## Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel
Rizal Budi Santoso Dwi Fauziansyah Moenardy Rizqi Muttaqin Denny Saputera Universitas Widyatama

## Abstract
Indonesia implemented a nickel ore export ban policy in 2014 with the aim of maintaining sovereignty and  control  over  natural  resources,  increasing  the  added  value  of  nickel  products,  and  optimally utilizing nickel wealth to improve people's welfare and strengthen the country's economy. This policy was  also  taken  to  strengthen  Indonesia's  bargaining  position  in  global  trade  and  to  show independence and courage in making decisions that could provide long-term benefits for the country. From  the  perspective  of  rational  choice  theory,  the  nickel  ore  export  ban  policy  is  the  result  of considering ideological preferences, which focus on efforts to produce nickel derivative products that are processed from upstream to downstream in Indonesia which can then increase the added value of nickel products in the international market which has an impact on creating economic independence from  the  nickel  industry.  The  nickel  ore  export  ban  policy  also  aims  to  strengthen  Indonesia's bargaining position in international politics and global trade, especially through nickel diplomacy.
Keywords: nickel ore export ban policy; rational choice theory; ideological preferences

## Abstrak
Indonesia  menerapkan  kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  pada  tahun  2014  dengan  tujuan mempertahankan kedaulatan dan kontrol atas sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah produk nikel,  serta  memanfaatkan  kekayaan  nikel  secara  optimal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi negara. Kebijakan ini juga diambil untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global dan menunjukkan kemandirian serta keberanian dalam mengambil keputusan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Dari perspektif teori  pilihan  rasional,  kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  merupakan  hasil  dari  pertimbangan preferensi ideologi, yang memfokuskan pada upaya untuk menghasilkan produk turunan nikel yang diolah dari hulu ke hilir di Indonesia yang kemudian dapat meningkatkan nilai tambah produk nikel di pasar internasional yang berdampak pada menciptakan kemandirian ekonomi dari industri nikel. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam politik internasional dan perdagangan global, terutama melalui diplomasi nikel.
Kata-kata kunci: kebijakan larangan ekspor bijih nikel; teori pilihan rasional; preferensi ideologi

## Pendahuluan
Kebijakan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia bermula  dari  industri  pertambangan  di  Indonesia  yang  sebagian  besar
dieksploitasi  oleh  perusahaan  asing.  Pada  awal  tahun  2014,  pemerintah Indonesia  melarang  ekspor  bijih  nikel  mentah  sebagai  bagian  dari  upaya untuk  meningkatkan  nilai  tambah  produk  nikel  dan  melindungi  sumber daya alam Indonesia  yang terbatas (Farhani & Chandranegara, 2019: 238). Meskipun begitu, Persediaan nikel yang dimiliki Indonesia sebesar total 21 juta  metrik  ton  yang  menjadikan  persediaan  nikel  Indonesia  terbesar  di dunia. Kebijakan ini memaksa produsen asing untuk membangun fasilitas pengolahan  nikel  ( smelter )  di  dalam  negeri  dan  memproses  bijih  nikel mentah di dalam negeri sebelum diizinkan untuk diekspor (Garside, 2021).
Nikel  merupakan  sumber  daya  mineral  yang  menjadi  komoditas strategis di pasar global karena nikel merupakan bahan baku penting bagi industri  baterai  kendaraan  listri,  industri  baja,  industri  otomotif,  dan pembangkit  energi  geothermal  (Royal  Society  of  Chemistry,  2020).  Nikel dapat  dicampur  dengan  berbagai  logam  lainnya  sehingga  dapat menghasilkan struktur yang tahan lama dan kuat, memiliki perawatan yang rendah, dan dapat didaur ulang. Kelebihan nikel inilah yang menjadi salah satu  logam  dengan  sifat  tahan  korosi  dan  oksidasi  bahkan  di  suhu  yang tinggi (Revindo & Sinaga, 2022: 4).
Tujuan dari kebijakan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ini adalah upaya Indonesia untuk pengembangan industri hilir, supaya sumber daya nikel bisa diolah di dalam negeri untuk menghasilkan produk  setengah  jadi  dan  produk  jadi  olahan  nikel  (Pasaribu,  2020:  3). Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak yang signifikan pada industri baja  internasional,  terutama  di  negara-negara  maju  seperti  Uni  Eropa  dan Amerika  Serikat,  yang  bergantung  pada  impor  bijih  nikel  mentah  dari Indonesia.  Uni  Eropa  dan  Amerika  Serikat  menuduh  bahwa  kebijakan tersebut melanggar perjanjian perdagangan internasional dan mengancam pasokan mereka akan bijih nikel mentah.
Indonesia memegang posisi strategis dalam industri nikel ini sebagai pemilik  sumber  daya  nikel  terbesar  nomor  dua  di  dunia.  Sehingga  rantai pasokan  nikel  tampaknya  akan  terpengaruh  signifikan  oleh  kebijakan Indonesia  (Sangadji,  Ngoyo,  &  Ginting,  2020:  15).  Pada  tahun  2019,  Uni Eropa (UE) menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait  kebijakan  proteksionisme  Indonesia  untuk  larangan  ekspor  bijih nikel.  Uni  Eropa  menilai  bahwa  kebijakan  proteksionisme  Indonesia  ini dapat  memicu  peningkatan  harga  nikel  global,  yang  dapat  merugikan industri  baja  UE  yang  bergantung  pada  impor  bijih  nikel  mentah  dari Indonesia.  Menurut  UE,  kebijakan  ini  juga melanggar  prinsip  pasar  bebas dan dapat memicu perlombaan kebijakan proteksionisme di antara negara- negara  lain.  Gugatan  yang  diajukan  oleh  Uni  Eropa  berfokus  pada  lima bidang  utama  berikut:  (a)  pembatasan  ekspor  nikel,  termasuk  larangan ekspor;  (b)  kebutuhan  pengolahan  dalam  negeri  untuk  nikel,  bijih  besi,
kromium,  dan  batubara;  (c)  kewajiban  pemasaran  dalam  negeri  untuk produk  nikel  dan  batubara;  (d)  persyaratan  perizinan  untuk  ekspor  nikel; dan (e) skema subsidi yang dilarang (Pasaribu, 2020: 7).
Indonesia  merespon  gugatan  Uni  Eropa  tersebut  dengan  membela kebijakan  proteksionisme  Indonesia  dan  mengklaim  bahwa  kebijakan tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  produk  nikel  dan melindungi  sumber  daya  alam  yang  terbatas.  Indonesia  juga  menyatakan bahwa  mereka  telah  memberikan  perpanjangan  waktu  bagi  perusahaan- perusahaan asing untuk membangun fasilitas pengolahan nikel ( smelter ) di Indonesia  sejak  kebijakan  larangan  ini  diberlakukan  pada  tahun  2014 (Sangadji  et  al.,  2020:  19).  Kemudian  Pemerintah  Indonesia  resmi memberlakukan  kebijakan  untuk  melarang  ekspor  bijih  nikel  berkadar rendah di bawah 1,7% sejak 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Prakoso, Suhartadi, & Murti, 2022).
Kebijakan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia memicu  perdebatan  tentang  kebijakan  proteksionisme  dan  perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepentingan industri dan sumber daya alam nasional. Sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk  mengelola  sumber  daya  alamnya  dan  meningkatkan  nilai  tambah produk  nikel  di  dalam  negeri  (Andy,  2022).  Namun,  kebijakan  ini  juga menimbulkan dampak yang signifikan bagi industri baja internasional dan menimbulkan  pertanyaan  tentang  keadilan  dan  keseimbangan  dalam perdagangan  internasional.  Pada  November  2022,  WTO  mengambil keputusan  yang  mendukung  Uni  Eropa,  dengan  menyatakan  bahwa kebijakan  proteksionisme  Indonesia  melanggar  perjanjian  perdagangan internasional dan memberikan keuntungan yang tidak adil bagi produsen baja UE. WTO menyerukan Indonesia untuk menghapus kebijakan tersebut dan membuka kembali pasar ekspor bijih nikel mentah (Davies, 2022).
Dalam penelitian terdahulu belum banyak ditemukan terkait pilihan rasional  Indonesia  dalam  pemberlakuan  larangan  ekspor  bijih  nikel. Literature  yang  ada  lebih  banyak  membahas  mengenai  sengketa  dari kebijakan proteksionisme Indonesia mengenai pelarangan ekspor nikel dari perspektif  yuridis  perdagangan  internasional.  Diermeier  (2008)  dan  Lane (2008) telah menggambarkan teori pilihan rasional sebagai sebuah perilaku politik  dan  ekonomi  dalam  menganalisis  perilaku  pasar.  Schofield  (2008), menambahkan tujuan dari teori pilihan rasional adalah untuk memberikan kerangka  teori  besar  untuk  merancang  institusi  manusia  untuk menunjukkan bagaimana pasar mengumpulkan preferensi secara optimal, upaya  dilakukan  untuk  memperluas  teori  dari  pasar  ke  politik.  Namun, ketiga  penelitian  terdahulu  ini  tidak  menggunakan  teori  pilihan  rasional
sebagai  alat  untuk  menganalisis  faktor-faktor  pertimbangan  Indonesia mengenai  pengambilan  keputusan  untuk  memberlakukan  kebijakan proteksionisme larangan ekspor bijih nikel.
Mitrania,  Tampubolon,  &  Panjaitan  (2021),  menjelaskan  bahwa berdasarkan tinjauan  yuridis hukum perdagangan internasional  kebijakan pelarangan  ekspor  bijih  nikel  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  merupakan sesuatu  yang  dapat  dilakukan  oleh  suatu  negara  karena  negara  memiliki kekuasaan  penuh  dalam  menetapkan  kebijakan  ekonomi  bagi  negaranya sendiri.  Pasaribu  (2020),  menggambarkan  mengenai  tinjauan  yuridis sengketa  ekspor  bijih  nikel  Indonesia  terhadap  Uni  Eropa  ditinjau  dari perspektif hukum perdagangan internasional.
Riedho (2022),
mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kebijakan  larangan ekspor  bijih  nikel  oleh  Pemerintah  Indonesia  setelah  meningkatnya  tren industri otomotif berbasis listrik.
Dari  gambaran  penelitian  terdahulu  diatas,  didapati  perbedaan dengan  penelitian  ini,  yaitu  artikel  ini  melihat  bahwa  pilihan  rasional Indonesia dalam menerapkan kebijakan proteksionisme larangan ekpor bijih nikel  secara  mentah  dapat  dilihat  dari  dua alasan,  yaitu  pertama didapati fasilitas  pengolahan  ( smelter )  bijih  nikel  beserta  teknologinya  untuk  dapat menghasilkan  produk  olahan  nikel yang  berkualitas  dari  Indonesia.  Nikel yang dihasilkan smelter memiliki kualitas yang lebih baik, dan harga jualnya yang tidak murah, memungkinkan keuntungan ekspor yang lebih signifikan dibandingkan  nikel  mentah.  Kedua,  kebijakan  proteksionisme  ini  dapat memberikan dampak pada pengembangan industri hilir terkait pengolahan nikel. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk meningkatkan investasi di industri hilir nikel, khususnya dalam perluasan sektor baterai listrik. Atas dasar tersebut, artikel ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian  berupa  “ bagaimana  rasionalisasi  keputusan  Pemerintah  Indonesia dalam  menerapkan  kebijakan  proteksionisme  larangan  ekpor  bijih  nikel  secara mentah? ”  Artikel  ini  diawali  dengan  memberikan  penjelasan  mengenai konsep ekonomi politik internasional dan teori pilihan resional. Selanjutnya, tulisan  ini  membahas  mengenai  faktor-faktor  dari  pilihan  rasional  yang diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  terkait  pemberlakuan  kebijakan proteksionisme larangan ekspor bijih nikel. Terakhir merupakan simpulan dari temuan yang dipaparkan dalam artikel ini.

## Teori pilihan rasional dalam diskursus ekonomi politik internasional
Ekonomi  politik  internasional  adalah  sub-bidang  kajian  ilmu ekonomi  dan  ilmu  politik  saling  yang  berkaitan  dengan  permasalahan ekonomi  dan  politik  dalam  skala  global.  Menurut buku  “ Introduction  to International  Political  Economy” oleh  David  N.  Balaam  dan  Michael  Veseth (1996),  konsep  ekonomi  politik  internasional  dapat  dipahami  melalui  tiga
konsep utama: internasional, politik, dan ekonomi. Dalam ekonomi politik internasional,  masalah  internasional  adalah  masalah  lintas  batas  negara yang  menyangkut  hubungan  antar  negara.  Politik  berkaitan  dengan penggunaan  otoritas  pemerintah  untuk  membuat  pilihan  atau  kebijakan bagi  masyarakat  dan  bangsa.  Politik  dipandang  sebagai  aktivitas  sosial  di mana  cita-cita  dan  kepentingan  yang  bertentangan  dari  pemain  yang beragam  tidak  dapat  dipisahkan.  Aktor  politik  dalam  ekonomi  politik internasional  tidak  hanya  mencakup  partai  politik,  tetapi  juga  kelompok kepentingan.
Proses  politik  dalam  ekonomi  politik  internasional  sangat  rumit karena  mencakup  beberapa  tingkatan,  mulai  dari  pemerintahan  negara, hubungan bilateral antar negara, lembaga internasional, aliansi regional, dan perjanjian  sebelumnya.  Terakhir,  dalam  ekonomi  politik  internasional, ekonomi merujuk pada proses pengalokasian dan pendistribusian sumber daya  melalui  mekanisme  pasar  yang  terdesentralisasi.  Berbeda  dengan analisis  politik  yang  sering  berfokus  pada  kekuasaan  dan  kepentingan pemerintah,  analisis  ekonomi  berfokus  pada  masalah  pendapatan  dan kekayaan.  Akibatnya,  ekonomi  politik  mengintegrasikan  keduanya  untuk melihat dunia melalui lensa sifat masyarakat.
Pasar dan negara adalah prinsip utama ekonomi politik internasional. Ekonomi  politik  internasional  adalah  cabang  ekonomi  yang  mempelajari interaksi dinamis antara 'pasar' dan 'negara' (Gilpin, 1987: 73). Pasar adalah tempat di mana individu mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi negara  adalah  tempat  di  mana  orang  tersebut  dapat  melakukan  tindakan kolektif  dalam  bentuk  mengejar  keuntungan  untuk  komunitas  yang  lebih besar,  atau  secara  umum  'atas  dasar  masyarakat'.  Negara  adalah  badan hukum  yang  terdiri  dari  masyarakat  dan  pemerintah  yang  merupakan lembaga politik. Pemerintahan suatu negara yang berdaulat menjadi wadah aksi  kolektif  dan  pembuatan  kebijakan  bagi  rakyat  negara  tersebut. Sedangkan  pasar  merupakan  sektor  ekonomi  yang  dikuasai  oleh kepentingan  individu  sehingga  menimbulkan  persaingan  yang  ketat. Tekanan  pasar  dapat  berdampak  pada  kesehatan  dan  motivasi  individu. Individu didorong untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri di pasar, misalnya, secara alami akan bersaing dan berusaha untuk membuat barang mereka lebih baik dari produk lain di pasar.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual Ekonomi Politik Internasional Dalam Masyarakat
Sumber: Gilpin (2001)
Jelas dari melihat gambar 1 bahwa fakta politik dan ekonomi hidup berdampingan  dalam  komunitas  internasional  berkontribusi  pada pembentukan  karakteristik  dasar  ekonomi  politik  internasional.  Pasar sebagai alat ekonomi dan negara sebagai institusi politik tidak serta merta bersaing  satu  sama  lain;  Meskipun  demikian,  keduanya  sering bersinggungan satu sama lain, yang kemudian menimbulkan ketegangan di antara  keduanya.  Hubungan  antara  negara  dan  pasar  adalah  hubungan yang  melibatkan  pertukaran  informasi  dan  gagasan  yang  dinamis. Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  negara  dapat mempengaruhi pasar, dan pasar dapat mempengaruhi negara, tergantung pada  perubahan  pola  kepentingan  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam ekonomi  politik  internasional.  Hal  ini  dapat  dipahami  dengan  mengingat bahwa negara dapat mempengaruhi pasar dan pasar dapat mempengaruhi negara.
Aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan  antar  negara  memerlukan keterkaitan politik dalam bentuk ekspor dan impor, yang meliputi perilaku aktor  negara  dalam  memilih  dan  menghasilkan  kekayaan.  Meningkatnya saling ketergantungan negara sebagai akibat dari aktivitas ekonomi mereka juga  dapat  berkontribusi  pada  proliferasi  tantangan  politik  dan  ekonomi global. Para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa ekonomi dan politik di bidang  hubungan  internasional  adalah  dua  aspek  yang  saling terkait  atau sulit dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik internasional  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  memperjelas  posisi negara  dalam  ruang  lingkup  ekonomi  politik  internasional,  serta
memberikan pemahaman dasar mengenai teori yang akan digunakan untuk analisis, khususnya teori teori pilihan rasional (Bjornskov, 2005: 118).
Berdasarkan  buku  “ Introduction  to  International  Political  Economy ” yang ditulis oleh David N. Balaam dan Michael Veseth (1996), teori pilihan rasional  teori  yang  menjelaskan  bahwa  manusia  secara  alami  adalah makhluk rasional yang selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ilmu politik dan ekonomi internasional, teori ini berfokus pada pengambilan keputusan di antara aktor-aktor yang berbeda di dalam sistem internasional, seperti  negara-negara,  perusahaan  multinasional,  dan  organisasi internasional (Turner, 2012: 293).
Menurut  Ritzer  (2014),  teori  Pilihan  Rasional,  aktor-aktor  di  dalam sistem  internasional  berperilaku  secara  rasional  dalam  mengambil keputusan yang berkaitan dengan tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Tujuan  dan  kepentingan  ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  aktor-aktor tersebut memiliki informasi yang cukup tentang lingkungan dan situasi di sekitar  mereka,  serta  kemampuan  untuk  mengevaluasi  risiko  dan keuntungan  dari  berbagai  alternatif  yang  tersedia.  Teori  ini  juga menekankan  bahwa  aktor-aktor  di  dalam  sistem  internasional  tidak bertindak  secara  kolektif,  melainkan  bersaing  satu  sama  lain  dalam memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian mereka sendiri (Schofield,  2008:  192).  Atas  dasar  tersebut,  keputusan  yang  diambil  oleh aktor-aktor tersebut mungkin tidak selalu menguntungkan bagi aktor-aktor lain dalam sistem internasional.
Dalam  konteks  kebijakan  perdagangan  dan  kebijakan  ekonomi internasional,  teori  Pilihan  Rasional  menekankan  pentingnya  kepentingan nasional dan keuntungan yang dapat diperoleh oleh negara-negara dalam melakukan perdagangan dan investasi internasional (Lane, 2008: 115). Teori ini juga menekankan pentingnya keputusan yang rasional dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan  kepentingan  global  dalam  konteks  lingkungan  yang  semakin terglobalisasi (Schofield, 2008: 193).
Teori pilihan rasional milik Elizabeth Nunn dalam buku “ Introduction to  International  Political  Economy ”  yang  ditu lis  oleh  David  N.  Balaam  dan Michael  Veseth  (1996),  membagi  kepentingan  negara  menjadi  tiga  bagian, yaitu preferensi ideologi, kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.

## Preferensi ideologi
Dalam  perspektif  Preferensi  Ideologi,  teori  Pilihan  Rasional mengatakan  bahwa  aktor-aktor  di  dalam  sistem  internasional  cenderung untuk  memaksimalkan  kepentingan  dan  tujuan  mereka  sesuai  dengan ideologi  yang  mereka  anut.  Ideologi  tersebut  dapat  meliputi  nilai-nilai
politik,  kepercayaan  agama,  pandangan  ekonomi,  dan  faktor  budaya lainnya.  Menurut  Converse  (2006),  teori  pilihan  rasional,  aktor-aktor tersebut  memiliki  preferensi  yang  didasarkan  pada  keyakinan  mereka mengenai apa yang benar dan salah. Sebagai contoh, sebuah negara dengan ideologi liberal dapat memaksimalkan kepentingannya dengan mempromosikan  perdagangan  bebas  dan  menghindari  proteksionisme, sedangkan  negara  dengan  ideologi  nasionalis  dapat  lebih  memilih  untuk memprioritaskan produksi lokal dan membatasi impor dari negara-negara asing.
Dalam  konteks  kebijakan  luar  negeri  dan  kebijakan  ekonomi internasional,  teori  pilihan  rasional  dalam  perspektif  preferensi  ideologi menekankan  pentingnya  memahami  ideologi  aktor-aktor  dalam  sistem internasional  dalam  mengambil  keputusan  dan  menentukan  strategi  yang tepat. Karena itu, untuk memahami keputusan dan tindakan suatu negara, perlu untuk memahami pandangan politik, ideologi, dan kepercayaan yang melandasi kebijakan-kebijakan mereka. Namun, teori pilihan rasional dalam perspektif  preferensi  ideologi  juga  mengakui  bahwa  faktor-faktor  non- ideologis seperti keuntungan ekonomi dan kepentingan nasional juga dapat mempengaruhi  keputusan  dan  tindakan  aktor-aktor  di  dalam  sistem internasional.

## Kepentingan ekonomi
Dalam  perspektif  kepentingan  ekonomi,  teori  pilihan  rasional mengatakan  bahwa  aktor-aktor  di  dalam  sistem  internasional  cenderung untuk  memaksimalkan  keuntungan  ekonomi  mereka  dengan  mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan pada kalkulasi biaya dan manfaat yang  matang.  Menurut  teori  ini,  keputusan yang  diambil  oleh  aktor-aktor internasional  didasarkan  pada  pertimbangan  keuntungan  dan  biaya  dari tindakan  yang  diambil.  Sebagai  contoh,  sebuah  perusahaan  multinasional dapat  memutuskan  untuk  mengekspor  produk-produknya  ke  negara  lain karena  dianggap  lebih  menguntungkan  daripada  menjualnya  di  pasar domestik. Hal ini karena biaya produksi lebih rendah dan pasar potensial lebih besar di negara tujuan ekspor.
Dalam  konteks  kebijakan  ekonomi  internasional,  teori  pilihan rasional  dalam  perspektif  kepentingan  ekonomi,  menekankan  pentingnya memahami kepentingan ekonomi aktor-aktor di dalam sistem internasional dalam  mengambil  keputusan  dan  menentukan  strategi  yang  tepat. Karenanya,  untuk  memahami  keputusan  dan  tindakan  suatu  negara  atau perusahaan,  perlu  untuk  memahami  faktor-faktor  ekonomi  yang mempengaruhi keputusan mereka seperti harga, produksi, permintaan, dan persaingan di pasar global. Namun, teori pilihan rasional dalam perspektif kepentingan  ekonomi  juga  mengakui  bahwa  faktor-faktor  non-ekonomi
seperti ideologi, politik, dan budaya juga dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan aktor-aktor di dalam sistem internasional.

## Kepentingan politik
Dalam  perspektif  kepentingan  politik,  teori  pilihan  rasional mengatakan  bahwa  aktor-aktor  di  dalam  sistem  internasional  cenderung untuk  memaksimalkan  keuntungan  politik  mereka  dengan  mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan pada kalkulasi biaya dan manfaat yang matang. Aktor internasional termasuk negara, kelompok kepentingan, dan individu, memiliki tujuan politik yang beragam seperti mempertahankan  kekuasaan,  memperluas  pengaruh,  dan  memajukan agenda  politik  mereka.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  mereka  akan mengambil  keputusan  berdasarkan  pada  analisis  rasional  dari  biaya  dan manfaat.
Dalam konteks kebijakan politik internasional, teori pilihan rasional dalam perspektif kepentingan politik menekankan pentingnya memahami kepentingan  politik  aktor-aktor  di  dalam  sistem  internasional  dalam mengambil  keputusan  dan  menentukan  strategi  yang  tepat.  Karenanya, untuk  memahami  keputusan  dan  tindakan  suatu  negara  atau  kelompok kepentingan,  perlu  untuk  memahami  faktor-faktor  politik  yang mempengaruhi keputusan mereka seperti kekuasaan politik, pengaruh, dan legitimasi  di  arena  internasional.  Namun,  teori  pilihan  rasional  dalam perspektif  kepentingan  politik  juga  mengakui  bahwa  faktor-faktor  non- politik seperti ekonomi, budaya, dan lingkungan juga dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan aktor-aktor di dalam sistem internasional.
Tulisan  ini  lebih  mengedepankan  penggunaan  preferensi  ideologi dan  kepentingan  politik  sebagai  kerangka  analisis  dalam  menganalisis mengenai  pilihan  rasional  Indonesia  dalam  pemberlakuan  kebijakan larangan  ekspor  bijih  nikel  sebagai  bentuk novelty yang  menghubungkan kausalitas antara faktor ideologi nasionalisme dan pendekatan politik luar negeri  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dengan  kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel.

## Rasionalitas  preferensi  ideologi  dalam  kebijakan  larangan  ekspor  bijih nikel
Rasionalitas preferensi ideologi merujuk pada gagasan bahwa suatu kebijakan atau tindakan dipilih atau difavoritkan berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan ideologi atau keyakinan tertentu. Dalam konteks ini, rasionalitas tersebut dapat dipahami sebagai pertimbangan atas keputusan  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  untuk  melarang  ekspor  bijih nikel, yang bertujuan untuk memprioritaskan pengolahan bijih nikel dalam negeri sebagai bagian dari komitmen terhadap nasionalisme ekonomi.
Nasionalisme  ekonomi  sebagai  ideologi  dalam  perspektif  Presiden Jokowi  berfokus  pada  peningkatan  kapasitas  ekonomi  Indonesia  melalui penguatan  industri  dalam  negeri  dan  optimalisasi  pemanfaatan  sumber daya  alam  negara.  Ini  melibatkan  kebijakan  yang  mendukung pembangunan  infrastruktur,  peningkatan  investasi  dalam  industri  lokal, dan  memprioritaskan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  untuk  kepentingan nasional. Pengembangan industri sumber daya alam, khususnya nikel dari mulai  hulu  ke  hilir  menjadi  upaya  nasionalisme  ekonomi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  menerapkan  kebijakan  proteksionisme larangan  ekpor  bijih  nikel  secara  mentah.  Didukung  dengan  adanya  UU Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yang  disahkan  pada  2009  telah diperbaharui dengan UU No 3 Tahun 2020 dapat berfungsi sebagai kompas untuk  strategi  Indonesia  dalam  mengelola  sumber  daya  mineral  yang dimiliki termasuk nikel yang sering disebut sebagai "nasionalisme sumber daya  mineral”  (Prakoso  et  al.,  2022).  Artinya,  pengelolaan  mineral  dan batubara  harus  dikelola  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  nilai  tambah yang nyata bagi perekonomian negara dan sebagai suatu upaya peningkatan daya  saing  produk  pertambangan  mineral  dan  batubara  di  pasar Internasional.
Dalam konteks ekonomi politik internasional, nasionalisme ekonomi kerap  diterapkan  dalam  bentuk  proteksionisme  karena  nasionalisme ekonomi paling baik dipahami sebagai produk interaksi antara faktor politik lokal dan global (Wicaksana, 2021: 6). Gagasan nasionalisme ekonomi pada masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo 1 ini  merupakan  bagian  dari ideologi politik pembangunan Indonesia berdasarkan Nawacita. Nawacita memiliki 9 agenda yang ingin dicapai akan tetapi terdapat 2 agenda yang memiliki  keterkaitan  dengan  pilihan  rasionalitas  pemerintah  Indonesia melakukan dalam melakukan kebijakan proteksionisme larangan ekpor bijih nikel  secara  mentah,  yaitu  pertama,  meningkatkan  daya  saing  di  pasar internasional  dan  kedua,  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

## Meningkatkan daya saing nikel Indonesia di pasar internasional
Indonesia  memiliki  kepentingan  untuk  mengolah  nikel  di  dalam negeri  untuk  mendapatkan  nilai  tambah  yang  lebih  tinggi.  Hilirisasi  nikel tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dari ekspor, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Ini berarti bahwa sebuah negara memiliki hak untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alamnya  sendiri  untuk  kepentingan  nasionalnya  (Mitrania  et  al.,  2021:  4). Kebijakan larangan ekspor bijih nikel merupakan bentuk legitimasi menjaga
1 Periode Pertama Tahun 2014-2019 dan Periode Kedua Tahun 2019-2024
kedaulatan sumber daya alam yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk melindungi  industri  nikel  nasional  dari  penetrasi  pasar  global.  Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia  dikelola  sebaik-baiknya  untuk  mendorong  pertumbuhan  dan perkembangan ekonomi nasional, bukan hanya dijual sebagai bahan mentah ke pasar internasional.
Kebijakan  pelarangan  ekspor  nikel  yang  diberlakukan  pemerintah Indonesia diarahkan untuk pertumbuhan sektor lokal. Karena masih harus dilengkapi  untuk  bersaing  dengan  sektor  utama  lainnya,  maka  industri pengolahan nikel membutuhkan bantuan pemerintah dalam pendampingan dan perlindungan investasi. Kebijakan proteksionisme, seperti pembatasan ekspor, dilakukan oleh suatu negara untuk menyediakan sektor-sektor baru dengan  skala  ekonomi  dan  kapasitas  yang  diperlukan  untuk  bersaing dengan sukses di arena global.
Nikel  dapat  menjadi  salah  satu  industri  strategis  yang  dapat menggerakan  ekonomi  negara  dan  meningkatkan  daya  saing  di  pasar internasional  sehingga  Pemerintah  Indonesia  memerlukan  pemberlakuan kebijakan proteksionisme larangan ekpor bijih nikel. Dengan diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel secara mentah ini merupakan sebuah langkah kebijakan Pemerintah Indonesia yang ingin memaksimalkan hasil industri tambang mulai dari hulu hingga hilir dengan mengembangkan  ekosistem  pengembangan  pengolahan  nikel  menjadi produk  antara  dan  produk  akhir,  sebagaimana  yang  di  gambarkan  pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Produk Olahan Nikel Produk Mentah Produk Antara Produk Akhir Bijih dan Konsentrat Nikel  Stainless Steel Alat Makan dan Alat Medis Logam Pelapis Prasarana Industri Berbagai Campuran Nikel Transportasi Baterai Arsitektur Infrastruktur Air Koin Industri Lokomotif Peralatan Listrik
Pipa,  peralatan  hidrolik, kondenser Baterai isi ulang
Kendaraan listrik

## Penyimpanan Energi
Sumber: Revindo & Sinaga (2022)
Dengan  memaksakan  larangan  ekspor,  pemerintah  menciptakan insentif  bagi  perusahaan  untuk  membangun  dan  memperluas  kapasitas pengolahan  bijih  nikel  dalam  negeri  ( smelter ),  yang  dapat  membantu mendorong pembangunan industri hilir nikel. Kemajuan teknologi smelter di Indonesia telah mendorong peningkatan permintaan nikel di dalam negeri. Smelter merupakan  fasilitas  untuk  melakukan  pengolahan  hasil  tambang untuk dapat meningkatkan kandungan logam dalam nikel sampai pada level yang  dapat  memenuhi  standar  untuk  dijadikan  bahan  baku  produk  akhir (Sangadji  et  al.,  2020:  17).  Di  Indonesia  sendiri  saat  ini  terdapat  15 smelter nikel, namun direncanakan akan ditingkatkan menjadi 30 pada tahun 2023. Pada  tahun  2022  kebutuhan  nikel  dalam  negeri  sebagai  bahan  baku pengolahan smelter akan  mencapai  100  juta  ton,  dan  kebutuhan  ini  hanya akan  terus  meningkat  (Ahdiat,  2022).  Nikel  yang  telah  melalui  proses peleburan memiliki kualitas yang lebih baik, dan harga jualnya tidak murah; akibatnya,  keuntungan  ekspor  lebih  signifikan  daripada  bijih  nikel  saja. Inilah  yang  menjadi  tujuan  dari  Pemerintah  Indonesia  dengan  melarang ekspor  bijih  nikel  secara  mentah,  akan  tetapi  haruslah  melalui  tahap pengolahan atau pemurnian bijih nikel terlebih dahulu melalui smelter yang ada di Indonesia yang kemudian baru di jual di pasar internasional.

## Gambar 3. Proses Produksi Nikel
Sumber: Kementerian ESDM (2020)
Kebijakan  larangan  ekspor  yang  diterapkan  oleh  Indonesia merupakan  bagian  dari  upaya  negara  untuk  memastikan  kedaulatan  atas sumber  daya  alamnya.  Dalam  konteks  nikel,  ini  berarti  mendorong
pengolahan  dan  pemurnian  nikel  di  dalam  negeri,  bukan  hanya  ekstraksi dan  ekspor  dalam  bentuk  bijih  mentah.  Permintaan  global  terhadap  nikel terus meningkat, terutama dari sektor industri seperti industri baja, mobil listrik,  dan  sektor  konstruksi.  Mengingat  hal  tersebut,  pemilihan  proses ekstraksi bijih nikel menjadi penting dalam pengolahan nikel agar didapati nikel  yang  berkualitas.  Terdapat  dua  metode  ekstraksi  nikel,  yaitu  proses pyrometallurgy, pemisahan logam dari bijihnya dengan cara pemanasan pada temperatur  tinggi  (memakai  energi  panas)  dan  proses hydrometallurgy , menggunakan  reagen  pelarut  yang  dilakukan  pada  temperatur  relatif rendah (Sangadji et al., 2020: 14).
Metode  ekstraksi  nikel  yang  berbeda  pada  endapan  laterit  akan menghasilkan output produksi  yang  berbeda.  Metode pyrometallurgy akan menghasilkan  rangkaian  barang stainless  steel sebagai  bagian  dari  rencana industri  hilir  nikel  di  Indonesia.  Sementara  metode hydrometallurgy akan menghasilkan  berbagai  macam  barang,  termasuk  paduan  berbasis  nikel, pelapisan  logam,  dan  bahan  baterai  (Sangadji  et  al.,  2020:35).  Rencana industri  hilir  mengungkapkan  bahwa  proses  ekstraksi  hidrometalurgi memiliki  tingkat  daya  saing  yang  tinggi  di  pasar  global.  Metode hydrometallurgy memberikan  peluang  yang  sangat  besar  bagi  Indonesia untuk  menghasilkan  bahan  baku  utama  yang  digunakan  dalam  produksi baterai  kendaraan  listrik.  Hal  ini  menandakan  bahwa  Indonesia  memiliki potensi  untuk  menjadi  produsen  baterai  kendaraan  listrik  terkemuka  di dunia  pada  masa  depan.  Potensi  ini  paling  menonjol  pada  baterai  litium seperti Nickel  Manganese  Cobalt  Oxide (NMC)  dan Nickel  Cobalt  Aluminum Oxid (NCA), yang bahan utama keduanya adalah nikel (Huber, 2021).
Produk nikel yang digunakan dalam produksi baja dan produk nikel yang digunakan dalam produksi baterai sangat berbeda satu sama lain dan, sebagai  akibatnya,  seringkali  memerlukan  bahan  baku  nikel,  metode pembuatan,  dan  fasilitas  yang  berbeda.  Pembuatan  katoda  baterai  sering membutuhkan  barang  Kelas  1  dengan  setidaknya  99,8%  nikel  sebagai bahannya. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya bijih laterit, yang merupakan bahan baku yang sangat baik untuk produk Kelas 2 yang digunakan dalam pembuatan baja, negara ini tidak memiliki sumber daya bijih  sulfida,  yang  pada  umumnya  sangat  cocok  untuk  produksi  baja  dari bahan nikel kelas 1. Namun, sumber daya laterit, khususnya sumber daya limonit, dapat digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi produk antara seperti endapan hidroksida campuran atau mixed hydroxide precipitate (MHP)  menggunakan  proses  hidrometalurgi  seperti high-pressure  acid leaching (HPAL). MHP dapat dimurnikan lebih lanjut menjadi nikel Kelas 1. MHP  tidak  hanya  mencakup  nikel,  tetapi  juga  memiliki  kobalt  sebagai produk  sampingannya,  dan  kobalt  merupakan  mineral  penting  dalam pembuatan baterai kendaraan listrik (Sangadji et al., 2020: 21).
Sejak diberlakukannya kebijakan proteksionisme larangan ekpor bijih nikel  secara  mentah  pada  tahun  2020,  Nasionalisme  sumber  daya  nikel Indonesia melalui hilirisasi nikel di dalam negeri bagi perusahaan nikel yang ingin  melakukan  ekspor.  Hilirisasi  nikel  ini  telah  berkontribusi  pada  nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 20,9 miliar (Rp 323 triliun) pada tahun 2021. Sementara itu, nilai ekspor nikel di tahun 2022 diperkirakan mencapai US$ 27 - US$ 30 miliar (Rp465 triliun). Cina menjadi tujuan utama ekspor nikel Indonesia mencapai 289,82 ribu ton, setara dengan 79,52% dari total volume ekspor nikel nasional (Rizaty, 2022). Selain Cina, tujuan utama ekspor nikel Indonesia sepanjang periode Januari-Juli 2022 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Negara Tujuan Utama Ekspor Nikel Indonesia
Negara Volume Nilai Cina 581,66 ton US$3,87 miliar Jepang 39.387,03 ton US$657,33 juta Korea Selatan 19.429,69 ton US$106,79 juta Malaysia 10.603,32 ton US$70,34 juta Norwegia 4.993,12 ton US$61,87 juta Singapura 134,02 ton US$1,07 juta Sumber: Rizaty (2022
Hilirisasi nikel telah memberikan manfaat pada neraca perdagangan Indonesia  yang  sejak  diberlakukannya  kebijakan  proteksionisme  larangan ekpor bijih nikel mentah, dimana nilai ekspor komoditas turunan nikel pada tahun 2021 ini mencapai US$ 20,9 miliar dan pada tahun 2022 mencapai US$ 34,92. Artinya komoditas turunan nikel ini memberikan surplus bagi neraca perdagangan  Indonesia  sebesar  68,6%  dalam  kurun  periode  2021  hingga 2022.  Hal  ini  tentu  saja  berdampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi Indonesia yang selama kuartal II tahun 2022 tumbuh sebesar 5,44% ( year-on- year ). Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih baik apabila dibandingkan dengan  negara  lain  yang  mengalami  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi seperti Amerika Serikat, Cina, Jerma, Korea Selatan, Prancis, dan Spanyol. Dalam prediksi Presiden Joko Widodo, kebijakan proteksionisme larangan
ekpor  bijih  nikel  mentah  ini  akan  mengantarkan  produk  domestic  bruto (PDB) Indonesia mencapai $3 triliun pada tahun 2030 (Nikel.co.id, 2022).
Meskipun  kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  mentah  ini  telah merugikan Indonesia dalam jangka waktu pendek seperti tenaga kerja yang kehilangan  pekerjaan,  dan  pendapatan  pajak,  Indonesia  akhirnya memenangkan  perjudian  dalam  kebijakan  ini  dengan  mendatangkan investasi dalam fasilitas pengolahan nikel ( smelter ) dan meningkatkan nilai sumber  daya  nikelnya  dalam  jangka  panjang.  Investasi  asing  untuk pengolahan  nikel  di  Indonesia  ini  didominasi  oleh  perusahaan  Cina  yang menanamkan  modalnya  sebesar  $30  miliar  untuk  rantai  pasokan  nikel  di Indonesia  (Winona,  2022).  Manufaktur  produk  nikel  olahan  meroket, terutama nickel pig iron untuk industri baja Indonesia dan Cina (dari 24.000 metrik  ton  pada  tahun  2014  menjadi  636.000  metrik  ton  pada  tahun  2020) (Home, 2022).
Kemampuan  memaksimalkan  potensi  sumber  daya  dan  cadangan nikel  menjadi  produk  bernilai  tambah  tinggi  menjadi  sangat  penting mengingat  nilai  jual  nikel  di  pasar  internasional  saat  ini  mengalami peningkatan yang sangat tajam ketika diolah dari bahan bakunya bijih dan konsentrat menjadi bentuk olahannya. Menurut statistik dari Nickel Institute, harga rata-rata bijih nikel dan konsentrat di pasar global (HS 2604) hanya sekitar USD 54, padahal nilai produk olahan dasar lebih dari USD 13.000 per metrik ton. Transisi ke sistem energi yang lebih berkelanjutan harus selalu diingat  saat  menganalisis  kebijakan  nikel  Indonesia  karena  peran  mineral yang  sangat  penting  dalam  proses  tersebut  (Huber,  2021).  Meskipun produksi  baja  menyumbang  sekitar  70%  dari  permintaan  nikel  saat  ini, manufaktur  baterai,  yang  diperlukan  untuk  dekarbonisasi  transportasi, diantisipasi menjadi industri dengan tingkat pertumbuhan tunggal terbesar. Permintaan produksi baterai diperkirakan akan meningkat hingga mencapai hampir sepertiga dari keseluruhan permintaan nikel pada tahun 2030, naik dari hanya 6% pada tahun 2020. Indonesia, negara dengan cadangan nikel terbesar dan produsen nikel terbesar di dunia, menyadari peluang ekonomi yang diberikan oleh perkembangan ini dan semakin fokus untuk menarik investasi dalam kapasitas produksi di sepanjang rantai pasokan kendaraan listrik (Sangadji et al., 2020: 22).

## Kemandirian ekonomi
Definisi yang didasarkan pada motivasi nasionalisme dalam bidang ekonomi  ini  perlu  dibatasi  secara  konseptual  untuk  mempertajam  fokus nasionalisme  ekonomi.  Pryke  (2012)  berpendapat  bahwa  nasionalisme ekonomi  dapat  dilihat  lebih  jelas  sebagai  praktik  melindungi  ekonomi nasional dari penetrasi pasar global. Ini tidak hanya berarti bahwa negara menentang  setiap  aktivitas  eksternal,  tetapi  ini  terkait  dengan  komitmen
untuk  mempertahankan  nilai-nilai  inti  nasional,  terutama  kedaulatan (Helleiner & Pickel, 2004: 52). Atas dasar tersebut, ekonomi nasional negara menerapkan  langkah-langkah  penting,  termasuk  pengendalian  impor, untuk  membantu  memperkuat  monopoli  domestik,  reinvestasi  terutama diarahkan  untuk  mendukung  sektor-sektor  prioritas,  dan  pendirian perusahaan  milik  negara  melalui  nasionalisasi  perusahaan  asing.  Dalam beberapa  kasus,  proses  ini  dapat  terdiri  dari  pengambilalihan pertambangan, minyak dan industri berat lainnya atau nasionalisme sumber daya.
Dalam  dimensi  kemandirian  ekonomi,  nasionalisme  ekonomi menekankan pentingnya negara dalam mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya ekonomi sendiri untuk kepentingan nasional (Wicaksana, 2021: 7).  Indonesia,  negara  yang  memiliki  cadangan  nikel  paling  melimpah  di dunia, menjadikan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memonopoli  harga  nikel  dunia.  Dengan  menerapkan  larangan  ekspor, mereka  efektif  menjaga  penawaran  nikel  global  rendah,  yang  bisa mendorong harga naik. Dalam jangka panjang, ini bisa memberi Indonesia kontrol yang signifikan atas harga nikel global dan potensial monopoli.
Menurut  informasi  yang  diberikan  oleh  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Indonesia  pada  tahun  2019,  produksi  tahunan  bijih nikel  sekitar  800.000  ton  (Kementerian  ESDM,  2020).  Nominal  ini menduduki peringkat pertama di dunia, yaitu selisih kurang lebih 400.000 ton dari Filipina yang merupakan produsen terbesar kedua di dunia. pada tahun 2021, produksi nikel Indonesia naik sebanyak 1 juta metrik ton.

## Gambar 2. Potensi Hasil Nikel Dunia
Sumber: Kementerian ESDM (2020)
Indonesia diyakini memiliki cadangan sumber daya nikel 72 juta ton, yang  menjadikan  Indonesia  sebagai  pemilik  cadangan  nikel  terbesar didunia. Indonesia diperkirakan memiliki cadangan nikel sebesar 52% dari seluruh cadangan nikel dunia yang saat ini diperkirakan mencapai total 139 juta  ton.  Di  Indonesia,  cadangan  sekitar  72  juta  ton  dapat  ditemukan  di wilayah  pertambangan  yang  telah  memiliki  izin  usaha  produksi  operasi pertambangan (IUP OP) serta smelter . Mengingat masih ada kemungkinan adanya  potensi  cadangan  nikel  di  luar  wilayah  IUP  atau  Kontrak  Karya (KK),  dan  jumlah  cadangan  tersebut  relatif  besar  (Foster,  2022).  Menurut penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Kementerian Energi dan Sumber  Daya  Mineral  Indonesia,  terdapat  4,5  miliar  ton  cadangan  nikel prospektif  di  luar  wilayah  operasi  penambangan  di  Indonesia.  Jumlah  ini sangat  besar  karena  lebih  dari  30  kali  cadangan  nikel  dunia  saat  ini (Kementerian ESDM, 2020).
Presiden  Joko  Widodo  telah  berulang  kali  menekankan  pentingnya pembangunan smelter dalam  negeri  sebagai  bagian  dari  visi  nasionalisme ekonominya  (Astuti,  2023).  Pembangunan smelter di  Indonesia memungkinkan pengolahan sumber daya mineral seperti bijih nikel menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai eksportir bahan baku, tetapi juga sebagai produsen produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Ini sejalan dengan tujuan nasionalisme  ekonomi  untuk  menciptakan  nilai  ekonomi  yang  lebih  besar dari  sumber  daya  alam  negara  demi  mewujudkan  kemandirian  ekonomi Indonesia.
Pembangunan smelter ini merupakan industri hulu komoditas nikel yang  dapat  mendukung  penyediaan  bahan  baku  bagi  industri  hilir  yang memerlukan  investasi  dalam  teknologi  dan  infrastruktur.  Ini  dapat membantu  mendorong  perkembangan  teknologi  dan  infrastruktur  di Indonesia,  memacu  inovasi  dan  memperkuat  kapasitas  industri  nikel Indonesia  untuk  mengembangkan  hilirisasi  komoditas  nikel.  Melalui investasi  luar  negeri,  Pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk  membangun industri hilir nikel agar dapat membuat produk turunan nikel kelas 1 dan 2. Presiden  Jokowi  melihat  bahwa  adanya  potensi  pertumbuhan  di  masa depan pada sektor pengolahan nikel level 1 di Indonesia untuk merespon pertumbuhan  mobil  listrik  yang  bahan  baku  baterai  lithiumnya  adalah menggunakan nikel (Huber, 2021).

## Gambar 4. Potensi Investasi Nikel Di Wilayah Indonesia
Sumber: Kementerian ESDM (2020)
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  (2020), menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tambang nikel seluas 520.877,07 ha. Maluku,  Maluku  Utara,  Papua,  Papua  Barat,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi Tengah,  dan  Sulawesi  Tenggara  semuanya  merupakan  tempat  tambang penghasil  nikel  di  Indonesia.  Tambang  Sorowako  di  Sulawesi  Selatan, merupakan  tambang  penghasil  nikel  terbesar  di  Indonesia,  menghasilkan sekitar 79 ribu ton nikel dan sekitar 4,2 juta metrik ton per tahun (mmtpa) Run-of-Mine (ROM) pada tahun 2021. Tambang Sorowako dikelola oleh Vale SA, perusahaan pertambangan global asal Brasil dan akan beroperasi hingga tahun  2045.  Tambang  penghasil  nikel  terbesar  kedua  dengan  perkiraan produksi  nikel  sebesar  40  ribu  ton  dan  perkiraan  ROM  14  mmtpa,  adalah Proyek Teluk Weda yang terletak di Sulawesi Selatan. Proyek Teluk Weda dikelola oleh perusahaan asal Cina, Tsingshan Holding Group Co Ltd, dan akan beroperasi hingga 2069.
Proyek  Asera  yang  berlokasi  di  Sulawesi  Tenggara  merupakan tambang  terbesar  ketiga,  Tambang  Pomalaa  yang  terletak  di  Sulawesi Tenggara merupakan tambang terbesar keempat, dan Tambang Bahoomahi yang  terletak  di  Sulawesi  Tengah  merupakan  tambang  terbesar  kelima, dengan  total  produksi  nikel  sebesar  masing-masing  sebesar  32,4  ribu  ton, 23,2  ribu  ton,  dan  19,5  ribu  ton  pada  tahun 2021.  Proyek  Asera,  Tambang Pomalaa,  dan  Tambang  Bahoomahi  memiliki  estimasi  produksi  ROM masing-masing  sebesar  2,4  mmtpa,  1,44  mmtpa,  dan  1,14  mmtpa.  Proyek Asera  dikelola  oleh  Solway  Investment  Group  Ltd  dari  Swiss,  Tambang
Pomalaa  dimiliki  oleh  PT  Indonesia  Asahan  Aluminium  dan  Tambang Bahoomahi dimiliki oleh Solway Investment Group Ltd (Globaldata, 2022).
Lima tambang nikel terbesar yaitu Tambang Sorowako, Proyek Weda Bay,  Proyek  Asera,  Tambang  Pomalaa,  dan  Tambang  Bahoomahi,  secara kumulatif menghasilkan sekitar 194,1 ribu ton nikel, ROM 23,13 mmtpa pada tahun  2021.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  telah  menanamkan  investasi asing  langsung  ke  Indonesia  untuk  mendirikan smelter sebagai  fasilitas pengolahan  bijih  nikel  mentah  yang  dihasilkan  di  tambang-tambang  di Indonesia  yang  kemudian  dikonversi  menjadi mixed  sulphide  precipitate (MSP)  sebagai  bahan  baku  baterai  guna  memenuhi  kebutuhan  baterai industri mobil listrik. Indonesia telah mengambil langkah selanjutnya dalam rantai  pasokan  mobil  listrik  dengan  dimulainya  pembangunan  pabrik  sel baterai  mobil  listrik  pertama  di  negara  itu,  yang  merupakan  proyek LG Energy  Solution dan Hyundai  Motor  Group dari  Korea  Selatan.  Nantinya, Indonesia  bisa  menggunakan  nikelnya  untuk  membuat  baterai  untuk kendaraan listrik di tingkat domestic (Globaldata, 2022).
Dengan mengendalikan proses dari hulu hingga hilir dalam industri nikel, Indonesia akan bergerak menuju kemandirian ekonomi. Negara tidak hanya  akan  menjadi  pengekspor  bijih  nikel  mentah,  tetapi  juga  produsen produk berbasis nikel, seperti baterai lithium-ion, yang penting bagi industri mobil  listrik  yang  saat  ini  sedang  berkembang  pesat.  Manfaat  utama  dari berdirinya  industri  hulu  komoditas  nikel  adalah  untuk  penyediaan  bahan baku  industri  hilir  yang  dapat  mendukung  kemandirian  ekonomi  negara. Selain manfaat utama tersebut, terdapat juga manfaat lainnya yang didapat oleh negara dan pemerintah daerah.
Data  Ditjen  Minerba  menunjukkan  bahwa  industri  bijih  nikel  dan produknya  memberikan  manfaat  ekonomi  yang  signifikan  bagi  negara. Penerimaan pajak yang dihasilkan pada 2020 dari industri bijih nikel sebesar Rp  2,97  triliun.  Sementara  itu  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) dalam bentuk nilai royalty yang diterima negara pada tahun 2015 sebesar Rp 531  miliar  yang  kemudian  meningkat  4  kali  lipat  pada  2020  mencapai  Rp 2,92  triliun.  Kemudian  baik  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  maupun Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  telah  memberikan  keuntungan bagi  Indonesia  melalui  penambangan  komoditas  nikel,  seperti  Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki deposit dan IUP nikel terbanyak di Indonesia pada tahun 2020, menerima PMA sebesar Rp58 miliar dan PMDN sebesar Rp28 miliar. Hal tersebut tentu berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  untuk  pertambangan  dan penggalian bijih logam pada tahun 2020 menghasilkan nilai sebesar Rp 26,37 triliun atau berkontribusi sebesar 20,26% dari total PDRB Sulawesi Tenggara (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021).
Strategi nikel Indonesia semakin menjadi bagian dari tujuan negara untuk  menciptakan  rantai  pasokan  kendaraan  listrik  yang  terintegrasi (mulai  dari  penambangan  dan  pemrosesan  hingga  produksi  baterai  dan akhirnya  produksi  kendaraan  listrik).  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya proyek-proyek  HPAL  nikel,  dimulainya  pembangunan  pabrik  baterai pertama di tanah air, dan beberapa langkah lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia.  Misalnya,  Peraturan  Presiden  No.  55  Tahun  2019 mengamanatkan  pengembangan  industri  kendaraan  listrik  dalam  negeri sebagai prioritas nasional. Pada Maret 2021, empat perusahaan milik negara menandatangani perjanjian untuk membentuk Indonesia Battery Corporation (IBC),  dengan  dua  dari  empat  perusahaan  (MIND  ID  dan  Antam)  dari industri pertambangan. IBC diharapkan dapat bekerja sama dengan mitra asing dan menarik investasi, sementara pemerintah sedang mempertimbangkan  pajak  ekspor  untuk  produk  nikel  dengan  kandungan nikel kurang dari 70% (seperti besi kasar feronikel/nikel, tetapi juga MHP) (Huber, 2021). Pemerintah Indonesia juga dapat membatasi pembangunan smelter yang memproduksi nickel pig iron atau ferronickel untuk produksi baja guna  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  nikelnya  untuk  produk produksi baterai.

## Rasionalitas kepentingan politik
Kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  di  Indonesia  memiliki  tujuan politik  yang  sangat  rasional  dan  strategis.  Mempertimbangkan  bahwa Indonesia adalah salah satu produsen bijih nikel terbesar di dunia, kebijakan ini  memiliki  implikasi  politik  yang  signifikan  dan  luas.  Salah  satu  tujuan politik utama Indonesia dari kebijakan ini adalah menegaskan kedaulatan dan kontrol Indonesia atas sumber daya alamnya sendiri. Dengan melarang ekspor  bijih  nikel  mentah,  pemerintah  menunjukkan  tekadnya  untuk mengontrol  dan  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  ini  untuk kepentingan  nasional,  bukan  kepentingan  pihak  asing.  Ini  adalah manifestasi  dari  nasionalisme  ekonomi  dan  dapat  meningkatkan  citra pemerintah sebagai pelindung kepentingan bangsa.
Larangan ekspor bijih nikel juga bisa meningkatkan posisi negosiasi Indonesia  dalam  politik  Internasional.  Mengingat  permintaan  global  yang tinggi  terhadap  nikel  -  terutama  untuk  industri  teknologi  dan  energi terbarukan - memiliki kontrol penuh atas pasokan nikel di pasar global dan menentukan  harga  jualnya,  ini  dapat  memberi  Indonesia leverage dalam negosiasi  perdagangan  dan  hubungan  ekonomi  internasional.  Dengan memiliki  cadangan  bijih  nikel  yang  besar,  Indonesia  dapat  memperoleh kekuatan  tawar  yang  lebih  besar  dalam  negosiasi  dengan  negara-negara pembeli, terutama mereka yang sangat bergantung pada nikel sebagai bahan baku  industri.  Dalam  jangka  panjang,  kebijakan  ini  juga  memungkinkan
Indonesia  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksinya  dalam  negeri  dan mengurangi  ketergantungan  pada  pasar  ekspor.  Dengan  membangun smelter dan memproduksi produk turunan nikel di dalam negeri, Indonesia dapat  meningkatkan  nilai  tambah  produk  nikel  dan  meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini.
Namun meskipun begitu, dalam konflik perdagangan yang sifatnya asimetris dalam konteks tata kelola ekonomi global, negara superpower selalu diprediksikan  memenangkan  setiap  konflik  perdagangan  dengan  negara middle-power .  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  Hans  J.  Morgenthau
(1948) bahwa international politics, like all politics, is a struggle for power . Hal ini terlihat dalam konflik Indonesia dengan Uni Eropa (UE) yang menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke WTO. Indonesia terbukti telah  melanggar  aturan  WTO  karena  proteksionisme  yang  dipaksakan melalui  kebijakan  larangan  ekspor  dan  kebutuhan  untuk  memproses  dan memurnikan  nikel.  Menanggapi  putusan  tersebut,  Indonesia  melakukan banding, yang harusnya diikuti dengan strategi dan rencana yang terukur melalui diplomasi nikel dan business as usual diluar kerangka WTO (Zulfikar, 2022).
Keberhasilan  Indonesia  dalam  melakukan  negosiasi  perjanjian perdagangan  nikel  melalui  diplomasi  nikel  menajdi  sangat  strategis  dan penting untuk melindungi kepentingan nasional. Kegagalan diplomasi nikel tak ubahnya membahayakan kepentingan nasional Indonesia karena potensi Indonesia yang memiliki 21 juta ton cadangan nikel atau setara dengan 30% cadangan  nikel  dunia.  Fakta  bahwa  Indonesia  berada  dalam  posisi berpotensi  memiliki  30%  cadangan  nikel  dunia  memberikan  posisi  yang sangat strategis dan signifikan bagi Indonesia untuk bernegosiasi dengan UE agar dapat memenangkan persaingan. Mulai dari penggunaan game theory hingga proses pembuatan roadmap diplomasi nikel.
Dalam artikel, "The Evolution of Cooperation," Axelrod dan Hamilton (1981)  mensimulasikan  bahwa  situasi  kerja  sama  adalah  situasi win-win daripada situasi sucker's pay-off . Selain itu, Axelrod dan Hamilton (1981) juga mensimulasikan  mekanisme  yang  tepat  ketika  dihadapkan  pada  situasi dimana salah satu aktor memilih untuk tidak bekerja sama, dan mekanisme tersebut adalah mekanisme memukul balas memukul ( tit-for-tat ). Ketika UE tidak  mau  bekerja  sama,  yang  harus  dilakukan  adalah  mulai  memperluas daya tawar perdagangan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Luar Negeri memainkan peran  strategis  yang  sangat  penting  karena  mereka  telah  mulai mengakumulasi informasi tentang sejauh mana ketergantungan perdagangan  antara  Indonesia  dan  negara-negara  anggota  UE  seperti Jerman  dan  Prancis  yang  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  Pilihan kebijakan perdagangan UE.
Cadangan  nikel  yang  sangat  besar  yang  dimiliki  Indonesia  dapat menjadi nilai tawar dalam melakukan negosiasi dengan negara-negara UE, khususnya  Jerman  dan  Prancis  yang  memiliki  kepentingan  untuk  dapat memastikan  suplai  nikel  dan  baterai  untuk  industri  otomotif  negaranya. Lebih  spesifik  lagi,  Indonesia  dapat  menawarkan  insentif  finansial  jika pelaku bisnis otomotif di Jerman dan Prancis mendorong ekspor bijih nikel dan bersedia berinvestasi dalam pembangunan smelter pengolahan nikel di pasar  domestik.  Strategi tit-for-tat juga  dapat  digunakan  Indonesia  untuk membuka  pasar  baru  dengan  mendorong  pendirian  organisasi  negara- negara penghasil nikel agar dapat melakukan tata kelila nikel yang berpihak kepada  produsen  seperti  halnya  OPEC.  Indonesia  dapat  berperan  untuk memastikan  bahwa  organisasi  yang  mewakili  negara  penghasil  nikel  ini berjalan  tidak  hanya  berperan  sebagai  pengatur demand  management saja, akan tetapi harus lebih luar menjadi organisasi hegemonik seperti OPEC.
Hubungan  simetris  akan  terbentuk  sebagai  akibat  dari  arsitektur organisasi negara-negara penghasil nikel seperti OPEC; Jika mengacu pada OPEC  yang  menguasai  81,5%  dari  total  produksi  global  mampu  menjadi organisasi  perdagangan  minyak  global  yang  cukup  berpengaruh  dalam bidang  hubungan  internasional.  OPEC  mampu  mengatur  harga  dan mempengaruhi negara-negara konsumen minyak, dan lebih dari itu, OPEC mampu  mengembangkan  hubungan  dengan  negara-negara  konsumen minyak yang seimbang dan simetris.
Selama  ini,  kelemahan  nikel  yang  diproduksi  oleh  negara-negara middle-power seperti Indonesia hanyalah upaya memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan nasional mereka yang berbeda. Ini menciptakan posisi sucker's pay-off , yang merupakan kondisi dalam game  theory di mana salah satu aktor harus menanggung kerugian yang lebih tinggi atau mendapatkan pembayaran yang lebih besar daripada aktor lainnya. Sehubungan dengan itu,  Indonesia  harus  mendorong  pembangunan  arsitektur  bagi  negara- negara  penghasil  nikel  global  yang  akan  menjadi  senjata  negosiasi  untuk kepentingan nasional. Hal ini selain melalui proses diplomasi nikel dengan negara-negara superpower seperti  UE  untuk  dapat  menyetujui  kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dari negara-negara penghasil nikel global.
Kunci  revitalisasi  ekonomi  Indonesia  di  sektor  energi  terbarukan adalah  memastikan  perlindungan  kepentingan  nasional  dalam  kerangka kedaulatan  nikel.  Sudah  saatnya  Indonesia  mengambil  peran  penting dengan  menjalankan  politik  luar  negeri  yang  bebas  aktif.  Kebijakan  luar negeri  Indonesia  tidak  lagi  harus  dicirikan  sebagai  " million  friends,  zero enemies ", melainkan sebagai "kedaulatan politik luar negeri" yang memang menjadi pendekatan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

## Kesimpulan
Indonesia  menerapkan  kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  secara mentah  dapat  dilihat  dari  dua  aspek  pilihan  rasional,  yaitu  pertama, perpektif ideologi, yang didominasi oleh pandangan nasionalisme ekonomi dari Presiden Jokowi yang menginginkan pengembangan industri nikel dari hulu  ke  hilir  agar  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  produk  nikel  dengan membangun smelter dan  memproduksi  produk  turunan  di  dalam  negeri dengan harapan dapat meningkatkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Kedua, perspektif politik, pendekatan kedaulatan politik luar negeri dari Presiden Jokowi  yang  menekankan  bahwa  Indonesia  dapat  meningkatkan  posisi tawar  dalam  politik  internasional  dengan  mengembangkan  strategi diplomasi  nikel  memanfaatkan  cadangan  nikel  terbesar  di  dunia  yang dimiliki  Indonesia  tanpa  adanya  tekanan  dari  negara  lain.  Selain  itu Indonesia  juga  dapat  berperan  sebagai  inisiator  untuk  mendirikan organisasi khusus  untuk negara-negara penghasil nikel untuk mendorong kemandirian  dan  transformasi  dalam  tata  kelola  nikel  global.  Indonesia dapat  menunjukkan  kepada  dunia  bahwa  negara  berkembang  seperti Indonesia  dapat  mengelola  sumber  daya  alamnya  dengan  baik  dan memanfaatkannya untuk kepentingan nasional.

## Daftar pustaka
Ahdiat, A. (2022) Ini Jumlah Smelter di Indonesia, Smelter Nikel Terbanyak
[Online], Databoks.katadata.co.id. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/29/ini-jumlah- smelter-di-indonesia-smelter-nikel-terbanyak> [accessed on 14 February 2023].
Andy.  (2022).  Column:  Indonesia’s  nickel  surge  bad  news  for  price  an d pricing. Reuters , September 30 .
Astuti,  I.  (2023)  Jokowi:  Empat  Negara  Terlibat  Pengembangan  Smelter Nikel  di  Luwu  Timur  [Online],  Media  Indonesia.  Available  at: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/569967/jokowi-empat-negara- terlibat-pengembangan-smelter-nikel-di-luwu-timur>  [accessed  on  12 June 2023]
Axelrod, R. & Hamilton, W. D. (1981). The Evolution of Cooperation. Science , 211 (4489), pp. 1390 – 1396.
Balaam,  D.  N.  &  Veseth,  M.  (1996). Introduction  to  International  Political Economy . New Jersey: Prentice Hall. Bjornskov,  C.  (2005). Basic  of  International  Economic .  New  York:  Ventus Publishing.
Converse, P. E. (2006). The nature of belief systems in mass publics (1964). Critical Review , 18 (1 – 3), pp. 1 – 74.
Davies.  (2022).  WTO  backs  EU  in  nickel  dispute,  Indonesia  plans  appeal.
Reuters , November 30.
Diermeier, D. (2008). Rational Choice And The Role Of Theory In Political
Science. Critical Review , 9 (1 – 2), pp. 59 – 70.
Farhani,  A.  &  Chandranegara,  I.  S.  (2019).  Penguasaan  Negara  terhadap Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  Ruang  Angkasa  Menurut  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Konstitusi ,
16 (2), pp. 235 – 254.
Foster,  S.  (2022)  Indonesia  bans  mineral  exports  to  move  up  value  chain
[Online], Asia Times. Available at: <https://asiatimes.com/2022/02/indonesia-bans-mineral-exports-to- move-up-value-chain/> [accessed on 11 February 2023].
Garside,  M.  (2021)  Nickel  reserves  worldwide  by  country  2020  [Online],
Statista. Available at:
<https://www.statista.com/statistics/273634/nickel-reserves- worldwide-by-country/> [accessed on 29 Janury 2023].
Gilpin,  R.  (1987). The  Political  Economy  of  International  Relations .  Princeton: Princeton University Press.
Gilpin,  R.  (2001). Global  Political  Economy  Understanding  the  International Economic Order . New Jersey: Princeton University Press.
Globaldata.  (2022)  Indonesia:  Five  Largest  Nickel  Mines  in  2021  [Online], Global data. Available at: <https://www.globaldata.com/data- insights/mining/indonesia--five-largest-nickel-mines-in-2090720/>
[accessed on 19 March 2023].
Helleiner, E. & Pickel, An. (2004). Economic Nationalism in A Globalizing World .
Ithaca: Cornell University Press.
Home, A. (2022). Indonesia’s nickel surge bad news for price and  pricing.
Reuters, September 30.
Huber,  I.  (2021)  Indonesia’s  Nickel  Industrial  Strategy  [Online],  CSIS.
Available at: <https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel- industrial-strategy> [accessed on 19 March 2023].
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  (2021).  Grand  Strategy
Mineral dan Batubara. In Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju (No. 1). Jakarta.
Kementerian ESDM. (2020). Peluang Investasi Nikel Indonesia. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia , pp. 5 – 10.
Lane, R. E. (2008). What Rational Choice Explains. Critical Review , 9 (1 – 2), pp. 107 – 126.
Mitrania, R., Tampubolon, M. & Panjaitan, E. (2021). The Dispute between Indonesia  and  the  European  Union  Concerning  the  Export  Ban  on Nickel Ore under the International Trade Law. ICLHR , Proceeding . Morgenthau,  H.  (1948). Politics  Among  Nations:  The  Struggle  for  Power  and
Peace . New York: Alfred A. Knopf.
Nikel.co.id  (2022)  Ekspor  Komoditas  Turunan  Nikel  Dongkrak  Neraca Perdagangan  Indonesia  [Online],  20  September.  Available  at: <https://nikel.co.id/ekspor-komoditas-turunan-nikel-dongkrak-neraca- perdagangan-indonesia/> [accessed on 14 February 2023]
Pasaribu, N. P. (2020). Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap  Uni  Eropa  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Perdagangan Internasional . Repository Universitas Sriwijaya.
Prakoso,  R.,  Suhartadi,  I.,  &  Murti,  T.  (2022)  Percepat  Hilirisasi  Tambang, Pembangunan  32  Smelter  Dikebut  [Online],  Investor.id.  Available  at: <https://investor.id/business/279509/percepat-hilirisasi-tambang- pembangunan-32-smelter-dikebut> [accessed on 29 January 2023]
Pryke,  S.  (2012).  Economic  Nationalism:  Theory,  History  and  Prospects’. Global Policy , 3 (3), pp. 281 – 291.
Revindo, M. D. & Sinaga, C. A. (2022). Trade and Industry Brief. Seri Analisis Ekonomi , pp, 01 – 12.
Riedho,  M.  R.  Z.  (2022). Larangan  ekspor  bijih  nikel  oleh  pemerintah  indonesia setelah  meningkatnya  tren  industri  otomotif  berbasis  listrik .  Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya.
Ritzer, G. (2014). Teori Sosiologi Moderen . Yogyakarta: Kencana.
Rizaty,  M.  A.  (2022).  5  Negara  Tujuan  Ekspor  Nikel  Terbesar  Indonesia (Kuartal I 2022).
Royal Society of Chemistry. (2020) Nickel - Element information, properties and uses | Periodic Table. Available at: <https://www.rsc.org/periodic- table/element/28/nickel> [accessed on 23 January 2023]
Sangadji,  A.,  Ngoyo,  M.  F.  &  Ginting,  P.  (2020).  Nikel  Baterai  Kendaraan Listrik: Ketidakadilaan Ekologi di Kawasan Asal Sumber Daya [Online], Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat. Available at: <https://aeer.info/wp- content/uploads/2022/08/Nikel-Baterai-Kendaraan-Listrik.pdf>
Schofield, N. (2008). Rational choice and political economy. Critical Review ,
9 (1 – 2), pp. 189 – 211.
Turner,  B.  S.  (2012). Teori  Sosial  dari  klasik  sampai  postmodern .  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Wicaksana, I, G, W. (2021). Economic nationalism for political legitimacy in Indonesia. Journal of International Relations and Development , 24 (1), 27 – 50. https://doi.org/10.1057/s41268-019-00182-8
Winona, C. V. (2022) Industri Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan dengan Uni Eropa [Online], Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Available at: <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri- nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/>
Zulfikar,  R.  (2022)  Memenangkan  Diplomasi  Nikel  [Online],  Detik  News. Available at: <https://news.detik.com/kolom/d-6451791/memenangkan-