## IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HITUNGAN TALAK TERHADAP CERAI KHULU’

## Yuliatin
Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: The  formation  of  sakinah  and  mawaddah  family  is  a  dream  of  every husband  and  wife.  However,  the  harmonious  relationship  within  family  could  not always  be  achieved.  If  it  happens,  divorce  is  utilized  as  a  solution  to  resolve  it.  In relation to this, the purpose of this paper is to analyze the issue of divorce in khulu’. Muslim scholars themselves have different views on khulu’ whether it comes in the field  of  talak  or  fasakh.  Practically,  in  Indonesia,  this  issue  has  been  regulated  in the Compilation of Islamic Law in the area of talak. Therefore, If the khulu ' occurs then the khulu ' position is the same with divorce, the divorce ba'in sughra
Keywords: divorce, fasakh, khulu’, Compilation of Islamic Law.
Abstrak: Pembentukan  keluarga  sakinah  dan  mawaddah  dan  merupakan  impian setiap suami dan istri. Namun, hubungan yang harmonis dalam keluarga tidak selalu dapat  dicapai.  Jika  hal  itu  terjadi,  perceraian  merupakan  solusi  terakhir  untuk mengatasinya.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk menganalisis  isu  perceraian  di  khulu'.  Cendekiawan  Muslim  sendiri  memiliki pandangan  yang  berbeda  tentang  khulu,  apakah  ia  termasuk  datang  dalam  bidang talak  atau  fasakh.  Dalam  prakteknya,  di  Indonesia,  masalah  ini  telah  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  di  bidang  talak.  Oleh  karena  itu,  jika  khulu‟  terjadi  maka kedudukan khulu‟ adalah sama dengan talak, yaitu talak ba‟in sughra.
Kata Kunci : perceraian, fasakh, khulu', Kompilasi Hukum Islam.

## Pendahuluan
Manusia diciptakan  oleh  Allah Swt  dengan  mempunyai  naluri manusiawi yang  perlu  mendapat  pemenuhan,  diciptakan  untuk  mengabdikan  dirinya  kepada sang penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia  antara  lain  adalah  keperluan  biologisnya  termasuk  aktivitas  hidup  agar manusia  menuruti  tujuan  kejadiannya,  Allah  mengatur  hidup  manusia  dengan aturan perkawinan. 1
Perkawinan  merupakan  salah  satu  sunnatullah  yang  berlaku  pada  semua makhluk  Allah,  baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh-tumbuhan.
1 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak  pinak,  berkembang  biak  dan  melestarikan  hidupnya  setelah  masing- masing  Pasalngan  siap  melakukan  perannya  yang  positif  dalam  mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup  bebas  mengikuti  nalurinya  dan  berhubungan  secara  anarki  tanpa  aturan. Demi  menjaga  kehormatan  dan  martabat  kemuliaan  manusia,  Allah  mengadakan hukum  sesuai  dengan  martabatnya,  sehingga  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan ucapan  ijab  qabul  sebagai  lambang  adanya  rasa  ridho-meridhoi,  dan  dihadiri dengan  para  saksi  yang  menyaksikan  bahwa  Pasalngan  laki-laki  dan  perempuan itu telah saling terikat.
Bentuk  perkawinan  ini  telah  memberikan  jalan  yang  aman  pada  naluri seks,  memelihara  keturunan  dengan  baik  dan  menjaga  perempuan  agar  tidak laksana  rumput  yang  bisa  dimakan  oleh  binatang  ternak  dengan  seenaknya. Pergaulan  suami  isteri  menurut  ajaran  agama  Islam  diletakkan  di  bawah  naluri keibuan  dan  kebapakan  sebagaimana  ladang  yang  baik  yang  nantinya menumbuhkan  tumbuh-tumbuhan  yang  baik  dan  menghasilkan  buah  yang  baik pula. 2
Perkawinan  adalah  salah  satu  perintah  agama  kepada  yang  mampu  untuk segera  melaksanakannya.  Karena  perkawinan  dapat  mengurangi  kemaksiatan, baik  dalam  bentuk  penglihatan  maupun  dalam  bentuk  perzinaan.  Orang  yang berkeinginan  untuk  melakukan  pernikahan  tetapi  belum  mempunyai  kesiapan bekal fisik dan non fisik dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. 3
Perkawinan merupakan  kebutuhan hidup  seluruh masyarakat  sejak zaman dahulu,  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang  sampai  akhir  zaman.  Karena  itu perkawinan merupakan masalah  yang selalu hangat  dibicarakan baik di kalangan masyarakat maupun dalam percaturan hukum. Dari perkawinan timbul hubungan
2 Ibid., hlm. 10-11
3 Zainuddin Ali , Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm. 7.
suami  isteri,  hubungan  antara  orang  tua  dengan  anak-anaknya,  dan  kemudian timbul pula hubungan kekerabatan sedarah dan semenda. 4
Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan  bahagia.  Harmonis  dalam menggunakan  hak  dan  kewajiban  anggota  keluarga;  sejahtera  artinya  terciptanya ketenangan  lahir  dan  batin  disebabkan  terpenuhinya  keperluan  hidup  lahir  dan batinnya,  sehingga  timbullah  kebahagiaan  yakni  kasih  sayang  antar  anggota keluarga. 5
Dapatlah dikembangkan bahwa tujuan perkawinan antara lain:
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan  kesungguhan  untuk  bertanggungjawab  menerima  hak  dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun  rumahtangga  untuk  membentuk  masyarakat  yang  tenteram  atas dasar cinta dan kasih sayang. 6
Rasa sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami isteri akan berlangsung di antara mereka, terjalin rasa tanggung jawab dan mempunyai hak dan kewajban yang  sama  dalam  keluarga  tersebut,  sehingga  nantinya  tidak  akan  terjadi pertikaian  ataupun  ketidakharmonisan  antara  keduanya  lantaran  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Apabila keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan  lagi,  maka  akan  timbul  suatu  kesenjangan  dan  keretakan  bahkan mencapai ke taraf perceraian.
Dalam  hidupnya,  manusia  memerlukan  ketenangan  dan  ketentraman hidup.  Ketenangan  dan  ketentraman  untuk  mencapai  kebahagiaan.  Kebahagian masyarakat  dapat  dicapai  dengan  adanya  ketenangan  dan  ketentraman  anggota
4 Bakri  A.  Rahman  dan  Ahmad  Sukardja, Hukum  Perkawinan  Menurut  Islam , Undang- Undang Perkawinan dan Hukum Perdata , (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 1.
5 Ibid.
6 Ibid., hlm. 24
keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat menjadi  faktor  terpenting  dalam  penentuan  ketenangan  dan  ketentraman masyarakat.  Ketenangan  dan  ketentraman  keluarga  tergantung  dari  keberhasilan pembinaan  yang  harmonis  antara  suami  isteri  dalam  satu  rumah  tangga. Keharmonisan  diciptakan  oleh  adanya  kesadaran  anggota  keluarga  dalam menggunakan  hak  dan  pemenuhan  kewajiban.  Allah  menjadikan  unit  keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan  ketentraman  serta  mengembangkan  kasih  sayang  sesama  warganya. 7 Hal  ini termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Sementara, dalam aturan kompilasi hukum Islam  (KHI)  dikatakan  bahwa  tujuan  dari  suatu  perkawinan  adalah  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah . 8
Rasa sakinah, mawaddah wa rahmah antara suami isteri akan berlangsung di antara mereka, terjalin rasa tanggung jawab dan mempunyai hak dan kewajiban yang  sama  dalam  keluarga  tersebut,  sehingga  nantinya  tidak  akan  terjadi pertikaian  ataupun  ketidakharmonisan  antara  keduanya  lantaran  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Apabila keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami dan isteri tidak dapat direalisasikan,  maka  akan  timbul  suatu  kesenjangan  dan  keretakan  bahkan  bisa mencapai  ke  taraf  perceraian  antara  suami  dan  isteri.  Karena  perceraian  inilah yang mengakibatkan putusnya tali silahturrahmi antar keluarga.
Perkawinan  merupakan  perpaduan  dua  karakter  yang  berbeda,  di  mana masing-masing pihak berusaha untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kelebihan  dan  kekurangan  mereka,  itulah  seni  dalam  mengarungi  bahtera  rumah tangga.  Namun  tidak  bisa  dipungkiri,  seideal  apapun  Pasalngan  suami  isteri  itu pastilah  mempunyai  suatu  permasalahan  yang  mana  mereka  dituntut  untuk  bisa mengambil  suatu keputusan  yang pada akhirnya  tidak berimbas ke suatu  kondisi yang menyakiti keduanya. Bila ada terjadi perselisihan yang tidak bisa bertindak bijaksana,  maka  diperkenankan  suami  isteri  untuk  mencari  perantara  untuk
7 Ibid., hlm. 31.
8 Departemen  Agama, Kompilasi  Hukum  Islam ,  (Bandung:  Humaniora  Utama,  1992), hlm. 18.
menyelesaikannya. 9 Namun  bila  hakim-pun  tidak  mampu  menyelesaikannya, maka  pada  akhirnya  ia  akan  menuju  ke  gerbang  perceraian.  Penyelesaiannyapun (keinginan bercerai), baik yang mengajukan itu isteri maupun suami harus melalui Pengadilan Agama setempat dengan melalui beberapa proses.
Menurut  syariat  Islam  berakhirnya  sebuah  perkawinan  dalam  keadaan suami masih hidup, dapat terjadi atas kehendak suami dengan melalui Talak, Illa‟, Lian  dan  Zihar.  Sedangkan  berakhirnya  perkawinan  atas  kehendak  isteri  dapat terjadi  melalui  Khulu‟  yaitu  salah  satu  cara  melepaskan  ikatan  perkawinan  yang datangnya dari pihak isteri dengan kesediaannya membayar tebusan. 10
Kebolehan seorang isteri untuk melepaskan ikatan perkawinannya melalui khulu‟  telah  termaktub  dalam  QS.  al-Baqarah  ayat  229. 11 Dari  ayat  ini  dapatlah diketahui bahwa khulu‟ merupakan salah satu bentuk perceraian yang disebutkan oleh  Allah  Swt,  yang  mengiringi  penjelasan  talak,  dan  hal  tersebut  diterangkan secara  umum  karena  penjelasan  dan  keterangan  Allah  mengenai  khulu‟  bersifat umum,  sehingga  para  ulama  fiqh  berbeda  pendapat  tentang  khulu‟  masuk  ke wilayah talak atau fasakh.
Sebagian  ulama  berpandangan  bahwa  khulu‟  merupakan  fasakh, argumentasi itu dilandaskan pada  QS. al-Baqarah  ayat 229, mereka berpendapat bahwa:  talak  itu  dua  kali,  setelah  itu  disebutkan  dalam  ayat  itu  tentang  khulu‟, kemudian  Allah  mengatakan  lagi  apabila  telah  di  talak,  tidak  halal  baginya  lagi sesudah  itu,  jika  seandainya  yang  dimaksud  itu  talak,  tentulah  yang  menjadikan suaminya tidak halal lagi isterinya sesudah itu, kecuali jika isteri sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan itu berarti  talak  yang ke empat kalinya dan para ulama membolehkan fasakh dilakukan dengan persetujuan bersama (suami isteri) karena diqiyaskan kepada masalah jual beli.
Adapun  sebagian  ulama  (jumhur  ulama)  yang  mengatakan  bahwa  khulu‟ itu  adalah  talak  mereka  beralasan  dengan  sabda  Rasulullah  Saw  yang  berbunyi,
9 An-Nisaa (4): 35.
10 Abdul  Azis  Dahlan,  (ed), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 2000), hlm. 932.
11 Artinya:  “...  jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya  (suami  isteri)  tidak  dapat menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya  tentang  bayaran  yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”. al-Baqarah (2): 229.
“ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali”. Sedangkan fasakh adalah keputusan hakim kepada suami untuk menceraikan isterinya karena adanya perpecahan sesama mereka dan perceraian tersebut bukanlah karena kemauannya, sedangkan khulu‟ berdasarkan kemauan bersama, jadi khulu‟ bukanlah fasakh. 12
Adanya dualisme pandangan di kalangan ulama fiqh mengenai kedudukan hukum  khulu‟  secara  otomatis  jelaslah  menimbulkan  akibat  yang  berbeda  pula bagi  masing-masing  suami  isteri  karena  antara  talak  dan  fasakh  mempunyai perbedaaan  yang  sangat  fundamen  sekali.  Pada  aturan  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974,  tidak  dijelaskan  tentang  pelaksanaan  ataupun  kedudukan  hukum khulu‟, namun ada diatur dalam kompilasi hukum Islam.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang  dihimpun,  KHI  di  Indonesia  merupakan  langkah  awal  untuk  kodifikasi hukum  Islam  di  bidang  muamalah  yang  berlaku  dalam  yurisprudensi  Peradilan Agama bagi warga negara Indonesia  yang beragama Islam. KHI berlaku sah dan dijadikan  pedoman  bagi  seluruh  Peradilan  Agama  di  Indonesia  berdasarkan Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991,  dan  Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991. 13
Sementara  khulu‟  dalam  aturan  yang  diterapkan  pada  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) adalah perceraian yang dipandang sebagai talak. Khulu‟ yang terjadi karena  adanya  pelanggaran  suami  terhadap  taklik  talak  yang  telah  diikrarkan sesudah  akad  nikah.  Suami  terbukti  melanggar  taklik  talak,  isteri  mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama, kemudian pengaduan itu dibenarkan dan isteri bersedia  membayar  iwadh  sebagai  tebusannya,  maka  pengadilan  memandang telah jatuh talak satu dengan adanya khulu‟ dari isteri kepada suaminya.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ). Penelitian kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan menganalisis data sekunder yang terdapat di dalam berbagai literatur. Oleh karena itu, semua data bersumber dari berbagai literatur dan dokumen, baik dalam bentuk
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2 , (Lebanon: Darul Fikri, 1990), hlm. 261.
13 Abdul Azis Dahlan, (ed), Op. Cit., hlm. 968.
peraturan-peraturan maupun buku-buku serta karangan lainnya. Data-data tersebut kemudian dianalisi dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## Macam-macam Putusnya Perkawinan

## 1. Kematian
Jika salah satu pihak antara suami dan isteri meninggal dunia, maka sejak itu  secara  otomatis  telah  terjadi  perceraian  antara  mereka,  tetapi  antara  suami isteri  tersebut  masih  ada  ikatan  dalam  hal  mewarisi.  Bila  isteri  meninggal,  maka suami  berhak  atas  harta  yang  ditinggalkan  isterinya  begitu  pula  sebaliknya. Sebagaimana  Allah  telah  berfirman  dalam  QS.  an-Nisaa  ayat  12. 14 Begitu  juga halnya  dengan  isteri  yang  bercerai  dengan  alasan  suami  meniggal  dunia diperkenankan  melakukan  perkawinan  baru  dengan  laki-laki  lain  setelah  masa iddahnya berakhir, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 234. 15

## 2. Perceraian Melalui Talak
Talak  adalah  melepaskan  dan  meniggalkan  suatu  ikatan,  bisa  juga dikatakan  bahwa  suatu  perceraian  antara  suami  isteri  atas  kehendak  suami. Menurut  ulama  fiqh,  ayat-ayat  talak  termasuk  ayat  yang  terperinci  dalam  al- Qur‟an, di antara ayat yang membolehkan menjatuhkan talak adalah dalam QS. al- Baqarah ayat 229 dan At-Thalaq ayat 65. 16
Adapun  hukum  talak  bila  dilihat  dari  kondisi  rumah  tangga  yang menyebabkan talak itu terjadi, yaitu: 17
a. Wajib:  antara  suami  isteri  telah  terjadi  percekcokan  dan  ternyata  setelah dilakukan  pendekatan  melalui  juru  demai  (hakam)  dari  kedua  belah  pihak, percekcokan tidak kunjung berakhir, demikian juga dalam kasud ila‟.
14 Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu…”. an-Nisaa (4): 12.
15 Artinya:  “Orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan  meniggalkan  isteri- isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”. al- Baqarah (2): 229.
16 Artinya: “Pekerjaan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq”. At-Thalaq (): 65.
17 Abdul Azis Dahlan, (ed), Op. Cit., hlm. 1779-1780.
b. Sunnah:  isteri  tidak  mau  patuh  pada  hukum-hukum  Allah  dan  tidak  mau melaksanakan  kewajibannya,  baik  sebagai  hamba  Allah  maupun  sebagai isteri.
c. Haram:  suami  mengetahui  bahwa  isterinya  akan  melakukan  perbuatan  zina, juga  diharamkan  menjatuhkan  talak  dalam  keadaan  haid,  nifas  dan  dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
d. Makruh: dilakukan suami tanpa ada alasan sama sekali.
e. Mubah: apabila talak dilakukan dengan alasan tertentu.
Sementara rukun dan syarat menjatuhkan talak adalah, rukunnya :
a. Suami yang menjatuhkan talak
b. Isteri yang ditalak
c. Ada kehendak menjatuhkan talak
d. Ungkapan yang digunakan dalam talak.
Adapun syarat talak antara lain adalah: 18
a. Suami;  bahwa suami  yang menjatuhkan  talak itu haruslah orang  yang cakap bertindak hukum,  yaitu baligh dan berakal.  Terkait dengan syarat baligh dan berakal yaitu sebagai berikut :
1) Talak orang yang dalam keadaan sangat marah tidak sah.
2) Talak  orang  yang  dalam  keadaan  mabuk  sehingga  dia  tidak  mengetahui dan menyadari apa yang diucapkannya.
3) Talak orang yang dipaksa.
4) Talak orang bodoh.
Terkait  dengan  kehendak  menjatuhkan  talak;  talak  jatuh  apabila  ada kehendak dari pihak suami yang diungkapkan dalam ucapan talak meskipun tidak disertai  dengan  niat.  Oleh  karena  itu,  apabila  seseorasng  mengucapkan  talak hanya  di  dalam  hati  tanpa  diungkapkan  denngan  lafal  melalui  lidahnya,  maka talaknya tidak jatuh.

## 3. Perceraian Melalui Khulu’
Khulu‟  menurut  fuqaha,  kadang  dimaksudkan  makna  yang  umum,  yakni perceraian  yang  disertai  sejumlah  harta  sebagai  iwadh  yang  diberikan  oleh  isteri kepada  suami  untuk  menebus  diri  agar  terlepas  dari  ikatan  perkawinan,  baik dengan kata khulu‟, mubara‟ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus,  yaitu  talak  atas  dasar iwadh sebagai  tebusan  dari  isteri  dengan  kata-kata khulu‟ (pelepasan) atau yang semakna mubara’ah (pembebasan). 19

## 4. Syiqaq
Syiqaq  adalah  perselisihan  yang  berkepanjangan  dan  meruncing  antara suami  dan  isteri.  Syiqaq  merupakan  perselisihan  yang  berawal  dan  terjadi  pada kedua  belah  pihak  suami  dan  isteri  secara  bersama-sama.  Ini  berbeda  dengan nusyuz yang  perselisihannya  hanya  berawal  dan  terjadi  pada  salah  satu  pihak, suami atau isteri. Untuk mengatasi keemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan isteri, Islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan  berusaha  mencari  jalan  keluar  guna  memberikan  penyelesaian  terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami isteri tersebut. 20

## 5. Fasakh
Fasakh  artinya  batal  dan  lepasnya  ikatan  perkawinan  antara  suami  isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan  adakalanya  disebabkan  hal-hal  yang  datang  kemudian  yang  menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. 21
Menurut ahli fiqh, dua sebab terjadinya fasakh yaitu: 22
1) Adakalanya terjadi dengan sendirinya yaitu:
a. Fasakh  terjadi  karena  rusaknya  akad  perkawinan  yang  diketahui  setelah perkawinan berlangsung.
19 Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit., hlm. 220.
20 Abdul Azis Dahlan, (ed), Op. Cit., hlm. 1708.
21 Ibid. , hlm. 318.
22 Ibid.
b. Fasakh  terjadi  karena  isteri  dimerdekakan  dari  status  budak  sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
c. Fasakh terjadi karena perkawinan yang dilakukan adalah nikah mut’ah .
d. Fasakh terjadi karena mengawini wanita dalam masa iddah .
2) Adakala yang harus melalui campur tangan hakim, yaitu:
a. Fasakh disebabkan isteri tidak kafaah dengan suaminya.
b. Fasakh  disebabkan  mahar  isteri  tidak  dibayar  penuh  sesuai  dengan perjanjian.
c. Fasakh melalui khiyar al-bulugh
d. Fasakh akibat salah seorang suami atau isteri menderita penyakit gila.
e. Fasakh  terjadi  karena  isteri  yang  musyrik  tidak  mau  masuk  Islam  setelah suaminya masuk Islam.
f. Fasakh  disebabkan  salah  seorang  suami  atau  isteri  murtad  dan  menjadi musyrik/musyrikah .

## Definisi Khulu’ dan Dasar Hukumnya
Khulu‟ berasal dari kata khul al-tsawb , berarti melepaskan atau mengganti pakaian  dari  badan  (pakaian  yang  dipakai),  karena  seseorang  perempuan merupakan  pakaian  laki-laki,  begitu  pula  sebaliknya, 23 ini  berdasarkan  firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 187.
Terdapat beberapa pengertian khulu‟ yang dikemukan oleh ulama Mazhab, yaitu: 24
1. Mazhab  Hanafi,  mendefinisikan  khulu‟  dengan  melepaskan  ikatan perkawinan  yang  tergantung  kepada  penerimaan  isteri  dengan  menggunakan lafaz  khulu‟  atau  yang  semakna  dengannya.  Akibat  akad  ini  baru  berlaku apabila  mendapat  persetujuan  isteri  dan  mengisyaratkan  adanya  ganti  rugi bagi pihak suami.
2. Mazhab Maliki, mendefinisikan khulu‟ dengan  talak dengan  ganti rugi,  baik datangnya  dari  isteri  maupun  dari  wali  dan  orang  lain.  Artinya  aspek  ganti
23 Rahman  I  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum-hukum  Allah ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002), hlm. 251.
24 Abdul Azis Dahlan, (ed), Op. Cit., hlm. 461-462.
rugi  sangat  menentukan  akad  ini  di  samping  lafaz  khulu‟  itu  sendiri mengendaki  terjadinya  perpisahan  suami  isteri  tersebut  denngan  ganti  rugi bagi pihak suami. Menurut merek apabila  lafaz yang digunakan adalah lafaz talak, maka harus disebutkan ganti rugi,  tetapi  apabila  yang digunakan  lafaz khulu‟,  maka  tidak  perlu  disebutkan  ganti  rugi,  karena  lafaz  khulu‟  sudah mengandung pengertian ganti rugi.
3. Mazhab Syafi‟i mendefinisikan khulu‟ dengan perceraian antara suami isteri dengan  ganti  rugi  baik  dengan  lafaz  talak  maupun  dengan  lafaz  khulu‟. Contohnya, suami mengatakan kepada isterinya, “saya talak engkau atau saya khulu‟  engkau  dengan  membayar  ganti  rugi  kepada  saya  sebesar…”,  lalu isteri menerimanya.
4. Mazhab  Hanbali,  mendefinisikan  dengan  tindakan  suami  menceraikan  isteri dengan  ganti  rugi  yang  diambil  dari  isteri  atau  orang  lain  dengan menggunakan  lafaz  khusus.  Dalam  satu  riwayat  dikatakan  bahwa  ulama Mazhab  Hanbali  membolehkan  terjadinya  khulu‟  tanpa  ganti  rugi.  Tetapi pendapat  ini  tergolong  lemah  di  antara  kalangan  ulama  Mazhab  Hanbali. Adapun  pendapat  terkuat  di  kalangan  ulama  Hanbali  ialah  bahwa  dalam khulu‟  aspek  ganti  rugi  merupakan  rukun  khulu‟.  Oleh  karena  itu,  khulu‟ harus dengan ganti rugi dari pihak isteri atau orang lain.
5. Sementara menurut pendapat para fuqaha bahwa khulu‟ adalah menceraikan laki-laki  akan  isterinya  dengan  ganti  rugi  atau  imbalan  yang  diterima  oleh pihak suami. 25
6. Adapun  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  bahwa  khulu‟  adalah perceraian  yang  terjadi  atas  permintaan  isteri  dengan  memberikan  tebusan atau iwadh kepadanya dan atas persetujuan suaminya. 26
Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, pengertian khulu‟ baik  dari  segi  bahasa  maupun  istilah  dapatlah  diketahui  bahwa  yang  dimaksud dengan khulu‟ adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dan isteri, yang mana perceraian  tersebut  atas  permintaan  pihak  isteri  yang  disertai  dengan iwadh
25 Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 293.
26 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam , Op. Cit., hlm. 18.
(tebusan)  kepada  suami  untuk  dirinya.  Baik  dengan  ucapan  khulu‟  maupun  atau yang semakna dengan khulu‟ dan disetujui oleh suami.
Di samping itu pengertian yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  hampir  saja  dengan  pengertian  umum  yang  diberikan  para  fuqaha, hanya saja dalam KHI ditambah serta ditegaskan dengan kalimat “atas persetujuan suami”. Kalimat ini mengandung pengertian bahwa besarnya iwadh atau tebusan yang  harus  diberikan  oleh  isteri,  harus  berdasarkan  persetujuan  suami,  atau kesepakatan bersama. Setelah adanya kesepakatan, maka suami menjatuhkan talak kepada  isterinya  di  depan  sidang  di  Pengadilan  Agama.  Berdasarkan  penetapan yang  dikeluarkan  Pengadilan  Agama  sebelumnya,  ini  penetapan  tersebut  adalah tentang keizinan bagi suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama.
Khulu‟  merupakan  salah  satu  cara  atau  jalan  untuk  keluar  dari  kemelut dalam rumah tangga yang diajukan oleh pihak isteri yang didasarkan pada firman Allah  dalam  QS.  al-Baqarah  ayat  229,  dan  QS.  an-Nisa  ayat  128. 27 Dari  firman Allah SWT ini menjelaskan makna yang lahir dapat dipahami bahwa pengambilan kembali  mas  kawin  yang  dijadikan  sebagai iwadh (tebusan)  dari  cerai  khulu‟, terkandung  alasan  apabila  khawatir  tidak  melaksanakan  ketentuan  Allah  SWT. 28 Imam Qurtubi mengatakan, bahwa ayat ini menunjukkan akan kebolehan khulu‟. Akan  tetapi  para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  ini.  Imam  Malik,  Imam Syafi‟I, Abu Hanifah dan para murid mereka serta Abu Tsaur mengatakan bahwa hendaknya  dia  (isteri)  membayar  sesuai  dengan  kesepakatan  keduanya,  bisa dilakukan  dengan  memberi  lebih  sedikit  dari  apa  yang  diberikan  suaminya  atau lebih  banyak. 29 Kemudian  didasarkan  juga  pada  Sabda  Rasulullah  SAW  dalam hadis  yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhari,  Ibnu  Majah  dan  Ibnu  Hibban  tentang
27 Artinya  :  Dan  jika  seorang  perempuan  khawatir  akan  nusyuz  (kekejaman)  atau  sikap tidak  acuh  dari  suaminya,  maka  tidak  mengapalagi  keduanya  mengadakan  perdamaian  yang sebesar-besarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka)  walaupun  manusia  itu  menurut tabiatnya  kikir,  dan  bila  kamumenggauli  isteri  dengan  baik  dan  memelihara  dirimu,  maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. an-Nisa (4): 128.
28 Achmad  Kuzari, Nikah  Sebagai  Perikatan ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1995), hlm. 137.
29 Imam Syaikh  Zaki al-Barudi, Tafsir  Wanita , (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 111.
kasus isteri Tsabit bin Qais yang megadukan perihal suaminya kepada Rasulullah Saw. Setelah Rasulullah mendengar seluruh pengaduan tersebut, beliau bertanya: ”Maukah  kamu  mengembalikan  kebunnya  (Tsabit)?”  Isteri  Tsabit  menjawab: „mau”. Lalu Rasulullah berkata kepada Tsabit bin Qais: “Ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali”.
Berdasarkan hadis di atas, disunnahkan seorang suami untuk mengabulkan permintaan isterinya. Tuntutan khuluk itu tersebut diajukan isteri karena ia merasa tidak  akan  terpenuhi  dan  tercapai  kebahagiaan  di  antara  mereka,  seperti  yang diungkapkan  isteri  Tsabit  bin  Qais  dalam  riwayat  tersebut,  yakni  saya  tidak mencela  karena  agama  dan  akhlaknya,  tetapi  saya  khawatir  akan  muncul  suatu sikap  yang  tidak  baik  dari  saya  disebabkan  pergaulannya  yang  tidak  baik. Alasannya  adalah  pergaulannya  yang  serasi  dengan  suaminya.  Agar  keadaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan  yang tidak diinginkan  Islam. Maka isteri Tsabit melihat lebih  baik mereka bercerai.

## Rukun, Syarat dan Ganti Rugi dalam Khulu’
Sebagaimana dikatakan tidak ada sebab tanpa musabab, begitupula dalam masalah  khuluk,  menurut  ulama  Fiqh,  penyebab  terjadinya  khulu‟  antara  lain: munculnya  sikap  suami  yang  meremehkan  isteri  dan  enggan  melayani  isteri sehingga  senantiasa  membawa  pertengkaran.  Dalam  keadaan  seperti  ini  Islam memberikan  jalan  keluar  bagi  rumah  tangga  tersebut  dengan  menempuh  jalan khulu‟.
Adapun rukun khulu‟ menurut  kesepakatan jumhur ulama selain  Mazhab Hanafi adalah antara lain: 30
1. Adanya  ijab  (pernyataan)  dari  pihak  suami  atau  wakilnya,  atau  walinya  jika suaminya masih kecil atau bodoh.
2. Status mereka masih suami isteri (belum pisah)
3. Adanya ganti rugi dari pihak isteri  atau orang lain. Ganti rugi ini tidak harus dinyatakan  secara  jelas  apabila  lafaz  yang  digunakan  adalah  lafaz  khulu‟,
30 Abdul Azis Dahlan, (ed), Op. Cit., hlm. 932.
karena resiko khulu‟ itu adalah adanya ganti rugi dari pihak isteri. Tetapi jika yang digunakan lafaz selain khulu‟ maka ganti rugi harus dijelaskan.
4. Adanya lafaz yang menunjukkan pengertian khulu‟.
5. Isteri  menerima  khulu‟  tersebut  sesuai  denngan  ijab  yang  dikemukakan suami.
Sedangkan  syarat  dari  khulu‟  yang  dikemukakan  oleh  ulama  fiqh  adalah antara lain: 31
1. Suami  berstatus  cakap  bertindak  hukum  yaitu  seorang  yang  akil  baligh menurut  jumhur  ulama  atau mumayyiz .  Menurut  ulama  Hambali,  apabila suami  belum  dewasa  atau  gila,  maka  hakim  boleh  bertindak  sebagai  suami dalam mengkhulu‟ isterinya. Menjatuhkan khulu‟ juga boleh diwakilkan, baik wakil itu dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
2. Status wanita  yang dikhulu‟ itu masih dalam status  isteri, baik  telah digauli ataupun  belum.  Jika  isteri  telah  ditalak raj’i (talak  satu  atau  dua),  maka khulu‟ dilakukan dalam masa iddah.
3. Ganti  rugi  khulu‟  itu  sesuatu  yang  bisa  dijadikan  mahar  (mas  kawin)  dalam nikah.  Menurut  Mazhab  Hanafi,  ganti  rugi  itu  berupa  harta  yang  halal menurut  syara‟dapat  dihadirkan  saat  terjadinya  khulu‟  dan  ukurannya  jelas.
Bisa juga ganti rugi itu berupa manfaat  yang bernilai harta. Menurut jumhur ulama, ganti rugi adalah benda apa saja  yang  yang dapat dimiliki, baik  yang sifatnya materi maupun manfaat atau piutang.
Adapun  dalam  masalah  ganti  rugi  dalam  khulu‟,  ada  beberapa  persoalan yang dikemukakan ulama dalam kaitannya dengan hukum menerima ganti rugi itu sendiri: 32
1. Jika  isteri  membenci  suaminya  karena  pergaulan  yang  tidak  serasi,  maka suami boleh mengkhulu‟nya dan meminta  ganti  rugi.  Tetapi menurut ulama Mazhab  Hanafi    suami  tidak  boleh  mengambil  ganti  rugi  melebihi  mahar yang telah diberikannya .
31 Ibid.
32 Ibid, . hlm. 933.
2. Jika  suami  yang  membenci  isterinya,  berkeinginan  untuk  mengkhulu‟ isterinya,  maka  ulama  fiqh  sepakat  mengatakan  makruh  hukumnya  bagi suami menuntut ganti rugi.
3. Jika keretakan rumah tangga itu datangnya dari kedua belah pihak (suami dan isteri),  sehingga  akan  berakibat  hak-hak  dan  kewajiban  suami  isteri terabaikan, maka khulu‟ dibolehkan dan suami boleh meminta ganti rugi.
Ganti  rugi  dalam  khulu‟,  di  samping  boleh  berbentuk  materi,  bisa  juga berbentuk  manfaat.  Misalnya  menempati  rumah  isteri  beberapa  lama, memanfaatkan  tanah  sawah  atau  perkebunan  selama  masa  tertentu,  menyusukan anak  dan  mengasuh  anaknya  beberapa  lama  dan  menggugurkan  nafkah  selama masa iddah.

## Lafaz, Sebab dan Kedudukan Khulu’
Dalam masalah lafaz  yang dipakai  dalam khulu‟, ulama  Mazhab berbeda pandangan.  Ulama  Mazhab  Hanafi  mengatakan  bahwa  lafaz  khulu‟  ada  5  yaitu: Al-khul’ menanggalkan  atau  melepaskan, al-Mubaro’ah (melepaskan), al-Thalaq (talak), al-Mufaraqoh (perpisahan), al-Bay’  wa  asy-Syira’ (jual  beli).  Ulama Mazhab  Syafi‟i  dan  Mazhab  Hambali  mengatakan  pula,  bahwa  khulu‟  dapat terjadi dengan menggunakan lafaz talak secara sarih (jelas) atau melalui kinayah (sindiran) yang dibarengi niat. Menurut Mazhab Syafi‟i adalah lafaz al-Khul’ dan al-Fidyah , sedangkan bagi kalangan Mazhab Hambali adalah al -khul’, al-Fidyah, al-Faskh (putusnya  perkawinan),  karena  adanya  cacat  hukum  dalam  perkawinan tersebut.
Adapun penyebab terjadinya khulu‟ antara lain: 33
1. Munculnya  sikap  suami  yang  meremehkan  isteri  dan  enggan  melayani  isteri sehingga senantiasa membawa pertengkaran.
2. Ketidakpuasan isteri dalam dalam nafkah bathin.
Dalam  kondisi  demikian,  Islam  memberikan  jalan  keluar  bagi  bagi  rumah tangga  tersebut  dengan  menempuh  jalan  khulu‟,  inilah  yang  dimaksud  Allah dalam firman-Nya pada QS. An-Nisaa ayat 128. Perdamaian yang dimaksud pada
33 Abdul Azis Dahlan, (ed), Op. Cit., hlm. 934.
ayat  tersebut  yaitu  mengakhiri  hubungan  suami  isteri  melalui  perceraian  atas permintaan isteri dengan kesediaannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung.
Sementara kedudukan khulu‟ menurut ulama adalah: 34
1. Jumhur  ulama:  khulu‟  termasuk  talak ba’in ,  menurutnya  mengkategorikan khulu‟  ke  dalam  fasakh  tidaklah  tepat  karena  dalam  khulu‟  terdapat  unsur ikhtiar  (kesadaran  untuk  melakukan).  Sedangkan  dalam  fasakh  unsur  ikhtiar tidak ada.
2. Imam  Ahmad  bin  Hanbal,  Daud  Az-Zahiri  dkk:  khulu‟  termasuk  fasakh, dengan alasan, jika khulu‟ dikatetegorikan ke dalam talak, maka berarti talak dalam  Islam  itu  empat  kali,  sedangkan  dalam  ayat  al-Qur‟an  dikatakan bahwab talak ada tiga kali dan juga, dalam khulu‟ meskipun isteri mempunyai masa  iddah  tetapi  suami  tidak  berhak  rujuk  atau  kembali  kepada  isterinya yang telah di khulu‟.

## Prosedur Khulu’ dan Akibat Hukumnya
Allah  telah  memberikan  segalanya  kepada  makhluk  ciptaanNya,  begitu  juga kepada  manusia  sebagai  makhluk  yang  paling  sempurna  di  antara  makhluk lainnya.  Laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  porsi  yang  seimbang  dalam menjalankan hak dan kewajibannya, begitu juga dalam hal pelaksanaan perceraian melalui khulu‟  yang dilakukan oleh seorang isteri. Adapun prosedur  yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang seorang isteri yang ingin bercerai melalui khulu‟ termaktub dalam Pasal 148 adalah: 35
1. Seorang  isteri  yang  mengajukan  gugatan  perceraian  dengan  jalan  khulu‟, menyampaikan permohonannya kepada Pengaadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan  Agama  selambat-lambatnya  satu  bulan  memanggil  isteri  dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
34 Ibid.
35 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , Op. Cit., hlm. 60.
3. Dalam  persidangan  tersebut  Pengadilan  Agama  memberikan  penjelasan tentang akibat khulu‟ dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di  depan  sidang  Pengadilan  Agama.  Terhadap  penetapan  ini  tidak  dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).
6. Dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan  tentang  besarnya  tebusan  atau  iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.
Alasan  pada  Pasal  148  ayat  (1)  KHI  sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  116 huruf  a  sampai  h  adalah  sebagai  berikut:  Perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan atau alasan-alasan: 36
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya.
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami  dan isteri terus terjadi perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga.
36 Ibid., hlm. 51-52.
Penyelesaian antara suami isteri dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pada  Pasal  131  ayat  5  yaitu  setelah  sidang  penyaksian ikrar  talak,  Pengadilan  Agama  membuat  penetapan  tentang  terjadinya  talak, rangkap  empat  yang  merupakan  bukti  perceraian  bagi  bekas  suami  dan  isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  mewilayahi  tempat  tinggal  suami  untuk  diadakan  pencatatan,  helai  kedua dan  ketiga  masing-masing  diberikan  kepada  suami  isteri,  dan  helai  ke  empat disimpan oleh Pengadilan Agama. 37
Ada beberapa akibat hukum dari perceraian melalui khulu‟ menurut ulama fiqh adalah: 38
1. Terjadi  talak  ba‟in apabila ganti ruginya terpenuhi,  bila ganti rugi  tidak ada, maka perceraian ini menjadi talak biasa.
2. Isteri harus membayar ganti rugi.
3. Seluruh hak dan kewajiban antara suami dan isteri, termasuk hutang piutang antara  mereka  menjadi  gugur,  tetapi  hutang  piutang  dengan  orang  lain  tidak gugur.
4. Menurut  jumhur  ulama,  suami  yang  mengkhulu‟  tidak  berhak  rujuk  kepada isterinya dalam masa iddahnya.
Menurut Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam pada dijelaskan bahwa: 39
1. Talak ba‟in sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak ba‟in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
a. Talak yang terjadi qabla ad-dukhul
b. Talak dengan tebusan atau khulu‟
c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama.
Konsekuensi  dari  perceraian  melalui  khulu‟  telah  juga  dijelaskan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  161,  yang  menyatakan  bahwa  perceraian  dengan jalan khulu‟ mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.
37 Ibid., hlm. 55.
38 Abdul Azis Dahlan, (ed), Op. Cit., hlm. 934.
39 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , Op. Cit., hlm. 52.
Dapat  dimaknai  bahwa  jika  terjadi  khulu‟  untuk  pertama  kalinya,  maka berarti  suami  baru  melaksanakan  talak  terhadap  isterinya  satu  kali,  ini  berarti bahwa  suami  hanya  memiliki  kesempatan  dua  kali  melaksanakan  talak  karena menurut  aturan  yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  khulu‟  dapat mengurangi jumlah hitungan talak.

## Penutup
Melalui  uraian-uraian  tersebut  dapat  disimpulkan,  yaitu :  Pertama , prosedur  dalam  pelaksanaan  khulu‟  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam termaktub dalam Pasal 148 dengan alasan-alasannya dijelaskan dalam  Pasal 116. Kedua, kedudukan  khulu‟  adalah  sama  dengan  talak  yaitu  talak ba’in  sughra, artinya  di  mana  suami  tidak  dibenarkan  rujuk  kepada  isterinya  kecuali  dengan akad nikah yang baru dan  ketika terjadi khulu‟ maka hitungan talak berkurang.

## Bibliografi
Abdul Azis Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana, 2003.
Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Bakri  A.  Rahman  dan  Ahmad  Sukardja, Hukum  Perkawinan  Menurut  Islam , Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata , Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
Departemen Agama , Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Intermasa, 1992.
Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam , Bandung: Humaniora Utama, 1992. Imam Syaikh Zaki al-Barudi, Tafsir Wanita , Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2 , Lebanon: Darul Fikri, 1990.
Zainuddin Ali , Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.