## JIUBJ

## Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Karyawan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun

## Adelya Rifdah*, Bachruddin Saleh Luterlean
Prodi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom *Correspondence email: adelyarifdah@telkomuniversity.ac.id, bachruddinsaleh@telkomuniversity.ac.id
Abstrak. Good  Governance merupakan prinsip yang dapat  mengobati birokrasi politik yang di  nilai sering ditemukannya kasus korupsi,  suap,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan,  termasuk  berbagai  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia.  Badan  Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun melalui pelaksanaan E-Planning sejak tahun 2017, menunjukkan bahwa telah menjalankan Good  Governance .  Dalam  hal  ini  seluruh  pegawai  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten Karimun ikut serta dalam melaksanakan Good Governance karena menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi  besarnya  pengaruh Good  Governance terhadap  Kinerja  Karyawan  pada  Badan  Perencanaan,  Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kausal dengan menggunakan metode  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  Non  probability  sampling,  dengan  sampel  yang  digunakan adalah  sampel  jenuh.  Dimana  sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh  Pegawai  di  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan Pengembangan  Kabupaten  Karimun  yang  berjumlah  65  responden.  Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  nilai  yang  diperoleh sebesar 77,79% sehingga Good Governance masuk dalam kategori baik dan kinerja karyawan masuk dalam kategori baik dengan nilai  yang  diperoleh  sebesar  77,98%.  Pengaruh  antara Good  Governance terhadap  Kinerja  Karyawan  Badan  Perencanaan, Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten  Karimun  sebesar  47,3%, sedangkan  sisanya  sebesar 52,7%  merupakan kontribusi  dari variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
Kata kunci : Kinerja Karyawan; Good Governance
Abstract. Good governance is a principle that can treat political bureaucracy, which is considered to be frequently found in cases of  corruption,  bribery  and  abuse  of  power,  including  various  violations  of  human  rights.  The  Planning,  Research  and Development Agency of Karimun Regency through the implementation of E-Planning since 2017, shows that it has implemented Good Governance. In this case, all employees of the Karimun Regency Planning, Research and Development Agency participate in  implementing  good  governance  because  they  carry  out  government  tasks.  This  study  aims  to  identify  the  magnitude  of  the influence  of  Good  Governance  on  Employee  Performance  in  the  Planning,  Research  and  Development  Agency  of  Karimun Regency.  This  research  uses  descriptive  and  causal  research  using  quantitative  research  methods.  This  study  uses  a  non- probability sampling technique, with the sample used is a saturated sample. Where the samples in this study are all employees in the Planning,  Research  and  Development  Agency  of  Karimun Regency, amounting to 65  respondents.  The results of  descriptive analysis  show  that  the  value  obtained  is  77.79%,  so  that  Good  Governance  is  in  the  good  category  and  the  employee's performance is in the good category with the value obtained of 77.98%. The effect of good governance on the performance of the employees of the Planning, Research and Development Agency of Karimun Regency is 47.3%, while the remaining 52.7% is the contribution of other variables not examined in this study.

## Keywords: Employee Performance; Good Governance

## PENDAHULUAN
Good  Governance atau  tata  kelola  pemerintah yang  baik  merupakan  bagian  dari  tatanan  baru  yang berkembang  pasca  krisis  multidimensi,  seiring  dengan tuntutan  era  reformasi.  Dalam  konteks  Indonesia  yang masih  bergejolak  dengan  tuntutan  era  reformasi, Good Governance menjadi suatu hal yang selalu diperbincangkan dan sangat terkenal saat itu. Pada setiap acara, peristiwa dan perbincangan yang berkaitan dengan masalah  pemerintahan,  istilah  ini  selalu  ada  di  dalam perbincangan.  Sebab Good  Governance di  yakini mampu  mengobati  birokrasi  politik  yang  di  nilai  sering ditemukannya  kasus  korupsi,  suap,  dan  penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011)
BAPERLITBANG  Kabupaten  Karimun  melalui pelaksanaan E-Planning sejak tahun 2017, menunjukkan
bahwa  telah  menjalankan  Good  Governance.  Dalam  hal ini  seluruh  pegawai  BAPERLITBANG  Kabupaten Karimun  ikut  serta  dalam  melaksanakan Good Governance karena menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yang terpenting adalah unsur dari aparatur pemerintahan  itu sendiri,  yaitu pegawai  negeri. Pegawai sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan  nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan dan  pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas  dari intervensi  politik,  serta  bersih  dari  praktik  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini sangat jelas bahwa  kedudukan  dan  peran  pegawai  negeri  sangat penting. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang Undang  Aparatur  Sipil  Negara  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  ASN dan  peraturan  pemerintah  tentang kepegawaian  baru  (Undang  Undang  Aparatur  Sipil
Adelya  Rifdah  dan  Bachruddin  Saleh  Luterlean,  Pengaruh  Good  Governance  terhadap  Kinerja  Karyawan  di  Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun
Negara  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  ASN  Dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian Baru)
Kinerja  karyawan  adalah  sejauh  mana  pegawai tersebut  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik  dalam arti  kata  pelaksanaan  tersebut  sesuai  dengan  rencana sehingga  dapat  tercapainya  tujuan  dan  rencana  dari BAPERLITBANG Kabupaten Karimun sendiri dan juga membuat  kinerja  yang  baik.  Maka  pegawai  dituntut untuk  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berkualitas  yang  mampu  melaksanakan  tugas  sebagai Aparatur  Sipil  Negara  sesuai  dengan  tugas  yang dibebankan.  Oleh  karena  itu,  agar  mempunyai  kinerja yang  baik  seorang  pegawai  harus  memiliki  kemampuan yang  cukup  untuk  memahami  lingkup  dan  tugasnya dalam  melaksanakan  tugas  agar  dapat  menghasilkan kinerja  yang  memuaskan  dan  mencapai  tujuan  dari instansi.
Salah satu indikator pelaksanaan Good Governance yaitu  Pemerintah  Kabupaten  Karimun dalam  beberapa  tahun  terakhir  berhasil  meraih penghargaan sebagai berikut:
1. Mampu  mempertahankan  nilai  BB  (Kategori  Baik) terhadap Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2015-2019
2. Mampu  mempertahankan  Opini  WTP  (Wajar  Tanpa Pengecualian)  atas  kewajaran  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Karimun  hingga  saat  ini. (tepatnya dari thn brp nanti tante info lagi)
3. Meraih  Juara  Umum  MTQ  Tingkat  Provinsi Kepulauan Riau tiga tahun berturut-turut yaitu Tahun 2018, 2019, 2020.
4. Meraih Penghargaan Swasti Saba Kategori Kabupaten Kota Sehat Tahun 2019.
5. Meraih  Penghargaan  sebagai  Kota  Layak  Anak Tahun 2018.
6. Meraih  Penghargaan  Anugerah  Parahita  Ekapraya (APE) Tahun 2018.
Fenomena keberhasilan-keberhasilan diatas tentunya  tidak  terlepas  dari  peran  Badan  Perencanaan, Penelitian  dan  Pengembangan  (BAPERLITBANG Kabupaten Karimun) mulai dari perencanaan, pengendalian  sampai  koordinasi  pembangunan  daerah Kabupaten  Karimun  serta  dukungan  dan  kerja  keras seluruh  lapisan  masyarakat  Kabupaten  Karimun. Keberhasilan  atau  kegagalan  misi  instansi  pemerintahan dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  ditetepkan melalui  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara  periodik  didapat  dari  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  (LAKIP).  Penerapan  prinsip-prinsip  tata pemerintahan yang baik ( Good Governance ) pada semua tingkat  dan  lini  pemerintahan  pada  semua  kegiatan merupakan  strategi  sasaran  yang  ditetapkan  di  dalam Perjanjian  Kinerja  Kabupaten  Karimun  Tahun  2017, 2018, dan 2019. Diambil data dari 3 tahun terakhir  agar dapat  dijadikan  bahan  pembanding.  Adapun  evaluasi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1 . Grafik Indeks Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karimun
Sumber: Perjanjian  Kinerja  Kabupaten  Karimun  Tahun 2017, 2018, dan 2019 (Data olahan penulis)
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik untuk  meneliti  lebih  lanjut  dengan  mengambil  judul “Pengaruh  Good  Governance Terhadap  Kinerja Karyawan  Di  Badan  Perencanaan  Penelitian  Dan Pengembangan Kabupaten Karimun .”
Menurut LAN & BPKP (2000) yaitu: Penyelenggara  pemerintahan  negara  yang  solid  dan bertanggungjawab,  serta  efisien  dan  efektif,  dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya  domain-domain  negara,  sektor  wisata  dan masyarakat.  Inti  dari  good  governance  menurut Mardiasmo  (2018),  good  governance  dapat  diartikan sebagai  cara  mengelola  semua  urusan-urusan  publik dengan baik.
Menurut  Sedarmayanti (2012) menyatakan bahwa ada  empat  prinsip  utama  dalam  pelaksanaan  Good Governance, yaitu:
1. Akuntabilitas  (pertanggung  jawaban),  yaitu  adanya kewajiban  bagi  aparatur  pemerintah  untuk  bertindak selaku  penanggun  jawab  atas  segala  tindakan  dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi  (keterbukaan),  karena  pemerintahan yang  baik  akan  bersifat  transparan  terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya),  yaitu  menghendaki  keterbukaannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan  kritik  terhadap  serta  pemerintah  yang  dinilainya tidak baik. Pemerintahan yang baik juga menyediakan  sarana  publik  untuk  menampung aspirasi  masyarakat  terkait  pelaksanaan  tugas pemerintahan.
4. Penerapan  hukum  (aturan  hukum),  pemerintahan yang  baik  mempunyai  karakteristik  berupa  jaminan kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
Definisi  Kinerja  karyawan  yang  dikemukakan oleh  Gomes  dalam  Mangkunegara  (2005)  adalah: “Ungkapan output ,  efisiensi  serta  efektivitas  sering
Adelya  Rifdah  dan  Bachruddin  Saleh  Luterlean,  Pengaruh  Good  Governance  terhadap  Kinerja  Karyawan  di  Badan

## Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun
dihubungkan  dengan  produktivitas”.  Oleh  karena  itu, dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  sumber  daya  manusia adalah  kinerja  atau  hasil  kerja  yang  diperoleh  secara kualitatif  dan  kuantitatif  atau  hasil  kerja  yang  dicapai oleh  sumber  daya  manusia  di  perusahaan  pada  saat perusahaan  melaksanakan  tugas  pekerjaannya  sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan.
Indikator  kinerja  merupakan  suatu  ukuran kualitas  dan  kuantitas  yang  menggambarkan  tingkat pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut Michel  dan  Larson  dalam  Sedarmayanti  (2009), indikator kinerja sebagai berikut:
1. Kemampuan Kapasitas  individu  untuk  melaksanakan  berbagai tugas  dalam  suatu  pekerjaan.  Kemampuan  adalah salah  satu  hal  yang  harus  dimiliki  dalam  jenjang apapun  karena  kemampuan  memiliki  kepentingan yang sangat penting.
2. Inisiatif Mempunyai  kesadaran  diri  untuk  melakukan  sesuatu dalam melaksanakan tugastugas dan tanggung jawab. Bawahan  atau  pegawai  dapat  melaksanakan  tugas tanpa harus bergabung terus menerus kepada atasan.
3. Ketepatan waktu Sesuatu  yang  berkaitan  dengan  sesuai  atau  tidaknya waktu  penyelesaian  pekerjaan  dengan  target  waktu yang  direncanakan.  Setiap  pekerjaan  diusahakan untuk  selesai  sesuai  dengan  rencana  agar  tidak mengganggu pada pekerjaan yang lainnya.
4. Kualitas hasil kerja
Kualitas kerja lebih menekankan pada hasil atau yang diperoleh  dari  sebuah  pekerjaan  sebagai  kontribusi pada perusahaan atau organisasi.
5. Komunikasi
Interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan maupun  sebaliknya  untuk  mengemukakan  saran  dan pendapatnya  dalam  memecahkan  masalah  yang dihadapi. Komunikasi dapat menimbulkan  kerjasama yang  lebih  baik  dan  akan  terjadi  hubungan  yang semakin  harmonis  diantara  para  pegawai  dan  para atasan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif  dan  kausal  dengan  menggunakan  metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Non  probability  sampling,  dengan  sampel  yang digunakan  adalah  sampel  jenuh.  Dimana  sampel  dalam penelitian  ini  yaitu  seluruh  Pegawai  di  Badan Perencanaan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten Karimun yang berjumlah 65 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif
Sumber : Hasil Olahan Data, 2021
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian analisis  deskriptif  mengenai  variabel  X  yaitu Good Governance , tanggapan responden mengenai variabel ini yaitu  sebesar  77,79%  dan  berada  pada  kategori  baik yang  artinya  responden  menyatakan  bahwa  penerapan prinsip Good  Governance pada  BAPERLITBANG Kabupaten  Karimun  sudah  terlaksana  dengan  baik  dan berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian  analisis deskriptif mengenai variabel Y yaitu Kinerja Karyawan , tanggapan responden mengenai variabel ini yaitu sebesar 77,98%  dan  berada  pada  kategori  baik  yang  artinya responden  menyatakan  bahwa  Kinerja  Karyawan  pada BAPERLITBANG  Kabupaten  Karimun  sudah  berjalan dengan baik.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  melihat  apakah data  yang  digunakan  berdistribusi  normal  atau  tidak. Hasil  uji One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 2. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021
Berdasarkan  tabel  2  diatas,  angka  signifikan  uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu 0,015 yang berarti  0,015  >  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa data berdistribusi normal.

## Uji Autokorelasi
Hasil  uji  autokorelasi  dapat  dilihat  pada  tabel  3 berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
Adelya  Rifdah  dan  Bachruddin  Saleh  Luterlean,  Pengaruh  Good  Governance  terhadap  Kinerja  Karyawan  di  Badan

## Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun
Dalam  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  variable memiliki  nilai  DW  1.375,  maka  tidak  terjadi autokorelasi  dikarenakan  nilai  DW  1.375  yang  berada diantara -2 dan +3 atau -2 < DW < +2.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil  uji  multikolinearitas  dapat  dilihat  pada gambar 2 berikut:
Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas Sumber : Hasil Olahan Data, 2021
Berdasarkan  gambar  diatas,  terlihat  titik-titik menyebar secara  acak  serta  tersebar baik diatas maupun dibawah  atau  disekitar  angka  0.  hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heterokedastisitas  pada model  regresi,  sehingga  model  regresi  layak  untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

## Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menyatakan hubungan kausalitas antara dua variabel dan untuk  memperkirakan  nilai  variabel  terikat  berdasarkan nilai  variabel  bebas.  Dari  hasil  pengolahan  data, diperoleh persamaan regresi yaitu:

## Y = 6.409 + 0,678X
Untuk  dapat  mengetahui  hubungan  antara  dua variabel dalam penelitian ini maka digunakan perhitungan SPSS:
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Sumber : Hasil Olahan Data, 2021
Konstanta  sebesar  6.049  berarti  bahwa  nilai konsisten  variabel Good  Governance sebesar  6.049  dan koefisien  regresi  X  sebesar  0,678  yang  menyatakan bahwa  setiap  penambahan  1%  nilai  X  yaitu Good
Governance ,  maka  nilai  Y  yaitu  Kinerja  Karyawan bertambah  sebesar  0,678.  Koefisien  regresi  tersebut bernilai  positif  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Gambar 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa variable  X  yaitu  Good  Governance  memiliki  nilai thitung  >  ttabel  karena  nilai  thitung  sebesar  7,513  tidak berada  diantara  1,998.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa secara  parsial  terdapat  pengaruh  secara  signifikan dengan  tingkat  signifikansi  0,000  <  0,1.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  parsial  terdapat  pengaruh yang  signifikan  dari  variable  X  yaitu  Good Governance terhadap variable Y yaitu Kinerja Karyawan.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2021
Adapun perhitungan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:
KD = r 2 x 100%
KP = 0,687 2 x 100% = 47,3%
Berdasarkan  rumus  koefisien  determinasi  r 2 sebesar  0,687 2 dikali  100%  dan  didapatkan  hasil  nilai koefisien  determinasinya  sebesar  47,2%  sehingga  dapat dilihat pada tabel 4.14 yang menunjukkan bahwa nilai R square  sebesar  0,473  yang  berarti  hubungan  antar variabel X yaitu Good Governance dan variabel Y yaitu Kinerja karyawan sebesar 0,473 atau 47,3%. Sedangkan sisanya  sebesar  52,7%  merupakan  kontribusi  dari variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan Good Governance (X) pada
BAPERLITBANG  Kabupaten  Karimun  masuk  ke dalam  kategori  baik,  terdapat  dimensi  transparansi
Adelya  Rifdah  dan  Bachruddin  Saleh  Luterlean,  Pengaruh  Good  Governance  terhadap  Kinerja  Karyawan  di  Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun
yang  masuk  ke  dalam  kategori  baik  tetapi  mendapat nilai  yang  terendah  sehingga  perlu  diperhatikan  dan diperbaiki lagi.
2. Penerapan Kinerja Karyawan (Y)
pada BAPERLITBANG  Kabupaten  Karimun  masuk  ke dalam  kategori  baik,  terdapat  dimensi  inisiatif  yang masuk  ke  dalam  kategori  baik  tetapi  mendapat  nilai yang  terendah  sehingga  perlu  diperhatikan  dan diperbaiki lagi.
3. Terdapat  pengaruh  penerapan Good  Governance terhadap Kinerja Karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA
LAN  &  BPKP,  2000.  Akuntabilitas  dan  Good Governance.  Jakarta:  Lembaga  Administrasi
Negara.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu,  2005.  Evaluasi  Kinerja
SDM, Bandung, Refika Aditama.
Mardiasmo, 2018. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta. Prianto, 2011. Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu
Pemerintahan.
Sedarmayanti, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia,
Reformasi  Birokrasi,  dan  Manajemen  Pegawai Negeri Sipil, Refika Aditama, Bandung.
Sedarmayanti, 2012. Good Governance Kepemerintahan
Yang  baik  Bagian  Pertama  edisi  revisi,  Mandar Maju, Bandung
Undang  Undang  Aparatur  Sipil  Negara  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  ASN  Dan  Peraturan  Pemerintah Tentang Kepegawaian Baru