## Legalitas

## Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika
Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak
Abdul Bari Azed, * Muhammad Zen Abdullah, dan Juni Rahman
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122
* email : Muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id
Abstract. Since the establishment of Correctional Institutions (Lapas), which  were originally called prisons and State Detention Centers,  various  regulations  regarding  money  control  in  prisons  and  detention  centers  have  been  enforced.  However,  various efforts that have been made through the application of regulations and restrictions as well as policies on free circulation of money in prisons/detention centers are still not in accordance with the expected objectives. The purpose of this study is to understand and analyze the effectiveness  of the Free Money Circulation policy in preventing the circulation of narcotics based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, to analyze the inhibiting factors, as well as efforts to overcome them. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the policy of free circulation of money based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 is less effective in preventing the circulation of narcotics at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak. This is proven based on facts supported by data obtained in research, that from 2020 to 2022 the number of violations committed by WBP Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak is still quite  high.  Factors  inhibiting  the  effectiveness  of  the  free  circulation  of  money  policy  at  the  Muara  Sabak  Class  IIB  Narcotics Penitentiary  consist  of  the  difficulties  experienced  by  the  WBP  and  the  WBP's  family  to  adapt  to  the  use  of  technology, limited supporting  infrastructure  that  hinder  the  implementation  of  the  free  circulation  of  money  policy  at  the  Muara  Sabak  Class  IIB Narcotics Penitentiary, and there are still gaps related to the entry of  cash  into  prisons,  namely  related  to  the  accuracy  and integrity  of  officers related to searches of people and goods. Efforts to overcome these obstacles, among others, officers should be more  active  socialization  related  to  the  implementation  of  the  policy  of  free  circulation  of  money  at  Class  IIB  Narcotics  Lapas Muara  Sabak  to  WBP  and  their  families  which  is  carried  out  on  an  ongoing  basis,  seeking  to  prepare  supporting facilities/infrastructure  either  through  budget  allocations  for  prisons  or  through  collaboration  with  other  parties.  external,  and Instilling the values of integrity and professionalism by leaders both at the administrator level and at the supervisory level to all officers.
Keywords: Effectiveness, Free Money Circulation Policy, Prevention of Narcotics Circulation, Correctional Institutions.
Abstrak. Sejak didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang pada awalnya disebut penjara dan Rumah Tahanan Negara, telah diberlakukan berbagai macam aturan tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan melalui penerapan regulasi dan pengaturan pembatasan maupun kebijakan bebas peredaran uang di Lapas/Rutan masih tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Masih  seringkali  ditemukan  tindakan-tindakan  pelanggaran  yang  bermuara  dari maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk menganalisis faktor- faktor yang menghambat, serta upaya  untuk  mengatasinya.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yang  menggunakan  data  primer. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  bebas  peredaran  uang berdasarkan Pasal 5C  Permenkumham No. 29 Tahun 2017 kurang efektif dalam mencegah peredaran narkotika di  Lapas Narkotika Kelas  IIB Muara Sabak. Hal ini terbukti berdasarkan fakta yang didukung dengan data yang diperoleh dalam penelitian, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan telah dijatuhi hukuman disiplin masih cukup tinggi. Faktor penghambat efektivitas kebijakan bebas peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk  beradaptasi dengan penggunaan teknologi, terbatasnya sarana/prasarana penunjang sehingga menghambat implementasi kebijakan bebas peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dan masih terdapat celah terkait masuknya uang tunai ke dalam Lapas, yaitu terkait ketelitian maupun integritas Petugas yang berkaitan dengan penggeledahan orang maupun barang. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain petugas hendaknya lebih menggiatkan sosialisasi terkait penerapan  kebijakan  bebas  peredaran  uang  di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak  kepada  WBP  maupun  keluarganya  yang dilaksanakan  secara  berkelanjutan, mengupayakan  penyiapan  sarana/prasarana  penunjang  baik  melalui  alokasi anggaran  Lapas maupun melalui kerjasama dengan pihak eksternal, dan Penanaman nilai-nilai integritas dan profesionalitas oleh pimpinan baik di tingkat administrator maupun di tingkat pengawas kepada seluruh petugas.
Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Bebas Peredaran Uang, Pencegahan Peredaran Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan
Abdul Bari Azed, * Muhammad Zen Abdullah, dan Juni Rahman. Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah  Peredaran  Narkotika  Berdasarkan  Pasal  5c  Permenkumham  No.  29  Tahun  2017  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  Iib  Muara  Sabak

## PENDAHULUAN
Kata  “penjara”  masih  dominan  dan  melekat  yang  selalu  digunakan oleh  masyarakat  Indonesia  untuk menunjukkan tempat dimana  orang dijatuhi hukuman. Arti penjara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah  bangunan  tempat  mengurung  orang  hukuman.  Pidana  penjara  dalam  perspektif  politik  hukum  pidana  di Indonesia masih menjadi primadona sebagai bentuk penjatuhan hukuman. 1 Penghukuman ( punishment ) dapat diartikan sebagai  suatu  bentuk  tindakan  yang  dikenakan  terhadap  seseorang  atau  sekelompok  orang  karena  dianggap  telah melakukan  perbuatan jahat. Beberapa ahli berpendapat bahwa penghukuman adalah kondisi  yang harus ada sebagai alat  kontrol  sosial.  Menurut  Van  den  Haag  bahwa  penghukuman  jika  bukan  satu-satunya,  atau  pertama,  atau  alat terbaik agar orang dapat mematuhi hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ( punishment if not only or first, or the first, or even the best means of making people obey laws is ultimately indispensable ). 2 Perkembangan sistem pidana dan pemidanaan telah menimbulkan perbaikan dan pembaharuan penerapan dan pelaksanaan pidana termasuk pelaksanaan    pidana    penjara.    Pembaharuan    pelaksanaan    pidana    dan pemidanaan khususnya pidana penjara telah mengarah pada perlakuan yang lebih manusiawi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia setelah  timbulnya  teori  dan  dan  aliran  yang  menggabungkan  antara  aliran  klasik  dan  modern,  telah  menimbulkan pengaruh kearah perbaikan pelaksanaan pidana dan pemidanaan yang tidak lagi hanya ditujukan sebagai pembalasan tetapi juga berusaha melindungi kepentingan masyarakat dan keseimbangannya serta mulai diperhatikan kepentingan terpidana, dalam hal ini termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara.  Indonesia sendiri memiliki 5 macam pokok pidana  hukuman  yang  tertuang  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yakni,  pidana mati,  pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. 3 Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang  kemudian  dilaksanakan  melalui  sistem  pemasyarakatan  di  lembaga  pemasyarakatan.  Disebutkan  dalam Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  18  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan  bahwa  “Lembaga  pemasyarakatan  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  fungsi  pembinaan  terhadap narapidana”.  Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang Pemasyarakatan  yang  berbunyi “Pemasyarakatan  adalah  subsistem  peradilan  pidana  yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.” Sementara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan  dalam  rangka  memberikan  jaminan  pelindungan  terhadap  hak  tahanan  dan  anak,  meningkatkan  kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik,  taat  hukum,  bertanggung  jawab,  dan  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  serta  sekaligus  memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana selama menjalani pidananya lebih tegas dan jelas diatur setelah lahirnya undang-undang tentang pemasyarakatan  serta  peraturan  pelaksana  yang  mengikutinya.  Penetapan  undang-undang  pemasyarakatan  ini merupakan langkah progresif bangsa Indonesia melalui Pemerintah untuk mewujudkan pengakuan terhadap hak-hak manusia dan perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan hak asasinya sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  dan  Standar  Minimum  Perlakuan  terhadap  Narapidana  (SMR)  1995  serta  jiwa  dan  kepribadian  bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
Pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  mengamanatkan  bahwa  setiap  narapidana  atau  tahanan  yang  sedang menjalani  masa  hukuman  atau  masa  penahanan  di  dalam  Lapas/Rutan  dapat  melaksanakan  kehidupannya  seperti kehidupan normal pada umumnya, namun ada aturan yang membatasi ruang gerak narapidana/tahanan selama di dalam Lapas/Rutan. Dalam hal  ini untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan  negara  dan  agar  terlaksananya  pembinaan  narapidana  dan  pelayanan  tahanan  ada  tata  tertib  yang  wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan, yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor 6 Tahun 2013 Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara.Terkait  kebutuhan  pokok  yang dibutuhkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  seperti  makan,  minum,  tempat  tidur,  pelayanan  kesehatan,  dan  lain sebagainya diupayakan semaksimal mungkin untuk dipenuhi oleh pihak Lapas/Rutan, namun hal itu mungkin belum maksimal dapat dipenuhi secara layak karena keterbatasan anggaran serta biaya. Maka untuk tetap dapat  memberikan pemenuhan  hak  dan  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh    tahanan yang ada di Lapas dan Rutan seperti hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya ataupun hak-hak lainnya seperti yang tertera dalam
1 Umar  Anwar  dan  Rachmayanthy, Politik  Hukum  dan  Pemasyarakatan ,  Rajawali  Pers,  Depok, 2021, Hal.1.
2 Andi wijaya. Permasyarakatan dalam dinamika hukum dan social, percetakan lembaga kajian pemasyarakatan, Jakarta, 2011, Hal. 1.
3 P.A.F. laminating, Hukum penitensier, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hal. 54.
Abdul Bari Azed, * Muhammad Zen Abdullah, dan Juni Rahman. Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah  Peredaran  Narkotika  Berdasarkan  Pasal  5c  Permenkumham  No.  29  Tahun  2017  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  Iib  Muara  Sabak
PP Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat- Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan  Tahanan,  dan  UU  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Pemasyarakatan  pada  Pasal  9,  maka  narapidana  dan tahanan  memerlukan  dan  berhak  melakukan  komunikasi  atau  dalam  usaha  menghubungi  pihak  keluarga  atau  yang lainnya  selama  berada  di  lingkungan  Lapas/Rutan,  karena  salah  satu  hak  yang  dicabut  oleh  negara  terhadap narapidana/tahanan adalah hak kemerdekaannya, tetapi tidak dengan hak untuk berkomunikasi.
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  4  huruf  j  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6 Tahun 2013 Tentang Tata  Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara,  narapidana dilarang untuk memiliki,  membawa  dan/atau  menggunakan  alat  elektronik,  seperti  laptop  atau  komputer,  kamera,  alat  perekam, telepon  genggam,  pager,  dan  sejenisnya.  Oleh  karena  itu  di  lingkungan  Lapas/Rutan  disediakan  fasilitas  telepon umum/wartel yang dapat digunakan oleh narapidana atau tahanan. Perkembangan masyarakat yang semakin komplek ini  juga  diiringi  dengan  munculnya  berbagai  bentuk  tindak  pidana  baru  yang  semakin  meningkatnya  baik  kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan. 4
Adapun  untuk  kebutuhan  lainnya  seperti  makanan  dan  minuman  ringan,  rokok,  dan  lain-lain,  terdapat koperasi/kantin yang tersedia di Lapas dan Rutan sebagai fasilitas pembantu tambahan yang menjual barang-barang keperluan  sehari-hari  bagi  narapidana  dan  tahanan  yang  dapat  membantu  menyediakan  kebutuhan  narapidana  dan tahanan yang mendesak, karena pihak Lapas dan Rutan memiliki keterbatasan dalam penyediaan barang dan kebutuhan narapidana dan tahanan yang tidak bisa seketika itu dapat langsung memenuhi kekurangan yang terjadi. Dan untuk menggunakan layanan  telepon  umum  atau  wartel  ini  serta  membeli  barang-barang  yang ada di koperasi/kantin tentunya  diperlukan  uang  sebagai  alat  tukar.  Sehingga untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  pihak  Lapas/Rutan memberikan kebebasan kepada para narapidana/tahanan untuk dapat menggunakan uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan tambahan tersebut. Namun peredaran uang di dalam Lapas justru menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.  Lapas  di  Indonesia  mengalami  3  (tiga)  penyakit  yang  sering  terjadi  yang  dikenal  dengan  singkatan HALINAR ( Handphone, Pungutan  Liar,  dan  Narkotika). 5 tanggal 7  Juni  1948  Nomor  G.8.675  mengenai  peraturan tentang hal mengurus dan mengawasi penjara-penjara. Salah satunya mengatur tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan seperti yang tertera dalam BAB V tentang aturan-aturan ketertiban untuk orang-orang yang terpenjara pasal 33 (5) yang berbunyi “sekalian orang-orang terpenjara dilarang memegang uang, minuman keras, dan barang- barang lain yang dipandang berbahaya dan bertentangan dengan dengan keamanan dalam penjara”. 6
Terkait  dengan  penyelundupan  dan  peredaran  narkotika  di  dalam  Lapas  yang  marak  terjadi  seperti  halnya kasus yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara sabak dimana berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, tercatat  dalam  kurun  waktu  dari  tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2022  terdapat  8  kasus  percobaan  memasukkan narkotika yang akan diedarkan ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak oleh warga binaan yang digagalkan oleh Petugas Pemasyarakatan Lapas Sabak. Diantaranya terdapat 2 kasus di tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus.
Adapun modus operandi penyelundupan narkotika ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang dilakukan ialah melalui kiriman barang titipan dari keluarga WBP maupun barang bawaan keluarga WBP yang datang ke  Lapas  untuk  mengunjungi  WBP  berupa  makanan,  minuman, bungkus  rokok,  di  dalam  kemasan  shampoo,  botol deodorant,  maupun  melalui  oknum  petugas Lapas  (sipir),  maupun konselor  Program  Rehabilitasi Narkotika Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terjadi  salah  satu  penyebabnya  dilatarbelakangi  oleh  bebasnya  peredaran uang di dalam Lapas yang memungkinkan narapidana untuk melakukan transaksi jual/beli narkotika tersebut.
Atas  dasar  permasalahan  di  atas,  maka  ada  ketertarikan  untuk   melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan mengambil judul Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (Bpu) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5c Permenkumham No. 29 Tahun 2017 Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  Kelas Iib Muara Sabak.

## METODE
Mengacu  pada  pendahuluan  diatas,  maka  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif . Penggunaan  pendekatan ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perilaku  orang,  peristiwa  lapangan,  serta  kegiatan-
4 Doddy Syukma R, Abdul Bari Azed, dan Bunyamin Alamsyah. Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/378/260
5 Farhan Arhami dan Padmono Wibowo. Analisis SWOT Sebagai Srategi Pencegahan Penyebaran HALINAR  di  Lapas  Kelas III  Sinabang .  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  Vol  8  No.  6
6 Ejo Imandeka dan Agung Muhammad, Analisis Penerapan Uang Virtual sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan kebutuhan di Rutan Kelas 1 Depok , Journal of Correctional issues
Abdul Bari Azed, * Muhammad Zen Abdullah, dan Juni Rahman. Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah  Peredaran  Narkotika  Berdasarkan  Pasal  5c  Permenkumham  No.  29  Tahun  2017  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  Iib  Muara  Sabak
kegiatan  tertentu  secara  terperinci  dan  mendalam.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penelitian  deskriptif  yaitu  suatu penelitian  sekedar  untuk  menggambarkan  suatu  variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang  diteliti  tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. 7 Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan  efektivitas kebijakan Bebas  Peredaran  Uang  (BPU)  dalam  mencegah  peredaran  narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham  No. 29 Tahun  2017  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak,  faktor- faktor  yang  menghambat efektivitas  kebijakan  Bebas  Peredaran  Uang  (BPU)  tersebut  serta  upaya  untuk  mengatasi  faktor-faktor  yang menghambat  efektivitas  kebijakan  Bebas  Peredaran  Uang  (BPU)  dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
Sebelum  membahas  hasil  penelitian  mengenai  efektivitas  kebijakan  bebas  peredaran  uang  (BPU)  dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, akan dipaparkan uraian singkat mengenai profil Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.  Lapas Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak  merupakan  salah  satu  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di  bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 739 orang (data SDP per Bulan Agustus 2023). Jumlah ini merupakan jumlah kumulatif penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Provinsi Jambi yang meliputi narapidana dan tahanan.

## Implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  tentang  pelaksanaan  kebijakan  Bebas  Peredaran  Uang  (BPU)  Di  Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, beliau menuturkan bahwa:
“Pelaksanaan  kebijakan cashless atau  bebas  peredaran  uang  (BPU) di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara Sabak  mulai  berjalan  sejak tahun 2022. Berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  Nomor PAS-09.HH.01.04  Tahun  2021  tentang Penggunaan  Alat  Tukar  Khusus  Dalam  Bentuk  Virtual  Di  Lembaga Pemasyarakatan/RumahTahanan  Negara/Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak,  dimana  Lapas  harus  melakukan kerjasama dengan pihak  perbankan  guna  penyelenggaraan  substitusi  uang  dengan  alat tukar  khusus  dalam  bentuk virtual.  Maka  dalam  hal  ini  Lapas  Sabak kemudian  membuat Memorandum  of  Understanding (MoU)  dengan pihak Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  Cabang  Jambi  sebagai  penyedia layanan  perbankan  yang  memfasilitasi  penyediaan layanan cashless dan  juga  berkoordinasi  dengan  pihak  koperasi/kantin  Aurel  Barus Lapas  Sabak  sebagai  penyedia barang-barang  kebutuhan  WBP terkait  penyiapan  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  dibutuhkan.  Pihak  Lapas kemudian  mengirimkan  data-data  WBP  Lapas  Sabak kepada Pihak Bank BSI untuk dibuatkan rekening, selanjutnya pihak Bank  memproses  dan  setelah  selesai,  kartu  BSI  yang  telah  dicetak diserahkan  kepada  pihak  Lapas  berikut alat  EDC  dan barcode scanner .  Kartu  BSI  inilah  yang  nanti  akan  didistribusikan  kepada seluruh  WBP  Lapas Sabak,  yang  dapat  digunakan  untuk  berbelanja di koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Sabak.
Setelah  semuanya  siap,  Kami  beserta  jajaran  kemudian  melaksanakan  sosialisasi  kepada  WBP  dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual ( cashless ) di Lapas Sabak. Dalam kegiatan tersebut, kami dari pihak Lapas  memberikan pemahaman bahwa kebijakan bebas peredaran uang (BPU) ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, sebagai pencegahan praktik pungutan liar  (pungli)  terkait  pelayanan  publik  maupun  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan  oleh  oknum petugas. Lebih dari itu, dengan adanya kebijakan  bebas  peredaran  uang  ini  diharapkan  dapat  menjadi alternatif solusi  terkait  maraknya  kasus  peredaran  narkotika  di  dalam Lapas.  Sebab  disinyalir  banyaknya  kasus  peredaran narkotika di dalam Lapas, salah satu penyebabnya adalah karena adanya uang tunai yang beredar di dalam Lapas yang dapat  digunakan  oleh  narapidana  untuk  bertransaksi  ataupun  jual/beli  narkotika  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dengan dilaksanakannya  kebijakan  ini,  Keluarga  WBP  yang  datang  berkunjung  ke  Lapas  untuk  membesuk  WBP  tidak diperbolehkan  lagi  memberikan  atau  menitipkan  uang  tunai  kepada  WBP.  Sebagai  gantinya,  keluarga  WBP  cukup melakukan top up atau pengisian saldo melalui virtual account WBP yang bersangkutan, yang mana jumlahnya paling banyak  sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah).  Kami  juga  menghimbau  kepada  seluruh  WBP  untuk  menaati
7 Sanapiah Faisal, Format – format penelitian socia l, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 27.
Abdul Bari Azed, * Muhammad Zen Abdullah, dan Juni Rahman. Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah  Peredaran  Narkotika  Berdasarkan  Pasal  5c  Permenkumham  No.  29  Tahun  2017  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  Iib  Muara  Sabak
kebijakan yang sudah dibuat, demi kenyamanan, keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
Setelah  pelaksanaan  sosialisasi  dan  kebijakan  bebas  peredaran  uang  (BPU)  mulai  diberlakukan,  kami  juga membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dan dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi” 8
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  dapatlah  diketahui  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  bebas  peredaran  uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:
1) Pihak  Lapas  melaksanakan  kerja  sama  dengan  pihak  Bank  yang  ditunjuk  sebagai  penyedia  layanan perbankan  guna  penyelenggaraan  substitusi  uang  dengan  alat  tukar  khusus  dalam  bentuk  virtual ( cashless )  di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak,  dalam  hal  ini  dengan  pihak  Bank  Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi;
2) Pihak  Lapas  juga  berkoordinasi  dengan  koperasi/kantin  Aurel  Barus  Lapas  Sabak  sebagai  penyedia barang-barang kebutuhan pribadi WBP dalam penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
3) Pihak  Lapas  melaksanakan  sosialisasi  kepada  WBP  dan  masyarakat,  dalam  hal  ini  keluarga  WBP tentang  kebijakan  bebas  peredaran  uang  (BPU)  dan  penggunaan  substitusi  uang  dengan  alat  tukar khusus dalam bentuk virtual ( cashless );
4) WBP  bertransaksi  di  koperasi/kantin  Aurel  Barus  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak menggunakan kartu BSI yang sudah didistribusikan, bukan menggunakan uang tunai;
5) Keluarga  WBP  yang  datang  berkunjung  ke  Lapas  untuk  membesuk  WBP  tidak  diperbolehkan  lagi memberikan atau menitipkan  uang tunai kepada WBP;
6) Keluarga  WBP  cukup  melakukan  top  up  atau  pengisian  saldo  melalui virtual  account WBP  yang bersangkutan;
7) Jumlah  uang  virtual  yang  dimiliki  pada  setiap  Tahanan/Narapidana  dibatasi  dengan  jumlah  paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8) Pihak  Lapas  membuat  laporan  pelaksanaan  kegiatan  dan  menyampaikannya  secara  berkala  kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.
Efektivitas  kebijakan  bebas  peredaran  uang  (BPU)  dalam  mencegah  peredaran  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
Setelah mengetahui pelaksanaan kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, pada bagian ini akan dibahas mengenai efektivitas kebijakan bebas peredaran uang  (BPU) dalam mencegah peredaran  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak.  fakta  di  lapangan  dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk penerapan kebijakan bebas peredaran uang  (BPU),  beliau  menjelaskan  bahwa:  “Dalam  kegiatan  pencegahan  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  di lingkungan  Lapas,  Seksi  Adm  Kamtib  Lapas  sabak  selalu  berkoordinasi  dengan  pimpinan  maupun  para  pejabat struktural  pengemban  fungsi  yang  lain,  yaitu  Ka.  KPLP  dan  Kasi  Pembinaan  narapidana/anak  didik  (Binadik). Khususnya  dalam  pelaksanaan  giat  penggeledahan/razia  ke  dalam  blok  hunian  WBP  yang  dilaksanakan  secara terjadwal maupun yang bersifat  insidentil  (mendadak). Terkait kebijakan BPU dengan dilarangnya penggunaan uang tunai oleh narapidana dan diterapkan transaksi cashless sebagai pengganti, fungsi kami adalah melakukan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun, dalam giat razia/penggeledahan  ke dalam kamar hunian WBP, masih seringkali  ditemukan  barang-  barang  yang  dilarang,  seperti handphone ,  kipas  angin,  terminal  listrik  beserta kabel, bahkan uang tunai dengan jumlah  yang terbilang cukup banyak. Terkait temuan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah  dengan  melaksanakan  pemeriksaan  awal  maupun  lanjutan yang  dituangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan (BAP),  yang  mana  BAP  tersebut  disampaikan  kepada  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  melalui  Kalapas. Kemudian  TPP  melaksanakan  sidang  untuk  membahas  penjatuhan  hukuman  disiplin  terhadap  Narapidana  atau Tahanan  yang  diduga  melakukan  pelanggaran.  Terkait  dengan  BAP,  staff  subsi  Portatib  yang  melaksanakan  BAP dalam proses pemeriksaan seringkali mendapati keterangan dari WBP terduga pelanggar bahwa yang bersangkutan menyimpan  uang  tunai  karena  lebih  mudah  digunakan  untuk bertransaksi.  Selain  itu  WBP  maupun  keluarganya kebanyakan masih awam dengan transaksi cashless . Kemudian, terkait masih maraknya peredaran uang di dalam Lapas diperoleh keterangan dari WBP bahwa mereka mendapatkan uang tunai dari barang titipan keluarga untuk WBP yang bersangkutan  yang  mana  uang  tunai  tersebut  diselipkan  didalam  barang  titipan  yang  kemudian  barang  tersebut dititipkan  melalui  petugas  P2U  yang  kemudian  diteruskan  kepada  WBP  atau  pada  saat  keluarga  WBP  datang
8 Dwi Hartono, kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak,Wawancara 07 Agustus 2023.
Abdul Bari Azed, * Muhammad Zen Abdullah, dan Juni Rahman. Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah  Peredaran  Narkotika  Berdasarkan  Pasal  5c  Permenkumham  No.  29  Tahun  2017  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  Iib  Muara  Sabak
membesuk  ke  dalam  Lapas  dan  memberikannya  secara  langsung.  Meskipun  dalam  pengakuannya,  WBP menyampaikan bahwa uang tunai tersebut digunakan hanya untuk membeli keperluan dan kebutuhan pribadi sehari- hari,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  disalahgunakan dengan  transaksi  yang  ilegal  seperti  membeli handphone /alat komunikasi, perjudian maupun terlibat dalam peredaran narkotika. Selain itu, ketika dilaksanakan tes urine secara berkala terhadap WBP, masih ditemukan juga WBP yang positif mengkonsumsi narkotika. Hal ini terjadi tidak lain karena WBP tersebut masih bisa bertransaksi untuk membeli narkotika dengan menggunakan uang tunai. Hal  ini  yang  kemudian  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  kami untuk  terus  menertibkan  dan  mengawasi  berjalannya kebijakan  maupun  program  dalam  rangka  pencegahan  gangguan  keamanan  dan ketertiban  di  dalam  Lapas  Sabak, sehingga situasi di dalam Lapas selalu dalam keadaan kondusif. Terkait dengan adanya kecolongan atau pun kelalaian, serta rendahnya ketelitian dan integritas petugas pemasyarakatan yang berkaitan dengan penggeledahan  orang maupun barang di pintu masuk utama  mapun di pos kepala regu  pengamanan,  maka  sebagai  pimpinan  di  tingkat  pengawas kami selalu menekankan kepada para petugas baik di P2U  maupun petugas penjagaan/pengamanan di pos jaga untuk selalu teliti dalam penggeledahan orang maupun barang, serta professional dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,  untuk  menghindari  masuknya  barang-barang  yang  dilarang  yang  berpotensi menimbulkan  gangguan keamanan dan ketertiban.” 9
Untuk  menggali  lebih lanjut  mengenai  efektivitas  kebijakan  bebas  peredaran  uang (BPU)  dalam  mencegah peredaran  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak,  penulis  juga  melakukan wawancara dengan Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yang mana diperoleh keterangan sebagai berikut:
“Implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Sabak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu Surat Edaran  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-09.HH.01.04  Tahun 2021  mulai dilaksanakan pada bulan  Januari  tahun  2022.  Pada saat  itu,  jumlah  WBP  yang  terdata  pada  sub  seksi  registrasi  dan  bimkemas  yang dibuatkan  kartu  BSI  sebanyak  768  WBP.  Dan  pada  saat  kebijakan  BPU  tersebut  disosialisasikan,  kami  sebagai pengemban  fungsi  pembinaan  narapidana  bersama  Bapak  Kalapas  beserta  jajaran  telah  memberikan  pemahaman kepada WBP dan keluarga WBP yang berkunjung ke Lapas bahwasanya kebijakan BPU ini sebetulnya selain untuk mencegah potensi gangguan keamanan yang disebabkan maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas,  kebijakan ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  kepada  keluarga  WBP  dimana  keluarga  WBP  yang  ingin mengirimkan uang kepada WBP Lapas Sabak tidak harus datang ke Lapas. Keluarga WBP dapat melakukan pengisian saldo ke akun virtual WBP melalui loket pelayanan di Bank Syariah Indonesia, ATM maupun outlet lain yang bekerja sama  dengan  BSI.  Meskipun  kebijakan  BPU  ini  telah  dirancang  sedemikian  rupa,  namun  ternyata  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  kendala  yang  dialami  diantaranya  seperti  kesulitan  yang  dialami  WBP  maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi.  Masih banyak masyarakat khususnya keluarga WBP yang  berdomisili  di  wilayah  tanjung  jabung  timur  yang  masih  awam  dan  tidak  mengetahui  mekanisme cashless . Sehingga ketika kebijakan BPU diterapkan, tidak sedikit juga kontra yang diterima oleh pihak Lapas berupa keluhan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu faktor-faktor lain yang bersifat teknis seperti masih terbatasnya alat (sarana dan prasarana penunjang) dalam pelaksanaan kebijakan BPU, gangguan jaringan, listrik yang sering padam mengakibatkan alat tidak bisa digunakan, saldo akhir penggguna yang kadang tidak sesuai dengan jumlah belanja, dan bukti transaksi berupa struk yang sering tidak tersedia sehingga pengguna tidak bisa mengetahui jumlah saldo yang berkurang atau sisa saldonya secara realtime , dan lain-lain. Kendala- kendala tersebut pada akhirnya menjadi penghambat efektivitas penggunaan uang virtual dalam pemenuhan kebutuhan narapidana/tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sehingga kebijakan BPU tidak efektif dan berjalan tidak sesuai dengan harapan” 10

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas peredaran uang (BPU) berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 kurang efektif dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terbukti berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan data yang  diperoleh dalam penelitian, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  WBP Lapas  Narkotika  Kelas IIB  Muara  Sabak  dan telah dijatuhi  hukuman  disiplin,  baik  dengan  kategori  hukdis  ringan, sedang maupun berat masih cukup tinggi. Efektivitas pelaksanaan kebijakan ini diukur dengan mengacu kepada teori Richard M. Steers mengenai ukuran efektivitas yang menunjukkan bahwa dari:  indikator pencapaian tujuan kebijakan yang tidak tercapai, indikator integrasi menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan tidak merata kepada seluruh keluarga WBP,  dan  3)  indikator  adaptasi menunjukkan  sarana/prasarana  yang  terbatas  dan  integritas/  profesionalitas  SDM
9 Danang  Purbowo, Kasi  Administrasi  Keamanan  dan  Tata  Tertib  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB Muara Sabak , Wawancara 09 Agustus 2023
10 Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Wawancara 08 Agustus 2023
Abdul Bari Azed, * Muhammad Zen Abdullah, dan Juni Rahman. Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah  Peredaran  Narkotika  Berdasarkan  Pasal  5c  Permenkumham  No.  29  Tahun  2017  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  Iib  Muara  Sabak
Petugas  yang perlu ditingkatkan. Dengan  melihat  hasil  penelitian, maka  diharapkan  dapat  meningkatkan  dukungan berbagai  pihak  terutama stakeholder yang  terkait  dan  masyarakat  pada  umumnya  mengenai  program-program pembinaan maupun pengamanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Umar  Anwar  dan  Rachmayanthy, Politik  Hukum  dan  Pemasyarakatan ,  Rajawali  Pers,  Depok, 2021, Hal.1. Andi wijaya. Permasyarakatan dalam dinamika hukum dan social, percetakan lembaga kajian pemasyarakatan, Jakarta, 2011, Hal. 1.
P.A.F. laminating, Hukum penitensier, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hal. 54. Doddy Syukma R, Abdul Bari Azed, dan Bunyamin  Alamsyah.  Implikasi  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Remisi  dan  Pembebasan  Bersyarat  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/378/260
1 Farhan Arhami dan Padmono Wibowo. Analisis SWOT Sebagai Srategi Pencegahan Penyebaran HALINAR  di Lapas  Kelas  III  Sinabang .  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  Vol  8  No.  6 1 Ejo Imandeka dan Agung Muhammad, Analisis Penerapan Uang Virtual sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan kebutuhan di Rutan Kelas 1 Depok , Journal of Correctional issues