## SEWA MENYEWA TANAH MENURUT IBNU HAZM DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

## Lolyta
Universitas Islam Riau

## Abstrak
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  kebolehan  tentang  penyewaan  tanah. Menurut  Ibnu  Hazm  menyewa  tanah  tidak  dibolehkan.  Sedangkan  menurut mayoritas  ulama  membolehkan  penyewaan  tanah.  Sewa  menyewa  tanah  boleh saja  tetapi  dengan  cara  Muzara‟ah.  Jika  penyewaan  tanah  dengan  uang  dan pembayarannya  dilakukan  di  awal  maka  tidak  boleh,  karena  bisa  merugikan salah  satu  pihak  antara  penyewa  dan  pemiliki  tanah.  Sewa  menyewa  tanah dengan  muzara‟ah  itulah  yang  menempati  konsep  keadilan,  yaitu  kedua  belah pihak bersekutu dengan hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau disatu pihak mendapat  bagian  tertentu  yang terkadang tanah  tersebut  lebih dari yang ditentukan. Oleh karna itu, masing  – masing pihak mengambil bagian dari hasil  tanah  dengan  suatu  perbandingan  yang  disetujui  bersama.  Jika  hasilnya banyak, maka kedua belah pihak akan ikut meraskannya dan jika hasilnya sedikit keduanya  pun  mendapatkan  sedikit  pula,  dan  kalau  sama  sekali  tidak menghasilkan apa-apa, maka keduanya akan menderita kerugian.

## Abstract
At  the  present  time  the  development  of  the  field  of  trade  is  increasingly  diverse and extensive, one of which is a land trade. With the more expensive the price of land that can not afford to buy it, but landowners can lease the land to the people in  need.  Then  according  to  the  author  of  the  ground  lease  is  okay  but  the  way muzara'ah. If leasing the land with money and payment is made at the beginning then  it  should  not,  because  it  can  be  detrimental  to  one  of  the  parties  between tenants and land owners. Muzara'ah lease land that is occupied with the concept of justice, which both parties allied with the results of the soil, a little or a lot. Not worth  it  if  one  side  gets  a  certain  portion  of  the  land  which  is  sometimes  more than specified. By because it's, respectively - each party taking part of the produce of  the  land  with  a  mutually  agreed  ratio.  If  the  result  is  a  lot,  then  both  parties will  participate  meraskannya  and  if  the  results  are  getting  a  little  bit  of  both  of them were anyway, and if it did not produce anything, then they will suffer a loss.
Kata Kunci : Ibnu Hazm, Sewa Menyewa, Tanah.

## Pendahuluan
Sewa  menyewa  dibolehkan  dalam  Islam  karena  mengandung  unsur  tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. al-Maidah (3) : 2 yakni : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam
berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS.Al - Maidah : 2) 1 Dari ayat ini secara umum menjelaskan  segenap  aktifitas  bekerjasama  dihalalkan  selama  tidak  bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti adanya gharar (tipu daya) dan dharar (  merugikan  salah  satu  pihak).Berbagai  bentuk  kerjasama  yang  legal  menurut hukum Islam dikenal dalam klasifikasi muamalah.
Muamalah berasal  dari kata مًع – مياعٚ – مياعي sama dengan wazan معف –
تهعافي معافٚ  artinya  saling  bertindak,  saling  berbuat,  dan  saling  mengamalkan.
Sedangkan menurut istilah adalah peraturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. 2 Muamalah merupakan hubungan  antara  manusia  dengan  manusia,  bersifat  elastis  dan  dapat  berubah sesuai  tuntutan  perkembangan  zaman  dan  tempat.  Sebagaimana  didefinisikan yang  diungkapkan  oleh  Idris  Ahmad “Mu‟amalah  berarti  hubungan  manusia dengan  manusia  dalam  usahanya  untuk  mendapatkan  keperluan  jasmaninya dengan cara yang paling baik” . 3
Salah  satu  bentuk  muamalah  yang  paling  umum  dikenal  dalam  fiqh muamalah  adalah  hukum ijarah .  Secara  etimologi,  kata ijarah berasal  dari  kata ajru yang  berarti „iwadh (pengganti).  Oleh  karena  itu, tsawab (pahala)  disebut juga dengan ajru (upah) 4 . Dalam syari’at Islam sewa menyewa dinamakan ijarah yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi 5 .
Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu  dengan  jalan  memberikan  imbalan  dalam  jumlah  tertentu.  Jadi  menjual manfaatnya bukan bendanya 6 .  Menurut  Dewan Syari’ah Nasional ijarah adalah akad  pemindahan  hak  guna  atas  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu melalui  pembayaran  sewa  atau  upah  tanpa  di  ikuti  dengan  pemindahan kepemilikan  itu  sendiri. 7 Dari  definisi  yang  telah  dikemukakan  diatas  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  sewa  menyewa  adalah  suatu  akad  yang  berarti pengambilan  manfaat  sesuatu  dengan  jalan  memberikan  imbalan  dalam  jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.
Walaupun  pengertian  yang  dikemukakan  para  ahli  berbeda-beda  namun tujuan  yang  ingin  dicapai  tetap  sama,  yaitu  suatu  akad  yang  berisi  pengambilan manfaat  sesuatu  dengan  jalan  mengganti.  Dilihat  dari  segi  obyek ijarah dapat dibagi menjadi dua macam : yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang  bersifat  manfaat.  Umpamanya,  sewa  menyewa  rumah, toko, kenderaan, pakaian, dan perhiasan. Sedangkan yang bersifat pekerjaan, ialah
1 Depatemen  Agama  RI, al-Qur‟an  dan  Terjemahnya, (Bandung  :  PT  Sinar  Baru Algesindo, 2006), Cet. Ke- 1.,h. 85
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta ; Rajawali Pers,2011), h. 1-2
3 Ibid.
4 Yan  Tirtobisono  dan  Ekrom.Z, Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia, (Bandung  :  Apollo Lestari, 2000), h. 12
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah ,  jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203
6 Helmi Karim, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29
7 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, (  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 138
dengan  cara  memperkerjakan  seseorang  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan. 8
Sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  al-Thalaq  :  6    “  Kemudian  jika  mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Ath-Thaalaq: 6). 9
Dalam  ayat  ini  Allah  SWT  menjelaskan  bahwa  menjadi  kewajiban  bagi suami untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusu  kepada perempuan lain, tetapi  mau kepada ibunya, maka wajiblah anak  itu  menyusu  pada  ibunya,  dengan  upah  yang  sama  besarnya  seperti  upah yang  diberikan  kepada  orang  lain.  Ayat  ini  dijadikan  dasar  bolehnya mengupahkan pekerjaan kepada orang lain.
Pada  saat  sekarang  ini  perkembangan  lapangan  perdagangan  yang sebelumnya  belum  terbayangkan  semakin  meluas,  berbagai  macam  perdagangan yang  sebelumnya  tidak  diperdagangkan.  Salah  satu  perkembangan  akad perdagangan  adalah  tanah,  yang  mana  pada  saat  sekarang  ini  sudah diperdagangkan,  tidak  sekedar  diperjual  belikan  namun  sudah  disewakan  untuk ditanami,  karna  semakin  mahalnya  harga  tanah  sehingga  rakyat  biasa  tidak mampu untuk membelinya, hanya bisa dengan menyewa.
Tanah  merupakan  salah  satu  faktor  produksi  yang  sangat  penting  dalam ekonomi.  Atas  dasar  alasan  ini,  Islam  melarang  kapemilikan  absolut  atas  tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak boleh menelantarkannya karena merupakan faktor  produksi.  Dalam  pengolahan  tanah,  pemilik  tanah  tidak  selalu  bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini, ia bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan sistem sewa atau dengan sistem bagi hasil. 10 Sewa tanah merupakan hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan  para  ulama.  Ada  ulama  yang  membolehkan  sewa  tanah  dengan  uang, ada yang melarangnya dan membolehkan muzara`ah dan ada yang melarang sewa tanah dalam bentuk apapun tidak dengan uang ataupun muzara`ah. Diantara para ulama yang tidak membolehkan menyewa tanah dalam bentuk apapun adalah Ibnu Hazm 11 .
Menurut  Ibnu  Hazm  “…Menyewakan  tanah  sama  sekali  tidak diperbolehkan,  baik  untuk    pertanian,  bangunan,  atau  untuk  sesuatu  yang  lain, demikian  juga  dari  segi  waktu,  baik  untuk  jangka  pendek,  lama  dan  juga  tidak boleh menyewakan dengan dinar maupun dirham dan lainnya. Bila hal ini terjadi, hukum  sewa  menyewa  batal  selama-lamanya.  Kecuali  mengikuti  sistem  berikut ini: “ tidak boleh dilakukan kecuali muzara’ah (penggarapan tanah) dengan sistem bagi  hasil  produksi  atau  mugharasah  (kerja  sama  penanaman).  Jika  terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan
8 M.  Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi   Dalam Islam, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke – 2, h. 236
9 Ibid., h. 446
10 Abd al-Rahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (Jatim : al-Izzah, 2001), h.45
11 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 259
tanah  itu  ikut  pada  bangunan  tetapi  tidak  masuk  dalam  penyewaan  sama sekali…” 12
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  Ibnu  Hazm  memberikan  tiga  alternatif penggunaan tanah, yaitu:
1. Tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri
2. Sipemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa sewa
3. Pengelolaan  diserahkan  kepada  orang  lain  dengan  kesepakatan  bagi  hasil antara pemilik dan pengolah, misalnya dengan 1/2 (seperdua), 1/3 (sepertiga), atau 1/4 (seperempat) dan seterusnya 13 .
Pendapatnya ini didasarkan kepada hadits  yakni :
لاق ًّع ٍع جٚذخ ٍب عفاس ٍع : ضسلاا ءاشك ٍع ىهس ٔ ّٛهع الله ٗهص الله لٕسس َٗٓ
“Dari  Rafi‟i  bin  khudaij  r.a.,  ia  berkata  :  Rasulullah  saw.  Melarang penyewaan tanah”. (Riwayat Muslim). 14
ظح ٔ شجا ضسلأن زخأٚ ٌا ىهس ٔ ّٛهع الله ٗهص الله لٕسس َٗٓ الله ذبع ٍب شباج ٍع
“Dari  jabir  bin  Abdillah  r.a.,  ia  berkata:  Rasulullah  saw.  melarang pengambilan atau bagian tertentu dari tanah.” (Riwayat Muslim). 15
Penelitian  ini  diarahkan  pada  dalil  yang  dipakai  Ibnu  Hazm  Tentang Larangan Sewa Menyewa Tanah, Bagaimana kekuatan argumentasi yang dipakai Ibnu Hazm, dan Bagaimana urgensi pendapat Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dalil  yang  dipakai  Ibnu  Hazm Tentang  Sewa  Menyewa  Tanah,  mengetahui  kekuatan  argumentasi  yang  dipakai Ibnu Hazm, dan menjelaskan urgensi pendapat Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah

## Pengertian Sewa Menyewa
Sewa  menyewa  menurut  bahasa  disebut  dengan Ijarah,  al-Ijarah berasal dari  kata al-ajru yang  berarti al-iwadh yang  berarti  pengganti. 16 Di  dalam  al- Qur’an  kata al-ajru dan  berbagai  bentuknya disebutkan  sebanyak  107  kali.
Sedangkan dalam literatur fiqh sering disebut al-kira (ءاشكنا) isim masdar dari   ٘شك ٘شكٚ yang berarti sewa menyewa. Dikatakan pula al-tsabu dengan al-ajru berarti upah. 17 Wahbah al-Zuhaily menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu:   تعفًُنا   عٛب yang berarti jual beli manfaat. 18
12 Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Syiria : al-Muniriyyah,1350 H), Juz 8, Cet. Ke-1, h.190
13 Ibid., h. 211
14 Ibid., h. 190 15 Ibid., h. 212 16 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah III, ( Beirut : Dar al- Fikr,1983), h 15
17 Ahmad  Warson  Munawwir, Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia  , (  Surabaya  :  pustaka progresif, 1997), h. 1254
18 Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh , (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV,  h. 731
Secara terminologi pengertian ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:
Menurut Ulama Syafi’iyyah Ijarah adalah
ِتَحاَبلإا َٔ ِلْزَبْهِن ٍتَهِب اَق ٍتَحاَبُي ٍتَيُْٕهْعَي ٍةَدُْٕصْقَي ٍتَعَفَُْي َٗهَع ٌذْقَع
ٍضَْٕعِب ٍو ُْٕهْعَي
“Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”. 19
Menurut Ulama Malikiyyah dan Hanabilah Ijarah adalah
ٍضَْٕعِب ًتَيُْٕهْعَي ًةَّذُي ٍتَحاَبُي ٍءَْٙش ُعِف اََُي ُكِْٛهًَْت
“Menjadikan  milik  suatu  kemanfaatan  yang  mubah  dalam  waktu  tertentu dengan pengganti”. 20
Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa  menyewa  adalah  suatu  akad  yang  berarti  pengambilan  manfaat  sesuatu dengan  jalan  memberikan  imbalan  dalam  jumlah  tertentu  sesuai  dengan perjanjian.

## Dasar Hukum Ijarah
Sewa  menyewa  atau ijarah merupakan  salah  satu  praktek  bermuamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada umat  manusia  untuk  saling  bekerjasama,  karena  mustahil  manusia  hidup berkecukupan  tanpa  berijarah  dengan  manusia  lain,  boleh  dikatakan  bahwa  pada dasarnya ijarah merupakan salah satu cara untuk  memenuhi hajat manusia.  Oleh sebab  itu,  para  ulama  menilai  bahwa ijarah merupakan  suatu  hal  yang  boleh dilakukan. 21 Diantara  landasan  hukum al-Ijarah yang  terdapat  dalam  al-Qur’an adalah: Surat al-Qashash (28) ayat 26 yakni, “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia  sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qashash : 26) 22

## Macam – Macam Ijarah
Apabila  salah  satu  pihak  memberikan  barang  dan  yang  lainnya  juga memberikan barang atau uang perbuatan ini dalam fiqh disebut al-bay‟ . Jika salah satu  pihak  memberikan  tenaga  atau  manfaat  dan  pihak  yang  lain  memberikan barang atau uang transaksi ini disebut dengan al-ijarah. Jika manfaatnya bersifat dugaan  belum  definitif,  disebut  dengan al-ja‟lu. Jadi  hakikat  ketiga  transaksi  ini
19 Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj , (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz II, h. 332
20 Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, al-Syarh al-Kabir , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 4, h. 2
21 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, ( Bandung  : al- Ma’arif, 1995), Cet.ke-1, jilid 13, h. 8
22 Departemen  Agama    RI, al-Qur‟an  dan  Terjemahnya, (  Bandung  :  PT  Sinar  Baru Algesindo, 2006), Cet. Ke-1., h. 388
adalah sama. dalam istilah Indonesia dikenal dengan Jual beli, sewa menyewa dan mengambil upah. 23
Dilihat  dari segi  objeknya, akad ijarah dibagi  para ulama fiqih kepada dua macam,  yaitu  bersifat  manfaat  dan  yang  bersifat  pekerjaan  (jasa). Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan dan pakaian. Ijarah ini  disebut  juga  dengan al-Kira‟ atau  sewa  menyewa . apabila manfaat  ini  merupakan  manfaat  yang  dibolehkan  syara’,  maka  para  ulama  fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa tersebut.
Ijarah yang bersifat  pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk  melakukan  suatu  pekerjaan.  bentuk Ijarah seperti  ini  disebut  pengupahan. Menurut  para  ulama  fiqih  hukumnya  boleh  apabila  jenis  pekerjaan  itu  jelas. Seperti  buruh  bangunan,  tukang  jahit,  buruh  pabrik  dan  tukang  sepatu. Ijarah seperti  ini  ada  yang  bersifat  pribadi  dan  ada  yang  bersifat  serikat.  Kedua  bentuk ijarah tersebut menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.

## Rukun dan Syarat Sewa Menyewa
Menurut  jumhur  Ulama,  rukun ijarah ada  empat  yaitu  : aqid (  orang  yang berakad,  penyewa  dan  pemilik  tanah), Shighat akad, Ujrah (upah),  Manfaat 24 . untuk sahnya perjanjian ijarah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :1. Yang menyewakan  dan  penyewa  adalah tamyiz  , berakal  sehat  dan  tidak  ditaruh dibawah pengampuan, 2.Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau  orang  yang  menerima  wasiat  untuk  bertindak  sebagai  wali,  3.  Adanya kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  menyewakan  dan  penyewa  yang digambarkannya adanya ijab dan qabul , 4. Yang disewakan ditentukan barang dan sifatnya,  5.  Manfaat  yang  dimaksud  bukan  hal  yang  dilarang  oleh  syara’,  6.
Berapa  lama  waktu  menikmati  manfaat  barang  sewa  harus  jelas,  7.  Harga  sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan  berapa besarnya dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.

## Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa
Adapun  menurut  para  ulama  sepakat  menyatakan  berakhirnya  sewa menyewa  itu  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  diantaranya  :  Terjadinya  aib  pada suatu  barang  sewaan  tersebut,  Rusak  atau  musnahnya  barang  sewaan  tersebut, Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, Wafatnya seseorang yang berakad 25 .

## Argumentasi dan Dalil Ibnu Hazm Tentang Sewa Menyewa Tanah
23 Firdaus, Upah Imam Shalat Taraweh Dalam Perspektif Hukum Islam, (Pekanbaru : Uin Suska, 2013),  h. 15
24 Rahmat Syafi’i, op.cit., h. 125 25 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, ( Bandung  : al- Ma’arif, 1995) , jilid ke-3, h.198
Menurut Ibnu Hazm “ tidak boleh menyewakan tanah dalam bentuk apapun, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi  waktu.  Baik  untuk  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  dan  juga  tidak boleh  menyewakan  dengan  uang  dinar  maupun  dirham  dan  lainnya.  Apabila penyewaan itu terjadi maka ia tidak sah ( fasakh atau rusak akadnya). Tidak boleh dilakukan  kecuali muzara‟ah dengan  sistem  bagi  hasil  atau mugharasah .  Jika terdapat  bangunan  pada  tanah  itu  ,  banyak  atau  sedikit,  bangunan  itu  boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali. 26 Dengan pernyataan tersebut, Ibnu Hazm memberikan tiga alternatif penggunaan tanah, yakni :
1. Pengelolaannya  dilakukannya  sendiri  dengan  peralatan,  tenaga  dan  bibit ditanggung sendiri
2. Pengelolaannya  diserahkan  kepada  pihak  lain  tanpa  mengambil  bagian  hasil darinya,  bahkan  jika  membantu  dengan  peralatan,  tenaga  dan  bibit  dengan tidak menyewakan tanahnya, adalah lebih baik.
3. Pengelolaanya  diserahkan  kepada  orang  lain  dengan  kesepakatan  bagi  hasil antara  pemilik  dan  pengolah,  misalnya  dengan  1\2,  1\3  atau  1\4  dan seterusnya. Jika pengolahannya ternyata tidak menghasilkan apa  – apa, maka pemilik  tanah  tidak  memperoleh  bagian,  dan  pengolah  tidak  dibebani  utang apapun.” 27
Demikianlah  tiga  cara  yang  dimungkinkan  bagi  seorang  pemilik  tanahnya. Apabila dari tiga kemungkinan tersebut  tidak ada  yang terlaksana, maka  pemilik tanah hendaklah membiarkannya saja. Pendapat ini didasarkan hadits-hadits yang antara lain :
1. Dalil naqli dari hadits
Pendapat Ibnu Hazm yang didasarkan pada hadits-hadits antara lain :
لاق ًّع ٍع جٚذخ ٍب عفاس ٍع :
ضسلاا ءاشك ٍع ىهسٔ ّٛهع الله ٗهص الله لٕسس َٗٓ
“Dari  Rafi‟i  bin  khudaij  r.a.,  ia  berkata  :  Rasulullah  saw.  melarang penyewaan tanah”. (Riwayat Muslim). 28
ظح ٔ شجا ضسلأن زخأٚ ٌا ىهسٔ ّٛهع الله ٗهص الله لٕسس َٗٓ الله ذبع ٍب شباج ٍع “Dari  jabir  bin  Abdillah  r.a.,  ia  berkata:  “  Rasulullah  saw.  melarang pengambilan atau bagian tertentu dari tanah.” (Riwayat Muslim). 29
لاق ىهسٔ ّىهع الله ٗهص الله لٕسس ٌأ الله ذبع ٍب شباج ٍع ءاطع ٍع ٗعاصٔا ٍع : ٍي
ّن تُك
ّضسا كسًٛهف ٗبا ٌإف ِاخا آحًُٛن ٔا آعسضٛهف ضسأ
“Dari  Auza‟in,  dari  Atha‟  dari  Jabir  Ibnu  Abdullah  bahwa  sanya Rasulullah  SAW  berkata  :  barang  siapa  yang  memiliki  lahan  hendaklah
26 Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Syiria : al-Muniriyyah,1350 H), Juz 8, Cet. Ke-1, h.190
27 Ibid., h. 211
28 Ibid., h.190
29 Ibid., h. 212
menanaminya  atau  ia  memberikan  kepada  saudaranya.  Kalau  ia  enggan, lebih baik ia biarkan saja”. 30
Larangan sewa menyewa tanah juga diqiyaskan pada sebuah hadits tentang larangan  menjual  buah-buahan  yang  masih  ada  dalam  kebun  (masih  di  pohon) sebelum buah-buahan itu masak, dan sebelum dijamin keselamatan dari penyakit atau bencana alam. Rasulullah bersabda :
مخت الله عُي ارإ ىتٚأسا ّٛخأ لاي ىكذحأ محتسٚ ىث ةشًثنا
“Apakah  engkau  pikirkan  kalau  Allah  menahan  (mencelakakan)  buah- buahan itu, lalu apakah seseorang kamu menghalalkan uang saudaranya”. (H.R. Bukhari ) 31
2. Dalil akal
Bahwa  praktik  penyewaan  tanah  tersebut  mengandung gharar (resiko), yakni  kemungkinan  bisa  merugikan  pihak  penyewa,  yaitu  sipetani  penggarap. Karena,  bisa  jadi  tanamannya  terserang  wabah  penyakit  atau  bencana  seperti terbakar,  kekeringan,  atau  tenggelam,  sehingga  akhirnya  ia  terpaksa  harus membayar biaya sewa tanpa ia mendapatkan hasil apa-apa. 32

## Kekuatan Argumentasi yang dipakai Ibnu Hazm
Sebagaimana telah  disebutkan  di  atas  bahwa  Ibnu  Hazm  melarang penyewaan tanah secara mutlak berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas. Hadits-hadits  tersebut  secara  tegas  menyatakan  bahwa  setiap  pemilik  lahan dibebani  untuk  menanami  sendiri  lahan  miliknya.  Apabila  ia  tidak  mampu menanami seluruhnya atau sebagiannya, ia meminjamkannya  atau meminjamkan sebagian  dari  lahan  yang  ia  tidak  mampu  untuk    menanaminya  itu  kepada saudaranya secara cuma-cuma. Ia berkesimpulan bahwa tidak boleh menyewakan tanah dengan imbalan apapun. Teks ucapannya  dalam kitab al-Muhalla berbunyi sebagai berikut :
آٛف ءاُبهن لأ طشغهن لأ آٛف ثشحهن لا لاصا ضسلأا ةس اجا صٕجت لأ ٍي ئٛس لأ لأ ىْٛاسذب لأ شَٛاَذب لا ةاًسي ةذي شٛغن لأ تهٕٚطلأ ةشٛصق ةاًسي ةذًن لا لاصا ءاٛشلأا اذبا خسف عقٔ ٗتًف لاصا ئشب
“Tidak  boleh  menyewakan  tanah  dalam  bentuk  apapun,  baik  untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu.  Baik  untuk  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  dan  juga  tidak boleh  menyewakan  dengan  uang  dinar  maupun  dirham  dan  lainnya.
30 Ibid., h.211
31 Yusuf  Qardhawi, Halal dan Haram Islam, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2007 ), edisi refisi, h. 335
32 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa‟adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011 ), h. 78
Apabila  penyewaan  itu  terjadi  maka  ia  tidak  sah  (  fasakh  atau  rusak akadnya)”. 33
Sementara  itu  menurut  jumhur  ulama  yang  secara  prinsip  membolehkan praktik  penyewaan  tanah,  mereka  berbeda  pendapat  dalam  beberapa  aspek  yang terkait  dengan  masalah  jenis  biaya  sewa.  Menurut  pendapat  Imam  Syafi’i dibolehkan menyewakan tanah kosong dengan emas, perak dan benda-benda yang lain.  Dan  diperbolehkan  menyewakan  tanahnya  yang  kosong  dengan  tamar  dan dengan setiap buah-buahan yang halal untuk dijual. Seseorang diperbolehkan pula menyewakan  tanahnya  yang  kosong  untuk  ditanami  gandum  atau  jagung  atau lainnya. 34 Dengan dalil :
كنار ىهس ٔ ّٛهع الله ٗهص الله لٕسس ُٗٓف عسضنا ٗفإسنا ٗهع اًب ضسلاا ٘شكَ اُك قسٔ ٔأ بْزب اَشيأ
“Dahulu kami menyewa tanah dengan cara membayar dari tanaman yang tumbuh.  Rasululllah  melarang  kami  dengan  cara  itu,  dan  memerintahkan kami agar membayar dengan uang atau perak.”( H.R. Abu Daud). 35
Menurut  sebagian  ulama  boleh  menyewakan  tanah  kecuali  dengan  dirham serta dinar saja, ini merupakan pendapat Rabi’ah serta Sa’id bin Musayyab. 36
تثلاث عسضٚ اًَا لاق ٔ تُباضًنأ تهق احًنا ٍع ىهس ٔ ّٛهع الله ٗهص الله لٕسس َٗٓ : ٖشكتسا مجس ٔ حُي اي عسضٚ ٕٓف اضسأ جُي مجسٔ ،آعسضٚ ٕٓف ضسلاا ّن مجس تضف ٔأ بْزب اضسأ
“Rasulullah SAW. melarang al-Muhaqalah dan al-Muzabanah, dan beliau bersabda,  sesungguhnya  orang  yang  menanam  itu  ada  tiga  yaitu:  orang yang  memiliki  tanah  kemudian  ia  menanaminya,  orang  diberi  tanah kemudian  ia  menanam  apa  yang  diberikan  kepadanya  serta  penyewa dengan emas atau perak.” (H.R. Abu Daud) 37
Menurut  pendapat  mereka,  hadits  ini  menjelaskan  dan  mengklasifikasikan tentang  siapa  saja  yang  mengolah  dan  menanami  lahan,  sehingga  tidak  boleh keluar  dari  batasan  klasifikasi  tersebut.  hadits  tersebut  tidak  boleh  dilanggar, karna  hadits  lain  bersifat mutlak ,  sedangkan  hadits  ini  bersifat muqayyad ,  maka seharusnyalah mutlak itu itu dibawa kepada muqayyad. 38
Urgensi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Sewa menyewa tanah
33 Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Syiria : al-Muniriyyah,1350 H), Juz 8, Cet. 1, h.190
34 Imam  Syafi’i  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Idris, Ringkasan  Kitab  al-Umm ,  (Jakrta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, h . 142
35 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007 ), h. 441
36 Ibid., h. 437-438
37 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007 ) , h. 440
38 Ibid.
Mengenai pendapat Ibnu Hazm  yang telah dijelaskan di atas, maka urgensi mengenai pendapat Ibnu Hazm tersebut adalah :
1. Hadits-hadits yang ditemukan semuanya tegas dan jelas ( zahir ).
2. Atas  dasar  nash  yang  ditemuinya  ia  menetapkan  hukum  yaitu  perlu  adanya keadilan antara pemilik lahan dan petani penggarap.
3. Menurut  akal  larangan  Ibnu  Hazm  tentang  penyewaan  tanah  untuk menghindari  dari  unsur  gharar  yakni  kemungkinan  bisa  merugikan  pihak penyewa  yaitu  sipetani  penggarap.  Karena,  bisa  jadi  tanamannya  terserang wabah  penyakit  atau  bencana  sehingga  akhirnya  ia  terpaksa  membayar  biaya sewa tanpa ia mendapatkan hasil apapun.
Pendapat  Ibnu Hazm dan para ulama  yang membolehkan penyewaan tanah sama-sama  mempunyai  latar  pemikiran  yang  bertujuan  memelihara  agar  tidak terjadi eksploitasi antara pemilik tanah dan penyewa. Sebab, apabila hal itu terjadi berarti sasaran muamalah untuk tolong menolong tidak terealisasi. Untuk menjaga kemungkinan  itu,  Ibnu  Hazm  menjumpai  adanya  hadits  yang  memuat  pelarang secara  total  bentuk  penyewaan  tanah.  Atas  dasar  hadits  yang  ditemuinya  ia menetapkan  hukum  adanya  keadilan  antara  antara  pemilik  tanah  dan  penyewa tanah.  Lalu  ia  tetapkan  hukum  bahwa  bentuk  muamalah  yakni  sewa  menyewa tanah dilarang atau tidak boleh. 39
Berdasarkan  uraian  diatas  yang  penulis  lakukan,  maka  menurut  penulis sewa  menyewa  tanah  itu  boleh  saja  karna  hukum  asal  menyatakan  bahwa  setiap akad muamalah pada dasarnya di izinkan, tidak akad  yang dilarang kecuali yang dilarang  secara syar‟i karna  faktor  ketidak  jelasan,  penipuan,  dan  penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat  dari  itu  semua  maka  syariat  tetap  membolehkannya  dan  tidak melarangnya sedikit pun. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:
تحابلإا أٛشنا ٗف مصلاا
“Pada dasarnya segala sesuatu adalah dibolehkan”. 40
Sewa  menyewa  tanah  dengan  uang  dan  pembayarannya  dilakukan  ketika terjadinya  akad,  itu  tidak  boleh.  Karna  bisa  merugikan  salah  satu  pihak  ketika tanah  yang disewakan tersebut tidak menghasilkan, seperti halnya pendapat  Ibnu Hazm.  Sewa  menyewa  tanah  dengan  cara  muzara’ah  itulah  itu  lebih  menempati konsep  keadilan  menurut  Islam.  Karna  masing-masing  pihak  mengambil bagiannya  dari    hasil  tanah  dengan  kadar  yang  disetujui  bersama.  Jika  hasilnya banyak , maka kedua pihak akan ikut merasakannya dan jika hasil sedikit,  kedua- duanya  pun  akan  mendapat  sedikit  pula.  Dan  kalau  sama  sekali  tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian.
39 Amri  Siregar, Ibnu  Hazm  Metode  Zahiri  Dalam  Pembentukan  Sumber  Hukum  Islam, (Jogjakarta : Belukar,2009 ), h. 153
40 A. Jazuli, Op.cit .,1, h. 199

## Penutup
Menurut  Ibnu  Hazm  penyewaan  tanah  tidak  boleh  dalam  bentuk  apapun, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi  waktu.  Baik  untuk  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  dan  juga  tidak boleh  menyewakan  dengan  uang  dinar  maupun  dirham  dan  lainnya.  Apabila penyewaan  itu  terjadi  maka  ia  tidak  sah  ( fasakh atau  rusak  akadnya).  Jika terdapat  bangunan  pada  tanah  itu,  banyak  atau  sedikit,  bangunan  itu  boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama  sekali.  Pendapatnya  ini  berdasarkan  hadits  Nabi  SAW.,  Kekuatan Argumentasi  yang  dipakai  Ibnu  Hazm  yang  melarang  penyewaan  tanah  secara mutlak berdasarkan hadits  yang menyatakan secara tegas dan jelas ( zahir ), dan Urgensi  Pendapat  Ibnu  Hazm  Tentang  Sewa  menyewa  tanah  selain  berdasarkan zahir  nash juga  menurut  akal  adalah  perlu  adanya  keadilan  antara  pemilik  lahan dan  petani  penggarap,  serta  menghindari  dari  unsur  gharar  yakni  kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa yaitu sipetani penggarap.

## Daftar Pustaka
Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Idris,  Imam  Syafi’I, Ringkasan  Kitab  al-Umm ,
Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa‟adillatuhu, Jakarta : Gema Insani, 2011
Ali  Hasan,M., Berbagai  Macam  Transaksi    Dalam  Islam, Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2004
A.Karim,  Adiwarman, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada, 2008
Depag  RI, al-Qur‟an  dan  Terjemahnya, Bandung  :  PT  Sinar  Baru  Algesindo, 2006
Firdaus, Upah Imam Shalat Taraweh Dalam Perspektif Hukum Islam, Pekanbaru : Uin Suska, 2013
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta ; Rajawali Pers,2011
Hazm, Ibnu, al-Muhalla, Juz 8, Cet. 1 , Syiria : al-Muniriyyah,1350 H Karim, Helmi, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997 Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj , Juz II,  Beirut: Dar al- Fikr, tt.
Rusyd, Ibnu Bidayatul Mujtahid Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
Siregar,  Amri, Ibnu  Hazm  Metode  Zahiri  Dalam  Pembentukan  Sumber  Hukum Islam, Jogjakarta : Belukar, 2009
Sabiq,  Sayyid , Fiqih Sunnah, jilid ke-3, Bandung  : al- Ma’arif, 1995
, Fiqih Sunah, Cet.ke-1, jilid 13, Bandung  : al- Ma’arif, 1995
Saydiy  Ahmad  al-Dardir  Abu  al-Barakat, al-Syarh  al-Kabir ,    Juz  4,  Beirut:  Dar  al- Fikr,  t.t.  Syafi’i,    Rahmat, Fiqh  Muamalah ,  Bandung  :  CV  Pustaka  Setia, 2001
Yusuf  Qardhawi, Halal dan Haram Islam, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2007 Yan  Tirtobisono  dan  Ekrom.  Z, Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia, Bandung  :
Apollo Lestari, 2000