## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5788.467-474

## KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENANGANAN MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
Ida Ayu Dwi Wirautami 1 , I Ketut Rai Setiabudhi 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia idaayudwiwirautami@gmail.com 1 , raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com 2

## ABSTRAK
Maraknya  kasus  malpraktek  di  Indonesia  terjadi  karena  kesalahan  atau  kelalaian  seorang  dokter  dalam  upaya mengambil tindakan medis terhadap pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penanganan  malpraktek  yang dilakukan oleh dokter berdasarkan undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan KUHP  serta pengaturan  hukum pidana terhadap dokter yang melakukan tindak malpraktik dimasa yang akan datang. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berangkat dari norma kabur  yang  tidak  menerangkan  secara  spesifik  mengenai  kebijakan  formulasi  pertanggungjawaban  pidana terhadap  penanganan  malpraktek  yang  dilakukan  oleh  dokter.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  tidak  adanya kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap penanganan malpraktek yang dilakukan oleh dokter secara jelas yang  tertulis  di  KUHP  dan  Undang-Undang  Praktek  Kedokteran,  sehingga  dirasakan  sulit  menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan malpraktik. Pengaturan malpratik dimasa yang akan datang yakni, membuat atau memperbarui  formulasi dan orientasi  berkaitan dengan peraturan perundang-undangan  mengenai tindak pidana atau  tindakan  malpraktik  medis  dan  melakukan  reformulasi  dan  reorientasi  peraturan  melalui  mediasi  penal sebagai kebijakan ius constituendum dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dokter, Malpraktek

## ABSTRACT
The rise of malpractice cases in Indonesia occurs because of a doctor's mistake or negligence in an attempt to take  medical  action  against  a  patient.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  criminal  responsibility  for handling malpractice by doctors based on law no. 29 of 2004 concerning medical practice and the Criminal Code as well as arrangements for criminal law against doctors who commit acts of malpractice in the future. Normative legal research in this study departs from vague norms that do not specifically explain the formulation of criminal liability policies for handling malpractice by doctors. The result of this study is that there is no clear policy of criminal liability for the handling of malpractice by doctors that is written in the Criminal Code and the Medical Practice Act, so that it is difficult to resolve issues related to malpractice. Malpractic arrangements in the future, namely, making  or updating formulations and orientations related to  laws and regulations regarding criminal acts or medical malpractice actions and reformulating and reorienting regulations through penal mediation as ius constituendum policies in the framework of criminal law renewal in Indonesia.
Keywords: Criminal Liability, Doctors, Malpractice

## I. PENDAHULUAN
Dewasa ini, masih banyak negara maju dengan teknologi mutakhir yang menghadapi permasalahan dan dilema dalam memberikan pelayanan medis yang akhirnya merugikan pasien. Demikian pula dengan Indonesia,  sebagai  negara  berkembang  juga  memiliki  berbagai  permasalahan  di  bidang  pelayanan medis. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang masyarakat dari segi sosial, budaya, adat istiadat, dan sistem pelayanan kesehatan. (Hatta, 2013).
Tindakan malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis dapat mengakibatkan  kerugian kesehatan dan  keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat luas dan  tindakan  ini  juga  dapat  mempengaruhi  kualistas  rumah  sakit  dalam  menangani  masyarakat  pada umumnya (Lajar,  Dewi,  &  Widyantara,  2020). Sakit  merupakan  suatu  contoh  bahwa  manusia (penderita)  dalam  keadaan  lemah  dan  membutuhkan  seseorang  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan-
kebutuhannya untuk sehat. Namun dokter tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dalam praktek atau yang disebut dengan malpraktek (Ilyas, 2014) .
Negara Indonesia, untuk profesi dokter sendiri merupakan pekerjaan keahlian yang dilaksanakan berdasarkan  pada  keilmuan  tertentu,  dengan  kemampuan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  yang diperoleh  melalui  jenjang  pendidikan,  yang  dilindungi  dengan  kode  etik  dan  tanggung  jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek  Kedokteran.  Dokter  memiliki  keterikatan  moral  dan  profesi sesuai dengan ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.
Sampai  sekarang,  hukum  kedokteran  di  Indonesia  belum  dapat  dirumuskan  secara  mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktek belum bisa dirumuskan, sehingga isi, pengertian dan batasan-batasan  malpraktik  kedokteran  belum  seragam,  bergantung  pada  sisi  mana  orang memandangnya.  Pada  kenyataannya  Undang  Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran  tidak  memuat  tentang  ketentuan  malpraktek  kedokteran  karena  Pasal  66  ayat  (1)  yang berbunyi  “setiap  orang  yang  mengetahui  atau  kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan  dokter  atau dokter gigi dalam menjalankan praktik dokter dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia”  hanya  mengandung  pengertian  mengenai  kesalahan praktek dokter (Damayant & Zakaria, 2015) .
Kitab  Hukum  Udang-Undang  Pidana  tidak  disebutkan  secara  jelas  mengenai  mekanisme pertanggungjawaban pidana yang diterapkan di Indonesia. Beberapa pasal dalam KUHP menyebutkan kesalahan  baik  berupa  kesengajaan  ataupun  kealpaan.  Namun,  dalam  KUHP  pengertian  mengenai kesalahan dengan kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Berdasarkan doktrin dan  pendapat  para  ahli  hukum  disimpulkan  bahwa  dalam  pasal-pasal  KUHP  tersebut  mengandung unsur-unsur  kesalahan  kesengajaan  dan  kealpaan  yang  harus  dibuktikan  oleh  pengadilan.  Untuk memidanakan pelaku, selain harus telah terbukti melakukan tindak pidana, pelaku juga harus terbukti melakukan unsur kesalahan atau kealpaan yang disengaja (Amrani & Ali, 2015) . Pertanggungjawaban pidana  ini  memerlukan  peranan  hakim  untuk  membuktikan  kebenaran  mengenai  unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Keresahan  masyarakat  tentang  malpraktek  mengakibatkan  adanya  pengaduan  tentang  kasus malpraktek  di  setiap  rumah  sakit,  dimana  pengaduan  disebabkan  karena  kualitas  dan  kurangnya pelayanan kesehatan pasien baik dari rumah sakit maupun dari dokter. Contoh kasus malpraktek yang dialami oleh Mariana Sihombing dirugikan oleh pihak Rumah Sakit. Santa Elisabeth, Medan, Sumatera Utara akibat terjadi robekan sebesar ibu jari pasca operasi dan terus mengalami pendarahan. Kemudian ia  mengadukan  kepada  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  namun  belum juga menemukan titik terang dan penyelesaian dari kasus tersebut dari pihak (MKDKI) (Sitio, Wirasila, & Purwani, 2017) .
Kasus  malpraktek  di  tahun  2019  dugaan  malpraktek  kedokteran  yang  dialami  oleh  Kastur  (65) seorang warga Gawanan, Colomadu yang berprofesi sebagai penjual soto yang diduga menjadi korban malpraktek dokter mata berinisial RH yang bekerja di RS Mata Solo Jalan Adi Sucipto, Laweyan, Solo. Kasus ini berawal dari Kastur yang pada saat itu berobat ke RS Mata Solo gara-gara penglihatannya semakin kabur karena katarak dan berharap mata kanannya bisa sembuh. Saat itu ia mendapat perawatan dari  dokter  RH  hingga  menjalani  operasi,  namun  mata  kanannya  justru  tidak  dapat  melihat  kembali alias buta. Hal tersebut juga dialami pada mata sebelah  kirinya hingga menyebabkan  kedua matanya tidak  bisa  melihat  sampai  saat  ini.  Kemudian  oleh  RS  Mata  Solo,  Kastur  diberikan  rujukan  untuk berobat  lebih  lanjut  di  RS  Karyadi  Semarang.  Saat  menjalani  pemeriksaan  di  RS  Karyadi  dokter mengatakan kornea dikedua mata Kastur telah rusak berat. Salah satu alternatif penyembuhan dengan mencangkok kornea mata milik Kastur tentunya dengan dana pengobatan yang tidak sedikit. Sehingga Kastur tidak mampu melanjutkan pengobatannya karena terkendala biaya (Hartanto, 2019) .
Kasus  malpraktik  selanjutnya  adalah  kematian  artis  Sukma  Ayu  yang  membuat  masyarakat memandang negatif terhadap profesi tenaga medis terusik. Kasus tersebut bermula ketika adanya luka pada lengan pasien, kemudian dioperasi namun tidak kunjung membaik bahkan menyebabkan  pasien koma  hingga  berbulan-bulan  dan  berakhir  kematian.  Hal  tersebut  mengundang  banyak  pertanyaan dalam masyarakat, mengingat awal mulanya adalah untuk menyembuhkan luka kecil, namun berakibat pada  kematian.  Kasus  serupa  yang  menimpa  pasien  bernama  Santi  Mulyasari,  Santi  dinyatakan meninggal  dunia  pada  tahun  2019  setelah  seorang  dokter  melakuan  operasi seksi  sesaria (prosedur melahirkan  bayi  dengan  melakukan  sayatan  pada  kulit  perut  dan  membuka  rahim),  yang  menjadi
permasalahan  pada  kasus  tersebut  adalah  dokter  yang  menangani  pasien  untuk  kali  ke  empat  telah melakukan  penanganan seksio  sesaria tersebut  pada  pasien  dengan  status  HB  (Hemoglobin)  9 (Sembilan).  Yang  dimana  hal  tersebut  mengakibatkan  pasien  mengalami  pendarahan  dan  akhirnya meninggal  dunia.  Padahal  dengan  operasi  yang  beresiko  tersebut  seorang  dokter  harusnya memperhatikan indikasi dari setiap tindakannya (Sugiarto, Thalib, & Sampara, 2020) .
Pada  situasi  yang  berbeda  saat  terjadi  pandemi  covid-19  saat  ini  beberapa  kasus  dan  keluhan masyarakat  yang  melihatkan  adanya  indikasi  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter  maupun  tenaga kesehatan lainnya. Salah satu kasus yang sempat muncul adalah tentang seorang ibu hamil yang bayinya meninggal  akibat  telat  penanganan  oleh  dokter  dengan  dalih  harus  melakukan  tes  covid-19  terlebih dahulu padahal kondisinya saat itu sudah dalam keadaan darurat (Dewi & Wirasila, 2021) . Kasus-kasus malpraktik seperti gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Ada banyak tindakan  dan  pelayanan  medik  yang  dilakukan  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  yang  berpotensi merupakan  malpraktik  yang  dilaporkan  masyarakat  tapi  tidak  diselesaikan  secara  hukum.  Bagi masyarakat  hal  ini  sepertinya  menunjukkan  bahwa  para  penegak  hukum  tidak  berpihak  pada  pasien terutama  masyarakat  kecil  yang  kedudukannya  tentu  tidak  setara  dengan  dokter.  Akan  sangat  sulit terkadang dipahami oleh pasien yang mejadi korban dari tindakan malpraktik atau masyarakat awam lainnya  mengapa  sangat  tidak  mudah  membawa  masalah  malpraktik  medik  ini  ke  jalur  hukum. Masyarakat kemudian mengambil penilaian bahwa aparat penegak hukum kurang serius menanggapi kasus malpraktek medik ini. Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka atau terdakwa tentu bukan hal yang mudah apalagi untuk perkara malpraktik yang menyangkut aspek medis yang kadang kurang dipahami penegak hukum (Sugiarto, Thalib, & Sampara, 2020) .
Memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum yang  proporsional  terhadap  dokter  yang  melakukan  tindakan  malpraktik  medis.  Permasalahan  yang dihadapi saat ini adalah masih terkendala untuk membawa kasus malpraktik ke ranah hukum. Hal ini terjadi  karena  belum  adanya  payung  hukum  yang  mengatur  malpraktik  dan  kajian  hukum  khusus tentang  malpraktik  kedokteran  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  menanggulangi  malpraktik kedokteran di Negara Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penanganan malpraktek yang dilakukan oleh dokter berdasarkan undang-undang  no.  29  tahun  2004  tentang  praktik  kedokteran  dan  KUHP  serta  pengaturan  hukum pidana terhadap dokter yang melakukan tindak malpraktik dimasa yang akan datang.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berangkat dari norma  kabur  yang  tidak  menerangkan  secara  spesifik  mengenai  kebijakan  formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap penanganan malpraktek yang dilakukan oleh dokter berdasarkan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  dan  KUHP.  Jenis  pendekatan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  analitis konsep hukum ( Analytical & Conseptual Approach ), dan pendekatan kasus ( case Approach ). Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  berupa  semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum tersier yang  dapat  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan seterusnya. Sumber bahan hukum dari penelitian  hukum normatif ini merupakan hasil penelitian melalui penelitian kepustakaan ( Library Research ) (Mamudji, 2003) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanganan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh  Dokter  Berdasarkan  Undang-Undang No. 29  Tahun 2004 Tentang Praktik  Kedokteran dan KUHP
Secara kodrati pada dasarnya setiap manusia yang hidup dibebani oleh suatu tanggungjawab atas segala  perbuatan  dan  tindakanya.  Bertanggungjawab  disini  dapat  diartikan  sebagai  terikat,  dengan demikian tanggung jawab dalam pengertian hukum artinya keterikatan. Tanggung jawab hukum disini dapat  dimaksudkan  sebagai  tanggung  jawab  pidana.  Dalam  tanggung  jawab  hukum  secara  pidana sangat ditentukan oleh adanya suatu kesalahan dalam arti dolus maupun culpa.
Kesalahan  merupakan  unsur  yang  paling  penting  dalam  menentukan  adanya  suatu pertanggungjawaban  pidana.  Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  dalam  hal  untuk  memidana seseorang  disamping  orang  tersebut  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  dikenal  pula  asas  geen strafzonder  schuld  atau  tiada  pidana  tanpa  kesalahan.  Oleh  karena  itu  untuk  menentukan  adanya kesalahan  dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  terdakwa,  sebagaimana  halnya  seorang dokter yang didakwa melakukan malpraktek, setidak-tidaknya  harus memenuhi  unsur- unsur sebagai berikut:
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
b. Adanya kemampuan bertangggung jawab artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
c. Adanya hubungan batin antara petindak dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa);
d. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.
Peristiwa  pidana  merupakan  istilah  yang  dapat  menggambarkan  suatu  perbuatan  yang  dapat dipidana.  Dalam  hukum  pidana,  terjadinya  suatu  peristiwa  pidana  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
a. Harus ada perbuatan manusia.
b. Perbuatan  tersebut  harus  sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam  ketentuan  perundang- undangan.
c. Harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat.
d. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
e. Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumnya di dalam Undang-Undang.
Profesi dokter tidaklah mudah karena banyak dokter yang sering melakukan tindakan malpraktek medis  yang  berakibat  menyebabkan  pasien  menjadi  cacat  ataupun  meninggal  dunia,  maka  dalam prakteknya  seorang  dokter  perlu  dimintai  pertanggungjawaban  hukum  secara  pidana  agar  tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari seorang dokter terhadap pasiennya. Kesalahan dalam praktek haruslah  dipertanggungjawabkan  oleh  dokter.  Seorang  dokter  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana apabila dokter tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu kesalahan.
Syarat pertama yaitu perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, artinya tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut harus terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Syarat kedua  yaitu  adanya  kemampuan  untuk  bertanggungjawab,  artinya  dokter  yang  melakukan  tindakan medis  tersebut  dalam  keadaan  normal  dan  mampu  bertanggungjawab.  Syarat  ketiga  yaitu  adanya hubungan batin berupa kesengajaan maupun kealpaan, artinya dokter dalam melakukan tindakan medis harus  terbukti  telah  melakukan  sebuah  kelalaian  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pasien.  Syarat keempat  yaitu  tidak  adanya  alasan  penghapus  kesalahan  atau  pemaaf,  artinya  dokter  tidak  dalam keadaan atau mengalami gangguan kejiwaan (Pasal 44 KUHP).
Kritik masyarakat terhadap profesi kedokteran di Indonesia akhir-akhir ini makin sering muncul di  berbagai  media,  baik  media  cetak  maupun  elektronik.  Dunia  kedokteran  yang  dahulu  seakan  tak terjangkau  oleh  hukum,  dengan  berkembangnya  kesadaran  masyarakat  akan  kebutuhan  tentang perlindungan hukum yang merupakan hak dasar sosial ( the right to health care ) dan hak individu ( the right of self determination ), menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan  sering  berkembang  menjadi  persoalan  pidana (Heryanto,  2020). Seorang  dokter  yang melakukan tindakan malpraktik yang berakibat timbulnya kerugian atau meninggalnya seseorang dapat digugat secara hukum pidana apabila ditemukan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan. Azas Geen Straf  Zonder  Schuld  (tiada  pidana  tanpa  kesalahan)  dalam  hukum  pidana  merupakan  hukum  yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Secara  eksplisit,  dalam  KUHP  tidak  dijelaskan  secara  spesifik  mengenai  makna  kesengajaan tersebut. Dalam hal ini, kesengajaan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, yang dilakukan dengan membayangkan  akibat  yang  terjadi  dari  perbuatannya.  Teori  ini  menitikberatkan  pada  apa  yang diketahui oleh si pelaku tentang apa akibat dari perbuatannya. Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang  berbeda  dengan  bentuk  kesengajaan,  yang  tidak  terjadi  secara  tiba-tiba  atau  kebetulan.  Dalam kealpaan,  sikap  batin  seseorang  menghendaki  melakukan  suatu  perbuatan  tetapi  tidak  berniat  untuk melakukan kejahatan. Dalam KUHP tindakan kealpaan atau kelalaian yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain tetap harus ditempuh ke jalur pidana.
Sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat 3 UU Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa “pengaduan setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam
menjalankan  praktek/malpraktek  kepada  MKDKI  tidak  menghilangkan  hak  setiap  orang  melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang atau dengan kata lain menggugat ke pengadilan”. Jadi dalam Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran ini belum diatur secara jelas mengenai sanksi dokter  yang  melakukan  tindakan  malpratek  bahkan  tidak  memuat  sama  sekali  ketentuan  tentang malpraktek (Ronoko, 2015).
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran hanya mengatur mengenai sanksi pidana bagi para pesaing yaitu dokter yang bekerja tanpa memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktek. Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai hak dan kewajiban pasien sebagaimana diatur dalam  pasal  52  dan  53.  Akan  tetapi  didalam  Undang-Undang  ini  sama  sekali  tidak  diatur  mengenai sanksi  pidana  yang  akan  dikenakan  apabila  hak  pasien  tersebut  dilanggar  oleh  dokter.  Yang  diatur hanyalah sanksi pidana yang akan dikenakan pada dokter yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan pasal 79 huruf b Undang-Undang Praktek Kedokteran (Putra & Laksana, 2020) .
Tidak  adanya  kebijakan  tentang  malpraktik  yang  secara  jelas  tertulis  di  KUHP  dan  Undang- Undang Praktek Kedokteran, oleh karena itu  sulit untuk menjelaskan tentang malpraktek  merupakan pidana atau bukan. Tidak adanya pengaturan secara khusus tentang malpraktek kedokteran dan KUHP, sehingga dirasakan sulit menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan malpraktik. Melalui Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesian  hanya  melihat  dari  sudut  etika  kedokteran  yaitu pengaturan  tentang  perbuatan  tersebut  berupa  malpraktek  atau  bukan.  Pertanggungjawaban  pidana terhadap  dokter  yang  melakukan  malpraktek  hanya  dapat  dilihat  dari  kelalaian  yaitu  kesalahan  yang tidak berupa kesengajaan.
Belum diaturnya secara kontekstual mengenai kualifikasi dan jenis-jenis tindakan malpraktek yang ada  dalam  bidang  kedokteran,  dan  keterbatasan  pengaturan  mengenai  malpraktek  inilah  yang menimbulkan problematika tersendiri. Sehingga dibutuhkan adanya peraturan baru yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter, sehingga dokter dapat mempertanggungjawabkan  tindakannya  secara  pidana  dan  penegak  hukum  dapat  memiliki  landasan yuridis yang jelas dalam menegakkan peraturan terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis.

## 3.2. Pengaturan  Hukum  Pidana  Terhadap  Dokter  yang  Melakukan  Tindak  Malpraktik  Dimasa Yang Akan Datang
Profesi  dokter  merupakan  profesi  yang  mulia,  karena  dokter  merupakan  salah  satu  tempat  bagi seseorang  yang  mengalami  gangguan  kesehatan  menggantungkan  harapan  untuk  dapat  sembuh  dari penyakit  yang  di  deritanya.  Namun,  dalam  prakteknya  tidak  dapat  dipungkiri  bawasannya  seorang dokter  dapat  melakukan  kelalaian  maupun  penyimpangan  baik  disebabkan  karena  adanya  suatu kesalahan  maupun  kesengajaan  yang  dikenal  dengan  istilah  malpraktek  (malpractice).  Malpraktek medis adalah kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya sebagai dokter dimana tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedurnya.
Pelayanan  kedokteran  merupakan  pelayanan  yang  sangat  krusial  dalam  menjalankan  amanat undang-undang,  karena  pelayanan  kedokteran  semata-mata  dilakukan  untuk  menyelamatkan  nyawa seseorang yang sedang sakit atau terluka. Namun terkadang dokter saat memberikan pelayanan tidak menutup  kemungkinan  melakukan  tindakan  atau  praktik  yang  salah  dan  menyimpang  dari  prosedur yang  benar  atau  dikenal  dengan  istilah  malpraktek  medis.  Pada  tahun  1992  WHO  mendefinisikan malpraktek  medis  sebagai  perbuatan  dokter  yang  meliputi  kegagalan  memenuhi  standar  dalam penanganan  kondisi  pasien  atau  kekurangan  keterampilan,  atau  karena  kelalaian  dalam  memberikan asuhan kedokteran kepada pasien yang merupakan penyebab langsung dari cedera pada pasien.
Terkait penegakan hukum dalam menanggapi tindakan kejahatan malpraktek dokter dalam dunia medis tentu tidak terlepas dari aturan (hukum) yang berperan didalamnya. Meskipun dapat diketahui bersama  peraturan  perundang-undangan  terkait  malapraktek  dewasa  ini  belum  terumuskan,  sehingga perumusan  tindak  kejahatan  malpraktek  dalam  penegakan  hukumnya  hanya  dengan  menggunakan undang-undang yang ada saat ini yang terkait dengan malpraktek. Oleh karena dasar hukum malpraktek yang masih menggunakan rujukan seperti dari UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, dan dari KUHP, sehingga  dirasa  kurang  akurat  dalam  merumuskan  tindak  kejahatan  malpraktek  yang  semakin kompleks.  Prinsip  penegakann  hukum  tidak  dapat  diartikan  sebagai  penerapan  perundang-undnagan meskipun realita di  Indonesia  cenderung seperti  itu. Doktrin hukum menyebut adanya prinsip dalam
penegakan hukum ialah metode dalam mewujudkan keingingan-  keinginan hukum menjadi kenyataan. Lebih lanjut keinginan-keinginan hukum merupakan hasil intelektual berupa ide oleh pembentuk per- uu,  pun  rancangan-    rancangan  yang  pasti,  adil,  dan  bermanfaat  dalam  rumusannya  pada  peraturan hukum tersebut (Dewi & Wirasila, 2021).
Pada  dasarnya  belum  adanya  kekhususan  dalam  pengaturan  malpraktek.  Maknanya  bahwa malpraktek  pada  khususnya  belum  ada  hukum  normatif  ( lex  specialis )  baik  berupa  produk  Undang- Undang maupun regulasi. Hanya beberapa perundang-undangan yang mencantumkan perbuatan yang mengarah  pada  malpraktek  walau  tidak  secara  eksplisit  dijelaskan.  Hal  ini  sudah  jelas  menjadi  pr tersendiri  bagi  pemerintah  khususnya  para  pembentuk  Undang-Undang  didalam  merumuskan  lex specialis  dalam  bidang  kesehatan.  Walau  terlihat  persoalan  ini  tidak  urgent  untuk  dijadikan  sebagai prioritas, namun tidak dapat menutup mata bahwa sebenarnya malpraktek masih banyak terjadi, baik itu yang kasusnya terlihat ke permukaan layar maupun yang belum terungkap. Saat ini yang bisa dipakai dalam merumuskan tindak kejahatan malpraktek hanya terbatas pada perundang-undangan atau regulasi yang ada mengatur malpraktek didalamnya. Namun semata-mata bukan murni pengaturan malpraktek itu  sendiri.  Oleh  karena  belum  adanya  pengaturan  khusus  ( lex  specialis )  tentang  malpraktek  yang membuat kesulitan dalam membuktikan malparktek sehingga korban dapat mengalami kerugian. Begitu pula terhadap tenaga kesehatan atau dokter juga dapat dirugikan karena tidak ada ketentuan yang jelas bagaimana  criteria  dan  parameter  dalam  menyatakan  tindakan  medis  oleh  dokter  termasuk  kedalam malpraktek.
Dewasa ini maraknya kasus malpraktek medis yang sering terjadi membuat masyarakat semakin resah,  sehingga  mendorong  masyarakat  lebih  kritis  dan  lebih  mengetahui  serta  menuntut  hakhaknya sebagai  seorang  pasien.  Banyaknya  kasus-kasus  malpraktek  medis  yang  sering  terjadi  membuat masyarakat  kesal  dan  berusaha  menuntut  atau  meminta  pertanggungjawaban  secara  hukum.  Kasus- kasus  malpraktek  medis  seringkali  tidak  terselesaikan  bahkan  cenderung  hilang  begitu  saja.  Sudah sepantasnya masyarakat umum mengetahui segala pengaturan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas terjadinya  malpraktek  medis  tersebut.  Namun  karena  belum  adanya  hukum  yang  mengatur  tentang malpraktek  medis  ini  menyebabkan  malpraktek  medis  sulit  untuk  dibuktikan  yang  tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak korban (Junita & Sugama, 2019) . Maka dalam hal permasalahan ini pemerintah merancang formulasi kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap korban malpraktik dimasa yang akan datang
Formulasi  kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  malpraktik  medis  dalam  perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia, adalah:
a. Membuat  atau  memperbarui  formulasi  dan  orientasi  berkaitan  dengan  peraturan  perundang- undangan  mengenai  tindak  pidana  atau  tindakan  malpraktik  medis,  dengan  membuat perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaannya secara tepat dan konsisten. Formulasi hukum yang tepat ini tentunya akan memberikan efek jera ( deterrent effect ) terhadap dokter dalam melakukan tindakan malpraktik medis. Dengan demikian, akan terwujud  keadilan  dan  keseimbangan  antara  perlindungan/kepentingan  pelaku  tindak  pidana dan korban tindak pidana.
b. Reformulasi  den  reorientasi  peraturan  perundang-undangan  mengenai  tindak  pidana  atau tindakan  malpraktik  medis  berikutnya  adalah  melalui  mediasi  penal  sebagai  kebijakan  ius constituendum  dalam  rangka  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Mediasi  penal merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  perkara  hukum,  yang  tidak  saja bersifat  perdata,  tetapi  juga  masuk  ke  dalam  ranah  hukum  pidana,  dengan  ide  dan  dalih memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindakan malpraktik medis (Trisnawijayanti & Sugama, 2020) .
Tujuan dibuatnya formulasi kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap korban malpraktik adalah  dapat  memberikan  suatu  perlindungan  secara  langsung  yakni  jaminan  hukum  yang  pasti  atas penderitaan atau kerugian yang dialami korban. Selain itu, formulasi hukum ini juga diharapkan dapat meminimalisasi  terjadinya  tindakan  malpraktik  kedokteran,  serta  mewujudkan  harmonisasi  dan keselarasan perundang-undangan pidana di bidang kesehatan dan medis.
Adanya  penyelesaian  perkara  malpraktik  di  bidang  kedokteran  melalui  mediasi  penal  bertujuan untuk:
a. Mengakhiri perkara pidana malpraktik di bidang kedokteran dengan melaksanakan perdamaian antara dokter atau tenaga kesehatan dan pasien maupun keluarga pasien
b. Melekatkan  lagi  ikatan  yang  terganjal  pada  pelaku  serta  korban  maupun  keluarga  korban dikarenakan adanya perkara tindak pidana malpraktik
c. Memudahkan penyembuhan pada korban dan perbaikan martabat pada pelaku.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan yakni sebagai berikut:
Pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  penanganan  malpraktek  yang  dilakukan  oleh dokter  berdasarkan  undang-undang  no.  29  tahun  2004  tentang  praktik  kedokteran  dan  KUHP  yakni tidak  adanya  kebijakan  tentang  malpraktik  yang  secara  jelas  tertulis  di  KUHP  dan  Undang-Undang Praktek Kedokteran, oleh karena itu sulit untuk menjelaskan tentang malpraktek merupakan pidana atau bukan.  Tidak  adanya pengaturan secara khusus tentang malpraktek  kedokteran dan KUHP, sehingga dirasakan  sulit  menyelesaikan  persoalan  yang  berkaitan  dengan  malpraktik.  Melalui  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesian  hanya  melihat  dari  sudut  etika  kedokteran  yaitu pengaturan  tentang  perbuatan  tersebut  berupa  malpraktek  atau  bukan.  Pertanggungjawaban  pidana terhadap  dokter  yang  melakukan  malpraktek  hanya  dapat  dilihat  dari  kelalaian  yaitu  kesalahan  yang tidak berupa kesengajaan.
Pengaturan hukum pidana terhadap dokter yang melakukan tindak malpraktik dimasa yang akan datang  yakni    dibuatnya  formulasi  kebijakan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  korban malpraktik  Formulasi  kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  malpraktik  medis  dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia, adalah: Membuat atau memperbarui formulasi dan orientasi  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  tindak  pidana  atau  tindakan malpraktik medis, dengan membuat perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaannya secara tepat dan konsisten. Formulasi hukum yang tepat ini tentunya akan memberikan efek  jera  ( deterrent  effect )  terhadap  dokter  dalam  melakukan  tindakan  malpraktik  medis.  Dengan demikian,  akan  terwujud  keadilan  dan  keseimbangan  antara  perlindungan/kepentingan  pelaku  tindak pidana  dan  korban  tindak  pidana.    Reformulasi  den  reorientasi  peraturan  perundang-undangan mengenai  tindak  pidana  atau  tindakan  malpraktik  medis  berikutnya  adalah  melalui  mediasi  penal sebagai kebijakan ius constituendum dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mediasi penal  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  perkara  hukum,  yang  tidak  saja bersifat perdata, tetapi juga masuk ke dalam ranah hukum pidana, dengan ide dan dalih memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindakan malpraktik medis.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Rajawali Pers.
Damayant,  O.P.,  &  Zakaria,  N.  (2015).  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Pada  Kasus  Malpraktek  Dalam Berbagai  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Penanggulangan Kejahatan , 2 (2). Dewi, K. E. K., & Wirasila, A. A. N. (2021). Penegakan Hukum Malpraktek Dokter Terhadap Pasien Covid-19 : Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara , 10 (11). Hartanto, S. (2019). Penjual Soto Laporkan Dokter Mata Dugaan Malpraktik Kedokteran . Solo. Hatta, M. (2013). Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik Edisi 1 . Yogyakarta: Penerbit Liberty. Heryanto, B. (2020). Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1).
Ilyas, A. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit . Yogyakarta: Rangkan Education.
Junita, I. M. M., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis.
Jurnal Kertha Wicara , 8 (11).
Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1). Mamudji, S. S. & S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Putra,  N.  N.  R.,  &  Laksana,  I.  G.  N.  D.  (2020).  Aspek  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis. Jurnal Kertha Wicara , 9 (3).
Ronoko,  K.  G.  Y.  (2015).  Pertanggungjawaban  Dokter  Atas  Tindakan  Malpraktek  Yang  Dilakukan  Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Crimen , 4 (5).
Sitio, E. K., Wirasila,  A.  A. N., & Purwani, S. P. M. E. (2017). Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek
Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek. Jurnal Kertha Wicara , 6 (2).
Sugiarto, A., Thalib, H., & Sampara, S. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis. Journal of Lex Generalis (JLG) , 1 (3).
Trisnawijayanti,  A.  A.  I.  A.  N.,  &  Sugama,  I.  D.  G.  D.  (2020).  Mediasi  Penal  Sebagai  Penyelesaian  Perkara Alternatif Dalam Malpraktik Di Bidang Kedokteran. Jurnal Kertha Wicara , 9 (3).