## Artikel
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
Beatus Tambaip 1 *, Alexander Phuk Tjilen 2
1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Indonesia; beatus@unmus.ac.id
2 Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Indonesia; alexander@unmus.ac.id
* Korespondensi : beatus@unmus.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Dalam  Pendampingan  Kasus  Kekerasan Terhadap  Anak  Di  Kabupaten  Boven  Digoel.Untuk mendapatkan  data  penelitian,  peneliti  mewawancarai  13  orang  sebagai  informan.  Data  analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa  data,  penulis  menggunakan  tiga  tahap:  Reduksi  data,  Penyajian  data,  dan  Penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Dinas  Pemeberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak kabupaten  boven  digoel  telah  melakukan  kegiatan  edukasi.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, kemudian Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel memberikan sosialisasi langsung terhadap kelompok sasaran yaitu sekolah sekolah dan juga kalangan muda yang ada di kabupaten bovendigoel. Kemudian rehabilitasi  sosial  yang  telah  dilaksanakan  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  boven  digoel  adalah  melakukan  proses  pendampingan  pada  korban  kekerasan  seksual  dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Dimana korban kekerasan seksual di dampingi secara sungguh-sungguh  mereka  korban  mengalami  rasa  takut  yang  berlebihan  (trauma)  serta  adanya pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog, para psikolog melakukan tanggung jawab untuk  memulihkan  trauma  korban  kekerasan  seksual.  Kemudian, dalam melakukan  pendampingan mereka melakukan pendekatan secara langsung dengan para korban dengan cara memberi motivasi dan semangat untuk menata kehidupan kea rah depan.
Kata Kunci: Peran Edukasi, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan Psikososial, Kekerasan

## Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of the Department of Women's Empowerment and Child Protection in providing assistance to cases of sexual violence against children in Boven Digoel Regency. To obtain research data, the researcher interviewed 13 individuals as informants. The data analysis was conducted using descriptive method. This study employed a qualitative approach, and the  data  analysis  technique  used  three  stages:  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion drawing. The results of this study indicate that the Department of Women's Empowerment and Child Protection  in  Boven  Digoel  Regency  has  conducted  educational  activities  aimed  at  reducing  the incidence of sexual violence against children. The department provided direct socialization to targeted groups, such as schools and young people in Boven Digoel Regency. In addition, social rehabilitation was carried out by providing assistance to sexual violence victims who suffer from excessive fear or trauma. The victims were accompanied by psychologists who had the responsibility of helping them recover  from  their  trauma. The  support therapy  approach  was  used to  motivate  and encourage  the victims to rebuild their lives.
Keywords: Role Education, Social Rehabilitation, Psychosocial Support, Sexual Violence
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

## 1. Pendahuluan
Indonesia  negara  yang  beragama  dan  memiliki  dasar  negara  yaitu  Pancasila.  Pancasila mengajarkan  nilai-nilai  tentang  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  keadilan  sosial, cinta kasih, dan saling menghargai antar sesama warga negara. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain dengan tujuan menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis, dan bertentangan dengan norma kemanusiaan (Radhitya, Nurwati, and Irfan 2020). Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita perlu menyadari bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  semua  tindakan  dan  kebijakan  harus  sesuai  dengan konstitusi  dan  tidak  boleh  melanggar  aturan  tersebut.  Ini  sangat  penting  untuk  menjaga stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus patuh pada norma hukum yang berlaku (Hartaka and Suadnyana 2020). Norma hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat (Sinaga 2020). Dengan mematuhi norma hukum, kita dapat memastikan bahwa tindakan dan perilaku kita tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak merugikan orang lain. Pasal 28A, 28B Ayat (1), dan 28B Ayat (2) dalam UUD 1945 mengatur hak-hak dasar manusia yang harus dihargai  dan  dilindungi  oleh  Negara.  Hak  untuk  hidup,  membentuk  keluarga,  melanjutkan keturunan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah hak yang harus dihargai dan dilindungi oleh Negara.
Sebagai  warga  negara  Indonesia,  kita  harus  proaktif  dalam  memperjuangkan  serta menjaga  hak-hak  dasar  kita  dan  orang  lain.  Selain  itu,  kita  harus  bertanggung  jawab  dalam bertindak dan tidak mengabaikan hak-hak orang lain. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Negara Indonesia tetap mematuhi konstitusi dan norma hukum yang berlaku. Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  telah  mengalami  amandemen setelah  12  tahun  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Perubahan  ini menitikberatkan  pada  pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap anak,  terutama  dalam  kasus  kejahatan  seksual,  untuk  memberikan  efek  jera.  Selain  itu,  ada langkah  konkret  untuk  memulihkan  kembali  fisik,  psikis,  dan  sosial  anak.  Tujuan  dari perubahan ini adalah untuk mencegah agar anak yang menjadi korban kejahatan tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di masa depan (Djanggih 2018).
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28 A dan B tentang Hak Asasi Manusia  menekankan  pada  pentingnya  kesadaran  positif  yang  dapat  diperkuat  melalui peningkatan  keahlian  pendampingan,  terutama  dalam  konteks  hukum.  Banyak  orang membutuhkan  bantuan  dalam  menghadapi  masalah  hukum,  namun  mereka  tidak  memiliki akses  ke  sumber  daya  atau  dukungan  yang  memadai  untuk  membantu  mereka  dalam menavigasi sistem hukum. Ketidaktahuan dalam pendampingan hukum dapat mengakibatkan masalah  yang  lebih  besar,  seperti  tindak  pidana(Koto  2021).  Sebagai  contoh,  dalam  kasus pencemaran  nama  baik,  kurangnya  keahlian  dalam  pendampingan  hukum  dapat  membuat seseorang lebih rentan terhadap tuduhan yang salah atau pembelaan yang tidak memadai. Oleh karena itu, penyebaran keahlian pendampingan hukum dapat membantu memperkuat kesadaran positif dan membantu masyarakat lebih mampu mengatasi masalah hukum yang mereka hadapi. Dalam hal ini, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu yang terlatih dapat bekerja sama untuk menyediakan akses yang lebih baik ke sumber daya pendampingan hukum, seperti pengacara, mediator, dan fasilitator.
Pasal  28D  Ayat  (1)  dalam  Undang-Undang  1945  Republik  Indonesia  mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui secara sama di mata hukum. Selanjutnya, Pasal 28G Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda, dan merasa aman dari ancaman ketakutan dalam
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
menjalankan hak asasinya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk menjalankan hidupnya tanpa diskriminasi dan harus dilindungi oleh negara.  Angka kekerasan terhadap anak di  Indonesia  terus  meningkat setiap  tahunnya, seperti  yang  terlihat  dari  data  yang  ada.  Pada tahun 2019, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri dari 421.752 kasus yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama,  14.719  kasus  yang  ditangani  oleh  lembaga  mitra pengadaan  layanan  di  Indonesia,  dan  1.419  kasus  dari  Unit  Pelayanan  dan  Rujukan  (UPR) Komnas Perempuan.
Tindakan  kekerasan  terhadap  anak  merupakan  permasalahan  yang  sangat  kompleks dan  serius  (Probosiwi  and  Bahransyaf  2015).  Bentuk  kekerasan  tersebut  bisa  berupa  fisik, psikologis,  seksual,  eksploitasi,  dan  penelantaran,  yang  dapat  mempengaruhi  kondisi  fisik, mental,  dan  sosial  anak  dengan  dampak  jangka  panjang  pada  kesehatan  dan  kesejahteraan mereka.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dan  masyarakat  harus  melakukan  upaya  pencegahan dengan  melakukan  berbagai  program  dan  kebijakan  untuk  melindungi  hak-hak  anak  (Dewi 2022). Pendidikan dan pengajaran tentang hak-hak anak dan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat  menyebabkan  trauma  yang  berkelanjutan  hingga  usia  dewasa,  selain  itu  juga  dapat menyebabkan  masalah  kesehatan  di  masa  depan.  Sebagai  generasi  penerus  bangsa,  kita memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  negara  dan  setiap  anak  berhak  untuk  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu, pencegahan  dan  perlindungan  terhadap  kekerasan  terhadap  anak  bukan  hanya  merupakan tanggung  jawab  orang  tua,  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat  dan  negara, seperti yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2003 (Septiani 2021).
Selain upaya pencegahan, perlindungan dan dukungan juga sangat penting bagi korban dan  keluarganya  melalui  layanan  kesehatan,  layanan  psikososial,  perlindungan  hukum,  dan kebijakan  perlindungan  anak.  Dengan  demikian,  anak-anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang dengan sehat dan aman, merasa dihargai sebagai individu yang memiliki hak-hak dan martabat yang sama dengan orang dewasa. Kasus kekerasan seksual pada Anak harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah serta kepolisian dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, terutama pada kekerasan dalam keluarga yang sering terjadi. Pendampingan yang serius  dari  semua  pihak  diperlukan  untuk  menekan  tingkat  kekerasan  yang  terjadi  setiap tahunnya.  Pentingnya  pendampingan  bagi  anak  korban  kekerasan  terletak  pada  upaya membantu korban dalam menyelesaikan, meringankan beban yang dirasakan, serta membantu memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat (Mardiana 2021).
Penting  bagi  semua  pihak,  termasuk  pemerintah  dan  aktivis  hak-hak  anak,  untuk memberikan  perhatian  serius  pada  masalah  kekerasan  seksual  pada    Anak  ,  terutama  di Kabupaten  Boven  Digoel  dan  Papua  pada  umumnya,  guna  menurunkan  angka  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak.  Meskipun  banyak  faktor  pemicu,  seperti  masalah  ekonomi, pendidikan,  dan  sosial  seperti  konsumsi  alkohol,  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak masih terjadi di Kabupaten Boven Digoel. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Komisi  Perlindungan  Anak,  dan  LSM  yang  fokus  pada  hak  asasi  manusia  perempuan  perlu berperan  aktif  dalam  menurunkan  kasus  kekerasan  tersebut.  Koordinasi  antara  pihak  terkait juga penting untuk menangani kasus-kasus kekerasan dan mencegah korban jiwa di masa yang akan datang.
Dari  hasil  pengamatan  awal  peneliti,  dapat  diketahui bahwa  jumlah  kasus  kekerasan seksual terhadap anak dihitung sejak tahun 2019 sebanyak 14 kasus, tahun 2020 sebanyak 13 kasus, dan  tahun  2021  sebanyak 7  kasus.  Selanjutnya,  dari  kasus-kasus  tersebut, terdapat  32
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
penanganan  korban  kekerasan  pada  tahun  2019,  28  penanganan  pada  tahun  2020,  dan  19 penanganan  pada  tahun  2021.  Meskipun  terlihat  adanya  penurunan  jumlah  kasus,  peneliti tertarik untuk mengkaji pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel terhadap korban kekerasan. Berdasarkan sumber  yang  disebutkan  di  bawah,  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Satuan Reserse  dan  Kriminal  (Satreskrim)  pada  Polres  Boven  Digoel  menangani  4  kasus  P21 kekerasan  fisik  maupun  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak  pada  tahun  2019-2021. Sementara  itu,  kasus-kasus  lainnya  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Setelah  melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, faktor pemicunya adalah masalah ekonomi, selingkuh, serta nafsu.  Pelaku  yang  melakukan  kekerasan  akan  dijerat  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Sebagai  sebuah  kebijakan  publik,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  memiliki  peran  penting  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak. Keterbaruan penelitian dalam bidang ini dapat memberikan wawasan baru dan menghasilkan temuan-temuan  yang  bermanfaat  untuk  meningkatkan efektivitas  kebijakan tersebut. Berikut adalah  beberapa  contoh  keterbaruan  penelitian  dalam  dampak  positif  kebijakan  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap  anak:  Pengaruh  pendekatan  terpadu,  Penelitian  terbaru  menunjukkan  bahwa pendekatan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan berbagai  instansi  dan  stakeholder  dapat  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  pendekatan  yang hanya  melibatkan  satu  instansi  atau  stakeholder  saja.  Pendekatan  terpadu  ini  dapat meningkatkan  koordinasi  antar  instansi  dan  memastikan  bahwa  korban  mendapatkan perlindungan dan dukungan yang holistik.
Pemberdayaan korban, Penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan yang memperkuat pemberdayaan  korban  kekerasan  seksual  anak  dapat  membantu  korban  untuk  pulih  secara psikologis  dan  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  menghadapi  situasi  yang  serupa  di masa  depan.  Pemberdayaan  ini  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan,  pelatihan,  dukungan psikologis, dan akses ke sumber daya lainnya. Pelatihan dan peningkatan kesadaran: Penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual anak dapat  membantu  mengurangi  kasus  kekerasan  seksual  anak.  Kebijakan  yang  mendorong pelatihan dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat, instansi pemerintah, dan sektor swasta dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual anak dan pentingnya  mencegahnya.  Peran  teknologi:  Penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. Teknologi seperti aplikasi konseling online, pelaporan daring, dan deteksi dini dapat  membantu  korban  mendapatkan  bantuan  dengan  lebih  cepat  dan  memastikan  bahwa pelaku kekerasan diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.
Adapun  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Boven  Digoel  yang  menjadi fokus  penelitian  adalah  tindakan  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  perhatian  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan tersebut.  Dari data yang telah disajikan di  atas,  terlihat  bahwa  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  masih  terjadi,  terutama  di Kabupaten Boven digoel. Meskipun pendampingan kasus kekerasan telah dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pihak kepolisian, namun lebih banyak diselesaikan  secara  kekeluargaan,  sehingga  pelaku  tidak  bertanggung  jawab  secara  hukum. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain minuman keras, masalah ekonomi, dan faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, perlu peran Pemerintah dan semua pihak
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
yang terkait untuk melakukan pencegahan dan menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Boven digoel.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah jenis penelitian deskriptif yang berfokus  pada  masalah  atau  fenomena  yang  terjadi  saat  penelitian  dilakukan.  Sesuai  dengan pendapat  Nawawi  tentang  jenis  deskriptif  sebagai  tipe  penelitian  yang  menekankan  pada masalah  atau  fenomena  yang  ada  saat  penelitian  dilaksanakan,  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengevaluasi peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Boven Digoel dalam memberikan pendampingan bagi korban kekerasan seksual anak. Studi ini dilaksanakan  di  Kantor  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten Boven Digoel. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang  dikumpulkan  melalui  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil

## Edukasi Pemerintah
Dalam  upaya  menekan  angka  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Boven Digoel telah melakukan kegiatan edukasi secara pribadi dengan mengunjungi rumah korban kekerasan dan melibatkan pemuka agama. Selain  itu,  mereka  juga  memberikan  sosialisasi  langsung  kepada  kelompok  sasaran  seperti sekolah dan kalangan muda di kabupaten Boven Digoel. Pada Umumnya, edukasi digunakan sebagai  cara  yang  direncanakan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  baik  secara  individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan agar dapat melakukan apa yang diharapkan oleh  pelaku  pendidik. Menurut jurnal  yang  ditulis  oleh  Nopiana Mozim,  edukasi merupakan bentuk  pemberian  informasi  kepada  masyarakat  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  dan dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan respons positif dari masyarakat. Dalam hal ini, edukasi  terhadap  anak-anak  korban  kekerasan  sangat  penting  melalui  sosialisasi  tentang kebijakan  perlindungan  anak  dan  sanksi  hukum  yang  diberlakukan  untuk  anak  korban kekerasan seksual, seperti yang disebutkan oleh Erna.
Dalam hal ini, menurut penulis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Boven Digoel telah melakukan kegiatan edukasi yang melibatkan anak, orang tua, dan  pihak  sekolah.  Kegiatan  edukasi  yaitu  edukasi  kepada  anak  yang  dilakukan  antara  lain adalah:
1. Pemberian  pendidikan  kesehatan  reproduksi  oleh  orang  tua  atau  guru  di  sekolah kepada anak, termasuk penjelasan tentang bagian tubuh dan fungsinya.
2. Edukasi  tentang  sentuhan  yang  harus  dihindari  oleh  anak,  serta  penjelasan  tentang bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Orang tua atau guru juga memberikan penjelasan tentang sentuhan yang diizinkan, seperti ciuman pipi yang hanya boleh dilakukan oleh orang tua, berpelukan dengan saudara, dan berjabat tangan dengan orang lain.
3. Mengajarkan anak untuk berani menolak dan mengungkapkan ketidaknyamanan saat mendapat sentuhan yang tidak pantas dari orang lain.
4. Mengajarkan anak untuk berani meminta bantuan dan tidak takut untuk menceritakan perlakuan yang salah yang dialaminya.
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
Orang  tua  perlu  diberikan  edukasi  tentang  cara  mengasuh  anak  agar  mereka  lebih memahami  fase  perkembangan  anak  dan  dapat  menerapkan  pola  pengasuhan  yang  sesuai. Edukasi ini diharapkan membuat orang tua lebih menghargai peran mereka sebagai orang tua, bukan menganggap anak sebagai penghambat dalam beraktivitas dan karier. Selain itu, orang tua juga perlu membawa anak secara rutin ke dokter untuk memantau perkembangan fisik anak dan mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan pada anak. Selain menyelenggarakan proses pendidikan,  sekolah  juga  perlu  memberikan  layanan  dan  pelatihan  mengenai  moralitas  dan kepribadian  untuk  siswa.  Siswa  harus  diberikan  ruang  untuk  berdiskusi  mengenai  kondisi, persoalan, dan isu-isu terkait kesejahteraan sosial anak.

## Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi  sosial  merujuk  pada  layanan  khusus  di  bidang  sosial  yang  ditujukan  untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan mencegah penurunan atau bahkan memperparah kondisi sosial seseorang. Oleh karena itu, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Boven  Digoel,  rehabilitasi  sosial  dilakukan  melalui  pendampingan  terhadap  korban kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma. Dalam pendampingan  ini, korban diberikan  motivasi  dan  perawatan  untuk  pulih  dari  rasa  takut  atau  trauma  yang  dialaminya. Selain  itu,  dilakukan  juga  proses  rujukan  untuk  membantu  korban  menghilangkan  suasana trauma di tempat kekerasan seksual terjadi.

## Pendampingan Psikososial
Francis Turner mendefinisikan pendampingan psikososial sebagai terapi yang dilakukan oleh  pekerja  sosial  atau  tenaga  ahli  lainnya  dalam  proses  perawatan  anak  korban  kekerasan fisik.  Pendekatan  ini  menggunakan  aspek  psikologi,  kasih  sayang,  dukungan  moral,  dan spiritual, serta pembinaan untuk membangun hubungan sosial. Tujuan dari pendampingan ini adalah agar anak korban kekerasan fisik dapat menjalankan kehidupan sosialnya dengan baik di  masyarakat.  Menurut  analisis  peneliti,  pendampingan  psikososial  yang  melibatkan  para psikolog  bertanggung  jawab  dalam  memulihkan  trauma  korban  kekerasan  seksual.  Mereka melakukan  pendekatan  langsung  dengan  korban,  memberikan  motivasi  dan  semangat  untuk menata  kehidupan  ke  depan.  Pendampingan  psikososial  dilakukan  berdasarkan  laporan  dari korban  dan  diatur  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  kabupaten boven digoel untuk menugaskan para psikolog melakukan pendampingan.
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog memiliki tanggung jawab untuk membantu korban kekerasan seksual pulih dari trauma. Para psikolog menggunakan berbagai teknik intervensi seperti support therapy, family therapy,  dan  terapi  kelompok.  Sebagai  contoh,  support  therapy  membantu  meningkatkan motivasi dan semangat korban dalam menata hidup ke depan. Teknik ini juga membantu korban menerima keberadaan dirinya. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  kabupaten  boven  digoel  menugaskan  para  psikolog  untuk  melakukan  pendampingan sesuai dengan dasar laporan dari para korban.

## 4. Pembahasan
Peran  Edukasi  Pemerintah  sangat  penting  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  (Tesalonika,  Vabella  Tulusan,  Femmy  Mambo  2021),  terutama  dalam  hal pencegahan  dan  penanganan  kasus  tersebut.  Beberapa  langkah  sistematis  yang  diambil  oleh pemerintah  adalah  Kampanye  Pendidikan  dan  Kesadaran  (Maliki  and  Susanti  2019), Pemerintah  dapat  meluncurkan  kampanye  pendidikan  dan  kesadaran  yang  luas  tentang kekerasan seksual terhadap anak, termasuk tentang konsekuensi dan  dampak jangka panjang
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
yang dapat terjadi pada korban. Kampanye tersebut dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti  televisi,  radio,  koran,  dan  media  sosial,  untuk  mencapai  audiens  yang  lebih  luas. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan bagi para pendidik dan guru, agar mereka dapat mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan cara untuk melaporkan kasus tersebut. Pelatihan tersebut  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  masalah  ini  dan  membantu pendidik  dan  guru  dalam  menangani  kasus  tersebut  dengan  tepat.  Pemerintah  dapat menyelenggarakan  pelatihan  bagi  tenaga  kesehatan, seperti  dokter  dan  perawat,  agar mereka dapat  mengidentifikasi  tanda-tanda  kekerasan  seksual  pada  anak  dan  memberikan  dukungan medis yang tepat kepada korban (Rahmawati et al. 2021).
Membuat  dan  Melaksanakan  Undang-Undang,  pemerintah  dapat  membuat  undang- undang  yang  ketat  dan  melaksanakannya  dengan  serius  untuk  mencegah  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Undang-undang  tersebut  dapat  mencakup  tindakan  pencegahan,  seperti pelatihan untuk orang tua dan pendidik, dan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meningkatkan Akses ke Layanan Pendukung, Pemerintah dapat meningkatkan akses korban ke layanan pendukung, seperti konseling dan dukungan psikologis. Pemerintah dapat  bekerja  sama  dengan  organisasi  non-pemerintah  dan  badan-badan  sosial  untuk memberikan  layanan  tersebut  secara  efektif  dan  efisien.  Memberikan  penghargaan  dan pengakuan kepada individu dan organisasi yang terlibat dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat menjadi insentif bagi masyarakat dan organisasi lainnya  untuk  ikut  serta  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Dengan mengambil  langkah-langkah  tersebut  secara  sistematis,  Pemerintah  dapat  memainkan  peran yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan membantu mengurangi prevalensi kasus tersebut di masyarakat (Julita and Meilani 2023).
Rehabilitasi  sosial  adalah  upaya  untuk  memulihkan  korban  kekerasan  seksual  terhadap anak melalui intervensi sosial dan psikologis(Noviana 2015). Beberapa langkah sistematis yang diambil dalam rehabilitasi sosial untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan korban harus dievaluasi oleh tenaga ahli, seperti psikolog atau psikiater, untuk menilai tingkat  trauma  dan  kondisi  psikologisnya  (Kusumawaty  and  Kp  2022).  Evaluasi  ini  akan membantu  menentukan  jenis  intervensi  yang  paling  tepat  untuk  korban.  Korban  kekerasan seksual  anak  memerlukan  dukungan  psikologis  yang kontinu  untuk  membantu  mereka  pulih dari trauma yang dialaminya (Rini 2020). Hal ini dapat dilakukan melalui konseling individu atau kelompok dengan ahli psikologi atau terapis.
Program keterampilan sosial dapat membantu korban kekerasan seksual anak membangun hubungan  yang  sehat  dengan  orang  lain  dan  mengurangi  kecenderungan  perilaku merugikan diri sendiri, seperti menghindari orang lain atau menggunakan obat-obatan terlarang(Rosjayani, Solahudin, and Kurniawan 2022). Program ini melibatkan pelatihan dalam keterampilan sosial seperti  komunikasi,  pengambilan  keputusan,  dan  manajemen  emosi.  Pendidikan  Kesehatan Reproduksi kekerasan seksual anak juga memerlukan pendidikan kesehatan reproduksi untuk membantu  mereka  memahami  perubahan  fisik  dan  emosional  yang  dialami  selama  masa pubertas  dan  bagaimana  mengelola  hal  ini  dengan  baik  (Miswanto  2014).  Pendidikan  ini meliputi informasi tentang seksualitas, perlindungan diri dari kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi.
Pemberian Bantuan Ekonomi, Beberapa korban kekerasan seksual anak dapat memerlukan bantuan  ekonomi  untuk  mendapatkan  akses  ke  perawatan  medis  dan  psikologis,  serta membantu  mereka  untuk  memulai  hidup  baru  (Syahputra  2018).  Pemerintah  atau  organisasi non-pemerintah  dapat  memberikan  bantuan  dalam  bentuk  pinjaman  atau  hibah  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  korban,  seperti  perawatan  medis,  pakaian,  dan  tempat  tinggal. Korban kekerasan seksual anak juga memerlukan perlindungan dari kekerasan atau pelecehan
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
lebih lanjut. Pemerintah dapat memberikan perlindungan fisik dan hukum, seperti pengawalan atau  perlindungan  saksi,  dan  mengejar  tindakan  hukum  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual (Cahyani,  Verdiantoro,  and  Uma  2020).  Dengan  mengambil  langkah-langkah  sistematis tersebut, korban kekerasan seksual anak dapat pulih dari trauma yang dialaminya dan memulai hidup baru dengan lebih baik.
Pendampingan  psikososial  adalah  upaya  untuk  memberikan  dukungan  emosional  dan sosial  kepada  korban  kekerasan  seksual  anak  agar  dapat  pulih  dari  trauma yang  dialami  dan mengembalikan  fungsinya  di  masyarakat(Widyaswari,  Hardika,  and  Dayati  2021).  Beberapa langkah  sistematis  yang  diambil  dalam  pendampingan  psikososial  untuk  menangani  kasus kekerasan seksual terhadap anak (Marlina 2019):
1. Pertama-tama, korban harus diterima dan didengarkan dengan empati dan pengertian. Dalam fase ini, pendampingan psikososial perlu menunjukkan sikap yang ramah dan mendukung, serta memberikan ruang dan waktu bagi korban untuk mengekspresikan perasaannya.
2. Evaluasi  psikologis  dan  sosial  dilakukan  untuk  menilai  tingkat  trauma  dan  kondisi psikologis  korban.  Evaluasi  ini  akan  membantu  menentukan  jenis  intervensi  yang paling tepat untuk korban.
3. Perencanaan  Intervensi  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  korban  disusun, berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan awal. Intervensi dapat meliputi konseling individu  atau  kelompok,  terapi  atau  pemulihan  trauma,  program  pengembangan keterampilan dan kegiatan psikososial.
4. Pelaksanaan Intervensi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kondisi  korban,  seperti  pendekatan  kognitif,  behavior, humanistik,  integratif  atau  lainnya.  Pendampingan  psikososial  dilakukan  dengan jangka  waktu  yang  teratur  dan  terjadwal,  untuk  memonitor  kemajuan  dan memperbaharui perencanaan intervensi.
5. Monitoring dan Evaluasi: Hasil dari intervensi yang telah dilakukan dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya. Pengambilan data berkala diagnostik dan penilaian  kemajuan  korban,  serta  evaluasi  program  yang  telah  dilaksanakan  adalah penting  dalam  menentukan  kelanjutan  intervensi  atau  pengembangan  program  yang lebih baik.
6. Pemberian Sumber Daya: Selain pendampingan dan terapi, korban kekerasan seksual anak  juga  memerlukan  akses  ke  sumber  daya  seperti  dukungan  keluarga,  dukungan teman sebaya, akses ke pelayanan kesehatan dan perawatan medis, pelayanan hukum dan perlindungan sosial.
Pendekatan  terpadu  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah menerapkan pendekatan yang melibatkan berbagai instansi dan stakeholder dalam penanganan kasus tersebut (Romantika 2014). Pendekatan terpadu ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban  kekerasan  seksual  anak  mendapatkan  perlindungan  dan  dukungan  yang  holistik  dari berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, dan psikologis (Amanda et al. 2016). Beberapa pengaruh positif dari pendekatan terpadu dalam menangani kasus kekerasan seksual  terhadap  anak  yaitu  Meningkatkan  koordinasi  antar  instansi  dan  stakeholder (Setijaningrum  2021),  Dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  biasanya melibatkan  banyak  instansi  dan  stakeholder  yang  berbeda-beda.  Pendekatan  terpadu  dapat meningkatkan  koordinasi  antar  instansi  dan stakeholder ,  sehingga  meminimalkan  tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus tersebut.
Memastikan korban mendapatkan perlindungan yang holistik, korban kekerasan seksual anak  membutuhkan  perlindungan  yang  holistik  dari  berbagai  bidang,  seperti  kesehatan,
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
pendidikan, sosial, hukum, dan psikologis(Adawiyah 2022). Dengan menerapkan pendekatan terpadu, korban kekerasan seksual anak dapat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang holistik dari berbagai bidang tersebut.Pendekatan terpadu juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Dengan melibatkan masyarakat, instansi  pemerintah,  dan  sektor  swasta,  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  anak  dapat menjadi  lebih  efektif  karena  keterlibatan  masyarakat  dapat  membantu  mendeteksi  kasus kekerasan seksual anak lebih awal dan membantu korban dalam proses pemulihan(Duadji and Tresiana 2018). Dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, intervensi yang dilakukan harus  tepat  sasaran  dan  efektif.  Dengan  menerapkan  pendekatan  terpadu,  intervensi  yang dilakukan dapat lebih efektif karena melibatkan berbagai bidang yang berbeda-beda, sehingga dapat memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual anak secara holistik.
Pelatihan  dan  peningkatan  kesadaran  merupakan  salah  satu  pendekatan  penting  dalam menangani  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  (Pramudyani  and  Asmorojati  2020). Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelatihan  dan  peningkatan  kesadaran  yaitu pelatihan  dan  peningkatan  kesadaran  bagi  masyarakat  perlu  diberikan  pelatihan  dan peningkatan  kesadaran  mengenai  kekerasan  seksual  anak  (Masykuroh  and  Qosyasih  2023), termasuk mengenai jenis-jenis kekerasan, cara mencegah kekerasan, dan tindakan yang harus dilakukan jika menemukan kasus kekerasan seksual anak. Pelatihan dan peningkatan kesadaran ini  dapat  dilakukan  melalui  kampanye  sosialisasi,  seminar,  diskusi,  atau  pelatihan-pelatihan yang  relevan.  Pelatihan  dan  peningkatan  kesadaran  bagi  tenaga  kesehatan  kesehatan  perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai tanda-tanda kekerasan seksual anak, cara mengidentifikasi kasus kekerasan seksual anak, dan cara memberikan pertolongan pertama kepada korban(Dewi 2023).
Pelatihan  dan  peningkatan  kesadaran  ini  dapat  membantu  tenaga  kesehatan  dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual anak. Pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran  mengenai  hukum  dan  regulasi  yang  terkait dengan  kekerasan  seksual  anak  (Lubis 2017), cara menangani kasus kekerasan seksual anak, dan cara memberikan perlindungan dan pemulihan  kepada  korban.  Pelatihan  dan  peningkatan  kesadaran  ini  dapat  membantu  aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan menghukum pelaku kekerasan seksual. Pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi korban dan keluarga perlu diberikan  pelatihan  dan  peningkatan  kesadaran  mengenai  hak-hak  korban,  cara  mengatasi trauma  akibat  kekerasan  seksual  anak,  dan  cara  memberikan  dukungan  yang  tepat  kepada korban. Pelatihan dan peningkatan kesadaran ini dapat membantu korban dan keluarga dalam mengatasi  trauma  dan  mengambil  tindakan  yang  tepat  dalam  menangani  kasus  kekerasan seksual.
Teknologi  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak (Radjagukguk and Sriwartini 2020). Beberapa peran teknologi dalam menangani kasus  tersebut    Teknologi  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  dini  kasus  kekerasan  seksual anak. Contohnya, teknologi pengawasan dan pemantauan anak secara online dapat membantu orang tua atau pengasuh untuk mendeteksi dini perilaku yang mencurigakan atau tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami anak. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti  digital  yang  dapat  digunakan  dalam  proses  investigasi  kasus  kekerasan  seksual  anak. Misalnya, forensik digital dapat membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti digital seperti pesan teks, email, atau rekaman audio atau video.
Teknologi  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat mengenai  kekerasan  seksual  anak  (Simbolon  2018).  Media  sosial  dan  platform  online  dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan kampanye pencegahan kekerasan seksual anak,
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
yang  dapat  menjangkau  banyak  orang  dengan  cepat  dan  efektif.  Teknologi  juga  dapat digunakan  untuk  memberikan  layanan  pendampingan  dan  konseling  secara  online  kepada korban  kekerasan  seksual  anak.  Hal  ini  dapat  membantu  korban  untuk merasa  lebih  nyaman dan terbuka dalam berbicara mengenai pengalaman yang dialami, terutama jika mereka tidak dapat mengakses layanan konseling di tempat atau tidak nyaman untuk melakukan pertemuan tatap  muka.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  teknologi  juga  dapat  digunakan  untuk  melakukan tindakan  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  seperti  pornografi  anak,  grooming  online,  atau penyebaran informasi pribadi yang sensitif. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dan regulasi yang ketat dalam penggunaan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi anak dari kekerasan seksual online.

## 5. Kesimpulan
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  di  Kabupaten  Boven  Digoel memainkan  peran  penting  dalam  pendampingan  kasus  kekerasan  seksual  anak.  Mereka melakukan  kegiatan  edukasi  untuk  menurunkan  angka  kekerasan  seksual  terhadap  anak, dengan  memberikan  sosialisasi  langsung  kepada  kelompok  sasaran  seperti  sekolah  dan kalangan muda di wilayah tersebut. Selain itu, Dinas tersebut juga melakukan edukasi secara privat dengan mendatangi langsung rumah korban kekerasan dan melibatkan pemuka agama. Proses  rehabilitasi  sosial  dilakukan  dengan  pendampingan  korban  kekerasan  seksual  dari perasaan  takut  atau  trauma  yang  dialaminya.  Korban  kekerasan  seksual  didampingi  secara serius  untuk  membantu  mereka  pulih  dari  rasa  takut  atau  trauma  yang  berlebihan,  dengan memberikan  motivasi  yang tepat  dan  benar.  Selain  itu,  dilakukan  juga  proses  rujukan  untuk menghilangkan suasana trauma di tempat kejadian kekerasan seksual.

## Referensi
1. Adawiyah,  Putri  Robiatul.  2022.  “Inovasi  Program  Ruang  Rindu  (Ruang  Pemberdayaan Dan  Perlindungan  Ibu-Anak)  Untuk  Perempuan  Korban  KDRT  Dan  Penurunan  Aki  Dan AKB Di Kabupaten Banyuwangi.” National Multidisciplinary Sciences 1(4):562–71.
2. Amanda, Putri K., Prisilia Riski, Feri Sahputra, and Marsha N. Habib. 2016. “Mencegah Dan  Melindungi:  Menangani  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Dengan  Bukti.” Jurnal Peradilan Indonesia 4:49–67.
3. Cahyani,  Yulianti  Ningsih,  Alfa  Galih  Verdiantoro,  and  Febriyanti  Uma.  2020. “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Kekerasan Seksual  Kaum  Tunarungu  Dalam Perspektif Hukum Pidana.” Mimbar Keadilan 13(2):218–28.
4. Dewi,  Anak  Agung  Istri  Ari  Atu.  2022.  “Perlindungan  Hak  Anak:  Upaya  Pencegahan Kekerasan  Anak  Melalui  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak.” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 7(3):643–45.
5. Dewi,  Vivian  Nanny  Lia.  2023.  “Program  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak (KSA)  Di  Era  Digital:  Literature  Review.” Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Mandira  Cendikia 2(1):8–17.
6. Djanggih,  Hardianto.  2018.  “Konsepsi  Perlindungan Hukum  Bagi  Anak  Sebagai  Korban Kejahatan  Siber  Melalui  Pendekatan  Penal  Dan  Non  Penal.” Mimbar  Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30(2):316–30.
7. Duadji, Noverman, and Novita Tresiana. 2018. “Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance.” Sawwa: Jurnal Studi Gender 13(1):1–22.
8. Hartaka, I. Made, and Ida Bagus Putu Eka Suadnyana. 2020. “Dharma Agama Dan Dharma Negara Di Era Kekinian.” PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu 2(1).
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
9. Julita, Mahcica, and Nur Laila Meilani. 2023. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur  Di  Kabupaten  Kuantan Singingi.” Jurnal Pendidikan Tambusai 7(1):4063–71. 10. Koto, Ismail. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.” Pp. 1052–59 in Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan . Vol. 2.
11. Kusumawaty,  Ira,  and  S.  Kp.  2022.  “KONSEP  TRAUMA  YANG  DAPAT MENIMBULKAN  MASALAH  PSIKOLOGIS.” Tatalaksana  Post-Traumatic  Stress Disorder (PTSD) 31.
12. Lubis, Elvi Zahara. 2017. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9(2):141–50.
13. Maliki, Dyah Nurul, and Susanti Susanti. 2019. “Komunikasi Persuasif Dalam Kampanye Anti-Kekerasan  Seksual  Oleh  Komunitas  Lentera  Sintas  Indonesia.” Jurnal  Komunikasi Dan Bisnis 7(1).
14. Marlina,  Tina.  2019.  “Pelaksanaan  Pendampingan  Psikososial  Sebagai  Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kab.  Kuningan)”.” Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia 4(8):154–69. 15. Masykuroh,  Khusniyati,  and  Nelis  Nazziatus  Sadiah  Qosyasih.  2023.  “Pelatihan Peningkatan  Kesadaran  Orang  Tua  Pada  Pendidikan  Seksual  Anak  Usia  Dini.” BEMAS: Jurnal Bermasyarakat 4(1):21–27.
16. Miswanto,  Miswanto.  2014.  “Pentingnya  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi  Dan Seksualitas Pada Remaja.” Jurnal Studi Pemuda 3(2):111–21.
17. Noviana, Ivo. 2015. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.”
Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 1(1). 18. Pramudyani,  Avanti  Vera  Risti,  and  Anom  Wahyu  Asmorojati.  2020.  “Pelatihan Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Terhadap  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Usia  Dini Berdasarkan  UU  Perlindungan  Anak.”  Pp.  755–64  in Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan . Vol. 2. 19. Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. 2015. “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan  Perlindungan  Terhadap  Anak.” Sosio  Informa:  Kajian  Permasalahan  Sosial  Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 1(1).
20. Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. 2020. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2(2):111–19.
21. Radjagukguk,  Djudjur  Luciana,  and  Yayu  Sriwartini.  2020.  “Peran  Orangtua  Menyikapi Pornografi  Pada  Remaja  Melalui  Komunikasi  Efektif.” Dinamisia:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat 4(2):354–63. 22. Rahmawati,  Maidina,  Arinta  Dea  Dini  Singgi,  E.  A.  Napitupulu,  Sri  Wiyanti  Widodo Eddyono, L. L. SH, and Ajeng Gandini Kamilah. 2021. “Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Dan Bertanggung Jawab Sesuai Dengan UU Kesehatan Di Indonesia.” AG . 23. Rini, Rini. 2020. “Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor:  Pelaku,  Tipe,  Cara,  Keterbukaan  Dan  Dukungan  Sosial).” IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 4(3):1–12.
24. Romantika,  Prinea.  2014.  “Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Oleh Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  (P2TP2A)  Di  Kabupaten Wonogiri.”
25. Rosjayani,  Annisa  Pratiwi,  Dindin  Solahudin,  and  Muh  Idham  Kurniawan.  2022. “Pemberdayaan  Perempuan  Korban  Kekerasan  Seksual.” Tamkin:  Jurnal  Pengembangan
Dampak  Positif  Kebijakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
Masyarakat Islam 7(3). 26. Septiani,  Reni  Dwi.  2021.  “Pentingnya  Komunikasi  Keluarga  Dalam  Pencegahan  Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini.” Jurnal Pendidikan Anak 10(1):50–58.
27. Setijaningrum,  Erna.  2021.  “Digitalisasi  Tata  Kelola  Korban  Kekerasan  Terhadap Perempuan Berbasis Stakeholders Di Provinsi Jawa Timur.” Jurnal  Layanan  Masyarakat (Journal of Public Services) 5(2):463–72.
28. Simbolon,  Dewi  Fiska.  2018.  “Kurangnya  Pendidikan  Reproduksi  Dini  Menjadi  Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak.” Soumatera Law Review 1(1):43–66. 29. Sinaga, Niru Anita. 2020. “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10(2).
30. Syahputra, Roy. 2018. “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” Lex Crimen 7(3). 31. Tesalonika,  Vabella  Tulusan,  Femmy  Mambo,  Rully.  2021.  “Kewenangan  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Pada  Edukasi  Pelecehan  Seksual  Di Kota Bitung.” JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK 7(106). 32. Widyaswari,  Monica,  Hardika  Hardika,  and  Umi  Dayati.  2021.  “Strategi  Pendampingan Sebagai  Upaya  Pemenuhan  Hak  Anak  Korban  Kekerasan  Di  Kota  Pasuruan.” Jurnal Pendidikan Nonformal 16(1):34–46.