## PERKEMBANGAN KONSEP RAHN DALAM PEGADAIAN

## Khoirunnazilah; Nurwanti; Ayu Larasati
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
Email:
khoirunnazilah567@gmail.com; nwanti66@gmail.com
ayularasati625@gmail.com

## ABSTRACT
The development of the Rahn Concept in Sharia Pawnshops in Indonesia is relevant for further research.  With  this  study,  it  will  be  known  how  to  analyze  public  interest  in  using  Sharia Pawnshops.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  development of  the  concept  of  rahn  in pawnshops. The research to be carried out is library research, namely by collecting data related to the themes  discussed.  Understanding  Sharia  Pawnshops In  Arabic terms, pawns are  termed  rahn  and can also be named al-hasbu. The amount of the loan is determined by the pawnshop, depending on the value and amount of the pawned goods. Etymologically, the meaning of rahn is permanent and long, while al- hasbu means the detention of an item with rights so that it can be used as payment for the item. The services and products offered by sharia pawnshops are: Providing loans or financing on the basis of the law of pawning, Providing loans or financing on the basis of the law of pawning, Custody of goods (ijarah), Gold counters. Many people who pawn their goods in the form of gold to be used as business capital in investing. The customer pays off the pawned goods according to the contract: full repayment, re-pawning, installments, or partial redemption.
Keywords: Sharia Pawnshops, Public Interest, Sharia Pawnshop Products

## ABSTRAK
Perkembangan  Konsep  Rahn  Dalam  Pegadaian  Syariah  di  Indonesia  menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dengan studi ini akan diketahui bagaimana analisis minat masyarakat dalam menggunakan Pegadaian Syariah. Tujuan yang ingin dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  perkembangan  konsep  rahn  dalam pegadaian.  Penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  bersifat  penelitian  kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema  yang  dibahas.  Pengertian  Pegadaian  Syariah  Dalam  istilah  bahasa  Arab,  gadai diistilahkan  dengan  rahn  dan  dapat  juga  dinamai  al-hasbu.  Besarnya  pemberian pinjaman  ditentukan  oleh  pegadaian,  bergantung  pada  nilai  dan jumlah  barang  yang digadaikan.  Secara  etimologis,  arti  rahn  adalah  tetap  dan  lama,  sedangkan  al-  hasbu berarti  penahanan  terhadap  suatu  barang  dengan  hak  sehingga  dapat  dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. . Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh  pegadaian  syariah  adalah:  Pemberian  pinjaman  atau  pembiayaan  atas  dasar hukum  gadai,  Pemberian  pinjaman  atau  pembiayaan  atas  dasar  hukum  gadai, Penitipan  barang  (ijarah), Gold  counter .  Banyak  masyarakat  yang  mengadaikan barangnya  berupa  emas  yang  untuk  digunakan  sebagai  modal  usaha  dalam berinvestasi.  Nasabah  melunasi  barang  yang  digadaikan  menurut  akad:  pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.
Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Minat Masyarakat, Produk Pegadaian Syariah

## PENDAHULUAN
Seperti  yang  kita  ketahui,  lembaga keuangan  saat  ini  telah  berdasar  pada prinsip  syariah.  Di  antara  lembaga  ke- uangan  yang  ada,  Pegadaian  memiliki cukup banyak  nasabah,  hampir  di  setiap daerah.  Hal  itu  dikarenakan  di  pegadaian tidak  memerlukan  proses  yang  cukup rumit  dan  tidak  memakan  waktu  yang lama,  sehingga  dapat  menarik  minat  dari nasabah.  Sampai  saat  ini  jumlah  kantor dari  Pegadaian  semakin  bertambah.  Hal itu  terlihat  dari  banyaknya  kantor  cabang yang ada dan menjangkau ke setiap lokasi sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat  yang  ingin  melakukan  gadai. Pegadaian Syariah memiliki macam- macam  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan, seperti  pembiayaan,  investasi  emas  dan aneka  jasa.  Diantara  berbagai  produk  dan jasa  yang  ditawarkan  oleh  Pegadaian Syariah  terdapat  beberapa  produk  yang paling  diminati  oleh  nasabah.  Produk tersebut  yaitu  gadai  Syariah  (rahn).  Selain produk  jasa  gadai  Syariah  (rahn)  yang cukup  menarik  minat  peneliti  karena jumlah nasabahnya yang banyak, juga ada produk  terbaru  dari  Pegadaian  syariah yang  mulai  menarik  minat  nasabah. (Priliana 2015)
Untuk menjalankan Pegadaian Syariah secara  optimal,  maka  diperlukan  regulasi yang memadai, sehingga Pegadaian Syariah  bisa  dikelola  dengan  sehat  dan sesuai  prinsip  syariah  (M.A.  Sehan,  2004:  3). Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur
lebih  lanjut  mengenai  aspek  kelembagaan, organisasi, instrumen keuangan, operasional,  pengembangan  sumber  daya manusia  (SDM),  dan pengawasan.  Politik hukum Indonesia tentang Pegadaian Syariah  diinisiasi  sejak  dibukanya  unit layanan gadai syariah oleh Perum Pegadaian  pada  tahun  2003,  upaya pemerintah untuk menyiapkan RUU Usaha  Jasa  Gadai  (belakangan  namanya diubah  menjadi  RUU  Pergadaian)  telah masuk  ke  dalam  Prolegnas  tahun  2010- 2014,  2  menunjukkan  politik  hukum pemerintah  semakin  kuat  agar  usaha  jasa gadai  termasuk  gadai  syariah  dapat dilakukan  oleh  masyarakat  luas.  Hanya saja  sampai  tahun  2012,  RUU  tersebut belum masuk ke dalam Prolegnas Prioritas di  DPR.  Padahal,  adanya  aturan  hukum yang  pasti  dalam  penyelenggaraan  usaha gadai  syariah,  akan  mendorong  gairah pasar  dan  pada  akhirnya  memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran di atas, Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian  Syariah  di  Indonesia  menjadi relevan  untuk  diteliti  lebih  lanjut. Dengan studi ini akan diketahui bagaimana analisis minat  masyarakat  dalam  menggunakan Pegadaian  Syariah  Cabang  UPS  Kajen.  Di samping  itu,  akan  diketahui  pula  peluang pengembangan  Pegadaian  Syariah  di Indonesia  dalam  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  Lebih  dari  itu,  akan dapat  diketahui  pula  politik  hukum Indonesia  tentang  Pegadaian  Syariah.
Dengan  demikian,  studi  ini  dipandang layak untuk dilakukan.
Pegadaian  Syariah  memiliki  kendala dalam  pengembangannya,  yaitu  karena mmasih  dimonopoli  oleh  pemerintah.  De- ngan  sistem  monopoli  tersebut,  pihak swasta  seakan  dipersempit  ruang  geraknya untuk  membuka  bisnis  di  sector  gadai syariah.  Lain  halnya  dengan  bisnis  di  sek- tor  perbankan  syariah  yang  telah  banyak dibuka oleh swasta. Penulis berasumsi bah- wa  praktek  monopoli  tersebut menyebab- kanPegadaian  Syariah  menjadi  kurang inovatif  dan  efisien  karena  tidak  adanya kompetitor  lain  di  bidang  usaha  pega- daian.  Memang  bila  dilihat  dari  segi pro- duk gadai yang dikembangkan, Pegadaian Syariah  saat  ini  tidak  lagi  menjadi  peme- gang  monopoli  karena  telah  ada  produk subtitusinya  seperti  yang  dikembangkan oleh  perbankan  syariah,  yaitu  produk Rahn  Emas.  Namun  secara  kelembagaan, usaha  pegadaian  ini  tetap  masih  dimo- nopoli oleh satu perusahaan, yaitu PT Pega- daian  (Persero)  yang  notabenenya  adalah milik  pemerintah.  Meskipun  Produk  Rahn Emasini  telah  diadopsi  menjadi  salah  satu produk perbankan syariah, namun sifatnya sebatas  pada  orientasi  produk  pelengkap, yakni  sebagai  akad  tambahan,  misalnya sebagai jaminan atau agunan produk pem- biayaan  almurabahah  dan  al-mudarabah. (Mulazid 2010)
Metode Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat  penelitian  kepustakaan  (Library Research),  yaitu  dengan  mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang  dibahas.  Metode  penelitian  ini meliputi :

## Sumber Data
Untuk  mendukung  tercapainya  data penelitian  di  atas,  pilihan  akan  akurasi literatur  sangat  mendukung  untuk  mem- peroleh  validitas  dan  kualitas  data.  Oleh karena  itu  data  yang  menjadi  obyek penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data primer  adalah  buku-buku  yang  terkait dengan judul penelitian. Dan data sekunder  adalah  sumber  yang  meliputi literatur  selain  bukubuku  utama  seperti pada  sumber  primer,  yaitu  seperti  e-book, jurnal, artikel, dan tesis yang  berhubungan dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Langkah  pertama  yang  ditempuh adalah  mengumpulkan  referensireferensi awal  berupa  buku  dan  dokumentasi  inter- net yang berkenaan dengan permasalahan, kemudian  dikomparasikan,  dan  ditarik suatu  kesimpulan  terkait  dengan  persa- maan  dan  perbedaan  penjelasannya.  Data yang  diperoleh  dari  penggalian  terhadap sumber-  sumber  data  akan  diolah  melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ; Pertama, melakukan  proses  editing.  Pada  tahap  ini, penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang  terkait  dengan  obyek  penelitian dilakukan  secara  akurat.  Kedua,  sebagai
tindak  lanjut  dari  proses  edit,  langkah yang ditempuh selanjutnya adalah melaku- kan  proses  organizing,  yaitu  ;  mengatur dan  mengolah  data  yang  terkait  dengan obyek  penelitian  sehingga  menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan deskripsi.

## Teknik Analisis Data
Setelah  pengolahan  data  selesai,  maka proses  selanjutnya  adalah  menganalisis terhadapnya  untuk  mendapatkan  sebuah gambaran  utuh  terkait  dengan  masalah yang  menjadi  obyek  penelitian.  Proses analisis  terhadap  berbagai  temuan  di  atas dibantu  dengan  teknik  deskriptif  analisis, dengan  metode  ini  akan  dideskripsikan teori  Pegadaian,  serta  peran  dan  imple- mentasi  Pegadaian  Syariah,  penjabaran fakta  sebagai  bahan  analisa,  lalu  ditarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Pegadaian Syariah
Dalam  istilah  bahasa  Arab,  gadai diistilahkan  dengan rahn dan  dapat  juga dinamai al-hasbu .  Secara  etimologis,  arti rahn adalah  tetap  dan  lama,  sedangkan al- hasbu berarti  penahanan  terhadap  suatu barang  dengan  hak  sehingga  dapat  dija- dikan  sebagai  pembayaran  dari  barang tersebut.  Sedangkan  menurut  Sabiq, rahn adalah  menjadikan  barang  yang  mempu- nyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai  jaminan  hutang,  hingga  orang
yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau  ia  bisa  mengambil  sebagian  (manfaat) barangnya  itu.  Pengertian rahn menurut Imam  Ibnu  Qudhamah  dalam Kitab  al- Mughni adalah  sesuatu  benda  yang  dija- dikan  kepercayaan  dari  suatu  hutang untuk  dipenuh  dari  harganya,  apabila yang  berhutang  tidak  sanggup  mem- bayarnya dari orang yang berpiutang.(Sari 2020)
Menurut definisi dari kalangan Syafi’iyah  (syafi ‟ i)  dan  Hamabilah  (ham- bali)  Rahn  merupakan  kegiatan  utang piutang  dengan  menjadikan  suatu  barang untuk  menjamin  pembayaran  hutang apabila  dikemudian  hari  terja  di  kondisi yang  tidak    mampu    untuk    membayar utangnnya.  Sedangkan  dikalangan  ulama Malikiah  (Maliki)  memberikan  sebuah  pe- ngertian  Rahn  yaitu  harta  yang  dijadikan pemiliknya  untuk  menjamin  hutang  yang memiliki  sifat  mengikat.Bentuk  -bentuk harta  yang  dapat  yang  dapat  digunakan sebagai penjamin menurut kalangan Maliki  adalah  harta  yang  memiliki  sifat materi  ataupun  harta  yang  memiliki  sifat tetentu. Ini yang menyebabkan dikalangan Syafi ‟ iyah dan Hambali yang tidak mema- sukan  harta  yang  bersifat  manfaat  ke dalam  onjek  gadai.  Dari  kalangan  ulama Hanafiyah  (Hanafi)  menjadikan  Rahn suatu  barang  sebagai  jaminan  terhadap hak  piutang  yang  bisa  saja  digunakan untuk  membayar  piutang  baik  sebagian atau bahkan penuh.(Rofi 2021)
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 mendefinisikan rahn sebagai  berikut:  “Pe- nguasaan  barang  milik  peminjam  oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.” (Hutasuhut 2019)
Dari  definisi  yang  dikemukakan  para ulama  diatas  tentang rahn ,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  dina- makan  gadai  adalah  akad  sebuah keper- cayaan  dengan  cara  menjadikan  sesuatu sebagai  barang  jaminan  atas  utang  yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya  tidak  terbayar,  maka  barang yang  dijadikan  jaminan  tersebut  dapat dijual  untuk  membayar  utangnya. Dalam jurnal  Ahmad  Supriyadi  mengatakan bahwa  gadai  syariah  adalah  hubungan hukum  antara  satu  orang  atau  lebih dengan  seorang  atau  lebih  dengan  kata seepakat  untuk  mengikatkan  dirinya  bah- wa  di  satu  pihak  ( rahin )  bersedia menye- rahkan barang untuk ditahan oleh murtahin  dan  membayar  biaya perawatan dan  sewa  tempat  penyimpanan  serta asuransi  sedangkan  murtahin  sepakat untuk  memberikan  pinjaman  uang  tertentu sebesar nilai taksir. (Supriyadi, 2012).
Pengertian  gadai  yang  ada  dalam syariah  agak  berbeda  dengan  pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian  gadai  dalam  hukum  positif seperti  yang  tercantum  dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh seseorang  yang  mempunyai  piutang  atas
suatu  barang  bergerak,  yang  diserahkan kepadanya  oleh  seorang  yang  berhutang atau  oleh  seseorang  lain  atas  dirinya,  dan yang  memberikan  kekuasaan  kepada orang  yang  berpiutang  itu  untuk  meng- ambil  pelunasan  dari  barang  tersebut secara  didahulukan  dari  pada  orang  yang berpiutang  lainnya,  dengan  pengecualian biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatannya  setelah  barang  itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan  (Pasal  1150  KUH  Perdata). (Dalimunthe 2018)
Jika  memperhatikan  pengertian  gadai ( rahn )  di  atas,  maka  tampak  bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemi- lik uang dan/ atau jaminan keamanan uang yang  dipinjamkan.  Karena  itu, rahn pada prinsipnya  merupakan  suatu  kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh muamalah akad ini  merupakan  akad  tabarru’  atau  akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

## Dasar Hukum Pegadaian Syariah

## Al-Quran
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermua- malah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu  tidak memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah ada  barang  jaminan  yang  dipegang  (oleh  yang berpiutang ).” (QS. Al-Baqarah 2:283)
Hadis
Diriwayatkan  dari  Aisyah  r.a.  bahwa  Nabi Saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk  masa  yang  akan  datang,  lalu  beliau menggadaikan beju besi beliau (sebagai jaminan). (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata: Rasulullah  Saw.  meninggal  dan  baju  zirahnya tergadaikan  pada  seorang  Yahudi  dengan  tiga puluh  sha’  jewawut  untuk  keluarganya.”  (HR. Al-Nasai)
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah  Saw.  bersabda:  “(Hewan)  boleh dikendarai  jika  digadaikan  dengan  pembayaran tertentu,  susu  hewan  juga  boleh  diminum  jika dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai  dan  meminum susunya  wajib membayar.” (HR. Al-Bukhari)
Ijma’
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  telah disyariatkan gadai ini karena telah diprak- tikkannya  sejak  zaman  Nabi  Muhammad SAW  sampai  sekarang  dan  tidak  ada seorang pun yang menentangnya. (Febriansyah 2020)

## Jasa dan Produk dalam Pegadaian Syariah
Dalam  berdiskusi  ar-rahn  produk,  hal utama  yang  perlu  dibenahi  adalah  qard kontrak.  Berdasarkan  dalil  Al-Qur'an  dan AsSunnah, ar-rahn terjadi ketika seseorang ingin  menggunakan  uang  atau  barang tetapi  harus  meminjam  atau  membelinya dalam  waktu  yang  tertunda  karena  tidak adanya  atau  kekurangan  uang  untuk menangani.  Kemudian,ar-rahn  kontrak  ter-
libat  sebagai  jaminan  untuk  uang  pinjaman yang  akan  dibayar  kembali  setelah seseorang telah meminjam. Jelas, meskipun dinamai  ar-rahn  produk  tetapi  kontrak utamanya  adalah  kontrak hutang  dan  ar- rahn berfungsi sebagai pendukung kontrak utang.  Oleh  karena  itu,  pembahasan mengenai akad utang harus dilihat terlebih dahulu  sebelum  akad  ar- rahn  akan  pergi untuk  penandatanganan.  Menurut  Khir, sulit  bagi  suatu  skema  atau  produk  per- bankan untuk memenuhi keduanya: aspek komersial,  yaitu  keuntungan  bagi  bank dan  sekaligus  memenuhi  persyaratan. syariah.  Namun,  implementasi  dari  fiqih takyif  akan  dapat  meminimalkan  masalah yang  terkait  dengan  syariah.(Sharif  et  al. 2013)
Ada  empat  kontrak  gabungan  yang diperbolehkan  yang  disarankan  oleh  Khir yaitu:fiqih  takyif  model  adalah  sebagai berikut:
a. model:  Kombinasi  dari  wadiah  bi  ajr (kepercayaan  dengan  upah  yang dibebankan),  qard  hasan  (pinjaman kebajikan) dan rahn al-wadiah (menjamin barang t)
b. model:  Kombinasi  dari  tawarruq (melalui  Murabahah  Komoditi)  dan rahn (janji)
c. model: Qard Hasan (pinjaman yang baik  hati)  dengan  dorongan  untuk memberi hibah (hadiah).
d. model:  Kombinasi  dari  rahn  (janji) dan  qard  hasan  (pinjaman  murah hati)  Di  antara  empat  model  yang
dipelajarinya,  hanya dua model  yang benar-benar terbebas  dari  unsur riba, hilah  dan  gharar  ,  yang  merupakan model  ketiga  dan  keempat.  Namun model  ketiga  dan  keempat  ini  belum bisa  diterapkan  di perbankan  syariah karena  karakteristiknya  yang  tidak mampu  menghasilkan  keuntungan.
(Sharif et al. 2013)
Layanan jasa serta produk yang ditawarkan  oleh  pegadaian  syariah  adalah sebagai berikut:
a. Pemberian  pinjaman  atau  pembia- yaan atas dasar hukum gadai
Syaratnya  harus  terdapat  jaminan berupa  barang  bergerak,  seperti emas, elektronik,  dan  lain-lain.  Be- sarnya  pemberian  pinjaman  diten- tukan  oleh  pegadaian,  bergantung pada  nilai  dan  jumlah  barang  yang digadaikan.
b. Penaksiran nilai barang
Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan  informasi  tentang taksiran  barang  yang  berupa  emas, perak, dan berlian. Biaya yang dike- nakan  adalah  ongkos  penaksiran barang.
c. Penitipan barang (ijarah)
Barang  yang  dapat dititipkan,  anta- ra  lain  sertifikat  motor,dan  tanah. Pegadain  akan  mengenakan  biaya penitipan bagi nasabahnya.
d. Gold counter
Merupakan fasilitas penjualan emas yang  memiliki  sertifikat  jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.(Dosen  Pendidikan  2 2021)

## Operasional dalam Pegadaian Syariah
Mekanisme  operasional  Pegadaian  Sya- riah  dapat  digambarkan  sebagai  berikut: Melalui  akad  rahn,  nasabah  menyerahkan barang  bergerak  dan  kemudian  Pegadaian menyimpan  dan  merawatnya  di  tempat yang  telah  disediakan  oleh  Pegadaian. Akibat  yang  timbul  dari  proses  penyim- panan adalah timbulnya  biaya- biaya  yang meliputi  nilai  investasi  tempat  penyim- panan,  biaya  perawatan  dan  keseluruhan proses  kegiatannya.  Atas  dasar  ini  dibe- narkan  bagi  Pegadaian  mengenakan  biaya sewa  kepada  nasabah  sesuai  jumlah  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Pega- daian  Syariah  akan  memperoleh  keun- tungan  hanya  dari  bea  sewa  tempat  yang dipungut  bukan  tambahan  berupa  bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang  pinjaman..  Sehingga  di  sini  dapat dikatakan  proses  pinjam  meminjam  uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat  konsumen  untuk  menyimpan  ba- rangnya di Pegadaian. (Surepno 2018).
Dalam  Ar-Rahn  operasi,  pelanggan akan diberitahu  sebelum  proses  lelang dan proses  hanya  akan  dilakukan  dengan  per- setujuan  dari  pihak  yang  terlibat.  Ar-  Rahn sistem  akan  melelang  emas  milik  nasabah yang  tidak  mampu  mengembalikan  pem-
biayaannya  dalam  jangka  waktu  yang ditentukan.  Dalam  hal jumlah  uang  tunai yang  diterima  dari  lelang  lebih  tinggi  dari nilai  pembiayaan,  operator  akan  meng- ganti  pelanggan  untuk  jumlah  saldo. Pertumbuhan  sistem  yang  adil  dan  trans- paran ini sangat penting untuk kebutuhan sosial  dalam  mengelola  kesulitan  ke- uangan. (Razak and Baharun 2018)
Ar-Rahn  mekanisme  operasional  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  enam kontrak  tergantung  pada  tujuan  marhun bih  menggunakan.  Keenam  kontrak  terse- but yaitu: kontrak sosial  (kebajikan) qardhul hasan,  kontrak  atau sewa jasa kurir (ijarah),
rahn  kontrak,  mudharabah  kontrak,  kontrak ba'i muqayyadah dan kontrak dari
Musyarakah Amwal al-'inan. Keenam kontrak  tersebut  memiliki  tujuan  konsumtif dan  produktif.  Pertama,  kontrak  konsumtif berbasis pemanfaatan marhun bih untuk sifat konsumtif. ArRahn agen tidak dapat  memu- ngut  biaya  tambahan.  Kedua,  kontrak produktif  adalah  kesepakatan  untuk  tujuan modal. Pemilik modal harus berusaha untuk menghasilkan  modal  dan  bagi  yang  tidak mampu  menjalankan  usaha,  maka  Islam memberikan  alternatif  usaha  dengan  sistem bagi hasil. (Iryanti 2021).
Sumber:https://adicuncun.blogspot.co m/2012/01/pegadaian-syariah_16.html Penjelasan mengenai teknis pegadaian syariah berdasarkan skema diatas sebagai berikut :
a. Nasabah  menjaminkan  barang  ke- pada  pegadaian  syariah  untuk mendapatkan  pembiayaan.  Kemu- dian,  pegadaian  menaksir  barang
jaminan  untuk  dijadikan  dasar dalam  pemberian  besaran  pembia- yaan  yang  dapat  diberikan  oleh pegadaian syariah kepada nasabah.
b. Pegadaian  syaraiah  dan  nasabah menyetujui  akad  gadai.  Akad  ini mengenai  berbagai  hal,  seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif  jasa  simpan,  pelunasan,  dan sebagainya.
c. Pegadaian  syariah  menerima  biaya administrasi dibayar di awal, sedangkan  untuk  jasa  simpan  pada saat pelunasan utang.
d. Nasabah   melunasi    barang    yang digadaikan    menurut    akad: pelu- nasan  penuh,  ulang  gadai,  ang- suran, atau tebus sebagian.
(Nurbanatra and H.R 2016)

## Bentuk Usaha Rahn
Apabila  di  tinjau  dari  ketentuan  yang telah  diuraikan  diatas  bahwa  pengaturan dan  Ketentuan  ketentuan  tentang  gadai syariah  (rahn)  sudah  sangat  jelas,  untuk mengatur masyarakat, dalam pelaksanaan- nya  juga  dimasyarakat  gadai  syariah  telah mengikuti  ketentuan  tersebut.  Banyak masyarakat  yan  mengadaikan  barangnya berupa  emas  yang  untuk  digunakan sebagai  modal  usaha  dalam  berinvestasi. Berikut  beberapa  bisnis  syariah  yang dijalankan oleh PT Pegadaian (persero):
a. Pegadaian Rahn, pemberian pinjam- an  dengan  perikatan  Gadai  yang
berlandaskan  pada  prinsip-prinsip syariah.  Alur  dan    proses    layanan yang  diberikan  sama  dengan  Pega- daian  KCA,  namun  nasabah  tidak dikenakan  sewa  modal,  melainkan dikenakan ujrah yang dihitung dari taksiran  barang  jaminan  yang  dise- rahkan.  Besaran  ujrah  yang  dihi- tung  dari  taksiran  barang  jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujrah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang  jaminan)  per  10  hari  dengan jangka  waktu  maksimum  4  (empat) bulan,  tetapi  dapat  diperpanjang dengan  cara  mengangsur  ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi  sewaktu-waktu  dengan perhitungan  ujrah  secara  propor- sional selama masa pinjaman
b. Pegadaian  Arrum  (Ar  Rahn  untuk Usaha  Mikro/Kecil),  Layanan  pem- biayaan  dengan  skim  syariah,  baik yang  diperuntukkan  bagi  pengu- saha mikro dan kecil guna pengem- bangan  usaha  dengan  jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi  masyarakat  yang  belum/tidak mempunyai  usaha  dengan  jaminan emas.  Pengembalian  pembiayaan dilakukan  secara  angsuran  dengan jangka  waktu  mulai  dari  12  bulan hingga  36 bulan  yang  dapat dilunasi sewaktu- Waktu.
c. Pegadaian Amanah, Pemberian pin- jaman  atau  kredit  untuk  kepemi- likan  kendaraan  bermotor  kepada
para  karyawan  tetap  pada  suatu instansi  atau  perusahaan  tertentu atau  bagi  para  pengusaha  mikro kecil.  Dasar  pemberian  pinjaman dengan menghitung repayment
capacity yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/gaji bagi karyawan tetap atau berdasar kelayakan  usaha  bagi  pengusaha mikro  kecil.  Pola  perikatan  jaminan dilakukan  dengan  akad  rahn  yang mekanismenya mirip dengan
Fidusia. (Manahaar 2019).
Perbedaan Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional
No.  Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional 1. Biaya administrasi berdasarkan barang. Biaya administrasi berupa persentase  yang  didasarkan pada golongan barang. 2. 1 hari dihitung 5 hari. 1 hari dihitung 15 hari.
3. Jasa simpanan berdasarkan
simpanan. Sewa modal berdasarkan uang pinjaman. 4. Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang
jaminan akan dijual kepada masyarakat.
Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang  jaminan dilelang  kepada masyarakat. 5. Uang pinjaman 90% dari taksiran. Uang pinjaman untuk golongan A 92%, untuk golongan BCD 88%-86%. 6. Penggolongan nasabah D-K- M-I-L. Penggolongan nasabah P-N-I- D-L. 7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran. Sewa modal dihitung dengan persentase x uang pinjaman. 8. Maksimal jangka waktu 3 bulan. Maksimal jangka waktu 4 bulan. 9. Kelebihan  uang  hasil  dari  penjualan barang  tidak diambil  oleh  nasabah,  tetapi diserahkan kepada lembaga ZIS. Kelebihan  uang  hasil  lelang tidak  diambil  oleh  nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian.

## Implementasi Gadai Syariah
Implementasi  dari  Rahn  (bidak),  Per- janjian antara pemberi gadai (nasabah) dan pegadaian  pada  hakikatnya  adalah  suatu perjanjian  untuk  memberikan  pinjaman
dengan  menjaminkan  barang-barang  ber- harga  milik  pelanggan  untuk  memperoleh pinjaman  yang  dibuat  secara  tertulis  dan dibuktikan  dengan  diterbitkannya  suatu Rahn surat bukti (SBR) dan beberapa syarat
lain  yang  harus  dilengkapi  oleh  nasabah seperti  KTP,  agunan,  Rahn  formulir permohonan  (FPR),  pemilihan  jangka waktu  pinjaman,  biaya  administrasi  dan asuransi  jiwa.  Adapun  faktor  nasabah wanprestasi  adalah  karena  perkiraan  harga yang tinggi, harga emas yang lebih rendah, kesulitan  menghubungi  nasabah,  jaminan bermasalah dan kondisi ekonomi nasabah.
SBK  dalam  bentuknya  dibuat  secara timbal balik. Secara keseluruhan, perjanjian  tersebut  dituangkan  dalam  satu lembar  kertas,  yang  diintegrasikan  ke dalamRahn surat bukti (SBR). Perjanjian itu mencakup bagian-bagian berikut:
a) nama kantor pegadaian;
b) Nama  dan  alamat  debitur, biasanya  ditulis  berdasarkan alamat  di KTP (Kartu Tanda Penduduk);
c) Pekerjaan debitur;
d) Nomor telepon debitur;
e) Jenis agunan;
f) Tanggal kredit, tanggal mulai pinjaman;
g) Tanggal  jatuh  tempo,  tanggal  batas waktu  pelunasan  pinjaman,  tetapi debitur dapat memperpanjang wak- tu  pinjaman  dengan  persyaratan yang ditentukan;
h) Perkiraan  pinjaman,  berdasarkan perkiraan  jaminan  pada  saat  meng- ajukan  permohonan  pinjaman  di Pegadaian;
i) Surat  Pemberitahuan  (berisi  sema-
cam peringatan); Tanda tangan lain- nya  yang  diumumkan  seperti  Pe- mutus  Kuota  Kredit  (KPK)/  kepala cabang  dan  lain-lain.  (Armiya  et al. 2020)

## SIMPULAN
Banyak  masyarakat  yang  mengga- daikan  barangnya  berupa  emas  yang untuk  digunakan  sebagai  modal  usaha dalam  berinvestasi.  Nasabah  melunasi barang  yang  digadaikan  menurut  akad: pelunasan  penuh,  ulang  gadai,  angsuran, atau tebus sebagian.
Pengertian  Pegadaian  Syariah  Dalam istilah  bahasa  Arab,  gadai  diistilahkan  de- ngan  rahn  dan  dapat  juga  dinamai  al- hasbu.  Besarnya  pemberian  pinjaman  di- tentukan oleh pegadaian, bergantung pada nilai dan jumlah  barang  yang digadaikan. Secara  etimologis,  arti  rahn  adalah  tetap dan  lama,  sedangkan  al-hasbu  berarti  pe- nahanan  terhadap  suatu  barang  dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pem- bayaran  dari  barang  tersebut. . Layanan jasa  serta  produk  yang  ditawarkan  oleh pegadaian  syariah  adalah:  Pemberian  pin- jaman  atau  pembiayaan  atas  dasar  hukum gadai,  Pemberian  pinjaman  atau  pembia- yaan  atas  dasar  hukum  gadai,  Penitipan barang (ijarah), Gold counter . Perbedaan pega- daian  syariah  dan  pegadaian  konvensional adalah  pada  biaya  adaministrasi,  pengelo- laan  biaya  hasil  penjualan  barang  yang tidak diambil oleh nasabah dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Armiya, Muhammad  Zaki,  Saidin,  Azhari  Yahya,  and  Teuku  Ahmad  Yani.  2020.  “Type of Agreement and Default Case Settlement for  Debtors  of  Sharia  Pawnshop  in Banda Aceh,  Indonesia.” Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research 413(Icolgis 2019):220–27. doi: 10.2991/assehr.k.200306.217.
Dalimunthe,  Nurhamna.  2018.  “Komparasi  Objek  Gadai  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”
Dosen  Pendidikan  2.  2021.  “Produk  Syariah :  Pengertian,  Fungsi,  Rukun  &  Contoh
Atthulab: Islamic Religion Teaching & Learning Journal ... (...) ...

## Penulis Kesatu, Penulis Kedua dan Penulis Ketiga
Perhitungan. ” Dosen Pendidikan . Retrieved (https:// www.dosenpendidikan.co.id/produk- syariah/).
Febriansyah,  Silvia  Nur.  2020.  “Hukum  Ekonomi  Islam  Dalam  Akad  Ijarah  Dan  Rahn (Islamic  Economic  Law  In  The  Ijarah  and  Rahn  Contracts).” Journal  QAWANIN 4(2):193–208.
Hutasuhut,  Fahrur  Roji.  2019.  “Praktik  Gadai  Lahan  Sawah  Ditinjau  menurut Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Desa  Pokenjior  Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota  Padangsidimpuan.” IAIN Padangsidimpuan.
Iryanti,  Andina  Dwi.  2021.  “The  Implementation  Of  Ar  Rahn  Contracts.” UG  Jurnal 15:45–60.
Manahaar,  Pamonaran.  2019.  “Implementasi  Gadai  Syariah  (Rahn)  Untuk  Menunjang Perekonomian  Masyarakat  Di  Indonesia.” Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan Investasi 10(2):98–106. doi: 10.28932/di.v10i2.1126.
Mulazid,  Ade  Sofyan.  2010.  “Kedudukan  Sistem  Pegadaian  Syariah  Dalam  Hukum Nasional Di Indonesia.”
Nurbanatra, Romadzuhri, and Muhammad Nafik H.R. 2016. “Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan  Pada  Pegadaian  Syariah.” Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan 3(8):615–24.
Priliana,  Kartika  Chandra.  2015.  “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Gadai  Syariah (Rahn)  pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Jember.” Universitas Jember.
Razak,  Dzuljastri  bin  Abdul,  and  Farha  Nabila  Binti  Baharun.  2018.  “Factors  That  Determine Customers Acceptance of Ar Rahn Financing in Selangor.” International Journal  of Asian Social  Science 8 (11):1017–26. doi: 10.18488/journal.1.2018.811.1017.1026.
Rofi, Muhammad Syafiq. 2021. “Al-tamwil  al-Mautsuq bil-Rahn menurut Fatwa  DSN nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014.” Fastabiq  :  Jurnal  Studi  Islam 2(2):107–18.
Sari,  Ita  Purnama.  2020.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Produk  Amanah  Di  PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah  Hasanuddin Gowa.” Universitas Muhammadiyah Makasar.
Sharif,  Dziauddin,  Amir  Shaharuddin,  Nurul  Aini  Muhamed,  Nasif  Sidquee  Pauzi,  and Mohamad  Zaid  Mohd  Zin.  2013.  “The  Improvement  of  Ar-Rahn  (Islamic  Pawn Broking) Enhanced Product in Islamic Banking System.” Asian Social Science 9(2):36–47. doi: 10.5539/ass.v9n2p36.
Supriyadi, Ahmad. 2012. “Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus.” Jurnal Penelitian Islam 5(2).
Surepno,  Surepno.  2018.  “Studi  Implementasi  Akad  Rahn  (Gadai  Syariah)  Pada  Lembaga Keuangan  Syariah.” TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law 1(2):174.  doi: 10.21043/tawazun.v1i2.5090.
Atthulab: Islamic Religion Teaching & Learning Journal ... (...) ...