IMPLEMENTASI    SISTEM   INFORMASI   ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007
Oleh:
Gede Sastrawan 1 dan Saptala Mandala 2
(saptala.mandala@unipas.ac.id)
Abstrak: Pengelolaan  pendaftaran  penduduk  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  Kabupaten/Kota,  dimana  dalam  pelaksanaannya  diawali  dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar  secara  administrasi  sebagai  warga  negara  Indonesia  dan  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan. Penelitian  ini  meneliti  kesesuaian  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  dan  faktor-faktor  yang  menjadi kendala dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif, berlokasi di Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen,  wawancara,  dan  observasi.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secar kualitatif.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  2007  belum  berjalan  secara  maksimal,  sebab  sumber  data kependudukan  belum  terkoordinasi  dan  terintegerasi  serta  terbatasnya  cakupan pelaporan yang terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan. Faktor– faktor yang menjadi kendala antara lain: masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran  masyarakat  Buleleng  tentang  pentingnya  administrasi  kependudukan., belum  sempurnanya  program  SIAK,  yang  secara  terus  menerus  masih  dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, belum terlaksananya jaringan SIAK online antara Kecamatan  dengan  Kabupaten,  petugas  pelaksanaan  SIAK  atau  disebut  dengan operator belum disesuaikan dengan aturan yang ada.
Kata-Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  pendaftaran  penduduk  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah Kabupaten/Kota,  dimana  dalam  pelaksanaannya  diawali  dari  Desa/Kelurahan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen  Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai  warga negara Indonesia dan sesuai  dengan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan.  Dalam  pelayanan tersebut  perlu  dilakukan  dengan  benar  dan  cepat  agar  penduduk  mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan.
Sebagai  salah  satu  langkah  untuk  membantu  berbagai  pekerjaan  mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang  dahulu  dikenal  dengan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kependudukan (SIMDUK)  yang  dibuat  sekitar  tahun  1996.  SIMDUK  adalah  sebuah  kebijakan yang diterapkan di daerah Kabupaten/Kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan  dengan  segala  perubahannya.  SIMDUK  itu  sendiri  merupakan suatu  aplikasi  untuk  mengelola  data  kependudukan  daerah  yang  meliputi  Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Sensus Penduduk dan Demografi Penduduk.
Pada  pelaksanaannya  di  lapangan  ternyata  didapati  berbagai  kelemahan SIMDUK  sebagai  sebuah  sistem  untuk  mengelola  data  kependudukan.  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  pada  SIMDUK  dapat  berubah  ketika  pemilik  NIK berpindah domisili, karena KTP SIMDUK mengikuti nomor urut yang berada di Kecamatan, bukan nomor induk di tingkat Kabupaten. KTP SIMDUK juga masih berpotensi  terjadinya  pemalsuan  identitas  karena  disebabkan  kurang  detailnya data-data  mengenai  penduduk  seperti  pada  kolom  “pekerjaan”  yang  biasanya hanya diisi pekerjaan pegawai swasta.
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah  menggantinya  dengan  sebuah  kebijakan yang  baru.  Kebijakan  baru  itu  tentunya  juga  lebih  menjawab  segala  kebutuhan yang  diperlukan  untuk  melengkapi  data  kependudukan.  Untuk  membantu berbagai  pekerjaan  mengenai  pendaftaran  kependudukan  yang  sesuai  dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru  yaitu  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK).  SIAK merupakan  suatu  sistem  informasi  berbasis  Informasi  Teknologi  (IT)  yang
disusun  berdasarkan  prosedur-prosedur  dan  memakai  standarisasi  khusus  yang bertujuan  menata  sistem  administrasi  dibidang  kependudukan  sehingga  tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pada  dasarnya  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan merupakan sub sistem dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan  dan  pembangunan.  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28 Tahun  2005  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil  di  Daerah).  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan diarahkan  pada  pemenuhan  hak  asasi  setiap  orang  di  bidang  pelayanan Administrasi  Kependudukan,  pemenuhan  data  statistik  kependudukan  secara nasional,  regional,  dan  lokal  serta  dukungan  terhadap  pembangunan  Sistem Administrasi  Kependudukan  guna  meningkatkan  pemberian  pelayanan  publik tanpa diskriminasi.
Pemanfaatan  atau  Implementasi  teknologi  informasi  dalam  kegiatan operasional  organisasi  akan  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  bukan hanya  dari  efektifitas  dan  efisiensi  kerja  tetapi  juga  terhadap  budaya  kerja  baik secara  personal,  antar  unit,  maupun  keseluruhan  institusi.  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Pedoman utama penerapan  SIAK  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan umum  dalam  urusan  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil berdasarkan  asas  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  (Peraturan  Daerah
Kabupaten  Buleleng  Nomor    4  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Paragraf 14, Pasal 52).
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng  hanya memiliki database kependudukan yang ada  di  Kecamatan  dan  belum  terintegrasi  dengan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan dengan Kabupaten maupun secara nasional. Salah satu tujuan dari dibentuknya  Sistem  Administrasi  Kependudukan  adalah  untuk  mengintegrasikan data base kependudukan untuk kepentingan-kepentingan lainnya, misalnya untuk kepentingan  data  statistik  penduduk,  perpajakan,  imigrasi,  dan  lainnya.  Namun hal tersebut belum dapat diterapkan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.   Apakah  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  Pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007?
2.   Apakah  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  Pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  ilmu  hukum empiris yang mana menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya jenis pendekatan yang  beranjak  dari  norma  atau  aturan  hukum  yang  ada,  kemudian  disesuaikan dengan  kenyataan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Penelitian  ilmu  hukum empiris dilakukan  apabila  adanya  kesenjangan das  solen dengan das  sein ,  dimana kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara teoritis dengan fakta  hukum.  “Tujuan  dari  penelitian  ilmu  hukum  empiris  adalah  untuk mengetahui  sejauh  mana  hukum  berjalan  di  masyarakat”  (Bahdr  Jhon  Nasution, 2008: 125).
Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan pelaksanaan Sistem Informasi  Administrasi  Kependudukan  sesuai  atau  tidak  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan Administrasi  Kependudukan  serta  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaannya.
Peneliti  dilaksanakan  di  Pemerintahan  Kabupaten  Buleleng  khususnya  di Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  yang  beralamat  di Jalan Gajah Mada Nomor 152 Singaraja.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer adalah  data  yang  berasal  dari  sumber  data  utama  yang  berupa  tindakan-tindakan sosial  dan  kata-kata  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti (Lexy. J. Moeleong, 1994: 52).  Data skunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  karya ilmiah,  koran,  majalah,  internet  serta  dokumen-dokumen  yang  ada  hubungannya dengan  obyek  penelitian.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen, wawancara, dan observasi, data yang terkumpul diolah secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.  Tujuan  dari  penerapan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  (SIAK)  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  menyediakan  data  dan  informasi  skala nasional  dan  daerah  mengenai  hasil  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil yang  akurat,  lengkap,  mutakhir  dan  mudah  diakses  sehingga  terwujudnya pertukaran  data  secara  sistemik  melalui  sistem  pengenal  tunggal,  dengan  tetap menjamin kerahasiaan.
Sebagai  suatu  produk  kebijakan  publik,  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki berbagai landasan hukum didalam implementasinya.  Payung  hukum  yang  menjadi  pedoman  utama  didalam penerapan  SIAK  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan.  Selain  itu  juga  masih  terdapat  berbagai  peraturan pendukung  lainnya  sebagai  penjelasan  mengenai  konsep  maupun  teknis  SIAK. Peraturan  tersebut  antara  lain  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,    dan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Penggunaan software aplikasi  SIAK  berasal  dari  pemerintah  pusat  dan diberlakukan  seragam  di  seluruh  Indonesia.  Untuk  pengoperasian  SIAK  dan penggunaan  perangkat  komputer  dan  perangkat  penunjang  lainnya  hanya ditempatkan di bidang-bidang yang menangani teknis SIAK secara langsung yaitu bidang Administrasi Kependudukan.
Dari  hasil  wawancara,  terlihat  bahwa  dalam  pembangunan  infrastruktur SIAK  masih  belum  optimal,  dapat  terlihat  dari  lambatnya  pembangunan tower untuk  jaringan  komunikasi  data  membuat  sering  terganggunya  transaksi  data antara  kecamatan  dan  dinas  karena  tidak  ada  jaringan  komunikasi  data  secara online .  Selain  itu,  proses back-up data  juga  masih  dilakukan  secara  manual dengan melakukan back-up seminggu sekali menggunakan hardisk eksternal .
Sebagai  kebijakan  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  informasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) membutuhkan pembangunan  sarana-prasarana  yang  modern  untuk  menunjang  dalam  proses pengimplementasian  kebijakan.  Sarana-prasarana  tersebut  dimulai  dari  program aplikasi (software) yang  berstandar  nasional, database yang  mampu  mengolah data  dalam  jumlah  yang  tinggi  secara  cepat,  perangkat  komputer  yang berkemampuan  tinggi,  perangkat  printer,  serta  infrastruktur  jaringan  komunikasi data melalui internet dan frekuensi radio untuk proses transaksi data secara online.
Database SIAK  yang  menyimpan  data  kependudukan  seluruh  penduduk Kabupaten  Buleleng  masih  dianggap  kurang performance -nya.  Saat  ini,  untuk proses back-up data  masih  dilakukan  dengan  menggunakan harddisk  eksternal . Proses back-up dilakukan sebulan sekali saat seluruh proses transaksi data sudah selesai.  Hal  tersebut  dinilai  tidak  praktis  dan  masih  tradisional  mengingat  pada instansi  swasta,  seperti  Bank,  sudah  melakukan back-up secara  real time ketika transaksi  data  nasabah  dilakukan.  Mengingat  pentingnya  data  kependudukan tersebut,  akan  sangat  merugikan  apabila  terjadi  masalah  apabila  saat  ditengah transaksi mengalami gangguan yang menyebabkan gagalnya proses transaksi data.
Salah  satu  tujuan  dari  penerapan  SIAK  adalah  untuk  mengintegrasikan seluruh data kependudukan yang ada di kabupaten kota di Indonesia menjadi satu database . Namun dilapangan, saat ini proses pengintegrasian data masih offline .
Dalam  penerapan  SIAK,  petugas  yang  mengoperasikan  SIAK  dibagi menjadi dua, yaitu Administrator database dan Operator yaitu :
1. Administrator database memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  pendidikan  paling  rendah  diploma  III, pangkat pengatur, golongan II/c.
b. Telah mengikuti bimbingan teknis administrator database SIAK.
c. Memiliki  sertifikat/surat  keterangan  sebagai  administrator database SIAK.
d. Menguasai bahasa queri.
e. Menguasai konsep sistem manajemen hubungan database .
f. Menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk server , dan
g. Menguasai program komputer server database .
2. Operator memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :
a. Pegawai  Negeri  Sipil  pendidikan  paling  rendah  SLTA/sederajat pangkat pengatur muda, golongan II/a.
b. Telah mengikuti bimbingan teknis operator SIAK.
c. Memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi operator SIAK.
Menurut  aturan  yang  ada  operator  ditempatkan pada  setiap  bidang.  Namun dilapangan  tidak  semua  bidang  terdapat  operator  SIAK.  Berdasarkan  hasil penelitian,  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng, bidang  yang  ditempatkan  petugas  operator  adalah  Bidang  Administrasi Kependudukan,  Bidang  Pelayanan  Kependudukan,  serta  operator  yang  ada  di masing-masing Kecamatan yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng.
Salah  satu  tujuan  dibentuknya  SIAK  adalah  untuk  mengintegrasikan  data dan  informasi  skala  nasional  dan  daerah  mengenai  hasil  pendaftaran  penduduk dan  pencatatan  sipil  yang  akurat,  lengkap,  mutakhir  dan  mudah  diakses.  Hal tersebut  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007.  Saat  ini, proses pengintegrasian data berskala nasional masih belum dapat dilakukan.
2. Kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  Pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Buleleng.
Secara  umum  kendala  utamanya  adalah  masih  belum  terintegrasinya  data kependudukan  secara  nasional  karena  minimnya  anggaran  dan  luasnya  wilayah geografis  Indonesia.  Begitu  pula  kendala  yang  dialami  Pemerintah  Kabupaten Buleleng,  karena  memiliki  wilayah  luas  dan  kondisi  geografis  yang  berbeda merupakan  hal  utama  yang  menjadi  kendala  di  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng tentang  pelaksanaan  dan  penerapan  SIAK.  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng mengalami  kesulitan  untuk  mengalokasikan  anggaran  Penerapan  SIAK  berskala nasional  karena  besarnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dengan  membangun infrastruktur  Teknologi  Informasi  yang  modern  tak  sebanding  dengan  APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Infrastruktur  yang  harus  dibangun  antara  lain  jaringan  komunikasi  data berskala  nasional  dan database kependudukan  yang  mampu  menyimpan  dan memproses  data  kependudukan  seluruh  penduduk  Indonesia  khususnya  di Pemerintah  Kabupaten  Buleleng.  Wilayah  yang  luas  juga  menjadi  kendala tersendiri  untuk  berlakunya  integrasi  secara  nasional.  Sejak  diterapkannya  SIAK tahun  2009,  pemerintah  lebih  serius  lagi  untuk  mengupayakan  penerapan  SIAK
yang  terintegrasi  secara  nasional  antara  lain  dengan  mengalokasikan  angggaran yang  dibutuhkan  untuk  penerapan  SIAK  secara  bertahap.  Data  kependudukan yang  terintegrasi  secara  nasional  akan  mampu  menjadi  acuan  bagi  pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan berskala nasional
Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Sistem Informasi  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Buleleng  dari  hasil wawancara antara lain:
1. Masih  rendahnya  tingkat  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  Buleleng tentang pentingnya administrasi kependudukan, contohnya masih ada warga masyarakat  Buleleng  yang  belum  memiliki  Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Administrasi lainnya.
3. Kurangnya  formasi  tenaga  teknis  PNS  yang  menangani  pelaksanaan  SIAK dan pelatihan tentang teknis pelaksanaan SIAK.
4. Kurangnya  peran  Pemerintah  Propinsi  dalam  pembinaan  program  penataan administrasi kependudukan ke Kabupaten, sehingga menjadi kendala dalam sosialisasi ke kecamatan, desa/keluarahan tentang administrasi kependudukan.
5. Terbatasnya  anggaran  untuk  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  Kementrian Dalam  Negeri  (Depdagri)  tentang  aturan  dan  program  yang  baru  untuk administrasi kependudukan.
6. Belum  sempurnanya  program  sistem  informasi  administrasi  kependudukan, yang  merupakan  produk  reformasi  administrasi  kependudukan  dan pencatatan  sipil  yang  secara  terus  menerus  masih  dilakukan  perbaikan  dan penyempurnaan.
7. Belum  terlaksananya  jaringan  SIAK  on  line  antara  kecamatan  dengan kabupaten,  sehingga  data  penduduk  yang  bersifat  dinamis  belum  dapat akurat.
8. Petugas  pelaksanaan  SIAK  belum  disesuaikan  dengan  aturan  yang  ada mengenai  gaji,  operasional  dan  status  kepegawaian  karena  selama  ini  yang
menjadi  petugas  Administrator  dan  Operator  adalah  pegawai  kontrak  dan belum ada pegawai negeri sipil, sehingga kinerjanya belum optimal.
Upaya  –  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng khususnya  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  beserta  instansi-instansi  yang terkait  di  dalamnya,  sebagaimana  penjelasan  dari  kepala  bidang  administrasi kependudukan adalah :
1. Melaksanakan  sosialisasi  yang  tujuannya  untuk  meningkatkan  animo masyarakat  Buleleng  tentang  pentingnya  Administrasi  Kependudukan,
Proses  pemberian  materi  sosialisasi  dilakukan  oleh  para  pejabat  struktural Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng,  yaitu  Kepala Dinas,  Kepala  Bidang  dan  Kepala  Seksi  masing-masing.  Sosialisasi  tidak hanya  fokus  tentang  penerapan  SIAK,  tetapi  juga  disosialisasikan  tentang berbagai  peraturan  perundang-undangan  tentang  kependudukan,  mengenai pelayanan  publik  di  bidang  kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  serta  biaya retribusi  yang  diberlakukan  bagi  masyarakat.  Menurut  Nyoman  Arminis, S.Sos  selaku  kepala  bidang  administrasi  kependudukan,  sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kesimpangsiuran di tengah masyarakat serta kesenjangan terhadap diberlakukannya  kebijakan  penerapan  SIAK.  Kebijakan  pemerintah  yang selalu berubah, mengharuskan sosialisasi harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  SIAK  merupakan program  pemerintah  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi informasi.  Dengan  demikian,  SIAK  juga  mengalami  perkembangan  dari tahun ke tahun.
2. Membuka  formasi  untuk  peningkatan  sumber  daya  manusia  dengan berkoordinasi  dengan  Badan  Kepegawaian  Daerah  yang  memiliki keterampilan  di  bidang  SIAK  atau  sarjana  informatika  serta  melaksanakan pendidikan  dan  pelatihan-pelatihan  yang  materinya  berhubungan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Menjalin kerjasama dan peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait  di  Provinsi  melalui  kunjungan  kerja,  pelatihan,  bintek,  serta sosialisasi tentang program SIAK secara bersama– sama.
4. Mengupayakan porsi anggaran yang lebih besar guna pemenuhan kebutuhan operasional  program  kegiatan-kegiatan  yang  ada  di  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng melalui anggaran APBD dan APBN.
5. Melakukan  konsultasi  ke  Kementerian  Dalam  Negeri  terhadap  persoalan- persoalan yang terkait dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
6. Melaksanakan  SIAK online murni  pada  anggaran  tahun  2014,  yang merupakan  salah  satu  terobosan  di  dalam  mengupayakan  penataan Administrasi  Kependudukan  yang  lebih  baik  dan  valid,  sehingga  jaringan komunikasi,  koordinasi  dan  kerjasama  diantara  pemerintah  Kabupaten  dan pusat  mengenai  data-data  administrasi  kependudukan  lebih  tertata  rapi menuju kevalidan.
7. Peningkatan pemberian upah/gaji bagi petugas operator SIAK baik PNS atau Non PNS guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang ditugaskan untuk operator sehingga dapat memperlancar tugas pokoknya.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian simpulan yang diperoleh antara lain :
1. Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  Pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  Pengadministrasian kependudukan  belum  berjalan  secara  maksimal,  sebab  sumber  data kependudukan  belum  terkoordinasi  dan  terintegerasi  serta  terbatasnya cakupan  pelaporan  yang  terwujud  dalam  suatu  sistem  administrasi kependudukan.  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK) membutuhkan  pembangunan  sarana  -  prasarana  yang  modern  untuk menunjang dalam proses pengimplementasian kebijakan. Sarana - prasarana
tersebut  dimulai dari program  aplikasi (software) yang berstandar  nasional, database yang  mampu  mengolah  data  dengan  jumlah  tinggi  secara  cepat, perangkat  komputer  yang  berkemampuan  tinggi,  perangkat  printer,  serta infrastruktur  jaringan  komunikasi  data  melalui  internet  dan  frekuensi  radio untuk proses transaksi data secara online.
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam SIstem Informasi Administrasi Kependudukan  (SIAK)  Pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  SIpil Kabupaten Buleleng anara lain:
a. Masih  Rendahnya  tingkat  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat Buleleng tentang pentingnya administrasi kependudukan.
b. Belum  sempurnanya  program  SIAK,  yang  secara  terus  menerus  masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
c. Belum  terlaksananya  jaringan  SIAK  online  antara  Kecamatan  dengan Kabupaten.
d. Petugas  pelaksanaan  SIAK  atau  disebut  dengan  operator  belum disesuaikan dengan aturan yang ada.
Melihat  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  masih  didapati  berbagai kendala didalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  Maka  saran yang diajukan :
1. Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  agar melaksanakan  sosialisasi  ke  Desa/Kelurahan  secara  bertahap  guna meningkatkan  animo  masyarakat  Buleleng  tentang  pentingnya  administrasi kependudukan.
2. Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  seharusnya berusaha  untuk  bekerja  sama  dengan  pihak  terkait  agar  dapat  melakukan penertiban.  Hal  ini  dimaksud  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  dan memanfaatkan program yang dijalankan oleh pemerintah setempat dan juga untuk mengingatkan masyarakat akan kepatuhannya pada aturan yang ada.
3. Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  agar  lebih selektif lagi dalam memilih staf operator SIAK.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahdr  Jhon  Nasution.  2008. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Mandar Maju.
Lexy.  J.  Moeleong.  1994. Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun  2005  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor  4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.