Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4533-4539
Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam
Ach Bakir 1*) ,  Achmad Fageh 2) 1,2 Program Pascasarjana, Ekonomi Syariah, Uinsa Surabaya, Indonesia *Email korespondensi: bakir@darul-hikmah.com

## Abstract
One of the developments in the world of the Indonesian economy is the emergence of the issue of intellectual property  rights  or  intellectual  property,  because  it  has  become  a  standard  regulation  and  there  are  laws.  In Islamic teachings textually nothing mentions or explains this. In fact, if in Indonesia as actors or executors in increasing professionalism and productivity, then the study of intellectual property rights in the Indonesian legal system becomes something very important. This research is a type of library research, research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. The results of this study are that trademark rights can be protected by law no. 20 of 2016 with the condition that the mark is registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights. In Islamic economics, Hanafiyyah scholars do not recognize the existence of intellectual property, while the majority of scholars themselves recognize the existence of intellectual property because what is meant by property is anything of value and those who destroy it must bear the burden or the consequences.

## Keywords: trademark, legislation, Islamic economics
Saran sitasi : Bakir, A., & Fageh, A. (2023). Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan  dan Ekonomi Islam . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 4533-4539. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095

## 1. PENDAHULUAN
Islam sebagai agama dengan nilai-nilai universal memberikan  penghargaan  yang  tinggi  terhadap individu dan masyarakat manusia. Sifat universal ini menunjukkan  bahwa  syariat  Islam  yang  agung mencakup berbagai sistem hukum dan peraturan yang mengatur segala aspek pembentukan, pengembangan, dan  reformasi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Syariat ini  meliputi  masalah  akidah,  ibadah,  dan  muamalah, termasuk  di  dalamnya  ekonomi,  hukum  perdata, pidana,  hubungan  internasional,  dan  tatanan  sosial secara keseluruhan. Dalam bernegara juga tidak lepas dari  hukum  dan  perundang-undangan,  negara  juga mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, politik  dan  ekonomi  misalnya  perlindungan  hukum Merek telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016. Merek merupakan salah satu hasil karya intelektual  manusia  yang  memiliki  keterkaitan  yang erat  dengan  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan. Peranan merek ini sangat penting dan terkait langsung dengan  kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa  yang melintasi  batas  wilayah  negara.  Pengaturan  hukum
mengenai  merek  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.
Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia  adalah  masalah  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI). Itu sudah menjadi praktik standar dan tidak lagi menjadi  masalah  karena  undang-undang.  Dalam Islam, hal ini tidak disebutkan  atau dijelaskan dalam teks.  Penelitian  fikih  klasik  tidak  secara  eksplisit membahas masalah ini. Padahal, kajian hak kekayaan intelektual  dalam  sistem  hukum  Indonesia  dinilai sangat  penting  dari  sudut  pandang  masyarakat Indonesia  sebagai  pelaku  atau  pelaku  untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitasnya.
Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia  adalah  masalah  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI). Itu sudah menjadi praktik standar dan tidak lagi menjadi  masalah  karena  undang-undang.  Dalam Islam, hal ini tidak disebutkan atau dijelaskan dalam teks.  Penelitian  fikih  klasik  tidak  secara  eksplisit membahas masalah ini. Padahal, kajian hak kekayaan intelektual  dalam  sistem  hukum  Indonesia  dinilai
sangat  penting  dari  sudut  pandang  masyarakat Indonesia  sebagai  pelaku  atau  pelaku  untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitasnya.
Sebenarnya  banyak  kajian  tentang  fenomena kekayaan intelektual, tapi kebanyakan hanya melihat dari  segi  hukum  saja.  Maka  disini  kita  membahas masalah  ekonomi  Islam  tanpa  meninggalkan  aspek hukum  Islam.  Karena  ekonomi  dalam  Islam  tidak terlepas dari hukum Islam, ini juga dibahas dari sudut pandang  hukum,  yang  seharusnya  memperjelas  apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dan hasil penelitian yang menggunakan  data  kepustakaan  berupa  buku-buku sebagai  sumber  datanya.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  atau naturalistik.  Sumber  data  studi  ini  Sumber  Data Primer  Kitab  Al-Qur'an,  Hadits,  Sirah  Nabawiyah, Sumber  Data  Sekunder  Buku,  majalah,  kitab  Islam, dan internet, termasuk temuan tentang hak merek dari perspektif hukum dan ekonomi Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil
3.1.1. Hak Merek Dagang
Di Indonesia, perlindungan merek mengikuti asas konstitutif, yang berarti merek hanya akan mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  didaftarkan terlebih dahulu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia,  khususnya  di  Direktorat  Kekayaan Intelektual. Prinsip "first to file" berlaku di sini, yang berarti pemilik merek pertama kali yang mendaftarkan mereknya  akan  mendapatkan  perlindungan  lebih dahulu. Setelah dilakukan pendaftaran merek, merek tersebut menjadi Merek Terdaftar dan sering ditandai dengan  simbol  ®  (registered)  atau  tanda  TM (trademark) setelah merek. Tujuan dari perlindungan hak  merek  adalah  untuk  melindungi  pemilik  merek dari penggunaan ilegal atau tidak sah oleh pihak lain, serta untuk memastikan pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.
Perlindungan  hak  merek  bertujuan  untuk melindungi  investasi  dan  nilai  goodwill  (nama  baik) yang terkait dengan merek tersebut. Dengan memiliki hak  eksklusif  atas  merek,  pemilik  merek  dapat menjaga reputasi mereknya dan memastikan konsumen  tidak  bingung  mengenai  asal  usul  suatu barang atau jasa yang ditandai dengan merek tersebut.
Pendaftaran  merek  merupakan  langkah  penting dalam  melakukan  perlindungan  hak  merek.  Melalui proses pendaftaran merek, pemilik merek mengamankan  hak-haknya  secara  hukum  dan mendapatkan  perlindungan  yang  lebih  kuat  terhadap penggunaan  merek  oleh  pihak  lain.  Pendaftaran  ini memungkinkan  pemilik  merek  untuk  mengambil tindakan  hukum  terhadap  pelanggaran  merek  dan memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  dalam mempertahankan hak kepemilikan atas merek.

## 3.1.2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
Di Indonesia, pengaturan tentang merek kolektif dapat ditemukan dalam Pasal 46 hingga Pasal 51 dari Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis.  Penggunaan  merek  kolektif bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek.  Misalnya,  jika  sepuluh  pengusaha  yang berbeda  masing-masing  memproduksi  jenis  barang atau  jasa  yang  sama,  mereka  sebenarnya  dapat menggunakan  satu  merek  saja  daripada  harus mengajukan  permohonan  pendaftaran  untuk  masing- masing barang atau jasa tersebut.
Merek  kolektif  memungkinkan  pengusaha dengan  karakteristik  barang  atau  jasa  yang  serupa untuk  menggunakan  satu  merek  yang  sama  untuk melindungi  semua  jenis  barang  atau  jasa  yang diproduksi  dan  diperdagangkan  secara  kolektif. Dengan demikian, pengusaha dapat mengajukan satu permohonan  pendaftaran  merek  untuk  digunakan secara  kolektif  oleh  semua  anggota  kelompok  bisnis tersebut.
Penerapan merek kolektif memudahkan pengusaha  dalam  mengurus  pendaftaran  merek  dan menciptakan  efisiensi  administrasi  karena  mereka dapat  menggunakan  satu  merek  untuk  melindungi seluruh produk atau layanan yang serupa. Hal ini dapat mengurangi  biaya  dan  upaya  yang  diperlukan  untuk mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  secara terpisah.

## 3.1.3. Ekonomi Islam
Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  Islam terbesar di dunia, memiliki umat Muslim yang sangat memperhatikan  kehalalan  dalam  segala  aspek kehidupan,  termasuk  dalam  ekonomi  Islam  yang mengikuti hukum syariah.
Agustianto,  Ketua  DPP  Ikatan  Ahli  Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), menjelaskan bahwa pergerakan  ekonomi  Islam  di  Indonesia  sudah berlangsung  sejak  tahun  1911,  ketika  organisasi
Syarikat Dagang Islam didirikan dan diprakarsai oleh para pengusaha dan tokoh Muslim pada saat itu. Hal ini  menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip  ekonomi Islam telah dijalankan sejak lama.
Perkembangan  ekonomi  syariah  saat  ini  dapat dianggap  sebagai  refleksi  dan  kerinduan  umat  Islam Indonesia  untuk  menghidupkan  kembali  semangat para  pengusaha  Muslim  masa  silam  dalam  dunia bisnis  dan  perdagangan,  sejalan  dengan  ajaran  Nabi Muhammad  SAW  dan  sunah  yang  diikuti  oleh umatnya.
Secara  keseluruhan,  Indonesia  sebagai  negara dengan  populasi  Muslim  yang  besar  menempatkan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip halal, termasuk  dalam  ekonomi  Islam  yang  mengikuti hukum syariah. Pergerakan ekonomi Islam yang telah berlangsung  sejak  1911  menunjukkan  keterlibatan aktif para pengusaha Muslim dalam menerapkan nilai- nilai  ekonomi  Islam.  Dengan  melihat  perkembangan ekonomi  syariah  saat  ini,  hal  ini  mencerminkan semangat untuk menghidupkan kembali praktik bisnis para  pengusaha  Muslim  masa  lalu,  sejalan  dengan ajaran  Nabi  Muhammad  SAW  dan  teladan  yang diberikannya kepada umatnya.
Berdasarkan pemahaman terhadap syari'ah, yang bersumber  dari  Al-Qur'an  dan  Al-Hadis,  dalam konteks ekonomi Islam, ditekankan bahwa keberhasilan  pembangunan  harus  disertai  dengan pengetahuan  tentang  konsep-konsep  pembangunan klasik  dan  modern,  serta  mengambil  pelajaran  dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam upaya pembangunan.
Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada prinsip- prinsip syari'ah yang menjadi aturan agama bagi umat Muslim.  Dengan  demikian,  setiap tindakan manusia, termasuk kebijakan ekonomi dan upaya pembangunan,  serta  seluruh  aktivitas  ekonomi masyarakat, harus tunduk pada hukum syariah.
Dalam implementasi ekonomi Islam, para pelaku ekonomi  harus  memastikan  bahwa  keputusan  dan praktik  ekonomi  yang  diambil  tidak  bertentangan dengan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  Islam.  Hal  ini mencakup  berbagai  aspek,  seperti  sistem  keuangan yang  tidak  mengandung  riba  (bunga),  penerapan keadilan  dalam  transaksi  bisnis,  memperhatikan kesejahteraan  sosial,  dan  menghindari  praktik  bisnis yang merugikan atau mencemarkan moral.

## 3.2. Pembahasan
3.2.1. Hak  Merek  Dagang  Perspektif  Undang- Undang
Sebelum  membahas  pokok  bahasan  penelitian ini,  akan dijelaskan  pengertian merek,  fungsi merek, dan  peraturan-peraturan  mengenai  merek.  Merek didefinisikan sebagai tanda merek berdasarkan Pasal 1  Ayat  1  UU  Merek.  Gambar,  nama,  kata,  huruf, angka,  skema  warna,  atau  kombinasi  dari  elemen- elemen  ini  yang  membuat  perbedaan  dan  digunakan dalam  kegiatan  komersial  yang  berkaitan  dengan barang  dan  jasa.  Saat  ini,  dengan  perkembangan industri dan perdagangan, peran penandaan komersial dan komoditas menjadi semakin penting.
Merek  dagang  adalah  pengidentifikasi  yang membedakan properti seseorang dari yang lain. Merek dagang  adalah  tanda  yang  khas  dan  khusus,  yaitu tanda yang memberikan individualitas dan individualitas  pada  suatu  produk.  Kekhasan  berarti kemampuan  untuk  menggunakan  kinerja  satu perusahaan sebagai simbol yang dapat dibedakan dari yang lain.
Merek dagang memiliki fungsi sebagai pengenal barang  untuk  membedakan  barang  milik  seseorang atau perusahaan dengan milik orang atau perusahaan lain.  Ada  juga  tujuan  lain  dari  sudut  pandang produsen,  pedagang,  dan  konsumen.  Di  pihak pabrikan,  tanda  membantu  menjamin  nilai  produk, terutama dalam hal kualitas, kegunaan, atau masalah terkait  teknologi  umum.  Bagi  pedagang,  merek digunakan untuk mempromosikan produk mereka dan memperluas  pasar  mereka.  Di  sisi  konsumen,  merek diperlukan untuk memutuskan apa yang akan dibeli.
‘ Merek, baik itu merek dagang, merek jasa, atau merek  kolektif,  mengacu  pada  tanda-tanda  seperti gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari elemen- elemen tersebut yang digunakan oleh produsen untuk membedakan  produk  yang  diproduksinya  dengan barang atau jasa serupa yang dihasilkan oleh produsen lain. Menurut definisi ini, Undang-Undang melindungi tanda-tanda tersebut sebagai merek sesuai dengan  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1,  dan secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun  2016.  Definisi  merek  yang  diatur  dalam  UU No. 20 Tahun 2016 menunjukkan adanya perkembangan  atau  perluasan  dari  pengertian  merek yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  15  Tahun 2001 tentang Merek, di mana jenis-jenis merek baru termasuk  dalam  lingkup  merek  yang  dilindungi,
seperti  merek  suara,  merek  tiga  dimensi,  dan  merek hologram,  yang  termasuk  dalam  kategori  merek nontradisional.
Hak atas merek hanya diperoleh oleh seseorang atau badan hukum setelah merek tersebut didaftarkan di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual (DJHKI)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Dengan  demikian,  suatu  merek  dapat digunakan oleh siapa saja, tetapi hanya pemilik merek yang memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang  atau  jasa  tersebut  dan  dapat  melarang  pihak lain  untuk  menggunakannya  setelah  merek  tersebut didaftarkan ke DJHKI (Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1)). Pendaftaran merek merupakan syarat yang menentukan  dalam  penggunaan  hak  merek,  yang mengindikasikan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia  menganut  sistem  konstitutif.  Perlindungan hak  merek  dalam  sistem  konstitutif  tergantung  pada apakah  merek  tersebut  telah  didaftarkan  atau  tidak. Dalam sistem konstitutif, hak merek diakui secara de jure  dan  de  facto.  Sistem  konstitutif  ini  mengikuti prinsip "first to file", yang berarti merek hanya akan didaftarkan  kepada  pihak  yang  pertama  kali mengajukan  permohonan  pendaftaran  untuk  merek tersebut,  dan  negara  tidak  akan  memberikan pendaftaran  merek  yang  serupa  kepada  pihak  lain untuk barang atau jasa serupa. Pihak yang pertama kali mendaftarkan  merek  memiliki  hak  atas  merek tersebut,  dan  pihak  ketiga  harus  menghormati  hak kepemilikan  merek  yang  telah  didaftarkan.  Oleh karena  itu,  pendaftaran  merek  sangat  penting  dalam hak kekayaan intelektual dan menjadi faktor penentu dalam  melindungi  kekayaan  intelektual  yang  telah didaftarkan.
Sistem konstitutif memiliki keunggulan dibandingkan  dengan  sistem  deklaratif,  yaitu memberikan  kepastian  hukum.  Pihak  yang  pertama kali  mendaftarkan  merek  memiliki  hak  atas  merek tersebut dan dapat memberikan izin kepada orang lain untuk  menggunakan  merek  tersebut.  Mereka  juga berhak menuntut pihak lain yang menggunakan merek tersebut  tanpa  izin.  Di  sisi  lain,  dalam  sistem deklaratif,  pendaftaran  merek  pertama  tidak  secara otomatis  menjadikan  pendaftar  sebagai  pemilik  hak merek.  Pendaftaran  merek  dalam  sistem  deklaratif hanya menunjukkan dugaan bahwa pendaftar pertama adalah pemilik hak merek yang sah, selama tidak ada sanggahan  dari  pihak  lain.  Dengan  adopsi  sistem konstitutif  ini,  praktik  persaingan  tidak  sehat  atau unfair  competition  dapat  dicegah,  karena  adanya
kepastian hukum dalam perlindungan merek memberikan  hak  kepada  pemilik  merek  untuk menuntut pelanggaran merek, seperti pemalsuan atau penggunaan merek yang mirip.
Ketentuan  terkait  persaingan  tidak  sehat  atau persaingan tidak sehat terdapat dalam Pasal 10 (2) (1) Konvensi  Paris,  yang  menetapkan  bahwa  "Sekutu wajib  melindungi  warga  negaranya  dari  persaingan tidak  sehat".  Paris  adalah  peserta  serikat  pekerja dengan  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan yang  efektif  terhadap  persaingan  tidak  sehat. Selanjutnya,  Pasal  10  bis  (2)  Konvensi  Paris menyatakan bahwa “setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik industri atau perdagangan  yang  sehat  merupakan  tindakan persaingan  tidak  sehat”.  Artinya,  perbuatan  yang melanggar integritas praktik industri dan perdagangan dapat  dipandang  sebagai  larangan  persaingan  tidak sehat.  Amanat  konstitusi  dengan  kepastian  hukum dapat mencegah persaingan tidak sehat tersebut.

## 3.2.2. Hak  Merek  Dagang  Perspektif  Ekonomi Islam
Dalam analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  tidak  dijelaskan  dengan  tegas  karena  masalah pengakuan  HKI  masih  merupakan  isu  yang  relatif baru.  Penjelasan  mengenai  HKI  oleh  Wahbah  al Zuhayli menerapkan prinsip maslahah mursalah, yang menyatakan  bahwa  tindakan  yang  didasarkan  pada prinsip  syariat  Islam  dan  memiliki  potensi  untuk membawa  kebaikan  dan  mencegah  kerugian, meskipun  tidak  didukung  secara  eksplisit  oleh  dalil- dalil,  maka  hukum  yang  mengaturnya  tetap  harus ditegakkan. Pandangan para ulama mengenai konsep harta  dapat  dibagi  menjadi  dua  pendapat  yang disepakati.  Pertama,  menurut  sebagian  ulama Hanafiyah,  jika  kemaslahatan  tidak  dapat  dianggap sebagai  "hak",  maka  pencipta  "hak"  tersebut  tidak harus  menerima  kompensasi  finansial.  Mereka berargumen bahwa sesuatu hanya dapat dikategorikan sebagai harta jika memenuhi dua kriteria, yaitu dapat diperoleh  atau  dikuasai,  serta  dapat  dimanfaatkan secara  tradisional.  Hal-hal  yang  bersifat  non-materi seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  kebahagiaan dianggap belum "sulit" karena belum dapat dibeli atau dijual. Sewa-menyewa diizinkan kecuali jika terdapat perjanjian kontrak yang menetapkan kompensasi atas manfaat yang diterima.
Kedua,  ulama  Maliki  dan  Syafi'i  berpendapat bahwa  hak  merek  dan  hak-hak  lainnya  dapat digunakan  sebagai  objek  pertukaran  dan  harus dilindungi. Mereka berpendapat bahwa harta meliputi hal-hal yang  dianggap  berharga,  dan  siapa  pun  yang melanggar harus membayar kerugian. Harta mencakup hak atas benda, manfaat, dan hal-hal non- materi.  Hak  kepemilikan  memiliki  hak  untuk menggunakan,  memanfaatkan,  dan  berdisposisi. Selain  itu,  terdapat  prinsip  keadilan  dan  kesusilaan yang  menyatakan  bahwa  hak  seseorang  harus dilindungi,  orang  lain  tidak  boleh  dieksploitasi,  dan pelanggar  harus  bertanggung  jawab.  Prinsip  Al- Ghunum  bi  al-Ghurum  atau  al-Kharrj  bi  al-daman mengemukakan  bahwa  seseorang  harus  bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan mereka, dan mereka memiliki hak atas hasil intelektual mereka. Terakhir, kreativitas  dianggap  sebagai  sumber  dari  semua kemajuan teknologi dan kemudahan lainnya
Agama  Islam  memerintahkan  agar  individu bersikap  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam menempatkan suatu pernyataan atau tindakan kepada orang  yang  bertanggung jawab  atasnya.  Oleh  karena itu,  dalam  Islam  dilarang  bagi  seseorang  untuk mengklaim bahwa suatu pernyataan, usaha, atau karya adalah  miliknya  sendiri  atau  milik  orang  lain  yang sebenarnya  bukan  pemiliknya,  dengan  tujuan menghilangkan  hak-hak  pemilik  yang  sah.  Dalam Islam,  tindakan  semacam  ini  dianggap  sebagai kebohongan  dan  pelakunya  berhak  mendapatkan hukuman  yang  sesuai.  Di  sisi  lain,  Islam  juga menghormati  hak  kepemilikan  yang  diperoleh  lebih dahulu terhadap sesuatu, dan mengakui bahwa orang yang  menguasai  sesuatu  tersebut  lebih  berhak daripada orang lain: Yang artinya:
"Barang  siapa  menguasai  sesuatu  sebelum muslim yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad  hasan,  sebagaimana  dikatakan  oleh  al- Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishâbah) .
Padahal,  Islam  mengakui  keberadaan  semua kekayaan  intelektual  manusia  sebelum  hukum domestik  mengakui  dan  melindungi  hak  kekayaan intelektual.  Yusuf  al-Qaradhâwî  menyatakan  bahwa tidak ada agama lain selain Islam dan bahwa tidak ada kitab  lain  yang  menjunjung  tinggi  ilmu  pengetahuan selain Al-Qur'an, mendorong manusia untuk mendalami  ilmu  pengetahuan  dan  memuji  mereka yang telah menguasainya. Petunjuk yang sangat baik
dari  Al-Qur'an  dalam  hal  ini  adalah  memberikan penghormatan  kepada  Ur-Al-Baab,  para  ulama  dan cendekiawan,  sebagaimana  dimaksud  dalam  firman Allah:
Hai  orang-orang  beriman  apabila  kamu dikatakan kepadamu, "Berlapanglapanglah dalam  majelis",  maka  lapangkanlah  niscaya Allah  akan  memberi  kelapangan  untukmu.  dan apabila  dikatakan,  "Berdirilah  kamu",  maka berdirilah,  niscaya  Allah  akan  meninggikan orang-orang  yang  beriman  di  antaramu  dan orang-orang  yang  diberi  ilmu  pengetahuan beberapa  derajat.  dan  Allah  Maha  mengetahui apa  yang  kamu  kerjakan.  (Q.s.  al-Mujâdalah [58]: 11)
Penghargaan  terhadap  ilmu  pengetahuan  ini diperkuat  juga  oleh  Hadis  Rasulullah  Saw.  yang artinya:
Apabila  anak  Adam  meninggal  dunia,  maka terputuslah  seluruh  amalnya,  kecuali  tiga  hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abû Dâwûd)
Hadits  ini  mengandung  pengertian  bahwa  kerja adalah hasil usaha manusia dan bermanfaat bagi diri sendiri  dan  orang  lain.  Memanfaatkan  hasil orisinalitas  dan  kecerdikan  para  intelektual  berarti melanjutkan  perbuatan  baik  yang tidak  hilang meski orang meninggal. Pengertian kekayaan intelektual ini pada  dasarnya  adalah  pengertian  tentang  hak  milik yang  timbul  atau  muncul  dari  bekerjanya  akal manusia.  Banyak  karya  yang  dihasilkan  oleh  akal manusia  baik  melalui  kreativitas,  kejelian  maupun inisiatif.  Oleh  karena  itu,  kerja  manusia  ini  harus ditanggapi  dengan  serius  karena  telah  diproduksi dengan  biaya  energi,  pikiran,  waktu  dan  uang  yang cukup besar.
Hasil  dari  sesuatu  yang  penuh  dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya- karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Seiring tumbuhnya gagasan kekayaan bagi kerja akal  manusia,  demikian  pula  kebutuhan  untuk melindungi  atau  melestarikan  kekayaan  itu  pada akhirnya.  Dari  sinilah  muncul  konsep  perlindungan hukum  atas  kekayaan  intelektual  (ilmiah),  termasuk pengakuan hak atasnya. Hak perlindungan pribadi ini selanjutnya dikelompokkan menjadi hak perlindungan
pribadi  tidak  berwujud  atau  tidak  berwujud  menurut sifatnya.
Sebagaimana dijelaskan di awal bahwasanya hak kekayaan intelektual (merek daagang) merupakan hak milik terhadap benda yang sifatnya immaterial, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori tentang harta  benda  sebagai  dasar  diakuinya  intellectual property dalam hukum Islam atau ekonomi Islam.
Bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, ulama  Hanafiyyah  tidak  menyadari  keberadaan kekayaan intelektual. Karena hak milik dalam hal ini sangat  abstrak  dibandingkan  dengan  hak  milik  atas benda yang nyata, maka hak atas kekayaan intelektual tidak  dapat  dipertahankan,  dan  ketika  hak  tersebut digunakan,  biasanya  sifatnya  berangsur-angsur. Sekarang, juri ilmuwan sendiri mengakui keberadaan kekayaan  intelektual.  Untuk  properti  berarti  sesuatu yang  berharga,  dan  mereka  yang  merusaknya  wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep ini sering digunakan  dalam  hukum  modern.  Grup  ini memastikan  bahwa  apa  pun  dapat  dikenali  sebagai properti,  bukan  hanya  karena  cara  objek  disimpan, tetapi karena utilitas yang terkait dengan objek yang diinginkan. Apakah Anda dapat menyimpan tunjangan  atau  tidak  tidak  diperlukan.  Menyimpan klien atau sumber saja sudah cukup.
Oleh karena itu, karya intelektual manusia, karya intelektual manusia, dapat disebut properti, yang biasa dikenal  dengan  kekayaan  intelektual.  Karena  hak ini hanya  dapat  diperoleh  melalui  kerja  keras  dan pengorbanan  yang  besar,  maka  Islam  harus menghormatinya  dengan  mengikat  hak  kekayaan intelektual hanya kepada pemiliknya.

## 4. KESIMPULAN
Merek  dagang  merupakan  suatu  tanda  yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,  atau  kombinasi  dari  elemen-elemen  tersebut yang berfungsi sebagai penanda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perlindungan terhadap merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016,  dengan  syarat  bahwa  merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  (DJHKI)  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Namun, dalam konteks ekonomi Islam, terdapat perbedaan  pandangan  di  antara  ulama-ulama.  Ulama Hanafiyyah  tidak  mengakui  keberadaan  kepemilikan intelektual,  karena  mereka  menganggap  bahwa kepemilikan terhadap hal-hal tersebut bersifat sangat
abstrak  jika  dibandingkan  dengan  kepemilikan terhadap  benda  nyata.  Di  sisi  lain,  mayoritas  ulama mengakui keberadaan kepemilikan intelektual karena mereka  mengartikan  bahwa  harta  adalah  segala sesuatu  yang  memiliki  nilai,  dan  orang  yang merusaknya  wajib  menanggung  konsekuensi  atau akibat dari tindakan tersebut.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  atas bimbingan,  dukungan,  dan  pengarahan  yang  telah diberikan  selama  penulisan  karya  ilmiah  ini.  Tanpa bantuan  dan  arahan  Anda,  saya  tak  mungkin  dapat menyelesaikan  tugas  akhir  ini  dengan  baik. Pengetahuan dan wawasan yang Anda berikan sangat berharga bagi perkembangan akademis dan profesional saya. Terima kasih tak terhingga atas doa, dukungan,  dan  cinta  tanpa  batas  yang  selalu  Anda berikan  sepanjang  perjalanan  hidup  saya,  termasuk dalam penulisan karya ilmiah ini. Tanpa peran Anda, saya  tidak  akan  menjadi  pribadi  yang  gigih  dan berdedikasi  seperti  sekarang.  Terima  kasih  atas dukungan  moral  dan materi  yang  Anda  berikan  agar saya dapat mengejar pendidikan dengan baik.

## 6. REFERENSI
Abumalloh,  R.,  ‘Intellectual  Property  in  Islamic Economics  Perspective’, Proceeding  of  the International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy , 1 (2019), 45–53 Altenburg, Timothy M., and Marisa Anne Pagnattaro,
Intellectual Property Law: Commercial,
Creative, and Industrial Property , West Academic Publishing , 2019 Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , ed. by  dkk  Terjemah  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2011)
Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, dan Joseph M. Williams., The Craft of Research , The University of Chicago Press , 2008 Departemen  Agama  RI, Alquran  Dan  Terjemahnya (Jakarta:  Yayasan  Penerjemah  dan  Penerbit Alquran, 2011)
Dinwoodie,  Graeme  B.,  and  Mark  D.  Janis.,  ‘Trade Dress and Design Law’, Annual Review of Law and Social Science 8 , 2012, 21–49
Fisher,  W.  W.,  &  O’Connor,  D.  C., Intellectual Property: Law & the Information Society—Cases and Materials (Open Casebook Series, 2018) FITRIA,  TIRA  NUR,  ‘KONTRIBUSI  EKONOMI ISLAM DALAM
PEMBANGUNAN
EKONOMI  NASIONAL’, JURNAL  ILMIAH
EKONOMI ISLAM , 2.3 (2016)
Graeme B. Dinwoodie, ‘The Meaning of Trade Mark
Law’s Political
Economy.’, European
Intellectual Property Review (EIPR) , 35.1 (2013) Harisah, and Sirna Dewi Habibah, ‘Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pendahuluan Di Era Global Persaingan Perdagangan  Semakin  Ketat  Banyak  Orang Melakukan Perdagangan Secara Kotor . Perdagangan Bisa Normal Dan Dapat
Dipertahankan  Jika  Terdapat  Persaingan  Usaha Yang  Sehat  .  D’, Al-Huquq:  Journal  of Indonesian  Islamic  Economic  Law ,  1.2  (2019), 122–42 Khoirul  Hidayah, Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (Jakarta: Setara Press, 2017)
Kusumawati,  Ratih,  et  al,  ‘Pengaruh  Hak  Kekayaan Intelektual  Terhadap  Inovasi  Di  Indonesia’,
Jurnal Inovasi Ekonomi , 2017, 138–53 Lembaga Fatwa Mesir, Fikih Kontemporer , 2013 M. Musyafa, ‘Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Al-Iqtishad , 2013, 39–50 Marliyah, Hadis-Hadis Ekonomi
(Jakarta:
Prenadamedia Gruop, 2015)
Rahadi, R. Arief., ‘Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif  Hukum  Indonesia’, Jurnal  Rechts Vinding , 2017, 1–16
Sari, Kurnia, et al., ‘Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif  Islam’, Al-Ahkam:  Jurnal  Ilmu Syariah , 2013, 343–70
Satino Yuliana yuli W Sulastri, Perlindungan Hukum Terhadap  Hak  Merek  (Tinjauan  Terhadap  Hak Merek  Dagang  Tupperware  versus  Tulipware ,
2018 Suhargon, Rahmat, ‘ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK  MEREK  DAGANG  BAGI  UMKM

## DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN  RAKYAT  (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis)’, Jurnall Ilmiah Moqoddimah:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan Humaniora. , 3.2 (2019) ———, ‘ANALISA HUKUM TERHADAP

## PENTINGNYA
PENDAFTARAN HAK MEREK  DAGANG  BAGI  UMKM  DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  RAKYAT  (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek  Dan  Indikasi  Geografis)’, JURNAL MUQODDIMAH :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik
Dan Hummaniora , 3.2 (2019), 67
<https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.67-73> Wijanarko,  Dwi  Seno,  and  Slamet  Pribadi, ‘Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek Dan Indikasi Geografis’, 13 (2022), 192–201