## PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

## Winsherly Tan
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Email : winsherly@uib.ac.id

## Abstract
The SDGs have a goal in empowering women and eliminating the practice of underage marriage. However, this is still often the case in Indonesia. The purpose of this study is first, to analyze the protection provided to children involved in underage marriages. Second, analyzing the role of Indonesia in realizing the fifth goal of the SDGs.
The  method  used  in  this  research  is  normative  legal  research.  The  primary  legal material used is Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Law Number 25 of 2004. The theory  used  in  this  study  is  Protection  Theory  by  Legal  Protection  Theory  by  Phillipus  M. Hadjon and Theory of Legal Protection Welfare by Bagir Manan.
Based  on  the  research  results,  the  legal  protection  provided  is  still  repressive. Therefore, there are several suggestions, namely the need for a return to the marriage law, the need for education to the public regarding the impact of underage marriage, and the need for a short and medium term development plan in resolving the practice of underage marriage. Keywords: SDGs, Marriage, Children.

## Abstrak
SDGs  memiliki  tujuan  dalam  pemberdayaan  perempuan  dan  menghapus  praktik perkawinan  dibawah  umur.  Namun,  hal  ini  masih  sering  terjadi  di  Indonesia.  Tujuan  dalam penelitian  ini  adalah pertama, menganalisis  mengenai perlindungan  yang  diberikan  terhadap anak  yang  terlibat  dalam  perkawinan  di  bawah  umur. Kedua, menganalisis  tentang  peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan kelima dari SDGs.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undnag-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Teori yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Perlindungan  Hukum  oleh  Teori  Perlindungan  Hukum  oleh Phillipus M. Hadjon dan Teori Kesejahteraan oleh Bagir Manan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  masih  bersifiat represif.  Oleh  sebab  itu  terdapat  beberapa  saran  yaitu  perlu  adanya  tinjauan  Kembali  atas undang-undang  perkawinan,  perlu  adanya  edukasi  kepada  masyarakat  terkait  dampak  dari perkawinan  dibawah  umur  serta  perlu  adanya  rencana  pembangunan  jangka  pendek  dan menengah dalam menuntaskan praktik perkawinan dibawah umur.
Kata Kunci: SDGs, Perkawinan, Anak.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  berkelanjutan  atau  biasa  disebut sustainable  development  goals (SDGs) merupakan  sebuah  tujuan  besar  yang  dicita-citakan  oleh  dunia  dalam  jangka  panjang.  Tujuan dari SDGs ini adalah untuk memaksimalkan semua potensi, sumber daya alam dan sumber daya
manusia  yang  dimiliki  oleh  setiap  negara  dalam  hal  menciptakan  pembangunan  berkelanjutan (Fahmi  Irhamsyah,  2019:46).  Visi  dari  SDGs  adalah pertama, komprehensif.  Hal  ini  mengacu pada 3 pilar yaitu pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dan tata  kelola. Kedua, tematik. Tujuan SDGs terdiri dari 17 tujuan besar. Ketiga, berintegrasi. 17 tujuan yang ingin dicapai oleh SDGs adalah  tujuan  yang  saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya. Keempat, inklusif.  Hal  ini memiliki  arti  bahwa  pebangunan  berkelanjutan  ini  adalah  untuk  semua  kalangan  sehingga diharapkan tidak ada 1 golongan/orang pun yang tidak maju atau tertinggal. Kelima, kolaborasi. Dalam  hal  mencapai  17  tujuan  SDGs,  maka  perlu  adanya  kerjasama  atau  bersinergi  antara pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarat, enterprenuer, lembaga  pendidikan  dan  masyarakat (Emil Salim, 58).
Tujuan  kelima  dari  SDGs  adalah  “mencapai  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan kaum  perempuan”.  Kesetaraan  gender  yang  dimaksud  adalah  mengacu  pada  suatu  kondisi dimana  hak  dan  kewajiban  antara  penduduk  laki-laki  dan  perempuan  adalah  setara  dalam pemenuhannya.  Kemudian  pada  sub  ketiga  tujuan  kelima  adalah  “5.3  menghapuskan  semua praktik  berbahaya,  seperti  perkawinan  usia  anak,  perkawinan  dini  dan  paksa  serta  sunat perempuan”.
Perkawinan  merupakan  perintah  dari  Tuhan,  bahkan  dalam  Hukum  Islam  dikatakan bahwa  perkawinan  merupakan  salah  satu  sunnah  yang  diberlakukan  kepada  mahkluk  hidup ciptaan  Tuhan  termasuk  manusia.  Hal  ini  memiliki  tujuan  untuk  menata  kehidupan  manusia dalam  bersosialisasi  dan  saling  berhubungan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  (Beni,  2008:13). Oleh sebab itu, Indonesia yang merupakan negara hukum telah memiliki perangkat hukum dalam mengatur  hal terkait  perkawinan.  Pada  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan menjalaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  esa”.  Saat  ini,  undang-undang  tentang perkawinan  ini  telah  mengalami  perubahan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Taahun 1974 Tentang Perkawinan.
Di  dalam  Undang-Undang  tersebut  telah  diatur  mengenai  syarat  seseorang  dapat melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah mensyaratkan adanya umur yang sudah cukup sebagaimana  diatur  dalam  pasal  7  ayat  1  yang  berbunyi  bahwa  “Perkawinan  hanya  diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Hal ini memberikan makna  bahwa  adanya  batas  usia  dalam  melangsungkan  perkawinan.  Masalah  mulai  muncul ketika terjadi praktik perkawinan di bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal

## 7 tersebut.
Permasalahan  perkawinan  di  bawah  umur  ini  tidak  hanya  bertentangan  dengan  undang- undang  perkawinan,  namun  juga  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  (Rosdalina,  2018:189).  Perkawinan  di  bawah  umur  adalah  suatu perkawinan  yang  dimana  sebuah  perkawinan  terjadi  oleh  salah  satu atau  kedua mempelai  yang dimana  syarat  perkawinan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  syarat  usia  perkawinan  yang  telah ditentukan oleh hukum positif Indonesia dan juga oleh agama (Ahsanul Halik, 2017:186).
Praktik  perkawinan  di  bawah  umur  ini  sangat  sering  terjadi  di  Indonesia  walaupun Indonesia  telah  memiliki  seperangkat  hukum  dalam  menangani  kasus  perkawinan  di  bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan berbagai data yang masuk yaitu pertama, berdasarkan data dari BPS,  persentase  perkawinan  anak  di  Indonesia  menyentuh  angka  15,66%  pada  tahun  2018, sedangkan  persentase  perkawinan  anak  di  Indonesia  pada  tahun  2017  adalah  14,18%  ( Siska, 2020) .  Selain  itu kedua, berdasarkan  data  pada  sistem  informasi  penelusuran  perkara  (SIPP) Pengadilan Agama Batam, terdapat 21 permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan sejak Januari  2020. Ketiga, Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  salah  satu  kota  di  Sulawesi  Selatan mencatat 43 permohonan dispensasi kawin sejak Januari 2020. Kemudian keempat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatat 82 permohonan dispensasi perkawinan sejak Januari 2020.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  terdapat  2  (dua)  rumusan  masalah  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu pertama, bagaimana  perlindungan  yang  diberikan  terhadap anak  yang  terlibat  dalam  perkawinan  di  bawah  umur  di  Indonesia?. Kedua, Bagaimana  peran aktif Indonesia dalam mewujudkan tujuan kelima dari SDGs.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Jenis  data  yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: (Soerjono , 2009:17):
1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
2. Bahan  Hukum  Sekunder.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  yaitu  buku,  jurnal hukum,  makalah  hukum,  dan  artikel  hukum  yang  relevan  dengan  materi  hukum

## utamanya.

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Oleh  seba  itu,  Indonesia  telah  membentuk seperangkat  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  hak  yang  harus  diterima  oleh seorang  anak.  Namun,  kasus  pelangagran  hak  anak  sering  sekali  terjadi  di  Indonesia, salah satunya adalah anak yang melakukan perkawinan.
Berdasarkan  studi  kuantitatif  oleh  Arsa  Ilmi,  seorang  peneliti  dari  Indonesia Juridical  Research  Society (IJRS)  yang  dipaparkannya  melalui  Webinar  dengan  tema „Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam  Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia‟ pada 27 Oktober 2020 lalu, menunjukkan bahwa terdapat 35.4%  dari  2.210  masyarakat  di  34  provinsi  yang  tidak  menyetujui  adanya  pembatasan terhadap usia perkawinan anak di Indonesia. 35.4% masyarakat ini menyampaikan bahwa perkawinan menjadi suatu hal privat  yang kemudian tidak berhak dicampur tangan oleh negara.  Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  pula,  ditemukan  fakta  bahwa  dari  100% masyarakat  yang  setuju  atas  perkawinan  anak  menyatakan  bahwa  perkawinan  anak dilatarbelakangi  oleh  berbagai  hal,  mulai  dari  upaya  penghindaran  perzinahan hingga untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dalam hal sudah ada yang akan mengurusnya ketika anak dikawinkan terutama pada masa pandemi ini.
Selain  itu,  pada  penelitiannya,  Arsa  menemukan  bahwa  perkawinan  anak cenderung  terjadi  pada  perempuan,  sebagaimana  data  menunjukkan  bahwa  sebanyak 56.1%  responden  yang  menyetujui  perkawinan  anak  terhadap  anak  perempuan,  dan responden  yang  menyetujui  perkawinan  anak  terhadap  anak  laki-laki  hanya  memegang porsi 38%.
Mike  Verawati,  Sekretaris  Jenderal  Koalisi  Perempuan  Indonesia  (KPI)  melalui pemaparannya dalam webinar, menunjukkan fakta-fakta yang diperoleh KPI selama satu tahun diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Adapun  beberapa  fakta yang  ditemukan  oleh  KPI  adalah:  1)    Situasi  pandemi  yang  merebak  pada  awal  tahun 2020 memperburuk angka perkawinan anak di berbagai negara, termasuk di Indonesia; 2) Adanya  aspek  budaya  yang  cenderung  toleran  terhadap  terjadinya  perkawinan  anak  di berbagai wilayah; 3) Aspek dimensi kemiskinan yang melebar menyebabkan peningkatan terhadap  angka  perkawinan  anak;  4)  Pengetahuan  minim  atas  bahaya  perkawinan  anak
sehingga  perkawinan  anak  dianggap  sebagai  hal  yang  lumrah  (luput  dari  daerah  Jawa Barat,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  Sulawesi  Selatan)  yang  ditambah  kurangnya pengetahuan  dinas  pendudukan  dan  catatan  sipil  terhadap  perubahan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yaitu:  1)  Perkawinan  anak  dilakukan secara bawah  tangan  dalam  hal  tidak  tercapainya  permohonan  dispensasi  perkawinan  yang didukung dengan adat dan budaya setempat; 2) Permasalahan kemiskinan menjadi alasan anak-anak  dinikahkan  dalam  hal  pemerintah  tidak  mengupayakan  permasalahan kemiskinan yang terjadi; 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  belum  efektif sebagaimana  hingga  bulan  Mei  2020,  belum  terdapat  penurunan  terhadap  angka perkawinan anak di Indonesia (Webinar, 2020) .
Dari  fakta  yang  diperoleh  KPI,  dapat  dilihat  bahwa  masih  adanya  praktek perkawinan anak yang dilakukan secara bawah tangan. Hal tersebut terutama dikarenakan adanya  penolakan  dispensasi  perkawinan  oleh  pengadilan.  Situasi  pandemi  pada  awal tahun 2020 membuat perkawinan anak menjadi isu global. Tentunya, Indonesia pun tidak luput  dari  isu  tersebut.  Situasi  pandemi  yang  memperburuk  angka  perkawinan  anak membuat  dispensasi  perkawinan  terus  bertambah.  Padahal,  mayoritas  masyarakat mengetahui  bahaya  dari  terjadinya  perkawinan  anak.  Namun,  didukung  dengan  faktor budaya  setempat,  bahaya  perkawinan  anak  kemudian  tidak  dipandang  sebagai  suatu  hal yang penting.
Selain  itu,  jika  dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat  2  menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pasal ini memberikan celah untuk orangtua dapat  menikahkan  anaknya  yang  dimana  umurnya  masih  belum  cukup  dewasa sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1.
Berdasarkan  pendapat  dari    Ahmad  Rofiq  dalam  seminar  nasional  yang bertemakan “menggugat Pemikiran hukum Positivistik di Indonesia”, beliau menyatakan bahwa  terdapat  4  (empat)  bentuk  bernaungnya  hukum  yaitu  undang-undang,  pendapat para  ahli,  putusan  pengadilan  dan  fatwa  ( Ahmad  Rofiq,  2000:1) .  Oleh  sebab  itu,  sebuah reformulasi dan rekonstruksi hukum yang bercorak positivistik, sasaran utamanya adalah

## pada undang-undang.
Sebuah  produk  undang-undang  yang  dibuat  oleh  Lembaga  Legislatif  dan Eksekutif  memiliki  sebuah  kekuatan  hukum  yang  sah  dan  mengikat  kepada  pihak  yang berperkara.  Namun  produk  undang-undang  ini  cenderung  tidak  mencerminkan  rasa keadilan,  kaku,  stagnasi,  dinamikanya  lamban  dan  sering  ditemui  beberapa  celah  dan kelemahan.  Oleh  sebab  itu,  hakim  yang  merupakan  salah  satu  penegak  hukum  untuk menegakan  supremasi  hukum  dan  keadilan  harus  mampu  menjalankan  amanat  undang- undang demi tercapainya kebenaran dan keadilan.
Namun pada kasus perkawinan dibawah umur, hakim yang memiliki kuasa dalam mengabulkan dan atau tidak mengabulkan permohonan perkawinan dibawah umur justru seakan  tidak  memperhatikan  hak-hak  anak  tersebut.  Berdasarkan  data  dari  Ekonografik (Katadata.co.id), pada tahun 2019 lalu, terdapat 23.700 permohonan dispensasi menikah yang diajukan ke pengadilan agama dan pengadilan negeri di Indonesia. Angka tersebut kemudian  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan  pada  tahun  2020  pada  periode Januari  hingga  Juni  lalu,  yakni  sebanyak  34.000  permohonan  dispensasi  perkawinan. Data  infografik  juga  menunjukkan  bahwa  dari  34.000  permohonan  yang  diajukan tersebut, sebanyak 97% permohonan kemudian dikabulkan oleh hakim pengadilan.
Kasus-kasus yang terjadi mencerminkan bahwa tidakadanya sebuah perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari praktik perkawinan dibawah umur tersebut. Perlindungan  hukum  memiliki  makna  yaitu  segala  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar oleh  setiap  manusia,  Lembaga  pemerintahan,  swasta  yang  memiliki  tujuan  yaitu mengusahakan  pengamanan,  penguasaan  dan  pemenuhan  kesehjahteraan  hidup  sesuai dengan  hak-hak  asasi  yang  ada  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Syamsul  Arifin,  2012:5-6).  Sedangkan Perlindungan  hukum  menurut  Satjipto  Raharjo  adalah  sebuah  upaya  untuk mengorganisasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  supaya  tidak  terjadi kontradiksi  antar  kepentingan  dan  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum.  Pengorganisasian  dilakukan  dengan  cara  membatasi  suatu  kepentingan  tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur  (Luthvi, 2016:36).
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  Teori  Perlindungan  Hukum  oleh  Phillipus  M. Hadjon  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  2  (dua)  jenis  oerlindungan  hukum  yaitu pertama, Perlindungan  hukum  preventif  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa,  yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan  berdasarkan  diskresi. Kedua, Pelindungan  Hukum  Represif  yang  bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Phillipus, 1987:2).
Jika  mengacu  pada  teori  perlindungan  hukum  tersebut  dan  diakaitkan  dengan fenomena praktik perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia, maka dapat diketahui  bahwa  jenis  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  saat  ini  sifatnya adalah  perlindungan  hukum  yang  represif.  Pemerintah  baru  akan  memberikan perlindungan  setelah  terdapat  korban  dari  praktik  perkawinan  di  bawah  umur  tersebut. Seharusnya  perlindungan  yang  baik  adalah  yang  bersifat  preventif  yaitu  memberikan pencegahan  terlebih  dahulu  sebelum  sesuatu  tersebut  terjadi.  Jika  dilihat  dari  fenomena praktik  perkawinan  dibawah  umur  yang  terjadi  di  Indonesia,  dari  kesiapan  dasar hukumnya  saja  sudah  memberikan  celah  dan  kesempatan  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan  dibawah  umur  karena  masih  dizinkan  perkawianan  dibawah  umur  terjadi dengan  berbagai  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Tentunya  secara  normatif, pemerintah belum memberikan perlindungan yang bersifat prefentif /pencegahan namun justru memberikan celah dan kesempatan praktik tersebut dapat dilakukan.
Terdapat  beberapa  kelmahan  yang  dimiliki  Indonesia  dalam  melakukan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perkawinan dibawah umur yaitu: 1) lemahnya  dasar  hukum  yang  ada.  Indonesia  telah  memiliki  seperangkat  hukum  dalam memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  menikah  di  bawah  umur  yaitu  di  Undnag- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang telah memberikan Batasan usia untuk pihak yang ingin  melangsungkan  perkawinan  namun  dalam  peraturan  tersebut  juga  memberikan celah  hukum  untuk  dapat  dilakukannya  perkawinan  dibawah  umur  dengan  ketentuan syarat  yang  berlaku,  kemudian  Indonesia  juga  memiliki  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak,  di  dalam  undang-undang  tersebut  juga  scera tegas  bahwa  negara  wajib  memberikan  perlindungan  dan  menjamin  terpenuhinya  hak anak; 2) lemahnya penegak hukum yang ada. Dalam isu perkawinan anak dibawah umur ini, hakim sebagai penegak hukum memegang peran penting karena pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  memberikan  kewenangan  untuk  hakim pengadilan  dalam  memberikan  dispensasi  kepada  orangtua/wali  pihak  wanita  dan  laki- laki  untuk  melangsungkan  perkawinan  yang  usianya  menentang  dari  ketentuan  pasal  7 ayat 1 dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam  hal  ini  hakim  seharusnya  lebih  selektif  dalam  memberikan  dispensasi,  namu
berdasarkan  dari  yang  ditemukan  pada  tahun  2020  terdapat  34.000  permohonan  yang diajukan  dan  sebanyak  97%  permohonan  kemudian  dikabulkan  oleh  hakim  pengadilan; 3)  lemahnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  resiko/dampak  yang  ditimbulkan  dari perkawinan dibawah umur. Berdasarkan data yang masuk ke KPI, masyarakat dalam isu perkawinan di bawah umur ini adalah terkhsuus orangtua/wali mempelai. Orangtua/wali mempelai  masih  menganggap  bahwa  perkawinan  dibawah  umur  adalah  hal  yang  sudah lumrah  sehingga  ketika  pengajuan  dispensasi  ke  pengadilan  ditolak,  maka  masyarakat akan  menempuh  jalur  perkawinan  bawah  tangan  untuk  melangsungkan  perkawinan dibawah umur tersebut.

## 2. Peran Aktif Indonesia Dalam Mewujudkan Tujuan Kelima dari SDGs
Pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  memiliki  tujuan  utama  yaitu  untuk meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  warga  negara  secara  berkelanjutan  dalam kehidupan  sosial  masyarakat,  lingkungan  hidup  yang  mampu  memberikan  jaminan keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kemnterian PPN, 2020).
SDGs  tersebut  telah  disahkan  pada  pertemuan  pada  tanggal  25-27  September 2015  di  markas  besar  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa),  New  York,  Amerika  Serikat dengan  dihadiri  oleh  193  negara  (Kemeterian  PPN,  2020).  Indonesia  merupakan  negara yang  berpartisipasi  dalam  mewujudkan  SDGs.  Hal  tersebut  dapat  ditemukan  dalam Nawacita  Joko  Widodo  yang  memiliki  agenda  dalam  peningkatan  kesejahteraan  dan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia (Winsherly, 2020:46).
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  komitmen  dalam mewujudkan  tujuan  dari  SDGs.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  pembentukan  regulasi tentang pembangunan nasional yaitu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan  tersebut,  Pembangunan  Nasional  memiliki  makna  yaitu  “upaya  yang dilaksanakan  oleh  semua  komponen  bangsa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bernegara.” Dalam  hal  mencapai  nawacita  Joko  Widodo,  maka  dibentuklah  visi  dan  arah pembangunan  jangka  Panjang  (PJP)  periode  tahun  2005-2025.  Visi  dibentuknya  PJP adalah  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  cerdas,  sehat,  berakhlak  mulia, produktif.
Di dalam PJP telah disusun mengenai strategi pembangunan dari berbagai aspek
yaitu  terdiri  dari  pembangunan  politik,  pembangunan  pertahanan  dan  keamanan, pembangunan  hukum  dan  penyelenggaraan  negara,  pembangunan  sosial  budaya, pembangunan  sumber  daya  manusia,  pembangunan  ekonomi,  pembangunan  daerah, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.  Hal yang  perlu  diperhatikan  adalah  salah  satu  sasaran  dalam  PJP  adalah  menciptakan pembangunan  sumber  daya  manusia.  Salah  satu  isu  yang  diperhatikan  dalam pembangunan  sumber  daya  manusia  adalah  isu  mengenai  kesehatan  yaitu  Indoensia masih  diperhadapkan  dengan  tantangan  yaitu  rendahnya  kualitas  Kesehatan  penduduk seperti  masih  tingginya  angka  kematian  bayi,  ibu  melahirkan  serta  tingginya  proporsi balita yang mengalami gizi buruk.
Berdasarkan  praktik  perkawinan  dibawah  umur  yang  terjadi,  terdapat  berbagai dampak yang dialami oleh anak yang melaksanakan perkawinan dibawa umur yaitu salah satunya  masalah  kesehatan.  Pasangan  yang  melakukan  perkawinan  dibawah  umur  ini rentan  dengan  resiko  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi  seperti  kematian  ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur  tidak  masuk  dalam  usia  ideal  hamil  dan  melahirkan  melainkan  beresiko  tinggi (Hasan, 2016:377).  Hal ini juga tentunya bertentangan dengan pasal 44 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  yang  berbunyi  bahwa  “Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  wajib  menyediakan  fasilitas  dan  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang komprehensif  bagi  Anak  agar  setiap  Anak  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  optimal sejak dalam kandungan”.
Selain daripada itu, dalam hal pembangunan sumber daya manusia, di dalam PJP juga  dibahas  mengenai  peningkatan  mutu  Pendidikan  sumber  daya  manusia  yang berhubungan  dengan  kualitas  tenaga  kerja  yang  dihasilkan.  Berdasarkan  praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi, dampak dari perkawinan dibawah umur adalah salah  satunya  pada  segi  Pendidikan  karena  Ketika  seorang  anak  melangsungkan perkawinan  maka  anak  tersebut  cenderung  tidak  memiliki  lagi  kesmepatan  untuk melangsungkan  sekolah  ke  jenjang  berikutnya.  Perkawinan  dibawah  umur  seringkali memberikan dampak dimana anak tersebut berhenti sekolah karena memiliki tugas yang baru  dalam  sebuah  rumah  tangga,  mereka  harus  berperan  sebagai  istri  dan  atau  suami yang  diharapkan  lebih  banyak  mengurus  tugas  rumah  tangga.  Berdasarkan  berbagai penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat  hubungan  antara  tingkat  Pendidikan  dan  usia
saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Berdasarkan  penelitian  UNICEF  pada  tahun  2006 melaporkan  bahwa  perkawinan  dibawah  umur  erat  hubungannya  dengan  tingkat Pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi (Eddy, 2009:138).
Indonesia  telah  memiliki  rencana  jangka  Panjang  dalam  mencapai  SDGs  yang pada akhirnya diharapkan dalam memberikan kesejahteraan bagai masyarakat Indonesia. Namun  jika  diukur  dengan  Teori  Kesejehteraan  oleh  Bagir  Manan  yang  menyatakan bahwa  fungsi  negara  dan  pemerintah  adalah  menjaga  keamanaan  masyarakat  serta  juga menciptakan  keadilan  sosial,  kesejahteraan  umum,  dan  sebesar  besarnya  kemakmuran rakyat” (Bagir, 1996:9). Menurut Bagir Manan, konsep negara kesejahteraan memiliki 3 (tiga)  aspek  yaitu  1)  aspek  politik  yaitu  terdapat  pemisahaan  kekuasaan  negara  dalam kehidupan politik, 2) aspek hukum yaitu sebuah negara harus memiliki prinsip supremasi hukum,  asas  legalitas  dan rule  of  law, 3)  aspek  sosial  yaitu  terciptanya  keadilan  sosial dan kesejahteraan umum.
Berdasarkan  teori  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  sebuah  negara  kesejehateraan harus  mampu  memberikan  supremasi  hukum  dan  keadilan  sosial.  Dalam  praktik perkawinan  di  bawah  umur,  sangat  jelas  ditemukan  bahwa  tidak  adanya  supremasi hukum  dalam  proses  penegakan  hukum  karena  regulasi  yang  mengatur  tentang perkawinan masih memberikan celah untuk berlangsungnya praktik perkawinan dibawah umur tersebut. Hal ini akhirnya memberikan dampak terjadinya ketidakadilan sosial dan kesejahteraan  bagi  anak  yang  melangsungkan  perkawinan  tersebut  karena  banyak  hak anak  yang  dilanggar  ketika  seorang  anak  melangsungkan  perkawinan  di  bawah  umur seperti hak kesehatan dan hak untuk menempuh pendidikan.

## SIMPULAN
Pembangunan  bekelanjutan  atau  dapat  disebut  SDGs  merupakan  sebuah  tujuan  yang ingin  dicapai  oleh  banyak  negara  termasuk  Indonesia.  SDGs  memiliki  17  (tujuh  belas)  tujuan yang  ingin  dicapai.  Tentunya  dalam  mencapai  SDGs,  Indonesia  telah  memiliki  regulasi  yaitu tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  dan Pembangunan  Nasional.  Salah  satu  tujuan  dari  SDGs  yang  kelima  dalah  mengenai  kesetaraan gender.  Salah  satu  poin  dalam  tujuan  kelima  adalah  menghapuskan  semua  praktik  berbahaya,
seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan.
Terkait dengan praktik perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur, Indonesia telah mengaturnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Taahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak.  Namun  jika  ditinjau  dari  Teori  Perlindungan  Hukum  oleh Phillipus  M.  Hadjon,  pemerintah  Indonesia  belum  memberikan  perlindungan  hukum  yang bersifat  preventif,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  masih  bersifat  represif  saja.  Oleh  sebab itu  terdapat  beberapa  saran  atau  rekomendasi  yaitu:  1)  Perlu  adanya  revisi  ulang  atau  kajian ulang terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena masih terdapat cela untuk dilakukannya  perkawinan  dibawah  umur;  2)  Perlu  adanya  edukasi  pada  masyarakat  terutama orangtua  terkait  dampak  negatif  yang  akan  dialami  oleh  seorang  anak  jika  melakukan perkawinan  dibawah  umur  karena  dengan  adanya  anak  menikah  dibawah  umur  maka  dapat mengancam  hak  Pendidikan  dan  Kesehatan  anak  tersebut  terutama  anak  perempuan;  3)  Perlu adanya peningkatan mutu Pendidikan di daerah tertinggal karena dengan mutu Pendidikan yang baik  dapat  mengubah  pola  berfikir  masyarakat  setempat.  Hal  ini  selaras  dengan  tujuan  SDGs yang  sebanrnya  ada  kesalingterhubungan  antara  aspek  Pendidikan,  kemiskinan  yang  menjadi salah satu faktor timbulnya praktik perkawinan dibawah umur tersebut; 4) pemerintah juga perlu Menyusun  rencana  pembangunan  jangka  pendek  dan  menangah  dalam  meningkatkan  sumber daya manusia yang dimana anak merupakan sumber daya manusia yang harus dibidik sejak dini sehingga  jika  masih  terdapat  praktik  perkawinan  dibawah  umur,  maka  pemerintah  harus Menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah dalam hal menuntaskan praktik perkawinan dibawah umur tersebut agar pembangunan sumber daya manusia kedepannya dapat menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Rofiq, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi (Dalam Seminar Nasional
Menggugat  Pemikiran  Hukum  Positivistik  Di  Era  Reformasi,  Program  S3  Ilmu  Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
Bagir Manan, 1996, Politik Perundang undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung.
Beni Ahmad Saebani. (2008). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh  Munakahat  dan  UU  No.  1/1974  tentang  Poligami  dan  Problematikanya.  Bandung:

## CV Pustaka Setia.
Emil Salim, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Impelemntasi”, Bandung: Unpas Press.
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1987.
Kementerian PPN/Bappenas, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi III”, Bappenas: 2020.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , 3rd ed. (Jakarta: Restu Agung, 2009), 17. Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012.

## Artikel
Ahsanul Halik, “Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram”, Jurnal Schemata, Volume 6 Nomor 2, Desember 2017.
Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung.
Fahmi Irhamsyah, “Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan
Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 38, Juni 2019.
Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinanmenurut Hukum  Islam  Danhukum  Perkawinan  Indonesia”,  Jurnal  Yudisia,  Volume  7  Nomor  2 Desember 2016.
Ishartono, Santoso Tri Raharjo, “ Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengetasan Kemiskinan”, Jurnal Share: Social Work Volume 6 Nomor 2.
Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
Rosdalina Bukido, “Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya”, Jurnal
Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.
Winsherly Tan, “Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), Jurnal Supremasi  Hukum Volume 29 Nomor 1 2020.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## Website
Siska Permata Sari, “ Pernikahan Dini di Indonesia Meningkat, BKKBN Ingatkan Kesehatan Reproduksi ”, https://www.inews.id/lifestyle/health/pernikahan-dini-di-indonesia- meningkat-bkkbn-ingatkan-kesehatan-reproduksi diakses 16 April 2020.

## Webinar
Webinar “Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia”, Tanggal 7 Oktober 2020.