## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## PELAKSANAAN  PASAL 16 AYAT 1 HURUF M UU NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG JABATAN NOTARIS

## Chasanah
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang Email : m714502@gmail.com

## Abstrak
Pasal  16  Ayat  1  huruf  m  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris,  diantaranya  mengatur  tentang  pembacaan  yang harus  dibacakan  oleh  notaris  saat  pemohon  dalam  pembuatan  akta menghadap notaris. Dalam kasus di Kecataman Bangil Kabupaten Pasuruan, ada saja sebenarnya pemohon yang tidak mau menghadap atau tidak paham dengan keharusannya untuk mendengarkan pembacaan akta yang dilakukan oleh  notaris,  tetapi  notaris  kemudian  mengingatkan  pada  pemohon,  bahwa dirinya mempunyai kewajiban mendengarkan dan memahami isi akta  yang dibuat  oleh  notaris.  Hal  ini  patut  dipahami,  karena  tidak  semua  pemohon memahami perintah UU.
Kata kunci: notaris, pemohon, akta autentik, kode etik

## Abstract
Article  16  Paragraph  1  letter  m  of  Law  Number  2  Year  2014 concerning Notary Position, including regulating about readings that must be  read  by  a  notary  when  the  applicant  in  making  a  deed  is  facing  the notary.  The  case  in  Bangil,  Pasuruan  Regency,  there  were  actually applicants who did not want to face or did not understand the necessity to listen  to  the  reading  deed  by  the  notary,  but  the  notary  then  reminded  the applicant that he had the obligation to listen and understand the contents of the  deed  made  by  the  notary.  This  should  be  understood,  because  not  all applicants understand the law.
Keywords : notary, applicant, authentic deed, code of ethics

## PENDAHULUAN
Notaris  merupakan  salah  satu  pengemban  profesi  hukum  yang strategis  dalam  kaitannya  dengan  misi  penegakan  atau  pelaksanaa  hukum ( law  enforcement )  di  Indonesia.  Peran-peran  yang  dilakukan  oleh  notaris dalam  memberikan  jasa  kepada  klien  secara  umum  akan  atau  dapat berpengaruh terhadap dunia  pergaulan antar manusia maupun secara khusus pada peradilan.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Pengaruh  yang  ditimbulkan  akibat  peran  notaris    bisa  positip  dan bisa  pula  negatif.  Dampak  negatif  ini  akan  mengurangi  kredibilitas masyarakat  terhadap  profesi  notaris  dan  dunia  hukum  di  negara  ini, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan kepentingan antara seseorang dengan seseorang maupun dengan sejumlah orang.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik  dan  kewenangan  lain  yang  diberikan  Undang-Undang  (norma yuridis).  Pemberian  wewenang  itu  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat  (klien). 1
Produk  peraturan  perundang-undangan  merupakan  produk  legislatif yang  esensinya  membawa  misi  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hak asasi  manusia  (HAM).  Disebutkan  Artidjo  Alkostar,  bahwa  konstruksi (bangunan)  negara  hukum  menuntut  ditegakkan  tiang  penyangga, penghormatan  hak-hak  asasi  manusia,  penyelenggaraan  keadilan  bagi seluruh  rakyat  dalam  peradilan  yang  bebas. 2 Hal  ini  artinya,  esensi  negara hukum salah satunya ditentukan oleh adanya ketentuan secara hukum yang memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia.  Penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  merupakan  esensi  dibuatnya  hukum  yang menjadi  cerminan  adanya  negara  hukum.  Meskipun  demikian,  faktanya masih  banyak  warga  negara  yang  sudah  memahami  hukum  yang perilakunya tidak mencerminkan hukum itu.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam kegiatan  penelitian  dan  penyusunan    suatu  karya  ilmiah.  Dengan  metode penelitian,  akan  terlihat  jelas    bagaimana  suatu  penelitian  itu  dilakukan. 3
Penelitian    yang      penulis    lakukan    tesis  ini      adalah    penelitian    dengan kategori  yuridis-sosiologis  atau penelitian non-doktrinal, yakni  penelitian tentang  penerapan  norma-norma  atau  ketentuan-ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  masyarakat.  Adapun  Sifat  penelitian yang  akan  dilakukan  yaitu  deskriptif,  karena  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan atau  gejala-gejalanya. 4 Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan
1 Putri  Ayub, Indikator  Tugas-tugas  Jabatan  Notaris ,  )Medan:  Softmedia,  2011), hal. 15 2 Artijo Alkostar, Catatan Penegak Hukum , (Yogyakarta: UII Press, 2000, hal.  23.
3 Suratman  dan  Philip  Dillah, Metode  Peneltian  Hukum ,  (Bandung:  Alfabeta, 2015), hal. 106.
4 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Cet.  3,  (Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia (UI Press),  2008),.hal. 10.

## PELAKSANAAN  PASAL 16 AYAT 1 HURUF M UU NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG JABATAN NOTARIS (Chasanah)
adalah  peraturan  perundang-undangan  ( statute  aproach ),  pendekatan konsepsional,  dan pendekatan sosiologis . 5
Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yakni 1) data primer. 2) data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni  Interviu, observasi , dan  dokumentasi,    Untuk  mempermudah  penulis  melakukan penelitian, maka sampel dari penelitian adalah mewakili populasi. 6 Metode yang dipakai adalah metode sensus, simple random dan purposive sampling (teknik pengambilan sampel secara sengaja.   Analisa yang peneliti lakukan adalah  deskriptif-analitis,  artinya  menguraikan  dan    mengambarkan  kasus- kasus  yang  ada  dan  kemudian  menganalisa  data-data  penelitian   itu  secara kritis dan objektif.

## PEMBAHASAN Etika Profesi Notaris
Hidup  manusia  itu  berada  dalam  suatu  bangunan  jaringan  norma- norma  yang  berupa  larangan,  pantangan,  kewajiban-kewajiban,  perintah (dalam  kewenangan)  dan  lain  sebagainya.  Norma-norma  itu  terdiri  atas norma-norma teknis, norma sopan santun, norma hukum, norma moral dan norma-norma  keagamaan.  Norma-norma  inilah  yang  menjadi  kekuatan moral,  sosial,  budaya,  dan  lainnya    untuk  diperhitungkan  dan  dijadikan pijakan  dalam  kehidupan  dan  pencarian  kebutuhan  hidup  antar  manusia, antara  sesama,  antara  warga  negara,  antara  pelaksanaka  profesi  dengan kliennya, dan antara warga negara dengan negaranya.
Deskripsi  tersebut  kemudian  ditarik  dalam  sebuah  pemahaman  inti yang  bernama  “moral”  (etika).  Manusia  biasanya  gampang  menyebut, bahwa  seseorang  yang  melanggar  norma-norma  hukum  biasanya  disebut dengan  pelanggar  dan  penjahat  (sesuai  dengan  sebutan  yang  dibenarkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan).
Bagi  yang  melanggar  moral  disebut  sebagai  penyimpang, pembangkang  dan  pembusuk  moral.  Seseorang  yang  melakukan  penipuan dengan  mudah  mendapatkan  sebutan  sebagai  pelanggar  moral  keagamaan, dan sekaligus sebagai pelanggar hukum.
Seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  moral  belum  tentu  disebut sebagai  telah  melakukan  pelanggaran  hukum,  namun  dalam  opini  publik, seseorang  yang  melanggar  hukum  lebih  banyak  ditempatkan  oleh masyarakat  sebagai  pelanggar  moral    kalau  seseorang  ini  dari  kalangan
5 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1983), hal 17.
6 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 121.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
profesional,  maka  disebut  pelanggaran  moral  oleh  pengemban  profesi, termasuk di dalamnya adalah notaris.
Terkadang kebutuhan seseorang, meskipun seseorang ini mempunya peran  atau  pekerjaan  strtageis,  tidak  selalu  mampu  menjalankan  peran dengan  baik.  Perilaku  yang  kategorinya  tidak  mencerminkan  norma-norma hukum  dengan  gampang  dapat  diketahui  di  tengah  masyarakat,  apalagi  di Indonesia  ini,  berbagai  corak  atau  bentuk  perilaku  yang  bertentangan  atau berlawanan  dengan  hukum  sangat    banyak  dan  gampang  disaksikan. Perilaku  ini  juga  melanda  sekelompok  masyarakat  yang  seharusnya mengemban tugas besar di bidang penegakan hukum, yakni aparat penegak hukum,  yang pada dasarnya di dalam dirinya punya kemampuan lebih dari cukup  dalam  memahami  masalah  norma  hukum  dibandingkan  lainnya. Pemahamannya  terhadap  norma  hukum  dikalahkan  oleh  target  dalam memenuhi  kebutuhannya  di  luar  hukum  atau  target  yang  dipaksakan menyingkirkan norma-norma yang berlaku. 7
Dunia profesi hukum seharusnya berjalan sesuai dengan norma yang berlaku.  Sayangnya,  dalam  kenyataannya  dewasa  ini,  produk  peraturan perundang-undangan  saja  seringkali  belum  cukup  untuk  mencegah  dan menyelesaikan  berbagai  problem  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat,  baik problem itu di lingkungan terbatas maupun makro.
Dalam  lingkup  terbatas  misalnya,  tidak  sedikit  kalangan penyelenggara  profesi  hukum  yang  tidak  mau  atau  terhambat  untuk menjalankan  tanggungjawab  profesinya  sesuai  dengan  norma  hukum  yang berlaku.  Profesi  yang  dilakukan  tidak  selalu  bisa  berjalan  dengan  mulus, meskipun  sudah  ada  norma  hukum  yang  diproduk  oleh  negara  yang  telah mengaturnya.
Ada  saja  di  kalangan  profesional  ini  yang  terlibat  atau  terjerumus melakukan  tindak  pelanggaran  kode  etik  atau  pelanggaran  norma-norma yuridis, termasuk di kalangan pengemban profesi notaris. Berbagai desakan kebutuhan  atau  alasan  tertentu  bisamembuat  notaris  melakukan  perbuatan melanggar kode etik yang mengikatnya.
Profesi  notaris  merupakan  salah  satu  profesi  yang  tergolong istimewa  yang  punya  kaitan  erat  dengan  masalah  penegakan  hukum  di Indonesia.  Meskipun  kewenangannya  tidak  sama  dengan  polisi,  jaksa,  dan hakim, akan tetapi apa yang dilakukan oleh notaris tetap mempunyai posisi strategis yang tidak bisa dianggap tidak prinsipil.
Status  atau  jabatan  dan  pekerjaan  yang  dilakukan  seseorang seringkali  berpengaruh  pula  terhadap  keinginan-keinginannya.  Pekerjaan yang  bisa  menjadi  bagian  dari  cara  mendapatkan  uang  dapat  dijadikan
7 Abdul Hakim, Profesi Hukum di Indonesia , (Bandung: Bintang Ilmu, 2016), hal. 3..

## PELAKSANAAN  PASAL 16 AYAT 1 HURUF M
alasan  untuk  mempermudah  seseorang  dalam  mewujudkan  apa  yang menurut orang lain dianggap sulit dipenuhinya.
Di  Indonesia  ini,  jenis  pekerjaan  memang  terkadang  menentukan hasil.  Dalam  suatu  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan anggota  masyarakat,  yang  kepentingannya  ini  sangat  vital  atau  tergolong punya  bobot  tinggi  secara  ekonomi,  maka  bisa  jadi  pekerjaan  ini  dapat menjadi  sumber  pendapatan  utama,  meskipun  untuk  melakukan  pekerjaan atau  aktifitas  ini,  tidak  setiap  orang  bisa  atau  tidak  berkompeten melakukannya.
Dalam  kehidupan  manusia  disadari  bahwa  yang  benar,  yang  indah dan    yang  baik  itu  menyenangkan,  membahagiakan,  menentramkan,  dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan,  menyusahkan,  dan  membosankan  manusia.  Berdasarkan dua  sisi  yang  bertolak  belakang  ini,  manusia  adalah  sumber  penentu  yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral). 8
Dalam  kehidupan  manusia  itu  ada  kewajiban,  hak,  dan tanggungjawab  sebagaimana  yang  sudah  digariskan  oleh  norma. Tanggungjawab itu dapat dipelajatri. Setiap orang dapat melatih, memupuk, mengembangkan  tanggungjawab  itu  dalam  dirinya  sehingga  terbiasa,  tahu bertanggungajwab atas segala
perbuatan dan dapat bertanggungjawab/mempertanggungjawabkan tugas/amanah  yang diberikan kepadanya. 9
Kehidupan  manusia  adalah  terikat  dengan  norma-norma.  Tanpa terikat dan berpijak dengan nornma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan  bukan  tidak  mungkin  kesulitan-kesulitan  yang  datangnya  bertubi- tubi  menyerang  kehidupannya  dapat  menjerumuskan  pada  kehancuran. Tidak salah kemudian jika ada yang mengkaitkan antara posisi kehancuran suatu  bangsa  dan  negara  dengan  etika.  Artinya,  ketika  etika  tidak  lagi ditempatkan sebagai kekuatan utama dan pondasi kehidupan manusia, maka hidup manusia menjadi kehilangan makna ( meaningless ).
Ketika  manusia  memperbincangkan  tentang  makna,  tujuan  dan fungsi  kehidupannya,  maka  sulit  hal  itu  untuk  melepaskan  atau membebaskan  diri  dari  perbincangan  tentang  esensi  dan  eksistensi  norma- norma,  sebab  di  dalam  norma-norma  itu  terkandung  nilai-nilai  yang
8 Abdulkadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Adtya,  1997), hal. 1-2.
9 Burhanudin Salam, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 3.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
menjanjikan  manusia  pada  kesenangan,  kebahagiaan,  ketenangan  dan keselamatan.
Di dalam norma-norma yang diperbincangkan itu, ada norma yuridis dan etis yang memiliki tempat sangat terhormat di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan  dan  kenegaraan.  Keduanya  bukan  hanya  menjadi  simbol kelangsungan  dan  kejayaan  hidup  warga  bangsa,  tetapi  juga  menentukan bagaimana  kehidupan  warga  bangsa  atau  rakyat  dalam  suatu  negara  dapat terkabul  cita-citanya.  Meski  demikian,  tetap  ada  saja  yang  melakukan peanggaran,  meski  yang  melanggar  ini  termasuk  dari  kalangan  pelaksana profesi hukum seperti notaris.
Pendapat  tersebut  menunjukkan,  bahwa  norma  hukum  itu sebenarnya  mengikat  anggota  masyarakat  supaya  dalam  kehidupan masyarakat terjadi penghormatan hak yang diakui baik oleh hukum maupun kesepakatan  bersama.  Manusia  yang  hidup  dalam  negara  hukum  adalah manusia  yang paling berbahagia, karena pola hidup dan berinteraksi sosial, budaya,  politik,  dan  aspek-aspek  lainnya  sudah  diatur  oleh  konstitusi  dan peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  jaminan  secara  positip terhadap  hak-hak  asasi  klien  atau  pemohon,  namun  juga  ada  yang  sengaja melanggar  karena  ingin  pekerjaan  yang  dilakukannya  bisa  selesai  dengan gampang  seperti  notaris  yang  mendatangi  penghadap,  dan  bukan menghdapkan pemohon.
Dewasa  ini,  kebutuhan  terhadap  kehadiran  etika  profesi  dinilai sebagai  sebagai  suatu  kebutuhan  yang  mendesak.  dan  bahkan  ada  yang menyebutnya  sebagai  kebutuhan  fundamental  yang  harus  secepatnya dirumuskan,  diajarkan  dan  disosialisasikan  bagi  rakyat  atau  warga  bangsa Indonesia,  mengingat    mereka  bukan  dinilai  sudah  lupa  makna  dan  fungsi etika,  juga  fenomena  kehidupan  kesehariannya  lebih  menampakkan  pola hidup,  berkomunikasi  dan  bernegara  yang  jauh  dari  bimbingan    atau panduan-panduan etika. Kehidupan bangsa seperti sudah jauh meninggalkan etika  yang  menjunjung  tinggi  tegaknya  nilai-nilai  kemanusiaan,  kejujuran dan keadilan
Ada  yang menyebut atau menstigmatisasi bahwa bangsa Indonesiaa saat  ini  sedang  sakit,  memiliki  masyarakat  deviatif  (suka  dan  menyenangi perbuatan  menyimpang)  atau  gampang  terlibat  dalam  berbagai  bentuk pelanggaran  norma-norma  baik  agama,  budaya,  politik,  ekonomi  maupun hukum.  Norma-norma  ini  sepertinya  tidak    pernah  dikenalnya  sebagai pelajaran dan pedoman moral yang menjadi bagian fundamental kehidupan- nya.
Di  situlah  kemudian  muncul  berbagai  tuntutan  agar  dilakukannya pemaknaan  ulang  (redefinisi)  tentang  apa,  bagaimana  fungsi,  orientasi  dan manfaatnya  perilaku  manusia  (kalangan  profesional)  harus    sejalan  dengan

## PELAKSANAAN  PASAL 16 AYAT 1 HURUF M
UU NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG JABATAN NOTARIS (Chasanah)
norma-norma  yang  berlaku,  khususnya  di  bidang  moral  dan  hukum,  atau bagaimana  suatu  perilaku  manusia  itu  dapat  disebut  sebagai  perilaku  yang pantas disebut bermoral dan menjunjung tinggi hukum  yang berlaku dalam suatu negara?
Akhir-akhir  ini  seringkali  diberitakan  di  beberapa  media  massa tentang  penyimpangan  atau  penyalahgunaan  kalangan  professional, khususnya praktisi yang membawa label sebagai pengemban profesi hukum. Diantara  yang  menjadi  pengemban  profesi  hukum  adalah  jaksa,  hakim, polisi, penasihat hukum, dokter kehakiman, dan notaris. Mereka ini dituding ikut membuat buramnya potret dunia peradilan.
Tudingan  yang  ditujukan  kepada  mereka  itu  dalam  ukuran  publik barangkali  wajar  saja,  mengingat  kondisi  dunia  peradilan  dewasa  ini, terutama  dalam  implementasi  sistem  peradilan  ( justice  system )  seringkali menunjukkan  peran-peran  yang  tidak  atau  kurang  mendukung  secara maksimal  terhadap  upaya  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  dan pencapaian keadilan.
Masyarakat  semula  misalnya  tidak  atau  kurang  peduli  dengan perilaku pengemban profesi hukum yang menyimpang atau menyalahgunakan  profesinya,  akan  tetapi  ketika  masyarakat,  khususnya pencari  keadilan  dirugikan  atau  diganggu  hak-haknya,  maka  muncullah reaksi  sosial  yang    ditujukan  untuk  memprotes  dan  menggugat  berbagai bentuk penyimpangan itu.
Masyarakat  adalah  subyek  sosial-yuridis  yang    banyak  mengetahui kondisi empirik di dunia peradilan.  Mengapa demikian? Karena tugas yang diemban  peradilan  itu  berhubungan  dengan    problem  masyarakat. Kredibilitas masyarakat terhadap dunia peradilan ditentukan oleh kapabilitas dunia peradilan dalam menyelesaikan  problem masyarakat
Masyarakat  merupakan  kekuatan  yang  mempengaruhi  arah  dan kinerja  aparat  penegak  hukum  atau  pengemban  profesi  hukum,  termasuk notaris,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  notaris  sedikit  banyak terpengaruh  oleh  keinginan,  desakan,  dan  perilaku-perilaku  anggota masyarakat.  Ketika  masyarakat  mempengaruhinya  untuk  menyepakati, menyetujui,  dan  mengkompromikan  suatu  jenis  perbuatan  yang  melanggar norma  hukum,  maka  pengemban  profesi  hukum  (notaris)  ini  juga diposisikan  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  buramnya  citra  peradilan dan  kebenaran  hukum.  Hal  inilah  yang  pernah  disampaikan  oleh  Sosiolog Soerjono  Soekanto, 10 bahwa  penegakan  hukum  itu  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor  seperti  Undang-undang,  mental  aparat  penegak  hukum, masyarakat, budaya, dan sarana peradilan.
10 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 3-4

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Kasus  yang  sering  menggugat  profesi  notaris  misalnya  mengenai keberanian notaris dalam menjamin keinginan masyarakat yang sebenarnya secara  yuridis  adalah  lemah,    tidak  menunjukkan  validitas  sebagai  haknya klien atau berani memberikan garansi yang seolah-olah  berdasarkan hukum atau dapat dibenarkan oleh hukum, padahal apa yang dilakukan oleh notaris ini sekedar ingin mendapatkan keuntungan materi yang banyak dari klien.
Apa  yang  dilakukan  itu  kemudian  tidak  ubahnya  dengan  apa  yang dilakukan  oleh  penasihat  hukum  yang  berani  memberikan    jaminan  kalau perkara  yang  ditangani  atau  dialami  oleh  kliennya  bisa  dimenangkan  dan pihak lawan bisa dikalahkah, atau pihak lawanlah yang salah, sehingga pasti tidak akan menang.
Ironisnya,  notaris  itu  kadang-kadang  terlibat  lebih  jauh  dalam menyiasati  barang  bukti  atau  alat  bukti  dengan  target  apa  yang  ditangani bisa  dimenangkan  atau  sebagai  kebenaran.  Akibatnya,  prinsip  yang dipegang  teguh  dan  ditunjukkan  kepada  klien  hanyalah    kata  “pasti’  bisa diselesaikan, dengan catatan klien  bisa membayar sesuai dengan harga yang disepakati atau diinginkannya.
Kalau  sudah  demikian  itu,  maka  pijakan  yang  digunakan  untuk menilainya adalah norma hukum dan kode etik profesi notaris. Hal ini perlu dikedepankan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  pengemban  profesi  hukum ini supaya di kemudian hari apa yang dilakukan oleh notaris bisa lebih baik dibandingkan  sebelumnya,  sekurang-kurangnya  notaris  tidak  terjerumus dalam perbuatan yang sama yang mencemarkan profesinya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  sudah mendeskripsikan  pertimbangan  berikut:    a.  bahwa  Negara  Republik Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara;  b.  bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian, penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi  dalam  memberikan  jasa  hukum  kepada  masyarakat,  perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum; d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi
Tugas  notaris  adalah  mengkonstantir  hubungan  hukum  antara  para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta  otentik.  Ia  adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  suatu  proses

## PELAKSANAAN  PASAL 16 AYAT 1 HURUF M UU NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG JABATAN NOTARIS (Chasanah)
hukum. 11 Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  yang  keberadaannya dikehendaki  guna  mewujudkan  hubungan  hukum  diantara  subyek-subyek hukum  yang  bersifat  perdata.  Notaris  sebagai  salah  satu  pejabat  umum mempunyai  peranan  penting  yang  dipercaya  oleh  pemerintah  dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapannya,  mengingat  akta  otentik sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  memiliki  nilai  yuridis  yang  esensial  dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris  sebagai  salah  satu  penegak  hukum  karena  notaries  membuat  alat bukti  tertulis  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian.  Para  ahli  hukum berpendapat  bahwa  akta  notaris  dapat  diterima  dalam  pengadilan  sebagai bukti  yang  mutlak  mengenai  isinya,  tetapi  meskipun  demikian  dapat diadakan  penyangkalan  dengan  bukti  sebaliknya  oleh  saksi-saksi,  yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar. 12
Kasus  seperti  adanya  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  yang mempersoalkan  pembacaan  dan  penandatanganan  akta  notariil  yang dipersoalkan saat di persidangan suatu perkara gugatan hak atas tanah atau sengketa  tanah  dengan  keterangan  bahwa  akta  yang  diperoleh  dari  notaris adalah melalui  utusan atau orang suruhan atau tidak pernah menghadapnya secara langsung, menunjukkan bahwa  terjadi pelanggaran hukum dan kode etik.

## Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf  m UUJN
Pelanggaran  itu  seharusnya  tidak  perlu  terjadi,  karena  notaris merupakan  pejabat  negara  yang  mengerti,  memahami,  atau  sudah  tahu, bahwa  ada  aturan  dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  yang  harus dilaksanakan,  yakni  membacakan  Akta  di  hadapan  penghadap  dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus  untuk  pembuatan  Akta  wasiat  di bawah  tangan,  dan  ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 13
Notaris  merupakan  profesi  hukum  sehingga  profesi  notaris merupakan  suatu  profesi  mulia  ( nobile  officium ).  Notaris  disebut  sebagai
11 Tan Thong  Kie, Studi Notariat, Serba-serbi  Praktek Notaris , Buku I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,  2000), hal. 159.
12 Liliana  Tedjosaputro, Malpraktek  Notaris  dan  Hukum  Pidana, CV.Agung, Semarang, 1991, hal. 4 13 Pasal  16  Ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pejabat  mulia  karena  profesi  notaris  sangat  erat  hubungannya  dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat  notaris  dapat  menyebabkan  tercabutnya  hak  seseorang  atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan  tugas  jabatannya  harus  mematuhi  berbagai  ketentuan  yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Anshori, 2009). 14
Seorang  Notaris,  yang  merupakan  seorang  pejabat  umum, mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk membuat suatu akta otentik, sehingga tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab  notaris  itu  sendiri  yang  berhubungan  dengan  penerbitan  akta. Penerbitan  akta  ini  menjadi  kunci  yang  menentukan  kewenangan  notaris dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang menghadap kepadanya untuk meminta/memohon jasa layanannya.
Pihak-pihak  yang  menghadap  itu  sudah  diatur  dalam  PJN. Diantaranya yang menggariskan tentang kewajiban penghadap sebagaimana digariskan dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf  m UU Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi  membacakan  Akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan  Akta  wasiat  di  bawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
Saat  wawancara  dengan  Abdul  Rozak, 15 notaris  yang    bertempat  di Kecamatan  Bangil  Kabupten  Pasuruan  iini  mengatakan  yang  berkaitan dengan  tanggungjawab    notaris  guna  menjalankan  perintah  PJN. Menurutnya, tanggungjawab notaris meliputi:
1. Tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah  tanggungjawab  terhadap  kebenaran  materiil  akta,  dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang notaris  dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang membuat  akta,  bukan  dalam  konteks  individu  sebagai  warga  negara pada umumnya..
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Khusus dalam UU ini, sudah ada ketentuan yang menggariskan tentang kewenangan notaris.
14 Sulhan,  at.al, Pelaksanaan  Kode  Etik  Dalam  Menjalankan  Jabatan  Notaris http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/907e7b2c1a28c560a318fc758e3b989e.pdf, akses 4 Oktober 2018
15 Wawancara  dengan  Abdu  Rozak,  Notaris  di  Kecamatan  Bangil  Kabupaten Pasuruan,  4 Desember 2018.

## PELAKSANAAN  PASAL 16 AYAT 1 HURUF M
UU NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG JABATAN NOTARIS (Chasanah)
4. Tanggung  jawab  Notaris  berdasarkan  kode  etik  Organisasi  (Ikatan Notaris Indonesia). Organisasi yang bernama INI merupakan organisasi yang mewadahi peran notaris dalam menjalankan profesinya.
Notaris  menjalankan  perannya  itu  karena  ada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  Negara  ini  yang  memerintahkannya.  Kalau  tidak ada  kepastian  hukum  mengenai  perannya  ini,  notaris  tentuk  tidak  akan berani menjalankannya. Apa yang dilakukan oleh notaris dimanapun berada (menjalankan  tugas  negara),  harusnya  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan, yakni menjalankan peran sesuai dengan PJN. 16
Sebagaimana  penjelasan  yang  disampaikan  Notaris  Bapak  Abdul Rozak  (bekerja  sebagai  Notaris  di  Bangil  Kabupaten  Pasuruan,)  bahwa dalam  banyak  kasus  mengenai  penandatanganan  akta  notariil  yang ditemuinya,  salah  satu  kasusnya  adalah  tidak  terjadinya  penghadap  yang betul-betul menghadap
Notaris. Bahkan
dijelaskan mengenai
penandatanganan  minuta  akta  yang  tidak    ditandatangani  di  mana  dalam kasus  tersebut  terdapat  Notaris  yang  tidak  menandatangani  minuta  aktanya sampai  notaris  tersebut    meninggal  dunia.  Artinya    dalam  kasus  ini,  salah satu akar masalahnya bermula dari tidak terealisasinya antara notaris dengan penghadap untuk menyelesaikan transaksi dengan benar menurut hukum. 17
Keterangan itu dapat dipahami dalam realitasnya, bahwa mekanisme penandatanganan  akta  notariil  tidak  hanya  terbatas  pada  persoalan  kalau akta  tersebut  harus  ditandatangani  namun,  penandatanganan  akta  tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang  saksi dan ditandatangani pada saat itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  notaris”.  Ketentuan  pasal  ini  adalah kewajiban  notaris)  dan  kata  di  hadapan  adalah  hadirnya  seorang  notaris secara  fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN).
Dalam  hal  penandatanganan  tersebut  di  atas  ditegaskan  kembali dalam  Pasal  44  UUJN  menentukan  bahwa:  (1)  Segera  setelah  akta dibacakan,  akta  tersebut  ditanda  tangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi  dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya  dengan  menyebutkan  alasannya;  (2)  alasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyatakan  secara  tegas  dalam  akta;  (3)  Akta sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  43  ayat  (3)  ditanda  tangani  oleh penghadap, notaris dan saksi dan penerjemah; (4) pembacaan, penerjemahan
16 Wawancara  dengan  Abdu  Rozak,  Notaris  di  Kecamatan  Bangil  Kabupaten Pasuruan,  4 Desember 2018.
17 Wawancara  dengan  Abdul  Rozak,  Notaris  di  Kecamatan  Bangil  Kabupaten Pasuruan,  4 Desember 2018.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
atau  penjelasan  dan  penadatanganan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (3)  dan  Pasal  43  ayat  (2),  ayat  (3)  dan ayat  (5)  dinyatakan  secara tegas pada akhir akta.
Membacakan  akta  sampai  pada  penandatanganan  adalah  satu kesatuan dari peresmian akta di mana sebelum akta tersebut di tandatangani terlebih  dahulu  akta  tersebut  dibacakan  di  depan  para  pihak  yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya di hadapan  pihak dan dua (2) orang saksi. Pembacaan akta dini, otomatis menuntut kehadiran para pihak  yang  berkepentingan  dengan  pejabat  yang  akan  mengesahkannya, yakni notaris, sehingga kehadiran para pihak ini merupakan wujud perintah peraturan perundang-undangan.
Hukum  berisi  norma  perlindungan  kepentingan  rakyat  seperti keadilan,  kebebasan  menentukan  pilihan,  perlakuan  yang  adil,  perlakuan yang manusiawi, hak memperoleh kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, hak  memperoleh  pelayanan  yang  baik  dan  benar  dan  lain  sebagainya, termasuk  pelayanan  dari  notaris.    Jika  penyelenggara  kekuasaan mengimplementasikan  tugas  yang  digariskan  oleh  hukum  ini,  maka  hal ini berarti  menyelenggarakan  tujuan  ideal  yang  sudah  melekat  dalam  diri negara  hukum.  Notaris  pun  demikian,  ketika  notaris  memebrikan  atau menunjukkan  sikap  sebagai  pelayan  yang  baik  untuk  masyarakat,  berarti dirinya  telah  menjadi  penyelenggara  negara  di  bidang  hukum  yang bertanggungjawab..
Perlu  dipahami,  bahwa  notaris  memang  tidak  secara  langsung ditunjuk  oleh  Negara  sebagai  aparat  penegak  hokum.  Namun  tidak  sedikit perkara  atau  kasus-kasus  yang  terjadi  di  lingkungan  peradilan  yang  harus melibatkan  notaris  sebagai  kekuatan  pendukungnya,  sehingga  ketika  dunia hukum mendapatkan sorotan tajam, maka tentu saja notaris harus diikutkan atau dutuntut dalam ranah pertanggungjawabannya.
Fauzie  Yusuf  Hasibuan  berpendapat,  bahwa  sorotan  (penilaian) terhadap  hukum  dan  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  bukanlah merupakan  sosok  yang  baru  di  Indonesia  ini,  dia  begitu  penting  untuk dibicarakan  atau  didiskursuskan  karena  hal  ini  tidak  saja  merupakan  tugas dan  amanah  konstitusi  (UUD  1945),  tetapi  lebih  jauh  di  sisi  lain  ia  juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal  ini  berhubungan  (bertalian)  dengan  kelangsungan  masa  depan  pencari keadilan  di  Indonesia. 18 Sorotan  demikian  merupakan  tuntutan  melakukan evaluasi  terhadap  kinerja  setiap  pengeman  profesi  hukum.  Notaris  yang
18 Fauzie  Yusuf  Hasibuan, Hukum  dan  Dunia  Peradilan  di  Indonesia ,  (Jakarta:
Fauzie & Partners, 2007), hal. 1.

## PELAKSANAAN  PASAL 16 AYAT 1 HURUF M
merupakan  salah  satu  pengemban  profesi    dituntut  pula  menunjukkan tanggungjawab dalam kewenangan atau  kewajibannya.
Kalau kemudian ditemukan ada diantara pengemban profesi hukum ternyata melakukan penyimpangan hukum atau kode etik profesinya, maka bukan  hanya  dapat  membuat  marwah  institusi  yang  tercoreng,  tetapi  bisa jadi  banyak  kepentingan  masyarakat  yang  menjadi  korbannya.  Pengemban profesi hukum demikian, termasuk juga jika notaris melakukan pelanggaran, berarti pengemban ini melakukan perbuatan yang sebenarnya merendahkan martabat profesinya sendiri sebagai penyelenggara hukum negara.
Pelaksanaan  Pasal  16  Ayat  1  huruf  m  UU  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris terkait pihak-pihak yang tidak menghadap di Bangil Kabupaten  Pasuruan,  khususnya  di  Kantor  Notaris  Abdul  Rozak  memang pernah  terjadi,  tapi  hal  ini  diarahkan  oleh  Notaris  Abdul  Rozak  kepada penghadapnya  untuk  menemui  atau  menghadapnya  sendiri.  Penghadap  ini memang  bermaksud  menghadap,  akan  tetapi  menyuruh  utusan  atau  orang lain lebih dulu, atau penghadap ini maunya cukup menyelesaikan urusannya tanpa perlu hadir di kantor notaris, namun oleh Notaris Abdul Rozak, para penghadap  yang  demikian,  melalui  utusannya,  diingatkan,  bahwa  layanan tidak  akan  diberikan  lebih  lanjut  jika  penghadap  tidak  menghadapnya sendiri. Dalam kasus seperti ini, maka pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU  Nomor  2  Tahun  2014    tentang  Jabatan  Notaris  tetap  berjalan  dengan cara  memberikan  pemahaman  lebih  dulu  terhadap  para  penghadap  atau siapapun yang berurusan notaris.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Pasal  16  Ayat  1  huruf  m  UU  Nomor  2  Tahun  2014    tentang Jabatan  Notaris  terkait  pihak-pihak  yang  tidak  menghadap  di  Bangil Kabupaten  Pasuruan  tidak  sampai  terjadi,  khususnya  di  Kantor  Notaris Abdul Rozak,  karena    diarahkan  oleh  Notaris  kepada  penghadapnya  untuk menemui  atau  menghadapnya  sendiri.  Penghadap  ini  memang  bermaksud menghadap,  akan  tetapi  menyuruh  utusan  atau  orang  lain  lebih  dulu,  atau penghadap ini maunya cukup menyelesaikan urusannya tanpa perlu hadir di kantor  notaris.  Penghadap  diingatkan,  bahwa  layanan  tidak  akan  diberikan jika  penghadap  tidak  menghadapnya  sendiri.  Hambatan  pelaksanaan  Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014  terkait pihak-pihak yang tidak menghadap  adalah  masih  rendahnya  pemahaman  hukum  di  kalangan penghadap,  sehingga  mereka  tidak  paham  kalau  penghadap  tu pemahamannya  harus  menghadap  sendiri,  dan  masih  kuatnya  anggapan bahwa hukum negara itu tidak penting.
Sebagai rekomendasi, diharapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mengadakan  banyak  kegiatan  yang  bersifat  sosialisasi  kepada  masyarakat

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
mengenai norma-norma yuridis  yang mengatur tentang kewajiban dan hak- hak masyarakat saat berhubungan atau memohon bantuan jasa Notaris

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Hakim, 2016, Profesi Hukum di Indonesia , Bandung: Bintang Ilmu. Abdulkadir  Muhammad,  1997, Etika  Profesi  Hukum ,  Bandung:  Citra
Adtya..
Artijo Alkostar,  2000, Catatan Penegak Hukum , Yogyakarta: UII Pres. Bambang  Sunggono,  1996, Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996.
Burhanudin  Salam,  1997, Etika  Sosial  Asas  Moral  dalam  Kehidupan Manusia , Jakarta: Rineka Cipta.
Fauzie  Yusuf  Hasibuan,  2007, Hukum  dan  Dunia  Peradilan  di  Indonesia , Jakarta: Fauzie & Partners.
Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum
Pidana, Semarang: CV.Agung, Semarang.
Putri  Ayub,  2011, Indikator  Tugas-tugas  Jabatan  Notaris ,  Medan: Softmedia.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1983, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Ghalia Indonesia,.
Soerjono  Soekanto,  2008. Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Cet.  3,  Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press),
______________,  1987, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Jakarta: Rajawali, 1987.
Suratman  dan  Philip  Dillah,  2015, Metode  Peneltian  Hukum ,  Bandung: Alfabeta.
Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris , Buku I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris

## PELAKSANAAN  PASAL 16 AYAT 1 HURUF M
UU NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG JABATAN NOTARIS (Chasanah)

## Internet
Sulhan, at.al, Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/907e7b2c1a28c560a318fc758e3b 989e.pdf, akses 4 Oktober 2018