## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.365

## Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
Slamet Muljono 1* , Edytiawarman 2 , Dimas Dwi Arso 3 , Nurhani Fithriah 4
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
* Correspondence email: muljonoslamet@gmail.com, edytia1963@gmail.com, ddarso@unib.ac.id, nurhanifithriah99@gmail.com
Abstract. Marriage is a physical and mental bond between a man and a  woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. But in reality, there are still many households that end up in divorce. To prevent divorce in the household, positive marriage law in Indonesia adheres to the principle of complicating divorce, the  application  of  which  is  manifested  in  the  necessity  for  reasons  as  regulated  in  law  and  divorce  can  only  be  made  with  a decision  to  file  will  be  implemented  at  the  time  of  the  divorce  process  in  court  Religion.  This  research  aims  to  understand  the application of the principle of complicating divorce in the Bengkulu Class 1A Religious Court, with the following problems: What are the factors causing the divorce in the Bengkulu Class 1A Religious Court and, how does the implementation of the principle complicate  the  divorce  process  in  the  divorce  trial  at  the  Bengkulu  Religious  Court.  For  the  purposes  of  this  study,  empirical research  methods  are  used,  which  directly  search  for  data  in  the  field.  In  analyzing  the  field  data,  sociological  analysis  and normative analysis were used to obtain comprehensive analysis  results. Based on the  results of field research, it was concluded that divorce in Bengkulu was generally based on economic reasons, and consecutively due to domestic violence, and reasons for having an  affair. Of  the reasons  put  forward by  the  parties  who filed  for or sue  for divorce,  most  of them are  due  to  economic reasons.

## Keywords: Divorce; Court Hearing; Principles complicate divorce

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah suatu pranata yang sudah ditetapkan Allah S.W.T agar hubungan suami istri menjadi halal, sehingga  seseorang  bisa  memperoleh  keturunan  dari  perkawinannya,  dengan  begitu  perkawinan  merupakan  suatu tahap  awal  bagi  laki-laki  maupun  wanita  dalam  menciptakan  suatu  keluarga.  Sesungguhnya  dengan  adanya perkawinan maka tercipta keluarga yang kekal, sakinah , mawadah , rahmah, dan bahagia. Oleh sebab itu, perkawinan harus dipertahankan dan dianggap sebagai suatu perjanjian yang suci.
Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa Akad perkawinan  tidak  hanya  perjanjian  semata  tetapi  juga  ikatan  suci ( mitsaqon  golidhon )  yang  berkenaan  dengan  keimanan  kepada  Allah  S.W.T,  sehingga  terkandung  hal  yang  bersifat ubudiah dalam suatu perkawinan 1 , Sebab itu, ketika melakukan perkawinan terkandung dimensi vertikal dan dimensi horizontal.  Dimensi  vertikal  yaitu  hubungan  antara  orang  pribadi  dengan  Tuhan  yang  berkaitan  dengan  keimanan, dimensi  vertikal  inilah  yang  membuat  perkawinan  sebagai  sebuah  akad  yang  suci  ( mitsaqon  golidhon )  yang  pada hakikatnya mempunyai dimensi ibadah kepada Allah SWT ( ubudiyah ), sedangkan dimensi horizontal yaitu hubungan antara  seorang  pria  dengan  wanita  yang  saling  mengikatkan  diri  baik  itu  secara  batin  maupun  secara  lahir  sebagai suami  dan  istri  untuk  menciptakan  rumah  tangga  dan  membentuk  keluarga,  sedangkan  Sudarsono  memberikan pengertian perkawinan sebagai akad yang memiliki sifat yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan. 2 Pasal  1  Undang-undang  Nomor  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah  ikatan lahir batin  antara seorang pria  dengan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” 3 .
Regulasi dalam perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungannya terhadap hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu jalinan sah  yang  dinamakan  suatu  ikatan  dalam  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  suatu  perkawinan  bisa mendatangkan  konsekuensi  yang  dikarenakan  akibatnya  yang  membutuhkan  regulasi  yang  mengatur  mengakibatkan persoalan nantinya. Namun kenyatannya, banyak terjadi perkawinan berujung pada perceraian antara suami dan isteri dengan berbagai alasan, termasuk di Kota Bengkulu.
Berdasarkan  penelitian  awal  yang  dilakukan  oleh  penulis,  tingkat  perceraian  di  Kota  Bengkulu  yang  melalui proses  persidangan  di  Pengadilan  Agama  Bengkulu  menunjukkan  suatu  angka  yang  tergolong  tinggi,  dan  ada
1 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 206.
2 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), 36.
3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

## Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
kecenderungan  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2020  menunjukkan  angka  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya. Berdasarkan penelitian awal, perceraian yang terjadi di Kota Bengkulu ini pada tahun 2018 terjadi 907 sidang gugatan perceraian, pada tahun 2019 sampai bulan Oktober 2019, terjadi persidangan proses perceraian sebanyak 1035 kasus, dan  untuk  tahun  2020,  dalam  jangka  waktu  satu  bulan,  yakni  pada  bulan  Januari  telah  terjadi  persidangan  proses perceraian  sebanyak  280  kasus. 4 Tingginya  kasus  perceraian  di  Kota  Bengkulu  seperti  tersebut  di  atas  tentu  sangat menarik  untuk  dilakukan  kajian.  Pada  satu  sisi  sampai  sampai  Walikota  Bengkulu  berwacana  untuk  melarang pelaksanaan  perceraian.  Walaupun  dari  aspek  sosial  hal  ini  ada  benarnya,  akan  tetapi  dari  sisi  yuridis  tentu  hal  ini tidak bisa dilaksanakan, sebab bisa melanggar Hak Azasi Manusia.
Banyak kajian  yang bisa dilakukan  untuk bahan  studi  gejala  terjadinya perceraian di Kota Bengkulu ini, salah satunya adalah tentang kajian dari aspek Proses Beracara Dalam Perkara Perceraian, khususnya yang berkaitan dengan penerapan asas “Mempersulit Proses Perceraian”. Sebagaimana yang diatur dalam penjelasan umum UU No 1 Tahun 1974  yang  diganti  dengan  UU  No16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  angka  4  huruf  e,  selaku  berikut:  sebab pernikahan  bertujuan  menghasilkan  sesuatu  keluarga  bahagia,  kekal  dan  sejahtera,  maka  UU  Perkawinan  mengatur prinsip  untuk  mempersukar  terciptanya  perceraian.  Perceraian  dapat  dimungkinkan,  namun  berdasarkan  alasan  yang diakui dalam undang-undang dan harus dilakukan pada sidang pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penting  untuk  dilakukan  penelitian  mengenai  penerapan  asas  “Mempersulit  Proses  Perceraian”  dalam  Proses persidangan gugatan di Pengadilan Agama Bengkulu.
Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Faktor apa saja menjadi pemicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu?
2. Bagaimanakah  implementasi  asas  mempersulit  proses  perceraian  dalam  persidangan  gugatan  perceraian  di Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu?

## METODE
Metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris digunakan dalam penelitian ini, karena meneliti data primer berkaitan  dengan  asas  mempersulit  proses  perceraian  dalam  gugatan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kelas  IA Bengkulu. Deskriptif analisis merupakan sifat penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan secara terstruktur dan utuh mengenai obyek yang dikaji yaitu penerapan asas mempersulit proses perceraian dalam persidangan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.
Guna  mendapatkan  data  yang  sahih,  penulis  menerapkan purposive  sampling dalam  metodenya,  yaitu melakukan  penelitian  kepada  responden  yang  dipilih  terlebih  dahulu  berdasarkan  kriteria  yang  dianggap  memiliki kemampuan  dan  pengetahuan  terhadap  obyek  penelitian.  Berdasarkan  metode  pemilihan  responden  ini,  responden yang  diplih  adalah  :  Ketua  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Bengkulu,  3  (tiga)  orang  Hakim  pada  Pengadilan  Agama Kelas 1A Bengkulu dan Panitera Sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu. Kemudian dilakukan analisis data kualitatif yaitu data diterima kemudian dibuat terstruktur serta dilakukan analisis guna mendapatkan pemahaman penerapan asas mempersulit proses perceraian dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu
Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  telah  diubah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  diatur  bahwa,  :  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga)  yang bahagia dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya menurut perspektif Hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rohmah, Sakinah bersumber dari bahasa Arab artinya aman, damai, ketentraman, dan ketenangan. Sebagaimana sesuai dengan maknanya, keluarga sakinah artinya keluarga yang didalamnya mengandung keamanan,  kedamaian,  ketentraman,  dan  ketenangan. 5 Mawaddah  berusumber  dari  bahasa  Arab  yang  artinya  cinta yang  menggebu,  membara  dan  perasaan  kasih  sayang.  Mawaddah  digunakan  bagi  sebutan  rasa  cinta  yang  membara pada  kekasihnya.  Pada  fitrahnya,  mawaddah  ini  pasti  dimiliki  manusia.  Timbulnya  rasa  cinta  yang  membara  ini  ada faktor yang  sebabnya bisa dilihat berdasarkan segi fisik pasangannya, tingkah laku, jabatan dan faktor yang dimiliki kekasihnya. Rasa cinta dan kasih sayang dimiliki oleh keluarga karena adanya Mawaddah.
Keluarga  akan  menjadi  hambar  bila  tidak  berlandaskan  rasa  cinta.  Rasa  cinta  dalam  keluarga  mendatangkan rasa  untuk  mengikhlaskan  suatu  hal  buat  keluarganya.  Rasa  cinta  dapat  mendatangkan  sifat  untuk  menjaga  serta
4 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Hukum bernama    Rita  Elviyanti,  S.H.      pada  tanggal  12 November 2020, pukul 09.52 WIB.
5 https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah diakses  pada  tanggal  19 November 2020 Pukul 18.50 WIB
Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian

## Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
memiliki. 6 Kata Rahmah bersumber dari bahasa Arab yang memiliki arti ampunan, karunia, rezeki, dan rahmat. Allah SWT memberikan rahmah terbesar kepada keluarga yang diliputi rasa kepercayaan, kasih, sayang, dan cinta. Keluarga yang memiliki rasa rahmah tidak akan timbul dalam sekejap melainkan timbul karena memberikan pengertian, saling memahami,  kekurangan  ditutupi,  dan  sama-sama  membutuhkan.. 7 Akan  tetapi  tujuan  yang  mulia  dalam  perkawinan sebagaimana  disebutkan  di  atas,  namun  dalam  kenyataan  sehari-hari  masih  banyak  dijumpai  adanya  keluarga  yang tidak  memenuhi  harapan  tersebut,  sehingga  perkawinan  tersebut  berujung  pada  terjadinya  perceraian,  seperti halnya yang terjadi di beberapa keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bengkulu. Hal ini dapat ditunjukkan adanya tingkat perceraian yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ini. Pada  tahun 2018  data  dari  Pengadilan  Agama  Kelas  IA  Bengkulu  ada  907  gugatan  perceraian.  Dari  jumlah tersebut,  setengahnya  (419  perkara)  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  mengajukan  perceraian.  Sementara jumlah perkara tahun 2019 sampai bulan Oktober 2019 mencapai 888 perkaara gugatan perceraian. Pada tahun 2020, Kasus perceraian di Kota Bengkulu pada masa pandemi Covid-19 juga mengalami peningkatan. Dari data yang masuk ke  Pengadilan  Agama  Kela  IA  Bengkulu,  dari  bulan  Januari  sampai  bulan  Agustus  2020 ada  sekitar  900  perkara gugatan dan permohonan cerai. 8 Menurut Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Agusalim, pada awal masa pandemi  Covid-19,  pihaknya  sempat  membatasi  pendaftaran  gugatan  maupun  permohonan  cerai,  karena  untuk mengikuti protokol kesehatan. Pada bulan Maret 2020, ada 85 gugatan perceraian, selanjutnya pada bulan April 2020, terdapat  20  gugatan  perceraian,  dan  pada  bulan  Mei  2020,  terdapat  33  gugatan  perceraian.  Namun,  setelah  adanya adaptasi kebiasaan baru (AKB), jumlah perkara pun  naik. Pada bulan Juni 2020 tercatat ada 97 gugatan, selanjutnya pada  bulan  Juli  2020  terdapat  143  gugatan.  “Namun  pada  bulan  Agusutus  2020  angkanya  mengalami  penurunan menjadi 91 gugatan. 9

## Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu
Menurut ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  mengatur  alasan  yang  dapat  menimbulkan terjadinya perceraian yaitu :
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Sedangkan  alasan  dalam  mengajukan  perceraian  disebut  dalam  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menentukan bahwa alasan terjadinya perceraian sebagai berikut:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Hukum bernama    Rita  Elviyanti,  S.H.      pada  tanggal  12 November 2020, pukul 09.52 WIB.
9 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera  bernama Agusalim, S.H., M.H.   pada tanggal 12 November 2020, pukul 10.30 WIB.
Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Hukum Islam juga mengatur putusnya perkawinan dengan alasan sebagai berikut. 10 a. Ṭalāq. Secara literal ṭalāq berarti lepas dan bebas. Kata ṭalāq dengan perkawinan yang putus karena antara istri dan suami  hubungannya  sudah  lepas.  Kitabnya  Al-Mahalli  menyebutkan  “Melepaskan  hubungan  pernikahan  dengan menggunakan  lafaẓ ṭalāq dan  sejenisnya”. 11 Sebab,  suami  dilarang  menyebutkan  suatu  kata  yang  mudah  guna menceraikan istri tanpa kesadaran yang penuh.
b. Khulŭ.’ Khulŭ’ dari bahasa Arab berarti “melepaskan dan menghilangkan”, tetapi fuqaha  mengartikannya dengan beraneka ragam. Menurut Hanafi kepemilikan nikah yang hilang disebabkan kesepakatan isteri dengan Khulŭ’. c. Fasakh. Berdasarkan istilahnya didapatkan kesimpulan, misalnya bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia selaku  berikut:  Pembatalan  jalinan  pernikahan  oleh  pengadilan  agama  berdasarkan  tuntutan  suami  ataupun  istri yang bisa dibenarkan oleh Majelis hukum Agama ataupun sebab perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan. 12
d. Ila’. Ila’ yaitu bersumpah bahwa suami tidak akan menggauli  istrinya  tidak lebih dari 4 bulan atau jangka  waktu yang  tidak  disebutkan.  Jika  suami  bersumpah  demi  sumpah  ini,  biarkan  dia  menunggu  hingga  4  bulan.  Jika  dia kembali ke istrinya 4 bulan yang lalu, dia harus membayar denda untuk sumpah sumpah (Kifarat). Namun, jika dia tidak  kembali  bersama  istrinya  hingga  4  bulan,  hakim  berhak  memerintahkan  dia  untuk  memilih  di  antara  dua situasi  berikut:  menceraikan  istrinya  atau  membayar  sumpah  Kefarath,  dan  kemudian  kembali  kepada  istrinya.,. Seandainya dia enggan melakukan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim memiliki hak untuk memaksanya agar terjadi perceraian. 13
e. Ẓihār, yaitu  seorang  laki-laki  menyamakan  isterinya  dengan  ibu  kandungnya,  sehingga  isterinya  haram  untuk digauli, misalnya suami berkata “engkau terlihat olehku seperti ibuku”. Bila laki-laki mengucapkan demikian dan tidak  dilanjutkan  dengan  kata  talak,  ia  harus  melakukan  pembayaran  denda  kifarat,  dan  haram  hukumnya  bila menggauli isterinya sebelum kifarat itu dibayar. 14 f. Liǡn. ini  adalah  sejenis  lafaz  Arab  yang  akar  katanya  adalah laa-‘a-na, yang  secara  harfiah  berarti  “saling malaknat”. Cara ini disebut dalam term liǡn karena dalam prosesinya kata “laknat” tersebut. Diantara definisi yang digambarkan, yang mudah dipahami adalah: “sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi”. 15
g. Nusyŭz. Aminuddin dan Slamet Abidin menyebutkan, 16 nusyŭz adalah durhaka, yang berarti kedurhakaan diperbuat isteri  kepada  suaminya.  Bila  isteri  tidak  taat  pada  suami  berdasarkan  suatu  alasan  yang  dapat  dibenarkan  hukum syara’, maka itu termasuk tindakan durhaka.
h. Syiqāq, berarti  perselisihan.  Perselisihan  adalah  konflik  yang  terjadi  antara  isteri  dan  suami,  pertengkaran,  dan pertingkaian. Syiqāq berdasarkan Alquran surat An-Nisa ayat 35: 17 Yang artinya:”Dan barangsiapa diantara kamu (orang  merdeka)  yang  tidak  cukup  perbelanjaanny  untuk  mengawini  wanita  merdeka  lagi  beriman,  ia  boleh mengawin wanita yangberiman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu  adalah  dari  sebahagian  yang  lain,  karena  itu  kawinilah  mereka  dengan  seizin  tuan  mereka,  dan  berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan  (pula)  wanita  yang  mengambil  laki-laki  lain  sebagai  piaraannya;  dan  apabila  mereka  telah  menjaga  diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami (Kebolehan mengawini budak)itu, adalah bagi orang-orang yang takut  kepada  kemasyakatan  menjaga  diri  (dari  perbuatan  zina)  di  antara  kamu,  dan  kesabaran  itu  lebih  baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S An-Nisa : 35)
Apabila  dicermati,  alasan-alasan  sebagaimana  yang  dijadikandasar  dalam  mengajukan  gugat  cerai  atau permohonan  cerai  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Bengkulu,  alasan  atau  alasan-alasan  tersebut  sebagian  ada  yang berdasar pada ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 poin a; d; dan f, yaitu : Salah satu
10 Aripuddin, Penerapan  Asas  Mempersulit  Terjadinya  Perceraian  (Studi  Kasus  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda Aceh) ( Banda Aceh: Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 2017,) 24-27.
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta, Kencana, 2006), 198.
12 Ibid, hlm. 242.
13 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku ll), ( Bandung: Pusaka Setia,2001), 132.
14 Ibid,. hlm. 133.
15 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hal. 288.
16 Beni Ahmad Saebani, Op. Cit., hlm. 50.
17 Ibid.
Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian

## Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
pihak berbuat zina; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;  Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun  lagi  dalam  rumah  tangga.  Sedangkan  sebagian  besar  pengajuan  perceraian  adalah  dengan  alasan  faktor ekonomi, yang notabene pihak laki-laki (suami) dianggap tidak mampu lagi menafkahi pihak perempuan (isteri).
Pengajuan  gugatan  perceraian  para  pihak  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Bengkulu  tersebut  dilatarbelakangi oleh  berbagai  sebab  dan faktor ,  namun  pengajuan  perkara  perceraian  yang  paling  mendominasi  adalah  masalah ekonomi  dan  petengkaran  yang  terus  menerus-menerus.  Sedangkan  penyebab  perceraian  lainnya  diantaranya  adalah karena zina, mabuk, judi, KDRT, cacat badan, dan meninggalnya salah satu pihak.
Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Dalam Persidangan Gugatan Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu
Peradilan  Islam  dan  Peradilan  Perdata  merupakan  wewenang  dari  peradilan  Agama,  jadi  harus  sesuai  dengan syariat  Islam  dan  regulasi  yang  ada  di  Indonesia.  Maka,  Hukum  substansi  Acara  Peradilan  Agama  yaitu  Segala peraturan  baik  itu  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  maupun  syariat  Islam  mengatur  bagaimana cara  orang  menghadap  ke  muka  Pengadilan  Agama  dan  juga  mengatur  bagaimana  cara  Pengadilan  Agama  tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. 18 Dalam  Pasal  2  jo  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Pengadilan  Agama  diatur  bahwa  tugas  dan  wewenang  Peradilan  Agama  adalah  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  Perkawinan,  Waris,  Wasiat, Hibah,  Wakaf,  Infaq,  Sedekah  dan  Ekonomi  Syariah.  Dengan  demikian,  Pengadilan  Agama  sebagai  aktualisasi implementasi  hukum  Islam sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang memiliki agama Islam.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  Peradilan  Agama  adalah  perwakilan  pemerintahan  yang kewenangannya  dalam  menyelesaikan  persengketaan  perdata  orang-orang  yang  beragama  Islam  termasuk  bidang perkawinan,  perceraian.  Pengadilan  Agama  dapat  mengupayakan  pencegahan  agar  tidak  terjadi  perceraian,  yang sesuai  dengan  asas  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu  tasas  mempersukar  terjadinya  perceraian.  Adanya  asas atau  prinsip  mempersulit  terjadinya  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  terjadinya  perceraian,  melainkan  hanya mempersulit  pelaksanaan  perceraian  saja,  yang  berarti  perceraian  tetap  terjadi  jika  tidak  dapat  dihindarkan  lagi. 19 Selain asas atau prinsip tersebut, menurut Pasal 58 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa, : Pengadilan membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha  sekeras-kerasnya  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Pasal  58  ayat  (2)  UU  No  7  Tahun  1989  Pengadilan membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha  sekeras-kerasnya  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Penerapan  asas  atau  prinsip  mempersulit perceraian dalam praktik peradilan, dapat ditafsirkan dari ketentuan peraturan perundangan bahwa :
1. Untuk  melakukan  perceraian,  pihak-pihak  yang  ingin  bercerai  harus  mengajukan  gugatan  atau  permohonan  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Berdasarkan  gugatan  atau  permohonan  perceraian  ini  kemudian  pengadilan  akan menyidangkan dan memberi putusan apakah mengabulkan gugatan atau permohona cerai tersebut ataukan menolak permohonan atau gugatan cerai tersebut. Gugatan cerai diatur dalan Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam bahwa gugat cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal  penggugat  kecuali  isteri  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama tanpa  izin  suami  (ayat  1).  Dalam  hal  tergugat  bertempat  kediaman  diluar  negeri,  Ketua  Pengadilan  Agama memberitahukan  gugatan  tersebut  kepada  tergugat  melalui  perwakilan  Republik  Indonesia  setempat.  (ayat  2). Sedangkan  untuk  gugat  cerai  diajukan  oleh  suami  kepada  isterinya  melalui  sidang  Pengadilan  disebutkan  pada Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan  permohonan  baik  lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu . Pengadilan akan melakukan sidang  gugatan  atau  permohonan  perceraian  berdasarkan  prosudur  dan  mekanisme  yang  sudah  dtentukan  oleh peraturan perundangan tentang prosedur beracara di Pengadilan Agama.
2. Pengajuan gugatan atau permohonan talak harus disertai alasan.
18 Roihan Rasyid, Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) 10.
19 Nasruddin Amir dan Azhari Akmal,  Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 54.
Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian

## Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
Penerapan  asas  atau  prinsip  mempersulit  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Perceraian hanya bisa diputuskan oleh pengadilan.
Menurut  ketentuan  Pasal  114  “Kumpulan  Hukum  Islam”  disebutkan  bahwa  karena  perceraian  atau berdasarkan  proses  perceraian,  maka  dapat  terjadi  gagalnya  perkawinan  yang  disebabkan  oleh  perceraian. Perjanjian  cerai  juga  diatur  dalam  Pasal  117  sd  122  KHI,  yaitu  perceraian  merupakan  jaminan  yang  dibuat  oleh suami dalam persidangan pengadilan agama, yang menjadi salah satu alasan pembubaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 118 taitu Talak Raj`I adalah talak pertama atau kedua, dimana suami berhak rujujk selamaisteri dalam masa iddah. Selain itu mengenai Talak Ba`in Shughraa yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.  Talak  Ba`in  Shughraa  sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  119  Ayat  (1)  yaitu:  talak  yang  terjadi  qabla  al dukhul; talak dengan tebusan atahu khuluk; talak dikeluarkan dari Pengadilan Agama.
Talak  Ba`in  Kubraa  berdasarkan  Pasal  120  KHI  adalah  talak  yang  dilakukan  untuk  ketiga  kalinya.  Talak Ba’in  ini  tidak  dimungkinkan  untuk  dirujuk  dan  tidak  dapat  dinikahkan  kembali,  kecuali  pernikahan  tersebut dilakukan setelah bekas isteri menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan sudah habis  masa  iddahnya.  Selanjutnya  dijelaskan  mengenai  Talak  Sunny  pada  Pasal  121  yaitu  talak  yang  dibolehkan alak  yang  dijatuhkan  terhadap  isteri  yang  sedang  suci  dan  tidak  dicampuri  dalam  waktu  suci  tersebut.  Pasal  122 Talak bid`I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Selanjutnya pada Pasal 115 dijelaskan bahwa: Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Menurut  peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), Pasal 16 mengatur: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang  pengadilan  untuk  menyaksikan  perceraian  tersebut.  dalam  kesaksian.  Jika  ada  alasan  yang  diatur  dalam Pasal  19  “Peraturan  Pemerintah”  ini,  maka  dalam  Pasal  14  pengadilan  menyatakan  bahwa  tidak  mungkin  lagi mendamaikan  suami  dan  istri  untuk  hidup  rukun  dalam  keluarga.  Berdasarkan  penafsiran  Pasal  16  ditetapkan bahwa  setelah  persidangan  memeriksa  dan  memperdebatkan  alasan  perceraian,  dan  mencoba  menengahi  kedua belah pihak tanpa hasil, kemudian disaksikan perceraian suami di persidangan. Pasal 14 PP tersebut menyebutkan: Bagi seorang suami yang menikah menurut agama  Islam dan bermaksud menceraikan istrinya, dimohonkan surat ke  pengadilan  di  tempat  kediamannya  yang  memuat  pemberitahuan  niatnya  untuk  menceraikan  istrinya.  Istri  dan alasannya, dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang untuk ini.
Berdasarkan  pengaturan  pada  pasal-pasal  sebagaimana  disebutkan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada hakekatnya  perceraian  itu  dapat  terjadi  berdasarkan  talak  atau  gugatan  ke  pengadilan.  Meskipun  demikian,  baik perceraian  itu  dilakukan  dengan  cara  talak  atau  gugatan  perceraian,  kedua-duanya  harus  diputuskan  melalui puutusan  sidang  pengadilan  yang  menetapkan  terjadinya  perceraian.  Gugat  cerai  tersebut  diajukan  oleh  Seorang suami  yang telah menikah menurut agama  Islam dan menceraikan istrinya harus mengajukan surat ke pengadilan di  tempat  tinggalnya,  yang  berisi  pemberitahuan  tentang  niatnya  untuk  menceraikan  istrinya  dan  meminta pengadilan agar diadakan siding perceraian. Bagi seorang suami yang akan melakukan talak kepada isterinya diatur dalam Berdasarkan ketentuan Pasal 129 KHI yang menetukan bahwa: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Bagi seorang isteri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya diatur dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam yang menetukan  bahwa,:  Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya  pada  Pengadilan  Agama,  yang  daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami  (ayat  1).  Dalam  hal  tergugat  bertempat  tinggal  di  luar  negeri,  Ketua  Pengadilan  Agama  memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik  Indonesia  setempat (ayat 2). Apabila gugatan atau permohonan cerai tersebut masuk ke Pengadilan, sebelum diputuskan, hakim akan aktif mengusahakan perdamaian di  antara  keduanya.  Apabila  hakim  tidak  berhasil  mengupayakan  perdamaian,  sidang  akan  diteruskan  dengan mengadakan pemeriksaan dan pembuktian secata tertutup, sampai diperoleh kesimpulan sebagai dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Keputusan tentang penetapan telah terjadi perceraian tersebut diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Di persidanan setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami  itu  dalam  sidang  tersebut.  Putusan  Pengadilan  Agama  ini  diatur  dalam  Pasal  Pasal  146  Kompilasi  Hukum Islam.  Pasal  146  ini  dapat  dimengerti  bahwa  dalam  proses  persidangan  perceraian,  pemeriksaan  dan pembuktiannya dilakukan secara tertutup, tetapi putusan harus dinyatakan pada siding yang terbuka. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan yang terbuka terbuka untuk umum.
Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu

## 2. Gugatan atau permohonan cerai harus disertai alasan
Pasal  39  ayat  (2)  UU  No  1  Tahun  1974  yang  diubah  dengan  UU  No  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan mengatur  bahwa:  Untuk  dapat  bercerai  harus  ada  alasan  yang  cukup  agar  suami  istri  tidak  dapat  hidup  rukun. Sebagai  suami  dan  istri.  Ketentuan  ini  kemudian  diperkuat  dengan  PP  No  9Tahun  1975  yang mengimplementasikan  UU  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pasal  19  PP Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19, yaitu:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan  tidak ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Sementara  itu,  pengajuan  gugatan  cerai  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  116  Pernyataan Hukum Islam, yang menyebutkan alasan perceraian adalah sebagai berikut:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  mninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badab  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Alasan  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  oleh  Hakim  dalam  menyelesaikan  gugatan  atau  permohonan perceraian  yang  dimajukan  oleh  para  pihak.  Akan  tetapi  sebelum  Maajelis  Hakim  menjatuhkan  putusan  perkara perceraian,  terlebih  dahulu  harus  mengusahakan  perdamaian  kepada  para  pihak  dan  melaksanakan  pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam pengadilan.

## 3. Mengupayakan Mediasi Dan Perdamaian
Sebelum  Majelis  Hakim  melakukan  proses  persidangan,  terlebih  dahulu  akan  dilakukan  mediasi  dan perdamaian  antara  para  pihak  yang  akan  melakukan  perceraian.  Mediasi  adalah  cara  rekonsiliasi  antara  istri  dan suami yang ingin bercerai. Mediasi  ini dilakukan oleh  hakim yang ditunjuk di Pengadilan. Mediasti diatur dalam PERMA  No.  1  Tahun  2016.  Tidak  adanya  mediasi  di  persidangan  akan  mengakibatkan  ketidakabsahan  putusan hakim. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam perkara proses mediasi di pengadilan, ia  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  telah  menjadi  syarat  mutlak,  karena  dalam  hal  ia tidak melanjutkan proses persidangannya, ia dianggap telah melanggar proses peradilan tersebut.
Mediasi  dilaksanakan  jika  salah  satu  pasangan  nikah  ada  yg  tidak  sepakat  untuk  melakukan  perceraian. Misalnya,  jika  istri  mengajukan  gugatan  cerai  tetapi  suami  menyatakan  enggan  cerai  pada  sidang  pertama,  maka mediasi  dilakukan.  Secara  etimologis,  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin mediare yang  artinya  berada  di  tengah. Kepentingan ini terkait dengan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam bertindak  sebagai mediator dan dalam menyelesaikan perselisihan antar para pihak. "Berada di tengah" juga berarti bahwa mediator harus tidak memihak dan  netral  dalam  menyelesaikan  perselisihan.  Ia  berkewajiban  untuk  dapat  melindungi  kepentingan  para  pihak yang  berselisih  secara  setara  dan  adil,  sehingga  memperkuat  kepercayaan  para  pihak  yang  bersengketa. 20 Dalam
20 Darmawati  H,  Fungsi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian, (Jurusan  Akidah  dan  Filsafat  Fak.  Ushuluddin
Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian

## Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
Collins  English  Dictionary  and  Thesaurus disebutkan  bahwa  mediasi  adalah  kegiatan  menjembatani  dua  pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement) . 21 Kegiatan ini dilaksanakan oleh mediator seebagai pihak yang ikut membantu dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatanyang dapat menyelesaikan persengketaan dan perselisihan.
Mediator tidak dapat memaksakan pihak yang terlibat dalam perkara untuk menerima putusan darinya. Pihak –  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  sajalah  yang  menentukan  kesepakatan  yang  dikehendaki.  Mediator  cuma sekedar mengajak mereka secara bersama-sama untuk menyelesaikan sengketa. 22 Kamus Besar Bahasa  Indonesia mengartikan  mediasi  yaitu  sebagai  proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  suatu  perselisihan sebagai  penasihat. 23 Pengertian  mediasi  dalam  Kamus  Besar  bahasa  Indonesia  memiliki  tiga  unsur  penting. Pertama mediasi  yaitu  proses  untuk  menyeleesaikan  sengketa  atau  perselisihan  antara  para  pihak. Kedua, mengenai  penyelesaian  sengketa  adalah  pihak  dari  luar  yang  bersengketa. Ketiga, dalam  penyelesaian  sengketa merupakan sebagai yang terlibat sebagai penasihat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil putusan. 24 Garry  Goopaster  memberikan  pengertian  mediasi  sebagai  proses  negosiasi  untuk  penyelesaian  masalah, dimana  pihak  luar  yang  adil  bekerjasama  dengan  pihak  yang  berselisih  untuk  membantu  mencapai  kesepakatan yang  memuaskan.. 25 Goodpaster  mencoba  mendeskripsikan  lebih  jauh  arti  mediasi  dalam  bahasa,  tetapi  juga mendeskripsikan  proses  kegiatan  mediasi,  status  dan  fungsi  pihak  ketiga,  serta  manfaat  mediasi.  Goodpaster menekankan bahwa mediasi adalah proses negosiasi di mana pihak ketiga berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa dan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adanya pihak ketiga ini membantu pihak yang berselisih mencari solusi, sehingga tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. 26

## 4. Melakukan pembuktian
Hukum  materiil  maupun  hukum  formil  pasti  memiliki ratio  legis ,  yakni  alasan  yang  menjadi  dasar  suatu hokum Hakim yang menerapkan hukum akan mempelajari apakah ada alasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan apakah alasan tersebut ada dalam peristiwa tertentu di mana undang-undang tersebut akan diterapkan. Dalam hal  ini  terdapat  suatu  kaidah  fikih:  “ Al-hukmu  yaduru  ma’a  ‘illatihi  wujudan  wa  ‘adaman ,” yaitu sebuah hukum berlaku bersamaan dengan ada tidaknya illat hukum pada suatu peristiwa kongkrit. 27
Mengenai  perceraian,  Pasal  22  ayat  2  PP  No  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  UU  No  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  76  ayat  (1)  UU  No  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama,  pada  hakikatnya mengatur  apabila  terjadi  konflik  dan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  hidup  rukun  dalam  rumah  tangga  atau  syiqaq, maka dalam memutus perceraian wajib mendengarkan orang-orang yang dekat dengan suami istri atau keterangan saksi yang berasal dari keluarga. Pembuktian berkaitan dengan kasus perceraian dengan alasan wajib disertai alat bukti saksi. 28
Persoalan  yang  sering  muncul  dalam  praktik  adalah  ketika  pihak  Penggugat/Pemohon  tidak  mampu menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi beserta sebab-sebabnya. Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  tidak  dimungkinkan  adanya  alat  bukti  lain  dalam  perkara  tersebut? Terkait  dengan  masalah  di  atas,  perlu  mengetahui  apa  “illat  hukum”  ketentuan  dalam  Pasal  22  ayat  2  PP  No  9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengetahuan “illat hukum” ini penting agar hakim tidak menerapkan suatu ketentuan hukum secara membabi buta terhadap peristiwa kongkrit yang dihadapinya. 29
Untuk  mengetahui  “illat”  hukum  ini  terletak  pada  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  863 K/Pdt/1990  tanggal  28  Nopember  1991  yang  menyatakan  bahwa  tidaklah  dibenarkan  dalam  perkara  perceraian

## UINAM, Sulesana :Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014)
21 Lorna    Gilmour,    Collins  English  Dictionary  and    Thesaurus,  Third    Editioan  (Great  Brotain:  Harper    Collins Publisher, 2007), 510,
22 Ibid.
23 Tim  Penyusun,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta::Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016),726.
24 Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cet. I, ;(Surabaya: Reality Publisher, 2009), 427.
25 Gary  Goopaster,  Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Negosiasi, (Jakarta: Elips Project, 1993), 201
26 Syahrizal  Abbas,  Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional  Cet.  I,  (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6,
27 Muhamad  Isna  Wahyudi, Pembuktian  Dalam  Perkara  Perceraian (Penerapan  Pasal  22  ayat  2  PP  No.  9  Tahun 1975 jo.  Pasal  76  ayat  1  UU  No.  7  Tahun  1989), https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembuktian-dalam- perkara-perceraian-olehmuhamad- isna-wahyudi-1010 diakses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 19.10 WIB.
28 Ibid.
29 Ibid.

## Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
semata-mata  didasarkan  pada  pengakuan  dan  atau  adanya  kesepakatan  saja,  karena  dikhawatirkan  timbulnya kebohongan, ex Pasal 208 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sedikit banyak masih dipengaruhi oleh ketentuan yang ada dalam KUHPerdata. 30
“Illat  hukum  Pasal  22  ayat  2  PP  No  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  maupun  dalam  Pasal  76  ayat  (1)  UU  No  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama  adalah  untuk mencegah  kebohongan  dalam  perceraian  yang  didasarkan  pada  pengakuan  atau  kesepakatan.  Ini  sejalan  dengan tujuan pembuktian yaitu untuk menunjukkan kebenaran sebuah peristiwa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam menerapan ketentuan hukum acara dengan memperhatikan “illat hukumnya penting bagi hakim agar hukum acara tidak menghambat bagi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi  pihak  berperkara.  Dalam  perkara  perceraian,  yang  merupakan  hukum  perorangan,  memang  harus  dihindari adanya  unsur  kebohongan  dalam  perceraian.  Meski  demikian  bukan  berarti  hakim  kemudian  mengabaikan  alat bukti  selain  saksi  dalam  memeriksa  perkara  perceraian.  Hal  tersebut  karena  pembuktian  merupakan  suatu  cara untuk  membuat  hakim  yakin  mengenai  dalil-dalil  gugatan/bantahan  yang  ditampilkan  pada  persidangan.  Yang harus  membuktikan  adalah  pihak-pihak  yang  berperkara,  sedangkan  hakim  hanya  akan  menilai  tentang  kekuatan alat bukti yang ditampilkan para pihak. Pasal 163 HIR/238 RBG mengatur: barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau  suatu peristiwa,  ia  harus membuktikan  adanya  hak atau peristiwa  itu. Dalam pembuktian ini  yang harus membuktikan  adalah  pihak-  pihak  yang  berperkara,  yaitu  menguatkan  dalil-dalil  atau  menyangkal  dalil-dalil  dari pihak lawannya, berdasarkan kebenaran suatu peristiwa yang diajukan  sebagai bukti. Jadi yang dibuktiakn  hanya peristiwanya, sedangkan hukumnya adalah tugas hakim. Berdasarkan Pasal 164 HIR, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata ada lima macam, ialah:
a. Surat. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa 31 bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang  dimaksudkan  untuk  mencurahkan  isi  hati  atau  untuk  menyampaikan  buah  pikiran  seseorang  dan dipergunakan  sebagai  pembuktian  Dalam  hukum  acara  perdata  dikenal  macam-macam  surat,  yaitu  ada  tiga macam, yaitu: surat biasa, akta autentik, dan akta di bawah tangan.
b. Saksi. Pasal 164 HIR dan Pasal 184 HIR. Yang dimaksud saksi ialah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.
c. Persangkaan,  ialah  kesimpulan  hakim  yang  ditarik  dari  suatu  peristiwa  yang  telah  dianggap  terbukti  atau peristiwa yang dikenal ke arah sutu peristiwa yang belum terbukti, yang menarik kesimpulan itu adalah Hakim dan Undang-Undang. Persangkaan itu sendiri ada dua, yaitu:
1) Praesuntiones  juris yaitu  persangkaan  berdasarkaan  undang-undang.  Dalam  persangkaan  ini  Hakim  terikat pada ketentuan undang-undang, kecuali jika dilumpuhkan oleh bukti lawan 32
2) Praesuntiones facti yaitu  kesimpulan  yang ditarik oleh  hakim berdasarkan pengetahuannya dalam  jalannya persidangan.
d. Pengakuan Dalam hukum acara perdata terdapat dua jenis pengakuan yaitu:
1) Pengakuan di pengadilan
2) Pengakuan di luar pengadilan
Menurut  Pasal  174  HIR,  perbedaan  antara  kedua  pengakuan  tersebut  adalah  tidak  perlu  dibuktikan  lagi untuk  pengakuan  pengadilan,  sedangkan  pengakuan  di  luar  pengadilan  masih  memerlukan  pembuktian  lebih lanjut oleh saksi dan alat bukti lainnya
e. Sumpah.  Menurut  Gatot  Supramono, 33 sumpah  adalah  keterangan  yang  diberikan  seseorang  dengan mengatasnamakan  Tuhannya.  Sumpah diatur  dalam Pasal 155, 156, 157, 158 dan 177 HIR. Dikenal tiga jenis sumpah alat bukti, yaitu:
1) Sumpah suppletoir , yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk  melengkapi  pembuktian  peristiwa,  kejadian  yang  menjadi  sengketa.  Pembebanan  sumpah  ini  bukan kewajiban  akan  tetapi  sekedar  menjadi  wewenangnya  untuk  itu  harus  diangkat  syaratsyaratnya  (HIR  Pasal 155 dan R.Bg Pasal 182).
2) Sumpah estimatoir /sumpah  penaksiran,  yaitu  Sumpah  penaksiran  yang  diperintahkan  oleh  Hakim  karena jabatannya  kepada  penggugat  untuk  menentukan  jumlah  atau  besarnya  ganti  rugi.  Kekuatan  pembuktian sumpah  ini  sama  dengan  sumpah  suppletoir,  bersifat  sempurna  dan  masih  dimungkinkan  adanya  bukti lawan.
30 Ibid.
31 Sudikno    Mertokusumo, Hukum    Acara    Perdata    Indonesia,    ( Yogyakarta:    Liberty, 1988),  116.
32 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), 171.
33 Gatot Supramono, Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama, (Bandung: Alumni,1993), 44.
Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian

## Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
3) Sumpah decisoir /sumpah pemutus, yaitu Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada pihak lawannya. (HIR Pasal 156 dan R.Bg. Pasal 183).

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penyebab  tingginya  tingkat  perceraian  di  Kota  Bengkulu  disebabkan  oleh  faktor  faktor  sebagaimana  dirumuskan pada Pasal 39 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamm maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  yang  sebagian  besar  adalah  faktor  alasan  ekonomi,  kemudian  disusul  oleh  alasan  KDRT,  dan  salah satu pihak melakukan perselingkuhan
2. Penerapan  asas  atau  sistem  mempersulit  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Bengkulu  dilakukan  dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Perceraian hanya bisa dilakukan dengan putusan Pengadilan.
b. Permohonan atau gugat cerai harus disertaidengan alasan yang bisa dibenarkan oleh regulasi.
c. Dilakukan  mediasi  yang  dipimpin  oleh  mediator  kepada  pihak  yang  bercerai  sebelum  dilakukan  pemeriksaan perkara dan pembuktian alat-alat bukti oleh Hakim yang memimpin sidang perceraian.
d. Sebelum  Majelis  Hakim  memberikan  putusan  Pengadilan,  terlebih  dulu  akan  dilakukan  pembuktian  terhadap kebenaran-kebenaran  alasan  yang  diajukan  para  pihak  yang  melakukan  perceraian  guna  menghindari kebohongan, sebagai yang menjadi perimbangan hakim untuk memutuskan kasus perceraian.

## Saran
1. Untuk  menekan  angka  perceraian  di  Kota  Bengkulu,  disarankan  untuk  meningkatkan  koordinasi  antara  Badan- badan terkait seperti Kantor Departemen Agama, BP4, Tokoh Agama/Ustad, Kyai, dan Pengadilan Agama, untuk melakukan  sosialisasi  tentang  seputar  perkawinan,  kepada  para  remaja,  agar  lebih  siap  dan  memahami  tentang lembaga perkawinan.
2. Kepada  Pengadilan  Agama  disarankan  untuk  lebih  meng-efektivkan-kan  pelaksanaan  mediasi  kepada  para  pihak yang akan melakukan perceraian semaksimal mungkin, dalam mencegah terjadinya perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Jakarta:  Kencana  Perdana  Media Group, 2001.
------------, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  Kencana  Perdana  Media Group,  2001Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Cetakan  I,  Jakarta,  Kencana Perdana Media Group, 2006.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,Jakarta, Kencana, 2006. Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2004. Aripuddin, Penerapan Asas  Mempersulit  Terjadinya  Perceraian  (Studi  Kasus  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda Aceh) Skripsi,  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry  Darussalam-Banda  Aceh, 2017.
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku ll), Bandung: Pusaka Setia, 2001. Gary Goopaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi , Jakarta: Elips Project,1993. Gatot Supramon, Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama, Bandung: Alumni, 1993. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher), 2009. Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Rahmad Rosyadi., A, M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam, Bogor: Galai Indonesia, 2006.
Roihan Rasyid, Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1986. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989. Soeroso., R, P raktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan , Jakarta; Sinar Grafika, 2001. Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta, Rineka Cipta, 2005. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988. Sulaikin Lubis, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencan, 2006.
Slamet  Muljono,  Edytiawarman,  Dimas  Dwi  Arso  dan  Nurhani  Fithriah,  Penerapan  Asas  Mempersulit  Proses  Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu
Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional, Cet.  I;  Jakarta: Kencana, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  Undang-undang  Nomor  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  09  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Jurnal, Internet https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembuktian-dalam-perkaraperceraian-oleh- muhamad-isna-wahyudi-1010 , Muhamad Isna Wahyudi, Pembuktian Dalam Perkara Perceraian (Penerapan Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Darmawati  H, Fungsi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian, Jurusan  Akidah  dan  Filsafat  Fak.  Ushuluddin  UINAM, Sulesana :Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014