## Jurnal Wacana Ekonomi

## Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897;   E-ISSN : 2715-517X
Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Pasca Pandemi
Mochamad Romdhon 1 ; Hani Siti Hanifah 2 ; Hedi Cupiadi 3
1 Universitas Garut mromdhon@uniga.ac.id
2 Universitas Garut hanisiti1965@uniga.ac.id
3 Universitas Garut hedi.cupiadi@uniga.ac.id

## Abstrak
Kabupaten Garut berpotensi dengan PAD nilainya lumayan besar, terlihat dari progres tahun 2013-2016 akan tetapi dengan adanya penutupan hotel-hotel pada saat pandemi Covid-19,  sektor  pariwisata  potential  loss  hingga  Rp60  triliun  dan  wisatawan mancanegara  Rp30  triliun  pendapatan  pajak  hotel  sebagai  yang  menjadi  salah  satu penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Tujuan  penelitian  merupakan  analisis potensi  pajak  hotel  bagi  pendapatan  asli  daerah  setelah  wabah  pandemi  Covid  -19. Metode  penelitian  yaitu  deskriptif  kualitatif  dengan  gambaran  gejala  atau  dinamika sosial, perilaku dan pendapat seseorang atau kelompok dengan bantuan  literature. Hasil analisis  menunjukkan  Penerimaan  Pajak  hotel  mengalami  penurunan  sejak  pandemi Covid-19 dengan beberapa kebijakan di bidang pariwisata untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat. Ketergantungan pada Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi masalah tersendiri beberapa daerah terlebih pada masa pasca pandemi yang memerlukan recovery ekonomi baik bagi pelaku kebijakan maupun masyarakat. Mengingat potensi pajak  hotel  bagi  kesejahteraan  masyarakat  maka  langkah-  langkah  fiskal  yang  harus dilakukan oleh  pemerintah  diantaranya  adalah  ekstensifikasi  pendapatan,  intensifikasi pendapatan dan penguatan kelembagaan.
Kata kunci : PAD, Pasca Pandemi, Pajak Hotel, Potensi.

## Abstract
Garut  Regency  has  the  potential  to  have  a  fairly  large  PAD  value,  as  seen  from  the progress in 2013-2016, but with the closure of hotels during the Covid-19 pandemic, the tourism sector has a potential loss of up to Rp. 60 trillion and foreign tourists Rp. 30 trillion  in  hotel  tax  revenues.  one  revenue of  Regional  Original  Income  (  PAD  ). The purpose of the study is to analyze the potential for hotel taxes for local revenue after the Covid-19  pandemic  outbreak.  The  research  method  is  descriptive  qualitative  with  a description of symptoms or social dynamics, behavior and opinions of a person or group with the help of literature. The results of the analysis show that hotel tax revenues have
decreased  since  the  Covid-19  pandemic  with  several  policies  in  the  tourism  sector  to prevent the spread of the virus in the community. Dependence on transfer funds from the central government has become a separate problem for several regions, especially in the  post-pandemic period  that  requires  economic  recovery  for  both policy  actors  and the  public.  Given  the  potential  for  hotel  taxes  for  public  welfare,  the  fiscal  steps  that must be taken by the government include income extensification, income intensification and institutional strengthening.
Keywords: Hotel Tax, Regional Original Income, Post Pandemic, Potential.

## 1 Pendahuluan
Data  Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran  Indonesia  menggambarkan  ada  1.642  hotel  di  wilayah Indonesia  tutup  dampak  Covid-19.  Diantaranya  Jawa  Barat  adalah  501  selanjutnya  Bali  281  dan Jakarta  100,    industri  pariwisata  kondisinya  terpuruk.  Pada  wisatawan  asing  merugi  hingga  Rp60 triliun yang berdampak kunjungan hotel merugi Rp30 triliun ( Lanang Diayudha, 2020 ). Hal tersebut berimbas  pada  setiap  daerah  termasuk  di  kabupaten  Garut,  hotel  menjadi  sepi  dengan  adanya penutupan beberapa tempat wisata pada tanggal 11 januari 2021 yang diberlakukan di 26 Kecamatan di kabupaten Garut ( Republika,2021). Adapun Hotel yang ber NPWP pada Kabupaten Garut,  dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1: Hotel di Kabupaten Garut
Nomor Tahun Jumlah Terdaftar 1 2018 101 2 2019 105 3 2020 105
Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut  2021
Pada tabel 1 tersebut, terlihat adanya perusahaan ber NPWP di Kabupaten Garut mengalami kenaikan yang  diperkirakan  tingkat  pendapatan  pun  menjadi  lebih  besar.  Perkiraan  awal  tentu  akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun sejak pandemi melanda jumlah hotel yang meningkat tidak sejalan dengan jumlah kunjungan terhadap hotel tersebut karena adanya keharusan  membatasi jumlah pengunjung tak lebih 25 persen dari kapasitas tempat garutkab.go.id. 2021).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  hasil  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan  pendapatan asli daerah yang sah bagi otonomi daerah (Rudy Badrudin, 2021). Dalam pajak daerah ada beberapa sumber pemasukan seperti  pajak hotel. Dibawah ini PAD dari Pajak dan Retribusi Kabupaten Garut:
Tabel 2: Laporan realisasi pajak dan retribusi Kabupaten Garut (dalam Rupiah)
Nomor Tahun Realisasi Pajak Realisasi Retribusi Jumlah 1 2018 128,132,223,278 22,839,731,670 150,971,954,948 2 2019 131,675,124,090 17,001,093,720 148,676,217,810
Vol. 21; No.  03; Tahun 2022 Halaman 135-141
Nomor Tahun Realisasi Pajak Realisasi Retribusi Jumlah 3 2020 116,413,508,912 11,970,216,330 128,383,725,242
Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, 2021
Dalam tabel 2 menunjukan adanya penurunan dari tahun ke tahun dimana jumlah keseluruhan tidak bisa melebihi angka pada tahun 2018. Hal ini antara lain ada dampak dari terjadi pandemi Covid-19 dimana ada penurunan penerimaan pajak daerah yang menyebabkan tertundanya realisasi  program kesejahteraan bagi masyarakat yang bersumber dari pajak (Fajar Andriansyah, Amalia Risti Rahayu, Maulfy Aulia Putri, Khumairah Khumairah, 2021). Dalam   UU   No.  28/ 2009  menjelaskan bahwa Pajak  Hotel  adalah jasa atas pelayanan  dari  hotel (Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, Sahrul Ramadhan (2021). Dibawah ini adalah data Pajak Hotel di Kabupaten Garut:
Tabel 3: Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Garut (dalam rupiah)
Nomor Tahun Target Realisasi Selisih Persentase 1 2019 8,385,945,410 8,806,696,333 420,750,923 105.02% 2 2020 4,970,451,617 6,030,471,073 1,060,019,456 121.33%
Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut 2021
Dalam tabel 3 terlihat bahwa target serta laporan realisasi pajak hotel di kabupaten Garut menurun target dari tahun 2019 ke 2020 hal tersebut dapat difahami oleh karena situasi dan kondisi pada tahun 2019 hingga saat ini. Kondisi demikian sangatlah disayangkan mengingat potensi penerimaan pajak yang besar dari salah satu  penunjang aspek pariwisata sebagai sumber ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi  kabupaten  Garut  (H.  S.  Hanifah,  2022).  Adapun  tujuan  penelitian  menganalisis  potensi pajak hotel PAD daerah kabupaten Garut setelah pandemi.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Potensi
Potensi adalah stimulus yang mengarah pada pengembangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 ).  Wilayah  Kabupaten  Garut  terdapat  pada  koordinat  6º56’49”  –  7  º45’00”  LS  dan  107º25’8”  – 108º7’30”  BT,  dengan  luas  meliputi  306.519  Ha  3.065,19  km²  sebagai  hinterland  untuk  daerah Bandung Raya (jabarprov.go.id, 2017).

## 2.2   Pajak Hotel
Pajak hotel merupakan pajak dari pelayanan sebuah hotel (Siahaan, Marihot Pahala, 2010). Adapun menurut  pendapat  lainnya  menjelaskan  bahwa  Pajak  hotel  merupakan  pajak  dari  pelayanan  hotel dengan disertakan pembayaran (Wulandari, Phaureula Artha, Dan Iryanie, Emy, 2018).
1. Undang- Undang Pajak Hotel (Siahaan, Marihot Pahala, 2010) antara lain, pemungutan Pajak Hotel berdasarkan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat, diantaranya:
a. UU No 28/ 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. UU 34/ 2000 menjelaskan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. PP Nomor 65/ 2001 meliputi Pajak Daerah.
d. PERDA tentang Pajak Hotel.

## e. Keputusan bupati/walikota mengenai Pajak Hotel
2. Objek Pajak Hotel dalam Perda Kota Bandung No 6/2016 mengenai Objek Pajak hotel. Objek Pajak  Hotel  merupakan  pelayanan  disertakan  pembayaran  diantaranya  kelengkapan  hotel  untuk kemudahan  dan  kenyamanan  seperti  olahraga  dan  hiburan.  Termasuk  telpon,  facsimile,  teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan lain- lain.
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel, yakni individu atau badan yang melakukan  pembayaran kepada hotel.
4. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dari harga jual sesuai harga pasar waktu pemakaian jasa hotel.
5. Tarif Pajak Hotel maksimal sebesar 10% berdasarkan perda.  Adapun perhitungan Pajak Hotel seperti di bawah ini:
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran hotel

## 2.3 Pendapatan asli Daerah (PAD)
UU 33 /2004 Pasal 1 angka 18, PAD yaitu pendapatan sesuai perundang-undangan sebagai wujud desentralisasi. Pendapat lain mengemukakan bahwa Pendapatan ini dari sisi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan yang sah (Hanif Nurcholis, 2007). Fauzan, Muhammad (2006) mengemukakan dari penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Pendapat Ahmad Yani (2008) yaitu  diperoleh pada wilayahnya. Maka PAD dari sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan,  dan lain- lain yang sah.

## 2.4   Pasca Pandemi
Transformasi  saat  pandemi  dengan  digitalisasi  serta  terbentuknya  kultur  baru  dengan  keadaan ekonomi Indonesia tahun 2021 pertumbuhan 4,5%-5,3% dari adanya perbaikan struktur ekonomi dan program vaksinasi (www.kemenkeu.go.id , 2021).

## 3 Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  deskriptif  kualitatif  dibantu dengan  studi  literatur  Sugiyono  (2015) yang mendeskripsikan potensi pajak hotel bagi PAD dengan harapan masukkan bagi pembuat keputusan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan penelitian sebelumnya pajak hotel sangat berkontribusi terhadap PAD sebelum  terjadi pandemi  terutama  wilayah  Jawa  Barat  yang  kaya  akan  keindahan  alam,  seperti  kota  Bogor  (Dede Suleman,  2018),  bahkan  kota  lainnya  seperti,  Kota  Bengkulu  (Yun  Fitriano,  Zahrah  Indah  Ferina, 2018 ). Kabupaten Garut memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi dari tahun 2013-2016 diantaranya dari Pajak Hotel. Namun adanya kendala pada tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel dengan melihat penerimaan yang di dapat dari Pajak Hotel yang tidak sebesar Pajak lain yang dipungut  10%  (Fajar  Tri  Sakti,  Sanri  Nabila  Fauzia,  2018).  Berikut  pendapatan  Pajak  Hotel Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 sebagai berikut:
Tabel 4: Nilai pajak hotel Kabupaten Garut tahun 2013-2017
Tahun Realisasi Capaian Anggaran 2013 Rp. 4. 024.471.325 118,37% Anggaran 2014 Rp. 5. 842.752.881 115,36% Anggaran 2015 Rp. 6. 873.301.142 104,43% Anggaran 2016 Rp. 7. 363.636.722 102,41% Anggaran 2017 Rp. 7. 229.140.123 90,36%
Sumber: BPKAD Kabupaten Garut, 2017
Setiap  kota  pada  umumnya  mengalami  penurunan  pendapatan  dari  pajak  hotel  karena  kondisi pandemi awal tahun 2019 yang mencapai titik penurunan 60 persen dari tahun sebelumnya (Victor E. Binangga, Jenny Morasa Morasa, Sherly Pinatik, 2021), termasuk Kabupaten Garut, pendapatan pajak daerah yang didalamnya termasuk pajak hotel mengalami penurunan. Target pajak daerah  dari target Rp 160 miliar lebih, setelah perubahan Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 145  miliar lebih, meski dalam capaian 90,45 % (Rp 131 miliar) (jabarprov.go.id , 2020).
Gambar 1: Data pajak daerah Sumber: Bapenda Garut, 2019
Kondisi  tersebut  sangatlah  disayangkan  oleh  karena  potensi  pajak  perkotaan  lebih  besar  daripada daerah (Sjafrizal, 2012). Sayangnya, penerimaan pajak daerah masih didominasi oleh pajak bumi dan bangunan seperti gambar dibawah ini:
Gambar 2: Realisasi pajak daerah menurut jenis pajak 2019 Indonesia Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2019
Pada  APBD  Tahun  2020  data  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Covid-19  jumlah  PAD 26,49%  dimana  Kontribusi  12,81%  berkontribusi  mayoritas  71,64%.  Dengan  demikian  perlu langkah-langkah fiskal di daerah yang meliputi (Irfan Sofi, DJPK, 2021):
1. Ekstensifikasi Pendapatan
Melalui upaya pengelolaan penerimaan dan penjaringan Wajib Pajak (WP) baru dengan kerjasama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Intensifikasi Pendapatan
Optimalisasi penerimaan dari piutang dengan validasi data pajak daerah.
3. Penguatan Kelembagaan
Adanya Restrukturisasi keorganisasian dan peningkatan kemampuan SDM, modernisasi administrasi perpajakan  daerah  dengan  penyederhanaan  birokrasi  bisnis.  Upaya  tersebut  dilakukan  untuk menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 5 Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan:
a. Penerimaan Pajak hotel mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 hal ini karena beberapa kebijakan  di bidang  pariwisata  untuk mencegah  penyebaran  virus  di masyarakat  akan  tetapi penerimaan PBB masih mendominasi penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari PAD.
b. Minimnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat bagi pelaku kebijakan  dengan upaya recovery ekonomi yang maksimal.
Adapun saran diberikan adalah sebagai berikut:
a. Mengingat  potensi  pajak  hotel  bagi  kesejahteraan  masyarakat  maka  langkah-  langkah  fiskal yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  diantaranya  adalah  ekstensifikasi  pendapatan, intensifikasi pendapatan dan penguatan kelembagaan.
b. Dinamika  ekonomi  harus  tetap  bergerak  dengan  menstimulasi  aktivitas  ekonomi  termasuk usaha jasa perhotelan yang dapat menghidupkan industri kecil ( UMKM ) sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

## Daftar Pustaka
Andriansyah, F., Rahayu, A. R., Putri, M. A., Khumairah, K. (2021). Analyst The Impact Of Covid- 19  On  Hotel  And  Restaurant  Tax  Revenue  In  Bandung  2020 .  Dinamika  Ekonomi:  Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan. Vol 13, No 1.
Badrudin, R. Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta,2011.H.99.
Diayudha,  L.  (2020).  Indonesian  Hospitality  Industry  in  the  Covid-19  Pandemic:  Descriptive Analysis. Journal FAME, Vol.3 (No.1)  p-ISSN : 2622-1292 e-ISSN : 2623-0488.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1096.
Fauzan,  Muhammad.  (2006).  Hukum  Pemerintahan  Daerah:  Kajian  tentang  Hubungan  Keuangan antara Pusat dan daerah, UII Press, Yogyakarta.
Fitriano, Y. Ferina, Z. I. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Kota  Bengkulu.  Ekombis  Review:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol 9 No 1 . DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212
H.  S.  Hanifah.  (2022).  Peran  Digital  Marketing  Terhadap  Minat  Berkunjung  Wisatawan  dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut: Store Atmosfer Variabel Moderating, Jurnal Algoritma, vol. 18, no. 2, pp. 424-432, Jan. 2022. https://www.republika.co.id. 2021 https://www.garutkab.go.id. 2021 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pasca-pandemi-perlu-gagasan-baru-untuk-menjaga- dan-dorong-pembangunan-berkelanjutan/https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/potensi- kabupaten-garut/. 2017 https://jabarprov.go.id/index.php/news/40122/2020/11/12/Target-Menurun-Bapenda-Garut- Optimis-Realisasi-Pajak-Daerah-Tercapai https://bapenda.garutkab.go.id/ https://statistik.jakarta.go.id/realisasi-pajak-daerah-2019/ Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,. Grasindo, Jakarta, 2007. Sakti, F. T., Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut).  JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Vol 8 No 1. DOI: https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2963
Siahaan, Pahala, M. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suleman, D. (2018). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (Pad) Dispenda Kabupaten Bogor. Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Vol 5, No 1. p-ISSN: 2355-2700, e-ISSN: 2550-0139.
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sofi,  I.,  DJPK,  (2021).  Mendorong  Kemandirian  Daerah  Melalui  Optimalisasi  Pendapatan  Asli
Daerah. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah- melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/
Sofi,  I.,  DJPK,  (2021).  Mendorong  Kemandirian  Daerah  Melalui  Optimalisasi  Pendapatan  Asli
Daerah. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah- melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/
Sofwan, S.V., Iqbal, M., Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020. Akurat. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 12 No. 3. E-ISSN 2646 – 6648.
Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo. Persada Victor,  E.  B., Morasa,  J.  M.,  Pinatik,  S.  (2021).  Analisis  Potensi  Dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi. Vol 16, No 2. DOI: https://doi.org/10.32400/gc.16.2.35919.2021 Wulandari, Artha, P., Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah. Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish (CV. Budi. Utama).
Yani, A. (2008). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.