## RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN MATI ATAU LUKA BERAT SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN DI POLRES KARAWANG
Oci Senjaya, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe, Karawang 41361 ocisenjaya@yahoo.co.id
Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 21 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Tuntutan  keseimbangan  perhatian  dan  perlakuan  dalam  penelitian  ini  ialah terhadap  korban  dan  pembuat  tindak  pidana  pada  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan yang berakibat korban mati atau luka berat. Restitusi dan kompensasi yang pada kelahirannya merupakan hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh Negara  kepada  korban  atau  keluarganya,  karena  restitusi  dan  kompensasi  sangat bermanfaat  bagi  korban  atau  keluarga  korban  terutama  yang  ekonominya  lemah. Permasalahan penelitian yaitu:  Bagaimana restitusi kepada korban mati atau luka berat  sebagai  syarat  pidana  bersyarat,  juga  merupakan  wujud  perhatian  dan perlakuan  yang  seimbang  kepada  korban  dan  pembuat  tindak  pidana  lalu  lintas jalan  dapat  diterima  oleh  masyarakat?  dan  Bagaimanakah  pelaksanaan  restitusi, maupun  kompensasi  kepada  korban  mati  atau  luka  berat  khususnya  di  Satuan Laka  Lantas  Polres  Karawang,  sebagai  syarat  pidana  bersyarat,  juga  merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana  lalu  lintas  jalan  dapat  dikembangkan  oleh  Satuan  Laka  Lantas  Polres Karawang  menjadi  suatu  diskresi  penegak  hukum.  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pedekatan  normatif,  spesifikasi penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif.  Hasil  pembahasan  bahwa  pihak kepolisian  harus  aktif  di  dalam  memberikan  sosialisasi  terhadap  masyarakat mengenai Hak Atas Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar  masyarakat  paham  mengenai  perundang-undangan  yang  berlaku. Mempermudah  dalam  proses  pelaksanaan  Hak  Atas  Restitusi  dan  mempercepat penyelesaian perkara pidana yang dialami oleh korban.
Kata Kunci : Restitusi, Kompensasi, Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽

## RESTITUTION AND COMPENSATION TO VICTIMS OF DEAD OR HEART CUTS AS A CRIMINAL TERMS OF CONDITIONS ON CRIMINAL TRAFFIC STREET IN POLRES KARAWANG
Oci Senjaya, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang H.S. Ronggowaluyo Street, Telukjambe, Karawang 41361 rani88_fhunsika@yahoo.com

## ABSTRACT
The  demand  for  the  balance  of  attention  and  treatment  in  this  study  is  against victims and criminal offenders on road traffic crime resulting in death or serious injury. Restitution and compensation which at birth is the right of the victim and his  family,  then  taken  over  by  the  State  to  the  victim  or  his  family,  because restitution and compensation is very beneficial to the victim or the victim's family, especially the economically weak. The research problem is: How is the restitution to  the  dead  or  seriously  injured  as  conditional  conditional  condition,  is  also  a form of attention and equal treatment to the victim and the maker of road traffic crime can be accepted  by society? and how the implementation of restitution, or compensation  to  the  dead  or  seriously  injured,  especially  in  Unit  Laka  Latang Polres  Karawang,  as  conditional  conditional  prerequisite,  is  also  a  form  of attention  and  equal  treatment  to  the  victim  and  the  crime  maker  of  road  traffic can  be  developed  by  Satuan  Laka  Lantas  Polres  Karawang  becomes  a  law enforcement  discretion.  The  approach  method  used  in  this  research  is  the normative  approach  method,  the  research  specification  used  is  descriptive.  The results of the discussion that the police should be active in providing socialization to  the  public  regarding  the  Right  to  Restitution  and  Merger  of  Lawsuit  for Indemnification that  the  public  understands  the  applicable  legislation.  Facilitate the  implementation  process  of  the  Right  to  Restitution  and  accelerate  the settlement of criminal cases experienced by the victim.
Keywords : Restitution, Compensation, Criminal Acts of Road Traffic
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽

## A. Pendahuluan
Restitusi  dan  kompensasi  pada  hakikatnya  menjadi  hak  korban,  namun  sejak abad  pertengahan  hal  tersebut  merupakan  kewenangan  negara,  sehingga  korban tidak  berhak  lagi.  Salah  satu  akibat  pengambilalihan  restitusi  tersebut  terdapat kecenderungan  bahwa  semua  sistem  hukum  pidana  melupakan  korban.  Apabila dipertimbangkan  berdasarkan  sejarahnya,  restitusi  merupakan  sanksi  pidana  yang paling kuno untuk sarana pengganti balas dendam yang turun temurun oleh korban dan/atau  oleh  pihak  keluarga  korban  kepada  pembuat  kejahatan.  Perkembangan selanjutnya restitusi digantikan oleh kompensasi yang digunakan untuk kepentingan korban  dan/atau  keluarganya  dan  untuk  kepentingan  masyarakat  atau  keluarga kerajaan.  Di  Jerman  misalnya,  bagian  kompensasi  untuk  kepentingan  korban  atau keluarganya disebut wergeld, busse, emende, lendis , sedangkan bagian lainnya yang diserahkan  kepada  masyarakat  atau  raja  disebut freidensgeld,  fredus,  gewedde . Kompensasi juga dikenal di Inggris dengan nama the Wer dalam kasus pembunuhan, the Bot dalam kasus dengan luka-luka serta dalam kasus the Wite untuk kompensasi yang diserahkan kepada masyarakat atau keluarga kerajaan. 1
Perkembangan  tuntutan  pembayaran  kompensasi  dari  pembuat  kejahatan seluruhnya diambil oleh raja, sehingga korban dan atau keluarganya tidak mendapat bagian sama sekali, karena terjadi perubahan pengertian kejahatan dari pelanggaran melawan  individu  menjadi  melawan  Negara.  Kemudian  tumbuh  lagi  perubahan pandangan  terhadap  kompensasi  menjadi  lebih  bersifat  perdata  ( tort atau civil wrong ).  Perubahan  pandangan  tersebut  merupakan  awal  dari  pembedaan  dan pemisahan  kompensasi  antara  kesalahan  perdata  dan  kesalahan  pidana.  Kesalahan perdata  merupakan  hubungan  antar  pribadi  termasuk  hubungan  antara  pembuat kejahatan dan korbannya, sedangkan kesalahan pidana merupakan hubungan antara pembuat/perbuatan kejahatan dan Negara.
Sehubungan dengan pengertian kompensasi dan restitusi Schafer berpendapat yakni:
“Restitution  and  Compensation”,  terms  often  used  interchangeably, represent  in  fact  two  different  point  of  view  relationships,  concern  the counterbalancing  of  the  victim’s  loss  that  results  from  the  criminal attack. It  means  making  amends to him;  or, perhaps better  stated, it is compensation for the damage or injury caused, by a crime against him. It  is  an  indication  of  the  responsibility  of  the  society;  it  is  civil  in character and thus represents a non criminal goal in acriminal case. As opposed  to  compensation,  restitution  in  criminal  victim  relationship concerns  reparation  of  the  victim’s  loss  or,  better  restoration  of  his position  and  rights  that  were  damage  or  destroyed  by  and  during  the criminal attack. It is an indication of responsibility of the offender; it is an  indication  of  responsibility  of  the  offender;  it  is  penal  in  character and  thus  represents  a  correctional  goal  in  the  form  of  an  application,
1 Lihat  Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 20-45. Lihat juga Stephen Schafer, Compensation and Restitution  to  Victims  of  Crime  Issue  120  of  Criminology,  Law  Enforcement,  and  Social  Problems  Series Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforceme Issue 120 of Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement, and Social Problems , (U.S: Patterson Smith, 1970), hlm. 120-220.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
and  payment  by  society  restitution  calls  for  adecision  by  a  criminal court and payment by offender . 2
Hukum  pidana  yang  sekarang  berlaku,  mengasumsikan  bahwa  korban  dan atau  keluarganya  telah  memperoleh  kepuasan  keadilan  atas  dipidanya  pembuat kejahatan,  karena  pembuat  kejahatan  telah  merasakan  juga  penderitaan  seperti korban  dan  atau  keluarganya.  Asumsi  tersebut  barangkali  terhadap  kepuasaan  dari pihak  korban,  namun  bagaimana  terhadap  kepuasan  material  terutama  bagi  korban yang menderita luka fisik untuk biaya mereka yang tidak mampu, salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu, ialah mendayagunakan restitusi kembali.
Perkembangan dan kemajuan kriminologi pada pertengahan abad kedua puluh mengarah  pada  perlakuan  yang  lebih  berperikemanusiaan  bagi  pembuat  kejahatan, sehingga pelaksanaan pidana bukan lagi diarahkan sebagai penderitaan, tetapi lebih mengarah  sebagai  pendidikan  dan  latihan.  Pelaksanaan  pidana  demikian  itu merupakan  pembinaan  diselaraskan  dengan  latar  belakang  pembuat  kejahatan  dan merupakan  pidana  yang  individual.  Sehingga  pasti  dibutuhkan  biaya  tidak  sedikit. Sebaliknya  asumsi  kepuasan  keadilan  untuk  korban  atau  untuk  pihak  keluarga korban makin berkurang dan akhirnya hilang sama sekali.  Pada pertengahan kedua abad kedua puluh dalam kepustakaan viktimologi, ketidakseimbangan perhatian dan perlakuan  terhadap  pembuat  kejahatan  dan  para  korbanya  tidak  sejalan  dengan pandangan  baru  bahwa  keadilan  menghendaki  keseimbangan  perhatian  dan perlakuan terhadap manusia apapun status mereka dalam masyarakat yang beradab. Status  manusia  dalam  hukum  pidana  baik  sebagai  pembuat  kejahatan  maupun sebagai  korbannya,  terutama  mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka  masing-masing harus seimbang.
Perubahan  dan  perkembangan  pandangan  masyarakat  terhadap  perhatian  dan perlakuan  kepada  pembuat  kejahatan  dan  para  korban,  pada  awalnya  muncul  atas pengaruh kriminologi hubungan yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara pembuat dan korban. Para pakar kriminologi, penologi, viktimologi, seharusnya  memberikan  perhatian  dan  perlakuan  kepada  pembuat  kejahatan  dan korbanya  seimbang,  baik  mengenai  hak  maupun  kewajiban  agar  dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas peran sertanya dalam terjadinya kejahatan. Hak  dan  kewajiban  pembuat  kejahatan  dan  korbanya  memang  berbeda,  bahkan barangkali  bertentangan.  Salah  satu  pemecahan  teoretis  yaitu  mengintegrasikan aspek  kriminologi,  penologi  serta  viktimologi.  Sebagaimana  telah  diketahui  oleh para pakar kriminologi dan hukum pidana, pada pertengahan abad kedua puluh ini, asas  pemidanaan  harus  menghilangkan  sifat  pembalasan  dan  sebaliknya  justru berkewajiban  mempersiapkan  pembuat  kejahatan  agar  dapat  menjadi  warga masyarakat  yang  baik.  Berbeda  bagi  korban  kejahatan  mengharapkan  agar  pidana
2 Terjemahan  bebas:  “Restitusi  dan  Kompensasi”,  istilah  yang  sering  digunakan  secara  bergantian, mewakili  dua  hubungan  sudut  pandang  yang  berbeda,  menyangkut  penyeimbangan  kerugian  korban  yang diakibatkan oleh tindak pidana. Itu berarti membuat kesalahan padanya; atau, mungkin lebih baik dinyatakan, itu adalah kompensasi atas kerusakan atau luka yang disebabkan, oleh kejahatan terhadapnya. Ini merupakan indikasi tanggung jawab masyarakat; sifatnya sipil dan  dengan demikian  mewakili tujuan  non-pidana dalam kasus tertentu. Berbeda dengan kompensasi, restitusi dalam hubungan korban kejahatan menyangkut reparasi korban  kehilangan  atau  pemulihan  yang  lebih  baik  dari  posisi  dan  hak-haknya  yang  rusak  atau  hancur  oleh dan selama tindak pidana.  Ini  merupakan indikasi tanggung jawab pelaku; ini  merupakan indikasi tanggung jawab pelaku; sifatnya bersifat pidana dan dengan demikian merepresentasikan suatu tujuan pemasyarakatan dalam  bentuk  suatu  permohonan  dan  pembayaran  oleh  masyarakat  restitusi  meminta  penetapan  oleh pengadilan pidana dan pembayaran oleh pelaku.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
bermanfaat  langsung  mengembalikan  dirinya  seperti  dalam  keadaan  sebelum menjadi korban suatu tindak pidana.
Hal  tersebut  pun  ditegaskan  oleh  Reiff,  menyarankan  agar  restitusi  yang  telah diambil alih oleh Negara, wajar untuk dikembalikan dengan memuaskan rasa balas dendam  korban.  Hal  serupa  juga  dinyatakan  oleh  Sahetapy,  yakni  bahwa  beberapa teori  telah  muncul  sebelum  Lombroso,  dengan  pemikiran  regresi  atavistik  dan derivatifnya  secara  biologik,  endokriminologik  dan  genetik,  determinisme lingkungan dari Enrico  Feri , dengan “off spring” sosiophikhologik dalam berbagai konsep  seperti delinquency  area,  opportunity  pyramide  and  augmented  later  by socialisations with victimation, labeling and crime as function of the power . 3
Pada  zaman  sekarang  ini,  penegakan  hukum  sedang  disorot  oleh  berbagai kalangan  masyarakat  terhadap  keadilan.  Salah  satu  tuntutan  keadilan  tersebut ialah  keseimbangan  perhatian  dan  perlakuan  kepada  korban  dan  pembuat  tindak pidana.  Sistem  hukum  pidana  yang  berlaku  sekarang,  belum  dapat  memenuhi tuntutan keseimbangan tersebut, oleh karena itu perlu diadakan perubahan sistem didalam  penegakan  hukum  khususnya  apabila  terjadi  tindak  pidana  lalu  lintas jalan. Tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan dalam penelitian ini ialah terhadap  korban  dan  pembuat  tindak  pidana  pada  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan yang berakibat korban mati atau luka berat. Restitusi dan kompensasi yang pada kelahirannya merupakan hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh Negara  kepada  korban  atau  keluarganya,  karena  restitusi  dan  kompensasi  sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban terutama yang ekonominya lemah. 4 Konsep  integrasi  restitusi,  kompensasi  dan  pidana  bersyarat  pada  tindak pidana  lalu  lintas  jalan  yang  berakibat  korban  mati  atau  luka  berat  merupakan upaya teoritis untuk memecahkan tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada  korban  dan  pembuat  tindak  pidana.  Integrasi  antara  restitusi  dan  pidana bersyarat  menggunakan  integratif  yaitu  mengintegrasikan  antara  teori  penologi yang berperikemanusiaan, teori pemulihan keseimbangan, teori kausalitas adekuat terhadap delik lalu lintas jalan raya. 5

## B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  restitusi  kepada  korban  mati  atau  luka  berat  sebagai  syarat pidana  bersyarat,  juga  merupakan  wujud  perhatian  dan  perlakuan  yang seimbang  kepada  korban  dan  pembuat  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan dapat diterima oleh masyarakat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan restitusi, maupun kompensasi kepada korban mati atau luka berat khususnya di Satuan Laka Lantas Polres Karawang, sebagai  syarat  pidana  bersyarat,  juga  merupakan  wujud  perhatian  dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas  jalan  dapat  dikembangkan  oleh  Satuan  Laka  Lantas  Polres Karawang menjadi suatu diskresi penegak hukum?
C. Tujuan Penelitian
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
3 Barda  Nawawi  Arief dan  Muladi, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  (Bandung:  Alumni,  1992),  hlm. 130-135.
4 Ibid . 5 Ibid .
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
1. Untuk mengetahui dan memahami restitusi kepada korban mati atau luka berat  sebagai  syarat  pidana  bersyarat,  juga  merupakan  wujud  perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh masyarakat.
2. Untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan  restitusi,  maupun  kompensasi kepada  korban  mati  atau  luka  berat  khususnya  di  Satuan  Laka  Lantas Polres Karawang, sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian  dan  perlakuan  yang  seimbang  kepada  korban  dan  pembuat tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  dapat  dikembangkan  oleh  Satuan  Laka Lantas Polres Karawang menjadi suatu diskresi penegak hukum.
D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pedekatan  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif. Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dikumpulkan  dilakukan dengan  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Normatif  yaitu  mempergunakan sumber-sumber  data  sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang-undangan, keputusan-keputusan  pengadilan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat-pendapat  para sarjana hukum terkemuka. 6 Kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-anga  yang berasal dari informasi-informasi hasil studi  kepustakaan  yaitu  data  yang  diambil  dari  instansi-instansi  terkait  dengan masalah yang dibahas yaitu “Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati Atau Luka  Berat  Sebagai  Syarat  Pidana  Bersyarat  Pada  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas Jalan di Polres Karawang”.
E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
1. Perkembangan Restitusi Sebagai Sanksi Pidana
Restitusi  biasanya  digunakan  secara  bergantian  dengan  kompensasi, santunan dan ganti rugi. Pemakaian keempat istilah tersebut tidak jelas dikaitkan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Penggunaan istilah-istilah tersebut mempunyai  sasaran  penerimaan  sejumlah  uang  bagi  pihak  yang  dirugikan  baik dari negara, lembaga asuransi, lembaga sosial maupun dari orang atau pihak yang merugikan  fisik  (immaterial) ataupun  material.  Menurut  Poerwadarminta,  bahwa restorasi  adalah  pengembalian  atau  pemulihan  kepada  keadaan  semula; kompensasi  ialah  ganti  rugi,  pemberesan  piutang  dengan  ganti  barang  dan sebagainya. Berger menjelaskan bahwa: 7
Compensation is aboard legal term that denotes the balancing of one thing  against  another;  for  example,  payment  against  services rendered  or  beefits  against  loss  or  damage.  It  implies  making  whole or  giving  an  equivalent  or  substitute  of  equal  value.  In  an  employer- employee  relationship,  compensation  is  salary  or  wages  from  the employer for work performed. Compensation also covers remuneration  for  services  such  as  those  rendered  by  a  repairman  or professional  man;  payment  made  to  a  supplier  for  goods;
6 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.
7 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  (Kumpulan  Karangan,  Buku Kedua) , (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia,  2007),  hlm.  140-145.  Lihat  Sudarto, Hukum  Pidana  I, (Semarang:  Yayasan  Sudarto  Fakultas Hukum  Undip  Semarang,  1990).  Lihat  Sudarto, Hukum  Pidana  II ,  (Semarang:  Yayasan  Sudarto  Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990). Lihat Milton L. Rock, dan Lance A. Berger, The Compensation Handbook : A State-of-the-art Guide to Compensation Strategy and Design , (U.S: McGraw-Hill, 1991), hlm. 20-37.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
reimbursement for expenses or an outlay made in behalf of one person by another and the amount paid by the owner of one ship to the owner of  another  ship  that  salvages  or  prevents  the  destruction  of  the  first vessel . 8
I  yet  another  sense,  compensation  is  the  remuneration  required  by court order to be paid by person to another who has sustained loss or injury through the act or omission of the first person. Thus, the seizure of  property  through  the  condemnation  process  to  make  room  for  a highway  or  a  public  building  must  be  accompanied  by  compensation paid by the authority equivalent in value to the appropriated property.
Compensation  is  also  the  remuneration  necessary  to  restore  an injures person to his former position the damages for pain, for loss of wages, and for medical expenses-paid by a person guilty of negligence to  the  injured  party.  The  area  in  which  compensation  becomes payable continues to be broadened by statute and by judge made law for example, the recognition by many courts that a person’s privacy is valuable and that invasion of that privacy, as by use of his name for advertising  purposes, is the subject of compensation. Examples of the general  trend  toward  statutory  expansion  of  compensation  are workmen’s compensation laws awarding money for injuries sustained during  employment,  and  laws  requiring  payments  to  aged,  ill  and unemployed persons. A number of states of the United state and some other countries have enacted laws compensating blameless victims of crimes of violence, on the theory that the state owes a duty to protect and make whole those of its citizens victimized by crime. 9
Penjelasan  Berger  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  restitusi merupakan  bagian  dari  kompensasi.  Kompensasi  biasanya  dipakai  dalam perundang-undangan  meliputi  pengertian  pembayaran  atas  pelayanan  yang diberikan, keuntungan yang tidak jadi diperoleh karena kerusakan atau kehilangan
8 Terjemahan bebas: Kompensasi berada di atas istilah hukum yang menunjukkan keseimbangan satu hal dengan  yang lain; misalnya, pembayaran terhadap layanan  yang diberikan dari kerugian atau kerusakan. Ini  berarti  membuat  keseluruhan  atau  memberikan  pengganti  atau  setara  dengan  nilai  yang  setara.  Dalam hubungan  majikan-karyawan,  kompensasi  adalah  gaji  atau  upah  dari  majikan  untuk  pekerjaan  yang dilakukan. Kompensasi juga mencakup remunerasi untuk layanan seperti yang diberikan oleh tukang reparasi atau  orang  profesional;  pembayaran  yang  dilakukan  ke  pemasok  untuk  barang;  penggantian  biaya  atau pengeluaran  yang dilakukan atas nama satu orang oleh  orang lain dan jumlah  yang dibayarkan oleh pemilik satu kapal kepada pemilik kapal lain yang menyelamatkan atau mencegah penghancuran kapal pertama.
9 Terjemahan  bebas:  Saya  rasa  lain,  kompensasi  adalah  remunerasi  yang  diperlukan  oleh  perintah pengadilan  untuk  dibayar  oleh  orang  lain  yang  mengalami  kerugian  atau  cedera  melalui  tindakan  atau kelalaian orang pertama. Dengan demikian, penyitaan properti melalui proses penghukuman untuk membuat ruang untuk jalan raya atau bangunan publik harus disertai dengan kompensasi yang dibayarkan oleh otoritas yang setara nilainya dengan properti yang diambil. Kompensasi juga merupakan remunerasi yang diperlukan untuk  mengembalikan  orang  yang  terluka  ke  posisi  semula  sebagai  ganti  rugi  karena  rasa  sakit,  karena kehilangan upah, dan untuk biaya pengobatan -dibayar oleh seseorang yang bersalah karena kelalaian kepada pihak yang dirugikan. Area di mana kompensasi menjadi hutang terus diperluas oleh undang-undang dan oleh hakim membuat hukum misalnya, pengakuan oleh banyak pengadilan bahwa privasi seseorang berharga dan bahwa pelanggaran privasi itu, karena dengan menggunakan namanya untuk tujuan periklanan, adalah subjek kompensasi.  Contoh  dari  kecenderungan  umum  menuju  perluasan  kompensasi  yang  diwajibkan  undang- undang  adalah  undang-undang  kompensasi  pekerja  yang  menghadiahkan  uang  untuk  cedera  yang  diderita selama bekerja dan undang-undang yang mengharuskan pembayaran kepada orang yang berusia lanjut, sakit dan tidak bekerja. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah memberlakukan undang-undang  yang  mengkompensasi  korban  kejahatan  tanpa  kekerasan,  berdasarkan  teori  bahwa  negara berutang kewajiban untuk melindungi dan membuat seluruh warga negaranya menjadi korban kejahatan.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
barang  dan  upah  kerja.  Apabila  berdasarkan  pada  lingkup  arti  yang  luas, kompensasi  mengarah  pada  suatu  keseimbangan  sesuatu  terhadap  lainnya. Berdasarkan  berbagai  sumber,  arti  restitusi  masih  rancu  ternyata  dari  penjelasan bahwa  restitusi  merupakan  sinonim  dengan  kompensasi,  namun  juga  dikatakan bahwa restitusi merupakan bagian dari kompensasi. Walaupun demikian terdapat unsur  yang  sama  beupa  ganti  rugi  untuk  korban  dari  pihak  yang  merugikan dengan maksud untuk memperbaiki korban.
2. Pengertian Restitusi
Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  35  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menjabarkan pengertian maksud dari  restitusi,  Restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban  atau keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga,  dapat  berupa  pengembalian  harta milik,  pembayaran  ganti  kerugian  untuk  kehilangan  atau  penderitaan,  dan penggantian  biaya  untuk  tindakan  tertentu.  Pasal  1  angka  13  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang, bahwa pengertian dari restitusi ialah:
Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
Disebutkan  dalam  ayat  (3),  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian kompensasi  dan  restitusi  dengan  peraturan  pemerintah.  Untuk  pelaksanaannya, diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban.  Dirumuskan  oleh Peraturan  Pemerintah  itu,  pengertian  tentang  kompensasi,  restitusi  dan  bantuan (Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka dan 7), yaitu:
a.  Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku  tidak  mampu  memberikan  ganti  kerugian  sepenuhnya  yang menjadi tanggung jawabnya;
b.  Restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban  atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta  milik,  pembayaran  ganti  kerugian  untuk  kehilangan  atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu;
c.  Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh  LPSK  dalam  bentuk  bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi psiko-sosial.
Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yaitu:
a.  Ganti  kerugian  yang  ditujukan  kepada  aparat  penegak  hukum,  yang diatur Bab XII Bagian Kesatu;
b.  Ganti  kerugian  yang  ditujukan  kepada  pihak  yang  bersalah,  yang merupakan  penggabungan  perkara  pidana  dengan  perkara  gugatan  ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.
Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum”  sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan sebagai berikut:
“Setiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian kepada  orang  lain  mewajibkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
Prinsip  yang  dianut  KUHAP  mengenai  “tuntutan  ganti  kerugian” merupakan  upaya  untuk  merealisasikan  Pasal  5,  Prinsip  yang  dianut  KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang menegaskan:
“ (2).  Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan ”.
Dengan  “penyederhanaan”  proses  tuntutan  ganti  kerugian  tersebut,  dapat diharapkan  bahwa  orang  yang  dirugikan  memperoleh  ganti  kerugian,  terhindar dari  proses  yang  berlarut-larut,  ganti  kerugian  yang  tercantum  pada  Bab  XII Bagian  Kesatu  yang  dituntut  adalah  instansinya  bukan  pejabatnya,  dengan demikian,  maka  yang  dituntut  memberi  ganti  rugi  adalah  Pemerintah  dan  yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan. Ganti kerugian juga diatur di  dalam  asas-asas  umum  dari  Hukum  Acara  Pidana  yaitu  Asas  Ganti  Rugi  dan Rehabilitasi. Secara limitatif asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97  KUHAP.  Jika  dijabarkan  dapat  disebutkan  bahwa  kalau  seseorang  ditangkap, ditahan  dan  dituntut  atau  diadili  tanpa  alasan  berdasarkan  undang-undang  atau karena  kekeliruan,  baik  mengenai  orangnya  maupun  penerapan  hukum,  wajib memperoleh  rehabilitasi  apabila  pengadilan  memutus  bebas  ( vrijspraak )  atau lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van alle rechtsvervolging ) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya”(Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, pendapat  doktrinal  dan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI)  dan  dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). 10
Selanjutnya  dalam  Pasal  100  KUHAP  dinyatakan  bahwa  “perkara”  dan “ganti rugi” merupakan satu kesatuan sehingga banding terhadap ganti rugi tanpa banding terhadap perkara, tidak diperkenankan. Masalah ganti rugi dalam perkara pidana merupakan masalah yang cukup hangat.Membicarakan masalah ganti rugi dalam perkara pidana menurut Sudarto, bahwa ada 6 (enam) permasalahan, yakni sebagai berikut:
a. Penegakan Hukum dan Ganti Rugi;
b. Ganti Rugi dalam Hukum Positif;
c. Ganti Rugi dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU KUHAP;
d. Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang Dirugikan);
e. Pihak Pembayar Ganti Rugi;
f. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana tindak lanjut pemberian restitusi, pengaturan  garis  besarnya  adalah sebagai berikut:
1). Restitusi berupa ganti kerugian atas:
a). Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b). Penderitaan;
c). Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologi;
d). Kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat  perdagangan orang.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
2). Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;
3). Pemberian  restitusi  dilaksanakan  sejak  dijatuhkan  putusan pengadilan tingkat pertama;
4). Restitusi  tersebut  dapat  dititpkan  terlebih  dahulu  di  pengadilan tempat perkara diputus;
5). Pemberian  restitusi  dilakukan  dalam  14  hari  terhitung  sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 6). Dalam  hal  pelaku  diputus  bebas  oleh  pengadilan  tingkat  banding atau  kasasi,  maka  hakim  memerintahkan  dalam  putusannya  agar uang  restitusi  yang  dititipkan  dikembalikan  kepada  yang bersangkutan; 7). Pelaksanaan  pemberian  restitusi  dilaporkan  kepada  ketua pengadilan  yang  memutuskan  perkara,  disertai  tanda  bukti pelaksanaannya;
8). Setelah  ketua  pengadilan  menerima  tanda  bukti  tersebut,  ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaannya di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan;
9). Salinan  tanda  bukti,  disampaikan  oleh  pengadilan  kepada  korban atau ahli warisnya; 10). Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak terpenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu  (14  hari),  korban  atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan;
11). Pengadilan  memberikan  surat  peringatan  secara  tertulis  kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya;
12). Apabila  surat  peringatan  tidak  dilaksanakan  dalam  waktu  14 (empat  belas)  hari,  pengadilan  memerintahkan  penuntut  umum untuk  menyita  harta  kekayaan  terpidana  dan  melelang  harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
13). Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pengertian Korban
Secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-undang Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yang  dinyatakan  bahwa korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Melihat  rumusan tersebut, yang disebut korban adalah: 11
a.  Setiap orang;
b.  Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
c.  Kerugian waktu;
d.  Akibat tindak pidana.
Menurut  kamus Crime  Dictionary yang  dikutip  Bambang  Waluyo  bahwa Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian  harta  benda  atau  mengakibatkan  mati  atas  perbuatan  atau  usaha pelanggaran  ringan  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dan  lainnya.  Selaras
11 Ibid .
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
dengan  pendapat  di  atas  adalah  Arif  Gosita yang  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  korban  adalah:  “Mereka  yang  menderita  jasmaniah  dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau  orang  lain  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang menderita”.  Korban  juga  didefinisikan  oleh  van  Boven  yang  merujuk  pada Deklarasi  Prinsip-Prinsip  Dasar  Keadilan  bagi  Korban  Kejahatan  dan Penyalahgunaan  Kekuasaan  sebagai  berikut:  “orang  yang  secara  individual maupun  kelompok  telah  menderita  kerugian,  termasuk  cedera  fisik  maupun mental,  penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi  atau  perampasan  yang  nyata terhadap  hak-hak  dasarnya,  baik  karena  tindakan  ( by  act )  maupun  karena kelalaian  ( by  omission )”.  Secara  luas  pengertian  korban  diartikan  bukan  hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban, yang dimaksud  korban  tidak  langsung  disini  seperti istri  kehilangan  suami,  anak  yang kehilangan  bapak,  orang  tua  yang  kehilangan  anaknya  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  menurut  Mandelson,  berdasarkan  derajat  kesalahannya  korban dibedakan menjadi lima (5) macam, yaitu: 12
a. Yang sama sekali tidak bersalah;
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dilepaskan).
Dalam  suatu  tindak  pidana  (kejahatan),  yang  mengalami  kerugian  secara langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  adalah korban.  Sesuai  dengan  Deklarasi  Prinsip-prinsip  Dasar  Keadilan  bagi  Korban Kejahatan  dan  Penyalahgunaan  Wewenang  ( Declaration  of  Basic  Principles  of Justice for Victims of Crimeand Abuses of Power ) mendefinisikan korban sebagai berikut: 13
“Victims”  means  persons  who,  individually,  or  collectively,  have sufferedharm,  including  physical  or  mental  injury,  emotional suffering,  economicloss  or  substantial  impairment  of  their fundamental rights, through actsor ommisions that are in violation of criminal  laws  operative  within  Member  States,  including  those  laws proscribing criminal abuse of power ”. 14
Dapat  diartikan  bahwa:  “korban”  berarti  orang  yang,  baik  secara  individu atau  kolektif,  telah  menderita  kerugian,  termasuk  penderitaan  fisik  atau  mental, penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi  atau  kelemahan  atas  hak-hak  dasar secara  substansial,  melalui  tindakan  atau  penanggalan  yang  merupakan pelanggaran  hukum  pidana  yang  berlaku  dalam  suatu  negara  Anggota,  termasuk peraturan  yang  melarang  kejahatan  penyalahgunaan  wewenang.  Sedangkan Menurut Mardjono Reksodiputro, ada empat (4) macam pengertian korban yaitu:
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008), hlm. 23.
13 Ibid . 14 Terjemahan bebas:  "Korban" berarti orang-orang  yang, secara individu, atau secara kolektif, telah menderita  kerugian,  termasuk  cedera  fisik  atau  mental,  penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi  atau kerusakan  substansial  dari  hak-hak  fundamental  mereka,  melalui  tindakan  yang  melanggar  hukum  kriminal yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan wewenang merupakan tindak pidana”.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
a. Korban  kejahatan  konvensional  seperti  pembunuhan,  perkosaan, penganiayaan, pencurian;
b. Korban  kejahatan  non  konvensional  seperti  terorisme,  pembajakan, perdagangan  narkotika  secara  tidak  sah,  kejahatan  terorganisasi  dan kejahatan melalui komputer;
c. Korban  penyalahgunaan  secara  melawan  hukum  kekuasaan  ekonomi ( illegal  abuses  of  economic  power )  seperti  pelanggaran  terhadap peraturan  perburuhan,  penipuan  konsumen,  pelanggaran  terhadap peraturan  lingkungan,  penyelewengan  di  bidang  pemasaran  dan perdagangan  oleh  perusahaan-perusahaan  transnasional,  pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;
d. Korban  penyalahgunaan  secara  melawan  hukum  kekuasaan  umum ( illegal  abuses  of  public  power )  seperti  pelanggaran  terhadap  hak asasi  manusia,  penyalahgunaan  wewenang  oleh  alat  penguasa, termasuk  penangkapan  serta  penahanan  yang  melanggar  hukum  dan lain sebagainya. 15
4. Teori  Keadilan  Dihubungkan  Dalam  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas Jalan
Teori yang digunakan dan relevan dengan salah satu prinsip kesejahteraan, keadilan,  dan  perlindungan  anak  yaitu  “Teori  Keadilan”  yang  dikemukakan  oleh John  Rawls.  Menurut  John  Rawls,  keadilan  adalah  kejujuran  ( fairness )  agar hubungan sosial seperti di atas dapat berjalan secara berkeadilan harus diatur atau berjalan  sesuai  dengan  dua  prinsip  yang  dirumuskan,  yakni  Pertama,  kebebasan yang sama ( principle of equal liberty ), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar  yang  sama.  Kebebasan  dasar  ini  antara  lain  (1).  Kebebasan  politik,  (2). Kebebasan  berpikir,  (3).  Kebebasan  dari  tindakan  sewenang-wenang,  (4). Kebebasan personal, dan (5). Kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip ketidaksamaan  ( the  principle  of  difference ),  bahwa  ketidaksamaan  yang  ada  di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial. Rawls juga berpendapat bahwa tidak  mengharuskan  bagian  semua  orang  adalah  sama,  seperti  kekayaan,  status, pekerjaan  dan  lainnya,  karena  hal  tersebut  tidak  mungkin,  melainkan  bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan  kaitan  saling  menguntungkan  juga  membutuhkan  lingkungan  sosial.  Rawls mengartikan  prinsip  kebebasan  yang  dimaksud  tidak  dapat  digantikan  dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi. 16
Penegasan  tersebut  penting  untuk  menghindari  “kesalahan”  dari  konsep keadilan  menurut  Rawls  dan  Jeremy  Bentham  bahwa  konsep  keadilan utilitarinisme  yakni  kegiatan  yang  adil  adalah  kegiatan  yang  paling  besar menghasilkan  keuntungan  sosial  ekonomi  bagi  kebanyakan  orang  ( the  greatest happiness  for  the  greatest  number ).  Artinya,  keadilan  dipahami  sebagai  identik dengan  tujuan  memperbesar  keuntungan  sosial-ekonomi,  sehingga  ruang  bagi perjuangan  untuk  kepentingan  diri  setiap  orang  menjadi  lebih  minim,  sempit akibatnya  prinsip  kebebasan  dapat  diabaikan  serta  kurangnya  partisipasi  dapat
15 Lihat Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  (Kumpulan  Karangan, Buku Kedua) , o.p cit., hlm. 50-75. Lihat juga Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56-65.
16 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67-70.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
terus  dijalankan.  Hal  ini  juga  berdasarkan  kebijakan  pembangunan  di  bidang hukum  dengan  tegas  harus  berintikan  keadilan  dan  kebenaran  (TAP  MPR-RI Nomor  II,  1993),  oleh  karena  itu  pembangunan  hukum  pidana  juga  harus berintikan  keadilan  dan  kebenaran.  Agar  supaya  pembangunan  hukum  pidana memenuhi  syarata-syarat  keadilan  dan  kebenaran,  maka  hukum  pidana  harus berdasarkan  dua  sisi  tindak  pidana  ialah pembuat  dan  korban.  Teori  yang  sesuai adalah Criminal-Victim  Relationships ,  yang  lahir,  tumbuh  dan  berkembang  pada disiplin  viktimologi.  Teori  tersebut  intinya  menjelaskan  bahwa  suatu  tindak pidana  terjadi  karena  antar  hubungan  korban  dengan  pembuat  tindak  pidana. Landasan teori utama tersebut untuk memberikan perhatian dan perlakuan kepada korban  kejahatan  menggunakan  teori  “pemulihan  keseimbangan”  dalam  hukum adat  Indonesia,  yang  terpancar  pada  beberapa  jenis  reaksi  adat  “pengganti kerugian  immaterial”  dan  “pembayaran  uang  adat  kepada  orang  yang  terkena”, ”selamatan”,  “penutup  malu”,  “permintaan  maaf”.  Doktrin  dan  asas  hukum adat tersebut  nilai  normanya  dapat  dianggap  sama  dengan  konsep  sanksi  pidana “restitusi”  dalam  studi  viktimologi  yang  telah  mendapat  rekomendasi  oleh Kongres  Ketujuh  Perserikatan  Bangsa-bangsa  agar General  Assembly mengesahkan hasil Kongres Ketujuh tersebut. 17
Pidana  restitusi  dianggap  memperberat  terpidana,  maka  sebagai imbangannya  yang  diasumsikan  menguntungkan  terpidana  menggunakan  teori penologi yang terpancar pada pidana bersyarat. Adapun hubungan antara restitusi dan  pidana  bersyarat  saling  ketergantungan  atau  syarat  mensyaratkan  satu  sama lain  yang  diaplikasikan  dalam  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  yang  berakibat korban  mati  ataupun  luka  berat.  Penelitian  pada  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan khususnya  untuk  jenis  kejahatan  yang  mengakibatkan  korban  mati  ataupun  luka berat, unsur hubungan antara perbuatan jahat dan akibatnya sangat relevan, untuk itu  menggunakan  teori  “kausalitas”.  (sebab-akibat)  khususnya  adekwat  langsung dan  seketika  yang  biasa  diiikuti  dalam  hukum  pidana  materiil.  Ketiga  teori tentang  pemulihan  keseimbangan,  teori  penologi  yang  berperikemanusiaan  dan teori  kausalitas  adekuat  yang  langsung  seketika  dipadukan  atau  diintegrasikan untuk  memecahkan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  sehingga  diharapkan penyelesaian  perkara  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  yang  berakibat  korban  mati ataupun  luka  berat  akan  efektif  dalam  penegakan  hukumnya,  adil  serta menguntungkan bagi korban, terpidana, masyarakat dan negara. 18
Tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  pada  umumnya  merupakan  pelanggaran, kecuali  yang  berhubungan  dengan  Pasal  359,  Pasal  360,  Pasal  406,  Pasal  408, Pasal  409,  Pasal  410,  Pasal  492.  KUHP  termasuk  kejahatan  sebagaimana dirumuskan  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pada Bab XIV tentang Kecelakaan Lalu Lintas, pada Pasal 229 mengatur bahwa:
(1) .Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
a.  Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
b.  Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
c.  Kecelakaan Lalu Lintas berat.
17 Ibid.
18 Ibid. Lihat  juga  Siswanto  Sunarso, Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), hlm. 10-40.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
(2).Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(3).Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  b  merupakan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(4).Kecelakaan  Lalu  Lintas  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  c  merupakan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  korban meninggal dunia atau luka berat.
(5).Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  disebabkan  oleh  kelalaian  Pengguna  Jalan,  ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.
Mengenai ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 yakni: Pasal 310 (1).Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas dengan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2).Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas dengan  korban  luka  ringan  dan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3).Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat  (4),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah). (4).Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Peraturan perundang-undangan berlalu lintas di jalan, walaupun telah diatur tersendiri  di  luar  KUHP  cenderung  bukan  merupakan  hukum  pidana  khusus. Pertumbuhan  hukum  perundang-undangan  yang  memuat  sanksi  pidana  di  luar KUHP  dapat  menjadi  petunjuk  bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  kodifikasi sudah  tidak  mampu  menanggulangi  perkembangan  dan  perubahan  kepentingan warga  masyarakat adressat hukum  pidana.  Negara  melalui  alat  negara  penegak hukum  dan  pembentuk  undang-undang  harus  tanggap  terhadap  perubahan  ini, agar  hukum  pidana  materil  maupun  formil  dapat  berkembang  sesuai  dengan fungsi  hukum  untuk  mengendalikan  sosial  kontrol  guna  melindungi  warga masyarakat dari perilaku yang berupa perbuatan membahayakan orang atau harta benda  seseorang  atau  kepentingan  masyarakat.  Norma  hukum  sebagai  salah  satu
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
norma  sosial  berarti  mengatur  tingkah  laku  anggota  masyarakat  dalam hubungannya  dengan  anggota  lain  seperti  norma-norma  sosial  lainnya.  Di samping berfungsi sebagai norma sosial, norma hukum sebagai salah satu norma hukum mempunyai juga fungsi social engineering yaitu sebagai pedoman tingkah laku  anggota  masyarakat  sekaligus  perubahan  tingkah  laku  anggota  masyarakat sesuai  dengan  yang  diharapakan  agar  anggota  masyarakat  cepat  menyesuaikan terhadap  perubahan  kearah  kemajuan.  Agar  supaya  hukum  pidana  tidak kehilangan fungsinya harus berorientasi ke masa depan.
5.  Pidana Bersyarat
Pidana bersyarat dalam penelitian ini sebagai variabel ketiga setelah restitusi dan  korban.  Pidana  bersyarat  termasuk  bentukan  baru  sebagai  alternatif  pidana penjara,  sedangkan  restitusi  merupakan  pemikiran  kuno  tentang  pidana  yang sedang  dihidupkan  kembali  dan  ternyata cocok  dengan  pemikiran  hukum  pidana abad  ke  20  sekarang  ini,  untuk  kepentingan  korban  yang  selama  ini  dilupakan walaupun  sebenarnya  merupakn  sentral  dalam  hukum  pidana.  Restitusi  dan korban  sedang  diperjuangkan  untuk  mendapat  perhatian  dan  perlakuan  yang seimbang  dengan  pembuat  kejahatan.  Istilah  pidana  bersyarat  dikenal  oleh masyarakat Indonesia dengan hukuman janggelan, atau hukuman percobaan atau disebut  sebagai  “ probation ”  berarti  suatu  putusan  hakim  pengadilan  berupa penjatuhan  pidana  atas  perbuatan  jahat,  namun  terpidana  tetap  bebas  bergaul dalam  masyarakat  dengan  pengawasan  petugas probation dengan  kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. Berdasarkan  penjelasan  yang  bersumber  dari  kamus  umum,  kamus  hukum Encyclopedia umum tersebut di atas, dapat ditarik simpulan bahwa: 19
a.  Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan probation ;
b.  Pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara;
c.  Pidana  bersyarat  diputuskan  oleh  hakim  pengadilan  dengan  syarat- syarat  umum  maupun  khusus  dan  berlaku  dalam  jangka  waktu tertentu;
d.  Pidana  bersyarat  pelaksanaannya  diawasi  oleh  petugas  yang berwenang;
e.  Pidana  bersyarat  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  terpidana  agar tidak terpengaruh subkultur penjara;
f.  Pidana  bersyarat  dimaksudkan  juga  untuk  pencegahan  terjadinya kejahatan;
g.  Pidana bersyarat dianggap terpidana diuntungkan. 20
Pidana bersyarat adalah putusan hakim pengadilan yang berupa menjatuhkan pidana penjara atau kurungan, yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat- syarat umum maupun khusus. Baik syarat umum maupun khusus ditetapkan oleh hakim  pengadilan.  Apabila  syarat-syarat  tersebut  dipenuhi  oleh  terpidana  dalam masa  percobaannya,  maka  terpidana  tidak  menjalani  pidana  penjara  atau kurungan.  Sebaliknya  terpidana  melanggar  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan oleh hakim pengadilan masih dalam waktu percobaan, terpidana harus menjalani
19 Bintoro, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Industri , Seminar Nasional Viktimologi III,  Surabaya,  20-21  Desember  1993.  Lihat  W.A.  Bonger, Pengantar  tentang  Kriminologi ,  diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, (Jakarta: Pembangunan Jakarta, 1962), hlm. 21-25.
20 Ibid.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
pidana  penjara  atau  kurungan  dalam  penjara  yang  berarti  pidana  bersyaratnya dibatalkan. 21
Pidana  bersyarat  dalam  rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Baru  disebut  pidana  pengawasan  berstatus  sebagai  salah  satu  jenis  pidana  pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 58 ayat (1) Juncto . Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72. Pidana pengawasan mirip dengan pidana syarat. Pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 huruf f. yakni dalam Pasal 14 huruf a dirumuskan sebagai  berikut:  “Apabila  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  atau  pidana  kurungan,  tidak  termasuk  pidana  kurungan  pengganti  maka dalam  putusannya  hakim  dapat  memerintahkan  pula  bahwa  pidana  tidak  usah dijalani,  kecuali  jika  dikemudian  hari  dan  putusan  hakim  yang  menentukan  lain, disebabkan  karena  terpidana  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  masa percobaan  yang  ditentukan  dalam  perintah  tersebut  di  atas  habis,  atau  karena terpidana  selama  masa  percobaan  tidak  memenuhi  syarat  khusus  yang  mungkin ditentukan  dalam  perintah  itu”.  Pasal  14 huruf  c ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dirumuskan  bahwa:  “Dengan  perintah  yang  dimaksud  Pasal  14 hururf  a,  kecuali  jika  dijatuhkan  pidana  denda,  selain  menetapkan  syarat  umum bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan  tindak  pidana,  hakim  dapat  menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa  percobaannya,  harus  mengganti  segala  atau  sebagian  kerugian  yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”. 22

## F. Hasil Pembahasan
1. Restitusi  Kepada  Korban  Mati  atau  Luka  Berat  Sebagai  Syarat Pidana  Bersyarat,  Juga  Merupakan  Wujud  Perhatian  dan Perlakuan  yang  Seimbang  Kepada  Korban  dan  Pembuat  Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Dapat Diterima oleh Masyarakat
Manusia  adalah  makhluk  yang  dinamis  dan  tidak  bisa  berdiam  diri  dalam waktu  lama.  Mereka  selalu  ingin  bergerak,  berpindah  dan  melakukan  aktivitas. Pada  masa  modern,  aktivitas  manusia  sangat  terbantu  dengan  adanya  teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut berupa kendaraan bermotor  ditemukan  sebagai  alat  transportasi  maka  manusia  tidak  perlu  repot kepanasan atau kehujanan ketika berpergian. 23
Waktu  tempuh  menjadi  singkat  dan  menjadi  lebih  menyenangkan. Meskipun  membawa  sejumlah  keuntungan,  kehadiran  kendaraan  bermotor  juga membawa  konsekuensi  lain  diantaranya  penyediaan  jalan  yang  memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang  seperti  Indonesia,  kesadaran  tertib  di  jalan  raya  masih  rendah sehingga  ditemukan  pelanggaran  yang  dilakukan  pengguna  jalan  terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu
21 Iswanto, Restitusi  Kepada  Korban  Mati  Atau  luka  Berat Sebagai  Syarat  Pidana  Bersyarat  Pada tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Jalan ,  (Purwokerto:  Penerbit  Universitas  Jendral  Soedirman  (UNSOED),  2004), hlm. 58-60.
22 Ibid.
23 Jan  Remmelink, Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  2003),  hlm.  7-9.  Lihat Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15-25. Lihat Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif,  Teoritis,  Praktik,  Teknik  Membuat  dan  Permasalahannya) ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2010), hlm. 129-35.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
merah  dan  tidak  menggunakan  helm,  hal  inilah  merupakan  pemicu  terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. 24
Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi  di  kota-kota  besar  di  Negara-negara  yang  sedang  berkembang.  Persoalan ini  sering  dikaitkan  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  kota  yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas  kendaraan  yang  beraneka  ragam  dan  pertambahan  jumlah  kendaraan  yang lebih  cepat  dibandingkan  dengan  pertambahan  prasarana  jalan  yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. 25
Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju bahkan diberbagai daerah seperti di Kabupaten Karawang, dari hasil  Rekapitulasi  data  Unit  Laka  Lantas  Polres  Karawang  tercatat  bahwa Kecelakaan lalu lintas sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tercatat masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karawang hal ini tentu menjadi perhatian khusus didalam penegakan hukum baik bagi pelaku lalu lintas maupun terhadap korban lalu lintas. 26
Grafik I: Data Laka Lalu Lintas Polres Karawang
Gambar 1. Data Laka Lalu Lintas Polres Karawang
Terlihat  dari  keterangan  data  terkait  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di lalu  lintas  wilayak  Kabupaten  Karawang  masih  banyak  terjadi,  hal  tersebut menjadi  perhatian  khususnya  dalam  pemberian  pemahaman  akan  pentingnya budaya  taat  dan  tertib  berlalu  lintas  di  jalan  raya  karena  hal  tersebut  dapat menimbulkan  banyak  risiko  yang  bukan  hanya  kerugian  pada  kerugian  materi pada  saat  terjadinya  laka  lantas  namun  yang  paling  berdampak  bagi  diri pengendara baik berupa pelaku laka lantas maupun pada korban laka lantas yang hal  tersebut  menjadi  dasar  pertimbangan  di  dalam  memberikan  restitusi  maupun
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
kompensasi  kepada  korban  mati  atau  luka  berat  pada  saat  terjadi  laka  lantas. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  diatur  segala  ketentuan  mengenai  pengemudi.  Pasal  1  angka  23  undang- undang  tersebut  menentukan  bahwa  pengemudi  adalah  “orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya  yang  telah  memiliki  surat  izin mengemudi”.  Adapun  mengenai  persyaratan  pengemudi,  diatur  dalam  Bab  VIII, yaitu  Pasal  7,  pada  Pasal  80  pada  Bab  yang  sama  juga  mengatur  mengenai penggolongan surat izin pengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C dan SIM D. Meskipun aturan mengenai berlalu lintas ini telah diatur secara jelas dalam undang-undang, tetapi masih banyak pelanggaran  yang terjadi di  jalan  raya,  baik  pelanggaran  dari  segi  kendaraan,  pelanggaran  rambu-rambu lalu  lintas  maupun  pelanggaran  dari  kriteria  pengemudi.  Melihat  permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas, ini membuktikan bahwa keamanan pengendara baik pengendara motor maupun mobil masih belum memperhatikan  tingkat  keselamatan  pengendara  dan  kondisi  jalan  juga  cukup mempengaruhi  jatuhnya  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  Sebaiknya  pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan terutama pelayanan mengenai lalu lintas. Sebaliknya pertumbuhan proses perkembangan pidana penjara sangat pesat yang  hasilnya  terpancar  pada  pidana  bersyarat  yang  sangat  menguntungkan pembuat  tindak  pidana,  namun  merugikan  korban  atau  keluarga  korban.  Konsep integrasi  restitusi  dan  pidana  bersyarat  pada  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  yang berakibat  korban  mati  atau  luka  berat  merupakan  upaya  teoritis  untuk memecahkan tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat tindak pidana. Integrasi dalam pengertian mensyaratkan bahwa integrasi antara  restitusi  dan  pidana  bersyarat  menggunakan  pendekatan  integratif  yaitu mengintegrasikan antara teori penologi yang berperikemanusiaan, teori pemulihan keseimbangan  dan  teori  kausalitas  kuat  langsung  dan  seketika.  Integrasi  restitusi dan  pidana  bersyarat  pada  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  yang  berakibat  korban mati atau  luka  berat  adalah  tepat,  karena  pembuat  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan tidak bermaksud jahat, walaupun banyak membawa korban nyawa, raga dan luka- luka.  Sering  kali  masyarakat  dihadapkan  dengan  masalah-masalah  mengenai ketertiban  umum  namun  yang  terlihat  pada  kondisi  lapangan,  sebagian  besar masyarakat  masih  belum  mengetahui  tentang  aturan-aturan  mengenai  ketertiban umum,  misalnya  mengenai  kecelakaan  lalu  lintas  yang  kerap  kali  terjadi  di jalanan.  Ketika  kecelakaan  lalu  lintas  terjadi  yang  menimbulkan  suatu  kerugian yang  diderita  oleh  masyarakat  pada  saat  itu  banyak  yang  sering  kali  melakukan tindak  kekerasan  masal  atau  main  hakim  sendiri  kepada  pelaku  kecelakaan  lalu lintas.  Inilah  yang  menjadi  suatu  masalah  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai aturan Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tetapi  sebagian  besar  masyarakat  juga  paham mengenai  aturan  kecelakaan lalu lintas. Dalam sistem hukum pidana dimungkinkan pemberian ganti kerugian kepada  korban  tindak  pidana  yang  penyelesaiannya  dikaitkan  sekaligus  dalam putusan  hakim  yang  menjatuhkan  pidana  atas  diri  pelaku  tindak  pidana,  yaitu melalui  putusan  pidana  bersyarat.  KUHAP  mengatur  tentang  penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang membolehkan apabila dalam perkara pidana yang  diajukan  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  gugatan  ganti kerugian  dapat  digabungkan  dalam  perkara  pidana  tersebut.  Maksud penggabungan  perkara  gugatan  perkara  pada  perkara  pidanan  ini  adalah  supaya
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
perkara  gugatan  tersebut  pada  suatu  ketika  yang  sama  diperiksa  serta  diputus sekaligus  dengan  perkara  pidana  yang  bersangkutan.  Pihak  yang  menderita kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut termasuk kerugian pihak korban. Ganti  kerugian  yang  diwajibkan  oleh  penegak  hukum  kepada  pelanggar  untuk diberikan  kepada  korban,  kiranya  dapat  dipahami  sebagai  tindakan  memulihkan kembali  ( evenwicht  harmonis )  penderitaan  yang  timbul  akibat  terjadinya  laka lantas tersebut.
2. Pelaksanaan  Restitusi,  maupun  Kompensasi  Kepada  Korban  Mati atau  Luka  Berat  Khususnya  di  Satuan  Laka  Lantas  Polres Karawang,  Sebagai  Syarat  Pidana  Bersyarat,  Juga  Merupakan Wujud  Perhatian  dan  Perlakuan  yang  Seimbang  Kepada  Korban dan Pembuat Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Dapat
Dikembangkan oleh Satuan Laka Lantas Polres Karawang Menjadi Suatu Diskresi Penegak Hukum
Mengenai  restitusi  sudah  diatur  dalam  ketentuan  hukum  berupa  ketentuan hukum  materiil  yang  diatur  pada  Pasal  14c  ayat  (1)  KUHP  yang  berbunyi “Dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda,  selain  menetapkan  syarat  umum  bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan tindak  pidana,  hakim  dapat  menetapkan  syarat  khusus  bahwa  terpidana  dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala  atau  sebagian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  tadi”  dan ketentuan  hukum  formil  yang  dapat  ditemukan  pada  Pasal  98  sampai  Pasal  101 KUHAP.  Termasuk  dalam  hal  ini  hak  atas  restitusi  terhadap  korban  kecelakaan lalu  lintas  sebagaimana  diatur  juga  di  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini pelaksanaan hak atas restitusi  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  pada  tindak  penyidikan  di  mana yang  dimaksud  dengan  penyidikan  ialah  serangkaian  tindakan  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  bukti  itu  membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Jadi  penulis  melakukan  penelitian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karawang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  yang  berlokasi  di Kabupaten  Karawang  tepatnya  di  Polres  Karawang,  penulis  memperoleh  data mengenai  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  selama  tahun  2011  sampai Mei 2017, ini merupakan suatu masalah yang sering kali terjadi di jalan raya dan tidak dapat dihindari karna kecelakaan lalu lintas sifatnya tidak dapat diprediksi. Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009,  Pada  Pasal  229  menyebutkan  bahwa: “Kecelakaan  Lalu  Lintas  digolongkan  atas:  Kecelakaan  lalu  lintas  ringan, Kecelakaan  lalu  lintas  sedang  dan  Kecelakaan  lalu  lintas  berat.  Adapun  data jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada pada tabel di bawah ini:
Tahun Meninggal Dunia  Luka Berat Luka ringan Kerugian Material (Rp) 2011 146 221 761 Rp 738.150.000,00 2012 174 704 498 Rp 1.417.035.000,00 2013 228 555 635 Rp 1.098.030.000,00
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
2014 234 304 442 Rp 1.084.200.000,00 2015 160 237 630 Rp 848.600.000,00 2016 65 287 454 Rp 797.000.000,00 2017 41 88 169 Rp 262.100.000,00 Total 1.048 2.396 3.589 Rp. 6.245.115.000,00 Tabel 1. Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2011-2017 (s/d Mei)

## Sumber Data Dari Kepolisian Resort Kabupaten Karawang
Dalam tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan jumlah kecelakaan lalu lintas di  Kabupaten  Karawang  yang  mengalami  luka  ringan  sepanjang  tahun  2011 hingga  Mei  2017  mencapai  3.589  orang,  luka  berat  mencapai  2.396  orang  dan meninggal dunia mencapai 1.048 orang. Keseluruhan jumlah kecelakaan tersebut tidak  lepas  dari  ganti  kerugian  yang  diterima  oleh  korban,  di  mana  kerugian materiil  di  tahun  2011  mencapai  Rp.  738.150.000,00,  tahun  2012  Rp. 1.417.035.000,00  dan  tahun  2013  sampai  dengan  Mei  2017  mencapai  Rp.
6.245.115.000,00. Jumlah kecalakaan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal dalam pelaksanaan kegiatan berlalu lintas yang diakibatkan oleh para pengendara kendaraan bermotor dan juga dipengaruhi oleh beberapa pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Dapat dilihat bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka  ringan,  luka  berat  dan  meninggal  dunia  dari  tahun  2011  sampai  dengan Agustus  2013  sifatnya  dinamis.  Karena  grafik  di  atas  menunjukkan  tingkat kecelakaan  lalu  lintas  tidak  cenderung  monoton  dan  angka-angka  yang  tampak pada tabel di atas bervariasi.
Perbandingan jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2011 sampai dengan Mei 2017  tidak  mengalami  peningkatan  terhadap  kasus  kecelakaan  malah  terjadi penurunan  terhadap  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  namun  dapat  dilihat  bahwa kasus  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten  Karawang  masih  relatif  tinggi  itu dikarenakan  banyaknya  penyebab-penyebab  yang  dilakukan  oleh  masyarakat mulai  dari  pelanggaran  lalu  lintas,  kelalaian  terhadap  pengendara  kendaraan bermotor, ketidak hati-hatian masyarakat dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan  lalu  lintas.  Untuk  menangani  masalah  kecelakaan  lalu  lintas,  pencegahan kecelakaan  dapat  dilakukan  melalui  partisipasi  para  pemangku  kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan  lalu  lintas  yang  dimaksud,  dapat  dilakukan  dengan  pola  penahapan, yaitu  program  jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang.  Selain  itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan.
Terkait pelaksanaan hak atas restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas berupa  ganti  rugi  yang  diterima  oleh  korban  kecelakaan.  Adapun  yang  menjadi hak  korban  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 240.
Perbandingan  ketiga  proses  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2011 sampai dengan Mei 2017 lebih banyak yang menempuh  proses  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )  sebagai  suatu mekanisme  yang  bersifat  alternatif,  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution ) berkembang  karena  adanya  kebutuhan  pencari  keadilan  yang  tidak  sepenuhnya
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
didapatkan  dari  mekanisme  pengadilan  dan  sangat  sedikit  yang  ingin melanjutkannya  sampai  pada  tahap  pengadilan.  Hal  tersebut  merupakan  suatu bukti  bahwa  penyelesaian  perkara  kasus  kecelakaan  lalu  lintas,  ingin  melalui proses  yang  cepat  dan  efektif.  Dari  hasil  wawancara  penulis,  Kepala  Unit  Laka Lantas  Polres  Karawang  Sabar  Santoso  mengatakan  bahwa  proses  pelaksanaan penyelesaian perkara melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ini di dalamnya  sudah  terdapat  ganti  rugi  yang  diterima  oleh  korban  kecelakaan  lalu lintas  dari  pihak  keluarga  pelaku  dan  kasus  kecelakaan  tersebut  diberhentikan demi  hukum  karena  pelaku  dari  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  telah meninggal dunia.
Adapun tambahan dari Kanit Laka Sabar Santoso mengatakan bahwa ketiga proses  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  telah terdapat  ganti  rugi  yang  diterima  oleh  korban  baik  melalui  ADR  ( Alternative Dispute  Resolution ),  SP3  (Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan)  dan  P21 (Pemberitahuan  bahwa  Hasil  Penyidikan  sudah  Lengkap)  akan  tetapi  tidak mengugurkan  tindak  pidana  yang  terjadi,  dimana  kasus  tersebut  tetap  berjalan sebagaimana mestinya dan korban telah mendapatkan ganti rugi yang diharapkan. Kanit  Laka  Sabar  Santoso,  juga  menegaskan  bahwa  kepolisian  tidak  mengatur tentang  ketentuan  ganti  kerugian  dan  ganti  kerugian  lebih  sering  dikatakan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, beberapa kendala yang dihadapi korban  kecelakaan  lalu  lintas  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  yakni  harus menunggu  lama  hingga  proses  penyelesaian  kasus  tersebut  selesai  sampai  ke tahap keluarnya putusan pengadilan dan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian.  Adapun  kendala  lain  apabila gugatan  ganti  kerugian  yang  dihadapi  korban  dalam  penggabungan  perkara gugatan  ganti  kerugian  yakni  jumlah  ganti  rugi  yang  didapatkan  terkadang  tidak sesuai  dengan  kerugian  yang  dialami  korban  kecelakaan.  Selain  itu  domisili tersangka  juga  berpengaruh  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  karena  domisili tersangka  harus  sama  dengan  tempat  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  apabila korban  ingin  melakukan  Permohonan  Penggabungan  Perkara  Gugatan  Ganti Kerugian.  Selain  itu,  proses  yang  panjang  juga  menjadi  kendala  untuk  korban melakukan  penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian.  Berdasarkan  hasil wawancara  pada  tanggal  21  Agustus    2017  dengan  Bapak  Sabar  Santoso,  selaku Kanit  Laka  Lantas  Polres  Karawang,  mengemukakan  kendala  terhadap pelaksanaan  restitusi  pada  kecelakaan  lalu  lintas  apabila  pihak  pemberi  restitusi dalam  hal  ini  tersangka  telah  memberikan  restitusi  kemudian  menginginkan kasusnya  selesai  dan  tidak  usah  diproses  lagi  sedangkan  restitusi  bukan  untuk menghentikan  penyelidikan  tindak  pidana  tersebut  melainkan  kewajiban  bagi setiap  pelanggar  atau  tersangka  untuk  memberikan  santunan  terhadap  korban kecelakaan. Kendala lain  yakni tersangka kurang mampu untuk membayar biaya ganti  rugi  yang  telah  ditetapkan.  Kemudian  bahwa  selain  ketidaktahuan  korban mengenai  adanya  Penggabungan  Perkara  Gugatan  Ganti  Kerugian  di  tingkat Pengadilan,  korban  juga  merasa  rumit  dan  menyita  banyak  waktu  jika  ingin meneruskan  perkaranya  di  tingkat  Pengadilan.  Selain  itu  risiko  yang  akan dihadapi korban ialah jumlah ganti kerugian yang didapatkan tidak sesuai.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai jumlah ganti rugi yang diterima oleh korban kecelakaan  lalu  lintas  diantaranya  yang  mengalami  kerusakan  kendaraan,  luka
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
ringan,  luka  berat  dan  korban  meninggal  dunia,  ini  dikategorikan  menjadi  dua sebab  yaitu  adanya  unsur  kelalaian  dan  unsur  kesengajaan  yang  secara keseluruhan telah diatur di dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Selain itu penulis juga melakukan  wawancara  terkait  upaya  yang  dilakukan  kepolisian  dalam memperoleh  ganti  rugi,  beliau  mengemukakan  bahwa  apabila  jumlah  ganti  rugi tidak sepenuhnya dibayarkan maka dapat dilakukan dengan cara mempertemukan kedua  belah  pihak  yang  terlibat  kecelakaan  lalu  lintas  untuk  bermusyawarah secara  kekeluargaan  karena  apa  yang  ditetapkan  undang-undang  tidak  mampu dipenuhi  oleh  seseorang  karena  setiap  orang  berbeda  dalam  hal  ekonomi didampingi oleh aparat pemerintah setempat atau kepala desa untuk menjelaskan kondisi  ekonomi  warga  tersebut  dan  tetap  mengedepankan  musyawarah  dan mufakat  diantara  kedua  bela  pihak.  Menanggapai  komentar  di  atas,  penulis berpendapat  bahwa  pihak  pihak  kepolisian  sebagai  penyidik  telah  melakukan tugasnya  dengan  baik  namun  kendala  yang  timbul  dari  pemberian  ganti  rugi bukan  dikarenakan  kesalahan  kepolisian  melainkan  proses  yang  telah  diatur sebelumnya  dan  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  penggabungan  perkara gugatan  ganti  kerugian  yang  dapat  mengajukan  permintaan  selambat-lambatnya sebelum  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  pidana,  akan  tetapi  pihak kepolisian telah memberikan upaya jalan keluar lain yang dapat ditempuh masing- masing  pihak  terkait  penentuan  jumlah  ganti  rugi  dengan  melalui  kesepakatan antara  para  pihak  karena  pihak  kepolisian  beranggapan  bahwa  tingkat  ekonomi setiap  orang  itu  berbeda-beda.  Pihak  yang  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan lalu  lintas  wajib  mengganti  kerugian  yang  besarannya  ditentukan  berdasarkan putusan  pengadilan  akan  tetapi  apabila  kewajiban  mengganti  kerugian  pada kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, kalau penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana yang bersangkutan, maka yang terhukum  dalam  perkara  pidana  atau  pelaku  yang  harus  membayar  ganti  rugi kepada  korban  atau  ahli  waris  korban.  Namun  sangat  jarang  ditemukan  korban kecelakaan  lalu  lintas  yang  menempuh  jalan  seperti  mengajukan  Penggabungan Perkara  Gugatan  Ganti  Kerugian  di  pengadilan  untuk  mendapatkan  restitusi sebagai  haknya  sehubungan  dengan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  korban.  Hal  ini  disebabkan  bukan  karena  mereka  tidak  mau,  tetapi kebanyakan korban lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan kekeluargaan  dengan  pemikiran  akan  lebih  mudah  dari  pada  harus  mengikuti proses  persidangan.  Penggantian  kerugian  itu  bersifat  materiil  dan  immateriil. Penggantian  kerugian  yang  bersifat  materiil  tidak  menimbulkan  masalah,  tetapi kerugian  yang  bersifat  immateriil  berupa  kesusahan,  kecemasan,  rasa  malu  dan sebagainya,  maka  kerugian  ini  harus  diganti  dengan  uang  atau  yang  disebut dengan uang duka.
Di  samping  penegakan  hukum  dalam  laka  lantas  sudah  diatur  di  dalam Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  Menurut  Satjipto  Rahardjo  dalam  bukunya  yang  berjudul “Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis  bahwa  apabila  suatu  masyarakat yang  secara  murni  diatur  oleh  hukum  merupakan  suatu  ideal  yang  tidak  akan dapat  dipenuhi  atau  dicapai.  Sebab  pengaturan  secara  murni  yang  dimaksud tersebut ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan  tegas,  tanpa  dibutuhkan  adanya  diskresi  oleh  para  pejabat  dalam
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
penerapannya  atau  implementasinya.  Suatu  keadaan  atau  ideal  itu  sama  tidak mungkinnya  dengan  suatu  masyarakat  yang  kehidupannya  didasarkan  semata- mata pada kebebasan, kelonggaran atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya.  Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  diskresi menggambarkan  ketertiban,  sekalipun  diskresi  tidak  dapat  dihindari  sama  sekali, namun  diskresi  dapat  dibatasi.  Pemberian  diskresi  kepada  penyidik  pada hakekatnya  bertentangan  dengan  prinsip  negara  yang  didasarkan  atas  hukum. Diskresi  ini  menghilangkan  kepastian  terhadap  hal-hal  yang  akan  terjadi.  Akan tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga  merupakan  suatu  ideal  yang  tidak  akan  bisa  dicapai.  Oleh  karena  itu, sesungguhnya  diskresi  merupakan  kelengkapan  dari  sistem  pengaturan  oleh hukum  itu  sendiri,  maka  menurut  Skolnick  di  dalam  bukunya  Satjipto  Rahardjo tersebut, adalah keliru apabila diskresi disamakan begitu saja dengan kesewenang- wenangan  atau  berbuat  sekehendak  hati  penyidik  dalam  melaksanakan  tugas penyidikannya  terhadap  kasus-kasus  kejahatan  yang  terjadi.  Diskresi  sendiri dalam  kamus  hukum  memiliki  pengertian  sebagai  suatu  “kebebasan  mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”. Tindakan  diskresi  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  penyidik  (polisi  unit  laka lantas)  Polres  Karawang  dilakukan  dengan  alasan  bahwa  tindakan  ini  dapat mengefektifkan  penyelesaian  tindak  pidana  pelanggaran  lalu  lintas,  di  mana tersangka  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  dan  karena  kelalaiannya menyebabkan  orang  lain  meninggal  dunia  dan  luka-luka.  Namun,  tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini  merupakan  aplikasi  dari  hukum  pidana  yang  dilakukan  sesuai  dengan kebijakan  sendiri  untuk  mengefektifkan  hukum  yang  berjalan  secara  kaku. Sedangkan  disisi  lain  tindakan  ini  menjadi  batu  sandungan  bagi  pihak  penegak hukum  khususnya  penyidik  yang  mana  penyidik  selalu  disalahkan  atas pelaksanaan  diskresi  yang  dilakukan  karena  tindakan  diskresi  tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukumnya.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Implementasi  Pelaksanaan  Hak  Atas  Restitusi  Terhadap  Korban Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Polres  Kabupaten  Karawang  Pada  Tindak Penyidikan  dapat  dilakukan  dengan  proses  penyelesaian  perkara pidana  diantaranya  melalui  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )
adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif  atau  opsi  lain  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan, SP3 (Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan)  yaitu  tindakan  penghentian penyidikan  ini  merupakan  kewenangan  Penyidik  yang  diberikan  oleh undang-undang  jika  ternyata  tidak  memperoleh  cukup  bukti  atau peristiwa  yang  sedang  dilakukan  penyidikan  bukan merupakan  tindak pidana  atau  penyidikan  tersebut  dihentikan  demi  hukum,  dan  P21 (Pemberitahuan  bahwa  Hasil  Penyidikan  sudah  Lengkap)  apabila seluruh bukti-bukti telah lengkap dan keterangan-keterangan saksi dan korban  telah  rampung  maka  kasus  tersebut  dapat  ditindaklanjuti ketahap pengadilan dan melalui proses pengadilan terbitlah keputusan
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
atau  penetapan  terkait  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  dan  berkekuatan hukum tetap.
b. Pelaksanaan  restitusi  dan  kompensasi  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  di Kabupaten  Karawang,  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala dalam  pelaksanaan  restitusi  dan  kompensasi,  inilah  yang  menjadi faktor  kendala  yakni  faktor  prosedur  hukum,  faktor  penegak  hukum, faktor sosiologi dan faktor ekonomi.
2. Saran
a. Pihak kepolisian harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak  Atas Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan  Ganti  Kerugian  agar  masyarakat  paham  mengenai perundang-undangan yang berlaku.
b. Mempermudah  dalam  proses  pelaksanaan  Hak  Atas  Restitusi  dan mempercepat penyelesaian perkara  pidana yang dialami oleh korban.
Perlu adanya komitmen pembentukan paradigma mekanisme tersebut harus  pula  diaplikasikan  oleh  para  pihak  khususnya  kepolisian  di Kabupaten Karawang.
H. Daftar Pustaka
1. Buku dan Artikel
Arief,   Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
Arief , Barda Nawawi., Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni. 1992.
Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67-70.
________________. Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2011), hlm. 56-65.
________________. Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  (Jakarta:  PT.Sinar Grafika, 2008), hlm. 23.
Bintoro. Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Pencemaran  Industri .  Seminar Nasional Viktimologi III. Surabaya. 20-21 Desember 1993.
Bonger,  W.A. Pengantar  tentang  Kriminologi .  Diterjemahkan  oleh  R.A. Koesnoen. Jakarta: Pembangunan Jakarta. 1962.
Iswanto. Restitusi  Kepada  Korban  Mati  Atau  luka  Berat  Sebagai  Syarat  Pidana Bersyarat  Pada  tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Jalan .  Purwokerto:  Penerbit Universitas Jendral Soedirman (UNSOED). 2004.
Marpaung,  Leden. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  & Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat . Bandung: Alumni. 1992. Mulyadi,  Lilik. Seraut  Wajah  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Remmelink, Jan. Hukum Pidana . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003. Reksodiputro,  Mardjono. Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  (Kumpulan Karangan, Buku Kedua) . Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. 2007.
Sudarto. Hukum  Pidana  I. Semarang:  Yayasan  Sudarto  Fakultas  Hukum  Undip Semarang. 1990.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati  Atau Luka Berat  Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang ∽ Oci Senjaya ∽
________________. Hukum  Pidana  II .  Semarang:  Yayasan  Sudarto  Fakultas Hukum Undip Semarang. 1990.
Sunarso,  Siswanto. Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta:  Sinar Grafika. 2012.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ________________.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
________________. Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________. Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
________________. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ________________. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .
________________. Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia .
________________. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
________________. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2002 Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.