## Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Eksistensi  Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya

## I Wayan Wesna Astara
Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa wesnaastara58@gmail.com
Published: 07/01/2024
How to Cite: Astara,  I.W.W.  (2024). Diskursus  Politik  Hukum  dalam  Mempertahankan  Eksistensi  Desa  Adat  di  Bali:  Perspektif  Hukum  dan Budaya. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (2)

## Abstract
This publication aims to  discuss the legal, political  discourse in  maintaining  the existence of indigenous villages in Bali.  As  a  result  of  qualitative  research,  data  collection  was  carried  out  through  document  study,  participatory observation, and in-depth interviews with 10 key informants who understood the research topic. The data obtained were analyzed by applying theory effectively, namely Lawrence M. Friedman's legal system theory, the power/knowledge, the theory of Michel Foucault, and Bourdeau's social practice theory. The results of the study showed that efforts to maintain indigenous villages in Bali had been applied legal politics colored by debates (discourse) that emerged in the new  order  era,  the  reform  era,  and  the  post-reform  era.  During  the  New  Order  era,  law  Number.  6/1986  was implemented to defend Balinese traditional villages and at the same time oppose law Number 5 of 1979 on the uniformity of village forms. In the reform era, the enactment of law Number 3 of 2001 concerning ”Desa Pakraman” Village was later renewed as law No. 3 of 2003 concerning ”Desa Pakraman”. The aroma of reform demand is strong in these two legal  products  (law  Number  3/2001  and  law  Number  3/2003).  In  addition  to  strengthening  the  traditional  village security  system by recognizing  the existence of pecalang, Law Number 3/2001  changed the selection process of the village from the consultation system to the voting system and replaced the Customary Village Development  Council into the Pakraman Village Assembly. Furthermore, in Law Number 3 of 2003, the term pakraman is being sued, because this  is  not  beneficial for  Balinese  manners.  Furthermore,  in  the  Post-Reformation  era,  legal  politics  in  maintaining indigenous villages in Bali was renewed with the issuance of Law Number 4 of 2019 concerning indigenous villages in Bali. Some important substances in this legal product include: returning the designation of the “desa pakraman” to an “desa adat”, returning to the deliberation system in the selection of a village, and the position of the “desa adat” to be aligned with the official village which  was strengthened by granting an APBD allocation for the indigenous village. The politics of law that guarantees the continuity of the existence of indigenous villages in Bali needs to be maintained. Keywords: Discourse, legal politics, indigenous villages, Bali

## Abstrak
Publikasi  ini  bertujuan  membahas  diskursus  politik  hukum  dalam  mempertahankan  desa  adat  di  Bali.  Sebagai  hasil penelitian  kualitatif,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumen,  observasi  parsisipasi  daan  wawancara mendalam  dengan  10  informan  kunci  yang  memahami  topik  penelitian.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan menerapkan teori  secara eklektif, yakni teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori kuasa/pengetahuan Michel Foucault dan teori praktik sosial Bourdeau. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya mempertahankan desa adat di Bali, telah terapkan politik hukum yang diwarnai perdebatan (diskursus) yang muncul di era orde baru, era reformasi dan era pasca reformasi. Pada era orde baru, diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 tahun 1986 untuk mempertahankan desa adat Bali sekaligus menentang UU Nomor 5 thuan 1979 penyeragaman bentuk desa. Pada era reformasi diberlakukan Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman yang kemudian diperbaruhi menjadi Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang desa pakraman. Aroma tuntutan reformasi begitu kuat dalam kedua produk hukum (Perda Nomor 3/2001 dan Perda Nomor 3/2003) ini. Disamping memperkuat sistem keamanan

## E-ISSN: 2621-3737
desa  adat  dengan  mengakui  eksistensi  pecalang,    Perda  Provinsi  Bali  Nomor  3/2001  mengganti  proses  pemilihan bendesa dari sistem musyawarah ke sestem voting serta mengganti  Majelis Pembian Desa  Adat menjadi Majelis Desa Pakraman. Selanjutnya dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 istilah pakraman digugat, karena hal ini tidak menguntungkan baghi krama Bali. Selanjutnya pada era Pasca Reformasi, politik hukum dalam mempertahakan desa adat di Bali kembali diperbarui dengan dikeluarkannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa adat di Bali. Beberapa substansi penting dalam produk hukum ini, antara lain: mengembalikan sebutan desa pakraman menjadi desa adat,  kembali ke sistem musyawarah dalam pemilihan bendesa, serta kedudukan Desa adat disejajarkan dengan desa  dinas  yang  diperkuat  dengan  pemberian  alokasi  APBD  untuk  desa  adat.  Politik  hukum  yang  menjamin kesinambungan eksistensi Desa adat di Bali perlu terus dipertahankan.
Kata Kunci : Diskursus, politik  hukum, desa adat, Bali

## I. INTRODUCTION
Bali  memiliki  dua  sistem  pemerintahan Desa  yaitu  desa  adat,  dan  desa  dinas.  Era Reformasi di Bali muncul dua desa di Bali, dikenal dualisme desa yaitu desa adat dan desa dinas. Desa dinas  ini  merupakan  perpanjangan  pemerintah Pusat  untuk  mengurus  desa  di  seluruh  Indonesia. Menurut pendapat V,E, Korn, Stutterheim, Goris, yang  disimpulkan  oleh  Miguel  Covarrubias, kehidupan  masyarakat  Bali  memiliki  kebudayaan yang  sangat  tinggi  berkaitan  dengan  tanah  dan pepohonan  (Dharmayuda,  Suasthawa,  I  Made, 2001: 46). Hal yang  sangat penting dalam  hal ini adalah  tergantung  manusia  Bali,  yaitu  semangat untuk mempertahan nilai-nilai budaya yang dapat menguat dan melemahkan.
Desa  adat  sebagai  aset  budaya  Bali,  dan sekaligus  benteng  kebudayaan  dalam  menjaga budaya Bali yang beragama Hindu, sebagai proses sejarah  dan  produk  sejarah,  pemerintah  Provinsi Bali  mempunyai  tugas  untuk  melindungi  produk budaya dalam aspek hukum dalam pruduk hukum seperti  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  bali Nomor  06  tahun  1986,  tentang  Desa  Adat; Perturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  03  tahun 2001,  tentang  Desa  Pakraman;  dan    Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  04  tahun  2019. tentang  Desa  Adat.  Dinamika  perubahan  nama desa  adat  menjadi  desa  Pakraman  dan  kembali menjadi  desa  adat  merupakan  pergulatan  politik hukum  dan  kebudayan  dalam  rangka  untuk mempertahan eksistensi desa adat di Bali sebagai produk kebudayaan Bali.
Dalam  mempertahankan  desa  adat  dasar pertimbangan  adalah  desa  adat  di  Bali  memiliki hak  asal-usul  seperti  mengurus  rumah  tangganya sendiri,  memiliki  aturan  sendiri  (awig-awig  desa Pakraman),  mempunyai laba desa/ aset-aset Desa, berupa  tanah  pelaba  pura/  tanah  milik  pura  (Pura Desa,  Pura  Dalem,  dan  Pura  Balai  Agung).  Desa Adat  diurus  dan  diatur  berdasarakan  awig-awig
Desa Adat/Pakraman yang kemudian dikepalai oleh seorang  Bendesa  Adat  dan  Prajuru-prajuru  desa adat/  pengurus  desa  adat.  Desa  adat  di  Bali  oleh Korn sebagai suatu republik desa (Dorprepubliek). Artinya desa adat di Bali sebagai desa Dresta adalah kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali yang  mempunyai  satu  kesatuan  tradisi  dan  tata krama  pergaulan  hidup  masyarakat    umat  Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan  Desa)  yang  mempunyai  wilayah tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri,  serta  berhak untuk  menguru  rumah  tangga  sendiri  (otonom) (Astara,  2010:  14).  Hukum  yang  tumbuh, berkembang  dan  dipertahankan  pada  lapisan  lokal (desa adat) disebut ”hukum dari bawah” (customary law). Selain itu, negara juga mempunyai kekuasaan untuk  mengatur  seluruh  warganegaranya  melalui peraturan perundang-undangan (negara mawa tata). Peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan oleh negara diistilah ”hukum dari atas” (Stattutory law).
Desa adat di Bali hidup berdasarkan filosofi Tri Hita  karana  dengan  prinsip  desa,kala,patra berasaskan  ”desa  mawa  cara,  negara  mawa  tata. Dengan  asas  desa  mawa  cara,  negara  mawa  tata, Desa adat di Bali sudah biasa hidup dengan tatanan masyarakat adat dengan pola yang ajeg sehingga di desa  adat  merupakan  benteng  kebudayaan,  adat- istiadat,  dan    agama  Hindu.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa Bali memiliki  desa adat dalam tahun  2019  berjumlah  1.493.  Pemerintahan  Desa adat  di  Bali,  terdiri  atas  unsur  Pemerintahan  Desa adat dan lembaga pengambil keputusan. Kelembagaan pemerintahan Desa Adat terdiri atas: (a)  Prajuru  desa  adat;  (b)  Sabha  Desa;  (c)  Kerta Desa  Adat;  (d)  Banjar  Adat/  Banjar  Suka  duka (Pasal  28,  ayat  (1,2)  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali,  Nomor:  4  Tahun  2019,  tentang  Desa  Adat. Alat kelengkapan pemerintah desa adat Sabha Desa adat, dan Kertha Desa (Pasal 35, ayat (1), dan Pasal 37, ayat (1).
Sewaktu  Liefrinck  berkuasa  di  Resident  Bali dan Lombok berkantor di Singaraja masa kolonial Belanda  lembaga  desa  adat  di  Bali  disebut ”Dorpsrepubliek”  (Republik  Desa).  Pengadilan Desa  yang  rokhnya  adalah  untuk  mengatur keseimbangan  ”religio-magis”  di  desa.  Apabila keputusan  peradilan  Desa  (darpsjustitie)  itu dianggap  belum  adil  atau  pihak-pihak  yang berperkara  tidak  menerima  keputusan  itu,  maka dapat melakukan upaya banding secara bertingkat ke  MDA  tingkat  kecamatan,  Kabupaten  dan Provinsi (Pasal 78, 79, dan 80). Kerta Desa hanya menyelesaikan perkara adat/ wicara yang terjadi di desa adat berdasarkan hukum adat (Pasal 37, ayat (1).
Menurut  Didik  Sukriono,  implikasi  berubah ubahnya  politik  hukum  pemerintahan  desa, berakibat  hancurnya  kehidupan  politik,  hukum, ekonomi  dan  sosial  budaya  di  desa.  Secara emperik dalam politik nampaknya hilangnya basis sosial  (kepemimpinan,  pranata  sosial,  lembaga- lembaga  adat).  Dalam  bidang  hukum,  konsep penguasaan  negara  atas  bumi,air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya,  dalam implementasinya  telah  menjadi  alat  untuk menghilangkan  kedahulatan  masyarakat  atas sumber  daya  alamnya.  Bidang  ekonomi,  nampak dari  sumber  daya  alam  masyarakat  adat  telah menjadi  obyek  pemerintah  dan  pemodal  swasta untuk  mendirikan  dan  mengoperasikan  proyek- proyek besar.  Dalam bidang sosial budaya, yaitu dihilangkannya  berbagai  pengetahuan    dan kearifan  lokal  milik  masyarakat  adat,  seperti sistem  hera  pada  masyarakat  Dani  di  lembah Bilem, sistem sasi pada masyarakat Haruku, sistem perladangan  berotasi  pada  masyarakat  Dayak (Didik Sukriono, 2013: 174).
Masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali tidak mengingkan  adanya  kerusakann    tradisi  akibat penerapan politk hukum yang tidak tepat. Sebagai benteng kebudayaan masyarakat Hindu Bali, desa adat  di  Bali  perlu  dipertahankan  dan  diperkuat keberadaannya. Berdasar pemikiran filosofis  dan kajian  sosiolegal, maka tulisan ini akan membahas diskursus  politik  hukum  dalam  mempertahankan desa adat di Bali pada era orde baru, era reformasi dan  pascareformasi.  Diharapkan,  melalui  tulisan ini  dapat  membuka  jalan  menuju  pada  Desa  adat yang  mampu  menjalankan  ”dharmanya”  secara sosio-religi dan budaya hukum yang membahagiakan  masyarakat  krama  Bali  dalam dialektika kesemestaan.

## KAJIAN PUSTAKA
Karya  ilmiah  ini  secara  khusus  membahas diskursus  politik  hukum  dalam  mempertahankan desa  adat  di  Bali.  Sesuai  topik  penelitian  yang dikaji,  terdapat  sejumlah  publikasi  yang  terkait dengan keberadaan hukum adat,  hukum negara dan desa adat di Bali.
Disamping  desa  dinas,  Desa  adat  (desa pakraman)  di  Bali  memiliki  peran  yang  amat penting dalam menyelesaikan segala permasalahan masyarakat  di  lingkungannya.Dalam  kaitan  ini, Dewi  (2016)  menulis  publikasi  berjudul  “Peran Desa  Pakraman  Dalam  Pembentukan  perarem Terkait Penyelesaian Konflik alih Fungsi Lahan di Desa  Pakraman  Tunjuk,  Kabupaten  Tabanan. Dinyatakan  bahwa  alih  fungsi  lahan  di  Desa Pakraman  Tunjuk  menimbulkan  konflik  antara krama  desa  dan  pengembang  sehingga  untuk menghentikan  konflik  tersebut,  prajuru  desa melakukan paruman dan membentuk perarem yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan awig- awig,  yang  mana  perarem  tersebut  mengatur tentang  larangan  pengembang  untuk  memasuki wilayah Desa Pakraman Tunjuk.
Keberadaan hukum adat sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia sudah melewati  sejarah  yang  panjang.  Dalam  kaitan  ini, Toha  (2011)  menulis  laporan  berjudul  “Eksistensi Hukum  Adat  dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan Desa:  Study  Empiric  di  Bali”.  Eksistensi  Hukum Adat  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa telah  ada  sejak  lama.  Di  Bali,  Desa  Pakraman mengaplikasikan  Hukum  Adat  secara  langsung pada  warga  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan untuk  kepentingan  keagamaan/adat;  sedangakan Desa Dinas mengaplikasikan secara tidak langsung, yaitu  dalam  Peraturan  Desa  untuk  melayani kebutuhan kemasyarakatan berdasarkan kebersamaan dan gotong-royong. Penerapan hukum  adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa tercermin pada faktor sikap dan perilaku warga masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  sistem pemerintahan desa. Warga masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap terselenggaranya sistem  pemerintahan  desa.  Masyarakat  mematuhi aturan  hukum  adat      karena  mereka  takut  akan sanksi  hukum  adat  jika  melanggarnya.    Kendala penerapan  hukum  adat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  adalah  terjadinya  perbedaan norma  antara  hukum  negara  dan  hukum  adat. Diperlukan  solusi  antisipasi  yang  bijak  dan  tepat. Direkomendasikan:  (1)  Keanekaragaman  sistem
pemerintahan  desa  perlu  disikapi  sebagai  suatu realitas  sosial.  Bagi  pembuat  aturan  hukum  agar lebih  hati-hati  dalam  hal  pembuat  aturan  perihal desa-desa di  Indonesia sehingga di  satu sisi  tidak menimbulkan  dampak  yang  tidak    tepat  oleh masyarakat,  di  sisi  lain  juga  harus  tetap  dalam koridor mempertahankan  kesinambungan NKRI; (2)  Kesatuan  awig-awig  di  seluruh  Bali  perlu diwujudkan, dalam rangka memperlancar interaksi sosial  antar  warga  masyarakat  Bali;  (3)  Apabila terjadi hambatan berupa perbedaan norma hukum negara dengan hukum adat maka perlu diantisipasi dengan  mensinkkronisasi  keduanya.  Dengan living  law  dan  living  etic  maka  hukum  dapat dipatuhi di Bali.
Rauf  (2016)  membahas  “Politik  Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”. Disimpulkan bahwa desa  merupakan  salah  satu  entitas  politik  yang memiliki  peran  strategis  dalam  mencapai  tujuan kesejahteraan  bagi  bangsa  Indonesia.  Urgensi Negara  mengakui  desa  adat,  meliputi:  (a) mengembalikan  identitas  dan  budaya  masyarakat pedesaan,  (b)  mengembangkan  dan  melestarikan kearifan-kearifan  lokal  yang  merupakan  sistem kehidupan  masyarakat  asli  desa,  (c)  sebagai pengendali  pengaruh  globalisasi  yang  dapat menghancurkan  kebudayaan  sosial  dan  budaya masyarakat  Indonesia,  dan  (d)  mengembalikan identitas  bangsa.  Konsep  unifikasi  menjadi  salah satu  penyebab  tergerusnya  sistem  kekuatan  dan karakter  kehidupan  masyarakat  adat  melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara.  Oleh  karenanya  penting  mewujudkan konsep hukum yang mencirikan watak dan budaya masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan  zaman  dan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat.  Dalam  perkembangannya konsep  desa  adat  sulit  untuk  dioperasionalkan karena  dipengaruhi  berbagai  pergulatan  yang berhubungan  dengan  konsep  unifikasi  hukum, pluralisme  dan  internasionalisasi  dalam  sistem hukum di Indonesia.
Desa Adat di Bali memiliki hukum adat yakni awig-awig.  Adharinal  (2012)  menulis  artikel berjudul  “Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Di  Bali”. Disimpulkan  bahwa  melalui  Pasal  18B  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), adat dan kesatuan masyarakat  adat  memiliki  posisi  yang  istimewa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Hal ini dikarenakan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan  yang  langsung  berhubungan  dengan masyarakat. Eksistensi adat dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  Bali  dapat terlihat dari diterapkannya konsep Tri Hita Karana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan salah  satu  bukti  konkrit  adalah  adanya  Desa Pakraman selain desa dinas.
Hukum adat amat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kaitan ini, Dharmawan (2018) mengkaji  apakah  substansi  instrumen  hukum tradisional Bali (Awig-Awig) bertentangan dengan hukum hak asasi manusia?. Studi ini menggunakan penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Awig-awig sebagai instrumen hukum  tradisional  di  satu  sisi  bentuknya  sebagai hukum tidak tertulis, tetapi di sisi lain dikonstruksi oleh  Desa  Pakraman  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Daerah Bali Nomor 3 tahun 2001. Oleh karena  itu,  dari  hirarki  norma,  Desa  Pakraman bukan  komunitas  yang  sepenuhnya  otonom  dalam membuat  ketentuan,  apalagi  terpisah  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Instrumen  hukum tradisional  harus  sejalan  dengan  hukum  nasional dan  hukum  internasional,  terutama  yang  terkait dengan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia.  Meskipun sifatnya  bertujuan  untuk  menjaga  keseimbangan kosmik atau alam semesta, nampaknya instrumen- instrumen  internasional  dan  nasional  yang  terkait dengan hak asasi manusia perlu digunakan sebagai referensi  oleh  Desa  Pakraman  dalam  membangun aturan-aturan adat, terutama yang berkaitan dengan kesepekang  (penolakan  dari  Desa  Pakraman)  dan manak  salah  (terkait  dengan  sanksi  bagi  anak kembar  laki-laki  dan  perempuan  yang  dilahirkan sebagai  kembar  sekaligus)  yang  berpotensi menyebabkan  gesekan  sosial  karena  gangguannya terhadap  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  dan  standar kehidupan yang layak.
Semua  publikasi  ilmiah  di  atas  tidak  satupun yang  membahas  masalah  diskursus  politik  hukum dalam  penyelamatan  dan  penguatan  desa  adat  di Bali.  Namun  demikian,  semaua  publikasi  tersebut menjadi  referensi  yang  berharga  dalam  menyusun publikasi ini.

## II. METODE
Penelitian  yang  digunakan  hukum  emperis yang  menjadikan  fakta  social,  phenomena  social dalam  hubungan  timbal  balik  denggan  hukum
sebagai objek penelitian dengan focus studi sikap (attitude)  dan  prilaku  (behavior),  individu, kelompok, masyarakat, Lembaga, negara (Irwansyah, 2021: 195). Isu hukum yang menjadi sorotan  adalah  diskursus  politik  hukum  dalam penyelamatan  dan  penguatan  desa  adat  di  Bali dengan lokasi desa adat kuta. Penentuan obyek dan lokasi  penelitian  ini  didasarkan  pada  beberapa alasan: (a) Desa Adat Kuta merupakan bagian dari desa  adat  di  Bali  yang  berada  di  kawasan  pusat pariwisata  Kuta;  (b)  walaupun  telah  bersentuhan dengan kehidupan modern pariwisata, hukum adat (Awig-Awig) desa adat setempat masih hidup dan dipegang  teguh  oleh  pendukungnya;  dan  (3) Keberadaan  desa  adat  dan  hukum  adat  (Awig- Awig)  Desa Adat Kuta tetap dipertahankan secara konsisten walaupun bertentangan (kontra hegemoni) terhadap hukum nasional.
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi  dokumen,  observasi  parsisipasi  daan wawancara  mendalam  dengan  10  informan  kunci yang  memahami  topik  penelitian.  Data  yang diperoleh  dianalisis  dengan  menerapkan  teori secara  eklektif,  yakni  teori  sistem  hukum Lawrence  M.  Friedman,  teori  kuasa/pengetahuan Michel Foucault dan teori praktik sosial Bourdeau.

## III. RESULT AND DISCUSSION
•  Diskursus Politik Hukum Desa Adat di Bali. Politik hukum dipahami sebagai arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara  yang  diberlakukan  atau  tidak  akan diberlakukan  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang bentuknya  dapat  berupa  pembuatan  hukum  baru dan pengganti hukum lama (Mahfud MD, 2006:5). Perjalanan politik hukum terkait dengan desa adat di  Bali,  terjadi  pasang  surut  penggunaan  istilah ”desa  adat”,  dalam  kontek  hukum  dan  budaya terjadi ”reinkarnasi” istilah desa adat. Hukum yang dibangun di Bali dalam bentuk Pemerintah Daerah Provinsi  Bali  oleh  penulis  menyebut  ”konsep hukum  bermakna  budaya”.  Artinya  membangun hukum untuk kepentingan masyarakat lokal dalam konteks nasional dan global (internasional). Dalam konteks  ini  ”konsep  hukum  bermakna  budaya” penulis  berpendapat  bahwa  a)  Produk  legislator dan  penentu  kebijakan  berpihak  pada  komunitas, historis dan kultural; b) Tidak bertentangan  dengan ekspektasi komunitas dan visi ideologis Konstitusi sebagai  reprentasi  jiwa  dan  kepentingan  umum rakyat  Indonesia;  c)  Dalam  praktik  ekspektasi komunitas  yang  seharusnya  ditempatkan    sebagai
pertimbangan utama dan bahkan konten kebijakan; d)  Hukum  yang  dibentuk  (produk  legislasi) seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan konteks;  e) Sistem hukum yang dibentuk mestinya adaptasi  dengan  komunitas  masyarakat  Indonesia bhinika Tunggal Ika; f) Keterpinggiran asli hukum Indonesia, yaitu tradisi hukum adat.
Dalam kajian politik hukum terjadi pasang surut istilah  ”desa  adat”  di  Bali  dapat  ditemukan  dalam konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya    sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang  diatur  dengan  Undang-undang (UUD 1945 Perubahan Kedua pasal 18B ayat (2) ). Desa  adat  di  Bali  sebagai  masyarakat  hukum  adat yang  hidup  mengalami  dinamika    sesuai  dengan desa,  kala,  patra.  Dikursus  politik  hukum  dalam mempertahankan desa adat di Bali, setidaknya telah melampaui  beberapa  tahap,  dari  era  orde  baru,  era reformsi dan pasca reformasi (Lihat Tabel 4.1).
Tabel 4.1
Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Desa Adat di Bali Era Produk Hukum Isu (Diskursus)
Orde baru Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat
✓ Menentang penyeragaman bentuk desa (UU Nomor 5 thuan 1979) ✓ Upaya  mempertahankan desa adat Bali ✓ Sistem musyawarah dalam pemilihan
bendesa ✓ Desa adat sebagai objek hukum Reformasi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
✓ Mengakui  jagabaya Pecalang ,
✓ Mengganti Majelis pembian desa  adat menjadi majelis desa pakraman
✓ Sistem voting dalam proses pemilihan bendesa ✓ Desa adat sebagai objek hukum
Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali
Nomor    Nomor  3  Tahun  2003, tentang Perubahan atas
Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali Nomor  3  tahun  2001  tentang Desa Pakraman. Istilah pakraman digugat, karena kurang merepresentasikan krama Bali. Pasca Reformasi Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali
Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun 2019, tentang Desa adat.
✓ Desa adat sebagai subjek hukum ✓ Mengembalikan sebutan desa pakraman menjadi desa adat
✓ Kedudukan Desa adat disetarakan dengan desa dinas
✓ Kembali ke sistem musyawarah dalam pemilihan bendesa
✓ Desa adat sebagai subjek hukum
✓ Ada alokasi APBD untuk desa adat
• Era Ode Baru
Dalam  politik  hukum  di  Bali  sejarah  telah mencatat,  bahwa  Era  orde  Baru  dengan  ditandai dikeluarkannnya UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Desa, terjadi hegemoni negara terhadap desa Adat di  Bali  dan/  atau  desa  adat  terpinggirkan,  karena yang diatur adalah desa dinas. UU Nomor 5 tahun 1979  belum  mengatur  eksistensi  desa  adat,  maka Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Peraturan Nomor  11  tahun  1984,  tentang  pembinaan  dan Pengembangan  Adat-istiadat  di  Desa/Kelurahan. Dalam Pembinanaa ini dapat disusun dalam bentuk Perda, Keputusan Kepala Daerah dan kebijaksanaan Pelaksanaan  lainnya (Pasal 6,  Ayat 2).  Dalam  konteks  hegemoni  melalui  produk hukum tersebut kemudian pemerintah Daerah Bali bersama  DPRD  Bali  mengeluarkan  Produk  Perda Desa  Adat  Nomor  06  tahun  1986  sebagai  politik hukum dalam menyelamatkan aset-aset kebudayaan  Bali  yang  beragama  Hindu  di  tingkat desa adat.
Desa  adat    sebagai  desa  tradisional  di  Bali dapat  dimengerti  sebagai  lembaga  sosial-religius bagi umat Hindu yang terikat pada Pura Kahyangan Tiga.  Dalam  aspek    yuridis  menunjuk  pada Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali Nomor 06 tahun 1986 tentang Kedudukan, fungsi dan  peranan  Desa  Adat  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  adapt  dalam  propinsi  Daerah Propinsi Tingkat I Bali, Pasal 1 (e).
Politik sebagai sebuah kebijakan memerlukan  payung  hukum  sehingga  mampu sebagai pelindungi produk budaya Bali. Hukum itu kepentingan  (Pramudia,  2007).  Sebuah  kebijakan publik dari semua lapisan kehidupan ini, termasuk dalam  bidang  pembangunan  ekonomi,  sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu  (Pramudya,  2007).    Ketika  Orde  Baru berkuasa,  kekuasaan  politik  mayoritas  Golongan Karya  (Golkar)  di  Bali  begitu  dominan  dalam pemerintahan  penguasa  yang  didukung  Golkar, dengan  leluasa  menentukan    kebijakan-kebijakan publik  yang  menurut  kepentingan  mereka  adalah baik  dan  menguntungkan  Era  Orde  Baru, Paradigma  hukum  yang  dianut  rezim  ini,  yaitu “hukum adalah alat rekayasa sosial”. Konsekuensi dari paradigma hokum sebagai alat rekayasa sosial mengakibatkan hukum diterapkan secara refresif.
Michel Foucault, melihat bahwa setiap wacana hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari  beroperasinya kekuaasaan  (power),  pengetahuan  (knowledge)
dan  realisasi  sosial  di  antara  keduanya,  yang menghasilkan  apa  yang  disebut  kebenaran  (truth) dan  keadilan  (justice).  Lebih  jelas,  Foucault  di dalam  power/knowledge, apa  yang  disebut pencarian  kebenaran    dalam  hukum  tidak  dapat diartikan  sebagai  sebuah  upaya  penjelajahan objektivitas pengetahuan dalam rangka menemukan sebuah kebenaran akhir (logos), akan tetapi sebuah medan  perang,  yang  didalamnya  ada  pertarungan budaya  (dapat  pula  dari  aspek  ”ekonomi”)  dan politik      untuk  mendapatkan  akses  dan  kekuasaan dalam  mendifinisikan  kebenaran  itu  sendiri,  tidak peduli apakah produk kebenaran itu merepresentasikan  kebenaran  akhir  atau  tidak (Piliang,  2004:  299-300).  Hukum  sebagai  proses produk  budaya    yang  dipengaruhi  relasi  kuasa  dan pengetahuan menjadi hasil budaya yang semestinya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Implementasi politik hukum Orde Baru  di desa adat di Bali terjadi  hegemoni  negara terhadap desa adat  secara  utuh    dapat  ditemui  pada  semangat sentralistik  dari  pemerintah  yang  berkuasa  melalui produk  hukum  (UU  Nomor  5  tahun  1975  tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam bentuk ”persetujuan”. Desa Adat di Bali, sebagai desa adat yang  terhegemoni,  juga  dapat  ditemukan  di  Desa Adat Kuta. Negara telah menghegemoni  desa adat Kuta,  maka  sebagai  resistensi  terhadap    hegemoni Negara    direspons  sebagai  perlawanan  oleh legislatif  dan  eksekutif  Provinsi  Bali  untuk membuat  atau  memproduksi  produk  hukum  yang melindungi/melestarikan esistensi desa adat di Bali dengan  dikeluarkannya  Perda  Desa  Adat  Nomor: 06 Tahun 1986 tentang Desa Adat.
Perda  Desa  adat  ini  lahir  sebagai  proses dinamika  bernegara  masyarakat  Bali  Hindu  untuk mempertahankan  adat,  agama  dan  kebudayaan sebagai bagian  dari ‘’perlindungan budaya melalui produk hukum”  dengan  lahirnya kebijakan publik bentuk Perda Desa Adat,  Politik hukum ini dituang dalam  Perda  Desa  Adat    yang  diimplementasikan dalam Tri Hitakarana dalam interaksi manusia Bali di  wewidangan  (wilayah)  Provinsi  Bali.  Selain, politik proteksi terhadap aset budaya ”Desa Adat”, namun  terjadi  Hegemoni    ”negara”  dalam  bentuk substansi Perda Desa Adat Pasal 12, Ayat (1,2, dan 3) Pembinaan Desa Adat adalah oleh Gubernur yang dibantu  oleh  Majelis  Pembina  Lembaga  Adat (MPLA),  BPPLA  (Badan  Pelaksana  Pembina Lembaga  Adat)  yang  susunan  (strukturnya)
ditetapkan  oleh  Gubernur.    Hal  yang  perlu diketahui juga bahwa lahirnya Perda Desa adat Bali Nomor  06  tahun  1986,  Gubernur  memberikan persyaratan kepada desa adat supaya menyuratkan awig-awig  desa  adat.  Desa  adat  yang  telah menyuratkan  awig-awig  desanya  dan  secara serentak  diadakan  lomba  desa  adat.  Setelah penyuratan awig-awig dan ikut dalam lomba desa adat diberikan bantuan untuk mendirikan Lembaga Perkreditan  Desa  sebagai  lembaga  ekonomi  desa adat.
Dinamika  politik  hukum  dalam  bentuk Perda  desa  adat  dapat  ditemukan  Pasal    13, hubungan  kerja  antara  prajuru  desa  adat  dengan kepala  desa/kepala  kelurahan  adalah  bersifat konsultatif  dan  koordinatif.  Dalam  realitas  politik hegemoni  negara  melalui  kepala  desa/kepala kelurahan terhadap desa adat sangat kental, Kepala Desa  sebagai  Penguasa  Tunggal  di  tingkat  Desa, juga sebagai Ketua LMD di LKMD dengan sistem pemerintahan  yang  sentralistik.  Satjipto  Raharjo, menyebutkan bahwa hukum adalah menghegemonik  kehidupan  manusia  tidak  lagi sepenuhnya  mandiri    dan  alami,  melainkan  sudah berubah  menjadi  kehidupan  yang  dirancang  dan dibentuk oleh hukum. Lebih jelas disebutkan oleh Satjipto  Rahardjo,”Bhinika  Tunggal  Ika”    perlu dijadikan  pedoman  dalam  mengatur  masyarakat majemuk Indonesia dalam politik hukum berdasarkan nilai kearifan lokal. Keanekaragaman belum  menjadi  politik  perundang-undangan  yang dijalankan secara disiplin.
Hukum semestinya ditempatkan sebagai alat untuk  menjaga  nilai-nilai  budaya  lokal  dalam kehidupan  bernegara  ”dalam  konsep  bhineka Tunggal  Ika”.  Dalam  politik  hukum  Undang- undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,  bisa  menjadi  contoh  yang  bagus  tentang politik  pengaturan  yang  tidak  bagus.  Keinginan untuk menata kembali secara seragam desa-desa di Indonesia  harus  dibayar  sangat  mahal,  berupa rusaknya tatanan asli yang dibanyak tempat masih bekerja  dengan  baik.  Bekerja  dengan  baik  berarti mampu    menjadi  ”rumah  yang  menyenangkan” bagi komunitas setempat. UU Nomor 5 tahun 1979 adalah  contoh    par  exellence  dari  hukum  atau Undang-undang yang  kriminogenik.
Satjipto Rahardjo (2007) berpendapat bahwa, desa  adat  di  Bali  yang  merasa  kehidupan  akan terancam  dengan  keluarnya    UU  Nomor  5  tahun 1979. Untuk  itu,  pada  tahun  1986,  Gubernur  Bali yang  didukung  oleh  DPRD  Bali  yang  mayoritas
dari  parta  Golkar  berupaya  menyelamatkan  desa adat  dengan  mengelurakan  produk  hukum,  yakni Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  1986  tentang Kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat. Rakyat dan pemerintah Provinsi Bali berupaya melestarikan Desa  Adat    sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum adat yang bersumber dalam agama Hindu di daerah Bali. Penting pula disebutkan bahwa Desa Adat di Provinsi  Bali  merupakan  kesatuan  masyarakat Hukum  Adat  yang  yang  besar  peranannya  dalam bidang  agama,  Ideologi  Negara,  sosial  kultural, ekonomi dan pertahanan keamanan.
Eksistensi  Desa  Adat  jelas  terumuskan  dalam Perda Nomor 6 Tahun 1986, Pasal 1 ayat (e) bahwa: Desa  Adat  sebagai  Desa  Dresta  adalah  kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama  pergaulan  hidup  masyarakat    Umat  Hindu secara turun temurun dalam ikatan  Khayangan Tiga (Khayangan  Desa)  yang  mempunyai  wilayah tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri  serta  berhak mengurus rumah tangga sendiri.
Disebutkan pula dalam Pasal 7 ayat (1) Setiap Desa  Adat  agar  memiliki  awig-awig  tertulis;  ayat (2) Awig-awig Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 ayat (1) Desa Adat dipimpin oleh Prajuru Desa Adat;  ayat  (2)  Prajuru  Desa  adat  dipilih  dan ditetapkan  oleh  masing-masing  krama  desa  adat. Masyarakat  Desa  Adat  Kuta  dalam  pemilihan bendesa,  didasarkan  pada  awig-awig  setempat. Awig-awig  adalah  satu-satunya  yang  dianggap absah dalam pemilihan Prajuru desa.
• Era Reformasi
Hukum  hendaknya  membuat  bahagia,  kalau tidak  ”kita  bernegara  hukum  untuk  apa?”  itu pertanyaan Satjipto Rahardjo, dalam buku membedah  hukum  progresif  (Rahardjo,  2006:  9). Para penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa  merasa  gelisah  apabila  hukum  belum bisa  membikin    rakyat  bahagia.  Apakah  Politik hukum  desa  adat  di  Bali  bisa  membahagiakan masyarakat  Bali?  Pemerintah  Provinsi  Bali mempunyai  tugas  untuk  membahagiakan  atau mensejahtrakan masyarakat Bali melalui pengaturan Hukum.
Hukum  mengalir  untuk  mempertahan  desa adat atau disebut juga dengan desa pakraman setelah dicabutnya desa adat dengan nama desa pakraman. Bentuk perlawanan masyarakat
Bali
direpresentasikan    kembali  oleh  DPRD  Propinsi Bali periode tahun 1999-2004 dengan hak inisiatif Dewan (DPRD Prop. Bali) yang dituangkan dalam Surat  Keputusan    Ketua  DPRD  Propinsi  Bali Nomor 26/KPTS/DPRD/2000, tentang Pansus Ran Perda  Desa  Pakraman  yang  lebih  lanjut  lahirnya Perda  desa  pakraman  Nomor  3  tahun  2001,  dan Perubahan  Perda  Desa  Pakraman  Nomor  3  tahun 2003. Produk Perda Desa Pakraman sebagai relasi kuasa  DPRD  Bali  yang  didominasi  oleh  PDI Perjuangan. Ketika terjadinya perubahan dari desa adat ke desa pakraman DPRD Propinsi Bali dijiwai oleh  semangat  reformasi  dan  di  bawah  Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai kilas  balik semangat  sentralistik  ke  semangat  desentralisasi pemerintahan.
Dalam  konteks  lahirnya  Perda  desa pakraman  di  Desa  Adat  Kuta  sebagai  sebuah ”kasus”, terbentuknya Majelis Alit Desa Pakraman mengandung  cacat  prosedur  dalam  pembentukan yang  semestinya  dari  bawah  yang  dikirim  oleh bendesa  (desa  Adat/Pakraman),  namun  dalam realitas  politik    bertentangan  dengan  semangat Perda  Desa  pakraman,  karena  masih  sistem penunjukan  dalam  pengangkatan  Majelis  Alit, bahwa ini sebagai cermin dari semangat orde Baru yang sentralistik. Sesuai semangat reformasi, maka dalam  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3 tahun  2001  dibentuk  Majelis  Desa  Pakraman sebagai pengganti Majelis Pembina Lembaga Adat, dan  Badan  Pelaksana  Pembina  Lembaga  Adat (Perda Desa Adat Nomor 06 Tahun 1986, Pasal 12, Ayat (2). Selain itu, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor  3  tahun  2001  tentang  Desa  Pakraman berupaya  memperkuat  eksistensi  desa  Adat. Keamanan  wilayah  palemahan  desa  pakraman diperkuat dengan  mengakui  keberadaan pecalang sebagai jagabaya.
Kebijakan  negara  memang      tidak  dapat diseterilkan  dari  politik,  karena  kebijakan  negara adalah respons terhadap suatu sistem politik  yang ada  di  sekitar  Lingkungan.  George  C.  Edward  III dan Ira Sharkansky (2002), mengartikan kebijakan negara adalah ”apa yang dinyatakan dan dilakukan atau  tidak  dilakukan    oleh  pemerintah’’(what governments say and do, or do not do. It is the goals or  purposes  of  government  program).    Menurut David Easton, public policy merupakan pengalokasian  nilai-nilai  secara  paksa  terhadap seluruh  masyarakat.  Di  sini,  Easton  mempertegas bahwa  pemerintah  itu  secara  sah  dapat  berbuat
sesuatu pada masyarakatnya, dan pilihan pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan  sesuatu  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.
Selanjutnya  dalam  Perda  Desa  Pakraman Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, Desa Adat  Kuta    serta  desa  adat  di  wilayah  Kabupaten Badung  tidak  mengakui  istilah  krama  desa  /krama banjar  pekraman  (pasal  3  ayat  6).  Warga  (krama) yang  bukan  beragama  Hindu    hanya  mempunyai ikatan pawongan dan palemahan di dalam wilayah desa dan hak dan kewajibannya diatur dalam awig- awig  setempat  .  Penduduk  non-Hindu  tetap  hanya mendapat  pelayanan  dinas  saja  (administrasi). Kewajiban  di  palemahan  (wilayah)  adalah  ikut menjaga  keamanan  dan  ketertiban,  dan  wajib  ikut gotong-royong setiap bulan. Demikian pula biarlah urusan  adat  diatur  oleh  bendesa  adat,  dan  urusan dinas diatur oleh Kepala kelurahan. Dalam konteks Pasal 3, Ayat (6) perlu diatur penduduk non-Hindu dan Hindu di Desa Adat Kuta berkaitan dengan Tri Hitakarana (Parhyangan, Palemahan, dan Pawongan)  yang  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban serta kepentingan kehidupan di lingkungannya. Perlunya diatur penduduk pendatang  Hindu  dan  non-Hindu  supaya  tidak ngrebede  atau  membangkang.  Adanya  interpretasi dan  didekonstruksi  dari  bendesa  adat,  kaling, DPRD,  Majelis  Desa  Pakraman,  tokoh  masyarakat dan  birokrasi  mencerminkan  bahwa  faktor  bahasa merupakan  penyebab  utama  mengapa  penerapan hukum tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik (termasuk  bahasa  undang-undang  atau  peraturan daerah)  yang  tidak  pasti,  sangat  terbuka  (open ended),  manipulatif  dan  multifaset.  Dalam  hal  ini, Perda  Desa  Pakraman,  tidak  bebas  dari  suatu counter Hegemoni dari Desa adat Kuta, supaya ada penjelasan  secara  detail  tentang  krama  tamiu. Bahkan  nama  Desa  Pakraman  tidak  diterima  oleh desa adat Kuta, bahkan Badung.  Alasannya adalah adalah  pada  pasal  3,  ayat  (6),  perlu  diatur  tentang penduduk non Hindu dan Hindu, karena pengertian krama Hindu dan non-Hindu multi tafsir. Persoalan dalam  membuat  Peraturan  Daerah  di  Bali  dalam penguatan desa adat terletak pada substansi hukum. Bagaimana  pembuat  peraturan  mampu  menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Dekonstruksi Derrida  yang  melakukan  pembongkaran  terhadap teks  peraturan  (substansi  hukum)  logosentrisme atau  fenosentrisme  itu.  Derrida”membongkar”
sesuatu yang memperbudaknya, ”mendekonstruksi
logosentrisme”. Artinya dekonstruksi  melibatkan  dekomposisi  kesatuan dalam rangka mengungkapkan perbedaan- perbedaan  yang  tersembunyi.  Dalam  kaitannya Pasal  3  ayat  6  Perda  Provinsi  Bali,  yaitu  tentang Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2001, khususnya pasal-pasal  (teks)  yang  tidak  aspiratif  terhadap masyarakat  adat  inilah  yang  akan  “dibongkar”, sehingga  hukum  yang  diterapkan  adalah  dapat efektif dalam masyarakat Bali.
• Era Pasca Reformasi
Hukum adalah kepentingan, oleh karena itu hukum  yang dibuat mencermin  kepentingan  siapa yang  terefleksi  dalam  substansi  hukum.  Belajar dari  teori  Derida,  bahwa  produk  hukum  dapat dibongkar  dari  teks-teks  pasal  yang  terselubung didalamnya.  Dalam  membahas  politik  hukum adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di  Indonesia  sesuai  dengan  asas  pertingkatan (hirarki)  hukum  itu  sendiri,  atau  dengan termminologi  Logemen  (Rogen,  2006),  sebagai hukum  yang  berlaku  disini  dan  kini.  Namun tafsiran    klasik  hukum  positif,  ialah  merupakan hukum  yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga  negara  atau  pejabat  yang  diberikan wewenang  untuk menetapkannya (Hamidi, 2009).
Dicabutnya  Perda  Desa  Pakraman  Nomor  3 tahun  2003,  dengan  diberlakukannya  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa  Adat,  terjadi  perubahan  dalam  proses pemilihan  bendesa  adat  dari  sistem  voting (demokrasi modern) kembali ke sistem musyawarah-mufakat. Perda Nomor 4 tahun  2019 tentang Desa Adat di Bali, pasal 29, ayat (2) dipilih oleh  krama  secara  Musyarah  mufakat.  Sebelum berlakunya  Perda  ini  desa  adat  melakukan pemilihan secara  langsung. Hal ini juga diperkuat dengan SE Majelis Desa  Adat (MDA) Prov. Bali, Nomor  011/MDA-Prov  Bali/XI/2019.  Secara musyawarah  mufakat,  sesua  dengan  ketentuan Pasal  29,  ayat  (2)  sesuai  dengan    Perda  Nomor  4 tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali,  pasal  29, ayat  (2)  dipilih  oleh  krama  secara  musyawarah mufakat.  Konsep  musyawarah  mufakat  wajib dilaksanakan  konsisten.  Apabila  tidak  sesuai dengan  Perda  Nomor  4  tahun  2019  tentang  Desa Adat di Bali, pasal 29, ayat (2) dipilih oleh krama secara musyawarah mufakat, MDA Provinsi  Bali, akan mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Bali dengan pemberian sanksi
administrasi kepada desa adat yang tidak memenuhi ketentuan 29 ayat  (2).  Ketentuan ini, memberikan arti  bahwa  tidak  ada  memberikan  kebebasan  desa Adat untuk pemilihan secara langsung (demokratis di desa adat). Beberapa awig-awig desa adat di Bali, dan perarem yang bertentangan dengan Perda desa adat Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat.
Terus berubahnya politik hukum dalam yang terkait  degan  desa  adat  di  Bali  merupakan  bagian dari    “proyek  hukum”  yang  belum  selesai. Sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo, Indonesia adalah proyek hokum yang belum selesai, masih  belajar  bernegara  hukum.  Negara  hukum adalah  konsep  modern  yang  tidak  tumbuh  dari dalam  masyarakat  Indonesia  sendiri,  tetapi  barang “import”  (Rahardjo,  2006:  48).  Bali  merupakan contoh  yang  bagus  dalam  bagaimana  suatu komunitas  desa  adat  merusaha  mempertahankan tatanan  sosial  yang  asli  dengan  menawarkan keberadaan  hukum  dan  Undang-undang  modern. Hukum  yang  dibuat  harus  menyenangkan,  negara hukum  yang  dipilih  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan.  Siapa  yang  dibela  dalam  substansi dalam  pasal-pasal  Peraturan  Daerah?.  Perlu  kajian yang  mendalam  tentang  Peraturan  Daerah  yang dibentuk  oleh  lembaga  yang  berwenang.  Disinilah penstudi hukum wajib mencermati apa yang dibela, siapa  yang  dibela,  apakah  membahagiakan  yang dibela, atau negara sedang menghegemoni rakyatnya  “demi  kekuasaan”  demi  kepentingan “golongan”.
Sejauh  ini,  politik  hukum  yang  terkait  dengan pemertahanan desa adat di Bali masih dalam koridor yang  menguatkan  tradisi  dan  budaya  masyarakat Hindu  Bali.  Eksistensi  Desa  adat  masih  terjamin kesinambungannya.  Perda  Nomor  4  tahun  2019 tentang  Desa  Adat  di  Bali  yang  lahir  di  era pascareformasi  menghendaki  agar  posisi  desa  adat sejajar  dengan  desa  dinas.  Kedudukan  desa  adat menjadi  lebih  sejajar  dengan  desa  dinas.  Hal  ini jelas tercermin dalam isi Peraturah Daerah Provinsi Bali  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di Bali.  Kebijakan  baru  pemerintah  Provinsi  Bali (Perda  Nomor  4/2019)  ini  dikeluarkan  untuk mengatur pengembangan organisasi desa adat.
Desa  adat  di  Bali  resmi  telah  diakui  sebagai subjek  hukum  (Pasal  5,  Perda  4/2019),  sebelum kebijakan ini lahir status desa adat hanyalah sebagai subjek  hukum  perjanjian.    Selain  itu,  sebagaimana desa  dinas,  desa  adat  juga  memperoleh  dukungan pendanaan  (penganggaran)  yang  bersumber  dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dialokasikan  melalui  perangkat  daerah  yang menangani  urusan  Desa  Adat  (Pasal  68).  Tentu saja,  dukungan  penganggaran  ini  diperlukan  desa di Bali dalam upaya mewujudkan kasukretan Desa Adat  yang  meliputi  ketenteraman,  kesejahteraan, kebahagiaan,  dan  kedamaian  sakala  dan  niskala (Perda Nomor 4/2019, Pasal 21).

## IV. CONCLUSION
Dalam upaya mempertahankan desa adat di Bali, telah  terapkan  politik  hukum  berupa  peraturan daerah tentang desa  adat yang diwarnai perdebatan (diskursus) yang panjang. Diskursus yang memarnai penyelamatan  dan  penguatan  desa  adat  di  Bali tersebut,  setidaknya  muncul  di  era  orde  baru,  era reformasi  dan  era  pasca  reformasi.  Pertama,  di  era Orde  Baru  Gubernur  yang  didukung  oleh  DPRD Bali yang angggotanya mayoritas dari Partai Golkar sengaja  menerbitkan  produk  hukum  berupa  Perda Provinsi  Bali  Nomor  6  tahun  1986  untuk mempertahankan desa adat Bali sekaligus menentang  UU  Nomor  5  tahuan  1979  yang menyeragamkan bentuk desa di Indonesia. Walaupun  substansi  Perda  Provinsi  Bali  Nomor 6/1986  ini  berupaya  mempertahankan  desa  adat  di Bali,  namun  aroma  kekuasaan  orde  baru  terasa masih  kuat,  dibuktikan  masih  adanya  kontrol penguasa  terhadap  keberadaan  desa  adat  berupa Majelis  Pembina  Desa  adat  yang  dipimpin  oleh gubernur, bupati dan wali kota.
Kedua, pada era  reformasi Gubernur Bali yang didukung  oleh  DPRD  yang  angotanya  mayoritas PDI  Perjuangan  mengeluarkan  Perda  Provinsi  Bali Nomor 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman yang kemudian  diperbaruhi  menjadi  Perda  Provinsi  Bali Nomor  3  tahun  2003  Tentang  Desa  Pakraman. Aroma tuntutan reformasi begitu kuat dalam kedua produk  hukum  (Perda  Nomor  3/2001  dan  Perda Nomor 3/2003) ini. Disamping memperkuat  sistem keamanan  desa  adat  dengan  mengakui  eksistensi pecalang,  Perda  Provinsi  Bali  Nomor  3/2001 mengganti  proses  pemilihan  bendesa  dari  sistem musyawarah  ke  sistem  voting  serta  mengganti Majelis Pembian Desa  Adat menjadi Majelis Desa Pakraman.  Selanjutnya  dalam  Perda  Provinsi  Bali Nomor  3  tahun  2003  istilah  pakraman  digugat, karena hal ini tidak merepresentasikan  krama Bali.
Ketiga,  di  era  Pasca  Reformasi,  politik  hukum dalam  mempertahakan  desa  adat  di  Bali  kembali diperbarui  dengan  dikeluarkannya  Perda  Provinsi
Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa adat di Bali. Beberapa substansi penting dalam produk hukum ini, antara  lain:  mengembalikan  sebutan  desa  pakraman menjadi  desa  adat,    kembali  ke  sistem  musyawarah dalam  pemilihan  bendesa,  kedudukan  Desa  adat disejajarkan  desa  dinas  yang  diperkuat  dengan pemberian alokasi APBD untuk desa adat.

## •  Saran
Dinamika  politik  hukum  yang  terkait  dengan pemertahanan desa adat di Bali masih dalam koridor yang  menguatkan  desa  adat,  tradisi  dan  budaya masyarakat  Hindu  Bali.  Politik  hukum  yang menjamin  kesinambungan  eksistensi  Desa  adat  di Bali  perlu  terus  dipertahankan  mengingat  dalam masyarakat  Bali,  nilai  budaya  Bali  berbasis  agam Hindu  “negara  hadir”  dalam  produk  hukum    dalam konteks  ideologi  Pancasila  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
•  Konsep  dan/atau  teori  ”Hukum  bermakna Budaya”  dapat  ”  digali  dan/atau  digunakan  untuk mengenalisis  isu  hukum  yang  terkait  dengan kebijakan hukum yang berorientasi pada hukum yang hidup dalam masyarakat lokal.

## REFERENCES
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif ,
Rosdakarya, Bandung, 2010,
A.  Rauf,  Muhammad.  2016.  Politik  Hukum Pembentukan  Desa  Adat  Dalam  Sistem Pemerintahan  Di  Indonesia;  Jurnal  De  Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli–
Desember2016425
Adharinal.  2012.  “Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali”. Jurnal  Rechts  Finding-Media  Pembina  Hukum nasional, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012.
Arwati,  Ni  Made  Sri,  1991.  Geguritan  Desa  Adat. Denpasar: MPLA Bali.
Astara  Wesna  I  Wayan,  2010,  Pertentangan  Politik Hukum Negara dan Politik Kebudayaan,
Barker  Chris,  2000,    Cultural  Studies,  Teori  &
Praktik. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
Bawa,  Ida  Bagus  Putu,  2005.  ”Konsep  dan
Implementasi
Otonomi
Desa Serta Pemerdayaan  Masyarakat  Desa”  (sesudah berlakunya UU 32 tahun 2004). Denpasar, Fisip Unwar.
Bintang  Regen  Saragih,  2006,  Politik  Hukum, Bandung, CV Utomo,
Biro  Bina  Pemerintahan  Desa,  1985/1986.   Peranan
Desa  Adat  Dalam  Pemerintahan  Desa.
Denpasar: Pesamuan Badan Pelaksana
Pembina  Lembaga  Adat  Kabupaten  dan Kecamnatan se-Bali.
Bogdan, Robert C., 1972. Participant Observation in Organizational  Setting.  New  York:  Syracuse University Press, Syracuse.
Bourdieu,  Pierre.  1990.  Outline  of  a  theory  of practice. London: Cambridge University Press.
Charles  F.  Andrain,  1992.  Kehidupan  Politik  dan perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Dahlan  Thaib,dkk,  1999,  Teori  dan  hukum
Konstitusi,  edisi  Revisi,  PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta
David  Kaplan,  2002,    Teori  Budaya,  Yogyakarta,
Pustaka Pelajar.
Dewi,  Ni  Made  Lidia  Lestari  Karlina.    2016.  Desa Pakraman Dalam Pembentukanperarem Terkait  Penyelesaian  Konflikalih  Fungsi Lahan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten  Tabanan.  Jurnal  Magister  Hukum Udayana, September 2016, Vol. 5, No. 3 : 435 - 446
Dharmawan,  Ni  Ketut  Supasti.  2018.  The  Balinese Traditional  Law  Instrument:  a  Realism between  the  Balance  of  Cosmic  and  Human Rights ContextI Gede Yusa; PADJADJARAN Journal of Law Volume 5 Number 3Year 2018; Friedman, Lawrence M. 1977. Law and Society An
Introduction,  New  Jersey:  Prentice  Hall  Inc, hal. 6-7.
Gaffar  Afan,    1991.    dalam  Alfian  &  Nazaruddin Sjamsudin,  Profil  Budaya  Politik  Indonesia. Jakarta:  Grafiti.
Gaffar Afan, 2004. Politik Indonesia transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka  Pelajar.
George  C.  Edwards  III  dan  Ira  Sharkansky,  The
Policy  Predicamnet,  dalam  M.  Irfan  Islamy, 2002,    Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
Gubernur  Bali,  2001.  Mengkaji  dan  Menemukan Format  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  di Bali  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah. Denpasar:  Fisip Unwar.
Gubernur  Bali,  Mengkaji  dan  Menemukan  Format Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Bali Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah.  Denpasar: Fisip Unwar.
Hamidi, Jazim. 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta
Irwansyah,  2021,  Penelitihan  Hukum  Pilihan Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel  (edisi
revisi), Mirra, Yogyakarta.
Korn, V.E., 1932. Hukum Adat Bali, cetakan kedua yang diperbaiki, Terjemahan Proyek
Pembinaan  Hukum  Biro  Hukum  &  Ortal. Denpasar:  Kantor Gubernur, KDH.. TkI Bali.
Lauer,  H  Robert,  2001.  Perspektif  Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Renika Cipta.
Lili  Rasjidi,  2001.  Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori Hukum. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
LPD Desa Adat Kuta, Newsletter, Dasa Warsa LPD Desa Adat Kuta.
Lubis  Akhyar  Yusuf,    2006.    Dekonstruksi Epistemologi  Modern,  Dari  Posmodernisme, Teori  Kritis,  Poskolonialisme  Hingga  Cultural Studies. Jakarta:  Pustaka Indonesia Satu.
Lubis  Akhyar  Yusuf,  2003.    Setelah  Kebenaran  & Kepastian Dihancurkan, Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan, Sebuah Uraian Filsafat Ilmu    Pengetahuan  Kaum  Posmodernis. Yogyakarta: Percetakan BYRU.
Mahfud  MD,    1998.  Politik  Hukum  Di  Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Mahfud MD, 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
Mahfud  MD,  2000.  Demokrasi  dan  Konstitusi  di Indonesia,  Studi  Tentang  Interaksi  Politik  dan Kehidupan  Ketatanegaraan.  Jakarta:    Rineka Cipta.
Mahfud  MD,  2006,  Memahami  Politik  hukum, menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta.
Maria  Farida  Indrawati,  S,  2006.  Ilmu  Perundang- Undangan,  Proses  dan  Teknik  Pembentukan. Yogyakarta:  Kanisius.
Muchsin,  Fadillah  Putra,  2015,  Hukum  dan Kebijakan Publik, Averroes Press
Nezar  Patria  &  Andi  Arief,  2003.  Antonio  Gramsci Negara  &  Hegemoni.  Yogyakarta:    Pustaka Pelajar.
Parimartha,    I  Gede,  2002.    “Desa  Adat  Dalam Perspektif  Sejarah”  dalam  DesaPekraman (Sejarah, Eksistensi dan Strategi Pemberdayaan),  Denpasar:  Yayasan  Tri  Hita Karana Bali.
Parimartha,    I  Gede,  2003.“Memahami  Desa  Adat,
Desa  Dinas  Dan  Desa  Pakraman  (Suatu Tinjauan  Historis,  Kritis)”,  Dalam  Pidato pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  Dalam Bidang  Ilmu  Sejarah.    Denpasar:  Universitas Udayana.
Pasek  Diantha,  I  Made,  2002.    “Eksistensi  Desa Menurut  UU  No.  22  tahun  1999  dalam  Desa Pekraman  (Sejarah,  Eksistensi  dan  Strategi
Pemberdayaan).  Denpasar:  Yayasan  Tri  Hita
Karana Bali.
Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan dan
Pelantikan Prajuru Desa Adat Kuta 2008-2013. Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali    Nomor  2  Tahun
1988, Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor    Nomor  3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor    Nomor  3 Tahun 2003, tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3  tahun  2001 tentang Desa Pakraman.
Peraturan Daerah Propinsi Bali Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, tentang Desa adat.
Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali Nomor  06  Tahun  1986,  Tentang  Kedudukan, Fungsi  dan  Peranan  Desa  Adat  sebagai kesatuan  masyarakat  Hukum  Adat  dalam Propinsi daerah Tingkat I Bali.
Pilliang Yasraf A,  2004. POSREALITAS, Realitas
Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika. Yogyakarta: Jalasutra.
Pilliang  Yasraf  A,  2005.  Transpolitika,  Dinamika Politik  di  dalam  Era  Virtualitas.  Bandung: Jalasutra.
Piotr Sztompka, 2004.  Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.
Polda  Bali,  2002.    Mengoftimalkan  Sinergi  antara Aparat  Keamanan  dan  Kekuatan  Lokal Tradisional Dalam Menghadapi Permasalahan yang  semakin  Kompleks,  Badung.  Denpasar: Yayasan Tri Hita Karan.
Pramudya, 2007, Hukum Itu  Kepentingan. Salatiga:
Sanggar Mitra Sabda.
Rahardjo  Satjipto,  2006.    Hukum  dalam  Jagad Ketertiban, Jakarta: Kompas.
Rahardjo  Satjipto,  2006.  Membedah  Hukum Progresif.Jakarta:  Buku Kompas.
Rahardjo Satjipto, 2007. Biarkan Hukum Mengalir, Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia dan Hukum. Jakarta: Kompas.
Riant  Nugroho,  2013,Metode  Penelitian  Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Riant  Nugroho,  2013,Metode  Penelitian  Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rijkschroeff, 2001. Sosiologi, Hukum dan Sosiologi
Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Ritzer  George,  1992,  Contemporary  Sociological Theory,  Third  edition.  (New  York:  McGraw-
Hil Inc). Ritzer, George, 2003.Teori Sosial
Postmodern.Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Rogen  B.S  2006,  Politik  Hukum,  CV  Utomo Bandung Soemadiningrat Otje Salman, 2002. Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer. Bandung, Alumni Bandung.
Soetandyo  Widnjosoebroto,    1993.  Dari    Hukum Kolonial  Ke  Hukum  Nasional,  Suatu  kajian tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan  Hukum  Selama  satu  Setengah Abad  di  Indonesia  (1840-1990).Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Suasthawa,  D.,    2001.  Desa  Adat  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  di  Propinsi  Bali. Denpasar: Upada Sastra.
Sulistiyono  Adi,  2007.  Negara  Hukum,  Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Surakarta: LPP UNS.
Sumardika, I Nengah, 2004. “Efektivitas Pelaksanaan Perda  No.  3  Tahun  2001  Tentang  Desa Pekraman  di  Kabupaten  Karangasem”  Tesis Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Hindu Indonesi  Denpasar.  Denpasar:  Pasca  Sarjana Unhi.
Sunaryati  Hartono,  1991.  Politik  Hukum  Menuju Satu  Sistem  Hukum  Nasional.    Bandung: Alumni.
Surpha,  I  Wayan,  1991.  Eksistensi  Desa  Adat  Di Bali.  Denpasar:  Upada Sastra.
Surpha, I Wayan, 2002. Seputar Desa  Pakraman dan Adat Bali.  Denpasar, Bali Post.
Toha,  Suherman.  2011.  Eksistensi  Hokum  Adat Dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  Study Empiric  Di  Bali”  .  Jakarta:  Badan  Pembinaan Hukum  Nasionalkementerianhukum  Dan  Ham R.I
Undang-Undang RI   Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah.
Undang-Undang  RI    Nomer  5  tahun  1974,  tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.
Undang-Undang RI  Nomor  Nomor 26 tahun 2007, Petataan Ruang.
Undang-Undang  RI    Nomor    Nonor  9  Tahun  1990, Tentang Kepariwisataan.
Undang-Undang  RI    Nomor  22  tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  RI    Nomor  5  tahun  1979,  Tentang Pemerintah Desa.
Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang  RI,  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang
Desa.
UUD  1945  Amandemen  Pertama,  Kedua,  Ketiga dan Keempat.
Wesna  Astara,  I  Wayan,    2010.  Dinamika  Sosial Politik  Desa  Adat  Kuta  Dari  Desa  Adat  Ke Desa  Pakraman:  Perspektif  Kajian  Budaya. Denpasar,Pascasarjana Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.
Wesna Astara, I Wayan, 2004.“Desa Pekraman dan
Respon  Budaya  Bali  Terhadap  Pariwisata
dalam masyarakat Multikultural Menuju Jagadhita” Dalam Jurnal  Ilmu Sejarah Tantular.
Denpasar: Jurusan Sejarah Unud.
Wesnawa,  Ida  Bagus,  2001.  Otonomi  Daerah:  Pola
Hubungan Desa Adat dalam sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan.Denpasar:  Fisip
Unwar.