## “ PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN MALANG DALAM MEMBERIKAN LAYANAN ADVOKASI KORBAN KHUSUSNYA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL”
Ratih Dwi Anggraini PK ratihpuspita@uwgm.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Peneltian ini memberikan perhatian pada peran P2TP2A Kabupaten Malang sebagai lembaga yang  dibentuk  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  dan  masa  depan  anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan  layanan  advokasi  korban  terhadap  anak  sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual. Penelitian  ini  merupakan peneltian  hukum  normatif dengan  menggunakan  metode  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  empiris  yang dianalisa  secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  diketahui  bahwa  keberadaan P2TP2A  Kabupaten  Malang  bisa  memberikan  pengaruh  penting  guna  meminimalisir  kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Malang. Peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban terdiri dari 2 bentuk yakni secara litigasi dan nonlitigasi. Secara litigasi, berjalan baik tetapi belum maksimal dikarenakan belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai atau belum mempunyai keahlian di bidang litigasi. Sedangkan secara non  litigasi,  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  terdiri  dari  dampingan  psikologi  spiritual, konseling dan mediasi. Sejauh ini layanan nonlitigasi sudah sangat baik dan mendapat dukungan dari  masyarakat. Adapun  bentuk – bentuk  hambatan  yang  dihadapi  ialah  belum  didukungnya sumber dana dan sumber daya manusia yang memadai dan faktor budaya masyarakat yang masih memandang bahwa permasalahan yang menimpa keluarga mereka merupakan masalah internal yang  tidak  perlu  melibatkan  orang  luar.  Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  telah  dilakukan dengan  melakukan  pendekatan  dan  koordinasi  dengan  instansi  daerah  terkait  dan  melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.
Melihat  kenyataan  ini,  disarankan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menjadikan  isu perlindungan  anak  korban  kekerasan  seksual  menjadi  prioritas  pembangunan  yang  termasuk didanai  oleh  APBD  dan  kepada  lembaga  P2TP2A  Kabupaten  Malang  dapat  lebih mengoptimalkan program – program yang menjadi prioritas kegiatannya.
Kata Kunci: P2TP2A, Layanan Advokasi Korban dan Kekerasan Seksual.

## ABSTRACT
This study  gives  attention  to  the  role  P2TP2A  Malang  as  institutions  established  to provide protection to the interests and future of the child victims of sexual violence. This research took the formulation of the problem Role P2TP2A Malang in providing advocacy services to child victims as victims of sexual violence, obstacles faced and the efforts made P2TP2A Malang in providing  advocacy  services  to  child  victims  as  victims  of  sexual  violence.  This  study  is  a normative  legal  course  of  a  study  using  the  approach  of  legislation  (statute  approach)  and empirical approaches are analyzed descriptively qualitative.
Based on the results of research and discussion, it is known that the presence P2TP2A Malang Regency could play an important role in order to minimize cases of sexual violence that occurred in Malang. Role of P2TP2A Malang in providing victim advocacy services consists of 2 forms the basis of litigation and non-litigation. In litigation, a good but not maximum due to the unavailability of adequate human resources or does not have expertise in the field of litigation. While  the  non-litigation, the  form  of  services  provided  consists  of  spiritual  psychological assistance, counseling and mediation. Litigation services so far has been very good and have the support of the community. The forms of the obstacles faced is not supported sources of funding and  adequate  human  resources  and  cultural  factors  that  still  considers  that  the  problems  that afflict  their  families  is  an  internal  matter  that  does  not  need  to  involve  outsiders.  Efforts  to overcome  the  barriers  have  been  conducted  with  the  approach  and  coordination  with  local agencies and socialization or counseling to the community.
Given this reality, it is advisable for local governments to make the issue of the protection of child victims of sexual violence a priority of development which includes funded by the budget and to institute P2TP2A Malang can further optimize the program which is a priority program activities.
Keywords: P2TP2A, Victim Advocacy Services and Sexual Violence.

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang tua, karena  mereka  merupakan  dari  generasi penerus  bangsa.Salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  kualitas  yang  baik  dari  anak, maka  anak  harus  dijamin  hak-haknya  agar dapat hidup dengan segala kegiatannya dan dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Selain  itu  upaya  untuk melindungi  hak – hak  anak  antara  lain dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang
kehidupannya.
Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda  yang  berkualitas,  perlu  pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak
dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak – anak mampu mengemban tanggungjawabnya  dalam  masyarakat.  Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia  yang  mendapat  jaminan  dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional.Maka dari  itu,  untuk  mewujudkan  kesejahteraan anak,  maka  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  20  November 1958 secara aklamasi mensahkan “ Declaration of the Right of the Child ”. Preamble  Declaration  of  the  Right  of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak  Anak- Anak) dalam alinea ke 3 menetapkan: “where as  the  child  by  reason  if  his  physical  and mental  immaturity,  needs  special  safeguards and  care,  including  appropriate  legal protection, before as well as after birth”. Dari alinea itu dipahami bahwa karena alasan fisik dan  mental  yang  belum  matang  dan  dewasa, maka  anak  membutuhkan  perlindungan hukum  sebelum  maupun  sesudah  mereka
dilahirkan. Sedangkan Principle 4
Declaration  of  the  Right  of  the  Child menetapkan “ The child shall enjoy the benefits of  social  security”. Dalam  hal  ini  umat manusia  berkewajiban  memberikan  yang paling baik bagi anak-anak. 1 Anak  memiliki  hak  yang  harus  mereka dapatkan  seperti  halnya  dengan  manusia dewasa,  mereka  berhak  atas  kesejahteraan hidup sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, “ melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ”. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945
tersebut,  untuk  kepentingan  perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak  anak yang  dinyatakan  dalam  Keppres No  36  Tahun  1990  tertanggal  25  Agustus 1990.  Konvensi  Hak  Anak  menegaskan bahwa secara garis besar ada empat hak anak yaitu  Hak  terhadap  kelangsungan  hidup (survival rights), Hak terhadap perlindungan (protection  rights),  Hak untuk  tumbuh kembang  (development  rights),  Hak  untuk berpartisipasi (participation rights). 2 Dewasa  ini  tingkat  kejahatan  terhadap anak  yang  terjadi  di  masyarakat  semakin berkembang  pesat.  Apapun  bentuknya,
segala bentuk kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.Bahkan  keberadaan  seorang anak kadang menjadi beban bagi orang tua.
Kondisi tersebut dianggap sebagai penambah  beban  hidup  keluarga  dalam masyarakat  yang  membuat  anak  seperti tidak diharapkan sehingga cenderung berbuat  hal  yang  negatif  untuk  memenuhi keinginannya.
Dalam  kenyataannya  banyak  orangtua yang  tidak  menyadari  hal  ini,  yang  pada akhirnya mempengaruhi perkembangan kehidupan  anak.  Anak  yang  kurang mendapatkan  pengawasan  dari  orangtua menyebabkan  anak  menjadi  susah  untuk dikontrol  sehingga  memungkinkan  anak
1 Abu  Huraerah,  2006, Kekerasan  Terhadap
Anak, Nuansa, Bandung.Hal. 11.
2 Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas,
1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam
mengalami  permasalahan  jiwa,  sehingga mendorong  dia  untuk  melakukan  tindakan- tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan  anak  dan  bahkan  anak  bisa menjadi  korban  dari  kekerasan  yang  dapat mengancam  jiwa  anak. 3 Saat  ini  ada kecenderungan  mengenai  bagaimana  anak diperlakukan  dan  bagaimana  terabaikannya mereka  ketika  menjadi  korban  kekerasan atau perlakuan yang tidak semestinya. 4
Saat   ini   kekerasan   seksual   terhadap anak  merupakan    kejahatan    yang cukup mendapat perhatian dan seringkali terjadi di kalangan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai  pengaruhnya  yang  luar  biasa bukan  saja  pada  pelaku  dan  korban kejahatan,  tetapi  juga  terhadap  masyarakat secara  luas.  Kekerasan  seksual  yang dilakukan  terhadap anak  di  bawah  umur akan  berdampak  pada  psikologis  maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan  trauma  berkepanjangan  yang kemudian  dapat  melahirkan  sikap  tidak sehat,  seperti  minder,  menutup  diri,  takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu,  dan  akhirnya  berakibat  pada keterbelakangan  mental. Setiap  tahun jumlah kasus kekerasan pada anak semakin meningkat.Pemerintah sudah banyak
membentuk peraturan yang dapat melindungi  anak  dari  tindak  kekerasan, namun  tidak  membuat  pelaku  kekerasan menjadi  jera.Berdasarkan  data  Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), secara  umum  jumlah  kekerasan  terhadap anak di Indonesia ialah sebanyak 21.689.797 kasus.Lebih  dari  50  %  adalah  kasus kekerasan  seksual.Kasus  ini terjadi  di  34 provinsi,  179  kabupaten.Data  yang  lebih spesifik  tergambar  dalam  empat  tahun terakhir  ini.Tahun  2010,  Komnas  PA mencatat ada 2046 laporan kasus kekerasan anak  yang  masuk.42%  diantaranya  adalah kasus  kejahatan  seksual  atau  sekitar  859 kasus.Tahun 2011, ada 2426 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke
Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Hal. 34.
3 Ibid.
4 Ibid.Hal.13.
komnas  PA.58%  diantaranya  adalah  kasus kejahatan  seksual  atau  1047  kasus.Tahun 2012, ada 2637 kasus kekerasan anak yang masuk  ke  komnas  PA. 62%  adalah  kasus kejahatan  seksual,  atau  sekitar  1637  kasus. Tahun 2013, komnas PA mencatat ada 3339 kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang dilaporkan, 52% diantaranya adalah kejahatan  seksual.  Atau  sekitar  2070 kasus.Tahun 2014, dari bulan Januari sampai September,  ada  2626  kasus  kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Sekitar 237 kasusnya pelakunya anak dibawah umur. 5 Berbagai  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak yang kerap terjadi tidak hanya di  kota-kota  besar  saja,  tetapi  kerap  juga terjadi di kota-kota dan daerah-daerah kecil lainnya.  Salah satu  daerah  yang  termasuk banyak  terjadi  kasus  kekerasan  seksual adalah  Kabupaten  Malang.  Kasus- kasus tersebut  dapat  dilihat  dari  berbagai  media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Sebagai contoh: 1. Diketahui melakukan pencabulan terhadap  tiga  siswi  sekolah  dasar, seorang  pelayan  rohani  ditangkap  polisi dari  Polres  Malang,  Jawa  Timur,  Rabu (12/2/2014)malam. Terbongkarnya kasus tersebut  setelah  pihak  keluarga  dan  tiga korban  melapor  ke  Mapolres  Malang, Rabu  (12/2/2014).  Satuni,  ibu  dari  FN, salah satu korban pencabulan, mengaku, perbuatan  pelaku  diketahui  setelah  FN dan kedua temannya, yakni DI dan VA, melapor  perbuatan  pelaku  kepada  guru lesnya.  Setelah  mendapat  laporan  dari Ketua  RW,  keluarga  korban  langsung membawa ketiga korban untuk melakukan  visum  ke  seorang  mantri  di desa  setempat.  Pak  Mantri  mengatakan,
5 Dikutip dari Republika Online, 2014, Komnas
PA  :  Indonesia  Darurat  Kejahatan  Seksual Terhadap Anakhttp://nasional.republika.co.id/berita/nasio nal/hukum/14/11/13/ney4lh-komnas-pa- indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap- anak. Diakses pada tanggal 01 April 2015.
6 Dikutip  dari  Harian  Kompas,  2014, Cabuli
Tiga Siswi, Pelayan Rohani Ditangkap
ketiga korban mengalami luka di bagian vaginanya. Kronologi kejadiannya, berdasarkan pengakuan orangtua korban, saat ketiga korban bermain-main tak jauh dari rumah pelaku, dipanggil oleh pelaku. "Ketiganya  diajak  ke  rumah  pelaku.  Di sana,  diajak  nonton  video  porno.  Lalu diiming-imingi  uang  Rp  5.000,"  Saat itulah  pelaku  melakukan  aksinya  secara bergantian terhadap ketiga korban. 6
2. Pengasuh  panti  asuhan  yang  sudah berdiri  sejak  4  tahun  lalu  di  Kecamatan Singosari,  Kabupaten  Malang,  Jawa Timur,  dilaporkan  oleh  delapan  anak asuhnya  yang  masih  tergolong  anak- anak.  Dia  dilaporkan  atas  dugaan pencabulan terhadap anak-anak 21 April lalu. Sebanyak lima korban tersebut kini masih  berumur  15  tahun  dan  masih duduk di kelas 3 SMP. Satu korban lagi berumur  16  tahun  dan  sudah  tidak sekolah.  Dua  korban  selanjutnya  duduk di  kelas  1  SMA.  Pelaku  ditangkap  pada 22 April pukul 9 pagi di panti asuhan, di Jalan  Tumenggung  Suryo,  Kelurahan Candi  Renggo,  Kecamatan  Singosari, Kabupaten Malang. Tersangka berinisial HP,  umur  46  tahun.Dari  pengakuan korban,  pelaku  diketahui  sering  meraba dan  mencium  korban  di  panti  asuhan yang di dalamnya terdapat 76 anak asuh itu.  Soal  lokasi  kejadian,  berbeda-beda, kadang  dilakukan  di  rumah,  kadang  di panti  asuhan.Modusnya,  pelaku  kadang menjenguk korban saat korban diketahui sakit  lalu  dipijat  dan  kemudian  diraba- raba  tubuhnya. Pelaku  bisa  dijerat  UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  Anak  Pasal  82  dengan ancaman  di  atas  5  tahun.  Pelaku  adalah pengasuh panti asuhan tersebut. 7
Jika  melihat  kualitas  kasus  kekerasan seksual  yang  terjadi,  semakin  hari  kasus
Polisi.http://.kompas.com/read/2014/02/13/1223 571/Cabuli.Tiga.Siswi.Pelayan.Rohani.Ditangk ap.Polisi. Diakses Pada Tanggal 01 April 2015. 7 Dikutip  dari  Harian  Kompas,  2014, Diduga Cabuli  8  Anak,  Pengasuh  Panti  Asuhan Dilaporkan.http://regional.kompas.com/read/20 14/04/01/1527054/Diduga.Cabuli.8.Anak.Penga suh.Panti.Asuhan.Dilaporkan. Diakses Pada
Tanggal 01 April 2015
tersebut  tidak  semakin  berkurang  tetapi justru  semakin  bertambah.  Hal  seperti  ini tentunnya  menjadi  permasalahan  bersama bagi orang tua dan keluarga, masyarakat dan juga  pemerintah.  Berdasarkan  dengan  hal itu,  data    yang  tercatat  di  Kanit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak    Kepolisian  Resort Malang  untuk  tahun  2013  tercatat  ada  73 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mana  diantaranya    64  kasus  persetubuhan dan  4  kasus  pencabulan.  Kemudian  pada tahun 2014 terjadi peningkatan, tercatat ada 111 kasus kekerasan seksual terhadap anak
yang mana diantaranya 85 kasus persetubuhan dan 16 kasus pencabulan dan sampai dengan bulan Juli 2015 tercatat ada 43  kasus  kekerasan  seksual  yang  mana diantaranya  39  kasus  persetubuhan  dan  4 kasus pencabulan. 8 Berdasarkan data tersebut  di atas  menunjukkan  bahwa  angka kasus  terhadap  anak  khususnya  kekerasan seksual  terhadap  anak  tidak  mengalami penurunan tetapi justru semakin mengalami peningkatan. Dari data tersebut, hanya yang kasus  yang  dilaporkan  saja  yang  dapat dilihat, tetapi bagaimana untuk kasus-kasus serupa  yang  tidak  dilaporkan  sudah barang tentu akan lebih banyak dari data yang ada. Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  alasan korban enggan melapokan perlakuan kekerasan  seksual  yang  dialaminya  kepada aparat  penegak  hukum,  diantaranya  ialah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa  dirinya  diketahui  oleh  orang banyak dan beritanya menjadi hinaan publik. Dan  bahkan  ketakutan  korban  karena  telah diancam  oleh  pelaku  akan  dibunuh  jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
Potret kekerasan seksual terhadap anak inilah  yang  menggambarkan  bahwasanya perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan yang  tidak  bisa  ditolelir  lagi.  Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan  perlindungan  khusus  terhadap anak korban kekerasan
seksual, sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35
8 Berdasarkan sumber Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang.
9 Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang – Undang
Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  yakni  sebagai berikut : 9
Pasal 59 (1) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan lembaga  negara  lainnya  berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan  Khusus  kepada  Anak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak  korban  penculikan,  penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak  korban  Kekerasan  fisik  dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial
menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari  pelabelan  terkait  dengan  kondisi Orang Tuanya.
Dengan  adanya  amanat  Undang-Undang Perlindungan Anak inilah maka Pemerintah Kabupaten  Malang  berupaya  memberikan perlindungan  secara  ekslusif  terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang telah  diterbitkan  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Malang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak Korban Kekerasan, dalam peraturan daerah tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  warga
Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
korban  kekerasan  mendapat  pelayanan secara  terpadu  yang  diselengarakan  oleh pemerintah daerah kabupaten malang melalui lembaga kantor perlindungan perempuan  dan  anak. 10 Lain  dari  pada  itu, Kabupaten Malang juga merupakan Kabupaten  Layak Anak  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  Malang
Nomor  15  Tahun  2012  Tentang  Kebijakan Kabupaten  layak  Anak  yang  mana  dalam peraturan  daerah  tersebut  dijelaskan  bahwa pemerintah mengintregasikan seluruh potensi  sumber  daya  manusia,  keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah,  Kecamatan,  Desa/Kelurahan  dan masyarakat  di  wilayah  Daerah  dalam mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  anak. 11 Selain  itu  secara  khusus  melalui  Peraturan Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  1  Tahun  2010 menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah bertanggungjawab  menyediakan  layanan dan  fasilitas  bagi  perempuan  dan  anak korban  kekerasan.  Sebagai  wujud  dari peraturan  tersebut  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Malang  yang menjadi  lokasi penulis untuk melakukan penelitian mewujudkannya  melalui  pembentukannya suatu  lembaga  yakni Pusat  Pelayanan
Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  Kabupaten  Malang  yang  untuk selanjutnya disebut dengan P2TP2A Kabupaten  Malang berdasarkan  Peraturan Bupati  Malang  Nomor  8  Tahun  2011 yang salah  satu  tugasnya  ialah  memberikan layanan  advokasi  korban  atau  layanan pendampingan  bagi  perempuan  dan  anak khususnya  perempuan  dan  anak  yang menjadi korban kekerasan. Akan tetapi, peda kenyataannya  bentuk  pelayanan  advokasi terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual dirasa  masih  kurang  dan  minim.  Masih banyak  kasus  yang  belum  mendapatkan pelayanan advokasi dari P2TP2A Kabupaten Malang  sebagai  badan  yang  ditujuk  oleh pemerintah untuk mendampingi dan
10 Lihat Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malang Nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
11 Lihat  Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  15 Tahun  2012  Tentang  Kebijakan  Kabupaten Layak Anak.
memberikan  pelayanan  kepada  korban. Bentuk layanan advokasi korban baik secara Litigasi dan Non Litigasi belum sepenuhnya terlaksana. Sebenarnya banyak kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya baik  dalam  tahap  penyidikan,  penuntutan dan  bahkan  pada  tahap  penjatuhan  putusan sekalipun.  Oleh  sebab  itulah  keberadaan P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan  pelayanan  advokasi  kepada korban  khususnya  anak  sebagai  korban kekerasan  seksual  kiranya  bisa  berjalan dengan  baik  lagi.  Sebagai  kabupaten  layak anak  seharusnya  banyak  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  guna meminimalisir  kasus-kasus  yang  terjadi pada  anak  khususnya  kasus  kekerasan seksual.  Selain  itu  berdasarkan  keterangan yang  telah  didapat  oleh  peneliti  yang bersumber dari konselor P2TP2A Kabupaten
Malang Umi Khorirotin Nasichah, mengungkapkan  kendala  yang  dialami P2TP2A Kabupaten Malang yakni keterbatasan sumberdaya dan sumber dana, perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Malang memiliki  33  Kecamatan  dari  ujung  barat berbatasan dengan dengan Kabupaten kediri dan  ke  ujung  timur  berbatasan  dengan Kabupaten  Lumajang,  yang  jumlah  luas wilayah  mencapai  3.534,86  m 2 dengan kondisi  geografis  dan  topografis  yang berbeda,  sungguh  merupakan  tantangan tersendiri bagi konselor P2TP2A Kabupaten Malang  yang  hanya  memiliki  3  orang konselor. 12 Maka dengan demikian menjadikan  alasan  dilakukannya  penelitian ini.

## B. Permasalahan
1. Bagaimana Peran Pusat  Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Malang dalam  memberikan  layanan  advokasi
12 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Umi Khorirotin NasichahKonselor P2TP2A Kabupaten Malang, 21 Mei 2015.
korban  khususnya  terhadap  anak sebagai Korban Kekerasan Seksual ?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dan upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malangdalam  memberikan  layanan advokasi  korban  khususnya  terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Untuk  mengetahui Peran Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya  terhadap  anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. 2. Untuk  mengetahui kendala  yang dihadapi  dan  upaya  yang  dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Malangdalam memberikan layanan advokasi korban  khususnya terhadap  anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Adapun  Manfaaf  Penelitian  ini  agar dapat  memberikan  sumbangan  ilmiah  bagi ilmu pengetahuan
hukum
dalam pengembangan  hukum  pidana,  khususnya pemahaman  teoritis  tentang Peran P2TP2A Kabupaten  Malang dalam  memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan seksual dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten  Malang Dalam  Memberikan layanan advokasi dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap  anak  sebagai  Korban  Kekerasan Seksual.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  dengan  menggunakan  pendekatan Pendekatan  perundang-undangan  (statute approach) dan pendekatan empiris. Adapun dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan pendekatan yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan perundang-undangan.  Pendekatan  undang- undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah  beberapa  undang-undang  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  diteliti  oleh  penulis  yakni Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak. B. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malang khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten  Malang yang  terletak  di  jalan Nusa Barong No. 13 Malang. C. Sumber Data
a. Data Primer
Data  primer  adalah merupakan  data yang  diperoleh  secara  langsung  dari pengamatan  atas  obyek  atau  permasalahan yang penulis amati di lokasi penelitian yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak- pihak  yang  bersangkutan  dan  berkompeten dalam  bidang  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  diangkat yakni  yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari peraturan  perundang – undangan studi kepustakaan terhadap jurnal, artikel  dalam  majalah  atau  sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.
c. Data Tersier
Adalah  bahan  hukum  yang  diperoleh dari Ensiklopedia, kamus dan lain – lain.

## D. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara Wawancara adalah metode yang menggunakan  teknik  mewawancarai  nara sumber  yang  dijadikan  objek  atau  bahan penelitian guna mendapatkan hasil atau data yang diinginkan. b. Studi Pustaka Dalam penelitian ini, penulis
mempelajari  dan  mengkaji  perundang- undangan,  jurnal,  literatur,  atau  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan peran dari
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malangdalam memberikan layanan advokasi  korban  khususnya  terhadap  anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.
c. Studi Dokumentasi
Dalam  penelitian  ini,  dokumentasi terkait  dokumen-dokumen  yang  diperoleh oleh  penulis  di  lokasi  penelitian  dan digunakan  sebagai  penunjang  penelitian. Data-data  ini  terkait  struktur  organisasi Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  Malang, data  jumlah  kasus  yang  masuk  terkait kekerasan seksual terhadap anak serta data- data lainnya.

## D. Analisis Data
Dari  hasil  penelitian  yang  terkumpul seperti  yang  diperoleh  dari  lapangan  dan data  kepustakaan,  maka  selanjutnya data tersebut di analisa secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Peran P2TP2A  Kabupaten  Malang Dalam Memberikan Layanan Advokasi Korban Khususnya Terhadap  Anak  sebagai  Korban Kekerasan Seksual. Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan September  2015,  adapun  yang  menjadi informan  dalam  penelitian  ini  adalah konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kabupaten Malang, para pejabat terkait yang bermitra  kerja  dengan  P2TP2A  Kabupaten Malang  serta  korban  yang  ditangani oleh P2TP2A  Kabupaten  Malang. Sebagaimana yang  dalam  Pasal  22  Undang - Undang Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang berbunyi :
“Negara,  Pemerintah,  dan  Peme rintah Daerah  berkewajiban  dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana,
13 Lihat Pasal  22  Undang - Undang  Nomor  32 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
prasarana, dan ketersediaan  sumber  daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.” 13 Dalam
penjelasan  pasal  ini  menegaskan  bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib  memenuhi  seluruh  sarana  dan prasarana,  misalnya  sekolah,  lapangan bermain,  lapangan  olahraga,  rumah  ibadah, fasilitas  pelayanan  kesehatan,  gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang  menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi  dari  unit  pelaksana  teknis penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  yang ada  di  daerah. Unit  pelaksana  teknis penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  yang ada  di  daerah. Unit  pelaksana  teknis penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  yang ada di daerah maksudnya disini ialah berupa lembaga  sosial  kemasyarakatan  ataupun lembaga  sosial  daerah  yang  bergerak dibidang perlindungan anak guna melindungi hak – hak anak. Oleh karena itu, sebagaimana  kyang  diamanahkan  oleh Undang – Undang perlindungan anak maka diharapkan  tiap – tiap  daerah  dapat membentuk suatu lembaga yang bergerak di bidang pelayanan dan perlindungan terhadap isu – isu terkait kekerasan yang terjadi pada anak.
Kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan  dan
Kerjasama  Pemulihan  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 ayat (5) yang berbunyi ; “Resosialisasi
korban dilaksanakan  oleh  instansi  sosial  dan lembaga  sosial  agar  korban  dapat  kembali melaksanakan  fungsi  sosialnya  dalam masyarakat.” 14 Penjelasan dari PP tersebut dinyatakan  bahwa  instansi  sosial  adalah instansi  pemerintah  yang  ruang  lingkup tugasnya  mengenai  urusan  sosial  dan instansi pemerintah daerah yang menanggulangi masalah sosial. Maka, upaya penyelenggaraan penanggulangan
kekerasan seksual pada anak pada dasarnya ada  di  pemerintah  daerah,  baik  ditingkat
14 Lihat Pasal  5  ayat  (5) Peraturan  Pemerintah Nomor  4  Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan dan  Kerjasama  Pemulihan  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
provinsi  maupun  kabupaten/  kota. Tetapi, tidak  semua  daerah  mempunyai  kepekaan terhadap  isu – isu  kekerasan  seksual  yang terjadi pada anak. sebagai wujud pelaksanaan  dari  Undang – Undang Perlindungan  Anak,  Pemerintah  Daerah harus memiliki perangkat penegakan hukum dalam bentuk peraturan daerah.
Menanggapi  hal  ini,  berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  Rosi  Zuhro Rosyidah  dan Umi  Khorirotin  Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, mereka berpendapat bahwa dengan adanya  peraturan  daerah  yakni    Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak Korban Kekerasan pemerintah daerah berupaya  menanggulangi  kasus  kekerasan seksual  pada  anak.  Dengan  diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3  Tahun  2009  tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan, maka  pelaksannan  atau  penegakan  hukum terkait  kekerasan  seksual  pada  anak  harus memberikan manfaat. 15
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal  1  Butir  14  Peraturan  Daerah Kabupaten  Malang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak Korban  Kekerasan  menyebutkan  bahwa Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 16 Kemudian  pada  Pasal  5  huruf  b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan
15 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rosi Zuhro Rosyidah dan Umi Khorirotin Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang. 25 September 2015. 16 Lihat  Pasal  1  Butir  14 Peraturan  Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan 17 Lihat Pasal  5 point b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009
Anak  Korban  Kekerasan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan  layanan  terpadu  bagi korban. 17 Berdasarkan Peraturan  Daerah Kabupaten  Malang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak Korban Kekerasan itulah P2TP2A berperan untuk  mendorong  implementasinya  hak – hak anak korban kekerasan seksual sebagaimana  yang  diamanahkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak Korban Kekerasan serta meningkatkan kesadaran  dari  semua  pihak  terhadap  hak anak  korban  kekerasan  seksual. 18 Hal  ini sesuai  dengan  Surat  Kesepakatan  Bersama antara  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan,  Menteri  Kesehatan,  Menteri
Sosial,  dan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002 perihal Pelayanan  Terpadu  Korban  Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan Anak,  dan  Surat
Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor:
188/121/KPTS/013/2005 tentang Tim
Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak Provinsi  Jawa  Timur. 19 Kemudian  dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,  P2TP2A  Kabupaten  Malang mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor  01  Tahun  2010  tentang    Standart
Pelayanan  Minimal  Bidang  Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam  Pasal  1  Butir  13

## tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
18 Berdasarkan hasil  wawancara penulis dengan Rosi  Zuhro  Rosyidah  dan Umi  Khorirotin Nasichah selaku Konselor  P2TP2A  Kabupaten Malang. 25 September 2015.
19 Lihat  Penjelasan Pasal  5  huruf  b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Korban Kekerasan
Peraturan  Menteri Negara  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik  Indonesia  Nomor  01 Tahun  2010 tentang  Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan  Terpadu  Bagi  Perempuan  dan
Anak  Korban  Kekerasan  yang  berbunyi  : 20
“ Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit
kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
UPT tersebut dapat berada  di  Pusat
Pelayanan  Terpadu  (PPT)  dan  Pusat  Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah  Sakit, Puskesmas,  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan  Anak  (UPPA),  Rumah  Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya,  kejaksaan, pengadilan,  Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar  negeri, Women  Crisis  Center (WCC),  lembaga  bantuan  hukum (LBH), dan  lembaga  sejenis  lainnya.  Layanan  ini dapat berbentuk
satu  atap (one  stop crisis  center) atau  berbentuk  jejaring, tergantung kebutuhan di  masing-masing daerah.  “ Dengan  adanya  Peraturan  Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor  01  Tahun  2010  tentang  Standart Pelayanan  Minimal  Bidang  Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan  tersebut  maka dibentuklah Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  19 Tahun 2010  tentang  Standart  Pelayanan Minimal Bidang  Layanan  Terpadu  bagi  Perempuan dan  Anak  Korban  Kekerasan  yang  mana dalam  Pasal  1  Butir  17  Unit  pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang  menyelenggarakan  fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban  kekerasan.  UPT  tersebut  dapat berada  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)
20 Lihat Pasal  1  Butir  13 Peraturan  Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor
01  Tahun  2010  tentang    Standart  Pelayanan Minimal  Bidang  Pelayanan  Terpadu  Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A). 21 Dari pemaparan  tersebut  di  atas,  dapat  penulis simpulkan bahwa peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam melaksanakan penanggulangan serta perlindungan terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual sudah  berjalan  baik  sebagaimana  mestinya. Berbagai  peraturan  perundang – undangan mulai dari Undang – Undang Perlindungan Anak,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Menteri  hingga  peraturan  yang  dibentuk sendiri  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Malang  sendiri  merupakan  suatu  bentuk langkah  nyata  dari  pemerintah  daerah kabupaten malang dalam melindungi masyarakatnya khususnya  anak  dari  segala bentuk  kekerasan  yang  dapat  mengancam serta membahayakan akan terpenuhinya hak – hak  anak. Dan  dengan  berdasarkan  pada peraturan – peraturan tersebut, bisa menjadi bahan  acuan  bagi  P2TP2A  Kabupaten Malang  untuk  terus  berperan  aktif  sebagai suatu
lembaga yang merupakan
perpanjangan tugas dari Pemerintah Daerah
Kabupaten  Malang  yang  berfunsi  untuk memfasilitasi  sagala  bentuk  dan  segala upaya guna mencegah, meminimalisir serta menanggulangi  kemudian  menindaklanjuti isu – isu  kekerasan  seksual  terhadap  anak sehingga  dapat  terwujud  kabupaten  layak anak  yang  memang  benar – benar melindungi  hak – hak  anak  seluruhnya. Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang adalah lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah  maupun  nonpemerintah.  Dalam melakukan  tugasnya,  P2TP2A  mempunyai program  layanan  antara  lain:  1)  Layanan Cegah 2) Layanan Advokasi Korban dan 3) Layanan  Rehabilitasi  dan  Reintegrasi. Karena  kekerasan  seksual  yang  terjadi semakin  marak  dan  yang  menjadi  korban
21 Lihat Pasal  1  Butir  17 Peraturan  Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standan Pelayanan  Minimal  Bidang  Layanan  Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
ialah anak – anak, maka P2TP2A Kabupaten Malang  memberikan  beberapa  pelayanan guna  kepentingan  korban.  Dari  beberapa pelayanan yang diberikan pelayanan penanganan pengaduan lebih banyak dilakukan  dari  pada  pelayanan  lainnya. Menurut  hemat  penulis,  perlu  adanya penanganan  yang  lebih  dari.  Oleh  karena pelayanan  dalam  bentuk  penegakan  dan bantuan  hukum  yang  dilakukan  oleh P2TP2A Kabupaten Malang jumlah penanganannya  tidak  sebanding  dengan kasus yang terjadi. Maka perlu dimaksimalkan dari segi pelayanan penegakan  dan  bantuan  hukum  sehingga dapat  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  khususnya  anak  sebagai korban  kekerasan  seksual. Selanjutnya dalam  memberikan  dan  melaksanakan layanan  advokasi  korban  ini,  bentuk pendampingan  yang  dilakukan  ada  2  cara, yaitu  secara  Ligitasi 22 dan  Nonligitasi 23 . Pengklasifikasian  pendampingan  secara litigasi  dan  non  litigasi  ini  berdasar  pada Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  8  Tahun 2011  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Pusat  Pelayanan  Terpadu  pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang  melalui  tugas  masing – masing divisi.  Layanan  advokasi  korban  secara litigasi  berdasar  dari  Pasal  12  terkait  divisi pelayanan  hukum  dan  medis  dan  Pasal  15 terkait  divisi  penguatan  jaringan  dan advokasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  8  Tahun 2011  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja
Pusat  Pelayanan  Terpadu  pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) KabupatenMalang. Sedangkan layanan advokasi korban secara nonlitigasi berdasar dari  Pasal  13  terkait  divisi  pemulihan  dan pemberdayaan  dan  Pasal  14  terkait  divisi kajian
pendidikan dan pelatihan
22 Litigasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  pengadilan,  sedangkan non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar
pengadilan. http://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitras e-dan-alternatif-penyelesaian.html. Diakses pada tanggal 25 September 2015.
23 Non  Litigasi  adalah  penyelesaian  masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu  pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Malang. Dari hasil  wawancara  tersebut  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  dengan  dilakukannya mediasi  memenuhi  apa  yang  dibutuhkan oleh  pelaku,  korban,  dan  masyarakat, memberikan kesempatan mengajukan alterntif  hukuman  penjara,  mendorong rekonsiliasi  antara  korban  dan pelaku, memungkinkan  pelaku  bertanggungjawab atas tindakannya, dan memberikan kepuasan emosional  pada  korban. Dari  pemaparan tersebut  di  atas  penulis  simpulkan  bahwa perana  P2TP2A  Kabupaten  Malang  dalam memberikan  layanan  advokasi  korban khususnya  terhadap  anak  sebagai  korban kekerasan  seksual  secara  nonlitigasi  pada dasarnya  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sudah  sesuai  sebagaimana  yang  terdapat pada  Pasal  13  Ayat  (1)  huruf  g Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Korban  Kekerasan  menyebutkan bahwa Tugas  Pekerja  Sosial  sebagai pendamping adalah membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum, psikososial, medis, rohani sehingga korban  merasa  aman  dan  nyaman.  Jadi dengan dilaksanakannya dampingan psikologi  spiritual,  konseling  serta  mediasi oleh  P2TP2A  Kabupaten  Malang  bisa membantu  korban  khususnya  anak  dalam mendapatkan  dan  memperjuangkan  hak – haknya.
B. Kendala  Yang  dihadapi  dan Upaya yang dilakukan P2TP2A
Kabupaten  Malang Dalam  Memberikan Layanan  Advokasi Korban  Khususnya
memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka  mengantisipasi  dan  mengurangi  adanya sengketa,  pertentangan  dan  perbedaan,  serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/id/i nformasi-kegiatan/artikel-kegiatan/86-non- litigasi.  Diakses  pada  tanggal  25  September 2015.
Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.
1. Bentuk – Bentuk  Kendala  Yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Malang. Berdasarkan  hasil wawancara  penulis dengan  2  orang  konselor  di  P2TP2A Kabupaten Malang, dapat diketahui bahwadalam melaksanakan perannya terkait Layanan  Advokasi  Korban  Khususnya Terhadap  Anak  sebagai  Korban  Kekerasan Seksual, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tentu mengalami berbagai macam kendala antara lain:

## a. Kendala Internal 1. Sumber Dana
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  konselor  di  P2TP2A  Kabupaten Malang  mengungkapkan  bawha  salah  satu kendala  yang  dialami  oleh  P2TP2A
Kabupaten  Malang  ialah terkait sumber dana karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas jika dibanding  dengan  jumlah  kasus yang dihadapi.  Sehingga  perlu  dana  tambahan yang  kiranya  cukup  untuk  melaksanakan program dari P2TP2A Kabupaten Malang. 24

## 2. Sumber Daya Manusia
Selain sumber dana, keberadaan sumber daya manusia atau personil merupakan salah satu  hal  terpenting untukmenjalankan
program-program  perlindungan  anak  oleh P2TP2A Kabupaten Malang. Tetapi
keberadaan  sumber  daya  manusia  juga merupakan  kendala  yang  saat  ini  di  hadapi oleh P2TP2A Kabupaten Malang. Perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Malang memiliki 33  Kecamatan  dari  ujung  barat  berbatasan dengan  dengan  Kabupaten  kediri  dan  ke ujung  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten Lumajang,  yang  jumlah  luas  wilayah mencapai  3.534,86  m 2 dengan  kondisi geografis  dan  topografis  yang  berbeda, sungguh  merupakan  tantangan  tersendiri
24 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Rosi Zuhro  Rosyidah  dan Umi  Khorirotin  Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, 25 September 2015.
bagi  konselor  P2TP2A  Kabupaten  Malang yang  hanya  memiliki 3 orang  konselor. 25
Terbatasanya  jumlah  pegawai  P2TP2A Kabupaten Malang mengakibatkan penanganan terhadap  anak  yang menjadi korban  kekerasan kekerasan  seksual tidak bisa tertangani dengan baik.

## b. Kendala Eksternal
Selain  kendala  internal,  ada  juga kendala  eksternal  yang  di  alami  oleh P2TP2A Kabupaten Malang terkait perannya dalam memberikan layanan advokasi  korban khususnya  anak  sebagai korban kekerasan seksual.Berdasarkan hasil wawancara  penulis  dengan  konselor  di
P2TP2A Kabupaten Malang, hambatan dari luar itu datang dari budaya dan masyarakat yangkurang  mengerti  tentang  pentingnya perlindungan hak-hak anak, selainitu adanya hambatan  yang  datang  dari  korban  dan keluarga korbanyang hambatan itu meliputi:
a. Korban  atau  keluarga  korban  tidak terbuka dalam memberikanketerangan;
b. Korban  atau  keluarga  korban  bertindak diluar pertimbangan danizin P2TP2A;
c. Korban atau keluarga korban tidak pro- aktif;
d. Korban  atau  keluarga  menceritakan kasus yang dialami kebanyakpihak lain;
e. Korban  atau  keluarga  korban  tidak konsekuen dengan keputusanyang diambil;
f. Korban  yang  tiba-tiba  menghilang tanpa kabar yang jelas.
Jadi Menurut penulis,  kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat P2TP2A Kabupaten Malang merupakan suatu
tantangan  untuk memberikan  pelayanan yang  lebih  baik  kepada  korban  tindak kekerasan yang  dalam  hal  ini  anak  sebagai korban.  Kendala  yang terjadi  di  internal P2TP2A  Kabupaten  Malang  atau  kendala eksternal  baik  yang disebabkan  oleh  orang tua dan lingkungan tinggal korban membutuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk mengatasi kondisi tersebut. Perlu Kerjasama
25 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Umi Khorirotin NasichahKonselor P2TP2A Kabupaten Malang, 25 September 2015.
yang baik dan bersinergi antara Pemerintah Daerah yang dalam hal ini P2TP2A bersama dengan masyarakat guna mengawasi, melindungi  serta  mencegah  terjadinya kekerasan  seksual  terhadap  anak.Sehingga anak-anak  merasa  lebih  aman  dan  terjaga serta terpenuhi hak-haknya untuk
mengembangkan  bakat  dan  minat  yang diinginkannya.
C. Upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten  Malang  Dalam Mengatasi
Kendala.
1. Upaya Mengatasi Kendala Internal
a. Upaya Terkait Sumber Dana
Terkait sumber dana yang menjadi salah satu kendala, upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang terkait sumber dana ialah dengan  memanfaatkan  dana  operasional selain  dari Anggaran  Pembelanjaan  Daerah Kabupaten Malang. Yakni P2TP2A Kabupaten  Malang  berupaya  melakukan langkah-langkah dengan menjalin kerjasama untuk  mendapatkan  pembiayaan  dari  para donatur diantaranya P2TP2A pernah meminta  bantuan  dari  Lazis  dan  Kemenag, Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan, Pemerintah  provinsi  Jawa  Timur,  serta donatur lembaga atau perorangan lainya. 26
b.

## Upaya  Terkait  Sumber  Daya
Manusia Upaya  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A Kabupaten Malang dalam mengatasi kendala  terkait  Sumber  daya  manusia  ialah dengan  cara  merekrut  personil  tambahan. Dalam  hal  perekrutan  personil  tambahan, P2TP2A  Kabupaten  Malang  bekerjasama dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Malang yakni dengan memperbantukan sumber daya manusia  yang  berkompeten  di  bidang konselor  dari  Dinas  sosial.  Yang  mana dalam hal ini 2 dari beberapa  orang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang diharapkan  bisa  menjadi  personil  yang memang benar-benar terlatih dan baik dalam melaksanakan tugasnya sehingga peran dari
26 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Rosi Zuhro  Rosyidah  dan Umi  Khorirotin  Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, 25 September 2015.

## P2TP2A Kabupaten Malang bisa terlaksana dengan baik.

## 2. Upaya Terhadap Faktor Eksternal
Dalam  mengatasi  hambatan  tersebut P2TP2A  Kabupaten  Malang  masih  bersifat kondisional seperti tindakan yang dilakukan berupa  teguran  ataupun  masukan  kepada korban atau keluarga korban, hal yang harus dipahami  lagi  untuk  mengatasi  hambatan yang  berasal  dari  korban  atau  keluarga korban  adalah  P2TP2A  Kabupaten  malang seringkali  menemui  langsung  para  korban dan keluarga korban, memeberikan pemahaman  dengan  penerapan  prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip
nondiskriminasi,  prinsip  yang  terbaik  bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkebangan anak, dan prinsip menghargai  pandangan  anak. 27 Hal – hal inilah  yang  dilakukan  guna  memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada korban  serta  memberikan  pemahaman kepada  keluarga  korban  bahwa  apa  yang menjadi  hak – hak  anak  akan  tetap  terjaga dan  terlindungi  karena  sudah  dijamin  dan diatur oleh Undang – Undang.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Setiap  organisasi  memiliki  kriteria tersendiri mengenai efektivitas organisasinya dalam melaksanakan perannya. Suatu organisasi dikatakan berperan  apabila  organisasi  tersebut  dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, atau sejauhmana  sasaran  dan tujuan  organisasi tersebut tercapai. Demikian halnya P2TP2A Kabupaten  Malang  sebagai  salah  satu instansi yang menangani masalah kekerasan seksual  yang  terjadi  pada  anak  dapat dikatakan berperan apabila mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:
27 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara  Norma Dan  Realita, Cetakan  Pertama, Edisi  pertama,  PT  Raja  Grafindo  Utama, Jakarta.Hal. 122.
1. Peran  P2TP2A  Kabupaten  Malang dalam  memberikan  layanan  advokasi korban  khususnya  terhadap  anak sebagai  korban  kekerasan  seksual sebagai bentuk sudah terlaksana dengan baik.
a. Secara litigasi,  layanan advokasi
korban  yang  diberikan  oleh  sudah
terlaksana  dengan  baik  hanya  saja belum  maksimal  dikarenakan  dalam proses peradilan di pengadilan keterlibatan P2TP2A Kabupaten Malang tidak terlalu aktif sebagaimana keaktifan  yang  dilakukan  di  tingkat penyidikan dan penuntutan.
b. Kemudian  secara  non  litigasi,  layanan advokasi  korban  yang  diberikan  oleh P2TP2A  Kabupaten  Malang  sudah sangat baik bahkan direspon baik oleh masyarakat  melalui  sosialisasi  dan kunjungan yang sering dilakukan.
2. Untuk kendala yang terjadi di P2TP2A
Kabupaten Malang dalam memberikan layanan  advokasi  korban  khususnya terhadap anak korban kekerasan seksual terdiri dari 2 bentuk yakni :
a) Kendala internal  terdiri  sumber  dana dan sumber daya manusia.
b) Kendala  eksternal  datang  dari  budaya, masyarakat  dan  korban  atau  keluarga korban kekerasan seksual itu sendiri.
3. Dan dari kendala tersebut, upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang dalam mengatasi kendala ialah :
a) Upaya  mengatasi  kendala  internal
ialah  yang  pertama  terkait  sumber  dana dengan menjalin kerjasama untuk mendapatkan  pembiayaan  dari  para donatur  diantaranya  P2TP2A  pernah meminta  bantuan  dari  Lazis  dan Kemenag,  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan,  Pemerintah  provinsi  Jawa Timur,  serta  donatur  lembaga  atau perorangan  dan  upaya yang  dilakukan dalam mengatasi kendala terkait sumber daya manusia ialah dengan cara merekrut personil  tambahan  dan  bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang yakni  dengan  memperbantukan  sumber daya  manusia  yang  berkompeten  di bidang konselor dari Dinas sosial.
b) Dan  upaya  untuk  mengatasi  kendala eksternal  ialah  dengan  teguran  ataupun masukan  kepada  korban  atau  keluarga korban  dan  memberikan  penjelasan tentang penerapan  prinsip  perlindungan terhadap  anak  sehingga  hak – hak  jadi terlindungi.

## B. Saran

## 1. Bagi Lembaga P2TP2A
Lembaga terkait harus segera melakukan  tindakan  yang  lebih  konkrit dan  menyeluruh  sebagai  bentuk  sarana perbaikan terhadap segala bentuk hambatan  yang  dialami  sehingga  bisa lebih  maksimal  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  agar dapat  menjadi  lembaga  yang  lebih  baik lagi.
2. Bagi Pemerintah
Pemerintah dalam hal ini Pemerindah  Daerah  Kabupaten  Malang hendaknya  melakukan  tindakan  secara bijak  dalam  proses  penganggaran  agar lembaga  P2TP2A  dalam  menjalankan peran, fungsi  maupun  tugasnya  secara maksimal  sehingga  tidak  ada  lagi hambatan  ataupun  kendala  yang  di hadapi  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat dan diharapakan agar masyarakat bisa merasakan hasil dari apa yang mereka harapkan secara
berkeadilan dan sejahtera.
3. Bagi Masyarakat
Masyarakat  hendaknya  juga  turut berperan  aktif  dalam  memberikan  dan mengadukan  hal – hal  terkait  tindakan kekerasan  yang  menimpa  anak – anak yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Pustaka dari Buku
Abu Huraera, 2006, Kekerasan
Terhadap Anak, Bandung, Nuansa. Abdul  Wahid  &  Muhammad  Irfan,  2011,
Perlindungan  Korban  Kekerasan
Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung,  Refika Aditama. Amiruddin  dan  Zainal  Asikn,  2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Arief  Gosita,  1989,  Masalah  Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Presindo.
Bagong  Suyanto,  2003, Pelanggaran  Hak dan  Perlindungan  Sosial  Bagi Anak  Rawan, Surabaya Airlangga University Press. ,  2003, Masalah Social  Anak, Jakarta,  Kencana  Prenada  Media
Group. Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi
Perlindungan  Korban  dan  Saksi, Jakarta, Sinar Grafika. Dadang  Hawari,  2013, Kekerasan  Seksual Pada Anak, Jakarta, UI Press. Didik M. Arief Mansur & Elisantris Gultom,
2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta,
Grafindo Persada.
Edy Suhardono, 1994, Teori Peran : Konsep,
Derivasi Dan Implikasinya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. H. R. Abdusallam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung. Irma  Setyowati  Soemitro,  2001, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara. Ismantoro  Dwi Yuwono,  2015, Penerapan Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Karen  Lebacqz,  1986, Teori – Teori
Keadilan  Six  Theories  Of Justice, Bandung, Nusa Media. Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum
Terhadap  Anak  dan  Perempuan, Bandung, Refika Aditama. Peter  Mahmud  Marzuki,  2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media
Group. Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan Hukum  Bagi Rakyat  Indonesia, Jakarta, Bina Ilmu.
,  2014, Argumentasi  Hukum, Yogyakarta, Gajahmada University Press. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan  Teori  Hukum  Pada
Penelitian  Disertasi  dan  Tesis, Jakarta, Rajawali Press. Sarlito  Wirawan  S,  2010, Teori-Teori Psikologi  Sosial,  Jakarta,  Raja
Grafindo Persada. Soerjono  Soekanto.  2009, Sosiologi  Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press. Pustaka  Dari  Peraturan  Perundang – undangan
Undang – undang Dasar Republik Indonesia
1945 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang – undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang – Undang  Nomor  1  Tahun  2000 tentang Pengesahan konvensi ILO 182  mengenai  Pelanggaran  dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan  Bentuk – bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Undang – Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan Atas  Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. KUH Perdata KUH Pidana
Pustaka  Dari  Skripsi,  Tesis,  Jurnal, Artikel dan Internet

## Skripsi  yang  berjudul Perlindungan  Hak
Anak  Indonesia  Atas  Pendidikan Dasar  Ditinjau  Dari  Millenium Development  Goals dalam  Robert Chambers, Partisipasi  dan  Anak- anak,dalam  Tim  Read Book,  ed., Anak-anak  Membangun  Kesadaran Kritis  (Stepping  Forward,  alih bahasa  H.  Prabowo,  Nur  Cholis), Read  Book,  Yogyakarta,  2002,  hal xi. http://www.google.com,  diakses tanggal 15/05/2014.

## Wahyu Agung Riyadi, 2014, Pendampingan
Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan  Seksual  Oleh  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan
Perempuan  dan Anak (P2TP2A) Mutiara  Di  Kabupaten  Klaten, Skripsi S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Republika  Online,  2014,  Komnas  PA  : Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak http://nasional.republika.co.id/berit a/nasional/hukum/14/11/13/ney4lh-
komnas-pa-indonesia-darurat- kejahatan-seksual-terhadap-anak. Diakses pada tanggal 01 April 2015.
Harian  Kompas,  2014, Cabuli  Tiga  Siswi, Pelayan  Rohani  Ditangkap  Polisi. http://.kompas.com/read/2014/02/1 3/1223571/Cabuli.Tiga.Siswi.Pelay an.Rohani.Ditangkap.Polisi. Diakses  Pada  Tanggal  01  April 2015
Harian  Kompas,  2014, Diduga  Cabuli  8 Anak,  Pengasuh  Panti  Asuhan Dilaporkan.http://regional.kompas. com/read/2014/04/01/1527054/Did uga.Cabuli.8.Anak.Pengasuh.Panti. Asuhan.Dilaporkan.  Diakses  Pada
Tanggal 01 April 2015
Harian  Kompas,  2014, Guru  Rayu  dan Cabuli  Siswanya,  Kepala  Sekolah Minta Maaf .http://regional.kompas.com/read//2 014/04/30/1745222/Guru.Rayu.Da n.Cabuli.Siswanya.Kepala.Sekolah.
Minta.Maaf.  Diakses  Pada Tanggal 01 April 2015
Skripsi  Abdul  Faizin,  2010,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan Seksual (Study Kasus Di Polres Salatiga Tahun 2004 – 2006), Skripsi S-1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.http://eprints.iainsalatiga.a c.id/715/1/PERLINDUNGAN%20 HUKUM%20-
%20STAIN%20SALATIGA.pdf. Diakses Pada  Tanggal  23  Maret 2015.
Artikel  Savya  Mira,  2015,  Kekerasan Seksual  pada  Anak  Perempuan. http://icl.googleusercontent.com/?li te_url=http://www.savyamirawcc.c om/kekerasan-seksual-pada-anak- perempuan.  Diakses  pada  tanggal
03 Maret 2015.