## PAJAK ATAS PARKIR BERBAYAR BADAN LAYANAN UMUM
Suparna Wijaya
Politeknik Keuangan Negara STAN
Zahrona Fatimah Direktorat Jenderal Pajak

## ABSTRACT
The public service agency is a central or regional government agency that provides paid services to the community. Usually, public service agencies also provide paid parking, for example, hospitals. In local government parking tax, parking provision carried out by government agencies is excluded from the tax imposition.  Meanwhile,  the  central  government  in  the  Value  Added  Tax  (VAT)  provisions  excludes parking services. So, the purpose of this study is to explain the comparison of the VAT Law and the Local Taxes Law requirement related to parking provision services, describe the relationship between paid parking from the public service agency and the VAT and the Local Taxes Law provision, and explain the ideal taxation of paid parking provision from the public service agency. The research method used is descriptive qualitative. The results clarify that VAT negative list provision in relation to the Local Taxes Law is one way to avoid double taxation on the same object. Paid parking from public service agency is generally one of the exceptions to the imposition of parking taxes according to the Local Taxes Law because it is a parking space administered by the central government and local governments. However, public service agencies may use third-party services to provide paid parking for its parking lot. This paid parking spaces provision service belongs to a public service agency by a third party is a parking tax based on the Local Taxes Law. Meanwhile, the delivery of parking lot management services carried out by third parties is the object of VAT.
Keywords : public service agency, local tax, regional distribution, value added tax

## ABSTRAK
Badan  Layanan  Umum  (BLU)  merupakan  instansi  pemerintah  pusat/daerah  yang  melayani masyarakat  dengan  memungut  suatu  bayaran.  Tidak  jarang,  badan  layanan  umum  juga menyelenggarakan parkir berbayar, contohnya rumah sakit. Pajak parkir yang dikelola pemerintah daerah mengecualikan penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sedangkan pemerintah  pusat  dalam  ketentuan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  mengecualikan  jasa penyelenggaraan parkir.  Tujuan penelitian untuk menjelaskan perbandingan UU PPN 1984 dan UU PDRD  terkait  jasa  penyediaan  parkir,  menjelaskan  keterkaitan  antara  parkir  berbayar  dari  BLU dengan ketentuan PPN dan UU PDRD, dan menjelaskan pemajakan yang ideal atas parkir berbayar dari BLU. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya negative list PPN dalam hubungannya dengan UU PDRD merupakan salah satu cara untuk  menghindari  pajak  berganda  atas  suatu  objek  yang  sama.  Parkir  berbayar  dari  BLU  secara umum  merupakan  salah  satu  pengecualian  pengenaan  pajak  parkir  menurut  UU  PDRD  karena merupakan  penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh  pemerintah  pusat/daerah.  Namun,  BLU  dapat menggunakan  jasa  pihak  ketiga  untuk  menyelenggarakan  parkir  berbayar  dari  tempat  parkir miliknya. Atas jasa penyediaan tempat parkir berbayar milik BLU oleh pihak ketiga merupakan ranah pajak parkir berdasarkan UU PDRD. Sementara itu, atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan objek PPN.
Kata Kunci : Badan Layanan Umum, Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai, Retribusi Daerah

## 65 | Bina Ekonomi

## 1. PENDAHULUAN
Tax  ratio adalah  persentase  penerimaan  pajak  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB). Kementerian  Keuangan  (2019),  mengemukakan  bahwa  kemampuan  pemerintah  dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian atau dalam arti total PDB dapat diukur menggunakan tax ratio. Besaran tax ratio menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mendanai keperluan yang menjadi  tanggung  jawab  negara.  Singkatnya,  jika tax  ratio rendah,  secara  tidak  langsung menunjukkan  bahwa  pemerintah  kurang  mampu  untuk  banyak  berbuat  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Sebaliknya,  jika tax  ratio tinggi,  dapat  diakui  bahwa pemerintah lebih banyak menunjukkan kemampuan melalui APBN. Data dari Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia cenderung rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  yaitu  sebesar  34,2%.  Berikut merupakan data tax ratio Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019.
Berbicara  tentang tax  ratio tentunya  tidak  terlepas  dari  peran  pajak  sebagai  sumber penerimaan tertinggi bagi negara, termasuk peran berbagai jenis pajak di dalamnya. Jenis pajak yang cenderung mengalami peningkatan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. McNulty (2000) menyatakan bahwa PPN adalah pajak yang  dikenakan  atas  nilai  tambah  oleh  setiap  pengusaha  kena  pajak.  Nataherwin  dan  Widyasari (2017) menyatakan bahwa PPN memiliki beberapa karakteristik antara lain pajak tidak langsung, pajak  objektif, multi-stage  tax ,  dan  tidak  menimbulkan  pajak  berganda.  Haula  et  al.  (2011) berpendapat bahwa implikasi pengenaan PPN dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, benda, dan lainnya setelah itu dicari pihak yang bertanggung jawab membayar pajaknya sehingga dimengerti bahwa dasar pengenaan PPN adalah atas ada atau tidaknya objek sebagai titik utamanya. Berbeda dengan pajak lain yang menyebutkan objeknya, UU PPN mengatur tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau dapat disebut negative list PPN. Le (2003) mengemukakan bahwa pengecualian/ negative list ini merupakan suatu hal yang biasa dalam praktik pengenaan PPN. Beberapa negative list tersebut dirasa bergesekan dengan aturan lain yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang selanjutnya disebut UU PDRD. Peraturan pelaksanaan mengenai pajak daerah diatur oleh pemerintah daerah baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten.
Tidak  hanya  itu,  kegiatan  bisnis  yang  semakin  berkembang  juga  dapat  menyebabkan timbulnya permasalahan lain ketika tidak hanya ada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tetapi juga  penyerahan  non  BKP  atau  dapat  disebut  Jasa  Kena  Pajak  (JKP).  Beberapa  jenis  jasa  yang termasuk  dalam negative  list PPN  menjadi  pengecualian  dalam  pengenaan  PPN  karena  telah dikenakan pajak daerah berdasarkan UU PDRD. Jasa tersebut di antaranya adalah jasa perhotelan, jasa boga, jasa hiburan, dan jasa penyediaan parkir. Salah satu hal yang cukup menarik adalah terkait jasa penyediaan parkir. Menurut Abubakar et al. (1998), parkir adalah keadaan suatu kendaraan yang tidak bergerak yang bersifat sementara.
Menurut  Mardiasmo  (2016),  pengelompokan  atau  klasifikasi  pajak  menurut  lembaga pemungutnya  ada  dua  yaitu  pajak  pusat  dan  pajak  daerah.  Bird  dan  Wilkie  (2012,  dikutip  dalam Satifah, 2020),  pemerintah  sering  menggunakan sistem  pajak  sebagai  alat  untuk  mendorong  atau mengubah  keadaaan  ekonomi  tertentu.  Selain  itu,  Smith  (2007,  dikutip  dalam  Wong,  2015) menyatakan bahwa pajak bertujuan untuk mempengaruhi pilihan wajib pajak. Menurut World Bank (1999, dikutip dalam Noor, 2012), diperlukan kekuasaan baik politik, fiskal, maupun pemerintahan kepada  pemerintah  daerah  dalam  desentralisasi,  termasuk  adanya  pajak  daerah.  Pajak  atas
Volume 24 No 2 Tahun 2020 | 66 penyediaan parkir merupakan objek pajak daerah berdasarkan UU PDRD dan merupakan negative list PPN.  Namun,  yang  menjadi  salah  satu  permasalahan  adalah  ketika  parkir  tersebut diselenggarakan oleh pemerintah. UU PPN mengecualikan objek tersebut karena telah diatur oleh UU PDRD  yang  kemudian  dipungut  oleh  daerah.  Ternyata,  dalam  UU  PDRD  juga  mengecualikan pengenaan pajak parkir apabila diselenggarakan oleh pemerintah.
Contoh  nyata  dari  pemerintah  yang  menyelenggarakan  parkir  berbayar  adalah  Badan Layanan  Umum  (BLU),  baik  pusat  maupun  daerah.  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan suatu instansi pemerintah  untuk  melayani  masyarakat  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan  dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu contoh BLU adalah  rumah  sakit  pemerintah.  Pihak  rumah  sakit  menyediakan  tempat  parkir  dan  atas  parkir tersebut dikenakan tarif yang akan dibayar oleh penerima jasa. Singkatnya, atas parkir yang dipungut bayaran tersebut jika dilihat dari pihak yang menyelenggarakan, jasa tersebut tidak dikenakan pajak baik  PPN  karena  merupakan negative  list PPN  maupun  pajak  parkir  yang  dikecualikan  dalam  UU PDRD.  Padahal  pajak  parkir  sendiri  diperlukan  sebagai  salah  satu  penopang  sumber  keuangan daerah.  Hutagalung  (2016)  menyatakan  bahwa  keuangan  daerah  merupakan  setiap  hak  dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Penelitian  tentang  pajak  parkir  pada  umumnya  membahas  efektivitas  penerimaan  pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (Amanto & Andri, 2014; Aprillitawati, 2013; Arditia, 2013; Butarbutar, 2015; Erawati & Rahmawati, 2016; Estiningsih & Nurranto, 2020; Gandasari et al., 2020; Gintoe, S., Elim & Mawikere, 2018; Gusful, 2015; Kesek, 2013; Landeng et al., 2021; Lubis & Yando, 2019; Maharani & Rosyid, 2014; Makausi et al., 2019; Malombeke, 2016; Manopo et al., 2020; Mosal, 2013; Mufidah & Susyanti, 2017; Mustoffa, 2018; Mutiarahajarani et al., 2018; Pangau et al., 2019; Pangerapan & Wokas, 2016; Pashaputra et al., 2017; Payu, 2014; Prananda et al., 2020; Rahmadhini, 2015; Religia & Pratomo, 2014; Rosyid et al., 2015; Subagiyo, 2018; Tulandi et al., 2020; Tumanduk et al., 2021; Vamiagustin, 2014; Wicaksono & Puspita, 2020; Widjaya et al., 2018; Widuri et al., 2020), strategi peningkatan pajak parkir (Fajriana, 2017; Kadaryanto & Utama, 2020; Pamasi et al., 2018), sistem informasi parkir (Hutagalung, 2017), pengembangan wilayah parkir (Haikal, 2018), analisis keuangan tempat parkir (Chandra et al., 2021; Kasuma, 2011; Kormomolin et al., 10M; Mujib, 2020), dan pajak penghasilan atas parkir (Kumaratih et al., 2018).
Hani  &  Djasuli  (2015)  meneliti  Fenomena  Lorong-Lorong  Gelap  Kebocoran  Pajak  dan Retribusi Parkir di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kebocoran pajak dan retribusi  parkir  disebabkan  salah  satunya  karena  kebijakan  perpajakan  yang  masih  belum  jelas. Penelitian  yang  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menindaklanjuti  Hani  &  Djasuli  (2015)  terhadap kebijakan parkir antara PPN dan pajak parkir.
Nugroho  (2006)  berdasarkan  hasil  penelitiannya  menemukan  bahwa  terdapat  pajak berganda  di  bidang  perparkiran,  hal  ini  dikarenakan  adanya  pajak  pertambahan  nilai  atas  jasa pengelolaan parkir. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Sa’adah (2018) menunjukkan bahwa pajak  parkir  disandingkan  dengan  pemungutan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) baik dilihat dari objek dan wajib pajaknya tidak terdapat kegandaan. Namun demikian, baik  penelitian  Nugroho  (2006)  dan  Sa’adah  (2018)  hanya  membandingkan  secara  umum  saja terhadap pajak parkir yang dipungut oleh suatu perusahaan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah melihat parkir yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum (BLU).

## 67 | Bina Ekonomi
Berbeda  dengan Puspitasari (2015) yang dalam penelitiannya hanya mengulas pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa sewa lahan di salah satu pasar di Surabaya. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan dalam penelitian ini yang memfokuskan kepada penyelenggaraan parkir, bukan jasa sewa lahan untuk parkir.
Adapun Susanto (2016) hanya menjelaskan perbedaan pajak parkir dan PPN yang dikenakan sehubungan  dengan  usaha  parkir  secara  umum.  Sangat  jauh  berbeda  dengan  penelitian  ini  yang membahas jasa penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dari sisi pajak parkir dan pajak pertambahan nilai. Hal ini penting dilakukan karena penyelenggaraan parkir terdapat dalam negative list PPN sehingga tidak akan dikenakan PPN. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam  pajak  parkir  sendiri,  penyelenggaraan  parkir  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  juga dikecualikan  dari  pengenaan  pajak  parkir.  Padahal  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  sebagai  instansi pemerintah menyelenggarakan parkir berbayar.
Melihat  masih  terbatasnya  penelitian  terkait  jasa  penyelenggaraan  parkir  berbayar  yang dilakukan oleh BLU dari sisi pajak parkir dan PPN, penelitian diarahkan untuk melakukan dengan tujuan untuk menjelaskan persandingan ketentuan dalam negative list PPN dengan UU PDRD terkait jasa penyediaan parkir, menjelaskan keterkaitan antara parkir berbayar dari BLU dengan ketentuan negative list PPN dan UU PDRD, dan menjelaskan pengenaan pajak atas parkir berbayar dari BLU.

## 2. METODE DAN DATA
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan dua data  yaitu  sekunder  dan  primer.  Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  pustaka.  Nazir  (2013) menyatakan  bahwa  studi  pustaka  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan pengkajian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dengan cara ini, penelitian berupaya mengumpulkan, membaca, dan  mempelajari  berbagai  literatur  yang  bersumber  dari  buku,  peraturan  perundang-undangan, artikel dan jurnal ilmiah terkait dengan pengenaan pajak atas parkir berbayar dari BLU.
Sedangkan data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan dengan tiga orang narasumber yang dinilai dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Jenis yang dipilih  adalah  wawancara  mendalam  atau indepth  interview .  Moleong  (2005)  menyatakan  bahwa wawancara  mendalam  adalah  suatu  proses  menggali  informasi  dengan  tetap  terarah  pada  pusat penelitian  tetapi  dilakukan  secara  mendalam,  terbuka,  dan  bebas  dengan  masalah  dan  fokus penelitian.  Melalui  metode  tersebut,  wawancara  yang  terlaksana  lebih  dapat  bersifat  eksploratif tetapi masih dalam area penelitian. Narasumber penelitian yang telah diwawancarai adalah pihak yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai aturan dan ketentuan terkait topik penelitian, yaitu dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, dan Direktorat Jenderal Pajak. Triangulasi digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dari  beberapa  narasumber  dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan  yang  ada  dalam  rangka membuktikan kebenaran dari informasi yang telah disampaikan.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Jasa Penyediaan Parkir dalam Negative List PPN dan UU PDRD
Pengenaan  PPN  berbeda  dengan  pengenaan  pajak  lain  yang  bersifat  subjektif.  PPN menekankan pada ada atau tidaknya suatu barang dan jasa yang termasuk dalam objek PPN. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  Haula  et  al.  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  implikasi  pengenaan  PPN dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, benda, dan lainnya setelah itu dicari pihak yang bertanggung  jawab membayar pajaknya sehingga dimengerti bahwa dasar pengenaan PPN adalah atas ada atau tidaknya objek sebagai titik utamanya.
Lebih lanjut, jika dilihat dalam aturannya yaitu UU PPN, PPN dikenakan hampir setiap lini kegiatan usaha dan tidak mengidentifikasi secara khusus untuk setiap objek pajaknya. Terkait dengan hal tersebut, UU PPN justru mengatur beberapa jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau dapat disebut negative list PPN. Kelompok barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN tertera dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3) UU PPN.
Menurut  NS1  (2021),  adanya negative  list PPN  tersebut  merupakan  suatu  kebijakan  yang telah  diperhitungkan  oleh  pemerintah.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  penelitian  Le  (2003)  yang menyatakan perlunya exemption dalam pengenaan PPN. Kebijakan terkait pengecualian pengenaan PPN atas suatu barang dan jasa tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan yang paling dekat bagi setiap orang adalah agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak merasa terganggu akan adanya pemungutan PPN atas barang/jasa yang bersifat primer sehingga dapat terwujud kemaslahatan umat.
Adanya ketentuan negative list ini merupakan upaya pemerintah untuk menghindari adanya pajak berganda yaitu adanya dua pokok pajak atas suatu objek tertentu. Jika melihat klasifikasi pajak berdasarkan lembaga pemungutnya,  terdapat dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kedua jenis pajak tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda di mana pajak daerah merupakan kewenangan  daerah.  Ketentuan  pemajakan  pusat  dan  daerah  ini  perlu  diselaraskan  agar  tidak menimbulkan pajak berganda. Pertimbangan ini didukung oleh pendapat NS2 (2021) terkait adanya ketentuan negative list PPN yang bersinggungan dengan UU PDRD yang menjelaskan bahwa secara teknis pengawasannya lebih sesuai jika diawasi oleh pemerintah daerah. Pengaturan negative list PPN yang mengacu pada UU PPN sebagai pajak pusat, dalam implementasinya perlu diselaraskan dengan objek pajak dalam UU PDRD agar tidak menimbulkan pajak berganda.
Pemerintah  pusat  telah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  desentralisasi.  Perwujudan  dari  desentralisasi  adalah  otonomi  daerah  di  mana pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk  dalam pemungutan pajaknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Cohen dan Peterson (1999, dikutip dalam Noor, 2012) yang mengemukakan bahwa desentralisasi dapat disebut telah berjalan jika pemerintah daerah secara resmi dan legal mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan lain.
Dalam kaitannya dengan UU PDRD, beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN sejalan dengan pengenaan pajak daerah atas objek tersebut. Setidaknya terdapat satu jenis kelompok barang dan lima jenis jasa yang merupakan negative list PPN yang berkaitan dengan ketentuan dalam UU PDRD. Negative list PPN tersebut berhubungan dengan pengenaan pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.
Pemungutan  pajak  hotel  oleh  pemerintah  daerah  berkaitan  dengan  jasa  perhotelan  yang termasuk dalam negative list PPN. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf l UU PPN menyebutkan bahwa jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar termasuk tambahan atau fasilitas terkait dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara di hotel. Ketentuan negative list ini sejalan dengan objek pajak hotel yaitu atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

## 69 | Bina Ekonomi
Pajak  restoran  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh restoran.  Jenis  pajak  ini  berkaitan  dengan negative  list PPN  berupa  makanan  dan  minuman  yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Termasuk di dalamnya yaitu makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga  atau  katering.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2015  tentang  Kriteria  Jasa Boga atau Katering yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN  menyebutkan bahwa atas jasa boga dan katering tidak dikenai PPN, termasuk makanan atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerahan jasa tersebut. Namun, untuk penjualan makanan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya baik langsung maupun melalui pesanan tetap merupakan objek PPN.
Pajak  hiburan  berkaitan  dengan negative  list PPN  berupa  jasa  pelayanan  sosial  serta  jasa kesenian dan hiburan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai PPN menyebutkan bahwa jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Jenis jasa tersebut  dijabarkan  lebih  lanjut  yang  kemudian  diketahui  merupakan  objek  pajak  daerah  berupa pajak hiburan yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
Menurut NS1 (2021), penetapan beberapa objek pajak daerah yang terkait dengan negative list PPN dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk melihat kedekatan dari objek pajaknya. Dengan  adanya  objek-objek  pajak  yang  dipungut  oleh  daerah,  diharapkan  mampu  meningkatkan penerimaan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, perlakuan tersebut ditetapkan dengan harapan agar daerah dapat lebih mandiri dan optimal dalam mengelola keuangan daerahnya.
Parkir  merupakan  suatu  kondisi  tidak  bergerak  dari  kendaraan  yang  sifatnya  sementara ketika  kendaraan  membutuhkan  tempat  pemberhentian.setelah  berjalan  menuju  suatu  tempat tujuan. Tempat pemberhentian tersebut dapat berupa fasilitas parkir untuk umum yang disediakan untuk  memenuhi  kebutuhan  fasilitas  parkir  pada  kawasan  tertentu.  Fasilitas  parkir  ini  dapat diusahakan  sebagai  suatu  kegiatan  usaha  yang  berdiri  sendiri  dengan  memungut  bayaran  bagi pengguna jasanya maupun tidak memungut bayaran.
Menurut  NS2  (2021),  saat  ini  bisnis  parkir  semakin  bertumbuh  mengingat  pemakaian kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Dengan adanya fenomena tersebut, pihak pengusaha melihat adanya peluang untuk menyediakan fasilitas parkir. Selain itu, dengan disediakannya tempat atau  fasilitas  parkir  dapat  mengoptimalkan  penggunaan  aset  yang  dimiliki  oleh  pihak  pengusaha tersebut.  Adanya  konsumsi  masyarakat  atas  penggunaan  fasilitas  dan  peningkatan  pendapatan pengusaha secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan negara.
Pendapat tersebut sejalan dengan Abubakar et al. (1998) yang menyampaikan bahwa usaha penyediaan fasilitas parkir untuk umum meliputi kawasan-kawasan tertentu yang dianggap dapat membangkitkan  pergerakan  lalu  lintas,  seperti  di  pusat  perbelanjaan,  pusat  bisnis,  dan  area perkantoran. Kawasan tersebut sudah  tidak asing lagi di kota-kota besar.  Pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran dapat menyediakan fasilitas parkir baik berupa taman parkir maupun gedung parkir yang memungut bayaran.
Salah  satu  jenis  jasa  yang  tidak  dikenai  PPN  adalah  jasa  penyediaan  tempat  parkir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf n UU PPN. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa  jasa  penyediaan  tempat  parkir  adalah  jasa  penyediaan  tempat  parkir  yang  dilakukan  oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Bersinggungan  dengan negative  list tersebut,  UU  PDRD  menyebutkan  salah  satu  jenis  pajak kabupaten atau kota yaitu pajak parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di
Volume 24 No 2 Tahun 2020 | 70 luar  badan  jalan,  baik  yang  disediakan  berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan sebagai  suatu  usaha.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan bermotor.
Aturan  lain  yang  terkait  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dalam PMK ini, disampaikan bahwa PPN hanya dikenakan atas penyerahan jasa  pengelolaan  tempat  parkir,  bukan  atas  penyerahan  jasa  penyediaan  tempat  parkir.  Jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir. Dalam kegiatannya, pengusaha pengelola tempat parkir menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.
PMK ini mendefinisikan pengusaha pengelola tempat parkir sebagai orang atau badan yang mengelola tempat parkir yang telah disediakan oleh pihak yang memiliki tempat parkir, termasuk pengelola valet parking . Jika dilihat dari definisi tersebut, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa pihak pengelola tempat parkir berbeda dengan pihak pemilik tempat parkir. Dengan kata lain, pemilik tempat parkir dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang merupakan pengusaha pengelola tempat parkir untuk mengelola tempat parkirnya.
Berbeda dengan jasa pengelola tempat parkir, atas penyerahan jasa penyediaan tempat parkir tidak  dikenai  PPN.  Dalam  PMK  ini,  jasa  penyediaan  tempat  parkir  adalah  jasa  penyediaan  atau penyelenggaraan  tempat  parkir  yang  dilakukan  oleh  pemilik  tempat  parkir  ataupun  pengusaha pengelola tempat parkir dengan memungut bayaran kepada pengguna jasanya. Pengertian tersebut berarti bahwa yang termasuk dalam penyedia tempat parkir adalah pihak yang merupakan pemilik tempat parkir ataupun pihak yang mengelola tempat parkir.
Atas  jasa  atau  fasilitas  parkir  yang  disediakan  oleh  pengusaha,  terdapat  beberapa  jenis pungutan daerah yaitu pajak parkir, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. Ketiganya tentu memiliki  perbedaan  meskipun  sama-sama  ranah  pemungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  NS2  (2021)  berpendapat  secara  konsep  pajak  diartikan  iuran  yang  tidak  mendapatkan imbalan  langsung.  Karenanya  kurang  tepat  jika  pajak  atas  penyediaan  parkir  dijadikan  landasan pengenaan pajak karena ada manfaat yang didapatkan langsung. Jika demikian halnya, maka lebih tepat jasa penyediaan parkir masuk dalam kategori retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Berarti, menurut NS2 (2021) terdapat perbedaan pajak dan retribusi dari sisi kontraprestasi dapat menjadi salah satu pemilah ranah pemungutan antara pusat dan daerah. Perbedaan dari sisi kontraprestasi merupakan hal yang mencolok mengingat salah satu poin dalam definisi pajak adalah tidak adanya timbal balik yang dapat langsung dirasakan oleh wajib pajak.
Pajak  akan  masuk  menjadi  komponen  penerimaan  negara  dan  disalurkan  kembali  untuk masyarakat  dalam  bentuk  pengeluaran  dan  belanja  negara  sehingga  wajib  pajak  tidak  dapat merasakan imbalannya secara langsung. Lain halnya dengan retribusi di mana ketika seseorang telah membayar retribusi, orang tersebut dapat merasakan imbalannya secara langsung. Misalkan ketika Tuan A melakukan parkir di bahu  jalan lalu membayar retribusi parkir, Tuan A dapat merasakan kontraprestasinya secara langsung dengan mendapat layanan dan keamanan atas kendaraannya.
Retribusi  atas  parkir  sendiri  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  retribusi  jasa  umum  berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi jasa usaha berupa tempat khusus parkir. Dalam UU PDRD, objek pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  peraturan  daerah.  Lain  halnya  dengan  objek  retribusi tempat  khusus  parkir  yaitu  atas  pelayanan  tempat  khusus  parkir  baik  yang  disediakan,  dimiliki, maupun dikelola oleh pemerintah daerah. Selain kedua retribusi tersebut, pemerintah daerah juga

## 71 | Bina Ekonomi
berwenang untuk memungut pajak parkir atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
NS1 juga membedakan ketiga jenis pungutan daerah tersebut. Pajak parkir dikenakan atas disediakannya tempat parkir karena adanya usaha seperti di mal atau gedung parkir. Sementara itu, retribusi pelayanan parkir yang termasuk retribusi umum biasa dipungut oleh daerah pada bahu- bahu jalan umum yang ada di daerah misalnya mobil-mobil yang terparkir di bahu jalan daerah Pasar Baru.  Berbeda  lagi  dengan  retribusi  tempat  khusus  parkir  yang  disediakan  khusus  oleh  daerah. Tempat  parkir  ini  bukan  di  lokasi  komersial  ataupun  bahu  jalan  tetapi  di  suatu  tempat  yang membutuhkan lahan yang besar seperti di tempat khusus parkir yang disediakan di tempat wisata dan lahan parkir bandara yang disediakan oleh pemerintah daerah.

## 3.2. Parkir Berbayar dari BLU dan Kaitannya dengan Aturan
UU PDRD menetapkan tiga macam penyelenggaraan tempat parkir yang tidak termasuk objek pajak parkir. NS1 (2021) menjelaskan bahwa pengecualian pajak parkir ini tentu sudah disesuaikan kebutuhan atau kebutuhan daerah. Jadi kalau seandainya beberapa pengecualian pajak parkir ini itu di antaranya adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang  kedua  penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh  kantor  yang  hanya  digunakan  untuk  karyawan sendiri  dan  penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh  kedutaan  konsulat  dan  perwakilan  negara  asing dengan asas timbal balik dan penyelenggaraan tempat parkir lainnya.
Pendapat ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU PDRD, salah satunya yaitu bahwa pajak parkir tidak dikenakan atas tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pihak pemerintah pusat dan daerah yang dimaksud adalah segenap jajaran yang menjalankan tata administrasi pemerintahan termasuk badan layanan umum. BLU merupakan bagian dari instansi pemerintah  yang  memberikan  layanan  berupa  penyediaan  barang  atau  jasa  kepada  masyarakat, termasuk BLUD yang menjadi bagian dari pemerintah daerah.
Pajak parkir juga tidak dikenakan atas tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran dan hanya digunakan untuk karyawannya sendiri atau pihak internal. Ketentuan ini sejalan dengan pengertian  pengecualian  yaitu  jika  atas  objek  tersebut  dikenakan  pajak  parkir  justru  tidak mencerminkan  keadilan.  Perlakuan  ini  dapat  berbeda  apabila  area  perkantoran  tersebut  juga digunakan oleh pihak lain. Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut melalui peraturan daerah masing-masing terkait hal tersebut.
Atas penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing tidak dikenakan pajak parkir sepanjang adanya asas timbal balik. Asas timbal balik berarti bahwa terdapat perlakuan perpajakan yang sama antara suatu negara dengan perwakilan negara Indonesia berdasarkan  suatu  persetujuan.  Terkait  dengan  pengecualian  ini,  NS1  (2021)  berpendapat  untuk tempat parkir apabila di satu tempat ada kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing itu juga bisa dikecualikan tidak dipungut parkir. Jadi ini pun berdasarkan asas timbal balik. Asas timbal balik itu maksudnya apabila warga negara tersebut juga memberikan fasilitas yang sama kepada warga Indonesia di negara tersebut.
Ketiga pengecualian yang ada berlaku apabila dalam penyediaannya, tempat parkir langsung diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan ini berbeda  jika  penyelenggaraannya  diserahkan  kepada  pihak  lain  atau  pihak  ketiga,  seperti  suatu gedung yang disewakan untuk bersama baik untuk pihak perkantoran pemerintah maupun untuk pihak swasta.
Sementara  itu,  UU  PDRD  juga  menetapkan  bahwa  pemerintah  daerah  berwenang  untuk menambah pengecualian atas objek pengenaan pajak parkir yang selanjutnya diatur dalam peraturan daerah masing-masing dan secara jelas ditetapkan. Penetapan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan  potensi  yang  ada  pada  masing-masing  daerah.  Sebagai  contoh,  di  Banjarmasin  dan  Batu, pemerintah daerahnya menetapkan bahwa atas tempat parkir yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan dan pengelola tempat ibadah tidak dikenai pajak parkir. Pemerintah DKI Jakarta justru mengecualikan pengenaan pajak parkir atas penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan sepuluh kendaraan roda empat atau lebih dan kapasitas sampai dengan dua puluh kendaraan roda dua serta dan penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor dalam peraturan daerahnya.
Pengecualian pengenaan pajak parkir dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.  NS1  (2021)  berpendapat  semua  pengecualiannya  tentu  ada  sebab  dan  alasan.  Penetapan pengecualian sudah merupakan pemikiran matang dari pemerintah daerah. Apabila tempat parkir itu digunakan untuk karyawan sendiri itu bisa jadi pengecualian. Ketentuan pengecualian ini diterbitkan oleh pemerintah daerah.
Berarti,  penetapan  tersebut  merupakan  hasil  pemikiran  matang  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  Setiap  daerah  dapat  menetapkan  perlakuan  yang  berbeda  atas  pengecualian pengenaan pajak parkir termasuk menetapkan instansi ataupun BLU yang tidak dikenai pajak parkir. Adanya statement dan ketentuan yang jelas dalam peraturan daerah merupakan sesuatu yang paling utama  dari  adanya  pengecualian  ini.  Aturan  yang  mendasari  pengenaan  pajak  tersebut  juga merupakan perwujudan dari asas certainty yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
Dalam  penyediaan  parkir  berbayar,  tidak  sedikit  instansi  pemerintah  termasuk  BLU  yang menyerahkannya untuk dikelola oleh pihak ketiga. Jika diserahkan kepada pihak ketiga, pihak ketiga akan bersikap profesional dan tidak mengenal adanya pengecualian atas karyawan maupun pihak internal lainnya. Pihak ketiga akan tetap memungut bayaran atas parkir kepada semua pihak secara normal sebagaimana berlaku secara umum. Pernyataan ini didukung dengan pendapat NS1 (2021), terkait  dengan  BLU  memang  untuk  perparkiran  ini  bisa  diserahkan  kepada  pihak  ketiga  atau  di outsourcing -kan. Banyak parkir itu yang dikelola oleh pihak ketiga. Misalnya di Jakarta ada secure- parking dan  banyak  lagi  yang  dikelola  oleh  pihak  ketiga.  Nah  kalau  dikelola  pihak  ketiga  ini  itu profesional gitu. Siapapun itu akan dikenakan beban parkir.
Namun, terdapat fasilitas khusus yang dimiliki oleh pegawai terkait parkir berbayar yang ada yang merupakan kebijakan dari instansi atau perusahaan. Fasilitas tersebut dapat berupa voucher atau penggantian. Menurut NS1 (2021), sejalan dengan adanya pengecualian pengenaan pajak parkir dalam UU PDRD, pihak penyedia tempat parkir dapat memberikan keringanan terlebih untuk orang- orang yang terkait langsung. Pihak yang terkait langsung ini meliputi pihak internal atau karyawan.
Merujuk pada ketentuan yang tertera dalam UU PDRD terkait pengecualian pajak parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pajak parkir tidak dikenakan hanya jika tempat  parkir  langsung  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  termasuk  BLU. Berarti,  pengecualian ini hanya  berlaku  apabila  BLU  merupakan  pihak  yang  menyediakan  tempat sekaligus  menyelenggarakan  parkir  berbayar.  BLU  menyediakan  tempat  khusus  parkir  yang kemudian atas penyediaan tempat tersebut, pengunjung dipungut bayaran oleh BLU.
Sebagai contoh, suatu BLU berupa rumah sakit memiliki suatu lahan yang digunakan untuk parkir. Rumah sakit tersebut kemudian secara mandiri menyediakan tempat parkir berbayar dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyelenggaraannya. Maka, penyediaan tempat parkir

## 73 | Bina Ekonomi
berbayar  oleh  pihak  rumah  sakit  dapat  tergolong  dalam  pengecualian  pengenaan  pajak  parkir berdasarkan UU PDRD yaitu atas penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah.
Bersinggungan dengan hal tersebut, jika melihat ketentuan terkait retribusi jasa usaha dalam UU  PDRD,  objek  retribusi  jasa  usaha  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah dengan menganut prinsip komersial. Berarti, contoh rumah sakit yang menyediakan tempat parkir berbayar tersebut dapat menjadi objek retribusi ini. Atas bayaran yang dipungut oleh pihak rumah sakit dapat diklasifikasikan sebagai pungutan retribusi jasa usaha berupa tempat khusus parkir yang disediakan oleh BLU.
Perlakuan  berbeda  tentu  diterapkan  apabila  penyelenggaraan  tempat  parkir  milik  BLU tersebut  diserahkan  kepada  pihak  ketiga.  Penjelasan  ini  didukung  dengan  pendapat  NS3  (2021) bahwa masih bisa dilihat lagi apakah parkirnya konvensional atau menggunakan jasa pihak ketiga. Jika menggunakan jasa pihak ketiga maka berlaku seperti keadaan normal. Pengecualiannya dapat berlaku hanya bagi internal BLU atau mengikuti perjanjian antara BLU dan pihak ketiga.
Pihak  ketiga  dapat  berperan  sebagai  pihak  yang  menyelenggarakan  tempat  parkir  yang dimiliki  oleh  BLU  ataupun  pihak  yang  mengelola  tempat  parkir  milik  BLU.  Atas  jasa  penyediaan tempat parkir berbayar milik BLU oleh pihak ketiga merupakan ranah daerah berdasarkan UU PDRD. Sementara  itu,  atas  penyerahan  jasa  pengelolaan tempat  parkir  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga merupakan  objek  PPN.  Jika  kemudian  pihak  ketiga  yang  mengelola  tempat  parkir  tersebut  juga ditunjuk  sebagai  penyelenggara  tempat  parkir,  maka  pihak  ketiga  terkait  dapat  disebut  sebagai perantara antara BLU dengan konsumen.
Hal  ini  berkaitan  dengan  penelitian  Miftahudin  dan  Irawan  (2020)  yang  mengemukakan bahwa  terdapat  peran  penting  dalam  pemenuhan  kewajiban  PPN  oleh  konsumen  yang  dapat dimainkan oleh  perantara atau intermediary yang terlibat dalam supply chain suatu  usaha. Dalam kewenangannya, intermediary atau  pihak  ketiga  tersebut  dapat  memungut,  menyetor,  dan melaporkan  PPN.  Mekanisme intermediary yang  dapat  memungut  PPN  secara  umum  telah  sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Berarti, ketika pihak ketiga yang mengelola tempat parkir milik BLU ditunjuk sebagai penyelenggara tempat parkir, pihak ketiga tersebut berwenang untuk memungut PPN atas jasa pengelolaan tempat parkir.

## 3.3. Pengenaan Pajak atas Parkir Berbayar dari BLU
Pada dasarnya, perbedaan yang paling utama dari pengenaan pajak atas parkir berbayar dari BLU  adalah  dengan  melihat  pihak  penyelenggara  parkir  berbayar  tersebut.  Ketentuan  dalam  UU PDRD  mengecualikan  pajak  parkir  atas  penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh  pemerintah  dan pemerintah daerah. Di sisi lain, UU PDRD juga mengatur mengenai retribusi khusus tempat parkir yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. BLU sebagai bagian dari pemerintah daerah dapat menyediakan tempat parkir dengan memungut bayaran kepada pengunjungnya.
Jika dilihat dari dua penjelasan tersebut, penyediaan tempat parkir berbayar oleh pemerintah daerah  termasuk  BLU  merupakan  objek  retribusi  tempat  khusus  parkir  sehingga  tidak  termasuk objek pajak parkir. Retribusi yang terutang dapat dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tingkat penggunaan  jasa  dengan  tarif  retribusi.  Pemerintah  daerah  menetapkan  tingkat  penggunaan  jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh BLU untuk menyelenggarakan layanan yang  bersangkutan  dan  hal-hal  lain  terkait  pemungutan  retribusi.  Ketentuan  ini  hanya  berlaku apabila  pihak  BLU  secara  mandiri  sebagai  pemilik  tempat  parkir  menyediakan  dan menyelenggarakan parkir berbayar bagi pengunjungnya.
Berkaitan  dengan  penyediaan  tempat  parkir  berbayar  oleh  pemerintah  daerah  yang merupakan  objek  retribusi  tempat  khusus  parkir,  sebenarnya  tiap  daerah  dapat  menyesuaikan ketentuan yang ada dalam UU PDRD selama memang pemerintah pusat memberikan kewenangan terkait hal tersebut kepada daerah. Bahkan, pemerintah daerah dapat menyebutkan dalam peraturan daerahnya mengenai instansi-instansi tertentu termasuk BLU yang tidak dikenakan pajak parkir atas penyediaan  tempat  parkir  berbayarnya.  Hal  ini  merujuk  pada  penjelasan  NS1  (2021)  yang berpendapat misalkan di suatu daerah tertentu bisa saja BLU/BLUD ini tidak dikenakan parkir tapi bisa saja di daerah lain dikenakan. Itu bisa saja terjadi tergantung dari kebijakan daerah masing- masing. Yang penting statement yang tidak masuk objek pajak diatur dalam Perda.
Konsep  mengenai  pengertian  pemilik  tempat  parkir,  penyelenggara  tempat  parkir,  dan pengelola  tempat parkir merupakan sesuatu  yang penting dalam menginterpretasikan pengenaan pajak  atas  parkir  berbayar  dari  BLU.  Penjelasan  tersebut  terdapat  dalam  PMK  Nomor 122/PMK.03/2012 yang menjelaskan tentang kriteria jasa penyediaan tempat parkir yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Dalam PMK ini, disebutkan bahwa jasa penyediaan tempat parkir dapat dilakukan oleh pemilik tempat parkir ataupun pengusaha pengelola tempat parkir dalam menyediakan atau menyelenggarakan tempat parkir berbayar.
Dalam menjalankan kegiatannya sebagai suatu bagian dari penyelenggaraan tempat parkir berbayar,  terdapat  perjanjian  kerja  sama  antara  pihak  BLU  dengan  pihak  lain  yang menyelenggarakan  parkir  berbayar  tersebut.  Sebagai  contoh,  di  DKI  Jakarta  terdapat  perjanjian antara BLU dengan pihak ketiga. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir, perjanjian kerja sama penyelenggaraan parkir di pelataran,  gedung  parkir,  dan  fasilitas  parkir  dapat  dilaksanakan  dalam  beberapa  bentuk  sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Pihak ketiga yang sebelumnya telah mendapatkan izin penyelenggaraan tempat parkir dari pemerintah  setempat  kemudian  memungut  bayaran  atas  parkir  yang  dilakukan  oleh  pengunjung. Beberapa  contoh  perusahaan  parkir  yang  ada  di  Indonesia  antara  lain  MSM Parking  Group , Sky Parking , PT Anugerah Bina Karya (EZ Parking ), PT ISS Parking Management (ISS Parking ), dan PT Securindo  Packtama  Indonesia  ( Secure  Parking ).  Secara  umum,  pihak  ketiga  akan  tetap  bersikap profesional sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
Namun,  kembali  lagi  bahwa  daerah  dapat  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  mekanisme pengenaan  pajak  parkir  sesuai  dengan  kondisi  daerahnya.  Misalkan  di  DKI  Jakarta  dan  area metropolitan lain, terdapat banyak tempat komersial dan tempat usaha sehingga diperlukan lahan parkir pada kawasan tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa atas satu gedung yang sama, terdapat beberapa macam instansi pemerintah bahkan pihak swasta. Penyelenggaraan tempat parkir di gedung tersebut dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Jika  melihat  kondisi  yang  ada,  tidak  sedikit  BLU  yang  menggunakan  pihak  ketiga  dalam penyelenggaraan parkir berbayar miliknya. Menurut NS3 (2021), penghitungan pajak parkir yang terutang dapat disesuaikan dengan ketentuan daerah  masing-masing. Penghitungan ini juga tidak dapat terlepas dari perjanjian kerja sama antara BLU dan pihak ketiga, misalkan dengan persentase tertentu.  Terkait  dengan  penghitungan  ini,  NS1  (2021)  juga  memberikan  contoh  misalkan Secure Parking , akan memungut pajak parkir dari pengunjung, Nanti dihitung misalkan pengunjung itu ada 100 dikali Rp5.000 berarti Rp500.000  ya. Misalkan itu jumlah per hari nanti dikalikan tarif pajak parkir. Jadi jika tarif pajak parkir di daerah itu adalah  Rp500.000 di kali 30%  berarti Rp150.000. Itulah  jumlah  yang  akan  disetor  oleh Secure  Parking ke  pemerintah  daerah  sebagai  pajak  parkir, sedangkan  sisanya  itu  merupakan  penerimaan  dari  pengelolaan  tadi,  pengelola  perparkiran,  bisa

## 75 | Bina Ekonomi
berbentuk  badan  usaha.  Jadi  yang  menjadi  hak  pemerintah  daerah  itu  adalah  30%  saja  yang merupakan besaran tarif pajak parkir.
Lebih  lanjut,  setelah  pajak  parkir  yang  terutang  tersebut  diketahui  jumlahnya,  terdapat beberapa  mekanisme  terkait  sebelum  pihak  ketiga  menyetorkan  pajak  parkirnya.  Terkait  jumlah pajak parkir yang terutang, NS1 (2021) berpendapat setelah dikurangi pengecualian, ada pegawai yang parkir. Bagaimana mekanisme pengembaliannya itu diatur pemerintah daerah. Jadi nanti pajak parkirnya  meskipun  harian  tapi  setornya  perbulan.  Jadi  dikurang  dulu  dengan  hal-hal  yang  jadi pengurangan atau pengecualian.
Dengan konsep sebagaimana telah disampaikan oleh NS2, dapat digambarkan dalam sebuah contoh.  Misalkan  suatu  BLU  menyerahkan  penyediaan  parkirnya  kepada  pihak  ketiga,  misalkan Secure  Parking .  Tarif  parkir  yang  ditetapkan  oleh  pihak  ketiga  adalah  Rp2.000  untuk  kendaraan bermotor roda dua dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Misalkan dalam satu hari terdapat 125 kendaraan roda dua dan 50 kendaraan roda empat yang parkir pada tempat parkir tersebut. Maka penghasilan yang diterima oleh Secure Parking dalam satu hari adalah Rp500.000. Jumlah sebesar Rp500.000 tersebut merupakan dasar pengenaan pajak yang secara umum akan dikenakan pajak parkir sesuai tarif yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
Perlu diingat bahwa pengenaan pajak parkir menggunakan self-assesment system yang berarti wajib  pajak  berhak  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  terutang.  Setelah  menentukan  dasar pengenaan pajak, maka jumlah pajak terutang dapat dihitung dengan mengalikan DPP dengan tarif pajak. Jika tarif pajak parkir yang ditetapkan adalah 30%, maka dari penghasilan sebesar Rp500.000, jumlah senilai Rp150.000 merupakan jumlah yang akan disetor oleh Secure Parking ke pemerintah daerah sebagai pajak parkir.
Anggaplah bahwa penghasilan Secure Parking atas penyelenggaraan tempat parkir milik BLU tersebut dalam sehari merupakan jumlah yang cukup konsisten. Berarti, dalam satu bulan setidaknya Rp4.500.000 merupakan pajak parkir yang menjadi hak pemerintah daerah. Namun, perlu ditinjau kembali terkait adanya pengecualian atas parkir yang dibayarkan oleh pihak internal BLU seperti pegawai atau karyawan.
Menurut  NS1  (2021),  sejalan  dengan  pengecualian  pengenaan  pajak  parkir,  pegawai  atau karyawan  instansi  terkait  memiliki  fasilitas  khusus.  Fasilitas  tersebut  merupakan  kewenangan masing-masing instansi dan persetujuan dengan pihak ketiga yang menyelenggarakan tempat parkir berbayar  milik  BLU.  Fasilitas  tersebut  dapat  berupa  kupon,  penggantian  biaya  parkir,  ataupun penggunaan kartu khusus untuk membedakan antara pihak internal BLU dengan pengunjung. NS1 juga menyatakan bahwa terdapat suatu mekanisme khusus terkait dengan adanya fasilitas tersebut yaitu berupa pengembalian atas parkir yang telah dipungut oleh pihak ketiga.
Penghitungan  DPP  merupakan  urusan  pihak  ketiga  selaku  penyelenggara  tempat  parkir berbayar milik BLU. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk apabila terdapat potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma. Dalam pengertian jumlah yang seharusnya dibayar, pemberian cuma-cuma dapat dihitung berdasarkan metode penghitungan tertentu. Masing-masing daerah dapat menetapkan cara penghitungan  tersebut.  Jumlah  dari  seluruh  pembayaran  atau  yang  seharusnya  dibayar  tersebut merupakan pendapatan kotor pihak ketiga atas parkir berbayar. Pihak ketiga biasanya menghitung jumlah tersebut secara harian berdasarkan tarif parkir yang telah disepakati pada perjanjian kerja sama dengan BLU.
Pendapatan harian tersebut kemudian diakumulasikan selama satu bulan penuh termasuk pengurangan jika terdapat fasilitas khusus bagi pegawai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Jika jumlah tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan, maka dasar pengenaan pajak parkir beserta jumlah pajak parkir yang terutang dapat diketahui. Setelah menentukan besarnya pajak terutang, penyelenggara tempat parkir menyetorkan pajak parkir dan melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah sesuai masa pajaknya.
Terkait jasa parkir, NS3 (2021) berpendapat bahwa parkir merupakan kewenangan daerah termasuk  pengecualiannya.  Tetapi  lain  halnya  jika  mengenai  penyerahan  jasa  pengelolaan  pajak parkir  yang  dikenai  PPN.  Berarti,  di  sisi  lain  terdapat  PPN  yang  dikenakan  atas  penyerahan  jasa pengelolaan tempat parkir. Jika kemudian pihak ketiga yang mengelola tempat parkir tersebut juga ditunjuk sebagai penyelenggara tempat parkir, maka pihak ketiga terkait dapat disebut intermediary yang dapat memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.
PPN atas jasa ini dikenakan dengan DPP nilai penggantian yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya  yang  diminta  atau yang  seharusnya  diminta  oleh  pihak  pengusaha  pengelola  tempat  parkir kepada  pemilik  tempat  parkir.  Nilai  penggantian yang  dimaksud  juga  meliputi  imbalan  bagi  hasil sesuai dengan perjanjian antara pengusaha pengelola tempat parkir dengan pemilik tempat parkir. Selanjutnya, jumlah PPN yang harus dipungut dapat diketahui dengan mengalikan DPP berupa nilai penggantian tersebut dengan tarif PPN yaitu 10%.
PPN  yang  dipungut  oleh  pengusaha  pengelola  tempat  parkir  diberlakukan  sebagai  pajak keluaran  yang  akan  diperhitungkan  dengan  pajak  masukan  yang  sebelumnya  telah  dibayar  oleh pengusaha pengelola tempat parkir. Hal ini sesuai dengan karakteristik PPN yaitu credit method yang berarti bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang telah dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang telah dibayar atau disebut pajak masukan.. Atas selisih dari pajak keluaran  yang  lebih  besar  dari  pajak masukan merupakan  jumlah  PPN  yang  harus  disetor  ke  kas negara. Pengusaha pengelola tempat parkir menyetor dan melaporkan surat pemberitahuan masa PPN berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 4. SIMPULAN
Adanya negative list PPN dalam hubungannya dengan UU PDRD merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak berganda atas suatu objek yang sama. Beberapa jenis objek pajak daerah merupakan  kelompok  barang  atau  jasa  yang  tidak  dikenai  PPN.  Objek  pajak  daerah  tersebut merupakan jenis pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Jenis pajak tersebut berkaitan dengan negative list PPN berupa  jasa perhotelan, kelompok makanan atau minuman, jasa boga atau katering, jasa pelayanan sosial, jasa kesenian dan hiburan, dan jasa penyediaan tempat parkir. Terkait jasa parkir, PPN hanya dikenakan atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir yaitu atas pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha pengelola tempat parkir. Berbeda dengan penyerahan jasa penyediaan tempat parkir yang tidak dikenai PPN melainkan menjadi  objek  pajak  daerah  berupa  pajak  parkir.  Berdasarkan  UU  PDRD,  atas  jasa  parkir  sendiri terdapat tiga jenis pungutan daerah yaitu pajak parkir, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. Pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan termasuk penyediaan tempat  penitipan  kendaraan  bermotor..  Retribusi  jasa  umum  berupa  retribusi  pelayanan  parkir dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan berdasarkan peraturan  daerah.  Sementara  retribusi  jasa  usaha  berupa  tempat  khusus  parkir  dipungut  atas pelayanan tempat khusus parkir baik yang disediakan, dimiliki, maupun dikelola oleh pemerintah daerah.
Parkir berbayar dari BLU secara umum merupakan salah satu pengecualian pengenaan pajak parkir menurut UU PDRD karena merupakan penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat

## 77 | Bina Ekonomi
dan pemerintah daerah. Namun, BLU dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyelenggarakan parkir  berbayar  dari  tempat  parkir  miliknya.  Jika  melihat  keterkaitannya  dengan  ketentuan  PPN, pihak  ketiga  tersebut  dapat  berperan  sebagai  pihak  yang  menyelenggarakan  tempat  parkir  yang dimiliki  oleh  BLU  ataupun  pihak  yang  mengelola  tempat  parkir  milik  BLU.  Atas  jasa  penyediaan tempat parkir berbayar milik BLU oleh pihak ketiga merupakan ranah daerah berdasarkan UU PDRD. Sementara  itu,  atas  penyerahan  jasa  pengelolaan tempat  parkir  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga merupakan objek PPN.
Penyelenggaraan  parkir  berbayar  oleh  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  yaitu  BLU  secara umum  bukan  merupakan  objek  pajak  baik  pajak  parkir  maupun  PPN  sepanjang  tempat  parkir berbayar tersebut disediakan langsung oleh pihak BLU. Atas bayaran yang dipungut oleh pihak BLU merupakan jenis retribusi jasa usaha berupa retribusi tempat khusus parkir yang disediakan khusus di area BLU. Ketentuan ini dapat berbeda jika dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak ketiga pada tempat parkir yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BLU. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga, tidak menutup kemungkinan dapat dikenakan pajak parkir. Hal ini merujuk pada bagaimana perjanjian sewa penggunaan aset ketika lahan parkir milik BLU disewa oleh pihak ketiga dengan tarif yang ditetapkan oleh pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, I., Sinaga, E. A., Budiarso, Sinulingga, T., Agung, T. G., Sembiring, N., Djajasinga, N., Surti, Betsy Hailah Ginting, R., Yani, A., Nurida, C., & Sutiono, E. (1998). Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir . Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Amanto, S., & Andri, S. (2014). Kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah. Jurnal Administrasi Pembangunan , 2 (2), 155 – 160.
Aprillitawati,  D.  (2013).  Analisis  efektivitas  pajak  parkir  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota Mojokerto. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 1 (3).
Arditia, R. (2013). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 1 (3).
Butarbutar, T. E. (2015). Analisa peranan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 2 (4).
Chandra, N. Y., Taufik, H., & Sebayang, M. (2021). Analisis kelayakan finansial pembangunan gedung parkir Sukaramai Trade Center II. Jurnal Saintis , 21 (01), 21 – 30.
Erawati, T., & Rahmawati, N. (2016). Analisis efektifitas dan efisiensi pajak reklame,  pajak parkir, pajak hiburan, produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Jurnal Akuntansi , 4 (1), 41 – 56.
Estiningsih,  W.,  &  Nurranto,  H.  (2020).  Analisis  efektivitas  pajak  parkir  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Jakarta Selatan. Sosio e-Kons , 12 (02), 172 – 183.
Fajriana, N. (2017). Analisis praktik pemungutan pajak parkir di Kota Batu. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 5 (2).
Gandasari, M., Junaidi, J., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh pembayaran pajak parkir melalui e-parking dalam  meningkatkan  omzet  pendapatan  asli  daerah  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmiah  Riset Akuntansi , 9 (05).
Gintoe,  S.,  Elim,  I.,  &  Mawikere,  L.  M.  (2018).  Analisis  peran  pemungutan  pajak  parkir  dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Bitung. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (04).
Gusful,  A.  (2015).  PAD:  Potensi  pajak  parkir  di  Kabupaten  Wonosobo. Jurnal  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ , 2 (1), 47 – 60.
Haikal, M. (2018). Studi pengembangan curbside dan parkir kendaraan di Bandara Sultan Iskandar Muda. ETD Unsyiah .
Hani, U., & Djasuli, M. (2015). Menguak fenomena lorong-lorong gelap kebocoran pajak dan retribusi parkir. Pamator Journal , 8 (2), 109 – 124.

## 79 | Bina Ekonomi
Haula,  R.,  Irianto,  E.  S.,  &  Putranti,  T.  M.  (2011). Teori  Pajak  Pertambahan  Nilai:  Kebijakan  dan Implementasinya di Indonesia . Ghalia Indonesia.
Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Widya  Praja , 42 (1),  1. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137
Hutagalung,  M.  K.  (2017).  Perancangan  prototive  parkir  meter  portable. In  Semantika  (Seminar Nasional Teknik Informatika) , 1 (1), 16 – 24.
Kadaryanto,  B.,  &  Utama,  A.  S.  (2020).  Penegakan  hukum  terhadap  pelaksanaan  pajak  parkir  di Kabupaten Pelalawan. Ensiklopedia Sosial Review , 2 (1), 46 – 50.
Kasuma, I. N. (2011). Analisis kelayakan finansial rencana pembangunan gedung parkir bertingkat di Pasar Lokitasari . Universitas Udayana.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, (2012).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai PPN, (2015).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2015  tentang  Kriteria  Jasa  Boga  atau  Katering yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN, (2015).
Kementerian Keuangan. (2019). Mengenal Rasio Pajak Indonesia . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/
Kesek,  F.  (2013).  Efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  parkir  terhadap  pendapatan  asli daerah Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi , I (4).
Kormomolin, F., Taihuttu, F., & Kempa, M. (10M). Penerapan value engineering pada pembangunan lahan parkir fakultas teknik Universitas Pattimura Ambon. Jurnal Simentrik , 1 (295 – 301). Kumaratih, C., Saadah, N., & Ispriyarso, B. (2018). Pemungutan pajak atas parkir (Kajian perbandingan antara  pajak  atas  parkir  dan  pajak  penghasilan  atas  pengelolaan  parkir) .  Universitas Diponegoro.
Landeng, C. M., Nangoi, G. B., & Alexander, S. W. (2021). Evaluasi kontribusi dan efektivitas pajak parkir dan pajak reklame Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 9 (2).
Le, T. M. (2003). Value Added Taxation : Mechanism , Design , and Policy Issues. Europe , 1 – 55.
Lubis, S. H., & Yando, A. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir di Kota Medan. Journal of Accounting and Management Innovation , 3 (1), 1 – 13.
Maharani, U. P., & Rosyid, R. (2014). Analisis kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah (PAD). Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa , 3 (10).
Makausi, A. M., Sabijono, H., & Pinatik, S. (2019). Kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 14 (4). Malombeke,  N.  (2016).  Analisis  potensi  dan  efektivitas  pemungutan  pajak  parkir  di  Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (1).
Manopo, B. S., Kalangi, L., & Kalalo, M. Y. (2020). Evaluasi penerimaan retribusi kebersihan dan pajak parkir  pada  badan  pendapatan  daerah  Kota  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 8 (4).
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi . Salemba Empat.
McNulty, J. K. (2000). Flat Tax, Consumption Tax, Consumption-Type Income Tax Proposals in the United States: A Tax Policy Discussion of Fundamental Tax Reform. California Law Review , 88 (6), 2095. https://doi.org/10.2307/3481214
Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif kebijakan pajak pertambahan nilai atas konsumsi atau pemanfaatan konten dan jasa digital dari penyedia luar negeri. Scientax , 1 (2), 131 – 148. Moloeng, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Mosal, M. M. (2013). Analisis efektivitas, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD)  dan  penerapan  akuntansi  di  Kota  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , I (4).
Mufidah, A., & Susyanti, J. (6M). Analisis pengaruh pajak parkir, pajak restoran dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang (Studi kasus badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang). Jurnal Ilmiah Riset Manajemen , 02 .
Mujib,  A.  (2020). Analisis  investasi  biaya  tata  kelola  parkir  terpadu  wisata  Teluk  Prigi  Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek . Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo. Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan , 7 (1), 1 – 14.
Mutiarahajarani, N., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2018). pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan  dan  pajak  parkir  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (Studi  empiris  pada  Kota Tasikmalaya periode 2014-2016). eProceedings of Management , 5 (2).
Nataherwin, & Widyasari. (2017). Kupas Tuntas tentang PPN dan PPnBM . Rasi Terbit.
Nazir, M. (2013). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Noor, M. (2012). Memahami Desentralisasi Indonesia . Interpena Yogyakarta.
Nugroho, A. D. (2006). Penghindaran pajak berganda nasional di bidang perparkiran. Mimbar Hukum , 18 (2006).
Pamasi, M. S., Saerang, D. P., & Afandi, D. (2018). Analisis sistem penerimaan pajak parkir pada badan pengelola  pajak  dan  retribusi  daerah  Kota  Manado. Going  Concern:  Jurnal  Riset  Akuntansi , 13 (04).

## 81 | Bina Ekonomi
Pangau, N. R., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2019). Analisis efektivitas pajak parkir dan kontribusinya bagi  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Tomohon. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 7 (3).
Pangerapan,  H.,  &  Wokas,  H.  R.  (2016).  Analisa  potensi  dan  efektivitas  sistem  pemungutan  pajak parkir dan pajak air tanah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen,  Bisnis  dan  Akuntansi  Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (1).
Pashaputra, K., Effendi, A. S., & Roy, J. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) , 2 (1).
Payu,  B.  R.  (2014).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Gorontalo Boby Rantow Payu. Jurnal Akuntansi , 18 (1), 141 – 150.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir, (2014).
Prananda, I. S., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (Studi Kasus Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2012-2018). Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi , 16 (2),
173 – 187.
Puspitasari,  N.  D.  (2015). Analisa  penerapan  pengenaan  pajak  pertambahan  nilai  terhadap  sewa tempat usaha (stand pasar) dan penyerahan jasa pengelolaan lahan parkir pasar di Pd. Pasar Surya Surabaya . Universitas Airlangga.
Rahmadhini, A. P. (2015). tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Jombang. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 3 (2).
Religia, D., & Pratomo, D. (2014). Analisis pengaruh efektivitas pajak dan retribusi parkir terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2011 sampai 2013. Proceedings of Management , 1 (3).
Rosyid,  A.,  Made,  A.,  &  Susilawati,  R.  A.  E.  (2015).  Analisis  pemungutan  pajak  parkir  dalam meningkatkan pajak daerah Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 3 (2).
Sa’adah ,  N.  (2018).  Tinjauan  Komparatif  atas  Pemungutan  Pajak  Parkir  Sebagai  Salah  Satu  Objek Pajak  Kabupaten/Kota  Dengan  Beberapa  Jenis  Pajak  Pusat. Administrative  Law  and Governance Journal , 1 (2), 103 – 105. https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.103-105
Satifah,  Q.  (2020).  Tinjauan  Kebijakan  VAT  Refund  Demi  Peningkatan  Kunjungan  Wisatawan Mancanegara. Karya Tulis Tugas Akhir .
Subagiyo, A. (2018). Analisis potensi pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten  Karawang. Jurnal  Reformasi  Administrasi:  Jurnal  Ilmiah  untuk  Mewujudkan Masyarakat Madani , 5 (2), 158 – 164.
Susanto, T. A. (2016). Tinjauan atas PPN Jasa Perparkiran. Karya Tulis Tugas Akhir .
Tulandi,  V.  M.,  Sabijono,  H.,  &  Rondonuwu,  S.  (2020).  Analisis  efektivitas  pajak  parkir  dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 8 (4).
Tumanduk, L. R., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2021). Sistem dan prosedur penerimaan pajak parkir dan kontribusinya  terhadap  peningkatan  pajak  daerah  di  BPPRD  di  Kota  Bitung. Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 9 (2).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Diakses dari https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU%2042%202009.pdf
Vamiagustin, V. (2014). Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada dinas pendapatan Kota Batu tahun 2010-2012). Jurnal Administrasi Bisnis , 14 (2).
Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). Analisis efektivitas, kontribusi, dan potensi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT , 5 (1), 135 – 150.
Widjaya, N., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2018). Pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota  Malang  tahun  2015-2017. Jurnal  Ilmiah  Riset Manajemen , 7 (14).
Widuri, R. P., Budiwibowo, S., & Murwani, J. (2020). Analisis penerimaan pajak reklame dan pajak parkir dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. In FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi , 8 (1).
Wong,  S.  (2015).  The  Wealth  of  Nations. London  Business  School  Review , 26 (3),  46 – 49. https://doi.org/10.1111/2057-1615.12058