Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Des 2021, Hal.232-240 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Hevi Dwi Oktaviani, Aryo Fadlian Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, hevi.dwi@fh.unsika.ac.id , aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Perselisihan  partai  politik  rentan  terjadi  dikarenakan  perebutan  kekuasaan  sehingga  tidak  jarang menimbulkan  dualisme  kepengurusan.  Akibat  dari  perselisihan  tersebut  dapat  berdampak  pada stabilitas  politik  secara  nasional.  Terdapat  beberapa  mekanisme  hukum  yang  dapat  digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik antara lain melalui mahkamah partai politik,  pengadilan  umum  dan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan  pendekatan  konseptual.  Adapun  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  sumber  bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Mekanisme penyelesaian  perselisihan  kepengurusan  partai  politik  diawali  melalui  mahkamah  partai, selanjutnya  jika  para  pihak  merasa  tidak  puas  dengan  hasil  putusannya  maka  dapat  melakukan upaya  hukum  ke  pengadilan umum  dan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Dampak  yang ditimbulkan dari  perselisihan  kepengurusan  partai  politik  maka  partai  politik  cenderung  tidak  akan  maksimal untuk  menjalankan  tujuan  dan  fungsinya.  Hal  itu  juga  akan  berdampak  pada  menurunya elektabilitas partai politik.
Kata Kunci : Perselisihan, Kepengurusan, Partai Politik.

## ABSTRACT
Political  party  disputes  are  vulnerable  due  to  power  struggles  so  it  is  not  uncommon  to  cause dualism  of  stewardship.  The  consequences  of  such  disputes  can  have  an  impact  on  political stability nationally. There are several legal mechanisms that can be used to resolve disputes over the  management  of  political  parties,  among  others,  through  political  party  courts,  public  courts and  state  administrative  courts.  The  research  methods  used  in  this  research  are  normative juridical  with  a  legal  approach,  a  case  approach  and  a  conceptual  approach.  In  this  study, researchers used the source of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal  materials,  and  high-quality  legal  materials.  The  mechanism  of  resolving  disputes  over  the management of political parties begins through the party court, then if the parties are dissatisfied with  the  results  of  the  ruling  then  they  can  make  legal  efforts  to  the  general  court  and  the  state administrative  court.  The  impact  of  disputes  over  the  management  of  political  parties,  political parties tend not to be maximal to carry out their goals and functions. It will also have an impact on the declining electability of political parties.
Keywords: Disputes, Stewardship, Political Parties .
Hevi Dwi Oktaviani: Penyelesaian Perselisihan...

## A. PENDAHULUAN
Partai politik memiliki peranan sangat penting bagi sistem demokrasi dan ketatanegaraan  karena  akan  mempengaruhi  jalannya  sistem  pemerintahan. Partai  politik  juga  mencetak  kader-kader  yang  nantinya  akan  mengisi  pos-pos pemerintahan.
Partai  Politik adalah organisasi  yang bersifat  nasional dan dibentuk  oleh sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setiap partai politik terdiri dari kepengurusan yang biasanya akan dipilih setiap  beberapa  periode  melalui  musyawarah  nasional.  Tidak  semua  proses pemilihan  kepengurusan  tersebut  berakhir  dengan  lancar  terkadang  dapat memicu  munculnya  dualisme  kepengurusan  yaitu  adanya  kepemimpian  dua orang  ketua  dalam  satu  partai  politik.  Alasan  muncul  dualisme  dapat dikarenakan adanya perebutan kekuasaan di partai politik.
Apabila  sengketa  perselisihan  kepengurusan  partai  politik  tersebut  terus bergulir  maka  akan  berdampak  tidak  hanya  untuk  partai  politik  yang bersangkutan  tetapi  juga  bagi  stabilitas  politik  secara  luas.  Hal  tersebut dikarenakan  partai  politik  memiliki  peranan  sangat  sentral  pada  sistem ketatanegaraan Indonesia.
Beberapa  dampak  yang  dapat  ditimbulkan  akibat  perselisihan  tersebut antara  lain  dapat  berpengaruh  terhadap  menurunnya  elektabilitas  partai  politik yang  bersangkutan  karena  masyarakat  menganggap  bahwa  partai  politik  yang memiliki  sengketa  kepengurusan  cenderung  tidak  akan  dapat  fokus menjalankan fungsinya sebagai partai politik dengan maksimal.
Tulisan  ini  akan  menjelaskan  tentang  mekanisme  penyelesaian perselisihan  kepengurusan  partai  politik  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan dampak dari adanya perselisihan kepengurusan bagi partai politik.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian hukum yang yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum  kepustakaan. 1 Dalam  penelitian  dengan  pendekatan  yuridis  normatif peneliti  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  suatu  sistem  normatif  yang  bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat. 2
Pada  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan.  Adapun  beberapa pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  antara  lain  pendekatan undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  undang-undang (s tatute  approach )  yaitu  dengan  menelaah  undang-undang  dan  regulasi  yang berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani,  sehingga  pengumpulan bahan  hukum  diperoleh  dengan  cara  melakukan  inventarisasi  undang-undang, pendekatan  kasus  ( case  approach )  yaitu  dengan  memahami  dan  menganalisis pertimbangan  hukum  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  setiap  kasus  yang berhubungan  dengan  isu  hukum,  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach) peneliti  mencoba  melakukan  penelusuran  terhadap  buku,  karya ilmiah,  jurnal  hukum  yang  relevan  kemudian  diidentifikasikan  dan  dipelajari sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh.  Adapun  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

## C. PEMBAHASAN

## 1. MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK
Definisi  tentang  perselisihan  kepengurusan  partai  politik  dapat  dilihat pada  Penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2019), 51.
2 Ronny Hanitijo Sumitro, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Kencana, 2015), 93.
Hevi Dwi Oktaviani: Penyelesaian Perselisihan...
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik  (selanjutnya  disebut  sebagai  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011) yaitu  perselisihan  yang  berkaitan  dengan  :  a)  Perselisihan  yang  berkenaan dengan  kepengurusan;  b)  Pelanggaran  terhadap  hak  anggota  Partai  Politik;  c) Pemecatan  tanpa  alasan  yang  jelas;  d)  Penyalahgunaan  kewenangan;  e) Pertanggungjawaban  keuangan;dan  f)  Keberatan  terhadap  Keputusan  Partai Politik.
Berdasarkan jenis-jenis tersebut mayoritas lebih banyak pada perselisihan yang  berkenaan  dengan  kepengurusan,  contohnya  pada  sengketa  dualisme kepengurusan Golkar, Partai PPP dan Partai Demokrat. Perselisihan pada semua partai  politik  tersebut  dikarenakan  adanya  dua  orang  yang  mengklaim  bahwa dirinya adalah ketua umum partai politik yang sah.
Partai  politik  merupakan  pilar  dari  negara  demokrasi.  Penyelesaian perselisihan partai politik lebih mengutamakan musyawarah untuk menghindari sengketa  dalam  jalur  hukum.  Apabila  musyawarah  tidak  dapat  menyelesaikan perselisihan maka sengketa dapat diselesaikan melalui cara lain.
Untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut  dapat  melalui  mekanisme berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu :
(1) Perselisihan  Partai  Politik  diselesaikan  oleh  internal  Partai  Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian  perselisihan  internal  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  suatu  mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  disampaikan  oleh  Pimpinan  Partai  Politik  kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian  perselisihan  internal  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan  mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain  bersifat  final  dan mengikat  secara  internal  dalam  hal  perselisihan  yang  berkenaan  dengan kepengurusan.
Penyelesaian  perselisihan  kepengurusan  harus  diselesaikan  oleh  internal partai  politik  melalui  sebuah  mahkamah  partai  politik  yang  didalamnya  terdiri dari  orang-orang  yang  ditunjuk  oleh  mayoritas  anggota  partai  politik.  Mereka bertugas untuk memutuskan sengketa perselisihan tersebut. Tata cara pemilihan dan  pengambilan  keputusan  diatur  di  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran Rumah Tangga (ART).
Apabila para pihak merasa tidak puas dengan hasil keputusan mahkamah partai  maka  mereka  dapat  melakukan  upaya  hukum  melalui  pengadilan  negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:
(1) Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 32  tidak  tercapai,  penyelesaian  perselisihan  dilakukan  melalui  pengadilan negeri.
(2) Putusan  pengadilan  negeri  adalah  putusan  tingkat  pertama  dan  terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
Mayoritas  jika  melakukan  upaya  hukum  melalui  pengadilan  negeri  maka gugatan  akan  didasarkan  pada  perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Majelis nantinya akan menilai apakah perbuatan yang diklaim penggugat bersifat melawan hukum atau tidak.
Selain melalui pengadilan negeri para pihak yang bersengketa  dapat  juga melakukan upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN). Namun perlu  diperhatikan  bahwa  objek  yang  menjadi  gugatan  adalah  keputusan  tata usaha negara (KTUN) tentang kepengurusan partai politik.

## 2. DAMPAK PERSELISIHAN KEPENGURUSAN
Partai  politik  memiliki  peranan  penting  pada  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia.  Salah  satunya  mereka  akan  menjadi  orang-orang  yang  mengisi

## Hevi Dwi Oktaviani: Penyelesaian Perselisihan...
jabatan-jabatan publik melalui sistem perwakilan mandat. Pengisian jabatannya pada umumnya melalui pemilihan umum.
Pengertian  tentang  teori  mandat  yaitu  wakil  dianggap  berada  di  lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat. Ajaran ini awalnya muncul di Perancis sebelum revolusi dan dipelopori oleh Rousseau dan dilanjutkan ajaran tersebut oleh Petion. 3
Partai  politik  dapat  didefinisikan  sebagai  sekelompok  manusia  yang terorganisir  secara  stabil  dengan  tujuan  merebut  atau  mempertahankan penguasaaan  pemerintah  bagi  pemimpin  partainya,  dan  berdasarkan penguasaaan  ini  memberikan  kepada  anggota  partainya  kemanfaatan  yang bersifat ideal maupun materiil.
Partai  politik  sudah  lekat  dengan  unsur  perebutan  kekuasaan  di  berbagai tingkat. Namun perebutan kekuasaan tersebut juga dapat terjadi secara internal artinya  masih  dalam  satu  partai.  Tentunya  apabila  hal  tersebut  terjadi  akan berdampak  pada  menurunnya  rasa  solidaritas  antar  anggota  pada  suatu  partai politik karena mereka cenderung terbagi menjadi beberapa kubu.
Dampak  lainnya  adalah  partai  politik  akan  kehabisan  waktu  dan  tenaga untuk  mengurus  perselisihan  kepengurusan  tersebut  dan  menjadi  tidak  fokus untuk  menjalankan  tujuan  utama  dari  sebuah  partai  politik.  Tujuan pembentukan  suatu  Partai  Politik  di  samping  tujuan  yang  utama  adalah merebut,  mempertahankan, ataupun  menguasai  kekuasaan dalam  pemerintahan suatu negara, juga dapat dilihat dari aktifitas yang dilakukan oleh Partai Politik. Menurut Rusadi Kantaprawira, maka pada umumnya tujuan yang dimiliki oleh Partai Politik, adalah :
a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan dalam arti mendudukkan orang- orangnya  menjadi  pejabat  pemerintahan  sehingga  dapat  turut  serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya;
3 Aryo  Fadlian,  “Hubungan  Konstitusi  dengan  Tugas  Lembaga  Perwakilan  dalam  Negara Demokrasi  dari  Sudut  Pandang  Ilmu  Negara”, Jurnal  Hukum  Positum , 4 (2),  2019,  124. https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3186.
b. Berusaha  melakukan  pengawasan,  bahkan  oposisi  bila  perlu  terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas  pemerintahan tidak berada dalam  tangan Partai  Politik yang bersangkutan);
c. Berperan  untuk  dapat  memadukan  tuntutan-tuntutan  yang  masih  mentah, sehingga  Partai  Politik  bertindak  sebagai  penafsir  kepentingan  dengan mencanangkan  isu-isu  politik  yang  dapat  dicerna  dan  diterima  oleh masyarakat secara luas. 4
Dampak  selanjutnya  partai  politik  tidak  akan  maksimal  untuk menjalankan  fungsinya.  Pada  umumnya,  para  ilmuan  politik  menggambarkan adanya  empat  fungsi  partai  politik.  Keempat  fungsi  partai  politik  itu  menurut Miriam  Budiardjo  meliputi  Komunikasi,  Sosialisasi,  Rekruitmen  politik  dan Pengatur konflik. 5
Akibat  dari  sengketa  perselisihan  kepengurusan  partai  politik  membuat masyarakat menilai bahwa partai politik yang bersangkutan tidak akan mampu menjalankan  tujuan  dan  fungsinya  sebagai  partai  politik  dengan  baik  karena mereka  saja  masih  belum  mampu  menyelesaikan  sengketa  internalnya.  Pada akhirnya  akan  berdampak  pada  menurunnya  elektabilitas  partai  politik. Masyarakat  akan  menghindari  untuk  memilih  partai  politik  yang  sedang mengalami sengketa atau perselisihan.

## D. PENUTUP
Mekanisme  penyelesaian  perselisihan  kepengurusan  partai  politik  dapat dilakukan melalui mekanisme mahkamah partai politik yang tata caranya diatur melalui  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  partai politik. Apabila para pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan mahkamah  partai  maka  mereka  dapat  melakukan  upaya  hukum  melalui pengadilan  umum.  Upaya  hukum  lainnya  juga  dapat  melalui  pengadilan  tata usaha  negara  (PTUN)  namun  perlu  diperhatikan  bahwa  objek  sengketanya
4 Rusadi  Kantaprawira, Sistem  Politik  Indonesia  Suatu  Model  Pengantar ,  Cetakan  V  (Bandung: Sinar Baru, 1988), 62.
5 Ibid , 406-409.

## Hevi Dwi Oktaviani: Penyelesaian Perselisihan...
harusnya  berupa  keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN)  tentang  kepengurusan partai politik.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  perselisihan  kepengurusan  partai  politik antara  lain  partai  politik  menjadi  tidak  maksimal  untuk  mewujudkan  tujuan- tujuannya  seperti  untuk  berpartisipasi  pada  sektor  pemerintahan  serta melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah.  Dampak  lainnya  partai  politik cenderung  tidak  akan  mampu  melaksanakan  fungsi  sebagai  partai  politik. Perselisihan  kepengurusan  partai  politik  juga  akan  berpengaruh  pada menurunya elektabilitas partai politik karena masyarakat enggan untuk memilih partai politik yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata  Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia, 1989.
Handoyo,  B.Hestu  Cipto. Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Yogyakarta  : Universitas Atma Jaya, 2009.
Kantaprawira,  Rusadi. Sistem  Politik  Indonesia  Suatu  Model  Pengantar . Cetakan V. Bandung: Sinar Baru, 1988.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Cetakan  Pertama.  Jakarta  : Kencana Prenada Media Group, 2005.
____________________. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana, 2013.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta :
PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
Tjakranegara,  R.Soegijatno. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Tjandra,  W.Riawan. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Edisi  Revisi. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005.
Wijoyo,  Suparto. Karakteristik  Hukum  Acara  Peradilan  Administrasi (Peradilan  Tata  Usaha  Negara) .  Edisi  Kedua.  Surabaya:  Airlanggar University Press, 2005.
Wiyono,  R. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Edisi  Ketiga . Jakarta  : Sinar Grafika, 2013.

## Artikel Jurnal Online
Fadlian,  A.  “Hubungan  Konstitusi  dengan  Tugas  Lembaga  Perwakilan  dalam Negara  Demokrasi  dari  Sudut  Pandang  Ilmu  Negara”. Jurnal  Hukum Positum , 4 (2), 2019. https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3186.