## KARTU “PINTAR” BBM SUBSIDI KEBIJAKAN INOVASI SETENGAH HATI (STUDY KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)
Yan Megawandi ymegawandi@gmail.com STISIPOL Pahlawan 12

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ingin  melihat  bagaimana  kebijakan  tentang  penerapan  Kartu  Pintar  BBM  dalam  mengendalian penjualan  BBM  (solar)  bersubsidi  di  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Data  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  kepada  nara  sumber  baik  di  lapangan (SPBU) maupun para pejabat yang terlibat dalam kebijakan dan menganalisa data dari sumber dokumentasi. Hasil penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  konsep  Empat  Tepat  dalam  Kebijakan  (Dwijowjoto:2003) memperlihatkan bahwa semua unsur untuk menghasilkan kebijakan efektif tidak terpenuhi yaitu mulai dari factor kebijakan, factor pelaksana, factor target kebijakan, sampai ke factor lingkungan kebijakan. Rekomendasi yang diberikan  ialah  dengan membatasi  ruang gerak  kendaraan yang  digunakan  dengan  menerapkan  aturan  tentang kelaikan  jalan  kendaraan;  pembatasan  jumlah  BBM  subsidi  yang  dapat  dibeli;  penegakan  sanksi  yang menimbulkan    efek  jera;  serta  adakan  seyembara  untuk  yang  dapat  membuktikan  adanya  kecurangan  dalam pembelian BBM subsidi
Kata a Kunci: Subsidi, Kebijakan dan Inovasi

## ABSTRACT
This study wants to see how the policy regarding the application of the BBM Smart Card in controlling the sale of subsidized fuel (diesel) in the Bangka Belitung Islands Province is using a qualitative approach. Data were obtained by conducting interviews with resource persons both in the field (gas stations) and officials involved in policy and analyzing data from documentation sources. The results of the study using the Four Right Concept approach  in  Policy  (Dwijowjoto:  2003)  show  that  all  elements  to  produce  effective  policies  are  not  fulfilled, starting  from  policy  factors,  implementing  factors,  policy  target  factors,  to  policy  environmental  factors.  The recommendation given is to limit the space for the vehicle used by applying the rules regarding the roadworthiness of the vehicle; limiting the amount of subsidized fuel that can be purchased; enforcement of sanctions that have a deterrent effect; and hold a contest for those who can prove fraud in the purchase of subsidized fuel
Keywords: Subsidies, policies and innovation

## PENDAHULUAN
Masyarakat umum di Kepulauan Bangka Belitung merasa lega di akhir 2019 lalu ketika Gubernur menerbitkan Surat Edaran Nomor: 541/1043/IV/2019 Tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu/ Solar subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan /Bensin RON 88 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 November 2019. Surat Edaran (SE) tersebut laksana hujan di tengah kemarau sekaligus pula sebagai hadiah bagi ulang tahun provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-21 pada tanggal 21 November.
Masalah yang selama ini menghantui provinsi ke-31 ini sejak awal pembentukannya di tahun 2000 berhasil diselesaikan. Bagaimana tidak persoalan pembelian BBM utamanya solar bersubsidi  yang  membuat  penumpukan  dan  antrian  kendaraan  yang  menjadi  pemandangan selama  hampir  dua  puluh  tahun  secara  merata  di  setiap  SPBU  di  Bangka  Belitung  teratasi. Caranya  adalah  dengan  penggunaan  kartu  pintar  ( smart  card ).  SE  Gubernur  tersebut mewajibkan  setiap  kendaraan  yang  akan  membeli  BBM  solar  bersubsidi  harus  mengikuti beberapa persyaratan seperti membayar pajak kendaraan bermotor, serta pembelian solarnya menggunakan  karta  Brizzi  yang  diterbitkan  oleh  BRI.  Pembelian  solar  bersubsidinya  pun dibatasi perhari. Untuk kendaraan roda empat pribadi maksimal 20 liter. Kendaraan roda enam maksimal  60  liter,  dan  kendaraan  umum  roda  empat  maksimal  30  liter.  Hasilnya,  antrian kendaraan menghilang, jalan-jalan di sekitar SPBU yang selama ini jadi sumber kemacetan jadi lengang bahkan cenderung sepi. Kebakaran SPBU yang sering terjadi juga tak lagi terdengar.
Namun  rupanya  kondisi  aman,  tenteram  dan  damai  tersebut  tak  berlangsung  lama. Gejala maraknya antrian pembelian solar subsidi di SPBU mulai terlihat lagi menjelang bulan Ramadhan  2021  atau  sekitar  bulan  April  2021. Menurut  informasi  yang  diperoleh  dari  para pengantri solar subsidi, salah satu penyebabnya adalah meningkatnya aktivitas penambangan timah baik yang liar, setengah liar, maupun yang resmi. Infonya harga timah yang membaik yang menjadi pemicu beroperasinya kembali penambangan timah. Hal tersebut juga diberengi oleh  kondisi  pengawasan  para  petugas  yang  diberikan  mandat  oleh  SE  Gubernur  kesannya mulai mengendur.
Tulisan ini mencoba meneliti apa penyebab tidak efektifnya penerapan kebijakan yang sering  disebut  sebagai  kebijakan  Kartu  Pintar  BBM  Subsidi  di  Kepulauan  Bangka  Belitung serta bagaimana implikasi dari gagalnya kebijakan tersebut.

## METODE
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  melakukan pengumpulan  data  melalui  pengamatan,  wawancara  mendalam  kepada  nara  sumber  serta mempelajari  dokumentasi  dan  data  tertulis  yang  ada  baik  dalam  bentuk  kebijakan  maupun sumber data tertulis  lainnya (Sugiyono, 2010). Penelitian dilakukan baik  dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di kantor maupun di lapangan di lakukan di 14 SPBU yang ada di Pulau Bangka yaitu di wilayah Kabupaten Bangka (5 SPBU), Bangka Tengah (3 SPBU), Bangka Barat (2 SPBU) dan Kota Pangkalpinang (4 SPBU).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah seorang pengemudi mobil yang menjalankan perannya sebagai “Pengerit” istilah yang dilekatkan kepada para pembeli solar subsidi yang setiap hari mondar mandir di SPBU, dan menjualkannya Kembali ke sejumlah penambang serta pengguna solar lainnya yang tak mau rugi menggunakan solar industry atau solar non subsidi. Selisih harga antara solar subsidi dan non subsidi yang cukup besar nilainya merupakan insentif yang memicu jual beli terlarang ini semakin marak terjadi. Bila harga solar subsidi hanya Rp. 5150 per liter, maka harga solar non  subsidi  sebesar  Rp.  9600  atau  hanya  lebih  rendah  Rp.  1000  dari  harga  Dexlite.  Selisih harga  solar  industry  sekitar  RP.  4450  atau  68%  dari  solar  subsidi  tersebut  nampaknya merupakan  pemicu  penting  jual  beli  solar  subsidi  terjadi  di  provinsi  yang  memang  menjadi Kawasan penambangan timah sejak lama ini. Bila dijual kembali harga solar subsidi tersebut di  pasaran menjadi  sekitar Rp. 150.000 per jerigen 20 liter yang isinya kemungkinan hanya tinggal 16-17 liter saja.
Penyebab lainnya tentu saja pelonggaran pengawasan. Jika mengamati apa yang terjadi di hampir semua SPBU di Bangka Belitung maka dengan mudah kita dapat melihat berbagai pelanggaran  yang  sangat  massiv  berlangsung.  Pertama,  mobil  yang  membeli  solar  subsidi adalah mobil-mobil tertentu yang setiap hari selalu berada di SPBU tersebut. Kedua, mobil- mobil tersebut walau pun menggunakan plat kendaraan Kepulauan Bangka Belitung (BN) dan terlihat mambayar pajak kendaraan, namun kebanyakan terkesan seperti kendaraan yang tak laik jalan. Hal itu terutama pada kendaran angkutan barang yang banyak terlihat tidak memiliki persyaratan sesuai aturan. Seperti lampu yang tidak ada, kaca yang pecah, atau pintu yang tidak dipasang. Ketiga, entah bagaimana kerjanya sistim kendali pada kartu “Pintar” yang diterbitkan oleh BRI, namun yang jelas kendaraan pengerit tersebut mondar mandir di antara SPBU yang ada. Artinya dalam sehari mereka ternyata bisa membeli solar subsidi di lebih dari satu SPBU. Keempat, bila melihat fakta di lapangan sulit sekali dipercaya bahwa terdapat pengecekan yang
dilakukan  oleh  petugas  terhadap  kartu  yang  dipergunakan  sesuai  dengan  kendaraan  yang membeli solar subsidi. Beberapa pengerit biasanya mengantongi segepok kartu ketika berada Di SPBU. Hal lainnya adalah biasanya di tiap SPBU terdapat orang-orang yang seolah-oleh bertindak sebagai pengatur antrian kendaraan pengantri, walaupun ia tak terlihat menggunakan seragam atau atribut apapun sebagai petugas SPBU.
Nara sumber di  SPBU menyatakan bahwa beraksinya kembali  para pengerit ini juga dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur tidak dilakukan penindakan yang tegas dan menimbulkan efek jera, seperti yang dilaksanakan pada awal-awal SE Gubernur diberlakukan.
Petugas  di  SPBU  pemegang  nozzle  berseragam  yang  ditanya  mengenai  pengaturan kendaraan  dalam  antrian  pengisian  BBM  solar  misalnya  menyatakan  bahwa  mereka  sudah pasrah  dengan  kondisi  yang  ada.  “Sudah  capek  mengaturnya.  Tidak  berhasil  juga  bahkan seringkali terjadi keributan diantara sesama pengerit yang berebutan posisi agar segera dapat diisi BBM mobilnya”.
Kesulitan yang dihadapi oleh para pengemudi angkutan umum serta angkutan barang yang memang benar-benar membutuhkan solar subsidi untuk angkutan mereka. Bila selama ini mereka dapat menarik nafas lega pada waktu pemberlakukan kartu pintar masih efektif maka saat ini merekalah kelompok yg paling menderita di SPBU. Walaupun demikian tentu pula ada pengerit yang berlagak dan bertingkah laku seolah-olah ia adalah pengemudi angkutan umum ini.
Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung  terakhir  mengeluarkan  Kembali  Surat  Edaran Nomor; 541/1459/IV tanggal 13 Juli 2021 tentang Pemblokiran Fuel card Bagi Kendaraan yang Tidak  Lunas  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Hal  ini dilakukan karena disinyalir terdapat kendaraan yang tidak lagi membayar pajak tetapi kartunya masih dapat digunakan untuk melakukan pembelian solar subsidi.

## Potensi Kerugian Akibat Gagalnya Kartu Pintar
Pemerintah  tentu  telah  berupaya  sekuat  tenaga  di  tengah-tengah  kesulitan  keuangan yang  terjadi  pada  saat  pandemic  Covid  19  melanda  dunia  seperti  saat  ini  dengan  tetap mengucurkan subsidi BBM. Tentu saja harapannya agar nilai uang yang dikucurkan sebagai subsidi tersebut berada ke tangan yang tepat.
Hitungan  kasar  yang  dilakukan  apabila  kucuran  subsidi  BBM  dari  anggaran  negara tersebut berada di kisaran Rp. 4450 per liter (selisih harga solar industry dan solar subsidi), maka  dengan  jumlah  kebutuhan  alokasi  kuota  solar  subsidi  di  Kepulauan  Bangka  Belitung tahun 2021 yang jumlahnya 174.336 ribu liter, dan premium sebanyak 173.105 ribu liter maka
ternyata nilainya cukup fantastis.
Bukan  hanya  soal  nilai  rupiah  namun  yang  juga  terjadi  adalah  adanya  semacam ketidaktepatan subsidi. Bila semula subsidi diperuntukan bagi sector transportasi tetapi pada kenyataannya menjadi semacam “subsidi pemerintah” kepada sector pertambangan khususnya pertambangan  liar/tanpa  izin  yang  memang  sudah  terjadi  sangat  luar  biasa  dalam  beberapa decade terakhir di Kepulauan Bangka  Belitung.  Secara sederhana kerugaian negara tersebut dapat  dibayangkan  bila  ketepatan  subsidi  di  kisaran  angka  50  persen  maka  nilai  kerugian negara per tahun hanya untuk BBM solar saja sekitar Rp. 3,8 trilyun. Atau dalam bahasa yang lain dapat dikatakan jika ketidaktepatan subsidi BBM di angka 50 persen maka kerugian negara per hari di Bangka Belitung sekitar RP. 10,6 milyar.
Pengakuan  dari  beberapa  SPBU  di  masa  ketika  Kebijakan  penggunaan  Kartu  Pintar berlaku efektif di awal 2020 sampai awal 2021. Pada masa-masa ini penjualan BBM solar di SPBU rata-rata memakan waktu sekitar 3 hari barulah stok yang tersedia habis di jual. Hal itu seperti  yang  disampaikan  para  petugas  di  SPBU.  “Sepi  sekali  waktu  itu  penjualan  solar  di SPBU  ini”  jelas  seorang  petugas  sebuah  SPBU  di  ruas  jalan  Pangkalpinang-Sungailiat. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Solar subsidi terjual habis dalam waktu hanya 3-4 jam saja!
Jika angka-angka tersebut benar maka itu berarti potensi nilai kerugian negara yang ada jauh lebih tinggi dari pada nilai APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2021. Jika mengacu pada Nota pengantar Rancangan Perda Perubahan APBD 2021 yang diajukan eksekutif kepada DPRD pada Senin, tanggal 30 Agustus 2021. (babelprov.go.id) dimana nilai APBDP 2021 hanya berjumlah Rp. 2,8 trilyun. Dengan demikian nilai potensi kerugian yang mungkin terjadi mencapai jumlah yang tidak main-main. Jangan lupa pula bahwa itu baru untuk BBM solar saja.

## Mungkinkah dibenahi?
Kebijakan  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  SE  Gubernur  dimaksud  akan  sangat mengandalkan kejujuran para pelaksananya di lapangan terutama di SPBU. Boleh jadi pemilik dan pengelola SPBU menerapkan aturan yang ketat namun sulit dilakukan para operator nozzle yang bertugas sehari-hari melayani langsung pembeli. Di beberapa SPBU misalnya tak jarang para operator nozzle ini seakan tak berdaya menghadapi para pengerit BBM solar subsidi yang bisa ikut mengatur jalannya lalu lintas pelayanan di SPBU.
Pelajaran  di  awal-awal  penerapan  SE  Gubernur  dimana  adanya  gebrakan  pihak kepolisian yang menindak tegas pengerit karena membawa dan menggunakan 12 kartu Brizzi pembelian  BBM  solar  subsidi  untuk  mobil  yang  sama  di  sebuah  SPBU  di  Pangkalpinang
berdampak  cukup  baik  (Bangka  pos  0402-2020).  Hal  itu  setidaknya  membuktikan  pertama, bahwa  polisi  memang  tak  main-main  dengan  aturan  yang  mencoba  menjaga  timbulnya kerugian negara dari penyalahgunaan jual beli BBM subsidi. Kedua, Tindakan tegas semacam ini  juga  sekaligus  akan  mampu  menepis  anggapan  miring  di  masyarakat  yaitu  bahwa keberanian para pengerit beraksi di Bangka Belitung karena mereka mendapat perlindungan dari aparat tertentu.
Ide  pemerintah  provinsi  dalam  mengatasi  persoalan  ketidaktepatan  sasaran  subsidi BBM solar sebetulnya merupakan hal yang patut diacungi jempol. Apalagi inovasi yang sering disebut dengan Kebijakan menggunakan Kartu Pintar ini berusaha mengandalkan teknologi, walaupun mungkin terkesan relative sederhana. Demikian pula cukup banyak pihak-pihak yang diikutsertakan  dalam  menangani  kebijakan  ini,  mulai  dari  perbankan  (BRI),  PT  Pertamina, Hiswana Migas, Dinas ESDM, dan kopolisian. Walaupun Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kendaraan dari sisi kelaikannya ternyata belum ikut dilibatkan secara intens. Menurut informasi bahkan Inovasi ini telah diikutsertakan sebagai peserta dalam penilaian inovasi di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021.
Melihat  pelaksaaan  kebijakan  Kartu  pintar  yang  telah  berlangsung  mulus  di  awal pemberlakuannya  namun  kemudian  bermasalah  setelah  sekitar  setahun  dilaksanakan nampaknya  kata  kuncinya  adalah  pada:  pengawasan.  Apalagi  di  lapangan  disinyalir  adanya keterlibatan  oknum  petugas  (https://bangka.tribunnews.com/2022/03/30/diduga-dibekingi- oknum-aparat-keamanan-kasus-penyalahgunaan-bbm-dilimpahkan-ke-subdenpom-bangka ).

## Implementasi Kebijakan Kartu Pintar
Secara  teori  cukup  banyak  konsep  yang  telah  diperkenalkan  oleh  para  ahli  untuk mencoba mempelajari dan mencari tahu apa saja yang menjadi penyebab kurang berhasilnya sebuah  kebijakan.  Para  ahli  telah  pula  mengembangkan  berbagai  model  yang  merupakan pendekatan  dalam  memahami  efektivitas  implementasi  kebijakan.  Namun  demikian  ada “Empat  tepat”  yang  mestinya  mendapatkan  perhatian  agar  implementasi  kebijakan  dapat berlangsung secara efektif (Dwijowijoto, 2003).
Keempat  hal  tersebut  adalah:  Tepat  yang  pertama:  dilihat  dari  factor  kebijakannya sendiri.  Apakah  kebijakan  yang  dibuat  untuk  menyelesaikan  suatau  masalah  tersebut  sudah tepat  atau  belum.  Artinya  perlu  ditelaah  terlebih  dahulu  apakah  kebijakan  yang  dihasilkan benar-benar  akan  mampu  memecahkan  masalah  yang  terjadi.  Sisi  Kedua:  adalah  apakah kebijakan  yang  dibuat  tersebut  telah  dirumuskan  sesuai  dengan  karakter  masalah  yang dihadapi. Sisi Ketiga: adalah apakah kebijakan dibuat oleh Lembaga yang memang mempunyai kewenangan (memiliki misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
Tepat yang Kedua: adalah “Tepat Pelaksananya”. Actor implementasi kebijakan bukan hanya terdiri dari aparat pemerintahan semata. Ada tiga kemungkinan Lembaga yang menjadi pelaksana  yaitu,  pemerintah,  kerjasama  antara  pemerintah-masyarakat/  swasta,  atau implementasi kebijakan yang diswastakan ( privatization atau contract out ).
Sedangkan Tepat Ketiga adalah “Tepat Target”. Ketepatan semacam ini bertalian tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada  tumpang  tindih  dengan  intervensi  lainnya,  atau  tidak  bertentangan  denganintervensi kebijkan lainnya. Kedua, apakah target  daam  kondisi siap untuk diintervensi,  ataukah tidak. Kesiapan disini  bukan hanya dalam hal  alami,  namun  juga apakah kondisi  target  ada dalam konflik  atau  hormoni,  dan  apakah  target  dalam  kondisi  mendukung  atau  menolak.  Ketiga, apakah  intervensi  implementasi  kebijakan  bersifat  baru  atau  memperbaharui  implementasi kebijakan sebelumnya.
Tepat  Keempat  adalah  “Tepat  Lingkungan”.  Dalam  implementasi  kebijakan  ini terdapat dua lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara Lembaga perumus kebijakan   dan pelaksana kebijakan dengan Lembaga lain yang terlibat. Hal ini diistilahkan sebagai variable endogen. Sedangkan lingkungan kedua yang disebut sebagai variable eksogen (Calista, 1994) yang  merupakan  lingkungan  eksternal    kebijakan.  Lingkungan  ini  terdiri  dari  opini  public, media massa dan kelompok penekan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, serta individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran pentingnya.
Namun  demikian  menurut  Dwijowijoto  (2003)  keempat  tepat  tersbut  ternyata  masih memerlukan pula dukungan lainnya yaitu: dukungan politik, dukungan  strategik dan dukungan teknis.
Apabila  dianalisasa  secara  sederhana  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  yang dibuat  dalam  upaya  menertibkan  penjualan  BBM  subsidi  di  Bangka  Belitung  belum  dapat dikategorikan  sebagai  kebijakan  yang  tepat.  Masalah  ketidaktepatan  distribusi  BBM  subsidi yang  terjadi  sebenarnya  telah  lama  berlangsung  yaitu  hampir  sama  dengan  usia  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  sendiri.    Di  samping  itu  ternyata  juga  melibatkan  kepentingan berbagai  pihak  yang  cukup  kompleks.  Apalagi  bila  dilihat  potensi  kerugian  negara  yang kemungkinan  terjadi  akibat  masalah  ini.  Namun  demikian  penanganan  dalam  kebijakannya hanya coba diintervensi melalui sebuah strategi dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur saja.
Masalah  yang  telah  berlangsung  dalam  waktu  yang  Panjang  dan  kompleks  tersebut dicoba  diatasi  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung Nomor: 541/1043/IV/2019 Tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu/ Solar
subsidi  dan  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Khusus  Penugasan  /Bensin  RON  88  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 November 2019. SE Gubernur ini kemudian tidak mampu menyelesaikan masalah. Penyebabnya antara lain. Dari sisi bobot kebijakan maka Surat Edaran  ternyata  terbukti  tidak  cukup  kuat  mengikat  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam penyaluran  BBM  subsidi.  Bila  melihat  isi  surat  edaran  yang  ditujukan  kepada  seluruh masyarakat  Kepulaun  Bangka  Belitung  termasuk  didalamnya  para  Bupati/  walikota  serta pimpinan instansi otonom dan vertical dan GM PT Pertamina dan para penyalur BBM.
Salah  satu  kelemahan  yang  ditemukan  dalam  SE  tersebut  ialah  tidak  adanya  sanksi tegas kepada para pelanggar isi surat edaran. Karenanya ketika belakangan terdapat kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan ternyata kartu Brizzi yang digunakan untuk membeli BBM masih bisa terus digunakan. Barulah pada tanggal 13 Juli 2021 atau 20 bulan kemudian baru dikeluarkan lagi Surat Edaran Gubernur nomor 541/0459/IV Tentang Pemblokiran Fuel card  bagi  kendaraan  yang  tidak  lunas  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kepulauan  Bangka Belitung.  Lamanya  waktu  dalam  merespon  fenomena  yang  terjadi  seperti  ini  sekaligus  juga membuktikan  kurang  efektifnya  pengawasan  dan  evaluasi  yang  terjadi  oleh  para  pelaksana kebijakan.
Kondisi  lambannya  respon  itu  dapat  diduga  bila  mencermati  pada  angka  10  Surat Edaran Gubernur Nomor: 541/1043/IV/2019 dimaksud yang “menugaskan semua Pemerintah daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  perangkat  daerah  penerbit  surat  rekomendasi pembelian BBM, PT Pertamina, Hiswana Migas untuk Bersama-sama melakukan sosialisasi, koordinasi,  monitoring,  evaluasi,  pembinaan  dan  pengawasan  Bersama  pihak  kepolisian”. Namun  demikian  tidak  dijelaskan  secara  tegas  siapa  yang  melakukan  apa,  sehingga  tugas pokok  masing-masing  pihak  terkesan  agak  kurang  jelas.  Karena  itu  maka  ketepatan  dalam pelaksana kebijakan juga terdapat masalah. Selain ketidakjelasan siapa yang melakukan apa dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan maka yang kemudian terlihat di lapangan semua hasil kebijakan keberhasilannya hanya ditentukan oleh para petugas pemegang/operator nozzle di setiap SPBU.
Hal  inilah  yang  menjadikan  implementasi  kebijakan  sulit  dijamin  keberhasilannya. Bayangkan  saja  tugas  operator  nozzle  sehari-hari  saja  sudah  cukup  berat.  Mereka  harus memastikan  ketepatan  jumlah  BBM  yang  dibeli  oleh  setiap  pelanggan  termasuk  melayani pengecekan jumlah pembayaran dengan jumlah BBM yang dibeli, mengembalikan uang para pelanggan,  misalnya.  Kemudian  dengan  keluarnya  SE  Gubernur  Nomor:  541/1043/IV/2019 tugas mereka jadi bertambah. Pertama memastikan bahwa setiap pembelian BBM Solar subsidi harus menggunakan kartu Brizzi. Kedua seharusnya mereka juga mengecek apakah kartu yang
digunakan  nomornya  sama  dengan  nomor  kendaraan.  Padahal  bila  meninjau  bagaimana kondisi nyata proses penjualan solar subsidi di SPBU yang dapat dikatakan tidak teratur. Akan sangat sulit bagi operator melakukan tambahan tugas yang dibebankan oleh SE Gubernur tadi. Belum lagi intimidasi dan bujuk  raju  serta iming-iming  para pengerit/  pembeli  solar subsidi yang menjadikan kegiatannya sebagai jalan pintas untuk mencari nafkah.
Ketepatan  keempat  yang  juga  meleset  dalam  kasus  ini  adalah  dukungan  yang diharapkan  baik  dari  internal  maupun  eksternal  yang  kurang  memadai.  Bila  di  awal-awal terdapat bukti kuat bahwa dukungan sangat besar diberikan oleh aparat kepolisian yang dengan sigap menindak pelanggaran yang terjadi, maka kesan tersebut mulai pupus ketika kebijakan berjalan  lebih  dari  setahun.  Pelanggaran  yang  secara  kasat  mata  terlihat  tidak  pernah  lagi ditindak. Pemberitaan media pun terkesan kurang greget seperti di awal-awal pemberlakukan SE Gubernur. Sehingga dukungan public juga sulit diperoleh dengan baik.
Hal  lain  yang  menyebabkan  makin  maraknya  pembelian  solar  subsidi  ini  adalah melambungnya  harga  biji  timah  di  pasaran  yang  menjadi  insentif  bagi  masyarakat  untuk Kembali melakukan penambangan. Dengan atau tanpa izin. Dimanapun biji timah berada.

## PENUTUP
Pertama:  kelaikan  kendaraan.  Pastikan  bahwa  penegakan  aturan  dimulai  dari  sini. Hanya kendaraan yang memenuhi ketentuan saja yang seharusnya berada di jalan raya. Karena itulah kendaraan-kendaraan ini layak menikmati fasilitas yang memang dibangun pemerintah untuk itu, seperti sarana dan prasarana perhubungan yang ada. Itu pula sebabnya pemilik dan pengguna fasilitas ini dikenakan kewajiban membayar kewajibannya seperti membayar pajak dan  kewajiban  lainnya.  Dengan  demikian  secara  hukum  hanya  kendaraan  yang  memiliki kelengkapan susuai dengan aturan perundangan saja yang seharusnya dilayani untuk pembelian BBM.  Apalagi  pembelian  BBM  bersubsidi.  Bila  ini  dijalankan  dengan  tegas  maka  jumlah kendaraan yang antri  BBM  akan berkurang. Barangkali SPBU bukanlah tempat yang cocok untuk  melalakukan  Razia  kendaraan,  namun  jalan  menuju  dan  dari  SPBU  adalah  Kawasan yang  terbuka  untuk  melakukan  tindakan  penertiban  seperti  razia  serta  kegiatan  lain  yang bertujuan menegakan aturan berlalu lintas. Hal ini pasti cukup berat, namun jika tidak dimulai saat ini kapan lagi.
Catatan lainnya adalah Razia kendaraan laik jalan tersebut sebaiknya dilakukan ketika waktu penjuaan BBM subsidi sedang dilakukan. Karena bila pelaksanaan Razia dilaksanakan di  luar  waktu  penjualan  dimaksud  maka  kendaraan-kendaraan  yang  memang  dipergunakan untuk  menangguk  untung  dari  penjualan  BBM  subsidi  ini  tidak  akan  terjaring.  Misalnya  di
beberapa SPBU penjualan BBM subsidi dilakukan mulai jam 06.00 pagi, itu artinya jam 9-10 dipastikan  BBM  dimaksud  sudah  habis.  Maka  bila  Razia  kendaraan  dilakukan  mulai  jam  9 kemungkinan besar kendaraan-kendaraan yang setiap hari mengantri BBM tersebut sudah tidak lagi berada di jalan raya.
Kedua.  Pembatasan jumlah BBM yang dapat dibeli oleh setiap kendaraan. Pembatasan ini bisa saja dalam bentuk jumlah liter per hari atau satu kendaraan hanya dapat membeli BBM dua hari sekali atau tiga hari sekali. Serta dipastikan betul bahwa tidak ada satupun kendaraan yang dapat menggunakan kartu pintar kendaraan lainnya. Akan sangat bagus jika hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital misalnya. Dalam hal ini Kerjasama dengan pengelola  Brizzi  akan  jadi  menjadi  syarat  utama.  Seharusnya  hal  ini  tidak  sulit  dilakukan, apalagi bili melihat potensi kerugaian negara yang begitu besar akibatnya.
Ketiga.  Penegakan  sanksi.  Menimbulkan  efek  jera  adalah  tujuan  utama  pemberian sanksi ini. Bagi SPBU yang melanggar ketentuan bisa dilakukan pengurangan jumlah kuota, denda, bahkan penutupan sementara, atau mengajukannya ke penegakan hukum pidana. Bagi pembeli BBM yang melanggar langsung saja dikenai sanksi pencabutan kartu pintar selama 6- 12  bulan  serta  di  SIM  penggunanya  saat  itu  ditandai.  Bagi  petugas  yang  mengawasi  SPBU diinformasikan identitasnya, serta dibuatkan informasi untuk laporan pengumuman pengaduan di  setiap  SPBU.  Dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Migas  ancaman terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun, dan denda paling tinggi Rp 60 milyar.
Keempat.  Buatkan  semacam  sayembara  dimana  jika  ada  pengaduan  yang  berhasil membuktikan  terjadinya  kecurangan  pembelian  BBM  subsidi  di  SPBU  maka  pelapor  akan diganjar hadiah uang yang cukup bernilai dengan jaminan perlindungan identitas pelapor. Bila melihat ancaman hukuman maksimal enam tahun dan Rp 60 milyar, maka jumlah hadiah bagi pelapor ini mestinya nilainya akan cukup menggiurkan.
Kelima.  Bila  hal-hal  tadi  sudah  semua  dijalankan  namun  masih  tetap  terjadi pelanggaran,  itu  artinya  kita  akan  semakin  faham  siapa  yang  harusnya  paling bertanggungjawab dan selayaknya ia tak lagi menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA:
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Pt Elex Media Komputindo.
- Calista, “Policy Implentation” dalam Stuart S Nigel, ed. 1994.  Insyclopedia of Policy Studies, New York, Marcek Dekker, h 125-126.
- Sugiyono.  2010.  Memahami  Penelitian  Kualitatif,  Cetakan  keenam,  CV.  Alfabeta, Bandung
- Bangka pos 0402-2020
- https://babelprov.go.id/content/wagub-babel-sampaikan-nota-keuangan-perubahan- apbd-2021
- https://bangka.tribunnews.com/2021/09/11/polisi-tangkap-5-pengerit-dan-116- jeriken-pengelola-spbu-punya-4-mobil-ngerit
- https://bangka.tribunnews.com/2022/03/30/diduga-dibekingi-oknum-aparat- keamanan-kasus-penyalahgunaan-bbm-dilimpahkan-ke-subdenpom-bangka