ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINDAKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK
Hansen Nehemia EFFENDI 1 , Amelia SANDRA 2
1 Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.
2 Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Email: amelia.sandra@ kwikkiangie.ac.id

## Article Info

## Abstract
Tax evasion is still common,  especially aimed at business taxpayers.  They  think  paying  taxes  can  reduce  their business  income.  Tax  evasion  is  an  effort  to  ease  the  tax burden by violating the tax evasion law so that the target of state treasury revenue may also be reduced. This study aims to analyze the factors (Tax Knowledge, Tax Justice and Tax Sanctions)  that  influence  tax  evasion  of  taxpayers.  The object  of  this  research  is  the  individual  entrepreneur taxpayer who is in Harapan Indah City, Bekasi. The data of this study were obtained from the results of questionnaires distributed  to  50  respondents.  The  analytical  technique used in this research is multiple linear regression analysis, with classical assumption test, t test and also F test. It can be  concluded  that  there  is  sufficient  evidence  that  Tax Knowledge and Tax Sanctions affect tax evasion, and there is  not  enough  evidence  that  Tax  Justice  effect  on  tax evasion..
Keywords: Tax Knowledge;
Tax Justice; Tax Sanctions; Tax Evasion
Citation: Effendi,  H.  N.,  &  Sandra,  A.  (2022).  ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINDAKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK. Jurnal Akuntansi, 11(1), 1-
12 DOI:
https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798
URL:
https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/ view/798

## 1. Pendahuluan
Di negara Indonesia ini terdapat banyak sekali jumlah penduduk dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah harus mensejahterakan seluruh penduduk yang ada di negara ini secara adil dan merata. Ada banyak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan penduduk di negara ini, salah satu nya melalui pembangunan nasional yang harus merata dan adil baik di wilayah besar maupun di wilayah yang sedikit penduduknya. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang  berlangsung  secara  terus-menerus  dan  berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Tetapi  agar  pembangunan  nasional  ini  berjalan,  penduduk  juga  harus  ikut membantu pemerintah dalam pembangunan tersebut agar kita sebagai penduduk di negara ini merasa puas atas layanan pemerintah terhadap penduduk di Indonesia. Pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  dan  pengembangan  keseluruhan  sistem penyelenggaraan  negara.  Untuk  dapat  merealisasikan  tujuan  tersebut,  maka  negara  harus  menggali sumber  dana  dari  berbagai  sumber  baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Salah  satu  sumber penerimaan pendapatan negera yang jumlahnya besar adalah berasal dari sektor pajak.
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  dan  belanja  negara (APBN)  yang  utama  bagi bangsa  Indonesia.  Sektor  pajak  merupakan  yang  paling  besar  pendapatan  dibandingkan  dari  sektor lainnya. Dalam APBN tahun 2020, penerimaan pajak merpakan yang terbesar dari sektor lainnya sebesar 1.865,7 (triliun  rupiah),  ( https://www.kemenkeu.go.id ).  Pajak  diarahkan  tidak  hanya  sebagai  sumber penerimaan namun juga instrumen untuk mendorong daya saing dan kualitas SDM Indonesia. Dalam perpajakan kita mengenal adanya perencanaan pajak ( tax planning ). Perencanaan pajak dilakukan  untuk  mengurangi  jumlah  pajak  terutang  yang  harus  dibayarkan.  Perencanaan  pajak  ( tax planning ) terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak ( tax avoidance ) dan penggelapan pajak ( tax evasion ).  Kedua-duanya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  mengurangi  pajak  terutang  yang  harus dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Penghindaran pajak adalah  suatu  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  tidak  melanggar  Undang-Undang  Perpajakan. Sedangkan  penggelapan  pajak  merupakan  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  cara  melanggar undang-undang penggelapan pajak. Praktik penghindaran pajak pada kenyataan lebih sulit dibandingkan
dengan  penggelapan  pajak,  karena  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  diperlukan  wawasan  dan pemahaman yang menyeluruh terkait Undang-Undang Perpajakan untuk dapat menemukan celah yang dapat  ditembus  guna  mengurangi  pajak  terutang  yang  harus  dibayarkan  tanpa  melanggar  undang- undang. Hal ini membuat wajib pajak untuk lebih memilih melakukan penggelapan pajak yang lebih mudah  dilakukan  walaupun  harus  melanggar  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Sedangkan tindakan  penggelapan  pajak  adalah  perbuatan  melanggar  Undang-Undang  Perpajakan  diantaranya dengan  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  dengan  jumlah  penghasilan  yang  lebih rendah daripada yang sebenarnya ( understatement of income ) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang  lebih  besar  dibandingkan  yang  sebenarnya  ( overstatement  of  the  deductions )  di  lain  pihak. Beberapa kriteria usaha wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak dapat dilakukan dengan cara menurunkan,  menghapuskan,  memanipulasi  secara  ilegal  terhadap  utang  pajak  atau  terlepas  untuk membayar pajak terutang (Pratiwi & Prabowo, 2019). Contoh kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah di Jambi. Pada tahun 2018 PT. PIS yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diketahui melakukan tidakan penggelapan pajak yang dilakukan  oleh  direktur  perusahaan  tersebut.  Direktur  perusahaan  itu  menyampaikan  laporan  dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT  masa  PPN  dari  Mei  2018  sampai  dengan  Desember  2018 ( regional.kompas.com ). .  Tindakan penggelapan pajak terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya  kesadaran wajib pajak dikarenakan wajib  pajak berpikir bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat, kemudian masih adanya wajib pajak yang membayar pajak terutangnya tidak sesuai dengan yang telah dibebankan.
Target IKU (Indikator Kinerja Utama) dari DJP telah tercapai tetapi kepatuhan WP tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena pengawasan yang belum optimal dalam menjangkau Wajib  Pajak  wajib melaporkan SPT,  belum  optimalnya  tindak  lanjut  atas  data  prioritas  pengawasan penyampaian SPT, masih terdapat pembayaran pajak di bawah nominal tertentu, terbatasnya edukasi dan penyuluhan yang terkait pada kepatuhan WP serta Layanan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) yang belum terimplementasi secara luas.
Perbandingan realisasi IKU Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan selama 3 tahun (2017-2019) adalah sebagai berikut:

## Tabel 1: Perbandingan Realisasi IKU
Nama IKU Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Persentase kepatuhan WP Badan dan OPNK 62,89% 59,57% 62,08% Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OPNK 62,89% 68,55% 72,52% Persentase WP Badan dan OPNK yang melakukan pembayaran - 50,59% 51,64%%
Sumber: https://www.pajak.go.id
Peningkatan  Persentase  Kepatuhan  WP  Badan  dan  OPNK  disebabkan  antara  lain  oleh pertumbuhan alami WP yang melaksanakan kewajibannya secara sukarela serta efek dari pengawasan yang  dilakukan  oleh  DJP  terhadap  WP.  Di  lain  pihak,  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  atau  pihak pembayar  pajak  merasa  dirugikan  karena,  dengan  membayar  pajak  berarti  mengurangi  kemampuan ekonomi mereka. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan pengembalian jasa secara langsung dari pembayaran  pajak  tersebut.  Berdasarkan  perbedaan  kepentingan  tersebut,  maka  wajib  pajak  akan cenderung untuk mencari cara  agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak atau wajib pajak, pajak merupakan biaya  yang  akan  mengurangi  laba  atau  kenikmatan  yang  diperolehnya.  Cara  pandang  inilah  yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan atau penghindaran pajak baik secara legal atau secara tidak legal.
Banyak  faktor  yang  mendorong  wajib  pajak  untuk  melakukan  penggelapan  pajak  diantaranya pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Pengatahuan perpajakan disini berbicara mengenai sudah sejauh mana para wajib pajak mengerti apa itu pajak sendiri, manfaat dari pajak, dan undang-undang yang berlaku. Seberapa
besar ketentuan perpajakan dapat dipahami, di mengerti, dan dipahami oleh Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Ada beberapa faktor yang membuat  orang  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak,  salah  satu  faktornya  antara  lain  kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan ( loopholes ), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan.  Menurut  penelitian  (Dewi  &  Merkusiwati,  2017)  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh negatif  terhadap  penggelapan  pajak.  Sedangkan  menurut  Penelitian  (Putri,  2017)  pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
Keadilan  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mendorong  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan pajak. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal  pengenaan  dan  pemungutan  pajak.  Hal  tersebut  dikarenakan  menurut  mereka  pajak  hanya  akan mengurangi penghasilan mereka. Di Indonesia, keadilan dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib  pajak,  yang  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Menurut (Averti  &  Suryaputri,  2018)  keadilan  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  penggelapan  pajak. Penelitian lain dari (Ervana , 2019) keadilan pajak juga berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
Sistem perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Sistem  perpajakan  yang  dianut  oleh  Indonesia   adalah   self assessment system, dimana  wajib  pajak  diharapkan  dapat  dengan  sadar  melakukan        kewajiban  perpajakannya  sendiri. Sistem ini dibuat supaya wajib pajak bisa menerapkan sistem perpajakan tersebut dimana dan kapan saja karena bisa dilakukan sendiri tanpa perlu datang ke kantor pajak. Self assessment system ini terdiri dari menghitung, membayar, dan melapor. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi  kepatuhan  sukarela  ( voluntary  compliance )  yang  ada  pada  diri  masyarakat  telah  terbentuk. Menurut penelitian dari (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan  pajak.  Peneliti  lain  dari  (Felicia  &  Erawati,  2017)  juga  mengatakan  sistem  perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
Faktor lain yang menjadi faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak yaitu karena adanya sanksi perpajakan. Pada dasarnya sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang  yang  melanggar  peraturan.  Semakin  besarnya  denda  yang  dibebankan  akan  mendorong  wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki oleh wajib pajak  untukmelakukan  penggelapan  pajak.  Menurut  penelitian  (Maghfiroh  &  Fajarwati,  2016)  Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian lain dari (Felicia & Erawati, 2017) juga menunjuk kan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan kuesioner untuk melihat bagaimana respon atau jawaban responden  terhadap  beberapa  pertanyaan  mengenai  tindakan  penggelapan  pajak  yang  mungkin dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi usahawan. Setelah itu akan diuji bagaimana pengaruh dari variabel  indenpenden  seperti  pengetahuan  pajak,  keadilan  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  tindakan penggelapan pajak tersebut

## 1.1 Teori atribusi
Menurut (Dewi & Merkusiwati, 2017) Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari  internal  misalnya  sifat,  karakter,  sikap  ataupun  eksternal  misalnya tekanan  situasi  atau  keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.
Sedangkan menurut (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) teori atribusi menjelaskan mengenai reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi lingkungan sekitarnya dan dapat mengetahui alasan atas peristiwa  tersebut.  Terdapat  hubungan  antara  sikap  dan  karakteristik  seorang  individu,  maka  hanya dengan  melihat  perilakunya  akan  dapat  diketahui  sikap.  atau  karakteristik.  seseorang  dan  juga memprediksi  perilakunya  dalam  menghadapi  situasi  tertentu.  Dalam  konteks  penelitian  ini  jika menggunakan  teori  atribusi  maka  kita  dapat  mengetahui  persepsi  para  wajib  pajak  mengenai penggelapan pajak dengan dilihat dari beberapa karakteristik seorang wajib pajak.

## 1.2 Pengertian Pajak
Pengertian  pajak  menurut (Widjaja,  Lambey,  &  Walandouw,  2017)  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal  balik  (kontrapretasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum.  Pengertian lain  dari  pajak  menurut  UU KUP  Pasal 1  No 16  tahun  2009  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut (Tim Edukasi Direktorat Jendral Pajak, 2016) unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:
1. Pajak  dipungut  berdasarkan  undang-undang.  Asas  ini  sesuai  dengan  perubahan  ketiga  UUD 1945  Pasal  23A  yang  menyatakan,  “pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya,  orang  yang  taat  membayar  pajak,  secara  tidak  langsung  akan  menerima  manfaat dalam  bentuk  seperti  rasa  aman  karena  mendapat  perlindungan  negara.  Perlindugan  negara didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan (baik dari institusi POLRI maupun TNI) yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fngsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan  pajak  dapat  dipaksakan.  Pajak  dapat  dipaksakan  apabila  wajib  pajak  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  peraturan  perundang- undangan.
5. Selain  fungsi budgeter (anggaran),  yaitu  fungsi  mengisi  Kas  Negara/Anggaran  Negara  yang diperlukan  untuk  menutup  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah,  pajak  juga  berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

## 1.3 Penggelapan pajak
Setiap warga negara Indonesia pada umumnya wajib membayar pajak tetapi masih ada warga juga  yang  tidak  menerapkan  kepatuhan  wajib  pajak  nya  atau  tidak  membayar  pajak  sesuai  dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa dari mereka masih banyak yang melakukan penggelapan pajak  atau  mengurangi  pendapatan  mereka  di  laporan  SPT  yang  mereka  laporkan  atau  dengan menambahkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya.
Menurut (Ma'ruf & Mustikasari, 2018 ) penggelapan pajak adalah upaya pengurangan pajak yang dilakukan  dengan  melanggar  peraturan  perpajakan  seperti  memberi  data-data  palsu  atau menyembunyikan  data. Menurut  peneliti  lain  (Ervana  ,  2019)  penggelapan  pajak  merupakan  usaha meringankkan  beban  pajak  dengan  cara  melanggar  undang-undang.  Penggelapan  pajak  terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Faktor  paling  utama  seseorang  lebih  memilih  untuk  melakukan  penggelapan  pajak  ( Tax  Evasion ) dikarenakan penghindaran pajak ( Tax Avoidance ) membutuhkan pengetahuan serta wawasan yang luas untuk dapat mengetahui seluk-beluk mengenai peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, hal ini biasa ditawarkan oleh konsulan pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat menemukan celah untuk dapat mengurangi beban pajak mereka tanpa melanggar undang-undang.

## 1.4 Pengetahuan perpajakan
Pegetahuan  menurut  KBBI  ( kbbi.web.id) merupakan  segala  sesuatu  yang  diketahui  atau kepandaian. Begitu juga untuk wajib pajak, pengetahuan wajib pajak memegang peranan penting dalam menentukan  persepsi  mengenai  penggelapan  pajak.  Hal  ini  karena  wajib  pajak  yang  memiliki pengetahuan baik dalam perpajakan dapat memahami apa  yang menjadi hak dan kewajiban seorang wajib pajak, sehingga tidak akan merasa dirugikan dengan membayar pajak.
Pengetahuan  perpajakan  meliputi  pengetahuan  mengenai  konsep  ketentuan  umum  dibidang perpajakan,  jenis  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  mulai  dari  subjek  pajak,  objek  pajak,  tarif  pajak,
perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.  Guna  menciptakan  kepatuhan  pajak,  Wajib  Pajak  minimal  mengetahui  pengetahuan  dasar perpajakan sehubungan dengan kewajiban atas pajak penghasilan pribadi (Dewi & Merkusiwati, 2017). Wajib  Pajak  akan  menganggap  buruk  dan  cenderung  menghindari  suatu  tindakan  yang  melanggar ketentuan apabila pengetahuan yang dimilikinya semakin baik. (Meidita & Ngadiman, 2020) membuat beberapa indikator dari pengetahuan perpajakan yang terdiri:
1. Mengetahui tata cara menghitung dan melaporan pajak
2. Tarif pajak yang berlaku atas penghasilan yang diterima
3. Tingkat penghasilan tidak kena pajak yang berlaku
4. Cara mengisi SPT
5. Cara membayar sendiri dengan tepat waktu
6. Sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak melakukan kewajiban sesuai aturan

## 1.5 Keadilan pajak
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan kata dasar adil yang berarti sama  beratnya,  tidak  memihak  pihak  manapun,  dan  tidak  berat  sebelah,  adil  berarti  berpegang  pada kebenaran dan juga tidak sewenang-wenang. Keadilan sebenarnya memiliki artis yang luas sehingga tidak  ada  arti  yang  tepat  untuk  menggambarkan  keadilan.  Keadilan  dalam  konteks  perpajakan, pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata,  yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding  dengan  kemampuan  dalam  membayar  pajak  dan  sesuai  dengan  manfaat  yang  diterima (Ervana , 2019).  Menurut (Waluyo, Irawan, & Ilyas B, 2000) asas keadilan pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu :
1. Prinsip Manfaat (Benefit Principle ): sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila Wajib Pajak menerima manfaat ataupun kontribusi dari jasa pemerintah.  Jasa pemerintah yang dimaksud meliputi sarana yang telah disediakan guna untuk meningkatkan kesahjehteraan masyarakat.
2. Prinsip  Kemampuan  untuk  membayar  ( Ability  Principle ):  Prinsip  Ability  Principle  lebih ditekankan  dalam  membayar  pajaknya,  lebih  dibebankan  kepada  Wajib  Pajak  dalam kemampuan untuk membayar pajak yang terhutang.
3. Keadilan  Horizontal  dan  Keadilan  Vertikal:  Keadilan  horizontal  dalam  pemungutan  pajak dikatakan adil apabila beban pajak yang tertanggung oleh Wajib Pajak sama dengan penghasilan yang  diperoleh  dan  tidak  membebankan  jenis  penghasilan  dan  sumber  penghasilannya. Keadilan vertikal dalam pemungutan pajaknya lebih dibebankan kepada Wajib Pajak dengan kemampuan atau penghasilan yang besar harus membayar pajak yang terhutang lebih besar.

## 1.6 Sanksi Perpajakan
Sanksi  pajak  dapat  diartikan  sebagai  cara  yang  dilakukan  oleh  aparat  pajak  (fiskus)  untuk membuat  para  wajib  pajak  tidak  melakukan  kecurangan  dalam  membayar  pajak  (Kadir,  Nurdin,  & Adam, 2017). Pemerintah membuat sanksi perpajakan sebagai dasar yang berfungsi untuk para Wajib Pajak  yang  melanggar  aturan  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  kewajiban  perpajakan  apabila  tidak dilaksanakan  maka  Wajib  Pajak  akan  menerima  konsekuensi  hukum.  Didalam  Undang-Undang Perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi perpajakan  menurut  Achmad Tjahjono (2000:109) dalam (Kadir, Nurdin, & Adam, 2017) antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana:
1. Sanksi  Administrasi,  yaitu  dimana  Wajib  Pajak  melakukan  pembayaran  kerugian  kepada negara, sanksi ini bisa berupa denda, bunga, serta kenaikan pajak terhutang. Sanksi administrasi dilakukan kepada pelanggaran yang tidak mengacu kepada tindak pidana perpajakan;
2. Sanksi  Pidana,  yaitu  upaya  terakhir  dari  pemerintah,  agar  norma  perpajakan  dapat  dipatuhi. Sanksi  pidana  biasanya  timbul  dikarenakan  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak  berupa  unsur  ketidaksengajaan,  kealpaan,  pengabaian  atau  tindak  pidana  kejahatan lainnya. Sanksi pidana menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 macam yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  di  bahas  mengenai  beberapa  jenis  sanksi administrasi diantaranya adalah:
1. Sanksi  administrasi  berupa  denda  adalah  jenis  sanksi  yang  paling  banyak  ditemukan  dalam Undang-Undang  perpajakan.  Terkait  besarannya  denda  dapat  ditetapkan  sebesar  jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
2. Sanksi administrasi berupa bunga, dimana sanksi ini biasa dikenakan  atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak.  Hal  ini  karena  bila  dikenakan  sanksi  tersebut,  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  bisa menjadi  berlipat  ganda.  Sanksi  berupa  kenaikan  pada  dasarnya  dihitung  dengan  angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

## 1.7   Pengaruh  pengetahuan  pajak  terhadap  tindakan  Wajib  Pajak  melakukan  penggelapan Pajak
Secara umum pengetahuan perpajakan  adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak (Putri, 2017). Sebagai seorang wajib pajak sangat penting untuk mengetahui peraturan dan informasi mengenai perpajakan sesuai dengan system Perpajakan kita Self Assessment system agar mereka sadar akan pentingnya mematuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya serta sanksi  apa yang  akan  dikenakan  kepadanya  apabila  melakukan  upaya  pelanggaran  dan  penggelapan pajak. Sehingga jika tingkat pengetahuan perpajakan tinggi maka wajib pajak akan semakin tahu dan semakin beberanggapan bahwa penggelapan pajak adalah hal yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku,  sehingga  tidak  akan  melakukannya.  Menurut  penelitian  dari  (Dewi  &  Merkusiwati,  2017) pengetahuan perpajakan berpengauh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian lain dari (Putri, 2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib  Pajak  maka  perilaku  penggelapan  pajak  semakin  tidak  etis  untuk  dilakukan,  begitupun sebaliknya.
H 1 :  Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  tindakan  Wajib  Pajak  melakukan penggelapan pajak
1.8   Pengaruh keadilan pajak terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak
Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan (Averti & Suryaputri, 2018). Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil, oleh  karena  itu  keadilan  sangat  diperlukan  agar  tidak  menyebabkan  perlawanan  pajak  seperti penggelapan pajak. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain. Menurut (Maghfiroh &  Fajarwati, 2016) dapat dikatakan bawa keadilan perpajakan bepengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan  pajak.  Menurut  (Averti  &  Suryaputri,  2018)  keadilan  berpengaruh  negatif  terhadap penggelapan pajak. Semakin adil sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak akan menurun. Apabila  pemerintah  telah  memperlakukan  wajib  pajak  secara  adil,  maka  wajib  pajak  tidak  akan melakukan penggelapan pajak.
H 2 : Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak .
1.9   Pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  tindakan  Wajib  Pajak  melakukan  penggelapan pajak
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan    perundangundangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Sanksi  perpajakan  dibuat  agar  dapat terciptaya keteraturan serta ketertiban perpajakan. Pemerintah membuat sanksi perpajakan sebagai dasar yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib memahami sanksi-sanksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum atas pelanggaran
(penggelapan pajak) baik yang  disengaja mauapun tidak disengaja. Menurut (Felicia & Erawati, 2017) sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  penggelapan  pajak.  Penelitian  dari  (Maghfiroh  & Fajarwati, 2016) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan  lebih  memilih  untuk  patuh  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Semakin  tegas  sanksi perpajakan yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak.
H 3 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak
2. Metode Penelitian

## 2.1   Populasi dan Sampel
Populasi adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang belum melakukan pembukuan, yang berada  di  kota  Harapan  Indah,  Bekasi.  Data  yang  akan  diteliti  merupakan  hasil  data  dari  pengisian Kuesioner Wajib Pajak pada tahun 2021. Adapun jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 30 orang (responden) untuk pra kuesioner dan 50 orang (responden) untuk kuesioner dengan pengolahan data menggunakan software SPSS

## 2.2  Variabel Penelitian
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Penggelapan merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak dengan cara yang tidak legal karena melanggar undang- undang  namun  seperti  mengurangi  pendapatan  mereka  di  laporan  SPT  yang  mereka  laporkan  atau dengan menambahkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya. Sedangkan variabel independen yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pengetahuan  perpajakan,  keadilan  pajak,  dan  diskriminasi pajak.
Tabel 2: Variabel Penelitian Variabel Dimensi Indikator Penggelapan Pajak 1. Pengurangan pajak dengan melanggar peraturan 2. Memberikan data-data palsu Sumber: (Ma'ruf & Mustikasari, 2018 ) 1. Memanipulasi penghasilan 2. Menggunakan dokumen palsu Pengetahuan perpajakan (X1) 1. Tahu mengenai kewajiban perpajakan 2.Tahu mengenai hak perpajakan. 1. WP wajib mendaftar NPWP 2. WP wajib mengetahui cara menghitung pajak 3. WP wajib membayar pajak tepat waktu
4. WP wajib mengetahui cara melaporkan pajak 5. Hak untuk mengajukan keberatan/banding atas hasil pemeriksaan 6. Hak atas kerahasiaan data WP Keadilan Pajak (X2) Kemampuan dalam membayar kewajiban pajak ( ability principle ). Sumber: (Waluyo, Irawan, & Ilyas B, 2000) 1. Keadilan Horizontal 2.  Keadilan Vertikal
Sanksi Perpajakan (X3) Sanksi administrasi Sumber: (Mardiasmo, 2019) dan UU KUP 1. Bunga 2. Denda 3. Kenaikan

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1  Uji Validitas dan Reliabilitas
Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas diperoleh hasil semua pertanyaan kuesioner valid dan Reliabel.

## 3.2  Analisis Deskriptif
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistic  deskriptif,  secara  keseluruhan  pernyataan  diperoleh  nilai rata-rata jawaban sebesar 2,97 (tidak setuju). Menurut (Husein, 2019) angka 2,97  berada dalam rentang angka antara 2,61 - 3,40 yang berarti (Ragu-ragu). Maka dapat dikatakan  bahwa responden masih belum terlalu mengetahui akan hak dan kewajiban nya sebagai wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 3,57. Menurut (Husein, 2019) angka 3,57  berada dalam rentang angka antara 3,41 - 4,20 yang berarti (Setuju). Maka dapat dikatakan responden setuju bahwa sistem perpajakan kita sudah adil.  Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 3,62. Menurut (Husein, 2019) angka 3,62  berada dalam rentang angka antara 3,41 - 4,20  yang berarti (Setuju).  Maka dapat dikatakan  responden  setuju  bahwa  sanksi  pajak  yang  tinggi  akan  membuat  wajib  pajak  takut  untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 2,605. Menurut (Husein, 2019) angka 2,60  berada dalam rentang angka antara 1,81 - 2,60 yang berarti (Tidak Setuju). Maka dapat dikatakan responden tidak setuju untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

## 3.3   Uji Asumsi Klasik

## 3.3.1  Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  data,  diperoleh  hasil  pengujian  normalitas  menunjukan  nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.067, nilai tersebut menunjukan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 0.05. Dapat  disimpulkan  bahwa  data  berdistribusi  normal, dengan demikian  persyaratan  normalitas  dalam model regresi sudah terpenuhi.

## 3.3.2 Uji Multikolonieritas
Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel  bebas  didalam  suatu  model  regresi.  Uji  multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance (TOL) dan Varian Inflation Faktor (VIF) dari masing-masing variabel  independennya.  Berdasarkan  hasil  pengujian  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  Pegetahuan Perpajakan,  Keadilan  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  memiliki  nilai Tolerance >  0.10  dan  nilai  VIF  <  10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model regresi.

## 3.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dalam residual satu pengamatan ke pengamatan  yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.. Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.13 > 0.05 (5%), kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.619 > 0.05 (5%), dan sanksi pajak memiliki nilai probabilitas sebesar 0.36 > 0.05 (5%). Dengan demikian dapat diartikan bahwa pada model regresi ini variabel pengetahuan perpajakan, keadilan pajak dan sanksi pajak menunjukan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3.3.4  Uji Autokorelasi
Dalam  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  autokorelasi,  peneliti  melakukan  pengujian  dengan menggunakan metode Run-Test untuk menguji apakah antara residual terdapar korelasi yang tinggi. Jika antar  residual  terdapat  hubungan  korelasi  maka  dapat  dikatakan  bahwa  residual  adalah  acak  atau random. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Batas uji autokorelasi apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05 (5%). Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa model regresi memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.391 > 0.05 (5%) sehingga dapat disimpulan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

## 3.4  Uji Hipotesis

## 3.4.1  Analisis Linear Berganda
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  Hipotesis  diketahui  nilai  konstanta  sebesar  11.974,  nilai koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar -0,301, untuk Keadilan Pajak yaitu -0,088, dan Sanksi Pajak sebesar 0.213. Maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut
Y = 11,974 – 0,301X 1 - 0,088X 2 + 0,213X 3 + Ԑ

## 3.4.2  Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Uji  statistik  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  bersama-sama atau  simultan  mempengaruhi  variabel  dependen.  Hasil  pengujian  dapat  dilihat  berdasarkan  nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Batas uji statistic F yaitu apabila nilai F hitung > F tabel atau nilai probabilitas signifikansi (sig) < 0.005 (5%).
Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,014 <0,05 (5%), maka dapat dikatakan bahwa model penelitian layak dipakai

## 3.4.3  Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari Hasil pengujian dapat dilihat bahwa berdasarkan nilai signifikansi (sig) pada tabel Coefficient. Batas uji t dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel atau nilai probabilitas signifikansi (sig)  <  0,05  (5%).  Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  hasil  variabel  Pengetahuan  Perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,0065 < 0,05, dengan arah negatif, sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan  Wajib Pajak. Variabel Keadilan Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,3095 > 0,05 dengan arah negatif sehingga dapat diartikan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,018 < 0,05 dengan arah positif,  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## 3.4.4  Koefisien Determinasi (R2)
Tujuan dilakukannya uji Koefisien Determinasi yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara  0 atau 1. Nilai R2 yang kecil menunjukan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan jika nilai R2 mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  Berdasarkan  hasil  perhitungan Adjusted  R  Square diperoleh  hasil  bahwa  variabel Pengetahuan  Perpajakan,  Keadilan  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  secara  simultan  berpengaruh  terhadap Penggelapan Pajak sebesar 15,1%. Sedangkan sisanya sebesar 84,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.
3.5  Pembahasan
3.5.1  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  terhadap  tindakan  Wajib  Pajak  melakukan penggelapan pajak.
Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, didapatkan nilai sebesar 0,0065 < 0,05 dengan arah koefisien regresi - 0,301 , berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan akan semakin tidak mau melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. HAsil ini juga mendukung teori atribusi dimana seseorang melakukan atau tidak melakukann  suatu  tindakan  akan  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Pengetahuan  wajib pajak  merupakan  faktor  internal  dari  dalam  diri  wajib  pajak,  dimana  jika  mereka  mempunyai pengetahuan mengenai pajak dan akibat dari melakukan penggelapan pajak maka mereka tidak akan melakukannya.  Hasil ini juga  sejalan dengan  penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2017) dan (Putri, 2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif. Oleh sebab itu berarti bahwa jika wajib memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi dan tahu akan hak dan kewajiban nya sebagai wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan   semakin taku untuk melakukan penggelapan pajak karena tau risiko/sanksi jika melakukan tindakan penggelapan pajak.

## 3.5.2  Pengaruh Keadilan Pajak  terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar  - 0,088,  dengan  hasil  uji  t  diperoleh  nilai  0,3095  (>  0.05).  Jadi  hasil  koefisien  regresi  negatif  ini menunjukkan bahwa memang semakin adil suatu sistem perpajakan menurut persepsi wajib pajak, maka mereka semakin tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Tapi untuk penelitian kali dengan jumlah responden yang ada, menunjukkan hasil bahwa adil atau tidaknya sistem perpajakan menurut persepsi mereka tidak berpengaruh terhadap tindakan melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian dari (Maghfiroh &  Fajarwati, 2016) dan (Averti & Suryaputri, 2018) meyatakan keadilan pajak berpengaruh negatif. Oleh sebab itu, berarti bahwa semakin adil sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak akan menurun. Apabila pemerintah telah memperlakukan wajib pajak secara adil, maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak.Untuk sampel dalam penelitian ini keadilan pajak tidak memberikan pengaruh pada persepsi mereka dalam melalukan  tindakan penggelapan pajak.
3.5.3  Pengaruh Sanksi Pajak  terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,213, dimana angka tersebut menunjukan arah positif terhadap tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar 0,018 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi  Pajak  berpengaruh  terhadap  tindakan  wajib  pajak  dalam  melakukan  penggelapan  pajak.  Jadi dapat dikatakan bahwa jika sanksi perpajakan makin besar dan berat maka wajib pajak semakin ingin melakukan  tindakan  penggelapan  pajak.  Sesuai  dengan  teori  atribusi  bahwa  tindakan  seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berlawanan dengan banyak konsep tentang sanksi dimana  apabila sanksi  perpajakan  tinggi    akan  membuat  orang  tidak  melakukan  penggelapan.  Bisa  jadi  ini  yang membuat pemerintah melalui UU Cipta Kerja menurunkan sanksi perpajakan pada UU no 11 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan supaya wajib pajak makin patuh. Menurut penelitian dari (Felicia & Erawati, 2017)  dan  (Maghfiroh  &  Fajarwati,  2016)  menyatakan  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap persepsi  wajib  pajak  mengenai  tindakan  penggelapan  pajak.  Oleh  sebab  itu  disimpulkan  bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin membuat wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1   Kesimpulan
Terdapat  cukup  bukti  bahwa  Pengetahuan  Perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Keadilan Pajak tidak terdapat cukup bukti  berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak, sedangkan Sanksi pajak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak tapi dengana arah yang berlawanan (positif).
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang hendak diberikan, yaitu jika dilihat dari hasil uji R2 variabel-variabel dalam penelitian ini secara simultan hanya berpengaruh sebesar 15,1% sehingga sisa nya sebesar 84,9% peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain diluar penelitian ini, Selain itu karena penelti melakukan penelitian di masa pandemi yang menghambat beberapa  aspek  dalam  mencari  jumlah  responden,  oleh  sebab  itu  disarankan  peneliti  selanjutnya menambahkan jumlah responden sebagai alat ukur yang berguna untuk memberikan kesimpulan yang lebih mendalam yang dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian dengan topik yang serupa dengan mengembangkan setiap pernyataan/pertanyaan kuesioner yang lebih sesuai dengan kondisi perpajakan yang terjadi dan terkini. Pemerintah diharapkan lebih memperbanyak peraturan mengenai penggelapan pajak agar para wajib sadar untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak.

## Daftar Pustaka
Averti,  A.  R.,  &  Suryaputri,  R.  V.  (2018).  Pengaruh  Keadilan  Perpajakan,  Sistem  Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 5 , 109-122.
Cooper, D., & Schindler, P. (2014). Business Research Methods. Singapore: McGraw-Hill/Irwin.
Dewi, N. K., & Merkusiwati, N. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Persepsi Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. , 2534-2564.
Ervana , O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara VOL.1 NO.1 .
Felicia , I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem  Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak, Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  (Studi  Kasus  di  Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Kajian Bisnis Vol. 25, No. 2 , 226-234.
Ghozali, P. I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Husein, U. (2019). Metode Riset Manajemen Perusahaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kadir,  A.,  Nurdin,  D.,  &  Adam,  P.  R.  (2017,  Oktober).  PENGARUH  KUALITAS  PELAYANAN PEMAHAMAN  PERATURAN  PERPAJAKAN DAN SANKSI  PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  WAJIN  PAJAK  DAERAH  DI  KABUPATEN  TOJO  UNA-UNA. e  Jurnal Katalogis, 5 (10), 143.
Kadir,  A.,  Nurdin,  D.,  &  Adam,  R.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pemahaman  Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 10, , 140-146.
KBBI. (2020). Arti Keadilan/adil . Diambil kembali dari kbbi.web.id
KBBI. (2020). Arti Kuesioner . Diambil kembali dari kbbi.web.id
KBBI. (2020). Arti pengetahuan . Diambil kembali dari kbbi.web.id
Kemenkeu.  (2019,  Oktober). Pokok-Pokok  APBN  2020  Akselerasi  Daya  Saing  Melalui  Inovasi  dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Diambil kembali dari www.kemenkeu.go.id
Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). ANALISIS KEADILAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN, DAN TARIF  PAJAK  TERHADAP  PERSEPSI  WAJIB  PAJAK  MENGENAI  PENGGELAPAN PAJAK DI SURABAYA BARAT. TAX & ACCOUNTING REVIEW, 4 (2), 4-10.
Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengennai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. JRAK.Vol.7 , 39-55.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Penerbit Andi.
Ma'ruf, M., & Mustikasari, E. (2018 ). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Atas Tax Rate dan Penalty Rate Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris: KPP Mulyorejo). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 1 , 50-62.
Meidita , C., & Ngadiman. (2020). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Vol.2 Edisi April 2020 , 936-943.
Pajak. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jendaral Pajak 2019 . Diambil kembali dari www.pajak.go.id
Pratiwi,  E.,  &  Prabowo,  R.  (2019).  Keadilan  dan  Diskriminasi  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak. AFRE Accounting and Financial Review , 8-15.
Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. JOM Fekon, Vol. 4 No.1 , 2045-2059.
Sari,  A.  A.  (2018).  SANKSI  ADMINISTRASI  BAGI  WAJIB  PAJAK  PAJAK  PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG. SOUMATERA LAW REVIEW, 1 (2), 241-242.
Sugiyono. (2017). Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta Bandung.
Tim  Edukasi  Direktorat  Jendral  Pajak.  (2016). Materi  Terbuka  Kesadaran  Pajak  Untuk  Perguruan Tinggi. Jakarta: Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jendral Pajak.
Waluyo, Irawan, & Ilyas B. (2000). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Widjaja,  P.  N.,  Lambey,  L.,  &  Walandouw,  S.  K.  (2017).  Pengaruh  Diskriminasi  dan  Pemeriksaan PajakK  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Penggelapan  Pajak  di  Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2) , 541-552.
winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). Jurnal Ilmiah Akuntansi vol 1. no 1 , 55-69.