JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 9 NO.2 (September 2021)                                                 E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v9i2.74

## Analisis Pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Komunitas
Ju im 1 , Sri Indarti 2* , Titi Darmi 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu ,  Kampus 4,  Jalan H. Adam Malik  No 17 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/01/2022 Received in revised form 07/02/2022 Accepted 13/02/2022

## Abstract
The recovery policy for Micro Small, and Medium Enterprises (MSMEs) during the COVID-19 pandemic has  been  implemented  by  the  Central  Bengkulu  Regency  Government.  This  study  examines  the implementation of MSME recovery policies in Central Bengkulu using the Community theory of David C. Korten. The analysis is targeted to provide recommendations in terms of the interests of the MSME community  and  the  orientation  of  the  public  interest.  The  results  showed  that  the  MSME  recovery program  was  through  the  assistance  of  Banpres/productive  business  capital  and  the  Regional Incentive Fund in Central Bengkulu Regency. In general, the implementation of the recovery of MSMEs in  the  Bengkulu  Tengah  Regency  has  been  running  according  to  the  procedure.  The  policies implemented  have  played  a  role  in  helping  and  supporting  the  recovery  of  MSMEs  to  survive  and thrive.  Several  obstacles,  dynamics  arise  in  the  implementation  and  sustainability  of  policies  on  a community  basis.  Effective  policy  development  needs  to  be  accompanied  by  intensive  cluster-based follow-up assistance. It  is  necessary to systematically  update  digital-based MSME  data for  coaching with programmatic and continuous consolidation.
Keywords: Policy, MSME recovery, community.

## Abstrak
Kebijakan  pemulihan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  pada  masa  pandemi covid-19  telah  diimplementasikan  oleh  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian  dan  Koperasi Usaha  Kecil  dan  Mengengah  (Disdagperinkop)  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah. Penelitian  ini  mengkaji  implementasi  kebijakan  pemulihan  UMKM  di  Bengkulu  Tengah dengan menggunakan teori Komunitas dari David C. Korten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi  program  ini  telah  berjalan  sesuai  dengan  prosedur,  namun  dalam perspektif  komunitas,  terdapat  ketidaksesuaian  dalam  beberapa  aspek.  Ketidaksesuaian terjadi    pada  sebagian  aspek  antara  program  dengan  pemanfaat  dan    program  dengan organ pelaksana, dimana ada   penerima yang tidak sesuai kriteria dan terdapat sebagian bantuan  yang  peruntukannya  tidak  sesuai  dengan  target  kebijakan.  Kebijakan  ini  telah berperan membantu dan mendukung pemulihan UMKM untuk bertahan dan  berkembang. Pengembangan  kebijakan  secara  efektif  perlu  disertai  follow  up  pendampingan  berbasis kluster  secara  intensif.  Diperlukan  data  UMKM  secara  sistematis  berbasis  digital  yang
terupdate    untuk  pembinaan    dengan  konsolidasi  secara  terprogram  dan berkesinambungan .
Kata kunci: Kebijakan, pemulihan UMKM, komunitas .

## PENDAHULUAN
UMKM    memiliki  kontribusi besar  bagi  kemajuan  daerah  dan bangsa.    Jumlah  UMKM  yang  besar dalam  menyerap  tenaga  kerja, investasi dan manfaatnya bagi daerah dan  negara.  Sehubungan  dengan  hal ini  kebijakan  pemulihan  UMKM memiliki peran besar untuk
eksistensi  dan  perkembangan  UMKM pada  masa  pandemi  dan    pasca pandemic  (Darmi,  Nuryakin,  & Nusantara,  2020;  Tedjasuksmana, 2014) . Pentingnya  stakeholder  dalam pengambilan keputusan (Indarti, 2019).  Peran  stakeholder  sangat penting untuk keberlanjutan perkembangan usaha (Rosyadi, Kusuma, Fitrah, Haryanto, & Adawiyah, 2020). Ditengah  permasalahan  yang dihadapai pertumbuhan UMKM (Darmi  &  Agussalim,  2018).  UMKM merupakan  ujung  tombak  dalam pengembangan  ekonomi  masyarakat yang mencakup beragam jenis usaha, memberikan  banyak  kesempatan kerja  dan  memiliki  peran  signifikan dalam pertumbuhan
ekonomi nasional  dan  daerah.    Deputi Pembiayaan  Kementerian  Koperasi dan  Usaha  Kecil  Menengah  (Kemkop dan  UKM)  menyatakan,   ”hingga  saat ini  jumlah  UMKM  di  Indonesia mencapai  sekitar  64,1  juta  unit  atau 99  persen  dari  total  pelaku  usaha yang  ada  di  Indonesia.  UMKM  juga mampu  menyerap  sekitar  116  juta tenaga  kerja  dan  berkontribusi sekitar  58  persen  terhadap  produk domestik  bruto  (PDB).  Namun,
adanya  pandemi  membuat  UMKM terpuruk  karena  tergerus  dari  sisi omzetnya  (Afandi  &  Rini,  2016; Nugroho, 2020; Pakpahan, 2020). Program  Pemulihan  Ekonomi Nasional  (PEN)  termasuk  pemulihan UMKM, merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia  akibat  dampak  Covid-19. Program  ini  juga  merupakan  respon pemerintah  atas  penurunan  aktivitas masyarakat yang terdampak,
khususnya  sektor  informal  atau UMKM. Saat UMKM di daerah-daerah bangkit  dan  berkembang,  maka perekonomian nasional akan bangkit. Implementasi  pemulihan  UMKM  di daerah  merupakan  ujung  tombak pemulihan UMKM nasional (Ardiyansyah  &  Hasanah,  2019;
Tambunan,  2012;  Tedjasuksmana, 2014).
Program  Pemulihan  Ekonomi
Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia  akibat  dampak  Covid-19. Program  ini  juga  merupakan  respon pemerintah  atas  penurunan  aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya  sektor  informal  atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan  PP  Nomor  23  tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP  Nomor  43  tahun  2020.  Sebagai salah  satu  upaya  pemerintah  untuk memajukan
UMKM, berikut merupakan  rincian  program  PEN untuk UMKM, yaitu (https://www.bkpm.go.id/id/)  :  1)
*) Penulis Korespondensi E-mail : sriindarti@umb.acid
Subsidi  bunga/margin,  2)  Belanja Imbal  Jasa  Penjaminan  (IJP),  3) Penempatan  Dana  Pemerintah  di perbankan.  4)  Penjaminan  loss  limit kredit  UMKM,  5)  Pajak  penghasilan final  UMKM  ditanggung  pemerintah, 6)  Pembiayaan  investasi  kepada koperasi  melalui  Lembaga  Pengelola Dana  Bergulir  (LPDB)  koperasi UMKM, 7) Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.
Dinas Perdagangan,
Perindustrian  dan  Koperasi  Usaha
Kecil  Menengah  (Disdagperinkop UKM)  Kabupaten  Bengkulu  Tengah telah  melakukan  beberapa  kegiatan dalam penerapan kebijakan
pemulihan  UMKM  guna  melindungi serta memulihkan usaha mikro  kecil menengah  yang  saat  ini  terkena dampak  pandemi  Covid-19.  kajian dalam  pemulihan  UMKM  disini meliputi sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi  program Banpres dan Dana bantuan  langsung  (DID)  untuk pelaku    UMKM,  yang  memiliki dinamika,  tantangan  dan  peluang kebijakan  untuk  UMKM  pada  masa depan.
Terdapat  permasalahan  dan tantangan dalam penerapan pemulihan  UMKM  di  Kabupaten Bengkulu  Tengah.  Penelitian  ini menganalisis implementasi kebijakan pemulihan UMKM menggunaan  teori  Korten  yaitu
Community  model ,  dimana  strategi untuk  melakukan  perubahan  di masyarakat    ditempuh  melalui pengelolaan  sumberdaya  berbasis komunitas ( community-based resource  management ).    “Komponen utama  yang    saling  berinteraksi dalam  pelaksanaan  program  dengan pendekatan Community  –  based resource  management adalah masyarakat,  program  dan  organisasi pelaksana  program,  yang  harus saling berinteraksi secara kolaboratif dalam  proses  saling  belajar  untuk
mencapai  kesesuaian  satu  sama  lain (lihat  dalam  Korten,  1980;80).
Penelitian  ini  diharapkan  dapat digunakan sebagai informasi
kebijakan    dalam  pemulihan  UMKM dalam  perspektif  komunitas  di daerah.  Basis  komunitas  pada implementasi  diharapkan  menjadi perbaikan pada masa berikutnya. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskripstif, dengan  berfokus  pada field riset atau penelitian lapangan. Penelitian dilakukan  di  Kabupaten  Bengkulu Tengah, terintegrasi antara purposive dan snowwball sampling,  adalah Kabid  Koperasi  dan  UMKM,  Bagian administrasi  dan  umum,  serta  Seksi Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengan pada Kantor Disdagperinkop Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  3  di pelaku  UMKM  di  Pondok  Kelapa  dan 3 pelaku UMKM di Kecamatan Talang
Empat.  Secara  Snowwball  kemudian informan berkembang pada kelompok  penerima  bantuan  di kecamatan  Semidang  Lagan,  yang merupakan pemekaran dari kecamatan Talang Empat Penelitian implementasi kebijakan  pemulihan  UMKM  ini berfokus  pada  3  unsur  kesesuaian persepektif  komunitas,  yaitu;  1) Kesesuaian  antara  program  dengan pemanfaat,  2)  Kesesuaian  antara program dengan organisasi pelaksana,  3)  Kesesuaian  antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Penelitian dikembangkan  sesuai  pada  simpul data  dan  informasi  yang  diperlukan, pada beberapa pelaku usaha

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Kebijakan  pemulihan  UMKM  di Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan,    Koperasi  dan  Usaha Kecil  Menengah.  Kebijakan  yang
dilakukan  berupa  penyaluran  dana yang dilaksanakan pada  tahun 2020 dan  berlanjut  tahun  2021.    Target  / sasaran  kebijakan  ini  adalah  para pelaku  UMKM  dari  berbagai  jenis usaha.  Program  bantuan  dana  ini merupakan  bagian  dari  program pemulihan  ekonomi  nasional  pada masa  pandemi  covid-19,  dimana melalui dana bantuan yang diberikan ditargetkan dapat
membantu mengembangkan usaha mereka. UMKM  di  Kabupaten  Bengkulu Tengah  tersebar  pada  11  Kecamatan dengan  beragam  jenis  usaha.  Jumlah UMKM di Bengkulu Tengah mengalami  dinamika  dan  semakin meningkat  pada  masa  covid.  Jenis dan  jumlah  UMKM  di  Kabupaten Bengkulu  Tengah  dapat  dilihat  pada table 1.
Tabel 1. Jenis dan Jumlah UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah
Sumber  :  DPPK  dan  UMKM  Bengkulu  Tengah, 2020.
Jumlah  terbesar  usaha  UMKM berdasarkan  data  tersebut  di  atas adalah jenis usaha kuliner, dilanjutkan  dengan  usaha  pertanian, perdagangan,  jasa,  industri  dan jumlah terkecil adalah usaha pertambangan.  Hal  ini  menjadi catatan  kebijakan  dalam  pembinaan kluster  UMKM  dan  pengembangan kebijakan berikutnya . Pemulihan UMKM secara ideal setelah  pengguliran  dana,  diperlukan dilakukan  pemetaan  jenis  usaha setiap  kecamatan,  interaksi  dan kerjasama  dalam  pengembangan
usaha    secara    berkelanjutan  dengan melibatkan stakeholders.
Potensi  usaha  kuliner  sebagai jenis  usaha,  perlu  menjadi  perhatian Dinas  untukmemberikan  fasilitasi seperti  surat  ijin  usaha,  label  halal dan  hal  lain  yang  diperlukan.  Usaha ini  apabila  diintegrasikan  dengan segenap  stakeholders  juga  dapat menjadi  produk  unggulan,    seperti pengolahan  lele  di  desa  Sri  Kuncoro, yang  dapat  diarahkan  menjadi produk  keripik  lele  dengan  label halal. Implementasi program pemulihan UMKM pada masa
Pandemi  di  Bengkulu  Tengah  yang dikelola  oleh  Dinas  Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang  secara  garis  besar  dilakukan melalui  3  kegiatan,  yaitu  (1) Sosialisasi,  pelatihan,  pengarahan
(2) penyaluran dana untuk UMKM (3) Pengawasan dan Tindak  Lanjut. Kutipan dari beberapa informan  memberikan  informasi bahwa  sosialisasi  pemulihan  UMKM dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan  melalui Video  Conference (Vidcon)  dengan    fokus  Program Pemulihan  Ekonomi  pada  pelaku usaha  mikro,  kecil  dan  menengah yang  saat  ini  sedang  mengalami dampak Pandemi Covid-19.
Kegiatan  Vidcon  dilaksanakan sebagai  pelaksanaan  dari    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  23  Tahun  2020.  Vidcon diselenggarakan  di  Ruangan  Wakil Bupati  Bengkulu  Tengah  dan  diikuti oleh Sekretaris Disdagperikop, Kepala bidang  koperasi,  Kepala  bidang industri, serta Kepala bagian perekonomian,  Barenlitbang,  yang tujuan  untuk  mendapatkan  sosialiasi dari  BPKP  (Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi  Bengkulu  tentang  kebijakan Pemerintah  dalam  Pemulihan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) No  Jenis Usaha Jumlah 1. UMKM  kuliner 2.870 2. UMKM perdagangan 2.170 3. UMKM  pertambangan 31 4. UMKM  industri 56 5. UMKM pertanian 1.278 6. UMKM  jasa 886 Total 7.291
di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah. Sosialisasi  ini  merupakan  langkah penyamaan persepsi berkaitan dengan  penyerahan  bantuan  modal usaha yang berasal dari Dana Insentif
Daerah (DID) tambahan 2020.
Gambar 1. Tata cara Penyaluran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (rosnidah, 2021)
Gambar  tersebut  di  atas menunjukkan  posisi  Disdagperinkop Bengkulu  Tengah  dalam  pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran dana.    Posisi  Disdagperinkop  berada pada  awal  program  yaitu  proses pendaftaran  secara  offline  dan pengusulan ke pusat. Keabsahan data dan  verifikasi  data  pada  komunitas, ditentukan  oleh  pelaksana  program yaitu Disdagperinkop di daerah.
Penyaluran  dana  UMKM  yang dikelola oleh Disdagperinkop
Bengkulu  Tengah  pada  tahun  2020- 2021  terdiri  atas  2  macam  bantuan, yaitu   Program Bantuan Modal Usaha BANPRES/BPUM  dan  Dana  Insentif Daerah  (DID)  bagi  pelaku  UMKM yang  terdampak  covid-19.  Program Bantuan  Langsung (BLT) bagi  pelaku UMKM  yang  terdampak  covid-19 dilaksanakan mulai
September- Desember  2020,  Penyaluran  bantuan kepada  UMKM  dilakukan  dengan tahapan  pengusulan,  pencairan  dan pengawasan sebagai berikut :
1. Pengusulan  Penerima  Bantuan
Modal Usaha Pemulihan UMKM Para pelaksana dinas Perdaganganan, Perdagangan Koperasi  dan  usaha  Kecil  Menengah telah berperan aktif
dalam pengusulan penerima bantuan modal
usaha  serta  pembantuan  dalam pengumpulan berkas dan persyaratan penerima  bantuan  modal  usaha Banpres/  Bantuan  Produktif  Usaha Mikro.
Proses  pelaksanaan  bantuan dimulai  dengan  membuat  daftar usulan  calon  penerima  bantuan. Kemudian  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan yang akan di kirim ke  pemerintah  pusat,  pada    awal bulan  Januari 2021.
Terdapat  dinamika  dalam proses  pelaksanaan    pengusulan penerima  bantuan  UMKM,  seperti kutipan di bawah :
“ Kami  melaksanakan    pengusulan nama  dan  pengurusan  berkas  calon penerima  bantuan  modal  usaha kami  semaksimal  mungkin.  Namun terdapat  kendala,  karena  dampak Covid-19 menyebabkan peningkatan  2x  lipat  jumlah  UMKM di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah. Kami  usulkan  jumlah  UMKM  di Kabupaten  Bengkulu  Tengah  yakni 7975,  dimana  hal  ini  mengalami peningkatan  dari  sebelum  adanya Pandemi  Covid-19.  Kami  berasumsi bahwa  yang  ada  tidak  mempunyai usaha  juga  ikut  mendaftar  bantuan usaha produktif ini. Dari
pemantauan  kami,  ada  juga  pelaku UMKM  yg  benar-benar  mempunyai usaha  tidak  mendapat  kan  bantuan modal  usaha  dan  yang  tidak mempunyai usaha malahan mendapatkan bantuan modal”. (Hasil  wawancara  dengan  Kabid Koperasi dan UMKM, Maret 2021). Pengusulan penerima bantuan belum dapat disertai aktifitas verifikasi
terhadap  calon  penerima  bantuan, sebagaimana informasi berikut :
“Kami  belum  bisa  melakukan survey sebagai pembuktian apakah nama  yang  di  usulkan  tersebut benar-benar  mempunyai  usaha atau tidak, dikarenakan terbatasnya  modal  dan  waktu untuk melakukan kegiatan tersebut.” (Hasil wawancara“untuk melakukan survey sebagai pembuktian  apakah  nama  yang  di usulkan  tersebut  benar-benar mempunyai usaha atau tidak pihak kami belum bisa melakukan survey dikarenakan  terbatasnya  modal untuk melakukan kegiatan tersebut.” (Hasil wawancara dengan  seksi  usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah,  Maret 2021). Pendaftaran untuk masyarakat Kabupaten  bengkulu  Tengah  dapat dilakukan dengan mendatangi langsung Dinas Perdagangan, Perindustrian  Koperasi  usaha  Kecil Menengah  yang  terletak  di  Desa
Renah  Lebar  Kecamatan  Karang Tinggi  Kabupaten  Bengkulu  Tengah dengan  membawa  berkas  sebagai pelengkap untuk mendapatkan program  dari  pemerintah.  Penerima bantuan harus memenuhi
persyaratan  yang  telah  ditentukan oleh  Pemerintah  Pusat.  Syarat  calon penerima  bantuan  adalah  memiliki usaha, belum memiliki akses perbankan (pinjaman terhadap
bank),  baik  itu  Kredit  Usaha  Rakyat atau  pun  kredit  mikro.  Selain  itu, saldo pada rekening pelaku UKM per bulan  Juni  2020  harus  dibawah  Rp  2 juta. Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha  yang  tergolong  pada  kategori penerima  yakni  mereka  yang  usaha produktif dengan modal tak lebih dari
Rp  50  juta,  tak  berhubungan  dengan pihak  bank  atau  sedang  melakukan pinjaman di pihak perbankan.
2. Pencairan dan Penggunaan Bantuan UMKM. Pencairan bantuan Para Pelaku Usaha diminta untuk melakukan verifikasi ke bank  dengan menunjukan  pesan  singkat  yang  di terima  tersebut.  Namun  sebelum  ke bank  ada  baiknya  para  pelaku memastikan  kembali  benar  atu tidaknya  sebagai  penerima  dengan mengakses  link  eformbri.co.id/bpum. Link  ini  merupakan  link  resmi  dari bank  BRI.  Akses  mudah  dilakukan, yaitu  dengan  menggunakan  NIK eKTP.
Proses pencairan dana banpres dimulai pada bulan Februari 2021,  dimana  setiap  pelaku  usaha memperoleh bantuan sejumlah Rp 2,4
juta.
Bantuan  tunai  ini  bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat serta motivasi dan memperkuat  ketahanan  bisnis  usaha mikro  kecil  menengah,    serta membantu  para  pelaku  usaha  mikro kecil  menengah  dalam  memulihkan kembali  usaha  mereka  yang  sedang mengalami dampak pandemi
3. Pengawasan
Implementasi program pemulihan  ekonomi  UMKM  melalui penyaluran  bantuan  ini  di  daerah mendapatkan mekanisme pengawasan  khusus  sesuai  dengan petunjuk pelaksanaan program sesuai regulasi  yang  berlaku.    “Program  ini diawasi (diaudit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  (BPK  RI)  serta  Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan  Republik  Indonesia  (BPKP
RI) dari bulan September 2020” (Staf Dinas Koperasi dan UKM Benteng).
Secara  regulasi  penggunaan bantuan ditargetkan untuk pengembangan usaha, sehingga meningkatkan  omset,  penghasilan dan kualtias usaha. Pelaksana program  di  daerah  memiliki  peran penting dalam meningkatkan ketepatan  sasaran  pada  penyaluran dana  pemulihan  ekonomi  nasional serta  memastikan  pemanfaatannya digunakan sesuai peruntukan.
Analisis Pemulihan UMKM Berbasis Komunitas. Implementasi kebijakan
dengan  model  komunitas  Korten memiliki  konsepsi  bahwa  sebuah program  bisa  berhasil  dijalankan apabila  ada  kesesuaian  dari  3  unsur implementasi  program,  yaitu;  1) Kesesuaian  antara  program  dengan pemanfaat,  2)  Kesesuaian  antara program dengan organisasi pelaksana,  3)  Kesesuaian  antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Analisis implementasi pada program pemulihan  UMKM  ini  di  Kabupaten Bengkulu  Tengah  adalah  sebagai berikut :
1. Kesesuaian antara program (bantuan dana pemulihan UMKM)  dengan  para  penerima bantuan (pelaku UMKM) Implementasi program pemulihan  UMKM    di  Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kesesuaian  antara  program  dengan pemanfaat,  yakni  kesesuaian  antara apa  yang  ditawarkan  oleh  program Banpres  dan  DID  (berupa  dana langsung) dengan apa yang
dibutuhkan  oleh  kelompok  sasaran (pelaku UMKM). Program bantuan ini
telah  membantu  para  pelaku  UMKM secara  langsung,  dimana  dana langsung  masuk  ke  rekening  pelaku UMKM.  Informasi  dari  pelaku  UMKM menunjukkan adanya kepuasan dengan dana bantuan yang masuk ke rekening  pelaku  UMKM,  dan  mereka memiliki keleluasaan dalam penggunaan  dana  tersebut.  Hal  ini sangat membantu pelaku usaha untuk langsung menggunakan dana tersebut dalam mengembangkan usaha.
Namun  demikian  ada  informan menyatakan  bahwa  ada  temannya sesama  pelaku  usaha,  yang  tidak mendapatkan  bantuan  dana,  karena terlambat  mendapat  informasi.  Ada juga  pelaku  usaha  yang  tidak  dapat mengajukan dana, karena tidak dapat melengkapi syarat-syarat yang diperlukan,  seperti  KTP.  Ada  pelaku usaha  di  dusun  yang  tidak mendapat informasi sehingga tidak mendapatkan akses bantuan. Dengan demikian perlu
dilakukan sosialisasi tentang program bantuan  terhadap  pelaku  UMKM, yang  bisa  dilakukan  melalui  RT  atau media  sosial.  Hal  ini  tentu  perlu disertai  cross  cek  dengan  database pelaku  UMKM,  sehingga  bantuan tepat sasaran.
2. Kesesuaian antara program (bantuan dana pemulihan UMKM)  dengan  Disdagperinkop Kabupaten Bengkulu Tengah Kesesuaian  antara  program dengan  pelaksana,  yakni  kesesuaian antara  tugas  yang  ditentukan  oleh program dengan kemampuan organisasi  pelaksana.  Kondisi  di lapangan menunjukkan bahwa prosedur  dan  proses    penyaluran dana UMKM sebagian telah dilakukan sesuai  dengan  prosedur.  Dinas Perdagangan,  perindustrian  UKM
Kabupaten  Bengkulu  Tengah  t  dalam hal  ini  telah  melakukan  pendataan, pengusulan  bantuan  modal  usaha Banpres  produktif  dan  dana  insentif daerah.    Disdagperinkop  hanya mengusulkan  dan  meng  input  data nama-nama  para  pelaku  usaha  yang diusulkan selebihnya pihak pemerintah pusat yang akan
memproses  pembagian  modal  usaha Banpres  Produktif  dan  Dana  Insentif Daerah.
Pelaksana  program  memiliki peran penting dalam penentuan calon penerima bantuan dana, apakah tepat sasaran  dan  sesuai  dengan  kriteria atau tidak. Data di lapanganterkonfirmasi ketidaksesuaian dalam aspek “Verifikasi  faktual”  terhadap  calon penerima dana. Berdasarkan informasi maka verifikasi tidak dapat dilakukan Oleh Disdagperinkop, karena keterbatasan waktu dan dana. Secara  keseluruhan,  maka  terdapat kesesuaian program pemulihan dengan Disdagperinkop, dimana Dinas inilah yang berwenang mengelola  program  untuk  UMKM. Secara  kualitas,  maka  aparatur  perlu lebih  aktif  dan  inovatif  dalam pembinaan  UMKM  agar  memiliki kemandirian.
3. Kesesuaian antara pelaku UMKM  dengan  Disdagperinkop Kabupaten Bengkulu Tengah Kesesuaian  antara  kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana,  yakni  kesesuaian  pelaku UMKM dengan Disdagperinkop. Output    program  didapatkan  oleh para  pelaku  UMKM  sebagai  sasaran program yang dilaksanakan
Disdagperinkop.  Output  (hasil)  dari program  tersebut  bermanfaat  bagi pelaku  usaha  (pemanfaat)  dalam
memulihkan  serta  membangkitkan kembali  usaha  mereka  yang  sempat terpuruk  akibat  pandemic  covid-19. Namun  demikian  output  ini  belum merata  dikalangan  para  pelaku UMKM  di  Kabupaten  Bengkulu Tengah.  Hal  ini  tidak  lepas  dari keterbatasan  database  aktif  pada Disdagperinkop.
Output  program    selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran yaitu  pelaku  UMKM,  sehingga  output berguna bagi pelaku UMKM. Program bantuan  modal  usaha  bagi  pelaku UMKM  yang  diberikan  secara  tunai, telah  sesuai  dengan  kebutuhan  para pelaku UMKM Bantuan yang diberikan  secara  tunai,  tepat  bagi pelaku UMKM karena langsung dapat digunakan  untuk  dana  usaha.  Salah seorang pelaku usaha yang
mendapatkan  bantuan  modal  usaha tersebut    mengatakan,  seperti  hasil kutipan di bawah ini.
“…Dengan  adanya  bantuan  modal usaha  dari  pemerintah  pusat melalui dinas Perdagangan,
perindustrian  Koperasi  UKM  ini saya  dapat  meningkatkan  kembali usaha  saya  yang  sebelumnya  saya mengalami  keterbatasan  dalam modal  akibat  penurunan  hasil penjualan sekarang dapat
menstabilkan    (Ibu  marni,  usaha ikan lele). Community  Model yang dikembangkan  oleh  Korten,  memiliki perspektif bahwa pelaksanaan program sebagai proses
pembelajaran  sosial  yang  kolaboratif antara birokrasi tingkat lokal dengan kelompok  sasaran  atau  komunitas, agar  komunitas  mampu  menolong dirinya  sendiri  dan  memiliki self- sustaining  capaciy .    Model  ini menempatkan  masyarakat  sebagai
fokus  utama  dan  pelaku  utama pembangunan ( people-centered development ).  Jadi  masyarakat  tidak hanya penerima manfaat pembangunan  dan  pemerintah  tidak hanya  berperan  sebagai  penyedia manfaat  atau  pemberi  layanan.
Pemerintah  merupakan enable / fasilitator yang mendorong partisipasi,  inovasi  dan  kemandirian komunitas. Implementasi pemulihan UMKM  berupa  penyaluran  dana  di Kabupaten  Bengkulu  Tengah  telah sesuai  dengan  prosedur.  Namun demikian dalam perspektif komunitas, pemulihan masih memerlukan perbaikan secara berkesinambungan. Konsep pemulihan berbasis komunitas memiliki target partisipasi, kemandiriam  pelaku  UMKM  dalam jangka  panjang.  Sehingga  dana  yang diberikan  diharapkan  juga  dapat membangkitkan kemandirian, menjadi titik loncat untuk berkembang, misalnya ada kemampuan  pemasaran  digital  yang lebih baik pada pelaku usaha. Kebijakan  publik  di  daerah perlu dikembangkan dengan kerjasama antar stakehoders, sehingga bisa meningkatkan efektifitas kebijakan (Indarti, http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JM PKP/article/view/681). Dengan
demikian  penyaluran  dana  dalam pemulihan UMKM  perlu tindaklanjut inisiasi  atau  inovasi  pemberdayaan UMKM  untuk  seperti  aksi  kuster usaha , pasar bersama seperti Sunday Morning,  sinergi  pemesaran  bersama melalui  WA  Group,  Face  book,  dan sebagainya.  Inisiasi  dan  inovasi diperlukan agar  komunitas atau para pelaku  UMKM  dapat  lebih  mandiri
dan  berkembang  usahanya,  setelah mendapatkan bantuan tersebut. Misalnya,  suasana  pandemi  telah mendorong  kreatifitas  pelaku  usaha untuk  elakukan  pemasatan  online lwat Whatsap Group. Untuk berikutnya,  dapat  dilatih  pemasaran melalui  media-media  sosial  lain, sehingga  ada  peningkatan  kualitas dan  kuantitas  penjualan  serta  output usaha.  Hal  ini,  menjadi  bagian  dari teknik  pemasaran  (Suwitri  &  Indarti, 2016).
Pengembangan kebijakan berbasis  komunitas  di  Kabupaten Bengkulu Tengah perlu mendayagunakan potensi dan kearifan lokal di daerah ini.  (Indarti, 2017). Terdapat faktor-faktor penguat dalam pengembangan pemasaran  di  daerah,  yang  dapat menjadi  inovasi  bagi  kemajuan daerah  (Suwitri  dan  Indarti,  2016)  . Dengan  demikian  potensi,  kearifan lokal    dan  sarana  sosial  media  yang berkembang  dan  telah  dikenal masyarakat    seperti  WA  Group,  Face Book;  perlu  didayagunakan  untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan usaha masyarakat. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi berbasis komunitas  yang  telah  berlangsung, secara ideal memberikan pembelajaran bagi pelaksana program  dan  komunitas  di  daerah, untuk  mengembangkan  usaha  lebih baik  pada  masa  mendatang.  Secara ideal Disdagperinkop memiliki datasabe UMKM beserta jenis usahanya  dengan  pemetaan  tiap kecamatan,  dan  kemudian  secara berkala  data  tersebut  diperbaharui dengan validasi secara periodik. Akan lebih  baik  apabila  ada  penanggung jawab  petugas  pada  tiap  kecamatan.
Perspektif  komunitas  memandang bahwa pelaku usaha juga memerlukan  pembelajaran.  Pelaku usaha  memiliki  identitas    lengkap sebagai  pelaku  usaha,  seperti  Surat Ijin  Usaha,  Label  Halal  terutama untuk makanan kemasan, serta  aspek lain yang diperlukan. Identitas pokok seperti KTP dan KK saat pelaku usaha berpindah tempat juga perlu disesuaikan, karena ada bantuan atau program  pemerintah  lain  yang memerlukan identitas tersebut.

## KESIMPULAN
Program  penyaluran  dana yang merupakan bagian dari kebijakan  pemulihan  UMKM  di
Kabupaten  Bengkulu  Tengah  telah dilakukan  sesuai  dengan  prosedur, namun implementasi berbasis komunitas  menunjukkan  adanya ketidaksesuaian pada beberapa aspek.
Kesesuaian  program  Terdapat ketidaktepatan penyaluran pada sebagian  komunitas,  penerima  tidak sesuai dengan kriteria. Ada penggunaan  uang  bantuan  tidak sesuai  dengan  peruntukan,  karena tidak  digunakan  untuk  usaha  namun dipakai untuk konsumsi atau peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan pengembangan usaha. Perspektif komunitas mensyaratkan  bahwa  implementasi program  menjadi  pembelajaran  bagi pelaksana  program  dan  komunitas sasaran, sehingga implementasi program  yang  serupa  pada  masa mendatang  dapat  dilakanakan  lebih baik. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran ini masih terbatas, baik pada  pelaksana  program  maupun komunitas  yang  menjadi  sasaran program.
Secara  ideal  dalam  kerangka
pemulihan  ekonomi,  maka  skema penyaluran bantuan masih memerlukan  follow  up  agar  dapat meningkatkan kemandirian komunitas  dalam  pengembangan usaha yang selalu dinamis. Diperlukan verifikasi dan restrukturasi  data  base  usaha  oleh administrator publik terkait, interaksi dan  inovasi  untuk    pengembangan UMKM pada masa berikutnya.

## REFERENSI
Afandi, A., & Rini, E. K. (2016). Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Bengkulu (Lanjutan k;  R.  Nooryadi,  Ed.).  Bengkulu: Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Bengkulu.
Ardiyansyah,  R.,  &  Hasanah,  N. (2019). Analisis Kebijakan, Strategi  dan  Analisis  SWOT Pengelolaan  Usaha  Rumput  Laut Nelayan  Daerah  Pesisir  Pantai
Amal  Kota  Tarakan. Jurnal Metris , 19 (2018), 131–138. Darmi,  T.,  &  Agussalim.  (2018).
Identification  of  Small  and Medium Highlighted Fuel Developer  Factors. International Conference  on  Global  Education VI  (ICGE  VI) ,  (26),  639–643. Retrieved from Universiti Kebangsaan Malaysia Darmi,  T.,  Nuryakin,  &  Nusantara,  B.
D.  (2020).  Competitive  Strategy Of  Micro  And  Small  Enterprises During  The  Covid-19  Pandemic. In  S.  Rosyadi,  R.  Hussin,  &  T. Primoljinda  (Eds.), The  First International Conference on Political,  Social  and  Humanities Sciences (ICPSH 2020) Navigating Global  Society  in  the  Disruptive
Era (pp.  258–267).  Purwokerto, Central  Java,  Indonesia:  Faculty of  Social  and  Political  Sciences, Universitas  Jenderal  Soedirman,
Indonesia. Indarti, S. (2019). Analisis Stakeholders  dalam  Kebijakan Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu. Jurnal Manajemen  Publik  &  Kebijakan
Publik , 1 ,  1–15.  Retrieved  from http://jurnal.umb.ac.id/index.ph p/JMPKP/article/view/681/619 Nugroho,  A.  E.  (2020). Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID19 . Retrieved
from http://lipi.go.id/berita/survei- kinerja-umkm-di-masa- pandemi-covid19/22071 Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan  menengah. JIHI:  Jurnal  Ilmu Hubungan
Internasional , 20 (April),
2–6. https://doi.org/https://doi.org/ 10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64 Rosyadi,  S.,  Kusuma,  A.  S.,  Fitrah,  E., Haryanto,  A.,  &  Adawiyah,  W. (2020). The Multi-Stakeholder ’ s Role  in  an  Integrated  Mentoring Model  for  SMEs  in  the  Creative
Economy Sector . https://doi.org/10.1177/21582 44020963604
Rosnidah,
Ida. 2021. Tinjauan
Akademik  Kebijakan  Stimulus Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM Dan  UU  Cipta  Kerja  Klaster UMKM. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati.
Suwitri,  S.,  &  Indarti,  S.  (2016). Analysis  of  the  Factors  for  the Strengthening  of  the  Indonesian Traditional Market. In Y. Xiong, Z. Zaijin, P. Taraseina, A. Rokhman, & L. Yongkang (Eds.), Innovation in  Regional  Public  Service  for Sustainability (p.  268).  Kunming, China. Tambunan,  T.  T.  H.  (2012).  Peran Usaha  Mikro  dan  Kecil  dalam
Pengentasan
Kemiskinan di Daerah. Jurnal  Bina  Praja , 4 (2), 73–92.
https://doi.org/http://dx.doi.org /10.21787/jbp.4.2012.73-92
Tedjasuksmana,  B.  (2014).  Potret Umkm  Indonesia  Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014  Towards  a  New Indonesia  Business  Architecture Business And Economic Transformation  Towards  AEC 2015 , 189–202.