LAHAN DESA SEBAGAI BARANG UMUM (WACANA PENGELOLAAN KOLABORASI PADA INSTALASI BIOGAS DI ATAS LAHAN BENGKOK)
Zaflis Zaim *1
1 Departmen Perencanaan Wilayah & Kota, Universitas Islam Riau Email: zaflis@eng.uir.ac.id
* Corresponding author
To  cite  this  article:  Zaim,  Z.  2020.  LAHAN  DESA  SEBAGAI  BARANG  UMUM  (WACANA PENGELOLAAN KOLABORASI PADA INSTALASI BIOGAS DI ATAS LAHAN BENGKOK). Jurnal Ilmiah Arsitektur, 10(2).

## Author information
Zaflis Zaim, fokus riset  bidang Participative Planning, Land Use Management, Architectural, Urban development

## Homepage Information
Journal homepage : https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jiars Volume homepage   : https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jiars/issue/view/116 Article homepage
: https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jiars/article/view/1616
LAHAN DESA SEBAGAI BARANG UMUM (WACANA PENGELOLAAN KOLABORASI PADA INSTALASI BIOGAS DI ATAS LAHAN BENGKOK)
Zaflis Zaim *1
1 Departmen Perencanaan Wilayah & Kota, Universitas Islam Riau Email: zaflis@eng.uir.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel :
Diterima : 12 November 2020 Direvisi : 22 November 2020 Disetujui : 1 Desember 2020
Diterbitkan : 19 Desember 2020
Tanah  desa  adalah  aset  milik  desa  atau  barang  bersama,  bukan  milik perorangan,  yayasan,  lembaga  atau  perusahaan  sehingga  harus dipergunakan untuk kepentingan desa atau penyelenggaraan pemerintahan. Riset ini mengidentifikasi kendala pemanfaatan Bengkok sebagai  tanah  milik  desa,  focus  menelusuri  format  pengelolaan kolaborasi dalam pemanfaatan instalasi Biogas sebagai sumberdaya di Dusun  Indrokilo.  Metode  survey  ditempuh  bersama  teknik  wawancara mendalam  untuk  mendapatkan  data  penelitian  melalui  anggota kelompok  tani,  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat,  serta  staf pemerintah desa. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemanfaatan dan  pengelolaan  tanah  desa  oleh  kelompok  tani/ternak  belum  optimal. Produksi  susu  Sapi  yang  dihasilkan  masih  cukup  kecil,  fluktuatif,  dan cenderung menurun. Penurunan produksi susu berakibat pula hilangnya produk olahan lain seperti sabun dan kerupuk dari bahan susu. Dampak lain adalah peluang bisnis pupuk dari kotoran ternak telah tutup, pasifnya supply  gas  rumah  tangga  yang  diperoleh  dari  instalasi  Biogas,  dan jumlah  anggota  kelompok  tani  terus  menurun.  Riset  ini  menginisiasi perlunya  peran  5  Stakeholders  yaitu  pemerintah  daerah,  pemerintah desa,  pihak  swasta,  lembaga  sosial  dan  masyarakat  lokal  agar berkolaborasi  dalam  pemanfaatan  tanah  desa  terutama  pengelolaan Biogas.  Lembaga  sosial  dibentuk  untuk  merintis  dan  membenahi pengelolaan  Biogas  bagi  kebutuhan  rutin  rumah  tangga,  serta menjembatani kepentingan masyarakat dengan semua pihak.
Kata Kunci : Kolaborasi, lembaga sosial,
Bengkok, Biogas, stakeholders, Common goods, Tanah Desa

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article History :
Received : November 10, 2020 Revised : November 22, 2020 Accepted : December 1, 2020 Publsihed: December 19, 2020
Village land is an asset that belongs to the village or joint property, not owned  by  individuals,  foundations,  institutions  or  companies  so  that  it must be used for the benefit of the village or government administration. This  research  identifies  constraints  in  using  Bengkok  as  village-owned land,  focuses  on  exploring  the  collaborative  management  format  in utilizing  the  Biogas  installation  as  a  resource  in  Indrokilo  Hamlet.  The survey method was adopted together with in-depth interview techniques to obtain research data through members of farmer groups, religious and community  leaders,  as  well  as  village  government  staff.  The  results indicated that the utilization and management of village land by farmer / livestock groups was not optimal. Cows milk production is still quite small, fluctuating, and tends to decline. Decreased milk production also resulted in the loss of other processed products such as milk soap and crackers. Another impact is that the business opportunity for fertilizer from livestock manure has closed, the passive supply of household gas obtained from the  Biogas  installation,  and  the  number  of  farmer  group  members continues  to decline.  This  research  initiates  the  need  for  the  roles  of 5 stakeholders,  namely  local  government,  village  government,  private sector, social institutions and local communities to collaborate in the use of  village  land,  especially  in  the  management  of  biogas.  The  social institution was formed to initiate and improve the management of biogas for  routine  household  needs,  as  well  as  bridge  the  interests  of  the community with all parties.

## Keywords:
Collaboration, social institutions, Bengkok, Biogas, stakeholders, common goods, Village Land

## PENDAHULUAN
Isu pengelolaan kolaborasi ( co- management )  dengan  beragam  aspek  mulai muncul sekitar tahun 1985. Inti dari co-management adalah upaya berbagi kekuasaan/ kewenangan dan tanggung  jawab  antara  pemerintah  dan  pengguna sumberdaya  lokal  (Berkes,  et al.,  1991).  Singleton menambahkan  definisi  pengelolaan  kolaborasi sebagai  ‘istilah  yang  diberi  kepada  sistem pemerintahan  dengan  mengkombinasikan  kontrol negara terhadap komponen setempat,
desentralisasi pembuatan
keputusan
dan akuntabilitas yang mana secara ideal menggabungkan  setiap  kekuatan  dan  mengurangi kelemahan’  (Singleton,  1998).  Bank  Dunia menafsirkan arti pengelolaan kolaborasi ( collaborative management )  sebagai  ‘usaha berbagi  tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban diantara stakeholder utama, khususnya masyarakat lokal dan negara; dengan kata lain ada pendekatan desentralisasi pembuatan keputusan yang melibatkan  pengguna  sumberdaya  lokal  dalam prosesnya’  (World  Bank,  1999).  Ada  4  kategori Stakeholders  menurut  Bank  Dunia  yang  berperan dalam  pengelolaan  kolaborasi  yaitu:  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  masyarakat  sipil  dan sektor privat/swasta.
Pendapat lain tentang pengelolaan kolaborasi  berasal  dari  Borrini  dan  team,  yaitu sebuah ‘situasi dimana dua atau lebih aktor sosial negosiasi, menetapkan dan menjamin dirinya atas pembagian yang adil ke fungsi-fungsi pengelolaan, hak  dan  tanggung  jawab  untuk  sebuah  wilayah yang ditentukan, area atau pengaturan sumberdaya alam’  (Borrini-  Feyerabend  et  al,  2000).  Peneliti lainnya , Carlsson dan Berkes menilai ‘pengelolaan kolaborasi  atau  kelola  bersama  adalah  sebuah proses pemecahan masalah secara terus-menerus, dari  kondisi  tetap,  melibatkan  pertimbangan  luas, negosiasi  dan  pembelajaran  bersama  dalam memecahkan masalah jaringan kerja (Carlsson and Berkes,  2005).  Model  pengelolaan  ini  dapat dipertimbangkan sebagai kemitraan ilmu pengetahuan (Berkes, 2009). Bahkan generasi ilmu dan  pembelajaran  telah  menjadi  isu  sentral  dalam pengelolaan kolaborasi  yang adaptif (Olsson et al, 2004; Armitage et al, 2007).
Berkes  (2009)  menguraikan  8  strategi  yang dirangkum  dari  beberapa  referensi  dan  telah digunakan  untuk  memfasilitasi  atau  meningkatkan pengelolaan kolaborasi,  antara lain: menjembatani ilmu ( bridging knowledge ). Namun upaya menjembatani atau
penyampaian
ilmu pengetahuan ke masyarakat memerlukan kehadiran  suatu  lembaga  yang  mau/peduli  pada pencapaian  aspek  kesejahteraan  masyarakat. Lembaga  tersebut  mampu  menjalankan  fungsi- fungsinya  antara  lain:  diseminasi  dan  sosialisasi ilmu,  pendampingan,  dan  upaya  proaktif  aplikasi ilmu pengetahuan ke masyarakat secara bertahap & berkelanjutan. Lembaga ini diperlukan mengingat birokrasi  di  negara-negara  berkembang  yang
menjadi lembaga yang berwenang untuk melakukan kontrol hukum dan pengawasan isu-isu lingkungan  telah  gagal  dalam  menyelesaikan konflik antar pengguna sumberdaya (Khator, 2009). Beberapa  konflik  justru  terjadi  antara  masyarakat dengan  pemerintah  daerah  sebagai  pengguna sumberdaya (Tjiptabudy et al, 2020).

## Sebaran  &  Landasan  Hukum  Eksistensi  Tanah Desa
Dusun  Indrokilo  terletak  dalam  wilayah administrasi  Desa  Lerep,  Kabupaten  Semarang. Desa  ini  terletak  pada  110º21’45’’  -  110º23’45’’ Bujur  Timur  dan  07º06’30”  -  07º08’50”  Lintang Selatan.  Desa  Lerep  mempunyai  tanah  kas  desa berupa  tanah  Bengkok  sebanyak  46  persil  yang tersebar hampir merata dalam wilayahnya, termasuk 5 buah persil di Dusun Indrokilo. Negara mengakui  kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak tradisionalnya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria,  hak tanah  adat dikonversi  dari hak milik  adat  menjadi  hak  pakai  (Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5/1960).
Tanah adat adalah tanah yang berada dalam pengaruh  dan  kewenangan/hak  ulayat  dari  suatu masyarakat  hukum  adat  serta  mendapat  suatu perlindungan atau kontrol dari masyarakat (Vollenhoven, 1909; Wicaksono & Dwiyana, 2016). Hak ulayat merupakan hak paling tinggi atas tanah yang  dimiliki  oleh  persekutuan  hukum  (suku/desa) untuk  menjamin  ketertiban  pemanfaatan  tanah. Oleh  sebab  itu,  tanah  Bengkok  bisa  dikategorikan sebagai  tanah  ulayat  (Tobing,  2009;  Rusdianto, 2015).  Istilah  Bengkok  telah  dikenal  luas  dalam kehidupan  kelompok  masyarakat  Jawa  sebelum masa penjajahan Belanda. Menurut penggunaannya,  tanah  bengkok  dibagi  3  yaitu: tanah  lungguh,  tanah  kas  desa  dan  tanah pengarem-arem (Maurer, 1994).
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang  Desa  menekankan  bahwa  pengelolaan tanah desa (tanah Bengkok) harus digunakan untuk kepentingan desa atau penyelenggaraan pemerintahan.  Tanah  Bengkok  merupakan  tanah adat  yang  dikelola  oleh  pemerintah  desa, digunakan  bagi  kepentingan  pembangunan  dan meningkatkan  pelayanan  masyarakat.  Namun peruntukan  tanah  Bengkok  di  Desa  Lerep  saat  ini masih dominan diperuntukkan bagi perangkat desa sebagai pengganti upah mereka dalam menjalankan  tugas  pemerintahan  atau  memimpin masyarakat (Bzn, 1983).

## Kronologi Pemanfaatan Tanah Desa oleh Warga Indrokilo
Sejak  tahun  1997,  Bayan  Dusun  Indrokilo memasuki usia pensiun sehingga hak kelola tanah Bengkok  Bayan  beralih  ke  segelintir  warga  yang mau  mengelola  tanah  tersebut  dengan  sistem sewa. Uang sewa dibayarkan warga dusun kepada pemerintah  desa  melalui  petugas  bendahara.  Hak kelola  ini  selanjutnya  beralih  lagi  untuk  kelompok
tani  pada  tahun  2007  setelah  melalui  proses musyawarah desa yang dikuatkan melalui Peraturan  Desa  Lerep  Nomor  03  Tahun  2007 tentang  Penempatan  Hewan  Ternak  Sapi  di Kandang  Kawasan.  Peraturan  desa  ini  direspon sejumlah petani dengan membentuk organisasi tani yang  disebut  Kelompok  Tani  Ngudi  Makmur, dimana  jumlah  awal  anggota  organisasi  sebanyak 32 orang.
Pada awal mula pemanfaatan dan pengelolaan  tanah  Bengkok  Bayan,  kinerja  dan semangat  kerja  anggota  tani/ternak  cukup  tinggi. Hal  ini  terlihat  dari  sistem  pembangunan  kandang ternak Sapi, dimana produktifitas sarana bangunan terus meningkat dengan pola gotong royong secara bergantian dan terjadwal. Setiap anggota kelompok tani  mendapat  tugas  membantu  rekan  lain  dalam proses membangun kandang ternak dimana bahan bangunan,  alat  kerja  dan  material  bangunan disediakan  oleh  setiap  pemilik  kandang.  Posisi tanah Bengkok Bayan dapat dilihat pada gambar di bawah.

## METODE
Penelitian  ini  difokuskan  pada  pemanfaatan tanah  Bengkok  milik  perangkat  Desa  (Bayan  atau wakil kepala Dusun Indrokilo) yang saat ini dikelola kelompok tani dengan kegiatan ternak Sapi/Kambing beserta produknya. Penelitian dilakukan  dengan  metode  survey  dengan  teknik wawancara  terutama  kepada  27  orang  peternak. Responden  lain  adalah  perangkat  desa,  tokoh agama  dan  masyarakat  seperti  ketua  RT.  Data penelitian  yang  dikumpulkan,  lalu  ditabulasi  dan dijelaskan secara deskriptif.
Observasi lapangan ditempuh untuk mengamati  obyek  penting  yang  telah  dibangun  di atas  tanah  desa,  seperti  kelompok  pengguna sumberdaya  seperti  kandang  ternak,  biogas, gudang susu, Chopper, bak air, dan rumah kompos. Pengamatan  obyek  dilakukan  sebelum  dan sesudah  tahun  2007  saat  peralihan  hak  kelola tanah  Bengkok  dari  warga  kepada  kelompok tani/ternak Ngudi Makmur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  beberapa kendala  dan  masalah  yang  timbul  selama pemanfaatan  tanah  Bengkok  terutama  kegiatan budidaya  ternak  sapi.  Masalah  umum  adalah: menurunnya jumlah anggota kelompok tani dari 32 orang menjadi 22 orang anggota aktif; berkurangnya  kemampuan  pembiayaan  budidaya ternak  oleh  petani  mengingat  pengeluaran  yang tidak  seimbang  dengan  pendapatan;  produktifitas susu  Sapi  cenderung  terus  berkurang,  dan kekompakan kerja anggota tani mulai menurun.
Perkembangan  produktifitas  susu  terus menurun  dalam  beberapa  tahun  ini.  Tahun  2018, ada  2  sampai  3  orang  peternak  yang  mendapat jumlah  produksi  susu  relatif  baik  dari  rekannya.
Namun pada tahun 2019,  hanya 1 orang peternak yang  mendapat  hasil  produksi  susu  sangat  baik. Perkembangan  produksi  susu  sapi  dapat  dilihat pada gambar 1 di bawah.
Gambar 1: Jumlah Produksi Susu Sapi, Bulan Mei- Juli 2018
Dari kendala umum di atas, timbul masalah lain  seperti:  lesunya  produksi  kerupuk  dan  sabun dari  bahan  susu,  meningkatnya  kebutuhan  pupuk kandang  oleh  petani  untuk  tanaman  mereka  di ladang  sehingga  berdampak  pada  kreatifitas pengembangan  usaha  pembuatan  pupuk  organik oleh  group  wanita  tani.  Dampak  lain  adalah menyusutnya  volume  kotoran  ternak  sapi  untuk menghasilkan  gas  dari  sumur  Biogas.  Tabel dibawah  menerangkan pekembangan  jumlah rumah  tangga  yang  mendapat  supply  gas  dari sumur  Biogas  dan  anggota  aktif  kelompok  tani. Penerima supply gas terus menurun hingga tak ada satupun rumah tangga yang menerima kiriman gas saat ini (lihat tabel 1).
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penerima Gas
Rumah Tangga
Dan Anggota Tani Aktif Pengelola Tanah Desa
Uraian Pengguna Sumberdaya Jumlah Rmh Tangga Thn 2009 Thn 2019 Penerima  Distribusi  Gas rumah tangga 7 0 Anggota aktif kelompok tani 32 22 Sumber: Hasil wawancara, 2019.
Hasil  tabulasi  data,  terlihat  jenis  masalah yang  dihadapi  para  peternak  dalam  pengelolaan kotoran hewan ternak untuk bahan Biogas (tabel 2). Ketiadaan  biaya  perawatan  instalasi  biogas, keahlian  merawat  instalasi,  penanggung  jawab instalasi beserta sumur Biogas merupakan masalah paling  berat  yang  dihadapi  selama  pengadaan sumur Biogas. Penyusutan jumlah ternak Sapi telah berdampak  pada:  produktifitas  Biogas,  perebutan bahan baku pupuk kandang oleh group wanita tani, dan pemakaian kotoran ternak untuk tanaman milik petani di ladangnya masing-masing.
Tabel 2. Masalah yang Dihadapi Peternak dalam Pengelolaan Kotoran ternak Sapi
0 1000 2000 3000 4000 Pro d u ks i S u su ( lite r) Nama Peternak Sapi Mei Juni Juli
No Uraian Masalah/Kendala Pandangan Peternak Jumlah (jiwa) Ada Tidak Ada 1 Biaya Perawatan Instalasi Biogas 7 20 27 2 Keahlian merawat instalasi Biogas 8 19 27 3 Ilmu/wawasan dalam Pengelolaan Limbah 15 12 27 4 Pembinaan Teknis dari Pihak Luar 17 10 27 5 Penanggungjawab Pengelola Instalasi Biogas 9 18 27 Sumber: hasil survey, 2019
Ada  hal  yang  menarik  dalam  pengelolaan kotoran  ternak  Sapi  di  dusun  ini.  Sebagian  besar peternak  menyebutkan  adanya  usaha  pembinaan teknis  dari  pihak  luar  (Pemda).  Namun  instalasi Biogas  saat  ini  sudah  tidak  berfungsi,  kondisi saluran pipa rusak, pecah atau tersumbat sehingga pembuangan  limbah  kotoran  ternak  tidak  lancar menuju  ke  sumur  Biogas.  Hal  ini  mengindikasi ketiadaan  unsur/pihak  yang  mau  bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengoperasikan fasilitas
Biogas.
Hasil pengamatan,  instansi  teknis  dari  Pemerintah Daerah  yang  ikut  membangun  Biogas  juga  tidak melakukan perawatan secara periodik.
Gambar 2: Pola Investasi Pembangunan Di Tanah Desa Menurut Fungsi & Jenis Fasilitas
Gambar 2 menunjukkan pola investasi dalam pembangunan fasilitas yang ada di tanah Bengkok milik  Desa  Lerep.  Instalasi  Biogas  merupakan fasilitas semi publik kerana hanya dapat digunakan oleh  anggota  kelompok  tani.  Instalasi  ini  dibangun dengan  pola  hibah  dari  lembaga  swasta  dan pemerintah daerah dimana saat ini tidak dapat lagi berfungsi  dengan  baik.  Penyebab  lain  adalah
rendahnya kemampuan pembiayaan dalam perawatan Biogas beserta jaringannya.
Discussion Dari kondisi lapangan terlihat tidak berfungsinya fasilitas Biogas, ketiadaan unsur/pihak  yang  mau  bertanggung  jawab  penuh dalam menjalankan fasilitas Biogas dan perawatannya  baik  dari  unsur  komunitas  lokal, pihak  swasta  atau  pemerintah  daerah.  Peneliti mengusulkan  wacana  pengelolaan  kolaborasi melalui  peran  lembaga  sosial  dalam  pemanfaatan fasilitas  biogas  di  Indrokilo.  Pengurus  lembaga sosial dapat berasal dari komponen masyarakat/komunitas  lokal  dalam  suatu  wilayah atau  berasal  dari  luar  wilayah  tersebut.  Bagan dibawah ini disusun sehubungan mata rantai sistem kerja dalam pengelolaan kolaborasi fasilitas Biogas.
Gambar 3: Kategori Stakeholders dalam Sinergi Pengelolaan Kolaborasi
Di  sisi  lain,  kapasitas  masyarakat  sipil  atau komunitas  lokal  terutama  di  pedesaan  umumnya tidak  mendeskripsikan  secara  tertulis  bentuk kewajiban,  hak  dan  tanggung-jawab  komunitas dalam penggunaan sumberdaya terutama pemanfaatan  aset/barang  milik  bersama.  Akibat ketiadaan  deskripsi  tugas  dan  tanggung  jawab komunitas  secara  tertulis  telah  berdampak  pada aspek perawatan sumberdaya. Ketiadaan deskripsi tugas  dan  tanggung  jawab  atas  penggunaan sumberdaya juga menunjukkan ketiadaan petugas atau penanggung jawab tertinggi dalam operasionalisasi sebuah sumberdaya.
Untuk memformulasikan deskripsi tugas dan tanggung  jawab  dalam  pemanfaatan  sumberdaya, masyarakat perlu  didampingi  oleh  lembaga  sosial. Lembaga  sosial  harus  mampu  menjembatani  ilmu pengetahuan  (bridging  knowledge),  menguraikan hak  atau  tanggung  jawab,  mendampingi  dan menjemput  kewajiban  masyarakat  selama  proses pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di dalam lingkungan  hidupnya.  Sebagaimana  diulas  oleh
Pengelolaan Kolaboratif
(Instalasi- Biogas)
Pemerintah Daerah
Pemerintah Desa Sektor Swasta Lembaga Sosial Syariah Masyarakat Lokal
(Kelompok Tani)
Berkes  (2009)  diatas  bahwa  salah  satu  strategi memfasilitasi pengelolaan kolaborasi adalah menjembatani ilmu pengetahuan.
Oleh  karena  itu,  strategi  pengelolaan kolaborasi  dalam  penggunaan  sumberdaya  bisa ditempuh melalui 8 cara yaitu: menjembatani ilmu, produksi ilmu secara kolaboratif, membangun taktik kerjasama, penelitian partisipatif, monitoring kolaboratif, membangun skenario partisipasi, distribusi  fair  atas  kewenangan,  dan  akuntabilitas ke  bawah  (Berkes,  2009).  Ketiadaan  pihak  yang bertanggung jawab dalam operasional dan perawatan Biogas, pemerintah desa dapat menunjuk sebuah lembaga sosial agar bertanggung jawab  penuh  dalam  pengelolaan  Biogas.  Sebagai partner lokal, lembaga sosial melakukan monitoring kolaborasi  atas  prioritas  yang  perlu  diawasi, membantu memutuskan hal apa yang perlu diawasi dan bagaimana caranya (Kofinas, 2002; Mutimukuru et al, 2006).
Strategi  lain  adalah  proses  akuntabilitas  ke bawah,  dimana  agen-agen  diatur  untuk  dapat melakukan mekanisme akuntabilitas vertikal, seperti  bertanggung  jawab  kepada  kementrian (Bene  and  Neiland,  2004).  Agen  seperti  lembaga sosial  bisa  melakukan  pelaporan  atas  kegiatan pengelolaan/monitoring Biogas secara vertikal dan langsung.

## KESIMPULAN
Dalam  menjalankan  fungsinya,  lembaga sosial  ini  bersama  tokoh  agama  setempat  dapat mengajak masyarakat agar berpartisipasi mengumpulkan dana umat melalui zakat, infaq atau sedekah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai  operasional  Lembaga.  Konkritnya, lembaga  sosial  bisa  berbentuk  lembaga  non pemerintah  (NGO)  dan  bukan  lembaga  profit  atau mencari keuntungan. Semata-mata lembaga sosial ini berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan  masyarakat  yang  dalam  hal  ini pemanfaatan sumur Biogas untuk kebutuhan energi di rumah tangga.
Spirit berpartisipasi dapat ditumbuh- kembangkan mengingat adanya kesamaan kepentingan.  Masyarakat  juga  memilih  untuk berpartisipasi  jika  mereka  melihat  manfaat  dari sebuah  fasilitas  yang  diusulkan,  atau  jika  mereka mempunyai  kepentingan  ekonomi  terutama  dalam hasil  sebuah  keputusan  (Creighton,  1994  dalam Sanoff, 2000).

## DAFTAR PUSTAKA
Armitage,  D.,  Berkes,  F.,  Doubleday,  N.  (2007), Adaptive Co-Management: Collaboration,
Learning, and Multi-level Governance . University of British Columbia Press,
Vancouver
Borrini-Feyerabend,  G.,  Farvar,  M.T.,  Nguinguiri,
J.C., Ndangang, V. (2000) Co-management of Natural  Resources:  Organizing  Negotiation
and Learning by Doing, Kasparek., Heidelberg (Germany) http://nrm.massey.ac.nz/changelinks/cmnr.ht ml.
Berkes,  F.,  George,  P.,  Preston,  R.,  (1991) Co- management:  the  evolution  of  the  theory  and practice  of  joint  administration  of  living resources., Alternatives 18 (2), 12 –18 Berkes, F (2009) Evolution of co-management: Role of knowledge
generation, bridging organizations  and  social  learning, Journal  of Environmental Management 90 , 1692 –1702 Bzn, B. Ter Haar (1983).” Asas-Asas dan  Susunan Hukum  Adat ”,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, Indonesia
Be´ne´,  C.,  Neiland,  A.E.  (2004)  “ Empowerment reform,  yes.  but  empowerment  of  whom? Fisheries decentralization reforms in developing  countries:  a  critical  assessment with  specific  reference  to  poverty  reduction ”.
Aquatic Resources, Culture and Development 1, 35 –49 Carlssona.,  Lars,  Berkes.  Fikret  (2005) Co- management:  concepts  and  methodological implications , Journal of Environmental
Management 75, 65 –76
Khator,  Renu.,  (2009), Bureaucracy  and  the Environmental Crisis: A Comparative Perspective in Bureaucracy and
Administration .,  Farazman,  Ali  (Edt).  Taylor and Francis Group, New York
Kofinas,  G.,  (2002) “Community  contributions  to ecological monitoring: knowledge co- production  in  the  U.S.” Canada  Arctic Borderlands. In: Krupnik, I., Jolly, D (Eds.), The Earth  is  Faster  Now.  Arctic  Research Consortium  of  the  United  States,  pp.  54 –91.
Fairbanks
Maurer,  Jean- Luc.  (1994)  “Pamong  Desa  or  Raja Desa dalam Leadership in Java: Gentle Hints, Authorit arian Rule” (by Antlöv, H. & Cederroth.
S) Routledge & Curzon, pp 105-106
Mutimukuru,  T.,  Kozanyi,  W.,  Nyrenda,  R.  (2006) “Catalyzing collaborative monitoring process in joint  forest  management  situations:  the Mafungautsi  forest  case,  Zimbabwe”. Society and Natural Resources 19, 209 –224 Olsson,  P.,  Folke,  C.,  Hahn,  T.,  (2004). Social- ecological transformation for ecosystem management: the development of adaptive co- management  of  a  wetland  landscape  in southern  Sweden . Ecology and  Society  9 (4), 2. Available from: http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss4/art 2/.
Rusdianto,  Akhmad Zakky  (2015) “Analisis Yuridis terhadap  Pengelolaan  Tanah  Bengkok  Di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten
Jombang ”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Singleton, S., (1998) Constructing Cooperation: the Evolution  of  Institutions  of  Co-management ., University of Michigan Press, Ann Arbor. Sanoff,  Henry  (2000)  “Community  Participation Methods in Design and Planning”, John Wiley
& Sons Inc.Canada
The  World  Bank,  (1999) Report  from  the International  Workshop  on  Community-Based natural  Resource  Management (CBNRM)., Washington, DC, 10 –14 May 1998.
URL:http://www.worldbank.org/wbi/conatrem/
Tob ing,  Ary  Anggraito  (2009)  “ Eksistensi  Tanah Bengkok  Setelah  Berubahnya  Pemerintahan Desa  Menjadi  Kelurahan  Di  Kota  Salatiga ”,
Tesis,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro Semarang.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (Agrarian  Law number: 5/1960).
Undang-Undang  Desa  (Village  Law  number: 6/2014)
Wicaksono,  Anggit  &  Dwiyana,  Achmad  (2016), Pengelolaan  Tanah  Bengkok  sebagai  Hak Asal Usul Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor  6/2014  tentang  Desa:  Studi  Kasus  Di Kabupaten  Kudus ,  Jurnal  Program  Studi  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum,  Universitas  Muria Kudus