## PERAN MODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA HUBUNGAN KOMPETENSI PENGELOLA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
Mohammad Ridwan 1 , R. Ery W.A. Santosa 2 , Sulistyo Suharto 3 , Anindya P.R.Z. Putri 4 1,2,4 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang
3 Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
4 Departemen of Finance, National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan ridwan14@unimus.ac.id

## Abstrak
Penelitian B ini  bertujuan  menguji B pengaruh  moderasi  partisipasi  masyarakat  pada  hubungan  kompetensi pengelola B dana  desa,  sistem B pengendalian  intern,  pemanfaatan B teknologi  informasi  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Objek penelitian pada kuasa pengguna anggaran dana desa di Kabupaten  Rembang dengan  metode  purposive  sampling.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  data  melalui pendekatan B Partial  Least  Square  (PLS),  dengan  bantuan  software , WarpPLS.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kompetensi  pengelolaan  dana  desa,  sistem  pengendalian  intern,  pemanfaatan  teknologi informasi tidak memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat memiliki  pengaruh  signifikan  negatif  sebagai  variabel  moderasi  antara  kompetensi  pengelola  dana B desa terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  partisipasi  masyarakat  memiliki  pengaruh  signifikan  positif sebagai  variabel  moderasi  antara  sistem  pengendalian  intern, x pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dana Desa

## Abstract
This  study  examines  the  influence  of  village  fund  management  requirements,  internal  system  control,  and information  technology  utilization  on  the  accountability  of  village  fund  management  with  community participation as a moderating variable. The object of research is the power of village fund users in Rembang Regency using a purposive sampling method. The research method used is the method of data analysis through the Partial Least Square , (PLS) approach, with , the help of WarpPLS software. The results of the study show that  village  fund  management  competencies,  internal  control  systems,  and  the  use  of  information  technology have  no  effect  on  the  accountability  of  village  fund  management.  Community  participation  has  a  significant negative effect as a moderating variable of competence of village fund managers on village fund management accountability,  community  participation  has  a  significant positive  effect  as  a  moderating  variable  of  internal control systems, and use of information technology on village fund management accountability.

## Keywords: Community Participation, Accountability, Village Funds

## PENDAHULUAN
Dana B desa  menjadi  salah B satu  instrumen penting  pemerintah  Indonesia  dalam  mendukung pelaksanaan Rencana B Pembangunan B Jangka Menengah  (RPJKM)  Nasional B tahun  2020-2024. Sejak  dikeluarkannya  Undang-Undang B Nomor  6 tahun B 2014 tentang B desa, desa B diberikan wewenang  serta  tanggungjawab  atas B pengelolaan sumber daya B dan pelaksanaan kegiatan B desa guna percepatan pemberdayaan desa (Sarah et al., 2020). Pengelolaan dana desa diharapkan mampu mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan  secara bertahap  dari  desa  berkembang  menjadi  desa mandiri,  mengurangi  angka  kemiskinan.  Indikator
penting  atas  serapan  dan  realisasi  dana  desa  antara adalah peningkatan keadaan pembanggunan infrastruktur  yang  ada,  sumber  daya  manusia  yang berkualitas,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  serta layanan  publik  akuntabilitas  lebih  baik  (Sofyani  et al., 2022).
Dana  desa  menjadi  langkah  stategis  dan sekaligus  komitmen  pemerintah  dalam  percepatan pembangunan  nasional  melalui  desa,  daerah pinggiran  dan  perbatasan  (Bawono  et  al.,  2020). Pagu dana yang besar pada dana desa dengan jumlah tujuh  puluh  satu  triliun  rupiah  tahun  2020,  tujuh puluh dua triliun rupiah tahun 2021 dan enam puluh delapan  triliun  rupiah  pada  tahun  2022  menjadi
sumber  yang  harus  dikelola  dan  dimanfaatkan dengan  baik.  Peningkatan quality  control dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  anggaran  dana Tranfer  ke B Daerah  dan  Dana B Desa  (TKDD)  saat ini masayarakat perlu memberikan peringatan keras kepada  pemerintah  daerah  terkait  pemulihan dibidang  ekonomi,  pendidikan  hingga  dengan Kesehatan  hal  ini  digunakan  untuk  mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dari pemerintah pusat (Sarifah et al., 2019).
Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi tolok  ukur  dan  poin  fokus  bagi  setiap  aparatur pengelolanya  yang  menunjukkan B tanggungjawab dan  keberhasilan B dalam  pengelolaan B dana  desa (Bawono  et  al.,  2020).  Pemerintah  desa  sebagai organisasi B sektor  publik  harus  mampu B melayani masyarakat B dalam mengelola desanya serta menjamin  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa dengan sebaik-baiknya diantaranya melalui kompetensi B pengelola  desa,  sistem B pengendalian dan pemanfaatan teknologi B informasi (Sarah et al., 2020).
Kompetensi pengelola merupakan komponen dasar  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  organisasi sehingga  mampu  mewujudkan  akuntabilitas  pada kinerjanya  yang  baik  (Atmadja  et  al.,  2018). Sesuai  dengan  temuan  (Sarah  et  al.,  2020); (Bawono  et  al.,  2020);  (Budiana  et  al.,  2019); (Mada  et  al.,  2017)  bahwa  kompetensi  pengelola berpengaruh  terhadap  penentuan  akuntabilitas pengelolaan B dana  desa. B Namun  demikian,  hasil dari penelitian (Widyatama et al., 2017) menunjukkan bahwa B kompetensi
pengelola ternyata tidak B berpengaruh
pada akuntabilitas B pengelolaan dana B desa.
Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan  selain  kompetensi  pengelola  adalah sistem pengendalian B internal dan pemanfaatan B teknologi  informasi  (Sarah  et  al., 2020). Sistem pengendalian intern yang B baik maka akan B member  dampak  baik  yakni  meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan B keuangan (Bonsu  et  al.,  2022).  Sesuai  temuan  dari  (Budiana et al., 2019) (Atiningsih & Ningtyas, 2019), bahwa sistem B pengendalian  internal  berpengaruh B pada akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun berbeda  yang  ditemukan  (Dewi  et  al.,  2021); (Pahlawan  et  al.,  2020)  dalam  penelitiannya B yang menunjukkan  bahwa  akuntabilitas B pengelolaan dana B desa  tidak  dipengaruhi  sistem  pengendalian internal.  Disisi  lain  (Pahlawan  et  al.,  2020) menemukan hasil penelitiannya yakni akuntabilitas pengelolaan  keuangan  tidak  dipengaruhi  oleh pemanfaatan teknologi informasi.
Partisipasi  masyarakat  menjadi  hal  penting dalam  pengawasan  pengelolaan  Sarah, B et  al. (2020)  menyampaikan  dalam  penelitiannya  dia mennyampaikan  pengunaan n teknologi  informasi
dan  partisipasi  masyarakat  mempengarruhi  efek positif akuntabilitas B pengelolaan dana desa. B Semakin baik partisipasi masyarakat B maka pengelolaan B dana desa semakin akuntabel
(Pangayow & Patma, 2021). Karena jika B masyarakat aktif dalam mengidentifikasi masalah dan pemilihan serta pengambilan B keputusan
maka B akan B mempengaruhi akuntabiliatas B pengelolaan  dana  desa.  Hal  itu  di dukung  oleh B penelitian  (Mada  et  al.,  2017)  bahwa partisipasi B masyarakat berpengaruh B terhadap akuntabilitas B pengelolaan dana desa.
Partisipasi masyarakat memberikan
peningkatan  kinerja  aparatur  pemerintah  desa  serta meningkatkan daripada
pengawasan akuntabilitas B pengelolaan  dana  desa  (Atiningsih  & Ningtyas,  2019).  Penelitian  ini  dilakukan  untuk melihat  bagaimana  peran  partisipasi  masyarakat sebagai  variabel  pemoderasi  dalam  hubungan pengaruh  kompetensi  pengelola,  pemanfaaatan teknologi informasi, pengendalian B internal terhadap akuntablitas  pengelolaan  dana B desa  di  Kabupaten Rembang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Agensi
Agency  theory x (teori  agensi)  yaitu  tentang korelasi  antara  manajemen  (agen)  dengan  investor (prinsipal)  yang  awalnya  diungkapkan  oleh  Jensen and Meckling (1976). Menurut teori keagenan, agen memiliki  otoritas  pengambilan  keputusan  dalam hubungan  kontraktual  di  mana  dalam  hal  ini seseorang  atau  lebih  (principal) memberikan pekerjaan kepada B orang lain B (agen) untuk melaksanakan  layanan  atas  nama  perusahaan mereka.  Pihak  prinsipal  meneliti  kembali  terkait perbedaan keperluannya dengan menetapkan kompensasi yang tepat untuk agen serta menginvestasikan  biaya  pemantauan  ditargetkan guna  meminimalkan  aktivitas  menyimpang  agen, prinsipal dapat membatasi perbedaan dari kepentingannya (Jensen & Meckling, 1976)
Pengelola  dana  desa  memiliki  potensi  tinggi menciptakan asymmetric  information di  dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa, diantaranya  pelaporan  keuangan  yang  akuntabel (Sarah et al., 2020). Partisipasi aktif dari masyarakat sangat  dibutuhkan  dalam  mengawal  berjalannya perencanaan,  penggunaan  dan  pelaporan  keuangan dengan  baik  sekaligus  mengantisipasi  tidakan penyelewengan  (Pangayow  &  Patma,  2021)(Putri, 2018). Adanya pastisipasi masyarakat juga diharapkan akan menambah kinerja pemerintah desa yang  telah  didukung  oleh  kompetensi  pengelola, sistem B pengendalian internal dan penggunaan teknologi B informasi yang ada.

## Akuntabilitas
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  dan BPKP RI (2000:12) Akuntabilitas B adalah kewajiban D untuk  mempertanggungjawabkan,  atau menjawab B dan menjelaskan, kegiatan dan tindakan seseorang/pemimpin  atau  pimpinan  unit  organisasi kepada B pihak  yang  berhak  atau  berwenang meminta  pertanggungjawabannya.  Akuntabilitas adalah suatu jenis kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan B keberhasilan atau kegagalan B misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan tertentu  melalui  sarana  pertanggungjawaban B yang dilakukan  secara  berkala  (Yesinia  et  al.,  2018). Akuntabilitas B merupakan isu penting bagi masyarakat,  dan  administrasi  bisnis  dan  publik, karena mereka bertanggung jawab kepada pemangku  kepentingan  atas  kinerja  mereka (Widyatama et al., 2017).
Akuntabilitas  merupakan  komponen  penting yang  harus  dimiliki  perusahaan  dan  badan pemerintah  sebagai  bentuk  akuntabilitas  kepada pemangku  kepentingan  (Umaira  &  Adnan,  2019). Melihat  data  dari(Sarah  et  al.,  2020)  bahwa Permendagri  No. B 20  Tahun B 2018  mengatur tentang  pemerintahan  desa  untuk  mengelola dana B desa   prinsip  transparansi,  akuntabilitas, partisipatif,  anggaran,  dan  disiplin  (Bawono  et  al., 2020).

## Dana Desa
Dana  desa B adalah  dana B yang  bersumber dari APBN B dan diperuntukkan bagi B desa, ditransfer B melalui  APBD D Kabupaten/Kota  dan digunakan untuk membiayai B penyelenggaraan negara, B pelaksanaan  pembangunan, D pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat (Sofyani  et  al.,  2022).  Menurut  Keputusan Pemerintah B Republik  Indonesia B Nomor  72  Tahun 2005 B tentang desa, D alokasi B dana desa merupakan bagian B dari D dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  Dewan Negara/Kota B untuk  desa,  paling B sedikit  10%  dari jumlah  tersebut.  distribusi.  sebanding  dengan  1 untuk kota-kota.
Berdasarkan
Peraturan Pengelolaan Keuangan  Daerah  No.  37  yang  dikeluarkan  oleh Menteri  Dalam  Negeri  tahun  2007,  ditetapkan bahwa  pengalokasian  dana  desa  dilakukan  dengan APBD  Negara/Kota  yang B diperoleh  dari B bagian Dana B Perimbangan Keuangan Negara dan B Daerah. . Untuk Deputi Pemerintah/Kelurahan paling  sedikit  10%.  Perekonomian  desa  dapat dibedakan  menurut  jenis  pengelolaannya  menjadi perekonomian desa B yang dikelola langsung B berupa B Anggaran B Pendapatan dan B Belanja B Desa a (APBDesa), dan perekonomian B desa  yang  dikelola  secara  terpisah
oleh  Badan D Usaha  Milik  Desa D (BUMDesa) pemerintahan desa B sebagai organisasi sektor publik harus mampu B melayani masyarakat dalam mengelola  desanya  serta  menjamin  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  dengan  sebaik-baiknya diantaranya melalui B kompetensi B pengelola B desa, sistem B pengendalian  dan B pemanfaatan B teknologi informasi (Sarah et al., 2020).

## Kompetensi Pengelola Dana Desa
Kompetensi adalah bentuk  karakteristik yang mendasari  seseorang,  dalam  hal  ini  diharapkan seseorang memiliki kinerja yang efektif. Pengukuran variabel B kompetensi B pengelola dana desa menggunakan B indikator  pengukuran B yang  telah digunakan oleh (Aziiz & Prastiti, 2019). Kompetensi pengelola  aparatur  desa  menjadi  syarat  mendasar dalam  berjalannya  pemerintahan  desa  diantaranya kompetensi  dalam  bidang  keuangan  dana  desa (Budiana et al., 2019).

## Sistem Pengendalian Intern
Sistem  Pengendalian B Intern  (SPI) A adalah sebuah  proses D yang  terintegral  pada  perilaku  dan kehidupan  yang  dikerjakan  secara D terus D menerus untuk D membantu  tercapai  tujuan  dari  organisasi yang  ada B berdasarkan  PP  No.  60  Tahun B 2008. Pengendalian B internal merupakan sejumlah prosedur sistemasis sesuai peraturan yang ditetapkan guna  mengawal  kinerja  organisasi  (Budiana  et  al., 2019).  Pengawasan  merupakan  salahsatu  bentuk pengendalian yang secara langsung akan berdampak  kepada  efisiensi  serta  peningkatan kinerja organisasi (Aikins, 2011).

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi merupakan instrumen yang  menjadi  bagian  utama  yang  digunakan  untuk membantu    pekerja  untuk  mengelola  sumber  daya yang dimiliki perusahaan  menjadi bentuk informasi yang mudah dipahami dan digunakan sebagai bahan pemengambilan tindakan/ keputusan guna memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  publik (Aulia  et  al.,  2018).  Teknologi  akan  mampu membantu percepatan pelayanan dan  meningkatkan performa  dari  pemerintah  desa  sehingga  akan mendorong peningkatan kinerja termasuk akuntabilitas B pengelolaan B dana  desa  (Sarah  et  al., 2020).

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat B adalah B partisipasi individu  secara  sadar  dalam B kegiatan B dan  keadaan tertentu  yang  terjadi  dengan  cara  yang  berbeda antara B individu  dan B individu B lain  atau B individu dan kelompok, dan berbagi semua jenis
informasi.   (Mada  et  al.,  2017).  Pengukuran variabel partisipasi B masyarakat B menggunakan indikator B pengukuran B yang  telah B digunakan  oleh Mada, et. al. (2017).
Penentuan  kebijakan  publik  akan  baik  jika disertai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat  menjadi  instrumen  yang  membantu pencegahan pada potensi kebijakan-kebijakan yang menyimpang  (Sofyani  et  al.,  2022).  Selain  itu  hal tersebut  menjadi  motor  penggerak  percepatan pelaksanaan  prinsip  tanggung  jawab  dalam pengelolaan desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

## Pengembangan Hipotesis
Kompetensi
Pengelola
(Aparatur) terhadap B Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Peralatan B yang  berkualitas  membawa  hasil yang  baik B sesuai  dengan B prinsip  tanggung  jawab. Pengetahuan yang baik B meningkatkan pemahaman perangkat  desa  tentang  prosedur  pengelolaan sumber  daya  desa  dan  pelaksanaannya  yang  tepat, sehingga  membuat  pengelolaan  sumber  daya  desa lebih  akuntabel  (Hoekstra  et  al.,  2022).  Jika perangkat  desa  tidak  memahami B hal  ini,  maka berdampak B pada kesalahan laporan keuangan B dan penyimpangan laporan dari standar B yang ditetapkan  pemerintah,  yang  berdampak  pada keputusan-keputusan  berikutnya,  yang  tetap  tidak mencerminkan tanggung jawabnya. Milik. Kualifikasi  bendahara  desa  merupakan  prasyarat terpenting  agar  tanggung  jawab  desa  dapat berfungsi  secara  maksimal.  Hal  ini  sesuai B dengan penelitian B (Sarah  et  al.,  2020),  (Aulia  et  al., 2018), (Atiningsih & Ningtyas, 2019) dan (Budiana et  al.,  2019),  (Rahayu  &  Setiyawati,  2021),  juga dengan penelitian (Mada et al., 2017).
H1  :  Kompetensi  Pengelola  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
SPI  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa
Sistem
pengendalian D internal yang D mumpuni dapat meningkatkan D kualitas laporan D keuangan  dan  memberikan  peningkatan kepercayaan  publik  terhadap  laporan D keuangan. Selain  itu,  sistem  pengendalian  intern  bertujuan untuk D memastikan  bahwa  peraturan  perundang- undangan  dipatuhi  dalam  penyusunan  laporan keuangan, D sehingga laporan yang dibuat lebih B akuntabel. . Sistem pengendalian intern juga mengendalikan kegiatan pemerintah B dalam menyusun B laporan keuangan, menghindari B manipulasi  angka  yang B merugikan masyarakat  dan  negara, B serta  memastikan keakuratan  dan  kelengkapan  informasi.  Hal  ini sesuai  dengan B hasil  penelitian   (Bonsu  et  al., 2022),  (Sarifah  et  al.,  2019),  (Atiningsih  & Ningtyas, 2019) (Budiana et al., 2019) (Widyatama
et  al.,  2017)  (Sarifah  et  al.,  2019)  aparatur B yang kompeten akan B menghasilkan output yang B baik.
H2:  SPI  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pemanfaatan B teknologi  informasi B yang  baik berdampak positif B bagi pengelolaan B keuangan pemerintah B daerah khususnya B pengelolaan kas desa.  Teknologi B informasi  memiliki  keunggulan dalam B keakuratan  dan  ketepatan B hasil  operasi datanya.  Penggunaan  teknologi B informasi  juga mengurangi B kesalahan  yang B disengaja  maupun tidak disengaja dalam pengelolaan informasi. Berkat teknologi informasi, informasi yang diolah memudahkan pengelolaan perangkat dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini B sesuai B dengan hasil  penelitian   (Sarah  et  al.,  2020),  (Aulia  et  al., 2018) (Widyatama et al., 2017).
H3:  Pemanfaatan  teknologi  informasi  memiliki pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana desa
Peran  Moderasi  Partisipasi  Masyarakat  atas Hubungan Kompetensi Pengelola pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Peran partisipasi masyarakat pada pengambilan  keputusan  yang  nanti  akan  diambil oleh  aparatur  pemerintah  desa  sangatlah  penting. Partisipasi  masyarakat  yang  proporsional  akan mampu memberikan dampak positif pada pembentukan  whistleblowing  system  tingkat  desa. Masyarakat dapat merespon keputusan dan tindakan pengurus  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  atau kecurangan  dalam  pengelolaan  dan  penggunaan dana desa. Sehingga akuntabilitas yang tercipta akan membawa pada tercapainya tujuan desa dengan baik (Hoekstra et al., 2022).
Berdasarkan  temuan  (Sarah  et  al.,  2020) Partisipasi masyarakat B mendorong terciptanya akuntabilitas B dalam pengelolaan B sumber daya desa. h Hal tersebut B akan berdampak pada pengawasan  kinerja  pengelola  dan  meminimalisir kesalahan  teknis  sehingga  capaian  yang  diharapkan dapat  diwujudkan  (Rahayu  &  Setiyawati,  2021). Dari data tersebut dapat diambil hipotesis:
H4:  Kompetensi  pengelola  dana  desa  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa melalui  peran  partisipasi  masyarakat  sebagai variabel pemoderasi
Peran  Moderasi  Partisipasi  Masyarakat  atas Hubungan  SPI  pada  Akuntabilitas s Pengelolaan Dana Desa
Sistem B pengendalian intern merupakan proses B yang  menyeluruh  terkait  dengan  tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seluruh karyawan dan pimpinan internal, yang memberikan keyakinan atas keberhasilan aktivitas yang dilakukan (Atiningsih  &  Ningtyas,  2019).  Ketika  karyawan adalah  orang  yang  kompeten  dan  dapat  diandalkan,
pengendalian  internal  tidak  menimbulkan  masalah dan  mengarah  pada  laporan  keuangan  yang  andal (Sofyani et al., 2022). Pengetahuan perangkat desa berdampak langsung terhadap pelaksanaan pengendalian  intern,  dan  menurut  penelitian (Bawono  et  al.,  2020),  pengetahuan  manajemen sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap pengendalian intern. Pengendalian internal organisasi mempromosikan penggunaan sumber B daya manusia yang efektif dan efisien B untuk  memaksimalkan B pencapaian  tujuan organisasi.
Partisipasi  masyarakat  secara  langsung  akan meningkatkan  pengawasan  sehingga  pengendalian semakin  baik.  Pengendalian  internal  yang  semakin baik  nantinya  akan  berdampak  pada  akuntabilitas dan  peningkatan  kinerja  organisasi  (Bonsu  et  al., 2022) . Dari data tersebut dapat diambil hipotesis: H5:  SPI  berpengaruh  terhadap B akuntabilitas pengelolaan  dana  melalui  peran  partisipasi masyarakat sebagai variabel pemoderasi.
Peran  Moderasi  Partisipasi  Masyarakat  atas Hubungan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Dana H desa  harus  dikelola  dengan  tepat  dan sesuai  pada  peraturan H perundang-undangan  yang berlaku B secara efektif, B efisien, ekonomis, transparan  dan  akuntabel,  dengan  memperhatikan kesejahteraan B dan pemerataan masyarakat (Bawono et al., 2020). Pemerintah desa berkewajiban  mengelola  kas  desa  yang  ada. Informasi  kualifikasi  yang  baik  sangat  diperlukan bagi  perangkat  desa  dalam  pembangunan  berbagai aspek. Mesin
desa
harus menggunakan H kecerdasan, keterampilan, pengetahuan  dan  perilaku  untuk  mengembangkan pembangunan
berkelanjutan
yang H optimal  (Budiana et al., 2019). Pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara terdorong  untuk  bertindak  secara  bertanggung jawab,  jujur,  dan  adil  kepada  setiap  pihak. Masyarakat  merupakan  pihak  utama  yang  harus diberikan pelayanan dan jaminan dalam berpartisipasi  aktif  sesuai  amanat  yang  telah diberikan.  Sumber  daya  teknologi  informasi  desa yang  kompeten  dan  memadai  memberikan  hasil yang sama baiknya sesuai dengan H prinsip tanggung  jawab.  Kompetensi  perangkat  desa berpengaruh  positif  terhadap  tanggung  jawab pengelolaan sumber daya desa, hal ini dapat B diartikan B bahwa semakin B kompeten pemerintah  desa B maka  semakin  bertanggung jawab  dalam  pengelolaan  sumber  daya  desa (Atiningsih &
Ningtyas, 2019). Kompetensi H perangkat desa berpengaruhVsignifikan  terhadap  tanggung  jawab kebendaan desa, semakin kompeten perangkat desa tersebut. makaakan B berpengaruh terhadap B tanggung  jawab  pengelolaan B keuangan
desa. Dari data tersebut dapat diambil hipotesis:
H6: Pemanfaatan Teknologi H Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui peran partisipasi masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis B penelitian H ini adalah H penelitian kuantitatif  dan  populasi  penelitian H ini  adalah perangkat H desa Kabupaten Rembang yang mengelola keuangan desa. Teknik
pengambilan H sampel H yang digunakan B dalam penelitian  ini B adalah  simple B random  sampling. Sampel H penelitian  ini H adalah  aparatur H desa  yang terdiri  dari  kepala B desa, B sekretaris  desa, pengurus desa,  kepala B tata  usaha H dan  umum,  kepala  urusan keuangan di 10 desa di Kabupaten Rembang.
Data  yang H digunakan  dalam  penelitian H ini adalah  data H primer.  Data  primer  adalah  pendapat individu  atau  kelompok  tentang H variabel  yang terkait  dengan  penelitian H (Sugiyono,  2017). Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan H Partial
Least Squares (PLS) dengan analisis data menggunakan H software  WarpPLS.Data  disajikan, diolah  dan  dianalisis  dalam  statistik  diskriptif,  uji validitas  dan  reliabilitas  serta  uji  hipotesis.  Adapun secara  rinci conceptual  framework penelitian sebagai berikut:
Gambar 1. Conceptual Framwork Penelitian

## Metode Analisis Data
Metode H analisis  data  adalah H metode  untuk mengolah hasil H penelitian dan menarik kesimpulan.
Metode B analisis data yangdigunakan dalam penelitian B ini adalah analisis jalur B dengan menggunakan H model  partial  least  square  (PLS).
Model  ini  sering  disebut  dengan B PLSSEM  karena menggunakan B model  persamaan  struktural  (SEM) sebagai model persamaannya. Survei B ini menggunakan B perangkat lunak SmartPLS H 3.0 untuk B mengolah dan H menganalisis data B survei.
1. Statistik Diskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  hasil H analisis data  suatu  penelitian  yang  disajikan  dalam  bentuk tabel  untuk  memudahkan  pemahaman.  Tabel statistik deskriptif biasanya H memberikan informasi tentang hasil analisis H data, B yang terdiri dari:
Nilai B minimum,  nilai H maksimum, B rata-rata, jumlah  data  yang  diproses  serta  standar  deviasi dipaparkan.  Statistik  deskriptif  penelitian  ini  yakni hasil analisis data H penelitian yang
rincian H jawaban  responden,  dinyatakan  dalam bentuk B skala  Likert.  Hasil B tersebut  kemudian dijelaskan menurut kriteria skala Likert yang ada 2. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji B validitas dan reliabilitas H berada pada tahap evaluasi B model. Dalam B hal H ini, PLS-SEM melalui  dua B tahapan,  yaitu  estimasi  pengukuran dan estimasi model B struktural. a. Outer Model
Evaluasi B model  evaluasi  atau B model  eksternal dilakukan untuk mengukur B reliabilitas dan validitas H indikator-indikator B penyusun konstruklaten.
b. Inner Model
Evaluasi  model  struktural H atau  model  internal memprediksi H hubungan antara variabel laten, yang dapat  dilihat  dari  varians  yang  dijelaskan,  dan menentukan  signifikansi  nilai-p.  Saat  mengukur model  struktural,  kuadrat-R  dari  setiap  variabel laten endogen diketahui.
3. Uji Hipotesis
Berdasarkan tujuan H penelitian disebutkan bahwa  rancangan  uji H hipotesis  layak  adalah rancangan uji hipotesis yang H disajikan dalam H penelitian ini berdasarkan H tujuan penelitian.
Tingkat H kepercayaan yang digunakan H adalah 95%, B sehingga B batas ketelitian B atau ketidakpastiannya B adalah (α) = 5% =  0,05  sehingga  diperoleh  nilai  t-tabel B sebesar 1,98.  Jika  nilai  t-statistik  <  1  >  1,98,  maka B Ho ditolak dan Ha B diterima. Penelitian ini menggunakan  variabel  moderasi  yaitu  partisipasi masyarakat,  kemudian  kami  menguji  apakah variable  partisipasi  masyarakat  dapat  memoderasi pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Hasil H uji  Pilot  Test  yang  digunakan H untuk menilai  instrumen H penelitian  memiliki  kualitas yang  baik. H Selanjutnya  diuraikan  demografi sampel yang
menjelaskan H karakteristik
responden H penelitian  dan  data  penelitian  yang terkumpul,  analisis  diskriptif,  pengujian  Outer Model,  pengujian  Inner  Model  dan  pada  akhir  bab ini menjelaskan H pembahasan hipotesis.
Data  selama  pelaksanaan  penelitian  sebagai berikut :
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Rinci an Posisi Tota l l % Kad es T U Pe m x Sekd es Keu u 1 Pendidikan .
a  SM A 7 8 8 6 10 39 78% b  D3 1 1 1 2 0 5 10% c  S1 2 1 1 2 0 6 12% d  S2 0 0 0 0 0 0 0% e  S3 0 0 0 0 0 0 0% Jumlah . 50 100 . %
2 Masa Tugas Kerja .
a  1 -5 tahu n 10 3 2 6 8 29 58% b  5-8 tahu n 0 3 3 3 2 11 22% c  8-10 tahu n 0 2 1 0 0 3 6% d  >10 0 2 4 1 0 7 14% Jumlah 50 100 %
Data  diperoleh  dari  kuesioner  yang  disebar kepada  aparatur  desa  di  Kabupaten  Rembang sebanyak  10  desa,  dengan  masing-masing H desa terdiri  dari  Kepala  Desa,  Tata  Usaha  dan  Umum, Staf  Pemerintahan  Desa,  Sekertaris  Desa,  dan Keuangan  sebagai  sampel  penelitian.  Kuesioner dikirim  langsung  kepada  responden  dengan  cara mengirim  tim  survey  langsung  ke  desa  dan  juga melalui  G  form  yang  diisi  oleh  pengelola  desa  di Kabupaten Rembang.
Setelah  data  diperoleh  selanjutnya  di  diolah menggunakan  metode  yang  telah  ditentukan  yaitu melalui  pendekatan  Partial H Least  Square  (PLS), dengan  bantuan H software  WarpPLS.  Uji  koefisien jalur  menentukan  seberapa  tinggi  nilai  estimasi koefisien  jalur H dengan  melihat  nilai  β,  sedangkan uji signifikansi H digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien H jalur, dengan ketentuan  nilai  P H harus  lebih  kecil  dari  0,05.  yang tercermin  dalam  koefisien  jalur  keluaran  dan  nilai P.
Gambar 4. 1 Uji Path Analysis Model
Setelah  data  diperoleh  selanjutnya  di  diolah menggunakan  metode  yang  telah  ditentukan  yaitu melalui  pendekatan  Partial  Least  Square  (PLS), dengan  bantuan  software  WarpPLS.  Dalam penelitian  yang  diuji  hubungan  antara  Kompetensi pengelola dana desa, Sistem Pengendalian Internal, Penggunaan teknlogi dan adanya variable moderasi yaitu  Partisipasi  masyarakat,  hasil  dari  uji  path dapat dilihat dibawah ini:
Tabel 4. 2 Hasil Uji Path Analysis
Uraian Nilai β P-Value Keterangan KOM_AK 0,115 0,199 Tidak berpengaruh SPI_AK 0,197 0,070 Tidak berpengaruh PTI_AK 0,025 0,431 Tidak berpengaruh PM*KOM_AK  -0,288 0,014 Berpengaruh PM* SPI_AK 0,393 0,001 Berpengaruh PM* PTI_AK 0,349 0,003 Berpengaruh
Berdasarkan  hasil koefisien  jalur  output  dan p P-value  diperoleh  poin  β-KOM  sebesar  0,115 serta i P-value  KOM  sebesar  0,199,  menampilkan bahwa  kemampuan  manajer  tidak  pengaruh signifikan.  Kemudian  PTI-β-value  sebesar  0,025 serta  poin  P-value  dari  PTI  yakni  0,431, menginformasikan bahwasanya tidak ada efek yang signifikan dari PTI. Nilai β dari PM*KOM sebesar -0,288  serta  poin  P  dari  PM*KOM  sebesar  0,014, menampilkan  bahwa  PM*KOM  punya  pengaruh negatif  signifikan.  Selanjutnya  nilai  PM*SPI-β sebesar  0,393  dan  nilai  PM*SPI-P  yakni  0,001, mengisyaratkan  PM*SPI  memiliki  pengaruh  yang begitu  signifikan  positif,  kemudian  pain  dari  β- PM*PTI sebesar 0,349 adapun poin dari P PM*PTI yakni  0,003,  menjelaskan  PM*PTI  memiliki pengaruh yang signifikan positif pada akuntabilitas.

## Pembahasan
Dari  hasil  olah  data  serta  analisis  diketahui informasi sebagai berikut:
1. Pengaruh  Kompetensi  Pengelola  pada  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  uji  signifikansi  serta  uji  koefisien jalurnya  data  menunjukkan  bahwa  kemampuan pengelolaan entitas desa tidak berpengaruh signifikan  terhadap  tanggung  jawab  pengelolaan entitas desa, dibuktikan H dengan nilai β yakni 0,115 serta nilai P sebesar 0,199. Kompetensi membangun memiliki  beberapa  komponen  yaitu  pengetahuan, keterampilan  dan  kemampuan. Haltersebut  penting untuk dapat dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Budiana et al., 2019).
Dalam  teori H keagenan,  hubungan  keagenan muncul  ketika H satu  orang  atau  lebih H (prinsipal) mempekerjakan  orang  lain H (agen).  Hubungan principal-agentdapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi ( asymmetric information )  karena  agent  mungkin  memiliki  lebih banyak informasi daripada principal, yang mendorong  agent  untuk  bertindak  secara  terbuka dan  kurang  akuntabel  terhadap  kewenangannya. Pengurangan konflik jabatan tidak hanya membutuhkan  kompetensi  untuk  melaksanakan tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  kas  desa. Namun,  faktor  tambahan  diperlukan  agar  semua kegiatan  administrasi  kas  desa  diperhitungkan  dan konflik  kegiatan  diselesaikan.  Hasil  observasi mendukung  penelitian n (Widyatama  et  al.,  2017) yakni keahlian tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan sumber daya desa.
2.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sistem  pengendalian H intern  dan  kekuatan koefisien jalur H menunjukkan bahwa sistem pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  tanggung  jawab  kas  desa, dibuktikan  dengan  koefisien  jalur  yang  dihasilkan pada poin dari β yakni 0,197 dan nilai P , dari 0,070.. Sesuai  pesan  Aikins  (2011) yang H menyatakan bahwa supervisi dari pemerintah dapat meningkatkan H akuntabilitas  dengan  mengevaluasi dan meningkatkan pengendalian H internal, pengelolaan risiko, dan proses manajemen instansi.
Penyimpangan  dan H kebocoran  masih H sering terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kecurangan pengelolaan dana  desa  (Ikbal  et  al.,  2020).  Pengenalan  sistem kontrol internal memungkinkan untuk mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan internal  pemerintah  desa  dan  dapat  mempengaruhi tanggung  jawab  dan H transparansi  pengelolaan  dana desa.  Hasil  penelitian  ini H sejalan  dengan  temuan (Dewi  et  al.,  2021)  dan  (Pahlawan  et  al.,  2020) bahwa sistem H pengendalian H intern tidak mempengaruhi  tanggung  jawab  pengelolaan  aset desa.
3.  Pengaruh H Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terhadap H Akuntabilitas Pengelolaan n Dana Desa menurut  signifikansi  koefisien  jalur  dan variabel  pemanfaatan H teknologi  informasi  tak berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap tanggung jawab kas desa, dilihat menurut poin dari β  yakni  sebesar  0,025  serta  nilai  P  sebesar  0,431. Hasil H penelitian ini menunjukkan H bahwa semakin baik penggunaan teknologi H informasi dalam proses pengelolaan keuangan H desa, maka semakin akurat,  tepat  waktu,  transparan  dan H akuntabel pelaporan H keuangan
desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Menurut  BPKP,  keuangan  desa  sangat  besar, jumlah laporannya fluktuatif dan terdapat titik kritis dalam H pengelolaan  keuangan  desa  yang  juga membutuhkan  tanggung  jawab  yang  besar  dari pemerintah  desa  (Aulia  et  al.,  2018).  Kepala  desa harus H mampu menerapkan H prinsip tanggung jawab  dalam  mengelola  keuangan  desa  yang pelaksanaannya memerlukan dukungan kemampuan  teknologi  informasi  yang  memadai dan handal. Hasil penelitian sejalan dengan temuan (Pahlawan et al., 2020) bahwa penggunaan H teknologi
informasi tidak
berpengaruh H terhadap tanggung
jawab pengelolaan kekayaan desa.
4.  Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi Pengaruh H Kompetensi Pengelola Dana  Desa  Terhadap  Akuntabilitas H Pengelolaan Dana Desa
Hasil  uji  koefisien  jalur  dan H signifikansi menunjukkan H bahwa partisipasi masyarakat memiliki  pengaruh H negatif  dan  signifikan  sebagai variabel  moderasi  pengaruh  kompetensi  pengelola dana H desa  tentang  tanggung  jawab  pengelolaan dana  desa  yang  dibuktikan  dengan  nilai  β  -0,288 dan  nilai  P  0,014.  Hasil H penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian H oleh  (Aulia  et  al.,  2018); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Sarah et al., 2020) menunjukkan bahwa keterlibatan H masyarakat memiliki  peran  positif  terhadap H akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa. Artinya, masyarakat lebih banyak terlibat dalam manajemen dana  desa  akan  memperkuat  kompetensi  dari komponen aparatur itu sendiri dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana H desa akan semakin baik.
Semakin  masyarakat  berpartisipasi  pada proses perencanaan, H pelaksanaan, serta monitoring  program  desa  berarti  aparatur  juga harus  memiliki H pengetahuan,  kemampuan H dan keterampilan dalam pengelolaan dana desa (Pangayow  &  Patma,  2021).  Oleh  karena  itu, perangkat  desa  cenderung  berfungsi  dengan  baik dalam hal kemajuan pemerintahan desa. sebaliknya jika   masyarakat  kurang  ikut  serta  dalam H proses
perencanaan,  pelaksanaan, H hingga  pengawasan program-program  desa, H maka  aparatur  desa cenderung akan  bekerja kurang baik. Maka, dengan demikian  dapat  difahami  bahwa  semakin H tinggi keikutsertaan  masyarakat  dalam H pengelolaan  dana desa semakin rendah kecenderungan potensial untuk penipuan  dan   pengelolaan  dana H desa  juga  akan semakin akuntabel (Sofyani et al., 2022).
5.  Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
uji koefisien H jalur dan signifikansi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat  berpengaruh H positif  dan  signifikan sebagai variabel H moderasi pengaruh sistem pengendalian H intern  terhadap  tanggung  jawab pengelolaan  aset  desa  yang  ditunjukkan  memalui angka  dari  β  yakni  0,393  serta  angka  dari  p-value adalah
0,001. Dengan adanya partisipasi H masyarakat
dalam mengawasi pengelolaan  dana  desa  maka  akan  berdampak  pada meningkatnya  sistem  pengendalian  intern  sehingga dapat  meminimalkan H adanya  kecurangan  dalam pengelolaan dana H desa.
Ketidakseimbangan  informasi  ( asymmetrical information )  seringkali  Berdasarkan  uji  koefisien jalur H dan signifikansi menunjukkan H bahwa keterlibatan  masyarakat  berpengaruh H positif  dan signifikan  sebagai  variabel H moderasi  pengaruh sistem  pengendalian H intern  terhadap  tanggung jawab  pengelolaan  aset  desa  yang  ditunjukkan dengan  nilai  β  yakni  0,393  serta  nilai  P-value  dari 0,001. (Budiana  et  al.,  2019).  Dalam  rangka mengurangi  konflik H tersebut  maka  perlu H adanya pengawasan  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar sehingga dari pengawasan tersebut mampu meminimalkan adanya kecurangan H dalam pengelolaan
dana H desa, sehingga dapat mempengaruhi  transparansi  serta  akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana  desa.  Didukung  penelitian (Atiningsih  &  Ningtyas,  2019);  (Nawawi  &  Salin, 2018),  SPI  memiliki  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas H yang  didukung  dengan  keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa.
6.  Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan uji koefisien H jalur dan signifikansi H menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap H penggunaan  teknologi  informasi  sebagai variabel  pemoderasi  tanggung  jawab  pengelolaan kekayaan  desa  yang  ditunjukkan  pada  nilai  β  yakni sebesar  0,349  serta  P-value  pada  angka  0,003. Kepala  desa  harus  dapat  menerapkan H prinsip tanggung  jawab  dalam  pengelolaan H keuangan  desa yang pelaksanaannya memerlukan dukungan keterampilan  teknologi  informasi  yang  memadai
agar  desa  dapat  dengan  mudah  memperoleh informasi  tentang  pelaksanaan  desa.  Pengelolaan instansi  (Aulia  et  al.,  2018)  transparansi  dalam pengelolaan  sumber  daya  desa  mengarah  pada masyarakat. Responsif H ini mengacu pada keterlibatan
masyarakat,
H yang dapat H memberikan  umpan  balik  atau  masukan untuk  meningkatkan  pengembangan  pengelolaan sumber  daya  dan  pengambilan  keputusan  desa (Bonsu et al., 2022).
PP No. 56/2005 menyatakan H bahwa pemerintah pusat H dan
daerah wajib mengembangkan  dan  menggunakan  kemajuan teknologi  informasi H untuk  memantau  pelaksanaan proses H pembangunan sesuai dengan H prinsip- prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  (Sarah  et  al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempermudah pembukuan pengelolaan keuangan kas desa. Menurut penelitian (Aulia et al., 2018), penggunaan teknologi H informasi berpengaruh positif terhadap H tanggung jawab dalam menangani sumber daya desa. Partisipasi masyarakat sangat H diperlukan untuk H keberhasilan pembangunan  desa  ke  arah  yang H lebih  baik melalui  pengawasan  dan  pendampingan  secara aktif,  sehingga  penggunaan  teknologi  informasi mempermudah penyampaian layanan dan memenuhi  tanggung  jawab  pengelolaan  sumber daya desa.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penelitian
ini menunjukkan H bahwa pengetahuan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa tidak  dipengaruhi  oleh  kompetensi  pengelola  dana desa,  sistem  pengendalian  intern,  penggunaan teknologi informasi. Adapun partisipasi masyarakat sebagai  variabel  moderasi  mampu  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kompetensi  pengelola dana desa terhadap realisasi akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Selanjutnya  partisipasi masyarakat  sebagai  variabel  moderasi  mampu berpengaruh  positif  signifikan H hubungan H sistem pengendalian intern penggunaan teknologi informasi  berpengaruh  positif H signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan dari dana desa.

## Saran
Melihat data penelitian dan hasil analisisnya, dapat  diajukan  saran  yakni  bagi  masyarakat desa H diharapkan dapat mengontrol kegiatan perangkat  desa  terutama  dalam  pelaksanaan  dan pengurusan  rumah  tangga  desa. Selain  itu,  kepala desa  harus  lebih  terlibat  dalam  penggunaan teknologi  informasi.  Meningkatkan  keterampilan dan keahlian perangkat desa melalui pelatihan atau pengetahuan  teknologi  informasi. Bagi  peneliti dapat  menjelaskan  variabel  lain  yang  diduga
mempengaruhi  perilaku  hedonistik,  seperti  gaya hidup,  pendapatan  orang  tua  atau  pribadi,  gaya hidup, lingkungan internal dan eksternal, pengendalian diri, dan religiusitas. Perluasan bidang penelitian  sehingga  pengambilan  sampel  menjadi lebih beragam dan serbaguna.

## DAFTAR PUSTAKA
Aikins,  S.  K.  (2011).  An  examination  of government  internal  audits’  role  in  improving financial performance. Public Finance and
Management , 11 (4),
306.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tr ue&db=edsgao&AN=edsgcl.303756232&lang=tr&si te=eds-live&authtype=ip,uid
Atiningsih,  S.,  &  Ningtyas,  A.  C.  (2019). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  Ilmu  Manajemen Dan Akuntansi Terapan , 10 (1), 14–25. https://doi.org/https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.1
82
Atmadja,  A.  T.,  Saputra,  K.  A.  K.,  & Koswara,  M.  K.  (2018).  The  influence  of  village conflict,  village  apparatus  ability,  village  facilitator competency and commitment of local government on the  success  of  budget  management. Academy  of Accounting and Financial Studies Journal , 22 (1).
Aulia,  P.,  Agusti,  R.,  &  Julita.  (2018). Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  di  Kabupaten  50  Kota. Jurnal  Online Mahasiswa (JOM) , 1 (3), 1–15.
Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor - Faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Dana Desa. Jurnal  Akuntansi  Aktual , 6 (2),  334–344. http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/80 97/pdf
Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A.  K.  (2020).  Factors  Affecting  Accountability  of Village  Fund  Management  through  Implementation of  the  Village  Financial  System  (SISKEUDES). Journal  of  Accounting  and  Investment , 21 (3). https://doi.org/10.18196/jai.2103160
Bonsu,  A.  B.,  Appiah,  K.  O.,  Gyimah,  P.,  & Owusu-afriyie, R. (2022). Public sector accountability :  do  leadership  practices  ,  integrity and  internal  control  systems  matter ? IIM  Ranchi Journal of Management Studies . https://doi.org/10.1108/IRJMS-02-2022-0010
Budiana,  D.  A.,  Said,  D.,  &  Nursini.  (2019). The  Effect  of  Village  Device  Competencies  and
Internal  Control  System  on  Accountability  of Village  Management. Scientific  Research  Journal , VII (I),
10–20. https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599
Dewi,  Y.  A.,  Nasfi,  &  Yuliza,  M.  (2021). Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management  Accountability. International  Journal of  Economics,  Bussiness  and  Accounting  Research (IJEBAR) , 5 (1), 190–203. https://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/IJEBAR
Hoekstra,  A.,  Huberts,  L.,  &  Montfort,  A. Van.  (2022).  Content  and  Design  of  Integrity Systems :  Evaluating  Integrity  Systems  in  Local Government  Content  and  Design  of  Integrity Systems :  Evaluating  Integrity. Public  Integrity , 0 (0),
1–13. https://doi.org/10.1080/10999922.2021.2014204
Ikbal, M., Irwansyah, I., Paminto, A., Ulfah, Y.,  &  Darma,  D.  C.  (2020).  Explores  the  Specific Context  of  Financial  Statement  Fraud  Based  on Empirical  from  Indonesia. Universal  Journal  of Accounting and Finance , 8 (2), 29–40. https://doi.org/10.13189/ujaf.2020.080201
Jensen & Meckling, W. H. (1976). Theory of The  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency  Cost  and Ownership Structure. Journal of Financial
Economics , 3 (4), 305–360.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X
Mada,  S.,  Kalangi,  L.,  &  Gamaliel,  H. (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Gorontalo.
Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,”
8 (2),
106–115.
https://doi.org/doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199
Nawawi,  A.,  &  Salin,  A.  S.  A.  P.  (2018). Internal  control and employees’  occupational  fraud on expenditure claims. Journal of Financial Crime , 25 (3), 891–906.
https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-07-2017- 0067
Pahlawan,  E.  W.,  Wijayanti,  A.,  & Suhendro.  (2020).  Pengaruh  kompetensi  aparatur desa,  sistem  pengendalian  internal,  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. INDONESIA  ACCOUNTING  JOURNAL , 2 (2),
162–172.
https://doi.org/https://doi.org/10.32400/iaj.29261
Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning
, Accountability and Reporting of Village Financial Management  in  Indonesia. Universal  Journal  of Accounting and Finance , 9 (2), 197–203.
https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090208
Putri, C. M. (2018). Does Type of Fraudulent Act  Have  an  Impact  On  Whistleblowing  Intention ? Journal  of  Accounting  and  Investment , 19 (2),  210–
225. https://doi.org/10.18196/jai.1902102
Rahayu,  P.,  &  Setiyawati,  H.  (2021).  The
Influence of Apparatus Competence and Organizational  Commitment  on  the  Quality  of Village Funds Financial Reports. Proceedings of the 1st MICOSS Mercu Buana International Conference on  Social  Sciences .  https://doi.org/10.4108/eai.28-9- 2020.2307534
Sarah,  S.,  Taufik,  T.,  Safitri,  D.,  &  Riau,  U. (2020).  The  Effect  of  Aparatur  Competency, Organizational Commitment, Utilization of Information  Technology,  Community  Participation and Internal Control systems of the Accountability of Village  Management  in  Kabupaten  Indragiri  Hulu. Bilancia :  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 4 (4),  330–342. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/inde x.php/BILANCIA/index
Sarifah,  D.  A.,  Probowulan, D.,  &  Maharani, A.  (2019).  Dampak  Efektive  Tax  Rate  (ETR), Tunneling  Incentive  (TNC),  Index  Trend  Laba Bersih  (ITRENDLB)  dan  Exchange  Rate  pada Keputusan  Transfer  Pricing  Perusahaan  Manufaktur yang  Listing  di  BEI. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Humanika , 9 (2), 215–228. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v9i2.205
81
Sofyani,  H.,  Yaya,  R.,  &  Widiastuti,  H. (2022). The Story of Rising Corruption Post-Village Government  Reform  -  A  View  of  Three  Theories: Fraud,  Managerial  Hegemony,  and  Culture. Journal of  Accounting  and  Investment , 24 (1),  101–119. https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16462
Umaira,  S.,  &  Adnan,  A.  (2019).  Pengaruh partisipasi  masyarakat,  kompetensi  sumber  daya manusia,  dan  pengawasan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  (studi  kasus  pada  kabupaten aceh  barat  daya)  1,2. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi
Akuntansi , 4 (3), 471–481. https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/12580/5119
Widyatama,  A.,  Novita,  L.,  &  Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah  Desa  dalam  Mengelola  Alokasi  Dana Desa  (  ADD  ). Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 02 (02), 1–20.
Yesinia,  N.  I.,  Yuliarti,  N.  C.,  &  Puspitasari, D.  (2018).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Sistem  Pengendalian  Internal  juga  Pengelolaan Keuangan Desa ialah. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , 10 (1), 105–112.
http://ejournal.upi.edu/index.php/aset