## PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PRO SUMATERA BARAT DALAM RANGKA MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
Dewan   Perwakilan (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat  daerah  dan  mempunyai  peranan penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah,  dimana  salah  satu  tugasnya  adalah menjalankan  fungsi  anggaran  yang  diwujudkan dalam  bentuk  pembahasan  untuk  persetujuan bersama  terhadap  Ranperda  tentang  Anggaran Pendapatan  Dan Belanja Daerah Provin diajukan  oleh  Gubernur,  yang  didalamnya termasuk  anggaran  untuk  pelaksanaan  fungsi, tugas  dan  wewenang  DPRD  Provinsi.  Dalam melaksanakan  fungsi  anggaran  terkadang  tidak dapat  dilaksanakan  dengan  optimal  yang disebabkan  karena  banyak  faktor  penghamb yang  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar institusi  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat, sehingga  perlu  penguatan  dalam  menjalankan fungsi  anggaran.Tujuan  penelitian:  1.  Untuk mengetahui  pelaksanaan  penguatan  fungsi anggaran  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah.  2.  Untuk  mengetahui  hambatan  yang ditemui  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam melaksanakan fungsi anggaran dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. menggunakan  metode  penelitian  deskriptif yuridis  normatif,  maka  dapat  disimpulkan:  1. Pelaksanaan  penguatan  fungsi  anggaran  DPRD Provinsi  Sumatera  Barat dengan cara:Pertama, menyampaikan saran dan pokok  pikiran  DPRD  Provinsi  kepada  Kepala Daerah  5  (lima)  bulan  sebelum  penetapan APBD,  Kedua,  substansi  pokok DPRD adalah dari hasil penyerapan aspirasi dan usulan  masyarakat  pada  saat  anggota  DPRD melakukan  reses  dan  kunjungan  keja  daerah berkala  di  daerah  pemilihan  masing

## PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PRO SUMATERA BARAT DALAM RANGKA MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA

## MUSTAKING HAMZAH
Volume 1  Nomor 1 JILP ISSN: 2581-0804 E-ISSN: 2581-1819

## ABSTRACT
Rakyat   Daerah lembaga perwakilan rakyat  daerah  dan  mempunyai  peranan  yang penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah,  dimana  salah  satu  tugasnya  adalah menjalankan  fungsi  anggaran  yang  diwujudkan dalam  bentuk  pembahasan  untuk  persetujuan bersama  terhadap  Ranperda  tentang  Anggaran Dan Belanja Daerah Provinsi yang diajukan  oleh  Gubernur,  yang  didalamnya termasuk  anggaran  untuk  pelaksanaan  fungsi, tugas  dan  wewenang  DPRD  Provinsi.  Dalam melaksanakan  fungsi  anggaran  terkadang  tidak dapat  dilaksanakan  dengan  optimal  yang disebabkan  karena  banyak  faktor  penghambat yang  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar institusi  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat, sehingga  perlu  penguatan  dalam  menjalankan Tujuan  penelitian:  1.  Untuk mengetahui  pelaksanaan  penguatan  fungsi anggaran  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah.  2.  Untuk  mengetahui  hambatan  yang ditemui  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam melaksanakan fungsi anggaran dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan menggunakan  metode  penelitian  deskriptif f,  maka  dapat  disimpulkan:  1. Pelaksanaan  penguatan  fungsi  anggaran  DPRD dapat  dilakukan menyampaikan saran dan pokok  pikiran  DPRD  Provinsi  kepada  Kepala Daerah  5  (lima)  bulan  sebelum  penetapan tansi  pokok-pokok  pikiran DPRD adalah dari hasil penyerapan aspirasi dan usulan  masyarakat  pada  saat  anggota  DPRD melakukan  reses  dan  kunjungan  keja  daerah berkala  di  daerah  pemilihan  masing-masing,
Ketiga,  peningkatan  kapasitas  anggota  DPRD memulai bimbingan teknis, melakukan  pembahasan  bersama  mengenai KUA  dan  PPAS.  2.  Hambahatan  yang ditemukan  ada  2  (dua),  yaitu: hambatan  internal:  (1)  sering  terjadi  perbedaan antara  DPRD  dengan  Pemerintah Sumatera  Barat  mengenai  skala  priorit diprogramkan  dengan  program  APBD,  (2) masih kurangnya informasi bagi anggota DPRD yang  akan  dijadikan  sebagai  dasar  penyusunan anggaran, (3), SDM anggota DPRD yang relatif masih rendah, (4) kurangnya partisipasi anggota DPRD  dalam  pembahasan  anggar keterbatasan waktu anggota DPRD mempelajari dokumen.  Kedua,  hambatan  eksternal:  (1) PEMDA  belum  taat  aturan  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  (2),  Kurang tepatnya  penyusnan  anggaran  belanja  daerah, (3)  penyerahan  dokumen  anggaran  dari  SK yang terlambat, (4) adanya transisi pemerintahan  karena  pemilihan  kepala  daerah. Upaya  mengatasi  hambatan:  (1)  peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan hasil usulan MUSRENBANG  setiap  masa  anggaran  yang diusulkan,  (2)  membuat  matrik  kegiatan tahunan,  (3)  peningkatan  ketaatan  PEMDA terhadap peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (4) peningkatan peranserta  anggota  DPRD APBD,  (5)  pembentukan  peraturan  perundang undangan  yang  jelas  mengenai  penjadwalan pembahasan  APBD,  (6)  mengikuti  BIMTEK bagi seluruh anggota DPRD mengenai anggaran, (7) setiap fraksi di DPRD mewajibkan  anggotanya  untuk  mempelajari RKA tiap SKPD sebelum melakukan pembahasan.
Jurnal Ilmiah Langue and Parole

## PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
peningkatan  kapasitas  anggota  DPRD ngan teknis, Keempat, melakukan  pembahasan  bersama  mengenai KUA  dan  PPAS.  2.  Hambahatan  yang ditemukan  ada  2  (dua),  yaitu:  Pertama, hambatan  internal:  (1)  sering  terjadi  perbedaan antara  DPRD  dengan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  mengenai  skala  prioritas  yang diprogramkan  dengan  program  APBD,  (2) masih kurangnya informasi bagi anggota DPRD yang  akan  dijadikan  sebagai  dasar  penyusunan anggaran, (3), SDM anggota DPRD yang relatif masih rendah, (4) kurangnya partisipasi anggota DPRD  dalam  pembahasan  anggaran,  (5) keterbatasan waktu anggota DPRD mempelajari hambatan  eksternal:  (1) PEMDA  belum  taat  aturan  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  (2),  Kurang tepatnya  penyusnan  anggaran  belanja  daerah, (3)  penyerahan  dokumen  anggaran  dari  SKPD yang terlambat, (4) adanya transisi pemerintahan  karena  pemilihan  kepala  daerah. Upaya  mengatasi  hambatan:  (1)  peningkatan dan sinkronisasi dengan hasil usulan MUSRENBANG  setiap  masa  anggaran  yang diusulkan,  (2)  membuat  matrik  kegiatan n,  (3)  peningkatan  ketaatan  PEMDA terhadap peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (4) peningkatan peranserta  anggota  DPRD  dalam  pembahasan APBD,  (5)  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  jelas  mengenai  penjadwalan
6)  mengikuti  BIMTEK bagi seluruh anggota DPRD mengenai anggaran, (7) setiap fraksi di DPRD mewajibkan  anggotanya  untuk  mempelajari RKA tiap SKPD sebelum melakukan
Kata Kunci: penguatan dewan perwakilan rakyat, fungsi anggaran, UU no. 23 tahun 2014

## I   PENDAHULUAN
Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah yang selanjutnya disingkat  DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan,  peraturan  perundang-undangan  yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan- kebijaksanaan  itu.  Dapat  dikatakan  bahwa  ia merupakan  badan  yang  membuat  keputusan yang  menyangkut  kepentingan  umum  (Mariam Budiarjo, 2007). DPRD merupakan suatu badan yang  terbentuk  dari  unsur-unsur  masyarakat, dimana setiap lapisan masyarakat mengirimkan utusannya/wakilnya  untuk  menjadi  anggota badan ini dengan tujuan menyusun, merumuskan  dan  menentukan  kebijaksanaan yang  harus  dilaksanakan  di  daerahnya  (Bintan Saragih,1993).
Pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  menyebutkan  bahwa  pengertian  DPRD adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian  Pasal  1  ayat  (4)  Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  menegaskan  bahwa Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selanjutnya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  mengamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah adalah
penyelenggara  Urusan  Pemerintahan  oleh Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Dapat  juga  diartikan bahwa  DPRD  sebagai  salah  satu  unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah.  DPRD berkedudukan  sebagai  mitra  sejajar  dengan Kepala  Daerah  dalam  melaksanakan  fungsinya masing masing.
Dari  beberapa  pengertian  tersebut  di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD
merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  yang berada di daerah dan sebagai unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah.  Sebagai lembaga  perwakilan  rakyat  yang  anggotanya
dipilih  melalui  pemilihan  umum  maka  DPRD harus memperhatikan, menyerap aspirasi masyarakat,  mengagregasi  kepentingan  rakyat, dan  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat dalam  proses  berpemerintahan  dan  bernegara. Sedangkan sebagai Unsur Penyelenggra Pemerintahan
Daerah maka DPRD berkedudukan  sebagai  mitra  sejajar  dengan Kepala  Daerah.  Dan  dalam  melaksanakan fungsi,  tugas  dan  wewenang  serta  hak  DPRD berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  daerah menegaskan  bahwa  DPRD  memiliki  fungsi legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan.  Fungsi DPRD  dalam  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2009  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD  terdapat  keseragaman  yaitu  Pasal  292 yang  mengatur  tentang  fungsi  DPRD  Provinsi dan  Pasal  343  yang  mengatur  fungsi  DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai  fungsi  yang  sama  yaitu  fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam  perkembangannya  fungsi-fungsi DPRD  mengalami  perubahan  yang  disesuaikan dengan  keadaan  dan  peraturan  yang  berlaku, seperti  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, diantaranya  telah  mengatur  3  (tiga)  fungsi DPRD yakni:
1.    Fungsi  legislasi  (Pembentukan  Peraturan Daerah).
Untuk  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan
Daerah (Perda), dalam pelaksanaannya  DPRD  membahas  bersama kepala  dearah  dan  menyetujui  atau  tidak menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah,  selanjutnya  mengajukan  ususl Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program  pembentukan  Peraturan  Daerah bersama kepala daerah.
2. Fungsi anggaran.
Fungsi  anggaran  diwujudkan  dalam  bentuk pembahasan  untuk  mendapat  persetujuan bersama  terhadap  Rancangan  Peraturan
Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala  daerah.  Fungsi  anggaran  tersebut dilaksanakan  dengan  cara:  1)  membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas  dan  Plapon  Anggaran  Sementara (PPAS)  yang  disusun  oleh  kepala  daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah  (RKPD),  2)  membahas  Ranperda
APBD,  3)  membahas  Ranperda  tentang perubahan  APBD,  dan  4)  membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Fungsi pengawasan. Fungsi  pengawasan  diwujudkan  dakam bentuk  pengawasn  terhadap:  1)  pelaksanaan peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala daerah, 2) pelaksanaan peraturan perundang- undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  3) pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketiga fungsi tersebut di atas dijalankan  dalam  kerangka  respersentasi  rakyat di  daerah  dan  untuk  melaksanakan  fungsi tersebut DPRD diberikan tugas dan wewenang.
Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  bersama-sama pemerintah  daerah.  DPRD  dalam  menjalankan fungsi  ini  harus  terlibat  secara  aktif,  proaktif, dan  bukan  reaktif  dan  sebagai  legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah (Kartiwa, A., 2006). Menurut Imawan (2000:8) Fungsi Anggaran meliputi merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan.
Menurut Peraturan Undang-undang yang  berlaku;  melalui  Fungsi  ini  Pemerintah (eksekutif)  bersama  DPRD  (legislatif)  dapat membentuk  Peraturan  Daerah  yang  berkaitan dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Dalam  prosesnya  DPRD memiliki  peluang  yang  sangat  luas  untuk menyampaikan  aspirasi  mulai  dari  dan/atau melalui  Musyawarah  Rencana  Pembangunan (Musrenbang)  tingkat  desa,  tingkat  kecamatan hingga  tingkat  kabupaten/kota  hingga  akhirnya sampai  pada  tingkat  pembahasan  RAPBD bersama  Pemerintah  (eksekutif).  Anggaran Pendapatan  Daerah  (APBD)  adalah  rencana keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang dibahas dan disetujui bersama antara
pemerintah  daerah  dan  DPRD.  Didalamnya memuat  program-program  disertai  dengan estimasi  biaya  yang  diperlukan  dalam  rangka menggerakan  berbagai  aspek  kepentingan  baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Fungsi  anggaran  DPRD  dilaksanakan dengan  cara  membahas  Kebijakan  Umum Anggaran  selanjutnya  disingkat  KUA  dan Prioritas  serta  Plafon  Anggaran  Sementara selanjutnya  disingkat  PPAS  yang  disusun  oleh Gubernur berdasarkan RKPD, membahas rancangan  PERDA  tentang  APBD,  membahas rancangan  perda  tentang  perubahan  APBD  dan membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban  APBD.  Fungsi  anggaran DPRD  dilaksanakan  oleh  anggota  DPRD  yang duduk  di  alat  kelengkapan  DPRD  yaitu  Badan Anggaran  DPRD  terdiri  dari  anggota  DPRD utusan Fraksi-fraksi dan utusan setiap Komisi di DPRD.
Dalam  melaksanakan  fungsi  anggaran, DPRD  terkadang  tidak  dapat  dilaksanakan dengan  optimal,  karena  kewenangan  fungsi anggaran DPRD yang ditugaskan kepada Badan Anggaran  sebagai  alat  kelengkapan  DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2015 tentang PEMDA secara normatif berkurang,  karena  fungsi  Badan  Anggaran DPRD  hanya  berwenang  membahas  dan menyetujui  Rancangan  Perda  APBD  dan Rancangan  Perda  Perubahan  APBD  yang diusulkan  Gubernur,  padahal  berdasarkan  UU No.  32  Tahun  2004  Tentang  PEMDA  dan  PP No.  25  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa: kewenangan  fungsi  anggaran  DPRD  menyusun dan  menetapkan  bersama  Rancangan  Perda maupun Perda Perubahan APBD.
Beberapa  faktor  lain  penyebab  tidak optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD antara  lain  adalah  tidak  taatnya  pemerintah daerah dan DPRD terhadap peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  waktu tahapan-tahapan  pembahasan  Rancangan  Perda APBD dan Rancangan Perda Perubahan APBD, kurangnya  pemahaman  anggota  DPRD  yang ditugaskan  di  Badan  Anggarn  DPRD  tentang Sistem  Anggaran  Kinerja,  DPRD  belum  cukup menggali aspirasi masyarakat proses pembangunan partisipatif dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD.
Penguatan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD  Provinsi  diperlukan  karena:  Pertama:
tugas  yang  merupakan  amanah  bagi  DPRD bersama Kepala Daerah dilaksanakan atas dasar yuridis,  yaitu  UU  No.  17  Tahun  2014  tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang lebih dikenal Undang-Undang Parlemen dan Pasal 292, Pasal 343 ayat (1) dan UU No. 2 Tahun 2015 tentang PEMDA  serta  pada  Pasal  99  yang  diwujudkan membahas untuk persetujuan bersama Rancangan  Perda  APBD  maupun  Rancangan Perda tengan Perubahan APBD yang diusulkan oleh  Gubernur  kepada  DPRD.  Kedua:  DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mengandung arti  bahwa  DPRD  memiliki  kedudukan  yang
sama  dan  sejajar  (tidak  saling  membawahi) antara  Kepala  Daerah  dengan  DPRD.  Ketiga: DPRD  berkepentingan  dalam  memperjuangkan aspirasi  masyarakat  daerah  yang  diperoleh  dari daerah  pemilihan  masing-masing  anggota DPRD  saat  melakukan  kegiatan  reses  dan kunjungan  kerja  secara  berkala  di  daerah pemilihan masing-masing.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka penulis  tertarik  untuk  melalukan  penelitian dengan  judul:  Penguatan  DPRD  Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  Dalam  Rangka Menjalankan Fungsi Anggaran Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA.

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana  pelaksanaan  penguatan  fungsi anggaran  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah? 2.  Apakah  hambatan  yang  ditemui  DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi anggaran dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

## II   METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  metode pendekatan  utama  adalah  yuridis  normatif  dan didukung  dengan  pendekatan  yuridis  empiris. Moleong  (2007:4),  metodologi  kualitatif  yang didefinisikan  oleh  Bogdan  dan  Taylor  adalah suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati.  Metode  penelitian  kualitatif  sangat
relevan  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan  penguatan  fungsi  anggaran  DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah  dan  untuk mengetahui  hambatan  yang  ditemukan  DPRD Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  melaksanakan fungsi  anggaran  serta  upaya  untuk  mengatasi hambatan tersebut.

## III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Penguatan  Fungsi  Anggaran DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  pengelolaan  pemerintahan  adalah adanya  fungsi anggaran DPRD, karena dengan adanya  fungsi  anggaran  anggota  DPRD,  maka akan mempengaruhi kinerja dalam peneyelenggaraan  pemerintahan.  Kemudian salah  satu  hak  DPRD,  khususnya  pada  daerah adalah  yang  berkaitan  dengan  fungsi  kebijakan fiskal  yang  terdiri  dari  alokasi,  distribusi  dan stabilisasi anggaran serta fungsi manajemen.
Fungsi  anggaran  DPRD  adalh  fungsi anggaran yang diwujudkan dengan pembahasan untuk  persetujuan  bersama  dengan  pemerintah daerah terhadap rancangan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  provinsi  yang diusulkan  kepala  daerah  yang  didalamnya termasuk  anggaran  pelaksanaan  tugas,  fungsi dan wewenang DPRD Provinsi.
Menurut  Pasal  104  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa:
“Penyampaian  rancanagan  peraturan  daerah tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  disampaikan  oleh  kepala daerah  kepada  DPRD  beserta  lampirannya  dan
nota  keuangan  paling  lambat  minggu  pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang akan direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama”.
Fungsi  anggaran  DPRD  adalah  bentuk tugas  yang  harus  dilakukan  oleh  DPRD  untuk mencapai  tujuan  pemerintah  daerah,  yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena anggaran  daerah  adalah  perwujudan  amanat rakyat  kepada  pemerintah  daerah  dan  DPRD provinsi.  Untuk  melaksanakan  fungsi  anggaran DPRD,  DPRD  provinsi  mempunyai  tugas  dan wewenang di bidang anggaran, yaitu: membahas dan memberikan persetjuan rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD provinsi yang diajukan kepala daerah,
melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan  APBD  provinsi  oleh  pemerintah daerah.
Fungsi  anggaran  DPRD  berdasarkan ketentuan  Pasal  99  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang PEMDA disebutkan bahwa:
"Fungsi  anggaran  DPRD  dilaksanakan  dengan cara  membahas  Kebijakan  Umum  Anggaran (KUA)  dan  Prioritas  serta  Plafon  Anggaran Sementara  (PPAS)  yang  disusun  oleh  kepala daerah berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi, membahas Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) Provinsi tentang APBD,  membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Provinsi tentang Perubahan APBD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi tentang
Pertanggunjawaban  APBD provinsi”.
Tugas  dan  wewenang  DPRD  dalam melaksanakan  fungsi  anggaran  DPRD  hanya dilakukan  oleh  alat  kelengkapan  DPRD Provinsi  yaitu:  Badan  Anggaran  (Banggar) DPRD  Provinsi  yang  terdiri  dari  Pimpinan DPRD  merangkap  Pimpinan  Badan  Anggaran DPRD  dan  anggota  DPRD  Provinsi  utusan Fraksi-fraksi dan utusan Komisi yang duduk di alat  kelengkapan  Badan    Anggaran  Provinsi. Adapun tugas Banggar DPRD Provinsi yaitu:
a. Memberikan  saran  dan  pendapat  berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur  dalam  mempersiapkan  rancangan anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah paling  lambat  5  (lima)  bulan  sebelum ditetapkannya APBD Provinsi.
b. Melakukan  konsultasi  yang  dapat  diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan  rancangan  KUA  APBD  dan PPAS.
c. Memberikan  saran  dan  pendapat  kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan  APBD  dan  rancangan  peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan  daerah  tentang  APBD  Provinsi dan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD Provinsi  berdasarkan  hasil  evaluasi  Menteri Dalam  Negeri  bersama  Tim  Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.
e. Melakukan  pembahasan  bersama  TIM Anggaran  Pemerintah  Daaerah  Provinsi terhadap  rancangan  KUA  dan  PPAS  yang disampaikan oleh kepala daerah, dan
f. Memberikan  saran  kepada  pimpinan  DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa:
“Secara  normatif,  kewenangan  pelaksanaan fungsi  anggaran  DPRD  Provinsi  berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA, tidak lagi  mandiri  karena  hanya  membahas  dan menyetujui  rancangan  APBD  yang  telah disusun  dan  diusulkan  kepala  daerah,  dengan demikian DPRD tidak ikut menyusun rancangan  APBD  Provinsi  termasuk  anggaran DPRD  Propinsi,  sehingga  dampaknya  adalah DPRD  kehilangan  kewenangan  ikut  menyusun RAPBD  Provinsi.  Berbeda  Fungsi  anggaran DPRD  Provinsi  dalam  UU  No.  22 Tahun  2003 tentang  Susduk  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD dan  peraturan  pelaksanaannya  yaitu  Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 yang menyebutkan  bahwa  fungsi  anggaran  DPRD Provinsi  menyusun  dan  membahas  Rancangan APBD Propinsi.
Penempatan  kedudukan  DPRD  dalam UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  PEMDA sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah menempatkan DPRD Provinsi di bawah Kementerian Dalam Negeri, karena pemerintah daerah  kedudukannya  di  bawah  Kementerian Dalam  Negeri.  Pengaturan  kedudukan  DPRD
Provinsi yang kurang jelas menambah lemahnya fungsi anggaran DPRD Provinsi.
DPRD Provinsi sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah  bersama dengan pemerintah daerah memeiliki kedudukn yang sama dan sejajar (tidak saling membawahi) dan sama-sama  mitra kerja dalam memuat  kebijakan  daerah.  Norma  dalam  UU No. 23 Tahun 2014 terakit kebijakan pengelolaan  anggaran  daerah  kedudukan  PRD Provinsi  di  bawah  kepala  daerah,  karena pelaksanaan  fungsi  anggaran  DPRD  hanya berwenang membahas dan menyetujui rancangan  perda  tentang  APBD  Provinsi  yang diusulkan oleh kepala daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa pelaksanaan  penguatan  fungsi  anggaran  DPRD diperlukan karena beberapa alasan yaitu: 1. Tugas yang  merupakan amanah bagi DPRD
Provinsi
dalam penyelenggaraan pemerintaha  daerah  bersama  dengan  kepala daerah  dilaksanakan  berdasarkan  Pasal  292 dan  Pasal  343  ayat  (1)  UU  NO.  17  Tahun 2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD, dan  Pasal  96  ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun 2014 tentang PEMDA.
2. DPRD  memiliki  kewenangan  membahas serta  menetapkan  rancangan  Perda  tentang APBD Provinsi dan berkewajiban memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan rakyat melalui APBD provinsi.
3. DPRD Provinsi berkewajiban memperjuangkan  aspirasi  rakyat  daerah yang  dapat  diakomodir  dalam  APBD sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  moral dan  politis  terhadap  konstituen  anggota DPRD dari daerah pemilihan masing-masing melalui badan anggaran DPRD Provinsi.
DPRD Provinsi sebagai lembaga perwakilan  rakyat  daerah  yang  dipilih  oleh rakyat,  idealnya  dalam  melaksanakan  fungsi anggaran memeiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengusulkan APBD termasuk  anggaran  DPRD  sendiri.  Dengan demikian ketika melaksanakan pra pembahasan APBD  dengan  pemerintah  daerah,  baik  ketika pembahasan  KUA  dan  PPAS  dapat  dilakukan sinkronisasi  antara  rancangan  yang  diusulkan oleh  DPRD  maupun  yang  diusulkan  oleh pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  dalam pembahasan  rancangan  Perda  tentang  APBD
Provinsi  dapat  diselesaikan  tepat  waktu  sesuai peraturan perundang-undangan dan kemungkinan  tidak  akan  terjadi  tarik  ulur kepentingan selama proses pembahasan RAPBD  Provinsi.  Hal  ini  sejalan  dengan semangat  otonomi  daerah  serta  menunjukkan kedudukan  yang  setara  antara  DPRD  dengan pemerintah  daerah  yang  sama-sama  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  diperolehpenjelasan  bahwa peleksanaan  penguatan  fungsi  anggaran  DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah  dilakukan dengan upaya, antara lain sebagai berikut: 1. Peran  Badan  Anggaran  DPRD  dengan penyampaian saran dan pokok-pokok pikiran  DPRD  Provinsi  kepala  daerah  5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD.
2. Pokok-pokok  pikiran  DPRD  yang  akan disarankan kepada kepala daerah adalah dari hasil  penyerapan  aspirasi  dan  usulan masyarakat  pada  saat  anggota  DPRD melakukan  rses  dan  kunjungan  kerja  daerah berkala  di  daerah  pemilihan  masing-masing untuk  dapat  dimasukkan  dalam  penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi.  Dengan  masuknya  pokok-pokok pikiran  DPRD  dalam  rancangan  peraturan daerah  tentang  APBD,  maka  tugas  dan tanggungjawa anggota DPRD dalam memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  telah dapat diwujudkan dalam bidang anggaran.
3. Peningkatan kapasitas anggota DPRD
melalui  bimbingan  teknis  yang  duduk  di Banggar mengenai pemahaman dan pengetahuan sistem anggaran kinerja.
4. Melakukan  pembahasan  bersama  mengenai KUA  dan  PPAS,  dimana  dapat  mengurangi atau menambah program dan anggaran yang telah  disusun  oleh  pemerintah  daerah provinsi  dalam  dokumen  rancangan  perda tentang APBD Provinsi.
Mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD,  dimana  fungsi  DPRD  dalam  membuat anggaran  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian, yaitu:  fungsi  anggaran  DPRD  dari  segi  belanja dann  fungsi  DPRD  darisegi  pembiayaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Fungsi anggaran DPRD dari segi belanja RAPBD  di  Provinsi  Sumatera  Barat Tahun  2015  disusun  dalam  proses  yang mengacu  pada  target  kinerja  sebagaimana
diatur  dalam  Permendagri  Nomor  58  Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerh, dimana proses penyusunan dimulai dari penentuan KUA. Dalam proses penyusunan  ini  diawali  oleh  pembahasan mengenai  PPAS  antara  eksekutif  dengan legislatif.  Hal  ini  merupakan  landasan kebijakan  umum  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan  APBD  di  Provinsi  Sumatera Barat yang berbasis kinerja.
Berdasarkan  hasil  penyusunan  PPAS, maka pemerintah daerah dan anggota DPRD membuat  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD), dan Rencana Kegiatan
Pemerintah  Daerah  (RKPD)  di  Provinsi Sumatera  Bart  dan  dalam  penilaian  kinerja. Kemudian  perlu  ditambahkan  bahwa  dalam penyusunan  PPAS  mengacu  dokumen  yang mencakup  RPJPD,  RPJMD,  dan  RUPD dikaitkan  dengan  penyusunan  program dalam APBD.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan  salah  satu  anggota  Banggar  DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu:
“Penyusunan  program  dalam  APBD  yang mengacu  pada  kesesuaian  dengan  RKPD yang  didasari  dengan  skala  prioritas  dengan rapat  yang  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi anggaran  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat dari  segi  belanja  telah  mengacu  pada kesesuaian dengan RKPD.
2. Fungsi Anggaran DPRD dari segi pembiayaan
Setiap  kegiatan  pembiayaan  yang tercantum dalam APBD, merupakan program  yang  diusulkan  dalam  Rencana Pembangunan  Tahunan  Daerah  (RPTD). Dalam  pelaksanaan  fungsi  anggaran  DPRD Provinsi  Sumatera  Barat,  maka  salah  satu faktor yang perlu ditekankan adalah perlunya  pelaksanaan  fungsi  anggaran  yang terkoordinasi,  lebih  efisien  dan  dengan adanya  pengawasan  dalam  penggunaan anggaran  pembiayaan  dalam  pengelolaan pembangunandaerah  dan  lebih  efisien  serta tidak  terlalu  banyak  pemborosan  dalam pembiayaan.
Penyusunan anggaran pembiayaan yang sebagaimana  telah  tercantum  dalam  APBD selalu  dikelola  dengan  baik.  Hal  ini  dapat dilihat dari setiap pembiayaan yang dikeluarkan  selalu  dilakukan  pengawasan atau  monitoring  dari  setiap  jumlah  dana yang  akan  dikeluarkan  untuk  pembiayaan dari masing-masing sektor.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Anggota  Banggar  DPRD  Provinsi  Sumatera Barat,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan penyusunan anggaran pembiayaan,  adalah  dengan  menerapkan anggaran  berbasis  kinerja  yaitu  mengatur pembiayaan dalam standar APBD yaitu:
a. Aspek  legal  bahwa  setiap  pembiayaan harus  dapat  dilakukan  otoritas  legalnya sehingga alur pembiayaan jelas dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
b. Aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban dengan prinsip anggaran  melindungi  dan  mencegah terjadinya pemborosan dalam
pembiayaan.
c. Aspek  pengeluaran  pembiayaan  daerah harus  berorientasi  pada  pencapaian  visi, misi,  tugas,  sasaran  dan  manfaat  yang akan dicapai.
Fungsi dan peran DPRD memiliki hak dalam menentukan jenis anggaran pembiayaan  dan  hak  untuk  duduk  bersama- sama  dalam  menetapkan  program  anggaran pembiayaan  serta  menyetujui  program pembiayaan.  Cara  yang  dilakukan  dalam memasukkan jenis pembiayaan dalam RAPBD  adalah  dengan  menetapkan  jenis kegiatan yang akan dibiayai dan selanjutnya mengusulkan,  dan  sebelum  usulan  jenis kegiatan  yang  akan  dibiayai  disetujui,  maka terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan  dan  jika  layak  maka  jenis pembiayaan  disahkan  dan  dimasukkan dalam RAPBD.
Adapun cara memasukkan jenis program  pembiayaan  dalam  RAPBD  adalah diawali  dengan  fraksi-fraksi  mengusulkan jenis  kegiatan  yang  akan  dibiayai  dn  fraksi yang  mengusulkan  berasal  dari  aspirasi masyarakat dan selanjutnya dilakukan penentuan  kelayakan,  jika  layak  maka DPRD memasukkan dalam RAPBD.
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas, maka  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan penguatan  fungsi  anggaran  DPRD  Provinsi Sumatera  Barat  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  daerah  adalah  memiliki  peran yang signifikan dalam menyumbangkan terbangunnya  tata  pemerintahan  yang  baik melalui pelaksanaan penguatan fungsi anggaran yang dilakukan dengan cara: Pertama, menyampaikan  saran  dan  pokok-pokok  pikiran DPRD  Provinsi  kepala  daerah  5  (lima)  bulan sebelum  penetapan  APBD,  Kedua,  substansi pokok-pokok  pikiran  DPRD  adalah  dari  hasil penyerapan  aspirasi  dan  usulan  masyarakat pada  saat  anggota  DPRD  melakukan  reses kunjungan  kerja  berkala  di  daerah  pemilihan masing-masing,  Ketiga,  peningkatan  kapasitas anggota  DPRD  melalui  bimbingan  teknis, Keempat,  melakukan  pembahasan  bersama mengenai KUA dan PPAS.

## B. Hambatan Yang Ditemukan oleh DPRD
Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan  Fungsi  Anggaran  dan
Upaya Mengatasi Hambatan.
DPRD sebagai lembaga yang mempunyai  tugas  di  bidang  pembentukan peraturan  daerah  (legislation),  penganggaran (budgeting)  dan  pengawasan  (controlling) sesungguhnya  berperan  besar  dan  strategis dalam menentukan kebijakan daerah, terutama dalam penyusunan APBD masih terdapat sejumlah hambatan-hamabatan.
Pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyusunan  APBD  di  Provinsi  Sumatera  Barat menunjukkan  baha  pelaksanaan  penyusunan anggaran yang dilakukan telah mengacu kepada kesesuaian  RKPD  dan  sudah  didasari  pada skala  prioritas.  Namun  dalam  pelaksanaan penyusunan  anggaran  belanja  yang  telah dilakukan  selama  ini  masih  ada  hambatan- hambatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  berkaitan  dengan  hambatan yang  ditemui  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat dalam melaksanakan fungsi anggaran diperoleh penjelasan  antara  lain:  “bahwa  hambatan  yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, setidaknya ada 2 (dua) hambatan”:
1. Hambatan Internal
Hambatan  internal  adalah  hambatan  yang berasal  dari  dalam  anggota  DPRD  Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, antara lain:
a. Faktor  sering  terjadi  perbedaan  antara DPRD  (legislatif)  dengan  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  (eksekutif) dalam  penyusunan  anggaran  mengenai skala  prioritas  yang  diprogramkan dengan  program  APBD.  Hal  ini disebabkan oleh karena adanya beberapa  program  yang  diperlihatkan kurang sesuai dengan hasil Musrenbang dimana  ada  perbedaan  antara  hasil Musrenbang  dengan  program  RKPD, sebab  dalam  pelaksanaan  Musrenbang masih kurang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat setempat.
b. Faktor masih kurangnya informasi bagii anggota  DPRD  yang  akan  dijadikan sebagai  dasar  penyusunan  anggaran. Hal  ini  disebabkan  karena  penentuan prioritas  alokasi  belanja-belanja  yang ditentukan belum sesuai dengan anggran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
c. Faktor  sumber  daya  manusia  (SDM) anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera Barat yang relatif masih rendah. Hal ini dikarenakan  latar  belakang  pendidikan yang  berbasis  anggaran  relatif  tidak ada.
d. Faktor  kurangnya  partisipasi  anggota DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam pembahasan anggaran.
Hal ini disebabkan  karena  kurang  memahami teknis anggaran.
e. Faktor terbatasnya waktu yang dimiliki anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera Barat untuk mempelajari dokumen dari SKPD.

## 2. Hambatan Eksteral
Hambatan  eksternal  adalah  hambatan yang  berasal  dari  luar  anggota  DPRD  Provinsi Sumatera Barat, antara lain:
a. Faktor yuridis, yaitu Pemerintah Daerah  yang  belum  taat  pada  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59
Tahun  2007  juncto  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Faktor  kurang  tepatnya  penyusunan anggaran  belanja  daerah.  Hal  ini disebabkan  karena  penentuan  prioritas alokasi  belanja  yang  telah  ditentukan pemerintah daerah belum sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
c. Faktor  penyerahan  dokumen  anggaran dari  SKPD  yang  terlambat  kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.
d. Faktor  adanya  transisi  pemerintahan  di daerah karena adanya pergantian kepala daerah pada pemilihan kepala daerah.
Mengacu pada masih ditemukan hambatan-hambatan  DPRD  Provinsi  Sumatera Barat  dalam  melaksanakan  fungsi  anggaran, maka  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan dimaksud adalah:
a. Setiap  masa  anggaran  yang  diusulkan perlu  ditingkatkan  koordinasi  dan
sinkronisasi dengan hasil usulan Musrenbang baik pada tingkat
desa/kelurahan,  tingkat  kecamatan  dan tingkat kabupaten.
b. DPRD membuat matrik kegiatan tahunan untuk pembahasan APBD.
c. Peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah  terhadap  peraturan  tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah.
d. Peningkatan  peranserta  anggota  DPRD dalam pembahasan APBD.
e. Pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang jelas mengenai penjadwalan pembahasan APBD.
f. Mengikuti bimbingan teknis bagi seluruh  anggota  DPRD  mengenai anggaran.
g. Setiap  fraksi  di  DPRD  mewajibkan anggotanya  untuk  mempelajari  RKA tiap SKPD sebelum melakukan pembahan.
h.

## IV   SIMPULAN DAN SARAN
1. Pelaksanaan  penguatan  fungsi  anggaran DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah adalah  memiliki  peran  yang  signifikan dalam  menyumbangkan  terbangunnya  tata pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan penguatan  fungsi  anggaran  yang  dilakukan dengan cara: Pertama, menyampaikan saran dan  pokok-pokok  pikiran  DPRD  Provinsi kepala  daerah  5  (lima)  bulan  sebelum penetapan  APBD,  Kedua,  substansi  pokok- pokok  pikiran  DPRD  adalah  dari  hasil penyerapan  aspirasi  dan  usulan  masyarakat pada  saat  anggota  DPRD  melakukan  reses kunjungan kerja berkala di daerah pemilihan masing-masing, Ketiga, peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui bimbingan teknis,  Keempat,  melakukan  pembahasan bersama mengenai KUA dan PPAS.
2. Hambatan  yang  ditemukan  DPRD  Provinsi Sumatera  Barat  dalam  melaksanakan  fungsi anggaran  ada  2  (dua)  yaitu:  Pertama, hambatan  internal,  meliputi:  (1)  sering terjadi  perbedaan  antara  DPRD  (legislatif) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (eksekutif)  dalam  penyusunan  anggaran
mengenai skala prioritas yang diprogramkan dengan program APBD, (2) masih kurangnya  informasi  bagii  anggota  DPRD yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan  anggaran,  (3)  sumber  daya manusia  (SDM)  anggota  DPRD  Provinsi Sumatera  Barat  yang  relatif  masih  rendah, (4)  kurangnya  partisipasi  anggota  DPRD Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  pembahasan anggaran,  dan  (5)  terbatasnya  waktu  yang dimiliki  anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera Barat  untuk  mempelajari  dokumen  dari SKPD, Kedua, hambatan eksternal, meliputi: (1) Pemerintah Daerah yang belum taat pada pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  juncto  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun 2007  juncto  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  (2)  kurang  tepatnya  penyusunan anggaran  belanja  daerah,  (3)  penyerahan dokumen  anggaran  dari  SKPD  yang terlambat  kepada  DPRD  Provinsi  Sumatera Barat,  dan  (4)  adanya  transisi  pemerintahan di  daerah  karena  adanya  pergantian  kepala
daerah  pada  pemilihan  kepala  daerah. Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut  adalah:  (1)  peningkatan  koordinasi dan  sinkronisasi  dengan  hasil  usulan Musrenbang  setiap  masa  anggaran,  (2) membuat  matrik  kegiatan  tahunan,  (3) peningkatan  ketaatan  Pemerintah  Daerah terhadap peraturan tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah, (4)
peningkatan  peranserta  anggota  DPRD dalam pembahasan APBD, (5) pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  jelas mengenai  penjadwalan  pembahasan  APBD,
(6)  mengikuti  bimbingan  teknis  (Bimtek) bagi  seluruh  anggota  DPRD  mengenai anggaran,  dan  (7)  setiap  fraksi  di  DPRD mewajibkan  anggotanya  untuk  mempelajari RKA  tiap  SKPD  sebelum  melakukan pembahasan.
1. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi anggaran, diharapkan kepada pemerintah  daerah  dan  anggota  DPRD agar mempedomani dan mentaati peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  penyusunan  APBD sekaligus berkomitmen untuk membahasnya tepat waktu. 2. Mengingat masih terbatasnya
pemahaman  anggota  DPRD  dalam bidang  penyusunan  anggaran  (APBD) secara teknis, maka seharusnya disediakan  anggaran  yang  memadai untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan  teknis  bagi  anggota  DPRD serta  dimungkinkan  untuk  mengangkat staf ahli bagi setiap anggota DPRD.

## Bibliography
Budiarjo  Meriam,  2007.  Dasar-dasar  ilmu politik.  PT  Gramedia  Pustaka  Utama  : Jakarta.
Kartiwa,  A.,  2006.  Implementasi  Peran  dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan  “good  governance”. Pusat  Informasi  Proses  Legislasi Indonesia. Moleong, Lexy, J. 2004. Metodelogi Penelitian  Kualitatif.  Remaja  Rosda  Karya. Bandung.
Riswandha Imawan, 2000. Reformasi Politik dan  Demokratisasi  Bangsa.  Dalam Selo  Soemardjan,  Menuju  Tata Indonesia  Baru.  Jakarta:  Gramedia. Hlm 265-267.
Saragih  Bintan,  1993.  Lembaga  Perwakilan dan Pemilu. Bina Aksara.

## Sumber Lainnya
UU  No.  22  Tahun  2003  Tentang  Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.2008,
Fokusmedia. Bandung,
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 Tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD  (MD3),  sebagai  mana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2014  Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang  Pemerintah  Daerah.  Media  Duta, Jakarta Undang-Undang  No.  2  Tahun  2015  Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  2004
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13
Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah