Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016                                                       Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA
Diajeng Kusuma Ningrum*, Budi Ispiyarso**, Pujiono*** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pujifhundip@yahoo.com

## ABSTRAK
Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan  pembangunan  nasional.  Peranan  strategis  sektor  perpajakan  terlihat  dari  kecenderungan meningkatnya target yang telah dicanangkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat sekitar 190% yaitu dari Rp. 652 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.246 trilyun pada tahun 2014 dan Rp. 1.244,7 trilyun (APBNP) yang ditargetkan dalam APBN Perubahan Tahun 2015.Penggunaan sanksi  pidana  di  dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan,  menimbulkan  permasalahan hukumdalam tataran konseptual, Antaralain sebagai berikut; Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, bagaimana implementasi kebijakan  hukum pidana  di  bidang  perpajakan  sebagai  upaya  peningkatan penerimaan negara  saat  ini, serta  bagaimanakah  kebijakan  formulasi  di  bidang  perpajakan  yang  akan  datang  sebagai  upaya peningkatan  penerimaan  negara,  dengan  metode  pendekatan yuridis sosiologis  diperoleh  hasil  analsis antaralain;  Kebijakan  kriminalisasi  dan  pertanggungjawaban  pidana  dalam  tindak  pidana  fiskal  di  masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana.  Pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik juga harus diformulasikan kembali sehingga dapat mencakup pidana formal seperti kurungan dan denda dan pidana informal. Selain itu pula, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan pengenaan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok  ukur  dari  sanksi  pidana  ini  pada  akhirnya  adalah  efektivitas  sanksi  pidana  untuk  mencegah terjadinya suatu delik (hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam konteks hukum penitensier) atau pun untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala.

## Kata kunci : Formulasi Kebijakan Hukum Pidana; Sanksi Pidana; Tindak Pidana Perpajakan
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden
*** Penulis Ketiga

## A. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  bagian  terbesar  dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama  pembiayaan  pembangunan  nasional. Peranan  strategis  sektor  perpajakan  terlihat  dari kecenderungan  meningkatnya  target  yang  telah dicanangkan  oleh  pemerintah  di  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target penerimaan negara  dari  sektor  perpajakan  meningkat  sekitar 190%  yaitu  dari  Rp.  652  trilyun  pada  tahun  2010 menjadi Rp. 1.246 trilyun pada tahun 2014 dan Rp. 1.244,7  trilyun  (APBNP)  yang  ditargetkan  dalam APBN Perubahan Tahun 2015. 1
Rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak, ditinjau  dari  aspek  hukum  sebenarnya  dapat diminimalisir dengan memformulasi suatu kebijakan hukum  pidana  di  bidang  perpajakan.  Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mendorong lahirnya kebijakan  hukum  sebagai  upaya  mengatasi permasalahan  yang  ada.  Pemerintah  dari  segi formulasi  sebenarnya  telah  mengeluarkan ketentuan umum perpajakan, yaitu melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  sebagaimana yang  telah  diubah  dan  disempurnakan  melalui Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1994,  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2000,  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16
1 Penerimaan  Pajak  Lima  Tahun  Terakhir  Tak  Capai  Target, http://economy.okezone.com , diakses pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 20.00 Wib.
Tahun  2009  yang  di  dalamnya  juga  mengatur sanksi pidana.
Tujuan  kebijakan  hukum  pidana  di  bidang perpajakan pada dasarnya bukanlah untuk mencari kesalahan  ataupun  memberikan  penghukuman sebagai  balas  dendam,  tetapi  untuk  mewujudkan tingkat  kepatuhan  masyarakat  selaku  wajib  pajak sehingga  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan penerimaan  negara  di  bidang  perpajakan. Kebijakan  formulasi  hukum  di  bidang  perpajakan secara  substansi  menyangkut  pembaharuan administrasi perpajakan dengan maksud meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta strategi dalam  menanggulangi  pelanggaran  dan  berbagai bentuk  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  di bidang perpajakan. 2
Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  di  bidang perpajakan  dalam  implementasinmya  ternyata menimbulkan  berbagai  persoalan,  terutama  terkait dengan penerapan ketentuan pasal yang mengatur sanksi  pidana.  Persoalan  tersebut  timbul  salah satunya  dikarenakan  penegak  hukum  dalam melakukan  tindakan  terhadap  suatu  perbuatan hukum  yang  sama  menggunakan  kebijakan  yang berbeda.
Sesuai  Pasal 3  ayat  (1)  UU  KUP,  salah  satu bentuk  pengendalian  administrasi  pemungutan pajak  yang  menganut self  assessment system terletak  pada  penyampaian  Surat  Pemberitahuan
2 Strategi  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak, http://www.pajak.go.id ,  diakses  pada  tanggal  12  Februari 2016 pukul 19.00 Wib.
(SPT)  secara  benar,  lengkap  dan  jelas.  Apabila terjadi  ketidakbenaran  dalam  pengisian  dan penyampaian  SPT,  maka  seharusnya  upaya  yang dilakukan  oleh  petugas  Direktorat  Pajak  adalah menerbitkan terlebih dahulu Surat Ketetapan Pajak (SKP)  oleh  karena  tujuan  utama  dibentuknya undang-undang  perpajakan  adalah  untuk memaksimalkan  penerimaan  negara  sehingga kebijakan  hukum  berbasis  ekonomi  yang  harus dikedepankan. Kenyataan di lapangan menunjukkan  bahwa  seringkali  petugas  Direktorat Pajak  langsung  melakukan  pemeriksaan  bukti permulaan  dan  penyidikan  melalui  mekanisme peradilan  pidana  yang  semestinya  merupakan alternatif terakhir (ultimum remidium).
Penyidik  Pegawai  negeri  Sipil  (PPNS)  di lingkungan  Direktorat  Pajak  selalu  menggunakan ketentuan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, meskipun wajib pajak yang dianggap  lalai  tersebut  telah  memenuhi kewajibannya  membayar  tunggakan  pajak. Sebagian  perkara  di  bidang  perpajakan  yang diajukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  Ditjen  Pajak  ke  Penuntut  Umum menggunakan ketentuan Pasal 39 UU KUP. Begitu pula  dengan  perkara  yang  masuk  dan  telah ditangani oleh Kejaksaan dalam  hal  ini  Kejaksaan Tinggi  Jawa  Tengah  yang  sepanjang  tahun  2015 menangani  5  (lima)  perkara  bidang  perpajakan
dengan  ketentuan  Pasal  39  UU  KUP. 3 Salah  satu contoh  perkara  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  (incraht)  adalah  perkara  atas  nama APRIH ALMANTO Als. APRIH ALAMANTO perkara Nomor: 130/Pid/Sus/2015/PN.Smg dengan putusan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 1  (satu)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp. 1.885.328.082  (satu  milyar  delapan  ratus  delapan puluh  lima  juta  tiga  ratus  dua  puluh  delapan  ribu delapan puluh dua rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 4
Tidak  adanya  parameter  untuk  menentukan adanya pelanggaran administrasi dan kejahatan di bidang perpajakan, telah melukai rasa keadilan dan menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Ketidakadilan terjadi manakala seseorang yang karena kelalaian dan  ketidaktahuannya  terhadap  administrasi perpajakan,  diancam  dan  dihukum  sama  dengan mereka  sejak  semula  berniat  (mens  rea)  untuk melalukan kejahatan di bidang perpajakan. 5
Berdasarkan  realitas  obyektif,  pengalaman empiris dan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan  di  atas,  penulis  perlu  melakukan penelitian  lebih  mendalam  dan  komprehensif terhadap  kebijakan  formulasi  hukum  pidfana  di bidang  perpajakan  dengan  judul:  “Kebijakan
3 Sumber Data : Laporan Penanganan Perkara Tahun 2015, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
4 Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang.
5 Ahmad  Kamil  dan  Fauzan, Kaidah-Kaidah  Hukum Yurisprudensi, Kencana, (Jakarta, 2004), hlm. 58.
Formulasi  Hukum  Pidana  Di  Bidang  Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika, dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya  kecuali  itu juga  diadakan pelaksanaan  yang  mendalam terhadap  fakta  hukum  tersebut  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam gejala yang bersangkutan.
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian hukum kualitatif normatif. Dalam penelitian  hukum  normatif  digunakan  beberapa pendekatan,yaitu pendekatan perundang-undangan (statute  approach), pendekatan  konseptual (conceptual  approach), Pendekatan  kasus (case approach) dan  pendekatan  perbandingan (comparative  approach.) 6 Penggunaan  metode analisis  kualitatif  normatif  ini  sangat  berkaitan dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam pendekatan  perbandingan  dan  pendekatan kasus.Analisis  kualitatif  normatif  terhadap  data yang  disajikan  secara  kuantitatif,  berpijak  pada analisis deskriptif dan prediktif.
6 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya,
2005, hlm.444.

## C. PEMBAHASAN
1. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam bidang perpajakan
Pasal  34  UU  KUP,  ketentuan  ini  memuat larangan  bagi  pejabat  memberitahukan kepada pihak  lain  segala  sesuatu  yang  diketahui  atau diberitahukan  kepadanya  oleh Wajib  Pajak  dalam rangka  jabatan  atau  pekerjaannya  guna menjalankan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Larangan  tersebut  juga berlaku bagi tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal  Pajak  untuk  membantu  dalam pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Pelanggaran  terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 41 UU KUP.
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain  dan  supaya  Wajib  Pajak  dalam  memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan  Undang-Undang  Perpajakan,  perlu adanya  sanksi  pidana  bagi  pejabat  yang bersangkutan  yang  menyebabkan  terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam  arti  lalai,  tidak  hati-hati,  atau  kurang mengindahkan  sehingga  kewajiban  untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada  Wajib  Pajak  yang  dilindungi  oleh  Undang- undang  Perpajakan  dilanggar.  Atas  kealpaan tersebut,  pelaku  dihukum  dengan  hukuman  yang
setimpal  Perbuatan  atau  tindakan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  ini  yang  dilakukan  dengan sengaja  dikenai  sanksi  yang  lebih  berat dibandingkan dengan  perbuatan  atau  tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan  lebih  berhati-hati  untuk  tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.  Yang  dimaksud  dengan  tuntutan  pidana terhadap  pelanggaran  kerahasiaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya  adalah  menyangkut  kepentingan  pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak.
Pelanggaran  terhadap  kewajiban  perpajakan yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak,  sepanjang menyangkut  tindakan  administrasi  perpajakan, dikenai  sanksi  administrasi  dengan  menerbitkan surat  ketetapan  pajak  atau  Surat  Tagihan  Pajak, sedangkan  yang  menyangkut  tindak  pidana  di bidang  perpajakan  dikenai  sanksi  pidana. Perbuatan  atau  tindakan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  ini bukan  merupakan  pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang  perpajakan.  Pelanggaran  terhadap kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan  menerbitkan  surat  ketetapan  pajak  atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Perbuatan  atau  tindakan  sebagaimana  dimaksud
dalam  pasal  39  A  bukan  merupakanpelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang  perpajakan.  Pelanggaran  terhadap kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak,sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan,  dikenai  sanksi  administrasidengan menerbitkan  surat  ketetapan  pajak  atau  Surat Tagihan Pajak, sedangkan yangmenyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan  atau  tindakan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  ini  bukan  merupakanpelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
Di dalam Pasal 38 huruf a dan b UU KUP dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, ayat (2) dan (2) mengatur tentang  ketentuan pidana perpajakan tersebut, maka uraian pasal 38 mengatur  tentang  kealpaan  (Culpa)  yang  terkait dengan  Surat  Pajak  Tahunan  (SPT),  yang berhubungan  dengan  Pasasl  13A  UU  Nomor  16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat UU KUP.
Dalam  ketentuan  Pasal  39  berkaitan  dengan kesengajaan  (Dolus)  SPT,  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP),  Nomor  Pengukuhan  Pengusaha Kena  Pajak  (NPKP),  Pemeriksaan,  Pembukuan, Penyetoran  Pajak,  dan  Pasal  39  ayat  (2)  terkait dengan  Tindak  Pidana  Pengulangan  menentukan pidana  akan  ditambahkan  1  (satu)  kali  menjadi  2 (dua)  kali  sanksi  pidana  apabila  seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum  lewat  1  (satu)  tahun,  terhitung  sejak
selesainya  menjalani  pidana  penjara  yang dijatuhkan. Pasal 39 ayat (3) terkait dengan Tindak Pidana  Percobaan,  Pasal  39A  terkait  dengan Tindak Pidana Faktur Pajak.
Dari unsur-unsur tersebut menjelaskan bahwa tindak  pidana  dibidang  perpajakan  dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang mana tidak  hanya  merugikan  bagi  orang  lain  atau masyarakat  luas  melainkan  juga  Negara dikarenakan  merugikan  pendapatan  kas  Negara yang  mana  pajak  merupakan  sumber  pendapatan bagi  Negara  yang  bertujuan  untuk  pembiayaan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Dan  di  dalam  ketentuan Pasal-pasal  yang mengatur  tentang  Perbutan  Pidana  di  bidang Perpajakan  karena kelalaian  terdapat pada  Pasal 38, Pasal 41 ayat (1) Dalam Undang-undang KUP, yang  dimaksud  Kelalaian  menurut  penjelasan dalam  Pasal  38,  berarti  tidak sengaja,  lalai,  tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga  perbuatan tersebut  dapat  menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Terdapat  ketentuan  untuk  memenuhi  unsur kelalaian dalam Pasal 38 UU KUP, yaitu perbuatan tersebut  bukan  merupakan  perbuatan  yang pertama  kali.  Artinya  telah  terjadibeberapa  kali bahkan  berulang  kali  dilakukan  barulah  dapat dikategorikan  sebagai  PerbuatanPidana  yang dilakukan dengan kelalaian. Secara Yuridis Formal, tidak terdapat rumusan dalam KUHP yang memberi
batasan tentang  Kemampuan  BertanggungJawab. Persoalan  yang  berkaitan  dengan  kemampuan bertanggungjawab diserahkan kepada doktrin. 7
2. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam bidang  pajak  sebagai  upaya  peningkatan penerimaan negara
Hukum  bukan  tujuan,  namun  hukum merupakan  sarana  untuk  mencapai  suatu  tujuan dari  hukum  yang  diidealkan  bersama.  Oleh  sebab itu,  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  sehubungan dengan masalah penetapan sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu  harus  dirumuskan  terlebih  dahulu  tujuan pemidanaan  yang  diharapkan  dapat  menunjang tercapainya  tujuan  umum  tersebut. 8 Barulah dengan kemudian  bertolak  atau  berorientasi  pada tujuan  itu  dapat  ditetapkan  cara,  sarana,atau tindakan apa yang dapat digunakan. 9 Jika mengacu kepada  pendapat    John  Austin,  bahwa  hukum adalah  perintah  dari  pengusa,  dalam  arti  perintah mereka  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  atau yang  memegang  kedaulatan. 10 Namun  Sudarto memberikan  batasan  dalam  pembentukan  sanksi pidana bahwa dalam menggunakan hukum pidana harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan
7 Ibid., hlm. 75.
8 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 72.
9 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia, Sumber: http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=4 ,  diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 16.00 Wib.
10 Lili  Rasyidi  &  Ira  Rasyidi. Pengantar  Filsafat  dan  Teori Hukum, (Bandung: Citra Adtya Bakti., 2001), hlm. 58.
nasional,  yang  mewujudkan  masyarakat  adil makmur  yang  merata  materiil dan  spiritual berdasarkan Pancasila. 11
Selain  daripada  itu,  menurut  Teguh Prasetyo sebagaimana  mengutip  dari  Sudarto,  bahwa batasan lainnya adalah : 12
1. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi  denganhukum  pidana  harus merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki, yaituperbuatan  yang  mendatangkan  kerugian materiil dan/atau spiritual ataswarga masyarakat;
2. Penggunaan  Hukum  Pidana  harus  pula memperhitungkan  prinsip  biayadan  hasil (costand benefit principle);
3. Penggunaan  Hukum  Pidana  harus  pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja  dari  badan-badan  penegak  hukum,  yaitu jangan sampai  ada  kelampauan  beban  tugas (overbelasting).
Hal  tersebut  menjadi  sejalan,  jika  setiap legislator memahami bahwa paham negara hukum dalam  budaya  hukum  Indonesia  mendudukan kepentingan  orang  perorangan  secara  seimbang dengan  kepentingan  umum.  Oleh  sebab  itu, pembentukan  sanksi  pidana  di  dalam  UU  KUP seharusnya  selain  mengedepankan  kepentingan negara,  pula  mengedepankan  kepentingan  dari
11 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana,  (Bandung  :  Alumni, 1983), hlm. 35.
12 Teguh  Prasetyo, Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Pidana,
(Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 39.
Wajib  Pajak,  khususnya  Wajib  Pajak  Badan. Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  44 B  ayat (1) UU KUP, sebagai berikut:
”Untuk  kepentingan  penerimaan  negara,  atas permintaan  Menteri Keuangan,  Jaksa  Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di  bidang  perpajakan  paling  lama  dalam jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  tanggal surat permintaan.”
Ketentuan  tersebut  jelas  mengisyaratkan bahwa  pelaksana  negara, hendaknya  lebih mengedepankan  kepentingan  yang  lebih  besar, dalam hal iniadalah penerimaan bagi Negara yang akan  bermanfaat  bagi seluruh  masyarakat Indonesia, dibandingkan menerapkan pemidanaan.
Strategi  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  di bidang  perpajakan  sebagai  upaya  peningkatan penerimaan  negara  pada  saat  ini,  sejalan  dengan prinsip  dalam  pidana  perpajakan,  bahwa  sanksi pidana dalam  perpajakan  adalah  bersifat Ultimum Remidium artinya  dalam  penegakan  terhadap pelanggaran  hukum  perpajakan  yang  diutamakan adalah  sanksi  adminitratif,  sedangkan  penerapan sanksi  pidana  dilakukan  apabila  cara-cara  yang dilakukan  sudah  tidak  efektif  lagi  untuk  membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Salah satu contoh prinsip Ultimum Remidium dalam perpajakan  adalah  Pemerintah  menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak, yaitu penghapusan pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai sanksi administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana
di  bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap harta  dan  membayar  uang  tebusan  yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. 13
Sebagaimana  ditegaskan  oleh  PAF. Lamintang,  bahwa  para  ahli  hukum  pidana berpandangan terhadap pemberian pidana sebagai penderitaan  bagi  pelaku  hendaknya  dipandang sebagai ultimum remediumatau upaya terakhir yang harus  dipergunakan  untuk  memperbaiki  tingkah laku manusia. 14
Demikian  pula  pendapat  yang  diungkapkan oleh  Van  Bemmelen,  bahwa yang  membedakan antara  Hukum  Pidana  dengan  bidang  hukum  lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman  penderitaan  dengan  sengaja  dan  sering juga  pengenaan  penderitaan,  hal  mana  dilakukan juga  sekalipun  tidak  ada  korban  kejahatan. Perbedaan  demikian  menjadi  alasan  untuk menganggap  Hukum  Pidana  itu  sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah  laku  manusia,  terutama  penjahat,  serta memberikan  tekanan  psikologis  agar  orang  lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat  penderitaan  istimewa,  maka  penerapan hukum  pidana  sedapat  mungkin  dibatasi  dengan
13 Wawancara  dengan Akhmad  Fathoni  Penata  Muda,Sub Bagian Hukum, Pelaporan Dan Kepatuhan Internal Kanwil Djp Jawa Timur I.
14 PAF.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,
(Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 16-17.
kata  lain  penggunaannya  dilakukan  jika  sanksi- sanksi hukum lain tidak memadai lagi. 15
Perkembangan  hukum  pidana  secara internasional, khususnya pola pemidanaan, wacana restorative justice dan penal mediation nampaknya turut  memperkuat  posisi  asas ultimum remedium. Bahwa  Negara  sebagai  korban,  dalam  tindak pidana perpajakan, maka kepentingan Negara lebih didahulukan tanpa harus menghambat kepentingan pelaku  usaha, karena  sanksi  pidana  dalam  tindak pidana  perpajakan  adalah  pidana penjara  dan bukan pidana denda.
Rumusan  sanksi  sesuai  dengan  UU  KUP  ini adalah  efektifitas nya  dalam  mencegah  terjadinya delik dan/atau mengembalikan keadaan (yang tidak seimbang  setelah  terjadinya  delik)  seperti sediakala.  Hal  ini  cukup  beralasan  mengingat sanksi pidana yang di atur dalam UU KUP hanyalah berupa  sanksi-sanksi  formal.  Namun,  dalam beberapa aspek, khususnya untuk mencapai suatu tujuan  pemidanaan  terhadap  korporasi,  sanksi informal atau negative yang berupa legal sanction, occumpational sanctions, dan social sanction dapat dipertimbangkan. 16 Sejalan  dengan  hal  tersebut menurut  aplikasi  monitoring  penerimaan  negara Undang-Undang KUP tersebut terbukti efektif, pada periode pertama tanggal 1 agustus sampai dengan 31  September  2016,  Penerimaan  Negara  sudah
15 Andi  Zainal  Abidin, Asas-Asas  Hukum  Pidana,  (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 16.
16 Muladi dan Priyatno, Ibid.
59%  dari  target  penerimaan  Uang  Tebusan,  atau Rp. 97.2 Triliun 17 .
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara  saat  ini  terdapat  dalam  UU PPSP (Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa), penyanderaan  dapat dilakukan  untuk Penanggung pajak  yang  mempunyai  utang  pajak  sekurang- kurangnya  Rp.  100.000.000  (seratus  juta  rupiah). Penyenderaan  merupakan  salah  satu  upaya penagihan  pajak  berupa  pengekangan sementara waktu  atau  kurungan  (paling  lama    6  bulan  dan dapat  diperpanjang  paling  lama  6  bulan),  dan Penanggung  pajak  yang  disandera  dapat dilepaskan  apabila  utang  pajak  dan  biaya penagihan  pajak  telah  dibayar  lunas.  Langkah  ini terbukti  efektif  dalam  rangka  memberi  efek  jera kepada  penanggung  pajak  dan  peningkatan penerimaan negara. 18
Dalam  hal  pengaturan  mengenai  sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik belum secara kontektualsehingga belum mencakuppidana  formal  seperti  kurungan  dan denda  dan  pidanainformal  atau negatif seperti occumpational sanction, legal  sanction, dan social sanction. Pengenaan  sanksi  yang  berbeda  bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok ukur
17 Wawancara  dengan Akhmad  Fathoni  Penata  Muda,Sub Bagian Hukum, Pelaporan Dan Kepatuhan Internal Kanwil Djp Jawa Timur I.
18 Wawancara  dengan Akhmad  Fathoni  Penata  Muda,  Sub Bagian Hukum, Pelaporan Dan Kepatuhan Internal Kanwil Djp Jawa Timur I.
dari  sanksi  pidana  ini  pada  akhirnya  adalah efektivitas  sanksi  pidana untuk  mencegah terjadinya  suatu  delik  (hal  ini  mengacu  pada  teori pencegahan  dalam  konteks  hukum  penitensier) atau  pun  untuk  mengembalikan  keadaan  seperti sediakala atau restitutio in integrum.
Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi  (denda,  bunga dan  kenaikan)  dan pidana  (penjara)  mendorong  kepatuhan  wajib pajak.  Namun  penerapan  sanksi  harus  konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan  sebagai  upaya  peningkatan penerimaan negara saat ini dapat dilihat dalam ketentuan UU PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat  Paksa)    penyanderaan  dapat  dilakukan untuk  Penanggung  pajak  yang  mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah).
Penyenderaan  merupakan  salah  satu  upaya penagihan  pajak  berupa  pengekangan sementara waktu atau kurungan ( paling lama  6 bulan  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  6 bulan),  dan Penanggung pajak yang disandera
dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
2. Kebijakan
kriminalisasi dan pertanggungjawaban  pidana  dalam  tindak pidana perpajakan di  masa  yang  akan  datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana. Pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan  terhadap  pelaku  delik  juga  harus diformulasikan  kembali  sehingga  dapat mencakup  pidana  formal  seperti  kurungan  dan denda dan pidana informal atau negatif seperti occumpational sanction, legal sanction,  dan social sanction.  Selain  itu  pula,  pembentuk undang-undang  harus  mempertimbangkan pengenaan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan  perorangan  atau  individu.  Tolok  ukur  dari sanksi  pidana  ini  pada  akhirnya  adalah efektivitas  sanksi  pidana  untuk mencegah terjadinya  suatu  delik  (hal  ini  mengacu  pada teori  pencegahan  dalam  konteks  hukum penitensier)  atau  pun  untuk  mengembalikan keadaan  seperti  sediakala  atau restitutio  in integrum.

## E. SARAN
Undang-undang  KUP  harus  dikaji  lebih lanjut adalah apakah delik pajak ini merupakan kejahatan  yang  luar  biasa  sifatnya  yang merupakan  prasyarat  secara  teori  untuk penggunaan  konsep strictliability atau vicariousliability.  Dengan  banyaknya  kasus
pidana yang terkait dengan delik pajak, sudah saatnya pembuat undangundang mempertimbangkan  kembali  untuk  mengatur secara  spesifik  delik  pajak  ini  dalam  suatu aturan khusus sebagai delik luar biasa. Hal ini tentu  saja  berimplikasi  pada  konsep pertanggungjawaban  pidana  yang  digunakan dalam  Undang-undang  KUP. Apabila  hukum perpajakan akan dilakukan pembaharuan maka hal-hal yang berkaitan sistem pertanggungjawaban  pidana  baik  yang menyangkut subjek tindak pidana,jenis pidana, jumlah  (lamanya)  pidana,  sistem  perumusan pidana  sepanjang  hal  itu tidak  diatur  dalam KUHP  yang  berlaku,  hendaknya  diatur tersendiri dalam hukum perpajakan yang akan diperbaharui.

## DAFTAR PUSTAKA
Atep  Adya  Barata  dan  Zul  Afdi  Ardian, 1989,
Perpajakan, Bandung: Amrico.
Atmosudirdjo,  S.  Prajudi,1986,Dasar-dasar  Ilmu Administrasi Cet.8,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Bemmelen, J.M. van, 1987,Hukum Pidana I: Hukum Pidana  Meterial  Bagian  Umum Cet.2, Bandung: Binacipta.
Brotodihardjo,  R.  Santoso,1998,Pengantar  Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika Aditama.
Clarke,  Michael. Business  Crime:  Its  Nature  and Control: with a chapter by Sally Wheeler.
Erly  Suandi,2011,Hukum  Pajak, Edisi 5,  Jakarta  :
Salemba Empat.
Lamintang,P.A.F,1984,HukumPenitensierIndonesia,
Bandung: Armico.
Manan, Bagir,1994,Fungsi dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan,Makalah, Bandung.

## Makarao, Mohammad  Taufik,2005, Pembaharuan
Hukum  Pidana  Indonesia:  Studi  Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk  Sebagai  Suatu  Bentuk
Pemidanaan, Yogyakarta: Kreasi
Wacana.
Miyasto, 1997,Sistem  Perpajakan  Nasional  Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan:
Diucapkan  pada  Peresmian  Penerimaan Jabatan  Guru  Besar  Madya  Dalam  Ilmu Ekonomi  Pada  Fakultas  Ekonomi  yang diucapkan  6  Desember  1997,  Badan Penerbit
Universitas Diponegoro: Semarang. Moeljatno,1993,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban  Pidana  dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. _________,1987,Asas-asas Hukum Pidana,
Jakarta: Bina Aksara.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,1992, Bunga
Rampai  Hukum  Pidana,  Bandung:
Alumni.
__________,1998,Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
Muladi, 2002,Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana,  Semarang Cetakan  Kedua: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
______, 2005,Materi Penataran Hukum Pidana dan
Kriminologi  Ke  XI  Tahun  2005,  Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI,Surabaya.
Muladi dan Dwidja Priyatno,
1991,Pertanggungjawaban Korporasi
Dalam  Hukum  Pidana Cet.1,  Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
Remmelink,  Jan,  2003, Hukum  Pidana:  Komentar atas  pasal-pasal  terpenting  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda dan  padanannya  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Indonesia, terjemahan:  Tristan  Pascal  Moeljono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
R.  Wiyono, 1983, Pengantar  Tindak  Pidana
Ekonomi Indonesia Berikut 43 Peraturan, Bandung: Alumni.
Sahetapy,  J.E. 2002, Kejahatan  Korporasi,
Bandung: Refika Aditama.
___________, 2005, Pisau  Analisis  Kriminologi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Saleh,  Roeslan, 1982, Pikiran-pikiran  tentang Pertanggungan  Jawab  Pidana, Jakarta:
Ghalia Indonesia.
_____________, 1983, Beberapa  Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Jakarta: Aksara Baru.
_____________,1983, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua
PengertianDasar  dalam  Hukum  Pidana,
Jakarta: Aksara Baru.
_____________,1985, Beberapa  Catatan  Sekitar Perbuatan  dan  Kesalahan  dalam  Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
_____________,1987, Sifat  Melawan  Hukum  dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
_____________,1987, Tentang  Delik  Penyertaan, Pekanbaru: UIR Press.
_____________, 1994, Masih  Saja  tentang Kesalahan, Jakarta: Karya Dunia Fikir.
Simon Nahak, 2014, Hukum Pidana Perpajakan, , Malang : Setara Press.
Sumantoro,1990, Aspek-aspek  Pidana  Di  Bidang Ekonomi, Jakarta: Ghalia.
Soemitro,  Rochmat,  1992, Asas  dan  Dasar Perpajakan 1 dan 2, Bandung: Eresco.
_______, 1994, Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan Pajak Pendapatan, Bandung: Eresco.
_______, 1976, Masalah  Peradilan  Administrasi Negara  Dalam  Hukum  Pajak  Di Indonesia, Bandung: Eresco.
_______, 1991, Pajak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum, Bandung: Eresco.
_______, 1992, Pengantar  Singkat  Hukum  Pajak,
Bandung: Eresco.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cet Ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto,  Soerjono,  1986, Pengantar  Penelitian Hukum Cet Ke-3, Jakarta: UI-Press.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, 2003  ,
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Soetrisno, 1992, Kapita  Selekta  Ekonomi Indonesia: Suatu Studi, Yogyakarta: Andi Offset.
Soepardi,  Prapto,  1991, Tindak  Pidana Penyelundupan  Pengungkapan  dan Penindakannya, Surabaya: Usaha
Nasional.
Sudarto, 1990, Hukum  Pidana  I,  Semarang:
Yayasan  Sudarto  d/a  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro.
_________, 1986, Hukum  dan  Hukum  Pidana, Bandung: Alumni.
_________, 1986, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Bandung: Alumni.
_________, 1983, Hukum  Pidana  dan Perkembangan  Masyarakat,  Bandung: Sinar Baru.

## S. Syofyan dan A. Hidayat, 2004, Hukum Pajak dan

## Permasalahannya,  Bandung:  Refika
Aditama.
______, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian
Terhadap
Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Bandung:
Sinar Baru.
______, 1986, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Bandung: Alumni.
______, 1986, Hukum  dan  Hukum  Pidana, Bandung: Alumni.
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005,
Politik  Hukum  Pidana:  Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badan Analis Fiskal, 2004, Departemen Keuangan,
Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan
Implementasi.
Universitas Diponegoro, Buku Pedoman Penulisan
Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro.