## KEWJIBAN PENGUSAHA BUS UNTUK MEMBERIKAN TIKET KEPADA PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK – SAMBAS

## Stefanus Ngebi
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Yc. Oevang Oeray 92 Sintang Email : stefanus_ngebi007@yahoo.co.id

## Abstract
In the transportation of people using bublic transportation, such as bus has regular route.  Public  transportation entrepreneurs have to do some rules such as give good services to the passengers, provide comfort fasilities, give a sense of secure for passengers and insure the passengers to PT. Asuransi Jasa

## Raharja.
Within  the  transportation  also  make transport agreement. It will appear incumbency between passengers and carriers. Based on the
agreement, the incumbency make the carriers have the duty of carry away commodity to the right destination and the passengers have the duty to pay carfare. Moreover, the carriers is public transportation entrepreneurs must carry the passengers to the right destination and give the ticket to the passengers as evidence. The
passengers must pay the ticket has already decided by public transportation entrepreneur.
Considering the problem was complete,
especially traffic and transport on highway.
The government has issued act number 14 year 2019 about traffic and road transport. People
have to execute the government regulation. The government regulation number 41 year 1993 and in transportation minister decree number KM 35 year 2003 regulate about implementation  the  transport  use  public transport.
In connection with the organization, that is transportation of people on the road by using bus on route Pontianak-Sambas. Evidently, the transport entrepreneurs disobeying the provisions of the obligation to give tickets to the passengers as regulated in the law.
On  the  other  hand,  there  is  no  support  from government  agencies  to  provide  facilities  and infrastructure  for  exmple  ticket  sales  at  Batu layang and lack of supervision and guidance to public transpotation entrepreneurs, so they do deviations from the rules that already exist.
Key words : act against the law, incumbency public road transport route.

## Abstrak
Dalam  pengangkutan  orang  dengan mengunakan bus angkutan umum dalam
66 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 65-80
bentuk trayek tetap dan teratur, tentu ada
angkutan jalan raya dimasa sekarang, aturan  main  yang  harus  dilakukan  oleh
maka  dalam  pembinaan  oleh  pemerintah pengusaha angkutan umum tersebut seperti
dikeluarkan Undang-Undang Nomo 14 Tahun setiap  pengusaha  angkutan  umum  harus
1992  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan
melayani  penumpang  dan  menyediakan
Jalan. Untuk melaksanakan peraturan fasilitas untuk kenyamanan dan memberikan
Perundang-undangan  yang  telah  dibuat rasa aman penumpang serta mengasuransikan
tersebut, maka perlu dibuat lagi peraturan penumpang kepada PT. Asuransi Jasa Raharja. pelaksana  yang disebut dengan peraturan Dalam  pengangkutan  juga  timbul  yang namanya perjanjian pengangkutan dan perjanjian pengangkutan tersebut akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara penumpang  dan  pengangkut.  Oleh  karena  ada hak  dan  kewajiban  tersebut  maka  pengangkut berkewajiban  mengangkut  atau  mengantar barang ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian dan penguna Jasa Angkutan berkewajiban membayar uang jasa angkut atau ongkos angkut. Selain dari pada itu pengangkut dalam hal ini adalah Pengusaha
Bus  angkutan  Umum  harus mengantar penumpang atau orang (pengangkutan orang) sesuai  dengan  tempat  tujuannya  dan  wjib memberikan tiket kepada penumpang sebagai  bukti  telah  terjadinya  perjanjian sementara penumpang (orang) wajib membayar  tiket  atau  jasa  angkutan  sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pengusaha angkutan umum tersebut.
Mengigat semakin kompleksnya permasalahan,  khususnya  lalu  lintas dan
pemerintah.  Untuk pengaturan yang bersifat teknis  dan  operasional,  khususnya  untuk penyelenggarraan  Angkutan  Orang  Di  Jalan dengan kendaraan Umum adalah diatur dengan peraturan  pemerintah  nomor  41  Tahun  1993

## Tentang Angkutan Jalan; Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun
2003 Tentang Pelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum.
Sehubungan  dengan  penyelenggaraan tersebut  yakni  pengangkutan  orang  dijalan dengan  mengunakan  mobil  bus  pada  trayek angkutan  umum  trayek  pontianak-sambas, ternyata  dalam  pelaksanaannya  dilapangan para  pengusaha  angkutan  umum  trayek pontianak-sambas,  masih  belum  mentaati ketentuan kewajiban untuk memberikan tiket kepada penumpang sebagaimana yang diperintahkan  oleh  undang  undang.  Selain dari  pada  itu  juga  dukungan  dari  instansi pemerintah terkait, misalnya dinas perhubuangn  kota  pontianak  dan  propinsi yang belum maksimal untuk menyediakan
sarana dan prasaran misalnya menyediakan
Persoalan-persoalan tersebut ditambah lagi loket penjualan tiket di terminal batu layang,
dengan pertumbuhan penduduk yang begitu kurangnya responsifnya pemrintah atau dinas padat, tentu berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan, terkhusus transportasi darat dalam hal ini adalah Trayek Angkutan Umum di jalan.
Kata kunci:  perbuatan  melawan  hukum,
Hak dan  Kewajiban Trayek  Angkutan

## Umum Jalan Darat dan Penumpang

## Pendahuluan
Kondisi  sosial  masyarakat  indonesia sekarang  ini  khususnya  di  daerah  kalimantan barat semakin hari semakin meningkat, terlebih lagi  dengan  kemajuan  jaman  yang  harus menuntut masyarakat untuk terus bergiat dalam menghadapi  segala  tantangan  yang  ada. Dengan  berbagai  keperluan  atau  kebutuhan kehidupan  tentu  perlu  sarana  dan  prasarana yang  bisa  mendukung  untuk  menunjang  akan tercapainya kebutuhan yang diperlukan.
Banyak masyarakat yang telah memiliki kendaraan  pribadi  tetapi  banyak  pula  yang belum  memiliki  kendaraan  pribadi,  meskipun banyak  masyarakat  yang  sudah  memiliki kendaraan  pribadi,  ternyata  untuk  urusan berpergian  keluar  kota  contohnya  pergi  ke pontianak  atau  ke  sambas  banyak  masyarakat lebih  memilih  angkutan  kendaraan  umum  atau trayek ketimbang mengunakan kendaraan pribadi.  Berbagai  alasan  kenapa banyak masayarakat  lebih  memilih  mengunakan jasa angkutan umum ketimbang membawa kendaraan pribadi, salah satu alasan adalah efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu, tidak capek dari segi fisik jika dibandingkan kita  membawa  atau  menyetir  mobil  sendiri tentu  juga  ringan,  belum  lagi  diliat  dari  segi resiko dapat diminimalisir.
Dalam  pengangkutan  orang  melalui angkutan jalan pangkalan atau terminal wajib ada,  pengusaha  angkutan  umum  wajib memberikan  tiket  kepada  setiap  penumpang yang akan mengunakan bus angkutan umum, lain  dari  pada  itu  loket  penjualan  tiket  serta petugas yang akan menjual atau memberikan
terkait  terhadap  pengawasan  dan  pembinaan kepada  para  pengusaha  angkutan  umum sehingga  situasi  dan  kondisi  dilapangan  ada beberapa  kejadian-kejadian  yang  dilakukan oleh  pengusha  angkutan  umum  trayek pontianak-sambas  yang  menyimpang  dari aturran  yang  sudah  semestinyan  ditentukan dalam  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Oleh karena  itu  dalam  hal  ini  pengusha  angkutan umum  trayek  pontianak-sambas  ternyata melakukan perbuatan melawan hukum.
tiket  kepada  calon  penumpang  yang  akan mengunakan bus angkutan umum juga harus ada.  Dalam  konteks  ini  peneliti  mengadakan penelitian  terhadap  trayek  angkutan  umum jurusan  pontianak-sambas  dimana  pangkalan atau  terminal  induknya  ada  di  terminal  batu layang. Setiap penumpang yang naik diterminal  batu  layang  harus  membeli  dan mempunyai  tiket sesuai  dengan  kendaraan dan nomor  kursi  pada  bus  tersebut.  Kenapa  harus mempunyai tiket? Tiket merupakan suatu bukti perjanjian  pengangkutan  dan  sebagai  tanda lunas  pembayaran  angkutan,  sehingga  tiket  itu wajib  diberikan  oleh  pengusaha  angkutan umum khusus trayek angkutan umum pontianak-sambas sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 84 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 35 Tahun 2003

## Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
Di Jalan Dengan kendaraan Umum.
Oleh sebab itu sebelum Bus itu berangkat,
Sopir Bus atau Kernet harus memeriksa terlebih
Oleh  karena  Karcis  atau  Tiket  itu dahulu  para  penumpangnya  apakah  semua penumpang  yang  naik  itu  sudah  ada  tiketnya. Penumpang  yang  sah  adalah  penumpang  yang dapat menunjukan tiketnya ketika diminta oleh sopir  atau  kernet,  sedangkan  penumpang  yang tidak  sah  adalah  penumpang  yang  tidak  bisa menunjukan bukti tiket ketika sopir atau kernet meminta tiket yang bersangkutan.
Akibat  dari  penumpang  yang  tidak
sangat penting fungsinya, maka pengusaha angkutan  umum  itu  harus  memberikan  atau mempersiapkan  karcis  atau  tiket  kepada seluruh  penumpang  disertai  dengan  “Kupon Pertanggungan”.  Setiap  bulan  perusahaan angkutan  umum  atau  pemilik  angkutan  umum wajib  membayar  iuran  paling  lambat  tanggal 27,  perusahaan  angkutan  umum  atau  pemilik bus angkutan umum tersebut menyetor iuran
yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  1964  Tentang  Dana  Pertanggungan Wajib  Kecelakaan  Penumpang  Junto  PP  17 Tahun  1965  Tentang  Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan  Dana  Pertanggungan  Wajib Kecelakaan Penumpang.
Asuransi  JASA  RAHARJA  sebagaimana
tiket  adalah  jika  terjadi  sesuatu  dan  lain  hal, misalnya  terjadi  kecelakaan  dijalan  raya  oleh kendaraan  umum  yang  dinaiknya  itu,  maka bagi  penumpang  yang  tidak  mempunyai  tiket oleh  pengusaha  angkutan  umum  tidak  dapat dipertanggungjawabkan pada PT.
fatal bagi penumpang yang tidak mempunyai
mempunyai  tiket  oleh  sopir  atau  kernet angkutan umum, penumpang yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari bus atau disuruh terlebih dahulu  membeli  tiket  ketempat  pembelian  tiket yang  telah  disediakan  sesuai  dengan  jurusan trayek angkutan umum itu. Selain dari itu akibat yang
tersebut kepada perusahaan asuransi kerugian
bahan bahan yang ada hubunganya dengan
“ Jasa Raharja”. Kewajiban tersebut wajib
masalah yang diteliti.
dilakukan  oleh  perusahaan  angkutan  umum atau pemilik jasa angkutan umum atau trayek dan  tidak  bisa  ditawar  tawar,  jika  itu  tidak diindahkan  oleh  trayek  angkutan  umum maka  akan  dikenakan  denda  sesuai  dengan pasal  21  PP/65,  atau  dicabut  ijin  usahanya untuk  selama-lamanya  tiga  bulan  sesuai dengan  pasal  22  PP  17/65.  Itulah  alasan mendasar  kenapa  tiket  itu  wajib  diberikan oleh  pihak  pengusaha  angkutan  umum  atau trayek angkutan umum dan bagi penumpang wajib membeli tiket bus angkutan umum jika ingin  bepergian  mengunakan  jasa  angkutan umum  terkhusus  jurusan  pontianak-sambas atau sebaliknya.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini mengunakan
metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan  cara  mengambarkan  keadaan  yang sebenarnya  sebagaimana  yang  terjadi  pada saat penelitian dilakukan. Selain dari pada itu juga penelitian ini mengunakan bentuk penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana  dengan  mempelajari  dan  menghimpun data-data  dari  berbagai  literatur,  buku-buku, tulisan  serta  pendapat  para  ahli-ali,  Undang- Undang Terkait, Peratura-Peraturan seta
Subjek  penelitian  ini  adalah  pemilik trayek  angkutan  umum  atau  pengusaha  trayek angkutan  umum  jurusan  pontianak-sambas, dinas  perhubungan  provinsi,  sopir  bus  serta petugas penjual tiket di terminal batu layanng pontianak  dan  penumpang  Bus Trayek angkutan Umum Pontianak-sambas.
Pembahasan
Dalam penelitian ini peneliti menentukan  daerah  penelitian  di  Kotamadya Tingkat II pontianak tentang kewajiban Pengusaha
Bus untuk memberikan tiket kepada  penumpang  Angkutan  Umum  Trayek Pontianak-Sambas, dihubungkan dengan
perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh  pengusaha/sopir  Angkutan  umum  jurusan trayek pontianak-sambas. Adapun yang menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan
Barat,  Pengusaha  Bus  Trayek  Pontianak-
Sambas, Sopir bus Trayek Pontianak-Sambas dan  beberapa  penumpang  Angkutan  Umum jurusan  Trayek  Pontianak-sambas.  Dalam populasi itu peneliti akan mengambil sampel dari Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Kalimantan  Barat  sebanyak  1  (satu)  orng, Pengusaha Bus Trayek Pontianak-Sambas sebanyak 5 (lima) orang, sopir Bus Trayek Jurusan  Pontianak-Sambas sebanyak 7
(Tujuh) orang serta penumpang Bus Trayek
Jurusan Pontianak-Sambas 10 (sepuluh)
orang.
Menurut  M.A.  Moegni  Djojodirdjo
bahwa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan melawan  hukum  adalah  “merupakan  suatu perbuatan atau suatu kealpaan perbuatan, yang melanggar  hak  orang  lain  atau  bertentangan dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku  (orang yang telah melakukan perbuatan) atau melanggar,  baik  kesusilaan  atau  bertentangan dengan  keharusan,  yang  harus  diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” 29 selanjutnya menurut
Rachmat  Setiawan  “suatu  perbuatan  yang tidak  hanya  bertentangan  dengan  undang- undang  pidana,  tetapi  juga  bertentangan dengan  undang-undang  lain  dan  bahkan bertentangan  dengan  hukum  yang  tidak berlaku” 30 .  Dalam  pasal  1365  KUHPerdata juga menjelaskan perbuatan melawan hukum adalah “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian tersebut, menganti kerugian tersebut”. 31
Sebagai  langkah  awal  dari  analisa data  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan memaparkan terlebih dahulu mengenai
29
M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hal 25 30 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elemen Perbuatan
Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982, Hal 5
penumpang yang pernah mengunakan Bus Angkutan Umum Tryaek Pontianak-Sambas dalam tabel dibawah ini.

## TABEL I

## PENUMPANG YANG PERNAH
MENGUNAKAN TRAYEK ANGKUTAN

## UMUM PONTIANAK-SAMBAS
NO ALTERNATIF FREKUENSI % 1 PERNAH 50 100 2 TIDAK PERNAH 0 100 N=50 50 100

## Sumber data lapangan yang diolah
Dari  tabel  I  tersebut  diatas  dapat dijelaskan  dan  diketahui  bahwa  dari  50  (lima puluh)  orang  penumpang  responden  (100%) menyatakan pernah mengunakan trayek angkutan  umum  jurusan  pontianak-sambas  hal tersebut  terlihat  jelas  dalam  tabel  diatas.  Salah satu  penyebab  banyaknya  peminat  atau penumpang  yang  lebih  memilih  mengunakan bus  trayek  jurusan  pontianak-sambas  karena penumpang  langsung  dijemput  oleh  sopir  bus trayek  pontianak-sambas,  dalam  hal  ini penumpang  tidak  perlu  pergi  ke  terminal  batu layang,  terlebih  lagi  tidak  harus  repot-repot membeli tiket dulu baru bisa naik mengunakan bus  trayek  pontianak-sambas  sebagaimana yang diperintahkan oleh PP (peraturan pemerintah  nomor  41  tahun  1993  tentang angkutan jalan dimana dalam pasal 51
menyatakan bahwa : 32
1. Awak  kendaraan  umum  angkutan penumpang harus mematuhi
ketentuan mengenai :
a. Tata cara menaikan dan menurunkan penumpang
b. Tata cara berhenti
c. Pengguna karcis atau pengguna biaya angkutan
d. Kelengkapan teknis kendaraan umum angkutan penumpang
2. Keputusanlebih lanjut
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan keputusan

## menteri (KepMen)
Selanjutnya untuk mengetahui apakah penumpang  trayek  angkutan  umum  jurusan pontianak-sambas  sebelum  mengunakan  bus atau naik bus angkutan umum trayek jurusan pontianak-sambas  tersebut  membeli  tiket, dapat diliat dalam tabel dibawah ini

## TABEL II

## PENUMPANG YANG MEMBEI TIKET SEBELUM MENGGUNAKAN TRAYEK

## ANGKUTAN UMUM JURUSSAN

## PONTIANAK-SAMBAS
NO ALTERNATIF
FREKUENSI
%
1 MEMBELI 3 6 2 TIDAK MEMBELI 44 88
3 KADANG- 3 6 KADANG N=50 50 100

## Sumber Data Lapangan Yang Diolah
Dari  tabel  II  tersebut  diatas  dapat diketahui  bahwa  dari  50  (lima  puluh)  orang responden  diatas  sebanyak  3  (tiga)  orang penumpang responden (6%) menyatakan membeli  tiket,  44  orang  penumpang  reponden (88  %)  yang  menyatakan  tidak  membeli  tiket sedangkan  yang  kadang-kadang  beli  tiket  atau tidak  sebanyak  3  orang  penumpang  responden (6%) yang menyatakan demikian.
Gambaran dari tabel II diatas dapat diambil kesimpulan  bahwa  banyak  penumpang  yang tidak memegang/memiliki tiket ketika mereka  menggunakan  atau  menaiki  bus trayek  angkutan  umum  jurusan  pontianak- sambas tersebut.
Selanjutnya untuk mengetauhi apakah pihak penumpang pernah diberikan tiket atau tidak  oleh  pengusahan  trayek  angkutan umum  pontianak-sambas  dapat  dilihat  dalam tabel berikut.

## TABEL III
PENUMPANG YANG PERNAH MINTA

## TIKET KEPADA PENGUSAHA TRAYEK
ANGKUTAN UMUM PONTIANAK- SAMBAS SEBELUM BERANGKAT
FREKUENSI %
1 PERNAH
4 8 MEMINTA TIDAK 2 PERNAH 46 92 MEMINTA N=50 50 100
Sumber Data Lapangan Yang Diolah Dari tabel  tersebut  diatas  dapat diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang responden diatas, sebanyak 4 (empat) orang penumpang responden  (8%)  menyatakan pernah meminta tiket, 46 0rang penumpang responden  (92%)  yang  menyatakan  tidak pernah meminta tiket, artinya dari gambaran tabel  III  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian  besar  penumpang  yang  tidak diberikan tiket oleh pengusaha/sopir trayek angkutan  umum  jurusan  pontianak-sambas tidak  ada  inisiatif  untuk  meminta tiket
kepada  pengusaha  dalam  hal  ini  dengan sopir angkutan umum terebut. Begitu juga sebaliknya, dengan melihat tabel III tersebut diatas mengambarkan juga bahwa inisiatif dari sopir  angkutan  umum  terkait  tiket  penumpang wajib memiliki tiket belum maksimal.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  apaah pihak  penumpang  tahu  bahwa  penumpang yang  bersangkutan  wajib  diasuransikan  oleh pengusaha  angkutan  umum  trayek  pontinak- sambas dapat dilihat dalam tabel berikut.

## TABEL IV
PENUMPANG YANG MENGETAHUI

## BAHWA PIHAK PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK-SAMBAS WAJIB MENGASURANSIKAN PENUMPANG
NO ALTERNATIF FREKUENSI % 1 MENGETAHUI 34 68 2 TIDAK 16 32 MENGETAHUI N=50 50 100

## Sumber Data Lapangan Yng Diolah
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui bahwa  dari  50  (lima  puluh)  orang  responden diatas, sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang penumpang  responden  (68%)  menyatakan mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan  oleh  pengusaha  angkutan umum  trayek  pontianak-sambas,  sedangkan 16 (enam belas) orang penumpang responden (32%) menyatakan tidak mengetahuinya.
Dari uraian data di tabel IV tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada penumpang  yang  tidak  mengetahui  bahwa penumpang wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum. Selain dari pada data  data  diatas  peneliti  juga  melengkapi dengan data-data wawancara terhadap responden-responden  yang  sudah  peneliti tentukan seperti: Dinas Perhubungan daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) orng,  Pengusaha Bus  Trayek Pontianak-

## Sambas sebanyak 5 (lima) orang, sopir Bus
Trayek Jurusan Pontianak-Sambas sebanyak
7 (Tujuh) orang serta penumpang Bus Trayek
Jurusan Pontianak-Sambas 10
(sepuluh)
orang.
Dapun hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
A.  Hasil      wawancara      dengan      dinas
perhubungan  Provinsi  Kalimantan

## Barat
1. Bahwa  ada  peraturan  yang
mewajibkan  perusahaan  angkutan orang  di  jalan  dalam  bentuk trayek  untuk  memberikan  tiket kepada penumpang sesuai dengan pasal  43  Undang-Undang  No.  14 tahun  1992  Tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahwa pihak yang menyediakan prasarana pendukung dalam melaksanakan  pengangkutan  orang di  jalan  seperti  loket  pembelian
tiket  bagi  penumpang  adalah  pihak pemerintah yaitu dinas
Perhubungan Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
3. Bahwa faktor yang menyebabkan
loket  pembelian  tiket  di  batu  layang tidak tersedia, salah satu penyebabnya adalah
dinas perhubungan kota pontianak tidak
optimal memperhatikan dalam hal anggaran untuk menyediakan loket pembelian tiket.
4. Bahwa  kegunaan  tiket  bagi penumpang  adalah  sebagai  bukti penumpang sudah melakukan kewajiban  membayar  tiket  dan dijamin asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja.
5. Bahwa  jika  terjadi  kecelakaan dijalan  raya  dengan  mengunakan angkutan  umum  pihak  asuransi dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja  memberikan  santunan dengan melakukan program
“Jemput  Bola”  dimana  terjadi kecelakaan  dengan  dasar  laporan kepolisian dan rumah sakit/ puskemas yang menangani korban dan setiap penumpang yang mengunakan  kendaran  tersebut akan dimintai tiket sebagai penumpang yang sah.
6. Bahwa setiap penumpang wajib diberikan tiket oleh pengusahasopir  angkutan  umum trayek pontianak-sambas
7. Bahwa  bagi  pengusaha  trayek angkutan  umum  dalam  bentuk trayek yang tidak memberikan tiket kepada penumpang dikenakan
80 sanksipencabutan izin operasi
B. Hasil  wawancara  dengan  pimpinan pengusaha  angkutan  umum  trayek pontianak-sambas
1. Perusahaan KOMAPON angkutan umum trayek pontianak- sambas berdiri tahun 1981.
1) Bahwa perusahaan tersebut mempunyai  29  unit
kendaraan angkutan umum
2) Bahwa perusahaan
tersebut tidak  memberikan
tiket kepada penumpang
3) Bahwa perusahaan
tersebut tidak  menyediakan loket penjualan tiket.
4) Bahwa faktor penyebab pihak perusahaan tersebut tidak
menyediakan loket penjualan tiket disebabkan yang menyediakannya  adalah  pihak pemerintah  kota  pontianak dalah hal ini dinas perhubunagn kota pontianak.
5) Bahwa  faktor  penyeban
perusahaan tersebut tidak
memberikan tiket kepada penumpang dikarenakan kurangnya  pembinaan  dan pengawasan
dari pihak
pemerintah dalam hal ini
adalah dinas perhubungan kota ataupun provinsi.
6) Bahwa
perusahaan tersebut tidak  mengetahui sanksi  yang  diberikan  kepada pengusaha  angkutan  umum dalam bentuk trayek jika tidak memberikan tiket kepada penumpang  yang  disebabkan oleh  kesimpangsiuran  karena kurangnya  pembianaan  dari didinas  terkait  terhadap  lalu lintas  angkutan  jalan  orang khususnya di batu layang.
7) Bahwa  tanggapan pemerintah dalam  hal  ini  pemerintah  kota dinas  perhubungan  pontianak yang kurang maksimal dan bersifat acuh tak acuh dengan situasi  dan  kondisi  yang  terjadi dilapangan,  seperti  banyak  bus
angkutan umum tidak
melaksanakan  antrian  diterminal batu layang, banyaknya calok liar penjual  tiket  kepada  penumpang sehingga sering terjadei keributan di  dalam  terminal  batu  layang, bus  angkutan  umum  parkir  tidak pada tempatnya.
2. Perusahaan  CV.  Lintas  Kapuas
6) Bahwa perusahaan tersebut Angkutan Umum Trayek Pontianak-Sambas 1) Bahwa perusahan tersebut berdiri tahun 1980
2) Bahwa
perusahaan
tersebut mempunyai  36  unit
kendaraan angkutan umum
3) Bahwa  perusahan  tersebut
tidak memberikan tiket kepada penumpang 4) Bahwa faktor utama perusahaan tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang  dikarenakan  pihak perusahaan tersebut tidak
menyediakan loket penjualan tiket,
sementara yang menyediakan loket
penjualan  tiket  di  terminal  batu layang adalah pihak dinas perhubungan kota pontianak.
5) Selain dari point nomor 4 faktor
utama perusahaan angkutan umum tidak  memberikan  tiket  kepada
penumpang adalah karena penumpang  lebih  memilih  di jemput  dari  pada  harus  pergi
keterminal batu layang yang letaknya jauh sehingga penumpang merasa malas untuk membeli tiket.
tidak  mengetahui  sanksi  yang diberikan  kepada  pengusaha angkutan  umum  dalam  bentuk trayek  jika  tidak  memberikan tiket  kepada  penumpang  yang disebabkan oleh kesimpangsiuran karena
kurangnya  pembianaan  dari didinas  terkait  terhadap  lalu lintas  angkutan  jalan  orang khususnya di batu layang.
7) Tanggapan  pemerintah  dalam hal ini belum optimal terhadap situasi  dan  kondisi  yang  ada dilapangan.
3. Perusahaan CV. Herlang angkutan
umum trayek pontianak-sambas
1) Bahwa perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1980
2) Bahwa perusahaan itu mempunyai  3  (tiga)  unit kendaraan umum
3) Bahwa perusahaan tersebut hanya  sebagian  atau belum  optimal  memberikan tiket kepada penumpang
4) Bahwa
perusahaan
tersebut tidak  menyediakan loket penjualan tiket
5) Bahwa  perusahaan  tersebut
76 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 65-80
tidak mengetahui sanksi apa berdiri pada tahun 1980 yang diberikan jika tidak
2) Bahwa perusahaan tersebut memberikan tiket kepada
mempunyai 6 (enam) unit penumpang kendaraan angkutan umum 4.  Perusahaan  PT.  Sinar  Abadi 3) Bahwa perusahaan tersebut angkutan umum trayek pontianak- tidak memberikan tiket kepada sambas penumpang 1) Bahwa perusahaan tersebut 4) Bahwa perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1980 tidak menyediakan loket 2) Bahwa perusahaan tersebut penjualan tiket mempunyai  3  (  tiga  )  unit 5) Bahwa perusahaan tersebut kendaraan. tidak mengetahui sanksi apa 3) Bahwa perusahaan tersebut yang diberikan jika tidak tidak memberikan tiket kepada memberikan tiket kepada penumpang penumpang 4) Bahwa perusahaan tersebut 6) Bahwa tanggapan pihak tidak menyediakan loket
pemerintah terkait belum penjualan tiket optimal dengan kondisi yang 5) Bahwa perusahaan tersebut
ada. tidak mengetahui sanksi apa C. Hasil wawancara dengan sopir yang diberikan jika tidak angkutan umum trayek pontianak- memberikan tiket kepada sambas penumpang 1) Bahwa dari 7 (tujuh) orang 6) Bahwa tanggapan pihak responden  sopir bus trayek pemerintah terkait belum pontianak-sambas   yaitu   2 optimal dengan kondisi yang
(dua) responden sopir bus ada. trayek pontianak-sambas 5.  Perusahaan  PT.  Yuda  Pratama (28,6%)menyatakan tidak Angkutan umum trayek pontianak- mengatahui bahwa penumpang sambas wajib diberikan tiket, 1) Bahwa perusahaan tersebut
sementara 5 (lima) responden
sopir  bus  trayek  pontianak-
sambas menyatakan  pernah sambas  (71,4%)  menyatakan menggunakan  jasa angkutan mengetahui bahwa penumpang umum trayek pontianak- wajib diberikan tiket. sambas 2) Bahwa dari 7 (tujuh) responden  sopir bus trayek pontianak-sambas yaitu 5
(lima) orang responden  sopir bus trayek pontianak-sambas
(71,4%)  menyatakan  tidak
pernah memberikan tiket kepada  penumpang  dan  2 (dua) orang responden sopir bus trayek pontianak-sambas (28,6%) menyatakan kadang- kadang bahkan jarang sekali memberikan tiket kepada penumpang. 3) Bahwa daei hasil
wawancara diatas dengan para
sopir angkutan umum trayek
pontianak-sambas rata-rata hampir tidak pernah memberikan tiket kepada
penumpang.
D. Hasil  wawancara  dengan  penumpang angkutan  umum  trayek  pontianak- sambas
1) Bahwa  dari  10  (sepuluh)
orang responden penumpang bustrayek pontianak-
2) Bahwa  dari  10  (sepuluh) orang responden penumpang bus trayek  pontianak-sambas  yaitu  2 (dua)  responden  penumpang  bus trayek  pontianak-sambas  (20%)
menyatakan  tidak  mengetahui
bahwa penumpang wajib diberikan  tiket,  sementara  8 (delapan)  responden  sopir  bus
trayek  pontianak-sambas  (80%) menyatakan  mengetahui  bahwa penumpang wajib diberikan tiket.
3) Bahwa  dari  10  (sepuluh) penumpang  hanya  1  (satu) orang penumpang (10%) responden  yang  mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan, sementara
9 orang (90%) responden penumpang  menyatakan  tidak mengetahui  bahwa  penumpang wajib diasuransikan.
4) Bahwa dari hasil wawancara
diatas dengan penumpang
angkutan umum trayek pontianak-sambas rata-rata
hampir tidak   mengetahui 5. Adapun upaya yang dilakukan oleh bahwa penumpang   wajib penumpang yang tidak mendapatkan diasuransikan oleh perusahaan tiket pada saat naik jasa angkutan trayek angkutan umum jurusan umum  tersebut  dapat  minta  tiket pontianak-sambas. kepada sopir/kernet angkutan umum tersebut atau bisa melaporkan kepada Simpulan dinas perhubungan terkait. 1. Bahwa
pengusaha/Sopir angkutan umum  trayek  pontianak- sambas belum maksimal memberikan tiket kepada penumpang
2. Bahwa  penumpang  banyak  yang tidak  mengetahui  jika  penumpang wajib  diasuransikan  oleh  pengusaha angkutan  umum  trayek  pontianak- sambas  kepada  PT.  Asuransi  Jasa raharja.
3. Adapun faktor yang menyebabkan
pengusaha/sopir angkutan umum trayek pontianak-sambas tidak memberikan tiket kepada penumpang dikarenakan  salah  satunya  kurangnta pembinaan  dan  pengawasan  dari dinas  perhubunga  kota  dan  propinsi kalimantan barat.
4. Adapun  akibat  hukum  bagi  pengusaha angkutan  umum  trayek  pontianak-
sambas  yang  tidak  melaksanakan kewajiban  memberikan  tiket  kepada penumpang  dapat  dicabut  ijin  operasi trayek angkutan umum tersebut.
Melihat kesimpulan diatas peneliti meyarankan beberapa hal antara lain :
1. Untuk  kenyamanan  dan  keselamatan penumpang, pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas wajib memberikan atau menyediakan pelayanan  dan  fasilitas  demi kelancaran dalam melakukan pengangkutan orang dijalan.
2. Untuk  keamanan  dan  ketertiban  lalu lintas  dijalan  raya  pengusaha  bus angkutan  umum  trayek  pontianak- sambas  wajib  melakukan  antrian diterminal  batu  layang  sebgaimana yang telah ditentukan oleh pihak yang berwewenang dan tidak ada bus angkutan  umum  trayek  pontianak- sambas yang menaikan dan menurunkan penumpang diluar
terminal batu layang.
3. Pemerintah  baik  pemerintah  kota pontianak maupun pemerintah propinsi  dalam  hal  ini  adalah  dinas perhubungan harus tanggap serta
peduli  dengan  situasi  dan  kondisi
Djambatan Jakarta yang   terjadi   di   terminal   batu R.  Subekti,  Aneka  Perjanjian,  Alumni, layangdemi kelancaran dan ketertiban Bandung. 1985 serta keamanan dalam  melakukan
-------------- Tjitrodudibio,  Kitab Undang- pengangkutan orang dijalan. Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Daftar Pustaka --------------- , Hukum Perjanjian Cetakan XV, Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, PT. Intermasa, Jakarta, 1994 PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 UU  No.  2  Tahun  1992  Tentang  Usaha ------------------------------- , Hukum Perasuransian Pengangkutan  Niaga,  PT.  Aditya  Bakti, UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Bandung, 1998 dan Angkutan Jalan ------------------------------- ,Hukum Perdata UU No. 33 junco PP. 17 Tahun 1965 Tentang Indonesia, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1990 Santunan Jasa Raharja ------------------------------- , hukum PP No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan pengangkutan darat, laut, udara, PT. Aditya Jalan Bakti, Bandung, 1994 Keputusan Menteri Perhubungan Nomo KM Djojodirjo, Moegnio, Perbuatan Melawan 35  Tahun  2003  Tentang  Penyelenggaraan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Harahap,   M.Yahya,   Segi-Segi   Hukum Umum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986
Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan J. Sastrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Darat Nomor: SK.1186/HK.402/DRJD/2002 Umumnya), PT. Aditya Bakti, Bandung, 1992 Tentang  Pemberian Sanksi Administrasi Purwosutjipto, Pengertian Pokok
Hukum
Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan Pengusaha Angkutan Penumpang Umum 2, Djambatan, Jakarta Dalam Trayek Tetap dan Teratur ----------------- , Pengertian pokok hukum
dagang indonesia, 3 hukum pengangkutan,
Djambatan, Jakarta, 2003
----------------- , Pokok-Pokok Hukum
Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan),