Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No 2 Agustus 2018. Issn: 2614-8013. Hal. 241-275

## Rahmat
Dosen PAI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto Email: rahmatpaikhac@gmail.com Muhammad Husnur Rofiq
Dosen PAI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto Email: umasoviq@gmail.com

## Abstrak
Manusia secara fitrah cenderung bersenang-senang, dan cinta akan banyaknya istri, anak dan harta. Hal ini telah Allah Swt gambarkan dalam firman-Nya Surat Ali Imran ayat 14;  “ Dijadikan terasa indah dalam  pandangan  manusia  cinta  terhadap  apa  yang  diinginkan,  berupa perempuan-perempuan,  anak-anak,  harta  benda  yang  bertumpuk  dalam bentuk  emas  dan  perak,  kuda  pilihan,  hewan  ternak  dan  sawah  ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik ”.  Ayat  tersebut,  dapat  dimaknai  sebagai  penjelasan  bahwa kecenderungan  terhadap  kesenangan  memang  fitrahnya  manusia. Oleh  sebab itu,  sudah  pasti  ia  terdorong  untuk  berusaha  menjadi kaya  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  melarang  dorongan  fitrah tersebut  merupakan  pelanggaran  baik  dalam  kaca  mata  Islam maupun  hukum  yang  berlaku.  Adapun  Islam  telah  mengatur bagaimana  cara  manusia  memperoleh  kekayaan  sesuai  tingkat kebutuhan  dan  kemampuan  serta  bagaimana  cara  ia
Rahmat & Muhammad Husnur R
menggunakannya  sehingga,  kekayaannya  kelak  akan  berguna  bagi agama, dunia dan akhiratnya.
Kata  kunci:  Konsep  kepemilikan,  Pendidikan  Agama  Islam,  dan Pengangguran

## Abstract
Humans  naturally  tend  to  have  fun,  and  love  for  many  wives,  children  and possessions. This has been described by Allah Almighty in His Word, Surah Al Imran verse 14; "It is made to feel beautiful in the human view of love for what is desired, in the form of women, children,  accumulated  property in the form of gold and silver, selected horses, farm animals  and fields. That is the pleasure of living in the world, and beside Allah is a good place to return ". This  verse,  can  be  interpreted  as  an  explanation  that  the  tendency  towards pleasure  is  indeed  the  nature  of  man.  Therefore,  it  is  certain  that  he  is motivated to try to be rich and so forth. Whereas banning this natural urge is a violation both in the eyes of Islam and applicable law. As for Islam, it has regulated how humans obtain wealth according to the level of needs and abilities and how they use it so that their wealth will be useful for religion, the world. Keyword: ownership concept, Islamic education, and unemployment

## Pendahuluan
Dalam  kitabnya,  Tamlikul  Amwal  Dr.  Abdurrahman  Jalil menjelaskan konsep kepemilikan sebagaimana berikut:
!...رشبىا ًأ ...ُورّسفَىا هىقَاَم ًىاعت الله !...هاَيى لىاَىا ىه ٍِ
اٍو ضرلأاو ةُعُبطىا يىقىاو تاىَسىا و كلافلأا قيخ ًىاعت الله  ُّإ
ابٍ هاىٍلأا الله قيخ .هاىٍأ ٍِ اهُف و ُاسّلإا اهيَعتسُى ضرلأا ٍف ةح ةُّىنىا وٍاىعىا فرصت ٍف ٍهو ,ُاىُحىا . 1
Dijelaskan  di  atas,  pemilik  yang  hakiki  terhadap  harta adalah  Allah  Swt.  Allah  lah  pencipta  langit  besarta  isinya  dan
1 Abdurrahman  al-Jalil, Tamliku  al-Amwal  wa  Tadkhulu  al-Daulah  fi  al- Islam, (Riyad: Dar al-Ulum, 1988), hlm. 19.
bumi  berserta  isinya.  Dan  Allah  menciptakan  kesemua  itu  agar dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  makhluknya terutama manusia dan hewan.
Ideologi Kapitalisme pada tingkat implementasi melahirkan politik ekonomi Kapitalisme. Ideologi Sosialisme Marxisme juga melahirkan  politik  ekonomi  Sosialisme.  Demikian  juga  agama Islam.  Sebab  Islam  merupakan  ideologi.  Ideologi  Islam  juga melahirkan politik ekonomi Islam.
Ideologi  Kapitalisme  memiliki  instrumen  penting  dalam politik ekonominya berupa penjajahan kepada negara atau bangsa lain.  Penjajahan  ini  dilakukan  guna  mempertahankan  ideologi Kapitalisme.  Dalam  buku  Politik  Ekonomi  Islam 2 tertulis sebelum  perang  dunia  kedua  bentuk  penjajahannnya  berupa penguasaan  teritorial  dan  militer.  Setelah  perang  dunia  kedua penjajahan berubah bentuk menyusul tidak efektifnya penjajahan model itu.
Penjajahan  gaya  baru  berupa  pemberiaan  utang  melalui IMF,  IDB,  dan  sejenisnya,  lembaga-lembaga  perdagangan internasional  seperti  WTO,  PBB,  penanaman  modal  asing, pembentukan  pasar  bebas.  Dan  baru  itu.  Sebagai  contoh Indonesia.  Indonesia  kini  mengalami  krisis  ekonomi  yang mengerikan.  Salah  satu  penyebab  adalah Dept  Traps yang  tak mungkin  dilunasi  dalam  jangka  waktu  seratus  tahun.  Kini Indonesia  dalam  kekuasaan  IMF.  Apakah  IMF  datang  ke Indonesia  untuk  membantu  memulihkan  ekonomi  Islam?  Alih- alih  membantu,  datangnya  IMF  justru  menambah  panjangnya krisis  ekonomi,  juga  berdampak  dijualnya  aset-aset  negara  yang sangat  strategis  untuk  memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak keapda  negara  Kapitalis  maju  dengan  harga  sangat  murah. Dinaikannya  harga  BBM,  tarif  telpon  dan  listrik  yang  secara
2 Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. v. Buku terjemah dari karya Abdurrahman Al-Maliki, as-Syiyasatu al-Iqtishadiyatu al- Mutsla.
Rahmat & Muhammad Husnur R
langsung  berdampak  memicu  kenaikan  barang-barang  lain. Padahal  kenaikan  itu  tidak  disertai  dengan  kenaikan  daya  beli masyarakat.  Sebenarnya  yang  terjadi,  program-program restrukturisasi  ekonomi  yang  didiktekan  kepada  Indonesia hanyalah  untuk  memuluskan  negara-negara  Kapitalis  menguasai Indonesia, baik ekonomi maupun politik.
Pemaparan di atas merupakan segelintir contoh bagaimana negara  Kapitalis  Barat  mengaplikasikan  konsep  penjajahan kepada negara-negara berkembang guna melanggengkan ideologi Kapitalisnya.  Hal  serupa  juga  sebenarnya  dapat  terjadi  pada politik ekonomi Sosialisme.
Begitu  buruknya  kedua  politik  ekonomi  tersebut.  Akan tetapi  pertanyaannya  kenapa  umat  Islam  justru  berbondong- bondong  menganut  paham  keduanya  untuk  mengatur  negara mereka?  Jawabanya  sederhana  saja,  bisa  jadi  karena  umat  Islam ketika  bukan  lagi  sebagai  institusi  negara  Islam  hingga  terjadi berbagai  malapetaka  yang  menimpa  mereka.  Kaum  muslimin tidak  lagi  memegangi  ideologi  Islam  serta  pemikiran-pemikiran cabangnya  yang  Islami  untuk  menyelesaikan  setiap  persoalan hidup.  Yang  terjadi  mayoritas  umat  ini  semakin  jauh  dari agamanya. Sehingga dalam kondisi itu amat memungkinkan kalau mereka  berbondong-bondong  menerapkan  cara  hidup Kapitalisme  yang  liberal  tersebut.  Sebab,  dari  segi  materi Kapitalisme  berhasil  memberi  kemajuan  teknologi  untuk memanjakan kehidupan duniawi yang hidup serba kebebasan.
1. Konsep Kepemilikan dalam Islam
a. Kepemilikan dalam Sejarah
1) Konsep Kapitalis Sejarah  lahirnya  kapitalisme  dilandasi  oleh  semangat keagamaan, 3 namun sepak terjang kapitalisme malah lari dan melemahkan nilai nilai etis dari ajaran keagamaan itu sendiri.
Pada awalnya, ketika paradigma sekuler masih terbatas pada sekelompok kecil para akademisi, konflik antara model agama  (gereja)  dan  ilmu  tidak  mempunyai  dampak  yang signifikan  pada  ekonomi  dan  masyarakat.  Nilai  nilai  agama tetap  mendominasi,  dan  mampu  mengatasi  dampak paradigma  sekuler  pada  mekanisme  yang  dipakai.  Namun seiring  dengan  perkembangannya  secara  gradual,   nilai  nilai sekuler cenderung meluas. 4
Ada  beberapa  tokoh  liberalisme.  Dan  John  Lock merupakan orang pertama yang menggagas liberalisme dalam hak  milik,  yang  merupakan  hak  terpenting  atas  kehidupan dan kebebasan. 5 Ide liberalisme ini menguat ketika alat tukar menggunakan uang, hak milik menjadi sangat luas dan tidak terbatas,  sepanjang  tidak  merugikan  orang  lain,  asalkan memiliki  sejumlah  uang  yang  dapat  membeli  kepemilikan lain.  Menurut  Lock  kapitalisme  adalah  pada  pandangannya terhadap  pekerjaan  yang  harus  diukur  dengan  nilai  tukar komoditas yang ada di masyarakat.
Adam  Smith  adalah  tokoh  lain  yang  mendukung liberalisme,  ia  mengikuti  tokoh  sebelumnya  mengenai pentingnya  hak  milik  pribadi.  Pendapat  Smith  yang  yang terkenal tentang pentingnya hak milik adalah the sacred rights of
3 Moral keagamaan “sitem ekonomi pasar bebas”.
4 Umer  Chapra, Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi  :  sebuah  tinjauan  Islam diterjemahkan oleh : Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press.,2001) , hlm. 17.
5 Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam & Kapitalisme : relevansi ajaran agama Islam dalam aktivitas ekonomi , (Cakrawala, Maret 2007), hlm. 82.
Rahmat & Muhammad Husnur R
private  property .  Secara  substansi,  Smith  sepakat  dengan  John Lock  menganggap  bahwa  kerja  merupakan  dasar  dari  hak milik  pribadi,  tetapi  memandang  lebih  jauh  terhadap kesempurnaan hak milik. 6
Besarnya  pengaruh  ide  kepemilikan  pribadi  dengan landasan  liberalisme  semakin  membuat  jarak  yang  jauh antara  orang  kaya  dan  miskin.  Sistem  ini  kurang memperhatikan  nasib  orang  miskin  dan  orang  yang  tidak beruntung  dalam  hidupnya.  Kapitalisme  menempatkan manusia  pada  posisi  yang  rancu,  dan  tidak  mampu menempatkan  manusia  sebagai  makhluk  individu  dalam bingkai  sosial.  Penekanan  yang  berlebihan  pada maksimalisasi  kekayaan  dan  pemuasan  keinginan,  serta pengumbaran kepentingan diri sendiri individual. 7
Menurut  kapitalis,  kepemilikan  diidentikkan  dengan hak menguasai suatu hal, padahal kepemilikan bukan terkait dengan hal yang bersifat materi. Kepemilikan juga tidak bisa dilihat  dari  hasil,  sebab  terdapat  kepemilikan  yang  terjadi tanpa lewat kerja, misalnya harta warisan.  Dengan demikian kepemilikan  membutuhkan  legalitas  hukum.  Melalui  titik inilah konsep kepemilikan kapitalis dinilai gagal.
2) Konsep Sosialis
Pada  akhirnya,  hak  milik  individu  ini  menarik perhatian Karl Marx dalam mengembangkan idenya dengan lebih  menjadikannya  sebagai  doktrin  kebijakan   sosio- ekonomi  dan  politiknya.  Pemikiran  Marx  membimbingnya untuk mewujudkan kekuasaan sosial sebagai pemerataan. 8
6 Adam  Smith, Lectures  on  Jurisprudence ,  dikutip  dari  Syafiq  M.  Hanafi,
Sistem Ekonomi Islam & Kapitalisme... hlm. 83.
7 Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi : sebuah tinjauan Islam..... hlm. ix-x.
8 Baca, Muhammad Baqir Sadr, Iqtishaduna , (Dar al Kitab al Islamiy, ttl), hlm. 226.
Karl  Marx  mengungkapkan  bahwa  manusia  dan  alam mempunyai  hubungan  timbal  balik  yang  diwujudkan  dalam sebuah  pekerjaan.  Hubungan  yang  harmonis  tersebut terganggu  ketika  para  kaum  buruh  terus-terusan  menjual pekerjaannya  sebagai  komoditas  kepada  para  kapitalis dengan  upah  yang  minim.  Sistem  yang  berlaku  ketika  itu tidak  dapat  berbuat  apa-apa,  dan  para  buruh  tidak  pernah mempunyai  hak  milik  dari  pekerjaannya  sendiri.  Keadaan yang  tidak  adil  tersebut  dianggap  sebagai  cara  berproduksi dan memperoleh kekayaan yang mengeksploitasi manusia.
Permasalahan  di  ataslah  yang  memicu  Marx  dan
Marxisme menolak hak milik pribadi yang ditegaskan dalam Manifesto  Partai  Komunis,  dengan  ungkapan  bahwa  teori mendasar  Partai  Komunis  seolah-olah  berniat  merumuskan penghapusan hak milik. 9
Jelasnya,  dalam  perekonomian  kepemilikan  yang dihapus  adalah  kepemilikan  terhadap  harta  (kapital)  yang merupakan  sarana  produksi,  karena  harta  merupakan social power dan bukan hak milik individual. Harta/ maal merupakan sarana pekerjaan secara kolektif yang memungkinkan seluruh masyarakat  dapat  bekerja  dengan  baik  dengan  pendapatan yang  layak. Lembaga  milik  pribadi  merupakan  penindasan dan eksploitasi kaum pekerja dengan menghisap tenaga kerja orang lain.
3) Konsep Islam
Dalam  kitab  Tamlikul  Amwal  disebutkan  konsep Islam dalam kepemilikan sebagaimana berikut:
هاَىا ةُنيٍ رابتعا ًىإ ءاٍدقىا اهقفىا و ُورسفَىا بهذ
ةُنيٍ ُِب اهُف اىجردت هاَيى رشبىا ةُنيٍ اٍأ و ,ًىاعت لله
9 Karl  Marx  and  Frederick  Engels, The  Communist  Manifesto ,
(Harmonsworth : Penguin Books, 1974), hlm. 96.
Rahmat & Muhammad Husnur R
ةبقىا ةُنيٍ ُِب و ,هاَىا ةبقر ُود ,دقف عافتّلاا ًىاعت لله اهّئف ةُيصلأا ةُنَىا اٍأ .عافتّلااو
.
10
Para  Mufassirin  dan  para  ahli  fikih  berpendapat konsep kepemilikan suatu harta itu milik Allah Swt, adapun kepemilikan  manusia  terhadap  suatu  harta  itu  relatif  yakni hanya pada tataran memiliki manfaatnya saja bukan zat harta itu  sendiri.  Karena  pemilik  sejati  hayalah  Allah  Swt.  Lebih jelasnya  mengenai  konep  kepemilikan  ini,  penulis menganjurkan untuk membaca keterangan berikut.
a) Al-Qur‟an dan Sunnah (Fikih Muamalah) Milik  (dalam  bahasa  Arab, al-milk }  secara  bahasa berarti  pemilikan  atas  sesuatu  ( almal ,  atau  harta  benda) dan  kewenangan  bertindak  secara  bebas  terhadapnya". 11
Masalah  milik  menempati  90%  dalam  persoalan  hukum dalam masyarakat. 12
Beberapa  ahli  Barat  menyatakan  Islam  sebagai agama  yang  menjaga  diri,  tetapi  toleran  membuka  diri. Selain  itu  para  ahli  tersebut  menyatakan  Islam  adalah agama yang memiliki unsur keagamaan dan memntingkan segi  ahkhirat  dan  segi  dunia.  Demikian  juga  hakikatnya pemilik  alam  semesta  beserta  isinya  hanyalah  Allah semata.  Manusia  hanyalah  merupakan  wakil  Allah  dalam rangka  memakmurkan  dan  menyejahterakan  bumi. Kepemilikan  manusia  merupakan  derivasi  kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi  diambil  oleh  manusia  untuk  memakmurkan
10 Ibid., Abdurrahman al-Jalil, Tamliku al-Amwal wa Tadkhulu al-Daulah fi al-Islam, ..... hlm. 346. 11 Musthafa Ahmad al-Zarqa', al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm , (Beirut: Dar- al Fikr, 1968), Jlid I, hlm, 240. 12 Save M. Dagun, Pengantar Filsafat Ekonomi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 82.
alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang  digariskan  oleh  Allah  Yang  Maha  Memiliki. 13 Allah Swt berfirman yang artinya.
Artinya: kepunyaan  Allahlah  kerajaan  langit  dan bumi  dan  apa  yang  ada  diantara  keduanya;  Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 14
Konsep  kepemilikan  dalam  Islam  diantaranya mengacu pada prinsip Al-Qur‟an sebagaimana berikut ini:
ِّ ِللهَو ُلْيٍُ ِتاَواَََّسىا ِضْرَلأاَو ُّاللهَو ًََيَع وُم ءٍَْش رَِدَق – Artinya: kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit  dan  apa  yang  ada  di  bumi.  ..........  (Q.S.  Al-Imran: 189).
Dan  Allah  Swt  menegaskan  sebagaimana  firman- Nya berikut ini:
َوُه َو يِذَّلا َقَل َخ ِتا َواَمَّسلا َض ْرَلأا َو ق َحْلاِب َم ْوٌَ َو ُلوُقٌَ نُك ُنوُكٌََف ُهُل ْوَق ق َحْلا ُهَل َو ُكْلُمْلا َم ْوٌَ ُخَفنٌُ ًِف ِر َو صلا ُمِلاَع ِبٌَْغْلا ِةَداَهَّشلا َو َوُه َو ُمٌِك َحْلا ُرٌِبَخْلا - ٣٧ -
Artinya: dan  Dialah  yang  menciptakan  langit  dan bumi dengan benar. dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan- Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup.  Dia mengetahui  yang  ghaib  dan  yang  nampak.  dan  Dialah yang  Maha  Bijaksana  lagi  Maha  mengetahui.  (Q.S.  Al- Anam: 73).
13 Ismail  Nawawi, Ekonomi  Kelembagaan  Syari‟ah  “Dalam  Pusaran Perekonomian  Global  Sebuah  Tuntutan  dan  Realitas”, (Surabaya:  Cv.  Putra  Media Nusantara, 2009), hlm. 21-22.
14 Lihat, Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1-202.
Rahmat & Muhammad Husnur R
Kedua  ayat  di  atas  (Q.S.  Al-Imran  189  dan  Al- Anam  73)  mengungkapkan  bahwasanya  semua  yang  ada di  langit  dan  dalam  bumi  merupakan  kepunyaan  Allah Swt  yang  tampak  maupun  yang  gaib,  dan  dengan kemurahan  dari-Nya  Allah  memberikan  beberapa  hak bagi hamba-Nya. Di sini jelas kepemilikan Allah Swt atas seluruh ciptaannya tidak diragukan lagi bersifat hakiki dan mutlak.
Al-Qur‟an  telah  mengabarkan  firman  Allah  Swt bahwa hanya Allah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Karena  memang  Dia-lah  pencipta  alam  semesta  beserta isinya sebagaimana ayat berikut ini:
َوُه يِذَّلا َقَل َخ مُكَل اَّم ًِف ِض ْرَلأا اعٌِم َج َّمُث ى َوَتْسا ىَلِإ ءاَمَّسلا َّنُها َّوَسَف َعْبَس تا َواَمَس َوُه َو لُكِب ء ًَْش مٌِلَع - ٩٢ -
Artinya: Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  .........  (Q.S.  Al-Baqarah: 29).
Adapun  bumi  beserta  isinya  diciptakan-Nya  untuk seluruh  makhluk  terutama  manusia  yang  oleh  Allah  Swt manusia,  makhluk  sempurna  itu  dilantik  sebagai  khalifah atau  pemimpin  di  muka  bumi  sebagaimana  firman-Nya berikut ini:
ْذِإ َو َلاَق َك ب َر ِةَكِئَلاَمْلِل ً نِإ ل ِعا َج ًِف ِض ْرَلأا ةَفٌِل َخ ْاوُلاَق ُلَع ْجَتَأ اَهٌِف نَم ُد ِسْفٌُ اَهٌِف ُكِفْسٌَ َو ءاَم دلا ُن ْحَن َو ُح بَسُن َكِدْم َحِب ُس دَقُن َو َكَل َلاَق ً نِإ ُمَلْعَأ اَم َل َنوُمَلْعَت - ٧٣ - Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para  Malaikat:  "Sesungguhnya  aku  hendak  menjadikan seorang  khalifah  di  muka  bumi."  .......  (Q.S.  Al-Baqarah: 30).
Apabila  di  atas  disebutkan  kepemilikan  Allah  Swt atas  segala  ciptaan-Nya  bersifat  mutlak  maka  sebaliknya
kepemilikan hamba-Nya masih bersifat nisbi atau relatif. 15
Oleh  karenanya,  makhluk  Allah  seperti  manusia  harus bekerja  keras  guna  memperoleh haknya.  Dengan  bekerja keras  itu  lah  si  manusia  dapat  memenuhi  hasrat  dan mensejahterakan  keluarganya.  sebagaimana  ayat  berikut ini:
Berikut  Q.S.  Al-  Jumu‟ah  ayat  10  yang memerintahkan manusia untuk ikhtiar bekerja keras:
اَذِإَف ِتٌَ ِضُق ُة َلاَّصلا اوُر ِشَتناَف ًِف ِض ْرَ ْلأا اوُغَتْبا َو نِم ِلْضَف َِّاللّ اوُرُك ْذا َو ََّاللّ ارٌِثَك ْمُكَّلَعَّل َنوُحِلْفُت - ٠٣ - Artinya: ....  Maka  bertebaranlah  kamu  di  muka bumi; dan carilah karunia Allah.....
Ada beberapa ayat menurut Rif‟at Syauqi Nawawi 16 yang  menegaskan  agar  manusia  itu  hendaknya  paham tanggungjawabnya  dimuka  bumi  ini.  Manusia  harusnya hidup  dalam  semangat  bekerja  keras  (Q.S.  al-Taubah: 105),  tidak  menyia-nyiakan  amanat  dari  Allah  Swt  (Q.S. al-Nisa‟:  58),  hidup  tidak  berlebihan  atau  boros  (Q.S.  al- Furqan: 67), dan memikirkan masa depan (Q.S. al-Hasyr: 18).  Dan  sebenarnya  masih  banyak  lagi  ayat-ayat  yang bersifat sosial.
15 Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: 2341 dan Darimi: 536,
538, “ Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda:
Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauhmana  ia  mengamalakannya,  tentang  hartanya  darimana  ia  mendapatkannya  dan untuk  apa  ia  pergunakan,  serta  tentang  semua  anggota  tubuhnya  apa  yang  ia  perbuat dengannya. ” Dari hadis ini (umur, ilmu, harta dan tubuh) merupakan kepunyaan Allah Swt yang dititipkan kepada hambanya yang kelak si hamba tersebut akan dimintai  pertanggungjawabannya  di  hadapan  Allah  Swt.  Lihat,  Misbah  Munir,
Ajaran-ajaran Ekonomi Rasululah (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 31-33.
16 Ri‟at Syauqi Nawawi, “ Perspektif Al-Qur ‟ an tentang Ekonomi ”, dalam, Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, (Jakarta: PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2000), Vol. 1, No. 1, hlm. 91.
Rahmat & Muhammad Husnur R
Hal serupa disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam  beberapa  haditsnya  seperti  hadits  yang diriwayatkan al-Baihaqi:
Nabi  Muhammad  ditanya:  “ Pekerjaan  apa  yang  baik wahai  Rosulullah?”  nabi  Muhammad  Saw  menjawab  “apapun yang dikerjakan tangan seorang laki-laki. Setiap perdagangan itu (hendaknya dilakukan dengan) baik ”. 17
Hadits  di  atas  mengindikasikan  bahwa  apapun pekerjaannya,  asalkan  dilakukan  dengan  cara  yang  benar menurut  syari‟at  (tidak  ada  unsur  penipuan  dan  segala macam tipu daya dalam berbisnis) maka jelas tidak hanya menguntungkan akan tetapi menentramkan pelaku bisnis itu  sendiri  karena  sebagai  umat  beragama  khususnya Islam  sebuah  perasaan  tentram  itu  pasti  berlandaskan perspektif kebenaran.
Dengan demikian, Allah Swt merupakan pemegang otoritas  tertinggi  atas  seluruh  ciptaan-Nya  dan  Dia-lah yang  menentukan  segala  hak  yang  dapat  diperoleh hamba-Nya. Bagi hamba Allah Swt hendaknya menyadari kalau  ia  harus  dapat  memahami  bahwa  Islam memperjuangkan  haknya  dan  mewanti-wanti  manusia agar  tidak  bertindak  di  luar  batasan  yang  telah  Allah gariskan dalam syari‟at tersebut.
b. Kepemilikan dan Klasifikasinya dalam Islam 18
1) Individu Dalam  pembahasan  mengenai  hak  milik  individu dalam  ekonomi  Islam  ada  dua  hal  yang  diuraikan
17 Transaksi jual beli yang benar menurut syari‟at serta bermanfaat bagi sosial.
18 Bandingkan  dengan,  konsep  Syekh  Taqiyuddin, Membangun  Sistem Ekonomi  Alternatif:  Perspektif  Islam, ter.  Moh.  Maghfur  Wachid,  Surabaya: Penerbit  Risalah  Gusti,  1996,  dalam  Muhammad  Djakfar, Agama,  Etika,  dan Ekonomi, Edisi Revisi, (Malang: UIN Press, 2014), hlm. 27-36.
yaitu  terkait  dorongan  manusia  untuk  memiliki harta dan keterikatan harta idnividu itu sendiri.
a) Dorongan Manusia untuk Memiliki Harta
Islam  memandang  manusia  adalah  makhluk yang memiliki dorongan-dorongan dan insting- insting sosial yang merupakan fitrah. Di antara insting itu adalah insting menyukai harta benda yang  mendorong  manusia  melakukan  usaha, membangun  dan  merasa  ingin  abadi. Pengakuan  adanya  insting  ini  banyak  sekali diungkapkan  dalam  Al-Qur‟an  antara  lain adalah firman Allah Swt:
Artinya: 19.  dan  kamu  memakan  harta  pusaka dengan  cara  mencampur  baurkan  (yang  halal dan yang bathil), 20. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
b) Keterikatan Hak Milik Individu
Islam  mengikat  kemerdekaan  seseorang dalam  menggunakan  hak  milik  khususnya dengan  ikatan-ikatan  yang  menjamin  tidak adanya  bahaya  terhadap  orang  lain  atau mengganggu  kemaslahatan  umum.  Hak  milik menurut Islam menyangkut semua yang dimiliki manusia,  meskipun  hak  milik  itu  diadakan untuk memperoleh satu kemaslahatan (kepeningan),  tetapi  ia  masih  terikat  sehingga tidak  menimbulkan  bahaya  (bahaya  terhadap diri  sendiri  maupun  orang  lain).  menimbulkan bahaya  adalah  penganiayaan,  sedangkan penganiayaan  itu  dilarang  oleh  nash  Al-Qur‟an Karim.
Penghormatan  terhadap  hak  milik  tampak sebagai berikut:
Rahmat & Muhammad Husnur R
(1) Syari‟at  menganggap  harta  termasuk  lima tujuan  yang  wajib  dijaga  dan  dipelihara.
Lima  tujuan  ini  adalah:  agama,  jiwa,  akal,
kehormatan dan harta.
(2) Syari‟at melarang orang melanggar
ketentuan  atas  harta  ini  dengan  bentuk apapun dari bentuk pelanggaran. 19
Jelas  dapat  diketahui  bahwa  hak  milik  individu bukanlah mutlak, tetapi terbatas dengan ikatan- ikatan  untuk  menghilangkan  marabahaya terhadap orang lain atau terhadap kemaslahatan umum.
2) Umum
Di  samping  hak  milik  individu,  Islam  juga mengkui hak milik kolektif. Yang dimaksud dengan hak  milik  umum  atau  kolektif  ialah  harta  yang dikhususkan  untuk  kepentingan  umum  atau kepentingan jamaah kaum muslimin. Hal ini adalah kebalikan dari hak milik khusus yang memanfaatkannya  hanya  untuk  individu  atau beberapa  individu  tertentu  secara  khusus.  Hak milik  ini biasanya  meliputi  milik-milik  umum  yang ada  dalam  negara,  seperti  jalan-jalan,  aliran-aliran sungai, dan sebagainya.
Negara Islam telah mengakui macam hak milik ini sejak  awal  sejarahnya  dalam  berbagai  macam bentuk.  Secara  ringkas  adalah  dalam  dua  bentuk berikut  ini  yang  mempunyai  urgensi,  karena pengaruhnya atas ekonomi negara.
a) Tanah Suaka
Tanah  suaka  ( Ardu-Hima )  adalah  sebidang tanah  yang  diurus  oleh  pemerintah, 20 yang
19 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam, hlm. 147-152.
khusus  dimanfaatkan  untuk  kaum  muslimin. Dengan demikian, tanah ini menjadi hak milik umum,  dan  tidak  diperbolehkan  baik seluruhnya  atau  sebagian,  menjadi  milik khusus.
Dalam negara, Rasulullah Saw dulu pernah disuakakan  tanah  Naqi‟  yang  digunakan  untuk tempat  mengumpulkan  kuda-kuda  kaum muslimin.  Umar  bin  Khathab  pernah mensuakakan  sebidang  tanah  di  Rubdzah.
Kaum  muslimin  yang  fakir-fakir  dapat menggunakan rumputnya untuk
mengembalakan  binatang  ternak  mereka. Tanah ini terlarang untuk orang-orang kaya. Persuakaan  Rasulullah  Saw  dan  Umar  r.a. merupakan pengakuan adanya hak milik orang banyak.  Sebab  dengan  adanya  hak  ini  tanah tersebut menjadi milik jamaah kaum muslimin utnuk  merealisasikan  kemanfaatan  umum, yakni  dengan  membuatnya  sebagai  tempat menggembalakan  kuda-kuda  dan  unta-unta mereka.
b) Tanah-tanah Ladang Terbuka Kepemilikan  atas  tanah  ladang  terbuka
karena  ditaklukkan  secara  kekerasan  ada  dua pilihan  (pertimbangan  demi  kemaslahatan). Satu  dapat  dikategorikan  ghonimah  yakni
20 Salah  satu  dari  kewajiban  negara  ialah  melindungi  hak-hak perorangan manusia menurut syariat dan menjamin agar hak-hak itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Beginilah Islam
mengadakan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme .  Abu  A‟la  Al-Maudūdī, Islamic  Way  of Life, diterjemahkan  oleh  Osman  Raliby  dengan  judul Pokok-pokok  pandangan Hidup Muslim, (Bandung : PT. Al-Ma‟arif), hlm. 86-89
Rahmat & Muhammad Husnur R
dibagikan kepada para tentara yang ikut perang (yang mendukung pendapat ini mazhab Syafi‟ii) dan  bisa  juga  pemerintah  menahan  tanah tersebut  yang  kemudian  menjadi  milik  umum dan yang menggunakan dikenakan pajak negara (yang  mendukung  pendapat  ini  Mazhab Maliki).  Adapun  yang  mempertimbangkan keduanya  diantaranya  mazhab  Imam  Ahmad dan Abu Hanifah. 21
Dalam  surat  an-Nisa:  59  dijelaskan  yang artinya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu.... ” Dari  arti  ayat  al-Qur‟an  di  atas mengindikasikan  dibolehkannya  intervensi pemerintah  terhadap  suatu  kepemilikan. Pemerintah  boleh  saja  menentukan  hak  milik orang  banyak  dan  membatasi  penggunaannya apabila  diperlukan  oleh  kemaslahatan  umum. Hal seperti itu perlu dilakukan Rasulullah Saw ketika  beliau  mempertahankan  satu  penjuru dari  padang  rumput  yang  dibolehkan  untuk umum di daerah Naqi. Beliau  mengkhususkan tempat  itu  untuk  kuda-kuda  dan  unta-unta tentara.  Ringkasnya  sesungguhnya  hak  milik umum, seperti halnya hak milik khusus, masih terikat dan tidak mutlak.
c. Kepemilikan dan Sebab-sebabnya
1) Al-Ihraz (penguasaan atas harta bebas)
Yaitu  dapat  dimiliki  melalui  penguasaan terhadap  harta  yang  belum  dimiliki  pihak  lain.
21 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam, hlm. 153-157.
Harta  tak  bertuan  ( al-mubahat )  adalah  harta  benda yang  tidak  termasuk  dalam  milik  yang  dilindungi dan  tidak  ada  larangan  hukum  ( mani‟  al-syar‟i ) untuk memilikinya. 22
Contohnya,  rerumputan,  ikan  sungai/ikan lautan  dan  lain  sebagainya.  Menurut  Wahbah  al- Zuhaily  menyatakan  setidaknya  ada  empat  cara pengauasaan harta bebas: (a) Membuka lahan baru ( ihya‟  al-mawat ),  (b)  berburu  hewan  (untuk dimiliki/dikonsumsi), (c) mengumpulkan kayu dan rumut di rimba belukar, dan (d) menggali tambang yang tersimpan diperut bumi. 23
2) Al-Tawallud (Pengembangbiakan)
Harta  atau  barang  yang  dimiliki  melalui pembiakan  dari  harta  yang  dimilki  sebelumnya. Seperti  anak  kambing  dari  kambing  yang dipelihara,  pepohonan  dari biji  pohon  induk  yang semula  dimiliki  dikebun  miliknya.  Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam karyanya inna malikal asli huwa  malikul  fara, artinya  sesungguhnya  pemilik utama (induk) adalah pemilik cabangnya.
Segala  yang  dihasilkan  dari  sesuatu  yang lainnya  disebut  tawallud.  Kaidah  yang  dijelaskan Wahbah  Zuhaily  di  atas  bisa  juga  diartikan  setiap peranakan  atau  segala  suatu  yang  tumbuh  dari harta  milik  adalah  milik  pemiliknya.  Namun prinsip  tawallud  hanya  berlaku  pada  harta  benda yang  bersifat  produktif.  Berbentuk  binatang  dan
22 Musthafa Ahmad al-Zarqa', al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm , (Beirut: Dar- al Fikr, 1968), Jlid I, hlm, 244.
23 Wahbah  al-Zuhaily, al-FIqh  al-Islami  wa  Adillatuhu ,  (Beirut  Dar  al- Fikr, 1989), juz. 1, hlm. 70.
Rahmat & Muhammad Husnur R
tumbuhan.  Adapun  yang  tidak  produktif  seperti properti maupun uang tidak terkategori tawallud.
3) Al-Khalafiyah (Penggantian) Al-Khalafiyah diartikan penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan  yang  lama. Pertama, harta  atau  barang diperoleh  melalui  pewarisan,  yaitu  harta  atau barang  yang  dapat  menjadi  milik  karena  karena mendapatkan  bagian  dari  harta  pusaka  yang ditinggalkan oleh ahli waris, atau mendapat wasiat untuk memiliki harta dari pemberi wasiat.
Kedua, penggantian  benda  atas  benda  yang lainnya,  semisal  ( tadhmin/ pertanggungan)  ketika seseorang  merusak  atau  menghilangkan  harta benda  orang  lain,  atau  ( ta‟widh/ pengganti kerugian)  ketika  seseorang  mengenakan  atau menyebabkan  penganiayaan  terhadap  pihak  lain. Dengan  kedua  konsep  ini  ( tadhmin dan ta‟widh ) 24 maka diberlakukan peralihan hak milik dari pemilik semula kepada pemilik baru.
4) Al-„Aqd/Akad (Didahului akad)
Harta  atau  barang  yang  dimiliki  dengan melaksanakan akad, yaitu barang-barang atau harta yang  kepemilikannya  harus  didahului  oleh  adanya akad. Seperti harta yang diperoleh melalui transaksi jual  beli.  Dari  segi  sebab  pemilikan  dibedakan antara uqud jabariyah dan tamlik jabariy. 25
Uqud  jabariyah (akad  secara  paksa)  yang dilakukan  oleh  kuasa  hukum  atau  pengadilan. Contohnya otoritas pengadilan melakukan paksaan
24 Wahbah al-Zuhaily, al-FIqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 251.
25 Musthafa Ahmad al-Zarqa', al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm, hlm. 247.
kepada  seseorang  untuk  menjual  harta  demi melunasi hutangnya.
Tamlik jabari (pemilikan secara paksa). Jenis ini kemudian  dibagi  lagi  pertama,  pemilikan  secara paksa atas harta tidak bergerak ( mal‟uqar ) yang akan dijual.  Hak  pemilikan  yang  seperti  itu  disebut dalam  fikih  mu‟amalah „syufah. Kedua,  pemilikan paksa  atas  dasar  kemaslahatan  umum.  Seperti ketika memperluas masjid atau jalan maka pemilik lahan  untuk  merelakan  tanahnya  diminta  (dapat ditebus dengan harga yang pantas).
d. Kepemilikan dan Macam-macamnya
Dalam  pemahasan  fiqh  Muamalah,  macam-macam kepemilikan  ini  dapat  bagi  menjadi  dua  kategori, yakni:
1) Milku  Tam (kepemilikan  sempurna/utuh) yakni kepemilikan suatu benda dan juga manfaat dalam kebendaannya.  Pemilikan  secara  utuh  ini  dapat diperoleh salah satunya melalui proses jual-beli.
2) Milk  Naqishah (Kpemilikan  sebagian)  seseorang diperbolehkan  memiliki  salah  satu  dari  benda ataukah manfaatnya saja.
2. Implikasi  Konsep  Kepemilikan  Islam  Terhadap Pengembangan Ekonomi
Di sini jelas bahwa, memiliki bisa diartikan dengan menguasai, memiliki suatu benda berarti mempunyai hak mengatur  dan  memanfaatkan  selama  tidak  terdapat larangan  dalam  syariah.  Dengan  kepemilikan,  pihak  yang tidak  memiliki  tidak  berhak  menggunakan  suatu  benda tanpa  izin  dari  pemiliknya.  Keterkaitan  antara  manusia dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan.  Sebab  kepemilikan  bukanlah  hal  yang bersifat  materi.  Dalam  Islam  kepemilikan  membutuhkan
Rahmat & Muhammad Husnur R
legalisasi  dari  syariah.  Menurut  syariah,  kepemilikan adalah  sebentuk  ikatan  antara  individu  terkait  dengan harta,  yang pada tahapan proses kepemilikan disyaratkan berbagai  hal  yang  disebut  asal  usul  kepemilikan  ( asbab  al milkiyyah ).  Selanjutnya  syariah  mengharuskan  beberapa aturan  dalam  pengoperasian  harta  dan  dalam mengembangkannya. 26
Menimbang kepemilikan adalah hal yang lazim bagi manusia, maka Allah memberi kekuasaan kepada manusia untuk memiliki apa saja yang ada di bumi, namun dengan catatan  manusia  harus  selalu  sadar  akan  statusnya  yang hanya diberi, maka ia harus tunduk kepada yang memberi. Kepatuhan  ini  harus  terwujud  mulai  saat  manusia melakukan proses kepemilikan, hingga dalam menggunakan  hak  miliknya.  Semua  harus  sesuai  dengan syariah  yang  merupakan  ekspresi  kehendak  Allah.  Maka dari  itu  Islam  mengesahkan  kepemilikan  yang  bermula dari proses yang sah, begitu juga sebaliknya, Islam sangat mengecam  praktik  investasi  yang  melanggar  aturan, terutama  jika  dengan  akibat  merugikan  masyarakat.  Jika perugian terhadap masyarakat ini terjadi, maka si pemilik berarti  tidak  menghiraukan  masyarakat,  yang  sebenarnya dalam  pandangan  Islam  mempunyai  hak  dalam kepemilikan  individu.  Prinsipnya,  Islam  tidak  mengakui segala  kepemilikan  yang  muncul  dari  cara  yang menyimpang. 27
Pandangan Islam ini jelas berbeda dengan undang- undang kepemilikan yang tunduk pada falsafah dan sosial politik dari ekonomi konvensional. Islam menolak paham
26 Ibid., hlm. 258.
27 M. Faruq an Nabahan, Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan sistem  Kapitalis  dan  Sosialis ,  alih  bahasa  :  Muhadi  Zainuddin,  (UII  Press,
Yogyakarta, 2000), hlm. 41.
kapitalis,  bahwa  kepemilikan  individu  sangat  absolut. Islam  juga  berbeda  dengan  paham  sosialis  bahwa kepemilikan  adalah  tugas  kolektif,  di  samping  itu,  Islam juga  menentang  paham  bahwa  kepemilikan  adalah  hak bersama.  Islam  sangat  mengakui  dan  tidak  menentang, bahwa kepentingan umum haruslah dipertimbangkan dan didahulukan  daripada  kepentingan  kelompok  kecil, apalagi  kepentingan  individu.  Dengan  demikian mempertimbangkan  kemaslahat  umum  adalah  suatu  hal yang harus diterima dalam rumusan kepemilikan.
Islam  menolak  paham  bahwa  kepemilikan  adalah hak milik kolektif, dengan alasan bahwa hal demikian ini bertentangan  dengan  milik  individu,  atau  perampasan individu dari hak miliknya, yang sekaligus memberi ruang kepada  masuknya  intervensi  pemerintah  dalam kewenangan  hak  milik.  Paham  ini  jelas  memposisikan pemerintah di antara pengatur harta, yang karenanya sah merampas dan selanjutnya memberikan kepada siapa saja yang diberi pemerintah atas dalih undang-undang. 28
Islam  tidak  menghendaki  terjadinya  kepincangan antara  hak  individu  pemilik  dan  hak  masyarakat  lain, keberhakan  pemilik  dalam  pandangan  Islam  adalah  hal yang  baku.  Hanya  saja  pemerintah  mempunyai  hak intervensi  atas  nama  undang-undang,  dan  inipun  sangat terbatas pada keadaan tertentu yang kaitannya erat dengan target sosial kemasyarakatan yang hendak diwujudkan.
Peran  Islam  yang  demikian  dimaksudkan  untuk membantu  perimbangan  antara  hak  milik  dan  hak intervensi  yang  ditakutkan  berlebihan  dengan  dalih  demi kesejahteraan  umum.  Dalam  Islam,  hak  kepemilikan individu  menyangkut  hak  bersama  yang  harus diperhatikan,  tanpa  sedikitpun  mengurangi  hak  hak-hak
28 Ibid., hlm. 45.
Rahmat & Muhammad Husnur R
pribadi pemilik. Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang  adil  dan  makmur  nan  sejahtera,  tanpa  mengurangi hak  milik  individu. 29 Menciptakan  masyarakat  yang  adil dan  sejahtera  tidak  mungkin  dibangun  tanpa  melindungi hak  milik  individu  anggotanya,  maka  melindungi  hak milik  individu  anggota  masyarakat  adalah  perangkat utama  dalam  usaha  mewujudakan  masyarakat  yang  adil dan makmur. 30
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa prinsip pemilikan dalam Islam sebagai berikut: 31
a. Allah  Swt  adalah  penguasa  tertinggi,  sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
b. Manusia  hanyalah  khalifah  Allah  Swt  di  muka bumi bukan pemilik sebenarnya.
c. Semua  yang  dimiliki  didapatkan  manusia  atas rahmat  Allah,  oleh  karena  itu  manusia  yang kurang beruntung mempuanyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya
d. Kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun
e. Eksploitasi  ekonomi  dalam  segala  bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan
f. Menerapkan  sistem  warisan  sebagai  media redistribusi  kekayaan  yang  dapat  mengilminasi konflik individu
g. Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat  wajib  (zakat)  maupun  yang  sukarela, terhadap  individu  yang  memiliki  harta  kekayaan
29 Ibid., hlm. 46.
30 Baca, „Abd Al-Rahman bin „Abd Al-Khaliq, Al-Wishoya Al-„Ashr lil „Amilin bi Al-Da‟wah  ilallah  Subhanahu  wa  Ta‟ala .  (Kuwait:  Jam‟iyah  Ihya  Turats  Al-Islami,  Cet.  I
1408H/1988H) hlm 69-85.
31 Ismail  Nawawi, Ekonomi  Islam,  Perspektif  Teori,  Sistem,  dan  Aspek Hukum (Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2008), hlm. 144-147.
yang  banyak,  untuk  membantu  para  anggota masyarakat yang tidak mampu.
Agar  lebih  memudahkan  memahami  prinsip-prinsip ekonomi  di  atas  ada  baiknya  kita  melihat  pendapat  Dr. Muhtadi 32 yang  kemudian  beliau  mengasumsikan setidaknya ada empat tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu:
a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma- norma moral Islam,
b. Persaudaraan dan keadilan universal,
c. Distribusi pendapatan yang adil, dan
d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
Keempat  tujuan  dan  nilai-nilai  tersebut  belumlah mencakup  semua  tujuan  dan  nilai-nilai  ekonomi  Islam, tetapi  telah  cukup  memberikan  kerangka  yang  memadai untuk  membahas  dan  menyusun  sistem  ekonomi menurut  Al-Qur‟an  dan  menjelaskan  ciri-ciri  ekonomi tersebut,  yang  membedakan  dari  kedua  sistem  ekonomi yang  menguasai  sebagian  besar  dunia,  kapitalisme,  dan komunisme.
Namun,  betapapun  uapaya  yang  dilakukan  oleh manusia dalam mewujudkan prinsip dan tujuan ekonomi tersebut  akan  bertepuk  sebelah  tangan  sebab  perbedaan dan  perselisihan  antar  individu  dan  masyarakat  sering tidak terelakkan. Muhammad Baqir As-Sadr ahli ekonomi Islam, 33 menurut  beliau  betapa  penting  peranan  negara 34 sehingga  sehingga  beliau  memfatwakan  kepemilikan
32 A.  Muhtadi  Ridwan, Al-Qur‟an  dan  Sistem  Perekonomian, (Malang:
UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 87.
33 Mohamed  Aslam  Haneef, Pemikiran  Ekonomi  Islam  Kontemporer, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), cet I, hlm. 139-140.
34 Baca,  Robert  E.  Baldwin, Pembangunan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di Negara-negara Berkembang, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986)terj, hlm. 112-125.
Rahmat & Muhammad Husnur R
negara mendominasi sistem ekonomi di atas kepemilikan swasta/individu  dan  publik.  Negara  yang  diwakili  oleh wali-e amr memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan  keadilan  dan  merealisasikan  prinsip-prinsip ekonomi  Islam  di  atas.  Hal  itu  dapat  dicapai  melalui berbagai fungsi:
a. Distribusi  sumber  daya  alam  kepada  para individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka.
b. Implementasi  aturan  agama  dan  hukum terhadap penggunaan sumber.
c. Menjamin keseimbangan sosial.
Fungsi  negara  yang  ketiga  itu  amat  penting  karena adanya  konflik  yang  mungkin  muncul  karena  adanya perbedaan  kapasitas  yang  sifat  alamiah  antarindividu (intelektual maupun fisik). Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka pendapatan akan berbeda pula dan hal ini dapat  mengarah  pada  terbentuknya  „kelas  ekonomi‟. Negara  lebih  diharapkan  untuk  dapat  memberikan jaminan  terciptanya standard  of  living yang  seimbang  bagi semua orang daripada distribusi pendapatan yang merata. Dalam  hubungan  ini,  negara  diamanahi  untuk mewujudkan jaminan sosial bagi semua orang.
Menurut  Sadr,  hal  ini  dapat  dicapai  dengan mepromosikan  persaudaraan  (melalui  pendidikan)  di antara  anggota  masyarakat  dan  dengan  kebijakan pengeluaran  publik,  misalnya  melalui  investasi  di  sektor publik  tertentu  yang  diarahkanpada  pemberian  bantukan kepada  kaum  miskin,  serta  melalui  regulasi  kegiatan ekonomi untuk menjamin tegaknya kejujuran dan praktik- praktik yang bebas dari eksploitasi.
Pentingnya  menjamin  keseimbangan  sosial  dan keamanan  bagi  semua  orang  didasarkan  pada  prinsip
bahwa semua sumber daya alam dan hasil-hasilnya harus dinikmati oleh siapa saja. Negara, karena telah mendapat amanah  berupa  kepemilikan,  menjadi  terikat  pada  tugas penjaminan itu dengan cara menolong mereka yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri.
Last but certainly not least, negara, 35 atau lebih tepatnya wali-e  amr, mendapat  amanah  pula  untuk  menciptakan dinamisme  dalam  penafsiran  teks  sesuai  dengan  situasi kontemporer.  Oleh  karena  hal  itu  adalah  tugas  para mujtahidun, berarti  bahwa  Sadr  memandang mujtahidun sebagai  negara,  yakni  negara  yang  dijalankan  oleh  para ahli  fiqih  atau  negara  yang  memiliki  semacam  dewan penasihat  yang  terdiri  dari  para  tetua  di  masyarakat. Demikianlah  implikasi  konsep  kepemilikan  Islam terhadap perkembangan ekonomi (Islam).
3. Implikasi  Konsep  Kepemilikan  Islam  dalam  Pendidikan
Agama Islam (PAI)
Dalam  pengantarnya,  Deputi  Gubernur  BI menyatakan  dewasa  ini  sistem  ekonomi  Islam 36 kembali dilirik,  dipelajari,  serta  diadopsi  secara  parsial  maupun utuh sebagai sistem ekonomi alternatif. 37
Pendapat  di  atas  dirasa  tidak  berlebihan  mengingat bahwa  berabad-abad  ekonomi  dunia  dengan  konsep kapitalismenya  secara  tak  langsung  menerapkan  hukum rimba.  Yang  kuat  atau  yang  menguasai  kapital  yang mampu  bertahan  hidup.  Maka  dari  itu,  peran  negara dengan  pemerintahnya  sebagaiman  yang  digagas  oleh Sard  di  atas  hendaknya  dipertimbangkan,  yaitu
35 Baca, kebijakan negara dan perilaku birokrasi. J. Panglaykim, Prinsip- prinsip Kemajuan Ekonomi, (Jakarta:  Buku Kompas, 2011), hlm. 3-187.
36 HM.  Dumairi  Nor,  dkk, Ekonomi  Syariah  Versi  Salaf, (Pasuruan:
Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. iv.
37 Baca,  Mustafa  Edwin  Nasution, et  al,  Pengenalan  Eksklusif:  Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 11-32.
Rahmat & Muhammad Husnur R
“mepromosikan persaudaraan (melalui pendidikan) dalam masyarakat dan dengan kebijakan pengeluaran publik”.
a. Pentingnya  Pembelajaran  Fikih  Muamalah  Dalam
PAI
:ىه هقفىا اهتّىدأ ٍِ ةبستنَىا ةُّيَعىا ةُّعرّشىا ٌنحلأاب ٌيعىا ةُّيُصفّتىا . 38
Kurang  lebih  artinya, fikih  adalah  ilmu  tentang  hukum- hukum  syari‟at  yang  didapatkan  dengan  cara  ijtihad  pada ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadits.
Menjadi  penting  mempelajari  Fikih  Muamalah karena  ia  merupakan  kumpulan  hukum-hukum mengenai  hubungan,  interaksi,  komunikasi  sosial  atau ibadah  horizontal.  Melihat  pentingnya  pembelajaran Fiqh  Muamalah  dalam  praktik  Pendidikan  Agama Islam  (PAI)  di  tingkat  sekolah  maka  penting merumuskan ulang sejak kapan peserta didik kita mulai mempelajari  fikih  muamalah  tersebut?  Pentingnya berpikir  dan  bertindak  ekonom  sejatinya  telah diteladani  oleh  Muhammad  Saw.  Sedari  kecil  beliau telah nyata menerapkan praktik ekonom, terlepas dari situasi  kehidupan  beliau.  Tetapi  kita  memandang betapa urgen penanaman jiwa entrepreneur pada anak. Namun, ternyata pendidikan agama Islam kita ternyata lebih sibuk kepada pembibitan pemahaman fikih yang normatif-tekstual.
Kalau  di  sekolah-sekolah  Indonesia,  pembelajaran PAI  dalam  aspek  fikih  muamalah  terutama  konsep kepemilikan  mulai  diterapkan  pada  jenjang  sekolah menengah atas (SMA/MA) kelas 1 (biasa disebut kelas 10)  pada  semester  dua.  Dengan  muatan  materi,
38 Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islami, (Beirut:  Dar  al-Fikr,  tt), hlm. 19.
kompetensi  dasar  dan  indikator  pencapaian  peserta didik sebagai berikut.
Muatan Materi “Memahami hukum Islam tentang kepemilikan” 39
1) Kompetensi Dasar (KD):
a) Mengidentifikasi aturan Islam tentang kepemilikan
b) Menjelaskan ketentuan Islam tentang akad
c) Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan
2) Indikator:
a) Mampu menjelaskan pengertian kepemilikan, macam-macam kepemilikan, dan sebab-sebab
kepemilikan b) Mampu menjelaskan tentang pengertian akad dan menunjukkan dasar hukum akad c) Mampu menyampaikan syarat-syarat akad, rukun-rukun akad, dan macam-macam akad
d) Mempraktekkan aturan kepemilikan dan akad yang sesuai dengan syari‟at Islam 40
Memperhatikan  Standar  Kompetensi  PAI  tema “kepemilikan  dalam  Islam”  di  atas  cukup  menjadi payung  besar  menaungi  pemahaman  kompetensi  apa yang  kelak  harus  dimiliki  peserta  didik  yakni  mereka harus  mendapat  pengetahuan  tentang  hukum kepemilikan dalam Islam.
Kemudian kompetensi dasar peserta didik tentang kemampuan memahami,
menjelaskan dan memperagakan kepemilikan dalam Islam. Kompetensi Dasar  (KD),  terkesan  masih  terlalu  memberi  porsi
39 Lihat  silabus  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  untuk  kelas  1 SMA/MA sederajad semester II.
40 Ibid.
Rahmat & Muhammad Husnur R
lebih  pada  ranah  pengetahuan  dan  kemampuan psikomotorinya saja.
Selanjutnya  diperinci  kembali  dalam  bentuk indikator-indikator ketercapaiannya. Pada tahap ketiga ini  seharusnya  sudah  merangkul  ketiga  ranah kompetensi  peserta  didik  yaitu  ranah  afektif,  kognitif dan  psikomotorik.  Sehingga  ketercapaian  mereka dalam  materi  ini  benar-benar  utuh.  Konsep kepemilikan  Islam  tidak  hanya  diketahuai  dan  dapat didemonstrasikan  di  depan  kelas  namun  kesemua  itu menjadi  kepribadian  si  peserta  didik  dalam  praktek entrepreneurnya kelak.
b. PAI  dengan  Materi  Fikih  Muamalah  “Konsep Kepemilikan dalam Islam” Menanggulangi Pengangguran Dalam pengertiannya yang paling luas pengagguran berarti keadaan tidak memiliki pekerjaan. Namun, bagi para ekonom definisi tersebut tidaklah memadai.
Ada  perbedaan  besar  antara  pekerjaan  kantor sementara  yang  semata-mata  sedang  berada  dalam masa  menunggu  antara  pekerjaan  lama  dan  pekerjaan baru  untuk  beberapa  minggu  (pengangguran friksional)  dengan  seorang  mekanik  pabrik  yang keterampilannya  tidak  lagi  dibutuhkan  karena industrinya  telah  memindahkan  sebagian  besar produksi  kel  luar  negeri.  Yang pertama akan  segera kembali bekerja dan memerikan kontribusi pada output ekonomi dari sektor swasta; yang kedua mungkin perlu untuk  dilatih  kembali,  sering  kali  atas  biaya  negara untuk suatu periode waktu yang signifikan. 41
41 Edmund  Conway, 50  Gagasan  Ekonomi  yang  Perlu  Anda  Ketahui, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2009), terj, hlm. 98.
Dari  pernyataan  di  atas  yang  perlu  digaris  bawahi adalah pengertian orang kedua. Ketika kemampuannya tidak lagi dibutuhkan oleh sebuah perusahaan maka ia akan  menganggur  sampai  ia  mencari  pekerjaan  lagi. Fenomena  ini,  apabila  dikaitkan  dengan  PAI  tentu sangat  berhubungan.  Dimana  Pendidikan  Agama Islam (PAI) melalui Fikih Muamalahnya.
Fikih  Muamalah  merupakan  lahan  produktif  yang dapat  dikembangkan  oleh  guru  guna  menyemai  nilai- nilai karakter berbasis entrepreneur. Adapun nilai-nilai (karakter)  enterpreneur  yang  dapat  ditumbuh kembangkan adalah seperti karakter mandiri dan cinta lingkungan.
Dan  tidak  menutup  kemungkinan  kemudian  guru menambahkan  nilai-nilai  karakter  lainnya  semisal karakter  kreatif,  komuniktif  dan  lain  sebagainya. Namun, pada kesempatan ini penulis berinisiatif untuk memberikan  penekanan  pada  dua  karakter  tersebut yang menurut penulis sebagai karakter inti yang harus dikembangkan  oleh  guru  dan  dimiliki  oleh  peserta didik,  yakni  karakter  kemandirian  dan  kecintaan terhadap lingkungan.
Pertama, Karakter  mandiri,  akan  menghasilkan peserta didik yang berpikir dan bertindak kreatif dalam dunia  bisnis.  Suatu  bisnis  tidak  mesti  dibuktikan berupa  perusahaan.  Namun,  selama  bisnis  itu  dapat menghasilkan  maka  itu  dapat  dikategorikan  bisnis. Dewasa  ini,  profesi  mengajar,  memiliki  instansi pendidikan  merupakan  bisnis.  Walaupun  sebenarnya, mengajar  itu  adalah  ibadah  dan  dilandasi  niat  yang tulus  mengharap  ridho  Allah  Swt,  akan  tetapi,  di
Rahmat & Muhammad Husnur R
samping  bernialai  ibadah  secara duniawi juga menghasilkan. 42
Kedua, Karakter  cinta  lingkungan,  dengan  karakter ini akan menuntut peserta didik kita untuk tidak hanya sukses  dalam  bisnis  individunya  namun  juga  ia  akan senantiasa  berbagi  kesuksesan  tersebut  dengan  orang sekitarnya  (masyarakat), 43 tapi  tidak  berhenti  di  situ dalam hal pemanfaatan alam (SDA) tumbuh kesadaran untuk melestarikannya karena ia yakin pemilik segala di bumi  dan  langit  adalah  milik  Allah  Swt  maka  harus berbagi ke sesama dan menjaga kelestarian alam suatu keharusan.

## Kesimpulan
Sebagai makhluk kita mempunyai hak kepemilikan. Kepemilikan  di  sini  jika  sebagai  manusia,  adalah  sebuah sifat manusiawi yang harus dijaga oleh manusia itu sendiri dan  bahkan  harus  dihormati  dan  dijamin  oleh  manusia yang  lain  tentang  kepemilikan  tersebut  dari  ancaman siapapun  agar  tidak  terjadi  perampasan  hak  milik.  Hak memiliki  dapat  digambarkan  seperti  mulai  dari  hak kepemilikan  terhadap  dirinya  sendiri,  harta  dan  lain sebagainya.
Akan  tetapi  manusia  tidak  cukup  lengkap  hanya memikirkan dirinya sendiri dan terlena dengan apa yang ia miliki  saja  padahal  ia  merupakan  mahluk  sosial.  Sebagai individu  yang  hidup  dalam  lingkungan  sosial  atau bermasyarakat,  maka  si  individu  mau  tidak  mau
42 Jadilah  insan  rabaniyyah  yang  saling  mencukupi  antara  kebutuhan jasmani  dan  ruhani,  dua  hal  yang  saling  melengkapi.  Abu  A‟la  Al- Maudūdī, Nazriyyah  Al-Islam  Al-Siyasiyyah ; Shaut  Al-Haq  Katīb  Islāmī  Syahrī ,
(Mesir: Al-Ittihad Al-„ām li Thulāb Jumhuriyyah Misr, 1876), hlm. 28.
43 Jelaslah dengan demikian bahwa tujuan kehidupan ( ghāyah Al-Hayāt ) setiap individu dalam Islam adalah merupakan tujuan bermasyarakat. Rasāil Al- Markaz  Al-Islami  , Al-Ruhāniyyah  Al-Ijtimā‟iyyah  fi  Al-Islam ,  (Suriah:  Al-Markaz Al-Islami, 1385H/1965M), hlm. 50-51.
hendaknya  menyadari  kewajibannya  untuk  memenuhi hak-hak  dalam  bersosial.  Sehingga  dengan  kesadaran sebagai anggota dari komunitas sosial sudah barang tentu ia  akan  memikirkan  orang  lain  dan  bertindak  untuk membantu  orang  lain  tersebut  serta  membuat  orang  lain dapat berbahagia sebagaimana kebahagiaan yang ia miliki bahkan  mengupayakan  orang  lain  lebih  bahagia  dari dirinya.
Namun  kepekaan  individu  terhadap  sosial  di  atas tidak  akan  dapat  terwujud  tanpa  campur  tangan  pihak ketiga.  Pada  taraf  ini  peran  negara/  pemerintah diperlukan untuk ikut memberi kebijakan, mengatur demi terpenuhinya hak dan terealisasinya kewajiban tersebut.
Adapun implikasi konsep kepemilikan di muka bagi ekonomi  Islam  dan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di antaranya,  terciptanya  manusia  sebagai  kholifah  yang terdidik  sehingga  mampu  hidup  mandiri  dan mensejahterakan  keluarganya,  serta  dalam  memberikan bantuan  kepada  kaum dhu‟afa yang  bukan  kerabatnya berupa sedekah ataupun zakat diniatkan sebagai salah satu usaha demi meningkatkan kesejahteraan sosial. Lebih jauh lagi, kepemilikan sebagai amanah (berperan sebagai wali-e
amr ) mampu menciptakan keseimbangan sosial.
ٍِؤَىا هاور( ...فُعضىا ٍِؤَىا ٍِ الله ًىإ  ّبحأ و رُخ ٌّىقىا )ٌيسٍ
Artinya: seorang  mukmin  yang  kuat  baik  dan  lebih dicintai  oleh  Allah  Swt  ketimbang  seorang  mu‟min  yang lemah.
Kata  “ رُخ ” itu  maksudnya  adalah  harta/good sehingga  dipahami,  seorang  mukmin  yang  kuat  hartanya adalah  sangat  dicintai  Allah  Swt.    Dari  hadis  sahih  ini sebenarnya  kita  patut  menyadari  bahwa  sebagai  mukmin sejati  yang  mengimani  kandungan  al-Qur‟an  dan  Hadits
Rahmat & Muhammad Husnur R
seyogyanya tidak mudah putus asa akan rotasi kehidupan yang terkadang berada di atas juga di bawah.
Sejatinya  Allah  Swt  sangat  mencintai  hamba- hambanya yang kuat, giat bekerja, pantang putus asa serta sebagai  mukmin  (beriman  kepada  Allah  Swt)  sepatutnya memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan sekitarnya  dan  atau  keadaan  masyarakatnya  yang  lemah ekonomi, lemah pendidikan dan lemah kesehatannya.
Referensi
Abdurrahman  al-Jalil, Tamliku  al-Amwal  wa  Tadkhulu  al- Daulah fi al-Islam, Riyad: Dar al-Ulum, 1988
Ahmad  al-Zarqa',  Musthafa al-Madkhal  al-Fiqh  al-'Amm , Beirut: Dar-al Fikr, 1968 Jlid I
al-Zuhaily,  Wahbah al-FIqh  al-Islami  wa  Adillatuhu ,  Beirut Dar al-Fikr, 1989, juz. 1
------------------------ Ushul  al-Fiqh  al-Islami, Beirut:  Dar  al-
Fikr, tt
Al-Maudūdī,  Abu  A‟la, Islamic  Way  of  Life, diterjemahkan oleh  Osman  Raliby  dengan  judul Pokok-pokok pandangan Hidup Muslim, Bandung : PT. Al-Ma‟arif ------------------------------, Nazriyyah Al-Islam Al- Siyasiyyah ; Shaut Al-Haq Katīb Islāmī Syahrī , (Mesir: Al-
Ittihad Al-„ām li Thulāb Jumhuriyyah Misr, 1876
Al-Rahman, „Abd bin „Abd Al-Khaliq, Al-Wishoya Al-„Ashr lil  „Amilin  bi  Al-Da‟wah  ilallah  Subhanahu  wa  Ta‟ala . Kuwait:  Jam‟iyah  Ihya  Turats  Al-Islami,  Cet.  I 1408H/1988H.
an Nabahan, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan  sistem  Kapitalis  dan  Sosialis ,  alih  bahasa  : Muhadi Zainuddin, UII Press, Yogyakarta, 2000
Aslam  Haneef,  Mohamed Pemikiran  Ekonomi  Islam Kontemporer, Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada,  2010, cet I
Baqir  Sadr,  Muhammad, Iqtishaduna ,  Dar  al  Kitab  al Islamiy, ttl
Chapra, M. Umer Masa Depan Ilmu Ekonomi : sebuah tinjauan Islam diterjemahkan  oleh  :  Ikhwan  Abidin  Basri Jakarta: Gema Insani Press.,2001
Conway,  Edmund, 50  Gagasan  Ekonomi  yang  Perlu  Anda Ketahui, Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2009, terj.
Dagun,  Save  M. Pengantar  Filsafat  Ekonomi, Jakarta:  PT Rineka Cipta, 1992
Edwin  Nasution,  Mustafa et  al,  Pengenalan  Eksklusif: Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2007
E. Baldwin, Robert Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara  Berkembang, Jakarta:  PT  Bina  Aksara, 1986, terj.
HM.  Dumairi  Nor,  dkk, Ekonomi  Syariah  Versi  Salaf, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
Rahmat & Muhammad Husnur R
J.  Panglaykim, Prinsip-prinsip  Kemajuan  Ekonomi, Jakarta: Buku Kompas, 2011
Karl  Marx  and  Frederick  Engels, The  Communist  Manifesto , Harmonsworth : Penguin Books, 1974
Karl  Marx  and  Frederick  Engels, The  Communist  Manifesto , Harmonsworth : Penguin Books, 1974
Mardani, Ayat-ayat  dan  Hadis  Ekonomi  Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
M.  Hanafi,  Syafiq Sistem  Ekonomi  Islam  &  Kapitalisme  : relevansi  ajaran  agama  Islam  dalam  aktivitas  ekonomi , Cakrawala, Maret 2007
Munir, Ajaran-ajaran  Ekonomi  Rasululah Malang:  UIN- Malang Press, 2007
Nawawi,  Ismail Ekonomi  Islam,  Perspektif  Teori,  Sistem,  dan Aspek Hukum Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2008
---------------------- Ekonomi  Kelembagaan  Syari‟ah  “Dalam Pusaran  Perekonomian  Global  Sebuah  Tuntutan  dan Realitas”, Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2009
Rasāil Al-Markaz Al-Islami , Al-Ruhāniyyah Al-Ijtimā‟iyyah fi
Al-Islam , (Suriah: Al-Markaz
Al-Islami,
1385H/1965M
Ridwan,  A.  Muhtadi Al-Qur‟an  dan  Sistem  Perekonomian, Malang: UIN-Maliki Press, 2011
Ri‟fat Syauqi Nawawi, Misbah, “ Perspektif Al-Qur ‟ an tentang Ekonomi ”,  dalam, Jauhar:  Jurnal  Pemikiran  Islam
Kontekstual, Jakarta:  PPS  UIN  Syarif  Hidayatullah,
2000, Vol. 1
Sholah, Ibnu, Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al-Izzah, 2001, Buku  terjemah  dari  karya  Abdurrahman  Al-Maliki, as-Syiyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla.