## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2, No. 2, Desember 2020, pp 153-161 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Yusrianto Kadir 1 & Marten Bunga 2 ,
1,2 Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Koresponden Penulis, Email: yusrikadir@gmail.com
Artikel info
Artikel history: Received; 10-04-2020 Revised: 01-06-2020 Accepted: 14-07-2020 Published: 25-07-2020
Keywords: Prevention; Corruption; Regional government
Kata Kunci: Pencegahan; Korupsi; Pemerintah Daerah
Abstract . This  study  aims  to  analyze  the  potential  problems  of corruption in local government circles. The research was conducted by using normative legal research methods. The results of the study show that the potential for Corruption in the Local Government Environment with  early  prevention  so  that  it  does  not  become  cultured  and  will damage  and  undermine  the  joints  of  the  life  of  the  nation  and  state through the hands of irresponsible individuals by taking advantage of opportunities  for  personal  and  group  interests  through  supervision Internal and External, Control and evaluation as well as Coordination. Efforts  taken  in  order  to  Minimize  Corruption  in  Local  Government Environments  through  transparency,  regulation,  independence, sanctions, accountability, clever work, smart work, hard work, orderly, orderly, imtak .
Abstrak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah potensi korupsi lingkungan hidup dilingkungan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa  terhadap  potensi  terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Lingkungan  Pemerintah  Daerah  dengan  pencegahan  sejak  dini sehingga  tidak  membudaya  dan  akan  merusak  serta  merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan - tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal  dan  Eksternal,  Kontroling  dan  evaluasi  serta  Koordinasi. Upaya-upaya  yang  ditempuh  dalam  rangka  Meminimalisir  Tindak Pidana  Korupsi  Di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  melalui transparansi,  regulasi,  independensi,  sanksi,  akuntabel,  kerja  ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.
Coresponden author:
* Email: yusrikadir@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi … ( Kadir & Bunga) | 154

## PENDAHULUAN
Era  reformasi  saat  ini  memberikan  peluang  bagi  perubahan  paradigma  pembangunan nasional  dari  paradigma  pertumbuhan  menuju  paradigma  pemerataan  pembangunan secara  lebih  adil  dan  berimbang.  Perubahan  paradigma  ini  antara  lain  diwujudkan melalui  kebijakan  otonomi  daerah  dan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah (Pratama,  2005). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Arifin, 2007).
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (1)  UndangUndang  Dasar  (UUD)  Republik  Indonesia  tahun 1945  ditentukan  bahwa  “Negara  Indonesia  ialah  negara  kesatuan  yang  berbentuk republik.”  Ketentuan  pada  pasal  tersebut  merupakan  suatu  kenyataan  bahwa  para pendiri  negara  ini  telah  menentukan  pilihan  bahwa  negara  Indonesia  yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan. Pilihan pendiri negara  atas  bentuk  negara  kesatuan,  membawa  konsekuensi  bahwa  Indonesia  tidak mempunyai  daerah  di  dalam  lingkungannya.  Pemerintah  pusat  adalah  satu-satunya pemegang kekuasaan pemerintahan (Utami, 2018).
Pengaturan  otonomi  daerah  saat  ini  telah  di  undangkan  Undang-undang  Nomor  23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai revisi atas Undngg-undang Nomor 32 tahun  2004  tentang  pemeritahan  daerah.  Sebagai  akibat  dari  pengaturan  pemeritahan daerah dalam  pertura perundang-undangan trsebut menimbulkan beberpa hal sebagai berikut:  (1).  Adanya  urusan  peme  rintahn  yang  di  serahkan  kepada  daerah,    uruan  m erupakan isu otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya; (2). Adanya kelembagaan yang di bentuk dan  merupakan pewadahan    dari  otonomi  yan  g  di  serahkan  kepada  daerah;  (3).  Adanya  penyerahan personel,  yaitu  pegawai  yang  mempunyai  tugas  un  tuk  menjalankan  urusan  otonomi yang  menjadi  isi  rumah  tangga  daerah  yang  bersangkutan;  (4).  Adanya  pebagian sumber-sumber  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  untuk  membiayai  pelaksanaan otonomi  daerah;  (5).  Adanya  unsur  perwakilan  yang  di  bentuk  di  daerah  yang merupakan  perwujudan  dari  wakil-wakil  rakyat  yang  telah  mendapatkan  legtimasi untuk  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah;  (6).  Adanya  managemen pelayanan publik agar otonomi dapat berj alan  secara efektif, efisien dan akuntabel; (7).
Adanya  pengwasan,  supervisi,  monitoring,  dan  evaluasi  yang  efektif  dan  efisien (Monteiro, 2016) . Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pun seringkali terjadi permasalahan  yang  sangat  kompleks  yang  diantaranya  sangat  memprihatinkan  dan menjadi  bahan  perbincangan  dikalangan  para  pemerhati  penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah, dimana hal  ini  di  pengaruhi  oleh  adanya  peluang  untuk  melakukan  korupsi,    kurangnya pengawasan,  sanksi  yang  belum  menimbulkan  efekjera,  program  kegiatan  yang dilakukan  tidak  saling  bersinergi  dengan  mengedepankan  ego  sektoral  sehingga meyebabkan  banyak  oknum  Pegawai  Negeri  Sipil/Aparat  Sipil  Negara  banyak  terjerat dan  terpengaruh  oleh  kebutuhan  dan  kehidupan  yang  menjanjikan  untuk  bisa memperkaya diri sendiri dan orang lain maupun koorporasi.
Berdasarkan  data  indonesian  Coruption  Watch  (ICW)  mencatat  sejak  tahun  2013 sampai  tahun  2016  aktor  paling  banyak  terjerat  kasus  korupsi  berprofesi  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil/Aparat  Sipil  Negara.  Aktor  ini  disebut  mendominasi  putusan pengadilan  tipikor  yang  mengidentifikasi  adanya  persoalan  serius  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebagaimana  di  lansir  ICW  tahun  2010  bahwa  pelaku korupsi  paling  banyak  berlatar  belakang  PNS/ASN  yang  menempati  urutan  teratas dengan jumlah kasus 336 orang yang terjerat dengan peraturan Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  di  rubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun  upaya  pemerintah  pusat  dalam  meminimalisir  pelaku  tindak  pidana  korupsi dilingkungan  pemerintah  daerah  dengan  melahirkan  regulasi  mengenai  administrasi pemerintahan yaitu Undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan akan tetapi tidak dapat meminimalisir tindak pidana korupsi di lingkungan  pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  penelitian  hukum  normative.  Tipologi  penelitian  bersifat deskriptif  analitis  dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  upaya meminimalisir  potensi  terjadinya  tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  lingkungan pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Sementara  bahan  hukum  primer adalah perundangan-perundangan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik kajian. Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah.

## PEMBAHASAN

## A.  Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan  pemerintahan  secara  umum  dan  pembangunan  secara  khusus  telah mendapat  sejumlah  kritikan  mendasar,  tidak  hanya  dari  dalam  negeri  tetapi  juga  dari komunitas  internasional.  Transparency  International  (TI)  misalnya,  melakukan peringkat  negara  yang  mengalami  masalah  besar  dalam  sektor  publiknya, mengidentifikasi  Indonesia  sebagai  negara  yang masih bermasalah dalam korupsi di dunia (Rini & Damiyati, 2017).
Kerusakan yang timbul akibat korupsi itu sudah sangat parah, sudah sangat keterlaluan. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merusak moral bangsa ini,  menimbulkan  kebodohan  bangsa  ini.  Budaya  korupsi  telah  menjadi  seperti  darah daging  dalam  kehidupan  masyarakat  negeri  ini.  Dalam  setiap  tindakan,  dalam  setiap perbuatan masyarakat yang berhubungan dengan instansi pemerintah, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktek korupsi (Alam, 2017).
Dampak korupsi jika tidak di antisipasi sejak menjadi budaya dan akan merusak serta merongrong  sendi-sendi  perikehidupan  berbangsa  dan  bernegara  melalui  tangan- tangan  oknum  yang    tidak  bertanggungjawab  dengan  memanfaatkan  peluang  untuk kepentingan    pribadi  dan  golongan.  Adapun  arti  Korupsi  seperti  yang  di  rumuskan dalam penjelasan umum Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang–Undang No. 20 Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang–Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :
“Bahwa  suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum,  dalam  pengertian  formil  dan materil,  bilamana  tindak  pidana  korupsi  tersebut  mencakup  perbuatan-perbuatan tercela  yang  menurut  perasaan  keadilan  masyarakat  harus  dituntut    dan  dipidana  “. (Putih, 2007).
Ada juga pengertian lain tentang Korupsi dirumuskan oleh Robert Klitgaard yaitu :
“Merumuskan  bahwa  korupsi  terjadi  karena  kekuasaan  dan  kewenangan  tidak diimbangi dengan akuntabilitas (pertanggung jawaban)”.
Menurut  Dieter  Frish  mantan  Direktur  Jenderal  Pembangunan  Eropa,  yaitu  “Korupsi merupakan  tindakan  memperbesar  biaya  untuk  barang  dan  jasa,  memperbesar  utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang”.
Sedangkan  Menuruti  Sudarto,  Istilah  korupsi  berasal  dari  bahsa  latin  “ Corruption “ (inggris) dan  “ Corruptie “ ( belanda ), arti secara harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. (Chaerudin, dkk, 2008).
Hal ini juga jelas sebagaimana disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang  mutlak  dari  peristiwa  pidana.  Hanya  sebagian  yang  dapat  dijadikan  unsur–unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur  melawan  hukum),  oleh  sebab  itu  dapat  dijatuhi  suatu  hukuman  dan  adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.
Ada juga pakar lain mengungkapkan seperti menurut Pompe Perkataan straafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu:
“Pelanggaran  norma  atau  gangguan  terhadap  tertib  hukum  yang  dengan  sengaja  atau tidak  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan  hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (Hartanti, 2005).
Penanganan  perkara–perkara  korupsi  menjadi  belum  tuntas  dan  lama  proses penyelidikan      dan  penyidikan  hal  ini  disebabkan  karena  sulitnya  memperoleh  bukti- bukti kongkret yang menunjang unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan umum Undang–Undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang–Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Sebagaimana  di  sampaikan  oleh  munir  fuady  dalam  bukunya Pengakuan  kepada  suatu  negara  sebagai  negara  hukum  ( Government  By  law) sangat penting,  karena  kekuasaan  negara  dan  politik  bukanlah  tidak  terbatas.  Perlu pembatasan-pembatasan  terhadap  kewenangan  dan  kekuasaan  negara  dan  politik tersebut,  untuk  menghindari  timbulnya  kesewenang-wenangan  dari  pihak    penguasa. Dalam  negara  hukum  tersebut,  pembatasan  terhadap    kekuasaan  negara    dan  politik haruslah dilakukan dengan  jelas, yang tidak dapat dilanggar  oleh siapapun.  Karena itu, dalam  negara  hukum,  hukum  memainkan  peranya  yang  sangat  penting    dan    berada diatas kekuasaan negara dan  politik (Fuady, 2009) .
Bersamaan dengan hal tersebut juga ada yang namanya teori Efektifitas sebagaimana di kemukakan oleh serjono soekanto, dimana Teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 faktor, antara lain:
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
157 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakt,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau  di terapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2008) .
Melihat  kondisi  ini  maka  sudah  jelas  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  menjadikan korupsi  di  lingkungan  pemerintah  daerah  ini  sudah  menjadi  membudaya  dan  sangat sulit untuk diberantas. Antara lain :
1. Adanya peluang untuk melakukan korupsi ;
2. Kurangnya pengawasan internal maupun eksternal;
3. Program  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  saling  bersinergi  dengan  mengedepankan ego sektoral;
4. Sulitnya memperoleh bukti-bukti;
5. Ahlak yang kurang baik;
6. Kurangnya evaluasi dari kepala daerah terhadap program  kegiatan;
7. Sanksi yang belum menimbulkan efekjera;
Adapun  langkah  yang  harus  dilakukan  untuk  meminimalisir  tindak  pidana  korupsi  di lingkungan pemerintah daerah Sebagai berikut :
1. Pengawasan Internal dan Eksternal
a. Pengawasan  Internal
Pengawasan internal dan eksternal ini dilakukan sebagai langkah kongkrit dalam melakukan pengawasan khususnya memaksimalkan peran Organisasi  Perangkat Daerah dalam hal ini inspektorat daerah dalam melakukan kontroling terhadap perencanaan  dan  program  kegiatan  yang  di  dalamnya  berkaitan  dengan penganggaran, sehingga hal ini minimal berdampak pada minimnya perencanaan yang  tidak    efektif,  maksudnya  perencanaan  yang  tidak  efektif  adalah perencanaan  yang  tidak  sesuai  regulasi  yang  ada,  perencanaan  yang  lebih mengedepankan kebijakan yang tidak sesuai regulasi.
b. Pengawasan Eksternal
Pengawasan  Eksternal  itu  juga  membantu  memudahkan  pengawasan  terhadap perencanaan  dan  program  kegiatan,  di  mana  pengawasan  tersebut  melibatkan unsur  LSM,  masyarakat,  lembaga-lembaga  negara  yang  berkompeten  dan  tidak mau  berkompromi terhadap tindak pidana korupsi khususnya program kegiatan dilingkungan pemerintah daerah yang berkaitan  dengan penganggaran dengan cara  transparansi  melalui  informasi  baik  di  media  cetak,  baliho  atau  apasaja untuk bisa menyampaikan program kegiatan sebagai informasi publik.
2. Kontroling dan evaluasi
Sebagai wujud perhatian  dan  pengaw asan  kepada  daerah  sudah barang tentu harus  ditindaklanjuti  dengan  adanya  kontroling  melalui  media  informasi teknologi  dalam  hal  ini  memaksimalkan  pelaporan  data    ke  kepala  daerah  baik laporan  fisik  dan  keuangan  melalui  HP  android,  layar  informasi  yang  berada  di ruang  kepala  daerah,  serta  laporan  handout  agar  bisa  digunakan  untuk  bahan kajian  evaluasi  dengan  harus  turun  lapangan  mengawasi  langsung  program kegiatan yang berjalan.
3. Koordinasi
Dalam  rangka  memasimalkan  peran  antara  pimpinan  dan  bawahan  maka dilakukan  upaya  koordinasi  yang  terstruktur  dan  sistematis  berjenjang  agar
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi … ( Kadir & Bunga) | 158
terpelihara  rasa  kehati-hatan  dalam  menjalankan  program  sehingga  seuai  apa yang diamanatkankan oleh perauran perundang-undangan yang ada.

## B.  Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Perkembangan  tindak  pidana  korupsi  baik  dilihat  dari  sisi  kuantitas  maupun  sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar  biasa  (extra  ordinary  crimes).  1  Korupsi  sebagai  extra  ordinary  crime  karena dampak  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  ini  merugikan  secara  tidak  langsung kepada  masyarakat  luas. Korupsi  seringkali  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai perbuatan  yang  ditentang  dan  dikutuk,  dicaci  dan  dimaki,  serta  digambarkan  sebagai perbuatan  yang  tidak  bermoral  dan  berkaitan  dengan  keserakahan,  dan  ketamakan sekelompok  masyarakat  dengan  menggunakan  harta  negara  serta  melawan  hukum, penyalahgunaan  jabatan  serta  perbuatan  lain  yang  dipandang  sebagai  hambatan  dan gangguan dalam membangun negara (Fatah, Jaya & Juliani, 2016).
Proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya berdasarkan Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang– Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Rini, 2018) . Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen  dan  aparat  harus  menindak  siapa  saja  yang  melakukan  korupsi  tanpa pandang  bulu  atau  tanpa  melihat  siapa  saja  pelakunya.  Pemerintah  dan  masyarakat melalui  lembaga–lembaga  yang  ada  harus  berani  melakukan  pembersihan  terhadap siapa saja yang tidak jujur dalam mengelola atau menggunakan uang negara.
Proses  penegakan  hukum  banyak  ditemukan  unsur  “melawan  hukum”  dan “menyalahkan  wewenang”  yang  dibarengi  dengan  menyebutkan  jumlah  “kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktivitasnya, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum  administrasi.  Acapkali  ditemukan  pula  unsur  “merugikan  keuangan  negara” dijadikan  dugaan  awal  untuk  mendakwa  seorang  pejabat  tanpa  disebutkan  terlebih dahulu  bentuk  pelanggarannya.  Suatu  pemikiran  yang  terbalik.  Unsur  “merugikan keuangan  negara”  merupakan  akibat  adanya  pelanggaran  hukum  berupa penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  seorang  pejabat  yang  menggunakan keuangan  negara  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  “merugikan keuangan negara‟ jika pejabat yang bersangkutan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku (Yasser, 2019).
Mnurut  Vito  Tanzi,  mengatakan  bahwa  Korupsi  adalah  perilaku  yang  tidak  mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang di  buat  berdasarkan  hubungan  pribadi  atau  keluarga  akan  menimbulkan  korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. (Chaerudin, dkk, 2008).
Adapun  tindak  pidana  korupsi  menurut  Shed  Husein  Alatas  dalam  bukunya  Sosiologi Korupsi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1) Korupsi  senantiasa  melibatkan  lebih  dari  satu  orang.  Hal  ini  tidak  sama  dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang yang korup sesungguhnya tidak ada kasus dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan ( fraud) ;

## 159 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020
2) Korupsi  pada  umumnya  dilakukan  secara  rahasia,  kecuali  korupsi  itu  telah merajalela  dan  begitu  dalam  sehingga  individu  yang  berkuasa  dan  mereka  yang berada  dalam  lingkunganya  tidak  tergoda  untuk  menyembunyikan  perbuatanya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya;
3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;
4) Mereka  yang  memperaktekkan  cara-cara  korupsi  biasanya  berusaha  untuk menyelubungi perbuatanya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
5) Mereka  yang  terlibat  korupsi  menginginkan  keputusan  yang  tegas  dan  mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6) Setiap  perbuatan  korupsi  mengadung  penipuan,  biasanya  dilakukan  oleh  badan publik atau umum (masyarakat);
7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan (Hartanti, 2005).
Adapun  sebagai  Upaya-upaya  yang  ditempuh  dalam  rangka  Meminimalisir  Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana apa yang di harapkan oleh peraturan yang berlaku, antara lain :

## 1. Transparansi
Sebagai  langkah  untuk  tidak  terindikasi  permasalahan  tindak  pidana  korupsi  di lingkungan pemerintah daerah tentu upaya transparasi merupakan suatu hal yang memberikan ruang untuk sama-sama saling kontrol dalam melaksanakan program kegiatan  yang  ada,  dimana  pemberian  informasi  secara  langsung  ke  publik berdasarkan  rincian  kegiatan  serta  penganggaran  dengan  penyampaian  melalui media  cetak  dan  informasi  sehingga  tidak  akan  menimbulkan  kecurigaan  dala pelaksanaan kegiatan.

## 2. Regulasi
Dalam  hal  melaksanakan  program  kegiatan  sudah  barang  tentu  harus  di  barengi dengan regulasi sebagai dasar hukum yang bisa memberikan petunjuk pelaksanaan atau  pegangan  guna  terciptanya  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  apa  yang diharapkan oleh peraturan yang berlaku.

## 3. Independensi
Pelaksanaan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penganggaran  tersebut  haruslah  di tanamkan  rasa  percaya  diri  dengan  tidak  mau  ada  intervensi  dari  siapapun  juga berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku  dan  melaksanakan  program  kegiatan yang berasakan indepensi.

## 4. Sanksi
Pemberlakukan  sanksi  pun  haruslah  menjadi  bagian  yang  harus  diperhatikan bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  lingkungan  pemeritah  daerah  dimana    kita  tahu bersama sanksi yang ada selalu bersifat hukum positif akan tetapi tetap belum bisa menimbulkan  efek  jera  sehingga    ada  upaya  lain  yang  di  tempuh  dalam pemberlakukan sanksi dengan pemberian sanksi sosial yang sifatnya internal oleh pemerintah  daerah  berupa  sanksi  sementara  belum  bisa  terlibat  pada  program kegiatan  yang  sifatnya  selalu  berkaitan  dengan  penganggaran,  sanksi  penempatan ditempat yang terjauh dari wilayah yang ada di daerah tersebut dengan tidak juga mengesampingkan sanksi kepegawaian yang diatur dengan peratura yang berlaku.
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi … ( Kadir & Bunga) | 160

## 5. Akuntabel
Menanamkan  rasa  tanggungjawab  yang  tinggi  dalam  setiap  program  kegiatan dengan  selalu  berlandaskan  peraturan  hukum  yang  berlaku  pada  saat melaksanakan sampai pada selesainya program kegiatan sehingga hal tersebut bisa akan berjalan sesuai prosedur yang ada.

## 6. Kerja Ihklas, Kerja Cerdas, Kerja Keras
Setiap pekerjaan kalau di barengi dengan kerja ihklas, kerja cerdas dan kerja keras sudah barang tentu akan melahirkan kepuasan tersendiri serta kepercayaan diri yag tinggi guna menjalakna segala program kegiatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah tanpa melihat apa, bagaimana, siapa dan hasil yang di peroleh sehingga akan terhindar  dari  sikap  yang  kurang  baik  khususnya  terhindar  dari  kejahatan  tidak pidana korupsi.

## 7. Tertibu, teratur
Hidup tertib dan teratur juga akan memberikan kita metode yang baik dengan hasil yang baik dalam menjalankan program kegiatan yang ada dilingkungan pemerintah daerah  sebagai  upaya  untuk  menghindarkan  kita  pada  sikap  yang  tidak  terpuji seperti halnya bisa terpengaruh pada permasalah kejahatan tindak pidana korupsi.

## 8. Imtak
Ahlak yang baik, iman yang baik akan membawa seseorang kejalan yang baik pula dengan tidak pernah memikirkan atau berpikir imbalan atau apapun juga terhadap pelaksanaan  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  program  kegiatan  sehingga  akan melahirkan jiwa yang betul-betul yankin akan hadirnya Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mengarahkan dan membimbing kita ke jalan yang benar

## SIMPULAN
Berdasarkan hal tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa, Tindak Pidana Korupsi Di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  harus  dilakukan  pencegahan  dengan  alasan  bahwa korupsi  akan  membudaya  dan  akan  merusak  serta  merongrong  sendi-sendi perikehidupan  berbangsa  dan  bernegara  melalui  tangan-tangan  oknum  yang    tidak bertanggungjawab  dengan  memanfaatkan  peluang  untuk  kepentingan    pribadi  dan golongan  melalui  Pengawasan  Internal  dan  Eksternal,  Kontroling  dan  evaluasi  serta Koordinasi.  Upaya-upaya  yang  ditempuh  dalam  rangka  Meminimalisir  Tindak  Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.

## SARAN
Adapun  sebagai  saran  penulis  sebagai  hal  dalam  memimalisir  tindak  pidana  korupsi, antara  lain:  Lebih  mengedepankan  pengawasan  yang  melekat  dan  tidak  memberikan peluang  kepada  siapapun  melalui  kebijakan  yang  bisa  merugikan  kepentingan  umum khususnya  pemerintah  daerah.  Penerapan  sanksi  dan  penegakan  hukum  tidak  lagi  di intervensi  oleh  siapapun  dengan  mengatasnamakan  Aparat  Sipil  Negara  yang  loyal kepada  pimpinan  tetapi  yang  seharusnya  kita  llebih  mengedepankan  loyaitas  kepada peratuan hukum yang berlaku

## DAFTAR BACAAN
Alam,  S.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Atas  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Praktek  di Indonesia. Jurnal Hukum Replik , 5 (2), 157-171.
Arifin,  S.  (2007).  Upaya  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dalam  Membangun Ekonomi  untuk  Menghadapi  Era  Globalisasi. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  & Bisnis , 4 (2), 155-173
Chaerudin,.dkk (2008). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung:  Adi  Tama.  Evi  Hartati,  2005, Tindak  Pidana  Korupsi ,  Semarang.  Sinar Grafika.
Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan  Negara  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi. Diponegoro Law Journal , 6 (1), 1-15.
Fuady, M. (2009). Teory Negara Hukum Modern . Reflika Aditama. Bandung.
Monteiro,  J,M  (2016). Pemahaman  Dasar  “Hukum    Pemerintahan  Daerah”  (Konsepsi  , Kewenangan,  Organisasi,  Desa,  Produk  hukum  Desa  dan    Perda). Pustaka Yustisia.Yogyakarta.
Pratama,  A.  B.  (2005).  Impementasi  E-Government  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Globalisasi. Dialogue JIAKP , 2 (03), 939-960.
Putih,  T.P.M.  (2007).  Kumpulan  UU  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jokjakarta ; Pustaka Merah Putih.
Rini,  R.,  &  Damiyati,  L.  (2017).  Analisis  hasil  audit  pemerintahan  dan  tingkat  korupsi pemerintahan  provinsi  di  indonesia. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  dan  Bisnis , 4 (1), 73-90.
Rini,  N.  S.  (2018).  Penyalahgunaan  Kewenangan  Administrasi  Dalam  Undang  Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (2), 257-274.
Soekanto,  S.  (2008).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Utami, I. S. (2018). Desentralisasi, Korupsi, Dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 5 (1), 35-46.
Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha  Negara  Dalam  Kaitannya  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi. Soumatera  Law Review , 2 (1), 1-24.