Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2854-2862
Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Paro Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan
Agiet Mutiara Rengganis 1*) , Marliyah 2) , Wahyu Syarvina 3) 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara *Email korespondensi: agiet.mutiaram@gmail.com

## Abstract
Animal husbandry is one of the important sectors that builds the economy of cattle farmers in Asahan Regency. In addition, it is relatively easy to maintain. However, not all people are able to raise cattle due to the lack of capital to buy cows and limited time to manage pet cows. This condition has led to the emergence of a profit- sharing system in Asahan Regency. The purpose of this research is to analyse the implementation of the profit- sharing system in Asahan Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study explain that the profit sharing of the paro system in Asahan Regency is carried out with the agreement of both parties  with  the  aim of  mutual  benefit  and in its application is  able to  help the community's income.  The  paro system  with  50:50  profit  sharing  is  able  to  boost  people's  income  in  fulfilling  their  daily  needs.  Although  this system is very beneficial for both capital owners and cattle farmers, there are often discrepancies in the profit- sharing contract that lead to misunderstandings.  Therefore, it is  necessary to improve and supervise the  profit sharing  system  in  Asahan  Regency  in  order  to  establish  good  cooperation  between  capital  owners  and  cattle farmers.
Keywords: Profit Sharing, Mudharabah, Parity System, Cattle Farmers.
Saran  sitasi: Rengganis, A.  M.,  &  Marliyah.  (2023).  Analisis  Penerapan  Bagi Hasil  Dalam  Sistem  Paro  Pada Masyarakat  Peternak  Sapi  di  Kabupaten  Asahan .  Jurnal  ilmiah  ekonomi  islam,  9 (02),  2854-2862 . doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8830
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8830

## 1.     PENDAHULUAN
Provinsi  Sumatra  Utara  merupakan  salah  satu provinsi  di  Indonesia  yang  sumber  perekonomiannya berasal dari sektor peternakan,  khususnya peternakan sapi.  Kabupaten  Asahan  yang  berada  di  provinsi Sumatra Utara juga menjadi salah satu daerah dengan jumlah peternak sapi yang cukup banyak.
Usaha  peternakan  sapi  sebagian  besar  juga diketahui   menjadi   mata   pencaharian   dari   para peternak    sapi    di    Kabupaten    Asahan.    Sektor peternakan  khususnya  peternakan  sapi  sangat menjanjikan  dalam  bidang  ekonomi  mengingat kebutuhan pangan khususnya daging terus meningkat pada  saat  ini.  Bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik produksi  daging  di  Kabupaten  Asahan  pada  tahun 2021   sampai   2022   mengalami   peningkatan   dari 13.745,06 menjadi 13.859,09 Ton(Statistik, 2023).
Melalui  data  statistik  tersebut  diketahui  bahwa terus terjadi peningkatan dari produksi daging setiap
tahunnya. Wilayah Kabupaten Asahan secara geografis  sangat  mumpuni  untuk  pengembangan peternakan  sapi,  kondisi  wilayah  kabupaten  asahan memiliki  tingkat  kesuburan  tanah  yang  cukup  tinggi sehingga  menjadikan  salah  satu  faktor  penting pendorong  keberhasilan  peternak  sapi  khususnya dalam penyediaan pakan ternak sapi di masyarakat. Di Kabupaten  Asahan  banyak  ternak  sapi  di  wilayah pedesaan  yang  cenderung  jauh  dari  hiruk  pikuk perkotaan  sehingga  menjadikan  kondisi  yang  sangat baik  untuk  proses  peternakan.  Di  wilayah  pedesaan banyak  tumbuh  rumput  liar  yang  dapat  dijadikan sebagai  bahan  persediaan  pakan  ternak  sapi  (Putra, 2022).
Di  kabupaten  Asahan  sistem  kemitraan  usaha bagi hasil sapi dikenal dengan istilah sistem paro yang telah  lama  diterapkan  oleh  peternak  sapi  bahkan sistem ini tetap dilaksanakan sampai saat ini. Sistem bagi  hasil  sistem  paro  merupakan  suatu  kesepakatan
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
yang  dilakukan  antara  pemilik  modal  dengan pemelihara  ternak  sapi  dengan  tujuan  keuntungan bersama  yang  kemudian  sapi  di  urus  oleh  peternak sapi   dalam   jangka   waktu  yang    tidak   ditentukan. Dalam  melakukan  sebuah  kegiatan  usaha  pada umumnya  dilakukan  perjanjian  antara  pemilik  modal dan  pemelihara  sapi  yakni  adanya  pembagian  hasil atas  keuntungan  yang  didapat.  Dalam  sebuah perjanjian  kegiatan  usaha,  tujuan  dari  kedua  belah pihak   yaitu   saling   memberi   keuntungan(Karyadi, 2020).
Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah  pihak  ditentukan  sesuai  kesepakatan  bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dari masing- masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Sirajuddin, 2022).  Namun,  faktanya  tak  jarang  penerapan  bagi hasil  sistem paro tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.
Kesepakatan yang terjadi di awal sering kali tidak sesuai  dengan  pengaplikasiannya.  Ketidaksesuain  ini menyebabkan  kerugian  bagi  pemilik  modal  maupun pemelihara  sapi.  Hasil  wawancara  dengan  bapak  Ali selaku peternak sapi menyebutkan bahwa ketidaksesuaian  yang  sering  terjadi  pada  akad  dalam sistem paro di  Kabupaten  Asahan  adalah  pemilik modal  mengatakan  bahwa  pembagian  hasil  didapat dari anak yang dilahirkan, namun yang terjadi pemilik modal justru ingin menjual sapi tersebut sebelum sapi memiliki anak.
Hal  inilah  yang  dapat  menimbulkan  konflik. Namun, permasalahan tersebut tidak dapat dibawa ke rana  hukum  sebab  penjanjian  yang  dilakukan  kedua belah  pihak  hanya  secara  lisan  dan  tidak  tertulis. Selain  itu,  permasalahan  lain  terjadi  pada  pemilik modal  adalah  kehilangan  modal  yang  diinvestasikan. Bapak  Adi  selaku  pemilik  modal  mengatakan  bahwa kehilangan modal yang diinvestasikan sebab pemilihan mitra yang tidak tepat.
Hal  ini  mengakibatkan  pengelolaan  sapi  buruk dan  pemilik  modal  mengalami  kerugian  karena  sapi terserang penyakit hingga mati. (Munthe, 2018) dalam penelitiannya  menemukan  bahwa  ketidakdisiplinan dalam  pengelolaan sapi  dapat menimbulkan  kerugian bagi  peternak  dan  pemilik  sapi.  Temuan  serupa  juga didapati  oleh  (Marzuki,  2019)  yang  menyatakan bahwa  permasalahan  bagi  hasil  ini  cenderung berlangsung  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  awal yang  dilakukan.  Namun,  berdasarkan  fakta      pada masyarakat  di  Kabupaten  Asahan  kerja  sama  bagi hasil   sistem   paro   ini     telah   berlangsung   selama
bertahun-tahun dan tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan    terus    ditingkatkan    melalui    program pemerintah setempat(Pertanian, 2020).
Berdasarkan  paparan  tersebut  maka  peneliti tertarik    melakukan    analisis    penerapan    bagi    hasil dalam  sistem paro pada  masyarakat  peternak  sapi  di Kabupaten Asahan.

## 1.1.  Bagi Hasil
Sistem  bagi  hasil  merupakan  sistem  di  mana dilakukannya  perjanjian  bersama  dalam  melakukan kegiatan  usaha.  Di  dalam  usaha  tersebut  dibuat perjanjian  adanya  pembagian  hasil  atas  keuntungan antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih.  Bagi  hasil merupakan  suatu  langkah  inovatif  dalam  ekonomi Islam  yang  tidak  hanya  sesuai  dengan  perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu    langkah    keseimbangan    sosial    dalam memperoleh kesempatan ekonomi(Ahyani, 2020).
Dewi (2020) berpendapat bahwa perilaku adalah suatu kegiatan  atau  aktifitas  organisme  atau  makhluk hidup yang bersangkutan. Bagi hasil dalam perbankan syariah  merupakan  ciri  khusus  yang  ditawarkan kepada  masyarakat,  di  dalam  aturan  syariah  yang berkaitan  dengan  pembagian  hasil  usaha  harus ditentukan  dahulu  pada  awal  terjadinya  kontrak (akad).  Besarnya  penentuan  porsi  bagi  hasil  antara kedua  belah  pihak  ditentukan  sesuai  kesepakatan bersama,  dan  harus  terjadi  dengan  adanya  kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan(Munthe, 2018).
Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang tidak ada batasan waktu sehingga diperlukan kesepakatan di antara dua belah pihak,  antara  pemilik  modal  dan  peternak. Jika salah  satu  pihak  ada  yang  membatalkan  perjanjian yang telah disepakati maka secara otomatis perjanjian bagi hasil tidak dapat dilakukan.
Penerapan  perhitungan  bagi  hasil  terdiri  sebagai berikut:
a. Profit Sharing
Profit  sharing menurut  etimologi  Indonesia adalah  keuntungan.  Dalam  kamus  ekonomi diartikan pembagian laba. (Maharani, 2021) Profit sharing merupakan  perhitungan  bagi  hasil  yang didasarkan  kepada  hasil  bersih  dari  total pendapatan  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
b. Revenue Sharing
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Revenue  sharing berasal  dari  bahasa  inggris yang  terdiri  dari  dua  kata  yaitu,  revenue  yang berarti  hasil,  penghasilan,  pendapatan.  Sharing adalah  bentuk  kata  kerja  dari  share  yang  berarti bagi  atau  bagian. Revenue  Sharing berarti pembagian  hasil,  penghasilan  atau  pendapatan. Jadi  perhitungan  bagi  hasil  menurut revenue sharing adalah  perhitungan  bagi  hasil  yang berdasarkan  pada revenue (pendapatan)  dari pengelola  dana,  yaitu  pendapatan  usaha  sebelum dikurangi    dengan    beban    usaha    untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut (Munthe,
2018).

## 1.2. Mudharabah
Mudharabah merupakan  akad  kerja  sama  antara dua belah pihak di mana pemilik dana/penyedia dana sebagai  pihak  pertama  dan  pihak  lainnya  sebagai pengelola  dan  yang  keuntungannya  dibagikan  sesuai perjanjian/akad  awal  terjadi,  dengan  kerugian ditanggung oleh penyedia/pemilik dana.
Mudharabah adalah  suatu  kerja  sama  antara kedua  belah  pihak,  pihak  pertama  disebut sohibul maal .  Pihak  ini  menyediakan  sejumlah  modal  dan berperan  pasif,  dan  pihak  kedua  disebut mudharib , yaitu  pihak  yang  berperan  kewiraswastaan  dan manajemen  untuk  melakukan  suatu  usaha,  dagang, industri,  atau  jasa  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan.
Dalam  Alquran  dijelaskan  bahwa mudharabah diperbolehkan  dalam  islam  karena  bertujuan  saling membantu    antara    pemilik    modal    dengan    seorang pakar  dalam  memutar  uang.  Banyak  diantaranya pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan  uangnya,  sementara  itu  yang memiliki  skill  dalam  bidang  berdagang  tidak mempunyai   modal   untuk   berdagang   atau   usaha (Aulia, 2023)
Menurut (Prasetyo, 2019) rukun mudharabah ada 4 yaitu:
a.    Pelaku ( transaktor ).
Investor biasa disebut dengan shahibul maal atau rabhul  mal ,  sedangkan  pengelola  biasa disebut  dengan mudharib .  Memiliki  kompetensi beraktivitas  antara  lain,  mampu  membedakan yang  baik  dan  buruk  serta  tidak  dalam  tercekal seperti pailit.
b.    Objek mudharabah (modal dan kerja)
Modal  adalah  jenis  kelimpahan  yang  dapat dimanfaatkan    secara    langsung    atau    dengan
implikasi dalam siklus penciptaan untuk memperluas  hasil  (Puspa,  2022).  Modal  kerja adalah  modal  yang  digunakan  untuk  membiayai kegiatan  operasional  perusahaan,  terutama  yang memiliki  jangka  waktu  pendek  (H.  Masliannur, 2022).
c.    Ijab dan kabul
Ijab  dan  kabul  atau  persetujuan  kedua  belah pihak dalam  mudharabah  yang  merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela ( an-taraddin minkum ). Dalam hal ini, kedua belah belah pihak harus  secara  rela  bersepakat  untuk  meningkatkan diri dalam akad mudharabah .
d. Nisbah keuntungan Nisbah keuntungan  mencerminkan  imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihal yang terikat akad mudharabah .
1.3.  Sistem Paro Paro dalam  bahasa  jawa  berarti  setengah. Penggunaan  istilah paro sebab  masyarakat  yang berada  di  wilayah  tersebut  mayoritas  suku  jawa. Sistem paro adalah  sistem  pengelolaan  sapi  yang menempatkan  peternak  sebagai  pemilik  sapi  dan perusahaan  atau  individu  lain  sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pemeliharaan dan pengembangan sapi(Wijayanto, 2017). Sistem ini memungkinkan  pemilik  modal  untuk  tetap  memiliki kontrol  atas  sapi  mereka  dan  mendapatkan  manfaat dari peningkatan produktivitas sapi melalui pemeliharaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak pengelola sapi.
Dalam  sistem paro ,  perusahaan  atau  individu yang  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  dan pengelolaan  sapi  akan  memperoleh  bagian  dari  hasil produksi  sapi  sebagai  imbalan  atas  jasa.  Ini memungkinkan peternakan untuk memperoleh manfaat  dari  peningkatan  produktivitas  sapi  tanpa harus  mengeluarkan  biaya  besar  untuk  pemeliharaan dan pengembangan sapi(Yusuf, 2019).
Dengan  menggunakan  bagi  hasil  sistem paro sapi,  peternak  akan  memperoleh  bagian  dari keuntungan  yang  didapatkan  dari  penjualan  sapi, sehingga  mereka  dapat  memperoleh  manfaat  dari kualitas   dan   kuantitas   produk   yang   dihasilkan. Pemilik  sistem paro ,  di  sisi  lain,  akan  memperoleh bagian  dari  keuntungan  karena  mereka  menyediakan teknologi  dan  perawatan  yang  dibutuhkan  untuk memastikan kondisi sapi selalu optimal.
Bagi  hasil  sistem paro juga  membantu  dalam
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
mengurangi risiko bagi peternak, karena mereka tidak perlu  memikirkan  tentang  pembelian  teknologi  dan perawatan    yang    dibutuhkan     untuk    memastikan kondisi sapi selalu optimal. Pemilik sistem paro akan menanggung biaya pembelian teknologi dan perawatan,  dan  peternak  hanya  perlu  memikirkan tentang  bagaimana  menjaga  kondisi  sapi  agar  tetap sehat.
Dengan  adanya  bagi  hasil  sistem paro ,  industri peternakan  sapi  dapat  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas produk yang dihasilkan, sehingga meningkatkan  keuntungan  yang  didapatkan  dari penjualan  susu  dan  daging  sapi.  Ini  juga  membantu dalam  meningkatkan  kesejahteraan  sapi,  karena mereka akan selalu mendapatkan perawatan yang dan nutrisi yang baik.

## 1.4.  Peternakan
Peternakan  merupakan  suatu  sektor  kehidupan yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan  hewan  ternak  serta  sistem  pemanfaatan ternak  tersebut.  Peternakan  merupakan  bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki peranan  yang  begitu  besar.  Peternakan  juga memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara.  Jika  dilihat  lebih jauh  peternakan  merupakan suatu  usaha  yang  sangat  menjanjikan  untuk kedepannya.   Peternakan   mempekerjakan    banyak orang  selain  itu  peternakan  merupakan  salah  satu sumber devisa negara melalui ekspor.
Dari fakta yang ada sangat banyak manusia yang mengonsumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan(Munthe, 2018).
Tujuan  peternakan  adalah  mencari  keuntungan dengan  penerapan  prinsip-  prinsip  manajemen  pada faktor-  faktor  produksi  yang  telah  dikombinasikan secara  optimal.  Kegiatan  di  bidang  peternakan  dapat dibagi  atas  tiga  golongan,  yaitu  peternakan  hewan besar  seperti  sapi,  kerbau  dan  kuda,  sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.
Menurut  PP  nomor  16/1977  tentang  usaha peternakan  di  Indonesia  terdapat  dua  macam peternakan, yaitu:
a.    Perusahaan Peternakan
Perusahaan  peternakan  adalah  suatu  usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus pada   suatu   tempat   dan   dalam   jangka   waktu
tertentu  untuk  tujuan  komersial  yang  meliputi kegiatan  menghasilkan  ternak  (ternak  bibit  atau ternak  potong),  telur  dan  susu  serta  usaha penggemukan suatu jenis ternak.
b.    Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan  sebagai  usaha  sampingan  yang batas  maksimum  jenis  ternak  ditetapkan  oleh Menteri Pertanian(Maulida, 2020).
Menurut  UU  nomor  6  tahun  1967  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu:
a.  Ternak adalah hewan pelihara yang kehidupannya yakni  mengenai  tempat  perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta  dipelihara  khusus  sebagai  penghasil  bahan- bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
b.    Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh  peternakan,  yang  mata  pencahariannya sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  kepada peternakan;
c.    Peternakan adalah pengusaha ternak;
d.    Peternakan murni adalah cara peternakan, di mana dikembangbiakkan  ternaknya  dilakukan  dengan jalan  pemacekan  antara  hewan-hewan  (Hewan, 2016).

## Peternakan Dalam Perspektif Islam
Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi umat islam  yang  berisi  semua  hal  yang  ada  di  dunia  dan akhirat.  Al-Qur’an  juga  membahas  semua  jenis  ilmu pengetahuan  yang  telah  tercantum  dalamnya.  Tak terkecuali ilmu peternakan. “Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran  yang  penting  bagi  kamu,  Kami  memberi minum  kamu  dari  air  susu  yang  ada  dalam  perutnya, dan  (juga)  pada  binatang-binatang  ternak  itu terdapat faedah  yang  banyak  untuk  kamu,  dan  sebagian daripadanya kamu makan” (Q.S An-Nahl: 66).
Dari  penggalan  ayat  di  atas,  dapat  kita  lihat betapa  pentingnya  mempelajari  ilmu  peternakan. Banyak  manfaat  yang  dapat  diambil  dari  hewan  bagi kehidupan manusia. Manfaat yang dapat diambil dari hewan  seperti  daging,  susu,  telur,  bahkan  tenaganya yang  dapat  membantu  pekerjaan  manusia.  Selain  itu hewan  juga  dapat  dimanfaatkan  dalam  acara keagamaan, contoh hewan ternak seperti sapi, domba dapat  digunakan  sebagai  hewan  qurban  ketika idul adha .  Oleh  sebab  itu  hewan  memiliki  peran  yang besar   dalam   menunjang   kualitas   hidup   manusia.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
“Maha suci Allah dengan segala Firmannya yang telah menciptakan  beraneka  macam  hewan  ternak  dan beragam  produk  ternak  yang  sangat  bermanfaat  bagi manusia”(Q.S. Al-Mukminun:21).
Dalam  Al-Qur’an,  Allah  SWT  menyebutkan bahwa  manusia  diciptakan  untuk  memelihara  dan menjaga  binatang  dan  alam  sekitarnya.  Peternakan dalam  islam  tidak  hanya  sebatas  memperoleh  hasil melalui  hewan  peliharaan,  tetapi  juga  harus memastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi baik dan  dalam  lingkungan  yang  sehat.  Dalam  hal  ini peternak  harus  memastikan  bahwa  hewan  tersebut mendapatkan makan yang cukup, air yang bersih dan perawatan  medis  yang  baik.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  hewan  tidak  terluka  dan mengalami penderitaan dalam proses pengembangbiakannya.

## 2.     METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif.  Adapun  fokus  penelitian  ini        untuk mengetahui gambaran dari kejadian yang ada, melihat sikap, tindakan ataupun perilaku masyarakat peternak sapi  di  Kabupaten  Asahan.  Penelitian  Kualitatif Deskriptif  digunakan  untuk  melihat  sebuah  kejadian dari  para  partisipan  kegiatan  tersebut.  Partisipan merupakan  orang  yang  diwawancarai,  dimintai datanya,  pendapat  atau  pandangannya  (Puspitasari, 2019)

## Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat berdasarkan survei dan wawancara  langsung  kepada  para  peternak  sapi  dan pemilik  modal  sedangkan  data  sekunder  didapatkan berdasarkan  artikel  dan  kutipan  laporan  wilayah Kabupaten  Asahan.  Data  yang  sudah  didapat kemudian dianalisis.

## Teknik Pengumpulan data
Untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  guna penelitian  ini,  ada  beberapa  metode  yang  digunakan antara lain:
a.  Interview     atau    sering    disebut     wawancara,
(Marsheilla,    2022)    menjelaskan    wawancara adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu. Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu pewawancara  yang  mengajukan  pertanyaan  dan diwawancarai    yang  memberikan  jawaban  atas pertanyaan    yang    telah    dibuat    dan    disusun
sebelumnya. Interview digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis  melakukan  wawancara  dengan  pemilik modal,  peternak  sapi  dan  masyarakat  di Kabupaten Asahan.
b.  Dokumentasi        merupakan        suatu        teknik pengumpulan  data  dengan  menghimpun  dan menganalisis  dokumen-dokumen,  baik  tertulis, gambar,  maupun  elektronik.  Studi  dokumen merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  metode observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian kualitatif.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan cara menganalisis  data  penelitian,  termasuk  alat-alat statistik  yang  relevan  untuk  digunakan  dalam penelitian.  Jenis  penelitian  kualitatif  memiliki  tiga tahap analisis data yaitu:
Redukasi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian  pada  penyederhanaan,  pengabstrakan  dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dalam  catatan- catatan penulis dilapangan (Suja, 2023).
Penyajian  data  yaitu  proses  mengumpulkan sejumlah  informasi  sehingga  dimungkinkan  untuk diambil  kesimpulan.  Bentuk  penyajian  data  dapat berupa  teks  naratif  atau  grafik  atau  jaringan  atau bentuk  lain  yang  bisa  dipahami  peneliti,  dan  upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus- menerus  selama  berada  dilapangan.  Dalam  penelitian ini,  penulis  menghimpun  data  dari  responden.  Data yang  diperoleh  kemudian  diedit  dan  disederhanakan, data  yang  diperoleh  kemudian  dideskripsikan,  lalu disusun  untuk  kemudian  ditarik  kesimpulan  (Suja, 2023).
Penarikan  kesimpulan  dilakukan  setelah  terlebih dahulu  menguji  keabsahan  data  melalui  kriteria- kriteria  pengujian  data  seperti  dengan  triangulation, member cheking dan auditing.
Penarikan  kesimpulan  yang  dikemukakan  pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valit dan konsisten  saat  peneliti  kembali  kelapangan  untuk mengumpulkan  data.  Hasil  dari  kesimpulan  ini merupakan  jawaban  terhadap  permaslahan  yang diteliti  yaitu  Analisis  Penerapan  Bagi  Hasil  Dalam Sistem  Paro  Pada  Masyarakat  Peternak  Sapi  di Kabupaten Asahan(Sugiyono, 2017).

## Teknik Pemeriksa Keabsahan Data
Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas,
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
uji    transferabilitas,    uji    dependabilitas,    dan    uji konfirmabilitas. (Mekarisce, 2020)
a.  Uji  kredibilitas  dalam  penelitian  kualitatif,  data dapat  dinyatakan  kredibel  apabila  adanya persamaan  antara  apa  yang  dilaporkan  peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
b.    Uji transferabilitas pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada  pembaca,  sampai sejauh  mana  hasil  penelitian  tersebut  dapat diterapkan  pada  konteks  dan  situasi  sosial  yang lain.
c.  Uji    dependabilitas    dapat    dilakukan    melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian.
Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya  rangkaian  proses  penelitian  secara nyata. (Mekarisce, 2020)
d.   Uji   konfirmablitas   dalam   penelitian   kualitatif lebih  diartikan  sebagai  konsep  intersubjektivitas (konsep  transparansi),  yang  merupakan  bentuk ketersediaan  peneliti  dalam  mengungkapkan kepada  publik  mengenai  bagaimana  proses  dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjunya memberikan kesempatan kepada pihak lain  untuk  melakukan  assessment/penilaian  hasil temuannya  sekaligus  memperoleh  persetujuan  di antara pihak tersebut (Mekarisce, 2020).

## 3.     HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagi Hasil Sistem Paro Sapi di Kabupaten Asahan Bagi hasil sistem paro di Kabupaten Asahan merupakan  bentuk  kerja  sama  antara  pemilik  modal dan  pemelihara  sapi  dengan  ketentuan  keuntungan yang  didapat  dibagi  dua  antara  kedua  belah  pihak. Sistem paro di Kabupaten Asahan merupakan bentuk tradisi      masyarakat      dalam      berbisnis      dengan mengedepankan   asas   kekeluargaan   dan   toleransi terhadap  sesama.  Adanya  sistem paro ini  mampu membantu peternak sapi memiliki penghasilan. a.    Akad
Bagi   hasil   sistem paro merupakan   suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemelihara  sapi  dengan  tujuan  keuntungan bersama  yang  mengedepankan  asas kekeluargaan dan  toleransi  terhadap  sesama.  Pada  umumnya perjanjian  (akad)  yang  dilakukan  adalah  secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis.
Akad   dilakukan   secara   langsung   antara pemilik modal dan pemelihara sapi dengan sistem
saling  percaya  dan  kerelaan  satu  sama  lain.  Jika terjadi  perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak maka  akan  diselesaikan  melalui  musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  hasil wawancara,  selama  bagi  hasil  sistem paro di Kabupaten  Asahan  terlaksana  bertahun-tahun belum pernah terjadi perselisihan di antara kedua belah  pihak  atau  pihak  lain.  Selain  itu,  jika terjadinya  ketidaksesuaian  terhadap  akad  yang dilakukan  di  awal  dengan  yang  terjadi  selama proses  kerja  sama  bagi  hasil  sistem paro maka kedua belah pihak akan saling menoleransi.
Bagi hasil sistem paro di Kabupaten Asahan dilakukan  dengan  waktu  yang  relatif  dan  tidak ditentukan,  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama. Pemelihara  sapi  akan  terus  merawat  sapi  yang dititipkan  hingga  pemilik  modal  menyatakan mengakhiri  kerjasamanya.  Adapun  tanggung jawab  dari  pemelihara  sapi  yaitu  terkait  dengan operasional pemeliharaan dari sapi tersebut.
b.    Modal
Modal  awal  yang  diberikan  pemilik  modal kepada pemelihara sapi yaitu berupa hewan ternak atau  uang.  Pada  umumnya  hewan  ternak  yang dijadikan  modal  awal  adalah  sapi  betina.  Modal dalam  bentuk  uang  diberikan  kepada  pemelihara sapi   yang   nantinya   akan   digunakan   untuk membeli  hewan  ternak  yang  tentunya  sesuai dengan kriteria yang diinginkan pemilik modal.
Dalam  proses  pemeliharaan  pemilik  modal ikut  campur  dalam  manajemen  pengelolaan  sapi, seperti  dalam  proses  penjualan  sapi,  pemilik modal  masih  mempunyai  hak  menjual  sapi  yang menjadi  bagi  hasil  tersebut.  Selanjutnya,  pemilik modal  ikut  bertanggung  jawab  terhadap  biaya operasional  seperti  obat-obatan,  vitamin  dan lainnya.
c.    Konsep Bagi Hasil ( paro )
Bagi hasil sistem paro di Kabupaten Asahan umumnya menggunakan sistem pembagian sebesar  50:50,  pembagian  dapat  berupa  hewan ternak  dan  materi.  Pertama,  bagi  hasil  hewan ternak,    dalam    pembagiannya    setiap    kelahiran anak sapi yang pertama dimiliki oleh kedua belah pihak  baik  pemilik  modal  maupun  pemelihara sapi, begitu juga jika anak kedua lahir, maka anak sapi  yang  pertama  menjadi  milik  si  pemodal  dan anak  kedua  menjadi  milik  si  pemelihara  sapi. Apabila anak sapi yang dilahirkan itu mati, maka
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
si  pemelihara  sapi  masih  memiliki  bagian  50% pada  anak  sapi  yang  pertama.  Kedua,  bagi  hasil materi,  dalam  pembagian  keuntungan  didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi. Pembagian keuntungan materi ini didapat dari hasil penjualan hewan ternak,  kesepakatan antara pemilik modal dan  pemelihara  sapi  bahwa  apabila  dilakukan penjualan    dan    memperoleh    keuntungan    maka hasil penjualan dikurangi modal awal, setelahnya keuntungan  tersebut  dibagi  dua  atau  50:50,  50% untuk pemilik modal dan 50% pemelihara sapi.
Bagi hasil sistem paro di Kabupaten Asahan umumnya  lebih  cocok  dianggap  sebagai  sistem revenue  sharing.  hal  ini  karena  pada  bagi  hasil sistem paro ,  pemilik  modal  dan  peternak  sapi bekerjasama  untuk  memproduksi  sapi  dan kemudian  membagi  keuntungan  dari  penjualan sapi tersebut. Dalam revenue sharing , keuntungan dihitung berdasarkan pendapatan penjualan dikurangi    modal    awal    dan    tanpa    menghitung biaya yang dikeluarkan dalam proses pemeliharaan  sapi.  Setelah  pendapatan  penjualan dikurangi dari modal awal, maka keuntungan akan dibagi  antara  pemilik  modal  dan  pemelihara  sapi berdasarkan  persentase  yang  telah  disepakati sebelumnya. Bagi hasil sistem paro pada dasarnya mirip  dengan revenue  sharing ,  di  mana  pemilik modal  dan  pemelihara  sapi  berbagi  keuntungan dari penjualan sapi.
Proses  penjualan  hewan  ternak  dapat dilakukan  kapan  saja,  hal  ini  tentunya  atas sepengetahuan  kedua  belah  pihak  yaitu  pemilik modal  dan  pemelihara  sapi.  Pada  umumnya penjualan sapi dilakukan menjelang hari raya idul adha (qurban). Hal ini dilakukan agar perputaran keuntungan lebih cepat didapatkan.
Selain  pembagian  hasil  sistem paro berupa hewan  ternak  dan  materi,  masyarakat  di Kabupaten  Asahan juga menerapkan sistem upah bulanan. Pemilik modal menitipkan hewan ternak kepada  pemelihara  sapi  dengan  membayar  upah kepada  si  pemelihara  sapi,  besaran  upah  yang harus  dibayar  sebesar  100  ribu  rupiah  untuk pemeliharaan  sapi  dewasa  dan  sebesar  50  ribu rupiah untuk pemeliharaan anak sapi per ekornya. Adanya  bagi  hasil  sistem paro di  Kabupaten Asahan faktanya mampu membantu perekonomian      masyarakat,      sehingga      para peternak   sapi   mendapatkan   penghasilan   dan
keuntungan dari kerja sama bagi hasil sistem paro ini.
Selain    keuntungan    tentunya    terdapat kerugian dalam kerja sama bagi hasil sistem paro ini,  masyarakat  di  Kabupaten  Asahan  sangat mengedepankan  asas  kekeluargaan  dan  toleransi. Hal  ini  juga  yang  menimbulkan  adanya kesepakatan  bahwa  pemelihara  sapi  tidak  akan dituntut  ganti  rugi  jika  sapi  yang  dirawat  mati dikarenakan  sakit  dan  hilang  karena  dicuri. Akibatnya,  pemilik  modal  mengalami  kerugian atas modal yang diinvestasikan.
Pemelihara  sapi  hanya  harus  mengganti  rugi jika sapi mati dikarenakan faktor-faktor penyebab yang  berasal  dari  kelalaian  si  pemelihara  sapi yaitu  kecelakaan  akibat  pemelihara  sapi  yang kurang  mengawasi  hewan  ternaknya,  hewan ternak  memakan  racun  atas  kelalaian  pemelihara sapi  sehingga  menyebabkan  kematian  maka  akan dikenakan denda, besaran denda ditentukan sesuai dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi.
d.    Ketidakdisiplinan
Bagi Hasil sistem paro di Kabupaten Asahan sering mengalami ketidakdisiplinan dalam penerapannya  sehingga  terjadi  ketidaksesuaian pada  akad  yang  dilakukan  di  awal  sering  kali menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik modal maupun pemelihara sapi.
Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kesalahpahaman  tentang  pembagian  keuntungan antara  pemilik  modal  dan  pemelihara  sapi. Pemelihara sapi mungkin menyepakati akad yang terjadi  di  awal  yaitu  pembagian  keuntungan didapat  dari  penjualan  anak  sapi,  sementara pemilik modal ingin menjual sapi yang dititipkan sebelum  sapi  tersebut  memiliki  anak,  sehingga hasil  pembagian  keuntungan  yang  didapatkan lebih  kecil  dari  apa  yang  diharapkan  pemelihara sapi.
Dalam  hal  ini  pemelihara  sapi  merasa dirugikan atas tindakan si pemilik modal. Namun, permasalahan  ini  tidak  dapat  dibawa  ke  ranah hukum  karena  tidak  ada  bukti  tertulis  yang mendukung kesepakatan tersebut. Untuk mengatasi  masalah  ketidaksesuaian  dalam  akad bagi  hasil  sistem  paro  sapi,   pemilik  modal  dan pemelihara  sapi  hendaknya  membuat  perjanjian tertulis yang jelas dan terbuka. Perjanjian tertulis
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
akan     memberikan     kepastian     hukum     dan mengurangi risio perselisihan di kemudian hari.
Fakta  yang  ada  justru  menunjukkan  bahwa permasalahan ketidaksesuaian ini tidak memengaruhi  masyarakat  di  Kabupaten  Asahan untuk  berhenti  melakukan  kerja  sama  ini,  justru makin  banyak  masyarakat  yang  melakukan  kerja sama bagi hasil sistem paro hingga saat.
Bagi  Hasil  Sistem Paro Sapi  Menurut  Konsep Mudharabah
Bagi  hasil  sistem paro dalam  islam  dapat dijalankan   melalui   prinsip-prinsip   yang   terdapat dalam  konsep mudharabah . Mudharabah adalah perjanjian  antara  kedua  belah  pihak,  yaitu  pemilik modal  ( shahibul  maal )  dan  pengelola  usaha ( mudharib ). Pemilik modal berperan sebagai investor dan mudharib sebagai pengelola usaha.
Pembagian  keuntungan  dan  kerugian  didasarkan pada kesepakatan antara keduanya, sehingga keuntungan    dan    risiko    dibagi    secara    adil    sesuai dengan kontribusi masing-masing  (perjudian). a.    Akad
Akad  yang terjadi  antara  pemilik  modal dan pemelihara  sapi  masih  belum  di  atur  secara jelas dan  seringkali  masih  menggunakan  kesepakatan informal.  Dalam  hal  ini,  perlu  dilakukan pengaturan  yang  jelas  dan  transparan  mengenai persentase  bagi  hasil  yang  adil  dan  pengaturan legalitas  yang teratur. Sebab,  dalam  menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariat islam  adalah  jujur,  transparan,  dan  tidak  ada penipuan di antara salah satu pihak. b.    Modal
Modal  awal  yang  diberikan  oleh  pemilik modal  adalah  hewan  ternak  atau  uang.  Modal sebagai  rukun  mudhrabah  harus  memenuhi kriteria,  yaitu  diketahui  jenis  dan  jumlajnya  oleh kedua  belah  pihak,  modal  berbentuk  uang  atau barang  yang  dapat  ditakar  nilai.  Hal  ini  yang membuat  bagi  hasil  sistem paro di  Kabupaten Asahan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian).
c.    Konsep Bagi Hasil ( Paro )
Pembagian  hasil  yang  dilakukan  dalam sistem paro adalah  hasil  yang  dibagi  berupa keuntungan,  sedangkan  keuntungan  di  dapat  dari hasil  penjualan  dikurangi  modal  awal  dan pembagian  keuntungan  sebesar  50:50.  Hal  ini tentunya   sudah   sesuai   dengan   kaidah   akad mudharabah.
Namun,  sistem paro di  Kabupaten  Asahan kurang  sesuai  dengan  konsep mudharabah di mana  seharusnya  kerugian  atau  risiko  yang  di dapat di bagi secara adil antara pemilik modal dan pemelihara  sapi.  Fakta  yang  terjadi  hanya  salah satu pihak yang cenderung menerima kerugian.

## 4.     KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kabupaten Asahan  maka  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa kerja  sama  bagi  hasil  sistem  paro  pada  usaha  ternak sapi  di  Kabupaten  Asahan  menggunakan  penerapan sistem  revenue  sharing  yaitu  sistem  pembagian  hasil atau  pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil  pengelola sapi tanpa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan pemelihara sapi dalam usaha ternak sapi tersebut.
Dengan  pembagian  keuntungan  sebesar  50:50 setelah  dikurangi  modal  awal.  Hal  ini  terjadi  atas kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak  yang mengesdepankan  asas  kekeluargaan  dan  toleransi. Namun,  kesepakatan  yang  terjadi  pada  bagi  hasil sistem paro hanya  akad  secara  lisan  dan  tidak  ada perjanjian  tertulis,  sehingga  berpotensi  menimbulkan ketidaksesuaian dengan akad yang dilakukan di awal. Namun,  hal  ini  tidak  menyurutkan  minat  masyarakat untuk  melakukan  kerja  sama  bagi  hasil  sistem paro . Bahwkan  pendapatan  masyarakat  peternak  sapi  dari penerapan  bagi  hasil  sistem  paro  dinilai  sangat menguntungkan  dikarenakan  dapat  menjadi  sumber mata  pencaharian  dan  pembiayaan  kebutuhan  sehari- hari.
Usaha  ternak  sapi  di  Kabupaten  Asahan menggunakan  sistem paro masih  belum  sepenuhnya sesuai dengan prinsip mudharabah . Hal ini didasarkan dari  hasil  temuan  penulis,  yaitu  risiko  dan  kerugian yang  dialami  dalam  proses  kerja  sama  cenderung dirasaka oleh salah satu pihak saja.

## 5.     DAFTAR PUSTAKA
Ahyani,  H.,  &  Muharir.  (2020).  Dialog  Pemikiran Tentang  Norma  Riba,  Bunga  Bank,  Dan  Bagi Hasil  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Eksisbank: Ekonomi  Syariah  Dan  Bisnis  Perbankan , 4 (2), 232-254. Https://Doi.Org/10.37726/Ee.V4i2.140 Aulia Hasanah, Juliana Nasution, K. (2023). Pengaruh Car,  Npf  Dan  Fdr  Terhadap  Return  Bagi  Hasil Deposito  Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah Di   Indonesia   Periode   2019-2021   Dengan Profitabilitas Sebagai Varianel         Moderating. Jurnal  Manajemen  Akuntansi  (Jumsi) , 3 (0355), 618–638.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9
(02), 2023, 2862
Dewi, P. Y. A. (2020). Perilaku School Bullying Pada
Siswa Sekolah Dasar. Edukasi: Jurnal
Pendidikan                     Dasar , 1 (1), 39.Https://Doi.Org/10.55115/Edukasi.V1i1.526 Hewan,  D.  P.  Dan  K.  (2016). Uu  No  6  Tahun  1967 Tentang     Ketentuan-Ketentuan     Pokok     Dan Kesehatan                                                 Hewan. Disnakkeswan.Ntbprov.Gp.Id:
Https://Disnakkeswan.Ntbprov.Gp.Id/
Karyadi    Ni  Made,  N.  A.  (2020).  Sistem  Bagi  Hasil Penempatan  Dana  Dengan  Akad  Mudharabah Pada  Bank  Syariâ€ Tm ah. Remittance:  Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan , Vol 1 , No 01(2020): Remittance Juni 2020 , 38–           45. Http://Ejurnal.Swadharma.Ac.Id/Index.PhP/Re mittance/Article/View/72/57
Maharani, Daud, R., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Revenue  Sharing  Or  Profit  Sharing?  Akuntan Alasannya. Jurnal  Tabarru’:  Islamic  Banking
And Finance , 4 (2), 345–355.
Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2021.Vol4        (2). 7521
Marsheilla  Aguss,  R.,  Ameraldo,  F.,  Reynaldi,  R., & Rahmawati,  A.  (2022).  Pelatihan  Peningkatan Kapasitas     Manajemen     Olahraga     Sman     1 Rajabasa    Lampung Selatan. Journal Of Social Sciences   And   Technology   For   Community
Service (Jsstcs) , 3 (2), 306.
Https://Doi.Org/10.33365/Jsstcs.V3i2.2182 Marzuki,  S.  N.  (2019).  Praktek  Pengembangan  Bagi Hasil  Peternakan  Sapi  Masyarakat  Kecamatan Barebbo   Kabupaten   Bone   Sulawesi   Selatan. Islamiconomic:       Jurnal Ekonomi Islam , 10 (1), 103–126. Https://Doi.Org/10.32678/Ijei.V10i1.115 Masliannur.  H,  Hendra  Harmain,  R.  D.  H.  (2022).
Pengaruh  Total  Hutang,  Modal  Kerja  Dan Penjualan   Terhadap   Laba   Pada   Perusahaan Hotel, Restoran Dan Pariwisata Yang Terdaftardi Bursa         Efek    Indonesia. Jurnal    Ekonomi Bisnis  Manajemen  Dan  Akuntansi  (Ebma) , 3 , 493–509.
Maulida, K. (2020). Penerapan Prinsip    Bagi     Hasil Usaha   Peternakan   Sapi   Untuk   Meningkatkan Pendapatan             Dengan   Sistem   Gaduh   Di Desa  Darmasari  Kecamatan  Sikur  Lombok Timur. Sustainability (Switzerland) , 4 (1), 1–9.
Mekarisce,    A.    A.    (2020).    Teknik    Pemeriksaan Keabsahan  Data  Pada  Penelitian  Kualitatif  Di Bidang   Kesehatan   Masyarakat. Jurnal   Ilmiah Kesehatan  Masyarakat :  Media  Komunikasi Komunitas  Kesehatan  Masyarakat , 12 (3),  145– 151. Https://Doi.Org/10.52022/Jikm.V12i3.102
Munthe, Y. A.  G. (2018). Analisis  Penerapan  Sistem Bagi Hasil Belah  Sapi  Dalam  Peternakan  Sapi Di Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara . 1 (1), 1–15. Pertanian, D. (2020). Laporan Kegiatan
Pengembangan    Usaha    Ternak    Sapi    Di Kabupaten  Asahan. Distan.Asahankab.Go.Id. Https://Distan.Asahankab.Go.Id Prasetyo,  A.  (2019). Akuntansi  Keuangan  Syariah . Cv. Andi Offset.
Puspa,  M.,  Arif,  M.,  &  Imsar,  I.  (2022).  Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Upah Kerja Pengrajin  Rotan  Di  Kecamatan  Medan  Petisah Kota           Medan Sumatera Utara. El-Mujtama: Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 2 (2),  151–165.
Https://Doi.Org/10.47467/Elmujtama.V2i.844
Puspitasari,  C.  I.  (2019).  Motivasi  Ekstrinsik  Dan Intrinsik    Dalam    Menumbuhkan    Nilai    Dan Spiritualitas  Di  Sekolah  Sanggar  Anak  Alam (Salam)  Yogyakarta. Itqan :  Jurnal  Ilmu-Ilmu Kependidikan , 10 (1),              91–102.
Https://Doi.Org/10.47766/Itqan.V10i1.481
Putra, H., Maryani, A. T., & Syarifuddin, H. (2022).
Analisis  Keberlanjutan  Integrasi  Sawit-Sapi  di Desa  Purwodadi  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari
Jambi , 22 (1), 636. Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V22i1.2052
Sirajuddin,  S.  N.,  Aminawar,  A.,  Saleh,  I.  M.,  &
Agustina,  A.  (2022).  Pola  Bagi  hasil  (Teseng) Pada  Usaha  Penggemukan  Sapi  Di  Kabupaten Bone. Jurnal  Ilmu  Peternakan  Dan  Veteriner Tropis    (Journal    Of    Tropical    Animal    And Veterinary                Science) , 12 (1). Https://Doi.Org/10.46549/Jipvet.V12i1.122
Statistik, B. P. (2023). Produksi Daging Sapi Menurut Provinsi (Ton), 2020-2022 . Bps.Go.Id.Https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/24/
480/           1/Produksi-Daging-Sapi-Menurut- Provinsi.Html
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D . Alfabeta. Suja, A., Suja, A., Huda, M., Fadhel, A., Hidayat, S.,
&  Annas,  A.  (2023). Pembelajaran  Berbasis Multiple Intelligence Melalui Budaya Sekolah Di Thursina  International  Islamic  Boarding  School ( Iibs ) Malang . 4 (1), 1–18.
Wijayanto,  D.  (2017).  Pengembangan  Sistem  Paro Sebagai   Alternatif   Pengelolaan   Sapi. Jurnal Agribisnis , 57–64.
Yusuf,  M.  (2019).  Analisis  Kelayakan  Sistem  Paro Sapi  Potong  Di  Kabupaten  Brebes.  Jurnal  Ilmu- Ilmu  Peternakan. Jurnal  Ilmu-Ilmu  Peternakan ,
201–208.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534