## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CILEGON

## Ahmad Zainuri
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya zainuri2007@gmail.com

## Abstrak
Baik-tidaknya  pelayanan  instansi  pemerintah  salah  satunya  dapat  diukur  melalui  penerapan Good  Governance di  instansi  tersebut.  Salah  satu  karakteristik  Good  Governance  adalah akuntabilitas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  akuntabilitas  pengelolaan anggaran pada KPU Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran KPU Kota Cilegon masih belum akuntabel  seperti  masih  ada  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  sarana  dan  prasarana  tidak ada  bukti  transaksi  yang  jelas  serta  pengadaan  kebutuhan  pemilu  yang  tidak  realistis  dan  tidak sesuai dengan harga pasar.
Saran dari hasil penelitian ini adalah KPU perlu melakukan pelatihan pengelolaan anggaran, baik  untuk  bendahara  KPU  maupun  bendahara-bendahara  di  PPK  maupun  PPS,  dalam  bentuk pelatihan  yang  berkesinambungan.  Pihak  KPU  bersama-sama  dengan  Ketua  PPK  dan  Ketua  PPS perlu  melakukan  pengawasan  ke  lapangan  terkait  dengan  pelaksanaan  anggaran.  KPU  perlu melibatkan seluruh stakeholder dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban anggaran.

## Kata Kunci : Akuntabilitas; Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran; Akuntabilitas KPU

## Abstract
Good  or  not  the  services  of  government  agencies  can  be  measured  through  the implementation  of  Good  Governance  principle  in  the  agency.  One  of  the  characteristics  of  Good Governance  is  accountability.  This  research  aimed  to  examine  the  implementation  of  budget management accountability at Cilegon City Election Commision (KPU). This research employed a descriptive  qualitative  method.  The  data  were  collected  through  interviews,  observations  and document reviews.
The  analysis  results  showed  that  Cilegon  City  KPU  still  did  not  apply  the  good  budget management  accountability  for  example  some  procurement  of  goods  and  services  and  other facilities did not have clear evidence of transactions and some of them were unrealistic and did not correspond to the market price.
Based  on  the  research  results,  it  is  recommended  that  regular  training  ought  to  be conducted to develop the skills of budget administrators both of the Commission and the PPK and PPS.  The  Commission  together  with  the  Chairmen  of  the  PPK  and  PPS  needs  to  monitor  the implementation  of  the  budget  in  the  field.  The  Commission  should  involve  all  stakeholders  to discuss the budget accountability report.
Keywords : Accountability; Accountability of Budget Management; Accountability of KPU

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan memilih  pemimpin-pemimpin  serta  wakil- wakil  rakyat  yang  pelaksanaannya  telah tersurat dalam Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dimana memilih  serta  dipilih  merupakan  hak  dari setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi  ketentuan  menurut  peraturan perundang-undangan.
Lebih  lanjut  lagi,  Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  (KPUD),  yang  merupakan instansi  vertikal  dari  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  RI,  merupakan  institusi  resmi pengemban amanah dan penyelenggara pemilihan  umum  sebagaimana  disebutkan dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan  amanat  tersebut,  maka  pada setiap  kegiatan  Pemilihan  Umum  baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Umum Legislatif  sampai  dengan  Pemilihan  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD)
mengemban tugas penting dalam memastikan kelancaran,  keberlanjutan  serta  memastikan bahwa  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan  prinsip  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan  kewenangan  tersebut  dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, sehubungan dengan  pentingnya  posisi  keuangan  dalam penyelenggaraan  kegiatan  pemilu  sehingga diharapkan realisasi anggaran dalam pembiayaan pemilu menjadi lebih akuntabel.
Seiring  dengan  kemajuan  bangsa  dan semakin cerdasnya masyarakat yang menginginkan  adanya  pemerintahan  yang kokoh, tuntutan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah merupakan  bagian  terpenting  dari  penegakan tata  kelola  atau  tata  pemerintahan  yang  baik ( good governance ). Transparansi dan akuntabilitas  keuangan  negara  diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Kelima tahapan itu adalah, pertama, perencanaan dan penganggaran, kedua, pelaksanaan  anggaran,  ketiga,  akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, keempat,  pengawasan  internal,  dan,  kelima, pemeriksaan  oleh  auditor  eksternal  yang independen.
KPUD  sebagai  sebuah  lembaga  publik daerah memiliki peran penting dalam pemilihan  umum  kepala  daerah,  pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, maka dituntut menerapkan Good Governance dalam menjalankan  tugasnya.  Tuntutan  penerapan Good  Governance harus  dilakukan  oleh KPUD  dalam  segala  kegiatan,  baik  dalam penyelenggaraan  teknis  kepemiluan,  kegiatan administratif,  maupun  dalam  pengelolaan keuangan/  anggaran.  Salah  satu  karakteristik Good  Governance yang  akan  dibahas  pada tulisan ini adalah akuntabilitas.
Dalam  pengelolaan  keuangan  publik dituntut  adanya  pertanggungjawaban  secara institusional  kepada  DPRD  dan  terbuka kepada  masyarakat.  Menurut  Rasul  (2003:  8) akuntabilitas  adalah:  “Kemampuan  memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan  seseorang  atau  sekelompok  orang terhadap  masyarakat  luas  dalam  suatu organisasi”.
Perangkat  indikator  akuntabilitas  yaitu sebagai berikut: 1).Adanya Standart Operating Procedure ; 2).Mekanisme
pertanggungjawaban;  3).Laporan  tahunan; 4).Laporan  pertanggungjawaban;  5).Sistem pemantauan  kinerja  penyelenggara  Negara; 6).Sistem pengawasan; 7).Mekanisme reward and  punishment. Dari  pendapat  tersebut, akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran  anggaran,  bukti-bukti  dokumen transaksi  pengadaan  barang  dan  jasa  serta pertanggungjawaban  laporan  anggaran  dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  tahun  2015  di  KPU Kota Cilegon.
Secara  umum  dalam  setiap  pengelolaan anggaran
selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi  akuntabilitas  yang  merupakan  hal yang  penting  untuk  menjamin  efisiensi  dan efektivitas.  Keterkaitan  atau  pentingnya akuntabilitas  dalam  pengelolaan  anggaran KPU  Kota  Cilegon  dapat  dilihat  bahwa  dari seberapa  baik  prosedur  hukum  yang  diikuti untuk  membentuk  keputusan  administrasi publik  yang  harus  dihormati  oleh  para aparatur  sipil  negara  dan  otoritas  publik. Akuntabilitas  mencakup  eksistensi  dari  suatu mekanisme  yang  meyakinkan  peserta  pemilu ataupun pejabat publik terhadap aksi perbuatannya  dalam  penggunaan  sumber- sumber  daya  publik  dan  kinerja  perilakunya. Akuntabilitas  juga  berkaitan  erat  dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.
Akuntabililtas  pengelolaan  anggaran KPU  Kota  Cilegon  adalah  kewajiban  KPU Kota  Cilegon untuk memberikan  per- tanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan, dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan  dana  publik  kepada  pihak  yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban  tersebut  (masyarakat). Aspek  penting  yang  harus  dipertimbangkan ialah  :  (1)  Legalitas  penerimaan  dan pengeluaran.  Setiap  transaksi  yang  dilakukan harus  dapat  dilacak  otoritas  legalnya  (2) Pengelolaan  ( stewardship )  keuangan  daerah secara  baik,  perlindungan  asset  fisik  dan finansial,  mencegah  terjadinya  pemborosan dan salah urus.
Selain  mendapatkan  alokasi  dana  dari APBN,
KPU Kota Cilegon dalam pelaksanaan  kegiatannya  juga  mendapatkan alokasi  dana  dari  keuangan  daerah.  Dalam
pengelolaan  keuangan  daerah,  prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  daerah  meliputi  :  (1) Adanya  suatu  sistem  akuntansi  dan  sistem anggaran  yang  dapat  menjamin  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan secara  konsisten  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan sasaran  dan  hasil  (manfaat)  yang  akan dicapai.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati  (Bogman  dan  Taylor dalam Moleong,2005:3). Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota  Cilegon.  Teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi dan  telaah  dokumen-dokumen  dari  berbagai sumber  dan  referensi.  Teknik  analisis  data dilakukan  melalui  reduksi  data,  penyajian data dan verifikasi data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di KPU  Kota  Cilegon  masih  belum  akuntabel. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pembukuan  atas catatan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana pilkada  tahun  2015  yang  masih  belum optimal.  Laporan  pengeluaran  dari  setiap kegiatan pemilu ada catatan yang jelas, tetapi penerimaan  dan  penyusunan  anggaran  masih belum  jelas.  Karena  ada  beberapa  kegiatan yang  tidak  disebutkan list dan  daftar kegiatannya  serta  penerimaan  anggaran  dari APBN juga tidak rinci.
Tabel 1

## Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pemilu
di Kota Cilegon Tahun 2015 No Perihal Penerimaan/ Kegiatan yang dianggarakan Pengeluaran/ Realisasi Analisis lapangan 1 Dana Pilkada 2015 R p . 3 8 . 5 3 9 . 3 2 0 . 0 0 0  Rp.34.029.764.789 Secara umum jumlah anggaran untuk penyelenggaraan  Pilkada  Tahun  2015,  total sebesar  Rp.38.539.320.000,00  (APBN  dan APBD).  Realisasi  anggaran  secara  umum Rp.34.029.764.789,00  atau  88,30%.  Namun pencatatan seluruh kegiatan belum sempurna. 2 Transaksi pengadaan barang dan jasa Rp. 191.111.000 Rp. 191.111.000 Dalam  laporan  jumlah  rencana  dan  realsiasi 100%. Tetapi kondisi di lapangan  menyatakan bahwa  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa terkadang  tidak  semua  transaksi  ada  bukti catatannya seperti dalam honor kegiatan, honor petugas  pelipatan  kertas  suara,  honor  petugas angkut untuk semua PPK dan PPS 3 Pengadaan sarana dan prasarana R p . 1 1 . 8 5 6 . 5 1 5 . 0 0 0  Rp.11.856.515.000 Dalam  laporan  jumlah  rencana  dan  realsiasi 100%.  Tetapi  kondisi  dilapangan  menyatakan bahwa  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana terkadang  tidak  semua  transaksi  ada  bukti catatannya  seperti  dalam  hal  penyewaan tempat/lokasi  pemilihan,  penyediaan  meja, kursi  yang  terkadang  malah  didanai  oleh masyarakat di sebagian TPS.

## Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi, 2015
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa masih  ada  kegiatan  pencatatan  mengenai penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  yang belum  tertib,  seperti  realisasi  dana  Pilkada 2015,  transaksi  pengadaan  barang  dan  jasa serta  pengadaan  sarana  dan  prasarana  dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu  di  Kota  Cilegon.  Hal  ini  dikarenakan SDM pengelola anggaran di Panitia Pemilihan Kecamatan  (PPK)  dan  Panitia  Pemungutan Suara  (PPS)  kurang  paham  terkait  pengelola anggaran  dan  pentingnya  dokumen  transaksi pengadaan  barang  dan  jasa  sebagai  bukti dalam laporan pelaksanaan anggaran.
Khusus  mengenai  anggaran  Pilkada 2015,  jumlah  anggaran  yang  ada  sebenarnya dinilai mampu mengakomodir kegiatan penyelenggaraan  pemilu,  namun  karena pencairan  anggaran  dari  Pemerintah  Daerah yang  bertahap  (2  kali)  menyebabkan  adanya kegiatan  yang  tidak  dapat  diakomodir langsung  oleh  anggaran  KPU  Kota  Cilegon
seperti  adanya  penyediaan  dan  pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh pasangan calon dan inisiatif masyarakat untuk membiayai pemasangan APK tersebut, karena dengan  asumsi  nanti  akan  digantikan  oleh pihak  KPU.  Namun  kenyataannya  masih  ada beberapa  masyarakat  yang  belum  diganti biaya  pengadaan  APK  salah  satu  pasangan calon oleh KPU Kota Cilegon.
Mayoritas permasalahan mengenai pencatatan pengeluaran setiap realisasi maupun  transaksi  pengadaan  yang  bersifat operasional seperti dalam  hal  honor kegiatan, honor  petugas  pelipatan  kertas  suara,  honor petugas  angkut  untuk  semua  PPK  dan  PPS, penyewaan tempat/lokasi pemilihan, penyediaan meja, kursi yang terkadang malah didanai oleh masyarakat di sebagian TPS.
Mengenai  hasil  observasi  lapangan, juga  terlihat  dari  salah  satu  fakta  observasi lapangan  mengenai  penyediaan  APK  seperti gambar berikut:

## Gambar 1 Penyediaan Alat Peraga Kampanye

## Sumber: Data lapangan (observasi Kamis, 10 September 2015)
Gambar  di  atas  memperlihatkan  hasil observasi mengenai penyediaan dan pemasangan  APK  (Kamis,  10  September 2015), dimana pada saat itu terlihat ada 2 alat peraga  yang  terpampang  di  Jalan  Raya Cilegon  yang  kondisinya  berdekatan  serta beberapa  alat  peraga  lainnya  di  Jalan  Raya Merak  yang  menampilkan  beberapa  alat peraga  kampanye  pasangan  calon  Walikota Cilegon.  Dari  informasi  di  atas  dapat dikatakan bahwa adanya penggunaan
anggaran  untuk  penyediaan  alat  peraga kampanye  pada  penyelenggaraan  pilkada  di Kota  Cilegon  oleh  KPU  Kota  Cilegon. Namun  pencatatan  pengeluaran  anggaran untuk penyediaan dan pemasangan alat peraga kampanye  masih  belum  tertib,  dimana  dalam laporan  ada  beberapa  pengeluaran  untuk  alat peraga  tidak  ada  rincian  catatan  yang  jelas seperti pada kasus alat peraga untuk salah satu pasangan  calon  yang  dipampangkan  di  Jalan Raya Cilegon.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dikatakan bahwa  pelaksanaan  anggaran  oleh  KPU  Kota Cilegon  masih  belum  akuntabel,  karena laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran  anggaran  tidak  dijelaskan  secara rinci.  Pembaca  dan  penerima  laporan  masih bingung  dan  banyak  pertanyaan  mengenai laporan  dari  KPU  tersebut  karena  ada beberapa  kegiatan  yang  tidak  disebutkan  list dan  daftar  kegiatannya  serta  penerimaan anggaran  dari  pemerintah  pusat  juga  tidak rinci.
Selain itu,  laporan  pencatatan atas dana pemilu berupa barang dan/atau jasa berdasarkan  harga  pasar  yang  wajar  saat barang  dan  /  atau  jasa  tersebut  diterima  atau
dibeli  masih  belum  jelas.  Nilai  dalam penggunaan  anggaran  untuk  penyediaan barang  dan  jasa  serta  sarana  maupun  logistik juga dinilai tidak wajar dan tidak sesuai denga harga  pasarannya.  Permasalahan  lain  terkait dengan  akuntabilitas  anggaran  KPU  Kota Cilegon  yaitu  belum  adanya  kejelasan  bukti- bukti  transaksi  dalam  pengadaan  barang  dan jasa untuk kepentingan pemilu. Hal ini terlihat ketika  dalam  laporan  anggaran  pemilu  ada beberapa  dokumen  transaksi  yang  tidak  ada. Padahal  dalam  setiap  pengadaan  barang  dan jasa,  logistik  dan  pengadaan  sarana  perlu  ada bukti  transaksi  yang  dilakukan  dengan  pihak ketiga (penjual/ stakeholder ).

## Tabel 2
Laporan Dokumen Transaksi Pada Kegiataan Pengadaan Sarana dan Prasarana Oleh Pelaksana Pemilu di Kota Cilegon No Kegiatan D o k u m e n   T r a n s a k s i
Keterangan
Ada Tidak Ada 1 Pengadaan  Sarana Komputer untuk PPK 3 1 Pengadaan sarana komputer hanya untuk 4 PPK dari 8 PPK yang ada dan yang ada dokumennya hanya 3 transaksi 2 Penyediaan anggaran untuk sewa  tempat,  meja, kursi di TPS 485 57 Realisasi anggaran untuk penyediaan sewa tempat, meja dan kursi sebanyak 542 TPS dari total 632 TPS. Dari 542 TPS, hanya ada 485 TPS atau ada 485 dokumen transaksi mengenai anggaran dalam penyediaan sewa tempat/lokasi TPS.
Sumber: Lakip KPU Kota Cilegon dan Hasil Observasi, 2015
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa masih  adanya  kegiatan  transaksi  yang  belum jelas  mengenai  bukti-bukti  transaksi  dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemilu  seperti  pengadaan  sarana  komputer hanya untuk 4 PPK dari 8 PPK yang ada dan yang  ada  dokumennya  hanya  transaksi  di  3 PPK, sedangkan dokumen transaksi pengadaan  komputer  di  salah  satu  PPK  tidak ada.

## 2. Pembahasan
Pencatatan  mengenai  penerimaan  dan pengeluaran  anggaran  wajib  dilaksanakan
dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan  pemilu  di  Kota  Cilegon demi  terciptanya  akuntabilitas  pengelolaan anggaran.
Permasalahan akuntabilitas pengelolaan  anggaran  pada  KPU  Kota Cilegon  di  atas  berdasarkan  pengamatan  dan hasil observasi penulis lebih banyak disebabkan karena faktor SDM.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  SDM pada  KPU,  PPK  maupun  PPS  terdiri  dari SDM  komisioner  dan  SDM  kesekretariatan. SDM  pada  komisioner  lebih  bertanggung jawab  terhadap  pengambilan  keputusan  dan kebijakan  serta  tahapan  penyelenggaraan
Pemilu/ Pilkada. Sedangkan SDM
kesekretariatan  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan administrasi kesekretariatan, termasuk urusan keuangan dan anggaran.
Permasalahan  SDM  kesekretariatan  di KPU,  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK) dan  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  yang kurang  paham  dalam  pengadministrasian pengelolaan  anggaran  menjadikan  kinerja KPU  secara  keseluruhan  dinilai  kurang akuntabel.  Hal  ini  merupakan  salah  satu hambatan  dalam  pencapaian  akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU. Untuk mengatasi hal  tersebut,  KPU  dapat  melaksanakan pelatihan  atau  bimbingan  teknis  pengelolaan anggaran  untuk  unsur  kesekretariatan  yang dilakukan  secara  serentak  agar  seluruh  unsur kesekretariatan  dapat  memahami  pengelolaan anggaran KPU secara keseluruhan.
Perlunya dilakukan pengembangan SDM  (pengelola  anggaran)  baik  di  KPU (Bendahara  KPU)  maupun  di  PPK  dan  PPS, melalui  pelatihan  yang  kontinyu,  tidak  hanya dilakukan  1  kali  saja.  Tetapi  perlu  dilakukan minimal  3  tahap  dengan  rincian:  pelatihan  I pengenalan  dasar  pengelolaan  anggaran. Pelatihan  II  mengenai  akuntansi  keuangan seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran  anggaran  yang  baik  dan  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan.  Pelatihan  III mengenai membuat format laporan pertanggungjawaban  anggaran  yang  baik dengan  menekankan  pentingnya  menyertakan bukti dan dokumen transaksi dalam pengadaan  barang  dan  jasa,  sarana  dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemilu dan juga pelatihan penghitungan pajak.
Disamping  itu,  dalam  perekrutan  SDM kesekretariatan  di  tingkat  PPK  dan  PPS, hendaknya  dilakukan  melalui  mekanisme seleksi/tes  seperti  yang  dilakukan  pada anggota/komisioner  PPK  dan  PPS  dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk tenaga  kesekretariatan.  Sehingga  SDM  yang ada di kesekretariatan PPK dan PPS, memiliki dasar-dasar  pengetahuan  yang  mencukupi terkait tupoksi yang ditugaskan.
Selain  itu,  dalam  rekrutmen  SDM  unsur kesekretariatan  KPU  yang  difasilitasi  oleh pemerintah daerah, sebaiknya KPU
mempersyaratkan  unsur  kesekretariatan  yang akan direkrut telah memahami pengadministrasian dan pengelolaan
keuangan sehingga pada praktiknya pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  yang dilaksanakan  oleh  KPU,  PPK  maupun  PPS dapat berjalan secara akuntabel.
Komisioner  KPU  (Ketua  dan  anggota) beserta  unsur  kesekretariatan  (Sekretaris  dan Kasubag  Keuangan)  bersama-sama  dengan Ketua  PPK  dan  Ketua  PPS  perlu  melakukan pengawasan  langsung  ( cross  check) ke lapangan terkait dengan pelaksanaan anggaran di  setiap  institusinya  masing-masing  (KPU maupun  di  PPK  dan  PPS).  Hal  ini  ditujukan untuk  membandingkan  hasil  laporan  tertulis dengan  kenyataannya  di  lapangan  sehingga dapat meminimalisir penyelewengan anggaran  pemilu  oleh  oknum  pelaksana pemilu  maupun  untuk  menilai  seberapa  jauh serapan/realisasi anggaran selama pelaksanaan kegiatan, baik di KPU maupun di PPK dan PPS.

## D. PENUTUP
Pelaksanaan  salah  satu  karakteristik Good  Governance  pada  KPU  Kota  Cilegon terutama  terkait  akuntabilitas  pengelolaan anggaran  dapat  disimpulkan  masih  kurang akuntabel. Hal tersebut lebih banyak disebabkan adanya SDM kesekretariatan baik yang  terdapat  di  KPU,  PPK  maupun  PPS terutama  yang  membidangi  pengelolaan keuangan  dan  anggaran,  masih  banyak  yang belum memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan
pengadministrasian dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan dan anggaran. Pentingnya
pengetahuan tentang pengadministrasian  dan  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  dan  anggaran  bukan saja  bagi  SDM  unsur  kesekretariatan,  baik  di KPU,  PPK  maupun  PPS,  tetapi  juga  sangat penting diketahui dan dipahami oleh komisioner  baik  di  KPU,  PPK  maupun  PPS.
Agar  bilamana  SDM  kesekretariatan  terjadi perubahan  struktur  yang  disebabkan  mutasi maupun rotasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, proses pengadministrasian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  dan  anggaran  pada  KPU,  PPK maupun  PPS  dapat  berjalan  secara  optimal. Hal  ini  harus  menjadi  perhatian  komisioner karena  kesuksesan  organisasi  KPU  dalam penyelenggaraan  pemilu/pilkada  ditentukan juga  dengan  SDM  baik  komisioner  maupun unsur kesekretariatan.
KPU  bersama-sama  dengan  PPK  dan PPS perlu melakukan pengawasan ke lapangan terkait dengan pelaksanaan anggaran. KPU juga perlu melibatkan seluruh stakeholder dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Kristianten.  2006. Transparansi  Anggaran Pemerintah . Jakarta: Rineka Cipta.
Munandar . 2007. Budgeting,  Perencanaan
Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja . BPFE: Yogyakarta. Nafarin, M. 2009. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
Pasolong,  Harbani.  2012. Teori  Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Rasul,  Sjahrudin.  2003. Pengintegrasian Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan
Anggaran  dalam  prespektif  UU  No
17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan
Negara- Problem dan Solusi
Penganggaran di Indonesia.
Salomo, RV dan  Ikhsan, M.  2005. Keuangan
Daerah  di  Indonesia .  Jakarta:  STIA LAN Press Sultan. 2014. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas
Penggunaan  Anggaran .  JURNAL Academica Fisip Untad VOL.06 No. 01 Februari 2014.
UU    No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara