Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2020

## PELAYANAN  KESEHATAN  BERBASIS  TI  DALAM  PROSES  PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN DAN NARAPIDANA

## Puspitadini Cahyaning Utami dan Dedi Kurniawan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok Jawa Barat, Indonesia Email: puspita3248@gmail.com dan dekur4951@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to find  out  and  analyze health  services in  Cipinang  Class  1  State Detention  Center.  By  using  a  qualitative  approach  that  is  described  descriptively and  data  collection  is  observed  in  the field.  As  for  the  background  of  this  writing because  the  number  of  prisoners  and  detainees  amounted  to  221,763,  while  the number  of  medical  personnel  is  only  1,062  people,  so  a  comparison  between  the number  of  medical  personnel  and  prisoners/prisoners  namely  1:  185.  This  causes less  than  optimal  health  services  for  prisoners.  Comprehensive  health  services promotive,  preventive,  curative,  rehabilitative  health  services,  midwifery  services, and Emergency Medical Health Services, including supporting services that include simple  laboratory  examinations  and  pharmaceutical  services  by  statutory provisions.  In  health  service  activities  in  Class  Detention  Centers  1,  Cipinang always  carries  out  preventive,  healing,  healing,  and  health  promotion  measures. The obstacles experienced by medical staff in conducting health services are due to the  lack  of  infrastructure  and  the  lack  of  medical  personnel.  The  efforts  made  by medical personnel in optimizing their performance by always trying to complete the facilities  and infrastructure. Based  on  the  results  of  the  analysis  also,  the  authors suggest that the solution to overcome the loss of medical personnel is by running an online clinic (Telemedicine).

## Keywords: Services; Telemedicine; Health

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelayanan  kesehatan yang  ada  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  1  Cipinang.  Metode  penelitian  ini menggunakkan  pendekatan  kualitatif  yang  di  jelaskan  secara  deskriptif  dan pengambilan  data  secara  observasi  di  lapangan.  Adapun  yang  menjadi  latar belakang  penulisan  ini  karena  jumlah  narapidana  dan  tahanan  berjumlah  221.763, sedangkan  jumlah  petugas  medis  hanya  1.062  orang,  sehingga  didapatkan perbandingan antara  jumlah  tenaga medis  dengan  narapidana/tahanan  yaitu  1:185. Hal  ini  menyebabkan  kurang  optimalnya  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan komprehensif pelayanan kesehatan promotif, preventif,  kuratif,  rehabilitatif,  pelayanan  kebidanan,  dan  Pelayanan  Kesehatan Darurat  Medis,  termasuk  pelayanan  penunjang  yang  meliputi  pemeriksaan laboratorium  sederhana  dan  pelayanan  kefarmasian  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.Pada  kegiatan  pelayanan  kesehatan  di  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  1  Cipinang  selalu  melakukan  tindakan-tindakan
pencegahan,  penyembuhan,  pemulihan,  dan  peningkatan  terhadap  kesehatan. Adapun  kendala  yang  di  alami  petugas  medis  dalam  melakukan  pelayanan kesehatan  yaitu  karena  prasarana  yang  kurang  menunjang  dan  jumlah  personil tenaga  medis  yang  kurang.  Upaya  yang  di  lakukan  tenaga  medis  dalam mengoptimalkan  kinerjanya  dengan  selalu  berupaya  melengkapi  sarana  dan prasarana. Berdasarkan hasil analisis pula, penulis memberikan saran bahwa solusi untuk  mengatasi  kekeuragan  tenaga  medis  yaitu  dengan  cara  menjalankan  klinik online ( Telemedicine ).
Kata kunci: Pelayanan; Telemedicine; Kesehatan

## Pendahuluan
Pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara selama  ini  masih  sangat  kurang  memadai.  Seringkali  narapidana  dan  tahanan dihadapkan dengan sulitnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi mereka yang menderita  gangguan  kesehatan.  Praktik  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  di Lapas/Rutan  di  seluruh  Indonesia  saat  ini  jauh  dari  optimal  data  yang  diperoleh  dari Sistim  Data  Base  Pemasyarakatan  tahun  2017  menunjukan  bahwa  dari  494  Unit pelayanan teknis  Pemasyarakatan  seluruh  Indonesia  (Lapas,  Rutan  dan  Cabang  Rutan) terdapat  221.763  orang  penghuni  dengan  kapasitas  121.961  orang,  namun  diseluruh Indonesia belum seluruhnya unit pelayanan teknis yang dapat di kategorikan memenuhi persyaratan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  (R.  Benny  Riyanto,  Zulkifli,  Ahmad Sanusi,  Hakki  Fajriando,  Haryono,  Nizar  Apriansyah,  Trisapto  W.  A.  Nugroho,  Imam Lukito, Bintang M. Tambunan, Susena, 2018).
Dari data yang didapat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Sistem Data Base Pemasyarakatan  menunjukan  bahwa  kondisi  kesehatan  penghuni  lapas/rutan  sangat memprihatinkan.  Pada  tahun  2013  sampai  2015  narapidana  dan  tahanan  yang mengalami  gangguan  kesehatan  di  seluruh  Indonesia  menunjukan  jumlah  yang  tidak sedikit,  pada  tahun  2013  berjumlah  7.740  orang  atau  4,9%,  tahun  2014  berjumlah 22.445 orang atau 13,9% dan tahun 2015 berjumlah 22.027 orang atau 12,7% orang dari total narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia
Dari  kendala  tersebut  maka  yang  menjadi  kekhawatiran  jajaran  Pemasyarakatan tidak  terpenuhinya  pelayanan  kesehatan  terhadap  narapidana/tahan  yang  tentunya menjadi pelanggaran yang melanggar amanah Undang-Undang Pemasyarakatan.
Selain itu dikhawatirkan akan menjadi potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban  sehingga  yang  lebih  di  khawatirkan  akan  menjadi  permasalahan  penularan penyakit hingga kematian yang di akibatkan ketidak hadirnya peran tenaga medis dalam menanggulangi permalasalahan kesehatan.
Berdasarkan  data  dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  menunjukan  angka kematian narapidana dan tahanan yang disebabkan penyakit pada tahun 2014 mencapai 399 orang atau 0,24% dan di tahun 2015 mencapai 425 atau 0,24% dari seluruh jumlah narapidana  dan  tahanan  diseluruh  Indonesia.  Sangat  pentingnya  peran  tenaga medis  di lembaga  pemasyarakatan,  sehingga  dapat  dikatakan  memegang  kunci  keberhasilan didalam pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan.
Dengan  kondisi  serba  keterbatasan  seperti  inilah  yang  menjadi  daya  pacu  untuk selalu mengasah  kemampuan  dan  berfikir  secara  luas  dengan memanfaatkan teknologi yang ada tanpa memerlukan biaya yang besar, sehingga paradigma tentang keterbatasan anggaran  menjadi  terbantahkan,  sesuai  dengan  program  kerja  Menteri  Hukum  dan HAM dengan selogan gerakan kerja kami PASTI yang dalam hufu I berarti Inovasi dan memanfaatkan e-goverment yang  di  lakukan  oleh  Kementerian Hukum  dan  Hak Asasi Manusia.  Memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  pelaksaanaan pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  solusi  dalam  rangka  mengatasi  kekurangan sumber  daya  manusia  (Hasibuan,  2010).  Program  media  sosial  yang  dijalankan sepenuhnya  merupakan mekanisme  komunikasi  terintegrasi  yang memperkuat  dampak dari  setiap  fungsi  dalam  organisasi,  dengan  memanfaatkan  kekuatan  jejaring  manusia melalui  jalur  jejaring  sosial.Program  ini  merupakan  alternatif  dari  bentuk  taktik komunikasi.  Dalam  istilah  militer,media  sosial  adalah  sebuah  pelipat  ganda  kekuatan, sebuah  elemen  taktik  yang  membuat  suatu  kekuatan  menjadi  jauh  lebih  efektif dibandingkan tanpa element tersebut (Natalia, 2015).
Rumusan masalah dari penelitian ini dari latar belakang di uraikan bahwa tenaga medis  yang  bertugas  di  lapas/rutan  di  seluruh  wilayah  indonesia  belum  sepenuhnya terpenuhi. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2016 menunjukan bahwa  jumlah  tenaga  kesehatan  yang  meliputi  dokter  umum,dokter  gigi,  perawat, psikolog/psikiater,apoteker,bidan dan ahli gizi yang tersedia di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia  Pada  tahun  2016  hanya  berjumlah  1.062  orang,  dengan  341  orang  paruh waktu  dan  721  purna  waktu.  Jumlah  tersebut  sangat  jelas  tidak  seimbang  dengan penghuni  lapas  dan  rutan  di  seluruh  indonesia  yang  berjumlah  197.159  orang  seluruh Unit.  Pelayanan  Teknis  Pemasyarakatan  (Lapas,  Rutan  dan  Cabang  Rutan).  Maka diketahui  bahwa  perbandingan  (rasio)  tenaga  dokter  dengan  jumlah  narapidana  dan tahanan adalah 1:185 artinya 1 orang petugas medis atau paramedis harus melayani 185 orang narapidana/tahanan.
Namun  dari  seluruh  unit  pelayanan  teknis  pemasyarakatan  diseluruh  Indonesia belum  sepenuhnya  terpenuhi  khususnya  dalam  bentuk  tenaga  medis,sehingga  di khawatirkan  jika  hal  ini  terus  menerus  di  biarkan  akan  menjadi  masalah  besar  bagi Pemasyarakatan,  sehubungan  dengan  selogan  gerakan  kerja  kami  PASTI  yang  dalam huruf  I  berarti  Inovasi  dan  memanfaatkan e-goverment yang  di  lakukan  oleh Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  maka  seyogyanya  sebagai  insan pemasyarakatan memiliki tanggung jawab terhadap organisasi.
Perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  hak  atas  pelayanan  kesehatan  bagi narapidana  dan  tahanan  juga  diatur  dalam  berbagai  instrumen  internasional.  Instrumen internasional yang mengatur tentang hak atas pelayanan kesehatan  bagi narapidana dan tahana  tersebut  antara  lain  adalah Standard  Minimum  Rules  for  The  Threatmen  of Prisoners (Conferences, 1955) Artikel 22 (1)  menjelaskan bahwa pada setiap lembaga akan  ada  tersedia  layanan  dari  setidaknya  satu  petugas  medis  yang  berkualitas  yang harus memiliki pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis harus diatur di dekat hubungan administrasi kesehatan umum masyarakat atau bangsa, mereka harus mencakup psikiatri
untuk diagnosis dan, dalam kasus yang tepat, pengobatan negara mental kelainan, SMR artikel  24  menjelaskan  bahwa  Petugas  medis  harus  melihat  dan  memeriksa  setiap tahanan  sesegera  mungkin  setelah  pengakuannya  dan  setelah    itu  diperlukan,  dengan maksud  terutama  untuk  penemuan  penyakit  fisik  atau  mental  dan  pengambilan  semua tindakan  yang  diperlukan; pemisahan  tahanan  yang  dicurigai  infeksi  atau  kondisi menular; yang mencatat cacat fisik atau mental yang mungkin menghambat rehabilitasi, dan  penentuan  kapasitas  fisik  setiap  narapidana  untuk  bekerja.SMR  artikel  25  (1) Petugas  medis  harus  memiliki  perawatan  kesehatan  fisik  dan  mental  para  tahanan  dan sehari-hari  harus  melihat  semua  tahanan  yang  sakit,  semua  yang  mengeluh  sakit,  dan setiap tahanan kepada siapa perhatiannya secara khusus diarahkan.
Keseluruhan produk hukum tersebut secara ideal merupakan landasan bagi negara untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  para  narapidana  dan  tahanan  demi  terwujudnya keadilan, sekaligus dalam rangka penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang  juga  merupakan  salah  satu  sistem  pembinaan  pemasyarakatan.  Dalam  menjalani pidananya hak dan kewajibannya telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistim  pemidanaan  yang  baru  yang  menggantikan  Sistim  Kepenjaraan.  Secara  yuridis formal  kegiatan  pemasyarakatan  telah  mempunyai  undang-undang  sendiri,  sesudah disahkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  (Republik  Indonesia,  1995)  Yang  diundangkan  pada  tanggal  30 Desember 1995 Melalui Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 13641.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  menjelaskan bahwa  suatu  perlindungan  bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  yang  harus dipenuhi  oleh  negara  adalah  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  layak. Ketentuan  ini  diakui  eksistensinya  dalam  Pasal  14  Ayat  (1)  huruf  d  Undang  Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  mengenai  hak-hak  narapidana  yang menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Sekretariat Republik Indonesia, 1999) Pasal  14  sampai  pasal  18  juga  mengatur  mengenai  pelayanan  kesehatan  bagi  Warga Binaan  Pemasyarakatan  yang  diantaranya  adalah  Pasal  14  (1)  menerangkan  bahwa setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan yang layak.
Dalam  Penegakan  Hukum,  status  kesehatan  tahanan  merupakan  unsur  penting terwujudnya  proses  peradilan  yang  cepat,  lancar  dan murah.  Namun  demikian,  terlihat adanya  gejala-gejala  kelemahan  di  bidang  pelayanan  kesehatan  ini.  Contohnya  adalah perihal surat keterangan sakit dan surat keterangan perlu perawatan dan sebgainya yang secara jelas digunakan untuk menghindari atau mengganggu proses penegakan hukum. Sehubungan denga itu upaya pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan di Lapas dan juga Rutan harus dioptimalkan.
Namun  realitas  sampai  saat  ini  masih  terdengar  keluhan  dari  WBP  karena pelayanan kesehatan yang belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hak atas
kesehatan  sebagai  hak  fundamental  ternyata  sering  kali  belum  sepenuhnya terprioritaskan,seperti  ketika  narapidana/tahanan  mengalami  gangguan  kesehatan. Namun  petugas  medis  yang  ada  di  poliklinik  Lapas/Rutan/Cabang  Rutan  tidak  dapat melakukan  pelayanan  karena  kekurangan  tenaga  dokter  umum,dokter  gigi,  perawat, psikolog, apoteker dan ahli gizi, serta sarana dan prasarana yang menunjang..
Seperti  yang  tertuang  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Pasal  14  ayat  2 menyatakan bahwa: Pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya  dan  disediakan  sekurang-kurangnya  seorang  dokter  dan  seorang  tenaga kesehatan  lainnya.  Namun  apapun  masalahnya  yang  ada  di  organisasi  Pemasyarakatan ini harus segera di akhiri dan sebagai insan pemasyarakatn harus dapat berinovasi dalam mencari jalan keluarnya.
Dengan  adanya  gerakan  kerja  ini,perlu  dilakukan perubahan  stratejik  dalam konteks  pelayanan  kesehatan  ditengah  hiruk  pikunnya  permasalahan  fasilitatif  dan sumber daya manusia yang terjadi di organisasi Pemasyarakatan, untuk itu perlu adanya pemikiran  baru  dan  berinovasi  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  dewasa  ini  sangat  berkembang  di  Indonesia  khususnya  di Pemasyarakatan,  dengan  adanya  Sistem  Data  Base  Pemasyarakatan  dapat  termonitor segala bentuk laporan kegiatan, informasai mengenai pelayanan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan.
Pelayanan  kesehatan  yang  kurang  maksimal  di  karnakan  keterbatasan  dukungan sumber  daya  manusia,  yang  idelanya  adalah  terpenuhinya  dukungan  fasilitatif  dan sumber  daya  manusia,  untuk  itu  hal  ini  dapat  di  atasi  dengan  cara  melakukan  inovasi pelayanan  yaitu  dengan  memanfaatkan  fitur  dari  video  call  untuk  Lapas,Rutan  dan Cabang  Rutan  yang  belum  memiliki  tenaga  dokter.Kondisi  seperti  terjadi  dikarnakan faktor  geografis  Lapas,Rutan  dan  Cabang  Rutan  yang  jauh  dari  jangkauan,terhambat oleh akses yang sulit di jangkau, dan yang terpenting adalah negara belum sepenuhnya hadir  dalam  mendukung  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidan  dan tahanan di  Lapas,Rutan  dan  Cabang  Rutan  di  seluruh  indonesia  khusunya  di  daerah  terpencil. Tujuan  dari  pelaksanaan  penelitian  ini  yaitu:  1)  Menganalisis  pelaksanaan  pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas I Cipinang. 2) Menganalisis  kendala  dalam  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  1 Cipinang
Dalam  penelitia  ini  menunjukan  bahawa  Penggunaan  teknologi  video  untuk examinasi  dan  konsultasi  penanganan  penyakit  pada  bagian-bagian  tubuh  yang berukuran  mikroskopis  untuk  telepathology  telah  dibuktikan  berhasil  dilakukan, meskipun  dengan  sejumlah  beberapa  kendala  teknis  yang  belum  terselesaikan  sampai saat itu. Ada dua paradigma utama di dalam telepathology,yaitu :
1. Screening secara dinamis dari jarak jauh dengan robot yang dipperlengkapi dengan video  mikroskopis:  lebih  menarik  bagi  kebanyakan  ahli  patologi,  namun memerlukan  kecepatan  link  telekomunikasi  yang  sangat  tinggi  dan  mahal  yang mungkin tidak tersedia di lokasi-lokasi tertentu.
2. Diagnosa  jarak  jauh  gambar  still  video  hasil  rekaman  yang  telah  dipilih  : mengalami  penurunan  yang  signifikan  dari  data  yang  dibutuhkan  untuk  diagnosis. Sebagai  solusinya  terdapat  sistem  hibrid  yang  menggabungkan  keterbatasan kemampuan  robot  yaitu  dengan  tetap  menggunakan  still  image  dengan  resolusi tinggi.Relevansi  dengan  penelitian  ini  adalah  sebagai  alat  bantu  pelayanaan kesehatan ,pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan namun  hanya  untuk  penyakit  tertentu,  artinya  belum  dapat  digunakan  untuk penanganan medis yang berat seperti oprasi,pertolongan pertama pada kecelakaan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana model pelayanan kesehatan berbasis  Teknologi Informasi  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  mengatasi  kekurangan tenaga  medis  di  Rumah  Tahanan  Negara  kelas  I  Cipinang.  Proses  penelitian  ini dilakukan  dengan  meninjau  dan  melihat  secara  langsung  permasalahan  yang  terjadi dilokasi  penelitian yang disebabkan kurangnya  tenaga medis. Maka dari penelitian ini akan diperoleh solusi dalam mensiasati keterbatasan sumber daya manusia.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  sangat  berhubungan  langsung  dengan  sasaran  hingga  diperoleh pemahaman  yang  lebih  mendalam.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  deskriptif,  penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  Penelitian  kualitatif deskriptif  menafsirkan  dan  menuturkan  data  yang  bersangkutan  dengan  situasi  yang sedang  terjadi,  sikap  serta  pandangan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  hubungan antarvariabel,  perbedaan  antar  fakta,  pengaruh  terhadap  suatu  kondisi,  dan  lain-lain. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi , wawancara mendalam, dokumentasi  dan  lain-lain.  Selain  itu  perlu  dikemukakan  cara-cara  untuk  memastikan keabsahan data dengan triangulasi dan waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data. Untuk  melengkapi  dan  menyempurnakan  penelitian  ini  agar  mendapatkan  hasil  yang selengkap-lengkapnya  maka  penulis  menggunakan  teknik    wawancara  dengan  tenaga medis  dan  paramedis  seperti  dokter,  perawat,  apoteker,  psikolog  tahanan  yang mengalmi  gangguan  kesehatan  ringan  maupun  tahan  yang  konsisi  kesehatannya dinyatakan  sehat  dan  petugas  yang  ada  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Cipinang. Selain  teknik  wawancara  teknik  lain  yang  digunakan  adalah  teknik  observasi,  teknik observasi yaitu dengan pengamatan secara langsung dalam proses pelayanan kesehatan terhadap  tahanan  ketika  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  tidak  berada  ditempat  pada Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Cipinang,  selain  kedua  teknik  diatas  teknik  lain yang dapat digunakan penulis yaitu dengan teknik kepustakaan dimana pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dokumen, literatur, peraturan-peraturan yang berkaitan  dengan  pembahasan  guna  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam penelitian.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menentukan  beberapa  dengan  informan  yaitu; 1) Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang; 2) Pejabat struktural/ fungsional;
3) Tenaga Medis; 4) Tahanana dan Narapidana.
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi dalam memperoleh data  primer  dan  sekunder,  observasi  dan  interview  digunakan  untuk  menjaring  data primer  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, sementara studi dokumentasi digunakan untuk menjaring data sekunder yang dapat diangkat dari berbagai dokumentasi. Berikut dijelaskan keabsahan temuan-temuan penelitian :
1. Credibility (derajat kepercayaan atau validitas internal )
Tujuannya  untuk  menggambarkan  kecocokan  konsep  peneliti  dengan  konsep  yang ada pada responden atau narsumber.
2. Transferabilitas (derajat keteralihan)
Dalam  penelitian  ini, transferabilitas digunakan  untuk  menjamin  bahwa  hasil penelitian yang diperoleh dapat diterapkan dalam situasi tertentu.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarakan  Undang-  Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang    Informasi  dan Transaksi Elektronik   pasal  1  (3)  (Keuangan,  2008),  menyatakan  bahwa  Tekonologi Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
Teknologi  Informasi (TI)  atau  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan istilah Information  technology ( IT ),  (Hofman,  2010)  istilah  umum  untuk  teknologi  apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan  dan  atau  menyebarkan  informasi.  TI  menyatukan  komputasi  dan komunikasi  berkecepatan  tinggi  untuk  data,  suara,  dan  video.  Contoh  dari  Teknologi Informasi  bukan  hanya  berupa  komputer  pribadi,  tetapi  juga  telepon,  TV,  peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel/gadget).
Dalam konteks bisnis,yang dikutip oleh (Hofman, 2010) Information Technology Association  of  America menjelaskan  Pengolahan,  penyimpanan  dan  penyebaran  vokal, informasi  bergambar,  teks  dan  numerik  oleh  mikroelektronika berbasis  kombinasi komputasi dan  Telekomunikasi. Istilah  dalam  pengertian  modern  pertama  kali  muncul dalam  sebuah  artikel  1958  yang  diterbitkan  dalam Harvard  Business  Review ,  (Leavitt dan  Whisler,2013:234)  berkomentar  bahwa  "Teknologi  baru  belum  memiliki  nama tunggal yang didirikan.Kita akan menyebutnya teknologi informasi (TI).
Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronika,    terutama komputer, untuk menyimpan,menganalisa,dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata- kata, bilangan, dan gambar,dan juga Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu  anda  bekerja  dengan  informasi  dan  melaksanakan  tugas-tugas  yang berhubungan  dengan  pemrosesan  informasi.  (Hofman,  2010).  Berdasarkan  kamus Oxford  1995  Teknologi  Informasi  (TI)  dilihat  dari  kata  penyusunnya  adalah  teknologi dan  informasi.  Kata  teknologi  bermakna  pengembangan  dan  penerapan  berbagai peralatan  atau  sistem  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara.
Defenisi  mengenai  teknologi  informasi  Menurut  McKeown  yang  dikutip  oleh (Natalia,  2015)  teknologi  informasi  merujuk  pada  seluruh  bentuk  teknologi  yang digunakan  untuk  menciptakan,  menyimpan,  mengubah  dan  menggunakan  informasi dalam  segala  bentuknya.  Pendapat  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Williams  dan saywer yang dikutip oleh (Natalia, 2015) bahwa teknologi informasi merupakan sebuah bentuk  umum  yang  menggambarkan  setiap  teknologi  yang  membantu  menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyampaikan informasi.
Teknologi  informasi  dewasa  ini  menjadi  hal  yang  sangat  penting  karena  sudah banyak  organisasi  yang  menerapkan  teknologi  informasi  untuk  mendukung  kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi  menurut  (Natalia,  2015)  untuk  memecahkan  masalah,  membuka  kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pekerjaan.
Fungsi Teknologi Informasi menurut (Natalia, 2015) ada lima fungsi,yaitu :
1. Mengolah ( Processing )
Mengkompilasikan  catatan  rinci  dari  aktivitas,  misalnya  menerima  input  dari keyboard,  scanner,  mic  dan  sebagainya.  Mengolah/memproses  data  masukan  yang diterima  untuk  menjadi  informasi.  pengolahan/pemrosesan  data  dapat  berupa konversi  (pengubahan  data  kebentuk  lain),  analisis  (analisis  kondisi),  perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.
2. Menghasilkan
Menghasilkan  atau  mengorganisasikan  informasi  ke  dalam  bentuk  yang      berguna.
Misalnya : laporan, tabel, grafik dan sebagainya
3. Transmisi
Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke   lokasi lain    melalui  jaringan computer.  Misalnya  mengirimkan  data  penjualan  dari  user  A  ke  user  lainnya  dan sebagainya.
Berdasarkan pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan (PAS, 2014) berikut  ini  adalah  jenis  layanan  publik  di  UPT  Pemasyarakatan  khususnya  di Lapas/Rutan  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  bidang  kesehatan  narapidana  atau tahanan.
1. Layanan kesehatan
Pelayanan  kesehatan  dilaksanankan  menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemsyarakatan  (Presiden  Republik  Indonesia,  1995)  dan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Kemenkes,  2009). Sebagai  bagian  dari  pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  mandat  di  masing-masing Lapas/Rutan,setiap narapidana berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan  ini  diberikan  kepada  narapidana/tahanan  berupa  tindakan  medis  terkait dengan kondisi kesehatannya selama di Lapas/Rutan.Setiap Lapas/Rutan setidaknya menyediakan  poliklinik  beserta  fasilitasnya.  Layanan  kesehatan  ini  diberikan  bagi
narapidana  dalam  bentuk  pencegahan  maupun  pengobatan.  Pencegahan  dilakukan guna  meminimalisir  tersebarnya  penyakit  didalam  Lapas/Rutan.Sedangkan pengobatan  merupakan  upaya  untuk  memberikan  kesehatan  bagi  narapidana  yang sedang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal.
2. Layanan Rujukan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan
Layanan  rujukan  lanjutan  di  luar  Lapas/Rutan  kepada  narapidana  bersifat permintaan  ketika  Lapas/Rutan  tidak  memiliki  SDM  atau  fasilitas  kesehatan  yang tidak memadai. Maka Kepala Lapas/Rutan mengusulkan ke kanwil yang kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Surat  permohonan  dari  yang  bersangkutan  dengan  dilengkapi  surat  pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri.
b. Surat rekomendasi dokter di Lapas/Rutan.
c. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan.
d. Surat pengantar dari kantor wilayah.
3. Layanan Permintaan Rekomendasi Medis
Narapidana  di  Lapas/Rutan  dapat  meminta  rekomendasi  medis  apabila  didalam Lapas/Rutan  belum  ada  fasilitas  perawatan  yang  diperlukan.  Dalam  hal  meminta rekomendasi  medis  dibutuhkan  surat  permohonan  Kepala  lapas  ke  kanwil  dan diteruskan  ke  Dirjen  Pemasyarakatan  dengan  melengkapi  persyaratan  sebagai berikut:
a. Surat  permohonan  dari  yang  bersangkutan  dengan  dilengkapi  surat  pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri.
b. Surat rekomendasi dokter di Lapas/Rutan.
c. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan.
d. Surat pengantar dari kepala Lapas/Rutan.
e. Surat pengantar dari kantor wilayah.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71  Tahun  2017  tentang pelayana  kesehatan  nasional  Pasal  3  ayat  1  menyatakan  bahwa  (Kementerian Kesehatan, 2017):
Pelayanan  kesehatan  komprehensif  pelayanan  kesehatan  promotif,  preventif, kuratif,  rehabilitatif,  pelayanan  kebidanan,  dan  Pelayanan  Kesehatan  Darurat  Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan  kefarmasian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.Pada kegiatan  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  1  Cipinang    selalu melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan,  penyembuhan,  pemulihan,  dan  peningkatan terhadap kesehatan.Kegiatan-kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Promotif / Upaya peningkatan kesehatan
a. Kebersihan  perorangan.  Setiap  tahanan  menjaga  kebersihan  diri        masing- masing dengan cara :
1) Mandi 2 kali sehari
2) Hygiene mulut
3) Pakaian selalu bersih
4) Menjaga kebersihan blok hunian
b. Penyuluhan kesehatan dimana petugas memberikan penyuluhan secara    berkala mengenai  lingkungan/perorangan,  manfaat  berolahraga,  P3K,  pencegahan penyakit, dan penularan penyakit.
2. Preventif / Upaya pencegahan
a. Isolasi
Apabila  seorang  tahanan terjangkit  penyakit  menular maka  yang  bersangkutan harus  diisolasikan  atau  diasingkan  dari  tahanan  lainnya.  Petugas  kesehatan harus segera melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat.
b. Pengendalian hewan pembawa penyakit Untuk mencegah berjangkitnya penyakit yang ditularkan serangga / tikus maka perlu  dilakukan  pemberantasan  terhadap  hewan-hewan  tersebut  dengan  cara penyemprotan terhadap serangga dan pembasmian terhadap tikus.
c. Kebersihan lingkungan
Tahanan diwajibkan menjaga kebersihan kamar mandi, WC, tempat tidur, tikar, dan peralatan makan / minum ( piring dan gelas ), tenaga sanitarian dari Dinas Kesehatan satu kali sebulan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta memberikan saran-saran kepada Kepala Rutan.
d. Pemeriksaan berkala
Petugas  kesehatan  melakukan  pemeriksaan  fisik  tahanan  secara  berkala  /
periodik 1 bulan sekali.
3. Kuratif / Upaya Penyembuhan
a. Pengobatan dasar meliputi :
1) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum atau tenaga medis.
2) Pemeriksaan obat sesuai dengan indikasi obat
3) Pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi medis
b. P3K
Untuk  mengatasi  terjadi  kecelakaan  dan  keadaan  darurat  seperti  luka,  patah tulang,  pingsan  perlu  diberikan  penanganan  yang  tepat,  untuk  itu  diterbitkan buku pedoman P3K bagi petugas .
c. Pengobatan Spesialistik
Untuk  kasus-kasus  yang  tidak  bisa  ditangani  oleh  petugas  kesehatan  Rutan perlu  dirujuk  ke  sarana  kesehatan  yang  lebih  baik  dan  lengkap,  seprti  Rumah Sakit  Pengayoman  dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah.Untuk  itu  perlu  surat keterangan rujukan yang dibuat dokter Rutan yang ditunjuk.
A. Kendala dalam pelaksanaa pelayanan kesehatan
Adapun  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  di  Rumah  Tahanan    Kelas  I Cipinang adalah sebagai berikut :
a. Peralatan medis dan obat-obatan
Dalam pelaksanaan perawatan tahanan di Rumah Tahanan sarana adalah salah  satu  faktor  pendukung  pelaksanaannya.Namun  penyediaan  peralatan medis  dan  obat  obatan  masih  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan.Berdasarkan keterangan Kepala Rutan mengatakan bahwa” :
“..kondisi peralatan medis kita memang kurang memadai, bayak peralatan yang rusak  seperti  tensimeter,alat  bantu  pernafasan,  tabung  oksigen,  stetoskop, termometer, kasur, tempat tidur, kita pun kesulitan dalam pemenuhannya karna keterbatasan  anggaran  juga,namun  sedang  kami  upayaka  untuk  segera  di penuhi  kebutuhannya.  memang  idealnya  alat-alat  ini  harus  lengkap  agar pelayanan kesehatan tidak tergambat.”
(Wawancara  dengan  Asep  Sutandar,  A.Md.IP,  S.Sos.,M.Si,  selaku  Kepala Rumah Tahanan NegaraKelas 1 Cipinang,25 juni 2017)
Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa peralatan medis yang kurang  menjadi  kendala  dalam  pelayanan  kesehatan,  untuk  itu  diperlukan adanya  pemenuhan  kebutuhan  peralatan  medis  dan  dengan  kondisi  yang  ada, pihak  Ruta  harus  berusaha  untuk  tetap  malakukan  fungsi  pelayanan  kepada narapidana  dan  tahanan.Seperti  yang  dikatakan  oleh  koordinator  dokter poliklinik Rutan bahwa:
“..peralatan  kita  memang  kurang  ,maka  dari  itu  sedang  diusulkan  untuk pemenuhannya dengan data sebagai berikut : (Berdasarkan wawancara dengan dr.Julius Soemarli, koordinator dokter Rutan Cipinang,28 juni 2017)
Tabel 1 Usulan Perangkat Ruang Poliklinik Jenis Peralatan Jumlah Lemari Obat 8 Tempat tidur 8 Kasur 8 Stetoskop 6 Termometer 6 Tensimeter 6 Tabung oksigen dan alat bantu nafas 20
Pengusulan  penambahan  perangkat  ruang  poliklinik  sebagai  salah  satu upaya  agar  pelayana  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  di  Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dapat berjalan dengan optimal b. Sumber Daya Manusia
Seorang    petugas  pemasyarakatan  sebagai  suatu  sumber  daya  manusia yang  menentukan  arah  dan  tujuan,  berhasil  atau  tidaknya  program  perawatan tahanan dalam perlakuan dan perlindungan terhadap haknya sesuai Hak Asasi Manusia guna proses penegakan hukum   di Indonesia.
Oleh  sebab  itu  seorang  petugas  pemasyarakatan  harus  benar-benar memiliki  kemampuan  dan  keahlian  dalam  memperlakukan  tahanan  dan narapidana  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  karena  keberadaan  seorang
petugas  pemasyarakatan  sangat  penting  sebagai  motor  penggerak  dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan itu sendiri.
Namun pada kenyataannya selama penulis melakukan penelitian, petugas pemasyarakatan  yang  berhubungan  langsung  dengan  kegiatan  perawatan tahanan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang  sering terkendala dengan jumlah personel  petugas  medis/paramedis,  dari  jumlah  peghuni  3801  orang  dengan jumlah  narapidana/tananan  yang  menderita  gangguan  kesehtan  mencapai  255 orang tiap bulanya sehingga dalam penanganan kesehatan 6 orang dokter harus mampu  menangani  42  orang  tiap  harinya,  jumlah  ini  sangat  tidak  sebanding antar  petugas  dan  tahanan  dan  narapidana  kususnya  dalam  pelayanan kesehatan,seingga  dalam  pelakasanaan  pelayanann  kesehatan  dan  kegiatan administrasi  seperti  pengimputan  data  kesehatan  narapidana  dan  tahanan  ke dalam  Sistim  Data  Base  Pemasyarakatan  dilakukan  oleh  tamping.  Menurut keterangan  narapidana  yang  menjadi  tamping  poliklinik  Rutan  Cipinang mengatakan bahwa:
“..iya pak,memang saya sering kali melakukan penanganan saat dokter gak ada di rutan, yaa biasanya karna cuti, sedang ada rapat dan lainnya pak, seperti saat ada  pasien  luka  ringan  saya  bisa  menjait luka  itu  karna  sudah  di ajarkan  oleh dokter,  tapi  saya  selalu  telpon  dokter  dulu  sebelum  bertindak”  (hasil wawancara dengan asep,tamping polikinik Rutan Cipinang, 28 juni 2017)
Begitu  juga  menurut  pengakuan  tahanan  yang  diberi  tindakan  oleh tamping poliklinik, ia mengatkan bahwa:
“..iya pak, saat itu kaki saya luka dan kepala saya pusing tapi pas saya berobat dokter  gak  ada  karna  sudah  sore  menjelang  malam,  jadinya  saya  dikasih tindakan  sama  tamping  poliklinik”  (hasil  wawancara  dengan  iwan sagaji,tahanan  Rutan Cipinang, 28 juni 2017)
Pernyataan  ini  menunjukan  bahwa  pelayanan  kesehatan  di  Rutan  cipinang sering  dilakukan  oleh  tamping  polikliki.Hal  ini  menjadi  suatu  permasalahan, dimana  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fugsi  pemasyarakatan  tidak  di  perbolehkan tamping yang melakukan tidakan,khususnya pelayanan kesehatan yang menyangkut nyawa  manusia.Menurut  keterangan  kepala  seksi  pelayanan  tahanan  Rutan cipinang, beliau mengatakan bahwa;
“...iya  memang  tidak  dipungkiri  lagi  ketika  tenaga  dokter  sedang  tidak  ada,jadi tamping  yang  melakukan  tindakan,  tetapi  tamping  tersebut  sebelumnya  diberikan ilmu  tindaka  medis  yang  bersifat  darurat,  dan  juga  biasanya  tamping  tersebut melakukan  kordinasi  dengan  dokter  via  tepon”  (Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Rachmad  Mintarja,  A.Md.IP.,  S.Sos.,  M.Si,Kepalas  seksi  pelayanan tahanan Rutan kelas 1 Cipinang,21 juni 2017).
Hal  ini  menjadi  kendala  yang  dihadapi  petugas  pemasyarakatan  dalam melakukan  pelayanan  kesehatan  karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  untuk itu  perlu  dilakukan  inovasi  dalma  mengatasi  keterbatasn  sumberdaya  manusia
kususnya  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan,seperti  yang  dituturka  oleh dokter di Rutan Cipinang, beliau mengatakan bahwa : “...tamping yang melakukan tindakan medis  itu sebelumya kami beri pelatihan, karna tamping itu sudah lama di poliklinik,  yahh  inilah  kondisi  lapanga  dimana  kita  harus  tetap  melayani  pasien dengan pasien mencapai 40 orang tiap hari dan jumlah dokter yang sedikit,menurut idealnya memang kita harus punya 10 dokter di rutan jadi bisa backup saat dokter yang  lainnya  tidak  ada.  Namun  sesungguhnya  hal  ini  dapat  di  atasi  denga  cara berinovasi,  kita  gak  mungkin  dong  minta  ke  pusat  untuk  penambahan  dokter,  dan gak  segampang  itu  juga  prosesnya,  kalau  kita  liat  di  jepang,  ada  namanya telemedicine, semacam  layana  kesehatan via  online,  dan  kenapa  enggak  kita  coba lakuka di rutan ini. (Berdasarkan wawancara dengan dr.Julius Soemarli,koordinator dokter Rutan Cipinang,28 juni 2017).
Dari  data  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  lapangan menujukan  bahwa  adanya  ketidak  seimbangan  antara  jumlah  petugas  kesehatan dengan jumlah tahanan yang ada di Rutan Kelas 1 Cipinang, dan di tambah dengan peralatan  medis  yang  kurang  memadai  sehingga  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehataan kurang optimal.
Jika ditinjau dari teori service quality oleh Zeithaml, yang mengatakan bahwa pelayanan  disebut  berkualitas  apabila  pelayanan  yang  diterima  relatif  lebih memuaskan  dilihat  dari  sudut  pandang  pelanggan,sudut  pandang  tersebut  antara lain adalah (Zeithaml, 1990):
a. Tangible ,  yaitu  bukti  yang  ditujukan  oleh  fasilitas  fisik,  peralatan  yang digunakan, penampilan karyawan, material, dan sarana komunikasi.
b. Reliability ,yaitu  menyajikan  jasa  sesuai  dengan  janji  dengan  akurat  dan memuaskan.
c. Responsiveness , yaitu kesediaan para karyawan untuk membantu pelanggan dan menyajikan pelayanan dengan segera.
d. Assurance , yaitu pengetahuan,keterampilan dan kemampuan serta  sopan santun karyawan  dalam  memberikan  pelayanan,  aman  dari  bahaya,  resiko,  keraguan serta memiliki sifat dapat dipercaya.
e. Emphaty ,  yaitu  kemudahan  dalam  berinteraksi,  komunikasi  yang  baik, memberikan  perhatian  secara  pribadi  serta  memahami  kebutuhan  dan keinginan pelanggan.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kulaitas  pelayanan  kesehatan  di  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  1  Cipinang  belum  sepenuhnya  optimal,  dikarnakan  masih adanya  kekurangan  seperti  peralatan  yang  kurang  memadai,obat-obatan  yang kurang  serta  jumlah  personil  petugas  medis  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah narapidana  dan  tahanan.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  inovasi  dalam  mengatasi permasalah  tersebut  denga  cara  membuat  layanan  kesehatan  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi  ( Telemedicine )  guna  pemenuhan  hak  narapidana  dan tahanan  agar  dapat  berjalan  dengan  optimal  dan  diharapkan  dapat  di implementasikan di Lapas/Rutan dan Rutan seluruh Indoenesia.

## B. Perkembangan Aplikasi Telemedicine di dunia dan di Indonesia
Saat  ini  telemedicine  sudah  menjadi  bagai  penting  dalam  sebuah pengobatan. Telemedicine telah mampu membawa tangan-tangan dokter keluar dari ruang  praktek  mereka  dan  menyentuh  orang-orang  sakit  yang  tinggal  jauh  di pelosok.Berikut  contoh  perkembangan  aplikasi  telemedicine  di  dunia  dan Indonesia, (Natalia, 2015):
1. Easy call me
Masa  sekarang  banyak  dokter  sudah  membangun  kedekatan  dengan pasien melalui telepon atau pesan singkat (SMS). Hal ini memungkinkan bagi dokter untuk menangani masalah khusus misalnya pasien hepatitis rawat jalan, atau pasien hipertensi rawat jalan, dan lain-lain.

## Smart- home, smart patient
Teknologi  ini  merupakan  teknologi  untuk  melakukan  monitoring terhadap  pasien,  dimana  pasien  tetap  berada  dirumah  selama  menitoring. Teknologi ini dikembangkan oleh American Telemedicine Association (ATA), Home Telehealth dan Remote Monitoring.
2. Robotic telemedicine
Proyek  ini  dikembangkan  oleh  Offsite  Care  Inc.  Robot  ini memungkinkan dokter berkoordinasi dengan klinis atau rumah sakit setempat, sekaligus memeriksa pasien dari jarak jauh.
3. Pakistan telemedicine project
Pemerintah  America  Serikat  bekerja  sama  dengan Inetnational  Busines Machine (IBM)  merupakan  perusahaan  yang  memproduksi  dan  menjual perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  untuk  membangun  infrastruktur telemedicine di Holy Family Hospital Rawalpindi di Pakistan. Disini dibangun sebuah system  telemedicine untuk  mengkoneksikan  dokter-dokter  ahli  di Amerika Serikat dengan rumah sakit tersebut melalui jaringan Wi-Max . Dokter berhubungan  dengan  pasien  melalui webcam dan  dengan  perangkat-perangkat yang diopersaikan oleh perawat di RS tersebut.
4. Sistem Pakar
Sistem  ini  memodelkan  pengetahuan  pakar  ke  dalam  system  computer. Contoh  penggunaan  system  pakar  dalam  dunia  medis  adalah  dilakukan  di http://easydiagnosis.com/. Dalam  website  tersebut  kita  bisa  melakukan beragam  penyakit  yang  mungkin  kita  derita  dengan  memilih  modul-modul yang tersedia dalam website tersebut.
5. Aplikasi telemedicine dari Telkom (Indonesia)
Ditjen Bina Upaya Kesehatan berinisiatif mengimplementasikan e-health dalam  bentuk telemedicine .Aplikasi telemedicine dari  Telkom  adalah  cikal bakal terintegrasinya diagnosa medis secara nasional. Hal ini telah disampaikan dalam  seminar telemedicine Tahun  2011.  Saat  ini  pilot  projet  implementasi online  diagnose  medis  adalah  enam  Rumah  Sakit  (RS)  di  Jakarta  yaitu  RS
Pesahabatan,RS  Dr.  Cipto  Mangunkusumo,  RS  Fatmawati,  RS  Darmais,  RS Harapan Kita.
Berdasarkan  keterangan  dari  dokter  Rumah  sakit  Fatmawati  mengatakan bahwa:
“.. Telemedicine saat ini sudah banyak digunakan , terutama di negara maju seperti Amerika,bsebagai  salah  satu  trobosan  ketika  pasien  sulit  bertemu  dengan  dokter dikala  aktifitas  padat,sebenarnya  tidak  ada  masalah  sih,  hanya  telemedichine  ini sebagai  cara  pengobotan  yang  memang  hanya  untuk  penyakit  ringan.beberapa waktu  yang  lalu  juga  sempat  rumah  sakit  ini  menggunakan  aplikasi  ini  tetapi masyarakat  yang  belum  yakin  dengan telemedicine” (Hasil  Wawancara  denga Dokter  Nugroho  Setia  wan,Sp.And,dokter  spesialis  andrologi  Rumah  Sakit Fatmawati, 28 November 2017) .
Pernyataan ini menunjukan bahwa pelayanan kesehatan di berbasis Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  ini  merupakan  suatu  bentuk  perkembangan  teknologi dan  sebagai  alat  bantu  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  bagi  manusia menurunkan angka kematian dan angka kesakitan serta meningkatkan keberhasilan pengobatan  bagi  manusia. Telemedicine adalah  suatu  pemanfaatan  teknologi informasi  bagi  kesehatan  melalui online yang  mana  menghubungkan  dokter  dan pasien  dalam  bentuk medical  chatting , medical  webcam untuk  menginformasikan tentang  kesehatan,  gejala  penyakit  dan  pengobatan  serta  perawatan  (Simarmata  et al.,  2020)  (Carpenter,  2015).  Dengan  adanya  pelayanan  kesehatan  berbasis  online seperti  yang  sudah  banyak  dijalankan  di  dunia  dan  di  Indonesia,  bukan  hal  yang tidak mungkin jika pelayanan kesehatan berbasis online dapat diterapkan di Rumah Tahanan  Negara  Kelas  1  Cipinang  sebagai  solusi  mengatasi  kekurangan  tenaga medis,namum  pelayanan  kesehatan  ini    terbatas  yaitu  hanya  penanganan  penyakit ringan.

## Kesimpulan
Pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Tahanan  Kelas  I  Cipinang  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  optimal. Kekurangan  peralatan  medis  dan  obat-obatan  serta  tidak  seimbangnya  antara  jumlah tenaga medis dan paramedis dengan tahanan menjadikan pelayanan kesehatan di Rumah Tahaanan Kelas 1 Cipinang belum optimal dan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta kegiatan administrasi sering dilakukan oleh tamping. Dan pada saat ini pelayanan kesehatan  berbasis  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  (TIK)  di  dunia  dan  di Indonesia sudah mulai banyak dijalankan sehingga  bukan hal yang tidak mungkin jika pelayanan  kesehatan  berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dapat diterapkan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  1  Cipinang  sebagai  solusi  mengatasi kekurangan  tenaga  medis,namum  pelayanan  kesehatan  ini    terbatas  yaitu  hanya penanganan penyakit ringan.

## BIBLIOGRAFI
Carpenter,  Jennifer  E.  (2015). Managing  Multimedia  Medical  Records:  E-  Health Information Manager’s Role And Telepatology . Jakarta: Cipta Sarana.
Conferences,  United  Nations  Specialised.  (1955). Standard  Minimum  Rules  for  the Treatment  of  Prisoners. Retrieved  November  4,  2020,  from  refworld  website: https://www.refworld.org/docid/3ae6b36e8.html.
Hasibuan,  Zainal.  (2010). Kerangka  Strategis  E-Health  Indonesia:  Optimalisasi Layanan Kesehatan Prima . Yogyakarta: Forum Informatika Kesehatan Indonesia.
Hofman,  B.  (2010). Basic  Informatic  Technology:  Introduction  For  Informatic technology . Bandung: Sarana Cipta.
Indonesia, Presiden Republik. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Indonesia,  Republik.  (1995). Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Sistem Pemasyarakatan . Jakarta: Lembaran Negara RI.
Indonesia,  Sekretariat  Republik.  (1999). Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun  1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.
Kemenkes,  R.  I.  (2009). Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kesehatan,  Kementerian.  (2017). Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  71  tahun  2017 Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Nasional .  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia.
Keuangan,  Kementerian.  (2008). Undang-  Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Natalia,  Sutarman.  (2015). Social  Media ROI :  Mengelola  dan  Mengukur  Penggunaan Media Sosial pada Organisasi Anda . Jakarta: Alex Media Komputindo.
PAS,  Ditjen.  (2014). Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  tentag  Standar Pelayanan Pemasyarakatan . Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
R.  Benny  Riyanto,  Zulkifli,  Ahmad  Sanusi,  Hakki  Fajriando,  Haryono,  Nizar Apriansyah,  Trisapto  W.  A.  Nugroho,  Imam  Lukito,  Bintang  M.  Tambunan, Susena,  Edy  Sumarsono  dan  Emmy  Taurina  Adriani.  (2018). Analisis  Terhadap Pelaksanaan  Layanan  Kesehatan  Bagi  Tahanan,  Narapidana  Dan  Anak  Didik Pemasyarakatan . Jakarta: Balitbangkumham Press.
Simarmata,  Janner,  Chaerul,  Muhammad,  Mukti,  Retno  Cahya,  Purba,  Deddy
Wahyudin,  Tamrin,  Andi  Febriana,  Jamaludin,  Jamaludin,  Suhelayanti, Suhelayanti,  Watrianthos,  Ronal,  Sahabuddin,  Andi  Arfan,  &  Meganingratna, Andi. (2020). Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Zeithaml, P. (1990). Quality Service . Jakarta: Media Komputindo.