Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Paket Pelebaran Jalan RTA Milono Palangkaraya
Anwar Muda
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Palangka Raya

## ABSTRAK
Setiap  kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan  pasti  menimbulkan  dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Untuk itu perlu diperhatikan  bagaimana  melaksanakan  pembangunan  untuk  mendapatkan  hasil dan  manfaat  yang  maksimum  dengan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  yang minimum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagian-bagian  kajian AMDAL  dan  permasalahan  AMDAL  pada  Paket  Pelebaran  Jalan  RTA  Milono Palangka  Raya  serta  cara  penanggulangannya.  Hasil  penelitian  menunjukkan, bahwa kegiatan yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan disebut berwawasan lingkungan.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  diperlukan  adanya  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan.  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  adalah  salah  satu instrumen  yang  sifatnya  formal  dan  wajib  bagi  kegiatan-kegiatan  yang kemungkinan akan menimbulkan dampak besar dari penting terhadap lingkungan hidup.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  disarankan  untuk  pencegahan terjadinya  kebisingan,  agar  mengikuti  aturan  yang  ada  seperti  peredam  suara. Kemudian  membuat  aturan  atau  sanksi  dalam  menjalankan  AMDAL  sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan.
Kata kunci : analisis, dampak lingkungan, pelebaran, jalan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  jalan  dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi  lalu  lintas  barang  maupun  manusia dan  membentuk  struktur  ruang  wilayah (Renstra  Kementerian  PU  2010-2014,2010), sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2  (dua)  sisi  yaitu  tujuan  pembangunan  dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan, baik  dampak  positif  maupun  dampak  negatif, yang  perlu  diperhatikan  adalah  bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum  dengan  dampak  negatif  terhadap lingkungan yang minimum.
Sedangkan  pemerintah  telah  banyak mengeluarkan  peraturan  dan  pedoman  yang
mengatur  masalah  pembangunan  jalan  dan jembatan  yang  berwawasan  lingkungan, Dalam  implementasi  di  lapangan  peraturan dan  pedoman  tersebut  telah  dimasukkan dalam  pasal  syarat-syarat  kontrak,  sehingga kontraktor  sebagai  penyedia  jasa  wajib melaksanakan pasal-pasal tersebut.
Pada  GBHN  menyebutkan  bahwa  : “Bangsa  Indonesia  menghendaki  hubungan selaras  antara  manusia  dengan  Tuhan,  dan antara  manusia  dengan  lingkungan  alam sekitarnya”.  Dengan  demikian  perlu  adanya usaha  agar  hubungan  manusia  Indonesia dengan  lingkungan  semakin  serasi.  Sebagai modal dasar, sumberdaya alam harus dimanfaatkan  sebaik-baiknya,  oleh  karena  itu harus  selalu  diupayakan  agar  kerusakan lingkungan  sekecil  mungkin.  Hal  ini  dapat terjadi  apabila  analisis  mengenai  dampak

## MITL
lingkungan  diterapkan  pada  setiap  kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.
Masalah  lingkungan  hidup  di  Indonesia diawali  oleh  seminar  tentang  “Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tahun 1972.  Para  Sarjana  dan  ahli  Indonesia  sudah lama  mengikuti  perkembangan  masalah lingkungan,  namun  Pemerintah  Indonesia baru  mengenal  masalah  lingkungan  secara resmi  sejak  mengikuti  sidang  khusus  PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm 5 Juni 1972.
Beberapa  tinjauan  pustaka  berikut menunjukkan  hasil  penelitian  tentang  hal tersebut.  Ana  Shoba  (2006)  melakukan penelitian  Tesis  bidang  Ilmu  Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang berjudul Evaluasi
Pelaksanaan  Pengelolaan  dan  Pemantauan Lingkungan  Pada  Beberapa  Industri  di Kabupaten  Tangerang .  Dimana  penelitian Tesisnya  tersebut  bertujuan  untuk  mengkaji sejauh mana implementasi rencana pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan, faktor-faktor penyebab industri tidak melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, gambaran keterlibatan
masyarakat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan yang dilakukan
oleh dinas/instansi terkait.
Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa  berdasarkan  evaluasi  dan  kajian terhadap  6  sampel  terpilih  ditemukan  bahwa (1)  pelaksanaan  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  yang  dilakukan    oleh  industri belum  mengarah  pada  kesadaran  kelestarian lingkungan,  (2)  hal  ini  masih  menjadi  beban dan  belum  dirasakan  manfaatnya  oleh industri,  (3)  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  dilaksanakan  untuk  mencegah gejolak masyarakat (4) keterlibatan masyarakat  masih  relatif  rendah  disebabkan kurangnya  pengetahuan  masyarakat  (5)  dan juga tidak adanya akses bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, (6) pengawasan yang dilakukan masih bersifat pasif dan reaktif, (7)
koordinasi  dengan  instansi  terkait  yang kurang  terpadu,  (8)  penerapan  reward  and punishment belum dilaksanakan.
Nunung Prihatining Tias (2009) melakukan  penelitian  Tesis  bidang  Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang berjudul Efektivitas  Pelaksanaan  Amdal  dan  UKL
UPL  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup di  Kabupaten  Kudus.  Dalam  penelitian Tesisnya tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
pelaksanaan  AMDAL  dan  UKL  UPL  pada perusahaan  yang  sudah  memiliki  dokumen lingkungan, gambaran
keterlibatan masyarakat  dalam  mendukung    pengelolaan lingkungan  serta  pengawasan  yang  dilakukan oleh pemerintah  daerah.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  (1.)  Pelaksanaan  pengelolaaaan  dan pemantauan  lingkungan  yang  dilakukan  pada masing-masing  kegiatan  masih  pada  tahap pengelolaan  limbah  yang  dihasilkan  belum mengarah  pada  kesadaran  untuk  melestarikan lingkungan  (2.)  Pelaku  kegiatan  usaha  masih menganggap bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan  ligkungan  masih  merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya, dan pihak pengusaha belum merasakan keuntungan  secara  langsung  dari  kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan (3.) Keterlibatan dan kepedulian  masyarakat  di  sekitar  lokasi kegiatan  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan dan  pemantauan  lingkungan  yang  dilakukan relatif    masih  rendah,  masyarakat  masih berangggapan  bahwa  kegiatan  usaha  yang banyak  memberikan  bantuan  dan  menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan kegiatan usaha  yang  telah  peduli  terhadap  lingkungan. Masyarakat  tidak  mempermasalahkan  apakah industri  tersebut  mencemari  lingkungan  atau tidak. Sebagian masyarakat yang berkeinginan  terlibat  dalam  pengelolaan  dan pemantauan  lingkungan  tidak  mempunyai akses  untuk  dapat  terlibat  dalam  pelaksanaan pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  (4.) Dorongan  untuk  melakukan  pengelolaan  dan pemantauan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  dikarenakan  adanya  pengawasan
dari  pemerintah  maupun  untuk  meredam protes  atau  mencegah  terjadinya  gejolak masyarakat di sekitar lokasi, belum merupakan kesadaran untuk melakukan pengelolaan lingkungan (5.)
Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait di bidang lingkungan hidup di Kabupaten  Kudus  masih  bersifat  pasif  dan reaktif,  yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak  industri  dan  akan  terjun  kelapangan apabila  terjadi  kasus.  Pengawasan  secara bersama-sama  antar  Dinas/Instansi  terkait belum jelas mekanismenya, sehingga masing- masing  instansi  belum  dapat  menjalankan tugas dan fungsinya secara baik (6.)
Dari  hasil  penelitian  di  perusahaan,  di masyarakat  dan  Dinas/Instansi  diketahui bahwa  kelima  sampel  yaitu  PT  Djarum Primary Proces 95,3 % pelaksanaan pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan sudah  efektif.  PT  Pura  Nusa  Persada  86,6  % pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  sudah efektif.  PT  Pura  Unit  Power  Plant  58,6  % pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  cukup efektif.  PT  Enggal  Subur  Kertas  <  40  % pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan    belum efektif,  sedangkan  untuk  dokumen  ANDAL RKL  RPL  kegiatan  Terminal  Cargo  68,3  % pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  cukup efektif.  (7.)  Belum  adanya  peraturan  daerah yang  khusus  menangani  masalah  pengelolaan lingkungan  hidup  di  wilayah  Kabupaten Kudus.
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian  ini  difokuskan  dengan  mengambil topik “Analisis  Dampak  Lingkungan  Paket Pelebaran  Jalan  RTA  Milono  Palangka Raya”  a kan  membahas  tentang  AMDAL  di Paket  Pelebaran  Jalan  RTA  Milono  Palangka Raya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dillakukan di Paket
Pelebaran Jalan RTA  Milono Palangka Raya dengan ini mengacu pada diagram alir seperti pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dampak Pada Tahap Pra Konstruksi
Kegiatan  Paket  Pelebaran  Jalan  RTA Milono  Palangka  Raya  merupakan  salah  satu paket  kegiatan  dibawah  Pelaksanaan  Jalan Nasional  Wilayah  II  Kalimantan  Tengah Tahun  Anggaran  2014.  Kegiatan  di  paket  ini bersumber  dari  APBN  murni  dengan  kontrak Rp.  24.118.000.000,00  (dua  puluh  empat milyar seratus delapan belas juta rupiah) yang kontrak  pelaksanaannya  232  (dua  ratus  tiga puluh dua) hari kalender  dari 28 April sampai 15  Desember  2014.  Adapun  penyedia  jasa yang  diberikan  kepercayaan  melaksanakan paket  ini  adalah  PT.  Sangga  Buana  Multi Karya pusat Palangkaraya.
PT.  Sangga  Buana  Multi  Karya  selaku penyedia  jasa  akan  melakukan  pekerjaan seperti  yang  tertuang  dalam  dokumen kontrak.  Dalam  dokumen  kontrak,  bahwa  75 %  adalah  pekerjaan  aspal  yaitu Hot  Rolled Sheet Base Leveling (HRS-Base Leveling) dan Hot Rolled Sheet  Wearing Course (HRS-WC) sedangkan sisanya 25% merupakan pekerjaan timbunan  biasa,  pasangan  batu  dan box culvert .
Kegiatan  pada  tahap  pra-konstruksi yang  sangat  potensial  menimbulkan  dampak terhadap  lingkungan  (khusus  dampak   sosial) adalah pembebasan lahan. Dampak
pembebasan  lahan  ini  sangat  sensitif  karena pada  umumnya  erat  kaitannya  dengan kelangsungan  hidup  pemilik  lahan  terutama
kalau  lahan  yang  dibebaskan  itu  berupa  areal pemukiman.
Pelaksanan  Paket  Pelebaran  Jalan  RTA Milono
Palangka
Raya
memerlukan pembebasan lahan untuk pengerjaan jalan dua jalur  sepanjang  3736  meter.  Pelaksanaan pembebasan  memerlukan  penanganan  yang seksama  karena  menyangkut  berbagai  aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak negatif yang  mungkin  timbul  akibat  pembebasan antara  lain  ketidakpastian  atas  besarnya  ganti rugi  dan  dapat  mempengaruhi  keterlambatan pelaksanaan.

## Dampak Pada Tahap Konstruksi
Kegiatan  pekerjaan  umum  pada  tahap konstruksi  biasanya  menggunakan  alat-alat berat  seperti  excavator,  trailer,  truk  dan  lain- lain.  Pengoperasian  alat  berat  tersebut mempunyai  potensi  dampak  pada  komponen lingkungan fisik seperti :
1. Peningkatan kebisingan
Mesin  besar  tentu  juga  menghasilkan kebisingan  suara  yang  besar.  Hal  ini  tentu sangat  mengganggu  lingkungan  disekitar areal  proyek  tersebut.  Sumber  kebisingan yang lain juga berasal  dari pecahan batu  atau material akibat lindasan atau akibat penghancuran menggunakan alat berat.
2. Pencemaran udara
Asap  mesin  alat  berat,  debu  dan  asap kendaraan  yang  macet  di  lokasi  kegiatan merupakan sumber pencemaran udara. Kegiatan  masalah  ini  sudah  pasti  dialami, bayangkan  jika  paket  berjalan  sampai  kurun waktu  yang lama maka dampak ini juga akan dirasakan selama kurun waktu tersebut.
3. Pencemaran tanah dan air
Tumpahan  oli  dan  solar  serta  bahan bakar  lainnya  mencemari  tanah  juga mencemari air, karena ketika hujan turun tentu  oli  terserap  oleh  tanah  permukaan juga  terbawa  oleh  air  menuju  sungai lokasi pembangunan jembatan.
4. Gangguan pada kondisi hidrologi Kalau  air  ini  sudah  tercemar  maka kondisi  hidrologi  terganggu.  Ini  dapat berdampak buruk bagi kelangsungan yang ada didalamnya.  Dampak  pada  komponen mungkin juga terjadi berupa:
1. Adanya  penurunan  populasi  vegetasi darat akibat kegiatan land clearing.
2. Gangguan dari pencemaran air permukaan. Dampak pada komponen lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya antara lain : a. Keterlambatan
pengerjaan karena pembebasan lahan
Pengerjaan  proyek  sempat  terhambat karena  ada  beberapa  areal  tanah  milik  warga belum  tuntas  dibebaskan  yang  diakibatkan pemilik tanah tidak bersedia tanahnya dibayar dengan nilai ganti rugi yang kecil.
b. Peningkatan kepadatan lalu lintas Kepadatan  lalulintas  seperti  kemacetan karena  adanya  aktivitas  keluar  masuk  alat berat,  keluar masuk truk pengangkut  material dan  kegiatan  pengukuran  ketika  pelaksanaan kegiatan.
c. Kerusakan prasarana umum Adanya prasana umum yang mengalami kerusakan  akibat pelaksanaan kegiatan  ini  antara  lain  Instalasi  kabel listrik  PLN,  Pipa  PDAM,    dan  Instalasi kabel telkom
Kebisingan  peralatan,  debu  yang timbul  akibat  pekerjaan  tanah  berakibat buruk  bagi  kesehatan  warga  disekitar tempat  pelaksanaan  proyek.  Banyak penyakit yang bisa timbul akibat aktivitas pembangunan, antara lain gangguan  pendengaran,  Asma  (gangguan saluran  pernafasan)  dan  Iritasi  mata karena debu
d. Konflik  sosial  akibat  penggunaan tenaga kerja dari luar lokasi proyek.
Selain  peralatan,  pengerjaan  proyek tentu  memerlukan  tenaga  ahli  maupun bukan  tenaga  ahli  (buruh).  Pemakaian tenaga  kerja  dari  luar  daerah  oleh pelaksana (kontraktor)
tentu menimbulkan  reaksi  dari  warga  sekitar proyek, karena merasa proyek tersebut di daerah  mereka  kenapa  tidak  memakai tenaga  kerja  dari  mereka  pula.  Seperti kegiatan  ini,  tenaga  kerja  cenderung lebih  banyak  dari  daerah  luar  kota Palangka Raya.
Ada beberapa alternatif untuk menghindari atau menanggulangi
dampak lingkungan pada
tahap konstruksi  seperti  pencegahan  teriadi erosi,  longsor  dan  debu,  telah  dijadikan prosedur  keria  yang  harus  dilaksanakn oleh  setiap  pelaksana  kegiatan.  Namun dalam  pelaksanaan  dilapangan  hal  itu sering  diabaikan  dengan  alasan  untuk menghemat biaya pelaksanaan pekerjaan.

## KESIMPULAN
Kegiatan  pelebaran  jalan  di  Jalan  RTA Milono  memiliki  dampak  pada  tahap  pra konstruksi  dan  tahap  konstruksi.  Kegiatan pada  tahap  pra-konstruksi  yang  sangat potensial  menimbulkan  dampak  terhadap lingkungan  (khusus  dampak   sosial)  adalah pembebasan lahan. Kegiatan pekerjaan umum pada tahap konstruksi biasanya menggunakan alat-alat berat, sehingga menimbulkan dampak  pada  komponen  lingkungan  fisik seperti peningkatan kebisingan,
pencemaran udara, tanah dan air, gangguan  pada  kondisi  hidrologi,  juga ampak pada komponen lingkungan sosial,  ekonomi,  dan  budaya  antara  lain keterlambatan pengerjaan karena pembebasan lahan,  Peningkatan  kepadatan  lalu  lintas, Kerusakan  prasarana  umum,  dan  Konflik sosial  akibat  penggunaan  tenaga  kerja dari luar lokasi proyek.

## SARAN
Berdasarkan
kesimpulan, maka diperoleh saran sebagai berikut :
1. Untuk  pencegahan  terjadinya  kebisingan, disarankan  mengikuti  aturan  yang  ada seperti peredam suara.
2. Membuat  aturan  atau  sanksi  dalam menjalankan AMDAL sehingga diharapkan  dapat  meminimalisir  dampak lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
http://ayuningdia-tantri blogspot.com (diakses 14 Nopember 2014) http://makalahtekniksipil blogspot.com
(diakses 14 Nopember 2014)
Permen  Lingkungan  Hidup  No.  05  Tahun 2012, Jenis  Rencana  Usaha  dan/atau Kegiatan  yang  wajib  memiliki  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .
Shoba,  A.,  2006,  Evaluasi  Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan  Pada  Beberapa  Industri  di Kabupaten  Tangerang, Tesis ,  Program
Pascasarjana UNDIP, Semarang.
Tias,  N.  P.,  2009,  Efektivitas  Pelaksanaan
AMDAl dan UKP-UPL Dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di Kabupaten  Kudus, Tesis ,  Program Pascasarjana, UNDIP, Semarang.