zakat  Produktif  dan  Zakat Konsumtif  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Mustahik  The  Comparative
Study Between Productive and Consumptive Based Zakat. Jurnal Al-Muzara’ah, 19-32.
Kuntjojo. (2009). Metodologi Penelitian. Kediri.
Qardhawi, Y. A. (2016). Hukum Zakat. Lentera Nusa.
Reni Oktaviani, E. S. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. Perisai,
2(2), 118. doi:10.21070/perisai.v2i2.1686
Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa  Kedung  Rejo  Kecamatan  Jabon  Kabupaten  Sidoarjo.  Kebijakan  dan Manajemen Publik, 1(1), 130-136.
Sabik  Khumaini,  A.  A.  (2018).  Pemberdayaan  Dana  Zakat  Produktif  Terhadap Kesehateraan Umat. Al-Urban, 155-164.
Sartika,  M.  (2008).  Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  terhadap  Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008.
Setiawan,  A.  (2017).  Rancangan  Model  Pemberdayaan  Pelaku  UKM  Dalam  Upaya Penanggulangan  Kemiskinan  Dengan  Berbasis  Zakat  Produktif  (Studi  Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di  Kelurahan Embong Kaliasin  Surabaya).  Wacana, Jurnal  Sosial dan Humaniora, 247-258. doi:10.21776/ub.wacana.2015.018.04.5
Widiastuti, T. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam
Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. Jebis, 89-102. doi:10.20473/JEBIS.V1I12015.%P