## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN NOTARIS
TANPA

## SEPENGETAHUAN NOTARIS
YANG

## MEMPEKERJAKANNYA
Sondang Irene Simanjuntak, Mohamad Fajri Mekka Putra
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail: sondangirene861@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: Notary responsibility,
notary employee, signature forgery The purpose of this journal is to analyze and examine the  notary's  responsibility  to  employee  who  force signature  without  notary's  knowing.  And  for  the action by the employee, the notary can be recognized as  criminal  contained  in  Article  55  in  conjunction with Article 56 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code because the notary is considered to have been negligent  in  carrying  out  the  duties  and responsibilities as a public official. This responsibility must also on based on the Law on Notary Positions No. 2 of 2004 concerning Amendments to Law No. 30 of  2004  concerning  Notary  Positions.  In  the  Law there  are  guidelines  that  regulate  the  rights  and obligations  of  a  notary  in  carrying  out  their profession.  Even  though  the  notary  in  daily  works assisted  by  the  employee,  but  the  notary  is  still obliged  to  maintain  and  re-examine  whether  every task  given  to  the  employee  has  been  carried  out according  to  the  procedures  in  the  notary  position law or not. This is must be done so that the interested party are not harmed by the deed made by the notary. When negligence occurs, it is not only the third party who is harmed but the notary concerned is also the one who made the deed.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Abstrak
Kata kunci:
Pertanggungjawaban notaris, karyawan notaris, pemalsuan tanda tangan
Corresponding Author: Sondang Irene Simanjuntak Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  menganalisis dan meneliti pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya  yang  melakukan  pemalsuan  tanda tangan  tanpa  sepengetahuannya.  Bahwa  terhadap tindakan yang dilakukan karyawan tersebut notaris dapat  dikenakan  pidana  yang  temuat  dalam  Pasal 55 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP karena notaris dianggap  telah  lalai  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawabnya  sebagai  pejabat  umum. Terhadap  tanggung  jawab  tersebut  haruslah  juga berdasar  pada  Undang  Undang  Jabatan  Notaris Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat  pedoman  yang  mengatur  mengenai  hak dan  kewajiban  notaris  dalam  menjalankan profesinya.  Walaupun  notaris  dalam  pekerjaanya sehari-hari dibantu oleh karyawannya, tetapi tetap saja notaris wajib melihat dan meneliti lagi apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya  sudah  dikerjakan  sesuai  prosedur dalam undang-undang jabatan notaris atau belum. Hal  ini  dilakukan  agar  para  pihak  yang berkepentingan  tidak  dirugikan  dengan  akta  yang dibuat  oleh  notaris  tersebut.  Ketika  terjadinya kelalaian maka tidak hanya pihak ketiga saja yang dirugikan  tetapi  notaris  yang  bersangkutan  juga karna dia yang membuat akta tersebut.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum sangat dijunjung tinggi karena semua orang ingin dipandang sama dimata hukum tanpa adanya perbedaan dalam status golongan, sosial, suku, agama, dan ras. Notaris merupkan salah satu
profesi hukum yang memiliki peran penting dalam masyarakat khususnya dalam membuat  suatu  alat  bukti  tertulis  yang  mempunyai  kekuatan  autentik  demi terlaksananya kepastian hukum dimata masyarakat. “Pentingnya peranan tersebut karena dapat mencegah terjadinya suatu masalah hukum terhadap akta autentik yang  dibuat  dihadapanya  terkait  dengan  status  hukum,  hak  dan  kewajiban seseorang dalam hukum, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa.” 1
Seorang notaris seharusnya lebih berhati-hati dan teliti terhadap pekerjaan karyawan di kantornya. Hal ini disebabkan karena sering terjadi kasus pemalsuan surat autentik seperti yang dilakukan oleh karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang mempekerjakannya guna mempercepat pekerjaan administrasinya. Namun  tidak  jarang  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  sering  terjadi permasalahan  dikemudian  hari.  “Apabila  dalam  suatu  akta  terbukti  terdapat keterangan  palsu  yang  dicantumkan  oleh  Notaris,  maka  Notaris  tersebut  dalam dijatuhi  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  dis ebut  KUHP).” 2 Oleh  karena  itu  seorang  notaris haruslah berpikir panjang ketika melakukan perbuatan yang melanggar fungsi dan jabatannya sebagai notaris dalam pembuatan akta autentik.
Dalam hal ini notaris dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap jabatan yang dipercayakan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum yang berdasar  pada  kode  etik  profesi  notaris.  Notaris  tidak  hanya  berkewajiban menjalankan  jabatannya  saja,  tetapi  juga  dituntut  untuk  menegakkan  Kode  Etik Notaris serta memiliki perilaku yang profesional (professional behaviour) . “Kode etik notaris itu sendiri memiliki integritas moral untuk menghindari sesuatu yang tidak baik agar terciptanya perilaku yang pentuh dengan sopan santun, jujur, dan tidak semata-mata karena pertimbangan uang tetapi juga harus berpegang teguh pada kode etik dimana didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki notaris.” 3
Dalam praktiknya ada 2 (dua) jenis akta autentik, yaitu partij akta dan relaas akta. Partij akta  merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  penghadap  dan  tugas  dari notaris  itu  sendiri  adalah  mencatatkan  hal-hal  apa  saja  yang  dikehendaki  si penghadap.
Partij akta  merupakan  akta  dibawah  tangan.” 4 Partij akta  memiliki karakteristik  yang  wajib  dibacakan  oleh  Notaris  dan  ditandatangani  oleh penghadap,  para  saksi  serta  notaris  yang  bersangkutan.  Sedangkan relaas akta adalah akta yang dibuat oleh notaris dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai
1 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7. 2 Selvi Damayani Chandra dan Widodo Suryandono, “Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Laporan  Masyarakat  yang  Tidak  Jelas  (Studi  Putusan  Majelis  Pemeriksa  Pusat  Notaris  No. 02/B/Mppn/X/2018),” Indonesia Notary (2019), hlm. 5.
3 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , cet.3 (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hlm. 90.
4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 589.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Notaris dan penghadap tidak wajib menandatanganinya. Relaas akta sering terjadi pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.
Notaris  dalam  membuat  akta  autentik  memiliki  suatu  batasan  yang mengaturnya, yaitu :
a. Notaris tidak dapat membuat akta untuk anaknya maupun dirinya sendiri, dan  pihak  lain  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengannya  tanpa terkecuali.
b. Notaris hanya boleh membuat akta yang tidak dikecualikan untuk  dibuat oleh pejabat lain.
c. Notaris yang sedang cuti dan/atau belum disumpah dilarang keras untuk membuat akta.
d. Notaris  berwenang  membuat  akta  di  wilayah  kewenangannya  dia berdomisili.
e. Sepanjang  mengenai  bentuk  aktanya,  bentuk  dari  akta  Notaris  sudah ditentukan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Notaris dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab terhadap Undang- Undang Jabatan Notaris. Jika suatu hari notaris melalukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugasnya maka akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan  Majelis  Pengawas  Daerah  dan  jika  terbukti  melakukan  pelanggaran maka penjatuhan sanksi dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Adapun yang menjadi tujuan pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga dasar  moral  dan  etika  demi  terjaminnya  perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum bagi masyarakat. 5 Salah satu kewajiban notaris yang sangat penting dan wajib  dilakukan  adalah  memberikan  penyuluhan  atau  pendapat  hukum  kepada calon kliennya dan memberikan arahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibutuhkan kliennya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  Hal  ini  berarti  bahwa  sebelum  para  pihak  menuangkan  kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak. “Hal yang harus disampaikan antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuat an akta tersebut dan lain sebagainya.” 6 Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum, seorang notaris tidak luput dari aturan-aturan yang mengaturnya.
Adanya  aturan  bukan  untuk  mengekang  Notaris  melakukan  pekerjaanya tetapi  lebih  menjagai  si  notaris  itu  sendiri  untuk  tidak  tergoda  melakukan perbuatan  yang  mencela  profesinya    sebagai  notaris.  Sebagai  salah  satu  contoh pentingnya  notaris  ketika  menjalankan  profesinya  wajib  berdasarkan  aturan
5 Desny  Prianty   EFF   Mani k,   “ Analisis   Kewenangan   Majelis   Pengawas   Notaris Dalam  Pengawasan  Notaris  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris, ” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), hlm. 19.
6 A.Kohar, Notaris dalam Praktek Hukum , (Bandung : Alumni, 1983), hal. 27.
adalah ketika memberikan tugas kepada karyawan dikantornya hendaklah notaris tersebut wajib memeriksa kembali kerjaan karyawannya, karena faktanya sering terjadi  kasus  ketika  karyawan  notaris  bekerja  sering  melakukan  tindakan  tidak terpuji supaya mempercepat pekerjaan administrasinya dengan melakukan cara- cara  yang  melanggar  hukum.  Misalnya  saja  melakukan  pemalsuan  surat  atau dokumen  dalam  segi  isi  dokumen  seperti  pemalsuan  tanda  tangan  dan  lain sebagainya.

## Perumusan Masalah
Dari  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  pendahuluan,  maka  penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya?
2. Bagaimana kedudukan akta autentik yang mengandung kepalsuan?

## METODE PENELITIAN
Metode  pnulisan  yang  penulis  gunakan  adalah  jenis  penelitian  yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum berserta sumber hukum yang menggunakan data sekunder melalui penelusuran sumber hukum primer dan sumber  hukum  tersier.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  melalui  studi dokumen  yang  dilakukan  dengan  membaca  putusan  lembaga  peradilan  umum, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen. Sementara penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Pengadilan Negeri Madiun. Analisis data dilaksanakan secara analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan tata cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif-analitis  terhadap  apa  yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. 7

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Notaris  terhadap  Karyawannya  yang  Telah Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Tanpa Sepengetahuannya Notaris  merupakan  suatu  jabatan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh undang-undang dan masyarakat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta  otentik.  Tidak  dipungkiri  seorang  notaris  dituntut  ekstra  dalam menjunjung  tinggi  etika  hukum  dan  kehati-hatiannya  dalam  menjalankan profesinya  sebagai  notaris.  Pertanggungjawaban  notaris  tidak  hanya  sekedar terhadap  akta  autentik  yang  dibuatnya  saja,  tetapi  terhadap  karyawan  yang membantunya sehari-hari dalam proses pembuatan akta atau pekerjaan lainnya yang menyangkut kewajiban notaris. “Suatu kewenangan  dapat  diperoleh  dari 3  (tiga)  sumber  yaitu atribusi, mandat, dan delegasi.” 8 Ketiga sumber tersebut
7 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.
8 Annisa  Winatasia,  Siti  Hajati  Hoesin,  dan  Liza  Priandhini,  Akibat  Hukum  Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Atas Tanah Kaum yang Terindikasi
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
memiliki  masing-masing  perbedaan. “Perbedaan antara  kewenangan berdasarkan  delegasi  dan  mandat  adalah  terletak  pada  prosedur pelimpahannya,  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugatnya  serta  kemungkinan dipergunakannya  kembali  kewenangan tersebut.” 9 Adanya  kewenangan tersebut dalam  memberikan tugas atau kerjaan kepada karyawannya tidaklah dengan  semena-mena  notaris  tetapi  harus  berdasarkan  kepada  aturan  yang berlaku.  Aturan  tersebut  haruslah  berdasar  pada  peraturan  perundang- undangan  dan  peraturan  internal  organisasi  notaris.  Peraturan  perundang- undangan tersebut harus berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan  Notaris  dan  mengalami  perubahan  menjadi  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  yang  merupakan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat. Sedangkan pada peraturan internal organisasi notaris berdasar pada :
1. Kode  Etik  Notaris  yang  dibuat  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI), sebagai suatu organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  yang  juga  dibuat  oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Notaris  yang  mengemban  jabatannya  sebagai  pejabat  umum  haruslah mampu  menjalankan  kewenangannya  sebagaimana  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu: 10
1. Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  hal  yang berkaitan  dengan  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan oleh  peraturan  perundang – undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.
2. Notaris berwenang pula :
a. Mengesahkan tanda – tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat – surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat – surat di bawah yangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
Memiliki  Spurious  Signature  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No. 634k/Pid/2016), Indonesia Notary (2018), hlm. 6.
9 Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, (Surabaya: UNAIR, 1994), hlm 8.
10 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 15.
yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan  surat aslinya;
a. Memberikan  penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
b. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
c. Membuat akta risalah lelang.
Ketika  notaris  menjalankan  kewenangan  dan  kewajibannya,  tidaklah mungkin  notaris  tersebut  bekerja  sendiri.  Seorang  notaris  harus  memiliki karyawan,  mengingat  notaris  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  sehingga dengan  adanya  karyawan,  akan  membuat  notaris  bekerja  dengan  optimal  dan terpenuhinya  syarat  jika  dibutuhkan  saksi.  Tugas  dari  notaris  dalam  ketentuan Undang-Undang Jabatan notaris adalah sebagai berikut : 11
1. Membuat suatu daftar akta ( reportorium ).
2. Membuat bendel minuta akta menjadi satu bendel.
3. Membuat buku daftar waarmerking, daftar legaslisasi, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang.
4. Membuat buku daftar protes.
5. Mencatat  dalam  reportorium  tanggal  pengiriman  daftar  wasiat  setiap bulan.
6. Membuat buku daftar  klaper  untuk  para  penghadap, legalisasi dan waarmerking.
Hal yang tidak boleh dilupakan notaris adalah bahwa karyawan yang bekerja dikantornya hanya sebagai fungsi membantu saja dan bukan sebagai fungsi utama dalam  pembuatan  akta,  sehingga  ketika  karyawan  telah  selesai  mengerjakan tugasnya,  notaris  wajib  mengoreksi  atau  meneliti  pekerjaan  karyawannya  agar tidak terjadi cacat hukum dikemudian hari yang akan merugikan profesinya sebagai notaris. Hal ini dilakukan untuk meminimalisisr karyawan yang bekerja di kantor notaris  melakukan  tindakan  yang  melawan  hukum  yang  merugikan  notaris  yang mempekerjakannya.  Sebagai  contoh  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Madiun Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Mjy pemalsuan surat dilakukan oleh karyawan notaris adalah  pemalsuan  surat  autentik  berupa  pemalsuan  tanda  tangan  yang  mana  si notaris  yang  mempekerjakannya  tidak  tahu  akan  hal  ini.  Sekalipun  notaris  yang bersangkutan tidak mengetahui hal ini sebelumnya, tetapi tetap saja notaris harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan karyawannya. Hal ini dikarenakan notaris tersebut telah lalai dan tidak memeriksa kembali pekerjaan karyawannya apakah sudah sesuai prosedur atau belum.
Pemalsuan  surat  dapat  terjadi  ketika  seseorang  yang  harusnya menandatangani surat tersebut tetapi malah orang lain yang menandatanganinya. Dalam  hal  ini  notaris  memikul  tanggungjawab  yang  diembannya  ketika  seorang kliennya  mempercayakan  pembuatan  akta  autentik  kepadanya.  Tanggung  jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja. 12 Tanggung  jawab notaris  haruslah  bersandar  pada  kepekaan  dirinya  bahwa  setiap  tanggung
11 Indonesia (b), Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , UU No 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491, Ps. 16. 12 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
jawabnya berpengaruh tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada karywan yang bekerja kepadanya. Pertanggungjawaban menurut hans kelsen terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu : 13
1. Pertanggungjawaban  individu  yaitu  seorang  tersebut  bertanggung  jawab terhadap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban  kolektif  berarti  bertanggung jawab  atas  suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban  berdasarkan  atas  kesalahan  yang  berarti  bahwa seorang tersebut bertanggung jawab atas perbuatan atau pelanggaran yang dilakukannya  karena kesengajaanya  dan  dengan  tujuan  menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban  mutlak  yang  berarti  bahwa  seseorang  tersebut bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya  karena  tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Karyawan  notaris  tersebut  yang  melakukan  pemalsuan  tanda  tangan terhadap  akta  autentik  yang  seharusnya  tidak  dilakukannya  merupakan  suatu pemalsuan  terhadap  kewenangan  dan  isi  kewenangan.  Sehingga  dalam  hal  ini sudah tepat majelis hakim yang memutus perkara nomor  158/Pid.B/2019/PN.Mjy dengan menjatuhkan hukuman yang terdapat dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP yang menyatakan “ pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun,  jika  dilakukan  terhadap  akta-akta  otentik;  surat  hutang  atau  sertifikat hutang  dari  sesuatu  negara  atau  bagiannya  ataupun  dari  suatu  lembaga  umum; surat  sero  atau  hutang  atau  sertifikat  sero  atau  hutang  dari  suatu  perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu  surat  yang  diterangkan  dalam  2  dan  3,  atau  tanda  bukti  yang  dikeluarkan sebagai  pengganti  surat-surat  itu;  surat  kredit  atau  surat  dagang  yang diperuntukkan untuk diedarkan.”
Perbuatan  yang  dilakukan  karyawan  notaris  tersebut  merupakan pertanggungjawaban  yang  mengandung  asas  kesalahan  ( asas  culpabilitas ).  Asas kesalahan yang bersumber pada kesadaran secara lahir dan batin dari si karyawan tersebut.  Sedangkan  pertanggungjawaban  si  notaris  tersebut  mengandung  asas kelalaian  ( culpa ).  Meskipun  notaris  tersebut  tidak  mengetahui  perbuatan karyawannya pada saat melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut tetapi tetap saja notaris yang bersangkutan tersebut haruslah bertanggung jawab karena telah lalai  dalam  tugas  dan  jabatannya  sebagai  notaris.  Delik  kelalaian  ( culpa )  yang dilakukan  notaris  mengandung  dua  jenis  delik,  yaitu  delik  kelalaian  yang menimbulkan  akibat  dan  delik  yang  tidak  menimbulkan  akibat,  tetapi  yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan dari keduanya yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu  maka  diciptalah  delik  kelalaian,  sedangkan  kelalaian  yang  tidak  perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. 14
13 Hans  Kelsen,  Terjemahan  Raisul  Mutaqien, Teori  Hukum  Murni , ( Bandung:  Nuansa  & Nusamedia, 2006), hlm. 140.
14 Nawawi Arief Barda. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 48.
Akibat hukum terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang mempekerjakannya  maka notaris yang bersangkutan  harus  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  tugas  dan kewenangannya.  Sehingga  notaris  tersebut  dapat  dikenakan  delik  pidana penyertaan yang terdapat dalam pasal 55 dan Pasal 56 angka (1) dan (2) KUHP terhadap kelalaiannya karna tidak memeriksa pekerjaan karyawannya. Kedudukan Akta Autentik yang Mengandung Kepalsuan
Akta memiliki ciri khusus yang dapat dikatakan sah yaitu adanya tanda tangan  dari  para  pihak,  saksi,  dan  notaris.    Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: “ suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakuakan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditanda tangani para pihak.” 15 Dengan adanya ciri khas tanda tangan maka suatu surat tersebut  dikatakan  akta,  hanya  perbedaanya  dapat  dilihat  dari  apakah  pihak yang  menandatangan  adalah  pihak  yang  berwenang  atau  tidak.  Akta  otentik merupakan  salah  satu  kategori  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan.  Akta autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  jika  memenuhi  3  (tiga)  syarat penting, yaitu :
1. Dibuat  dengan  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  diatur  Undang- Undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Dibuat oleh Pejabat Umum yaitu Notaris.
3. Dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat.
Hal yang perlu diingat adalah jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka  esensi  daru  akta  autentik  tidak  sah  sehingga  akta  tersebut  memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan. Selain 3 (tiga) syarat diatas, akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  harus  memenuhi  3  (tiga)  komponen utama yaitu awal akta, badan akta, dan akhir akta. Awal akta berisi judul akta, nomor akta, keterangan waktu pembuatan akta, nama, dan tempat kedudukan notaris.
Badan akta terdiri dari komparisi pengadap, keterangan penghadap yang berkedudukan  sebagai  apa,  isi  akta  yang  merupakan  kehendak  dari  para penghadap,  dan  komparisi  dari  saksi  pengenal  jika  ada.  Sedangkan  akhir  akta berisi  penutup  akta  yang  terdiri  dari  penandatangan  akta,  komparisi  saksi instrumenter,  penerjemah  jika  penghadapnya  warga  negara  asing,  dan  uraian ada  atau  tidaknya  renvoi  dalam  akta.  Di  dalam  akta  notaris  bisanya  memuat perbuatan  hukum  yang  diinginkan  oleh  Penghadap,  misalnya  saja  dalam membuat perjanjian.
Perjanjian  terdiri  dari  2  (jenis)  yaitu  perjanjian  sepihak  dan  perjanjian timbal  balik.  Perjanjian  sepihak  adalah  perjanjian  yang  hanya  membebani prestasi  hanya  kepada  salah  satu  pihak  saja.  Contohnya  seperti  perjanjian penanggungan, hibah, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan
15 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 38, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), pasal 1869.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang timbul diantara para pihak yang berjanji. 16 Contohnya seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan lain  sebagainya.  Adanya  kehendak  dari  penghadap  dalam  pembuatan  akta autentik  maka  lahirlah  kekuatan  nilai  pembuktian  suatu  akta  yang  bersifat lahiriah ( uitwendige bewijskracht ), formal ( formele bewijskracht ), dan materiil ( materiele  bewijskracht ). 17 Akta  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  lahiriah dengan  sendirinya  akta  tersebut  dapat  membuktikan  keabsahannya  secara natural sebagai akta autentik.
Hal  ini  terlihat  dari  akta  yang  sudah  memenuhi  bentuk,  tampilan,  dan format akta yang berdasar pada aturan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang  membuat  akta  autentik.  Selain  itu  pembuktian  secara  lahiriah  wajib ditanda tangani oleh para pihak dan notaris yang bersangkutan, beserta minuta dan salinannya. Sedangkan pembuktian formal yaitu akta menerangkan secara detail hari, tanggal, bulan, tahun pembuatan akta sehingga danya kepastian dan kebenaran pembuatan akta. Selain itu akta tersebut dibuat dihadapan notaris, dilihat dan disaksikan oleh notaris apa yang menjadi kehendak para pihak yang akan  dituangkan  dalam  akta.  Dan  yang  terakhir  adalah  kekuatan  pembuktian materiil  yaitu  berkaitan  dengan  isi  akta  yang  merupakan  alat  bukti  yang  sah. Pembuktian materiil ini harus memuat apa yang dikehendaki para penghadap dan untuk akta partai.
Akta  partai  yang  dimaksud  adalah  akta  yang  dikehendaki  para  pihak, sehingga ketika didalam akta itu tidak keterangan para pihak yang tidak benar, maka  notaris  yang  membuatkan  akta  tersebut  tidak  akan  bertanggung  jawab jika  ada  masalah  terjadi  kedepannya  karena  sebelum  penandatangan  akta notaris wajib membacakan akta yang diinginkan para pihak. Dengan demikian ketiga  pembuktian  diatas  harus  terpenuhi  semuanya  agar  tidak  mengalami degradasi  kekuataan  pembuktian  yang  mengakibatkan  adanya  kekuatan pembuktian dibawah tangan saja.
Akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil  juga  tidak  luput  dari  adanya  kepalsuan  dalam  akta.  Kepalsuan  disini maksudnya  akta  dibuat  bukan  yang  sebenarnya.  Baik  kepalsuan  yang  secara sengaja  dilakukan  maupun  karna  kelalaian  si  notaris.  Jika  dikaitkan  dengan unsur pembuatan akta, maka kepalsuan suatu akta dapat dikategorikan 2 (dua) jenis yaitu kepalsuan secara intektual dan kepalsuan secara materiil. Kepalsuan akta secara intelektual meliputi keterangan palsu dari notaris, penghadap yang secara sengaja memberikan keterangan palsu, dan notaris yang merubah atau menambahkan isi akta tanpa memuat keterangan renvoi. Sedangkan kepalsuan secara  materiil  adalah  kepalsuan  yang  berkaitan  dengan  tanda  tangan  dalam akta  seperti  contoh  putusan  nomor  158/Pid.B/2019/PN.Mjy  yang  mana  si karyawan notarislah yang melakukan pemalsuan tanda tangan meskipun bukan notaris yang menyuruhnya.
16 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan, Cet. 2, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 54.
17 Habib  Adjie, Kapita  Selekta  Notaris-  dan  PPAT .  Bandung:  Pengda  INI,  2016),  hal.  15, Mengutip G.H.S. Lumban Tobing dalam Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 62.
Notaris  berperan  penting  dalam  pembuatan  akta  haruslah  dilakukan secara jujur tanpa adanya kepalsuan akta. Sehingga notaris harus memastikan bahwa akta yang sudah ditandatangani para penghadap sudah benar dan tidak ada terjadinya pemalsuan akta. Untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan akta maka  seorang  notaris  wajib  membacakan  akta  tersebut  didepan  para  pihak sebelum  dilakukannya  tanda  tangan.  Meskipun  pembacaan  akta  bisa  saja dilakukan  oleh  para  penghadap  maka  tidak  mengurangi  keauntentikan  suatu akta  selama  prosedur-prosedur  yang  lain  sudah  terpenuhi  dalam penandatangan dihadapan notaris.
Selain itu penting adanya saksi pengenal dalam memenuhi unsur sebuah akta  agar  meminimalisir  terjadinya  pemalsuan  akta.  Menurut  J.C.H.  Melis, sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie, “mengenal adalah mengetahui bahwa orang yang namanya disebut dalam akta, oleh masyarakat juga dikenal dengan nama itu.” 18 Namun pada kenyataanya notaris sering mengalami kendala dalam menuliskan  identitas  karena  ada  pihak  yang  memalsukan  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi miliknya. Sehingga notaris dituntut untuk menuliskan diakta apa saja yang sebenarnya terjadi termasuk penghadap yang datang menghadap apakah dikenal notaris atau tidak sebelumnya.
Ketika  notaris  lalai  terhadap  tugasnya  maka  akan  menimbulkan permasalahan  hukum  baginya  dikemudian  hari. Black‟s Law  Dictionary, menjelaskan mengenai kelalaian yaitu: “Kelalaian adalah sesuatu yang seorang yang  wajar  yang  berdasarkan  pertimbangan  biasa  yang  umumnya  mengatur peristiwa manusia, akan melakukan, atau telah melakukan sesuatu yang seorang wajar dan hati-hati justru tidak akan melakukan. 19
Dapat  disimpulkan  bahwa  kelalaian  artinya  melakukan  sesuatu perbuatan  atau  tidak  dengan  apa  yang  seharusnya  dilakukan.  Jika  dikaitkan dengan  kelalaian  pada  profesi  notaris  yaitu  diartikan  sebagai  seorang  notaris yang  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajibannya  sebagai  notaris  yang  berdasar  pada  Undang-Undang  Jabatan Notaris.  Sehingga  dengan  kelalaian  yang  dilakukan  notaris  maka  akta  yang dibuatnya  akan  mengandung  cacar  secara  yuridis,  baik  cacat  secara  formil maupun cacat secara materiil.
Cacat secara formil artinya bahwa suatu akta melanggar ketentuan Pasal 1869  KUHPerdata  yang  mana  notaris  tersebut  tidak  menjalankan kewenangannya  sebagai  pejabat  yang  seharusnya  membuat  akta  autentik. Akibat  dari  adanya  cacat  formil  maka  suatu  akta  mengalami  degradasi  dalam kekuatan  pembuktian.  Degradasi  yang  dimaksud  adalah  bahwa  akta  tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan. Sedangkan akta yang cacat secara materiil adalah akta yang melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu mengenai syarat  objektifnya  perjanjian  terhadap  klausul  yang  halal.  Contohnya  seperti penipuan,  pemaksaan,  dan  kelalaian  dari  para  penghadap.  Sengga  dengan adanya  akta  yang  cacat  secara  formil  dan  materiil  akan  berdampak  pada kebatalan akta autentik.
18 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cet. 1. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) , hal. 501.
19 Bryan A Garder., et.al, Black's Law Dictionary, 9th edition, Thomson-west, St.paul min, 2004.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Istilah kebatalan mengandung 3 (tiga) makna yaitu batal atau batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan nonexistent . 20 Batal demi hukum artinya ada suatu kecacatan yuridis dari suatu perjanjian atas perbuatan hukum sepihak maupun perbuatan hukum berganda atau bertimbal balik. Hal ini bertentangan dengan Pasa; 1320 KUHPerdata dalam unsur objektif suatu perjanjian yaitu mengenai suatu  sebab  yang  halal.  Sebab  halal  yang  dimaksud  adalah  melanggar  norma- norma  yang  berlaku  didalam  masyarakat  seperti  norma  agama,  kesopanan, hukum,  dan  kesusilaan.  Jika  dikaitkan  dengan  akta  yang  dibuat  notaris  untuk mendapatkan  status  batal  demi  hukum  maka  hakim  dan  instansi  atasan  yang berwenang yang dapat mengambil keputusan dengan akta yang bersangkutan. Adapaun  akta  autentik  yang  dapat  dibatalkan  yaitu  berkaitan  dengan kewenangan  dan  kesepakatan  bertindak  penghadap  dan  hal  tersebut  sudah diketahui jika adanya kecacatan.
Hal  ini  berdasarkan  pada  Pasal  1327  KUHPerdata  yaitu “pembatalan perjanjian  berdasarkan  paksaan  tak  lagi  dapat  dituntutnya,  apabila  setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas,  maupun  secara  diam-diam  atau  bila  seorang  melampaukan  waktu  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  untuk  dipulihkan seluruhnya.” 21 Agar  suatu akta  dapat  dibatalkan  maka  proses  pembatalannya  harus  melalui  gugatan  di Pengadilan  Negeri  setempat.  Sedangkan  kebatalan nonexistent yaitu  perbutan hukum  yang nonexistent adalah  suatu  perbuatan  yang  tidak  memenuhi  salah satu  atau  semua  unsur  untuk  suatu  perbuatan  hukum  tertentu. 22 Dengan demikian jika terjadinya suatu cacat dalam akta autentik  dalam isi akta maka hakim hanya berwenang untuk membatalkan perbuatan hukumnya dan bukan membatalkan aktanya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik simpulan, yaitu sebagai berikut :
1. Notaris merupakan pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang  dipergunakan sebagai alat bukti. Sehingga notaris dituntut untuk profesional dan berhati-hati dalam membuat  akta autentik.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  notaris  ketika  bekerja  tidaklah sendiri sehingga notaris pasti memiliki karyawan yang bekerja dengannya. Tetapi  bukan  berarti  ketika  ada  karyawan  yang  membantunya,  notaris lepas tangan terhadap kerjaan karyawannya. Sehingga ketika karyawannya telah  menyelesaikan  kerjaanya,  notaris  wajib  mengoreksi  pekerjaan tersebut agar surat atau akta autentik yang dibuat tidak cacat hukum dan
20 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan bagian kesatu, Cet. 2, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 364.
21 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 38, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 1327
22 Ibid.,
menjauhkan  notaris  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  pekerjaan karyawannya  yang  diduga  melakukan  pemalsuan  surat  tanpa sepengetahuan dirinya.
2. Akta  autentik  merupakan  produk  yang  dihasilkan  oleh  notaris,  sehingga notaris  harus  memiliki  sifat  kehati-hatian  dalam  pembuatannya  guna menjauhkan  akta  tersebut  dari  kepalsuan.  Ketika  akta  autentik mengandung cacat hukum karena kepalsuan maka akta autentik tersebut dapat batal demi hukum atau dibatalkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut :
1. Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  haruslah  lebih  berhati-hati  ketika mempercayakan  tugas  atau  pekerjaan  kepada  karyawannya  agar  tidak terjadi  pemalsuan  tanda  tangan  yang  dilakukan  karyawannya  tanpa sepengetahuan notaris tersebut sehingga meminimalisir pertanggungjawaban pidana notaris dikemudian hari.
2. Pembuatan akta autentik haruslah sesuai dengan prosedur Undang-Undang Jabatan  Notaris  agar  tidak  terjadi  cacat  hukum  dikemudian  hari  yang menyebabkan akta autentik dapat batal demi hukum atau dibatalkan.

## DAFTAR REFERENSI BUKU
Adjie, Habib, 2016, Kapita Selekta Notaris- dan PPAT . Bandung: Pengda INI, hal. 15,  Mengutip  G.H.S.  Lumban  Tobing  dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.
Adjie, Habib, 2012, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta,
Mandar Maju, Bandung.
Barda,  Nawawi  Arief,  2001, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bryan  A  Garder.,  et.al,  2004,  Black's  Law  Dictionary.  9th  edition,  Thomson-west, St.paul min.
Budiono, Herlien, 2017, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan bagian kesatu , Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Budiono,  Herlien,  2017,  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  penerapannya  di bidang kenotariatan, Cet. 2,  PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hadjon,  Philipus  M,  1994, Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, UNAIR, Surabaya.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Harahap, M. Yahya, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan.  Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan ,  cet.8,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Kelsen,  Hans, 1983,  Terjemahan  Raisul  Mutaqien, Teori  Hukum  Murni ,  Nuansa  & Nusamedia, 2006, Bandung.
Kohar, A, 2012, Notaris dalam Praktek Hukum , Alumni, Bandung.
Mamudji, Sri et al, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Muhammad,  Abdulkadir,  2006, Etika  Profesi  Hukum ,  cet.3,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Tan  Thong  Kie,  2007, Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris ,  Cet.  1,  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## JURNAL
Priandhini,  Liza,  dan  Annisa  Winatasia,  Siti  Hajati  Hoesin.  Akibat  Hukum Pelanggaran  Jabatan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Surat  Keterangan Ahli  Waris  Atas  Tanah  Kaum  yang  Terindikasi  Memiliki  Spurious Signature  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia No. 634k/Pid/2016). Indonesia Notary 2018. Suryandono  Widodo,  dan  Selvi  Damayani  Chandra. “Perlindungan Hukum Notaris  Terhadap  Laporan  Masyarakat  yang  Tidak  Jelas  (Studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 02/B/Mppn/X/2018).” Indonesia Notary .2019.