Jessica Chandra (2023) Perlindungan Hukum terhadap Korban Perempuan pada Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  PEREMPUAN  PADA TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## Jessica Chandra
Fakultas Hukum, Tarumanagara E-mail: jechan74@gmail.com

## Abstrak
Setiap manusia  pada  umumnya akan  selalu  berdampingan  dengan  yang  namanya perbedaan seperti perbedaan antara latar belakang atau SARA, fisik, jenis kelamin dan juga banyak hal lainnya. Namun, hal tersebut juga dapat menjadi permasalahan bagi  tiap  manusia  antara  lain  seperti  individu  dengan  individu,  antar  individu dengan kelompok, dan juga antar kelompok dengan kelompok. Perbedaan tersebut dapat  menyebabkan  konflik  sebagai  timbulnya  pemicu  tindak  kekerasan  atau kejahatan  dalam  lingkup  masyarakat.  Tindak  kekerasan  menurut  WHO,  adalah penggunaan  kekerasan  atau  kekuatan  fisik  yang  dilakukan  secara  sengaja  atau terdapat unsur kesengajaan yang berupa ancaman atau tindakan terhadap seseorang atau kelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, dan kelainan perkembangan atau perampasan hak. Tindak kekerasan ini juga merupakan  suatu  tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  karena  tindak tersebut tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan hak asasi manusia. Salah satu contoh tindak kekerasan yang tidak mencerminkan hak asasi  manusia  adalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kekerasan  dalam  rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan istilah KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, hingga penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kata  Kunci: Perlindungan  Hukum;  Korban;  Perempuan;  Tindak  Kekerasan;  Rumah Tangga.

## Abstract
Every human being in general will always be side by side with differences such as differences between background or SARA, physicality, gender and many other things. However,  this  can  also  be  a  problem  for  each  human  being,  such  as  between individuals  and  individuals,  between  individuals  and  groups,  and  also  between groups and groups. These differences can cause conflict and trigger acts of violence or crime within society. According to WHO, acts of violence are the use of violence or physical force that is carried out intentionally or contains an element of intent in
the form of threats or actions against a person or group of people or society which causes  injury,  death,  psychological  harm,  and  developmental  abnormalities  or deprivation of rights. This act of violence is also an act that violates human rights because this act does not reflect the norms and values that reflect human rights. One example of an act of violence that does not reflect human rights is domestic violence. Domestic  violence  or  what  is  commonly  known  as  domestic  violence  is  any  act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, as well as domestic neglect, including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty. in the household sphere.
Keywords: Legal Protection; Victim; Woman; acts of violence; Household.

## Pendahuluan
Setiap manusia pada umumnya akan selalu berdampingan dengan yang namanya perbedaan seperti perbedaan antara latar belakang atau SARA, fisik, jenis kelamin dan juga banyak hal lainnya. Namun, hal tersebut juga dapat menjadi permasalahan bagi tiap manusia antara lain seperti individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, dan  juga  antar  kelompok  dengan  kelompok.  Perbedaan  tersebut  dapat  menyebabkan konflik  sebagai  timbulnya  pemicu  tindak  kekerasan  atau  kejahatan  dalam  lingkup masyarakat.
Tindak  kekerasan  menurut  WHO,  adalah  penggunaan  kekerasan  atau  kekuatan fisik yang dilakukan secara sengaja atau terdapat unsur kesengajaan yang berupa ancaman atau  tindakan  terhadap  seseorang  atau  kelompok  orang  atau  masyarakat  yang menyebabkan  luka,  kematian,  kerugian  psikologis,  dan  kelainan  perkembangan  atau perampasan hak (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Tindak kekerasan ini juga merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena tindak tersebut tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan hak asasi manusia (Suryamizon, 2017).
Salah satu contoh tindak kekerasan yang tidak mencerminkan hak asasi manusia adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan istilah KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  hingga  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Wardhani, 2021).
KDRT ini biasanya dikenal dengan pemukulan terhadap pasangan, penganiayaan terhadap  pasangan,  penyiksaan  terhadap  pasangan,  hingga  kekerasan  dalam  pasangan terutama terhadap sang istri.  Perilaku kekerasan ini merupakan pengungkapan ekspresi diri  terhadap  emosi  melalui  penampilan  perilaku  buruk  akibat  hilangnya  kendali  diri akibat stres yang berkembang menjadi masalah fisik dan psikis yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (Risdian Abi, 2022).
Namun pada kenyataannya, sangat sulit bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga  untuk  menceritakan  atau  melaporkan  penderitaan  yang  dialaminya  kepada penegak hukum karena sebagian besar korban beranggapan bahwa apa yang terjadi dalam
keluarga,  termasuk  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  suaminya,  adalah  bagian  dari urusan privat atau urusan rumah tangga (Nebi, 2021).
Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi dari beberapa faktor yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor ekonomi, hingga faktor sosial budaya. Dilihat dari Data  SIMFONI  PPA  menunjukkan  bahwa  terdapat  8.764  korban  perempuan  yang terlapor  pada  tahun  2020,  10.364  korban  perempuan  yang  terlapor  pada  tahun  2021, 11.538 korban perempuan yang terlapor pada tahun 2022, dan 8.592 korban perempuan hingga saat ini pada tahun 2023.
Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus  yang  ada,  maka  sebanyak  6.555  atau  59%  adalah  kekerasan  terhadap  istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.
Diantara kasus KDRT  tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (marital rape dan  inses).  Kasus  kekerasan  seksual  di  ranah  personal  yang  paling  tinggi  adalah inses dengan jumlah 822 kasus. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  menjadi  persoalan  penting  di  Indonesia,  karena  sangat  sering terjadinya  tindakan  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi.  Peningkatan  jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tentu saja menjadi keprihatinan tersendiri bagi negara kita.
Dalam  hal  ini,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  menimpa  istri  atau suami tetapi juga orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga (Manan, 2018). Namun  pada  umumnya,  korban  KDRT  menimpa  kaum  perempuan  yang  dianggap sebagai makhluk yang lemah. Sejak dahulu banyak mitos-mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan  gender,  salah  satunya  adalah  laki-laki  yang  selalu  dianggap  bertindak secara rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan. Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat  berat.  Pada  umumnya  korban  merasa  cemas,  stres,  depresi,  trauma  serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian.
Meskipun di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta telah mengesahkan Undang Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT), namun angka kekerasan dalam lingkup domestik tetap saja masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal dengan Undang-Undang ini diharapkan adanya perlindungan  hukum  bagi  anggota  keluarga,  khususnya  perempuan  dari  segala  tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan  Kementerian  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Kemen  PPA), menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan
dengan tingkat paling tinggi saat ini. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun  masih  ada  bentuk  lainnya  dan  lebih  kompleks.  Sehingga  sangat  dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  mengenai  setiap kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  atau  penelantaran  rumah  tangga. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan secara khusus,  pendampingan  oleh  pekerja  sosial,  dan  pelayanan  bimbingan  kerohanian terhadap korban KDRT.
Tujuan ini  adalah  untuk mengetahui  bentuk  KDRT,  faktor  penyebab terjadinya KDRT,  dampak  terhadap  psikologis  perempuan  korban  KDRT  dan  upaya  penangan terhadap perempuan korban KDRT serta perlindungan yang korban dapatkan. Sedangkan manfaat  penelitian  ini,  hasilnya  dapat  mengemukakan  penyebab  terjadinya  KDRT terhadap  perempuan.  Hasil  penelitian  ini  juga  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pembelajaran mengenai KDRT.

## Metode Penelitian
Metode  pada  penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif,  dimana  dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  normatif yang  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  meneliti  penerapan  hukum  terhadap  permasalahan dalam  rumah  tangga  yaitu  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dari  segi ketentuan undang undang serta didukung oleh data yang disebut sebagai unsur yuridis. Untuk  mendapatkan  data  dalam  penelitian  hukum  ini,  penulis  menggunakan  beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (Statue Approach).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  merupakan  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  mencakup  segala  bentuk  kekerasan  yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga (Meidianto & STK, 2021). Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain,  namun  karena  kekerasan  adalah  bentuk  kejahatan  dan  melanggar  hak-hak  asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum.
Menurut Fakhri Usmita (2017)  dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis, mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang unik, dimana pelaku dan korban adalah
orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan terjadi, dan seharusnya saling  menyayangi.  Ironisnya,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  jarang  berupa pembunuhan atau penganiayaan berat. Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga  merupakan  pihak  perempuan  atau  pun  istri,  dan  tidak  jarang  pula  korban  dari kekerasan rumah tangga adalah anak.
Kekerasan rumah tangga masih dianggap hal yang tabu, dikarenakan kekerasan tersebut terjadi dalam sebuah ikatan yang sangat sakral yaitu rumah tangga (Marwiyah & Si, 2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah  berlangsung  lama  dalam  sebagian  rumah  tangga  di  dunia,  termasuk  di  Indonesia (Zahra, 2023).
Menurut Galtung, Kekerasan dalam arti luas adalah sebagai sesuatu penghalang yang  seharusnya  bisa  dihindari  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang tersebut menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, sehingga sebenarnya kekerasan itu juga bisa dihindari jika penghalang itu disingkirkan.
Menurut Johan Galtung, kekerasan dapat dibagi menjadi beberapa dimensi yaitu: a) Kekerasan fisik dan psikologis yaitu kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang (Zahra, 2023). Kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis  karena  dimaksudkan  untuk  mengurangi  kemampuan  mental  atau  otak (Rachminingsih,  2011).  b)  Pengaruh  positif  dan  negatif  yaitu  seperti  kekerasan  yang terjadi dimana tidak hanya yang bersalah diberi hukuman, namun diberi imbalan apabila tidak bersalah. c) Ada obyek atau tidak yaitu apakah terdapat manusia yang disakiti atau tidak. d) Ada subjek atau tidak yaitu apakah dalam perbuatan kekerasan tersebut terdapat pelaku, maka perbuatan tersebut bersifat langsung, namun apabila tidak ada pelaku, maka perbuatan tersebut bersifat tidak langsung.
e) Disengaja atau tidak yaitu hal ini menjadi penting apabila seseorang melakukan suatu  kejahatan  dalam  mengambil  suatu  keputusan.  Galtung  menekankan  bahwa kesalahan  yang  walau  tidak  disengaja tetap  merupakan  suatu  kekerasan,  karena  dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak. f) Yang tampak dan yang tersembunyi yaitu kekerasan yang tampak adalah yang nyata, dimana terdapat orang yang disakiti, namun kekerasan yang tersembunyi adalah kekerasan yang tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah ditebak.  Kekerasan tersembunyi terjadi jika  situasi  menjadi  begitu  tidak  stabil  sehingga  tingkat  realisasi  aktual  manusia  dapat menurun  dengan  begitu  mudah.  Situasi  ini  disebut  sebagai  keseimbangan  yang  goyah (unstable equilibrium).
Pada umumnya, kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan yang tidak nyaman dan rasa takut, baik terhadap kekerasan fisik atau non fisik. Dalam Pasal 2 Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  ruang  lingkup  rumah  tangga  dalam  Undang- Undang  tersebut meliputi:  a)  suami,  isteri,  dan  anak;  b)  orang-orang  yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah
tangga;  dan/atau.  c)  orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam rumah tangga tersebut.
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  rumah  yang  seharusnya  menjadi  tempat  untuk pulang,  tempat  yang  nyaman  untuk  berbagi  cerita,  tempat  yang  menjadi  perlindungan untuk masing masing individu dalam suatu rumah tangga. Namun di samping itu, banyak juga  yang  menjadikan  “rumah”  tersebut  menjadi  pelampiasan  atau  tempat  penderitaan bagi anggota rumah tangga tersebut.
ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan  cara  yang  tidak  beretika,  yaitu  dengan  cara  menggunakan  kekerasan. Menurut Pasal 33 dalam Undang Undang Perkawinan dikatakan bahwa suami dan istri wajib  saling  cinta  dan  mencintai,  saling  hormat  dan  menghormati,  hingga  setia  dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

## B. Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:
Kekerasan  Fisik  yaitu  kekerasan  yang  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  yang dapat  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat  (Nurfalah,  2022).  Contoh perilaku  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  pelaku  antara  lain  seperti  menampar, memukul, meludahi, menjambak, menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti  bilur-bilur,  muka  lebam,  gigi  patah  atau  bekas  luka  lainnya  atau  hingga menghilangkan nyawa seseorang.
Kekerasan Psikis yaitu Kekerasan psikis diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh perilaku  kekerasan  yang  termasuk  penganiayaan  secara  psikis  adalah  penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia  luar,  mengancam  atau,  menakut-nakuti  sebagai  sarana  memaksakan  kehendak. Kekerasan  jenis  ini  tidak  begitu  mudah  dikenali,  akibat  yang  dirasakan  korban  tidak memberikan  bekas  yang  nampak  jelas  bagi  orang  lain.  Dampak  kekerasan  ini  akan berpengaruh pada situasi perasaaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban.
Kekerasan  Seksual  yaitu  kekerasan  yang  berupa  perlakuan  tidak  senonoh  dari orang  lain,  kegiatan  yang  menjurus  pada  pornografi,  perkataan-perkataan  porno,  dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan  hubungan  seksual,  melakukan  penyiksaan  atau  bertindak  sadis  serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak.
Setelah  melakukan  hubungan  seksualitas  segala  perilaku  yang  mengarah  pada tindakan  pelecehan  seksual  terhadap  anak-anak  baik  di  sekolah,  di  dalam  keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini. Kekerasan  jenis  ini  dapat  terjadi  juga  terhadap  anak-anak  (child  abuse)  berkisar  dari
pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi empat bentuk yaitu, emotional abuse, verbal abuse, physical abuse dan sexual abuse.
Penelantaran  Rumah  Tangga  yaitu  setiap  bentuk  pelalaian  kewajiban  dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan  sebagai  pemegang  tanggung  jawab  terhadap  kehidupan  orang  yang  berada dalam lingkungan keluarganya (Khaira, Saputra, & Saifullah, 2022). Penelantaran rumah tangga merupakan jenis pengembangan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual (Asmadi, 2018).  Contoh  yang  termasuk  dalam  kategori  penelantaraan  rumah  tangga  adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

## C. Hak-Hak Korban
Berdasarkan  Pasal  10  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  apabila  korban mengalami  kekerasan  ini,  korban  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  berikut:  a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan; b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) pelayanan bimbingan rohani.
Namun  apabila  dilihat  dari  Pasal  5  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2006, korban  dan  saksi  berhak  mendapatkan:  a)  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan  keamanan;  c)  memberikan keterangan  tanpa  tekanan;  d)  mendapat  penerjemah;  e)  bebas  dari  pertanyaan  yang menjerat;  f)  mendapatkan  informasi  mengenai  perkembangan  kasus;  g)  mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i)  mendapat  identitas  baru;  j)  mendapatkan  tempat  kediaman  baru;  k)  memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l)  mendapat  nasihat  hukum; m)  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan berakhir.

## D. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut:
Faktor  individu  yaitu  jika  dilihat  dari  bentuk  pengesahan  perkawinan  melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau
seksual  dibandingkan  perempuan  yang  menikah  secara  resmi  diakui  negara  melalui catatan sipil atau KUA.
Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini  beresiko  3,95  kali  lebih  tinggi  mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau  seksual, dibandingkan  yang  jarang  bertengkar  dengan  suami/pasangan.  Perempuan  yang  sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan  fisik  dan/atau  seksual  dibandingkan  yang  tidak  pernah  menyerang suami/pasangan lebih dahulu.
Faktor  pasangan  yaitu  perempuan  yang  suaminya  memiliki  pasangan  lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan  yang  suaminya  tidak  mempunyai  istri/pasangan  lain.  Begitu  juga  dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan  fisik  dan/atau  seksual  2,48  kali  lebih  besar  dibandingkan  yang  tidak berselingkuh.
Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36  kali  lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau  seksual  dibandingkan  yang pasangannya  bekerja/tidak  menganggur.  Faktor  suami  yang  pernah  minum  miras, perempuan  dengan  kondisi  suami  tersebut  cenderung  1,56  kali  lebih  besar  mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu  juga  dengan  perempuan  yang  memiliki  suami  suka  mabuk  minimal  seminggu sekali,  beresiko  2,25  kali  lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau  seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.
Perempuan  dengan  suami  pengguna  narkotika  beresiko  mengalami  kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkotika.  Perempuan  yang  memiliki  suami  pengguna  narkotika  tercatat  45,1% mengalami  kekerasan  fisik,  35,6%  mengalami  kekerasan  seksual,  54,7%  mengalami kekerasan  fisik  dan/seksual,  59,3%  mengalami  kekerasan  ekonomi,  61,3%  mengalami kekerasan  emosional/psikis,  dan  yang  paling  tinggi  yaitu  74,8%  mengalami  kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain,  perempuan  dengan  suami  kondisi  ini  berisiko  1,87  kali  lebih  besar  mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.
Faktor ekonomi yaitu perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau  seksual  oleh  pasangan  (NS  &  Gunawan,  2021). Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4  kali  lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau  seksual  oleh  pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya.
Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan (Nofitasari & Supianto, 2019). Hal  ini  paling  tidak  diindikasikan  oleh  pekerjaan  pelaku  yang  sebagian  besar  adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Faktor sosial budaya yaitu seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang  mengancam.  Perempuan  yang  selalu  dibayangi  kekhawatiran  ini  memiliki  risiko 1,68  kali  lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau  seksual  oleh  pasangan, dibandingkan  mereka  yang  tidak  merasa  khawatir.  Perempuan  yang  tinggal  di  daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

## E. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  terdapat  perlindungan  hukum untuk  perempuan  dalam  korban  KDRT,  dengan  tujuan  untuk  mencegah  segala  bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga,  melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  memelihara  keutuhan  rumah tangga  yang  harmonis  dan  sejahtera.  Undang  Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  juga  dilaksanakan  berdasarkan  asas  penghormatan  hak  asasi  manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan terhadap korban.
Hal ini dapat menjadi suatu perubahan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini bisa melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena  dilindungi  oleh  hukum.  Dengan  adanya  peraturan  terhadap  hal  ini,  sangat menentukan  terwujudnya  suatu  keadaan  dimana  pelaksanaan  peraturan  tersebut dilakukan dengan baik, hal ini sangat diperlukan karena undang undang merupakan suatu sumber hukum yang utama.
Namun,  dengan  adanya  peraturan  ini,  masih  banyak  korban  yang  tidak  berani untuk  melaporkan  atas  hal  kekerasan  yang  mereka  dapatkan.  Hal  ini  dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti rasa malu karena merasa bahwa hal yang terjadi dalam pada mereka adalah sebuah aib yang harus ditutupi, kemudian ketergantungan ekonomi, serta kinerja para penegak hukum juga bisa saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal  tersebut.  Dalma  hal  ini,  masih  banyak  laporan  mengenai  kekerasan  dalam  rumah tangga tetapi laporan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004,  parameter  dari  penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  asas-asas  berikut:  1)  Penghormatan  Hak Asasi  Manusia.  2)  Keadilan  serta  Kesetaraan  Gender.  3)  Non  Diskriminasi.  4) Perlindungan korban
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dengan begitu diharapkan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang saat ini sangat sering terjadi di negara kita dapat dihapus dari kehidupan masyarakat kita.
Perlindungan  hukum  bagi  istri  yang  menjadi  korban  KDRT  menurut  undang undang  ini  adalah  perlindungan  sementara,  penetapan  perintah  perlindungan  oleh pengadilan,  penyediaan  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  di  kantor  kepolisian, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, dan pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada
sidang pengadilan. Namun mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula, polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya.
Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keengganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak  hukum.  Salah  satu  penyebab  munculnya  ketakutan  atau  keengganan  korban tersebut  adalah  sikap  pihak  kepolisian  yang  cenderung  interogatif,  terkesan  tidak melindungi  korban,  bahkan  justru  menyalahkan  korban.  Dengan  demikian  undang- undang  ini  mengatur  secara  khusus  (lex  specialis)  mengenai  perlindungan  korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara.
Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang- undang ini, bahwa: 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui  atau  menerima  laporan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kepolisian  wajib segera  memberikan  perlindungan  sementara  pada  korban.  2)  Perlindungan  sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak  pemberian  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  kepolisian  wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
Pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  memperlihatkan  suatu  pola  yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu:
Fase  ketegangan  atau  ketegangan  yang  meningkat  Pada  tahap  ini  pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.
Fase  akut  atau  penganiayaan  akut  Pada  tahap  kedua,  ketegangan  yang  telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.
Keadaan  tenang  atau  fase  bulan  madu  Setelah  terjadi  penganiayaan  pada  istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas.
Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi.  Permintaan  maaf  suami  tersebut  membuat  istri  merasa  bahagia  dan  mempunyai harapan lagi.

## Kesimpulan
Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang Undang Nomor  23  Tahun  2004,  tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  ini  adalah  untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat
melakukan  penuntutan  serta  mereka  akan  merasa  lebih  aman  karena  dilindungi  oleh hukum.
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  macam  yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004. Adapun cara untuk penanggulangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu;  1)  Hak-hak  korban  kekerasan dalam rumah tangga, 2) Kewajiban pemerintah dan masyarakat, 3) Perlindungan korban, 4) Pemulihan korban, 5) Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum,
Serta faktor yang mempengaruhi dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah 1) Faktor Individu (Perempuan), 2) Faktor Pasangan, 3) Faktor Sosial Budaya, 4)  Faktor Ekonomi.

## BIBLIOGRAFI
Asmadi, Erwin. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 39–51.
Khaira, Ulfi Ana, Saputra, Ferdy, & Saifullah, T. (2022). Penelantaran Rumah Tangga Oleh  Suami  Sebagai  Bentuk  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Ditinjau  Dari  UU Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 5 .
Lewoleba, Kayus Kayowuan, & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Jurnal Esensi Hukum , 2 (1), 27–48.
Manan,  Mohammad‘Azzam.  (2018).  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  perspektif sosiologis. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (3), 9–34.
Marwiyah, Siti, & Si, M. (2015). Dampak sosial ekonomi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Universitas Panca Marga Probolinggo .
Meidianto,  Achmad  Doni,  &  STK,  S.  I.  K.  (2021). Alternatif  penyelesaian  perkara kekerasan dalam rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal . Nas Media Pustaka.
Nebi,  Oktir.  (2021). HUKUM  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:“Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” CV. AZKA PUSTAKA.
Nofitasari, Solehati, & Supianto, Supianto. (2019). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Ekonomi  Lemah  dalam  upaya  Pencegahan  Terjadinya  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Jurnal Rechtens , 8 (1), 53–66.
NS,  Safitri  Wikan,  &  Gunawan,  Andrianus.  (2021).  Urgensi  RUU  Penghapusan Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS)  Terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.
Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya , 17 (2), 128–139.
Nurfalah, Fatwa Alvian. (2022). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA . Universitas Pancasakti Tegal.
Rachminingsih,  Tetik  Lestari.  (2011). KEKERASAN  VERBAL  DAN  NON  VERBAL DALAM  TAYANGAN  CURHAT  DENGAN  ANJAS  (Analisis  Isi  Tayangan  Curhat Dengan  Anjas  Di  Tpi  Tanggal  13-14  Agustus  Tahun  2009) .  University  of Muhammadiyah Malang.
Risdian  Abi,  Sultan.  (2022). Analisis  Praktik  Klinik  Keperawatan  Jiwa  Supportive Therapy terhadap Pengendalian Emosi Pasien Risiko Perilaku Kekerasan di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda .
Suryamizon, Anggun Lestari. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan  dan  anak  dalam  perspektif  hukum  hak  asasi  manusia. Marwah:  Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender , 16 (2), 112–126.
Usmita, Fakhri. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis. Sisi Lain Realita , 2 (1), 51–64.
Wardhani,  Karenina  Aulery  Putri.  (2021).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  pada  Tingkat  Penyidikan Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum , 21–31.
Zahra,  Safrida.  (2023).  Dampak  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  serta  Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. Gema Keadilan , 10 (3), 115–126.

## Copyright holder:
Jessica Chandra (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: