How to cite: Budiman. M. (2022) Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022
IMPLEMENTASI PRINSIP

## RESTORATIVE JUSTICE
DALAM

## PENGHENTIAN  PENUNTUTAN  PERKARA  KORUPSI  OLEH  KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

## Maman Budiman
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia Email: maman.budiman@unpas.ac.id

## Abstrak
Penghentian  penuntutan  terhadap  perkara  tipikor  yang  dilakukan  oleh  lembaga kejaksaan  mendasarkan  pada  keadilan  restorative  (restorative  justice).  Dalam keadilan restoratif sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tidak menghilangkan penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  sehingga  dalam  prakteknya,  dibutuhkan alternatif  lain  atau  pendekatan  lain  untuk  memperbaiki  sistem  peradilan  pidana dengan  cara  melakukan  atau  menggunakan  penyelesaian  non  litigasi  dengan pendekatan  keadilan  restoratif.  Salah  satu  pendekatan  keadilan  restoratif  akan digunakan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya di bawah Rp.  50.000.000,-  (Lima  puluh  Juta)  dengan  syarat  uang  tersebut  dikembalikan kepada  negara.  Alasan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dapat  dihentikan  dengan menggunakan restorative justice adalah biaya yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum  untuk  memproses  pelaku  dapat  melebihi  Rp.  50.000.000,-,.  Dari  latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan yang menarik untuk dilakukan kajian yaitu, Bagaimana penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  ?.,  Sejauhmanakah  efektifitas  konsep  restorative justice  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  ?. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  penerapan  restorative  justice  terhadap  pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan ?., Sejauhmanakah efektifitas konsep  restorative  justice  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan  mengkaji  dan  meneliti  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  analisis menyimpulkan Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  tentunya  tidaklah  mudah  dilaksanakan,  Kejaksaan harus membuat regulasi kembali agar dasar penghentian penuntutan perkari tipikor menjadi  kuat.  Peraturan  Jaksa  Agung  (Perja)  Nomor  15  tahun  2020  tidak menjelaskan secara spesifik penghentian perkara dalam kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan  juga  harus  membuat  standar  operasional  prosedur  penghentian  perkara tindak pidana korupsi agar pelaksanaannya benar benar sesuai dengan tujuan hukum yaitu menegakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Efektifitas konsep restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan  konsep  restorative  justice  dapat  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  aspek tujuan pemidanaan dan aspek kemanfaatan.
Kata Kunci : implementasi; korupsi; kejaksaan; restorative justice

## Abstract
The termination of prosecution of tipikor cases conducted by the prosecutor's office is based on restorative justice. In restorative justice the criminal sanctions given to the perpetrator do not eliminate the suffering experienced by the victim so that in practice, other alternatives or other approaches are needed to improve the criminal justice  system  by  conducting  or  using  non-litigation  settlement  with  a  restorative justice approach. One of the restorative justice approaches will be used against cases of corruption crimes whose state losses are below Rp. 50,000,000,- (Fifty Million) on condition that the money is returned to the state. The reason for corruption can be stopped by using restorative justice is that the costs incurred by law enforcement officials  to  process  the  perpetrator  can  exceed  Rp.  50,000,000,-,.  From  the background above arises some interesting problems to be studied, namely, How is the application of restorative justice to perpetrators of corruption crimes committed by the Prosecutor's Office ?., How far is the effectiveness of the concept of restorative justice carried out by the prosecutor against perpetrators of corruption crimes?. The purpose  of  this  research  is  for  the  application  of  restorative  justice  against perpetrators of corruption crimes committed by the Prosecutor's Office ?., The extent of the effectiveness of the concept of restorative justice carried out by the prosecutor against  the  perpetrators  of  corruption  crimes.  The  research  method  used  is normative legal research by reviewing and researching laws and regulations. The results of the analysis concluded that the application of restorative justice against perpetrators of corruption crimes committed by the Prosecutor's Office is certainly not easy to implement, the Prosecutor's Office must make regulations again so that the basis for stopping the prosecution of suspects becomes strong. Attorney General Regulation  (Perja)  Number  15  of  2020  does  not  explain  the  specifics  of  the termination of cases in cases of corruption. The Prosecutor's Office must also make operational standards for the procedure for stopping corruption cases so that their implementation  is  correct  in  accordance  with  the  legal  objectives  of  upholding justice,  certainty  and  expediency.  The  effectiveness  of  the  concept  of  restorative justice carried out by the prosecutor against perpetrators of corruption crimes using the concept of restorative justice can be seen from two aspects, namely aspects of the purpose of prosecution and aspects of expediency.

## Keywords: implementation; corruption; prosecutor; restorative justice

## Pendahuluan
Kejaksaan  adalah  institusi  penegak  hukum  yang  mempunyai  tanggung  jawab kepada pihak eksekutif (Pemerintah). Kejaksaan merupakan penegak hukum yang berada di posisi sebagai penuntut umum dan pengacara negara. Sehingga dalam keberadaanya di dalam  suatu  masyarakat  mampu  mengemban  kedua  proses  tersebut  dalam  penegakan hukum di Indonesia.
Kejaksaan  diberikan  kewenangan  dalam  penuntutan  berarti  menjalankan  pula kekuasaan  yudikatif.  Kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan  tugasnya  bersifat merdeka, dikarenakan dalam prosesnya kejaksaan menjalankan tanpa adannya pengaruh dari siapapun dan Jaksa Agung bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Arin Karniasari mengemukakan bahwa:
“Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adannya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas opurtinitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang berlawanan,  di  satu  pihak asas  legalitas menghendaki  dilakukannya  penuntutan terhadap  semua  perkara  ke  pengadilan,  tanpa  terkecuali.  Sedangkan  disisi  lain asas  opurtinitas  memberikan  peluang  bagi  Penuntut  Umum  untuk  tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan.” (Karniasari, 2012) .
Wewenang Penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum apabila terdapat alasan. Hal ini terdapat dalam pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981  tentang  KUHAP,  yang  menegaskan  bahwa  jaksa  penuntut  umum  dapat menghentikan penuntutan dalam suatu perkara pidana. Isi Pasal aquo adalah :
a. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau  perkara  ditutup  demi  hukum,  Penuntut  Umum menuangkan  hal  tersebut  dalam surat ketetapan.
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada Tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat rumah tahanan negara, Penyidik dan Hakim.
d. Apabila  kemudian  ternyata  ada  alasan  baru,  Penuntut  Umum  dapat  melakukan penuntutan terhadap Tersangka.
Pasal  tersebut  diatas  menjelaskan  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  melakukan penghentian  penuntutan  jika  terdapat  kekurangan  bukti  atau  perkara  tersebut  bukan termasuk dalam tindak pidana.
Perkembangannya  penghentian  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  lembaga kejaksaan  mendasarkan  juga  kepada  keadilan  restorative  ( restorative  justice ).  Dalam keadilan  restoratif  sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  pelaku  tidak  menghilangkan penderitaan yang dialami oleh korban sehingga dalam prakteknya, dibutuhkan alternatif lain  atau  pendekatan  lain  untuk  memperbaiki  sistem  peradilan  pidana  dengan  cara melakukan  atau  menggunakan  penyelesaian  non  litigasi  dengan  pendekatan  keadilan restoratif.
Konsep  keadilan  restoratif  itu  sendiri  adalah  memulihkan  hak-hak  korban  dan pelaku  yang  dilakukan  diluar  pengadilan  melalui  proses  mediasi.  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice) sebagai salah satu upaya penyelesaian baik bagi pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka. (Ani Purwati, CPL, CPCLE, & CLI, 2020).
Salah  satu  pendekatan  keadilan  restoratif  akan  digunakan  juga  terhadap  kasus tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya di bawah 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) dengan syarat uang tersebut dikembalikan kepada negara. Alasan perkara tindak pidana  korupsi  dapat  dihentikan  dengan menggunakan restorative justice adalah biaya yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum untuk memproses pelaku dapat melebihi
Rp.  50.000.000,-,.  Rencana  tersebut  tentunya  menimbulkan  polemik  di  masyarakat banyak  pro  dan  kontra  ketika  akan  menghentikan  penuntutan  perkara  tindak  pidana korupsi  dengan  menggunakan  prisnsip restorative justice .  Ada  yang  berpendapat  tidak akan menimbulkan efek jera kepada para koruptor dan para koruptor akan semakin berani melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Dari  latar  belakang  di  atas  timbul  beberapa permasalahan yang menarik untuk dilakukan kajian yaitu :
1. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan ?
Sejauhmanakah  efektifitas  konsep restorative  justice yang  dilakukan  oleh kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?.

## Metode Penelitian
Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah  agar  analisis  terhadap  objek  studi  dapat  dilaksanakan  dengan  benar  sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat. (Burhan, 1996) . Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum  dan  analisis  bahan  hukum  yang  ada  sehingga  diperoleh  alternatif  pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Burhan, 1996) . Metode penelitian yang digunankan adalah sebagai berikut:
1. Spefikasi Penelitian
Penelitian  ini  peneliti  menggunakan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis.  Yaitu  memaparkan  fakta-fakta  hukum  dan/atau  peraturan perundang-undangan  secara  menyeluruh  tentang  objek  penelitian  untuk  dikaitkan dengan  teori  hukum  dalam  praktek  pelaksanaan  yang  berhubungan  persoalan  yang diteliti. (Soekanto, 1986).

## 2. Metode Pendekatan
Metode yang digunkan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dibutuhkan  dan  diperlukan,  karena  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adala berfokus  pada  data  sekunder  yang  dimana  data  sekunder  diperoleh  melalui penelusuran  buku-buku,  jurnal,  literatur,  artikel  dan  melalui  situs  intenet  yang pastinnya mempunyai hubungan dengan hukumam dan aturan-aturan yang berkaitan satu  sama  lain  dengan  peraturan  mengenai  penghentian  penuntutan  perkara  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  jaksa  penutut  umum  dengan  pendekatan  keadilan restoratif .

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan  restorative  justice  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh Kejaksaan
Kekuasaan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keadilan itu sendiri. Kekuasan identik yang dimiliki oleh kepala Negara ataupun kepala Pemerintahan. Dari sebuah  kekuasaan  timbulah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  kepala  Negara  untuk
menjalankan Pemerintahan yang diaturnnya. Dalam menjalankan kekuasannya tidak jarang  menimbulkan  kesewenang-wenangan  yang  ditimbulkan  oleh  kepala  Negara atau Pemerintahan. Maka dari itu timbulah hukum yang dapat mengatur Pemerintahan agar  tidak  terjadi  kesewenangan.  Dalam  seuatu  negara  hukum  tentunya  salah  satu tujuannya  adalah  menciptakan  keadilan.  Keadilan  harus  diciptakan  oleh  aparatur penegak  hukum  salah  satunya  adalah  oleh  lembaga  kejaksaan  yang  berfungsi melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.
Imman Yusuf Sitinjak menyatakan:
Kejaksaan  berada  pada  posisi  sentral  dengan  peran  strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemriksaan di persidangn serta juga sebagai pelaksana penetapan dan  putusan  pengadilan.  Dengan  begitu  Kejaksaan  sebagai pengendali  proses  perkara  ( dominus  litis ),  karena  hnya  institusi Kejaksaan  yang  dapat  menentukan  apakah  suatu  kasus/perkara dapat  diajukan  ke  Pengadilan  atau  tidak  berdasarkan  alat  bukti yang  sah  menrut  Hukum  Acara  Pidana.  Bahwa  selain  dari melakukan  penntutan,  melaksanakan  penetapan  hakim  dan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap ( executive ambtenaar ). (Sitinjak, 2018) .
Kejaksaaan  dalam  menegakan  hukum  diberikan  kewenangan  untuk menghentikan penuntutan dengan prisnsip restorative justice agar tercipta keadilan di dalam masyarakat. Pengimplementasian dari keadilan restoratif ini terdapat dalam sila kelima  yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia    yang  memiliki  makna bahwa keadilan harus ditegakan dalam negara hukum agar korban yang diwakili oleh negara dapat juga mendapatkan keadilan selain tentunya pelaku kejahatan.
Istilah restorative  justice merupakan  terminologi  asing  yang  baru  dikenal  di Indonesia sejak era tahun 1960an dengan istilah Keadilan Restoratif. Beberapa Negara maju  keadilan  restoratif  bukan  hanya  sekedar  wacana  akademisi  hukum  pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa, keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan ajudikasi dan tahap eksekusi. (Wahid, 2010) . Pada tahun 2020  Jaksa  Agung  ST  Burhanudin  mengeluarkan  Peraturan  nomor  15  tentang penghentian  penuntutan  menggunakan  keadilan restorative .  Tujuan  Peraturan  Jaksa Agung  ini  adalah  untuk  mengembalikan  kembali  kepada  keadaan  semula  sehingga bukan pembalasan yang dilakukan tetapi mencari keadilan melaui pendekatan keadilan restoratif.    Termasuk  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Kejaksaan  berencana menerapkan  pendekatan  prinsip restorative  justice dalam  memproses  pelaku  tindak pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  negara  Rp.  50.000.000,-  (lima    puluh juta  rupiah).  Pendekatan  dengan  keadilan  restoratif  ini  dinilai  lebih  efektif  dalam memulihkan  korban.  Dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  tentunya  yang  menjadi
korban adalah masyarakat dan negara.
Pelaksanaan  keadilan  restoratif  memiliki  prinsip  dan  pendekatan  dasar. Menurut Mansyur prinsip mengenai keadilan restoratif adalah: (Mansyur, 2010).
a. Keadilan yang dituntut adalah adannya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
b. Siapapun  yang  terlibat  dan  terkena  dampak  dari  tindak  pidana  harus  mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindaklanjutinnya.
c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.
Keadilan restoratif merupakan tujuan pemidanaan yang mementingkan kepada bentuk  pemulihan  hubungan  sosial  antara  pelaku,  korban  dan  masyarakat  yang didalamnya.  Pendekatan  model  ini  juga  tidak  memfokuskan  kepada  pembalasan seperti  teori  pemidanaan  lainnya,  fokus  utama  dalam  pendekatan  ini  adalah  lebih kepada kesukarelaan korban dan pelaku yang menjadi ciri dari dilakukannya keadilan restoratif.
Penerapan restorative  justice terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  tentunya  tidaklah  mudah  dilaksanakan,  Kejaksaan  harus membuat regulasi kembali agar dasar penghentian penuntutan perkari tipikor menjadi kuat. Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tidak menjelaskan secara spesifik penghentian perkara dalam kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga harus membuat standar operasional prosedur penghentian perkara tindak pidana korupsi agar pelaksanaannya benar benar sesuai dengan tujuan hukum yaitu menegakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Para pelaku tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya di  bawah  Rp.  50.000.000,-  harus  benar  benar  di  teliti  apakah  kerugan  tersebut diakibatkan kekurang hati hatian dalam mengelola uang negara atau ada niat jahat di dalamnya  ( mens  rea ).  Apabila  ada  niat jahat  di  dalamnya  tentunya  kejaksaan  harus mempertimbangkan  kembali  pelaksanaan  prinsip  restorative  justice  apabila  akan menghentikan penuntutan.
B. Efektifitas  prinsip  restorative  justice  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  terhadap pelaku tindak pidana korupsi
Uraian  mengenai  kewajiban  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  professional hukum  berlaku  bagi  setiap  individu  yang  menjalankannya.  Dalam  menjalankan kewajiban  dan  kewenangannya  para  professional  hukum  dituntut  untuk  selalu menjalankan  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri.  Tujuan  hukum  mempunyai  tiga  tujuan yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum yang pertama adalah mengenai keadilan hukum, keadilan sendiri merupakan hal yang sudah dibahas  dan  menjadi  pusat  perhatian  para  filsuf  yunani  seperti  Plato,  Aristoteles, Thomas  Aquinas  dan  John  Rawls.  Doktrin-doktrin  Aristoteles  mengenai  keadilan berpaku pada analisa ilmiah atas prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan Undang-Undang yang telah ada. (Sumaryono & Sardi, 2002). Hal  ini  memperkuat  pandangan  mengenai  teori  keadilan  hukum  bahwa  dalam penerapan  hukum  harus  memperhatikan  setiap  tindakannya  dengan  penilaian  yang objektif sehingga dalam pemutusan terhadap sesuatu. Hakikatnya tujuan pokok hukum
adalah  menciptakan  masyarakat  yang  tertib  agar  terjadi  keseimbangan.  Setiap hubungan  kemasyarakatan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. (Nurhayati, 2020). Agar tujuan hukum dapat tercapai, maka kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang melaksanakan fungsi penuntutan harus bekerja secara professional. Penuntutan merupakan  bagian  dari  proses  peradilan  sebelum  terdakwa  di  bawa  kepengadilan. Selain  Proses  penuntutan  Jaksa  juga  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan penghentian  penuntutan  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana pasal 140 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa :
Dalam  hal  penuntut  umum  memutuskan  untuk  menghentikan penuntutan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau  perkara ditutup  demi  hukum,  penuntut  umum  menuangkan  hal  tersebut dalam surat ketetapan.
Ketentuan  penghentian  penuntutan  dalam  KUHAP  masih  menggunakan peradilan konvensional yang dimana proses peradilan masih menggunakan proses dan pendekatan  yang  sama  sehingga  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan masih sulit diimplementasikan. Oleh karena itu Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur  di  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  (PERJA)  Nomor  15  Tahun  2020. Dikeluarkannya  peraturan  mengenai  penghentian  penuntutan  ini  adalah  untuk dilaksanakan  berdasarkan  keadilan,  kepentingan  umum,  proporsionalitas,  pidana sebagai jalan terakhir, menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam perkembangannya kejaksaan juga akan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan prinsip restorative justice .
Konsep restorative  justice berkembang  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  di luar  pengadilan,  hal  ini  di  latar  belakangi  oleh  banyaknya  kasus  yang  dibawa  ke pengadilan  ternyata  tidak  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yaitu  kemanfaatan  dan keadilan. Banyak pelaku kejahatan yang dibawa ke Pengadilan ternyata tidak ada niat untuk  melakukan  kejahatan  atau  karena  dorongan  tertentu  yang  menyebabkan melakukan perbuatan melanggar hukum, bahkan tidak sedikit karena alasan ekonomi. Begitupun  dalam  beberapa  kasus  tindak  pidana  korupsi  ada  pelaku  yag  karena kesalahan  administrasi  kemudian  di  bawa  kepengadilan  karena  diduga  melakukan tindak  pidana  korupsi  terutama  terkait  degan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yang berdasarkan Undang-Undang diberikan kewenangan  melakukan  proses  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tentunya memahami  sekali  kondisi  tersebut  sehingga  Jaksa  Agung  berencana  apabila  ada perbuatan korupsi yang merugikan negara dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak usah dibawa ke Pengadilan dengan syarat uang kerugian negara harus dikembalikan  kepada  negara.  Rencana  tersebut  tentunya  mempunyai  konsekuensi
bahkan  masyarakat  ada  yang  pro  dan  kontra  menyikapi  rencana  tersebut.  Kalaulah dilihat  dari  aspek  tujuan  pemidanaan  tentunya  rencana  tersebut  menyimpang  dari tujuan  pemidanaan  karena  pastilah  pelaku  korupsi  tidak  akan mempunyai  rasa jera, sedangkan  jikalau  di  lihat  dari  aspek  kemanfaatan  tentunya  dapat  dipahami  karena ternyata untuk memproses pelaku kerupsi sektor pengadaan barang dan jasa kejaksaan dapat  mengeluarkan  anggaran  lebih  dari Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta),  karena ternyata waktu yang diperlukan dapat melebihi 6 bulan dalam satu perkara tipikor yang di  tangani.  Dengan  melihat  tersebut  tentunnya  efektifitas  prinsip restorative  justice dapat terlihat di rencana tersebut, sehingga bisa saja dengan prisnsip ultimum remidium dapat ditegakan karena tidak semua perkara pidana harus diselesaikan di pengadilan termasuk perkara tindak pidana korupsi.

## Kesimpulan
Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh  Kejaksaan  tentunya  tidaklah  mudah  dilaksanakan,  Kejaksaan  harus  membuat regulasi  kembali  agar  dasar  penghentian  penuntutan  perkari  tipikor  menjadi  kuat. Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tidak menjelaskan secara spesifik penghentian perkara dalam kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga harus membuat standar  operasional  prosedur  penghentian  perkara  tindak  pidana  korupsi  agar pelaksanaannya  benar  benar  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yaitu  menegakan  keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Para pelaku tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 50.000.000,- harus benar benar di teliti apakah kerugan tersebut diakibatkan kekurang hati hatian dalam mengelola uang negara atau ada niat jahat di dalamnya ( mens rea ). Apabila ada niat jahat di dalamnya tentunya kejaksaan harus mempertimbangkan kembali pelaksanaan prinsip restorative justice apabila akan menghentikan penuntutan.
Efektifitas  prinsip restorative  justice yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  dengan  menggunakan  konsep restorative  justice dapat dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  aspek  tujuan  pemidanaan  dan  aspek  kemanfaatan.  Aspek Pemidanaan  tentunya  menyimpang  dari  tujuan  pemidanaan  karena  pastilah  pelaku korupsi  tidak  akan  mempunyai  rasa  jera,  sedangkan  jikalau  di  lihat  dari  aspek kemanfaatan tentunya dapat dipahami karena ternyata untuk memproses pelaku korupsi sektor pengadaan barang dan jasa, kejaksaan dapat mengeluarkan anggaran lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), karena ternyata waktu yang diperlukan dapat melebihi 6 bulan  dalam  satu  perkara  tipikor  yang  di  tangani.  Dengan  melihat  tersebut  tentunnya efektifitas prinsip restorative justice dapat terlihat di rencana tersebut, sehingga bisa saja dengan prisnsip ultimum remidium dapat ditegakan karena tidak semua perkara pidana harus diselesaikan di pengadilan termasuk perkara tindak pidana korupsi..

## BIBLIOGRAFI
Ani Purwati, S. H., Cpl, M. H., Cpcle, Ccms, & Cli, Cme. (2020). Keadilan Restoratif Dan  Diversi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Anak .  Jakad  Media Publishing. Google Scholar
Burhan, Ashofa. (1996). Metode Penelitian Disertasi Hukum . Bina Cipta, Jakarta. Google Scholar
Karniasari,  Arin.  (2012).  Tinjauan  Teoritis,  Historis,  Yuridis  Dan  Praktis  Terhadap Wewenang  Jaksa  Agung  Dalam  Mengesampingkan  Perkara  Demi  Kepentingan Umum. Jakarta:  Tesis  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  Program Pascasarjana . Google Scholar
Mansyur,  Ridwan.  (2010). Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  Kdrt,  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga . Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Google Scholar
Nurhayati,  Yati.  (2020). Buku  Ajar  “Pengantar  Ilmu  Hukum.” Nusa  Media. Google Scholar
Sitinjak, Imman Yusuf. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek , 3 (3). Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (1986). Sosiologi: Suatu Pengantar . Google Scholar
Sumaryono,  Eugenius,  &  Sardi,  Martino.  (2002). Etika  &  Hukum:  Relevansi  Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas . Kanisius. Google Scholar
Wahid,  Eriyantouw.  (2010).  Keadilan  Restoratif  Dan  Peradilan  Konvensional  Dalam Hukum Pidana. Buku Dosen-2009 . Google Scholar

## Copyright holder:
Maman Budiman (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: