## MEMPERTEGAS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

## Almas’udah
1
Abstract :  As  a  national  consensus,  Pancasila  is  an  open  and  dynamic  view  of Indonesian life. The nature of the openness of Pancasila can be seen in the content of Pancasila which is a combination of diverse Indonesian values and universal values. The universality of Pancasila can be seen in the spirit of Godhead, humanity, justice, civilization, Indonesia (Indonesian unity), the spirit of mutual cooperation and social justice. Understanding the important function of Pancasila, it is necessary to revitalize the meaning, role and position of Pancasila for Indonesia's future as a modern state. The need for Pancasila revitalization is based on the belief that Pancasila is the most appropriate  national  node  for  a  pluralistic  Indonesia.  One  way  to  preserve  the Pancasila paradigm is the rejuvenation (rejuvenation of the paradigm). Pancasila can be  started  by  making  Pancasila  a  public  discourse.  Thus,  at  the  same  time reassessment can be made on the meaning of Pancasila so far, to later produce new thoughts and meanings. Thus, making Pancasila as a public discourse is an important stage for the re-development of Pancasila as an open ideology that can be interpreted continuously  so  that  it  remains  relevant  in  the  life  of  the  nation  and  state.  The Pancasila mission for Indonesia is: to manage Indonesia (which is plural) in order to become  a  home  for  all  the  people  who  build  it,  and  want  to  live  quietly  in  it.  This mission must also be a starting point for legal missions in the Indonesian context Key Word: Pancasila, National Ideology

## Pendahuluan
Tulisan ini mencoba menelaah tentang Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Seperti kita tahu bahwa, hubungan agama dan negara telah lama menjadi masalah bangsa kita. Pada masa persiapan  kemerdekaan,  masalah  inilah  yang  menjadikan  sidang-sidang  persiapan kemerdekaaan  cukup  dinamis  tapi  tetap  dalam  bingkai  kebersamaan.  Bahkan  ketika  setelah ditetapkan  kesepakatan  bersama,  upaya  merubahnya  tetap  tidak  merusak  kebersamaan  yang ada  karena  semua  pendiri  bangsa  punya  cita-cita  yang  sama,  mendirikan  bangsa  Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Selanjutnya  dalam  sidang-sidang  Konstituante,  salah  satu  tema  yang  hangat diperdebatkan adalah posisi agama kaitannya dengan negara. Apakah akan mengambil pilihan negara  agama  atau negara sekuler. Sidang BPUPKI merekam  pertentangan antara nasionalis sekuler  dan  nasionalis  Muslim,  kebangsaan,  Islam  dan  ideologi  Barat  modern  sekuler.  Kata John  Titaley,  tiga  kekuatan  ideologis  dengan  sengit  bertarung  dalam  sidang  itu  adalah Nasionalisme, Islam, dan Sosialisme/Marxisme 2 .
Perdebatan panjang itu akhirnya menemukan titik temu, yakniPancasila sebagai jalan tengah, dimana semua agama, kepercayaan, dan etnik menerimanya. Ide tentang dasar negara yang  awalnya  diajukan  Mohammad  Yamin  dan  kawan-kawan  dalam  pidatonya  pada  sidang BPUPKI  dan  dideklarasikan  Ir  Soekarno  dengan  nama  Pancasila  pada  1  Juni  1945  telah tampil  menyelamatkan  sengketa  politik  berbasiskan  sentimen  teologis.  Pancasila  sebagai dasar negara hasil dari sebuah kompromi agung, dari konsensus warga bangsa dengan melihat fakta  sosiologis  masyarakat  Nusantara  yang  heterogen  sekaligus  mempertimbangkan  fakta teologis yang menjadi keyakinan masyarakat Indonesia.
Sebagai sebuah konsensus nasional, Pancasila merupakan pandangan hidup Indonesia yang  terbuka  dan  bersifat  dinamis.  Sifat  keterbukaan  Pancasila  dapat  dilihat  pada  muatan
1 STAI Al-Hikmah Tuban, email: almamu600@gmail.com
2 Asep Salahudin, Pancasila Jalan Tengah , nasional.kompas.com, 10 Agustus, 2018, 14:00 WIB
Pancasila  yang  merupakan  perpaduan  antara  nilai-nilai  keIndonesiaan  yang  majemuk  dan nilai-nilai  universal.  Universalitas  Pancasila  dapat  dilihat  pada  semangat  Ketuhanan, kemanusiaan,  keadilan,  keadaban,  keIndonesiaan  (persatuan  Indonesia),  semangat  gotong royong dan keadilan sosial.
Pancasila hadir sebagai payung yang menaungi semua keberagaman dan memberikan jaminan  tentang  tekad  hidup  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pancasila  inilah sejatinya  yang  menjadi  perekat  kokohnya  negara  persatuan.  Padahal,  sebelumnya  masih berupa puak yang terserak, kerajaan tersebar dengan bahasa dan budaya yang juga berlainan . Berkah  Pancasila  yang  digali  dari  nilai-nilai  luhur  kearifan  lokal  dan  dari  spirit keagamaan kita sebagai bangsa masih bertahan sampai sekarang. Maka, dalam konteks negara kebangsaan,  tidak  semestinya   ada  kelompok  merasa  lebih  dominan  dibandingkan  dengan kelompok lain. Kesalahan besar Orde Baru dalam memposisikan Pancasila tak boleh terulang. Orde  Baru  meski  selalu  mendengungkan  kembali  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945,  dalam praktiknya,  Pancasila  telah  dikerdilkan  menjadi  sebuah  ”ideologi  tertutup”,  dikerangkeng dalam penafsiran tunggal.
Perlakuan  pemerintah  Orde  Baru  pada  titik  tertentu  membuat  sebagian  kelompok menjadi  alergi  dengan  beragam  hal   berbau  Pancasila.  Kelompok-kelompok  ini,  baik  yang berada di sisi kiri ataupun kanan, setelah Orde Baru tumbang kemudian melakukan kontestasi ideologis  menawarkan  ”dasar  negara”  yang  dianggapnya  lebih  manjur  ketimbang  Pancasila. Banyak  ormas  yang  ”menggarap”  masyarakat  untuk  memiliki  pemahaman  seperti  mereka. Tak sedikit masyarakat termakan fantasi ideologis-metafisisnya yang sama sekali berbanding terbalik dengan Pancasila.
Pancasila yang terlanjur tercemar pada masa Orde Baru, liberalisasi politik pada masa B.J.  Habibi  dengan  penghapusan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  setiap  organisasi,  dan terjadinya  desentralisasi  serta  otonomi  daerah  di  era  reformasi,  menjadikan  Pancasila cenderung tidak lagi menjadi common platform dalam kehidupan politik 3 .
Memahami  fungsi  penting  dari  Pancasila,  maka  perlu  dilakukan  revitalisasi  makna, peran  dan  posisi  Pancasila  bagi  masa  depan  Indonesia  sebagai  negara  modern.  Perlunya revitalisasi Pancasila karena didasari keyakinan bahwa Pancasila merupakan simpul nasional yang  paling  tepat  bagi  Indonesia  yang  majemuk.  Azyumardi  Azra  mengatakan  bahwa Pancasila  telah  terbukti  sebagai common  platform ideologi  negara  bangsa  Indonesia  yang paling feasible dan sebab itu lebih viable bagi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu adalah hal yang sangat mendesak untuk melakukan rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila.
Selain common platform di dalam Idiologi Pancasila senantiasa terkandung tekad dan semangat  atau  komitmen  dari  bangsa  Indonesia,  akan  terujudnya  cita-cita  yang  terumuskan sebagai  tujuan  negara.  Dengan  lain  kata,  letak  IP  berada  di  tengah,  sekaligus  merupakan jembatan, antara falsafah negara dan tujuan negara.
Idiologi  Pancasila  adalah  ideologi  terbuka.  Apa  artinya?  Artinya,  bahwa  Pancasila sebagai sistem nilai, sifat, fungsi, kedudukan dan keberadaannya tetap, tak berubah sepanjang masa, namun penjabarannya menjadinorma-norma hukum, dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara konkrit, sifat terbuka dari IP dapat ditemukan buktinya pada rumusan dalam Penjelasan Pembukaan UUD 1945. 4 Salah  satu  cara  melestarikan  paradigm  Pancasila  adalah  dengan rejuvenasi (peremajaan  paradigma)  Pancasila  dapat  dimulai  dengan  menjadikan  Pancasila  sebagai wacana  publik.  Dengan  demikian  sekaligus  dapat  dilakukan reassessment atas  pemaknaan Pancasila  selama  ini,  untuk  kemudian  menghasilkan  pemikiran  dan  pemaknaan  yang  baru.
3 Azyumardi  Azra, “Rejuvenasi  Pancasila  di  Tengah  Arus  Globalisasi ”  dalam  Try  Sutrisno,  Reformasi  dan Globalisasi: Menuju Indonesia Raya, (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2006), 24
4 Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo., SH., MSi. Ideologi Hukum Indonesia Kajian Tentang Pancasila dalam Perspektif llmu Hukum dan Dasar Wegara Indonesia , (Lingkar Media Yogyakarta, 2016), 5
Dengan  demikian,  menjadikan  Pancasila  sebagai  wacana  publik  merupakan  tahap  penting untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat dimaknai secara terus menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai  sebuah  karya  luhur  anak  bangsa,  Pancasila  selayaknya  ditempatkan  secara terhormat  dalam  khazanah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  bangsa  Indonesia.  Posisi Pancasila  sebagai  panduan  nilai  dan  pedoman  bersama  untuk  mewujudkan  tujuan  bersama bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa digantikan oleh pandangan-pandangan sektarian  yang berpotensi  mengancam  keutuhan  Indonesia  sebagai  sebuah  bangsa  dan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan negara, sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. (UURI No.12 tahun 2011).
Penerapan  nilai-nilai  Pancasila  apabila  melihat  dari  kehidupan  masyarakat  bangsa Indonesia  pada  saat  ini  sudah  mulai  luntur  seperti  halnya  adanya  tantangan  dari  dalam diantaranya  berupa  berbagai  gerakan  separatis  yang  hendak  memisahkan  diri  dari  Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI). Apa  yang terjadi di  Aceh, Maluku,  dan Papua dan di berbagai daerah lainnya. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila,  baik  kini  maupun  nanti  beberapa  di  antaranya  telah  tampak  di  permukaan. Tantangan bangsa dari luar baik yang datang dari negara tetangga maupun datang dari negara yang memperoleh kepentingan. Perjuangan bangsa dalam mempertahankan pancasila sebagai ideologi  juga  banyak  di  grogoti  dan  diganggu  sehingga  kadang  mengahasilkan  pertikaian yang tidak kunjung usai.
Globalisasi  yang  berbasiskan  pada  perkembangan  teknologi  informasi,  komunikasi, dan  transportasi,  secara  drastis  telah  mentransendensi  batas-batas  etnis  bahkan  bangsa sehingga Indonesia saat ini menjadi bagian dari arus besar berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Sekecil apa pun perubahan yang terjadi di belahan dunia lain akan langsung diketahui atau bahkan dirasakan akibatnya oleh  Indonesia. Sebaliknya, sekecil apa pun peristiwa  yang terjadi  di  Indonesia  secara  cepat  akan  menjadi  bagian  dari  konsumsi  informasi  masyarakat duniasehingga  mengakibatkan  krisis  moral  yang  terjadi  pada  bangsa  Indonesia,  terutama generasi  muda.  Kehidupan  sehari-hari  generasi  muda  Indonesia  kini  jauh  dari  pedoman Pancasila.  Penyebab  lunturnya  nilai-nilai  Pancasila  saat  ini  yaitu  generasi  muda  yang mengagung-agungkan  budaya  barat,  terlebih  pemerintah  kurang  bersosialisasi  dan menekankan nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Apabila  dilihat  dari  perkembangan  zaman  era  globalisasi  bahwa  pergaulan antarbangsa  semakin  kental  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  di  kalangan  masyarakat. Adapun  di  dalam  pergaulan  antarbangsa  yang  semakin  kental  itu,  akan  terjadi  proses akulturasi, saling meniru, dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Adapun yang perlu dicermati dari proses akulturasi tersebut adalah proses lunturnya nilai budaya suatu bangsa itu sendiri, sebagai contoh yaitu : munculnya sikap individualistis, konsumerisme, dan lunturnya  budaya  lokal  yang  seharusnya  dilestarikan.  Arus  informasi  yang  semakin  pesat mengakibatkan  akses  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  asing  yang  negatif  semakin  besar. Apabila  proses  ini  terus  berlanjut,  akan  berakibat  lebih  serius  ketika  pada  puncaknya masyarakat  tidak  bangga  lagi  pada  bangsa  dan  negaranya.  Pada  generasi  muda  hal  ini merupakan  masalah  yang  serius  karena  mereka  adalah  penerus  bangsa,  yang  jika  tidak dibendung akan mengancam eksistensi dan ciri luhur bangsa ini.
Adapun  selain  itu,  di  lain  pihak  mengatakan  lunturnya  nilai–nilai  pancasila  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  akibat  dari  tidak  satunya  kata  dan perbuatan  para  pemimpin  bangsa  dengan  apa  yang  sudah  dijanjikannya.  Pancasila  hanya sebagai slogan tetapi berbagai tindak dan perilaku tidak sesuai dengan nilai – nilai pancasila. 45  (empat  puluh  lima)  nilai  tersebut    sebagai  pegangan  hidup  masyarakat  akan  terwujud masyarakat  yang  cinta  damai  dan  mencapai  titel  Madani.  Masyarakat  sudah  bosan  disuguhi dengan pemandangan yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila tersebut, banyaknya para
pemimpin  yang  curang  dalam  pesta  demokrasi  berupa  pemilihan  umum,  politik  kekuasaan diperjual belikan sehingga dalam pelaksanaannya mudah untuk mengambil uang rakya demi untuk memperkaya dirinya sendiri. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para pemimpin untuk melaksanakan nilai-nilai pancasila, munculnya kekuatan baru yang tidak melihat pancasila sebagai falsafah dan pegangan hidup bangsa Indonesia .
Akibatnya kekacauan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pun muncul, dimana  kelompok  tertentu  menganggap  nilai-nilainya  yang  paling  bagus.  Lunturnya  nilai  - nilai  pancasila  pada  masyarakat  dapat  berarti  awal  malapetaka  bagi  bangsa  dan  bernegara. Kejadian itu sudah bisa kita saksikan dengan mulainya kemerosotan moral , mental dan etika dalam bermasyarakat dan berbangsa terutama pada generasi muda. Timbulnya persepsi  yang dangkal,  wawasan  yang  sempit,  perbedaan  pendapat  yang  berujung  bermusuhan  dan  bukan mencari solusi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, anti terhadap kritik serta sulit menerima perubahan yang akhirnya cenderung mengundang tindak anarkis. 5
Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  pada  hakikatnya  sudah  diterima  dan ditetapkan  sejak  tanggal  18  agustus  1945  yang  kemudian  diperkuat  lagi  dalam  berbagai momentum  penting  dari  setiap  babak  baru  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia.  Setelah ditetapkannya Pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), penerimaan atas pancasila mengalami ujian melalui gerakan senjata maupun melalui pergulatan  di  lembaga-lembaga  yang  secara  konstitusional  dibentuk  oleh  negara.  Ujian melalui  gerakan  bersenjata  misalya  muncul  dari  berbagai  pemberontakan  yang  secara  jelas ingin mengganti ideologi bangsa.
Kaelan,  dalam  buku  "Pendidikan  Pancasila"  menyatakan  bahwa  nilai-nilai  Pancasila yang  telah  ada  dalam  kehidupan  itu  diangkat,  diolah,  dan  dirumuskan  serta  disahkan  oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan pengertian tersebut maka pada hakikatnya bangsa  Indonesia  ber-Pancasila  dalam  tiga  asas  atau  Tri  Prakara  yang  rinciannya  sebagai berikut:
Pertama, Bahwa  unsur-unsur  Pancasila  sebelum  disahkan  menjadi  dasar  filsafat negara  secara  yuridis  sudah  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  sebagai  asas-asas  dalam  adat- istiadat  dan  kebudayaan  dalam  arti  luas  (Pancasila  sebagai  Asas  Kebudayaan); Kedua , Demikian juga unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam  agama-agama  (nilai  religius)  (Pancasila  sebagai  Asas  Religius); Ketiga ,  Unsur-unsur tadi  kemudian  diolah,  dibahas,  dan  dirumus-kan  secara  seksama  oleh  para  pendiri  negara dalam  sidang-sidang  BPUPKI,  Panitia  Sembilan.  Setelah  bangsa  Indonesia  merdeka kemudian  disahkan  oleh  PPKI  sebagai  Dasar  Filsafat  Negara  Indonesia  dan  terwujudlah Pancasila sebagai asas kenegaraan (Pancasila asas kenegaraan) 6 .
Pancasila yang merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian  dari  pembukaan  UUD  1945  tidak  dapat  diubah  karena  selain  merupakan modus vivendi ia juga dapat dianggap sebagai “akte kelahiran” negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan prinsip kesatuan dan persatuannya.
Pancasila,    dalam    fungsinya    sebagai    dasar    negara,    merupakan    sumber    kaidah hukum  yang  mengatur  negara  Republik    Indonesia,    termasuk  di  dalamnya    seluruh  unsur- unsurnya  yakni  pemerintah,  wilayah  dan  rakyat.  Pancasila  dalam kedudukannya  seperti inilah    yang    merupakan    dasar    pijakan    penyelenggaraan  negara  dan  seluruh  kehidupan negara Republik Indonesia.
5 Aziz,  Muhammad;  Sholikah,  Sholikah.  Metode  Istinbat  Hukum  Zakat  Profesi  Perspektif  Yusuf  Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, [S.l.], v.  16,  n.  1,  p.  89  -  116,  sep.  2015.  ISSN  2442-5249.  Available  at:  <http://ejournal.uin- malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/3039>. Date accessed: 23 nov. 2018. doi:http://dx.doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039.
6 Kaelan, Pendidikan Pancasila , Cetakan ketujuh, (Yogyakarta: Paradigma,2003), 106.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  mempunyai  arti  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar untuk    mengatur    penyelenggaraan    pemerintahan.    Konsekuensinya    adalah  Pancasila merupakan    sumber    dari    segala    sumber    hukum.    Hal    ini    menempatkan          Pancasila sebagai  dasar  negara    yang  berarti  melaksanakan nilai-nilai  Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,  sudah  seharusnya    semua    peraturan    perundang-undangan    di    negara    Republik Indonesia bersumber  pada  Pancasila.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia mempunyai  implikasi bahwa Pancasila  terikat oleh  suatu kekuatan  secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal,  dan  meliputi  suasana  kebatinan  atau  cita-cita  hukum  yang  menguasai  dasar  negara. Cita-cita hukum atau suasana kebatinan  tersebut  terangkum di dalam  empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  di  mana  keempatnya  sama  hakikatnya  dengan Pancasila.  Empat  pokok  pikiran  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut  lebih lanjut    terjelma    ke    dalam    pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar    1945.  Barulah  dari    pasal- pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan  lagi  ke  dalam  banyak peraturan perundang- undangan  lainnya,  seperti  misalnya  ketetapan  MPR,  undang-undang,  peraturan  pemerintah dan lain sebagainya.
Perjalanan  pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  Indonesia  mengalami  pasang surut  dalam  implementasian  nilai-nilai  pancasila  di  tengah-tengah  kehidupan  berbangsa  dan bermasyarakat. Sejak era Reformasi tahun 1998 hingga saat ini, dengan situasi perkembangan masyarakat  Indonesia  yang sebagian besar telah dipengaruhi  budaya atau culture asing, baik dalam sektor teknologi, pendidikan, ekonomi, gaya hidup dan situasi bidang-bidang lain. Hal tersebut  menunjukkan  perlahan-lahan  nilai-nilai  pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara mulai hilang terutama digenerasi muda.
Di  era  reformasi  yang  mengedepankan  prinsip  demokrasi  yang  telah  menjadi  pilihan para  wakil  rakyat  Indonesia  untuk  membentuk  negara  Indoesia  yang  sejahtera  sebagaimana tujuan  nasional  dan  cita-cita  dari founding  father bangsa  Indoensia  ternyata  tak  kunjung memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan rakyat Indonesia.
Perjalanan  menuju full  fledeged  democracy pada  kenyataannya  dihadapkan  kepada tantangan dan hambatan, baik dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia. Tantangan dan hambatan  tersebut  dapat  menghampiri  pada  setiap  bidang  penyelenggaran  negara  dan pemerintahan,  misalnya  dalam  bidang  ekonomi  terjadi  inflasi  dan  keterikatan  pemerintah Indonesia  terhadap  Hutang  luar  negeri,  dalam  bidang  sosial  terjadi  perubahan  paradigma masyarakat  Indonesia  yang  notabenenya  adalah  masyarakat  sosial  menjadi  masyarakat  yang individualis,  dalam  bidang  politik  terjadi  intervensi  negara  asing  terhadap  penyelenggaran pemerintahan Indonesia, bidang Hukum terjadi intervensi terhadap pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum seperti lahirnya Undang-Undang Penanaman modal yang tidak lepas dari peran  negara-negara  pemegang  modal  investasi  di  Indonesia,  proses  perpanjangan  ijin Penambangan  Emas  oleh  PT.  Freeport  di  Papua  oleh  pemerintah  Indonesia,  serta  terjadinya intervensi  penanganan  kasus-kasus  Narkotika  atau  pelanggaran  hukum  lain  yang  dilakukan oleh warga negara asing,,  dalam bidang teknologi informasi dan Industri ternyata hingga saat ini  kebutuhan  dan  pensuplai  teknolagi  informasi  dan  industri  pemerintah  Indonesia  masih tergantung kepada negara asing.
Realitas demokrasi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan M. H. Jusuf kalla sangat banyak dihadapkan pada keadaan-keadaan yang menghambat laju pembangunan baik  Infrastruktur maupun suprastrukur politik. Akhir-akhir ini bangsa  Indonesia disibukkan dengan  isu-isu  SARA  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  Indonesia,  misalnya  Kasus Basuki  Cahya  Purnama  yang  menjadi  perhatian  publik  dalam  maupun  luar  negeri,  Undang- undang MD3 yang mendukung hak imunitas DPR sangat tidak Pancasilais,   selain itu masih banyak kasus-kasus yang menjadi perhatian terutama dalam bidang hukum, yakni masih terus
terjadi dan bahkan cenderung meningkat perbuatan korup para pejabat publik yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Republik Indonesia, Korupsi menghianati  Pancasila, 7 Dari  sudut  pandang  mana  pun,  korupsi  itu  bertentangan denganseluruh  norma-norma  kehidupan  manusia.Tuhan  dan  seluruhmakhluknya  mengutuk perbuatan  jahat,  keji  dan  kotor  itu.Takada  tempat  bagi  koruptor  untuk  hidup  tenang  dan nyaman di mukabumi ini, dan sebaik-baik tempat bagi mereka adalah neraka jahanam.
Realitas  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dewasa  ini  menjadi  sebuah  tantangan tersendiri  oleh  pemerintah  JokoWidodo  untuk  mengembalikan  kepercayaan  publik  dan mengedepankan  kembali  atau  merevitalisasi  kembali  nilai-nilai  pancasila  sebagai  dasar  dan ideologi  bangsa  Indonesia.  Idiologi  menurut  Soejono  Soemargono  merupakan  kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan  yang menyeluruh dan sistematis yang berkaitan dalam Politik,  Sosial,  Kebudayaan,  danAgama.  Frans  Magnis  Suseno  membedakan  suatu  sistem pemikiran dalam bentuk ideologi tertutup dan terbuka. Jika dikaitkan dengan Pancasila maka idiologi  pancasila dalam bidang ekonomi politik, ekonomi, sosial,  budaya dan agama dalam bentuk idiologi terbuka dan tertutup.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  menegaskan  kembali  nilai-nilai  pancasila  maka diperlukan  langkah-langkah  dalam  mewujudkan  lima  sila  yang  terdapat  pada  Pancasila. Sila pertama,  Ketuhanan  yang  Maha  Esa ,  merupakan  pengakuan  rakyat  terhadap  adanya  Tuhan dan  secara  konstitusional  diakui  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945.    Artinya, keyakinan  beragama  harus  dilindungi  karena  merupakan  nilai  dasar  dari  Pancasila . Oleh karena  itu,  ateisme  tidak  boleh  tumbuh  berkembang  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  menurut Prof.  DjitoTuhan  itu  Esa,  dan  dengan  keesaan-Nya  telah  meliputi  segalanya,  sehingga  tidak tersisa  barang  sedikit  pununtuk  men-Tuhan-kan  yang  selain  Allah  SWT.  Nilai-nilai  moral absoluthanya  ada  pada  Dia,  dan  oleh  sebab  itu  segala  bentuk  aktivitas  manusia,termasuk dalam berolah ilmu hukum harus berporos, berproses, danbermuara kepada-Nya 8
Sila  kedua,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab merupakan  pengakuan, perlindungan,  penegakkan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  dimana  menurut  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  diartikan  sebagai common  standards  of  achievementsfor  all peoples  and  all  nations, sebagai  tolok  ukur  kinerja  bersama  yang  harus  diwujudkan  oleh seluruh  manusia  dan  seluruh  bangsa-bangsa.  Sebagai  konsekuensinya,  seluruh  rakyat  serta seluruh  penyelenggara  Negara  bukan  saja  harus  memahami  secara  utuh  seluruh  instrumen hukum internasional serta instrumen hukum nasional hak asasi manusia, tetapi juga secara pro aktif  menindaklanjuti  dalam  bidangnya  masing-masing.  Sekedar  sebagai  catatan  dapat disampaikan, bahwa instrumen hukum internasional serta instrume hukum nasional hak asasi manusia  yang  sudah  dimiliki  oleh  Republik  Indonesia  sudah  relatif  cukup  banyak,  sehingg pada  dasarnya  tidak  akan  banyakditemui  kesulitan  dalam  penegakannya,terlebih-lebih  oleh karena sejak tahun1993 telah dibentuk sebuah KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Sila ketiga Persatuan  Indonesia, dipahami sebagai  konfirmasiterhadap semangat  Hari KebangkitanNasional 1908, Sumpah Pemuda 1928,dan Proklamasi Kemerdekaan 1945,tetapi juga sebagai formulasi darisemangat kebangsaan (nasionalisme),yang ingin membangun masa depanbersama  dalam  suatu  negara,  apapunbentuk  serta  sistem  pemerintahannya.Indonesia pernah  menguji  coba  bentuknegara  kesatuan  atau  bentuk  Negara  federal,  sistem pemerintahanpresidensial atau sistem pemerintahanparlementer, tatanan yang amatsentralistik atau  tatanan  yang  sangatdidesentralisasikan.  Bentuk  kerajaanserta  sistem  pemerintahan feodalististelah  ditolak  oleh  para  Pendiri  Negarasejak  taraf  yang  paling  awal.  Dewasa
7 Prof. Sudjito Atmodirejo, Pancasila dan Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi . Makalah untuk seminar Korupsi Menghianati Pancasila. Diselenggarakan oleh komunitas Mahasaksi Indonesia di Bulak Sumur UGM, Yogyakarta, 08 Juni 2013
8 Prof. Sudjito Atmoredjo, SH., MSi. Hukum dalam Pelangi Kehidupan, (Yogyakarta Dialektika, 2017.), 107
inidisepakati  bahwa  bentuk  NegaraKesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapatdiubah lagi.Dalam  hubungan  dengankemajemukan  rakyat  Indonesia,  padatahun  1950-an,  Republik Indonesia  telah  memilih  sesanti  “Bhinneka  Tunggal  Ika  dalam  Lambang  Negara,  suatu penggalan dari kalimat yang berasal dari seloka Mpu Prapanca dalam karangannya Sutasoma yang  artinya:  walau  berbeda-beda  namun  tetap  satu  jua  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945.
Sila  keempat,  kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan .  Hal  ini  merupakan  proses  dan  mekanismepengambilan keputusan di  dalam negara,yang bersifat  demokratis. Asumsi palingdasar  dari sila ini adalah bahwa sebagai kekuasaan tertinggi di dalam negara, kedaulatan adalah milik seluruh Rakyat Indonesia, yang dimanifestasikan dalam pemilihan umum berkala. Mereka yang mendapatkan kepercayaan  para  pemilih  dalam  pemilihan  umum  tersebut  berperan  sebagai  pemegang amanah (trustee) dari  seluruh  rakyat,  yang  harus  melaksanakan  amanah  tersebut  sejujur- sejujurnya  dan  seadil-adilnya  sesuai  dengan  sumpah  jabatan  yan  diucapkannya.  Dalam instrumen  hukuminternasional  serta  hukum  nasional  hak  asasi  manusia,  hak  rakyat  untuk turutserta  dalam  pemerintahan  ini  dijamindalam  hak  sipil  dan  hak  politik,  yangpokok- pokoknya  tercantum  dalam  The  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (1966) yang  telah  diratifikasi  sebagai  Undang-undangNomor  11  Tahun  2005  Tentang  Hak  Sipildan Politik,  dengan  catatan  bahwa  Republik  Indonesia  mengadakan  reservasi  terhadap  hak menentukan  nasib  sendiri  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Kovenan  tersebut,  yang  bisa disalahartikan sebagai hak untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.
Adapun sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan makna filsafatiyang  terkandung  dalam  frasa  ini  jelasmerupakan  tujuan  yang  harus  dicapaiserta benchmark untuk  mengukurkeberhasilan  seluruh  aparatur  penyelenggara  Negara  yang dipimpin  oleh  Presiden,  baiksebagai  Kepala  Negara  maupun  sebagaiKepala  Pemerintahan, baik di tingkatpusat maupun di tingkat daerah
Globalisasi  merupakan  fakta.  Ia  tidak  lagi  dapat  dihindari. Eksespositif maupun negatif dari globalisasi harus disikapi dan direspon dengan  tepat.  Bangsa  Indonesia  dituntut untuk  tidak bersikap  pasif terhadap  arus  globalisasi.  Globalisasiadalah  tantangan zaman. Sehubungan  dengan  demokrasi,  globalisasi  melahirkan  paradoksnya sendiri: di  satu  sisi globalisasi demokrasi mengakibatkan kebangkrutan banyak  paham  ideologi,  di   sisi   yang lain  juga mendorong  bangkitnya nasionalisme  lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling dangkal dan sempit semacam ethnonationalism , atau bahkan tribalism .
Pada  konteks  inilah,  identitas  nasional  bangsa  Indonesia yang termanfestasi  dalam nilai-nilai    Pancasila    harus    dikuatkan.    Sebagai  negarapluralistik,    tantangan    globalisasi harus  dijawab  dengan  cara mengembalikan mindset manusia  Indonesia  ke  falsafah  dasar bangsa  Indonesia,  Pancasila,  sebagai  pemersatu  bangsa.  Konsekuensi  logisnya,  ketika persatuan    dan    kesatuan    bangsa    tercipta    dibawah    naungan  Pancasila,    maka    bangsa Indonesia  harus  melepaskan  kepentingan personal dengan memajukan kepentingan umum Dalam  kaitan  sebagai  manifestasi  Identitas  nasional,  terkandung  makna    bahwa Pancasila  harus  diposisikan    sebagai    satu  keutuhan  yang    sejalan  dengan    dimensi-dimensi yang  melekat  padanya,    seperti    realitas,    Idealitas,  dan  Fleksibilitas.  Dimensi  realitas    yang bermakna  bahwa  nilai-nilai  yang  Pancasila merupakan  cerminan  kondisi  obyektif  yang sedang  terjadi  di masyarakat, dimana  seharusnya  dimaknai  dengan  semakin  sejalannya jalan    hidup    kita  sesuai    dengan    Pancasila    itu    sendiri,    yang    memiliki  persatuan, penyelesaian    dengan    bermusyawarah,    serta    rasa    keadilan  yang    mempunyai    nilai kemanusiaan.  Dimensi  idealitas  diletakkan sebagai  salah  satu  cara  untuk  membangkitkan optimisme  warga masyarakat  dalam  melihat  masa  depan  secara  prospektif.  Selain  itu, Pancasila  tidaklah  kaku  dan  sakral,  melainkan  bersifat  fleksibel  dan terbuka  dengan  hal- hal  baru.
Kelangsungan    hidup    negara  dan    bangsa    Indonesia    di    era  globlalisasi, mengharuskan  kita untuk  melestarikan  nilai-nilai Pancasila,  agar  generasi  penerus bangsa tetap  dapat  menghayati  dan mengamalkannya   dan  agar  intisari nilai-nilai  yang luhur itu tetap terjaga dan  menjadi  pedoman  bangsa Indonesia sepanjang masa.

## Eksistensi  Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
Prof.  Djito  mengatakan  bahwa rechtstaat sebenarnya  merupakan  konsep  negara modern  yang  khas  Eropa.  Konsep  modern  ini  dibawa  masuk  ke  Indonesia  oleh  Belanda melalui  penjajahan.  Belanda  sendiri  mengalami  kesulitan  untuk  memberlakukannya  secara konsisten.  Tindakan  maksimal  yang  dapat  dilakukan  sekedar  pencangkokan  (transplantasi) hukum  modern  ke  dalam  sistem  hukum  adat  yang  telah  berlaku  mapan  bagi  golongan pribumi.  Hukum  modern  tersebut  diberlakukan  bagi  golongan  Eropa  dan  Timur  Asing, sementara  itu  bagi  golongan  pribumi  tetap  berlaku  hukum  adatnya  masing-masing. Sebenarnya sekarang kita masih berada dalam masa pencarian, konsep negara hukum seperti apa  yang  cocok  untuk  Indonesia  itu.  Dengan  kata  lain,  konsep  Negara  hukum  Indonesia  itu masih belum jelas,  karena masih  berada dalam proses pencarian. Kiranya  wajar saja apabila kondisi sistem hukum Indonesia saat ini masih tergolong buruk, bahkan lebih tepat kita belum memiliki  sistem  hukum.  Apakah  kita  ingin  mengoper-alih  konsep  rechtstaat,  memodifikasi atau  sekedar  mempelajari  sebagai  perbandingan  untuk  mendapatkan  konsep  Negara  hukum Indonesia ? 9
Pancasila  sebagai  dasar  negara  berfungsi  sebagai  pokok  pangkal  bagi  warga    negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat lima  sila  dalam  Pancasila,  setiap  silanya  memiliki  nilai-nilai  tersendiri.  Nilai-nilai  tersebut sekaligus  sebagai  jiwa  dan  kepribadian  bangsa    Indonesia.  Nilai  Pancasila  berkembang sebagai  nilai  dasar  dan  puncak  budaya    bangsa  yang  dirumuskan  dan  ditetapkan    melalui pemikiran para tokoh bangsa  sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945  (UUD 1945) yaitu:
maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang- Undang  Dasar  Negara  Indonesia  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat,  dengan  berdasarkan  kepada: Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan Indonesia,  dan  Keyakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea IV).
Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa ( way  of  life,  Weltanschauung ),  apabila  semua  warga  negara  sebagai  komponen  bangsa  telah meyakini  kebenaran  nilai-nilai  Pancasila.  Atas  dasar  keyakinannya  itu  maka  nilai-nilai Pancasila  akan  dipandang  sebagai  nilai  filsafati.  Untuk  sampai  pada  keyakinan  demikian, segenap  komponen  bangsa  perlu  berupaya  memahami  secara  menyeluruh  atas  nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia 10 .
Pancasila  merupakan  dasar  dan  falsafah  negara  yang  merupakan  pandangan  hidup bangsa  Indonesia,  pancasila  dikenal  sejak  pidato  Ir  Soekarno  tanggal  1  Juni  1945.  Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila  adalah jiwa seluruh rakyat  Indonesia,  yang memberi kekuatan  hidup  kepada  bangsa  Indonesia  serta  membimbingnya  dalam  mengejar  kehidupan lahir  batin  yang  makin  baik  di  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan
9 Prof.  Sudjito  Atmorejo, Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Pancasila Makalah  untuk  Kongres  Pancasila, Kerjasama  Mahkamah  Konstitusi  RI  dan  Gadjah  Mada,  tanggal  30,  31  dan  1  Juni  2009  di  Balai  Senat  UGM, Yogyakarta.
10 Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. Hukum dalam Pelangi Kehidupan , (Dialektika: Yogyakarta,  2017), 52
makmur 11 .Bahwasanya  Pancasila  yang  telah  diterima  dan  ditetapkan  sebagai  dasar  negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak  ada  satu  kekuatan  manapun  juga  yang  mampu  memisahkan  Pancasila  dari  kehidupan bangsa  Indonesia.  Maksud  dari  Pancasila  yang  merupakan  isi  jiwa  bangsa  Indonesia  adalah ingin mengetahui kemudian menunjukkan ciri yang khas dari watak bangsa Indoensia.
Hubungan  Pancasila  dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945) merupakan  sumber  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Pancasila  bukan  hanya  sebagai  pandangan hidup,  bukan  hanya  sebagai  isi  jiwa  bangsa  Indonesia,  bukan  hanya  dasar  falsafah  negara, akan  tetapi  merupakan  tujuan  dari  bangsa  Indonesia  sehingga  Pancasila  tidak  boleh  diubah oleh  siapapun  atau  badan  apapun.  Adapun  dalam  melestarikan  kemampuan  dan  kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai  luhur  yang  terkandung  di  dalamnya  oleh  setiap  warga  negara  Indonesia,  setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan,  baik di pusat maupun di daerah 12 .
Konsekuensi  dari  rumusan  tersebut  seluruh  pelaksanaan  perundang-undangan merupakan  cerminan  dari  nilai-nilai  Pancasila.  Dengan  demikian,  tidak  boleh  ada  peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi penompang yang  kokoh  bagi  negara.  Negara  Indonesia  dapat  berdiri  karena  adanya  dasar  negara  yaitu Pancasila.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  bangsa  Indonesia merupakan  hal  yang yang  tidak bisa    dilupakan    begitu    saja.    Pancasila    seharusnya  menjadi    pijakan  kita  bersama  dalam berbangsa dan bernegara. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara memiliki sifat imperatif atau memaksa bagi semua warga Indonesia. 13
Pancasila    sebagai  dasar  negara  mengandung  makna  bahwa  nilai-nilai  yang terkandung    dalam    Pancasila    menjadi    dasar    atau    pedoman    bagi  penyelenggaraan bernegara.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  berarti  nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif    bagi  penyelenggaraan  bernegara.  Konsekuensi  dari    rumusan  demikian  berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara  Indonesia  termasuk peraturan perundang  undangan  merupakan  pencerminan  dari  nilai-nilai  Pancasila.  Penyelenggaraan bernegara mengacu  dan memiliki  tolok  ukur,  yaitu  tidak  boleh menyimpang  dari  nilai- nilai    Ketuhanan,    nilai    Kemanusiaan,    nilai    Persatuan,    nilai    Kerakyatan,  dan  nilai Keadilan. 14
Secara    yuridis-konstitusional,    Pancasila    adalah    dasar    negara.    Namun    secara multidimensional,    ia  memiliki  berbagai    sebutan    (fungsi/  posisi)  yang    sesuai  pula  dengan esensi    dan    eksistensinya    sebagai    kristalisasi    nilai-nilai    budaya    dan  pandangan    hidup bangsa    Indonesia.    Karena    itu    Pancasila    sering    disebut    dan  dipahami  sebagai:  1)  Jiwa Bangsa Indonesia; 2) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; 4)  Dasar  Negara  Republik  Indonesia;  5)  Sumber  Hukum  atau  Sumber  Tertib  Hukum  bagi Negara  Republik  Indonesia;  6)  Perjanjian  Luhur  Bangsa    Indonesia  pada  waktu  mendirikan Negara; 7) Cita-cita dan  Tujuan  Bangsa  Indonesia;  8)  Filsafat Hidup  yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
Sebutan    yang    beraneka    ragam    itu    mencerminkan    kenyataan    bahwa    Pancasila adalah    dasar    negara    yang    bersifat    terbuka.    Pancasila    tidak    bersifat  kaku    (rigid), melainkan    luwes    karena    mengandung    nilai-nilai    universal    yang    praktis    (tidak  utopis)
11 Ickhsanuddin, Pendidikan Pancasila , (Medan, PT Maju Indah, 2004). 12
12 Ichsanuddin, 2004, 13
13 Hariyono, Ideologi    Pancasila:    Roh    Progresif    Nasionalisme    Indonesia ,  (Malang:    Intrans  Publishing, 2014), 154
14 Winarno, Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan , (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 18
serta  bersumber  pada  nilai-nilai  budaya  dan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia.  Maka keanekaragaman  fungsi  Pancasila  tersebut  merupakan konsekuensi  logis  dari  esensinya sebagai   satu   kesatuan    sistem  filsafat (philosophical  way of   thinking) milik    sendiri  yang dipilih  oleh  bangsa    Indonesia  untuk  dijadikan  dasar  negara  (dasar    filsafat  negara  atau philosophischegronslaag negara dan atau ideologi negara/ staatside ).
Sebagai    dasar    negara,    Pancasila    tidak    terbentuk    begitu    saja,    namun  Pancasila mengalami  sejarah  yang  sangat  panjang.  Para founding  father kita menggagas  Pancasila dengan    penuh    pertimbangan    bahkan    sampai    menuai  perdebatan.    Namun    akhirnya terbentuklah  lima  sila  negara  yang  kita  sebut Pancasila. Mengenai  nama  dari  kelima  sila tersebut,   dikatakan   Ir.   Soekarno “Tetapi  saya  namakan  ini  dengan   petunjuk  seorang teman  kita  ahli  bahasa namanya Pancasila” 15 .
Secara  historis,  nilai-nilai   yang  terkandung dalam  setiap  sila Pancasila  sebelum dirumuskan  dandisahkan  menjadi  Dasar  Negara Indonesia,  secara obyektif  historis  telah dimiliki    oleh    bangsa  Indonesia  sendiri.    Sehingga    asal    muasal    nilai-nilai    Pancasila tersebut tidak lain adalah dari nilai-nilai yang hidup dalam diri bangsa Indonesia sendiri,  atau dengan kata  lain   bangsa   Indonesia  sebagai   kausa materialis Pancasila. Oleh  karena  itu berdasarkan fakta  obyektif, kehidupan   bangsa    Indonesia tidak   dapat   dipisahkan  dengan nilai-nilai  Pancasila.    Atas  dasar    alasan    historis    inilah    maka    sangat  penting    bagi  para generasi  penerus  bangsa  terutama  para  intelektual  untuk  mengkaji,  memahami    dan mengembangkan    nilai-nilai    Pancasila    berdasarkan  pendekatan    ilmiah    sebagai    ilmu pengetahuan    ( knowledge )    yang    akan  mendasari    penyelenggaraan    kehidupan bermasyarakat,    berbangsa,    dan  bernegara.    Bangun    atau    konstruksi    pengetahuan    yang terkait    dengan  nilai-nilai    Pancasila  ini    harus    disosialisasikan,    diinternalisasikan,    dan diinstitusionalkan  kepada  semua warga  bangsa  secara  terprogram dan berkesinambungan, sehingga  segenap  komponen  bangsa  akan mempunyai  kesadaran  dan  pengetahuan  akan nilai-nilai  nasionalnya untuk memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaannya.
Lima    sila    yang    ada    di    dalam    Pancasila    yaitu:    Ketuhanan    yang  Maha    Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan yang  di  pimpin oleh    hikmat,    kebijaksanaan    dalam    permusyawaratan    perwakilan,    mewujudkan    suatu keadilan    sosial    bagi    seluruh    rakyat  Indonesia  Unsur-unsur    Pancasila    tersebut    sebelum secara    langsung    dirumuskan  menjadi  dasar  falsafah  negara,  nilai-nilainya  yaitu  nilai ketuhanan,  nilai    kerakyatan,    nilai    keadilan    telah    ada    dan    tercermin    dalam    kehidupan sehari-hari  bangsa  Indonesia  sebelum membentuk  negara. Nilai-nilai  tersebut terkandung dalam  pandangan  hidup  masyarakat  Indonesia  sebelum  membentuk  negara,    yang  berupa nilai-nilai    adat    istiadat,  nilai  kebudayaan    serta  nilai-nilai  religius.  Nilai-nilai    tersebut menjadi  pedoman  dalam memecahkan  problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. 16 Sebagaimana  dikatakan  oleh  Presiden  Soekarno  dalam amanatnya  pada  peresmian Lembaga    Ketahanan    Nasional    di    Istana  Negara,  Jakarta,    tanggal  20  Mei  1965    (Naskah Dokumen Departemen Penerangan RI), yang mensitir teori Ernest Renan maupun Otto Bauer, bahwa  “Bangsa  (Nation)  adalah  jiwa  yang  mengandung  kehendak  untuk  bersatu  dan  hidup bersama  ( the  desire  to  live  together). Bangsa  adalah  juga  merupakan    masyarakat    dengan kesatuan    spirit/karakter    ( Karakter  Gemeinschaft )”.    Disamping    itu,    Bung    Karno menegaskan  betapa pentingnya  Geopolitik,  sehingga  tidak  hanya  keutuhan  bangsa  yang penting, tetapi juga keutuhan tanah air.
Sikap  dan  cara  pandang  Bung  Karno,  seperti  halnya  dengan para  pencetus  ide kebangsaan    Indonesia    lainnya,  menunjukkan    suatu  kesadaran    yang    sungguh-sungguh bahwa    bangsa    Indonesia    yang    akan  dibangun    dan    dicita-citakan    adalah    sebuah
15 Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme , (Bandung:Rineka Cipta, 1994),5
16 Kaelan, Pendidikan  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan,( Paradigma Offset: Yogyakarta 1998),  55
himpunan    dari    berbagai  ragam    masyarakat    budaya,    adat,    bahasa    lokal/daerah,    bahkan juga  agama    dan    keyakinan    yang    berbeda-beda    dan    majemuk.    Dari  pandangan    para pendiri    bangsa    dan    negara    ( founding-fathers )    yang    lain  pun    tampak    jelas  bahwa    ide kebangsaan    Indonesia    sejak    semula    tidak  diniatkan    untuk    menyatukan    segala    bentuk keragaman    dan  kemajemukan    yang    ada    dalam    kehidupan    masyarakat    menjadi    satu kesatuan  masyarakat  yang  seragam  atau  unifikasi.
Keaneka-ragaman  warna    lokal    justru    ingin    tetap    dijaga    dan    dipelihara,    karena sangat  disadari    bahwa    keragaman    itu    merupakan    kekuatan    lokal,    sekaligus  sebagai kekuatan seluruh bangsa. (Bhineka Tunggal  Ika). Disadari pula, bahwa   bangsa   yang   akan lahir  itu  akan  hidup  dan  tinggal  bersama dalam  satu  kesatuan  wilayah  (Negara),  yang dalam  kenyataannya (realita geografik) merupakan kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya.
Sadar  akan  kenyataan  tersebut, maka  kehendak  untuk  bersatu dan hidup bersama dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan  harus  senantiasa  terjaga  dan terpelihara  oleh  bangsa  Indonesia. Kehendak  itulah  yang merupakan faktor perekat  utama dan seharusnya  tetap  menjiwai  serta  menyemangati  setiap  warga  bangsa dalam  rangka menata  dan  membangun  bangsa  ( nation  building )  yang didalamnya  nanti  akandibangun karakter  atau  jati   diri   bangsa   ( nation character  building )  dan   yang  didalamnya   juga akan  dibangun  sistem kenegaraan ( national state system building ).
Dengan  cerdas dan bijak  serta dilandasi kepekaan nurani  yang sangat  dalam,  para Pendiri  Bangsa (the  Founding  Fathers )  berhasil mengangkat nilai-nilai yang  terkandung di dalam khasanah kehidupan masyarakat  Indonesia maupun  ajaran  para  leluhur,   sebagai nilai-nilai  kebangsaan    Indonesia.    Nilai-nilai    kebangsaan    dimaksud    dirumuskan  secara konkrit  serta disepakati untuk dijadikan  landasan dan pedoman di dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara ( national state system building ),  serta  di  dalam  membentuk  jati- diri    bangsa    ( nation    character  building )    sebagai    modal    dalam    menata    kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara, sebagai negara bangsa.
Dalam  praksis  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  Indonesia,  peranan  atau implementasi    Pancasila    secara    multidimensional    itu    dapat    dijelaskan    secara  singkat sebagai berikut:
(a) Sebagai    dasar    negara,    Pancasila    menjadi    dasar/    tumpuan    dan    tata    cara penyelenggaraan negara dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
(b) Sebagai  pandangan  hidup  bangsa,  Pancasila  menghidupi  dan  dihidupi  oleh bangsa Indonesia  dalam  seluruh  rangkaian  yang  bulat  dan  utuh  tentang  segala  pola  pikir,    karsa dan  karyanya  terhadap  ada  dan  keberadaan  sebagai  manusia Indonesia,  baik  secara individual maupun  sosial. Pancasila merupakan pegangan hidup  yang  memberikan  arah sekaligus  isi  dan  landasan  yang  kokoh  untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.
(c) Sebagai  filsafat  bangsa,  Pancasila  merupakan  hasil  proses  berpikir  yang menyeluruh dan  mendalam  mengenai  hakikat  diri  bangsa  Indonesia,  sehingga merupakan  pilihan yang  tepat  dan  satu-satunya  untuk  bertingkah  laku  sebagai manusia  Indonesia  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Nilai-nilai  budaya  bangsa   yang terkandung    dalam  Pancasila    telah  menjadi    etika  normatif,    berlaku  umum,  azasi  dan fundamental,    yang    senantiasa  ditumbuhkembangkan    dalam    proses    mengada    dan menjadi  manusia  Indonesia seutuhnya.
(d) Sebagai  ideologi    nasional,    Pancasila    tidak    hanya    mengatur    hubungan  antarmanusia Indonesia,    namun    telah    menjadi    cita-cita    politik    dalam    dan    luar  negeri    serta pedoman  pencapaian  tujuan  nasional  yang  diyakini  oleh  seluruh bangsa Indonesia.
(e) Sebagai    kepribadian    bangsa,    Pancasila    merupakan    pilihan    unik    yang    paling  tepat bagi    bangsa    Indonesia,    karena    merupakan    cermin    sosio-budaya    bangsa  Indonesia
sendiri  sejak   adanya  di   bumi  Nusantara.  Secara   integral,   Pancasila  adalah meterai yang khas Indonesia.
(f) Sebagai  sumber  dari  segala    sumber    tertib    hukum,    Pancasila    menempati  kedudukan tertinggi dalam  tata perundang-undangan  negara Republik  Indonesia. Segala  peraturan, undang-undang,    hukum    positif    harus    bersumber    dan    ditujukan  demi  terlaksananya (sekaligus pengamanan) Pancasila
(g) Sebagai tujuan negara, Pancasila nyata perannya, karena pemenuhan nilai-nilai Pancasila itu  melekat  erat  dengan  perjuangan  bangsa  dan  negara    Indonesia  sejak  Proklamasi Kemerdekaan  17  Agustus  1945  hingga  kini  dan  di  masa  depan.  Pola  pembangunan nasional  semestinya  menunjukkan  tekad  bangsa  dan  negara Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
(h) Sebagai perjanjian  luhur,  karena  Pancasila  digali  dari  sosio-budaya  bangsa Indonesia sendiri,  disepakati  bersama  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  milik  yang    harus diamankan  dan  dilestarikan.  Pewarisan  nilai-nilai  Pancasila  kepada generasi  penerus adalah  kewajiban  moral  seluruh  bangsa  Indonesia. Melalaikannya berarti mengingkari perjanjian  luhur  itu  dan  dengan  demikian  juga  mengingkari  hakikat  dan  harkat  diri  kita sebagai manusia

## Urgensi    Dan    Kebutuhan    Bangsa  lndonesia    dalam  Upaya  Menegaskan KedudukanPancasila  dalam  Undang-Undang    Dasar  Negara  Republik    lndonesia Tahun 1945
Seorang  ahli  Neils  Poltman  menulis  buku  tentang  The Death  of Morality  (1997) telah menggambarkan  bahwa manusia berada  dalam  era  jaman  edan  atau  peradaban  gila. Yang  buruk menjadi    baik,  sebaliknya  yang  baik  menjadi  buruk.  Manusia semakin tidak mampu  menentukan  baik  buruk  karena  kehidupan  manusia    yang    melakukan    manipulasi yang    sangat    besar    dan  kompleks.    Demikian    jugalah    penguasa    atau    kekuatan    politik semakin  berani  melanggar  aturan  hukum  dan  pranata  etika.  Kelima  dasar  Pancasila  yang seharusnya menjadi  tiang kokoh  (strongpoles) dalam pembangunan nasional  justru beberapa waktu  lalu  terjadisimpang  siur.  Pancasila  yang  berumah  hukum  sepertinya  ditinggalkandan tanpa  perawatan  memadai.  Keberhasilan  reformasi  yang  salah  satunyadiwujudkan  melalui amandemen  UUD  1945  dari  perubahan  I  (1999)sampai  dengan  perubahan  V  (2002)  telah berimbas  negatif,  tidak  terantisipasisecara  kritis  adalah  efek  samping  gelombang  reformasi yang  menghendakinilai-nilai  baru 17 .Kita  dapat    mengamati    kondisi    dalam    negeri    seperti kondisi  dalam menjelang  dan  sesudah  Pemilu  penuh  dengan  pelanggaran  dan berbagai kejahatan.    Etika  materi-alistik    dari  Nicollo  Machiavelli  semakin  berlaku  yaitu  etika  yang menghalalkan  segala  cara atau jalan untuk mencapai tujuan di-anggap sah dan tetap  layak. Kita  dapat    menjumpai    oknum-oknum    yang    menyatakan    bahwa  tindakan    korupsi    itu layak    dalam    budaya    industrial    yang    selalu  mempertimbangkan    untung    rugi.    Agama memang    memandang  tindakan    korupsi    itu    haram    dan    najis,    namun    banyak    oknum pelaku menyatakan  tindakan korupsi  itu  layak  jika memang ada kesempatan. Menghalalkan segala cara atau jalan untuk mencapai tujuan  semakin  banyak  pundukungnya  dalam dunia politik.  Karena    itulah    Poltman    menyatakan    bahwa    sesungguhnya  pranata  etika  dan moralitas itu telah berakhir 18 .
Wacana  etika  politik  di  Indonesia  muncul  tenggelam.  Karena    itu  wacana    tentang Pancasila    sebagai    landasan  Moral  Bangsa  Indonesia    dianggap    tidak    jelas.    Etika    dan moralitas  dianggap tidak  mampu  mengendalikan  sikap  dan  perilaku  manusia, terutama
17 Prof. Jawahir Thantowi, SH., Ph.D., Pancasila dalam Perspektif Hukum ‘Pandangan Terhadap Ancaman the Lost Generation, (Yogyakarta UII Press, 2016), 1.
18 Naya  Sujana,  dalam  Mohammad  Adib  (Editor), Ecxellence  with  Morality:  Mutiara  Jatidiri  Universitas Airlangga dan Identitas Kebangsaan . (Malang Bayu Media, 2010), 11
dalam    dunia    politik.    Akhirnya    muncul    etika    yang  menghalalkan    segala    cara    untuk mencapai  tujuan.  Krisis penegakan  hukum  di  Indonesia  telah menimbulkan  kritik  balik dan  sinisme  terhadap  lembaga  penegak  hukum.  Kini  lembaga penegak  hukum  dianggap sebagai   pedagang  perkara.  Keadilan sosial    yang  otentik   itu  tidak   ada.  Bagaimanakah mungkin    mengembangkan    semangat    dan    ideologi      kebangsaan    jika    citra  penegakan hukum  sangat  buruk.
Persoalan  yang  sangat  besar  dihadapi  bangsa  dan  negara hingga  sekarang  ialah pembudayaan  dan  aktualisasi  nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan efektif dan mendasar. Prof.  Djito  menilai  bahwa  Pancasila  adalah  sistem  nilai  yang  dijadikan way  of life,philosophische  grondslag ,  ideologi  Negara,  dan  paradigma  ilmu  Indonesia 19 .  Karena itulah  jika  Pancasila    tidak  dijadikan  sebagai way  of  life ,  tidak  akan    dapat  muncul    dalam wujud    perilaku    nyata    dari  warga    negara.    Pancasila    hanyalah    sebatas    tema    dan semboyan semata-mata.
Misi  Pancasila  bagi  Indonesia,  adalah:  mengelola  Ke-Indonesia-an  (yang  majemuk) agar  menjadi  sebuah  rumah  bagi  semua  orang  yang  lurul  membangunnya,  dan  ingin  hidup lenteram di dalatnnya. Misi ini juga yang harus menjadi titik-tolak misi hukum dalam konteks Indonesia 20 .Bangsa  Indonesia  tidak  akan  dapat  melahirkan    dan  mengembangkan    semangat dan  ideologi  kebangsaan,  jika aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila  itu  kandas  dan  dangkal. Paradigma  baru  dalam  aktualisasi  Pancasila  yaitu  semangat  dan  ideologi    kebangsaan    itu akan    lahir    dan    berkembang    jika    Jatidiri    Bangsa    telah    bersemayam    di    hati    seluruh bangsa    Indonesia.  Semangat    dan    ide  dengan  membangkitkan  ”kesadaran  yang  dalam”. Selama  ini  warga  masyarakat Indonesia  kurang  percaya  dan  meyakini  akan  kedudukan semangat    dan    ideologi    kebangsaan    dalam    hidup    berbangsa    dan  bernegara.  Akhirnya semangat mencintai dan setia kepada bangsa dan  negara  sendiri  menjadi  lemah.
Berbagai  tindak  kejahatan yang merusak  telah  berkembang  untuk menghancurkan bangsa  dan  negara  dari  dalam    seperti  berkembangnya    tindakan  korupsi  yang  sangat    luas. Maraknya  kerusuhan-kerusuhan  di  negeri  ini  merupakan  bukti  gagalnya  pendidikan karakter 21 , Semangat dan  ideologi kebangsaan sebenarnya dapat  menjadi  kekuatan  bangsa dan  negara  untuk  melawan ”intervensi  kekuatan  asing” . ideologi  kebangsaan  tidak  dapat dilahirkan  dan dikembangkan  dengan  cara-cara  kekerasan,  melainkan  harus membangun semangat    kemandirian    yang    kokoh.    Belajar  dari  Negara  China,  India  dan  Brazil  telah berhasil mengembangkan semangat dan ideologi kebangsaan untuk mem-bangun kemandirian bangsa. Sudah seharusnya Negara Indonesia dapat melakukan hal tersebut.
Bangsa dan negara  Indonesia  sebenarnya  telah melakukan kesalahan  fatal  dengan mengundang  kekuatan  asing  untuk  mengelola   kekayaan  bangsa  dan   negara.   Akhirnya SDA    banyak  yang    dikuasai    oleh    kekuatan    modal    asing.    Kita    memang    tidak  phobia dengan    kekuatan    asing,    namun    harus    ada    mekanisme  yang  tepat.  Bangsa  dan  negara Indonesia  tidak  memiliki  program  besar  yang  sistematik  untuk  membangun  bangsa  dan negara yang mandiri.
Tantangan bangsa dan negara dalam membangun semangat dan  ideologi  kebangsaan sangat    besar.  Dilihat    dari    pemahaman  Pancasila  sebagai  Dasar  Paradigma  Pembangunan nasional, maka Indonesia dapat menemukan  lima  fenomena buruk dalam masyarakat seperti
19 Prof.  Dr.  Sudjito,  SH.,  Msi . Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Berdasarkan  Pancasila(Pokok-Pokok Pemikiran) Makalah  untuk  Seminar  dan  Lokakarya  Nasional  bertema  “Prospek  dan  Tantangan  Mewujudkan Pembangunan  Hukum  Nasional  Berdasarkan  Pancasila”,  diselenggarakan  oleh  CLDS  Fakultas  Hukum  UII, Selasa, 5 Desember 2017 di Auditorium Badan Wakaf UII Jl. Cik Dik Tiro No.1 Yogyakarta.
20 Bernald L Tanya, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia , ,(Yogyakarta, Genta Publishing 2015.), 35
21 Prof. Sudjito Atmoredjo, Langkanya Kedamaian , Koran Sindo, 14 Februari 2018
1) berkembangnya    faham    materilisme,    sekularisme,  kapitalisme,    liberalisme,    dan hedonisme   yang melemahkan  dan menghancurkan karakter warga negara  yang percaya akan agama dan  Tuhan  YME—bertentangan  Sila  I  Pancasila,
2) Berkembang-nya    sikap    dan    perilaku    kekerasan    dan    kejahatan  yang    dapat    meng- hancurkan    nilai-nilai    kemanusiaan    sebagai  akibat    adanya    berbagai    kesenjangan kehidupan  dalam masyarakat—bertentangan  dengan  Sila  II    Pancasila,
3) berkembangnya    sikap    dan    perilaku    yang    menghancurkan  semangat    persatuan    dan kesatuan  akibat  dorong-an  syahwat kekuasaan  yang  besar  dan  tidak  terkendali,  serta berbagai gerakan  separatis—bertentangan  dengan  Sila  III  Pancasila
4) berkembangnya  faham  yang  ingin  membangun  demokrasi totaliter di bumi Indonesia dan  mengesahkan  tindakan  kekerasan  sebagai    metode    perjuangan,    sehingga    akan menyulitkan    untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran  bertentangan  dengan  Sila  IV Pancasila,  dan
5) terdapat  berbagai  hambatan  besar  untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang  berkeadilan  sosial    dan    masih    tetap    membiarkan    praktek    rasial    dan diskriminatif—bertentangan dengan Sila V Pancasila.
Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah  keharusan  bagi  setiap  lapisan  dan  elemen  masyarakat  serta  pemerintah.  Penanaman nilai-nilai  pancasila  merupakan  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  untuk  membangun kembali bangsa Indonesia yang saat ini tidak lagi memiliki arah pembangunan. Selain sebagai aktualisasi  nilai-nilai,  menurut  Prof.  djito  Pancasila  juga  sebagai  paradigm  ilmu,  nilai-nilai harus tetap diajarkan dan bahkan diterapkan kehidupan berbangsa dan bernegara 22 .
Pedoman    Umum    Implementasi    Pancasila    Dalam    Berbagai      Bidang    Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 1. Bidang Politik
Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam kehidupan Partai Politik. Partai politik  di  Indonesia  selain  sebagai  pilar  demokrasi  yang  memiliki  peran  sebagai    sarana artikulasi,    komunikasi    dan    sosialisasi    aspirasi    yang  berkembang    dalam  masyarakat, sebagai    arena    pendidikan    politik    rakyat    dan  pembentuk    kader    bangsa    serta    sebagai sarana    penyelesaian    konflik,  kegiatannya  harus  selalu  dalam  kerangka  acuan  (frame  of reference)  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dengan  demikian  partai  politik  di    Indonesia  harus bertujuan  sesuai    dengan    cita-cita    dan    tujuan    nasional    yang    diamanatkan    Pembukaan UUD 1945. Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah:
- Mengaktualisasikan  kebersamaan  dalam  kemajemukan  untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
- Mengaktualisasikan  budaya  demokrasi  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan  di  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penyampaian  aspirasi  rakyat  dan  segenap  perilaku  partai  politik  harus  menjamin tegaknya    keselarasan    dan    kerukunan    serta    budi    luhur.  Penyampaian  aspirasi  rakyat melalui  partai  politik  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila. Segala  aspirasi  hendaknya  mengarah    pada    harmoni    atau    keselarasan,    menghindari polarisasi  kawan  dan    lawan  serta  mengembangkan  semangat    inklusivistik  dalam kehidupan    berbangsa    dan    bernegara.    Aspirasi    harus    mengarah    pada    perkuatan persatuan    dan    kesatuan    bangsa.    Dihindari    konflik    yang    mengarah  perpecahan (disintegrasi), separatisme dan sikap radikalistik.
22 Prof.  Sudjipto  Atmoredjo,  SH.,  MSi. Pancasila  Tak  Hanya  Ideologi,  Nasionalis-Islam  Jangan  Dibenturkan , KR Yogyakarta, 28 Desember 2017.
- Pengambilan keputusan harus sejalan dengan konsep, prinsip dan nilai  yang  terkandung dalam  Pancasila.
- Mengaktualisasikan supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasar Pancasila.
- Segenap  perilaku  partai  politik  selalu  bersendi  pada  keputusan  bersama  yang    mengikat dan    mengandung      sanksi    terhadap    penyimpangan  penyalahgunaan  kekuasaan  dan wewenang.
- Pengawasan  bermaksud  memberikan  koreksi  dan  peringatan  agar pelaksana  bersikap jujur,  adil,  transparan  dan  untuk  kepentingan rakyat.
- Program    partai    politik    harus    mengarah    pada    kokohnya    Pancasila  sebagai    dasar negara,    utuh    dan    kuatnya    Negara    Kesatuan    Republik  Indonesia,    yang berpemerintahan  presidensial  dan  bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Kehidupan Demokrasi
Konsep,  prinsip   dan  nilai  Pancasila  harus  diimplementasikan  dalam  kehidupan demokrasi    di    Indonesia.    Hal    tersebut    harus    nampak    antara    lain    dalam  penyampaian pendapat,    pembuatan    keputusan    bersama    dan    dalam    mengadakan  pengawasan pelaksanaan keputusan bersama.
a)    Penyampaian  pendapat.  Dalam    penyampaian    pendapat    ada    ketentuan    yang bersumber    dari    sila-sila  Pancasila  dan  tidak  boleh  dilanggar.  Manusia  adalah  makhluk ciptaan Tuhan, sebagai  khalifah  Tuhan  di  bumi wajib menjaga  kelestarian  segala  ciptaan- Nya.    Segala    kegiatan    manusia    hendaknya    mengarah    pada    terwujudnya  harmoni    atau keselarasan,    dan    oleh    karena    itu    menghindari    terjadinya  polarisasi  yang  tidak  sesuai dengan Pancasila. Dalam penyampaian pendapat selalu  bersendi  pada  akhlak  mulia,  budi luhur,  dan  beradab  serta menghormati  harkat  dan  martabat  sesamanya,  sehingga  dapat diwujudkan  suasana  kebersamaan  yang  menjamin  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Dalam penyampaian    pendapat    tidak    mengutamakan    kepentingan    pribadi    atau  golongan melainkan  mengutamakan  terwujudnya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat    Indonesia, sehingga  tercegah  terjadinya perpecahan, separatisme, dan sikap radikalistik.
b)    Pembuatan  keputusan  bersama.  Dalam    pembuatan    keputusan    bersama    harus berdasar  pada  konsep,  prinsip dan nilai Pancasila, dilandasi oleh sila keempat  : Kerakyatan yang  dipimpin  oleh    hikmat    kebijaksanaan    dalam    permusyawaratan/perwakilan.    Suara terbanyak  bukan  merupakan  satu-satunya  kriteria  dalam  pembuatan keputusan  bersama. Keputusan    bersama    bukan    keputusan    pribadi-pribadi,  tetapi    merupakan    kontrak    sosial yang  harus  dipatuhi  oleh  semua  pihak, termasuk  pihak   yang  usulnya  tidak  disetujui. Keputusan  bersama mengikat dan  mengandung  sanksi.  Sikap  mau  mengakui   pendapat yang  diputuskan bersama harus dikembangkan. Dengan demikian Kerakyatan yang dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/  perwakilan  adalah suatu demokrasi yang bersifat normatif, etis dan teleologis.
c)    Pengawasan  pelaksanaan  keputusan  bersama.  Dalam    pengawasan    pelaksanaan keputusan    bersama    pada    dasarnya    bukan  untuk    mencari    kesalahan,    melainkan    untuk memberikan  peringatan  dini kepada  pelaksana  agar  dalam  melaksanakan  tugas  bersikap jujur,    adil,  transparan    dan    mengutamakan    kepentingan    rakyat.    Kegiatan    rakyat    yang menyampaikan  pendapat  dan  pembuat  keputusan  bersama,  para  pelaksana  kesepakatan bersama    dan    pengawas    pelaksanaan    keputusan    bersama    harus  bersinergi  sesuai  dengan fungsi masing-masing.
3. Bidang Hak Asasi Manusia
Implementasi  konsep,  prinsip  dan  nilai  Pancasila  dalam  pelaksanaan  Hak  Asasi Manusia;  (a)  Manusia  adalah  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berperan  sebagai  pengelola dan    pemelihara    alam    secara    seimbang    dan    serasi    dalam    keimanan    dan  ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab  menjamin kelestarian eksistensi,  harkat  dan  martabat,  kemuliaan,  serta    menjaga  keharmonisannya;  (b)  Pancasila
memandang    bahwa,    hak    asasi    manusia    dan    kewajiban    asasi  manusia    bersumber    dari ajaran    agama,    nilai    moral    universal,    nilai    budaya  bangsa  serta  pengalaman  kehidupan politik  nasional;  (c)  Hak    asasi    manusia    meliputi    hak    hidup,    hak    berkeluarga,    hak mengembangkan    diri,    hak    keadilan,    hak    kemerdekaan,    hak    berkomunikasi,    hak keamanan  dan  hak  kesejahteraan,  yang  tidak  boleh  dirampas  atau diabaikan oleh siapa pun; (d) Perumusan  hak  asasi  manusia  berdasarkan  Pancasila  dilandasi  oleh  pemahaman bahwa kehidupan manusia  tidak  terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan  lingkungannya;  (e)  Bangsa    Indonesia    menyadari,    mengakui,    menghormati    dan menjamin  hak asasi orang  lain  sebagai  suatu kewajiban.  Hak dan kewajiban asasi  terpadu dan melekat  pada  diri manusia,  sebagai  pribadi,  anggota  keluarga,  anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa; (f) Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  mempunyai  hak  asasi  yang  harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara;  (g)  Bangsa  dan  Negara    Indonesia    sebagai    anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mempunyai  tanggung  jawab  dan  kewajiban  menghormati  ketentuan Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia  tahun  1948  dengan  semua  instrumen  yang  terkait,  sepanjang  tidak bertentangan dengan Pancasila.
4. Bidang Pemerintahan  Negara
Implementasi    konsep,    prinsip    dan    nilai    Pancasila    dalam    sistem    kelembagaan negara.  (a)  Sumber  kedaulatan  dan  kekuasaan  politik  di  Indonesia  adalah  seluruh  rakyat Indonesia    sebagai    suatu    kebulatan  meliputi    seluruh    individu,    golongan    dan  kelompok yang    ada    dalam    masyarakat    di    seluruh    wilayah    negara.    Dalam  kelembagaan    negara berwujud   Majelis   Permusyawaratan  Rakyat   (MPR),  yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat  Indonesia;  (b)  MPR  melaksanakan  kedaulatan  rakyat,  dan  berkedudukan  sebagai pemegang kedaulatan  dalam  negara  Republik  Indonesia   yang  bertugas menetapkan  dan mengadakan  perubahan  UUD, Melantik Presiden dan Memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya; (c) Presiden dan wakil Presiden merupakan pelaksanaan pemerintahan; (d) Badan Pemeriksa  Keuangan    (BPK)    sebagai    penyelenggara    pemeriksaan  keuangan  Negara;  (e) Mahkamah  Agung  (MA)  dan  Mahkamah Konstitusi sebagai badan-badan  peradilan.
Lembaga  negara  dalam  melaksanakan    tugasnya  harus    selalu  mengutamakan kepentingan  seluruh  rakyat  sehingga  semua  keputusannya  dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat.  Dalam  menyelenggarakan  tugasnya  setiap  lembaga  negara  harus dapat bekerja sama dan saling mengawasi secara proporsional.
Dalam    menyelenggarakan    tugasnya    setiap    lembaga    negara    mengemban  amanat rakyat    berdasarkan    etika    kehidupan    berbangsa,    dengan    penuh  kejujuran  dan  disiplin tinggi.
5. Sistem pemilihan umum
Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum.
a)    Apabila    direnungkan    secara  mendalam,    penyelenggaraan    Pemilihan  Umum (Pemilu)  itu  sendiri  sebenarnya  merupakan  implementasi   konsep,  prinsip dan  nilai  yang terkandung  di  dalam  Pancasila,  utamanya  sila  Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan    dalam  permusyawaratan/perwakilan.  Hal  itu  diungkapkan  dalam  makna Pemilu    itu  sendiri,  yang  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  dalam pemerintahan    Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia    yang    berdasarkan  Pancasila, sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b)    Pemilu    diselenggarakan    untuk    memilih    Dewan    Perwakilan    Ralyat,    Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan    Perwakilan    Rakyat  Daerah,    serta    Presiden    dan  Wakil Presiden.    Namun    di    sini    diartikan    juga    untuk    memilih    Gubernur  Kepala  Daerah, Bupati/Wali  Kota  Kepala  Daerah,  serta  Wakil-wakilnya  yang  penyelenggaraannya  sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
c)  Tujuan  Pemilu  yaitu  untuk  memilih  wakil  rakyat  dan  wakil  daerah  serta untuk membentuk    pemerintahan    yang    demokratis,    kuat,    dan    memperoleh  dukungan    rakyat dalam    rangka    mewujudkan    tujuan    nasional    sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan    kata    lain,      tujuan    Pemilu    ini    benar-benar    merupakan    wujud    dari religiositas,  humanitas,  nasionalitas,  sovereinitas,  dan  sosialitas  yang didambakan bangsa Indonesia.
Pemilu ditinjau dari segi asasnya  yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, benar-benar menggambarkan implementasi konsep, prinsip dan nilai  yang terkandung dalam Pancasila.  Asas  langsung  dan  bebas    menggambarkan    pengakuan    dan    penghormatan adanya  harkat  dan  martabat  manusia  yang  dimiliki  warganegara  yang  berhak  dan  wajib mengikuti  Pemilu    sebagai  makhluk    ciptaan  Tuhan.  Warganegara  sebagai    pemilih mempunyai    hak    memberikan    suaranya    secara    bebas    dan  langsung    sesuai    dengan kehendak  hati  nuraninya.  Asas   ini  merupakan implementasi  dari  konsep,  prinsip   dan nilai   kerakyatan    yang   dijiwai   oleh nilai  Ketuhanan Yang Maha Esa.  Asas  ini mendapat jaminan    terlaksananya  dengan  adanya  asas  rahasia,  sehingga  pemilih  benar-benar  dapat secara  bebas  dan  lansung  menentukan  pilihannya  tanpa  diketahui  pihak  lain  yang  mungkin dapat mempengaruhi kebebasannya.
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Otonomi Daerah
a. Otonomi    daerah    diselenggarakan    dalam    rangka    memperkokoh    NKRI, bersendi  pada  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan  dan  disesuaikan  dengan  kondisi,  situasi  dan karakteristik  daerah.  Pemberian  kewenangan  urusan  dari  pemerintah  pusat kepada  daerah  harus  bersendi  kepada  otonomi  nyata,  bertanggung  jawab, dinamis dan serasi.
b. Secara  politis  pemberian  otonomi  kepada  daerah  merupakan  pelaksanaan  dan pengembangan    demokratisasi    pemerintahan    yang    memungkinkan    daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
c. Otonomi    daerah    merupakan    suatu    keharusan    bagi    penyelenggaraan pemerintahan  NKRI  mengingat  luasnya  wilayah  dengan  keanekaragaman yang ada  serta luasnya rentang kendali pemerintahan.
d. Otonomi  daerah  dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai  dengan  kemampuan daerah  untuk  menjamin  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraannya,  dengan tetap  menjaga    terpeliharanya  keserasian  dan  keseimbangan  antara  pusat  dan daerah serta antar daerah.
b) e)Otonomi  daerah diselenggarakan dengan mengembangkan pola pengawasan yang    memberikan    keleluasaan,    kebebasan    dan    pengembangan    dinamika sosial  ekonomi  dan  politik  daerah,  dilaksanakan  secara  sistematis  dan  efektif untuk  meniadakan  ekses  yang  mengarah    timbulnya  gerakan  separatisme  dan mencegah terjadinya proses disintegrasi.
a. Otonomi    daerah    diselenggarakan    dengan    berorientasi    pada    kepentingan masyarakat dan daerah  yang bertumpu pada aspek sosial budaya, adat istiadat dan    kondisi    karaktersitik    lainnya,    yang    perlu    didekati    dengan    toleransi dan diperlukan jaminan kelestariannya.
b. Otonomi  daerah  diselenggarakan  atas  dasar  kepentingan  yang  mengacu  pada kesejahteraan    dan    keadilan    sosial    dalam    bentuk    kehidupan    yang    lebih baik  dan  bertumpu  pada  sumber  daya  daerah  yang  dapat  menjamin pertumbuhan dan perkembangan daerah.
7. Bidang  Hukum
Implementasi  konsep,  prinsip  dan  nilai  Pancasila  di  bidang  hukum  mengharuskan pembuat  undang-undang  untuk  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat sesuai dengan    inspirasi    dan  kesadaran  hukum  masyarakat    yang  berkembang.  Dalam  hal    telah disepakati  bahwa  nilai-nilai  Pancasila  bersifat  universal,  yang  menjadi persoalan pokok adalah  bagaimana  nilai-nilai  Pancasila  yang  universal  itu  dijabarkan  dalam    bentuk    norma- norma    yang    jelas    dikaitkan    dengan    tingkah    laku    masyarakat  dalam  melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pada hakikat sifat  kodrat  manusia  bahwa setiap  manusia  adalah  sebagai  individu  dan  sekaligus makhluk  sosial,  konsekuensinya kita  harus  mengimplementasikan  Pancasila  dalam setiap  aspek  penyelenggaraan  negara dan  setiap  sikap  dan  tingkah  laku masyarakat dalam  melaksanakan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Karena  itu  bagi bangsa Indonesia  mengimplementasi-kan  Pancasila  adalah suatu  keharusan  baik  moral maupun yuridis.
Ditinjau  dari  segi  filsafat  hukum,  maka  hukum  digunakan  untuk  mencapai  keserasian, kedamaian,  dan  keadilan.  Dengan  menegaskan  bahwa  Pancasila  adalah  sendi keserasian hukum, maka  harus  terbukti  bahwa  keserasian  tersebut memang  terdapat dalam tiap-tiap silanya.
8. Bidang Ekonomi
Perwujudan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial.  Bangsa    Indonesia    bertekad mengimplementasikan    Pancasila    untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  dan  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Anak  kalimat,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  merupakan  amanat  bagi  bangsa Indonesia dalam membangun perekonomian nasional,  guna memajukan  kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bangsa  Indonesia  harus  cerdas  untuk  mengolah  sumber    daya    nasionalnya    serta mengakses  semua  kemajuan  dunia  agar mampu menciptakan  kesejahteraan  umum  yang terus    berkembang    ke    arah    kemajuan.  Usaha  mensejahterakan  dan  mencerdaskan  bangsa haruslah  dilandasi  lima  faktor  yakni    :  (1)  Bebasnya  bangsa    Indonesia  dari    segala  bentuk penjajahan,    termasuk  penjajahan    ekonomi.    (2)    Secara    politik    dan    keamanan    nasional, bangsa    dan  seluruh    tumpah    darah    Indonesia    harus    dilindungi    dari    segala    bentuk gangguan  dan    ancaman.    (3)    Kecerdasan    kehidupan    bangsa,    baik    individu    maupun masyarakat    harus    terwujud.    (4)    Aktivitas    bangsa    untuk    ikut    serta  menciptakan perdamaian  dan  ketertiban  dunia.    (5)  Mengimplementasikan  konsep,  prinsip  dan  nilai Pancasila,  sehingga  keadilan  sosial  dapat  terwujud  secara  sempurna.  Sistem  Ekonomi Nasional.
Demokrasi  ekonomi  dalam  sistem  ekonomi  nasional  Indonesia  menganut  prinsip produksi  harus  dikerjakan  oleh  semua  dan  untuk  semua,  di  bawah  pimpinan  dan  pemilikan anggota-anggota  masyarakat,  bahwa  kemakmuran  masyarakatlah  yang  diutamakan,    bukan kemakmuran  orang  per  orang,  sebab  itu  perekonomian disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas  asas kekeluargaan,  yang mengarah pada   pembangunan  negara   kesejahteraan (Welfare    State),    dengan    peran    negara  yang  dominan.  Usaha  bersama  atas  dasar  asas kekeluargaan akan efektif dengan bimbingan negara.
Lima    peran    negara    yang    sangat    penting    dalam    proses    perekonomian    nasional, yakni  :  (1)  Menguasai  produksi  yang  penting  bagi  negara,  (2)  Menguasai  seluruh  kekayaan alam  nasional,    (3)  Memeliharan    fakir  miskin  dan    anak-anak    terlantar,  (4) Menyelenggarakan    sistem    jaminan    sosial,    (5)    Menyediakan    fasilitas    dan  pelayanan umum.  Semua    kegiatan    perekonomian    nasional    bermuara    pada    muara    tunggal,    yakni kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. Bidang Sosial Budaya
Bangsa    yang    berbudaya    Pancasila    adalah    bangsa    yang    berpegang    pada    prinsip religiositas,    pengakuan    bahwa  manusia  merupakan    salah    satu  makhluk    ciptaan  Tuhan Yang  Maha   Esa.  Sebagai   makhluk    ciptaan   Tuhan,  maka  manusia  hendaknya  mampu menempatkan    diri    secara    tepat    dalam    hubungan    dengan  Tuhannya.    Pertama    ia    harus yakin    akan    adanya    Tuhan    sebagai    kekuatan    gaib,  yang    menjadikan    alam    semesta termasuk    manusia,    yang    mengatur    dan  mengelolanya    sehingga    terjadi    keteraturan, ketertiban  dan  keharmonian  dalam alam semesta. Kedua, sebagai akibat dari keyakinannya itu,  maka  manusia  wajib  beriman    dan    bertakwa    kepada-Nya,    yakni    mematuhi    segala perintah-Nya  dan menjauhi segala larangan-Nya.
Bangsa yang berbudaya Pancasila berpandangan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan dikaruniai    berbagai    kemampuan    dasar,    dengan    kapasitas    rasional    dan  memiliki    hati nurani,  yang  membedakan  manusia  dari  makhluk  lain  ciptaan Tuhan. Kemampuan dasar tersebut  adalah  cipta,  rasa,  karsa,  karya  dan  budi  luhur.  Di    samping    itu  manusia    juga dikarunia    kebebasan    untuk  memanfaatkan    potensi  tersebut.    Dengan    kemampuan    ini manusia    dapat    memahami    segala    hal    yang  berkembang    di    sekitar    dunianya,    mampu menangkap    maknanya,    mampu  memberikan  penilaian  dan  selanjutnya  menentukan  pilihan terhadap  hal-hal  yang  akan  dilaksanakan  atau  dihindarinya,  yang  harus    dipertanggung jawabkan.
Pancasila  saat  ini  sudah  menjadi philosofiche  groundslag dan weltanchauung sebagaimana  dicita-citakan  oleh  penggagasnya,  yaitu  Soekarno.  Oleh  Peter  Dale  Scott, seorang mantan Diplomat Kanada, Pancasila yang digagas oleh Soekarno tidak hanya sesuai untuk Indonesia akan tetapi untuk dunia 23 .
Sesungguhnya,  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  bukanlah  lahir  begitu  saja,  akan tetapi  ia  merupakan  kristalisasi  dari  cita-cita,  semangat  dan  kondisi  kebangsaan  indonesia yang  membentang  dalam  ribuan  pulau,  ratusan  suku  bangsa  dan  bahasa,  hingga  puluhan agama  dan  aliran  kepercayaan.    Pada  fondasi  keberagaman  inilah  cita-cita  hidup  berbangsa dan  bernegara  dibangun  dan  mewujud  sebagai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila.
Kalau  mau  jujur,  pada  tataran  dan  konteks  kebangsaan,  eksistensi  Pancasila  sebagai frame bernegara  memang  dirasakan  maknanya.  Maraknya  fenomena  disistegrasi,  terorisme, makar,  sektarianisme  dan  intoleransi  saat  ini  menunjukkan  bukti  perlunya  menghadirkan kembali Pancasila sebagai benteng ideologi Negara.
Dalam upaya inilah, pemerintah sebagai salah satu elemen bangsa ini sedang berupaya membumikan  Pancasila  untuk  merekatkan  kembali  gesekan  sosial  ideologis  di  kalangan masyarakat  yang  bisa  mengancam  nilai-nilai  kebangsaan  yang  mempersatukan  berbagai elemen bangsa. Tanggungjawab ini sebenarnya tidak hanya ada di pundak mereka, akan tetapi tugas ini menjadi tanggungjawab semua komponen bangsa ini. Oleh karena itu, semua pihak harus  berbuat  untuk  bangsa  ini  dan  jangan  mengkambinghitamkan  cara  penegasan  ideology Pancasila  yang  dilakukan  oleh  orde  dan  rezim  yang  lalu,  sebab  disamping  memiliki kelemahan, cara  yang mereka lakukan juga memiliki kebaikan. Bagi  para politisi  barangkali cara mereka dipandang tidak tepat karena mambunuh kepentingan politik, akan tetapi bebeda halnya jika cara itu dipandang dari perspektif rakyat jelata.
Penegasan  ideologi  Pancasila  yang  dilakukan  hari  ini  dengan  berbagai  cara,  pasti dipandang  baik  bahkan  yang  terbaik  karena  generasi  ini  yang  memikirkan  dan melaksanakannya, akan tetapi tidak akan pernah diketahu apakah cara yang dilakukan saat ini
23 Peter Dale Scott, “ Soekarno dan Pancasila masih Memimpin Indonesia masa kini” dalam Joesoef Isak (ed), 100 Tahun Bung Karno , (Jakarta: Hasta Mista, 2001). 21
ini  akan  dipandang  baik  juga  oleh  generasi  dan  pemerintah  di  masa  yang  akan  datang. Jawabannya, bisa iya dan bisa tidak.
Oleh  karena  itu,  yang  paling  penting  adalah  memikirkan  cara  penegasan  ideologi Pancasila  yang  bisa  diterima  oleh  semua  zaman,  semua  rezim  dan  semua  eleman masyarakat.Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan bernegara adalah Pancasila yang menjadi  falsafah  dasar  negara  Indonesia.  Nilai-nilai  Pancasila  pada  prinsipnya  Memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia menempuh masa  depan. Disebut pula sebagai pegangan  atau  petunjuk  dalam  kehidupan  sehari-hari  warga  negara  Indonesia.  Selain  itu dipergunakan  sebagai  petunjuk  arah  semua  kegiatan  atau  aktifitas  hidup  dan  kehidupan, terutama  di  era  millenial  ini,  zaman  yang  serat  dengan  perubahan  signifikan  pada  semua aspek  kehidupan,  terkait  dengan  perkembangan  teknologi  dan  alat-alat  komunikasi  digital, diikuti cara pandang dan sikap pragmatis 24 .
Nilai  pandangan  hidup  dipraktekkan  oleh  masyarakat  Indonesia  yang  teruji  kebenaran dan  kebaikannya  yang  dapat  menjamin  kesatuan,  kerukunan,  keserasian  dan  kesejahteraan. Pancasila  harus  ditingkatkan  kedudukan  danfungsinya  sebagai  dasar  negara  dan  pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam kehidupan yang terikat oleh keyakinan dan tradisi sebagai sumber norma dan nilai kehidupan tercermin dalam kelima sila Pancasila untuk dilaksanakan dengan baik.

## Kesimpulan
Pada  dasarnya  Penegasan  ideologi  Pancasila  bukan  tanggungjawab  sekelompok  orang saja,  akan  tetapi  ia  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  semua  elemen  bangsa.  Penegasan  ini sangat  urgen  dan  mendesak  agar  Pancasila  beranjak  dari  situasi  di  “persimpangan  jalan” menuju arah yang jelas. Berbagai cara dan metode penegasan dapat dilakukan, namun melihat kembali  cara-cara  penegasan  ideologi  yang  ditempuh  oleh the  founding  father  of  the  nation bisa  menjadi  alternatif.  Tentu  dengan  mengkontekstualisasikan  gagasan-gagasannya  dengan konteks  dan  situasi  masa  kini.  Ide  pokok  dari  cara  yang  ditempuh  oleh  Soekarno  adalah “rakyat  Indonesia  yang  dahulu  begitu  bersinar-sinar  dan  tinggi  kebesarannya,  meskipun sekarang sudah hampir menjadi bangkai, rakyat Indonesia itu pasti cukup kekuatan dan cukup kebisaan  mendirikan  gedung  kebesaran  pula  kelak  di  kemudian  hari,  pasti  bisa  menaiki  lagi ketinggian tingkat derajatnya yang sediakala, melebihi lagi tingkat ketinggian itu!”
Pemaknaan    terhadap    semangat    dan    ideologi    kebangsaan  dalam    masyarakat Indonesia  harus  dikembangkan,  jika  perlu dilakukan  revisi,  agar  semangat  dan  ideologi kebangsaan  Indonesia    dapat    disesuaikan    dan    difungsikan    dalam    era  perubahan  dan perkembangan  peradaban.  Semangat  dan  ideologi  kebangsaan  yang  semula  diarahkan melawan  musuh-musuh  dari  luar    termasuk    penjajahan  fisik  maupun  non  fisik,    maka haruslah  dialihkan  menuju perlawanan  terhadap  masalah-masalah  nasional  yang  melekat dan  merusak  bangsa  dan Negara  sendiri  seperti  kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan pelanggaran hukum dan sebagainya. Seluruh  warga  negara  dan  para  penguasa  harus  diberi peringatan secara  jelas bahwa  kondisi  dan    realitas  semangat  dan  ideologi    kebangsaan    Indonesia    dalam    posisi yang    krisis.    Banyak  warga    dan  oknum    pejabat    telah    menjauhkan    dan    melalaikan semangat  dan    ideologi    kebangsaan.  Banyak  oknum  pejabat  atauelit  bangsa  yang  sengaja menghancurkan bangsa dan Negara dari dalam, seperti kasus tindakan korupsi.
Sikap  pemikiran  manusia    semakin    realistik  dan  pragmatis.  Kini    fokus    perjuangan manusia    ialah    mengejar    kesejahteraan.  Kehidupan  manusia  semakin  sulit  dan  persaingan semakin  berat.  Kesempatan  untuk  menguasai  materi  dan  uang  semakin  terbatas,  dan membutuhkan  kemampuan  dan  kecerdasan  tertentu.  Bangsa-bangsa    semakin    menyatakan
24 Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. Pancasila di Era Millenial , KR, Yogyakarta, 14 Desember 2017.
bahwa  ideologi  itu tidak  lagi  fungsional  dan  relevan dalam menentukan  kehidupan dan dunia.  Karena  itulah  faham  ideologi  kebangsaan  semakin ber-kedudukan  sekunder.  Yang primer  ialah  segala  usaha manusia untuk menjadi sejahtera (dalam arti luas).
Penanaman ideologi pancasila saat ini harus terus ditanamkan dan dikembangkan dalam setiap  lapisan  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Selaim  pancasila,  UUD1945  memuat  tentang keadilan  dan  kesejaheraan  social.  Didalam  UUD  1945  dipengaruhi  3  (tiga)  istiah  yang mengacu  kepada  kesejahteraan,  yaitu  kesejahteraan  umum  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia. 25 Pengembalian  semangat  nasionalisme  ditengah-tengah  masyarakat  yang saat  ini  telah  memudar  bukan  hanya  tugas  pemerintah  semata  tetapi  perlu  didukung  oleh segenap lapisan masyarakat, penanaman ideologi pancasila dapat ditananamkan dimulai dari awal pendidikan masyarakat hingga kejenjang perguruan tinggi. semangat nasionalisme yang dikembangkan  diharapkan  dapat  mengembalikan  ruh  pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara oleh masyarakat Indonesia.

## Daftar Rujukan
A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  &  Masyarakat  Madani, ed.III, ICCE UIN Syarif Hidayatullah & Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Asep  Salahudin, Pancasila  Jalan  Tengah ,  nasional.kompas.com,  10  Desember,  2014,  14:00 WIB.
Azyumardi  Azra,  “Rejuvenasi  Pancasila  di  Tengah  Arus  Globalisasi”  dalam  Try  Sutrisno, 2006, Reformasi  dan  Globalisasi:  Menuju  Indonesia  Raya, Jakarta:  Yayasan Taman Pustaka.
Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 ,  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 1994
Bernald L Tanya, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015 Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme , Bandung:Rineka cipta, 1994, hlm.5 Hariyono, Ideologi    Pancasila:    Roh    Progresif    Nasionalisme    Indonesia ,Malang:    Intrans Publishing, 2014
Ickhsanuddin, Pendidikan Pancasila , PT Maju Indah, Medan, 2004.
Kaelan, Pendidikan  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan, Yogyakarta:Paradigma Offset, 1998 _______, Pendidikan Pancasila: Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002.
Naya  Sujana,  dalam  Mohammad  Adib  (Editor),  Ecxellence  with  Morality:  Mutiara  Jatidiri Universitas Airlangga dan Identitas Kebangsaan. Bayu Media, Malang,
Peter  Dale  Scott,  “Soekarno  dan  Pancasila  masih  Memimpin  Indonesia  masakini”  dalam Joesoef Isak (ed), 100 Tahun Bung Karno, (Jakarta: Hasta Mista, 2001) Prof.  Jawahir  Thantowi,  SH.,Ph.D., Pancasila  dalam  Perspektif  Hukum  ‘Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation, Yogyakarta UII Press, 2016. Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. Hukum dalam Pelangi Kehidupan, Dialektika,Yogyakarta, 2017
Prof. Dr. Sudjito  Atmoredjo.,  SH., MSi.  IDEOLOGI HUKUM  INDONESIA KajianTentang Pancasila dalam Perspektif llmu Hukum dan DasarWegara Indonesia,  Lingkar Media Yogyakarta. 2016
Winarno, Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan ,Jakarta: Bumi Aksara, 2007

## Makalah
Prof. Sudjito Atmodirejo, Pancasila dan Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi . Makalah  untuk  seminar  Korupsi Menghianati  Pancasila.  Diselenggarakan  oleh komunitas Mahasaksi Indonesia di Bulak Sumur UGM, Yogyakarta, 08 Juni 2013
25 Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1994), 169
Prof.  Sudjito  Atmorejo, Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Pancasila, Makalah  untuk Kongres  Pancasila,  Kerjasama  Mahkamah  Konstitusi  RI  dan  Gadjah  Mada,  tanggal  30,  31 dan 1 Juni 2009 di Balai Senat UGM, Yogyakarta.
Prof.  Dr.  Sudjito,  SH.,  Msi. Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Berdasarkan Pancasila  (Pokok-Pokok  Pemikiran) Makalah  untuk  Seminar  dan  Lokakarya  Nasional bertema “Prospek dan Tantangan Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila”,  diselenggarakan  oleh  CLDS  Fakultas  Hukum  UII,  Selasa,  5  Desember  2017  di Auditorium Badan Wakaf UII Jl. Cik Dik Tiro No.1 Yogyakarta.

## Media cetak
Prof. Sudjito Atmoredjo, Langkanya Kedamaian , Koran Sindo, 14 Februari 2018 Prof. Sudjipto Atmoredjo,  SH.,MSi. Pancasila Tak Hanya  Ideologi,  Nasionalis  Islam Jangan Dibenturkan, KR Yogyakarta, 28 Desember 2017 Prof. Sudjito Atmoredjo, SH.,MSi. Pancasila di Era Millenial , KR, Yogyakarta, 14 Desember 2017