## Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis
Legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021
Indra Kusumawardhana

## Universitas Pertamina

## Abstract
Assessing  the  effectiveness  of  international  regimes  has  become  a  central  topic  for  scholars  and policymakers. Realist argues that national interests determine whether or not states comply with international regimes. This article offers an alternative account by analyzing the anatomy of the agreement. Using the case study of the “ASEAN Five-Point Consensus” on Myanmar, this article employs the concept of legalization derived from institutionalist theory which is used to assess the degree of institutionalization of the international agreements characterized by three dimensions; obligation, precision, and delegation. The central thesis of this article is that the “ASEAN Five- Point Consensus” on Myanmar is a sort of soft law due to its strong weakness in three dimensions. It  implies  that  the  agreement  will  not  be  properly  implemented  by ASEAN  member  countries, especially by Myanmar’s military junta. This article concludes that the effectiveness of the “ASEAN Five-Point Consensus” on Myanmar depends not only on the states’ national interests but also on the degree of institutionalization of this agreement. The soft law character of this agreement is strongly influenced by the culture of ASEAN’s decision-making mechanism which puts a strong emphasis on the consensus in crafting non-obligatory agreements.
Keywords : international regimes; ASEAN Five-Point Consensus; Myanmar; legalization; soft law

## Abstrak
Menilai efektivitas rezim internasional telah menjadi topik sentral bagi para akademisi dan pembuat kebijakan. Realis berpendapat bahwa kepentingan nasional menentukan apakah negara mematuhi rezim internasional atau tidak. Artikel ini menawarkan penjelasan alternatif dengan menganalisis anatomi perjanjian menggunakan studi kasus “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar. Artikel  ini  menggunakan  konsep  legalisasi  yang  diturunkan  dari  teori  institusionalis  yang digunakan  untuk  menilai  tingkat  pelembagaan  perjanjian  internasional  yang  bercirikan  tiga dimensi; kewajiban, presisi, dan delegasi. Gagasan inti dari artikel ini adalah “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar merupakan soft law karena kelemahannya yang menonjol dalam tiga dimensi. Hal ini menyiratkan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan dilaksanakan dengan baik oleh negara-negara anggota ASEAN, terutama oleh junta militer Myanmar. Artikel ini menyimpulkan bahwa  efektivitas  “Lima  Poin  Konsensus  ASEAN”  di  Myanmar  tidak  hanya  bergantung  pada kepentingan nasional negara-negara tersebut, tetapi juga pada tingkat pelembagaan perjanjian ini. Karakter soft law perjanjian ini sangat dipengaruhi oleh budaya mekanisme pengambilan keputusan ASEAN yang sangat menekankan pada konsensus dalam menyusun perjanjian non-obligatory.
Kata-kata Kunci: rezim internasional; Lima Poin Konsensus ASEAN; Myanmar; legalisasi; soft law
Pendahuluan Kudeta militer di Myanmar tanggal 1 Februari 2021 lalu adalah ujian terhadap sentralitas ASEAN. Sebagai organisasi regional yang memikul tanggung jawab menjaga tertib kawasan, kudeta itu jelas mengancam kredibilitas ASEAN bahkan sejak Perang Dingin (Connelly, 2021). Solidaritas ASEAN tidak nampak pasca kudeta yang disusul dengan gelombang demonstrasi dan penembakan brutal aparat Myanmar terhadap para demonstran. Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN mengeluarkan pernyataan normatif diantaranya meminta junta militer Myanmar menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN serta mendorong dilakukannya dialog (ASEAN, 2021a). Beberapa anggota ASEAN memilih abstain seperti Vietnam dan Laos. Sementara Thailand, Filipina, dan Kamboja memilih tidak ikut campur. Sikap berbeda ditunjukkan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang cukup cemas dengan krisis politik tersebut. Hingga akhirnya Indonesia berupaya menyatukan ASEAN dengan menggelar KTT ASEAN di Jakarta tanggal 24 April 2021 yang menghasilkan “lima poin konsensus ASEAN” tentang situasi politik di Myanmar. Hasil keputusan bersama itu berfokus pada empat hal; penghentian kekerasan, dialog konstruktif, bantuan kemanusiaan, dan utusan khusus (ASEAN, 2021b).
Pasca kesepakatan itu, banyak pihak meragukan efektivitas “lima poin konsensus ASEAN” tersebut. Burma Human Rights Network (BHRN), sebuah lembaga pengkaji HAM di Myanmar yang berbasis di Inggris, meragukan komitmen Myanmar terhadap hasil kesepakatan itu. Alasannya, kesepakatan itu tidak menyinggung sama sekali soal pembebasan tahanan politik dan tuntutan pemulihan demokrasi (CNN Indonesia, 2021a). Editorial majalah Tempo menyebut kesepakatan itu tak ubahnya seperti peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu” (Tempo, 2021a). Pemerintah bayangan Myanmar atau National  Unity Government (NUG) mengatakan KTT ASEAN tanggal 24 April itu telah gagal. Menurut mereka, konsensus ASEAN sama sekali tidak memenuhi empat tuntutan kelompok itu yakni pemulihan demokrasi, pembebasan Aung San Suu Kyi, penghentian kekerasan terhadap warga sipil, dan tentara disingkirkan dari politik (CNN Indonesia, 2021b).
Lantas, apakah benar “lima poin konsensus ASEAN” itu gagal? Sangat sulit menilai apakah suatu perjanjian gagal atau berhasil. Dari sisi pemahaman awam atau common sense , efektivitas suatu perjanjian akan dilihat dari apakah terdapat komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan isi perjanjian itu. Hal ini sulit karena “lima poin konsensus ASEAN” itu tidak mencantumkan tenggat waktu implementasinya. Sampai kapan dunia harus menunggu implementasi kesepakatan itu? Penilaian secara eksternal itu mengandung kelemahan karena terlalu menggantungkan pada komitmen pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penilaian seperti itu juga tidak mampu menjawab pertanyaan “mengapa mereka tidak mau berkomitmen melaksanakan isi perjanjian?” Alih-alih menilai secara eksternal, artikel ini berusaha menilai secara intrinsik hasil kesepakatan tersebut menggunakan konsep legalisasi norma internasional. Menganalisis isi suatu kesepakatan akan membantu para pengkaji norma internasional dan praktisi kebijakan menjawab pertanyaan “mengapa negara enggan berkomitmen mematuhi kesepakatan internasional?” Konsep legalisasi norma internasional berguna sebagai pisau analisis yang menyediakan kriteria valid tentang sejauh mana suatu kesepakatan internasional memiliki daya ikat ( legally binding ) terhadap pihak yang menyepakatinya. Argumen sentral artikel ini yaitu “lima poin konsensus ASEAN” tentang Myanmar tidak memiliki daya ikat secara hukum ( legally binding ) karena lemah di tiga indikator kunci; obligasi,
presisi, dan delegasi. Kesepakatan ini sama seperti mayoritas kesepakatan ASEAN yang dilanggar sendiri oleh anggota-anggotanya. Lebih jauh, “lima poin konsensus ASEAN” tentang Myanmar tak lebih dari upaya pencitraan untuk menunjukkan soliditas ASEAN namun sama sekali tidak berdampak signifikan di tataran praktis.
Artikel ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut. Bagian pertama akan mendiskusikan kerangka konseptual yaitu legalisasi norma internasional. Tiga indikator kunci untuk menilai kuat atau lemahnya daya ikat suatu perjanjian internasional adalah obligasi, presisi, dan delegasi. Bagian kedua akan menerapkan tiga indikator tersebut untuk menganalisis “lima poin konsensus ASEAN” tentang Myanmar. Bagian ini akan menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut lemah di tiga indikator tadi. Bagian ketiga adalah kesimpulan dan implikasi temuan ini dari segi akademis dan praktis.
Rezim Internasional dan Legalisasi: Suatu Kerangka Analisis Sebelum mendiskusikan tentang konsep legalisasi untuk menganalisis daya ikat suatu perjanjian internasional, terlebih dahulu penting dipahami mengenai bingkai teoretis tulisan ini. Subjek penelitian ini adalah efektivitas perjanjian internasional, dalam arti sejauh mana suatu perjanjian akan ditaati oleh negara-negara yang menyepakatinya. Oleh karena itu, kajian ini akan dibingkai dari lensa teoritis liberalisme, khususnya aliran neoliberal-institusionalisme atau disebut institusionalisme begitu saja. Aliran ini agak unik karena berada di tengah- tengah antara perspektif neorealisme dan liberalisme (karena itu dinamakan ‘neo-liberal’). Teori ini sebagian mengadopsi pandangan neorealisme bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik internasional, negara adalah aktor rasional, negara mementingkan pengejaran kepentingan nasional, dan hubungan antarnegara berada dalam suasana anarki (Keohane and Martin dalam Elman and Elman, 2003: 73-74).
Namun demikian, para penganut aliran institusionalis tidak sepakat soal dampak dari dunia yang anarki sebagaimana digambarkan kaum realis sebagai “ homo homini lupus ,” “ animus dominandi ,” dan “tujuan menghalalkan cara” dimana kerja sama antarnegara sangat kecil kemungkinan akan terjadi. Hal ini dikarenakan negara senantiasa merasa curiga dengan negara lain. Menurut institusionalis, dalam kondisi dunia yang anarki, kerjasama antarnegara bisa dimungkinkan dengan perantara institusi internasional (Keohane and Martin dalam Elman and Elman, 2003: 75). Klaim ini konsisten dengan paradigma liberalisme yang beranggapan bahwa kerja sama merupakan fitur alamiah hubungan internasional. Perlu ditekankan bahwa kerja sama tidak mencerminkan sikap altruisme negara, melainkan dilandasi kepentingan nasional (Rosyidin, 2020: 50). Kerja sama harus dibedakan dari harmoni. Apabila harmoni didefinisikan sebagai kondisi ketika negara mengejar kepentingannya akan secara  otomatis mendorong pencapaian tujuan negara-negara lain, maka kerja sama terjadi manakala negara menyesuaikan tindakannya berdasarkan tindakan negara lain melalui koordinasi kebijakan. Dalam kondisi harmoni, kerja sama tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, dalam kondisi anarki kerja sama adalah pilihan rasional bagi negara untuk mencapai kepentingannya (Keohane, 1984: 51-52).
Untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam suasana anarki itu, diperlukan instrumen yang dinamakan institusi internasional. Istilah ini sinonim dengan  rezim  internasional  yang  didefinisikan  sebagai  “seperangkat  prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan baik eksplisit maupun
implisit dimana harapan-harapan aktor disandarkan dalam isu hubungan internasional tertentu” (Krasner, 1982: 186). Rezim menjadi semacam aturan main yang memungkinkan aktor-aktor internasional saling bekerja sama. Peran rezim adalah menyediakan informasi supaya para aktor saling mengetahui maksud satu sama lain. Hal ini tentu dapat meminimalisir dampak negatif anarki yang menghambat kerja sama (Rosyidin, 2020: 54). Asumsi ini sekaligus membedakan aliran institusionalis dan realis dimana realis memecahkan masalah anarki dengan teori stabilitas hegemonik, bahwa kerja sama dapat dilakukan apabila ada satu negara kuat yang memainkan peran sebagai pemimpin. Sementara kaum institusionalis menyatakan bahwa tanpa keberadaan negara kuat kerja sama antarnegara dapat saja dilakukan asalkan difasilitasi dengan keberadaan rezim internasional (Keohane, 1984).
Rezim internasional juga harus dibedakan dengan organisasi internasional. Rezim internasional adalah norma atau aturan mainnya, sedangkan organisasi internasional adalah lembaga resmi dengan struktur keanggotaan yang jelas. Tidak ada status keanggotaan dalam sebuah rezim internasional mengingat ini hanyalah sebuah aturan main. Bentuknya bisa berupa kesepakatan ( agreement ), perjanjian (traktat), nota kesepahaman (MoU), konsensus, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi internasional bisa terdapat rezim, sedangkan rezim tidak selalu termanifestasi dalam bentuk organisasi. Rezim perdagangan dunia, misalnya, terdapat dalam organisasi internasional WTO. Rezim keamanan “ Treaty of Amity and Cooperation ” (TAC), misalnya, terdapat di dalam organisasi regional ASEAN. Sebaliknya, ada rezim yang tidak ada organisasinya. Misalnya saja kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Australia tentang perdagangan bebas (IA-CEPA), kerja sama trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina dalam menangani kejahatan maritim dan masih banyak lagi yang lain.
Salah satu pertanyaan yang kerap dikemukakan ketika membicarakan tentang rezim internasional adalah “sejauh mana efektivitasnya dalam mempengaruhi perilaku negara?” Mengingat rezim internasional adalah sebuah kesepakatan yang dibuat negara untuk kepentingan mereka, bagaimana mengukur efektivitas suatu kesepakatan? Oran Young, salah satu proponen aliran institusionalis, menawarkan cara mengukur efektivitas rezim internasional dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan output , yaitu melihat pada luaran ketika negara-negara melakukan kerja sama. Luaran ini biasanya berupa kesepakatan. Misalnya ketika Indonesia dan Malaysia bekerjasama soal isu tenaga kerja, maka kerjasama itu dinilai efektif apabila kedua pihak mencapai beberapa butir kesepakatan dalam isu tersebut. Kedua, pendekatan outcome , yaitu melihat pada tindak lanjut kesepakatan yang sudah dibuat. Indikatornya adalah sejauh mana pihak-pihak yang menyepakati suatu perjanjian berkomitmen melaksanakan poin-poin kesepakatan itu (Young, 2011).
Kedua indikator yang dibuat Young di atas, terutama pendekatan outcome , cenderung menggantungkan pada faktor eksternal, yaitu komitmen pihak-pihak yang terlibat kerja sama. Pendekatan ini kurang melihat pada faktor internal, yaitu karakter suatu perjanjian. Terobosan penting kemudian dilakukan para tokoh aliran liberal-institusionalisme seperti Duncan Snidal, Kenneth Abbot, Robert Keohane, Anne-Marie Slaughter, dan Andrew Moravcsik. Mereka mengemukakan konsep legalisasi yang lebih melihat karakter intrinsik dari suatu perjanjian untuk menilai apakah sebuah kesepakatan internasional akan dipatuhi atau tidak oleh negara- negara yang terlibat di dalamnya. Legalisasi didefinisikan sebagai “seperangkat karakteristik khusus yang (mungkin) dimiliki oleh suatu institusi (baca: rezim
internasional)” (Abbott et al, 2000: 401). Legalisasi akan menentukan apakah suatu rezim internasional digolongkan sebagai “ hard law ” atau “ soft law .” Hard law adalah jenis perjanjian internasional yang memiliki daya ikat kuat terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ( legally binding ). Sebaliknya, soft law memiliki daya ikat yang lemah terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ( non-legally binding ) (Abbott and Snidal, 2000).
Untuk menentukan tingkat legalisasi suatu perjanjian internasional dilakukan dengan menganalisis tiga indikator yaitu obligasi, presisi, dan delegasi. Semakin tinggi nilai masing-masing indikator tersebut, semakin kuat daya ikat suatu perjanjian atau dikategorikan sebagai hard law . Sebaliknya, semakin rendah nilai masing-masing indikator tersebut, semakin lemah daya ikat suatu perjanjian atau dikategorikan sebagai soft law .
Indikator pertama adalah obligasi , yaitu tingkat keterikatan aktor terhadap perjanjian. Obligasi juga berarti tingkat komitmen negara mematuhi suatu kesepakatan internasional. Obligasi diukur dari seberapa kuat keterikatan negara pada aturan-aturan umum, prosedur dan pernyataan dalam suatu naskah hasil kesepakatan. Tingkat obligasi suatu perjanjian ditentukan dari apakah perjanjian tersebut bersifat memaksa atau menuntut (koersif), menghimbau (komisif), atau membolehkan (permisif). Indikator utama obligasi adalah pada sifat pernyataan yang tercantum di dalam teks perjanjian atau kesepakatan. Pernyataan yang menunjukkan “kewajiban tanpa syarat” secara eksplisit kepada pihak-pihak yang terlibat mencerminkan karakter kuat dari perjanjian tersebut. Unsur “kewajiban tanpa syarat” yang dinyatakan secara implisit masih menunjukkan tingginya obligasi perjanjian itu. Sebaliknya, apabila tidak ada pernyataan yang mengandung unsur “kewajiban” dalam perjanjian tersebut sehingga setiap pihak bebas menerjemahkan kewajibannya masing-masing, maka semakin rendah tingkat obligasinya.
Indikator kedua adalah presisi , yaitu tingkat akurasi butir-butir kesepakatan dalam suatu perjanjian. Presisi berkaitan dengan masalah bahasa yang digunakan dalam naskah perjanjian. Pernyataan yang ambigu, kabur, dan kontradiktif akan mendorong multitafsir sehingga mengurangi daya ikat suatu perjanjian.  Sebaliknya,  pernyataan  yang  sangat  spesifik  dan  tidak  membuka ruang interpretasi secara mana-suka (arbitrer) akan meningkatkan kekuatan dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, pemilihan kosakata, frase, istilah, dan unsur- unsur kebahasaan lainnya menjadi penting sekali. Untuk merumuskan naskah perjanjian, harus dihindari pasal-pasal karet atau kalimat-kalimat bersayap yang berpeluang memunculkan celah hukum ( loophole ). Indikator ketiga adalah delegasi , yaitu keberadaan pihak ketiga yang bertugas memastikan implementasi isi perjanjian. Pihak ketiga juga berwenang untuk memutus perkara apabila ada sengketa atau konflik antar pihak-pihak yang terlibat perjanjian. Indikator delegasi dicirikan oleh dua hal. Pertama , mekanisme penyelesaian masalahnya ( dispute  settlement  mechanism ). Ada berbagai metode untuk memutus perkara misalnya melalui pengadilan, arbitrase, mediasi, dan tawar-menawar politik. Obligasi dianggap ‘tinggi’ apabila penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan dimana pihak-pihak yang bersengketa tunduk pada putusan hukum. Sebaliknya, penyelesaian masalah melalui tawar-menawar politik dianggap memperlemah obligasi karena mencerminkan dunia realis dimana logika kekuasaan teramat dominan. Kedua, sifat penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalah antarnegara yang dilakukan oleh pihak ketiga bisa bersifat memaksa ( enforcement ) atau koordinatif dimana negara dan pihak ketiga berkedudukan
sejajar, atau bisa juga sekadar normatif dimana pihak ketiga hanya “menghimbau” atau “mendorong” pihak-pihak yang berkonflik. Jika demikian, maka kedudukan pihak ketiga sangat lemah sehingga nilai delegasinya juga lemah.
Tabel 1. Indikator Legalisasi Perjanjian Internasional Obligasi Presisi Delegasi Kuat Adanya kewajiban tanpa syarat Penggunaan kalimat yang jelas dan spesifik Ada pihak ketiga yang berwenang memutuskan perkara. Lemah Tidak ada kewajiban yang memaksa Penggunaan kalimat kabur, ambigu, kontradiktif, dan multitafsir Tidak ada pihak ketiga. Atau ada pihak ketiga namun tanpa wewenang memutuskan perkara.
Sumber: disarikan dari Abbott, 2000.
Analisis Legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar “Lima Poin Konsensus ASEAN” dicapai setelah upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN yang dinilai kurang solid dalam menyikapi krisis politik di Myanmar. Menlu Retno Marsudi melakukan “diplomasi ulang-alik” ( shuttle diplomacy ) ke sejumlah negara ASEAN diantaranya Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Bahkan, Retno juga melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak di luar ASEAN seperti dengan Menlu Inggris, Jepang, Australia, AS, China, India, Sekjen PBB, Ketua Global Leadership Forum and Asia Society. Semuanya itu dilakukan Indonesia untuk mencari kesamaan persepsi terkait persoalan di Myanmar. Menurut Retno, diplomasi ulang-alik tersebut sulit dilakukan di masa pandemi, namun itu harus tetap dilakukan Indonesia karena “adanya prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan dan keinginan kuat untuk terus berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan” (Tempo, 2021b). Disepakatinya “Lima Poin Konsensus ASEAN” itu tak hanya disambut baik negara-negara ASEAN. Negara-negara di luar ASEAN juga menunjukkan dukungannya terhadap kesepakatan itu. Australia, misalnya, berkomitmen menyumbang 5 juta dollar Australia (Rp. 56,5 miliar) kepada Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Pengendalian Bencana (AHA Centre) untuk membantu Myanmar. Australia juga akan bekerja sama dengan ASEAN untuk turut serta meredakan krisis di Myanmar (Suara, 2021). Sementara Rusia menyatakan “sangat mendukung langkah ASEAN dan juga keputusan yang diambil dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN” (Sindonews, 2021). Menurut pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, “Lima Poin Konsensus ASEAN” itu “secara prinsipil sudah bagus dan patut diapresiasi” (Tribunnews, 2021). Meskipun banyak pihak cukup optimis dengan kesepakatan itu, kenyataan justru menunjukkan sebaliknya. Salah satu indikasinya adalah junta militer Myanmar menolak utusan ASEAN dengan alasan keamanan. Padahal pengiriman utusan ASEAN merupakan salah satu poin yang tercantum dalam kesepakatan itu. Juru bicara Dewan Militer Mayor Kaung Htet San menyatakan bahwa pemerintahan junta militer sedang “memprioritaskan keamanan dan stabilitas negara. Hanya setelah kita mencapai tingkat keamanan dan stabilitas tertentu, kita akan bekerja sama terkait utusan itu” (Asia Today, 2021). Pernyataan ini kontras dengan sikap pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing pada saat mengikuti KTT ASEAN di Jakarta, 24 April 2021. Ia menyatakan pihaknya akan “mempertimbangkan secara positif, jika melayani kepentingan negara
dan didasarkan pada tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam ASEAN” (Republika, 2021). Pernyataan ini kontradiktif. Konsensus ASEAN hanya akan dipertimbangkan apabila melayani kepentingan nasional Myanmar. Ini berarti junta militer lebih mengedepankan kepentingan nasional dari kacamata mereka ketimbang berkompromi terhadap norma regional (Piagam ASEAN). Jelas bahwa pernyataan itu sekadar ucapan diplomatis atau “ lip  service ” di forum ASEAN.
Singkatnya, komitmen junta militer Myanmar untuk mematuhi “Lima Poin Konsensus ASEAN” patut diragukan.
Pertanyaannya kemudian, mengapa kita perlu meragukan komitmen junta militer terhadap “Lima Poin Konsensus ASEAN?” Artikel ini tidak menganalisis dengan berangkat dari faktor negara sebagaimana diasumsikan oleh perspektif realis. Realis berargumen bahwa kepatuhan negara terhadap suatu norma internasional ditentukan oleh kepentingan nasional. Artinya, apabila dengan mematuhi norma tersebut dapat melayani kepentingan nasionalnya, maka negara akan patuh. Sebaliknya, apabila bertentangan dengan kepentingan nasionalnya, maka negara akan cenderung tidak mau patuh (lihat misalnya, Chayes and Chayes, 1993). Alih-alih, tulisan ini akan membedah anatomi “Lima Poin Konsensus ASEAN” untuk menguji apakah kesepakatan tersebut dikategorikan sebagai hard law atau soft law sehingga menentukan bagaimana sikap junta militer Myanmar terhadapnya. Satu-persatu klausul akan dianalisis menggunakan tiga indikator sebagaimana sudah diuraikan di atas yaitu obligasi, presisi, dan delegasi (detail klausul konsensus ASEAN ada di lampiran).
Obligasi Indikator mengukur obligasi adalah dengan melihat ada tidaknya “unsur yang mewajibkan” di dalam suatu kesepakatan. Tingkatan obligasi adalah koersif, komisif, dan permisif. Semakin koersif suatu klausul, semakin tinggi tingkat obligasinya dan karenanya dikategorikan sebagai hard  law . Jika dilihat secara sekilas, sifat obligasi dalam “Lima Poin Konsensus ASEAN” tidak bersifat koersif. Kita akan menguraikannya satu-persatu. Pertama, konsensus itu menyatakan bahwa “ there  shall  be  immediate cessation  of  violence  in  Myanmar  and  all  parties  shall  exercise  utmost  restraint .” Pernyataan ini sama sekali tidak mengandung unsur kewajiban, terutama bagi Myanmar sebagai pelaku ( perpetrator ) pelanggaran HAM. Pernyataan ini bersifat komisif, yakni sekadar “menghimbau” atau “mendorong” supaya kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Akan tetapi, tidak tercermin upaya ASEAN untuk “menekan” Myanmar agar menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil. Pendekatan lunak ini dipilih ASEAN karena karakter asosiasi tersebut yang sangat mengedepankan cara pembuatan keputusan tanpa menyinggung atau menyerang negara lain.
Kedua, “ constructive  dialogue  among  all  parties  concerned  shall  commence to seek a peaceful solution in the interests of the people .” Pernyataan ini juga lemah tingkat obligasinya karena lagi-lagi tidak bersifat mewajibkan; hanya mendorong atau menghimbau. ASEAN hanya mendorong supaya dialog yang konstruktif diadakan untuk mendengarkan aspirasi publik. Tapi pernyataan ini terdengar lebih seperti retorika diplomatik ketimbang upaya untuk mengadakan dialog itu sendiri. Pernyataan ini lebih layak disebut saran ketimbang kewajiban. Sama seperti pernyataan sikap, poin kedua konsensus ASEAN ini lemah obligasinya karena bersifat komisif, bukan koersif.
Ketiga, “ a  special  envoy  of  the ASEAN  Chair  shall  facilitate  mediation  of  the dialogue process, with the assistance of the Secretary General of ASEAN .” Pernyataan
ini agak kuat sebenarnya karena ASEAN menugaskan ASEAN Chair untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah junta militer dan rakyat Myanmar. Akan tetapi, pernyataan ini juga masih lemah obligasinya karena penugasan itu kurang koersif. Artinya, penugasan tidak diberikan dengan tegas melainkan seperti hanya meminta ( ask for ) bukan menginstruksikan. Dalam hierarki kelembagaan yang ketat misalnya di level domestik, perintah lembaga tertinggi diberikan kepada lembaga di bawahnya dengan unsur obligasi yang kuat. Ada konsekuensi apabila perintah itu tidak dilakukan. Sifat kelembagaan ASEAN tidak seperti itu. Meskipun ada hierarki struktural, namun sifat pembagian tugas dan wewenang tidak bersifat instruksional melainkan kolektif-kolegial. Keempat, “ ASEAN  shall  provide  humanitarian  assistance  through  the  AHA Centre .” Pernyataan ini mengandung arti ASEAN akan mengirimkan bantuan kemansiaan ke Myanmar, dan bukan mengharuskannya. Dengan kata lain, pengiriman bantuan kemanusiaan baru sebatas rencana dan wacana, bukan instruksi yang harus dilaksanakan. Karena itu, tingkat obligasi pernyataan ini rendah karena sifat kewajibannya komisif, bukan memaksa atau koersif. Kelima, “ the special envoy and delegation shall visit Myanmar to meet with all parties concerned .” Sama seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya, pernyataan ini juga bersifat komisif, yang artinya ASEAN sekadar menghimbau atau mendorong supaya ada utusan khusus yang akan berkunjung ke Myanmar. Meskipun poin kelima ini sudah diimplementasikan dengan kedatangan utusan khusus ASEAN ke Myanmar (meskipun kemudian ditolak oleh junta militer karena alasan keamanan), namun tingkat obligasi pernyataan ini bisa dianggap lemah. Pernyataan ini tidak instruksional sebagaimana atasan menugaskan bawahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat obligasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” rendah di semua poin kesepakatan. Seluruh klausul bersifat komisif, dalam pengertian ASEAN tidak menginstruksikan dengan tegas terkait poin-poin kesepakatan itu melainkan hanya sekadar menghimbau atau mendorong langkah-langkah penyelesaian konflik di Myanmar.
Presisi Membangun kesepakatan dalam sebuah draf perjanjian membutuhkan kemampuan kebahasaan yang mumpuni. Hal ini penting karena kejelasan makna dari setiap kata yang dituangkan dalam kalimat pernyataan akan menentukan bagaimana tindak-lanjut dari kesepakatan itu. Kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih kata dan menyusun kalimat ( drafting ) sangat penting agar semua pihak memiliki kesamaan tafsir terhadap setiap butir kesepakatan yang dibuat. Jika tidak, maka kesepakatan itu hanya menjadi “macan kertas” yang tidak memiliki daya ikat terhadap pihak-pihak yang bersepakat.
Seperti itulah karakter dari “Lima Poin Konsensus ASEAN.” Dari aspek presisi, seluruh poin kesepakatan ASEAN itu sama sekali tidak presisi sehingga teramat kabur dan multitafsir. Kita mulai dari poin pertama yang menyatakan bahwa, “ there  shall  be  immediate  cessation  of  violence  in  Myanmar  and  all  parties shall  exercise  utmost  restraint .” Di sini ada sejumlah kata yang tidak jelas yaitu “ immediate ,” “ violence ,” dan “ all parties .” Pertama, tidak jelas jangka waktu dari upaya penghentian kekerasan itu. Kata “ immediate ” (“segera”) ini sangat kabur. ASEAN  tidak  memberikan  tenggat  waktu  yang  spesifik  (misalnya,  “selambat- lambatnya 1 bulan setelah kesepakatan ini dibuat”). Kedua, konsep “kekerasan” tidak dijelaskan apa saja bentuknya. Sejak kudeta 1 Februari 2021, aparat pemerintah menangkap, menyiksa, dan membunuh kelompok anti-pemerintah. Konsep “kekerasan” mestinya mengacu pada Statuta Roma yang dengan jelas
menyebutkan bermacam-macam pelanggaran HAM yang termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Ketiga, kata “semua pihak” di sini tidak menyebutkan secara  spesifik  siapa  pihak  yang  dimaksud.  ASEAN  sepertinya  bermain  aman dengan tidak menyebut “junta militer” untuk menghindari respon negatif dari Myanmar.
Poin kesepakatan kedua juga rendah tingkat presisinya. Pernyataan itu berbunyi, “ constructive  dialogue  among  all  parties  concerned  shall  commence to seek a peaceful solution in the interests of the people .” Di sini ada dua kata yang perlu disoroti. Pertama, kata “dialog konstruktif” tidak menjelaskan lebih rinci seperti apa bentuknya; apakah rekonsiliasi, negosiasi, konsesi, dan sebagainya. Ini penting karena pemilihan bentuk dialog akan menentukan keberhasilan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Kedua, kata “solusi damai” juga tidak jelas apa wujudnya. Seandainya dialog antara junta militer dan kelompok anti-pemerintah berhasil diselenggarakan, lantas hasil kesepakatan seperti apa yang diharapkan ASEAN? Apakah junta militer “dipaksa” memenuhi empat tuntutan kelompok pro-demokrasi seperti telah disebutkan sebelumnya (pemulihan demokrasi, pembebasan Aung San Suu Kyi, penghentian kekerasan terhadap warga sipil, dan tentara disingkirkan dari politik)? Atau kesepakatan “jalan tengah” misalnya junta militer tetap memegang kekuasaan de facto sementara kubu Aung San Suu Kyi memegang kekuasaan secara de jure ? Ketidakjelasan ini membuat daya ikat poin kedua kesepakatan ini amat lemah.
Poin kesepakatan ketiga berbunyi, “ a  special  envoy  of  the  ASEAN  Chair shall  facilitate  mediation  of  the  dialogue  process,  with  the  assistance  of  the  Secretary General of ASEAN .” Dua hal perlu disoroti dalam pernyataan ini. Pertama, kata “memfasilitasi” masih kurang begitu jelas apa yang dimaksud. Peran sebagai fasilitator  dalam  suatu  konflik  perlu  dibedakan  dari  peran  sebagai  mediator. Fasilitator adalah pihak yang membantu terlaksananya suatu perundingan antar  pihak-pihak  yang  berkonflik  guna  mencapai  tujuan.  Peran  ini  mencakup menghubungi kedua pihak, memilih lokasi perundingan, dan memastikan kelancaran perundingan. Peran ini berbeda dengan mediator yang secara aktif terlibat dalam perundingan, terutama mencari titik temu ketika pembicaraan menemui jalan buntu ( deadlock ). Kedua, kata “ assistance ” juga masih kurang jelas seperti apa bentuk bantuan yang akan diberikan Sekjen ASEAN terhadap utusan khusus tersebut; apakah ikut mendampingi, menyediakan sumber daya, atau sebatas mengawasi. Hal ini penting karena menentukan seberapa besar peran yang dimainkan Sekjen ASEAN akan berdampak pada efektivitas peran utusan khusus dalam memfasilitasi dialog.
Poin kesepakatan keempat berbunyi, “ ASEAN  shall  provide  humanitarian assistance  through  the  AHA  Centre .” Pernyataan ini sekilas tampak cukup jelas dan  spesifik.  Namun,  pernyataan  ini  tidak  disertai  penjelasan  tentang  kapan dilaksanakannya pengiriman bantuan itu mengingat korban sipil akibat kekerasan aparat Myanmar berada dalam kondisi memprihatinkan. Semakin lama bantuan diberikan, sama artinya ASEAN membiarkan situasi kian memburuk. Selain itu, pernyataan ini juga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pemberian bantuannya ketika di Myanmar (misalnya terkait permintaan akses kepada junta militer, mengingat hal ini tidak mudah seperti kasus pengiriman bantuan kemanusiaan ketika terjadi bencana topan Nargis tahun 2008). Meskipun terkait hal teknis, namun ASEAN perlu memastikan rencana pemberian bantuan kemanusiaan ke Myanmar tidak menemui kendala di kemudian hari. Poin kesepakatan terakhir berbunyi, “ the special envoy and delegation shall visit Myanmar to meet with all parties concerned .” Pernyataan ini juga sudah cukup
jelas namun ada kelemahan dalam hal rencana cadangan apabila junta militer tidak memberikan akses masuk kepada utusan khusus tersebut. Hal ini terbukti dengan ditolaknya utusan khusus ASEAN oleh junta militer dengan alasan keamanan. ASEAN semestinya memiliki langkah-langkah alternatif apabila langkah pertama gagal dilakukan, misalnya meminta bantuan Sekjen ASEAN untuk melobi junta militer, atau bantuan dari pihak eksternal seperti Sekjen PBB dan lembaga- lembaga independen. Masalahnya, kelemahan ini berkaitan dengan kelemahan poin kesepakatan ketiga dimana peran Sekjen ASEAN tidak jelas dalam membantu utusan khusus memfasilitasi dialog konstruktif di Myanmar. Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa tingkat presisi “Lima Poin Konsensus ASEAN” melah di semua poin kesepakatan. Poin-poin pernyataan dituangkan hanya dalam satu kalimat sehingga muncul ketidakjelasan. Kesepakatan yang ditulis mirip dengan pernyataan sikap ini dipastikan akan melemahkan daya ikatnya di kemudian hari.
Delegasi Indikator ketiga untuk menilai legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” adalah delegasi. Delegasi merupakan salah satu elemen dari suatu perjanjian internasional yang memberikan tugas dan wewenang kepada pihak ketiga untuk memutus perkara apabila ada sengketa atau konflik di antara pihak-pihak yang menyepakati perjanjian itu. Seperti telah dijelaskan di bagian kedua artikel ini, indikator delegasi adalah mekanisme penyelesaian masalah dan seberapa besar wewenang pihak ketiga tersebut.
Dilihat secara keseluruhan, “Lima Poin Konsensus ASEAN” sebenarnya memberikan tugas wewenang kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan krisis di Myanmar, yaitu ASEAN melalui perwakilan utusan khususnya. Seperti tercantum dalam poin ketiga yang berbunyi “ a special envoy of the ASEAN Chair shall facilitate mediation of the dialogue process, with the assistance of the Secretary General of ASEAN ” dan poin terakhir yang berbunyi “ the special envoy and delegation shall visit Myanmar to  meet  with  all  parties  concerned .” Kedua pernyataan ini menunjukkan peran “utusan khusus” ASEAN sebagai fasilitator dialog konstruktif antara junta militer dan kelompok pro-demokrasi di Myanmar. Di samping itu, kesepakatan tersebut juga menyebutkan mekanisme penyelesaian masalahnya yaitu sebuah “dialog konstruktif” seperti tercantum di poin kedua yang berbunyi “ constructive dialogue among all parties concerned shall commence to seek a peaceful solution in the interests of the people .” Meskipun sudah mengandung dua unsur delegasi (mekanisme penyelesaian masalah dan wewenang pihak ketiga), namun “Lima Poin Konsensus ASEAN” lemah karena bentuk penyelesaian masalahnya hanya berupa “dialog konstruktif.” Bentuk mekanisme penyelesaian masalah seperti ini dianggap lemah karena tidak memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memutus perkara sebagaimana terjadi di pengadilan atau arbitrase internasional. Mekanisme dialog hanya mengandalkan itikad baik ( good will ) dari masing-masing pihak berkonflik. Alhasil, kompromi akan jauh lebih sulit dicapai karena masing-masing pihak memiliki argumen sendiri. Belum lagi melihat situasi di Myanmar dimana di satu sisi junta militer yang sangat antipati terhadap kelompok pro-demokrasi sementara di sisi lain kelompok pro-demokrasi juga bersikeras memaksa militer tidak ikut campur urusan politik membuat dialog seperti itu hampir tidak realistis. Begitu pula dengan peran utusan khusus ASEAN yang sama sekali tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara. Peran sebagai fasilitator hanya
memberikan wewenang minor bagi ASEAN. ASEAN sebatas “menghimbau” dan “mendorong” dan tidak punya legitimasi untuk memaksakan suatu keputusan kepada anggota-anggotanya. Dengan demikian, tingkat delegasi dari “Lima Poin Konsensus ASEAN” itu sangat lemah.
Tabel 2. Analisis Legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” Presisi Delegasi There  shall  be  immediate  cessation  of violence  in  Myanmar  and  all  parties  shall exercise utmost restraint . Rendah Rendah Rendah Constructive  dialogue  among  all  parties concerned shall commence to seek a peaceful solution in the interests of the people . Rendah Rendah Rendah A special envoy of the ASEAN Chair shall facilitate mediation of the dialogue process, with the assistance of the Secretary General of ASEAN. Rendah Rendah Rendah ASEAN  shall  provide  humanitarian assistance through the AHA Centre. Rendah Rendah Rendah The special envoy and delegation shall visit Myanmar to meet with all parties concerned. Rendah Rendah Rendah Kesimpulan Memastikan suatu hasil kesepakatan dipatuhi oleh negara adalah sangat sulit. Ada banyak pertimbangan negara ketika ia memutuskan bersedia comply dengan suatu kesepakatan atau tidak. Perspektif realis menawarkan penjelasan yang sangat elegan tentang mengapa suatu perjanjian internasional gagal dipatuhi negara. Menurut realis, kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional ditentukan oleh seberapa besar isi perjanjian tersebut konsisten dengan kepentingan nasional negara-negara. Apabila dianggap bertentangan dengan kepentingannya, maka negara enggan mematuhi perjanjian itu. Sejauh ini, penjelasan sederhana ini berhasil memikat banyak penstudi hubungan internasional dan hukum internasional serta para praktisi kebijakan luar negeri.
Pertanyaannya kemudian adalah, apakah faktor kepentingan nasional merupakan satu-satunya penjelasan? Jawabannya adalah tidak. Artikel ini menunjukkan bahwa perspektif institusionalisme cukup menjanjikan dalam menawarkan penjelasan tentang kegagalan rezim internasional. Perspektif ini menggunakan variabel instrinsik dari suatu perjanjian internasional untuk memprediksi apakah suatu negara akan berkomitmen pada perjanjian itu atau tidak. Menggunakan konsep legalisasi, artikel ini telah menunjukkan bahwa “Lima Poin Konsensus ASEAN” lemah di semua indikator. Dari aspek obligasi kesepakatan ini lemah karena tidak mengandung “unsur yang mewajibkan” melainkan hanya bersifat komisif atau bahkan permisif. Dari aspek presisi, kesepakatan ini sangat lemah karena tidak ada penjelasan terperinci di setiap poin kesepakatannya. “Lima Poin Konsensus ASEAN” tampak seperti sebuah pernyataan sikap ketimbang kesepakatan internasional. Dari aspek delegasi, kesepakatan ini lemah karena pihak ketiga (ASEAN) tidak mempunyai wewenang yang cukup kuat untuk memaksakan keputusan. Selain itu, kesepakatan ini hanya menyarankan penggunaan mekanisme dialog sebagai mekanisme penyelesaian masalah  yang  tentunya  kembali  pada  kemauan  dari  pihak-pihak  berkonflik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “Lima Poin Konsensus ASEAN” dikategorikan sebagai soft  law yang tidak memiliki daya ikat. Implikasinya,
kesepakatan ini besar kemungkinan tidak bisa diandalkan sebagai instrumen pemecahan masalah di Myanmar.
Kesimpulan ini barangkali tidak mengejutkan. Sudah menjadi pemahaman umum ( commonsense ) di kalangan pengkaji ASEAN dan praktisi kebijakan bahwa ASEAN tidak seperti Uni Eropa yang memiliki legitimasi untuk memaksakan aturan kepada negara-negara anggota. ASEAN hanyalah “asosiasi” dan bukan lembaga yang memiliki struktur serta wewenang hierarkis. Kultur pembuatan keputusan ASEAN yang dikenal sebagai “ ASEAN  Way ” adalah faktor di balik lemahnya setiap keputusan yang dibuat lembaga itu. Prinsip ini membuat ASEAN enggan menempuh jalur legal ketika mencari solusi atas masalah-masalah regional. Alih-alih, ASEAN cenderung memilih konsensus, konsultasi, informalitas, dan dialog antar-pemerintah ketimbang obligasi, presisi, subsidiarity , dan prinsip- prinsip legal-formal lainnya (Tan, 2017: 67). Sebagaimana dikemukakan Acharya (2001: 70), “ ASEAN Way ” menekankan pembuatan keputusan melalui konsensus dimana semua pihak mengedepankan sikap santun dan ramah yang dituntun oleh komitmen terhadap moderasi dan akomodasi. Prinsip ini penting untuk mempertahankan “ feelings  of  brotherhood  and  kinship .” Prinsip ini seringkali membelenggu ASEAN dalam menyikapi isu-isu regional terutama menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, muncul aspirasi untuk mengubah prinsip ini. Seperti gagasan Menlu Thailand Abhisit Vejjajiva yang mengusulkan supaya prinsip ASEAN direvisi karena dipandang sudah ketinggalan jaman (Vejjajiva, 2019). Ide yang bagus, namun sudah dipastikan akan ditentang oleh mayoritas anggota ASEAN. Adalah sebuah ironi ketika peran ASEAN makin menonjol di kawasan Indo-Pasifik, ia justru tersandera oleh prinsipnya sendiri di kawasan Asia Tenggara.

## Daftar Pustaka
Abbott, K., and Snidal, D. (2000). Hard and soft law in international governance. International Organization , 54 (3), hlm. 421-456. Abbott, K., et al (2000). The concept of legalization. International Organization , 54
(3), hlm. 401-419. Acharya, A. (2001). Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order . London: Routledge. ASEAN. (2021a). ASEAN chairman’s statement on the developments in the Republic of the Union of Myanmar. [online] 1 Februari. Tersedia di: <https:// asean.org/asean-chairmans-statement-developments-republic-union- myanmar/> [diakses 29 Mei 2021].
ASEAN. (2021b). Chairman’s statement on the ASEAN Leaders Meeting [online]. 24  April.  Tersedia  di:  <https://asean.org/storage/Chairmans-Statement-on- ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf> [diakses 29 Mei 2021].
Asia Today. (2021). Militer Myanmar tutup akses utusan ASEAN hingga stabilitas terkendali  [online].  8  Mei.  Tersedia  di:  <https://asiatoday.id/read/militer- myanmar-tutup-akses-utusan-asean-hingga-stabilitas-terkendali>  [diakses 1 Juni 2021].
CNN Indonesia. (2021a). Lima consensus soal Myanmar: Solusi atau formalitas?
[online].  27  April.  Tersedia  di:  <https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20210427170918-106-635524/lima-konsensus-asean-soal- myanmar-solusi-atau-formalitas> [diakses 29 Mei 2021].
CNN Indonesia. (2021b). Oposisi junta militer Myanmar: KTT ASEAN gagal  [online].  25  April.  Tersedia  di:  <https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20210425081540-106-634392/oposisi-junta-militer-myanmar- ktt-asean-gagal> [diakses 30 Mei 2021].
Connelly, A. (2021). The coup in Myanmar and the threat to ASEAN centrality. International  Institute  for  Strategic  Studies [online]. 1 Maret. Tersedia di:
<https://www.iiss.org/blogs/analysis/2021/03/coup-myanmar-asean> [diakses 29 Mei 2021]. Keohane, R. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy . New Jersey: Princeton University Press. Keohane, R., and Martin, L. (2003). Institutional theory as a research program.
Dalam C. Elman and M.F. Elman (eds.), Progress  in  International  Relations Theory: Appraising the Field , hlm. 71-108. Cambridge, MA: MIT Press. Krasner, S. (1982). Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. International Organization , 36 (2), hlm. 185-205. Republika. (2021). Junta militer Myanmar pertimbangkan consensus ASEAN [online].  27  April.  Tersedia  di:  <https://www.republika.co.id/berita/ qs7suw382/junta-militer-myanmar-pertimbangkan-konsensus-asean>
[diakses 1 Juni 2021].
Rosyidin, M. (2020). Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-
Barat . Depok: Rajagrafindo. Sindonews. (2021). Rusia nyatakan dukung consensus ASEAN soal Myanmar
[online].  28  April.  Tersedia  di:  <https://international.sindonews. com/read/411732/40/rusia-nyatakan-dukung-konsensus-asean-soal- myanmar-1619600688> [diakses 31 Mei 2021].
Suara. (2021). KTT ASEAN buat consensus terkait Myanmar, Australia siap beri  dukungan  [online].  27  April.  Tersedia  di:  <https://www.suara.com/ news/2021/04/27/105358/ktt-asean-buat-konsensus-terkait-myanmar- australia-siap-beri-dukungan> [diakses 31 Mei 2021].
Tan, S.S. (2017). Not quite beyond the ‘ASEAN Way’? Southeast Asia’s evolution to rules-based management of intra-ASEAN differences. Dalam A. Baviera and L. Maramis (eds.), Building  ASEAN  Community:  Political-Security  and Socio-Cultural  Reflections , hlm. 67-87. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Tempo. (2021a). Editorial: Konsensus tanpa gigi ASEAN atas Myanmar [online]. 1  Mei.  Tersedia  di:  <https://majalah.tempo.co/read/opini/163099/editorial- konsensus-tanpa-gigi-asean-atas-myanmar> [diakses 30 Mei 2021].
Tempo.  (2021b).  Gerilya  Retno  Marsudi  bantu  penyelesaian  konflik  Myanmar [online].  25  Februari.  Tersedia  di:  <https://dunia.tempo.co/read/1436239/ gerilya-retno-marsudi-bantu-penyelesaian-konflik-myanmar/ full&view=ok> [diakses 31 Mei 2021]. Tribunnews. (2021). Pakar hukum internasional apresiasi lima konsensus pemimpin ASEAN tentang krisis Myanmar [online] 25 April. Tersedia di: <https://www. tribunnews.com/nasional/2021/04/25/pakar-hukum-internasional-apresiasi- lima-konsensus-pemimpin-asean-tentang-krisis-myanmar> [diakses 31 Mei 2021].
Vejjajiva (2019) ‘For a prosperous future we must rethink the ASEAN Way [online].
Bangkok  Post ,  17  Agustus.  Tersedia  di:  <https://www.bangkokpost.com/ opinion/opinion/1731815/for-a-prosperous-future-we-must-rethink-the- asean-way> [diakses 2 Juni 2021].
Young, O. (2011). Effectiveness of international environmental regimes: Existing knowledge,  cutting-edge  themes,  and  research  strategies’. PNAS , 108 (50),  hlm.  19853-19860.  Tersedia  di:  <https://www.pnas.org/content/ pnas/108/50/19853.full.pdf> [diakses 30 Mei 2021].