## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3152/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Workshop Tari Jaipongan Di KBRI Wina Ditinjau Dari Prespektif Diplomasi Kebudayaan

## Tiara Ananda Putri

## Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstrak Article history: Received : 16 Maret 2022 Publish: 2 4 Maret 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  norma  hukum  tertulis  mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-
Undang  Pemajuan  Kebudayaan.  Penelitian  ini  secara  khusus  dilakukan  untuk menganalisa kegiatan Workshop Tari Tradisional Jaipongan yang dilakukan di KBRI Wina mengunakan prespektif Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang- Undang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif analitis. Melalui kegiatan Workshop Tari  Jaipongan  yang  dilaksanakan  oleh  KBRI  Wina,  Pemerintah  telah melaksanakan  tugasnya  dalam  Pemajuan  Kebudayaan  yang  tertera  di  UU Pemajuan  Kebudayaan  dan  sebenarnya  setiap  orang  dapat  melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan.

## Keywords:
Ekspresi  Budaya  Tradisional, Diplomasi  Kebudayaan,  Hak
Cipta
Article Info Abstract Article history: Received : 16 Maret 2022 Publish: 2 4 Maret 2022 This study aims to examine written legal norms regarding Traditional Cultural Expressions in  the Copyright Act, and the Law for the Promotion  of Culture. This research was specifically conducted to analyze the Jaipongan Traditional Dance  Workshop  carried  out  at  the  Indonesian  Embassy  in  Vienna  using  the perspective of the Copyright Act, and the Law for the Promotion of Culture. This research  will  be  analyzed  qualitatively.  The  data  generated  is  descriptive analytical data. Through the Jaipongan Dance Workshop activities carried out by the Indonesian Embassy in Vienna, the Government has carried out its duties in the Promotion of Culture as stated in the Law for the Advancement of Culture and in fact everyone can take advantage of Cultural Objects.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author

## Tiara Ananda Putri
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa Pengetahuan Tradisional semakin menjadi pusat  perhatian  dalam  wacana  tentang  konservasi  hayati  keragaman,  pembangunan  sosial ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  pengurangan  kemiskinan  di  negara-negara  berkembang. Pengetahuan Tradisional (PT) serta karya cipta tradisional yang dalam konteks hukum hak cipta dikenal  dengan  istilah  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  adalah  warisan  budaya  tradisional yang  sangat  berharga  dan  memiliki  nilai ekonomi  yang  tinggi.  Melihat  kondisi  perkembangan ketertarikan  atas  warisan  tradisional  tersebut,  khususnya  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT) sebagai fokus dari penulisan ini; menjadi sangat penting untuk senantiasa dijaga dan dilestarikan agar tidak terkikis oleh arus modernisasi juga untuk mencegah transformasi karya EBT tersebut melalui  sarana  budaya  modern  tanpa  izin  dari  masyarakat  lokal  yang  mengembangkan  dan melestarikan karya EBT.
Pasal  4  (3)  UNESCO Convention  on  the  Protection  and  Promotion  of  the  Diversity  of Cultural Expressions (2005) mendefinisikan Ekspresi Budaya sebagai “ekspresi yang dihasilkan dari kreativitas individu, kelompok dan masyarakat, dan yang memiliki kandungan budaya (The 2005  Convention  on  The  Protection  and  Promotion  of  The  Diversity  of  Cultural  Expressions, 2005). Menurut Edy Damain, EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung
unsur  karakteristik  warisan  tradisional  sebagai  kultur  bangsa  yang  merupakan  sumberdaya bersama dikembangkan, dipelihara dan dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu  dalam  kurun  waktu  yang  kesinambungan  (Damain,  2012).  Badan-badan  internasional seperti WIPO (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia), menyadari bahwa sumber daya negara berkembang  sedang  diambil  alih  oleh  badan-badan  korporasi  global.  Mereka  berusaha  untuk campur  tangan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  negara-negara  yang  tidak  mampu menangkis  keterasingan  yang  seringkali  dilakukan  secara  halus  dari aset  negara  dan  aset  alam mereka (Masango, 2014).
Menyadari  pentingnya  melindungi  Ekspresi  Budaya  Tradisional,  Indonesia  melindungi EBT melalui Undang-Undang  No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tepatnya pada Pasal 38. Dalam ketentuan pasal ini ditegaskan bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keberadaan EBT, negara wajib menginventarisasikan karya-karya EBT. Selanjutnya, diatur bahwa hak cipta atas  karya  EBT  ada  pada  Negara.  Kemudian  dalam  rangka  memajukan  Kebudayaan  Nasional Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dan  menjadikan  Kebudayaan  sebagai  investasi  untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dibentuklah Undang-Undang  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  ditahun  2017.  Dalam  rangka  memajukan Kebudayaan,  perlu  dilakukannya  kegiatan  Promosi  Kebudayaan.  Promosi  kebudayaan  dapat dilakukan melalui mode pertukaran edukasi, seni dan budaya populer seperti literatur, musik, tari dan film. Kegiatan Promosi Kebudayaan adalah bagian dari Diplomasi kebudayaan.
Menurut (Warsito & Kartikasari, 2007) Diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara  dalam  upaya  memperjuangkan  kepentingan  nasionalnya  melalui  dimensi  kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideology,teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan Iain-lain dalam pencaturan masyarakat internasional. Menjalankan diplomasi  kebudayaan  berarti  berusaha  menanamkan,  mengembangkan  dan  memelihara kebudayaan Indonesia di luar negeri sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi. Seperti halnya yang dilakukan Duta Besar RI untuk Austria, Slovenia dan Badan PBB di Wina, Dr. Darmansjah Djumala  yang  membuka  kegiatan  Workshop  Virtual  "Tari  Jaipongan"  yang  dilaksanakan  oleh KBRI Wina bekerjasama dengan Yayasan Hapsari Citra Indonesia, Bandung pada 19 Desember 2020. Di tengah pandemi Covid-19, beberapa hal yang mendasar dalam diplomasi kebudayaan Indonesia  tetap  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi.  Promosi kebudayaan  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  KBRI  ini  tidak  hanya  sebatas  pada  promosi keragaman budaya, keindahan alam, dan makanan ( diversity, beauty, delicacy ) Indonesia, namun juga  memproyeksikan  citra  Indonesia  yang  bersatu,  moderat  dan  toleran  (Kementerian  Luar Negeri, 2020).
Kegiatan  Diplomasi  kebudayaan  ini,  walaupun  mempunyai  tujuan  yang  baik,  namun dalam  pelaksanaannya  tetap  harus  memperhatikan  kepentingan-kepentingan  pihak  lain  seperti custodian dari EBT tersebut yang tidak lain adalah pelaku seni dari tari jaipongan itu, dan dalam kasus  ini  adalah  masyarakat  adat  jawa  barat  sebagai  sumber  asal  tari  tradisional  tersebut. Sehingga, dalam Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional, salah satunya melalui Diplomasi Budaya ini tidak ada pihak yang dirugikan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (Fajar & Achmad, 2010).
Selanjutnya  akan  dilakukan  pengidenfikasian  penjelasan  Ekspresi  Budaya  Tradisional dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta,  dan  Undang-Undang  Pemajuan  Budaya  secara  mendalam. Hasil identifikasi kemudian dilakukan pengujian terhadap teori dan/atau prinsip-prinsip hukum umum. Penerapan hukum pada Pemajuan Kebudayaan atas Workshop Tari Tradisional di KBRI
Wina menurut UUHC sehingga didapatkan kesimpulan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Penerapan  hukum  pada  promosi  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dan  Pemajuan  Kebudayaan khususnya dalam ranah diplomasi Internasional.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kegiatan Diplomasi Kebudayaan sebagai Instrumen Politik Luar Negeri
Diplomasi memiliki arti tidak hanya sebagai perundingan (negosiasi) saja, melainan juga  cara  mengelola  hubungan  antarbangsa.  Diplomasi  Budaya  sudah  cukup  banyak  dan cukup  lama  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  berbagai  misi  diplomasi  ke  luar  negeri  dan menghasilkan  dampak  yang  cukup  baik.  Diplomasi  Kebudayaan  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  maupun  non-pemerintah,  individual  maupun  kolektif  atau  setiap  warga  negara. Oleh karena itu, pola hubungan Diplomasi Kebudayaan antar bangsa dapat terjadi antar siapa saja sebagai aktornya dimana tujuan dan sasaran utama dari Diplomasi Kebudayaan adalah mempengaruhi  pendapat  masyarakat  negara  lain,  baik  pada  level  nasional  dari  suatu masyarakat negara-negara tertentu maupun internasional (Warsito & Kartikasari, 2007). Arti  Diplomasi  Kebudayaan  sendiri  tidak  diberikan  dengan  jelas  dalam  Undang- Undang Pemajuan Kebudayaan walaupun istilah Diplomasi Kebudayaan itu tersebut dalam Pasal  35  UU  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan.  Istilah-istilah  yang memiliki kemungkinan multi-tafsir perlu dijelaskan arti dan maksudnya, apalagi jika istilah tersebut  dibubuhkan  disebuah  Pasal  dalam  Undang-Undang.  Mendefinisikan  istilah Diplomasi  Budaya  dalam  Undang-Undang  Pemajuan  Budaya  berperan  untuk  memberikan batasan  danacuan  bagi  setiap  pihak  yang  ingin  memanfaatkan,  mempromosikan,  dan menampilkan Ekspresi Budaya Tradisional di ranah internasional sehingga penggunaan istilah Diplomasi Kebudayaan tidak sembarang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kegiatannya dapat berpotensi merusak, mentransformasikan tanpa izin, ataupun hal lain yang tidak sesuai dengan nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Budaya tersebut.
Hal  yang  dikhawatirkan  jika  terjadi  kekosongan  dalam  pengaturan  mengenai istiah/definisi  dari  Diplomasi  Budaya  ini  adalah  adanya  pihak  yang  memanfaatkan, mempromosikan, dan menampilkan Ekspresi Budaya Tradisional di ranah internasional yang bersifat komersial, tanpa izin dari masyarakat lokal ataupun pelaku seni tradisional itu; dapat berlindung menggunakan tameng bahwa ini adalah diplomasi kebudayaan karena setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 UU Pemajuan Kebudayaan.
Tujuan  dari  Pemanfaatan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  menurut  UU  Pemajuan Kebudayaan adalah dilakukan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteran masyarakat dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesai  dalam  Hubungan  Internasional.  Dalam  Pasal  37  (1)  UU  Pemajuan  Kebudayaan diatur bahwa Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri. Melihat Pasal ini, sudah diatur dengan jelas dan tegas mengenai  izin  dalam  pemanfaatan  objek  kebudayaan  oleh  pihak  asing,  namun  bagi  warga negara  Indonesia  yang  bukan  bagian  dari  masyarakat  adat  atau  pelaku  seni  dari  EBT  yang akan  dimanfaatkan  yang  melakukan  pemanfaatan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  untuk kepentingan komersial tidak diatur dengan jelas, mengenai Hak dan Kewajibannya. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum, karena hal ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang penting dalam  Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  dan  kepentingan  Ekonomi  dari custodian EBT tersebut.
Black's Law Dictionary (Black, 2007) mendefinisikan "custodian" sebagai "orang atau lembaga yang memiliki tanggung jawab atau hak asuh (atas anak, properti, surat-surat, atau barang berharga lainnya)". Kamus Merriam-Webster (Merriam-Webster, 2005) mendefinisikan  “custodian”  sebagai:  "yang  menjaga  dan  melindungi  atau  memelihara." Melihat  definisi-defisini  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Istilah  “custodian”  dalam
konteks  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  berhubungan  dengan  komunitas, masyarakat,  individu  dan  pihak  lain  yang  menurut  hukum  adat  dan  praktik  lainnya, memelihara,  menggunakan  dan  mengembangkan  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya.  Ini  mengungkapkan  definisi  yang  berbeda  dari  “kepemilikan”,  karena  custodian dalam konteks pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya mengandung rasa tanggung jawab untuk  memastikan  bahwa  pengetahuan  tradisional  atau  ekspresi  budaya  digunakan  dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan hukum adat.
Merujuk pada Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina bekerjasama  dengan  Yayasan  Hapsari  Citra  Indonesia,  Bandung,  Prof.  Endang  Caturwati selaku pimpinan Yayasan Hapsari Citra Indonesia menyampaikan bahwa workshop tari secara virtual  merupakan  langkah  para  seniman  dalam  melakukan  konvergensi  sesuai  situasi  dan kondisi di tengah pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi untuk memanivestasi kreativitas (Kementerian Luar Negeri 2020). Melihat Kegiatan ini, jika disandingkan dengan beberapa  tugas  Pemerintah  dalam  Pemajuan  Kebudayaan  yang  tertera  di  UU  Pemajuan Kebudayaan Pasal 43 yaitu Pemerintah Pusat bertugas melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; menggunakan Kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional; dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.
Argumentasi dari statement tersebut adalah karena yang melakukan workshop tersebut adalah  KBRI  yang  berkerjasama  dengan  Yayasan  Hapsari  Citra  Indonesia,  dan  beberapa orang penari jaipongan yang memang adalah pelaku seni dari tari jaipongan tersebut, sehingga walaupun berdasarkan Pasal 38 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)  menyebutkan  bahwa  Hak  Cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh Negara, namun Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 (2) UUHC.
2. Penghargaan atas Hak Ekonomi Pelaku Seni dalam Workshop Tari Jaipongan di KBRI Wina Dalam  Pasal  50  (1)  Undang-Undang  Pemajuan  Kebudayaan,  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  dan/atau  Setiap  Orang  dapat  memberikan  penghargaan  yang  sepadan kepada  pihak  yang  berprestasi  atau  berkontribusi  luar  biasa  sesuai.  dengan  prestasi  dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Dalam Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan  oleh  KBRI  Wina  bekerjasama  dengan  Yayasan  Hapsari  Citra  Indonesia  ini, dapat dikatakan bahwa pihak Yayasan Hapsari Citra Indonesia dan para penari jaipongannya telah  memberikan  kontribusinya  dalam  Pemajuan  Kebudayaan  yang  mana  disini  adalah kontribusinya  dalam  mempromosikan  keragaman  budaya,  keindahan  alam,  dan  makanan ( diversity,  beauty,  delicacy )  Indonesia,  juga  secara  tidak  langsung  memproyeksikan  citra Indonesia yang bersatu, moderat dan toleran; sehingga Penghargaan kepada para pelaku seni yang terlibat dalam Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina ini sudah pantas jika diberikan penghargaan atas kontribusinya.
Promosi  keragaman  budaya,  keindahan  alam,  dan  makanan  (diversity,  beauty, delicacy) Indonesia ini adalah bagian dari agenda Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud di Undang-Undang  Pemajuan  Kebudayaan  pada  Pasal  33  yang  menyebutkan  bahwa Pemanfaatan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  untuk  membangun  karakter  bangsa  dan meningkatkan  ketahanan  budaya  dilakukan  melalui:  internalisasi  nilai  budaya;  inovasi peningkatan  adaptasi  menghadapi  perubahan;  komunikasi  lintasbudaya;  dan  kolaborasi antarbudaya.
Partisipasi  dan  Kontribusi  dari  Yayasan  Hapsari  Citra  Indonesia  ini  juga  dapat dikategorikan  sebagai  pemenuhan  aspek  mendukung  upaya  Pemajuan  Kebudayaan  dan mempromosikan  Kebudayaan  Nasional  Indonesia  sebagaimana  tertulsi  dalam  Pasal  42  UU Pemajuan  Kebudayaan  yang  menyatakan  bahwa  Setiap  Orang  berkewajiban  untuk mendukung  upaya  Pemajuan  Kebudayaan;  memelihara  kebinekaan;  mendorong  lahirnya interaksi  antarbudaya;  mempromosikan  Kebudayaan  Nasional  Indonesia;  dan  memelihara
sarana  dan  prasarana  Kebudayaan.  Kegiatan  Workshop  Tari  Jaipongan  yang  dilaksanakan oleh  KBRI  Wina  ini  juga  diharapkan  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  KBRI  saja  selaku Perwakilan Pemerintah Indonesia, namun Setiap Orang yang ingin melakukan Pengembangan Objek Kebudayaan dapat melakukannya seperti pada Pasal 30 yaitu dilakukan dengan cara: penyebarluasan;  pengkajian;  dan  pengayaan  keberagaman;  karena  setiap  orang  dapat melakukan  Pemanfaatan  Objek  Kebudayaan,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  32  UU Pemajuan Kebudayaan.

## 4. KESIMPULAN
Setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan, sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal  32  UU  Pemajuan  Kebudayaan  sehingga  hendaknya  definisi  apa  itu  Diplomasi Kebudayaan segera dikukuhkan agar dapat memberikan batasan dan acuan bagi setiap pihak yang ingin memanfaatkan, mempromosikan, dan menampilkan Ekspresi Budaya Tradisional di ranah internasional  secara  komersil  maupun  non-komesil  dapat  melakukan  secara  adil  dan  tidak merugikan  pihak  terkait  apalagi  mengancam  ekspresi  budaya  tradisional  itu  sendiri  dan mengedepankan benefit-sharing. Melihat Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina yang bekerjasama dengan Yayasan Hapsari Citra Indonesia, Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam Pemajuan Kebudayaan yang tertera di UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 43.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Black, Henry. C. 2007. Black’s Law Dictionary. St.Paul, Minnesota: West Publishing. Damain, E. 2012. Glosarium Hak Cipta Dan Hak Terkait. Bandung: Alumni. Fajar, ND Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kementerian Luar Negeri. 2020. “ Kreativitas Seni Di Masa Pandemi: ”Workshop Jaipongan Di KBRI  Wina ".”  2020.  https://kemlu.go.id/portal/id/read/2002/berita/kreativitas-seni-di- masa-pandemi-workshop-jaipongan-di-kbri-wina.
Masango,  Charles  A.  2014.  “ Traditional  Knowledge  and  Traditional  Cultural  Expressions Protections: Prospects in Cameroon .”  Information  Development  30  (2). https://doi.org/10.1177/0266666913476316.
Merriam-Webster. 2005. The Merriam-Webster Dictionary. Turtleback.
UNESCO.  2005.  The  2005  Convention  on  The  Protection  and  Promotion  of  The  Diversity  of Cultural Expressions.
Warsito, Tulus, and Wahyuni Kartikasari. 2007. Diplomasi Kebudayaan: Konsep Dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. 2nd ed. Yogyakarta: Ombak.