## MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS
Muhammad Rezza Kurniawan 1 , Pujiyono 2 . Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 kurniawan_rezza@rocketmail.com

## ABSTRACT
Corruption practices in Indonesia are increasingly widespread, seen from the perpetrators, how to do corruption, and the amount of state losses incurred. Indonesia Corruption Watch (ICW) notes that the most corrupt perpetrators are from the Civil Servants (PNS) and occupy the top. This study aims to find out how / the method of a civil servant to commit corruption in the procurement of government goods and services as well as the extent to which the method/mode influences the judge's judgment in making a decision.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach. Public  servants  are  very  susceptible  to criminal acts of corruption because positions and authorities that are misused can result in state losses. Civil Servants commit criminal acts of corruption in a different and special manner or procedure, Putting personal interests above the interests of the community and something entrusted to him is not carried out  properly  as  is  called  the  method  of  the  operating  (modus operandi).  The  method  of  operating (modus operandi) carried out by civil servants in procuring government goods and services occurs in all stages of procurement, namely the preparation stage, procurement, and implementation, The method of operating (modus operandi) also influences the criminal decision of the perpetrator, especially in the high and low level of criminality. The more reprehensible the action the higher the crime.
Keywords : Method Of Operating; Corruption; Civil Servant; Judge's Decision.

## ABSTRAK
Praktek Korupsi di Indonesia semakin meluas, dilihat dari pelaku, cara melakukan korupsi, serta besar kerugian negara yang ditimbulkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pelaku tindak pidana  korupsi  terbanyak  justru  berlatar  belakang dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  menempati urutan  teratas. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  cara/modus  seorang  PNS melakukan  korupsi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  serta  sejauh  mana  cara/modus tersebut  berpengaruh  pada  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatifs. Pegawai Negeri sangat rentan terhadap tindak pidana  korupsi  karena  jabatan  dan  wewenang  yang  disalahgunakan  dapat  mengakibatkan  kerugian negara. Pegawai Negeri melakukan tindak pidana korupsi dengan cara atau prosedur yang berbeda dan berciri khusus, meletakan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan  kepadanya  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  sebagaimana  disebut  modus operandi. Modus operandi yang dilakukan oleh PNS dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi  dalam  semua  tahap  pengadaan  yaitu  tahap  persiapan,pengadaan,  dan  pelaksanaan.  Modus operandi  juga  berpengaruh  pada  putusan  pidana  pelaku  terkhusus  pada  tinggi  rendahnya  pidana. Semakin tercela perbuatan semakin tinggi pula pidananya.
Kata kunci : Modus Operandi; Korupsi; Pegawai Neger Sipil; Putusan Hakim.
1 Pengacara di Heru Wismanto & Partner, Salatiga
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

## I. PENDAHULUAN
Dewasa ini kasus korupsi (Hamzah, 1991 : 7) di  Indonesia  dipandang  sebagai  salah  satu masalah  hukum  yang  serius,  dapat  kita  lihat bersama  diberbagai  pemberitaan  betapa merajalelanya  kasus  korupsi  yang  terjadi  akhir- akhir  ini.  Mulai  dari  level  jabatan  birokrasi terendah  semisal  kepala  desa,  camat,  lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota  DPR,  menteri,  hingga  hakim  sekalipun tidak  luput  dari  jeratan  kasus  korupsi,  Satjipto Rahardjo  bahkan  memandang  korupsi  yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang  berdimensi  internasional,  karena  itu pemberantasannya  tidak  bisa  lagi  ditangani seperti  kejahatan  biasa,  tetapi  harus  dilakukan melalui upaya luar biasa.(Baringbing, 2001 : 16)
Bahwa  korupsi  di  negeri  ini  merambah semua  lini  bagaikan  gurita.  penyimpangan  ini bukan  saja  merasuki  kawasan  yang  sudah dipresepsi  public  sebagai  sarang  korupsi,  tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan  sebelumnya  bahwa  di  sana ada korupsi.  Satu  per  satu  skandal  keuangan  di berbagai  instansi  Negara  terbongkar.  Komisi Pemilihan  Umum  yang  dipenuhi  aktivis demokrasi, akademisi, dan guru besar, juga tidak steril dari wabah korupsi. Di Departemen Agama, kasus korupsinya bahkan telah menyeret mantan orang  nomor  satunya  sebagai  tersangka.  Daftar instansi  baru  yang  dibobol  koruptor,  daftar tersangka  baru,  dan  daftar  modus  baru
penyalahgunaan  kekuasaan, tampaknya  akan terus bertambah.( Pradjonggo, 2010 : 4 )
Korupsi  telah  benar-benar  menjadi ancaman  yang  nyata  bagi  kelangsungan  negeri ini  karena  akhir-akhir  ini  semakin  marak,  lebih- lebih  dengan  mencuatnya  pemberitaan  terkait dengan  beberapa  oknum  yang  berkiprah  di eksekutif,  legeslatif  dan  yudikatif  dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu  soal  kriminalisasi  terhadap  berbagai penanganan  perkara  tindak  pidana  termasuk korupsi  yang  dilakukan  oleh  oknum  penegak hukum,  makin  meramaikan  pemberitaan  tentang korupsi  diberbagai  media  cetak  dan  elektronik serta  menambah  buramnya  wajah  penegakan hukum di negara ini.( Effendy, 2013 : 1 )
Selanjutnya, Marwan Effendi menyatakan :
“bahwa  korupsi  di  Indonesia  seperti  tidak habis-habisnya,  semakin  ditindak makin  meluas, bahkan  perkembangannya  terus  meningkat  dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian Negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini  nampak  makin  terpola  dan  sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruh aspek kehidupan  masyarakat  dan  lintas  batas  negara. Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional disepakati  tidak  saja  sebagai  “extraordinary crime”,  tetapi  juga  sebagai  kejahatan transnasional”. ( Effendy, 2013 : 1 )
Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar  yang belum  dapat  diselesaikan  dengan tuntas  oleh  bangsa  ini.  Salah  satu  agenda reformasi  adalah  pemberantasan  korupsi  yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa  Indonesia.  Segala  upaya  untuk memberantas  korupsi  sudah  dilakukan  baik  oleh Pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh Pemerintah reformasi sejak dari masa Habibi sampai  sekarang.( Musyafaullah,  2004,  38)
Namun  hasilnya  bukan  malah  berkurang  justru korupsi semakin menjadi-jadi.
Sekalipun  sudah  ada  lembaga  khusus yang  diperuntukan untuk  memberantas  kasus korupsi,  karupsi  masih  tetap  saja  berkembang. Kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh segelintir orang  yang  menempati  posisi-posisi  penting dalam  pemerintahan,  namun  sekarang  korupsi ikut  serta  dipraktekan  oleh  bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangant rendah. Fakta ini menunjukan  bahwa  kasus  korupsi  sudah  begitu subur  tumbuh  di  negeri  kita  ini  dan menunjukan betapa  buruknya  citra  Indonesia  di  mata  negara luar  akibat  dari  pelaku  pelaksana  negara  yang korup,  yang  mengeruk  uang  rakyat  untuk kepentingan individu.( Fazzan, 2015)
Bukan  hanya  di  Indonesia  saja,  tetapi juga di belahan dunia tindak pidana korupsi selalu mendapatkan  perhatian  yang  lebih  khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena  mengingat  dampak  negatif  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  dapat
mendistorsi  berbagai  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dari  suatu  Negara,  bahkan  juga terhadap  kehidupan  antar  Negara.(Maryanto, 2012)
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) mencatat ada 315 perkara tindak pidana korupsi dengan 348 terdakwa di awal semester pertama tahun 2017.(https://news.detik.com/berita/d- 3597773  /icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22- vonis-bebas-kasus-korupsi,  diakses  pada  29 November  2017) Selama  3  (tiga)  tahun  terakhir jumlah  pelaku  korupsi  dari  lingkungan  pegawai negeri  sipil  terus  mengalami  peningkatan. Koordinator  ICW  Adnan  Topan  Husodo mengatakan  kenaikan  jumlah  keterlibatan  PNS dalam  tindak  pidana  korupsi  menunjukan penerapan  agenda  reformasi  birokraasi  dan pegawai  internal  di  lembaga  pemerintah  belum berjalan optimal. Salah satu faktanya, pada enam bulan  pertama  2017  Kejaksaan  Tinggi  Riau meringkus  56  pelaku  tindak  pidana  korupsi sepanjang  bulan  Januari – Juni  2017  dan mayoritas berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  yang  jumlahnya  mencapai  34 Orang.(https://nasional.tempo.co/read/893074/en am-bulan-pertama-2017-kejati-riau-bekuk-34-pns- terlibat-korupsi , diakses pada 29 November 2017) Selain  itu,  pada  tanggal  25  Juli  2016,  Indonesia Corruption  Watch  (ICW)  merilis  dan mengungkapkan sepanjang enam bulan pertama tahun  2016  pelaku  (terdakwa)  tindak  pidana korupsi  terbanyak  justru  berlatar  belakang  dari Pengawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Tersangka  yang
berlatar  belakang  Pegawai  Negeri  Sipil menempati  urutan  teratas  dengan  jumlah  134 orang  jumlah  tersebut  meningkat  dari  tahun  ke tahunnya. Pada tahun 2014 lalu jumlah PNS yang terpantau  terjerat  mencapai  101  orang, sementara pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 104  orang.  Sejak  tahun  2012  hingga  2016  total terdapat  448  PNS  yang  terjerat  kasus  korupsi. Selain  latar  belakang  pelaku  tindak  pidana korupsi,  yang  sebagaian  besar  adalah  pegawai negeri, Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  juga menggungkapkan  jumlah  kerugian negara yang ditimbulkan  dari  perbuatan  korupsi,  yaitu mencapai 1, 4 Triliun rupiah.( Pegawai negeri sipil jadi  aktor paling  banyak  terjerat  korupsi, http://www.antikorupsi.org/id/content/pegawai- negeri-sipil-jadi-aktor-paling-banyak-terjerat- korupsi , diakses pada 20 Juli 2016 ).
Hasil  Penelitian Indonesia  Corruption Watch (ICW)  pada  tahun  2012-2016,  pelaku tindak  pidana  korupsi  yang    berlatar  belakang pegawai  negeri  sipil  (PNS),  tetap  menduduki urutan  atas,( Jumlah  Kasus  Korupsi  versi  ICW dan  Hukuman  Koruptor  belum  Menjerakan, http//acch.kpk.go.id,  diakses  pada  20  Juli  2016 ) pada  tahun  2010  hingga  2016    Komisi Pemberantasan  Korupsi(KPK)  mencatat  adanya 244 kasus tindak pidana korupsi, namun hal yang memprihatikan    dari  data  yang  diungkap  KPK adalah justru pelaku tindak pidana korupsi masih di dominasi oleh Pegawai Negeri Sipil.
Apabila dilihat dari tipologi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
(PNS)  sebagian  besar  termasuk  dalam  korupsi kerugian keuangan negara. Maka dari itu, penulis memfokuskan  pada  penelitian  ini  untuk  meneliti mengenai  tindak  pidana  korupsi  yang  berkaitan dengan  kerugian  keuangan  negara  yang  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,atau  biasa disebut  UU TIPIKOR.
Penelitian  ini, penulis  memfokuskan melakukan penelitian pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kota Salatiga pada tahun 2009  s/d  2014. Dari  Jumlah  kasus – kasus korupsi yang terjadi di Kota Salatiga pada periode tahun 2009 s/d tahun 2014, berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Salatiga Kasus Tindak Pidana Korupsi  di  Kota  Salatiga  yang  telah  diputus  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  terdapat  11 kasus  korupsi,  jumlah  terdakwa/terpidananya sebanyak 28 orang, dari 28 orang pelaku tindak pidana  korupsi  ternyata  sebanyak  14  orang berprofesi  sebagai  Pegawai  negeri    sipil  atau penyelenggara  negara,  9  orang  pelaku  berasal dari kalangan Swasta dan 5 orang pelaku belatar belakang  pejabat  negara  (DPRD/direktur perusahaan daerah). Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai  Negeri  Sipil  di  Salatiga,  semuanya terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa.
Seorang  koruptor  melakukan  perbuatan korupsi dengan cara atau prosedur yang berbeda dan  berciri  khusus,  meletakkan  kepentingan
pribadi  diatas  kepentingan  masyarakat  dan sesuatu  yang  dipercayakan  kepadanya  tidak dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Hal tersebut dinamakan Modus Operandi yang mana menjadi fokus dari penelitian ini.
Mengetahui,mengkaji,  dan  meneliti  bagaimana modus  operandi  tindak  pidana  korupsi  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang dilakukan  oleh  PNS dan  sejauhmana  Modus Operandi  tersebut  menjadi  pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan  putusan  pidana  merupakan tujuan dari penelitian ini.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yang  bersifat  yuridis  normatif.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan menginterprestasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang  menyangkut  asas/teori-teori,  konsepsi,  dan norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  modus operandi  tindak  pidana  korupsi  kerugian keuangan  negara.  Mempelajari  buku-buku, peraturan  perundang-undangan,  putusan  hakim, dan  dokumen-dokumen  lain  yang  berhubungan dengan penelitian ini sangatlah penting.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. MODUS  OPERANDI  TINDAK  PIDANA
KORUPSI  DALAM  PENGADAAN  BARANG DAN

## JASA PEMERINTAH YANG DILAKUKAN OLEH PNS
Pembicaraan  mengenai  modus  operandi korupsi  hendaknya  diawali  dengan  pemahaman mengenai pengertian modus operandi itu sendiri.
"Modus  operandi"  berasal  dari  bahasa  Latin, artinya 'prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu'.  Secara  leksikal  istilah  modus  operandi diartikan  sebagai cara  atau  teknik  yang  berciri khusus  dari  seorang  atau  kelompok  penjahat dalam  melakukan  perbuatan  jahatnya  yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.(KBBI, 1997 : 311)
Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokan berdasarkan tahap  kegiatannya.  Tahap  kegiatan  pengadaan barang  dan  jasa  dikelompokan  dalam  4  (empat) tahap yaitu ( Amirudin,  2012 : 026-037 ) :
1. Tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatannya meliputi : (a). Perencanaan Pengadaan barang dan  Jasa;  (b). Pembentukan  Panitia Pengadaan  barang  dan  Jasa;  (c).Penetapan Sistem  Pengadaan  Barang  dan  Jasa; (d).Penyusunan jadwal pengadaan barang dan jasa; (e).Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);  dan  (f).Penyusunan  Dokumen Pengadaan barang dan jasa.
2. Tahap  proses  pengadaan.  Pada  tahap  ini kegiatan  meliputi  : (a) Pemilihan penyedia barang dan jasa; dan (b) Penetapan penyedia barang dan jasa
3. Tahap penyusunan kontrak.
4. Tahap pelaksanaan kontrak
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Kejaksaan Negeri Salatiga, Perkara tindak pidana korupsi  di Kota  Salatiga  yang telah  diputus oleh
Pengadilan  serta  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap,  pada  tahun  2009  sampai  dengan bulan  April  tahun  2014,  terdapat  11  kasus korupsi.    Dari  11  kasus  korupsi  pada  periode tersebut, jumlah terdakwa/terpidananya sebanyak 28  orang.  Dari  28  orang  pelaku  tindak  pidana korupsi,  jika  dilihat  dari  latar  belakang profesi/pekerjaan  pada  saat  melakukan  tindak pidana  korupsi  ternyata  sebanyak  14  orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri  Sipil  9 orang pelaku berasal dari kalangan Swasta dan 5 orang berprofesi  sebagai  anggota  DPRD  dan  Pejabat perusahaan  daerah.  Untuk  lebih  menjelaskan tentang  tidak  pidana  korupsi  di  Salatiga,  dapat dilihat dari tabel 1:
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Tabel  1.  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Kota Salatiga
Data diperoleh dari Kejaksaan Negeri Salatiga.
No Tindak Pidana Korupsi Pelaku PNS Swasta Pejabat (DPRD/Dirut Perusahaan Daerah) 1. Pengadaan Buku Teks Wajib pada Dinas Pendidikan  Kota Salatiga TA 2003 dan 2004. 3 - 2 2 Penyalahgunaan dana APBD (dana ansuransi / purna bakti) DPRD Kota Salatiga, tahun anggaran 2004. 2 3. Pengadaan Alat Peraga Siswa LAB. Bahasa dan Multimedia Pada Diknas Kota Salatiga TA. 2007. 1 2 - 4. Pengadaan Obat-Obatan dan Peralatan Medis Habis Pakai TA. 2009 pada Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Kota Salatiga. 2 - - 5. Penggelapan Pada PT.Pos Cabang UKSW  Kota Salatiga. 1 - - 6. Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan SMA Negeri 3 Kota Salatiga TA.2010. - 3 - 7. Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Kota Salatiga TA.2005. 3 1 - 8. Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) TA. 2008, pada Paket STA 1=1800 – STA 8=350. 2 1 - 9. Penyalahgunaan Dana PDAU Kota Salatiga TA. 2006 s/d 2010 - - 1 10. Pengadaan Lab. Bahasa SD/MI Kota Salatiga, tahun 2012. 1 2 - 11. Kasus dana senggekan proyek – proyek di Salatiga. 1 - - Jumlah 14 9 5
Bahwa dari  11  kasus  (perkara)  tindak pidana  korupsi  dalam  Pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  terdapat  9 (81,8%) kasus (perkara)  yang  yang  pelakunya  melibatkan pegawai  negeri  sipil  dan  hanya  ada  2 (18,1%) kasus (perkara) yang pelakunya  tidak melibatkan pelaku dari  kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Jika dilihat  dari  jumlah  keseluruhan  pelaku  tindak pidana  korupsi  di  Salatiga,    nampak  bahwa pelaku  tindak  pidana  berlatar  belakang  Pegawai Negeri  Sipil  di  Salatiga,  lebih  banyak  jumlahnya (14 orang / 50%), jika dibandingkan dengan pihak swasta  (9  orang/  32,14%)  dan  anggota  DPRD  / Pejabat Perusahaan Daerah (5 orang /17,85 %).
Apabila  dilihat  tipologi  tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Salatiga, seluruhnya termasuk korupsi kerugian keuangan  negara.  Korupsi  kerugian  keuangan negara  diatur  yang  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal 3 Udang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, merupakan  salah  satu  bentuk  atau  jenis  dari  7 jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam undang-undang  tersebut.  Bentuk  atau  jenis korupsi    kerugian  negara  dirumuskan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  untuk  memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; dan menyalah gunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
Berbagai hal yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: (Arsyad, 2013 : 1-4)
1. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri  dibandingkan  kebutuhan  yang makin hari makin meningkat.
2. Latar  belakang  kebudayaan  atau  kultur Indonesia  yang  merupakan  sumber  atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen  yang  kurang  baik  dan  control yang kurang efeektif dan efisien.
4. Modernisasi
Terhadap  para  pelaku  yang  telah dinyatakan  bersalah  dan  berkekuatan  hukum tetap,  ditemukan  adanya  modus  operandi  atau cara  pelaku  melakukan  tindak  pidana  korupsi dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, sebagaimana yang tersebut dalam tabel 2:
Tabel 2. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil.
NO PERKARA TERDAKWA MODUS OPERANDI 1 Pengadaan Buku Teks Wajib Pada Dinas Pendidikan  Kota  Salatiga  TA  2003  dan 2004 1. Drs. BAKRIE,MS,Ed No.67/Pid.B/2009/ PN.Sal 1. Melakukan penunjukan langsung; 2. Tidak melakukan survey harga dalam membuat HPS; 3. Dalam  menetukan  harga  hanya  berpatokan  pada penawaran dari penyedia barang. 2. KADARISMAN,SPd. No.68/Pid.B/2009/ PN.Sal 1. Melakukan penunjukan langsung; 2. Tidak melakukan survey harga dalam membuat HPS; 3. Dalam  menetukan  harga  hanya  berpatokan  pada penawaran dari penyedia barang. 3. Drs.  H.  SUTEDJO  MSi No./Pid.B/2009/PN.Sal 1. Sebagai  Ketua  Tim  Anggaran,  menganggarkan penganggaran dengan tahun jamak; 2. Sebagai  Ketua  Tim  Pengkaji  melakukan  usulan penunjukan langsung.
2 Proyek  Pembangunan  Jalan  Alternatif
Argomulyo  Sidorejo  (JLS)  Kota  Salatiga TA. 2005 1. Ir. SARYONO. No.15/Pid.B/2010/ PN.Sal Selaku  pengguna  anggaran  dan  PPKom,  menyetujui permintaan  pembayaran  100%  dari  penyedia  jasa,  padahal pekerjaan belum 100% (baru 72,92%). 2. SUYOTO. No.62/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg Selaku  ketua  pengawas  lapangan,  menyetujui  pekerjaan 100% faktanya pekerjaan baru 72,92%. 3. Ir. BUDI SASAMA. No.63/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg Selaku  ketua  pemeriksa  barang  tidak melakukan pemeriksaan  secara  benar,  sehingga  pekerjaan  dinyatakan 100% padahal pekerjaan baru mencapai 72,92%. 3 Pengadaan  Alat  Praktek  atau  Peraga Siswa  pada  Dinas  Kota  Salatiga  TA. 2007 H. ZAENURI MPd. No.16/Pid.B/2010/PN.Sal 1. Selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPKom)  dalam menetapkan  HPS  tidak  didasarkan  pada  survey  harga sehingga terjadi kemahalan; 2. Menyetujui pembayaran padahal pekerjaan tidak sesuai dengan  spesifikasi  teknis  yang  disyaratkan  dalam kontrak;
3. Tidak  melakukan  tindakan  apapun  padahal  penyedia jasa mengalihkan seluruh pekerjaan pada pihak lain.
4 Pembangunan  Jalan  Lingkar  Selatan Kota  Salatiga  TA  2008  STA  1+800  S/d STA 8+350 JOHN  MANUEL  MANOPPO No.123/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg 1. Membuat  memo  kepada  PPKom-Pengguna  Anggaran untuk memenangkan  PT.  Kuntjup  jo  PT.Kadi Internasional yang seharusnya sudah gugur karena tidak memenuhi kemampuan dasar;
2. Mengintervensi  Pengguna  Anggaran-PPKom  dalam pengadaan barang dan jasa;
5 Pengadaan  Obat-Obatan  dan  Peralatan Medis  Habis  Pakai  TA.  2009 pada
Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Kota Salatiga 1. Dr. HERY BUDI WALUYO No.151/Pid.G/2013/ PN.Tipikor.Smg 1. Sebagai  PPKom-Pengguna  Anggaran  melakukan penunjukan  langsung  dengan  memecah-mecah  nilai anggaran sehingga dibawah 50 juta rupiah; 2. Dalam  penunjukan langsung  tidak  melakukan  sesuai dengan prosedur;
3. Menampung diskon dalam  pengadaan barang dan  jasa kemudian membagikan kepada dokter dan karyawan. 2. Drs. WIRATNO, Apt No.147      /Pid.G/2013/ PN.Tipikor.Smg 1. Selaku  Kepala  Farmasi  melakukan  pembelian  obat dengan cara penunjukan langsung; 2. Meminta diskon sebesar 22½% dari rekanan dimana 5% dari diskon tersebut masuk rekening pribadinya;
3. Melakukan  pembelian  obat  secara  besar-besaran  yang tidak sesuai penggunaannya.
Modus  korupsi  yang  terkait  dengan  harga perkiraan  sendiri,  terjadi  ketika  pejabat  pembuat komitmen  maupun  pengguna  anggaran  dalam membuatnya  hanya  mendasarkan  pada penawaran harga yang dibuat oleh penyedia jasa atau  tidak  melakukan  surve harga,  hal  ini  tentu dapat  menimbulkan  kecurigaan  bagi  penyidik bahwa  pengguna  anggaran  maupun  pejabat pembuat komitmen (PPKom) telah bersepakat/bekerjasama dengan rekanan penyedia barang dan jasa.
Pada  tahap  pengadaan,  modus  korupsi yang  dilakukan  oleh pejabat  pembuat  komitmen maupun pengguna anggaran pada semua kasus yang  diteliti,  adalah  berkaitan  dengan  cara  atau metode  dalam  pemilihan  penyedia  barang/jasa. Pemilihan  penyedia  barang  dan  jasa,    pada prinsipnya  dapat  dilakukan  dengan  cara  metode penunjukan  langsung  atau  metode  pelelangan umum.  Modus  korupsi  pada  tahap  pengadaan dilakukan  oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPKom)  dan  atau  Pengguna  Anggaran  (PA) adalah  dengan  mengubah  metode  pelelangan umum menjadi metode penunjukan langsung.
Pemberantasan  korupsi  diperlukan pengawasan  ketat  terhadap  penyelenggaraan negara  dan  komponen  masyarakat  yang menggunakan  keuangan  negara,  seperti  badan usaha yang bertindak sebagai pemborong/rekanan  dan  lain  sebagainya, sepanjang  mereka  melakukan  kegiatan  usaha dengan menggunakan keuangan negara. Kasus- kasus  yang  terjadi  misalnya  menyangkut
pengadaan  pemerintah,  hal  ini  bila  terjadi penunjukan langsung, mark up harga maka yang akan  diperiksa  oleh  badan-badan  pengawasan adalah  pihak  instansi  dan  pihak  badan  usaha tersebut.( La Sina, 2008 : 4 )
Untuk  menghindari  terjadinya  penyalah gunaan kewenangan dari pemerintah, maka perlu peran  pengawasan  dalam  pemberantasan Korupsi. Pengawasan  dapat  berperan  sebagai berikut:
a) Memperkecil  Kesempatan  (oportunities) terjadinya  korupsi,  upaya  ini  lebih  bersifat mencegah (preventive).
b) Membantu Pengungkapan (exposure) kasus korupsi  melalui  audit  yang  diikuti  tindak lanjut,  upaya  ini  lebih  mengarah  pada penindakan (repressive). (Efendi, 2006 : 4)
Berkaitan  dengan  pencegahan  korupsi  Gretta Fenner menjelaskan :
“As regards preventing corruption, the discussion focused both on ways to enhance integrity in the public  service  through  management  of conflictofinterest  situations  and  on  measures  to strengthen  integrity  in  the  business  sector.  With the  aim  of  assisting  countries  to  increase  their detection  rate  of  corruption,  a  second  set  of workshops  discussed  the  needs  and  tools  for meaningful  whistleblower  protection  and  the necessity,  in  some  particularly  corruption  prone areas  such  as  public  procurement,  to  develop particular  types  of  systems  for  corruption prevention  and  detection.  The  third  set  of workshops  concentrated  on  some  of  the mechanisms  required  to  make  investigation  and prosecution of corruption more effective, including thetechniques of  forensic  accounting  and functioning procedures for mutual legal assistance and asset recovery.”
Berbeda  dengan Petter  Langseth yang mengemukakan 8(delapan)  langkah  pencegahan yaitu :
“  (1)Applying  managerial  measures, such  as changing organisational structures after a risk has been  identified,  (2)  applying  administrative measures,  such  as  replacing  a  person  identified as  presenting  a  risk,  (3) introducing  or strengthening  effective  control  procedures,  such as internal and external controls by auditors, the judiciary  and  competition authorities,  (4) implementing procedures or drawing up rules that favour transparency in notices of calls for tender, decisions, etc, (5) introducing simple and effective warning  systems  that  do  not  penalize whistleblower, (6) encouraging the implementation  of  policies  to  assess  whether firms involved in corruption should be allowed to take  part  in  public  procurement  procedures,  (7) introducing  or  strengthening  ethical  rules  and penalties for public officials or entities involved in corruption,  (8)  introducing  or  strengthening procedures  for  alerting  prosecutors  of  credible evidence of corruption.” (Lengseth, 1999)
2. PERTIMBANGAN

## HUKUM HAKIM TERHADAP  MODUS  OPERANDI  YANG DILAKUKAN OLEH PNS
Seorang  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati  dan  meresapi  arti  amanat  dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan  fungsi  dan  kewenangannya,  masing- masing  ke  arah  tegaknya  hukum,  demi terciptanya  tujuan  hukum  itu  sendiri  yakni keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum dengan  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang- undang Dasar 1945.
Segala  keputusan  pengadilan  selain harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan
yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tidak tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk  menggali, kaedah  hukum  yang  hidup  dan  berkembang didalam  masyarakat.  Putusan  pengadilan merupakan  tanggung  jawab  hakim  dalam melaksanakan  tugasnya,  untuk  menerima, memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak  hanya  dijatuhkan  kepada  hukum,  dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Pada  dasarnya  Putusan  hakim merupakan  puncak  klimaks  dari  suatu  perkara yang  sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh  seorang hakim.(Sudarto, 1976 : 84)
Sejauh  mana  modus  operandi  tindak pidana  korupsi  menjadi  pertimbangan  hukum hakim  juga  telah  penulis  temukan  pada  saat berwawancara  dengan  2  (dua)  orang  Hakim Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Tindak  Pidana  Korupsi  Semarang.  Bapak SUNARSO  dan  Bapak  SASTRA,  Hakim  Tindak Pidana  Korupsi  Semarang  mengatakan  bahwa dalam  melihat  modus  operandi  pelaku  tindak pidana  korupsi  tidak  terlepas  dari  3  (tiga)  faktor penting  yaitu  :  legal  justice,  moral  justice,  dan sosial  justice.  Beliau  mengatakan  Dalam  hal  ini sosial  justice  itu  juga  termasuk  menilai  latar belakang  pendidikan  pelaku,  seseorang  yang berpendidikan  tinggi  dan  dianggap  mengetahui tetapi  tetap  melakukan  suatu  tindak  pidana
dengan  cara  tertentu  dapat  dijadikan  sebagai pemberat dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa dalam  mempertimbangkan  putusannya  beliau selalu  melihat  dan  menggali  dari  semua  aspek, baik  faktor  yuridis  maupun  non  yuridis.  “Semua hal  dapat  menjadi  pertimbangan  tergantung bagaimana  kita  mempertimbangkannya”, dari modus  operandi  dapat  dilihat  sifat  sesorang pelaku tindak pidana korupsi apakah seorang itu memang  benar-benar  seorang  yang  rakus  dan ingin  memperkaya  diri  sendiri  atau  memang pelaku  hanya  sebatas  melakukan  kesalahan administrasi  yang  telah  memenuhi  unsur  dalam undang-undang.  Pada  akhir  wawancara  Beliau juga  mengatakan  bahwa  Modus  operandi  bisa dimasukan  dalam  pertimbangan  hakim  tetapi tidak selamanya modus operandi juga dimasukan dalam  pertimbangan. Adanya kebebasan  hakim, hakim dapat menentukan apakah modus operandi berpengaruh  pada  pertimbangan  dalam  putusan atau  tidak,  pada  kesimpulannya  kedua  hakim yang  telah  penulis  wawancara  mengatakan bahwa modus operandi dapat dijakdikan sebagai pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan putusan terutama dalam tinggi rendahnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan. Hal ini relevan jika kita kaitkan dengan hasil penelitian ini. Modus operandi yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana  Korupsi  sangat  mempengaruhi  tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan. Semakin tercela  modus  operandi  pelaku  semakin  tinggi pula  pidananya  karena  pada  dasarnya  sifat  dan niat jahat dari pelaku dapat diketahui dari modus
operandinya. hal ini dapat dibuktikan pada tabel 3 :

## Tabel 3 : Putusan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
NO PERKARA TERDAKWA MODUS OPERANDI TUNTUTAN JPU DAN PUTUSAN 1 Pengadaan Buku Teks Wajib Pada Dinas Pendidikan Kota  Salatiga TA  2003  dan 2004
1. Drs. BAKRIE,MS,Ed No.67/Pid.B/2009/ PN.Sal 1. Melakukan penunjukan langsung; 2. Tidak melakukan survey harga dalam membuat HPS; 3. Dalam  menetukan  harga  hanya berpatokan  pada  penawaran  dari penyedia barang.
 Tuntutan : 4th 6bln
 Pn : 3th
 Pt : 2th  Ma : 2th
2. KADARISMAN,SPd. No.68/Pid.B/2009/ PN.Sal 1. Melakukan penunjukan langsung;
2. Tidak melakukan survey harga dalam membuat HPS; 3. Dalam  menetukan  harga  hanya berpatokan  pada  penawaran  dari penyedia barang.
 Tuntutan : 4th 6 bln
 Pn : 3th
 Pt : 2th
 Ma : - 3. Drs.  H.  SUTEDJO  MSi No./Pid.B/2009/PN.Sal 1. Sebagai  Ketua  Tim  Anggaran, menganggarkan penganggaran dengan tahun jamak; 2. Sebagai  Ketua  Tim  Pengkaji melakukan  usulan  penunjukan langsung.
 Tuntutan :5th
 Pn : 4th 6bln
 Pt : -
 Ma : -
2 Proyek
Pembangunan Jalan  Alternatif
Argomulyo Sidorejo  (JLS) Kota  Salatiga TA. 2005 1. Ir. SARYONO. No.15/Pid.B/2010/ PN.Sal Selaku pengguna anggaran dan PPKom, menyetujui  permintaan  pembayaran 100%  dari  penyedia  jasa,  padahal pekerjaan belum 100% (baru 72,92%).
 Tuntutan : 4th
 Pn : 3th
 Pt : 1th  Ma : 4th 2. SUYOTO. No.62/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg Selaku  ketua  pengawas  lapangan, menyetujui  pekerjaan  100%  faktanya pekerjaan baru 72,92%.  Tuntutan : 4th  Pn :  4th 6bln
 Pt : -
 Ma : - 3. Ir. BUDI SASAMA. No.63/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg Selaku  ketua pemeriksa  barang  tidak melakukan  pemeriksaan  secara  benar, sehingga  pekerjaan  dinyatakan  100% padahal  pekerjaan  baru  mencapai 72,92%.  Tuntutan : 4th
 Pn : 4th 6bln
 Pt : -
 Ma : -
3 Penggelapan Uang  Setoran Pembayaran Kuliah Mahasiswa UKWS di PT.Pos Cabang UKWS MOCH. DWI TJAHYONO. No.130/Pid.B/2010/PN.Sal Selaku  kasir  menerima  setoran pembayaran  uang  kuliah  mahasiswa UKSW tetapi tidak menyerahkan seluruh setoran  tersebut  ke  PT.  POS  Cabang
UKSW Salatiga.
 Tuntutan : 1th
 Pn : 2th
 Pt : -  Ma : -
4 Pengadaan Alat  Praktek atau  Peraga Siswa pada Dinas Kota Salatiga  TA. H. ZAENURI MPd. No.16/Pid.B/2010/PN.Sal 1. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)  dalam  menetapkan  HPS tidak didasarkan pada survey harga sehingga terjadi kemahalan;
2. Menyetujui  pembayaran  padahal pekerjaan  tidak  sesuai  dengan spesifikasi  teknis  yang  disyaratkan
 Tuntutan : 1th 2blm
 Pn : 1th
 Pt : -
 Ma : -
2007 dalam kontrak; 3. Tidak  melakukan  tindakan  apapun padahal  penyedia  jasa  mengalihkan seluruh pekerjaan pada pihak lain.
5 Pembangunan
Jalan  Lingkar Selatan  Kota Salatiga TA 2008 STA 1+800 S/d STA 8+350
JOHN  MANUEL  MANOPPO No.123/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg 1. Membuat  memo  kepada  PPKom- Pengguna Anggaran untuk memenangkan  PT.  Kuntjup  jo PT.Kadi Internasional yang seharusnya sudah  gugur  karena tidak memenuhi kemampuan dasar; 2. Mengintervensi Pengguna Anggaran- PPKom  dalam  pengadaan  barang dan jasa;
 Tuntutan : 7th 6bln
 Pn : 3th 6bln
 Pt : 5th
 Ma : 8th
6 Pengadaan Obat-Obatan dan  Peralatan Medis  Habis
Pakai TA. 2009 pada  Rumah
Sakit  Paru  Dr.
Ario  Wirawan Kota Salatiga 1. Dr. HERY BUDI WALUYO No.151/Pid.G/2013/ PN.Tipikor.Smg 1. Sebagai PPKom-Pengguna Anggaran  melakukan  penunjukan langsung  dengan  memecah-mecah nilai anggaran sehingga dibawah 50 juta rupiah;
2. Dalam  penunjukan  langsung tidak melakukan sesuai dengan prosedur;
3. Menampung diskon dalam pengadaan  barang  dan  jasa kemudian  membagikan  kepada dokter dan karyawan.
 Tuntutan : 2th 6 bln
 Pn : 2th
 Pt : -  Ma : -
2. Drs. WIRATNO, Apt No.147      /Pid.G/2013/ PN.Tipikor.Smg 1. Selaku  Kepala Farmasi  melakukan pembelian  obat  dengan  cara penunjukan langsung; 2. Meminta  diskon  sebesar  22½%  dari rekanan  dimana  5%  dari  diskon tersebut masuk rekening pribadinya;
3. Melakukan  pembelian  obat  secara besar-besaran  yang  tidak  sesuai penggunaannya.
 Tuntutan : 2th 6bln
 Pn : 2th
 Pt : -  Ma : -
Data berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah diolah
Seberapa tercela perbuatan yang dilakukan oleh pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  dilihat  dari Modus  Operandinya.  Niat  jahat  maupun kesadaran terdakwa  atas  kemungkinan  yang terjadi  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan melawan  hukum  maupun  penyalahgunaan wewenang  yang  merupakan  tindak  kriminal  dan merupakan  bentuk  dari  perilaku  menyimpang. Dapat  disimpulkan  modus  operandi  hanya berpengaruh pada tinggi rendahnya pidana saja, dan  tidak  berpengaruh  pada  jenis  pidana (strafsoort)  maupun  pelaksanaan  pidana (strafmodus).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1.Kesimpulan
a) Modus operandi korupsi dalam pegadaan
barang dan jasa pemerintah terjadi dalam semua tahap  pengadaan,  yaitu  tahap  persiapan, pengadaan  dan  pelaksanaan.  dalam  setiap tahapnya  pelaku  tindak  pidana  korupsi mempunyai  modus  operandi  yang  sama.  Dalam tahap  persiapan  modus  operandinya  adalah PPKom  dan  atau  PA  melakukan  penyimpangan dalam  menetapkan  harga  penawaran  sendiri (HPS).  Dalam  tahap  pengadaan  modus operandinya,  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPKom)  dan  atau  pengguna  anggaran  (PA) mengubah  metode  pelelangan  umum  menjadi metode  penunjukan  langsung,  dengan  cara melakukan penunjukan langsung atau memecah- mecah  pengadaan  barang  menjadi  beberapa
paket, sehingga nilai anggarannya atau paketnya menjadi  dibawah Rp.50,000,000,- , Dalam tahap pelaksanaan,  modus  operandinya,  Pembuat Komitmen (PPKom) dan atau pengguna anggaran (PA), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan  Pengawas  lapangan,  menandatangani perkerjaan  selesai  100%,  padahal  pekerjaan sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan  dalam kontrak.
b) Modus  operandi  tindak  pidana  korupsi dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  hukum hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  Modus Operandi  yang  dilakukan  terdakwa  Tindak Pidana  Korupsi  berpengaruh  pada  tinggi rendahnya  pidana  (strafmaat),  semakin  tercela modus operandi semakin tinggi pidananya,tetapi tidak  selamanya  modus  operandi  selalu berpengaruh pada pertimbangan hakim.

## 2. Saran
a) Upaya  penanggulangan  modus  operandi tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Pegawai Negeri Sipil dalam pengadaan barang dan  jasa, harus  terfokus  pada  upaya  untuk menghilangkan faktor-faktor penyebabnya yaitu pengaruhlingkungan,  kesempatan,  keinginan memperoleh  uang  dengan  cara  yang mudah/singkat  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana  korupsi,  dengan  meningkatkan moral  dan  pengawasan  yang  ketat  terhadap panitia pengaadaan barang dan jasa.
b) Sebelum memeriksa suatu perkara tindak pidana  korupsi,  seorang  hakim  wajib  melihat modus  operandi  pelaku  sebagai  dasar
terjadinya tindak pidana, karena dalam operandi tersebut terlihat niat maupun sifat pelaku tindak pidana apakah  benar-benar  ingin  memperkaya diri  atau  hanya  sebatas  melakukan  kesalahan administrasi. Semakin tercela perbuatan pelaku yang  terlihat  dalam  modus  operandinya seharusnya  hakim  dapat  memberikan  pidana maksimal bagi pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA Literatur
Effendy,  M. (2013). Korupsi  dan  Strategy Nasional.  Jakarta :  Referensi  (GP  Press Group).
Dirdjosisworo,  S.  (1984). Kumpulan Peraturan
Tindak Pidana Khusus dan Pembahasannya. Yogyakarta: Liberty.
Hamzah, A.(1991). Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya. Jakarta : Gramedia. Baringbing,  R.E. (2001). Catur  Wangsa  yang
Bebas  Kolusi  Simpul  Mewujudkan Supremasi Hukum. Jakarta : Pusat Kajian
Reformasi.
Pradjonggo,  T.S. (2010). Sifat  Melawan    Hukum Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jakarta  : Indonesia Lawyer  Club 2010.
Arsyad,  H.J.  (2013). Korupsi  dalam  Perspektif HAN  (Hukum  Administrasi  Negara). Jakarta : Sinar Grafika.
Tim  Penyusun  Kamus  Pembinaan  dan Pengembangan.  1997. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia.  Jakarta  :  Balai Pustaka.
La  Sina, (2008). Dampak  dan  Upaya Pemberantasan  Serta  pengawasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 (No 1, Januari 2008)
Efendi, T. (2006). Menjalin sinergi antara lembaga pengawasan dalam upaya pemberantasan  korupsi. Jurnal  Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Depdiknas, 2006
Sudarto. (1986) Hukum  dan  Hukum  Pidana. Bandung : Alumni.
Maryanto. (2012). Pemberantasan  Korupsi Sebagai  Upaya  Penegakan  Hukum. Jurnal Ilmiah CIVIS Volume II (No 2 Juli 2012).
Musyafaullah.  (2004). “Muhammadiyah  dalam Gerakan  Anti  Korupsi”, dalam  Narasi: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Vol V, Desember 2004 .
Fazzan.  (2015). Korupsi  di  Indonesia  dalam Prespektif  Hukum  Pidana  Islam. Jurnal Ilmiah  ISLAM  FUTURA  Vol  14 (No  2 Februari 2015).
Amirudin.  (2012). Analisis  Pola  Pemberantasan Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 8 (No 1 Mei 2012), pp.026-037.
Gretta Fenner. “Controlling Corruption in Asia And The  Pacific:an  Overview.  Papers Presented at  the  4th  Regional  Anti- Corruption Conference of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific. Kuala Lumpur.
131
Langseth,  P. (1999).  “Prevention:  An  Effective Tool to Reduce Corruption”,
presented  at  the  ISPAC  conference  on
Responding  to  the  Challenge  of Corruption

## Web Site
Pegawai  negeri  sipil  jadi  aktor paling  banyak terjerat  korupsi, Retrieved  from http://www.antikorupsi.org/id/content/peg awai-negeri-sipil-jadi-aktor-paling-banyak- terjerat-korupsi , diakses  pada  20  Juli 2016.
Jumlah  Kasus  Korupsi  versi  ICW  dan  Hukuman Koruptor  belum  Menjerakan, Retrieved from http//acch.kpk.go.id ,  diakses  pada 20 Juli 2016.
Praktik  korupsi paling banyak  di  PNS, Retrieved from http://news.liputan6.com/read/731744/pp atk-praktik-korupsi-paling-banyak-di-pns- pemda , diakses pada 10 Agustus 2016. Atmasasmita,  R.  (2016).  Retrieved  from http://www.portalhukum.com, diakses pada tanggal 25 Juli 2016 . https://news.detik.com/berita/d-3597773/icw- hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis- bebas-kasus-korupsi,  diakses  pada  29 November 2017
https://kompas.id.baca/polhuk/2017/09/04/jumlah- pns-pelaku-korupsi-meningkat/ ,  diakses pada 29 November 2017 https://nasional.tempo.co/read/893074/enam- bulan-pertama-2017-kejati-riau-bekuk-34-
pns-terlibat-korupsi ,  diakses  pada  29 November 2017