Abstract : This study aims to analyze fintech crimes that occur from the perspective of jinayah law  and  to  analyze  relevant  dispute  resolution  for  fintech  crimes  from  the  perspective  of jinayah law. This study uses a normative legal research method that uses qualitative analysis, namely by explaining the existing data with words or statements not with numbers. Based on the  results  of  the  study,  it  shows  that  this  sharia  fintech  crime  when  viewed  from  the perspective of jinayah law is included in the ta'zir crime, which if there is a violation the law enforcement is in accordance with the existing legislation in the fairest manner and carried out  indiscriminately  and  discipline  that  actually  carries  out  sanki  ta'zir  for  sharia  fintech crimes,  which  in  essence  contain  benefits  for  human  life  both  in  the  world  and  in  the hereafter.
Keywords: Law Enforcement, Sharia Fintech Crime, Jinayah Law
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  kejahatan fintech  yang  terjadi berdasarkan perspektif hukum jinayah dan untuk menganalisa penyelesaian sengketa yang relevan  untuk  kejahatan fintech  berdasarkan  perspektif  hukum  jinayah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  analisis  kualitatif yakni  dengan  menjelaskan  data  yang  ada  dengan  kata  atau  pernyataan  bukan  dengan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan fintech syariah ini jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah masuk kedalam tindak pidana ta’zir, yang mana jika  terjadi  pelanggaran  tersebut  penegakan  hukumnya  adalah  sesuai  dengan  perundang- undangan yang sudah ada dengan seadil-adilnya dan dilakukan tanpa pandang bulu serta disiplin bahwa benar-benar melakukan sanki ta’zir kepada tindak kejahatan fintech syariah, yang  mana  pada  hakikatnya  mengandung  kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia  baik  di dunia maupun di akhirat.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Fintech Syariah, Hukum Jinayah

## Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan
Fintech Syariah Pada Masa Pandemi Di Indonesia:

## Perspektif Hukum Jinayah
Sri Wahyu Ningsih 1 , Winda Fitri 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Email: 1751077.sri@uib.edu
2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Email: winda@uib.ac.id
* email correspondence: winda@uib.ac.id

## Vol. 8, No. 1
Tahun 2022
Article History Received: 27/11/2021 Revised: 12/12/2021 Published: 29/12/2021

## Citation Suggestion:
Ningsih, Sri Wahyu., & Fitri, Winda. (2022). Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi Di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah. JUSTISI, 8(1), 15-29.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini berdasarkan kepada Pasal 3 dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 1 Pernyataan  tersebut  dibuktikan  dengan banyaknya  peraturan  hukum  tertulis  yang  disahkan  dan  diberlakukan  di  lingkungan masyarakat.  Hukum  tersebut  dibuat  oleh  lembaga  pemerintah  yang  berwenang  dan mempunyai tujuan untuk menciptakan kemanfaatan hukum, keadilan dan kepastian hukum, apabila  hukum  tersebut  tidak  dijalankan  atau  dilanggar  maka  akan  dikenakan  sanksi  yang berlaku dalam masyarakat.
Seiring dengan berkembangnya zaman, membuat peraturan hukum di Indonesia yang sudah ada juga ikut berkembang dan memungkinkan muncul nya peraturan baru. Peraturan yang  muncul  tersebut  dapat  disebabkan  salah  satu  faktornya  adalah  karena  terdapat permasalahan yang baru didalam masyarakat dan belum memiliki peraturan secara jelas.
Berbicara  mengenai  perkembangan  zaman,  bukan  hanya  peraturan  hukum  saja  yang mengalami  perkembangan,  tetapi  dalam  bidang  teknologi  juga,  karena  apapun  aktivitas yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ,  hal  tersebut  tidak  mungkin  akan  terlepas  dari  bantuan sebuah  teknologi.  Begitu  juga  pada  bidang  lembaga  keuangan  yang  saat  ini  berbasis teknologi.  Salah  satu  kemajuan  mengenai  teknologi  adalah  dengan  munculnya  teknologi terkait finansial.
Di  Indonesia,  teknologi  finansial  lebih  sering  dikenal  dengan Fintech  (Financial Technoloy).  Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial pada pasal 1 ayat (1) menyebutakan bahwa :
“Teknologi  Finansial  adalah  penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi, kelancaran,keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” 2
Tentunya  dalam  hal  ini fintech  muncul  dengan  pengaruh  teknologi  modern.  Bukan hanya di Negara Indonesia, fintech pun berkembang pesat di seluruh dunia. Adanya fintech ini  bertujuan  untuk  mempermudah  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  pinjaman  yang dianggap lebih praktis dan aman serta mempermudah dalam melakukan transaksi dan juga agar  lebih  mudah  meningkatkan  literasi  dalam  hal  keuangan.  Dalam  hal  ini  sangat berpengaruh  terhadap  masyarakat  yang  memiliki  keinginan  untuk  mengakses  kredit keuangan dengan menggunakan sistem online.
Dengan  terus  berkembangnya  jaman,  perusahaan fintech    di  Indonesia  semakin populer dan juga semakin banyak dicari oleh masyarakat banyak. Salah satu perkembangan fintech adalah munculnya fintech syariah. Fintech Syariah di Indonesia sudah mulai banyak
1 Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945., Ps. 1 ayat (3).
2 Indonesia, Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017., Ps. 1 ayat (1).
menarik  perhatian  publik  terlebih  dengan  dibentuknya  Asosiasi Fintech  Syariah  Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi fintech syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya fintech syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan(OJK). 3
Otoritas  Jasa  dan  Keuangan  (OJK)  memberikan  kesempatan  bagi  para  pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi fintech nya di OJK, dan pada tahun 2019 setidaknya sudah  terdapat  4 fintech  syariah  yang  telah  resmi  terdaftar  pada  Otoritas  Jasa  Kuangan, yakni  Ammana,  Investree,  Dana  Syariah  dan  ALAMI. 4 Fintech  Syariah  ini  mempunyai perbedaan  dengan Fintech  Kovensional  yang  mana  perbedaan  terletak  pada  proses  akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor.
Berbicara  mengenai  akad  pada fintech  syariah,    terdapat  berbagai  macam  jenis  akad dalam  melakukan sebuah pengembangan  terhadap  produk fintech  syariah. Dalam syariah Islam  terdapat  berbagai  macam  jenis  akad  pada  berbagai  bidang  ekonomi,  seperti  wakaf, akad  zakat,  qardhul  hasan  yang  sifatnya  non  komersil  sampai  akad  yang  bersifat  komersil yakni seperti ijarah ,murabahah, musyarakah serta mudharabah. Berbagai macam jenis akad inilah yang akan memberikan peluang tersendiri didalam melakukan pengembangan produk di fintech syariah. 5 Hal ini berdasarkan kepada prinsip dasar yaitu Al’ Quran : QS. Al- Maidah,
5(1), QS. Al – Isra, 17(34), dan QS. An-nisa., 4(29).
Pada tahun 2004 pertama kali muncul Fintech syariah yang diawali oleh startup beehive di Dubai.  Dalam hal ini fintech syariah mempunyai pembiayaan murah yang akan diberikan kepada para pendiri UMKM berupa sertifikat syariah pertama dengan menggunakan system peer  to  peer  landing  market  place.  Dan  pada  tahun  2016  di  wilayah  asia  tenggara  yaitu tepatnya di negara Singapura, telah memperkenalkan produk fintech syariah berupa capital boost  yang  sudah  mempunyai  sertifikat    syariah  dari  financial  shariah  advisory  consultasy Singapura,  kemudian  terdapat fintech  syariah  di  Singapura  yang  telah  berhasil  menguasai pasar di Indonesia dengan menggunakan suatu system crowdfunding dan sudah mempunyai sebuah layanan keuangan syariah pada tahun 2014. Crowdfunding syariah ini terus menerus telah  mengalami  perkembangan  di  seluruh  bagian  belahan  dunia  dalam  beberapa  waktu terakhir.
Seiring  dengan  perkembangan  mengenai  teknologi  informasi,  di  negara  Indonesia terdapat  Fatwa  Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah. Terdapat  tiga  produk  ekonomi  yang  dapat  dikategorikan  sesuai  dengan  prinsip  syariah, yaitu:  yang  pertama,  terbebas  dari  transaksi  yang  dilarang;  yang  kedua,  produk  sesuai dengan akad atau transaksi syariah; dan ketiga,  wajib untuk  menjaga (akhlak)  islam dalam
3 Hiyanti, H.,  Nugroho, L.,  Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia.  Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,  5(3), 326-333., hlm.328.,
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578
4 Hiyanti, H.,  Nugroho, L.,  Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Ibid., hlm. 329.,
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578
5 Saripudin., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 41-50., hlm. 45., DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449
proses  melakukan  muamalah,  hal  ini  Menurut  Sahroni  (2018)    terhadap  Fatwa  dari  MUI tersebut. 6 Fintech  syariah  pada  saat  ini  sudah  berdiri  di  negara  Indonesia  dan  diantaranya adalah  indves,  syarQ,  start  zakat,  paytren,  Ammana,  Investree,  Dana  Syariah  dan  ALAMI,. Fintech  syariah  yang  telah  memperoleh    sertifikasi  halal  dari  MUI  pertama  di  Indonesia adalah Paytren yakni pada tahun 2017. 7
Dengan  sejarah  muncul  nya fintech  syariah  tersebut  membuat  Indonesia  mengikuti perkembangan yang ada dengan memanfaatkan teknologi dan mencari peluang dalam hal keuangan, yang mana hal tersebut mempunyai tujuan untuk perekonomian Negara.  Dengan adanya  perkembangan fintech  akan  menjadi  sebuah  tantangan  terhadap  bidang  ekonomi dan  sektor  keuangan  Negara  Indonesia  kedepannya.  Perkembanagn fintech  ini  di  satu  sisi terbukti  memiliki  manfaat  bagi  pelaku  usaha,  konsumen  dan  juga  perekonomian  nasional, tetapi  juga  disisi  lain  memiliki  potensi  risiko  terjadinya  kejahatan fintech  apabila  tidak dimitigasi  secara  baik  dapat  mengganggu  sistem  keuangan.  Dalam  hal  ini,  semakin maraknya fintech dikalangan masyarakat terdapat Financial Crime.  Pengertian dari Financial Crime  sendiri adalah suatu  kejahatan yang sudah ada lama jauh sebelum sistem teknologi digital berkembang pesat. Tetapi dengan majunya perkembangan jaman, kejahatan tersebut juga semakin banyak terjadi, apalagi  dengan keadaan Indonesia sekarang ini yang dilanda Pandemi COVID – 19.
Pada masa pandemi COVID – 19, Fintech  ini semakin populer dan juga  banyak dicari oleh masyarakat banyak. Salah satu alasannya adalah dengan penggunaan smartphone dan internet yang meluas, maka sangat diperlukannya sebuah transaksi keuangan yang dilakukan secara  online  dan  juga fintech    ini  dianggap  lebih  praktis  jika  dibandingkan  dengan keuangan  konvensional  yang  dianggap  lebih  kaku  dan  agak  ribet  dalam  pengurusannya. Subjek Hukum pada fintech  tersebut terdiri dari layanan pinjam meminjam, penyelenggara, Penerima Pinjaman dan juga Pemberi Pinjaman.
Dengan  munculnya fintech  di  dalam  dunia  teknologi  keuangan,    terdapat    berbagai modus  baru  yang  dilakukan  dalam  tindak  pidana  pada  bidang  keuangan.  Selain  itu  juga, adanya fintech illegal yang sudah pernah terjadi juga ikut mencoreng nama baik dari fintech legal. Fintech  ilegal  melakukan  praktek-praktek  yang    tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan yang telah berlaku dalam  lingkungan masyarakat. 8 Selain  itu, terdapat beberapa  persoalan yang terjadi berkaitan dengan Kejahatan fintech  yaitu maraknya perusahaan  fintech  yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin secara resmi daari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga  kejahatan  berupa  kerahasiaan  data  pribadi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  masih  ada juga perusahaan fintech bersifat illegal yang artinya tidak sah menurut aturan hukum yang berlaku,  sehingga  sudah  pasti  melanggar  hukum.  Hal  inilah  yang  akan  membahayakan
6 Narastri, M. (2019). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 155-170., hlm.163.,
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.513
7 Rahmawati, L., Rahayu, D.D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 75-90, hlm. 83. DOI: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718
8 Saripudin., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Ibid., hlm. 46., DOI: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718
masyarakat  banyak  dan  akan  berisiko  tinggi  jika  pinjam  meminjam  online  dilakukan  di perusahaan fintech  ilegal tersebut.
Contoh kasus kejahatan fintech  yang sudah terjadi dialami oleh seorang nasabah terhadap praktek pinjam meminjam uang secara online, yaitu kasus kejahatan oleh platform Rupiah Plus.  Kasus pada platform Rupiah Plus ini terjadi pada seorang pengguna jasa yang mengalami  sebuah  keterlambatan  dalam  hal  melakukan  suatu  pembayaran  yang mengakibatkan seorang penyelenggara jasa menyewa collector  untuk melakukan penagihan utang  dari  pengguna  jasa  tersebut.    Namun  dalam  hal  ini,  disaat  melakukan  penagihan, collector  tidak hanya menagih dan menghubungi  pengguna jasa yang bersangkutan saja tetapi  juga  menghubungi  nomor  telepon    lainnya  yang  terdapat  didalam  daftar  kontak Smartphone pengguna jasa. 9 Hal ini lah yang merugikan dan mencemarkan nama baik serta membuat malu  pengguna jasa akan  hal  tersebut.   Contoh kasus yang terjadi pada sebuah Platform Rupah Plus yang didirikan oleh PT Digital Synergy Technology, yang mana  terdapat seseorang  yang  bernama  Ali  Akbar,  dimana  ia  terkejut  ketika  mendapatkan  sebuah  pesan singkat  dengan  menggunakan  kata-  kata  kasar  dan  menyiratkan  sebuah  ancaman  pada aplikasi WhatsApp serta meminta untuk menyampaikan pesan kepada teman bernama Satria agar  dapat melunasi utang yang dipinjam dari Platform Rupiah Plus. Padahal, berdasarkan pada  Pasal  39  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  menyebutkan  bahwa  “Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dilarang dengan  cara  apapun,  memberikan  data  dan/  atau  informasi  mengenai  Konsumen  nya kepada  pihak  ketiga. 10 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  akan  terdapat  kerugian  terhadap pengguna  jasa  dan  bisa  menjadi  faktor  terhadap  kepercayaan  pengguna  jasa  kepada Platform Fintech.
Berdasarkan  pasal  7  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Yang mana akan menjadi  peluang  terjadinya  kejahatan  terhadap fintech  yang  belum  memiliki  izin  dan terdaftar secara resmi di OJK. Berkaitan dengan hal diatas terdapat Das Sollen dan Das Sein terhadap masalah tersebut sehingga antara Peraturan yang dibuat untuk diberlakukan dan dengan kenyataan yang terjadi saling berlawanan sehingga membuat ketidakadilan terhadap masyarakat yang dirugikan.
Berkaitan dengan latar belakang diatas, terdapat dua permasalahan yang ditemukan oleh  penulis  yaitu  Bagaimana  kejahatan fintech  syariah  jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum jinayah  dan  Bagaimana  penyelesaian  sengketa  kejahatan fintech  syariah  ditinjau  dari perspektif hukum jinayah.
9 Hiyanti, H.,  Nugroho, L.,  Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Op.Cit., hlm. 329
10 Hatamia, R. N., Gultomb, A., & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan., 2(2), 156-171., hlm.159. http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/200

## PEMBAHASAN

## A. Kejahatan Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Jinayah
Dengan  berkembangnya  jaman  yang  sekarang  ini,  di  negara  Indonesia  terdapat  suatu lembaga  keuangan  yaitu  secara  online  terkait  dengan  kegiatan  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  atau  sering  juga  dikenal  dengan  istilah Fintech.  Tetapi  pada tahun 2016, peraturan yang berkaitan dengan fintech  atau pinjaman online tersebut belum ditetapkan,  sehingga  pada  saat  itu  juga  OJK  menerbitkan  suatu  peraturan  dengan  Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi. Yang mana pada Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa :
“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet”. 11
Salah  satu  perkembangan  terbaru  dalam  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  adalah  munculnya  teknologi  finansial syariah  atau fintech  syariah.  Fintech  Syariah  ini  memiliki  perbedaan  dengan  fintech Konvensional, yang mana fintech  Syariah dilakukan pada proses akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor.
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN- MUI/II/2018  Mengenai  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Prinsip Syariah Ayat (1) ketentuan umum bahwa :
“Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prindip syariah adalah penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah  yang mempertemukan  atau  menghubungkan  pemberi  pembiayaan  dengan  penerima pembiayaan  dalam  rangka  melakukan  akad  pembiayaan  melalui  sistem  elektronik dengan menggunakan jaringan interner.” 12
Jadi  dalam  hal  ini,  Masyarakat  lebih  cenderung  untuk  mempercayakan  keuangan  mereka kepada lembaga keuangan yang berlandaskan dengan prinsip syariah.
Terdapat prinsip dasar  untuk melakukan suatu proses transaksi keuangan yaitu yang sesuai  dengan  Al-Quran  dan  Al-Hadis.  Dalam  hal  ini  berdasarkan  kepada QS.  Al-  Maidah, 5(1),  QS.  Al  –  Isra,  17(34),  dan  QS.  An-nisa.,  4(29).  Selain  berdasarkan  kepada  Al-Qur’an, terdapat hadis yang juga mendasari prinsip syariah ini, yaitu : Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah  dari  'Ubadah  bin  al-Shamit  RA.,  riwayat  Ahmad  dari  Ibnu  'Abbas  RA.,  riwayat  Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini RA., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA:
11 Indonesia, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi., POJK Nomor 77/POJK.01/2016., Ps. 1 ayat (3).
12 Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah., Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018., ayat (1) ketentuan umum.
“Tidak  boleh  membahayakan/merugikan  orang  lain  dan  tidak  boleh  (pula)  membalas bahaya  (kerugian  yang  ditimbulknn  oleh  orang  lain)  dengan  bahaya  (perbuatan  yang merugikannya)." 13
Dengan munculnya fintech ini  sangat diharapkan sebagai upaya mepermudah setiap orang dalam melakukan transaksi serta investasi yang berdasarkan prinsip syariah. Beberapa prinsip syariah tersebut telah mengatur mengenai proses awal sampai dengan proses akhir, yang dapat dilakukan dengan baik dan benar.
Keberadaan fintech  syariah  di  Indonesia  memiliki  banyak  kekuatan  dan  kelebihan, terdapat  faktor  utama  yang  mendorong  hal  tersebut  yakni  untuk  pertumbuhan  sebuah UMKM  di  Indonesia,  apalagi  dengan  keadaan  pandemi  COVID  –  19  ini.  Salah  satu  faktor khusus fintech dapat mendukung perkembangan dalam hal bidang UMKM adalah mengenai tingkat  keunggulan  penggunaan  teknologi  digital  oleh  UMKM  tersebut.  Keunggulan  inilah yang dapat dipercaya dan menjadi modal khusus terhadap masa depan fintech untuk terus berkembang  mengikuti  zaman  dan  menjadi  lebih  besar  lagi  yang  pada  akhirnya  akan berdampak dan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.
Munculnya fintech  syariah  ini  memberikan  kemudahan  bagi  kalangan  masyarakat untuk  melakukan  suatu  proses  kredit  dengan  menggunakan  dasar  dan  prinsip  syariah. Fintech    muncul  untuk  membantu  transaksi  jual  beli  dengan  menggunakan  sistem pembayaran  yang  lebih  praktis  dan  efisien  yang  mana  tetap  efektif.  Namun  dalam  hal  ini juga, terhadap kelebihan fintech  tersebut terdapat suatu resiko terhadap pinjaman online yang harus dicermati oleh calon nasabah. Hadirnya fintech ini sangat berpengaruh terhadap dunia  kredit  di  Indonesia.  Namun  terhadap  sesuatu  yang  baru  muncul  secara  inovatif  dan kreatif  ini  juga  terdapat  sisi  positif  dan  juga  negatifnya.  Sisi  negatif  inilah  yang  dapat merugikan kedua belah pihak dan butuh pengawasan dari lembaga yang berwenang.
Sisi  negatif fintech  yaitu  adanya  kejahatan  yang  bermunculan  salah  satu  contoh  nya adalah Fraud. Fraud atau kecurangan adalah sebuah penipuan yang disengaja dilakukan oleh seseorang sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pengguna jasa dan dapat memberikan  keuntungan  bagi  pelaku  kecurangan.  Kecurangan  umumnya  terjadi  karena adanya  suatu  tekanan  untuk  melakukan  tindakan  penyelewengan  atau  dorongan  untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. 14
Fraud tersebut identik dengan adanya penyelewengan dana. Hal ini tidak hanya terjadi pada bidang bisnis saja, namun saat ini juga dapat terjadi di kalangan masyarakat. Terjadinya Fraud ini dapat menimbulkan kerugian baik dalam hal materiil maupun non- materiil.  Fraud banyak terjadi dan melibatkan industry keuangan digital atau Financial Technology (Fintech). Korban kejahatan Fraud pada fintech yang tidak bertanggungjawab berasal dari masyarakat awam yang justru kurang mengenal teknologi. Jika kejahatan ini terus menerus terjadi dan
13 Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
14 Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud- kecurangan-laporan-keuangan.pdf , Diakses pada 23 Oktober 2021
menimbulkan  kerugian  bagi  korban,  maka  dapat  juga  berpotensi  terhadap  perekonomian Negara.
Terhadap kejahatan fintech tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah (hukum pidana  islam),    Prof  Topo  Santoso  seorang  Guru  Besar  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia (FHUI),  dalam webinar yang diadakan oleh FHUI menjelaskan bahwa, hukum jinayah ini bukan hanya termasuk ke dalam hudud, qishas, dan diyat saja, tetapi juga sangat  relevan  dengan  perkembangan  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat,  sosial,  dan ekonomi pada masa sekarang ini, termasuk juga dengan kejahatan - kejahatan fintech. 15
Fintech  Syariah juga mempunyai suatu risiko pelanggaran hukum yang terjadi seperti penipuan dan pencurian data pribadi. Namun, penyelesaian suatu perkara pidana terhadap kejahatan fintech  syariah  tersebut  masih  menggunakan  pidana  umum  dan  bukan menerapkan hukum pidana Islam. Fintech  syariah ini sangat berkaitan dengan hukum ta’zir yang mana sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sanksi pada perundang-undangan lainnya. Penyelesaian sengketa yang digunakan jika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan pada fintech,  penegak hukum tetap menjatuhkan sanksi kepada pelanggar dalam fintech syariah seperti ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan saat ini.
Penerapan  hukum  pidana  Islam    tidak  hanya  terbatas  pada  sanksi  cambuk  saja.  Jika dilihat secara objektif, hukum pidana Islam telah mengenal konsep ta’zir yang penerapannya dapat  berkembang  sesuai    dengan  kebutuhan  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat.  Secara bahasa  ta'zir  mempunyai  arti  mashdar  (kata  dasar)  dari  'azzaro  yang  berarti  menolak  dan mencegah kejahatan,  yang juga berarti membantu, memuliaan dan menguatkan. Ta'zir juga mempunyai  arti  hukuman  yang  berupa  memberi  sebuah  pelajaran.  Disebut    ta'zir,  karena hukuman  tersebut    membuat  pelaku  kejahatan  untuk  tidak    mengulagi  kembali  kepada orang lain atau dengan kata lain hukum tazir dapat membuatnya jera pelaku. Dikatakan juga, bahwa ta'zir merupakan suatu jarimah yang diancam dengan menggunakan hukuman ta'zir (selain    qishash  diyat  dan  had).  Dalam  melakukan  pelaksanaan  hukuman  ta'zir,  baik  yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak,  jika perbuatan itu menyangkut hak Allah atau juga menyangkut hak perorangan, hukumannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam  ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan benruk bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.” 16
Jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah, kejahatan fintech syariah yang terjadi masuk kedalam konsep ta’zir. Suatu pelanggaran yang tidak termasuk dalam konsep hudud, qishas dan  diyat  maka  dinyatakan  masuk  kedalam  konsep  ta’zir.  Jika  terjadi  kejahatan  fintceh syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada.
15 Webinar “Tindak Pidana Tekonologi Finansial Syariah di Indonesia”., Fakultas Hukum Universitas Indoenesia., 21 Agustus 2020., Jakarta., https://www.youtube.com/watch?v=7ymX1vfL8Bg ,Diakses pada 15 Oktober 2021.
16 Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat., AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum., 16(2)., 60-64., hlm. 62., DOI: https://doi.org/10.32939/qst.v16i2.787

## B. Penyelesaian Sengketa Kejahatan Fintech  Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum
Jinayah
Kemajuan dalam bidang teknologi keuangan atau yang lebih dikenal dengan fintech ini juga memiliki pengaruh dalam bidang inovasi dunia ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi di bidang ekonomi yang  telah menarik  pelaku  dunia  pada  bidang  keuangan  yang  mempunyai  prinsip  Syariah  dengan munculnya  suatu  terobosan  baru  yang  disebut  sebagai Fintech  Syariah.  Fintech  Syariah  di Indonesia  sudah  mulai  banyak  menarik  perhatian  orang  banyak,  yang  mana    terlebih  lagi dengan sudah dibentuknya suatu lembaga Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang  menaungi fintech  syariah  di  Indonesia  dan  juga  sudah  mulai  dilegalkannya  fintech Syariah  sebagai  suatu  transaksi  dalam  ekonomi  dan  keuangan  yang  juga  bias  didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). 17
Dalam  melakukan  prosesnya fintech  syariah  mempunyai  suatu  peluang  dan  juga tantangan di dalam lingkungan masyarakat. Ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) mengungkapkan  bahwa  “salah  satu  tantangan  terbesar  adalah  rendahnya  edukasi  kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami  industri fintech.” Tantangan yang  dimiliki  yaitu  kurangnya  edukasi  kepada  masyarakat  awam  yang  masih  minim  dan rendah informasi tentang fintech syariah, hal inilah yang justru akan menjadi sebuah peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan cara melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator, yang  mana  dalam hal  ini adalah Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku fintech syariah guna untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop serta kunjungan untuk memberikan edukasi penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim  mengenai fintech. 18
Terdapat  tantangan  lain  yang    dihadapi  oleh fintech  syariah  yakni  adanya  suatu kejahatan tindak pidana pada bidang keuangan. Hasil ini dikuatkan oleh temuan Mukhlisin (2019)  yang  menyatakan  bahwa  “keberadaan fintech    meningkatkan  tindak  kejahatan digital.”  Hal  ini  juga  dapat  terus  terjadi  dikarenakan  belum  adanya  lembaga  penjaminan resmi bagi kejahatan fintech. 19
Berbicara mengenai fintech syariah jika  ditinjau dari perspektif hukum jinayah adalah dilakukan  berdasarkan  prinsip  dan  landasan  syariah  serta  akad  yang  digunakan.  Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 117/DSN- MUI/II/2018  Mengenai  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Prinsip  Syariah.  Dikeluarkannya  fatwa  tersebut  dengan  didukung  adanya  beberapa  ayat quran, hadis, dan kaidah fikih. Ayat Al-Qur’an:
17 Hiyanti, H.,  Nugroho, L.,  Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Op.Cit , hlm.328.,
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578
18 Hiyanti, H.,  Nugroho, L.,  Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Op.Cit., hlm.330.,
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578
19 Saripudin., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Op.Cit., hlm. 47., DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449
“hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.” QS. Al- Maidah, 5(1). “dan tunaikanlah janji-janji itu. Sesungguhnya janji  itu akan dimintai pertanggungjawaban.” QS.  Al  –  Isra,  17(34).    “hai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian  memakan (mengambil)  harta  orang  lain  secara  batil,  kecuali  jika  berupa  perdagangan  yang diambil atas sukarela diantara kalian.” QS. An-nisa., 4(29). 20
Hadis  Nabi  SAW  riwayat  Ibnu  Majah  dari  'Ubadah  bin  al-Shamit  RA.,  riwayat  Ahmad dari Ibnu 'Abbas RA., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini RA., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA“:
“Tidak  boleh  membahayakan/merugikan  orang  lain  dan  tidak  boleh  (pula)  membalas bahaya (kerugian yang ditimbulknn oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya”.
Kaidah Fikih:
"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan", "Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin" dan “Ketetapan hukum tergantung pada ada tidalcnya 'illah”.
Prinsip  dan  landasan  syariah  tersebutlah  yang  membedakan fintech  syariah  dengan fintech  konvensional.    Jika  terjadi  sengketa  dalam  penyelenggaraan  fintech  syariah  maka akan  berkaitan  dengan  hukum  jinayah  (hukum  pidana  islam).  Hukum  pidana  Islam  (fiqh jinayah)  merupakan  syariat  dari  Allah  SWT  untuk  mengatur  ketentuan  hukum  mengenai suatu kejahatan tindak pidana ataupun suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang- orang.  Pada  hakikatnya  Hukum  pidana  Islam    itu  mengandung  suatu  kemaslahatan  bagi kehidupan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Dalam  hal  ini,  terdapat  syariat  islam yang  dimaksud,  yaitu  secara  materil    yang  mengandung  kewajiban  hak  asasi  bagi  setiap manusia untuk melaksanakan dengan sebenar - benarnya. 21
Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa fintech  syariah    mempunyai  suatu  risiko pelanggaran hukum dalam melakukan kegiatan bisnisnya seperti kecurangan, penipuan dan pencurian data pribadi. Namun, terhadap penyelesaian perkara pidana pada fintech syariah tersebut masih menerapkan pidana umum bukan hukum pidana Islam. Fintech syariah ini sangat  berkaitan  dengan  hukum  ta’zir.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  analisa terhadap aspek penegakan hukum terhadap kejahatan fintech syariah ditinjau dari perspektif hukum  jinayah  (hukum  pidana  islam).  Beberapa  kejahatan fintech  yang  terjadi  telah  di jelaskan  pada  sub  bab  sebelumnya,  yakni  seperti  kejahatan  penipuan,  kecurangan, penyebaran  data  pribadi,  bahkan fintech  illegal  yang  belum  memiliki  izin  serta  belum terdaftakan  pada  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Kejahatan  seperti  itu  jika  ditinjau  dari perspektif hukum jinayah termasuk kedalam ta’zir.
20 Narastri, M. (2019). Ibid., hlm.165., DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.513
21 Angrayni, L. (2015).  Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia., Jurnal Hukum Islam., 46-60., hlm. 47 DOI: http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1154
Dalam  sudut  pandang  hukum  jinayah,  kejahatan  seperti  penipuan  tersebut digolongkan pada jarimah ta’zir. Hal ini berlandaskan kepada alasan bahwa tindak kejakatan penipuan  itu  tidak  termasuk  kedalam  katerogi  qisas,  hudud  maupun  diyat  yang  mana jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya.  Berkaitan dengan hal tersebut, baha tindak pidana kejahatan fintech  syariah  ini  dapat  dikenai  sanksi  ta’zir.  Dalam  menentukan  sanksi  ta’zir diserahkan  kepada  “Ulil  Amri    kepada  pelaku  kejahatan fintech    syariah  dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Jika dalam Pasal 378 KUHP, terhadap penipuan dikenai  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.  Sementara  dalam  hukum  jinayah, penipuan  dikenai  sanksi  ta’zir.”  Namun  dengan  demikian,  sebagaimana  telah  diketahui bahwa  sanksi ta’zir  itu meliputi: hukuman mati,  penjara, jilid,  denda.  Penjatuhan  hukuman tersebut  juga  disesuaikan  dengan  tingkat  kejahatan  yang  pelaku  lakukan.  Maka  dari  itu, “pelaku  tidak  hanya  dapat  dikenakan  sanki  penjara  karena  penipuan,  akan  tetapi dimungkinkan  dapat  dijatuhi  hukuman  lain  bahkan  hukuman  mati.”  Dengan  demikian  Jika terjadi  kejahatan fintech  syariah  maka,  penegakan  hukumnya  sesuai  dengan  perundang  – undangan yang sudah ada dengan seadil – adilnya dan dilakukan tanpa pandang bulu serta disiplin bahwa benar – benar melakukan sanki ta’zir kepada tindak kejahatan fintech syariah. Dalam  menetapkan  hukuman  ataupun  sanksi  ta'zir,  terdapat  prinsip  utama  yang menjadi acuan untuk penguasa yakni “menjaga kepentingan umum  dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi  wewenang untuk  memilih  diantara  hukuman  hukuman  tersebut,  yaitu  hukuman  yang  sesuai  dengan keadaan  jarimah  serta  diri  pembuatnya.” 22 Selain  itu  juga,  penegakan  hukum  terhadap kejahatan fintech  syariah  ditinjau  dari  perspektif  hukum  tersebut  mempunyai  beberapa prinsip yang akan dicapai, prinsip tersebut adalah prinsip transparansi, perlakuan yang adil; keandalan, kerahasiaan dan keamanan Data pribadi.
Prinsip  yang  pertama yaitu  transparansi,  dimana  pada  prinsip  ini  sangatlah dibutuhkan,  karena  dengan  adanya  proses  pinjam  meminjam  yang  transparan  akan membuat pengguna lebih percaya, aman, dan nyaman untuk melakukan pinjaman kembali kepada  perusahaan fintech.  Salah  satu  contoh  transparansi  yang  dapat  berguna  bagi masyarakat adalah harus adanya publikasi mengenai bukti berupa (sertifikat resmi dari OJK) bahwa  suatu  perusahaan fintech  syariah  tersebut  telah  melakukan  pendaftaran  dan mendapatkan  izin  oleh  OJK  melalui  iklan  dan  pemberitaan  di  sosial  media,  sehingga masyarakat  akan  mengetahui fintech  syariah  yang  ada  tersebut  apakah  resmi  legal  atau ilegal,  hal  ini  juga  bertujuan  untuk  membantu  OJK  dalam  hal  menghimbau  kepada masyarakat agar melakukan pinjaman hanya di fintech syariah  yang legal dan hal itu akan berdampak  baik  terhadap  kedua  belah  pihak.  Dengan  begitu,  masyarakat  dapat membedakan mana yang sudah memiliki izin (legal secara hukum) dan yang belum.
22 Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ibid., hlm.62., DOI: https://doi.org/10.32939/qst.v16i2.787
Dalam hal ini juga ada hak yang harus diterima oleh pengguna fintech terkait dengan transparansi,  yaitu  pengguna  harus  memperoleh  data  yang  bersifat  transparan  sebagai bentuk adanya kebenaran dalam penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara yang berisi data – data contoh nya seperti data verivikasi pemberian dana kepada pengguna. Dalam hal itu, rekam jejak audit mengenai pinjaman online dapat berjalan dengan baik dan dapat dan dapat dilaporkan secara nyata apa adanya.
Prinsip yang kedua yaitu perlakuan yang adil, prinsip ini sangatlah penting bagi kedua belah pihak yaitu antara penyelenggara fintech  ataupun pengguna pinjaman online. Hal ini akan  sangat  bermanfaat  dan  berpengaruh  terhadap  suatu  permasalahan  yang  mungkin terjadi pada proses kegiatan pinjam  meminjam uang berbasis online. Perlakukan yang adil pastinya  diharapkan  akan  menimbulkan  keuntungan  serta  perdamaian  bagi  kedua  belah pihak. Pada dasarnya prinsip ini selalu ada pada semua bidang, karena hal inilah yang sangat diinginkan  oleh  masyarakat  luas  sehingga  dapat  menciptakan  adanya  keamanan  serta kenyamanan  dalam  melakukan  kegiatan.  pada  prinsip  ini  yang  dimaksud  adalah penyelenggara  maupun  pengguna  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  setara.  Kita  ambil contoh,    jika  terjadi  kejahatan fintech  syariah  seperti  penipuan,  ataupun  kecurangan  yang sangat  merugikan,  maka  haruslah  adanya  penegakan  yang  berkaitan  dengan  hukum sehingga  pengguna  merasa  sudah  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  atas  kesalahan penyelenggara  tersebut,  dan  begitupun  sebaliknya,  jika  penyelenggara  merasa  dirugikan oleh  pengguna  pinjama  online,  maka  penyelenggara  juga  harus  mendapatkan  perlakukan yang adil terhadap hal tersebut. Disaat prinsip kedua ini sudah terlaksana dengan baik, maka akan  berpengaruh  pada  keberlangsungan  proses  pinjam  meminjam  yang  akan  dilakukan dengan merasa aman, dan pastinya terpercaya. Prinsip ini sangat membantu suatu lembaga yang berwenang terhadap OJK, karena jika sudah terdapat suatu peraturan yang pasti dan nyata  tentang  sanksi  bagi  perusahaan fintech    Ilegal,  maka  terdapat  pertimbangan  bagi suatu perusahaan yang akan mendirikan fintech  secara diam – diam. Perkembangan fintech di  Negara  Indonesia  tumbuh  dan  berkembang  begitu  cepat,  dan  jika  semakin  banyak bermunculan fintech  Ilegal  maka  akan  dikhawatirkan  berdampak  buruk  bagi  lembaga keuangan.
Prinsip yang ketiga yaitu keandalan, pada prinsip ini keandalan dalam suatu kegiatan pasti  sangat  diperlukan.  Pada  kegiatan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  informasi  ini, suatu  pelaku  usaha  ataupun  penyelenggara  harus  memiliki  keandalan  guna  untuk menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  berkaitan  dengan  teknologi  informasi  terkhusus mengenai  keuangan,  contohnya  seperti  lolos  standar  keamanan  data,  perangkat  lunak, standar perangkat keras, dan juga pengelolaan data. Jika pelaku usaha sudah memiliki suatu keandalan, maka dalam proses kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki prosedur yang jelas serta aman.
Prinsip  yang  keempat yaitu  kerahasiaan  dan  keamanan  Data,  pada  saat  pengguna pinjaman online  akan melakukan registrasi pada Platform fintech, hal yang  paling lazim di lakukan  dan  menjadi  kewajiban  adalah  wajib  mengisi  dokumen  yang  disediakan  oleh
penyelenggara  yaitu  memasukkan  data  –  data  yang  dibutuhkan  dengan  jelas  dan  secara detail  mengenai  identitas  serta  penggunaan  dana  yang  akan  diajukan  pinjaman.  Berkaitan dengan  hal  tersebut  bahwa,  data  yang  diberikan  oleh  pengguna  pinjaman  online  tersebut harus  dirahasiakan  oleh  penyelenggara  sehingga  terciptanya  keamanan  terhadap  data tersebut. Sebagai contoh bahwa salah satu  yang dapat merugikan pihak pengguna adalah penyebaran  data  yang  dapat  disalahgunakan  oleh  penyelenggara  dan  hal  itu  dapat merugikan  pihak  pengguna.  Maka,  dalam  hal  ini  prinsip  kerahasiaan  dan  keamanan  data sangatlah  penting  adanya  dalam  layanan  jasa  pinjaman  uang  berbasis  teknologi  informasi secara  online.  Dengan  adanya  prinsip  ini,  seharusya  pengguna  lebih  merasa  aman  untuk memberikan data-data kepada penyelenggara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diatas, didapatkan dua kesimpulan terhadap penelitian ini, yaitu :
1. Munculnya fintech  syariah  ini  memberikan  kemudahan  bagi  kalangan  masyarakat untuk  melakukan  suatu  proses  kredit  dengan  menggunakan  dasar  dan  prinsip syariah. Fintech  Syariah  memiliki  risiko  pelanggaran  hukum  dalam  kegiatan bisnisnya  seperti  kecurangan,  penipuan  dan  pencurian  data  pribadi.  Kejahatan fintech syariah jika ditinjau dari perspektif hukum  jinayah masuk kedalam konsep ta’zir.  Suatu  pelanggaran  yang  tidak  termasuk  dalam  konsep  hudud,  qishas  dan diyat maka dinyatakan masuk kedalam konsep ta’zir.
2. Beberapa  kejahatan fintech  yang  terjadi,  yakni  seperti  kejahatan  penipuan, kecurangan, penyebaran data pribadi, bahkan fintech  illegal yang belum memiliki izin  serta  belum  terdaftakan  pada  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Kejahatan seperti  itu  jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum  jinayah  termasuk  kedalam  ta’zir. Penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa kejahatan fintech syariah dapat dikenai  sanksi  ta’zir.  Dalam  menentukan  sanksi  ta’zir  diserahkan  kepada  Ulil  Amri kepada  pelaku  kejahatan fintech  syariah  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai kemaslahatan.  Dengan  demikian  Jika  terjadi  kejahatan  fintceh  syariah  maka, penegakan  hukumnya  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  sudah  ada dengan  seadil-adilnya  dan  dilakukan  tanpa  pandang  bulu  serta  disiplin  bahwa benar-benar melakukan sanki ta’zir kepada tindak kejahatan fintech syariah.

## ACKNOWLEDGEMENT
Alhamdulillah  puji  syukur  saya  panjatkan  kepada  Allah  SWT,  karena  atas  kehendak  dan ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian artikel ini. saya sadari bahwa artikel ini tidak akan  selesai  tanpa  doa,  dukungan  dan  dorongan  dari  berbagai  pihak.  Adapun  dalam kesempatan  ini,  saya  ingin  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  dosen  pembimbing saya  Ibu  Winda  Fitri,  SH.,  MH  yang  telah  membimbing,  membina,  memberikan  kritik  dan saran terhadap penyelesaian penelitian artikel ini, selain itu saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung saya, dan tidak lupa juga saya
ucapkan terimakasih kepada fakultas ilmu hukum Universitas Internasional Batam yang telah memberikan  kesempatan  bagi  saya  untuk  melakukan  penelitian  berupa  artikel,  dan  yang terakhir  saya  ucapkan  terimkasih  kepada  rekan  dan  sahabat  terdekat  yang  selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.

## REFERENSI
Angrayni,  L.  (2015).    Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Perbandingannya  Dengan Hukum  Pidana  Di  Indonesia., Jurnal  Hukum  Islam,  15(1),  46-60.  DOI: http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1154
Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat., AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum., 16(2)., 60-64. DOI:
https://doi.org/10.32939/qst.v16i2.787
Fatwa  Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  Mengenai Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip Syariah
Fraud  (Kecurangan)  Laporan  Keuangan.  Diakses  pada  23  Oktober  dari  artikel  ilmiah  :
https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud- kecurangan-laporan-keuangan.pdf ,
Hatamia, R. N., Gultomb, A.,  & Afriana, A.  (2019).  Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial  Technology  P2P  Lending  dalam  Kegiatan  Penagihan  Pinjaman Uang  yang  Melanggar  Asas  Perlindungan  Konsumen  Dikaitan  dengan
Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Acta Diurnal  :  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan,
2(2),
156-171.
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/200
Hiyanti,  H.,    Nugroho,  L.,    Sukmadilaga,  C.,  &  Fitrijanti,  T.  (2019).  Peluang  dan  Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,  5(3), 326-333. DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578
Narastri, M. (2019). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam.
Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia  Economics  (IIJSE),  155-170. DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.513
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaran  Teknologi Finansial
Rahmawati, L., Rahayu, D.D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan
Problematika  Penerapan  Pada  Umkm. Jurnal  Masharif  al-Syariah:  Jurnal
Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 75-90. DOI:
http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718
Saripudin.,  Nadya,  P.  S.,  &  Iqbal,  M.  (2021).  Upaya  Fintech  Syariah  Mendorong  Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 41- 50.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.