## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KHUSUS SOEKARNO-HATTA
(Juridicial Review on The Implementation of Investigations by Civil Servants Investigations in Immigration Civil Servants Immigration Office Special Soekarno-Hatta)
Badai Yogaswara W. S. M Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Telepon: (021) 7530001 E-mail: mazzama76@gmail.com
Muhammad Azzam Alfarizi Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Telepon: (021) 7530001 E-mail: mazzama76@gmail.com
M. Judo Ramadhan Sumantri Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Telepon: (021) 7530001 E-mail: mazzama76@gmail.com

## Abstrak
Berangkat dari masalah penyelundupan manusia yang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang  teroganisir  dan  tidak  teroganisir,  baik  bersifat  antar  negara  maupun  dalam  negeri  secara  keseluruhan adalah ancaman bagi norma-norma kehidupan yang dilandasi hak asasi manusia. Dalam hal ini peran petugas keimigrasian  sebagai  penjaga  pintu  gerbang  negara  dalam  hal lalu lintas  orang yang masuk/keluar  wilayah indonesia, seperti pada tahun 2015, kasus People Smuggling berhasil diungkap oleh Petugas Keimigrasian di lingkungan  Bandara  I  Soekarno-Hatta,  dimana  petugas  imigrasi  mendapati  tiga  orang  wanita  dengan memakai  paspor  palsu  yang  hendak  berangkat  menuju  Kuala  Lumpur  bersama  pelaku  Laila  Yunita  dan Jamal  Al  Khatib.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  penyebab  dan  dampak  dari  penyelundupan manusia  serta  mengkaji  upaya  serius  yang  dilakukan  oleh  PPNS  Keimigrasian  dalam  memberantas  tindak pidana penyelundupan manusia khususnya pada kasus People Smuggling yang dilakukan oleh Laila Yunita dan Jamal Al Khatib. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan ( Statute Approach ),  pendekatan  konsep  ( Conseptual  Approach ),  dan  pendekatan  kasus  ( Case  Approach). Sehingga dengan  adanya  kasus  tersebut  akan  dapat  dipahami  betapa  pentingnya  nilai  SDM  hukum  pada  lingkup keimigrasian  dalam  rangka  pembangunan  hukum  nasional,sebagai  terobosan  strategi  pengembangan kompetensi
Kata Kunci: Penyelundupan Manusia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian,
Hukum Keimigrasian

## Abstract
Departing  from  the  increasingly  widespread  problem  of  People  Smuggling,  both  in  the  form  of  organized and  unorganized  crime  networks,  both  inter-state  and  domestic  as  a  whole  is  a threat  to the  norms  of  life based  on  human  rights.  In  this  case  the  role  of  the  immigration  officer  as  the  gatekeeper  in  the  country's traffic in the case of people entering / leaving Indonesian territory, as in 2015, the People Smuggling case was  successfully  revealed  by  the  Immigration  Officer  within  the  Soekarno-Hatta  Airport  Airport  I,  where immigration officers found three people women wearing fake passports who were about to leave for Kuala Lumpur  with  perpetrators  Laila  Yunita  and  Jamal  Al  Khatib.  This  writing  aims  to  analyze  the  causes  and
effects  of  human  smuggling,  as  well  as  examine  the  serious  efforts  made  by  PPNS  in  eradicating  People Smuggling, especially in the case of People Smuggling committed by Laila Yunita and Jamal Al Khatib. The research uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. So that with the case, it will be understood how important the value of legal human resources is in the scope of immigration in the context of national law development, as a breakthrough in competency development strategies Keywords: People Smuggling, Civil Servant Investigator Immigration, Immigration Law

## PENDAHULUAN
Masalah penyelundupan manusia ( People Smuggling ) 1 bukan  lagi  hal  yang  baru,  tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional  yang  berlarut-larut,  yang  sampai saat  ini  belum  dapat  diatasi  secara  tepat,  baik oleh  pemerintah  setiap  Negara,  maupun  oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah penyelundupan
manusia tersebut. Penyelundupan manusia (People Smuggling ) berkaitan  erat dengan  hubungan antar  negara,  karena  penyelundupan  tersebut biasanya  dilakukan  di  daerah  perbatasan  negara dan  modus  operasi  yang  dilakukan  adalah pengiriman  ke  berbagai  negara  penerima  seperti Malaysia  dan  Singapura.  Lemahnya  penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor
utama penyelundupan
manusia,  sehingga  dengan  mudah  seseorang dapat melakukan
transaksi penyelundupan  tersebut.
Kasus  Penyelundupan  manusia  yang terjadi di Indonesia sungguh sangat mengkhawatirkan,  kasus  ini  biasa  kita  sebut dengan  kasus People  Smuggling. Kasus  ini  dari tahun  ke  tahun  memiliki  jumlah  peningkatan yang  cukup  tajam  dan  bersifat  meningkat  tajam. Jika  kita  asumsikan  dalam  pola  pikir  logika manusia,maka  kasus  ini  diibaratkan  seperti gunung  es.  Yang  memiliki  arti  angka  yang tersembunyi  di  bawah  permukaan  jauh  lebih besar  daripada  yang  terlihat  di  permukaan. Berdasarkan  data  yang  terdapat  di  Internasional Organization  for  Migration  (IOM) 2 mencatat hinga  April  pada  tahun  2006  Kasus People Smuggling di  Indonesia  sudah  mencapai  1.022 Kasus, dengan rinciannya adalah 88,6%
1 Surtees, Rebecca. “Traffickers and Trafficking in Southern and Eastern Europe: Considering the other side of People Smuggling.” European Journal of Criminology 5.1 (2008): 39-68
2 Wulandari, Ajeng Ria Ayu, Reni Windiani, and Ika Riswanti Putranti. "Kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam Menangani People Smuggling Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Periode 2011-2015." Journal of International Relations 2.1 (2016): 189-196.
korbannya  adalah  perempuan,  dan  diantarannya 52%  dieksploitasi  sebagai  pekerja  rumah tangga,dan 17,1% dipaksa untuk menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK).
People  Smuggling merupakan  sebuah bentuk kejahatan yang terorganisasi, yang artinya kejahatan  ini  melibatkan  beberapa  orang  atau membentuk  sebuah  kelompok  yang  didalamnya membentuk  sebuah  jaringan  yang  bertujuan untuk mengeksploitasi korban hanya demi sebuah keuntungan  sepihak  yang  dalam  hal  ini  adalah pelaku  kejahatan People  Smuggling .  Sehingga dalam  hal  ini  pemerintah  memiliki  andil  serta memiliki  hak  untuk  menentukan  sebuah  sikap yang  tegas  dalam  menangani  serta  memberantas Kasus Smuggling.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian  disebutkan  pada pasal  105  yang  berbunyi  bahwa  : 3 “PPNS Keimigrasian  diberi  wewenang  sebagai  penyidik tindak  pidana  Keimigrasian  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini” yang artinya Pemerintah Concern terhadap kasus People Smuggling dan berusaha untuk memberantas  Kasus  ini  dengan  dibentuknya Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  di  dalam  Instansi Imigrasi.  Tugas  atau  wewenang  dari  PPNS  yang terdapat pada pasal 106 yang berbunyi : 4 “PPNS Keimigrasian  berwenang  :  a.  menerima  laporan tentang  adanya  tindak  pidana  Keimigrasian;  b. mencari keterangan dan alat bukti; c. melakukan tindakan  pertama  di  tempat  kejadian;  d. melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk kepentingan penyidikan; e. memanggil,memeriksa,menggeledah,menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan  tindak  pidana  Keimigrasian;  f. menahan,  memeriksa,  dan  menyita  Dokumen Perjalanan;  g.  menyuruh  berhenti  orang  yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya.”
3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bab X, pasal 105.
4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bab X, pasal 106.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  dapat  di  identifikasi  permasalahan  yang untuk  selanjutnya  dilakukan  pengkajian  dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan  yang  telah  dirumuskan  sebagai berikut :
1. Bagaimana  Peran  Hukum  Keimigrasian terhadap  PPNS  Keimigrasian  dalam  kasus
People Smuggling yang diduga menggunakan Paspor Palsu?
2. Bagaimana  Pelaksanaan  Penyidikan  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  Keimigrasian  dalam Kasus People  Smuggling dengan  tersangka Laila Yunita dan Jamal Al Khatib?

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  kajian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penindakan  Kasus  Tindak  Pidana  Keimigrasian yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  Keimigrasian  dalam  pemberantasan  dan pencegahan Kasus People Smuggling METODE PENELITIAN 1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah
Penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  bersifat Deskriptif  Kualitatif,  serta menggunakan  metode pendekatan
Perundang-Undangan ( Statute Approach ),  Pendekatan  Konsep  ( Conseptual Approach ), dan Pendekatan Kasus ( Case Approach). yang artinya
menjelaskan,menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum dengan aturan hukum yang menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral dalam penelitian.
2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan
bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan  dan  data  lapangan,meneliti  bahan pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya  ilmiah),  dan sumber-sumber  bahan  hukum  lainnya  yang  ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
3. Teknik Analisa Data Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Kualitatif  yang  lebih  menekankan  pada  aspek pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu masalah.  Teknik  analisa  data  ini  menggunakan teknik  analisis  mendalam (In-Depth  Analysis) yaitu  mengkaji  masalah  secara  kasus  perkasus karena dalam metodologi kualitatif memiliki sifat bahwa  suatu  masalah  satu  akan  berbeda  dengan sifat dari masalah lainnya.
PEMBAHASAN
1. Peran  Hukum  Keimigrasian  Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam kasus People Smuggling
Hak dan wewenang semua negara di dunia untuk  menjalankan  yurisdiksi  atas  orang  dan benda  serta  perbuatan  yang  terjadi  di  dalam wilayah  negara  di  dasarkan  pada  hukum internasional.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas  antar  negara  baik  orang,  benda  maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pengaturan terhadap  lalu  lintas  orang  antar  negara  di  suatu wilayah  Negara  tertentu,  yang  berlaku  di  setiap Negara  dan  memiliki  sifat  universal  maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.
Berdasarkan  ketentuang  yang  berlaku dalam keimigrasian yang memilik sifat universal, 5 setaip  negara  berwenang  untuk memberikan izin atau mengizinkan serta melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu  negara.  Berdasarkan  pengakuan  universal tersebut, maka keberadaan peraturan keimigrasin merupakan  sebuah  atribu  yang  sangat  penting dalam  menegakan  kedaulatan  hukum  suatu negara  di  dalam  wilayah  territorial  negara  yang bersangkutan, 6 dan  setiap  orang  asing  memasuki wilayah suatu negara akan tunduk kepada hukum negara tersebut.
Peran Hukum Keimigrasian menjadi faktor utama  dalam  penegakan  pemberantasan  kasus tindak Penyelundupan manusia (People Smuggling) . 7
Salah satu peran Hukum Keimigrasian dalam pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana keimigrasian merupakn tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS),  peran  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  keimigrasian  dalam  menangani  kasus tindak  pidana  keimigrasian  memiliki  dampak yang  cukup  besar  setelah  berlakunya  Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PPNS  Keimigrasi  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya melakukan penyidikan, PPNS Imigrasi dapat langsung memberikan berkas
5 Widnyani, Gusti Ayu Made. "Eksistensi Area Imigrasi Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Indonesia."
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 5.1: 101-110.
6 Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." Yustisia Jurnal Hukum 1.3 (2012).
7 Santoso, Mochamad Iman. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional . Penerbit Universitas Indonesia, 2004
penyidikannya  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) tanpa harus memalui kepolisian.
Tabel 1
Terduga Penyelundupan Manusia Yang Ditangkap Di Indonesia, 2007 - 2013

## Sumber : Mabes Polri
Penegakan  hukum  keimigrasian  dilakukan oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) keimigrasian. Dalam Undang-Undang Keimigrasian  terdapat  sejumlah  kewenangan PPNS  Keimigrasian  dianataranya, 8 menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian,  mencari  keterangan  dan  alat  bukti, melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian. Dalam  melakukan  sebuah  tindakan  penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 9
Bentuk koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan Kepolisian Republik Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian yang di dalamnya terdapat  pasal  249,  yang  menayatakan  bahwa dalam  melakukan  tugas  dan  fungsi  yaitu penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian  RI  yang  hal  ini  menjelaskan  bahwa PPNS Keimigrasian sejak awal penyidikan, harus wajib  memberitahukan  secara  tertulis  tentang penydidikan  tindak  pidana  Keimigrasian  kepada Kepolisian  RI.  Dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor 20  Tahun  2010  pasal  6  menyatakan  bahwa koordinasi  PPNS  Keimigrasian  dan  Kepolisian RI,  hanya  dalam  bentuk  memberikan  atau menerima  surat  penyidikan,  menerima  berkas perkara, dan tukar menukar infomasi penyidikan.
Efektifitas  dan  keberhasilan  tidaknya pidana  sangat  bergantung  kepada  hasil  lapangan
8 Sugiartha, I. Nyoman. “ Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian .” Diss. Universitas Airlangga,
2015.
9 Agasta, Ganjar . "Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Keimigrasian Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Teknik Sipil 1.1 (2016).
penegakan  hukum  tersebut.  Penegakan  Hukum adanya  unsur  Penyelundupan  manusia  seperti yang  diatur  dalam  pasal  120 juncto Pasal  126 huruf b juncto 130 Undang-Undang Keimigrasian diselesaikan dengan sebuah sistem dan mekanisme  yang  ada  dalam  penegakan  Hukum Imigrasi yang berlaku saat ini.
Sama  seperti  hukum  yang  lain,  bahwa hukum  imigrasi  memiliki  beberapa  jenis  upaya penegakan  hukum  imigrasi  demi  tercapainya tujuan  hukum.  Implikasi  yuridis  adanya  unsur penyelundupan  manusia  pada  pasal  120 juncto pasal 126 huruf b juncto pasal 130 tindak pidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian  dapat  dihubungkan dengan  upaya  penanggulangan  kejahatan  anatara lain: 10
a.
Upaya Preventif
Upaya  ini  merupakan  sebuah  tindakan yang bersifat pencegahan. Upaya
penanggulangan preventif dalam bidang keimigrasian  dilakukan  dengan  cara  tindakan pengamanan  terhadap  dokumen  keimigrasian atau  yang  biasa  disebut  dengan  Dokumen Perjalanan. 11 Sehingga yang dimaksudkan dengan  Dokumen  perjalanan  seperti  paspor,visa, atau  dokumen  perjalanan  lainnya  yang  secara saha  dan  resmi  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak pihak  yang  hanya  mencari  keuntungan  atau pihak-pihak yang tidak berhak.
b. Upaya Represif Upaya  penanggulanagn  yang  digunakan dengan cara Represif dalam bidang keimigrasian atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Tindakan
10 Fernando, Sam. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1.1 (2014).
11 Rahman, Tri. “ Analisis Pengawasan Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas Ii Tanjung Balai Karimun .” Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, 2018. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a. Penyelundup Indonesia yang tertangkap 0 2 23 51 44 103 90 b. Penyelundup Bukan  Indonesia yang tertangkap 1 2 9 8 6 6 14
keimigrasian. 12 Tindakan  Keimigrasian  adalah tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  berwenang terhadap  seorang  (pelaku)  yang  telah  terbukti melakukan tindakan penyimpangan ,pelanggaran, penayalahgunaan, dan kejahatan dalam penegakan hukum keimigrasian . Maka Tindakan Keimigrasian dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :
1) Tindakan Non Litigasi Berikut  ini  jenis-jenis  tindakan  non litigasi  dalam  keimigrasisn  terkait  ke dalam sebuah unsur  yang memberikan sebuah  keterangan  tidak  benar  atau  di palsukan dalam dokumen keimigrasian, antara lain : a) Tindakan administrasi terkait
permohonan dan penggunaan dokumen keimigrasian
b) Pencegahan dan Penangkalan
c) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
d) Dan Deportasi.
2) Tindakan Pro Justitia
Sanksi pidana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur Penyelundupan manusia 13 yang terdapat dalam ketentuan  pidana  Pasal  120  dan  pasal 126 huruf b
Undang-Undang
Keimigrasian  memiliki  sifat  yaitu kumulatif yang artinya bahwa
hukuman yang diberi kepada seseorang  (pelaku)  berganda  dalam pelanggaran yang telah
di lakukan,seperti hukuman pidana denda dan  penjara  kurungan.  Hukuman kumulaitf 14 ini  terjadi  jika  satu  orang melakukan  dua  atau  lebih  tindak pidana  dalam  waktu  yang  bersamaan. Sanksi pidana terkait kasus penyelundupan  manusia  dalam  bidang
12 Syahrin, Muhammad Alvi . "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 4. No. 01. 2018.
13 Martha, I. Dewa Agung Gede Mahardhika.
"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 5.1: 111-118.
14 Hakim, Mohammad Azizun, And Purwoto Eko Soponyono . "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Imigran Illegal." Diponegoro Law Journal 1.4 (2012).
imigrasi  menurut  ketentuan  pidana yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011,yaitu :
a) Pasal 120 memuat sanksi : Kasus Penyelundupuan Manusia  dikenakan  pidana penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun dan paling lama
15  (lima  belas)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.1.500.000.000,00 (satu  miliar  lima  ratus  juta rupiah).
b) Pasal  126  huruf  b  memuat sanksi : Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia  orang  lain  atau yang  sudah  dicabut  atau dinyatakan batal untuk masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  secara  tanpa  hak, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). c) Pasal 130 memuat sanksi : Setiap  orang  yang  dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan  atau  Dokumen Keimigrasian  lainnya  milik orang  lain,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maka  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
Keimigrasian  dalam  menangani  segala  bentuk kasus  yang  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana Keimigrasian sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, karena di  dukung  oleh  Hukum  Keimigrasian  yang  di dalamnya  terdapat  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian,  menjadi kunci  utama  dalam  menjalankan  tugas  sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian.
2. Pelaksanaan  Penyidikan  oleh  Pegawai Negeri  Sipil  Keimigrasian  dalam  Kasus People  Smuggling  dengan  Tersangka Laila Yunita dan Jamal Al Khatib
a. Klasifikasi Tindak Pidana
Dalam  hal  ini  ada  beberapa  cara  penyidik mengetahui adannya Tindak Pidana, antara lain: 15 1. Laporan;
2. Pengaduan;
3. Diketahui sendiri oleh Penyidik;
4. Pemberitaan Media.
Dalam  diketahuinya  adannya  pelanggaran Undang-Undang  Keimigrasian  yang  dilakuakan oleh tersangka Laila Yunita dan Jamal Al Khatib, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian  mengetahui  adannya  pelanggaran
Undang-Undang Keimigrasian.
b. Uraian Singkat Kasus Pada  hari  Minggu    tanggal  25  Januari 2015,  dimana  Laila  Yunita  dan  Jamal  Al  Khatib telah  di  ketahui  melakukan  Tindak  Pidana Keimigrasian  berupa  upaya  penyelundupan manusia  dengan  cara  membawa  orang  untuk keluar dari Wilayah Republik Indonesia menggunakan  dokumen  milik  orang  lain  dengan tersangka Laila Yunita dan Jamal Al Khatib.
Kejadian  ini  bermula  ketika  tersangka Jamal  Al  Khatib  memperkenalkan  Laila  Yunita kepada Lisnawati Bt Inang Samaan alias Yuliana Bakar  Hamid,  Esih  Sukaesih  Surakhman  alias Ukasah Alud dan Yayah Askum Marin alias Nina Umar  Uktim  untuk  membagikan  serta  memakai paspor  milik  orang  lain  untuk  dipergunakan dalam keberangkatan ke Kuala Lumpur Malayasia  menggunakan  penerbangan  Garuda Indonesia  selanjutnya  paspor  asli  disimpan  oleh Laila  Yunita.  Dalam  keberangkatan  rencananya akan  di  berangkatkan  ke  Abu  Dhabi,  setelah  itu transit ke kualalumpur untuk di berikan make up agar mirip dengan paspor yang dipergunakan.
Setelah  rombongan  berjumlah  3  (tiga) orang  mengantri  di  bandara  Soekarno-Hatta terminal 2 E dengan tersangka Laila Yunita untuk melakukan  proses  check  in.  Proses  keimigrasian awalnya  berjalan  normal  saat  penyelesaian dokumen  perjalanan  milik  Laila  Yunita  bersama rombongan  3  (tiga)  dengan  pengakuan  petugas keimigrasian  untuk  menemui  keluarga  namun
15 Kosandi, Meidi, and Evida Kartini. "Human Trafficking di Asia Tenggara: Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN."
saat  antrian  penumpang,  selanjutnya  petugas merasa  curiga  dengan  dokumen  perjalanan berupa  paspor  yang  digunakan  dimana  foto paspor yang tertera berbeda jauh antara pengguna dengan  paspor  yang  digunakan  sehingga  empat penumpang dibawa langsung ke ruang supervisor untuk dilakukan pemeriksaan.
Bahwa  setelah  dilakukan  pemeriksaan awal di lapangan ketiga orang bernama Lisnawati Bt  Inang  Samaan  alias  Yuliana  Bakar  Hamid, Esih Sukaesih Surakhman alias Ukasah Alud dan Yayah  Askum  Marin  alias  Nina  Umar  Uktim akhirnya mengakui paspor yang mereka gunakan yang  diberikan  oleh  Tersangka  Laila  Yunita kepunyaan  orang  lain  yang  tidak  dikenal. Sehingga  permasalahan  ini  di  serahkan  kepada pihak  Penyidik  pegawai  negeri  sipil  Kantor Imigrasi  kelas  I  Khusus  Soekarno-Hatta  untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Berdasarkan  pemeriksaan  terhadap  Laila Yunita akhirnya diketahui ketiga orang bersamanya dengan sengaja melakukan keberangkatan menggunakan dokumen orang lain serta  di  pekerjakan  sebagai  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  ke  Abu  dhabi  secara  Ilegal  dan tiket  keberangkatan  serta  orang  yang  akan menjemput di Abu Dhabi telah diatur oleh Jamal Al  Khatib.  Dan  dilakukan  penggeledahan  serta ditemukan 12 ( dua belas) paspor  yang tersimpan didalam  tas  mereka  dimana  diantaranya  milik  3 (tiga)  orang  yang  berangkat  bersama  Laila Yunita.
Atas  perbuatan  yang  dilakukan  tersangka maka  dapat  dianggap  berupaya  menyelundupkan orang  untuk  keluar  dari  wilayah  Republik Indonesia  menggunakan  Dokumen  milik  orang lain.  Dalam  hal  ini  perbuatan  tindak  pidana keimigrasian yang dilakukan melanggar sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  120 ayat  1  dan  2 junto 126  huruf  b junto pasal  130 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011.
c. Upaya  Menanggulangi  Tindak  Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia
Dalam  hal  ini  ada  beberapa  upaya penanganan  dan  pencegahan  imigran  ilegal masuk  ke  wilayah  Indonesia  (penyelundupan manusia)  yang  dapat  dilakukan,  yakni  Indonesia Sebagai  Negara  Transit  Kondisi  geografis Indonesia  yang  strategis  merupakan  salah  satu faktor  penarik  para  imigran  ilegal  untuk  transit terlebih  dahulu  di  Indonesia  lalu  melanjutkan perjalanan  ke  Australia.  Serbuan  perpindahan manusia  secara  ilegal  tersebut  merupakan konsekuensi  logis  dari  Indonesia  yang  masuk  ke dalam  putaran  arus  globalisasi.  Maka  upaya
penanggulangan Tindak Pidana People Smuggling sebagai berikut: 1. Pendidikan Serta

## Peningkatan Kesadaran tentang Kejahatan Manusia
Salah  satu  upaya  pencegahan  yang  telah diamanatkan oleh Protokol adalah Negara Peserta harus dapat mengambil tindakan untuk menjamin bahwa  negara  tersebut  memperkuat  program informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat (Public Awareness) 16 tentang kejahatan  penyelundupan  manusia.  Metode sederhana  bagi  pencegahan  penyelundupan manusia  adalah  melalui  kampanye  peningkatan kesadaran  masyarakat  akan  bahaya  yang  dapat muncul oleh penyelundupan manusia. Kampanye dapat  dilakukan  melalui  penyuluhan  kepada aparat maupun masyarakat setempat, perkumpulan  adat,  publikasi  melalui  poster  atau siaran radio lokal. 17
2. Peningkatan Kesehjahteraan Masyarakat dalam Memberantas Kemiskinan di Daerah Tertinggal
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  ini diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat  tertinggal  untuk  melakukan  tindakan melawan  hukum  (khususnya  penyelundupan manusia)  untuk  mendapatkan  upah  yang  relatif besar.  Hal  ini  dikarenakan  resiko  yang  diambil cukup  besar  yakni  dapat  masuk  ke  penjara  di Australia.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang  diatur dalam  Pasal  15  ayat  (3)  Protokol  yang menghendaki agar setiap Negara Peserta memperkuat kerja sama dan program pembangunan  baik  di  tingkat  nasional,  regional maupun  internasional,  dengan  memperhatikan daerah  tertinggal  secara  sosial  dan  ekonomi, untuk memerangi penyebab dasar penyelundupan manusia seperti kemisikinan dan
keterbelakangan.
3. Mengoptimalkan  Peran  dan  Koordinasi Aparat/Otoritas terkait untuk Pengawasan Keamanan perbatasan Pasal 11 Protokol mengharuskan  seluruh  Negara  Peserta  untuk memperkuat pengawasan perbatasan yang diperlukan  untuk  mencegah  dan  mendeteksi kejahatan  penyelundupan  manusia.  Peran  dari Polair (polisi air) dan TNI AL sangat dibutuhkan
16 Robb, K., et al . "Public awareness of cancer in Britain:
a population-based survey of adults." British Journal of Cancer 101.S2 (2009): S18.
17 Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." Gorontalo Law Review 1.1 (2018): 15-24.
dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kapal- kapal yang berlayar melewati perairan Indonesia. Dalam  rangka  mencegah  dan  menanggulangi para  imigran  ilegal  yang  masuk  ke  Indonesia dibutuhkan  adanya  patroli  lintas  laut  di  perairan pulau pulau terluar Indonesia.
d. Penyebab Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Salah  satu  faktor  penyebab  peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya  yaitu  kondisi  geografis  Indonesia sebagai  negara  kepulauan, 18 yang  memiliki banyak  pulau  kecil  yang  berada  dekat  dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta  kebutuhan  ekonomi  juga  menjadi  faktor penyebab  peningkatan  kasus  penyelundupan manusia.  Masyarakat  setempat  terlibat  dalam penampungan  sementara  dan  menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan.
Beberapa  daerah-daerah di Indonesia yang menjadi  rute  penyelundupan  manusia  menuju negara  tujuan  adalah  Pantai  Jayanti  dan  Pantai Santolo  di  Propinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten Bulukumba  (Sulawesi  Selatan),  Pulau  Batam (Kepulauan  Riau),  Surabaya  (Jawa  Timur),  dan Pulau  Rote  (Nusa  Tenggara  Timur).  Tiga  negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Penyelundupan  manusia  dan  imigran  ilegal mempunyai  keterkaitan  satu  sama  lain.  Imigran ilegal  berhasil  masuk  ke  negara  transit  maupun negara  tujuan  tidak  selalu  membutuhkan  kerja sama  dengan  para  agen  penyelundup,  mereka juga  dapat  menyelundupkan  dirinya  sendiri  ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup.
Penyelundupan manusia
mengakibatkansemakin banyaknya jumlah imigran  ilegal.Alasan  yang  kerap  kali  diberikan oleh  para  imigran  yang  diselundupkan  adalah untuk  mendapatkan  pekerjaan  atau  memperbaiki status  ekonomi,  harapan  untuk  mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya. 19

## PENUTUP Kesimpulan
18 Haryanto, Agus. "Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia." Jurnal Hubungan Internasional 4.2 (2015):
136-147.
19 Julianthy, Evlyn Martha, And Dahlan Ali. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia Di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum 2.3 (2014).
1. Berdasarkan  apa  yang  di  uraikan  dalam hasil  penelitian  dari  pembahasan  proses penyidikan  terhadap  pelaku  pelanggar Undang-Undang Keimigrasian oleh
PPNS Keimigrasian yang dilakukan oleh tersangka  Laila  yuliana  dan  Jamal  Al
Khatib  yang  telah  melakukan  tindakan pidana keimigrasian berupa upaya penyelundupan  manusia  dengan  cara membawa  orang  untuk  keluar  dari wilayah Republik Indonesia menggunakan dokumen milik orang lain/
memberikan  data  yang  tidak  sah  atau keterangan  yang  tidak  benar  kepada pejabat  imigrasi  atau  petugas  imigrasi setempat  .  Hal  ini  merupakan  tindakan yang ilegal dikarenakan membawa orang lain masuk ke negara lain tanpa izin yang membawa  status  seseorang  menjadi imigran  ilegal  dalam  negara  yang demikian  memberikan  pengaruh  negatif bagi  negara  tujuan  baik  dari  kerugian devisa  negara  sampai  keamanan  dan ketertiban  umum  dari  suatu  negara. Alasan  lazimnya  pelanggar  keimigrasian berupa penyelundupan manusia dikarenakan  perekonomian  yang  belum stabil  pada  diri  seseorang  yang  dimana harapan  kedepanya  untuk  mendapatkan penghidupan  yang  lebih  baik,  dan  rasa aman dari konflik di negaranya.
2. Konsep  Ideal  Kebijakan  Keimigrasian untuk  mencegah  penyelundupan  orang yang  masuk  ke  Indonesia  dimulai  dari Substansi Hukum, yaklni perlunya dibuat Undang-Undang  atau  kebijakan  khusus yang  mengatur  masalah  penyelundupan orang  yang  di  dalamnya  juga  terdapat pengaturan  sanksi  tegas  terkait  bentuk kegiatan  dari  agen  penyelundup  untuk memangkas mata rantai kejahatan transnasional.  Selain itu,  kerjasama  yang solid  perlu  terjalin  antar  negara  maupun instansi  dalam  negeri  terkait  dalam  hal alokasi dana/anggaran,saran dan prasarana  yang  digunakan  sebagai  usaha dalam  menangani  kasus  penyelundupan manusia.
Saran 1. Pada  dasarnya  ada  tiga  kebijakan  yang digunakan  dalam  menangani People Smuggling , yaitu Border Controls,
Deportation  Andlegalization  Policies,
Dan  Work-Site  Inspections,  Raids,  And Sanctions  Agains  temployers  Or  Illegal Immigrants. Pertama,  kebijakan  kontrol
perbatasan (Border  Controls) ditujukan untuk  membatasi  ruang  gerak  dari imigran  gelap  dan  agen  penyelundup. Kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan  kebijakan  di  Indonesia dalam  pelaksanaannya,  deportasi  tidak dapat dilaksanakan jika belum ada status imigran  illegal  dan  legal  sehingga dibutuhkan  suatu  pengesahan  kebijakan dari  pemerintah  RI  terkait  status  para imigran  tersebut.  Ketiga,  kebijakan Pemeriksaan  dan  Tinjauan  terhadap
Lokasi Pekerjaan, melakukan penggerebekan,  dan  sanksi  yang  tegas terhadap para pelaku agen penyelundupan  manusia.  Untuk  bentuk ketiga  dari  kebijakan  ini,  belum  ada aturan  khusus  yang  mengatur People Smuggling di Indonesia.
2.
Kebijakan Deportasi. Kebijakan ini dapat memberikan hasil yang baik jika memiliki  sanksi  yang  tegas  bagi  agen penyelundup.  Yang  perlu  diatur  terkait dengan  sanksi  adalah  bentuk  aktivitas dari  agen-agen  penyelundup  yang  mana dilakukan  secara  terus  menerus  untuk merekrut  orang-orang  dari  negara  asal kenegara tujuan Illegal Immigration.

## DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Indonesia,
Undang-undang Republik
Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU
Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian.
Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksana Direktur  Jenderal  Imigrasi.  Nomor  F-
337.IL.02.01  tahun  1995  tentang Tatacara  Penyidikan  Tindak  Pidana Keimigrasian. Jakarta. 1995 Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M- 05.PW.07.03  tahun  1984  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Jakarta. 1984
Republik  Indonesia.  Petunjuk  Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi. Nomor: F- 337.IL.02.01  Tahun  1995  tentang Tatacara  Penyidikan  Tindak  Pidana Keimigrasian. Jakarta.1995.
Keppres No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69  Tahun  2008  tentang  Gugus  Tugas
Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  14  tahun 2008 tentang Pencegahan dan
Penanganan TPPO.

## BUKU
Ajat, Sudrajat Havid. Formalitas Keimigrasian dalam  Prespektif  Sejarah,  Direktorat Jenderal  Imigrasi  Departemen  Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008
Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Lintas Batas  dan  Kerjasama  Luar  Negeri, Pemeriksaan  Paspor,  Ditjen  Imigrasi, Jakarta, 2007
Herlin,  Wijayati.  Hukum  Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian, Bayumedia, Malang, 2011. Much, Nurachmad. Pedoman Mengurus Segala  Macam  Surat  Perizinan  dan Dokumen Secara Legal Formal, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. P.A.F, Lamintang, Delik-Delik Khusus; Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat,Alat Pembayaran,Alat Bukti dan Peradilan,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009. Wahyudin, Ukun. Deportasi Sebagai Instrumen  Penegakan  Hukum  dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004. Asep, Kurnia. Imigran Illegal Potret penanganan  dan  Pencegahan  Dalam Persepektif Sistem Manajemen Nasional,  Internasional  Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2011. Internastional  Organization  for  Migration Petunjuk  Penanganan  Tindak  Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegahan,Penyidikan,Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2012.
United  nations  Office  on  Drugs  and  Crime,
Migrant  Smuggling  in  Asia:  Current Trend and Related Challenges, UNODC, Bangkok, 2015. JURNAL ILMIAH
Amir,  Syamsudin  dan  Nurhasyim,  Ilyas. “Perilaku  Aparat  Hukum  Dalam Menegakan  Supremasi  Hukum  di Indonesia” Jurnal  Keadilan .  Vol.  1 November 2000.
Ahmad,  Yulianto  Ihsan.  “Penegakan  Hukum
Menurut Undang-Undang
Keimigrasian”. Journal  Of  Legal  and Policy  Studies. IBLAM.  Desember 2011. E.Fernando, M Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan.  Tinjauan  Hukum  Kodrat dan  Antinomi  Nilai. Jakarta.  Penerbit
Buku Kompas.
Januari 2007. Hlm.XVII. Harapah,  M.Yahya.  Citra  Penegakan  Hukum, dalam  Varia  Peradilan  Tahun  X Nomor 117. Juni 1995. Romli, Atmasasmita.
“Aspek Hukum Kerjasama  Regional  Internasional dalam Rangka Mengatasi Peningkatan Imigran  Gelap.” Laporan  Tahap  III Penelitian.  Badan  Pembinaan  Hukum Naional.  Departemen  Kehakiman  RI. 1997-1998.
Syahrin,  M.A.,  2018.  “Menakar  Kedaulatan
Negara dalam Persepektif Keimigrasian”. Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 18(1), Hlm. 43-57.
Dupont,  Alan.  “Transnational  Security  Issues and  Preventive  in  Pacific  Asia”,  The Cambodian  Institute  for  Cooperation and Peace, Issue No.18,1999.
Kaharudin, “People Smuggling dalam Persepektif  Hukum  Internasional  dan Penegakan  Hukumnya  di  Indonesia”. Jurnal  perpustakaan  Informasi  dan Komputer  “Jupiter”,  Volume  XII Nomor 2 Edisi Juni , 2013 Sam,  Fernando.  “Politik  Hukum  Pemerintah
(Direktorat  Jenderal  Imigrasi)  dalam Menanggulangi
Masalah
Penyeleundupan  Manusia”, Jurnal pascasarjana  Universitas  Brawijaya, 2013.
Lembaga  perlindungan  Saksi  dan  Korban  ,
“Transnational Organized Crime
Membayangi”, Buletin Berkala LPSK, Edisi No.III, 2012.