## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.71-84
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90

## ANALISIS EFEKTIFITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau)
La Ode Alwi¹, Marsuki Iswandi 1 , Bahari 1 , Irfan Ido 2 , Yursalam 3
1 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo 2 Program Studi Geografi Fakultas Tekonologi dan Ilmu Kebumian Universitas Halu Oleo
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Buton Correspondent author: alwiode76@gmail.com Kendari, 92322, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this research is to find out how the effectiveness of development meetings in Batupoaro District, Baubau City, regarding the implementation of infrastructure development results in 2020, and to formulate key indicators for the effectiveness of Musrenbang, Batupoaro District, Baubau City. The research was carried out in a qualitative and quantitative descriptive manner using data analysis methods, namely Interpretative Structural Modeling (ISM) and Important Performance Analysis (IPA). The sample used was 70 respondents who were determined by simple random sampling.
The results showed that the implementation of the results of the Musrenbang on Batupoaro sub-district infrastructure was categorized as not yet/ineffective. While the key indicators driving the effectiveness of the Musrenbang Batupoaro District are: (1). Right on target, (2) Community needs, (3) Right program, (4) Budget availability, (5) Fairness, (6) Transparent, (7) Representative, (8) Accountability, (9) Responsiveness, (10) Participation, (11) Legal compliance, (12) Supervision, (13) HR implementation of Musrenbang, (14) Leadership commitment, (15) DPRD recess together with Musrenbang, (16 ) Policy formulation.
Keywords: Development Planning Conference; Effectiveness; Implementation; Key indicators

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengetahui bagaimana efektifitas musyawarah pembangunan di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau terhadap implementasi hasil pembangunan infrastruktur Tahun 2020, dan merumuskan indikator kunci efektifitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data yaitu Interpretative Structural Modeling (ISM) dan Analysis Important Performance Analysis (IPA) . Sampel yang dipakai berjumlah 70 responden yang ditentukan secara simple random sampling . Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hasil Musrenbang pada infrastruktur Kecamatan Batupoaro dikategorikan belum/tidak efektif. Sedangkan indikator kunci penggerak efektifitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro adalah : (1).Tepat sasaran, (2) Kebutuhan masyarakat, (3) Tepat Program, (4) Ketersediaan anggaran, (5) Keadilan, (6) Transparan, (7) Representatif, (8) Akuntabilitas, (9) Responsif, (10) Partisipasi, (11) Kepatuhan hukum, (12) Pengawasan, (13) SDM pelaksanaan Musrenbang, (14) Komitmen pimpinan, (15) Reses DPRD bersamaan dengan Musrenbang, (16) Perumusan kebijakan.

## Keywords: Efektifitas; Implementasi; Indikator kunci; Musrenbang
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ANALISIS EFEKTIFITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.71-84 La Ode Alwi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Tujuan pelaksanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu tercapainya msyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut pembangunan yang terencana agar selalu tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan musyawaran dengan berbagai stakeholder agar semua kebutuhan wilayah termasuk masyarakatnya dapat ditentukan atau diedemtifikasi dengan tepat.
Hal ini sesuai dengan penelitian Zainuddin dan Sutjiatmi (2018) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan harus melalui mekanisme Musrenbang. Dengan pelaksanaan musrembang semua masyarakat yang terlibat dapat menyampaikan aspirasi tentang kebutuhan kebutuhan suatu suatu yang harus dibangun dan dilaksanakan. Hal ini pula, sesuai dengan tuntutan dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional Juncto UU RI No.17 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut, mewajibkan setiap dari daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten bahkan pada tingkat kecamatan untuk melaksanakan musyawarah pembangunan setiap tahun agar pelaksanaan program-program selalu tetap sasaran dan tepat program.
Kecamatan Batupoaro merupakan salah wilayah kecamatan di Kota Bau-Bau yang taat pada peraturan berlaku, dimana setiap tahun, melalui pemerintah setempat selalu melaksanakan musyawarah pembangunan daerah. Hasil musyawarah pembangunan Tahun 2020 menyepakati 66 (enam puluh enam) usulan prioritas yang terdiri dari 40 (empat puluh) usulan di bidang infrastruktur, 10 (sepuluh) usulan di bidang sosial budaya, dan 16 (enam belas) usulan bidang ekonomi untuk pelaksanaan realisasi tahun 2018 dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021. Usulan bidang infrastruktur umumnya berisi tentang pengaspalan jalan, pelebaran saluran drainase, pembuatan talud, alat tangkap perikanan, pos kantibmas, sumur resapan,persampahan, jaringan listrik, renovasi fasilitas umum. .
Namun dalam demikian berdasarkan data BPS (2020) bahwa Kecamatan Batupoaro peringkat pertama untuk klasifikasi keluarga miskin/pra sejahtera yaitu 1.219 Kepala Keluarga (30,1%), kemudian disusul Kecamatan Betoambari sebanyak 1.000 Kepala Keluarga (24,6%), sementara Kecamatan Murhum dan Kecamatan Kokalukuna berada pada urutan ke tujuh dan ke delapan yang masing-masing sebesar 86 KK (2,1%). Data tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Batupoaro belum mampu memberikan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.
Berdasarkan fenomena tersebut, bahwa pelaksanaan musyawarah pembangunan khususnya pada tingkat kecamatan seolah olah tidak memberikan makna terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan. Dengan demikian untuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.71-84
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90
mewujudkan pelaksanaan musyawarah pembangunan yang baik dan berhasikan, memerlukan evaluasi efektivitas pelaksanaan musyawaran pembangunan yang selama ini dan perlu suatu indikator kunci agar musyawarah pembangunan dapat mencapai sasaran dan kebutuhan masyarakat.

## Review Kajian Teoritis
Untuk membatasi ruang lingkup kajian, tulisan ini mencoba menjelaskan korelasi dan analisis masalah dengan kajian teoritis sebagain refensi ilmiah sebuah penelitian. Berikut dijelaskan secara sistematis sehingga menjadi penting melakukan kajian tulisan ini.

## Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Pembangunan
Secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu (Setyanto, 2008). Perencanaan menurut Alhabil (2001); Bratakusumah dan Riyadi (2004) dan Arjoon (2006) mengartikan sebagai pemilihan prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberatntasan kemiskinan (Todaro, 2000). Menurut Gant dalam Suryono (2001), tujuan pembangunan pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ( stakeholders ) Kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Kelurahan (Renja Kelurahan)) tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan dilakukan setiap bulan januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.
Menurut Bratakusumah dan Riyadi (2004) bahwa musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Kecamatan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar Kecamatan. Konsep ‘’musyawarah’’ menunjukan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai
ANALISIS EFEKTIFITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.71-84 La Ode Alwi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
arti yang jelas, merupakan forum untuk merembungkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi.

## Infrastruktur sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat
Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi (Dewanto, 2004). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem social dan system ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya system sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Hanafie, 2015).
Infrastruktur dapat
juga didefinisikan
sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan- pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social (Kodoatie, 2003). Perencanaan pembangunan infrastruktur kecamatan melalui musrenbang kec/ musrenbangkel haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah seperti diutarakan oleh (Kodoatie, 2003; Dwiandini, et al., 2013), bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada.Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber dayamanusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi (Simanjuntak, 1995). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistim sosial dan sistim ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sistim infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatann, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistim sosial dan sistim ekonomi masyarakat (Hanafie, 2015).

## Konsep Efektifitas
Pengertian efektifitas sangat beragam dan tergantung pada konteks bagaimana efektifitas itu digunakan. Pada umumnya para ahli sependapat bahwa pengertian efektivitas pada prinsipnya adalah seberapa besar hasil guna yang dicapai dengan mempergunakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia. Efektif yang merupakan kata dasar efektivitas dalam bahasa inggris effective didefinisikan sebagai producing the result that is wanted or intended dan definisi sederhananya coming into use , maksudnya yaitu terpakai atau digunakan dalam mencapai suatu tujuan ( Oxford Learner’s Pocket Dictionary , 2008). Kamus besar bahasa Indonesia (2002) mendefenisikan efektif

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.71-84
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90
denga “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) atau dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan) dan efektivitas diartikan keadaan berpengaruh ; hal yang berkesan atau keberhasilan (usaha, tindakan)’’.
Hanafie (2015) dan Tjokroamidjojo (1974) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jika seseorang mendahulukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efekif kalau memang menimbulkan akibat dari yang dikehendakinya. Sederhananya, efektifitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

## Implementasi Kebijakan Publik
Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai batasan kajian. Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin et al., 2020)
Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020) Menurut Dunn (d a l a m Elwan & Pramusinto, A. 2011), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan. (Muhammad Elwan, 2020)
ANALISIS EFEKTIFITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.71-84 La Ode Alwi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Grindle (1980) dalam (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (implementability) . Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (content of policy) dan aspek konteks implementasi kebijakan (contexs of policy implementation). (Supriadin et al., 2020)

## METODOLOGI
Lokasi penelitian ini terletak di wilayah Kecamatan Batupoaro Kota Baubau yang mencakup 6 (enam) kelurahan yakni Kelurahan Wameo, Kelurahan Kaobula, Kelurahan Bone-Bone, Kelurahan Lanto, Kelurahan Tarafu dan Kelurahan Nganganaumala. Sedangkan obyek lokasi penelitian mencakup wilayah-wilayah kelurahan yang memiliki infrastruktur hasil musrenbang Kecamatan Batupoaro tahun 20220. Waktu penelitian ini di laksanakan selama 1 (satu) bulan.
Populasi pada penelitian ini adalah semua kepala keluarga yang tersebar pada semua desa dan kelurahan di Kecamatan Batupoaro sebanyak 6.404 orang Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel acak sederhana ( simple random sampling) . Jumlah sampel dalam penelitian ini sampel sebanyak 70 responden yang tersebar pada semua kelurahan Kecamatan Batupuaro. Adapun jumlah sampel tersebut, diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin (Rianse dan Abdi, 2000), dengan persamaan sebagai berikut:
dimana n : jumlah sampel
N: jumlah populasi e: batas toleransi kesalahan ( error tolerance )

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.71-84
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90
Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan menggunakan kombinasi teknik-teknik pengumpulan sebagai berikut:
1) Interview dilakukan secara langsung dengan para responden dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah disediakan sebelumnya;
2) Survey lapang, berupa kunjungan ke lokasi penelitian.
Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah hasil musyawarah pembangunan atau program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Batupoaro serta tingkat kepuasan dan kepentingan Implementasi Hasil Kecamatan Tahun Tahun 2020, Adapun variable-variabel tersebut, seperti dijelaskan sebagai berikut :
a. Jaringan Jalan, adalah akses masyarakat dalam menjalani rutinitas sehari-hari
b. Sumur Resapan, merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah.
c. Drainase, serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasana atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
d. Infrastruktur Sampah, adalah sarana yang disediakan untuk pembuangan sampah terakir masyarakat
e. Jaringan Listrik, adalah ketersediaan sumber listrik/penerangan, dalam hal ini lampu jalan dan traffic light
f. Talud, merupakan dinding penahan untuk menstabilkan kondisi tanah yang masih labil.
g. Alat Tangkap Perikanan, merupakan peralatan yang digunakan nelayan dalam proses penangkapan ikan.
h. Pos Kantibmas, merupakan tempat berkumpulnya warga dalam menciptakan kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan keamanan.
i. Renovasi Fasilitas Umum, merupakan fasilitas perkantoran yang dimiliki pemerintah dengan kondisi fisik tidak layak untuk di perbaiki kembali.
j. Perpipaan, merupakan penyaluran air bersih PDAM Kota Baubau dari reservoir ke pelanggan.
Metode analisis data yang dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro Kota Baubau adalah dengan menggunakan analisis IPA ( Important Performance Analysis ), sedangkan metode yang digunakan untuk indikator kunci efektifitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro Kota Baubau dengan menggunakan analisis Interpretative Structural Modelling (ISM).
ANALISIS EFEKTIFITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.71-84 La Ode Alwi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk diketahui bahwa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) merupakan kebutuhan warga negara dan pemerintah sebagai proses dari tahapan kebijakan publik melalui studi implementasi kebijakan. Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari jurnal (Elwan 2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019). Ouputnya adalah sejauhmana tahapan dan proses musrenbang dilakukan oleh aparat pelaksana kebijakan dan bagaimana kepatuhan stakeholder mengimplementasikan.

## Efektifitas Implementasi Hasil Musrenbang Kecamatan Batupoaro
Sesuai hasil musyawarah pembangunan di Kecamatan Batupuaro tahun 2020 terdapat 10 program pembangunan infrastruktur, seperti tersaji pada Tabel 1 dibawah ini. Sesuai dengan hasil analisis bahwa terdapat tiga program hasil musyawarah pembangunan yang dinyatakan sangat tidak efektif yakni pengadaan alat tangap perikanan, renovasi fasilitas umum dan perpipaan air bersih, serta terdapat 3 (tiga) program hasil program hasil musyawarah pembangunan yang dinyatakan efektif, yakni pembangunan jalan usahatani, drainase dan talud. Program-program yang dinyatakan baik efektif adalah program yang memang betul betul dibutuhkan masyarakat setempat. Mengenai tingkat efektifitas program dari hasil musyawarah pembangunan di Kecamatan Batupuaro tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 1.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.71-84
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90
Tabel 1. Tingkat Efektivitas Implementasi Hasil Musrembang Kecamatan Batupuaro, Tahun
2020 No Program Skor Kategori Keterangan Kepuasan Kepentingan Rata- Rata Kepuasan Kepentingan 1 Jalan 3,01 4,72 3,86 Efektif Efektif Efektif 2 Sumur Resapan 2,67 3,18 2,92 Tidak Efektif Efektif Tidak Efektif 3 Drainase 3,12 3,47 3,12 Efektif Efektif Efektif 4 Sampah 2,81 3,07 2,77 Tidak Efektif Efektif Tidak Efektif 5 Jaringan Listrik 2,66 3,04 2,85 Tidak Efektif Efektif Tidak Efektif 6 Talud 3,90 3,70 3,31 Efektif Efektif Efektif 7 Alat Tangkap Perikanan 2,87 2,71 2,60 Tidak Efektif Tidak Efektif Sangat Tidak Efektif 8 Pos Kantibmas 2,72 3,24 2,79 Tidak Efektif Efektif Tidak Efektif 9 Renovasi Fasilitas Umum 2,90 2,67 2,85 Tidak Efektif Tidak Efektif Sangat Tidak Efektif 10 Perpipaan 2,71 2,61 2,53 Tidak Efektif Tidak Efektif Sangat Tidak Efektif Sumber: data diolah, 2022
Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan kepuasan melalui analisis Importance Performance Analysis (IPA) bahwa hasil musyawarah, ternyata terdapat 3 (tiga) program hasil musyawarah pembangunan yang tingkat kepentingan dan kepuasan sangat rendah, yaitu pengadaan alat tangkap perikanan, renovasi fasilitas umum dan pengadaan perpipaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketiga program tersebut dianggap tidak penting dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat, serta tidak perlu menjadi program pembangunan di Kecamatan Batupuaro. Mengenai penjelasan pada setiap kuadrat tentang tingkat kepentingan dan kepuasan terhadap hasil musyawaranh pembangunan di Kecamatan Batu tahun 2020, dapat dilihat penjelasannya sebagaimana terlihat dalam gambar 1.
Gambar 1 . Tingkat Kepentingan dan Kepuasan terhadap Implementasi Hasil Musyawarah Pembangunan di Kecamatan Batupuaro, tahun 2020
ANALISIS EFEKTIFITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.71-84 La Ode Alwi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan data pada Gambar 1 tersebut sesuai dengan hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA), nampak bahwa terdapat 4 (kuadaran), dimana kuadran 1 (satu) menunjukkan hasil musayawarah pembangunan yang terdiri pembuatan sumur resapan, pembangunan tempat sampah, listrik dan pos kantibmas dianggap sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Batupuaro tetapi menunjukkan kinerja yang sangat rendah sehingga tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat. Demikian pula, dengan kuadran ke 3 (tiga) terdapat 3 (tiga) program dianggap tidak penting oleh masyarakat dan memiliki kinerja yang rendah. Pada kuadrat ini direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan karena tidak dibutuhan oleh masyarakat. Berbeda dengan pada kuadran ke 2 (dua) dengan program pembangunan jalan, drainase dan talud adalah program yang sangat dibutuhan dan memiliki kinerja yang sangat baik. Pada kondisi ini, program ini harus terus diperthankan.

## Indikator Kunci Efektifitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro
Berdasarkan hasil analisis Interpretative Structural Modelling (ISM) diperoleh 16 (enam belas) indikator kunci efektifitas musyawarah pembangunan di Kecamatan Batupoaro, seperti disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Indikator Kunci Efektivitas Pelaksanaan Musyawaran Pembangunan di Kecamatan Batupuaro
No Indikator Kunci Keterangan 1 Kebutuhan masyarakat Kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sama. 2 Responsif Menanggapi, cepat tanggap, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh). 3 Kepatuhan hukum Kesadaran hukum atas peraturan yang berlaku. 4 Akuntabilitas Dapat dipertanggungjawabkan. 5 Transparansi keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
6 Tepat sasaran Sesuai dengan sasaran yang diinginkan masyarakat 7 Tepat program Sesuai dengan program yang diinginkan masyarakat. 8 Reses DPRD bersamaan pelaksanaan Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan disesuaikan dengan kunjungan reses anggota DPRD. 9 Pengawasan Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 10 Ketersediaan anggaran Anggaran yang disiapkan pemerintah membiayai kegiatan infrastruktur kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan. 11 SDM pelaksanaan Musrenbang Kemampuan yang dimiliki para pelaksana kegiatan Musrenbang. 12 Komitmen pimpinan Perjanjian atau keterikatan pimpinan untuk melakukan sesuatu yang terbaik terhadap Musrenbang. 13 Perumusan kebijakan Rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. 14 Representatif Dapat mewakili masyarakat. 15 Partisipasi Pelibatan partisipasi masyarakat 16 Keadilan Tindakan yang diberikan sesuatu kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sumber: Data diolah, 2022

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.71-84
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90
Berdasarkan tabel 2 sebagai indikator kunci, jika disesuaikan dengan analisis Interpretative Structural Modelling (ISM) berupa : (a). Matriks Reachability dan interpretasi dari indikator kunci efektifitas musyawarah pembangunan di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, yang disajikan pada Tabel 2. (b). Matriks Driver Power-Dependence untuk indikator kunci yang mewujudkan Musrenbang yang efektif disajikan pada Gambar 2 dibawah ini. (c). Diagram model struktural ISM dari indikator kunci efektifitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro. Selanjutnya disajikan pada Tabel 3, dibawah ini:
Tabel 3. Matriks Reachability dan interpretasi dari indikator kunci efektifitas musyawarah pembangunan di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara
Keterangan : Angka 1 = terdapat hubungan kontekstual Angka 0 = tidak terdapat hugungan kontekstual
Gambar 2. Driver Power-Dependence untuk Indikator Kunci yang Mewujudkan Musyawarah Pembangunan Yang Efektif di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara
No Indikator Kunci Efektivitas Musrenbang Simbol Indikator E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 Driver Power 1 Kebutuhan Masyarakat E1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2 Responsif E2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 3 Akuntabilitas E3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 7 4 Transparansi E4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 5 Kepatuhan Hukum E5 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 9 6 Tepat Sasaran E6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 7 Tepat Program E7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 8 Reses DPRD bersamaan dengan Musrenbang E8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 9 Pengawasan E9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 10 Ketersediaan Anggaran E10 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11 SDM Pelaksanaan Musrenbang E11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 12 Komitmen Pemimpin E12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 13 Perumusan Kebijakan E13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 14 Represesntatif E14 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8 15 Partisipasi E15 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7 16 Keadilan E16 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 Dependence Power 3 11 9 7 10 2 3 11 10 6 13 11
15 8 8 5
ANALISIS EFEKTIFITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.71-84 La Ode Alwi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pada gambar 2 menunjukkan bahwa indikator-indikator kunci penggerak efektifitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro Kota Baubau adalah indikator-indikator yang terletak pada Cluster IV ( Independent ), yakni : (1) Tepat sasaran; (2) Kebutuhan masyarakat ; (3) Tepat program; (4) Ketersediaan Anggaran; (5) Keadilan. Kelima indikator tersebut termasuk peubah bebas, yang berarti mempunyai kekuatan penggerak ( driver power ) yang besar mewujudkan Musrenbang yang efektif, namun mempunyai sedikit ketergantungan terhadap transparansi (E4), representativ (E5) dan keadilan (E16).
Setiap tindakan untuk meningkatkan peran dari kluster-kluster tersebut akan menghasilkan kunci Musrenbang yang efektif. Lemahnya perhatian pada setiap kluster-kluster tersebut, akan menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan Musrenbang yang efektif.
Pada kluster II ( dependent) , menunjukkan bahwa tujuan dari Musrenbang yang efektif, adalah partisipasi (E15), kepatuhan hukum (E3), komitmen pimpinan (E12), reses DPRD bersamaan dengan pelaksanaaan Musrenbang (E8), responsiv (E2), pengawasan (E9), SDM pelaksanaan Musrenbang dan perumusan kebijakan (E13). Indikator-indikator tersebut merupakan sebagai parameter yang tidak bebas terhadap parameter lainnya dalam mewujudkan Musrenbang yang efektif.
Gambar 3. Diagram model struktural ISM dari indikator kunci efektifitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.71-84
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya , maka dapat disimpulkan beberapa poin, antara lain sebagai berikut :
1. Implementasi Musrenbang Kecamatan Batupoaro Kota Baubau terhadap infrastruktur Kecamatan Tahun 2016 dikategorikan tidak /belum efektif. Dari 10 program infrastruktur yang ada sebagai variabel dalam penelitian ini ditemukan 3 variabel jalan, drainase/ plat dan variabel talud sudah dikatakan efektif, sedangkan 7 variabel yakni sumur resapan, infrastruktur sampah, jaringan listrik, alat tangkap perikanan, pos kantibmas, renovasi fasilitas umum dan perpipaan belum dikatakan efektif. Sehingga dalam program implemntasi hasil-hasil Musrenbang Kecamatan Batupoaro pada infrastruktur Tahun 2016 lebih banyak program tidak efektif dari pada program yang efektif.
2. Indikator kunci penggerak efektivitas Musrenbang Kecamatan Batupoaro Kota Baubau adalah terletak pada Cluster IV ( Independent ), yakni : (1) Tepat sasaran; (2) Kebutuhan masyarakat ; (3) Tepat program; (4) Ketersediaan Anggaran; (5) Keadilan. Kelima indikator tersebut termasuk peubah bebas, yang berarti mempunyai kekuatan penggerak ( driver power ) yang besar mewujudkan Musrenbang yang efektif, namun mempunyai sedikit ketergantungan terhadap transparansi (E4), representativ (E5) dan keadilan (E16). Pada kluster II ( dependent) , menunjukkan bahwa tujuan dari Musrenbang yang efektif, adalah partisipasi (E15), kepatuhan hukum (E3), komitmen pimpinan (E12), reses DPRD bersamaan dengan pelaksanaaan Musrenbang (E8), responsiv (E2), pengawasan (E9), SDM pelaksanaan Musrenbang dan perumusan kebijakan (E13). Indikator-indikator tersebut merupakan sebagai parameter yang tidak bebas terhadap parameter lainnya dalam mewujudkan Musrenbang yang efektif.

## REFERENSI
Alhabil, Wasim. 2001. Governance and government in Public Administration . Journal of Public Administration and Policy Research. Vol. 3
Arjoon, Surendra. 2006. Striking a Balance Between Rules and Principles based Approach for Effective Governance: A Risk based Approach. Springer Journal of Business Ethichs BPS, 2020. Baubau Dalam Angka, Bau Bau
BPS, 2020. Batupoaro Dalam Angka, Batupoaro
Bratakusumah, Deddy Supriyadi, & Riyadi.2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama..
Dewanto, 2004, Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta
ANALISIS EFEKTIFITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.71-84 La Ode Alwi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.90 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dwiandini, W, Roy,D, & Salomo, V. 2013. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Administrasi Jakarta Timur. Journal Makara, 5 (2).
Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel. 1988. Manajemen dan Optimalisasi Sistem Infrastruktur, Erlangga. Jakarta
Hanafie Haniah, 2015. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effektive Governanve. Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta Kodoatie, Robert J. 2003. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003).
Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/ .
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53234
Muhammad Elwan, L. O. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA OTONOMI DAERAH. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12529
Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Todaro, Michael. P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta Riyadi & Deddy Supriady Bratakasumah, (2004), Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Sajogyo, Pudjiwati. 1995 Masalah-masalah Pembangunan.. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Setyanto, Widya, 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Perpustakaan Nasional. Katalog Dalam Terbit (KDT).
Simanjuntak. 1995. Produktifitas Kerja dan Ruang Lingkupnya. Prisma :Jakarta Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Suryono, 2001. Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung.Jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974 PengantarAdministrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta
Todaro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga (Terjemahan). Ghalia Indonesia. Jakarta
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. 2018. Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar). Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3(1)1-14.