## Menelesuri Fungsi Badan Harta Agama di Aceh: Studi Historis Regulasi Zakat dan Wakaf
Shafwan Bendadeh 1 , Zahri Hamat 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama, Aceh, Indonesia
2 University Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia Email: shafwan.bendadeh@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  tentang  fungsi  Badan  Harta  Agama  di  Aceh.  Badan  Harta  Agama merupakan  lembaga  yang  diamanahkan  untuk  menertibkan,  menginventarisir  serta mendayagunakan harta agama, baik berupa harta baitul mal, zakat dan wakaf atau meusara. Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  menelaah  teori-teori,  mengkaji peraturan  perundang-undangan  dengan  pendekatan  historis,  yaitu  melacak  dan  meneliti sejarah badan harta agama di Aceh terkait kewenangan serta perkembangannya dari waktu ke  waktu.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah:  a).  Pengumpulan  zakat  sudah  dimulai  pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah pada tahun 1539-1567 Masehi. b). Masa penjajahan Belanda, dana zakat diperuntukkan untuk berperang melawan penjajah; c). Masa pendudukan Jepang, diberikan kewenangan khusus mengurus masalah zakat dan wakaf; d). Baitul Mal di Aceh sudah ada sejak tahun 1968, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4/Juli/1968  tentang  Pembentukan  Badan  Amil  zakat;  e).  Tahun  1973  Pemerintah  Daerah Istimewa  Aceh  membentuk  badan  khusus  Badan  Penertiban  Harta  Agama  (BPHA);  f). Tahun  1976  BPHA  dirubah  menjadi  Badan  Harta  Agama  (BHA)  berdasarkan  Surat Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Istimewa  Aceh  No.  407/1976  yang  bertugas  untuk menertibkan, menginventarisir dan mendayagunakan harta agama di Aceh; g). Tahun 1993 BHA  dirubah  lagi  menjadi  BAZIS;  dan  h).  Tahun  1999  lahirnya  Undang-Undang  No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh, sehingga terbentuknya Baitul Mal yang diatur dengan Peraturan  Daerah  No.  5/2000  tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  beserta  dikeluarkannya Keputusan  Gubernur  Aceh  No.  18/2003  tentang  Pembentukan  Orgaisasi  dan  Tata  Kerja Badan Baitul Mal Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beroperasi awal Januari 2004.
Kata kunci: Fungsi, Badan Harta Agama, Regulasi Zakat dan Wakaf

## Pendahuluan
Berbicara masalah Badan Harta Agama sama halnya berbicara tentang Baitul Mal.  Baitul  Mal  merupakan  suatu  lembaga  yang  mempunyai  wewenang  khusus yang  menangani  segala  hal  yang  menyangkut  dengan  harta  umat,  baik  berupa pendapatan maupun pengeluarannya.
Awal mula berdirinya Baitul Mal adalah setelah turunnya ayat tentang harta rampasan perang, yaitu firman Allah Swt dalam QS. Al-Anfal ayat 1:
ُْﲂِ ْ َﺑ  َتاَذ اْﻮُﺤِﻠ ْﺻَاَو  َ ّٰ ا اﻮُﻘﺗﺎَﻓ ِۚلْﻮ ُﺳﺮﻟاَو ِ ّٰ ِ ُلﺎَﻔْﻧَ ْﻻا ِﻞُﻗ ِۗلﺎَﻔْﻧَ ْﻻا  ِﻦَﻋ  َﻚَﻧْﻮُﻠ() ْﺴَ+ ۖ ْنِا ٓٗ َ0 ْﻮ ُﺳ َرَو  َ ّٰ ا اﻮُﻌْﯿِﻃَاَو َ ْﲔِ ِﻣْﺆ8ﻣ ْ ُﱲْﻨُﻛ ١
Artinya:  Mereka  (para  sahabat)  bertanya  kepadamu  (Muhammad)  tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah  dan  Rasul  (menurut  ketentuan  Allah  dan  Rasul-Nya).  Maka,  bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang beriman.” (LPMQ, Kemenag RI, 2019).
Allah  menjelaskan  hukum  tentang  pembagian  harta  rampasan  perang  dan menjadikannya  sebagai  hak  seluruh  kaum  muslimin,  dan  Allah  telah  memberi wewenang  kepada  Rasul  saw  untuk  mempertimbangkan  kemaslahatan  kaum muslimin, sehingga ghanimah menjadi hak baitul mal.
Pada  masa  khalifah  Umar  bin  Khatab  dan  sejalan  dengan  makin bertambahnya  penaklukan  penaklukan  yang  menyebabkan  semakin  banyaknya harta  yang  mengalir  ke  kota  Madinah,  maka  kondisi  inilah  yang  memerlukan pembentukan  bagian-bagian  dari  baitul  mal,  penulisan  arsip-arsip  dan  adanya tempat-tempat  tertentu  yang  dikhususkan  untuk  penyimpanan  serta  ruang  untuk menulisnya (Wardani & Tho’in, 2013: 8). Memperhatikan keterangan di atas, bahwa pada masa Rasulullah saw dan periode para sahabat baitul mal itu berfungsi sebagai perbendaharaan Negara.
Baitul  mal  merupakan  institusi  yang  dominan  dalam  perekonomian  Islam, institusi  ini  secara  jelas  merupakan  entitas  yang  berbeda  dengan  penguasa  atau pemimpin  negara  non-muslim  dan  dalam  sejarah  peradaban  Islam  dan  ekonomi Islam,  mekanisme  baitul  mal  selalu  tidak  lepas  dari  fungsi  Khalifah  sebagai  kepala Negara. Fungsi dan eksistensi baitul mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada  masa  Rasulullah  saw  maupun  pada  masa  kekhalifahan  setelah  beliau  wafat dan  berbentuk  kelembagaan  baru  masa  kekhalifahan  Umar  bin  Khattab  baitul  mal menjalankan  fungsi-fungsi  ekonomi  dan  sosial  dari  sebuah  Negara  Islam  (Syam, 2023).
Namun  secara  kongkrit  pelembagaan  baitul  mal  dan  operasionalnya  dibagi menjadi  beberapa  departemen  baru  dilakukan  pada  masa  Umar  bin  Abdul  Aziz, departemen  itu  berdasarkan  pos-pos  penerimaan  yang  dimiliki  oleh  baitul  mal sebagai  bendahara  Negara,  sehingga  departemen  yang  menangani  zakat  yang berbeda-beda  dengan  mengelola  khums,  jizyah,  kharaj,  dan  sebagainya  (Arfah  & Jamilah, 2021).
Persoalan yang menarik untuk ditelesuri adalah bagaimana sejarah dan fungsi Badan Harta Agama atau Baitul Mal hari ini jika dilihat dari sejarah dan fungsinya. Untuk memberikan jawaban tersebut maka penulis mencoba untuk mendeskripsikan dalam  kajian  yang  bertajuk  “Menelesuri  Fungsi  Badan  Harta  Agama  di  Aceh.” Dalam kajian ini akan dibahas secara rinci tentang fungsi Badan Harta Agama studi historis regulasi zakat dan wakaf.
Pembahasannya  dimulai  dengan  bagaimana  pengelolaan  harta  agama  pada masa kesultanan Aceh, pengelolaan harta agama pada masa penjajahan Belanda, dan pengelolaan  harta  agama  pada  masa  pendudukan  Jepang.  Berikutnya  pembahasan
tentang  gagasan  awal  formalisasi  pembentukan  badan  harta  agama  di  Aceh  yang meliputi sejarah BPHA, BHA, BAZIS, dan Badan Baitul Mal Aceh.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  pendekatan  teori-teori,  konsep  konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  dikenal  pula  kajian  pustaka atau  studi  kepustakaan,  yakni  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  (Sunggono, 2016:  93).  Pada  bagian  ini  dilakukan  pengkajian  mengenai  konsep  dan  teori  yang digunakan  berdasarkan  literatur  yang  tersedia,  terutama  dari  artikel-artikel  yang dipublikasikan  dalam  berbagai  jurnal  ilmiah.  Kajian  pustaka  berfungsi  untuk membangun  konsep  atau  teori  yang  menjadi  dasar  studi  dalam  penelitian (Sujarweni, 2014: 57).
Pendekatan  Historis  (historical  approach)  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah badan harta agama di Aceh untuk mengetahui fungsi  dan  keberadaan  lembaga  tersebut  khususnya  dalam  kaitan  kewenangan pengelolaan  harta  agama  serta  mengetahui  perkembangan  lembaga  tersebut  dari waktu  ke  waktu.  Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan  tujuan  pendekatan  sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi badan  harta  agama  tersebut  untuk  diteliti  (Marzuki,  2006:  166).  Dengan  demikian, tujuan  pendekatan  sejarah  dalam  kajian  ini  adalah  agar  peneliti  memahami  lebih dalam  filosofi  dan  dinamika  terhadap  keberadaan  lembaga  tersebut  khususnya dalam kewenangan mengelola harta agama.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data selama proses dan setelah selesainya pengumpulan  data  dengan  langkah-langkah  analisis  yaitu  (a)  reduksi  data,  (b) displai  data,  dan  (c)  menarik  kesimpulan  dan  verifikasi.  Validitas  dan  reliabilitas data dilakukan dengan triangulasi terhadap sumber data dan metode pengumpulan data.

## Pembahasan/hasil

## A. Sejarah Pengelolaan Harga Agama

## 1.  Pengelolaan Harta Agama pada Masa Kesultanan Aceh
Berdasarkan  catatan  rihlah  Ibnu  Battutah,  Islam  masuk  ke  Nusantara  pada penghujung  abad  pertama  Hijriah  melalui  Aceh,  yang  dibawa  oleh  pedagang  Arab dan India yang melakukan perdagangan di sepanjang pesisir Aceh. Penyebarannya melalui  jalan  damai,  toleran,  membangun  dan  berbaur  dengan  tradisi  yang  ada. Masuknya  Islam  membawa  perubahan  dalam  masyarakat  Aceh  (Syadli,  2003:  126). Nilai-nilai  Islam  mulai  dilaksanakan  dan  diterapkan  dalam  masyarakat  yang
sebelumnya  beragama  Hindu.  Pelaksanaan  ajaran  Islam  pun  mulai  ada  dan berkembang  pada  kerajaan-kerajaan  Aceh,  hingga  puncaknya  pada  kesultanan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607-1636 Masehi.
Pendapat  yang  menyatakan  bahwa  agama  rakyat  tergantung  kepada  agama rajanya,  berlaku  juga  pada  masyarakat  Aceh.  Kepatuhan  masyarakat  Aceh  kepada agama dan rajanya, misalnya dalam hal ibadah maaliyah kewajiban terhadap harta, menyerahkan  harta-harta  zakat/pajak  mereka  kepada  negara  sebagai  kewajiban kepada  setiap  warga  negara.  Waktu  itu  kerajaan  berperan  aktif  dalam mengumpulkan zakat/pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani  oleh  pejabat-pejabat  kerajaan  dengan  tugas  sebagai  penarik  pajak  atau zakat.  Pemungutan  pajak  ini  dilakukan  di  pasar-pasar,  muara-muara  sungai  yang dilintasi  oleh  perahu-perahu  dagang,  dan  terhadap  orang-orang  yang  berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah banyak sekali macam dan  jenis  pajak  yang  diperlakukan  pada  setiap  sumber  penghasilan  dan penghidupan warganya (Vollenhoven, 1931: 164).
Pengumpulan zakat/pajak sudah dimulai pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah  yang  memerintah  pada  tahun  1539-1567  Masehi  (Nufus,  2016:  27). Pengumpulan zakat/pajak ini berlangsung di masjid-masjid dan meunasah. Seorang imeum  dan  kadhi  (penghulu)  ditunjuk  untuk  memimpin  penyelenggaraan  ritual- ritual  keagamaan.  Penghulu  berperan  besar  dalam  mengelola  keuangan  yang bersumber  dari  zakat,  sedekah,  hibah,  maupun  wakaf  (Azra,  2006:  20).  Masjid  di Aceh mempunyai tugas mengelola dan mengurusi persoalan-persoalan keagamaan, seperti pernikahan, shalat, zakat, wakaf, dan lain-lain. Wakaf untuk masjid maupun kegiatan  dakwah  masih  terjadi  hingga  sekarang,  praktik  wakaf  untuk  masjid, madrasah  (sekolah),  dan  pesantren  (dayah)  masih  tetap  berjalan  (Hidayatina  & Muhayatsyah, 2019: 335).
Kepatuhan  lain  masyarakat  Aceh  terhadap  anjuran  agamanya  adalah menyerahkan  hartanya  untuk  wakaf.  Sebagai  salah  satu  sadaqah  jariyah  dari  tiga amalan  yang  akan  terus  mengalir  meski  telah  meninggal  dunia,  wakaf  telah  lama dikenal  masyarakat  Aceh  sejak  masa  kesultanan.  Menurut  C.  Snouck  Hurgronje dalam  The  Achenese,  wakaf  atau  wakeuh  dalam  masyarakat  Aceh  dikenal  sebagai pemberian  properti  untuk  kepentingan  umum  pada  objek  tertentu  yang  rata-rata manfaat  penggunaannya  untuk  kemaslahatan  masjid.  Dalam  catatan  kaki,  Snouck juga menyebutkan bahwa lembaga yang mengelola wakaf ini tidak diketahui kapan pertama  kali  lembaga  tersebut  didirikan,  karena  dianggap  sudah  sangat  lama dengan  mengatakan  “The  great  antiquity  of  wakeuh”  (Kekunoan  wakaf  yang agung).  Dalam  sumber  lain  disebutkan,  lembaga  yang  dimaksudkan  oleh  Snouck adalah  Wazirat  al-Auqaf  atau  Kementerian  Urusan  Wakaf  yang  telah  ada  sejak Sultan Iskandar Muda (Ikhsanuddin, 2021: 6).

## 2.  Pengelolaan Harta Agama pada Masa Penjajahan Belanda
Kondisi  keagamaan  di  Aceh  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas bertahan  sampai  Belanda  menyatakan  perang  dan  menyerang  Kerajaan  Aceh Darussalam  pada  bulan  April  1873.  Setelah  itu  kondisi  keagamaan  di  Aceh mengalami  pasang  surut  sesuai  dengan  keadaan  negara  dalam  kondisi  perang. Banyak  para  sejarawan  cenderung  setuju  bahwa  paruh  kedua  abad  ke-19  adalah periode  perluasan  wilayah  kekuasaan  dan  persaingan  kolonial,  ketika  sistem kapitalis  modern,  di  bawah  perlindungan  politik,  dimulai  untuk menguasai  negara di dunia. Salah satu contoh usuha kolonial di Asia Tenggara adalah agresi Belanda ke Aceh (Amiruddin, 2003: 14).
Untuk  menghadang  kolonialisme  terhadap  Aceh  yang  dimulai  pada  tahun 1873  tersebut  sentemen  agama  memainkan  peranan  penting  dalam  menghadapi perang. Pada saat sultan tidak sanggup memimpin perlawanan, dan para Uleebalang tidak mampu untuk menyatukan aksi perlawanan rakyat lagi, muncul ulama untuk memimpin  perang  melawan  penjajah  kafir  (Aceh:  kafee).  Pada  waktu  itu,  ulama mengumumkan  kepada  rakyat:  ”Ini  merupakan  tugas  kita  untuk  bersatu melaksanakan  jihad.”  (Hurgronje,  1905:  177).  Berdasarkan  hal  ini,  para  ulama menjadi salah satu instrumen yang membawa konflik tersebut ke dalam perang suci. Melalui penyebaran ideologi prang sabi (perang suci), ulama mempengaruhi rakyat untuk  meningkatkan  kekuatan  mereka  untuk  berperang  melawan  musuh  (Alfian, 1987: 151).
Ketika  ulama  bersama  rakyat  Aceh  berjuang  melawan  kolonialisme,  zakat berperan  sebagai  salah  satu  sumber  dana  untuk  berperang  melawan  penjajah Belanda (Ali, 1988: 32-33). Perang Aceh yang terbukti mampu membuat pemerintah Belanda  kewalahan,  ternyata  dapat  bertahan  dalam  waktu  cukup  panjang  salah satunya karena didukung oleh sumber dana yang memadai yang antara lain berasal dari zakat (Hurgronje, 1983: 22).
Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara  melarang  semua  pegawai  pemerintah  dan  pribumi  mengeluarkan  zakat  harta mereka.  Kebijakan  Pemerintah  Hindia  Belanda  ini  menjadi  batu  sandungan  dan hambatan  bagi  terselenggaranya  pelaksanaan  zakat  (Ali,  1988).  Namun  kemudian, pada  abad  XX,  diterbitkanlah  peraturan  yang  tercantum  dalam  Ordonantie Pemerintah  Hindia  Belanda  Nomor  6200  tanggal  28  Februari  1905.  Dalam pengaturan  ini  Pemerintahan  Hindia  Belanda  tidak  akan  lagi  mencampuri  urusan pengelolaan  zakat  dan  sepenuhnya  pengelolaan  zakat  diserahkan  kepada  umat Islam (Solikhan, 2020: 50).

## 3.  Pengelolaan Harta Agama pada Masa Pendudukan Jepang
Sejak  Maret  1942  sampai  dengan  Agustus  1945,  Indonesia  dan  Aceh khususnya  berada  di  bawah  pendudukan  bala  tentara  Jepang.  Sejarah  mencatat
bahwa  Jepang  mendarat  di  Aceh  pada  tanggal  12  Maret  1942.  Pendaratan  Jepang dilakukan  pada  tiga  tempat  yang  berbeda,  yaitu  di  Krueng  Raya,  Sabang  dan Peureulak.  Jepang  mendarat  ke  Aceh  tanpa  rintangan  apapun.  Baik  dari Pemerintahan  Belanda  maupun  dari  rakyat  Aceh  sendiri,  malah  sebaliknya  rakyat Aceh  pada  kala  itu  menyambut  baik  kedatangan  Jepang  dengan  perasaan  senang dan turut membantu mereka (Alfian, et.al., 1982: 9-10).
Pendudukan  Jepang  ini  pada  mulanya  memberi  angin  segar  bagi  kehidupan umat  Islam  di  Aceh  setelah  sekian  lama  ruang  gerak  mereka  dibelenggu  oleh Pemerintah  Belanda.  Dalam  rangka  menarik  simpati  rakyat  Aceh  yang  mayoritas muslim,  Jepang  menerapkan  strategi  politik  yang  relatif  menguntungkan  umat Islam.  Dalam  hal  ini,  terdapat  sejumlah  perbedaan  mencolok  dalam  kebijakan terhadap  umat  Islam  antara  pemerintah  Belanda  dengan  penguasa  Jepang.  Jika sebelumnya Belanda selalu berupaya memecah-belah kekuatan umat Islam ke dalam kelompok-kelompok kecil melalui politik devide et empera, penguasa Jepang justru mempersatukan organisasi-organisasi muslim dalam satu wadah organisasi. Jepang rupanya  berkepentingan  untuk  mendamaikan  persengketaan  antara  kaum tradisional  dan  modernis  dalam  rangka  mengukuhkan  eksistensi  kekuasaannya (Shiddiqi, 1985: 35).
Selain  itu,  Jepang  juga  membentuk  Shumubu  (Jawatan  Agama  Islam)  di tingkat  pusat  dan  Shumuka  di  daerah-daerah  pada  tahun  1942  untuk  mengelola urusan umat Islam. Pada masa Belanda, urusan agama Islam ditangani oleh banyak departemen.  Urusan  pendidikan  Islam  dan  haji  berada  di  bawah  kewenangan Departemen  Dalam  Negeri,  urusan  pengadilan  agama  di  bawah  Departemen Kehakiman,  urusan  gerakan  keagamaan  di  bawah  Kantor  Masalah  Pribumi  dan Islam  (Kantoor  voor  Inlandsche  en  Mohammadanse  Zaken),  sedangkan  urusan ibadah agama di bawah Departemen Pendidikan (Noer, 1983: 14). Untuk Aceh yang memiliki  kekhususan  dalam  pengamalan  ajaran  Islam,  pemerintah  Bala  Tentara Jepang membentuk Kantor Urusan Agama (Mahkamah Syari’ah) berdasarkan Aceh Syu  Rei  No.  12  tanggal  15  Pebruari  1944  yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  1  Maret 1944.  Salah  satu  tugas  kantor  ini  adalah  mengurus  masalah  zakat,  zakat  fitrah  dan wakaf (Shiddiqi, 1997: 41).

## B. Gagasan Awal Formalisasi Badan Harta Agama
Kementerian  Agama  mulai  menyusun  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) tentang  Pelaksanaan  Zakat  dan  Rencana  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (RPPPUU)  tentang  Pelaksanaan  Pengumpulan  dan  Pembagian  Zakat  serta Pembentukan  Baitul  Mal  pada  tahun  1964.  Sayangnya,  kedua  perangkat  peraturan tersebut  belum  sampai  diajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  maupun kepada Presiden.
Menurut Raharjo (1987: 36-37), pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat  sekitar  tahun  1968.  Saat  itu  diterbitkanlah  Peraturan  Menteri  Agama (PMA)  Nomor  4/Juli/1968  tentang  Pembentukan  Badan  Amil  Zakat  dan  PMA Nomor 5/Oktober/1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat  pusat,  Propinsi  dan  kabupaten/kotamadya.  Namun  pada  tahun  tersebut, Menteri  Keuangan  menjawab  putusan  Menteri  Agama  dengan  menyatakan  bahwa peraturan  mengenai  zakat  tidak  perlu  dituangkan  dalam  undang-undang,  cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada jawaban demikian dari Menteri Keuangan,  maka  Menteri  Agama  mengeluarkan  Instruksi  Nomor  1/Januari/1969, yang  berisi  Penundaan  Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  4/Juli/1968 dan PMA Nomor 5/Oktober/1968.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  gagasan  awal pembentukan  Baitul  Mal  di  Aceh  sudah  dimulai  sejak  tahun  1968,  seiring  dengan dikeluarkannya  PMA  Nomor  4/Juli/1968  tentang  Pembentukan  Badan  Amil  Zakat (BAZ) dan PMA Nomor 5/Oktober/1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, Propinsi dan kabupaten/kotamadya.
Menindaklanjuti PMA tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh waktu itu sudah  melahirkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  6  Tahun  1968  tanggal  11 November  1968  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pelaksanaan  Unsur-Unsur  Syariat Islam.  Salah  satu  unsur  Syariat  Islam  yang  dilaksanakan  sebagaimana  tersebut dalam pasal 2 adalah Bidang Harta Agama.
Kemudian dalam pasal 11 dijabarkan tentang pelaksanaan pengelolaan harta agama sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah dan Majelis Ulama menghidupkan dan mengatur  Baitalmal;  2)  Pemerintah  Daerah  dan  Majelis  Ulama  berkewajiban menertibkan,  mengumpulkan,  memelihara  dan  menggunakan  Harta  Agama  untuk kepentingan  Islam  dan  kaum  muslimin,  dengan  administrasi  tersendiri;  dan  3) Pemerintah  Daerah  dan  Majelis  Ulama  berkewajiban  mencegah  segala  bentuk penyelewengan  dalam  penggunaan  Harta  Agama  (Analiansyah  &  Jamhuri,  2008: 313,  316).  Sebagai  wujud  implementasi  dari  Perda  tersebut,  sehingga  Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100/1968 dan Surat  Keputusan  Nomor  180/1415/1968  tentang  Pembentukan  Baitul  Mal  yang bertugas  mengurus  pengelolaan  zakat  fitrah  dan  zakat  harta  di  Aceh  (Nazaruddin, 2010:  3).  Namun  putusan  ini  tidak  dapat  dijalankan,  disebabkan  dikeluarkannya Instruksi  Menteri  Agama  Nomor  1/Januari/1969  tentang  Penundaan  Pelaksanaan PMA Nomor 4/Juli/1968 dan PMA Nomor 5/Oktober/1968 tersebut.

## 1.  Sejarah BPHA, BHA, dan BAZIS
Pengelolaan harta agama di Aceh pada awalnya dilakukan secara tradisional, karena  belum  ada  lembaga  formal  yang  dibentuk  pemerintah.  Harta  agama  yang dimaksud adalah berupa harta baitul mal, harta wakaf, harta zakat dari bermacam-
macam  jenis  harta  yang  wajib  zakat  dan  harta  meusara.  Namun  harta  agama  yang dipahami  secara  umum  masyarakat  Aceh  ketika  itu  adalah  zakat  fitrah  dan  zakat padi  yang  diserahkan  langsung  kepada  pemuka  agama/ulama.  Sedangkan  untuk zakat mal hanya terbatas pada zakat perniagaan saja (Amrullah, 2008: 23).
Sampai  akhir  tahun  1968  pengelolaan  harta  agama  khususnya  zakat  mulai dilakukan  penatalaksanaan  oleh  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Aceh  melalui  Perda Syariat Islam Nomor 6 Tahun 1968 yang salah satu agendanya adalah pembentukan Baitul  Mal  di  bawah  koordinasi  Majelis  Ulama  Indonesia  Propinsi  Istimewa  Aceh. Perda ini dikeluarkan atas dasar PMA Nomor 4/Juli/1968 tentang Pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA Nomor 5/Oktober/1968 tentang pendirian Baitul Mal di seluruh  daerah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  zakat.  Tetapi keputusan ini tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan dari Presiden Soeharto dan dianulir melalui Peraturan Menteri Agama pada Januari 1959 (Itang & Azzahra, 2018: 118).
Perkembangan  berikutnya  pada  tahun  1973  Pemerintah  Daerah  Istimewa Aceh membentuk badan khusus untuk mengurus harta agama di Aceh yaitu Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 52 Tahun 1973 tanggal 4 April 1973 (Tumanggor,  et.al.,  1982:  3-4).  Pengurus  pertama  BPHA  ketika  itu  adalah  Tgk  H Abdullah  Ujong  Rimba  merangkap  ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Daerah Istimewa  Aceh  dan  Ketua  Hariannya  adalah  Prof  Ali  Hasymi.  Ali  Hasymi  menjadi tokoh  penting  dalam  menggerakkan  BPHA  waktu  itu.  Jadi  Ketua  BPHA  secara  ex officio  dijabat  oleh  Ketua  MUI,  Wakil  Ketua  Kakanwil  Kementerian  Agama  Prof Ibrahim  Husein,  dan  Sekretaris  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Zainal  Abidin (Wawancara  dengan  Irawan  Yunus,  Mantan  Sekretaris  BHA  Aceh,  tanggal  22 Februari 2022).
Kemudian  pada  tahun  1976  BPHA  dirubah  menjadi  Badan  Harta  Agama (BHA)  melalui  rapat  kerja  yang  dilaksanakan  di  Hotel  Lading  Banda  Aceh. Kepengurusan  BHA  ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 407 Tahun 1976 tanggal 28 Juni 1976. Lembaga BHA mempunyai  struktur  kepengurusan  terdiri  dari  BHA  tingkat  Propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan hingga tingkat gampong dan bernaung di bawah koordinasi  MUI  Daereh  Istimewa  Aceh.  Tugas  dan  fungsi  badan  ini  adalah  untuk menertibkan,  menginventarisir  dan  mendayagunakan  harta  agama  yang diperkirakan  jenis  dan  jumlahnya  cukup  banyak  terdapat  di  Aceh  (Tumanggor, et.al., 1982: 4).
Pemanfaatan harta agama oleh BHA ketika itu diprioritaskan untuk perbaikan nasib  fakir  miskin,  yatim  piatu  dan  umat  Islam  pada  umumnya.  Selain  itu  untuk pemeliharaan dan pembangunan proyek-proyek keagamaan dan sosial, untuk badan
dakwah  dan  pembinaan  agama  Islam,  serta  untuk  pembayaran  gaji  amil  zakat (Tumanggor, et.al., 1982).
Di  sini  dapat  digambarkan  bahwa  di  Aceh  pada  waktu  itu  telah  terbentuk lembaga  pengelola  harta  agama,  yaitu  BHA  yang  bertanggung  jawab  langsung kepada  Pemerintah  Daerah.  Secara  jelas  menunjukkan  kinerja  pengelolaan  harta agama di atas kertas secara sempurna, baik mengenai pengadministrasiaan maupun pemanfaatannya.  Menurut  Rusmin  Tumanggor  (1982:  6).  Salah  satu  hal  terpenting pembentukan  BHA  yang  kemudian  berubah  nama  menjadi  BAZIS  di  Aceh,  adalah dalam  rangka  mengelola  harta  agama,  yang  begitu  banyak  dan  beragam  di  Aceh, termasuk  zakat,  infak  dan  shadaqah  di  dalamnya,  agar  berdaya  guna  dan  berhasil guna  bagi  kesejahteraan  dan  kemashlahatan  umat  (Wawancara  dengan  Irawan Yunus, Mantan Sekretaris BHA Aceh, tanggal 22 Februari 2022).
Rintisan  awal  lembaga  amil  zakat  secara  formal  sesuai  anjuran  Presiden Soeharta dalam pidatonya pada saat peringatan Isra’ Mi’raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang  dipelopori  oleh  Pemerintah  Daerah  DKI  Jaya.  Sejak  itulah,  secara  beruntun BAZIS terbentuk di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia (Ali, 1988: 36).
Sehubungan  dengan  adanya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  tersebut,  maka BHA  di  Aceh  berubah  menjadi  BAZIS  berdasarkan  Surat  Keputusan  yang dikeluarkan  Gubernur  Aceh  Nomor  02  Tahun  1993  tanggal  10  Februari  1993,  yang juga  berfungsi  untuk  mengelola  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  harta  keagamaan lainnya. Dengan demikian, seiring dengan telah dibentuknya BAZIS di Aceh, maka BHA secara langsung telah dileburkan ke dalam BAZIS. (Wawancara dengan Juniazi Yahya, Mantan Pengurus BAZIS Aceh, tanggal 21 Januari 2022).
Perkembangan berikutnya pada tahun 1999 lahirnya Undang-Undang Nomor 38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  berlaku  secara  nasional.  Namun ketentuan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  Pemerintah  Aceh waktu  itu,  disebabkan  pada  tahun  yang  sama  juga  ditetapkan  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Keistimewaan  Aceh.  Sebagai  wujud  dari  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tersebut  telah  ditetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor  5  Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam.  Salah  satu  poin  tentang pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  adalah  membentuk  Badan  Baitul  Mal  sebagai pengelola  zakat  dan  harta  agama  lainnya  di  Aceh  (Amrullah,  2008).  Dengan demikian  keberadaan  BAZIS  di  Aceh  waktu  itu  dileburkan  ke  dalam  Badan  Baitul Mal.

## 2.  Badan Baitul Mal Aceh
Badan  Baitul  Mal  Aceh  terbentuk  atas  dasar  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  1999  tentang  Keistimewaan  Aceh,  selanjutnya  ditetapkan  Perda  Nomor  5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Salah satu unsur pelaksanaan syariat
Islam  adalah  pembentukan  Badan  Baitul  Mal  sebagai  pengelola  zakat  dan  harta agama  lainnya  di  Aceh  (Amrullah,  2009:  3).  Badan  Baitul  Mal  mempunyai  tugas melaksanakan  pengelolaan  zakat  dan  pemberdayaan  harta  agama  sesuai  dengan hukum  syariat  Islam.  Sementara  itu  Badan  Baitul  Mal  juga  berwenang  untuk menetapkan  zakat  yang  harus  dibayar,  memungut  zakat,  menetapkan  mustahik, menyalurkan  zakat,  mengamankan  harta  agama,  dan  memanfaatkan  hasil  harta agama (Badan Baitul Mal Aceh, 2006: 106-107).
Setelah Aceh dilanda tsunami akhir tahun 2004 dan ditandatanganinya MoU Helsinki  tentang  nota  kesepahaman  perdamaian  antar  Pemerintah  Republik Indonesia  (RI)  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  tanggal  15  Agustus  2005,  maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Otonomi Khusus. Kehadiran UUPA lebih memperjelas keberadaan pengelolaan zakat di Aceh.

## Kesimpulan
Dari  berbagai  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengumpulan  zakat sudah  dimulai  pada  masa  Sultan  Alauddin  Riayat  Syah  yang  memerintah  pada tahun 1539-1567 Masehi. Masa penjajahan Belanda, dana zakat diperuntukkan untuk berperang melawan penjajah, sedangkan pada masa pendudukan Jepang, diberikan kewenangan khusus mengurus masalah zakat dan wakaf.
Baitul  Mal  di  Aceh  sudah  ada  sejak  tahun  1968,  berdasarkan  Peraturan Menteri  Agama  No.  4/Juli/1968  tentang  Pembentukan  Badan  Amil  zakat. Perkembangan  selanjutnya  pada  tahun  1973  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Aceh membentuk  badan  khusus  Badan  Penertiban  Harta  Agama  (BPHA),  hingga  tahun 1976  BPHA  dirubah  menjadi  Badan  Harta  Agama  (BHA)  berdasarkan  Surat Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Istimewa  Aceh  No.  407/1976  yang  bertugas untuk menertibkan, menginventarisir dan mendayagunakan harta agama di Aceh.
Kemudian  tahun  1993  BHA  dirubah  lagi  menjadi  BAZIS,  hingga  tahun  1999 lahirnya  Undang-Undang  No.  44/1999  tentang  Keistimewaan  Aceh  terbentuknya Baitul  Mal  yang  diatur  dengan  Peraturan  Daerah  No.  5/2000  tentang  Pelaksanaan Syariat  Islam  beserta  dikeluarkannya  Keputusan  Gubernur  Aceh  No.  18/2003 tentang Pembentukan Orgaisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beroperasi awal Januari 2004.

## Daftar Pustaka
Alfian, I. (1987). Perang di Jalan Allah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Amiruddin,  M.  H.  (2003). Ulama  Dayah  Pengawal  Agama  Masyarakat  Aceh .  Kota Lhokseumawe, Aceh: Nadiya Foundation.
Amrullah (2008). Regulasi Zakat (Dari Fiqih Klasik Menuju Fiqih Negara) . Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
Amrullah (2009). Kisi-Kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh: Mengungkapkan Potret Perjalanan BAZDA di Aceh Sejak Tahun 2004. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
Analiansyah & Jamhuri (2008). Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Inventarisir Dokumen). Banda  Aceh:  Fakultas  Syariah  IAIN  Ar-Raniry  dan  Dinas  Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Arfah, T. & Jamilah, P. “Kebijakan Umar Bin Khattab.” Jurnal Islamika , 4.1 (2021): 25- 38. Print.
Azyumardi  Azra,  “Filantropi  dalam  Sejarah  Islam  di  Indonesia”  dalam Zakat  dan Peran  Negara, ed.  Kuntoro  Noor  Aflah  dan  Mohd.  Nasir  Tanjung,  (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006).
Badan Harta Agama (1978). Zakat Tanaman, No. 1. Banda Aceh: BHA-Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
C. Van Vollenhoven, Het AdatRecht van Nederlandsch Indie , Jilid  I, (Leiden: E.J. Brill, 1931).
Christian, S. H. (1906). The Acehnese . Leiden: E.J. Brill.
Christian,  S.  H.  (1983). Islam  di  Hindia  Belanda. Terjemahan:  S.  Gunawan.  Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
Cornelis, V. V. (1931). Het AdatRecht van Nederlandsch Indie , Jilid  I . Leiden: E.J. Brill.
Cut, Hayatun Nufus, Pengelolaan Zakat di Aceh Perspektif Qanun , (Depok, Jawa Barat: STEI SEBI, 2016).
Fakhruddin  (2008). Fiqh  dan  Manajemen  Zakat  di  Indonesia .  Malang:  UIN-Malang Press.
Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Harry, J. B. (1958). The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945. The Hague: W. Van Hoeve.
Herlina,  K.  W.  &  Tho’in,  M.  “Pengelolaan  Baitul  Mal  dalam  Memingkatkan Kesejahteraan Negara.” Jurnal Akuntansi dan Pajak 14.1 (2013): 6-10. Print.
Hidayatina  &  Muhayatsyah,  A.  “Overlaping  Fungsi  Baitul  Mal  dan  Kantor  Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf: Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai  Lembaga  Pengelola  Wakaf  di  Aceh.” Inferensi-Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan 13.2 (2019): 329-350. Print.
Ikhsanuddin,  M.  (2021,  December  31).  Pengelolaan  Wakaf  Era  Kesultanan  Aceh Darussalam. Tabloid Gema Baiturrahman , p. 6.
Itang  &  Rehan,  H.  A.  “Perundang-Undangan  Zakat  di  Indonesia:  Studi  Historis Regulasi  Tentang  Zakat.” Tazkia  Jurnal  Keislaman,  Kemasyarakatan  dan Kebudayaan 19.2 (2018): 116-128. Print.
Kompilasi Peraturan Pelaksanaan Zakat Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2005). Seri A. No. 1. Banda Aceh: Badan Baitul Mal Aceh.
Kuntoro, N.A, & Mohd, N. T. (Ed.). (2006). Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia: Zakat dan Peran Negara. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
Majelis  Ulama  Indonesia.  (1972).  Hasil  Survey  Harta  Agama.  Banda  Aceh:  MUI Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Manan, Abdul. (2021). Metode Penelitian Etnografi . Aceh Besar: AcehPo Publishing.
Moekijat (1999). Analisis Jabatan . Bandung: Mandar Maju.
Muhammad  (2022). Zakat  Profesi,  Wacana  Pemikiran  dalam  Fiqih  Kontemporer .  Jakarta: Salemba Diniyah.
Muhammad, D. A. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf . Jakarta: UI Press.
Nazaruddin,  A.  W.  (2010).  Optimalisasi  Peran  Baitul  Mal  Aceh:  Dalam Pengembangan dan Penyagunaan zakat. Makalah disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Kesadaran Zakat 12.10, Baitul Mal Aceh.
Noer, D. (1983). Administrasi Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali.
Pedoman  Zakat (2022).  Jakarta:  Badan  Proyek  Peningkatan  Zakat  dan  Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia.
Qal’ahji, Muhammad Rawwas (1999). Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Raharjo,  D.  (1987). Perspektif  Deklarasi  Makkah  Menuju  Ekonomi  Islam .  Bandung: Mizan.
Shiddiqi,  N.  (1985). Islam  pada  Masa  Pendudukan  Jepang:  Sebuah  Tinjauan  tentang Peranan Ulama dan Pergerakan Muslim Indonesia . Yogyakarta: Dua Dimensi.
Shiddiqi,  N.  (1997). Fiqh  Indonesia:  Penggagas  dan  Gagasannya .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Solikhan,  Munif.  “Analisis  Perkembangan  Manajemen  Zakat  untuk  Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Syiar 20.1 (2020): 123-124. Print.
Sufi,  Rusdi,  et.al.  (1984). Pola  Penguasaan  Pemilikan  dan  Penggunaan  Tanah  Secara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
Sujarweni, V. Wiratna (2014). Metodeologi Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
Sukardi  (2013). Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kompetensi  dan  Praktiknya . Jakarata:
PT Bumi Aksara.
Sutarto (1993). Dasar-Dasar Organisasi . Yogyakarta: UGM.
Syadli,  M.  Z.  A.  “Pendidikan  Islam  di  Kesultanan  Aceh:  Ulama,  Meunasah  dan Rangkang.” Jurnal Al Qalam 20.96 (2003): 125-142. Print.
Syam, M. (2023, September 4). Kebutuhan Akan Baitul Mal Bagi Peradilan Agama dengan Padanannya  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP)  di  Indonesia .  Dikutib  dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel .
T.  Ibrahim  Alfian,  et.al.  (1982). Revolusi  Kemerdekaan  Indonesia  di  Aceh  (1945-1949). Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Aceh.
Taqiyuddin,  Abu  Bakar  bin  Al-Husaini  (1993).  Kifayatul  Akhyar.  (Terj.  Syarifuddin Anwar & Misbah Musthafa). Surabaya: Bin Iman.
The, Liang Gie (1968). Kamus Administrasi . Jakarta: Gunung Agung.
Tumanggor,  R.,  Alamsyah,  T.,  &  Aly,  A.  (1982).  Pendayagunaan  Harta  Agama  di Aceh  (Laporan  Penelitian,  Lembaga  Research  &  Survey),  IAIN  Jami’ah  Ar- Raniry Darussalam, Banda Aceh.
Zainal,  N.  H.  (2008).  Analisi  Kesesuaian  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dengan Kompetensi  Pegawai  pada  Sekretariat  Pemerintah  Kota  Makassar.  (Skripsi yang  tidak  diterbitkan).  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Hasanuddin Makassar.