## Kedudukan  Anak  Dalam  Kandungan  Dari  Perkawinan  Yang  Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi

## Fitri Ramadana, Abdul Halim Talli
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar fitriramadana1@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kedudukan  anak  dalam  kandungan  dari perkawinan  yang  dibatalkan  akibat  tidak  ada  izin  poligami  Di  Pengadilan  Agama  Klas  IA Makassar  dan  perspektif  Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Hanafi.  Penelitian  dilakukan  secara field research dengan  deskriptif  analisis.  Dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini  menunjukkan 1)  Bahwa sama saja antara anak yang sudah lahir dengan  anak  yang  sudah  dalam  kandungan  mengenai  statusnya.  Pembatalan  perkawinan  tidak berlaku  surut  terhadap  status  anak,  sehingga  anak  itu  harus  dianggap  sebagai  anak  dari  kedua orang  tuanya.  Sehingga  suami  tetap  bertanggung  jawab  punya  hak  keperdataan  kewajiban hukum  untuk  membiayai  anak  yang  masih  dalam  kandungan  yang  dibatalkan  perkawinannya oleh pengadilan. 2) Kedudukan anak dalam kandungan dapat dihubungkan pada pemilik al-firasy (tempat tidur),  jadi  sahnya anak dari  hasil  pembatalan perkawinan dinisbatkan kepada  laki-laki yang menikahinya.  3) Tidak menjadi persoalan apabila suami tetap bertanggung jawab terhadap janin itu tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila suami mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggungjawabkan.
Kata kunci: Status; Anak; Pembatalan perkawinan; Mazhab Syafi’i dan Hanafi.

## A bstract
The main problem of this research is how the position of the child in the womb of the marriage that  was  annulled  due  to  the  lack  of  polygamy  permit  in  the  Religious  Court  of  Class  IA Makassar and the perspective of Imam Syafi’i and Imam Hanafi. The research is done by field research  with  descriptive  analysis.  With  a  normative  juridical  approach  and  a  sociological approach.  The  results  of  this  study  show  1)  That  it  is  the  same  between  a  child  who  has  been born  and  a  child  who  is  already  in  the  womb  regarding  his  status.  The  annulment  of  the marriage does not affect the status of the child, so the child should be considered a child of both parents. So that the husband remains responsible for the legal right of legal obligation to finance the child who is still in the womb whose marriage was annulled by the court. 2) The position of the child in the womb can be linked to the owner of al-firasy (bed), so the legitimacy of the child from the result of the annulment of the marriage is attributed to the man  who married her. 3) It is not a question if the husband remains responsible for the fetus but it will be a legal dispute if the husband denies the child as the status of the child to be held accountable.
Keywords : Status; Children; Cancellation of Marriage; Syafi’i and Hanafi Society

## Pendahuluan
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 1 Oleh  karena  itu  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  dan  batin  dengan  tujuan  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  maka  suatu  perkawinan  dinilai  bukan  hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  semata  akan  tetapi  sesuatu  yang  bersifat  sakral  dan suci. 2
1 Republik  Indonesia,  “Undang-undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974”, Tentang  Perkawinan (Jakarta:  Presiden Republik Indonesia, 1974), h. 2.
2 Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21.
Menurut  pasal  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan menyatakan  bahwa  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  agamanya masing-masing  dan  menurut  kepercayaannya  itu.  Jadi,  undang-undang  perkawinan  ini menjelaskan  bahwa  perkawinan  tidak  hanya  dilihat  dari  aspek  formalnya  saja,  tetapi  dari aspek  agama  juga.  Aspek  formalnya  menyangkut  hubungan  administratifnya.  Sedangkan aspek  agamanya  ialah  kebebasan  suatu  perkawinan  sepanjang  tidak  bertentangan  atau ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini.  Jadi,  kedua  aspek  ini  harus  terpenuhi  apabila perkawinan  hanya  dilangsungkan  menurut  ketentuan  hukumnya  saja  tanpa  memperhatikan unsur  agama,  maka  perkawinan  dianggap  tidak  sah.  Sebaliknya,  apabila  perkawinan dilakukan  hanya  memperhatikan  unsur  hukum  agama  saja  tanpa  memperhatikan  Undang- undang hukum Negara maka perkawinannya pun dianggap tidak sah.
Selanjutnya  pasal  3  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri,  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami  (asas  monogami),  tetapi realita  yang  terjadi  dalam  masyarakat  banyak  yang  melakukan  poligami.  Sedangkan  dalam pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  perkawinan  ini  menyatakan  bahwa  Pengadilan  dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Tetapi  realitanya  pun  masih  ada  yang  melakukan poligami liar yang dimana seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri dan tanpa izin Pengadilan. 3
Salah  satunya  kasus  pembatalan  perkawinan  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama Makassar dengan putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks, seorang pria melakukan perkawinan dengan  seorang  wanita tanpa  sepengetahuan  dan tanpa  izin istri  pertama maupun tanpa izin Pengadilan. Perkawinan tersebut terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang  tidak  benar  yang  mengaku  status  jejaka  padahal  pria  tersebut  telah  beristri  dan  masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dalam hal ini harus dilakukan pembatalan perkawinan  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  22  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  pada saat  melakukan  perkawinan.  Dalam  pasal  37  peraturan  pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  perkawinan yang  tidak  memenuhi  syarat  tidak  dengan  sendirinya  menjadi  batal  melainkan  harus diputuskan oleh Pengadilan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  71  telah  mengatur  bahwa  suatu  perkawinan dapat dibatalkan apabila sebagai berikut:
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian  diketahui  masih  menjadi  istri  pria  lain yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam „iddah dari suami lain.
d. Perkawinan  yang  melanggar  batas  umur  perkawinan  sebagaimana  ditetapkan  dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 2
Pembatalan  perkawinan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  atas permohonan  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  memutuskan  atau  meniadakan akibat  hukum  dari  suatu  perkawinan  yang  sudah  berlangsung    resmi    karena    alasan  bahwa salah  satu  pihak  atau  kedua  belah    pihak  tidak  memenuhi  persyaratan  atau  ketentuan  untuk
3 Nurul  Aulia  Dewi  and  Abdul  Halim  Talli,  “Analisis  Perbandingan  Mazhab  Tentang  Pelaksanaan  Mediasi Dengan Media Telekonferensi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
2 Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama Suatu Tinjauan Prospektif (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 161.
melangsungkan  perkawinan  sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku. 3 Sedangkan  menurut Imam  Asy-Syafi‟i    fasakh  ialah  pembatalan  pernikahan  yang  muncul  akibat  adanya  aib, kenyataan  dan  dugaan  tidak  terpenuhinya  suatu  syarat.  Sedangkan  menurut  Imam  Hanafi fasakh adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya dan adanya letak kerusakan dan kecacatan.
Pembatalan  perkawinan  dapat  membawa  akibat  terhadap  suami,  istri,  keluarga,  hak waris  mewarisi,  perwalian,  pemberian  nafkah,  terutama  kedudukan  anak  dari  perkawinan tersebut.  Salah  satu  akibatnya  adalah  seorang  anak  yang  merupakan  hasil  buah  cinta  kasih orang  tuanya  sehingga  keberadaannya  harus  dihargai,  dihormati  dan  diakui  dengan  cara pemenuhan  hak-hak  atasnya,  salah  satunya  adalah  kejelasan  anak  yang  masih  dalam kandungan  terhadap  orang  tua  akibat  perkawinan  yang  dibatalkan.  karena  status  dari  anak yang masih dalam kandungan ini menjadi masalah urgen dalam kehidupan masyarakat.
Menurut  Imam  syafi‟i  dalam  menjaga  hak  anak  untuk  memperoleh  nasab  dari ayahnya  dapat  dilihat  dari  pendapat  beliau  yakni  nasab  anak  tidak  dapat  ditolak  melainkan dengan  li‟an.  Sedangkan  menurut  Imam  Abu  Hanifah  dalam  memahami  arti  lafal  “nikah” menurut  hakikatnya  adalah  setubuh,  apabila  setiap  anak  yang  lahir  akan  dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit.
Kedudukan  anak  didalam  hukum  erat  sekali  hubungannya  dengan  masalah perkawinan. 4 Oleh karena itu, dalam perikatan perkawinan sangat penting didalam pergaulan masyarakat bahkan hidup bersama, kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi  yang  utama  bagi  pembentukan  Negara  dan  bangsa.  Kesejahteraan  dan  kebahagiaan hidup  bersama  ini  menentukan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  masyarakat  dan  Negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. 4
Sehingga  judul  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  adanya  kasus  pembatalan perkawinan  yang  diajukan  istri  pertama  yang  disebabkan  tidak  ada  izin  poligami  dari  istri pertama  maupun  izin  pengadilan  sehingga  perkawinan  suami  dengan  istri    kedua  tersebut harus  diputuskan  dan  berdampak  pada  istri  kedua  dan  anak  yang  masih  dikandungnya  dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klas IA Makassar.
Berdasarkan    uraian    latar    belakang    yang    dikemukakan    diatas,      pokok permasalahan  penelitian  ini  ialah  “bagaimana  kedudukan  anak  dalam  kandungan  dari perkawinan  yang  dibatalkan  karna  tidak  ada  izin  poligami  Di  Pengadilan  Agama  Makassar dan  perspektif  Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Hanafi”,  maka  penulis  dapat  merumuskan  sub masalahnya  sebagai  berikut;  Bagaimana  pandangan  hakim  terhadap  kedudukan  anak  dalam kandungan  dari  perkawinan  yang  dibatalkan  akibat  tidak  ada  izin  poligami  Di  Pengadilan Agama  Klas  IA  Makassar?  Bagaimana  perspektif  Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Hanafi  terhadap kedudukan  anak  dalam  kandungan  dari  perkawinan  yang  dibatalkan  akibat  tidak  ada  izin poligami?  Bagaimana  akibat  hukum  pembatalan  perkawinan  terhadap  anak  dalam kandungan?
Fokus  penelitian  ialah  pemusatan  fokus  terhadap  satu  intisari  penelitian  yang  akan dilakukan.  Sehingga  penelitian  ini  berfokus  pada  kedudukan anak  dalam  kandungan  setelah perkawinan dibatalkan yang disebabkan karena tidak ada izin poligami.
3 Munir Fuandy, Konsep Hukum Perdata (Cet.3; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 16.
4 Kurniati, “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa‟dawi  Kurniati,” Al  Daulah : Jurnal  Hukum Pidana  dan Ketatanegaraan 8,  no.  Vol  8,  No  1  (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
4 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga , h. 3.
a. Kedudukan  anak  dalam  kandungan  ialah  posisi  seseorang  anak  yang  masih dalam  kandungan  ibunya  yang  belum  dilahirkan  baik  secara  umum  dalam masyarakat  dan  dalam  hubungannya  dengan  orang  lain  serta  terhadap  hak-hak dan kewajiban.
b. Perkawinan  yang  dibatalkan  ialah memutuskan  atau  membatalkan  suatu  ikatan hubungan  antara  suami  dan  istri  akibat  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang setelah perkawinan itu telah lama berlangsung. 5
c. Tidak ada izin poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh suami tanpa izin dari istri dan pengadilan.
d. Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia  yang mengadili sengketa keperdataan  menurut  agama  islam,  menyelesaikan  setiap  kasus  menurut ketentuan Islam. 6
e. Perspektif  Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Hanafi  ialah  cara  pandang  atau  pemikiran Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Hanafi  terhadap  kedudukan  anak  akibat    pembatalan perkawinan.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  jenis  penelitian  field  Research kualitatif  dengan  deskriptif  analisis.  Penelitian  field  Research  kualitatif  suatu  tahapan penelitian  dengan  melakukan  pengumpulan  data  primer  sebagai  data  pendukung  bagi  data sekunder  dengan  cara  melakukan  wawancara langsung  dengan  hakim  di  Pengadilan  Agama Makassar dan deskriptif  analisis menggambarkan suatu keadaan dan mengungkapkan faktor gejala  yang  diteliti,  kemudian  dianalisis  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  teori- teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit. 7 Pendekatan penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:
A. Pendekatan yuridis normatif
Adapun  pendekatan  peneliti  yang  digunakan  adalah    pendekatan  yuridis    normatif. pendekatan  yuridis    normatif    adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  serta  norma-norma yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat. 8 Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan kasus yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Pendekatan sosiologis (empiris)
Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  sosiologis    yaitu  penelitian yang  berdasarkan  fakta  yang  sosial  dan  didukung  dengan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan batalnya perkawinan karena penelitian ini dilakukan ditempat tertentu di Pengadilan Agama Makassar. 9

## Hasil dan Pembahasan
Pandangan  Hakim  Terhadap  Kedudukan  Anak  Dalam  Kandungan  Dari  Perkawinan Yang  Dibatalkan  Karna  Tidak  ada  Izin  Poligami  Di  Pengadilan  Agama  Klas  IA Makassar
Dalam  pasal  3  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan
5 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 141.
6 Abd. Halim Talli, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2014), h.17.
7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , h. 105.
9 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 35
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami), tetapi realita yang terjadi  dalam  masyarakat  banyak  yang  melakukan  poligami.  Sedangkan  dalam  pasal  3  ayat (2)  Undang-undang  perkawinan  ini  menyatakan  bahwa  Pengadilan  dapat  memberikan  izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang  bersangkutan.  Tetapi  realitanya  pun  masih  ada  yang  melakukan  poligami  liar  yang dimana seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri dan tanpa izin Pengadilan . Salah  satunya  kasus  pembatalan  perkawinan  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama Makassar dengan putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks, seorang pria melakukan perkawinan dengan  seorang  wanita tanpa  sepengetahuan  dan tanpa  izin istri  pertama maupun tanpa izin Pengadilan. Perkawinan tersebut terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang  tidak  benar  yang  mengaku  status  jejaka  padahal  pria  tersebut  telah  beristri  dan  masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dalam hal ini harus dilakukan pembatalan perkawinan  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  22  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  pada saat melakukan perkawinan.
Bahwa dalam putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks terdapat bantahan dari pihak istri kedua  yang  mengatakan  jangan  dibatalkan  karena  ada  anak  yang  sementara  ini  ada  dalam kandungan.  Tetapi  ammar  putusan  tersebut  mengabulkan  pembatalan  pernikahan  ini  karena sangat  dilematis  terkait  adanya  kepentingan  istri  pertama.  Yang  dilematisnya  antara  adanya kepentingan hukum istri pertama berhadapan dengan kepentingan istri kedua mungkin wajar dikalahkan,  tetapi  pada  saat  berhadapan  dengan  kepentingan  anak  yang  akan  lahir  itu  akan menjadi  persoalan  bahwa  pengadilan  harus  punya  keputusan  yang  tegas,  apapun keputusannya  yang  jelas  harus  ada  keputusan  bagaimana  status  anak  itu  sebenarnya.  Tetapi karena  inti  dari  gugatan  ini  adalah  pembatalan  pernikahan  jadi  mengenai  adanya  bantahan terhadap anak yang dikandung itu menjadi suatu persoalan, walaupun dalam putusan tersebut tidak memberikan keputusan dan ketegasan karena subtansi dari gugatan ini adalah mengenai pembatalan pernikahan tentang bisa tidak putusan ini dibatalkan.
Anak  juga  diartikan  sebagai  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan. 10 Menurut  undang-undang  No.  23  Tahun  2002  anak  adalah “amanah sekaligus karunia Tuhan Yang  Maha Esa,  yang senantiasa  harus kita jaga karena dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung tinggi. 11
Untuk  melihat  bagaimana  kedudukan  anak  dalam  kandungan  setelah  batalnya perkawinan  karena tidak ada  izin  poligami  menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  hakim Pengadilan  Agama  Makassar  yang  bernama  bapak  Drs.  Syahidal  mengatakan  bahwa: “Terkait masalah anak yang masih dalam kandungan ini, perlu ada pemikiran yang pasti dan jelas, butuh pembuktian bahwa janin tersebut adalah janin dari pasangan suami istri tersebut, karena boleh jadi bukan suami yang menghamilinya. Tetapi secara subtansi bahwa janin yang ada  ini  tentu  yang  paling  urgensi  yang  paling  menjadi  akar  dari  permasalahan  ini  untuk melihat apakah  anak  ini  layak  dianggap  sebagai  anak  dari  kedua  suami istri tersebut.  Tentu kita  tidak  sekedar  hanya  melihat  bahwa    nanti  anak  itu  lahir  baru  dikatakan,  itu  anak  yang dilahirkan dalam pernikahan yang dibatalkan. Yang menjadi persoalan yaitu janin itu sendiri. Sepanjang janin itu sudah difaktakan bahwa janin itu adalah hasil berdua dari pasangan suami istri  dan  janin  itu  menjadi  bayi  yang  akan  lahir  walaupun  hanya  sebatas  pernikahan  yang dibatalkan.  Kalau  saya  melihat  persoalan  ini  apabila  terbukti  seperti  itu,  bahwa  itu  bisa diterapkan  dengan  pengembangan.  Karena  hakim  di  pengadilan  dituntut  untuk  tidak  hanya mampu  memahami  suatu  aturan  secara  normatif  saja,  hakim  juga  diharuskan  untuk  mampu
10 Suryo  Sakti  Hadiwijoyo, Pengarusutamaan  Hak  Anak  dalam  Anggaran  Publik (Cet.  1;  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2015), h. 3.
11 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik , h. 3.
memberikan  penafsiran  suatu  aturan  yang  pasti  adanya,  apakah  aturan  normatif  itu  bersifat mempersempit  makna  aturan  itu  atau  memperluas.  Jadi  menurut  saya  bahwa  pembatalan pernikahan itu tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu bisa diperluas makna normatifnya bahwa bukan saja yang dimaksud anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan  itu  tetapi  anak  yang  sudah  jadi  itu  (janinnya  itu  ada  dalam  kandungan  ibu  yang melahirkannya).  jadi  pembatalan  pernikahan  itu  tidak  berlaku  surut  terhadap  status  anak sehingga anak itu harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tua tersebut, sehingga ayah tetap  bertanggungjawab  punya  hak  keperdataan  kewajiban  hukum  untuk  membiayai  anak yang  masih  dalam  kandungan  yang  perkawinannya  dibatalkan  oleh  pengadilan”.  Sekiranya tidak  dipersoalkan  apabila  ayahnya  tetap  bertanggungjawab  terhadap  anak  ini,  tetapi  akan menjadi  sengketa  hukum  apabila  ayahnya  mengingkari  anak  itu  sebagai  status  anak  yang harus dipertanggung jawabkan. 12
Bahwa  putusan  pembatalan  perkawinan  tidak  berlaku  surut  terhadap  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut,  walaupun  perkawinan  kedua  orang  tuanya    telah diputuskan  dibatalkan  oleh  pengadilan,  tetapi  putusan  pengadilan  tidak  mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan tetap menganggap  anak yang sah  yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  sah  dan  tidak  akan  memutuskan hubungan hukum  antara  anak  dengan  orang  tuanya.  Perkawinan  yang  telah  dibatalkan  tetap menimbulkan  akibat  hukum  baik  terhadap  suami  istri  maupun  anak,  apabila  perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik.
Hal  ini  ditegaskan  dalam  kompilasi  hukum  Islam  dalam  pasal  75  dan  pasal  76 menyatakan bahwa anak-anak tetap menjadi anak yang sah sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.  Karena kedua orang tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  dengan  sebaik-baiknya  meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan.
Dalam  kententuan  pasal  28  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  menetukan  bahwa batalnya  suatu  perkawinan  dihitung  sejak  saat  berlangsungnya  perkawinan.  Apabila perkawinan  tersebut  dilangsungkan  menurut  agama  Islam,  maka  batalnya  perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah ada.
Jadi meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka tidak serta merta menghilangkan  akibat  hukum  dalam  perkawinan  yang  pernah  dilaksanakan.  Menurut  pasal 28  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  bahwa  putusan  tentang  pembatalan  perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap:
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
b. Suami  atau  istri  yang  bertindak  dengan  itikad  baik,  kecuali  terhadap  harta bersama,  bila  pembatalan  perkawinan  didasarkan  atas  adanya  perkawinan  lain yang terlebih dahulu.
Orang  ketiga  lainnya  yang  tidak  termasuk  dua  pihak  diatas,  sepanjang  mereka memperoleh  hak-hak  mereka  dengan  itikad  baik  sebelum  keputusan  tentang  pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 13 Jadi menurut kompilasi hukum islam dan undang- undang  perkawinan,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  dibatalkan  adalah  anak  sah  dari kedua orang tuanya. Meskipun tidak ada penetapan mengenai keabsahan anak itu, tetapi anak tersebut  tetaplah  anak  sah  dari  kedua  orang  tuanya.  Karena  kedua  orang  tuanya  memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut.
12 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, Wawancara , Pengadilan Agama Klas IA Makassar 15 Juni 2020.
13 Republik  Indonesia,  “Undang-undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974”  Tentang  Perkawinan  (Jakarta:  Presiden Republik Indonesia, 1974), h. 7.

## Pandangan  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hanafi  Terhadap  Kedudukan  Anak  Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami
Menurut  Imam  Syafi‟i  fasakh  merupakan  pembatalan  perkawinan  yang  muncul karena  adanya  aib,  kenyataan  tidak  terpenuhinya  syarat,  atau  dugaan  tidak  terpenuhinya syarat. 14 Imam  Syafi‟i  dalam  qaul  qadimnya  berpendapat  bahwa  fasakh  adalah  khulu merupakan  perpisahan  antara  suami  dan  istri  karena  adanya  iwadh  atau  kompensasi  yang bertujuan  untuk  menghilangkan  kerugian  oleh  pihak  istri.  Sedangkan  menurut  ulama Hanafiyah, suatu pernikahan yang rusak ialah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya dan adanya kerusakan dan kecacatan dalam perkawinan tersebut.
Adapun beberapa sebab fasakh menurut pendapat Imam Syafi‟i ialah sebagai berikut:
a. Akibatnya  karena  kesulitan  dalam  memberikan  mas  kawin  atau  memberikan pakaian  dan  tempat  tinggal  dan  kesulitan  dalam  memberikan  nafkah  setelah menunda perkawinan selama tiga hari.
b. Perpisahan karena salah satu budak dari pasangan suami isteri itu merdeka.
c. Perkawinan antara budak dan wanita yang merdeka.
d. Perkawinan yang saling mengutuk atau berbicara kasar antara kedua pihak suami atau isteri.
e. Disebabkan adanya aib atau cacat yang permanen yang diadukan kepada  hakim. Jika  cacat  tersebut  seperti  impotent  maka  fasakhnya  ditunda  selama  satu  tahun setelah timbulnya penyakit tersebut.
f. Jika suami dan isteri ditawan qabla dukhul atau ba‟da dukhul.
g. Apabila suami menceraikan isterinya tanpa alasan yang jelas.
h. Apabila menyamakan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh.
i. Apabila suami isteri mempunyai perempuan atau laki-laki idaman lain.
j. Menikahi  saudara  kandung  atau  saudara  sepersusuan  (lebih  dari  lima  kali menyusu) atau karena hal lain yang diharamkan atau dilarang.
k. Salah satu suami atau isteri murtad.
l. Menikah lebih dari empat istri.
m. Menikahi dua orang yang bersaudara.
Dan adapun beberapa penyebab fasakh menurut pendapat Imam Hanafi ialah sebagai berikut:
a. Salah  satu  dari  kedua  pasangan  belum  baligh.  Dalam  hal  ini  yang  memutuskan adalah  hakim.  Apabila  perpisahan  terjadi  karena  adanya  cacat  pada  isteri  maka perpisahan tersebut termasuk talak dan harus diputuskan oleh hakim.
b. Jika  isteri  menjadi  kafir  setelah  menjadi  muallaf  atau  setelah  suami mengislamkannya.  Dan  sebaliknya  jika  suami  yang  kembali menjadi  kafir  maka menurut Abu Hanifah dan Muhammad yaitu berakibatlah jatuh talak.
c. Apabila  isterinya  adalah  budak  yang  telah  merdeka  sedangkan  suami  masih menjadi  budak  yang  belum  merdeka.  Tetapi  isteri  diberikan  pilihan  untuk memutuskan perkawinannya atau melanjutkannya.
d. Jika  ada  orang  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  status  kewarganegaraan  yang berbeda  secara  hakikat  dan  hukum.  Misalnya  jika  salah  satu  dari  suami  isteri pergi  ke  negera  muslim  dalam  status  telah  menjadi  muslim  sedangkan pasangannya  ditinggalkan  di  Negara  yang  sedang  mengalami  peperangan  atau Negara  kafir  dan  berstatus  sebagai  kafir  maka  perkawinan  tersebut  fasakh  atau rusak. Namun Imam yang lain tidak berpendapat karena hal ini merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi.
14 Wahbah Zuhaili, al-Fiqihu asy-Syafi‟I al-Muyassar (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 31.
e. Kurangnya mas kawin yang sanggup diberikan suami kepada istrinya.
f. Suami atau isteri murtad.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas  mengenai  sebab-sebab  fasakh  menurut  Imam Syafi‟i  dan  Imam  Hanafi,  tidak  diatur  secara  jelas  mengenai  pembatalan  perkawinan  atau fasakh  dengan  alasan  tidak  ada  izin  poligami  baik  izin  istri  dan  izin  pengadilan.  Islam membolehkan  poligami  bukan  berarti  menganjurkan,  tetapi  hukum  islam  telah  mengatur bahwa  syarat  poligami  itu  keharusan  berlaku  adil  bagi  suami  terhadap  istrinya.  Dan  ulama fiqh  khususnya  para  imam  mazhab  yang  berpendapat  bahwa  poligami  adalah  kebolehan mubah dengan syarat adil dan tidak melebihi empat orang istri, jika tidak dapat berlaku adil maka  cukup  satu  istri  saja  walaupun  tanpa  izin  istri  maupun  pengadilan  karena  mereka berpegang pada al-Qur‟an.
Tetapi  berkenaan  dengan  prosedur  poligami  dalam  hukum  positif  bahwa  harus mendapatkan  izin  istri  dan  izin  pengadilan  menimbulkan  persoalan  tersendiri  karena  pada masa itu pandangan mengenai poligami hanya sebatas menyesuaikan kondisi pada masa itu, sehingga tidak diatur secara eksplisit mengenai poligami yang mensyaratkan adanya izin-izin baik dalam al-Qur‟an maupun pandangan para ulama mazhab.
Permasalahan poligami pada masa sekarang ini lebih memperhatikan hak-hak wanita dengan memperketat batasan dan syarat-syarat poligami, seperti harus adil dan mampu secara lahiriah dan adanya izin dari istri. Karena izin istri sangat penting untuk melindungi hak-hak istri  pertama  dan  keturunanya,  jadi  poligami  pada  masa  dahulu  belum  menganggap  penting izin  istri  sehingga  pada  saat  itu  poligami  diperbolehkan  meski  tanpa  izin  istri.  Tetapi  hal tersebut  tidak  dapat  diterapkan  pada  masa  sekarang  karena  kondisi  dan  situasinya  berbeda karena  praktik  poligami  pada  masa  sekarang  dapat  menimbulkan  pertentangan  dalam masyarakat  karena  dapat  memicu  konflik  antara  para  istri,  anak-anak  dan  keluarga  jadi adanya  izin  istri  dianggap  sangat  penting  karena  agar  tidak  terjadi  konflik  dan  kesalah pahaman.  Untuk  melaksanakan  poligami  perlu  adanya  pengawasan  dari  hakim  meskipun pengawasan  hakim  tidak  wajib  tetapi  agar  poligami  tidak  dilakukan  secara  sewenang- wenang.  Apabila  suami  berpoligami  tanpa  izin  istri  dan  izin  pengadilan  maka  poligami  itu dapat  difasakh  atau  perkawinan  dapat  dibatalkan,  bukan  berarti  perkawinan  tersebut  batal dengan  sendirinya  tetapi  “dapat”  berarti  harus  ada  tindakan  untuk  menfasakh.  Jadi  fasakh akibat  tanpa  izin  poligami  harus  melalui  hakim  dalam  menetapkannya  karena  memerlukan pembuktian dan penjelasan.
Dalam  literatur-literatur  klasik  mazhab  Syafi‟i  dan  mazhab  Hanafi  tidak  ditemukan praktik  poligami  secara  illegal  yang  menjadi  alasan  pembatalan  perkawinan  tetapi  dalam rumusan  kompilasi  hukum  islam  pasal  71  (a)  menyatakan  bahwa  poligami  tanpa  izin pengadilan  dapat  dibatalkan.  Kompilasi  hukum  islam  dikenal  sebagai  fikih  “made  in Indonesia”  yang  merupakan  bentuk  hukum  islam  yang  sesuai  dengan  karakteristik masyarakat islam Indonesia. Oleh karena itu, kompilasi hukum islam dijadikan pijakan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara keluarga, seperti mengenai persoalan  pembatalan  perkawinan  akibat  poligami  tanpa  izin  istri  dan  izin  pengadilan. Persoalan  pembatalan  perkawinan  ini  hanya  menjadi  sebagai  langkah  lanjutan  dari pelanggaran terhadap syarat-syarat formil berpoligami dan juga menjadi teori maslahah atau istislah  sebagai  landasan  utamanya.  Jadi  aspek  maslahah  ini  merupakan  tujuan  yang  dicita- citakan islam untuk mencapai kepentingan dan keuntungan publik.
Meskipun  dalam  khazanah  Syafi‟iyyah  klasik  tidak  tercantum  prosedur  poligami tetapi  semua  ulama  sepakat  bahwa  mu‟asyarah  bi  al-ma‟ruf  adalah  konsep  yang  menjadi keharusan bagi suami istri. Suami yang melakukan poligami tanpa izin bukanlah suami yang
baik maka karena itu tidak menjalankan konsep mu‟asyarah bi al-ma‟ruf  dalam keluarga dan jelas istri dan keluarga adalah pihak yang dirugikan oleh pelaku. 15
Namun  mazhab  Syafi‟i  merumuskan  satu  produk  hukum  yaitu  terdapat  kewenangan pembatalan  akibat  kebohongan  status  salah  satu  pihak,  maka  rumusan  ini  membuka penafsiran  bahwa  pelaku  poligami  ilegal  juga  dapat  masuk  didalamnya. 16 Sebab  tidak menuntut  kemungkinan  dalam  tataran  realitanya  suami  mengaku  masih  perjaka  agar perkawinan  keduanya  mendapat  legalitas.  Maka  relevansi  antara  kompilasi  hukum  islam dengan  fikih  mazhab  Syafi‟i  terletak  pada  istinbat  al-ahkam  artinya  dasar  pijakan  yang dipakai  oleh  para  perumus  kompilasi  hukum  islam  dalam  permasalahan  pembatalan  ini menggunakan  metodologi  penggalian  hukum  istislah  yang  dianut  oleh  kalangan  mazhab Syafi‟i.  Penggalian  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  perumus  kompilasi  hukum  islam  dan ulama Syafi‟iyyah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.
Pembatalan  perkawinan  tanpa  izin  poligami  tersebut  telah  terjadi  persetubuhan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang telah terjadi bukan karena perkawinan yang  sah  dan  persetubuhan  atau  persenggamaan  yang  terjadi  itu  telah  menyebabkan kehamilan.  Apabila  persetubuhan  menyebabkan  lahirnya  keturunan  (anak)  maka  anak tersebut  dinasabkan  kepada  pria  yang  menyetubuhinya.  Maka  kedudukan  anak  dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan tanpa izin poligami tetap bernasab kepada ayah (suaminya).
Jadi  untuk  menentukan  kedudukan  anak  dalam  kandungan  menurut  Imam  Syafi‟i mengatakan  bahwa  apabila  anak  tersebut  lahir  lebih  dari  6  bulan  dari  akad  pernikahan  ibu bapaknya  maka  anak  itu  dinasabkan  kepada  laki-laki  yang  mengawini  ibunya.  Tetapi,  jika anak  tersebut  dilahirkan  kurang  dari  6  bulan  dari  perkawinan  ibu  bapaknya  maka  anak  itu dinasabkan  hanya  kepada  ibunya.  Sedangkan  Imam  Abu  Hanifah  dalam  berijtihad  untuk menentukan batas usia maksimal masa kandungan yaitu dua tahun berdasarkan fatwa sahabat yaitu perkataan Aisyah yang mengatakan bahwa batas masa kandungan tidak mungkin lebih dari  dua  tahun.  Bahwa  pada  dasarnya  sahnya  anak  dilihat  dari  siapa  yang  menuai.  Apabila anak  tersebut  dilahirkan  oleh  ibunya  yang  sudah  menikah  dengan  laki-laki  yang  telah menghamilinya  maka  status  anak  tersebut  ialah  sah  dan  memiliki  hubungan  nasab  dengan laki-laki (bapaknya) yang menghamili ibunya.
Imam  Syafi‟i  mengqiyaskan  bahwa  laki-laki  yang  menikahi  seorang  wanita  dapat dikategorikan  sebagai  pemilik  al-firasy.  Pada  dasarnya  nasab  anak  dalam  kandungan  itu dihubungkan kepada pemilik al-firasy, hubungan nasab itu bisa ditolak kecuali dengan li‟an. Al-firasy adalah tempat tidur, dimana seorang istri yang pernah digauli oleh suaminya. Imam Syafi‟i berpendapat bahwa anak dinisbatkan kepada pemilik al-firasy, baik karena hubungan intim dalam pernikahan yang sah atau persetubuhan syubhat maupun atas dasar perbudakan. 17 Sedangkan  menurut  Imam  Abu  Hanifah  dalam  memahami  arti  lafal  “nikah”  menurut hakikatnya  adalah  setubuh,  apabila  setiap  anak  yang  lahir  akan  dihubungkan  nasabnya kepada  laki-laki  yang  memiliki  bibit.  Jadi  konsekuensi  dari  asal  terjadinya  hubungan  intim (seksual)  yang  mengakibatkan  lahirnya  bayi,  maka  bayi  tersebut  adalah  anak  dari  laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan.
Imam  Syafi‟i  mengatakan  bahwa  apabila  seorang  wanita  dinikahi  tanpa  memenuhi persyaratan, seperti nikah tanpa wali, tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, atau kasus pernikahannya  rusak,  apabila  perkawinan  ini  istrinya  melahirkan  anak  maka  anak  itu
15 Abd. Kholik, Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Vol. 1 No. 2 (Fakultas Syari‟ah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, 2013), h. 69.
16 Abd. Kholik, Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Vol. 1 No. 2 (Fakultas Syari‟ah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, 2013), h. 70.
17 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi‟i, op.cit, jilid VI. h. 213.
dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi wanita itu. Jadi pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan, memiliki konsekuensi yang sama dengan pernikahan yang sah dalam kaitannya dengan masalah nasab. Bahwa salah satu cara menetapkan nasab seorang anak adalah dengan meminta  keputusan  dari  al-qafah  yakni  orang  yang  ahli  menetapkan  nasab  seseorang berdasarkan  ilmu. 18 Menurut  ulama  Hanafiyah  mengatakan  hubungan  intim  (bukan  dengan lainnya),  tetapnya  nasab  anak  dari  laki-laki  (suami)  tersebut  apabila  memang  ada,  maka  itu sebagai langkah kehatian-hatian untuk merawat anak dan tidak melantarkannya.
Sikap konsisten Imam syafi‟i dalam menjaga hak anak untuk memperoleh nasab dari ayahnya  dapat  dilihat  dari  pendapat  beliau  yakni  nasab  anak  tidak  dapat  ditolak  melainkan dengan  li‟an  dan  memperoleh  nasab  kepada  ayahnya  berdasarkan  pengakuan  syara. 19 Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila terjadi persetubuhan antara seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  baik  perbuatan  tersebut  terjadi  setelah  akad  nikah  maupun karena kesalah dugaan, apabila persetubuhan tersebut berakibat lahirnya seorang anak maka anak itu tetap dinisbatkan kepada suami yang sah.
Anak sering disebut dengan kata walad awlaad didalam Al-Qur‟an yang berarti anak yang  dilahirkan  oleh  orang  tuanya,  laki-laki  maupun  perempuan,  besar  atau  kecil,  tunggal maupun  banyak. 5 Karena  kata  al-walad  dipakai  untuk  menggambarkan  adanya  hubungan keturunan  sehingga  kata  al-awalid  dan  al-walidah  diartikan  sebagai  ayah  dan  ibu  kandung. Jadi  anak  yang  belum  lahir  belum  dapat  disebut  al-walad  atau  al-mawlud,  tetapi  disebut sebagai al-janin yang berarti al-mastuur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) didalam Rahim ibu. 20
Maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  terhadap  kasus  pembatalan  perkawinan  yang terjadi  di  Pengadilan  Agama  Makassar  No.  310/Pdt.G/PA.Mks,  seorang  pria  melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama dan izin pengadilan,  perkawinan  tersebut  terjadi  karena  pria  tersebut  memberikan  keterangan  yang tidak benar yang mengaku status jejaka padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.  Dalam putusan ini ada bantahan dari pihak istri kedua  yang  mengatakan  jangan  dibatalkan  karena  ada  anak  yang  sementara  ada  dalam kandungan  tetapi  ammar  putusan  tersebut  mengabulkan  pembatalan  pernikahan  tersebut karena  adanya  kepentingan  istri  pertama  dan  perkawinan  suami  dengan  istri  kedua  harus diputuskan  karena  tidak  ada  izin  poligami  dari  istri  pertama  dan  izin  pengadilan  dan perkawinan  yang  dibatalkan  ini  berdampak  pada  istri  kedua  dan  anak  yang  masih dikandungannya  terhadap  kedudukan  anak  tersebut.  Namun  dalam  literatur-literatur  klasik mazhab  Syafi‟i  dan  mazhab  Hanafi  tidak  ditemukan  praktik  poligami  secara  ilegal  yang menjadi  alasan  pembatalan  perkawinan  tetapi  hanya  ada  dalam  rumusan  kompilasi  hukum islam pasal 71 (a) yang menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan. Jadi  untuk  mengetahui  kedudukan  anak  dalam  kandungan  akibat  pembatalan  perkawinan (fasakh)  apabila  telah  terjadi  persetubuhan  diantara  laki-laki  dan  perempuan  maka  untuk mengetahui  kedudukan  anak  yang  masih  dalam  kandungan  dapat  dihubungkan  kepada pemilik  al-firasy  yang  diakibatkan  karena  persetubuhan  dalam  pernikahan.  Laki-laki  yang menyetubuhi  seorang  wanita    dalam  perkawinan  ini  dapat  diqiyaskan  sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah.
18 Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, op.cit, Jilid II, h. 800.
19 Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi‟i, al-Umm , Juz IX cit, h. 100.
5 Abdul  Syatar,  “TRANSFORMATION  OF  FIQH  IN  THE  FORMS  OF  HAJJ  AND  ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember  (2019):  120–133, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
20 Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi‟i, al-Umm , Juz IX cit, h. 100.

## Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Dalam Kandungan
Anak yang masih dalam janin walaupun lahir setelah dibatalkannya perkawinan tetap dikatakan  anak  yang  sah  yang  dibuahi  oleh  kedua  pasangan  suami  istri  itu  walaupun perkawinan  kedua  orang  tuanya  oleh  pengadilan  telah  diputuskan  dibatalkan,  akan  tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan tetap dianggap anak sah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Drs.  Syahidal  selaku  Hakim  Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:
“apabila  ayahnya  tetap  bertanggungjawab  terhadap  anak  ini  tidak  menjadi persoalan, tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila ayahnya mengingkari anak itu  sebagai  status  anak  yang  harus  dipertanggung  jawabkan.  Yang  menjadi persoalan anak ini masih dalam kandungan, apabila muncul persoalan setelah lahir anak  dan  istri  meminta  pertanggungjawaban  dari  suaminya  untuk  kehidupan anaknya  dan  untuk  urusan  surat  akta  kelahiran,  apabila  pada  saat  berhadapan dengan kepentingan-kepentingan seperti itu barulah berhadapan dengan pengadilan karena  pengadilan  dianggap  sebagai  bahtera  terakhir  yang  memberikan  sesuatu keputusan hukum mengenai status anak tersebut . 21
Perkawinan  yang  telah  dibatalkan  tetap  menimbulkan  akibat  hukum  baik  terhadap suami,  istri  dan  terhadap  anak-anaknya  apabila  perkawinan  tersebut  dilangsungkan  dengan itikad  baik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Drs.  Syahidal  selaku  hakim Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:
“Untuk  melihat  perbedaan  antara  anak  yang  belum  lahir,  tetapi  sudah  jadi  janin secara  subtansi  tidak  bisa  dibedakan,  kecuali  lahir  langsung  meninggal  tidak  ada masalah,  tetapi  tetap  ada  persoalan  hukum  yang  harus  dikembangkan  apabila  dia lahir dan sempat hidup, tetapi kalau langsung meninggal itu tidak ada masalah. 22 Kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini telah ditegaskan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam kompilasi hukum islam pasal 75 dan pasal 76 telah menegaskan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sudah dibatalkan tetap menjadi anak  sah  dan  tidak  akan  memutuskan  hubungan  hukum  antara  anak  dengan  orang  tuanya. Meskipun  salah  seorang  dari  orang  tuanya  beritikad  buruk  tetapi  berdasarkan  rasa kemanusiaan  dan  kepentingan  anak-anak  sehingga  patut  mendapatkan  perlindungan. Sebagaimana telah diperkuat dalam firman Allah swt  yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 233 yaitu:
َةَع اَضَر َّمِتٌي ْنَاَداَرَا ْنَمِل ِْيَْلِم اَك ِْيَْلْوَح َّنُىَد َلَْوَا َنْعِضْرُ ي  ُتاَدِلاَوْلاَو ۗ وَلِدْوُلْوَمْلا یَلَعَو ۗ َّنُهُ قْزِر ِفْوٌرْعَمْلاِب َّنُهُ تَوْسِكَو ۗ َلَ اَهَعْسُو َّلَِا ٌسْفَ ن ُفِّلَكُت ۗ بٌةَدِلاَوَّرآَضُت َلَ ۗ وَلٌدوُلْوَم َلََواَىِدَلَوِِ ۗ هِدَلَوِب ۗ یَلَعَو ِثِراَوْلا ُلْثِم َكِلٰذ ۗ ْنِاَف ْنَع الَاَصِفاَداَرَا ضاَرَ ت َحاَنُج َلََف رُواَشَتَواَمُهْ نِّم اَمِهْيْلَع ۗ

## ۝
Terjemahannya:
Para  ibu  hendaklah menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  yaitu  bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.  Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  ma‟ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut  kadar  kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan
21 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, Wawancara , Pengadilan Agama Klas IA Makassar 15 Juni 2020.
22 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, Wawancara , Pengadilan Agama Klas IA Makassar 15 Juni 2020.
karena  anaknya  dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban demikian.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. 23
Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  memberikan  kewajiban  kepada  seorang  ibu  untuk menyusui  atau  memberi  makan  kepada  anaknya,  agar  pertumbuhannya  baik  dan  sehat. Sedangkan seorang bapak diberi kewajiban secara umum untuk memberi nafkah kepada ibu yang  menyusui  anaknya  sekaligus  menafkahi  anaknya.  Dari  isyarat  nash  tersebut  dapat dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya karena anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain.
Jadi anak dari hasil pernikahan tersebut tetap berhak mewarisi harta ayah dan ibunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak  Drs. Syahidal selaku hakim Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:
“Bahwasanya terhadap hukum waris, anak dalam kandungan itu harus diperhitungkan mengenai  kapan  haknya.  Apabila  lahir  anak  laki-laki  diberi  porsi  yang  lebih  banyak, apabila lahir perempuan maka porsinya dikurangi. Kapan dia diperhitungkan sebagai ahli waris pada saat ia hidup dan sempat menangis pada saat lahir . 24
Imam  Syafi‟i  berpendapat  bahwa  pembagian  harta  waris  terhadap  anak  yang  masih dalam  kandungan  sebaiknya  ditunda  sampai  janin  yang  dikandung  tersebut  lahir  dan situasinya menjadi jelas. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa pembagian harta waris ditangguhkan untuk anak yang ada dalam kandungan sejumlah bagian empat orang laki-laki atau empat  orang  anak  perempuan.  Adapun  menurut  pendapat  Imam  Syafi‟i  bahwa  apabila seorang  anak  yang  dilahirkan  hidup  kemudian  langsung  meninggal  (wafat),  maka  anak  itu bukanlah termasuk ahli waris jika ia belum keluar sepenuhnya dari rahim ibunya. Sedangkan menurut  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  ialah  apabila  sebagian  besar  anggota  tubuh  anak  itu telah keluar kemudian ia meninggal (wafat) maka anak itu tetap sebagai ahli waris.
Anak  dalam  kandungan  jika  terjadi  waris  mewarisi  yang  disebabkan  oleh meninggalnya  ayah  (suami),  jika  seorang  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  ahli  waris seorang  istri/janda  yang  sedang  hamil,  maka  ahli  warisnya  tidak  hanya  seorang  istri/janda tetapi dianggap ahli warisnya adalah istri/janda dan seorang anak laki-laki tetapi apabila anak yang lahir anak perempuan maka selebihnya dibagi ulang sesuai kadar bagian ahli waris. 25 Apabila suami tidak bertanggung jawab, pihak istri bisa saja mempersoalkan didepan hukum  untuk  meminta  legalitass  status  anak  itu  sebagai  anak  yang  harus  dipertanggung jawabkan  oleh  suaminya  itu.  Secara  keperdataan  perkawinan  akan  memberikan  jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri dan  anak.  Perkawinan  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  maka  mempunyai  akibat  hukum  dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.
Selain  itu  disebutkan  pula  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelanjutan  hidupnya  dan berhak  atas  perlindungan  dari  segala  hal  yang  mencelakakannya  sebagaimana  tercantum dalam  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  pasal  28  B  ayat  (2)  menyatakan bahwa:
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 26
23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Medina (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2007), h. 37
24 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, Wawancara , Pengadilan Agama Klas IA Makassar 15 Juni 2020.
25 Supardin, Fikih  Mawaris  dan  Hukum  Kewarisan  (Studi  Analisis  Perbandingan), (Cet.  1;  Gowa:  Pusaka Almaida, 2020), h. 90.
26 Republik  Indonesia,  “Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945” Hak-Hak  Asasi Manusia (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1945), h. 66.
Hak  janin  yang  masih  berada  dalam  kandungan  adalah  fitrah,  tiada  suatu  makhluk yang dapat memberikan kematian yang lain, sebab itu semua hanya milik Allah swt. Adapun pembatalan  perkawinan  tanpa  izin  poligami  tidak  mempengaruhi  status  anak  dalam kandungan dari segi hak-haknya sebagaimana anak dalam kandungan.
Pembatalan  perkawinan  harus  mendapat  perhatian  dari  berbagai  pihak  yang  terkait, karena  berdampak  kepada  anak.  Hak-hak  keperdataan  anak  jangan  sampai  terabaikan sehingga  diperlukan  upaya-upaya  untuk  memberikan  jaminan  bagi  terpeliharanya  hak-hak keperdataan  anak.  Jadi  anak  yang  dilahirkan  dari  orang  tua  yang  perkawinanya  telah dibatalkan oleh pengadilan tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang  perkawinan  orang  tuanya  masih  ada.  Jadi  hak-hak  keperdataan  anak  jangan  sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan  bagi terpeliharanya hak  keperdataan  anak.  Dalam  hal  ini  lembaga  peradilan  mempunyai  peran  penting  untuk menjamin  hak-hak  keperdataan  anak  melalui  putusan-putusannya.  Karena  anak  yang  lahir dari  perkawinan  yang  dibatalkan  harus  dilindungi  dan  diperhatikan  kesejahteraan  dan kepentingannya karena anaklah yang paling merasakan akibatnya. Dalam ketentuan undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. 27
Penulis  menyimpulkan  bahwa  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  berkaitan  erat dengan  akibat  hukum  dari  suatu  perkawinan,  seperti  kedudukan  serta  perlindungan  hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat  dengan  keabsahan  anak  serta  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  maka  syarat  dan  rukun perkawinan  baik  menurut  undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  maupun  kompilasi  hukum islam  harus  dipenuhi  oleh  pihak-pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan.  Jadi perkawinan yang dibatalkan bisa kembali kepada suami atau istri dengan cara membuat aqad dan  mas  kawin  yang  baru,  tetapi  apabila  pembatalan  perkawinan  yang  disebabkan  karena saudara  kandung  atau  sesusuan  dan  murtad  itu  tidak  bisa  kembali  untuk  menikah  karena untuk  mendapatkan  pembuktian  terhadap  putusnya  perkawinan  perlu  pengakuan  yang  sah menurut  undang-undang  melalui  pengadilan  agama,  karena  pembatalan  perkawinan membawa akibat  baik terhadap suami dan istri, anak dalam kandungan maupun keluarga.

## Kesimpulan
Menurut  Imam  Syafi‟i  adalah  bahwa  untuk  menentukan  kedudukan  anak  dalam kandungan  dapat  dihubungkan  kepada  pemilik  al-firasy  yang  diakibatkan  karena persetubuhan dalam pernikahan. Laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita karena syubhat dapat diqiyaskan sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Sahnya nasab anak hasil wath‟i syubhat diperoleh berdasarkan pengakuan syara. Oleh karena itu hubungan nasab ini  tidak  dapat  ditolak  kecuali  dengan  li‟an.  Dan  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  apabila terjadi persetubuhan syubhat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik perbuatan tersebut  terjadi  setelah  akad  nikah  maupun  karena  kesalah  dugaan,  apabila  persetubuhan tersebut berakibat lahirnya seorang anak maka anak itu tetap dinisbatkan kepada suami yang sah.
Anak yang sudah lahir dengan anak yang sudah dalam kandungan  akibat pembatalan perkawinan  sama  saja  mengenai  statusnya.  Bahwa  pembatalan  perkawinan  tidak  berlaku
27 Republik  Indonesia,“Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Perubahan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2014), h. 2-3.
surut  terhadap  status  anak,  sehingga  anak  yang  masih  dalam  kandungan  harus  dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya.  Dalam kompilasi hukum islam pasal 75 dan pasal 76 telah  menegaskan  bahwa  anak  dari  hasil  perkawinan  yang  sudah  dibatalkan  tetap  menjadi anak  sah  dan  tidak  akan  memutuskan  hubungan  hukum  antara  anak  dengan  orang  tuanya. Jadi anak dari hasil pernikahan yang dibatalkan tersebut tetap berhak mewarisi harta ayah dan ibunya.  Apabila sudah dalam kandungan itu lahir dan sempat hidup akan menjadi persoalan hukum,  apabila  lahir  langsung  meninggal  tidak  ada  masalah.  Dan  akan  menjadi  sengketa hukum  apabila  suami  atau  ayah  mengingkari  anak  itu  sebagai  status  anak  yang  harus dipertanggungjawabkan. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap  anak-anaknya.  Jadi  apabila  perkawinan  yang  dilangsungkan  tanpa  adanya  itikad baik dari suami atau istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Ibrahim  Harun, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama Buku II . Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007. Ahsan al-Qhashash, Ali Fikri. Terj. Abdul Aziz MR Kisah-Kisah Para Imam Mazhab. Mitra Pustaka, 2003.
Alimuddin, Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  Bagi  Hakim  Pengadilan Agama Suatu Tinjauan Prospektif . Makassar: Alauddin University Press, 2011. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember (2019): 120–133. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646. Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Laws  Exegesis  Versus  (Comparative  Studies  in Understanding  Religious  Text  and  Teh  Istinbath  Process  of  Law  on  Mahar.” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21. Dewi,  Nurul  Aulia,  and  Abdul  Halim  Talli.  “Analisis  Perbandingan  Mazhab  Tentang Pelaksanaan  Mediasi  Dengan  Media  Telekonferensi.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
Kurniati.  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:  Diskursus HAM  Dalam  Karya  Nawal  Sa‟dawi  Kurniati.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan 8,  no.  Vol  8,  No  1  (2019)  (2019):  52–61.  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
Al-Habsyi,  Muhammad  Baqir. Fiqih  Praktis  (Menurut  Al-Qur’an  As-Sunnah  dan  Pendapat Para Ulama) . Bandung: Mizan, 2002. Doi,  A.  Rahman  I. Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah  (Syariah) .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
Eoh.  O.S. Perkawinan  Antar  Agama  Dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 1996.
Fuandi, Munir. Konsep Hukum Perdata . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat . Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
Hadiwijoyo,  Suryo  Sakti. Pengarusutamaan  Hak  Anak  Dalam  Anggarap  Publik,. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
Halim,  Abd.  Talli,  Asas-Asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada.  Yogyakarta:  UII  Press, 2014.
Kholil, Munawar. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab. Jakarta: Bulan Bintang, 1983. Kholik,  Abd. Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Poligami Vol.  1  No.  2  (Fakultas  Syari‟ah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, 2013).
Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.
Sembiring, Rosnidar. Hukum Keluarga . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016. Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo, 2003. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003. Supardin,  Fikih  Mawaris  dan  Hukum  Kewarisan  (Studi  Analisis  Perbandingan).  Gowa: Pusaka Almaida, 2020.