## PENGUATAN NORMA SYARAT DISPENSASI KAWIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM
Sulistyarini
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Socio Justicia No. 1 Yogyakarta, Indonesia E-mail: sulistyarini88@gmail.com
disampaikan November 2022 – ditinjau April 2023 – diterima Juni 2023
2 Maria  Farida  Indrati,  2007, Ilmu  Perundang-Undangan  1:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 242.
3 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.
5 Ibid.
6 Fitri  Yanni  Dewi  Siregar,  Jaka  Kelana,  “Kesetaraan  Batas  Usia  Perkawinan  di  Indonesia  dari  Perspektif Hukum Islam”, Mahakim Journal of Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 3.
7 Xavier Nugraha, Annida Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)”, Lex Scientia Law Review, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 41.
8 Syafiq  Abror  Maromi,  “Analisis  Yuridis  Tentang  Pembatasan  Usia  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, USRAH , Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 35.
9 Biro  Hukum  dan  Humas  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  “Panduan Rekomendasi
Dispensasi Kawin Bagi Anak Akan Diberlakukan”,
https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3804/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-bagi-anak- akan-diberlakukan , diakses tanggal 3 November 2022.
10 Zainal Arifin  Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum , Red and White Publishing, Indonesia, hlm. 8.
11 Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm. 9.
12 Tahira  Fulazakky,  “Meroketnya  Kasus  Perkawinan  Anak  di  Masa  Pandemi  Covid-19”, https://rhknowledge.ui.ac.id/id/articles/detail/meroketnya-kasus-perkawinan-anak-di-masa-pandemi-covid-19- fb2199 , diakses tanggal 3 November 2022.
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.
14 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm. 295.
15 Peter Mahmud Marzuki, 2022, Penelitian Hukum (Edisi revisi) , Kencana, Jakarta, hlm. 237.
16 Ibid , hlm. 158.
17 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram, hlm. 8.
18 Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  “Data  Isu  Strategis  dan  Pembangunan  Perlindungan  Anak”, https://bankdata.kpai.go.id/infografis/data-isu-strategis-dan-pembangunan-perlindungan-anak ,  diakses  tanggal 6 November 2022.
19 Badan Pusat Statistik, “ Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama  Sebelum  Umur  15  Tahun  (Persen)  2019-2021”, https://www.bps.go.id/indicator/40/1358/1/proporsi- perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15- tahun.html , diakses tanggal 6 November 2022.
20 Badan Pusat Statistik, “ Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama  Sebelum  Umur  18  Tahun  (Persen)  2019-2021”, https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi- perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun- menurut-provinsi.html , diakses tanggal 7 November 2022.
21 UNICEF  Indonesia,  BPS,  PUSKAPA  UI,  Kementerian  PPN/Bappenas,  “Perkawinan  Anak  di  Indonesia (Statistik  Terbaru  Perkawinan  Anak  di  Indonesia)”, https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan- anak-di-indonesia , diakses tanggal 7 November 2022.
22 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Smdg.
23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Smdg.
24 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Thn.
25 Aryatama  Hibrawan, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak”,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019- tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak- oleh-aryatama-hibrawan-s-h-28-6 , diakses tanggal 7 November 2022.
28 Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak, “Undang-Undang
TPKS Langkah Progresif Cegah Perkawinan Anak”,
https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3857/undang-undang-tpks-langkah-progresif-cegah- perkawinan-anak , diakses tanggal 6 November 2022.
29 Theo Hujbers, 1984, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah , Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 162-163.
30 Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.
31 Bernard Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7.
32 Sholahuddin  Al-Fatih,  “Penerapan Threshold  Dalam  Pemilu Menurut  Perspektif Gustav Radbruch dan Hans Kelsen”, Audito Comparative Law Journal (ACJL) , Vol. 1, Issue 2, 2020, hlm. 81.
33 Bernard  L.  Tanya,  2013, Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi ,  Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 117.
35 Fidhia  Kemala,  “Pernikahan  Beda  Usia,  Membawa  Tantangan  Sekaligus  Dinamika”,  2020, https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/pernikahan-beda-usia/ , diakses tanggal 12 Mei 2023.
36 Sitti Fatimah, Nashar, 2021, Perbedaan Usia  Pasangan Suami Istri  dan Relevansinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga , Duta Media Publishing, Madura, hlm. 22.
37 Agus  Hermanto,  dkk,  “Penerapan  Batas  Usia  Pernikahan  di  Dunia  Islam:  Review  Literature”, At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah , Vol 9, No. 2, 2021, hlm. 43.
41 Iranisa,  Marihot  Nasution,  “Komitmen  Pemerintah  pada  Program  Wajib  Belajar  12 Tahun”, Buletin  APBN , Vol. VII, Ed. 13, Juli 2022, hlm. 12.
42 Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, “Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu”, https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka- kematian-ibu/ , diakses tanggal 13 November 2022.
43 Hanum  Yuspa,  Tukiman,  “Dampak  Pernikahan Dini  Terhadap  Kesehatan  Alat  Reproduksi  Wanita”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13, No. 26, 2015, hlm. 36.
44 Tim  Indonesiabaik.id  Direktorat  Jenderal  Informasi  dan  Komunikasi  Publik  Kementerian  Komunikasi  dan Infromatika,  “Cegah  Perkawinan  Anak”, https://indonesiabaik.id/ebook/cegah-perkawinan-anak ,  diakses tanggal 13 November 2022.
46 Theo Hujbers, Op.Cit ., hlm. 292-293.
47 Arief Sidharta, 2006, Hukum dan Logika , Alumni, Bandung, hlm. 85.
48 Irma Suryanti, Dewa Gde Yudi, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, Jurnal Magister Hukum Udayana , Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 791.
49 Mughniatul  Ilma,  “Regulasi  Dispensasi  Dalam  Penguatan  Aturan  Batas  Usia  Kawin  Bagi  Anak  Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Al: Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 164.