Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

## Ani Nurliani

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi  oleh permasalahan belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Hal ini terlihat dari  masih  banyaknya  pengusaha  yang  belum  memahami  mengenai  kebijakan  tentang  retribusi  izin gangguan  dan  tidak  mendaftarkan  perusahaannya,  adanya  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan ulang  surat izin gangguannya, adanya pemindahan tangan kepemilikan  dan perpindahan tempat izin gangguan  tanpa  persetujuan  Bupati.Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif analisis  dengan  jumlah  informan  sebanyak  16  orang  terdiri  dari  1  orang  camat,  2  orang  pemberi pelayanan  perizinan,  3  tokoh  masyarakat  dan  10  orang  masyarakat/  pengusaha.  Adapun  teknik pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  yang  terdiri  dari  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  reduction,  data display, dan verification yang diinterprestasikan secara kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000  Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  di  Kecamatan  Cigugur Kabupaten  Pangandaran  secara  umum  masih  berjalan  kurang  baik.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  8 indikator  yang  diteliti  7  indikator  dilaksanakan  dengan  belum  baik  dan  kurang  maksimal,  dan  1 indikator  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.Kendala-kendala  yang  ditemukan  yaitu  banyaknya pengusaha  yang  kurang  mementingkan  tujuan  dari  peraturan  kebijakan  tersebut,  kurangnya pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya  kebijakan  mengenai  retribusi  izin  gangguan,  masih adanya  pegawai  yang  diberi  tugas  tidak  sesuai  dengan  background  pendidikan,  kondisi  lingkungan dan sumberdaya sasaran dapat  mempengaruhi kinerja, karakteristik sasaran, dan kultur masyarakat yang masih awam sehingga penerapan sanksi masih sulit. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala  dengan  caramelakukan  sosialisasi  secara  menyeluruh,  memberikan  penjelasan  secara mendetail  dan  bisa  dilakukan  secara  berulang-ulang  supaya  mekanisme  dan  prosedurnya  dapat dipahami,  adanya  pendelegasian  kepada  Kasi  Perekonomian  dan  Pembangunan  (Ekbang)  beserta Fungsional  umumnya  untuk  mengikuti  bimbingan  teknis  (bimtek),  membangun  strategi  yang  baik untuk  melakukan  sosialisasi  secara  door  to  door,  kerjasama  bersama  pemerintah  desa,  dan menganalisa karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Retribusi Izin Gangguan

## I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian
Keberhasilan  penyelenggaraan  otonomi daerah  sangat  ditentukan  oleh  kesiapan  dan kemampuan  daerah  itu  sendiri  dalam  mengelola dan  memberdayakan  seluruh  potensi  dan  sumber daya  yang  tersedia. Kegiatan  pembangunan  yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup sehingga  struktur  dan  fungsi  dasar  ekosistem yang  menjadi  penunjang  kehidupan  dapat  rusak. Pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup akan  merupakan  beban  sosial,  yang  pada akhirnya  masyarakat  dan  pemerintah  harus menanggung biaya pemulihannya.
Kabupaten Pangandaran merupakan sebuah  Kabupaten  baru  pengembangan  dari Kabupaten  Ciamis.  Kabupaten  Pangandaran
menjadi  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  pada tanggal  25  Oktober  2012  dengan  SK  Gubernur nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2012. Bupati Kabupaten  Pangandaran  dalam  masa  transisi  ini dijabat  oleh  seorang  Penjabat  Bupati  yang menjalankan tugas Bupati. Dan DPRD nya belum terbentuk.  Dalam    Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2012  Tentang  Pembentukan  Kabupaten Pangandaran  Di  Provinsi  Jawa  Barat  Pasal  10 ayat (2) dijelaskan bahwa :
Sebelum  Bupati  dan  Wakil  Bupati  definitif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terpilih sebagai
pimpinan penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  Menteri  Dalam  Negeri atas  nama  Presiden  mengangkat  Penjabat Bupati  dari  pegawai  negeri  sipil  berdasarkan usul  Gubernur  Jawa  Barat  dengan  masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
Pada Tahun 2014 Kabupaten Pangandaran  menyelenggarakan  Pemilu  dan terbentuklah DPRD Kabupaten Pangandaran.Maka dalam pelaksanaan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pangandaran masih  menggunakan  Perda  Kabupaten  Ciamis termasuk  Perda  Retribusi  Izin  Gangguan.  Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat Pasal 20 dijelaskan bahwa : Sebelum Bupati Pangandaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran  menetapkan  peraturan  daerah, dan Bupati Pangandaran menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang- Undang  ini,  semua  peraturan  daerah  dan Peraturan  Bupati  Ciamis  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  ini tetap berlaku di Kabupaten Pangandaran Setiap  daerah  perlu  melakukan  upaya untuk  mengatasi  “gangguan”  yang  ditimbulkan oleh  perusahaan  yang  menggunakan  mesin  dari intensitas gangguan besar / tinggi sampai dengan intensitas gangguan sangat kecil. Dalam pelaksanaan  pelayanan  izin  gangguan  (HO) Kabupaten  Pangandaran  Kecamatan  Cigugur masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan, ini dikarenakan  Kecamatan  Cigugur  merupakan bagian dari DOB Kabupaten Pangandaran.
Dalam  Perda  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  pasal  1  point  f yang bunyinya sebagai berikut :
Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha  kepada  orang  pribadi  atau  Badan  di lokasi  tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian  dan  pengawasan  supaya  usaha tersebut  tidak  menimbulkan  bahaya,  kerugian dan gangguan.
Perda  Nomor  20  tahun  2000  Tentang Retribusi  Izin  Gangguan  mengatur  tentang retribusi  izin  gangguan  supaya  terciptanya minimalisasi  bahaya,  kerugian  dan  gangguan lingkungan  atau  umum.  Dalam  Perda  Nomor  20 tahun  2000  tentang  Retribusi  Izin  Gangguan Pasal  9  dijelaskan  bahwa  :  “tingkat  pemungutan jasa pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan  luas  ruang  usaha,  indeks  lokasi  dan indeks gangguan serta jenis usaha.”
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis Nomor  20  Tahun  2000  Tentang  Retribusi  Izin gangguan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa :
Izin  Gangguan  dinyatakan  tidak  berlaku apabila :
a. Pemegang  izin  gangguan  menghentikan perusahaannya
b. Pemegang Izin  mengubah /  menambah  jenis usahanya  tanpa  mengajukan  perubahan kepada bupati
c. Tidak melaksanakan daftar ulang
d. Dihentikan  usahanya  karena  melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
e. Terdapat  cacat  hukum  karena  syarat  atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan
f. Perubahan  peruntukan  atau  fungsi  lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha
g. Adanya perubahan kepemilikan usaha
Dalam  pemberian  izin  gangguan  pada perda nomor 20 tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan dijelaskan bahwa dalam pemberian izin gangguan  di  sesuaikan  dengan  gangguan  yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut. Pada Perda nomor  20  Tahun  2000  Tentang  Retribusi  Izin Gangguan Pasal 10 dijelaskan “Prinsip penetapan tarif  Retribusi  Izin  Gangguan  adalah  untuk pengganti  administrasi  biaya  survey  lapangan, pengendalian,  pengawasan  dan  biaya  pembinaan .”
Perda  nomor  20  Tahun  2000  tentang Retribusi  Izin  Gangguan  Pasal  14  ayat  (1) dijelaskan “ bilamana perusahaan belum mendapatkan  izin  sudah  menjalankan  usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan wajib membayar  dana  keterlambatan  sebesar  30%  dari biaya retribusi izin gangguan.”
Dalam  hal  tersebut  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pemberian  izin gangguan  itu  di  sesuaikan  dengan  hak  dan kewajiban dari perusahaan dan pihak pemerintah.
Nugroho  (Arifin  Tahir,  2014  :  55) mengemukakan  bahwa  “  Implementasi  sebagai upaya  melaksanakan  keputusan  kebijakan.” Upaya  untuk  mengimplementasikan  Peraturan Daerah kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 harus  memenuhi aspek  yang sesuai. Seperti  yang dijelaskan  oleh  Anderson  (Arifin  Tahir,  2014  : 56) :
“........bahwa  dalam  mengimplementasikan suatu  kebijakan  ada  empat  aspek  yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
2. Hakikat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi
Setelah  pembentukan    Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  hendaknya
harus  dianalisis  pula  aspek  implementasinya sehingga  pelaksanaan  perda  tersebut  dalam berjalan sesuai dengan yang diharapkan
Selain  menggunakan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  Kecamatan Cigugur  juga  menggunakan  Peraturan  Bupati Pangandaran  nomor  25  Tahun  2014  tentang Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Unsur  Organisasi Kecamatan.  Camat  diberikan  kewenangan  dalam bidang  perizinan  seperti  yang  dijelaskan  pada Peraturan  Bupati  Pangandaran  nomor  25  Tahun 2014  tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja Unsur  Organisasi  Kecamatan  pada  pasal  3  ayat (4) point h yang bunyinya sebagai berikut:
melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang  dilimpahkan  Bupati  untuk  menangani sebagian  urusan  daerah,  yang  meliputi  aspek: perijinan, rekomendasi,
koordinasi, pembinaan,  pengawasan,  fasilitasi  penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan. Setelah  penulis  melakukan  penjajagan  di Kantor  Kecamatan  Cigugur  menurut  penulis bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum sepenuhnya  diterapkan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari indikator-indikator masalah sebagai berikut :
1. Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kecamatan  Cigugur  sehingga masih  ada  yang  daftar  ulang  izin  gangguan yang  dilakukan  tidak  tepat  pada  waktunya, seperti  Daftar  ulang  Izin  Gangguan  harus dilaksanakan  setiap  3  (Tiga)  tahun  sekali tapi oleh pemilik hak izin sering tidak daftar ulang tepat waktu bahkan tidak diperpanjang.
2. Adanya  pemindahan  tangan  kepemilikan dan perpindahan tempat izin gangguan tanpa persetujuan  Bupati,  hal  ini  dikarenakan kurangnya  kontrol  dan  evaluasi  yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Cigugur
3. Adanya  perusahaan  sebelum  mendapatkan izin  sudah  menjalankan  usahanya  lebih  dari 3  bulan,  seharusnya  yang  bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30  %  dari  biaya  Retribusi  Izin  Gangguan, namun  sanksi  tersebut  tidak  diterapkan. Misalnya  Perusahaan  Huller  gabah  telah beroperasi lebih dari 3 bulan  namun pemilik perusahaan terlambat mendaftarkan
perusahaan  dan  mendapatkan  izin  gangguan maka  pemilik  perusahaan  terkena  denda dana keterlambatan sebesar 30 %  dari biaya
Retribusi Izin Gangguan, hal ini dikarenakan sanksi-sanksi  yang  berlaku  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  2000 tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  belum sepenuhnya diterapkan.

## II. TINJAUAN TEORITIS
Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan  sebuah  kebijakan,  seperti  halnya sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif,  keluarnya  sebuah  peraturan  eksekutif, dan  keluarnya  keputusan  pengadilan,  atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan  bagi  masyarakat  yang  mempengaruhi beberapa  aspek  kehidupannya. Selanjutnya  Dunn (Tahir  2014  :  53)  memberikan  argumennya tentang  tentang  implementasi  kebijakan  sebagai berikut  : ‘Policy  implementation  is  essentially  a practical  activity,  as  distinguished  from  policy formulation,  which  is  essentilly  theoretical’. Sehubungan dengan sifat praktis  yang  ada dalam proses  implementasi  kebijakan,  maka  hal  yang wajar  bahwa  implementasi  ini    berkaitan  dengan proses politik dan administrasi.
Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan  publik  Nugroho  (Tahir  2014:  54) menawarkan  dua  pilihan,  yaitu:  ‘langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program- program,  dan  melalui  formulasi  kebijakan (derivate) atau  turunan  dari  kebijakan  publik tersebut.’  Dari  dua  pilihan  tersebut,  agar  setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya memperhatikan pula apa dan bagaimana  bentuk  program yang  realitas, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.
Implementasi  kebijakan  dilihat  sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian (field of  study) .  Perspektif  ini  tidak  dapat  dilepaskan dari  upaya  yang  dilakukan  oleh  para  ahli  untuk memahami  problematika  impelementasi  itu sendiri.  Implementasi  sebagai  studi,  tentu memiliki berbagai  elemen  penting,  yaitu: subject matter (ontologi) ,  cara  memahami  obyek  yang dipelajari (epistemologi) , dan rekomendasi tindakan  yang  diperlukan (aksiologi) .  Menurut Purwanto  dan  Sulistyastuti  (2012:23),  secara kronologis, tahapan-tahapan ilmiah implementasi sebagai suatu studi tersebut adalah:
a. Menemukan masalah atau fenomena impelementasi yang menarik untuk dikaji.
b. Merumuskan pertanyaan penelitian (research question) yang hendak diteliti.
c. Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian.
d. Menetapkan  metodologi  yang  hendak dipakai untuk mengumpulkan data.
e. Mengolah dan menganalisis data.
f. Rekomendasi kebijakan.
Dari  seluruh  tahapan  untuk  memahami implementasi  sebagaimana  diuraikan  di  atas, bagian  yang  paling  penting  adalah  merumuskan atau  menemukan  fenomena  impelementasi  yang menarik  untuk  dikaji. Purwanto  dan Sulistyastuti (2012 : 25) mengemukakan Bahwa:
keberhasilan implementasi (kinerja implementasi)  bervariasi  menurut  berbagai variabel,  baik  para  implementor,  tipe kebijakan,  jenis  kelompok  sasaran  dan  lain sebagainya.  Oleh karena  itu,  apabila meminjam  logika  yang  positivtik,  upaya untuk  menjelaskan  fenomena impelementasi seringkali  digambarkan  sebagai  hubungan antara variabel tergantung (dependent variable)  yaitu  kinerja  implementasi  dengan variabel bebas (independent variable) misalnya:  tipe  kebijakan,  kualitas  SDM birokrasi  sebagai  implementor,  dukungan kelompok sasaran, dan lain-lain.”
Menurut  Purwanto  dan  Sulistyastuti (2012:86)  menyebutkan  setidaknya  ada  enam faktor  yang  menjadi  penentu  berhasil  atau tidaknya  suatu  proses  implementasi,  dengan rincian sebagai berikut:
1. Kualitas  kebijakan  itu  sendiri.kualitas  di sini  menyangkut  banyak  hal,  seperti: kejelasan  tujuan,  kejelasan  implementor atau  penanggung  jawab  implementasi, dan  lainnya.  Lebih  dari  itu,  sebagaimana dikatakan  oleh  Deleon  dan  Deleon (purwanto  dan  Sulistyastuti,  2012:86) ‘kualitas  suatu  kebijakan  akan  sangat ditentukan  oleh  proses  kebijakan  itu sendiri.’ Suatu kebijakan yang dirumuskan  secara  demokratis  akan sangat memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas. Dengan demikian, sebagaimana  dianjurkan  oleh  Peter  dan Linda  Deleon  sangat  penting  untuk merumuskan  kebijakan  melalui  proses yang demokratis agar implementasi lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Kecukupan  input  kebijakan  (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak  akan  dapat  mencapai  tujuan  atau sasaran  tanpa  dukungan  anggaran  yang memadai.  Wildavsky  (Purwanto  dan Sulistyastuti, 2012:86) menyebutkan
‘besarnya  anggaran  yang  dialokasikan
terhadap  suatu  kebijakan  atau  program menunjukan  seberapa  besar  political  will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan  oleh  kebijakan  tersebut.’ Dengan  demikian  besarnya  anggaran juga  dapat  dipakai  sebagai proxy untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah  terhadap  kebijakan  tersebut.
Secara  hipotesis  dapat  dikatakan  bahwa semakin besar anggaran yang
dialokasikan  oleh  pemerintah  terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan  tersebut,  sebab  pemerintah juga  memiliki  komitmen  yang  kuat  agar kebijakan  tersebut  untuk  mendukung agar  implementasi  kebijakan  tersebut dapat berhasil.
3. Ketepatan  instrumen  yang  dipakai  untuk mencapai  tujuan  kebijakan  (pelayanan, subsidi,  hibah,  dan  lainnya).  Dengan analogi  suatu  penyakit,  maka  untuk menyembuhkannya  diperlukan  obat  yang tepat.  Demikian  juga  persoalan  publik yang  ingin  dipecahkan  oleh  suatu kebijakan  juga  memerlukan  instrumen yang  tepat.  Instrumen  tersebut  dapat berupa pelayanan publik gratis, memberikan  pelayanan  publik  .  tentu setiap  persoalan  akan  membutuhkan bentuk  instrumen  yang  berbeda-beda. Ketetapan  instrumen  ini  akan  sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 4. Kapasitas implementor (struktur organisasi,  dukungan  SDM,  koordinasi, pengawasan,  dan  sebagainya).  Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
5. Karakteristik  dan  dukungan  kelompok sasaran(apakah  kelompok  sasaran  adalah individu  atau  kelompok,  laki-laki  atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik  kelompok  sasaran  tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan  kelompok  sasaran  terhadap proses implementasi.
6. Kondisi  lingkungan  geografi,  sosial, ekonomi dan politik di mana implementasi tersebut dilaksanakan. Kebijakan  yang  berkualitas  tidak  akan berhasil  ketika  diimplementasikan  dalam kondisi  lingkungan  yang  tidak  kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.
Setelah permasalahan yang menyebabkan gagalnya  pencapaian  tujuan  kebijakan/  program yang  diimplementasikan  dapat  diidentifikasi. Langkah  selanjutnya  adalah  menentukan  strategi untuk  mengatasi  kegagalan  tersebut.  Strategi yang  dilakukan  tentu  saja  disesuaikan  dengan tipe kegagalan implementasi prorgam. Ada empat tipe  implementasi  sebuah  kebijakan  menurut Goggin  et  al  (Purwanto  dan  Sulistyastuti, 2012:87),  tipologi  tersebut  menunjukan  potensi kegagalan  dan  keberhasilan  pencapaian  tujuan suatu  kebijakan  atau  program.  Empat  tipe implementasi tersebut adalah:
a. Penyimpangan (defiance) : tipe implementasi ini diwarnai terjadinya pengunduran  atau  bahkan  pembatalan implementasi  oleh implementer yang
disertai  perubahan-perubahan,  baik  tujuan, kelompok  sasaran  maupun  mekanisme implementasi, yang berakibat tidak tercapainya tujuan.
b. Penundaan (delay), yaitu  penundaan  tanpa modifikasi.  Dalam  kasus  ini  implementer menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan- perubahan terhadap isi kebijakan.
c. Penundaan strategis (strategic delay), yaitu penundan disertai modifikasi yang bertujuan memperbesar keberhasilan implementasi.
Taat (compliance) ,  yaitu  tipe  implementasi  di mana  implementor  menjalankan  implementasi tanpa  disertai dengan perubahan terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan  yang terdapat  dalam  model  implementasi  kebijakan yang  disebutkan  oleh  Edwards  III  (Tahir, 2014:62) adalah ‘komunikasi,  sumberdaya, sikap pelaksana,  dan  strktur  birokrasi.’  Dan  kemudian dijelaskan berikut ini:
a. Faktor Komunikasi ( Communication )
Dalam model implementasi yang
dijelaskan  oleh  Edwards  III  (Tahir,  2014:62) dengan menyebutkan faktor  yang pertama adalah komunikasi,  Edwards  III  (Tahir,  2014:62) menegaskan:
Implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  secara efektif,  maka  yang  hrus  bertanggung  jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui  apa  yang  harus  dilakukannya.
Perintah untuk
mengimplementasikan kebijakan  harus  disampaikan  secara  jelas, akurat,  dan  konsisten  kepada  orang-orang
yang  mampu.  Jika  implementasi  kebijakan yang  diharapkan  oleh  pembuat  kebijakan tanpa  tidak  secara  jelas  terspesifikasikan, mungkin  saja  terjadi  kesalahpahaman  oleh para  pelaksana  yang  ditunjuk.  Jelas  sekali bahwa  kebingungan  yang  dialami  para pelaksana  mengenai  masalah  yang  harus dilaksanakannya dapat dapat memeberi peluang  untuk  tidak  mengimplementasikan kebijakan sebagaimana  dikehendaki  oleh para pemberi mandat.
b. Faktor Sumber daya (Resource) Faktor  yang  kedua  adalah  sumberdaya
(resource) menurut  Edward  III  (Tahir,  2014:66) menjelaskan bahwa:
Sumberdaya  yang  penting  meliputi  staf dalam  ukuran  yang  tepat  dengan  keahlian yang  diperlukan,  informasi  yang  cukup  dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan  kebijakan  dan  dalam penyesuaian  lainnya  yang  terlibat  di  dalam implementasi; kewenangan untuk
meyakinkan  bahwa  kebijakan  ini  dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagi fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan.  Sumber  daya  yang  tidak  cukup akan  berarti  bahwa  undang-undangtidak akan  diberlakukan,  pelayanan  tidak  akan diberikan,  dan  peraturan-peraturan  yang layak tidak akan dikembangkan.
c. Faktor Sikap Pelaksana ( Dispotition )
Faktor  ketiga  sebagai  pertimbangan dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijakan menurut Edwards III (Tahir, 2014:68) menegaskan: Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai  studi  implementasi  kebijakan publik.  Jika  implementasi  kebijakan diharapkan  berlangsung  efektif,  para pelaksana  tidak  hanya  harus  mengetahui apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.
Kebanyakan para
pelaksana menggunakan  sedapat  mungkin  otoritas dalam  mengimplementasiakan  sebuah kebijakan.  Salah  satu  alasan  mengenai hal  ini  disebabkan  independensi  mereka terhadap  pembuat  kebijakan.  Alasan  lain adalah  kompleksitas  dari  kebijakan  itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung  dari  disposisi  mereka  yang
mengacu  kepada  kebijakan-kebijakan tersebut,  namun  pada  akhirnya  sikap merekalah  yang  mempengaruhi  cara pandang  mereka  terhadap  kebijakan tersebut  dan  bagaimana  mereka  akan melihat kebijakan akan berdampak terhadap  kepentingan  perorangan  dan organisasi mereka.
d. Faktor  Struktur  Birokrasi  ( Bureaucratic Strukture )
Selanjutnya  faktor  yang  keempat  adalah faktor  struktur  birokrasi,  Edwards  III  (Tahir, 2014:62) menjelaskan: Meskipun sumberdaya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan parapelaksana telah mangetahui  apa  yang  harus  dilakukan  serta bersedia  melaksanakannya,  implementasi kebijakan  masih  terhambat  oleh  inefesiensi struktur  birokrasi.  Fragmentasi  organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan  guna  keberhasilan  kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan  kerja  sama  dengan  banyak orang.  Hal  ini  menyebabkan  terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.
Menurut  Sunggono  (1994:  149-153), implementasi  kebijakan  mempunyai  beberapa faktor penghambat, yaitu :
a. Isu kebijakan
Pertama, implementasi  kebijakan  gagal  masih samarnya  isi  kebijakan,  maksudnya  apa  yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana- sarana  dan  penerapan prioritas,  atau program- program  kebijakan  terlalu  umum  atau  sama sekali  tidak  ada.  Kedua,  karena  kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan  yang  akan  dilaksanakan.  Ketiga, kebijakan  yang akan  diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan- kekurangan  yang  sangat  berarti.  Keempat, penyebab  lain  dari  timbulnya  kegagalan implementasi  suatu  kebijakan  publik  dapat terjadi  karena  kekurangan-kekurangan  yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu,  misalnya  yang  menyangkut  waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
b. Informasi
Implementasi kebijakan
publik mengasumsikan  bahwa  para  pemegang peran  yang  terlibat  langsung  mempunyai informasi  yang  perlu  atau  sangat  berkaitan untuk  dapat  memainkan  perannya  dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
c. Dukungan Pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan  untuk  pelaksanaan  kebijakan tersebut.
d. Pembagian potensi Sebab  musabab  yang  berkaitan  dengan gagalnya  suatu  implementasi  kebijakan publik  juga  ditentukan  aspek  pembagian potensi  di  antara  para  pelaku  yang  terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan  diferensiasi  tugas  dan  wewenang organisasi  pelaksana.  Struktur  organisasi pelaksanaan  dapat  menimbulkan  masalah- masalah  apabila  pembagian  wewenang  dan tanggung  jawab  kurang  disesuaikan  dengan pembagian  tugas  atau  ditandai  oleh  adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.
Surat  Izin  Gangguan  dan  biasa  juga disebut  HO  (Hinderordonnantie)  adalah  surat keterangan  yang  menyatakan  tidak  adanya keberatan  dan  gangguan  atas  lokasi  usaha  yang dijalankan  oleh  suatu  kegiatan  usaha  di  suatu tempat. Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha  kepada  orang  pribadi  /  badan  dilokasi tertentu  yang  berpotensi  menimbulkan  bahaya kerugian dan  gangguan,  ketentraman  dan ketertiban  umum  tidak  termasuk  kegiatan/tempat usaha  yang  lokasinya  telah  ditunjuk  oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
Dalam  Peraturan  Daerah    Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin  Gangguan  pada  pasal  1  point  f.  “retribusi adalah  pungutan  Daerah  atas  pemberian  Izin gangguan  yang  diberikan  kepada  orang  atau badan  hukum”.  Setiap  orang  atau  badan  hukum yang  mendirikan  perusahaan  harus  terlebih dahulu  mendaftarkan  perusahaannnya  untuk mendapatkan  surat  izin  gangguan  sebelum perusahaannya beroperasi atau berjalan. Selanjutnya  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin  Gangguan  pasal  2  ayat  (1)  dan  dijelaskan bahwa  :  “Setiap  orang  atau  badan  hukum  yang mengadakan  usaha  yang  dapat  menimbulkan bahaya,  kerugian  dan  gangguan  masyarakat  serta kelestarian  lingkungan  harus  mendapat  izin bupati”.
Ketika  perusahaan  atau  badan  hukum telah  mendapatkan  surat  izin  gangguan  maka pemilik  perusahaan  harus  membayar  retribusi atas  jasa  pemberian  surat  izin  gangguan  seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang  Izin  Gangguan  pasal  2  ayat  (3)  “setiap orang  atau badan hukum  yang telah  memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  pasal  ini  terlebih  dahulu  wajib  membayar retribusi.”
Dalam  pendaftaran pembuatan izin gangguan  pemilik  perusahaan  harus  memenuhi persyaratan permohonan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang  Retribusi  Izin  gangguan  pasal  4 dijelaskan bahwa :
Permohonan  izin  ditolak  apabila  tidak  sesuai dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  6  Ordonansi  Gangguan  (Lembaran Negara  Tahun  1962  Nomor  226,  Jo.  Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450) serta :
a. Adanya  syarat  dan  atau  keterangan  tidak benar yang menyesatkan;
b. Perusahaan  terletak  pada  lokasi  yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
c. Keadaan  bangunan  yang  tidak  layak pakai;
d. Kondisi ruang kerja  yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja.
Masa  berlaku  izin  gangguan  berjalan selama  tiga  tahun,  setiap  tiga  tahun  sekali  harus diperpanjang  dan  selama  perusahaan  tersebut tidak  melanggar  apa  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Daerah.  Pada  Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang  Retribusi  Izin  gangguan  pasal  5 dijelaskan bahwa :
(1) Izin  Gangguan  berlaku  selama  usaha berjalan;
(2) Daftar  ulang  izin  gangguan  dilaksanakan untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali  yang harus diajukan  dalam  waktu  3  (tiga)  bulan sebelum batas waktu daftar ulang;
(3) Bila  pemegang  izin  gangguan  memindah tangankan  izinnya  kepada  pihak  lain  harus mendapat persetujuan Bupati;
(4) Setiap  terjadi  perpindah  hak  izin  gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam janglka  waktu  selambat-lampatnya  1  (satu) bulan  terhitung  sejak  tanggal  pemindahan
hak,  harus    mengajukan  permohonan  balik nama;
(5) Perpindahan  hak  izin  gangguan  hanya berlaku dimana perusahaan tersebut berada,dan  tidak  berlaku  untuk  perusahaan yanng pindah lokasi; (6) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian,  apabila  diperlukan  suatu waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelapangan oleh tim peneliti.
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  tahun  2000 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  pada  pasal  15 dijelaskan bahwa :
(1) Besarnya  tarif  dasar  untuk  daftar  ulang sebagaimana dimaksud dlam pasal 5 ayat (2) Peraturan  Daerah  ini,  ditetapkan  sebesar 30% dari besarnya Retribusi Izin Gangguan.
(2) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam  pasal  5  ayat  (4)  Peraturan  Daerah  ini dikenakan  retribusi  sebesar  50%  dari  biaya Retribusi Izin Gangguan.
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis  Nomor  20  tahun  2000  Tentang  Retribusi Izin  Gangguan  pasal  6  menjelaskan  bahwa  izin ganggua tidak berlaku apabila :
a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya; b. Pemegang  izin  mengubah  /  menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada bupati;
c. Tidak melaksanakan daftar ulang;
d. Dihentikan  usahanya  karena  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Terdapat  cacat  hukum  karena  syarat  atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
f. Perubahan  peruntukan  atau  fungsi  lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
g. Adanya perubahan kepemilikan usaha.
Setiap  perusahaan  yang  beroperasi  harus memiliki  izin  terlebih  dahulu,  jika  perusahaan melakukan  operasi  lebih  dari  kurun  waktu  yang ditetapkan maka harus membayar dana keterlambatan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis  Nomor  20  tahun  2000  Tentang  Retribusi Izin Gangguan pasal 14 dijelaskan bahwa :
(3) Bilamana  perusahaan  sebelum  mendapatkan izin  sudah  menjalankan  usahanya  lebih  dari 3  (tiga)  bulan  yang  bersangkutan  wajib
membayar  dana  keterlambatan  sebesar  30% dari biaya Retribusi Izin Gangguan.
(4) Pembayaran  dana  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.
Berdasarkan  pada  teori-teori  tersebut  di atas,  selanjutnya  penulis  menyusun  anggapan dasar sebagai berikut :
1. Implementasi  kebijakan  merupakan  cara atau tahapan yang tepat untuk melaksanakan agar  sebuah  kebijakan  dapat  dilaksanakan dengan  baik  dan  dapat  mencapai  tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20  Tahun  2000  Tentang  Retribusi  Izin Gangguan  merupakan  sebuah  kebijakan yang  berorientasi  pada  perizinan  pendirian perusahaan  baik  milik  pribadi  atau  badan yang  meliputi  kegiatan  pengendalian  dan pengawasan  supaya  usaha  tersebut  tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
3. Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000  Tentang
Retribusi  Izin  Gangguan  oleh  Pemerintah Kecamatan Cigugurakan berhasil jika
pelaksana  memperhatikan  variabel-variabel keberhasilan  implementasi  yang  meliputi  : komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan struktur birokrasi.

## III. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif analisis. Sebagaimana yang diungkapkan Nawawi
(2001:63) pengertian metode penelitian deskriptif analisis yakni :
Metode  deskriptif  analisis  dapat  diartikan sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan  subyek/obyek  penelitian  (seseorang, lembaga,  masyarakat,  dll)  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau sebagaimana mestinya.
Penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan pendekatan  induktif,  laporan  penelitian  kualitatif disusun  dalam bentuk narasi  yang bersifat kreatif dan  mendalam  serta  menunjukkan  ciri-ciri naturalistik yang penuh dengan nilai-nilai otentik.

## 1. Operasionalisasi Variabel / Fokus Kajian
Menurut  Silalahi  (2012:132),  secara singkat  “Variabel  merupakan  fenomena  yang dapat  diukur  atau  diamati  karena  memiliki  nilai atau kategori.”
Untuk  lebih  memudahkan  pemahaman,  penulis kemukakan  variabel  dalam  penelitian  ini  adalah Implementasi  kebijakan,  dengan  sub  variabel Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi  suatu  kebiijakan.  Berikut  adalah kisi-kisi penelitiannya :
a. Komunikasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
a) Adanya  sosialisasi  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan kepada pemilik perusahaan di wilayah kecamatan Cigugur.
b) Para  pelaksana  memberikan  kejelasan informasi  kepada  pemilik  perusahaan yang ada di Wilayah Kecamatan Cigugur mengenai  mekanisme  prosedur  dan sasaran tarif retribusi izin gangguan.
b. Sumberdaya,denganindikator-indikator
sebagai berikut : a) Kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin  Gangguan  baik  secara  kualitas maupun kuantitas b) Adanya dana pendukung untuk membiayai operasionalisasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan. c. Disposisi, dengan indikator-indikator
sebagai berikut : a) Konsistensi para pelaksana dalam mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
b) Kesungguhan  para  pelaksana  dalam mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
d. Struktur Birokrasi, dengan indikator- indikator sebagai berikut:
a) Dukungan  organisasi  dalam  melakukan pengawasan terhadap implementasi
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000
Tentang Retribusi Izin Gangguan.
b) Adanya  dukungan  organisasi  dalam menerapkan  sanksi  terhadap  pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
2. Data & Sumber data Silalahi  (2012  :  280)  mengemukakan
bahwa :
Istilah  data  menunjuk  pada  ukuran  atau observasi  aktual  tentang  hasil  dari  suatu investigasi  survei;  atau  hasil  observasi yang  dicatat dan  dikumpulkan, baik  dalam bentuk  angka  ataupun  jumlah  dan  bentuk kata-kata ataupun gambar, disebut data. Ini berarti  bahwa  data  merupakan  hasil pengamatan  dan  pengukuran  empiris  yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu gejala tertentu.
Data  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  data primer  dan  data sekunder. Data  primer  diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan.  Para  informan  diharapkan  dapat memberikan  informasi  yang  mendalam  dan  juga jelas, sehingga informasi tersebut akan membentuk  satuan  data  dalam  penelitian  ini.
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diharapkan dapat melengkapi
dan mempertajam
kecenderungan yang muncul dari data primer.
 Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini adalah:
a. Pegawai  Kantor  Kecamatan  Cigugur meliputi  :  1  Orang  Camat  Kecamatan Cigugur  dan  2  Orang  pemberi  pelayanan perizinan.
b. 3  orang  tokoh  masyarakat  dan  10  orang masyarakat  Kecamatan  Cigugur  sebagai penerima pelayanan atau pelanggan.
 Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini adalah Laporan data kebutuhan masyarakat.

## 3. Teknik Pengumpulan data
Dalam  buku  Sugiyono  (  2010:  224), beliau mengemukakan :
Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian  adalah  mendapatkan  data. Tanpa  mengetahui  teknik  pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun  Teknik  Pengumpulan  data  yang digunakan penulis ialah sebagai berikut : 1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan  data  dengan  mempelajari berbagai literatur  dan bahan pustaka lainnya yang  ada  hubungannya  dengan  masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari lokasi penelitian dengan cara :
a. Observasi  adalah  teknik  pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan  secara  langsung  ke  objek
penelitian  untuk  melihat  dari  dekat kegiatan yang dilakukan.
b. Wawancara adalah merupakan pertemuan  dua  orang  untuk  bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna dalam suatu topik tertentu.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  ialah berupa analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:9), Penelitian Kualitatif adalah:
Metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi.
Penelitian  kualitatif  juga  dimaksudkan untuk  mengungkapkan  gejala  secara  holistik- kontekstual  melalui  pengumpulan  data  dari  latar alami dengan  memanfaatkan  diri peneliti sebagai instrumen kunci.
Proses  analisis  data  dalam  penelitian kualitatif  dilakukan  sejak  sebelum  memasuki lapangan,  selama  dilapangan,  dan  setelah  selesai dilapangan.  Seperti  pendapat Nasution  dalam Sugiyono (2010:245),  bahwa  “Analisis  telah mulai  sejak  merumuskan  dan  menjelaskan masalah,  sebelum  terjun kelapangan,  dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.
Adapun  proses  dalam  analisis  data kualitatif  yang  telah  disebutkan  di  atas,  adalah sebagai berikut :
1) Analisis sebelum dilapangan Pendapat Sugiyono (2010:245) bahwa : Dalam penelitian kualitatif telah melakukan  analisis  data  sebelum  peneliti memasuki  lapangan  dimana  analisis dilakukan  terhadap  data  hasil  studi pendahuluan,  atau  data  sekunder,  yang akan digunakan untuk  menentukan  fokus penelitian.
2) Analisis data dilapangan
Dalam analisis data dilapangan menggunakan Model Miles dan Hubermen dalam buku Sugiyono (2010:246), yakni :
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif, dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu.  Pada  saat  wawancara,  peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban  yang  diwawancarai  setelah dianalisis  terasa  belum  memuaskan,
maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan  lagi,  sampai  tahap  tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.
Adapun  langkah-langkah  analisis  data yang  dilakukan  menurut Model  Miles  and Huberman, yaitu sebagai berikut :
a) Data Reduction / Reduksi Data Reduksi data berarti merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan polanya.  Dengan  demikian  data  yang  telah direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang lebih  jelas,  dan  mempermudah  peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b) Data Display ( Penyajian data) Penyajian  data  ini  dapat  dilakukan  alam bentuk  tabel,  grafik, piechard,  pictogram , dan  sejenisnya.  Melalui  penyajian  data tersebut, maka data terorganisasikan,
tersusun  dalam  pola  hubungan,  sehingga akan semakin mudah dipahami.
c) Conclusion drawing / verification
Tahap  akhir  proses  pengumpulan  data adalah  verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan, yang  dimaknai  sebagai  penarikan  arti  data yang telah ditampilkan.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  di Kecamatan Cigugur Kabupaten

## Pangandaran
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  implementasi  peraturan  menteri kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten di Ciamis harus memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi  implementasi  kebijakan  seperti yang  dikemukakan  oleh  George  C.  Edward  III (dalam Widodo, 2006: 157-160), yaitu :
1. Komunikasi ( communication )
2. Sumber Daya (Resource)
3. Disposisi (disposition)
4. Struktur Birokrasi ( bureaucratic structure )
Dengan  demikian,  dapat  penulis  uraikan sebagai  berikut  dalam  bentuk  tabel  rekapitulasi pembahasan  hasil  penelitian  sebagai  berikut    :
Tabel 4.1
TABEL REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN MENGENAI IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN
No Indikator Hasil Pembahasan 1 Adanya  sosialisasi  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan kepada pemilik perusahaan di wilayah kecamatan Cigugur. Belum dilaksanakan dengan  baik  karena belum  sesuai  dengan teori 2 Para  pelaksana  memberikan  kejelasan informasi  kepada  pemilik  perusahaan yang  ada  di  Wilayah  Kecamatan  Cigugur mengenai mekanisme prosedur dan sasaran tarif retribusi izin gangguan. Belum dilaksanakan dengan  baik  karena belum  sesuai  dengan teori 3 Kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin  Gangguan  baik  secara  kualitas maupun kuantitas Belum dilaksanakan dengan  baik  karena belum  sesuai  dengan teori 4 Adanya dana pendukung untuk membiayai  operasionalisasi  implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Belum dilaksanakan dengan  baik  karena belum  sesuai  dengan teori
5 Konsistensi para pelaksana dalam mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Belum dilaksanakan dengan  baik  karena belum  sesuai  dengan teori 6 Kesungguhan  para  pelaksana  dalam mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Belum dilaksanakan dengan  baik  karena belum  sesuai  dengan teori 7 Dukungan  organisasi  dalam  melakukan pengawasan terhadap implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori 8 Adanya dukungan organisasi dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Belum dilaksanakan dengan  baik  karena belum  sesuai  dengan teori Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000
Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  di  Kecamatan Cigugur  Kabupaten  Pangandaran  secara  umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari  8  indikator  yang  diteliti,  7  indikator  telah dilaksanakan dengan baik, dan 1 indikator belum dilaksanakan dengan baik.
2. Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Berdasarkan  pada  hasil  pembahasan penelitian dalam implementasinya
masih diperoleh  adanya  berbagai  kendala-kendala dalam  hal  ini,  terdapat  7  (Tujuh)  indikator  yang masih  menghadapi  adanya  kendala-kendala, secara  keseluruhan  kendalanya  dapat  penulis uraikan sebagai sebagai berikut:
1. Banyaknya pengusaha yang kurang
mementingkan tujuan dari peraturan kebijakan tersebut.
2. Kurangnya pemahaman pengusaha mengenai  tujuan,  mekanisme  dan  prosedur pembuatan  surat  izin  gangguan  sehingga masih banyak pengusaha yang  tidak memahami betapa pentingnya kebijakan ini.
3. Kapasitas  pelaksana  meliputi  dukungan organisasi sedangkan Sumber Daya Manusia di  Kecamatan  Cigugur  masih  kurang sehingga, masih adanya pegawai yang diberi tugas  tidak  sesuai  dengan  background pendidikan  sehingga  untuk  membicarakan kualitas dan kuantitas dapat dikatakan masih lemah dan rendah.
4. Kurangnya pendanaan yang diberikan
sehingga untuk mengimplementasikan
kebijakan  sulit  untuk  terealisasikan  dengan baik.
5. Konsistensi  pelaksana  naik  turun  karena kurangnya  dukungan  dari  pengusaha  yang ada di Wilayah Kecamatan Cigugur.
6. Terkadang setiap pelaksana  yang melakukan survei  dan  operasi  ke  lapangan  sulit menemui  pengusaha  tersebut  meskipun sudah melakukan kesepakatan untuk bertemu.
7. Kultur  masyarakat  yang  masih  belum memahami  sepenuhnya  tentang  kebijakan retribusi  izin  gangguan  jadi  Pemerintah dalam  hal  ini  Kabupaten  Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru tidak  gegabah untuk penerapan sanksi.
3. Upaya-Upaya  yang  Dilakukan  Dalam
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  di Kecamatan Cigugur Kabupaten

## Pangandaran
Melihat  dari  hasil  dan  pembahasan  mengenai kendala-kendala maka dilakukan berbagai upaya- upaya  untuk  mengatasinya.  Berdasarkan  pada hasil  penelitian  dilapangan  melalui  wawancara dan  observasi  dapat  penulis  uraikan  secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan  sosialisasi  secara Door  to  Door kepada  pengusaha  yang  dilakukan  secara menyeluruh sehingga pengusaha akan memahami pentingnya kebijakan tersebut.
2. Memberikan  kejelasan secara  mendetail dan dilakukan  secara  berulang-ulang  supaya mekanisme  dan prosedurnya dapat dipahami oleh pendaftar.
3. Camat Cigugur mendelegasikan Kasi Perekonomian  dan  Pembangunan  (Ekbang) beserta Fungsional umumnya untuk
mengikuti  bimbingan  teknis  (bimtek)  yang diadakan  oleh  Pemerintah  Daerah  sehingga ini dapat  membantu  meningkatkan  kuantitas dan kualitas pelaksana.
4. Menncari  dana  talang  secukupnya  sehingga dapat menutupi kekurangan dana tersebut.
5. Melakukan  analisis  lingkungan  sasaran dan  merencanakan  strategi  yang  cukup baik  untuk  melakukan  survei  lapangan secara door  to  door ke  pengusaha  dan memberikan pemahaman secara menyeluruh. 6. Melakukan kerjasama bersama pemerintah desa sehingga dalam mengimplementasikan  kebijakan  dapat saling mendukung satu sama lain.
7. Melakukan  koordinasi  dengan  BPPTPM Kabupaten  Pangandaran  sehingga  sanksi yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  dapat diterapkan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi  yang  penulis  lakukan  mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, maka penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000  Tentang Retribusi  Izin  Gangguan  di  Kecamatan
Cigugur Kabupaten Pangandaran, terdapat 7
Indikator  yang  berjalan  kurang  baik  dan  1 indikator  telah  berjalan  baik.  Hal  ini menunjukan  bahwan  kegiatan  implementasi kebijakan  tentang  retribusi  izin  gangguan masih  belum  berjalan  baik.  Sehingga  masih perlunya ada peningkatan kinerja implementor  dalam  mengimplementasikan kebijakan.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten
Pangandaran  dalam  mengimplementasikan kebijakan  yaitu,  kurangnya  pemahaman pengusaha  mengenai  pentingnya  kebijakan tersebut sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan sangat sulit,  sumber  daya  Pelaksana  yang  masih lemah sehingga untuk kualitas dan kuantitas dapat  dikatakan  masih  kurang  baik,  kondisi lingkungan  dan  sumberdaya  sasaran  yang lemah sehingga membuat konsistensi pelaksana  naik  turun  karena  kurangnya dukungan dari sasaran, dan kultur
masyarakat yang belum memahami kebijakan  tentang  retribusi  izin  gangguan membuat  Pemerintah  Kecamatan  Cigugur belum  mampu  menerapkan  sanksi  yang berlaku dan dukungan dana yang minim dari APBD sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan sangat sulit dilakukan. 3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah  Kecamatan  Cigugur  dalam menghadapi hambatan-hambatan yaitu, terus melakukan  sosialisasi  terhadap  pengusaha sehingga  kejelasan  tujuan  dari  kebijakan tersebut  dapat  dimengerti  oleh  pengusaha dan dapat menumbuhkan antusias pengusaha sebagai  sasaran  kebijakan,  kejelasan  dalam mekanisme  pembuatan  surat  izin  gangguan dan prosedurnya sehingga adanya ketertarikan dari pengusaha untuk mendaftarkan  dan  melakukan  her  registrasi perusahaannya, kemudian untuk meningkatkan  kemampuan  dari  pelaksana implementasi kebijakan camat
mendelegasikan  pelaksana  implementasi kebijakan  untuk  mengikuti  bimtek  tentang retribusi izin gangguan, membangun strategi agar  kebijakan  berhasil  memenuhi  sasaran target,  melakukan  kerjasama  dengan  pihak Pemerintah  Desa  yang  ada  di  Wilayah Kecamatan Cigugur, dan melakukan koordinasi  dengan  BPPTPM  Kabupaten Pangandaran supaya sanksi yang terkandung dalam  Peraturan  Daerah  tentang  retribusi izin gangguan dapat diterapkan.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka penulis  mencoba  memberikan  saran  sebagai bahan  masukan  bagi  pelaksana  implementasi kebijakan  yaitu  Pemerintah  Kecamatan  Cigugur dalam pelaksanaan kebikan tentang Retribusi Izin Gangguan antara lain:
1. Untuk  mengatasi  kelemahan  di  dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang Retribusi  Izin  Gangguan  di  Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran hendaknya melakukan :
a. Seyogyanya memberikan pendidikan atau  pelatihan  dan  pengawasan  kepada para  pelaksana  atau  pegawai  yang bersangkutan
b. Sosilaisasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada kelompok sasaran kebijakan yaitu pengusaha.
c. Melakukan  pengawasan  yang  intensif pada  pengusaha  baik  yang  sudah terdaftar  memiliki  surat  izin  gangguan
maupun yang belum memiliki surat izin gangguan dan selanjutanya memberikan teguran  terhadap  pengusaha  yang  acuh
terhadap pembuatan surat izin gangguan,  serta  memberikan  sanksi terhadap  pengusaha  yang  melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Ciamis  Nomor 20 Tahun 2000 Tentang
Retribusi Izin Gangguan.
d. Dalam  melakukan  penerapan  sanksi perlu adanya PNS yang memiliki PPNS yang memegang retribusi izin gangguan dari  pihak  Satpol  PP  Kabupaten Pangandaran dan dilakukannya peningkatan kerjasama. 2. Sebaiknya  dilakukan  Rapat  Koordinasi khusus antara BPPTPM Kabupaten Pangandaran,  Seluruh  Kecamatan  yang  ada di Kabupaten Pangandaran dan Satuan Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Pangandaran,
sehingga  akan  menghasilkan  strategi  yang baik  untuk  melakukan  pemecahan  masalah mengenai  penerapan  sanksi  yang  berlaku dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis Nomor  20  Tahun  2000  tentang  Retribusi
Izin Gangguan.
3. Perlu  adanya  peningkatan  kinerja  bagi pelaksana  implementasi  kebijakan  agar tujuan  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis  Nomor  20  Tahun  2000  Tentang
Retribusi Izin Gangguan dapat terealisasikan
sepenuhnya.
4. Agar  dilakukan  ketersediaan  pendanaan
yang memadai dalam
melakukan
implementasi Kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadari Nawawi. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta  :  gadjah  Mada University Press. Wibawa  Fahmi.2007. Panduan  Praktis  Perizinan Usaha Terpadu . Jakarta : Grasindo. Silalahi,  Ulber.  2012. Metode  Penelitian  Sosial. Bandung : Refika Aditama. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : Refika Aditama. Purwanto,  dan  Sulistyastuti.  2012. Implementasi Kebijakan  Publik .  Yogyakarta.  Gava
Media
Tahir  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Bandung : Alfabeta.
Soclihin  Abdul  Wahab.2014. Analisis  Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara

## Peraturan-peraturan:
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  20 Tahun  2000  Tentang  Retribusi  Izin Gangguan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan  Kabupaten  Pangandaran  Di Provinsi Jawa Barat
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan daerah.

## Tentang Penulis:
Ani Nurliani , lahir di Ciamis pada tanggal 30 Maret  1994.  Tercatat  sebagai  mahasiswa  pada Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara  FISIP Universitas Galuh.