Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 603-608| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4024.603-608

## SANKSI PIDANA TERHADAP PENCURIAN IKAN (ILEGAL FISHING) DI LAUT INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL ASING
I Nyoman Rama Cahyadi Putra, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia rcputra61@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Illegal  fishing  adalah  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  secara  illegal,  ranah  illegal  yang  di  maksud  karena bertentangan  dengan  cara-cara  yang  telah  dilarang  dalam  Undang-undang  baik  itu  dalam  hal  tindakan  yang dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan yang dalam hal ini adalah menggunakan alat-alat tangkap yang dapat merusak kondisi ekosistem perairan maupun mencari ikan dengan tanpa memiliki izin penangkapan ikan yang  merupakan  juga  ranah  dari  illegal  fishing.  Dalam  tindak  pidana  ada  perbuatan  yang  melawan  hukum pidana, hukum pidana sendiri di bagi atas dua bagian yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana Subjektif. Pemidanaan  adalah  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  negara  untuk  merubah  perilaku  seorang  narapidana agar  dapat  berubah  dan  nantinya  kembali  ke  masyarakat  dapat  menjadi  insan  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penangkapan illegal yang dilakukan oleh kapal asing di laut Indonesia dan mengungkapkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pencurian  ikan  di  Laut  yang  dilakukan  oleh  kapal  asing. Penelitian ini didesain dengan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual.  Sumber  bahan  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai materi yang dibahas. Teknik analisis bahan hukum  menggunakan sistem deskriptif analisis. Dari hasil analisis data diketahui  bahwa pencurian  ikan terjadi karena  melakukan penangkapan  ikan tanpa prosedur yang telah ditetapkan di wilayah Perairan Indonesia serta dapat dikenakan sanski berupa sanksi kurungan dan denda.
Kata Kunci: Kapal Asing, Pencurian Ikan, Sanksi Pidana

## Abstract
Illegal fishing is fishing that is done illegally. The illegal domain is meant because it is contrary to the methods that  have  been  prohibited  in  the  law,  both  in  terms  of  actions  that  can  damage  the  sustainability  of  the  fish ecosystem,  which in  this case is using  fishing gear that can damage the condition  of  the aquatic ecosystem or fishing without having a fishing license which is also the realm of illegal fishing. In criminal acts, some acts are against  criminal  law.  Criminal  law  is  divided  into  two  parts,  namely  objective  criminal  law  and  subjective criminal law. Sentencing is one of the efforts made by the state to change the behavior of a prisoner so that he can change and later return to society to become a better person. This study aimed to examine the regulation of illegal  fishing  carried  out  by  foreign  vessels  in  Indonesian  seas  and  to  reveal  criminal  sanctions  against perpetrators  of  illegal  fishing  in  the  sea  carried  out  by  foreign  vessels.  This  research  was  designed  by  using normative research with a statutory approach as well as a conceptual approach. The sources of legal materials consisted  of  primary  and  secondary  legal  materials.  The  collection  of  legal  materials  was  done  by  collecting legal materials that  were  related to  the material  discussed. The technique of analyzing  legal materials used a descriptive  analysis  system. Of  the  results  of  data  analysis,  it  is  discovered  that  fish  theft  occurs  because  of fishing  without  procedures that have been established in Indonesian  waters and can be subject to sanctions in the form of imprisonment and fines.
Keywords: Foreign Vessels, Fish Theft, Criminal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum yang mengatur seluruh perilaku masyarakatnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan,  sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada  pasal  1  Angka  (3)  yang  berbunyi    Indonesia  Adalah  Negara  Hukum.  Pemberlakuan  hukum tertulis  di  Indonesia  berdampak  pada  kuatnya  penerapan  asas  legalitas  di  dalam  penerapan.  Asas legalitas merupakan asas yang memberikan kepastian hukum terhadap perilaku masyarakat agar tidak terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  masyarakat  dan  dari  ditegakannya  kepastian  hukum  maka masyarakat  akan  merasakan  tumbuhnya  seuatu  keadilan (Pramono,  2015) .  Hukum  merupakan landasan  bagi  setiap  orang  maupun  pemerintahan  di  dunia  sebagai  suatu  yang  mengatur  kegiatan
masyarakat  dan  pemerintah  sehingga  tidak  terjadinya  benturan  kepentingan  yang  berakibat  konflik yang tidak akan pernah berujung (Supriyanta, 2013) . Menurut (Poernomo,  2020) ,  apa  yang  dirumuskan  oleh  Feuerbach  mengandung  arti  yang sangat mendalam, yang dalam Bahasa latin berbunyi: nulla poena sine lage; nulla poena sine crimine; nulla poena sine poena legali. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium  nullum  delictum,  nulla  poena  sine  praevia  legi  poenali (Hiariej,  2018) .  Indonesia  yang merupakan  negara  maritim  yang  terdiri  dari  pulau-pulau  dan  bentangan  laut  yang  sangat  luas. Keberadaan  Indonesia  sebagai  negara  maritime  yang  sebagian  besar  wilayahnya  terdiri  dari  lautan membuat  negara  Indonesia  di  haruskan  memiliki  kebijakan-kebijakan  maritime  guna  melindungi sumber  daya  laut  Indonesia  dari  tindakan  illegal  yang  menguras  sumber  daya  Indonesia  sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  negara  Indonesia.  Otomatis  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  nelayan mendapat  dampak  positif.  Tidak  hanya  kepada  tindakan  illegal  yang  di  lakukan  kapal  asing  saja namun  pemerintah  juga  harus  menindak  tegas  kegiatan-kegiatan  illegal  nelayan  Indonesia  yang mengambil  hasil  laut  dengan  menggunakan  bahan-bahan  peledak  hingga  dapat  merusak  ekosistem laut dan akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem bawah laut.
Mengingat  hal  ini,  Indonesia  telah  membuat  kebijakan  hukum  mengenai  kegiatan-kegiatan illegal kelautan yang dapat mengancam ekosistem bawah laut dan juga biota laut. Perikannan diatur di dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-undang Perikanan). Dalam Undang-undang Perikanan pada  pasal  1  angka  (1)  yang  berbunyi  Perikanan  adalah  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dan  lingkungan  mulai  dari  praproduksi,  produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan.
Tindak  pidana  perikanan  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  kelautan  Indonesia  karena  merupakan satu kesatuan dimana tindak pidana perikanan dilakukan dilaut yang merupakan daerah maritime atau kelautan  di  Indonesia.  Tingginya  nilai  ekonomi  ikan  membuat  banyaknya  terjadi  tindak  pidana perikanan dalam hal ini tindak pidana perikanan terjadi bukan hanya saja seperti tindak pidana yang di lakukan  oleh  kapal  asing  tetapi  juga  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  kapal  berbendera  Indonesia yang  menggunakan  berbagai  cara  agar  dapat  memperoleh  ikan  dengan  mudah  dan  banyak.  Seperti halnya  melakukan  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bom  atau  bahan  kimia  yang  dapat membuat  ikan  naik  kepermukaan  laut,  cara  itu  sering  dilakukan  untuk  memperbanyak  perolehan penangkapan.  Namun  cara  yang  di  gunakan  itu  berdampak  kerugian  baik  itu  bagi  kelangsungan ekosistem  laut  dan  ikan  yang  bertentangan  dengan  asas  hukum  lingkungan  yaitu  keberlanjutan lingkungan hidup yang dapat merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian negara dan juga nelayan lain yang mencari ikan sesuai dengan alat-alat dan proses-proses yang diizinkan.
Pencurian  ikan  yang  dilakukan  oleh  kapal  berbendera  asing  yang  masuk  kewilayah  laut Indonesia  untuk  mengambil  sumber  daya  perikanan  yang  ada  di  Indonesia (Ari  Atu  Dewi,  2018) . Kerap  kali  cost  guard,  pol  air  dan  juga  TNI  angkatan  laut  Indonesia  menemukan  tindak  pidana perikanan  dan  juga  sering  terjadi  tindak  pidana  perikanan  yang  dilakukan  oleh  kapal  asing  yang  di kawal oleh cost guard dari negara bersangkutan yang membuat geram aparat laut Indonesia dan sudah banyak  pemerintah  Indonesia  melenyapkan  kapal-kapal  asing  yang  mencuri  ikan  di  Indonesia  guna memberikan  efek  jera  namun  tetap  saja  dilakukan  oleh  negara-negara  lain  terhadap  perikanan Indonesia. Tindak pidana perikanan juga tidak hanya terjadi di laut di Indonesia dimana tindak pidana perikanan  juga  harus  tetap  di  awasi  di  perairan  Indonesia  seperti  danau  dan  sungai-sungai  besar  di Indonesia  yang  kemungkinan  juga  dapat  di  eksploitasi  oleh  pihak-pihak  lain  seperti  penyelundupan ikan dan juga bibit lobster ke negara tetangga serta penangkapan undang lobster di bawah berat 250 gram yang di atur di dalam peraturan mentri juga merupakan aspek penting  yang harus tetap di jaga sehingga perikanan Indonesia tetap dalam keadaan stabil dana man serta lestari.
Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini, yaitu Efendi, (2014) mengkaji tentang bagaiamna  prosedur  dan  wewenang  permerintah  terutama  lembaga  terkait  dalam  pengelolaan  kapal luar  yang  masuk  diperairan  Indonesia.  Penelitian  lain Kadek  Intan  Rahayu  et  al.,  (2019) mengungkapkan  Penghambat  dalam  penegakan  hukum  illegal  fishing  di  Indonesia    yaitu  penengak hukum sulit ditembus hukum objek yang dimaksud adalah pelaku yang terlibat dalam kegiatan illegal fishing yaitu pelaku menjadi otak dari yang menjadi dalang utama dalam kasus illegal fishing. Pelaku pencuran ikan dipidana penjara paling lamaenam tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000
(Hutajulu et al., 2014). Walaupun sudah banyak penelitian terdahulu terkait kasus pencurian ikan ini di  Indonesia,  maka    sampai  saat  ini  kasus  ini  masi  terus  terjadi.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini melakukan penelitian yang mengkaji  ulang pengaturan penangkapan ilegal yang dilakukan oleh kapal asing di laut Indonesia dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian ikan (ilegal fishing) di laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan Perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  beberapa  data  Perundang-undangan  yang  terkait  dan  data sekunder meliputi teori-teori yang berasal dari beberapa literatur ilmiah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai materi yang dibahas dengan teknik arsip dan mencatat. Setelah data terkumpul maka dianalisis  dengan teknik sistem deskriptif-analisis. Penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah  mengamabrkan  suatu  penelitian  dengan  menyajikan  hasil penelitian dalm bentuk deskripsi (Sunggono, 2003) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Penangkapan Ilegal yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Indonesia
Pengertian  penangkapan  ikan  dapat  dijumpai  dalam  pasal  1  ayat  (5)  Undang-undang  No.  45  Tahun 2009  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-undang  No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  (yang selanjutnya  di  sebut  Undang-undang  Perikanan). Penangkapan  ikan  adalah  kegiatan  untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah atau mengawetkannya.
Didalam  perkembangannya  bahwa  penangkapan  ikan  tidak  terlepas  dari  perbuatan  Criminal yang  melakukan  penangkapan  ikan  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Perikanan.  Adapun  perbuatan  tersebut  sangat  sering  disebut  sebagai  tindak  pidana  ilegal fishing.  Dimana  makna  dari  Ilegal  Fishing  itu  sendiri  tidak  diatur  dalam  undang-undang  perikanan namun  sering  digunakan  dalam  acara-acara  resmi  kenegaraan  yang  membahas  terkait  ilegal  fishing. Ilegal Fishing berasal dari kata Ilegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda  yang  berarti  perikanan;  dari  kata  Fish  dalam  Bahasa  inggris  yang  berarti  ikan;  mengambil, merogoh;  mengail  atau  memancing (Mahmudah,  2015) . Orang  asing  dapat  diberi  pengertian,  yaitu orang  yang  bukan  warga  negara  Indonesia  dan  sedang  berada  di  Indonesia.  Pengertian  orang  asing termasuk  pula  badan  hukum  asing  yaitu  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  asing (Supramono, 2012) Pemaknaan  orang  asing  dalam  hal  ini  menitik  beratkan  pada  setiap  orang yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan  Indonesia.  Dan  juga  dapat  di  maknai  terkait  badan  hukum asing  yang  di  bentuk  oleh  hukum  asing.  Dalam  pemahamannya  pengakuan  orang  asing  di  bagi menjadi dua yaitu perseorangan dan juga badan hokum. Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang  Keimigrasian  mengatur  tentang    Setiap  orang  yang  bukan  warganegara  Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.
Seringnya  terjadi  kegiatan  pencarian  ikan  oleh  kapal  asing  sampai  ke  daerah  perairan  Negara Indonesia sangat menjadi sorotan karena perairan Indonesia yang begitu luas dan sangat sulit untuk di lakukannya  pemantauan  oleh  aparat  terkait  baik  dari  TNI-AL  maupun  badan  kemaritiman  dan  juga Polisi  air  mengakibatkan  banyaknya  masuk  kapal-kapal  kecil  yang  mencuri  ikan  di  laut  Indonesia, tentu  itu  sangat  merugikan  negara.  Karena  hasil  laut  Indonesia  berupa  ikan  sangatlah  memiliki  nilai jual  yang  tinggi  bahkan  sampai  mengekspor  ikan  ke  negara  tetangga.  Kapal  asing  menurut  pasal  1 angka  (39)  Undang-undang  No.  17  Tahun  2008  tentang  pelayaran  di  artikan  sebagai  Kapal  asing adalah  kapal  yang  berbendera  selain  bendera  Indonesia  dan  tidak  di  catatkan  dalam  daftar  kapal Indonesia.
Pengaturan  penangkapan  ikan  secara  ilegal,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  dengan  ini  mencegah  pencurian  ikan  di  perairan  zona EkonomiEkslusif  Indonesia.  Berlakukannnya  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  adapun perubahan  didalamnya  dan  terbentuklah  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan serta  perubahan  kedua  pada  Undang-undang  No  11  Tahun  2019  adanya  perubahan  tersebut
dikarenakan  semakin  lama  meningkatnya  cara  penangkapan  serta  wilayah  pengelolaan  secara  jelas, serta  suatu  nelayan  asing  yang  melalukan  pencurian  ikan  secara  illegal  maka  dari  itu  untuk meningkatkan  kekuatan  hokum  dalam  undang-undang  perikanan  diperbaharuilah  Undang-Undang tersebut.  Adapun  pengaturan  yang  mengatur  didalamnya  hal-hal  pembatasan  penangkapan  kapal nelayan  jika  tidak  menggunakan  bendera  Indonesia  maka  di  sebut  kapal  asing  tidak  diperbolehkan untuk  mengankap  ikan  di  garis  batas  zona  ekonomi  eksklusif  indonesia  tanpa  adanya  surat  izin penangkapan ikan (SIPI) yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Zona  ekonomi  eksklusif  indonesia  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan pasal  93  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  jelas  atas  apa  yang  mengenai  di  zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia,  melainkan  mengatur  tentang  Perikanan  Republik  Indonesia  terhadap  luas  pengelolaan wilayah,  dengan  ini  melalui  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  Perubahan kedua yang sebelumnya Undang-undang no 31 Tahun 2004 telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang penyebutan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terdapat didalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal  93  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  yang  memiliki  atau  pengoprasian  kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan  yang tidak memiliki SIPI sebagai dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling  banyak  Rp  20.000.000.000.  Penangkapan  ikan  di  Indonesia  telah  diatur  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-undang  no  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,  dimana  dalam  melakukan penangkapan  ikan  harus  mengikuti  aturan  yang  berlaku  dan  mengenal  batas-batas  yang  telah  di tentukan.

## 2. Sanksi Hukum terhadap Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
Hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dan sanksi pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang di lakukan oleh setiap orang yang mana perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  dari  perbuatannya  tersebut  menimbulkan kerugian  baik  yang  sifatnya  materiil  maupun  fisik  dan  pisikis.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  di  atur dalam  hukum  materiil  yang  terdiri  dari  beberapa  unsur  pelanggaran.  Sehingga  katagori  perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma-norma  hukum  pidana  dan  tidak  melebar dalam konteks norma hukum lain diluar hukum pidana.
Penegakan  hukum  terhadap  suatu  tindak  pidana  tidak  terlepas  dari  adanya  sistem  peradilan pidana yang merupakan satu keasatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistem peradilan pidana di mulai dari  sub  sistem  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  pemasyarakatan.  Sistem  peradilan  pidana  di artikan  dengan  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  yang  merupakan bagian-bagian  komponen  dari  struktur  prosedur  peradilan  pidana  dan  digambarkan  sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur (Kadir & Nufus, 2012) .
Adapun  adanya  sistem  peradilan  pidana  tentu  haruslah  berorientasi  pada  tujuan  dari  adanya sistem  ini  dalam  hal  menanggulangi  atau  menegakan  hukum  pidana  materiil  yang  ada  dan  dapat  di maknai  bahwa  tujuan  dari  adanya  sistem  peradilan  pidana  adalah  sebagai  berikut  mencegah masyarakat  menjadi  korban  kejahatan,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakan  dan  yang  bersalah  di  pidana,  Mengusahakan  agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi lagi kejahatannya (Husin, 2016). Tindak pidana pencurian ikan adalah tindak pidana yang di atur dalam lex spesialis yaitu dalam Undang-undang perikanan. bahwa tindak pidana pencurian ikan adalah suatu perbuatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dapat merusak kondisi alam dan telah dilarang oleh peraturan perundang- undangan.  Dalam  hal  tindak  pidana  pencurian  ikan  tidak  diperbolehkan  terjadi  penafsiran  hukum diluar Undang-undang. Masyarakat tidak diperbolehkan menyatakan orang melakukan pencurian ikan sebelum  ada  aturan  yang  mengatur  sesuai  dengan  asas  legalitas.  Perbuatan  yang  melawan  hukum pidana,  hukum  pidana  sendiri  dibagi  atas  dua  bagian  yaitu  hukum  pidana  objektif  (Ius  Poenale)  dan hukum  pidana  Subjektif  (Ius  Puniendi).  Pembahasan  terkait  dengan  hukum  pidana  objektif  adalah aturan pidana itu sendiri yang mana hukum pidana objektif dapat dimaknai sebagai berikut
Suharto  &  Efendi,  (2013) Hukum  Pidana  objektif  adalah  semua  peraturan  tentang  perintah atau  larangan  terhadap  pelanggaran  yang  mana  diancam  dengan  hukuman  yang  bersifat  siksaan, dibagi  dua  Hukum  pidana  materiil  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  apa,  siapa  dan  bagaimana orang  dapat  di  hukum,  sedangkan  hukum  pidana  formil  adalah  hukum  yang  mengatur  cara-cara
menghukum  seseorang  yang  melanggar  peratiran  pidana.  Sanksi  pidana  bagi  pelaku  pencurian  ikan secara  ilegal  telah  tercantum  dalam  Undang-undang  No.  45  Tahun  2009  dimana  sanksi  pidana  bisa merupakan  sanksi  kurungan  dan  denda  yang  dikenakan  terhadap  pelaku  pencurian  ikan.  Dimana dalam hal ini sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 diberlakukan tidak hanya untuk warga Negara Indonesia melainkan warga Negara asing yang melakukan pencurian ikan  dilaut  Indonesia.  Dalam  Undang-undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  pasal  85  yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber  daya  ikan  di  kapal  penangkap  ikan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00.  Setiap  orang  yang  memiliki  atau mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing  melakukan  penangkapan  ikan  yang  tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00. Jadi, dalam ketentuan pidana di atas telah dijelaskan bila setiap orang bisa dijatuhkan sanksi pidana bila telah melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  tindak pidana pencurian ikan terlebih dahulu  harus memenuhi unsur-unsur  tindak pidana pencurian ikan dan dalam hal mengelola perikanan haruslah sesuai dengan asas-asas yang telah diatur dalam  asas-asas  Undang-undang  Perikanan  sehingga  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dan terjadi  suatu  tindak  pidana  serta  tidak  menyimpang  dari  pngaturan  yang  telah  diatur  dalam  Undang- undang  No  11  Tahun  2019  tentang  Perikanan.  Sanksi  pidana  perikanan  telah  tercantum  dalam  pasal 85  Undang-undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  yang  berbunyi  Setiap  orang  yang  dengan sengaja  memiliki,  menguasai,  membawa  atau  menggunakan  alat  penangkap  ikan  atau  alat  bantu penangkapan  ikan  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di  kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp2.000.000.000,00.  Selain  itu  untuk  kapal  yang  berbendera  asing  tercantum  dalam  pasal  93  ayat  2 Undang-undang  no  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  yang  menyatakan  bahwa  Setiap  orang  yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di  ZEEI  yang  tidak  memiliki  SIPI  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2),  dipidana  dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 2. Saran
Saran  agar tindak pidana pencurian secara  ilegal  harus memenuhi unsur-unsur  yang  telah  diterapkan agar sesuai prosedur  yang berlaku di indonesia, selain itu diharapkan lebih memperketat perbatasan- perbatasan laut yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga agar tidak terjadi tindakan- tindakan  yang  dapat  merugikan  sektor  perikanan  yang  mana  kita  ketahui  sektor  perikanan  adalah sektor  yang  paling  penting  dan  lumayan  besar  dalam  memberikan  pemasukan  kepada  negara. Selanjutnya  agar  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  pencurian  ikan  harus  sesuai  dengan Undang-undang perikanan dimana dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, agar penegakan hukum di Indonesia merata karena Indonesia merupakan negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari Atu Dewi, A. A. I. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (2), 163–182.
Efendi.  (2014).  Kewenangan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  pada  Era  Otonomi  Khusus  di  Aceh.
Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2), 108–117. Hiariej, E. O. . (2018). Prinsip-prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Husin, K., & Husin, B. R. (2016). Sistem Peradilan Pidana . Sinar Grafika: Jakarta.
Hutajulu, M., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina. (2014). Analisis Hukum Pidana Pencurian Ikan di Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (Studi  Putusan  No:03/PID.  SUS.P/2012/PN.MDN. Law Journal , 2 (1), 230–247.
Kadek  Intan  Rahayu,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. E-Journal Komunitas Yustisia , 2 (2), 145–155.
Kadir,  N.  A.,  & Nufus,  C.  (2012).  Perlindungan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasan  dalam Proses Peradilan Pidana. Lex Jurnalica , 9 (1), 31–43. Mahmudah, N. (2015). Illegal Fishing . Sinar Grafika: Jakarta.
Poernomo,  H.  S.  L.  (2020).  Analisis  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Produk  Makanan  Kemasan yang Beredar di Kota Makassar. Jurnal Law Review , 3 (1), 40–58. Pramono,  D.  (2015).  Kekuatan  Pembuktian  Akta  yang  Dibuat  oleh  Notaris. Lex  Jurnalica , 12 (3), 248–258.
Suharto, & Efendi, J. (2013). Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana . Prenadamedia group: Jakarta.
Sunggono, B. S. B. (2003). Metode Penelitian Hukum Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Supramono, G. (2012). Hukum Orang Asing di Indonesia . Sinar Grafika. Supriyanta.  (2013).  Kajian  Filosofis  terhadap  Standar  Perilaku  Etis  Notaris. Yustisia  Jurnal  Hukum , 2 (3), 137–144 .