Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192

## Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Barhamudin Fakulatas Hukum Universitas Palembang Email : bsuryaigama@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this research is to find out, study and analyze in determining the element of abusing authority in government administrative laws. In this study using normative research with a statutory approach and a conceptual approach.  Legal materials consisting of Primary Legal  Materials,  Secondary  Legal  Materials  and  Tertiary  Legal  Materials.  The  results obtained  are  benchmarks  to  determine  the  existence  of  abuse  of  authority  according  to administrative  law,  in  this  case  UUAP  occurs  if  government  officials  or  officials  conduct discretion  without  going  through  procedures  and  the  purpose  is  not  carried  out  within  the scope of what has been determined by Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning  Government  Administration  in  article  17  and  article  18  includes:  a.  The  statute goes  beyond  the  authority;  b.  prohibition  of  confusing  authority;  c.  prohibition  of  arbitrary actions.  d.  beyond  the  term  of  office  or  the  validity  period  of  the  Authority;  e.  beyond  the territorial validity of the Authority; and / or f. contrary to statutory provisions. g is outside the scope of the field or material given Authority; and / or h. contrary to the stated purpose of the Authority. Abuse of authority either according to administrative law or criminal law has the respective legal domain. Decisions and / or Actions that are determined and / or carried out by exceeding illegitimate Authority if it has been tested and there is a Court Decision that has permanent legal force and Courts that have permanent legal force.
Keywords: authority, administra, government

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dalam menentukan unsur menyalahgunakan  kewenangan  dalam  undang-undang  administrasi  pemerintahan.  Dalam  penelitian ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), dan Pendekatan konseptual ( concept approach ). Bahan hukum yang terdiri Bahan Hukum Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder  dan  Bahan  Hukum  Tersier.  Hasil  penelitian  diperoleh  adalah  tolak ukur  untuk  menentukan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  menurut  hukum  administrasi  dalam  hal ini  UUAP  terjadi  jika  aparat  atau  pejabat  pemerintahan  melakukan  diskresi  tanpa  melalui  prosedur dan  tujuan  dilakukan  tidak  dalam  ruang  lingkup  sebgaimana  yang  telah  ditentukan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  dalam  pasal  17  dan pasal 18 meliputi:  a.larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang;  c. larangan  bertindak  sewenang-wenang.  d.  melampaui  masa  jabatan  atau  batas  waktu  berlakunya Wewenang;  e.  melampaui  batas  wilayah  berlakunya  Wewenang;  dan/atau  f.  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  g    di  luar  cakupan  bidang  atau  materi  Wewenang  yang diberikan;  dan/atau  h.  bertentangan  dengan  tujuan  Wewenang  yang  diberikan.  Penyalahgunaan wewenang baik menurut  hukum administrasi ataupun  hukum pidana memiliki ranah  hukum masing- masing.    Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  dengan  melampaui Wewenang  tidak  sah  apabila  telah  diuji  dan  ada  Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap dan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  dengan  mencampuradukkan Wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : wewenang, administra, pemerintahan
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192

## I.  PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian
Satu  diantara  tujuan  bernegara adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umum  atau  rakyat  sebagaimana  tedapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945).  Untuk  mewujudkan tujuan    negara,  penyelenggaraan  negara yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang berdaulat. 1 Pemerintah  yang  berdaulat sebagai salah satu unsur negara 2 diselenggarakan  dalam  konsep  Indonesia sebagai negara hukum.
Artinya, pemerintah
dalam menjalankan
kewenangannya  mengatur  pemerintahan didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan  yang  mengikatnya karena kewenangan merupakan kekuasaan yang  mempunyai  peranan  yang  dapat menentukan  nasib  berjuta-juta  umat manusia.
Sebagai upaya untuk mensejahterakan  rakyatnya,  pemerintah dengan  birokrasinya  menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
Kekuasaan  dalam  negara  modern  sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, sejatinya  merupakan  amanah  rakyat kepada  pemegang  kekuasaan  negara untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan kehidupan  bernegara. 3 Namun,  dalam pelaksanannya banyak terjadi penyimpangan  dan  penyelewengan  yang rawan akan terjadinya Korupsi.
Tindak Pidana Korupsi merupakan isu  hukum  ( legal  issue )  yang  menarik untuk  dibicarakan  pada  saat  ini,  sebab korupsi tidak hanya merugikan
1 Khaelan ,Negara Kebangsaan Pancasila- Kultural,Historis,Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta, Paradigma, 2013, hal. 50.
2 Abu Daud Busroh, Ilmu negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hal. 82.
3 .  Artidjo  Alkostar,  2008,Mengkritisi Fenomena  Korupsi  di  Parlemen,  Jurnal  Hukum, Volume 15, hal. 3.
perekonomian  Negara,  tetapi  juga  sudah merupakan  isu  global  yang  melanda seluruh  penjuru  dunia,  tidak  terkecuali Indonesia.  Tindak  pidana  korupsi  terus tumbuh  dan  berkembang,  baik  kualitas maupun  kuantitasnya  dengan  berbagai modus  operandinya.  Seiring  dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  dicapai  umat  manusia.  Saat  ini tindak  pidana  korupsi  teindikasi  telah memasuki  semua  lembaga  penyelenggara Negara, baik eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif,  dan  berada  pada  semua tingkatan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah.
Menyadari  dampak  buruk  yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bagi  kelangsungan  hidup  berbangsa  dan bernegara, negara-negara di seluruh dunia bertekad memberantas korupsi, mencegah korupsi,  dan  menanggulangi  korupsi. Namun,  ironisnya  justru  tindak  pidana korupsi terus tumbuh merajalela di hampir setiap Negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi justru berkembang pesat seolah tidak lekang dimakan zaman, dan bahkan tetap tumbuh subur, khususnya di Indonesia. 4
“Power tends to corrupt, absolute power  corrupts  absolutely”, hal  inilah yang  diutarakan  oleh  sejarawan  Inggris, Lord  Acton.  Semakin  besar  kekuasaan dan  kewenangan  seseorang,  semakin besar  pula  potensi  melakukan  korupsi. Menurut    James  C.  Scott 5 bahwa  korupsi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki. Korupsi yang  seringkali
berkaitan denganpenyalahgunaan
kewenangan  oleh  pejabat  selanjutnya menjadi  bahan  hukum  yang  mendasari peraturan  perundang-undangan  terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
4 „ Prayitno Iman Santosa,
PertanggungJawaban  Tindak  Pidana  Korupsi, Alumni, Bandung, 2015, hal. 1.
5 Jawade  Hafidz  Arsyad,  Korupsi  dalam Perspektif  HAN  (Hukum  Administrasi  Negara), Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 72.
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang    Perubahan    Atas    Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, yang  mengatur  sebagai  berikut: 6 Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu
korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda  paling  sedikit  Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
Dalam  proses  penegakan  hukum terhadap tindak pidana korupsi, seringkali ditemukan  unsur  “melawan  hukum”  dan “menyalahgunakan  kewenangan”  yang diikuti  dengan  unsur  “kerugian  negara” sebagai  dasar  untuk  mendakwa  seorang pejabat  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat  melakukan  aktivitasnya,  pejabat tersebut  tunduk  dan  diatur  oleh  norma hukum  administrasi.  Seringkali  pula ditemukan  unsur  “merugikan  keuangan negara”  yang  dijadikan  dugaan  awal untuk  mendakwa  seorang  pejabat  tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggarannya.  Suatu  pemikiran  yang terbalik.  Unsur  “merugikan  keuangan negara” merupakan akibat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan seorang  pejabat.  Seorang  pejabat  yang menggunakan  keuangan  negara  tidak dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan yang  “merugikan  keuangan  negara”  jika
pejabat  yang  bersangkutan  bertindak sesuai hukum yang berlaku. 9
Mengenai  apa  yang  dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang tidak  ada  keterangan  lebih  lanjut  dalam undang-undang.  Kewenangan  hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak ada untuk badan atau korporasi. Kewenangan  erat  hubungannya  dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Diskresi yang pada hakikatnya merupakan  kewenangan  dari  pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan  atau  melakukan  tindakan  atas inisiatifnya sendiri tanpa bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku  sering  kali  dianggap  sebagai penyalahgunaan  kewenangan  oleh  aparat penegak  hukum.  Tidak  adanya  peraturan yang jelas mengenai prosedur penggunaan serta  batasan-batasan  dari  diskresi  adalah pangkal dari masalahnya.
Sementara pada hakikatnya kewenangan  diskresi  diberikan  kepada pejabat  pemerintahan  sebagai  pelengkap dari  aturan  perundang-undangan.  Karena pada  prinsipnya  peraturan  perundang- undangan tidak dapat mengikuti perkembangan  dinamika  dimasyarakat sehingga  diperlukan  kemerdekaan  bagi pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan  secara  cepat  sesuai  dengan persoalan  yang  dihadapi.  Karena  tidak mungkin  seorang  pejabat  pemerintahan tidak  melakukan  sesuatu  dengan  alasan menunggu  sampai  dibuatnya  suatu  aturan atau  menunggu  suatu  aturan  yang  baru ( Rechtsvacuum ).
Permasalahan  mengenai  diskresi sebenarnya  telah  memasuki  wilayah  abu- abu ( grey area ) antara hukum administrasi  negara  dan  hukum  pidana dengan  segala  permasalahan  dengan proses  pemidanaannya,  bahkan  hingga kini menimbulkan debatabelitas di kalangan  ahli  hukum  pidana,  praktisi, maupun  akademisi  hukum.  Dalam  ranah hukum  administrasi  negara,  kebijakan pejabat pemerintahan dalam bentuk beleid
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
( vrijbestuur )
maupun diskresi ( discretionary  power )  menjadi  ajang kajian akademis untuk dijadikan penolakan maupun justifikasi pemidanaan dalam area hukum pidana.
Diskresi  seringkali  di  mendapat justifikasi  sebagai  tindak  pidana  korupsi dalam  ranah  hukum  pidana  hal  ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor :
Faktor    pertama ,  dari  segi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang tidak memuat aturan yang  jelas  bahkan  terkesan  menimbulkan penafsiran  yang  begitu  luas.  Misalnya tidak  diaturnya  pengertian  mengenai penyalahgunaan  kewenangan  sedangkan penyalahgunaan  kewenangan  atau  dalam Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  disebut  dengan “menyalahgunakan kewenangan” merupakan  inti  delik  ( bestanddeel  delict ) dalam  pasal  tersebut.  Implikasi  dari  tidak diaturnya pengertian penyalahgunaan kewenangan secara eksplisit dalam hukum  pidana  khususnya  tindak  pidana korupsi ialah dapat mengakibatkan tindakan dari pejabat pemerintahan sangat mudah  untuk  di  justifikasi  sebagai  tindak pidana khususnya terkait dengan kewenangan  diskresi  yang  tidak  terikat pada peraturan perundang-undangan karena perbuatan penyalahgunaan
kewenangan
dapat memunculkan
multitafsir  dari  para  penegak  hukum. Faktor  kedua ialah  pemahaman  hukum yang keliru dari penegak hukum khususnya dalam memaknai inti ( bestanddeel  delict )  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Penegak  hukum  terlalu bergantung dengan
unsur
“menyalahgunakan  kewenangan”  dan melupakan  bahwa  dalam  tindak  pidana korupsi  harus  ada  yang  menerima keuntungan,  baik  itu  individu  dari  pelaku maupun  orang  lain  atau  korporasi. Diskresi sering dipandang sebagai
penyalahgunaan kewenangan karena tidak didasari oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, padahal semestinya untuk mengkualifikasikan diskresi sebagai penyalahgunaan
kewenangan  terlebih  lagi  sebagai  tindak pidana  korupsi  harus  ditinjau  terlebih dahulu apakah pelaku menerima keuntungan dari diskresi yang dikeluarkannya  ataukah  ada  orang  lain yang  diuntungkan.  Atau  dengan  kata  lain apakah  dalam  menggunakan  kewenangan diskresi tersebut terdapat niat jahat ( mens rea )  atau  tidak  dari  pelaku.  Bagi  orang yang  memiliki  jabatan  atau  kedudukan tertetu  atau  orang  yang  memiliki  kualitas pribadi tertentu. 7
Perbuatan menyalahgunakan
wewenang  terjadi,  apabila  seseorang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan  atau  kebiasaan  umum  yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakan secara salah/menyimpang/bertentangan  dengan maksud  dan  tujuan  dari  diberikannya kewenangan  dari  kedudukan  atau  jabatan tersebut. 8
Indriyanto Seno Adji dalam keterangan  ahli  di  tingkat  penyidikan kasus  sangkaan  korupsi  Bibit  Slamet Riyanto  dan  Chandra  M.  Hamzah berpendapat,  bahwa  menyalahgunakan kewenangan  diartikan  sedemikian  rupa yaitu : 9
1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan  kewenangannya  lain daripada kewenangan yang ada.
2. Tidak  memiliki  kewenangan,  tetapi melakukan tindakan –tindakan seolah- olah memiliki kewenangan.
7 Adami  Chazawi, Hukum  Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 60.
8 ibid. hal. 61.
9 OC  Kaligis, Korupsi  bibit  &  Chandra , Indonesia Againts InJustice, Jakarta, 2010 hal.428
3. Melakukan  perbuatan  atau  tindakan dengan  menyalahgunakan  prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.
Tumpang tindih
peraturan perundang-undangan
di bidang pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor), merupakan salah satu hambatan utamanya.
Padahal
pembentukan peraturan
perundang-undangan merupakan  tahapan  pertama  dalam  upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan  dengan  sarana  “penal”,  yang perannya  tidak  kalah  penting  dengan tugas  aparat  penegak  hukum/penerap hukum. 10 Kebijakan  legislatif  merupakan tahap  awal  yang  paling  strategis  dari keseluruhan dimensi dari tahap ungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisa si hukum pidana dan merupakan fundamen aplikasi dan tahap eksekusi. 11 Kesalahan atau kelemahan dalam
pembuatan kebijakan
legislasimerupakan  kesalahan  strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan  pada  tahap  aplikasi  dan eksekusinya. 12
Diundangkannya  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi  Pemerintahan),  yaitu  Pasal 17  sampai  dengan  Pasal  21  yang mengatur
tentang larangan penyalahgunaan  wewenang  oleh  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  serta pemberian  kewenangan  kepada  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP) dan Peradilan TUN (Peradilan
10 Mahmud  Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (CorruptionReduction In Criminal  Policy  Perspective) ,  Jurnal  Legislasi Indonesia Vol. 8, No. 2. 2012.
11 Lilik  Mulyadi,  Kompilasi Hukum Pidana  Dalam  Perspektif  Teoritis  dan  Praktik Peradilan, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 88.
12 Chaerudin,  dkk., Strategi  Pencegahan &  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi, Cetakan  Ke-2 ,  Refika  Aditama,  Bandung,  2009, hal. 88.
Administrasi) untuk melakukan
pengawasan  dan  pengujian  mengenai  ada atau  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan Wewenang  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pemerintahan.Sementara, sebelumnya telah ada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  (UU  Pemberantasan  Tipikor)  jo. Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  Pengadilan  Tipikor),  yang salah  satu  unsurnya  mengatur  Tipikor karena  menyalahgunakan    kewenangan, dimana kompetensi absolut untuk memeriksa  masalah  tersebut  diberikan kepada Pengadilan Tipikor. Apabila aparatur
negara melakukan perbuatan yang dinilai menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum, artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan aparatur  negara  ini,  hukum  administrasi negara ataukah hukum pidana, khususnya dalam  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Pemahaman yang berkaitan dengan penentuan  yurisdiksi  inilah  yang  masih sangat  terbatas  dalam  kehidupan  praktik yudisiel. 13 Hal  ini  terkait  dengan  dapat tidaknya  dimintakan  pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi terhadap  pejabat  pemerintahan  yang melakukan  penyalahgunaan  wewenang yang  menimbulkan  kerugian  keuangan negara  ini  akan  semakin  meruncing  jika ditelaah lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  4  Tahun  2015 tentang  18  Pedoman  Beracara  dalam Penilaian
Unsur
Penyalahgunaan Wewenang yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21
Undang-Undang Administrasi
13 Ridwan  H.  R, Hukum  Administrasi Negara  Edisi  Revisi ,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2010, hal. 376.
Pemerintahan.  Di  dalam  Pasal  2  ayat  (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa  pengadilan  (tata  usaha  Negara) berwenang  menerima,  memeriksa,  dan memutus  permohonan  penilaian  ada  atau tidak  adanya  penyalahgunaan  wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat  pemerintahan  sebelum  adanya proses pidana.
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2015 ini tersirat bahwa  dalam  hal  adanya  tindakan penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat pemerintahan dimungkinkan adanya proses pidana terhadap Pejabat Pemerintahan yang melakukannya, namun apakah  proses  pidana  tersebut  terkait dengan penggunaan ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi atau  tidak  rumusan  Pasal  2  ayat  (1) PERMA  Nomor  4  Tahun  2015  tersebut tidaklah dijelaskan lebih lanjut.
Konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam undang-undang
Administrasi  Pemerintahan  oleh  beberapa ahli  hukum  dipandang  sama  dengan konsep  “menyalahgunakan  kewenangan” karena sebagai kompetensi absolut Peradilan  Administrasi  jabatan  dalam undang-undang  Pemberantasan  Tipikor. Ketentuan tersebut berpotensi
menimbulkan sengketa kewenangan absolut  antara  Peradilan  Tipikor  dan Peradilan  Administrasi.  Berdasarkan  latar belakang  permalasahan  diatas,  penulis tertarik untuk membahasnya dalam
bentuk penelitian
dengan judul
Penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintahan  dan  ruang  lingkupnya menurut    undang-undang  Administrasi Pemerintahan
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka  penulis  menguraikan  rumusan masalah  sebagai  berikut:  Apakah  tolak ukur untuk menentukan unsur penyalahgunaan  kewenangan  terhadap pejabat  pemerintahan  yang  menimbulkan
kerugian keuangan negara menurut undang-undang
Administrasi Pemerintahan?

## C. Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui,  mengkaji  dan menganalisis  dalam  menentukan  unsur menyalahgunakan  kewenangan  dalam undang-undang administrasi
pemerintahan

## D. Kegunaan Penelitian
Adapun  kegunaan  yang  ingin  dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis.
Diharapkan  dapat  digunakan sebagai  referensi  bahan  kajian sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran  secara  lebih  logis  dan sistematis tentang penyalahgunaan kewenangan  oleh  pemerintah  dan tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan Praktis
Hasil  penelitian  ini  dapat memberikan acuan dan pemberitahuan terhadap
masyarakat  tentang  bagaimana penegakan  hukum  di  Indonesia terutama  dalam  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian  normatif  dengan  pendekatan yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  adalah sebagai berikut: 14
Pendekatan kasus ( case approach ) Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )
Pendekatan  historis  ( historical  approach )
Pendekatan  perbandingan  ( Comparative approach )
14 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2011, hal. 93.
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
Pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) Adapun
pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ),  dan  Pendekatan  konseptual ( concept approach )  adalah  pendekatan yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undangdan regulasi yang
bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani. Pendekatan konseptual ( concept approach ) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin  yang berkembang  didalam  ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual  dilakukan  manakala  peneliti tidak  beranjak  dari  aturan  hukum  yang ada.  Hal  itu  dilakukan  karena  memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. 15 Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan-peraturan  yang  berhubungan dengan  masalah-masalah  yang  di  bahas. Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari 3 macam yaitu :
1. Bahan  Hukum  Primer,  Bahan- bahan  Hukum  yang  mengikat seperti  :  Undang-Undang  Dasar Republik
Indonesia 1945; Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  Jo.  Undang-Undang  No.  20
Tahun  2001  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  Undang-Undang  No.  49 Tahun  2009  Tentang  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi;  Undang-
Undang  No.  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun 2015  tentang  Pedoman  Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang 2. Bahan  Hukum  Sekunder.  Hukum Sekunder  yaitu  bahan-bahan  yang memberikan  penjelasan  mengenai
15 ibid , Hal. 157.
bahan Hukum Primer, seperti hasil karya Ilmiah dan hasil Penelitian.Termasuk  juga  buku- buku  dan  Referensi  yang  relevan berkitan dengan permasalahan yang dikaji berkitan dengan permasalahan  perbandingan  unsur penyalahgunaan  wewenang  antara undang-undang tindak pidana korupsi  dengan  undang-undang administrasi pemerintahan.
3. Bahan  Hukum  Tersier.  Hukum Tersier  yaitu  Bahan-bahan  hukum yang memberikan informasi mengenai bahan Primer dan Sekunder  sepeti  kamus  besar hukum, dan data Internet.

## II. PEMBAHASAN
Pembangunan  nasional merupakan rangkaian upaya mewujudkan tujuan  nasiona  yang  terdapat  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 alinera  ke-4  yang  berbunyi:  “Kemudian daripada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesehjateraan umum, menceerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Upaya  pembangunan nasional  seringkali  terkendala  karena perbuatan-perbuatan  tercela  yang  disebut korupsi.  Korupsi  di  Indonesia  telah mengakar dan membudaya, bahkan sampai  pada  titik  yang  tidak  dapat ditolerir.    Dalam  era    ini  korupsi    yang dilakukan    oleh  pegawai  pemerintah dalam    bentuk    penyalahgunaan    jabatan, telah    menimbulkan    kerugian    yang dialami    Negara    dalam    jumlah    yang sudah    tidak    terhitung    lagi  dan    dapat dipastikan  saat  ini  jumlah  tindak  pidana korupsi semakin meningkat. 16
16 Chaerudin,  Syaiful  Ahmad  Dinar, Syarif Fadilah, Strategi Pencegahan & Penegakan
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
Korupsi berasal  dari  bahasa Latin: corruption dari kata  kerja
corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah  perilaku  pejabat publik,  baik  politikus/  politisi  maupun pegawai  negeri,  yang  secara  tidak  wajar dan  tidak  legal  memperkaya  diri  atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  publik  yang  dipercayakan kepada  mereka. 17 Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  korupsi  secara  harfiah berarti:  buruk,  rusak,  suka  memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).
Hal  seperti  itu  dikemukakan  pula oleh Henry  Campbell  Black ,  yang mengartikan  korupsi  sebagai  „ ’an  act done  with  an  intent  to  give  some advantage  inconsistent  with  official  duty and  the  right  of  other ‟‟.  (Terjemahan bebas:  suatu  perbuatan  yang  dilakukan dengan  maksud  untuk  memberikan  suatu keuntungan  yang  tidak  sesuai  dengan kewajiban  resmi  dan  hak-hak  dari  pihak lain).Termasuk  pula  dalam  pengertian „ ’corruption ‟‟  menurut black adalah, perbuatan  seorang  pejabat  yang  secara melanggar hukum menggunakan jabatannya  untuk  mendapatkan  suatu keuntungan  yang  berlawanan  dengan kewajibannya. 18 Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum yang menggunakan jabatannya untuk
keuntungan sendiri dengan cara
Hukum Tindak Pidana  Korupsi ,  Refika  Aditama, Bandung, 2008. hal.20.
17
Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap  Tingkat  Korupsi  pada  Lembaga Peradilan  di  Kota  Semarang), Pusat  Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hal. 14.
18 Elwi  Danil, Korupsi  (Konsep,  Tindak Pidana,  dan  Pemberantasannya), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 3.
menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya.
Mengenai  wewenang H.D.  Stout mengatakan sebagai berikut : Bevoegdheid  is  een  begrip  uit  het bestuurlijke  organisatierecht,  wat  kan worden  omschreven  als  het  geheel  van regels  dat  betrekking  heft  op  de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdhedendoor publiekrechtelijke  rechtssubjecten  in  het bestuursrechtelijke rechsverkeer’’
(Wewenang  adalah  pengertian  yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan,  yang  dapat  dijelaskan sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek  hukum  public  di  dalam  hubungan hukum publik). 19 Selanjutnya H.D. Stout , mengatakan bahwa wewenang
adalah keseluruhan hak dan kewajiban  yang  secara eksplisit  diberikan oleh  pembuat  undang-undang    kepada subjek    hukum    publik).    Menurut F.P.C.L. Tonnaer kewenangan pemerintahan  dalam  kaitan    ini  dianggap sebagai  kemampuan  untuk  melaksanakan hukum  positif    dan  dengan  begitu,    dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. 20
Dalam  Negara  hukum  wewenang pemerintahan  harus  berasal  dari  hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintahn  adalah  peraturan perundang-undangan.  Kewenangan  yang bersumber    dari    peraturan    perundang- undangan  tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 21
1. Mengenai  atribusi,  delegasi,  dan mandate ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut  : 22 Atribusi adalah
19 Ridwan H. R, Op. Cit , hal. 98.
20 ibid.
21 ibid ., hal. 101.
22 ibid ., hal. 102.
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimbahan wewenang  pemerintahan  dari  satu organ  kepada  organ  pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ
pemerintahan mengizinkan kewenangannya  dijalankan  oleh organ lainnya atas namanya. Disamping  peraturan  perundang- undangan
dalam menjalankan
kewenangannya  terdapat  asas-asas  umum pemerintahan yang baik. Asas asas umum pemerintahan yang baik adalah asas  yang
menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma  kepatutan, dan  norma hukum untuk
mewujudkan penyelenggaraan    negara    yang    bersih dari    Kolusi,  Korupsi,  dan  Nepotisme, dalam  Pasal  3  UU  No.  28  Tahun  1999 disebutkan beberapa  asas umum penyelenggara  negara,    yaitu  sebagai berikut: 23
1. Asas    kepastian    hukum,    yaitu asas  dalam  negara  hukum  yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara,  yaitu  asaa  yang  menjadi landasan  keteraturan,  keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggara
negara.
3. Asas  kepentuingan  umum,  yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraaan  umum  dengan  cara yang  aspiratif,  akomodatif,  dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas  yang membuka diri terhadap hak masyarakat  untuk  memperoleh
2324 ibid ., hal. 241.
informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  negara  dengan tetap memperhatikan perlindungan atas  hak  asasi  pribadi,  golongan, dan rahasia negara.
5. Asas  proporsionalitas,  yaitu  asas yang mengutamakan keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas  Profesionalitas,  yaitu  asas yang mengutamakan keahlian yang  berlandaskan  kode  etik  dan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
7. Asas  Akuntabilitas,  yaitu  asas yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari kegiatan  penyelenggara  Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi
Negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana  diketahui  adanya ketertkaitan  konsep  wewenang  dalam hukum  administrasi  dan  tindak  pidana korupsi. Hukum administrasi berada pada norma  hukum  pemerintahan    dan    norma hukum    pidana.  Norma    hukum    pidana memiliki  sanksi  pidana,    sedangkan norma    hukum  pemerintahan  berdasarkan hukum administrasi yang sifatnya preventif akan tetapi pada hukum administrasi  juga  terdapat  ketentuan pidana.  Hukum  administrasi  menyangkut norma wewenang pemerintah,
penggunaan wewenang,
oleh pemerintah dan perlindungan hukum oleh pemerintah  baik  secara  preventif  ataupun represif terhadap individu dan masyarakat.
Pada  hakekat  Hukum  administrasi adalah  hukum  yang  berkaitan  dengan wewenang    pemerintah    dan    kontrol terhadap    penggunaan    wewenang    yang tujuannya  untuk  melindungi  individu  dan
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
masyarakat.    Hukum  administrasi  dari aspek  preventif  merupakan  instrument hukum  utama  berkaitan  dengan  tiga dimensi,  yaitu pertama hukum  untuk norma pemerintahan terutama menyangkut  wewenang  pemerintahan, kedua , hukum oleh tindakan pemerintahan  baik  yang  sifatnya  regulasi ataupun yang konkrit, dan ketiga, hukum terhadap perlindungan hukum bagi rakyat. Philipus  M  Hadjon dan Titiek  Sri Djatmiati menyatakan  bahwa  dari aspek represif, hukum administrasi sangat dominan  karena  tindak  pidana  korupsi hanya  mungkin  terjadi  dalam  konteks kerugian keuangan negara yang diakibatkan  oleh  maladministrasi  dalam penggunaan wewenang, bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan  wewenang. Abdul  Latif , maladministrasi  berkaitan  dengan  tindak pidana  korupsi adalah  bentuk  suatu perbuatan yang menyimpang dari penggunaan  wewenang  oleh  pejabat pemerintahan  yang  diberi  sanksi  pidana. Karena  itu  dari  aspek  tindak  pidana korupsi  maladministrasi  dalam  bentuknya penyalahgunaan wewenang adalah merupakan  salah  satu  unsur  dari  tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  asas-asas  hukum  yang bertentangan  dengan  norma-norma  yang berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat berbangsa dan bernegara.
Ada  pula  yang  berpandangan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang  yang  sebelumnya  merupakan ranah  hukum  administrasi  atau  dalam upaya
hukum preventif
telah bertansformasi  sedemikian  rupa  menjadi perbuatan  menyalahgunakan  kewenangan dalam  ranah  hukum  pidana  yang  mana menjadi  upaya  hukum  represif  dalam penegakan  tindak  pidana  korupsi,  serta berkaitan  dengan  asas  bahwa  hukum pidana yang merupakan ultimum remedium atau  upaya  terakhir  sebagai
control terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Bertransformasinya penyalahgunaan  wewenang  dalam  ranah hukum administrasi
menjadi menyalahgunakan  kewenangan  dalam hukum  pidana  tidak  terlepas  dengan terpenuhinya  faktor  atau  unsur  didalam ketentuan hukum pidana itu sendiri yakni Pasal 3 UUTPK. 24
Penyalahgunaan
wewenang
( detournement de pouvoir )  menurut Philipus  M  Hadjon  adalah  penggunaan wewenang  tidak  sebagaimana  mestinya. Dalam  hal  ini  pejabat  menggunakan wewenangnya  untuk  tujuan  lain  yang menyimpang  dari  tujuan  yang  telah diberikan kepada wewenang itu. 25 Sedangkan,  Jean  Rivero  dan  Waline mengartikan  penyalahgunaan  wewenang dalam  hukum  administrasi  diartikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :
1. Penyalahgunaan  wewenang  untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk
menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan  wewenang  dalam arti  tindakan  penjabat  tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang  dari  tujuan  apa kewenangan  tersebut  diberikan oleh undang-undang
atau peraturan-peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan  wewenang  dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya  dipergunakan  untuk mencapai  tujuan  tertentu,  tetapi telah  menggunakan  prosedur  lain
24 http://www.justitialawfirm.or.id/index.p hp/82-menyalahgunakan-kewenangan-dalam- tindak-pidana-korupsi-dan-penyalahgunaan- wewenang-pada-hukum-administrasi. diakses pada tanggal 17 maret 2019.
25 Philipus  M  .Hadjon,  dkk, Hukum Administrasi  dan  Good  Governance .  Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hal. 25-26.
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
agar  terlaksana. 26 Dalam  Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan  UUAP  pasal  17 mengkategorikan bentuk penyalahgunaan  wewenang  yaitu a)  Melampaui  wewenang,  jika keputusan  dan/atau  tindakan  yang dilakukan
melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang  dan/atau  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b) Mencampuradukan wewenang, jika  keputusan  dan/atau  tindakan yang  dilakukan  diluar  cakupan bidang  atau  materi  wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang  yang  diberikan  c) Bertindak  sewenang-wenang,  jika keputusan  dan/atau  tindakan  yang dilakukan tanpa dasar kewenangan bertentangan dengan putusan
pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap. Diterbitkannya
undang-undang administrasi pemerintahan kemudian menempatkan  pengadilan  tata  usaha Negara  (PTUN)  untuk  menguji  ada  atau tidak  adanya  penyalahgunaan  wewenang yang  dilakukan  oleh  pejabat  sebelum adanya  proses  pidana.  Hal  ini  akan menimbulkan  dualisme  pengujian  unsur penyalahgunaan  wewenang,  sebagaimana dalam  undang-undang  tindak  pidana korupsi  Pasal  3  mengatur  mengenai korupsi karena menyalahgunakan
kewenangan  yang  dimana  selama  ini merupakan  domain  pengadilan  tindak pidana korupsi.
Penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat dapat  tercermin dari keputusan tata usaha
26
Indriyanto Seno Adji, Korupsi,
Kebijakan  Aparatur  Negara  dan  Hukum  Pidana , Diadit Media, Jakarta, 2009, hal. 35.
negara  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Pasal  1  angka  3  UU  No.  5  Tahun 1986 jo UU no. 9 Thn 2004 jo UU No. 51 Tahun  2009,  adalah  :  Keputusan  Tata Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ba-dan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  be-risi tindakan hukum Tata Usaha Negara  yang berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat konkret,  individual  dan  final,  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Setelah  keluarnya  UU  No.  30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan,  Keputusan  Tata  Usaha Negara  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  1  angka  3  UU  No.  5  Tahun  1986, harus  dimaknai  sebagaimana  tercantum Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014, yaitu :
a.  penetapan  tertulis  yang  juga mencakup tindaan faktual;
b.  Keputusan  Badan  dan/atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di lingkungan  eksekutif,  legislatif, yudikatif  dan  penyelenggara negara lainnya;
c.  berdasarkan  ketentuan  undang- undang dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti luas;
e.  Keputusan  yang  berpotensi
menimbulkan akibat hukum, dan/ atau;
f.  Keputusan  yang  berlaku  bagi warga masyarakat.
Pasal  5  Undang-Undang  No.30
Tahun 2014 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas;
b.  asas  pelindungan  terhadap  hak asasi manusia; dan
c. AUPB.
Menurut  Pasal  10  ayat    (1)
Undang-Undang  No.30  Tahun  2014 tentang  Adminitrasi  Pemerintahan  Asas- Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik meliputi asas:
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
c. ketidakberpihakan; d. kecermatan;
e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.
Adanya perluasan pengertian Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebagai obyek  sengketa  perlu  dilakukan,  hal  ini dimulai  dari  ide  pemikiran  bahwa: Pertama, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkedu dukan  sebagai  hukum  materiil  dalam Sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, sehingga  harus  memberi  arti  yang  jelas, batasan  dan  pemahaman  mengenai  obyek sengketa  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.
Kedua, pengerti-an Keputusan Tata Usaha Negara  yang  harus  dimaknai  secara  luas ini, diharapkan dapat mengikuti perkembangan  praktek  penyelenggaraan negara  yang  bersifat  dinamis. Ketiga, dengan  diberinya  makna  yang  lebih  luas terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara, agar dapat tercapai keseimbangan, keserasian,  ke-selarasan  hubungan  antara kepentingan per-seorangan dengan kepentingan  umum,  serta  agar  dapat diwujudkan  keadilan  bagi  kedua  belah pihak.
Untuk dapat memaknai Keputusan Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  yang diatur  Pasal  87  UU  No.  30  Tahun  2014, dapat  digunakan  interpretasi  sistematis atau  logis  dan  interpretasi  ekstensif. Kedua interpretasi dapat digunakan secara bersama-sama,  karena  undang-undang tidak  memberikan  batasan  atau  pedoman untuk  melakukan  penafsiran  terhadap undang-undang. Adakalanya Hakim menerapkan  interpretasi  futuristis  apabila yang pemecahan suatu masalah menggunakan rancangan undang- undang. 27
27 Mertokoesumo, Sudikno. 2007. Cet.ke- 5. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hal. 62
Menurut UU ini, b erkaitan dengan penyalahgunaan wewenang seperti
d iskresi  hanya  dapat  dilakukan  oleh
Pejabat  Pemerintahan  yang  berwenang, dengan  tujuan  untuk:  a.  Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. Mengisi  kekosongan  hukum;  dan  c. Mengatasi  stagnasi  pemerintahan  dalam keadaan  tertentu  guna  kemanfaatan  dan kepentingan  umum.  Diskresi  dimaksud meliputi:
a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang- undangan tidak mengatur;
c.  Pengambil  Keputusan  dan/atau Tndakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap  atau  tidak  jelas;  dan d.  Pengambilan  Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya  stagnasi  pemerintahan guna  kepentingan  yang  lebih luas. Pejabat Pemerintahan yang menggunakan  Diskresi  harus  memenuhi syarat  sesuai  dengan  tjuan  Diskresi, tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, sesuai dengan
AUPB,  berdasarkan  alasan-alasan  yang objektif,  tidak  menimbulkan  Konflik Kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik,”  bunyi  Pasal  24  UU  ini.  Adapun penggunaan  Diskresi  yang  berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh  persetujuan  dari  Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan dimaksud  dilakukan  apabila  penggunaan Diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani
keuangan
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
negara. dalam  hubungan  pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut: 28
-      Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia dalam sambutannya pada Seminar Nasional  IKAHI  dalam  Rangka  Hut IKAHI  ke  62  dijakarta  26  Maret  2015: Mekanisme  penegakan  hukum  terhadap penyelengggara  Negara  yang  melakukan tindak  pidana  korupsi  yang  didalamnya terdapat unsur “Penyalahgunaan Kewenangan”  melalui  pengadilan  tindak pidana  korupsi  (Tipikor),  dan  harus dipertanggungjawabkan  secara  hukum menurut  prosedur  penyelesaian  diranah hukum  administrasi.  Debgan  demikian ada  dua  dikotomi  ranah  hukum,  yaitu hukum  administrasi  dan  hukum  pidana korupsi  dalam  praktek  penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang secara keilmuan  hukum  dapat  menimbulkan  dua akibat: Pertama ,  terhadap  perkara  yang sama,  dalam  hal  ini  penyalahgunaan wewenang,  tetapi  penyelesaian  dilakukan oleh  dua  ranah  hukum  public  yang berbeda cabang keilmuannya, konsekuensinya, tentu
dapat mengahasilkan
putusan yang berbeda. Kedua , adanya dikotomi tersebut menimbulkan  kesulitan  dalam  mencapai suatu  kebenaran (The  Objectivity) yang komprehensif.
Guntur  Hamzah,  Latar  belakang dibentuknya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan,  diantaranya adalah untuk mengatasi problem kriminalisasi kebijakan, karena adakalanya  dalam  praktek  kesalahan pejabat  pemerintahan  hanya  melakukan kesalahan  yang  sifatnya  administrasi (tidak  melakukan  korupsi  serupiah  pun),
28
http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/83- penyalahgunaan-wewenang-menurut-undang- undang-republik-indonesia-nomor-30-tahun-2014- tentang-administrasi-pemerintahan-dalam- pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
akan  tetapi  dianggap  melakukan  tindakan pidana.  Dasar  Pemikiran  utama  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Kebutuhan untuk menjamin  standar  proses  pengambilan keputusan; Membangun system
komunikasi  timbal  balik  antara  warga Negara  dengan  pejabat  pemerintahan dalam reformasi birokrasi. Rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sudah memasuki  rezim  atau  generasi  dimana hubungan  komunikasi  timbal  balik  warga Negara  dengan  badan  dan  /  atau  pejabat pemerintahan, terutama dalam melakukan pelayanan  public.  Dalam  pemberantasan korupsi  dapat  ditinjau  dari  dua  rezim hukum,  yaitu  rezim  HAN  (Hukum
Administrasi Negara) lebih
mengutamakan preventif, sedangkan rezim  hukum  pidana  merupakan  upaya tindakan  represif.    Pada  saat  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didesain tidak ada perbedaan  prinsipil  atau  subtantif  antara wewenang  dan  kewenangan,  yang  ada hanya  perbedaan  gradual.  Perbedaan gradual,  bahwa  ketika  yang  melakukan kewenangan  maka  addessat-nya  adalah lembaga,  dan  apabila  yang  menjalankan itu  pejabat  pemerintahan  maka  itu merupakan  wewenang.  Jadi,  kalau  ada perbedaan atau dipisahkan antara wewenang dan kewenangan akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi. Menurut    Andhi  Nirwanto,  titik Singgung  antara  hukum  pidana  dengan HAN  (Hukum  Administrasi  Negara) bukan  hanya  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
Pemerintahan,  tetapi  juga  dengan  UU Keuangan  Negara,  UU  Perbendaharaan Negara,  maupun  UU  BPK.  Secara  teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, HAN sudah memasuki wilayah hukum pidana maupun hukum perdaat. Bahkan dibeberapa Negara  (Amerika,  Inggris,  dan  Belanda) berdasarkan hasil penelitian, bahwa penyelesaian  tindak  pidana  adakalanya diselesaikan  melalui  sarana  HAN,  seperti kasus Penyuapan
dalam proyek penanaman  kapas  transgenic  di  amerika melanggar foreign  action  act akan  tetapi penegak  hukum  disana,  yaitu  department of justice dengan security action commission menyelesaikan masalah kerugian  Negara  dengan  denda  sebesar US  1,5  juta.  Kebebasan  (Diskresi)  yang dilakukan  pejabat  pemerintahan  tidak dapat  dilakukan  sebebas-bebasnya,  tetapi secara  limitative  dibatasi  oleh  peraturan perundang-undangan, dan wewenang mengandung hak dan kewajiban sehingga dapat  dinilai  oleh  hukum.  Problematic atau dilematis yang ada dalam UU tipikor dan UUAP, meliputi dua hal yang berbeda yaitu  masalah  wewenang  dan  masalah kewenangan.  Wewenang  adalah  berupa hak  badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan dalam  menyelenggarakan  pemerintahan (Pasal  1  angka  5  UUAP),  sedang kewenangan  merupakan  kekuasaan  badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara  lainnya  untuk  bertindak dalam ranah hukum public (Pasal 1 angka 6  UUAP).  Adapun  ranah  PTUN  adalah penyalahgunaan  wewenang,  sedangakan ranah hukum tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU Tipikor). Unsur penyalahgunaan kewenangan  Pasal  3  UU  Tipikor  bersifat alternative, karena
selaian penyalahgunaan wewenang juga kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan adalah unsur tindak pidana korupsi.  Penyalahgunaan  kewenangan
pada  dasarnya  merupakan  perbuatan melawan  hukum  (dalam  artian  tindak pidana)  harus  disertai  dengan  adanya mens rea (berniat jahat). Bentuk konkret mens rea adanya actus reus berupa fraud,  conflict  of  interest,  dan illegality ,  sehingga  merupakan  tindak pidana  kejahatan.  Sedangkan  akibat  dari penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang  dalam  ranah  HAN adalah  mengakibatkan  keputusan  pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan. Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa,
Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, berada diujung  hilir,  yang  hulunya  ada  di  UU Aparatur  Sipil  Negara  (UU  No.5  Tahun 2014), dan tujuannya adalah mewujudkan good governance. Berawal dari UU ASN, kemudian  mengalir  profesi  ASN  dibawa ke UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), disinilah mulai mengadopsi paradigma  restorative  justice.  Mulai mengedepankan  unsur  pencegahan  dan penindakan  dilakukan  secara  bersamaan, UU  Pemda  secara  eksplisit  menyatakan bahwa  masyarakat  yang  keberatan  dapat mengadukan  kepada  Aparat  penegak hukum,  setelah  ada  pengaduan  aparat penegak  hukum  berkoordinasi  dengan aparat  pengawas  internal  pemerintahan (APIP) seperti: BPKP, Inspektorat Jenderal, atau Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.  Bila  tindakan kesalahan bersifat administrative diselesaikan  secara  internal,  sedangkan bila  ada  indikasi  tindak  pidana  maka diselesaikan  melalui  aparat  penegak hukum.  Konsep  penting  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  ini  sebetulnya  hanya  ada  4 (empat),  yaitu:  Tindakan,  Keputusan, Wewenang; Kewenangan. Apabila dicermati  mengenai  konsep  tindakan dan/atau  keputusan  pejabat  pemerintahan baik  dalam  UUAP,  UU  ASN,  dan  UU Pemda,  sebetulnya  sedang  dibangun
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
paradigma  baru  dalam  berhukum  antara pendekatan  pencegahan,  penindakan,  dan restorative justice dilakukan secara bersamaan. Pasal 17 Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, menyatakan :
(1)    Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  dilarang  menyalahgunakan Wewenang.
(2)  Larangan penyalahgunaan Wewenang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.  larangan melampaui Wewenang; b.  larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c.  larangan bertindak sewenang-wenang. Menurut Pasal 18 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  dikategorikan  melampaui Wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  17  ayat  (2)  huruf  a  apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a.  melampaui  masa  jabatan  atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c.  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam ayat (2)Badan dan/atau
Pejabat
Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan
Wewenang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 ayat  (2)  huruf  b  apabila  Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a.  di  luar  cakupan  bidang  atau
materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
b.  bertentangan  dengan  tujuan Wewenang yang diberikan.
Badandan/atauPejabatPemerintaha n  dikategorikan  bertindak  sewenang- wenang  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  17  ayat  (2)  huruf  c  apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan,  demikian  ditentukan  dalam ayat (3) :
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b.  bertentangan  dengan  Putusan Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  Pasal  19  (1)
Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan  dan/atau  dilakukan  dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan  Pasal  18  ayat  (1)  serta  Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau  dilakukan  secara  sewenang- wenang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3)  tidak  sah  apabila  telah  diuji  dan  ada Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap. Ayat (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan  dengan  mencampuradukkan Wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  17  ayat  (2)  huruf  b  dan  Pasal  18 ayat  (2)  dapat  dibatalkan  apabila  telah diuji  dan  ada  Putusan  Pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap.
Menurut    Solly  Lubis,    UU  AP merupakan hukum materil HAN, sedangkan  sedangkan  PTUN  banyak mengatur  hukum  formil  HAN.  Perlu adanya harmonisasi antara ketentuan yang mengatur unsur penyalahgunaan wewenang/kewenangan  dalam  UU  AP (hukum  materil  HAN)  dan  UU  Tipikor (hukum  materil  hukum  pidana  korupsi). Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan  (UUAP)  merupakan  Lex Generalis  pada  dasarnya  sebagai  upaya dalam rangka untuk meningkatkan pemerintahan  yang  lebih  baik  (good governance) yaitu dalam rangka preventif, sedang  UU  Tipikor  merupakan  Lex Spesialis  dititikberatkan  pada  tindakan represif. Apakah Undang-Undnang
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
Administrasi  Pemerintahan  (UUAP)  ini melemahkan  atau  menguatkan  tindak pidana korupsi? Perlu dilihat dari ketentuan  didalamnya  apakah  UU  AP sudah  mengatur  secara  lengkap  lingkup tata kerja dan disiplin aparatur pemerintahan yang secara khusus disesuaikan dengan ancaman hukum yang sudah disiapkan dalam UU Tipikor, disisi lain  dilihat  apakah  UU  Tipikor  sudah diatur  norma-norma  yang  antisipatif terhadap  kemungkinan  tindakan  aparatur pemerintahan  yang  menyimpang  dari lingkup tata kerja dan disiplin yang sudah diatur.
Pasal 7
(1)  Pejabat  Pemerintahan  berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi  Pemerintahan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
a.  membuat Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai dengan kewenangannya; b.  mematuhi AUPB  dan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.  mematuhi
persyaratan dan
prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
d.  mematuhi  Undang-Undang  ini dalam menggunakan Diskresi;
e.  memberikan  Bantuan  Kedinasan kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
f.  memberikan  kesempatan  kepada
Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya  sebelum  membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
g.  memberitahukan  kepada  Warga Masyarakat yang berkaitan dengan
Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; h.  menyusun standar operasional prosedur  pembuatan  Keputusan dan/atau Tindakan;
i.  memeriksa  dan  meneliti  dokumen
Administrasi  Pemerintahan,  serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan  lain  oleh  undang- undang;
j.  menerbitkan  Keputusan  terhadap permohonan  Warga  Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
k.  melaksanakan  Keputusan  dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang  telah  dinyatakan  tidak  sah atau  dibatalkan  oleh  Pengadilan, pejabat  yang  bersangkutan,  atau Atasan Pejabat; dan
l.  mematuhi putusan Pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum tetap. Menurut  UU  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi  hanya  dapat  dilakukan  oleh Pejabat  Pemerintahan  yang  berwenang, dengan  tujuan  untuk:  a.  Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b.
Mengisi  kekosongan  hukum;  dan  c. Mengatasi  stagnasi  pemerintahan  dalam keadaan  tertentu  guna  kemanfaatan  dan kepentingan  umum.  Adapun  penggunaan Diskresi  yang  berpotensi  mengubah alokasi  anggaran  wajib  memperoleh persetujuan  dari  Atasan  Pejabat  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan  apabila  penggunaan  Diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. III. PENUTUP
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas dapat  diambil  kesimpulan  tolak  ukur untuk menentukan adanya penyalahgunaan wewenang menurut hukum  administrasi  dalam  hal  ini  UUAP terjadi jika aparat atau pejabat pemerintahan  melakukan  diskresi  tanpa melalui  prosedur  dan  tujuan  dilakukan tidak  dalam  ruang  lingkup  sebgaimana yang  telah  ditentukan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan dalam  pasal  17  dan  pasal  18  meliputi: a.larangan  melampaui  Wewenang;  b. larangan  mencampuradukkan  Wewenang; c.  larangan  bertindak  sewenang-wenang. d.  melampaui  masa  jabatan  atau  batas waktu berlakunya Wewenang; e. melampaui  batas  wilayah  berlakunya Wewenang;  dan/atau  f.  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. g  di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau  h.  bertentangan  dengan  tujuan
Wewenang
yang diberikan.
Penyalahgunaan  wewenang  baik  menurut hukum  administrasi  ataupun  hukum pidana  memiliki  ranah  hukum  masing- masing,  Berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan dalam  Pasal  19  bahwa  Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau  dilakukan  dengan  melampaui Wewenang  tidak  sah  apabila  telah  diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap  dan  Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan  Wewenang  dapat dibatalkan  apabila  telah  diuji  dan  ada Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap.  Pengujian  penyalahgunaan kewenangan  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  tindakan  pejabat  negara  yang memiliki  itikad  baik  dalam  menjalankan kewenangannya. Tindakan pejabat negara yang  diputus  berdasarkan  pengujian bukan merupakan tindakan
penyalahgunaan kewenangan maka tindakan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan dasar  untuk  Aparat  Penegak  hukum masuk  untuk  melakukan  penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan  kewenangan,  sedangkan apabila  menurut  pengujian  di  PTUN terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan  (dengan  adanya  niat  jahat dalam  hukum  pidana),  maka  terhadap tindakan  pejabat  negara  tersebut  dapat dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi.

## DAPTAR PUSTAKA
Abu  Daud  Busroh,  Ilmu  negara,  Jakarta, Bumi Aksara, 2001 Artidjo
Alkostar, 2008,Mengkritisi Fenomena  Korupsi  di  Parlemen,  Jurnal Hukum, Volume 15,. Prayitno Iman Santosa, PertanggungJawaban Tindak Pidana Korupsi,  Alumni, Bandung, 2015, Jawade  Hafidz  Arsyad,  Korupsi  dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Jakarta, Sinar Grafika, 2013,
Adami  Chazawi, Hukum  Pidana  Korupsi Di  Indonesia  (Edisi  Revisi) ,
RajaGrafindo
Persada,
Jakarta, 2016,
OC  Kaligis, Korupsi  bibit  &  Chandra , Indonesia  Againts  InJustice, Jakarta, 2010
Mahmud Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam  Perspektif Criminal Policy  (CorruptionReduction In Criminal Policy Perspective) ,  Jurnal  Legislasi Indonesia Vol. 8, No. 2. Lilik  Mulyadi,  Kompilasi Hukum  Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Mandar Maju, Bandung, 2010,.
Chaerudin,  dkk., Strategi  Pencegahan  & Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi, Cetakan  Ke-
Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, halaman 175-192
2 ,  Refika  Aditama,  Bandung,
2009,
Ridwan  H.  R, Hukum  Administrasi Negara  Edisi  Revisi ,  Raja
Grafindo  Persada,  Jakarta, 2010, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2011,
Chaerudin,  Syaiful  Ahmad  Dinar,  Syarif Fadilah, Strategi  Pencegahan
&  Penegakan Hukum  Tindak
Pidana Korupsi , Refika Aditama, Bandung, 2008. Khaelan,  Negara  Kebangsaan Pancasila  Kultural,  Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta, Paradigma, 2013.
Muhammad  Shoim, Laporan  Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan  Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga  Peradilan  di  Kota Semarang), Pusat  Penelitian
IAIN Walisongo  Semarang,
2009,
Elwi  Danil, Korupsi  (  Konsep,  Tindak Pidana, dan Pemberantasannya), Raja Grafindo  Persada,  Jakarta,
2011, http://www.justitialawfirm.or.id/index.ph p/82-menyalahgunakan- kewenangan-dalam-tindak- pidana-korupsi-dan- penyalahgunaan-wewenang- pada-hukum-administrasi. diakses pada tanggal 17 maret 2019. Philipus
M .Hadjon, dkk, Hukum Administrasi dan Good Governance . Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, .
Indriyanto  Seno  Adji, Korupsi,  Kebijakan
Aparatur  Negara  dan  Hukum Pidana , Diadit Media, Jakarta, 2009,
Mertokoesumo, Sudikno Cet.ke-5. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.  2007. http://www.justitialawfirm.or.id/index.ph
p/83-penyalahgunaan- wewenang-menurut-undang- undang-republik-indonesia- nomor-30-tahun-2014- tentang-administrasi- pemerintahan-dalam- pemberantasan-tindak-pidana- korupsi