Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
MUDHARABAH BANK SYARIAH DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANGNO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

## MUDHARABAH OF SHARIA BANK IS REVIEWED FROM LAW NO. 21 YEAR 2008 ON SHARIA BANKING
Karlina Aprilianingrum Bawenti Intutut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-Mail: linabawenti21@gmail.com
Faradila Hasan Intutut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-Mail: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

## ABSTRACT
The  problem  of  banks  with  customers  lies  in  the  number  of  bids  to  charge  bank  interest,  but customers  want  to  get  financing  /  net  savings  (bank  interest)  and  in  accordance  with  Islamic Shari'a.  Islamic  banks  provide  collateral  with  mudharabah  financing.  Mudharabah  financing  is part of the syariah banking system with the trust given by the bank to the customer with the profit- sharing  transaction.  Concerning  the  mudaraba  system  is  contained  in  Law  No.21  of  2008  on Sharia Banking which regulates the mudaraba system in Indonesia. In article 1 of Law No.21 of 2008  stated  that  savings  is  a deposit  in  akad  wadi'ah  and akad  mudharabah  which akadnya  not contrary to Islamic Shari'a.
Keywords: Mudharabah , Law No.21 of 2008, Financing, Profit Sharing, Calculation

## ABSTRAK
Persoalan  bank  dengan  nasabah  terletak  pada  banyaknya  tawaran  mengenakan  bunga  bank, namun  nasabah  ingin  mendapatkan  pembiayaan/tabungan  yang  bersih  (bunga  bank)  dan  sesuai dengan  syariat  Islam.  Bank  syariah  memberikan  jaminan  dengan  pembiayaan  mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah bagian dari sistem perbankan syariah dengan kepercayaan yang diberikan  bank  pada  nasabahdengan  transaksi  bagi  hasil.  Mengenai  sistem  mudharabah tercantum  pada  UU  No.21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  mengatur  sistem mudharabah  di  Indonesia.  Pada  pasal  1  UU  No.21  tahun  2008  disebutkan  bahwa  tabungan adalah  simpanan  dalam  akad  wadi’ah  dan  akad  mudharabah  yang  akadnya  tidak  bertentangan dengan syariat Islam.
Kata Kunci: Mudharabah , UU No.21 tahun 2008, Pembiayaan, Bagi Hasil, Penghitungan
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Sistem  Pembiyaan  mudarabah  yang  diterapkan  pada  Bank  Syariah  di  Indonesia telah  lama  berkembang.  Bahkan  sistem  pembiayaannya  sangat  diminati  oleh masyarakat.  Seperti  yang  diketahui  bahwa,  di  Indonesia  mayoritas  penduduknya adalah  beragama  Islam  sehingga  pembiayaan  dengan  akad  murabahah  dan  akad lainnya  yang  berbasis  syariah  cukup  menjadi  daya  tarik  masyarakat  untuk mengajukan  pembiayaan  di  Banks  Syariah.  Bukan  hanya  pembiayaan  saja melainkan juga menginvestasikan dana yang dimilikinya di Bank Syariah.
Untuk  menjaga  kesesuaian  aturan  syariat  dengan  penerapan  produk  di Bank  Syariah  maka,  diperlukan  aturan  yang  mengikat  bagi  Bank  Syariah  dan Nasabah.  Aturan  tersebut  diharapakan  menjadi  salah  satu  solusi  agar  praktik  di perbankan  syariah  jauh  tetap  berada  pada  prinsip-prinsip  syariat  dan  tidak bertentangan dengan prinsip syaraiah.
Di  Indonesia  sendiri  telah  ditetapkan  aturan  tentang  Perbankan  Syariah yaitu  Undang-Undang  No. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbanan Syariah, aturan ini telah menjadi pijakan dasar mengenai pengelolaan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan  Syariah  lainya  dalam  menerapakan  produk  yang  dikeluarakannya. Aturan  mengikat  lainnya  juaga  ditetapkan  oleh  Majeis  Ulama  Indonesia  (MUI) melelui  Fatwa-fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI).
Mengapa  fatwa  DSN-MUI  dikatakan  mengikat,  karena  fatwa-fatwa dijadikan  Bank  Indonesia  sebagai  Bank  Sentral  untuk  mengambil  pijakan  tetang kesesuaian  produk  yang  dikeluarkan  Bank  syariah  dengan  prinsip  syariah.  Agar supaya  bank  syariah  dan  lembaga  keuangan  syariah  yang  lainnya  tidak menerapkan  produk-produk  yang  dapat  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Jika  hal  tersebut  terjadi  maka  penerapan  pembiayaan  di  perbankan
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
syariah  akan  jauh  dari  konsep  awal  pendirian  bank  syariah  dan  prinsip-prinsip keungan syariah.
Fatwa-fatwa  DSN-MUI  yang  berkaitan  dengan  Lembaga  Keuangan Syariah  menjadi  pijakan  dasar  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dalam menerapkan  produk-produknya,  sehingga  Lembaga  Keuangan  Syariah  dapat dikenakan  sangsi  administratif  jika  produk  yang  diterapkan  tidak  sesuai  dengan prinsip  syariah  (dalam  hal  ini  fatwa  DSN-MUI),  sebagaimana  tercantum  dalam Peraturan  Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.  10/31/DPbS/2008  tentang  Produk  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah (Hasan, Syarifuddin, & Luntajo, 2016: 45)
Semua  produk  di  bank  syariah  baik  menghimpun  maupun  menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan haruslah sesuai dengan ketentuan prinsip-prindip syariah.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  memfokuskan  isi  dari  tulisan  ini  pada pembiaayaan mudharabah .
Pembiayaan menurut Kasmir (2009) adalah penyediaan dana atau tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  kesepakatan  antara  bank dengan pihak lain (nasabah)  yang mewajibkan pihak yang  diberikan pembiayaan untuk  mengembalikan  dana  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Pengertian  tersebut  senada  dengan  pengertian  pembiayaan  menurut  UU Perbankan  No.  10  Tahun  2008.  Pengertian  tersebut  juga  membedakan  hasil perolehan antara bank konvensional  dan bank syariah dimana bank konversional berupa  bunga  dan  bank  syariah  mendapatkan  keuntungan  dari  imbalan  atau  bagi hasil. Besar kecilnya rasio pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia  banyak  dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan  internal  dan eksternal. Dimana setiap kepentingan tersebut mengarahkan kepada tujuan utama
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
perbankan  syariah  yaitu  perolehan  keuntungan  yang  pastinya  sesuai  dengan prinsip  syariah  dengan  tingkat  likuiditas  yang  baik  sehingga  kepercayaan  yang terbangun di masyarakat tetap terjaga.

## KONSEP DASAR MUDHARABAH
Mudharabah berasal  dari  kata dharb ,  berarti  memukul  atau  berjalan. Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha  (Antonio,  2001:  95).  PSAK 105 mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi mudharabah .  Pernyataan  ini  diterapkan  untuk  entitas  yang  melakukan  transaksi mudharabah baik  sebagai  pemilik  dana  ( shahibul  maal )  maupun  pengelola  dana ( mudharib )  (Ikatan  Akuntan  Indonesia  PSAK  105,  2007).Untuk  melakukan kegiatan  usaha  tertentu  dengan  pembagian  menggunakan  metode  bagi  untung ( profit sharing) atau metode bagi pendapatan ( net revenue sharing ) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Mudharabah adalah sejenis  kerjasama dimana salah seorang memberikan uang  ke  yang  lainnya  untuk  menginvestasikannya  kedalam  sebuah  perusahaan komersial.  Investasi  itu  datang  dari  orang  pertama  disebut  “ rabb-ul-mal ”,  yang mana manajemen dan pekerjannya adalah tanggung jawab dari yang lainnya, yang disebut mudarib.  Mudharabah merupakan  kerjasama  kedua  belah  pihak  yang mengikat untuk   menjalankan suatu  usaha dengan saling bagi  hasil. (Taqi,  1998: 31)
Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan  akibat  kelalaian  pengelola,  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
kerugian  tersebut. Mudharabah yaitu  ada  pihak  yang  saling  memberi  modal  dan ada pihak yang bertanggung jawabmenjalankan usaha (Antonio, 2001:95).
Dalil  yang  menjadi  landasan al-mudarabah, lebih  mencerminkan  anjuran untuk melakukan usaha. Berdasarkan ayat yaitu QS. Al-Muzammil/73:20
ِض ْرَ ْلْا يِف  َنوُب ِرْضَي  َنو ُرَخآ َو ىَض ْرَم ْمُكْن ِم ُنوُكَيَس  ْنَأ َمِلَع َِاللّ ِلْضَفْن ِم  َنوُغَتْبَي
ُهْن ِم  َرَسَيَت اَم اوُء َرْقاَف ِ َاللّ ِليِبَس يِف  َنوُلِتاَقُي  َنو ُرَخآ َو “Dia  mengetahui  bahwa  akan  ada  di  antara  kamu  orang-orang  yang  sakit dan  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari  sebagian  karunia Allah;  dan  orang-orang  yang  lain  lagi  yang  berperang  di  jalan  Allah,  maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an” (Kementerian Agama RI, 2012:574)
Hadist yang diriwayatkan Thabrani dari Ibnu Abbas:
اَذِا ِبِِّلَطُملْاِدْبَع ِنْب  ُساَبَعْلا اَنِدِِّيَس َناَك َي  َلَ  ْنَا ِهِب ِحاَص ىَلَع َط َرَتْشِا ًةَب َراَضُم َلاَمْلا َعَفَد ِهِب  ََُلْس َف  َن ِمَض  ََِلَذ َلَعَف  ْن ِإَف ٍةَبْط َر ٍدِبَك  َتاَذ ًةَباَد ِهِب َي ِرَتْشَي  َلَ َو اًيِدا َو ِهِب َل ِزْنَي  َلَ َو ,ا ًرْحَب ُهُت ْرَش َََلَب
ا َو ِهْيَلَع ُالله ىَلَص ِالله ُل ْوُس َر ‘
ُه ُزاَج َأَف مَلَس  َو ِهِل
“ Abbas  bin  Abdul  Muthallib  jika  menyerahkan  harta  sebagai  Mudharabah,  ia mensyaratkan  kepada  mudharib-nya  agar  tidak  mengarungi  lautan  dan  tidak menuruni  lembah,  serta  tidak  membeli  hewan  ternak.  Jika  persyaratan  itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan  Abbas  itu  didengar  Rasulullah,  beliau  membenarkannya ”  (Antonio, 2001:96).
Hadis  yang  diriwayatkan  Ibnu  Majah  Nomor  2280,  kitab  at-Tijarah  yang artinya  dari  Shalih  bin  Shuhaib  r.a.  bahwa  Rasulullah  saw.  bersabda,  “tiga  hal yang  didalamnya  terdapat  keberkatan:  jual  beli  secara  tangguh,  muqaradhah ( mudharabah )  dan  mencampur  gandum  dengan  tepung  untuk  keperluan  rumah, bukan untuk dijual (Antonio, 2001: 96).
Imam  Zailai  telah  menyatakan  bahwa  para  sahabat  telah  berkonsensus teradap legistimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah . Kesepakatan para
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang di kutip Abu Ubaid (Antonio, 2001: 96).
Sebagaimana  kontrak  atau  akad  lain  dalam  hukum  Islam, mudharabah atau qiradh memiliki rukun dan syarat.
Rukun mudharabah ada  enam  yaitu:  (1) Malik /pemilik  modal/disebut  juga shahibul  maal , rabb  al-maal,  sleeping  partner ;  (2) Amil/ yang  mengelola modal/atau mudharib,  te  labour  partner; (3) Amal/ pekerjaan  berdagan/atau kegiatan  bisnis;  (4)  Untung/laba;  (5) Shighat, ijab  kabul,  atau;  (6)  kontrak  untuk berdagang (Shomad, 2012: 143).
Ijab  kabul  yang  keluar  dari  orang  yang  memiliki  keahlian  dan  tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, karena yang dimaksud dalam akad ialah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan kata. Terdapat beragam contoh ijab kabul diantaranya,  “Aku  memberikan qiradh kepadamu”  atau  “aku  bermuamalah denganmu  dalam  usaha  ini”  atau  “Ambillah  uang  ini  dan  gunakanlah  sebagai modal  berdagang”  atau  “Berniagala  dengan  syarat  keuntungan  dibagi  di  antara kita”.  Kabul  dari  pihak  pengelola  dilakukan  spontan  dengan  kalimat  yang menunjukkan makna kabul. Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa ijab dengan  ungkapan  perintah  cukup  dengan  mengatakan  “terimalah  uang  ini  dan pakailah  untuk  modal  berdagangg”,  dan  kabul  cukup  dilakukan  dengan pelaksanaannya. Akad yang harus didahulukan sebelum menjalankan usaha antara mudharib  dan  sahibul  maal  harus  diucapkan  secara  benar  bukan  hanya  lafaz namun niat dan makna dari akad tersebut (Shomad, 2012: 144).
Syarat-syarat mudharabah , antara lain: Modal dalam bentuk tunai; Modal harus  diketahui  dengan  jelas  agar  dapat  dibedakan  antara  modal  yang diperdagangkan  dengan  keuntungan  yang  dibagikan  untuk  kedua  belah  pihak sesuai  kesepakatan;  Keuntungan  yang  menjadi  pekerjaan  pemilik  modal  harus
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
jelas  persentasenya.  Nadeem  UI  Haque  dan  Abbas  Mirakhor  berpendapat  bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi antara pihak-pihak, sesuai dengan aturan yang disepakati  sebelumnya  pada  kontrak mudharabah ,  ketentuan  ini  menegaskan kesetaraan  antara  pengelola  atau  pemodal  jasa  dengan  pemodal  dalambentuk dana.
Mudharabah bersifat  mutlak,  pemilik  modal  mengikat  si  pelaksana (pengelola)  untuk  menjalankan  usaha  di  tempat  tertentu,  komoditas  tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat tertentu. Menurut mazhab Maliki dan Syafii, hal ini dikarenakan persyaratan yang mengikat sering kali dapat menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Pesyaratan demikian menjadikan mudarabah  menjadi  batal.  Abu  Hanifah  dan  Amad  berpendapat  bahwa mudharabah dengan mugayyad (terikat), dimana pelaksanaan harus sesuai dengan syarat-syarat  yang  ditentukan.  Transaksi Mudharabah tidak  harus  terjadi  antara sesama  muslim,  maka  diperbolehkan  bertransaksi  dengan  nonmuslim.  Yang dimana  bersifat  terikat  dengan  ketentuan  syarat-syarat  yang  berlaku  dan  boleh dijalankan  sesuai  dengan  syariat  oleh  nonmuslim      (Shomad,  2012:145).  Maka yang relevan menurut penulis dan tidak memberatkan si pengelola, asalkan tidak bertentangan dengan syariat.
Dalam  Al  Hidayah  di  sebutkan  ketentuan  pokok mudharabah ,  yaitu: Modal  dalam  bentuk  uang  yang  beredar  dan  bukan  dalam  bentuk  komoditas karena  ketidak  stabilan  harga;  Pengelola  dipercaya  mengelola  modal  dengan persetujuan  pemiliknya;  Keuntungan  tidak  terbatas,  salah  satu  pihak  tidak  boleh berhak  atas  keuntungan  tertentu;  Tidak  boleh  ada  persyaratan  tertentu  yang menumbuhkan  ketidapastian  atas  keuntungan;  Modal  harus  jelas,  tertentu,  milik pemodal dan diketahui saat kontrak (Shomad, 2012:146).
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Dalam mudharabah ,  pengelola  menguasai  seluruh  modal  yang diinvestasikan  agar  dapat  dikelola  secara  efekif,  dan  mengelola  modal  sesuai dengan  keinginannya  tentu  dengan  syarat-syarat  yang  tidak  dilanggar.  Pemodal tidak  dapat  menentukan  bagaimana  modal  itu  harus  dikelola,  karena  akan membuat  pengelola  tidak  pernah  menguasai  secara  mutlak,  dan  menjadi  tidak mampu  mengelola  modal.  Pengelola  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  atau kemerosotan  dalam  suatu  bisnis  karena  ia  hanya  sebagai  orang  yang  dipercaya. Pengelola  tidak  boleh  memberikan  modalnya  kepada  orang  lain  untuk diperdagangkan  tanpa  izin  dari  pemiliknya.  Pengelola  tidak  boleh  meminjamkan modalnya  kepada  orang  lain,  karena  akan  mengurangi  keuntungan.  Mudharib memberikan  kepercayaan  kepada  pengelola  modal  dengan  memberikan  modal tanpa  mengikut  campur  yang  dijalankan  pengelola  modal  namun  dengan  tidak memberikan/meminjamkan kepada orang lain. (Shomad, 2012: 146)
Wewenang pengelola, ( mudharib ) dalam mudharabah antara lain: Jual beli barang mudharabah ;  Menunjuk  orang  yang  dapat  dipercaya  untuk  ikut  serta mengelola bisnisnya; Transfer pembayaran atas suatu harga; Wewenang yang ada dalam  kontrak;  Berhubung  dengan  orang  lain  untuk  berbisnis;  Kontrak  dan membayar  utang  kemitraan;  Melakukan  kegiatan  yang  mendukung  keberhasilan bisnisnya. (Shomad, 2012: 147)
Pada  bank  syariah Mudharabah diaplikasikan  pada: Investment  Account,
Saving  Account, dan Project  Financing. Pada  sisi  penghimpunan  dana, mudharabah diterapkan  pada:  Tabungan  berjangka,  yaitu  tabungan  yang dimaksudkan  untuk  tujuan  khusus,  seperti  tabungan  haji,  tabungan  krban  dan sebagainya; deposit biasa; Deposit special ( special investment) dimana dana yang dititipkan  nasabah  khusus  untuk  bisnis  tertentu,  misalnya murabahah saa  atau ijarah saja (Antonio, 2001: 97).
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk: Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;  Investasi khusus, disebut juga mudharabah  muqayyadah, dimana  sumber  dana  khusus  dengan  penyaluran yang  khusus  dengn  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh shahibul  maal (Antonio, 2001: 97).
Mudharabah pada konsepnya terdiri dari tiga jenis yaitu:

## Mudharabah muthlaqah
Mudharabah  muthlaqah adalah  di  mana  pemilik  dana  memberikan kebebasan  kepada  pengelola  dana  dalam  pengelolaan  investasinya  (Standar Akutansi  Keuangan,  2007:1).    Dengan  artian  bahwa  pemilik  dana  atau  investasi tidak  memberikan  syarat  khusus  yang  harus  dipenuhi  oleh  penerima  investasi untuk  menjalankan  jenis  usahanya.  Penerima  investasi  juga  dapat  memanfaatkan pihak  lain  untuk  membantunya  dalam  pelaksaan  usaha  yang  dimodali  oleh pemilik investasi.

## Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah  Muqayyadah (Investasi  Terikat) Mudharabah  muqyyadah adalah mudharabah di  mana  pemilik  dana  atau  yang  berinvestasi  memberikan batasan  kepada  pengelola  dana  mengenai  tempat,  cara  dan  objek  investasi. (Standar  Akutansi  Keuangan,  2007:1).  Sebagai  contoh,  pengelola  dana  dapat pemilik  dana  dengan  dana  lainnya:  Tidak  mencampurkan  dana  pemilik  dana dengan  dana  lainnya;  Tidak  menginvestasian  dananya  pada  transaksi  penjualan cicilan,  tanpa  penjamin  atau  tanpa  jaminan,  atau;  Mengharuskan  pengelola  dana untuk  melakukan  investasi  sendiri  tanpa  melalui  pihak  ketiga  (Standar  Akutansi Keuangan, 2007:2). Dengan kata lain bahwa mudharabah muqyyadah sangat ketat dalam  hal  penentuan  jenis  investasi  kepada  penerima  investasi  sehingga  yang
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
menerima investasi  tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan usaha sendiri tanpa bantuan pihak lain.

## Mudharabah Musytarakah
Bentuk mudharabah dimana yang mengelola investasi juga meneyertakan modal  atau  dananya  dalam  kerjasama  investasi.  Akad mudarabah  musytarakah merupakan  penyatuan  antara  akad mudharabah dan  akad musyarakah .  Dalam akad musyarakah ,  pengelola  dana  (akad mudharabah )  juga  memberikan modalnya  dalam  investasi  bersama  (akad musyarakah ).  Pemilik  modal musyarakah ( musytarik )  mendapat bagian dari hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah . Bagian yang didapatkan sebesar hasil usaha musyarakah setelah  dikurangi  porsi  pemilik  dana  sebagai  pemilik  modal musyarakah .  Bukan  hanya  pemilik  modal  dan  pengelola  usaha  ( mudharabah ) yang  saling  berbagi  hasil,  namun  pemilik  modal  pihak  kedua  dapat  bagian  bagi hasil  ( mudharabah musyarakah)  (Furywardhana,  2009:107).  Jenis mudharabah ini  mejadikan  pemilik  modal  juga  mengelola  investasi,  baik  salah  satu  maupun semua pihak pemodal.

## PRINSIP BAGI HASIL
Prinsip  bagi  hasil  yang  paling  banyak  dipakai  dalam  perbankan  syariah adalah al-musyarakah dan al-mudharabah . Al-musyarakah merupakan  akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang disepakati dimana  masing-masing  pihak  yang berakad  memberikan  kontribusi  dana  dengan kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai dengan  kesepakatan  (Antonio,  2001:  139).  Hal  ini  akan  membuat  para  masing- masing  yang  berakad  agar  saling  mendukung  karena  kerugian  juga  akan ditanggung bersama sama halnya dengan kerugian.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Al-mudharabah berasal  dari  kata dharab ,  yang  berarti  berjalan  atau memukul.  Secara  teknis, al-mudharabah adalah  kerjasama  usaha  antara  dua orang  atau  lebih  dimana  pihak  pertama  ( shohibul  maal )  menyediakan  seluruh modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha  dibagi menurut  kesepakatan  yang dicantumkan dalam  kontrak, sedang rugi ditanggung oleh  pihak  pemodal.  Apabila  kerugian  tersebut    terjadi  jika  bukan  dari  akibat kelalaian  si  pengelola.  Seandainya  kerugian  tersebut  diakibatkan  karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawabatas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 139).

## RESIKO DARI MUDHARABAH
Menurut  Antonio  (2001)  risiko  pembiayaan mudharabah antara  lain adalah:
(1) Asymmetric information problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai  informasi  lebih  banyak  untuk  bersikap  tidak  jujur.  Oleh  karena  itu penetapan  pembiayaan  bagi  hasil  haruslah  dilakukan  dengan  memperhatikan incevtive compatible constraints (batasan-batasan untuk memberikan insentif bagi nasabah  untuk  berlaku  jujur).  (2) Side  streaming yaitu  nasabah  menggunakan dana  itu  bukan  seperti  yang  disebut  dalam  kontrak  dan  (3)  lalai  dan  kesalahan yang disengaja (Friyanto, 2013: 4).
Menurut  Friyanto  (2013)  peneliti  menelaah  terdapat  beberapa  bukti masalah  utama  yang  ditemukan  dalam  implementasi  produk  pembiayaan mudharabah ,  antara  lain:  (1)  Keseriusan  nasabah  mudharib  dalam  menjalankan bisnis  yang  dibiayai  bank.  Dalam  kenyataannya  perusahaan-perusahaan mudharib/musyarik  tidak  selalu  memenuhi  harapan  bank.    Kewajiban-kewajiban atas  pembiayaan  kepada  bank  tidak  dipenuhi  dengan  baik,  perkembangan perusahaan  tersendat-sendat  bahkan  ada  kemungkinan  menjadi  pembiayaan
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
macet;  (2)  Pelanggaran  ketentuan  yang  telah  disepakati  sesuai  perjanjian, sehingga  dalam  menjalankan  bisnis  yang  dibiayai  bank  tidak  sesuai  lagi  dengan kesepakatan.  Adanya  kekhawatiran  dari  bank  terhadap  penyalahgunaan penggunaan  dana  (side  streaming)  dimana  nasabah  tidak  menggunakan  dananya sesuai  dengan  apa  yang  tertera  dalam  perjanjian  atau  akad,  bagaimanapun  juga bank  tidak  mungkin  mengawasi  secara  terus  menerus;  (3)  Pengelolaan  internal perusahaan  mudharib/  musyarik  yang  belum  dilakukan  secara  profesional  sesuai standar  pengelolaan  yang  disepakati  antara  bank  dan  nasabah;  (4)  Kelalaian nasabah  mudharib  dalam  menjalankan  bisnis  yang  dibiayai  bank.  Kenyataan  ini menimbulkan  banyak  masalah.  Nasabah  (mudharib)  masih  menyembunyikan keuntungan  usaha  yang  sesungguhnya,  dan  ini  merupakan  pemicu  problema keengganan  bagi  bank  syariah;  (5)  Bank  syariah  selaku  pemilik  modal  (shahibul maal)  masih  belum  yakin  dengan  kejujuran  nasabah  dalam  melaporkan  hasil usahanya.  Dalam  beberapa  kasus  masih  terdapat  nasabah  (mudharib)  yang  tidak amanah (moral hazard) (Friyanto, 2013: 4).

## PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Dalam pembiayaan terdapat kontrak yang harus dilakukan oleh dua pihak yaitu  shahibul  mal  dan  mudharib.  Menurut  Muhammad  (2008:94)  kontrak pembiayaan adalah pengikatan dua pihak dengan kesepakatan, diantaranya adalah kesepakatan tentang lama atau waktu kontrak (Utomo, 2014: 16). Menurut Kasmir (2004:75-76) unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu: Kepercayaan Yaitu keyakinan  pihak  pemberi  dana  bahwa  dana  yang  diberikan  akan  benar-benar dikembalikan  dimasa  yang  akan  datang;  Kesepakatan  Kesepakatan  diwujudkan dalam  bentuk  perjanjian  dimana  masing  pihak  menandatangani  hak  dan kewajiban; Jangka waktu Jangka waktu mencakup masa panjang atau pendeknya pemberian  dana  harus  dikembalikan;  Resiko  Resiko  kerugian  dapak  diakibatkan
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
dua  yaitu  kesengajaan  nasabah  yang  tidak  mau  mengembalikan  dana,  padahal nasabah  mampu  untuk  mengembalikan,  dan  karena  terjadinya  sebuah  bencana atau  kecelakaan  sehingga  nasabah  benar;  Balas  Jasa  Akibat  dari  pemberian pembiayaan  atau  kredit  maka  pihak  penyedia  dana  mengharapkan  suatu  imbalan keuntungan dalam jumlah tertentu (Utomo, 2014:16).
Metode Penghitungan Pembayaran Angsuran Pembiayaan
Metode Anuitas Rate
Penetapan angsuran pokok dan marjin secara konstan selama masa kredit. Pembayaran yang dilakukan setiap bulan jumlahnya selalu sama, dengan nominal angsuran  marjin  setiap  bulan  menurun,  pokok  naik  atau  bertambah.  (Utomo, 2014:18)
Rumus penghitungan
𝐴 =   (𝑀. 𝑡)/(1 − (1 + 𝑖)𝑛)
Keterangan
A : Anuitas
M : Plafon Kredit
i : Marjin
n : Jangka waktu
Metode Sliding Rate
Angsuran  pokok  di  perhitungkan  tetap  pada  setiap  angsuran,  sedangkan angsuran marjin menurun pada setiap bulannya sejalan dengan berkurangnya sisa kredit (Utomo, 2014:19)
Rumus penghitungan
𝑎 = 𝑀 𝑛
𝑏 − (𝑀 − (𝑛𝑥(𝑛 − 1))) 𝑥𝑖
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Keterangan
a : Angsuran pokok
b : Angsuran bunga
M : Plafon kredit
i : Marjin
n : jangka waktu
Metode Flate Rate
Perhitungan  angsuran  pokok  dan  marjin  selalu  sama  dalam  setiap bulannya.
Rumus penghitungan (Utomo, 2014: 19).
F = 𝑀+(𝑀 .𝑖 .𝑡) 𝑛
Keterangan
F : Flate rate
M : Plafon Kredit
i : Marjin
n : Jangka waktu
Berikut  adalah  contoh  penghitungan  angsuran  pembiayaan:  Bapak  Toni meminjam  dana  untuk  modal  usaha  kepada  Bank  Syaria  Mandiri  dengan  plafon Rp 100.000.000, jangka waktu  2 tahun  dengan ketentuan marjin 20%. Hitunglah besarnya angsuran dengan metode: Sliding Rate; Flate Rate; Anuitas Rate
Jawab :

## Sliding Rate
Angsuran pokok
: PLFN/ jangka waktu : Rp 100.000.000/24 bulan   = Rp. 4.166.666 Angsuran Marjin : PLFN x Marjin/12
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
: Rp 100.000.000 x (20%/12) : Rp 100.000.000 x 0.016 = Rp 1.600.000 Total Angsuran bulan 1 = Rp 5.766.666
Angsuran Bulan ke-2  : (Plfon-Angsuran Pokok) x marjin/12
: (Rp 100.000.000 – Rpp 4.166.666) x 20%/12 : Rp 95.83.4 x 0.016 = Rp 1.533.333 Total angsuran bulan 2 : Rp 4.166.666 + Rp 1.533.333 : Rp 5.699.999 Tabel 1. Daftar Angsuran Sliding Rate Bln Pokok Pinjaman Cicilan Pokok Cicilan Marjin Angsuran Per bulan Saldo Pokok 1  Rp100.000.000  Rp  4.166.667  Rp1.600.000  Rp 5.766.667 Rp95.833.333 2  Rp  95.833.333  Rp  4.166.667  Rp1.533.333  Rp 5.700.000 Rp91.666.667 3  Rp  91.666.667  Rp  4.166.667  Rp1.466.667  Rp 5.633.333 Rp87.500.000 4  Rp  87.500.000  Rp  4.166.667  Rp1.400.000  Rp5.566.667 Rp83.333.333 5  Rp  83.333.333  Rp  4.166.667  Rp1.333.333  Rp 5.500.000 Rp79.166.667 6  Rp  79.166.667  Rp  4.166.667  Rp1.266.667  Rp5.433.333 Rp75.000.000 7  Rp  75.000.000  Rp  4.166.667  Rp1.200.000  Rp5.366.667 Rp70.833.333 8  Rp  70.833.333  Rp  4.166.667  Rp1.133.333  Rp5.300.000 Rp66.666.667 9  Rp  66.666.667  Rp  4.166.667  Rp1.066.667  Rp5.233.333 Rp62.500.000 10  Rp  62.500.000  Rp  4.166.667  Rp1.000.000  Rp5.166.667 Rp58.333.333 11  Rp  58.333.333  Rp  4.166.667  Rp  933.333 Rp5.100.000 Rp54.166.667 12  Rp  54.166.667  Rp  4.166.667  Rp  866.667 Rp5.033.333 Rp50.000.000 13  Rp  50.000.000  Rp  4.166.667  Rp  800.000 Rp 4.966.667 Rp45.833.333 14  Rp  45.833.333  Rp  4.166.667  Rp  733.333 Rp4.900.000 Rp41.666.667 15  Rp  41.666.667  Rp  4.166.667  Rp  666.667 Rp4.833.333 Rp37.500.000 16  Rp  37.500.000  Rp  4.166.667  Rp  600.000 Rp4.766.667 Rp33.333.333
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
17  Rp  33.333.333  Rp  4.166.667  Rp  533.333 Rp4.700.000 Rp29.166.667 18  Rp  29.166.667  Rp  4.166.667  Rp  466.667 Rp4.633.333 Rp25.000.000 19  Rp  25.000.000  Rp  4.166.667  Rp  400.000 Rp  4.566.667 Rp20.833.333 20  Rp   20.833.333  Rp   4.166.667  Rp   333.333 Rp  4.500.000 Rp16.666.667 21  Rp   16.666.667  Rp   4.166.667  Rp   266.667 Rp  4.433.333 Rp12.500.000 22  Rp   12.500.000  Rp   4.166.667  Rp   200.000 Rp  4.366.667 Rp  8.333.333 23  Rp     8.333.333  Rp   4.166.667  Rp   133.333 Rp  4.300.000 Rp  4.166.667 24  Rp     4.166.667  Rp   4.166.667  Rp     66.667 Rp  4.233.333 Rp               (0) Total Angsuran Rp 120.000.000 Metode Flate Rate Angsuran perBulan : PLFN + (PLFN x Marjin x Jangka Waktu) Jumlah Bulan Angsuran
: Rp 100.000.000 (Rp 100.000.000 x 20% x 2)
24 : Rp 5.833.333 Total Angsuran : Rp 5.833.333 x 24 = Rp 139.999.992
Metode Anuitas Rate A = + = + ( 100.000.000 x 0.016)
= 3.450.584 + 1.600.000
= Rp 5.050.584
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

## Tabel 2. Daftar Angsuran Anuitas
Bln Pokok Pinjaman Cicilan Pokok CicilanMarjin AngsuraPer bulan SaldoPokok 1  Rp100.000.000  Rp  3.450.584  Rp   1.600.000  Rp   5.050.584  Rp 96.549.416 2  Rp 96.549.416  Rp  3.505.793  Rp   1.544.791  Rp   5.050.584  Rp 93.043.623 3  Rp 93.043.623  Rp  3.561.886  Rp   1.488.698  Rp   5.050.584  Rp 89.481.737 4  Rp 89.481.737  Rp  3.618.876  Rp  1.431.708  Rp   5.050.584  Rp 85.862.860 5  Rp 85.862.860  Rp  3.676.778  Rp   1.373.806  Rp   5.050.584  Rp 82.186.082 6  Rp 82.186.082  Rp  3.735.607  Rp   1.314.977  Rp   5.050.584  Rp 78.450.475 7  Rp 78.450.475  Rp  3.795.376  Rp   1.255.208  Rp   5.050.584  Rp 74.655.099 8  Rp 74.655.099  Rp  3.856.102  Rp   1.194.482  Rp   5.050.584  Rp 70.798.997 9  Rp 70.798.997  Rp  3.917.800  Rp   1.132.784  Rp   5.050.584  Rp 66.881.197 10  Rp 66.881.197  Rp  3.980.485  Rp   1.070.099  Rp   5.050.584  Rp 62.900.712 11  Rp 62.900.712  Rp  4.044.173  Rp   1.006.411  Rp   5.050.584  Rp 58.856.539 12  Rp 58.856.539  Rp  4.108.879  Rp      941.705  Rp   5.050.584  Rp 54.747.660 13  Rp 54.747.660  Rp  4.174.621  Rp      875.963  Rp   5.050.584  Rp 50.573.038 14  Rp 50.573.038  Rp  4.241.415  Rp      809.169  Rp   5.050.584  Rp 46.331.623 15  Rp 46.331.623  Rp  4.309.278  Rp      741.306  Rp   5.050.584  Rp 42.022.345 16  Rp 42.022.345  Rp  4.378.226  Rp      672.358  Rp   5.050.584  Rp 37.644.118 17  Rp 37.644.118  Rp  4.448.278  Rp      602.306  Rp   5.050.584  Rp 33.195.840 18  Rp 33.195.840  Rp  4.519.451  Rp      531.133  Rp   5.050.584  Rp 28.676.390 19  Rp 28.676.390  Rp  4.591.762  Rp      458.822  Rp   5.050.584  Rp 24.084.628 20  Rp 24.084.628  Rp  4.665.230  Rp      385.354  Rp   5.050.584  Rp 19.419.398 21  Rp 19.419.398  Rp  4.739.874  Rp      310.710  Rp   5.050.584  Rp 14.679.524 22  Rp 14.679.524  Rp  4.815.712  Rp      234.872  Rp   5.050.584  Rp   9.863.813 23  Rp   9.863.813  Rp  4.892.763  Rp      157.821  Rp   5.050.584  Rp   4.971.050 24  Rp    4.971.050  Rp  4.971.047  Rp         79.537  Rp    5.050.584  Rp                  - Total Angsuran Rp                          121.214.016
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

## PERHITUNGAN  BAGI  HASIL  PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Penentuan besar/kecilnya nisbah bagi hasil ( expectedyield ) dilakukan oleh bank  terhadap  pembiayaan.  Margin  merupakan  prosentase  keuntungan  yang diharapkan  dalam  satu  tahun.  Dalam  suatu  pembiayaan,  margin  tersebut dikalikan  dengan  pendapatan  rata-rata  bulanan  mitra  kerja  dalam  satu  tahun sehingga  dapat  diketahui  taksiran  pendapatan  atas  pembiayaan  yang  diberikan. Kemudian besarnya  taksiran  pendapatan atas pembiayaan dibagi  dengan  total pembiayaan untuk  mengetahui  nisbah  bagihasil bank. Besarnya nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara100% dikurangi dengan nisbah bagi hasil bank.Hasil  dari  perhitungan  nisba  hbank  digunakan  sebagai  pedoman  dalam bernegosiasi  dengan  nasabah.  Bank  akan  melakukan  penawaran  nisbah  lebih besar  atau  sama  dengan  hasil  perhitungan  nisbah  tersebut.  Apabila  nasabah menyetujui  besar  nisbah  tersebut,  maka  transaksi  pembiayaan  dapat  dilakukan, namun  bank  tidak  boleh  memberatkan  nasabah  dalam  hal  pembayaran  cicilan pokok  pembiayaan  atau  mempersulit  finansial  nasabah  (Susana  &  Prasetyanti, 2011:476).
Contoh  mengenai  perhitungan  nisbah  bagi  hasil  antara  bank  Muamalat dengan  nasabah  sebagai  berikut:  Seorang  nasabah  mengajukan  pembiayaan kepada  Bank  Muamalat  untuk  modal  kerja  sebesar  Rp.100.000.000  selama  tiga tahun.  Bank  telah  menentukan  bahwa  besarnya  keuntungan  yang  diharapkan ( expected yield ) adalah 19%. Bagian analis pembiayaan Bank Muamalat menaksir pendapat  rata-rata  setiap  bulan  yang  diperoleh  perusahaan  nasabah  sebesar  Rp 10.000.000  dari  data  tersebut  dapat  dihitung  besarnya  nisbah  bagi  hasil  dan distribusi bagi hasilnya sebgai berikut:
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Diketahui:
Expected yield =19%p.a
Besarpembiayaan=Rp.100.000.000
Taksiranpendapatanperusahaan=Rp.10.000.000/bln
Maka:
Expectedyield dalam satu tahun = Taksiran pendapatan1 tahunxMargin Expectedyield dalam satutahun= Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin = Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin = (Rp. 10.000.000x12) x 19%
=  Rp. 22.800.000
=
=
=  22,8%.
Nisbah bagi hasil nasabah =100%-22,8%=77,2% Jadi, nisbah bagi hasil bank dengan nasabah adalah 22,8%:77,2%.
Tabel 3. Perhitungan Bagi Hasil
Bulan Laba Usaha (Rp) Bagian Bank 22,80% Bagian  Nasabah 77,20% 1 10.000.000 2.280.000 7.720.000 2 8.000.000 1.824.000 6.176.000 3 5.000.000 1.140.000 3.860.000 4 7.000.000 1.596.000 5.404.000 5 4.000.000 912.000 3.088.000 6 9.500.000 2.166.000 7.334.000
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Dari perhitungan Tabel di atas porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil bank. Secara teori pembiayaan mudharabah bila rugi itu dikarenakan kesalahan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, tetapi apabila rugi itu atas kesalahan bank, maka ditanggung oleh bank. Namun, pembiayaan mudharabah ini  bank  berimlementasi  dengan  koperasi  seperti koperasi karyawan. (Susana & Prasetyanti, 2011: 477)
ProsedurPembiayaanSumber:Arifin,2002:24

## TINJAUAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MENURUT UU NO.21 TAHUN 2008
Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang berkaitan dengan tujuan Bank Syariah mengenai pasal 7, 8, 9 yaitu: Bank Syariah adalah  Bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah
Total 43.500.000 9.918.000
33.582.000

## Analisis Pembiayaan
Analisis Pembiayaan Evaluasi masing-masing permohonan Evaluasi kesesuaian dengan kebijakan

## Struktur pembiayaan
Pembinaan & pengawasan (monitoring) Kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan

## Realisasi pembiayaan
Penyelesaian Pembiayaan
Riview Pembiayaan Pemecahan Masalah Pembiayaan
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah;  Bank  Umum  Syariah  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran;  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No.21 tahun 2008).
Bank  syariah  memberikan  pelayanan  berbagai  produk  berupa  tabungan yang  berdasarkan  akad wadi’ah ,  akad mudharabah dan  lainnya  yang  tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Pada  pasal  1  ayat  21  UU  Perbankan  Syariah tentang;  Tabungan  adalah  Simpanan  berdasarkan  Akad wadi’ah atau  Investasi dana  berdasarkan  Akad mudharabah atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan  ketentuan  tertentu  yang  disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan  cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No.21 Tahun 2008).
Pada  pasal  1ayat  22  menyebutkan  deposito  adalah  investasi  dan berdasarkan  akad mudharabah atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengaan prinsip  syariah  yang  penarikannya  anya  dapat  di  lakukan  pada  waktu  tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpanan dan Bank Syariah dan/ atau UUS (UU No. 21 Tahun 2008).
Mudharabah dengan  sistem  transaksi  bagi  hasil  sesuai  yang  tercantum pada ayat  25 huruf (a)  yaitu:  transaksi  bagi  hasil dalam bentuk mudharabah dan muusyarkah .Investasi  pada bank syariah dalam  bentuk mudharabah memberikan kepercayaan  pada  nasabah  tercantum  pada  ayat  24  yaitu  Investasi  adalah  dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
dalam  bentuk  Deposito,  Tabungan,  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan itu (UU No.21 Tahun 2008).
Pasal  21  huruf  (a)  dan  huruf  (b)  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: Simpanan berupa Tabungan atau  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  Akad wadi’ah atau  Akad  lain yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah;  dan  Investasi  berupa  Deposito atau  Tabungan  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan Akad mudharabah atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah;  (1)  Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  Akad mudharabah atau musyarakah ;  (2)  Pembiayaan  berdasarkan  Akad murabahah , salam ,  atau istishna’ ;  (3)  Pembiayaan  berdasarkan  Akad qardh ;  (4)  Pembiayaan  penyewaan barang  bergerak  atau  tidak  bergerak  kepada  Nasabah  berdasarkan  Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik ; dan (5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah ; (UU No.21 Tahun 2008).

## KESIMPULAN
Undang-undang sebagai kaidah norma yang tertulis untuk mengatur segala sesuatu  terutama  pada  negara  hukum  seperti  negara  Indonesia.  Dalam  Undang- undang  No.21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  yang  dimana  mengatur sistem bank syariah itu sendiri. Dengan sistem pembiayaan mudharabah , wadi’ah dan lain-lain. Perkembangan zaman saat ini pemerintah memberikan ruang kepada dunia  perbankan  dalam  sistem  pembiayaan,  terutama  pembiayaan mudharabah pada  bank  syariah.  Dengan  rasio  lebih  ringan  dari  bunga  pada  bank  umum menjadikan bank syariah tidak kalah dengan bank umum dengan imbalannya bagi hasil antara pihak nasabah dan bank  yang tidak  keluar dari prinsip  syariah. Oleh karena  itu  undang-undang  yang  merupakan  norma  tertulis  diperlukan  dalam
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
sistem pembiayaan bank syaria untuk mengatur dan sebagai acuan selain pada Al- qur’an dan hadist.
Mudharabah sistem pembiayaan yang dimana bank sebagai shahibul maal (pemberi  dana)  dan  nasabah  sebagai  mudharib  (pengelola)  yang  saling memberikan  kepercayaan  dan  keuntungan  dengan  imbalan  bagi  hasil.  Yang dimana  rasio  pembagian  hasil  lebih  banyak  pada  pengelola  dana/nasabah  di bandingkan  pemberi  dana/bank,  di  karenakan  bila  ada  rugi  dari  nasabah  bank tidak menanggung rugi tersebut.

## BIBLIOGRAPHY
Antonio . Muhammad  Syafi’i.    (2001). Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktik.
Jakarta: Gema Insani Press
Friyanto.(2013).  Pembiayaan Mudharabah. Risiko  dan  Penanganannya  (Studi Kasus  pada  Bank  BTN  Kantor  Cabang  Syariah  Malang) . Jurnal Manajemen dan Kewirusahaan. Vol.15 . No. 2 . p. 113-122
Furywardhana . Firdaus.  (2009). Akuntansi  Syariah  di  Lembaga  Keuangan Syariah. Jakarta: Guepedia. Hasan . F. , Syarifuddin,  S.,  &  Luntajo,  M.  M.  R.  (2016).  Tinjauan  Hukum  Islam Dalam  Penerapan  Akad  Ijarah  Pada  Produk  Rahn  Di  Cabang  Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah. Vol. 14. No.2 . p. 40-51 Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2007). PernyataanStandar  Akuntansi  Keuangan. Jakarta: Salemba Empat Kasmir. (2009). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana Kementerian Agama. (2012). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Kencana Peraturan    Bank  Indonesia  No.  10/17/PBI/2008  Produk  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah
Shomad . Abd.  (2012). Hukum  Islam:  Penormaan  prinsip  syariah  dalam  hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Surat  Edaran  Bank  Indonesia    No.  10/31/DPbS/2008  tentang  Produk  Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
Susana . Erni  &  Annisa  Prasetyanti.  (2011).  Pelaksanaan  dan  Sistem  Bagi  Hasil Pembiayaan  Al- Mudharabah pada  Bank  Syariah .Jurnal  Keuangan  dan Perbankan. Vol.15 . No. 3 . h. 466-478 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan
Syariah
Usmani . Mufti  Muhammad  Taqi.  (1998). an  Introduction  to  Islam  Finance.
Karachi.
Utomo . Budi.  (2014). Analisis  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank  Syariah Mandiri KC.Pembantu Banyumanik. Salatiga: Skripsi