## WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah
Vol 6, No 1 (2022): Hal 98 – 119
DOI : https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.41
PENILAIAN KINERJA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Suprihantosa Sugiarto IAIN Kediri, Jawa Timur, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to determine the regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in question are:  1)  Regulation  of  the  Deputy  for  Supervision  of  the  Ministry  of
Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number
06/Per/Dep.6/IV/2016  concerning  guidelines  for  health  assessment  of savings  and  loan  cooperatives  and  savings  units  borrow.  Based  on  this regulation,  cooperative  performance  is  measured  from  7 aspects,  namely: capital  aspect,  productive  asset  quality  aspect,  management  aspect, efficiency  aspect,  liquidity  aspect,  independence  and  growth  aspect  and cooperative identity aspect; 2) Regulation of the Deputy for Supervision of the  Ministry  of  Cooperatives  and  Small  and  Medium  Enterprises  Number 07/Per/Dep.6/IV/2016  concerning  guidelines  for  the  health  assessment  of savings  and  loan cooperatives and  sharia  financing  and  savings and  loan units  and  cooperative  sharia  financing.  Based  on  this  regulation,  the performance  of  cooperatives  is  measured  from  8  aspects,  namely  seven aspects are the same as conventional cooperatives with different indicators plus  one  other  aspect,  namely  the  aspect  of  compliance  with  sharia principles..
Keyword: Performance, Cooperative Performance, Cooperative Health.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksud yaitu :  1)  Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor    06/Per/Dep.6/IV/2016  tentang pedoman  penilaian  kesehatan  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan pinjam.  Berdasarkan  peraturan  ini  kinerja  koperasi  diukur  dari  7  aspek,
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
yaitu:  aspek  permodalan,  aspek  kualitas  aktiva  produktif,  aspek manajemen,  aspek  efisiensi,  aspek  likuiditas,  aspek  kemandirian  dan pertumbuhan  dan  aspek  jati  diri  koperasi;  2)  Peraturan  Deputi  Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016  tentang  pedoman  penilaian  kesehatan  koperasi simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah  dan  unit  simpan  pinjam  dan pembiayaan  syariah  koperasi.  Berdasarkan  peraturan  ini  kinerja  koperasi diukur dari 8 aspek, yaitu tujuh aspek sama dengan koperasi konvensional dengan  indikator  yang  berbeda  ditambah  satu  aspek  lain  yaitu  aspek kepatuhan prinsip syariah.
Kata Kunci: Kinerja, Kinerja Koperasi, Kesehatan Koperasi

## A. PENDAHULUAN
Peranan  koperasi  sebagai  salah  satu  tulang  punggung perekonomian  Indonesia  dapat  dilihat  dari  keberadaanya  yang menjadi  mitra  dari  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM). Peran sektor UMKM ini sendiri cukup besar jika dilihat dari jumlah  unit  usaha  dan  kontribusinya  terhadap  pendapatan  nasional serta penyediaan lapangan kerja.
Pada  tahun  2003,  persentase  jumlah  usaha  kecil  sebesar sebanyak  99,9%  dari  seluruh  unit  usaha  merupakan  usaha  kecil, yang  terdiri  usaha  menengah  sebanyak  62  ribu  unit  usaha  dan usaha  kecil  sebanyak  42,3  juta  unit  usaha  yang  sebagian  besar berupa  usaha  skala  mikro.  Pada  tahun  2004  jumlah  usaha  kecil diperkirakan telah melampaui 44 juta  unit dan telah  menyerap lebih dari 79 juta tenaga kerja atau  99,5%  dari jumlah tenaga kerja pada tahun  yang sama. 1 Konstribusi usaha  kecil dalam Produk Domestik Bruto  (PDB)  pada  tahun  2003  adalah  sebesar  56,7%  dari  total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 2
Data  yang  dihimpun  UMKM  Center  Universitas  Indonesia menyebutkan bahwa  pada tahun  2008,  jumlah  pelaku pembiayaan
1 Suprihantosa  Sugiarto,  “Tingkat  Kesehatan  Koperasi  Syariah  Ditinjau  Dari  Peraturan Menteri Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT artha Buana Syariah Ds. Canggu Kec. Badas Kab. Kediri)”, (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2013), 3.
2 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 10.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
mikro  di  Indonesia  mencapai  lebih  50.000.  Jumlah  tersebut  di dalamnya  termasuk  pembiayaan  mikro  bersifat  informal  maupun pembiayaan  mikro  formal.  Bentuk  pembiayaan  mikro  informal, antara  lain  arisan  dan  berbagai  bentuk  perkumpulam  resmi  yang tujuannya  untuk  pembiayaan  bersama.  Sedangkan  untuk  bentuk pembiayaan  mikro  yang  bersifat formal, antara lain Koperasi, Baitul maal  wat  tamwil  (BMT),  Badan  kredit  Desa  (BKD),  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD),  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dan  lain- lain. 3
Berdasarkan  data dari Badan Pusat  Statistik jumlah koperasi yang  ada  di  Indonesia  pada  tahun  2016  sudah  mencapai  212.315 buah  koperasi.  Dari  jumlah  tersebut  sebanyak  70,81%  tau  sekitar 150.223  merupakan  koperasi  aktif  sedangkan  sisanya  masuk kategori  koperasi  tidak  aktif.  Tahun  2016  mencatat  volume  usaha dari  semua  koperasi  aktif  di  Indonesia  mencapai  Rp  266.134.619 Juta. 4
Dalam konteks islam, lembaga keuangan  mikro tampil dalam bentuk  BMT  yang  dewasa  ini  berbadan  hukum  sebagai  Koperasi Pembiayaan  dan  Simpan  Pinjam  Syariah  (KPPS).  Keberadaan koperasi syariah telah memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha  mikro  di  tanah  air.  Koperasi  syariah  telah  membantu  sekitar lebih dari 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Indonesia. Ada beragam jenis koperasi syariah yang  ada  di  Indonesia,  seperti  :  koperasi  pondok  pesantren (kopontren), koperasi  masjid, koperasi perkantoran  hingga koperasi pasar  (Kopas).  Sistem  bagi  hasil  yang  dikenalkan  kepada masyarakat  ternyata  cukup  mudah  diterima  dan  sesuai  dengan budaya  bangsa  Indonesia  yang  mengedepankan  asas  gotong royong dan kejujuran. 5 Termasuk dalam jenis Koperasi Syariah yaitu
3 Ibid, 79.
4 Tabel  Perkembangan  Koperasi  Periode  1967  –  2015.  Sumber  Badan  Pusat  Statistik (BPS),
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1321 . Diakses pada Selasa, 31-01-2017.
5 Burhanudddin  Yusuf,  “Analisis  Tingkat  Kesehatan  Koperasi  Syaraiah”, Jurnal  Bisnis dan Manajemen, (April 2016), Vol 6: 103.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
termasuk Baitul  Maal  wa  Tanwil (BMT)  serta  Koperasi  Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS).
Berdasarkan  data  yang  ada  jumlah  BMT  pada  akhir  tahun 1998  berjumlah  1.957  buah.  Dan  jumlah  BMT  pada  tahun  2001 terdapat 2.938 buah. 6 Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia. Dengan anggota dan calon anggota yang dilayani mencapai 3 juta orang. 7
Sebagai salah satu  lembaga  yang hadir untuk menjembatani kebutuhan  mayarakat  mikro  kecil  yang  telah  menyumbang  56,7% dari total PDB  nasional. Maka koperasi sebagai lembaga keuangan yang  beroperasi  layaknya  perbankan  yang  melakukan  kegiatan usaha  pembiayaan,  investasi  dan  simpanan  berdasarkan  pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian  sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan memberikan  manfaat  kepada  anggota  dan  masyarakat  sekitar. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penilaian terhadap kinerja koperasi.
Kinerja Perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu  perusahaan  dalam  periode  tertentu  dengan  mengacu  pada standar  yang  ditetapkan. 8 Kinerja  dapat  juga  dipahami  sebagai prestasi  kerja  yang  berorientasi  pada  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban  yang  dilakukan  oleh  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki sebuah organisasi. 9
Penilaian  kinerja  lembaga  keuangan  mikro  dalam  hal  ini koperasi  yang  beroperasi  atas  dasar  penerapan  bunga  (koperasi konvensional)  maupun  koperasi  dengan  sistem  bebas  bunga (koperasi  syariah)  sangat  penting  untuk  dilakukan.    Hal  ini  karena agar diketahui kondisi yang sebenarnya dari koperasi tersebut.
6 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 462.
7 Awalil Rizky, BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tanwil (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 10.
8 Ratno  Agriyanto  ,  “Pemberdayaan  Lembaga  Perekonomian  Umat”, At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam , 12 (Mei 2012), 133-152
9 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 84.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Penilaian  kinerja  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  metode diantaranya  :  1)  Metode Capital , Assets Quality , Management , Earning dan Liquidity (CAMEL),  2)  Metode Risk  Profile , Good Corporate  Governance , Earning and Capital (RGEC),  3)  Metode Balanced  Scorecard .  4)  Metode  penilaian  tingkat  kesehatan perusahaan.
Dari  sekian  metode  tersebut,  pengukuran  atau  penilaian kinerja  yang  yang  paling  umum  digunakan  dalam  menilai  kinerja suatu  koperasi  adalah  dengan  menggunakan  metode  penilaian tingkat kesehatan koperasi. Penilaian kinerja dengan menggunakan metode  tingkat  kesehatan  bagi  lembaga  keuangan  khususnya koperasi  mutlak  perlu  dilakukan.  Hal  ini  dilakukan  untuk meningkatkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga koperasi.
Hubungan  antara  kinerja  suatu  koperasi  dengan  tingkat kesehatan koperasi tersebut sangatlah berkaitan diantara keduanya. Ketika  koperasi  mempunyai  kinerja  yang  baik  maka  koperasi tersebut  akan  bisa  dikatakan  “sehat”.  Begitu  pula  sebaliknya  jika tingkat  kesehatan  koperasi  tersebut  adalah  ”tidak  sehat  (dalam pengawasan)”  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  koperasi tersebut  adalah  buruk.  Suatu  koperasi  yang  dinyatakan  “sehat” maka  kinerjanya  baik.  Koperasi  yang  mempunyai  kinerja  yang  baik maka  koperasi  tersebut  akan  lebih  mudah  dipercaya  oleh masyarakat.
Mengingat  pentingnya  penilaian  kinerja  terhadap  koperasi maka  maka  pemerintah  membuat  sebuah  pedoman  yang  khusus mengatur  mengenai  penialian  kinerja  koperasi  yang  kemudian dimasukkan  ke  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia.  Hal  tersebut ditandai  dengan  pemerintah  melalui  Kementerian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri (Permen)  yang  digunakan  sebagai  penilaian  kesehatan  koperasi. Peratutan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah tersebut yaitu : 1) Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008  kemudian  diperbaharui  dengan  Peraturan
Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009 (koperasi konvensional), 2)
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Peraturan  Menteri  Nomor  35.3/Per/M.KUKM/X/2007  (koperasi syariah).
Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi dalam  melakukan  penilaian  kesehatan  koperasi,  Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  melalui  Deputi  Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan  dua  Peraturan  Deputi  (Perdep)  khusus  tentang penilaian kesehatan koperasi.
Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksud yaitu : 1) Peraturan Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan  Menengah  Nomor    06/Per/Dep.6/IV/2016  tentang  pedoman penilaian  kesehatan  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan pinjam.  Berdasarkan  peraturan  ini  kinerja  koperasi  diukur  dari  7 aspek,  yaitu:  aspek  permodalan,  aspek  kualitas  aktiva  produktif, aspek  manajemen,  aspek  efisiensi,  aspek  likuiditas,  aspek kemandirian  dan  pertumbuhan  dan  aspek  jati  diri  koperasi;  2) Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor    07/Per/Dep.6/IV/2016  tentang pedoman  penilaian  kesehatan  koperasi  simpan  pinjam  dan pembiayaan  syariah  dan  unit  simpan  pinjam  dan  pembiayaan syariah  koperasi.  Berdasarkan  peraturan  ini  kinerja  koperasi  diukur dari 8 aspek, yaitu tujuh aspek sama dengan koperasi konvensional dengan indikator yang berbeda ditambah satu aspek lain yaitu aspek kepatuhan prinsip syariah.
Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016  dan  07/Per/Dep.6/IV/2016  menjadi  pedoman terbaru  dalam  melakukan  penilaian  kesehatan  terhadap  koperasi syariah maupun koperasi konvensional. Peraturan ini menggantikan pedoman  penilaian  kesehatan  koperasi  sebelumnya  yang  masih menggunakan  Peraturan  Menteri  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Nomor  20/Per/M.KUKM/XI/2009  (koperasi konvensional)  dan  Nomor  35.3/Per/M.KUKM/X/2007  (koperasi syariah).
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  ingin  mengkaji mengenai  komponen  apa  yang  menjadi  bagian  penilaian  kinerja koperasi  baik  koperasi  konvensional  maupun  koperasi  syariah. Termasuk  didalamnya  aspek –  aspek  kinerja  yang  berada  dalam komponen kinerja tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen yang paling penting dan efektif untuk mengumpulkan data. Hal ini karena dalam  penelitian  kualitatif  data  umumnya  dikumpulkan  secara partisipatif  (pengamatan  berperan  serta). 10 Kehadiran  peneliti  di lembaga  koperasi  yang  menjadi  sample  penelitian  adalah  mutlak diperlukan  karena  peneliti  merupakan  alat  pengumpul  data  utama dan  instrument  kunciDalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  merupakan instrumen  yang  paling  penting  dan  efektif  untuk  mengumpulkan data.  Hal  ini  karena  dalam  penelitian  kualitatif  data  umumnya dikumpulkan  secara  partisipatif  (pengamatan  berperan  serta). 11
Kehadiran  peneliti  di  lembaga  koperasi  yang  menjadi  sample penelitian  adalah  mutlak  diperlukan  karena  peneliti  merupakan  alat pengumpul data utama dan instrument kunci

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kinerja Dan Penilaian Kinerja
Kinerja  merupakan  perbandingan  antara  hasil  kerja  dengan standar  yang  ditetapkan.  Sedangkan  menurut  Mangkunegara, kinerja adalah sebuah hasil kerja, baik hasil kerja secara kualitas maupun  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  dalam melaksanakan  tugas  sesuai  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya. 12 Selain itu kinerja juga bisa diartikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode  tertentu  dalam  melaksanakan  tugas  dibandingkan dengan  berbagai  kemungkinan,  seperti  standar  hasil  kerja,
10 Ibid, 62.
11 Ibid, 62.
12 Anwar  Prabu  Mangkunegara, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, (Bandung  :  Remaja Rosdakarya, 2002), 22.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
target  atau  sasaran  atau  kriteria  yang  telah  ditentukan  terlebih dahulu telah disepakati bersama. 13
Penilaian  kinerja  suatu  perusahaan  terutama  perusahaan yang  bergerak  di  sektor  keuangan  dapat  dilakukan  dengan berbagai cara atau metode diantaranya :
a. Metode Capital , Assets Quality , Management , Earning dan Liquidity (CAMEL),
b. Metode Risk  Profile , Good  Corporate  Governance , Earning and Capital (RGEC),
c. Metode Balanced Scorecard
d. Metode penilaian tingkat kesehatan perusahaan.

## 2. Penilaian Kinerja Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif
Dalam ilmu hukum dikenal dikenal terdapat dua jenis hukum yaitu:
a. Ius constitutum, adalah hukum yang berlaku saat ini atau di masa sekarang.
b. Ius  constituendum, merupakan  hukum  yang  masih  harus  di tetapkan,  hukum  yang  akan  datang  atau  bisa  dikatakan sebagai hukum yang dicita – citakan. 14
Istilah  hukum  positif  Indonesia  merujuk  pada  pengertian ius constittutum. Hukum  positif  dapat  juga  diartikan  sebagai kumpulan  dari  asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang  pada saat ini sedang berlaku dan  mengikat secara  umum atau  khusus  dan  ditegakkan  oleh  atau  melalui  pemerintah  atau pengadilan dalam negara Indonesia. 15
Ada beberapa unsur – unsur hukum positif Indonesia, yakni:
a. Pada saat ini sedang berlaku
b. Mengikat secara umum atau khusus
c. Ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan
13 Vethzal  Rivai  dan  Basri, Peformance  Appraisal:  Sistem  yang  tepat  untuk  Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 50.
14 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar, (Yogyakarta:  Liberty, 2006), 120.
15 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu  Kajian Teoritik) , (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## d. Berlaku dan ditegakkan di Indonesia.
Salah  satu  contoh  hukum  positif  yang  tertulis  yang  ada  di Indonesia  yaitu  hadir  dalam  bentuk  “Peraturan  Perundang  – Undangan”.  Peraturan  perundang  –  undangan  merupakan peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang – Undangan.
Berdasarkan  Pasal  7  Undang –  Undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 16
Selain  ke  tujuh  poin  tersebut,  Peraturan  Perundang – Undangan  juga  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang setingkat.  Semua  jenis  Peraturan  Perundang –  Undangan tersebut  juga  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang
16 Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
diperintahkan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 17
Kinerja  koperasi  yang  beroperasi  atas  dasar  sistem  bunga maupun non –bunga adalah penggambaran terhadap kemampuan  koperasi  dalam  memediasikan  diri  sebagai banknya  rakyat  miskin,    menyentuh  lapisan  masyarakat  miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal (bank). 18
Hukum  positif  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam penilaian kinerja suatu koperasi di Indonesia yaitu :
a. Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 kemudian  diperbaharui  dengan  Peraturan  Menteri  Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009.  Peraturan  ini  digunakan  untuk menilai kinerja koperasi konvensional.
b. Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Peraturan  ini  digunakan  dalam  mengukur  kinerja  koperasi yang  menggunakan  konsep  non –  bunga  atau  koperasi syariah.
Pada  tahun  2016  kedua  Peraturan  Menteri  (Permen)  diatas tidak  lagi  berlaku,  hal  ini  karena  terbitnya  Peraturan  Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  yang  khusus  mengatur  penilaian  kinerja  koperasi. Peraturan Deputi yang dimaksud yaitu :
a. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. b. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah  dan  unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.
Seperti dalam lembaga keuangan bank, istilah “kinerja” bisa digantikan dengan  istilah  “kesehatan”.  Kesehatan  Koperasi
17 Ibid.
18 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 84.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
adalah  kondisi  atau  keadaan  koperasi  yang  dinyatakan  sehat, cukup  sehat,  kurang  sehat  dan  tidak  sehat. 19 Kriteria penentuannya, yaitu :
Predikat Kesehatan Koperasi : Skor  Sehat : 81 – 100  Cukup Sehat : 66 – 80  Dalam Pengawasan : 51 – 65  Dalam Pengawasan Khusus   : 0 – 50

## 3. Penilaian Kinerja Koperasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Positif
Pedoman  yang  digunakan  dalam  penilaian  kinerja  koperasi syariah berdasarkan perspektif hukum positif adalah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
07/Per/Dep.6/IV/2016.  Peraturan  nomor  07/Per/Dep.6/IV/2016 ini  merupakan  peraturan  tentang  pedoman  penilaian  kesehatan koperasi  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah  dan  unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 20
Dalam  peraturan  ini  terdapat  delapan  (8)  aspek  yang kemudian  masing –  masing  aspek  akan  dibagi  menjadi beberapa  komponen.  Adapun  aspek  dan  komponen    yang  di analisis  dalam  peraturan  ini  untuk  mendapatkan  hasil  tentang kinerja koperasi syariah adalah sebagai berikut :
a. Permodalan
1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Modal
19 Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
20 Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Nomor  Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  dan  Unit  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
2) Rasio Kecukupan Modal (CAR)
b. Kualitas Aktiva Produktif
1) Rasio  Tingkat  Pembiayaan  Dan  Piutang  Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan
2) Rasio  Portofolio  Terhadap  Piutang  Berisiko  Dan Pembiayaan Berisiko PAR ( Portfolio Asset Risk )
3) Rasio  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif  (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

## c. Manajemen 21
Penilaian  aspek  manajemen  koperasi  simpan  pinjam syariah  meliputi  beberapa  komponen  yaitu:  Manajemen umum,  Kelembagaan,  Manajemen  permodalan,  Manajemen aktiva,  Manajemen  likuiditas.  Aspek  manajemen  ini  dinilai dengan  metode    wawancara  terstruktur  dengan  pimpinan atau pegawai koperasi yang bersangkutan.
d. Efisiensi
1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto
2) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset
21 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## 3) Rasio Efisiensi Pelayanan
e. Likuiditas
1) Rasio Kas
2) Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima
f. Jati diri Koperasi 22

## 1) Rasio Partisipasi Bruto
2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)
g. Kemandirian dan Pertumbuhan
1) Rentabilitas  Aset  Adalah  Kemampuan  Aktiva  Yang Digunakan Dalam Menghasilkan Sisa Hasil Usaha
2) Rentabilitas  Ekuitas  Adalah  Kemampuan  Ekuitas  Dalam Menghasilkan Sisa Hasil Usaha Bagian Anggota
3) Kemandirian Operasional Pelayanan Adalah Kemampuan
Pendapatan Operasional Dalam Menutupi Biaya Operasional
h. Kepatuhan Prinsip Syariah
22 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Penilaian  aspek  kepatuhan  prinsip  syariah  dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah
diterapkan/dipatuhi  oleh  koperasi  dalam  melaksanakan aktivitasnya  sebagai  lembaga  keuangan  syariah.  Aspek kepatuhan  prinsip  syariah  ini  dinilai  dengan  metode wawancara  terstruktur  dengan  pimpinan  atau  pegawai koperasi yang bersangkutan. 23

## 4. Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi Syariah
Untuk  mendapatkan  hasil  akhir  dari  kinerja  atau  kesehatan koperasi syariah,  maka setiap komponen  dan aspek yang telah di  analisis  akan  mendapatkan  bobot  (nilai)  tersendiri  yang kemudian  akan  dijumlahkan  dan  ditentukan  hasil  kinerja koperasi syariah yang di dapat. Bobot dari setiap aspek tersebut yaitu :
Tabel 2.2
Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi
Syariah 24 No  Aspek Yang Dinilai Komponen Bobot Penilaian (%) 1  Permodalan Rasio modal sendiri terhadap modal 5 10 Rasio kecukupan modal (CAR) 5 2 Kualitas Aktiva Produktif Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan 10 20 Rasio portofolio pembiayaan beresiko 5 Rasio penyisia penghapusan aktiva produktif (PPAP) 5 3  Manajemen Manajemen umum 3 15 Kelembagaan 3
23 Ibid.
24 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Manajemen permodalan 3 Manajemen aktiva 3 Manajemen likuiditas 3 4  Efisiensi Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto 4 10 Rasio aktiva tetap terhadap total aset 4 Rasio efisiensi pelayanan 2 5  Likuiditas Cash rasio 10 15 Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima 5 6  Jati Diri Koperasi Rasio partisipasi bruto 5 10 Rasio partisipasi ekonomi anggota 5 7 Kemandirian dan Pertumbuhan Rentabilitas aset 3 10 Rentabilitas ekuitas 3 Kemandirian operasional pelayanan 4 8 Kepatuhan Prinsip Syariah Pelaksanaan prinsip - prinsip syariah 10 10 TOTAL 100

## 5. Penilaian  Kinerja  Koperasi  Konvensional  Dalam  Perspektif Hukum Positif
Pedoman  yang  digunakan  dalam  penilaian  kinerja  koperasi Konvensional  berdasarkan  perspektif  hukum  positif  adalah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
06/Per/Dep.6/IV/2016.  Peraturan  nomor  06/Per/Dep.6/IV/2016 ini  merupakan  peraturan  tentang  pedoman  penilaian  kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. 25
Adapun  aspek –  aspek    yang  di  analisis  peneliti  yang  akan dijadikan  sebagai  pedoman  penilaian  kesehatan  Koperasi adalah sebagai berikut:
25 Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Nomor  Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## a. Permodalan
1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset
2) Rasio  Modal  Sendiri  Terhadap  Pinjaman  Diberikan  Yang Beresiko
3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri
b. Kualitas Aktiva Produktif 26
1) Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Yang Diberikan
2) Rasio Resiko Pibnjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan
3) Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah
4) Rasio Pinjaman Yang Beresiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan
c. Manajemen
Penilaian  aspek  manajemen  koperasi  simpan  pinjam syariah  meliputi  beberapa  komponen  yaitu:  Manajemen umum,  Kelembagaan,  Manajemen  permodalan,  Manajemen aktiva,  Manajemen  likuiditas.  Aspek  manajemen  ini  dinilai dengan  metode    wawancara  terstruktur  dengan  pimpinan atau pegawai koperasi yang bersangkutan.
26 Ibid
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## d. Efisiensi
1) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto
2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor
3) Rasio Efisiensi Pelayanan
e. Likuiditas
1) Rasio Kas
2) Rasio  Pinjaman  Yang  Diberikan  Terhadap  Dana  Yang Diterima
f. Kemandirian dan Pertumbuhan; 27
1) Rentabilitas Aset
2) Rentabilitas Modal Sendiri
3) Kemandirian Operasional Pelayanan
g. Jati diri Koperasi
1) Rasio Partisipasi Bruto
2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) 28
27 Ibid.
28 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## 6. Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja  (Kesehatan) Koperasi Konvensional
Untuk  mendapatkan  hasil  akhir  dari  kinerja  atau  kesehatan koperasi syariah,  maka setiap komponen  dan aspek yang telah di  analisis  akan  mendapatkan  bobot  (nilai)  tersendiri  yang kemudian  akan  dijumlahkan  dan  ditentukan  hasil  kinerja koperasi syariah yang di dapat. Bobot dari setiap aspek tersebut yaitu :
Tabel 2.3
Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi konvensional 29 No Aspek Yang Dinilai Komponen
Bobot
Penilaian (%) 1 Permodalan Rasio modal sendiri terhadap aset 6 1 5 Rasio Modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko 6 Rasio kecukupan modal modal sendiri 3 2 Kualitas Aktiva Produktif Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan 10 25 Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan 5 Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah 5 Rasio pinjaman yang beisiko terhadap pinjaman yang diberikan 5 3 Manajemen
Manajemen umum
3
15 Kelembagaan 3 Manajemen permodalan 3 Manajemen aktiva 3 Manajemen likuiditas 3 4 Efisiensi Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto 4 10
29 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 4 Rasio efisiensi pelayanan 2 5 Likuiditas Cash rasio 10 15 Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 5 7 Kemandirian dan Pertumbuhan Rentabilitas aset 3 10 Rentabilitas modal sendiri 3 Kemandirian operasional pelayanan 4 6 Jati Diri Koperasi Rasio partisipasi bruto 7 10 Rasio partisipasi ekonomi anggota 3 TOTAL 100

## 7. Faktor Lain Yang Mempengaruh Penilaian Kesehatan
Terdapat  beberapa  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi hasil  akhir  penilaian  kesehatan  koperasi  syariah  maupun koperasi konvensional. Faktor – faktor tersebut yaitu :
a. Faktor  yang  dapat  menurunkan  satu  tingkat  kesehatan koperasi :
1) Pelanggaran terhadap ketentuan intern maupun ekstern.
2) Salah satu pembukuan tertunda pembukuannya.
3) Pemberian pembiayaan yang tidak sesuai prosedur.
4) Tidak  menyampaikan  laporan  tahunan  atau  laporan berkala 3 kali berturut – turut.
5) Mempunyai volume pembiayaan dia tas Rp 2.500.000.000,-  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
6) Manajer Unit Koperasi  belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.
b. Faktor  yang  dapat  menurunkan  tingkat  kesehatan  koperasi langsung menjadi tidak sehat
1) Adanya  perselisihan  intern  yang  diperkirakan  akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang
bersangkutan.
2) Adanya  campur  tangan  pihak  di  luar  koperasi  atau kerjasama  yang  tidak  wajar  sehingga  prinsip  koperasi tidak dilaksanakan dengan baik.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
3) Rekayasa  pembukuan  atau widow  dressing dalam pembukuan  sehingga  mengakibatkan  penilaian  yang keliru terhadap koperasi.
4) Melakukan  kegiatan  usaha  koperasi  tanpa  membukukan dalam laporan koperasinya. 30

## D. KESIMPULAN
Hukum  positif  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penilaian kinerja  koperasi  syariah  adalah  Peraturan  Deputi  Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.07/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian dari setiap aspek dan komponen kinerjanya yaitu:
1. Aspek  Permodalan;  meliputi    (a)  Rasio  modal  sendiri  terhadap total modal, (b) Rasio kecukupan modal,
2. Aspek  Kualias  Aktiva  Produktif;  meliputi  (a)  Rasio  tingkat pembiayaan  dan  piutang  bermasalah  terhadap  jumlah  piutang dan pembiayaan, (b) Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko, (3) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif
3. Aspek  Manajemen;  meliputi  (a)  Manajemen  umum,  (b) Manajemen  klembagaan,  (c)  Manajemen  Permodalan,  (d) Manajemen aktiva, (e) Manajemen likuiditas.
4. Aspek  Efisiensi;  meliputi  (a).  Rasio  biaya  operasional  terhadap partisipasi  bruto,  (b)  Rasio  aktiva  tetap  terhadap  total  aset,  (c) Rasio efisiensi staf.
5. Aspek Likuiditas; meliputi (a). Cash Ratio (b) Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.
6. Aspek  Kemandirian  dan  Pertumbuhan;  meliputi  (a)  Rasio rentabilitas  aset,  (b)  Rasio  rentabilitas  modal  sendiri,  (c)  Rasio kemandirian operasional pelayanan.
7. Aspek Jati Diri Koperasi; meliputi (a). Rasio partisipasi bruto, (b) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota
8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah
30 Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Nomor    07/Per/Dep.6/IV/2016.  Tentang  Pedoman  Penilaian  Kesehatan Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  dan  Unit  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Sedangkan  hukum  positif  yang  digunakan  sebagai  pedoman penilaian  kinerja  koperasi  syariah  adalah  Peraturan  Deputi  Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian dari setiap aspek dan komponen kinerjanya yaitu:
1. Aspek  Permodalan;  meliputi (a)  Rasio  modal  sendiri  terhadap total modal, (b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko, (c) Rasio kecukupan modal
2. Aspek  Kualias  Aktiva  Produktif;  meliputi  (1)  Rasio  volume pinjaman anggota terhadap pinjaman diberikan (2) Rasio resiko pinjman  bermasalah  terhadap  pinjaman  diberikan,  (3)  Rasio cadangan  resiko  terhadap  pinjman  bermasalah,  (4)  rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman diberikan.
3. Aspek  Manajemen;  meliputi  (1)  Manajemen  umum,  (2) Manajemen  kelembagaan,  (3)  Manajemen  Permodalan,  (4) Manajemen aktiva, (5) Manajemen likuiditas,.
4. Aspek  Efisiensi;  meliputi  (1).  Rasio  beban  operasi  anggota terhadap partisipasi bruto, (2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, (3) Rasio efisiensi pelayanan.
5. Aspek  Likuiditas;  meliputi  (1).  Rasio  kas  bank,  (2)  Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima.
6. Aspek  Kemandirian  dan  Pertumbuhan;  meliputi  (1)  Rasio rentabilitas asset, (2) Rasio rentabilitas modal sendiri, (3) Rasio kemandirian operasional pelayanan,
7. Aspek Jati Diri Koperasi; meliputi (1). Rasio partisipasi bruto, (2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## DAFTAR PUSTAKA
Agriyanto, Ratno. “Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Umat”, At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 12 (Mei 2012). Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik) .
Yogyakarta: UII Press, 2004.
Mangkunegara, Anwar Prabu. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002. Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.
Yogyakarta: Liberty, 2006) Muhammad. Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor  Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.
Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
Rivai, Vethzal dan Basr. Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005. Rizky, Awalil. BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tanwil . Yogyakarta: UCY Press, 2007.
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana, 2009.
Sugiarto, Suprihantosa. “Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT artha Buana Syariah Ds. Cangg u Kec. Badas Kab. Kediri)”, (Skripsi,
STAIN Kediri, Kediri, 2013.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan www.bps.go.id Yusuf, Burhanudddin. “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syaraiah”,  Jurnal Bisnis dan Manajemen, (April 2016), Vol 6