Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 3 (2) (2018): 93-102
ANTHROPOS:

## Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Aspek Hukum pada Proses Persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

## Sri Hidayani

## Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima September 2017; Disetujui November 2017; Dipublikasikan Januari 2018

## Abstrak
Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kapada konsumen dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  sebagai  konsumen.  Hukum  perlindungan  konsumen  mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen,  hak  dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen dapat  melalui  mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrasi.  Hasil  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  konsiliasi  atau  mediasi  dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditanda- tangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrasi dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah putusan BPSK. Putusan BPSK dapat berupa: Perdamaian, Gugatan ditolak dan Gugatan dikabulkan.
Kata Kunci : Proses Persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

## Abstract
Consumer protection law is a law that regulates the provision of protection to consumers in order to meet consumer needs. Consumer protection law regulates the rights and obligations of consumers, rights and obligations of business actors, as well as ways to defend such  rights  and obligations.Any  aggrieved  consumer may sue  a  business  actor  through  an  agency  in  charge  of  resolving  disputes between  consumers  and  business  actors  or  through  judicial  courts  within  the  public  court.  Consumer  dispute  resolution  can  be reached through court or out of court based on the voluntary choice of the parties to the dispute.Consumer dispute resolution can be through mediation, conciliation and arbitration. The result of a consumer dispute settlement with conciliation or mediation is made in a written agreement signed by the consumer and business actor. Written agreement is corroborated by a decision of the assembly signed by the chairman and member of the assembly. Similarly, the result of the settlement of the consumer by means of arbitration shall be made in the form of a decision of the assembly signed by the chairman and the member of the assembly. The decision of the assembly is the decision of BPSK. The decision of BPSK can be: Peace, Rejected Claim and Claim is granted.
Keyword : Process at Consumer Dispute Settlement Agency
How  to  Cite: Hidayani,  S.,  ( 2018), Aspek  Hukum  pada  Proses  Persidangan  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen, Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 3 (2): 93-102
*Corresponding author: E-mail: srihidayani@staff.uma,ac,id
p-ISSN 2460-4585 e-ISSN 2460-4593

## PENDAHULUAN
Hukum  perlindungan  konsumen  dewasa ini  mendapatkan  cukup  perhatian  karena menyangkut aturan-aturan
guna mensejahterakan  masyarakat,  bukan  saja masyarakat  selaku  konsumen  saja  yang mendapatkan  perlindungan,  namun  pelaku usaha  juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak  dan  kewajiban.  Pemerintah  berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga  tercipta  system  yang  kondusif  saling berkaitan  satu  dengan  yang  lain  dengan demikian  tujuan  menyejahterakan  masyarakat secara luas dapat tercapai.
Fokus  gerakan  perlindungan  konsumen (konsumerisme)  dewasa  ini  sebenarnya  masih parale  dengan  gerakan  pertengahan  abad  ke- 20.  Di  Indonesia,  gerakan  perlindungan konsumen  menggema  dari  gerakan  serupa  di Amerika  Serikat.  YLKI  yang  secara  popular dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di  Indonesia  berdiri  pada  kurun  waktu  itu, yakni  11  Mei  1973.  Gerakan  di  Indonesia  ini termasuk  cukup  responsif  terhadap  keadaan, bahkan  mendahului  resolusi  dewan  ekonomi dan sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 tentang  Pelindungan  Konsumen  (Shidarta, 2000: 29).
Tingkat-tingkat  tersebut  dilalui  secara berurutan  (consecutive)  dan  memakan  waktu yang  relative  lama.  Persatuan  nasional  adalah persyaratan untuk memasuki tahap industrialisasi.  Industrialisasi  merupakan  jalan untuk  mencapai  Negara  kesejahteraan.  Erman Rajagukguk,  makalah  “Pentingnya  Hukum
Perlindungan Konsumen Dalam Era
Perdagangan  Bebas”,  dalam  buku  Hukum Perlindungan  Konsumen,  penyunting  Husni
Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati,  Bandung  : Mandar Maju, 2000, hlm1
Sosialisasi dan gerakan-gerakan perlindungan konsumen kemudian juga berkembang  di  berbagai  negara  baik  di  Eropa maupun  di  belahan  bumi  lainnya.  Hal  ini ditandai  dengan  berdirinya  organisasi  atau lembaga  pemerhati  yang  bergerak  di  bidang perlindungan konsumen yang bersifat internasional,  yakni  International  Organization
of Consumer Union (IOCU) pada tanggal 1 April 1960  yang  berpusat  di  Den  Haag  Belanda,  dan berpindah ke London, Inggris pada tahun 1993. Dalam  Perkembangannya  selanjutnya  IOCU  ini berubah
nama menjadi Consumers
International  (CI).  Organisasi  CI  ini  kemudian berkembang  dan  memiliki  beberapa  kantor regional  di  beberapa  negara.  (Shidarta,  2006: 37).
Perlindungan terhadap konsumen dipandang  secara  material  maupun  formal makin terasa penting, mengingat makin lajunya ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang merupakan motor penggerakan bagi produktivitas  dan  efisiensi  produksen  atas barang  atau  jasa  yang  dihasilkannya  dalam rangka mencapai sasaran usaha.
Dalam  rangka  mengejar  dan  mencapai kedua  hal  tersebut,  akhirnya  baik  langsung maupun  tidak  langsung,  konsumenlah  yang pada  umumnya  akan  merasakan  dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan  perlindungan  yang  memadai terhadap  kepentingan  konsumen  merupakan suatu  hal  yang  penting  dan  mendesak  untuk segera  dicari  solusinya,  terutama  di  Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan  yang  menyangkut  perlindungan konsumen,  lebih-lebih  menyongsong  era perdangangan bebas yang akan datang.
Konsumen  yang  keberadaannya  sangat tidak  terbatas  dengan  strata  yang  sangat bervariasi menyebabkan produksen melakukan kegiatan  pemasaran  dan  distribusi  produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar  dapat  mencapai  konsumen  yang  sangat majemuk  tersebut.  Untuk  itu  semua  cara pendekatan  diupayakan  sehingga  mungkin menimbulkan  berbagai  dampak,  termasuk keadaan  yang  menjurus  pada  tindakan  yang bersifat  negatif  bahkan  tidak  terpuji  yang berawal dari iktikad buruh. Dampak buruk yang lazim  terjadi,  antara  lain  menyangkut  kualitas, atau  mutu  barang,  informasi  yang  tidak  jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya. (Hartono, 2000: 34).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak  tanggal  20  April  2000.  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai  perlindungan  konsumen  tetepi materinya  lebih  banyak  membahas  mengenai pelaku  usaha  dengan  tujuan  melindungi konsumen.  Hal  ini  disebabkan  pada  umumnya kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen merupakan  akibatperilaku  dari  pelaku  usaha, sehingga  perlu  diatur  agar  tidak  merugikan konsumen.
Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu
sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah  karena  kegiatan  sang  hakim, melainkan  karena  inisiatif  dari  pihak  yang bersengketa  dalam  hal  ini  penggugat  baik  itu dari  produsen  ataupun  konsumen.  Pengadilan yang  memberikan  pemecahan  atas  hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak  secara  sukarela.  Dalam  hubungan  ini Satjipto Rahardjo mengatakan (Rahardjo,  1986: 70, dalam Shofie, 2003: 308-313): Pembicaraan mengenai  bekerjanya  hukum  dalam  hubungan dengan  proses  peradilan  secara  konvensional melibatkan  pembicaraan  tentang  kekuasaan kehakiman, prosedur beperkara dan sebagainya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak memberikan  batasan  apakah  yang  dimaksud dengan  sengketa  konsumen.  Definisi  “sengketa konsumen”  dijumpai  pada  Peraturan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  yaitu  Surat Keputusan  Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001 tanggal  10  Desember  2001,  dimana  yang dimaksud    dengan  sengketa  konsumen  adalah: “sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  yang  menutut  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran  dan  atau  yang menderita  kerugian  akibat  mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”
Sengketa  dapat  juga  dimaksudkan sebagai  adanya  ketidak  serasian  antara pribadi–pribadi  atau  kelompok-kelompok  yang mengadakan  hubungan  karena  hak  salah  satu pihak terganggu atau dilanggar.
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen disingkat  sebagai  BPSK  adalah  salah  satu lembaga  peradilan  konsumen  berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota
di  seluruh  Indonesia  sebagaimana  diatur menurut  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di  luar  lembaga  pengadilan  umum,  BPSK beranggotakan  unsur  perwakilan  aparatur pemerintah,  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau produsen  yang  diangkat  atau  diberhentikan oleh  Menteri,  dalam  menangani  dan  mengatur permasalahan  konsumen,  BPSK  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pemeriksaan atas  kebenaran  laporan  dan  keterangan  dari para  pihak  yang  bersengketa,  melihat  atau meminta  tanda  bayar,  tagihan  atau  kuitansi, hasil  test  lab  atau  bukti-bukti  lain,  keputusan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  bersifat  mengikat  dan  penyelesaian akhir  bagi  para  pihak.  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal  45  ayat  (1),  (2),  dan  (4)  Undang– Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa: 1)  Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum;  2)  Penyelesaian  sengketa  konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak yang bersengketa; 3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan  hanya dapat  ditempuh  apabila  upaya  tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.
Di  UU  Perlindungan  Kosumen  ini memberikan  ruang  bagi  konsumen  yang dirugikan  menggugat  pelaku  usaha  melalui peradilan  umum  tetapi  jika  konsumen  ingin penyelesaian  sengketa  dengan  pelaku  usaha melalui  di  luar  pengadilan  maka  UU Perlindungan  Konsumen  menyediakan  badan yang dibentuk pemerintah secara khusus untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen  dengan pelaku usaha.
Badan  yang  dibentuk  pemerintah  adalah Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  dan  atau  ke  Lembaga  Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar  dan  diakui  oleh  pemerintah  yang mempunyai  kegiatan  menangani  perlindungan konsumen  untuk  penyelesaian  sengketa tersebut.

## PEMBAHASAN
Konsumen  dalam  bahasa  Inggris  yaitu consumer , dan dalam bahasa
Belanda
consument .  Pengertian  konsumen  secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. (Nasution, 2011: 21) Perlindungan  konsumen  pada  Nomor  8 Tahun  1999  Pasal  1  angka  1  yang  berbunyi “Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi  perlindungan  kepada  Konsumen.” Sedangkan  konsumen  sendiri  adalah  orang yang  mengkonsumsi  barang  atau  jasa  yang tersedia  dimasyarakat  baik  untuk  digunakan sendiri  ataupun  oranglain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.
Tanggung  jawab  terhadap  produk  yang dipasarkan  kepada  konsumen  seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah demi terjaminnya hak-hak konsumen.  Perlindungan  konsumen  mencakup dua  bentuk  perlindungan  (Sidabalok,  2010:  6), yaitu:
1)  Perlindungan  terhadap  timbulnya kerugian pada konsumen dikarenakan konsumen  memakai  atau  mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. 2)
Perlindungan terhadap  berlakunya  syarat-syarat  yang  tidak adil  oleh  produsen  pelaku  usaha  kepada konsumen  pada  waktu  mendapatkan  barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya- biaya  untuk  menyelenggarakan  perjanjian (kontrak), baik sebagai akibat dari penggunaan standar perjanjian maupun prilaku curang dari produsen atau pelaku usaha.
Secara  umum,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau
memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara halal,  sebagaimana  pernyataan  “halal”  yang  di cantumkan dalam label.
Hukum  perlindungan  konsumen  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  pemberian perlindungan  kapada  konsumen  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  sebagai  konsumen. Hukum  perlindungan  konsumen  mengatur  hak dan  kewajiban  konsumen,  hak  dan  kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. (Janus, 2006: 5).
Perlindungan konsumen ini tidak semata-mata hanya perlindungan fisik, melainkan  juga  hak  yang  bersifat  abstrak tersebut,  maka   dikenal  ada  4  hak  dasar konsumen,  yaitu:  a)  hak  untuk  mendapatkan keamanan;  b)  hak  untuk  mendapatkan informasi;  c)  hak  untuk  memilih;  d)  hak  untuk didengar.
Empat  hak  dasar  ini  diakui  secara internasional.
Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam
The International Organization of  Consumers  Union  (IOCU) ,  menambahkan  lagi beberapa  hak,  seperti  hak  mendapatkan pendidikan  konsumen,  hak  mendapatkan  ganti kerugian,  dan  hak  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dari  ke  empat  hak  dasar  konsumen tersebut  diatas,  dijabarkan  ke  dalam  pasal  4
Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, menjadi  9  hak  konsumen  Indonesia,  yaitu:  1) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa;  2)    Hak  untuk  memilih  barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan;  3) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;  4)  Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;  5)  Hak  untuk  mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara  patut;  6)  Hak  untuk  mendapat pembinaan  dan  pendidikan  konsumen;  7)  Hak untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar
dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan  dispensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  jika  barang  dan/atau  jasa  yang diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak  sebagaimana  mestinya;  9)  Hak-hak  yang diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lain.
Dalam  Pasal  23  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  (“UUPK”) mengatur  bahwa  konsumen  dapat  mengajukan gugatan  pada  pelaku  usaha  melalui  badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan.  Kemudian,  menurut  Pasal  52  UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (“BPSK”) adalah  menerima  pengaduan  baik  tertulis maupun  tidak  tertulis  dari  konsumen  tentang terjadinya  pelanggaran  terhadap  perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan  kedua  belah  pihak  untuk  memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa.
Berkaitan  hal  di  atas,  Pasal  45  UUPK memang  menyebutkan  bahwa  penyelesaian sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa. Namun,  ini  tidak  berarti  dalam  mengajukan gugatan  harus  telah  disetujui  dahulu  oleh  para pihak. Menurut penjelasan Pasal 45, ini artinya dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  tidak menutup  kemungkinan  penyelesaian  damai oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Pada  setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian  damai  oleh  kedua  belah  pihak yang  bersengketa.  Jadi,  pengajuan  gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para  pihak  dapat  bersepakat  untuk  memilih perdamaian  untuk  penyelesaian  sengketanya. Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/Mpp/Kep/ 12/ 2001Tahun 2001tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Cara  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan cara  pengaduannya  di  BPSK  (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Sesuai  Pasal  19  ayat  (1)  Undang  – Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  bahwa  pelaku  usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran  dan/atau  kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  Ganti  rugi  tersebut  harus dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh) hari  setelah  tanggal  transaksi.  Hal  ini  sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi.  Apabila  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari ini  ternyata  pelaku  usaha  memberikan  ganti rugi,maka  tidak  akan  terjadi  sengketa konsumen.  Namun,  sebaliknya  apabila  dalam waktu  7  (tujuh)  hari  ini  pelaku  usaha  tidak memberikan  ganti  rugi,  maka  akan  terjadi sengketa konsumen. Konsumen yang dirugikan akan  melakukan  upaya  hukum  dengan  cara menggugat pelaku usaha.
Sengketa  konsumen  terjadi  apabila pelaku  usaha  tidak  memberikan  ganti  rugi kepada  konsumen  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari setelah transaksi. Sengketa (konflik) konsumen adalah  suatu  kondisi  di  mana  pihak  konsumen menghedaki  agar  pihak  pelaku  usaha  berbuat atau  tidak  berbuat  sesuai  yang  diinginkan, tetapi  pihak  pelaku  usaha  menolak  keinginan itu.
Romy  Hanitijo    memberikan  pengertian sengketa sebagai situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka  masing-masing  yang  tidak  dapat dipersatukan  dan  di  mana  tiap-tiap  pihak mencoba  meyakinkan  pihak  lain  mengenai kebenaran  tujuannya  masing-masing.  Ronny Hanito, Hukum  dan  Masalah  Penyelesaian Konflik ,  Majalah  Fakutas  Hukum  UNDIP, Semarang,  1984,  hlm.  22.  Joni  Emerzon memberikan  pengertian  konflik/perselisihan adalah
adanya pertentangan atau ketidaksesuaian  antara  para  pihak  yang  akan dan  sedang  mengadakan  hubungan  atau kerjasama. Joni Emerson, Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  di  luar  Pengadilan (negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrasi), Jakarta, Gramedia Pustaka, 2001, hlm. 21.
Pasal  1  angka  8  Surat  Keputusan Memperindag  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001 memberikan  definisi  sengketa  konsumen adalah  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  yang  menuntut  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian atas
kerusakan,
pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
Sengketa  konsumen  tersebut  dapat diselesaikan  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  mengajukan ke  badan  peradilan  di  tempat  kedudukan konsumen.  Penyelesaian  sengketa  ini  seperti terdapat  dalam  Pasal  23  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas ketentuan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat  (4)  dapat  digugat  melalui  badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan  ke  badan  peradilan  di  tempat kedudukan  konsumen.  Penyelesaian  sengketa konsumen  juga  diatur  dalam  Pasal  45 menyatakan:
Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum;
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan  berdasarkan  pilihan  suka  rela  para pihak yang bersengketa;
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
Apabila  tidak  dipilih  upaya  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  gugatan  melalui pengadilan  kiranya  dapat  ditempuh  apabila upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh
salah  satu  pihak  atau  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Dengan  mendasarkan  kepada  kedua pasal tersebut di atas, yaitu, Pasal 23 dan Pasal 45, maka cara penyelesaian sengketa konsumen dapat  dilakukan  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dan  melalui pengadilan.  Artinya,  penyelesaian  sengketa konsumen dapat ditentukan di luar pengadilan (BPSK)  dan  melalui  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  sesuai  Pasal  47 diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita oleh  konsumen.  Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  sesuai  Pasal  48  mengacu  pada ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang berlaku  dengan  memperhatikan  ketentuan Pasal 45.
Mengenai  siapa  yang  dapat  melakukan gugatan  atas  pelanggaran  pelaku  usaha  diatur dalam Pasal 46. Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1)  gugatan  atas  pelanggaran  pelaku  usaha dapat dilakukan oleh:
Seorang  konsumen  yang  dirugikan  atau ahli waris yang bersangkutan;
Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
Lembaga perlindungan konsumen swadaya  masyarakat    yang  memenuhi  syarat, yaitu,  berbentuk  badan  hukum  atau  yayasan yang  dalam  anggaran  dasarnya  menyebutkan dengan  tugas  bahwa  tujuan  didirikannya organisasi  tersebut  adalah  untuk  kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi atau  dimanfaatkan  mengakibatkan  kerugian materi  yang  besar  dan/atau  korban  yang  tidak sedikit.
Gugatan  yang  diajukan  sekelompok konsumen,  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah, diajukan kepada  peradilan  umum.  Artinya,  gugatan  ini tidak boleh diajukan kepada Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK). Adapun gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat  dilakukan  seorang  konsumen  atau  ahli warisnya  diajukan  kepada  BPSK  dan/atau peradilan umum. Gugatan sekelompok konsumen  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2002    tentang  Acara Gugatan  Perwakilan  Kelompok.  Gugatan perwakilan  kelompok  atau  class  action  adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu  atau  lebih  yang  mewakili  kelompok mengajukan  gugatan  untuk  diri  atau  diri mereka  sendiri  dan  sekaligus  mewakili sekelompok  orang  yang  jumlahnya  banyak, yang melalui kesamaan fakta atau dasar hukum antara  wakil  kelompok  dan  anggota  kelompok dimaksud.  Sudaryatmo  et.  al.,  Konsumen Menggugat,  Piramedia,  Jakarta,  2003,  hal.  7. Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat  (LPKSM)  dapat  melakukan  legal standing,  yaitu  sebagai  hak  gugat  dari seseorang,  sekelompok  orang  atau  organisasi. Zaim  Saidi  et.  al.,  Menuju  Mahkamah  Keadilan, Piramedia, Jakarta, 2003, hal. 40.
Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen)
Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa  konsumen  kepada  BPSK,  baik  secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut  dapat juga diajukan oleh ahli  waris  atau  kuasanya  apabila  konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing).  Permohonan  yang  diajukan  secara tertulis  yang  diterima  oleh  BPSK  dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat  oleh  sekretariat  BPSK  dalam  suatu format  yang  disediakan,  dan  dibubuhi  tanda tangan  atau  cap  stempel  oleh  konsumen,  atau ahli  warisnya  atau  kuasanya  dan  kepada pemohon  diberikan  bukti  tanda  terima.  Berkas permohonan  tersebut,  baik  tertulis  maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi  tanggal  dan  nomor  registrasi. Permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen
secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai: a) Nama dan alamat lengkap konsumen,  ahli  waris  atau  kuasanya  disertai bukti diri;  b)  Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;  c)  Barang  atau  jasa  yang  diadukan;  d) Bukti  perolehan  (bon,  kwitansi  dan  dokumen bukti  lain);  e)  Keterangan  tempat,  waktu  dan tanggal  diperoleh  barang  dan  jasa  tersebut;  f) Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh;  f)  Foto-foto  barang  dan  kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.
Dalam  hal  permohonan  diterima,  maka dilanjutkan  dengan  persidangan.  Ketua  BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  permohonan penyelesaian  sengketa  diterima  secara  benar dan lengkap. Dalam surat panggilan dicantumkan  secara  jelas  mengenai  hari,  jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha  untuk  memberikan  surat  jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan  pada  hari  persidangan  pertama, yang  dilaksanakan  selambat-lambatnya  pada hari  kerja  ke-7  (tujuh)  terhitung  sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa  konsumen  oleh  BPSK.  Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan,  dan  dalam  persidangan  majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.

## Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  di  BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
BPSK  hanya  menangani  kasus  PERDATA saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian Pelaku Usaha. Adapun Cara penyelesaian  sengketa  di  BPSK  dilakukan dengan cara: Konsiliasi; Mediasi; Arbitrase.
Konsiliasi  adalah  proses  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak  yang  bersengketa  dan  penyelesaiannya diserahkan  kepada  para  pihak.  Majelis  dalam menyerahkan  sengketa  konsumen  dengan  cara konsiliasi  mempunyai  tugas  memangggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.  Memanggil  saksi  dan  saksi  ahli
bila  diperlukan.  Menyediakan  forum  bagi konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundan-undangan  dibidang  perlindungan konsumen.
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen  dengan  cara  konsiliasi  adalah  a) Majelis  menyerahkan  sepenuhnya  proses penyelesaian  sengketa  kepada  konsumen  dan pelaku  usaha  yang  bersangkutan,  baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi; b) Majelis bertindak sebagai konsiliator; c) Majelis menerima  hasil  musyawarah  konsumen  dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.
Mediasi  adalah  proses  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dengan perantaraan  BPSK  sebagai  penasihat,  dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, Majelis  Dalam  persidangan  menyelesaikan sengketa  dengan  cara  mediasi  mempunyai tugas:  a)  Memanggil  konsumen  dan  pelaku usaha  yang  bersengketa;  b)  Memanggil  saksi dan  saksi  ahli  bila  diperlukan;  c)  Menyediakan forum  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa;  d)  Secara  aktif  mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
e)  Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian  sengketa  konsumen  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  di bidang perlindungan konsumen.
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen  dengan  cara  mediasi  adalah  a) Majelis  menyerahkan  sepenuhnya  proses penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  pelaku usaha  yang  bersangkutan,  baik  mengenai bentuk  maupun  jumlah  ganti  rugi;  b)  Majelis bertindak  aktif  sebagai  mediator  dengan memberikan  nasihat,  petunjuk,  saran  dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa; c) Majelis menerima hasil musyawarah  konsumen  dan  pelaku  usaha  dan mengeluarkan kekuatan.
Arbitrasi  adalah  proses  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  yang dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa  kepada  BPSK.  Dalam  penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrasi, para pihak  memilih  arbitrator  dari  anggota  BPSK yang  berasal  dari  unsur  pelaku  usaha,  unsur
pemerintah  dan  konsumen  sebagai  anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak kemudian  memilih  arbitrator  ke-tiga  dari anggota  BPSK  yang  berasal  dari  unsur pemerintah  sebagai  ketua  majelis  Di  dalam persidangan  wajib  memberikan  petunjuk kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersangkutan,  Dengan  izin  ketua  majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat  mempelajari  semua  berkas  yang berkaitan  dengan  persidangan  dan  membuat kutipan seperlunya.
Pada  hari  persindangan  1  (pertama), ketua  majelis  wajib  mendamaikan  kedua  belah pihak  yang  bersengketa,  dan  bilamana  tidak tercapai  perdamaian,  maka  persidangan dimulai  dengan  membacakan  isi  gugatan konsumen  dan  surat  jawaban  pelaku  usah. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa untuk menjelaskan
hal-hal yang persengketakan. Pada  hari  persindangan  1  (pertama)
sebelum
pelaku
usaha memberikan jawabannya,  konsumen  dapat  mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan. Dalam  hal  gugatan  dicabut  oleh  konsumen, maka  dalam  persindangan,  pertama  majelis wajib  mengumumkan  bahwa  gugatan  dicabut. Apabila  dalam  proses  penyelesaian  sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen  dan  pelaku  usaha  yag  bersengketa, majelis  membuat  putusan  dalam  bentuk penetapan perdamaian.
Dalam  hal  pelaku  usaha  dan  konsumen tidak hadir pada hari persidangan 1 (pertama) majelis  memberikan  kesempatan  terakhir kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk hadir  pada  persidangan  2  (kedua)  dengan membawa  alat  bukti  yang  diperlukan. Persidangan  ke  2  (kedua)  diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja  terhitung  sejak  hari  persidangan  1 (pertama)  dan  diberitahukan  dengan  surat panggilan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha oleh  sekretariat  BPSK.  Bilamana  pada persidangan ke 2 (dua), konsumen tidak hadir, maka  gugatannya  dinyatakan  gugur  demi hukum,  sebalikmya  bila  pelaku  usaha  yang
tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.
Hasil  penyelesaian  sengketa  konsumen dengan  konsiliasi  atau  mediasi  dibuat  dalam perjanjian  tertulis  yang  ditanda  tangani  oleh konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan  dengan  keputusan  majelis  yang ditanda-  tangani  oleh  ketua  dan  anggota majelis.  Begitu  juga,  hasil  penyelesaian konsumen  dengan  cara  arbitrasi  dibuat  dalam bentuk  putusan  majelis  yang  ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah  putusan  BPSK.  Putusan  BPSK  dapat berupa: a) Perdamaian; b)  Gugatan ditolak dan c) Gugatan dikabulkan.
Dalam  hal  kegiatan  dikabulkan,  maka amar putusan ditetapkan kewajiban  yang harus dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Kewajiban tersebut  berupa  pemenuhan:  a)  Ganti  rugi;  b) Sanksi  administratif  berupa  penetapan  ganti rugi  paling  banyak  Rp.  200.000.000  (dua  ratus juta rupiah).
Ketua  BPSK  memberitahukan  putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa,  selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  putusan dibacakan. Dalam waktu  14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan,  konsumen  dan  pelaku  usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK.
Konsumen  dan  pelaku  usaha  yang menolak  putusan  BPSK  dapat  mengajukan keberatan  kepada  pengadilan  negeri  selambat- lambatnya  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari kerja  terhitung  sejak  keputusan  BPSK dibacakan.  Tata  cara  pengajuan  keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Di sisi lain, pelaku  usaha yang menyatakan menerima putusan  BPSK,  wajib  melaksanakan  putusan tersebut  selambat-lambatnya  dalam  waktu  7 (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak  menyatakan menerima  putusan  BPSK.  Pelaku  usaha  yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan  keberatan,  setelah  batas  waktu  7 (tujuh)    hari  dianggap  menerima  putusan  dan wajib melaksanakan putusan selambat-
lambatnya  5  (lima)  hari  kerja  setelah  batas waktu  mengajukan  keberatan  dilampaui. Apabila  pelaku  usaha  tidak  menjalankan kewajibannya,  maka  BPSK  menyerahkan putusan  tersebut  kepada  penyidik  untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Putusan  BPSK  merupakan  putusan  yang final  dan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  tetap.  Terhadap  perbuatan  BPSK, dimintakan  penetapan  eksekusi  oleh  BPSK kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang  dirugikan.  Eksekusi  atau  pelaksanaan sudah  mengandung  arti  bahwa  pihak  yang dikalahkan  tidak  mau  menaati  putusan  itu secara  sukarela,  sehingga  putusan  harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan  hukum.    R.  Subekti, Hukum  Acara Perdata ,  Bina  Cipta,  Bandung,  1989,  hal.  130. Penetapan  eksekusi  diatur  juga  dalam  Pasal  7 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Konsumen  mengajukan  permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan  kepada  pengadilan  negeri  di  tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang  mengeluarkan  putusan.  Permohonan eksekusi  atas  putusan  BPSK  yang  telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan  oleh  pengadilan  negeri  yang memutus perkara keberatan bersangkutan.
Pengadilan  negeri  wajib  mengeluarkan putusan  atas  keberatan  dalam  waktu  paling lambat  21  (dua  puluh  satu)  hari  sejak diterimanya  keberatan.  Terhadap  putusan pengadilan  negeri  tersebut,  para  pihak  dalam waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## SIMPULAN
Konsumen yang dirugikan akan melakukan  upaya  hukum  dengan  cara menggugat  pelaku  usaha:  1)  Setiap  konsumen yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha
melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha atau  melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan  peradilan  umum;  2)  Penyelesaian sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa; 3)  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang;  4) Apabila  tidak  dipilih  upaya  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  gugatan  melalui pengadilan  kiranya  dapat  ditempuh  apabila upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh salah  satu  pihak  atau  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi,  mediasi, dan arbitrasi. Hasil penyelesaian sengketa konsumen  dengan  konsiliasi  atau  mediasi dibuat  dalam  perjanjian  tertulis  yang  ditanda tangani  oleh  konsumen  dan  pelaku  usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis  yang  ditanda-  tangani  oleh  ketua  dan anggota majelis. Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen  dengan  cara  arbitrasi  dibuat  dalam bentuk  putusan  majelis  yang  ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah  putusan  BPSK.  Putusan  BPSK  dapat berupa:  Perdamaian;  Gugatan  ditolak  dan Gugatan dikabulkan.
Konsumen  mengajukan  permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan  kepada  pengadilan  negeri  di  tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang  mengeluarkan  putusan.  Permohonan eksekusi  atas  putusan  BPSK  yang  telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan  oleh  pengadilan  negeri  yang memutus perkara keberatan bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Nasution,  Az.,  (2011),  Hukum  Perlindungan Konsumen  Suatu  Pengantar,  Edisi  Revisi,
Jakarta: Diadit Media.
Shidarta,  (2000),  Hukum  Perlindungan  Konsumen,
Jakarta: Grasindo,. Rajagukguk, E., (2000), makalah “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan  Bebas”,  dalam  buku  Hukum Perlindungan  Konsumen,  penyunting  Husni Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati,  Bandung  : Mandar Maju.
Hartono, S.R., (2000), Makalah “Aspek- Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”dalam buku Hukum Perkindungan Konsumen.
Rahardjo,  S.,  (2003),  Hukum  dan  Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986, hlm 70 dalam Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti. Sidabalok, J., (2010), Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,. Sidabalok, J., (2006), Hukum Perlindungan Konsumen  di  Indonesia,    Bandung  Citra Aditya Bakti,
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Republik  Indonesia  No.  350/Mpp/Kep/  12/ 2001Tahun  2001TentangPelaksanaan  Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Hanito, R., (1984), Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik,  Majalah  Fakutas  Hukum  UNDIP, Semarang,.
Emerson, J., (2001), Alternatif Penyelesaian Sengketa di  luar  Pengadilan  (negosiasi,  mediasi, konsiliasi  dan  arbitrasi),  Jakarta,  Gramedia Pustaka,.
Sudaryatmo  et.  al.,  (2003),  Konsumen  Menggugat, Piramedia, Jakarta,.
Zaim  Saidi  et.  al.,  (2003),  Menuju  Mahkamah Keadilan, Piramedia, Jakarta,.
Subekti, R., (1989), Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung,.
Peraturan Perundang-Undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen