PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARÎ’AH
Wadhan
(Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan)

## Abstrak:
UKM  is  the  business  maker  of  the  lowest  level  marketing.  The aim  of  the  empowerment  of  UKM  is  that  to  grow  and  to accelerate  a  strong  business  ability,  independent,  and competition power against abroad products. It is a proper choice to use Syariah banking for UKM financing. Syariah banking has a great opportunity to develop macro banking in order to reform Indonesian economy.

## Kata kunci:
ekonomi kerakyatan, keuangan syarî’ah, UKM, dan ribâ

## Pendahuluan
Krisis global yang hampir dialami oleh semua negara memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  semua  bidang  terutama    bidang ekonomi. Amerika Serikat yang merupakan negara maju juga terkena dampak krisis global di bidang ekonomi. Bahkan negara yang dikenal dengan  negara  super  power  ini  melakukan  Pemutusan  Hubungan Kerja(PHK)  terhadap  karyawan  sebesar  20%  dari  total  PHK  yang dilakukan di seluruh dunia yang berjumlah 2 juta orang. Ini  berarti negara  yang  super  power  ini  melakukan  PHK  atas  400.000  orang karyawan dari berbagai level perusahaan. 1
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  di  mana  populasi penduduknya yang sangat tinggi menduduki urutan ketiga di dunia
1 Perusahaan tambang terbesar BHP Billinton mem-PHK 6000 karyawan akibat krisis global  (Metro TV, Suara Anda, Rabu: 21 Januari 2009).  Sedangkan pada periode 1-9 Januari  2009  terdapat  200.000  karyawan  yang  di-PHK  (Trans  TV,  Good  Morning, Kamis: 22 januari 2009).

## Wadhan
setelah  Cina  dan  India  tentunya  sangat  merasakan  dampak  krisis global  ekonomi,  dengan  bertambahnya  tingkat  pengangguran, meningkatnya    laju  inflasi, 2 tingkat  suku  bunga  bank  (SBI)  yang tinggi,  dan  terpuruknya  sektor    riil  di  tingkat  paling  bawah  dan menengah,  yang  dalam  hal  ini  adalah  UKM  (Usaha  Kecil  dan Menengah).
Banyak  perbankan    konvensional  yang  sudah  menyalurkan kredit  bagi  UKM  dan  usaha  mikro  sebesar  Rp.  11,  4  Trilliun  yang merupakan  35  %  dari  komitmen  kredit    sebesar  30,8  Trilliun  pada tahun 2002. 3 Tetapi karena tingginya tingkat Suku Bunga Bank (SBI), sehingga  UKM  ini  susah  untuk  berkembang  apalagi  untuk  bisa bersaing  dengan  produk  dari  luar  negeri.    Sekarang  banyak  pelaku bisnis di tingkat bawah (UKM) mencari pendanaan atau pembiayaan alternatif    melalui  lembaga  keuangan  syarî’ah  (Bank  Syariah). Alasannya  sangat  sederhana,  yaitu  karena  Bank  Syariah  merupakan jawaban  kebutuhan  masyarakat  bagi  terwujudnya  sistem  perbankan syarî’ah yang  sesuai  dengan  syarî’ah  serta  merupakan  institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syarî’ah . 4

## UKM sebagai Tonggak Pelaku Bisnis Level Dasar.
Sektor usaha kecil dan menengah memiliki peran yang cukup besar dalam keseluruhan pembangunan ekonomi bangsa. Pada masa krisis,  yaitu  tahun  1998  jumlah  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah (UKM)  mencapai  99,8  %  dari  total  pelaku  ekonomi  kita,  sementara sisanya  hanya  0,2  %  merupakan  pelaku  usaha  besar.  Dengan demikian,  mayoritas  pelaku  ekonomi  kita  adalah  usaha  kecil  dan menengah  dan  koperasi.  Di  samping  itu,  sektor  ini  juga  menyerap 88,3 % total angkatan kerja di Indonesia. Dari keseluruhan unit usaha
2 Inflasi merupakan suatu proses atau peristiwa dalam perekonomian dimana terjadi harga  dari  semua  barang  naik  secara  terus  menerus  selama  periode  tertentu  yang diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang.
3 Nanang Widananto, “Komitmen Memperkuat Daya Saing UKM”, Jurnal Manajemen BPFE Unversitas Diponegoro Semarang, (Oktober, 2002), hlm. 1
4 Lihat  Undang-undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  (Jakarta:  Bank Indonesia, 1999)
kecil, 54 % di antaranya bergerak di sektor pertanian, 23 % di sektor perdagangan dan 10,6 % adalah unit usaha olahan. 5
Pemerintah  melalui  Undang-undang  No.  9  Tahun  1995 mengenai  usaha  kecil  mempunyai  komitmen  untuk  melakukan pemberdayaan  usaha kecil.    Sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  4, pemberdayaan usaha kecil tersebut ditujukan untuk: (1)
Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha yang tangguh, mandiri,  dan  meningkat;  (2)  meningkatkan  peranannya  dalam pembentukan  produk  nasional,  perluasan  kesempatan  kerja  dan berusaha,  peningkatan  ekspor,  serta  peningkatan  dan  pemerataan pendapatan  untuk  mewujudkan  dirinya  sebagai  tulang  punggung serta  memperkokoh  struktur  perekonomian  nasional;  (3)  dalam mewujudkan  tujuan  tersebut,  pemerintah  diharuskan  (sebagaimana pasal 6) membuat kebijakan yang meliputi beberapa aspek, yaitu; (a) Pendanaan,  (b)  Persaingan,  (c)  Prasarana,  (d)  Informasi,  (e) Kemitraan, (f) Perizinan usaha, dan (g) Perlindungan. 6
Sedangkan  dalam  pasal  14  Undang-undang  tersebut, pemerintah  bersama  dunia  usaha  dan  masyarakat  berkewajiban melakukan pembinaan dalam berbagai aktivitas usaha yaitu produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. 7 Berkenaan  dengan  pendanaan  UKM,  menurut  pasal  21 Undang-undang  tersebut,  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber  dana, yaitu;  (1)  kredit  perbankan,  (2)  pinjaman  lembaga  keuangan  bukan bank, (3) modal ventura, (4) pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba perusahaan BUMN, (5) hibah, dan (6) jenis pembiayaan lainnya. 8 Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari beberapa ahli yang peduli dengan UKM, terdapat  beberapa kendala yang dihadapi oleh  UKM  di  antaranya:  Pertama,  sulitnya  pihak  UKM  untuk berhubungan  dengan  pihak  perbankan,  khususnya  yang  untuk nasabah  yang  bergerak  di  sektor  mikro. 9 Kedua,  tidak  tercakupnya
5 Jaka  Isgiyarta,  Membangun  Sinergi  BANK-  BUMN-  UKM  Problem  dan  Solusinya, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi II Tahun 2004, (Semarang: 20 Juli 2004), hlm. 1 6 Lihat  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  9  tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil, (Jakarta: Kementrian Koperasi dan UKM, 1995).
7 Ibid. 8 Ibid.
9 Sektor atau usaha mikro yaitu usaha yang kreditnya sampai dengan Rp. 50 juta.

## Wadhan
86
jaminan  yang  dimiliki,  untuk  memperoleh  kebutuhan  modal  kerja dan investasi. Ketiga, Kurangnya kemampuan manajemen
(management  skill) .  Keempat,  Kurangnya  informasi  pasar  yang diperoleh pihak UKM untuk memasarkan  produknya, sehingga ada beberapa nasabah UKM pemasarannya melalui pihak ketiga. 10
Pangsa  kredit  UKM  menunjukkan  peningkatan  signifikan dengan  pertumbuhan  10,9  %,  artinya  dari  sektor  ini  diharapkan berperan  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Fasilitas  dan  dukungan teknis  merupakan  pelumas  untuk  percepatan  business  performance UKM.  Dalam  pengembangan  kelembagaan  pemerintah  dan perbankan  secara  konseptual  membentuk  pola-  pola  kerja  antar lembaga terkait, hanya dalam tataran operasional banyak mengalami kendala  lapangan.  Kendala  seperti  miskoordinasi  antar  lembaga, minimnya  informasi  pengetahuan  dan  teknologi,  lambannya pelayanan  instansi  terkait  sebagainya  menurunkan  daya  saing produk  UKM    sendiri  sehingga  mengakibatkan  turunnya    Revenue mereka  sendiri.  Menurunnya  revenue  berpotensi  pada  macetnya pengembalian kredit.
Dari sisi perbankan, business plan menyalurkan kredit kepada UKM  adalah  paling  reliable  dengan  resiko  kecil  untuk  kondisi sekarang.  Indikasi  turunnya  daya  saing  produk  Indonesia  di  luar negeri, memang dapat terjadi karena banyak faktor, tetapi khususnya produk- produk UKM sebagian karena ketidakmampuan pengusaha untuk mempertahankan kualitas dan mengembangkan keunikan atau keorisinilannya.  Memenangkan  persaingan  pada  pasar  dunia membutuhkan  kebijakan  atau  kemauan  politik  yang  menopang program- program komprehansif yang nyata. 11
Pertumbuhan daya saing adalah kunci pengkatan pendapatan UKM.  Suntikan  pemerintah  berupa  modal  sulit  bergulir  bila kesinambungan  produk  UKM  itu  sendiri  mengalami  stagnasi sehingga nilai produk pada tahun- tahun berikutnya kurang bersaing. Alokasi  terbesar  dari  kredit  UKM  adalah  membeli  bahan  baku  dan bahan  penolong  bahkan  sebagian  harus  impor.  Belanja  teknologi
10 Afrizal Naim, Peranan Perbankan dalam Mempermudah Penyaluran Kredit kepada UKM, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi II Tahun 2004, (Semarang: 20 Juli 2004), hlm. 1 11 Widananto, “Komitmen Memperkuat Daya Saing UKM”, hlm. 1
sedikit  tetapi    belanja  R  & D  tidak  ada sama sekali.  Untuk  riset  dan pengembangan produk sering menjadi kendala pada UKM dan usaha mikro.  Program  pendampingan  UKM  yang  pernah  dilakukan pemerintah bebarapa waktu lalu kurang responsif pada kendala R&D ini.
Tindakan  nyata  untuk  membangun  daya  saing  produk- produk UKM adalah mengembangkan program nasional dan daerah untuk  menyusun  UKM.  Produk  program  dalam  kerangka  kebijakan desain industri nasional. Dalam program produk itu tercakup strategi dan  teknis  operasional  sebuah  produk  unggulan.  Pemerintah  selaku fasilitator  juga  tidak  hanya  menyodorkan  kertas  blanko,  tetapi merangkul mereka untuk bersama- sama mendasar keluar dari situasi menunggu  dan  bertahan  menuju  suasana  kompetisi.  Bukan zamannya  lagi  menunjukkan  keunggulan  komparatif  seperti  upah buruh  yang  rendah,  tetapi  saatnya  menunjukkan  keunggulan kompetitif  seperti  desain  dan  kualitas  produk  adalah  andalan  baru bagi UKM. 12
Kebijakan pemerintah yang tidak proporsional  adalah salah satu  penyebab  tidak  tumbuhnya  perekonomian  nasional.  Hal  ini tercermin  dari  kurangnya  keberpihakan  pemerintah  terhadap  UKM dibanding  pengusaha  besar  (konglomerat). Padahal  kontribusi  UKM sangat  besar  dalam  penyerapan  tenaga  kerja.  Di  tengah  stagnasi perekonomian  nasional,  UKM  telah  membuktikan  perannya  melalui stabilitas  pertumbuhan  yang  pesat. 13 Ada  dua  alasan  penting mengapa  UKM mempunyai  peran  strategis  dalam  struktur  ekonomi Indonesia. 14 Pertama,  jumlahnya  banyak  dan  terdapat  pada  setiap sektor  ekonomi.  Kedua,  potensi  penyerapan  tenaga  kerja  besar.  Tiap unit investasi UKM bisa menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar.
Dari sisi perbankan, pemberian kredit UKM juga
menguntungkan.  Pertama,  tingkat kemacetan kecil  karena  kepatuhan nasabah UKM lebih tinggi dibadingkan dengan nasabah usaha besar. Kedua ,  pemberian  kredit  ke  UKM  mendorong  penyebaran  resiko,
12 Ibid, hlm. 2.
13 Muchammad  Hariyanto,  “Revitalisasi  UKM  dalam  Membangun  Ekonomi Nasional”, Jurnal Manajemen BPFE  Unversitas Diponegoro Semarang, (September 2002), hlm. 1 14 Ibid., hlm. 19

## Wadhan
karena  penyaluran  kredit  usaha  kecil  dengan  nominal  kredit  yang kecil  memungkinkan  bank  memperbanyak  nasabah.  Kredit  tidak terkonsentrasi  pada  satu  kelompok  atau  satu  sektor  usaha.  Ketiga, suku  bunga  kredit  pada  tingkat  bunga  pasar  bagi  UKM  bukan merupakan  masalah  utama  sehingga  bank-  bank  memperoleh pendapatan bunga yang memadai.
Namun  ada  masalah  mendasar,  bank  komersial  kurang percaya  memberikan  kredit    ke  UKM.  Perbankan  tidak  memiliki SDM  yang  secara  khusus  menilai  efisiensi  proposal  proyek  yang diajukan  UKM.  Akibatnya,  UKM  rentan  bangkrut  dan  sangat tergantung  pada  individu  yang  disebut  entrepreneur.  Selama  ini pengembangan  UKM  masih  diprioritaskan  pada  aspek  pendanaan saja,  sedangkan  aspek  kelembagaan,  operasional  dan  pemasaran belum  dikembangkan  secara  baik.  UKM  membutuhkan  intervensi langsung  dari  pemerintah  dalam  berbagai  aspek  antara  lain: pendanaan, kelembagaan, operasional, dam pemasaran. 15 Pendanaan, pemberian kredit dengan skim yang berorientasi profit dan bagi hasil harus  lebih  ditingkatkan  oleh  pemerintah.  Tanggungjawab  antara pemerintah  dan  UKM  harus  seimbang  dengan  akuntabilitas  yang transparan untuk mencegah kredit macet.
Kelembagaan,  perlu  reformasi  dan  birokrasi  secara  total. Perizinan satu atap dan satu pintu (one stop service) dalam bentuk Unit Layanan Teknis (UPT) di tingkat kabupaten dan kota. Ada tiga model yang dapat dimplementasikan. Pertama, unit pelayanan satu atap tapi administrasinya  tetap  dilayani  masing-  masing  lembaga  regulasi. Kedua , unit pelayanan terpusat, menyediakan koordinasi administrasi dan infrastruktural, tapi layanan langsung ditangani lembaga regulasi masing- masing. Ketiga, unit pelayanan satu pintu, penyedian layanan tertentu didelegasikan pada unit ini. Lembaga regulasi sifatnya hanya mengontrol dan mengevaluasi keberadaan unit.
Pertumbuhan  UKM  secara  berkualitas  memang  diharapkan banyak pihak, sebab UKM yang sehat diyakini mampu mendongkrak kucuran  kredit  perbankan.  Pertumbuhan  kredit  UKM  cenderung lebih tinggi dibandingkan kredit secara total. Itu menunjukkan UKM memiliki  potensi  besar  untuk  diolah  dan  dimanfaatkan  perbankan. Sayangnya, perbankan sering terbentur kendala teknis. Di antaranya,
15 Ibid., hlm. 20.
kemampuan dan kompetensi  yang berbeda- beda pada setiap bank. Paket  kebijakan  perbankan  tentang  pemberian  insentif  pembiayaan UKM dinilai belum memperlihatkan hasil maksimal. 16

## Pemberdayaan UKM melalui Bank Syari’ah
Menurut pasal 21  Undang-undang  No.  9  Tahun 1995  tentang Usaha Kecil, pendanaan UKM berasal dari  kredit perbankan. Dalam tulisan ini, ia lebih dispesifikasikan pendanaan yang berasal dari bank syari’ah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perbankan syarî’ah bukan  pelengkap,  melainkan  sebagai  alternatif  yang  harus  dipilih untuk  menggantikan  perbankan  konvensional.  Pendapat  ini berkeyakinan  bahwa  konsep  perbankan  syarî’ah  lebih  unggul daripada perbankan konvensional. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa  perbankan  syarî’ah  pada  dasarnya  sama  saja  dengan perbankan  konvensional, sehingga  perbankan  syarî’ah  bukan  sebagai alternatif  dan  bahkan  juga  bukan  sebagai  pelengkap,  bila  pada akhirnya  praktek  perbankan  syarî’ah  tidak  jauh  berbeda  dengan perbankan syarî’ah. 17
Sistem  perbankan  syarî’ah  adalah  sebuah  sistem  yang  akan dapat  menciptakan  perekonomian  yang  lebih  stabil,  lebih  adil,  dan efisien.  Sistem  perbankan  syarî’ah  akan  fokus  pada  proyek  terbaik, bukan  pada  besarnya  agunan  serta  berlaku  pepatah  lama  “ringan sama  dijinjing  berat sama  dipikul”.  Bagi  umat  Muslim,  bank  syarî’ah memberikan  jaminan  ketenangan  bagi  orang  kelebihan  dana  untuk menyimpan  uangnya  dan  bagi  yang  kekurangan  dan  untuk meminjamnya, karena di dalam produk bank syarî’ah tidak mengenal adanya unsur  ribâ (bunga). Bank syarî’ah mempunyai manfaat, yaitu: (1)  Saling  membantu  di  antara  masyarakat  demi  kebaikan;  (2) menghindari adanya dana menganggur (idle fund); (3) tidak ada unsur ribâ (bunga);  (4)  investasi  yang  dilakukan  adalah  halâl  bagi masyarakat  dan  (5)  menggunakan  sistem  bagi  hasil,  sehingga  jika
16 Jawa Pos, “Yang Layak Dapat Kredit Meningkat”, (2 Januari 2008), hlm. 5
17 Mulya Siregar, Perbankan Syariah: Alternatif atau Pelengkap, makalah disampaikan dalam  Seminar  Nasional  Shari’ate  Economic  Activity  (SEHATI)  di  Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang: 10 Agustus 2003), hlm. 1

## Wadhan
mendapat keuntungan banyak maka kewajibannya harus besar, tetapi jika keuntungannya kecil, maka kewajibannya juga kecil. 18
Selain  itu,  sistem  perbankan  syarî’ah  sangat  memperhatikan azas  kemaslahatan  bagi  orang  banyak,  sehingga  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  bank  syarî’ah  harus  menghindari  kemungkinan  hal- hal  yang  merusak  moral  masyarakat  dan  lingkungan  serta  harus memenuhi  kriteria  halâl  menurut  syarî’ah  Islâm.  Maka  dapat dimaklumi bidang usaha yang dapat dibiayai oleh bank syarî’ah akan terseleksi  atau  adanya  screening  terhadap  bidang  usaha  yang  akan dibiayai.
Bank  syarî’ah  merupakan  bank  yang  beroperasi  dengan  tidak mengandalkan  pada  bunga.  Bank  yang  tanpa  bunga  ini  merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan produknya
dikembangkan  berlandaskan  al-Qur’ân  dan  al-Hadîts  atau  prinsip- prinsip  syarî’ah. 19 Hal  ini  terutama  berkaitan  dengan    tata  cara bermuamalat  secara  Islâm,  seperti  menjauhi  praktek-  praktek  yang dikwatirkan  mengandung  unsur  ribâ  dan  diisi  dengan  kegiatan- kegiatan  investasi  atas  dasar  bagi  hasil  dan  pembiayaan perdagangan. 20
Pengembangan  bank  syarî’ah  di  Indonesia  perlu  dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan  dan harapan  yang  beragam para stakeholders perbankan  syarî’ah  yang  terdiri  atas:  (a)  Bank  Umum Syarî’ah , unit- unit syarî’ah, BPRS, (b) Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank, (c) DSN (Dewan Syariah Nasional), DPS (Dewan Pengawas  Syariah),  (d)  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia,  (e) lembaga keuangan syarî’ah lainnya, seperti  Takâful, Bayt al-Mâl wa al- Tamwîl,  BAZIS,  (f)  lembaga  pembuat  kebijakan  lainnya,  yakni Departemen  Keuangan  dan  BAPEPAM,  (g)  Perguruan  tinggi  yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syarî’ah, dan (h) masyarakat pada umumnya. 21
18 Christianto, Modul Ekonomi; Untuk SMA/ MA Semester Genap sesuai Kurikulum KTSP, (Solo: CV. Hayati, 2008), hlm. 42 19 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yokyakarta: Ekosinia, 2004), hlm. 1 20 Karnaen  Perwataatmadja  dan  Syafi’i  Antonio,  Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam, (Yokyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 1 21 Bank  Indonesia,  Perbankan  Syariah  Nasional;  Kebijakan  dan  perkembangan,  (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), hlm. 5.
91
Adapun  target  pencapaian  pengembangan  sistem  perbankan syarî’ah nasional  adalah:  Pertama,  memiliki  daya  saing  yang  tinggi dengan  tetap  berpegang  pada  nilai-  nilai  syarî’ah.  Kedua,  memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta perbaikan kesejahteraan  rakyat.  Ketiga,  memiliki  kemampuan  bersiang  secara global dengan pemenuhan standar operasional keuangan internasional.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  dalam  periode  krisis ekonomi,  perbankan  syarî’ah  memiliki  daya  saing  dan  daya  tahan yang lebih kuat. Berkaitan dengan itu, perbankan syarî’ah diharapkan dapat  berperan  lebih  besar  dalam  proses  pemulihan  perekonomian Indonesia  yang  masih  terus  berlangsung.  Dalam  upaya  mendorong pertumbuhan  industri  perbankan  syarî’ah  yang  masih  berada  dalam tahap  awal  pengembangan.  Beberapa  hal  penting  yang  perlu mendapat  perhatian  antara  lain,  kerangka  dan  perangkat  peraturan perbankan  syarî’ah  belum  lengkap,  cakupan  pasar  masih  terbatas, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan  syarî’ah,  institusi  pendukung  yang  belum  lengkap    dan efektif,  efisiensi  operasional  perbankan  syarî’ah  yang  masih  belum optimal,  porsi  skim  pembiayaan  bagi  hasil  dalam  transaksi  bank syarî’ah masih  belum  ditingkatkan,  pemampuan  untuk  memenuhi standar keuangan syarî’ah internasional.
Nilai–nilai Syarî’ah dalam Perspektif Mikro dan Makro
Nilai–nilai  syarî’ah  dalam  perspektif  mikro  menghendaki bahwa  semua  dana  yang  diperoleh  dalam  sistem  perbankan  syarî’ah dikelola dengan integritas yang tinggi dan sangat hati- hati. Kehatian- hatian ini ditunjukkan dengan beberapa sikap, yaitu: Pertama, shiddîq memastikan  bahwa  pengelolaan  bank  syarî’ah  dilakukan  dengan moralitas  yang  menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran.  Dengan  nilai  ini pengelola dana masayarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara- cara yang diperkenankan (halâl) serta menjauhi cara- cara yang meragukan (subhât) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Kedua, tabligh, secara  berkesinambungan  melakukan  sosialisasi  dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip- prinsip, produk dan jasa perbankan  syarî’ah.  Dalam  melakukan  sosialisasi  sebaiknya  tidak hanya  mengedepankan  pemenuhan  prinsip  syarî’ah  semata,  tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi

## Wadhan
pengguna  jasa  perbankan  syarî’ah.  Ketiga,  amânah,    menjaga  dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shâhib al-mâl) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dan investasi (mudhârib).  Keempat,  fathanah,  memastikan  bahwa  pengelolaan  bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan  maksimum  dalam  tingkat  risiko  yang  ditetapkan  bank. Termasuk  didalamnya  adalah  pelayanan  yang  penuh  dengan kecermatan dan kesantunan (ri’âyah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’ûliyah). 22
Sedangkan nilai-nilai  syarî’ah  dalam  perspektif  makro,  berarti bahwa  perbankan  syarî’ah  harus  memberikan  kontribusi  bagi kesejahteraan masyarakat, melalui: Pertama, kaidah zakat , mengkondisikan  perilaku  masyarakat  yang  lebih  menyukai berinvestasi  dibandingkan  hanya  menyimpan  hartanya.  Hal  ini dimungkinkan  karena  zakat  untuk  investasi  dikenakan  hanya  pada hasil  investasi  sedangkan  zakat  bagi  harta  simpanan  dikenakan  atas pokoknya. Kedua, kaidah pelarangan ribâ, menganjurkan pembiayaan yang  bersifat  bagi  hasil  (equity  based  financing)  dan  melarang  ribâ. Diharapkan produk-produk non ribâ ini akan mendorong terbentunya kecenderungan  masyarakat  untuk  tidak  bersikap  memastikan  dan bergeser    ke  arah  sikap  untuk  berani  menghadapi  resiko.  Ketiga, kaidah  pelarangan  judi  atau  maysir,  tercermin  dari  kegiatan  bank yang  melarang  investasi  yang  tidak  memiliki  kaitan  dengan  sektor riil.  Kondisi  ini  membentuk  kecenderungan  masyarakat  untuk menghindari  spekulasi  di  dalam  aktivitas  investasinya.  Keempat, kaidah  pelarangan  gharar,  mengutamakan  transpransi  dalam bertransaksi  dan  kegiatan  operasi  lainnya  dan  menghindari ketidakjelasan.
Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan
syarî’ah membutuhkan  kerangka  dan  perangkat  pengaturan  yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal
perkembangannya,  kegiatan    pengaturan  dan  pengawasan  lembaga perbankan  syarî’ah  masih  menggunakan  kerangka  pengaturan  dan pengawasan  sistem  perbankan  konvensional,  walaupun  beberapa instrument  pengaturan  telah  mulai  dikembangkan  seperti  perizinan
22 Ibid., hlm. 9.
bagi  pendirian  bank  dan  pembukaan  kantor,  instrumen  pasar keuangan  antar  bank,  perangkat  penghubung  dengan  otoritas moneter (sertifikat wadi’ah Bank Indonesia dan giro wajib minimum), dan  sistem  pembayaran  (UUS  wajib  memiliki  rekening  di  Bank Indonesia).  Kurang  lengkapnya  instrumen  pengaturan  dan pengawasan  tersebut  akan  mengakibatkan  perbankan  syarî’ah  tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.
Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas  perbankan  akan  melakukan  kajian,  menyusun  dan menyempurnakan  instrumen  pengaturan  yang  mencakup  beberapa area  utama,  antara  lain:  (a)  Penciptaan  instrumen-instrumen keuangan  serta  aturan  yang  diharapkan  akan  dapat  meningkatkan efisiensi  operasional;  (b)  penyusunan  peringatan  dini  (termasuk  di dalamnya  CAMEL  rating  system)  yang  dapat  menggambarkan  risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syarî’ah yang berhati-  hati  serta  konsep  pelaporan  yang  transparan;  dan  (c) penyusunan  rules  of  conduct  bagi  pelaku  perbankan  syarî’ah  yang bertujuaan untuk meningkatkan kualitas corporate government.
Konsep  pengaturan  yang  akan  dikembangkan  harus berorientasi  pada  upaya  menjaga  kestabilan  sistem  dan  menjamin kepatuhan  perbankan  syarî’ah  terhadap  prinsip  syarî’ah.  Oleh  karena itu  kajian-  kajian  konseptual  tentang  pengaturan  perlu  dilakukan pada tahap awal pengembangan.

## Penutup
UKM merupakan pelaku bisnis  di tingkat yang paling bawah, karena  itu  pemberdayaan  UKM  dalam  rangka  menumbuhkan  dan meningkatkan  kemampuan  usaha  yang  tangguh,  mandiri,  dan meningkat. Pendanaan UKM melalui bank syarî’ah merupakan pilihan yang  tepat.  Karena  bank  syarî’ah  mempunyai  peluang  dalam  rangka pengembangan  perbankan  guna  memperbaiki  perekonomian Indonesia.

## Daftar Pustaka
Bank  Indonesia, Perbankan Syariah  Nasional; Kebijakan dan Perkembangan , (Jakarta: Bank Indonesia, 2001)

## Wadhan
Christianto,  Modul  Ekonomi;  Untuk  SMA/  MA  Semester  Genap  sesuai
Kurikulum KTSP , (Solo: CV. Hayati, 2008).
Isgiyarta,  Jaka.  Membangun Sinergi  BANK-  BUMN-  UKM  Problem  dan Solusinya, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi II Tahun 2004, (Semarang: 20 Juli 2004)
Jawa Pos, “Yang Layak Dapat Kredit Meningkat”, (2 Januari 2008)
Muchammad  Hariyanto,  “Revitalisasi  UKM  dalam  Membangun Ekonomi  Nasional”,  Jurnal  Manajemen  BPFE    Unversitas Diponegoro Semarang, (September 2002), hlm. 1
Muhammad,  Manajemen  Dana  Bank  Syariah,  (Yokyakarta:  Ekosinia, 2004)
Naim,  Afrizal.  Peranan  Perbankan  dalam  Mempermudah  Penyaluran Kredit kepada UKM, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi II Tahun 2004, (Semarang: 20 Juli 2004)
Perwataatmadja,  Karnaen  dan  Antonio,  Syafi’i.  Apa  dan  Bagaimana
Bank Islam, (Yokyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).
Siregar,  Mulya.  Perbankan  Syariah:  Alternatif  atau  Pelengkap, makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Shari’ate Economic  Activity (SEHATI)  di  Universitas  Diponegoro Semarang, (Semarang: 10 Agustus 2003).
Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Jakarta:
Bank Indonesia, 1999)
Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Jakarta: Kementrian Koperasi dan UKM, 1995).
Widananto,  Nanang.  “Komitmen  Memperkuat  Daya  Saing  UKM”,
Jurnal  Manajemen  BPFE Unversitas  Diponegoro  Semarang, (Oktober, 2002)