## ASEAN’s Potential Strategy to Deal and Tackle the Problems in the South China Sea

## Strategi Potensial ASEAN untuk Menghadapi dan Menyelesaikan Permasalahan di Laut China Selatan
Adhit Prayoga, Jonni Mahroza &  Surryanto Djoko Waluyo Universitas Pertahanan

## ABSTRACT
The strategic values of the South China Sea trigger consequences, which are the emergence of multiple claims to the sovereignty of the area to exploit the strategic values for the national interest. The claims thus construct complex issues in the South China Sea, which involve China’s assertiveness and the internationalization of the South China Sea circumstance, which makes the situation in the region unconducive and hinders the resolution process. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) must also deal with different views among several member countries regarding the South China Sea dispute. With a security community formed through the ASEAN Political Security Community, ASEAN must be a platform for its member countries to develop and implement strategies to realize common interests, namely order and security. This research explains the  potential  strategies  ASEAN  can  carry  out  in  solving  problems  in  the  South  China Sea. This research used qualitative methods, descriptive analysis, and regional security complex theory. This research finds that the strategy that ASEAN can potentially use is to accelerate the formulation of the Code of Conduct (CoC), restore ASEAN identity, and form the ASEAN Navy and the ASEAN Maritime Identification Zone (ASEAN MIZ); thus, ASEAN can comprehensively fulfill a conducive, peaceful, and secure water area.
Keywords: ASEAN,  stability  and  security,  sovereignty,  South  China  Sea,  maritime security, common interests, strategy Nilai  strategis  yang  dimiliki  Laut  Tiongkok  Selatan  membawa  konsekuensi  berupa munculnya  klaim  tumpang  tindih  terhadap  kedaulatan  area  tersebut  untuk  dapat memanfaatkan nilai strategis yang ada demi kepentingan nasional tertentu. Hal ini menimbulkan  permasalahan  kompleks  di  Laut  Tiongkok  Selatan,  yang  bukan  hanya melibatkan  asertivitas  Tiongkok,  tetapi  juga  Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN) yang menghadapi perbedaan pandangan di antara beberapa negara anggota yang membuat situasi di wilayah tersebut semakin tidak kondusif dan menghambat proses penyelesaiannya. Dengan komunitas keamanan yang terbentuk melalui ASEAN Political Security  Community,  ASEAN  harus  menjadi  wadah  bagi  negara-negara  anggotanya untuk  menyusun  dan  melaksanakan  strategi  yang  dapat  mewujudkan  kepentingan bersama,  yaitu  keteraturan  dan  keamanan.  Penelitian  ini  menjelaskan  strategi  yang dapat dilakukan ASEAN dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif serta teori Regional Security Complex. Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang dapat dimanfaatkan oleh ASEAN adalah mempercepat perumusan Code  of  Conduct  (CoC),  mengembalikan  identitas  ASEAN,  dan  membentuk  ASEAN Navy serta ASEAN Maritime Identification Zone (ASEAN MIZ), sehingga ASEAN secara menyeluruh dapat mewujudkan wilayah perairan yang kondusif, damai, dan aman.
Kata-kata Kunci : ASEAN, keteraturan dan keamanan, kedaulatan, Laut Tiongkok Selatan, keamanan maritim, kepentingan bersama, strategi
Global Strategis, Th. 17, No. 2 382
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, wilayah perairan menjadi salah satu sumber dari ketidakstabilan dalam sistem internasional (Dieter-Evers 2014). Hal ini tercermin dalam kasus Laut Tiongkok Selatan yang merupakan arena kontestasi kekuatan beberapa negara Asia, seperti Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Laut Tiongkok Selatan sendiri merupakan jalur perairan utama untuk kegiatan perdagangan antarnegara dengan nilai mencapai US$ 5,3 triliun setiap tahunnya. Angka tersebut merupakan 60% dari total perdagangan global yang menggunakan jalur maritim (Christian 2021). Selain fungsinya sebagai jalur perdagangan, Laut Tiongkok Selatan terbukti masih memiliki cadangan minyak sekitar 7,5 miliar barel dan dapat memproduksi 1,3 juta barel minyak per hari. Wilayah ini juga masih memiliki cadangan 225 miliar barel minyak lainnya, dan 190 triliun kaki kubik gas alam yang masih dalam tahap penelitian (Ramkumar et al. 2020; Sunariyanto dan Hanan 2022). Laut Tiongkok Selatan merupakan zona penangkapan ikan dunia paling kontributif nomor 19 di dunia, dengan total produksi hasil laut yang mencapai 8 juta metrik ton ikan per tahun (Matondang et al. 2022).
Nilai-nilai strategis yang dimiliki oleh Laut Tiongkok Selatan menjadi awal dari sengketanya. Beberapa negara yang merasa terkait dengan perairan tersebut mengeluarkan klaim tumpang tindih terhadap hak-hak maritim dan sikap asertif yang ditunjukkan untuk menjaga kedaulatan. Sikap asertif negara- negara di Laut Tiongkok Selatan ditunjukkan melalui penyusunan dan pengesahan kebijakan-kebijakan hingga pengerahan angkatan bersenjata. Pihak yang terlibat saat ini bukan hanya negara- negara Asia yang memang memiliki pedoman untuk melakukan klaim terhadap Laut Tiongkok Selatan, tetapi juga negara-negara yang jauh dari Laut Tiongkok Selatan seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis. Keterlibatan negara-negara secara global dalam kasus Laut Tiongkok Selatan lantas menjadi tantangan lain dalam penyelesaian sengketa perbatasan di perairan tersebut. Tiongkok sebagai salah satu pihak utama secara terus menerus mengingatkan negara-negara lain yang berada di luar perairan atau outsiders untuk tidak terlibat dalam penyelesaian permasalahan Laut Tiongkok Selatan karena negara-negara tersebut hanya melakukan tindakan ofensif tanpa memikirkan
dampaknya terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa (Petty 2021).
Organisasi regional di Asia Tenggara, yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), sejatinya memegang peran strategis dalam permasalahan Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan negara-negara anggotanya, seperti Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, serta mitra strategisnya, yaitu Tiongkok. ASEAN memiliki kewajiban untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan menjaga keamanan setiap negara anggotanya. ASEAN telah menetapkan fokus- fokus yang harus diwujudkan hingga tahun 2025 dalam pilar politik dan keamanannya yang terwujud dalam ASEAN Political- Security Community (APSC). Salah satu fokus tersebut adalah menjaga stabilitas wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah perairan yang damai untuk mendukung peningkatan keamanan dan pembentukan kerja sama maritim di kawasan Asia Tenggara berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) (ASEAN 2022c).

## Sengketa Laut Tiongkok Selatan dalam Pendekatan Regional Security Complex
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualita- tif dan analisis deskriptif untuk menjelaskan strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh ASEAN untuk menghadapi permasalahan di Laut Tiongkok Selatan. Metode kualitatif dan analisis deskriptif memungkinkan analisis yang berorientasi pada eksplorasi, pene- muan, hingga logika induktif untuk menjelaskan sebuah fenome- na yang menjadi objek penelitian (Nugrahani 2014). Penelitian ini melibatkan metode pengumpulan data studi pustaka yang mer- upakan proses pengumpulan data yang diarahkan kepada pencar- ian data-data atau informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang mendukung proses penelitian (Sugiyono 2012).
Penelitian ini memanfaatkan kerangka teori Regional Security Complex  yang  melihat  kedekatan  geografis  sebagai  faktor yang mempengaruhi struktur keamanan dan interaksi antara
Global Strategis, Th. 17, No. 2 384
aktor-aktor dalam kawasan tertentu mengingat kemudahan perlintasan antar negara yang menjadikan batas-batas antar negara tidak terlihat jelas ( borderless ) memicu timbulnya banyak ancaman. Sebuah ancaman dapat dengan lebih mudah melintasi jarak yang dekat dan mengganggu stabilitas beberapa negara sekaligus yang berdekatan dengan sumber ancaman tersebut. Kedekatan  geografis  ini  menghasilkan  pola  kelompok  regional dengan ketergantungan keamanan karena adanya kompleksitas keamanan. Kompleksitas yang dimaksud adalah konsekuensi dari keterbatasan kapabilitas dan akses untuk aktivitas keamanan karena pergerakan setiap negara dibatasi oleh negara-negara lain di sekitarnya. Ketergantungan keamanan dan kedekatan geografis antara beberapa negara dalam satu kawasan kemudian membentuk situasi regional security complex yang dapat diartikan sebagai sekumpulan unit yang proses utama sekuritisasi dan desekuritisasi atau keduanya saling terkait sehingga masalah keamanan mereka tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara terpisah satu sama lain (Buzan dan Waever 2003).
Teori Regional Security Complex menjelaskan bahwa hubungan antara negara-negara dalam satu kawasan terjalin berdasarkan pola amity dan enmity . Pola amity didefinisikan sebagai hubungan regional yang dijalankan dengan eksistensi kepentingan bersama dan dukungan serta perlindungan di antara negara yang terlibat, sedangkan pola enmity berarti hubungan tersebut dijalankan atas dasar kecurigaan dan rasa takut satu sama lain. Dengan kata lain, peningkatan amity dapat membentuk dan memperkuat komunitas keamanan dalam suatu kawasan, sedangkan peningkatan enmity akan memicu terciptanya konflik (Yani et al. 2017).
Dalam kasus Laut Tiongkok Selatan, klaim dan asertivitas Tiongkok di perairan tersebut lantas adalah yang menjadi ancaman dan mengganggu stabilitas bukan hanya satu negara tetapi beberapa negara sekaligus di kawasan Asia Tenggara. Kerentanan domestik negara-negara Asia Tenggara yang terancam dengan tindakan Tiongkok dan keterbatasan dalam menghadapi negara adikuasa tersebut membentuk konstelasi ketakutan dan ancaman. Hal tersebut kemudian memperkuat situasi regional security complex di kawasan Asia Tenggara. Situasi regional security complex di Asia Tenggara akibat klaim asertif Tiongkok dapat dipahami

## Adhit Prayoga, Jonni Mahroza &  Surryanto Djoko Waluyo
sebagai kondisi adanya kesamaan ketakutan dan ancaman di antara negara-negara di kawasan tersebut sehingga muncul urgensi untuk bekerja sama karena adanya kepentingan bersama yang perlu dijaga, walaupun masing-masing negara juga memiliki kepentingan lain yang berbeda.
Berbicara mengenai regional security complex di kawasan Asia Tenggara, ASEAN adalah suatu organisasi regional yang berhasil mengkonstruksikan komunitas keamanan sebagai pola amity dengan ketergantungan keamanan di antara negara-negara anggotanya (Buzan 2003). Hal ini terbukti dengan eksistensi ASEAN Political Security Community. Kepentingan bersama yang timbul akibat kesamaan ketakutan dan ancaman di kawasan Asia Tenggara memperkuat kerja sama keamanan maritim di antara negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan stabilitas keamanan perairan tersebut, menjamin implementasi DoC, dan mendukung pembentukan Code of Conduct (CoC) ( ASEAN Political-Security Community Blueprint 2009). Regional security complex dimanifestasikan sebagai upaya-upaya negara untuk menciptakan keteraturan dan keamanan kawasan melalui kerja sama yang melibatkan seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini kemudian meninjau lebih jauh peran dan posisi ASEAN sebagai entitas regional yang menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk menyusun dan melaksanakan strategi-strategi dalam mengamankan Laut Tiongkok Selatan serta meningkatkan kondusivitas regional sehingga tidak ada lagi kerentanan domestik bagi negara-negara di kawasan tersebut dalam memanfaatkan potensi sumber daya perairannya.

## Landasan Historis Asertivitas Tiongkok di Laut
Tiongkok Selatan: Chinese Dream, Core Interest , dan Kedaulatan Wilayah
Menurut pemerintah Tiongkok, pulau-pulau di wilayah Laut Tiongkok Selatan telah ditemukan oleh Dinasti Han sejak abad ke-2 Sebelum Masehi. Literatur kuno Tiongkok telah mencatat bahwa pelayaran dan eksplorasi para leluhur di Laut Tiongkok Selatan telah dilakukan sejak masa Dinasti Han Barat dan Timur dan perairan tersebut merupakan jalur navigasi yang penting bagi
Global Strategis, Th. 17, No. 2 386
dalam bidang perdagangan. Melalui literatur kuno ini, Tiongkok mengklaim bahwa Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah terra nullius , yaitu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan atau kontrol suatu negara, yang berarti bahwa Tiongkok adalah negara yang menduduki wilayah tersebut terlebih dahulu (Park 2009).
Pendudukan terhadap Laut Tiongkok Selatan dilanjutkan oleh Dinasti Yuan yang kemudian memasukkan pulau-pulau dan perairan tersebut sebagai bagian dari peta wilayah Tiongkok pada abad ke-12 Sebelum Masehi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinasti Ming dan Qing pada abad ke-13 Sebelum Masehi. Pada awal abad ke-19 dan 20, Tiongkok lantas menyatakan Kepulauan Spratly sebagai Kepulauan Nansha dan Kepulauan Paracel sebagai Kepulauan Xisha (Matondang et al. 2022). Tiongkok menegaskan wilayah kedaulatannya pada tahun 1887, dengan data-data historis yang dimulai dari pelayaran dan eksplorasi leluhur Dinasti Han (Nugroho dan Hikam 2020). Tiongkok semakin memperkuat klaimnya terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan peta historis yang dikeluarkan sejak tahun 1947 yang menggambarkan pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan sebagai perairan Tiongkok dengan menggunakan 9 garis putus-putus atau Nine Dash Line (Fravel 2011) .
Sejak terpilihnya Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Ketua Komisi Militer Sentral, dan Presiden Tiongkok pada 15 November 2012, Tiongkok memiliki tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan dalam dan luar negeri yang dikenal sebagai the Chinese Dream atau Zhongguo Meng. Konsepsi the Chinese Dream sebagai tujuan nasional Tiongkok memiliki empat elemen utama yaitu menjadikan Tiongkok sebagai negara yang kuat (strong) , beradab (civilized), harmonis (harmonious), dan indah (beautiful). Adapun terkait elemen Tiongkok sebagai negara kuat, Xi Jinping menekankan bahwa peningkatan kekuatan militer adalah hal esensial yang perlu dilakukan untuk mewujudkan elemen tersebut dan hal ini disampaikan sendiri oleh Xi setelah melaksanakan inspeksi terhadap instalasi angkatan laut di wilayah militer Guangzhou pada Desember 2012 (Sousa 2021).
Pada tahun 2015, Tiongkok kemudian mengeluarkan Buku Putih Pertahanan yang menekankan fokus peningkatan kekuatan Tiongkok di wilayah perairan dan menegaskan Laut Tiongkok

## Adhit Prayoga, Jonni Mahroza &  Surryanto Djoko Waluyo
Global Strategis, Th. 17, No. 2
Selatan adalah bagian dari kepentingan utama politik luar negerinya (Sinaga 2020). Dalam Buku Putih Pertahanan terbaru Tiongkok yang dikeluarkan pada 24 Juli 2019, Tiongkok kembali memasukkan Laut Tiongkok Selatan sebagai fokus kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut. Di dalamnya disebutkan juga bahwa Tiongkok akan mempertahankan kedaulatan berdasarkan hukum nasional dan menekankan peran lembaga penegak hukum, seperti coast guard atau penjaga pantai (Yatsuzuka 2019). Tiongkok kemudian mengeluarkan kebijakan, yaitu China Coast Guard Law sejak 22 Januari 2021 yang memberikan kewenangan kepada angkatan laut Tiongkok untuk menembak kapal-kapal yang melewati wilayah tersebut tanpa izin Tiongkok (Jennings 2021).
Sejak tahun 2013, klaim Nine Dash Line dilanjutkan dengan tindakan reklamasi di pulau-pulau yang ada di Laut Tiongkok Selatan dengan luas mencapai 3,200 hektar. Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi fokus pengembangan Tiongkok, mulai dari pembangunan pelabuhan, gedung-gedung administrasi, hingga infrastruktur militer dengan pengembangan sistem rudal anti kapal dan anti pesawat (U.S. Department of Defense 2019). Melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian Urusan Sipil, Tiongkok juga berupaya menamai 80 pulau, terumbu karang, dan gunung laut di Laut Tiongkok Selatan (Schiefelbein 2020).

## Strategi-Strategi Potensial ASEAN untuk Mewujudkan Keamanan Maritim di Laut Tiongkok Selatan
Dalam perjalanan untuk mewujudkan keamanan di Laut Tiongkok Selatan, ASEAN telah mengupayakan dan mendukung penyelesaian sengketa sejak tahun 1990. ASEAN telah membentuk Workshop  on  Management  of  Potential  Conflict  in  the  South China Sea pada tahun 1990 untuk mengurangi intensitas konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN dan Tiongkok (Wicaksana 2019). Pertemuan ini terus berlanjut dan menghasilkan kesepakatan bersama antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2002 yang tertuang dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC). Kesepakatan ini merupakan komitmen seluruh negara untuk menyelesaikan
Global Strategis, Th. 17, No. 2 388
permasalahan di Laut Tiongkok Selatan secara damai dan menjadi basis dari penyusunan Code of Conduct (CoC) yang merupakan aturan untuk mengatur tindakan di Laut Tiongkok Selatan secara legal. Dalam proses penyusunan CoC, ASEAN dan Tiongkok setuju untuk membentuk pedoman Guidelines for the Implementation of the DoC pada tahun 2011. Pedoman implementasi DoC ini menjelaskan komitmen ASEAN dan Tiongkok dalam penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan melalui dialog dan konsultasi (Li 2014).
ASEAN kembali membentuk ASEAN’ s Six-Point Principles on the South China Sea pada tahun 2012 untuk mengembalikan fokus ASEAN dan Tiongkok dalam pelaksanaan DoC yang telah diben- tuk pada tahun 2002. Panduan untuk the Guidelines for the Im- plementation of the DoC kemudian berhasil disepakati pada tahun 2011 sebagaimana yang dilaporkan dalam Statement of the ASE- AN Foreign Ministers (2012). Indonesia sebagai anggota ASEAN lantas mengajukan Zero Draft a Regional Code of Conduct in the South China Sea pada 27 September 2012 untuk menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan menghormati UNCLOS 1982 (Valencia 2013). Indonesia kembali menginisiasi Formula 3+1 as a Base of CoC sebagai tujuan dari pembentukan CoC yang terdiri atas komitmen untuk meningkatkan kepercayaan di antara negara-negara yang bersengketa, mencegah insiden dan potensin- ya, menciptakan suasana kondusif di Laut Tiongkok Selatan, dan percepatan penetapan CoC (Arifan 2018).
Hingga saat ini, ASEAN dan Tiongkok telah berhasil merumus- kan kerangka CoC yang terdiri atas daftar isi sebagai fokus dari penyusunan CoC pada tahun 2017 (Salim 2017). Kerangka CoC tersebut kemudian menghasilkan Single Draft Negotiating Text (SDNT) pada tahun 2018, yang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu pembukaan, visi umum, dan klausa final. SDNT secara leb - ih lanjut membahas mengenai cakupan geografis Laut Tiongkok Selatan, metode penyelesaian sengketa, kewajiban untuk bekerja sama, peran pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa di wilayah tersebut, serta status hukum CoC (Thayer 2018). Pertemuan ter- us dilakukan untuk membahas mengenai SDNT dan penyelesaian CoC secara menyeluruh, hingga ASEAN berhasil menghimpun kesepakatan sementara berkaitan dengan bagian pembukaan dari SDNT yang termuat dalam ASEAN Chairman’s Statement of the 24th ASEAN-China Summit (2021). Namun, kemajuan pemba- hasan CoC dinilai berjalan lambat sejak pandemi Covid-19 terjadi
dan meningkatnya intensitas tindakan asertif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Radio Free Asia 2022).
Pengembalian Visi From ASEAN For ASEAN dalam Menghadapi Permasalahan Laut Tiongkok Selatan
ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok atau The ASEAN Declaration oleh lima nega- ra, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Anggota ASEAN kemudian berkembang menjadi 10 negara se- jak tahun 1999, dengan masuknya Brunei Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997), serta Kamboja (30 April 1999) (ASEAN 2022a). Keputusan un- tuk menyatukan beberapa negara di Asia Tenggara terjadi karena keinginan di antara negara-negara tersebut untuk menjadi suatu kawasan yang dapat berdiri dan melindungi wilayahnya dari berb- agai intervensi yang ditimbulkan oleh negara lain (Molthof 2012). Pembentukan ASEAN bertujuan untuk mencegah fenomena bal- kanisasi, yaitu perpecahan di suatu wilayah atau negara menjadi beberapa bagian berbeda karena sering bertentangan satu sama lainnya, yang pernah melanda Benua Eropa. Melalui ASEAN, di- harapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat diper- satukan untuk mewujudkan stabilitas, kemakmuran, dan kondisi sosial yang tertib serta ekonomi yang menguntungkan (ASEAN 2022b).
ASEAN tidak hanya berfokus pada pelaksanaan dialog dan konsul- tasi antara negara anggota, tapi juga memperluas jaringan kerja samanya dengan negara lain yang dinamakan sebagai mitra wicara atau dialogue partner , seperti Amerika Serikat, Australia, Brazil, Chili, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Norwegia, Pakistan, Prancis, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Se- landia Baru, dan Swiss. Perluasan kerja sama ini dilakukan sejak disahkannya ASEAN Charter dengan tujuan utama memperluas hubungan dan kerja sama ASEAN dengan negara atau organisasi lain. Pengesahan ASEAN Charter juga merupakan bentuk kese- riusan ASEAN untuk mewujudkan hubungan yang saling men- guntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan Asia Tenggara (ASEAN 2022b).
Meskipun telah menghasilkan banyak kesepakatan, ASEAN se- bagai organisasi regional pada saat ini nyatanya dinilai sedang

## Tackle the Problems in the South China Sea
Global Strategis, Th. 17, No. 2 390
menghadapi  tantangan  seperti  defisit  kepercayaan  di  antara  be - berapa negara anggota seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei  Darussalam.  Defisit  kepercayaan  ini  terjadi  karena  mas - ing-masing negara tersebut juga melakukan klaim terhadap Laut Tiongkok Selatan sehingga satu sama lain menjadi curiga men- genai kepentingan-kepentingan yang berbeda di wilayah tersebut (Georgieff 2013). Selain itu eskalasi sengketa juga terjadi karena semakin agresifnya penetrasi Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis di Laut Tiongkok Selatan. Meningkatnya intensitas pertahanan Tiongkok di perairan tersebut membuat probabilitas terjadinya konflik di Laut Tiongkok Selatan semakin tinggi (Leigh et al. 2020).
Untuk menghindari eskalasi sengketa yang semakin tinggi, maka ASEAN harus menyelesaikan permasalahan dalam kawasan ter- lebih dahulu. Permasalahan kedaulatan perbatasan antara Fil- ipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam harus dapat diselesaikan menggunakan mekanisme regional ASEAN  sebe- lum membahas isu yang lebih luas terkait klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Perbedaan kepentingan antara negara-negara yang mengklaim akan memperburuk rasa saling curiga atau ti- dak percaya antar negara. Oleh karenanya, kemampuan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa di antara negara-negara terse- but harus ditingkatkan secara efektif sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan norma-norma ASEAN. ASEAN juga harus bertindak sebagai mediator yang mencegah tindakan agre- sif Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis di Laut Tiongkok Selatan karena status negara-negara tersebut hanya sebagai outsider atau pihak eksternal. ASEAN harus dapat men- gontrol itikad baik di antara Tiongkok dan negara-negara tersebut dengan menunjukkan ketidakberpihakan, karena ASEAN memili- ki komitmen Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) (Malindog-Uy 2021).
Dalam penyelesaian permasalahan di Laut Tiongkok Selatan, ASEAN juga perlu untuk mempertimbangkan kembali alasan kenapa organisasi regional tersebut berdiri pada tahun 1967. Organisasi tersebut didirikan untuk melindungi Asia Tenggara dari berbagai intervensi yang dapat menyebabkan balkanisasi atau perpecahan di kawasan. Maka dari itu, ASEAN memiliki tanggung jawab untuk memperingatkan para mitra dialognya bahwa permasalahan di kawasan Asia Tenggara harus diselesaikan antara negara-negara anggota dan Tiongkok sendiri tanpa campur
Global Strategis, Th. 17, No. 2
tangan pihak luar. Hal ini dilakukan bukan karena ASEAN tidak membutuhkan negara lain atau mitra dialog, tetapi permasalahan Laut Tiongkok Selatan harus diselesaikan dengan cara yang damai dan dalam keadaan kawasan yang kondusif. ASEAN harus mampu mewujudkan semangat “ From ASEAN For ASEAN”, bahwa permasalahan di Laut Tiongkok Selatan dapat diselesaikan oleh negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok dengan komitmen kerja sama untuk kepentingan bersama.
Pembentukan ASEAN Navy sebagai Upaya Kolektif ASEAN dalam Mengamankan Wilayah Laut Tiongkok Selatan
Keamanan maritim adalah salah satu fokus komitmen negara- negara anggota ASEAN untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, dan stabil. Komitmen ini telah tercantum dalam dokumen ASEAN Political-Security Community Blueprint ( 2016) dan dilaksanakan dengan dialog dan konsultasi serta melaksanakan kegiatan bersama lainnya seperti penjagaan ataupun patroli dengan melibatkan seluruh negara anggota ASEAN. Tetapi selama ini ASEAN dinilai tidak terlibat secara langsung sebagai organisasi regional untuk menangani ancaman di Asia Tenggara, karena nyatanya kerja sama keamanan maritim hanya dilaksanakan dalam kerangka bilateral hingga multilateral antara negara anggota dan bukan melalui kerangka institusi ASEAN. Contoh dari kerja sama tersebut adalah patroli koordinasi bilateral Corpat Philindo antara Indonesia dan Filipina, patroli koordinasi OPS Phimal antara Filipina dan Malaysia, patroli angkatan laut antara Malaysia-Filipina-Indonesia atau Malphindo, hingga Patroli Selat Malaka Singapura-Indonesia-Malaysia- Thailand (Coyne 2018; Setiawan 2019).
ASEAN membutuhkan kerja sama yang dapat melibatkan seluruh negara anggota untuk mewujudkan keamanan maritim nasional masing-masing negara dan kawasan secara menyeluruh. ASEAN memang telah memiliki ASEAN Navy Chief’s Meeting (ANCM) yang merupakan pertemuan tahunan angkatan laut untuk saling bertukar informasi mengenai ancaman, lesson learnt pengamanan laut, dan sarana membentuk rasa saling percaya antara negara
Global Strategis, Th. 17, No. 2 392
anggota (Mahadzir 2019). Namun, meskipun telah memiliki ANCM, ASEAN nyatanya belum memiliki mekanisme koordinasi angkatan laut dan hal ini memperlambat pembentukan kerja sama yang lebih efektif dalam penanganan ancaman maritim, termasuk yang sekarang ada di Laut Tiongkok Selatan. Mekanisme koordinasi angkatan laut yang resmi dalam ASEAN sejatinya dapat diwujudkan dengan pembentukan Angkatan Laut ASEAN atau ASEAN Navy. ANCM menjadi mekanisme yang ideal untuk dikembangkan menjadi ASEAN Navy . Terbentuknya angkatan laut bersama ini juga akan menjadi sarana untuk mewujudkan rasa saling percaya dan meningkatkan kemampuan angkatan laut di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi berbagai ancaman di wilayah perairan khususnya di Laut Tiongkok Selatan.
ASEAN Navy harus dapat dibantu oleh badan baru yang dibentuk berdasarkan kerangka kerja APSC sehingga pembahasan mengenai isu-isu maritim dapat dijalankan secara lebih intensif dan terfokus. ASEAN Maritime Agency (AMA) adalah badan yang harus dibentuk oleh ASEAN untuk membuat dialog dan konsultasi antar institusi keamanan maritim, seperti angkatan laut, penjaga pantai, hingga polisi air. Pembentukan AMA menjadi esensial agar tidak tumpang tindih dengan AMF yang hanya membahas mengenai isu-isu maritim darurat (Octavian 2019). Berbeda dengan AMF, AMA harus melaksanakan pertemuan secara berkala untuk membahas perkembangan situasi politik dan keamanan wilayah perairan Asia Tenggara, khususnya Laut Tiongkok Selatan.
ASEAN Navy adalah akan menjadi sarana negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut melalui kerja sama yang dilaksanakan dalam patroli dan latihan bersama, hingga pelaksanaan kegiatan bersama lainnya yang dapat meningkatkan solidaritas ASEAN sebagai organisasi regional. Pembentukan ASEAN Navy dilaksanakan agar pelaksanaan APSC bukan lagi hanya sekedar prinsip-prinsip normatif karena sudah didukung dengan forum angkatan laut yang lebih fokus. ASEAN Navy juga akan menjadi manifestasi aksi nyata dari setiap entitas ASEAN.

## Adhit Prayoga, Jonni Mahroza &  Surryanto Djoko Waluyo

## Pembentukan ASEAN Maritime Identification Zone
(MIZ) untuk Mewujudkan ASEAN One Sea Security
ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara harus memperhatikan perkembangan isu strategis di sekitar wilayah tersebut, khususnya di Laut Tiongkok Selatan. Pada saat ini, isu strategis di Laut Tiongkok Selatan telah melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis yang mengganggu stabilitas di kawasan tersebut melalui pengerahan kekuatan angkatan bersenjata masing-masing negara. Dengan situasi yang seperti ini, ASEAN memiliki urgensi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan memiliki sistem atau strategi deteksi dini terhadap perkembangan ancaman di Laut Tiongkok Selatan. Deteksi dini dapat dilakukan secara komprehensif jika ASEAN memiliki cakupan kedaulatan yang jelas untuk dilindungi, sehingga eksistensi ASEAN MIZ menjadi hal yang dibutuhkan oleh negara-negara di Asia Tenggara.
Kebijakan untuk menentukan maritime  identification  zone sendiri telah dilakukan oleh Australia pada 15 Desember 2004 sebagai strategi pertahanan Australia untuk menangkal ancaman eksternal.  Kebijakan  Australian  Maritime  Identification  Zone (AMIZ) melibatkan tindakan penentuan jarak zona deteksi dini, yaitu 1000 nautical miles, pencarian ( seeking ), analisis ( analysing ), dan pengaturan ( managing ) informasi kapal-kapal yang memasuki zona deteksi dini tersebut. Kebijakan pertahanan ini menjadi pedoman Australia untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai kapal-kapal yang masuk ke wilayah deteksi, karena setiap kapal diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai identitas kapal, awak kapal, kargo, tujuan pelayaran, kecepatan, dan pelabuhan yang ingin dituju agar dapat diverifikasi terlebih dahulu oleh Australia sebelum kapal tersebut masuk ke wilayah kedaulatan Australia (Fathurrahman 2019).
Kebijakan pembentukan AMIZ oleh Australia ditentang oleh beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Selandia Baru atas dasar UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 telah menjelaskan bahwa jarak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis dasar pantainya. Penentuan jarak zona deteksi dini yang mencapai 1000 mil laut telah melebihi
Global Strategis, Th. 17, No. 2 394
jarak ZEE dari suatu negara dan akan melanggar sejumlah batas- batas maritim dari negara-negara di sekitar Australia (Kartikasari 2019). Meskipun AMIZ melanggar UNCLOS, pendekatan Australia terhadap keamanan maritimnya harus menjadi contoh bagi pelaksanaan keamanan maritim di Laut Tiongkok Selatan.
AMIZ dapat menjadi contoh bagi ASEAN dengan membentuk ASEAN MIZ untuk mewujudkan wilayah perairan, khususnya Laut Tiongkok Selatan, yang kondusif, damai, dan aman. ASEAN MIZ dapat diwujudkan oleh ASEAN Navy bekerja sama dengan penjaga pantai negara-negara anggota ASEAN sehingga setiap negara dapat mengetahui perkembangan strategis di wilayah perairan Asia Tenggara secara komprehensif. ASEAN MIZ akan memperhatikan legalitas jarak zona deteksi dini sesuai dengan UNCLOS 1982, yaitu 200 mil laut dari garis dasar pantai terluar.
ASEAN MIZ seharusnya dapat diwujudkan sebagai sistem deteksi dini unggulan untuk menjaga dan melindungi keamanan perairan Asia Tenggara. Melalui mekanisme ini, ASEAN juga dapat mencegah dan menangkap kapal-kapal mencurigakan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas Laut Tiongkok Selatan sehingga ASEAN mampu mewujudkan keamanan wilayah perairan secara kolektif (ASEAN One Sea Security). ASEAN MIZ akan menjadi upaya manajemen ancaman ASEAN terhadap wilayah perairan, dimana negara-negara anggota ASEAN dapat mengetahui tujuan dari masuknya kapal-kapal asing ke wilayah Laut Tiongkok Selatan. Melalui pelaksanaan ASEAN MIZ, ASEAN akan dapat mengamankan Laut Tiongkok Selatan secara komprehensif dan memperkuat kerja sama maritim dengan kerangka ASEAN One Sea Security di antara negara anggota dalam upaya deteksi dini berbagai ancaman di wilayah tersebut.

## Simpulan
Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah perairan yang memiliki berbagai nilai strategis, mulai dari sumber daya alam yang terkandung seperti minyak dan gas serta cadangannya, hingga statusnya sebagai perairan internasional tersibuk di dunia. Nilai-nilai strategis menjadi penyebab timbulnya ancaman di

## Adhit Prayoga, Jonni Mahroza &  Surryanto Djoko Waluyo
Laut Tiongkok Selatan karena terdapat beberapa negara yang ingin menguasai wilayah tersebut secara menyeluruh untuk memanfaatkan nilai-nilai strategis yang ada. Untuk menghadapi ancaman tersebut, ASEAN harus menyelesaikan sengketa kedaulatan yang melibatkan negara-negara anggotanya melalui cara yang damai terlebih dahulu. Dengan diselesaikannya sengketa tersebut secara internal, maka ASEAN dapat berfokus melakukan strategi lain, yaitu mempercepat perumusan CoC, mengembalikan identitas ASEAN, dan membentuk ASEAN Navy, serta ASEAN MIZ. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peranan penting sebagai wadah untuk mewujudkan strategi- strategi tersebut dalam upaya menciptakan keteraturan dan kawasan yang kondusif dari berbagai ancaman sehingga negara- negara anggotanya dapat memanfaatkan Laut Tiongkok Selatan secara komprehensif untuk kesejahteraan.

## Tentang Penulis
Adhit Prayoga adalah mahasiswa magister di Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Riau pada tahun 2019. Penulis dapat dihubungi di adhit.prayoga@outlook. com.
Jonni Mahroza adalah dosen tetap di Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Terbuka pada tahun 1997, pendidikan magister di University of East Anglia pada tahun 1997 dan U.S. National Defense University pada tahun 2017, serta pendidikan doktoral di The Flinders University of South Australia pada tahun 2006. Penulis dapat dihubungi di jmahroza.jm@gmail.com.
Surryanto Djoko Waluyo adalah dosen tetap di Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 1989, pendidikan magister di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2009, dan pendidikan doktoral di Universitas Brawijaya pada tahun 2016. Penulis dapat dihubungi di surryantodw_kemhan@yahoo.co.id dan surryantodw.idu@gmail.com.
Global Strategis, Th. 17, No. 2 396

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Arifan, Sultan, 2018. Peran Indonesia di ASEAN dalam Mempersiapkan ASEAN Community 2015 . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Buzan, Barry, 2003. “Regional Security Complex Theory in the Post-Cold World”, Theories of New Regionalism . London: Palgrave Macmillan.
Buzan, Barry, dan Ole Waever, 2003. Regions and Powers: The Structure of International Security . Cambridge: Cambridge University Press.
Coyne, John, 2018. Mice that Roar: Patrol and Coastal Combatants in ASEAN . Australia: Australian Strategic Policy Institute.
Kartikasari, Alissa Baiq, 2019. Penerapan Upaya Sekuritisasi dan  Concordance  Strategi  dalam  Kebijakan  Australian Maritime  Identification  Zone  Tahun  2000-2004 . Surabaya: Universitas Airlangga.
U.S. Department of Defense, 2019. Military and Security’s
Developments  Involving  the  People’s  Republic  of  China . The  United  States  of  America:  Office  of  the  Secretary  of Defense.
Nugrahani, Farida, 2014. Metode Penelitian Kualitatif . Surakarta: Cakra Books.
Octavian, Amarulla, 2019. Indonesian  Navy,  Global  Maritime Fulcrum, and ASEAN . Jakarta: Indonesian Naval Command and Staff College.
Sousa, Carolina Riberiro de, 2021. The Chinese Dream: Challenges and Impacts for China’s Foreign Policy . Lisbon: University Institute of Lisbon.
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.

## Adhit Prayoga, Jonni Mahroza &  Surryanto Djoko Waluyo
Yatsuzuka, Masaaki, 2019. China’s 2019 National Defense White Paper and Intelligent Warfare . Shinjuku: The National Institute for Defense Studies.
Yani, Yanyan Mochamad, et al. 2017. Pengantar Studi Keamanan . Malang: Intrans Publishing.

## Artikel Jurnal
Dieter-Evers, Hans, 2014. “Understanding The South China Sea: An Explorative Cultural Analysis”, IJAPS , 10 (1):77-93.
Fathurrahman. 2019, “Alasan Selandia Baru Mendukung Kebijakan  Australian  Maritime  Identification  System (AMIS)”, eJournal  Ilmu  Hubungan  Internasional , 7 (1):103-122.
Fravel, M. Taylor, 2011. “China’s Strategy in the South China Sea”,
Contemporary Southeast Asia, 33 (3):292-319.
Matondang, Saiful Anwar, et al., 2022. “History and Effect of South
China Sea Conflict in Southeast Asia Political Stability after World War I”, Yupa: Historical Studies Journal, 6 (1):18- 32.
Nugroho, Mohammad Alvian Adi, dan M. Miftahul Hikam, 2020. “South China Sea Claim Dispute Settlement Between ASEAN and China”, Trunojoyo Law Review , 2 (1):1-11.
Park, Choon-Ho, 2009. “The South China Sea Disputes: Who Owns the Islands and the Natural Resources?”, Ocean Development & International Law , 5 (1):27-59.
Ramkumar, Mu, et al., 2020. “Hydrocarbon Reserves of the South China Sea: Implications for Regional Energy Security”,
Energy Geoscience , 1 (1-2):1-7.
Setiawan,  Indra,  2019.  “The  Ineffectiveness  of  ASEAN Political Security Community Blueprint in Promoting Shared Responsibility for Comprehensive Security in Counterterrorism: Case Study Terrorism in Tri-Border
Global Strategis, Th. 17, No. 2 398
Area of Indonesia, Malaysia, and Philippines 2009-2018”, Journal of International Relations , 5 (1):938-945.
Sinaga, Lidya Christin, 2020. “Xi Jinping, “China Dream”, and Chinese Military Diplomacy to ASEAN”, Journal of ASEAN
Studies , 8 (2):173-190.
Wicaksana, I Gede Wahyu, 2019. “Indonesia in the South China Sea: Foreign Policy and Regional Order”, Global Strategis ,
13 (2): 35-48.

## Publikasi Resmi
ASEAN Political-Security Community Blueprint, 2009. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations.
ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025, 2016. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations.
ASEAN Chairman’s Statement of the 24th ASEAN-China Summit, 2021. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations.
Maritime Security and Cooperation in the ASEAN Political- Security Community (APSC) Blueprint 2025, 2016. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations.
Statement of the ASEAN Foreign Ministers, 2012. Phnom Penh: Association of Southeast Asian Nations.

## Artikel Daring
ASEAN, 2022. “About ASEAN” [daring]. dalam https://asean. org/about-asean/ [diakses pada 28 November 2023].
_____, 2022b. “The Founding of ASEAN” [daring]. dalam https:// asean.org/the-founding-of-asean/the-founding-of-asean- part-2/ [diakses pada 27 November 2022].
_____, 2022c. “ASEAN Political Security Community”
Global Strategis, Th. 17, No. 2
[daring]. dalam https://asean.org/our-communities/ asean-political-security-community/outward-looking- community/external-relations/ [diakses pada 29 November 2022].
Christian, 2021. “China’s Ambitions South China Sea” [daring]. dalam http://www.aalep.eu/china’s-ambitions-south- china-sea [diakses pada 13 November 2022].
Georgieff,  Jack,  2013.  “An  Indo-Pacific  Treaty:  An  Idea  Whose Time Has Come” [daring]. dalam https://thediplomat. com/2013/05/an-indo-pacific-treaty-an-idea-whose- time-has-come/ [diakses pada 14 November 2022].
Jennings, Ralph, 2021. “China’s Coast Guard can Fire Foreign Vessels complicating Security South Sea” [daring]. dalam https://www.voanews.com/east-asia-pacific/chinas- coast-guard-can-fire-foreign-vessels-complicating- security-south-sea [diakses pada 14 November 2022].
Leigh, Karen, et al., 2020. “2020: South China Sea Miscalculation”
[daring]. dalam https://www.bloomberg.com/ graphics/2020-south-china-sea-miscalculation/ [diakses pada 17 Desember 2022].
Li, Mingjiang, 2014. “Managing Security in the South China Sea
From Doc to Doc” [daring]. dalam https://kyotoreview. org/issue-15/managing-security-in-the-south-china-sea- from-doc-to-coc/ [diakses pada 17 Desember 2022].
Mahadzir, Dzirhan, 2019. “Inaugural Asean Maritime Cooperation” [daring]. dalam https://news.usni.org/2019/09/03/ inaugural-aumx-exercise-seeks-to-deepen-u-s-asean- maritime-cooperation#:~:text=The%20ASEAN%20
Maritime%20Exercise%20(AUMX,U.S.%20Navy%20 in%20Southeast%20Asia [diakses pada 17 Desember 2022].
Malindog-Uy, Anna, 2021. “South China Sea Wise Provoke China” [daring]. dalam https://theaseanpost.com/article/south- china-sea-wise-provoke-china [diakses pada 17 Desember 2022].
Global Strategis, Th. 17, No. 2 400
Molthof, Mieke, 2012. “ASEAN and The Principle of Non- Interference” [daring]. dalam https://www.e-ir. info/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non- interference/ [diakses pada 17 Desember 2022].
Petty, Martin, 2021. “Explainer: South China Sea Tension Flares Again as Biden Takes Charge” [daring]. dalam https:// www.usnews.com/news/world/articles/2021-01-25/ explainer-south-china-sea-tension-flares-again-as-biden- takes-charge [diakses pada 17 Desember 2022]
Radio Free Asia, 2022. “ASEAN-South China Sea” [daring]. dalam https://www.rfa.org/english/news/china/asean- southchinasea-05162022091755.html [diakses pada 29 November 2022].
Salim, Tama, 2017. “ASEAN-China Adops CoC Framework” [daring]. dalam https://www.thejakartapost.com/ news/2017/08/06/asean-china-adopt-coc-framework. html [diakses pada 13 Desember 2022].
Schiefelbein, Mark, 2020. “China Expels Three Wall Street Journal”
[daring]. dalam https://www.wsj.com/articles/china- expels-three-wall-street-journal-reporters-11582100355 [diakses pada 27 November 2022].
Sunariyanto, Budi Prayogo, dan Akhmad Hanan, 2022. “The Importance of the South China Sea: Energy Perspective [daring]. dalam https://www.purnomoyusgiantorocenter. org/the-importance-of-the-south-china-sea-energy- perspective/ [diakses pada 27 November 2022].
Valencia, Mark J, 2013. “What the Zero Draft Code of Conduct for the South China Sea Says and Doesn’t Say” [daring]. dalam https://www.globalasia.org/v8no1/feature/what- the-zero-draft-code-of-conduct-for-the-south-china-sea- says-and-doesnt-say_mark-j-valencia [diakses pada 13 Desember 2022]