© 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## PENINGKATAN APARATUR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTA RANTANG
Nur Ambia Arma 1* , Junaidi 2 , Tomi Jaffisa 3
1,3) Administrasi Publik, Universitas Dharmawangsa
2) Ilmu Komunikasi, Universitas Dharmawangsa
Article history Received : 10 Maret 2020 Revised : 19 Maret 2020 Accepted : 2 Juni 2020

## *Corresponding author
Nur Ambia Arma Email : ambiaarma@dharmawangsa.ac.id

## Abstrak
Desa  memiliki  hak  istimewa  dimana  sejak  dikeluarkannya  Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa telah diberikan kewenangan dari pemerintah  pusat  untuk  dapat  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan desanya.  Sehingga  demikian,  pemerintah  desa  memiliki  peran  yang  besar dalam  memajukan  desa  dan  membawa  desa  menjadi  lebih  mandiri  dan berdaya  saing  melalui  pembangunan  desa  yang  direncanakan.  Kegiatan Pengabdian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  mengenai perencanaan  pembangunan  desa.  Melalui  metode  workshop,  tim  akan memberikan  arahan  apa  yang  dimaksud  dengan  pembangunan  desa berdaya  saing  dan  bagaimana  menerapkannya  termasuk  pentingnya komunikasi pembangunan dalam pengimplementasiannya. Hasil pengabdian ini berupa peningkatan pemahaman aparatur sehingga mereka dapat  menentukan  program  prioritas  yang  akan  direncanakan  seperti peningkatan  sumber  daya  manusia,  peningkatan  bidang  kewirausahaan, pembuatan  taman  wisata  kolam  pancing  dan  pertanian,  serta  membuat taman bunga.
Keywords: Kapasitas Aparatur Desa, Perecanaan Pembangunan Desa

## Abstract
Law  number  6  of  2014  concerning  Villages,  states  that  the  village  has been given  authority  from  the  central  government  to  take  care  of  their  village government  affairs.  Thus,  the  village  government  has  a  significant  role  in advancing the village and bringing them to become more independent and empowered  through  well-planned  rural  development.  This  activity  aims  to provide  knowledge  about  village  development  planning.  Through  the workshop  method,  the  team  will  provide  direction  on  what  is  meant  by competitive  village  development  and  how  to  apply  it,  including  the importance of development communication in its implementation. The results of this dedication in the form of increased understanding of the apparatus can determine  priority  programs  that  will  be  planned,  such  as  growing  human resources, improving the field of entrepreneurship, making fishing ponds and agricultural tourism parks, and making flowers garden.
Keywords: Village Apparatus Capacity, Village Development Planning
© 2020 Penerbit LPKM UNDHAR. All rights reserved

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  organisasi  pemerintahan  yang  memiliki  hak  istimewa  dalam  mengurus  sendiri  urusan daerahnya termasuk urusan masyarakatnya. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan,  dan  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Kewenangan Desa yang dimaksud tersebut meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
Seluruh  kewenangan  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dimaksudkan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sehingga,  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  menjadi  tujuan  utama  adalah
kemampuan  aparatur  dalam  melayani  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  agar  dapat  pula meningkatkan  daya  saing  desa  tersebut  (LAN-RI,  2009).  Hal  ini  juga  tertuang  dalam  Undang-Undang  Desa, bahwa  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat desa yang dapat direncanakan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah Desa yang berjangka waktu selama 6 (enam) tahun serta dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Selain karena alasan legal-formal yang mengharuskan desa membuat Rencana Pembangunan Desa oleh UU-RPJM  Desa,  ada  beberapa  hal  lain  yang  menunjukkan  bahwa  Rencana  Pembangunan  Desa  memang penting bagi desa yaitu:
1. Sebagai wujud kemandirian desa. UU Desa mengakui kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahan di wilayahnya, maka dengan ini desa memiliki kewenangan untuk merancang rencana pembangunan sesuai kebutuhannya. Artinya, Rencana Pembangunan Desa merupakan salah satu manifestasi kemandirian desa dalam menentukan desain pembangunan.
2. Sebagai  wujud  teknokrasi.  Rencana  Pembangunan  Desa  perlu  dirancang  karena  untuk  menegaskan tujuan selama masa kepemimpinan kepala desa terpilih. Selain itu pun pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan  Rencana  Pembangunan  Desa  perlu  dipandang  tidak  sebelah  mata  sebagai  pemenuhan asas partisipasi dalam perencanaan, juga sebagai pengakuan terhadap kemampuan kolektif masyarakat untuk  mengkaji  keadaan  wilayahnya  sendiri.  Secara  kolektif  pula,  rencana  tindakan  erdasarkan  kajian tersebut  disusun  dalam  Rencana  Pembangunan  Desa  agar  pembangunan  bisa  berjalan  efektif  demi mencapai tujuannya.
3. Sebagai wujud akuntabilitas. Dari sisi regulasi, ada tidak adanya Rencana Pembangunan Desa menjadi salah  satu  indicator  penilaian  perkembangan  desa.  Selain  itu,  di  banyak  kabupaten,  Rencana Pembangunan Desa merupakan salah satu syarat pencairan dana yang ditransfer pemerintah supradesa ke  desa  setiap  tahun.  Kemudian,  Rencana  Pembangunan  Desa  ini  juga  bisa  digunakan  sebagai  alat evaluasi  masyarakat  desa  terhadap  pemerintahnya,  yaitu  ketika  menanggapi  laporan  pelaksanaan pembangunan yang disampaikan oleh pemdes setiap tahun (pasal 82 ayat 5 UU Desa).
Desa Kota Rantang merupakan salah satu Desa di Indonesia ang masih tergolong tertinggal. Desa ini berada di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang berjarak 5 km dengan Pemerintah Kecamatan. Desa Kota Rantang memiliki luas wilayah sebesar 650 ha yang terbagi atas: wilayah pemukiman/pekarangan 150 ha, persawahan 450 ha, perkebunan 50 ha, dan terbagi atas 7 dusun. Desa ini memiliki 5.350 jiwa penduduk dengan 1.507 kepala keluarga yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa dan suku Banjar. Sebagian besar masyarakat di Desa ini bekerja pada sektor pertanian yakni padi, kemudian terbanyak ke dua ber mata pencaharian sebagai buruh tani, buruh migran, sebagai peternak dan kemudian sebagai pegawai negeri sipil.
Berdasarkan  identifikasi  atau  survey  awal  yang  dilakukan  di  desa  Kota  Rantang,  ditemukan  bahwa pembangunan  yang  direncanakan  pada  awal  mula  kepala  desa  terpilih  adalah  hanya  sebatas pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, perbaikan aliran air dan sanitasi dan pembangunan fisik lainnya. Arah pembangunan yang direncanakan belum menunjukkan adanya tujuan desa mandiri dan berdaya saing. Rencana pembangunan yang disusun juga tidak mendefinisikan atau menguraikan dari visi misi kepala daerah terpilih.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  masih  kurangnya  kapasitas  aparatur  dalam  hal  perencanaan pembangunan.  Karena  alasan  tersebut,  maka  tim  pengabdian  bermaksud  untuk  melakukan  transfer  ilmu pengetahuan kepada para aparatur desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa agar dapat menjadi lebih baik dalam perencanaan pembangunan.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  akan  dilaksanakan  pada  desa  Kota  Rantang  Kecamatan Hamparan Perak, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam merencanakan pembangunan desa yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1  (satu)  tahun.  Kegiatan  ini  akan  dikemas  dalam  bentuk workshop. Secara  definisi, workshop merupakan kegiatan  atau  acara  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  tertentu berkumpul bersama untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta workshop .
Langkah-langkah dalam kegiatan workshop ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap awal. Kegiatan awal meliputi (a) survey. Pada tahap survey, dilakukan analisis awal untuk mendapat informasi mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan mitra sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat sasaran; (b) kelengkapan administrasi dilakukan sebagai salah satu prosedur formal yang bertujuan untuk melegalkan kegiatan seperti mengurus surat ketersediaan menjadi mitra dan lain sebagainya; (c) merancang kegiatan ini dengan menyusun materi workshop .
2. Tahap  inti.  Fokus  kegiatan  dalam  tahap  ini  adalah  memberikan  pengetahuan  kepada  aparatur pemerintah desa terkait pembangunan desa menuju desa mandiri dan berdaya saing.
Tahap  akhir  dilakukan  dengan  mengevaluasi kegiatan  yang  dilakukan  sejak  awal  hingga  akhir,  dengan membuktikan bahwa aparatur memahami permasalahan desa saat ini dapat menentukan program prioritas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu amanat yang tertuang dalam mandate JOKOWI- JK  d alam  NAWACITA,  khususnya  NAWACITA  Ketiga  yaitu  bagian  “membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan  memperkuat  daerah  dan  desa.  hal  ini  jugalah  yang  mengawali  implementasi  Undang-Undang tentang Desa yang didalamnya memfasilitasi, supervisi dan melakukan pendampingan untuk setiap desa. hal tersebut  bermaksud  untuk  mengawal  perubahan  desa  kearah  yang  lebih  mandiri  dan  inovatif  dalam menjalankan pemerintahannya (Kessa: 2015).
Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini merupakan kegiatan pemberdayaan  bagi aparatur di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. Pemberdayaan aparatur ini mengarah kepada peningkatan  kapasitas  aparatur  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  desa.  Selama  ini  pembangunan desa  yang  direncanakan  aparatur  masih  sebatas  pembangunan  secara  fisik  seperti  pembangunan infrastruktur  jalan,  listrik,  air,  dan  pemeliharaan  bangunan-bangunan  yang  merupakan  fasilitas.  Padahal konteks pembangunan desa tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur.
Meskipun  dalam  beberapa  tahun  setelah  disahkannya  otonomi  desa,  desa  memiliki  kemajuan kesejahteraan  masyarakatnya  akibat  perbaikan  infrastruktur  desa.  Namun  meski  demikian,  pembangunan desa pada dasarnya bukan tentang itu saja akan tetapi lebih luas daripada sekedar membangun jalan aspal dan  pemeliharaan  gedung.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  19  Tahun  2017,  prioritas pembangunan  desa  tidak  hanya  diarahkan  untuk  pengadaan,  pembangunan,  pengembangan  dan pemeliharaan sarana prasarana saja, melainkan juga meliputi bidang pemberdayaan masyarakat desa.
Pemberdayaan  masyarakat  desa  diarahkan  untuk  beberapa  kegiatan  seperti  dukungan  pengelolaan kegiatan  pelayanan  sosial  dasar,  dukungan  permodalan  dan  pengelolaan  usaha  ekonomi  produktif, dukungan  pengelolaan  usaha  ekonomi,  dukungan  pengelolaan  pelestarian  lingkungan  hidup, pengembangan kerjasana antar desa, serta terpenting juga untuk peningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan  pembangunan  desa.  Dengan  demikian,  program  pembangunan  desa  sebaiknya  teelah mencakup bidang-bidang tersebut, khususnya dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut andil
memperhatikan  pembangunan  desanya.  Maka,  dalam  rangka  memenuhi  tanggungjawab  desa  sesuai otonomi desa dalam mensejahteraan masyarakatnya, diperlukan perencanaan pembangunan yang baik.
Perencanaan  merupakan  cara  untuk  mencapai  tujuan  dengan  sumber-sumber  yang  telah  ada,  dan dilakukan  agar  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif  (Tjokroamidjojo:  1992).  Sedangkan  Bratakusumah  (2005) menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses terus menerus dalam melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran agar tercapai tujuan tertentu dimasa yang akan  datang.  Pengabdian  ini  menjelaskan  mengenai  tahapan  dalam  perencanaan  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Athoillah (2010), yaitu:
a. Menetapkan sasaran atau tujuan. Dalam menyusun penentuan tujuan, perlu disusun prioritas utama dan sumber daya yang tersedia;
b. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi saat ini untuk dibandingkan dengan kemampuan pemerintahan;
c. Mengidentifikasi  faktor  pendukung  dan  penghambat,  hal  ini  berhubungan  dengan  potensi  apa  yang dimiliki desa;
d. Kemudian setelah tujuan ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi desa, maka perlu mengembangkan rencana dalam bentuk program dan kegiatan.
Kemudian  kegiatan  ini  juga  memberikan  pengetahuan  mengenai  pendekatan  perencanaan pembangunan. Beberapa pendekatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terdapat 4 pendekatan yaitu antara lain:
a. Pendekatan  politik.  Pendekatan  ini  merupakan  proses  penyusunan  rencana  pembangunan  yang didasarkan atas penjabaran visi-misi kepada desa yang bersangkutan untuk kemudian dapat diturunkan menjadi program dan kegiatan;
b. Pendekatan  teknokratik.  Pendekatan  ini  merupakan  proses  perencanaan  yang  dilaksanakan menggunakan  metode  dan  kerangka  berpikir  ilmiah  oleh  lembaga  atau  satuan  kerja  yang  secara fungsional bertugas dan memeliki keahlian dalam bidang perencanaan pembangunan. Biasanya hal ini dilakukan  oleh  pejabat  atau  birokrat  pemerintah;  pejabat  non-pemerintah  (LSM);  dan  juga  perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
c. Pendekatan  Partisipatif.  Pendekatan  ini  merupakan  cara  perencanaan  pembangunan  yang  dilakukan melalui  musyawarah  atau  mengikutsertakan  stakeholder  dalam  pengambilan  keputusan  penyusunan perencanaan pembangunan.
d. Top-Down  dan  Bottom-Up.  Pendekatan  ini  dengan  inisiatif  dari  lembaga  atas  yang  ditindaklanjuti  atau diterjemahkan ke bawah. Artinya dalam proses perencanaan pembangunan desa diperlukan sinkronisasi antara rencana secara Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain haru selaras dengan lembaga di atas, proses perencanaan pembangunan desa juga harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta lembaga-lembaga yang ada dalam lingkung masyarakat setempat.
Tahapan perencanaan serta pendekatan dalam perencanaan pembangunan inilah yang perlu dipahami oleh  aparatur  Desa  Kota  rantang  sebagai  pedoman  atau  ilmu  mereka  untuk  melaksanakan  penyusunan Rencana Pembangunan Desa mereka sehingga menyebabkan kualitas perencanaan pembangunan yang kurang  baik.  Oleh  karena  aparatur  Desa  tersebut  sebagian  besar  tidaklah  memiliki  pendidikan  hingga  ke perguruan tinggi, dan meskipun ada beberapa yang menempuh pendidikan tinggi namun bukan berasal dari jurusan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sehingga  mereka  sangat  memiliki pemahaman  yang  kurang  mengenai  tahapan  perencanaan  serta  pendekatan  dalam  perencanaan pembangunan.
Kurangnya  pengetahuan  aparatur  Desa  Kota  Rantang  inilah  penyebab  program  pembangunan  yang telah  berjalan  kurang  lebih  selama  5  tahun  ini  tidak  begitu  sinkron  dengan  visi  kepala  desa.  selain  itu  juga
program yang ditetapkan masih merupakan program rutin seperti perbaikan infrastruktur desa. Kepala Desa mengatakan bahwa hal ini terjadi karena dengan minimnya pengetahuan, aparatur Desa juga tidak memiliki pendamping  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa.  maka  dengan  adanya  program pengabdian  masyarakat  ini,  akan  meningkkatkan  kapasitas  mereka  dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan  desa.  Kegiatan  pengabdian  ini  diakhiri  dengan  penyusunan  rencana  program  prioritas pembangunan desa oleh aparatur Desa, yang terbagi dalam dua kelompok diskusi. Hasil diskusi dua kelompok tersebut menghasilkan beberapa bentuk program yang diinginkan aparatur desa yaitu program peningkatan di  bidang  kewirausahaan,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusianya,  program  taman  wisata  kolam pancing dan pertanian serta program taman bunga.

## KESIMPULAN
Amanat Undang-Undang Desa sebagaimana yang tertuang menuntut kepala desa dapat mengarahkan aparatur  desa  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahannya  sendiri.  Melalui  wewenang  tersebut, dibutuhkan  kapasitas  aparatur  desa  khususnya  dalam  perencanaan  pembangunan  desa.  Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada aparatur Desa Kota Rantang agar dapat  memahami  pentingnya  perencanaan  pembangunan  desa  yang  baik.  Sehingga  berdasarkan pemahaman  tersebut,  dapat  menjadi  bekal  bagi  aparatur  desa  dalam  merencanakan  program pembangunan  yang  berimplikasi  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  dari  kegiatan  pengabdian memberikan  dampak  setidaknya  meningkatkan  pemahaman  aparatur  desa  dalam  perencanaan pembangunan  desa.  Sehingga  pada  akhir  kegiatan,  aparatur  desa  dapat  menyusun  beberapa  program prioritas yang ingin dibangun di desanya. Diantara yaitu program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## PUSTAKA
Athoillah, H.M. Anton. (2010). Dasar-dasar Manajemen . Bandung: Pustaka Setia Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Kessa,  Wahyudin.  (2015). Perencanaan  Pembangunan  Desa .  Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2009). Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  Desa. Jakarta:  Pusat  Kajian  Kinerja Otonomi Daerah Tjokroamidjojo, Bintoro. (1992). Perencanaan Pembangunan . Jakarta : Yayasan Masagung