## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education

## Minimnya Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Sedang Hamil
Iqbal Al Farezi 1 , Padmono Wibowo 2
1,2, Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Email: bpsdm@gmail.com , padmonowibowo@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan  kemakmuran  rakyatnya.  Narapidana  berdasarkan  Pasal  12,  Pasal  1  (7)  UU    1995  adalah narapidana yang kehilangan kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Sebagai salah satu  masyarakat  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  narapidana  harus  memenuhi  hak-haknya,  salah satunya  menyatakan  bahwa  narapidana  berhak  atas  pelayanan  kesehatan  yang  layak  (Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) Pasal 14D Nomor 12). Tahanan wanita adalah salah satunya. Dalam  penulisan  makalah  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif.    Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  4.444  survei  lapangan,  wawancara,  dan  survei  kepustakaan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Bawah Tanah Klas IIA berjalan dengan lancar, namun pelaksanaan pelayanan medik di Lapas Bawah Tanah Klas IIA dengan fasilitas kesehatan yang mendukung. . Ruang perawatan ibu dan anak yang tidak memadai, serta ibu hamil, masih kekurangan vitamin, takaran klinik, kurangnya BPJS atau jaminan kesehatan.
Kata Kunci: Lapas, Pelayanan, Kesehatan, Narapidana, Ibu Hamil

## Abstract
Based  on  Pancasila,  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  aims  to  realize  justice  and prosperity  for  its  people. Convicts  based on  Article 12,  Article  1  (7) of  the  1995  Law  are  prisoners who have lost their independence in Indonesian correctional institutions. As a society that cannot be separated,  prisoners  must  fulfill  their  rights,  one  of  which  states  that  prisoners  have  the  right  to proper  health  services  (Indonesia,  Law  Number  1  of  1995)  Article  14D  Number  12).  The  female prisoner  is  one  of  them.  In  writing  this  paper,  the  author  uses  a  qualitative  approach.  The  data collection  techniques  used  were  4,444  field  surveys,  interviews,  and  library  surveys.  Based  on  the survey results, it is known that the implementation of health services in the Class IIA Underground Prison  runs  smoothly,  but  the  implementation  of  medical  services  in  the  Class  IIA  Underground Prison  with  supporting  health  facilities.  Inadequate  treatment  rooms  for  mothers  and  children,  as well as pregnant women, still lack vitamins, clinical doses, lack of BPJS or health insurance.
Keywords: Prison, Service, Health, Prisoners, Pregnant Women

## PENDAHULUAN
Salah satu cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Hal  ini  juga  tertuang  dalam  alinea  4  Pembukaan  UUD 1945,  dimana  Indonesia  berusaha  untuk  memajukan  kepentingan  masyarakatnya.  Narapidana berdasarkan  pasal  1  ayat  (7)  UU  No.12  Tahun  1995  adalah  narapidana  yang  kehilangan
kemerdekaannya  di  lembaga  pemasyarakatan  Indonesia.  Narapidana  perlu  menjalankan  haknya sebagai  salah  satu    masyarakat  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  salah  satunya  menyatakan  bahwa narapidana  berhak  atas  pelayanan  kesehatan  yang  layak  (Indonesia,  Pasal  14  Butir  D  UU  No.12 Tahun 1995). Tidak bisa dipungkiri salah satunya adalah narapidana perempuan.
Perbedaan  antara  narapidana  perempuan  dan  laki-laki  sangat  penting  karena  perempuan memiliki  keistimewaan  yang    tidak  dimiliki  laki-laki,  seperti  hamil,  menstruasi,  melahirkan,  bahkan menyusui (Azalia, 2015). Jumlah narapidana wanita meningkat dari 7.000 pada tahun 2014 menjadi tahun  2019  menjadi  14.653,  dan  pada  bulan  Oktober  2019  terdapat  40    narapidana  hamil. Peningkatan jumlah narapidana ini sejalan dengan peningkatan jumlah narapidana di seluruh Lapas di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang  Tata Cara Penegakan Hak Narapidana pasal 14 ayat 2, setiap Lapas memiliki klinik dan fasilitasnya, paling sedikit satu orang dokter dan satu pekerja medis lainnya akan disediakan. Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memenuhi  misi  ini, namun  karena  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  infrastruktur,  masih  belum  ada    tenaga kesehatan di Rutan dan Lapas.
Salah satu prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI), keberhasilan program  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  merupakan  elemen  penting  dari  Program  Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada tahun 2015, Indonesia gagal memenuhi Millenium Development  Goals  (MDGs)  karena  tingginya  angka  kematian  ibu  (AKI)  dan  kematian  bayi  (AKB). MDGs  ini  memainkan  peran  penting  dalam  keselarasan  global.  Dari  delapan  tujuan  MDG,  tiga  di antaranya  terkait  dengan  kesehatan  dan  indikator  merupakan  isu  penting  bagi  dunia  (AbouZahr, 2009).
Salah  satu  pemicu  permasalahan  kesehatan  yang  ada  Indonesia  adalah  kurangnya Pelayananan kesehatan yang baik, Salah satu pemicu pelayanan kesehatan itu tidak berjalan dengan baik khususnya bagi lingkup pemasyarakatan adalah minimnya sumber daya tenaga kesehatan yang memadai  dan  sarana  prasana  bagi  masing-masing  UPT  yang  masih  kurang,  tidak  memadai  bahkan belum  disediakan.  Akibat  minimnya  tenaga  kesehatan  serta  pelatihan  bagi  petugas  kesehatan  dan kurangnya  sarana  serta  prasarana  di  lapas  serta  rutan  yang  ada  sekarang  mampu  menyebabkan pengaruh besar bagi narapidana yang tengah hamil terutama bagi kandungan si narapidana serta ibu yang sedang mengandung tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa tenaga  yang  dibutuhkan  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  ibu  hamil  adalah  dokter kandungan, dokter, bidan, perawat, dan minimal pelayanan ANA (Ante Natal Care) yang memenuhi minimal pedoman pemerintah. Jumlah kehamilan, 1 kali pada semester 1, 1 kali pada semester 2, 2 kali  pada  semester  3  (Fitrayeni,  Suryati,  &  Faranti,  2017),  dan  berupa  obat-obatan  dan  sumber pendapatan lainnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penulisan karya tulis akhir ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan  teknik untuk menjawab dan meremediasi masalah penelitian yang berbentuk narasi  dari  wawancara, observasi, dan temu kembali dokumen. Untuk menggambarkan pendekatan
dan  jenis  penelitian  dengan  tepat,  diharapkan  kehadiran  peneliti,  lokasi  penelitian,  sumber  data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan verifikasi validitas konsep (Dr Wahidpure, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Metro  dan  wawancara yang  telah  dilakukan  peneliti  dengan  melalui  beberapa  informan  penelitian  yakni  petugas,  tenaga kesehatan, serta warga binaan yang pernah menjadi pasien yang melewati proses kehamilan ketika menjalankan proses pembinaan.
Berdasarkan teori Levey Loomba pemberian pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa poin penting yaitu :
1. Tersedia dan berkesinambungan
Tenaga  kesehatan  bersedia  memberikan  pelayanan medis  di  Lapas  Kelas  IIA    Metro  setiap hari, dan staf medis di Klinik Lapas selalu siap menerima keluhan dari pasien. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Artinya, tenaga kesehatan serta sarana dan  prasarana yang masih 24 jam tidak tersedia dengan keluhan dari pasien poliklinik.

## 2. Dapat diterima dan wajar (acceptable & appropriate)
Pelayanan  yang  sejalan  dan  tidak  bertolak  belakang  dengan  adat  istiadat,  kebudayaan, keyakinan  dan  kepercayaan  masyarakat  serta  bersifat  wajar.  Pemberian  suatu  pelayanan kesehatan tidak pernah ada tebang pilih dari halnya yang berbeda agama ataupun daerah. Tenaga kesehatan sangatlah senang dengan pasien siapapun itu terlebih setelah mendapat pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang ada dan akhirnya penyakit yang di derita dapat di tanggulangi dan hal tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri dari tenaga kesehatan.

## 3. Mudah dicapai (accessible)
Narapidana  maupun  pasien  dapat  dengan  mudah  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di poliklinik yang terletak di dalam Lapas, klinik ini memiliki fungsi yang sangat baik yang juga disediakan  oleh  layanan  poliklinik  kesehatan  lapas.    Namun  ada  kendala  yaitu  narapidana yang hamil tiba-tiba membutuhkan bantuan dari luar, sedangkan jalan menuju lapas kurang baik sehingga membutuhkan waktu.

## 4. Mudah dijangkau (affordable)
Maksud dari keterjangkauan ini berdasarkan dari sudut biaya. Untuk mewujudkan keadaan seperti ini harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi warga  binaan  Pemasyarakatan.  Dan  yang  terjadi  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro  tidak pernah ada pungutan liar dari siapapun dan Kalapas  juga  menindak  tegas  jika  terjadi  penemuan  seperti  hal  tersebut.  Dengan  begitu warga  binaan Pemasayarakatan  dapat menerima  pelayanan  dengan  gratis tanpa  ada  biaya sedikitpun.
5. Memiliki mutu (quality)
Implementasi standar pelayanan medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  Metro belum optimal  karena  keterbatasan  jumlah  tenaga  medis.  Diharapkan  pula  para  narapidana,
khususnya  ibu  hamil  dan  pasien  narapidana,  dapat  menemukan  solusi  masalah kesehatannya,  baik  keluhan  dasar  maupun  komplikasi  yang  ada  di  kalangan  petugas kesehatan  Lapas.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  M.HH.02.UM.06.04  tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Bab  III  tentang  Penyelenggaraan  Kesehatan, Diperlukan untuk Pelayanan Medis Jumlah tenaga medis (disesuaikan dengan situasi) Tenaga medis: Minimal 2  orang. 2) Perawat : Minimal 2  orang. 3) Bidan: Setidaknya satu. 4) Analis lab: setidaknya satu. 5) Asisten apoteker: setidaknya satu. 6) Semi-nutritionist: minimal satu orang.  7)  Plumbing:  setidaknya  satu  orang.  8)  Psikolog:  Setidaknya  satu.  Mengingat  hal tersebut  tentunya  sangat  berbanding  terbalik  dengan  keadaan  di  lapangan,  khususnya  di Lapas  Kelas  IIA  Metro  yang  hanya  memiliki  satu  dokter  dan  dua  perawat.  Bagi  para narapidana  di  Lapas  Kelas  IIA  Metro,  keterlibatan  tenaga  kesehatan  merupakan  hal  yang sangat mulia dan sangat dihargai  di mata mereka. Secara umum, penghuni Lapas Kelas IIA Metro mengetahui bahwa tenaga kesehatan hanya menyediakan satu obat yang membantu meringankan penyakit pasien, terutama kelompok rentan dan berisiko tinggi.
Kemudian berdasarkan Teori Azwar (1999) bahwa pelayanan kesehatan mempunyai beberapa tingkatan yaitu :
a.  Pelayanan  kesehatan  primer  merupakan  pelayanan  tingkat  pertama  yang  ditujukan  bagi pelayanan  kesehatan  masyarakat,  dalam  hal  ini  ibu  hamil,  untuk  melindungi  dan meningkatkan kesehatan. Ini semua tentang saran dari luar yang masih hilang kurang.
b. Secondary healt care merupakan Pelayanan tingkat II yang terbuka untuk umum dalam hal ini  harus  rawat  inap  berdasarkan  pengamatan  di  Lapas  Bawah  Tanah  Kelas  IIA  yang merupakan  rawat  inap  dan  pelayanan  medis  khusus  lainnya  serta  tersedia  untuk  dokter umum  dan spesialis.
c. Tertiary  health  care yaitu  Layanan  medis  tingkat  ketiga  ditunjukkan  kepada  sekelompok orang.  Dalam  hal  ini,  narapidana  adalah  wanita  hamil  yang    tidak  dapat  dirawat  dengan perawatan  sekunder  dan  membutuhkan  staf  yang  sangat  khusus.  Berdasarkan  hasil wawancara  dan  penyidikan  yang  diterima  di  Lapas  Kelas  IIA  Metro,  Poliklinik  akan menghubungi Kepala Wilayah Kota Metro jika ada narapidana yang ingin melahirkan secara tidak  normal atau jika diperlukan tindakan khusus saat melahirkan. Layanan khusus. Untuk biaya  yang  dikeluarkan  oleh  mereka  yang  menggunakan  BPJS  Kesejahteraan  Sosial Pemerintah  Kota  Metro  yang  tertera  pada  testimoni  penjara  jika  tidak  memiliki  BPJS  atau memiliki kemampuan  rendah.  Di  bawah  ini  adalah  surat  pengantar  untuk  narapidana  yang kurang mampu dan surat rekomendasi dari lembaga kesejahteraan sosial.
Menurut  teori  yang  dijelaskan  dari  penelitian  yang  dilakukan  di  Lapas    Metro  Kelas  IIA, pemberian  pelayanan  medis  kepada  narapidana  hamil  adalah  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  di Lapas akan menjadi pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, hal ini tidak sesuai dengan teori yang dibuat. . Bagi narapidana, khususnya narapidana yang ditahan dan ibu hamil, UU 25 Tahun 2009  tentang  Pasal  4-10  Pelayanan  Publik  menegaskan  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  publik didasarkan pada: Kelompok rentan adalah penyediaan fasilitas bagi orang-orang yang berisiko, dan kementerian membentuk kelompok untuk keadilan. Dalam hal ini, kelompok rentan  adalah Difabel,
Lansia,  Anak-anak,  dan  Perempuan.  Jika  melihat  kenyataan  dilapangan  pelayanan  publik  untuk kelompok  rentan  dimana  disini  mengenai  narapidana  yang  sedang  hamil  bisa  kita  lihat  masih  ada beberapa  kekurangan  yang  dapat  menjadi  penghambat  dalam  pelayanan  publik  semacam  masih minimnya  tenaga  kesehatan  yang  ada,  kurangnya  serta  ada  beberapa  sarana  dan  prasarana  yang rusak,  kurangnya  vitamin  serta  obat  obatan  yang  ada  sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  masih adanya kekurangan dalam hal pelayanan padahal nyatanya seperti menurut yang dijelaskan di teori pelayanan  publik  sangat  vital  peranannya  dalam  kemajuan  pelayanan  pemerintah  terkhusus  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro. Pelayanan antenatal yang terpadu merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui :
1. Pemberian pelayanan serta konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi supaya kehamilan berlangsung  sehat  dan  janinnya  lahir  sehat  dan  cerdas.  Maksudnya  disini  harusnya  terdapat penyuluhan rutin dalam pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil.
2. Deteksi dini permasalahan, penyakit dan penyulit / komplikasi kehamilan. Maksudnya perlunya USG dalam pelaksanaan deteksi dini namun kenyataan dilapangan masih belum ada.
3. Penyiapan  persalinan  yang  bersih  dan  aman.  Bila  dikatakan  bersih  dan  aman  maka  jika dibandingkan pelayanan diluar seperti rumah sakit ataupun puskesmas masih belum sebanding disebabkan masih belum aman diakibatkan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.
4. Perencanaan kontinjensi dan persiapan awal rujukan jika terjadi komplikasi/komplikasi.
5. Penatalaksanaan  kasus  serta  rujukan  cepat  dan  tepat  waktu  bila  diperlukan.  Hal  ini  dapat dilakukan  pihak  lapas  tentunya  seperti  dilakukannnya  kerja  sama  dengan  instansi  kesehatan namun dengan tentunya kebutuhan keurgensian narapidana yang sedang hamil tersebut.
6. Melibatkan  ibu  hamil,  suami,  dan  keluarganya  dalam  menjaga  kesehatan  dan  gizi  ibu  hamil, mempersiapkan  persalinan  dan  kesiagaan  bila  terjadi  penyulit  /  komplikasi.  Dalam  hal  ini mungkin  perhatian  penuh  dari  keluarga  sedikit  kurang  dalam  pelaksanaan  kehamilan  hingga melahirkan  tetapi  tambahan  perhatian  tidak  lupa  diberikan  dari  tenaga  kesehatan  yang  ada ( PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 , n.d.).
Disabilitas diidentifikasi dalam pelaksanaan pelayanan medis bagi narapidana hamil di Lapas Kelas IIA Metro dan informan menjelaskan disabilitas dalam penerapan standar pelayanan medis ibu dan anak. Ini adalah layanan medis untuk ibu dan anak di Lapas kelas IIA Metro. Hambatan tersebut antara lain :
a.  Faktor Internal
1) Minimnya Sarana dan prasarana medis untuk mendukung kesehatan ibu dan anak, serta ruang  perawatan  ibu  hamil  yang  belum  memadai  seperti  USG,  timbangan  bayi  dan monitor detak jantung.
2)  Minimnya  Tenaga  Profesional  (Sumber  Daya  Manusia  Baik  Tenaga  Kesehatan  Yang Spesialis Kesehatan Ibu dan Anak). Pelaksanaan  di sini hanya didukung oleh satu dokter dan dua perawat.
3)  Minimnya  Anggaran  (Dipa)  yang  ada  di  Lapas  Kelas  IIA  Metro.  Hal  ini  mengakibatkan kurangnya  pasokan  obat  serta  vitamin  yang  ada  dan  perawatan  sarana  serta  prasarana bagi pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil.
4)  Tidak  terdapat  BPJS  ataupub  asuransi  kesehatan  yang  dimiliki  narapidana  yang  sedang hamil  tersebut  serta  keluarga  yang  tidak  bisa  menanggung  biaya.  Dimana  disini  masih banyak  narapidana  khususnya  narapidana  yang  sedang  hamil  yang  tidak  memiliki  BPJS atau asuransi kesehatan, bahkan jika biaya tambahan dan persalinan dibebankan kepada keluarga,  masih  ada  keluarga  yang  tidak  mampu  dan  akhirnya  petugaslah  yang  ikut campur tangan bahkan tak ragu untuk mengocek dari kantong sendiri.
b. Faktor Eksternal
1) Saran  dari  organisasi  terkait  seperti  Kementerian  Kesehatan    dan  Layanan  Nasehat Kesehatan  Ibu  dan  Anak  Pusquesmas,  terutama  saran  yang  tidak  dapat  diberikan  staf, diharapkan hanya oleh orang-orang terdekatnya. Bekerja dengan mereka
Bermitra  dengan  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  ibu  dan  anak  tidak konsisten,  sehingga  dukungan  pemerintah  dan  kontribusi  masyarakat  dapat  diabaikan.  Banyak narapidana  perorangan  yang  masih  belum  berminat  mengikuti  BPJS  karena  faktor  keluarga  yang tidak mau dirawat dan faktor pendaftaran penduduk yang tidak lengkap.

## SIMPULAN
Dalam  studi  tentang  penerapan  standar  pelayanan  medis  untuk  narapidana  hamil,  peneliti menyimpulkan :
1. Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  masih  kekurangan  penyediaan  pelayanan  medis  untuk memberikan pelayanan publik kepada narapidana hamil yang tidak lengkap, serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada.
2. Terdapat  juga  kendala  atau  hambatan  dalam  penerapan  standar  pelayanan  medis  dalam mengatasi  permasalahan  pelayanan    narapidana  hamil.  Artinya,  Klinik  Rutan  Metroclass  IIA masih kekurangan vitamin, obat-obatan di poliklinik, dan BPJS atau jaminan kesehatan.
3. Belum didirikannya fasilitas kesehatan di Rutan Subyek Kelas IIA untuk menunjang kebutuhan tambahan  sumber  daya  bagi  PNS  khususnya  tenaga  kesehatan,  dan  terselenggaranya pelayanan kesehatan khususnya bagi narapidana  hamil.
Diperlukan kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan untuk memudahkan pasien mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mendapatkan asuransi kesehatan, dan menerima obat- obatan yang disumbangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
AbouZahr,  C.  (2009).  Millennium  development  goals. Pharma  Times , 41 (6),  15 – 17. https://doi.org/10.4324/9781315753782-11
Agama,  I.,  Negeri,  I.,  &  Bone,  I.  (2019). Hak-Hak  Narapidana  Wanita  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  A  Watampone  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  Mirnawati  D  PENDAHULUAN  Hukum  diciptakan  sebagai  suatu  sarana  atau instrumen untuk mengatur hak- hak dan kewajiban . 2 (1), 76 – 89.
Azalia, L. E. (2015). Pemenuhan Hak-Hak Khsusus Narapidana Wanita di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Pekanbaru. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 02 (9),  1689 – 1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Amirul  Mustofa,  M.Si.,  Sri  Roekminiati,  S.Sos.,  M.KP.,  Dra.  Damajanti  Sri  Lestari,  M.  (2020).

## ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT .
Wahidmurni,  M.  P.  (2017).  Pemaparan  Metode  Penelitian  Kuantitatif. UIN  Maulana  Malik  Ibrahim Malang , 6 , 5 – 9.
Erdianto, P., Sh, E., & Hum, M. (2015). No Title . 2 , 1 – 14.
Ernawati, A., Perencanaan, B., Daerah, P., & Pati, K. (2019). Masalah gizi pada ibu hamil nutritional issues among pregnant mothers . XIII (1), 60 – 69.
Fitrayeni,  F.,  Suryati,  S.,  &  Faranti,  R.  M.  (2017).  Penyebab  Rendahnya  Kelengkapan  Kunjungan Antenatal  Care  Ibu  Hamil  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Pegambiran. Jurnal  Kesehatan Masyarakat Andalas , 10 (1), 101. https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1.170
Indonesia, R. (1995). UU 12 tahun 1995 .
Ketaren, N. (2020). Pemenuhan Gizi Tahanan Wanita Hamil Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu ( Fulfillment of Pregnant Women ’ s Prisoners Nutrition At Pondok Bambu State Class IIA Detention House ) . 10 (1).
Pemasyarakatan, D. I. L., & Ticoalu, O. T. D. G. (2013). Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 . II (2), 125 – 132.
Pemasyarakatan,  L.,  Ii,  K.,  &  Malang,  A.  W.  (2013). Realita  prinsip  dasar  pemasyarakatan  dalam pembinaan  narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  dan  pasca  melahirkan  di  lembaga pemasyarakatan .
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 . (n.d.).
Telaumbanua,  R.  F.  (2020). Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Sandi  Husada  Peran  Tenaga  Kesehatan  dalam Melaksanakan  Pelayanan  Kesehatan  WBP  Rutan  Pendahuluan . 11 (1),  205 – 212. https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.247
.