## Peran Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Koperasi Nelayan Kota Tanjungpinang

## Lia Suprihartin, Roni Kurniawan
Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
ABSTRAK  : Objek  penelitian  mengenai  pengaruh  peran  dan  kebijakan  pemerintahterhadap  peningkatan koperasi  nelayan  kota  tanjungpinang.  Tipe  dari  penelitian  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  hasil  dari penelitian  menunjukkan  bahwa  Peran  Pemerintah  (X 1 )  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Peningkatan Koperasi  (Y)  dengan  nilai  uji  –t  sebesar  3,090  dan  nilai  signifikansi  adalah  0,005.  Variabel  Kebijakan Pemerintah  (X2)  tidak  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Peningkatan  Koperasi  (Y)  dengan  nilai  uji-t sebesar -1,006 dan nilai signifikansi adalah 0,323 di atas dari 0,05. Pada Uji simultan (Uji-F) Peran (X1)  dan Kebijakan  Pemerintah  (X2)  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Peningkatan  Koperasi  (Y)  dengan  nilai yaitu 63,701 dan nilai signifikansi adalah 0,000 di bawah dari 0,05
Keywords: Peran Pemerintah, Kebijakan Pemerintah, Koperasi Nelayan
Email Address : liasuprihartini@umrah.ac.id/ ronik@umrah.ac.id
@Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

## PENDAHULUAN
Koperasi yang tumbuh dan berkembang seiring  dengan  kemajuan  kinerja  yang  semakin baik  tidak  terlepas  dari  sikap  dan  kebijakan pemerintah  yang  menggambarkan  sikap  yang berbeda  dengan  tindakan  Negara  lainnya. Pertumbuhan  gerakan  koperasi  ditentukan  oleh sikap  yang  diperlihatkan  pemerintah  terhadap koperasi.Kelompok  nelayan  dari  komunitas desa pesisir, pada  umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah dan acapkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibat ketidakberdayaan  dan  kerentanannya.Ekonomi rakyat      pada  umumnya  usaha  mikro  yang merupakan  sektor  ekonomi  yang  digeluti  oleh rakyat  kebanyakan,  seperti  para  anggota Koperasi  Perikanan  di  Kota  Tanjungpinang menjadikan  koperasinya  sebagai  usaha  mikro. Mengingat pentingnya sektor usaha mikro yang telah  tergabung  dalam  koperasi,  maka  gerakan koperasi harus menjadi prioritas pembinaan dan pengembangan usahanya, karena usaha demikian dapat menyediakan lapangan pekerjaan,  dan  mengurangi  pengangguran. Maka  sudah  sewajarnya  kalau  sektor  mikro yang    tergabung  dalam  koperasi  mendapatkan perhatian  untuk  lebih  dikembangkan  sehingga benar-benar  dapat  menjadi  penyangga  utama perekonomian nasional. Adapun daftar Koperasi  nelayan  di  Kota  Tanjungpinang adalah pada Tabel 1.1 di bawah ini.
Tabel 1.1 Daftar Koperasi Nelayan Tangkap Kota Tanjungpinang No Nama Koperasi Alamat Jenis Usaha 1 Koperasi Tanjung Siambang Dompak Tanjung Siambang RT.002/RW.001 Perikanan Tangkap 2 Koperasi Kampung Bugis Perikanan
Serba Usaha (KSU) Berkat Bersama RT.001/RW.006 Tangkap 3 Koperasi Nelayan Teluk Keriting Jaya Jl.Usman  Harun RT.004/RW.015 Perikanan Tangkap 4 KSU Menur Juang Jaya RT/RW 04/09 Kel. Sei Jang Perikanan Tangkap 5 Koperasi Serba Usaha (KSU) Perikanan Usaha Madung RT.001/RW.005 Perikanan Tangkap 6 Koperasi Serba Usaha (KSU) Budi Mulia Madung RT.001/RW.005 Perikanan Tangkap

## PERUMUSAN MASALAH
1. Apakah  peran  pemerintah  berpengaruh terhadap  peningkatkan  koperasi  nelayan kota tanjungpinang?
2. Apakah  kebijakan  pemerintah  berpengaruh terhadap  peningkatkan  koperasi  nelayan kota tanjungpinang?
3. Apakah  peran  dan  kebijakan  pemerintah berpengaruh terhadap peningkatkan koperasi nelayan kota tanjungpinang?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  meneliti  dan  menganalisis  pengaruh signifikan  peran  pemerintah  berpengaruh
@Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
terhadap  peningkatkan  koperasi  nelayan kota tanjungpinang
2. Untuk  meneliti  dan  menganalisis  pengaruh signifikan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap peningkatkan koperasi nelayan kota tanjungpinang 3. Untuk  meneliti  dan  menganalisis  pengaruh signifikan  peran  dan  kebijakan  pemerintah berpengaruh terhadap
peningkatkan koperasi nelayan kota tanjungpinang

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Koperasi
Koperasi  merupakan  badan  usaha  bersama yang bertumpu pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh  koperasi  seperti  efisiensi  biaya  serta  dari peningkatan economies of scale jelas menjadikan  koperasi  sebagai  sebuah  bentuk badan  usaha  yang  sangat  prospekrif  di Indonesia.  Namun,  dari  kelebihan  tersebut justru  koperasi  masih  sangat  sulit  untuk berkembang di Indonesia. Dalam perkembangannya koperasi masih saja mengalami  pasang  surut  meskipun  upaya Pemerintah  untuk  memberdayakan  koperasi seolah  tidak  pernah  habis.  Berbagai  bantuan dari  Pemerintah  seperti  KKop,  Kredit  Usaha Tani  (KUT),  pengalihan  saham  (satu  persen) dari  perusahaan  besar  ke  Koperasi,  skim program  KUK  dari  bank  dan  Kredit  Kesehatan Pangan  yang  merupakan  kredit  komersial  dari perbankan, Permodalan Nasional Madani (PNM),  terus  mengalir  untuk  memberdayakan gerakan  ekonomi  kerakyatan  ini.  Tak  hanya bantuan  program,  ada  institusi  khusus  yang menangani  di  luar  Dekopin,  yaitu  Menteri Negara  Urusan  Koperasi  dan  PKM  (Pengusaha Kecil  Menengah),  yang  sebagai  memacu gerakan  ini  untuk  terus  maju.  Namun, kenyataannya,  Koperasi  masih  saja  melekat dengan  stigma  ekonomi  marjinal,  pelaku  bisnis yang  perlu  “dikasihani”.  Adapun  berbagai permasalahan  yang sering dihadapi di Koperasi :
1. Kurangnya partisipasi anggota
2. Sosialisasi Koperasi
3. Manajemen
4. Permodalan
5. Sumber daya manusia
6. Kurangnya keadaan masyarakat
7. Demokrasi ekonomi yang kurang

## Peran  dan  Kebijakan  Pemerintah  Kepada Koperasi
Adapun  peran  dan  kebijakan  Pemerintah terhadap Koperasi :
1. Antagonism (antipati)
Pada  mulanya  timbul  gerakan  Koperasi  di negara-negara,  pemerintah  pada  waktu  itu memperlihatkan sikap merintangi atau melakukan  pengawasan  yang  keras  terhadap koperasi.  Sikap-sikap  tersebut  ditunjukkan dengan  sistem  perpajakan  yang  tidak  adil, peraturan-peraturan  atau  undang-  undang  yang mencegah atau menyulitkan dalam hal menjalankan  teknik  ke-  koperasian.  Di  negara- negara totaliter terlihat pengawasan Pemerintah yang  berlebihan  terhadap  gerakan  Koperasi. Pemerintah  memberikan  aturan  yang  sangat sulit untuk dipenuhi oleh rakyat dengan bayaran pajak yang tinggi ataupun birokrasi administrasi yang  berbelit-belit.  Hal  ini  pernah  terjadi  di Indonesia  pada  masa  penjajahan  Belanda. Pemerintahan  Belanda  berupaya  menghalangi pembentukan  koperasi  karena  khawatir  akan menjadi kekuatan yang dapat melawan pemerintahan Belanda.
2. Indiference (Netral)
Sikap  pemerintah  yang  memperlakukan koperasi  sama  dengan  berbagai  bentuk  badan usaha  lain.  Sikap  acuh  tak  acuh  atau  tidak memperhatikan  ternyata  dari  tidak  adanya peraturan-peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja secara wajar. Sikap pemerintah tersebut sepertinya tidak menggambarkan sikap menghalangi gerakan, tetapi tidak pula mengerti bahwa  gerakan  koperasi  itu  merupakan  bagian yang  dinamis  dalam  perekonomian  serta  sosial negara-negara  dan  negara  berlaku  seolah-olah gerakan  ini  tidak  ada.  Sikap  ini  sering  muncul
di  negara-negara  Eropa  dimana  koperasi  baru lahir.
Sikap  pemerintah  yang  acuh  tak  acuh (indifference),  biasanya  terjadi  pada  saat koperasi  baru  berdiri  pada  negara  atau  daerah yang menganut otonomi daerah. Pemerintahannya  tidak  memberikan  perhatian ataupun  layanan  yang  memadai  terhadap koperasi.  Sehingga  koperasi  yang  ada  seakan- akan ada dan tiada.
3. Over Sympaty (terlalu simpati) Sikap  pemerintah  yang  memanjakan  atau membantu  berlebihan  terhadap  koperasi.  Ada beberapa  negara  yang  memberikan  perhatian sangat  besar  terhadap  gerakan  koperasi. Pemerintah  ingin  sekali  menjalankan  segala sesuatu  sedapat-  dapatnya  bahkan  memberikan bantuan  yang  berlebih-lebihan  untuk  gerakan koperasi.  Semua  itu  dilakukan  karena  sistem koperasi  dianggap  sebagai  organisasi  rakyat yang  baik  dan  tepat  untuk  mengadakan perbaikan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  di negara-negara  bersangkutan.  Wujud  sikap  over sympaty ini  ialah memberikan dorongan  secara aktif  untuk  pembentukan  koperasi-koperasi secara  cepat.  Namun  hal  ini  justru  merugikan koperasi  itu  sendiri  karena  kelangsungan hidupnya  tergantung  oleh  bantuan  pemerintah. Dalam perkembangan perkoperasian ini, Indonesia  pernah  mendapatkan  sikap  tersebut yaitu  pada  saat  koperasi  terlahir.  Berdirinya koperasi mendapatkan dorongan dari Pemerintah  yaitu  dengan  memberikan  bantuan tenaga atau modal.
4. Wheel Balance (Simpati)
Sikap  ideal  (well  balanced),  pemerintah memberikan  bantuan  yang  wajar  sesuai  dalam batas  dan  prinsip  koperasi.  Pemerintah  tidak memanjakan  koperasi,  sehingga  koperasi  dapat berkembang  dengan  baik  dan  mampu  mandiri pada  akhirnya.  Koperasi  yang  tumbuh  dan berkembang  seiring  dengan  kemajuan  kinerja yang semakin baik tidak terlepas dari sikap dan kebijakan  pemerintah  yang  menggambarkan sikap  yang  berbeda  dengan  tindakan  negara lainnya. Pertumbuhan gerakan koperasi
ditentukan  oleh  sikap  yang  diperlihatkan pemerintah  terhadap  koperasi.  Sikap-sikap pemerintah  terhadap  setiap  koperasi  berbeda- beda  sesuai  dengan  kondisi  koperasi  tersebut. Sikap  pemerintah  dapat  bersifat  berlawanan, acuh  tak  acuh,  simpati  berlebihan  dan seimbang.  Sikap  ini  tergantung  dari  kondisi koperasi.  Pada  umumnya  sikap  pemerintah terhadap koperasi yang diterapkan di  Indonesia adalah  sikap  over  sympathy  dan  well  balance  . Kedua  sikap  tersebutlah  yang  mendasari perkembangan  dan  pasang  surut  koperasi sampai  saat  ini.  Pada  dasarnya  pemerintah, berupaya untuk menumbuh kembangkan koperasi  menjadi  alternatif  gerakan  kekuatan ekonomi  rakyat.  Oleh  karena  itu,  perlu dipelajari  dan  dipahami  sikap  dan  kebijakan pemerintah  mana  yang  paling  cocok  untuk diterapkan  pada  Koperasi  Indonesia  untuk menghadapi gempuran globalisasi.
Dari empat sikap dan kebijakan Pemerintah  tersebut,  menurut  pendapat  peneliti sikap  pemerintah  yang  antipati  terhadap koperasi  pernah  terjadi  di  negara  Jerman  pada masa  pemerintahan  Hilter.  Sikap  antipasti tersebut  juga  pernah  terjadi  di  Hindia  Belanda (Indonesia) pada zaman penjajahan karena pada masa  itu  pemerintah  jajahan  merasakan  bahaya dengan  adanya  koperasi  sebagai  organisasi rakyat  yang  mengajarkan  demokrasi.  Sikap pemerintah  yang  netral  terhadap  koperasi terdapat  antara  lain  di  negara  Amerika  Serikat dan  Australia  dimana  koperasi  harus  bersaing dengan badan usaha lain, siapa yang kuat maka akan menang.
Sikap  terlalu  simpati  pada  koperasi tercermin  pada  peranan  pemerintah  yang memasuki manajemen koperasi untuk membantu  koperasi.  Namun,  sikap  tersebut dapat  mematikan  inisiatif  yang  tumbuh  dari koperasi    sendiri  karena  membuat  koperasi menjadi  tidak  mandiri.  Sikap  simpati  pada koperasi  ditunjukkan  oleh  berbagai  negara seperti  India,  Malaysia,  Korea,  dan  Indonesia dimana  pemerintah  memberikan  iklim  yang baik kepada koperasi untuk melakukan usahanya. Peran pemerintah disini bukan  untuk
memasuki  manajemen  koperasi,  melainkan untuk  memberikan  dorongan  kepada  koperasi untuk  memajukan  koperasi  karena  hal  tersebut pemerintah tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan, tetapi koperasi sendirilah  yang  mengambil  keputusannya. Pemerintah di negara-negara sedang berkembang  pada  umumnya  turut  aktif  dalam upaya  membangun  koperasi  dengan  tujuan untuk  mendorong  adanya  kesadaran  untuk menggerakan koperasi yang dapat mensejahterakan  masyarakat.  Keikutsertaan pemerintah  dalam  pembinaan  koperasi  tersebut dapat  berlangsung  secara  efektif,  tentu  perlu dilakukan koordinasi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Tujuannya adalah agar terdapat keselarasan dalam menentukan pola pembinaan koperasi secara nasional. Terbangunnya keselarasan  dalam  pola  pembinaan  maka diharapkan  dapat  benar-benar  meningkatnya kemampuannya,  baik  dalam  meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun dalam turut serta membangun system perekonomian nasional.
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:
1. Memberi  bimbingan  berupa  penyuluhan, pendidikan  ataupun  melakukan  penelitian bagi  perkembangan  koperasi  serta  bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi
2. Melakukan  pengawasan  termasuk  memberi perlindungan  terhadap  koperasi  berupa penetapan  bidang  kegiatan  ekonomi  yang telah  berhasil  diusahakan  oleh  koperasi untuk  tidak  diusahakan  oleh  badan  usaha lainnya
3. Memberikan  fasilitas  berupa  kemudahan permodalan,  serta  pengembangan  jaringan usaha dan kerja sama.
Pemerintah untuk
menjalankan tiga peran/tugas utamanya tersebut yakni:
1. Peran untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Peran untuk menyelenggarakan peradilan
yang seadil-adilnya.
3. Peran untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan sektor swasta.
Menurut Dumairy (1996) peranan
pemerintah  dapat  dibedakan  menjadi  empat kelompok yaitu :
1. Peran  alokatif,  yaitu  peranan  pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran  distributif,  yaitu  peranan  pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan  dan  hasil-hasil  ekonomi  secara adil dan wajar.
3. Peran  stabilisasi,  yaitu  peranan  pemerintah dalam  memelihara  stabilitas  perekonomian dan  memulihkannya  jika  berada  dalam keadaan disequilibrium.
4. Peran  dinamisatif,  yaitu  peranan  pemerintah dalam  menggerakkan  proses  pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju
Peran  pemerintah  ini  penting  agar  keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat  miskin.  Dalam  masalah  ini,  pemerintah membuat  program  yang  disebut  KUR  (Kredit Usaha  Rakyat).  Kredit  Usaha  Rakyat,  yang selanjutnya  disingkat  KUR,  adalah  kredit/ pembiayaan  kepada  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  Koperasi  (UMKM-K)  dalam  bentuk pemberian  modal  kerja  dan  investasi  yang didukung  fasilitas  penjaminan  untuk  usaha produktif.

## KERANGKA KONSEPTUAL
Kebijakan Pemerintah (X2) Peran Pemerintah (X1) h1 h3 h2 Peningkatan Koperasi (Y)
@Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

## HIPOTESIS
Dari  kerangka  pemikiran  yang  digambarkan diatas,  maka  hipotesis  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
H1  : Peran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatkan koperasi nelayan kota tanjungpinang
H2  :    Kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap peningkatkan koperasinelayan kotatanjungpinang H3  : Peran dan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap peningkatkan koperasi nelayan kotatanjungpinang

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah penelitian  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2015 :35)  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandasan  pada  filsasaf  positivisme  yang digunakan  untuk  meneliti  populasi  atau  sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan  instrumen  penelitian,    analisis data  bersifat  kuantitatif/statistik,  dengan  tujuan untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan. Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat  dipahami pengaruh yang ingin diketahui dalam penelitian ini  yaitu  Peran  Pemerintah  (X1),  Kebijakan Pemerintah  (X2),  serta  Peningkatan  Koperasi (Y).

## Tempat dan PopulasiPenelitian
Tempat  penelitian  ini  dilakukan  di  Koperasi Nelayan    Kota    Tanjungpinang  Provinsi Kepulauan  Riau  sedangkan  populasi  menurut Sugiono  (2015  :  80)  populasi  adalah  wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas  objek  atau  subjek yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka  dari  itu  populasi  penelitiannya  adalah Koperasi nelayan terdiri dari 6 (Enam) Koperasi di Kota Tanjungpinang.

## Sampel dan DataPenelitian
Pengambilan  sampel  yang  digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling Nonprobability Sampling  dengan  teknik  Purposive  Sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak memberi  peluang  atau  kesempatan  sama  bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu. Dalam  penelitian  ini  maka  peneliti  akan mengambil  sampel  kepada  para  pemimpin koperasi  terdiri  dari  ketua,  wakil  ketua, bendahara,  sekretaris  dan  1  (satu)  orang anggota  koperasi  nelayan  sehingga  jika  ditotal sebanyak  5  x  6  Koperasi  Nelayan  =  30 responden

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Kuesioner
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeberikan  seperangkat  pertanyaan  atau pernyataan  tertulis  kepada  para  responden untuk dijawab.
2. Observasi Observasi  merupakan  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistematik  terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
3. Studi Pustaka
Studi  kepustakaan  yaitu  mengadakan penelitian  dengan  cara  mempelajari  dan membaca  literatur-literatur,  jurnal-jurnal, dan  referensi  yang  ada  hubungannya dengan  permasalahan  yang  menjadi  objek penelitian.

## Metode Analisis Data
1. Pengeditan ( Editing ) Pengeditan adalah sebuah proses pemilihan  atau  pengambilan  data-data yang  diperlukan  dan  membuang  data yang tidak perlu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan didalam pengajuan hipotesis.
2. Pemberian Skor ( scoring )
Di  dalam  penelitian  ini,  proses  scoring menggunakan  skala  likert.  Skala  likert digunakan  untuk  mengukur  sikap  dan
pendapat karyawan tentang variabel yang diteliti.  Subjek  mendapatkan  nilai  dari sikap  pernyataan  sesuai  dengan  nilai skala  kategori  jawaban  yang  diberikan. Skala yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan skala liker 1-5 yaitu : 1) Sangat Tidak Setuju (TS): skor 1
2) Tidak Setuju  (TS) : skor 2 3) Setuju (S) : skor 3 4) Sangat Setuju (SS) : skor 4

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## PENGARUH PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN KOPERASI

## (a) Pengujian Hipotesis Pertama
Berdasarkan hasil perhitungan dalam uji parsial (Uji-t)  maka  diperoleh  besarnya  pengaruh langsung  dari  Peran  Pemerintah  (X 1 )  terhadap Peningkatan Koperasi (Y) yaitu 3,090 dan nilai signifikansi adalah 0,005
Interprestasi  hipotesis  penelitian  pada  hipotesis pertama  menyatakan  Peran  Pemerintah  (X 1 ) berpengaruh secara parsial terhadap Peningkatan  Koperasi  (Y).Dalam  hal  ini hipotesis  penelitian  teruji  artinya variabel Peran  Pemerintah  (X 1 )  berpengaruh  secara parsial terhadap Peningkatan Koperasi (Y).
(b)Pengujian Hipotesis Kedua
Berdasarkan hasil perhitungan dalam uji parsial (Uji-t)  maka  diperoleh  besarnya  pengaruh langsung  dari  Kebijakan  Pemerintah  (X 2 ) terhadap Peningkatan Koperasi (Y) yaitu -1,006 dan  nilai  signifikansi  adalah  0,323  di  atas  dari 0,05
Interprestasi  hipotesis  penelitian  pada  hipotesis kedua  menyatakan  Kebijakan  Pemerintah  (X 2 ) tidak  berpengaruh  secara  parsial  terhadap Peningkatan  Koperasi  (Y).Dalam  hal  ini hipotesis penelitian tidak teruji artinya variabel Kebijakan
Pemerintah (X 2 )
tidak
berpengaruh secara parsial terhadap Peningkatan Koperasi (Y).

## (c)Pengujian Hipotesis Ketiga
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dalam  uji simultan  (Uji-F)  maka  diperoleh  besarnya pengaruh  simultan  dari  Peran  (X 1 )  dan Kebijakan Pemerintah (X 2 ) terhadap
Peningkatan  Koperasi  (Y)  yaitu  63,701  dan nilai  signifikansi  adalah  0,000  di  bawah  dari 0,05
Interprestasi  hipotesis  penelitian  pada  hipotesis Ketiga menyatakan Peran (X 1 ) dan Kebijakan  Pemerintah  (X 2 )  berpengaruh secara simultan terhadap Peningkatan Koperasi  (Y).  Dalam  hal  ini  hipotesis penelitian  teruji  artinya  variabel  Peran  (X 1 ) dan Kebijakan Pemerintah (X 2 ) berpengaruh  secara  simultan  terhadap Peningkatan Koperasi (Y).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  data  deskriptif,hasil  analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya,maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Peran pemerintah untuk peningkatan koperasi  nelayan  dirasakan  berpengaruh bagi  para  anggota  koperasi  dalam  bantuan yang diberikan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan ekonomi koperasi nelayan
2. Kebijakan  pemerintah  tidak  berpengaruh secara  signifikan  akan  peningkatan  koperasi yang  menurut  anggota  koperasi  dalam operasional  penangkapan  ikannya  atau kegiatan  koperasi  kebijakan  pemerintah dirasakan  belum  menyentuh  ke  semua koperasi  nelayan  yang  ada  di  Kota Tanjungpinang
3.Dari  kedua  variabel  bebas  yaitu  peran  dan kebijakan  pemerintah  dalam  upayanya
membantu  peningkatan  koperasi  nelayan Kota  Tanjungpinang  harus  berjalan  beriring maksudnya  adalah  jika  memang  peran pemerintah untuk membantu koperasi nelayan  haruslah  didasari  dengan  kebijakan yang  memudahkan    koperasi    perihal pengajuan  kebutuhan  koperasi  tanpa  adanya peraturan  yang  sulit  dan  persyaratan  yang berat secara administratif

## SARAN
1. Peran  pemerintah  dalam  hal  membangun perekonomian koperasi nelayan Kota
Tanjungpinang  harus  selalu  diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada koperasi  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Bisa diberikan  secara  tahunan  ataupun  bantuan yang bersifat penyuluhan sehingga masyarakat  nelayan  yang  menjadi  angggota koperasi akan semakin terdidik.
2. Kebijakan  yang  telah  diterapkan  dalam  hal pemberian bantuan kepada koperasi  nelayan haruslah  tidak  menyulitkan  dan  aparatur negara  harus  selalu  memberikan  sosialisasi kepada  koperasi  nelayan  sehingga  bantuan yang  telah  diberikan  dapat  dirasakan manfaatnya  dan  memberi  kenyamanan dalam  menggunakan  tanpa  adanya  tuntutan hukum apabila salah penggunaan di kemudian hari.
3. Koperasi  nelayan  harus  selalu  berkembang dan memperbaiki kelemahan dalam operasionalnya.  Bantuan  yang  diberikan pemerintah  dimanfaatkan  dengan  penuh tanggungjawab  demi  kesejahteraan  para anggota koperasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2009. Laporan Akhir Kajian Implikasi Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah
Baga, Lukman Mohammad, Rahmat Yanuar, Feryanto W.K, dan Khoirul Aziz. 2009.
Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Bogor: IPB Press
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia . Jakarta:
Ghozali, Imam.  2013. Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: badan Penerbit.
https://industri.kontan.co.id/news/ini-cara- pemerintah-untuk-sejahterakan- nelayan-1 (diakses 24 Februari 2019)
Apkapsi. Eksistensi Koperasi di  Indonesia. http : www.akapsi.com [25 Februari 2019].