Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum
(Kajian Sosiologi Hukum Atas Eksistensi Living Law Pada Masyarakat Adat Baduy)
Elfa Murdiana, Titut Sudiono, Destalia Endyta Putri Institut Agama Islam Negeri Metro
Email : elfaoppo@gmail.com , titutsudiono@gmail.com , destalia.ep@gmail.com

## Nandang Kosim
Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur Banten
Email : nandangkosim@gmail.com

## Abstract
Indigenous  peoples  have  legal  observance  and  awareness  of  customary rules/Pikukuh  Adat  as  unwritten  rules.  Pikukuh  is  believed,  obeyed,  done.  and carried out consciously from generation to generation, by all its members, and form an attitude of tolerance which is the basis of Moderation Values. The results of this study  prove  that  legal  positivism  is  not  the  only  guarantee  in  achieving  justice, because the probability of the law to be implemented and obeyed depends on the human  being  who  is  the  subject  of  the  law,  and  if  humans  can  use  the  law  as  a persuasive  social  control  mechanism,  then  the  law  will  be  able  to  achieve  legal justice.  Through  a  sociological  approach  and  an  inductively  analyzed  legal approach, it is concluded that the legal obedience of the Baduy community to the Pikukuh Adat has consciously formed moderate behavior that highly respects and respects the rights of other people with different beliefs. In addition, the tolerance born of the Baduy community's adherence to the Pikukuh Adat is tolerance without coercion,  so  that  the  value  of  tolerance  has  relevance  to  the  values  of  Legal Moderation  which  can  control  people's  behavior  (Social  Control)  and  realize justice..
Keywords : Legal Obedience And Compliance, Pikukuh Adat, Legal Moderation.

## Abstrak
Masyarakat adat memiliki ketaatan dan kesadaran hukum pada aturan adat/Pikukuh adat  sebagai  aturan  tidak  tertulis.  Pikukuh  tersebut  diyakini,  dipatuhi,  dilakukan. dan  dijalankan  secara  sadar  secara  turun  temurun,  oleh  seluruh  anggotanya,  dan membentuk  sikap  toleransi    yang  menjadi  Dasar  Nilai  Moderasi.  Hasil  penelitian ini  membuktikan  bahwa  positivisme  hukum  bukan  satu-satunya  jaminan  dalam pencapaian  keadilan,  sebab  probabilitas  hukum  untuk  untuk  dilaksankan  dan ditaati, tergantung pada manusia yang menjadi subyek hukum, dan apabila manusia bisa menjadikan hukum sebagai mekanisme pengendali sosial yang persuasif, maka hukum akan dapat mewujudkan keadilan hukum. Melalui pendekatan sosiologi dan pendekatan  hukum  yang  dianalisis  secara  Induktif,  disimpulkan  bahwa  Ketaatan hukum  masyarakat  Baduy  pada  pikukuh  adat    secara  sadar  telah    membentuk prilaku  moderat  yang  sangat  menjunjung  tinggi  dan  menghormati  hak-hak  orang
Volume 18  Nomor 1, Halaman 1-18 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
lain  yang  berbeda  keyakinan.  Selain  itu  toleransi  yang  lahir  dati  kepatuhan masyarakat  baduy  kepada  pikukuh  adat  adalah  toleransi  tanpa  paksaan,  sehingga nilai  toleransi  tersebut    memiliki  relevansi  dengan  nilai-nilai  Moderasi  Hukum yang  dapat  mengontrol  prilaku  masyarakat  (Social  Control)  dan  mewujudkan Keadilan.
Kata  kunci : Ketaatan  dan  Kepatuhan  Hukum,  Pikukuh  Adat,  Moderasi Hukum .

## Pendahuluan
Dimana  ada  masyarakat  disitulah  ada  hukum,  demikian Marcus  Tullius  Cicero menggambarkan  bagaimana  hukum  terbentuk  dan  dibentuk  oleh  dan  dari  masyarakat. Masyarakat dalam aktivitasnya tentu akan memunculkan kebiasaan yang keberadaannya statis maupun dinamis. Statisnya suatu kebiasaan karna dianggap sebagai sesuatu yang dianggap  wajar  bahkan  tepat  untuk  terus  dilakukan,  terlebih  kebiasaan  tersebut merupakan kebiasaan  yang mengakar secara turun temurun sehingga dianggap sebagai sesuatu  yang  sakral  dan  pantang  untuk  ditinggalkan.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan sebagai adat istiadat
Indonesia dengan keragaman budayanya tentu memiliki keragaman adat istiadat yang berkembang dari tiap suku mulai sabang sampai maroeke. Keragaman tersebutlah yang  mengukuhkan  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  Bhinieka  Tunggal  Ika dimana  secara  esensi  bahwa  keragaman  dan  perbedaan  tetap  menyatukan  bangsa Indonesia.  Salah  satu  keragaman  dan  keunikan  adat  istiadat  yang  ada  adalah  adat istiadat  masyarakat  Baduy  yang  berada  di  Desa  Kanekes  Kec.  Luwidimar  Kab.  Lebak Propinsi Banten.
Masyarakat  adat  Baduy  sesungguhnya  lebih  dikenal  dengan  Masyarakat kanekes, bahkan mereka mengatakan bahwa ―aing urang kanekes, sanes baduy‖, sebab wilayah  yang  mereka  tempati  disebut  dengan  desa  Kanekes.  Masyarakat  baduy
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-06-18| Reviewed : 2021-09-06| Published : 2021-10-25.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
menyakini bahwa nabi adam merupakan nenek moyang pertama keturunan mereka yang disebut  dengan  Batara  Cikal.  Batara  cikal  yang  mereka  yakini  sebagai  nenek  moyang adanya  mereka  memberikan  tugas  pada  warganya  untuk  ―Mandita‖  dan  menjaga keharmonisan dunia.
Menghormati  dan  menghargai  sesama  merupakan  prinsip  yang  dipegang  teguh oleh orang-orang suku Baduy, karna orang-orang suku Baduy mempercayai bahwa pada hakikatnya  seluruh  manusia  berasal  dari  satu  keturunan  yang  sama,  yang  pada perkembangannya  manusia  mengalami  perubahan  identitas  termasuk  pada  keyakinan beragama, demikianlah prinsip yang dipedomani orang Baduy dalam kehidupan.
Masyarakat  Baduy  berpegang  teguh  pada  Pikukuh  adat  yang  secara  turun temurun  dipegang  teguh  sebagai  pedoman  berprilaku  dan  bersikap  masyarakat  Baduy. Dimilikinya  pedoman  hidup  bagi  kehidupan  manusia  sangat  penting  peranannya. Termasuk  norma  adat  sebagai  salah  satu  teks  hukum  yang  diyakini  oleh  sekelompok masyarakat  adat  dipandang  sebagai  pedoman  hidup  yang  sakral  yang  tak  boleh dilanggar. pikukuh Adat  masyarakat  adat  Baduy  Banten  yang  diyakini  sebagai  konsep nilai yang harus dipatuhi dan ditaati turun temurun. Artinya bahwa pikukuh merupakan bentuk aturan yang harus dipedomani dan tidak boleh dirubah dalam situasi dan kondisi apapun.  Maka  menyoal  tentang  ketaatan  atau  kepatuhan  dalam  hal  ini  bisa  dipastikan didasari  dengan  sikap  kesadaran,  sebab  ketaatan  dan  kesadaran  merupakan  gambaran dari sebab akibat. 1
Pikukuh adat  Baduy  Banten  merupakan  salah  satu  bentuk  aturan  adat  secara yuridis yang  belum  memiliki  nilai  kepastian  secara universal ,  walaupun  secara sosiologis  pikukuh masyarakat  adat  Baduy  diyakini  dan  diterima  sebagai  sarana  atau media  untuk  melindungi  masyarakat  adat  dari  pengaruh  buruk,  sebab pikukuh  adat adalah  jiwa  rakyat  baduy  yang  mencerminkan  kenyataan  dan  keberadaan  masyarakat Baduy  itu  sendiri.  Oleh Von  Savigny digambarkan  bahwa  hukum  adalah “a  Product Internal, Silently-operating forces” ditegaskan kembali oleh Savigny bahwa hukum itu tidak dibuat  akan tetapi tumbuh bersama masyarakat, maka dengan pendapat ini hukum
1 Kamaruddin,  ―Membangun  Kesadaran    Dan  Ketaatan    Hukum  Masyarakat    Perspektif  Law Enforcement,‖ al-’adl vol.9, no. no.2 (juli 2016): 143–57.
dipaandang  sebagai  sesuatu  yang empirik sehingga  berlakunya  juga  akan  diterima secara empirik . 2
Kuat dan kokohnya keyakinan masyarakat Baduy pada Pikukuh adat, tak lantas memunculkan sikap intoleransi pada keberadaan keyakinan selain yang mereka yakini . pada  tulisan  ini  akan  diuraikan  mengenai  pilar  ketaatan  dan  kesadaran  hukum    seperti apa yang mampu mengokohkan sikap toleransi masyarakat Baduy. Nilai-nilai toleransi inilah  yang  dapat  diinternalisasi  bagi  pemangku  kebijakan  dalam  proses  sosialisasi hukum untuk membentuk kesadaran hukum secara persuasif .
Beberapa artikel hasil penelitian yang membahas tentang Baduy, memang telah banyak ditulis, pembahasan dalam artikel sebelumnya berfokus pada aspek pendidikan 3 agama 4 dan  budaya 5 selanjutnya  beberapa  gambaran  kondisi  masyarakat  suku  baduy telah  peneliti  dapatkan  berdasarkan  hasil  penelitiansebelumnya  bahwa  masyarakat baduy  memiliki  kearifan  lokal  dalam  menyelesaikan  masalah  dengan  baik  tanpa memandang  perbedaan  agama  sebab  diyakini  oleh  masyarakat  baduy  bahwa  mereka adalah satu keturunan. 6 bahkan pada tahun 2020 telah ada hasil penelitian Desertasi Ade Jaya Suryani yang membahas tentang ― Pindah Agama, Entitas dan Politik Keagamaan di  Baduy‖  .  karena  suatu  penelitian  pada  hakikatnya  merupakan  keberlanjutan  dari beberapa penelitian sebelumnya maka muncullah gagasan penulisan tentang konsep dan pilar  ketaatan  hukum  masyarakat  adat  baduy  yang  dikorelasikan  dengan  Moderasi Hukum . ketaatan hukum disini adalah ketaatan pada pikukuh adat sebagai suatu aturan yang  tak  boleh  dilanggar,  namun  kajian  mendalam  tentang  makna  ―tidak  boleh dilanggar‖ perlu dikaji lagi apakah sebagai bentuk ketaatan saja atau dibarengi dengan kesadaran.  Pengkajian ketaatan hukum  masyarakat  Baduy lebih peneliti arahkan pada kesadaran  hukum  yang  terbentuk  dan  melekat  pada  aktivitas  masyarakat  Baduy  untuk kemudian akan peneliti refleksikan pada narasi teori ketaatan/kepatuhan hukum ( Legal
2 Siradjuddin,  Fatkhurrahman,  Dan  Zulkarnain, legislatif  drafting  (pelembagaan  metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan) (malang: setara pers, 2015).
3 Sutoto,  ―Dinamika  Transformasi  Budaya  Belajar    Suku  Baduy,‖ Jurnal  Penelitian  Pendidikan , 2016, 138–51.
4 Masykur  Wahid,  ―SUNDA  WIWITAN  BADUY:  Agama  Penjaga  Alam  Lindung  di  Desa Kanekes Banten,‖ Jurnal elharakah (Jurnal Budaya Islam) 13, no. no.2 (2011).
5 Mustomi  dan  Otom,  ―Perubahan  Tatanan  Budaya  Hukum  pada  Masyarakat  Adat  Suku  Baduy Provinsi Banten,‖ Jurnal Penelitian Hukum De jure Vol 17, no. No. 3 (2017).
6 Arsyad Sobby Kesuma, ―Kerukunan Umat Beragama Dan Resolusi Konflik  Studi Kasus Umat Beragama  Masyarakat Suku Baduy Perbatasan Di Provinsi Banten,‖ jurnal tapis vol.19, no. no.2 (2015): 129.
Obedience ) dan kesadaran hukum ( Legal Awareness ) sebagai nilai dan unsur penting untuk mencapai keadilan hukum secara komprehensip.
Potret dari kesadaran dan Ketaatan hukum masyarakat Baduy tersebut kemudian akan  peneliti  gambarkan  sebagai  wacana  pembangunan  hukum  yang  moderat.  hukum yang  moderat    pada  hakikatnya  sejalan  dengan  konsep  keadilan  hukum  itu  sendendiri. Maka penelitian ini nantinya akan memunculkan narasi moderasi hukum sebagai upaya untuk  mencapai  keadilan  sebab  Moderasi  hukum  sebagai    salah  satu    langkah  untuk memahami  dan  memaknai  pikukuh  adat  sebagai  bagian  dari  Sumber  Hukum  yang berasal dari Adat Istiadat Indonesia yang Beragam.
Didasari dengan pemikiran tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian penelitian pada Masyarakat Adat Baduy Banten yang berkolaborasi dengan Peneliti dari STAISMAN (Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur) Pandeglang Banten melalui pendekatan nilai dan hukum adat untuk kemudian dapat menghasilkan temuan menarik tentang bentuk Moderasi Hukum.

## Metode Penelitian
Dengan menggunakan pendekatan value and statute approach peneliti berhasil memotret  dan  menggambarkan  nilai-nilai  yang  dipatuhi  oleh  masyarakat  baduy  dalam Kaidah Pikukuh , olehkarenanya elaborasi sumber-sumber data yang peneliti kumpulkan berhasil peneliti narasikan dengan menggunakan alur berfikir Induktif. Observasi secara langsung dan  aktif berinteraksi dengan 20 Informan mampu menghadirkan data primer yang sangat berperan dalam proses analisis  , tentunya penetapan informan telah peneliti polakan  dengan  menggunakan  snowball  sampling  ,  untuk  kemudian  data-data  primer tersebut  dikawinkan  dengan  data  sekunder  sebagai  fakta  teoritis  terkait  dengan  fokus pembahasan  seperti  teori-teori  tentang  ketaatan  dan  kesadaran  hukum  karangan Soerjono  Soekanto,  Mengenal  Hukum  Karangan  Sudikno  Metrokusumo  serta  jurnal- jurnal 5 Tahun terahir yang terkait dengan variabel penelitian.

## Pembahasan

## Hukum Adat  Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Dalam  pemberlakuan  hukum  adat  sebagai  hukum  positif  kiranya  perlu diketengahkan  dua  konsep  pemikiran  tentang  hukum  yang  sangat  tajam mempertentangkan  kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  yaitu  konsep. pemikiran  legisme  (termasuk  aliran  positivisme)  dan  aliran  mazhab  sejarah.  Aliran
legisme  menghendaki  bahwa  pembuatan  hukum  dapat  begitu  saja  dilakukan  dengan undang-undang,  sedangkan  aliran  sejarah  menentang  penyamaan  hukum  dengan undang-undang  sebab  hukum  itu  tidakmungkin  dibuat  melainkan  harus  tumbuh  dari kesadaran  hukum  masyarakat. 7 Aliran  mazhab  sejarah  yang  dipelopori Von  Savigny cukup  besar  pengaruhnya  dalam  membentuk  aliran  tentang  pembangunan  hukum  di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi  serta  aliran  yang  menghendaki  dipertahankannya  hukum  adat  yang  tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk  mencegah  terjadinya  pembaratan  dalam  hukum.  Pada  sisi  lain  mempertahankan hukum  adat  juga  berimplikasi  negatif  yaitu  terisolisasinya  bangsa  Indonesia  dalam perkembangan  hukum  modern  sehingga  mengakibatkan  keterbelakangan  dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain. 8
Pertentangan  di  atas  tidak  perlu  dipertahankan  melainkan  harus  dipertemukan dalam  keseimbangan  antara  hukum  sebagai  alat  dan  hukum  sebagai  cermi  budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif  (memelihara)  dan  hukum  sebagai  alat  untuk  membangun  (mengarahkan) masyarakat  agar  lebih  maju.6  Konsep  ini  sangat  sesuai  dengan  pemikiran  yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran sociological jurisprudence yang berbicara tentang living law atau hukum  yang hidup  dalam masyarakat.  Menurut Ehrlich  bahwa  hukum  positif  yang  baik  dan  efektif  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan living law yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 9 Konsep pemikiran  legisme/positivisme  sangat  mempengaruhi  para  sarjana  hukum  Eropah  dan Belanda.  Menurut  konsep  ini  tidak  ada  hukum  kecuali  undang-undang.  Hukum  tidak tertulis  (termasuk  hukum  adat  di  Indonesia)  dipadang  bukan  hukum.  Konsep  ini menyamakan  hukum  dengan  undang-undang.  Sebaliknya  pihak  mazhab  sejarah menentang  perundang-undangan  sebagai  suatu  cara  untuk  membuat  hukum  karena
7 Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik  HUkum,  Menegakkan  Konstitusi (Yogyakarta:  LP3ES, 2006).
8 Sunaryati  Hartono,  ―Fungsi  Hukum  ,  Pembangunan  dan  Penanaman  Modal  Asing,‖ Jurnal Prisma II, no. 3 (2006): 48–49.
9 Mochtar Kusumaatmaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2002).
hukum  itu  tidak  mungkin  dibuat  melainkan  tumbuh  sendiri  dari  kesadaran  hukum masyarakat.
Mazhab  sejarah  ini  menurut Muchtar  Kusumaatmadja sangat  berpengaruh  di Indonesia  baik  dikalangan  pendidikan  maupun  di  pemerintahan.  Pengaruh  ini  terus berlangsung  melalui  ahli-ahli  hukum  adat  terkemuka  hingga  generasi  sarjana  hukum sekarang.  Pemikiran  dan  sikap  mazhab  ini  terhadap  hukum  telah  memainkan  peranan yang  penting  dalam  mempertahankan  hukum  adat  sebagai  pencerminan  dari  nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi.
Pada  sisi  yang  lain  literatur  hukum  juga  mencatat  bahwa  hukum  dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan  adalah  tidak  ada  satu  pasalpun  dalam  batang  tubuh  Undang-Undang Dasar UUD) 1945 yang mengatur tentang hukum adat

## Kekuatan Mengikat  Pikukuh Adat Baduy Sebagai Hukum Adat
Aturan  adat  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  adat  Baduy,  ditetapkan berdasarkan  musyawarah  Tangtutilu  dan  Jarwa  7  .  Bila  Para  Tangtutilu  dan  Jarwa7 sudah  menetapkan  maka  ketetapan  tersebut  tak  bisa  ditawar  dan  wajib  dijalankan sebagai hukum  yang melekat pada tiap tiap perbuatan. Bila dikaitkan dengan pendapat TeerHar  tentang  Teori  Keputusan  dalam  Hukum  Adat  maka  selaras  sekali  fakta sosiologis  yang  ada  dibaduy  dengan  fakta  Teoritisnya Ter  Haar yang  dikenal  dengan sebutan Teori Besslissengenleer bahwa Hukum adat adalah keputusan berwibawa yang ditetapkan  oleh  para  fungsionaris  hukum  baik  karna  perselisihan  ataupun  musyawarah para  fungsionaris  hukum.  Maka  titik  tekan  dari  teori  ini  adalah  pada  siapa  yang memutuskan  dan  penetapan  keputusan  itu  sendiri  yang  menggambarkan  otoritas kekuasaan  pemangku  kebijakan  . 10 bila  dikaitkan  dengan  fakta  sosiologis  masyarakat Adat  Baduy,  maka  Fungsionaris  hukum  merupakan  Jaro  bapak  yang  ada  di  kampung cikesi.
Berfungsinya pikukuh adat sebagai alat Kontrol yang oleh  Steven Vago disebut bahwa bekerjanya hukum sebagai Social Control atau Kontrol sosial digambarkan pada suatu proses atau mekanisme  yang digunakan masyarakat  untuk  menyesuaikan prilaku
10 Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Solo: Pustaka Iltizam, N.D.), 34–35.
dan sikapnya pada mekanisme itu sendiri 11 , dan mekanisme itulah yang disebut dengan aturan  hukum.  Kemudian  diperjelas  oleh  Achmad  ali  bahwa  dengan  dilaksanakannya hukum  oleh  subyek  hukum  maka  hal  tersebut  sudah  menjadi  indikator  bekerjanya aturan hukum.
Berbicara  tentang  hukum  dan  subyeknya  dalam  konteks  Negara  Indonesia, segala kebolehan dan larangan sudah dengan tegas ditulis dalam aturan hukum formal, dimana  ukuran  kesalahan  seseorang  ditentukan  oleh  bunyi  aturan  hukum  yang  sudah dibuat.  Sehingga  dalam  konteks  ini,  seringkali  menimbulkan  kekakuan  hukum  yang menganggap  hukum  tak  lagi  mampu  memberikan  keadilan.  Ketaatan  dan  kepatuhan masyarakat  pada  hukum  hanya  didasari  oleh  hukumnya  ada  dan  legal  ,  tidak  melihat pada kesadaran yang tumbuh pada tiap individu.
Gambaran  tersebut  diatas  berbeda  dengan  kontek  ketaatan  hukum  masyarakat Baduy  pada  pikukuh  adat  yang  justru  tidak  tertulis.  Dimana  pikukuh  yang  diyakini secara  kukuh  memiliki  kekuatan  magis  yang  nyata  dan  kuat  sehingga  kepatuhan  akan pikukuh  yang  ada  tanpa  memerlukan  perintah  berulang-ulang  dan  sanksi  yang  tetap, sebab penentuan sanksi akan ditetapkan berdasarkan ritual adat oleh para struktur adat baduy seperti Puun, Serat, Jaro, Baresan Dan Paliwari .
Ngasuh  Ratu-  Ngajayak  Menak  ,  Mageuhken  Tali  Duduluran  ,  demikian sepenggal  pikukuh  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  ritual  Seba,  makna  terdalam  pada pikukuh  tersebut  bahwa  masyarakat  Baduy  memiliki  kesadaran  terdalam  mengenai adanya  manusia  dimuka  bumi  yang  nyatanya  bukanlah  hanya  Baduy  dan masyarakatnyalah yang ada di Bumi tetapi ada manusia manusia lain yang tinggal diluar Baduy  yang  memiliki  hak  dan  tugas  yang  sama  yakni  menjaga  dan  memelihara  alam. Maka ritual Seba yang dilakukan penuh pengharapan agar seluruh manusia  baik warga Baduy maupun diluar Baduy juga Pemerintah ikut menjaga dan memeliha alam semesta sebagai  bentuk  tanggungjawab  kita  semua  sebagai  manusia  yang  diciptakan  sang pencipta. Demikian sepenggal kalimat yang disampaikan oleh kang Asmin.
Orang-orang Baduy menganggap bahwa yang memiliki wewenang merumuskan dan  meregulasi  kebijakan  dalam  penjagaan  kelestarian  alam  dan  kepastian  tempat tinggal  masyarakat  Baduy  dan  luar  Baduy  adalah  Pemerintah  olehkarnanya  upacara seba  merupakan  bentuk  ritual  penguatan  hubungan  antara  masyarakt  Baduy  dan  luar
11 Steven Vago, Law and Society (Inc;USA: prentice H.l, 1981).
baduy  yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Maka dalam hal tampak kepatuhan  yang diwujudkan oleh masyarakat Baduy akan Perintah Tuhan dalam menjaga Relasi dengan Alam maupun dengan Pemerintah sebagai masyrakat luar Baduy
Potret  kepatuhan  dan  ketaatan  Masyarakat  Baduy  pada  pikukuh  adat, mematahkan  pandangan  positivisme  hukum  yang  mensyaratkan  adanya  hubungan antara    hukum  dan  moral,  serta  adanya  perintah  yang  menjadi  ciri  dari  positivisme hukum  yang  terwujud  secara  formal  dalam  hukum  tertulis.  Sebab  ketaatan  dan kesadaran hukum masyarakat baduy, terbentuk karna adanya pitutur yang secara kukuh melekat  pada  individu  dimana  sanksi  bukan  menjadi  tolak  ukur  hapusnya  kesalahan seseorang.
Dalam  narasi  kepatuhan  dan  ketaatan    hukum  masarakat  baduy  bila  dikaitkan dengan Fakta teoritik yang dikemukakan oleh yang soerjono Soekanto mengenai corak dan sifat masyarakat adat yang Religio – Magis , Kommun yang Kuat dimana manusia menurut  hukum  adat  merupakan  makhluk  yang  memiliki  ikatan  kemasyarakatan  yang sangat  erat  dan  rasa  saling  memiliki  yang  kuat.  Dimana  kekuatannya  terlihat  secara Konkrit  dan    nyata    yang  mana  kekuatan  tersebut  muncul  karna  secara  Visual  ada hubungan hukum yang muncul karna suatu ikatan kultural masyarakat. 12
Aturan  adat  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  adat  Baduy,  ditetapkan berdasarkan  musyawarah  Tangtutilu  dan  Jarwa  7  .  Bila  Para  Tangtutilu  dan  Jarwa7 sudah  menetapkan  maka  ketetapan  tersebut  tak  bisa  ditawar  dan  wajib  dijalankan sebagai hukum  yang melekat pada tiap tiap perbuatan. Bila dikaitkan dengan pendapat TeerHar  tentang  Teori  Keputusan  dalam  Hukum  Adat  maka  selaras  sekali  fakta sosiologis  yang  ada  dibaduy  dengan  fakta  Teoritisnya Ter  Haar yang  dikenal  dengan sebutan Teori Besslissengenleer bahwa Hukum adat adalah kkeputusan berwibawa yang ditetapkan  oleh  para  fungsionaris  hukum  baik  karna  perselisihan  ataupun  musyawarah para  fungsionaris  hukum.  Maka  titik  tekan  dari  teori  ini  adalah  pada  siapa  yang memutuskan dan penetapan keputusan itu sendiri yang menggambarkan.
Dari  gambaran  luas  yang  telah  peneliti  uraikan  mengenai  ketaatan  dan kepatuhan  hukum  masyarakat  baduy,  maka  ada  beberapa  point  yang    dapat  peneliti ungkapkan  secara  tegas  dengan  mengawinkan  narasi  teoritik  menurut  Soerjono
12 pendekatan sosiologi terhadap hukum , 72.
Soekanto,  bahwa  kepatuhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  Baduy didasari oleh beberapa hal yaitu:
a. Dasar Doktrinisasi dari pikukuh dan pitutur yang secara turun temurun mengakar sebagai  nilai  yang  ditanamkan  sejak  dini.  Sehingga  sejak  dini  ,  seseorang  telah dididik  dan  dibentuk  oleh  kultur  yang  ada  yang  tanpa  sadar  dipahami,  diterima untuk  kemudian  dijalankan  secara  sadar  sebagai  kebiasaan  bahkan  kewajiban yang  harus  dijalankan  oleh  tiap  orang  yang  pada  ahirnya  menjadi  bagian  dari Culture  atau  kebudayaan  masyarakat  baduy  yang  diwujudkan  dalam  Rasa,  cipta dan karsanya pada pikukuh adat. Doktrinisasi ini bila dikaitkan dengan pendapat Soerjono  Soekanto  dipadankan  dengan  Dasar  Kebudayaan/Kultur 13 dan  Sikap Masyarakatnya.
b. Kepatuhan  dan  ketaatan  hukum  yang  secara  sadar  dilakukan  oleh  masyarakat baduy  sesungguhnya  tak  lepas  dari  kekuatan  para  Karuhun  sebagai  tetuah  dan pemangku  adat,  yang  oleh  masyarakat  baduy  memiliki  kekuatan  magis  atas terjadinya  dan  akan  terjadinya  suatu  peristiwa.  Lebih  jelas  Soerjono  soekanto menyebutnya  sebagai  Faktor  penegak  hukum  atau  Struktur  hukum 14 dalam perspektif Friedman.
c. Faktor  hukum 15 atau  pikukuh  adat  itu  sendiri  menjadi  daya  magis  kuat  yang membentuk  kepatuhan  hukum  masyarakat  Baduy.  Walau  orang-orang  baduy  tak memiliki kodifikasi hukum atau pikukuh adat yang terkodifikasi namun kekuatan pikukuh adat secara turun-temurun menjadi dasar orang-orang baduy menjalankan hal-hal  yang  menjadi  perintah  dan  menjauhi  hal-hal  yang  menjadi  larangan  . namun faktor hukum ini berbeda dengan kontek positivisme hukum tapi menurut 13 Friedman  mendefinisikan  Culture  adalah    sebagai  sikap  manusi  terhadap  hukum  dan  sistem hukum  kepercayaan,  nilai  pikiran  serta  harapannya.  Dan  dalam  kultur  hukum  pada  dasarnya  mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, dimana nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan akstrim yang harus diserasikan
14 “The Structure is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institusional body of the system,  the  thoug,  rigid  bones  that  keep  the  process  flowing  within  bounds..” jadi  struktur  adalah kerangka atau rangkanya , yang merupakan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk  atau  batasan  terhadap  keseluruhan  aktifitas  masyarakat    dan  Struktur  dipandang  sebagai    pihak- pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing
15 Faktor  hukum  Menurut friedman  disebut  sebagai  Substance  yang  mana ,‖ The  Substance  is Composed  of  substantive  rules  and  rules  about  how  institutions  shoul  be  have” jadi  yang  dimaksud sunstansi  adalah  aturan,  norma  dan  pola  prilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  system  tersebut tegasnya  bahwa  substansi  adalah  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  dalam  system  hukum hukum tersebut.
peneliti hal ini lebih tepat untuk menggambarkan kuatnya kekuatan Hukum alam yakni kekuatan Batara Tunggal sebagai Tuhan dan kekuatan Rasional Manusianya Bila dianalisis berdasarkan derajat kepatuhan  yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto , peneliti melihat adanya proses Internalization antara sikap dan pikukuh adat yang  dijadikan  sebagai  pedoman  prilaku  masyarakat  Baduy.  Internalisasi  yang  terjadi terwujud  dalam  sikap  patuh  dan  saat  secara  sadar  akan  pikukuh  adat  yang  dianggap sebagai  bagian  dari  nilai-nilai  sosial  yang  mengakar  kuat  pada  pribadi  masyarakat Baduy.  Kekuatan  dari  proses  Internalisasi  adalah Trust yang  kuat  akan  keberadaan Pikukuh  dan  tujuan  dari  dipatuhinya  pikukuh  sebagai  sebuah  kekuatan  individu  untuk melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan yang baik dan tidak.
Pikukuh adat yang dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat adat Baduy , secara damai  dilakukan  tanpa  memikirkan  imbalas  atas  ketaatan  dan  kepatuhan  yang dilakukan. Maksudnya bahwa unsur  subyektif pada keberadaan jaro maupun puun atau stuktur  hukum  masyarakat  Baduy  lainnya  bukanlah  pengaruh  atas  dilakukan  atau tidaknya pikukuh adat.
Sejalan dengan derajat ketaatan Soerjono Soekanto yang peneliti kaitkan dengan ketaatan masyarakat Baduy, Achmad Ali juga memberikan penjelasan bahwa terdapat 3 jenis  ketaatan  yakni  Ketaatan  Compliance  yang  dilakukan  karna  takut  adanya  Sanksi, kedua Ketaatan Identification yang didasari atas kepentingan pribadi dan ketiga ketaatan Internalization dimana  keyakinan atas nilai-nilai yang terkandung dalam aturan menjadi dasar bagi  seseorang untuk taatn  pada aturan . 16 Dan potret  ketaatan masyarakat  Baduy pada  pikukuh  adat  merupakan  bentuk  ketaatan  ketiga  seperti  yang  diungkapkan  juga oleh Soerjono Soekanto.

## Ketaatan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Pada Pikukuh Adat
Pikukuh  merupakan  pedoman  hidup  yang  berperan  mengatur  kehidupan masyarakat  baduy  tanpa  terkecuali  karna  pikukuh  merupakan  amanah  karuhun  yang dijalankan  secara  turun  temurun.  Pikukuh  berisi  tentang  aturan  aktivitas  religi
16 Soerjono  Soekanto,  ―Teori  Ketaatan  Hukum  pdf  -  penelusuran  google,‖  diakses  14  agustus 2019, https://www.google.com/search?safe=strict&ei=yrjtxcn6j9mp9qpkjlygda&q=teori+ketaatan+hukum+pdf &oq=teori+ketaatan+hukum+&gs_l=psyab.1.1.0i30l2.3468.31905..35262...0.0..0.283.2483.13j6j2......0.... 1..gwswiz.......0i71j35i39j0i67j0j0i131j0i131i67j0i22i30j0i22i10i30j0i7i30j0i13j0i8i7i30.wn3kcmhnluo.
masyarakat baduy 17 bahkan bila berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwa  pikukuh  itu  tidak  terkodifikasi  dan  pikukuh  itu  merupakan  pitutur  yang  secara turun  temurun  diyakini  dan  dijalankan  oleh  masyarakat  baduy  baik  berupa  perintah maupun ―buyut atau Pantangan yang dianggap tabu‖.
Buyut  sebagai  suatu  pantangan  tabu  yang  tidak  terkompilasi,  secara  faktual benar-benar  dipatuhi  oleh  masyarakat  baduy  bahkan  oleh Puun sebagai  pemegang tampuk  adat  tertinggi  masyarakat  baduy  juga  memiliki  Buyut  yang  harus  benar-benar dilaksanakan  demi  menjaga  kesakralan  dan  kesuciannya  dalam  menjalankan  taggung jawab  yang  diemban.  Disebutkan  oleh  Masykur  Wahid  yang  dikutip  dari  Inventarisasi dokumen  kebudayaan  Daerah  Banten  bahwa  Buyut  sebagai  pantangan  yang  harus ditaati oleh Puun adalah mengenai larang poligami, larangan memakan daging, larangan bertemu  orang  sebelum  berusia  25  Tahun,  larangan  menggunakan  merokok,  dan larangan  bepergian  keluar  baduy  kecuali  ada  panggilan  dari  pemerintah  sampai kewajiban menggunakan wadah makan , minum dari batok kayu. 18
Terdapat dua macam Buyut bagi masyarakat Baduy Sunda wiwitan yakni Buyut Adam  Tunggal  dan  Buyut  Nuhun.  Bagi  masyarakat  Baduy  Tangthu  dalam  berlaku buyut  Adam  tunggal  sedangkan  Buyut  Nuhun  berlaku  bagi  Baduy  Panampung  dan dangka. 19 Ritual  Panyapuan,  pembersihan  atau  sanksi  merupakan  pengokohan  atas dilanggarnya  buyut,  maksudnya  bahwa  bila  buyut  sebagai  pantangan  tabu  dilakukan oleh  warga  baduy  maka  harus  diberikan  sanksi  dengan  ritual  penyapuan  atau  sanksi seperti  disisihkan  dari  lingkungan  hidup  sehari  hari  dan  diturunkan  status kewargaannya.  Demikian  disampaikan  dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Danasasmita  , Saleh  dan  Anis  Djatisunda  tentang  Kehidupan  Masyarakat  kanekes  yang  dikutip  oleh Masykur Wahid. 20
Potret  kepatuhan  dan  ketaatan  Masyarakat  Baduy  pada  pikukuh  adat, mematahkan  pandangan  positivisme  hukum  yang  mensyaratkan  adanya  hubungan antara    hukum  dan  moral,  serta  adanya  perintah  yang  menjadi  ciri  dari  positivisme
17 Masykur  Wahid,  ―Sunda  Wiwitan  Baduy:  Agama  Penjaga  Alam  Lindung  Di  Desa  Kanekes Banten,‖ Jurnal Elharakah (Jurnal Budaya Islam) 13, No. No.2 (2011).
18 Sam  A  Suhandi,  ―Tata  Kehidupan  Masyarakat  Baduy  Di  Propinsi  Jawa  Barat‖  (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1986), Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
19 Cecep  Eka  Permana,  ―Kearifan  Lokal  Masyarakat  Baduy  Menghadapi  Perubahan  Sosial‖ (Seminar Antar Bangsa Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia (SEBUMI), Malaysia, 2010), 1–15.
20 ―Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Alam Lindung Di Desa Kanekes Banten.‖
hukum  yang  terwujud  secara  formal  dalam  hukum  tertulis.  Sebab  ketaatan  dan kesadaran hukum masyarakat baduy, terbentuk karna adanya pitutur yang secara kukuh melekat  pada  individu  dimana  sanksi  bukan  menjadi  tolak  ukur  hapusnya  kesalahan seseorang.
Dalam  narasi  kepatuhan  dan  ketaatan    hukum  masarakat  baduy  bila  dikaitkan dengan Fakta teoritik yang dikemukakan oleh yang soerjono Soekanto mengenai corak dan sifat masyarakat adat yang Religio – Magis , Kommun yang Kuat dimana manusia menurut  hukum  adat  merupakan  makhluk  yang  memiliki  ikatan  kemasyarakatan  yang sangat  erat  dan  rasa  saling  memiliki  yang  kuat.  Dimana  kekuatannya  terlihat  secara Konkrit  dan    nyata    yang  mana  kekuatan  tersebut  muncul  karna  secara  Visual  ada hubungan hukum yang muncul karna suatu ikatan kultural masyarakat. 21

## Relevansi    Ketaatan  Dan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Baduy  Dengan  Konsep Moderasi Hukum
Kata  moderasi  belakangan  ini  menjadi  familiar  dalam  wacana  beragama  yang muncul  dalam  upaya  memutus  mata  rantai  Radikalisme  di  Indonesia.  Moderasi merupakan  padanan  kata  dari  moderat  yang  memandang  sesuatu  dengan  melihat  dari berbagai  sudut    agar  teks  yang  dibaca  tidak  dipahami  secara  ekstreem. Alwashatiyah demikian  arti  kata  untuk  menggambarkan  pengertian  Moderasi  secara    bahasa.  Lebih rinci  tergambar  bahwa  Kata  Alwashatiyah merujuk  pada  kata Wasath yakni  tengah diantara  dua  batas. Wasath juga  bisa  dipahami  sebagai  seimbang  bahkan menggambarkan  tentang  keadilan. Alwashatiyah juga  bermakna Wasathan yang dimaknai  dengan  sikap  menjaga  tanpa  kompromi. 22 Lebih  gamblang  Yusuf  Qardhawi menjelaskan  bahwa  muslim  yang  moderat  merupakan  muslim  yang  mampu menyandingkan nilai  dan aspek berlawanan dengan nilai  yang semestinya. Artinya tak ada sesuatu yang dapat  berdiri kokoh tanpa  pengaruh ekstern seperti tradisi, pemikiran dan pendapat orang, keluarga maupun lingkungan sosial lainnya maka ia tidak mungkin merepresentasikan atau  mempersembahkan moderasi  penuh dalam  dunia nyata.  Hanya Allah yang mampu melakukan hal tersebut. 23
21 pendekatan sosiologi terhadap hukum , 72.
22 Al-Alamah Alraghib Alasfhaniy, Mufradat Alfadz Alquran (Beirut: Darel Qalam, 2009).
23 Yusuf  Alqardhawi, Kalimat  Fi  Alwasathiyyah  Wa  Madlimiha (Kairo:  Dar  Al-Syuruq,  20011), 11.
Pada  Kamus  Digital  Merriam  Webster  yang  dikutip  oleh  Tholhatul  Choir, mendefinisikan Moderasi digambarkan sebagai suatu prilaku yang menjauhi prilaku dan ungkapan  ekstreem,  maka  bila  disandingkan  dengan  prilaku  moderat  seseorang  maka seseorang  yang  moderat  adalah manusia  yang  menjauhkan  dirinya  dari  sikap  dan ungkapan  ekstreem. 24 Moderasi  Hukum  memiliki  dua  suku  kata  yakni  Moderasi  dan Hukum.  Tak  banyak  teori  yang  menarasikan  tentang  Moderasi  hukum,  olehkarnanya peneliti akan menguraikan makna moderasi hukum melalui makna Moderasi dan makna hukum  untuk  kemudian  akan  peneliti  elaborasi  kedua  konsep  tersebut  untuk memunculkan narasi  yang menggambarkan tentang moderasi hukum. Moderasi hukum merupakan  metode  untuk  mencapai  keadilan  hukum  melalui  penafsiran  hukum  yang didasarkan pada  beberapa pandangan agar hukum tidak dipahami sebagai upaya untuk menciptakan  kebahagiaan  untuk  satu  kelompok  tertentu.  Moderasi  hukum  menghargai toleransi dan keberagaman. 25
Moderasi  hukum  juga  dapat  diartikan  sebagai  keadilan  hukum,sama  halnya dengan  Moderasi  Hukum  Islam  yang  memiliki  karakter  akomodatifdan  inklusif terhadap dinamika nilai-nilai  hidup  kemanusiaan dan kearifan lokal  yang mana hal  itu menjadi  tujuan  utama  dari  adanya  legislasi  hukum  Islam  untuk  membangun kemaslahatan hidup manusia. 26
Berbicara  tentang  relevan  maka  Internalisasi  nilai-nilai  pikukuh  adat  menjadi pondasi  yang  membentuk  ketaatan  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat  Baduy.  Kuatnya ketaatan  dan  kepatuhan  hukum  msyarakat  Baduy  tak  lantas  menjadikan  sikap masyarakat  Baduy  fanatik  dan  radikal  .  hal  tersebut  terbukti  dengan  sikap  masyarakat yang  sangat  sangat  menghormati  dan  menghargai  keberadaan  warga  dari  luar  baduy dengan segala keyakinan.
Tabu  bagi  masyarakat  Baduy  dalam  saat  menggunakan  sabun,  pasta  gigi maupun sandal tak lantas membuat warga Baduy menjauh atau melarang penggunaaan barang  dan  benda  tersebut  pada  para  pengunjung  termasuk  kami  tim  peneliti,  karna
24 Tholhatul  Choir  (Terakhir)  Dan  Ahwan  Fanani, Islam  Dalam  Berbagai  Pembacaan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
25 Ach Khoiri,  ―Moderasi Islam Dan  Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara,‖ Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 0, No. 0 (2 Juli 2019): 1-17–17, Https://Doi.Org/10.30595/Islamadina.V0i0.4372.
26 Moh  Dahlan,  ―Moderasi  Hukum  Islam  Dalam  Pemikiran  Ahmad  Hasyim  Muzadi,‖ Al-Ihkam: Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial 11,  No.  2  (2  Januari  2017):  313–34,  Https://Doi.Org/10.19105/Al- Ihkam.V11i2.1039.
keyakinan  atas  nilai-nilai  yang  mereka  miliki  justru  melarang  adanya  sikap intoleransi.penghormatan  dan  penghargaan  masyarakat  Baduy  pada  alam  juga  berlaku pada  makhluk  yang  ada  didalam  termasuk  penghormatan  atas  perbedaan  keyakinan yang mereka yakini dan orang lain yakini.
Penerapan  aturan  prilaku  dan  sistem  kepercayaan  yang  kuat  serta  mampu diwariskan secara turun temurun dari para leluhur mereka. Bahkan setiap perilaku yang tidak  diizinkan  oleh pikukuh adat  Baduy  terlarang  atau  melanggar pikukuh maka  harus dibersihkan  melalui  kegiatan  ritual panyapuan .  Sehingga  beratnya  sanksi  tergantung pada kedudukan si pelanggar tersebut. Semakin tinggi kedudukan si pelanggar, semakin berat hukumannya. 27
Pemberian  sanksi  bukanlah    satu-satunya  cara  yang  harus  diberikan  pada  para pelanggar Pikukuh, sebagai upaya preventif masyarakat  Baduy melaksanakan berbagai upacara untuk menjaga keteraturan hidup antar warga Baduy , Antar Baduy Dalam dan Baduy  Luar  ,  maupun  antar  warga  Baduy  dengan  Warga  luar  Baduy    dalam  bentuk upacara Seba dan Ngalaksa. Seba merupakan upacara adat yang dilakukan secara turun temurun  yang  bertujuan  untuk  mengingatkan  bahwa  keberadaan  manusia  harus memperhatikan  keberadaan  manusia  lainnya  termasuk  diluar  Baduy  sehingga  dengan demikian  akan  terus  terjaga  hubungan  baik  dan  silaturrahmi  dengan  luar  baduy  daan pemerintah,  sehingga  dalam Seba ungkapan Ngasuh  Ratu  Ngajayak  Menak- Mageuhkeun Tali Deduluran menjadi dasar dilakukannya Seba . dalam upacara Seba , warga  Baduy  akan  membawa  seserahan  yang  nilainya  tak  seberapa  namun  maknanya sangat  dalam  mensyaratkan  tentang  ketulusan  ,keikhlasan  dan  kesuka-citaan  warga Baduy yang telah patuh menjalankan titah leluhur dalam menjaga saduluran.
Sebagai gambaran dari kuatnya nilai kerukunan masyarakat Baduy  yang dalam pikukuh adat disebutkan bahwa  ‗ Jauh Teu Puguh nu dijujug, leumpang teu puguhnu diteang , mlipir dina gawir  nyalindung dina  gunung mending  kenah lara jeung wiring tibatan kudu ngayonan perang jeung paduduluran nu saturunan jeung baraya nu masih keneh sa wangatua . Artinya bahwa salah satu cara menjunjung tinggi nilai persaudaraan dengan  manusia  adalah  dengan  membentuk  kesadaran  bahwa  nilai  persaudaraan  tak memandang  dari  mana  asal  usul  seseorang  karena  seluruh  umat  manusia  berasal  dari
27 Garna JK., Sistem Budaya Indonesia (Bandung: Pasca Sarjana Univ Padjajaran, 1992), 45.
satu  keturunan  oleh  karnanya  perpecahan  dan  permusuhan    adalah  hal  yang  dilarang walau antar sesama manusia berbeda keyakinan dan kepercayaan.
Melihat  kokohnya  kesadaran  masyarakat  Baduy  yang  membentuk  ketaatan  dan kepatuhan mereka pada pikukuh ada menggambarkan  bahwa bekerjanya hukum yakni pikukuh adat Baduy yang jelas bukan merupakan hukum tertulis telah membentuk sikap Toleransi  yang  sangat  kuat  .  toleransi  tidak  hanya  dilakukan  pada  antar  orang  baduy namun  kepada  warga  luar  Baduy  dan  pemerintah  pun  sudah  sangat  kuat  dijalankan. Olehkarnanya  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  kesadaran  dan  kepatuhan  (ketaatan) masyarakat  Baduy  pada  Pikukuh  Adatnya  mampu  menumbuhkan  sikap  toleransi sebagai  pondasi  utama  bermoderasi  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  umat manusia, dimana keadilan merupakan cita hukum tertinggi. Singkatnya dapat dikatakan bahwa  ketaatan  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat  Baduy  memiliki  Relevansi  dalam pembentukan Nilai Moderasi Hukum yakni Nilai Toleransi dan Nilai Keadilan

## Kesimpulan
Eksistensi  pikukuh  adat  sebagai  aturan  adat  yang  mengikat  ,  secara  faktual diakui  dan  dipatuhi  secara  sadar  oleh  masyarakat  Baduy  .  kesadaran  dan  kepatuhan tersebut secara Internalization, dipatuhi karna pikukuh adat mengandung kaidah-kaidah yang  sesuai  dengan  nilai-nilainya  yang  diyakini  sebagai  pedoman  yang  kukuh  dalam mengatur kehidupan mereka. Internalisasi pikukuh adat Baduy dalam sikap dan prilaku didasari  oleh  karakter  masyarakat  baduy  yang Religio  Magis dimana  kekuatan  magis pada  petuah-petuah  leluhur  merupakan  salah  satu  wujud  ketaatan  mereka  pada  Sang Batara  Tunggal.  Ketaatan  pada  pikukuh  adat  juga  membentuk  prilaku  moderat  yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan. Artinya ketaatan orang baduy pada pikukuh adat  tak lantas menjadikan mereka fanatis dan  Radikal.  justru  sebaliknya,  bahwa  dengan  pikukuh  yang  dijalankan  justru membentuk  toleransi  tanpa  paksaan  dimana  nilai  Toleransi  inilah  memiliki  relevansi dengan  Moderasi  Hukum  dalam  mengontrol  prilaku  masyarakat  (Social  Control)  dan mewujudkan Keadilan.

## Daftar Pustaka
Abdul RAhman. Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia . 2 ed. Jakarta: Cendana Press, 1984.
Achmad  Ali,  Wiwiek  Handayani. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori
Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . 4 ed. Jakarta: Kencana, 2012.
Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum . Kedua. Bogor: P.T Ghalia Indonesia, 2008.
Al-alamah alraghib alasfhaniy. Mufradat alfadz Alquran . Beirut: Darel Qalam, 2009.
Amin,  Rauf.  ―PRINSIP  DAN  FENOMENA  MODERASI  ISLAM  DALAM TRADISIHUKUM  ISLAM.‖ Al-Qalam 20,  no.  3  (16  Desember  2014):  23–32. https://doi.org/10.31969/alq.v20i3.339.
Arsyad  Sobby  Kesuma.  ―Kerukunan  Umat  Beragama  DDan  Resolusi  Konflik    Studi Kasus Umat Beragama  Masyarakat Suku Baduy Perbatasan Di Provinsi Banten.‖ Jurnal TAPIs Vol.19, no. No.2 (2015): 129.
Bushar  Muhammad. Asas-Asas  Hukum  Adat;  Suatu  Pengantar .  10  ed.  Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1997.
Cecep  Eka  Permana.  ―Kearifan  Lokal  Masyarakat  Baduy  Menghadapi  Perubahan Sosial,‖ 1–15. Malaysia, 2010.
———. Stereotipe Perempuan dalam Konsep Budaya Suku Baduy : Wujud Kesetaraan Gender . Wedatama Widya Sastra, 2005.
Dahlan, Moh. ―Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi.‖ AL- IHKAM:  Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial 11,  no.  2  (2  Januari  2017):  313–34. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039.
Elfa Murdiana. Hukum Dan Perundang Undangan Di Indonesia . 1 ed. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
Garna,  J.  K. Masyarakat  terasing  di  Indonesia .  Perubahan  sosial  budaya  Baduy, Koenjaraningrat (ed). Jakarta: Departemen Sosial RI, 1993.
———. Perubahan sosial budaya baduy . Yogyakarta: Bentara Budaya, n.d.
Garna JK. Sistem Budaya Indonesia . Bandung: Pasca Sarjana Univ Padjajaran, 1992.
Halmahera,  Mega,  Anggi  Septiya  Purnama,  Fuad  Hasyim,  dan  Andi  Irwan  Benardi. ―Local  Wisdom  Pikukuh  Sapuluh  Suku  Baduy  Dalam  Konservasi  Lingkungan Budaya Desa Kanekes.‖ Geo-Image 8, no. 1 (21 Juni 2019): 80–88.
Hilman Hadikusuma. Pengantar Hukum Adat Indonesia . 2 ed. Bandung: Mandar Maju,
2003.
Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar. Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
Kamaruddin.  ―Membangun Kesadaran  Dan Ketaatan  Hukum Masyarakat  Perspektif Law Enforcement.‖ Al-’Adl Vol.9, no. No.2 (Juli 2016): 143–57.
Kang Asmin. Wawancara langsung, 15 Maret 2020.
―kesadaran dan kepatuhan hukum soerjono soekanto.pdf,‖ n.d.
Khoiri, Ach. ―Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara.‖ Islamadina: Jurnal Pemikiran  Islam 0, no. 0 (2 Juli 2019): 1- 17–17. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.4372.
Koentjaraningrat. ”Metode Wawancara” . II. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
Laica  Marzuki,  Laica  Marzuki. Bagian  Kesadaran  Hukum  Rakyat  Bugis  Makassar .
Hasanudin University Press, 1995.
―MASYARAKAT+BADUY+-+Handout-PKL+Geo+Terpadu.pdf,‖ n.d.
Masykur  Wahid.  ―SUNDA  WIWITAN  BADUY:  Agama  Penjaga  Alam  Lindung  di Desa  Kanekes  Banten.‖ Jurnal  elharakah  (Jurnal  Budaya  Islam) 13,  no.  no.2 (2011).
Mustomi, dan Otom. ―Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy  Provinsi  Banten.‖ Jurnal  Penelitian  Hukum  De  jure Vol  17,  no.  No.  3 (2017).
Nababan. ―‗Kearifan tradisional dan pelestarian lingkungan di Indonesia.‘‖ CSIS XXIV (1995): 6.
Nadroh, Siti. ―PIKUKUH KARUHUN BADUY DINAMIKA KEARIFAN LOKAL DI TENGAH MODERNITAS ZAMAN.‖ Jurnal PASUPATI 5, no. 2 (30 Desember 2018): 196–216.
Petrus CKL. Bello. ―HUBUNGAN HUKUM DAN MORALITAS MENURUT H.L.A HART.‖ Jurnal Hukum dan Pembangunan 4 (September 2014): 373–86.
Sam  A  Suhandi.  ―Tata  Kehidupan  Masyarakat  Baduy  di  Propinsi  Jawa  Barat.‖ Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1986.  Proyek  Inventarisasi  dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perubahan Sosial . Bandung: Alumni, 1973.
Sigit Sapto Nugroho. Pengantar Hukum Adat Indonesia . Solo: Pustaka Iltizam, n.d.
Siradjuddin, Fatkhurrahman, dan Zulkarnain. Legislatif Drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  ) .  Malang: Setara Pers, 2015.
Soekanto. ―KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM.‖ Jurnal Hukum &
Pembangunan 7, no. 6 (31 Desember 1977): 462–70.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penagakan  Hukum .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Purnadi  P. Perihal  Kaidah  Hukum .  Bandung:  Aditya  Bakti, 1993.
Soepomo. Hukum Adat . Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1993.
Soerjono Soekanto. Kesadarn  Hukum dan Kepatuhan  Hukum . Jakarta:  Rajawali Press, 1982.
———. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum . Jakarta: Bina Aksara, 1999.
Soerjono  soekanto. Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Masalah-Masalah Sosial . Bandung: Alumni, 1982.
———. ―teori  ketaatan  hukum  pdf  - Penelusuran Google.‖ Diakses 14 Agustus 2019. https://www.google.com/search?safe=strict&ei=yrJTXcn6J9mP9QPkjLygDA&q =teori+ketaatan+hukum+pdf&oq=teori+ketaatan+hukum+&gs_l=psy- ab.1.1.0i30l2.3468.31905..35262...0.0..0.283.2483.13j6j2......0....1..gws- wiz.......0i71j35i39j0i67j0j0i131j0i131i67j0i22i30j0i22i10i30j0i7i30j0i13j0i8i7i3 0.WN3KcMhnluo.
Steven Vago. Law and Society . Inc;USA: prentice H.l, 1981.
Sudaryono. Metodologi Penelitian . 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
Sudikno  Mertokusumo. Mengenal  Hukum ;  Suatu  Pengantar .  3  ed.  Yogyakarta:
Liberty, 2002.
Suharsimi  Arikunto. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Yogyakarta:  PT. Rineka Cipta, 1993.
Suhartini. “Kajian  kearifan  lokal  masyarakat  dalam  pengelolaan  sum-  berdaya  alam dan  lingkungan”  Prosiding  seminar  nasional  penelitian,  pendidi-  kan  dan penerapan MIPA . Yogyakarta: Fakultas MIPA UNY, n.d.
Tholhatul  Choir  (terakhir),  dan  Ahwan  FAnani. Islam  Dalam  Berbagai  Pembacaan Kontemporer . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Tobroni, Faiq. ―ASAS

## PROPORSIONALITAS SEBAGAI
MODERASI
PANDANGAN  HUKUM  DIAMETRAL.‖ Jurnal  Yudisial 11,  no.  3  (26 Desember 2018): 307–25. https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.313.
Yusuf  Alqardhawi. Kalimat  Fi  Alwasathiyyah  wa  Madlimiha .  Kairo:  Dar  al-Syuruq,
20011.