## Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy dan Blue Economy

## Harits Dwi Wiratma, Tanti Nurgiyanti
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta – Indonesia Email: wiratmaharits1985@gmail.com
Submitted: 03 November 2019 |Accepted: 30 Desember 2019

## Abstract
The development of the tourism sector is carried out massively, because this sector is one of the biggest foreign exchange earners after oil palm in Indonesia. Each local government competes one another to improve in the competitiveness of its tourism sector, like Kulon Progo district. The massive  development  in  this  sector  is  feared  to  have  environmental  impacts.  Environmental support in tourism development also needs concern. Green Economy and Blue Economy concept is expected to provide solutions both in terms of tourism industry or sustainable development for the tourism sector, because the environment becomes part of tourism development.
Keywords: Sustainable,  Tourism,  Development,  Blue  Economy,  Green  Economy,  Society, Empowerment.

## Abstrak
Pembangunan sektor pariwisata sangat masif dilakukan, karena sektor ini merupakan salah satu penyumbang  devisa  terbesar  setelah  sawit.  Pemerintah  daerah  berlomba-lomba  untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisatanya, salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan yang massif dalam sektor ini dikhawatirkan memiliki dampak lingkungan. Daya  dukung  lingkungan  terhadap  pembangunan  pariwisata  juga  harus  diperhatikan.  Melalui Konsep Green Economy dan Blue Economy diharapkan memberikan solusi baik dari segi industri pariwisata ataupun pembangunan keberlanjutan bagi sektor pariwisata, karena lingkungan menjadi bagian dalam pembangunan pariwisata.
Kata  Kunci: Pembangunan,  Pariwisata,  Berkelanjutan,  Blue  Economy,  Green  Economy, Pemberdayaan, Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  memiliki potensi  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia. Hal  tersebut  menjadi  modal  utama untuk menggerakkan roda pembangunan  bangsa.  Dalam  era global  saat  ini  pembangunan  menjadi hal yang penting untuk pengembangan suatu  negara.  Oleh  karena  itu, pemerintah selaku pemangku
kepentingan  memiliki  peran  dalam mengeksplorasi  potensi  atau  sumber kekuatan bagi meningkatnya perekonomian  suatu  daerah.  Negara tidak  dapat  berkembang  secara signifikan  apabila  daerah-daerah  di Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan lokal yang ada. Salah satunya kekuatan lokal  atau  kemampuan  daerah  dapat dilihat dari industri pariwisatanya.
Industri pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa kedua setelah kelapa  sawit.  Artinya,  pembangunan pariwisata tidak terpusat di Pulau Bali. Akan  tetapi  pembangunan  industri pariwisata dapat memberikan dampak positif  bagi  daerah  untuk  dijadikan tujuan  wisata  di  masa  yang  akan datang. Pembangunan industri pariwisata notabene di Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Bali, disisi lain pemerintah  perlu  membuka  peluang bagi daerah lain untuk mengembangkan potensinya.
Adanya Otonomi Daerah memberikan  pengaruh  yang  sangat signifikan terhadap pendapatan daerah apabila  Gubernur,  Bupati  atau pemangku kebijakan memiliki visi dan misi  dalam  pengembangan  daerah. Ada  beberapa  pokok  kajian  dari pemerintah terkait prioritas pembangunan  nasional  dari  Presiden Jokowi. Sektor prioritas pembangunan 2017  antara  lain  Pangan,  Energi, Maritim, Pariwisata, Kawasan Industri dan KEK. Persaingan global memberikan  peluang  bagi  siapapun atau daerah mana pun untuk bersaing tidak  hanya  level  nasional  tetapi bersaing  di  tingkat  internasional  atau global.  Pendekatan  dalam  kerja  sama antar  pemerintah  melalui sister  city dapat  digalakkan  secara  massif.  Bagi pasar wisatawan, setiap daerah tujuan wisata  memiliki  sejumlah  keunggulan atau daya saing yang dijadikan sebagai
basis  penentuan  untuk  memilih  atau menjadikannya sebagai target destinasi (Janianton, 2013).
Dalam  keterkaitan  dengan  riset yang mengangkat pemberdayaan masyarakat  dan  aspek  lingkungan berkelanjutan  melalui  konsep green economy dan blue  economy peneliti  akan melakukan kajian di Daerah
Kebupaten  Kulon  Progo.  Daerah Kulon Progo merupakan daerah dalam lima  tahun  terakhir  mengalami pertumbuhan  yang  signifikan.  Hal  ini dapat  kita  analisa  ke  depan  adanya pembangunan  lintas  sektor  menjadi kekuatan Kulon Progo untuk menjadi tempat  yang  prospek  untuk  investasi. Pembangunan  Pelabuhan  Tanjung Adikarto,  Bandara  Internasional, Wisata  Alam  serta  peningkatan ekonomi kreatif yang digalakkan oleh pemerintah.  Semakin  dikelola  secara baik  dan  professional  dalam  hal infrastruktur  maka  akan  membantu perekonomian daerah. Faktor infrastruktur  menjadi  salah  satu penentu  pembangunan  di  segala bidang. Pengembangan pemberdayaan masyarakat  dan  aspek  lingkungan berkelanjutan  melalui  konsep green economy dan blue  economy memerlukan infrastruktur  yang  memadai.  Di  sisi lain,  aspek-aspek  yang  lain  perlu diperhatikan  dalam  meningkatkan produktifitas  pemberdayaan  tersebut. Di  lain  pihak  faktor  lingkungan menjadi sangat penting guna
mendukung  konsep  pemberdayaan khususnya menyangkut aspek pembangunan  pariwisata.  Kebersihan dan  kelestarian  menjadi  daya  tarik tersendiri dalam meningkatkan jumlah kunjungan  pariwisata  lokal  maupun mancanegara.  Hal  tersebut  dapat  kita
lihat keberhasilan pembangunan pariwisata  internasional  suatu  negara. Keberhasilan  tersebut  memiliki  14 parameter  dalam  TTCI  ( Travel  & Touris  Competitiveness  Index )  yang dikeluarkan oleh World Economic Forum seperti tabel dibawah ini:

## Gambar 1 Indeks Keunggulan Pariwisata Dunia
Sumber : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 World Economic Forum
Dalam perkembangannya industri pariwisata merupakan sebuah industri  jasa  yang  telah  diatur  dalam GATS.  Hal  ini  sudah  menjadi pembahasan  di  tingkat  WTO  ( World Trade Organization ) bahwa perdagangan jasa  diatur  dalam General  Agreement  on Trade  in  Services (GATS).  Di  mana Indonesia  memiliki  komitmen  dalam bidang jasa pariwisata yang diimplementasikan  dalam  perjanjian pembentukan  WTO  yang  terdapat  di Schedule of Specific Commitments .
Pembangunan Pariwisata sedang marak digalakkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena sektor pariwisata  merupakan  salah  satu
bidang yang potensial bagi pendapatan Negara. Pembangunan pariwisata yang semakin  massif  diharapkan  juga memperhatikan daya dukung lingkungannya.  Aspek  lingkungan dalam pembangunan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam perdagangan internasional dikenal  teori  keunggulan  absolut  dan keunggulan komparatif. Industri pariwisata  merupakan  perdagangan jenis jasa. Melalui teori tersebut maka setiap  daerah  akan  mencari  dan mengeksplorasi keunggulan pariwisata daerah  agar  memiliki  daya  saing. Namun  hal  tersebut  dapat  memicu eksploitasi  terhadap  lingkungan  di
mana pembangunan pariwisata tersebut  dilakukan.  Oleh  karena  itu pembangunan  pariwisata  juga  harus mengedepankan  aspek  lingkungan agar  memiliki  manfaat  ekonomi  dan keberlanjutannya dapat dinikmati bagi setiap  orang.  Tujuan  Pembangunan berkelanjutan adalah memberi keadilan  bagi  generasi  sekarang maupun  generasi  penerus  yang  akan datang tanpa mengurangi hak generasi tersebut. Dalam sejarah pembangunan di banyak negara, sektor kepariwisataan telah terbukti berperan penting dalam menyumbang perkembangan perekonomiannya, khususnya dalam dua dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya  tingkat  kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa yang menjadikan  kepariwisataan  sebagai industri  hilirnya  untuk  mengungkit pertumbuhan  dari  kegiatan-kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja dari sektor-sektor usaha/kegiatan yang ada didepan dan di belakangnya (Sunaryo, 2013).

## KERANGKA TEORITIK

## Pengertian  ekonomi  hijau  dari
United  Nations  Environment  Programme (UNEP)  dalam  kalimat  sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan  emisi  dan  polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan  berkeadilan  sosial.  Konsep  ini
memberikan  pesan  kepada  seluruh aktor  yang  berkepentingan  untuk mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indonesia  merupakan  salah  negara yang  memiliki  potensi  dalam  hal pengembangan  dan  pembangunan negara yang berwawasan lingkungan.
Konsep  ekonomi  hijau  menjadi sangat  signifikan  diterapkan  di Indonesia mengingat ancaman bencana semakin nyata. Bencana alam menjadi  unsur  yang  perlu  diantisipasi oleh  seluruh  elemen  masyarakat  baik pemangku kebijakan ataupun masyarakat pada umumnya, perlu ada pendekatan  secara  politik,  ekonomi, sosial  maupun  budaya.  Hal  ini  tidak bisa berhasil tanpa adanya sinergi yang sifatnya koordinasi berlandaskan kesadaran  untuk  menyelamatkan lingkungan. Sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional yang berwawasan lingkungan dapat tercapai.  Kabupaten  Kulonprogo merupakan  salah  satu  wilayah  yang memiliki  potensi  alam  yang  lengkap dengan memiliki destinasi wisata alam dan  bahari.  Kondisi  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  promosi wisata dari Kulonprogo.
Sedangkan  konsep blue  economy pertama  kali  dilontarkan  oleh  Prof. Gunter  Pauli  dalam  bukuya  yang berjudul The  Blue  Economy ,  10  Years, 100 Innovations ,  100 Million  Jobs, yang menggambarkan  potensi  manfaat
teorinya bagi perlindungan lingkungan hidup  komunitas  dunia,  pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan  biaya  industri  dengan pengalihan  pada  konsumsi  energi hijau,  bersih,  hasil  daur  ulang  atau terbarukan.  Dalam bukunya tersebut, Pauli (2006) menyebutkan baahwa Blue Economy  is  a  collection  of  innovations contributing towards the creation of a global consciousness rooted in the search for practical solutions based on sustainable natural systes . Istilah blue economy merupakan sebuah paradigma  (konsep)  baru  yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  dari  sektor kelautan  dan  perikanan,  sekaligus menjamin  kelestarian  sumberdaya serta  lingkungan  pesisir  dan  lautan (Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Syarif C. Sutardjo, 2012).
Blue  economy merupakan  model pendekatan  pembangunan  ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi  sumber  daya  alam  dan lingkungan  yang  berlebihan.  Hal tersebut,  merupakan  suatu  lompatan besar  dalam  pembangunan  dengan meninggalkan  praktek  ekonomi  yang mementingkan  keuntungan  jangka pendek serta menggerakkan perekonomian  yang  rendah  karbon ( low carbon economy ).
Model  pedekatan blue  economy diharapkan mampu menjawab ketergantungan  antara  ekonomi  dan
ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim  dari  pasar  global. Blue  economy sebagai  konsep  baru  pembangunan kelautan dan perikanan akan diarahkan pada  pembangunan  ekonomi  yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya  kelautan  dan  perikanan  dengan upaya  pengelolaan  lingkungan  secara optimal dan berkelanjutan.
Di  saat  ekonomi  eksploitatif hanya bertujuan untuk mencapai profit saja. Konsep BGE justru hadir sebagai konsep  ekonomi  yang  ideal  dan berkelanjutan  berbasis  manivestasi alam  yang  lebih  baik,  baik  daratan ( green )  maupun  lautan  ( blue ).  Konsep BGE juga didasari atas tiga pilar utama yakni profit,  people ,  dan planet .    Jadi dengan  BGE,  profit  akan  tetap tercapai  baik  itu  keuntungan  secara finansial  maupun  terciptanya  energi baru  sebagai  tujuan  utama,  namun tetap  mementingkan  alam  sehingga tidak menambah kerusakan lingkungan  justru  menyelasaikannya. Jadi  tidak  mengherankan  jika  BGE mendatangkan  banyak  manfaat  besar bagi  manusia  ( people )  dan  lingkungan ( planet ).
Permasalahan lingkungan menjadi  salah  satu  isu  yang  sangat strategis  dalam  tataran  hubungan internasional. Kondisi tersebut memiliki dampak yang tidak seimbang di masyarakat, karena dapat menimbulkan  permasalahan  sosial
maupun  non  sosial.  Jika  keamanan internasional  dan  ekonomi  global adalah  dua  isu  area  utama  tradisional dalam politik dunia, sebagian penstudi sekarang menyatakan bahwa lingkungan hidup telah muncul sebagai issue  area yang  ketiga  (Porter  dan Brown,  1996).  Oleh  karena  itu, lingkungan  dapat  menjadi  sumber kemajuan  suatu  bangsa  dengan  cara mengembangkan  dan  mengeksplorasi secara  baik.  Hal  ini  memberikan pengaruh bagi pemerintah atau pelaku yang  memiliki  konsen  terhadap lingkungan. Di sisi lain, era globalisasi menjadi  sebuah  pertarungan  di berbagai sektor pembangunan. Globalisasi dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap kelangsungan  manusia.  Meskipun pembangunan  diseluruh  bidang  tetap berjalan.  Pernyataan  Kaum  Modernis “lingkungan  hidup  bukan  masalah serius”. Kemajuan dalam pengetahuan dan  teknologi  akan  memungkinkan kita  melindungi  lingkungan  hidup” (Jackson dan Sorensen, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Kulon Progo merupakan  salah  satu  kabupaten  dari lima  kabupaten/kota  di  Propinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang terletak  di  bagian  barat.  Luas  wilayah Kabupaten  Kulon  Progo  adalah 58.627,54  hektar,  secara  administratif terbagi  menjadi  12  kecamatan  yang
meliputi  88  desa  dan  930  dusun. Penggunaan  tanah  di  Kabupaten Kulon Progo, meliputi sawah 10.732,04  Ha  (18,30%);  tegalan 7.145,42 Ha (12,19%); kebun campur 31.131,81 Ha (53,20%); perkampungan  seluas  3.337,73  Ha (5,69%);  hutan  1.025  Ha  (1,75%); perkebunan  rakyat  486  Ha  (0,80%); tanah tandus 1.225 Ha (2,09%); waduk 197  Ha  (0,34%);  tambak  50  Ha (0,09%);  dan  tanah  lain-lain  seluas 3.315  Ha  (5,65%)  (Profil  Kabupaten Kulonprogo).
Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh  2  (dua)  prasarana  perhubungan yang  merupakan  perlintasan  nasional di  Pulau  Jawa,  yaitu  jalan  nasional sepanjang  28,57  km  dan  jalur  Kereta Api  sepanjang  kurang  lebih  25  km. Hampir  sebagian  besar  wilayah  di Kabupaten  Kulon  Progo  dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi  darat.  Situasi  ini  menjadi salah  satu  peluang  untuk  menarik wisatawan.    Potensi  Kabupaten Kulonprogo  menjadi  destinasi  wisata menunjukkan  tren  yang  meningkat. Keberadaan Bandara baru Yogyakarta International Airport , Pelabuhan Tanjung  Adikarto,  serta  destinasi wisata kekinian (instagramable) menarik untuk  diteliti  lebih  lanjut.  Pada penyelenggaraan  Anugrah  Pesona Indonesia  (API)  2018  kabupaten  ini memperoleh 2 penghargaan sekaligus, yaitu  Tari  Angguk  dalam  kategori
atraksi  budaya  terpopuler  dan Nglinggo  dalam  kategori  Eko  Wisata Terpopuler.
Dalam kegiatan pariwisata merupakan  kegiatan  yang  berbasis komunitas,  yaitu  bahwa  sumber  daya dan  keunikan  komunitas  lokal  baik berupa  elemen  fisik  mapun  non  fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas  tersebut  merupakan  unsur penggerak  utama  kegiatan  pariwisata itu  sendiri,  di  lain  pihak  komunitas lokal  yang  tumbuh  dan  hidup berdampingan  dengan  suatu  objek wisata tidak dapat dipungkiri sebenarnya  telah  menjadi  bagian  dari sistem  ekologi  yang  saling  berkaitan (Murphy  dikutip  Purnamasari  2011, 49-64). Dalam pengembangan kepariwisataan,  aspek  pemberdayaan komunitas  lokal  telah  menjadi  salah satu kesepakatan dan komitmen yang harus  diwujudkan  untuk  mendukung pengembangan pariwisata secara berkelanjutan,  yang  menekankan terwujudnya  kualitas  sumber  daya lingkungan ( quality of resources ), kualitas pengalaman  wisata  ( quality  of  visitor satisfaction ),  serta  kualitas  kehidupan masyarakat  lokal  ( quality  of  local community ) (Murphy dikutip Purnamasari 2011, 49-64).
Terdapat  beberapa  komponen pengembangan pariwisata yang berkaitan dengan pendekatan perencanaan  pariwisata,  yaitu:  atraksi wisata  yang  mencakup  wisata  alam,
budaya, dan atraksi lainnya; akomodasi berupa hotel dan jenis fasilitas lainnya yang  berhubungan  dengan  pelayanan terhadap  wisatawan  yang  menginap; fasilitas  dan  pelayanan  wisata  lainnya yang  berhubungan  dengan  kegiatan pariwisata;  fasilitas  dan  layanan tranportasi yang mencakup transportasi  darat,  laut,  dan  udara; infrastruktur lainnya seperti penyediaan  air  bersih,  tenaga  listrik, telekomunikasi,  dan  lain-lain;  elemen institusi yang terkait dengan pengembangan  pariwisata,  elemen  ini penting untuk mengatur dan merencanakan program-program yang dapat meningkatkan aktivitas pariwisata  (Inskeep  dikutip  I  Made Adikampana  2016,  Modul    Mata Kuliah Pariwisata Berbasis Masyarakat Integrasi  Masyarakat  Lokal  Dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata).
Masyarakat  dapat  berpartisipasi dan memiliki fungsi dalam perencanaan.  Pertama,  memberikan sumbangan berupa dukungan terhadap  pelaku  perencana  dan aktivitasnya. Kedua, adalah sumbangan  dalam  hal  kebijaksanaan dan  pengetahuan  dalam  rencana pembangunan, serta dalam mengidentifikasikan dari pelaku perencanaan. Ketiga, adalah merupakan fungsi yang paling penting, yaitu sebagai pengawas dalam hak- hak mereka  sendiri  dan  hak  orang  lain dalam  merancang  dan  penyerahan
kebijaksanaan  (Tampubolon,  1977). Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung  dalam  Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat di mana masyarakat  berhak  berperan  dalam proses  pembangunan  kepariwisataan dan  berkewajiban  menjaga  dan melestarikan  daya  tarik  wisata;  serta membantu  terciptanya  suasana  aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi  pariwisata.  Selain  itu  para pengusaha  di  bidang  pariwisata  juga berkewajiban mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat,  produk  dalam  negeri,  dan memberikan  kesempatan  kepada tenaga  kerja  lokal  dan  berperan  aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pengembangan masyarakat.  Masyarakat  memiliki kesempatan  yang  sama  dan  seluas- luasnya  untuk  berperan  serta  dalam penyelenggaraan kepariwisataan, termasuk penyampaian saran, pendapat  dan  pertimbangan  untuk pengambilan keputusan dalam rangka proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan. Pemberdayaan merupakan  strategi  yang  sangat potensial dalam meningkatkan ekonomi,  sosial  dan  transformasi budaya.
Pariwisata  berbasis  masyarakat merupakan  akivitas  ekonomi  penting yang jika dikembangkan dengan tepat dapat  mengatasi  sejumlah  tantangan pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan,  pengembangan  ekonomi lokal,  perdamaian  dan  keselarasan masyarakat,  dan  manajemen  sumber daya  alam  dan  lingkungan  yang berkesinambungan  (Damanik,  et  al, 2006).
Dalam buku Tourism and Development in the Third World , terdapat 3  (tiga)  tipe  pekerjaan  yang  tercipta dari kegiatan pariwisata, yaitu pekerjaan  langsung  dari  adanya pengeluaran  untuk  fasilitas  wisata, misalnya  jasa  perhotelan,  pekerjaan tidak  langsung  pada  bisnis  yang dipengaruhi  oleh  kegiatan  pariwisata sekunder,  misalnya  transportasi  lokal, kerajinan  dan  perbankan,  dan  yang terakhir adalah pekerjaan yang muncul akibat  adanya  pengeluaran  yang dilakukan  oleh  penduduk  lokal  dari pendapatan wisatawannya (Lea dikutip Andi  Maya  Purnamasari,  1995,  49  – 64).
Beberapa prinsip dalam penerapan pariwisata berbasis masyarakat  adalah  sebagai  berikut: small  scale, tahapan  dimulai  dari  lapis paling  bawah,  menekankan  pada pemenuhan basic  needs dan self  reliance; proses pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat dan otoritas tertinggi  ada  di  tangan  masyarakat
lokal; memegang prinsip-prinsip kesamaan  sekaligus  perbedaan  dan ketimpangan; optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal; tidak mengabaikan  identitas  masyarakat lokal;  menekankan  pada human  capital bukan financial capital ; dan menekankan pada  manfaat  dan  distribusi  produksi bukan akumulasi modal/capital (Drake dikutip Purnamasari, 2011, 49- 64).
Berdasarkan  hasil  wawancara yang  diperoleh  peneliti  dari  Bappeda, Bapak  Fajar  Pramukti  bagian  Subbid Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pariwisata  Kabupaten  Kulon  Progo menjelaskan bahwa seluruh kegiatan di dalam  bidang  pariwisata  dilakukan selalu memperhatikan aspek lingkungan  berkelanjutan.  Hal  ini sesuai  dengan  Prinsip Sustainable Tourism ,  Sapta  Pesona  maupun Green Tourism .  Adapun  kegiatan  yang mendukung  tersebut  menurut  Ardi, selaku bagian Kapasitas dan Ekonomi Kreatif  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Kulon  Progo  diantaranya  himbauan kepada pengelola maupun pengunjung destinasi  wisata  untuk  mengurangi penggunaan sampah plastik, ketersediaan  tempat  sampah  yang terpilah,  serta  kegiatan  memungut sampah  menuju  obyek  wisata  seperti yang  dilakukan  di  Perkebunan  Teh Nglinggo.
Pada aspek pemberdayaan masyarakat  terdapat  destinasi  yang
dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.  Tercatat  24  Pokdarwis yang berada di Kabupaten Kulonprogo.  Saat  ini  terdapat  30 Homestay dan  11  desa  wisata. Pemerintah  Kabupaten  Kulonprogo mendorong terciptanya destinasi wisata baru mengigat keberadaan suatu obyek  wisata  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sekitar. Namun  aspek  pengelolaan  pariwisata berkelanjutan dan berbasis lingkungan selalu ditekankan. Pariwisata memiliki basis  alam,  apabila  terjadi  kerusakan maka  selesai  sudah.  Oleh  karena  itu pihak  pemerintah  selalu  memfasilitasi dan  membina  apabila  terdapat keinginan masyarakat membuat obyek wisata. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo juga meningkatkan kapasitas para pemandu wisata. Saat ini pemerintah telah memberikan pelatihan  15  pemandu  wisata  oleh Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD) Himpunan  Pramuwisata  Indonesia (HPI)  DIY  dan  BNSP  (Badan Nasional  Sertifikasi  Profesi)  serta Lembaga Sertifikasi Profesi Pramuwisata Indonesia (LSP Pramindo). Diharapkan para pemandu wisata ini dapat memberikan pelayanan yang optimal perhadap para pengunjung obyek wisata di Kulonprogo.  Kegiatan  peningkatan kapasitas  pemandu  wisata  ini  bahkan akan  terus  dilakukan.  Selain  melalui DPD HPI, Balai Latihan Kerja (BLK)
Kulonprogo  juga  melakukan  kegiatan pelatihan ini.
Dalam aspek pendukung pariwisata  terdapat home  stay yang dikelola oleh warga masyarakat sekitar obyek  wisata.  Saat  ini home  stay pun mendapat perhatian khusus agar sesuai dengan standar ASEAN. Pembangunan  pariwisata  memiliki keterkaitan  dengan  berbagai  aspek diantaranya pemerintah, pelaku, masyarakat, fasilitas, lingkungan, ekonomi,  sosial  bahkan  politik. Namun  tujuan  dari  pembangunan pariwisata yang utama adalah meningkatkan tingkat kunjungan baik dari  wisatawan  domestik  maupun wisatawan asing.
Pembangunan  didesain  sesuai dengan  bagaimana  ekosistem  bekerja, karena  diakui  bahwa  alam  bekerja secara efisien. Prinsip efisiensi sumber daya  alam  tersebut  dianut  dalam blue economy . Pertama, nir-limbah ( zero waste ) dan menekankan sistem siklikal dalam proses  produksi,  sehingga  tercipta produksi  bersih.  Artinya  limbah  dari sebuah proses produksi akan menjadi bahan  baku  atau  sumber  energi  bagi produksi  berikutnya.  Kedua,  inklusi sosial  ( social  inclusiveness ),  yang  berarti pemerataan  sosial  dan  kesempatan kerja yang banyak untuk orang miskin. Ketiga,  inovasi  dan  adaptasi,  yang memperhatikan  prinsip  hukum  fisika dan sifat alami yang adaptif. Keempat, efek ekonomi pengganda, yang berarti
aktivitas ekonomi yang dilakukan akan memiliki dampak  yang  luas dan  tidak rentan  terhadap  gejolak  harga  pasar. Hal  ini  karena Blue  Economy menekankan  produk  ganda  sehingga tidak  bergantung  pada  satu  produk ( core business ) (Satria, 2015).
Dinas  Perikanan  dan  Kelautan, Sudarmanto  Kabid  Pengembangan Usaha  mengatakan  bahwa  belum pernah  mendengar  konsep Blue Economy . Namun pemerintah Kulonprogo dalam aspek pemberdayaan masyarakat, telah memberikan  bantuan  dan  pelatihan bagi  masyarakat  khususnya  nelayan dalam  pengolahan  hasil  perikanan. Kelompok nelayan diberikan pelatihan berupa mengolah ikan crispy dan frozen food . Meskipun pada akhirnya produksi pengolahan  ikan  ini  terkendala  alat serta  pemasaran,  karena  harga makanan  olahan  ini  mahal  sehingga tidak  terjangkau  oleh  masyarakat. Selain  itu  di  Kabupaten  Kulonprogo terdapat  Kelompok  Budidaya  Ikan (Pokdakan)  yang  telah  melakukan mina  padi  yang  merupakan combined and  integrated  farming antara  budidaya ikan  dan  budidaya  padi  di  sawah. Melalui mina padi, produktifitas sawah diyakini  akan  meningkatkan  produksi ikan  secara  organik  dan  ramah lingkungan,  baik  dari  padi  yang dihasilkan  maupun  hasil  panen  dari ikan. Sistem mina padi juga dipercaya akan mencegah dan menahan laju alih
fungsi  lahan  pangan  menjadi  lahan non-pangan. Mina padi juga diharapkan  menjadi  kegiatan  yang dapat  menyerap  tenaga  kerja  bersifat padat karya sehingga mampu mencegah urbanisasi.
Masalah kerusakan alam merupakan politicized environment . Artinya  persoalan  lingkungan  tidak dapat  dipahami  secara  terpisah  dari konteks  politik  dan  ekonomi  dimana masalah  itu  muncul.  Jadi  kerusakan alam, bukanlah masalah teknis semata yang  hanya  bisa  diselesaikan  secara teknologi,  melainkan  merupakan problem  tata  kelola  yang  harus diselesaikan  secara  ekonomi-politik (Bryant dan Bailey dikutip Satria, 2015, 8).

## KESIMPULAN
Pembangunan  didesain  sesuai dengan  bagaimana  ekosistem  bekerja, karena  diakui  bahwa  alam  bekerja secara efisien. Prinsip efisiensi sumber daya  alam  tersebut  dianut  dalam blue economy . Pertama, nir-limbah ( zero waste ) dan menekankan sistem siklikal dalam proses  produksi,  sehingga  tercipta produksi  bersih.  Artinya  limbah  dari sebuah proses produksi akan menjadi bahan  baku  atau  sumber  energi  bagi produksi  berikutnya.  Kedua,  inklusi sosial  ( social  inclusiveness ),  yang  berarti pemerataan  sosial  dan  kesempatan kerja yang banyak untuk orang miskin. Ketiga,  inovasi  dan  adaptasi,  yang
memperhatikan  prinsip  hukum  fisika dan sifat alami yang adaptif. Keempat, efek  ekonomi  pengganda,  yang berartiaktivitas ekonomi yang dilakukan akan memiliki dampak yang luas dan tidak rentan terhadap gejolak harga  pasar.  Hal  ini  karena Blue Economy menekankan  produk  ganda sehingga  tidak  bergantung  pada  satu produk ( core business ) (Satria, 2015).
Dinas  Perikanan  dan  Kelautan, Sudarmanto  Kabid  Pengembangan Usaha  mengatakan  bahwa  belum pernah  mendengar  konsep Blue Economy . Namun pemerintah Kulonprogo dalam aspek pemberdayaan masyarakat, telah memberikan  bantuan  dan  pelatihan bagi  masyarakat  khususnya  nelayan dalam  pengolahan  hasil  perikanan. Kelompok nelayan diberikan pelatihan berupa mengolah ikan crispy dan frozen food . Meskipun pada akhirnya produksi pengolahan  ikan  ini  terkendala  alat serta  pemasaran,  karena  harga makanan  olahan  ini  mahal  sehingga tidak  terjangkau  oleh  masyarakat. Selain  itu  di  Kabupaten  Kulonprogo terdapat  Kelompok  Budidaya  Ikan (Pokdakan)  yang  telah  melakukan mina  padi  yang  merupakan combined and  integrated  farming antara  budidaya ikan  dan  budidaya  padi  di  sawah. Melalui mina padi, produktifitas sawah diyakini  akan  meningkatkan  produksi ikan  secara  organik  dan  ramah lingkungan,  baik  dari  padi  yang
dihasilkan  maupun  hasil  panen  dari ikan. Sistem mina padi juga dipercaya akan mencegah dan menahan laju alih fungsi  lahan  pangan  menjadi  lahan non-pangan. Mina padi juga diharapkan  menjadi  kegiatan  yang dapat  menyerap  tenaga  kerja  bersifat padat karya sehingga mampu mencegah urbanisasi.
Masalah kerusakan alam merupakan politicized environment . Artinya  persoalan  lingkungan  tidak dapat  dipahami  secara  terpisah  dari konteks  politik  dan  ekonomi  dimana masalah  itu  muncul.  Jadi  kerusakan alam, bukanlah masalah teknis semata yang  hanya  bisa  diselesaikan  secara teknologi,  melainkan  merupakan problem  tata  kelola  yang  harus diselesaikan  secara  ekonomi-politik (Bryant dan Bailey dikutip Satria, 2015, p. 8).

## REFERENSI
Bambang, Sunaryo. (2013) Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media.
BPKP Kulonprogo. (2019) Profil Kulon Progo (Online). Tersedia di: http://www.bpkp.go.id/diy/konten/83 4/Profil-Kabupaten-Kulonprogo (Diakses: 23 Juni 2019).
Damanik Janianton. (2013) Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan.Yagyakarta: Pustaka Pelajar.
Jackson, R dan Sorensen,G. (2005) Pengantar Studi Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Porter,G dan Brown, J.W. (1996) Global Environment Politics . Boulder: Westview Press.
Purnamasari, A.M. (2011) “Pengembangan Masyarakat untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan”, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota , Vol. 22 No. 1, hlm.49 – 64.
Rani, Faisyal & Cahyasari, Wulandari. (2015) “Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo”, Jurnal Transnasional , Vol. 7, No. 1.
Tourism Planning; An Integrated and Sustainable Development Approach, Van Nostrand Reinhold=Modul Mata Kuliah Pariwisata Berbasis Masyarakat Integrasi Masyarakat Lokal Dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata, I Made Adikampana, Program Studi S1 Destinasi Pariwisata FAKULTAS PARIWISATA Universitas Udayana 2016.
Undang-undang No.17 tahun 2007.