Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with IkatanSosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157
Inovasi Akar Rumput Pengelolaan Hutan Adat: Studi Kasus Komunitas Kulawi-Marena di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
The Grassroots Innovation of Customary Forest Management: A Case Study of Kulawi-Marena Community in Sigi Regency, Central Sulawesi
Ari Wibowo, 1,*) Martje Leninda Palijama, 2 Pande Made Kutanegara, 3 Eko Cahyono, 4 Mardha Tillah 5
1 Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16129, Indonesia.
2 Perkumpulan Bantaya, Palu 94231, Indonesia.
3 Program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 55281, Indonesia.
4 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.
5 Rimbawan Muda Indonesia, Bogor 16129, Indonesia.
*) E-mail: ariwibowo@apps.ipb.ac.id
Received: April 7, 2021 | Revised: November 22, 2021 | Accepted: November 23, 2021 | Online publication: November 24, 2021

## ABSTRACT
The  Kulawi-Marena  community  is  one  of  the  communities  with customary  law  units  located in  Sigi Regency, Central Sulawesi.They have inhabited the area around the forests of the Lore Lindu National Park (TNLL) long before  Indonesia became  a  country.  The  Katuvua  customary  law  system is  a  mechanism  for  effective  natural resource  management in  preserving  forests and  ensuring  social  order,  rather than the  governance  applied  by national  park  managers.  The  writing  of  this  article  is  based  on  research  conducted  by  the  author  with  the Indonesian  Institute  for  Forest  and  Environment  (RMI)  with  the  support  of  FAO  funds  in  2018.  Qualitative methods  were  used  in  the  data  collection  process  through  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA),  in-depth interviews,  and  Focus  Group  Discussions  (FGD).  This  article  describes  the  customary  forest  management practices  by  the  Kulawi-Marena  community  based  on  the  Katuvua  customary  law  system.  Furthermore,  this article shows that this practice is a form of grassroots institutional innovation that reflects "sodality" according to the understanding that has been formulated by Prof. Tjondronegoro which in this case is for the context of people outside Java. This kind of grassroots innovation in forest management based on customary law can be used as a lesson for efforts to resolve agrarian conflicts around conservation areas.
Key Words: customary forests, forest governance, grassroots innovation, indigenous people, sodality

## ABSTRAK
Komunitas  Kulawi-Marena  merupakan  salah  satu  komunitas  dengan  kesatuan  hukum  adat  yang  berada  di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mereka telah mendiami wilayah sekitar hutan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)  jauh  sebelum  Indonesia  mewujud  sebagai  negara.  Sistem  hukum  adat Katuvua merupakan  suatu mekanisme  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  terbukti efektif  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  dan menjamin tertib sosial dibanding tata kelola yang diterapkan oleh pengelola taman nasional. Penulisan artikel ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bekerja sama dengan FAO pada  tahun  2018.  Metode  kualitatif  digunakan  dalam  proses  pengumpulan  data  melalui Partisipatory  Rural Appraisal (PRA), indepth interview ,  dan Focus Group Discussion (FGD).  Artikel  ini  mendeskripsikan praktik tata  kelola  hutan  adat  oleh  komunitas  Kulawi-Marena  berdasarkan  sistem  hukum  adat Katuvua .  Lebih  lanjut, artikel ini menunjukkan bahwa praktik ini adalah wujud inovasi kelembagaan akar rumput yang mencerminkan “ sodality” menurut pengertian yang pernah dirumuskan Prof. Tjondronegoro yang dalam hal ini untuk konteks masyarakat  di  luar  Jawa.  Inovasi  akar  rumput  tata  kelola  hutan  berdasarkan  hukum  adat  semacam  ini  dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi upaya penyelesaian konflik agraria di sekitar kawasan konservasi.
Kata kunci: inovasi akar rumput, hutan adat, masyarakat adat, tata kelola hutan, sodality

## PENDAHULUAN
Sepanjang sejarah gerakan sosial baik untuk lingkungan maupun pembangunan, telah ada arus bawah terkait  inovasi  akar  rumput  praktis  yang  berkomitmen  terhadap  nilai-nilai  keadilan  sosial  dan pembangunan  berkelanjutan  di  bidang  lingkungan  (Hess,  2007;  Schumacher,  1973;  Smith,  2005). Inovasi akar rumput mungkin beragam, tidak beraturan dan sulit dikomersialkan atau didukung secara birokratis karena kelompok memanfaatkan sejarah, budaya, dan prioritas mereka yang berbeda dalam komunitas  mereka  ketika  menghadapi  tantangan  universal  dalam  hal  tata  kelola  ketahanan  pangan, tempat  bermukim,  air,  sanitasi,  kesehatan,  penyediaan  energi,  mata  pencaharian  dan  teknologi. Beberapa  inisiatif  mungkin  menyebar  luas, tetapi  semua  pada  akhirnya  perlu  mengakar  secara  lokal (Schumacher, 1973).
Berbicara  inovasi  akar  rumput,  penting  untuk  menghindari  berpikir  tentang  inovasi  seperti  itu  yang hanya  sebagai  gerakan  kebebasan  dalam  era  pasca  kolonial.  Kita  perlu  berpikir  tentang  inovasi  akar rumput  sebagai  gerakan  itu  sendiri;  menghasilkan  aktivitas  inovatif  yang  bertujuan  untuk  ekspresi praktis  nilai-nilai  sosial  inti  yang  berkontribusi  pada  jalur  alternatif,  seperti  yang  dikatakan  Hess (2007). Dengan demikian, inovasi akar rumput adalah sesuatu yang layak dipromosikan dan didukung karena merupakan kegiatan yang terbuka untuk eksperimen bagi perubahan sosial (Smith et al., 2016).
Dalam penelitiannya di Ghana, Donkor (2015) menyebut bahwa inovasi akar rumput yang mewujud sebagai  inovasi  sosial  telah  menunjukan  praktik  yang  berkembang  baik  dalam  pemanfaatan  sumber daya  pedesaan  untuk  mendorong  konservasi  alam  berkelanjutan  dan  karenanya  mengatasi  degradasi lingkungan;  serta  menemukan  cara  untuk  membuat  sistem  manajemen  tradisional  lebih  sensitif terhadap  konsep  manajemen  iklim  dan  lingkungan  kontemporer.  Donkor  juga  dalam  tulisannya mempertegas dan mengutip Sarfo-Mensah & Oduro (2007) bahwa inovasi akar rumput yang muncul dalam manajemen sumberdaya alam oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal, dapat muncul dalam bentuk:  pertama,  melestarikan  bioma  atau  habitat  ekologis  tertentu  (kebun  dan  sungai  suci);  kedua, melestarikan flora atau fauna tertentu (spesies totem dan tabu); dan panduan ketat tentang pemanfaatan sumber daya alam tertentu (musim tertutup untuk panen atau berburu). Mereka mempraktikkan nilai- nilai adat dalam laku kehidupannya. Model yang serupa juga dapat dijumpai pada komunitas Marena dalam studi kasus yang akan dibahas.
Sampai  saat  ini  implementasi  kebijakan  pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat  di  Indonesia  masih menyisakan  perbedaan  persepsi  antara  masyarakat  sekitar  hutan  dan  pemerintah  (Suharjito,  2000). Oleh  karena  itu,  kajian  tentang  pengelolaan  hutan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  suatu  kelompok masyarakat perlu mendapatkan perhatian, lebih-lebih bila dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.
Sebenarnya, wilayah hutan di Indonesia secara sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat pada sekitar kawasan hutan. Masyarakat adat secara turun temurun telah menempati areal hutan dan mengelola lahan tersebut untuk kehidupannya. Namun, dalam UU no. 5/1967, keberadaan masyarakat  sekitar  kawasan  hutan  diabaikan  dan  hak  kepemilikannya  cenderung  dianulir.  Hal  ini berimplikasi  banyak,  terutama  pada  masyarakat  adat  yang  secara  turun  temurun  mendiami  wilayah kawasan  hutan.  Kebijakan  kehutanan  di  Indonesia  seringkali  enggan  untuk  menerima  kepentingan sosial dalam  pengelolaan  hutan.  Hal  itu  diperkuat  dengan  pandangan  bahwa  peran pemerintah  harus kuat  untuk  mengatur  pelaksanaan  pengelolaan  hutan  (Aziz  Khan,  2011).  Kelompok  pemegang kebijakan  kesulitan  menerima  pemikiran  narasi  baru  dalam  proses  tata  kelola  perhutanan  terutama yang  berasal  dari  diskursus  akar  rumput.  Untungnya,  pada  tahun  2012  keluar  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  no.  35  tahun  2012  tentang  pengakuan  hak  masyarakat  adat  atas  hutan  ulayatnya. 1 Namun,  dalam  implementasinya,  pengakuan  atas  hutan  adat  ini  harus  didahului  dengan  pengakuan atas  eksistensi  masyarakat  hukum  adatnya  yang  harus  ditetapkan  terlebih  dahulu  melalui  peraturan daerah.  Dalam  kenyataannya,  hal  ini  tidak  mudah  karena  dalam  konteks  otonomi  daerah  sering terdapat kontestasi dan tarik menarik kepentingan antara pengakuan hutan adat bagi masyarakat adat dan kepentingan politik di daerah.
1 Putusan  MK.  No  35  tahun  2012  menggugat  domain  hukum  negara  dan  mumutuskan  bahwa  hutan  adat  bukan  meruakan  bagian  hutan negara, artinya, hutan adat atau ulayat diakui sebagai hutan hak. Putusan ini mencabut kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum adanya putusan MK ini, “atas nama negara”, posisi masyarakat adat dan tanah ulayatnya cenderung di anulir menjadi kepentingan negara untuk investasi seperti peralihan ke sistem hutan HGU, konservasi dan lain-lain.
Dalam  kaitan  ini,  pengelolaan  sumber  daya  hutan  oleh  masyarakat  adat  semakin  mendapatkan perhatian  yang  besar  saat  ini.  Beberapa  isu  penting  yang  terkait  hal  tersebut  adalah  kaitan  antara karakteristik masyarakat adat dengan kelembagaan lokal dan hubungan sosial ekologi masyarakat adat dengan  hutan  yang  mereka  kelola.  Dalam  rangka  memberikan  sumbangan  terhadap  isu  tersebut, tulisan ini akan membahas kaitan antara eksistensi komunitas adat Kulawi-Marena di Kabupaten Sigi, Sulawesi  Tengah  dengan  pengelolaan  hutan  di  Sulawesi  Tengah.  Komunitas  Kulawi-Marena merupakan  salah  satu masyarakat  adat yang tinggal  di  Kecamatan  Kulawi,  Kabupaten Sigi,  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Dari  sisi  etnis,  mereka  termasuk  dalam  etnis  Kaili  dengan  dialek  Moma.  Meski demikian,  komunitas  ini  lebih  senang  menggunakan  penyebutan  diri  yang  mengacu  pada  wilayah geografis  yang  mereka  diami,  yakni  “orang  Kulawi-Marena”  atau  lebih  singkat  “orang  Marena” ( Komunitas Marena dalam bahasa lokal).
Komunitas Kulawi-Marena mendiami salah satu lembah di sebelah barat Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).  Sejak  tahun  2013,  wilayah  komunitas  ini  ditetapkan  sebagai  desa  tersendiri  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sigi  No  28/2013  dengan  luas  wilayah  sekitar  1.806,5  ha  sebagai pemekaran  dari  Desa  Bolapapu.  Dari  total  wilayah  Desa  Marena  tersebut,  sekitar  1.441,5  ha merupakan wilayah kelola hutan adat dan sisanya adalah pemukiman. Dari kesuluruhan wilayah yang ditetapkan Perda Kabupaten, seluas 1.404 ha beririsan dengan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Hal ini seringkali menimbulkan persoalan di antara masyarakat dan pihak pengelola TNLL.
Selain diakui sebagai wilayah administratif Desa, berdasarkan SK Bupati Sigi nomor 189-014 Tahun 2017 Komunitas Kulawi-Marena juga mendapatkan Pengakuan dan Perlindungan sebagai Masyarakat Hukum Adat Kulawi. Menyusul surat pengakuan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Men-LHK 2017 yang hanya mengakui wilayah hukum adat mereka seluas 756 Ha, padahal total yang diajukan oleh masyarakat adalah seluas 1.404 Ha. Hal tersebut mengartikan bahwa masih  terdapat  persoalan  terkait  dengan  wilayah  adat  komunitas  ini  yang  berada  di  dalam  kawasan TNLL yakni mencapai luas 647 Ha.
Walau  perjuangan  Komunitas  Kulawi-Marena  belum  usai  hingga  penelitian  ini  dilakukan,  namun proses  perjuangan  Komunitas  Kulawi-Marena  untuk  mendapatkan  pengakuan  hutan  adatnya  ini menarik untuk dipelajari dalam konteks pengelolaan hutan berbasis adat. Beberapa penelitian serupa di lokasi sekitar Taman Nasional Lore Lindu telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain, seperti Shohibuddin (2003), Adiwibowo et al., (2013) dan Claudia D’Andrea (2013). Penelitian Shohibuddin menguraikan  artikulasi  kearifan  lokal  dalam  rangka  memperoleh  pengakuan  wilayah  adat  sebagai proses reproduksi budaya dengan berbagai dilema internal yang menyertainya, penelitian Adiwibowo et  al  lebih  memfokuskan  pada  perspektif  tata  kelola  kebijakan  devolusi  hutan,  sedangkan  penelitian Claudia  D’Andrea  lebih  menunjukkan  perspektif  ekonomi  politik  masyarakat  adat  di  wilayah  hutan dan  ekspansi  modal  perkebunan.  Ketiga  penelitiaan  tersebut  menemukan  bahwa  persoalan  agraria  di sekitar Taman Nasional Lore Lindu memiliki dinamika historis yang panjang dan berliku. Pengakuan hutan  adat  komunitas  Marena  sangat  terlambat  bila  dibandingkan  dengan  pengakuan  hutan  adat komunitas adat Toro dan Katu yang merupakan tetangga dari komunitas Marena. Komunitas Toro dan Katu  dinilai  lebih  baik  dalam  pengelolaan  hutan  dibandingkan  komunitas  Marena.  Meski  demikian, komunitas terakhir ini juga memiliki inovasi tersendiri yang patut untuk didalami.
Dalam ketiga penelitian sebelumnya, proses akumulasi pengetahuan lokal dan inovasi akar rumput yang telah dilakukan oleh komunitas Marena dalam pengelolaan sumber daya hutan berada di luar fokus kajian mereka sehingga tidak disinggung sama sekali. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk melengkapi hal tersebut guna memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengelolaan hutan berbasis adat di  sekitar  Taman  Nasional  Lore  Lindu.  Tulisan  ini  akan  mendeskripsikan  proses  perjuangan Komunitas  Kulawi-Marena  dalam  memperoleh  pengakuan  dan  praktik  tata  kelola  hutan  adat  yang mereka lakukan berdasarkan sistem hukum adat Katuvua . Pada bagian akhir, tulisan ini akan mencoba merefleksikan  dan  mereaktualisasikan  konsep  sodality  yang  merupakan  warisan  pemikiran  Prof. Tjondronegoro  dalam  memahami  masyarakat  adat  di  Indonesia,  khususnya  dalam  kasus  komunitas Kulawi-Marena.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  didasarkan  pada  penelitian action research yang  dilakukan  di  Desa  Marena,  Kecamatan Kulawi,  Kabupaten  Sigi, Provinsi  Sulawesi  Tengah, pada  tahun  2018  yang  dilaksanakan  Rimbawan Muda  Indonesia  (RMI)  dan  didanai  oleh  FAO. Action reserach merupakan  penelitian  dengan tujuan utama  untuk  memecahkan  masalah  baik  langsung  atau  melalui  proses  reflektif  dari  masalah  yang komplek  di  lapangan  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  bekerja  dengan  orang  lain  dalam  tim  atau bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah  bersama  (Weerman  &  Abma,  2019).  Selain  mengumpulkan  data,  riset  ini  juga  bertujuan untuk  memberikan  kontribusi  pada  transformasi  sosial  dan  kebijakan  yang  berkeadilan  serta berkelanjutan  pada  masyarakat  yang  diteliti.  Peran-peran  tersebut  dibangun  dengan  berjejaring mendorong  riset  untuk  advokasi  bersama  RMI  dan  FAO.  Riset  aksi  penting  melibatkan  partisipasi aktif semua aktor dan komponen pendukung dalam situasi di masyarakat yang terus berubah. Hal ini melibatkan  potensi  lokal  dan  jejaring  (nasional  dan  global)  yang  memiliki  kesamaan  agenda  di wilayah sasaran, sementara secara bersamaan proses penelitian juga dijalankan (Haynes et al., 2019).
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik indepth  interview dan Focus  Group  Discussion (FGD).  Selain  itu,  studi  ini  juga  menggunakan instrumen  pendukung  lainnya  berupa Participatory Rural Appraisal (PRA).  Dengan  demikian,  studi ini menjadi semacam “himpunan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk berbagi, mengembangkan, dan menganalisa pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri,  untuk  perencanaan  dan  aksi”  (Chambers,  1994).  Kegiatan  dilakukan  secara  bersama-sama dengan  cara  memetakan  bersama  potensi,  masalah,  dan  merancang  perubahan  bersama  dengan masyarakat.  Dengan  demikian,  komunitas  di  Desa  (masyarakat  adat)  bukan  lagi  sebagai  objek  yang menerima  program  dari  atas  ( top-down ),  melainkan  menjadi  subjek  pembangunan  yang  merancang program  pembangunan  dari  bawah  ( bottom-up )  dengan  terus  aktif  dalam  proses  perencanaan, penentuan  skala  prioritas  aksi  kebijakan,  pelaksanaan,  dan  pemanfaatan  hasil  pembangunan  yang dikendalikan di tingkat komunitas. Metode ini juga menjadi instrumen yang tepat untuk penilaian atas kebutuhan  masyarakat  di  tingkat  lokal  (Mueller  et  al.,  2010).  Guna  memperkuat  analisis,  data sekunder juga dikumpulkan melalui penelusuran publikasi ilmiah dan laporan institusi terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komunitas Marena: Sejarah Perjuangan dan Inovasi Akar Rumput dalam Pengelolaan Hutan Adat
Pada bagian ini akan dibahas bagaimana proses pembingkaian dilakukan oleh gerakan sosial melalui reproduksi  dan  revitalisasi  nilai  sebagai  inovasi  akar  rumput  yang  dapat  dimaknai  sebagai  upaya- upaya mereka untuk memengaruhi pemerintah dan agenda publik lainnya. Dalam hal ini makna-makna diproduksi  oleh  para  partisipan  gerakan  untuk  melegitimasi  dan  memotivasi  lahirnya  aksi  kolektif (McAdam  et  al.,  1996).  Pada  proses  pembingkaian  ini,  makna  dinegosiasikan,  diperebutkan, dimodifikasi,  diartikulasikan  dan  direkontekstualisasikan  (Benford,  1997).  Dalam  proses pembingkaian  ini,  komunitas  Marena  menjadikan  bukti  otentik  narasi  kesejarahan  adat  serta  masih hidupnya norma-norma tersebut sebagai strategi untuk masuk pada peluang-peluang kebijakan terkait pengakuan masyarakat hukum adat yang dijamin dalam konstitusi terutama pasca Putusan MK 35.
Bentuk  pembingkaian  itu  terlihat  juga  pada  pilihan  komunitas  Marena  untuk  berdiri  sebagai  desa, sehingga tetap dapat mempertahankan identitas adatnya terutama dalam mempertahankan pengelolaan hutan adat. Pilihan ini menunjukkan betapa mereka memiliki keteguhan yang kuat terhadap nilai-nilai yang  telah  mereka  warisi  secara  turun  temurun.  Nilai-nilai  yang  dekat  dengan  alam  dan  kepedulian menjaga keberlangsungan alam sekitarnya (hutan adat beserta pranatanya) menunjukkan bahwa dalam peta koginitif mereka telah terpateri dengan kuat pandangan bahwa mereka harus hidup serasi dengan alam sekitarnya. Sistem nilai inilah yang menjadi kekuatan utama dan fondasi dalam berelasi dengan alam,  masyarakat  sekitar,  bahkan  juga  dengan  negara/pemerintah.  Selain  itu, terjadi  perubahan  pada strategi  yang  awalnya  adalah  perjuangan  dengan  melakukan reclaiming melalui  agenda  reforma agraria  sebagai  gerakan  tani,  selanjutnya  masuk  pada  peluang  pembingkaian  nilai  pada  gerakan masyarakat adat.
Sekilas  tentang  orang  Kulawi-Marena  atau  dengan  Bahasa  Kulawi  biasa  disebut  Komunitas Marena (Orang Marena) merupakan sekumpulan komunitas masyarakat etnis kulawi atau Kaili dengan dialeg Moma yang mendiami salah satu lembah disebelah bagian barat Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Sejarah  asal-usul  Marena  sebelumnya  adalah  nama  dusun  yang  berada  dalam  wilayah  administratif Desa  Bolapapu  dan  Desa  O’o,  selanjutnya  pada  tahun  2014  menjadi  desa  otonomi  sendiri.  Kata Marena berasal dari kata Porena’a yang artinya tempat penyebaran kerbau ( bengka ) dalam berkubang dan  padang  penggembalaan  ( lamara ) orang  Kulawi  yang  membawa  hewan  ternaknya  dari  Desa Bolapapu  sebelum  dibawa  ke  kandang  ( gimpu ).  Pada  saat  itu,  masyarakat  memiliki  kesepakatan bahwa barang siapa yang memiliki ternak wajib mengandangkan ternak kerbaunya pada satu tempat dan  hanya  boleh  melewati  jalan  tertentu.  Tujuannya  adalah  agar  hewan-hewan  ternak  ini  tidak merusak areal pertanian dan hutan di sekitarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam peta kognitif masyarakat Kulawi telah tersimpan dengan kuat kearifan lokal terkait dengan pengelolaan hutan yang ada di sekelilingnya.
Sejarah  Komunitas  Marena  juga  terkait  dengan  pergolakan  DI/TII  yang  terjadi  pada  tahun  1952  di Sulawesi  Selatan.  Gerombolan  DI/TII  di  bawah  pimpinan  Kahar  Muzakar,  selain  memaksa  orang Rampi  dan  Seko  untuk  menganut  agama  Islam,  juga  memaksa  mereka  menyediakan  logistik  bagi kepentingan gerombolan tersebut (Gelow & Pandonge, 2008). Akibatnya, terjadi pengungsian besar- besaran  ke  daerah  sekitarnya  seperti  Kalumpang  (Karama,  Karataun),  sampai  Tana  Toraja  dan  ke Lembah Palu. Pada daerah Lembah Palu, daerah yang pertama menerima pengungsi dari Rampi dan Seko adalah Kulawi yang diantaranya adalah Komunitas Marena. Berdasarkan pada rasa persaudaran, Komunitas Marena melakukan rembug adat dan bersepakat memberi kesempatan bagi para pengungsi untuk  membuka  ladang  di  areal  hutan  yang  sejak  sebelumnya  merupakan  area  bekas  garapan  atau biasa  disebut  wilayah  o ma .  Setelah  daerah  Rampi  dan  Seko  kembali  aman,  sebagian  pengungsi kembali ke daerah asalnya dan sebagian ada yang masih tinggal di Marena sampai sekarang. Sebagian diantara mereka kemudian pindah ke Desa Watukilo, Desa Salutome, dan Desa Toro (sekitar Kulawi). Lahan bekas pengungsi tersebut kemudian dikembalikan kepada orang tua yang mengatur pembukaan hutan  untuk  berladang  pada  waktu  itu.  Saat  ini  kalau  kita  menapaki  area  bekas  pengungsi  tersebut sudah  kembali  lagi  menjadi  hutan  atau Oma Ntua (bekas  kebun  yang  sudah  ditingkalkan  diatas  25 tahun lebih).
Pada  tahun  1970  wilayah Marena  hanya  merupakan  bagian  dari  Desa Bolapapu,  dan  baru  mendapat status  sebagai  dusun  pada  tahun  1977,  dengan  kepala  dusun  pertama  Y.  Hamaele.  Menjadi  dusun terjauh dari pusat pemerintahan Desa Bolapapu (sekitar 17 km) mengakibatkan sangat sedikit program pembangunan baik fisik dan non-fisik yang dapat dirasakan masyarakat Marena. Selain itu, jarak yang jauh  juga  dirasa  menjadi  kendala  masyarakat  Dusun Marena  ketika  ingin  berkoordinasi  dengan desa induknya.  Dusun  ini  sebenarnya  lebih  dekat  dengan  Desa  O’o  parese  yang  terletak  di  sebelahnya (sekitar  2  km),  sehingga  masyarakat  Marena  lebih  banyak  melakukan  hubungan  dengan  masyarakat Desa  O’o.  Hal  ini  mendorong  mereka  untuk  bergabung  dengan  Desa  O’o  pada  tahun  1992.  Saat bergabung sebagai dusun di Desa O’o, masyarakat Marena masih memegang adat Kulawi yang sangat kental.  Beberapa  aturan  adat  terkait  pemanfaatan  alam  dan  pengelolaan  hutan  serta  perangkat pengaturannya  tetap  dipertahankan.  Aturan  tersebut  menjadikan  ketidaknyamanan  penduduk  dusun lainnya yang sebagian besar adalah pendatang untuk menerima masyarakat Marena.
Ketidakharmonisan  antar  dusun  mengakibatkan  pada  tahun  2005-2006,  masyarakat  Dusun  Marena memutuskan  kembali  lagi  ke  Desa  Bolapapu,  yang  lebih  bisa  menerima  aturan  adat  Marena  dalam pengelolaan  hutan.  Kembalinya  mereka  sebagai  bagian  Desa  Bolapapu  menyisakan  persoalan keterbatasan akses fisik dan infrastruktur desa. Berdasarkan hal itu, masyarakat Marena berjuang agar bisa menjadi desa tersendiri dan akhirnya pada tahun 2014 hal itu terwujud. Untuk mencapai hal itu, mereka dibantu beberapa masyarakat sipil (Karsa, Bantaya dan Awam Green ) sebagai teman belajar terkait  proses  menjadi  desa.  Beberapa  proses  belajar  dilakukan  mereka  mulai  dari  pernyiapan administratif, pemetaan pertisipatif, hingga membuat rencana pembangunan desa Marena.
Perubahan  gerakan  mereka  dari  gerakan  tani  yang  bertujuan  memperjuangkan  hak  mereka,  telah berubah  selanjutnya  menjadi  gerakan  adat  menyesuaikan  peluang-peluang  kebijakan  yang  tersedia. Sebelum  pengusulan  hutan  adat  yang  dilakukan  bersama  perkumpulan  Bantaya,  tahun  1970an masyarakat  Marena  sudah  memperjuangkan  hak  wilayahnya  dari  penyerobotan  oleh  pemerintah daerah  di  masa  Orde  Baru.  Pada  tahun  1970–1975,  Dinas  Kehutanan  DATI  I  Provinsi  Sulawesi Tengah  melakukan  proyek  di  wilayah  Marena  dengan  nama  proyeknya  yaitu  Proyek  Rehabilitasi
Lahan  Kritis.  Hal  yang  dilakukan  dinas  kehutanan  tersebut  adalah  bukan  menanam  penghijauan namun mengubah menjadi perkebunan cengkeh. Lahan masyarakat diukur untuk kepentingan proyek tersebut seluas 125 Ha. Namun dalam data resmi luasan proyek ini hanya 100 Ha.
Proses  pembebasan  tanah masyarakat  yang dilakukan Dinas  Kehutanan ternyata  tidak  sesuai  dengan prosedur dan tidak transparan karena ada yang dibayar bahkan ada yang tidak dibayarkan (proses ganti rugi cenderung merugikan masyarakat). Selain itu proses pembebasan tanah masyarakat juga diwarnai intimidasi  dengan  menggunakan  stigma  siapa  yang  tidak  menyerakan  lahannya  dianggap  melawan pemerintah, menghambat pembangunan, bahkan hingga dicap PKI (Partai Komunis Indonesia). Geliat isu  PKI  saat  itu masih  menjadi  momok  yang  menakutkan  bagi  masyarakat  pedesaan  di  tahun  1970. Pengalaman  dan  ketakutan  serta  traumatik  masih menghantui  masyarakat.  Proses  pembebasan  tanah ini  juga  memanfaatkan  orang  lokal  yang  ditokohkan  atau  berpengaruh  sehingga  memudahkan pembebesan tanah.
Tahun  1981  Dinas  Kehutanan  DATI  I  Provinsi  Sulawesi  Tengah  menyerahkan  pengelolaan perkebunan cengkeh ini ke Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-SULTENG) dengan status hak guna  usaha  yang  mana  hak  pengguna  usahaan  tidak  ada  dalam  aturan  perundang-undangan.  Namun perusahan  daerah  tidak  sanggup  mengembangkan  perkebunan  tersebut  dikarenakan  praktik  korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan. Akibatnya, tunggakan pajak terus berlipat dan pembengkakan biaya pengeluaran  anggaran  untuk  pekerja  perkebunan  cengkeh  dan  pala  banyak  yang  rusak  karena  tidak terawat.
Pada tahun yang sama yaitu tahun 1981 terjadi lagi pengukuran dan pemasangan pal tapal batas oleh pihak  Departemen  Kehutanan  untuk  dijadikan  cagar  alam  dan  suaka  marga  satwa  Lore  Kalamanta. cagar alam dan suaka marga satwa Lore Kalamanta inilah yang dipersiapkan menjadi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang diresmikan pada tahun 1992. Sebelum penetapan kawasan tersebut sekitar tahun  1960-an  juga  terjadi  pengukuran  di  sebelah  barat  Boya  Marena  oleh  Dinas  Kehutanan  yang diperuntukkan  menjadi  kawasan  Hutan  lindung  (HL)  dan  Areal  Pemanfaatan  Lain  (APL).  Semua proses  penetapan  tapal  batas  dan  kawasan  tersebut  tidak  disosialisasikan  dengan  baik  kepada masyarakat  sehingga  masyarakat  merasa  hak-hak  dasarnya  dalam  pemilikan  dan  pengelolaan  SDA diabaikan oleh negara.
Hingga  di  tahun  2000,  masyarakat  mulai  jenuh  dan  diam-diam  menanami  lahan  PD  sulteng  dengan tanaman kebun. Meski mulai menanami lahan tersebut, masyarakat masih merasa takut jika suatu saat mereka  akan  dipidana  karena  berada  di  dalam  kawasan  Perusahaan  Daerah.  Perjuangan  masyarakat mulai  meningkat  setelah  mereka  didampingi  oleh  LSM  Karsa  yang  memiliki  fokus  terhadap  isu agraria.  Mereka  mulai  memahami  bahwa  mereka  memperjuangkan  tanah  milik  mereka  yang  selama ini diambil alih oleh PD Sulteng. Proses reclaiming mulai dilakukan masyarakat sampai tahun 2004, dan  selanjutnya  PD  Sulteng  menyerahkan  kembali  area  lahan  mereka  kepada  masyarakat  untuk bermukim  dan  berkebun.  Setelah  proses  reklaiming  usai,  masyarakat  dihadapakan  kembali  dengan Balai  Taman  Nasional  yang  mengklaim  wilayah  hutan  adat  sebagai  hutan  lindung  yang  tidak  dapat diakses oleh masyrakat lokal. Hal ini menumbuhkan kekesalan masyarakat karena wilayah yang diolah dan dilindungi secara turun temurun oleh masyarakat adat kemudian aksesnya dibatasi karena alasan konservasi.  Menurut  masyarakat, mereka  tidak  perlu diajari  soal  konservasi,  karena  sebelum  adanya Balai taman Nasional, para leluhur mereka sudah mengajarkan mereka untuk menjaga dan melindungi hutan sebagai sumber kehidupan.
Katuvua – Inovasi Akar Rumput Tata Ruang Adat Orang (To) Marena
Masyarakat  Kulawi  termasuk  orang  Marena  memiliki  nilai/filosofi  hidup  yang  tergambar  sebagai tungku kehidupan. Tungku kehidupan tersebut mengajarkan hubungan orang Kulawi sebagai manusia (tauna) dengan tuhan (topehoi) atau yang sering disebut petukua, hubungan manusia (tauna) dengan manusia (Tauna) yang  disebut Hintuvu ),  dan  bagaimana  manusia (tauna) berhubungan  dengan  alam (tuvua) disebut katuvua. Ketiga hubungan tersebut dapat digambarkan seperti gambar 1.
Gambar 1 Tungku Kehidupan sebagai Nilai Dasar dalam Kepercayaan Petukua Orang Kulawi (Data Peneliti, 2018)
Diperkirakan  jauh  sebelum  akhir  abad-19  (Ketika  Kristen  masuk  ke  Sulawesi  Tengah),  masyarakat Kulawi telah memeluk agama lokal. Menurut penjelasan Andreas salah satu sesepuh adat kulawi, pada periode  tersebut  orang  masih  memeluk  agama  suku,  atau  belum  agama  samawi.  Mereka  beribadah dengan  menyembah  batu  dan  pohon  (dinamisme  dan  animisme).  Dalam  penelitian  akademiknya, Andreas  menjelaskan  bahwa  agama  tersebut  atau  kepercayaan  tersebut  disebut  “ Petukua ”  dan menyebut Tuhan dengan sebutan “Karampue Lange, Karampue Tana” (Dewa yang mencipta Langit dan  Dewa  mencipta  Tanah).  Masyarakat  kulawi  dengan  kepercayaan Petukua meyakini  apa  yang tumbuh dan mereka terima manfaatnya di bumi ini atas perkawinan Karampue Lange dan Karampue Tana .  Maka  manifestasinya  mereka  melakukan  penghormatan  alam  melalui  menjaga  keberlanjutan pohon,  batu,  dan  air.  Mereka  juga  memiliki  penyebutan  Tuhan  dengan  Bahasa  Kulawi To  Pehoi ( Pencipta ) , dan juga telah membedakan dengan adanya Iblis ( Viata ) .
Hubungan  dengan  Tuhan  tercermin  dalam  laku  kehidupan  mereka.  Pada  setiap  proses  mereka menanam  hasil  kebun  khususnya  padi  terdapat  beberapa  rangakaian  doa  atau  syukur.  Melihat  padi mulai menguning, maka mereka akan mengadakan acara “Mampe Luhu” , yakni memanggil imamnya atau  pimpinan  agama  ( Topo  Balia )  untuk  berdoa.  Walaupun  saat  ini  mayoritas  orang  kulawi  telah memeluk agama Nasrani, namun saat memanggil pimpinan agama mereka / pendeta saat ini, mereke menyebut  dengan  panggilan Topo  Balia .  Upacara Mampe  Luhu bermakna  bahwa  apa  yang  mereka tanam dan usahakan telah mendapatkan hasil awal yakni tertanda padi mulai menguning. Ketika turun panen  ( Pehompoa ),  mereka  juga  memanggil  pemimpin  mereka  untuk  berdoa . Pada  acara  panen  ini terdapat pengucapan syukur atau Poka Lompea dengan ritualnya disebut “Motatantau”. Ketika ritual Motantau , Topo  Balia di  iringi  warga  akan  bersama-sama  menuju  pinggir  sungai  untuk  membuat sedikit  dupa, makanan,  dan  pinang  yang  diiringi doa.  Puncaknya  pada  upacara Motantau, penduduk akan  membuat  pesta  panen  biasanya  membuat Hunja atau  Panjat  Pinang  sebagai  syukur  bersama mereka dan pesta gotong royong.
Selanjutnya Konsepsi hubungan manusia dengan manusia atau dikenal dengan nilai Hintuvu. Hal ini tercermin dalam hubungan antar penduduk di Desa Marena yang wajib hukumnya saling menghargai (pomebilia) . Dalam budaya kerja masyarakat masih menjunjung solidaritas dengan saling membantu (mahingkau atau momepanimpu). Beberapa waktu saat membuka kebun atau bertanam tumbuhan ada sistem mahingkau diantara  mereka  yang  disebut mapalus . Mapalus adalah  sistem  bergantian  dimana antar  pemilik  kebun  dan  keluarganya  saling  bantu  dalam  proses  berkebun.  Hal  ini  dilakukan  untuk memperkecil ongkos produksi dan mempercepat kinerja. Selain Mapalus, ada juga kas wujud sistem kantung  dana  sosial  yang  digunakan  untuk  kegiatan  gereja  dimana  setiap  anggota  yang  bekerja berdasar  jam  yang  disepakati  akan  mendapatkan  upah  sejumlah  lima  ribu  rupiah  per  jam.  Biasanya kegiatan Kas dilakukan  selama  3-4  jam  dengan  upah  yang  didapat  akan  dimasukan  kedalam  kas gereja.  Dalam  menyelesaikan  masalah  dalam  bermasyarakat,  Komunitas Marena  masih  melakukan musyawarah (molivu). Hal ini tercermin dalam kegiatan adat, desa, maupun keagamaan gereja.
Nilai selanjutnya yang mendasari pola relasi manusia dengan alam bagi orang Kulawi pada umumnya dan Komunitas Marena khususnya dikenal dengan sebutan “ Katuvua”. Gerakan inovasi akar rumput menggunakan strategi alternatif produksi pengetahuan (Smith et al., 2016). Unsur utama dari gerakan inovasi  akar  rumput  adalah  fokus  mereka  pada  pengetahuan  dan  produksi  teknologi  sebagai  sarana untuk mengeksplorasi  skenario  alternatif  dari  perubahan  sosial.  Nalai Katuvua yang  direkognisi  saat ini  adalah  wujud  produksi  pengetahuan  dalam  gerakan  akar  rumput. Nilai  yang  terkandung  dalam prinsip ini yakni keseimbangan dalam pemanfaatan dan kearifan dalam pengelolaan alam khususnya
Manusia (Tauna) Alam (tuvua) Tuhan (Topehoi) Pe tu kua Petukua Katuvua
tanah  yang  diatasnya  terdapat  hutan  dan  wilayah  pengelolaan  mereka.  Bagi  Komunitas  hutan  dan tanah  adalah  sumber  kehidupan  turun  temurun.  Karena  itu  Komunitas  Marena  mempunyai  ikatan emosional dan kultural yang kuat terhadap tanah dan hutan, dengan kata lain tanah dan hutan adalah bagian  integral  dari  kehidupan  Komunitas Marena.  Dikatakan  demikian  karena  hampir  semua kebutuhan hidup berasal dari tanah dan hutan seperti kayu ( kau ), rotan ( lauro ), bambu ( walo ), pandan hutan  ( naho ) , tumbuhan  obat-obatan  ( pakuli ),  wangi-wangian  ( wongi-wong i),  enau  ( tule ),  nibung ( wanga ), umbut ( uwu , dan kebutuhan atas air. Demikian halnya dengan kebutuhan akan pangan baik yang  berada  di  kebun-kebun  maupun  di  sungai  bersumber  dari  tanah  dan  hutan.  Pola  pemanfaatan tanah  ini  dalam  kesehariannya  dibagi  dalam  ruang-ruang  berdasarkan  kearifan  dan  tata  kelola  lokal sebagai berikut:

## 1. Wana ngkiki
Yaitu  kawasan  hutan  yang  terletak  di  puncak-puncak  gunung  dengan  ciri-ciri:  Jauh  dari pemukiman,  ditumbuhi  lumut,  pohon-pohonnya  tidak  terlalu  besar,  ditumbuhi  rerumputan,  suhu rendah  atau  berhawa  dingin  dan  merupakan  habitat  beberapa  jenis  hewan  serta  tidak  boleh  ada aktivitas  pemanfaatan  manusia  di  dalamnya.  Menurut  tuturan  Pak  Andreas,  lumut  yang  terdapat  di wana ngkiki sangatlah tebal. Bagi Komunitas Marena, area wana ngkiki terdapat di bagian paling atas gunung atau pada zonasi taman nasional ini masuk wilayah zona inti. Kawasan ini dipercaya mereka sebagai  tempat  arwah  nenek  moyang  mereka  berada.  Walau  saat  ini  masyarakat  mayoritas  telah memeluk agama Nasrani, namun mitos tersebut masih mereka pegang dan percayai.
2. Wana
Yaitu kawasan hutan yang luas dan tutupannya rapat biasanya juga dikenal dengan hutan rimba atau hutan belantara. Pada tingkatan ini tidak ada aktivitas manusia untuk membuka ladang / kebun, karena  kalau  dibuka  menjadi  ladang/kebun  maka  menurut  pengetahuan  tradisional  mereka,  dapat mengakibatkan  bencana  kekeringan.  Dikatakan  demikian  karena  wana  yang  ditumbuhi  oleh  pohon- pohon yang besar dan lebat adalah hutan primer yang menyangga dan menjaga ketersedian air. Ciri- cirinya adalah : Hutannya lebat atau ditumbuhi pohon-pohon besar sehingga tutupannya rapat, dihuni berbagai  jenis  hewan.  Masyarakat  apabila  masuk  kewilayah  ini  dengan  tujuan  mengambil  rotan ( lauro ), pandan hutan ( naho ) dan tanaman obat atau tujuan lain harus ijin kepada lembaga adat.
3. Pangale
Yaitu  hutan  yang  berada  di  dataran  berbukit. Pangale  termasuk  kategori  hutan  sekunder  yang bercampur dengan hutan primer karena sebagian sudah ada aktivitas manusia atau telah diolah menjadi ladang,  yang  kemudian  ditinggalkan  sampai  menjadi  hutan  seperti  semula.  Bagi  Komunitas Marena pangale dipersiapkan untuk kebun dan daerah datarannya untuk persawahan di masa mendatang. Pada tingkatan  atau  kategori  pangale  ini  dimanfaatkan  juga  untuk:  (1)  mengambil  kayu  dan  rotan  yang digunakan  untuk  berbagai  keperluan  rumah  tangga,  (2)  pandan  hutan  dipergunakan  untuk  membuat tikar dan bakul, (3) Obat-obatan untuk perawatan kesehatan, (4) wewangian dan (5) umbut (tumbuhan tunas yang dapat diolah sebagai bahan makanan) dan daun melinjo untuk sayuran.
4. Oma
Yaitu  hutan  bekas  ladang  atau  kebun  yang  sering  diolah.  Bagian  ini  dimanfaatkan  untuk menanam kopi, kakao dan tanaman tahunan lainnya. Berdasarkan umur dan pemanfaatannya tingkatan oma ini dibagi menjadi :

## a. Oma Ngkuku
Yaitu  bekas  kebun  yang  baru  ditinggalkan  sekitar  1  sampai  2  tahun.  Oma  ngkuku didominasi oleh tumbuhan rerumputan, perdu, alang-alang dan sejenisnya.
b. Oma Ngura
Yaitu  bekas  kebun  yang  sudah  ditinggalkan  sekitar  3  sampai  15  tahun.  Oma  ngura merupakan jenis hutan yang lebih muda dari oma ntua. Pohon-pohonnya belum besar dan masih  dapat  ditebas  atau  ditebang  dengan menggunakan  alat  parang.  Ciri  khasnya  adalah ditumbuhi rerumputan dan belukar (semak belukar).
c. Oma Ntua
Yaitu  bekas  kebun  yang  sudah  ditinggalkan  sekitar  16  sampai  25  tahun,  umur pemanfaatannya  tergolong  tua,  artinya  kesuburannya  sudah  kembali  normal.  Untuk  itu sudah dapat diolah kembali menjadi ladang atau kebun.
d. Oma Pahawa Pongko
Yaitu  hutan  bekas  kebun  yang  telah  ditinggalkan  yang  berumur  25  tahun  keatas.  Sudah hampir  menyerupai  hutan  sekunder  (pangale),  pohon-pohonnya  sudah  tumbuh  besar. Karena  itu  kalau  dibuka  kembali  menjadi  ladang  untuk  menebangnya  sudah  harus menggunakan pongko (tempat menginjakan kaki yang terbuat dari kayu) yang agak tinggi dari  tanah  agar  dapat  menebang  dengan  baik  sama  seperti mopangale (membuka  hutan pangale).  Melalui  tonggak  pohon  yang  ditebang  tadi  diharapkan  dapat  tumbuh  tunas kembali  sehingga  sesuai  dengan  namanya  yaitu pahawa  pongko . Pahawa artinya  ganti, sedangkan pongko artinya tangga atau tempat menginjakkan kaki pada waktu menebang.
5. Balingkea atau Bonea
Yaitu kebun atau bekas kebun yang umurnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Balingkea sering diolah untuk tanaman palawija berupa jagung ( galigoa) , ubi kayu ( ngkahubi) , kacang-kacangan, rica ( mariha ) dan sayur-sayuran ( uta-uta ).
6. Polida
Yaitu  sawah  yang  digunakan  masyarakat  kulawi  dan  khususnya  Komunitas Marena  untuk menanam padi sawah (lahan basah). Area ini biasanya terdapat pada area datar dan di bagian lembah.
7. Popampa
Yaitu kebun yang pemanfaatanya digunakan untuk menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan harian  seperti  untuk  cabai  atau  rica (mariha) dan  sayur-sayuran (uta-uta ). Pampa adalah  lahan pertanian  yang  biasanya  dekat  dengan  pemukiman,  bahkan  beberapa  penduduk  Marena pampa -nya berdekatan dengan lahan pekarangan (karawaa) .
8. Karawaa
Yaitu  lahan  di  dekat  rumah  yang  digunakan  untuk  pekarangan.  Biasanya  pada  area  ini Komunitas Marena  menanam  tanaman  obat-obatan,  tanaman  bunga  hiasan,  dan  tanaman  buah  yang menaungi rumah mereka seperti mangga, jambu, dll.
9. Awu
Awu  adalah  istilah  untuk  dapur  yang  terdapat  dalam  rumah.  Bagi  Komunitas Marena,  kalau sebagai  tamu  sudah  sangat  dekat  sekali  dengan  tuan  rumah  biasanya  lebih  intim  mereka  akan menerimanya  di  ruang  makan  atau  dapur.  Di  dapur  inilah  mereka  mengolah  hasil  panen  dan memproduksi pangannya.

## (Sumber: Perkumpulan Bantaya)
Gambar 2 Pembagian Ruang Lokal atas Pengelolaan Sumber-sumber Agraria Komunitas Marena Kompleksitas tata kelola adat Komunitas Marena dalam pengelolaan hutannya, bukan semata sebagai pemaknaan aturan yang kolot seperti doktrin positivistik pengelolaan hutan. Tingkatan yang kompleks ini dimaknai oleh mereka sebagai bentuk cara hidup berkelanjutan menyatu dengan alam. Pengetahuan
ini juga mereka wariskan secara turun-temurun sebagai kearifan dalam menjaga hutan adat dan ruang penghidupan  mereka.  Generasi  yang  tidak  dapat  menjaga  sistem  dan  tata  kelola  ini  dipercaya  akan mendapatkan kemalangan dalam hidupanya dan generasi-generasi selanjutnya. Bentuk-bentuk zonasi kelola  masyarakat  atas  sumber-sumber  agrarianya  sesungguhnya  memiliki  pemaknaan  yang  lebih dalam  dan  Komprehensif.  Nilai  Hintuvu  dan  Katuvua  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  alam sesungguhnya  saling  terkait.  Salah  satu  tetua  adat  di  Kulawi  yakni  Andreas  Lagimpu  menjelaskan sebagai berikut:
“Masyarakat  Kulawi  sangat  menjaga  hutannya sampai  dalam  lembaga adat  ada  polisi hutan adat (tondo  ngata  atau  tondo  boya ). Ketika wana ngkiki hancur bagi masyarakat Kulawi sampai Awu ( dapur ) pun akan hancur. Indikatornya jelas di wana ngkiki sudah tidak berawan lagi itu pertanda alam mulai terjadi sesuatu yang akan berdampak pada makhluk di sekitarnya. Itu sumbernya dipercaya karena kesembarangan dan keserakahan maka dapur tidak berasap pula. Disitulah fungsi instrumen adat untuk menjaga itu.” (HS - Tetua Adat Komunitas Marena)
Sistem  kelola  tenurial  berbasis  adat  yang  mereka  lakukan  terbukti  lebih  arif  dan legitimate dalam masyarakat. Inovasi tata kelola hutan oleh akar rumput yang selama ini diabaikan menunjukkan bahwa konservasi dan pembangunan tidak perlu berlawanan dalam strateginya. Daripada menjadi bagian dari masalah  deforestasi,  komunitas  hutan  yang  terorganisir  berpotensi  menjadi  sekutu  utama  dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk masa depan (Cronkleton et al., 2006). Praktik rezim negara  yang top down dalam  pengelolaan  hutan  juga  terbukti  tidak  menyejahterakan  rakyat.  Peluso (2006)  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  sejatinya  sumber  daya  alam  dalam  hal  ini  hutan  yang merupakan  milik  rakyat,  yang  dititipkan  pengelolaannya  kepada  negara  melalui  perusahaan pemerintah atau lembaga pemerintah. Namun yang terjadi adalah pengelolaannya telah menyimpang sehingga mengarah pada penguasaan sumber daya alam yang semena-mena, sehingga berdampak pada pemelaratan rakyat di sekitarnya.
Katuvua dan Relevansinya Menjaga Tertib Sosial dalam Menjaga Keberlanjutan Hutan
“Ka hua-hua… Ka ala-ala… Ka Tuda-tuda…” – Ketua Tondongata (Polisi Adat)
Artinya:  Orang  Kulawi  tidak  akan  masuk  tanpa  permisi,  orang  kulawi  tidak akan  mengambil  hasil  orang  lain  tanpa  permisi,  orang  kulawi  tidak  akan menanam di wilayah oran lain tanpa permisi
Setiap masyarakat adat mengalami dinamika dan proses dalam merekonstruksi dan mengadaptasikan nilai-nilai adat/tradisi/budaya masa lalu mereka dengan kondisi aktualnya. Masyarakat adat Komunitas Marena juga  mengalami  proses  dan  dinamikanya  tersendiri.  Secara  umum,  tonggak  penting  dari proses  mengkontruksi  ulang  nilai-nilai  adat  Komunitas Marena,  khususnya  dalam  tata  kelola  hutan adat dapat dibagi menjadi dua periode penting yakni: Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru.
Di  masa  Orde  Baru,  tantangan  terbesar  dalam  upaya  mengkonstruksi  nilai  adat  Komunitas Marena agar  dapat  diakui oleh  negara  adalah  masih kuatnya kebijakan  kehutanan  dan  Hutan  Negara melalui UU  No  5  tahun  1967  terkait  ketentuan-ketentuan  pokok  kehutanan,  yang  masih  mengabaikan  dan memasukkan wilayah adat ke dalam hutan negara. Sehingga tidak ada pengakuan secara otonom atas wilayah adat di Kawasan hutan. Selain itu kebijakan penyeragaman desa-desa secara nasional melalui lahirnya kebijakan UU Desa no 5 tahun 1979 yang mengabaikan keberagaman daerah, norma, kultur, hak asal usul dan adat istiadat setempat (Saleh, 2008). Artinya selain mengingkari kebhinekaan, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam pasal 18 dari Undang- undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Apalagi jika konteks pembahasannya dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam  pasal  18,  18A  dan  18B  hasil  amandemen  UUD  1945.  Hal  tersebut  telah  menghancurkan otonomisasi dan  keragaman tata  kelola  di  tingkat  desa  termasuk  hak  “masyarakat  adat”  dan  wilayah adatnya.  Meski  demikian,  di  masa  orde  baru  ini,  tetap  ada  satu  upaya  diam-diam  masyarakat Komunitas Marena  untuk  tetap  melestarikan  dan  mempertahankan  nilai-nilai  adat  mereka  agar  tetap berjalan.  Khususnya  nilai-nilai  adat  yang  terkait  dalam  pengelolaan  sumber  agraria  kehutanan, utamanya terkait dengan larangan dan pantangan dalam pengelolaan sumberdaya alam.
Di  masa  Pasca  Orde  Baru,  masyarakat  adat  Komunita s Marena,  semakin  kuat  melakukan  usaha mendorong  pengakuan  atas  nilai  adat  dan  hak  ulayat  mereka.  Salah  satu  upaya  politik  yang  cukup adalah dengan melembagakan nilai-nilia adat tersebut dalam peraturan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan  bahwa  nilai,  tradisi  dan  budaya  adat  Komunitas  Marena  terinstusionalisasikan  dan menjadi  kebijakan  resmi  di  tingkat  desa.  Advokasi  dan  pendampingan  yang  lebih  intens  dari  NGO, khususnya lembaga Bantaya, mendorong semakin kuatnya upaya pengakuan wilayah adat Komunitas Marena, hingga akhirnya mendapat pengakuan negara pada tahun 2017.
Masyarakat Marena mendapat penetapan Desa melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi No 28 pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2017 baru mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai  masyarakat  Hukum  adat  Kulawi  di  Desa  Marena  melalui  SK  Bupati  Sigi  nomor  189- 014/2017.  Namun,  tak  seluruh  hutan  yang  tercantum  di  SK  Bupati  diakui  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK).  Hanya  756  hektare  hutan  adat  Marena  yang  berada  di  Areal Penggunaan  Lain  (APL)  dan  hutan  produksi  yang  ditetapkan  KLHK  sebagai  hutan  adat  melalui  SK KLHK  nomor:  SK.1154/MENLHKPSKL/PKTHA/  PSL.0/3/2017.  Sementara  647  hektare  lainnya yang berada di taman nasional belum diakui pemerintah pusat dan masih diperjuangkan masyarakat. Hutan Marena termasuk dalam 22.204,34 hektare hutan adat yang telah ditetapkan KLHK dan tersebar di 23 wilayah adat sejak Desember 2016 hingga Februari 2018.
Kini, pasca pengakuan hutan adat Komunitas Marena, sedang dilakukan upaya menggali ulang secara lebih menyeluruh legacy nilai-nilai adat yang pernah kuat dan kokoh sebagai ciri dan karakter utama masyarakat adat Komunitas Marena dalam mengelola sumber agraria hutan dan sumberdaya alamnya. Pemahaman  yang  menyeluruh  atsa  warisan  nilai-nilai  adat  ini  sangat  menentukan  jalur  tempuh  dan strategi rekonstruksi adat semacam apa yang akan relevan digunakan ke depan. Beberapa tradisi adat yang  telah  tergali  dalam  pengelolaan  sumber  agraria  hutan  masyarakat  Komunitas  Marena  terebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.
Secara umum masyarakat hukum adat Komunitas Marena sangat menghormati hak-hak yang bersifat individu  atau  keluarga.  Namun  penghormatan  tersebut  tidak  serta-merta  para  pemiliknya  dapat melakukan  aktifitas  pengelolaan  secara  berlebihan.  Walau  sebelumnya  tidak  terdapat  sertifikat  hak milik  namun  diantara mereka  saling tahu  dan  melalui  mekanisme  adat  ketika  ingin  menggarap.  Ada aturan bahwa untuk wilayah-wilayah Taolo dan Dumpolo (daerah kemiringan dibawah +50°) baik itu tebing  dan  di  dekat  sumber  atau  daerah  aliran  sungai  berjarak  radius  50  meter,  dilarang  keras melakukan  aktifiitas  penebangan  pepohonan.  Anggota  masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  ini diancam dengan sanksi denda (givu) .
Gambar 1 Ilustrasi Taolo dan Dumpolo pada Wilayah Kelola Masyarakat Marena yang Terlarang untuk Dimanfaatkan
Kemudian guna menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, pada saat-saat tertentu lembaga adat Marena memberlakukan penghentian sementara pemanfaatan/pengambilan hasil-hasil sumber daya alam berdasarkan rentang waktu tertentu (Ombo) . Kawasan  yang  di Ombo biasanya  diterapkan  dalam  kawasan  hutan,  sungai/danau,  kebun  dan sebagainya.  Hasil  hutan  yang  biasanya  di ombo adalah  Rotan  dengan  rentang  waktu  5  tahun.  Pada proses ombo orang  dilarang  sama  sekali  melakukan  apa  yang  dilarang  mengambil  barang  yang  di- ombo dalam  hal  ini  rotan.  Setelah  5  tahun,  akan  ada  buka ombo biasanya  dalam  waktu  1-2  bulan. Biasanya saat buka ombo, Komunitas Marena akan berombongan ke hutan untuk mencari rotan. Rotan yang  di  ambil  pun  sesusai  ketentuan  yakni  yang  sudah  tua.  Hal  ini  mereka  lakukan  untuk  menjaga keberlanjutan atas pemanfaatan rotan. Bagi yang melanggar akan terkena givu .
Taolo Dumpolo
Komunitas Marena mengenal dua bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yakni:
1. Larangan .
Larangan yang dimaksud terbagi dalam dua sifat, mutlak dan sementara. Larangan mutlak ialah aturan yang  berlaku  tetap  tanpa  ada  pembatasan  masa  berlakunya.  Contoh  larangan  mutlak  terlihat  pada penetapan  kawasan  hutan Wana dan Wanangkiki yang  tidak  diperbolehkan  untuk  lahan  pertanian. Sedang  larangan  sementara  ialah  aturan  yang  berlaku  dengan  menggunakan  batas  waktu.  Contoh larangan  sementara  dapat  kita  jumpai  pada  suatu  kawasan  yang  di Ombo (diistrahatkan).  Kawasan yang dimaksud biasanya berupa pelarangan sementara pemanfaatan hasil-hasil hutan (rotan, kayu, dan lain-lain).  Para  tokoh  adat  akan  mengumumkan  mulai  kapan  berlaku  dan  berakhirnya  larangan sementara tersebut.

## 2. Pantangan
Pantangan juga terbagi dalam dua sifat yaitu mutlak dan sementara. Pantangan ini berupa hal-hal yang dianggap  tabu  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  Marena.  Pelanggaran  atas  pantangan  di  percaya akan  menimbulkan  akibat  negatif  (sakit,  kesurupan,  gagal  panen,  dan  sebagainya)  pada  pelaku  atau dapat  pula  menimpa  seluruh  masyarakat  yang  ada  di  Marena.  Contoh  pantangan  terlihat  dalam pembukaan  kawasan  hutan  untuk  lahan  pertanian  masyarakat.  Pada  proses  penanaman,  masyarakat dianjurkan  membawa  makanan  tertentu  guna  di  konsumsi.  Bila  tidak  diperhatikan,  akibatnya  hasil panen masyarakat tidak akan sesuai dengan harapan.
Dua  bentuk  prinsip  kearifan  lokal  masyarakat  Marena  di  atas  bertujuan  agar  tercipta  keselarasan, keseimbangan,  keadilan,  dan  keberlanjutan  antara  pemanfaatan  dan  perlindungan  alam.  Dalam pelaksanaan  kearifan  yang  dimaksud,  semua  komponen  masyarakat  baik  para  tokoh  adat (Totua Ngata), petugas  keamanan  adat/kampung (Tondo Ngata), maupun  masyarakat  biasa (Todea), wajib menjalankannya.
Komunitas Marena memiliki larangan-larangan dalam pengelolaan tanah dan hutan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari menjaga keberlanjutan untuk anak cucu dan keseimbangan alam. Sebagai contoh kategori wana ngkiki dan wana (Zona Inti dan Zona Rimba) wilayah / kawasan hutan ini sama sekali tidak ada aktivitas manusia. Sementara di wilayah Pangale dan Oma , bentuk-bentuk larangan tersebut antara lain:
1. Menebang kayu dan membuka lahan disekitar Taolo dan Dumpolo (Daerah hulu sungai dan daerah yang dikeramatkan).
2. Mengambil / menebang kayu untuk kepentingan komersial / diperjual belikan, baik dalam bentuk / jenis bantalan ataupun semi bantalan.
3. Mengelolah  damar  (kayu  agatis)  dan  kayu  gaharu  dihutan  wilayah  kelolah  adat  Boya Marena, tanpa izin dari lembaga adat Boya Marena.
4. Tidak diperbolehkan sama sekali menangkap / mencuri hewan / binatang langka dihutan, seperti  anoa (lupu) ,  babi  rusa (dolodo) ,  rusa (ruha) .  Burung  langka  dihutan,  seperti burung  maleo (Molo) ,  rangkong  Sulawesi (Alo) ,  elang  Sulawesi (Lowe) ,  dan  bangsa burung  yang  lain  dengan  menggunakan  jerat,  ranjau,  senjata  api,  senjata  angin,  senjata tajam, dan bahan beracun.
5. Menambang emas tanpa izin dari lembaga adat Boya Marena.
6. Mengambil rotan dengan cara menebang kayu tempat rotan bertumbuh dan melingkar.
7. Membuka  lahan  perladangan  dan  perkebunan  tanaman  komoditi  (kopi,  kakao,  vanili) dengan cara sendiri-sendiri atau secara liar.
8. Menebang  /  mengambil  kayu  untuk  kepentingan  apapun  dikemiringan  50°  (derajat)  dan dibawah 50 meter dari daerah aliran sungai (DAS).
9. Pengambilan  kayu  bakar  dalam  jumlah  besar  seperti  keperluan  pesta  tanpa  izin  dari lembaga adat Boya Marena.
10. Untuk pengolahan kayu ramuan rumah, tidak diperbolehkan menebang kayu berdiameter / bergaris tengah dibawah 50 cm.
11. Dilarang menjual dan atau memindah tangankan tanah / lahan / hutan, khususnya Dodoha (hutan pemilikan pribadi / individu) kepada siapapun dan apapun dasar pertimbangannya, tanpa  izin  dari  lembaga  adat Boya  Marena (pertimbangan  dan  izin  melepas  /  menjual, menjadi kewenangan lembaga adat dan koordinasi dengan pemerintah lokal (Kepala Desa dan Kepala Dusun).
Berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  air  karena  sifatnya  tergolong  dalam  hak  umum/bersama (Nanu Humawe/Nanu Hangkani), terdapat sejumlah kaidah pengelolaan dimana masyarakat di larang melakukan tindakan-tindakan:
1) Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan beracun yang memusnahkan: Potas dan sejenisnya.
2) Penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  berenergi  listrik  yang  memusnahkan  (Strom Accu dan Generator).
3) Penambangan  batu,  kerikil,  pasir  disekitar  DAS  yang  dianggap  berbahaya  (rawan  longsor, mengancam pengairan dan mengancam perkampungan/pemukiman).
4) Mengolah/menebang kayu disekitar dan disepanjang daerah aliran sungai (DAS).
5) Melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengkibatkan  pencemaran  air  (polusi  sungai)  seperti: Pencucian  alat  semprot  /  tangki  disungai,  pembuangan  tempat  atau  wadah  bahan  kimia  / beracun (Pestisida) disungai, membuang bangkai binatang maupun sampah lainnya.
6) Pengambilan sumber-sumber air untuk kepentingan pribadi / individu, tanpa izin dari lembaga adat Marena dan pemerintah lokal / kepala desa dan kepala dusun.
7) Penangkapan / pemanenan ikan disungai secara kolektif (Mohaa Ue) tanpa izin dari lembaga adat Marena
Jenis-jenis  larangan  yang  ditetapkan  diatas,  jika  di  langgar  akan  dikenakan  sanksi  adat  yang  dapat dikategorikan:
a. Pelanggaran  berat adalah  pelanggaran  berdasarkan  bobot  atau  tingkat  pelanggaran  yang dikategorikan  berat,  misalnya:  pelanggaran  yang  mengakibatkan  kepunahan,  kemusnahan, membahayakan  dan  mematikan  dan  penghancuran  alam  dan  penghidupan.  Sanksi  yang diberikan pada pelanggaran berat adalah wajib membayar:
1. Longko Totua : Hampole Hangkau (10 dulang) 2. Waya : Hangu Bengka (1 ekor kerbau)
b. Pelanggaran  ringan adalah  pelanggaran  yang  mengakibatkan  pengrusakan  berskala  kecil, pengurangan  jumlah,  pencemaran  berskala  kecil,  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  ringan. Sanksi yang dibebankan pada pelanggar yakni wajib membayar:
1. Longko Totua : Hampole Hangkau (10 dulang) 2. Waya : Hangu Japi (1 ekor kambing)
Mekanisme Penetapan Pelanggaran akan dilakukan melalui peradilan adat (Polibu Totua Adat), yang dilangsungkan  di  Bantaya (Balai  Adat) .  Proses  peradilan  adat  akan  dilakukan  oleh  lembaga  adat dengan  memanggil  para  pihak,  memeriksa  perkara  yang  diajukan,  mendengar  keterangan  para  pihak maupun sanksi serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dari pihak pelanggar /  pelaku  dia  berkewajiban  menghadiri  proses  peradilan  berdasarkan  panggilan  lembaga  adat,  akan menjelaskan  proses  yang  terjadi  atas  kasus  yang  dilaporkan,  memenuhi  kewajiban  membayar sanksi/denda adat, serta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan.
Uraian  nilai-nilai  Komunitas  Marena  dalam  pengelolaan  sumber  agraria  kehutanan  di  atas  hanyalah sebagian  saja  dari  keseluruhan  yang  disebut  sebagai  adat  Komunitas  Marena.  Sehingga  agenda kedepan  adalah  bagaimana  strategi  memperluas  dan  mendalami  nilai-nilai  adat  yang  belum  tergali secara menyeluruh. Baik dengan cara malanjutkan cara-cara sebelumnya dengan mewawancarai para tokoh  dan  sesepuh/tetua  adat  adat  Komunitas  Marena  yang  masih  hidup,  maupun  melalui  kajian literatur  kunci  yang  membahas  tentang  sejarah  adat  du  Kulawi  dan  Sulawesi  Tengah  secara  umum. Agenda  lainnya  bagimana  pengetahuan  adat  yang  sudah  tergali  di  atas  dapat  dipastikan  menjadi
legitimasi untuk dilaksanakan sebagai bagaian dari pengakuan hutan adat Komunitas Marena. Sebab, hasil  kajian  evaluasi  atas  pengakuan  hutan  adat  di  Indonesia  (Hidayati  &  Yulyandini,  2020). menunjukkan  bahwa  pengakuan  hutan  adat  tidak  otomastis  pengakuan  atas  pengetahuan  adat, termasuk  di  dalamnya  tata  ruang  berbasis  adat.  Inilah  salah  satu  agenda  penting  dari  tujuan rekonstruksi pengetahuan dan nilai-nilai adat di Komunitas Marena.

## REFLEKSI
Pembelajaran Pasca-Penetapan Hutan Adat: Kontektualisasi “ Sodality” ?
Pengakuan  Hutan  Adat  menghasilkan  pembelajaran  terkait  bentuk  pruralisme  hukum  di  komunitas lokal.  Hal  ini  terlihat  hukum  lokal  lebih  memiliki  tertib  sosial  yang  lebih  baik  dalam  mengatur  dan menjaga keberlanjutan pemanfaat sumber-sumber agrarian / sumber daya alam hutan. Orang Marena merasa lega setelah kawasan hutan adat mereka diakui sebagai hutan hak Hukum Adat Marena melalui SK  Menteri  KLHK  yang  diberikan  pada  Oktober  2017.  Kekhawatiran Orang Marena  apabila  hutan tidak  segera  kembali  ke  mereka,  yakni  status  hutan  produksi  terbatas  (HPT)  yang  telah  habis  ijin kelolanya,  selanjutnya  dapat  berubah  menjadi  wilayah  konsesi  tambang  atau  wilayah  konsesi  HPH. Kayu-kayu  di  wilayah  Desa  Marena  tergolong  kayu  yang  sangat  bagus,  karena  masyarakat  pun melakukan pemanfaatan selama ini hanya untuk kebutuhan secukupnya. Hukum adat melarang untuk melakukan  jual  beli  kayu  keluar  Desa  Marena.  Apabila  hal  tersebut  dilakukan,  pelaku  akan mendapatkan sanksi adat (givu).
Pengakuan  atas  Hutan  Adat  (HA)  di  Desa  Marena  memberikan  kepastian  pengelolaan  hutan  yang lebih baik dan berkontribusi dalam agenda penyelesaian konflik disekitar kawasan hutan adat. Gupta (2016)  memaparkan  hal  lain  yang  cukup  tajam  dalam  bukunya  “ Minds  on  the  Margin  are  not Marginal Mind” , yang menunjukkan bahwa inovasi tidak harus datang hanya dari peneliti saja (pada institusi formal saja) dan para petani di desa-desa terpencil juga dapat berinovasi. Inovasi tata kelola kelembagaan  hutan  berbasis katuvua adalah  perwujudan  inovasi  tersebut.  Sebelum  mendapat pengakuan  HA,  masyarakat  merasa  terdapat  dualisme  aturan  hukum  di  wilayah  mereka.  Domain hukum tata kelola zonasi dari taman nasional (institusi formal) dirasa tidak efektif. Sedangkan rezim tata  kelola  hutan  sebelumnya  tidak  pernah  menganggap  model  yang  dimiliki  masyarakat  sebagai inovasi,  padahal  dengan  model  ini  tertib  sosial  lebih  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Hal  tersebut berakibat  ketika  terdapat  oknum  yang  melakukan  pemanfaatan  hasil  hutan  secara  illegal  dan penebangan hutan secara sembarangan, menyebabkan pengelolaan hutan tidak ada kepastian hukum. Sementara Kawasan taman nasional memiliki personil jagawana yang terbatas. Sedangkan masyarakat ketika  masuk  hutan  yang  mereka  anggap  hutan  adatnya  untuk  mengawasi  pemanfaatan  hutan  takut dianggap illegal . Dengan mendapat pengakuan hutan adatnya, masyarakat bersama lembaga adat dapat menjaga  hutannya  lebih  baik  karena  semua  orang  di  komunitas  tersebut  merasa  saling  menjaga  dan memiliki.
“Ketika  hutan  adat  kami  diakui,  hukum  adat  kami  semakin  kuat.  Orang  Marena  atau Orang  Luar  Marena  yang  masuk  hutan  sembarangan  dan  memanfaatkan  hutan  tanpa patuhi  aturannya  dapat  kita  kenakan  givu.  Dulu  awal-awal 2000-an  kita  mau  menggivu orang sembarang susah juga. Karena disana ada aturan hukum formal yang menegaskan kelola  hutan  dan  pengawasan  hutan  adalah  tugas  Polhutnya  Taman  Nasional.  Namun mereka  tidak  setiap  waktu  ada  disana.  Hingga  kami sadar  orang-orang  yang  masuk  ke area  wana  di  depan  desa  kita  ini  tidak  bisa  dibiarkan  mereka  ambil  kayu.  Kita  tahu sumber mata air kita pun ada disana. Akhirnya kita rembug adat dan mulai memutuskan Givu dijalankan walau itu wilayah taman nasional. Sampai kita ada perjanjian yang baik dengan taman nasional bahkan taman nasional pernah kita Givu. Dan akhirnya saat ini kita  mendapat  pengakuan  hutan  adat,  ini  akan  memperkuat  kami”(GL,  Ketua  Lembaga Adat)
Masyarakat  Desa  Marena  dengan  baik  mengenali  batas-batas  alam  dan  tata  kelola  kawasan  mereka. Hal  tersebut  berbeda  jika  harus  menunjukkan  batas  administratif  wilayah  desa  secara  kartografi. Namun  ketika  ditelusuri  lebih  lanjut,  pemahaman  yang  baik  mengenai  batas  alam  dan  tata  kelola tradisional hanya akan ditemui pada level orang tua. Pemuda dan anak-anak saat ini belum memahami lebih  dalam  terkait  perihal  tersebut.  Kepala  Lembaga  adat  pernah  menggagas  untuk  memasukan
pendidikan  adat  dalam  sekolah  formal  melalui  muatan  lokal.  Namun  hal  tersebut  masih  sebatas wacana dan perlu koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak pendukung agenda terkait.
Tjondronegoro  (2012)  secara  khusus  menyebut  untuk membumikan dan  mempromosikan  demokrasi ala Indonesia harus berangkat dari komunitas-komunitas terkecil di pedesaan (komunitas demokratis, khususnya  di  tingkat  terendah,  atau  dusun, sodality (kelompok  non-kerabat  terorganisir)  yang menjalankan  peran  yang  paling  demokratis.  Tjondronegoro  dalam  disertasinya  yang  telah  dicetak Oxford University Press (1984) telah mempromosikan konsep sodality , yaitu daya kuat ikatan sosial khas pedesaan yang mendasarkan daya perekatnya pada nilai tolong menolong atau solidaritas sosial. Bentuk sodality dalam  kajian  Tjondronegoro  tersebut  tentu  masih  didominasi  kasu-kasus  di  pulau Jawa, butuh untuk didialektikan dengan kasus-kasus diwilayah lain seperti kajian / kasus pada wilayah studi  ini.  Namun  temuan  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  kelembagaan  adat  dan  tata  kelola  yang dilakukan orang Marena adalah bentuk sodality di luar Jawa. Meskipun hal ini perlu untuk lebih dikaji dan  kuatkan  ulang  sebagai  satu  tesis  pengembangan  dari  pemikiran  utama  Pak  Tjondronegoro  dan tradisi Sosiologi Pedesaaan “Madzhab Bogor” lainnnya.
Ranah  kajian  sosiologi  pedesaan  di  era  70-an,  yang  di  dalamnya termasuk  Pak  SMP  Tjondronegoro serta para begawan pemikir “Madzhab Bogor” lainnya yakni Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo, dan Dr. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc, Sc (Luthfi, 2011), masih sedikit mengkaji kasus tentang masyarakat adat di Indonesia. Namun jika dinilai dari karakter dasar tradisi keilmuan sosial humaniora kritis  yang  dianut  mereka,  yakni  berwatak  “Sosialisme  Kerakyatan”,  maka  jika  sekarang  diajukan masalah-masalah ketidakadilan dan marginaliasi masyarakat adat atas beragam kuasa yang hadir, baik dari  negara  maupun  kekuatan  pasar  global,  maka  akan  jelas  kemana  akan  didaratkan  kepemihakan mereka.  Sebagaimana  banyak  dijelaskan  oleh  para  pembelajar  pemikiran  sosiologi  pedesaan “Madzhab Bogor”, bahwa fokus kepemihakan mereka adalah pada dinamika kelompok paling lemah di pedesaan (Cahyono, 2020). Semangat inilah yang akan menjadi “titik sambung” terhadap gerakan pembelaan  atau  ragam  advokasi  atas  nasib  kelompok  marginal  di  pedesaan  termasuk  kelompok masyarakat adat di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan satu upaya serius untuk terus melakukan kontekstualisasi  gagasan  pemikiran  Pak  SMP  Tjondronegoro  dan  “Madzhab  Bogor”  secara  terus menerus agar dapat aktual dan selaras dengan masalah pedesaan dan agraria kekinian. Konsep Sodality dari Pak Tjondronegoro salah satu pintu masuk reflektif untuk menemukenali dan menguraikan ulang konsep-konsep kunci dari tradisi sosiologi pedesaan dan agraria “Madzhab Bogor” untuk abad 21 ini, terutama dalam persoalan di masyarakat adat dan kesatuan ekosistemnya.
Dengan  demikian,  jika  pembelajaran  perjuangan  “kedaulatan”  orang  Marena  atas  tanah-air  dan eksosistem  hutan  adat  mereka  dapat  disebut  sebagai  bagian  dari  praktik sodality di  luar  Jawa,  maka perlu direfleksikan ulang, mengapa penting untuk tetap dirawat dan lestarikannya sekarang? Dan apa saja nilai-nilai dasar yang mesti diperluat dan kontekstualisasikan agar tetap relevan untuk menjawab masalah  pedesaan  dan  masyarakat  adat  sekarang,  khususnya  kasus-kasus  wilayah  luar  pulau  Jawa? Lalu,  bagaimana  menjadikannya  sebagai  pemantik  bagi  refleksi  sejenis  untuk  kasus-kasus  di  Pulau Jawa sekarang?

## Memahami Batas-batas Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan
Menurut pandangan Nancy Peluso sebagaimana dikutip Tjondronegoro (2004), ketimpangan distribusi manfaat  model  penguasaan  hutan  oleh  perusahaan  negara  masih  dapat  dianggap  valid  sampai  tahun 1992an . Namun, kini dapat dipastikan tidak sesuai lagi. Sebab, apabila wilayah hutan itu dilepaskan untuk  konsesi,  maka  yang  tersedia  tinggal  wilayah-wilayah  di  fungsi  kawasan  hutan  lindung  dan konsetvasi  atau  di  wilayah  masyarakat  adat,  lebih-lebih  untuk  kondisi  kehutanan  yang  ada  di  pulau Sumatera,  Kalimantan  atau  Sulawesi  dan  Papua.  Selaras  pandangan  di  atas  dapat  ditegaskan  bahwa penyebab  konversi  kawasan  hutan  adalah  satu  pertanyaan  yang  sulit  dijawab.  Mengingat  sebagian besar perusahaan penebangan banyak yang tidak bertanggung jawab, yakni setelah penebangan pohon tidak peduli dengan penghijauan di areal yang sudah ditebang. Selain itu juga terdapat kegiatan illegal logging, kegiatan individu dan peladang berpindah yang membuka petak hutan yang relatif kecil untuk produksi tanaman pangan.
Pada  sisi  lain,  konsesi  hutan  untuk  perusahaan  dalam  dan  luar  negeri  semakin  membatasi  praktik model  pertanian  yang  bersifat  ekstensif.  Meskipun  pemerintah  pusat  sebagai  pemegang kewenangan berdasarkan  Pasal  33  UUD  1945;  bahwa  semua  sumber  daya  alam  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk
kesejahteraan  umum  harus  diutamakan,  namun  status  hukum  kawasan  hutan  yang  dikonversi seringkali tidak begitu jelas, meskipun Kemenhut cenderung mempertahankan klaimnya atas kawasan tersebut. Klaim kerusakan tersebut sering memposisikan masyarakat yang mendiami sekitar kawasan hutan sebagai perusak, perusahaan penyebab kerusakan kadang cuci tangan, namun pilihan antisipasi kebijakan yang dipilih adalah praktik konservasi top-down ala negara (Tjondromegoro, 2004).
Dengan  memperbincangkan  Peluso  dan  Tjondronegoro  diatas  dapat  dilihat  juga  pada  kasus  kajian kami di komunitas katuvua atau Komunitas Marena. Rezim Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang hadir dari tahun 1992 sebagai kepanjangan tangan negara menjadikan dualisme hukum dalam penata kelolaan  konservasi  hutan.  Pada  Permen-LHK  No  P.76  tahun  2015  mengenai  jenis  zona  dalam kawasan taman nasional terdiri atas: zona inti, zona rimba, zona pemanfaat, dan zona lainnya sesuai dengan  keperluan.  Kebijakan  tersebut  dilapangan  khususnya  di  dalam  kawasan  adat  Komunitas Marena menjadi tumpang tindih dalam tata kelola kawasan antara rezim negara dan rezim komunal. Orang Marena yang telah ada dan hadir menjaga hutannya jauh dari kehadiran taman nasional seakan diabaikan.  Pengabaian  ini  terjadi  karena  domain  positifistik  hukum  kita  yang  masih  menganut  asas legalitas. Sehingga yang legal dalam hal ini domain tata kelola taman nasional lebih diakui ketimbang tata kelola orang Marena dengan kelembagaan adatnya yang telah berjalan.
Terakumulasinya masalah tersebut dari waktu ke waktu antara lain disebabkan hampir seluruh jajaran instrumen negara sedang mereproduksi tatanan legal tetapi tidak legitimate (Kartodihardjo, 2016) . Hal ini  sebagai  cara  penguasaan  atas  hutan/tanah  bagi  pembangunan.  Proses  tersebut  sejalan  dengan perkembangan  paradigma  penelitian kebijakan  yang  dilakukan,  cenderung  manggunakan  pendekatan positivistik,  dan  meninggalkan  isu  etika  dalam  penetapan  masalah  kebijakan.  Situasi  tersebut  bukan hanya  menjadi  sumber  ketidakadilan  bagi  masyarakat  lokal/adat,  tetapi  juga  menghadirkan  iklim ketidakpastian  usaha,  lambatnya  perizinan,  persoalan  pengembangan  pertanian,  dan  infrastruktur ekonomi, ataupun rusaknya sumber daya alam itu sendiri, termasuk pada kawasan-kawasan konservasi ataupun hutan lindung. (Kartodihardjo, 2016; Kartodihardjo, 2018).
Dengan  demikian,  dapat  dijelaskan  bahwa  akar  masalah  tumpang  tindih  ijin  dan  dan  konsesi  di wilayah adat Komunitas Marena adalah tidak adanya pengakuan negara secara serius atas wilayah adat mereka.  Merujuk  pandangan  (Peluso  &  Vandergeest,  2001)  hal  tersebut  dikatakan  sebagai  proses “teritorialiasi  kawasan  hutan” oleh  negara,  atau  biasa  disebut  “negaraisasi  hutan”  yang  ujungnya melahirkan  konsep  Hutan  Negara  ( State  Forest ).  Praktiknya,  penunjukkan  wilayah  dan  fungsi kawasan hutan di Indonesia mewarisi watak “ top down ” dan “sepihak” atau mengabaikan partisipasi dan  pelibatan  masyarakat  adat/lokal/tempatan  lainnya.  Praktik  terioritalisasi  kawasan  hutan  dan kebijakan sepihak semacam inilah yang sering disebut sebagai bagian dari praktik domein verklaring atau neo-kolonial politik kebijakan kehutanan di Indonesia. Laporan kajian Peluso, (2006) di wilayah Perhutani  di Jawa  tentang  praktik  Hutan  Negara  ini  dapat  menjadi  contoh  masih  kuatnya  paradigma teritorialisasi kawasan hutan termasuk wilayah hutan adat di Komunitas Marena.

## Tantangan dan Masalah Agraria Pasca Pengakuan Hutan Adat Marena
Merujuk  penelitian  Yudanto  (2016)  terkait  orang Wana di  Desa Ue Matopa ,  Kabupaten Tojo Una, dijelaskan  bahwa  masuknya  program  REDD+  yang  difasilitasi  negara  dalam  masuknya  program- program  kehutanan  kini  menjadi  pengalaman  nyata  bagi  orang  Wana.  Pada  saat  bersamaan penumpang  gelap  bernama  REDD+  diam-diam  menyelinap  masuk  tanpa  suara.  Saat  itulah  Negara hadir  sebagai  menara  pengawas,  mengontrol,  mengatur  wilayah  hutan  yang  mereka  klaim  sebagai tanah  Negara.  Negara  hadir  untuk  memberi  aturan,  larangan,  dan  ancaman  melalui  papan-papan peringatan. Adat kemudian ditempatkan sebagai jalan keluar untuk ‘sejajar’ dengan orang-orang yang menganggap mereka terbelakang. Adat dalam hal ini kemudian ditata ulang untuk mengamankan masa depan  orang Wana dengan menciptakan  batas-batas  wilayah  yang  didasarkan  pada  jejak  kebun  yang pernah  diolah  oleh  para  pendahulu mereka.  Hal  ini  dalam  beberapa  hal  mirip  dengan  orang Marena yang  berhadapan  dengan  rezim  taman  nasional,  antara  lain  memiliki  kesamaan  dalam  artikulasi perjuangan  adat  melalui  penataan  ruang  penghidupan  mereka  sendiri.  Selain  arti  positif  diatas,  juga terdapat tantangan pasca penetapan hutan adat.
Pertama, Setelah  terjadi  penetapan  Hutan  Adat  di  Desa  Marena,  posisi  Lembaga  Adat  semakin menguat  karena  Lembaga  adat  juga  dapat  berpegang  SK  Hutan  Adat  yang  ditetapkan  oleh  KLHK dalam  pengelolaan  hutan.  Namun,  kontestasi  yang  kuat  selanjutnya  terjadi  antara  Pemerintah  Desa dengan  Lembaga  adat.  Saat  penelitian  dilakukan,  kami  menemukan  bahwa  di  Desa  Marena  sedang
dalam  desas-desus  proses  masuknya  proyek  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH) dengan  kapasitas  6  mega  watt.  Perusahaan  bernama  PT.  MPE  menawarkan  kesepakatan  dengan pemerintah desa, yakni pembangunan perusahaan tersebut karena masuk wilayah Marena maka setiap tahunnya  untuk  Desa  Marena  akan  dijanjikan  pemasukan  100  juta  per  tahun  diluar  program  CSR. Selain itu juga ditawarkan bahwa desa Marena dapat memiliki saham dalam PT tersebut. Kepala Desa menolak menjadi pemegang saham takutnya ketika terjadi bencana operasi tanggung jawab dipegang oleh  pemegang  saham.  Akhirnya  Kepala  Desa  memilih  opsi  pertama  yakni  pemasukan  100 juta  per tahun di luar program CSR. Pemaknaan desa terkait adanya alokasi dana dari perusahaan akan menjadi tambahan pemasukan untuk pembangunan desa marena.
Hal ini berbeda dengan Lembaga adat yang awalnya melihat bahwa terbukti bahwa area pembangunan oleh perusahaan itu berada di wilayah Taolo (kemiringan yang dilarang untuk pemanfaatan) pinggiran sungai.  Ketika  hal tersebut  dipaksakan menurut  Lembaga  adat  akan  mengakibatkan  pegeseran  tanah yang berdampak pada bencana alam dan jelas hal tersebut melanggar aturan adat. Agar kekhawatiran terkait  bencana  tidak  terjadi,  maka  perusahaan  mencoba  membujuk  dengan  perjanjian  bahwa pembangunan akan dilakukan penyiasatan teknologi dan dengan sedikit menggeser area. Hingga saat ini  lembaga  adat  belum  memberi  keputusan.  Lembaga  adatpun  ketika  ditanya  terkait  mekanisme sanksi atas pelanggaran adat sekala besar oleh pihak luar masih berimajinasi penyelesaian hukum adat secara  normal.  Hal  ini menjadi  tantangan  kedepan  dalam  pelaksanaan  hukum  dan  sanksi  adat  orang Marena dalam menghadapi gempuran investasi besar ataupun rezim ekstraktif skala besar yang akan merusak alam mereka.
Kedua, Kontestasi  politik  selanjutnya  juga  terjadi  yakni  terkait  pengelolaan  dana  desa.  Dana  Desa menjadi  daya  tarik  lembaga-lembaga  yang  berada  di desa  Marena.  Pengelolaan  dana  desa  berada  di bawah  kewenangan  pemerintah  desa.  Bagi  lembaga  adat  menjadi  permasalahan  ketika  dana  desa  di kelola oleh skema desa terutama berkaitan dengan dana yang berhubungan dengan pengelolaan hutan adat dan kegiatan pendukungnya. Lembaga adat merasa sulit mengkoordinasikan program adat ketika semua dana berada pada kewenangan desa. Selama ini pengaturan pengelolaan dana berada di bawah pemerintah desa. Pendanaan terkait kegiatan adat seperti rapat atau pertemuan adat juga harus diatur oleh desa. Menjadi permasalahan ketika lembaga adat harus digaji sesuai kehendak pemerintah desa. Sebelumnya  jabatan  sebagai  lembaga  adat  adalah  panggilan  nurani (vocational) dan  bagi  ketua lembaga  adat  disebutkan  bahwa  orang  golongan tua  dapat  menjadi  anggota  adat  dan  jumlahnya  pun tidak  dibatasi.  Adanya  skema  penganggaran  desa  yang  dikelola  desa  dalam  menggaji  lembaga  adat menjadi  problematis.  Disatu  sisi  keuangan  desa  terbatas  dan  disisi  lain  desa  telah  mengusulkan anggaran belanja desa untuk menggaji lembaga adat. Solusi tersebut disiasati bagi desa dengan hanya membayar gaji lembaga adat untuk 10 orang dan sedangkan anggota lembaga adat saat ini berjumlah 16 orang. Kepala adat menyebutkan bahwa terlihat koordinasi yang kurang antar kepala desa dengan lembaga adat.
Selain  lembaga  adat  juga  terdapat  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Lembaga  ini  bertugas  mengatur legislasi desa. Organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik karena pengurusnya merasa baru dengan lembaga BPD. Fungsi serta praktik BPD yang seharusnya membuat peraturan atau SOP di Desa dirasa sangat sulit karena secara lembaga, BPD tidak memiliki fasilitas untuk bekerja. Hal ini disampaikan oleh  Ketua  BPD  Marena  bahwa  mereka  mereka  kesulitan  untuk  menulis  dan  membuat  peraturan karena saat ini komputer kerja harus bergantian dengan pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga jarang berkoordinasi terkait laporan keuangan dan penggunaan dana desa. Hal ini menjadi lebih problematis ketika diketahui bahwa Pak Kepala Desa dengan Kepala BPD adalah satu saudara namun merekanya  memilik  sejarah  konflik  kepentingan  pribadi.Menurut  ketua  lembaga  adat  terkait  solusi kedepan terkait pemerintahan yakni, penting dalam agenda pembangunan Marena adanya koordinasi yang baik antar semua pemangku kepentingan. Selain itu dibutuhkan saling transparansi antar lembaga agar  terbangun  kepercayaan  dari  warga  dan  antar  lembaga.  Hal  ini  tidak  dapat  dilakukan  selama kepentingan antar pribadi masih menjadi agenda yang utama dalam pembangunan desa Marena.

## KESIMPULAN
Orang  Marena  dengan  sejarah  sebagai  pembentukan  identitas  adat  menunjukan  praktik  inovasi  akar rumput dalam tata kelola sumber daya alamnya. Pilihan orang Marena untuk berdiri sebagai desa dan mengangkat identitas adatnya dengan narasi sejarah yang di munculkan pasca-rezim otoritarian dapat
dimaknai  sebagai  proses  reproduksi  ruang  lokalitas  yang  terus  bekerja.  Hal  ini  salah  satu  wujud menghadirkan nilai dan kearifian lokal sebagai bagian tata kelola kebijakan pemanfaatan hutan. Proses perjuangan menuju kedaulatan atas sumber-sumber agraria pedesaan di wilayah hutan adat Marena ini menjadi salah satu bentuk praktik sodality yang terjadi di Masyarakat Adat Kulawi.
Dibutuhkan  satu  abstraksi  pembingkaian  akademis  lebih  lanjut  untuk  memungkinkan  pemahaman tentang  bagaimana  gerakan  masyarakat  tidak  hanya  bertindak  untuk  mengklaim  dan  menyalahkan kekuasaan  yang  ada,  tetapi  juga  mengembangkan  proses  rumit  dari  produksi  pengetahuan.  Aspek pembingkaian  ini  jelas  penting  untuk  memahami  bagaimana  gerakan  inovasi  akar  rumput  orang Marena mengembangkan alternatif-alternatif inovasi dari perubahan teknologi serta sebagai resiliensi dalam  praktik  kebijakan  pembangunan  yang  cenderung top-down dan  eksploitatif.  Orang  Marena berhasil mewujudkan sistem tata kelola lokal mereka, sehingga mendapatkan pengakuan ruang lokal mereka dari SK. Menteri Kehutanan di tahun 2017.
Inovasi kelembagaan akar rumput dalam wujud tata kelola hutan dan praktik hukum adat katuvua yang direkontekstualisasikan  kembali,  terlihat  efektif  dalam  mewujudkan  tertib  sosial  dimasyarakat  dan keberlanjutan  lingkungan.  Hal ini  terlihat  dalam  praktik  zonasi  pemanfaatan  tata  ruang lokal,  aturan pemanfaatan  sumberdaya,  dan  pranata  sosial  dalam  kehidupan  orang  Marena.  Selain  hal  tersebut, mekanisme  penyelesaian  konflik  juga  dapat  terselesaikan  dengan  baik  dengan  mekanisme  hukum adatnya. Masyarakat Marena mengenal pantangan dan larangan sebagai pranata yang mereka taati. Hal ini  walau  tidak  tertulis,  namun  jauh  lebih  dipatuhi  masyarakat  ketimbang  domain  hukum  positif pemerintah yang bersifat top-down . Terakhir, dalam agenda kebijakan khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam dan hutan adat kedepan sangat perlu mengarusutamakan tujuan-tujuan devolusi yang berpijak  pada  konsep  lokalitas.  Sehingga  dimensi  keberlanjutan  dan  kelestarian  ekologis  hutan  adat dapat  terjaga  dengan  menyeiringkan  tujuan  keadilan  ekonomi  dalam  pemanfaatan  sumber  kekayaan dari ekosistem hutan adat tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapkan  terimakasih  kami  haturkan  kepada  Rimbawan  Muda  Indonesia  yang  telah  memberi kesempatan  belajar  penulis  dalam  proyek  penelitian  bersama Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO-UN) di tahun 2018. Tulisan ini merupakan salah satu hasil dari riset aksi terkait penguatan masyarakat adat pasca penetapan hutan adat dengan penguatan analisis kembali.

## BIBLIOGRAPHY
Adiwibowo,  S.,  Shohibuddin,  M.,  &  Kartodihardjo,  H.  (2013).  Kontestasi  devolusi:  ekologi  politik pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat.  In  H.  Kartodihardjo  (Ed.), Kembali  ke  jalan  lurus . Center for Forestry Organization, Capacity and Institution (FORCI) Development & Tanah Air Beta.
Aziz  Khan.  (2011). Kerangka Pikir di balik Kebijakan Usaha Kehutanan Indonesia: Sebuah Analsis Diskursus . IPB.
Benford,  R.  D.  (1997).  An  Insider’s  Critique  of  the  Social  Movement  Framing  Perspective. Sociological Inquiry , 67 (4), 409–430. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.1997.tb00445.x Cahyono, E. (2020). Pak Tjondro, Sang “GURU”: Digugu Lan Ditiru. In M. Sihaloho & B. E. Yulian (Eds.), Eulogi  untuk  Prof.  Dr.  Sediono  MP Tjondronegoro:  Mengenang  dan  Meneladani  Sang Guru . PSA IPB.
Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. World Development , 22 (7), 953–969.
Cronkleton, P., Taylor, P. L., Schmink, M., & Stone-Jovicich, S. (2006). Rural Social Movements and Forest  Governance:  Assistance  to  Grassroots  Organizations  to  Promote  Conservation  and Development in Latin America .
D’Andrea,  C.  (2013). Kopi, Adat, dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional
Lore Lindu Sulawesi Tengah . Tanah Air Beta, Sajogyo Institute, Yayasan Tanah Merdeka.
Donkor,  F.  K.  (2015).  Forest  Management  Through  Social  Innovation  in Rural  Ghana:  The  Case  of The West Gonja District. Social Transformations in Contemporary Society , 3 , 142–154.
Gelow,  Z.  J.,  &  Pandonge,  M.  K.  (2008). “Malea  Allo  Mepantu”  Borong  Bulan  Meampangi: Masyarakat Seko Pada Masa DI/TII (1951-1965) . Yayasan Ina Seko. Gupta,  A.  K.  (2016). Grassroots Innovation: Minds on the Margin are not Marginal Minds . Penguin Books India Pvt Ltd.
Haynes, E., Marawili, M., Marika, B. M., Mitchell, A. G., Phillips, J., Bessarab, D., Walker, R., Cook, J.,  &  Ralph,  A.  P.  (2019).  Community-based  participatory  action  research  on  rheumatic  heart disease  in  an  Australian  Aboriginal  homeland:  Evaluation  of  the  ‘On  track  watch’  project.
Evaluation and Program Planning , 74 , 38–53.
https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.02.010
Hess,  D.  J.  (2007). Alternative  Pathways  in  Science  and  Industry:  Activism,  Innovation  and  the Environment in an Era of Globalization . MIT Press.
Hidayati,  N.,  &  Yulyandini,  M.  D.  (2020). Naskah  Bersama  Pelambatan  Hutan  Adat . http://rmibogor.id/publikasi/kertas-kebijakan/
Kartodihardjo,  H.  (2016). Diskursus  dan  Kebijakan  Institusi–Politik  Kawasan  Hutan:  Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia (Orasi  Guru  Besar  Tetap Fakultas Kehutanan IPB).
Kartodihardjo,  H.  (2018). Analisis  Kebijakan  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam:  Diskursus-Politik- Aktor-Jaringan . SAINS.
Luthfi,  A.  N.  (2011). Melacak  Sejarah  Pemikiran  Agraria  Sumbangan  Pemikiran  Madzhab  Bogor . STPN Press.
McAdam,  D.,  McCarthy,  J.  D.,  &  Zald,  M.  N.  (1996). Comparative  Perspective  on  Soscial Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings .  Cambridge University Press.
Mueller,  J.  G.,  Assanou,  I.  H.  B.,  Dan  Guimbo,  I.,  &  Almedom,  A.  M.  (2010).  Evaluating  Rapid Participatory  Rural  Appraisal  as  an  Assessment  of  Ethnoecological  Knowledge  and  Local Biodiversity  Patterns. Conservation  Biology , 24 (1),  140–150.  https://doi.org/10.1111/j.1523- 1739.2009.01392.x
Peluso, N. L. (1992). Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java . University of California Press.
Peluso,  N.  L.  (2006). Hutan  Kaya,  Rakyat  Melarat:  Penguasaan  Sumber  Daya  dan  Perlawanan  di Jawa (N. Fauzi (ed.); Terjemahan). Konphalindo & INSISTPress.
Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia,  Malaysia,  and  Thailand. The  Journal  of  Asian  Studies , 60 (3),  761–812. https://doi.org/10.2307/2700109
Saleh, H. A. (2008). Kajian tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah. GOVERNMENT :
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (1).
Sarfo-Mensah,  P.,  &  Oduro,  W.  (2007). Traditional Natural  Resources  Management  Practices  and Biodiversity  Conservation  in  Ghana:  A  Review  of  Local  Concepts  and  Issues  on  Change  and Sustainability . https://ideas.repec.org/p/fem/femwpa/2007.90.html Schumacher, E. F. (1973). Small is Beautiful . Blond and Briggs.
Shohibuddin,  M.  (2003). Artikulasi  Kearifan  Tradisional  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam Sebagai  Proses  Reproduksi  Budaya  (Studi  Komunitas  Toro  di  Pinggiran  Kawasan  Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah) . Institut Pertanian Bogor.
Smith, A. (2005). The alternative technology movement: An analysis of its framing and negotiation of technology development. Human Ecology Review , 12 (2), 106—11.
Smith,  A.,  Fressoli, M.,  Abrol,  D.,  Arond,  E., &  Ely,  A.  (2016).  Grassroots  innovation movements: Pathways to
sustainability.
Grassroots Innovation Movements , 1–224.
https://doi.org/10.4324/9781315697888
Suharjito, D. (2000). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat . Pustaka Jaya.
Tjondronegoro, S. M. P. (2004). Forest Margin Protection and Community Involvement. In Land Use, Nature  Conservation  and  the  Stability  of  Rainforest  Margins  in  Southeast  Asia (pp.  27–37). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08237-9_2
Tjondronegoro,  S.  M.  P.  (2012).  Emancipating  Adat  Communities  and  Promoting  Democratic Organization. In A. Booth, C. Manning, & T. K. Wie (Eds.), Land, Livelihood, the Economy and the  Environment  in  Indonesia:  Essays  in  Honour  of  Joan  Hardjono .  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Weerman, A., & Abma, T. (2019). Social work students learning to use their experiential knowledge of  recovery.  An  existential  and  emancipatory  perspective. Social Work Education , 38 (4),  453– 469. https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1538335
Yudanto, A. (2016). Adat, Kedelai, dan Pelestarian Hutan: Perubahan Lahan dan Produksi Lokalitas pada Orang Wana, Sulawesi Tengah . Universitas Gadjah Mada.