## ISLAM DAN DEMOKRASI: SEBUAH IJTIHAD PARTAI POLITIK ISLAM (STUDI KASUS PARTAI MASYUMI DAN PARTAI KEADILAM SEJAHTERA)
Oleh: Novianto Ari Prihatin 1
Email: noviantoari29@gmail.com

## Abstrak
Konstelasi  Islam  dan  Demokrasi  di  Indonesia  berujung  pada sebuah  perdebatan  panjang  mengenai  boleh-tidaknya  umat  Islam menerapkan  sistem  Demokrasi.  Agama  Islam  yang  didalamnya  terdapat prinsip  ketuhanan  sebagai  pusat  pengatur  kehidupan  manusia  dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsipDemokrasi  yang  menyerahkan urusan pada  manusia  dengan  prinsip  mayoritas.  Kelompok  Islam  kontra- Demokrasi  menilai  penerapan  Demokrasi  pada  masyarakat  Islam Indonesia  hanya  akan  memunculkan  hukum-hukum  spekulatif  yang  pada akhirnya  akan  mengesampingkan  hukum-hukum  Tuhan.  Perdebatan panjang  mengenai  sistem  politik  yang  harus  dipilih  oleh  umat  Islam akhirnya tertuju pada sebuah sistem Demokrasi ketuhanan sebagai sebuah hasil ijtihad politisi Muslim.Kelompok Islam pro-Demokrasi ini meyakini bahwa  standar  politik  Islam  terletak  pada  esensi  dan  prinsip,  bukan  pada sistem dan bentuk politiknya.
Demokrasi tetap bisa beriringan dengan Islam dengan syarat esensi dan  prinsip  yang  diperjuangkan  adalah  untuk  menegakkan  hukum  Islam. Beberapa  partai  yang  termasuk  golongan  ini  diantaranya  adalah  Partai Masyumi  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Masyumi  adalah  sebuah partai  politik  Islam  yang  lahir  pasca  proklamasi  dengan  membawa  misi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, sementara PKS adalah partai produk  Reformasi  yang  menjadikan  Demokrasi  sebagai  sarana  untuk menerapkan  hukum-hukum  Islam.  Meski  membawa  misi  yang  berbeda, kedua  partai  ini  tetap  menggunakan  jalur  parlemen  sebagai  hasil ijtihad politik untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia.
Kata Kunci : Islam, Demokrasi , Ijtihad , Partai, dan Politik

## A. Pendahuluan
Dinamika Islam dalam perpolitikan Indonesia modern dapat dijelaskan ke dalam  beberapa  model  tampilan. Pertama ,  persentuhan  Islam  dan  politik  sejak sebelumIndonesia  merdeka  menandakan  adanya  suatu  pemahaman  yang  utuh tentang  kelengkapan  doktrin  Islam  dalam  mengatur  kehidupan  manusia. Kedua ,
1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.
Islam  dan  politik  merupakan  sebuah  kesatuan  yang  saling  terikat,  dimana  Islam membutuhkan  politik  (negara)  untuk  menyebarkan  kebaikan  dan  menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dan  negara  membutuhkan  nilai-nilai dalam  mengawal pelaksanaan  pemerintahannya,  terutama  pada  aspek  moralitasnya. Ketiga ,  atas dasar  itu, politik  menjadi  salah satu  bidang amal  bagi umat Islam  selain  bidang- bidang kehidupan yang lain. Maka dari itu politik bagi umat Islam harus diperoleh dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam.
Kemerdekaan  bangsa  Indonesia  merupakan  lembaran  baru,  baik  secara politik,  hukum,  sosial  dan  keagamaan.  Ada  pekerjaan  rumah  yang  harus diselesaikan para pendiri bangsa Indonesia semenjak sidang-sidang BPUPKI yaitu mengenai  dasar  negara  Indonesia.  Perdebatan  itu  pun  juga  berimbas  pada penetapan  sila-sila  Pancasila  yang  menjadi  rancangan  dasar  negara  Indonesia. Diskusi  panjang  pada  panitia  kemerdekaan  tersebut  akhirnya  merujuk  pada sebuah  kesepakatan  yang  bernama  “Piagam  Jakarta”  yang  pada  saat penyusunannya  dihadiri  perwakilan  dari  lintas  organisasi  hingga  lintas  agama. Piagam  Jakarta  yang  didalamnya  terdapat  aturan  khusus  bagi  umat  Islam  untuk menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  Muslim  “diminta”untuk  diubah karena permintaan warga Indonesia bagian timur yang menilai hal tersebut berarti hanya menjadikan Indonesia untuk satu agama saja, yaitu Islam.
Pasca dianulirnya Piagam Jakarta oleh pemerintah, maka umat Muslim di Indonesia menempuh jalan lain untuk tetap memperjuangkan Islam sebagai dasar negara,  yaitu  lewat  jalur  parlemen.  Dengan  dikeluarkannya  maklumat  mengenai pembentukan partai politik, maka melalui Kongres Umat Islam yang diadakan di Yogyakarta  pada  7-8  November  1945  umat  Islam  memiliki  sebuah  partai  yang
menjadi wadah untuk berjuang, yaitu Masyumi. Masyumi disepakati sebagai satu- satunya  partai  milik  umat  Islam  di  Indonesia  yang  didalamnya  meliputi  ormas- ormas  Islam  seperti  Muhammadiyah,  NU,  Persis,  PSII,  dsb,  kecuali  Perti.  Para pendiri  Masyumi  mempunyai  keyakinan  kuat  bahwa  dalam  menegakkan  Islam maka umat Islam harus mempunyai sarana yang legal, yaitu negara. Menegakkan agama harus dijalankan dengan terlebih dahulu menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan untuk bebas dari bangsa asing. 2
Jika  pada  era  awal  kemerdekaan  ada  Masyumi,  maka  disaat  era  yang berbeda  terbentuklah  sebuah  partai  politik  Islam  yang  bernama  Partai  Keadilan Sejahtera  (PKS).  PKS  yang  diawali  dengan  terbentuknya  Partai  Keadilan  (PK) terlahir  ketika  Indonesia  berada  dalam  kondisi  pasca  klimaks  setelah  lengsernya Presiden  Suharto  yang  menandai  berakhirnya  rezim  otoriter  di  Indonesia.  PK merupakan  partai  yang  dibentuk  atas  prakarsa  mahasiswa  Muslim  dan  aktifis- aktifis  masjid  yang  prihatin  dengan  kondisi  Indonesia.  Oleh  sebab  itulah  ketika era  Presiden  Habibie  melakukan  reformasi  di  bidang  politik  (mengenai pembentukan  partai  politik),  maka  demi  melanjutkan  misi  dakwah  Islam dibentuklah  sebuah partai  yang diberi  nama Partai  Keadilan  yang dideklarasikan di Masjid Al Azhar dengan dihadiri sekitar 50.000 kader dan simpatisannya.
PK  yang  kemudian  bertransformasi  menjadi  PKS  merupakan  partai  yang tetap mempertahankan Islam menjadi asas partai ditengah kemelut perpolitkan di Indonesia.  Partai  yang  memiliki  kesamaan  dengan  konsep  perjuangan  Ikhwanul Muslimin  di  Mesir  bertujuan  untuk  menegakkan  syariat  Islam  yang  disesuaikan
2 Samsuri, Politik  Islam  Anti  Komunis,  Pergumulan  Masyumi  dan  PKI  di Arena  Demokrasi  Liberal ,  (Yogyakarta:  Safira  Insania  Press  dan  UII,  2004), hlm.17.
dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia.  PKS  juga  mengambil  jalan  tengah demokrasi  sebagai  sebuah ijtihad politik  untuk  menegakkan  Islam  di  Indonesia.
Bagi  PKS,  hukum-hukum  Islam  dapat  diubah  tekstualnya  namun  dengan  tetap mempertahankan  prinsip-prinsip  syar’inya.  Maka  dari  itulah  dari  sejak  awal pembentukannya, dari PK hingga PKS, partai ini tetap memilih Pancasila sebagai dasar negara namun tetap menggunakan Islam sebagai asas dan dasar kepartaian.
Perjuangan  Masyumi  dan  PKS  sebagai  wadah  politik  umat  Islam merupakan salah  satu hasil ijtihad kaum Muslimin untuk dapat turut serta dalam memperjuangkan  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Kedua partai ini sepakat bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dan  bukan  sekedar  urusan  rohaniah.  Maka  dari  itulah  dengan  membawa  misi Islam,  kedua  partai  ini  memperjuangkan  Islam  sebagai  sebuah  kewajiban  untuk mecegah  kebatilan  yang  disebabkan  oleh  umat  manusia.Masyumi  dan  PKS termasuk  organisasi  politik  Islam  yang  menerapkan  modernisme  dalam  berfikir tentang  pemerintahan  Islam  yang  merupakan  suatu  sikap  dan  pandangan  untuk menerapkan  ajaran  Islam  dengan  menyesuaikan  perkembangan  mutakhir  dalam sejarah peradaban manusia. 3

## B. Islam dan Politik
Pembahasan  tentang  hubungan  Islam  dan  ketatanegaran  selama  ini  tetap menjadi  sebuah  pembahasan  yang  menarik  untuk  dipahami  ketika  memasuki sebuah  sistem  politik  Islam.  Pertanyaan  yang  masih  menjadi  polemik  saat  ini adalah apakah di dalam Islam sudah secara  jelas mengatur tentang sistem politik
3 Anwar Harjono, “M. Natsir: Sumbangan dan Pemikiran untuk Indonesia”, dalam Media Dakwah , 1995. hlm. 110.
dan  ketatanegaraan.  Banyak  pihak  yang  saling  berdebat  tentang  hal  ini.  Dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma. Pertama , paradigma yang menyatakan bahawa antara agama dan negara  merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (integrated). Kedua , paradigma  yang  menyatakan  bahwa  antara  agama  dan  negara  merupakan  suatu yang  saling  terkait  dan  berhubungan  (simbiotik). Ketiga ,paradigma  yang menyatakakan  bahwa  antara  agama  dan  negara  merupakan  suatu  yang  harus terpisah (sekularistik). 4
Sebelum  menyelami  pembahasan  sistem  politik  Islam,  yang  perlu dilakukan pemahaman  adalah pengertian dari sistem politik Islam  yang tentunya akan membentuk pola pemahaman mengenai politik. 5 Secara bahasa, politik yang bahasa Arab disebut dengan as-siyasah berarti mengelola, mengatur, memerintah, dan  melarang  sesuatu.  Atau  dalam  definisi  berarti  prinsip-prinsip  dan  seni mengelola  persoalan  publik,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  kamus  hukum  dalam ensiklopedia  ilmu  politik.  Atau  seperti  yang  disebutkan  oleh  Yusuf  Qardhawi yang dinukil dari kamus Al-Kamil bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat madani
Mohammad  Asad pernah  menyampaikan tentang  teori  negara  Islam  yang banyak  persamaannya  dengan  pandangan  penulis  modernis  Indonesia.  Sekalipun Asad  (yang  sebelum  memeluk  Islam  bernama  Leopold  Weiss),  mengambil Pakistan  sebagai  empiris  bagi  perumusan  teori  politiknya,  namun  pada  intinya
4 Din  Syamsuddin,  “Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Sejarah Pemikiran Politik Islam”, Ulumul Quran , No. 2, Vol. IV, tahun 1993.
5 Muhammad Elvandi, Inilah Politikku ,  (Surkarta: Era Adicita Intermedia,
2011), hlm. 2.
bahwa  sebuah  negara  yang  menginkan  menjadi  Islami  adalah  dengan  keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan  menyatukan  ajaran  Islam  terhadap  undang-undang  negara. 6 Maka  untuk menegakkan  keadilan  dan  memelihara  perdamaian  dan  ketertiban,  Islam  tidak diragukan  lagi  memerlukan sebuah organisasi politik. Tapi organisasi politik  ini, sebagaimana telah disebut  terdahulu, bukanlah eksistensi dari Islam. Ia  hanyalah sebuah mesin kekuasaan yang efektif, dan karena itu perlu dan tidak boleh tidak. 7
Transformasi  pemikiran  dan  praktik  politik  Islam  ini  ditandai  dengan paradigm shift yang  lebih  berorientasi  pada  isi  daripada  simbol,  makna  daripada bentuk  proforma.  Jika  substasionalisme  ini  merupakan  indikator  utama  dari paradigma  yang  telah  berubah  itu,  maka  yang  akan  berkembang  adalah  ide-ide sosial-politik yang lebih bersifat universal daripada partikular. Dengan cara itulah apa  yang  kemudian  dikenal  sebagai common  platform (sesuatu  yang  sebanding dengan aturan main) dibentuk. Pada tingkat inilah, “politik keumatan” baru- kalau istilah  ini  bisa  digunakan  sebagai  padanan  dari  politik  Islam-  diarahkan  untuk mengembangkan dimensi substansi, isi, atau makna konkrit politik Islam. Dengan pengembangan  wacana  dan  praktik  politik  seperti  itu,  nuansa-nuansa  simbolik- ideologis-  yang  tidak  saja  pernah  ditolak  tetapi  juga  dijadikan  sumber  untuk mengembangkan  antagonisme  politik  terhadap  Islam-  dapat  diubah.  Inilah  yang dapat  mengubah  pola-pola  pemikiran  dan  aktivitas  politik  Islam  lama-  baik  dari
6 Muhammad  Asad, The  Principles  of  State  of  Government  in  Islam , (Berkeley: University of California Press, 1961), hlm. 1.
7 Ahmad  Syafii  Ma’arif, Islam  dan  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara ,
(Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 17.
segi  pemikiran  (cita-cita  dan  aspirasi)  maupun  praktik  (cara,  alat,  dan  instrumen untuk merealisasikan aspirasi). 8
Politik  sebagai  wilayah  untuk  menegakkan  kebenaran  dalam  konteks pemikiran  politiki  Islam,  karena  wilayah  politik  dianggap  sebagai  sesuatu  yang efektif untuk melakukan perbaikan kondisi masyarakat, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar . Pandangan semacam ini sesuai dengan prinsip universal Islam yang tidak  memisahkan  kehidupan  rohani  dengan  kehidupan  jasmani,  lahir  dan  batin, dunia  dan  akhirat.  Islam  disamping  mengajarkan  tegaknya  nilai-nilai  kehidupan dalam  diri  pribadi  dan  masyarakat  atau  negara,  juga  menganjurkan  cara-cara hidup Islam termasuk memperbaiki sistem kehidupan secara umum. 9
Pelaku politik di dunia Islam sering terlepas dari tujuan-tujuan sosial, yaitu dakwah,  yang  bertujuan  untuk  mencapai  sebuah  tatanan  masyarakat  dunia  yang bermoral dengan landasan wahyu. Maka diantara tugas dakwah dalam kehidupan berpolitik  adalah  tentang  bagaimana  cara  mendialogkan  akal  manusia  yang  sera nisbi  dan  terhingga  dengan  wahyu  yang  berasal  dari  Zat  yang  serba  mutlak. Dalam  pandangan  Islam,  politik  hanyalah  salah  satu  medium  terpenting  untuk mencapai  tujuan  dakwah,  bukan  sebaliknya,  dakwah  dijadikan  medium  untuk mencapai tujuan politik, yaitu politik yang telah terlepas dari kendali moral. 10
Dakwah  selalu  mengutamakan  moral,  sementara  politik  belum  tentu demikian.  Dakwah  memandang  jauh  ke  depan  dalam  bingkai-bingkai  peradaban kemanusiaan,  sementara  politik  pada  umumnya  berpikir  dalam  kategori-kategori
8 Ibid ., hlm. 95
9 Syarifuddin Jurdi, Islam dan Politik Lokal, Studi Krisis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah , (Yogyakarta: Pustaka Cendikia, 2006), hlm. 135.
10 Ahmad  Syafii  Ma’arif, Membumikan  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 111.
menang-kalah  dalam  pemilihan  umum.  Dakwah  ingin  mempersatukan  umat manusia,  sementara  politik  menciptakan  polarisasi  kawan  dan  lawan  dan kepentingan  jangka  pendek. 11 Di  mata  wahyu,  kegiatan  politik  haruslah diorientasikan  kepada  tujuan-tujuan  dakwah.  Berpadu  kepada  tujuan-tujuan dakwah  inilah  yang dapat  menolong politik agar  tidak terlepas dari  bingkai cita- cita moral.

## C. Demokrasi dan Islam
Ketika    istilah  “demokrasi”    dipakai    sebagai    salah    satu  sistem    politik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka terjadilah  perdebatan yang    hangat  di  kalangan  umat  Islam.  Istilah  ini  telah  diterima  oleh  mayoritas pemerintahan di dunia.Pemerintah otoriter  pun menggunakan istilah “demokrasi” untuk  memberi  ciri  kepada  rezim  dan aspirasi mereka. Konsekuensinya  adalah menjamurnya  penggunaan  katademokrasi,  seperti  demokrasi  liberal,  demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi sosialis,dll, dalam mengatur  tatanan bernegara.
Barangkali  sudah  menjadi  “keharusan  akademik”  belaka  ketika  Gellner “menemukan”  bahwa  Islam  mempunyai  kesamaan  unsur-unsur  dasar family resemblences dengan  demokrasi.  Demikian  pula  ketika  Robert  N.  Bellah  sampai pada  kesimpulan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  yang  dikembangkan  Nabi Muhammad  di  Madinah  bersifat  egaliter  dan  partisipatif.  Demikian  terkesannya Bellah  sehingga  berani  menilai  bahwa  apa  yang  dilakukan  Nabi  adalah  terlalu
11 Ibid ., hlm. 115.
modern  untuk  zamannya.  Meskipun  karena  tipisnya  sumberdaya-  lebih  pada infrastruktur  politik  yang  diperlukan-  yang  dimiliki,  rekaya  demokratis (demokratic  enginering)  gagal  untuk  dipertahankan. It  was  too  modern  to succeed . 12
Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  agama  merupakan  instrumen  ilahi untuk  memahami  dunia.  Manusia  memerlukan  pegangan  dalam  mengarungi kehidupan  dunia.  Dalam  kerangka  ini,  Islam  tidak  mempunyai  kesulitan  untuk menerima  premis  seperti  itu.  Salah  satu  utamanya  adalah  sifat  ada-dimana- mananya  Islam  ( ommipresence ).  Artinya,  dimanapun  umat  Islam  berada,  Islam hendaknya dijadikan sebagai petunjuk bagi perbuatan mereka. 13
Namun  hal  yang  haru  selalu  diingat  bahwa  semenjak  berdiri,  Islam meliputi  2  aspek,  yaitu  aspek  agama  dan  aspek  masyarakat  atau  politik. Berdasarkan itu maka Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual  dan  temporal,  tetapi  mencakup  kedua  segi  tersebut.  Islam  merupakan agama  yang  memberikan  panduan  (etik)  bagi  setiap  aspek  kehidupan. 14 Islam yang  berdasarkan  syariah  harus  berdasarkan  4  prinsip,  yaitu  (1)  mengakui kedaulatan  Tuhan;  (2)  menerima  otoritas  Nabi  Muhammad;  (3)  memiliki  status wakil Tuhan; dan (4) menerapkan syariah. Sehubungan hal tersebut, maka dalam negara pemegang kedaulatan sesungguhnya berada pada Tuhan. Dalam kaitan ini
12 Robert N. Bellah, “Islamic Tradition and the Problem of Modernization,” dalam  kumpulan  tulisannya Beyond  Belief:  Essays  on  Religion  in  a  Post- Traditionalist World , (Berkeley: University of california Press, 1991), hlm. 151.
13 Bahtiar  Effendy,  “Islam:  Eksistensi  Agama  dalam  Politik  Indonesia”, dalam Agama  dan  Demokratisasi:  Kasus  di  Idonesia ,  (Yogyakarta:  Kanisius, 2011), hlm. 86.
14 Deliar  Noer, Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900-1942 ,  (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1.
Maududi  menyebutkan  bukan  negara  teokrasi,  namun  teo-demokrasi.  Sistem  ini tidak  sama  dengan  sistem  teokrasi  yang  pernah  diterapkan  oleh  dunia  Kristen. Dalam sistem teo-demokrasi, kaum muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di bawah pengawasan Tuhan. 15
Ada  tiga  karakteristik  utama  lain  dalam  demokrasi  selain  kekuasaan  di tangan  rakyat. Pertama ,  kedudukan  terhadap  undang-undang.  Artinya  setiap anggota  masyarakat  menaatinya  sebagai  sebuah  undang-undang  yang  sama  rata. inilah nilai positif daridemokrasi dari segi prinsip. Kedua , demokrasi menjunjung tinggi  dan  menjamin  hak  asasi  manusia  dan  kebebasannya. Ketiga ,  demokrasi memisah kekuasaan menjadi tiga seperti yang telah dijelaskan, sehingga tidak ada salah satu penguasa yang dominan. 16 Para pelaku demokrasi pun tidak bersikeras mempersoalkan  bahwa  kekuasaan  di  tangan  syariat,  namun  mereka  menentang habis-habisan  jika  kekuasaan  dipegang  oleh  seorang  penguasa  yang  tirani  dan diktator.  Konsep  seperti  ini  pun  juga  sesuai  sudah  dijelaskan  dalam  Al  Qur’an Surat  Al  Qashash  ayat  4.Itu  artinya  prinsip,  yaitu  syura  yang  menentang kediktaktoran  dapat  masuk  dalam  sistem  demokrasi  yang  sama-sama  menentang kediktaktoran.  Standar  yang  diajarkan  Allah  terletak  pada  esensi  dan  prinsip. Keduanya  berasal  dari  sumber  yang  tersucikan  dari  intervensi  peradaban  dan kebudayaan  yaitu  wahyu  ilahi  yang  suci.  Esensi  dan  prinsip  politik  yang  tidak boleh berubah itu adalah nilai Islam, bukan sistem dan bentuknya. 17
15 Abu  A’la  Maududi, Hukum  dan  Konstitusi:  Sistem  Politik  Islam , (Jakarta, Bandung: Mizan, 1998), hlm. 160.
16 Mustafa Muhammad Thahlah, Rekontruksi   Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern , (Surakarta: Intermedia, 2002) hlm. 258.
17 Ibid ., hlm. 13.
Inti  dari  demokrasi  tersebut  adalah  ketika  masyarakat  memilih pemimpinnya  sendiri.  Mereka  tidak  boleh  dipaksa  untuk  dipimpin  seorang  yang mereka benci atau sistem yang tidak mereka ingini. Mereka pun punya hak untuk mengkritik  pemerintah  jika  dianggap  salah,  hingga  melakukan  pergantian  jika pemimpin tersebut telah melenceng dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dr. Abdul Aziz Izzat Al-Khayyat menyebutkan ada enam irisan antara demokrasi dan Islam, yaitu sebagai berikut. 18
1. Pemilihan pemimpin dengan pemilu oleh masyarakat
2. Menolak  seluruh  bentuk  pemerintahan  otoriter,  tirani,  atau  rasis,  dan teokrasi. Islam bukanlah agama kependetaan, dan tidak ada pula pendeta- pendeta agama, karena yang ada hanyalah para ulama dan ahli fiqih
3. Membolehkan multi partai. Dalam Islam, keberagaman partai diakui
4. Mengakui kepemilikan pribadi sesuai syura
5. Memberikan kebebasan publik
6. Memilih wakil-wakil rakyat untuk merepresentasikan aspirasi mereka
Pandangan-pandangan  dasar  modernisme  demokrasi  khususnya  yang menyangkut  sikapnya  bahwa ijtihad harus  digalakkan  dalam  menghadapi  situasi yang  berubah,  dan  pandangan  yang  positif  dalam  memandang  keberagaman merupakan sebuah dasar yang menjadi motif pembentukan partai politik modern. Motif-motif para pendirinya pun juga didorong oleh keinginan untuk menyatukan potensi kekuatan politik Islam kedalam sebuah kekuatan politik yang lebih besar, kuat  dan  berpengaruh.  Motif  yang  demikian  ini  juga  dipengaruhi  oleh  keadaan
18 Abdul  Aziz  Izzat  Al  Khayat, An  Nizham  As  Siyasi  fi  Al  Islam ,  (cet.  II; Kairo: Dar As Salam, 2004), hlm. 92.
dimana kelompok-kelompk  non Islam  yang telah  menyusun kekuatan  yang  lebih besar.

## D. Demokrasi ala Partai  Masyumi
Formal  identik  dengan  seragam,  seragam  identik  dengan  simbol.  Islam formal  dimaknai  dengan  Islam  yang  seragam  serta  selalu  mementingkan  simbol. Kelompok  umat  Islam  yang  menginginkan  syariat  Islam  diformalkan  dapat disebut penganut Islam formal. Mereka adalah kelompok yang menginginkan agar ajaran Islam diseragamkan, terutama dalam konteks bernegara. Dengan demikian, simbol  adanya  aturan  yang  mengandung  syariat  Islam  yang  seragam  selalu menjadi  impian  dan  harapan  mereka.  Formalisme  Islam  adalah  instutisionalisasi doktrin,  simbol  dan  idiom  keagamaan.  Begitu  pula  menjadikan  Islam  sebagai ideologi  negara.  Konsep  semacam  inilah  yang  menjadi  tujuan  dari  didirikannya Masyumi sebagai sarana perjuangan umat Islam. 19
Partai  Masyumi  didirikan  dan  diikrarkan  sebagai  satu-satunya  partai politik  Islam  pada  tanggal  7  November  1945  berdasarkan  Keputusan  Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang diselenggarakan 7-8 November 1945, bertepatan dengan  1-2  Dzulhijjah  1346  H.  Inisiatif  pembentukan  Masyumi  berasal  dari beberapa  tokoh  politik  dan  gerakan  sosial  keagamaan  Islam  sejak  zaman pergerakan, seperti H. Agus Salim, Prof. Abdul  Kahar Muzakkir,  Abdul  Wachid
19 Mahmudin, “Formalisme Agama Dalam Persfektif Gerakan Sosial:Prospek  dan  Tantangan  di  Masa  Depan”,  dalam Jurnal  Diskurus  Islam ,
(Vol. 3, No.1, Tahun 2015), hlm. 38.
hasjim,  Muhammad  Natsir,  Muhammad  Roem,  Prawoto  Mangkusasmito,  Ki Bagus Hadikusuma, Muhammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah. 20
Tujuan dibentuknya Masyumi  yang disahkan dalam  Kongres Umat Islam pada  taun  1945  yaitu,  pertama,  menegakkan  kadaulatan  negara  Republik Indonesia  dan  agama  Islam.  Kedua,  melaksanakan  cita-cita  Islam  dalam  urusan kenegaraan. 21 Cita-cita  penegakkan  Islam  yang  diemban  oleh  Masyumi ditegaskan kembali dalam pernyataan politik pada 8 November 1945 menjelaskan bahwa  Masyumi  dibentuk  sebagai  respon  langsung  terhadap  revolusi  Indonesia yang  sedang  bergolak,  yaitu  tekad  bangsa  Indonesia  untuk  mempertaruhkan kemerdekaan.  Sebab,  tindakan  Belanda  dan  kelompok-kelompok  kriminalnya telah  membahayakan  kedaulatan  Republik  Indonesia  yang  juga  akan  berdampak pada terganggunya proses terlaksananya ajaran Islam. 22
Penjelasan  mengenai  tujuan  Masyumi  tersebut  mencerminkan  sebuah sikap  pragmatis  dan  kompromistis  dalam  mengahadapi  gejolak  politik  di Indonesia.  Masyumi  dengan  tegas  menolak  adanya  dikotomi  urusan  agama  dan negara,  karena  bagi  Masyumi  tegaknya  kedaulatan  sebuah  negara  merupakan syarat  mutlak  untuk  melaksanakan  ajaran-ajaran  agama  (Islam). 23 Sementara  itu mengenai  tujuan  kedua  Masyumi,  yang  hendak  melaksanakan  cita-cita  Islam dalam  urusan  kenegaraan,  Masyumi  hendak  membentuk  Indonesia  menjadi
20 Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam:  Perbandingan  Partai  Masyumi  (Indonesia)  dan  Partai  Jama’at-I  Islam (Pakistan) , (Jakarta: Paramadina, 1999 ), hlm. 62-63.
21 Pasal  2  Anggaran  Dasar  Masyumi  1945,  dalam Kedaulatan  Rakyat ,  19 November 1945.
22 Kedaulatan Rakyat , 9 November 1945
23 Yusril., Ibid. , hlm. 73
negara  modern  dan  demokratis,  yaitu  negara  yang  menganut  paham  egaliter kedaulatan rakyat, keadilan, dan persamaan hak kepada semua warganegara tanpa memandang agama yang dianutnya, tentu dalam naungan Islam. 24
Rumusan  resmi  program  politik  Masyumi  menyebutkan  bahwa  partai  itu menghendaki  Indonesia  menjadi  negara  hukun  yang  berdasarkan  ajaran-ajaran Islam.  Sebuah  negara  akan  bersifat  Islam  bukan  karena  secara  formal  disebut sebagai  “Negara  Islam”  ataupun  “berdasarkan  Islam,  tapi  negara  itu  disusun “sesuai dengan ajaran-ajaran Islam”,  baik dalam teori  maupun praktiknya. Dasar negara  dapat  dirumuskan  dengan  klausal-klausal  yang  bersifat  umum  sepanjang mencerminkan  kehendak-kehendak  Islam. 25 Masyumi  memandang  keterlibatan secara  langsung  dalam  jabatan-jabatan  kekuasaan  negara  adalah  sebagai  suatu jalan  strategis  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuannya.  Dengancara  demikian,  kata salah seorang tokoh Masyumi, “hukum-hukum Allah tidak saja keluar dari mulut alim ulama di atas  mimbar  masjid-masjid, tetapi  juga keluar dari pejabat-pejabat pemerintahan dan menjadi undang-undang negara. 26
Sejak  awal  pembentukannya,  Masyumi  mengemukakan  bahwa  prinsip yang  paling  sesuai  dengan  Islam  dan  realitas  masyarakat  Indonesia  adalah demokrasi  yang  berasaskan  paham  kedaulatan  rakyat.  Perincian  dari  rumusan perogram tersebut direalisasikan dalam naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik  (Islam)  Indonesia  usulan  Masyumi.  Tentang  makna  “kedaulatan”,
24 ibid ., hlm. 75
25 Sjafruddin, Islam  dalam  Pergolakan  Dunia ,  (Bandung:  Al  Ma’arif, 1950), hlm.51-53.
26 Zainal  Abidin  Ahmad, Masjoemi:  Partij  Politiek  Islam  Indonesia , Pematang Siantar, 1946, hlm. 15-16.
naskah  tersebut  menyebut  “kedaulatan  adalah  ditangan  seluruh  rakyat  Indonesia sebagai  amanah  Tuhan  kepada  mereka”.  Kedaulatan  Tuhan  diakui  secara metafisik  dan  teologis,  dalam  arti  Tuhan  adalah  pencipta  seluruh  alam  semesta dana  memberikan  norma-norma  universal  kepada  manusia.  Hal  ini  tercermin dalam  pengakuan  naskah  itu  kepada  syari’ah  sebagai  sumber  hukum  tertinggi dalam negara. 27
Menurut program politik  Masyumi, seandainya Indonesia  menjadi  negara yang  demokratis  dan  berdasarkan  pada  Islam,  rakyat  bebas  untuk  mendirikan partai-partai  politik,  perkumpulan  profesi,  ormas  sosial  dan  keagamaan. Kebebasan  ini  juga  diberikan  kepada  masyarakat  non-muslim  dan  ditempatkan pada  posisi  yang  sama  dengan  warga  negara  lain.  Dalam  Draf  Undang-Undang Republik (Islam) Indonesia memberi kesempatan semua warga untuk menempati posisi  dalam  pemerintahan  tanpa  membedakan  agama  yang  dianut.  Namun  hal khusus  berada  dalam  posisi  presiden  dan  wakil  presiden  yang  diharuskan  orang yang  beragama  Islam.  Ketentuan  ini  merupakan lex  specialis  derogat  lex generalis (ketentuan  khusus  yang  membatalkan  prinsip  ketentuan  yang  berlaku umum); suatu kaidah yang dikenal dalam hukum Romawi. 28

## E. TeoDemokrasi Partai Keadilan (Sejahtera)
Teo-demokrasi  beranggapan  bahwa,  baik  secara  teologis  maupun sosiologis,  sangat  mendukung  proses  demokrasi  politik,  ekonomi  maupun kebudayaan.  Oleh  karena  itu,  meskipun  agama  tidak  secara  sistemis
27 Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 3 .
28 Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 49 ayat 3.
mengajarkan  praktek  demokrasi  namun  agama  memberikan  etos,  spirit  dan muatan  doktrinal  yang  mendorong  bagi  terwujudnya  kehidupan  demokratis. Meskipun agama berasal dari Tuhan, tetapi  pada pelaksanaannya tetap melibatkan peranan  manusia.  Maka  disinilah  perlunya  penafsiran  secara  terus  menerus terhadap “teks-teks agama” guna melestarikan alam ciptaan Tuhan. 29
Salah  satu  format politik Islam  yang  ideal akan  menemukan  bentuk yang tepat, ekspresi politik yang dilakukan oleh kalangan politisi Partai Keadilan (PK) yang  kemudian  berubah  nama  menjadi  PartaiKeadilan  Sejahtera  (PKS)  sebagai sebuah  sayap  politik  baru  menunjuk  kanakan  adanya  harapan  bagi  perubahan tatanan  politik  di  masa  depan.  Setidaknya  PKS  menjadi  kelompok  politik  baru yang  tidak  memiliki  beban  sejarah  masa  lalu,  tidak  juga  merefleksikan  suatu komunitas  keagamaan  tertentu,  melainkan  sebuah  kesadaran  yang  muncul  di kalangan  generasi  muda  muslim  dan  kini  golongan  ini  memperoleh  sokongan politik yang signifikan dari rakyat. 30
Partai  Keadilan  (PK)  didirikan  di  Jakarta  pada  hari  Senin,  26  Rabi’ul Awwal 1419 H, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1998 M. 31 Partai ini kemudian dideklarasikan  pada  hari  Ahad,  9  Agustus  1998  di  Masjid  Al  Azhar,  Kebayoran Baru,  Jakarta  Selatan  yang  dihadiri  oleh  sekitar  50.000  pendukungnya. 32 Partai Keadilan  berasaskan  Islam,  tanpa  dengan  mencantumkan  Pancasila  sebagai  asas partainya.  Lambang  Partai  Keadilan  adalah  gambit  dua  bulan  sabit  yang  di
29 Syaifullah, “Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi”, dalam Al Fikr , (Vol. 15, No. 3, Tahun 2011), hlm. 531.
30 Jurdi., Op cit . hlm. 109.
31 Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Keadilan,  (DPP Partai Keadilan, 1998), hlm.1.
32 Nur Mahmudi Ismail, “Jati Diri Partai Keadilan”. Dalam Memilih Partai islam Visi, Misi, dan Persepsi , (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.29.
tengahnya garis tegak lurus warna kuning emas dalam perisai persegi empat sama sisi  berwarna  hitam.  Diatasnya  persegi  panjang  berwarna  hitam  tertulis  Partai keadilan  warna  kuning  emas.  Kedua  persegi  tersebut  melambangkan  Ka’bah berada di atas dasar warna putih.
Pendirian partai politik dalam pandangan para penggagas Partai  Keadilan adalah  sebuah  konsekuensi  atas  pemahaman  pada  Islam  sebagai  sebuah  sistem hidup  yang  universal,  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan.  Islam  adalah  negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan  dan  perundang-undangan,  ilmu  dan  peradilan,  jihad  dan  dakwah, usaha  dan  kekayaan,  tentara  dan  fikrah,  aqidah  yang  lurus  serta  tata  laksana ibadah  yangbenar. 33 Temuan  lainnya  yang  menunjukkan  bahwa  Partai  Keadilan memiliki sebuah tujuan yang dirumuskan dalam kalimat al Islam huwa addin wa dawlah ”. 34
Partai Keadilan yang semula berasal dari gerakan dakwah Islam, pada era Reformasi pasca pemerintahan Orde Baru memandang bahwa perjuangan dakwah harus  dilanjutkan.  Hal  ini  merupakan ikhtiyar untuk  mewujudkan  dakwah  Islam dalam  tatanan  masyarakat  yang  masih  terbelenggu  dalam  kemiskinan,  belum menikmati  kesejahteraan,  hingga  minimnya  penumbuhan  kepribadian  Islam. Akhirnya  para  aktifis  dakwah  memutuskan  untuk  membuat  sebuah  partai  politik
33 Risalah  Gerakan  Ikhwanul  Muslimin,  (Surakarta:  Intermedia,  1997), hlm.42.
34 Syamsul  Balda, Politik  Dakwah  Partai  Keadilan ,  (Jakarta:  DPP  Partai Keadilan, 2000), hlm. 55-60.
yang berorientasi pada ajaran Islam, untuk mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara yang demokratis. 35
Dalam pembahasan Piagam Jakarta pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000  misalnya,  Partai  Keadilan  mengusulkan  pasal  kompromi,  yaitu:  “tiap-tiap warga  negara  menjalankan  ibadahnya  menurut  agamanya  masing-masing”,  dan tidak  sepakat  mengenai  mengembalikan  Piagam  Jakarta  dalam  konstitusi Indonesia.  Partai  keadilan  memberikan  beberapa  alasan  berkaitan  dengan  tidak mendukung Piagam Jakarta, pertama , yang diutamakan adalah substansinya yaitu bagaimana negara dan  masyarakat memiliki komitmen  yang kuat pada nilai-nilai Islam. Kedua ,  karena  yang  diutamakan  substansi  maka  redaksinya  bisa bermacam-macam  menurut  ijtihad  bahasa.  Untuk  itu  bisa  berupa  teks  yang bermacam-macam. Ketiga ,  jika  yang  diutamakan  adalah  substansi  yaitu keseluruhan ajaran Islam maka gerakan untuk menegakkan syariat itu bisa dengan berbagai  cara,  melalui ishlahul  fardhi (memperbaiki  individu), ishlahul  bait (memperbaiki  keluarga),  gerakan  sosial,  gerakan  sosial-politik,  dan  melalui legislasi  yaitu  memasukkan  elemen-elemen  Islam  dalam  perundang-undangan. Selanjutnya,  menurut  Partai  Keadilan,  PK  dengan  penegakkan  syariat dilaksanakan dalam ketatanegaraan, tetapi ini harus menjadi agenda seluruh umat bukan agenda partai per partai. Sebab jika tidak menjadi agenda umat keseluruhan maka peluang kalahnya besar dan ummat pun akan mendapat dampaknya. 36
35 Nasiwan, Geliat  Islam  dalam  Pentas  Politik  Indonesia  Kontemporer , (Kalimantan  Barat:  Lembaga  Pengembangan  Sosial  Ekonomi  Rakyat  (LPSER), 2003), hlm. 63.
36 Mutamminul ‘Ula, “Persoalannya Bukan teks Piagam Jakarta An Sich ..”, dalam Suara Keadilan , Edisi 08,1-15 September 2000.
Untuk  menjawab  beberapa  tanggapan  dari  masyarakat  yang  berkaitan dengan  ketidaksepakatan  PK  dalam  Piagam  Jakarta,  maka  DPP  PK  memberikan bayanat (penjelasan) tentang sikap PK dalam ST MPR khususnya yang berkaitan dgan  amandemen  Pasal  29  UUD  1945. Pertama ,  PK  sebagai  partai  Islam  sejak awal  berdirinya  berasaskan  Islam  dan  tidak  pernah  berubah  darinya.  Dalam sejarah  perjuangannya  bersama  partai  Islam  lainnya,  PK  merupakan  partai  yang memperjuangkan penghapusan asas tunggal, memasukkan nilai-nilai agama dalam HAM, dan menggolkan zakat sebagai komponen pajak.
Kedua ,  sebagaimana  dinyatakan  Presiden  PK,  bahwa  PK  mendukung Piagam  Jakarta  sambil  menegaskan  bahwa  pemahaman  PK  terhadap  Piagam Jakarta  adalah  dengan  merujuk  kepada  Piagam  Madinah,  sebuah  piagam  yang telah  terbukti  melaksanakan  syariah  Islamiyah  dalam  masyarakat  madani  yang prural,  dengan  menjamin  keberadaan  hak  warga  non-muslim. Ketiga ,  ketika  ST MPR  berlangsung,  dalam  berbagai  kesempatan  Presiden  PKS  kembali menegaskan  tentang  komitmen  PK  terhadap  penegakkan  syariat  Islamiyah  yang rahmatan lil’alamin melalui amandemen Pasal 29 UUD 1945.
Keempat ,  berdasarkan  pemahaman  terhadap  syariat  Islam  yang  rahmatan lil’alamin dan Piagam Madinah, PK selalu siap untuk bekerjasama merealisasikan hal ini sesuai dengan etika Islam dan koridor konstitusi, serta semangat demokrasi dan  berharap  bahwa  tuntutan  penegakan  syariat  Islam  ini  dilakukan  secara  jujur dan  tulus,  tidak  untuk  kepentingan  politik  semata. Kelima ,  PK  mengajak  semua pihak  dalam  mensikapi  amandemen  Pasal  29  UUD  1945  dengan  merujuk  pada kaidah  syariat  Islamiyah  dan  nilai-nilai  agama,  meggunakan  hati  yang  bersih, pikiran  yang  jernih,  sehingga  tidak  mudah  melupakan  perjalanan  partai-partai
dalam  bekerjasama  untuk  kemashlahatan  umat  Islam  dan  bangsa  Indonesia, mengedepankan sikap tabayyun serta menghindari penyebar fitnah. 37
Pada  pemilu  1999,  Partai  Keadilan  di  DPR  RI  hanya  mendapatkan  tujuh kursi  anggota  legislatif,  tentu  hasil  ini  tidak  memenuhi electoral  threshold sehingga  Partai  Keadilan  tidak  berhak  menjadi  peserta  pemilu  ditahun  2004. Kecuali  bila  berganti  nama  dan  lambang  partai,  akhirnya  pada  tanggal  20  April 2002  dideklarasikan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  sebagai  partai  baru  yang merupakan  kelanjuran  dari  perjuangan  PK. 38 PKS  berasas  Islam,  dengan  tujuan membangun  masyarakat  madani  yang  berbasis  Islam  ( religious  based  civil society )  yang  adil  dan  sejahtera  dalam  bingkai  NKRI,  masyarakat  madani merupakan  masyarakat  berperadaban  tinggi  dan  maju  yang  berbasiskan  pada nilai,  norma,    hukum,    moral    yang    ditopang    oleh    keimanan,    menghormati pluralitas,    bersikap  terbuka  dan  demokratis,  serta  bergotong  royong  menjaga kedaulatan negara. 39
Meski  berasas  Islam,    PKS    dalam    visi    misi    maupun    di    Anggaran Dasarnya  tidak  menyebutkan  akan mendirikan negara Islam, walaupun bagi PKS relasi  Islam  dan  negara  tidak  dapat  dipisahkan,  pendirian  negara  Islam merupakanpersoalan  lain,  karena  menurut  Hidayat  Nurwahid,  kata-kata  negara Islam  bukan  sesuatu  yang  diutamakan,  yang  lebih  utama  menurutnya  bagaimana nilai-nilai  Islam  itu  hadir  dalam  kaidah  kehidupan  publik,  negara  yang
37 Suara Keadilan , Vol I, No. 09, September 2000.
38 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia . (Bandung : Teraju, 2002). hlm 244-245.
39 Zuly Qodir, HTI Dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia . (Yogyakarta : JKSG, 2013), hlm. 149.
dikehendaki  PKS  adalah  negara  berkeadilan  dan  berkesejahteraan  ( justice  and welfare state ). 40
Konsep seperti  ini  mencerminkan sebuah pemikiran Islam  modernis Sikap dasar  pemikiran  modernisme  Islam  dalam  dunia  politik,  yaitu;  1.  berhubungan dengan  sejauh  mana  doktrin  Islam  di  dalam  dunia  politik.  Dalam  konteks  ini beberapa  kalangan  membela  bahwa  pandangan  bahwa  Islam  merupakam  doktrin yang  lebih dari  sekedar  suatu agama pribadi. Islam  merupakan ajaran  yang turut mengatur  kehidupan  sosial  dan  politik;  2.  berkaitan  dengan  praktik  politik pendahulu  (salaf)  dalam  kehidupan  modern.  Dalam  mensikapi  hal  ini,  kalangan modernis  melakukam  penafsiran  kondisi  yang  ada  pada  masa  lampau  tersebut, daripada  harus  mencontohnya  secara in  tito .  Menurut  kalangan  modernis,  tidak seluruhnya yang terjadi di masa lalu harus dipraktikkan. 41
Selain  moderat  terhadap  ide  demokrasi,  sikap  moderat  PKS  lainnya nampak ditunjukan dengan adanya angota PKS dari kalangan non-muslim, bahkan diantaranya menjadi anggota legislatif, tercatat ada sekitar 20-
ananggotalegislatif  (DPRD)  non-muslim  PKS  di  daerah  pemilihan  Papua  dan NTT,  menurut  Hilmi  Aminuddin  (Ketua  Majelis  Syuro  PKS), 33 alasan  PKS memberi  ruang  keanggotaan  non-muslim,  karena  di  daerah  dimana  jumlah penduduknon-muslimnya  mayoritas,  PKS  sering  didatangi  masyarakat  yang
40 Aay    Muhamad    Furkon, Partai    Keadilan    Sejahtera  :    Ideologi    dan Praksis  Politik  Kaum  Muda  Muslim Kontemporer . (Jakarta : Terajau, 2004), hlm. 232-234.
41 Fazlur  Rahman, Islam ,  (Bandung:  Pustaka,  1984),  hlm.  336-337. Mengenai  dikotomi  paham  modernisme  dan  fundamentalisme  dalam  praktik politik  Islam  juga  dapat  dilihat  dalam  Yusril  Ihza  Mahendra, Modernisme  dan Fundamentalisme  dalam  Politik  Islam:  Perbandingan  Partai  Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-I Islam (Pakistan) , (Jakarta: Paramadina, 1999).
ingin  menjadi  anggota  PKS,  meskipun  sudah  dijelaskan  PKS  sebagai  partai Islam,  tetapi  mereka  tidak  keberatan  menjadi  anggota  PKS,  mereka  masuk menjadi  PKS  bukan  karena  agamanya  yang  memang  berbeda,  tetapi  melihat program-program  politik  yang  ditawarkan  PKS  yang  mereka  nilai  menjadi solusi masalah yang mereka hadapi.

## F. Kesimpulan
Agama  Islam  tidak  sepenuhnya  memberikan  aturan-aturan  detail  untuk umatnya  sebagai  pedoman  hidup,  salah  satunya  dalam  hal  membentuk  sebuah format pemerintahan. Meskipun demikian. Islam mengandung peraturan peraturan atau  hukum-hukum  kenegaraan,  termasuk  hukum  pidana.  Untuk  melaksanakan hukum-hukum  tersebut  tentunya  diperlukan    lembaga  yang  dengan  kekuasaannya dapat  menjamin berlakunya  hukun-hukum itu. Oleh karena  itu adanya  penguasa atau    pemerintah  merupakan  suatu  keharusan,  dan  kemudian  dikenalah  sebuah konsep politik Islam.
Sistem  politik  Islam  merupakan  salah  satu  sistem  yang  sebagian peraturannya bisa saja  mengalami perubahan. Akan tetapi, dengan sistem  itu ada point-point  tertentu  yang  secara  pasti  diatur  lantaran  sifat  keuniversalitasannya yang  permanaen.  Dengan  demikian,  ajaran  yang  sesuai  bagi  semua  aspek kehidupan bisa ditemukan dalam Islam. Ajaran-ajaran yang rinci diberikan dalam hal  yang  bisa  diterapkan  secara  universal,  sedangkan  yang  garis  besar  singkat diberikan untuk keadaan berkemungkinan untuk mengalami perubahan.
Ada  beberapa  model  dalam  penerapan  Islam  dalam  politik,  diantaranya secara  formal  dan  substansial.  Model  formalistik  banyak  diterapkan  Masyumi
yang  berusaha  bersama  partai-partai  Islam  lain  didalam  Majelis  Konstituante, untuk  mengubah  dasar  negara  Indonesia  dari  Pancasila  menjadi  Islam.  Secara legal  formal  hal  ini  akan  berimbas  pada  undang-undang  dibwahnya  yang  tentu akan mengubah segala aspek berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan Masyumi, PKS  bersikap  lebih  lunak  dalam  masalah  dasar  negara.  Meskipun  PKS mencantumkan  Islam  dalam  asas  keparataiannya,  namun  PKS  tetap  mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan masuk dalam sistem demokrasi sebagai sarana menegakkan nilai-nilai secara substantif.

## Daftar Pustaka
Aay  Muhamad  Furkon, Partai  Keadilan  Sejahtera :  Ideologi  dan  Praksis Politik  Kaum  Muda  Muslim Kontemporer . (Jakarta : Terajau, 2004).
Abdul Aziz Izzat Al Khayat, An Nizham As Siyasi fi Al Islam , (cet. II; Kairo: Dar As Salam, 2004).
Abu  A’la  Maududi, Hukum  dan  Konstitusi:  Sistem  Politik  Islam ,  (Jakarta, Bandung: Mizan, 1998).
Ahmad Syafii Ma’arif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara , (Jakarta: LP3ES, 2006).
__________________  , Membumikan  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1995).
Ali  Said  Damanik, Fenomena  Partai  Keadilan  :  Transformasi  20  Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia . (Bandung : Teraju, 2002).
Anggaran Dasar dan  Anggaran Rumah Tangga Partai  Keadilan, (DPP Partai Keadilan, 1998)
Anwar  Harjono,  “M.  Natsir:  Sumbangan  dan  Pemikiran  untuk  Indonesia”, dalam Media Dakwah , 1995. hlm. 110.
Bahtiar  Effendy,  “Islam:  Eksistensi  Agama  dalam  Politik  Indonesia”,  dalam
Agama dan Demokratisasi: Kasus di Idonesia , (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
Deliar  Noer, Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900-1942 ,  (Jakarta: LP3ES, 1982).
Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, Ulumul Quran , No. 2, Vol. IV, tahun 1993.
Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 3 .
Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 49 ayat 3.
Kedaulatan Rakyat , 19 November 1945.
Kedaulatan Rakyat , 9 November 1945
Mahmudin,  “Formalisme  Agama  Dalam  Persfektif  Gerakan  Sosial:Prospek dan  Tantangan  di  Masa  Depan”,  dalam Jurnal  Diskurus  Islam ,  (Vol. 3, No.1, Tahun 2015).
Muhammad Asad, The Principles of State of Government in Islam , (Berkeley: University of California Press, 1961).
Muhammad  Elvandi, Inilah  Politikku ,    (Surkarta:  Era  Adicita  Intermedia, 2011).
Mustafa  Muhammad  Thahlah, Rekontruksi    Pemikiran  Menuju  Gerakan Islam Modern , (Surakarta: Intermedia, 2002)..
Mutamminul  ‘Ula,  “Persoalannya  Bukan  teks  Piagam  Jakarta An  Sich ..”, dalam Suara Keadilan , Edisi 08,1-15 September 2000.
Nasiwan, Geliat  Islam  dalam  Pentas  Politik  Indonesia  Kontemporer , (Kalimantan  Barat:  Lembaga  Pengembangan  Sosial  Ekonomi  Rakyat (LPSER), 2003).
Nur  Mahmudi  Ismail,  “Jati  Diri  Partai  Keadilan”.  Dalam Memilih  Partai islam Visi, Misi, dan Persepsi , (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin, (Surakarta: Intermedia, 1997).
Robert  N.  Bellah,  “Islamic  Tradition  and  the  Problem  of  Modernization,” dalam  kumpulan  tulisannya Beyond  Belief:  Essays  on  Religion  in  a Post-Traditionalist  World ,  (Berkeley:  University  of  california  Press, 1991).
Samsuri, Politik  Islam  Anti  Komunis,  Pergumulan  Masyumi  dan  PKI  di Arena Demokrasi Liberal , (Yogyakarta: Safira Insania Press dan UII, 2004).
Sjafruddin, Islam dalam Pergolakan Dunia , (Bandung: Al Ma’arif, 1950).
Syaifullah,  “Islam  dan  Demokrasi:  Respon  Umat  Islam  Indonesia  terhadap Demokrasi”, dalam Al Fikr , (Vol. 15, No. 3, Tahun 2011).
Suara Keadilan , Vol I, No. 09, September 2000.
Syamsul  Balda, Politik  Dakwah  Partai  Keadilan ,  (Jakarta:  DPP  Partai Keadilan, 2000).
Syarifuddin  Jurdi, Islam  dan  Politik  Lokal,  Studi  Krisis  Atas  Nalar  Politik Wahdah Islamiyah , (Yogyakarta: Pustaka Cendikia, 2006).
Yusril  Ihza  Mahendra, Modernisme  dan  Fundamentalisme  dalam  Politik Islam:  Perbandingan  Partai  Masyumi  (Indonesia)  dan  Partai Jama’at-I Islam (Pakistan) , (Jakarta: Paramadina, 1999 ) .
Zainal Abidin Ahmad, Masjoemi: Partij Politiek Islam Indonesia , (Pematang Siantar, 1946).
Zuly  Qodir, HTI  Dan  PKS  Menuai  Kritik:  Perilaku  Gerakan  Islam  Politik Indonesia . (Yogyakarta : JKSG, 2013).