## PERAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DALAM KONTEK EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

## U. Syafrudin dan Ridwan Widagdo
Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon e-mail : ridwanwidagdo@ymail.com

## Abstrak
Perguruan  tinggi  mengemban  budaya  akademik  yang  mempunyai  kekhassan  dalam beberapa  aspek,  di  antaranya  aspek  social,  aspek  pembelajaran,  aspek  kompetensi,  dan aspek kepribadian.  Aspek-aspek tersebut  menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa hadir di Perguruan Tinggi.  Kurikulum merupakan suatu naskah panduan mengenai pengalaman yang harus didapatkan oleh para pelajar  agar  menjadi  para  lulusan  berkompeten.    Oleh  karena  itu  kurikulum  diibaratkan sebagai “jalur pacu” atau “kendaraan” untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.
Berdasarkan  itu,  maka  Kurikulum  Ekonomi  Syariah  dibangun  dengan  memadukan antara  ilmu-ilmu  teoritis  dengan  praktis  (30:70),  ekonomi  konvensional  dengan  ekonomi Syariah (40:60), Ilmu Keislaman (30 persen), Ilmu Kesyariahan (20 persen)  – Ushul Fiqih, Qawaid  Fiqhiyah  fi  al-Iqtishad,  Ayat-Ayat  dan  Hadits  Ekonomi  Syariah,  Fikih  Muamalah dan Fikih Zakat dan Wakaf. Selain itu, kurikulumnya juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu alat (30 persen), yang terdiri dari, bahasa (Arab/Inggris), ICT (Aplikasi Komputer), Matematika, Statistik dan Akuntansi.
Peran   yang  paling  penting   yang  harus  dilakukan  oleh perguruan  tinggi  di  Cirebon agar  dapat  bersinergi  dengan  perbankan  syariah  yang  ada  di  Cirebon,  Dalam  proses pembelajaran,  penyusunan    harus    memuatkan    mata    kuliah    yang    mendukung    pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan   pada   mahasiswa   untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan    minatnya,    serta    dilengkapi     dengan deskripsi matakuliah,  silabus,  rencana  pembelajaran,  dan evaluasi.
Kata Kunci : Perguruan Tinggi Islam, Ekonomi Islam, kurikulum ,     Perbankan Syariah

## Abstract
Colleges  carry  out  the  academic  culture  that  has  kekhassan  in  several  aspects, including social aspects, aspects of learning, competence aspects, and aspects of personality. These  aspects  become  inspirational  realization  of  an  academic  community  with  scientific reason  more  adults  are  available  at  the  College.  The  curriculum  is  a  draft  guide  on  the experience that must be obtained by the students to become competent graduates. Therefore the curriculum described as "track racing" or "vehicle" for achieving educational goals and competencies of graduates.
Based on that, the curriculum of Islamic Economics is built with a combination of theoretical  sciences  with  practical  (30:70),  conventional  economics  to  Islamic  economics (40:60),  Islamic  Sciences  (30  percent),  Science  Kesyariahan  (20  percent)  -  Usul  Fiqh  , Qawaid  fiqhiyah  fi  al-Iqtishad,  Ayat-Ayat  and  Hadith  Islamic  Economics,  Tenets Jurisprudence and Zakat and Waqf Jurisprudence. In addition, the curriculum also equipped with  tools  sciences  (30  percent),  which  consists  of,  languages  (Arabic  /  English),  ICT (Computer Applications), Mathematics, Statistics and Accounting.
The  most  important  role  that  must  be  carried  out  by  universities  in  Cirebon  in order to synergize with Islamic banking in Cirebon, in the learning process, the preparation must load courses that support the achievement of the competence of graduates and provide flexibility  to  students  to  broaden  their  horizons  and  deepen  their  expertise  in  accordance with  interests,  and  is  equipped  with  course  descriptions,  syllabi,  lesson  plans,  and evaluations.
Keywords : Islamic Institute of Islamic Economics, curriculum, Islamic Banking

## Pendahuluan
Perguruan Tinggi   adalah salah satu factor yang paling penting dalam memperkenalkan  dan  mensyiarkan  ekonomi syariah  di  Indonesia,  oleh  karena  itu  sangat memprihatinkan  jika  kita  mendengar  ada kampus  Islam  tetapi  belum  membuka  prodi atau jurusan ekonomi syariah, dalam seminar ini  di  jelaskan  bagaimana  urgensi  dan prospek  perguruan  tinggi  Islam  yang  akan membuka  prodi  atau  jurusan  Ekonomi Syariah.
Lembaga perguruan tinggi merupakan suatu Institusi atau wadah ilmiah di  mana  mahasiswa  mencari  ilmu  dan sekaligus melakukan penelitian dan
pengabdian  terhadap  masyarakat  atas  ilmu yang  telah  di  dapat  di  bangku  kuliah.  Teori yang  di  peroleh  di  ruang  kelas  merupakan hasil transpert pengetahuan antara dosen dan mahasisiwa  di  aplikasikan  di  masyarakat dalamujud Kuliah Kerja Yata sebagai  wujud pengabdian pada masyarakat. Untuk menempuh  gelar  kesarjanaan  mahasiswa  di wajibkan  untuk  membuat  karya  ilmiah sebagai  ciri  dari  kaum  intelectual. 1 Peran perguruan  tinggi  di  harapkan  mampu
1 Amir Mualim, Karakteristik Perguruan Tinggal 1
mencetak  calon  sarjana  yang  trampil  dan professional di bidangnya. 2 Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia  adalah  proses  persiapan  individu- individu  untuk  memikul  tanggung  jawab yang  berbeda  atau  lebih  tinggi  di  dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan  kemampuan  intelektual  untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.
Pengembangan mengarah pada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain  guna  membantu  pengembangan para  pekerja.  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  bagi  pegawai  adalah  suatu  proses belajar  dan  berlatih  secara  sistematis  untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka  dalam  pekerjaannya  sekarang  dan menyiapkan  diri  untuk  peran  dan  tanggung jawab yang akan datang.
Menurut  Schuler  dan  Youngblood yang menekankan bahwa mempelajari pengembangan  sumber  daya  manusia  dari organisasi,  manusia  sebagai  bagian  dari organisasi,  sehingga  diungkapkan  bahwa pengembangan  sumber  daya  manusia  pada suatu  organisasi  akan  melibatkan  berbagai faktor yaitu pendidikan dan pelatihan. 3
Pada pengembangan kualitas manusia melalui pengembangan kemampuan berfikir  yang  antara  lain  dilaksanakan melalui  peningkatan  kemampuan  untuk menilai keadaan. Pendidikan formal diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi terbesar  dalam  pengembangan  kemampuan berfikir melalui materi dasar hitung menghitung, membuat perbandingan, mengekspresikan ide melalui tulisan, membuat keputusan dengan kendala-kendala tertentu  dan  lain-lain.  Termasuk  dalam pendidikan  formal  ini  adalah  pengembangan
2  Muzamil  Qomar,  Menejemen  pendidikan Islam, Hlm 3 3  Sanerya  Hendrawan, Pengembangan  Human Cafital. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 148
sikap  tepat  waktu,  sikap  kerapian,  dan  lain- lain. 4
Mahasiswa sebagai agent of change (pelaku  perubahan)  dituntut  untuk  dapat memberikan  perubahan  yang  positif  bagi lingkungannya.  Dalam  hal  ini,  mahasiswa harus  mampu  menunjukkan  perannya  dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi  angka  kemiskinan.  Pemikiran lama  yaitu  tugas  memasyarakatkan  Syariah Islam  hanya  tugas  para  ahli  Syariah  dan praktisi  Syariah  Islam  harus  ditinggalkan. Mahasiswa juga berkewajiban dalam memasyarakatkan Syariah Islam.
Berbagai  peran  dapat  diambil  oleh mahasiswa  dalam  memasyarakatkan  Syariah Islam.  Peran  yang  paling  sederhana  adalah sosialisasi dari mulut ke mulut (door to door) terhadap lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan teman-temannya sampai keperan  yang  besar  sekalipun  seperti  terjun langsung ke sebuah lingkungan dan menerapkan  sistem  Syariah  Islam  dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tersebut.
Mahasiswa  yang  mengambil  peran tersebut hendaknya bukan mahasiswa Fakultas  Syariah  atau  mahasiswa  yang mengambil  studi  Syariah  Islam  saja,  tapi juga  dilakukan  oleh  mahasiswa  secara keseluruhan  tanpa  memandang  studi  yang diambilnya.  Karena  untuk  mewujudkan sebuah perubahan, diperlukan dukungan dari semua  elemen  pengusung  perubahan  itu sendiri  (mahasiswa).  Tetapi,  untuk  langkah awal pergerakan ini, tampaknya masih fokus dilakukan  oleh  mahasiswa  yang  memang memiliki  latar  belakang  ilmu  Syariah, terutama Syariah Islam.

## Pembahasan
Perguruan tinggi adalah institusi yang membidani kelahiran sumber daya
4  Yudo  Swasono  dan  Endang  Sulistyaningsih, Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia, (  Jakarta:  Cv Izufa Gempita, 1993), hlm. 22
intelektual yang diharapkan dapat memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia.  Kegiatan memproduksi,
mengkonstruksi dan merevitalisasi paradigma sumber daya manusia itu, agar mereka memiliki perspektif kognisi, afeksi dan konasi yang baik di mata masyarakat  sebagai  bekal  kehidupannya- tentu  saja  tidaklah  mudah.  Perguruan  tinggi tidak saja harus dituntut segi-segi otentitasnya  secara  yuridis  dan  eksistensial agar  legitimasinya  di  akui  oleh  pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah institusi yang capable mengelola dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.
Kurikulum  sebagai  mata  pelajaran yang harus dikuasi oleh peserta didik, dalam proses  perencanaannya  memiliki  ketentuan sebagai berikut: 5 a. Perecanaan kurikulum biasanya menggunkan  judment  ahli  bidang  studi. Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor sosial  dan  faktor  pendidikan,  ahli  tersebut menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa.
b. Dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum  perlu  dipertibangkan  beberapa hal  seperti  tingkat  kesulitan,  minat  siswa, urutan pelajaran dan lain sebagainya.
c. Perencanaan  dan  implementasi  kurikulum ditekankan  kepada  pengguna  metode  dan strategi  pembelajaran  yang  memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran,
semacam menggunakan pendekatan ekspositori.
Kurikulum  merupakan  suatu  naskah panduan  mengenai  pengalaman  yang  harus didapatkan  oleh  para  pelajar  agar  menjadi para  lulusan  berkompeten  yang  seharusnya. Oleh  karena  itu  kurikulum  merupakan kondisi  ideal  dibandingkan  kondisi  real.
5  Wina  Sanjaya, Kurikulum  dan  Pembelajaran: Teori  Praktek  Pengembangan  Kurikulum  Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP), (Jakarta:  Kencana,  2008), hlm. 5
Kurikulum  diibaratkan  sebagai  “jalur  pacu” atau  “kendaraan”  untuk  mencapai  tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.
Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban  amanah  untuk  menciptakan masyarakat  akademik  yang  cakap  ilmu  dan menjadi agen perubahan social (agent social of  change) .  Perguruan  tinggi  mengemban budaya  akademik  yang  berpangkal  pada Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian masyarakat.  Nilai-nilai  inilah  yang  akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus  dengan  masyarakat  akademik  yang ada  pada  pendidikan  menengah  dan  tingkat di  bawahnya.  Kekhasan  perguruan  tinggi  di banding  dengan  tingkat  satuan  pendidikan sebelumnya,  mencakup  banyak  aspek,  di antaranya  aspek  social,  aspek  pembelajaran, aspek  kompetensi,  dan  aspek  kepribadian. Aspek-aspek  tersebut  menjadi  inspirasi terwujudnya  sebuah  masyarakat  akademik dengan  nalar  keilmuan  yang  lebih  dewasa hadir di Perguruan Tinggi. 6
Untuk    melahirkan    sumber    daya manusia    yang  berkompeten    dalam  bidang perbankan  dan  keuangan  syariah  secara komprehensif  dan  memadai    serta    memiliki integritas yang tinggi,  maka dibutuhkan lembaga pendidikan  ekonomi  syariah  yang  secara khusus  menyiapkan  sumber  daya  insani ekonomi syariah Perguruan   tinggi   merupakan salah  satu  institusi    yang    harus  bertanggung jawab  dalam  menghasilkan  sumber  daya manusia keuangan syariah  yang  berkualitas.
Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (PTAI) mempunyai  peranan  yang      sangat  penting dalam  menentukan  masa  depan  Ekonomi Islam.  Dari  kampuslah  sumber  daya  manusia yang  dibutuhkan  untuk  membangun  ekonomi Islam  berasal.  Jika  melihat  masa  depan ekonomi Islam, SDI   yang   dibutuhkan  adalah
6  Buku  panduan  penerimaan  mahasiswa  baru tahun 2015
mereka    yang    tidak    hanya    faham  ekonomi Islam secara  filosofis-normatif  tapi  juga positif-empiris.  Dua  penguasaan  ini tetap  harus didukung  oleh  pembangunan  karakter  yang baik.  Kampus  tidak  hanya  sekedar  proses transfer  of  knowledge tapi  juga transfer  of character .    Tentunya  untuk  membangun  ini membutuhkan kerjasama semua elemen penyelenggara perguruan  tinggi.
Kurikulum Aktual dan Kurikulum Ideal
Setiap guru seharusnya dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan  kurikulum.  Kurikulum  tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai  acuan  atau  pedoman  guru  dalam proses belajar dan mengajar. Sebagai sebuah pedoman  kurikulum  berperan  penting  dalam merancang pembelajaran yang dapat dilakukan  oleh  guru  dan  siswa.  Oleh  karena itu  guru  dapat  menentukan  hal-hal  sebagai berikut: 7
a. Merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa.
b. Menentukan  isi  atau  materi  yang  harus dikuasai  untuk  mencapai  tujuan  atau penguasaan kompetensi.
c. Menyusun  strategi  pembelajaran  untuk guru dan siswa sebagai  upaya pencapaian tujuan.
d. Menentukan kebrhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi.
Sedangkan  kurikulun  actual  (nyata) adalah pembatasan yang dilakukan oleh guru terhadap  penerapan  kurikulum  yang  ada. Kurikulum  ini secara riil  dapat  dilaksanakan oleh  guru  sesuai  dengan  keadaan  kondisi yang ada.

## Pengembangan Kurikulum
Kamus bahasa Indonesia kata ”pengembangan”  secara  etimologi  yaitu
7  Wina  Sanjaya, Kurikulum  dan  Pembelajaran: Teori  Praktek  Pengembangan  Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hlm. 22
berarti proses/cara, perbuatan mengembangkan. 8
Secara istilah, kata pengembagan  menunjukkan  pada  suatu kegiatan  menghasilkan  suatu  alat  atau  cara yang  baru,  dimana  selama  kegiatan  tersebut penilaian  dan  penyempurnaan  terhadap  alat atau  cara  tersebut  terus  dilakukan. 9 Bila setelah mengalami penyempurnaan-
penyempurnaan  akhirnya  alat  atau  cara tersebut  dipandang  cukup  mantap  untuk digunakan  seterusnya,  maka  berakhirlah kegiatan pengembangan tersrbut.
Pengertian  pengembangan  di  atas, berlaku pula dalam bidang kajian “kurikulum”, kegiatan pengembangan
kurikulum mencakup penyususnan
kurikulum  itu  sendiri,  pelaksanaan  di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan- penyempurnaan  yang  dilakukan  terhadap komponen-komponen tertentu dari
kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian. 10
Bila  kurikulum  itu  sudah  cukup dianggap mantap, setelah mengalami penialaian dan penyempurnaan, maka berakhirlah  tugas  pengembangan  kurikulum tersebut  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan tugas pembinaan. Hal ini berlaku pula untuk setiap komponen kurikulum, misalnya pengembangan metode mengajar, pengembangan alat pelajaran dan sebagainya. Selaras dengan pengertian dan pemahaman di atas, adalah pendapat Ahmad dan kawan-kawannya dalam buku Pengembangan Kurikulum” yang 8  Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus
BesarBahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 538
9 Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, Pembinaan  dan  Pengembangan  Kurikulum  Sebagai Substansi  Problem  Administrasi  Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 45 10 A. Hamid Syarif, Pengembangan Kurikulum , (Surabaya: Bina ilmu, 1993), hlm. 33
mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih  baik  dengan  didasarkan  dengan  hasil penialaian  terhadap  kurikulum  yang  telah berlaku, sehingga dapat  memberikan kondisi belajar  mengajar  yang  lebih  baik.  Dengan kata  lain,  pengembangan  kurikulum  adalah kegiatan  untuk  menghasilakan  kurikulum baru  melalui  langkah-langkah  penyususnan kurikulum  atas  dasar  hasil  penilaian  yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 11
Kedua  pendapat  di  atas  apabila dikalsifikasi meliputi beberapa unsur: a. Perencanaan
b. Penyusunan
c. Pelaksanaan
d. Penilaian
e. Usaha penyempurnaan
Berpijak pada unsur-unsur ini, dapatlah peneliti simpulkan bahwa pengembangan  kurikulum  adalah  suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum sekolah,
kemudian diaplikasikannya  ke  dalam  kelas  sebagai wujud  proses  belajar  mengajar  disertai dengan penilaian-penilaian terhadap kegiatan tersebut,  sebagai  langkah  penyempurnaan sehingga  memperoleh  hasil  yang  lebih  baik dan bagus.
Pengembangan kurikulum suatu proses siklus,  yang tidak pernah ada starting dan tidak pernah berakhir. Hal ini desebabkan  pengembangan  kurikulum  itu merupakan suatu proses  yang tertumpu pada unsur-unsur  dalam  kurikulum,  yang  di dalamnya  meliputi  tujuan,  isi  (materi), metode, organisasi dan penilaian itu sendiri. 12
11 HM. Ahmad dkk, Pengembangan Kurikulum di  Perguruan  Tinggi ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,  1998), hlm. 64
12  Hamid  Syarif, Pengembangan  Kurikulum, hlm. 34
Pengembangan kurikulum mengandung  pengertian  sebagai  kegiatan menghasilkan kurikulum, proses yang mengaitkan  satu  komponen  dengan  yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum  yang lebih  baik,  dan  atau  kegiatan  penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. 13
Metode  Pembelajaran Ekonomi  Syariah  di Perguruan Tinggi
Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikononemia (Greek atau Yunani),  terdiri  dari  dua  kata: oicos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Jadi  ekonomi  ialah  aturan-aturan  untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam  rumah  tangga,  baik  rumah  tangga rakyat (volkshuishouding) ,  maupun  rumah tangga  negara (staathuishouding) ,  yang dalam  bahasa  inggris  disebutnya  sebagai economics . 14
Islam  membedakan  antara  ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam definisi umum,  sistem  merupakan  keseluruhan  yang kompleks,  yakni  suatu  susunan  hal  atau bagian  yang  saling  berhubungan,  sedangkan ilmu  adalah  pengetahuan  yang  dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan  sebagai  setiap  peraturan  yang lahir  dari  pandangan  dunia  atau  akidah tertentu  yang  berfungsi  untuk  memecahkan dan  mengatasi  problema  hidup  manusia, menjelaskan  bagaimana  cara  pemecahan, memelihara serta mengembangkannya. 15
13 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum
Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah,  Madrasah,  dan
Perguruan  Tinggi, (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada. 2005), hlm. 10 14  Abdullah  Zaky  Al-Kaaf, Ekonomi  dalam Perspektif Islam, (Bandung,  PT. Pustaka  Setia Pertama Maret 2002), hlm.18
15  M.  Ismail  Yusanto  Dan  M.  Arif  Yunus, Pengantar  Ekonomi  Islam, (Bogor:  Al-Azhar  Press, 2009), hlm. 13
Pada  tataran  teoritis  dan  konseptual, kita  masih  merasakan  sangat kekurangan SDI yang  benar-benar  mendalami  ilmu  ushul  fikih, fikih        muamalah,  qawa‟id  fikih  dan  sekaligus ilmu  ekonomi  keuangan  modern.      Figur seperti  ini  benar-benar    langka    bukan    saja bagi    masyarakat  Islam    di    Indonesia melainkan  juga   di  banyak   negara   termasuk negara  lain  yang    perkembangan  ekonomi Islamnya  cukup  pesat.  Kebanyakan  SDI perbankan    syariah  saat    ini    adalah    mereka yang   fasih   berbicara   tentang   ilmu   ekonomi keuangan    kontemporer,  tetapi    awam    dalam ushul  fiqh    atau  fiqh    muamalah.  Sebaliknya banyak  pakar  yang mahir dalam  fikih dan usul fiqh  tetapi  kurang  memahami  tentang  ilmu ekonomi  keuangan.
Untuk melahirkan SDI yang berkompeten  di  bidang  ekonomi,  bisnis  dan hukum  ekonomi  syari‟ah  secara  komprehensif dan  memadai,  serta  memiliki  integritas  tinggi, makadibutuhkan  lembaga  pendidikan  ekonomi syari‟ah  yang  secara  khusus  menyiapkan  SDI ekonomi  syari‟ah . SDI ekonomi  syari‟ah,tidak boleh  lagi  bersifat  bukan  karbitan  seperti yang banyak  terjadi  selama  ini.
Lembaga  pendidikan  adalah  institusi yang  bertanggung  jawab  dalam  menghasilkan SDI keuangan syariah  yang berkualitas. Dalam pengembangan pendidikan ekonomi keuangan  syariah  di  masa  yang  akan  datang setidaknya    ada  beberapa  aspek  yang  perlu mendapat  perhatian  serius,  seperti  kurikulum yang  tepat;  mengkombinasikan  mata  kuliah yang memberikan pengetahuan profesionalitasekonomi/keuangan/perbankan/bis nis  dan  pengetahuan    syariah  (hukum  & aplikasi)  serta  nilai-  nilai  moral  (akidah  & akhlak).
Dalam  penyusunan  kurikulum  perlu melibatkan  seluruh  potensi  prodi,        untuk mencapai  sebuah  dinamikadari  inovasi  yang dibutuhkan  agar  kurikulum  tetap  actual  dan terintegrasi  dengan  sistem  pembelajaran  dan memiliki            relevansi  yang    kuat    dengan
tujuan, cakupan   dan   kedalaman   materi   dari suatu  mata  kuliah.  Penyusunan  kurikulum  itu merupakan  wujud  untuk    membentuk hard skills dan    keterampilan    kepribadian    dan perilaku  ( soft   skills ) yang  akan diaplikasikan dalam  proses pembelajaran.
Kurikulum  yang  telah  disusun  memuat mata  kuliah  yang  mendukung  pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada  mahasiswa  untuk  memperluas wawasan  dan  memperdalam  keahlian  sesuai dengan  minatnya,  serta  dilengkapi  dengan deskripsi matakuliah, silabus, rencana pembelajaran, dan evaluasi.
Kebutuhan    terhadap    evaluasi  dan revisi  kurikulum  itu    dilakukan    dengan pertimbangan  tuntutan    perkembangan  zaman serta  kebutuhan  pasar  khususnya  industry keuangan  syariah,  dan  yang  terpenting  adalah membekali  para  mahasiswa  agar  ilmu  yang mereka  peroleh dapat diterapkan  dengan  baik di  dunia   kerja,   sehingga   setiap  output  yang dihasilkan  oleh  Program  Studi  perbankan syariah    maupun    ekonomi  syariah    mampu bersaing    dalam  bursa    dunia  kerja  yang sangat  kompetitif,  bahkan  mampu  menjadi wira  usaha  mandiri  yang  mumpuni  berani menunjukkan  ciri  sebagai  pelaku  ekonomi dan bisnis  syari‟ah. 16
Dalam  penyusunan  kurikulum  ekonomi syariah  harus    mengedepankan    kesepahaman bahwa kurikulum tersebut merupakan rancangan  seluruh    kegiatan  pembelajaran mahasiswa  sebagai  rujukan  prodi  dalam merencanakan,  melaksanakan,  memonitor,  dan mengevaluasi  seluruh    kegiatannya  untuk mencapai    tujuan    program  studi.  Kurikukum disusun  berdasarkan  kajian  mendalam  tentang hakikat  keilmuan  bidang  studi  dan  kebutuhan pemangku  kepentingan  terhadap  bidang  ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan
16  Muhammad  Maulana,  dkk,  Evaluasi  dan Pengembangan Kurikulum Pada Jurus an P e r b a n k a n   S y a r i a h ,    Pus  at    Penelitian    dan Penerbitan   IAIN Syekh Nurjati Cirebon,   2013,
memperhatikan  standar  mutu,  dan  visi,  misi perguruan  tinggi/program  studi. 17
Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Mengartikan Lembaga Keuangan Syariah,  maka  ada  tiga  kata  terlebih  dahulu yang  harus  dipahami  secara  parsial,  yaitu lembaga,  keuangan  dan  Syariah.  Lembaga dalam  bahasa  Inggris  bisa  disebut  dengan institution dan dalam bahasa Indonesia setara dengan  pranata. 18 Dari  pengertian  ini  dapat dipahami  bahwa  lembaga  ini  lebih  berarti sebagai  sebuah  wadah  atau  sistem  yang menampung  dan  mengatur  prilaku  tertentu dalam masyarakat.
Lembaga  keuangan  adalah  badan usaha  yang  kekayaannya  terutama  dalam bentuk  aset  keuangan  atau  tagihan  (claims) dibandingkan  aset  non  finansial  atau  aset riil. 19 Lembaga ini menyalurkan dan memberikan  pendanaan  atau  pembiayaan kepada  calon  nasabah  dan  menanamkan dananya  dalam  bentuk  surat-surat  berharga serta menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan  lainnya,  seperti  proteksi  asuransi, program  pensiunan,  skema  tabungan  serta transfer, kliring dan lain sebagainya.
Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  1967  tentang perbankan,  yang  dimaksud  dengan  lembaga keuangan  ialah  “semua  badan  yang  melalui kegiatan-kegiatannya  di  bidang  keuangan, menarik  uang  dari  dan  menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam Keputusan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.
792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan  batasan  kegiatan  dalam  bidang
25 Has il  Penyampaian  pendapat  Armiadi  pada FGD  Kurikulum  Prodi  HES,  pada  tanggal  23  Juni 2013 di Faklutas  Syari‟ah  IAIN Syekh Nurjati Cirebon 18  H.A.  Djazuli,  Yadi  Janwari, Lembaga- Lembaga  Perekonomian  Umat  (Sebuah  Pengantar),
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1 19 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Dilengkapi  UU  Perbankan  Syariah  &  kodefikasi Produk  Bank  Indonesia, (Jakarta:  LPFE  Usakti,  2009), hlm. 15
keuangan,  melakukan  penghimpunan  dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. 20
Ini  berarti  lembaga  dibatasi  dengan hanya  mencakup  dalam  bidang  keuangan, dapat  dikatakan  bahwa  lembaga  ini  hanya bergerak  dalam  bidang  keuangan,  dan melakukan  penghimpunan  serta  penyaluran dana.  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Syaria financial institution) adalah merupakan suatu badan  usaha  atau  institusi  yang  kekayaanya terutama  dalam  bentuk  aset-aset  keuangan (financial  asset)  maupun  non-financial  aset atau aset riil berdasarkan konsep Syariah. 21
Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Tahun  1992  tantang  Perbankan Syariah  bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah adalah merupakan badan atau lemabaga yang kegiatannya  menarik  dana  masyarakat  dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syariah.
Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak  terlepas  dari  saringan  Syariah. 22 Maka dari itu lembaga ini dalam transaksinya tidak mungkin  mengenal  istilah  bunga  dalam artian  tidak  memakai  sistem  bunga  tapi menggunakan  sistem  bagi  hasil  dan  tidak mungkin  menyalurkan  dananya  kepada usaha-usaha  yang  di  dalamnya  mengandung hal-hal  yang  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  Syariah  serta  proyek-proyek  yang menimbulkan kemudharratan bagi masyarakat luas. Macam-macam Lembaga Keuangan
Syariah
20  Muhammad  Amin  Suma, Menggali  Akar, Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam, (Cipuatat: Kholam Publishing, 2008), hlm. 245 21  Ahmad  Rodoni,  Abdul  Hamid, Lembaga Keuangan  Syariah, (Jakarta-Timur:  Penerbit  Zikrul Hakim, 2008), hlm. 5 22  H.  Zainuddin  Ali, Hukum  Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 58
Ditinjau dari segi tugas dan fungsinya, Lembaga Keuangan Syariah dapat dibedakan  kedalam  dua  macam,  pertama; lembaga keuangan dalam bentuk bank, yaitu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan  akad  (transaksi)  ekonominya terutama menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada
masyarakat dengan menggunakan  sistem  Syariah  atau  hukum Islam. 23 Kedua; lembaga keuangan non bank, yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di  bidang  keuangan,  yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  menghimpun  dana terutama  dengan  jalan  mengeluarkan  kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

## Pembahasan
Standar kompetensi merupakan rumusan  tentang  kemampuan  yang  dimiliki seseorang  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan atau  tugas  yang  didasari  atas  pengetahuan, keterampilan  yang didukung sikap kerja dan penerapannya  sesuai  untuk  kerja  yang dipersyaratkan. 24
Standar ini merupakan acuan keunggulan  mutu  sistem  pembelajaran  di program  studi  sarjana.  Kurikulum  adalah rancangan studi
sarjana dalam
merencanakan,  melaksanakan,  memonitor dan  mengevaluasi  seluruh  kegiatan  untuk mencapai  tujuan  program  studi  sarjana. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam  tentang  hakekat  keilmuan  bidang studi  dan  kebutuhan  pemangku  kepentingan terhadap  bidang  ilmu  dan  penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh  suatu  program  studi  sarjana  dengan
23  Muhammad  Amin  Suma, Menggali  Akar, Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam, hlm. 249 24  Mangkuprawira,  S.  Tb, Manajemen  Sumber
Daya  Manusia  Strategik ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2002), hlm. 154
memperhatikan masing-masing program studi sarjana. Progran studi sarjana menetapkan  kurikulum  dan  pedoman  yang mencakup  struktur,  tataurutan,  kedalaman, keluasan dan penyertaan komponen tertentu.
Penyusunan  kurikulum  Perbankan Syariah  FSEI  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon ini  telah  mengacu  kepada  Kepmendiknas  RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi dan  Penilaian  Hasil  Belajar  Mahasiswa  dan Kepmendiknas  No.  045/U/2002  tentang Kurikulum  Inti  Pendidikan  Tinggi.  Program Pendidikan  Stara  1  Perbankan  Syariah (Ekonomi  Islam)  memiliki  lama  studi  8 (delapan)  semester  dengan  batas  maksimal 14 semester. Kurikulum terdiri dari
Kurikulum  Inti  sebesar  66  SKS  dan Kurikulum Institusional 91 SKS. Kurikulum  Inti  terdiri  dari  teori. Sedangkan Kurikulum
Institusional dikembangkan  sesuai  dengan  keadaan  dan kebutuhan lingkungan serta menjadi ciri khas institusi pendidikan Perbankan Syariah FSEI IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon.  Kurikulum Konsentrasi  Perbankan  Syariah  FSEI  IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini telah berulang kali disesuaikan  dengan  kebutuhan  lapangan dalam  rangka  menciptakan  para  lulusan (SDM)  yang  sesuai  dengan  kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi agar tercipta kesesuaian  antara  kebutuhan  institusi  dan Lembaga Keuangan Syariah.
Menurut  Ahmad  Dahlan  berpendapat bahwa,  Institusi  yang  bapak  pimpin  dalam membangun  jaringan  degan  Institusi  lain dengan berkembangnya perbankan syariah: “Kami  mengadakan  MDV  atau  kerjasama baik  yang sudah berjalan maupun yang akan datang,  jalam  membangun  jaringan  dengan institusi  /  lembaga  lain  terutama  dengan
lembaga  perbankan  Syariah  maupun  dengan kopentren dan MBT”. 25
Arah  pengembangan  program  studi ekonomi syariah tentu saja harus diselaraskan  dengan  visi  dan  misi  program studi tersebut.
Sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang sudah  dipaparkan  di  muka,  maka  ada  empat aspek  yang  akan  dikembangkan  dalam meraih ekselensi, yaitu:
1. Memperluas  akses  pendidikan  ekonomi syariah. Untuk memperluas akses pendidikan  ekonomi  syariah,  maka  sudah sewajarnya jika dilakukan berbagai upaya untuk  memperkenalkan  tentang  program studi ekonomi syariah secara memadai. Di dalam  kerangka  ini,  maka  sangat  perlu membangun  imaje  yang  baik  agar lembaga  tersebut  dikenal  oleh  public. Program pencitraan berbasis pada kualitas dalam  berbagai  aspek   akan  menjadi sesuatu  yang  diperlukan.   Sebagaimana perkembangan  zaman,  bahwa  ke  depan seirama dengan tuntutan kompetisi  dalam berbagai bidang kehidupan, maka lembaga  pendidikan  yang  bermutu  saja yang  akan  diminati  oleh  mahasiswa. Semakin  berkualitas  lembaga  pendidikan tersebut  akan  semakin  besar  peluangnya untuk memperoleh
sumberdaya mahasiswa.   Dan  semakin  berkualitas fungsi  akademik  lembaga  pendidikan tersebut  juga  akan  berdampak  pada peluang besarnya kualitas lulusan lembaga  pendidikan  tersebut.  Semakin ketatnya kompetisi lulusan dalam mengakses pekerjaan tentu harus dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan sebagai pintu memperluas akses dimaksud.
25  Hasil  wawancara  dengan  bapak  Ahmad Dahlan  selaku  ketua  prodi  Ekonomi  Islam  kampus STEI Al-Ishlah Bobos Kabupaten Cirebon
2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan  program  ekonomi  syariah. Agar  memperoleh  akses  yang  memadai, maka lembaga pendidikan harus mengembangkan  diversifikasi  program studinya.  Untuk  kepentingan  ini,  maka pengembangan program studi yang sesuai dengan  analisis  kebutuhan  dan  kelayakan menjadi  sangat  penting.  Di  era  semakin meningkatnya  kebutuhan  akan  tenaga professional  di  dalam  bidang  ekonomi syariah, maka program studi diversifikatif di bidang  ekonomi  syariah  sangat diperlukan.  Makanya  analisis  kebutuhan pasar  dan  analisis  pelanggan  dapat dijadikan sebagai ukuran untuk membuka prodi  yang  relevan  dengan  kebutuhan dimaksud. Kemudian, yang juga dibutuhkan adalah
penguatan kelembagaan.   Bagi  prodi  yang  sudah eksis,  maka  harus  dilakukan  upaya  agar program  studi dimaksud menjadi  ekselen. Penguatan  kelembagaan  tersebut  dapat dilakukan terhadap eksisting dosen dalam pendidikan  dan  kebutuhan  penguatan dosen  yang  diperlukan.  Selain  itu,  juga penguatan program akademik, ketenagaan dan proses pendidikan yang terstandardisasikan sesuai dengan jaminan mutu  yang  diakui  baik  nasional  maupun internasional.
3. Mengembangkan  dan  memperkuat  sarana dan  infrastruktur  pendidikan.  Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berencana  menjadi  ekselen,  maka  salah satu tuntutannya adalah kehebatan infrastruktur
kependidikannya.
Infrastruktur  tersebut  meliputi  prasarana gedung  perkuliaan  yang  meliputi  sarana ruang  kuliah  yang  fully  multi  media, sarana  Information  and  communication technology  yang  memadai, laboratorium yang  ekselen,  lingkungan  kampus  yang asri  dan  indah,  dan  sarana  prasarana penunjang
yang mencukupi.
Ketercukupan sarana pasarana dan infrastruktur  yang  memadai  akan  dapat menjadi  jaminan  akan  lahirnya  kualitas alumni  yang  professional  sesuai  dengan bidang studinya. Selain itu juga menjamin akan  terwujudnya  budaya  akademik  yang tinggi  sesuatu  dengan  tujuan  membangun kampus akademis.
4. Membangun  manajemen  dan  tata  kelola sesuai dengan mandate reformasi birokrasi.  Lembaga  pendidikan  tinggi memiliki  fungsi  pelayanan  public.  Oleh karenanya  tentu  dituntut  agar  di  dalam pelayanan  public  tersebut  berbasis  pada pelayanan  prima.  Tolok  ukur  pelayanan prima  adalah  kepuasan  pelanggan.  Jika pelanggan  kita  puas  dengan  pelayanan yang  diberikan,  maka  berarti  bahwa pelayanan  yang  diberikan  oleh  lembaga tersebut telah memenuhi criteria pelayanan  prima.  Untuk  ias  melakukan pelayanan prima, maka manajemen lembaga pendidikan tinggi harus memenuhi criteria transparansi,
Senada  dengan  yang  di  sampaikan oleh Dosen Ekonomi Islam bapak Baydhawi kampus STAI Mahad ali Babakan Ciwaringin: “Dalam membagun jaringan jurusan Ekonomi Islam dengan mengadakan
workshop  kurikulum  dengan  para  praktisi ekonomi  baik  ekonomi  Islam  maupun ekonomi  umum  yang  berada  di  Cirebon maupun  luar  Kota  Cirebon  agar  penerapan kurikulum selaras dengan kebutuhan di dunia kerja”. 26
Ekonomi
Syariah dalam Perspektif Keilmuan dan Praksis Kekuatan  pergerakan  ekonomi  Islam adalah
kerjasama yang sama-sama mendatangkan  kemaslahatan.  Bagi  yang
26  Hasil  wawancara  dengan  bapak  Bhaidhawi selaku  ketua  prodi  Ekonomi  Islam  kampus  STAI Ma‟had Ali Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
tidak dapat memproduktifkan kekayaan yang dimilikinya,  maka  Islam  menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau mudharabah ,  yaitu  bisnis  bagi  hasil.  Bila tidak  ingin  mengambil  resiko,  maka  Islam sangat menganjurkan untuk melakukan qard , yaitu  meminjamkan  tanpa  imbalan  apapun. Dengan kata lain, Islam mendorong investasi dan perdagangan, serta melarang riba.  Inilah beberapa  konsep  Ekonomi  Islam  berbasis non ribawi yang ditawarkan untuk membangun kesejahteraan bersama.
Peneriti  wawancara  dengan  kampus STEI Al-Islah Bobos mengatakan:
“Perkembangan  Ekonomi  Islam  berdampak baik sesuai dengan keilmuan dalam menghadapi  perkembangan  dalam  menuju keilmuan  yang  praktis  sesuai  dengan kebutuhan  dan  keinginan  dunia  kerja  dalam memenuhi kebutuhan keilmuan yang dijalaninya”.27
Salah  satu  indikator  tumbuh  dan berkembangnya Ekonomi Islam berbasis non ribawi di Indonesia adalah tumbuh subur dan berkembang  pesatnya  insdustri  perbankan syariah  dan  lembaga  keuangan  non  bank, seperti  asuransi  syariah,  gadai  syariah, investasi  syariah,  koperasi  jasa  keuangan syariah  (BMT)  bisnis  syariah  dan  lain- lainnya.
Perbankan Syariah tumbuh dan berkembang  dengan  baik  di  Indonesia. Sebab, karakteristik sistem perbankan syariah  yang   beroperasi  di  Indonesia, didasarkan  pada,  prinsip  bagi  hasil  yang mendatangkan keuntungan bukan hanya pada bank  tetapi  juga  bagi  masyarakat,  serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan  nilai-nilai  kebersamaan  dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari  kegiatan  spekulatif  dalam
27  Hasil  wawancara  dengan  bapak  Ahmad Dahlan  selaku  ketua  prodi  Ekonomi  Islam  kampus STEI Al-Islah Bobos Cirebon
bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan  yang  beragam  dengan  skema keuangan  yang  lebih  bervariatif,  perbankan syariah  menjadi  alternatif  sistem  perbankan yang  kredibel  dan  dapat  dinimati  oleh seluruh  golongan  masyarakat  Indonesia tanpa terkecuali.
Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya
penggunaan  berbagai  produk  dan  instrumen keuangan  syariah  akan  dapat  merekatkan hubungan  antara  sektor  keuangan  dengan sektor  riil  serta  menciptakan  harmonisasi  di antara  kedua  sektor  tersebut.  Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung  kegiatan  keuangan  dan  bisnis masyarakat  juga  akan  mengurangi  transaksi- transaksi  yang  bersifat  spekulatif,  sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,  yang  pada  gilirannya  akan memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  yang  terbit tanggal  16  Juli  2008,  maka  pengembangan industri  perbankan  syariah  nasional  semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan  mendorong  pertumbuhannya  secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang  impresif, yang mencapai  rata-rata  pertumbuhan  aset  lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka  diharapkan  peran  industri  perbankan syariah  dalam  mendukung  perekonomian nasional akan semakin signifikan.
Untuk  mendukung  pertumbuhan  dan kemajuan  perbankan  syariah  seperti  yang diuraikan  di  atas,  Indonesia  harus  memiliki capacity  building  untuk  mengembangkan bank  syariah.  Perguruan-perguruan  tinggi  di Indonesia,  termasuk  yang  berada  di  bawah
PTAIN  –  salah  satunya   Program  Studi Ekonomi  Syariah  IAIN  Syekh  Nurjati Cirebon  perlu mengembangkan disiplin ilmu ekonomi  dan  perbankan  syariah.  Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk  bidang tersebut  di  Indonesia,  masih  minim.  Di Dubai  dan  Arab  Saudi  yang  menjadi  pusat perbankan syariah dunia, mayoritas pekerjanya  berasal  dari  Malaysia  dan Pakistan. Keterbatasan tersebut juga menjadi salah  satu  kendala  perkembangan  ekonomi syariah di Indonesia.
Senada  dosen  IAI  Bunga  Bangsa Cirebon mengatakan:
“Untuk  menjaga  nama  baik  dan  kualitas kampus kemudian menjada kuantitas lulsan / alumni  agar  bisa  tersera  oleh  lembaga- lembaga  keuangan  syari‟ah  baik  dalam  kota maupun luar kota Cirebon”.
Eksisting Kurikulum dan Program Pengembangan  Program  Studi  Ekonomi Syariah
Seperti  diuraikan  di  atas,  tingginya kebutuhan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang  dibutuhkan   industri  perbankan  syariah dan lembaga keungan syariah non bank serta bisnis  syariah,  pada  sisi  lainnya  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  lembaga-lembaga pendidikan,  termasuk  IAIN  Sunan  Ampel, untuk  memberikan  kontribusi  terbaiknya dalam  memasok  SDM  yang  dibutuhkan tersebut.  Di  sinilah  peran  strategis  yang harus  dimainkan  oleh  Perguruan  Tinggi Agama  Islam,  khususnya  Fakultas  Syari‟ah, dengan  mengambil  peran  penting  dalam penyiapan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang  dibutuhkan  semua  lembaga  yang disebutkan  di  atas.  Peran  Fakultas  Syari‟ah dalam  menyiapkan  SDM  ini  menjadi  sangat strategis sekaligus menantang. 28
Untuk mencetak sumber daya manusia  yang  profesional  dan  berkualitas,
28 Hasil wawancara dengan staf pengajar IAIN Cirebon
menguasai  sistem  ekonomi  Islam  dan terampil dalam mengelola industri Perbankan  Syariah,  Keuangan  Islam  dan bisnis  Syariah,  sangat  ditentukan  oleh kurikulum  dari  suatu  institusi  pendidikan. Dalam merespon kebutuhan di atas, berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah menawarkan  pengajaran  Ekonomi  Islam. Pengajaran Ekonomi Islam di Indonesia yang telah  ada  sekarang  ini,  seperti  yang dipaparkan  dalam Blue  Print  Ekonomi Syariah  Tahun  2004, dapat  digolongkan menjadi beberapa kategori.
Untuk itulah, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas  Syariah  IAIN  Syekh  Nurjati Cirebon  mencoba  hadir  untuk  mencetak lulusan  dengan  kompetensi  dalam  bidang ekonomi  Islam  secara  utuh  sebagaimana diharapkan  serta  untuk  mengatasi  berbagai kelemahan  system  pengajaran  ilmu  ekonomi Islam  yang  ada  dan  dipraktekkan  oleh berbagai  perguruan  tinggi,  maka  Program
Studi Ekonomi Syariah mencoba merumuskan  dan  merancang  kurikulum  dan system pengajarannya dengan
mengkompilasi  dari  berbagai  kurikulum  dan system pengajaran yang sudah ada itu.
Melihat kepada kurikulum dan metode  pembelajaran  yang  dipaparkan  di atas,  maka  Prodi  Ekonomi  Syariah  IAIN Syekh  Nurjati  Cirebon,  tentunya  menyusun kurikulumnya  dengan  juga  melihat  kepada berbagai kelebihan dan kekurangan dari pola yang  sudah  dilaksanakan.  Dengan  pola seperti  itu,  ditambah  dengan  berdiskusi  dan meminta  masukan  dari  para  user  dan stakeholder  yang  terdiri  dari  para  praktisi perbankan  Syariah,  asuransi  Syariah  dan keuangan  Islam,  Prodi  Ekonomi  Syariah tampil  lebih  percaya  diri  dan  lebih menyakinkan.
Berdasarkan  itu,  maka  Kurikulum Ekonomi
Syariah dibangun dengan memadukan antara ilmu-ilmu teoritis dengan praktis (30:70), ekonomi konvensional
dengan  ekonomi  Syariah  (40:60),  Ilmu Keislaman  (30  persen),  Ilmu  Kesyariahan (20 persen)  – Ushul Fiqih, Qawaid  Fiqhiyah fi al-Iqtishad, Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah dan Fikih Zakat  dan  Wakaf.  Selain  itu,  kurikulumnya juga  dilengkapi  dengan  ilmu-ilmu  alat  (30 persen), yang terdiri dari, bahasa (Arab/Inggris),  ICT  (Aplikasi  Komputer), Matematika, Statistik dan Akuntansi. Kemudian,  Kurikulum  ini  juga  diperkaya dengan  penguatan  di  bidang  Kewirausahaan (20  persen),  yang  terdiri  dari  Pengantar Bisnis,  Kewirausahaan,  Studi  Kelayakan Bisnis, Analisis Prilaku Konsumen, Marketing Produk, Analisis
Laporan Keuangan  dan  Etika  Bisnis  Islam.   Secara rinci  Kurikulum  Ekonomi  Syariah  ini  dapat dilihat di halaman terahir dari paparan ini.

## Kesimpulan
Perguruan    tinggi    sebagai    tempat    yang melahirkan   dan   menciptakan   lulusan   sumber daya    insani    perbankan    syariah,    juga    perlu membekali    para    lulusan    dengan    berbagai macam  keilmuan    terkait    dengan    perbankan syariah,    bukan    hanya    secara  teoritis  saja, melainkan  bersifat  praktis   juga.   Peran  yang paling    penting    yang  harus  dilakukan  oleh perguruan  tinggi  di  Cirebon  agar  dapat bersinergi  dengan  perbankan  syariah  yang ada  di Cirebon,   dengan  tujuan  agar   kiranya lulusan    nanti  mempunyai  pemahaman  dan keilmuan  yang  cukup      untuk  menjadi  bagian dari  sumber  daya  insani    perbankan  syariah. Tentunya,  perguruan  tinggi  harus  dapat meningkatkan  peran  aktifnya  dalam  melahirkan sumber  daya  insane  perbankan  syariah.  Dalam proses      pembelajaran,  penyusunan    harus memuatkan    mata    kuliah    yang    mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan  keleluasaan    pada    mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian  sesuai  dengan      minatnya,        serta
dilengkapi      dengan  deskripsi  matakuliah, silabus,  rencana  pembelajaran,  dan evaluasi.
1. Persepsi  pihak  industry  perbankan  syariah terhadap  kompetensi  lulusan    perbankan syariah  maupun  ekonomi  syariah    di  Cirebon masih    sangat    kurang    terhadap    penguasaan berbagai  macam  keilmuan,  seperti  penggunaan teknologi,      komunikasi  lisan  serta  penggunaan bahasa  asing.  Di  samping  itu,  pihak      industry perbankan  syariah    juga  mempunyai  persepsi terhadap  lulusan  ekonomi  syariah  bahwa mayoritas  lulusan  ekonomi  syariah  di  Cirebon masih sangat kurang   terhadap   ilmu-ilmu yang bersifat  praktis,  seperti  pengetahuan    tentang produk    syariah,  tehnik  mengkomunikasi market  syariah,  serta  perlu menghayati mengenai  service  exellent    yang  berjiwa Islami.
Adapun      strategi  yang  harus  dilakukan  oleh perguruan  tinggi  di  Cirebon  dalam  melahirkan SDI  yang  dapat  memenuhi  standard  perbankan syariah,  seperti  perlu  adanya  peningkatan kemampuan multidisiplin keilmuan serta soft skill. Di  samping  itu,  perlu  juga  adanya  kegiatan magang  dan  Praktiku  yang  dilakukan  secara sistematis,  hal  itu  bertujuan  agar  mahasiswa terbiasa  dengan hal  yang  praktis dalam perbankan  syariah.    Serta  meningkatkan  mata kuliah  praktek,  dan  perlu  melibatkan  praktisi dalam  proses  pembelajaran  dan  penyusun kurikulum  akademik,  terkait  dengan  mata  kuliah yang  tidak  penting  agar  dapat  dipangkas  dan ditambah dengan mata kuliah subtansi perbankan syariah

## Daftar Pustaka
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Syariah Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank
Indonesia.  2009. Syariah  Islam. Jakarta: Rajawali Pers
Pronk, Jan. 2001. “Globalization: A
Developmental  Approach”,  dalam  Jan
Nederveen Pieterse (ed.), Global Futures, Shaping Globalization, London: Zed Books
Manzoor,  S.  Parvez.  2004.  “Book  Review „Islam  in  the  Era  of  Globalization: Muslim  Attitudes  Towards  Modernity and Identity” oleh Johan Meuleman (ed.) (2002), London: RoutledgeCurzon, dimuat dalam Journal of Islamic Studies,
Vol. 15, No. 2, Mei 2004.
Moten,  Abdul  Rashid.  2005.  “Modenization and  The  Process  of  Globalization:  The Muslim  Experience  and  Responses”, dalam  K.S.  Nathan  dan  Mohammad Hashim Kamali (eds.), Islam in Southeast  Asia:  Political,  Social  and Strategiec  Challenges  for  the  21 st Century, Singapura: Institute of
Southeast Asian Studies.
Moleong,  Lexy  J.  1995. Metodologi  penelitian kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya
Huda,  nurul,  dkk.  2008. Syariah  Makro  Islam Pendekatan  Teoritis. Jakarta:  Bumi Aksara
Rivai,Veithzal,  dan  Andi  Bukhari.  2009. Islamic  economics:  Syariah  syari’ah bukan  opsi  tapi  solusi. Jakarta:  Bumi Aksara
Mujahidin, Akhmad. 2007. Syariah Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan Pengembangan  Bahasa.  1990. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka