Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Evaluasi kebijakan pro masyarakat miskin (studi kasus program raskin di Kabupaten Manokwari)
Yuyun P. Rahayu a , Danny E. Waimbo b , Marco Kabiay c
a Universitas Papua Manokwari, yp.rahayu@unipa.ac.id
b Universitas Papua Manokwari, wadan1910@gmail.com
c Universitas Papua Manokwari

## I N F O   A R T I K E L

## Riwayat Artikel:
Artikel dikirim 05-12-2018 Revisi 11-03-2019 Artikel diterima 12-03-2019
Keywords: poverty,  program  evaluation, efectivity, poor rice program
Kata Kunci: kemiskinan, evaluasi program, efektivitas, program beras miskin

## A B S T R A C T
The  government  has  sought  to  stabilize  the  lives  of  the  poor  by implementing programs directly perceived by the poor, one of which is the subsidized rice program for poor households (Raskin). There is a need to do an evaluation of how the Raskin community responds to  the  implementation  of  the  Raskin  program,  whether  the  rules (mechanisms)  in  Raskin  distribution  are  accurate,  and  what constraints are faced in the implementation of Raskin Program in Manokwari  Timur  Village.  The  research  method  is  descriptive percentage by taking as many as 88 Raskin recipients (RTS-PM) as sample. The results showed that the satisfaction of Raskin recipients was included as standard, the effectiveness of the Raskin Program (Accuracy  of  the  rules)  included  in  the  poor  category,  and  the biggest Raskin program obstacle in Manokwari Timur Village was the absence of socialization of the Raskin program. The distribution of Raskin is sometimes inaccurate in terms of target, time, quantity and price.

## A B S T R A K
Pemerintah  telah  berupaya  untuk  menstabilkan  kehidupan masyarakat  miskin  yang  kesulitan  mengakses  hak-hak  dasar dengan  melaksanakan  program-program  pemerintah  yang langsung  dirasakan  oleh  kalangan  masyarakat  umum,  salah satunya adalah program beras subsidi untuk rumah tangga miskin (Raskin).  Mengingat  pelaksanaannya  yang  telah  memasuki  dua dekade,  maka  diperlukan  adanya  evaluasi  mengenai  tanggapan masyarakat  penerima  Raskin  terhadap  adanya  pelaksanaan Program  Raskin  saat  ini,  khususnya  terkait  ketepatan  aturan (mekanisme)  dalam  pembagian  Raskin,  dan  kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  Program  Raskin.  Metoda  penelitian yang  dipakai  adalah  deskriptif,  dengan  persentase  dengan mengambil sebanyak 88 penerima Raskin (RTS-PM) di Kelurahan Manokwari Timur sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan penerima Raskin termasuk dalam kriteria sedang, efektivitas  Program  Raskin  (ketepatan  aturan)  termasuk  dalam kategori kurang baik, dan kendala Program Raskin yang terbesar di  Kelurahan  Manokwari  Timur  adalah  tidak  pernah  adanya
pelaksanaan  sosialisasi  Program  Raskin.  Pembagian  Raskin terkadang tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah dan tidak tepat harga.

## PENDAHULUAN
Program  Raskin  (beras  untuk  rumah  tangga  miskin)  diperuntukkan  kepada rumah tangga miskin yang terbebani dalam hal membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  yaitu  pangan.  Sebagai  program  nasional, Raskin yang dimulai sejak 1998 telah mengalami perubahan dan perbaikan konsep dan proses implementasi program dengan tujuan akhirnya adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi masalah yang serius sejak sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada  akhir tahun 1997. Di  Indonesia ada dua kondisi  yang menyebabkan kemiskinan  bisa  terjadi.  Pertama,  kemiskinan  alamiah  yang  terjadi  antara  lain diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kedua, kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada  di  masyarakat  membuat  sebagian  anggota  masyarakat  tidak  mampu  menguasai sarana  ekonomi  dan  berbagai  fasilitas  lainnya  yang  tersedia,  sehingga  mereka  tetap miskin.  Apabila  tingkah  laku  masyarakat  sejalan  dengan  kebijakan-kebijakan pemerintah  dalam  menuntaskan  kemiskinan,  maka  kebutuhan  akan  hak-hak  dasar terpenuhi, demikian pula sebaliknya.
Beras  sebagai  produk  pangan  pokok  sebagian  besar  penduduk  di  Indonesia menjadi pilihan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kalori per hari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun beras termasuk barang normal  di  Indonesia,  kebutuhan  relatif  beras  per  rumah  tangga  per  bulan  akan mempengaruhi total pengeluaran makanan per bulan rumah tangga. Di sisi lain, energi yang diperoleh dari makanan hasil olahan beras turut menyumbang pada peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  dan  berkontribusi  pada  gizi  anak  yang  menjadi  anggota keluarga  Rumah  Tangga  Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  (Girik-Allo,  Rahayu,  & Sukartini, 2016).
Hasil penelitian  Bungkaes,  Posumah, dan Kiyai  (2013)  menunjukkan bahwa terdapat  hubungan  positif  signifikan  antara  efektivitas  Program  Raskin  dan kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  dalam  hal  keterjangkauan  dalam  pendistribusian Raskin  ke  seluruh  RTS-PM  masih  harus  diperbaiki.  Hasil  penelitian  sebelumnya tentang implementasi Program Raskin di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan adanya  perbedaan  dalam  proses  penerapan  dan  pendistribusian.  Perbedaan  yang mengarah pada inkonsistensi dalam penerapan program dan proses pendistribusian ini bahkan  mendorong  terbentuknya  aplikasi  dan  metoda  untuk  membantu  proses pelaksanaan  dan  distribusi  Raskin  agar  tepat  sasaran  (Christine  &  Yulianto,  2018; Siregar, Poningsih, & Safii, 2018). Rasyid (2012) menjelaskan bahwa Raskin sebagai solusi  dari  penanganan  krisis  ekonomi  1997,  Program  Raskin  memang  sangat membantu. Namun pasca krisis ekonomi hingga saat ini, diperlukan evaluasi dampak jangka panjang program terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian,
proses perubahan menuju kesejahteraan penduduk miskin penerima Program Raskin dipertanyakan,  khususnya  terkait  tingkat  kesejahteraan  rumah  tangga  penerima program saat ini, dan terkait ketepatan pelaksanaan program pro masyarakat miskin terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Penelitian  tentang  implementasi  maupun  evaluasi  mengenai  keefektifan  dan efisiensi  Program  Raskin  (Hutagaol,  2008;  Maharani,  2017)  telah  dilakukan  di berbagai  daerah  dan  hasilnya  sebagai  kontrol  ataupun  informasi  bagi  pemerintah. Namun demikian, terdapat fakta  yang intinya mengurangi manfaat dari pelaksanaan program  tersebut  seperti  munculnya  tindakan  manipulasi  terutama  pada  penentuan kelayakan  rumah  tangga  penerima,  kecenderungan  anggota  keluarga  dan  penerima program  untuk  tidak  bekerja  yang  pada  akhirnya  berpengaruh  negatif  pada  tingkat pendapatan  yang  dapat  diperoleh  rumah  tangga  penerima  program  (Rasyid,  2012). Dampak  lainnya  dari  Program  Raskin  adalah  perubahan  pola  pengeluaran  rumah tangga.  Program  Raskin  menyebabkan  pengeluaran  padi-padian  rumah  tangga berkurang  dan  terjadi  peningkatan  konsumsi  sumber  protein  (Prianti,  Arifin,  & Nugraha,  2018).  Sebelumnya,  Thamrin,  Novita,  dan  Tanjung  (2017)  telah menyimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan mecapai 45,1 persen dan kepuasan penerima  Program  Raskin  mencapai  55  persen  dengan  kategori  cukup  puas  dengan pelaksanaan Program Raskin.
Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  tercatat  sebagai  provinsi  dengan  tingkat kemiskinan  yang tinggi  dibandingkan  dengan  provinsi-provinsi  lainnya  yang ada di Indonesia.  Di  Provinsi  Papua  Barat  tercatat  jumlah  penduduk  miskin  tahun  2016 sebesar 223,60 ribu jiwa (24,88 persen). Pada tahun tersebut, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 20,11 ribu jiwa, dan di daerah perdesaan sebesar 203,49 ribu jiwa. Sementara itu, garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2016 sebesar Rp492.969  yang  terdiri  dari  garis  kemiskinan  makanan  dan  garis  kemiskinan  non- makanan (BPS Provinsi Papua Barat, 2017). Berdasarkan persoalan mengenai jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, maka konsistensi pemerintah di Provinsi Papua Barat dalam kelancaran pendistribusian pagu Raskin dapat mengurangi masalah kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi beras.
Bulog (Badan Urusan Logistik) telah mengalokasikan beras kepada keluarga miskin  di  Provinsi  Papua  Barat  pada  tahun  2017  sebanyak  17.187.840  kg  atau 1.432.320 kg per bulan kepada 95.488 RTS-PM dengan tebusan harga yang dibayar adalah Rp1.600 per kg bagi setiap RTS-PM, sedangkan beras yang dialokasikan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Manokwari pada tahun 2017 sebanyak 2.186.460 kg dengan 12.147 RTS-PM. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terutama  beras  bagi  masyarakat  umum,  pemerintah  telah  memberlakukan  Harga Eceran  Tertinggi  (HET)  beras  yang  dibedakan  berdasarkan  jenisnya.  Harga  beras medium  sebesar Rp9.450,00 per kg dan beras premium  Rp12.800,00  per kg. Harga tersebut  hanya  berlaku  di  luar  pulau  Papua.  Meskipun  sebagian  masyarakat mengkonsumsi  beras  baik  premium  maupun  medium,  telah  ditentukan  harga
ecerannya juga oleh pemerintah, namun masih ada sebagian masyarakat lainnya hanya mampu  mengkonsumsi  Raskin,  termasuk  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Manokwari.  Tabel  1  menunjukkan  harga  beras  berdasarkan  merk  di  Kabupaten Manokwari.
Tabel 1 Harga Beras Menurut Merk Dagang di Kabupaten Manokwari No Merek Dagang Beras Jumlah (Kg) Harga (Rp) Harga / Kg (Rp) 1 Betet 10 135.000 13.500 2 Tawon 10 135.000 13.500 3 Bulog 10 110.000 11.000 4 Panda 10 130.000 13.000 5 Mawar 50 450.000 9.000 Sumber: Data survei awal, 2017 Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan dan Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Manokwari Timur Distrik Manokwari Barat Tahun 2017 No. Keterangan Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Total (Jiwa) 1 Penduduk Kelurahan Laki-laki 6.404 12.198 Perempuan 5.794 2 Kepala Keluarga Laki-laki 2.779 3.509 Perempuan 730
Sumber: Data Kelurahan Manokwari Timur, 2017
Perbandingan  jumlah  dan  harga  beras  dapat  dijelaskan  untuk  mengetahui jumlah  pengeluaran  untuk  produk  yang  sama.  Misalnya,  masyarakat  miskin membelanjakan uangnya untuk beras sebesar Rp11.000, maka hanya memperoleh 1 kg  beras  Bulog  (Tabel  1).  Sementara,  jika  dibelanjakan  beras  miskin,  maka  akan diperoleh >6 kg beras. Atau dengan kata lain, keluarga miskin akan mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk beras dan masih tersedia dana untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Tabel 2 menunjukkan jumlah Kepala Keluarga (KK) dan RTS-PM di Kelurahan  Manokwari  Timur,  dengan  jumlah  penduduk  laki-laki  cenderung  lebih banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  perempuan,  baik  itu  pada  jumlah penduduk maupun jumlah KK. Terdapat 730 KK perempuan dan 2.779 KK laki-laki. Total  keseluruhan  dari  jumlah  penduduk  berdasarkan  jenis  kelamin  masing-masing sebesar 3.509 jiwa baik itu untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
Tabel 3
Jumlah Penerima Beras Bersubsidi Bagi Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM)
Per RT Di Kelurahan Manokwari Timur No. RT / RW RTS -PM (KK) Pagu Raskin (Kg) Harga (per Kg) 1 RT 01 / RW 02 86 1.290 Rp1.600 2 RT 01 / RW 03 53 795 Rp1.600 3 RT 01 / RW 06 50 750 Rp1.600 4 RT 02 / RW 01 62 930 Rp1.600 5 RT 02 / RW 02 32 480 Rp1.600 6 RT 02 / RW 04 44 660 Rp1.600 7 RT 02 / RW 05 82 1.230 Rp1.600 8 RT 03 / RW 01 80 1.200 Rp1.600 9 RT 03 / RW 03 114 1.710 Rp1.600 10 RT 03 / RW 04 75 1.125 Rp1.600 11 RT 03 / RW 06 38 570 Rp1.600 Total 716 10.740
Sumber: Kelurahan Manokwari, 2017
Tabel 3 menunjukkan jumlah RTS-PM di 11 Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan Manokwari Timur. RT yang paling banyak menerima Raskin yaitu RT 03/RW 03 dengan jumlah pagu Raskin yang diterima sebanyak 1.710 Kg dan jumlah RTS-PM nya mencapai 114 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan RT yang paling sedikit jumlah KK penerima Raskin yaitu RT 02/RW 02. Kurang meratanya distribusi Beras Raskin di Kelurahan Manokwari Timur juga sejalan dengan hasil penelitian Jamhari (2012)  yang menyebutkan bahwa, meskipun hampir 19 tahun, pelaksanaan Program Raskin tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.
Di sisi lain pendapatan rumah tangga miskin sangat berpengaruh juga terhadap kebutuhan  pangan  akan  beras,  apalagi  dengan  jumlah  tanggungan  anggota  keluarga yang  banyak.  Di  Kabupaten  Manokwari  pendapatan  per  kapita  penduduk  miskin sebesar  Rp315.940  per  bulan.  Pendapatan  penduduk  miskin  ini  sangat  rendah  dan menjadi  salah  satu  kendala  dalam  rumah  tangga  miskin  saat  harus  memenuhi kebutuhan konsumsi termasuk konsumsi beras. Ironisnya, pendapatan RTS-PM akan semakin  berkurang  bila  penerima  program  menjadikan  Raskin  sebagai  pendapatan tambahan  sehingga  berpikir  untuk  tidak  menambah  pendapatan  yang  ada.  Bahkan RTS-PM yang tidak layak sebagai penerima karena memiliki pendapatan diatas rata- rata garis kemiskinan turut merasakan Program Raskin dalam jangka waktu yang lama dan tidak terbebani meskipun harga tebus per kg beras subsidi dinaikkan (Hutagaol, 2008).  Dengan  demikian,  permasalahan  ini  menjadi  dilema  bagi  penerima  dan  juga pelaksana Program Raskin.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  tersebut  sebelumnya,  maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana  tanggapan  masyarakat  penerima  Raskin  terhadap  adanya  pelaksanaan Program  Raskin?;  kedua,  a pakah  aturan  (mekanisme)  dalam  pembagian  Raskin  sudah tepat?; dan ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Raskin di
Kelurahan Manokwari  Timur?  Dengan  demikian,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan  RTS-PM  sebagai  pihak  yang  terdampak pelaksanaan  program  nasional  ini,  mengevaluasi  pelaksanaan  program  berdasarkan ketepatannya, dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi program pada level RTS-PM.

## KAJIAN PUSTAKA

## Program Beras Miskin (Raskin) pendukung kebijakan pengentasan kemiskinan
Pertumbuhan  rata-rata  menjadi  indikator  penurunan  atau  peningkatan kemiskinan sementara ketimpangan yang terjadi di negara berkembang memiliki peran penting dalam perilaku kemiskinan. Bahkan di negara-negara di mana pertumbuhan telah menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan, kemajuan lebih lanjut dapat terjadi  di  bawah  distribusi  pendapatan  yang  relatif  menguntungkan  (Fosu,  2017). Dengan  demikian,  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  yang  dapat  mendukung  agar pertumbuhan  rata-rata  terjadi  dengan  distribusi  pendapatan  yang  menguntungkan mutlak diperlukan. Hal inilah yang kemudian mendorong terciptanya berbagai macam program  pengentasan  kemiskinan  di  negara-negara  berkembang  (Hanna  &  Olken, 2018; Khemili & Belloumi, 2018a; dan Banerjee et al ., 2015) yang tujuannya untuk menstabilkan pendapatan kelompok penduduk miskin dan memperkecil gap distribusi pendapatan.
Kemiskinan  memiliki  beberapa  definisi,  menurut  Bank  Dunia  ( Worldbank ), ukuran  kemiskinan  absolut  adalah  orang  yang  hidup  dengan  pendapatan  dibawah USD$1  per  hari  dan  kemiskinan  menengah  untuk  pendapatan  dibawah  $2  per  hari (Bank Dunia, 2005). Ukuran kemiskinan secara sederhana dan yang umum digunakan dapat  dibedakan  menjadi  tiga  yaitu  kemiskinan  absolut,  kemiskinan  relatif,  dan kemiskinan  struktural  (Kuncoro,  2011).  Tetapi  dalam  penelitian  ini  digunakan kemiskinan  absolut.  Seseorang  termasuk  golongan  miskin  absolut  apabila  hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.
Kemiskinan  merupakan  indikator  penting  untuk  melihat  keberhasilan pembangunan  suatu  daerah  selain  pertumbuhan  ekonomi.  Tingginya  pertumbuhan ekonomi satu daerah menjadi beban daerah saat jumlah penduduk miskin ataupun garis kemiskinan  di  wilayahnya  cukup  besar  nilainya.  Setiap  daerah  akan  berusaha  keras untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  optimal  dan  menurunkan  angka kemiskinan.  Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan melalui  program-program  kebijakan  sosial  yang  berdampak  langsung  kepada masyarakat miskin ( pro-poor policy ), salah satunya adalah melalui Program Raskin. Dengan  demikian,  ada  kaitan  Program  Raskin  dengan  pengentasan  kemiskinan.  Di wilayah timur Indonesia, secara statistik angka kemiskinannya relatif tinggi, sehingga
penelitian  ini  secara  tidak  langsung  menunjukkan  mengapa  permasalahan  tersebut terjadi.
Kebijakan pemberantasan kemiskinan ( pro-poor public policy ) dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: (1) kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang  kondusif  bagi  peningkatan  pendapatan  masyarakat  miskin,  dan  (2)  kebijakan yang  bertujuan  menyediakan  pelayanan  sosial  dasar  ( basic  social  services )  kepada masyarakat miskin untuk membantu mengatasi akibat negatif dari   kemiskinan   yang mereka   alami. Program Raskin adalah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan tipe kedua. Melalui pelaksanaan Program Raskin bersama program penanggulangan kemiskinan  lainnya  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  nyata  dalam peningkatan  ketahanan  pangan  dan  kesejahteraan  sosial  rumah  tangga.  Selain  itu Program Raskin merupakan program transfer energi dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainnya (Perum Bulog, 2012).
Program Raskin merupakan salah satu kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam menyalurkan beras khusus untuk Rumah Tangga Miskin. Raskin dimulai sejak tahun  1998  dengan  nama  Operasi  Pasar  Khusus  (OPK)  yang  berfungsi  sebagai program darurat (social safety net) untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Pada tahun 2002, fungsi program  diperluas  sebagai  perlindungan sosial  masyarakat (social protection) ,  yang kemudian namanya diubah menjadi Raskin agar lebih tepat sasaran. Pergantian nama program  ini  menjadi  penting  karena  dengan  nama  Raskin  maka  jelaslah  bahwa program  ini  dapat  langsung  ke  targetnya  yaitu  keluarga  miskin.  Program  Raskin dilaksanakan  di  bawah  tanggung  jawab  Kementrian  Dalam  Negeri  dan  Perusahan Umum  (Perum)  Badan  Urusan  Logistik  (Bulog)  sesuai  dengan  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  Menteri  Dalam  Negeri  dengan  Direktur  Utama  Perum  BULOG Nomor:  25  Tahun  2003  dan  Nomor:  PKK-12/07/2003,  yang  melibatkan  instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat.
Tujuan Program Raskin adalah memberikan bantuan beras bersubsidi kepada keluarga miskin untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangannya dengan jumlah dan harga tertentu dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Sasaran Program  Raskin  adalah  untuk  memenuhi  sebagian  kebutuhan  kalori  dan  gizi  dalam bentuk  beras  bagi  sekitar 15,79 juta keluarga  Prasejahtera dan Keluarga  Sejahtera  I dengan tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat (RTS-PM) adalah kepala keluarga atau  rumah  tangga  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  makanan  dan  memiliki pendapatan  perbulan  yang  sangat  minim,  sehingga  rumah  tangga  tersebut  dapat merasakan  program  subsidi  beras  miskin  yang  diberikan  langsung  oleh  pemerintah guna  meningkatkan  kebutuhan  pangan  rumah  tangga  miskin.  Pada  mulanya, penyebutan nama untuk rumah tangga sasaran dalam Program Raskin dikenal sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM). Pada tahun 2012, nama RTM diganti menjadi RTS-

## PM (Perum Bulog, 2012).

## Penyebab Kemiskinan
Ada  dua  kondisi  yang  menyebabkan  kemiskinan  bisa  terjadi  yaitu  pertama, kemiskinan  alamiah  adalah  kemiskinan  yang  terjadi  antara  lain  akibat  sumber  daya alam  yang  terbatas,  penggunaan  teknologi  yang  rendah  dan  bencana  alam.  Kedua, kemiskinan  buatan  adalah  kemiskinan  yang  terjadi  dikarenakan  lembaga-lembaga yang  ada  di  masyarakat  membuat  sebagian  anggota  masyarakat  tidak  mampu menguasai  sarana  ekonomi  dan  berbagai  fasilitas  lain  yang  tersedia,  hingga  mereka tetap miskin.
Kebijakan yang terfokus pada pertumbuhan namun mengabaikan pemerataan pendapatan  akan  menciptakan  ketimpangan  antara  penduduk  miskin  dan  penduduk kaya.  Seperti  dalam  paradoks  kemiskinan,  bahwa  kemiskinan  meningkat  tajam ditengah masyarakat yang kaya (Lubis, 2017). Ajaran teori lama, bahwa pemerataan akan  terjadi  dengan  sendirinya  kearah  yang  semakin  baik  setelah  mencapai  tingkat pembangunan tertentu ( trickle down effect), dianggap sebagai teori yang sudah usang dikalangan  perencana  ekonomi  pembangunan  kontemporer.  Banyak  ahli  yang mengkhawatirkan  efek trickle  down ,  karena  berbagai  sebab,  tidak  bisa  otomatis terealisir dan yang terjadi justru sebaliknya , trickle up . Kondisi yang tercipta seperti surplus tenaga kerja, gaji buruh yang sangat rendah, dan usaha kecil yang selalu kalah dalam kemampuan tawar-menawar.
Jadi,  bentuk  pola  bagian  pendapatan  yang  diperoleh  penduduk  termiskin sebagai fungsi daripada pembangunan dapat berbentuk U, seperti dihipotesiskan oleh Simon Kuznets dari pembandingan sampel negara-negara maju dengan negara-negara berkembang berpendapatan sedang sampai tinggi, atau huruf J tergantung pada sifat strategi  pembangunan  yang  dipilih  (Goudzwaard  &  Lange,  1995).  Sharp  (2000) mencoba  mengidentifikasikan  ada  tiga  penyebab  kemiskinan  dipandang  dari  sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena pendapatan yang timpang. Kedua, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya  manusia.  Keempat,  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah  berarti produktivitas  rendah,  yang  pada  gilirannya  upahnya  rendah.  Rendahnya  kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi  atau  karena  keturunan.  Kelima,  kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan akses  dalam  modal.  Penyebab  kemiskinan  ini  bermuara  pada  teori  lingkaran  setan kemiskinan ( vicious circle of poverty) . Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar,  dan  kurangnya  modal  menyebabkan  rendahnya  produktivitas.  Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan  akan  berimplikasi  pada  rendahnya  tabungan  dan  investasi.  Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.
Gambar 1 menunjukkan bahwa dari segi permintaan modal, perangsang untuk
melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang sangat terbatas, sehingga produktivitas rendah menyebabkan pendapatan masyarakat rendah,  pendapatan  masyarakat  rendah  maka  akan  menyebabkan  kemampuan menabung pun juga ikut rendah, sehingga tingkat pembentukan modal rendah.
Sumber: Todaro, 2000

## Gambar 1 Lingkaran Setan Kemiskinan

## Garis Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  sebuah  kondisi  yang  berada  di  bawah  garis  nilai standar  kebutuhan  minimum,  baik  untuk  makanan  dan  non-makanan,  yang  disebut garis  kemiskinan  ( poverty  line )  atau  batas  kemiskinan  ( poverty  threshold ).  Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar  kebutuhan  makanan  setara  2.100  kilo  kalori  per  orang  per  hari  dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS Kabupaten Manokwari, 2017).
Kemiskinan  merupakan  indikator  penting  untuk  melihat  keberhasilan pembangunan suatu daerah selain pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah akan berusaha keras  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  optimal  dan  menurunkan  angka kemiskinan seperti yang dikemukakan Singgle (2005) bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi  kemungkinan  akan  menyebabkan  percepatan  dalam  pengurangan  angka kemiskinan.  Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan melalui program-program sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin, salah satunya adalah melalui Program Raskin.
Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah atau negara mengalami transformasi  sejak  awal  pertengahan  1990.  Pada  periode  tersebut,  pertumbuhan  di negara-negara  berkembang  sebagai  suatu  kelompok  relatif  kuat,  melampaui pertumbuhan  ekonomi  maju.  Kemudian  pertumbuhan  ekonomi  tidak  lagi  menjadi satu-satunya  indikator  keberhasilan  melainkan  pengurangan  kemiskinan.  Data
Ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan Investasi Rendah Kekurangan modal Produktivitas rendah Pendapatan rendah Tabungan Rendah
regional dan spesifik negara dianalisis untuk rasio tingkat kemiskinan di tingkat $1,25 dan $2,50 menggunakan data Bank Dunia Povcalnet (Fosu, 2017).

## Kendala Program
Kendala  yang  dihadapi  dalam  dijalankannya  subsidi  Raskin  adalah  mengenai masalah  sosialisasi  dan  transparasi  informasi  yang  kurang.  Sosialisasi  program merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah program, namun kegiatan penting ini tidak  diatur  secara  rinci  dalam  pendistribusian  Raskin.  Hal  ini  menjadi  salah  satu penyebab bervariasinya kegiatan sosialisasi tingkat aparat antarwilayah dan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat (Perum Bulog, 2012).
Tinjauan dokumen menyimpulkan bahwa sosialisasi Raskin kepada pelaksana di jajaran pemda mengandalkan pendekatan struktural birokratis dan umumnya tidak dilakukan  secara  khusus  melainkan  dalam  bentuk  rapat  koordinasi.  Hal  tersebut sejalan  dengan  temuan  lapangan  bahwa  sosialisasi  kepada  aparat  dilakukan  secara berjenjang dan seringkali digabungkan dengan monitoring dan evaluasi. Sosialisasi di tingkat  provinsi  dilakukan  dua  kali  setahun,  sedangkan  di  tingkat  kabupaten/kota bergantung  pada  masing-masing  pemda.  Selain  itu,  sosialisasi  kepada  masyarakat yang  mengandalkan  penyebaran  informasi  informal  dari  aparat  desa/kelurahan  dan petugas  pembagi  merupakan  salah  satu  titik  lemah  program.  Umumnya  masyarakat dan  penerima  manfaat  tidak  memperoleh  informasi  program  secara  menyeluruh. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui informasi umum, seperti arti Raskin,  jatah  beras  yang  seharusnya  diterima,  harga  beras  di  titik  distribusi,  dan frekuensi  penerimaan  per  tahun.  Namun  demikian,  di  wilayah  yang  dikunjungi, umumnya masyarakat  sudah mengetahui esensi  program  sebagai  bantuan  beras dari pemerintah untuk masyarakat miskin.
Keterbatasan  sosialisasi  juga  berpengaruh  terhadap  transparansi  program kepada  masyarakat,  berpotensi  menimbulkan  korupsi,  ketidaktepatan  sasaran,  dan kesalahan  persepsi  aparat  pemda  bahwa  Raskin  adalah  program  Pemerintah  Pusat sehingga mempengaruhi keseriusan mereka dalam mendukung pelaksanaan program. Dengan  demikian,  transparansi  program  masih  lemah,  baik  tentang  ketersediaan informasi umum program, daftar penerima manfaat, maupun tentang penentuan harga. Di  semua  wilayah  studi  tidak  ditemukan  adanya  informasi  tentang  Program  Raskin yang ditempel di tempat umum atau dapat diakses oleh masyarakat luas.
Selain  masalah  kurangnya  sosialisasi  dan  transparansi,  pemerintah  juga menganggap  ada  beberapa  faktor  lain  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan subsidi  Raskin  diantaranya:  (1) Proses  pencacahan  atau  pendataan  keluarga  miskin yang  kurang  menyeluruh,  sehingga  tidak  jarang  ada  yang  tidak  tercatat,  (2) Proses penetapan  kategori  RTM,  (3) Proses  pembagian  kartu  untuk  penerima  raskin  yang tidak  tepat  sasaran,  (4) Penyimpangan  mengenai  kualitas  beras  yang  dilakukan  oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  sebelumnya  tentang  program  pengentasan  kemiskinan  di  negara- negara  berkembang  menunjukkan  hasil  yang  berbeda-beda.  Di  Tunisia,  misalnya, penelitian  dilakukan  terhadap  sekelompok  rumah  tangga  miskin  yang  diberikan perlakuan  dengan  yang  tidak  (Khemili  &  Belloumi,  2018).  Hasilnya  menunjukkan bahwa pemberian jaminan sosial membantu rumah tangga miskin memenuhi konsumsi pada saat penghasilan rumah tangga berfluktuasi dibandingkan dengan rumah tangga miskin  yang tidak menerima jaminan sosial.  Penelitian ini menegaskan bahawa ada hubungan antara pemberian jaminan sosial, pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan dilakukan di negara-negara miskin dan berkembang seperti Ethiopia, Ghana, Honduras, India, Pakistan dan Peru. Penelitian telah dilakukan dengan memberikan program bantuan jangka pendek dan dukungan jangka  panjang  kepada  sampel  rumah  tangga  miskin  (11.000  rumah  tangga)  untuk membantu  mereka  meningkatkan  level  keberadaan  ke  arah  yang  berkelanjutan (Banerjee et  al .,  2015).  Hal  serupa  juga  terjadi  di  Columbia,  rumah  tangga  yang diberikan  insentif  program  pengamanan  sosial  dan  transfer  tunai  lebih  dapat menyesuaikan  pola  pengeluarannya  sehingga  ada  bagian  yang  dapat  ditabung, dibandingkan kelompok yang sama yang tidak menerima insentif  (Tovar & Urrutia, 2017).
Penelitian-penelitian terkait  Program  Raskin di  daerah lainnya menunjukkan efektivitas  Program  Raskin.  Jamhari  (2012)  meneliti  tentang  efektivitas  distribusi raskin  di  pedesaan  dan  perkotaan  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa distribusi  raskin  di  Indonesia  belum  tepat  sasaran.  Probabilitas  suatu  rumah  tangga menerima raskin atau tidak dipengaruhi oleh pendidikan, jenis kelamin, umur, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan, pekerjaan, lantai rumah dan lokasi. Selanjutnya, Sujianto,  Ernawati,  As’ari,  dan  Mayarni  (2012)  meneliti  tentang  implementasi Program  Raskin  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Metoda analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pendistribusian  raskin  masih  terkendala  masalah  koordinasi. Selanjutnya, untuk proses pendistribusiannya telah mengikuti Buku Pedoman Umum Raskin.  Evaluasi  Program  Raskin  oleh  tim  koordinasi  raskin  kecamatan  di  Desa Buniseuri  Kecamatan  Cipaku  Kabupaten  Ciamis  oleh  Garvera  (2017)  telah menunjukkan bahwa tingkat validitas data RTM dan kurangnya sosialisasi baik dari Tim  Koordinasi  Kecamatan  maupun  pengelola  Program  Raskin  di  desa  merupakan masalah  yang  perlu  diatasi  dengan  cara  melakukan  pengevaluasian  dan  pembaruan data dan informasi secara regular, misalnya setahun sekali. Penelitian Septian, Bahri, dan Makmur (2013) menunjukkan bahwa keefektifan Program Raskin sangat rendah baru mencapai 39,69 persen. Hasil berbeda dengan Emalia (2010) yang menyatakan bahwa Program Raskin telah memenuhi seluruh unsur 6T.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  maka  kerangka  berpikir  dalam penelitian  ini  disusun  seperti  pada  Gambar  2,  efektivitas  program  dilihat  dari  tiga
kategori  yaitu:  1)  tanggapan  tentang  kepuasan  penerima  manfaat  program,  2) ketepatan implementasi aturan dan 3) kendala dalam pelaksanaan program.   Jika skor masing-masing indikator kepuasan dan efektivitas > 70 persen, maka dikatakan hasil evaluasi  Program  Raskin  di  Kelurahan  Manokwari  Timur  menunjukkan  hasil  yang baik.  Jika  skor  tersebut  <  70  persen,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  evaluasi Program Raskin di Kelurahan Manokwari Timur menunjukan hasil yang kurang baik. Sedangkan untuk indikator kendala pelaksanaan program dijabarkan secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara.

## Keterangan
= Dilihat dari
Gambar 2
Kerangka Berpikir

## METODA PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  terdiri  dari  data  kuantitatif  dan  kualitatif.  Data  dalam  penelitian diperoleh  dari  informan  dan  responden.  Orang-orang  atau  pihak  ditentukan  secara sengaja  sebagai  informan,  karena  mereka  dianggap menguasai  permasalahan.  Pihak yang  dimaksud  antara  lain;  Perum  Bulog  Manokwari,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Manokwari,  Kepala  Kelurahan  (Lurah  Manokwari  Timur),  RT,  RW  dan  Rumah Tangga  Sasaran-Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  yang  bisa  memberikan  informasi tentang masalah evaluasi pelaksanaan Program Raskin. Responden dalam penelitian ini adalah beberapa RTS-PM di Kelurahan Manokwari Timur.

## Populasi Dan Sampel
Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  RTS-PM.  Populasi  dalam penelitian ini adalalah Masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Manokwari Timur yang  berjumlah  12.198.  Kelompok  masyarakat  yang  di  jadikan  populasi  dalam penelitian ini yaitu jumlah kepala keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan di Kelurahan Manokwari Timur sebanyak 716 kepala keluarga (RTS-PM). Sampel dalam penelitian  ini  adalalah  jumlah  RTS-PM  yang  menerima  Raskin  di  Kelurahan Manokwari Timur sebanyak 88 RTS-PM.
Evaluasi Pelaksanaan (Raskin) Kendala Pelaksananaan Program
(Deskriptif) Kepuasan Penerima /Tanggapan RTS-PM
(Deskriptif Persentase)
Efektivitas Program  Ketepatan Aturan (Deskriptif Persentase)

## Teknik Pengambilan Sampel
Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah proportional  area random  sampling .  Teknik sampling ini  diberi  nama  demikian  karena  di  dalam pengambilan  sampelnya  menggunakan  gabungan  antara  teknik  sampel  wilayah, sampel  random  dan  teknik  sampel  proporsi.  Dalam  penelitian  ini  ditentukan pengambilan sampel dengan Rumus Slovin dalam Husein (2002):
𝑛 = N 1+𝑛𝑒 2 .......................................................................................................................................  1
n   =   ukuran sampel N  =   ukuran populasi e 2 =  persen  ketidaktelitian  karena  kesalahan  pengambilan  sampel  yang  diinginkan,  untuk  studi  ini ditetapkan 10 persen (alasan ditetapkan 10 persen karena responden dinilai mampu menjawab angket dengan benar).
Hasil  perhitungan  menggunakan  rumus  Slovin  dan Proportional  Random Sampling adalah sebagai berikut:
n = N 1+𝑛𝑒 2 716
1+(716) (0,1 2) = 88 RTS-PM
Tabel 4 Sampel RTS-PM Di Kelurahan Manokwari Timur RT / RW Jumlah Populasi (N) (KK) Jumlah Sampel (n) (KK) RT 01 / RW 02 86 10 RT 01 / RW 03 53 7 RT 01 / RW 06 50 6 RT 02 / RW 01 62 8 RT 02 / RW 02 32 4 RT 02 / RW 04 44 5 RT 02 / RW 05 82 10 RT 03 / RW 01 80 10 RT 03 / RW 03 114 14 RT 03 / RW 04 75 9 RT 03 / RW 06 38 5 Total 716 88 Sumber: Data Diolah Tahun 2017
Dengan  menggunakan  rumus  Slovin  diperoleh  jumlah  sampel  sebanyak  88 RTS-PM.  Adapun  besar  atau  jumlah  pembagian  sampel  untuk  masing-masing  RT menggunakan  metoda proportional  random  sampling (Sugiyono,  2008).  Jumlah sampel yang diinginkan setiap RT ( ni ) merupakan hasil bagi antara jumlah populasi pada  setiap  RT  ( Ni) dengan  jumlah  seluruh  populasi  RTS-PM  di  Kelurahan Manokwari Timur (N) dikalikan banyaknya sampel (n), i menunjukkan RT ke 1, 2 dan 3.  Hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  rumus proportional  random  sampling
diperoleh jumlah sampel yang dibutuhkan masing-masing RT seperti yang ditunjukan dalam Tabel 4.

## Metoda Analisis
Metoda analisis data merupakan suatu metoda yang digunakan untuk mengolah data  hasil  penelitian  untuk  memperoleh  suatu  kesimpulan.  Metoda  analisis  dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Adapapun langkah-langkah metoda deskriptif persentase: adalah pertama, memberi nilai di daftar pertanyaan dengan menggunakan skor sebagai  berikut:  jawaban A diberi skor 4, jawaban  B diberi skor 3,  jawaban C diberi skor 2, dan jawaban D diberi skor 1. Langkah selanjutnya adalah memasukan hasil skor kedalam rumus persentase. Persentase yang diperoleh (%) merupakan hasil bagi jumlah skor data (n) dengan jumlah skor ideal (N) dikalikan 100.
Jumlah  skor  dari  data  adalah  jumlah  tanggapan  (jawaban)  dari  setiap responden, sedangkan skor ideal adalah skor tertinggi atau jawaban A yang diberi skor 4. Dari poin skor tersebut kemudian dikelompokkan kedalam kriteria persentase. Nilai tertinggi menunjukan bahwa pelaksanaan Program Raskin telah berjalan dengan baik (> 70 persen). Sebaliknya, nilai persentase yang rendah (< 50 persen) dapat dikatakan bahwa program tersebut belum berjalan dengan baik (belum sesuai) dan masih terdapat kendala  dalam  pelaksanaan  program.  Adapun  kriteria  penilaian  persentase  adalah sebagai berikut: 25 hingga 30 persen  berarti sangat kurang baik, 40 hingga 54 persen berarti kurang baik, 55hingga 69 persen berarti sedang, 70 hingga 84 persen berarti baik dan 85 hingga 100 persen artinya sangat baik.

## Fokus Penelitian
Fokus  yang  menjadi  materi  diskusi  dengan  narasumber  yaitu  tanggapan Program Raskin atas RTS-PM di Kelurahan Manokwari Timur sebagai sasaran dari pelaksanaan  Program  Raskin  menanggapi  adanya  program  tersebut.  Indikatornya adalah tingkat kepuasan RTS-PM terhadap Program Raskin yaitu ketepatan dalam hal jumlah,  harga,  sasaran,  kualitas,  waktu  dan  administrasi.  Satuan  yang  digunakan adalah  persen.  Ketepatan  aturan  adalah  kesesuaian  jalanya  Program  Raskin  dengan aturan  yang  telah  ditentukan.  Tingkat  indikatornya  adalah  kesesuaian  aturan  yang dijalankan.  Satuan  yang  digunakan  adalah  skor  satu  sampai  empat.  Selanjutnya, kendala  pelaksanaan  program  adalah  segala  hambatan  yang  timbul  pada  waktu pelaksanaan  program.  Indikatornya  adalah  tingkat  sosialisasi  program,  tingkat kesadaran  masyarakat,  tingkat  kelancaran  distibusi  bantuan.  Kendala  program dijelaskan secara kualitatif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis
Pekerjaan merupakan salah satu penentu kebutuhan hidup, yang diukur melalui hasil dari sebuah kerja keras (pendapatan). Data sebaran responden berdasarkan jenis
pekerjaan dan pendapatan di Kelurahan Manokwari Timur disajikan dalam Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa responden dari setiap jenis pekerjaan yang diukur dari  sisi  pendapatan.  Bahwa  yang  sangat  dominan  adalah  jenis  pekerjaan  yang dikategori  usaha  (penjual)  dengan  tingkat  pendapatan  kurang  dari  Rp1.000.000 sebanyak  30  responden  dan  tingkat  pendapatan  lebih  dari  Rp1.000.000  sebanyak  2 responden,  total  keseluruhan  responden  sebanyak  32  responden,  dengan  jumlah persentase  sebesar  36,36  persen.  Jenis  pekerjaan  yang  tidak  terlalu  dominan  yang dikategorikan peternak dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp1.000.000 sebanyak 1  responden,  total  keseluruhan  responden  sebanyak  1  responden  dengan  jumlah persentase  sebesar  1,13  persen.  Beberapa  kategori  jenis  pekerjaan  pada  Tabel  5 menunjukkan  pekerjaan  sampingan  responden  antara  lain  adalah  bekerja  sebagai tukang ojek, berkebun, nelayan dan buruh kasar.
Tabel 5 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Dan Pendapatan No Jenis Pekerjaan Tingkat Pendapatan (Rp./Bulan) Total RTS-PM (Orang) Persentase (%) < 1Juta 1 – < 5  Juta 1 Petani 5 0 5 5,69 2 Usaha/Penjual 30 2 32 36,36 3 Pensiun 0 1 1 1,13 4 PNS 0 2 2 2,27 5 Nelayan 2 0 2 2,27 6 Honorer 2 3 5 5,69 7 Peternak 1 0 1 1,13 8 Sopir Taksi 4 1 5 5,69 9 Buruh Kasar 25 0 25 28,4 10 Ojek 8 0 8 9,1 11 Pembantu Rumah Tangga 2 0 2 2,27 Total 79 9 88 Persentase (%) 89,78 10,22 100
Sumber: Data diolah Tahun 2018
Dilihat  dari  jenis  pekerjaan  RTS-PM  yang  hanya  memiliki  pendapatan terbanyak  yaitu  kurang  dari  Rp1.000.000.  RTS-PM  ini  lebih layak  untuk  menerima Program  Raskin  dibandingkan  dengan  yang  memiliki  pendapatan  lebih  dari Rp1.000.000.  Berjalannya  Program  Raskin  di  Kelurahan  Manokwari  Timur  masih ditemukan  masalah  ketepatan  sasaran,  selain  rumah  tangga  rentan  miskin  sebagai penerima  program,  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  juga  menerima  Program  Raskin tersebut.
Tabel 6 Sebaran Responden Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin No Umur (Tahun) Jenis Kelamin Total Persentase (%) Laki-Laki (Orang) Perempuan (Orang) 1 25-50 48 28 76 86,36 2 50-75 7 5 12 13,64 Total 55 33 88 Persentase (%) 62,5 37,5 100 Sumber: Data Diolah Tahun 2018
Pembagian  raskin  tidak  memandang  gender.  Artinya  bahwa  baik  laki-laki maupun perempuan yang dikategorikan dalam usia produktif bisa merasakan Program Raskin, yang sesuai dengan porsi yang diberikan dari pemerintah kepada rumah tangga miskin.  Data  pada  Tabel  6  menunjukkan  sebaran  responden  berdasarkan  umur  dan jenis  kelamin.  Berdasarkan  data  Tabel  6  diketahui  bahwa  responden  dari  kedua kategori  umur  yaitu  usia  25-50  tahun  dan  50-75 tahun  yang  paling  dominan  adalah berjenis kelamin laki-laki (kepala keluarga) sebanyak 48 responden untuk umur 25-50 tahun,  7  responden  untuk  umur  50-57  tahun.  Total  responden  dari  kedua  kategori sebanyak 55 responden (62,5 persen). Sedangkan, yang tidak terlalu dominan adalah berjenis kelamin perempuan untuk kedua kategori. Terdapat sebanyak 28 responden untuk  umur  25-50  tahun  dan  5  responden  untuk  umur  50-57  tahun,  dengan  total responden  sebesar  33  responden  (37,5  persen).  Dapat  disimpulkan  bahwa  penerima program yang masih memiliki kepala keluarga laki-laki.
Kepuasaan  penerima  raskin  dalam  penelitian  ini  diukur  berdasarkan  empat pertanyaan. Setiap responden memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Penjelasan selanjutnya menunjukkan sebaran responden berdasarkan kepuasan penerima raskin. Skor tanggapan dari responden untuk pertanyaan pertama mengenai tingkat kepuasaan Program  Raskin  sebesar  239  poin,  skor  ideal  adalah  sebesar  352  poin,  sehingga deskriptif  persentasenya  adalah  sebesar  67,90  persen  dan  termasuk  dalam  kriteria sedang. Skor tanggapan responden untuk pertanyaan kedua mengenai Program Raskin dapat membantu kebutuhan makan selama 1 bulan adalah sebesar 208 poin, skor ideal adalah sebesar 352 poin dan diperoleh skor deskriptif persentase sebesar 59,09 persen. Dengan demikian kepuasan responden RTS-PM termasuk dalam kriteria sedang.
Skor  tanggapan  dari  responden  untuk  pertanyaan  ketiga  mengenai  Program Raskin dapat mengurangi biaya rumah tangga penerima raskin sebesar 234, skor ideal adalah  sebesar  352,  skor  deskriptif  persentase  adalah  sebesar  66,48  persen  yang termasuk dalam kriteria sedang. Sedangkan skor tanggapan dari responden sebesar 173 untuk  pertanyaan  keempat  mengenai  informasi  pembagian  raskin,  skor  ideal  adalah sebesar  352,  skor  deskriptif  persentase  adalah  sebesar  49,15  persen  yang  termasuk dalam  kriteria  kurang  baik.  Berdasarkan  hasil  deskriptif  persentase  responden  dari keempat kategori mengenai kepuasan penerima sebesar 60,65 persen yang stermasuk dalam kriteria sedang (Tabel 7). Berdasarkan hal tersebut bahwa pemerintah (pihak- pihak) terkait harus meningkatkan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Manokwari  Timur,  disebabkan  karena  kepuasan  penerima  (RTS-PM)  belum merasakan program tersebut secara baik atau dengan kata lain Program Raskin tidak sesuai dengan indikator 6T.
Tabel 7 Skor Deskriptif Persentase Kepuasan Penerima (RTS-PM) No. Pernyataan Skor Tanggapan Skor Ideal Skor Deskriptif (%) Kriteria 1 Tingkat kepuasaan Program Raskin. 239 352 67,90 Sedang 2 Program Raskin dapat membantu kebutuhan makan sebulan. 208 352 59,09 Sedang 3 Program Raskin dapat mengurangi biaya rumah tangga penerima Raskin. 234 352 66,48 Sedang 4 Informasi pembagian Raskin. 173 352 49,15 Kurang Baik Total 854 1.408 60,65 Sedang
Sumber: Data Diolah Tahun 2018
Efektivitas  Program  Raskin  dalam  penelitian  ini  diukur  berdasarkan  empat pertanyaan  dan  tanggapan  responden  sebagai  jawaban  adalah  berbeda-beda. Penjelasan selanjutnya menunjukkan sebaran responden berdasarkan keefektivitasan Program Raskin (Tabel 8).
Tabel 8 Skor Deskriptif Persentase Efektivitas Program Raskin (Ketepatan Aturan) No. Pernyataan Skor Tanggapan Skor Ideal Skor Deskriptif (%) Kriteria 1 Tingkat ketepatan waktu pembagian Raskin. 167 352 47,44 Kurang Baik 2 Tingkat Ketepatan sasaran pembagian Raskin. 160 352 45,45 Kurang Baik 3 Tingkat ketepatan harga Raskin. 234 352 66.48 Sedang 4 Ketepatan jumlah Raskin. 170 352 48,30 Kurang Baik Total 731 1.408 51,92 Kurang Baik
Sumber: Data Diolah Tahun 2018
Skor  tanggapan  dari  responden  untuk  pertanyaan  pertama  untuk  ketepatan pembagian  pembagian  raskin  sebesar  167,  skor  ideal  adalah  sebesar  352,  skor deskriptif persentase adalah sebesar 47,44 persen yang termasuk dalam kriteria kurang baik.  Skor  tanggapan  dari  responden  untuk  pertanyaan  kedua  mengenai  tingkat ketepatan sasaran pembagian raskin adalah sebesar 160, skor ideal adalah sebesar 352, skor deskriptif persentase sebesar 45,45 persen yang termasuk dalam kriteria kurang baik.
Skor tanggapan dari responden untuk pertanyaan ketiga untuk ketepatan harga raskin  sebesar  234,  skor  ideal  adalah  sebesar  352,  skor  deskriptif  persentase  adalah sebesar 66,48 persen yang termasuk dalam kriteria sedang. Sedangkan skor tanggapan dari  responden  sebesar  170  untuk  pertanyaan  ke  empat  mengenai  ketepatan  jumlah raskin, skor ideal adalah sebesar 352, skor deskriptif persentase adalah sebesar 48,30 persen  yang  termasuk  dalam  kriteria  kurang  baik.  Berdasarkan  hasil  deskriptif persentase  responden  dari  keempat  kategori  diatas  mengenai  kepuasan  penerima
sebesar 51,92 persen yang termasuk dalam kriteria sedang (Tabel 8). Berdasarkan hal tersebut  maka  pemerintah  (pihak-pihak)  perlu  mengevalusi  pelaksanaan  Program Raskin di Kelurahan Manokwari Timur karena efektivitas Program Raskin (ketepatan aturan)  belum  terlaksana  dengan  baik  atau  dengan  kata  lain  implementasi  Program Raskin belum sesuai pelaksanaannya dengan indikator 6T.
Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara langsung kepada RTS-PM di Kelurahan  Manokwari  Timur,  mengenai  kendala  sosialisasi,  kesadaran  masyarakat dan  kelancaran  distribusi.  Untuk  masalah  sosialisasi,  ada  77  responden  yang menjawab tidak pernah melaksanakan sosialisasi Program Raskin baik itu dari tingkat distrik,  kelurahan  dan  RT,  sementara  ada  11  responden  yang  sama  sekali  tidak menjawab pertanyaan mengenai masalah sosialisasi (Tabel 9).
Tabel 9 Hasil Wawancara Kendala Program Raskin Di Kelurahan Manokwari Timur No. Kendala Responden Yang Menjawab Responden Yang Tidak Menjawab Total (%) Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) (Orang) (Orang) 1 Sosialisasi 77 87,5 11 12,50 100 2 Kesadaran Masyarakat 69 52,27 19 47,73 100 3 Kelancaran Distribusi 75 71,6 13 28,40 100
Sumber: Data Diolah Tahun 2018
Jika dilihat dari kesadaran masyarakatnya, ada 69 responden yang menjawab bahwa  raskin  dipakai  untuk  kebutuhan  makan,  kemudian  beras  tersebut  mudah dibelanjakan karena harganya sangat murah dan juga raskin dipakai untuk kebutuhan makan,  namun  beras  tersebut  belum  mencukupi.  Selain  itu,  ada  19  responden  yang sama  sekali  tidak  berkontribusi  atau  menjawab  mengenai  masalah  kesadaran masyarakat.  Sebanyak  75  responden  berpersepsi  berbeda  mengenai  pernyataan kelancaran distribusi antara lain adalah ada yang menjawab raskin tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu, raskin tepat sasaran dan tidak tepat waktu, raskin tepat sasaran dan tepat waktu dan kemudian raskin tidak tepat sasaran dan tepat waktu, sedangkan ada  13  responden  yang  sama  sekali  tidak  berkontribusi  atau  menjawab  pertanyaan mengenai masalah tersebut.

## Pembahasan
Program  Raskin  merupakan  salah  satu  bentuk  dukungan  pemerintah  dalam meningkatkan  kebutuhan  pangan  masyarakat  yang  tergolong  dalam  ekonomi  lemah (miskin).  Hanna  dan  Olken  (2018)  menyatakan  bahwa  Indonesia  dan  Peru,  sebagai negara yang sedang berkembang dan telah menerapkan metoda target penerima raskin, menunjukkan hasil  pelaksanaan  yang tidak memuaskan. Namun  demikian, program transfer (termasuk Program Raskin) ini lebih baik daripada program bantuan langsung tunai. Banerjee et al . (2015) serta Khemili dan Belloumi (2018) menyatakan bahwa program bantuan kepada penduduk miskin agar dapat memenuhi hak-hak dasar seperti
kesehatan,  pendidikan,  perumahan  dan  pendapatan  berhasil  mengurangi  risiko pengeluaran  yang  berlebihan.  Namun,  bagi  penduduk  miskin  yang  tidak  menerima program risiko pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan tetap terjadi.
Pelaksanaan Program Raskin yang tepat sasaran tidak hanya dapat menjamin terpenuhinya  kebutuhan  pangan  penduduk  miskin  terutama  kalori,  tetapi  juga  dapat membantu rumah tangga untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Seperti telah dijelaskan  pada  kajian  pustaka,  RTS-PM  yang  menerima  beras  berkurang  beban pengeluarannya  untuk  beras.  Selanjutnya  RTS-PM  ini  memiliki  tenaga  untuk memperoleh penghasilan atau beraktivitas menambah pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja. Produktivitas ini dapat menambah pendapatan, meningkatkan tabungan dan investasi. Pada akhirnya, daya beli penduduk bertambah untuk kebutuhan lainnya selain beras.
Berdasarkan hal tersebut, Program Raskin yang dilakukan dirasakan langsung oleh  masyarakat  atau  keluarga  yang  dikategorikan  miskin  yang  ada  di  Kelurahan Manokwari Timur, tetapi masih terdapat kendala (masalah) dalam Program Raskin dan belum mencapai tujuan seperti yang diharapkan pemerintah. Secara umum penduduk di  Kelurahan  Manokwari  Timur  yang  menjadi  responden  juga  RTS-PM  memiliki pekerjaan  sebagai  wirausaha  dengan  skala  mikro  dan  juga  buruh  kasar  yang pendapatannya  tidak menentu. Dengan demikian ketepatan sasaran  Program  Raskin telah  sesuai  meskipun  masih  terdapat  PNS  yang  menerima  Program  Raskin. Banyaknya  jumlah  tanggungan  dalam  keluarga  turut  berpengaruh  terhadap pengeluaran rumah tangga, apabila hanya ada satu orang  yang menanggung seluruh pengeluaran keluarganya.

## Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Raskin  Dilihat  dari  Kepuasan  Penerima (Tanggapan RTS-PM)
Berdasarkan  tanggapan  responden  hanya  ada  satu  tanggapan  RTS-PM  yang memperoleh kriteria kurang baik yaitu informasi pembagian raskin. Sosialisasi secara regular  dari  pihak  pemerintah  dan  penyelenggara  program  sangat  diperlukan  agar RTS-PM memperoleh data dan informasi yang terbaru lebih dulu. Tiga indikator lain lain  yaitu  kepuasan  penerima,  pemanfaatan  raskin  dan  pengeluaran  RTS-PM  di Kelurahan  Manokwari  Timur  tergolong  sedang.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian Andrida,  Djohar,  dan  Fahmi  (2011)  yang  menyimpulkan  bahwa  tingkat  kepuasan RTS-PM masih dibawah dari yang diharapkan. Meskipun demikian, Program Raskin cukup  membantu  sebagian  besar  RTS-PM  dan  pelayanan  yang  diberikan  cukup memuaskan  di  Kelurahan  Manokwari  Timur.  Berdasarkan  hasil  wawancara, responden  menyatakan  meskipun  mutu,  harga,  jumlah  Raskin  tidak  sesuai  dengan yang  diterima  ataupun  yang  dibutuhkan,  tetapi  responden  masih  terdaftar  sebagai RTS-PM.  Banerjee,  Hanna,  Kyle,  Olken,  dan  Sumarto  (2017)  menyatakan  bahwa distributor  beras  miskin  yang  tidak  kompeten  memperburuk  pelaksanaan  program, selain kualitas dan harga yang tidak sesuai dari yang telah ditetapkan pemerintah.

## Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dilihat dari Efektivitas Program Raskin (Ketepatan Aturan)
Proses pendistribusian Raskin dari pemerintah ke RTS-PM dilakukan menurut Pedoman  Umum  Raskin.  Dari  hasil  analisis  diketahui  bahwa  RTS-PM  berpendapat bahwa  harga  Raskin  yang  diberikan  tidak  tepat  dengan  kriteria  sedang.  Hal  ini menunjukkan masih terdapat perbedaan harga. Transparansi mengenai rincian biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  RTS-PM  seharusnya  menjadi  panduan  dalam  proses pendistribusian  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  berperan  sebagai free-rider atau mengambil keuntungan dalam proses pendistribusiannya.
Kriteria kurang baik dari responden ditujukan untuk indikator waktu, sasaran dan  jumlah.  Kurangnya  sosialisasi  kembali  menjadi  poin  penting  dalam  proses pendistribusian  raskin  karena  kurangnya  sosialisasi  sehingga  keterlambatan  dalam pendistribusian menjadi  hal  yang wajar terjadi di lokasi penelitian. Selain itu, RTS- PM  tidak  seluruhnya  sesuai  dengan  kriteria  yang  ada  dalam  aturan.  Hasil  ini mengindikasikan  bahwa  terdapat  penduduk  di  Kelurahan  Manokwari  Timur  yang seharusnya tidak terdaftar sebagai RTS-PM atau terdapat penduduk yang seharusnya menerima  program  tetapi  tidak  terdaftar  dalam  daftar  RTS-PM.  Ketidaktepatan  ini terjadi  karena  kurangnya  pengawasan  dalam  penyajian  informasi  RTS-PM  secara manual dan belum menggunakan teknologi. Bungkaes et al . (2013) menyatakan dalam hasil  penelitiannya  bahwa  terdapat  hubungan  positif  signifikan  antara  efektivitas Program  Raskin  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  dalam  hal  keterjangkauan dalam pendistribusian raskin ke seluruh RTM masih harus diperbaiki. Ini bisa terjadi karena ketidaksesuaian RTS-PM seperti yang ditemui dalam penelitian ini. Christine dan Yulianto (2018)  sebenarnya telah  menyatakan  dalam hasil penelitiannya bahwa perlu alat bantu yang tersistem dalam penentuan RTS-PM dan pendistribusian raskin agar  ketepatan  Program  Raskin  lebih  terjamin.  Selain  itu,  sosialisasi  tentang  cara penentuan  RTS-PM  dan  jadwal  revisi  daftar  RTS-PM  dapat  mengatasi  masalah  ini. Selanjutnya, jumlah raskin  yang diterima ternyata  sering tidak sesuai dengan aturan yang diberikan sehingga ketegasan dari pelaksana dan juga pengawasan dari RTS-PM harus sering dilakukan.

## Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dilihat dari Kendala Program Raskin
Secara  keseluruhan  terdapat  tiga  hal  yang  menjadi  hambatan  dalam pelaksanaan Program Raskin yaitu sosialisasi, kesadaran masyarakat dan kelancaran distribusi.  RTS-PM  setuju  bahwa  sebagian  besar  dari  penerima  tidak  terlalu  peduli dengan tujuan dari Program Raskin. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa beras yang diperoleh tidak dimanfaatkan langsung oleh RTS-PM melainkan diuangkan dengan menjual kembali ke pihak lain. Hasil penjualan belum tentu digunakan untuk membeli  makanan  tetapi  untuk  barang  lainnya,  sehingga  tujuan  dari  pelaksanaan program ini menjadi tidak tepat. Garvera (2017) menyarankan untuk perevisian data RTS-PM  yang  terjadwal.  Sementara  untuk  dua  hal  lainnya  yaitu  sosialisasi  dan kelancaran  distribusi  merupakan  catatan  penting  bagi  pelaksana  Program  Raskin
karena  sebagian  besar  RTS-PM  berpendapat  bahwa  jarangnya  sosialisasi  dan terlambatnya  distribusi  raskin  telah  menjadi  hal  yang  wajar  terjadi  dalam  proses pendistribusian  raskin.  Disisi  lain,  RTS-PM  justru  dirugikan  dan  bertambah masalahnya karena kekurangtahuan atas informasi terkini dan waktu tunggu ( gestation period )  yang  tidak  menentu  menyebabkan  RTS-PM  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan pangan (kalori) keluarganya. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dapat mengakibatkan produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah hingga ke daya beli yang rendah.
Evaluasi terhadap kepuasan RTS-PM, efektivitas dan kendala yang ada pada Program Raskin menunjukkan bahwa kepuasan RTS-PM tergolong sedang, efektivitas program kurang baik dalam hal jumlah, waktu dan sasaran serta terdapat kendala yang dihadapi seperti masalah pendistribusian dan tidak digunakannya raskin sesuai dengan yang ditentukan. Hasil ini menjadi pertimbangan dan menimbulkan pertanyaan apakah memang  raskin  dibutuhkan  untuk  pengentasan  kemiskinan  di  wilayah  paling  timur Indonesia  yang  saat  ini  masih  berada  di  posisi  kedua  terbawah.  Jika  tidak  maka diperlukan  program  pengentasan  kemiskinan  yang  lebih  tepat  sasaran.  Tersedianya jumlah lapangan kerja yang cukup banyak pada sektor informal misalnya, diharapkan dapat  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  Program  Raskin  tidak  secara  langsung  mengatasi  masalah pemenuhan kebutuhan dasar pangan penduduk  miskin  dan masalah pendapatan dan distribusinya  bagi  penduduk  miskin  masih  merupakan  prioritas  utama  yang  belum dapat ditemukan solusinya.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  disampaikan  pada bagian  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan.  Program  Raskin meningkatkan produktivitas penduduk miskin dan mendorong peningkatan daya beli selain  beras.  Namun,  lingkaran  kemiskinan  akan  tetap  ada  karena  Program  Raskin tidak  efektif  dan  mengalami  kendala  sebagaimana  yang  ditemukan  dalam  hasil penelitian ini. Kepuasan penerima Raskin (RTS-PM) termasuk dalam kriteria sedang. Tanggapan  Program  Raskin  dari  RTS-PM  di  Kelurahan  Manokwari  Timur mengenenai kepuasan Program Raskin dapat dikategorikan cukup memuaskan, antara lain dilihat dari tingkat kepuasan Program Raskin, Program Raskin dapat membantu memenuhi  kebutuhan makan selama sebulan, mengurangi  biaya pengeluaran rumah tangga  dan  tingkat  kemudahan  informasi  pembagian  raskin.  Dengan  demikian, kebijakan pemerintah tentang Program Beras Miskin telah mencapai sasaran namun diperlukan perbaikan dalam hal kualitas dan prosedur penerapan hingga ke RTS-PM.
Efektivitas  Program  Raskin  (Ketepatan  aturan)  termasuk  dalam  kategori kurang  baik.  Waktu  pembagian  raskin  di  Kelurahan  Manokwari  Timur  kadang
mengalami keterlambatan pembagian, disebabkan karena uang yang di setor dari RTS- PM  kepada  RT  sering  mengalami  keterlambatan.  Terkadang  raskin  yang  dibagikan tidak tepat pada sasaran, karena masih ada rumah tangga yang di kategorikan mampu juga dapat menerima Program Raskin. Harga raskin di setiap RT sangat bervariasi dan tidak  sesuai  dengan  harga  yang  telah  ditetapkan.  Begitu  pula  dengan  jumlah  beras raskin, masih  ada kepala keluarga disetiap RT menerima jumlah jatah beras miskin lebih dari 15 kg. Dari sisi kendala Program Raskin, kendala (masalah) terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Manokwari Timur adalah tidak  pernah  adanya  pelaksanaan  sosialisasi  Program  Raskin.  Pembagian  raskin terkadang  tidak  tepat  sasaran,  tidak  tepat  waktu,  tidak  tepat  jumlah  dan  tidak  tepat harga.  Dengan  demikian,  efektivitas  Program  Raskin  perlu  ditingkatkan  sehingga program  pemerintah  dalam  pengentasan  kemisikinan  dapat  lebih  efektif  dalam mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  khususnya  yang  berada  di  wilayah  timur Indonesia.

## Saran
Adapun saran-saran dari hasil penelitian, antara lain; bagi masyarakat (RTS- PM),  Program  Raskin  dapat  dimanfaatkan  sebaik-baiknya,  agar  dapat  membantu mengurangi  pengeluaran  dan  juga  dapat  meningkatkan  ketahanan  pangan  rumah tangga miskin. Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukan bahwa Program Raskin belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemerintah dan juga masyarakat penerima manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Manokwari Timur.
Perlu adanya pengkajian ulang dari pihak pemerintah untuk dapat menjalankan Program Raskin ke arah yang lebih baik, sehingga RTS-PM dapat merasakan Program Raskin  tersebut  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Pemerintah  harus  lebih memperhatikan  Program  Raskin  sesuai  dengan  indikator  6T:  tepat  sasaran,  tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.
Setelah  kajian  penelitian  ini  diperlukan  penelitian  tentang  kesejahteraan penduduk  yang  dikategorikan  miskin  atau  keberhasilan  program  pengentasan kemiskinan  lainnya.  Misalnya  penelitian  mengenai  keberhasilan  Program  Raskin sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan RTS- PM  khususnya  di  wilayah  timur  Indonesia.  Selanjutnya  dapat  digunakan  metoda analisis yang menyatakan hubungan dan pengaruh antar variabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrida, R., Djohar, S., & Fahmi, I. (2011). Analisis kepuasan rumah tangga penerima manfaat raskin di DKI Jakarta. Jurnal Manajemen & Agribisnis , 8 (1), 20–29.
Banerjee, A., Duflo, E., Goldberg, N., Karlan, D., Osei, R., Parienté, W., … Udry, C.
(2015).  A  multifaceted  program  causes  lasting  progress  for  the  very  poor:
Evidence from six countries. Science , 348 (6236).
https://doi.org/10.1126/science.1260799
Bank Dunia. (2005). Pembangunan Berspektif Gender: Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia . Jakarta: Dian Rakyat.
BPS,  P.  P.  B.  (2017). Profil  kemiskinan  di  Papua  Barat .  Manokwari:  Badan  Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.
BPS  Kabupaten  Manokwari.  (2017). Kabupaten  Manokwari  dalam  angka . Manokwari.
Bungkaes,  H.  R.,  Posumah,  J.  H.,  &  Kiyai,  B.  (2013).  Hubungan  efektivitas pengelolaan program raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa  Mamahan  Kecamatan  Gemeh  Kabupaten  Kepualauan  Talaud. Jurnal Acta Diurna , 2 (2), 1–23.
Christine,  D.,  &  Yulianto,  Y.  (2018).  Sistem  penyeleksi  penerima  bantuan  beras miskin  Kauman  Kidul  menggunakan  metode  weighted  product  berbasis mobile. Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi , 4 (1), 103–112.
Emalia,  Z.  (2010).  Analisis  efektivitas  pelaksanaan  program  raskin  di  Kota  Bandar Lampung. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 6 (1), 46–54.
Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent  global  evidence. Research  in  Economics , 71 (2),  306–336. https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.005
Garvera, R. R. (2017). Evaluasi program raskin oleh tim koordinasi raskin kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. MODERAT (Modern Dan Demokratis) , 3 (2), 79–98.
Girik-Allo, A., Rahayu, Y. P., & Sukartini, N. M. (2016). Impacts of in-kind transfer to  household’s  budget  proportion:  Evidence  from  early  reformation  in Indonesia. Journal  of  Economics,  Business  &  Accountancy  Ventura , 19 (2), 161. https://doi.org/10.14414/jebav.v19i2.499
Goudzwaard, & Lange. (1995). Sistem negara-negara berkembang . Jakarta: Pustaka Kanisius.
Hanna, R., & Olken, B. A. (2018). Universal Basic Incomes versus Targeted Transfers: Anti-Poverty  Programs  in  Developing  Countries. Journal  of  Economic Perspectives , 32 (4), 201–226. https://doi.org/10.1257/jep.32.4.201
Husein. (2002). Evaluasi kinerja perusahaan . Jakarta: Dharma Karsa Utama.
Hutagaol,  M.  P.  (2008).  Analisis  efektivitas  kebijakan  publik  memihak  masyarakat miskin: Studi kasus pelaksanaan program raskin di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Argo Ekonomi , 26 (2), 145–165.
Jamhari, J. (2012). Efektivitas distribusi raskin di pedesaan dan perkotaan Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan ,
13 (1), 132–145.
Khemili, H., & Belloumi, M. (2018). Social security and fighting poverty in Tunisia. Economies , 6 (1), 1–17. https://doi.org/10.3390/economies6010012
Kuncoro. (2011). Teori kemiskinan (Pertama). Yogyakarta: Erlangga.
Kyle, J. (2017). The Role of Competition in Effective Outsourcing : Subsidized Food Distribution  in  Indonesia  1  Abhijit  Banerjee  ,  MIT  Rema  Hanna  ,  Harvard University Benjamin A . Olken , MIT Sudarno Sumarto , TNP2K and SMERU March 2017 Abstract . (2009082932).
Lubis, S. Z. (2017). Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program beras miskin
(Studi kasus Kenagarian Tanjung Betung. Wahana Inovasi , 6 (2), 125–136.
Maharani,  E.  R.  (2017).  Implementasi  kebijakan  distribusi  program  raskin  di  Desa Kawengen Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal , 6 (4), 451–457.
Perum Bulog, P. U. B. U. L. (2012). Pedoman umum program beras untuk keluarga miskin (raskin).
Prianti,  E.,  Arifin,  B.,  &  Nugraha,  A.  (2018).  Peran  kebijakan  raskin  terhadap  pola pengeluaran rumah tangga penerima raskin di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis , 5 (4), 352–359.
Rasyid, M. (2012). Efek disinsentif program raskin dan pengaruhnya terhadap transfer pangan antargenerasi. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 13 (1), 146–161.
Septian, M. D., Bahri, T. S., & Makmur, T. (2013). Analisis efektivitas dan efisiensi distribusi beras miskin (raskin) di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Agrisep , 14 (1), 70–78.
Sharp.  (2000). Ciri-ciri  tingkat  kemiskinan  (Penyebab  kemiskinan) .  Bandung: Alfabeta.
Singgle. (2005). Pembangunan ekonomi dunia ketiga . Jakarta: Erlangga.
Siregar,  A.  Z.,  Poningsih,  P.,  &  Safii,  M.  (2018).  Penentuan  kelayakan  penerimaan bantuan  raskin  dengan  metode  moora  pada  Kelurahan  Martoba Pematangsiantar. Konferensi  Nasional  Teknologi  Informasi  Dan  Komputer
(KOMIK) , 2 (1), 270–277.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Sujianto,  Ernawati,  As’ari,  H.,  &  Mayarni.  (2012).  Implementasi  program  raskin dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Jurnal  Kebijakan Publik , 3 (2), 59–141.
Thamrin,  M.,  Novita,  D.,  &  Tanjung,  D.  A.  (2017).  Welfare  level  analysis  and household satisfaction level targets recipient benefit program raskin. Agrium:
Jurnal Ilmu Pertanian , 20 (3), 230–238.
Tovar, J., & Urrutia, M. (2017). The impact of social safety net programs on household savings in Colombia. Developing Economies , 55 (1), 23–37. https://doi.org/10.1111/deve.12119