## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK TERDAFTAR PADA SISTEM BISNIS ONLINE
Sucen *

## Notaris Maria Hilaria Salim SH

## Abstract
One consequence of technological and communication advancement is the business activity that is usually done conventionally has started to shift into the electronic-based system by using a computer network. However, the phenomenon also generates a new problem that is related to the safety standard of products being sold, because many suspected of having no proper approval or license from authorized agency namely the National Agency for Drug and Food Control (NA- DFC). The cosmetic product is one of the examples. The objective of this research to analyze and elaborate legal protection through preventive and repressive means to consumers in the online business system from unregistered items or products in NA-DFC. The research used juridical normative approach, a method  legal research where the analysis itself does not include data or social factors into account. Performing analysis on legal protection for consumers against unregistered products certainly cannot be separated from the Law of Consumer Protection.
Result of the research shows preventive legal protection does exist and proven by the existence of Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 on Consumer Protection which explicitly states its information that consumers have appropriate protection against the act of deceit, harmful or even any action that may lead to dangerous consequences. The repressive legal protection comes in the form of a maximum of five years imprisonment or a maximum fine of Rp. 2.000.000.000,- for businesses or producers that produce and/or trade items and/or service that does not fulfill or incompatible with pre-determined standards.
Keyword : online business, food and drug monitoring agency, legal protection, consumers

## Abstrak
Salah  satu  dampak  dari  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  adalah kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara konvensional mulai beralih secara  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan-jaringan  komputer  ( computer network ). Namun fenomena tersebut disisi lain juga menimbulkan masalah baru, yaitu  terkait  dengan  standar  keamanaman  barang  yang  diperdagangkan  karena terindikasi banyak yang tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang, salah satunya  adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai salah satu contohnya adalah kosmetik.
Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan menguraikan perlindungan hukum secara preventif dan reprseif terhadap konsumen pada sistem bisnis online dari  barang-barang  yang  tidak  terdaftar  Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan
* Alamat Korespondensi : Sucen_zhang@yahoo.co.id
(BPOM).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu penelitian hukum yang dalam melakukan pengkajian hukum dalam bahan hukum bukan data atau faktor sosial. Mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dari barang yang tidak berijin BPOM tentu tidak lepas dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  adanya  perlindungan  hukum preventif  yaitu  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  secara  tegas  memberikan  informasinya  bahwa konsumen  mendapatkan  perlindungan  atas  perbuatan  yang  curang,  merugikan bahkan menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Perlindungan hukum represif yaitu adanya sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
Kata kunci : Bisnis online, badan pengawas obat dan makanan, perlindungan hukum, konsumen

## A. Latar Belakang Masalah
Aspek  kehidupan  masyarakat  terutama  pada  bidang  perdagangan  banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan bisnis yang  pada  umumnya  dilakukan  secara  konvensional  mulai  beralih  secara elektronik dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer ( computer network ) yaitu internet yang dikenal dengan istilah Electronic-Commerce atau disingkat E- Commerce . 1
Berbeda  dengan  model  bisnis  yang  dilakukan  secara  konvensional, ecommerce menciptakan kegiatan bisnis yang lebih efektif karena transaksi bisnis antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu. 2 Keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  konsumen  untuk  dapat  berbelanja  secara konvensional,  karena  banyaknya  pekerjaan,  kondisi  jalan  yang  sangat  ramai hingga  terjadi  kemacetan  menyebabkan  timbulnya  keinginan  konsumen  untuk dapat  berbelanja  kebutuhannya  dengan  mudah  dan  cepat. 3 Keadaan  tersebut tentulah  merupakan  peluang  bisnis  yang  sangat  besar  bagi  para  pelaku  usaha dengan membuat toko online untuk menawarkan produk-produk barang atau jasa yang  akan  dijual.  Pelaku  usaha  dalam  melakukan  bisnis  toko  online  biasanya memanfaatkan aplikasi media sosial seperti: Facebook, Instagram, Twitter, dan Blog.  Instagram  adalah  salah  satu  aplikasi  media  sosial  yang  paling  banyak digunakan  untuk  memasarkan  barang.  Dengan  jumlah  pengguna  instagram sebanyak 200 juta pada awal tahun 2014, instagram telah menjadi salah satu media sosial  untuk  menerapkan  strategi  paling  efektif  dan  efisien  dalam  bisnis  dan
1 Abdul  Halim  dan  Teguh  Prasetyo,  2005,  Bisnis  E-Commerce,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, hlm.10.
2 Abdulah Halim Barkatullah, Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di ECommerce, Jurnal Hukum, Vol. 14, No.2, April 2007, hlm. 250
3 Ambar Wariati dan Nani Irma Susanti, E-Commerce Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Ekonomi&Bisni,Vol. 1, No. 2, Nopember 2014, hlm. 2.
pemasaran. Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang lebih memilih melakukan pembelian online melalui Instagram. 4
Alasan dari hal tersebut adalah karena instagram merupakan aplikasi media social  yang  memiliki  kemudahan  dalam  penggunaannya.  Kemudahan  dalam menggunakan aplikasi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap sikap yang akan mempengaruhi minat bagi konsumen untuk menggunakan instagram dalam melakukan pembelian secara online. 5
Menjamurnya sistem jual beli online memunculkan peluang bisnis baru. Jika dilihat dari unsur perjanjian yang ada pada jual beli online, maka perjanjian jual beli online merupakan bentuk perjanjian jual beli biasa. Jual beli dianggap telah berlangsung antara penjual dan pembeli ketika mereka telah  menyepakati tentang  harga  dan  barang  yang  selanjutnya  dilakukan  penyerahan  barang  yang dimaksud. 6
Namun  rupanya  peluang  bisnis  dan  kemudahan  tersebut  tidak  diimbangi oleh  salah  satu  faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen,  yaitu  tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  unluk  melakukan  upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Begitu banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan konsumen hanya semata- mata  karena  menginginkan  keuntungan  tanpa  memperdulikan  hak-hak konsumennya. Sebagai contoh adalah makin maraknya penjualan kosmetik pada sistem  bisnis  online.    Faktanya  dalam  contoh  kasus  pertama  dilakukan  oleh BPOM adalah terjadi di Aceh Tengah yang menyita  kosmetik illgal 120 juta Rupiah; Kasus kedua : penarikkan produk kosmetik  Lipstick matte merek QL  Matte  Lipstcik     menyebabkan  kanker;  Kasus  ketiga:  Penjualan  Kosmetik Ilegal  Via Online Sentuh  dengan   Rp17Miliar
Dengan iming-iming wajah yang cantik, cepat dan harga yang terjangkau, konsumen berlomba-lomba untuk membeli tanpa mempedulikan keamanan atas produk  yang  dipakainya.  Penjual  berdalih  bahwa  bukan  menjadi  kewajibannya untuk  menjelaskan  dan  membuktikan  bahwa  produk  kosmetik  tersebut  aman digunakan atau tidak selama konsumen tidak menanyakannya.
Jika kita merujuk pada hak konsumen yang seharusnya didapatkan, maka pemerintah  Indonesia  sudah  secara  resmi  membentuk  sebuah  badan  yang berwenang  untuk  melakukan  pengecekan  serta  memberikan  ijin.  Badan  yang dimaksud  adalah  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Seyogyanya seluruh obat maupun makanan harus melalui proses pengawasan BPOM tersebut,
4 Bayu Indrayana, Kudang Boro Seminar & Bagus Sartono, Faktor Penentu Minat Penggunaan Instagram Untuk Pembelian Online Menggunakan Techhnology Acceptance Model (TAM) dan Theory Of Planned Behavior (TPB), Jurnal Aplikasi dan Manajemen, Vol. 2, No. 2, Mei 2016, hlm. 139-136.
5 Ibid 6 Halimi  Purnamasari,  Penyelesaian  Kasus  Pembatalan  Sepihak  Setelah  Pemesanan  Yang Dilakukan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online @naads_shop, Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
termasuk juga kosmetik didalamnya. Namun yang terjadi di masyarakat adalah banyak ditemukan kosmetik yang tidak mengantongi izin BPOM atau bahkan izin BPOM yang dicantumkan adalah palsu. Bila penjualan dilakukan melalui outlet- outlet tentu akan lebih mudah untuk dilakukan razia. Permasalahan justru timbul ketika  penjualan  kosmetik  tersebut  dilakukan  melalui  bisis  online.  Tentu  akan sangat sulit bagi BPOM ntuk melakukan pengawasa serta penindakan.
Berangkat dari keresahan dan kenyataan dilapangan bahwa cukup banyak konsumen yang dirugikan akibat barang yang dibeli dari transaksi jual beli online ini tidak mengantongi ijin dari BPOM.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  secara  preventif  terhadap  konsumen  pada sistem bisnis online dari barang-barang yang tidak terdaftar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  secara  represif  terhadap  konsumen  pada sistem bisnis online dari barang-barang yang tidak terdafttar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)?

## C. Metode Penelitian
Penelitian tidak lain adalah guna melakukan suatu analisa atas permasalahan sebagaimana yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya. Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Sebuah penelitian dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah, maka harus memenuhi unsur metodis, bahwa pencarian dan pembahasan serta  penuangan  bahan-bahan  hukum  serta  keterangan-keterangan  yang  telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 7
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Peneliti akan l menggunakan jenis penelitian hukum berupa penelitian hukum yuridis normatif. l Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka l atau data-data sekunder belaka. Penelitian dengan cara meneliti bahan l pustaka l atau data-data sekunder ini mencakup: 8
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum: bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu dengan cara mengadakan identifikasi l terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu,
2. Penelitian terhadap sistematik hukum: dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat dengan tujuan untuk l mengadakan dentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/ dasar l dalam hukum yaitu
masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan l kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dengan obyek hukum,
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal: hal yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif yang berlaku serasi secara
vertikal berdasarkan hirarki perundang-undangan; dan secara horisontal di
7 Amiruddin dsan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal 19
8 Soerjono l Soekanto l dan l Sri l Mamudji, l Penelitian l Hukum l Normatif: l Suatu l Tinjauan l Singkat, l (Jakarta:PT l Raja l Grafindo l Persada, l 2003), l hlm. l 13
mana kedudukan hal yang ditinjau harus sederajat dalam tata perundang- undangan,
4. Perbandingan hukum: dalam penerapannya, perbandingan bertitik tolak pada paradigma teoritis maupun kerangka konsepsional,
5. Sejarah hukum: dapat tertuju pada perkembangan lembaga-lembaga l tertentu seperti perkawinan dan waris; atau sejarah terbentuknya perundang- undangan tertentu.
Pada umumnya, penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Adappun yang dipeoleh langsung dari masyarakat  disebut  dengan  data  primer  (atau  data  dasar),  sedangkan  yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. 9 Data  dalam  penulisan  ini  adalahdata  sekunder,  yaitu  bahan  pustaka  yang mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku  perpustakaan,  peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan  materi  penelitian.  Dari  bahan  hukum  sekunder  tersebut  mencakup  tiga bagian, yaitu: 10
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang- undangan yaitu Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana diubah dengan  UU Nomor 19 Tahun 2016 yang tercatat  dalam lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor  251 dan  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dalam  penyusunan  perencanaan  penelitiaan  ( research-design ),  sebenarnya adalah  merupakan  suatu  dokumen  yang  mengandung  semua  kegiatan merencanakan serta  melaksanakan penelitian yang berarti suatu tata cara untuk mengumpulkan  data  dan  analisanya.  Dengan  demikian  menemukan  suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya kemudian menganalisa dan di konstruksikan adalah assignment atau format yang tepat dalam pembahasan. Alat pengumpulan data dalam hukum senantiasa bergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan.
Metode Analisis Data adalah kegiatan yang berupa kajian, telah terhadap hasil pengolahan  data  dengan  dibantu  dengan  teori-teori  yang  didapat  sebelumnya. Dengan  melakukan  studi  kepustakaan,  penulis  melakukan research analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta menghubungkan secara koheren yang menunjang penelitian ini. Penelitian
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjuan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.12.
10 Ibid, Hal 13
ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bertolak  dari  data  hukum  kemudian menghubungkannya  dengan  teori-teori  hukum  yang  ada  dalam  rangka menemukan  argumentasi  atau  konsep  baru  dalam  teori.  Analisis  pendekatan kualitatif  tidak  menggunakan  angka-angka  melainkan  berupa  gambaran  yang menjelaskan  suatu  keadaan  atau  deskripsi  dengan  menggunakan  kata-kata  atas temuan-temuan.
Oleh karena metode ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan berupa paparan angka-angka.  Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif,  yaitu  pengembangan  konsep  yang  didasarkan  atas  data  yang  ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kata perlindungan  menurut Kamus Umum  Bahasa  Indonesia berarti  tempat berlindung  atau  merupakan  perbuatan  (hal)  melindungi,  misalnya  memberi perlindungan  terhadap  orang  yang  lemah. 11 Menurut  Sudikno  Mertokusumo, yang dimaksud   dengan   hukum   adalah   kumpulan   peraturan   atau   kaedah yang mempunyai  isi  yang  bersifat  umum  dan  normatif,  umum  karena  berlaku bagi  setiap  orang  dan  normatif  karena  menentukan  apa  yang  seyogyanya dilakukan,  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau  harus  dilakukan  serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. 12 Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perbuatan dalam  rangka  melindungi  subjek-subjek  hukum  dengan  norma-norma  atau peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (hukum  positif)  dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.
Menurut  Philiphus  M.  Hadjon,  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum berdasarkan  Pancasila  haruslah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap warga  negara  sesuai  dengan  Pancasila.  Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan,  permusyawaratan,  serta  keadilan  sosial.  Nilai-nilai  tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan  yang  menjunjung  tinggi  semangat  kekeluargaan  dalam  mencapai kesejahteraan Bersama. 13
Dalam  merumuskan  prinsi-prinsip  perlindungan  hukum  di  Indonesia, landasannya  adalah  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  falsafah  negara.  Konsepsi perlindungan hukum  bagi   rakyat di Barat   bersumber   pada   konsep-konsep Rechtstaat dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakn konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia  adalah  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum
11 i W.J.S. i Poerwadarminta, i Kamus i Umum i Bahasa i Indonesia , i Cetakan i IX, i Jakarta: i Balai Pustaka, i 1986, i Hal. i 600. 12 Sudikno i Mertokusumo, i Mengenal i Hukum i (Suatu i Pengantar) , i Yogyakarta: i Liberty, i 1991, i Hal.38. 13 i Philipus i M. i Hadjon, i Perlindungan i Hukum i Bagi i Rakyat i Indonesia, i Surabaya: i PT. i Bina i Ilmu, i 1987, i Hal i 84
terhadap  tindak  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang pengakuan  dan  Perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  karena  menurut sejarahnya  di  Barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  menusia  diarahkan  kepada  pembatasan- pembatasan  dan  peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah 14 Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak  asasi  manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak- hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. 15
Dalam  menjalankan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  dibutuhkannya suatu  tempat  atau  wadah  dalam  pelaksanaannya  yang  sering  di  sebut  dengan sarana  perlindungan  hukum,  sarana  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Konsumen Pada Sistem Jual  Beli  Online  Yang  Tidak  Terdaftar  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM)
Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah  mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan  ini  snagat  besar  artinya  bagi  tindakan  pemerintah  yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan hukum  yang  preventif  pemerintah  terdorong  untuk  bersifat  hati-hati  dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
Dengan adanya suatu Perlindungan hukum secara preventif ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah untuk mempertimbangkan setiap i pengambilan i keputusan , i dan i masyarakyat i dapat i secara i kritis i meberikan i mengajukan i keberatan i atas i keputusan i itu. 16
Adapun  bentuk  perlindungan  preventif  sebagaimana  tertuang  didalam Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, menganut 5 (lima) asas yaitu: 17
1. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat sebesar-  besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelau  usaha  secara keseluruhan.
14 i Philipus i M. i Hadjon. i Op.cit. i Hal. i 38 15 i Sudikno i Mertokusumo, Op.cit . Hal 51 16 Philipus i M. i Hadjon. ii Op.cit. i Hal i 69 17 Pasal i 2 i Undang-Undang i Nomor i 8 i Tahun i 1999 i Tentang i Perlindungan i Konsumen
2. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan, Asas  ini  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  bisa  diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha  untuk  memperoleh  haknyadan  melaksanakan  kewajibannya  secara adil.
3. Perlindungan  konsumen  berasaskan keseimbangan, Asas  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian,  dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
4. Perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen, Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang da n/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Perlindungan konsumen berasaskan kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki sifat  yaitu  pencegahan,  dimana  sebelum  seseorang  itu  dan/atau  kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu  kejahatan  yang  diniatkan  di  dalamnya  sehingga  akan  dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit. 18
Untuk menunjang agar semua fungsi dari BPOM itu bisa berjalan dengan sempurna,  maka  dalam  upaya  meningkatkan  perlindungan  kesehatan masyarakat  dari  risiko  produk  obat  dan  makanan  yang  tidak  memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan  (BPOM)  berupaya  memperkuat  Sistem  Pengawasan  Obat  dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. 19
Salah  satu  konsep  dasar  SISPOM  adalah  pengawasan  oleh masyarakat/konsumen,  melalui  peningkatan  kesadaran  dan  peningkatan pengetahuan  mengenai  kualitas  produk  yang  digunakannya  dan  cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting  dilakukan  karena  pada  akhirnya  masyarakatlah  yang  mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.
Pengawasan  obat  dan  makanan  memiliki  aspek  permasalahan  berdimensi luas  dan  kompleks.  Oleh  karena  itu  diperlukan  sistem  pengawasan  yang komprehensip,  semenjak  awal  proses  suatu  produk  hingga  produk  tersebut beredar ditengah masyarakat. 20
18 Ibid . 19 BPOM RI, Badan POM, Ringkasan Eksekutif, diakses dari http://ulpk.pom.go.id/ulpk/?page=profil&id=9 pada tanggal 15 Agustuus 2019
20 BPOM RI, Badan POM kerangka konsep SISPOM, diakses dari https://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom pada tanggal l 15 l Agustuus l 2019
Untuk  menekan  sekecil  mungkin  risiko  yang  bisa  terjadi,  dilakukan SISPOM tiga lapis yakni :
 Sub-sistem pengawasan Produsen
Sistem  pengawasan  internal  oleh  produsen  melalui  pelaksanaan  cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen  bertanggung  jawab  atas  mutu  dan  keamanan  produk  yang dihasilkannya.  Apabila  terjadi  penyimpangan  dan  pelanggaran  terhadap standar  yang  telah  ditetapkan  maka  produsen  dikenakan  sangsi,  baik administratif maupun pro-justisia.
 Sub-sistem pengawasan Konsumen
Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran  dan  peningkatan  pengetahuan  mengenai  kualitas  produk  yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh  masyarakat  sendiri  sangat  penting  dilakukan  karena  pada  akhirnya masyarakatlah  yang  mengambil  keputusan  untuk  membeli  dan menggunakan  suatu  produk.  Konsumen  dengan  kesadaran  dan  tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.
 Sub-sistem pengawasan Pemerintah/BPOM Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia;  inspeksi,  pengambilan  sampel  dan  pengujian  laboratorium produk  yang  beredar  serta  peringatan  kepada  publik  yang  didukung penegakan  hukum.  Untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Untuk  mendorong  kemitraan  dan  kerjasama  yang  lebih  sistematis,  dapat dilakukan  melalui  tahapan  identifikasi  tingkat  kepentingan  setiap lembaga/institusi,  baik  pemerintah  maupun  sektor  swasta  dan  kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang  menjadi  mandat  BPOM,  dan  menentukan  indikator  bersama  atas keberhasilan program kerjasama. 21
Dalam  menjalankan  tugas  BBPOM  tidak  hanya  bekerja  sendiri,  tetapi BBPOM  juga  bekerjasama  dengan  Pemerintah  daerah/Kota  dari  masing- masing BPOM itu berada. Contoh di Kantor BPOM di Kabupaten Tangerang melalui kegiatan  Aksi Penertiban  Kosmetik Ilegal, pada  tanggal 14  Agustus 2019  melakukan  penertiban  kosmetik  bersama  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Tangerang.  Penertiban  dilakukan  di  sarana  distribusi  kosmetik  di  sekitar
21 l Yovia l dan l Resmi, l Wewenang l dan l alur l pemeriksaan l oleh l balai l besar l pengawasan obat l dan l makanan l bandung l terhadap l kasus l temuan l parasite l cacing l pada l produk l makerel, l Jurnal l Famaka, l Volume l 16 l nomor l 1, l 2018
kecamatan Pagedangan dan Kelapa Dua, jenis sarana yang diperiksa antara lain importir kosmetik, penotifikasi Dan toko kosmetik, dan ditemukan kosmetik tanpa izin edar. 22 Dengan adanya program kerjasama tersebut maka diharapkan agar  BBPOM  dan  Pemerintah  Daerah/Kota  memiliki  kepekaan  terhadap masalah  spesifik  di  daerah  dan  memapu  bertindak  cepat  sehingga  memberi manfaat yang berarti bagi daerah wilayah kerjanya secara khusu dan seluruh Indonesia pada umumnya.
Obat dan Makanan yang memenuhi standar merupakan tujuan pengawasan yang dilakukan Badan POM. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting  untuk  mewujudkan  tujuan.  Sebagai  contoh  dalam  melalui  kegiatan Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi  (KIE)  dengan  tema  "Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Pengawasan Obat dan Makanan". Kegiatan KIE yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2018 di kota Tegal didukung oleh anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Aryani, selaku salah satu Narasumber pada kegiatan  tersebut.    Kepala  Pusat  Data  dan  Informasi  Obat  dan  Makanan diwakili  oleh  Ekawati  Emilia  Hasanuddin  mengedukasi  masyarakat  untuk selalu menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa) dalam  memilih  produk  Obat  dan  Makanan,  masyarakat  juga  diajak    untuk mengenal  website Badan POM www.pom.go.id dan aplikasi Cek BPOM. Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM  di  Semarang,  Aryanti,  juga  mengajak  masyarakat  untuk  melakukan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) sebagai upaya preventif dan promotif dalam  mewujudkan  masyarakat  sehat.  Penyimpanan  dan  pemilihan  bahan pangan  seperti  pewarna  dan  pengawet  makanan  merupakan  contoh  gerakan sehat yang dapat dilakukan  di rumah tangga.
Narasumber  menghimbau  masyarakat  menjadi  konsumen  yang  cerdas dimulai dari Cek KLIK untuk memilih Obat dan Makanan dan tidak percaya begitu saja kepada setiap informasi Obat dan Makanan yang beredar di media Sosial maupun media massa.
Untuk  mendorong  kemitraan  dan  kerjasama  yang  lebih  sistematis,  dapat dilakukan  melalui  tahapan  identifikasi  tingkat  kepentingan  setiap lembaga/institusi,  baik  pemerintah  maupun  sektor  swasta  dan  kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang  menjadi  mandat  BPOM,  dan  menentukan  indikator  bersama  atas keberhasilan program kerjasama. Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik oleh Pusat maupun BPOM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. 23
22 l BPOM l RI, l Badan l Pom l Beraksi l Menertibkan l Peredaran l Kosmetik l Ilegal, l Kantor l BPOM di  Kabupaten  Tangerang  Amankan  Kosmetik  Senilai  Ratusan  Juta  Rupiah,  diakses  dari https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/16619/Beraksi-Menertibkan-Peredaran- Kosmetik-Ilegal--Kantor-BPOM-di-Kabupaten-Tangerang-Amankan-Kosmetik-Senilai-Ratusan- Juta-Rupiah.html pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 23:51wib 23 BPOM RI, Badan POM Selalu Cek KLIK Untuk Obat dan Makanan yang Aman, diakses ldari https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/14862/Selalu-Cek-KLIK-Untuk-Obat-dan- Makanan-yang-Aman.html  pada tanggal  22 September  2018 pukul 22:43 WIB
Dengan cara kegiatan seperti contoh diatas maka dalam hal tersebut dapat ditujukan  melindungi  masyarakat  dari  peredararan  obat  dan  makanan  yang tidak  memenuhi  syarat  mutu  dan  keamaan  beserta  BBPOM  tidak  hanya memeriksa  sampel  yang  diajukan  saja,  tapi  jga  mengadakan  sampling  dan pengujuan produk beredar.
2. Perlindungan  Hukum  Secara  Reprensif  pada  Sistem  Jual  Beli  Online Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perlindungan  Hukum  yang  Represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa.  Penanganan  perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan Peradilan  Administrasi  diIndonesia  termasuk  kategori  perlindungan  hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi  manusia  karena  menurut  sejarah  dari  barat,  lahirnya  konsep-konsep tentang  pengakuan  dan    perlindungan    terhadap    hak-hak    asasi    manusia diarahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan  kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Prinsip  kedua   yang  mendasari  perlindungan  hukum   terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap  hak-hak asasi  manusia,  pengakuan  dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Dalam  rangka  melindungi  konsumen  yang  dirugikan  akibat  penggunaan kosmetik  yang  mengandung  bahan  berbahaya,  maka  produk  kosmetik  yang terbukti  tidak  memenuhi  syarat  perlu  mendapatkan  tindakan  secara  yuridis dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pasal  62  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen ditegaskan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahn atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan,  tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  atas  barang  tersebut,  tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang/dibuat  (Pasal  8  ayat  1 huruf  a,  g  dan  i  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen).  Sedangkan  terhadap  pelanggaran  yang  mengakibatkan  luka berat,sakit  berat,  cacat  tetap,  atau  kematian  diberlakukan  ketentuan  pidana yang  berlaku  (Pasal  62  ayat  3  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen).
Upaya  pemberantasan  terhadap  peredaran  kosmetk  yang  tidak  memenuhi ketentuan,  dilakukan  kegiatan  penyelidikan  yang  meliputi  operasi  gabungan daerah,  operasi  gabungan  nasional,  penelusuran  dan  pengembangan  tindak
lanjut deteksi dini, inspeksi dadakan, penelusuran kasus serta penyelidikan dan penyidikan  tindak  pidana  kosmetik  dalam  rangka pro justicia dan  sanksi administratif.
Perlindungan  hukum  represif  oleh  Dinas  Kesehatan  dilakukan  melalui penyitaan  produk  kosmetik,pemusnahan  produk  kosmetik  dan pro justicia terhadap  pelaku  yang  terbukti  menjual  produk  kosmetik  berbahaya.Bagi konsumen  yang  dirugikan  akibat  pemakaian  kosmetik  dapat  melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan  Konsumen  yang  pada  dasarnya  memberi  dua  pilihan  untuk penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.
Adapun penyelesaian di luar pengadilan yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen.  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan berdasarkan prinsip cepat, murah, dan  sederhana.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  menangani  kasus yang umumnya bersifat perdata, yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami konsumen akibat kesalahan/kelalaian pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
Selain  dilakukan  tindakan  pencegahan  dan  pengawasan,  BPOM  juga melakukan  tindakan  penindakan  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh produsen maupun hasil dari riset BPOM yang mengakibatkan ditariknya suatau produk maupun bahan baku dari produk tersebut. Permasalahan justru timbul setelah  transaksi  selesai  dilakukan,  dimana  konsumen  mulai  memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibelinya tersebut, namun kemudian merasakan efek sampingnya.  Kepuasan  konsumen  atau  kekecewaannya  berkenaan  dengan transaksi  yang  diselenggarakan  dapat  menjadi  kenyataan.  Kepuasaan konsumen  akan  menyebabkan  konsumen  untuk  selanjutnya  setia  dan  tidak beralih  dari  merek  barang  atau  jasa  tertentu,  sehingga  pelaku  usaha bersangkutan akan dapat mempertahankan langganannya.
Pada prinsipnya perlindungan hukum represif dapat diberikan tidak hanya melalui  tindakan  pro  justicia  melainkan  juga  dengan  metode  penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengket Konsumen, dengan  mengedepankan  perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen  dan  juga menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian hukum sehingga menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk berbuat jujur serta bertanggung jawab dalam memproduksi barang atau jasa.
Permasalahan  justru  timbul  setelah  transaksi  selesai  dilakukan,  dimana konsumen mulai memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibelinya tersebut, namun  kemudian  merasakan  efek  sampingnya.  Kepuasan  konsumen  atau kekecewaannya  berkenaan  dengan  transaksi  yang  diselenggarakan  dapat menjadi kenyataan. Kepuasaan konsumen akan menyebabkan konsumen untuk selanjutnya  setia  dan  tidak  beralih  dari  merek  barang  atau  jasa  tertentu, sehingga  pelaku  usaha  bersangkutan  akan  dapat  mempertahankan langganannya.
Sebaliknya,  keadaan  menjadi  berbeda  apabila  konsumen  merasa  tidak puas  terhadap  kegunaan  dan/atau  pemakaian  dari  suatu  barang  atau penyelenggaraan  jasa  yang  diperoleh  dari  pelaku  usaha.  Dalam  hal  ini konsumen  merasakan  kerugian  dari  penggunaan  barang  dan/atau  jasa bersangkutan.  Disinilah  permasalahan  berujung  pada  keinginan  konsumen untuk meminta pertanggungjawaban pihak penjual. Permasalahan inilah yang biasanya berujung pada sebuah sengketa.
Berkaitan dengan hal itu, UUPK memberikan pengaturan atas tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam antara lain:
1. Pasal 7
huruf  f:  Pelaku  usaha  wajib  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
huruf  g:  Pelaku  usaha  wajib  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Pasal 19 ayat (1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
3. Pasal 25 ayat (1) Pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  yang  pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Pasal 26
Pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  jasa  wajib  memenuhi  jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan.
Tahap-tahap diatas tidaklah secara tegas terpisah satu sama lain. Mungkin saja tahap pertama dan kedua langsung terjadi dalam satu kegiatan transaksi konsumen.  Misalnya  konsumen  datang  ke  suatu  toko  melihat  barangnya, mencari  dan  mendapat  sekedar  informasi  mengenai  barang  tersebut.  Ketika konsumen merasa sudah cukup “mengenal” produk tersebut, maka ia langsung membelinya
Pelaku  usaha  telah  melakukan  beberapa  pelanggaran  yang  dirumuskan dalam  UUPK  dikarenakan  kegiatan  pemasaran  yang  telah  dilakukan  yang dapat digolongkan sebagai praktek niaga negative. Oleh karena itu, terhadap kerugian yang telah diderita oleh konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK.
Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa: berupa pengembalian uang atau penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan
perundang- undangan yang berlaku. Hal ini juga dikaitkan kepada konsumen yang  menderita  kerugian  harus  memperjuangkan  hak-haknya  untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut (Pasal 4 huruf e) dan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 huruf h).
Menurut  Pasal  19  ayat  (3)  UUPK,  pemberian  ganti  rugi  tersebut  harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, tidak memberikan ganti kerugian yang diminta oleh konsumen, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal  23  UUPK  maka  konsumen  bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan kepada BPSK ataupun kepada Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen.  Konsumen  telah  melakukan  tindakan  yang  sesuai  dengan  pasal tersebut,  dengan  mengajukan  pengaduan  secara  tertulis  untuk  penyelesaian sengketa  ke  BPSK  karena  sebelumnya  upaya  konsumen  untuk  melakukan pembicaraan  guna  mendapatkan  solusi  dari  kerugian  yang  dideritanya  tidak ditanggapi oleh pelaku usaha.
Apabila  Badan  POM  mendapat  laporan  mengenai  peredaran  kosmetik berbahaya, maka bagian penyelidikan Badan POM langsung mengkoordinasikan  untuk  melakukan  pengecekan.  Pada  saat  pengecekan kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya tersebut tidak langsung disita  atau  dihancurkan,  tetapi  dibeli  satu  atau  dua  buah  produk  kosmetik dengan  uang  negara  dan  diuji  di  laboratorium.  Dan  apabila  benar  adanya peredaran  kosmetik  yang  mengandung  bahan  berbahaya  pada  suatu  toko kosmetik  maka  Badan  POM  akan  melakukan  sesuai  dengan  SOP  ( Standrt Operational Procedur ), 24 kosmetik  tersebut  akan  disita  dan  apabila  telah mendapatkan  persetujuan  dari  Pengadilan  kemudian  penyidik  melakukan pemusnahan  untuk  kemudian  dibakar  di  tempat  pembuangan  akhir. Pengawasan yang dilakukan Badan POM hanya sebatas pengamanan produk dan penyitaan terhadap produk atau barangnya.
Pelaku  usaha  juga  dapat  dibebankan  tanggung  jawab  atas  sanksi  pidana berkenaan  dengan  pelanggaran  dalam  melakukan  praktek  niaga,  khususnya terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Pasal 19 ayat (4) UUPK mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk pemberian ganti kerugian tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana berdasarkan pembuktian terhadap unsur kesalahan. Pasal 45 ayat (3) UUPK juga merumuskan bahwa penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, maka walaupun telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dikuatkan dengan surat perjanjian perdamaian, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pihak pelaku usaha.
Apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  62  UUPK  mengenai  ketentuan  pidana, maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan sanksi pidana sebagai berikut:
24 BADAN POM RI, Laporan tahunan layanan informasi publik, PPID Badan Pom Tahun 2017
Sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Terkait dengan Pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan j:, maka berdasarkan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
Sehingga apabila pelaku usaha terbukti telah melakukan pelanggaran berupa memperdagangkan  barang  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  standart, tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa,  dan  tidak  mencantumkan informasi/atau petunjuk dalam bahasa Indonesia, maka pelaku usaha tersebut haruslah bertanggung jawab secara pidana.
Selain sanksi pidana di atas, pelaku usaha juga dapat dikenakan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPK, berupa:
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
f. Pencabutan izin usaha. Menurut UUPK, sejak semula, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa  lingkungan  peradilan,  misalnya  peradilan  umum  atau  konsumen memilih jalan penyelesaian diluar pengadilan. 25
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Pasal 45 UUPK mengatakan bahwa konsumen yang merasa  dirugikan dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang berada di lingkungan peradilan umum.
Yang  berhak  melakukan  gugatan  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan pelaku usaha diatur dalam pasal 46 ayat 1 UUPK, yaitu:
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. Lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  yang  memenuhi syarat,  yaitu  yang  berbentuk  badan  hukum  atau  yayasan,  yang  dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumi  atau  dimanfaatkan  mengakibat  kerugian  materi  yang  besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Maksud dari Pasal 46 ayat (1) yaitu:
a. Bahwa  seorang  konsumen  yang  dirugikan  atau  ahli  waris  yang bersangkutan  sebagaimana  maksud  dari  huruf  a  pasal  46  ayat  (1) UUPK,  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  melalui
25 Ahmadi Miru, Op.Cit. hlm 88
lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  konsumen  yaitu melalui  badan  penyelesaian  sengketa  (BPSK)  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  UUPK  atau  melalui  peradilan  di  lingkungan peradilan umum.
b. Sedangkan gugatan yang di ajukan oleh kelompok atau class action , lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  atau pemerintah sebagaimana yang dimaksud huruf b, huruf c, dan d pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa diajukan melalui peradilan umum.  Penyelesaian  melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku, serta harus di ajukan oleh yang benar-benar dirugikan dan dapat di buktikan secara hukum salah satu di antaranya adalah adanya bukti transaksi.
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Diluar Pengadilan Lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  diluar  pengadilan  menurut  UUPK  adalah  BPSK. Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen.
Pasal  52  huruf  a  UUPK  mengatakan  bahwa  tugas  dan  wewenang BPSK  adalah  melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen,  dengan  cara  melalui  mediasi  atau  arbitrase  atau  konsiliasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Mediasi sebagai salah satu alternative  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  ditempuh  atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana majelis BPSK bersifat aktif sebagai pemerantara dan/atau penasehat, pihak ketiga yang bersifat netral  terhadap  sengketa.  Arbitrase  menurut  Keputusan  Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:350/Mpp/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  Dan Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menteri
Perindustrian  Dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  adalah  proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan  sepenuhnya  penyelesaian sengketa  kepada  BPSK.  Sedangkan  konsiliasi  adalah  proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK  untuk  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa,  dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
Dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  melihat  cara  pada pasal 52 UUPK diselesaikan terlebih dahulu, pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui bantuan pihak ketiga. Dengan konsultasi atau negosiasi terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan  terhadap  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan cara mediasi, atau konsiliasi
ada  pihak  ketiga  yang  ikut  membantu  pihak  yang  bersengketa menemukan  jalan  penyelesaian  di  antara  mereka.  Pihak  ketiga  yang dimaksud di sini adalah pihak yang netral, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Pada penyelesaian seperti ini kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UUPK terdiri dari kerugian karena  kerusakan,  pencemaran,  dan  kerugian  lain  akibat  dari mengonsumsi barang dan/atau jasa.
Bentuk penggantian kerugian dapat berupa:
1. pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa;
2. penggantian barang dan/ atau jasa sejenis atau setara nilainya;
3. perawatan kesehatan; atau
4. pemberian santunan yang sesuai.
Jika  cara-cara  diatas  tidak  dapat  menghasilkan  keputusan  yang diinginkan kedua belah pihak yang bersengketa atau tidak ada kata sepakat maka  undang-undang  menyediakan  penyelesaian  sengketa  di  dalam pengadilan.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab ini, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  untuk  melindungi  konsumen  akibat  kerugian  yang dilakukan pelaku usaha, konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan cara  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  melalui  jalur  pengadilan  atau melalui  jalur  diluar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur pengadilan  dilakukan  melalui  peradilan  umum.  Sedangkan  penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak melalui lembaga BPSK.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dilaksanakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  atau mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terulang  kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
Sejalan dengan permasalahan pada tesis ini maka penyelesaian sengketa diluar pengadilan terkait dengan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar  tidak  pernah  dijumpai.  Hal  ini  dikarenakan  semua  kegiatan  yang berkaitan  dengan  produk  kosmetik  tanpa  izin  edar  tidaklah  dapat diselesaikan dengan cara non penal. Selain itu akibat yang ditimbulkan dari peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar sangat berat oleh karena nya penyelesaian hanya ditemui melalui jalur pengadilan.

## E. Kesimpulan
1. Pelindungan  Preventif  dapat  terlihat  dari  adanya  upaya  yang  dilakukan pemerintah  untuk  membuat  segenap  peraturan  perundang-undangan, sebagai    contoh  adalah  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  secara  tegas  memberikan informasinya  bahwa  baik  konsumen  maupun  pelaku  usaha  (baik  penjual maupun produsen) untuk tetap memegang teguh prinsip bahwa konsumen mendapatkan perlindungan dari negara dan oleh karenanya berbagai macam perbuatan  yang  curang,  merugikan  bahkan  menimbulkan  hal-hal  yang berbahaya bagi konsumen akan mendapatkan sanksi yang tegas.
2. Perlindungan Represif dalam rangka dalam rangka melindungi konsumen yang  dirugikan  akibat  penggunaan  kosmetik  yang  mengandung  bahan berbahaya,  maka  produk  kosmetik  yang  terbukti  tidak  memenuhi  syarat perlu  mendapatkan  tindakan  secara  yuridis  dengan  mendasarkan  pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 62 Undang- Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  ditegaskan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak  mencantumkan  tanggal kadaluarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat pelaku  usaha  serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Halim  dan  Teguh  Prasetyo,  2005,  Bisnis  E-Commerce,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Amiruddin dsan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2012
Beni  Ahmad  Soebani,  Metode  Penelitian  Hukum,  Cet.  Ke-1,  Pustaka  Setia, Bandung, 2009
Philipus i M. i Hadjon, i Perlindungan i Hukum i Bagi i Rakyat i Indonesia, i Surabaya: i PT. i Bina i Ilmu, i 1987 Soerjono l Soekanto l dan l Sri l Mamudji, l Penelitian l Hukum l Normatif: l Suatu l Tinjauan l Singkat, l (Jakarta:PT Raja l Grafindo l Persada, l 2003 Sudikno i Mertokusumo, i Mengenal i Hukum i (Suatu i Pengantar) , i Yogyakarta:
i Liberty, i 1991
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D,  Alfabeta, Bandung, 2012
i W.J.S. i Poerwadarminta, i Kamus i Umum i Bahasa i Indonesia , i Cetakan i IX, i Jakarta: i Balai Pustaka, i 1986

## Artikel Jurnal
Abdulah Halim Barkatullah, Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di ECommerce, Jurnal Hukum, Vol. 14, No.2, April 2007 Ambar  Wariati  dan  Nani  Irma  Susanti,  E-Commerce  Dalam  Prespektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Ekonomi&Bisnis,Vol. 1, No. 2, Nopember 2014
Theory Of Planned Behavior (TPB), Jurnal Aplikasi dan Manajemen, Vol. 2, No.
2, Mei 2016
Yovia l dan l Resmi, l Wewenang l dan l alur l pemeriksaan l oleh l balai l besar l pengawasan obat l dan l makanan l bandung l terhadap l kasus l temuan l parasite l cacing l pada l produk l makerel, l Jurnal l Famaka, l Volume l 16 l nomor l 1, l 2018

## Internet
Halimi Purnamasari, Penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Setelah Pemesanan Yang Dilakukan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online @naads_shop, Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
BPOM RI, Badan POM, Ringkasan Eksekutif, diakses dari http://ulpk.pom.go.id/ulpk/?page=profil&id=9 BPOM RI, Badan Pom Beraksi Menertibkan Peredaran Kosmetik Ilegal, Kantor BPOM  di  Kabupaten  Tangerang  Amankan  Kosmetik  Senilai  Ratusan  Juta
Rupiah,diaksesdari https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/16619/Beraksi- Menertibkan-Peredaran-Kosmetik-Iegal--Kantor-BPOM-di-Kabupaten- Tangerang-Amankan-Kosmetik-Senilai-Ratusan-Juta-Rupiah.html BPOM  RI  ,  Badan  POM  Selalu  Cek  KLIK  Untuk  Obat  dan  Makanan  yang Aman,ldiakseslari https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/14862/Selalu-Cek-KLIK- Untuk-Obat-dan-Makanan-yang-Aman.html

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana diubah dengan  UU Nomor 19 Tahun 2016 yang tercatat  dalam lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251 dan  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5348
142