## Wajah Hukum
Publisher by Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v3i2.72

## Idealitas Penguatan Kewenangan DPD RI
dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia yang Dinamis *

## M. Muslih 1

## Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Indonesia
Correspondence email: muslih.ubr@gmail.com
Abstrak. Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan  lembaga  baru  yang  menggantikan  Utusan  Golongan  dan  Utusan  Daerah sekaligus  berfungsi  sebagai  anggota  legislatif.  Namun  keberadaan  DPD  ini  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  dan  tidak “disetarakan” dengan kedudukan DPR. Jika dilihat dari perspektif demokrasi dan kedaulatan rakyat proses keterpilihan anggota DPD  sama  dengan  anggota  DPR  yakni  melalui  Pemilihan  Umum  Legislatif  yang  LUBER  dan  JURDIL.  Oleh  karena  itu  guna mengoptimalkan peran dan fungsinya, maka DPD perlu diperkuat kewenangannya dengan berbagai pemahaman dan arguimentasi yang mendukungnya.

## Kata Kunci : Penguatan dan Kewenangan
Abstract. The Regional Representative Council is a new institution that replaces the Group and Regional Representatives as well as functions as a legislative member. However, the existence of this DPD has not been used optimally and is not "equalized" to the position  of  the  DPR.  When  viewed  from  the  perspective  of  democracy  and  popular  sovereignty  the  electing  process  of  DPD members  is  the  same  as  that  of  DPR  members  through  the  LUBER  and  JURDIL  Legislative  Elections.  Therefore,  in  order  to optimize  its  role  and  function,  the  DPD  needs  to  be  strengthened  with  a  variety  of  understandings  and  argumentations  that support it.

## Keywords: Strengthening and Authority

## PENDAHULUAN
Sejarah  mencatat  bahwa  semenjak  kelahirannya,  rancang  bangun  ketatanegaraan  Indonesia  didesain dan  ditandai  dengan  adanya  lembaga  perwakilan  guna  mengakomodir  kepentingan  rakyat.  Karena  melalui lembaga  perwakilan  inilah  maka  berbagai  kepentingan  rakyat  yang  menyebar  di  berbagai  wilayah  dapat dikomunikasikan,  atau  tepatnya  dapat  dinegosiasikan  dengan  berbagai  kebijakan  nasional  yang  dirancang dan  dijalankan  oleh  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah.  Selain  itu  lembaga  perwakilan  tersebut  juga  dapat melakukan  pengawasan  terhadap  lembaga  Negara  lainnya  terutama  pemerintah  (eksikutif).  Di  sisi  lain Indonesia  yang  demikian  luas  wilayahnya  dengan  berbagai  keberagaman  komunitasnya  tidak  lepas  dari pemikiran  para  pendiri  Negara  dalam  memikirkan  bentuk  dan  model  perwakilan,  sehingga  menghasilkan model  lembaga  perwakilan  yang  khas  Indonesia  yakni  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Atas  dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut maka UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  dengan  mengakomodir  keberadaan  perwakilan  daerah  di  Majelis  Perusyawarata  Rakyat dalam  bentuk  “utusan  daerah”  yang  berdampingan/  bekerja  sama    dengan  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR), dan utusan golongan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Menurut  Harun  Al  Rasyid,  sebagaimana  dikutip  oleh  Reni  Dwi  Punomowati,  bahwa  latar  belakang pembuat  UUD  menempatkan  DPR  sebagai  wadah  wakil-wakil  partai  politik  hasil  pemilu.  Namun  tidak semua orang masuk partai politik, sehingga DPR tidak dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu  maka  diadakan  badan  yang  lebih  besar  yakni  MPR  yang  terdiri  dari  semua  anggota  DPR  ditambah dengan wakil non parpol yang diwakili oleh Utusan Daerah dan Utusan Golongan 2 .
“Kekhasan  Indonesia”  atas  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  di  atas  oleh  Jimly  Ashiddiqie  dapat dibandingkan    dengan  lembaga-lembaga  Negara  Indonesia  yang  lain  yang  dibentuk  di  awal  kemerdekaan
*Makalah ini dipaparkan pada FGD yang diselenggarakan oleh MPR RI Tangal 25 September 2018 dengan Tema Penataan Kewenangan DPD
1 Dosen Fakultas Hukum Univesitas Batanghari Jambi
2 Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem  Bikameral dalam Parlemen Indonesia,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 2.
lebih  menyerupai  “copy  paste”  dari  lembaga  Negara  zaman  Hindia  Belanda,  kecuali  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak ada contoh sebelumnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda 3 .
Reformasi  1998,  memberikan  efek  domino  yang  panjang  terhadap  berbagai  dinamika  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia.  Hal  ini  diawali  dengan  protes  bebagai  kalangan  dimana  mahasiswa  manjadi penggerak di lapangan yang memaksa Presiden Suharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden  BJ  Habibi.  Pada  masa  pemerintahan  Presiden  BJ  Habibi  inilah  Pemilu  yang  seharusnya dilaksanakan  pada  Tahun  2002,  dimajukan  dan  diselenggarakan  pada  Tahun  1999.    Anggota  MPR  hasil pemilu 1999 inilah yang kemudian mengadakan perubahan atas UUD 1945, dimana kedudukan, struktur dan kewenangan  MPR  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Salah  hasil  perubahan  tersebut  adalah  lahirnya lembaga-lembaga baru di Negara Indonesia, dimana salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagai diatur dalam  Pasal 2, 22 C dan 22 D UUD 1945.   Inti dari pengaturan ketiga pasal tersebut adalah bahwa anggota  DPD  otomatis  juga  sebagai  anggota  MPR,  sedangkan  dua  pasal  berikutnya  mengatur  bahwa anggota  DPD  merupakan  wakil  daerah  yang  jumlahnya  sama  setiap  privinsi  dan  dipilih  melalui  proses pemilihan  umum.  Selain  itu  DPD  memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran,  pengawasan  dan  pertimbangan. Namun demikian fungsi tersebut di atas terbatas hanya pada tahap tertentu (mengajukan usulan RUU kepada DPR,  ikut  membahas  rancangan  RUU  tanpa  diberi  hak/  kewenanangan  untuk  menyetujui  atau  menolak RUU tersebut dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu). Sementara itu kewenangan yang  dibatasi  di  atas  juga  masih  dibatasi  pula  pada  bidang-bidang  tertentu  saja.  Pembatasan  berikutnya adalah bahwa hasil pengawasan dimaksud hanya dapat dilaporkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk  ditindaklanjuti,  tapa  memiliki  hak  untuk  memanggil  institusi  yang  malaksanakan  UU  yang  diawasi tersebut, dalam hal ini pemerintah.
Mengingat  kedudukan  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan  sekaligus  sebagai  anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat yang demikian prestisius, akan tetapi jika dilihat dari aspek kewenangannya yang terbatas menjadi sangat ironis, hal inilah yang banyak disayangkan oleh berbagai fihak. Sehubungan dengan masalah tersebut maka banyak masukan dan saran agar pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah disusun  kembali  sebagaimana  mestinya.  Dengan  pengaturan  kembali  kewenangan  DPD  diharapkan  akan mampu  mendorong  termanfaatkannya  potensi  yang  besar  yang  ada  di  DPD  guna  membantu  terlaksannya tujuan Negara dalam mewujudkan masyarakat makmur, sejahtera dan berkeadilan.

## Permasalahan
Uraian  di  atas  mendiskripsikan  bahwa  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  sangat  terbatas, akibatnya  potensi  yang  dimilikinya  kurang  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal.  Pertanyannya  adalah bagaimana kewenangan ideal Dewan Perwakilan Daerah di masa yang akan datang?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  yang  dimiliki  DPD  pada  saat  ini  bersifat  terbatas,  keterbatasan  kewenangan  tersebut tentu tidak sesuai dan tidak berbanding lurus dengan tujuan semula membentuk DPD. Secara kelembagaan DPD  merupakan  sebuah  parlemen  (lembaga  legislative)  dimana  MPR  sebagai  pembentuk  dan  pengubah UUD 45 menegaskan bahwa keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk (i)  memperkuat  ikatan  daerah-daerah  dalam  wadah  NKRI;  (ii)  meningkatkan  agregasi  dan  akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan Negara dan daerah-daerah (iii) mendorong percepatan demokrasi pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan  seimbang 4 .    Dengan  demikian  maka  sudah  selayaknya  MPR  merespon  dan  mengakomodir  apa  yang selama ini diperjuangkan oleh DPD untuk mendapatkan kewenangan yang layak dan seimbang dengan DPR. Penguatan di sini bukan dimaksudkan untuk bersaing dengan  DPR, atau bahkan DPD  harus mengalahkan atau  lebih  kuat  dari  DPR,  penguatan  di  sini  dimaksudkan  untuk  memposisikan  keseimbangan  yang  wajar
3 Jimly  Asshiddiqie,  2005,  Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD  1945,  UII  PRESS, Yogyakarta, hal  37. selanjutnya Jimly  menguraikan  bahwa DPR dari volksraad, Presiden dari Gouvernuur General, Mahkamah Agung dari Landraad, Raad van Justitie dan Hogeraad di negeri Belanda, BPK dari Raad van Rekerkamer dan DPA dari Raad van Nederlandshce Indie , sedangkan MPR yang didudukkan sebagai lembaga negara tertinggi tidak ada padanannya pada zaman Hindia  Belanda  maupun  di  negeri  Belanda,  sedangkan  MPR  lebih  “menyerupai”Majelis  Rakyat  Tertinggi (supreme  people’s council) yang digunakan oleh negara-negara dengan partai tunggal.
4 Sirajuddin dan Winardi, 2015, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, hal 128
antara  DPD  dan  DPR  sehingga  dapat  mewujudkan  prinsip-prinsip check  and  balancis secara  optimal. Konsep Check and balances (saling mengimbangi dan mengawasi) merupakan hasil pemikiran pencegahan dari  asumsi  bahwa  kekuasaan  yang  tidak  dibatasi  cenderung  akan  disalahgunakan,  dengan  demikian kekuasaan  tidak  boleh  berada  di  satu  tangan.  Pemikiran  ini  barangkali  berbanding  lurus  atau  mungkin terinspirasi  tulisan  John  Locke  pada  tahun  1690  dengan  judul second  Treaties  of  Civil  Government, yang intinya  adalah  bahwa  kekuasan  untuk  menetapkan  hukum  tidak  boleh  dipegang  sendiri  oleh  mereka  yang menerapkannya. Prinsip pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Baron de Montesqueiu dengan konsep trias politica yang membagi kekuasaan Negara menjadi 3 yakni legislative, eksikutif dan yudikatif 5 .
Dalam hal ini MPR seakan-akan tidak konsisten terhadap konsep dan konstruksi yang ia bangun sejak awal  kelahiran  DPD.  Hal  ini  tampak  pada  pemberian  kewenangan  DPD  sebagaimana  tetuang  dalam  Pasal 22D.
Dilihat dari perspektif wilayah sejatinya Indonesia ini semua terdiri dari daerah-daerah, wilayah pusat hanya merupakan semacam wilayah “imajiner” dari sebuah Negara, apalagi jika dilihat aspek wilayah, suku, tradisi,  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  dll.  Karena  sebelum  ada  Indonesia  wilayah-wilayah daerah  sudah  ada.    Dengan  demikian  mustinya  MPR  menyadari  dan  memahami  hal  tersebut  dan  tidak menutup  mata  akan  realitas  ini.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari  aspek  tujuan  pembangunan  nasional,  maka aktifitas  pembangunan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  makmur  dan  berkeadilan  ini  juga banyak  yang  dilakukan  di  daerah.  Dengan  demikian  sudah  selayaknya  jika  DPD  sebagai  wakil  daerah diberikan kewenangan yang selayaknya, tidak seperti yang tertuang dalam pasal 22D tersebut.
Sehubungan  dengan  uraian  di  atas  maka  diperlukan  penataan  kewenangan  dalam  bentuk  penguatan kewenangan DPD. berkaitan dengan penataan kewenangan tersebut sejatinya sudah banyak masukan dan ide tentang  bagaimana  penguatan  lembaga  DPD  dari  berbagai  ahli  dan  praktisi,  oleh  karena  itu  kemungkinan besar  pemikiran  penulis  ini  secara  tidak  langsung  hanya  akan  mengulang  ide-ide  yang  pernah  dicetuskan, akan  tetapi  dalam  konteks  FGD  ini  penulis  lebih  menitik  beratkan  pada  argumentasi  mengapa  penguatan tersebut layak dilakukan, dan kemungkinan implikasi yang akan muncul dan perlu disikapi.

## Kewenangan membentuk UU
Titik sentral atau “ruh” dari lembaga legislative (parlemen) adalah kewenangan membentuk undang- undang.  Namun  demikian  DPD  sebagai  bagian  dari  parlemen  oleh  UUD  1945  diberikan  kewenangan terbatas terutama dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 22D.
Penguatan  terhadap  lembaga  DPD  dalam  membentuk  UU  ini  dalam  arti  kewenangan  sama sebagaimana dengan yang dimiliki oleh DPR. Jika dilihat dari “genetikanya” maka DPR dan DPD memang berbeda,  DPR  yang  lahir  dari  “Rahim”  Partai  politik  yang  berorientasi  pada  kekuasaan,  sedangkan  DPD sebagai  wakil  daerah  lahir  dari  kehendak,  sekaligus  berorientasi  pada  mempertahankan  integrasi  dengan upaya  mewujudkan  keseimbangan  pembangunan  antar  daerah  dan  pusat  serta  pembangunan  antara  daerah yang satu dengan yang lain.
Kesetaraan kewenangan merupakan hal mendasar dan penting bagi sebuah institusi yang di dalamnya terdiri  dari  beberapa  bagian,  oleh  karena  itu  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  kedua  institusi (DPR  dan  DPD)  dalam  meperjuangkan  kepentingan  yang  diwakilinya  merupakan  suatu  keharusan.    UUD 1945  hasil  amandemen  telah  menetapkan  parlemen  kita  dengan  sistem  bicameral.  Asas  kesamaan  hukum yang dianut oleh UUD 1945 selain diberlakukan untuk setiap warga Negara mustinya juga dilakukan untuk lembaga-lembaga  Negara  dalam  batas-batas  kewajaran.  Dilihat  dari  pendekatan  sistem,  apakah  mungkin kenerja  lembaga-lembaga  legislative  ini  (DPR  dan  DPD)  dapat  optimal  jika  terjadi  ketidak  seimbangan dalam  salah  satu  sub  sistemnya.  Karena  jika  salah  satu  sub  sistem  kurang  optimal  maka  tujuan  bersama alhasil akan sulit dicapai.
Namun  demikian  perlu  difikirkan  secara mendalam,  jika  DPD  diberi  kewenangan  untuk  membentuk undang-undang sebagaimana kewenangan DPR (walaupun hanya menyengkut bidang-bidang tertentu saja), maka  pertama  kali  yang  terbayang  oleh  kita  adalah  bahwa  kewenangan  membentuk  UU  adalah  DPR, Presiden dan DPD.  Skema seperti ini akan melahirkan 2 tantangan yang berat, pertama bahwa secara teknis untuk  mendapatkan  perstujuan  dari  DPR,  DPD  dan  Presiden  atau  dengan  kata  lain  untuk  mendapatkan persetujuan  dari  2  lembaga  legislative  dan  eksikuti  dalam  hal  ini  presiden  merupakan  satu  prosedur  yang
5 Jimly Asshiddiqie, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 285.
sangat  berat  bahkan  oleh    Andrew  S.  Ellis  dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  mustahil 6 . kedua, kekacauan konstruksi  berfikir,  dimana  MPR  berwenang  mengubah  dan  menetapkan  UUD  sebagaimana  diatur  pada pasal 37 ayat 1 UUD 1945, dengan kata lain jika kita memahami MPR dari perspektif pasal 2 UUD 1945, maka kewenangan mengubah dan menetapkan UUD ada di tangan DPR dan DPD.
Disisi  lain  UU  yang  jika  dilihat  dari  aspek  tata  urutan  perundang-  undangan  berada  di  bawah  UUD bahkan UU dibentuk untuk melaksanakan perintah UUD, ironisnya lembaga yang membentuk UU (sebagai pelaksanan  dari  perintah  UUD)  justru  lebih  besar  dan  lebih  sulit  untuk  membentuk  dan  menghasilkan persetujuan, karena melibatkan DPR, DPD dan Presiden.
Dilihat dari perspektif konsistensi dan tata urutan perundang-undangan  realitas seperti ini tentu tidak baik dan akan menimbulkan kekacauan konstruksi berfikir secara logis dan konsisten.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. Kewenangan presiden membentuk UU hendaknya dicabut. Pemikiran ini didasarkan pada pendapat John Locke  pada  tahun  1690  dengan  judul second  Treaties  of  Civil  Government ,  yang  intinya  adalah  bahwa kekuasan  untuk  menetapkan  hukum  tidak  boleh  dipegang  sendiri  oleh  mereka  yang  menerapkannya. Sehubungan  dengan  pencabutan  kewenangan  tersebut  otomatis  dimunculkan  penyeimbang  antara lembaga  legislative  dan  eksikuti  berupa  kewenangan  menerima  atau  menolak  setiap  UU  yang  disusun oleh lembaga legislatif.
b. Pasal  20  (1)  mengatur  bahwa  DPR  memegang  kekuasaan  membentuk  UU,  artinya  bahwa  pemegang kekuasaan  mebentuk  UU  di  Indonesia  adalah  legislative.  Secara  historis  amandemen  UUD  1945  ini dimaksudkan  untuk  mengkoreksi  hal-hal  yang  dirasakan  kurang  tepat  pada  masa  rezim  sebelumnya, bahkan  dalam  konteks  pembentukan  UU  DPR  sering  disebut  sebagai  “tukang  stempel”  pada  saat  itu. Dengan demikian maka sejatinya pasal 20 (1) yang berisi pengalihan fungsi legislative dari Presiden ke DPR  itu  secara  teoritis  dapat  dimaknai  sebagai  penerimaan  secara  tidak  langsung  terhadap  prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power), dimana selama UUD 45 sebelum diamandemen cenderung mengakomodir  prinsip (devision  of  power) pembagian  kekuasaan.    Jika  memang  DPD  ingin  dibekali dengan  kewenangan  ikut  membentuk  UU,  maka  sejatinya  pintu  masuknya  secara  tidak  langsung  telah dibuka.  Konsekwensi  logis  yang  harus  dimunculkan  adalah  bagaimana  menetapkan  kewenangan  DPD dalam  hal  pembuatan  UU  ini  diberi  kepastian  hokum,  oleh  kmarena  itu  penulis  setujua  dengan beberapausulan  bahwa  pasal  20  UUD  1945  perlu  ditambahkan  ayat  yang  intinya  menegaskan  bahwa DPD bersama DPR membentuk UU.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  tentu  akan  diikuti  berbagai  perubahan  format    keadministrasian misalnya tentang kop kertas yang memuat UU, frasa awal, yang mengasahkan, yang mengudangkan dll. c. Salah  satu  tujuan  dilakukannya  amandemen  terhadap  UUD  1945  adalah  ingin  memurnikan  sistem pemerintahan presidensial. Terhadap tujuan ini UUD 1945 hasil amandemen sudah mengakomodir cara dan  teknis  pemilihan  Presiden,  dari  dipilih  oleh  MPR  (parlemen)  menjadi  dipilih  langsung  oleh  rakyat, demikian  juga  tentang  kepada  siapa  presiden  bertanggungjawab.  Indikator  presidensial  bukan  hanya masalah pemilihan presiden tetapi juga dapat dikaitkan dengan masalah pembentukan UU. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang dimungkinkan untuk menempatkan DPD sebagai pembentuk UU dan menarik Presiden dari kewenangan membentuk UU.
d. Proses pemilihan anggota DPD sama dengan proses pemilihan DPR,  yakni sama-sama dipilih langsung oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum.  Bahkan  jika  dilihat  dari  aspek  legitimitas  maka  secara  umum anggota DPD lebih banyak dipilih oleh rakyat dibandingkan dengan anggota DPR. Hal ini terjadi karena alasan sebagai berikut:
(i) Anggota  DPD  menggunakan  sistem  distrik  berwakil  banyak  dengan  distrik  tingkat  provinsi,  oleh karena itu calon anggota DPD  yang terpilih rata-rata didukung jumlah suara yang lebih banyak dari calon  anggota  DPR  terpilih.  Setiap  Provinsi  hanya  4  orang  yang  terpilih  dengan  daerah  pemilihan provinsi. Sedangkan daerah pemilihan untuk DPR adalah provinsi atau bagian dari provinsi, dengan jumlah  calon  anggota  DPR  yang  jauh  lebih  banyak.  Sementara  itu  jumlah  olemilihnya  sama  yakni yang terdaftar dalam DPT.
6 Andrew S. Ellis, Lembaga Legislatif Bikameral, sebuah Agenda dan beberapa Pertanyaan, Makalah dipresentasikan pada Seminar Bikameralisme dan Perubahan Konstitusi di Jakarta, 8 Juni 2001.
Situasi  ini  menyebabkan  perbedaan  persebaran  jumlah  pemilih  yang  tidak  seimbang  antara subjek  yang  dipilih  antara  calon  anggota  DPR  dan  calon  anggota  DPD.  Sehubungan  dengan  hal tersebut maka secara matematis anggota DPD yang terpilih memiliki potensi lebih banyak mendapat dukungan  suara  secara  langsung  dari  rakyat.  Sedangkan  anggota  DPR  dukungannya  didapat  dari pemilih  yang  memilih  ddsi  calon  tersebut  secara  langsung,  dari  pemilih  yang  memilih  caloi  lain dalam  satu  partai  yang  tidak  terpilih  dan  dari  pemilih  yang  memilih  gambar  partai  politik  peserta pemilu.
(ii) Tingkat  distorsi  pilihan  lebih  kecil.  Anggota  DPD  yang  terpilih  jauh  lebih  legitimate  dibandingkan dengan  anggota  DPR  terpilih.  Hal  ini  tejadi  karena  calon  anggota  DPD  dipilih  secara  personal, artinya setiap suara yang masuk memang diperuntukkan kepada pribadi calon anggota DPD dengan menggunakan  mekanisme  memilih/mencoblos  gambar  calon  anggota.  Selanjutnya  dalam penghitungan  untuk  menentukan  calon  terpilih  maka  calon  anggota  DPD  dihitung  berdasarkan ranking  yakni  terbanyak  1  s/d  terbayak  4.  Sedangkan  calon  anggota  DPR  yang  terpilih  mewakili dirinya  sendiri,  mewakili  suara  temannya  yang  diakomodir  melalui  partai  politik,  dan  suara  yang hanya  diperuntukkan  kepada  partai  politik.  Penghitungan  dan  penentuan  calon  terpilih  melalui gabungan suara pribadi maupun suara partai politik dari suara setiap calon anggota dan suara untuk partai.      Bahkan  dari aspek  teknis  memilih,  maka  Hal  ini  berberbeda  dengan  anggota  DPR  dengan demikian ada kemungkinan terjadinya distorsi antara pilihan pemilih dengan calon anggota terpilih.

## DPD dilibatkan dalam memberikan persetujuan terkait dengan Hak Prerogratif Presiden Hak Prerogatif
Secara historis hak prerogative berawal di Inggris, ia merupakan hak istimewa bagi penguasa politik untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan sendiri, putusan tersebut dapat dilakukan tanpa alasan apapun  kecuali  KEHENDAK  PRIBADI  SANG  PEMIMPIN.  Selanjutnya  dalam  pemerinmtahan  modern saat ini hak prerogtaif dimaknai sebagai Hak yang dimiliki oleh kepala Negara/ pemerintahan dalam bidang- bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. 7 a. Pasal  11  UUD  NRI  Tahun  1945  pada  intinya  mengatur  bahwa  (1)  Presiden  dalam  menyatakan  perang, membuat  perdamaian  dan  perjanjian  dengan  negara  lain  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan mendasar bagi kehidupan rakyat,  harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebagai  Negara  yang  sangat  luas  dan  mayoritas  penduduknya  tersebar  di  berbagai  daerah,  maka ketika Presiden akan menetukan perang atau akan mengadakan perdamaian dengan suatu  negara,  maka yang  paling  terdampak  adalah  rakyat.  karena  pada  akhirnya  resiko  baik  perang  maupun  damai  akan menanggung adalah  rakyat, apalagi jika dilihat  bahwa pertahanan dan mempertahankan kedaulatan juga menjadi  kewajiban  setiap  warga  negara.  Oleh  karena  itu  wakil  rakyat  (DPR)  dan  wakil  daerah  (DPD) juga  harus  dilibatkan  dalam  pengambilan  putusan  tersebut.  Begitu  juga  ketika  Presiden  mengadakan perjanjian  dengan  suatu  negara  tentu  dampak  dan  keberlakukan  perjanjian  dengan  negara  lain  tersebut juga akan mengikat setiap warga negara di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya bahwa perang, perdamaian dan perjanjian harus dikemas dalam dokumen resmi (UU), oleh  karena  itu  sebagai  konsekwensi  dari  usulan  bahwa  DPD  juga  dilibatkan  secara  setara  dalam menyusun  UU  maka  otomatis  DPD  dilibatkan  dalam  memberi  pertimbangan  kepada  presiden  dalam menjalankan hak prerogative yang diatur dalam Pasal 11 UUD 1945.
b. Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  mengatur  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  menurut  Undang-Undang  Dasar.  DPD  selayaknya  juga  dilibatkan  ketika  dalam  memberikan pendapat apakah presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi atau tindak pidana lainnya.
Ada beberapa argumentasi logis atas usulan di atas antara lain:
(i) bahwa baik DPR maupun DPD sama-sama dipilih oleh rakyat, bahkan secara detail jika dilihat dari prespektif  legitimitas  DPD  berpotensi  lebih  legitimate  sebagaimana  telah  penulis  jelaskan sebelumnya.
7 https://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-hak-prerogatif.html
(ii) Presiden  bukan  hanya  presidennya  rakyat  yang  tergabung  dalam  partai  politik  yang  diwakili  oleh DPR,  Presiden  juga  presidennya  orang-orang  yang  tidak  masuk  dalam  partai  politik  yang  konsep awalnya diwakili oleh utusan daerah dan dan utusan golongan yang kemudian diubah menjadi DPD.
Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  pemilih  tidak  sama  dengan  jumlah  penduduk  Indonesia, sebagai  contoh  jumlah  penduduk  Indonesia  Tahun  2014  sebanyak  253.609.643  jiwa. 8 dan  jumlah pemilih  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  pada  Pemilu  2014  sebanyak  188.268.423  jiwa 9 ,  dengan demikian terdapat selisih sebanyak 65.341.220 jiwa 10 . Angka ini setara dengan 25,76 %
(iii) Syarat  kemenangan  presiden  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6A  ayat  (3)  UUD  45,  selain memperoleh lebih dari 50% masih terdapat syarat tambahan yakni harus memperoleh suara minimal 20% suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi. Artinya bahwa untuk memenangkan  kontestasi  presiden  wilayah/  daerah  dijadikan  sebagai  syarat  kemenangan,  dengan demikian  maka  wakil-wakil  daerah  sebagai  “pemilik”  wilayah  layak  dimintai  pertimbangan  dan persetujuannya  terhadap  kebijakan  presiden  yang  berdampak  pada  rakyat  banyak  yang  mayoritas berada di daerah.

## Penambahan jumlah anggota DPD
Guna  memperkuat  kedudukan  dan  posisi  tawar  DPD  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya yang  berkaitan  dengan check  and  balances, selain  kewenangan  yang  harus  ditingkatkan,  maka  jumlah personilnyapun  juga  harus  seimbang.  Alasan  perlunya  penambahan  jumlah  personil/  anggota  DPD  antara lain:
a. Hal  ini  penting  untuk  dapat  mewujudkan  prinsip check  and  balances ,  meskipun  sila  4  Pancasila mengajarkan musyawarah mufakat, akan tetapi fenomena saat ini orang cenderung bersikap pragmatisme, tidak  sabar  mendengar  argumentasi,  barangkali  malas  berfikir  keras,  ego  sentral  yang  terlalu  dominan sehingga segala permasalahan yang sulit disepakati cenderung diselesaikan dengan voting.  Pada situasi seperti inilah (voting) maka ukuran kuantitas atau jumlah anggota menjadi sangat penting.
b. Wilayah  Indonesia  sangat  luas,  pembatasan  anggota  DPD  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  jumlah  MPR sebagaimana  diatur  dalam  pasal  22C  ayat  (2)  ini  merupakan  konstruksi  hukum  yang  perlu  difikirkan kembali.  Berangkat dari kecenderungan voting dalam proses demokrasi kita, pembatasan jumlah anggota DPD di atas merupakan desain seakan-akan justru untuk dilemahkan. Bagaimana mungkin aspirasi yang diperjuangkan  oleh  DPD  akan  dapat  dikaji  pada  tingkat  lanjutan  kalau  setiap  usulan  awalnya  selalu dengan  mudah  dapat  dipatahkan,  hanya  karena  kalah  voting  (mati  pucuk).  Konstruksi  hukum  yang demikian  ini  merupakan  gambaran  apa  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  arsitek kegagalan hukum dimulai sejak pembuatannya.
Meminjam  ukuran/  indikator  dari  Chambliss  dan  Seidmann 11 tentang  model  masyarakat,  penulis berpendapat  bahwa  masyarakat  Indonesia  sudah  memenuhi  kriteria  sebagai  model  masyarakat  konflik, dimana  masyarakat  yang  satu  cerderung  tidak  sama  kepentingannya  dan  bahkan  tidak  sekedar  berbeda melainkan  bertentangan.  Sehingga  dalam  pebuatan  hukumnyapun  (UUD  45  dalam  merumuskan kewenangan DPD) pilih memilih kepentingan tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu ketika merumuskan dan menetapkan keberadaan DPD yang bersifat kelembagan diperlakukan dan diproses seperti mengatur kepentingan  individu  masing-masing  anggota  DPD.  Padahal  keberadaan    DPD  ini  sejatinya  untuk kepentingan  parlemen,  yang  pada  giliranya  untuk  kepentingan  seluruh  bangsa  Indonesia.  Maka  sangat tidak  bijak  kalau  masalah  kelembagaan  ini  kemudian  dipolitisasi  seakan-akan  menjadi  urusan  individu ataupun kelompok.
8 https://salin8er8agiituindah.blogspot.com/2014/11/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2014.html
9 http://kota-cirebon.kpu.go.id/berita/kpu-tetapkan-dpt-pilpres-2014-secara-nasional
10 Jumlah warga Negara yang tidak masuk dalam DPT ini tersebar ke dalam beberapa klasifikasi, pertama mereka adalah orang yang oleh UU memang tidak diberi hak pilih (seperti TNI dan POLRI) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 22/PUU-XII/2014. (https://nasional.kompas.com/read/2014/05/28/1226045/MK.Anggota.TNI-Polri. Tak.Punya. Hak.Pilih. dalam. Pilpres.). dan mereka yang belum mencapai umur 17 Tahun.
11 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung , hal 49.
c. Fokus pembangunan nasional justru terletak di daerah.
Pada  prinsipnya  mayoritas  masyarakat  kita  berada  di  daerah,  sehingga  pemerintah  menetapkan kebijakan  otonomi  daerah  sebagai  koreksi  terhadap  kebijakan  pembangunan  sebelumnya  yang  bersifat sentralistik.  Otonomi  daerah  bertujuan  untuk  melancarkan  roda  pembangunan  di  daerah  yang  pada gilirannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  perwujudan  tujuan  nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka semakin banyak jumlah anggota DPD dimungkinkan aspirasi dan aksesbilitas  kepentingan  daerah  untuk  menjadi  program  nasional  menjadi  lebih  kuat,  dengan  demikian maka perwujudan tujuan nasional akan lebih cepat diwujudkan.

## KESIMPULAN
Demikian  beberapa  usulan  penguatan  kewenangan  dalam  rangka  penataan  kewenangan  DPD,  yakni agar  DPD  diberi  kewenangan  untuk  iku  membentuk  UU  secara  penuh  (apakah  bidang  tertentu  saja  atau seluruh bidang dapat didiskusikan lebih lanjut). Usulan di atas tentu akan berimplikasi terhadap beberapa hal yang tersebar di beberapa pasal dalam UUD 1945, dan tidak dibahas dalam tulisan ini.
Berbicara  tentang  penguatan  kewenangan  DPD  berarti  membicarakan  perubahan UUD  1945  sebagai konstitusi.  Prof  Mahfud  MD  menegaskan  bahwa  berkonstitusi  itu  bukan  harus  mengikuti  teori-teori,  atau harus mencontoh dari negara lain yang telah maju, melainkan tergantung bagaimana kesepakan kita tentang apa dan bagaimana pengaturan prinsip-prinsip dasar bernegara itu yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Karena keadaan suatu negara dengan segala kondisinya tidak sama di setiap negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly  Asshiddiqie,  2005,  Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD  1945,  UII PRESS, Yogyakarta.
-------------, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung Sirajuddin dan Winardi, 2015, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang. Andrew S. Ellis, Lembaga Legislatif Bikameral, sebuah Agenda dan beberapa pertanyaan, Makalah. UUD Negara Kesatuaan Republik Indonesia Tahun 1945. https://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-hak-prerogatif.html https://salin8er8agiituindah.blogspot.com/2014/11/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2014.html http://kota-cirebon.kpu.go.id/berita/kpu-tetapkan-dpt-pilpres-2014-secara-nasional https://nasional.kompas.com/read/2014/05/28/1226045/MK.Anggota.TNI-Polri.Tak.Punya.Hak.Pilih. dalam.Pilpres.