Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## PENGATURAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG EFEKTIF PASCA PERUBAHAN UUD 1945 SEBAGAI WUJUD NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS
Wahyu Hindiawati 1
1 Universitas Wisnuwardhana Malang Email: wahyuhindia@gmail.com

## ABSTRACT
The  amendments  to  the  1945  Constitution  have  brought  about  quite  basic changes  to the general election system and regional heag elections in Indonesia. Reform is a democratic step that was born in Indonesia. The law has regulated general election of general elections and regional head regulation of general elections and regional head elections, there  are still many obstacles. For this reason, the writer formulates the problem as follows: How are the Effective Regulations for General Elections and Regional Head Elections after the Amendment to the 1945 Constitution?. The method that bases its analysis on legislation with a historitical approach. The conclusion of this study is that in the  general election there is a change in statutory arrangements in general  it  can be  said that the general election is actually centered on the “sovereignty of the people’’ as the legal owner of power in democracy. While in the regional head election, one of the changes is related to filling the position of regional head as regulated in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the Governor, Regent dan city governments  are elected. Democratically which  menas  that  elections  are  carried  out  directly  by  the  people  and  representatives.  Both  the general election and regional head elections will run effectively if the are carried out on the principles of being direct, general, free, confidential, honest and fair. If this principle is implemented properly, the Indonesian state will become a democratic legal state.

## ABSTRAK
Amandemen  UUD  1945  telah  membawa  perubahan  yang  cukup  mendasar  pada  sistem pemilihan umum dan pemilihan daerah di Indonesia. Reformasi merupakan langkah demokrasi yang lahir di Indonesia. Undang-undang telah mengatur pemilihan umum pemilihan umum dan peraturan kepala  daerah  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala  daerah,  masih  banyak  kendala.  Untuk  itu, penulis  merumuskan  persoalannya  sebagai  berikut:  Bagaimana  Peraturan  Efektif  Pemilihan  Umum dan Pemilihan Kepala Daerah setelah Perubahan UUD 1945?. Metode yang mendasarkan analisisnya pada undang-undang dengan pendekatan historis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pemilihan umum terjadi perubahan pengaturan undang-undang secara umum dapat dikatakan bahwa pemilihan umum sebenarnya berpusat pada "kedaulatan rakyat" sebagai pemilik sah kekuasaan dalam demokrasi.  Sedangkan  pada  pemilihan  kepala  daerah,  salah  satu  perubahannya  terkait  pengisian jabatan  kepala  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  Gubernur,  Bupati  dan  pemerintah  kota dipilih. Secara demokratis yang menas bahwa pemilu dilakukan langsung oleh rakyat dan wakil. Baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah akan berjalan efektif apabila dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, negara Indonesia akan menjadi negara hukum yang demokratis.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## PENDAHULUAN
Paham  kedaulatan  rakyat  (democracy),  rakyatlah  yang  dianggap  sebagai  pemilik  dan pemegang kekuasaan  sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan tertinggi  dalam  suatu Negara Pasal  1  ayat (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan  dilaksanakan menurut  UUD Makna dari  “kedaulatan  di  tangan  rakyat” yaitu rakyat    memiliki    kedaulatan,    tanggung jawab,  hak  dan  kewajiban  untuk  secara demokratis  memilih  pemimpin  yang  akan membentuk  pemerintahan  guna  mengurus dan melayani  seluruh  lapisan  masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.  Dalam          sistem          demokrasi          modern,  legalitas        dan        legitimasi pemerintahan merupakan faktor  yang  sangat  penting.  Di satu pihak   suatu   pemerintahan haruslah terbentuk  berdasarkan  ketentuan konstitusi dan hukum sehingga   dapat   dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan   itu   juga   harus legitimate, dalam arti bahwa di  samping  legal,  ia  juga  harus  dipercaya.  Artinya,  setiap  pemerintahan      demokratis  yang mengaku berasal    dari    rakyat, diharuskan    sesuai dengan   hasil pemilihan   umum (general election)  sebagai  pilar    yang    pokok    dalam  sistem  demokrasi  modern.  Oleh  karena  itu, pemilihan     umum  (pemilu) merupakan  syarat mutlak  bagi  negara  demokrasi,  yaitu  untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilu pada hakikatnya  adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dan merupakan   lembaga   demokrasi.
Pemilu sebagai   suatu   proses   yang   memberikan kesempatan kepada  rakyat untuk memilih  orang-orang        menduduki        jabatan  -  jabatan  politik    tertentu    baik    di    cabang kekuasaan  legislatif      maupun      di      cabang      kekuasaan  eksekutif.    Di    cabang    kekuasaan legislatif, para  wakil  rakyat  itu  ada  yang  duduk  di Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan di  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan  ada  pula  di    Dewan    Perwakilan    Rakyat  Daerah (DPRD),    baik    ditingkat    provinsi  atau    pun  di    tingkat  kabupaten    dan    kota.    Di    cabang kekuasaan  eksekutif,  para  pemimpin  yang dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  adalah Presiden   dan   Wakil   Presiden,   Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Reformasi  merupakan  langkah  demokrasi  yang  terlahir  di  Indonesia.  Runtuhnya  Orde baru tidak serta merta melahirkan sistem dan tatanan baru yang dipercayai menjadi alternatif terbaik  dan  efektif  sebagai  sandaran  untuk  menata  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pemilu  yang  telah  diselenggarakan  pada  pasca  reformasi  adalahtiga  kali  yaitu  tahun  1999, 2004  dan  tahun  2009.  Dalam  rangka  mengatur  jalannya  Pemilu  yang  jujur,  adil,  langsung, umum, bebas dan rahasia, maka diberlakukanlah undang-undang yang mengatur mekanisme Pemilu. Adapun Undang-Undang yang dimaksud yaitu UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu 1999, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 2004 dan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu 2009.
Dari  ketiga  undang-undang  tersebut  ternyata  terjadi  perubahan  yang  cukup  signifikan meliputi pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, penyelenggara Pemilu, daerah pemilihan dan jumlah  kursi,  pendaftaran  pemilih,  pencalonan  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  kampanye, pemungutan,  penghitungan  suara  dan  penetapan  perolehan  kursi  dan  calon  terpilih, pengganti calon terpilih, pengawasan, hingga sanksi pidana. Salah satunya yaitu menurut UU No.  12  Tahun  2003,  penyelenggara  Pemilu  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang pembentukan serta keanggotaannya berbeda dengan KPU pada Pemilu 1999 yang terdiri dari unsur parpol peserta Pemilu dan pemerintah. KPU menurut UU No. 12 Tahun 2003 adalah tokoh-tokoh independen. Ditingkat daerah terdapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Pemilihan umum yang terjadi pada era reformasi berbeda pada saat orde baru, dimana pada saat orde baru masyarakat tidak bisa memilih pimpinan daerahnya sesuai dengan hati nuraninya karena masih menggunakan sistem perwakilan dari partai namun di era reformasi ini masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Namun  dengan  diadakannya  pemilu  secara  langsung  ini  masih  banyak  sekali  ditemukan berbagai  persoalan-persoalan  serta  berbagai  penyimpangan  yang  terjadi  mulai  dari  daftar pemilih tetap, masalah administrasi bakal calon, yang sangat miris sekali banyaknya money politik  yang  masih  terjadi  diberbagai  daerah.  Pasca  pemilihan  Presiden  Indonesia  menjadi sorotan  dunia  terkit  proses  pemilu  yang  demokratis  yaitu  dengan  melakukan  pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh rakyatnya. Hal ini mendapatkan penilaian positif bahwa demokrasi Indonesia semakin matang. Pemilu berjalan damai dan berlangsung lancar. Dan  yang  terpenting  lagi  adalah  rakyat  tetap  mendapatkan  hak  untuk  memilih  langsung pemimpinnya, namun pada saat itu rakyat mulai terganggu dengan adanya RUU Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada),  dimana  hak  rakyat  untuk  memilih  langsung  Gubernur  dan Walikota/Bupati  akan  digantikan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Hal  ini tertuang dalam RUU Pilkada BAB 2 (Pemilihan Gubernur) mulai Pasal 2 dan BAB 3 (Pemilihan Walikota/Bupati) mulai Pasal 47.
Pada  fase  awal,  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  (UU  22/1999).  Pada  fase  berikutnya,  yaitu  setelah  pemberlakuan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  32/2004),  Indonesia memperkenalkan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Lebih  lanjut,  regulasi  tentang pemilihan kepala daerah secara langsungdiatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU ini mengatur lebih rinci tentang pemilihan kepala daerah, yang juga mencakup landasan pemilihan kepala daerah secara serentak setiap lima tahun sekali. Keterlibatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah  secara  langsung  ini  dianggap  sebagai  sebuah  terobosan,  meskipun  menimbulkan perdebatan normatif, baik secara akademik maupun praktis. Argumen yang muncul adalah tentang interpretasi atas frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945).  Pasal  ini  adalah  dasar otoritatif  diselenggarakannya  pemilihan  kepala  daerah,  pada  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota. Meskipun, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tidak memasukkan pemilihan kepala daerah  sebagai  bagian  dari  pemilu.  Pada  sisi  lain,  pengadopsian  pemilihan  kepala  daerah sering  dianggap  Indonesia  terjebak  pada  seremoni  demokrasi.  Wujud  Indonesia  sebagai negara hukum yang demokratis tentu tidak sebatas pada pemenuhan hak politik, tetapi juga hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  cita-cita  Indonesia  untuk mewujudkan  negara  kesejahteraan  (welfare  state)  yang  merupakan  paham  negara  hukum materiil. Paham ini memahami negara tidak sebatas pada pemberian partisipasi warga tetapi juga  mewujudkan  keadilan  sosial.  Pembahasan  perkembangan  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  pasca-reformasi  dalam  artikel  ini  berisi  tiga  pokok  diskusi  utama.  Bagian pertama  akan  menelaah  lintasan  sejarah  dan  perkembangan  pemilihan  kepala  daerah  di Indonesia  setelah  reformasi.  Bagian  ini  mencakup  gagasan  reformasi  konstitusi  yang kemudian  turut  berkembangnya  gagasan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  di Indonesia. Bagian kedua akan membahas tafsir Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berikut dinamika pemilihan kepala daerah dari lensa sejarah. Bagian ketiga akan menelaah kembali relevansi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  setelah  dua  dekade  bergulirnya reformasi  di  Indonesia. Secara  khusus,  bagian  ini  merefleksikan  tafsir  ketentuan  pemilihan kepala daerah secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah secara langsung yang tidak lepas dari politik uang, dengan pertimbangan pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD yang juga tidak lepas dari praktik serupa.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yang  bersifat normatif yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan untuk mempertajam  analisis  maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  historis  ( historical  approach ).  Penedekatan  ini  dilakukan  untuk  melacak eksistensi penelitian hukum dari waktu ke waktu. Sehingga sejarah dalam konteks ini tidak hanya mendiskripsikan kisah namun berusaha mengungkap makna.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Pemilihan Umum Pasca Perubahan UUD 1945
Setelah  reformasi,  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1999  tentang Pemilihan Umum, dimana undang-undang ini adalah yang pertama yang mengatur tentang Pemilu  pasca-Orde  Baru.  Di  dalam  undang-undang  ini  dimuat  definisi  tentang  pemilihan umum yaitu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Itulah  sebabnya,  politik hukum  undang-undang  ini  menentukan  bahwa  pemilihan  umum  merupakan  sarana  untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan  negara.  Pemilihan  umum bukan hanya  bertujuan  untuk  memilih wakil-wakil rakyat  yang  akan  duduk  dalam  lembaga  permusyawaratan/perwakilan,  melainkan  juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Untuk  mewujudkan  kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan  telah  dilakukannya  penataan undang-undang di bidang politik, perlu menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara  demokratis  dan  transparan,  jujur  dan  adil,  dengan  mengadakan  pemberian  dan pemungutan suara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Semangat yang dibawa oleh undang- udang  ini  adalah  roh  bagi  pemilihan  umum,  yakni  demokratisasi  dan  keterbukaan.  Karena kedua hal tersebut tidak pernah diwujudkan selama pemilu Orde Baru. Setelah Pemilu 1999 berhasil  dilaksanakan  untuk  pertama  kalinya  pasca  Orde  Baru,  maka  rezim  hukum  pemilu diubah kembali pada 2013 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini merupakan pengaturan yang sangat baik tentang pemilu, karena  pasca  pemilu  untuk  memilih  anggota  parlemen,  diselengarakan  juga  pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.
Dengan komitmen bahwa pemilihan umum perlu diselengarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  (luberjurdil),  dengan  harapan  bahwa  pemilihan  umum  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
memilih  anggota  lembaga  perwakilan  harus  mampu  menjamin  prinsip  keterwakilan, akuntabilitas,  dan  legitimasi.  Atas dasar tersebut, definisi pemilihan  umum  dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut: pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah adalah  sarana  pelaksanaan  kedauatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Begitu  juga  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dimana  undang-undang  ini  adalah  yang  pertama  mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam undang-undang ini ada  dua  definisi  pemilihan  umum,  yakni:  Pemilihan  Umum  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota.
Definisi  ini  dicantumkan  agar  terpisah  dengan  konsep  pemilihan  umum  presiden  dan wakil  presiden.  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis  dan  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin  pelaksanaan pemilu presiden  dan  wakil  presiden  yang  berkualitas,  memenuhi  derajat  kompetisi  yang  sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun suatu undang-undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden.
Pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  memilih presiden  dan  wakil  presiden  yang  memperoleh  dukungan  yang  kuat  dari  rakyat,  sehingga mampu  menjalankan  fungsi-fungsi  kekuasaan  pemerintahan  negara  dalam  rangka tercapainya  tujuan  nasional  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan lebih lanjut mengenai definisi Pemilu adalah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan undang-undang untuk pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2009. Definisi pemilihan umum masih menggunakan kerangka yang sama dengan undang-undang sebelumnya,  yakni:  Pemilihan  umum  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  juga  didefinisikan  mengenai  Pemilu. Secara substantif, definisi pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sama  dengan  yang  tertuang  dalam  undang-undang Nomor  23  Tahun  2003.  Hanya  saja,  secara  keseluruhan  substansi  undang-undang  jauh berbeda.  Definisi  Pemilihan  Umum  dalam  undang-undang  ini  berbunyi:  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah  pemilihan  umum  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Begitu  juga  halnya  dengan  definisi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Sebagaimana definisi-definisi sebelumnya,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  masih  menggunakan  pendekatan  dan  batasan  yang  sama  dalam mendefinisikan  Pemilihan  Umum.  Definisi  Pemilihan  Umum  yang  dimaksud  adalah: merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  definisi  pemilihan  umum  sebenarnya  berpusat pada “kedaulatan rakyat” sebagai pemilik sah kekuasaan dalam demokrasi. Sehingga secara fondasional,  tidak  ada  pemilu  tanpa  kedaulatan  rakyat,  karena  hakikat  dilaksanakannya pemilu dalam suatu negara adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak dan kedaulatan rakyat. Penegasan yang terbaru mengenai definisi pemilu dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: pemilihan umum yang  selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.

## B. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Pacsa Perubahan UUD 1945
Perkembangan Pilkada di Indonesia cukup dinamis, mulai dari Indonesia merdeka sampai dengan  sekarang.  Dinamika  hukum  pemilihan  kepala  daerah  berubah-ubah  seiring perkembangan tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada setiap masa.  Perubahan sistem  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  ditandai  dengan  diberlakukannya  beberapa peraturan  perundang-undangan  mengenai  pemerintahan  daerah.  Pada  masa  Orde  Baru Pemilihan  kepala  daerah  dalam  Praktiknya  bersifat  sentralistik  dan  cenderung  otoriter. Pemilihan kepala daerah seharusnya melalui DPRD akan tetapi pada praktiknya diatur oleh pemerintah  pusat,  sehingga  demokrasi  tidak  berkembang.  Setelah  Era  Reformasi,  undang- undang  yang  mengatur  tentang  pemerintahan  daerah  yang  di  dalamnya  juga  mengatur mengenai  pemilihan  kepala  daerah  yaitu  UU  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Pemerintahan Daerah.  UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  No.  22  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  dan  UU  No.  8  Tahun  2015  Tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU No. 8 Tahun 2015).
Menurut  UU  No.  22  Tahun  1999,  pilkada  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Rekrutmen  kepala  daerah  sepenuhnya  berada  pada  kekuasaan  DPRD.  Pemerintah  pusat hanya menetapkan dan melantik kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa DPRD dan Pemerinta Daerah mempunyai  kedudukan  yang  sejajar  dan  mitra  kerja  dalam  menjalankan  pemerintahan daerah.  Hal  ini  berbeda  dengan  sistem  sebelumnya,  yaitu  kepala  daerah  diangkat  oleh Presiden atau Mendagri dari calon yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD. Sebagi pengganti
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
UU No. 22 Tahun 1999 telah diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004 yang membawa perubahan yang  cukup  fundamental  dalam  hal  pemilihan  kepala  daerah.  Apabila  menurut  UU  No.22 Tahun 1999 kepala daearah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, maka menurut UU No. 32 Tahun 2004 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Pilkada  langsung  yang  dianut  oleh  UU  No.  32  Tahun  2004  kemudian  mengalami perubahan melalui UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui undang-undang ini diatur mengenai perubahan mekanisme pilkada secara langsung melalui DPRD. Menurut Pasal 3 UU No.22 Tahun 2014, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara Demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil, sedangkan Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil. Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2014 mendapat penolakan dari masyarakat luas, karena dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokratis. Oleh karena itu, UU No. 22 Tahun  2014  kemudian  dicabut  oleh  Presiden  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 tahun 2014. Dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa kepala  daerah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  dan  dilaksanakan  secara  demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Perppu No 1 Thaun 2014 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015 ditemukan beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala jika dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu disempurnakan terutama  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemilihan,  tahapan  penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon, persyaratan calon perseorangan, penetapan calon terpilih, dan pemungutan suara secara serentak. UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah secara  langsung  sesuai  pilihannya,  sehingga  diharapakan  akan  melahirkan  pemimpin- pemimpin  daerah  yang  memiliki  rasa  tanggung  jawab  kepada  rakyat  ynag  memilihnya. Melalui pilkada langsung dihaapkan akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang aspiratif dan lebih akuntabel.

## KESIMPULAN
Perubahan  UUD  1945  berimplikasi  luas  terhadap  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia  yang  antara  lain  adalah  Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Dalam Pemilihan  umum  terjadi  perubahan  pengaturan  perundang-undangan  Secara  umum  dapat dikatakan  bahwa pemilihan  umum  sebenarnya berpusat pada  “kedaulatan rakyat”  sebagai pemilik sah kekuasaan dalam demokrasi. Sehingga secara fondasional, tidak ada pemilu tanpa kedaulatan rakyat, karena hakikat dilaksanakannya pemilu dalam suatu negara adalah untuk menjunjung  tinggi  hak-hak  dan  kedaulatan  rakyat.  Sedangkan  dalam  Pemilihan  kepala daerah,  salah  satu  perubahannya  yaitu  terkait  dengan  pengisian  jabatan  kepala  daerah sebagaiman  diatur  dalam  pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyebutkan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten  dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Frasa  dipilih  secara  demokratis  ini  pada dasarnya  dapat  dimaknai  sebagai  pemilihan  langsung  oleh  rakyat  atau  pemilihan  melalui DPRD, yang keduanya bersifat konstitusional. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. Ditinjau dari kedaulatan rakyat, pilkada
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin  di  daerah.  Dalam  hal  ini  rakyat  memiliki  kesempatan  dan  kedaulatan  dalam menentukan  pemimpinnya  secara  langsung,  bebas,  rahasia,  tanpa  intervensi  dari  pihak siapapun. Pilkada secara langsung dipastikan membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan  kedaulatan  dalam  menentukan  pemimpin  di  daerah.  Tujuan  ideal  pilkada langsung  antara  lain  terpilihnya  kepala  daerah  yang  terpercaya,  memiliki  kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik. Idealnya, kepala daerah terpilih adalah orang-orang yang berkenaan dihati rakyat, dikenal dan mengenal daerah. Serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat. Dengan demikian pilkada mempunyai sejumlah manfaat berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan  mendekatkan  kepala  daerah  dengan  masyarakatnya.  Baik  Pemilihan  umum  maupun pemilihan  kepala  daerah  ini  akan  berjalan  efektif  jika  dijalankan  dengan  asas,  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dengan  benar.  Jika  asas  ini  dijalankan  dengan  benar maka negara Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf Kornelius dan Azhar Muhamad. 2020 Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi  Permasalahan  Hukum  Kontemporer. Jurnal  Gema  Keadilan .  7  (1):24. https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Nurhayati Yati, dkk. 2021 Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI. 2(1):4-5.
https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
Sianaga Parbuntian. 2018. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945‘’ . Jurnal Binamulia Hukum . 7 (1):23. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.
Ulum,  Muhammad  Bahrul.  2020.  Indonesian  Democracy  and  Political  Parties  After  Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis. Jurnal Indonesia Law Review . 10(1):37. https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.577.
Ulum, Muhammad Bahrul. 2021. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan  dan  Perubahan. Jurnal  Undang  :  Jurnal  Hukum .  4(1):313.  doi: 10.22437/ujh.4.2.309-343.
Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar   Hukum   Tata Negara   Jilid   II . Jakarta : Konstitusi   Press. Jurdi, F. 2019. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta : Prenadamedia Group.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu 2009.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.