1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN INDONESIA
Sudarto, Budi Santoso Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas HukumUniversitas Diponegoro Email : Sudarto.darto705@gmail.com

## Abstract
The main activity of a bank is lending. Credit provided by banks needs to be secured, without bank security it is difficult to evade risks arising as a result of debtor underachievement. Before the bank approves  the  loan  application  from  the  debtor,  the  bank  will  first  conduct  an  economic  and  legal analysis.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  are:  1)  How  is  the  resolution  of  problem loans  in  Indonesian  Banking?  2)  What  constraints  are  faced  in  the  settlement  of  problem  loans  in Indonesian Banking. The research method to be used, research specifications, types and sources of library materials, journals and analyzed are then matched with existing theories or scientific studies. The results of the study: 1) Settlement of lending to banks has been carried out in accordance with applicable procedures and regulations with sound lending guidelines. Settlement of non-performing loans  using  peaceful  settlement  of  loans,  namely  through  rescheduling,  resonditioning,  and restructuring.  2)  Obstacles  to  settlement  of  bad  debts  are  bad  intentions  from  the  debtor,  lack  of awareness  of  the  debtor  in  completing  the  loan  facility,  Inaccurate  debtor  in  repaying  the  debt resulting in a long settlement, the burden borne by the debtor is greater.
Keywords: banking; credit; non-performing loans.

## Abstrak
Kegiatan utama bank adalah pemberian kredit. Kredit yang diberikan bank perlu diamankan, tanpa pengamanan bank sulit untuk mengelak risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur.  Sebelum  bank  menyetujui  permohonan  kredit  dari  debitur,  bank  akan  melakukan  analisis terlebih  dahulu  secara  ekonomis  dan  yuridis.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1) Bagaimana  penyelesaian  kredit  bermasalah  pada  Perbankan  Indonesia?  2)  Kendala-kendala  apa yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia. Metode penelitian yang  akan  digunakan,  spesifikasi  penelitian,  jenis-jenis  dan  sumber  bahan  pustaka,  jurnal-jurnal serta  dianalisis  kemudian  dicocokan  dengan  teori  atau  kajian  ilmiah  yang  sudah  ada.  Hasil penelitian  :  1)  Penyelesaian  pemberian  kredit  pada  Perbankan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan prosedur  dan  peraturan  yang  berlaku  dengan  pedoman  pemberian  kredit  yang  sehat.  Penyelesaian kredit  bermasalah  dengan  mempergunakan  penyelesaian  kredit  secara  damai  yaitu  melalui rescheduling (penjadwalan  kembali), reconditioning (persyaratan), restructuring (penataan).  2) Kendala  penyelesaian  kredit  macet  ini  adalah  itikad  tidak  baik  dari  debitor,  kurang  kesadaran debitor  dalam  menyelesaikan  fasilitas  pinjamannya,  Ketidak  tepatnya  debitor  dalam  membayar kembali  hutangnya  mengakibatkan  penyelesaian  menjadi  lama,  beban  yang  di  tanggung  debitor semakin besar.
Kata kunci:  perbankan; perkreditan; kredit bermasalah.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  berada  dalam  tahap  membangun  dan berkembang.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  bangsa  Indonesia  untuk  meningkatkan perekonomian,  salah  satunya  dengan  cara  meningkatkan  usaha  di  bidang  perbankan Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menyatakan bahwa  Perbankan  Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional kearah peningkatan rakyat banyak (Hasibuan, 2005).
Pemberian kredit  merupakan  salah satu  bentuk  kegiatan usaha Bank  yang  berkaitan dengan  penyaluran  dana  Bank  kemasyarakat  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku ekonomi  untuk  mengembangkan  dan  memperbesar  usaha  -  usaha,  baik  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  membantu  terjadinya  pemerataan  pendapatan  di masyarakat. Fasilitas  kredit yang disediakan Bank guna  memenuhi kebutuhan  masyarakat digolongkan  menjadi  tiga  berdasarkan  tujuan  kegunaannya  yaitu,  kredit  investasi,  kredit modal  kerja  dan  kredit  konsumtif.  Kredit  investasi  dan  kredit  modal  kerja  merupakan kredit  produktif  karena  digunakan  untuk  keperluan  bisnis  atau  usaha,  baik  berupa  modal kerja  maupun  investasi  pembelian  asset  perusahaan,  sehingga  dapat  menghasilkan dikemudian  hari.  Sedangkan  kredit  konsumtif  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan sekunder masyarakat (Hermansyah, 2008).
Sebelum  memberikan  kredit  kreditur  harus  melakukanan  alisis  secara  ekonomi terhadap  calon  debitur  yang  dimaksudkan  untuk  menjaga  kemungkinan  terjadinya tunggakan  atau  kredit  yang  bermasalah  karena  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap kesehatan Bank  itu  sendiri. Dalam dunia perbankan, kredit  macet atau  bermasalah  adalah kredit  -  kredit  yang  angsurannnya  tidak  dibayarkan  sesuai  dengan  apa  yang  telah diperjanjikan  sebelumnya  tentang  batas  waktu  pembayaran  angsuran  kredit.  Kredit bermasalah  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor,  yaitu  factor  intern  yang  berasal  dari debitur  seperti  menurunnya  kondisi  bisnis,  kegagalan  dalam  usaha,  kesulitan  keuangan yang  serius,  masalah  keluarga  ataupun  karena  watak  buruk  dari  debitur  itu  sendiri. Sedangkan  faktor ekstern penyebab  kredit bermasalah  misalnya, dampak  makro  ekonomi, adanya  kejadian  di  luar  kekuasaan  debitur  seperti  perang  dan  bencana  alam.  Selain  itu, kredit  bermasalah  juga dapat terjadi karena kesalahan  dari pihak Bank  yang kurang  hati - hati dalam mengenal nasabahnya (Sutojo, 2007).
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Kredit  bermasalah  yang  tidak  terlaksananya  pembayaran  angsuran  disebut wanprestasi. Akibat dari  wanprestasi  adalah timbulnya  hak kreditur untuk  menuntut  ganti rugi  kepada  debitur, membatalkan perjanjian dan  meminta debitur untuk  membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan (Darus, 2001).
Wanprestasi  terjadi  dalam  pemberian  kredit  oleh  Bank,  karena  debitur  tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dalam hal terjadinya kredit bermasalah, Bank mempunyai kebijakan untuk menilai apakah debitur bersalah atau tidak.

## Kerangka Teori.
Toeri  yang  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini diantaranya sebagai berikut :

## Teori Kewenangan.
Dalam  Perspektif  Hukum  Publik,  Negara  merupakan  organisasi  jabatan. Menurut  Logemann,  dalam  bentuk  kenyataan  sosialnya,  Negara  merupakan organisasi  yang  berkenaan  dengan  berbagai  fungsi.  Fungsi  merupakan  lingkungan kerja  yang  terperinci  dalam  hubungannya  secara  keseluruhan.  Fungsi  -  fungsi  ini dinamakan jabatan (Ridwan, 2006).
Dalam  menjalankan  suatu  pemerintahan,  dalam  melakukan  segala  sesuatu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Negara Indonesia  menganut  adanya  asaslegalitas,  asaslegalitas  ini  dikenal  didalam  hukum pidana yang mengatakan “ nullum  delictum  sine  praevia  lege  poenali ”, yang artinya tidak  ada  suatu  perbuatan  hukum  yang  dapat  dipidana  tanpa  ada  peraturannya (Ridwan, 2006).
Sedangkan  didalam  buku  administrasi  negara  juga  digunakan  asas  legalitas yang  mempunyai  makna  “ dat  het  bestuuraan de  wet  is onderworpen ”, yang artinya bahwa  pemerintah  tunduk  kepada  Undang  -  Undang.  Asas  legalitas  yang  dimiliki oleh hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan segala  sesuatu  harus  tunduk  kepada  Undang  -  Undang  dan  pemerintah  hanya  dapat melakukan  perbuatan  hukum  jika  memiliki  legalitas  atau  didasarkan  pada  Undang- undang  yang  merupakan  perwujudan  dari  aspirasi  masyarakat  Asas  legalitas  yang dimiliki  oleh  hukum  administrasi  negara  mengatakan  bahwa  pemerintah  dalam melaksanakan  segala  sesuatu  harus  tunduk  kepada  Undang-undang  dan  pemerintah hanya  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  jika  memiliki  legalitas  atau  didasarkan pada  Undang-undang  yang  merupakan  perwujudan  dari  aspirasi  masyarakat.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Soerjono  Soekanto  menguraikan  perbedaan  antara  kekuasaan  dan  wewenang. Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  setiap  kemampuan  untuk  mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada  pada  seseorang  atau  sekelompok  orang,  yang  mempunyai  dukungan  atau mendapat pengakuan dari masyarakat Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah  yang  biasa  digunakan  dalam  lapangan  hukum  publik.  Namun  sesungguhnya terdapat  perbedaan  diantara  keduanya.  Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut Kekuasaan  Formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh Undang  -  Undang  atau  legislatif  dari  kekuasaan  eksekutif  atau  administratif, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang  pemerintah  atau  urusan  pemerintahan  tertentu.  Sedangkan  wewenang  hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang ( authority ) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.
H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan  tiga cara tersebut sebagai berikut:
a. Atribusi  adalah  pemberiaan  wewenang  pemerintahan  oleh  pembuat  Undang  - Undang kepada organ pemerintahan.
b. Delegasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat  terjadi  ketika  organ  pemerintahan  mengizinkan  kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

## Teori Kepastian Hukum.
Kepastian  dalam  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan. Hukum  dalam  hakiki  harus  pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena  pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu  tatanan  yang  dinilai  wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian  hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis (Dominikus, 2010).
Kepastian  hukum  merupakan  jaminan  mengenai  hukum  yang  berisi  keadilan. Norma  -  norma  yang  memajukan  keadilan  harus  sungguh  -  sungguh  berfungsi sebagai  peraturan  yang  ditaati.  Menurut  Gustav  Radbruch keadilan  dan  kepastian hukum  merupakan  bagian  -  bagian  yang  tetap  dari  hukum,  bahwa  keadilan  dan kepastian hukum, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara.  Akhirnya  hukum  positif  harus  selalu  ditaati.  Berdasarkan  teori  kepastian
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
hukum dan nilai  yang  ingin dicapai  yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.  (Achmad, 2002).
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi individu  dari  kewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrini, 1999).
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  membuat  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia?
2. Kendala - kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia?
Penulis  menelaah  sumber  informasi  baik dari  buku, undang  -  undang  atau penelitian terdahulu  yang  dijadikan  sumber  informasi  dan  perbandingan  dalam  mendapatkan  jawaban atas  permasalahan  -  permasalahan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  uraikan  beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain :
1. Jurnal tesis yang ditulis oleh Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F  Tamengkel  yang  berjudul  “Analisis  Kredit  Macet  (PT.  Bank  Sulut,  Tbk  Di Manado)”  yang  berfokus  pada Perpanjangan  kredit  oleh  bank  harus  memperhatikan prinsip  pinjaman  yang  sehat.  Dalam  memberkan  kredit,  bank  diharuskan  untuk melakukan  penelitian  menyeluruh  pada  karakter  (karakter),  kemampuan  (kapasitas), modal  (modal),  cadangan  (jaminan),  kondisi  ekonomi  debitur  (kondisi  ekonomi).  Ini untuk  menjaga  agar  kemungkinan  yang  diharpkan  tidak  terjadi.  Kredit  macet  di  PT Bank  Tbk  di  Manado  Utara  Sulawesi  (Fransisca  Claudya  Mewoh,  Harry  J Sumampouw, 2013).
2. Jurnal  tesis  yang  ditulis  oleh  Risa  Kurniawati  yang  berjudul  “Analisis  Faktor  Yang Mempengaruhi  Kredit  Yang  Dikeluarkan  Bank  Umum  Tahun  2011-2015”  yang berfokus  untuk  mengetahui  pengaruh  DPK,  inflasi,  BI  rate  dan  kurs  rupiah  terhadap kredit  yang  dikeluarkan  bank  umum  tahun  2011  -  2015.  Opulasi  penelitian  meliputi seluruh Bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  2011 - 2015 (Risa, 2016).
3. Jurnal  tesis  yang  ditulis  oleh  Rini  Puspitasari  yang  berjudul  “Strategi  Peningkatan Kinerja  Keuangan  Bank  Umum  Syariah  Di  Indonesia”  yang  berfokus  pada S etiap
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
perbankan  mempunyai tujuan yang sama baik jangka pendek  maupun  jangka panjang yaitu untuk memaksimumkan dan meningkatkan keuntungan. Kinerja bank merupakan hal  yang  sanga  tpenting  pada  bisnis  perbankan  untuk  menunjukkan  kredibilitasnya agar mendorong masyarakat menggunakan jasa Bank tersebut (Rini, 2018).

## B. Metode Penelitian
Metode  penyajian  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang akan  disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti  keseluruhan data  yang diperoleh  akan  dihubungkan satu  dengan  yang  lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia.
Perjanjian  merupakan  sumber  terpenting  yang  melahirkan  perikatan.  Menurut  Pasal 1313  KUHPerdata  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Perjanjian  merupakan  peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum yang mengakibatkan timbulnya perikatan. Hubungan hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat hukum.
Suatu peristiwa dimana  seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1989).
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat  terbebani  kewajiban  terhadap  pihak  lainnya  yang  berhak  menuntut  pelaksanaan kewajiban  tersebut.  Jadi  perjanjian  merupakan  salah  satu  sumber  perikatan  disamping sumber perikatan yang lainnya.
2. Syarat Sahnya Perjanjian.
Syarat  sahnya  perjanjian  diperlukan  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  suatu perjanjian  yang  lahir dari perbuatan  atau tindakan para pihak, sehingga  akan  berimplikasi pada  akibat  hukum  yang  timbul  dari  perbuatan  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan hukum  tersebut.  Pasal  1320  KUHPerdata  pembuat  Undang  -  Undang  telah  menetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang  sah,  yaitu  :  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri,  Cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian,  Suatu  hal  tertentu,  Suatu  sebab  yang  halal.  Dasar  lahirnya  suatu  perjanjian adalah  adanya  kata  sepakat  antara  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian.  Sepakat
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
merupakan  pertemuan  antara  dua  kehendak,  dimana  kehendak  orang  yang  satu  saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain (Satrio, 2001).

## 3. Asas - Asas Perjanjian.
Dalam KUHPerdata ada tiga asas yang paling pokok dalam  hukum perjanjian, yaitu asas  konsensualisme,  asas  kekuatan  mengikat  dan  asas  kebebasan  berkontrak  :  Asas Konsensualisme, Asas Kekuatan mengikat, Asas kebebasan berkontrak.

## 4. Akibat Hukum Perjanjian.
Akibat hukum perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi “semua perjanjian yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang  -  Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”. Dengan  demikian  setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  adalah  perjanjian  yang  telah memenuhi  syarat  untuk  sahnya  suatu  perjanjian,  yaitu  kesepakatan  untuk  membuat perjanjian,  cakap  untuk  membuat  perjanjian,  ada  prestasi  tertentu  dan  mempunyai  klausa yang  halal.  Jika  telah  memenuhi  syarat  -  syarat  tersebut  maka  perjanjian  mengikat  para pihak  yang  membuat  perjanjian,  seperti  Undang  -  Undang  yang  mengikat orang terhadap siapa  Undang  -  Undang  berlaku.  Suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  tidak  dapat dibatalkan  secara  sepihak.  Atas  perjanjian  tersebut  pembatalan  hanya  dapat  dilakukan dengan  adanya  kesepakat  antara  para  pihak  yang  membuatnya.  Dengan  demikian perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  mengikat  dan  para  pihak  wajib  melaksanakan ketentuan - ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.
5. Wanprestasi.
Prestasi  adalah  obyek  dari  perikatan.  Prestasi  ditinjau  dari  sisi  kreditur  adalah  hak yang dapat dituntut dari pihak debitur. Sedangkan prestasi ditinjau dari sisi debitur adalah kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur  sesuai  apa  yang  telah  diperjanjikan sebelumnya. Jadi, prestasi adalah obyek berikatan yang merupakan hak bagi pihak kreditur dan  kewajiban  bagi  pihak  debitur.  Apabila  seorang  debitur  telah  melaksanakan kewajibannya  dengan  sempurna,  tepat,  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan  oleh  kedua belah  pihak,  maka  dikatakan  bahwa  debitur  telah  menunaikan  prestasi  atau  berprestasi. Sebaliknya,  jika  seorang  debitur  tidak  melaksanakan  kewajiban  atau  tidak  memenuhi prestasi yang ditentukan dalam perjanjian karena salahnya, maka ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk (Subekti, 1989).
Jadi wanprestasi intinya adalah suatu keadaan dimana pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya  (prestasi)  yang  merupakan  hak  dari  pihak  kreditur,  dan  keadaan  tersebut dapat  dipersalahkan  kepada  debitur  sebagai  pihak  yang  mempunyai  kewajiban.  Dengan
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
demikian  wanprestasi  merupakan  akibat  dari  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan  hukum (Komariah, 2008).
Wanprestasinya seorang debitur dapat berupa tiga macam, yaitu:
1) Debitur  sama  sekali  tidak  berprestasi,  artinya  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban  yang  ditetapkan  Undang  -  Undang  dalam  perikatan  yang  timbul  karena Undang - Undang.
2) Debitur  keliru  berprestasi,  disini  debitur  telah  memberikan  prestasinya,  tetapi  dalam kenyataannya  yang  diterima  kreditur  berbeda  dari  apa  yang  diperjanjikan  (Satrio, 2001)
3) Debitur  terlambat  berprestasi,  artinya  debitur  memenuhi  prestasi  tetapi  terlambat waktunya tidak seperti yang diperjanjikan. Debitur dikatakan terlambat berprestasi jika obyek prestasinya masih berguna bagi kreditur.
Wanprestasi  ini  ada  apabila  debitur  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  tidak terlaksananya  prestasi  sebagaimana  yang  diperjanjikan  adalah  diluar  kesalahannya,  jadi wanprestasi itu terjadi karena debitur mempunyai kesalahan (A, 1985).
Kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan jika ada  niat  dan  kehendak  pada  debitur  untuk  tidak  memenuhi  prestasi,  sedangkan  kelalaian ada  jika  debitur  menghindari  penyebab  tidak  terjadi  prestasi  dan  ia  dapat  dipersalahkan karena  tidak  menghindarinya.  Terjadinya  wanprestasi  melahirkan  hak  kreditur  untuk melakukan  beberapa  tuntutan,  dimana  hak  kreditur  tersebut  diberikan  oleh  Undang  - Undang. Atas wanprestasinya debitur tersebut, Undang - Undang  memberikan hak kepada kreditur  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1267  KUHPerdata  Hak  -  hak  tersebut  adalah  : Pemenuhan  perjanjian,  Pemenuhan  perjanjian  disertai  ganti  rugi,  Ganti  rugi  saja, Pembatalan  perjanjian,  Pembatalan  perjanjian  disertai  ganti  rugi.  Hak  -  hak  tersebut diberikan oleh Undang - Undang sebagai wujud perlindungan terhadap kreditur agar dapat mempertahankan kepentingannya terhadap debitur yang tidak memenuhi prestasinya.
6. Perjanjian Kredit Bank.
Di  dalam  masyarakat  istilah  kredit  bukan  hal  yang  asing  dalam  kehidupan  sehari  - hari. Bukan hanya di kota - kota besar saja istilah kredit ini dikenal, akan tetapi sampai ke pelosok  -  pelosok  desa  kata  kredit  telah  demikian  populer.  Jika  dilihat  secara  etimologis, kata  kredit  berasal  dari  bahasa  Yunani “credere” yang  artinya  “kepercayaan”  (Belanda: vertrouwen, Inggris : believe, trust Iatau Iconfidence ) (Badrulzaman, 1978).
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dengan  demikian  seseorang  yang  memperoleh  kredit  berarti  memperoleh kepercayaan  dan  sebaliknya  seseorang  yang  memberikan  kredit  adalah  memberikan kepercayaan.  Salah  satu  pengertian  kredit  adalah  pinjaman  uang  dengan  pembayaran pengembalian secara surat atau pinjaman sampai batas jumah tertentu yang diizinkan oleh Bank  atau  badan  lain.  Dalam  kepustakaan  hukum  perdata  juga  terdapat  beberapa pendapat  tentang  arti  kredit  seperti  yang  dikemukakan  oleh Savelberg dan Levy .  Dalam Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan    dirumuskan  bahwa  Kredit  adalah  penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  Bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga. Pedoman Bank dalam pemberian kredit terdapat pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan yang berbunyi : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,  Bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam atas  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan tersebut  diketahui  bahwa  pinjaman  uang  hanya  dapat  diberikan  apabila  Bank  mempunyai keyakinan  atau  kepercayaan  bahwa  peminjam  mampu  dan  sanggup  untuk  membayar kembali  hutangnya.  Pinjam  meminjam    uang  yang  didasarkan  atas  kepercayaan  akan kemampuan  ekonomi  penerima  kredit,  bahwa  peminjam  sanggup  dan  mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.
7. Unsur – Unsur Kredit.
Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini  berarti, pinjaman yang diberikan benar - benar diyakini akan dapat dikembalikan dimasa yang akan datang sesuai dengan  waktu  dan  syarat  -  syarat  yang  telah  disetujui  bersama.  Jika  dilihat  dari  pihak pemberi  kredit,  unsur  yang  sangat  penting  dalam  pemberian  kredit  adalah  untuk mengambil  keuntungan  dari  modalnya  dengan  mengharapkan  pengembalian,  sedangkan bagi  penerima  kredit  adalah  adanya  bantuan  dari  pemberi  kredit  untuk  menutupi kebutuhannya.
a. Kepercayaan,  yaitu  keyakinan  si  pemberi  kreditlah  waprestasi  yang  diberikannya baik  dalam  bentuk  uang,  barang,  atau  jasa  akan  benar  -  benar  diterimanya  kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
b. Tenggang  waktu  yaitu  suatu  masa  yang  memisahkan  antara  pemberian  prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c. Degree  of  risk ,  Yaitu  suatu  tingkat  resiko  yang  akan  dihadapi  sebagai  akibat  dari adany  jangka  waktu  yang  memisahkan  antara  pemberian  prestasi  dengan  kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi  pula  tingkat  resikonya,  karena  sejauh  kemampuan  manusia  untuk  menerobos hari  depan  itu,  maka  masih  selalu  terdapat  unsur  ketidak  tentuan  yang  tidak  dapat diperhitungkan.  Inilah  yang  menyebabkan  timbulnya  unsur  risiko.  Dengan  adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.
d. Prestasi  atau objek  kredit tidak  saja  diberikan  dalam  bentuk  uang,  tetapi  juga  dapat bentuk  barang  atau  jasa.  Namun  karena  kehidupan  ekonomi  modern  sekarang  ini didasarkan  pada  uang  maka  transaksi  -  transaksi  kredit  yang  menyangkut  uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

## 8. Jenis - jenis Kredit.
Pada  dasarnya  hanya  ada  satu  macam  kredit  jika  dilihat  dari  pengertian  kredit  itu sendiri,  akan  tetapi  utuk  membedakan  kredit  menurut  faktor  -  faktor  dan  unsur  -  unsur yang ada dalam pengertian kredit, sebagai berikut :
a. Kredit  dari  sudut  tujuannya.  Kredit  ini  terdiri  atas  :  Kredit  konsumtif,  yaitu  kredit yang diberikan  dengan tujuan  untuk  memperlancar jalannya proses konsumtif. uang tersebut akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya. Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi : Kredit jangka pendek ( short term loan ) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Kredit jangka menengah ( medium term loan ).
c. Kredit  dilihat  dari  sudut  penggunaannya.  Penggolongan  kredit  menurut penggunaannya dapat  dibagi sebagai  berikut :  Kredit  Eksploitasi  adalah  kredit  yang berjangka  waktu  pendek  yang  diberikan  oleh  suatu  Bank  kepada  perusahaan  untuk membiayai  kebutuhan  modal  kerja  perusahaan  sehingga  dapat  berjalan  dengan lancar.
9. Perjanjian Kredit.
Mengenai  perjanjian  kredit  bank  belum  ada  pengaturannya  secara  khusus.  Dalam KUH  Perdata  pun  tidak  terdapat  ketentuan  tentang  perjanjian  kredit  Bank.  Undang  – Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan  juga  tidak  memuat  tentang  ketentuan  perjanjian  kredit Bank.  Istilah  perjanjian  kredit  Bank  hanya  dikenal  dalam  praktek  dunia  perbankan  saja.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Setiap  kredit  yang  telah  disetujui  dan  disepakati  pemohon  kredit  wajib  dituangkan  dalam perjanjian  kredit  (akad  kredit)  secara  tertulis.  Perjanjian  kredit  tidak  mempunyai  suatu bentuk  tertentu  karena  tidak  ditentukan  oleh  Undang  -  Undang.  Hal  ini  menyebabkan perjanjian  kredit  antara  Bank  yang  satu  dengan  lainnya  tidak  sama,  karena  disesuaikan dengan  kebutuhan  masing  -  masing  Bank.  Akan  tetapi  pada    Bank  dibuat  dalam  bentuk tertulis.  Pinjam  meminjam  menurut  Pasal  1754  KUHPerdata  Pinjam  meminjam  adalah perjanjian dengan mana, pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu  barang  -  barang  yang  habis  karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang belakangan  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan  keadaan  yang sama  pula.  Klausula  merupakan  serangkaian  persyaratan  yang  dibuat  dalam  pemberian kredit  ditinjau  dari  aspek  finansial  dan  hukum.  Dari  aspek  finansial,  klausula  melindungi kreditur  agar  dapat  menuntut  atau  menarik  kembali  dana  yang  telah  diberikan  kepada nasabah  debitur  dalam  posisi  yang  menguntungkan  bagi  kreditur  apabila  kondisi  nasabah debitur  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Sedangkan  dari  aspek  hukum,  klausula merupakan  sarana  untuk  melakukan  penegakan  hukum  agar  debitur  dapat  mematuhi substansi yang telah disepakati didalam perjanjian kredit.
10. Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya.
a. Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien dan suportif diantara  kegiatan  -  kegiatan  sektorriil.  Saat  ini  dapat  dikatakan  bahwa  penyediaan berbagai  jasa  keuangan  (perbankan)  merupakan  sektor  yang strictly  well  regulated.
Hal  ini  terjadi  karena  perbankan  menyangkut  kepentingan  jumlah  orang  banyak. Situasi  di  Indonesia  adalah  suatu  hal  yang  cukup  memberi  gambaran  bahwa perbankan  merupakans  ektor  yang  sangat  diatur.  Bahwa  meskipun  perbankan merupakan sektor yang strictly well regulated , tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya  dapat  disebabkan  karena  (Untung,  2000)  yaitu  :  Kesalahan  appraisal, Membiayai proyek dari pemilik / terafiliasi, Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, Dampak  makro ekonomi / unforecasted variable , Kenakalan nasabah.  Adanya  kredit  bermasalah  apabila  macet  yang  menjadi  beban  bagi  Bank menjadi  salah  satu  indikator  penentu  kinerja  bank,  oleh  karena  itu  adanya  kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan  tindakan  penyelematan  dan  peyelesaian  dengan  segera.  Tindakan  bank dalam  usaha  menyelamatkan  dan  menyelesaikan  kredit  bermasalah  akan  sangat bergantung  pada  kondisi  kredit  yang  bermasalah  Untuk  menyelamatkan  dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
b. Melalui Jalur Non Litigasi.
Penyelesaian  melalui  jalur  ini  dilakukan  melalui  perundingan,  negosiasi  atau mediasi  kembali  antara  Kreditor  dan  debitor  dengan  memperingan  syarat-syarat dalam perjanjian kredit.m Dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga  hukum  karena  debitor  masih  kooperatif  dan  dari  prospek  usahanya  masih feasible .  Penanganan  kredit  perbankan  yang  bermasalah  menurut  ketentuan  Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian  Kredit  Pub.  L.  No.  23  dalam  usaha  mengatasi  kredit  bermasalah,  pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:
1) Rescheduling / penjadwalan kembalimerupakan upaya pertama dari pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitor.
2) Reconditioning merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya  dengan  cara  mengubah  sebagian  atau  seluruh  kondisi (persyaratan)  yang  semula  disepakati  bersama  pihak  debitor  dan  Bank  yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit.
3) Restructuring / reksrtukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus  dilakukan  bank  dengan  cara  mengubah  komposisi  pembiayaan  yang mendasari pemberian kredit.
c. Melalui Jalur Litigasi/ Mengajukan Gugatan Kepengadilan.
Mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  dengan  ketentuan  Hukum  Acara Perdata. Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitor agar ia  memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak  mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitor. Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian apabila  terbukti  hakim  akan  mengeluarkan  keputusan  Pengadilan  yang  tetap  atau pasti.  Namun  bila  tergugat  atau  debitor  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan, kreditor  atau  penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  dan  melakukan sitaeksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.
11. Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank.
Dalam  suatu  perjanjian  kredit  bank  yang  terjadi  kreditur  akan  meminta  jaminan, sebab  kreditur  sebagai  pihak  yang  meminjamkan  uang  menghendaki  uang  pinjaman tersebut  terjamin.  Kesediaan  pemohon  memberikan  jaminan  merupakan  keterkaitan dengan  prinsip  kehati  -  hatian,  dikarenakan  dalam  menjalankan  usaha  perkreditan
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
mengandung  banyak  risiko  karena  dana  yang  ada  berasal  dari  masyarakat  dengan memperhatikan  fungsi  utama  Bank  Indonesia  sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat,  maka  bank  harus  memperhatikan  atas  perkreditan  yang  sehat.  Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah,  bank  harus melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan prospek  usaha  dari  nasabah  /  debitur.  Memberikan  suatu  barang  dalam  jaminan,  berarti melepaskan  sebagian  kekuasaannya  atas  barang  itu.  Pada  asasnya  yang  harus  dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak  milik  atas barang  itu dengan  cara apapun  juga (menjual, menukar, menghibahkan) (Subekti, 1989).
a. Jenis - Jenis Jaminan.
Jaminan  dapat  digolongkan  menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan yang  berlaku  di  luar  negeri.  Dalam  penjelasan  pasal  8  ayat  (2)  butir  b  Undang  – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan  bahwa:  Bank  harus  melakukan  penilaian  yang seksama  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan  prospek  usaha  dari nasabah debitur. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: Jaminan materiil (bendaan),  Jaminan  imateriil  (perorangan).  Lembaga  -  lembaga  jaminan  yang  ada adalah  :  Gadai,  Hak  Tanggungan,  Jaminan  Fidusia,  Hipotek  atas  Kapal  Laut  dan Pesawat Udara, Borg, Tanggung - Menanggung, Perjanjian Garansi.
b. Unsur - Unsur Jaminan.
Unsur - unsur  jaminan kredit  adalah : (Salim, 2007) Adanya kaidah hukum , Adanya  pemberi  dan  penerima  jaminan,  Adanya  jaminan,  Adanya  fasilitas.  Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkanan alisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi kredit macet. Bila kredit - kredit yang diberikan  oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah pasti  akan  melumpuhkan  kemampuan  bank    dalam  melaksanakan  kewajibannya terhadap  para  penyimpan  dananya.  Kemampuan  bank  untuk  dapat  membayar kembali  simpanan  dan masyarakat  banyak  tergantung  pula  dari  kemampuan  bank untuk  memperoleh  pembayaran kembali kredit  - kredit yang diberikan  bank kepada debiturnya. Secara umum objek yang dapat diterima sebagai jaminan kredit di bank adalah:
1. Tanah : SHM, Letter C, Sertifikat Sarusun, Sertifikat Hak Pakai, SHGB, Petok D, Girik (tanah sawah produktif, tanah kosong, tanah kebun Produktif);
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
2. Tanah dan Bangunan : SHM, Letter C, Sertifikat Sarusun, Sertifikat Hak Pakai,
Petok D, HPTU / SIPTU (rumah, ruko, apartemen, toko, pabrik);
3. Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  dan  Roda  Empat  : Bukti  Pemilik  Kendaraan Bermotor  BPKB.  (Mobil, Motor, Sepeda Motor);
4. KIOS / Los / Lapak : SHPTU, Surat Ijin Penggunaan KIOS / Dokumen lain;
5. Deposito : Bilyet Deposito.
2. Kendala  -  Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Pada Perbankan Indonesia.
Dalam  hal  melaksanakan  upaya penyelesaian  kredit  macet atau  bermasalah  tersebut tidak  dipungkiri  terdapat  kendala  atau  hambatan  yang  mengganggu  di  Perbankan Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ada  dua  hal  pokok  kendala  yang  menghambat penyelesaian  kredit  bermasalah  pada  Perbankan  Indonesia.  Hambatan  tersebut  meliputi hambatan dari dalam (internal) maupun hambatan dari luar (eksternal).
Hambatan  internal  timbul  dari  permasalahan  dalam  lembaga  perbankan  meliputi sistem  kinerja  yang  kurang  bagus  dari  lembaga  perbankan,  hambatan  internal  intern  ini meliputi :
a. Kebijakan prekreditan yang ekspansif;
b. Analisa (apprasial) yang  kurang  akurat,  sehingga  jumlah  pinjaman  kredit  tidak sesuai dengan jaminan;
c. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan;
d. Itikad kurang baik dari pemilik, penguru satau pegawai kreditur;
e. Lemahnya  sistem  administrasi  dan  pengawasan  kredit  serta  lemahnya  sistem informasi kredit bermasalah .
Namun para karyawan Perbankan Indonesia bekerja denganbaik dan bertanggungjawab  atas  pekerjaan  masing-masing  sehingga  hambatan  internal  ini  dapat terhindarkan.
Terdapat  pula  hambatan  eksternal  yang  dapat  menghambat  penagihan  angsuran. Hambatan  eksternal  timbul  dari  debitur  itu  senndiri,  yaitu  adanya  perbuatan  melawan hukum  terhadap  perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati  oleh  pihak  Perbakan  Indonesia dengan debitur atau sebab lain diluar kuasa debitur. Adapun hambatan-hambatan eksternal tersebut meliputi:
a. Debitur susah untuk ditemui;
b. Debitur pindah alamat;
c. Debitur kesulitan dalam keuangan;
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
d. Debitur lalai, kurang memahami, dan / atau tidak memperhatikan isi dari perjanjian;
e. Kondisi keluarga debitur yang kurang kondusif.
Penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  pengadilan  adalah  pilihan  terakhir  yang sering  diambil  oleh  bank,  karena  dinila  itidak  menguntungkan  baik  pihak  Bank  maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi dan membutuhkan waktu cukup  lama,  sedangkan  Bank  dituntut  untuk  segera  menyelesaikan  kredit  bermasalah tersebut  dan  mendapatkan  pengembalian  atas  kredit  yang  telah  diberikan  agar  kegiatan usaha Bank dapat terus berjalan dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan Bank.
1. Itikad Tidak Baik Debitor.
Itikad  di  sini  merupakan  suatu  keamanan  atau  niat  dari  pihak  debitor  berupa keinginan  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan.  Keinginan  ini  biasanya terwujud dalam kesediaan secara pribadi untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat  bersama  antara  debitor  dengan  kreditor,  baik  dalam  hal  ketepatan  waktu, jumlah  dana  yang  harus  diserahkan  maupun  tindakan  yang  bersifat  kooperatif sehingga hasil akhir sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Kondisi Usaha Atau Bisnis Debitur Jatuh / Pailit.
Kondisi  usaha  debitur  sangat  berpengaruh  besar  dalam  proses  penyelesaian kredit  bermasalah.  Dengan  macetnya  usaha  yang  dijalankan  oleh  debitur,  maka debitur  akan  kesulitan  dalam  hal  keuangan  terutama  untuk  pembayaran  angsuran atau  cicilan  yang  harus  dibayarkan  kepada  bank.  Untuk  itu  analisa  terhadap  usaha debitur  sebelum  memberikan  pinjaman  kredit  menjadi  salah  satu  hal  yang  utama demi mengurangi resiko yang akan timbul.

## 3. Ketidak Tepatan Waktu.
Ketidak  tepatan  waktu  di  sini  merupakan  suatu  keterlambatan  debitor  dalam membayar  kembali  hutangnya,  yang  mengakibatkan  penyelesaian  menjadi  berlarut- larut  sehingga  beban  yang  akan  ditanggung  oleh  debitor  semakin  besar,  yang menjadikan  bank  semakin  sulit  untuk  mendapatkan  pengembalian  atas  pinjaman kredit dari debitur.

## D. Simpulan
Penyelesaikan  kredit  bermasalah  berpedoman  pada  Peraturan  Umum  Pemberian  Kredit yaitu dengan penyelesaian secara intern (non litigasi) antara pihak Bank dan debitur peminjam, dan  apabila  Bank  menilai  bahwa  debitur  memiliki  itikad  baik  maka  bank  akan
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
mempertimbangkan  kebijakan  yang  meringankan  debitur,  seperti  penjadwalan  kembali ( Rescheduling). Dalam menyelesaikan kredit bermasalah bank cenderung lebih memilih untuk diselesaikan  dengan  cara  damai  atau  musyawarah  karena  menganggap  bahwa  penyelesaian dengan  jalur  hukum  kurang  efektif  karena  memakan  waktu  yang  cukup  lama  dan  biaya  yang mahal.  Kendala  atau  hambatan  yang  terjadi  dalam  upaya  penyelesaian  kredit  macet  atau bermasalah  pada  perbankan  di  Indonesia.  Kurang  adanya  kesadaran  dari  debitur  dalam menyelesaikan  fasilitas  pinjaman.  Kondisi  usaha  atau  bisnis  debitur  jatuh  atau  pailit,  Dengan melemahnya  atau  jatuhnya  usaha  yang  dijalankan  debitur  membuat  Bank  kesulitan  untuk menagih  angsuran  atas  pinjaman  debitur  karena  kesulitan  dalam  hal  keuangan.  Upaya mengatasi  kendala  penyelesaian  kredit  macet  /  bermasalah  dapat  ditempuh  dengan  dua  jalan yaitu  upaya  litigasi  melalui  jalur  pengadilan  dan  upaya  non  litigasi.  menguntungkan  bagi kreditur  dan  debitur  dibandingkan  dengan  upaya  litigasi  atau  melalui  pengadilan,  selain membutuhkan biaya yang tinggi juga memakan waktu yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A, Q. S. M. (1985). Pokok–Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya . Yogyakarta: Liberty.
Achmad, A. (2002). Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis . Jakarta: Toko Gunung Agung.
Badrulzaman, D. M. (1978). Perjanjian Kredit Bank . Bandung: Offset Alumni.
Darus, M. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Dominikus, R. (2010). Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, L. F. T. (2013). Analisis Kredit Macet ( PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado ) .
Hasibuan, M. S. (2005). Dasar-dasar Perbankan . PT. Bumi Aksara.
Hermansyah, H. (2008). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Kencana Prenada.
Komariah, K. (2008). Hukum Perdata . Malang: UMM Press.
Ridwan, H. (2006). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rini, P. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif HidayahtullahJakarta .
Risa, K. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Yang Dikeluarkan Bank Umum
Tahun 2011-2015,. Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Salim, S. (2007). Perbankan Hukum Jaminan Di Indonesia . Raja Grafindo Persada.
Satrio, J. (2001). Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Subekti, R. (1989). Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung . Bandung: Citra Aditya Bakt.
Sutojo, S. (2007). Siswanto Sutojo, 2007, The Management of Commercial Bank, Cetakan kesatu,
Damar Mulia Pustaka, Jakarta. Jakarta: Damar Mulia PustakaCetakan kesatu Damar Mulia Pustaka.
Syahrini, R. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia . Yogyakarta: Andi Offset.

## Jurnal
Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, L. F. T. (2013). Analisis Kredit Macet ( PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado ) .
Rini, P. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia.
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif HidayahtullahJakarta .
Risa, K. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Yang Dikeluarkan Bank Umum Tahun 2011-2015,. Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

## Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan.
Surat Keputusan Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit. , Pub. L. No. 23 1991.