## PERAN KOPERTAIS IX DALAM PEMBINAAN MUTU PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM DI SUMATERA UTARA

## THE ROLE OF KOPERTAIS REGION IX IN THE QUALITY DEVELOPMENT OF ISLAMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN NORTH SUMATERA

## IBNU SALMAN
Ibnu Salman
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur email:salmanibnu25@yahoo. co.id Naskah diterima Tanggal 5 Maret 2014 Revisi 7 Maret – 20 Maret 2014 Disetujui 3 April 2014

## Abstract
Koordinatoriat   Perguruan   Tinggi   Agama   Islam   Swasta   (Coordinator for  Private  Islamic  Higher  Education,  Kopertais)  has  an  important  role in  developing  and  improving  the  quality  of  Islamic  Higher  Education Institutions.  This  article  presents  the  results  of  research  on  the  capacity of Kopertais Region IX in developing the quality Islamic higher education institutions in North Sumatera. The research used a qualitative approach. Interviews,    observations,    questionnaires,    and    documentation    were employed for data collection. One of the important findings is that Kopertais Region  IX  suffers  a  institutional  weakness  because  it  is  included  in  the organization of IAIN (State Institute for Islamic Studies) North Sumatera, as part of IAIN’s Institutional Cooperation Section. The Rector of IAIN North Sumatera also acts as the Head of Kopertais Region IX. The author of this article argues that this institutional dependency causes Kopertais Region IX less performed in developing the quality of private Islamic higher education in North Sumatera.
Key words :  Kopertais Region IX, private Islamic higher education, quality,
IAIN North Sumatera.

## Abstrak
Koordinatoriat   Perguruan   Tinggi   Agama   Islam   Swasta   (Kopertais) sesungguhnya   memainkan   peran   penting   dalam   pembinaan   mutu di  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam,  namun  sayangnya  hal  ini  belum mendapat perhatian dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan mencoba melihat kapasitas kelembagaan Kopertais IX dalam pembinaan PTAIS yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan   kualitatif   dan   bersifat   deskriptif,   menggunakan   teknik wawancara,   observasi,   kuesioner,   dan   dokumentasi.   Penelitian   ini menunjukkan, bahwa secara umum Kopertais IX termasuk dalam struktur (Organisasi Tata Kerja Pegawai) IAIN Sumatera Utara termasuk sub PTAIS bagian dari kelembagaan kerjasama dan menunjukkan secara struktural lemah dalam pijakan kebijakannya. Kinerja Kopertais IX dalam pembinaan mutu PTAIS di Sumatera Utara belum maksinal/lemah akibat terkendala karena  masih  di  bawah  struktur  IAIN  Sumatera  Utara,  bukan  sebagai lembaga  independen  dan  koordinator  Kopertais  sekaligus  merangkap sebagai Rektor IAIN Sumatera Utara.
Kata Kunci : Kopertais wilayah IX, mutu, Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 1, April-Juni 2014, Halaman 79 - 94

## PENDAHULUAN
Rencana  Strategis  (Renstra)  Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, yaitu pembangunan pendidikan    tinggi    agama    Islam    di Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan mutu   dan   relevansi   pendidikan   dalam rangka  meningkatkan  daya  saing  bangsa, melakukan  pemerataan  pendidikan  yang bermutu  melalui  penataan  kelembangaan yang  efisien,  mengelola  pembiayaan pendidikan    yang    berkeadilan    dan akuntabel,  serta  menerapkan  konsep good university  governance dalam  pengelolaan pendidikan.  Melalui  penerapan  prinsip- prinsip  penyelenggaran  pendidikan  tinggi ini  diharapkan  Perguruan  Tinggi  Agama Islam (PTAI) dapat berpartisipasi aktif dalam membangun  masyarakat  Indonesia  yang berbasis  pengetahuan  ( knowledge-based society ) pada era kesejagatan.
Setidaknya    terdapat    lima    hal    pokok yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pembangunan     bidang     agama,     yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama;      (2)   peningkatan   kerukunan umat  beragama;      (3)  peningkatan  kualitas raudhatul    athfal,    madrasah,  perguruan tinggi  agama,  pendidikan  agama,  dan pendidikan  keagamaan;  (4)  peningkatan kualitas  penyelenggaraan  ibadah  haji,  dan; (5)  penciptaan  tata  kelola  kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Salah  satu  lembaga  yang  menangani perguruan  tinggi  Islam,  yaitu  Kopertais. Kopertais  dibentuk  berdasarkan  Keputusan Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor 155 tahun 2004. Saat itu, Menteri Agama di jabat oleh Said Aqil Husein al Munawar tahun 2004 yang menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian   dan   pembinaan   terhadap
Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Swasta (PTAIS).  Pembentukan  dan/atau  penutupan Koordinatorat  Perguruan  Tinggi  Agama Islam  Swasta  dilakukan  dengan  Keputusan Direktur   Jenderal   Kelembagaan   Agama lslam  (saat  ini  Kopertais  berada  dalam struktur    Dirjen    Pendidikan    Islam/Pendis). Ini  mengindikasikan  bahwa  Kopertais merupakan  kepanjangan  tangan  Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis).
Di  dalam  KMA  No.  155  Tahun  2004 menyatakan,   bahwa   Kopertais   dipimpin oleh   seorang     koordinator   yang   dijabat oleh Rektor Institut Agama    Islam    Negeri/ Universitas  Islam  Negeri  (IAlN/UIN)  yang ditetapkan  dengan  Keputusan  Direktur Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam. Kemudian  untuk  membantu  kelancaran tugas sehari-hari koordinator dapat menunjuk  wakil  koordinator  dan  sekretaris yang  masa  baktinya  sama  dengan koordinator,  dan  seorang  sekretaris  (kerja lebih  dominan).  Mata  anggaran  kopertais dibebankan  kepada  anggaran  pendapatan dan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam, anggaran  dan  Pendapatan  IAIN/UIN  dan sumber pendapatan lain yang sah.
Keberadaan    Kopertais    IX    dalam Ortapeg  IAIN  Sumatera  Utara  (selanjutnya IAIN  SU)  masuk  dalam  bagian  kerjasama kelembagaan,  subbag  Pembinaan  PTAIS, mengindikasikan  secara  struktural  lemah dalam  pijakan  kebijakannya,  karena  sering dipertanyakan oleh PTAIS di wilayah kerjanya, imbasnya  adalah  tidak  ada  payung  hukum yang tetap. Selain itu, anggaran Kopertais IX hanya sebagian kecil dari anggaran IAIN SU. Dengan anggaran yang diikutkan pada mata anggaran  Direktorat  dan  IAIN/UIN  dapat menghambat produktivitas Kopertais dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Peluang
keputusan harus melalui persetujuan IX     dalam meningkatkan mutu Rektor,  seh ingga  ke san  seca ra  organisasi Perguruan Tinggi    Agama Islam Peran Kopertais IX dalam Pembinaan Mutu PTAIS di Sumatera Utara    (Ibnu Salman) untuk mendapatkan pendanaan dari sumber lain yang sah dapat memicu praktik-praktik yang kurang  baik  bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Selain  itu,  di  wilayah  kerja  Kopertais  IX membawahi 36 PTAIS sebagai mitra kerjanya, yang  harus  mendapatkan  perhatian  lebih. Menurut  respon  dari  PTAIS  di  Sumatera Utara, kinerja Kopertais IX selama ini belum maksimal  karena  dalam  setiap  mengambil
profesional maka upaya Kementerian Agama untuk    meningkatkan    mutu    pendidikan tinggi agama dapat terhambat atau berjalan tertatih-tatih.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
1.  Bagaimana      kapasitas      Kopertais
pengelolaannya  melalui  perantara  yang panjang, imbasnya adalah banyak PTAIS yang kurang  mendapat  pembinaan,  pengawasan dan  pengendalian.  Efek  lainnya,  yaitu ditemukan  PTAIS  yang  menyelenggarakan program    kelas    jauh,    walaupun    pada akhirnya program kelas jauh sudah di tutup oleh  STAIS  yang  bersangkutan  dengan menunjukkan  Surat  Nomor:  1018/STAIS- AD/V/2013  yang  ditujukan  ke  Kopertais  IX. Terlepas  dari  itu,  temuan  di  lapangan  juga menemukan  masih  ada  Fakultas  Agama Islam  yang  menyelenggarakan  kegiatannya tanpa ada izin dari Kopertais IX, dan belum ada tindak lanjutnya secara jelas, dan adanya aksi pemukulan atau premanisme di kampus STAI Sumatera baru-baru ini
Rektor  yang  memimpin  Kopertais  akan lebih  konsentrasi  pada  pengembangan pendidikan     tinggi     yang     dikelolanya. Dapat  saja  tanggung  jawab  sebagai  ketua Kopertais  merupakan  tanggung  jawab sampingan.  Satu  sisi  harus  meningkatkan mutu  lembaga  yang  menjadi  tanggung jawabnya,  di  sisi  lain  harus  membina perguruan  tinggi  swasta  yang  menjadi kompetitor.  Bila  kinerja  Kopertais  sebagai kepanjangan  tangan  Direktorat  Pendidikan Tinggi  Islam  tidak  dapat  dilakukan  secara
Swasta (PTAIS)?
2.  Bagaimana    tanggapan    Perguruan Tinggi  Agama  Islam  Swasta  (PTAIS) terhadap kinerja Kopertais IX?

## Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat:
1.  Memberikan        informasi        tentang kinerja Kopertais dalam menjalankan tugas  dan     fungsinya     sebagai pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam/Diktis);
2.  Memberikan       masukan       (entry point)   bagi   pemegang   kebijakan di  Kementerian    Agama    tentang pelaksanaan  tugas     dan     fungsi Kopertais    dalam    meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS).

## Kerangka Konsepual
Koordinatorat  Perguruan  Tinggi  Agama Islam
Swasta, disingkat Kopertais, mempunyai  tugas  membantu  Direktur Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam  dalam melaksanakan  pengawasan,  pengendalian, pembinaan  dan  pemberdayaan  Perguruan Tinggi    Agama   Islam    Swasta.   Kopertais
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 1, April-Juni 2014, Halaman 79 - 94
dipimpin  oleh  seorang  Koordinator  yang dijabat  oleh  Rektor  Institut  Agama  Islam Negeri/Universitas  Islam  Negeri  yang ditetapkan  dengan  Keputusan  Direktur Jenderal  Kelembagaan Agama Islam.  Untuk melancarkan  tugas  sehari-hari  koordinator dapat  menunjuk  wakil  koordinator  dan sekretaris    yang    masa    baktinya    sama dengan  koordinator  Kopertais.  Pembiayaan operasional  Kopertais  dibebankan  pada anggaran  pendapatan  dan  belanja  Dirjen Binbaga  Agama  Islam  (Keputusan  Menteri Agama  RI  Nomor  155  Tahun  2004  tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam).
Fungsi Kopertais:
1.  Memberikan rekomendasi pendirian PTAIS   (Perguruan   Tinggi   Agama Islam  Swasta),  perpanjangan  dan pembukaan  program    studi    baru pada PTAIS;
2.  Menerima  dan  melakukan  validasi laporan  kegiatan  Tridarma  PTAIS setiap semester;
3. Melaporkan       kepada       Direktur Jenderal  Pendidikan  Islam  apabila ada  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam Swasta  yang  menyelenggarakan pendidikan yang      tidak/kurang bermutu;
4.  Memberikan  pertimbangan  tindak lanjut  dan  sanksi  terhadap  PTAIS yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak/kurang bermutu;
5.  Menganalisis       kelemahan      PTAIS dalam  rangka     penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
6.  Meningkatkan    mutu    sumberdaya manusia,  sarana    dan    prasarana, manajemen  dan  sebagainya  sesuai
dengan platform hasil     analisis kelemahan PTAIS dimaksud;
7. Melaporkan       kepada       Direktur Jenderal  Pendidikan  Islam  tentang usaha dan pemberdayaan yang telah dilakukan beserta hasilnya.
Tugas  dari  Kopertais  adalah  membantu Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  dalam melakukan teknis pengawasan, pengendalian mutu,  pembinaan  dan  pemberdayaan Perguruan   Tinggi   Agama   Islam   swasta dalam  bidang  kelembagaan,  akademik, ketenagaan,  sarana  dan  prasarana.  Sampai saat  ini  belum  lagi  diterbitkan  peraturan yang  mengatur  tentang  tugas  dan  fungsi Kopertais  yang  terbarukan.  Sementara  itu, Kopertis  di  bawah  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  sudah  berubah  fungsi menjadi   lembaga   pelayanan   pendidikan atau LPP (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Layanan Pendidikan Tinggi).

## Kapasitas
Banyak  aktivitas  penguatan  kapasitas menghadapi  banyak  kendala,  seperti  mitra yang  satu  sama  lain  memiliki  pemahaman yang  berbeda  mengenai  kapasitas.  Isu mendasar  dalam  penguatan  kapasitas (khususnya    suatu    lembaga:    Kopertais) adalah bagaimana kita mengartikan kapasitas;  apakah  yang  sedang  kita  coba perkuat,  kapasitas  untuk  apa?  Para  ahli banyak  mempunyai  pendefinisian  tentang kapasitas dan termasuk penguatan kapasitas,  yang  menghasilkan  definisi konseptual   dan   operasional.   Akibatnya, ada banyak proyek dan program atas nama penguatan kapasitas, yang didasarkan pada konsep,  asumsi  dan  harapan-harapan  hasil yang cukup berbeda (ECDPM 2000).
Peran Kopertais IX dalam Pembinaan Mutu PTAIS di Sumatera Utara    (Ibnu Salman)
Di  antara  definisi  yang  paling  banyak diterapkan  terkait  definisi  kapasitas,  yaitu seperti  yang  diutarakan  oleh  UNDP  (1998) yang  menyamakan  kapasitas  dengan pengembangan  dan  sudut  pandang  paling sempit,    yang    menyamakan    kapasitas dengan    pelatihan.    Penting    juga    istilah ‘sebagaimana    mestinya’    menegaskan bahwa  fungsi  tersebut  harus  spesifik  dan didefinisikan  dalam  tiap  kasus  dan  harus disesuaikan dengan dasar beberapa kriteria (Hildenbrand  dan  Grindle  1997).  Dalam praktiknya,  fungsi  sebagaimana  mestinya diterapkan  dalam  arti  bahwa  kapasitas tersebut  harus  dikaitkan  dengan  tugas- tugas pokok yang ditetapkan dari pekerjaan tim organisasi atau sistem.
Kapasitas  adalah  kemampuan  individu, organisasi  atau  sistem  untuk  menjalankan
yang  berhubungan  secara  terpisah  dengan cara-cara  yang  tidak  terduga  untuk mempengaruhi bagaimana organisasi- organisasi  tersebut  beserta  orangnya bertindak (Brinkerhoff 1995).
Kapasitas  disumbangkan  secara  terus menerus:  ia  adalah  kemampuan  seseorang, organisasi  atau  sosial  untuk  melaksanakan tujuan-tujuan  pengembangan  atas  dasar kontinuitas.  Penguatan  kapasitas  lebih  luas dari  pengembangan  organisasi  karena  hal tersebut  meliputi  penekanan  pada  seluruh sistem,  lingkungan  atau  konteks  di  mana individu,  organisasi  dan  masyarakat  yang bertindak atau berinteraksi (UNDP 1998).

## PTAIS

## KAPASITAS
fungsi    sebagaimana    mestinya    secara efisien, efektif, dan terus menerus. Kapasitas memiliki   banyak   dimensi.   Bukan   statis, tetapi  merupakan  bagian  proses  dinamis KOPERTAIS FPAI INSTITUT MUTU
yang  berkelanjutan,  demikian  pula  dengan kapasitas  individu,  organisasi  atau  sistem yang  tidak  pernah  berhenti  atau  dalam keadaan siap  tetapi perlu diperbaharui dan ditumbuhkan terus menerus.
Kapasitas  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi dikaitkan  dengan  kinerja;  sebagai  contoh, cara  kerja  yang  buruk  dari  seseorang, organisasi  atau  sistem  dikaitkan  dengan tujuan atau kriteria kinerja bisa dikarenakan banyaknya  kekosongan  kapasitas.  Kapasitas merupakan  alat  seseorang,  organisasi  atau sistem untuk mencapai tujuan. Hal tersebut bisa dikarakteristikkan dengan kompleksitas, yang  merefleksikan  pemahaman  organisasi yang  dikaitkan  dalam  lingkungan  yang kompleks,  saling  melengkapi  tersusunnya faktor   politik,   birokrasi,   sosial   ekonomi
Secara    umum,    mutu    mengandung makna  derajat  atau  tingkat  keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang  maupun  jasa,  baik  yang tangible (nyata) maupun yang intangible (tidak nyata). Dalam    konteks    pendidikan    pengertian mutu,  dalam  hal  ini  mengacu  pada  proses pendidikan  dan hasil pendidikan.
Edward Salis (1993, 24) yang dikutip oleh Dadang  Suhardan  (2006,  76)  mengatakan, bahwa  kualitas  dapat  didefinisikan  sebagai sesuatu  yang  melebihi  kepuasan  dan keinginan konsumen.
Pengertian     mutu     secara     umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian  dengan  harapan stakeholder , atau   pemenuhan   yang   telah   diberikan. Mutu    pendidikan    merupakan    sebagian
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 1, April-Juni 2014, Halaman 79 - 94
pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi  lulusan  yang  telah  ditetapkan sesuai  rencana  strategis  dalam  pencapaian tujuan.  Pencapaian  tujuan  ini  menyangkut aspek  masukan,  proses,  dan  keluaran  serta nilai  dan  derajat  kebaikan,  keutamaan  dan kesempurnaan.
Berbagai   definisi   mutu   telah   banyak dikemukakan oleh para ahli, Nasution (2005, 2-5)  mengutip  beberapa  definisi  dari  para ahli seperti berikut:
a.   Crosby, kualitas adalah c onformance to  requiremen t,  yaitu  sesuai  dengan yang  disyaratkan  atau  distandarkan. Suatu  produk    memiliki    kualitas apabila  sesuai  dengan  standar kualitas yang telah ditentukan
b.  Deming,  kualitas  adalah  kesesuaian dengan  kebutuhan     pasar     atau konsumen.
c. Fingebaum,       kualitas       adalah kepuasan  pelanggan  sepenuhnya ( full  custumer  satisfaction ).  Suatu produk  berkualitas  apabila  dapat memberi  kepuasan     sepenuhnya kepada  konsumen,  yaitu  sesuai dengan  yang  diharapkan  konsumen atau suatu produk.
d.  Garvin  dan  Davis,  kualitas  adalah suatu kondisi      dinamis      yang berhubungan dengan      produk,
manusia/tenaga      kerja,      proses dan  tugas  serta  lingkungan  yang memenuhi  atau  melebihi  harapan pelanggan atau konsumen.
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas, mutu  atau  kualitas  dalam  penelitian  ini sejalan  dengan  pengertian  Crosby  yang mengatakan,  bahwa  kualitas  yaitu  sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.
Standar dalam hal ini adalah standard yang telah  ditentukan  oleh  Badan  Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dalam melakukan  akreditasi  terhadap  Perguruan Tinggi.
Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian  (evaluasi)  mutu  dan  kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang  dilakukan  oleh  organisasi  atau  badan mandiri  di  luar  perguruan  tinggi.  Bentuk penilaian  mutu  eksternal  yang  lainnya adalah  penilaian  yang  berkaitan  dengan akuntabilitas,  pemberian  izin,  pemberian lisensi  oleh  badan  tertentu.  Ada  juga pengumpulan  data  oleh  badan  pemerintah bagi  tujuan  tertentu,  dan  survei  untuk menentukan  peringkat  (ranking)  perguruan tinggi (Badan Akreditasi  Nasional Perguruan Tinggi 2007).
Mutu institusi perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik  masukan,  proses,  dan  produk atau   layanan   institusi   perguruan   tinggi yang  diukur  dari  sejumlah  standar  sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan  mutu  institusi  perguruan tinggi.  Penilaian  mutu  dalam  rangka akreditasi  institusi  perguruan  tinggi  harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai  tolok  ukur  penilaian  tersebut,  dan juga  memerlukan  penjelasan  operasional mengenai  prosedur  dan  langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.
Standar  akreditasi  instansi  perguruan tinggi mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap  kapasitas  institusi  dan  efektifitas pendidikan  yang  terdiri  dari  15  standar, sebagai  berikut;  Standar  Kepemimpinan, Kemahasiswaan,   Sumber   Daya   Manusia,
Peran Kopertais IX dalam Pembinaan Mutu PTAIS di Sumatera Utara    (Ibnu Salman)
Kurikulum, Prasarana
dan Sarana,
Pendanaan,  Tata  Pamong  ( governance ), Sistem  Pengelolaan,  Sistem  Pembelajaran, Suasana    akademik,    Sistem    Informasi, Sistem  jaminan  mutu,  Lulusan,  Penelitian dan  Pengabdian  kepada  masyarakat  dan Program studi.
Kerangka  berpikir  pada  penelitian  ini adalah  apabila  Kopertais  dapat  melakukan fungsinya  dengan  baik  melalui  kinerjanya dengan menggunakan kapasitasnya dengan baik, maka dapat memengaruhi peningkatan mutu  perguruan  tinggi  yang  ada  pada wilayah kerjanya.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  deskriptif- kualitatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan,  meringkaskan  berbagai kondisi,  berbagai  situasi,  atau  berbagai fenomena yang  terjadi yang menjadi objek penelitian,  dan  berupaya  menarik  realitas tersebut  ke  permukaan  sebagai  suatu  ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang  kondisi,  situasi,  ataupun  fenomena tertentu  (Bungin  2010,  68).  Menurut Lingfood,  jenis  dan  ragam  studi  kasus  ada tiga macam, yaitu; studi kasus tunggal, studi multi  kasus  dan  studi  kasus  perbandingan. Penelitian  ini  akan  menggunakan  studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja  Kopertais  IX  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya.
Suharsimi Arikunto (2002, 107) menjelaskan, bahwa sumber data
adalah  subjek  dari  mana  data  diperoleh. Menurut  cara  memperolehnya  data  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  macam,  yaitu; data  primer  dan  data  sekunder  (Nawawi dan  Martini  1994,  73).  Dalam  hal  ini,  data primer   adalah   data   yang   diperoleh   dan
dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara, pengamatan dan catatan lapangan. Sumber data atau informan dalam penelitian  ini  antara  lain:  Ketua  Kopertais, Pimpinan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam, penyelenggara Perguruan Tinggi, dokumen- dokumen,  hasil  pengamatan  (observasi) peneliti tentang kegiatan sehari-hari satuan pendidikan   (lembaga).   Dalam   penelitian ini,  peneliti  menggunakan  wawancara mendalam, kuesionar, dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data  terkumpul  (Sudarsono  1992,  236). Analisis  data  berlangsung  secara  simultan yang  dilakukan  bersamaan  dengan  proses pengumpulan  data  dengan  alur  tahapan; pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kopertais  IX  adalah  perpanjangan  tangan Dirjen  Pendidikan  Islam  dalam  rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan (wasdalbin) PTAIS, pembentukan/penutupan Kopertais  oleh  Dirjen.  Kopertais  dipimpin oleh  Koordinator  dan  dibantu  Wakor  dan sekretaris,  masa  bakti  sesuai  koordinator, anggaran  menempel  di  IAIN  (KMA  Nomor 155 Tahun 2004). Saat ini terdapat 36 PTAIS yang  berada  dalam  koordinasi  Kopertais wilayah  IX  Sumatera  Utara  yang  terbagi dalam  empat  kelompok,  yaitu:  1  dalam bentuk Institut, 8 dalam bentuk FAI (Fakultas Agama  Islam),  21  dalam  bentuk  STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam), dan 5 dalam bentuk STIT (Sekolah tinggi Ilmu Tarbiyah).
Jumlah   36   PTAIS   di   atas   mengelola 54  program  studi  (prodi)  yang  tersebar  di
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 1, April-Juni 2014, Halaman 79 - 94
beberapa  PTAIS,  maupun  FAI  Universitas dengan rincian prodi PAI (Pendidikan Agama Islam) berjumlah 30, 3 prodi KI (Kependidikan Islam),  prodi  AS  (Ahwalul  Syahsiyah),  prodi KPI  (Komunikasi  Penyiaran  Islam),  1  prodi MPI   (Manajemen   Pendidikan   Islam),   1 prodi  MDS  (Manajemen  Dakwah  Islam),  1 prodi muamalah, 1 prodi PGMI (Pendidikan Guru  Madrasah  Ibtidaiyah),  1  prodi  PGRA (Pendidikan  Guru  Raudhatul  Athfal),  EKI, PBS,  1  prodi  PS  (Perbankan  Syariah)  dan  1 prodi EPS (Ekonomi Perbankan Syariah).
Selain melaksanakan Wasdalbin (pengawasan,  pengendalian,  pembinaan, dan  pemberdayaan),  yang  menyangkut tridharma  perguruan  tinggi,  yaitu:  (a) pendidikan  dan  pengajaran,  (b)  penelitian, dan  (c)  pengabdian  kepada  masyarakat (KMA  Nomor  156  Tahun  2004),  beberapa hal  lain  yang  diawasi  atau  dikendalikan oleh kopertais IX yaitu: aspek kelembagaan: Akte  yayasan,  statuta,  RIP,  Renstra,  struktur organisasi,  dosen,  dan  mahasiswa.  Aspek pendidikan:  PBM,  Ujian  Masuk,  UTS,  UAS, MUNAQASYAH,   dan   kegiatan   akademik lain.  Aspek  penelitian:  skripsi,  jurnal, kepangkatan  dosen.  Aspek  kegiatan pengabdian  masyarakat:  KKN,  PKL,  dan aspek  kelengkapan  sarana  dan  prasarana. Sedangkan  metode  pengawasan  atau pengendalian  yang  dilakukannya  yaitu: melalui  laporan  semesteran,  monitoring, pemberian  nomor  registrasi  setiap  tahun, dan  melalui wisuda.
Adapun  hal-hal  yang  dibina  oleh Kopertais  yaitu:  1.  Kelembagaan:  Sosialisasi peraturan,  raker  dan  konsultasi,  mediator konflik antar yayasan. 2. Sistem pembelajaran: lokakarya, workshop, pelatihan, 3. Tridharma PT: penataran/pelatihan metodologi penelitian,   4.   Kemahasiswaan:   beasiswa,
pelatihan,  5.  Sarana  prasarana:  Pengusulan dosen  DPK,  rekomendasi  permohonan bantuan.
Dengan  mata  anggaran  yang  masih mengikuti IAIN, maka  kegiatan  kopertais IX dari tahun ke tahun juga tidak jauh berbeda dengan  tahun-tahun  sebelumnya,  dengan anggaran  yang  minim  bahkan  cenderung menurun setiap tahunnya.

## Kapasitas Kopertais IX dalam
Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS)

## di Sumatera Utara
a.    Legalitas Formal/Dasar Hukum Untuk  melihat  sejauhmana  kapasitas  suatu lembaga  (Kopertais)  perlu  dilihat  juga beberapa  aspek  hukum  terkait  sejarah berdirinya     kopertais     dapat     ditelusuri dari  KMA  Nomor  74  Tahun  1982  tentang Kopertais,  KMA  Nomor  88  Tahun  1984 tentang Pemekaran Kopertais, KMA Nomor 13  Tahun  1993  tentang  Kopertais,  dengan menetapkan   11   kopertais,   KMA   Nomor 82  Tahun  1994  tentang  Kopertais,  dengan perubahan  wilayah  kerja  Kopertais  untuk Kopertais  Wilayah  I,  II,  VI,  dan  VII,  serta pembentukan  Bagian  Administrasi  Bina PTAIS  yang  berada  di  bawah  koordinasi Sekretaris    Kopertais,    KMA    Nomor    498 Tahun 1997 tentang Kopertais, KMA Nomor 155  Tahun  2004  tentang  Kopertais,  dan Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam  Nomor  Dj.I/494/2007,  tentang  Tugas, Fungsi  dan  Mekanisme  Kerja  Kopertais, dengan  menetapkan  13  Kopertais  seluruh Indonesia.
KMA  155  Tahun  2004  menyatakan, bahwa  Kopertais  dipimpin  oleh  seorang koordinator yang dijabat oleh Rektor Institut
Peran Kopertais IX dalam Pembinaan Mutu PTAIS di Sumatera Utara    (Ibnu Salman)
Agama  lslam  Negeri/Universitas  lslam Negeri  (IAlN/UlN)  yang  ditetapkan  dengan Keputusan  Direktur  Jenderal  Kelembagaan Agama   lslam.   Namun   dalam   praktiknya struktur  organisasi  Kopertais  IX  dalam ortaker  IAIN  Sumatera  Utara  masuk,  tidak secara  eksplisit  disebutkan  Koordinatorat Perguruan  Tinggi  Islam  (Kopertais),  tetapi dalam  Pasal  50  huruf  c,  Kopertais  masuk dalam  bagian  kerjasama  kelembagaan  sub pembinaan   perguruan   tinggi.   KMA   155 Tahun   2004   kemudian   direvisi   menjadi KMA  No.  36  tahun  2008  yang  memuat tentang  statuta  IAIN  SU  bagian  kesepuluh Biro  Administrasi  Umum,  Akademik  dan Kemahasiswaan.  Pasal 51: Biro  AUAK  terdiri atas:  f.  Bagian  Administrasi  Bina  Perguruan Tinggi  Agama  Islam  Swasta.  Kemudian dalam  ortaker  IAIN  SU  tahun  2013  posisi Kopertais  tidak  disebutkan  secara  eksplisit, hanya  berbunyi  Pasal  50,  sub  c.  Subbagian Pembinaan PTAIS.
Dalam SK/Edaran/Surat/
Instruksi tersebut,  Kopertais  IX  berkewajiban  sesuai dengan  Pasal  62:  Bagian  Administrasi perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Swasta mempunyai tugas melaksanakan
administrasi  pembinaan  Perguruan  Tinggi Agama Islam Swasta.
KMA  Nomor  155  Tahun  2004 menyatakan, bahwa:
a. Fungsi         Kopertais,         sebagai perpanjangan tangan Dirjen Pendidikan  Islam  dalam  rangka wasdalbin PTAIS;
b.  Kopertais dipimpin oleh Koordinator dan dibantu Wakor dan sekretaris;
c.   Masa bakti sesuai koordinator;
d.  Anggaran menempel di IAIN.
KMA  Nomor  156 Tahun  2004 menjelaskan          tentang          kewajiban Kopertais:  1)  Melaksanakan  Wasdalbin (pengawasan,   pengendalian,   pembinaan dan  pemberdayaan),  2)  menyangkut tridharma  perguruan  tinggi,  yaitu:  (a) pendidikan  dan  pengajaran,  (b)  penelitian, dan (c) pengabdian kepada masyarakat. Dari semua  kewajiban  yang  dibebankan  kepada kopertais IX semuanya dapat dilaksanakan.
b.    Pengelolaan (manajemen) Kopertais Joko   Purwanto   mengatakan,   bahwa   dari segi  pengelolaan  (manajemen),  Kopertais mempunyai visi minimal, yaitu menjalankan tugas  pengawasan,  pengendalian  dan pembinaan  terhadap  PTAIS  agar  laporan dari  PTAIS-PTAIS  dapat  dipertanggung jawabkan,      visi  utamanya  yaitu:  unggul, mandiri dan kompeten dalam, pengawasan, dan  pengendalian  pembinaan  perguruan tinggi    islam    swasta,    sedangkan    misi minimal  yang  diusung  oleh  Kopertais  yaitu pengembangan ajaran agama Islam melalui perguruan   tinggi.   Misi   ini   diterapkan, karena  erat  kaitannya  dengan  kristenisasi yang  terjadi  pada  beberapa  PTAIS,  seperti di    STAIS    DAIRI    Sidikalang,    STAIS    NIAS, dan  STAI  Madina,  sehingga  minimal  bisa meminimalisir program kristenisasi tersebut. Secara  khusus  misi  Kopertais  IX  yaitu:  1) Mengawasi,  proses  pembelajaran  yang berjalan  di  perguruan  tinggi  Islam  swasta dengan  berpedoman  pada  pelaksanaan tridarma  perguruan  tinggi,  2)  Membina, sumber  daya  manusia  pada  tiap  perguruan tinggi  Islam  swasta,  dan  3)  Meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam swasta.
Tujuan  kopertais  IX  yaitu:  terwujudnya perguruan tinggi Islam swasta yang memiliki keunggulan, kemandirian dan profesionalitas
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 1, April-Juni 2014, Halaman 79 - 94
dalam  bidang  masing-masing.  Selain  itu, ada beberapa tujuan tertentu dari Kopertais IX  yaitu  mengantisipasi  keluarnya  ijazah yang  aspal  (palsu)  akibat  dari  skripsi  yang plagiarism  ataupun  skripsi  yang  dibuatkan seperti  yang  terjadi  di  STAIS  DAIRI  dan UMSU.  Menurut  Amroeni  sejelek  apapun skripsi  atau  hasil  penelitian,  lebih  baik ketimbang  cantik  tetapi  dibuatkan.  Karena imbasnya,  kredibilitas output dan  lembaga akan dipertanyakan oleh public.
Beberapa   strategi   telah   diupayakan oleh  Kopertais  dalam  rangka  Wasdalbin terhadap  PTAIS  di  wilayah  kerjanya,  yaitu dengan  mengadakan  pelatihan-pelatihan bagi  sivitas  akademika  di  lingkungan Perguruan  Tinggi  Islam  swasta,  melakukan pengawasan,  melaksanakan koordinasi dengan  pengelola  PTAIS,  pembinaan  dan pengendalian  berupa  laporan  semesteran, monitoring  langsung  ke  daerah-daerah, pemberian nomor register setiap tahun, dan melalui  wisuda  serta  menyelenggarakan workshop-workshop  yang  relevan  dengan kebutuhan PTAIS.
Di  dalam  menambah  wawasan  dan kemitraan  dengan  Kopertais  lain,  maka Kopertais   IX   juga   menjalin    kerjasama dengan    Kopertis    (Kemdikbud),    dan Kopertais  lainnya  di  bawah  naungan  dari Dirjen Pendis Kemenag dalam bentuk tukar menukar  informasi  dan  penyelenggaraan LPTQ.  Bentuk  kerjasama  yang  dilakukan antara kopertais IX dengan Kopertis 1 yang membawahi  Sumut  dan  NAD.  Misalnya, dalam  hal  pelaksanaan  MTQNPT  atau Musabaqah Tilawatil Quran dan Pembinaan Seni  Perguruan  Tinggi.  Sementara  dengan Kopertais  wilayah  lain  kerjasama  yang  ada dalam  bentuk  satu  wadah  yang  disebut Farum Sekretaris Kopertais Wil. 1-XIII
Mekanisme  pembagian  tugas  personil di  Kopertais  IX  terdiri  dari:  1  koordinator merangkap   Rektor   IAIN   SU,   1   Wakor,   1 Sekretaris,  1  Ka  Tata  Usaha,  1  Kasubbag Registrasi dengan komposisi 1:4, 1 Kasubbag Evaluasi  dan  Akreditasi  dengan  komposisi 1:1,  dan  1  Kasubbag  tenaga  Pengajar dengan  komposisi  1:3.  Cara  kerja  antar personil  adalah  sesuai  dengan  subbagian yang    ada.    Koordinator    dan    wakilnya sebagai  unsur  pimpinan  yang  memutuskan hal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan- kebijakan.  Posisi  sekretaris  Kopertais  Wil.IX bertanggungjawab  atas  aktivitas  harian  di bantu oleh staf yang ada di bawahnya.
Kenyataan  di  lapangan  hampir  semua kebijakan  (70%)  (pekerjaan  Kopertais)  yang masih menumpuk ada pada posisi sekretaris, anggota hanya mengikuti instruksi dari wakil koordinator (wakor), hal ini tentunya belum ideal untuk sebuah organisasi kelembagaan, apalagi  menangani  perguruan  tinggi  yang relatif berjauhan lokasi-lakasinya.
Kendala yang dihadapi dalam menerapkan  visi,  misi,   dan   tujuan  yang telah direncanakan oleh Kopertais; Pertama, masalah pencairan dana kegiatan yang sering terlambat,  kendala  jarak  antarperguruan tinggi yang jauh. Kedua antara program yang diusulkan  dan  keputusan  dari  perencanaan seringkali  tidak  nyambung,  sehigga  jenis kegiatan yang disetujui relatif monoton.
Sistem  pengisian  jabatan  Koordinator, Wakil  Koordinator  dan  Sekretaris  Kopertais. Kordintaror  adalah  rektor  IAIN  SU  mengisi jabatan  sebagai  kordinaor  secara  otomatis. Wakor  dan  Sekretaris  Kopertais  Wilayah  IX ditentukan oleh kordinator secara langsung. Persyaratan  koordinator  otomatis  sama dengan  persyaratan  untuk  sebagai  rektor
Peran Kopertais IX dalam Pembinaan Mutu PTAIS di Sumatera Utara    (Ibnu Salman)
IAIN  SU.  Selama  ini  tidak  ada  persyaratan khusus  yang  harus  dipenuhi.  Otoritas  pada penunjukan  langsung  oleh  kordinator. Kordinator berwenang menunjuk wakor dan Sekretaris  Kopertais.  Wakor  menjalankan fungsi  sebagai  wakil  dari  koordinator manakala koordinator tidak bisa melakukan kegiatan terkait dengan kopertais. Sekretaris Kopertais  berwenang  menyelenggarakan seluruh  kegiatan  Kopertais  yang  sudah disahkan pada DIPA yang ada. Masa jabatan koordinator, wakor dan sekretaris mengikuti periode dari masa jabatan rektor.
Posisi koordinator, wakil koordinator dan sekretaris  jarang  berada  di  kantor.  Dalam kesehariannya,  hal  ini  disebabkan  karena masih  ada  beban  mengajar  pada  beberapa PTAIS,   bahkan   sekretaris   bisa   dibilang jarang berada di kantor semenjak ada intrik dalam  kegiatan  munaqosah  di  PTAIS  yang seharusnya sekretaris berangkat tetapi tidak jadi  berangkat  karena  yang  jadi  berangkat justru  wakor.  Padahal  undangan  untuk sekretaris dan sudah beli tiket pesawat, dan permasalahan  lainnya.  Selain  itu,  menurut Joko  Purwanto  pola  kepemimpinan  wakor seperti  menggunakan  ’manajemen  angkot’ dalam  artian  semua  berdasarkan  setoran dan siapa saja bisa masuk.
Untuk   menunjang   kinerja   kopertais IX,  diberlakukan  SIM  (sistem  manajemen informasi)    yang    memuat    antara    lain: data    dosen,    data    mahasiswa,    data perguruan   tinggi,   dan   lain   sebagainya yang  didukung  dengan  sumber  daya manusia  yang  kompeten  dan  bertujuan untuk  menyebarluaskan  informasi  terkait PTAIS  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara secara  cepat.  Tujuan  diperlakukannya  SIM yaitu  untuk  mempermudah  pengelolaan administrasi,   efisiensi   waktu   dan   untuk
sosialisasi  informasi-informasi  yang  baru. Dalam  pengelolaan  Sistem  Informasi  (SIM) melibatkan  tenaga  SDM  yang  memerlukan tenaga  khusus.  Dalam  hal  ini  staf  yang menguasai  tentang  IT.  Belum  semua  PTAIS dapat  mengakses  SIM  yang  dimiliki  oleh Kopertais,  selain  itu  sarana  dan  prasaran PTAIS  di  lingkungan  Kopertais  wilayah  9 belum  merata  dalam  hal  penguasaan  IT, dan  tenaga  yang  memiliki  keahlian  khusus masih  tenaga  ahli  honorer  bukan  pegawai negeri,  ada  kendala  psikologis  dalam implementasinya.
c.     Sumber Daya Manusia
Saat  ini  SDM  di   Kopertais  IX  yang resmi berjumlah 14 orang,  belum  termasuk PHL  (1  pegawai  harian  lepas  yang  digaji oleh  kopertais,  dan  2  PHT/pegawai  harian tetap  yang  digaji  oleh  IAIN  SU).  Dalam memberlakukan  pola  rekruitmen  pegawai diupayakan melalui prosedur dari Baperjakat dengan  kriteria  sesuai  kompetensi  dan mampu  atau  mahir  mengoperasionalkan komputer, selain itu pola rekrutmen pegawai diperoleh   juga   melalui   penugasan   dari biro  rektor  IAIN  SU.  Sebab  hampir  semua pegawai kopertais adalah pegawai IAIN SU.
Jika  dipetakan  berdasarkan  kualifikasi akademik  yaitu:  Kualifikasi  S3  tiga  orang, mereka  adalah  unsur  pimpinan  Kopertais, S2  ada  4  orang,  S1  ada  5  orang,  SMA   2. Idealnya  sebuah  lembaga  minimal  terdiri dari  20  orang  dengan  pembagian  tugas yang  jelas  sehingga  tidak  tumpang  tindih dalam  mengerjakan  tugas  yang  menjadi pekerjaannya.  Sistem  pembinaan  karier pegawai  kopertais  dilakukan  oleh  biro melalui  berbagai  kegiatan  dan  kesempatan mengikuti  pendidikan  lanjutan.  Untuk menunjang  kinerja  kopertais,  maka  SDM
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 1, April-Juni 2014, Halaman 79 - 94
nya  pun  diberi  kesempatan  oleh  kopertais mengikuti  melalui  DDTK  (diklat  ditempat kerja),  atau  pelatihan,  diklat,  workshop  dan seminar-seminar.
d.    Pembiayaan
Adapun  aspek  pembiayaan,  minimnya anggaran    di    Kopertais    juga    menjadi indikasi  pengawasan,  pengendalian  dan pembinaan terhadap PTAIS menjadi kurang maksimal   apalagi   PTAIS   yang   lokasinya jauh.  Sepertinya  sudah  menjadi  kewajaran ketika  anggaran  Kopertais  setiap  tahunnya justru  semakin  berkurang  di  tambah  masih ndompleng ke IAIN SU, anggaran kopertais IX  tahun  2012  berjumlah  Rp.  500.000.000, dan anggaran tahun 2013 menurun menjadi Rp. 464.100.000,- . ketika peneliti memeriksa data di Kopertais sampai dengan bulan Juni akhirpun dana  Kopertais masih dibintang di IAIN SU.
Berdasarkan  telaah  tentang  peng- gunaan  dana  kopertais,  sesungguhnya sangatlah minim, bahkan jauh dari idealnya keuangan  suatu  lembaga  yang  menangani PTAIS.  Idealnya  menurut  Joko  Purwanto, yaitu  1  milyar  untuk  biaya  operasional,  2 milyar  untuk  perjalanan  dinas  dan  biaya kegiatan kopertais. Hal ini disebabkan pada umumnya  lokasi  PTAIS  berada  di  luar  kota, dan jarak tempuh ke PTAIS bisa mencapai 12 jam seperti ke STAITA, UMTS, STAI NIAS dan lain sebagainya.
e.    Sarana dan Prasarana
Kondisi  sarana  dan  prasarana  di Kopertais  IX  belum  mencukupi,  sehingga perlu pembaharuan, bahkan kalau memungkinkan
kopertais seharusnya memiliki   gedung   sendiri,   bukan   seperti yang sekarang ruang  Kopertais masih milik IAIN, kata Joko Purwanto.  Selain itu gedung
Kopertais  masih  menggunakan  ruangan bekas  perpustakaan  (Perpustakaan  Marah Halim)  IAIN  SU  yang  lama.  Selayaknya Kopertais  memiliki  gedung  kantor  sendiri dan  memiliki  prasarana  yang  memadai misalnya  adanya  aula  untuk  rapat  dan pertemuan,  ruangan  untuk  pelatihan,  dan mess  penginapan  untuk  para  tamu  yang menjadi tamu Kopertais.
Mekanisme    pengadaan    sarana prasarana  (meliputi  perencanaan,  eksekusi, dan  perawatan)  masih  menginduk  ke  biro IAIN  SU,  bahkan  sekadar  mengantar  surat ke  IAIN  SU  terpaksa  harus  menggunakan kendaraan  pribadi  (motor/kereta)  dari pegawai  Kopertais,  hal  ini  karena  kopertais masih banyak kekurangan dalam sarana dan prasarana  utamanya  dana,  dan  kendaraan bermotor  sebagai  mobilitas  kesehariannya. Beberapa  kendala  terkait  sarana  prasarana yaitu    keterbatasan    dana,    pengadaan bersifat    sentralistik    dari    biro,    rentan terjadi   salah   paham   antara   kebutuhan yang  penting  dan  yang  tidak  penting. Beberapa  langkah  ataupun  strategi  untuk mensiasati  diantaranya  yaitu  mengajukan agar  kopertais  menjadi  satker  sendiri,  dan membuat  permohonan  ke  IAIN  SU  dan  ke Menteri Agama.

## Tanggapan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta terhadap Kinerja Kopertais IX
Berdasarkan  sampel  yang  diambil  dalam penelitian  ini,  yaitu  5  perguruan  tinggi swasta  dengan  katagori  terakreditasi  STAI Sumatera,  dan  FAI  UISU  Medan  dan  belum terakreditasi  STAI  As-Sunnah  Tanjung Morawa  serta  berdasarkan  lokasi  yang berjauhan dengan Kopertais IX, yaitu IAIDU Kisaran dan STAI Al-Ikhlas Dairi Sidikalang.
Peran Kopertais IX dalam Pembinaan Mutu PTAIS di Sumatera Utara    (Ibnu Salman)
Bentuk  pembinaan  tata  pamong, kepemimpinan,  sistem  pengolahan,  dan penjaminan  mutu  yang  sudah  diberikan oleh Kopertais yaitu baru sebatas lokakarya, workshop dan pelatihan, tapi  masih sangat minim.  Peran  Kopertais  diharapkan  lebih ditingkatkan  lagi  khususnya  pembinaan terhadap  mahasiswa  dan  lulusannya sehingga   dapat   terarah   dengan    baik. Sedang  pembinaan  terkait  mahasiswa  dan lulusan  yaitu  kopertais  menginformasikan adanya  beasiswa,  dan  berbagai  macam perlombaan antar mahasiswa maupun antar universitas, tetapi pembinaan tersebut perlu ditingkatkan  khususnya  terhadap  lulusan minimal ada informasi tentang tenaga kerja yang tepat untuk alumni.
Bentuk  pembinaan  sumber  daya manusia yang telah dilakukan oleh Kopertais yaitu baru sebatas pelatihan  bagi pimpinan PTAIS. Adapun upaya yang dilakukan  pihak kampus dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen yaitu :
a.  Memberikan    kesempatan    belajar dengan mengundang        nara- sumber  yang  berkelayakan  untuk memberikan pecerahan        ilmu pengetahuan  terhadap  para  dosen di lingkungan Kopertais IX. b. Melakukan         pelatihan-pelatihan dosen dengan        mengundang narasumber, seperti pelatihan RKBM dosen dan pelatihan metode inovatif pembelajaran.
c.  Pemberian   fasilitas   dana   belajar yang diberikan oleh yayasan kepada beberapa  dosen  yang  mengikuti Program  Strata  2  di  pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
d.  Mengutus  dosen  untuk  mengikuti berbagai  kegiatan  belajar  dan pelatihan.
Kopertais seharusnya mampu memberi- kan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  tenaga dosen  secara  berkelanjutan,  mengingat kampus  tidak  mungkin  bisa  maksimal melakukan pembinaan tersebut.
Pembinaan dari Kopertais dalam bidang kurikulum,  pembelajaran,  dan  suasana akademik  yang  sudah  diberikan,  yaitu: Pelatihan  RKBM  bagi  dosen-dosen  PTAIS. Pelatihan  RKBM  bagi  dosen  oleh  Kopertais dirasakan  belum  maksimal,  dan  tidak merata,  apalagi  bagi  dosen  yang  bertugas di    PTAIS    yang    jauh.    Idealnya    pelatihan yang     diberikan     harus     berkelanjutan, karena  kurikulum  di  PTAIS  seharusnya memuat  standar  kompetensi  lulusan  yang terstruktur  dalam  kompetensi  utama, pendukung  dan  lainnya  yang  mendukung tercapainya  tujuan,  terlaksananya  misi,  dan terwujudnya  visi  program  studi.  Kurikulum memuat  mata  kuliah/modul/blok  yang mendukung    pencapaian    kompetensi lulusan  dan  memberikan  keleluasaan  pada mahasiswa   untuk   memperluas   wawasan dan  memperdalam  keahlian  sesuai  dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata  kuliah/modul/blok,  silabus,  rencana pembelajaran dan evaluasi.
Pembinaan  yang  dilakukan  Kopertais dalam  bidang  pembiayaan,  prasarana, Sarana dan Sistem Informasi  di PTAIS belum maksimal,  karena  baru  sebatas  pelatihan saja  tetapi  tidak  ada  tindak  lanjut  yang jelas,  seperti  bagaimana  dalam  membuat laporan  terkait  penggunaan  fasilitas  sarana dan  prasarana  yang  ada  di  kampus,  dan sebagainya.
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 1, April-Juni 2014, Halaman 79 - 94
Khusus  pembinaan  dalam  penelitian maupun  pengabdian  kepada  masyarakat, selama   ini   Kopertais   belum   ada   sama sekali,      diharapkan      Kopertais      juga mampu  memberikan  pembiayaan  untuk kegiatan   penelitian   di   PTAIS   ataupun untuk  pengabdian  kepada  masyarakat, mengingat  PTAI  swasta  selama  ini  masih kekurangan   dana,   khususnya   penelitian, dan  tidak  mungkin  dibebankan  kepada mahasiswa, sehingga jika Kopertais mampu menjembatani hal-hal tersebut, maka lambat laun  fungsi  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat  dapat  berjalan  dengan normal seperti yang diharapkan.

## PENUTUP Kesimpulan
Kopertais  IX  masuk  dalam  Ortapeg (Organisasi  Tata  Kerja  Pegawai)  IAIN Sumatera  Utara,  yang  juga  masuk  dalam bagian  kerjasama  kelembagaan,  subbag Pembinaan  PTAIS  (Pasal  50  huruf  c).      Ini mengindikasikan  secara  struktural  lemah dalam  pijakan  kebijakannya,  karena  sering dipertanyakan  oleh  PTAIS  di  wilayah kerjanya, imbasnya adalah tidak ada payung hukum yang tetap. KMA Nomor 155 Tahun 2004  dianggap  perlu  direvisi  mengingat Kopertais  seharusnya  menjadi  lembaga tersendiri  karena  menangani  lemabaga pendidikan tinggi (PTAIS).
Secara  struktural,  Rektor  sekaligus menjabat  sebagai  koordinator  Kopertais  IX memiliki fungsi ganda, sedangkan sekretaris Kopertais  dalam  kesehariannya  memiliki kerja   yang   ganda.   Selain   itu,   anggaran
Kopertais  IX  hanya  sebagian  kecil  dari anggaran  IAIN  Sumatera  Utara.  Dengan anggaran  yang  “ndompleng”  pada  mata anggaran  Direktorat  dan  IAIN/UIN  dapat menghambat  produktifitas  Kopertais  IX dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya, bahkan  hampir  setiap  tahun  mengalami penurunan anggaran.
Tahun  2013  anggaran  Kopertais  IX sampai dengan awal bulan Juli 2013 belum cair,  hal  ini  berakibat  pada  pertanggung jawaban  yang  sekadarnya.  Peluang  untuk mendapatkan  pendanaan  dari  sumber  lain yang   sah   dapat   memicu   praktik-praktik yang  kurang  baik  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan  seperti  terdapat  dalam  surat edaran  No:  K.IX/PP.02.3/95/2011  tentang pembaharuan  administrasi  dan  biaya pengurusan administrasi.
Kinerja  Kopertais  IX  menurut  PTAIS  di Sumatera  Utara  masih  belum  maksinal/ lemah.  Hal  ini  terkendala  karena  Kopertais masih di bawah struktur IAIN, bukan sebagai lembaga  independen  dan  adanya  jabatan koordinator yang merangkap dengan rektor IAIN SU.

## Saran
1.  Perlu penelitian ulang untuk melihat tingkat  efektifitas     kelembagaan Kopertais  secara  nasional  dan komprehensif.
2.  Perlu  resktrukurisasi  kelembagaan Kopertais  IX  menjadi  lembaga independen  (satker  tersendiri  jika dimungkinkan  eselon  IIa)  di  bawah Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam dengan anggaran mandiri.
Peran Kopertais IX dalam Pembinaan Mutu PTAIS di Sumatera Utara    (Ibnu Salman)

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ardiansyah, Asrori. 2008. “Problematika PTAIS.” Makalah . Malang:
Pascasarjana UIN Malang. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian .
Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2007. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Burhan, Bungin. 2010. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana
Prenada Media Group. ECDPM. 2000. Approaches and Methods for
National Capacity Building . Maastrich.
Fauzi, Ahmad. 2010. Strategi Pengembangan Kurikulum PTAIS dalam meningkatkan Mutu Pendidikan . Malang: Pascasarjana, UIN Malang.
Hidelbrand, Grindle M. Building. 1997. Sustainable Capacity in the Public Sector. What can be  Done?  In  Grindle  (ed),  Getting  Good  Government .  Harvard:  Harvard  Institute  for International Development, Harvard University.
Margono. 2000. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Nawawi, Hadari, Mimi Martini. 1994. Penelitian Terapan . Yogyakarta: Gajah Mada
University Press. Pribadi, Sikun. 1987. Mutiara-Mutiara Pendidikan . Jakarta: PT.
Erlangga.
RPJMN Kementerian Agama Tahun 2010-2014.
Sudarsono. 1992. Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Suprapto, Tommy. 2009. Pengantar Teori Manajemen Komunikasi .
Yogyakarta: MedPress. Ustman, Husaini et.al. 2003. Metode Penelitian
Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.

## Media Cetak
Harian Analisa, Medan, Kamis 27 juni 2013
Harian Umum Nasional “Waspada” Medan, Rabu 26 Juni 2013