## Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah

## AHMAD SURKATI
Fakultas Hukum, Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang, Banten email: achmad.surkati@yahoo.com
Abstract.    Regional  autonomy  legislation  in  terms  of  organizing  his  administration  can not be separated by the application of the prinsiple of decentralization, deconcentrationand Co-principle  (Medebewind).  Basic  Act  1945  section  18,  18  A  andB,  where  the  division ofthisarea are givenautonomy to takecare of their own household. Zoning will be associ- ated with geography and the potential in each region that are not comparable. Application of  the  principle  of  local  autonomy  in  order  to  keep  the  Republik  of  Indonesia  between central goverment and local goverment. Therefore, the question is how the application of the  principle  of  regional  cooperation  can  improve  the  welfare  andinter-national  regions with  the  potential  conditions  that  are  not  comparableas  the  geographic  and  human  re- sources.  Regional  autonomy  as  an  instrument  to  realize  prosperity  in  an  ideal  form  of cooperation.
Key words: autonomy, growth,  welfare.
Abstrak.  Otonomi daerah dalam Peraturan Perundang-undangan dari segi penyelenggaraan pemerintahannya  tidak  terlepas  dengan  proses  penerapan  Asas  Desentralisasi,  Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Medebewind). Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18  A dan  B, dimana  pembagian daerah  ini diberikan  hak otonomi  untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka  menjaga  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  antara  pemerintahan  pusat  dan pemerintahan  daerah.  Oleh  karena  itu,  persoalannya  adalah  bagaimana  penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antardaerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang seperti keadaan geografi dan  sumber  daya  manusianya.  Otonomi  daerah  sebagai  salah  satu  instrumen  untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal.
Kata kunci: otonomi, pertumbuhan, kesejahteraan.

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan sebagai  negara  kepulauan  yang  terbagi  menjadi daerah-daerah  otonom  dengan  kondisi  geografi dan potensi yang berbeda tentunya dalam proses lajunya  pertumbuhan  kesejahteraan  masyarakat dan pembangunan  serta kerjasama antar daerah tidak  akan  berimbang,  oleh  karenanya  perlu peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dibahas bersama-sama dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk mendapat persetujuan bers ama  seba gai  instrumen  te rtulis  dalam me la ks anak an  prins ip  dan  a sa s  otonom i (Des entralis as i,  Dek onse ntra si  dan  Tugas Pembantuan), yang diharapkan dapat mempercepat lajunya pertumbuhan masyarakat di daerah dalam
berbagai  bidang  terutama  bidang  kesejahteraan masyarakat  dan  kerjasama  pembangunan  antar daerah semakin meningkat, hal ini sangat menarik, diperlukan  kajian-kajian  dalam  penelitian  untuk mencari format ideal dalam bentuk konsepsional. (UU  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal  1 ayat (7). Indonesia sebagai negara kesejahteraan (Welfare State)  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah tujuannya adalah melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indone- sia  (B.Hestu  Cipto  Handoyo,  1998:  9-10.  Sesuai dengan  pendapat  Bagir  Manan  (B.Hestu  Cipto Ha ndoy o,  1 99 8:  1 3)  bahwa   f ungs i  utam a pemerintah daerah memberikan pelayanan untuk ke se ja hteraa n  ma sy arak at  dalam   bentuk
penyediaan  atau  pemenuhan  kebutuhan  seperti kesehatan, kebersihan, dan sebagainya.
I n s tru m e n   s e ca ra   te rtu lis   da l a m melaksanakan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur  bahwa hakekat  dari  otonomi  daerah  adalah  untuk kesejahteraan  masyarakat  serta  terlaksananya kerjasama  dalam  pembangunan  antar  daerah, maka  yang  menjadi  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  konstruksi  konsepsional otonomi  daerah  sebagai  salah  satu  instrumen peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan Bagaimana format ideal  kerjasama  pembangunan  antar  daerah  di Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004.
Menurut  H,  Zainuddin  Ali,  bahwa  pada dasarnya  melakukan  penelitian  itu  adalah  suatu upaya  pencarian,  yang  menimbulkan  pertanyaan apakah  yang  dicari  itu,  yang  dicari  adalah pengetahuan  atau  pengetahuan  yang  benar,  (H. Zainuddin  Ali,:  1)  senada  dengan  hal  tersebut menurut Bambang Sunggono bahwa penelitian itu merupakan suatu usaha pencarian, melalui suatu proses atau prosedur dan tata cara yang sistematis atau metoda untuk mendapatkan data, mengolah dan menyimpulkan yang dapat memecahkan suatu masalah (Sunggono,  2009: 27).
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode deskriptif  analitis  melalui  pendekatan  yuridis normatif  dengan  melakukan  kajian  terhadap k a ida h - k a ida h   hu k um     a t a u    pe r a tur a n perundang-undangan    yang    berkaitan  dengan o t o no m i  da e ra h  s e ba g a i  p e ndo ro n g  la ju pertumbuhan  kesejahteraan  masyarakat  dan peningkatan  kerjasama  pembangunan  antar daerah di Indonesia.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang- Unda ng  N om or  3 2  Ta hun  20 04   tenta ng Pemerintahan  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  RI No mo r  50   Tahun  2 007   tenta ng  Tata  Ca ra Pelaksanaa n  Kerjasama  Daerah,  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan.  Bahan hukum sekunder, seperti pandangan dan pendapat para ahli, akademisi, praktisi, buku-buku maupun literatur  lainnya.  Bahan  hukum  tersier,  seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan data dari internet.
Metode pengumpulan datanya berupa kajian pustaka, sedangkan analisis datanya adalah secara kualitatif  yang  hasilnya  disajikan  dalam  bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, rinci, sehingga  memudahkan  dalam  pemberian  arti, dalam mengolah dan menganalisa data dilakukan dengan  analisa  kualitatif  berdasarkan  sajian konstruksi  data  (pengkajian  hasil  penelitian) bersifat deskriptif (Soeryono Soekanto, 1986: 6).

## Landasan Teori
Kekuasaan  dan  kewenangan  merupakan implementasi  dan  amanat  dari  Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam hasil amandemen maupun pada  naskah  yang  lama,  turunannya  adalah Undang-Undang  sebagai  peraturan  perundang- undangan  organik,  kaitan  dengan  penelitian  ini Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang Otonomi  Daerah,  yang  didalamnya  mengandung teori  dan  asas  serta  prinsip  kekuasaan  dan kewenangan  (Asas  Desentralisasi,  Dekonsentrasi dan  Tugas  Pembantuan),  di  mana  kekuasaan  ini sama dengan kedaulatan yang melekat pada subyek hukum   tidak  dapat  dibagi-ba gi  dan  dapat dilimpahkan  serta  diberikan  sesuai  dengan kewenangan dan kehendaknya.
Kekuasaan secara umum diartikan sebagai suatu  kemampuan  untuk  mempengaruhi  orang lain/kelompok  lain  sesuai  dengan  pemegang kekuasaan  itu  sendiri  dalam  suatu  pemerintahan negara. Berkaitan dengan kekuasaan politik Mariam Budiardjo  m enga taka n  ba hwa  “Merupak an kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum  (pemerintah)  baik  terbentuknya  maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri, kekuasaan pemerintahan tidak hanya  mencakup  kekuasaan  untuk  memperoleh ketaatan  dari  warga  masyarakat,  tapi  juga menyangkut  pengendalian  orang  lain,  dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktifitas di  bidang  administratif  (eksekutif),  legislatif  dan yudikatif,  Kekuasaan  bila  diartikan  secara  yuridis ma ka   k ek ua sa an  ini  dis ebut  k edaula ta n sebagaimana yang dikemukakan oleh Jean Bodin. UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”,  (UUD  1945  dalam  Naskah  Lama  dan Hasil  Amandemen).  istilah  negara  kesatuan (bersusun  tunggal)  adalah  susunan  negaranya hanya  terdiri  dari  satu  negara,  tidak  mengenal konsep  negara  bagian  dalam  penyelenggaraan pemerintahan negaranya. (Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 Hasil  Amandemen).
Negara kesatuan, hanya ada satu pemerintah ya itu  Pe me rintah  P us at  y ang  me mpunya i kekuasaan  serta  kewenangan  tertinggi  dalam bida ng  pem erinta han  ne gara,  meneta pkan ke bija ka n  pe me rintah  dan  m elak sa na ka n pemerintahan  negara  baik  di  pusat  maupun  di daerah-daerah,  (Soehino, 2000:  24)   Negara  In- donesia  adalah  negara  kepulauan  yang  paling banyak pulaunya dibandingkan negara-negara lain, oleh  karena  itu  dengan  konsep  otonomi  daerah pa ling  tepa t  dala m  k erangka  pelaks ana an Pe me rintahan  N egara  Ke sa tuan,  ha ny a persoalannya  adalah  bagaimana  dalam  negara kesatuan  ini  untuk  meringankan  tugas-tugas pemerintahan  pusat  dapat  mendorong  lajunya
pertumbuhan  kesejahteraan  masyarakat  atau peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dengan kondisi  geografi,  potensi  wilayah  dan  SDM  yang berbeda, konsep dan format ideal yang bagaimana yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penerapan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Otonom i  subs ta ns inya   k ew enanga n menga tur  urusan  rumah  ta nganya  sendiri, sedangkan  daerah  otonom  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah. Menurut Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih bahwa istilah  otonomi  secara  etimologi  dari  Bahasa Yunani, yaitu Auto (sendiri) dan Nomos (peraturan) atau  Undang-Undang  (Dharma  Setyawan  Salam, 2004  :  88).  menurut  Muslim  bahwa  “otonomi” diartikan  sebagai  pemerintahan  sendiri  (Dharma Setyawan  Salam,  2004:  88)  kemudian  menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban  kepada  daerah  yang  memungkinkan daerah  tersebut  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan  pembangunan  (Dharma  Setyawan Salam, 2004 : 88). Wewenang di sini merupakan substansi  daerah  otonom  yang  diselenggarakan secara  konseptual  oleh  pemerintah  daerah, menurut Joeniarto bahwa dalam negara kesatuan se mua  urus an  negara  me njadi  we we na ng sepenuhnya pemerintah (pusat) nya, kalau negara ya ng  bersa ngkuta n  me mperguna ka n  as as Desentralisasi di mana di daerah-daerah dibentuk pemerintah  lokal  yang  berhak  mengatur  dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat diserahkan  urusan  tertentu  untuk  diurus  sebagai urusan  rumah  ta ngganya  sendiri  (Titik  Tri Wulantutik, 2006: 177-178).
Pemahaman  tentang  Negara  Kesatuan menurut Moh. Kusnadi dan Bintan R. Siragih  bahwa yang disebut Negara Kesatuan apabila kekuasaan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  tidak sama  dan  tidak  sederajat  dan  kewenangan pembentukan adalah kewenangan Legislatip pusat. Kemudian kekuasaan di daerah bersifat Derevatif (tidak langsung) dan dalam bentuk otonom yang luas (Titik Tri Wulantutik,  2006; 177-178).
Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan Pusat, sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (lihat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004), menganut 3 asas dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya,  yaitu: Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indone sia;  De kons entrasi  adalah
pe lim paha n  w ewe nang  pe merintahan  oleh pemerintah  kepada  gubernur  sebagai  wakil pemerintah  dan/atau  kepada  instansi  vertikal  di wilayah  tertentu;  Tugas  Pembantuan  adalah penugasan  dari  pemerintah  kepada  daerah  dan/ atau  desa;  dari  pemerintah  provinsi  kepada kabupaten/kota  dan/atau  desa  serta  pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Bila dilihat  dari sisi kepentingan pemerintah pusat,  menurut  Smith (1985)  sedikitnya ada tiga tujuan utama dari desentralisasi, yaitu (Syamsudin Haris,  2006:  68):  Pertama,  melalui  praktek desentralisasi, diharapkan masyarakat akan belajar mengenali  dan  memahami  berbagai  persoalan sosial, ekonomi dan politik yang mereka hadapi.
Kedua, to provide training in political lead- ership  (untuk  latihan  kepemimpinan).  Tujuan  ini berangkat  dari  asumsi  dasar  bahwa  Pemerintah Daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk training  bagi  para  politisi  dan  birokrat,  sebelum mereka  menduduki  berbagai  posisi  penting  di tingkat  nasional.  Ketiga,  desentralisasi  dari  sisi kepentingan  Pemerintah  Pusat  adalah    to  create political  stability  (untuk  menciptakan  stabilitas politik). Melalui kebijaksanaan desentralisasi akan mampu  mewujudkan  kehidupan  sosial  yang harmonis dan kehidupan politik yang stabil.
Se la njutnya  dilihat  da ri  ke pe ntingan
Pemerintah  Daerah,  menurut  Smith  (1985), se dikitnya     ada  tiga   tujua n  utam a    dari desentralisasi,  yaitu:  Pertama,  desentralisasi tujuannya  untuk  mewujudkan  apa  yang  disebut dengan  political  equality.  Ini  berarti,  melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  berbagai  aktifitas  politik  di tingkat  lokal.  Kedua,  desentralisasi  dari  sisi kepentingan  Pemerintah  Daerah  adalah  local  ac- countability.  Maksudnya,  melalui  pelaksanaan desentralisasi  diharapkan  akan  dapat  tercipta peningkatan  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya, yang  meliputi hak  untuk  ikut  serta dalam  proses pe nga mbilan  keputusan  da n  impleme nta si kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan Pemerintah Daerah itu sendiri.
Ketiga, desentralisasi dari  sisi  kepentingan
Pemerintah  Daerah  adalah  local  responsiveness. Asumsi dasar dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini  adalah  karena  Pemerintah  Daerah  dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh  komunitasnya,  maka  melalui  pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan menjadi jalan terbaik untuk  mengatasi  dan  sekaligus  meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
Menurut  C.S.T  Kansil  (2003:  142),  asas Desentralisasi adalah yang menyatakan penyerahan
sejumlah  urusan  pemerintahan  dari  Pemerintah Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  yang  lebih  tinggi kepada  Pemerintah  Daerah  tingkat  yang  lebih rendah  sehingga  menjadi  urusan  rumah  tangga daerah  tersebut,  sedangkan  asas  Dekonsentrasi adalah  pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah Pusat kepada kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat- pejabatnya di daerah.
Kebijakan penerapan asas Desentralisasi dan De ko ns entras i  ada  be be ra pa   tujua n  da n manfaatnya, yaitu: (1) Segi ha ke ka tnya , De se ntralisa si  da pat  me ncega h  terjadinya penumpukan  (consentration  of  power)  dan pemusatan kekuasaan (centralized of power) dapat menimbulkan tirani; (2) Segi politik, Desentralisasi merupakan  wahana  untuk  pendemokratisasian ke giatan  pem erinta ha n;  (3 )  Se gi  tek nis organisatoris,  Desentralisasi  dapat  menciptakan pemerintahan  yang  lebih  efektif  dan  efisien;  (4) Segi sosial, Desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi  dari  bawah  yang  lebih  efektif  dan berkembangnya  kaderisasi  kepemimpinan  yang bertanggungjawab  karena  proses  pengambilan keputusan  tersebar  di  pusat-pusat  kekuasaan  di seluruh  daerah;    (5)  Segi  budaya,  Desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya di  berikan  kepada  kekhususan-kekhususan  yang terdapat  di  daerah,  sehingga  keanekaragaman buda ya   dapat  terpe liha ra   dan  s ek aligus didayagunakan  sebagai  modal  yang  mendorong kemajuan  pembangunan  dalam  bidang-bidang lainnya;  (6)    Segi  kepentingan  pembangunan ekonomi,  karena  pemerintahan  daerah  dianggap le bih  ba ny ak   tahu  da n  se ca ra   langs ung berhubungan kepentingan di daerah, maka dengan kebijakan  Desentralisasi,  pembangunan  ekonomi dapat terlaksana dengan lebih cepat dan dengan ongkos yang lebih murah.
Pada  prinsipnya  penyelenggaraan pemerintahan  dalam  rangka  Desentralisasi  dan otonomi  daerah  adalah  untuk  meningkatkan kesej aht eraan  masyarakat ,  karena  dalam pelaksanaan otonomi daerah dan Desentralisasi t elah  diberikan  ruang  yang  cukup  unt uk melaksanakan  kerjasama  antar  daerah  yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan  kerjasama  antar  daerah  tersebut dapat  dilaksanakan  oleh  badan  pengelola  yang pengaturannya  dan  pembentukannya  dapat diatur dengan keputusan bersama antar daerah. Pemerintah Pusat dapat menyediakan pelayanan publik  apabila  daerah  belum/tidak  melakukan kerjasama antar daerah. Kerjasama akan terjadi ketika  pihak  yang  bekerjasama  mendapatkan keuntungan  dari  kerjasama  tersebut (simbiose mutualisme)  atau  paling  tidak  ada  pihak  yang diuntungkan tapi tidak ada pihak yang dirugikan (simbiose  komensalisme).  Karena  itu,  bentuk
kerjasama  itu  juga  dipengaruhi  keunggulan k o m pa r a ti f   ( k e pe m il ik a n   s u m be r)  d a n keunggulan kompetitif (efisiensi).
Kerjasama  akan  saling  menguntungkan jika  terjadi  kesesuaian  pada  kedua  keunggulan te rs e b ut  a nta r  pi ha k   y a ng   be k e rj a s a m a . Se ba li k ny a   s i f a t   s a l ing   m e n gga ntik a n (subtitution) memunculkan persaingan (compe- titi o n)  a nta r  p iha k ,  s e hi ngg a   b e nt uk k e rja s a m a n y a   a da l a h  s pe s ia li s a s i  y a ng merupakan kesepakatan antar pihak. Dalam pasal 2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2007 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kerjasama Daerah antara lain: kerjasama daerah dilakukan dengan  prinsip  efisiensi,  efektivitas,  sinergi, saling  menguntungkan,  kesepakatan  bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesamaan, kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum, sedangkan pasal 4  mengatur  tentang  objek  kerjasama  daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi  kewenanangan  daerah  otonomi  dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
Tujuan  dan  manfaat  penelitian  dapat dijadikan dasar pengambil kebijakan dalam rangka pe la ks anaa n  atau  dae ra h  ya ng  dapat mensejahterakan  masyarakat  serta  membangun kerjasama  antar  daerah  di  Indonesia.  Kemudian diharapkan  dapat  bermanfaat  secara  khusus memberikan informasi baru kepada pengamat dan pengajar  di  bidang  hukum  pemerintahan  daerah lebih  khusus  mengenai  otonomi  daerah,  serta memberikan  masukan  kepada  pemerintahan melalui  Dewan  Perwakilan  Republik  Indonesia, mengenai  format  otonomi  daerah  yang  dapat mensejahterakan  rakyat  serta  membangun kerjasama  dan  menemukan  teori  baru  berkaitan dengan  format  otonomi  daerah  yang  dapat mensejahterakan  masyarakat  dan  membangun kerjasama daerah.
Keutamaan  dalam  penelitian  ini  terletak pada pelaksanaan  otonomi di  daerah yang  ada di  Indonesia  berdasarkan  asas  Desentralisasi, asas  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan a pa ka h  s udah  be rjala n  m a k sim a l  denga n memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat  di daerahnya serta apakah dengan adanya otonomi da e ra h   jug a   m e nin gk a t k a n   k e r ja s a m a pembangunan  antar  daerah  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Untuk melihat  itu  semua  perlu  adanya  pengkajian m enge na i  o to no m i  da erah,  k es eja hteraa n masyarakat dan kerjasama pembangunan daerah di  Indonesia,  sehingga  tujuan  penelitian  dan manfaatnya dapat tercapai.
P e m a ha m a n a s a s D e s e n tra lis a s i di k la s if ik a s ik a n  ( 1 )  s e b a ga i  pe ny e ra h a n k e kua s a an  da n  k e w ena nga n,  (2 )  s e baga i
pelimpahan  kekuasaan  dan  kewenangan,  (3) sebagai  pembagian,  penyebaran,  pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan,  (4) sebagai sarana dalam pembagian pembentukan daerah pemerintahan (Agussalim Andi Gadjong, 2 0 0 7 :  7 9 ).  M e nurut   B a gi r  M a n a n  ba hw a Desentralisasi  dilihat  dari  hubungan  pusat  dan daerah  tidak  boleh  mengurangi  hak-hak  rakyat daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerahnya,  tidak  boleh  mengurangi  hak  rakyat daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa dalam hubungan antar pusat dengan daerah dan antar daerah dengan daerah dapat berbeda, kemudian hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan  keadilan dan  kesejahteraan  sosial di daerah. (Bagir Manan, 1990).
Konsep Desentralisasi secara umum dapat dikategorikan  dua  perspektif  yaitu  Political  And Adminstrative  Desentralitation  Perspectives (P e rs p e k ti f   D e s e n tra l is a s i  P o lit ik   d a n Desentralisasi  Administratif )  (Samsudin  Haris, 2006: 68). Asas Desentralisasi sebenarnya masih melekat pada pemerintah pusat oleh karena itu asas  Desentralisasi  bukan  merupakan  suatu sistem yang berdiri sendiri melainkan rangkaian dari  sistem  yang  sudah  terbangun  sebelumnya yaitu “sentralisasi”,  menurut Herbert H, Werline bahwa  sesungguhnya Desentralisasi  tidak  akan terjadi  tanpa  sentralistik,  dengan  demikian sentralisitik  ini  merupaka n  titik   awal  lahir Desentralisasi  (Titik Tri  Wulan,  2006:  186).
Penerapan  asas  Desentralisasi  menurut Bagir  Manan  bersifat  kepegawaian  (ambtelijk) un tuk m e l a nca rk a n pe ny e l e ng ga ra a n pemerintahan sentral di daerah (Titik Tri Wulan, 2006:186).  Dalam  Pasal  1  ayat  (8)  Undang- Un da ng   N o m o r  3 2   Ta hun   2 0 0 4   Te nta ng Pemerintahan  Daerah  bahwa  Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayahnya  [Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004, Pasal 1 ayat (8)].
P e la k s a na a n  a s a s   De k o n s e nt ra s i, merupakan asas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak semuanya urusan pemerintah pusat  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah menurut asas Desentralisasi tapi ada urusan yang tidak diserahkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), (3) bahwa tugas pembantuan (medebewind) yang menjadi urusan pemerintah pusat  yang  tidak  diberikan  adalah    (a)  politik luar  negeri,  (b) pertahanan,  (c)  keamanan,  (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal, (f) agama, dengan demikian  telah  jelas  asas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  pelaksanaannya m e nggu na k a n  a s a s   o to n o m i   da n   tug a s pembantuan,  dengan  demikian  secara  teoritis tujuan  dari  Desentralisasi  untuk  menciptakan
pemerintah  yang  efektif,  efisien,  membangun demokrasi  lokal,  dan  menghargai  keragaman lo k a l  y a ng   tu jua n   a k h irny a   m e nci pta k a n kesejahteraan  rakyat  (Sutoro:  disampaikan da lam  Disk usi  Publik  “ Suara  Da ri  Daera h: M e nde k a tk a n  N e ga r a   p a da   P e m e nuh a n Kebutuhan Dasar Warga” Kerjasama Perkumpulan Prakarsa  dan  YAPPIKA,  Jakarta  11  Oktober 200 6).  Dalam  asas  Desentralisasi  ini  bagi pe merintah  da erah  diberika n  ruang  untuk melaksanakan  kerjasama  antar  daerah  yang diatur dalam keputusan bersama.

## Konstruksi Konsepsional Otonomi
Daerah sebagai Salah Satu Instrumen Peningkatan Laju Pertumbuhan

## Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia
Konsep Otonomi Daerah diberlakukan sejak awal  Kemerdekaan  dan  pada  masa  kolonial Belanda.  Pembahasan  dalam  penelitian  ini berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan  bertanggung  jawab,  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Adapun Prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang- Unda ng  N omo r  22   Tahun  19 99 :  (1 ) Penyelenggaraan  menitikberatkan  pada  aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman  daerah;  (2)  Berdasarkan  pada otonomi  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab;  (3) Diletakkan otonominya pada daerah kabupaten dan daerah kota; (4) Berdasarkan pada konstitusi; (5) Meningkatkan  kemandirian  daerah  otonom  tidak ada wilayah administratif dalam daerah kabupaten dan daerah kota;  (6) Le bih  me ningka tk an peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah; (7) Asas Dekonsentrasi  diletakkan  pada  daerah  provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan  kepada  Gubernur  sebagai  wakil pe me rintah;  (8)  Pelak sa na an  a sa s  Tuga s Pembantuan  dimungkinkan  tidak  hanya  dari peme rintah  k epada  da erah,  ta pi  juga  dari pemerintah dan daerah  kepada desa.
Penerapan Undang-Undang yang berkaitan dengan  otonomi  daerah  dalam  implementainya termasuk  Undang-Undang  No.2  Tahun  1999, terdapat  permasalahan  dalam  pembangunan nasional  Indonesia  yang  tidak  dapat  dihindari adanya jurang antara sikaya dan si miskin sehingga kesejahteraan  yang  diharapkan  tidak  dapat tercapai,  hal  ini  karena  akibat  terbatasnya peraturan  pelaksanaan sebagai  juklak dan  juknis serta akibat asas-asas otonomi daerah di abaikan
dapat menghambat usaha pembangunan di daerah (Lihat CFG. Sunaryati Hartono, 1998: 76-79).
Re gula si y ang me ngatur tata penyelenggaraan  pemerintah  daerah  saat  ini sebagai hukum positif (J.B. Dalio, 2001: 7) adalah UU  Nomor  32  Tahun  2004  juncto  UU  Nomor  3 Tahun 2005 juncto UU Nomor 8 Tahun 2005 juncto UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
Pe la ksa na an  otono mi  daerah  sa ngat dipengaruhi  juga  oleh  faktor-faktor  kemampuan si  pelaksana,  kemampuan  dalam  keuangan, ketersediaan  alat  dan  bahan,  faktor  potensi  dan geografi,  dan  kemampuan  dalam  berorganisasi. Secara garis besarnya, pelaksanaan otonomi daerah ini hanya meliputi pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keanekaragaman, sedangkan untuk politik  luar  negeri,  perta hanan  keam anan, peradilan, moneter, fiskal dan agama kewenangan urusan pemerintah yang tidak diberikan ke daerah (Josef Riwu Kaho, 2003: 65). Prospek otonomi ke de pa n  da pa t  dila kuka n  de ngan  beberapa pendekatan yaitu dari aspek ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Aspek  Ideologi,  mengandung  falsafah bangsa yaitu Pancasila sebagai  pandangan hidup da n  dasar  ne gara,  mengandung  nilai- nilai pengakuan  pada  Ketuhanan,  Persatuan  dan Kesatuan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh masyarakat, nilai-nilai ini dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah  (otonomi  daerah)  dapat dite rima   dalam   k ehidupan  berba ngsa   dan bernegara.
Aspek  Politik,  adanya  pemberian  otonomi dan kewenangan kepada daerah merupakan suatu wujud  pengakuan  dan  kepercayaan  dari  pusat kepada  daerah,  pengakuan  dan  kepercayaan  ini dapat  menciptakan  hubungan  yang  harmonis antara  pusat  dan  daerah  serta  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, setiap kebijakan otonomi ini daerah yang berkaitan dengan aspek politik merupakan suatu  upaya pendidikan  politik rakyat  yang  dampaknya  adanya  peningkatan kehidupan politik di daerah.
As pe k Ek onom i, dalam tujua n pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di  daerah yang berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan kesejahteraan  rakyat  di  daerah  sesuai  dengan kondisi  dan  kemampuan  serta  kebutuhannya, kemudian  otonomi  daerah  sebagai  instrumen dalam  penyelenggaran  pemerintahannya  dapat memberikan  pelayanan  secara  maksimal  kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Sebagaimana yang dikemukakan  Ade  Maman  Suherman  dalam tantangan Indonesia masa mendatang (2002:33)
Aspek  Sosial  Budaya,  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  aspek  sosial  budaya  ini  yang beranekaragam  di  daerah  sebagai  suku  bangsa merupakan  suatu  nilai  yang  sangat  penting  bagi ek sistensi  dae ra h,  bahwa   denga n  adanya pengakuan dari pemerintahan pusat maka daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya,  hal  ini  akan  sangat  berpengaruh  dalam upaya  mempersatukan  bangsa  dan  negara  yang pa da   a khirny a  nila i  buda ya   lok al  denga n keanekaragamannya akan memperkaya khasanah budaya nasional.
Aspek Pertahanan dan Keamanan, otonomi de ngan  k ew enang- ke we na nganny a  da pa t memantapkan  kondisi  ketahanan  daerah  dalam kerangka ketahanan nasional akan menumbuhkan kepercayaan  daerah  terhadap  pusat  yang  dapat mengeliminir  gerakan  separatis  yang  ingin memisahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Memerhatikan  pendekatan  aspek-aspek tersebut diatas, secara ideal kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat tepat da la m   pe m e rin ta h a n  d i  d a e ra h  d i  m a s a mendatang dalam menghadapi segala tantangan penyelenggaraan  kehidupan  bermasyarakat, be rba n gs a   da n   be r ne ga ra .   P e m ba gi a n kewenangan dalam sistem pemerintahan otonomi daerah perlu kejelasan karena akan menyangkut dengan pembagian wilayah yang diikuti dengan kewenangan-kewenangan kontekstualnya dengan geo grafi  dan  potensi-potensi  da erah  y ang berbeda-beda  setiap  provinsi,  kabupaten,  kota dan desa. Untuk mewujudkannya ada beberapa kriteria meliputi: (1) Ek ste rna litas ,  a dalah pendekatan  dalam  budaya  urusan  pemerintah secara komprehensif antara kewenangan daerah yang  diberikan  otonomi  dan  Pemerintah  Pusat (pemerintahan pusat dan daerah otonomi) secara maksimal dan regional. (2) Akuntabilitas, adalah pendekatan  dalam  berbagai  pembagian  urusan pemerintahan secara internal yang langsung lebih de k a t  da m pa k / a k i ba t  da r i  ur us a n  y a ng ditanganinya,  sehingga  masyarakat  akan  lebih terjamin. (3) Efisiensi, pendekatan ini berkaitan dengan urusan mempertimbangkan tersedianya sumber  daya  (personil),  dana,  dan  perwakilan untuk  mendapatkan  ketepatan,  kepastian  dan kecepatan  hasil  yang  harus  di  capai  dalam penyelenggaraan urusan tersebut antara daerah otonomi  dengan  daerah  otonomi  serta  antara daerah otonomi dengan  daerah otonomi dalam kerjasama antar daerah yang berdaya guna dan hasil daya gunanya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## Faktor-faktor  yang  Memengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pa da   umumnya   f ak to r- fa ktor  y ang
mempengaruhi  keberhasilan  otonomi  daerah adalah  k em am puan  k euanga n  (f inansial), kemampuan  manajemen,  kondisi  sosial  budaya masyarakat dan karakteristik ekologis, Riwo Kaho me ngidentifika sika n fa ktor-f ak to r ya ng be rpenga ruh da n sa ngat m enentuka n penyelenggaraan  otonomi  daerah  antara  lain (Dharma Setyawan Salam, 2004:108):
(a)  Sumber  daya  manusia  dan  kemampuan aparatur  serta  partisipasi  masyarakat;    (b) Keuangan yang stabil terutama pendapatan asli daerah; (c) Peralatan yang lengkap;  (d) Organisasi dan manajemen yang baik.
Menurut  Smith  (Dharma  Setyawan  Salam, 2004:  108)  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan otonomi  daerah  terletak  pada  fungsi  atau  tugas pemerintahan,  kemampuan  pemungutan  pajak daerah,  bidang  tugas  administrasi,  jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Kemudian  urusan  yang  dapat  menjadi  urusan Rumah Tangga Daerah yang sifatnya telah melekat dalam  suatu  daerah,  yang  dapat  menumbuhkan partisipasi  masyarakat,  menyangkut  kepentingan langsung  masyarakat  mengikut  sertakan  banyak sumber  daya  manusia,  menambah  penghasilan daerah  yang  bersangkutan  dan  memerlukan penanganan  pengambilan  keputusan  negara  (B. Hestu Cipto Handoyo, 1998; 7-8).

## Keefektifan Strategi Pelaksanaan  Otonomi Daerah
Menurut  Epstein,  paling  tidak  ada  empat kriteria  untuk  menguk ur  keefektifan  suatu pemerintahan  daerah  (Dharma  Setyawan  Salam, 2004: 108) diantaranya:
(a)  Kebutuhan masyarakat secara implisit dapat dikontrol;  (b) Adanya program layanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;  (c) Mengukur kualitas layanan pemerintahan daerah terutama dengan ukuran kepuasan dan persepsi masyarakat;  (d) Pemberian pelayanan harus dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
Mengukur keberhasilan suatu pembangunan dari  suatu  pemerintahan  tidak  cukup  dengan menggunakan  tolok  ukur  ekonomi  saja,  apabila tidak dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan  pendapatan  serta  menyediakan lapangan  kerja  yang  cukup  bagi  penduduknya, melainkan harus di dukung oleh indikator-indikator sosial  (non  ekonomi)  antara  lain  seperti  tingkat mengerti  huruf,  tingkat  pendidikan,  kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan perumahan.  Adapun  menurut  Todaro,  yang dimaksud  dengan  keberhasilan  pembangunan ekonomi paling tidak ada 3 (tiga) indentifikasi yang dapat  dilihat,  ya itu:  (1)  B erke mba ngny a
ke ma mpua n  ma sy arak at  untuk   m em enuhi kebutuhan pokok (basic needs); (2) Meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat  sebagai manusia;  dan  (3)  Meningkatnya  kemampuan masyarakat  untuk  memilih  (freedom  from  servi- tude).
Menurut Surna  (Akadun, tentang Revitalisasi
Forum  Musrenbang  sebagai  wahana  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan daerah, Mimbar, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011) bahwa  pembangunan  adalah  kegiatan  yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan iptek   untuk  kelangsungan  hidup  manusia. Kemudian  menurut  Siagian  bahwa  pemerintah dalam  proses  pembangunan  sebagai  Stabilisator, Inovator,  Modernisator  dalam  pembangunan  di daerahnya.

## Format  Ideal  Kerjasama    Pembangunan Antara  Daerah  di  Indonesia  Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Landasan  filosofi  yang  melatarbelakangi lahirnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa  dalam penyusunan  undang-undang  tersebut  sangat dipengaruhi  oleh  euforia  demokrasi  yang  dipicu oleh perubahan keadaan politik yang begitu cepat, sehingga  dalam  upaya  mengatur  kebijakan Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  kurang sempurna,  baik  dalam  menafsirkan  isi  dan substansi undang-undang tersebut, maupun pada implementasinya  di  lapangan,  muncul  persoalan yang  kompleks  dan  multidimensional,  terjadinya kesimpangsiuran  pemahaman  dan  pengkotak- kotakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah ya ng  a kan  menimbulka n  inef isie nsi  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan yang  tidak  serasi  antara  pemerintahan  pusat, pemerintahan  provinsi,  pemerintahan  kabupaten dan pemerintahan kota yang berakibat persatuan dan kesatuan bangsa melemah dan menimbulkan disintegrasi bangsa.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 telah  memberikan  peluang  kepada  daerah  untuk me ngatur  dan  m engurus  se ndiri  urus an pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta  masyarakat  serta  peningkatan  daya  saing daerah melalui kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga saling menguntungkan. Pada Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah:  (1) bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,  daerah  dapat  mengadakan  kerjasama dengan  daerah  lain  y ang  didasarkan  pada pertimbangan  efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan
publik,  sinergi  dan  saling  menguntungkan;  (2) bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  badan kerjasama  antar  daerah  yang  diatur  dengan keputusan  bersama;  (3)  Dalam  penyediaan pelayanan  publik,  daerah  dapat  bekerjasama dengan pihak ketiga; (4) Kerjasama  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) membebani masyarakat dan harus mendapat persetujuan DPRD.
Pada  konteks  yuridis,  amanat  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ditindaklanjuti pengaturannya  dengan  Peraturan  Pemerintah Nom or  5 0  Ta hun  2007   Tentang  Tata  Ca ra Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan secara empiris telah  cukup  banyak  daerah  yang  melakukan  dan melaksanakan  kerjasama  ini,  termasuk  kerjasam dengan luar negeri yang telah diatur terlebih dahulu dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 Tentang  Perjanjian  Internasional.  Sebagaimana dikemukakan Ade Maman Suherman dalam rangka Indonesia  melakukan  kerjasama  internasional dalam bidang ekonomi (2002: 33).

## Simpulan dan Saran
Otonomi  daerah  dapat menjadi  salah  satu instrume n da la m pe ningka ta n la juny a pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indo- nesia,  apabila  pembangunan  di  daerah  mengacu pa da   potensi  da erah  a ta u  geo graf is ,  ta ta pemerintahan,  terutama  yang  berkaitan  dengan birokrasi,  pemerintahan  itu  sendiri,  dengan melaksanakan prinsip standar pelayanan minimal yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  yang menjamin peningkatan mutu pelayanan masyarakat secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik, pengembangan kehidupan de mo kras i,  k ea dila n,  pem erataa n  se rta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan  daerah  serta  antara  daerah  dengan  daerah dalam  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.
Format ideal kerjasama pembangunan antara daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No mo r  32   tahun  2 00 4  dida sa rk an  pada pertimbangan  efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan publik,  sinergi  dan  saling  menguntungkan  dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan  keputusan  bersama  tanpa  membebani masyarakat  dan harus  mendapatkan  persetujuan DPRD,  aturan  yang  ideal  harus  mengacu  pada buda ya,  s ubs ta nsi,  struk tur,  denga n  tidak menghilangkan makna kebangsaan.
Setiap    daerah  harus  memiliki  peraturan daerah  yang  mengatur  mengenai  kerjasama pembangunan antar daerah sebagai landasan norma dalam melaksanakan kerjasama antar daerah. Selain kerjasama pembangunan antar daerah juga, dapat dirintis kerjasama daerah dengan luar negeri.

## Daftar Pustaka
Ade  Maman  Suherman,  (2002).  Aspek  Hukum
Dalam  Ekonomi  Global.  Ghalia  Indonesia, cetakan I, Jakarta.
Agussalim  Andi  Gadjong,  (2007).  Pemerintahan Daerah,  Kajian  Politik  dan  Hukum  (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan  2004).  Ghalia  Indonesia,  Cetakan  I, Ciawi  Bogor.
Bagir Manan, (1990). Hubungan Antara Pusat dan Daerah  Berdasarkan  Azas  Desentralisasi Menurut  UUD  1945.  Diesertasi,  UNPAD, Bandung.
B. Hestu Cipto Handoyo, (1998). Otonomi Daerah, titik berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah. cetakan pertama, Penerbit Irma Jaya, Yogyakarta.
Bambang Sunggono, (2009). Metodologi Penelitian Hukum. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
C.F.G. Sumaryati Hartono, (1998). Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung.
Dharma Setyawan Salam, (2004). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya. Cetakan Dua, Djambatan, Bandung.
J.B.  Dalio,  (2001).  Pengantar  Hukum  Indonesia. PT. Prenhallindo, Jakarta.
Josef Riwu Kaho, (2003). Prospek Otonomi di In- donesia. Fisipol UGM, Yogyakarta.
Samsudin Haris, (2006). Membangun Format Baru Otonomi  Daerah. Cetakan Satu,  Jakarta LIPI Press.
Soehino,  (2000).  Ilmu  Negara.Penerbit  Liberty, Yogyakarta.
Soeryono Soekanto, (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Cetakan ketiga, Jakarta.
Titik Tri  Wulantutik, (2006).  Pokok-Pokok  Hukum Tata Negara. Cetakan Satu, Prestasi Pustaka, Jakarta.
Zainuddin  Ali,  (2009). Metode  Penelitian  Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
Republik Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasca Amandemen.
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik In- donesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.

## Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

## Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.