PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KETERGANTUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## Singgih Aditya Utama
Polda Kaliantan Selatan E-mail:singgihau2013@gmail.com

## Abstract :
The purpose of this legal research is to examine and analyze the legal protection of victims of drug addiction abuse. And examine and analyze the application of Article 112 and Article 114 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics against victims of drug abuse, as well as to explain future solutions that can be  exposed  to  victims  of  drug  abuse.  The  results  showed  that,  First  form  of  legal  protection  against victims  of  drug  abuse  dependence  through  a  form  of  protection  that  is  pre-emtive,  preventive,  and repressive.  Where  the pre-emtive  form  is  an appeal  and  approach to  all  levels  of  society  to  understand about  government  policies  in  the  fight  against  drugs  so  that  all  layers  of  society  know  for  certain  the latent danger of the narcotics. Preventive form is to include acts that are prohibited to be done in the Law of Narcotics into the prevailing legal norms that are more to the prevention of criminal acts of narcotics. While the repressive form serves to overcome the crime based on the principle of error that is regulated in  the  applicable legislation.  The  second  application  of  Article  112  and  Article  114  of  Law  Number  35 Year  2009  on  Narcotics  against  the  victims  of  drug  addiction  is  based  on  the  elements  that  have  been determined  in  Article  112  and  Article  114  of  Law  Number  35  Year  2009  on  Narcotics  where  its application  has  been  implemented  by  the  police  in  determining  a  person  guilty  or  not  to  commit  a criminal act of narcotics.
Keywords: Legal Protection, Victims of Addiction, Narcotics Abuse

## Abstrak :
Tujuan  penelitian  hukum  ini  adalah  Mengkaji  dan  menganalisa  perlindungan  hukum  terhadap  korban ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika.  Dan  mengkaji  dan  menganalisa  penerapan  Pasal  112  dan Pasal  114  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  terhadap  korban  ketergantungan penyalahgunaan  narkotika,  serta  menjelaskan  solusi  kedepan  yang  dapat  diterpakan  terhadap  korban ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,  Pertama  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  korban  ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika  melalui  bentuk perlindungan yang bersifat pre emtif, preventif, dan represif. Dimana bentuk pre-emtif adalah himbauan dan  pendekatan  terhadap  segenap  lapisan  masyarakat  untuk  memahami  tentang  kebijakan  pemerintah dalam memerangi narkoba agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui secara pasti bahaya laten dari narkotika  tersebut.  Bentuk  preventif  adalah  dengan  memasukan  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang dilakukan  didalam  Undang-Undang  Narkotika  kedalam  norma  hukum  yang  berlaku  yang  lebih  kepada pencegahan  perbuatan  pidana  narkotika.  Sedangkan  bentuk  represif  berfungsi  untuk  menanggulangi kejahatan  berdasarkan  asas  kesalahan  yang  diatur  didalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Kedua  penerapan  Pasal  112  dan  Pasal  114  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika terhadap korban ketergantungan penaylahgunaan narkotika yaitu dengan berdasarkan unsur- unsur  yang  telah  ditentukan  pada  Pasal  112  dan  Pasal  114  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  dimana  penerapannya  telah  dilaksanakan  oleh  kepolisian  dalam  menentukan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Ketergantungan, Penyalahgunaan Narkotika

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Fungsi  sanksi  pidana  dalam  hukum pidana,  tidaklah  semata-mata  menakut- nakuti  atau  mengancam  para  pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut  juga  harus  dapat  mendidik  dan memperbaiki  si  pelaku.  Pidana  itu  pada hakikatnya  merupakan  nestapa,  namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan  dan  tidak  diperkenankan merendahkan  martabat  manusia.  Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan  bukan  hanya  menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan  individu  dari  pelaku  tindak pidana.
Pada  awalnya  narkotika  digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk  pengobatan  dan  pelayanan  kesehatan. Namun,  dengan  semakin  berkembangnya zaman,  narkoba  digunakan  untuk  hal-hal negatif.  Di  dunia  kedokteran,  narkotika banyak  digunakan  khususnya  dalam  proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat  di  dalam  narkotika  terkandung zat  yang  dapat  mempengaruhi  perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu,  agar  penggunaan  narkotika  dapat memberikan  manfaat  bagi  kehidupan  umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Pentingnya peredaran narkotika diawasi  secara  ketat  karena  saat  ini pemanfaatannya  banyak  untuk  hal-hal  yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika  yang  juga  telah  menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang  sebelumnya  tidak  pernah  tersentuh oleh  peredaran  narkotika  lambat  laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya  awam  terhadap  barang  haram  ini telah  berubah  menjadi  sosok  pecandu  yang sukar dilepaskan ketergantungannya. Pecandu  pada  dasarnya  adalah  merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan  warga  negara  Indonesia  untuk masa  yang  akan  datang  dapat  membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan  suatu  kebijakan  hukum  pidana yang  memposisikan  pecandu  narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan  cara  rehabilitasi,  dan  memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran  gelap  narkotika.  Tetapi  itu  tidak cukup,  karena  diperlukan  pula  upaya preventif  berupa  pencegahan  agar  tidak
muncul  pengguna/pecandu  narkotika  yang baru, mengingat kata pepatah yang
mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika  saat  ini  tidak hanya  ada  pada  kalangan  yang  cukup  umur saja,  bahkan  pada  kalangan  yang  belum cukup  umur.  Oleh  karena  itu  diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
Keseriusan pemerintah  dalam  menang- gulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut sangat diperlukan.
Terutama  penyamaan  kedudukan  permasa- lahan narkotika dengan permasalahan korupsi dan terorisme.  Ketiga  permasalahan tersebut  sama-sama  mempunyai  dampak yang sistemik, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda. Banyaknya Peraturan mulai dari
Puncak
Herarki Perundang-undangan sampai dengan peraturan yang ada dibawahnya  diantaranya    Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3209,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5062,  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5076, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5211,  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  Republik  Indonesia  Nomor 4  Tahun  2010  jo  SEMA  RI  No.  07  Tahun 2009  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI, Menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  Menteri Kesehatan  RI,  Menteri  Sosial  RI,  Jaksa Agung  RI,  Kepala  Kepolisian  RI,  dan Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor 01/PB/MA/III/2014,  Nomor  3  Tahun  2014, Nomor  11  Tahun  2014,  Nomor  3  Tahun 2014,  PER-005/A/JA/03/2014,  Nomor  1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III- /2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi. Masih  dianggap  belum  cukup  memadai dalam  pelaksanaannya  khususnya  diwilayah hukum Kota Banjarmasin, dimana banyaknya  pengguna  sekaligus  pengedar maupun  pecandu  yang  tertangkap  langsung dilakukan proses pemeriksaan dan pelimpahan  berkas  ke  Kejaksaan  Kota
Banjarmasin  tanpa  adanya  tahapan  upaya pengrehabilitasian terhadap pecandu narkoba di wilayah Kota Banjarmasin.

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari  latar  belakang  yang  telah  penulis paparkan  di  atas  untuk  membatasi  agar pembahasan  yang  dilakukan  tidak  meluas dan  penelitian  lebih  terarah  maka  penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika ?
Bagaimana  penerapan  pasal  112  dan    Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika ? Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan tujuan penulis adalah mengkaji dan menganalisa  perlindungan  hukum  terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika  dan  mengkaji  dan  menganalisa penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  terhadap  korban  ketergantungan penyalahgunaan narkotika, serta menjelaskan  solusi  kedepan  yang  dapat diterapkan  terhadap  korban  ketergantungan penyalahgunaan narkotika.
Jenis  Penelitian  yang  akan  peneliti gunakan  yaitu  jenis  penelitian  hukum normatif,  dengan  pendekatan  perundang- undangan
(Statute Approach), dan Pendekatan
Konseptual (Conceptual
Approach) .  Serta  Penelitian  ini  akan menggunakan  sifat  penelitian  deskriptif ( descriptive research ).

## PEMBAHASAN
Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang  akan  ditimbulkan  tidak  saja  pada penggunanya,  tetapi  juga  bagi  keluarga, komunitas,  hingga  bangsa  dan  negara. Pengguna  narkotika  sangat  beragam  dan menjangkau  semua  lapisan  masyarakat, mulai  dari  anak-anak  hingga  orang  dewasa, orang  awam  hingga  artis  bahkan  hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan  akibat  penggunaan  narkotika secara  berlebihan  dalam  jangka  waktu  lama serta  tidak  diawasi  oleh  ahlinya,  dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya,  baik  secara  fisik  maupun psikis.  Tidak  jarang,  penggunaan  narkotika dapat  memicu  terjadinya  berbagai  tindak pidana.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah semakin  meluasnya  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dari  penggunaan  narkotika, pengawasan  tidak  hanya  terbatas  pada peredaran narkotika, tetapi juga pada mereka yang  menjadi  korban,  misalnya  seseorang yang  menderita  ketergantungan  narkotika (pecandu).
Apabila  seorang  pecandu  narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana  narkotika  yang  dilakukannya,  untuk memberikan kesempatan pada yang
bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya,  hakim  dapat  memutuskan untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti  bersalah  atas  tuduhan  melakukan tindak  pidana  narkotika,  hakim  dapat menetapkan  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
Pengobatan  dan  perawatan  terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas  rehabilitasi  medis  dan  sosial. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya. Pemberian perlindungan kepada korban narkotika  tentu  tidak  dapat  dibebankan sepenuhnya  kepada  pemerintah,  peran  serta masyarakat pun diharapkan dengan diterimanya  kembali  mantan  para  pengguna dalam  lingkungannya  tanpa  melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif  bahkan  dengan  memo¬sisikan mereka sebagai warga kelas dua  yang harus dijauhi.
Seorang  penyalahguna  narkotika  tidak dapat  hidup  secara  normal,  ia  bertingkah laku  aneh  dan  menciptakan  ketergantungan fisik  dan  psikologis  pada  tingkat  yang berbeda-beda.  Ketergantungan  narkotika berarti  tidak  akan  dapat  hidup  tanpa narkotika, hal ini dikarenakan
ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya  rasa  sakit  bila  ada  usaha  untuk mengurangi pemakaiannya bila pemakaiannya  dihentikan.  Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang kompulsif untuk memperoleh narkotika  tersebut,  keadaan  ini  semakin memburuk jika tubuh sang pemakai menjadi kebal  akan  narkotika,  sehingga  kebutuhan tubuh  akan  narkotika  menjadi  meningkat untuk  dapat  sampai  pada  efek  yang  sama tingginya. Dosis yang tinggi dan pemakaian yang sering, diperlukan untuk menenangkan keinginan  yang  besar,  dan  hal  ini  dapat menyebabkan kematian.
Pengedar  narkotika dalam  terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders) akan  tetapi  pengguna  dapat dikategorikan  baik  sebagai  pelaku  dan/  atau korban.  Dalam  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Pelaku penyalahguna  narkotika  terbagi  atas  dua katagori  yaitu  pelaku  sebagai  “pengedar” dan/atau  “pemakai”.  Pada  Undang-undang Narkotika  secara  eksplisit  tidak  dijelaskan pengertian  “pengedar  narkotika.  Secara implisit  dan  sempit  dapat  dikatakan  bahwa, “pengedar  narkotika  adalah  orang  yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan  narkotika.”  Akan  tetapi,  secara luas pengertian  “pengedar  narkotika” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli  untuk  diedarkan,  menyangkut,
menyimpan, menguasai,menyediakan, melakukan kegiatan mengekpor dan mengimport  narkotika.  Dalam  ketentuan Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  maka  “pengedar”  diatur dalam  pasal  111,  112,  113,  114,  115,  116, 117,  118,  119,120,  121,  122,  123,  124,  dan 125.
Begitupula  halnya  terhadap  pengguna narkotika.  Hakikatnya  pengguna  adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal  dari  tanaman  baik  sintesis  maupun semi  sintesis  yang  dapat  menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  dalam golongan-golongan  sebagaimana  terlampir dalam  Undang-Undang  Narkotika.  Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  maka  pengguna diatur  dalam  pasal  116,  121,126,127,  128, dan 134.
Terlupakannya  korban  tindak  pidana tidak  dapat  dilepaskan  dengan  hukum pidana  di  Indonesia  yang  bersumber  dari hukum  pidana  neo-klasik  yang  melahirkan hukum  pidana  yang  bersifat “daad–dader strafrecht” ,  yakni  hukum  pidana  yang berorientasi  pada  perbuatan  dan  pelaku. Perhatian  terhadap  pelaku  tindak  pidana yang  memperoleh  perlindungan  berlebihan, dalam  artian  tidak  seimbang  dengan kepentingan korban, merupakan suatu gambaran  timpang  sebagai  akibat  dalam
hukum  acara  pidana  di  Indonesia,  lebih mengedepankan  “proses  hukum  yang  adil” atau yang lebih dikenal dengan sebutan “due proces model ”.
Pecandu  narkotika  merupakan “Self Victimizing  Victims” yaitu  mereka  yang menjadi  korban  karena  kejahatan  yang dilakukannya  sendiri.  Karena  pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan  akibat  dari  penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun  demikian  korban  penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan  agar  korban  tersebut  dapat menjadi baik.
Double track system merupakan system dua  jalur  mengenai  sanksi  dalam  hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan.  Fokus  sanksi  pidana  ditujukan pada  perbuatan  salah  yang  telah  dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang  bersangkutan  menjadi  jera.  Fokus sanksi  tindakan  lebih  terarah  pada  upaya pemberian  pertolongan  pada  pelaku  agar  ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan  pada  pembalasan  sedangkan sanksi  tindakan  bersumber  dari  ide  dasar perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan atau  perawatan  si  pelaku.  Berdasarkan  hal tersebut double track system dalam perumusan  sanksi  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  adalah  paling tepat, karena berdasarkan victimologi bahwa pecandu  narkotika  adalah  sebagai self
victimizing  victims yaitu  korban  sebagai pelaku,  victimologi  tetap  menempatkan penyalahguna  narkotika  sebagai  korban, meskipun  dari  tindakan  pidana/  kejahatan yang dilakukannya sendiri.
Pembuktian  penyalahguna  narkotika merupakan korban narkotika
sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika  menggunakan  narkotika  dan diperlukan  pembuktian  bahwa  pengguna narkotika  ketika  menggunakan  narkotika dalam  kondisi  dibujuk,  diperdaya,  ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan
mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04  Tahun  2010  yang  menjadi  pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika.
Oleh  karena  itu, maka  pecandu narkotika  yang  juga  sebagai  korban  patut untuk  mendapat  perlindungan.  Namun, karena  pecandu  narkotika  juga  sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus  tetap  dihukum,  oleh  karena  hal  inilah maka  dikatakan  bahwa  double  track  system dalam  perumusan  sanksi  terhadap  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  adalah paling  tepat.  Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan kepada  pecandu  narkotika  sebagai self
victimizing  victims adalah  dalam  bentuk menjalani  masa  hukuman  dalam  penjara, sedangkan  sanksi  tindakan  yang  diberikan kepada  pecandu  narkotika  sebagai  korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan  yang  diselenggarakan  dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya  adalah  masa  pengobatan dan/atau  perawatan  dihitung  sebagai  masa menjalani hukuman.
Dalam  proses  penyidikan  kasus  tindak pidana  narkotika  dimana  hukum  acaranya tetap pada KUHAP yang mana apabila pada saat penyidikan atau pun proses pemeriksaan  di  pihak  kepolisian  lebih khusus  lagi  di  wilayah  hukum  Kota Banjarmasin, dimana penyidik harus melakukan  penahanan  di  tahanan  sementara pelaku  maupun  korban  tindak  pidana narkotika.  Sehingga  proses  perlindungan hukum  bagi  korban  tindak  pidana  narkotika dalam  proses  pemeriksaan  tidak  memenuhi unsur  perlindungan  hukum  bagi  korban,  hal ini  diakibatkan  dari  aturan  hukum  yang mensyaratkan  bahwa  proses  rehabilitasi haruslah pada proses dipengadilan berdasarkan putusan hakim.
Pemberantasan  pelaku  penyalahgunaan narkotika  dilakukan  dengan  cara  menindak secara hukum pelaku penyalahgunaan narkotika,  baik  langsung,  tidak  langsung, maupun  yang  terkait  lainnya,  tindakan secara hukum tersebut meliputi
penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam  kedudukannya  perlindungan hukum  terhadap  masyarakat  akan  tidak terpengaruhnya  dari  bahaya  narkotika  yang sangat  merusak  generasi  muda  di  Indonesia sehingga  perlu  dilakukan  perlindungan hukum  dan  bentuk  perlindungan  hukum khususnya  terhadap  korban  ketergantungan penyalahgunaan  narkotika  telah  dilakukan baik  secara  pre  emtif,  preventif  maupun secara represif.
Secara  teoritis,  bentuk  perlindungan hukum dibagi menjadi tiga yaitu: Perlindungan yang bersifat pre emtif; Pemerintah  juga  melakukan  upaya penyuluhan tentang bahaya narkotika bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan dan  keterampilan  serta  mengubah  sikap  dan perilaku  masyarakat  agar  mau  dan  mampu mendukung dalam pencegahan tindak pidana  narkotika  khususnya  diwilayah hukum kota Banjarmasin. Melakukan kegiatan  pembinaan  dan  penyuluhan  di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat  dan  lingkungan masyarakat RT/RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut.
Upaya  pre  emtif  ini  dilakukan  untuk masa  yang  akan  datang  dapat  mengurangi akan  terjadinya  tindak  pidana  narkotika dilingkungan masyarakat yang sangat
beragam  dari  status  sosial  sampai  dengan tingkat ekonomi yang mendorong masyarakat  untuk  melakukan  tindak  pidana narkotika.
Upaya  Pre  emtif  tidak  terlepas  dari upaya  Preventif  sehingga  isi  dari  himbauan atau  penyuluhan  tersebut  pada  intinya tentang  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang dilakukan didalam Undang-Undang narkotika  jika  dilakukan  akan  mendapatkan sanksi  yang  tegas  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika.
Perlindungan yang bersifat preventif;
Upaya  preventif  :  disebut  pencegahan. Hal  ini  ditujukan  kepada  masyarakat  sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui  seluk  beluk  narkoba,  sehingga tidak  tertarik  untuk  menyalahgunakannya. Selain  dilakukan  oleh  pemerintah  (instansi terkait)  sehingga  sangat  efektif  jika  dibantu oleh  instansi  dan  institusi  lain,  termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya  masyarakat,  perkumpulan,  ormas, dan  lain-lain.  Tentang  upaya  kuratif  : disebut  program  pengobatan.  Program kuratif  ditujukan  kepada  pemakai  narkoba, tujuannya  adalah  mengobati  ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan  pemakaian  narkoba.  Tidak sembarang  orang  boleh  mengobati  pemakai narkoba,  pemakaian  narkoba  sering  diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya
serta gangguan mental dan moral.
Pengobatannya  harus  dilakukan  oleh  dokter yang  mempelajari  narkoba  secara  khusus. Pengobatan  terhadap  pemakai  narkoba sangat  rumit  dan  membutuhkan  kesabaran luar  biasa  dari  dokter,  keluarga  dan penderita.
Inilah  sebabnya  mengapa  pengobatan pemakai  narkoba  memerlukan  biaya  besar, tetapi  hasilnya  banyak  yang  gagal,  kunci sukses  pengobatan  adalah  kerjasama  yang baik  antara  dokter,  keluarga  dan  penderita. Tentang  upaya  rehabilitatif  :  yaitu  upaya pemulihan  kesehatan  jiwa  dan  raga  yang ditujukan  kepada  si  pemakai  narkoba  yang sudah menjalani upaya kuratif ini. Tujuannya  agar  ia  tidak  memakai  lagi  dan bebas  dari  penyakit  ikutan  yang  disebabkan oleh  bekas  pemakaian  narkoba.  Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru,  ginjal,  hati,  dan  lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah  negatif,  asocial  dan  penyakit- penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis,  dan  lain-lain)  itulah  sebabnya mengapa  pengobatan  narkoba  tanpa  upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah  sembuh  masih  banyak  masalah lain  yang  akan  timbul,  semua  dampak negatif  tersebut  sangat  sulit  diatasai. Karenanya  banyak  pemakai  narkoba  yang ketika  “sudah  sadar”  malah  mengalami putus asa kemudian bunuh diri.
Perlindungan yang bersifat represif Upaya  represif  :  yaitu  penindakan terhadap  produsen,  Bandar,  pengedar  dan pemakai  berdasar  hukum.  Program  ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan  produksi  maupun  distribusi semua  zat  yang  tergolong  narkoba.  Selain mengendalikan  produksi  dan  distibusi, program  represif  berupa  penindakan  juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Pertanggungjawaban pidana merupakan issue  pokok  kedua  dari  hukum  pidana setelah  perbuatan  pidana,  oleh  karena  itu dalam  masalah  pertanggungjawaban  pidana ini,  akan  dilihat  siapa  saja  yang  dapat diminta  pertanggungjawabannya  dari  suatu tindak  pidana  yang  terjadi.    Prinsip utamanya dalam hukum pidana konvensional  terletak  pada  “mens  rea”  atau niat jahat atau sifat jahatnya suatu perbuatan yang  dapat  dipersalahkan  kepada  pelaku tindak  pidana,  dari  perbuatannya  tersebut kemudian  dapat  dikualifikasi  sebagai  pihak yang melakukan, turut melakukan, membujuk  melakukan,  memberikan  sarana dan  prasarana,  serta  membantu  melakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 dan 56  KUHP.  Menurut  teori  “objektif” seseorang dapat dipersalahkan, kalau seseorang melakukan perbuatan pidana yang menurut  keumuman  dapat  dipersalahkan, adalah  hal  ini  ada  standar-standar  objektif
dari bidang-bidang tertentu dimana perbuatan  itu  dilakukan,  seperti,  karakter manusia  umumnya  dan  karakter  pekerjaan atau perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dalam teori ini, adanya akibat perbuatan berupa perbuatan pidana bisa saja bukan  menjadi  tujuan  dari  perbuatannya tersebut,  akan  tetapi  terhadapnya  dapat dipersalahkan. Berbeda dengan teori objektif,  teori  subjektif  justru  melihat  dapat tidaknya seseorang dipersalahkan dari perbuatan  pidana  yang  dilakukannya  dilihat dari kondisi subjektif pelaku secara kasuistis.    Oleh  karena  itu  faktor-faktor karakter  dan  profile  pribadi  pelaku  menjadi ukuran untuk mempersalahkannya.
Perbuatan pidana dapat dipersalahkan terhadap perseorangan karena hukum pidana merupakan  hukum  publik  yang  mana peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang hubungan  hukum  antara  warga  negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum.
Sistem  pertanggungjawaban  pidananya dan  sistem  perumusan  sanksi  pidananya, serta  jenis-jenis  saksi  dan  lamanya  pidana berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah, sebagai berikut : Pasal 112 ayat (1) dengan unsur tindak pidana  :  memiliki,  menyimpan,  menguasai, atau  menyediakan  narkotika  Golongan  I bukan  tanaman.  (Terkait  dengan  unsur pidana yang harus dipenuhi dalam pasal ini) dengan  minimal  pidana  penjara  4  (empat)
tahun  dan  maksimum  12  (dua  belas)  tahun penjara, serta denda minimum Rp. 800.000.000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah) dan  maksimum  8.000.000.000,-  (delapan miliar rupiah).
Pasal  112  ayat  (2)  secara  spesifik memberikan batasan berat narkotika dengan pemberatan  sanksi  pidananya  :  beratnya melebihi  5  (lima)  gram,  minimal  pidana penjara  5  (lima)  tahun  dan  20  (dua  puluh) tahun serta  maksimum seumur hidup. Pasal 113 ayat (1) dengan unsur pidana :  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Dengan pidana penjara  minimal  5  (lima)  tahun  dan maksimal  15  (lima  belas)  tahun,  dengan denda  minimal  Rp.  1.000.000.000,-  (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Pasal 113 ayat (2) dengan unsur pidana berdasarkan ayat (1) dengan minimal berat 1 (satu)  kilogram  atau  5  (lima)  batang  pohon atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  melebihi 5  (lima)  gram.  Adanya  penambahan  pidana minimal  5  (lima)  dan  20  (dua  puluh)  tahun penjara dan maksimum pidana mati.
Pasal  114  ayat  (1)  dengan  unsur  : menawarkam untuk dijual, menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  jual beli,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika. Minimum pidana penjara 5 (lima) tahun dan 20  (dua  puluh)  tahun  serta  maksimum seumur  hidup.  Dengan  denda  minimal  Rp. 1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  dan
maksimal  Rp.  10.000.000.000,-  (sepuluh miliar rupiah).
Pasal  114  ayat  (2)  adanya  pemberat melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  5  (lima) batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan tanaman  berat  5  (lima)  gram.  Adanya pemberatan  pidana  pula  minimal  6  (enam) tahun dan 20 (dua puluh) tahun penjara  dan maksimal hukuman mati.
Dari ketentuan diatas dalam penerapannya telah dilaksanakan oleh kepolisian  dalam  menentukan  seseorang bersalah atau tidaknya melakukan perbuatan tindak  pidana  narkotika.  Hal  tersebut  masih kasuistis  karena  bisa  jadi  yang  melakukan tindak  pidana  narkotika  adalah  merupakan korban  penyalahgunaan  narkotika  akan tetapi  sebelum  selesai  melakukan  perbuatan penyalahgunaan  tersebut  sudah  terlebih dahulu  ditangkap  atau  ditahan  oleh  pihak kepolisian.  Sehingga  penerapan  pasal  yang disangkakan  lebih  memenuhi  Pasal  114 dibandingkan  dengan  Pasal  127  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika.
Akibat dari penerapan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika sekarang ini mengakibatkan :
1. Lembaga  pemasyarakata  (Lapas)  di
Indonesia  banyak  dihuni  oleh  kasus pelaku narkoba. Dimana kondisi banyaknya  penghuni  Lapas  karena narkoba  perlu  di  klasifikasikan  antara pecandu,  kurir,  pengedar  atau  bandar
narkoba. Sehingga jika melihat regulasi terkait narkoba itu, sebagaimana menurut  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkoba harusnya
mendapatkan  rehabilitasi  bukan  di tahan berlama-lama di Lapas.
2. Indikasi lain yang terlihat atas inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika adalah  diperkirakan  tidak  meratanya atau  sebandingnya  jumlah  Institusi Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  di berbagai daerah dengan jumlah pecandu narkotika.  Padahal  pecandu  narkotika hampir merata diseluruh penjuru wilayah.
3. Pelaksanaan dekriminalisasi berupa pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, masih belum seluruhnya dipahami masyarakat, khususnya  masyarakat  yang  belum sadar.  Sehingga  mendorong  rasa  takut dan  kekawatiran  bagi  yang  malapor. Karena,  dalam  anggapan  masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu dan rumit dan perlu keahlian tersendiri.
4. Pecandu  narkoba  atau  terlibat  narkoba masih  dipandang  aib  atau  cela  oleh sebagian besar masyarat.
5. Akses  masyarakat  terhadap  pusat-pusat atau  kantor  hukum  belum  merata.
Artinya, akses kepada kantor polisi atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak  semudah  sebagaimana  akses  di perkotaan  atau  kota-kota  besar,  yaitu relatif sangat mudah terjangkau, transfortasi  yang mudah terjangkau dan inprastruktur  yang  relatif  lebih  baik dibanding daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perlindungan terhadap  korban  penyalahgunaan  narkotika tidak  dapat  dilaksanakan,  dimana  dalam proses  penyelesaian  perkara  dari  pihak kepolisian  masih  mengacu  kepada  KUHAP, mulai dari tahap penyidikan sampai pelimpahan ke kejaksaan. Sehingga kewenangan rehabilitasi pada saat pemeriksaan  di  tingkat  kepolisian  belum dapat  menjangkau  dalam  melakukan  suatu perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika ini. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menggunakan  pendekatan  pidana  untuk melakukan  pengawasan  dan  pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.
Penggunaan  pidana  masih  dianggap  sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut  didukung  dengan  diberikannya suatu keweangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang  untuk  melakukan  penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan,  penyidikan,  serta  penuntutan
dalam  tindak  pidana  narkotika.  Tetapi  tidak dari  Kepolisian  yang  masih  cenderung berpaku  kepada  KUHAP  dan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika saja, sehingga dalam pelaksanaan penerapan  pasal,  unsur-unsurnya  sudah terpenuhi  pada  pasal  114.  Apabila  dilihat dari  korban  ketergantungan  penyalahgunaan narkotika  yang  telah  melakukan  percobaan tindak  pidana  narkotika  untuk  pemakaian sendiri  atau  hanya  untuk  mendapatkan  satu atau dua hisapan dari narkotika jenis tertentu tersebut.  Maka  penerapan  Pasal  127  tidak dapat  dilakukan  karena  unsur-unsur  utama didalam Pasal 112 dan 114 sudah terpenuhi. Belum  lagi  pecandu  narkotika  menurut Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Pasal  1  angka  13  adalah  orang  yang menggunakan atau menyalahgunakan
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan  pada  Narkotika,  baik  secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur  dalam  Pasal 1  angka  15  adalah  orang yang  menggunakan  Narkotika  tanpa  hak atau  melawan  hukum.  Sedangkan  pengedar dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tidak  disebutkan  secara  rinci  namun demikian  istilah  pengedar  sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan  secara  tanpa  hak  atau  melawan hukum  yang  ditetapkan  sebagai  tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Selanjutnya  dalam  Pasal  54  diatur mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan  narkotika  namun  demikian dalam  memutus  suatu  perkara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  127  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  ayat  (1)  berkenaan dengan  penyalahguna  narkotika,  hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54,  Pasal  55,  dan  Pasal  103  yang  memuat tentang  (1)  kewajiban  menjalani  rehabilitasi medis  dan  sosial  bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  yang  nantinya akan dihitung  menjalani  masa hukuman, (2) kewajiban  bagi  orang  tua  atau  wali  dari pecandu  narkotika  dibawah  umur  maupun pecandu  narkotika  yang  sudah  cukup  umur untuk  melaporkan  diri  atau  dilaporkan  oleh keluarganya  mengenai  keadaan  diri  berupa ketergantungan  terhadap  narkotika  pada pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit, dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  dan sosial  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  serta (3) rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika  dilakukan  di  rumah  sakit  yang ditunjuk  oleh  menteri.  Penyalahguna  dalam Pasal  127  ayat  (3)  wajib  menjalani rehabilitasi medis dan sosial bilamana dapat dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 54 dimana seseorang  dikategorikan  sebagai  korban penyalahgunaan narkotika bilamana
seseorang tidak sengaja menggunakan narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Berdasarkan adanya pembedaan pengertian antara pecandu,  korban  penyalahgunaan  narkotika dan ”pengedar” berimplikasi pada pengenaan  sanksi  terhadap  masing-masing subyek  tersebut  diatas,  apakah  dikenakan sanksi  pidana  atau  sanksi  berupa  kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan  bagi  para  pengedar  atau bandar, dapat dikategorikan pada tipe ikatan yang  tinggi  dengan  perilaku  instrumental, pelaku  sangat  kuat  ikatannya  dengan kelompok  atau  jaringan  dimana  ia  berada, melakukan kejahatan bukan hanya kesenangan,  boleh  jadi  karena  profesional dalam bidang perdagangan narkotika. Sehingga  efek  negatif  ancaman  pidana berupa  efek  jera  sangat  mempengaruhi pelaku. Dimana sebagian besar penyalagunaan  narkotika  terdapat  pada  usia produktif,  terutama  anak  sekolah.  Upaya penal  bukan  satu-satunya  jalan  keluar  bagi penanggulangan narkotika, peningkatan signifikan penyalahguna tidak harus dijatuhi pidana.  Kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan narkotika  hendaknya  dilihat  sebagai  kasus besar yang menyangkut masa depan seorang individu,  terutama  generasi  muda,  sehingga tidak  hanya  mengedepankan  pidana  penjara melainkan  juga  rehabilitasi  baik  ditingkat pertama  yaitu  penyidikan  di  kepolisian
maupun  pada  tingkat  pengadilan  sebagai hasil  akhir  dari  putusan  yang  bersifat  tetap atau  biasa  disebut  Inkracht  van  gewijsde yaitu  suatu  perkara  yang  telah  berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  lain  yang lebih  tinggi.  Maka  korban  hanya  dapat menjalani  sesuai  dengan  putusan  yang  telah diputus tersebut.
Meskipun  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, namun sampai saat ini belum ada wujud  yang  kongkrit  di  dalam  peraturan tersebut  untuk  menempatkan  pengguna narkotika  tidak  hanya  sebagai  pelaku kriminal  tetapi  juga  menitikberatkan  bahwa pengguna  adalah  korban  yang  juga  harus dipulihkan.  Dimana  semakin  menggeser posisi korban ketergantungan penyalahgunaan  narkotika  sebagai  pelaku kejahatan  dan  melupakan  bahwa  mereka juga  adalah  korban  yang  melekat  dengan segala hak-hak yang mesti disandangnya. Sehingga  upaya  perlindungan  korban ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika sangatlah  diperlukan  dan  harus  tepat sasaran,  dimana  penanganan  upaya  tersebut dilakukan  sejak  mulainya  tahap  penyidikan sampai  kepada  putusan  yang  diputus  oleh hakim  dalam  sidang  dipengadilan.  Dengan demikian memperketat sistem upaya represif,  untuk  memasukkan  seseorang dianggap  sebagai  korban  perlu  ada  kriteria khusus  dan  penerapan  sanksi  yang  khusus
pula sehingga penempatan upaya perlindungan  hukum  dapat  dilaksanakan secara maksimal.
Penerapan sanksi yang diperlukan yang dapat diterapkan kepada korban ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika haruslah  diatur  didalam  Undang-Undang yang  memberikan  kriteria  atau  klasifikasi khusus  dalam  mengkategorikan  korban,  dan haruslah dimulai dari proses awal penyidikan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  sebagai  acuan  untuk  melakukan penegakan  hukum  di  wilayah  hukum Republik Indonesia.
Kriteria  dalam  melindungi  korban ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika pada  saat  ini  sebenarnya  sudah  diatur didalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2010,  yang  menyebutkan  seorang pecandu  dapat  ditempatkan  dalam  lembaga rehabilitasi dengan kriteria :
1. Terdakwa  pada  saat  ditangkap  oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada  saat  tertangkap  tangan  sesuai  butir a  di  atas,  diketemukan  barang  bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
a. Kelompok  Methamphetamine  (sabu- sabu) seberat 1 gram.
b. Kelompok  MDMA  (ectasy)  seberat  2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
f. Daun Koka seberat 5 gram.
g. Meskalin seberat 5 gram.
h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
j. Kelompok  PCP  (Phencyclidine)  seberat 3 gram.
k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat  Uji  Laboratorium  yang  berisi positif  menggunakan  Narkoba  yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
4. Perlu  surat  keterangan  dari  dokter  jiwa/ psikiater  pemerintah  yang  ditunjuk  oleh hakim.
5. Tidak  terdapat  bukti  bahwa  yang bersangkutan  terlibat  dalam  peredaran gelap narkotika.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik  Indonesia  tersebut  diatas  dapat juga   dijadikan  tolok  ukur  bagi  seorang penyalahguna  yang  diancam  pidana  penjara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  127 Ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009.  Karena secara  logika,  antara  pecandu  dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan  narkotika,  hanya  saja
untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan  suatu  asesmen  atau  pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui  oleh  Hakim  apakah  Terdakwa tersebut  adalah  seorang  Pecandu  yang memiliki  ketergantungan  tinggi  terhadap narkotika  ataukah  hanyalah  Penyalahguna yang  bukan  seorang  pecandu.  Misalnya seseorang  tertangkap  tangan  memiliki  dan menyalahgunakan  Narkotika  Golongan  I dengan  jumlah  maksimum  (sesuai  butir  2 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010)  untuk dirinya  sendiri,  kemudian  setelah  dilakukan pemeriksaan  medis  (asesmen)  dan/atau pemeriksaan  alat-alat  bukti  di  persidangan terungkap  bahwa  ia  bukanlah  seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika,  maka  Terdakwa  tersebut   patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mengenai tidak  dikenakannya tindakan rehabilitasi  medis  dan  sosial  terhadap Penyalahguna  sebagaimana  tersebut  diatas, dikarenakan  di  dalam  Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  hanya mewajibkan  Pecandu  Narkotika  dan  korban penyalahgunaan  Narkotika  yang  menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Selain  tidak  dapat  dikenakan  tindakan rehabilitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,  maka  seorang  penyalahguna  yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tersebut,  walaupun  Penyalahguna  kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki
Narkotika,  juga  tidak  dapat  dikenakan pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal 111,  Pasal  112,  Pasal  114,  Pasal  115,  Pasal 117,  Pasal  119,  Pasal  122,  Pasal  124  dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  sepanjang  didalam  perbuatannya  dan diri  Terdakwa  Penyalahguna  Narkotika tersebut terdapat kriteria, yaitu :
1. Pada  saat  ditangkap  diketemukan  barang bukti  pemakaian  1  (satu)  hari  dengan perincian antara lain sebagai berikut :
a. Kelompok Methamphetamine (sabu- sabu) seberat 1 gram.
b. Kelompok  MDMA  (ectasy)  seberat  2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
f. Daun Koka seberat 5 gram.
g. Meskalin seberat 5 gram.
h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
j. Kelompok  PCP  (Phencyclidine)  seberat 3 gram.
k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
2. Tidak  terdapat  bukti  bahwa  yang bersangkutan  terlibat  dalam  peredaran gelap narkotika.
Korban penyalahgunaan narkotika, menurut  penjelasan  Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  adalah seseorang  yang  tidak  sengaja  menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan  Narkotika.  Dengan  demikian seorang  korban  penyalahgunaan  narkotika harus  terbukti  tidak  mempunyai  unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara  melawan  hukum  dikarenakan  adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat  ia  mau  tidak  mau  menggunakan Narkotika  atau  karena  ketidaktahuan  yang bersangkutan  kalau  yang  digunakannya adalah  narkotika  (seperti  ditipu,  dibujuk, atau diperdaya).

## PENUTUP
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika melalui bentuk perlindungan yang bersifat  pre  emtif,  preventif,  dan  represif. Dimana  bentuk  pre-emtif  adalah  himbauan dan  pendekatan  terhadap  segenap  lapisan
masyarakat untuk memahami tentang kebijakan  pemerintah  dalam  memerangi narkoba  agar  seluruh  lapisan  masyarakat mengetahui  secara  pasti  bahaya  laten  dari narkotika  tersebut.  Bentuk  preventif  adalah dengan  dengan  memasukan  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  didalam Undang-Undang  Narkotika  kedalam  norma hukum  yang  berlaku  yang  lebih  kepada pencegahan  perbuatan  pidana  narkotika. Sedangkan  bentuk  represif  berfungsi  untuk menanggulangi  kejahatan  berdasarkan  asas kesalahan  yang  diatur  didalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan  Pasal  112  dan  Pasal  114 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika terhadap korban ketergantungan  penaylahgunaan  narkotika yaitu  dengan  berdasarkan  unsur-unsur  yang telah  ditentukan  pada  Pasal  112  dan  Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  dimana  penerapannya telah  dilaksanakan  oleh  kepolisian  dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.  Selain  itu  pula  perlindungan terhadap  korban  penyalahgunaan  narkotika tidak  dapat  dilaksanakan,  dimana  dalam proses  penyelesaian  perkara  dari  pihak kepolisian  masih  mengacu  kepada KUHAP, mulai dari tahap penyidikan sampai pelimpahan ke kejaksaan. Sehingga kewenangan rehabilitasi pada saat pemeriksaan  di  tingkat  kepolisian  belum
dapat  menjangkau  dalam  melakukan  suatu perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan  narkotika  ini.  Sehingga penerapan  sanksi  yang  diharapkan  yang dapat diterapkan kepada korban ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika adalah  rehabilitasi sekaligus  pidana  penjara. Dimana rehabilitasi adalah untuk menyembuhkan  kejiwaan  korban  yang sudah  terpengaruh  terhadap  obat-obatan tersebut  serta  pidana  penjara  sebagai pelanggaran  yang  telah  dilakukan  korban yang  berakibat  pidana  dan  ini  sebagai  efek jera terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam  dan  DPM  Sitompul.  2007.
Sistem
Peradilan Pidana . Jakarta: Restu Agung.
Ali,  Mahrus.  2015. Dasar-Dasar  Hukum Pidana . Jakarta : Sinar Grafika. Ali,  Zainuddin.  2015. Metode  Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Amirin,  Tatang  M..  1986. Pokok-Pokok Teori  Sistem .  Cet.1.  Jakarta  : Rajawali.
Amrullah,  M.  Arief.  2003. Politik  Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Perlindungan Korban  Kejahatan  Ekonomi  di Bidang Perbankan. Malang: Bayu Media Publishing.
Andrisman,  Tri.  2009. Hukum  pidana  Asas- asas  dan  Dasar  Aturan  Umum hukum  pidana  indonesia. Bandar
Lampung: Universitas Lampung.
Asshiddiqie,  Jimly.  2012. Hans  Kelsen
Tentang Hukum . Konpress.
Arief,  Barda  Nawawi  &  Muladi.  1992.
Teori-teori dan Kebijakan
Pidana. Bandung : Alumni.
Atmasasmita,  Romli.  1996. Perbandingan
Hukum Pidana . Bandung: Mandar Maju.
Dimyati, Khudzaifah. 2010. Teorisasi Hukum . Genta Publishing.
Efendi,  Erdianto.  2011. Hukum  Pidana Indonesia: Suatu Pengantar .
Bandung : PT Refika Aditama.
Gosita ,  Arief.  1983. Masalah  Korban Kejahatan . Jakarta : CV.
Akademika Pressindo.
Hadiman.  2005. Pengawasan  Serta  Peran Aktif  Orang  Tua  dan  Aparat
Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba .
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hadjon,  Phillipus  M.  1987. Perlindungan hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. Hartono,  Sunaryati.  1991. Politik  Hukum
Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional. Bandung: Alumni.
Hamdan,  M.  1997. Politik  Hukum  Pidana.
Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Huda,  Chairul.  2015. Dari  Tiada  Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan
Kedua. Jakarta : Kencana.
HS.  H.Salim,  2013, Penerapan  Teori Hukum  Pada  Penelitian  Tesis dan  Disertasi ,  PT.  RajaGrafindo Persada.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra.  2006. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice  System) .  Semarang  : Universitas Diponegoro.
Kanter,  E.Y.  &  S.R  Sianturi.  2002. Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan  Penerapannya. Jakarta  : Storia Grafika.
Kelsen, Hans. 1961. General Theory Of Law and  State .  translated  by:Anders Wedberg.  (New  York:Russell  & Russell).
Lamintang,  P.A.F.  1997. Dasar-Dasar
Hukum Pidana Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakti. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2013. Penelitian Hukum  :  Edisi  Revisi .  Cetakan VIII.  Jakarta:  Kharisma  Putra Utama.
Muhjad, M. Hadin. dan Nunuk Nuswardani.
2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer .
Yogyakarta : Genta.
Muladi.  1995. Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana .  Semarang  : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Mudzakkir.  2001. Posisi  Hukum  Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana.
Jakarta:
Program Pascasarjana GH-UI. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana .
Cetakan  Kedelapan.  Jakarta  : Rineka Cipta. Raharjo,  Satijipto.  2000. Ilmu  Hukum.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rasjidi,  Lili,  I.B.  Wiyasa  Putra.  1993.
Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem . Bandung: PT. Remaja Rosdakary. Prodjohamidjojo,
Martiman.
1997. Memahami  Dasar-Dasar  Hukum
Pidana  Indoesia .  Jakarta  :  PT.
Pradnya Paramita.
Sahetapy,  J.  E.  ed. Viktimologi  Sebuah Bunga  Rampai .  Jakarta:  Pustaka
Sinar Harapan.
Saleh,  Roeslan.  1983. Suatu  Reorienasi dalam  Hukum  Pidana .  Jakarta  : Aksara Baru.
-------------------.  1983. Perbuatan  Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana,  Dua  Pengertian  Dasar dalam  Hukum  Pidana, Cetakan
Ketiga. Jakarta : Aksara Baru.
Soedarto.  1986. Kapita  Selekta  Hukum Pidana. Cetakan Ke-2. Bandung: Alumni.
Soekanto,  Soerjono.  1993. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum .  Cetakan  ke-3.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sianturi,  S.R.  1996. Asas-asas  Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya .  Cet  IV,  Jakarta  : Alumni Ahaem-Peteheam. Stanciu. 1976. Victim Producing
Civilizations and Situations, dalam  Emilio  C.  Viano,  (ED), Victim  and  Society. Washington D C.: Visage Press, Inc.,
Susanto,  I.S.  1995. Kejahatan  Korporasi .
Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro. Tongat,  2008. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana
Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan . Malang  :  UMM Press.
Widiartama. G. 2014. Viktimologi Perspektif Korban  dan  Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
Zaidan,  Ali.  2015. Menuju  Pembaruan Hukum  Pidana. Jakarta:  Sinar Grafika.

## Hasil Penelitian :
Dewi,  A.A.  Istri  Mas  Candra.  2012.
“ Perlindungan  Hukum  Terhadap
Koeban Penyalahguna Narkotika Dengan  Berlakuknya  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009
Tentang Narkotika”. Tesis.
Denpasar:  Program  Pascasarjana Universitas Udayana
Bambang  Hariyono.  2009.  “ Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana
Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkoba  di  Indonesia” .  Tesis.
Semarang:  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan  Hukum  Pidana  (Berita Negara  Republik  Indonesia  II Nomor  9)  jo.  Undang-undang Nomor  73  Tahun  1958  tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia  dan  Mengubah  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana (Lembaran  Negara  Tahun  1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  1660)
yang  telah  beberapa  kali  diubah dan  ditambah,  terakhir  dengan Undang-undang  Nomor  4  Tahun
1976  tentang  Perubahan  dan Penambahan Beberapa Pasal
Dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan  Berlakunya  Ketentuan Perundang-undangan
Pidana,
Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap
Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran  Negara  Tahun  1976 Nomor  26,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3080). Republik Indonesia. Undang-Undang
Nomor  35  tahun  2009  Tentang Narkotika  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 143).
Republik  Indonesia.  Peraturan  Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri  Hukum  dan  HAM  RI, Menteri  Kesehatan  RI,  Menteri Sosial  RI,  Jaksa  Agung  RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014,  Nomor  3
Tahun  2014,  Nomor  11  Tahun 2014,  Nomor  3  Tahun  2014, PER-005/A/JA/03/2014,  Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan  Narkotika  Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor  4  Tahun  2010  jo  SEMA RI  No.  07  Tahun  2009  tentang Penempatan Penyalahgunaan,
Korban Penyalahgunaan dan
Pecandu  Narkotika  ke  dalam Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi Sosial.