1 Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 55281. Email: ekonoviseia@gmail.com.
2 Ditjen Penegakan Hukum, Kementerian Ling- kungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta 10207.
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universi- tas Gadjah Mada, Jogjakarta, 55281.

## KONFLIK TATA RUANG KEHUTANAN DENGAN TATA RUANG WILAYAH (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)
Eko N Setiawan 1,2 , Ahmad Maryudi 1 , Ris H. Purwanto, 1 & Gabriel Lele 3
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning (UUPR) mandated that all levels of government administration, ranging from the national, provincial, district/ city are obligated to prepare Spatial Plan (RTR). Until 2012, Central Kalimantan is one of the provinces which have not completed its spatial plan; one of the reasons was the lack of spatial integration of Forestry Spatial Planning and Provincial Spatial Planning of Central Kalimantan. The absence of spatial integration of forestry and provincial spatial planning of Central Kalimantan has the implication in triggering conflicts of land use. Forest areas were converted into oil palm plantations without any official procedures. There are 282 units of oil palm companies, occupying 3.9 millions hectares of forest area, with non-procedural procedures to convert forest area into oil palm plantation.  To resolve this problem, the Government has revised the regulation of forest conversion by issuing PP No. 60/2012, provides opportunities for oil palm plantations, which under the Law of Forestry located in forest area but based on RTRWP of Central Kalimantan lies on APL or cultivation area, given the opportunity to re-apply the permit/license.
KKKKKeywor eywor eywor eywor eyword: d: d: d: d: Regional     Spatial Planning, forest spatial planning, oil palm plantation, policy dispute.
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2012 merupakan salah satu provinsi yang belum menyelesaikan tata ruang, salah satu penyebabnya karena belum adanya padu serasi antara Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Implikasi dari tidak adanya padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang provinsi Kalimantan Tengah adalah terjadinya konflik dalam penggunaan ruang, dimana terjadi penggunaan kawasan hutan tidak prosedural untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 282 unit perusahaan sawit seluas 3,9 juta hektar. Upaya penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah diakukan dengan revisi kebijakan tentang alih fungsi hutan PP Nomor 60 Tahun 2012 yang memberikan kesempatan bagi perkebunan sawit yang berdasarkan Undang-Undang Kehutanan berada di dalam kawasan hutan namun berdasarkan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah berada di kawasan APL maupun budidaya, diberikan kesempatan untuk mengurus perijinannya. Kata K Kata K Kata K Kata K Kata Kunci unci unci unci unci: Tata Ruang Kehutanan, Tata Ruang Wilayah, perkebunan sawit, konflik kebijakan.

## A. Pendahuluan
Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). (Bappenas,
2015). Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang sampai dengan tahun 2012 belum dapat menyelesaikan proses tata ruang sebagaimana amanat Undang-Undang No 26 tahun 2007 (Bappenas, 2014). Salah satu permasalahan dalam tata ruang di Provinsi Kalimantan Tengah adalah belum adanya padu serasi antara tata ruang wilayah dengan Tata Ruang Kehutanan yang seharusnya telah dilakukan pada periode tahun 1992-1999 yang lalu (Kartodihardjo, 2008).
Salah satu sumber konflik kehutanan di Indo- nesia adalah konversi kawasan hutan (Wulan et

## 52 Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
al., 2004) yang juga merupakan salah satu faktor penyebab rusaknya kawasan hutan (Verbist et al., 2004). Konversi kawasan hutan di Indonesia paling besar dialokasikan untuk perkebunan sawit (Sheil, Casson, Meijaard, van Noordwijk, et al., 2009), yang didorong oleh besarnya kebutuhan lahan akibat meningkatnya harga dan kebutuhan biofuel di pasar dunia (Geist & Lambin, 2002; Ramdani & Hino, 2013). Conflict of interest terjadi antara pihak- pihak yang ingin mempertahankan keberadaan hutan tetap dengan pihak-pihak yang mengiginkan alih fungsi hutan untuk penggunaan lain seperti perkebunan (Kartodihardjo & Supriono, 2000).
Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor pemicu deforestasi di Indonesia karena sifat ekspansifnya yang cepat dalam waktu yang singkat (Buckland, 2005) (Koh & Wilcove, 2009) (Sheil et al., 2009), namun di sisi lain perkebunan sawit mempunyai  peranan penting dalam kegiatan eko- nomi di Indonesia. Pada tahun 2011 nilai ekspor hasil perkebunan sawit mencapai menjadi US $ 19.380 juta (BPS, 2011a). Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang (Murphy, 2014). Perke- bunan sawit di Indonesia terus meningkat pada tahun 1986 sebesar 606.780 Ha, tahun 1999 menjadi hampir 3 juta Ha (Manurung, 2001), sampai dengan 2011 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 8,7 juta Ha (BPS, 2011a).
Salah satu provinsi yang terbanyak  perkebunan sawit secara tidak prosedural serta memiliki laju pertumbuhan perkebunan terbesar sekaligus menduduki tingkat deforestasi paling tinggi di In- donesia adalah Provinsi Kalimantan Tengah (Ke- menhut, 2012c) (FWI, 2011), di sisi lain Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang mempunyai gambut luas di Indonesia yaitu ± 3 juta Ha (Wahyunto et al., 2004), gambut tersebut sema- kin menurun luasnya akibat pembukaan perke- bunan kelapa sawit yang terus meningkat, menurut Fuller et al., (2011), antara tahun 1995 sampai 2005 gambut di Provinsi Kalimantan Tengah telah
berkurang sebanyak 0, 84 juta Ha.
Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 282 perkebunan sawit yang mempunyai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan seluas 3.934.963,00 Ha yang tersebar di 15 Kabupaten/ Kotamadya (Kemenhut, 2012). Maraknya penggu- naan kawasan yang tidak prosedural di Kalimantan Tengah salah satunya akibat banyaknya ijin usaha perkebunan dari bupati/gubernur yang diduga berada dalam kawasan hutan, menurut Hartoyo (2011) hal tersebut sebagai indikasi adanya korupsi dalam pemberian ijin usaha perkebunan.
Tumpang tindih perijinan kegiatan pem- bangunan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan diduga disebabkan oleh adanya ketidakse- rasian antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, dimana Kementerian Kehutanan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/12/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan Ar- eal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah yang lazim disebut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sedangkan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 1993 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sepuluh tahun kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengeluarkan RTRWP yang dikukuhkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRWP.
Dalam tulisan ini digambarkan dinamika dan konflik tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tata Ruang Kehutanan di Kalimantan Tengah serta implikasinya terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah dan upaya penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan tidak prosedural untuk perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah.
Eko N Setiawan, dkk.,: Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang ... : 51-66

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Dinamika Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah  memiliki luas 15,3 juta Ha atau 153.564,50 km 2 atau 8,04 persen dari luas Indonesia, merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Papua atau sebesar 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia (BPS Kalteng 2015). Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang mengalami dinamika pengukuhan kawasan hutan yang rumit sehingga sampai dengan tahun 2010 belum tercapai padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang provinsi.
Secara umum sampai dengan tahun 2012 ada 5 (lima) tahapan proses perubahan penggunaan tata ruang di Provinsi Kalimantan Tengah yang dija- dikan dasar atau acuan bagi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan ruang dan kawasan hutan. Sebelum tahun 1967 sebagian besar masih mengacu pada aturan pada masa Belanda, sejak tahun 1982, SK 759 Tahun 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang menunjuk seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai ka- wasan hutan, dijadikan acuan bagi tata ruang di Provinsi Kalimantan Tengah.
Gambar 1 menunjukan dinamika pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-undang Kehutanan No 5/ 1967, kawasan hutan dikelola berdasarkan regis- ter. Pelaksanaan demikian itu terjadi sampai dengan tahun 1982. Setelah itu sampai dengan tahun 1992, Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dite- tapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perta- nian, sedangkan fungsi kawasan hutan ditetapkan berdasarkan Undang-undang No 5/1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan  Ekosis- temnya. Setelah diberlakukan Undang-undang No 24/1992 tentang Tata Ruang, dilaksanakan padu- serasi antara TGHK dan Rencana Tata Ruang Wila- yah Provinsi (RTRWP) sampai dengan tahun 1999. Namun sampai dengan tahun 2012, di Provinsi Kalimantan Tengah belum tercapai padu serasi anatara TGHK dengan RTRWP.
Sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah 3 (tiga) kali menyusun RTRWP yaitu: RTRWP 1993, RTRWP 1999 dan RTRWP 2003, namun semua RTRWP ter- sebut belum mendapat persetujuan dari peme- rintah pusat, sehingga proses padu serasi antara TGHK dengan RTRWP belum tercapai di Provinsi Kalimantan Tengah.
Gambar 1. Dinamika Pengukuhan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah
<1982 1982 -1992 Hutan Register
TGHK (759/1982) 1992 - 2010 Belum ada Paduserasi TGHK-RTRWP (RTRWP 1993/1999/2003) ) 2011-2012 2012 Penunjukan Kawasan Hutan (292/2011) Revisi Penunjukan kawsan hutan (529/2012) UU 5/1967 UU 5/1967 UU 5/1990 UU 41/1999 UU 24/1992 UU 5/1990 UU 41/1999 UU 5/1990 UU 26/2007 UU 41/1999 UU 5/1990 UU 26/2007

## 54 Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
Pada tahun 2011 pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/ Menhut-II/2011, namun penunjukan tersebut kembali direvisi setahun kemudian dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 529/ Menhut-II/2012 tentang Revisi Penunjukan Kawasan Hutan.
Undang-Undang Kehutanan yang diterbitkan pertama kali tidak lama setelah Rezim Orde Baru berkuasa, tanggal 24 Mei 1967 diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang secara tegas telah mengakomodir ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara” (Rachman, 2016).
Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, memberi kewenangan kepada Departemen Pertanian (yang pada saat itu sebagai induk dari Dirjen Kehutanan) untuk mene- tapkan suatu kawasan sebagai hutan negara atau bukan. Pada tahun 1974 dikeluarkan aturan mengenai pengukuhan kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pedoman Penataan Batas Kawasan Hutan, pada pertengahan tahun 1980-an hampir tiga perempat dari keseluruhan tanah In- donesia ditunjuk oleh Departemen Kehutanan yang baru sebagai Kawasan Hutan. Proses tersebut dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dan disebut sebagai Tata Guna Hutan dengan Kesepa- katan (TGHK). Hal itu dilakukan melalui data survei dan data peta vegetasi berdasarkan pengin- deraan jauh dan ditentukan oleh proses penilaian biofisik dengan kriteria skoring dan mengabaikan keadaan kriteria sosial.
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah
satu daerah yang ditetapkan penunjukan kawasan hutan didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 759/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Ha) sebagai Kawasan Hutan, yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan TGHK 1982.
Tabel 1.Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kepmentan No. 759/KPTS/Um/10/1982

## Sumber: Kepmentan 759/KPTS/Um/10/1982
Tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi Kali- mantan Tengah terbagi habis menjadi kawasan hutan yang didominasi oleh Hutan Produksi (38,69%) yang disusul dengan Hutan Produksi Konversi (28,11%). Penunjukan tersebut menuai banyak masalah karena dianggap mengabaikan hak-hak banyak pihak khususnya masyarakat lokal serta kepentingan daerah serta investor.
Dalam rangka penataan ruang untuk pem- bangunan, Pemerintah Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Setelah diberlakukan Undang- undang No 24/1992 tentang Tata Ruang, dilak- sanakan padu-serasi antara TGHK dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sampai dengan tahun 1999. Setelah diberlakukan Undang- undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Menteri Kehutanan melakukan penunjukan kawasan hutan berdasarkan peta padu-serasi yang telah  dilakukan. Proses perubahan kebijakan di atas pada  umumnya telah berjalan di seluruh Indo- nesia, namun Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah,
No Jenis Kawasan Luas (Ha) Persentase (%) 1. Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata 729.919 4,77 2. Hutan LIndung (HL) 800.000 5,22 3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 3.400.000 22,21 4. Hutan Produksi (HP) 6.088.000 39,69 5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 4.302.181 28,11 Jumlah 15.320.100 100,00
Eko N Setiawan, dkk.,: Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang ... : 51-66
sampai dengan tahun 2012 belum terdapat padu- serasi yang seharusnya telah dilakukan pada periode 1992-1999 yang lalu (Kartodihardjo, 2008; Rompas & Waluyo, 2013).
Pada tahun 1992, pemerintah menerbitkan Undang-undang 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, Undang-undang tersebut mengatur penataan peruntukan ruang yang dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dalam 3 (tiga) tingkatan wilayah administratif, yaitu tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota- madya. Di dalam UU 24 Tahun 1992 tidak secara spesif ik dijelaskan mengenai kawasan hutan, namun pengaturan berdasarkan UU 24 Tahun 1992 memperkenalkan istilah pola ruang berupa kawasan budidaya dan kawasan lindung yang di dalamnya juga termasuk kawasan hutan, aturan tersebut seolah menjelaskan bahwa UU 24 Tahun 1992 meniadakan peran Kementerian Kehutanan dalam penentuan kawasan hutan,  tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya dijabarkan dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 sebagai ruang pengelolaan dalam kawasan lindung dan budidaya dan kemudian menjadi pedoman bagi lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah atau masyarakat.
Pada tahun 1993, Provinsi Kalimantan Tengah menyusun RTRWP yang dikukuhkan menjadi Perda Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah, namun belum men- dapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Upaya Padu serasi RTRWP Kalimantan Tengah dengan TGHK, dilakukan dengan membentuk Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 008/054/IV/BAPP tanggal 16 Maret 1999 tentang Hasil Pemaduserasian antara Peta Kawasan Lindung dan Budidaya Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dimana luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meningkat menjadi
15.759.594,45 Ha dengan komposisi kawasan non hutan seluas 5.325.233,27 Ha dan kawasan hutan seluas 10.434.361,18 Ha, namun upaya padu serasi pada tahun 1999 tersebut juga belum berhasil.
Pada tanggal 20 September 2003, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 15.356.700 Ha dengan komposisi kawasan non hutan seluas 5.061.846, 46 Ha dan kawasan hutan seluas 10.294.853, 52 ha. Pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2003 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perda Nomor 8 Tahun 2003 telah ditetapkan pada tanggal 20 September dan diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 13 Oktober 2003 dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28 Seri E.
Tabel 2 Pembagian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menurut Perda 8 Tahun 2003 tentang

## RTRWP
Sumber: Perda No. 8 Tahun 2003 Provinsi Kalimantan Tengah
Tabel 2 di atas menunjukkan areal di luar kawasan hutan sebesar 27,4% dan kawasan hutan
56 Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
seluas 72,6% merupakan kawasan hutan, hal tersebut sangat berbeda dengan TGHK tahun 1982 yang menunjuk 100% lahan di Kalimantan Tengah sebagai kawasan hutan.
Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRWP dijadikan acuan oleh pemerintah daerah baik bupati, walikota, maupun gubernur dalam tata ruang wilayah masing-masing baik dalam pem- bangunan maupun dasar bagi penerbitan perijinan tambang maupun kebun.  Upaya untuk melakukan padu serasi antara RTRWP tahun 2003 tersebut dengan tata ruang dari Kementerian Kehutanan sampai dengan tahun 2011 belum menemukan titik temu.
Akibat belum adanya padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang wilayah provinsi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan terkait dengan tata ruang kehutanan dengan tata ruang daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah mengeluhkan akibat tidak adanya konsistensi acuan tata ruang kehutanan menyebabkan banyaknya permasalahan (CIFOR, 2014), hal ini terkait dengan legalitas kegiatan pembangunan dan investasi yang menurut tata ruang kehutanan sebagian besar berada di wilayah hutan.
Kota Palangkaraya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK 1982 berada di dalam kawasan hutan. Bahkan lahan seluas beberapa kabupaten (misalnya, Kapuas) adalah benar-benar dalam zona hutan, zona non- hutan hampir tidak ada, yang berarti bahwa ada kesempatan terbatas untuk provinsi untuk meningkatkan pembangunan daerah, berdasarkan peta TGHK, sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berada di dalam kawasan hutan bahkan Kota Palangkaraya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, dimana terdapat kantor gubernur, markas kepolisian daerah, kantor dinas kehutanan dan lain-lainnya, berada di dalam kawasan hutan produksi.
Terbitnya UU nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang memang secara spesif ik sebagai upaya
memperbaiki kelemahan dalam UU 24/1992 termasuk fungsi koordinasi lintas sektor dan wilayah dan pengendalian. Namun, UU 26/2007 bukan jawaban atas perbedaan peruntukan yang diatur oleh dua kebijakan yang terlanjur diterbitkan. Mengingat hingga tahun 2012 beberapa provinsi, termasuk di dalamnya Provinsi Kalimantan Tengah belum menyelesaikan tata ruang daerahnya. Faktanya, Peraturan Daerah  Kalteng Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah dibatalkan dan bahkan menjadi acuan berbagai tata ruang wilayah kabupaten dalam lingkup administrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
Seiring dengan permasalahan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang belum selesai, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Tabel 3 Penunjukan Kawasan Hutan Kalteng menurut SK Menhut No. 292/Menhut-II/ 2011

## Sumber: SK Menhut No. 292/Menhut-II/2011
Berdasarkan SK tersebut telah mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.168.656 Ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 689.666 Ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 29.672 Ha. Menurut Murdiyarso et al (2011), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 292/ Menhut II/2011, telah  mengubah status 1,2 juta Ha
No Fungsi Kawasan Luas (Ha) Prosentase 1. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Perlindungan Alam (KSA/KPA) 1.601.522 10,36 % 2. Hutan Lindung 1.330.258 8,62 % 3. Hutan Produksi Terbatas 3.324.675 21,55 % 4. Hutan Produksi Biasa 3.866.751 24,99 % 5. Hutan Produksi Konversi 2.540.616 16,47 % 6. Areal Penggunaan Lain (APL) 2.751.418 17,84 % Jumlah 15.426.780 100 %
Eko N Setiawan, dkk.,: Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang ... : 51-66
lahan hutan negara menjadi lahan untuk penggu- naan lain dan memberlakukan hal yang sebaliknya, tetapi hanya mencakup 30.000 Ha lahan nonhutan yang dikategorikan ulang sebagai lahan hutan.
Berdasarkan SK 292/Menhut-II/2011 tersebut, Hutan Produksi (HP) yang dilepas menjadi bukan kawasan hutan mencapai 333.261 Ha, sedangkan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dilepas seluas 101.157 Ha. Tak hanya itu, Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dilepas menjadi bukan kawasan hutan mencapai 734.238 Ha. Greenomics menyebutkan, pada kawasan Hutan Produksi (HP) yang dilepas menjadi bukan kawasan hutan, terdapat 193 blok konsesi sawit, sedang- kan pada HPT yang dilepas terdapat 15 blok konsesi sawit. Sementara pada HPK yang dilepas, terdapat 303 blok konsesi sawit (Gresnews, 2011).
Baru berjalan setahun Surat Kepu- tusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, direvisi oleh Kemen- terian Kehutanan dengan SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perta- nian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penun- jukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 Ha sebagai Kawasan Hutan. Perubahan tersebut seba- gai penyempurnaan dari SK 292/Menhut-II/2011.
Tabel 4. Penunjukan Kawasan Hutan Kalteng menurut SK 529/Menhut-II/2012
Tabel 4 menunjukan luas kawasan hutan Kalimantan Tengah adalah 12.697.522 Ha (82,45 %), sedangkan kawasan non hutan seluas 2.707.073 (17,55 %) dari luas Provinsi Kalimantan Tengah seluas 15.426.889 Ha.
Dari dinamika penunjukan kawasan yang ada di Kalimantan Tengah, telah terjadi 5 (lima) kali terjadi penunjukan kawasan hutan dan non hutan yang menyebabkan terjadinya kekacauan dasar hukum dalam implementasi di lapangan, sebagai berikut:
Sumber: Kompilasi dari SK 759/1982, RTRWP 1999,

## Perda 5/2003, SK 292/2011, SK 529/2012
Dari graf ik di atas menunjukan tidak adanya konsistensi dalam rencana pengelolaan kawasan hutan, terjadi konf lik kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terlihat dari kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan kawasan hutan lebih dari 80 % sedangkan kebijakan dari pemerintah daerah melalui RTRWP mengalokasikan kawasan hutan di bawah 70%, akibat belum adanya padu serasi dengan RTRWP Kalimantan Tengah, namun kenya- taan di lapangan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah mengacu pada RTRWP serta mengabaikan TGHK. Tidak adanya konsistensi tata ruang di Kalimantan Tengah menimbulkan banyak perma- salah tumpang tindih kewenangan di lapangan.

## 2. Konflik  Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di berbagai sektor antara
No Kawasan Hutan Luas 1. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1.630.828 2. Hutan Lindung 1.346.066 3. Hutan Produksi Terbatas 3.317.461 4. Hutan Produksi Tetap 3.881.817 5. Hutan Produksi Konversi 2.543.535 6. Areal Penggunaan Lain 2.707.073 Jumlah 15.426.780

## 58
Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
lain kehutanan, pertanian, perkebunan, pertam- bangan, kelautan, perikanan, dan lainnya (Isen Mulang, 2016) yang menjadikan Provinsi Kaliman- tan Tengah menarik berbagai pihak untuk mela- kukan berbagai pemanfaatan sumber daya alam. Pertambangan, kehutanan dan perkebunan adalah sektor-sektor yang menjadi sumber penerimaan negara, sektor-sektor ini bersinggungan dengan sumber daya lahan ( land based sector ) (Mumbunan, 2015). Kegiatan usaha perkebunan mengacu kepada UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dalam hal penyediaan tanah untuk per- kebunan, mengakomodir pembangunan perke- bunan pada kawasan hutan, hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Ka- wasan Hutan.

## Tabel 5 Perijinan Usaha Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010
Sumber: (Ditjen BPK, 2010; Kemenhut, 2012b; Walhi Kalteng, 2011)
Kalimantan Tengah dengan luas ± 15,4 juta Ha atau satu setengah kali luas Pulau Jawa, secara umum perijinan kawasanya kini telah di kuasai oleh inves- tor. Dari data tabel di atas menunjukan bahwa lahan yang di kuasai investor melalui perijinan untuk industri HPH, HTI, HTR, RE, Pertambangan dan Perkebunan sawit telah mencapai ±14,7 juta Ha atau 95% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah, hanya tersisa 700.000 Ha atau 5 % dari total lahan secara keseluruhan yang tidak terdapat perijinan lahan.
Di Kabupaten Kapuas terjadi ketimpangan dimana ijin yang dikeluarkan untuk pertambangan, perkebunan serta kehutanan seluas 1.861.080 Ha, sedangkan luas Kabupaen Kapuas hanya 1.499.900 Ha, sehingga Kabupaten Kapuas def isit wilayah sebesar  ± 361.180 Ha. Di Kabupaten Gunung Mas juga terjadi ketimpangan dimana ijin yang dike- luarkan untuk pertambangan, perkebunan serta usaha kehutanan seluas ± 1.306.566 Ha sedangkan luas Kabupaten Gunung Mas hanya 1.080.500 Ha, sehingga di Kabupaten Gunung Mas terjadi def isit wilayah sebesar 226.066 Ha.
Ketimpangan juga terjadi di Kabupaten Barito Utara, dimana ijin yang dikeluarkan untuk pertam- bangan, perkebunan, dan usaha kehutanan seluas ± 1034185.74 Ha sedangkan luas Kabupaten Barito hanya ±  830,000 Ha, sehingga di Kabupaten Barito Utara terjadi defisit wilayah sebesar 204.185.74 Ha.
Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang cocok untuk pengembangan tanaman kelapa sawit. Lembaga Penelitian Tanah (KPT) Bogor yang mengidentif ikasi seluas 15.356.700 Ha lahan di Kalimantan Tengah  terdapat 3.195.000 Ha merupakan lahan yang cocok untuk pengem- bangan berbagai jenis tanaman. Kalimantan Tengah mempunyai iklim Smith and Fergusin serta tanah didominasi podsolid cocok untuk tanaman kelapa sawit (Disbun Kalteng, 2009).
Kesesuaian lahan, proses padu serasi yang belum jelas, serta adanya euphoria reformasi dan tidak jelasnya tata ruang kehutanan maupun tata ruang wilayah telah mendorong bupati-bupati di Kalimantan Tengah untuk membuka diri bagi in- vestor perkebunan sawit yang sedang membutuh- kan lahan guna ekspansi  perkebunan sawit. Bupati- bupati memiliki wewenang paling besar dalam mengeluarkan izin untuk sebagian besar perubahan dan manajemen tata guna lahan non-hutan, teruta- ma yang berkaitan dengan pengembangan lahan perkebunan (Myers & Ardiansyah, 2015).
Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dimulai pada tahun 1992, yaitu
Eko N Setiawan, dkk.,: Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang ... : 51-66
ketika beberapa perusahaan swasta membuka lahan di Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kotim. Pada awalnya, pembangunan perkebunan sawit difokuskan di bagian Barat Provinsi Kalteng, sehingga pada tahun 1995 wilayah tersebut telah siap produksi. Sedangkan di bagian Timur masih dalam tahap pembukaan lahan ( land clearing ).
Kemudian sejak tahun 1998, terjadi ekspansi secara besar-besaran di subsektor perkebunan sawit hing- ga empat tahun kemudian. Beberapa perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di sana adalah: PT. Astra Argo Lestari Group, PT. Asam Jawa Group, PT. Graha Group, PT. Salim Group, PT. Sinar Mas Group, dan lain-lain. Namun, tidak terdapat satu pun perusahaan milik negara atau pun perusahaan milik pemerintah daerah hadir di sana (Noorsalim, 2016).
Sekitar 98% sektor perkebunan di Kalimantan Tengah didominasi oleh perkebunan sawit (BPS Kal- teng, 2013), perkebunan sawit dalam skala besar dibangun oleh perusahaan perkebunan sawit swasta dan dalam skala kecil dibangun oleh rakyat, berdasar- kan data tutupan lahan tahun 2010, perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1,2 juta Ha (BPS, 2011b).
Setelah turunnya Presiden Suharto oleh gerakan reformasi pada tahun 1999, Indonesia memasuki tahapan baru dalam sosial maupun politik dan hal ini berpengaruh terhadap sistem pemerintah daerah yang sebelumnya lebih  bersifat sentralistik kemudian menjadi otonomi daerah dengan terbit- nya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, hal tersebut memberikan kewe- nangan kepada daerah untuk mengatur dan mengu- rus sendiri kepentingan daerah yang pada masa sebe- lumnya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat.
Pada dasarnya, Undang-undang No 22 Tahun 1999 memberikan  wewenang kepada pemerintah daerah untuk pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk hutan, konservasi sumberdaya alam dan standarisasi masih merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Pasal pada Undang-undang No 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa daerah
berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan membawa kepada interpre- tasi yang berbeda dan perbedaan pendapat atas pengelolaan sumberdaya alam, termasuk hutan (Siswanto & Wardojo, 2006).
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, peran pemerintah daerah menjadi lebih kuat. Pada tahun 2003 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyusun Tata Ruang Wilayah dalam ben- tuk Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2003 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kekisruhan tata ruang wilayah Provinsi Kali- mantan Tengah dengan Tata Ruang kawasan hutan Kementerian Kehutanan salah satunya bermula dari surat Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan  Provinsi Kalimantan Tengah yang meminta pertimbangan kepada Kepala Badan Plano- logi (Baplan) Departemen Kehutanan dan Perke- bunan perihal perlunya ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan pada kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Peng- gunaan Lain (KPPL) berdasarkan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah (Rompas & Waluyo, 2013).
Arahan dari Kepala Badan Planologi Kehutanan disampaikan melalui melalui surat No. 778/VIII- KP/2000 tanggal 12 September 2000 yang intinya menyampaikan bahwa berkenaan dengan pen- cadangan areal untuk pengembangan usaha budi daya perkebunan pada KPP dan KPPL yang pada dasarnya merupakan areal penggunaan lain (APL) berdasarkan peta padu serasi RTRWP dengan TGHK Kalimantan Tengah (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999), maka tidak lagi memerlukan proses pelepasan kawasan hutan.
Berdasarkan surat rekomendasi tersebut, peme- rintah daerah merasa mempunyai dasar dalam mengeluarkan sejumlah ijin terutama untuk perke- bunan sawit. Surat tersebut kemudian dijadikan

## 60
Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun tata ruang yang kemudian dituangkan dalam Pera- turan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. Kebijakan ini juga didorong oleh “ efouria ” otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada bupati dan pejabat lokal untuk menerbit- kan ijin kepada investasi khususnya perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Tengah.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ke- hutanan memiliki otoritas mutlak dalam peng- gunaan dan pengelolaan kawasan hutan sehingga cenderung mempertahankan kawasan hutan (Rompas dan Waluyo, 2013). Kementerian Ke- hutanan menyadari belum adanya pemantapan keberadaan kawasan hutan akibat belum selesainya proses tata batas hutan di Indonesia, sampai dengan tahun 2009 Kementerian Kehutanan baru mela- kukan tata batas hutan sebanyak 11,29% dari luas kawasan hutan 120.783.631 Ha (Ditjen Planologi, 2014b). Akibat belum selesainya tata batas kawasan hutan, menyebabkan adanya ketidakpastian sta- tus kawasan hutan yang memberikan ruang terja- dinya penyimpangan di lapangan (Koalisi Anti Mafia Hutan, 2015). Lambatnya proses tata batas hutan disebabkan oleh batas hutan sepanjang 282.323 km dengan kondisi yang bervariasi dari pegunungan sampai dengan rawa gambut dataran rendah, sementara petugas pelaksana tata batas masih terbatas (Ditjen Planologi, 2014a).
Dalam upaya mempertahankan kawasan hutan yang belum selesai proses tata batasnya, pada tahun 2010 Kementerian Kehutanan melalui surat Nomor S.426/Menhut-VII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 yang ditujukan kepada Kapolri, menegaskan bahwa sta- tus penunjukan kawasan hutan mempunyai keku- atan hukum sehingga setiap pelanggaran hukum yang berada di wilayah tersebut dapat dilakukan proses hukum (Andila, 2010). Upaya yang dilakukan kementerian kehutanan adalah mempercepat upaya tata batas kawasan hutan serta melakukan paduserasi antara Tata Ruang Kehutanan dengan
Tata Ruang Provinsi, namun sampai dengan 2010 Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah belum selesai proses padu serasi.
Tanggal 10 Juli 2003, Menteri Kehutanan menge- luarkan SE No 404/Menhut-II/2003 yang berisi bahwa “Bagi setiap provinsi yang belum ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang  penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan  pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK),  maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Tetapi karena Kalteng belum memiliki padu serasi antara RTRWP dengan TGHK maka yang digunakan adalah TGHK yang mengacu pada Kepmentan Nomor 759 tahun 1982.
Surat Edaran dari Kementerian Kehutanan tersebut menimbulkan keresahan bagi pemerintah daerah, masyarakat maupun pengusaha karena berdasarkan TGHK maka hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah kawasan hutan bahkan wilayah Kabupaten Kapuas seluruhnya berada di dalam kawasan hutan. Pada akhirnya Surat Edaran tersebut tidak diindahkan oleh Peme- rintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar sudah mempunyai RTRWP yang sudah berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Kebijakan perijinan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota di Kalimantan Tengah, didorong oleh efouria otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada bupati dan pejabat lokal untuk menerbitkan ijin kepada investasi perkebunan sawit,  akibatnya banyak sekali ijin perkebunan dan pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat lokal berdasarkan Perda RTRWP No 8 Tahun 2003 yang kemudian tidak diikuti dengan proses pelepasan kawasan hutan. Kenaikan penerbitan ijin perke- bunan terlihat pada tahun 2003 sampai dengan 2007, setelah terbitnya RTRWP yang dianggap
Eko N Setiawan, dkk.,: Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang ... : 51-66
sebagai dasar hukum bagi kepala daerah untuk menerbitkan perijinan perkebunan sawit
Surat Kepala Badan Planologi tersebut baru dicabut kembali pada tahun 2006 setelah enam tahun dikeluarkan, Menteri Kehutanan mengi- rimkan surat No. S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 kepada Gubernur Kalimantan Tengah perihal pencabutan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/ VIII-KP/2000 tertanggal 12 September 2000. Penca- butan surat dari Kepala Badan Planologi Depar- temen Kehutanan oleh Menteri Kehutanan tidak berpengaruh terhadap penerbitan perijinan perkebunan sawit oleh Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dasar sudah adanya RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah serta adanya kebutuhan lahan untuk menarik investor dalam rangka pengembangan wilayah kabupaten.
Pada tahun 2004 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan yang memberi kewenangan kepada Gubernur/Bupati dalam proses perijinan perke- bunan, dimana pada pasal 17  UU  18/2004 tersebut, menyatakan bahwa Izin Perkebunan dapat diter- bitkan oleh gubernur untuk kawasan yang mem- bentang di beberapa kabupaten/kota dan oleh bupati/walikota untuk kawasan di dalam  satu kabupaten atau kota.

## Gambar 2. Perkembangan Luas dan Produksi
Sawit di Kalimantan Tengah
Gambar Perkembangan Luas dan Produksi Sawit Kalimantan Tengah di atas menunjukkan bahwa pencabutan surat Kepala Baplan oleh Menteri Kehutanan tidak memberikan pengaruh terhadap penerbitan ijin dan perkembangan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Perkebunan sawit di Kalimantan Tengah meningkat pesat, dari 200 ribu Ha pada tahun 2001 meningkat pesat menjadi 1 juta Ha pada tahun 2011, laju perkembangan perkebunan sawit di Kalimantan tertinggi di Indonesia.
Tingginya harga CPO serta meningkatnya kebutuhan di pasar internasional telah mendorong pengusaha besar untuk membuka usaha perke- bunan sawit, perusahaan rokok sampurna, gudang garam serta pengusaha bidang otomotif Astra, telah melebarkan usahanya ke bidang perkebunan sawit dengan membuat grup usaha perkebunan sawit.
Ekpansi perkebunan sawit di Provinsi Kaliman- tan Tengah juga merambah ke dalam kawasan pemegang konsesi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-K), misalnya, PT Katingan Indah Utama (PT Makin Group) dan PT Tunas Agro Subur Kencana (PT Best Group) yang melakukan kegiatan perkebunan di atas konsesi milik  PT Inhutani III (Observation No.1), dan PT Agro Prima Lestari yang menggunakan wilayah PT Kusuma Perkasawana (BPK, 2007).
Salah satu motif utamanya adalah untuk meng- hindari kewajiban membayar pajak dan royalti untuk kayu yang ditebang. Sebuah penyelidikan oleh (EIA, 2012) mengungkapkan bahwa hanya seperlima dari perusahaan perkebunan di Ka- limantan Tengah beroperasi secara legal menurut UU Kehutanan.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) bekerjasama  dengan Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Unit Kerja Pembantu Presiden dalam Percepatan Pembangunan (UKP4), Satgas Maf ia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pendataan terhadap penggunaan kawasan hutan

## Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
yang illegal 1 . Provinsi Kalimantan Tengah merupa- kan salah satu provinsi yang dilakukan pengum- pulan data pertama kali pada bulan Oktober tahun 2010, kegiatan dilakukan dengan mengundang gubernur, bupati/walikota untuk menyampaikan ekspose penggunaan kawasan illegal di wilayahnya.
Ekspose yang dilakukan oleh gubernur/bupati/ walikota Kalimantan Tengah di hadapan Kemen- terian Kehutanan, Bareskrim Polri, Satgas Mafia Hukum, Kejaksaan Agung pada tahun 2011 mengung- kapkan terdapat 282 unit perusahaan perkebunan sawit seluas lebih dari 3 juta Ha  yang melakukan kegiatan pembangunanan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan tanpa memiliki perijinan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut, 2012a).

## Tabel 6. Sebaran Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah

## Sumber data: Hasil Ekspose Bupati/Walikota se- Kalimantan Tengah
Tabel 6 menunjukan terdapat 349 unit perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah, 67 unit sudah memiliki Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan sedangkan sebanyak 282 unit belum memiliki IPKH. Pengum- pulan data perkebunan sawit yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa ijin dari Kementerian Kehutanan dilanjutkan dengan upaya proses hukum dari penegak hukum Kementerian
Kehutanan maupun Bareskrim Polri terhadap 7 (tujuh) unit perusahaan perkebunan sawit di Pro- vinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut telah menye- babkan keresahan, di kalangan perusahaan perke- bunan sawit yang merasa di kriminalkan karena mereka sudah memiliki ijin dari pemerintah dalam menjalankan usaha perkebunan namun dianggap melakukan tindak pidana kehutanan, ada ancaman dari pengusaha untuk menarik investasinya dari Indonesia dan di kalangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
Perlawanan terhadap upaya penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan bersama penegak hukum pusat, mendorong satu orang pengusaha dan 5 (lima) bupati (Bupati Kapuas, Bupati Gunung Mas, Bupati Katingan, Bupati Sukamara, dan Bupati Seruyan) mengajukan gugatan terhadap UU Kehutanan kepada Mahkamah Konstitusi. Perkara yang terregister No. 45/PUU-IX/2011 untuk menguji konstitusionalitas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 Tanggal 9 Februari 2012 memu- tuskan mengabulkan permohonan pemohon, tak pelak hal ini memicu kekhawatiran bagi publik, bahwa pengujian definisi kawasan hutan tersebut justru digunakan untuk memutihkan operasional perkebunan secara ilegal di kawasan hutan Putusan MK pada faktanya telah menimbulkan polemik khususnya berkaitan dengan kejelasan status kawasan hutan. Status tersebut merupakan landasan bagi penatagunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan, termasuk di dalamnya pemberian perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Arizona, Nagara, & Hermansyah, 2012).

## 3. Upaya Penyelesaian Masalah
Permasalahan dispute policy dalam alih fungsi hutan menguat seiring dengan gencarnya upaya penegakan hukum terhadap perusahaan perke- bunan sawit yang diduga berada di dalam kawasan
No Kabupaten Perkebunan Sawit Tanpa IPKH Memiliki IPKH Jumlah (Unit) Luas (Ha) Jumlah (Unit) Luas (Ha) 1 Lamandau 13 132.700 5 79.375 2 Seruyan 32 453.874 12 178.491 3 Barito Timur 6 132.559 5 49.824 4 Barito Utara 31 405.220 - - 5 Barito Selatan 14 230.702 - - 6 Gunung Mas 21 340.100 2 24.770 7 Kapuas 41 748.910 1 12.100 8 Katingan 41 432.701 2 33.500 9 Kotawaringin Barat 12 157.090 11 97.941 10 Kotawaringin Timur 38 354.873 14 216.137 11. Murung Raya 9 96.859 - - 12. Pulang Pisau 15 297.000 1 5.000 13. Sukamara 2 29.600 1 20.707 14. Palangka Raya 3 53.500 - - 15. Lintas Kabupaten 4 69.275 13 291.600 Jumlah 282 3.934.963 67 1.009.445
1 Diperhalus dengan istilah “penggunaan kawasan hutan tidak prosedural”.
Eko N Setiawan, dkk.,: Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang ... : 51-66
hutan, hal tersebut berimplikasi pada keberlanjutan investasi perkebunan sawit, keresahan tenaga kerja sawit yang terancam perkebunan tempat bekerja disita oleh negara serta keresahan dari para kepala daerah yang telah menerbitkan ijin usaha perke- bunan berdasarkan peraturan tata ruang wilayah.
Pada akhir tahun 2009, Kementerian Kehutanan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor S.926/ Menhut-VII/2009 Tanggal 23 Desember 2009 tentang adanya pelanggaran penggunaan kawasan hutan tanpa prosedur yang diancam dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 5 milyar sesuai dengan pasal 78 ayat (2) dan (6) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999.  Pada tahun 2010 Menteri Kehutanan meminta pertimbangan hukum kepada Jaksa Agung atas keterlanjuran pemanfaatan kawasan hutan (melalui surat Nomor S.460/Menhut-VII/2010 tanggal 14 September 2010) dengan alternatif: a) melakukan penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten sesuai UU 41 Tahun 1999, b) Penye- lesaian melalui revisi tata ruang bila telah sesuai peruntukannya dan diluar ijin usaha pemanfaatan hutan, c) itikad baik ( goedetrouw ) yaitu  pengusaha yang telah memiliki ijin berdasarkan Perda tetapi melanggar UU 41 Tahun 1999, d) Out of court seat- lement sesuai KUHP Perdata (Pasal 1858), e) tero- bosan hukum akomodasi pengembangan kebi- jakan kebun terintegrasi dalam pengelolaan hutan produksi.
Kejaksaan Agung memberikan pertimbangan hukum terhadap surat dari Kementerian Kehu- tanan (melalui surat Nomor B.072A/A/Gp.1/09/2010 Tanggal 21 September 2010), dengan pertimbangan hukum: a) Out of court dalam rangka itikad baik ( goedetrouw ) tanpa merugikan investor/pengusaha yang telah memiliki ijin sesuai Perda karena telah menghasilkan pemberdayaan manusia dalam usahanya, b) goedetrouw dalam bentuk berita acara kesepakatan damai ( akta van dading ) sesuai dengan pasal 1858 KUH Perdata, c) Penegakan hukum terhadap investor yang tidak memiliki dasar hukum
sesuai perda, mekipun sudah ada pertimbangan hukum dari Kejaksaan Agung, namun Kementerian Kehutanan belum berani untuk melakukan reko- mendasi tersebut karena belum ada dasar hukum yang kuat untuk implementasi di lapangan.
Perdebatan yang panjang antara kewenangan Kementerian Kehutanan dan kewenangan Peme- rintah Daerah, mendorong Pemerintah mengambil langkah upaya penyelesaian. Kementerian Koordi- nator Politik Hukum dan Keamanan, memandang dispute policy antara kebijakan tata ruang kehutanan dengan tata ruang wilayah dapat berpotensi menjadi gangguan bagi stabilitas negara. Sebagai upaya resolusi konflik, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), melakukan mediasi dengan mengadakan rapat koordinasi khusus (Rakorsus) yang melibatkan Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bareskrim Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kejaksaan Agung, dan Gubernur Kalimantan Tengah.
Dari Konsideran PP 60 Tahun 2012 dapat dibaca bahwa tujuan revisi atau perubahan PP ini adalah ‘memberikan kepastian hukum’ atas keterlanjuran ijin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi.  Kepastian hukum tadi ditujukan perusahaan milik negara dan perusahaan perkebunan swasta, sedangkan kepastian hukum bagi masyarakat atau rakyat dalam penguasaan lahan belum terlihat dalam PP 60 Tahun 2012. Meli- hat pengaturan yang demikian rigit dalam kedua PP ini, nampaknya keberpihakan pemerintah masih belum beranjak dari memberikan kepastian hukum bagi perusahaan perkebunan sawit besar, dan kurang memberikan perhatian kepada rakyat kecil yang juga memerlukan kepastian hukum atas penguasaan lahan mereka. Pengaturan untuk selambat-lambatnya mengajukan permohonan kepada pemerintah memberi peluang hanya kepada swasta dengan modal besar dan tidak mungkin bagi masyarakat kecil.

## 64 Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
Dalam PP 60 Tahun 2012, tenggat waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan pele- pasan diberikan sama selama 6 bulan, tetapi pemo- hon harus menyediakan lahan pengganti selambat- lambatnya dalam 2 tahun sejak diberikan perse- tujuan pelepasan kawasan. Lahan pengganti itupun harus mencapai dua kali luasan, jika hutan di wila- yah daerah aliran sungai, pulau atau provinsi  di mana perusahaan itu berada kurang dari 30% dan jika lebih dari 30% maka hanya diminta untuk menyiapkan lahan pengganti seluas wilayah yang dimohon untuk pelepasan.  Bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi pengusaha perkebunan dalam mencari lahan pengganti ini.
Perubahan PP 10 Tahun 2010 menjadi PP 60 Tahun 2012 telah memberikan dampak secara langsung pada proses penyelidikan oleh Kemen- terian Kehutanan maupun Bareskrim Polri, dimana beberapa perusahaan yang sedang dilakukan proses pengumpulan data mengajukan proses perijinan menurut aturan dalam Peraturan Pemerintah No- mor 60 Tahun 2012.
Ratusan perusahan perkebunan sawit di berba- gai provinsi menyambut baik keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, meskipun hanya diberikan tenggat waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengajukan proses perijinan ke pemerintah pusat bagi perkebunan sawit non prosedural yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan 2 (dua) tahun bagi perkebunan sawit non prosedural yang berada di kawasan Hutan Produksi (HP) untuk mengajukan perijinan seka- ligus mencari areal pengganti. Meskipun dalam pelaksanaannya akan sulit dilakukan namun dengan melakukan pendaftaran sesuai PP 60 Tahun 2012, maka akan dapat terhindar dari proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kehu- tanan dan Bareskrim Polri.

## C. Penutup
Konflik kebijakan tata ruang di Provinsi Kali- mantan Tengah yang disebabkan oleh adanya
perbedaan acuan dalam penentuan Tata Ruang antara SK Menteri Pertanian Nomor 759 Tahun 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) (berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Provinsi Kalimantan Tengah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang).
Sebagian kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah tidak konsisten dalam kebijakan Tata Ruang di wilayahnya, RTRWP (Perda 8 Tahun 2003) dija- dikan alasan dalam penerbitan perijinan berbasis lahan, namun perijinan yang dikeluarkan sebagian tidak sesuai dengan RTRWP, di beberapa kabupaten perijinan yang dikeluarkan justru melebihi dari luas wilayah kabupaten yaitu: Kabupaten Kapuas, Kabu- paten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Utara.
Kontestasi perumusan kebijakan antara Koalisi Kehutanan dengan Koalisi Perkebunan mengha- silkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang memberikan kesempatan baik perusahaan perkebunan sawit yang diduga mempunyai perijinan dan atau sudah melakukan pembangunan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan, terhin- dar dari proses hukum dan diberi kesempatan un- tuk memperoleh legalisasi.

## Daftar Pustaka
Andila, GN 2010, Penunjukan Kawasan Hutan Implikasinya bagi Hutan Konservasi. Buletin PIKA , 25.
Arizona, Y., Nagara, G., & Hermansyah  2012, Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Putusan No. 45/PUU-IX/2011) . (E. Yuntho, F. Diansyah, & D. Fariz, Eds.). Jakarta: Indone- sian Corruption Watch.
Eko N Setiawan, dkk.,: Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang ... : 51-66
Bappenas  2014, Permasalahan Penetapan Kawasan Hutan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan Nasional . Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bappenas 2015, Pedoman Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan . Jakarta.
BPK (2007), Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Angaran 2007, atas Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)Tahun Ang- garan 2003 s.d 2007 Yang Dibiayai Dari Dana Reboisasi (DR) pada Departemen Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur , Badan Pemeriksa Ke- uangan, Jakarta.
BPS  2011a, Statistik Kelapa Sawit Indonesia .  Badan Pusat Statistik, Jakarta.
BPS 2011b, Statistik perkebunan Indonesia 2011 ,
Badan Pusat Statistik, Title. Retrieved Janu- ary 1, 2015, from www. bps. go. id
BPS Kalteng  2013, Kalimantan Tengah Dalam Ang- ka tahun 2013 . Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Vol. 1). Palangkaraya. BPS Kalteng 2015, Kalimantan Tengah Dalam Angka
2015 . Badan Pusat Statistik Provinsi Kaliman- tan Tengah, Palangkaraya.
Buckland, H 2005, The oil for ape scandal/: How palm oil is threatening orang-utan survival . London. CIFOR. 2014. Tata Guna Lahan di Kalimantan Tengah:
Menyatukan tujuan pembangunan dan keberlan- jutan untuk optimalisasi lahan . CIFOR,  Bogor. Disbun Kalteng 2009, Sejarah Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah . Retrieved October 22, 2016, from http://kalteng.go.id/ogi/ viewarticle.asp?ARTICLE_id=969
Ditjen BPK 2010, Laporan Perkembangan Peng- gunaan Dan Produksi Hutan . Jakarta. Re- trieved from http://storage.jakstik.ac.id/ P r o d u k H u k u m / k e h u t a n a n / lap_perkemb_HP_IV.pdf
Ditjen Planologi  2014a, Pembenahan Kebijakan dan Kemajuan Pengukuhan Kawasan Hutan . Jakar- ta: Direktorat jenderal Planologi Kehutanan . Ditjen Planologi 2014b, Perubahan Kebijakan Dalam Pengukuhan Kawasan Hutan . Direktorat Jenderal Planologi, Jakarta.
EIA 2012, Menguji hukum: Karbon, Tindak Kriminal, dan Kekebalan Hukum di Sektor Perkebunan Indonesia . Bogor.
Fuller, D., Hardiono, M., & Meijaard, E 2011, De- forestation Projections for Carbon-Rich Peat Swamp Forests of Central Kalimantan, Indo- nesia. Environmental Management , 48(3), 436– 447. http://doi.org/10.1007/s00267-011-9643-2 FWI 2011, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009 (1st ed.). Forest Watch In- donesia.
Geist, H. J., & Lambin, EF 2002, Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation. BioScience , 52(2), 143. http:// d o i . o r g / 1 0 . 1 6 4 1 / 0 0 0 6 - 3 5 6 8 (2002)052[0143:PCAUDF]2.0.CO;2
Gresnews 2011, 511 blok konsesi sawit dilepas dari kawasan hutan Kalteng . Retrieved October 22, 2016, from http://www.gresnews.com/berita/ ekonomi/1349137-511-blok-konsesi-sawit- dilepas-dari-kawasan-hutan-kalteng/0/
Hartoyo, D 2011, Panduan Audit Investigatif Korupsi di Bidang Kehutanan . Bogor: Center for Inter- national Forestry Research.
Isen Mulang 2016, 59 Tahun Kalteng Semakin Mantap, Majalah Isen Mulang ,  edisi 1–16.
Kartodihardjo, H 2008, Perlindungan dan Perebutan Ruang: Apa Prioritas Restrukturisasi Kehutanan? In Bahan Diskusi FORCI IPB (pp. 1–3). Bogor: IPB.
Kartodihardjo, H., & Supriono, DA  2000, Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia , 26(1). Re- trieved from http://www.cgiar.org/cifor Kemenhut 2012a, Perkiraan Kerugian negara akibat pembukaan kebun dan tambang di kawasan hutan . Jakarta.
Kemenhut 2012b, Statistik Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2011 . Jakarta.
Kemenhut 2012c, Statistik kehutanan indonesia . (D. P. K. H. Sub Direktorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan, Ed.). Jakarta: Direktorat jenderal Planologi Kehutanan.
Koalisi Anti Mafia Hutan 2015, Korupsi Subur Hutan Sumatera Hancur . Retrieved October 26, 2016,

## 66
Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
from http://www.tuk.or.id/wp-content/up- loads/2015/07/POLICY-BRIEF-ed2.pdf Koh, L. P., & Wilcove, DS 2009, Oil palm: disinformation enables deforestation. Trends in Ecology and Evolution. http://doi.org/ 10.1016/j.tree.2008.09.006 Manurung, E. G. T.  2001, Analisis Valuasi Ekonomi Investasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia . jakarta.
Mumbunan, S 2015, Menautkan Dua Mata Rantai:
Perizinan dan Penerimaan Negara di Sektor Berbasis Lahan di Indonesia. In T. N. Samadhi
& S. Mumbunan (Eds.), Tambang Hutan dan Kebuan: Tata Kelola Perizinan dan Penerimaan Negara di Sektor Berbasis Lahan (pp. 41–84). Bogor: IPB Press.
Murdiyarso, D., Dewi, S., Lawrence, D., & Seymour,
F 2011, Moratorium Hutan Indonesia: Batu Lon- catan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan?
(No. 77). Bogor.
Murphy, DJ 2014, The future of oil palm as a major global crop: Opportunities and challenges. Journal of Oil Palm Research .
Myers, R., & Ardiansyah, F 2015, Siapa yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan/? Bogor. http://doi.org/10.17528/cifor/005517 Noorsalim, M 2016 Pengaruh Pembangunan Perkebunan Sawit terhadap Masyarakat Peda- laman Kalimantan . Retrieved December 10,
2016, from http://interseksi.org/archive/pub- l i c a t i o n s / e s s a y s / a r t i c l e s / pengaruh_sawit.html#_ftn1
Rachman, IN 2016, Politik Hukum Pengelolaan
Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945: Legal Policy of Natural Resources. Jurnal Konstitusi , 13, 191–212.
Ramdani, F., & Hino, M 2013, Land Use Changes and GHG Emissions from Tropical Forest Con- version by Oil Palm Plantations in Riau Prov- ince, Indonesia. PLoS ONE , 8(7), 1–6. http://
doi.org/10.1371/journal.pone.0070323 Rompas, A., & Waluyo, A 2013, Laporan Peman- tauan Kejahatan Sektor Kehutanan di Wilayah Moratorium di Kalimantan Tengah . WALHI,
Palangkaraya.
Sheil, D., Casson,  a, Meijaard, E., Van Noordwijk,
M., Gaskell, J., Sunderland-Groves, J., … Kanni- nen, M  2009, The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia. Africa . http:// doi.org/10.17528/cifor/002792 Siswanto, W., & Wardojo, W 2006, Desentralisasi Sektor Kehutanan: Pengalaman Indonesia. In Carol J. Pierce Colfer & Doris Capistrano (Eds.), Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat: Pengalaman di berbagai Negara (pp. 175–185). Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). Retrieved from www.cifor.org/publications/pdf_f iles/Books/ BColfer0602.pdf
Verbist, B., Ekadinata, A., Budidarsono, S., Tenong, W., Barat, L., & Penebangan, SG 2004, Penye- bab Alih Guna Lahan Dan Akibatnya Terha- dap Fungsi Daerah Aliran Sungai ( Das ) Pada Lansekap Agroforestri Berbasis Kopi Di Suma- tera. Agrivita , 26(1), 29–38.
Wahyunto, S., Ritung, & Subagjo, H 2004, Peta sebaran lahan gambut, luas dan kandungan karbon di Kalimantan 2000 - 2002 . Bogor: Wet- lands International - Indonesia Programme &
Wildlife Habitat Canada (WHC).
Walhi Kalteng 2011, Monopoli Tanah Penyebab Perampasan Tanah Kerusakan Lingkungan Dan Konflik Sosial. Palangkaraya : Walhi Kali- mantan Tengah.
Wells, P., Franklin, N., Gunarso, P., Paoli, G., Mafira, T., Kusumo, D. R., & Clanchy, B 2012, Kajian atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45 / PUU-IX / 2011 Tentang Kawasan Hutan: Dampak terhadap Hutan, Pembangunan dan REDD+ .
Widiyanto, Maryanti, S., & Mary, SR  2012. Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012. Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMA) . Re- trieved from http://huma.or.id/wp-content/ uploads/2013/03/Brief-Outlook-2012.pdf
Wulan, C. Y., Yasmi, Y., Purba, C., & Wollenberg, E  2004, Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 - 2003 . Bogor: Center for Inter- national Forestry Research. Retrieved from http://www.cifor.org/publications/pdf_files/
Books/BWulan0401I0.pdf