Analysis  Of  The  Application  Of  Accrual-Based  Accounting  And  Presentation  Of Financial Statements At The Police Education And Training Institution (LEMDIKLAT)
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan (LEMDIKLAT) Polri
Siti Hikmah 1 , Arni Karina 2 , Kumba Digdowiseiso 3*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This research was conducted with the aim of testing whether the implementation and presentation of financial reports at the National Police Education and Training Institute as per the Accrual-Based Government Accounting Standards (GAS). The research method used is the case study method. This research data is in the form of financial reports of the National Police Education and Training Institute in 2019 as well as the results of interviews with informants who are directly related to the implementation of accrual-based SAP. The data that has been collected is then analyzed and described narratively. Based on the results of the study, it shows that in general, the application of accrual-based accounting at the National Police Education and Training Institute has been carried out satisfactorily.
Keywords: accrual basis of GAS, implementation, accounting policy of central government, Accrual-Based Agency Accounting System application.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilaksanakan  bertujuan  untuk  menguji  apakah  penerapan  dan  penyajian  laporan  keuangan  pada Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  Polri  telah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Data penelitian ini berupa laporan keuangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2019 serta hasil wawancara terhadap informan yang terkait langsung dengan penerapan SAP berbasis akrual. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara naratif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum, penerapan akuntansi berbasis akrual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri telah dilakukan secara memuaskan. Kata Kunci : SAP berbasis akrual, penerapan, kebijakan akuntansi pemerintah pusat, aplikasi SAIBA.

## 1. Pendahuluan
Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  disusun  untuk  menjelaskan  kondisi keuangan sebuah organisasi atau pun perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan akan menggambarkan  kinerja  perusahaan  tersebut  dalam  menghasilkan  keuntungan.  Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Secara spesifik,  tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Semangat  reformasi  membuat  tuntutan  kepada  pemerintah  tentang  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) semakin meningkat disuarakan oleh masyarakat. World Bank mendefinisikan good governance adalah “ The way statement is used in managing and  social  resources  for  development  of  society ”.  Sementara  itu  menurut  United  Nation Development  Program  (UNDP)  mendefinisikan good  governance adalah  “ The  exercise  of political,  economic  and  administrative  authority  to  manage  a  nation’s  affair  at  all  levels ” (Renyowijoyo,  2010).  Word  Bank  menekankan good  governance pada  cara  pemerintah mengelola  sumber  daya  sosial  dan  ekonomi  untuk  kepentingan  pembangunan  masyarakat, sedangkan  UNDP  lebih  menekankan good  governance pada  aspek  politik,  ekonomi  dan administrasi  dalam  pengelolaan  Negara  di  semua  tingkatan.  Terdapat  prinsip-prinsip good government  governance ,  yaitu  Akuntabilitas  ( Accountability ),  Transparansi  ( Transparancy ),
Demokrasi ( Democration ), Aturan hukum ( Rule Of Law ) (Mardiasmo, 2009). Prinsip akuntabilitas mengharuskan  pemerintah  mempertanggungjawabkan  kebijakan  yang  diambil  kepada masyarakat  termasuk  pelaksanaan  anggarannya.  Demikian  juga  prinsip  transparansi, pemerintah harus mampu menciptakan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan mengakses informasi tersebut. Suatu negara dikatakan menerapkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  terutama  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  apabila  negara tersebut  telah  menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang berlaku umum (Nainggolan, 2020).
Analisis  ketaatan  terhadap  peraturan  dilakukan  dengan  cara  menguji  apakah peraturan-peraturan  yang  ada  telah  ditaati. Salah  satu  contohnya  adalah  menganalisis kelengkapan laporan keuangan, apakah laporan keuangan sudah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah bahwa setiap satuan kerja harus membuat laporan  keuangan  yang  terdiri  dari  beberapa  unsur  yang  dibutuhkan  sebagai  media pertanggungjawaban dan unsur ini telah dipenuhi atau belum oleh satuan kerja. Analisis ini perlu untuk dilakukan karena masih ada satuan kerja yang laporan keuangannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini juga untuk menjamin akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut.
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik dan tertib, pemerintah menerbitkan tiga perangkat peraturan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab  Keuangan  Negara.  Dengan  diterbitkannya  undang-undang  ini,  diharapkan pengelolaan  keuangan  negara  lebih  baik  dari  tahun-tahun  sebelum  diterbitkannya  undang- undang tersebut.
Perlakuan  akuntansi  pemerintah  tentu  berbeda  dengan  perlakuan  akuntansi komersial pada umumnya, karena pemerintah mempunyai tujuan utama memberikan jasa dan pelayanan sedangkan perusahaan komersial menpunyai tujuan menghasilkan keuntungan. Agar laporan keuangan yang disajikan mempunyai pedoman dan standar yang memadai yang harus dipenuhi oleh setiap entitas maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dimana  SAP  yang  diimplementasikan berbasis kas menuju akrual, sedangkan seharusnya menganut basis akrual penuh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena hal tersebut akhirnya  Pemerintah  kemudian  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dimana  dalam  peraturan  tersebut  Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berlaku lagi.
Penerapan SAP berbasis akrual pada sektor publik dikarenakan akuntansi berbasis kas  yang  sebelumnya  dianut  dianggap  sudah  tidak  lagi  sesuai  dalam  menyajikan  gambaran keuangan yang akurat. Hal tersebut yang mendorong beberapa negara yang terlebih dahulu mengadopsi akuntansi akrual secara penuh dengan sistem penganggaran berbasis akrual agar memiliki  laporan  keuangan  yang  mencerminkan  posisi  keuangan  yang  lebih  akurat  bagi pemerintahan mereka (Mahadi dkk, 2014).
Pihak  yang  mendukung  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  menyatakan  bahwa penggunaan  basis  akrual  di  sektor  publik  akan  memberikan  manfaat  yang  lebih  baik dibandingkan jika sektor publik hanya menggunakan basis kas. Akuntansi berbasis Akrual juga diharapkan menjadi jawaban yang tepat atas meningkatnya tekanan dari masyarakat agar sektor publik dapat membangun tata kelola keuangan yang lebih baik (Novitsari, 2014)
Pemerintah  juga  berpedoman  pada  asumsi-asumsi  yang  berlaku  umum,  salah satunya  asumsi  kemandirian  entitas.  Asumsi  kemandirian  entitas,  berarti  bahwa  setiap  unit
organisasi  dianggap  sebagai  unit  yang  mandiri  dan  mempunyai  kewajiban  untuk  menyajikan laporan  keuangan  sehingga  tidak  terjadi  kekacauan  antar  unit  instansi  pemerintah  dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi  tugas  pokoknya,  termasuk  atas  kehilangan  atau  kerusakan  aset  dan  sumber  daya dimaksud,  utang-piutang  yang  terjadi  akibat  keputusan  entitas,  serta  terlaksana  atau  tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan (KKAP:32).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Andal ( reliability ) artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Dapat dibandingkan ( comparability ) artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis. Dapat dipahami ( understandability ) artinya  laporan  keuangan  harus  memberikan  informasi  yang  jelas,  sederhana,  dan  mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.
Berdasarkan SAP tersebut pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis  akrual  yang  akan  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah pusat .  Kebijakan  akuntansi  pemerintah  pusat  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat bertujuan memberikan  pedoman bagi  entitas  akuntansi  dan  entitas  pelaporan  pada  pemerintah  pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara,  dan  Laporan  Keuangan  Kementerian  Negara/Lembaga  dalam  rangka  meningkatkan keterbandingan  laporan  keuangan  baik  antar  periode  maupun  antar  entitas  pelaporan  dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.
Pada  pemeriksaan  keuangan  pemerintah  pusat  tahun  2019  Badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menemukan beberapa masalah yang terkait dengan sistem pengendalian internal  maupun  dalam  kepatuhan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  yang  harus ditindaklanjuti.  Diantara  permasalahan  tersebut  adalah  adanya  kelemahan  dalam penatausahaan  dan  pencatatan  Kas  dan  Setara  Kas,  Persediaan,  Aset  Tetap,  dan  Aset  Tak Berwujud,  terutama  pada  K/L.  Masalah  yang  teridentifikasi  adalah:  i.  penggunaan  rekening pribadi  untuk  pengelolaan  dana  yang  bersumber  dari  APBN;  ii.  saldo  kas  yang  tidak  sesuai dengan fisik;     iii. sisa kas terlambat/belum disetor; iv. terdapat ketidaksesuaian pencatatan persediaan  dengan  ketentuan;  dan  v.  pengendalian  atas  pengelolaan  aset  tetap  yang  belum memadai berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  dapat  terjadi  karena  dalam  penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  225/PMK.05/2016  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat yang salah satunya mengatur tentang bagaimana seharusnya aset baik itu aset lancar maupun aset tetap diperlakukan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan akuntansi berbasis akrual serta melakukan jurnal penyesuaian yang diperlukan atas transaksi- transaksi yang terjadi.
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri merupakan Satuan Kerja dibawah Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  entitas  yang  wajib  untuk  menyusun  laporan keuangan tentu juga mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan perlakuan kas dan setara kas, perlakuan persediaan,  dan  aset  tetap  serta  tidak  dilakukan  jurnal  penyesuaian  dapat  menyebabkan laporan keuangan Lemdiklat Polri tidak akurat.
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual telah dirancang sebagai standar dalam penyajian  laporan  keuangan  entitas  di  Pemerintahan  yang  penerapannya  diatur  dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 dan Nomor 225 Tahun 2016. Setiap entitas mempunyai  kewajiban  untuk  mempedomani  SAP  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangannya. Maka, dalam skripsi ini peneliti menganalisis laporan keuangan salah satu Instansi Pemerintahan  yaitu  Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  Polri,  apakah  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  dan  penyajian  laporan  keuangan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  224  Tahun  2016  dan  Nomor  225  Tahun  2016.  Kesesuaian  ini  mencakup komponen laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Analisis
Sumber: Data diolah, 2021

## 2. Metode Penelitian
Perreault  dan  McCarthy  (2006)  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  berikut: “Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  berusaha  menggali  informasi  secara mendalam, serta terbuka terhadap segala tanggapan dan bukan hanya jawaban ya atau tidak. Penelitian  ini  mencoba  untuk  meminta  orang-orang  untuk  mengungkapkan  berbagai  pikiran mereka tentang suatu topik tanpa memberi mereka banyak arahan atau pedoman bagaimana harus berkata apa”.
Moleong  menyatakan:  “Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penalitian misalnya perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain.,  secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2017).
Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui  pengumpulan  data  sedalam-dalamnya.  Penelitian  ini  tidak  mengutamakan  besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Krisyantoro, 2009).
Penelitian  kualitatif  dilakukan  karena  peneliti  ingin  memahami  isu-isu  rumit  sesuatu proses, meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif, memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui, meneliti sesuatu secara mendalam, menelaah sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi, meneliti sesuatu dari segi prosesnya, dan lain sebagainya (Moleong, 2017).
Selain  itu,  Sugiono  (2019)  juga  mengemukakan  penelitian  kualitatif  sebagai  metode penelitian  yang  digunakan  bila  masalah  penelitian  belum  jelas,  masih  remang-remang  atau mungkin  malah  masih  gelap,  untuk  memahami  makna  di  balik  data  yang  tampak,  untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dengan penelitian kualitatif data yang diperoleh diuji kredibilitasnya.
Menurut  Nana  Syaodih  Sukmadinata  (2011),  penelitian  deskriptif  kualitatif  ditujukan untuk  mendeskripsikan  dan  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan  antar  kegiatan.  Selain  itu,  Penelitian  deskriptif  tidak  memberikan  perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.  Sugiyono  mengemukakan  penelitian  metode  studi  kasus  adalah  dimana  peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu  atau  lebih  orang.  Suatu  kasus  terikat  oleh  waktu  dan  aktivitas  dan  peneliti  melakukan pengumpulan  data  secara  mendetail  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2016).
Objek  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan Lembaga Pendidikan dan Lemdiklat Polri. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri adalah Satuan Kerja  di  bawah  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  bertempat  di  Jl.  Ciputat  Raya  40 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  bersifat  sistematis, terencana  dan  terstruktur.  Analisis  deskriptif  adalah  analisis  yang  dilakukan  dengan  cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian,  analisa  didasarkan  pada  seluruh  data  yang  terkumpul,  melalui  berbagai  teknik pengumpulan  data  yaitu  observasi  dan  wawancara  mendalam,  dokumentasi  dan  triangulasi (Sugiyono, 2019). Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Langkah pertama pengumpulan data di lokasi penelitian. b. Proses analisis, merupakan kajian yang dilakukan dengan menyesuaikan tujuan dan rumusan masalah yang ada diantaranya:
1. Menguraikan penyelenggaraan akuntansi yang ada pada Lemdiklat Polri dan PMK Nomor 224 Tahun 2016.
2. Menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dan yang tidak sesuai pada Lemdiklat Polri.
3. Menguraikan proses bisnis SAIBA pada Lemdiklat Polri dan PMK Nomor 225 Tahun 2016.
4. Menganalisis proses yang sesuai dan proses yang tidak sesuai dengan membuat tabel check list perbandingan antara kondisi Laporan Keuangan dengan yang seharusnya.
5. Menganalisis  faktor-faktor  penyebab  ketidaksesuaian  jika  ada  yang  tidak  sesuai  dari  data hasil wawancara dengan pihak pengemban fungsi keuangan dan logistik pada Lemdiklat Polri.

## 3. Hasil Dan Pembahasan Perlakuan Akuntansi Keuangan pada Lemdiklat Polri
Laporan Keuangan Lemdiklat Polri Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Standar Akuntansi  Pemerintah  (PP  71  tahun  2010)  dan  berdasarkan  kaidah-kaidah  pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, dimana terdapat 5 (lima) komponen laporan keuangan  pokok  yang  wajib  disediakan  oleh  setiap  Instansi  diantaranya  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  Neraca,  Laporan  Operasional  (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitasi  (LPE),  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  Khusus  Laporan  perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya dibuat oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Keuangan Tambahan berupa Neraca Percobaan Akrual, Neraca Percobaan Kas dan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja juga telah ada/dibuat.
Lampiran-lampiran berupa DIPA, DIPA Revisi, SPP, SPM, SP2D, SP2HL dan MPHL-BJS juga telah  lengkap  dilampirkan.  Kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  laporan  keuangan Lemdiklat Polri adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

## Perlakuan Akuntansi Keuangan pada Lemdiklat Polri
Laporan Keuangan Lemdiklat Polri Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Standar Akuntansi  Pemerintah  (PP  71  tahun  2010)  dan  berdasarkan  kaidah-kaidah  pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, dimana terdapat 5 (lima) komponen laporan keuangan  pokok  yang  wajib  disediakan  oleh  setiap  Instansi  diantaranya  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  Neraca,  Laporan  Operasional  (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitasi  (LPE),  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  Khusus  Laporan  perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya dibuat oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Keuangan Tambahan berupa Neraca Percobaan Akrual, Neraca Percobaan Kas dan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja juga telah ada/dibuat.
Lampiran-lampiran berupa DIPA, DIPA Revisi, SPP, SPM, SP2D, SP2HL dan MPHL-BJS juga telah  lengkap  dilampirkan.  Kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  laporan  keuangan Lemdiklat Polri adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

## Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Lemdiklat Polri melalui Aplikasi
Laporan  keuangan  Tahun  2019  merupakan  laporan  yang  mencakup  seluruh  aspek keuangan  yang  dikelola  oleh  Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  Polri.  Laporan  keuangan  ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan.  Sistem  Akuntansi  Instansi  pada  Lemdiklat Polri  terdiri  dari  Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA)  dan  Sistem  Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

## Penyajian Laporan Keuangan pada Lemdiklat Polri
Laporan  keuangan  Lemdiklat  Polri  terdiri  atas  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan. a. Laporan Realisasi Anggaran  Laporan  Realisasi  Anggaran  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.  Laporan  Realisasi  Anggaran  disajikan  dengan  klasifikasi  pendapatan  menurut  jenis penerimaan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Laporan Realisasi Anggaran Lemdiklat
Polri menyediakan informasi mengenai Pendapatan berupa penerimaan negara bukan pajak, dan Belanja terbagi atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan Lemdiklat Polri mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019, neraca dalam PP No.71/2010 pengklasifikasian ekuitas tidak dibagi menjadi ketiga bagian, akan tetapi digabungkan kedalam akun ekuitas, sama halnya dengan neraca Lemdiklat Polri, pengklasifikasian ekuitas hanya terdapat satu akun yaitu ekuitas. Dalam hal ini untuk komponen neraca merupakan komponen laporan keuangan Lemdiklat Polri yang  pencatatannya  menggunakan  basis  akrual  (accrual  basis)  telah  sesuai  dengan  PP No.71/2010.

## Laporan Operasional
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Lemdiklat Polri pada tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember  2019.  Laporan  Operasional  (LO)  Lemdiklat  Polri  tahun  2019  disajikan  komparatif dengan  tahun  2018.  Struktur  Laporan  Operasional  Lemdiklat  Polri  mencakup  kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pos-pos yang terdapat dalam kegiatan operasional  antara  lain  Pendapatan  Perpajakan,  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak,  dan Pendapatan Hibah. Untuk pos beban didalamnya terdapat beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan amortisasi, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan non operasional antara lain Surplus/(Defisit) Pelepasan  Aset  Non  Lancar,  Surplus/(Defisit)  Penyelesaian  Kewajiban  Jangka  Panjang, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non operasional Lainnya dan lain sebagainya.

## Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan  Perubahan  Ekuitas  merupakan  laporan  yang  menyajikan  informasi  kenaikan atau penurunan ekuitas Lemdiklat Polri tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Sama halnya dengan Laporan Operasional, Dalam PP No.71/2010 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan pokok, yang baru diberlakukan dan wajib disediakan oleh masing-masing satuan kerja selaku pengguna anggaran.

## Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika  penulisan  CaLK  Anggaran  2019  adalah  memuat  peranan  pelaporan  dan tujuan  penyusunan  laporan  keuangan,  landasan  hukum  penyusunan  laporan  keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, memuat ringkasan realisasi pencapaian kinerja APBN menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.
Memuat  informasi  tentang  organisasi  yang  ditetapkan  sebagai  entitas  akuntansi  dan entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, dasar pengukuran yang mendasari  penyusunan  laporan  keuangan,  serta  kesesuaian  penerapan  kebijakan  akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan; pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual, dan terakhir memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan yang telah dibuat oleh Lemdiklat Polri.
Penerapan  SAP  berbasis  akrual  dinilai  dengan  membandingkan  antara  kebijakan akuntansi  yang  tertuang  dalam  PMK  224/2016  serta  PMK  225/2016  dan  penerapannya  di Lemdiklat Polri. Tabel 4.3. di bawah ini menunjukkan kesesuaian penerapan SAP Berbasis Akrual.
Dari Tabel 4.3. diketahui bahwa akun yang masih belum sesuai dengan PMK 224 Tahun 2016 adalah akun Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud.
1. Persediaan Berdasarkan hasil wawancara, ketidaksesuaian antara praktik dengan PMK 224 Tahun  2016  pada  akun  persediaan  terjadi  dalam  proses  pengakuan.  Dalam  praktiknya, Lemdiklat  Polri  baru  mengakui  dan  mencatat  persediaan  setelah  terjadi  pengeluaran  kas dengan SP2D sebagai dokumen sumber. Hal ini dikarenakan operator Persediaan tidak ingin ada  selisih  dengan  operator  SAIBA.  Berdasarkan  PMK  224  Tahun  2016,  Persediaan seharusnya  dicatat  pada  saat  potensi  manfaat  ekonomi  masa  depan  diperoleh  dan mempunyai  nilai  atau  biaya  yang  dapat  diukur  dengan  andal  yang  didukung  oleh bukti/dokumen  yang  dapat  diverifikasi  dan  di  dalamnya  terdapat  elemen  harga  barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat  netral,  dan/atau  pada  saat  diterima  atau  hak  kepemilikannya  dan/atau kepenguasaannya berpindah dengan dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Aset  Tetap  Ketidaksesuaian  antara  praktik  dengan  PMK  224  Tahun  2016  pada  akun  Aset Tetap  terjadi  dalam  proses  pengakuan.  Sama  seperti  akun  Persediaan,  ketidaksesuaian pengakuan  pada  akun  Aset  Tetap  terjadi  karena  pencatatan  dilakukan  setelah  terjadi pengeluaran  kas  dengan  SP2D  sebagai  dokumen  sumber.  Hal  ini  dikarenakan  baik  pada aplikasi  SIMAK-BMN  maupun  SAIBA  meminta  SP2D  sebagai  dokumen  sumber  dalam pencatatan Aset Tetap. Berdasarkan PMK 224 Tahun 2016, Aset Tetap seharusnya dicatat pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.  Pengakuan  akan  sangat  andal  bila  Aset  Tetap  telah  diterima  atau  diserahkan  hak kepemilikannya  dan/atau  pada  saat  penguasaannya  berpindah  dengan  dokumen  sumber yang  digunakan  sebagai  pengakuan  perolehan  adalah  faktur,  kuitansi,  atau  Berita  Acara Serah Terima (BAST).
3. Aset Tak Berwujud Ketidaksesuaian antara praktik dengan PMK 224 Tahun 2016 pada akun Aset Tak Berwujud juga terjadi dalam proses pengakuan. Sama seperti akun Persediaan dan Aset  Tetap,  ketidaksesuaian  pengakuan  pada  akun  Aset  Tak  Berwujud  terjadi  karena pencatatan  dilakukan  setelah  terjadi  pengeluaran  kas  dengan  SP2D  sebagai  dokumen sumber. Hal ini dikarenakan baik pada aplikasi SIMAK-BMN maupun SAIBA meminta SP2D sebagai dokumen sumber dalam pencatatan Aset Tak Berwujud. Temuan Penulis Terhadap Hasil  Penelitian  Analisis  kesesuaian  penerapan  SAP  berbasis  akrual  di  Lemdiklat  Polri dilakukan dengan cara penulis membandingkan penerapan SAP bebasis akrual dibandingkan dengan PMK 224/2016 dan PMK 225/2016.

## 4. Penutup
1.  Komponen dari penyajian Laporan Keuangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri adalah Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PMK 224/2016.
2.  Laporan keuangan Lemdiklat Polri memakai basis akuntansi akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan  dan  penyajian  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Pengecualian  akuntansi  akrual terjadi pada pengakuan Persediaan Bab VI C, Aset Tetap Bab VII C, dan Aset Tak Berwujud Bab VIII A.
3.  Secara umum penyajian laporan keuangan Lemdiklat Polri telah sesuai berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan penerapannya telah sesuai dengan PMK 224/2016 dan penyajiannya telah sesuai dengan PMK 225/2016.
Untuk  meningkatkan  SDM  yang  berkualitas  dan  kompeten  dalam  bidang  laporan keuangan,  sehingga  mampu  bekerja  dengan  baik  dan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas  pada  Lemdiklat  Polri  dan  menambah  jumlah  SDM  terutama  yang  memiliki  latar belakang  pendidikan  akuntansi  khususnya  akuntansi  pemerintahan  agar  penerapan  SAP berbasis  akrual  secara  penuh  dapat  berjalan  optimal.  Penting  untuk  meningkatkan  program pelatihan  akuntansi  secara  berkala.  Untuk  pemerintah  diharapkan  dapat  membuat  skoring penerapan akuntansi berbasis akrual karena penilaian skoring untuk penerapan akuntansi akrual belum dibuat oleh Kemenpan RB maupun Kemenkeu..

## Daftar Pustaka
Agustino, L. (2012). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume:
Instrumen Pengumpulan Data.
Bastian, I. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Erlangga. Effendi, B. (2002). Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Uhaindo dan Offset.
Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2003). Cost Management Accounting and Control. 4(South-Western, USA : Thomson Learning).
Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Keuangan.  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan,  19(1),  13–23. https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, Pub. L. No. 225 (2016).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pub. L. No. 215 (2016).
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/215~PMK.05~2016Per.pdf  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Pub. L. No. 224 (2016).
Krisyantoro, R. (2009). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Perdana Media Group. Madjid Cholis Noor, & Ashari Hasan. (2013). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan).
Mardiasmo.  (2009).  Akuntansi  Sektor  Publik.  Andi  Yogyakarta.  Moleong,  L.  J.  (2017).  Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Nainggolan,  E.  U.  (2020).  Sejarah  Panjang  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13257/Sejarah-Panjang-Laporan-Keuangan- Pemerintah-Indonesia.html Renyowijoyo, M. (2010). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non laba. Mitra Wacana Media.
Soeriatmadja, A. P. (1986). Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Sustu Tinjauan Yuridis.
Ramedia.
Sugiono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Sugiyono. (2019). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta. Zulfikar Ahmad. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal).