Volume 12 Nomor 1 (2022) 1-7

## JURNAL KEBIDANAN
p-ISSN: 2089-7669 ; e - ISSN: 2621-2870
https://doi.org/10.31983/jkb.v12i1.7995
Collaboration Across Sectors of Adolescent Reproductive Health Education Assisted by The Semarang City Social Service
Firdha Rahma Nurbadlina * , Zahroh Shaluhiyah, Antono Suryoputro Department of Health Promotion, University of Diponegoro, Indonesia Prof Sudarto Street, No.13, Tembalang, City of Semarang, Indonesia
Corresponding author: Firdha Rahma Nurbadlina Email: fifirahma89@gmail.com
Received: November 29 th , 2021; Revised: December 14 th , 2021; Accepted: February 14 th , 2022

## ABSTRACT
Street children are identified as a symptom of the economic crisis and excessive urbanization. Lack of basic information and knowledge about reproductive health causes street children to be vulnerable to complex problems, one of which is risky sexual behavior. The goal of this research is to find out the cross- sectoral  collaboration  model  in  reproductive  health  education  for  street  children.  This  research  is  a qualitative  descriptive  research  with  a  case  study  research  design.  The  research  subjects  were  13  main informants.  The  strategy  used  in  implementing  the  Reproductive  Health  Education  Services  for  Street Children  Assisted  by  the  Social  Service  is  guided  by  the  existing  Street  Children  Reproductive  Health Education Module. The instrument of data collection was in the form of guidelines for interview questions and using a tape recorder/mobile phone and stationery. Data collection techniques were carried out by in- depth interviews. Data analysis in this study used content analysis and used triangulation as a test of validity and reliability. The result of this research are street children so far have not received maximum service because socialization and education programs are usually only for school children, while for street children there is  no  warrant.  Street children  have  not  received  more  attention from  the  social  department,  health department, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). There is still a lack of focus on street children's reproductive health education because social department, health department, and DP3A are more focused on their main tasks and there is no special program for this.

## Keywords: street children; cross-sector; reproductive health education

## Pendahuluan
Anak  menjadi  salah  satu  faktor  penentu kemajuan  bangsa  Indonesia  di  masa  mendatang. Namun tragisnya, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang masih hidup di jalan sebagai anak jalanan yang terlantar.  Konsep  anak  jalanan  diidentifikasikan sebagai gejala akibat krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih di kota besar.
Menurut United Nations International Children’s Fund (UNICEF) jumlah anak jalanan di dunia mencapai 100 juta  jiwa,  30  juta  diantaranya terdapat  di  Asia.  Berdasarkan  data  Kementerian Sosial  yang diambil  dari  Dashboard  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  SIKS-NG (Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) per-15  Desember  2019,  jumlah  anak  jalanan  di Indonesia sebanyak 8.320 orang. Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah, jumlah  anak  jalanan  di  Jawa  Tengah  pada  tahun 2016  ada  1603  jiwa  sedangkan  pada  tahun  2019 jumlah anak jalanan di Jawa Tengah ada 3477 jiwa. Semarang  sebagai  penyumbang  nomor  satu  se- Provinsi  Jateng  dengan  anak  jalanan  tahun  2016 sebanyak  192  jiwa  dan  pada  tahun  2019  terdapat 309 yang terdiri dari 37 anak dalam naungan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan 272 anak yang di luar rnaungan LKSA [1].
Kurangnya informasi dan pengetahuan dasar mengenai kesehatan reproduksi menyebabkan anak
jalanan  rentan  terhadap  permasalahan  yang kompleks,  salah  satunya  adalah  perilaku  seks berisiko. Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengurangi dampak negatif serta melindungi remaja dari risiko kehamilan  yang  tidak  dikehendaki,  aborsi,  Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS dan kekerasan seksual [2].
Data  dari  Kementerian  Kesehatan  dalam penelitian  Ammirudin  dinyatakan  bahwa  dari 144.889  anak  jalanan,  sebanyak  8.581  anak  sudah terinfeksi HIV. Data ini konsisten dengan data yang ditemukan oleh UNICEF di Rusia pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa anak jalanan dan anak dari keluarga  miskin  usia  15-24  tahun  sepertiganya cenderung berisiko terinfeksi HIV [3][4].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Balai  Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan  Sosial  (B2P3KS),  menyatakan bahwa jumlah remaja yang memiliki masalah KTD dan  berkonsultasi  tiap  tahun  mengalami  kenaikan. Fakta  yang  ditemukan  pada  penelitian  tersebut adalah dari populasi yang berdasarkan pendidikan, dari  tahun  2016-2018,  remaja  yang  mengalami KTD  terbanyak  adalah  mahasiswi  (59,22  persen), remaja  yang  berpendidikan  SMU  (17,70  persen) dan  yang  paling  kecil  SMP  (1,63  persen).  Secara keseluruhan,  remaja  yang  hamil  di  luar  nikah terbesar  terjadi  pada  tahun  2017  (640  kasus). Kemudian tahun 2019 sebanyak 56 [5].
Permasalahan  kesehatan  reproduksi  pada anak  jalanan  terjadi  karena  kurangnya  paparan informasi  yang  mereka  dapatkan  [5].  Dinas  Sosial sebagai  penanggung  jawab  dalam  persoalan  anak jalanan  berfokus  pada  kesejahteraan  sosialnya, sedangkan  puskesmas  sebagai  garda  terdepan masyarakat belum merangkul permasalahan kesehatan anak jalanan.
Salah  satu  strategi  untuk  mengatasi  hal tersebut  yaitu  dengan  meningkatkan  kemampuan tenaga  kesehatan melakukan  Pelayanan  Kesehatan Peduli  Remaja  (PKPR)  di  fasilitas  kesehatan (puskesmas)  maupun  di  luar  fasilitas  kesehatan seperti sekolah/madrasah melalui UKS, panti, lapas, LKSA,  posyandu  remaja,  dan  lainnya.  Program Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR) merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam menangani  permasalahan  remaja.  Secara  khusus, tujuan  dari  program  PKPR  adalah  meningkatkan penyediaan  pelayanan  kesehatan  remaja  yang berkualitas, meningkatkan pemanfaatan Puskesmas oleh  remaja  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan, meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan  remaja  dalam  pencegahan  masalah kesehatan [6].
Tujuan dari PKPR adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kesehatan remaja dengan melibatkan remaja secara langsung  pada  proses  perencanaan,  pelaksanaan, serta  evaluasi.  Pelayanan  yang  diberikan  dalam PKPR  meliputi  aspek  promotif,  preventif,  kuratif dan rehabilitative. Dimulai dari konseling, peningkatan  Pendidikan  Ketrampilan  Hidup  Sehat (PKHS), peningkatan pengetahuan melalui pemberian informasi dan edukasi, pelayanan medis, konselor  sebaya  dan  pelayanan  rujukan  serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat remaja [6].
Di Kota Semarang terdapat 5 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang khusus untuk menangani  anak  jalanan.  YEI  (Yayasan  Emas Indonesia),  Komunitas  Harapan,  Rumpin  Bangjo, Yayasan  Setara,  Yayasan  Anantaka.  Dari  keenam LSM  yang  menanungi  anak  jalanan  di  wilayah tersebut  juga  dinaungi  oleh  Puskesmas  setempat. Puskesmas Poncol, Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Pegandan,  Puskesmas  Karangdoro  dan  Puskesmas Gayamsari,  Puskesmas  Pandanaran,  Puskesmas Genuk  Kota  Semarang  dipilih  karena  di  wilayah tersebut  banyak  anak  jalanan  yang  berkeliaran. Berdasarkan  pernyataan  dari  pemegang  program remaja Dinas Kesehatan Kota Semarang, selama ini pihaknya  tidak  menyentuh  anak  jalanan  dalam Pendidikan kesehatan reproduksi karena menurutnya  permasalahan  anak  jalanan  menjadi tanggungjawab dari Dinas Sosial.
Berdasarkan keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, kepala bidang pemenuhan hak anak menyatakan bahwa DP3A memiliki program untuk anak-anak tetapi tidak ada yang khusus untuk anak jalanan.  Kabid  pemenuhan  hak  anak  juga mengatakan bahwa pihaknya baru bisa turun tangan saat terjadi kekerasan pada anak di dalam keluarga, jika tentang kekerasan pada anak jalanan itu sudah dalam tanggungjawab dinas sosial.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui gambaran kolaborasi yang sudah terjadi antara  Dinas  Sosial,  Dinas  Kesehatan  termasuk  di dalamnya puskesmas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi anak jalanan Kota Semarang.
Metode Penelitian
Tabel 1. Informan utama No. Inisial Jabatan /Instasi 1. KRSDS Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 2. KP2A Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A 3. KPHA Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A 4. KKIA Kasie Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan 5. KP2M Kasie Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan 6. PKPRDK Kepala Bidang Remaja Dinas Kesehatan 7. PKPR Pcl Ka. PKPR Puskesmas Poncol 8. PKPR Krg Ka. PKPR Puskesmas Karangdoro 9. PKPR Pgd Ka. PKPR Puskesmas Pegandan 10. PKPR Nrp Ka. PKPR Puskesmas Ngesrep 11. PKPR Gym Ka. PKPR Puskesmas Gayamsari 12. PKPR Pdn Ka. PKPR Puskesmas Pandanaran 13. PKPR Gnk Ka. PKPR Puskesmas Genuk
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pada penelitian  ini  akan  digali  informasi-informasi tentang  model  kolaborasi  yang  sudah  terbentuk antara  dinas  sosial,  dinas  kesehatan,  DP3A  yang bisa  diterapkan  dalam  pendidikan  kesehatan reproduksi remaja jalanan binaan Dinas Sosial Kota Semarang.  Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini berjumlah  13  orang  informan  utama.  Informan utama terdiri dari individu pemegang program yang berkaitan  dengan  permasalahan  kesehatan  anak jalanan di masing- masing dinas.
Strategi yang digunakan dalam menjalankan Pelayanan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Jalanan  Binaan  Dinas  Sosial  berpedoman  pada Modul  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi  Anak Jalanan  yang  sudah  ada.  Instrumen  pengumpulan data  berupa  guideline  pedoman  pertanyaan wawancara yang sudah dirancang oleh peneliti dan menggunakan tape  recorder/  handphone dan  alat tulis.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan indepth  interview (wawancara  mendalam),  dan dokumentasi.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan content  analisis dan  menggunakan triangulasi sebagai uji validitas dan reliabilitas [8]. Triangulasi  dilakukan  kepada  beberapa  anak jalanan  yang  dinaungi  oleh  Dinas  Sosial  dan pengasuh  anak  jalanan  di  RPSA.  Triangulasi dilakukan  agar  peneliti  dapat  meng-cross  check kebenaran dari yang disampaikan informan utama.
Penelitian  ini  telah  memperoleh  kelayakan etik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan nomor No. Ethical Approval: 315/EA/KEPK-FKM/2021.

## Hasil dan Pembahasan
Jumlah  informan  utama  sebanyak  13  orang dengan  tugas  dan  jabatan  yang  dipegang  dalam melaksanakan  gambaran  kolaborasi  lintas  sektor yang sudah terlaksana dalam pendidikan kesehatan reproduksi  remaja  binaan  dinas  sosial  Kota Semarang.  Yang  meliputi:  Kabid  Rehabilitasi Sosial, Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabid Pemenuhan Hak Anak, Kasie Kesehatan Ibu dan  Anak,  Kasie  Pengendalian  Penyakit  Menular Langsung, Ka.Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, PKPR Puskesmas. Semua Informan memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir  rata-rata  Sarjana  (S1)  Magister  (S2)  dan diploma (D3).
Karena  usia  remaja  memiliki  proporsi terbesar  pada  kelompok  anak  jalanan,  sehingga pelayanan kesehatan remaja merujuk pada program Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR)  di puskesmas.  Sasaran  pengguna  layanan  PKPR adalah seluruh remaja usia 10 – 19 tahun dan berarti termasuk  di  dalamnya  adalah  kelompok  anak jalanan di rumah singgah [9].
Peraturan  yang  diterapkan  pada  Puskesmas dalam  penelitian  ini  menggunakan  7  Puskesmas untuk informan penelitian yaitu Puskesmas Poncol, Puskesms  Karangdoro,  Puskesmas  Pegandan, Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Gayamsari, Puskesmas  Pandanaran  dan  Puskesmas  Genuk. Tujuh  puskesmas  tersebut  dipilih  berdasarkan persebaran  anak  jalanan  di  Kota  Semarang  dan wilayah  LSM  yang  menaungi.  Dari  7(tujuh) puskesmas hanya 1(satu) puskesmas yaitu
Puskesmas Pandanaran yang sudah merangkul anak jalanan.  Pada  tahun  2018  akhir  dan  awal  tahun 2019. Puskesmas Pandanaran mengumpulkan anak jalanan di sekitarnya untuk melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. 6 (enam) Puskesmas  yang  lain  belum  menyentuh  anak jalanan  dikarenakan  mereka  masih  fokus  pada kesehatan anak di sekolah dan beranggapan bahwa permasalahan anak jalanan merupakan tanggungjawab dari dinas sosial [10].
Peraturan  yang  diterapkan  oleh  Dinas Kesehatan  berdasarkan  pernyataan  KP2M  yaitu mengadakan kerjasama dengan Dinas Sosial terkait dalam pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS). Pemeriksaan IMS pada anak jalanan dilakukan saat Dinas  Sosial  atau  SATPOL  PP  melakukan penjaringan kemudian anak jalanan di bina di rumah DINSOS  selama  kurang  lebih  satu  minggu,  dan disaat  itulah  P2M  Dinas  Kesehatan  melakukan pengecekan IMS. Kepala KIA dan ketua pemegang program  PKPR  Dinas  Kesehatan  berkata  bahwa untuk  proses  penyuluhan  dan  sosialisasi  pihaknya belum  menyentuh  anak  jalanan.  Jika  nantinya  ada kolaborasi  lintas sektor dalam penanganan kesehatan  reproduksi  anak  jalanan,  P2M  bersedia membantu dalam pengecekan IMS. Ketua pemegang Program Remaja memiliki inovasi untuk membentuk  Posyandu  remaja  khusus  anjal,  agar nantinya  mereka  bisa  berkembang  bersama.  Jika anjal  dimasukkan  dalam  posyandu  remaja  umum, ditakutkan anjal akan merasa minder, tidak percaya diri dan tidak mau membuka diri. Dalam posyandu anjal  tersebut  pada  prinsipnya  kegiatan  yang dilakukan  sama  dengan  kegiatan  posyandu  remaja biasa. Melakukan penyuluhan, sosialisasi, pendidikan  kesehatan,  tetapi  pada  posyandu  anjal diadakan pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan kulit, personal hygiene, pengecekan IMS, dan HIV serta pemeriksaan Hb. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, anak jalanan yang Hb-nya dirasa  kurang  akan  diberikan  tablet  tambah  darah, dan  setiap  bulannya  akan  dipantau  perkembangan status kesehatannya.
Peraturan yang diterapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan pernyataan KRSDS bahwa dinas sosial lebih fokus dalam penanganan kesejahteraan sosial anak  jalanan  tidak  dan  memberikan  pendidikan kesehatan  reproduksi  remaja  kepada  anak  jalanan melainkan  hanya  memberikan  pelatihan  desain grafis, membuat kerajinan tangan. Untuk permasalahan kesehatan, pihaknya belum memiliki program  khusus  untuk  menanganani  kesehatan reproduksi  anak.    Para  anak  jalanan  yang mengalami Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) atau
HIV/AIDS  biasanya  langsung  diantarkan  oleh bagian  Rehabilitasi  ke  rumah  sakit.  Dalam  upaya preventif,  dalam  mengurangi  masalah  kesehatan reproduksi,  Dinas  Sosial  belum  memiliki  program khusus  untuk  itu.  Dinas  social  baru  bertindak  jika masalah  timbul  terlebih  dahulu.  Dalam  proses penjaringan  anak  jalanan  di  jalanan  dinas  sosial sudah  membentuk  UPKSAI  (Unit  Pelayanan Kesejahteraan  Sosial  Anak  Integratif)  yang diresmikan  pada  tahun  2020  yang  terdiri  dari berbagai  macam  lintas  sektor  sebagai  upaya penjangkauan anak jalanan di jalanan. Dinas sosial juga  mempunyai  program  wisata  edukasi  yang dilakukan sekali dalam satu tahun. Dinas sosial juga pernah melakukan FGD kepada para orang tua dari anjal untuk mengatasi permasalahan anak yang suka turun  ke  jalan.  Sedangkan  untuk  permasalahan reprosuksi, Dinas Sosial masih belum merangkul Ketetapan  yang  diterapkan  di  DP3A  selama ini  belum  ada  pendidikan  kesehatan  reproduksi remaja  yang  khususnya  anak  jalanan,  dan  harapan dari  DP3A  penyelenggaraan  pendidikan  kesehatan reproduksi remaja khususnya anak jalanan berjalan secara berkesinambungan dan rutin.
Berdasarkan Pernyataan informan Trianggulasi  yaitu  anak  jalanan  di  wilayah  binaan YEI, bahwa ketetapan yang diterapkan di Yayasan Emas Indonesia. Selama ini belum ada pendidikan kesehatan  reproduksi  khususnya  anak  jalanan. Sering  kali  Komunitas  Mahasiswa  mengadakan kunjungan  untuk  anak  jalanan  dengan  bermain sambil  belajar  karena  biasanya  yang masuk  dalam komunitas  adalah  anak-  anak  yang  masih  butuh bermain  jadi  belum  ada  pendidikan  kesehatan reproduksi.
Dari wawancara dengan PKPR Pcl, informan mengatakan  bahwa  PKPR  dalam  menjalankan program  kespro  sudah  ada  pedomannya  namun hanya dalam bentuk penyuluhan tentang reproduksi remaja  di  tingkat  SD  Kelas  VI,  SMP  serta  SMA. Menurut  buku  standar  pedoman  PKPR,  anak jalanan tidak temasuk dalam lingkup asuhan PKPR dan  tidak  dirangkul  oleh  Puskesmas.  Selama  ini belum  ada  program  untuk  anak  jalanan,  focus penyulihan ke  anak sekolah. Harapan PKPR pada Puskesmas  yang  menjadi  objek  penelitian  yaitu Pukesmas Poncol, Puskesmas Karangroto, Puskesmas Pegandan, Puskesmas Ngesrep, Puskesmas  Gayamasari,  Puskesmas  Pandanaran dan  Puskesmas  Genuk  adalah  sama  yaitu  setiap anak  jalanan  mengerti  tentang  reproduksi  remaja sehinga  tidak  terjadi  hubungan freesex yang  akan mengakibatkan kehamilan. Apabila kerjasama yang diadakan  oleh  Dinas  Sosial  dalam  pembinaan
kesehatan  reproduksi  remaja  jalanan,  PKPR bersedia tetapi hanya sebatas konseling dikarenakan anak jalanan permasalahan yang ditangani kompleks,  sehingga  puskesmas  hanya  sebagai penyuluh.  Walaupun  di  Puskesmas  bisa  konseling reproduksi  remaja  akan  tetapi  tidak  ada  satupun anak  jalanan  yang  datang  ke  Puskesmas,  yang diinginkan  PKPR  sosialisasi  dan  penyuluhan  anak jalanan  tidak  hanya  sesaat  saja  akan  tetapi berkelanjutan.
Berdasarkan  pertanyaan  KRSDS,  diketahui bahwa  yang  diterapkan  pada  Kolaborasi  Lintas Sektor  dalam  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi Remaja  Binaan  Dinas  Sosial  Kota  Semarang dijelaskan sesuai denganUndang-Undang Republik Indonesia  (UU  RI)  No.  4  tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak.  Dalam  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  (Inpres  RI)  2  No.  3  bahwa proses  pembangunan  untuk  mewujudkan  bangsa Indonesia  yang  maju,  mandiri  dan  sejahtera, diperlukan  pembinaan  kualitas  anak.  Programnya yaitu  pelaksanaan  wajib  belajar  sembilan  tahun (Wajar 9 tahun), peningkatan minat baca dan belajar guna penumbuhan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi  .  Yang  terdiri  dari  Kolaborasi  Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3A.
Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi untuk remaja menjadi penting dengan diketahuinya data 22% anak remaja perempuan dan 18% laki-laki telah melakukan hubungan seks pertama kali pada usia sebelum 16 tahun [11].
Dinas  Kesehatan  Berdasarkan  UU  no  32 tahun  2004  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  Dan Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Semarang,  salah satu  diantaranya  adalah  pembentukan  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Dinas  Kesehatan  Kota Semarang,  yang  menjelaskan  bahwa  Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pembangunan  kesehatan.  Meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  sesuai  dengan  tujuan pembangunan yaitu meningkatkan produktifitas dan dalam  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat,  pemerintah melakukan  berbagai  program  baik  yang  bersifat promotif,  preventif  maupun  kuratif  antara  lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan  penyakit  menular,  penyediaan  air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan [12].
Dinas  sosial  merupakan  instansi  pemerintah yang  diperlukan  untuk  melakukan  tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial  dan  Tenaga  Kerja  mempunyai  tugas  pokok
melaksanakan  urusan  rumah  tangga  daerah  dan tugas  pembantuan  dalam  bidang  pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan  sosial  dan  pembinaan  tenagakerja. Pelaksanaan  tugas-tugas  dinas  sosial  dibantu  oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah petugas khusus dari departemen sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha  kesejahteraan  sosial.  Pekerja  Sosial  adalah Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  diberi  tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara  penuh  oleh  pejabat  yang  berwenang  pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988).
Dinas Sosial sebagai instansi atau organisasi publik yang melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah  di  bidang  sosial  berdasarkan  asas  otonomi dan tugas pembantuan. Melalui Bidang Rehabilitasi Sosial,  Dinas  Sosial  menangani  masalah  anak jalanan  di  kota  Semarang.  Bidang  Rehabilitasi Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi  di  bidang  pelayanan  sosial,  serta bidang-bidang  bantuan  sosial.  Tugas  dan  fungsi Dinas  Sosial  Pemuda  dan  Olahraga  Bidang Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  ini dimuat  dalam  Peraturan  Walikota    Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang Bab III Bagian ke 5 Pasal 18 dan 1.
Pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  adalah dengan  memantau  anak  jalanan  pada  saat  mereka beraksi  di  pinggir  jalan.  Peduli  Remaja  Anak Jalanan  Binaan  Dinas  Sosial  dijalankan  sehingga petugas  Satpol  PP  bisa  menciduk  dan  dibawa  ke rumah  social  untuk  diberikan  pendidikan  tentang reproduksi remaja dan bahaya jika melakukan free sex.  Anak  jalanan  selama  ini  belum  mendapatkan pelayanan yang maksimal karena program sosialisasi  dan  pendidikan  biasanya  hanya  untuk anak sekolah sedangkan untuk anak jalanan belum ada .
Hambatan yang dialami bahwa anak jalanan biasanya  anak  jalanan  tidak  hanya  dari  Kota Semarang  saja  melainkan  bisa  dari  luar  daerah, sehingga  tidak  mempunyai  KTP,  KK  Kota Semarang  padahal  Puskesmas  setempat  bisa melayani  sepanjang  mempunyai  identitas  Kota Semarang dengan pelayanan gratis.
Pengawasan  atau  monitoring  dan  evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan suatu program.  Setiap  PKPR    seharusnya  rutin  dalam
melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  guna peingkatan kualitas layanan ke arah  yang lebih baik [13].  Evaluasi  dilakukan  sebaiknya  setahun  sekali atau  dua  kali,  dikarenakan  pada  Pelayanan Kesehatan  Peduli  Remaja  Binaan  Dinas  Sosial untuk anak jalanan belum ada maka monitoring dan evaluasi belum bisa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Puskesmas, Dinkes, Dinsos, DP3A.
Capaian  keberhasilan  adalah  angka  untuk menyadarkan  anak  jalanan  menjadi  pribadi  yang baik  dan  berguna  bagi  sesamanya,  selama  ini kesadaranya  belum  baik,  artinya  pada  umumnya anak jalanan kurang perhatian dan berasal dari anak –anak yang broken home.
Indikator keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Jalanan Binaan  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  apa  bila pemerintah  memperhatikan  anak  jalanan  dengan program  yang  berkesinambungan  dan  terus dibimbing menuju masa depan yang baik sehingga akan menjadikan anak yang berguna bagi sesama.
Indikator  keberhasilan  kegiatan  kesehatan reproduksi remaja jalanan binaan dinas sosial Kota Semarang menurut informan triangulasi mengatakan  bahwa  indikator  keberhasilannya adalah  apabila  Pemerintah  belum  memperhatikan anak jalanan secara serius yang bertanggung jawab hanya  Dinas  Sosial  maka anak  jalanan  terciduk  di jalan.  Harapan  kedepannya  semoga  Perhatian Pemerintah akan lebih serius dan berkesimbangunan [14].
Menyadarkan  anak  jalanan  menjadi  pribadi yang  baik  dan  berguna  bagi  sesamanya,  untuk selama ini kesadaranya belum baik, artinya kurang sama sekali biasanya anak jalanan anak yang putus dari  sekolah  dikarenakan  tidak  ada  biayanya sedangkan  orang  tuanya  juga  kurang  perhatian, sehingga  mencari  kesibukan  sendiri  mungkin dengan  cara  mengamen,  menjadi  anak  punk  yang biasanya  identik  dengan  rambut  merah  dan  sepatu boot  dan  berkalung  rantai  yang  panjang  sehingga butuh  bimbingan  yang  serius.  Pencapaiannya dengan melaksanakan sosialisasi tentang reproduksi remaja yang dilaksanakan di tingkat bawah seperti di Kelurahan, yang selama ini sosialisasi baru untuk anak sekolah saja.
Indikator  keberhasilan  kegiatan  kesehatan reproduksi remaja jalanan binaan Dinas Sosial Kota Semarang menurut Informan Triangulasi mengatakan  bahwa  indikator  keberhasilannya adalah  apabila  pemerintah  belum  memperhatikan anak jalanan secara serius yang bertanggungjawab hanya Dinas Sosial mana kala anak jalanan terciduk di  jalan.  Harapan  ke  depannya  semoga  perhatian
pemerintah akan lebih serius dan berkesimbangunan.
Apabila  Pemerintah  memperhatikan  secara serius  dengan  keberadaan  anak  jalanan.  Cara pencapaiannya  adalah  dengan  mengundang  anak jalanan  diberi  pendidikan  tentang  Reproduksi. Indikator  keberhasilan  Pelaksanaan  Kegiatan Kesehatan Reproduksi
Remaja Jalanan Binaan Dinas Sosial Kota Semarang menurut
pengasuh  Komunitas  Harapan,  bahwa  indikator keberhasilannya adalah apabila pemerintah memperhatikan  tentang  pendidikan  kesehatan reproduksi  anak  jalanan  dengan  program  yang berkesinambungan  dan setiap waktu dilaksanakan program pendidikan tentang reproduksi remaja.
Apabila  memberikan  pendidikan  kesehatan reproduksi remaja untuk anak jalanan dengan tujuan untuk  bisa  memahamkan  kepada  anak  jalanan bahwa  masalah  reproduksi  sangat  penting.  Dan fungsinya untuk lebih berhati-hati didalam bergaul. Cara  Pencapaiannya  lebih  penting  lagi  yaitu perhatian  Pemerintah  tentang  anak  jalanan  yang selama ini Dinas Sosial yang berperan aktif. Tetapi belum  pernah  melakukan  pendidikan  kesehatan reproduksi.
Apabila dilaksanakannya Pendidikan tentang Kesehatan  Reproduksi  Remaja  khususnya  anak jalanan dilaksanakan dengan serius dan diprogramkan  untuk  setiap  kalangan  dari  bawah misal di Kelurahan, Kecamatan setiap 3 bulan sekali diadakan  dan  mengundang  anak  jalanan  yang berada di wilayah kota Semarang.
Indikator keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Reproduksi  Remaja  Jalanan  Binaan Dinas  Sosial  Kota  Semarang  menurut  Informan Trianggulasi mengatakan bahwa anak jalanan harus diperhatikan, sehingga akan sadar dengan perbuatannya  dikarenakan  kurang  perhatian  dari orang tuanya.

## Simpulan
Kolaborasi  lintas  sektor  dalam  Pendidikan kesehatan  reproduksi  anak  jalanan  yang  terjadi selama  ini  belum  terjalin,  karena  masing-masing dinas belum satu suara tentang tanggungjawab dari permasalahan  kesehatan  reproduksi  anak  jalanan. Kolaborasi  baru  bisa  terjalin  saat  masing-masing dinas  tahu  dan  mengerti  tupoksinya  dalam penanganan kesehatan reproduksi anak jalanan.
Dalam  proses  pelaksanaannya,  pendidikan kesehatan  reproduksi  remaja  untuk  anak  jalanan binaan  dinas  sosial  belum  pernah  ada  di  tingkat kecamatan,  kelurahan,  maupun  tingkat  RT/RW,
Posyandu. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan  cara  memantau  anak  jalanan  pada  saat mereka  beraksi  di  pinggir  jalan  sehingga  petugas Satpol  PP  bisa  menciduk  dan  dibawa  kerumah social untuk diberikan wejangan tentang reproduksi.  Sosialisasi  tidak  pernah  dilakukan karena  belum  ada  surat  perintahnya.  Hambatan yang  dialami  bahwa  anak  jalanan  biasanya  tidak mempunyai identitas diri seperti KTP, KK [15].

## Daftar Pustaka
[1]  D.  Sosial,  “Data  Panti  Anak  Jalanan  Provinsi Jawa  Tengah,”  2017.  [Online].  Available: http://data.jatengprov.go.id/dataset/data-panti- anak-jalanan.
[2]  N. Afrianti, Mudatsir, and T. Tahlil, “Analisis Implementasi  Program  Pelayanan  Kesehatan Peduli Remaja ( PKPR ),” 2017.
[3]  R.  Amiruddin  and  F.  Yanti,  “Tindakan Beresiko  Tertular  HIV  AIDS  pada  Anak Jalanan,” J. Penelit. , 2012.
[4]  UNICEF,  “Report  of  Street  Children,”  2018. [Online]. Available: https://www.unicef.org/research-and-reports.
[5]  A.  Kiswanti  and  M.  Azinar,  “SMS  Reminder untuk  Peningkatan  Perilaku  Pencegahan HIV/AIDS  dan  IMS,” J.  Heal.  Educ. ,  vol.  2, no. 1, pp. 1–10, 2017.
[6]  N.  Sari,  S.  Musthofa,  and  B.  Widjanarko, “Hubungan Partisipasi Remaja dalam Kegiatan Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR) dengan  Pengetahuan  dan  Persepsi  Mengenai Kesehatan  Reproduksi  di  Sekolah  Menengah
Pertama Wilayah Kerja Puskesmas Lebdosari,” J. Kesehat. Masy. , 2017.
[7]  Sugiyono  and  M.  Erlisya, Metode  Penelitian Kesehatan . Bandung: Alfabeta, 2020.
[8]  L.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif , Edisi Revi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
[9]  Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) . Jakarta, 2014.
[10] Dinas  Kesehatan,  “Rencana  Kerja  Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  2019,”  Semarang, 2018.
[11] M.  Azinar,  “Perilaku  Seksual  Pranikah
Beresiko terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan,” J. Kesehat. Masy. , vol. 8, no. 2, pp. 137–145, 2017.
[12] S. T and N. K, “Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,” Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekol. Mns. , vol. 3, pp. 215–230, 2009.
[13] S.  Suciana,  E.  Hasnita,  and  Nurhayati, “Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Kesehatan Peduli Remaja ( PKPR ) di Sekolah Menengah Atas Kota Bukittinggi,” vol. 4, no. 2, pp. 76– 85, 2019.
[14] P.  Endah,  “Penanganan  Anak  Jalanan  di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas  Sosial,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kota Semarang,” UNNES, 2013.
[15] A.  A.  Puruhita  and  H.  Tri,  “Journal  of Educational  Social  Studies  Perilaku  Sosial Anak-Anak  Jalanan  di  Kota  Semarang Abstrak,” vol. 5, no. 2, pp. 104–112, 2016.