## PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN MADIUN
Dwi Handayani Elva Nuraina Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI MADIUN elvanuraina@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris  pengaruh pajak daerah dan dana alokasi  khusus  terhadap  belanja  daerah  Kabupaten  Madiun.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  terdiri  dari  peraturan  bupati,  Laporan pendapatan  asli  daerah  tahun  Laporan  Dana  Alokasi  Khusus  tahun  dan  laporan  realisasi anggaran  belanja  daerah.  Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  tehnik  analisis  regresi  linier  berganda  dan  uji hipotesis  diolah  dengan  SPSS.  Hasil  Analisis    data  menunjukan  bahwa  pajak  daerah berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  daerah  karena  pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar. Dana Alokasi Khusu s tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  daerah,  karena  kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas  nasional.  Pajak  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  secara  simultan  berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah.

## ABSTRACT
This  study  aims  to provide  empirical evidence of the influence of  regionall  taxes and  the specific allocation fund for regional expense Madiun district. The types of data used in this study is primary data consisting of regents rules, report revenues in the Specific Allocation Fund  report  in  and  report  the  realization  of  the  state  budget.  The  method  used  in  this research  is  a  quantitative  research  method  using  multiple  linear  regression  analysis technique  and  test  hypotheses  processed  with  SPSS.  The  results  of  the  data  analysis showed  that  the  regional  tax  has  a  positive  and  significant  impact  on  the  allocation  of regional  expense  as  part  of  the  biggest  revenue.  Specific  Allocation  Fund  does  not significantly  affect  the  allocation  of  regional  expense,  because  the  need  is  difficult  to estimate  the  general  allocation  formula  and  the  need  for  a  commitment  or  a  national priority. Regional taxes  and  specificl  allocation funds  simultaneously  have  a positive  and significant impact on the allocation of regional expense.
Keyword: regional taxes, specific allocation fund, allocation of regional expense.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  menitikberatkan  otonomi  pada  daerah Kabupaten dan Kota dengan tujuan agar daerah yang bersangkutan memiliki otonomi dan mengatur  perimbangan  keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban APBD. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang meliputi pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  Dana  Perimbangan  (DBH,  DAU,  dan  DAK)  dan  Pinjaman
Dwi Handayani dan Elva Nuraina : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus…
daerah.  Menurut  Suparmoko  (2002:55)  pajak  daerah  merupakan  bagian  pendapatan  asli daerah  yang  terbesar,  kemudian  diikuti  dengan  pendapatan  yang  berasal  dari  retribusi daerah.  Pajak  daerah  yaitu    iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada  pemerintah  (daerah)  tanpa  balas  jasa  langsung  yang  dapat  ditunjuk,  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penerimaan  dari pajak  ini  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan daerah.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN,  yang dialokasikan kepada Daerah untuk  membantu membiayai  kebutuhan tertentu  (UU No. 33 Tahun  2004).  Pemerolehan  dan  pemanfaatan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  harus mengikuti  rambu-rambu  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  DAK  dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai  kegiatan khusus  yang merupakan  urusan  daerah  dan  termasuk  dalam  program  prioritas  nasional.  Daerah  dapat menerima  DAK  apabila  memenuhi  tiga  kriteria,  yaitu  (1)  kriteria  umum  berdasarkan indeks fiskal neto; (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah;  dan  (3)  kriteria  teknis  berdasarkan  indeks  teknis  bidang  terkait  (UU  No.  32/2004 dan UU No. 33/2004).
Daerah  penerima  DAK  wajib  menyediakan  dana  pendamping  dalam  APBD minimal  10%  dari  DAK  yang  diterima.  Pengecualian  dapat  diberikan  kepada  daerah dengan  kemampuan  fiskal  rendah.  Selain  itu,  daerah    diwajibkan  menyediakan  3%  dari nilai DAK yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya. DAK dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan prioritas pada  bidang  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  kelautan  dan  perikanan,  pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

## TELAAH LITERATUR Alokasi Belanja Daerah
Afiah  (2009:15)  belanja  daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas umum dan daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Halim (2004:70) belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu  periode  Anggaran.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  terdiri  dari  tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen  itu  meskipun  disusun  hampir  secara  bersamaan,  akan  tetapi  proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda.
Dari  beberapa  uraian  tentang  pengertian  belanja  daerah  di  atas  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  belanja  daerah  adalah  pembiayaan  yang  dikeluarkan  pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah.
a. Pengertian anggaran
Bahtiar  (2002:14)  anggaran  merupakan  satu  instrumen  penting  di  dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di  kegiatan  organisasi  sektor  publik,  termasuk  pemerintah,  anggaran  merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin.
Darise  (2008:133)  anggaran  pemerintah  merupakan  dokumen  formal  hasil kesepakatan  antara  eksekutif  dan  legislatif  tentang  belanja  yang  ditetapkan  untuk melaksanakan  kegiatan  pemerintah  dan  pendapatan  yang  diharapkan  untuk  menutup keperluan  belanja  tersebut  atau  pembiayaan  yang  diperlukan  bila  diperkirakan  akan terjadi defisit dan surplus.
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  definisi  anggaran  dapat  diringkas  menjadi, sebagai berikut:
1) Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja
2) Gambaran  strategi  pemerintah  dalam  pengalokasian  sumber  daya  untuk pembangunan
3) Alat pengendalian
4) Disusun dalam periode tertentu
Darise  (2008:133)  fungsi  anggaran  di  lingkungan  pemerintah  mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :
1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
2) Anggaran  merupakan  target  fiskal  yang  menggambarkan  keseimbangan  antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintan.
5) Hasil  pelaksanaan  anggaran  dituangkan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

## Struktur APBD
Darise (2008:133-134) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
a. Pendapatan daerah. Belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selisih  antara  anggaran  pendapatan  daerah  dengan  anggaran  belanja  daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus anggaran, terjadi apabila anggaran  pendapatan  daerah  diperkirakan  lebih  besar  dari  anggaran  belanja  daerah. Defisit  anggaran  terjadi  apabila  anggaran  pendapatan    daerah  diperkirakan  lebih  kecil dari anggaran belanja daerah.
Dalam  hal  APBD  diperkirakan  surplus,  digunakan/dimanfaatkan  untuk pembayaran  pokok  utang,  penyertaan  modal  (investasi)  daerah,  pemberian  pinjaman kepada  pemerintah  pusat/daerah,  transfer  ke  dana  cadangan  dan  sisa  lebih  tahun anggaran berjalan. Pemanfaatan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.
Dalam  hal  APBD  diperkirakan  defisit,  ditetapkan  pembiayaan  untuk  menutup defisit  tersebut  diantaranya  bersumber  dari  usia  lebih  perhituungan  anggaran  lalu, penggunaan  dana  cadangan,  penerimaan  pinjaman,  hasil  penjualan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan,  dan  penerimaan  kembali  pemberian  pinjaman  atau  penerimaan piutang. Langkah-langkah untuk menutupi defisit disebut penerimaan pembiayaan.
b. Klasifikasi Belanja Daerah
Darise (2008:138-141) Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:
1) Fungsi
Klasifikasi  menurut  fungsi  adalah  klasifikasi  yang  didasarkan  pada  fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2) Organisasi Yang  dimaksud  dengan  klasifikassi  belanja  menurut  organisasi  pemerintahan daerah  seperti  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  Sekretariat  Daerah, Sekretariat  DPRD,  Dinas,  Badan,  Lembaga  Teknis  Daerah,  Kecamatan  dan Kelurahan.
3) Kelompok Belanja dan Jenis Belanja
Belanja  pada  setiap  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  diklasifikasikan berdasarkan  kelompok  belanja  yaitu:  belanja  langsung,  belanja  pegawai,  belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak langsung. Perundangan yang  mengatur
Dwi Handayani dan Elva Nuraina : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus…
Alokasi  Belanja  Daerah  adalah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun 2004 pada pasal 66, pasal 67 dan pasal 68.

## Pajak Daerah
Menurut  Suparmoko  (2002:60)  pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  pajak  yang dilakukan  oleh  orang  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang, yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang digunakan  untuk  membiayai  penyelenggeraan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan daerah.
Darise  (2008:135-136) pajak daerah adalah iuran wajib  yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## Dana Alokasi Khusus
Perundangan  yang  mengatur  Dana  Alokasi  Khusus  adalah  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004    pasal  39,  pasal  40  dan  pasal  41.  Menurut Suparmoko  (2002:43)  dana  alokasi  khusus  berasal  dari  APBN  dan  dialokasikan  ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya  dana  dalam  APBN.  Yang  dimaksud  dengan  kebutuhan  khusus  adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN,  yang dialokasikan kepada Daerah untuk  membantu membiayai  kebutuhan tertentu  (UU No. 33 Tahun  2004).  Dana  alokasi  khusus  digunakan  untuk  menutup  kesenjangan  pelayanan publik  antar  daerah  dengan  memberi  prioritas  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan, infrastruktur,  kelautan  dan  perikanan,  pertanian,  prasarana  pemerintahan  daerah,  dan lingkungan hidup.
Darise  (2008:137-138)  DAK  dimaksudkan  untuk  membantu  membiayai  kegiatan- kegiatan  khusus  di  daerah  tertentu  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  Bambang  Prakosa  (2004)  di  wilayah  DIY  dan Jateng memperoleh hasil PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Soeratno  (2005-2009)  memperoleh  hasil  yaitu  bahwa  secara  simultan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) berimplikasi  secara  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Hal  ini  berarti  semakin  besar pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus  sebagai  sumber penerimaan daerah maka semakin besar dana yang dikeluarkan untuk belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Kusnandar, Dodik Siswantoro dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan  tahun  2011  (LHP-BPK  2011)  secara  empiris  penelitian  ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD,  SiLPA  dan  Luas  Wilayah  berpengaruh.  Diah  Sulistyowati  yang  meneliti Kabupaten/Kota  di  Bali  (2011)  memperoleh  hasil  yaitu  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  Belanja  Modal.  Sedangkan  Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

## KERANGKA BERFIKIR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Gambar 1
Skema Kerangka Berfikir
Berdasarkan  skema  kerangka  berfikir  diatas,  terdapat  tiga  variabel,  yaitu  dua variabel  bebas  (independent)  atau dan dan  variabel  terikat  (dependent)  atau  Y. Variabel  bebas  berupa  pajak  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  sedangkan  variabel  terikat berupa  belanja  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pajak  daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah.

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
=  Pajak  daerah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  daerah Kabupaten Madiun
=  Dana  alokasi  khusus  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  alokasi  belanja daerah Kabupaten Madiun
=   Pajak  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Madiun

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data menggunakan data primer sebagai berikut:(1)Peraturan Bupati,  (2)  Laporan  Pendapatan  Asli  Daerah,(3)  Laporan  Dana  Alokasi  Khusus, (4)Laporan Realisasi Anggaran Belanja daerah

## Definisi Operasional
1. Variabel Alokasi Belanja Daerah (Y)
Belanja  daerah  adalah  pembiayaan  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah  untuk membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah.
2. Variabel Pajak Daerah ( )
Pajak daerah adalah pembayaran berupa uang yang dilakukan oleh perseorangan atau badan  dimana  tarif  pajak  ditentukan  oleh  peraturan  pemerintah  daerah  dan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus ( )
Dana  alokai  khusus  adalah  sejumlah  dana  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan  ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN.
Pajak Daerah
(X1) Alokasi Balanja Daerah (Y)
Dana Alokasi
Khusus (X2) H 1 H 2 H 3
Dwi Handayani dan Elva Nuraina : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus…

## ANALISIS DATA
Analisis  data  menggunakan  program  SPSS  ( Statistical  Package  for  the  Social Science ) for windows versi 17.0. dengan tahap-tahap analisis sebagai berikut :
a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  data  terdistribusi  dengan normal  atau  tidak.  Analisis  parametik  seperti  regresi  linier  mensyaratkan  bahwa  data harus terdistribusi dengan normal (Duwi Priyatno, 2010:54).

## b. Uji Asumsi Klasik
Pengujian regresi  linier  berganda dapat  dilakukan setelah model dari penelitian ini  memenuhi  syarat-syarat  yaitu  lolos  dari  asumsi  klasik.  Syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  adalah  data  tersebut  harus  terdistribusikan  secara  normal,  tidak  mengandung multikoloniaritas,  dan  heterokedastisitas.  Untuk  itu  sebelum  melakukan  pengujian regresi  linier  berganda  perlu  dilakukan  lebih  dahulu  pengujian  asumsi  klasik,  yang terdiri dari:
1). Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih  pada  model  regresi  terjadi  hubungan  linier  yang  sempurna  atau  mendekati sempurna.  Model  regresi  yang  baik  mensyaratkan  tidak  adanya  masalah multikolinearitas (Priyatno, 2010:62).
2). Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  adalah  keadaan  dimana  terjadinya  ketidaksamaan  varian dan residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas (Priyatno,  2010:67)
3). Autokorelasi
Menurut  Priyatno  (2010:75),  autokorelasi  adalah  keadaan  dimana  terjadinya korelasi  secara  residual  untuk  engamatan  satu  dengan  pengamatan  yang  lain  yang disusun menurut  runtut  waktu.  Model regresi  yang baik  mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).
c. Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut Sugiono (2010: 275) rumus regresi linier berganda adalah :
Dimana : Y  = Alokasi Belanja Daerah α   = konstanta b (1,2) = koefisien regresi X (1,2) terhadap Y X1  = Pajak Daerah X2  = Dana Alokasi Khusus
d. Pengujian Hipotesis
1).  Uji t
Uji t digunakan untuk menguji pegaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
Langkah-langkah uji t sebagai berikut:
Pengujian Koefisien regresi variabel Pajak Daerah ( )
1. Ho = Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah
2. Ha  =  Pajak  Daerah  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  Alokasi  Belanja Daerah
3. Tingkat signifikansinya 0,05
4. Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan:
Ho diterima jika: t hitung < t tabel
Ho ditolak jika   : t hitung > t tabel
Pengujian koefisien korelasi variabel Dana Alokasi Khusus ( )
1. Ho = Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah
2. Ha  =  Dana  Alokasi  Khusus  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  Alokasi Belanja Daerah
3. Tingkat signifikansinya 0,05
4. Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan:
Ho diterima jika: t hitung < t tabel
Ho ditolak jika : t hitung > t tabel

## 2). Uji F
Langkah-langkah uji F sebagai berikut:
1. Ho  =    Pajak  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh  terhadap Alokasi Belanja Daerah
2. Ha = Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah.
3. Tingkat signifikansinya 0,05
4. Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan:
Ho diterima jika : F hitung < F tabel atau nilai probabilitas > 5%
Ho ditolak jika   : F hitung > F tabel atau nilai probabilitas < 5%

## PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Hipotesis
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pajak  daerah  dan  dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Madiun Tahun 2003 sampai dengan  Tahun 2010. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
=  Pajak  daerah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  daerah Kabupaten Madiun.
=  Dana  alokasi  khusus  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  daerah Kabupaten Madiun
=  Pajak  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap alokassi belanja daerah Kabupaten Madiun
Uji Normalitas dan Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  data  terdistribusi  secara normal  atau  tidak.  Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  program  SPSS ( Statistical  Package  for  the  Social  Science ) for  windows versi  17.0.  Maka  diperoleh hasil  sebagai berikut:
Dwi Handayani dan Elva Nuraina : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus…

## Gambar 2
Uji Normalitas
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  keterangan  grafik  diatas,  titik  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka  data  terdistribusi  normal  sehingga  model  regresi memenuhi asumsi normalitas.
Dari  hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan  metode Normal  Probability  Plots , maka  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  penyebaran  data  mengikuti  disekitar  garis  diagonal, maka dapat dinyatakan data terdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normal.

## 2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
a. Multikolinearitas
Multikolinearitas  adalah  keadaan  dimana  antara  dua  variabel  independen atau  lebih  pada  model  regresi  terjadi  hubungan  linier  yang  sempurna  atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas (Priyatno, 2010:62).
Uji  multikolinearitas  dilakukan    dengan  uji  VIF.  JIka  VIF  masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala Multikolinearitas (Priyatno, 2010:67). Hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut:
Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta T Sig.  Tolerance VIF 1 (Constant) -2.202E11 1.856E11 -1.187  .289 Pajak Daerah 106.209 38.192 .690 2.781  .039 .428 2.339 DAK 2.228 1.887                 .293 1.181  .291         .428 2.339
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Daerah
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  seluruh  variabel  independen yaitu  pajak  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  memiliki  angka Variance  Inflation Factors (VIF) di bawah 10 dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari  0,10.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  model  yang  terbentuk  tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi.
b. Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  melakukan  pengamatan  terhadap scatterplot dari pengujian data dengan SPSS for windows versi 17.0. Apabila pada scatterplot  titik-titik  menyebar  diatas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y  maka pola tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2010:74).
Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  grafik  scatterplot  terlihat  titik  menyebar  secara  acak,  tidak membentuk sebuah pola terrtentu yang jelas atau teratur, serta titik terbesar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.
c. Autokorelasi
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  program  SPSS  ( Statistical Package  for  the  Social  Science ) for  windows versi  17.0.  Diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin Watson 1 .932 a .868 .816 7.80220E10 1.927
a. Predictors: (Constant), DAK, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Daerah
Sumber: Data yang diolah
Dwi Handayani dan Elva Nuraina : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus…
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai DW sebesar 1,927. Dengan jumlah variabel  bebas  (k) = 2, dengan jumlah (n) = 8, maka dL  = 0,559 dan dU = 1,777, jadi  dapat  dihitung  4  –  dL  =  3,441  dan  4-  dU  =  2,223.  Nilai  DW  sebesar  1,927 terletak  antara  dU  dan  4  –  dU  maka  dapat  disimpulkan  model  regresi  linier berganda terbebas dari autokorelasi.
3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  program  SPSS  ( Statistical Package  for  the  Social  Science ) for  windows versi  17.0.  Maka  diperoleh  hasil sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) -2.202E11 1.856E11 -1.187 .289 Pajak Daerah 106.209 38.192 .690 2.781 .039 .428 2.339 DAK 2.228 1.887 .293 1.181 .291 .428 2.339
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Daerah
Sumber: Data yang diolah

## 4. Pengujian Hipotesis
1. Uji t Berdasarkan perhitungan SPSS for windows versi 17.0 diperoleh hasil uji t pada tabel 4.3, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja daerah Pada variabel pajak daerah diperoleh koefisien regresi sebesar 106,209. Uji keberartian  koefesien  regresi  dengan  uji  t hitung =  2,781  dengan  signifikansi 0,039. Karena harga signifikansi  yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka pajak  daerah  secara  parsial  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  alokasi belanja daerah Kabupaten Madiun.
2) Pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah Pada  variabel  dana  alokasi  khusus  diperoleh  koefisiensi  regresi  sebesar 2,228. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh t hitung = 1,181 dengan  signifikansi  0,291.  Karena  harga  signifikansi  yang  diperoleh  lebih besar  dari  0,05  maka  secara  parsial  dana  alokasi  khusutidak  berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Madiun.
2. Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen yaitu pajak  daerah  (X 1 ),  dana  alokasi  khusus  (X 2 )  secara  bersama-sama  terhadap variabel  dependen  yaitu  alokasi  belanja  daerah  (Y).  Berdasarkan  perhitungan SPSS for windows versi 17.0 diperoleh hasil untuk uji F sebagai berikut:

## Tabel 4 Hasil Uji F
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 2.007E23 2 1.003E23 16.484 .006 a Residual 3.044E22 5 6.087E21 Total 2.311E23 7 a. Predictors: (Constant), DAK, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Daerah
Sumber: Data yang diolah
Hasil F hitung = 16,484 dengan signifikansi sebesar 0,006. menunjukkan bahwa nilai F hitung yang  diperoleh  tersebut  signifikan.  Artinya  pajak  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  secara simultan mempengaruhi alokasi belanja daerah di Kabupaten Madiun

## KESIMPULAN
1. Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena  pajak  daerah  merupakan  bagian  pendapatan  asli  daerah  terbesar.  Sehingga semakin tinggi nilai pajak daerah  maka semakin tinggi nilai belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan sebaliknya.
2. Dana  Alokasi  Khusu s tida k berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja  daerah, karena  kebutuhan  sulit  diperkirakan  dengan  rumus  alokasi  umum  dan  kebutuhan merupakan  komitmen  atau  prioritas  nasional.  Namun  pemerintah  daerah  yang menerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai  DAK  yang  diterimanya  untuk  mendanai  kegiatan  fisik.  Dana  Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
3. Pajak  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus  secara  simultan  berpengaruh  secara  positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Jika variabel pajak daerah dan dana alokasi  khusus  ditingkatkan, maka akan diikuti  dengan meningkatnya alokasi  belanja daerah dan sebaliknya.
Saran
1. Alokasi belanja daerah dapat terus ditingkatkan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan  asli  daerah  yang  salah  satunya  yaitu  pajak  daerah.  Meningkatkan  kinerja Dinas Pendapatan Daerah dengan cara optimalisasi pengelolaan pajak.
2. Optimalisasi  pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  dengan  cara  memaksimalkan  DAK kriteria  umum,  kriteria  khusus,  dan  kriteria  teknis.  Sehingga  akan  menjadi  perhatian Pemerintah  Pusat  dalam  memberikan  DAK  yang  memadai  untuk    mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Penelitian  ini  belum  mencakup  aspek-aspek  lain  yang  mungkin  merupakan  faktor penting,  misalnya  aspek  kebijakan  publik,  aspek  manajemen  keuangan  dan  aspek penganggaran daerah, untuk itu disarankan bagi peneliti selanjutnya bisa memperluas area penelitian pada tataran praktis.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiah,  Nur,  Nunuy.  2009.  Akuntansi  Pemerintahan:  Implementasi  Akuntansi  Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Predana Media Group
Bahtiar, Arif. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
Dwi Handayani dan Elva Nuraina : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus…
Halim,  Abdul.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta:

## Salemba Empat
Iqbal, Hasan. 2010. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik . Jakarta: PT Bumi Aksara
Kesit,  Bambang,  Prakosa.  2004.  Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah.  Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY.
Kusnandar  dan  Dodik  Siswantoro.  2011. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum, Pendapatan  Asli  Daerah,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Dan  Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal . Universitas Indonesia.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Nurlan, Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Indeks
Priyatno,  Duwi.  2010.  Tehnik  Mudah  dan  Cepat  Melakukan  Analisis  Data  Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media
Resmi, Siti. 2011.  Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
Sugiono. 2010. Statistik untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta
Sulistyowati,  Diah.  2011. Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Alokasi  Belanja  Daerah .  Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Suparmoko.  2002.  Ekonomi  Publik  untuk  keuangan  dan  pembangunan  daerah. Yogyakarta: ANDI
Soeratno.  Analisis  Faktor-faktor  Pendapatan  Dominan  Dan  Implikasinya  Terhadap Anggaran  Belanja  Daerah.    Studi  empiris  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Barat  periode  2005-2009.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Esa Unggul Jakarta.