## TINJAUAN YURIDIS TENTANG GRATIFIKASI SEBAGAI SALAH SATU DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh : Suprabowo 
Bunyamin Alamsyah 

## ABSTRAK
Ada  satu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  baru  yang  dirumuskan  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi),  yakni  tindak  pidana  gratifikasi.    Dengan perumusan secara khusus, perbuatan pemberian dalam lingkup yang lebih spesifik di dalam perbuatan gratifikasi, dapat dirasakan dengan jelas betapa negara melalui Undang-Undang ingin mengantisipasi lahirnya berbagai modus operandi baru dalam perbuatan korupsi.  Di tengah  makin  ketatnya  pengawasan  terhadap  kejahatan  korupsi,  maka  pelaku  akan  kian meningkatkan pula kemampuannya dalam menyamarkan perbuatan korupsi, salah satunya dengan  memberikan  gratifikasi,  yang  sebelumnya  bukan  dipersepsikan  sebagai  perbuatan pidana.Di  samping  itu,    pola  pikir  masyarakat  yang  membenarkan  tradisi  pemberian hadiah,  kurangnya  komitmen  moral  para  pejabat,  dorongan  faktor  ekonomi  birokrasi karena  pendapatan  yang  layak,  sangat  mungkin  menjadi  faktor  pemicu  merebaknya praktik-praktik  gratifikasi.  Antisipasi  terhadap  berbagai  kemungkinan  di  ataslah,  yang kiranya  menjadi  dasar  dirumuskannya  bentuk  delik  baru  dalam  tindak  pidana  korupsi. Secara normatif, dapat dikatakan bahwa perumusan delik gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana  korupsi,  merupakan  bukti  yang  nyata  dari  keinginan  negara  untuk  semakin memperkuat  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  sedemikian sehingga tidak ada pelaku perbuatan merugikan keuangan negara dalam segala bentuknya, yang dapat lolos dari jeratan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Gratifikasi, Korupsi, Hukum Pidana Indonesia

## A. Latar Belakang Masalah
Gratifikasi  adalah  pemberian  dalam  arti  luas  yakni  meliputi  pemberian  uang, barang,  rabat  ( discount ),  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi tersebutbaik  diterima  didalam  negeri  maupun  diluar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan mengunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik . 1
 Hakim di Mahkamah Agung RI, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
1 Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi , Penerbit Indonesia Lawyer Club, 2010, hal 1
Kamus  Bahasa  Indonesia,  gratifikasi  diartikan  sebagai  pemberian  hadiah  uang kepada  pegawai  di  luargaji  yang  ditentukan. 2 Sedangkan  dalam  kamus  hukum,  gratifikasi yang  berasal  dari  Belanda, gratificatie ,  atau  bahasa  Inggrisnya gratification diartikan sebagai  hadiah  uang.Berdasarkan  kedua  pengertian  tersebut,  ada  beberapa  catatan. Pertama,  baik  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  maupun  kamus  hukum,  gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Kedua pengertian gratifikasi dalam kedua kamus  tersebut  bersifat  netral.Artinya  tindakan  gratifikasi  bukanlah  merupakan  suatu perbuatan  tercela  atau  makna  suatu  perbuatan  negatif.  Ketiga  obyek  gratifikasi  dalam pengertian  menurut  kamus  besar  bahasaIndonesia  jelas  ditujukan  kepada  pegawai, sementara dalam kamus hukum obyek gratifikasi tidak ditentukan.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  kejahatan  korupsi  tidak lagi  dapat  dipandang  sebagai  kejahatan  biasa (ordinary  crime). Korupsi  telah  menjadi suatu  kejahatan  serius  yang  bersifat  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ),  sehingga memerlukan  keseriusan,  komitmen  dan  upaya  yang  luar  biasa  pula  dalam pemberantasannya (extra ordinary measure).
Dalam  perspektif  hukum  pidana  Indonesia,  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  lahir  dari  kesadaran  bahwa  tindak  pidana  korupsi  sangat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain  itu,  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  selama  ini  selain  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  juga  menghambat  pertumbuhan  dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
Dipertimbangkan  pula  bahwa  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat,  karena  itu  perlu  diganti  dengan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sehingga diharapkan  mampu memenuhi
2 Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Penerbit PT. Agung Media Mulia, hal.224
dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan  memberantas  secara  lebih  efektif  setiap  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  sangat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  pada  khususnya  serta  masyarakat pada umumnya.
Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau  perekonomian  negara  yang  semakin  canggih  dan  rumit,  maka  tindak  pidana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dirumuskan  sedemikian  rupa  sehingga  meliputi perbuatan-perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  secara ‘melawan  hukum’  dalam  pengertian  formil  dan  materiil.  Dengan  perumusan  tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan- perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak  pidana  formil.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  pembuktian.  Dengan  rumusan  secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada  negara,  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tetap  diajukan  ke  pengadilan  dan  tetap dipidana.
Di  samping  itu,  undang-undang  ini  juga  menerapkan  pembuktian  terbalik  yang bersifat  terbatas  atau  berimbang,  yakni  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib  memberikan  keterangan tentang  seluruh  harta  bendanya  dan  harta  benda  istri  atau  suami,  anak,  dan  harta  benda setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, diundangkan  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999, perlu  dirubah  untuk  menghindari  keragaman  penafsiran  hukum  dan  memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat,serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Sejak  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3874)  diundangkan,  terdapat  berbagai interpretasi  atau  penafsiran  yang  berkembang  di  masyarakat  khususnya  mengenai penerapan  Undang-Undang  tersebut  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  sebelum
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  diundangkan,  Hal  ini  disebabkan  Pasal  44 Undang-Undang  tersebut  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dinyatakan  tidak  berlaku  sejak  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  diundangkan,  sehingga  timbul  suatu  anggapan  adanya kekosongan  hukum  untuk  memproses  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Di  samping  hal  tersebut,  mengingat  korupsi  di  Indonesia  terjadi  secara  sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  maka  pemberantasan  korupsi  perlu dilakukan dengan cara luar biasa.
Terkait dengan pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, memuat sejumlah ketentuan baru yang sebelumnya tidak termaktub  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999.    Ketentuan  dimaksud meliputi penerapan sistem pembuktian terbalik sebagai ketentuan yang  bersifat “ premium remidium ”, perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah,  hak negara untuk mengajukan  gugatan  perdata  terhadap  harta  benda  terpidana  yang  disembunyikan  atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan perumusan delik baru gratifikasi sebagai bagian dari delik pidana korupsi.
Ketentuan  mengenai  “pembuktian  terbalik”  perlu  ditambahkan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai ketentuan  yang  bersifat  “ premiumremidium ”  dan  sekaligus  mengandung  sifat  prevensi khusus  terhadap  pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2,  atau terhadap  penyelenggara  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Pembuktian  terbalik  ini  diberlakukan  pada  tindak  pidana  baru  tentang  gratifikasi dan  terhadap  tuntutan  perampasan  harta  benda  terdakwa  yang  diduga  berasal  dari  salah satu  tidak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  13,  Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001.
Ketentuan  perluasan  mengenai  sumber  perolehan  alat  bukti  yang  sah  yang  berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai “petunjuk” selain diperoleh dari keterangan  saksi,
surat,  dan  keterangan  terdakwa,  juga  diperoleh  dari  alat  bukti lain  yang  berupa  informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang  serupa  dengan  itu  tetapi  tidak  terbatas  pada  data  penghubung  eletronik (electronic data  interchange), surat  elektronik (e-mail), telegram,  teleks,  dan  faksimili,  dan  dari dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca  dan  atau didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik  yang tertuang  di  atas  kertas,  benda  fisik  apapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam  secara elektronik,  yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta  rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Kemudian  dari  pada  itu,  terdapat  satu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  baru  yang dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yakni tindak pidana gratifikasi.
Tindak  pidana  gratifikasi  sebagai  bentuk  tindak  pidana  baru  dalam  kejahatan korupsi,  diatur  di  dalam  Pasal  12  B  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 12 B
(1)  Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggaran  negara dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  dengan  ketentuan sebagai berikut :
a. Yang  nilainya  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih, pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan  suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. Yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah), pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  suap  dilakukan  oleh  penuntut umum.
(2)  Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggaran  negara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  gratifikasi,  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  bahwa  “yang  dimaksud  dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas,  yakni meliputi pemberian uang,  barang,  rabat (discount), komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.
Mencermati  ketentuan  tentang  tindak  pidana  gratifikasi  di  atas,  ditarik  pengertian bahwa  perbuatan  gratifikasi  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  12  B  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  merupakan    bentuk  tindak  pidana  baru,  yang merupakan penajaman atau formulasi khusus dari salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebelumnya yakni perbuatan suap.
Di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  perbuatan memberi menerima suap, diatur di dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa:
Pasal 5
(1)   Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a.  Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b.  Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2)   Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau  janji  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  atau  huruf  b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Sementara perbuatan menerima suap, diatur di dalam dan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapya mengatur sebagai berikut:
Pasal 12
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
a. Pegawai  negeri  atau  penyelenggaran  negara  yang  menerima  hadiah  atau janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan  untuk  menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau  disebabkan  karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. Hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
d. Seseorang  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang akan  diberikan,  berhubung  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada pegadilan untuk diadili;
e. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang  memberikan sesuatu,  membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan tugas,  meminta,  menerima,  atau  memotong  pembayaran  kepada  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah- olah  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kas  umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
g. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah- olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
h. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan tugas,  telah  menggunakan  tanah  negara  yang  diatasnya  terdapat  hak  pakai, seolah-olah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  telah  merugikan orang  yang  berhak,  padahal  diketahuinya  bahwa  perbuatan  tersebut bertentangan dengan peraturan perudang-undangan; atau
i. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  pemborongan,  pengadaan,  atau pengawasan  yang  pada  saat  dilakukan  perbuatan,  untuk  seluruh  atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Dengan perumusan secara khusus, perbuatan pemberian dalam lingkup  yang lebih spesifik di dalam perbuatan gratifikasi, dapat dirasakan dengan jelas betapa negara melalui Undang-Undang  ingin  mengantisipasi  lahirnya  berbagai  modus  operandi  baru  dalam perbuatan korupsi.
Di  tengah  makin  ketatnya  pengawasan  terhadap  kejahatan  korupsi,  maka  pelaku akan  kian  meningkatkan  pula  kemampuannya  dalam  menyamarkan  perbuatan  korupsi, salah  satunya  dengan  memberikan  gratifikasi,  yang  sebelumnya  bukan  dipersepsikan sebagai perbuatan pidana.
Di  samping  itu,    pola  pikir  masyarakat  yang  membenarkan  tradisi  pemberian hadiah,  kurangnya  komitmen  moral  para  pejabat,  dorongan  faktor  ekonomi  birokrasi karena  pendapatan  yang  layak,  sangat  mungkin  menjadi  faktor  pemicu  merebaknya praktik-praktik gratifikasi.
Antisipasi  terhadap  berbagai  kemungkinan  di  ataslah,  yang  kiranya  menjadi  dasar dirumuskannya  bentuk  delik  baru  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Secara  normatif,  dapat dikatakan  bahwa  perumusan  delik  gratifikasi  sebagai  bentuk  tindak  pidana  korupsi, merupakan bukti yang nyata dari keinginan negara untuk semakin memperkuat penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  sedemikian  sehingga  tidak  ada  pelaku perbuatan  merugikan  keuangan  negara  dalam  segala  bentuknya,  yang  dapat  lolos  dari jeratan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada  sisi  lain,  perumusan  ketentuan  Pasal  12  B  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara normatif juga dapat dilihat sebagai upaya menghalangi niat pelaku untuk memberikan atau menerima sesuatu, yang memenuhi delik gratifikasi.
Namun  demikian,  dalam  tataran  implementatif  upaya  memperkuat  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  gratifikasi,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  12  B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampaknya akan sulit dicapai. Hal ini  bahwa  berdasarkan  perkara  korupsi  di  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor) Jambi dari tahun 2012 dan 2013 belum ada terdakwa yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan  gratifikasi  (Pasal  12  B),  perkara  tahun  2012  dan  tahun  2013  lebih  kurang  100 perkara. 3
Ketentuan  Pasal  12  C    Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, selengkapnya mengatur bahwa:
Pasal 12 C
(1)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika  penerima  melaporkan  gratifikasi  yang  diterimanya  kepada  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2)   Penyampaian  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib dilakukan  oleh  penerima  gratifikasi  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari kerja terhitng sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
(3)   Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  tanggal  menerima  laporan  wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (2)  dan  penentuan  status  gratifikasi  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (3)  diatur  dalam  Undang-undang  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mencermati ketentuan Pasal 12 C di atas, ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana gratifikasi secara serta merta dimaafkan dan/atau ditiadakan, manakala penerima gratifikasi melaporkan  gratifikasi  yang  diterimanya  kepada  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitng sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3 Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2014.
Dari kesimpulan di atas, terlihat dengan jelas bahwa manakala Pasal 12 B Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  secara  nyata  dirumuskan  untuk menghalangi  niat  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  memberi  atau  menerima gratifikasi, maka perumusan Pasal 12 C  justeru membiarkan memberi atau menerima.
Dengan  demikian,  terdapat  2  (dua)  norma  yang  saling  bertentangan (conflict  of norm) di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  mengatur tentang  tindak  pidana  gratifikasi,  yakni    ketentuan  Pasal  12  B    dan  Pasal  12  C. pertentangan  norma  tersebut  sangat  berpotensi    melemahkan  tujuan  penegakan  hukum terhadap tindak pidana korupsi.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka  perumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini,  adalah :
1. Bagaimanakah  pengaturan  delik  pidana  gratifikasi  dalam  tindak  pidana  korupsi menurut hukum pidana Indonesia?;
2. Bagaimanakah implementasi delik pidana gratifikasi?; dan
3. Ketentuan  delik  pidana  gratifikasi  yang  bagaimanakah  yang  sebaiknya  diatur  di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa depan?.

## C.  Metode Penelitian
1.  Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum.
Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang  menjadi  perhatian  utama  adalah  ketentuan  pidana  gratifikasi  dalam  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.   Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).
Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pemidanaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan  perundang-undangan,  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana gratifikasi,    baik  berbentuk  hukum  positif  maupun  masih  berbentuk  rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah penerapan ketentuan pidana gratifikasi dalam hukum pidana Indonesia.

## D.  Tinjauan  yuridis  tentang  gratifikasi  sebagai  sa;ah  satu  delik  tindak  pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana indonesia
1. Pengaturan Mengenai Delik Pidana Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia
Sebelum  sampai  pada  pembahasan  tentang  tindak  pidana  gratifikasi,  perlu dikemukakan  terlebih  dahulu  pengertian dari  gratifikasi.  Gratifikasi  dalam  bahasa Inggris adalah gratify yang  berarti  memberi  kebahagiaan  dan  kepuasan.  Gratifikasi  dalam terminologi  hukum  adalah  setiap  pemberian  atau  hadiah  dalam  arti  luas  meliputi pemberian  uang,  barang,  tiket  perjalanan,  serba-serbi  fasilitas  lainnya  yang  diberikan karena  ada  hubungannya  dengan  jabatan,  kekuasaan,  dan  kewenangan  yang  dimilik seseorang  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatun  perbuatan.  Gratifikasi  adalah suatu  perbuatan  yang  berpeluang  menimbulkan  penyalahgunaan  dan  penyelewengan kekuasaan karena ada iming-iming pemberian. 4
Sementara itu, menurut Andi Hamzah, gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan, atau  hadiah  oleh  orang  yang  mendapat  jasa  atau  keuntungan  atau  oleh  orang  yang  telah atau  sedang  berurusan  dengan  suatu  lembaga  publik  atau  pemerintah,  misalnya  untuk mendapatkan  suatu  kontrak.  Pelaporan  gratifikasi  meliputi  pelaporan  terhadap  pemberian (dalam arti luas) yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa  bunga,  tiket  wisata  perjalanan,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya. Gratifikasi  tersebut  meliputi  baik  yang  diterima  didalam  maupun  diluar  negeri  dan  yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. 5
Praktik  gratifikasi  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  budaya    masyarakat yang  membenarkan  pemberian  hadiah  kepada  penyelenggara  negara,    sebagai    bentuk
4 Daniel  Kaufmann , “Governance  and  Corruption:  New  Empirical  Frontier  For  Program  a Design”,  dalam  T.  Mulya  Lubis,  “Reformasi  Hukum  Anti  Korupsi”,  Makalah  Disampaikan  dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998.
5 Andi  Hamzah ,  Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya ,  Gramedia,  Jakarta,  1991, hal. 216.
ucapan  terima  kasih  karena  telah  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang berhubungan dengan jabatannya.
Untuk  memberikan  pemahaman  dan  menjaga  agar  penyelenggara  negara  terbebas dari  tindak  pidana  gratifikasi,  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK) menerbitkan panduan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan gratifikasi, melalui Surat  Edaran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Nomor:  B.143/01-13/01/2013  tanggal  21 Januari 2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi.
Selanjutnya,  dalam  Surat  Edaran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Nomor: B.143/01-13/01/2013  tanggal  21  Januari  2013  hal  Himbauan  Terkait  Gratifikasi  tersebut dinyatakan bahwa  tidak semua gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut ini gratifikasi yang tidak harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
1. Diperoleh  dari  hadiah  langsung/undian,  diskon/rabat,  voucher,  point rewards,  atau  souvernir  yang  berlaku  secara  umum  dan  tidak  terkait dengan kedinasan;
2. Diperoleh karena prestasi akademis atau nonakademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi)  dengan  biaya  sendiri  dan  tidak  terkait dengan kedinasan;
3. Diperoleh  dari  keuntungan/bunga  dari  penempatan  dana,  investasi  atau kepemilikan  saham  pribadi  yang  berlaku  secara  umum  dan  tidak  terkait dengan kedinasan;
4. Diperoleh  dari  kompensasi  atas  profesi  di  luar  kedinasan,  yang  tidak terkait  dengan  tupoksi  dari  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara, tidak  melanggar  konflik  kepentingan  dank  ode  etik  pegawai,  dan  ijin tertulis dari atasan langsung;
5. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
6. Diperoleh  dari  hubungan  keluarga  semenda  dalam  garis  keturunan  lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
7. Diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana pada huruf  f  dan  g  terkait  dengan  hadiah  perkawinan,  khitanan  anak,  ulang
tahun,  kegiatan  kegamaan/adat/tradisi  dan  buka  dari  pihak-pihak  yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
8. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari  pihak-pihak  yang  mempunyai  konflik  kepentingan  dengan  penerima gratifikasi;
9. Diperoleh  dari  kegiatan  resmi  kedianasan  seperti  rapat,  seminar, workshop,  konferensi,  pelatihan,  atau  kegiatan  lain  sejenis  yang  berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
10. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan  berupa  makanan  dan  minuman  yang  berlaku umum.
Kemudian  daripada  itu,  secara  yuridis  dalam  perspektif  hukum  pidana  Indonesia, tindak  pidana  gratifikasi  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Di  dalam  Undang-undang  dimaksud,  pada  pokoknya  digariskan  bahwa  tindak pidana gratifikasi merupakan bagian atau salah bentuk dari tindak pidana korupsi.
Adapun  pengertian  dari  gratifikasi,  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  gratifikasi    adalah pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat (discount), komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata, pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi  tersebut  baik  yang  diterima  di dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Tindak  pidana  gratifikasi    diatur  di  dalam  Pasal  12  B  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 12 B
(1)  Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  dengan  ketentuan sebagai berikut :
a. yang  nilainya  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih, pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan  suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah), pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  suap  dilakukan  oleh  penuntut umum.
(2)  Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Mencermati  pengertian  dari  tindak  pidana  gratifikasi  dan  pengaturan  tentang gratifikasi  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  ditarik pengertian  bahwa  perbuatan  gratifikasi,  merupakan  bentuk  tindak  pidana  baru,  yang merupakan penajaman atau formulasi khusus dari salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebelumnya, yakni perbuatan suap.
Di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  perbuatan memberi dan menerima suap, diatur di dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa:
Pasal 5
(1)   Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a.  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b.  memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2)   Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau  janji  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  atau  huruf  b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Sementara perbuatan menerima suap, diatur di dalam dan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapya mengatur sebagai berikut:
Pasal 12
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
a.  Pegawai  negeri  atau  penyelenggaran  negara  yang  menerima  hadiah  atau janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan  untuk  menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
a. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau  disebabkan  karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
c. Seseorang  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang akan  diberikan,  berhubung  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada pegadilan untuk diadili;
d. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang  memberikan sesuatu,  membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
e. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan tugas,  meminta,  menerima,  atau  memotong  pembayaran  kepada  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah- olah  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kas  umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
f. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah- olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
g. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan tugas,  telah  menggunakan  tanah  negara  yang  diatasnya  terdapat  hak  pakai, seolah-olah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  telah  merugikan orang  yang  berhak,  padahal  diketahuinya  bahwa  perbuatan  tersebut bertentangan dengan peraturan perudang-undangan; atau
h. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  pemborongan,  pengadaan,  atau pengawasan  yang  pada  saat  dilakukan  perbuatan,  untuk  seluruh  atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Secara yuridis historis, pidana gratifikasi pada awalnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).    Di  dalam  payung  hukum  pidana  nasional warisan  kolonial  Belanda  itu,  tindak  pidana  gratifikasi  berasal  dari  tindak  pidana  suap (omkoping )  yang  ada  didalam  KUHP,  dimana  KUHP  sendiri  membedakan  2  (dua) kelompok dalam tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap.
Kelompok  pertama  disebut  dengan  suap  aktif  ( actieve  omkoping ),  subyek hukumnya  adalah  pemberi  suap.  Dimuat  dan  menjadi  bagian  dari  kejahatan  penguasa umum    yang  termuat  dalam  Bab  VIII  Buku  II,    Pasal  209  dan  Pasal  210  KUHP.  Kedua pasal tersebut selengkapnya menyatakan bahwa:
Pasal 209
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1.  Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan  maksud  menggerakkannya  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2.  Barang  siapa  memberi  sesuatu  kepada  seorang  pejabat  karena  atau berhubung  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban, dilakukan  atau  tidak  dilakukan  dalam  jabatannya.  Pencabutan  hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

## Pasal 210
(1)   Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1.  Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  putusan  tentang  perkara  yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
2.  Barang  siapa  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seorang  yang menurut  ketentuan  undang-undang  ditentukan  menjadi  penasihat  atau adviseur  untuk  menghadiri  sidang  atau  pengadilan,  dengan  maksud untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang  akan  diherikan berhubung  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada  pengadilan  untuk diadili.
(2)  Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana  dijatuhkan  pemidanaan,  maka  yang  bersalah  diancam  dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(3)  Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.
Kelompok  kedua  yang  disebut  suap  pasif  ( passive  omkoping ),  subyek  hukumnya dalah  pegawai  negeri  yang  menerima  suap.  Dimuat  dan  menjadi  bagian  dari  kejahatan jabatan sebagaimana diatur di dalam Bab XVIII Buku II, yakni Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHAP, yang selengkapnya mengatur ketentuan pidana sebagai berikut:
Pasal 418
Seorang  pejabat  yang  menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahui  atau sepatutnya  harus  diduganya.,  hahwa  hadiah  atau  janji  itu  diberikan  karena kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya,  atau  yang menurut  pikiran  orang  yang  memberi  hadiah  atau  janji  itu  ada  hubungan dengan  jabatannya  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 419
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:
l.  Yang  menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahuinya  bahwa  hadiah  atau janji  itu  diberikan  untuk  menggerakkannya  supaya  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya;
2.  Yang  menerinia  hadiah  mengetahui  bahwa  hadiah  itu  diberikan  sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

## Pasal 420
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
1.   Seorang  hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji.  padahal  diketahui bahwa  hadiah  atau  janji  itu  diberikan  untuk  mempengaruhi  putusan perkara yang menjadi tugasnya;
2.   Barang  siapa  menurut  ketentuan  undang-undang  ditunjuk  menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji,  padahal  diketahui  bahwa  hadiah  atau  janji  itu  diberikan  untuk mempengaruhi  nasihat  tentang  perkara  yang  harus  diputus  oleh pengadilan itu.
(2)   Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan  supaya  dipidana  dalam  suatu  perkara  pidana,  maka  yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Merujuk  pada  ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  mengatur  tentang perbuatan  suap  dan  gratifikasi  di  atas,  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  perumusan ketentuan tentang perbuatan pidana suap di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  adalah  penajaman  dari  perumusan  suap  di  dalam  KUHP.  Sementara ketentuan  mengenai  perbuatan  gratifikasi  yang  termaktub  di  dalam  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  merupakan  penajaman  dan/atau pencabangan dari ketentuan yang mengatur tentang pidana suap di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
i. Implementasi delik pidana gratifikasi.
Dengan  perumusan  secara  khusus  dimana  perbuatan  pemberian  kepada penyelenggara negara secara lebih spesifik ke dalam perbuatan gratifikasi, dapat dirasakan dengan  jelas  betapa  negara  melalui  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  ingin  mengantisipasi  lahirnya  berbagai  modus  operandi  baru  dalam  perbuatan korupsi.
Di  tengah  makin  ketatnya  pengawasan  terhadap  kejahatan  korupsi,  maka  pelaku akan  kian  meningkatkan  pula  kemampuannya  dalam  menyamarkan  perbuatan  korupsi, salah  satunya  dengan  memberikan  gratifikasi,  yang  sebelumnya  bukan  dipersepsikan sebagai perbuatan pidana.
Di  samping  itu,    pola  pikir  masyarakat  yang  membenarkan  tradisi  pemberian hadiah,  kurangnya  komitmen  moral  para  pejabat,  dorongan  faktor  ekonomi  birokrasi karena pendapatan yang kurang layak, sangat mungkin menjadi faktor pemicu merebaknya praktik-praktik gratifikasi.
Oleh  karena  itu,  setelah  gratifikasi  diatur  dalam  pasal  yang  berbeda  dengan  suap dan  berdiri  sebagai  perbuatan  sendiri,  maka  kebiasaan  pemberian  hadiah  yang  telah berlangsung lama di masyarakat tersebut dinyatakan dilarang.
Secara normatif, pemberlakuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  yang  menyatakan secara jelas dan tegas bahwa setiap gratifikasi kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap  pemberian  suap,  apabila berhubungan  dengan  jabatannya  dan  berlawanan  dengan  kewajiban  tugasnya  tersebut, diharapkan  akan  mampu  menjadi  sarana  hukum  yang  efektif  untuk  menghalangi  niat pelaku  untuk  memberi  atau  menerima  sesuatu  yang  memenuhi  delik  gratifikasi,  sebagai embrio penggerogotan keuangan negara.
Di  sisi  lain,    perumusan  delik  gratifikasi  sebagai  bentuk  tindak  pidana  korupsi, merupakan bukti yang nyata dari keinginan negara untuk semakin memperkuat penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  sedemikian  sehingga  tidak  ada  pelaku perbuatan  merugikan  keuangan  negara  dalam  segala  bentuknya,  yang  dapat  lolos  dari jeratan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun  demikian,  meski  secara  normatif  menumbuhkan  harapan    Pasal  12B berpotensi  menghadapi  kendala  dalam  penerapannya  di  lapangan.  Setelah  mencermati ketentuan  pidana  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, terutama ketentuan pidana yang berkaitan dengan perbuatan gratifikasi dan suap, diperoleh fakta  bahwa  terdapat  2  (dua)  hal  yang  berpotensi  melemahkan  penerapan  Pasal  12B
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pertama, adanya sejumlah pasal  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  mengatur tentang perbuatan pidana dengan unsur-unsur pidana yang mirip dengan ketentuan pidana gratifikasi  dalam  Pasal  12B. Kedua ,  adanya  ketentuan  Pasal  12C  yang  bertentangan dengan ketentuan Pasal 12B.
Terkait  dengan  yang  pertama,  ditemukan  pasal-pasal  yang  perbuatan  pidananya mirip dengan ketentuan Pasal 12 B, yakni ketentuan Pasal 11  dan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Untuk  mempermudah  pemahaman, berikut  ini  ditabulasikan  ketentuan  pokok  dari  perbuatan  pidana  pada  pasal-pasal dimaksud.
Pasal 5 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 B Pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang  menerima  pembe- rian  atau  janji,  agar berbuat atau tidak berbuat  sesuatu  dalam jabatannya,  yang berten- tangan  dengan  kewa- jibannya,  atau  berhu- bungan  dengan  sesuatu yang  bertentangan  de- ngan  kewajiban,  dilaku- kan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang  menerima  hadiah atau  janji  padahal  dike- tahui  atau  patut  diduga, bahwa  hadiah  atau  janji tersebut  diberikan  kare- na kekuasaan atau
kewenangan  yang  ber- hubungan  dengan  jabat-
annya, atau yang menurut  pikiran  orang yang  memberikan  ha- diah  atau  janji  tersebut ada  hubungan  dengan jabatannya.
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran  negara dianggap pemberian suap, apabila berhu- bungan  dengan  jabatan- nya  dan  yang  berla- wanan  dengan  kewajib- an atau tugasnya.
Gratifikasi  adalah pem- berian  dalam  arti  luas, yakni  meliputi  pemberi- an  uang,  barang,  rabat (discount),  komisi,  pin- jaman tanpa bunga, tiket perjalanan,  fasilitas  pe-
nginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,  dan  fasili- tas  lainnya.  Gratifikasi tersebut baik yang
diterima di dalam negeri maupun  di  luar  negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana  elektronik  atau tanpa sarana elektronik.
Berdasarkan  Tabulasi  diatas,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  ketiga  pasal  mengatur perbuatan yang sama, yakni perbuatan menerima pemberian atau janji yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya,  atau  berhubungan  dengan  sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Selanjutnya,  apabila  ditinjau  dari  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap pelaku  pidana  gratifikasi,  maka  terdapat  disparitas  sanksi  pidana  yang  cukup  tinggi, terutama antara ketentuan pidana pada Pasal 12 B, Pasal 11 dan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk  mempermudah  pemahaman,  berikut  ini  ditabulasikan  ketentuan  pokok  dari sanksi pidana pada pasal-pasal dimaksud.
Pasal 5 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 B
Pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun dan paling lama 5 (lima) tahun  dan  atau  pidana denda  paling  sedikit  Rp 50.000.000,00 (lima puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  250. 000.000,00  (dua  ratus lima puluh juta rupiah)
Pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun dan paling lama 5 (lima) tahun  dan  atau  pidana denda  paling  sedikit  Rp 50.000.000,00  (lima  pu- luh  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus  lima  puluh  juta rupiah)
Pidana  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun, dan pidana denda  paling  sedikit  Rp.
200.000.000,00 (dua ratus  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00  (satu
milyar rupiah).
Merujuk pada ketentuan mengenai sanksi pidana pada ketiga pasal di atas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat disparitas yang sangat tinggi dalam hal ancaman pidana yang dapat  dijatuhkan  terhadap  tersangka/terdakwa  pidana  suap  dan  gratifikasi.  Sanksi  pidana pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 yakni antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, jauh lebih rendah dibandingkan  sanksi pidana dalam Pasal 12 B, yakni paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  norma  yang  kabur (unclear norm) di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  mengatur tentang  ketentuan  pidana  gratifikasi  sebagai  salah  satu  delik  dari  tindak  pidana  korupsi. Norma tindak pidana gratifikasi diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 12 B Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun menjadi kabur karena unsur-unsur tindak  pidana  gratifikasi  dalam  pasal  12  B  tersebut,  juga  dimuat  dalam  pasal  lain,  yakni Pasal  5  ayat  2  dan  Pasal  11  dengan  ancaman  pidana  yang  jauh  lebih  rendah.  Kekaburan norma  tersebut,  sangat  berpotensi  melemahkan  penegakan  hukum  terhadap  perbuatan pidana  gratifikasi,  karena  membuka  peluang  untuk  disalahgunakan  oleh  penegak  hukum yang  kurang  bertangggungjawab.  Penegak  hukum  yang  tidak  bertanggung  jawab,  akan memanfaatkan  kekaburan  norma  tersebut    dengan  “bernegosiasi”  dengan tersangka/terdakwa,  sedemikian  rupa  sehingga  tersangka/terdakwa  tidak  dikenakan  Pasal 12  B,  melainkan  Pasal  5  ayat  (2)  atau  Pasal  11  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, yang diancam pidananya lebih rendah.
Kemudian, di samping memuat norma perbuatan pidana gratifikasi yang tidak jelas, ketentuan  Pasal  12  B  menjadi  kurang  efektif  dalam  penerapannya,  karena  adanya perumusan  Pasal  12  C  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang justeru bertentangan dan/atau menjadi negasi dari ketentuan Pasal 12 B dimaksud.
Ketentuan  Pasal  12  C    Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, selengkapnya mengatur bahwa:

## Pasal 12 C
(1)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika  penerima  melaporkan  gratifikasi  yang  diterimanya  kepada  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2)   Penyampaian  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib dilakukan  oleh  penerima  gratifikasi  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari kerja terhitng sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
(3)   Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  tanggal  menerima  laporan  wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (2)  dan  penentuan  status  gratifikasi  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (3)  diatur  dalam  Undang-undang  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mencermati ketentuan Pasal 12 C di atas, ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana gratifikasi  akan  secara  serta  merta  dimaafkan  dan/atau  ditiadakan,  manakala  penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Dari kesimpulan di atas, terlihat dengan jelas bahwa manakala Pasal 12 B Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  secara  nyata  dirumuskan  untuk menghalangi  niat  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  memberi  atau  menerima gratifikasi, maka perumusan Pasal 12 C justeru membiarkan memberi atau menerima.
Dengan  kalimat  lain,  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  mendasar  atau  hakikat  dari perumusan  Pasal  12  B  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  adalah menghilangkan  dan/atau  memberantas  budaya  memberi  hadiah  kepada  pegawai  negeri atau penyelenggara negara.
Sebaliknya,  keberadaan  Pasal  12  C  sebagai  alasan  pemaaf  bagi  pemberi  atau penerima  gratifikasi,  apabila  melaporkan  gratifikasi  yang  diterimanya  kepada  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  justeru  akan  menumbuh-surburkan  budaya memberi hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Artinya,  apabila  Pasal  12  B  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi mengkriminalisasi perbuatan gratifikasi, Pasal 12 C justru merumuskan ketentuan yang  berseberangan,  yakni  mendekriminalisasi  dan  memberikan  impunitas  kepada penerima gratifikasi yang melaporkannya dalam waktu 30 hari.
Sekilas,  ketentuan  Pasal  12  C  boleh  jadi  dipersepsi  sebagai  upaya  pencegahan, dimana penerima gratifikasi diberi peluang untuk menyadari kesalahannya, dan kemudian
melaporkan  penerimaan  gratifikasi  itu  kepada  KPK.  Dengan  demikian,  lambat  laun diharapkan  tumbuh  kesadaran  bersama  bahwa  perbuatan  memberi  dan  menerima gratifikasi itu sesuatu yang dilarang, dan pelanggarnya dapat dipidana.
Namun  apabila  dicermati  lebih  dalam,  ketentuan  Pasal  12  C  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagai  alasan  pemaaf  bagi  diterimanya  sebuah gratifikasi,  dapat dimanfaatkan oleh penerima gratifikasi untuk lolos dari jeratan hukum, manakala si penerima itu dapat membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya, adalah gratifikasi yang belum dilaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  delik  gratifikasi  sebagai  bagian  dari tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, diatur dalam Pasal 12 B Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Di  dalam  Pasal  dimaksud  dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam  arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat (discount), komisi, pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  atau  tanpa sarana  elektronik,  adalah  perbuatan  pidana    apabila  pemberian  tersebut  berhubungan dengan  jabatannya  dan  yang  berla-wanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya.  Namun demikian, norma yang jelas dan tegas tersebut, menjadi kabur karena unsur-unsur tindak pidana gratifikasi dalam pasal 12 B tersebut, juga dimuat dalam pasal lain, yakni Pasal 5 ayat  2  dan  Pasal  11  dengan  ancaman  pidana  yang  jauh  lebih  rendah.  Kekaburan  norma tersebut,  sangat  berpotensi  melemahkan  penegakan  hukum  terhadap  perbuatan  pidana gratifikasi,  karena  membuka  peluang  untuk  disalah-gunakan  oleh  penegak  hukum  yang kurang  bertangggungjawab.  Selain  itu,  terdapat  pula  satu  pasal  yakni  Pasal  12  C  yang turut  melemahkan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  karena  pasal tersebut memuat ketentuan  yang bertentangan/bertolak belakang dengan tujuan diaturnya ketentuan pidana gratifikasi di dalam Pasal 12 B.  Manakala Pasal 12 B dirumuskan untuk menghalangi  niat  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  memberi  atau  menerima gratifikasi  sedemikian  sehingga  mampu  mengikis  budaya  pemberian  hadiah  kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara,  maka  perumusan  Pasal  12  C  justeru membiarkan  pemberian  atau  penerimaan  gratifikasi,  asalkan  gratifikasi  tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Konsepsi  Delik  Pidana  Gratifikasi  yang  Sebaiknya  Diatur  di  Dalam  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebelum sampai pada pembahasan mengenai konsepsi delik pidana gratifikasi yang sebaiknya  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di masa  depan,  perlu  kiranya  dikemukakan  terlebih  dahulu  dampak  dari  perbuatan  pidana gratifikasi terhadap kinerja pemberantasan kejahatan  korupsi.
Menurut  modul  gratifikasi  KPK,    jika  gratifikasi  merupakan  embrio  dari  suap, maka suap merupakan janin dari korupsi. Artinya, jika gratifikasi saja gagal dicegah agar tidak  menimbulkan  tindak  pidana  suap,  maka  hal  ini  akan  berimplikasi  pada  rentannya keberhasilan  pencegahan  korupsi.   Jika  gratifikasi  sudah  sulit  dikendalikan  dan  berubah menjadi  suap,  maka  tindak  pidana  suap  akan  terus  maju  dan  berkembang,  tidak  lagi sebagai  upaya  pemberian,  namun  akan  menjadi  upaya  pengambilan  kekayaan  negara secara melawan hukum.
Pada  taraf  inilah  korupsi  mulai  lahir.  Jadi  secara  singkat,  kronologis  timbulnya gratifikasi,  suap,  dan  akhirnya  korupsi,  bisa  digambarkan  sebagai  berikut:  gratifikasi  – suap  –  korupsi.    Satu  hal  yang  perlu  diingat  adalah  gratifikasi   itu  embrio  dari  segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kekuasaan, jabatan, perekonomian, kekayaan negara, dan masih banyak yang lainnya.
Seseorang yang sudah terbiasa memberi dan menerima gratifikasi, maka dia juga akan terbiasa dengan menyuap dan disuap. Jika seorang sudah biasa disuap dan menyuap, maka dia juga tidak akan ragu untuk melakukan tindak pidana korupsi . Jadi harus hati-hati dengan gratifikasi, sumbangan, dan pemberian lainnya, karena bisa berujung pada bui.
Berdasarkan uraian di atas, ditarik pengertian bahwa gratifikasi merupakan embrio atau pintu masuk menuju tindak pidana korupsi. Gratifikasi bukan hanya sekedar budaya memberi  hadiah  sebagai  tanda  terima  kasih,  melainkan  cikal  bakal  dari  upaya berkelanjutan  dalam  meggerogoti  keuangan  negara  oleh  penyelenggara  negara. Membiarkan praktik gratifikasi, sama saja mengembangbiakkan suap dan korupsi.
Oleh  karena  itu,  di  tengah  gencarnya  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana korupsi,  penguatan  terhadap  ketentuan  yang  mengatur  tentang  perbuatan  pidana gratifikasi  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sangat mendesak untuk dilakukan.
Sebagaimana  disinggung  di  muka,  sesungguhnya  ketentuan  Pasal  12  B  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memuat norma yang jelas dan tegas
tentang perbuatan pidana gratifikasi. Namun norma yang jelas dan tegas tersebut, menjadi kabur karena unsur-unsur tindak pidana gratifikasi dalam pasal 12 B, juga dimuat dalam pasal  lain,  yakni  Pasal  5  ayat  2  dan  Pasal  11,  dengan  ancaman  pidana  yang  jauh  lebih rendah.  Di  samping  itu,  terdapat  satu  pasal  yakni  Pasal  12  C  yang  turut  melemahkan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  karena  pasal  tersebut  memuat ketentuan  yang  mendekriminalisasi  dan  memberikan  impunitas  kepada  penerima gratifikasi  yang  melaporkannya  dalam  waktu  30  hari,  sedemikian  sehingga  nyata-nyata bertentangan  dengan  maksud  Pasal  12  B  yang  mengkriminalisasi  perbuatan  gratifikasi menjadi perbuatan pidana.
Berangkat  dari  kenyataan  tentang  sejumlah  kelemahan  dalam  formulasi  ketentuan yang  menyangkut  perbuatan  pidana  gratifikasi,  sebagaimana  diutarakan  di  atas,  kiranya dapat direkonstruksi konsepsi hukum pidana tentang delik gratifikasi sebagai bagian dari tindak  pidana  korupsi,  yang  sebaiknya  diterapkan  di  dalam  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang.
Konsepsi yang diajukan adalah berupa revisi ketentuan mengenai perbuatan pidana gratifikasi  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Norma gratifikasi yang kabur dan saling bertentangan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya dihapuskan.
Oleh  karena  itu,  ketentuan  Pasal  5  ayat  2  dan  Pasal  11  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  juga  memuat  unsur-unsur  tindak  pidana gratifikasi,  namun  dengan  ancaman  pidana  yang  jauh  lebih  rendah  daripada  Pasal  12B, direkomendasikan untuk dihapuskan. Penghapusan kedua pasal tersebut, akan menjadikan Pasal  12B  menjadi  satu-satunya  pasal  yang  dapat  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak pidana gratifikasi.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 12 C Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  yang  memberikan  impunitas  terhadap  penerima  gratifikasi,  harus  pula dihapuskan.  Tidak  selayaknya  ada  keragu-raguan  untuk  mengkriminalisasi  secara  penuh perbuatan  gratifikasi  menjadi  perbuatan  pidana  korupsi,  sebagai  sebuah  kejahatan  luar biasa.  Penghapusan  Pasal  12C,  akan  serta  merta  memperkuat  kriminalisasi  terhadap perbuatan  gratifikasi,  yang  pada  akhirnya,  akan  memperkuat  penegakan  hukum  demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  disimpulkan  bahwa  konsepsi  delik  pidana gratifikasi yang sebaiknya diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  adalah  benar-benar  menjadikan  perbuatan  gratifikasi  sebagai  perbuatan  pidana korupsi,  dengan  ancaman  pidana  yang  tinggi.  Hal  itu  perlu  dilakukan  mengingat gratifikasi  memiliki  dampak  yang  luar  biasa,  sebagai  perbuatan  permulaan  atau  pintu masuk  untuk  melakukan  perbuatan  korupsi  yang  lebih  sistemik  dan  merugikan  negara dalam  jumlah  yang  lebih  banyak.  Oleh  karena  itu,  norma  yang  mengatur  mengenai kriminalisasi  perbuatan  gratifikasi  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Pasal  12B  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  harus  diperkuat.  Penguatan  norma gratifikasi  dimaksud  dilakukan  dengan  penghapusan  norma  yang  kabur  dan  norma  yang saling bertentangan, sebagaimana termaktub di dalam  Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku saat ini.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Delik gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Di  dalam  Pasal  dimaksud  dinyatakan  secara  jelas  dan  tegas  bahwa pemberian  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  adalah  perbuatan pidana,    apabila  pemberian  tersebut  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang berla-wanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Dalam  implementasinya  delik  pidana  gratifikasi  pada  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  belum  maksimal  diterapkan  karena,  norma  yang  ada  belum  jelas dan tegas dengan kata lain masih terdapat kekaburan norma, menjadi kabur karena unsur-unsur tindak pidana gratifikasi dalam pasal 12 B tersebut, juga dimuat dalam Pasal  5  ayat  2  dan  Pasal  11  dengan  ancaman  pidana  yang  jauh  lebih  rendah. Kekaburan  norma  tersebut,  sangat  berpotensi  melemahkan  penegakan  hukum terhadap  perbuatan  pidana  gratifikasi.  Selain  itu,  terdapat  pula  satu  pasal  yakni Pasal  12  C  yang  turut  melemahkan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana gratifikasi, karena pasal tersebut memuat ketentuan yang justeru mendekriminalisasikan  perbuatan  gratifikasi  dan  memberi  impunitas  terhadap penerima gratifikasi.
3. Ketentuan  mengenai  delik  pidana  gratifikasi  yang  sebaiknya  diatur  di  dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  benar-benar
menjadikan  perbuatan  gratifikasi  sebagai  perbuatan  pidana  korupsi,  dengan ancaman  pidana  yang  tinggi.  Hal  itu  perlu  dilakukan  mengingat  gratifikasi memiliki dampak  yang luar biasa, sebagai perbuatan permulaan atau pintu masuk untuk  melakukan  perbuatan  korupsi  yang  lebih  sistemik  dan  merugikan  negara dalam  jumlah  yang  lebih  banyak.  norma  yang  mengatur  mengenai  kriminalisasi perbuatan gratifikasi sebagaimana termaktub di dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  harus  diperkuat.  Penguatan  norma gratifikasi dimaksud dilakukan dengan penghapusan norma yang kabur dan norma yang saling bertentangan, sebagaimana termaktub di dalam  Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku saat ini.

## F.  Rekomendasi
1.    Agar  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  perbuatan  pidana  gratifikasi  di  dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  diterapkan  secara efektif,  sedemikian  sehingga  benar-benar  mampu  menjamin  bahwa  pada  setiap terjadinya  tindak  pidana  gratifikasi,  penerima  gratifikasi  dipidana  sesuai  dengan ancaman  pidana  di  dalam  kentuan  Pasal  12  B  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka  ketentuan Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 C Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  nyata-nyata melemahkan dan atau bertentangan, harus dihapus.
3. Agar konsepsi norma pidana gratifikasi yang berkepastian hukum dan berkeadilan dapat  diterapkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  gratifikasi,  maka  kepada  pihak yang berkompeten direkomendasikan untuk segera melakukan perubahan terhadap perumusan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sedemikian sehingga  memuat  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas  tentang  segala  sesuatu  yang menyangkut perbuatan pidana gratifikasi.

## G. Daftar Pustaka
Andi  Hamzah ,  Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya ,  Gramedia,  Jakarta, 1991
Tjandra  Sridjaja  Pradjonggo, Sifat  Melawan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi , Penerbit Indonesia Lawyer Club, 2010
Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Penerbit PT. Agung Media Mulia Alinea  Pertama,  Pembukaan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Korupsi, 2003.
Daniel  Kaufmann , “Governance  and  Corruption:  New  Empirical  Frontier  For  Program  a Design”,  dalam  T.  Mulya  Lubis,  “Reformasi  Hukum  Anti  Korupsi”,  Makalah Disampaikan  dalam  Konferensi  Menuju  Indonesia  Bebas  Korupsi,  Depok,  18 September 1998.