## TINDAKAN  AT YANG MEMBAWA  SENJATA TAJAM BERUPA  PISAU BADIK DALAM PENERBANGAN DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Oleh:
Yonathan  Dwiko  Mulyono
Fakultas Hukum  Universitas Surabaya

## yonathandwiko@gmail.com
Abstrak  –  Jaminan  keselamatan  merupakan  salah  satu  tujuan  utama,  karenanya setiap orang  dilarang  melakukan  tindakan  melawan  hukum  (acts  of  unlawful interference) yang  membahayakan  keselamatan  penerbangan  dan  angkutan  udara menurut  Pasal 344 huruf  d  UU  No.  1  Tahun  2009  berupa:  membawa  senjata,  barang  dan  peralatan berbahaya,  atau  bom  ke  dalam  pesawat  udara  atau  bandar  udara  tanpa  izin  yang membahayakan  keselamatan  penerbangan.  Larangan  tersebut  disertai  dengan  suatu sanksi  sebagaimana  Pasal  436  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  2009,  yang  menentukan: “Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat  udara  atau  bandar  udara  tanpa izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  344 huruf  d,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun”,  Keamanan  dan keselamatan  penerbangan terancam  oleh  salah  satu  penumpang  yang  membawa  senjata tajam tanpa izin, didasarkan atas  informasi  yang  diterima  oleh  anggota  Polisi  Republik Indonesia (selanjutnya  disingkat  Polri),  pada  tanggal  3  April  2012,  OT  dan  JD  seorang anggota  Polri  yang  bertugas  di  Bandara  Pattimura  mendapat  informasi  terdapat penumpang  Pesawat  Lion  Air  dari  Jakarta  ke  Ambon  membawa  senjata  tajam berupa badik.  Setelah  penumpang  pesawat  Lion  Air  turun  menuju  ke  dalam Bandara Pattimura, OT  dan  JD  mengamati  setiap  penumpang  yang  masuk  ke dalam  Bandara.  OT  dan  JD mencurigai  seorang  penumpang,  yang  diketahui bahwa  penumpang  tersebut  bernama AT  dan  kemudian  membawa  AT  ke  ruangan polisi Bandara   Pattimura. Berdasarkan pembahasan  dalam  penelitian ini, mengenai  tindakan AT yang
membawa    badik  dalam penerbangan   dapat dimintakan pertanggtungjawaban  berdasarkan  UU  No.  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  karena tindakan  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  ketentuan  Pasal  436  UU  No.  1  Tahun  2009 perbuatan  AT  membawa  senjata  penikam  berbentuk  badik tanpa  izin  merupakan  suatu perbuatan  melawan  hukum,  pelaku mengetahui bahwa badik tanpa izin
dilarang oleh    hukum, sehingga unsur  mampu
bertanggungjawab telah  terpenuhi.  AT  mengetahui  bahwa  membawa  badil merupakan  suatu  perbuatan  terlarang,  namun  tetap  membawanya  sehingga  unsur dengan sengaja  terpenuhi.  Perbuatan  AT  tetap  bersifat  melawan  hukum  jadi  tetap merupakan perbuatan  pidana,  sehingga  unsur  tidak  adanya  alasan  pemaaf  telah terpenuhi,  sehingga pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban  pidana.

## Kata Kunci: Senjata Tajam,  Penerbangan
Abstract  -  safety  is one  of  the  main  objectives  of Guarantee,  therefore  every person  is  prohibited from  taking  acts  of  unlawful  interference  that  endanger the safety  of aviation  and  air  transport  under  Article  344  Sub-Article  d of Law no.  1  Year  2009  in  the  form  of:  carrying  weapons,  dangerous  goods  and equipment,  or bombs  into  unauthorized  aircraft  or  airports  that  endanger  the safety  of aviation. The prohibition is accompanied by a sanction  as  Article  436 paragraph  (1)  of Law  Number  1  Year  2009,  which  determines:  "Any  person carrying  weapons, dangerous  goods  and  equipment,  or  bombs  into an aircraft or  airport  without permission  as  referred  to  in  Article  344  letter  d,  shall  be punished  with imprisonment  for  a  maximum  of  3  (three)  years  ",  Flight  safety and  safety  threatened  by  one  passenger  carrying  sharp  weapons  without permission,  based on  information  received  by  members  of  the  Republic  of Indonesia Police (hereinafter  referred  to  as  Police),  on  April  3,  2012,  OT  and JD  a  member  of  the Police  who  served  in  Pattimura  Airport  got  information that  there  are  passengers Lion  Air  plane  from  Jakarta  to  Ambon  carrying sharp  weapons  in  the  form  of badik.  After  the  passengers  of  the  Lion  Air plane  descend  into  the  Pattimura Airport, OT and  JD observe  every passenger entering the Airport. OT and  JD suspect a passenger,  known  that the passenger was  named  AT  and  then  took  AT  to Pattimura  Airport  police  room.  Based  on the  discussion  in  this  study,  concerning AT  actions  that  bring  badik  in  flight can  be  asked  for  accountability  based  on  Law no.  1  Year  2009  on  Aviation because  the  action  fulfills  the  elements  of  Article  436 of Law no. 1 Year 2009 AT actions carrying a badik-shaped stabbing  weapon without  permission  is  an act  against  the  law,  the  perpetrator  knows  that  unauthorized  badik  is prohibited  by  law, so that  the  element  capable  of  being responsible  has  been fulfilled.  AT  knowing  that  carrying  badil  is  a  forbidden  act, but  still  carrying it so that elements  are deliberately  fulfilled.  The act of  AT remains  unlawful  so it  remains  a  criminal  act,  so  that  the  element  of  absence  of forgiveness  has been  fulfilled,  so  that  the offender  fulfills  the  element  of  criminal liability.

## Keywords:  Sharp Tools, Flight Legislation

## A. PENDAHULUAN
AT salah seorang penumpang pesawat Lion  Air  pada  tanggal  03  April 2012  di bandara  Pattimura  Ambon  Kecamatan  Teluk  Ambon  ditangkap    oleh  OT dan  DJ anggota  Polri  dan  bertugas  di  Bandara  Pattimura.  Penangkapan  AT dilakukan  oleh  OT dan  DJ  setelah  keduanya  mendapatkan  laporan  atau  informasi dari penumpang  pesawat Lion  Air  di  Bandar  Udara  dengan  tujuan  Jakarta  ke Ambon.  Berdasarkan  informasi bahwa  AT  membawa  senjata  penikam  berupa pisau  badik.  Setelah  pesawat  merapat  di bandara  Ambon,  kemudian  kedua  petugas kepolisian  yaitu  OT  dan  DJ  mengamati  satu persatu  penumpang  yang  turun  dari
pesawat,  setelah  keduanya  melihat  penumpang  turun  kemudian  kedua  petugas  tersebut mencurigai AT dan kemudian kedua petugas menagkap dan kemudian membawa  AT  ke ruangan Polisi Bandara.
Setelah  kedua  anggota  polisi  tersebut  melakukan  pemeriksaan  terhadap  AT dengan  meminta  AT  membukan  tas  yang dibawanya,  kedua  petugas kenemukan  sebilah senjata  penikam  berupa  pisau  badik,  yang  diletakan  di  antara barang-barang  di  dalam tas  milik  AT.  Kedua  petugas  tersebut  kemudian  bertanya  kepada  AT  tentang kepemilikan  senjata tajam berupa  badik,  ternyata  AT mengakui  bahwa  senjata  penikam berupa  badik  tersebut  adalah  miliknya. Mengetahui  hal  itu  kemudian  kedua  petugas kepolisian  tersebut  mengamankan AT di Polsek Bandara Pattimura.
Polisi  melakukan  penyidikan  terhadap  tersangka  AT  dan  hasil  penyidikan  berupa Berita  Acara  Pemeriksaan  kemudian  menyerahkan  kepada  pihak  Kejaksaan  Negeri Ambon.  Jaksa  Penuntut  Umum  melimpahkan  berkas  pemeriksaan  AT  ke  Pengadilan Negeri  Amdon,  disertai  dengan  dakwaan  tunggal  bahwa  AT  melakukan  perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951.
Pengadilan  Negeri  Ambon  dalam  putusannya  Nomor:  194/Pid.B/2012/  PN.AB, amarnya  menyatakan  bahwa  terdakwa  Amir  Tuankotta  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “  tanpa  ijin  menguasai  senjata  tajam, Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Ambon  tersebut  disertai  dengan  pertimbangan  hukum bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  berupa  keterangan  saksi- saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh  karena  itu  Majelis  berkesimpulan  bahwa  unsur  Pasal  yang  didakwakan  kepada Terdakwa  telah  terpenuhi  dan  terbukti  telah  melakukan  tindak  pidana  melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa membawa senjata  penikam  berupa  badik  tanpa  izin  adalah  dilarang  dan  kepadanya
dapat   dikenakan   sanksi   pidana   melanggar    ketentuan    Pasal  2  ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Membawa senjata penikam berupa badik tanpa  izin  atau membawa senjata, barang  dan  peralatan  berbahaya,  atau  bom  ke  dalam  pesawat  udara  atau  bandar  udara tanpa  izin  yang  membahayakan  keselamatan  penerbangan  adalah  dilarang,  sehingga pelaku melakukan  satu  perbuatan  yakni  membawa senjata penikam berupa badik tanpa izin,  melanggar  dua  peraturan  perundang-  undangan  yaitu  UU  No.  12/Drt/1951  dan melanggar  UU  No.  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan.

## B. METODE  PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penulisan  ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal  ini  Adalah  bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lain yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  dalam  hal  ini  adalah  dimana peneliti  secara  aktif  lebih  fokus  menganalisis  norma  hukum  yang  berlaku,  yaitu penelitian  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan literatur-  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  sebagai  bahan pendukung,  serta  peraturan  perundang-undangan  lainya  yang  berkaitan  dengan  bahan hukum primer sebelumnya.
Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah “Statute Approach ”  dan  “ Conceptual  Approach” . Statute  Approach adalah  pendekatan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan yang berlaku terkait dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas. Conceptual  Approach adalah  pendekatan yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara  membahas  pendapat  para  sarjana  sebagai landasan  pendukung.  Penulisan  skripsi  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  akan diklasifikasikan  menurut  obyek  penelitian  yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  materi yang  dibahas,  serta  pada  akhirnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disistematisasikan
dalam langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## C. HASIL  DAN PEMBAHASAN
AT  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  didakwa  melakukan  perbuatan  pidana  melanggar ketentuan  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Ayat (1)  Undang-Undang  Darurat  No.12  tahun  1951.Di  dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya asas  legalitas  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP,  bahwa  “tiada  suatu  perbuatan  dapat dipidana  tanpa  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada, sebelum  perbuatan  dilakukan”.  Ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  tersebut  di  atas  dapat dipahami  bahwa  asas  legalitas  merupakan  asas  yang  fundamental  dalam  hukum  pidana sebab untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau  tidak.
Mengetahui  hal  ini,  dalam  hukum  pidana  dianut  asas  legalitas  yaitu  asas  yang menentukan  bahwa  suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana  apabila  terdapat  suatu aturan yang mengatur hal tersebut yang telah ada sebelum  perbuatan dilakukan. Apabila dikaitkan dengan kasus seorang penumpang pesawat terbang kedapatan membawa senjata penikam berupa  badik  sebagai  suatu  hal  yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini UU No. 12/Drt/1951 dan diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 2009 sebagai  perbuatan terlarang  dan  pelakunya  adalah  AT,  yang  berarti  bahwa  tindakannya  tersebut  telah memenuhi  unsur  asas  legalitas.  Menurut  Didik  Endro  Purwoleksono  (2017),  belum  ada keseragaman dalam memberikan definisi. Selanjutnya Didik Endro Purwoleksonomengemukakan  bahwa  Roni  Wiyanto  (2012)  mengenai  pengertian  tindak pidana mengemukakan bahwa tindak pidana berasal dari istilah “ strafbaar feit merupakan istilah  bahasa  Belanda  yang  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan  yang  dapat  dipidana”.  Pengertian  hukum  pidana  sebagaimana  dikemukakan oleh  Moeljatno  (2000)  dapat  dijelaskan  bahwa  hukum  pidana  merupakan  salah  satu bagian  yang  dipelajari  dalam  hukum  pidana,  karena  hukum  pidana  tidak  hanya memberikan  pengertian  tentang  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum melainkan  disertai  dengan  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi barangsiapa  melanggar  larangan,  pengenaan  pidana  dan  cara  bagaimana  pidana  tersebut dapat dilaksanakan.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  ATdapat/boleh  dihukum;peristiwapidana;  dan perbuatanpidana  dantindak  pidana,adanya  sanksimenurut      RoniWiyanto  (2012)
merupakan  karakteristik  daripada  hukum  pidana,  yaitu  suatu  sarana  untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Hal tersebut berarti  bahwa  perbuatan  tersebut  dilarang  untuk  dilakukannya,  larangan  mana  disertai dengan  sanksi  pidana  bagi  yang  melanggar  larangan  tersebut.  AT  salah  seorang penumpang pesawat Lion Air  pada  tanggal  03  April  2012  di bandara Pattimura Ambon Kecamatan  Teluk  Ambon  ditangkap  oleh  OT  dan  DJ  anggota  Polri  dan  bertugas  di Bandara  Pattimura  karena  telah  membawa  senjata  penikam  berupa  badik,  sebagai  suatu perbuatan  yang  dilarang  dan  kepadanya  dikenakan  sanksi  sebagai  pelaku  tindak  pidana melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  No.  12/Drt/1951  jo  UU  No.  1  Tahun  2009, sehingga memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana Moeljatono  (2000) yaitu  "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa  melanggar  larangan tersebut".
Perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  AT  juga  diatur  dalam  Pasal  436 ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  penerbangan,  yang  menentukan: “Setiap orang  yang  membawa  senjata,  barang  dan  peralatan  berbahaya,  atau  bom ke  dalam pesawat  udara  atau  bandar  udara  tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  344 ayat  (1)  huruf  d,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun”. Perbuatan  AT  telah  memenuhi  ketentuan  unsur  pada  Pasal  436  UU No. 1 Tahun  2009 di dalamnya terkandung unsur-unsur  sebagai berikut:
1) AT  didakwa  sebagai  pelaku  tindak  pidana  membawa  senjata  penusuk  berupa  badik, sehingga  sebagai  pihak  dalam  unsur  subyektif  yaitu  “setiap  orang”, menurut  Roni Wiyanto,  bahwa  unsur  subyektif,  adalah  unsur  yang  berasal  dari dalam  diri  si  pelaku (dader)  tindak  pidana.  Unsur  subyektif  ini  menurut Moeljatno  (2000)  pada  dasarnya merupakan  hal-hal  atau  keadaan-keadaan  yang  dapat  ditemukan  di  dalam  diri  si  pelaku termasuk  ke  dalam  kategori  ini  adalah  keadaan  jiwa  atau  batin  si  pelaku.  Perihal  unsur subyektif,  Sathohid  Kartenegara  (2012)  membedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu: kemampuan  bertanggung  jawab  dan  kesalahan.  Unsur  subyektif  yaitu  “setiap  orang”, dalam UU No. 1 Tahun 2009 sebagaimana Pasal 1  angka  25  “setiap  orang”  yaitu orang perseorangan  atau  korporasi.AT  dilakukan  oleh  OT  dan  DJ  setelah  keduanya mendapatkan  laporan atau informasi dari penumpang  pesawat  Lion Air di Bandar Udara dengan  tujuan  Jakarta  ke  Ambon.  Berdasarkan  informasi  bahwa  AT  membawa  senjata penikam  berupa  pisau  badik.  Setelah  pesawat  merapat  di  bandara  Ambon,  kemudian kedua  petugas  kepolisian  yaitu  OT  dan DJ  mengamati  satu  persatu  penumpang  yang turun  dari  pesawat,  setelah  keduanya  melihat  penumpang  turun  kemudian  kedua
petugas  tersebut mencurigai AT dan kemudian kedua petugas  menagkap  dan  kemudian membawa AT ke ruangan Polisi Bandara.  AT  ditangkap  oleh  polisi  yang berarti bahwa telah  ada  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  sah  telah  melakukan  perbuatan  membawa senjata  penikam  berupa  badik  ketika  turun  dari  pesawat,  sehingga  unsur  subyektif  yaitu setiap orang telah terpenuhi dan AT sebagai pelakunya.
2) Unsur  obyektif  adalah  unsur-unsur  yang  berasal  dari  luar  diri  si  pelaku,  sebagaimana halnya  pada  unsur  subyektif,  menurut  Roni  Wiyanto,  (2012)  beberapa  ahlipun  di  dalam menjabarkan  unsur-unsur  yang  terdapat  di  luar  diri  si  pelaku  berbeda-bedamembawa senjata,  barang  dan  peralatan  berbahaya,  atau  bom  ke  dalam  pesawat  udara  atau  bandar udara  tanpa  izin,  terdiri  atas:  membawa  senjata,  barang  dan  peralatan  berbahaya,  atau bom. Membawa maksudnya  memegang  sambil  berjalan  atau  dari  satu  tempat  ke tempat lain.
a. AT membawa  senjata penikam  berupa badik ketika naik pesawat  Lion Air dari Bandar Udara Jakarta ke Ambon, dan ketika di  Bandara  Pattimura Ambon ditangkap oleh OT dan  DJ  anggota  Polri  dan  bertugas  di  Bandara  Pattimura,  sehingga  unsur  membawa telah  terpenuhi.  Senjata  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah alat perkakas yang  gunanya  untuk  berkelahi  atau  berperang  seperti  keris,  tombak,  badik  dan sebagainya.    AT  ditangkap  oleh  polisi  telah  membawa  badik,  yang  berarti  telah membawa  senjata.  Barang  dan  peralatan  berbahaya  maksudnya  benda,  segala  sesuatu yang  berwujud  dan  berbagai-bagai  alat  perkakas,  perbekalan,  perlengkapan  yang mendatangkan  bahaya  atau  ada  bahayanya  dalam  hal  ini  bom  yakni  senjata  peledak yang  bentuknya  seperti  peluru  besar  berisi  bahan  peledak.  AT  ketika  ditangkap  oleh polisi Bandar Udara Patimura kedapatan telah membawa senjata penikam berupa badik, sehingga unsur membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, telah  terpenuhi  dan AT  sebagai  pelaku yang membawa senjata tersebut.
b. AT  kedapatan  membawa  senjata  penusuk  ketika  naik  dan  turun  pesawat  udara  atau bandar  udara.  Pesawat  Udara  adalah  setiap  mesin  atau  alat  yang  dapat  terbang  di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No.  1  Tahun  2009.  Pesawat  udara  digunakan  untuk  penerbangan  adalah  satu  kesatuan sistem  yang  terdiri  atas  pemanfaatan  wilayah  udara,  pesawat  udara,  bandar  udara, angkutan  udara,  navigasi  penerbangan,  keselamatan  dan  keamanan,  lingkungan  hidup, sertafasilitas  penunjang  dan  fasilitas  umum  lainnya.  Penerbangan  menurut  Sakti  Adji Adisasmita  (2012)  adalah  “ avion (yang  berasal  dari  Bahasa  Latin avis )  berarti
pengoperasian  pesawat  terbank”.  Penerbangan  diartikan  oleh  Sakti  Adji  Adisasmita (2012) sebagai pengoperasian pesawat terbang, melibatkan beberapa unsur utama, yaitu moda  transportasi  udara  (pesawat  terbang),  ruang  lalu  lintas  udara  (rute  penerbangan), runway ,  landasan  hubung/ taxiway dan apron )  dan  sarana  pesawat  udara  (terminal penumpang,  terminal  barang,  peralatan  navigasi  dan  lainnya).  Hal  ini  berarti  bahwa unsur penerbangan yakni adanya pesawat terbang, ruang lalu lintas udara, landasan pacu, landasan  hubung,  tempat  parkir  pesawat  terminal  penumpang,  terminal  barang, peralatan  navigasi  dan  lainnya.  Tujuan  penerbangan  di  antaranya  mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yangwajar, dan menghindari  praktek  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat;memperlancar arus  perpindahan  orang  dan/atau  barang  melalui  udara  dengan  mengutamakan dan melindungiangkutan udara      dalam      rangka      memperlancar kegiatan perekonomian  nasional.  Penerbangan  menurut  Pasal  3  UU  No.  1 Tahun 2009  diselenggarakan dengan tujuan  mewujudkan
penyelenggaraan penerbangan  yang  tertib,  teratur,  selamat,  aman,  nyaman, dengan  harga yangwajar,  dan  menghindari  praktek  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat; memperlancar  arus  perpindahan  orang  dan/atau  barang  melalui  udara  dengan mengutamakan dan    melindungiangkutan udara    dalam
rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; membina jiwa
kedirgantaraan;  menjunjung  kedaulatan  negara;  menciptakan  daya  saing  dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional; menunjang,
menggerakkan, dan mendorong pencapaian
tujuan pembangunan
nasional; memperkukuh kesatuan  dan
persatuan  bangsa  dalam  rangka  perwujudan  Wawasan  Nusantara;  meningkatkan ketahanan nasional;  dan  mempererat  hubungan  antarbangsa.  Hal  ini  berarti  bahwa salah satu tujuan  penerbangan yaitu mewujudkan penyelenggaraan penerbangan  yang  tertib,  teratur,  selamat,  aman,  nyaman, karena  itu  setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum ( acts of unlawful interference )  yang  membahayakankeselamatan  penerbangan  dan  angkutan  udara berupamenguasai  secara  tidak  sah  pesawat  udara  yang  sedang  terbang atau  yang sedang di darat;menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;masuk ke dalam  pesawat  udara,  daerah  keamanan  terbatas bandar  udara,  atau  wilayah  fasilitas aeronautikasecara  tidak  sah;  membawa senjata,  barang  dan  peralatan  berbahaya,  atau
bom  ke  dalam  pesawat  udara atau bandar udara tanpaizin; danmenyampaikan  informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Larangan melakukan
suatu perbuatan melawan hukum  yang membahayakankeselamatan  penerbangan dan angkutan udara di antaranya berupamembawa senjata, barang  dan peralatan  berbahaya, atau  bom  ke  dalam  pesawat udara  atau  bandar  udara tanpaizin, sebagaimana Pasal 344 UU No. 1 Tahun  2009.  AT ketika ditangkap  polisi  Badar  Udara  Patimura  Ambon  turun  dari  pesawat  udara  Lion Air penerbangan dari Bandara Jakarta dengan tujuan Bandara Patimura Ambon. Bandar udara  adalah  kawasan  di  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas  tertentu  yang digunakansebagai  tempat  pesawat  udara  mendarat  dan  lepas  landas,  naik  turun penumpang,  bongkar  muat  barang,dan  tempat  perpindahan  intra  dan  antarmoda transportasi, yang  dilengkapi  dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga unsur pesawat udara atau bandar udara telah terpenuhi.
c. AT membawa senjata penusuk tanpa izin.  Izin menurut  ten Berge  (1991) ialah “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam  keadaan  tertentu  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  larangan  undang- undang”.  Selanjutnya  Ten  Berge  (1991)  mengemukakan:  Izin  menurut  ten  Berge adalah  “salah  satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para  warga.  AT  membawa  senjata  penikam  berupa  badik  tidak  ada  izin  membawa senjata  terlarang  dari  Polisi  Republik  Indonesia,  sehingga  unsur  tanpa  izin  telah terpenuhi.
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  AT  yang  membawa  senjata  penikam  berupa  badik  sebagai  senjata yang  dilarang,  kecuai  dengan  izin.  Senjata  penikam  tersebut  dibawa  oleh  AT  ketika melakukan  perjalanan  dari  Badar  Udara  Jakarta  dengan  tujuan  Banda  Udara  Patimura Ambon. Tindakan AT tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 436 ayat (1) UU Nomor  1  Tahun  2009,  diancam  dengan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun.
Tindak pidana yang dilakukan oleh AT dalam membawa senjata penikam dilarang sebagai  pelaku  tindak  pidana  melanggar  aturan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No. 12/Drt/1951, yang  menentukan:  Barang  siapa  yang  tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat, menerima,  mencoba  memperolehnya,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,
menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam miliknya,  menyimpan,  mengangkut,      menyembunyikan,  mempergunakan  atau mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata  pemukul,  senjata  penikam,  atau  senjata penusuk  ( slag-,  steek-,  of  stootwapen ),  dihukum  dengan  hukuman  penjara  setinggi- tingginya  sepuluh tahun.
Di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, terkandung unsur:
1) AT didakwa melakukan tindak pidana membawa senjata penusuk tanpa izin, sehingga merupakan unsur  subyektif  “barang  siapa”,  UU  No.  12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan  tentang  “barang  siapa”,  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  subyek  pelaku tindak pidana atau unsur subyektif. Pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP, adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh  melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;  mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau penyesatan,  atau  dengan  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan,  sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Unsur subyektif melaku tindak pidana  membawa  senjata  penikam  berupa  badik  tanpa  izin  adalah  mereka  yang melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan; mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau  penyesatan,  atau  dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan  perbuatan.  AT  ketika  turun  dari  pesawat  Lion  Air  di  Bandara  Patimura Ambon  kedapatan  telah  membawa  senjata  penikam  berupa  badik,  sehingga  AT adalah  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  membawa  senjata  terlarang  tanpa  izin, sehingga unsur barang siapa  telah terpenuhi dan AT sebagai pelakunya.
2) Unsur obyektifnya adalah: memasukkan ke Indonesia, maksudnya membawa masuk ke Indonesia,  membuat,  mengadakan,  menghasilkan,  menjadikan  sesuatu  benda  atau barang,  mengadakan  maksudnya  menjadikan,  menciptakan.  Menghasilkan  maksudnya mengeluarkan,  mendatangkan  hasil.  Menjadikan  maksudnya  membuat,  menggunakan sebagai,  menciptakan,  sesuatu  benda  atau  barang.  Menyerahkan  maksudnya memberikan  kepada  atau  mempercayakan  kepada  atau  menyampaikan  kepada. Menguasai  maksudnya  berkuasa  atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Membawa  maksudnya  memegang,  mengangkat  sambil  berjalan  dari  satu  tempat  ke tempat yang lain.
a. AT ketika ditangkap polisi di Bandara Patimura  Ambon  kedapatan menguasai atau
megang  sesuatu  sambil  berjalan  dari  Bandar  Udara  Jakarta  sampai  Bandar  Udara Patimura  Ambon,  hal  ini  berarti  bahwa  AT  tidak  dari  luar  negerfi  dan  kemudian masuk  ke  Indonesia,  AT  telah  menguasai  dan  membawa  senjata  penikam  berupa badik,  sehingga  unsur  membawa  dan  menguasai  telah  terpenuhi,  namun  unsur memasukan ke Indonesia tidak terpenuhi.
b. AT  membawa  senjata  penusuk.  Perihal  senjata  pemukul,  senjata  penikam,  atau senjata  penusuk.  Perihal  senjata  pemukul  dan  senjata  penikam  UU  No. 12/Drt/1951 tidak memberikan  definisi  yang jelas.  Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 disebutkan  bahwa  dalam  pengertian  senjata  pemukul, senjata  penikam  atau  senjata penusuk  dalam  Pasal  ini,  tidak  termasuk  barang-barang  yang  nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau      untuk      pekerjaan- pekerjaan rumah    tangga
atau untuk kepentingan melakukan  dengan  syah  pekerjaan  atau  yang  nyata-nyata mempunyai  tujuan sebagai barang  pusaka  atau  barang  kuno  atau  barang ajaib.  Senjata  pemukul  maksudnya adalah  alat  perkakas  yang  gunanya  untuk berkelahi  atau  berperang  seperti  keris, tombak,  badik  dan  sebagainya,  yang  digunakan  untuk  memukul.  Pemukul maksudnya  orang  yang  memukul,  alat untuk  memukul,  tukul  besi,  martil  dan sebagainya.  Senjata  penikam  atau penusuk,  maksudnya  senjata  untuk  senjata  untuk menikam  atau  mencocok atau menikam. AT terbukti membawa badik sebagai  pisau belati  bermata satu,  sehingga  termasuk  senjata  penikam  atau  penusuk.  Hal  ini berarti bahwa unsur senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi.
Berdasarkan  uraian   dan   pembahasan
mengenai  tindakan      AT yang  membawa  senjata  penusuk  atau  penikam  berupa  badik  ketika  terbang  dari Bandara  Jakarta  ke  Bandara  Patimura  Ambon  bukan  dari  luaer  negeri  masuk  ke
dalam negeri Indonesia, dengan menggunakan pesawat terbang  niaga  Lion  Air tanpa  izin  dapat  dijelaskan  bahwa  tindakan  AT  tersebut  tidak  memenuhi keseluruhan  unsur  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  12/Drt/1951  terutama  unsiur memasukan  ke  Indonesia. Tindakan AT tersebut  tidak dapat  dikenakan  sanksi pidana  berupa  pidana  penjara  karena  tidak  dipenuhi  salah  satu  unsur  dan putusannya  adalah bebas dariu segala tuntutan.
Memperhatikan  uraian  dan  pembahasan  sebagaimana  tersebut  di  atas dapat  dijelaskan  bahwa  AT  sebagai  salah  satu  penumpang  Lion  Air  dalam penerbangan dari Bandara Jakarta ke Bandara Patimura Ambon yang  kedapatan membawa senjata penikam atau penusuk jenis badik tanpa izin dapat  dikatakan telah  melakukan  tindak  pidana  perbarengan  atau  konkursus.  Karena  tindakan AT tersebut  tidak  melanggar ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  12/Drt/1951 Pasal
436  UU  No.  1  Tahun  2009.  AT  dikatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  melanggar  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) UU No. 12/Drt/1951 karerna tidak seluruh  unsurnya  terpenuhi.  Tindakan  AT melanggar  Pasal  436  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  2009,  karena  keseluruhan unsurnya  telah  terpenuhi.  Ancaman  pidana  atas  pelanggaran  ketentuan  Pasal 436  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  2009,  yakni  berupa  pidana  penjara  paling lama 3 (tiga) tahun.
Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap AT, bahwa AT dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  selama  telah  memenuhi  keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno (2000) untuk memenuhi pertanggungjawaban  pidana seseorang harus memenuhi empat unsur kesalahan:
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Unsur  ke  satu,  adanya  perbuatan  pidana  (sifat  melawan  hukum). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancaamnya perbuatan dengan  suatu  pidana.  Perbuatan  disini  berisi  kelakuan  dan  kejadian  yang
ditimbulkan  oleh  kelakuan  dan  akibatnya.  Pada  kasus    ini,  perbuatan  pidana yang  dilakukan  AT telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 436 ayat  (1)  UU  Nomor  1 Tahun  2009,  yaitu  melakukan  tindak  pidana  membawa senjata  penikam  atau  penusuk  berupa  badik  ketika  perjalanan  terbang menggunakan  pesawat  Lion  Air  dari  Bandara  Jakarta  menuju  Bandara Patimura  di  Ambon.  Oleh  karena  itu  unsur melakukan  perbuatan  pidana  (sifat melawan hukum), telah terpenuhi.
Unsur ke dua adalah mampu bertanggungjawab.  Mengenai unsur  kedua, “mampu  bertanggungjawab”.  Seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab, sebagaimana  yang telah jelaskan oleh Moeljatno  (2000):
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan  yang  baik  dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.
Lebih lanjut Moeljatno  (2000) menambahkan:
Yang  pertama  merupakan  faktor  akal  ( intelektual  factor) yaitu  dapat membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak. Yang  kedua  adalah  faktor  perasaan  atau  kehedak  ( volitional  factor) yaitu dapat  menyesuaikan  tingkah-lakunya  dengan  keinsyafan  atas  mana  yang diperbolehkan dan mana yang tidak.
Berkaitan  dengan  kasus  yang  dibahas,  AT  telah  dewasa  dan  cakap  untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, dengan kedewasaan dan kecakapan AT maka  ia dianggap  telah  mampu untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, mana yang patut atau tidak untuk dilakukan. Keinsyafan AT terbukti sebagai seorang yang kedapatan  membawa  senjata  penikam  atau  penusuk  berupa  badik  tidak memiliki  izin  namun  dengan  penuh  kesadarannya  melakukan  perbuatan sebagai  seakan- akan memiliki izin sebagai pihak pembawasenjatapenikam atau penusukberupa badik. Unsur mampu bertanggungjawab  telah terpenuhi.
Unsur  ke  tiga,  mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa kesengajaan  atau  kealpaan.  Konsep  mengenai  kesengajaan  oleh  Moeljatno (2000)
dibagi  menjadi  3  macam  kesengajaan,  yaitu:  kesengajaan  sebagai  maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan  sebagai kemungkinan.
1. Kesengajaan  sebagai  maksud  yakni  si  pembuat  menghendaki  adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan  sebagai  kepastian,  yaitu  si  pembuat  hanya  dapat  mencapai tujuan  dengan  melakukan  perbuatan  lain  dan  perbuatan  tersebut  juga merupakan perbuatan  yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana  lain,  namun  tidak  menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.
Bilamana diterapkan dalam kasus, AT melakukan tindak pidana tersebut karena  kelalaiannya  namun  mengerti  akan  akibat  dari  perbuatan  tersebut. Tindakan  AT  yang  membawa  senjata  penikam  atau  penusuk,oleh  karena  itu unsur kesalahan sebagai maksud telah terpenuhi.
Unsur ke empat, tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum  jadi  tetap  merupakan  perbuatan pidana, tetapi  dia  tidak  di  pidana,  karena  tidak  adanya  kesalahan.  Seluruh tindakan  AT dilakukan  dengan  kesalahannya  dan  dengan  penuh  kesadaran, bukan  karena adanya  daya  paksaan,  pembelaan  terpaksa,  sehingga  tidak  ada alasan  pemaaf. Dalam  hal  ini  AT  sendiri  karena  perbuatannya  memenuhi unsur-unsur  dalam Pasal 436 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009.

## D. KESIMPULAN  DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  mengenai  tindakan  AT  yang  membawa  badik dalam  penerbangan  dapat  dimintakan  pertanggtungjawaban  berdasarkan  UU  No.  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan  karena  tindakan  tersebut  memenuhi  unsur-unsur ketentuan Pasal 436 UU No. 1 Tahun 2009 sebagai berikut:
a. AT  membawa  senjata  ke  dalam  pesawat  udara  atau  bandar  udara  tanpa  izin  yang membahayakan  keselamatan  penerbangan,  AT  adalah  orang  perseorangan  atau korporasi, sehingga melanggar Pasal 366 UU No.  1 Tahun 2009.
b. AT membawa senjata (penikam) berupa badik  ke  dalam  pesawat  udara Lion Air dari bandar udara Jakarta ke bandar  udara  Patimura  Ambon, senjata penikah berupa badik
tersebut dibawa pelaku saat penerbangan dari Jakarta ke Banda Udara Patimura Ambon menggunakan pesawan Lin Air tanpa izin dari Kepolisian Republik Indonesia, tindakan AT tersebut telah memenuhi keseluruhan  Pasal 436 UU No. 1 Tahun 2009.
c. AT  membawa  senjata  penikam  berbentuk  badik  tanpa  izin  merupakan  suatu perbuatan melawan hukum, pelaku  mengetahui  bahwa  badik tanpa izin dilarang oleh hukum,  sehingga  unsur  mampu  bertanggungjawab  telah  terpenuhi.  AT  mengetahui bahwa  membawa  badil  merupakan  suatu  perbuatan  terlarang,  namun  tetap membawanya  sehingga  unsur  dengan  sengaja  terpenuhi.  Perbuatan  AT  tetap  bersifat melawan hukum  jadi tetap merupakan perbuatan pidana, sehingga unsur  tidak adanya alasan pemaaf telah  terpenuhi,  sehingga pelaku  memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

## SARAN
a. Hendaknya UU No. 12/DRT/1951  dicabut  dan  diganti  undang-undang yang baru mengenai Senjata Api, Amunisi, Bahan  Peledak,  Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau  Senjata  Penusuk,  agar  ada  suatu  kepastian  hukum  dan  tidak  terjadi  tumbang tindih dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
b. Membawa senjata tajam, senjata api atau senjata penusuk dalam dunia penerbangan sangat  membahayakan  penerbangan  itu  sendiri  umumnya  dan  para  penumpang khususnya dari bahaya yang dapat saja terjadi di pesawat udara, untuk itu hendaknya dilakukan  pemeriksaan  terhadap  semua  penumpang  agar  benar-benar  penerbangan aman sampai di tempat tujuan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adisasmita,
Sakti  Adji, Penerbangan  dan  Bandar  Udara ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta,  2012
Berge, Ten  Disunting Oleh  Philiphus M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan , 1991 Hamzah,  Andi, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,  2008  Kantaatmadja,
Mieke Komar, Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa , Remaja Karya, Bandung, 1984
Kartanegara,  Satochid  dikutip  dalam  Buku  Roni  Wiyanto, Asas-asas  Hukum Pidana Indonesia ,  Bandung,  Mandar Maju, 2012
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum, Kencana,  Jakarta,  2011 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rinekacipta,  Jakarta, 2000
Purwoleksono, Didik   Endro, Hukum    Pidana ,   Airlangga University Press, Surabaya,  2016
Sahetapy,  J.E., Hukum  Pidana ,  Liberty,  Yogyakarta,  2003  Schaffmeister,
et.al, Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Politea, Bogor, 1988
Usfa, Fuad, Pengantar Hukum Pidana , UMM Press, Cetakan  kedua,  Malang, 2006 Wiyanto, Roni, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Mandar  Maju, 2012