Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  penipuan  dalam  perekrutan  Tenaga  Kerja  Indonesia  dan  bagaimana  upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum.Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa pertanggungjawaban  pidana terhadap  pelaku tindak pidana penipuan, harus mengikuti dan taat terhadap proses hukum yang berlaku. Karena setiap orang  yang  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pemberian sanksi. Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harus dilakukan, termasuk perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan sosial pekerja. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Tenaga Kerja
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8013-8027 E-ISSN 2807-4238 and  P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam

## Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Niswan Harefa 1 ✉ , Ica Karina 2
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas
Email: niswanharefa7@gmail.com 1 ✉
PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  manusia.  Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, menjadikan hal tersebut berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang tersedia, sehingga banyak sekali terdapat pengangguran di setiap kota yang ada di Indonesia. Seperti yang diketahui, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan suatu  pekerjaan untuk  memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Prof. Dr. Payaman Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” menyebutkan pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.
Penempatan  TKI  ke  luar  negeri,  merupakan  program  nasional  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan

## Abstract
The purpose of this study is to find out how the criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of fraud in the recruitment of Indonesian Migrant Workers and what are the legal protections for Indonesian Migrant Workers This research is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used in this study is secondary data which is data that is already available and processed based on materials related to law. The results of this study indicate that criminal liability for perpetrators of criminal acts of fraud must follow and obey the applicable legal process. Because everyone who commits an action that violates the law must be held accountable for his actions in the form of sanctions. Legal protection efforts for Indonesian workers are regulated in Law Number 13 of 2003 which states that legal protection for workers must be carried out, including protection of workers' basic rights and workers' social security.
Keywords: Criminal Liability, Fraud, Labor
yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.
Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas).
Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan  pada  aspek  pembinaan,  perlindungan  dan  memberikan  berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia (PJTKI).
Di Indonesia permasalahan TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran  TKI  melalui  agen  tenaga  kerja,  baik  yang  legal  maupun  ilegal.  Agen  TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar  yang  datang  ke  desanya,  dengan  janji  upah  tertentu,  pilihan  pekerjaan  yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan  mereka  menghadapi  risiko  mudah  ditipu  pihak  lain.  Mereka  tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri.
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri,  maka  semakin  jelas  dan  nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (3) dalam UU No. 39 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di  luar  negeri  yang  meliputi  keseluruhan  proses  perekrutan,  pengurusan  dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
Tindak  pidana  penipuan  tidak  sulit  untuk  dilakukan,  hanya  dengan  bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif,  menjanjikan  atau  memberikan  iming-iming  dalam  bentuk  apapun,  baik  terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaan. Tindak Pidana Penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

## Rumusan Masalah
1.  Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia?
2.  Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia?

## Tujuan Penelitian
1.  Untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penipuan dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia.
2.  Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Data  sekunder  terdiri  dari  3  jenis  bahan hukum yaitu:
1.  Bahan Hukum Primer ( Primary Law Material )
2.  Bahan Hukum Sekunder ( Secondary Law Material )
3.  Bahan Hukum Tersier ( Tertiary Law Material )
Bahan hukum primer ( Primary Law Material ) merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif  yaitu  yang  mempunyai  otoritas,  bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  atas perundang-undangan  dan  putusan  hakim.  Bahan  Hukum  Sekunder  ( Secondary  Law Material ) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier ( Tertiary Law Material ) merupakan bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.
Analisis Data
Analisis data merupakan langkah yang selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan, Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian mengacu kenyataan yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan dan juga secara  yuridis  normatif  yaitu  dengan  mengadakan  analisis  terhadap  pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan dilapangan dan  penerapannya  dalam  praktik.  Data  yang  diperoleh  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis.
Deskriptif merupakan data yang diperoleh dari lapangan tertulis sebagai kenyataan yang sebenarnya. Pendekatan Normatif dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Logis  berarti,  bahwa  dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Sistematis, yaitu  bahwa  setiap  bagian  yang  dianalisis  berkaitan  satu  sama  lain  dan  saling mempengaruhi.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang merupakan metode penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang bersifat khusus, dengan berpangkal dengan pengajuan premis mayor, kemudiaan diajukan  premis  minor  dan  dari  kedua  premis  ini  ditarik  sebuah  kesimpulan,  artinya penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedan diteliti dan berdasarkan kesimpulan tersebut dirumuskan sejumlah saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia.
Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun daat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak  melakukannya  tetapi  perbuatan  orang  lain  juga  dapat  dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan
pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar  falsafah  kebebasan  berkehendak  yang  disebut  dengan  teori  tradisionalisme. Kebebasan  berkehendak  yang  dimaksud  bahwa  seseorang  dapat  diminta Pertanggungjawaban  pidana  atas  dasar  pengetahuan  atau  pilihan.  Menurut  teori  ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.
Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  bentuk  untuk  menentukan  apakah  seorang tersangka  atau  terdakwa  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang  telah terjadi.  Dengan  kata  lain  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  bentuk  yang menentukan apakah seseorang tersebuut dibebasakn atau dipidana.
Setiap orang harus menaati hukum yang berlaku salah satunya pelaku tindak pidana. Oleh karena itu barang siapa yang melakukan tindakan melawan hukum maka harus:
a.  Ditahan  dikantor  polisi.  Penahanan  dikantor  polisi  dilakukan  terhadap  seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana  berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau menghilangkan tindak pidana.
b.  Diajukan ke pengadilan. Pengadilan berfungsi untuk menerima, memeriksa, memutus dan  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya  oleh  para  pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum beserta penjelasannya.
c.  Dikenakan denda atau hukuman penjara. Denda atau hukuman penjara adalah sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya kembali,  serta  untuk  pedoman/petunjuk  dalam  melaksanakan  sesuatu  tanpa melanggar hukum.
Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.
Pertanggungjawaban  pidana  mengandung  makna  bahwa  setiap  orang  yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggungjawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekumsi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Kitab Undang – Udang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 378. Syarat dalam dijatuhinya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yaitu dengan terpenuhinya segala unsur-unsur kejahatan dan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan diperbuat dengan kondisi sadar.
Untuk  dapat  dipidananya  pelaku  tindak  pidana,  diharuskan  tindak  pidana  yang dilakukannya  itu  memenuhi  unsur-unsur  delik  yang  telah  ditentukan  dalam  undang- undang.  Dilihat  dari  sudut  terjadinya  tindakan  yang  dilarang,  seseorang  akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka  hanya  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab  yang  dapat  di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk  sengaja  ( opzet )  atau  lalai  ( culpa ).  Membicarakan  kesalahan  berarti membicarakan  pertanggungjawaban.  Dengan  demikian  pertanggungjawaban  pidana merupakan  dasar  fundamental  hukum  pidana  sehingga  kesalahan  menurut  Idema merupakan  jantungnya  hukum  pidana.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar
pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur- unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah  melakukan  sesuatu  tindak  pidana  dan  memenuhi  unsur-unsurnya  yang  telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan),  seseorang  akan  di  pertanggungjawab  pidanakan  atas  tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.
Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni:
a.  Mampu bertanggungjawab  Seseorang mampu bertanggungjawab mencakup:
1.  Keadaan jiwanya. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair), tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebaginya), tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.
2.  Kemampuan  jiwanya.  Dapat  menginsyafi  hakekat  dari  tindakannya,  dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
b.  Kesalahan
Kesalahan  dianggap  ada,  apabila  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaian  telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.
Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah  surut  baik  dilihat  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitasnya,  perkembangan  ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.
Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada umumnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum
preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  yang  pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  guna  mencegah  terjadinya  suatu pelanggaran  serta  untuk  memberikan  batasan-batasan  dalam  melakukan  kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak  terutama  pekerja/buruh  sebagai  pihak  yang  lemah  dan  keadilan  sosial  dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Persamaannya adalah bahwa manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki martabat kemanusiaan sedangkan perbedaannya adalah dalam hal kedudukan atau status sosial-ekonomi,  dimana  pekerja  mempunyai  penghasilan  dengan  bekerja  pada pengusaha/majikan. Tujuan keadilan sosial dibidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/ pengusaha, melalui sarana hukum yang ada.
Perlindungan hukum diartikan sebagai serangkaian tindakan dalam bentuk jaminan kepada subyek hukum, dalam upaya memberikan kepastian dan supremasi hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, maka secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2003 pada bagian penjelasan umum disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja,  termasuk  perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja  untuk  berunding  dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi tenaga  kerja  wanita,  anak,  dan  penyandang  cacat,  serta  perlindungan  tentang  upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial pekerja. Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum bagi pekerja  diarahkan  kepada  usaha-usaha  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  antara pengusaha dan pekerja, menyelesaikan sengketa antara pengusaha dan pekerja secara musyawarah  serta  peradilan  merupakan  sarana  terakhir  dalam  usaha  menyelesaikan sengketa pengusaha dan pekerja.
Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka  perlu  dilakukan  pemikiran  agar  pekerja  dapat  menjaga  keselamatannya  dalam menjalankan  pekerjaan.  Perlindungan  pekerja  dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan memberikan  tuntutan,  maupun  dengan  jalan  meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan
terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka di luar negeri.
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja/buruh  sebagaimana  Pasal  5 Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  tanpa  membedakan  jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.
Menurut Senjun H. Manulang, sebagaimana dikutif oleh Hari Supriyanto tujuan hukum perburuhan adalah: untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan; untuk melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturan yang  bersifat  memaksa  agar  pengusaha  tidak  bertindak  sewenang-wenang  terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.
Soepomo membagi 3 (tiga) macam perlindungan terhadap pekerja, masing-masing: perlindungan ekonomis; yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Perlindungan social;  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan  kesehatan  kerja,  dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis; yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.
Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan  perlindungan  dan  fungsi  hukum  untuk  mengatur  pergaulan  serta menyelesaikan  masalah-masalah  yang  timbul  dalam  masyarakat.  Dalam  rangka perlindungan bagi pekerja dan pengusaha dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan untuk menjaga keseimbangan bagi para pihak melalui peraturan perundang-undangan, sehingga menjadikan hukum perburuhan bersifat ganda yaitu privat dan  publik.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Philipus  M  Hadjon  bahwa:  “hukum perburuhan merupakan disiplin fungsional karena memiliki karakter campuran yaitu hukum publik dan hukum privat”. Karakter hukum privat mengingat dasar dari hubungan hukum
yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja adalah perjanjian kerja. Sementara mempunyai karakter hukum publik karena hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan  pekerja  harus  diatur dan diawasi atau  difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka pemberian jaminan perlindungan hukum bagi pekerja.
Perlindungan hukum terhadap TKI dapat dilihat dari  2 aspek, yaitu  aspek  hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Aspek perlindungan hukum administrasi di sini meliputi  pembinaan  administratif,  pengawasan  administratif  dan  Sanksi  administratif. Pembinaan Administratif diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 91, sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanki administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dalam Pasal 100 ayat (2) menyebutkan bahwa Sanksi Administratif berupa: Peringatan  tertulis;  Penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha penempatan TKI; Pencabutan izin; Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 adalah asas kepastian hukum (legalitas), asas pencegahan dan asas pengendalian. Aspek hukum pidana dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004, diatur dalam Bab XIII Pasal 102 sampai 104. Penerapan sanksi  pidana  dalam  undang-undang  ini  merupakan  sanksi  yang  bersifat  ultimum remedium, yaitu upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak bisa diterapkan.
Untuk  mewujudkan  perlindungan  hak-hak  pekerja  dapat  juga  dilakukan  melalui pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga  kerja,  sekaligus  sebagai  upaya  penegakan  hukum  ketenagakerjaan  secara menyeluruh. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan sistem dengan mekanisme yang efektif  dan  vital  dalam  menjamin  efektivitas  penegakan  hukum  ketenagakerjaan  dan penerapan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  dalam  rangka  menjaga keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  bagi  pengusaha  dan  pekerja,  menjaga kelangsungan  usaha  dan  ketenangan  kerja,  meningkatkan  produktivitas  kerja  serta melindungi pekerja. Pengawasan dibidang ketenagakerjaan juga didasarkan pada pokok- pokok  yang  terkandung  dalam conventioan No.81 Concerning  Labour  Inspection  in  Industry and Commerce (Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan).
Disamping  itu  juga  sangat  diperlukan  adanya  penegakan  hukum  dibidang ketenagakerjaan. Penegakan hukum  tidak hanya diartikan sebagai  penerapan hukum
positif,  tetapi  juga  penciptaan  hukum  positif.  Apabila  timbul  masalah  dibidang ketenagakerjaan maka hakim yang menangani tidak mengeluarkan putusan yang hanya didasarkan  pada  perjanjian  semata  yang  telah  didasari  kebebasan  berkontrak  dan konsensualisme, namun harus memperhatikan keselarasan dari seluruh prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian demi mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.
Menurut Zainal Asikin perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:
a.  Perlindungan  secara  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya, atau suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada  pekerja/buruh  suatu  penghasilan  yang  cukup  guna  memenuhi  keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja /buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.
b.  Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Pengertian lain bahwa perlindungan ekonomis adalah suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha  kemasyarakatan,  yang  tujuannya  untuk  memungkinkan  pekerja  /buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya,  dan  khususnya  sebagai  anggota  masyarakatdan  anggota  keluarga. Perlindungan ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan atau suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat- alat  kerja  atau  bahan  yang  dikerjakan.  Perlindungan  ini  lebih  sering  disebut  sebagai keselamatan kerja.

## SIMPULAN
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan,  harus mengikuti  dan  taat  terhadap  proses  hukum  yang  berlaku.  Dalam  menetapkan pelaku bersalah atau tidak, harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan  oleh  pelakunya  Dalam  pertanggungjawaban  pidana,  maka  beban pertanggungjawaban  dibebankan  kepada  pelaku  pelanggaran  tindak  pidana
berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 yang  menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harus dilakukan, termasuk perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan sosial pekerja. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat termasuk dalam hal ini adalah pekerja.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul Hakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 61.
Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta, hal.242.
Alam, A.S, 2010, Pengantar Kriminologi , Pustaka Refleksi, Makassar.
Amir Ilyas, 2012 , Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia,Yogyakarta, hal. 49.
Ananda, S, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kartika, Surabaya.
Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta, hal. l 3.
Asikin, Zaenal, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Chazawi, Adami,  2000, Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan , Raja Grafindo  Persada,  Jakarta.
, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1 , PT. Raja Grafindo, Jakarta.
, 2002, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Djamali, Abdul, 1990, Pengantar Hukum Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dumairy, 1996, Perekonomian Indonesia Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta.
Efendi, Marwan, 2014, Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana , Gaung Persada Pers, Jakarta.
Gosita, Arif, 1983, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta.
H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, 2015, Hukum Pidana , Setara Press, Malang, hal. 205,
Hadjon,  Philipus  M  &  Tatiek  Sri  Djatmiati,  2005, Argumentasi Hukum ,  UGM  Press, Surabaya.
Hakim, Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Pradnya Paramita Jakarta.
, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta.
, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta.
, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta.
Hanafi, Mahrus, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
Hari  Supriyanto,  2004, Perubahan  Hukum  Privat  ke  Hukum  Publik, Studi  Hukum Perburuhan di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal.19.
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/ perekrutantenagakerjaindonesia , diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 01.38 WIB.
https://www.media.neliti. com, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Terpidana Mati Di Luar Negeri, diakses pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 16.00 WIB
Ibid, hal. 15.
Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
Lalu  Husni,  2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25
Lamintang, P. A. F., 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mahrus Hanafi, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hal.16.
Mahrus Hanafi, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hal.16.
Marwan Efendi. 2014, Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana , Gaung Persada Pers, Jakarta, hal. 203.
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum Revisi , PT. Kencana Prenada Media Grup,
Jakarta.
Niru Anita Sinaga & Tiberius Zaluchu, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jurnal Hukum, Medan, hal. 63.
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Parningotan, Malau, 2013, Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh , P.T. Sofmedia,  Medan.
Payaman Simanjutak, 1998, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 12
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Revisi , PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 181.
Philipus M  Hadjon  dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum , UGM Press, Surabaya, hal. 41.
Rasyid, H.M, Ariman & Fahmi Raghib, 2015, Hukum Pidana , Setara Press, Malang.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .
, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Rusli, Hardijan, 2011, Hukum Ketenagakerjaan , Ghalia Indonesia,  Jakarta.
Sekretariat Negara Republik Indonesia http://www.setneg.go.id , diakses pada tanggal 6 Mei 2021 Pukul 22.22 WIB
Sinaga, Niru Anita & Tiberius Zaluchu, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jurnal Hukum, Medan.
Soepomo, Imam, 1992, Pengantar Hukum Perburuhan Cetakan ke-X, Djambatan, Jakarta. Soerodibroto, R. Soenarto , 1992, KUHP & KUHAP , Rajawali Pers, Jakarta.
Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus , Politeia, Bogor.
, 1985 , Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan) , Politeia, Bogor.
Supriyanto,  Hari,  2004, Perubahan  Hukum  Privat  ke  Hukum  Publik, Studi  Hukum Perburuhan di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Susilo , 1985 , Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan) , Politeia, Bogor. hal.
Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta.
Zaenal Asikin, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.96.
Zainal Asikin, 2012, Dasar-dasar Hukum Perburuhan , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 6..