Praktik Pembagian Warisan di Dusun Wonokasihan, Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dalam Perspektif Hukum Islam
Andri Waskito, * Malik Ibrahim Fakultas syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta Email: malik.ibrahim@uin-suka.ac.id
Abstract. The people of Wonokasihan Village are one of the Muslim societies that in resolving legal issues related to the properties of a person who has died by a family member left behind, still uses customary law. The tradition of distributing inheritance properties by customary has been applied for quite a long time and has been passed down from generation to generation to this day. In the issue of inheritance, especially in the people of Wonokasihan Village, in the perspective of Farāid science there is a dilemma, because when people talk about justice, they tend to dismiss the imbalance in the distribution of inheritance between men and women. So that the application of Farāid Science as a whole is less accepted by the sense of justice in society. From the above background, this paper seeks to see the aspects of Islamic law on the practice of distribution of inheritance properties carried out by the people of Wonokasihan Village. This paper is a field  research,  with  the  nature  of  descriptive  analytical  research  and  uses  a  normative  approach  and qualitative analysis.
Keywords: Distribution of Inheritance properties, Wonokasihan Village, perspective of Islamic Law
Abstrak.  Masyarakat  Dusun  Wonokasihan  merupakan  salah  satu  dari  masyarakat  muslim  yang  dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga  saat ini. Dalam persoalan  kewarisan,  khususnya  pada   masyarakat  Dusun  Wonokasihan,  dalam  perspektif  Ilmu  Farāid terdapat  dilema,  karena  masyarakat  ketika  berbicara  keadilan  cenderung  menepis  ketidakseimbangan pembagian harta warisan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga penerapan Ilmu Farāid secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Dari latar belakang di atas, tulisan ini berupaya untuk melihat aspek hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasihan. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan / field reseach, dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif serta analisis kualitatif.
Kata kunci : Pembagian warisan, Dusun Wonokasian, perspektif hukum Islam.

## A.PENDAHULUAN
Terdapat beberapa karya ilmiah yang seirama  dengan artikel ini, salah satunya adalah karya Umi Maftuhah yang  berjudul  "Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penundaan  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan Dalam  Hukum  Adat  dan  Pemanfaatannya  Untuk  Keluarga"  (Maftuhah,  umi,  2001).    Skripsi  ini menyebutkan bahwa pembagian harta warisan setelah seratus hari meninggalnya pewaris diperbolehkan, karena  adanya  anggapan  masyarakat  adat  di  Kecamatan  Kembaran  yang  menganggap  tabu  jika  harta warisan dibagikan sebelum seratus hari si pewaris meninggal dunia.
Selanjutnya karya Juhadi yang berjudul "Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Juhadi, 1997). Juhadi menjelaskan praktik penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang pada mulanya sebagian dilakukan pada ulama atau kyai yang dalam perkembangannya dengan  meningkatnya  pendidikan  dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  hukum,  mereka  cenderung memilih menyelesaikannya di Pengadilan Agama.
Kemudian  karya  Abdul  Halim  yang  berjudul  "Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan Pembagian  Harta  Warisan  Menurut  Adat  Kecamatan  Rembah  Kabupaten  Kampar  Pasir  Pengarayan" (Halim,  Abdul,  1999).  Abdul  Halim  memaparkan  skripsinya  tentang  praktik pembagian  harta  warisan secara adat pada masyarakat Pengarayan. Abdul Halim menulis bahwa harta warisan yang lebih dominan secara jumlah dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dari pada anak laki-laki, terkait rumah dan segala isinya dengan alasan anak yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.
Selanjutnya  Muhammad  April  juga  membahas  kewarisan  dalam  skripsinya  yang  berjudul "Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan  di  Masyarakat  Islam  Desa  Simalinyang  Kabupaten  Kampar", menjelaskan praktik pembagian warisan secara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Simalinyang karena pemahaman masyarakat setempat masih kurang terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam (April Muhammad, 2010).
Berikutnya karya Nurman Syarif, yang berjudul "Hibah orang tua sebagai warisan (Studi Pasal 211 KHI)" dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, hibah hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya peristiwa kematian pewaris terlebih dahulu.  Begitu  juga  dalam  memberikan  harta  miliknya,  penghibah  menurut  Madzab  Jumhur  boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya batasan tertentu, adanya ketentuan seperti ini sekaligus membedakan antara hibah dan wasiat, dimana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal sepertiga dari semua harta (Syarif Nurman, 2003).
Hari Kuswanto dalam karyanya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris  Pada  Masyarakat  Muslim  Dusun  Krapyak  Wetan  dan  Krapyak  Kulon  Desa  Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", menyebutkan bahwa praktik kewarisan pada masyarakat muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tidak berdasarkan hukum waris Islam akan tetapi menggunakan kebiasaan turun-temurun, yakni dengan cara  musyawarah  yang  dilakukan  dengan  rasa  saling  terima  dan  saling  rela  (Jawa: podho  trimone) (Kuswanto, hari, 2002).
Selanjutnya karya Budi Kurniati yang berjudul "Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)" (Kurniati Budi, 2011). Skripsi ini menjelaskan pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Skripsi  Wasis  Ayib  Rosidi  dengan  judul  "  Praktik  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  Desa Wonokromo  Kecamatan  Pleret  Kabupaten  Bantul  Yogyakarta”  (Rosidi  wasis,  2010).    Skripsi  ini menjelaskan praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian.
Adapun segi perbedaan secara umum antara karya tersebut di atas dengan karya penyusun yakni, bahwa  dalam  skripsi  penyusun,  pembagian  harta  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  ada perbedaan  besar  kecilnya  dalam  pembagian.  Hal  ini  dikarenakan  konstruk  budaya  (adat)  di  Dusun Wonokasihan, anak perempuan lebih sering merawat orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia.
Pembahasan di atas menunjukan bahwa adat pada masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam praktiknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau  adat atau ‘ urf  yang diterapkan tersebut merupakan 'urf yang sahih, bukan ‘urf yang fasid. Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, bahwa penelitian mengenai pembagian harta warisan memanglah sudah banyak dilakukan kajian dan penelitian, namun  penelitian yang secara sepesifik dan komprehensif membahas pembagian harta warisan di Dusun Wonokasihan belum ada yang membahas. Sehingga dengan demikian layak untuk ditindaklanjuti  dalam bentuk tulisan pada jurnal ilmiah.
Urgensi dari  tulisan ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian  warisan pada suatu komunitas umat Islam. Sehingga dengan demikian dapat diketahui  sejauhmana  hukum kewarisan Islam  dilaksanakan oleh umat Islam pada komunitas tertentu.  Begitu urgennya mengenai   kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri  bahwa  kewarisan  merupakan  masalah  yang  tidak  bisa  terlepas  dari  kehidupan  manusia  dan seringkali  dapat  menimbulkan  sengketa  diantara  ahli  waris.  Melihat  permasalahan  dan  realita  di  atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Wonokasihan,  Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo.
Masyarakat  Dusun  Wonokasihan  merupakan  salah  satu  dari  masyarakat  Islam  yang  dalam menyelesaikan  persoalan  hukum  yang  berkaitan  dengan  harta  seseorang  yang  meninggal  dunia  dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga sampai saat ini. Dalam persoalan kewarisan, khususnya di masyarakat Dusun Wonokasihan, dalam perspektif Ilmu Farāid terdapat dilema, karena masyarakat ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan pembagian harga warisan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga penerapan Ilmu Farāid secara utuh  kurang  diterima  oleh  rasa  keadilan  masyarakat.    Oleh  karena  itu  penyimpangan  sebagian  besar masyarakat dari Ilmu Farāid dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan tentang Islam,  melainkan  juga  disebabkan  oleh  pertimbangan  bahwa  budaya  dan  struktur  sosial  masyarakat beranggapan bahwa penerapan Ilmu Farāid secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan masyarakat Dari latar belakang di atas, tulisan ini berupaya untuk melihat praktik  dan perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasihan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  metode  deskripsi  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan studi literatur yaitu  mengumpulkan informasi dari jurnal yang terkait dan buku referensi. selain
itu juga dilakukan wawancara ke berbagai tokoh agama dan beberapa masyarakat Dusun Wonokasih Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik Pembagian Waris di Dusun Wonokasihan
Menurut hasil wawancara dengan bapak solihin selaku tokoh agama Dusun Wonokasihan mengatakan bahwa masyarakat Dusun Wonokasihan mengantut sistem kekeluargaan bilateral, yang mana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki atau ayah maupun dari pihak perempuan atau ibu. Harta warisan yang digunakan dalam pembagian warisan  pada masyarakat Dusun Wonokasihan adalah seluruh harta benda yang dimiliki, baik berupa benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Berdasarkan Pasal 176  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  pembagian  harta  warisan  untuk  laki-laki  lebih  besar  dari  pada perempuan  dengan  perbandingan  2:1.  Secara  implisit  pasal  tersebut  tidak  membuka  kemungkinan pembagian harta warisan untuk perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Adapun pembagian waris di Dusun Wonokasihan pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat setempat, karena menurut masyarakat setempat, bahwa ahli waris laki- laki  dan  perempuan  adalah  sama-sama  anak,  sehingga  tidak  ada  perbedaan  pembagian  waris  diantara mereka.  Pembagian  secara  sama  rata  oleh  orang  tua  terhadap  harta  yang  dimiliki  kepada  anak-anaknya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Faktanya, pembagian harta warisan lebih mudah menggunakan hukum adat, dan lebih memberi maslahat dari pada menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena tercipta  suatu  keadilan  yang  diterima  oleh  masyarakat.  Apabila  masyarakat  di  dusun  tersebut  dipaksa menggunakan hukum Islam, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap anak perempuan, karena realita yang terjadi di masyarakat anak perempuan lebih sering mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian.
Dalam persoalan kewarisan, khususnya pada masyarakat Dusun Wonokasihan, Ilmu Farāid selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Karena masyarakat tersebut, ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari Ilmu Farāid dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan tentang hukum Islam, melainkan juga  dapat  disebabkan  oleh  pertimbangan  bahwa  budaya  dan  struktur  sosial  masyarakat  beranggapan bahwa  penerapan  Ilmu Farāid  secara  utuh  kurang  diterima  oleh  rasa  keadilan.  Untuk  memahami bagaimana praktik pembagian waris di Dusun Wonokasihan, di bawah ini merupakan contoh berdasarkan sampel yang ada:
1. Bapak Ahmad Suto beristrikan Ibu Halimah, dari perkawinan beliau dikaruniai seorang anak laki-laki dan  seorang  anak  perempuan.  Anak  laki-laki  bernama  Santoso  dan  anak  perempuan  bernama Retnowati. Jauh sebelum kedua anaknya menikah Bapak Ahmad Suto telah menyediakan untuk anak- anaknya masing-masing sebuah rumah beserta kelengkapannya. Kemudian setelah Santoso menikah, maka  secepatnya  diberikan  kepadanya  separuh  harta  bendanya,  kemudian  separuhnya  diberikan kepada  Retnowati  meskipun  belum  menikah.  Maka  harta  warisnya  dikelola  sementara  oleh  Bapak Ahmad Suto.
Adapun pembagian harta Bapak Ahmad Suto dilakukan sewaktu masih hidup dan dibagikan ketika  anaknya  menikah,  seperti  pada  anaknya  yang  bernama  Santoso,  setelah  menikah  maka secepatnya  separuh  harta  bendanya  diberikan  kepada  Santoso,  dan  separuhnya  diberikan  kepada Retnowati meskipun belum menikah, akan tetapi pengelolaanya masih dikelola oleh Bapak Ahmad
Suto.  Namun  sebelum  harta  benda Bapak Ahmad  Suto  dibagikan,  dilakukan musyawarah  terlebih dahulu, musyawarah dilakukan  setelah salah satu dari anak Bapak Ahmad Suto yaitu Santoso  menikah. Sedangkan cara pembagiannya sebagai berikut:
Bapak Ahmad Suto memiliki lima (5) petak sawah dan dua (2) hektar tanah pekarangan, untuk Santoso mendapatkan 2,5 petak sawah, dan Retnowati mendapatkan 2,5 petak sawah dan Ibu Halimah mendapatkan tanah gantungan berupa sebuah rumah yang berukuran 15x10 meter. Kemudian untuk tanah pekarangan kedua anaknya sama-sama mendapatkan satu (1) ha, sedangkan untuk mendapatkan pembagian  yang  merata  maka  pembagiannya  disesuaikan  dengan  luas  yang  sama.  Adapun tanah gantung hanyalah sebuah rumah dan pekarangan yang di tempati saat ini.
Keseluruhan Harta ( sawah )
1
3 ( tanah gantungan
2
Keterangan: 1.   Bagian untuk Retnowati 2.  Bagian untuk Santoso
3.   Bagian untuk Ibu Halimah
Dari  gambaran  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  bagian  bagi  masing-masing  ahli  waris  yakni Santoso mendapatkan 2,5 petak sawah, Retnowati mendapatkan 2,5 petak sawah, dan Ibu Halimah mendapatkan tanah  gantungan,  kedua  ahli  waris  tersebut  mendapatkan  bagian  yang  sama  karena pembagian harta warisan di Dusun Wonokasihan dengan sistem bagi sama rata yang telah dijelaskan di atas.
2. Bapak  Tamohammad  meningal  dunia  dengan  meninggalkan  seorang  anak  angkat  yang  bernama Robitoh  dan  tidak  punya  anak  kandung.  Beliau  meninggalkan  seorang  isteri  dan  seorang  saudara perempuan, kebetulan sewaktu meninggal dunia hartanya belum diberikan kepada anak angkatnya. Sehingga pembagian harta warisan dibagikan ketika muwarīṣ telah meninggal dunia. Maka setelah itu keluarga mengadakan musyawarah untuk membagikan harta peninggalan muwarīṣ dengan ketentutan sebagai  berikut.  Sesuai  dengan  ketentuan  adat  di  Dusun  Wonokasihan  bahwa  anak  angkat  masuk dalam kategori keutamaan I yang artinya anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan ahli waris anak  kandung,  oleh  sebab  itu  anak  angkat  mewarisi  keseluruhan  harta muwarīṣ,  untuk  saudara perempuan muwarīṣ  berdasarkan  musyawarah  keluarga  tidak  mendapatkan  harta  peninggalan muwarīṣ,  selanjutnya  janda  (isteri)  mendapatkan  tanah  gantungan  berupa  rumah  seluas  20x15 meterPada keluarga Bapak Muhammad Khayun, beliau beristerikan Ibu Miskinem, dari perkawinan beliau dikaruniai empat orang anak yang seluruhnya adalah laki-laki. Anak pertama bernama Andri Widiyanto Al Faqih, Muhammad Faqihuddin, Akhmad Khafidz Fatihul'uluum, Ahmad 'Abdul Bar Ilhami.  Jauh sebelum anaknya menikah  Bapak Muhammad Khayun telah menyediakan harta untuk anak-anaknya. Namun Allah berkehendak lain sebelum anak-anaknya menikah Bapak Muhammad Khayun meninggal dunia dan meninggalkan harta sebuah rumah dan sebidang tanah seluas 50 m 2 .
Adapun pembagianya sebagai berikut Andri Widiyanto Al-Faqih mendapatkan tanah seluas 12,5 m 2 ,  Muhammad  Faqihuddin  mendapatkan  tanah  seluas  12,5  m 2 ,  Ahmad  Khafidz    Fatihul'uluum mendapatkan  tanah seluas 12,5 m 2 ,  Ahmad 'Abdul Bar  Ilhami mendapatkan  tanah seluas 12,5 m 2 . Adapun tanah gantungan  hanyalah sebuah rumah dan pekarangan yang ditempati saat ini seluas 15x10 meter.
Keseluruhan Harta
1 3 5 ( tanah gantungan)
2 4
Keterangan:
1.   Bagian untuk Andri Widiyanto Al-Faqih
2.   Bagian untuk Muhammad Faqihuddin
3.   Bagian untuk Ahmad Khafidz  Fatihul'uluum
4.   Bagian untuk Ahmad 'Abdul Bar Ilhami
5.   Bagian untuk Ibu Miskinem
Dari  gambaran  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  bagian  bagi  masing-masing  ahli  waris  Andri Widiyanto Al-Faqih mendapatkan tanah seluas 12,5 m 2 , Muhammad Faqihuddin mendapatkan tanah seluas 12,5 m 2 , Ahmad Khafidz  Fatihul'uluum mendapatkan tanah seluas 12,5 m 2 , Ahmad 'Abdul Bar Ilhami mendapatkan tanah seluas 12,5 m 2 ,  dan Ibu Miskinem mendapatkan sebuah rumah sebagai tanah gantungan seluas 15x10 meter. Ketentuan harta yang diterima oleh Ibu Miskinem berdasarkan furūḍul muqaddarah mendapatkan 1/8, sehingga ketentuan tanah gantungan yang diberikan kepada Ibu  Miskinem  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  ilmu farāid.  Akan  tetapi  pemberian  tanah gantungan kepada isteri sudah menjadi ketentuan adat di Dusun Wonokasihan. Selanjutnya keempat ahli  waris  tersebut  mendapatkan  bagian  yang  sama  karena  pembagian  harta  warisan  di  Dusun Wonokasihan dengan sistem bagi sama rata yang telah dijelaskan di atas.
Praktik  pembagian  warisan  yang  ada  pada  masyarakat  Dusun  Wonokasihan  memang menggunakan  ketentuan-ketentuan  dan  prinsip-prinsip  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dan  media musyawarahlah yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan tersebut, karena musyawarah dirasa sebagai media yang tepat untuk membagi harta warisan demi untuk mencapai aspek keadilan dan saling rela satu sama lain di antara ahli waris.
Pembagian  warisan  yang  ada  pada  masyarakat  Dusun  Wonokasihan  mempunyai  beberapa pengecualian, yaitu apabila muwarīṣ tidak mempunyai ahli waris, maka keseluruhan harta waris akan dikembalikan kepada orang tua muwarīṣ jika masih ada, jika tidak ada maka harta peninggalannya akan diberikan kepada saudara muwarīṣ baik laki-laki maupun perempuan dengan ketentuan dibagi sama rata, jika tidak mempunyai ahli waris, orang tua maupun saudara maka peninggalan harta warisnya akan diwakafkan kepada pemerintah desa.
Analisis Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Dusun Wonokasihan

## 1. Analisis Terhadap Pembagian Warisan Pada Keluarga Bapak Ahmad Suto
Pada  masyarakat  Dusun  Wonokasihan,  seorang  anak  laki-laki  apabila  mewarisi  bersama  anak perempuan, praktik pembagian harta waris dengan menggunakan sistem sama rata, artinya  bahwa tidak adanya pembedaan jumlah penerimaan harta waris. Anak perempuan mendapatkan harta yang sama rata dengan jumlah harta waris yang didapatkan oleh anak laki-laki, baik dalam pembagian tanah pekarangan maupun tanah persawahan. Di wilayah ini pembagian harta waris dilaksanakan sebelum muwarīṡ  meninggal  dunia;  yakni  pembagian  harta  waris    dilaksanakan  ketika  ada  ahli  waris  yang menikah.  dan Ada juga dibagikan setelah muwarīṡ meninggal dunia. Menurut  Islam  pembagian  harta  warisan  adalah  setelah muwarīṡ  meninggal  dunia,  karena termasuk salah satu syarat saling mempusakai. Islam tidak mengenal sama sekali pembagian warisan sewaktu muwarīṡ masih hidup. Pemberian kepada anak sewaktu masih hidup bukanlah merupakan harta warisan, namun pemberian biasa atau hibah namanya     .
Demikian  juga  praktik  pembagian  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Ahmad  Suto,  yakni  harta kekayaannya dibagikan kepada anak-anaknya sewaktu beliau masih hidup; yakni ketika anak-anaknya melakukan pernikahan dan tentunya dengan sistem bagi sama rata kepada anak laki-lakinya maupun anak perempuannya.
Bapak Ahmad Suto memiliki lima (5) petak sawah dan tiga (3) hektar tanah pekarangan, untuk Santoso mendapatkan 2,5 petak sawah, dan Retnowati mendapatkan 2,5 petak sawah dan Ibu Halimah mendapatkan tanah gantungan berupa rumah seluas 10x15 meter. Kemudian untuk tanah pekarangan kedua anaknya sama-sama mendapatkan satu (1) ha, sedangkan untuk mendapatkan pembagian yang merata maka pembagiannya disesuaikan luasnya.
Berdasarkan pembagian harta warisan di atas pada keluarga Bapak Ahmad Suto, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut bahwa sistem pembagian harta warisan dengan cara dibagikan sama rata kepada ahli warisnya, sehingga ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama rata. Keadaan demikian jika ditinjau dari ilmu farāid dalam hukum Islam memang tidak berkesesuaian dimana dalam ilmu farāid ketentuan pembagian harta waris yakni 1:2 antara laki-laki dan perempuan atau istilah jawa yakni sepikul-segendong.
Namun demikian tidak serta merta cara pembagian harta waris tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan disebut sebagai ' urf fasid, karena dikatakan 'urf fasid adalah 'urf yang bertentangan dengan sara' dan mendapatkan pertentangan dari kalangan tokoh agama dan masyarakat serta tidak dilakukan  secara  turun  temurun  oleh  masyarakat  sekitar.  Namun  kenyataan  yang  terjadi  cara pembagian  harta  warisan  sama  rata  tidak  mendapat  pertentangan  dari  masyarakat  di  Dusun Wonokasihan  dan  memang  cara  tersebut  dipandang  sebagai  cara  yang  adil  yang  mendatangkan kemaslahatan bersama. Sehingga kaidah fiqih:
ةمكحم ةداعلا
(Hakim abdul, 2007)
Dapatlah  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  membenarkan  praktik  pembagian harta  warisan  di  Dusun  Wonokasihan  khususnya  pada  keluarga  Bapak  Ahmad  Suto,  karena  pada intinya adat dilaksanakan adalah untuk mendapatkan kemaslahatan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris pada keluarga Bapak Ahmad Suto ditinjau dari hukum Islam tidaklah bertentangan karena sesuai dengan 'urf sahih, dan hal ini  dipraktikkan  secara  turun  temurun  dan  tidak  mendapatkan  pertentangan  dari  tokoh  agama maupun tokoh masyarakat Dusun Wonokasihan, akan tetapi pemberian harta ketika muwarīṣ masih hidup dalam Islam disebut hibah. Pada dasarnya tokoh agama maupun tokoh masyarakat mengetahui
ketentuan pembagian harta waris yang ditentukan dalam hukum Islam, akan tetapi masyarakat Dusun Wonokasihan lebih menggunakan hukum adat karena hal ini dianggap sebagai ketentuan yang adil dan memberikan kemaslahatan bersama, karena dilakukan dengan cara musyawarah.

## 2. Analisis Terhadap Pembagian Warisan Pada Keluarga Bapak Tamohammad
Bapak  Tamohammad  meningal  dunia  dengan  meninggalkan  seorang  anak  angkat  yang  bernama Robitoh  dan  tidak  punya  anak  kandung.  Beliau  meninggalkan  seorang  isteri  dan  seorang  saudara perempuan, kebetulan sewaktu meninggal dunia hartanya belum diberikan kepada anak angkatnya. Sehingga pembagian harta warisan dibagikan ketika muwarīṣ telah meninggal dunia. Maka setelah itu keluarga mengadakan musyawarah untuk membagikan harta peninggalan muwarīṣ dengan ketentutan sebagai berikut; sesuai dengan ketentuan adat di Dusun Wonokasihan bahwa anak angkat masuk dalam kategori keutamaan I yang artinya anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan ahli waris anak kandung, oleh sebab itu anak angkat mewarisi keseluruhan harta muwarīṣ, untuk saudara perempuan muwarīṣ  berdasarkan  musyawarah  keluarga  tidak  mendapatkan  harta  peninggalan  muwarīṣ, selanjutnya  janda  (isteri)  mendapatkan tanah  gantungan  berupa  rumah  seluas  20x15  meter.  Jika ketentuan ini ditinjau dari ilmu farāid, maka hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ilmu farāid karena seharusnya anak angkat mendapatkan 1/3 dengan menggunakan cara wasiat dari harta muwarīṣ dan  saudara  perempuan  mendapatkan  1/2,  dan  isterinya  mendapatkan  1/4  dari  harta  peninggalan muwarīṣ.
Atas  dasar  pemaparan  di  atas  pada  pewarisan  keluarga  Bapak Tamohammad  memang  suatu fenomena kewarisan yang berbeda karena anak angkat mendapatkan keseluruhan peninggalan harta Bapak  Tamohammad  dan  isteri  mendapatkan tanah  gantungan  kemudian  saudara  perempuan muwarīṡ tidak mendapatkan harta warisan (mahjub). Karena ketentuan kewarisan dalam hukum Islam jika muwarīṣ meninggal dunia dengan tidak mempunyai anak kandung maka berlaku ketentuan harta waris diwariskan kepada kedua ibu bapaknya dan isteri mendapat 1/4, saudara muwarīṣ mendapatkan 1/2 .
Sesuai  dengan  penjelasan  pada  bab  sebelumnya  yakni  anak  angkat  masuk  dalam  kelompok keutamaan I yakni kedudukan anak angkat sejajar dengan anak kandung sehingga berdasarkan sistem kewarisan yang ada di Dusun Wonokasihan anak angkat mendapatkan keseluruhan harta peninggalan dari muwaris dan janda (isteri) mendapatkan tanah gantungan dan saudara perempuan mahjub. Jika fenomena ini ditinjau dari hukum kewarisan Islam tentunya bertentangan karena tidak ada kesesuaian dengan ilmu farāid.
Anak  angkat  menurut  kebiasaan  yang  berlaku  (  adat)  di  wilayah  ini  mendapat  bagian sebagaimana layaknya anak kandung. Apabila anak kandung tidak ada maka langsung mendapatkan seluruh harta kekayaan dari pada warisan. Walaupun anak angkat sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah:
هفوج يف نيبلق نّم لجرل الله لعج ام
ج مكتهّمأ  ّنهنم نورهظت ءيلا مكجوزأ لعج امو ج مكءآنبأ مكءآيعدأ لعج امو
مكهوفأب مكلوق مكلذ
ىلق .ليبّسلا ىدهي وهو  ّقحلا لوقي اللهو
الله دنع طسقأ وه مهئآبلأ مهوعدأ ج نيّدلا يف مكنوخإف مهءآباء آوملعت مل نإف ..
Berdasarkan penjelasan dari Q.S Al-Ahzab (33): 4-5 tersebut di atas, anak angkat memang tidak mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan anak kandung, namun masyarakat Dusun Wonokasihan melihat hal ini dari aspek lain dalam pemberian harta peninggalan. Oleh karena itu, hal ini tentunya
tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan kecintaan orang tua terhadap anak angkatnya.
Dr. Mahmud Salthut dalam pendapatnya :
“Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu ia bukanlah anak  pribadi  merurut  syari’at  islam  dan  tidak  ada  sedikit  pun  suatu  ketetapan  dari  syari’at  yang membenarkan arti yang demikian ini. Pengambilan anak ini merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagaian orang yang mampu lagi baik hati (Hazairin, 1982).”
Berkenaan  dengan  anak  angkat  di  atas,  bahwa  pesan  yang  hendak  disampaikan  firman  Allah tersebut adalah supaya berlaku adil dan saling menyayangi sebagai saudara seagama.Sehingga tidak serta merta adat yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasihan khusunya pada praktik pembagian harta waris (harta peninggalan) Bapak Tamohammad sebagai ‘urf yang fasid. Dalam Islam,  pemindahan terhadap  hak  kepemilikan  atas  harta  kekayaan  dari  seorang  kepada  orang  lain  tidak  hanya  sebatas melalui pewarisan, akan tetapi ada juga pemindahan terhadap hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seorang kepada orang lain yang disebut hibah.
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  Adapun syarat dan rukun hibah adalah sebagai berikut: a. Adanya orang yang menghibahkan b. Adanya orang yang menerima hibah c. Adanya pemberian.
Jadi, praktik pembagian harta waris yang terjadi pada keluarga Bapak Tamohammad ditinjau dari hukum Islam bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ilmu farāid. Pembagian harta waris  pada  keluarga  Bapak  Tamohammad  dengan  cara  demikian  karena  beliau  menganggap  anak angkat berhak atas hartanya karena sebagai ungkapan kasih sayang orang tua terhadap anak meskipun anak angkat. Sehingga cara pembagaian seperti ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari aspek lain bahwa anak angkat tersebut telah merawat orang tua angkatnya, maka atas dasar hal tersebut anak angkat mendapatkan harta dengan cara hibah dari muwarīṣ sebagai bekal hidup anak angkat tersebut.

## 3. Analisis Terhadap Pembagian Warisan Pada Keluarga Bapak Muhammad Khayun
Bapak Muhammad Khayun meninggal dengan meninggalkan empat orang anak laki-laki yakni Andri Widiyanto Al-Faqih, Muhammad Faqihuddin, Akhmad Khafidz Fatihul'uluum, Ahmad 'Abdul Bar Ilhami dan seorang isteri bernama Miskinem. Sehingga pembagian harta warisannya dilakukan ketika beliau telah meninggal dunia.
Harta peninggalan Bapak Muhammad Khayun yakni sebidang tanah pekarangan seluas 50 m 2 dan  sebuah  rumah.  Kemudian  praktik  pembagian  warisan  yang  terjadi  pada  keluarga  Bapak Muhammad  Khayun  yakni  sebagai  berikut,  anak  pertama  yakni  Andri  Widiyanto  Al-Faqih mendapatkan bagian tanah seluas 12,5 m 2 , Muhammad Faqihuddin mendapatkan tanah seluas 12,5 m 2 , Akhmad  Khafidz  Fatihul'uluum  mendapatkan  tanah  seluas  12,5  m 2 ,  Ahmad  'Abdul  Bar  Ilhami mendapatkan  tanah  seluas  12,5  m 2, kemudian  Ibu  Miskinem  mendapatkan tanah  gantungan  yakni sebuah rumah.
Berdasarkan praktik pembagian waris yang ada pada keluarga Bapak Muhammad Khayun dapat diambil  kesimpulan  sebagai  berikut  yakni  pembagian  harta  warisan  dengan  cara  dibagi  sama  rata
kepada  keempat  anak  laki-lakinya  dan  isteri  mendapatkan tanah  gantungan.  Jika  cara  pembagian warisan semacam ini ditinjau dari hukum Islam yakni ilmu farāid tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam.
Namun demikian tidak serta merta pembagian dengan sistem sama rata dan tanah gantungan diberikan  kepada  isteri  seperti  yang  dipraktikkan  pada  keluarga  Bapak  Muhammad  Khayun bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan dasar musyawarah keluarga dan atas dasar 'urf yang tidak bertentangan dengan syara' dan cara seperti ini berjalan turun temurun serta tidak mendapatkan pertentangan oleh tokoh agama dan masyarakat Dusun Wonokasihan, karena pada  dasarnya tokoh agama di Dusun Wonokasihan mengetahui ketentuan pembagian harta waris menurut Islam, akan tetapi tokoh agama Dusun Wonokasihan tidak serta merta mengatakan pembagian harta waris dengan cara  adat  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Jadi  cara  inilah  yang  dipandang  sebagai  cara  yang mendatangkan kemaslahatan dan mengandung unsur keadilan bersama. Sehingga kaidah fiqih:
ةمكحم ةداعلا
Dapatlah  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  membenarkan  praktik  pembagian harta warisan di Dusun Wonokasihan khususnya pada keluarga Bapak Muhammad Khayun, karena pada dasarnya adat dilaksanakan adalah untuk mendapatkan kemaslahatan.
Selanjutnya berkenaan dengan tanah gantungan yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasihan secara otomatis akan diberikan kepada isteri si muwarīṡ. Menurut masyarakat Dusun Wonokasihan hal ini dilakukan sebagai bekal isteri yang ditinggalkan oleh muwarīṡ dalam rangka untuk melanjutkan dan mencukupi kebutuhan hidupnya.
Praktik  pembagian  tanah gantungan  ini  tentunya  mempunyai  hal  positif  yang  menjadikan pembagian  tanah gantungan  ini  masih  diterapkan  pada  masyarakat  Dusun  Wonokasihan  sampai sekarang,  adapun  hal  positif  yang  ada  dalam  praktik  pembagian  tanah gantungan  ini di  antaranya adalah:
a. Terjaminnya kebutuhan hidup ibu (isteri yang ditinggalkan) setelah ayah (suami) meninggal.
b. Meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  perselisihan  tentang  siapa  yang  akan  membiayai kebutuhan hidup ibunya di antara ahli waris. Namun demikian walaupun isteri telah mendapatkan tanah gantungan, namun ahli warisnya masih tetap berkewajiban merawat ibunya. Sehingga Praktik pembagian tanahgantungan seperti ini menurut  tokoh  agama  Dusun  Wonokasihan  disebut  dengan  hibah  wasiat  karena tanahgantungan tersebut hanya diberikan kepada Isteri untuk bekal hidupnya setelah ditinggal oleh sang suami. Islam tidak melarang segala bentuk pemberian yang mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan maksiat.  Dengan  demikian,  praktik  pembagian tanahgantungan  pada  masyarakan  Dusun Wonokasihan boleh menurut hukum Islam, karena tujuan diadakannya tanah gantungan itu sendiri adalah untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar ahli waris mengenai siapa yang akan membiayai hidup ibunya setelah ayahnya meninggal.
Dari penjelasan di atas, memang praktik pembagian tanah gantungan pada masyarakat Dusun Wonokasihan tidak berkesesuaian dengan kewarisan Islam yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur’an dan  Sunnah,  hal  ini  terlihat  karena tanah   gantungan hanya diberikan kepada isteri.  Dalam Islam, seberapapun harta yang ada, baik sedikit maupun banyak haruslah dibagikan kepada semua ahli waris yang ada, hal ini sejalan dengan firman Allah:
نوبرقلأاو نادلولا كرت امم بيصن لاجرلل ىلص رثك وا  هنم  ّلق اّمم نوبرقلأاو نادلولا كرت  امم بيصن ءاسنللو ىلق صن ابي
اضورفّم An- Nisā’ (4): 7.
Dari ayat di atas, seharusnya tanah gantungan tetap harus dibagikan kepada ahli waris yang ada, bukan hanya kepada isteri, seperti yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasihan. Akan tetapi tidak serta merta mengatakan adat yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasihan sebagai ‘urf yang fasid. Dalam Islam,  pemindahan terhadap hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seorang kepada orang lain tidak hanya sebatas melalui pewarisan, akan tetapi ada juga pemindahan terhadap hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seorang kepada orang lain yang disebut hibah dan ada pula yang disebut wasiat.
Pembagian tanah gantungan  ini apabila digolongkan kepada wasiat, secara teori akan tidak sesuai dengan rukun wasiat. Hal ini terlihat dari jumlah harta yang diwasiatkan, dimana tanah gantungan tersebut  merupakan  bagian  harta  yang  dimiliki  pemberi  wasiat  yakni  yang  biasa  dipraktikkan  pada Dusun Wonokasihan adalah berupa rumah, sedangkan syarat dari harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3. Apabila dilihat dari orang yang menerima wasiat disyaratkan bukan ahli waris, akan tetapi tanah gantungan diwasiatkan kepada isteri. Apabila dilihat dari lafadznya pun, tidak ditemui kalimat yang dapat memberi pengertian wasiat serta dalam pembagiannya tidak disaksikan oleh saksi yang adil atau pejabat (Notaris) (Harahap M, 1999).
Dari  penjelasan  di  atas,  praktik  pembagian tanah  gantungan  tidak  sesuai  dengan  hukum kewarisan Islam. Akan tetapi praktik seperti itu dibolehkan, karena pada dasarnya, Islam membolehkan segala bentuk pemberian dengan tujuan maslahat bukan untuk maksiat. Sehingga kemaslahatan ini dapat dirasakan oleh segenap keluarga muwarīṣ. Berdasarkan analisis hukum Islam pada praktik pembagian harta kewarisan Dusun Wonokasihan yang mengambil sampel tiga keluarga tersebut di atas, seyogyanya tidak boleh langsung mengatakan adat  yang  ada  pada  masyarakat  Dusun  Wonokasihan  menyimpang  dari  hukum  kewarisan  Islam. Apabila  dipahami  lebih  lanjut,  walaupun  dalam  pembagiannya  tidak  dapat  ditentukan  dengan hitungan  matematis  seperti  dalam faraid,  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Dusun Wonokasihan  dalam  pembagian  warisan  tidaklah  merugikan  pihak  lain.  Disamping  itu  di  dalam pembagian harta warisan dalam Hukum Waris Islam ( faraid) terdapat dua opsi, yaitu pembagian waris menurut ketentuan dalam Al-Qur’an  ( Furudhul muqaddarah), dan yang kedua  pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan diantara para ahli waris, manakala telah terjadi kesepakatan    diantara  para  ahli  waris,  dengan  catatan  bahwa  masing-masing  ahli  waris  mengetahui haknya masing-masing secara ketentuan furudhul muqaddarah, namun mereka bersepakat (telah rela) untuk  membagi      waris  berdasarkan  kesepakatan  atau  kerelaan  diantara  para  ahli  waris  masing- masing(Fathurrahman, 1971).    Hal ini terlihat dalam musyawarah yang dilakukan oleh  masing-masing ahli  waris  dengan  menggunakan  hak  mereka  sesuai  dengan  kehendak  bersama,  sehingga  tercapai kesepakatan  antar  ahli  waris  tentang  bagian-bagian  mana  yang  akan  didapatkannya  atas  dasar persetujuan bersama. Dalam kaidah fiqih dijelaskan:
ماكحلأا ديس اضرلا
Kaidah di atas tentunya tidak berlaku pada perbuatan yang  mendatangkan mafsadat, jadi ketika pembagian  warisan  dilakukan  secara  musyawarah  atas  dasar  kerelaan  dalam  menerima warisan  dan mendatangkan maslahat,  tidaklah  menyalahi  aturan  Islam.  Di  samping  itu,  tujuan  diadakannya musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan antara ahli waris agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar saling menjaga keharmonisan di antara sesamanya, hal ini sejalan dengan firman Allah:
اوقتاو مكيوخا نيب اوحلصأف ةوخا نونمؤملاا امنا نومحرت مكلعل الله Al-Hujurat (49): 10
Dari ayat di atas, terlihat bahwa Islam sangat menekankan kepada umatnya agar selalu menjaga perdamaian di antara sesamanya. Mengenai cara pembagian harta waris dengan sistem sama rata seperti
praktik yang ada di Dusun Wonokasihan, apabila logika berfikirnya dengan kenyataan empiris bahwa beban yang ditanggung oleh anak laki-laki maupun anak perempuan  dapat dikatakan sama beratnya, karena  baik  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  kewajiban  untuk  bersama-sama mensejahterakan keluarganya. Namun pada dasarnya, anak laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar dari anak perempuan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan keluarganya.
Hal inilah yang dianggap oleh masyarakat sebagai keadilan dalam pembagian warisan. Anggapan masyarakat terhadap keadilan dalam pembagian warisan yang dipraktikkan tentunya tidak terlepas dari maslahat yang ditimbulkan dari pembagian warisan seperti yang telah dilakukan masyarakat Dusun Wonokasihan. Namun, apabila pembagian warisan dengan cara ini hanya menimbulkan madharat, tentu pembagian waris menurut adat seperti ini tidak  akan dipraktikkan.
Berkaitan dengan kewarisan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab dan 43 Pasal (Pasal 171 sampai dengan Pasal 214). Di sini dijelaskan secara rinci tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya KHI memperbolehkan pembagian warisan tidak memakai rincian-rincian yang telah ditetapkan oleh KHI, yakni melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan (Harahap M, 1999).
Sebagai contoh, Pasal 176 KHI mengatur besarnya bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Kepastian ketetapannya tetap berpegang teguh pada norma surat an-Nisā’ (4) : 11. Dalam Pasal 176 disebutkan “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan” (Kompilasi Hukum Islam Pasal 176).  Untuk sekedar alternatif atas penetapan bagian warisan  pada  Pasal  176,  dalam  Pasal  183  membuka  kemungkinan untuk menyimpang melalui  jalur perdamaian.
Dalam Pasal 183  disebutkan, “Para ahli  waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Dengan demikian, jika Pasal 176 dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 patokan penerapan besarnya  bagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1).
2.  Melalui  jalur  perdamaian,  dapat  disepakati  oleh  para  ahli  waris  jumlah  pembagian  yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176.
Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembagian harta warisan secara perdamaian atau kekeluargaan diperbolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan cara musyawarah pula masyarakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di antara ahli waris satu dan yang lain, karena pada prinsipnya pembagian secara musyawarah seperti ini adalah cara yang dibenarkan selama musyawarah ini tidak dimaksudkan untuk menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya.
Dengan demikian, cara pembagian warisan yang dilakukan di Dusun Wonokasihan menurut penyusun telah sesuai dengan hukum Islam, dan mendapatkan legitimasi hukum dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Hal ini dikarenakan pembagian warisan tersebut dilakukan secara  musyawarah  dan  suka  rela  untuk  mendatangkan  kemaslahatan  bersama  sebagai  dasar  dari pembagian warisan tersebut.

## D. KESIMPULAN
Setelah dilakukan pembahasan terhadap pembagian harta waris di Dusun Wonokasihan, Desa Sojokerto, Kecamatan  Kretek  Kabupaten  Wonosobo,  dengan  mengambil  tiga  sampel  keluarga  sebagaimana  telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut: yang pertama, bahwa  menurut  tradisi  masyarakat  Dusun  Wonokasihan  waktu  pembagian  warisan  pada  umumnya dilakukan  sebelum muwarīṡ  meninggal  dunia  dan  dimulai  dari  pernikahan,  akan  tetapi  ada  juga  yang membagikan  harta  warisnya  setelah muwarīṡ  meninggal  dunia.  Jumlah  dan  penerimaan  warisan  yang dipraktikan pada masyarakat Dusun Wonokasihan apabila dilihat dari sistem pembagian kewarisan secara hukum Islam tidak termasuk ke dalam kewarisan Islam. Menurut masyarakat Dusun Wonokasihan kadar bagian masing-masing adalah sama, karena pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak laki-laki dan perempuan sama besar bagiannya.
Sedang menurut kewarisan Islam kadar bagiannya telah ditentukan besarnya seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan bagian laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun demikian, Islam tidak melarang segala bentuk pemberian yang mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan maksiat. Dengan demikian, menurut hukum  Islam,  praktik  pembagian  harta  warisan  dengan  sistem  sama  rata    pada  masyarakat  Dusun Wonokasihan diperbolehkan  asalkan mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan untuk maksiat. Hanya yang perlu menjadi catatan adalah perlunya sosialisasi tentang hak dari masing-masing ahli  waris sesuai dengan  ketentuan  Hukum  Kewarisan  Islam  ( furudhul  muqaddarah)  sebagaimana  tersebut  di  atas. Sedangkan kemudian bila masing-masing ahli waris  sepakat untuk membagi  secara sama rata  diantara mereka  itu  (secara tasholluh)  asal  dilandasi  oleh  kerelaan  diantara  mereka  dan  tidak  menimbulkan kemadhorotan, maka hal tersebut dibolehkan.
Yang kedua, dalam tinjauan hukum Islam, pembagian warisan atas dasar musyawarah dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan dan mendatangkan maslahat, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.   Jadi, selama musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan dan mendatangkan maslahat, maka praktik pembagian warisan tersebut tidaklah menyalahi aturan Islam. Hal tersebut  sesuai dengan konsep tasholluh atau takhorruj dalam konsep pembagian waris Islam.

## SARAN
1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat Dusun Wonokasihan tentang konsep pembagian warisan dalam hukum Islam.
2. Perlunya pihak KUA Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo  dan jajarannya memahami tentang Hukum Kewarisan Islam dan cara pembagiannya serta mensosialisasikan pada masyarakat. Sehingga masyarakat diharapkan memahami  secara utuh dan benar tentang Hukum Kewarisan Islam dan tata cara pembagiannya.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut  tentang praktik pembagian warisan di Dusun Wonokasian  dalam berbagai macam perspektif, sehingga diharapkan akan  semakin memperkaya pengkajian yang terkait dengan  tema  tersebut,  sehingga    dalam  memahami  praktik  pembagian  warisan  di  daerah  tersebut diharapkan akan lebih komprehenship.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul Salam, Zarkasji dan Oman Fathurrahman, Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh,  Yogyakarta: Liberty, 1986 Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur, Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam, Yogykarta: ELHAMRA Pres,2003. April,  Muhammad  " Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan  di  Masyarakat  Islam  Desa  Simalinyang Kabupaten Kampar", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2010.
Budi  Kurniati,  "Praktik  Pembagian  Warisan  Sebelum  Orang  Tua  Meninggal  Dunia  dalam  Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1995. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,  Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Tahun 2001. Fathurrahman, Ilmu Waris, Bandung: PT Al-Ma'arif   , 1971.
Hakim, Abdul Hamid. As-Sulam, Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra. II. 2007. Halim, Abdul, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan  Rembah  Kabupaten  Kampar  Pasir  Pengarayan",  Skripsi  pada  Fakultas  Syari'ah  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PA, 1999.
Harahap, M. Yahya, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting) Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional, Jakarta: Logos, 1999.
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis,. cet. ke- 4, Jakarta: Tinta Mas, 1982. Jalāluddīn, Al-Imām al-Suyūţī, al-Asybah wa al-Naȥāir, t.t.p. Maktabah Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah,
t.t.
Juhadi,'' Penyelesaian  Harta  Waris  Masyrakat  Indramayu  Ditinjau  Menurut  Hukum  Islam",  Skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
Jurjani, al-Syarif Al, Al-Ta’rifat, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2009. Kuswanto, Hari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun  Krapyak  Wetan  Dan  Krapyak  Kulon  Desa  Panggungharjo  Kecamatan  Sewon Kabupaten Bantul" Skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002. Maftuhah, Umi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga,"  Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, 2001.
Rosidi, Wasis Ayib, "Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten  Bantul,  Yogyakarta", Skripsi  tidak  diterbitkan,  Fakultas  Syari'ah  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2010.