## Volume 2 No. 1, Juli  2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

## (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)

## Syaiful Munandar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jln. By Pass Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat Email: munandarsyaiful@gmail.com

## Abstract
Many cases of criminal acts comitted by underage children today. Because of that, we need to make effort to do the legal protection of children’s rights in the process of investigation.The problem discussed are how does the implementation of the legal protection of children’s rights that the conflict with the law on the level  of  investigation  in  the  juvenile  justice  system,  what  problems  were  found  by  investigators  in  the implementation of the the legal protection of children’s rights that the conflict with the law on the level of investigation  in  the  juvenile  justice  system,  and  what  efforts  to  overcome  the  problems  found  by investigators in the implementation of the the legal protection of children’s rights that the conflict with the law on the level of investigation. As legal research, the approach used is socio legal. Data were collected through interview and documentation, and were analyzed by using qualitative method. The result of this study  indicates  that  in  the  process  of  investigation,  the  children’s  rights  humanely  treated  and accompanied  by  the  legal  advisor  and  society  counselor,  there  are  internal  and  external  factors  in  the process investigation, the effort to overcome problems  that the legal advisor are always present at very investigation scedule and investigation room must be large.
Keywords: Law Enforcemen; Juvenile Justice System; The Best Interest Of The Child.

## Abstrak
Saat ini banyak muncul kasus tindak pidana yang tersangkanya dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan hukum. Permasalahan yang dibahas adalah  (1) Bagaimanakah pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  tahap penyidikan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  ?  (2)  kendala  yang  ditemukan  oleh  penyidik  dalam pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak? (3) serta upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?. Sebagai penelitian hukum, metode yang dipakai adalah sosiologis. Data dikumpulkan dengan  studi  dokumentasi  dan  wawancara,  serta  dianalisis  dengan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  pada  tahap  penyidikkan,  hak  anak  diperlakukan  secara  manusiawi  serta  didampingi penasehat  hukum  dan  pembimbing  kemasyarakatan,  ada  faktor  internal  dan  eksternal  dalam  proses penyidikan, upaya mengatasi kendala yaitu penasehat hukum agar hadir pada setiap jadwal pemeriksaan tersangka serta ruangan pemeriksaan diperbesar.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak; Kepentingan terbaik bagi anak

## A. PENDAHULUAN
Anak  dilahirkan  kedunia  memiliki  kebebasan.  Kebebasan  tersebut  mendapatkan pengakuan  dari  hak  asasi  manusia  oleh  karena  itu  kebebasan  anak  dilindungi  oleh negara  dan  hukum  tidak  boleh  dilenyapkan  atau  dihilangkan  oleh  siapapun.  Anak tetaplah  anak  yang  melekat  sifat  ketidakmandirian,  oleh  karena  itu  mereka membutuhkan  kasih  sayang  dan  perlindungan  terhadap  hak-haknya  dari  orang dewasa.  Anak  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  membutuhkan  perlindungan dan  perhatian  dari  orang  tua,  masyarakat,  dan  negara.  Perlindungan  terhadap  anak merupakan  pondasi  anak  untuk  menjadi  dewasa  dalam  menjawab  tantangan  masa mendatang. 1
Anak  merupakan  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  makhluk  sosial. Sejak  dalam  kandungan  anak  mempunyai  hak  atas  hidup  dan  merdeka  serta mendapatkan  perlindungan  baik  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan negara. 2 Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak  adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Anak  merupakan  bagian  dari masyarakat,  mereka  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  masyarakat  lain  yang  harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik dengan  hukum,  anak  sebagai  korban  tindak  pidana,  dan  anak  sebagai  saksi  tindak pidana. 3
Menurut  prinsip  yang  dinyatakan  dalam  piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak yang sama dan tidak terpisahkan dari  semua  anggota  umat  manusia,  merupakan  dasar  dari  kebebasan,  keadilan,  dan perdamaian  di  dunia.  Setiap  orang  berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan,  tanpa
1 Nashriana.  (2011). Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, hlm. 13
2 Abdussalam. (2007). Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Restu Agung, hlm 1.
3 Widodo.  (2011). Prisonisasi  Anak  Nakal:  Fenomena  Dan  Penanggulangannya .  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, hlm. 10
perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan atau status yang lain. 4
Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Perlindungan Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk  mencegah  rehabilitasi  dan  memberdayakan  anak  yang  mengalami  tindak perlakuan  salah,  eksploitasi  dan  penelantaran,  agar  dapat  menjamin  kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.
Sistem  peradilan  pidana  anak  wajib  memperhatikan  kepentingan  hak  anak disetiap tahap peradilan. Apalagi dalam sistem peradilan pidana anak ini dikenal yang namanya  konsep diversi. Penerapan  konsep diversi juga  telah  diwajibkan  dalam  setiap tahap peradilan sehingga kesempatan terlaksananya restorative justice semakin terbuka lebar.  Hambatan  yang  muncul  adalah  dari  segi  penerapan  peraturan,  aparat  penegak hukum  yang  belum  memadai  dan  minimnya  kepedulian  masyarakat.  Upaya  yang dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  adalah  dengan  mengadakan sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  sistem  peradilan  pidana  anak. Pertanyaannya  adalah  sejauh  mana  kemampuan  aparat  penegak  hukum  dalam mensosialisasikan  sistem  peradilan  pidana  anak  ini,  tentu  semuanya  kita  kembalikan kepada aparat penegak hukum itu sendiri sebab konsep sistem peradilan pidana anak sekarang  ini  dimaksudkan  untuk  lebih  memberikan  perlindungan  dan  pengayoman terhadap  anak  demi  masa  depannya  yang  masih  panjang,  dan  pembedaan  perlakuan antara  pelaku  tindak  pidana  anak  dengan  dewasa  juga  dimaksudkan  untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh
4 Maidin  Gultom.  (2012). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan .  Bandung:  PT  Refika Aditama, hlm. 75.
jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang  lebih  baik  yang  berguna  bagi  diri,  keluarga, masyarakat, dan Negara. 5
Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berhak mendapatkan :
1. Diperlakuan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam  tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sabagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
7. Tidak dipublikasikan identitasnya.
8. Memperoleh  pendampingan  orang  tua/wali  dan  orang  yang  dipercaya  oleh anak.
9. Memperoleh advokasi sosial.
10. Memperoleh kehidupan pribadi.
11. Memperoleh pendidikan.
12. Memperoleh pelayanan kesehatan.
13. Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  ruang  lingkup  peraturan  perundang-undangan  sistem  peradilan  pidana anak, anak seharusnya wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dalam tingkat  penyidikan,  penuntutan,  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan  atau pendamping  selama  proses  pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  dan  setelah  menjalani pidana.  Keadilan  restoratif  ini  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dalam  keadilan  restoratif  ini  yaitu  diversi,  yang  ketentuannya  diatur  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pada intinya diversi ini bertujuan untuk :
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
5 Wagiati Soetodjo, (2006), Hukum Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.
Kehidupan  sehari-hari  anak  banyak  bersentuhan  dengan  hukum.  Salah  satu kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan  harus  berhadapan  dengan  aparat penegak  hukum  untuk  mempertanggung- jawabkan perbuatanya. 6
Proses  pertumbuhan  dan  pencarian  jati  diri  di  kalangan  anak  sering  dijumpai penyimpangan  pelaku  yang  biasa  dikenal  dengan  kenakalan  terhadap  anak  ( juvenile delequency )  juvenile  yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  anak-anak,  anak  muda. Sedangkan  delequency  artinya  terabaikan/mengabaikan  yang  kemudian  diperluas menjadi  jahat,  kriminal,  pelanggaran  peraturan  dan  lain-lain.  Suatu  perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam  masyarakat  di  mana  ia  hidup  atau  suatu  perbuatan  yang  anti  sosial  yang didalamnya  terkandung  unsur  normatif.  Juvenile  Deliquency  menurut  kartini  kartono adalah prilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit  (patologi)  secara  sosial  pada  anak-anak  dan  remaja  yang  disebabkan  oleh  suatu bentuk  pengabaian  sosial,  sehingga  mereka  mengembangkan  bentuk  pengabaian tingkah laku menyimpang. 7
Seperti  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polresta  Padang  dimana  anak  masih ditemukan  berbagai  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  seperti,  perkelahian, penggelapan,  pencurian.  Menurut  penyidik  di  wilayah  hukum  Polresta  Padang mengatakan,  dalam  penanganan  perkara  anak  kami  selalu  mengupayakan perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tingkat penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan  yang  ada,  namun  masih  ada  juga  dari  perlindungan  hak-hak  anak  tersebut tidak terpenuhi seperti contoh kadang penasehat hukum dari anak tersebut tidak selalu hadir  dalam  pemeriksaan,  begitu  juga  dengan  pembimbing  kemasyarakatan  kadang tidak selalu hadir dalam pemeriksaan perkara anak tersebut.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  adapun  tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk Untuk  mengetahui  cara  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak  yang
6 Gatot Supramono. (2000). Hukum Acara Pengadilan Anak . Jakarta: Djambatan, hlm. 9.
7 Kartini Kartono. (1998). Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja . Jakarta: RajaGrafindo Grafika, hlm. 6.
berkonflik  dengan  hukum  pada  tahap  penyidikan  dalam  sistem  peradilan  pidana anak.Untuk  mengetahui  kendala  yang  ditemukan  oleh  penyidik  dalam  pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  tahap penyidikan  dalam  sistem  peradilan  pidana anak.  Untuk  mengetahui  upaya  mengatasi kendala  yang  ditemukan  oleh  penyidik  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  tahap  penyidikan  dalam sistem peradilan pidana anak.

## B. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  sosiologis  (sosial  legal- research),  yaitu  penelitian  ini  hanya  dilakukan  menggunakan  ketentuan  perundang- undangan,  literatur  dan  buku  referensi  serta  melihat  prakteknya  dalam  masyarakat. Tujuannya  agar  dapat  mengkaji  teori  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di dalam lapangan. 8
Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polresta padang, bersifat deskriptif yaitu  menggambarkan  hasil  penelitian  berdasarkan  permasalahan  yang  penulis kemukakan  serta  data  yang  berbentuk  uraian-uraian  kalimat  yang  tersusun  secara sistematis.  Dalam  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  ini  penulis  menggambarkan bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum pada tahap penyidikan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  penelitian  lapangan (field  research ) yakni  pengumpulan  data  dan  informasi  berupa  wawancara  dengan  penyidik  Polresta padang  serta  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  untuk  mendukung  data  yang diperoleh  dilapangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  untuk mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab langsung kepada pihak penyidik. Wawancara akan dilakukan dengan metode semi terstruktur, yaitu penulis menyusun pertanyaan  dan  akan  dikembangkan  dengan  pertanyaan  lain  yang  berhubungan  apa yang  diteliti  serta  melakukan  pencatatan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan responden  penyidik  pelayanan  perempuan  dan  anak  diwilayah  hukum  polresta padang.
8 Bambang Sunggono.  (2001). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 194

## C. PEMBAHASAN
Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  dan  mendapatkan  laporan  pengaduan  di wilayah hukum Polresta Padang adalah 36 (tiga puluh enam) orang yang melakukan tindak  pidana.  Tindak  pidana  tersebut  sampai  dengan  tesis  ini  dibuat  mempunyai rincian sebagai berikut, pada bulan januari tahun 2015 tindak pidana yang dilakukan oleh  anak  terdapat  36  (tiga  puluh  enam)  orang,dan sampai pada  bulan  oktober  tahun 2015. 9
Berdasarkan uraian diatas adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang sebagai berikut:

## Tabel: I
Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang Tahun 2015 No Tindak Pidana Jumlah Tersangka 1 Pencabulan 11 2 Melarikan anak gadis di bawah umur 7 3 Penggelapan 1 4 Pencurian biasa 3 5 Percobaan pencurian 1 6 Pencurian dengan kekerasan 2 7 Pencemaran nama baik 2 8 Penganiayaan 8 9 Pelecehan seksual 1 Total 36 (tiga puluh enam) Sumber: Pelayanan Perempuan Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang .

## 1.  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Dalam  Tahap Penyidikan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  wilayah  hukum  polresta padang  ada  beberapa  hak  anak  yang  harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaan perlindungan  hukum  pada  tingkat  penyidikan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak, yaitu:
9 Wawancara  dengan  Brigadir  Heru  Santoso,  Banit  PPA  Polresta  Padang,  tanggal  27  November 2015  jam 10.00 WIB.
1) Hak untuk diperlakukan secara manusiawi terlepas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
Untuk  mengetahui  pelaksanaan  hak  yang  pertama,  seorang  polisi  sekaligus sebagai penyidik mengatakan,“pada saat ia diperiksa, kondisinya dalam keadaan sehat baik  jasmani  dan  rohani,  dan  juga  pemeriksaan  ini  dilakukan  karena  dia  sendiri bersedia untuk segera diperiksa dan memberikan keterangan atau jawaban.Adanya hal di atas, merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP.
Diberikan  hak  kepada  tersangka  untuk  segera  diperiksa  oleh  penyidik,  agar menjauhkan  kemungkinan  terkatung-katungnya  nasib  seseorang  yang  disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama  tidak  mendapatkan  pemeriksaan  sehingga  dirasakan  tidak  adanya  kepastian hukum,  adanya  perlakuan  sewenang-wenang  dan  tidak  wajar.  Selain  itu  juga  untuk mewujudkan peradilan yang dialaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas. Di dalam KUHAP, hal ini ditentukan  di  dalam  Pasal  52,  dalam  pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan  dan pengadilan,  tersangka  berhak  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik. Kaitannya  ketentuan  dalam  Pasal  52  KUHAP  merupakan,  apakah  dalam  pelaksanaan pemeriksaan  ini  tersangka  anak  tersebut  merasa  ditekan,  dipaksa,  atau  bahkan dianiaya.  Sebagai  penegak  hukum  keterangan  anak  dalam  keadaan  bebas  hendaknya harus dijamin oleh penyidik. Pertanyaan yang sering atau bahkan tiap kali penyidikan selalu dipertanyakan Penyidik,“apakah saudara dalam memberikan semua keterangan dan jawaban tersebut dengan sebenar-benarnya atas kesadaran sendiri tanpa mendapat paksaan, tekanan atau pengaruh dari orang lain. Maka jawaban Tersangka,“Saya dalam memberikan  semua  keterangan  dan  jawaban  tersebut  dengan  sebenar-benarnya  atas kesadaran  sendiri  tanpa  mendapat  paksaan  dan  tekanan  serta  pengaruh  dari  orang lain”. 10
Proses  pemeriksaan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  merupakan bagian  dari  kegiatan  penyidikan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan
10 Wawancara dengan Bripka Eja Basri , Panit PPA Polresta Padang, tanggal 27 November 2015 jam 11.00 WIB.
khusus yang harus dimiliki oleh penyidik sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan- perlakuan  yang  diberikan  kepada  anak  harus  dibedakan  dengan  tersangka  dewasa. 11 Dalam  proses  pemeriksaan  wajib  dilaksanakan  dengan  menjunjung  tingggi  hukum yang  berlaku  serta  senantiasa  memperhatikan  hak  asasi  manusia  sebagaimana  diatur dalam sistem peradilan pidana anak.
Menurut Afrinaldi (umur 13 tahun) 12 selaku tersangka tindak pidana pencabulan bahwa:  Ketika  tahap  pemeriksaan,  pemeriksaan  dilakukan  diruang  Unit  PPA  dan didalam  ruangan  tersebut  hanya  ada  tersangka,  pembimbing  kemasyarakatan, penasehat hukum dan seorang Polisi selaku penyidik anak yang tidak berpakaian dinas.
Pemeriksaan  tersangka  anak  diwilayah  hukum  Polresta  Padang  dilakukan diruangan  khusus  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  yang  mengindikasikan  bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang dilengkapi dengan airconditioner yang  diharapkan  agar  dalam  proses  penyidikan  dapat  dilakukan  dalam suasana  yang  sejuk  dan  nyaman. 13 Dalam  rangka  untuk  mencerminkan  situasi kekeluargaan  dalam  melakukan  pemeriksaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  menggunakan  fasilitas  yang  dapat  membuat anak tersebut tidak merasa takut.
Untuk  melakukan  pemeriksaan  tersangka  anak  maka  yang  perlu  diperhatikan adalah  ruangan  unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA),  pemeriksaan  tersangka yang  memungkinkan  terselenggaranya  proses  pemerikasaan,  dalam  rangka mengungkap  perkara  yang  sedang  disidik.  Selain  itu  anak  dalam  proses  pemeriksaan didampingi  oleh  orang  tuanya  serta  pembimbing  kemasyarakatan  diharapkan  agar menjamin  pemenuhan  perlindungan  hak  tersangka  dalam  proses  penyidikan,  dan
11 Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 10.00 WIB.
12 Wawancara  dengan  Afrinaldi  Tersangka  Pelaku  pencabulan,  tanggal    30  November  2015  jam 14.00 WIB.
13 Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 10.00 WIB.
tersangka  mengetahui  apa  saja  hak  yang  harus  dilindungi  oleh  kepolisian  pada  saat penyidikan oleh penyidik Polresta Padang. 14
Proses  pemeriksaan    terhadap    tersangka    merupakan    bagian  dari    kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka  dan  barang  buktinya.  Juga  diperlukan  kemampuan  khusus  yang  harus dimiliki  oleh  pemeriksa  sehingga  dalam  pelaksanaannya  perlakuan-perlakuan  yang diberikan  kepada  anak  harus  dibedakan  dengan  tersangka  dewasa. 15 Dalam  proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tingggi hukum yang berlaku serta senantiasa  memperhatikan  hak  asasi  manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bripka  Eja  Basri,  beliau  menyatakan bahwa hak anak dalam proses penyidikan yang sifatnya teknik dan taktik, BAP (Berita Acara  Pemeriksaan)  nya  berbeda  dengan  orang  dewasa,  karena  sudah  dibatasi  oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2) Hak  mendapatkan  Bantuan  Hukum  dari  seorang  atau  lebih  Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
Tujuan  tersangka  didampingi  oleh  penasehat  hukum,  sebagai  guna  kepentingan pembelaan.  Tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pasal 55 KUHAP diperjelas bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih  sendiri  penasihat  hukumnya.  Kemudian  setiap  anak  yang  dirampas kebebasannya  berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan penempatan  penahanannya    dipisahkan  dari  orang  dewasa,  memperoleh  bantuan hukum  atau  bantuan  lainnya  secara  efektif  dalam  setiap  tahapan  upaya  hukum  yang berlaku  dan  membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  dalam  sistem  peradilan  pidana
14 Wawancara  dengan  Ipda  Fitri  Errnita,  Kanit  PPA  Polresta  Padang,  tanggal  30  November  2015 jam 09.00 WIB.
15 Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015  jam 11.00 WIB.
anak yang objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Dan setiap anak yang menjadi korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang  berhadapan  dengan  hukum  berhak dirahasiakan.
Berdasarkan  instrumen  hukum  di  atas,  maka  penulis  melihat  secara  normatif sebenarnya  keberadaan  penasihat  hukum  bukan  saja  dijamin  oleh  KUHAP  namun dimasukkan sebagai komponen sistem peradilan pidana yang sama pentingnya dengan komponen yang lain. Menurut penyidik adapun yang dilakukan Penasehat Hukum di wilayah hukum polresta padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana  seperti  anak  yang  sedang  diperiksa  oleh penyidik  apabila  tersangka  anak  tersebut  tidak  mengerti  apa  yang  dimaksud penyidik,  maka  Penasehat  Hukum  tersebut  membantu  menjelaskan  kepada tersangka anak agar dapat memahami yang dimaksud penyidik. Serta  kami sebagai penyidik  sering  mendapatkan  pernyataan  langsung  atau  pendapat  dari  Penasehat Hukum  apabila  penyidik  dalam  memeriksa  anak  yang  melakukan  tindak  pidana terlalu memojokkan atau memaksakan kondisi anak tersebut ketika diperiksa, seperti anak ini kurang enak badan, punya rasa takut, serta trauma. 16
Keberadaan penasihat hukum tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan yang dalam kenyataannya keberadaan penasihat  hukum  khususnya  dalam  proses  penyidikan,  agar  bagaimana  hak  sebagai tersangka yang telah diatur oleh Undang-Undang terpenuhi.

## 3) Anak wajib didampingi Pembimbing Kemasyarakatan
Plaksanaan  hak  anak  ini,  sekaligus  juga  sebagai  kewajiban  penyidik  untuk meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  pembimbing  kemasyarakatan,  maka  dalam setiap  pemeriksaan  ditingkat  penyidikan,  penyidik  harus  koordinasi  dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian menurut penyidik adapun yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan di wilayah hukum polresta padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang diduga melakukan tindak pidana seperti  melakukan  pendampingan  dan  pengawasan  terhadap  anak  yang  diduga
16 Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 27 November 2015 jam 11.00 WIB.
melakukan tindak pidana. Serta peran Pembimbing Kemasyarakatan mengupayakan agar  bagaimana  tersangka  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  bisa  berdamai dengan korban atau keluarga korban melalui proses Diversi 17 .

## 4) Melakukan kegiatan rekreasional
Pemeriksaan  terhadap  tersangka  maka  yang  perlu  diperhatikan  adalah  ruangan unit  Pelayan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  serta  situasi  dan  kondisi  pemeriksaan tersangka yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan menjadi nyaman, dalam  rangka  mengungkap  perkara  yang  sedang  disidik.  Sehingga  kepada  penyidik Pelayanan  Perempuan  Anak  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Padang  diwajibkan  untuk melakukan kegiatan rekreasional.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  pada  Pasal  3  huruf  d  dibunyikan  setiap  anak  berhak  melakukan  kegiatan rekreasional. Seperti acara mengibur anak diakhir pekan, adanya gambar kartun yang sifatnya membuat anak nyaman dan tidak merasa takut di ruangan penyidikan, namun dalam  penelitian  dilapangan  hal  seperti  ini  belum  dilaksanakan  seperti  apa  yang diamanatkan dalam Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
Bahkan  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Padang,  selama  dalam  proses  penyidikan terhadap  tersangka  penyidik  memakai  baju/pakaian  “preman”  (istilah  untuk menunjukkan tidak menggunakan pakaian dinas) dikarenakan ini bagian dari strategi penyidikan  bagaimana  anak  tersebut  tidak  merasa  takut  ketika  dalam  pemeriksaan. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  wilayah  hukum  polresta  padang, maka  hak  bagi  tersangka  atau  kewajiban  bagi  Penyidik  dalam  memeriksa  tersangka anak tidak mengenakan pakaian dinas, maka hal ini telah terpenuhi. serta disana juga ada polisi wanita serta dibantu polisi laki-laki yang memiliki pengalaman dan konsen di bidang anak. 18
17 Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 27 November 2015 jam 11.00 WIB.
18 Wawancara  dengan  Ipda  Fitri  Errnita,  Kanit  PPA  Polresta  Padang,  tanggal  30  November  2015 jam 09.00 WIB.
5) Hak  anak  yang  dikenakan  upaya  paksa  penahanan,  maka  tempat  tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
Pemenuhan  kebutuhan  jasmani,  rohani,  dan  sosial  anak  harus  tetap  dipenuhi, yaitu tersangka diberi kesempatan untuk keluar dari tahanan pada pagi hari, kemudian juga  tersangka  menjalankan  ibadah  serta  tersangka  memperoleh  kunjungan  dari keluarganya.  Menurut  penyidik,  “selama  kasus  yang  berkaitan  dengan  anak  ini  tidak berat,  anak  tidak  ditahan  di  wilayah  hukum  polresta  padang,  tetapi  anak  diwajibkan melapor satu minggu dua kali. 19
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  pada  Pasal  33  ayat  1,  menentukan  bahwa  jangka  waktu  penahanan  untuk kepentingan  penyidikan  paling  lama  7  (tujuh)  hari,  jangka  waktu  penahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh  penuntut  umum  paling  lama  8  (delapan)  hari.  penyidik  berwenang  melakukan penahanan  anak  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  alat  bukti permulaan  yang  cukup.  Dasar  diperkenankan  suatu  penahanan  anak,  adalah  adanya dugaan  keras  berdasarkan  bukti  yang  cukup  bahwa  anak  melakukan  tindak  pidana (kenakalan).  Penahanan  dilakukan  apabila  anak  melakukan  tindak  pidana  yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Pada  saat  penahanan  dalam  sel  selama  penyidikan,  ada  beberapa  anggota  polisi yang  bukan  penyidik  PPA  (Pelayanan  Perempuan  dan  Anak),  yaitu  anggota  polisi penjaga piket malam yang menghardik tersangka. 20 Menurut penyidik tindakan seperti ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Padang,  sehingga  ada beberapa anggota kepolisian yang tidak mengetahui substansi Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  tersebut.  Terhadap  anggota  polisi  penjaga  piket  malam  yang memarahi  tersangka,  menghardik  tersangka,  oknum  polisi  tersebut  akan  diberikan
19 Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 11 November 2015, jam 11.00 WIB.
20 Wawancara  dengan  Afrinaldi  Tersangka  Pelaku  pencabulan,  tanggal    30  November    jam  14.00 WIB.
peringatan  atau  tindakan  disiplin  oleh  atasan  agar  tidak  mengulangi  perbuatan tersebut. 21
Pada saat penahanan dalam sel Polresta Kota Padang, anak yang statusnya sebagai tersangka  disatukan  dengan  tahanan  orang  dewasa,  sehingga  tersangka  anak  ini merasakan  rasa  takut 22 .  Menurut  pemahaman  penulis  anak  yang  sedang  dilakukan penahanan  atas  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  wajib  ditempatkan  dalam ruang  pelayanan  khusus  anak  sesuai  yang  dianjurkan  dala  Pasal  30  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Adanya penahanan  tersangka  anak  yang  disatu  ruangkan  dengan  tersangka  dewasa,  pihak Polresta Padang akan menyampaikan kepada pihak POLDA Sumatera Barat, agar dapat mengalokasikan  dana  untuk  membagun  tempat  penahan  khusus  terhadap  tersangka anak yang lebih luas.
Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan  yang  hati-hati,  artinya  bahwa  jika  kasus  yang  dilakukan  oleh  anak  masih tergolong tindak pidana ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka dilakukan penahanan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar tidak terjadi tindakan pembalasan dari pihak korban atau masyarakat. 23
Pertimbangan  dari  pihak  penyidik  untuk  tidak  menahan  anak  yang  telah ditangkap  karena  anak  tersebut  masih  sekolah  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan relatif ringan, dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali  melakukan  tindak  pidana  dan  masih  sekolah,  sehingga  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang  diambil  adalah  tindakan  peringatan  secara  lisan,  atau  disuruh  membuat pernyataan didepan polisi agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.
6) Dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan dan tidak dipublikasikan
21 Wawancara dengan Ipda Fitri Ermita, Kanit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015, jam 09.00 WIB.
22 Wawancara dengan RidoTersangka Pelaku Pencurian, tanggal 1 Desember 2015  jam 15.00 WIB. 23 Wawancara dengan Ipda Fitri Ermita, Kanit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 09.00 WIB.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  pada  Pasal  3  Huruf  I  dikatakan  bahwa  “setiap  anak  dalam  proses  peradilan pidana anak, anak tidak perlu dipublikasikan perlu dirahasiakan. Adapun tujuan dari kerahasiaan  ini  adalah  untuk  menjaga  psikologis  anak  yang  masih  labil  emosi  dan pikirannya. Menurut penyidik PPA di wilayah hukum polresta padang, penyidik sudah berusaha  sedemikian  rupa  agar  setiap  perkara  yang  berkaitan  dengan  anak  ini  tidak terexspose  di  media  masa,  akan  tetapi  seringkali  juga  masalah  tersebut  bocor  dan diexspose oleh media masa. 24

## 7) Hak anak wajib diupayakan Diversi.
Sesuai dengan hak anak mengenai penerapan diversi di wilayah hukum polresta padang  adapun  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  merupakan  tindak  pidana ringan  yang  penyelesaiannya  dengan  mengganti  kerugian  akibat  dari  tindak  pidana yang dilakukan. Metode penyelesaian yang dilakukan dalam diversi di polresta padang adalah  sesuai  dengan  kebiasaan  bermusyawarah  yang  telah  melembaga  dalam mayarakat,  dapat  mengakomodasi  keterlibatan  masyarakat  atau  pihak  ketiga  lainnya dalam proses penyelesaian (bukan korban atau pelaku) dan tujuan yang hendak dicapai melalui  musyawarah  adalah  untuk  memulihkan  kerugian  dan  luka  yang  telah diakibatkan  oleh  peristiwa  kenakalan  anak  tersebut.  Adapun  tempat  pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tempat Rukun Warga (RW) di lingkungan di mana kasus kenakalan anak tersebut terjadi (Tempat Kejadian Perkara/TKP) atau di sekolah, khususnya  dalam  hal  kenakalan  yang  terjadi  di  sekolah,  baik  pelaku  maupun korbannya yang berasal dari sekolah yang sama.
Diterapkannya  diversi  oleh  penyidik  PPA  Polresta  Padang  atas  dasar pertimbangan atau alasan bahwa:
a. Korban  dan  tersangka  sama-sama  masih  berstatus  pelajar  yang  jika perkaranya tersebut dilanjutkan akan sangat mengganggu pendidikan korban dan tersangka.
b. Penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  tersangka  terhadap  korban  dilihat  dari bahaya yang ditimbulkannya tidak menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa, maka diselesaikan dengan diversi.
24 Wawancara  dengan  Brigadir    Yessi  Afrina  ,  Banit  PPA  Polresta  Padang,  tanggal  30  November 2015 jam 10.00 WIB.
c. Tindak  pidana  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana  sampai  dengan  1  (satu) tahun  harus  diprioritaskan  untuk  diterapkan  diversi,  tindak  pidana  yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi.
d. Mengingat  tersangka  masih  dapat  dibina,  maka  penyidik  menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
e. Memperhatikan  usia  pelaku,  semakin  muda  usia  pelaku,  maka  urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
f. Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  bila akibat  yang  ditimbulkan  bersifat  kebendaan  dan  tidak  terkait  dengan  tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan. 25

## Tabel: II
Proses Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Diversi Atau Restoratif Justice Tahun 2015.
NO Laporan/ Pengaduan Nama Alamat Kasus Ket.Kasus 1 LP/135/K/I /SPKT UNIT I 21-1-2015 Fajar umur 16 Th Balai baru kecamatan kuranji Melarikan anak gadis di bawah umur (332 KUHP) Diversi/RJ 2 LP/1549/K/ X/SPKT UNIT II/ 21- 10-2015 Rafi Soni umur 16 Th Padang (351 KUHP) Diversi/RJ 3 LP/1562/K/ X/SPKT UNIT III 24- 10-2015 Ersa umur 14 Th Bukik Karang Kec. Padang Selatan Penganiayan (351 KUHP) Diversi/RJ 4 LP/501/K/X /2015 Sek Lubeg 21-10- 2015 Tesya Ramadani umur16 Th Kalumbuk Pencemaran Nama Baik (310 KUHP) Diversi/Rj 5 LP/395/K/X /Sek Selatan 8-10-2015 Rini umur 16 Th Purus Pasar Pagi Pencemaran Nama Baik (310  KUHP) Diversi/RJ
Sumber: Pelayanan Perempuan Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.
Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai asset bangsa  dan  kedudukan  anak  di  masyarakat  yang  masih  membutuhkan  perlindungan
25 Wawancara  dengan  Brigadir  Yessi  Afrina,  Banit  PPA  Polresta  Padang,  tanggal    27  November 2015 jam 09.30 WIB.
dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam tahanan, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai tersangka.
2. Kendala yang Ditemui pada Saat Melakukan Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang.

## Dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor intern dan ekstern
Faktor  intern merupakan  faktor  yang  terjadi  didalam  keinginan  pihak  penyidik pada  saat  pemeriksaan  tersangka.  Biasanya  hal  ini  terjadi  dalam  kesewenangan terhadap peraturan norma hukum yang ada dalam Undang-Undang.
Adapun kendala-kendala yang terjadi pada faktor intern ini, antara lain adalah:
a. Kendala  pada  penasehat  hukum,  penasehat  hukum  terhadap  tersangka  anak tidak selalu hadir mendampingi kliennya dalam pemeriksaan, disaat penyidik membuat  Berita  Acara  Pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak. 26 Hal  ini  menurut  penulis  dikarenakan  kurang  terjalinnya koordinasi  yang  baik  antara  pihak  penyidik  PPA  Polresta  Padang  dengan Penasehat  Hukum.  Sehingga  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  terlaksana  dengan baik  sesuai  yang  diharapkan  oleh  Undang-Undang  tersebut.  Menurut penyidik selama bulan Januari-oktober 2015, ada (1) satu orang tersangka yang Penasehat  Hukumnya  tidak  datang  untuk  mendampingi  pada  waktu  jadwal pemeriksaan tersangka.
b. Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  tahap  penyidikan,  dari  pihak keluarga  tersangka  menginginkan  dan  memaksa  penyidik  untuk  diadakan pelaksanaan Diversi .  Sementara  pelaksanaan Diversi tersebut  tidak  bisa dilaksanakan karena perbuatan anak tersebut diancam dengan pidana penjara di  atas  7  (tujuh)  tahun. 27 Menurut  penulis  hal  semacam  ini  perlu  diperjelas kepada  keluarga  tersangka  oleh  penyidik,  penasehat  hukum,  pembimbing kemasyarakatan  bahwa  pelaksanaan Diversi yang  ada  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  mempunyai  batasan  tertentu  dalam  pelaksanaanya  sesuai  yang  diatur dalam perundang-undangan agar pihak keluarga tersangka mengerti apa yang dianjurkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.
c. Saat  penyidikan  terkadang  pihak  Pembimbing  Kemasyarakatan  tidak  selalu hadir  untuk  mendampingi  tersangka  tindak  pidana  ketika  dalam  proses pemeriksaan,  karena  kurangnya  koordinasi  antara  pihak  penyidik  anak
26 Wawancara dengan Ipda Fitri Ermita, Kanit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015  jam 09.00 WIB.
27 Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015, jam 09.00 WIB.
Polresta Padang dengan pihak Pembimbing Kemasyarakatan. 28 Hal semacam ini  menurut  penulis  dikarenakan  kurang  terjalinnya  koordinasi  yang  baik antara  pihak  penyidik  Pelayanan  Perempuan  Anak  di  Wilayah  Hukum Polresta Padang dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak  tidak  terlaksana  dengan  baik  sesuai  yang  diharapkan  oleh  Undang- Undang  tersebut.  Dan  hal  lain  yang  harus  diperhatikan  nanti  adalah bagaimana  penyidik  meminta  Pertimbangan  atau  saran  kepada  Pembimbing Kemasyarakatan  sesuai  yang  dianjurkan  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak padahal Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak hadir, sehingga nantinya akan  menyulitkan  penyidik  dalam  tahap  penyidikan.  Menurut  penyidik selama  bulan  Januari-oktober  2015,  ada  (2)  dua  orang  tersangka  yang Pembimbing  Kemasyarakatan tidak  datang  untuk  mendampingi  pada  waktu jadwal pemeriksaan tersangka.
d. Pada saat penyidikan berlangsung, ruangan tempat melakukan penyidikan di Polresta  Padang  tersebut  sangat  kecil,  sehingga  pada  saat  pemeriksaan  itu pihak-pihak  lain  disekitar  pemeriksaan  bisa  mendengarkan  keterangan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti  di  lapangan  memang  benar  ruangan  tempat  pemeriksaan  PPA (Pelayanan Perempuan Anak) sangat kecil. Sehingga ketika anak yang sedang diperiksa  banyak  pihak-pihak  lain  yang  mengetahuinya,  apalagi  dalam ruangan  tersebut  ada  pihak  lain  yang  sedang  diperiksa  juga  seperti  korban, saksi,  dan  tersangka  lain  yang  perkaranya  berbeda-beda.  Sebagaimana  yang dianjurkan  dalam  Pasal  3  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dibunyikan anak berhak tidak dipublikasikan identitasnya.
Faktor ekstern merupakan faktor yang diluar keinginan pihak kepolisian pada saat pemeriksaan  tersangka  anak.  Biasanya  hal  ini  terjadi  kepada  tersangka  anak  pelaku tindak  pidana  tersebut.  Adapun  faktor-faktor  ekstern  yang  terjadi  pada  saat pemeriksaan tersangka ini adalah sebagai berikut:
a. Pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, dan tak berbicara dengan  jelas  bahkan  anak  tersebut  trauma  atau  terbeban  mental,  sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan. Menurut penyidik hal seperti ini  dianggap  perlu  meminta  pertimbangan  dan  saran  dari  ahli  pendidikan, pisikologi,  atau  psikiater  atau  tenaga  lainya  sesuai  yang  dianjurkan  dalam Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  agar  ketika  dalam  penyidikan  tidak  menghambat proses  penyidikan,  namun  ketika  penyidik menerapkan  aturan  ini  orang  tua
28 Wawancara dengan orang tua Afrinaldi tersangkaPelaku Pencabulan, tanggal 30 November 2015 jam 14.00 WIB
tersangka  menolak  perlindungan  hukum  tersebut  dengan  alasan  orang tua/wali masih mampu mengatasi anak yang mengalami trauma tersebut.
b. Pada saat menyampaikan perlindungan hak-hak tersangka, terkadang kepada tersangka  dan  orang  tua  tersangka  tidak  memahami  apa  yang  dimaksud perlindungan  hak-hak  tersangka,  karena  ada  beberapa  tersangka  atau  orang tua tersangka yang berasal dari keluarga tidak mengenyam bangku sekolah. 29 Menurut penulis walaupun tersangka atau orang tua tersangka tidak mengerti perlindungan  hak-hak  tersangka  sesuai  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap penyidik mengupayakan  agar  tersangka  dan  orang  tua  tersangka  memahami  apa  itu perlindungan  hak-hak  tersangka  tersebut,  apakah  itu  melalui  Penasehat hukum atau Pembimbing Kemasyarakatan.
c. Pada  saat  melakukan  proses  penyidikan,  orang  tua  tersangka  kadang menghardik tersangka, sehingga membuat tersangka merasa terpojok dan tak mau berbicara. Menurut penulis sesuai yang dipahami dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dalam  hal  orang  tua  sebagai  tersangka  perkara  yang  sedang  diperiksa tidak  perlu  didampingi  oleh  orang  tua,  namun  kenyataannya  orang  tua tersebut  hadir  dalam  proses  pemeriksaan,  dikarenakan  orang  tua  tersebut masih merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anaknya serta yang diharapkan orang tua tersangka agar anaknya tidak melakukan tindak pidana lagi.  Sehingga  diharapkan  kepada  penyidik  harus  bisa  mengatur  situasi  dan kondisi ketika dalam proses pemeriksaan.
d. Pada  saat  penahanan  ada  beberapa  tersangka  di  dalam  sel  tahanan  tersebut menangis  terus  menerus  dan  tidak  mau  makan,  dan  terkadang  sianak bertingkah  aneh.  Menurut  penulis  hal  seperti  ini  dianggap  perlu  meminta pertimbangan  dan  saran  dari  ahli  pendidikan,  pisikologi,  atau  psikiater  atau tenaga lainya sesuai yang dianjurkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  agar  anak tersebut  tidak  terbeban  mental.  Kemungkinan  hal  itu  terjadi  karena  anak merasa bersalah dan takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padannya. 30
Dalam  melaksanakan  penelitian  dilapangan,  penulis  terkendala  dalam mewawancarai  tersangka,  penulis  tidak  bisa  mewawancarai  seluruh  tersangka  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  sesuai  dengan  data  yang  didapatkan  di  wilayah hukum  polresta  padang,  dikarenakan  data  tersebut  kendalanya  adalah  alamat  tempat tinggal tersangka tidak akurat sesuai dengan data yang didapatkan penulis di wilayah
29 Wawancara dengan Bripka  Eja Basri, Panit PPA  Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015  jam 09.00 WIB.
30 Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 09.00 WIB.
hukum  polresta  padang,  sehingga  hanya  dua  tersangka  dan  satu  orang  tua  tersangka yang bisa penulis wawancarai.

## 3. Upaya  yang  Dilakukan  oleh  Penyidik  PPA  Polresta  Padang  untuk Mengatasi Kendala yang Timbul
Adapun  Upaya  yang  dilakukan  oleh  penyidik  ppa  polresta  padang  untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada tahap penyidikan antara lain:
a. Pada  saat  Penasehat  Hukum  tersangka  tidak  selalu  hadir  pada  saat  jadwal proses  pemeriksaan  tersangka  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana, penyidik  Pelayanan  Perempuan  Anak  tetap  mengusahakan  agar  Penasehat Hukum untuk hadir, sehingga nantinya hak tersangka terpenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA di Wilayah Hukum Polresta Padang.
b. Pada saat Pembimbing Kemasyarakatan tersangka tidak selalu hadir pada saat jadwal proses pemeriksaan tersangka yang diduga melalukan tindak pidana, penyidik Pelayanan Perempuan Anak tetap mengusahakan agar Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir, sehingga nantinya hak tersangka terpenuhi, dan hal  itu  telah  diberitahukan  kepada  setiap  penyidik  PPA  di  Wilayah  Hukum Polresta Padang.
c. Terhadap ruangan tempat melakukan penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang  yang  relatif  kecil,  Pihak  Polresta  Padang  akan  mengusulkan  kepada Polda  Sumatera  Barat,  agar  ada  alokasi  dana  untuk  membangun  ruangan penyidikan  terhadap  tersangka  yang  lebih  besar,  sehingga  menciptakan suasana yang efektif dan nyaman melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
d. Pada  saat  proses  penyidikan,  agar tersangka  tidak  diam  saja,  maka  penyidik malakukan beberapa hal, yaitu: 31
1) tidak menggunakana atribut kedinasan;
2) tidak membentak tersangka tersebut;
3) membuat kondisi sekitar lebih nyaman; dan
4) memberikan fasilitas yang membuat tersangka tersebut menjadi nyaman.
e. Terhadap tersangka dan keluarga tersangka yang kurang memahami tentang apa  itu  perlindungan  hak  tersangka  yang  didapatkan  oleh  anak  yang melakukan  tindak  pidana,  terkadang  pihak  penyidik,  pembimbing kemasyarakatan  serta  penasehat  hukum  membantu  tersangka  atau  keluarga tersangka untuk memahami apa yang dimaksud perlindungan hak tersangka, dengan  mencontohkan  bentuk-bentuk  perlindungan  hak  tersangka  sesuai yang ada dalam ketentuan perundang-undangan.
31 Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 09.00 WIB.
f. Terhadap  orang  tua  yang  memarahi  tersangka,  pihak  penyidik  terkadang memberikan  nasehat  kepada  orang  tua  tersangka,  agar  tidak  memarahi tersangka  ketika  sedang  diperiksa,  agar  tersangka  tersebut  tidak  terbeban mental. 32

## D. PENUTUP
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  pada  tahap  penyidikan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Wilayah Hukum  Polresta  Padang,  ada  yang  sudah  dilaksanakan  seperti  diperlakukan  secara manusiawi  serta  didampingi  Penasehat  Hukum  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam  ruangan  penyidikan  ketika  dalam  pemeriksaan.  Kemudian  ada  juga  hak  anak yang  belum  dilaksanakan  seperti  identitas  tersangka  yang  masih  dipublikasikan  ke media  massa,  kegiatan  rekreasional  yang  belum  dijalankan,  serta  adanya  anak  yang masih disatu ruangkan penahanannya dengan tahanan dewasa.
Diharapkan  kepada  penegak  hukum  baik  itu  penyidik  Kepolisian,  Penasehat Hukum,  serta  Pembimbing  Kemasyarakatan  perlunya  pemenuhan  hak  tersangka, perlindungan  hukum,  serta  penegakan  hukum  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  dapat  mengurangi  terjadinya pelanggaran terhadap hak anak sebagai tersangka. Kepada penegak hukum khususnya kepada  Penyidik  Pelayanan  Perempuan  Anak  (PPA)  di  Wilayah  Hukum  Polresta Padang,  Penasehat  Hukum,  serta  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum  agar saling berkordinasi satu sama lain sehingga  dapat  mengedepankan  kepentingan  hak  anak  sesuai  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali kepentingan hak-hak anak tersebut sesuai  yang  di  atur  dalam  perundang-undangan.  Seperti  ruang  pemeriksaan  di  unit Pelayanan  Perempuan  Anak  sangat  kecil  hendaknya  diperbesar  kembali  agar  indetitas anak tersebut tidak diketahui oleh orang lain ketika sedang ada pemeriksaan tersangka, korban,  atau  saksi  dengan  kasus  lain  serta  diadakannya  kegiatan  rekreasional  agar tersangka tersebut terhindar dari trauma.
32 Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 Desember 2015 jam 09.00 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA.
A. Buku.
Abdussalam. (2007). Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Restu Agung.
Bambang  Sunggono.    (2001). Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT.  Raja  Grafindo Persada.
Gatot Supramono. (2000). Hukum Acara Pengadilan Anak . Jakarta: Djambatan.
Kartini  Kartono.  (1998). Patologi  Sosial  dan  Kenakalan  Remaja .  Jakarta:  RajaGrafindo Grafika.
Maidin Gultom. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan . Bandung: PT Refika Aditama.
Nashriana.  (2011). Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Wagiati Soetodjo. (2006). Hukum Pidana Anak . Bandung: Refika Aditama.
Widodo.  (2011). Prisonisasi  Anak  Nakal:  Fenomena  Dan  Penanggulangannya .  Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
B. Perundang-undangan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 Tentang  Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Peraturan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Permohonan Bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .