INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9721-9735 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Desa Tanpa Desa Adat di Bali: Sebuah Kajian Subaltern (Studi Kasus Desa Blimbingsari – Kabupaten Jembrana dan Desa Pegayaman- Kabupaten Buleleng)
Victorius Adventius Hamel 1 ✉ , Nyoman Sumawidayani 2
Ilmu Administrasi Negara, Universitas Warmadewa Email: victorhamel71@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  mengambil  lokus  penelitian  kepada  dua  desa  yaitu  desa  Blimbingsari  di  Kabupaten Jembrana dan  desa  Pegayaman  di  Kabupaten  Buleleng.  Kedua  desa  ini  memiliki  kekhasan  karena berlatar  belakang  sejarahnya.  Desa  Blimbingsari  berlatar  belakang  budaya  Bali  dengan  keyakinan masyarakatnya beragama Kristen Protestan, dan desa Pegayaman berbudaya Bali, Jawa dan Bugis berlatar belakang mayoritas beragama Islam. Tata kelola desa di Bali secara umum bersifat dualitas, desa dinas dan desa adat, tetapi di kedua desa ini tata kelola hanya bersifat monolitas (desa dinas). Dinamika  dan  tantangannya  tata  kelola  menjadi  sangat  tinggi.  Dinamika  dan  tantangan  yang dirasakan oleh desa ini kemudian dilihat sebagai suara-suara yang tidak dapat diungkapkan karena beragam  persoalan  sosial  dan  politik.  Penelitian  ini  mengaji  terpendamnya  usara-suara  tersebut sebagai akibat dari hegemonisasi yang terjadi secara sosial dengan mencoba mengungkapkannya melalui  empat  pendekatan  yang  akan  dilakukan  yaitu:    1)  Cultural  Politics  2)  Political  Economy  3) Ideology 4) Conscientization.
Kata kunci: tata kelola, desa dinas, desa adat, subaltern

## Abstract
This research examines how the existence of villages without traditional villages in Bali. The research focus was on two villages, namely Blimbingsari Village,  in Jembrana Regency and Pegayaman Village, in Buleleng Regency. These two villages are unique because they have quite  a  long  historical.  Blimbingsari  village  has  a  Balinese  cultural  background  with Protestant Christian beliefs, and Pegayaman village has Balinese, Javanese and Bugis culture with a predominantly Muslim background. Village governance in Bali is generally duality in nature,  official village and  customary  village, but in these  two  villages governance  is only
monolithic (official village). The dynamics and challenges of governance are very high. The dynamics  and  challenges  felt  by  this  village  are  then  seen  as  voices  that  cannot  be expressed  because  of  various  social  and  political  problems.  This  research  examines  the hidden voices as a result of hegemonization that occurs socially by trying to express them through  four  approaches  that  will  be  carried  out,  namely:  1)  Cultural  Politics  2)  Political Economy 3) Ideology 4) Conscientization
Keyword: govenrnace, official village, customary village, sublatern

## PENDAHULUAN
Tentu  menjadi  sebuah  pertanyaan,  mengapa  ada  desa  di  Bali  yang  tidak mempunyai desa adat berdasarkan Perda 4 tahun 2019. Pada kenyataannya terdapat desa yang tidak memiliki  desa adat dalam konteks yang tertuang  dalam Perda 4 tahun 2019. Seperti  telah  banyak  dibahas  bahwa  dinamika  tata  kelola  pemerintahan  desa  di  Bali merupakan  sesuatu  yang  sangat  dinamis  dari  waktu  ke  waktu.  Suacana  memaparkan dengan  baik  sekali  dinamika  tersebut  dalam  bukunya  “Perkembangan  Dualitas Pemerintahan Desa di Bali” (I Wayan Gede Suacana, dkk. 2022). Dalam uraiannya dengan jelas memaparkan bahwa tata kelola pemerintahan desa di Bali tidak bisa dilepaskan dari sistem  pemerintahan  desa  dalam  kaitannya  dengan  pemerintahan  (disebut  desa  dinas) dan  sistem  pemerintahan  berbasis  lokalitas  (disebut  desa  adat).  Perubahan  berbagai undang-undang di Indonesia secara historik dari pemerintahan menunjukan bahwa terjadi dinamika  sosial  dan  politik  di  dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan  terkait dengan tata kelola desa di Indonesia. Dinamika ini dalam konteks sosial beririsan dengan berbagai kepentingan sehingga  sering juga menimbulkan konflik sosial. Oleh karena  itu kajian mengenai kebijakan  desa  di Indonesia menjadi menarik untuk diteliti karena bukan saja berorientasi pada kebijakan itu sendiri tetapi juga pada dampak sosial yang terjadi.
Kajian mengenai desa dinas dan desa adat di Bali sudah sangat banyak dilakukan. Kajian kontemporer mengenai desa adat di Bali tersebar dengan luasnya sebagai sebuah bahan  kajian  (Nyoman Widastra et al., 2020a,  Apriani & Erliyana, 2020,  Fauziyah, 2022). Waren  dalam kesimpulan  kajiannya  memberikan  tiga  ranah  yang  saling  terkait  dalam institusionalisasi  tata  kelola  masyarakat  di  Bali  yaitu  dinas,  agama  dan  adat.  Dalam perjalanan  sejarahnya,  ketiganya  bisa  saling  menguatkan  tetapi  juga  sering  terjadi ketegangan satu dengan lainnya. Khususnya relasi antara dinas dan adat, yang oleh secara historis keberadaan dinas cenderung mengancam eksistensi dari adat (Waren, 1993).
The  institutionalization  of  the  distinction  between  dinas,  agama,  and  adat  in government policy threatens increasingly to marginalize the latter, and in the process to
displace the power base it offered at local level.
Hal  ini  ditegaskan  oleh  Suryawan  dalam  kajiannya  mengenai  bagaimana pemerintah  Bali  mengatasi  pandemik  Covid-19  dengan  menggunakan  perangkat  desa adat, khususnya dengan  konsep  gotong  royong, yang  pada kenyataannya  hal tersebut justru hanya merupakan bentuk kepentingan negara  guna melakukan kontrol terhadap desa adat Bali (Waren, 1993).
The  Pecalang  and  officials  of  the  villages  spearheaded  the  fight against  Covid-19.  Prior  to  the  pandemic,  the  customary  villages had been coopted and made to work within the state’s structures through  the  enactment  of  Regional  Regulation  No.  4/2019.  The state  utilized  the  social  capital  and  influence  that  villages  have over  their  communities.  The  villages  were  effective  tools  in  the handling  of  the  pandemic.  The  state’s  policy  to  form  gotong - royong task forces was a rational choice; it has benefited the state by  advertising  its  presence  as  responsible  caregivers  for  the people
Situasi  seperti  ini  memberikan  ruang  bagi  diskusi  yang  terus  mengalir  tanpa  henti dalam  konteks  masyarakat  di  Bali  dalam  kaitannya  mengenai  eksistensi  kedua  entitas yang  telah  terinstitusionalisasi  dengan  kuat  secara  historik.  Namun  demikian,  dengan dikeluarkannya Perda 4 Tahun 2019, maka eksistensi desa adat lebih memiliki kekuatan hukum  di Bali. Jangkauan pelayanan publik yang terkait dengan desa adat ini tidak saja berkaitan dengan masalah adat tetapi juga sering terhimpit dengan kepentingan lainnya. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa ruang lingkup pelayanan publik dalam perspektif  desa  adat  telah  menjangkau  radius  yang  luas,  yang  terkadang  berhimpit dengan peran dan tanggungjawab desa dinas.
Dalam  kaitannya  dengan  luasnya  peran  dan  fungsi  desa  adat  dalam  naungan  Perda  4 tahun 2019, maka sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dualitas tata kelola pemerintahan desa  menjadi  sesuatu  yang  mutlak.  Keberadaan  desa  adat,  khususnya  di  Bali,  adalah sebuah identitas yang sejajar dengan desa dinas.
Persoalan  yang  muncul  adalah  definisi  desa  adat  berdasarkan  Perda  4  Tahun  2019 bersifat sangat khusus dalam konteks adat dan istiadat budaya Bali termasuk di dalamnya adalah  agama  (Hindu).  Maka  persoalan  yang  muncul  adalah  bagaimana  dengan  desa- desa  yang  tidak  memiliki  desa  adat  sesuai  dengan  Perda  4  Tahun  2019?  Widastra memberikan  catatan  yang  penting  dalam  kajiannya  mengenai  Perda  4  tahun  2019  ini dalam kaitannya dengan isu kelompok minoritas. Menarik bahwa kajiannya memberikan
penekanan  bahwa  Perda  4  tahun  2019  memilik  aspek  hegemonik  yang  akan  menjadi persoalan dalam konteks heterogenitas di Bali (Nyoman Widastra et al., 2020b).
Kajian  ini  mengkaji  dua  desa  yang  eksistensinya  sudah  ada  sejak  dahulu  kala,  yaitu desa  Blimbingsari  di  Kecamatan  Melaya,  Kabupaten  Jembrana,  berbasis  masyarakat Kristen (sejak tahun 1940-an) dan desa Pegayaman di Sukasada, Kabupaten Buleleng jauh lebih tua (dari tahun 1600-an). Kedua desa ini eksis sebagai desa dalam kategori UU 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  6  Tahun  2014.  Namun  demikian diperhadapkan dengan Perda 4 tahun 2019, bagaimana sebenarnya eksistensi kedua desa tersebut  terkait  dengan  keberadaan  yang  tidak  dapat  memiliki  desa  adat  berdasarkan konsepsi  Perda  4  tahun  2019?  Konsep  desa  adat  ini  tentunya  sangat  sensitif  dalam kaitannya  dengan  Perda  4  Tahun  2019,  mengingat  definisi  desa  adat  yang  ada  dalam Perda tersebut sangat khusus terkait dengan budaya dan keagamaan (Hindu). Mengenai kebudayaan, mungkin hal ini lebih mudah dapat dipahami mengingat masyarakat yang ada di kedua desa itu adalah orang Bali secara keturunan. Namun dari sisi agama mereka bukanlah beragama Hindu, tetapi Kristen  Protestan dan Islam.  Apakah keduanya dapat menyatakan identitas mereka secara sosial dan dalam perspektif desa adat sesuai dengan Perda  4  Tahun  2019?  Secara  definif  tampaknya  tidak  bisa.  Dari  segi  tata  kelola pemerintahan desa maka hal itu menunjukan bahwa pengelolaan desa bersifat monolitas, dalam  pengertian  hanya  menggunakan  tata  kelola  pemerintahan  desa  dinas.  Namun demikian secara sosial mereka tetap eksis hingga saat ini. Sebagai sebuah desa dengan sistem  tata  kelola  yang  bersifat  monolitas,  berjalan  sesuai  dengan  kaidah,  norma  serta sistem yang berlaku secara pemerintahan (dinas).
Bagaimana  tantangan  dari  kedua  desa  ini  untuk  bisa  tetap  eksis  di  tengah- tengah sistem pemerintahan desa yang telah mapan di Bali (dinas dan adat) dan upaya- upaya  apa  untuk  membangun  eksistensi  sebagai  desa  yang  khas  dengan  kehidupan sosial dan budayanya? Ini adalah pertanyaan utama dalam kajian ini.
Untuk hal tersebut maka kajian ini meminjam konsep subaltern guna mempertajam analisa  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  eksistensi  kedua  desa  ini  tanpa (pengelolaan)  desa  adat.  Kajian  sublatern  secara  historis  bukanlah  merupakan  teori administrasi publik. Gayatri Chakravorty Spivak. (Gayatri Chakravorty Spivak, 1994) dalam essainya yang sangat terkenal, “Can Subaltern Speak?” memberikan pemaparan mengenai konsep  dan  teori  subaltern.  Baginya  praktek-praktek  hegemoni  sering  terjadi  dalam konteks masyarakat yang sering disebut dengan kelompok yang tidak berdaya, termasuk petani, perempuan dan kelompok masyarakat adat (Setiawan, 2018). Suara-suara mereka sering sekali terbungkam dalam usaha membangun sebuah identitas. Spivak secara umum
memaparkan  kerangka  berpikirnya  bahwa  orang-orang  tertindas  tidak  dapat  berbicara, karena  hegemoni  kekuasaan  yang  begitu  kuat.  Sering  suara-suara  mereka  hanya direpresentasikan  melalui  kelompok-kelompok  tertentu  yang  sebenarnya  tidak  selalu membawa  suara  mereka  secara  utuh.  Spivak  secara  langsung  sebenarnya  mengoreksi, atau lebih tepatnya mengkritisi  Gilles Deleuze dan Michel Foucault yang secara langsung mewakili  cara  berpikir  barat  yang  mengatakan  bahwa  kelompok-kelompok  marginal tersebut dapat berbicara (Rosalind C.Moris, 2010, Williams & Chrisman, 2020). Untuk hal inilah Spivak (Gayatri Chakravorty Spivak, 1994)  mengatakan bahwa kelompok-kelompok marginal  sering  kali  tidak  dapat  bersuara.  Pertanyaan  yang  sering  diajukan  mengapa subaltern tidak dapat berbicara? Meminjam kajian dari Gramsci (Merli, 2010) Guha (Guha, 1997a) (Guha, 1997b) dan Spivak maka hal itu terjadi karena adanya  hegemonisasi dalam konteks  sosial/budaya  maupun  struktural.    Pendekatan  Gramscian  ini  perlu  ditegaskan mengingat tidak ada kekuatan koersif dari pemerintah (daerah) dan juga masyarakat yang secara  langsung  berhadap-hadapan  untuk  memaksa  desa-desa  yang  tidak  berbasis masyarat Hindu untuk membuat desa adat sesuai dengan Perda 4 tahun 2019. Proses ini dalam perspektif Gramscian disebut proses hegemonisasi (Bilton & Soltero, 2020, Lassalle, 2022, Kim, 2020).
Tetapi sekaligus pada sisi lain desa Blimbingsari dan Pegayaman khususnya, secara sosial  mengalami  apa  yang  disebut  proses  dominasi  yang  terlihat  dari  narasi-narasi pengalaman perjalanan panjang sebagai sebuah desa tanpa desa adat. Dengan kata lain bahwa  meskipun  mereka  tidak  terancam  secara  fisik  sebagai  akibat  dari  munculnya kebijakan-kebijakan  yang  mengatur  tentang  desa – khususnya  desa  adat – namun demikian  secara  sosial  mereka  mengalami  dominasi  dalam  konteks  ekonomi,  dan kebudayaan atau bahkan nilai-nilai lainnya, misalnya politik.
Oleh karenanya pertanyaan dalam kajian terhadap kedua desa ini dalam perspektif subaltern  bukanlah  “Can  Subaltern  Speak?”  seperti  yang  ditanyakan  oleh  Spivak  tetapi lebih luas lagi kepada “Can Sublatern Exist?”

## METODE PENELITIAN
Kerangka  acuan  yang  lebih  metodologis  diajukan  oleh  Darder    yang  memberikan sebelas  catatan  penting  dalam  kajian decolonizing  interpretive  reformulation  untuk menganalisis  proses  pembungkaman  berbicara  terhadap  kelompok-kelompok  marginal (Darder, 2019). Lensa analisa Darder  meliputi: 1) Critical Influences 2) Cultural Politics 3) Political Economy 4) Historical of Knowledge 5) Dialectical View of Knowledge 6) Ideology
7)  Hegemony  8)  Critique  9)  Counterghegemony  10)  Alliance  Theory  and  Practice  11) Conscientization
Kajian  ini  hanya  memfokuskan  pada  empat  pendekatan  yang    dianggap  dapat menjadi fokus kajian penelitian ini, yaitu:
1. Cultural  Politics,  mengkaji  peran  budaya  dan  kekuasaan,  khususnya  yang  berkaitan dengan transformasi bentuk-bentuk politik budaya yang terkait dengan etnis, gender, seksualitas,  agama.  Dalam  kaitan  ini  penelitian  lebih  difokuskan  pada  aspek kebudayaan dan isu-isu politik yang mempengaruhi proses hegemonik.
2. Political Economy, mengaji persoalan di seputar isu ekonomi politik dalam kaitannya dengan proses hegemonik
3. Ideology,  mengaji  isu  idelogis  yang  secara  kritis  berpendapat  bahwa  selalu  ada seperangkat ide atau ideologi yang membentuk bingkai atau lensa sebuah kebijakan yang berpengaruh terhadap kelompok-kelompok yang lainnya
4. Conscientization, membangun kesadaran untuk membangun keadilan bersama.
Melalui wawancara mendalam dan FGD (Focus Group Discussion) dengan tokoh-tokoh pemerintahan  dan  masyarakat  desa  diharapkan  diperoleh  informasi-informasi  mengenai isu-isu  di  seputar  empat  tema  di  atas.  Hasilnya  akan  didiskusikan  dalam  pendekatan teoretik yang dipaparkan di atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Desa  Blimbingsari  dan  Desa  Pegayaman.  Sejarah  singkat  kedua  desa  ini memperlihatkan bagaimana tantangan menjadi orang Kristen dan Islam Bali. Keberadaan mereka  sebagai  orang  Bali,  kemudian  mengalami  konversi  agama  menjadi  Kristen  dan Islam, meninggalkan sebuah pertanyaan apakah mereka tetap diakui sebagai orang Bali atau mereka kemudian sama sekali tidak terkait lagi dengan ke-Bali-an mereka? Apakah bahasa, adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai filosofis, kebudayaan, dan hal-hal yang terkait dengan  norma-norma  sosial  harus  ditiadakan  dari  diri  mereka  sebagai  orang  Bali?  Ada banyak pertanyaan lain yang terus mengikuti sampai saat ini, dan sering hal itu membuat identitas masyarakat desa ini berada pada persimpangan jalan secara sosial. Salah satunya adalah  bagaimana  mereka  harus  meneruskan  nilai-nilai  kebudayaan  /adat  yang  secara langsung mengatur kehidupan sosial mereka. Secara khusus dalam konteks membangun  desa  adat,  tampaknya    hal  ini  menjadi  wacana  yang  panjang  dan  terus berlangsung sampai saat ini. Secara resmi desa ini tidak (dapat) memiliki desa adat seperti definisi desa adat yang tertuang dalam PERDA 4/2019. Keberadaan mereka sebagai orang
Kristen/Islam  dalam  satu  desa  yang  menyejarah  tidak  dapat  terindentifikasi  dengan menggunakan definisi dalam PERDA 4/2019. Disebutkan dalam BABI I KETENTUAN UMUM pasal I:10-12
10. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
11.  Krama  Tamiu  adalah  warga  masyarakat  Bali  beragama  Hindu  yang  tidak  Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
12. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan  Desa  Adat  untuk  sementara  atau  bertempat  tinggal  dan  tercatat  di Desa Adat setempat.
Butir 10 menjelaskan dengan tegas bahwa masyarakat desa adat (krama desa adat)  adalah  mereka  yang  beragama  Hindu.      Dalam  konteks  ini  agama  menjadi sebuah indikator  penting dalam  menentukan keberadaan sebuah desa adat  dalam perspektif  Perda  4/2019.  Selain  itu  juga  terdapat  definisi  Krama  Tamiu  dan  Tamiu. Krama Tamiu adala warga masyarakat yang yang masih dikaitkan dengan identitas mereka sebagai umat yang beragama Hindu. Sedangan Krama Tamiu (selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu) adalah mereka yang tinggal di satu lokasi desa adat dan  tercatat  disana.  Meskipun  tidak  diidentikan  dengan  identitas  agama  tetapi catatan mengenai “selain Krama Desa dan Krama Tamiu” telah mempertegas secara definitif  bahwa  Tamiu  adalah  warga  masyarakat  Bali  yang  bukan  bergama  Hindu. Pertanyaannya  bagaimana  jika  Tamiu  ini  adalah  orang  Bali,  hanya  saja  mereka beragama non Hindu?  Apakah mereka tetap disebut Tamiu, padahal mereka adalah orang  dengan  identitas  ke-Bali-an  yang    penuh.  Penuh  dalam  arti  bahwa  mereka adalah  orang  Bali  asli  secara  etnisitas.  Jawaban  tegas  dari  pertanyaan  ini  adalah tentu warga masyarakat Bali yang beragama non Hindu sudah pasti terhisab dalam kriteria  Tamiu.  Bagian  pasal  1(satu)  ini  tidak  memiliki  keterangan  pasal,  dianggap sudah  jelas.  Ini  memberikan  pengertian  bahwa  secara  definitif  prinsip  desa  adat memang diperuntukan  bagi desa-desa yang berlatar  belakang keagamaan (Hindu) dan  bukan  diperuntukan  bagi  komunitas  non  Hindu.  Dengan  kata  lain  warga masyarakat  non  Hindu  diberikan  kebebasan  untuk  mengatur  dan  menata  kelola kehidupan  bermasyarakat  mereka  secara  kedinasan.  Hal  itu  tentu  tidak  menjadi persoalan  ketika  ada  dalam  konteks  pribadi,  tetapi  bagaimana  dengan  konteks komunitas,  atau  yang  disebut  dengan  desa?  Sebagai  masyarakat  dengan  latar  ke- Bali-an  yang  asli  (bukan  pendatang  dar  luar),  nilai-nilai-ilai  kuktural  yang ditinggalkan  dari  para  leluhur  mereka,  masih  melekat  dengan  sangat  kuat  dalam
kehidupan sosial keseharian mereka. Banyak dari tradisi-tradisi masyarakat Bali yang masih  dilakukan  di  kedua  masyarakat  desa  Blimbingsari  dan  Pegayaman.  Namun ketika sampai pada percakapan desa adat maka ada banyak konsekuensi yang harus dihadapi.  Tabel  di  bawah  ini  merupakan  rangkuman  dari  isu-isu  yang  merupakan dampak dari konsepsi PERDA 4/2019:
Tabel 1. Isu-Isu Di Seputar Masalah Desa Blimbingsari dan Pegayaman
No Isu Desa Blimbingsari Desa Pegayaman 1 Cultural Politics - Membangun  desa  adat dalam perspektif budaya  dan  nilai-nilai Kristen Bali - Ketakutan membangun  desa  adat adalah  takut  digabung dengan desa lain - Bagaimana  hubungan antara  desa  dinas  dan desa adat, dalam lomba desa nilainya nol. Padahal  nilai  lainnya sangat tinggi. - Pembangunan monumen/simbol  desa
Kristen  tidak  pernah diwujudkan/diperkenan kan - Dalam  konteks  sosial banyak ditanyakan mengapa sudah menjadi  Kristen  tetap menggunakan nama Bali atau budaya Bali? - Pegayaman  memiliki  “desa adat” dipimpin oleh
Penghulu.  Tetapi  ini  tidak diakui  sebagai  bagian  dari desa adat
- Pernah  diajukan  untuk diakui,  tetapi  tidak  dapat dilakukan  karena  harus memiliki syarat utama yaitu memiliki Pura: Pura
Kahyangan, Pura Puseh dan Pura Dalem
- Desa  Pegayaman  sudah tercatat  dalam  babad- babad sebagai warga masyarakat  Bali,  dalam babad Buleleng (puru agung), Blahbatu, dan cerita-cerita  rakyat  (foklor) yang sudah sangat tua.
- Desa adat sebagai desa tua
- Di Pegayaman terdapat tiga suku: Bali, Jawa dan Bugis. 2 Political Economy - Swadaya ekonomi yang kuat dari desa menjadikan  desa  tetap - Kerajaan memberikan wilayah  tempat  tinggal  dan garapan di desa
eksis dan mandiri - Bantuan  dana  desa hanya bersumber melalui  program  desa dinas - Isu  bagi  waris  masih menjadi persoalan karena tidak ada aturan secara  sosial  (aturan waris  hanya  ada  dalam akta Gereja) Pegayaman  (sekitar  2000 hektar – sampai di Tabanan)  sebagai  basis ekonomi  masyarakat  tetapi juga sebagai benteng pertahanan  dari  serangan musuh.  Sehingga  secara ekonomi mandiri.
- Dana-dana  desa  adat  tidak pernah  menyentuh  desa
Pegayaman, meskipun sebagai desa tua 3 Ideology - Blimbingsari menjadi “Desa Penglipuran Jembrana” - Blimbingsari menjadi Besakih-nya Warga Kristen Bali - Budaya  Bali  adalah budaya  orang  Kristen Bali  (Bali  is  my  body, Christ is my Soul) - Membangun  desa  adat Muslim Bali - Sri  Aji  Kumpi  Bukit  Sitindih sebuah identitas perjuangan (Babad). Dianggap:  kalau  tidak  ada Pegayaman,  Buleleng  tidak ada 4 Conscientization - Perubahan dari membangun desa kepada desa membangun melalui musyawarah desa - Membangun konsep Trihita  Karana  dalam pemahaman/perspektif Kristiani – Membangun mezbah syukur di ladang, subak, di tempat-tempat yang berkaitan dengan
- Desa  memiliki  kesadaran menuliskan  sejarah  sejak tahun 1648-an.
menjaga alam, manusia dan Tuhan.
Dari tabel di atas tampak dengan jelas suat-suara dari bawah yang menjadi isu-isu sosial yang ada dalam konteks masyarakat desa di kedua desa tersebut.
Cultural politics isu dai kedua desa ini adalah sama-sama tidak memiliki desa adat dalam perspektif PERDA 4/2019. Ketiadaan Pura Kahyangan Tiga merupakan dasar utama dalam hal membangun desa adat di kedua desa tersebut. Hal ini wajar karena kedua desa ini tidak berlatar belakang agama Hindu. Sejarah kekristenan di Blimbingsari bermula dari baptisan 12 orang Bali yang terjadi pada tanggal 11 November 1931  (Ketut Suyaga Ayub, 2014)  (Sunarya,  2022)  (Tunas,  2022)  dan  kemudian  sebagian  berpindah  ke  desa Blimbingsari  dan  membuka  desa  ini  pada  tahun  1940-an.  Sejak  itu  kekristenan  menjadi dasar  keyakinan  mereka,  tetapi  tetap  menempatkan  tradisi-tradisi  ke-Bali-an  mereka secara baik. Begitu juga dengan sejarah desa Pegayaman sejak tahun 1648, hampir abad yang  lalu,  desa  ini  tetap  eksis  sampai  hari  ini  dengan  tradisi-tradisi  ke-Bali-annya  yang kental berbaur dengan budaya-budaya yang datang dari Jawa dan Bugis. Tetapi satu hal yang  tidak  dapat  dihilangkan  adalah  pengakuan  masyarakat  desa  Pegayaman  sebagai desa tua yang ada di Bali dan memiliki nilai historis perjuangan khususnya dalam konteks perjuangan kerajaan Buleleng.
Namun  demikian  konsep  adat  tetap  dipertahankan  di  kedua  desa  ini  dengan menempatkan  “tatanan  pemerintahan  adat”  mereka  pada  sistem  adat  yang  dibentuk. Desa Blimbingsari mempunyai Klian Desa Adat yang termasuk dalam kemajelisan Gereja. Gereja  adalah  tempat  di  mana  nilai-nilai  adat  dikebangkan  dan  dikontekstualisasikan. Nilai-nilai ke-Bali-an dan segala hal terkait d dalamnya dikembangkan oleh Gereja (musik gamelan, tari-tarian, dll). Oleh karenanya Klian adat adalah bagian dari Gereja. Begitu juga di desa Pegayaman, sebutan Klian adat diganti dengan Penghulu. Tugas Penghulu adalah mengatur tatanan adat istadat yang terkait dengan nilai-nilai budaya, tetapi juga hal-hal sosial lainnya. Jadi tugasdan peran Penghulu tidak saja terkait dengan ha-hal yang bersifat religious, tetapi terkait erat juga dengan hal-hal sosial bahkan adat dan budaya (Andiani et al., 2022).
Dengan kata lain sistem adat dan budaya yang ada di kedua desa ini telah memiliki dasar-dasar  penataan  yang  baik.  Struktur  tatanan  adat  telah  dimiliki  meskipun  masih sebatas pada kehadiran seorang yang dianggap tahu, dihormati, dan memahami perihal adat  istiadat.  Belum  pada  tatanan  yang  lebih  besar  dengan  segala  struktur  yang  ada dibawahnya. Namun demikian kedua desa ini secara umum terus mencoba untuk dapat
diterima sebagai bagian dari desa adat yang ada di Bali. Kedua desa ini pernah mencoba secara resmi ataupun tidak resmi untuk mengajukan konsep desa adat Kristen dan Islam agar dapat diterima sebagai bagian yang utuh dalam konteks Bali. Namun hal ini belum dapat  diterima.  Hal  ini  mengakibatkan  pandangan  yang  bermacam-macam  dalam perspektif  masyarakat  desa.  Bagi  desa  Blimbingsari,  keberadaan  sebagai  desa  Kristen dianggap sesuatu yang unik. Namun demikian dari segi jumlah jiwa berdasarkan UU Desa harus memiliki jumlah  penduduk  paling sedikit 2500 (dua ribu  lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga. Desa Blimbingsari memiliki kurang dari jumlah tersebut. Oleh sebab itu ada suatu waktu di mana para tetua desa ini mencoba untuk membuat sistem pemerintahan  desa  adat  agar  tidak  digabungkan  dengan  desa  disekitarnya.  Namun demikian  usaha  ini  tidak  dituntaskan  karena  pemerintah  daerah  Bali  sendiri  belum memiliki kejelasan pada waktu itu mengenai konsep desa adat. Masih dalam diskusi yang belum selesai  untuk mendefinisikan konsep-konsep  desa adat. Sehingga hingga  saat ini desa  ini  tidak  meneruskan  wacana  pembentukan  desa  adat,  apalagi  telah  ditetapkan definisi desa adat sesuai dengan Perda 4/2019.
Desa  Pegayaman  sendiri  tetap  memiliki  desa  adat  dalam  konsep  desa  tersebut. Menurut para tetua yang ada di desa tersebut berkali-kali diusahakan untuk mengadakan percakapan untuk menjadikan desa adat Islam di Pegayaman di terima sebagai salah satu kearifan lokal di Bali, tetapi berkali-kali juga hal ini tidak mendapatkan kejelasan, hingga saat ini dengan berbagai macam alasan, salah satunya adalah dengan menetapkan bahwa sebuah desa yang memiliki desa adat sesuai dengan PERDA 4/2019 adalah harus memiliki Pura  Kahyangan  Tiga.  Bagi  Desa  Pegayaman  hal  ini  tidak  memungkinkan,  begitu  juga dengan desa Blimbingsari.
Political  Economy.  Sejarah  kedua  desa  ini  adalah  sebuah  perjuangan mempertahankan identitas untuk tetap hidup. Meski latar belakang keberadaan desa ini sangat berbeda tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya dapat eksis hingga saat ini  sebagai  desa  yang  mandiri.  Desa  mandiri  dalam  arti  kecukupan  kebutuhan  sandang dan  pangan  dapat  dilakukan.  Sebagian  besar  penduduk  kedua  desa  ini  adalah  bekerja sebagai petani. Kecukupan sandang dan pangan ini menjadikan desa ini tidak tergantung sepenuhnya  pada  pemerintah  dalam  hal  ketersediaan  sandang  dan  pangan.  Program- program  desa  dinas  terkait  dengan  peningkatan  sumber  daya  alam  telah  memberikan juga  ruang  yang  besar  bagi  kreatifitas  peningkatan  ekonomi  desa.  Namun  demikian karena  kedua  desa  ini  tidak  memiliki  desa  adat  dalam  perspektif  PERDA  4/2019,  maka dana-dana  dari  desa  adat  tidak  sampai  pada  kedua  desa  ini.  Tidak  sampai  dalam  arti
memang  tidak  memiliki  sumber  penyaluran  yang  resmi,  yaitu  desa  adat.  Jika  desa-desa lain memiliki LPD, kedua desa ini tidak memilikinya. Namun demikian kegiatan usaha dan simpan  pinjam  serta  peningkatan  ekonomi  desa  diusahakan  melalui  kreatfitas  ekonomi desa bersama dengan masyarakat.
Ideology. Identitas kedua desa ini adalah orang Bali yang telah mengalami konversi dalam  hal  keagamaan.  Desa  Blimbingsari  dikenal  sebagai  desa  Kristen  Bali  dan  desa Pegayaman  dikenal  sebagai  desa  Islam  Bali.  Sering  kali  mereka  juga  mengalami  masa- masa yang tidak mudah untuk mempertahankan identitas mereka. Pertanyaan mengapa mereka masih menggunakan nama-nama Bali, tarian Bali, musik gamelan Bali, dan hal-hal yang  terkait  dengan  kebudayaan  Bali,  merupakan  pertanyaan  yang  sangat  secara  tidak langsung  mempertanyakan  identitas  mereka.  Bagi  orang  Kristen  Bali  istilah  “Bali  is  my body, Christ is my Soul”, adalah sebuah ungkapan yang menunjukan ideologi pem ahaman mereka  mengenai  identitasnya.    Sejarah  Gereja  mula-mula  di  Bali  bersumber  dari  desa Blimbingsari,  sehingga  dalam  waktu-waktu  tertentu  seluruh  kegiatan  orang  Kristen  Bali dilakukan di desa dengan Gedung Gereja yang sangat arsitekturalnya bernuansa Bali. Bagi mereka, ini seperti sebuah tempat pemujaan utama, di mana mereka datang dari berbagai tempat untuk memuja Tuhan- nya. Dalam imaginasi mereka ini seperti sebuah “Besakih” - nya orang Kristen Bali.
Pada  sisi  lain  keyakinan  bahwa  peran  kesejarahan  mereka  sangat  kental membangun Bali juga tertanam dengan kuat. Bagi orang Pegayaman istilah, “ Sri Aji Kumpi Bukit Sitindih” adalah ideologi yang tertanam secara mendalam bahwa sampai kapa npun mereka  menjadi  bagian  erat  dari  kerajaan  Buleleng  dan  menjadi  penjaga  kedaulatan kerajaan dan masyarakatnya. Ini memberikan pemaknaan yang dalam mengenai identitas mereka sebagai masyarakat yang juga mempunyai nilai kesejarahan di Bali.
Conscientization.  Kesadaran  bahwa  secara  kultural  masyarakat  kedua  desa  ini adalah bagian dari masyarakat Bali yang seutuhnya, maka kesadaran untuk membangun Bali juga menjadi halyang sangat kuat dibenak mereka. Konsep-konsep membangun desa adalah  konsep  yang  terbingkai  dengan  sendirinya  dalam  diri  mereka.    Desa  bukan  saja bagian  dari  definisi  normatif  tetapi  lebih  dari  pada  itu  adalah  sebuah  entitas  folosofis. Konsep  Tri  Hita  Karana  adalah  konsep  filosofis  yang  di  pegang  juga  di  kedua  desa  ini. Ruang-ruang  dan  elemen-elemen  penempatan  ruang  suci,  tempat  tinggal  masyarakat, tempat  berkebun,  sekolah  dsb,  semuanya  mengikuti  pola-pola  filosofis  Tri  Hita  Karana yang telah tertanam dalam diri mereka sebagai orang Bali. Meski tidak secara transparan menggunakan filosofi terbut tetapi konsep-konsepnya tampak dengan jelas dalam tatanan
penempatan  lokasi-lokasi  yang  disebutkan  di  atas  tadi.  Dengan  demikian  hal  ini menunjukan kesadaran adanya identitas yang utuh dalam diri mereka sebagai orang Bali.

## SIMPULAN
Can  Sublatern  Exist?”  Ini  adalah  sebuah pertanyaan  lebih  dalam  dari  apa  yang Spivak  pertanyakan,  “Can  Subaltern  Speak?”.  Meskipun  tidak  mudah  untuk  menunjukan identitas  sebagai  kelompok  ‘minoritas’  di  Bali,  tetapi  eksistensi  dan  kedudukan  sebagai masyarakat  yang  tidak  masuk  dalam  kategori  dan  definisi  desa  adat  menurut  PERDA 4/2019 ini, dapat terus berjalan tanpa henti. Proses kekuasaan dan hegemonisasi memang terjadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Faucoult bahwa kekuasaan dan hegemonisasi tidak semata bersifat koersif dan menghancurkan secara fisikal.  Orang kemudian dengan kesadaran sendiri mengikuti kepada pola-pola kekuasaan dan hegemoni tersebut dengan semua  konsekuensiyng  ada.  Hal  ini  yang  tampaknya  sedang  terjadi  dalam  konsep  desa adat  melalui  PERDA  4/2019,  terjadi  hegemonisasi  terhadap  desa  Blimbingsari  dan  desa Pegayaman.  Keduanya,  seiring  waktu  berjalan  dan  mengikuti  pola-pola  kekuasaan  dan penerimaan  terhadap  kondisi  sosial  mereka.  Suara-suara  mereka  bukan  saja  terdengar meski  diredam,  tetapi  juga    ‘melawan’  dengan  menunjukan  eksistensi  dan  identitas  diri yang kuat secara kultural, ekonomi. Identitas mereka adalah sebagai orang Bali baik secara kultural  dan  historik,  yang  membuat  mereka  tetap  menempatan  diri  bahwa  ke-Bali-an adalah identitas mereka secara utuh. Kedua desa ini adalah desa tanpa desa adat (sesuai dengan  PERDA  4/2019),  tetapi  identitas  adat  dan  istiadat  mereka  adalah  kehidupan keseharian mereka sebagai orang Bali yang utuh. Dengan demikian adat dan istiadat Bali adalah  kehidupan  mereka    meski  tidak  diakui  secara  normatif.  Perspektif  ini  adalah perspektif subaltern, sudah tentu akan berbeda dari perspektif kekuasaan dan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andiani, N. D., Arismayanti, N. K., Sani, E. F. A., & Wiarti, L. Y. (2022). Pola  dan Strategi Akulturasi Masyarakat Islam-Jawa dengan Hindu-Bali di Desa Pegayaman Bali Utara. Journal of Bali Studies, 11(2), 370 – 386.
Apriani,  L.  R.,  &  Erliyana,  A.  (2020).  DESA  ADAT  PROVINCIAL  LAW:  EXISTENCE STRENGTENING  OR  POWER  FLEXING? Indonesia  Law  Review,  10(1). https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.616
Bilton, C., & Soltero, G. (2020). Cultural policy as mythical narrative. International Journal of Cultural Policy, 26(5). https://doi.org/10.1080/10286632.2019.1624736
Darder, A. (Ed.). (2019). The Colonizing Interpretative Research: A Subaltern Methodology
fo Social Change. Routletdge.
Fauziyah, F. (2022). OTONOMI DESA ADAT PAKRAMAN BERDASARKAN PERDA PROVINSI BALI  NOMOR  4  TAHUN  2019  TENTANG  DESA  ADAT  DI  BALI. MIMBAR  YUSTITIA. https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2776
Gayatri  Chakravorty  Spivak.  (1994). Colonial  Discourse  and  Post-Colonial  Theory  -  A
Reader (Patrick Williams and Laura Chrisman (Ed.)). Routledge.
Guha, R. (1997a).
A Subaltern Studies Reader, 1986-1995.
332.
http://books.google.com/books?id=Aa7ye_nJ5l0C
Guha, R. (1997b). Dominance without Hegemony in Colonial India. In Dominance without Hegemony.
I  Wayan  Gede  Suacana,  I  Nyoman  Wiratmaja,  I.  W.  S.  (2022). Perkembangan  Dualitas Pemerintahan Desa di Bali. Literasi Nusantara.
Ketut Suyaga Ayub. (2014). Blimbingsari  The Promise Land  - Gereja Kristen  Protestan di Bali. Penerbit Andi.
Kim,  H.  K.  (2020).  The  Development  of  Hegemony:  From  Gramsci  to  Guha. Journal  of School Social Work, 78. https://doi.org/10.37924/jssw.78.7
Lassalle,  M.  (2022).  GRAMSCI  AND  THE  PROBLEM  OF  RIGHT.  A  CRITICAL  APPROACH. Athenea Digital, 22(1). https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2924
Merli, P. (2010). Antonio Gramsci, Prison notebooks. International Journal of Cultural Policy,
16(1), 53 – 55. https://doi.org/10.1080/10286630902971603
Nyoman  Widastra,  P.,  Ngurah  Anom  Kumbara,  A.  A.,  Bagus  Wirawan,  A.  A.,  &  Gede Mudana,  I.  (2020a).  The  Customary  Village  Hegemony  in  Bali  Towards  Minority Groups. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(7). https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1866
Nyoman  Widastra,  P.,  Ngurah  Anom  Kumbara,  A.  A.,  Bagus  Wirawan,  A.  A.,  &  Gede Mudana,  I.  (2020b). The  Customary  Village  Hegemony  in  Bali  Towards  Minority Groups.  International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious  Understanding. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1866
Rosalind C.Moris (Ed.). (2010). Can the Subaltern Speak?: Reflection on The History of an Idea. Columbia University Press.
Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. Jurnal POETIKA, 6(1), 12. https://doi.org/10.22146/poetika.35013
Sunarya, I. W. (2022). Blimbingsari Selayang Pandang.
Tunas, I. K. N. H. (2022). Desa Blimbingsari Menuju Desa Wisata. Alfa Omega.
Waren, C. (1993). Adat and Dinas Balinese Communities in the Indonesian State. Oxford
University Press.
Williams, P., & Chrisman, L. (2020). Gayatri Chakravorty Spivak Can the Subaltern Speak? In
Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. https://doi.org/10.4324/9781315656496-13