## Abstract
The article discusses about transitional justice, either in its concept as philosophy values or extrajuridicial institutional mechanics which have been practiced in the world today, especially in Indonesia. The article studies about some fundamental questions. They are about should the society punish their past or they should let the past exists, or what should the society do for some criminal had been done in the past, and how does the Islamic law philosophy regard this concept. The important essence from the transitional justice in the article is the victims of the hard human rights criminals which happened in the past can get a justice as soon as possible when the country in a transition period. Giving justice for the victims is also an important education for the society to know the dark history of the country which can’t be repated. The meaning of transitional justice in the Islamic law can be understood as meaning of peace (islah) in the context which is regaerded that the transitional justice is the law and its own .

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan tentang persoalan-persoalan keadilan transisional, baik dalam konsepnya sebagai suatu nilai dari falsafah, ataupun sebagai suatu mekanisme institusional ekstrayudisial yang sudah diamini dan dipraktekkan di belahan dunia dewasa ini, khususnya di republik kita ini. Dalam tulisan ini dikaji beberapa

## KONSEP KEADILAN TRANSISIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## Abdul Aziz Hakim
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 Kelurahan Sasa, Ternate Selatan, Kota Ternate
persoalan yang mendasar yaitu haruskah masyarakat menghukum masa lalunya, ataukah membiarkan kaitan dengan masa lalu (bygones) tetap eksis, atau bagaimanakah masyarakat memperlakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi masa lalu, dan Bagamanakah hukum Islam melihat konsep tersebut. Esensi terpenting dari keadilan transisional (transitional justice) dalam tulisan ini adalah para korban pelanggaran HAM berat masa lalu mendapatkan keadilan sesegera mungkin ketika suatu negara berada dalam masa transisi/ peralihan. Pemberian keadilan bagi para korban ini sekaligus edukasi yang amat berharga bagi masyarakat untuk mengetahui lembar hitam pekat sejarah bangsa yang tak boleh terulang lagi di kemudian. Makna keadilan transisional dalam perpektif hukum Islam, sesungguhnya bisa dipahami dari makna tentang anjuran perdamaian (islah), dalam konteks ini bisa diklaim bahwa keadilan transisional juga merupakan nilai-nilai dari hukum itu sendiri.
Kata Kunci: keadilan, rekonsiliasi, kebenaran, pelanggaran HAM

## A. Pendahuluan
Di awal abad ini, masyarakat di pelbagai belahan dunia melucuti kekejaman rezim otoritarian dan mulai membangun demokrasi. Di saat- saat adanya perubahan radikal seperti itu, mencuatlah sebuah pertanyaan penting: mestikah suatu masyarakat menghukum rezim masa lalu yang kejam itu atau membiarkan masa lalu menjadi masa lalu itu sendiri? 1
Dalam isu inilah konsep keadilan transisional memposisikan sebagai suatu wacana untuk menyelesaikan suatu problem besar yang dihadapi, khususnya dalam kajian hukum dan politik atau sistem ketatanegaraan di abad kekinian. Tentu saja, falsafah lahirnya konsep keadilan transisional (transitional justic) dalam lintas studi ilmu hukum ketatanegaraan dan ilmu politik, merupakan satu konsep dari makna teleologis hukum dan politik itu sendiri. Sebab pada dasarnya tujuan kedua disiplin ilmu tersebut adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dan kedamaian dalam masyarakat . Kelahiran konsep keadilan transisional dalam lintas ilmu hukum keatatanegaraan adalah merupakan suatu tuntutan dalam menjawab
1 Lihat cover belakang buku Ruteil G. Teitel, Transisional Justice , alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1, (Jakarta: Elsam, 2004).
berbagai peristiwa dan persoalan hukum yang berkembang seiring dengan jatuhnya satu rezim otoriter, dengan menerapkan kekuasaannya tidak berdasar atas nilai-nilai hukum dan demokrasi dalam suatu negara.
Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan sekilas tentang persoalan-persoalan keadilan transisional, baik dalam konsepnya sebagai suatu nilai dari falsafah, ataupun sebagai suatu mekanisme institusional ekstrayudisial yang sudah diamini dan  dipraktekkan di belahan dunia dewasa ini, khususnya di republik kita ini. Tak lupa dalam kajian ini adalah bagaimana sesungguhnya hukum Islam (filsafat hukum Islam) melihat sistem dan konsep keadilan transisional tersebut. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut penulis sudah menyusun beberapa wacana yang dikira bisa memberikan sekilas tentang apa sesungguhnya falsafah dari keadilan transisional, baik dalam konteks hukum secara umum maupun konsep hukum Islam.

## B.  Konsep dan Problem Keadilan Transisional
Keadilan transisional merupakan masalah baru dalam kajian hukum dan politik yang mulai dibicarakan di berbagai belahan dunia. 2 Pokok pembicaraan keadilan transisional adalah bagaimana menegakkan keadilan pada saat terjadi peralihan kekuasaan dalam suatu negara dari suatu rezim/orde yang sebelumnya berkuasa secara totaliter dan melanggar HAM kepada rezim baru. 3
Dalam pengamatan Daan Bronkhorst 4 , Keadilan trasisional berkaitan erat dengan tiga suku kata yaitu kata Kebenaran, dan kata Rekonsiliasi, serta kata Keadilan. Kata kebenaran mengandung makna bahwa suatu negara harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan- tindakan di masa lampau baik yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, maupun yang lebih sering, dilakukan oleh rezim sebelumnya, misalnya siapakah yang menjadi korban-korban dan pelaku-pelaku kejahatan tersebut? dan bagaimanakah sifat dan tingkat represi yang terjadi? Sedangkan kata rekonsiliasi didasari adanya kesadaran bahwa setiap masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan dari
2 Syamsul Anwar , Modul Kuliah Filsafat Hukum, pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam (UII), 2007), hlm. 27.
3 Ibid .
4 Artikel tentang “ Keadilan Transisional” ,  http://dansur.blogster.com/ Keadilan_transisional.html.
pengalaman masa lampaunya, dan mencapai suatu kesepakatan mengenai syarat-syarat penyelesaian substansial dari konflik dan kekacauan tersebut. Sementara itu kata keadilan dengan kosa kata keadilan retributif, keadilan historis, dimana peran dan prioritas yang diberikan keadilan dalam masa transisi berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Kata keadilan lebih banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan dua konsep lainnya—kebenaran dan rekonsiliasi yang telah diinstitusionalkan . 5
Masih ada perdebatan mengenai konsep dari keadilan transisional. Pertama, apakah keadilan transisional merupakan suatu penegakan keadilan di masa tertentu, dalam hal ini masa transisi. Atau kedua, keadilan transisional sebagai sebuah konsep baru yang sejajar dengan konsep seperti keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan komutatif, atau keadilan retributif. Menurut Enny, 6 di Indonesia pandangan pertama yang mengartikan keadilan transisional sebagai tindakan untuk mewujudkan keadilan di masa transisi lebih banyak diterima. “Jadi, bukan keadilannya yang sedang mengalami transisi. Setidaknya ada tiga alasan mengapa penyelesaian berbagai kasus masa lalu mendesak untuk segera dilaksanakan. Pertama , Masa peralihan adalah masa yang strategis, momen paling tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM pemerintahan lalu yang autokratik dan sewenang-wenang. Dikatakan sebagai masa yang strategis karena pelaku pelanggaran HAM diharapkan masih dapat dimintai pertanggungjawabannya. Demikian pula barang bukti yang mendukung pengungkapan diharapkan masih dapat diinventaris, dan saksi-saksi maupun korban diharapkan pula masih dapat mengingat peristiwa dengan baik. 7 Kedua , penyelesaian kasus masa lalu mempunyai misi penting untuk mencegah impunitas, 8 atau kekebalan dari para pelanggar
5 Dalam konteks ini misalnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
(Truth and Reconciliation Commission) . Ibid. 6 Wacana tentang “Jalan Ketiga” dan Keadilan Transisional . Kompas, 20 Juli 2002.
7 Lihat makalah Manunggal K. Wardaya, “Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Ujung Masa Transisi”.
8 Kata “ impunitas ” berasal dari bahasa Latin  yang berasal dari akar kata “ impune ” yang artinya ‘tanpa hukuman’. Seiring dengan kemajuan sistem hukum dan tata negara, definisi “ impunity ” dalam kerangka hukum internasional di sini adalah “ ketidakmungkinan –de jure atau de facto- untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan
HAM. Kesan bahwa para pelanggar HAM bisa bebas meninggalkan korbannya tanpa pertanggungjawaban tentu saja merupakan sesuatu yang sangat kontras dengan nilai-nilai keadilan dan cita-cita negara hukum. Penetapan kesalahan terhadap pelaku penting agar doktrin equality before the law dalam negara hukum yang juga merupakan norma internasional dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tidak hanya menjadi sekedar mitos. Ketiga , penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan memberikan keadilan dan pemulihan hak bagi para korban adalah adalah hak setiap orang yang dilanggar hak dasarnya sebagaimana diamanatkan Pasal 8 UDHR. Lebih jauh, pemberian keadilan bagi para korban adalah syarat mutlak tercapainya rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi atau perdamaian atau persahabatan baru akan mungkin terwujud, jika pelaku telah ditetapkan sebagai pihak yang bersalah dan menjalani hukuman (atau kewajiban lain menurut hukum), dan pihak korban mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan nama baik. Tanpa adanya pengungkapan dan penetapan siapa yang salah dan bertanggung jawab dan kewajiban bagi pelaku (apakah untuk menjalani hukuman, meminta maaf dan atau memberi ganti rugi) akan sangat sukar dapat tercipta perdamaian dan persahabatan. 9 Bagaimana mungkin akan memaafkan atau melupakan peristiwa masa lalu jika korban masih dihinggapi rasa penasaran dan dendam serta terzalimi? Alih-alih melupakan dan memaafkan, benih kebencian dan permusuhan bisa jadi akan tetap hidup dan dapat menimbulkan masalah pelik di
kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka ”. Lihat, Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip Hak Korban. Judul Asli “ The Administration Of Justice And The Human Rights Of Detainees dan Promotion and Protection of Human Rights” Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kontras. Jakarta, 2005. Di samping itu juga ‘impunitas” secara harfiah dipahami sebagai “kejahatan tanpa hukuman.” Setiap kejahatan mestilah memperoleh penghukuman yang diatur dalam kerangka hukum. Akan tetapi kenyataannya menunjukan, bahwa banyak tindakan kejahatan yang serius, justeru memperoleh kekebalan dari pertanggungjawaban maupun hukuman, Lihat, Munir, Bagaimana Masyarakat Sipil di Indonesia Mengakhiri Impunitas, dalam “Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis, Bunga Rampai/Makalah Terpilih Konfrensi Infid, 2002, cet. Ke-1, (Jakarta: INFID, 2003), hlm. 359.
9 Asvi W. Adam, ‘Reparasi Masa Lalu’, Jawa Pos, 18 Juli 2005.
kemudian hari, bahkan jauh berpuluh bahkan beratus tahun setelah pelanggaran HAM terjadi.
Pada tahun 1980-an, sebuah perdebatan mengemuka berkenaan dengan implikasi “keadilan transisional”, terhadap prospek liberalisasi negara-negara. Pertanyaannya soal “pengehukuman atau impunitas”, apakah ada kewajiban untuk menghukum dalam transisi demokratik? Menurut  Ruti G. Teitel, dalam bukunya tentang “Keadilan Transisional, bahwa--bertentangan dengan moral soal penghukuman dalam alternatif- alternatif yang abstrak, alternatif yang beragam untuk menghukum bisa mengungkapkann pesan normatif dari transformasi politik dan aturan hukum, dengan tujuan melenggengkan demokrasi. 10

## C.  Penerapan Keadilan Transisional di Belahan Dunia
Menurut Satya Arinanto bahwa Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) sangat meningkat dalam tempo lebih dari sepuluh tahun terakhir ini. Dari selatan Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika Latin dan tempat-tempat lain di dunia, suatu arus perubahan global telah meninggalkan otokrasi-otokrasi politik dan mengisolasinya bagaikan para pelaut yang berada pada bagian bawah dari gelombang air pasang. 11
Semenjak Tahun 1989, sejumlah besar negara di pelbagai belahan dunia dan benua, telah melaksanakan reformasi, dan bergerak ke arah kategori kemunculan dan kemunculan kembali demokrasi, dan memproklamirkan dukungan terhadap HAM internasional dengan tulus. Pada tahun 1989 misalnya, Komite Helsinki di Polandia telah mengumumkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan ideologi akan dikeluarkan dari kurikulum sekolah-sekolah, dan digantikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Universal Declaration of Human Rights. 12
Di antara rezim-rezim baru yang terlibat dalam pembangunan
10 Ruteil G. Teitel, Transisional Justice ,.. Ibid , 2004, hlm. ix-x.
11 Lihat Satya Arinanto, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Permasalahan dan Prospek Pembentukannya di Indonesia ”, Makalah disampaikan pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 - 18 juli 2003.
12 Ibid .
institusi dan konstruksi demokrasi, banyak yang berpandangan bahwa pendidikan HAM merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kambuhnya kembali kecenderungan pelanggaran HAM. Tiga puluh lima negara yang menandatangani Persetujuan Helsinki pada tahun 1975 misalnya, telah menyatakan niat mereka agar pada dekade terakhir dari abad ke-20, sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan didorong untuk mempertimbangkan penyebarluasan nilai-nilai HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental dalam kurikulumnya. Bagi sebagian kalangan yang kurang mendalami bagaimana kondisi di negara Uni Soviet yang sekarang telah mengalami disintegrasi, tidak akan terbayangkan peristiwa-peristiwa semacam penindasan terhadap agama, pengingkaran terhadap kebebasan berkumpul, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara minoritas yang terjadi ketika itu. 13
Masyarakat di seluruh dunia sedang berupaya untuk memutuskan kaitan antara pemerintahan otoriter di masa lalu dan kini mulai, sedang membangun demokrasi, sebagai suatu perubahan yang radikal. Ada negara yang telah tumbuh dan melepaskan diri dari kediktatoran pembunuh, dan strategi keluar mereka telah tumbuh dengan cara yang berbeda antara satu dengan lainnya berdasarkan latar belakang sejarah mereka masing-masing. Negara Jerman Barat, setelah mengalami suatu kebrutalan dan ujian diri yang berkepanjangan, kemudian muncul dengan sebuah model demokrasi. 14
Bangsa Rusia memulai dengan suatu langkah yang menyedihkan untuk membawa komunisme ke pengadilan, namun belum begitu berhasil. Negara Afrika Selatan membuat suatu langkah mulia untuk membebaskan mereka dari roh jahat melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. 15
Dan di Rwanda, sejumlah orang yang sedang menunggu diadili. Beberapa bangsa lainnya telah bereaksi terhadap masa lalunya yang kacau dengan cara menutup mata mereka secara kolektif.
Bangsa Austria misalnya telah lama menggambarkan dirinya sebagai “korban pertama” dari Nazisme. Bangsa Spanyol, di sisi lain, mulai bergerak setelah Fanco meninggal dunia. Di Uruguay, rakyat memberikan suaranya dalam suatu referendum untuk tidak menyelidiki pemerintahan militer yang penuh kekerasan yang berakhir pada tahun 1985. Beberapa
13 Ibid. 14 Artikel tentang “ Keadilan Transisional” ,  http://dansur.blogster.com/ keadilan_transisional.html.
15 Ibid.
negara lainnya telah mendapati kesulitan untuk memelihara amnesia historisnya di hadapan korban-korban yang terus menerus berjatuhan, seperti bangsa Jepang dengan perlakuannya terhadap Cina dan Korea selama masa perang, atau bangsa  Turki dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia. 16

## D. Keadilan Transisional dan Rekonsiliasi.
Rekonsiliasi, yang secara semantik memiliki arti “memulihkan kembali relasi dan kepercayaan atas dasar penghormatan pada prinsip kemanusiaan di antara dua kelompok atau lebih yang dirusakan oleh hubungan yang tak adil di masa lalu,” merupakan sebuah tema besar dalam semua rejim transisi. Secara konseptual, rekonsiliasi merupakan sebuah gagasan politik yang lahir karena kepercayaan bahwa masa depan bersama yang lebih baik itu akan sulit dicapai tanpa didahului oleh usaha kolektif untuk menyelesaikan masa lalu yang telah mencederai prinsip penghormatan terhadap relasi dan kepercayaan atas relasi itu. 17 Dalam UU.No.27 tahun 2005, secara spesifik diartikan bahwa rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa 18 Menurut Hayatullah Khumemeini, 19 suatu rumusan singkat rekonsiliasi lain adalah “ forgive but don’t forget ”. Artinya, kita dapat melangkah maju, namun jangan sampai melupakan sejarah tragedi kemanusiaan kita (ingatan kita bersama; memoria passionis ) supaya apa yang telah terjadi tidak terulang lagi. Aspek penting lainnya adalah kaitan antara rekonsiliasi di tingkat pribadi dan tatanan sosial ( social order ) pada umumnya; atau dengan kata
16 Ibid. 17 Lihat Daniel Sparingga , “ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Rejim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia ”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselengarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.
18 Lihat UU.No.27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
19 Staf Kajian dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (Kontras Aceh).
lain antara dampak pada pribadi orang dan dampak. 20
Secara umum dalam penyelesaian terhadap masa lalu, terdapat empat pola yang lazimnya mungkin dipilih. Sebagai sebuah spektrum mereka bergerak dari (1) “ never to forget,never to forgive” (tidak melupakan dan tidak memafkan, yang berarti “adili dan hukum”) dan (2) “never to forget but to forgive ” (tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan, yang berarti “adili dan kemudian ampuni”) sampai dengan (3) “to forget but never to forgive” (melupakan tetapi tidak pernah memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya) dan (4) “to forget and to forgive” (melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu saja). Jerman, setelah runtuhnya pemerintahan fasis di bawah Hitler, dengan bantuan negara-negara sekutu, menerapkan pola pertama. Sebaliknya, Spanyol memilih pola keempat segera setelah jatuhnya diktaktor Franco di era 70-an. Korea Selatan, sementara itu, menerapkan pola kedua pada kasus kedua mantan presidennya. Afrika Selatan memilih pola kedua dengan penekanan lebih pada pendekatan disclossure melalui “ Truth and Reconcilliation Commission ” (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sering disingkat dengan istilah “KKR”) daripada pengadilan. Sedangkan pola “ to forget but never to forgive ” pada dasarnya dapat ditemukan pada cara masyarakat Eropa melihat Inquisition yang dilakukan pada penganut ajaran Protestan di Eropa selama Abad Pertengahan. Dalam pemahaman saya, Indonesia sendiri belum menentukan pilihan finalnya secara kolektif. Sebagian prosesnya memang sedang berlangsung. Khususnya dalam ikhwal kejahatan terhadap HAM, terdapat niatan untuk mengadaptasikan model yang diambil dari pengalaman Afrika Selatan.
KKR ala Indonesia mungkin pada akhirnya akan menghasilkan model yang telah amat berbeda dari sumber asalnya, baik karena kesadaran tentang sifat keunikan masalah yang sedang dihadapi maupun karena prosesproses politik lainnya. Sesungguhnya memang terdapat sejumlah keadaan yang membedakan pengalaman Afrika Selatan dan Indonesia. Di Afrika Selatan, KKR lahir dari proses politik yang amat panjang. Didahului oleh pembicaraan awal di antara rejim Apharteid pimpinan de Klerk dan Nelson Mandela ketika Mandela masih menjalani hukumannya di akhir 80-an sampai dengan ketika ia memimpin ANC. Dengan kata
20 http://www.acehinstitute.org/opini_hayatullah_khumaini_pengungkapan_ kebenaran.htm.
lain, terdapat negosiasi yang amat panjang, sekurang-kurangnya tiga tahun (1989-1991), di antara mereka hingga menghasilkan formula bersama tentang transisi di Afrika selatan.

## E.  KKR dan Keadilan Transisional di Indonesia
Untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu terkhusus di Indonesia, kemauan dan keberanian politik yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat mutlak diperlukan. Hal ini karena pengungkapan dan penuntasan pelanggaran HAM di negeri yang baru lepas dari belenggu pemerintahan yang otokratik adalah pekerjaan maha berat yang dipastikan akan mendapat resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan agar pelanggaran HAM masa lalu tetap tak tersentuh. Legitimasi dari rakyat adalah modal yang harus dimanfaatkan untuk terus mengadakan penyelidikan dan tindakan tindakan penyelesaian baik melalui Pengadilan HAM ad hoc maupun melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 21
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat ( gross violation of human rights ) melalui mekanisme KKR merupakan fenomena yang umum yang diterapkan oleh pelbagai masyarakat di dunia dalam masa transisi dari masyarakat yang represif menuju masyarakat yang demokratis. Model ini telah digunakan oleh lebih dari 20 negara dengan nama dan mandat yang berbeda-beda, dan dengan keberhasilan dan kegagalan yang berbeda-beda pula. Tidak ada standar baku yang dapat digunakan dalam pembentukan KKR karena setiap negara memiliki kompleksitas permasalahan sosial dan politik yang berbeda-beda pula. Namun demikian, kita dapat menarik pelajaran dari pengalaman mereka, dalam kerangka menciptakan keadilan transisional ( transitional justice ). 22
Kehadiran KKR di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang sangat didambakan masyarakat demi terwujudnya rekonsiliasi (rujuk, kerukunan) nasional, guna membangun masyarakat demokratis berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan
21 Manunggal K. Wardaya, “Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Ujung Masa Transisi” . 22 Lihat, Bacharuddin Jusuf Habibie, “Hakikat Keberadaan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (Masukan Untuk Panitia Khusus RUU Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsilias DPR RI)”.
terhadap hak asasi manusia (HAM). 23 Upaya pembentukan KKR Indonesia merupakan konsekuensi dari amanat reformasi dalam kerangka demokratisasi yang antara lain tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang disusul dengan dikeluarkannya UU No. 39/1999 tentang HAM. Sebagai perwujudan dari komitmen bangsa untuk pemajuan dan perlindungan HAM, kemudian dirumuskan pula Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM yang disusul dengan langkah ratifikasi berbagai konvensi HAM internasional (antara lain, Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras). 24
KKR memang tidak menggantian pengadilan dan sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikannya. Lembaga ini dihadirkan karena kesadaran akan adanya masalah yang serius yang melakat pada sistem peradilan umum dalam menyelesaikan kejahatan terhadap HAM, apalagi bila peristiwanya terjadi pada masa lalu dan terjadi dalam skala yang amat luas, dan sistemik. Dengan kata lain, kehadiran KKR sebenarnya merupakan pengakuan diam-diam bahwa sistem peradilan umum tak dapat diharapkan terlalu banyak untuk menyelesaikan berbagai kejahatan terhadap, 25 HAM yang pengoperasian-
23 Ibid. 24 Ibid.
25 Dalam konteks negara hukum di Indonesia, Pengadilan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Namun demikian dalam praktek selama ini ternyata, “ meskipun Hakim telah memutuskan perkara tetapi beleum menyelesaikan sengketa. Banyak kritik yang dilajukan terhadap Pengadilan kita di Indonesia, antara lain disebabkan karena proses Peradilan berjalan lamban dan berbelit-belit, sehingga dinilai boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan, Lihat, A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Krtik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. v-vi. Hal ini disebabkan, karena—hukum, atau aturan perundang-undangan, harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Hukuman terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya menyadarinya. T idaklah mungkin mengakhiri karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebagaimana yang dilakukan oleh Cicero dan pemikir Jerman Pertengahan. Lihat, Carl Joachim Friedrich, The Philosophy of Law in Historical Perpective, Filasafat Hukum, Perpektif Historis , alih bahasa Raisul Muttaqien, cet. Ke- 1, (Bandung: Penerbit Nusa dan Penerbit Nusamedia, 2004), hlm. 239.
nya berada dalam wilayah pengaruh politik. Kenyataan ini memang tampak menyakitkan. 26
KKR jelas dapat menawarkan terobosan yang berarti jika institusi ini dapat menjembatani kesenjangan itu. Selain itu, institusi ini barulah dapat dianggap bermanfaat apabila mampu mendamaikan prinsip- prinsip kebenaran dan keadilan di satu pihak, dan kebutuhan untuk menyongsong masa depan yang lebih berpengharapan melalui usaha- usaha yang diprakarsai bersama. KKR hanya akan berguna apabila ia dapat menawarkan jalan keluar dari terowongan panjang berliku-liku tanpa akhir. KKR hanya mungkin membantu para korban berdamai dengan masa lalunya dan pelakunya untuk bertobat apabila terdapat kepercayaan kolektif bahwa lembaga ini memang diniatkan untuk menyelamatkan masa depan dengan cara menarik garis yang jelas antara masa lalu dan masa depan. Itulah yang mungkin untuk sebagian dikandung dalam makna keadilan transisional. 27
Apapun hasilnya, KKR di Indonesia harus mampu melahirkan sebuah kesadaran baru tentang pentingnya semua orang di negeri mengerti satu hal. Yakni, jangan ada lagi hal buruk dalam kehidupan hak-hak asasi manusia di negeri ini seperti yang kita, alami pada masa lalu. KKR memang mempunyai banyak keterbatasan dan kekurangan dalam gagasan maupun didalam implementasinya. Walaupun demikian, KKR di negeri ini harus mampu menjangkau lebih dari sekedar institusi yang berbasis moralitas hak asasi manusia. KKR, semestinya diselenggarakan justru untuk menegaskan pesan sejarah yang amat penting bagi generasi mendatang, yakni the future of never again . 28

## F.  Keadilan Transisional dalam Perspektif Filsafat Hukum  Islam.
Pada pokoknya, syariat Islam merupakan pernyataan sifat tuhan dan usaha untuk menegakkan perdamaian dimuka bumi dengan mengatur masyarakat dengan memberikan keadilan bagi semua orang. Jadi, perintah dan keadilan merupakan tujuan mendasar bagi syariat Islam. 29
26 Lihat Daniel Sparingga , “ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi , Op.cit.
27 Ibid . 28 Ibid . 29 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam , alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, et.al., (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 77.
Keadilan adalah sunnah kauniyah yang telah menjadi ciri alam segala sesuatu. 30 Di atas prinsip keadilan inilah Allah S.W.T. menciptakan langit dan bumi. Wujudnya keadilan nampak apabila tindakan seseorang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melampaui batas. Oleh sebab itu, tindakan melampaui batas adalah bentuk ketidak-adilan (kezaliman) yang paling umum. Keadilan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebebasan, kebaikan, keindahan dan kebahagiaan hidup. Keadilan bukan hanya menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya sebagai manusia, tetapi mewadahi semua potensi inovasi dan kreativitinya. Keadilan menimbulkan rasa aman, dan membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut. Tidak ada golongan yang merasakan diri mereka dizalimi dan ditindas. Keadilan membebaskan, sedangkan kezaliman membelenggu fikiran dan fizikal manusia. Keadilan itu cahaya, dan kezaliman itu kegelapan. 31
Melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan manusia. Itulah sebabnya gagasan tentang keadilan demikian kuat dalam al-Qur’an, dan perhatian Kitab suci ini terhadap manusia dan msyarakat begitu dalam. Penulis-penulis modern baik muslim maupun non-muslim, juga menyadari masalah ini. “keadilan punya sumber pembenaran dalam perintah tuhan, kata Erwin I.J. Resenthal. Mahmoud Syaltout menegaskan, keadilan merupakan bagian yang sangat penting dlam sistem yang berorentasi kepada Tuhan. Dikatakannya keadilan adalah sistem Tuhan dan syari’ahnya. 32
Dewasa ini, para pemikir Islam ditantang untuk mengembangkan eksperimen intelektual, moral, dan politik serta terlibat dalam mencari alternatif-alternatif penyelesaian kejahatan rezim masa lalu. Sungguh mengherankan, sementara para pemikir liberal-sekular telah begitu banyak menyumbangkan gagasan-gagasan moral-legal sebagaimana tertuang
30 Dalam perpektif Jhon Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonominya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efesien dan rapinya, harus direformulasi atau dihapuskan jika tidak adil. Lihat Jhon Rawls, A Theory of Justice , alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3-4.
31 Lihat, Prinsip Keadilan, http://Marhaen.Ngepeng.Com/.
32 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Study tentang Percaturan dalam Konstituante , cet. Ke-1, (Jakarta, LP3ES, 1985), hlm.17.
dalam berbagai instrumen normatif HAM, 33 bahkan sebagian di antaranya telah berkembang menjadi hukum internasional dengan aplikabilitas universal, para pemikir Islam sedikit sekali terlibat dalam diskursus moral yang bersifat empiris menyangkut fenomena kejahatan rezim-rezim politik yang melahirkan ratusan ribu hingga jutaan korban di seluruh dunia. 34 Paralelisme mengenai inersia intelektual dan moral pemikiran Islam ini juga tampak dalam diskursus di dalam negeri, sebagaimana terlihat dari absennya para pemikir Islam kita dalam pengembangan gagasan-gagasan mengenai keadilan transisional, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pemutusan rantai impunitas, dan isu-isu sejenisnya. Sejauh ini gagasan-gagasan yang berkenaan dengan upaya-upaya moral dan legal untuk menanggulangi warisan-warisan kejahatan politik masa lalu dalam rangka menegakkan kembali keadilan dan memulihkan standar-standar moralitas politik itu tidak pernah melibatkan kontribusi pemikiran di kalangan Islam. Padahal kita tahu, Quran mempunyai beberapa visi yang relevan dengan isu-isu tersebut. Mengapa demikian? 35
Atas dasar pertanyaan tersebut, maka lahirlah pertanyaan-pertanyaan spekulatif, tentang, Apakah isu-isu itu memang di luar perhatian dan concern moral Islam? Apakah imaginasi politik para pemimpin Islam hanya terfokus pada konsolidasi eksklusif mengenai peranan umat di masa depan? Apakah gagasan mengenai Syariah Islam tidak pernah menimbulkan inspirasi mengenai penyelesaian warisan pelanggaran- pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu? Apakah visi moral Quran tidak pernah bisa membangkitkan gagasan untuk menegakkan keadilan yang bersifat restoratif, baik bagi korban maupun bagi para pelaku kejahatan masa lalu itu? Bagaimana pula pandangan Islam mengenai variasi-variasi moral opsional yang telah banyak dikembangkan dalam penyelesaian kejahatan-kejahatan politik tersebut? 36 Di tengah- tengah pertanyaan seperti ini, beberapa waktu lalu, tepatnya pada 7 Maret 2001,
33 Pada hakekatnya, Islam menyambut baik terhadap upaya pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar umat manusia di muka bumi. Kehadiran mereka di dunia selain sebagai makhluk paling mulia, juga diproyeksikan menjadi khalifah Allah SWT. Lihat, Ifdhal Kasim (penyunting), Islam and Justice , alih bahasa Nung Katjasungkana, cet. Ke-1, (Jakarta: Elsam, 1998), hlm. viii. 34 Lihat, AE Priyono, Islam dan Kejahatan Politik MasaLalu. http://Islamlib. com/id/index.
35 Ibid.
36 Ibid.
cendekiawan Muslim Indonesia terkemuka, Nurcholish Madjid, menandatangani sebuah dokumen yang disebut sebagai “Piagam Perdamaian” untuk menyelesaikan peristiwa berdarah Tanjung Priok 12 Maret 1984. Bersama Pangdam Jaya Bibit Waluyo, Cak Nur bertindak sebagai saksi dalam acara “islah” antara Try Sutrisno dengan para korban, keluarga korban dan para mantan terpidana kasus tersebut. Selain diwakili Try Sutrisno, yang ketika peristiwa terjadi bertindak sebagai Pangdam Jaya, hadir enam orang aparat keamanan yang dianggap bertanggungjawab dalam peristiwa itu. Sementara pihak korban diwakili oleh 7 orang wakilnya, antara lain istri Amir Biki (alm.), Ny. Dewi Wardah. Piagam islah yang ditandatangani di hadapan notaris Ratih G Siswono itu berisi enam butir pernyataan. Antara lain, keputusan islah tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun dan pihak mana pun.
Menurut piagam itu islah muncul dari lubuk hati paling dalam, atas dasar keikhlasan dan kesadaran dua pihak tanpa paksaan dari pihak mana pun. “Kami yang telah melaksanakan islah dan menyatakan ingin kembali kepada kerukunan, perdamaian, dan persaudaraan tidak ingin masa kelam kami yang telah mengakibatkan penderitaan lahir dan batin diungkit-ungkit kembali. Apalagi bila hal itu hanya digunakan sebagai komoditas politik,” ujar Safwan Sulaeman, salah seorang korban peristiwa Tanjung Priok yang didaulat sebagai pembaca piagam islah.
Mencari akar perdamaian dalam Islam bukanlah hal yang sulit. Sebab kata Islam itu sendiri, berasal dari kata aslama-yuslimu-Islaman yang maknanya adalah damai atau selamat. Karena itu, melacak doktrin atau ajaran perdamaian dalam Islam adalah hal yang mudah. Dalam Al-Quran banyak kita temukan perintah untuk berbuat baik (amal saleh) kepada manusia, bahkan saat membahas tentang keimanan dalam al-Quran selalu mengaitkannya dengan perintah untuk beramal saleh. Perintah atau anjuran berbuat baik kepada sesama adalah modal awal membangun perdamaian. Perbuatan baik kepada sesama adalah pintu utama dalam mewujudkan perdamaian. Perdamaian tidak akan tercipta dengan kezaliman karena akan selalu muncul perlawanan dari orang yang dizalimi. Ibarat kata pepatah, semut pun akan marah jika diinjak. Oleh karena itu, perintah Islam kepada umatnya agar beramal saleh merupakan fondasi bagi terwujudnya perdamaian dunia. 37
Muhammad Abduh dalam “ al-Islam wa al-Nashraniyyah: bayn al-’Ilm
37 Lihat, Ian Suherlan, “Menegakkan Perdamaian dan Keadilan”, Buletin No.
185, 05-July-2007. http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id.
wa al-Madaniyyah” menulis bahwa ajaran perdamaian Islam mewujud dalam struktur kekuasaan. Sebab dalam sejarah kekuasaan Islam, utamanya pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ditemukan sejumlah orang-orang Yahudi dan Kristen yang menjadi bendahara, sekretaris, tim dokter, bahkan penasehat raja. Ini tidak lain disemangati, bahwa dalam sistem kekuasaan sekalipun perdamaian harus diutamakan, karena hampir tidak mungkin membangun tatanan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera tanpa basis perdamaian yang kuat. 38
Hassan Hanafi, intelektual progresif asal Mesir juga menegaskan bahwa Islam adalah agama perdamaian yang universal. Menurutnya, secara literal semua nabi terdahulu adalah muslim karena mereka menundukkan kehendaknya di bawah kehendak suci Tuhan. Wahyu yang mereka terima sebenarnya bertalian dalam satu mata rantai yang kemudian dipadukan dan disempurnakan dalam Islam. Jadi, Islam adalah agama yang dibawa setiap nabi untuk semua individu, semua bangsa, dan seluruh umat manusia. Di sinilah kode etik universal perlu diangkat sebagai jaminan atas cita-cita perdamaian dalam Islam, yaitu kesamaan esensi misi mereka dalam upaya menciptakan kemanusiaan dan keadilan di muka bumi. 39
Perdamaian dunia adalah keinginan kita bersama, lantas bagaimana mewujudkan megaproyek ini? Dewasa ini, para pengamat politik dan sosial mengatakan tidak mungkin tercipta perdamaian tanpa keadilan. Seandainya perdamaian bisa terwujud tanpa memiliki pondasi keadilan, perdamaian itu tidak akan kekal. Maka, tanpa jalinan keadilan, tidak bisa diharapkan berlangsungnya perdamaian yang hakiki. Keyakinan para politikus dan sosiolog itu sejalan dengan ajaran suci agama Islam. Islam menyatakan bahwa tanpa keadilan, perdamaian yang terwujud adalah perdamaian yang zalim dan tidak kekal, sehingga hanya akan menyebabkan manusia lelah dan putus asa. Islam yang merupakan agama universal dan abadi, senantiasa menekankan agar perdamaian umat manusia diwujudkan di seluruh dunia. 40 Menurut ajaran Islam, berlaku adil adalah salah satu perintah Allah. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berlaku adil kepada siapa saja, temasuk kepada keluarga dan diri
38 Ibid. 39 Happy Susanto, “Membumikan Risalah Perdamaian Islam ”, Suara Pembaruan ,Pada Tanggal 26 Februari 2004.
40 Ibid.
sendiri (Q.S. an-Nisa’ [4]: 58). Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “ Jika sekiranya anakku Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya”. Dalam satu firman-Nya Allah menyatakan bahwa orang-orang beriman harus berlaku adil kepada siapa saja dan berlaku adil merupakan sikap yang dekat dengan takwa (Q.S. al-Maidah [5]: 8). Dalam ayat lain disebutkan, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu,” (Q.S. an-Nisa` [4]: 135). Hanya dengan tegaknya keadilan orang boleh berharap bahwa sebuah wajah dunia yang ramah akan menjadi kenyataan. Al-Quran dalam berbagai kesempatan sangat menekankan agar keadilan ditegakkan, apa pun biaya yang harus dikeluarkan. Namun terwujud atau tidaknya keadilan ini akan sangat tergantung pula kepada kualitas umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Sekali kualitas kita miliki, kita akan mulai diperhitungkan pihak lain sebagai kekuatan baru yang tangguh. 41
Dalam membangun perdamaian ini Islam mengajarkan beberapa prinsip. Pertama, Islam menghormati dan menghargai semua manusia. Allah berfirman, “ Sesungguhnya, telah kami muliakan anak-anak adam ...,” (Q.S. al-Isra [17]: 70). Memuliakan anak-anak Adam termasuk melarang penyiksaan terhadap mereka. Allah Swt telah melarang pembunuhan umat manusia secara umum. Allah berfirman,
“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya …,” (Q.S. Al- Maidah [5]: 32).
Kedua , tidak ada paksaan dalam beragama. Firman Allah, “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama ….” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256). “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya?” (Q.S. Yunus [10]: 99). Ketiga, Islam mewajibkan kepada Muslim untuk mendakwahkan ajaran Islam dengan cara hikmah dan baik. Firman Allah, “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,” (Q.S. an-Nahl
41 Ibid .
[16]:125). Dalam berdakwah, umat Islam hanya diminta menyampaikan pesan, bukan memaksa untuk menerima Islam. 42
Islam, secara literal, bermakna kedamaian atau keselamatan. Sebagai sebuah agama dan jalan hidup, Islam menawarkan kedamaian dan keselamatan bagi seluruh manusia di seantero dunia ini. Orang yang memilih hidup dalam Islam akan berada dalam kedamaian dan keselamatan. Begitu juga orang yang menolak Islam sebagai sebuah keyakinan, tetapi tetap menghormatinya. Semua manusia yang menghargai kehadiran Islam akan mendapatkan percikan kedamaian, sekalipun dengan skala yang berbeda-beda. Paling tidak, ada tiga dimensi kedamaian dalam Islam. Pertama, dimensi tauhidiah (ketuhanan), di mana Allah adalah inspirasi dan sumber kedamaian. Kedua, dimensi insaniah (kemanusiaan). Dalam konteks ini, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan memiliki nilai-nilai asasi yang perlu dijaga dan dijunjung tinggi untuk bisa hidup damai, tenang, rukun dan toleran. Dalam dimensi ini, seseorang harus damai dengan dirinya sendiri, damai dalam keluarga dan damai dengan lingkungan masyarakatnya. Ketiga, dimensi kauniyyah (alam), dalam pengertian bahwa alam diciptakan oleh Allah agar dikelola manusia dengan baik dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kehilangan salah satu dari ketiga dimensi tersebut menjadikan keseimbangan dan keharmonisan tidak akan tercipta. Konsep perdamaian dalam Islam dapat dipahami dengan pendekatan normatif dan historis. Secara normatif, bentuk pemahaman yang lebih menekankan pada analisis tekstual, Islam sangat mendorong terciptanya perdamian dan kerukunan. 43
Hal tersebut termanifestasikan dengan sangat jelas pada prinsip- prinsip, antara lain, saling mengenal dan memahami, menjaga kehormatan orang lain, menahan amarah dan keikhlasan memberi maaf, melakukan dialog yang baik, menjalin interaksi sosial, menghindari permusuhan, tidak memaksakan kehendak, melestarikan lingkungan, merukunkan pihak yang bertikai dan sebagainya. Kongklusi mayor dari pendekatan historis ditemukan bukti-bukti yang sangat sahih betapa Islam, Rasul dan umatnya di sepanjang sejarah sangat concern dengan perdamaian dan kerukunan. Tindakan kongkrit tersebut tercermin dalam pelibatan oleh Muhammad semua golongan di Makkah dalam meletakkan kembali Hajar Aswad di Mekah, Piagam Madinah yang berujung terciptanya
42 Ibid .
43 Lihat, Islam Mendambakan Kedamaian, http://www.cmm.or.id/cmm-ind.
transformasi sosial dalam membangun tatanan kehidupan, peristiwa fathu Makkah yang memberikan pelajaran pengampunan politik serta sosial dan sebagainya. Rahmatan lil ’Alamin Sejak awal, Islam mendeklarasikan dirinya sebagai agama rahmatan lil’alamin. “Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat (kasih sayang) bagi alam semesta” (Q.S. al-Anbiya [21]: 107). Artinya, kedatangan Islam akan menjadi rahmat kepada seluruh ciptaan Allah (manusia seluruhnya, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya). Islam akan menerangi alam ini dengan cahayanya dan mendekatkan kepada rahmat-Nya. 44
Nabi saw menempuh jalan islah dengan mengutus Ali bin Abu Thalib disertai perintah : “Segeralah pergi kepada orang-orang itu, selidikilah dengan teliti peristiwa itu, serta hentikanlah kebiasaan jahíliyah itu!”. Ali pun bergegas menuju lokasi kejadian dengan membawa banyak uang guna dibayarkan sebagai pengganti darah yang tumpah dan harta benda yang hilang. Yang dimaksud dengan kebiasaan jahiliyah oleh Nabi ialah ketidakmampuan menahan diri dari perasaan marah yang masih ada pada diri Khalid dan pasukannya. Kedua contoh kasus di atas, merupakan praktik islah di zaman Rasulullah SAW. Dengan jalan islah itu, Nabi SAW menciptakan kembali iklim persaudaraan, perdamaian dan persatuan serta mengakhiri iklim persengketaan dan permusuhan. Dan memang, ajaran atau konsep islah pada hakekatnya merupakan cara praktis mengatasi fragmentasi politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Rasulullah saw juga menerapkan esensi ajaran ini dalam peristiwa Futuh Makkah atau pembebasan kota Makah. Rasulullah saw berhasil mengantarkan perubahan untuk memerdekakan semua penduduk Makkah dengan pengampunan yang menutup semua celah pertentangan dan permusuhan. Pada masa reformasi sekarang ini, kita sebagai umat yang besar, seolah-olah kehilangan tempat berpijak, seolah-olah Islam mengajarkan umatnya menjadi penuntut dan penghukum, bukan manusia-manusia pemaaf yang memiliki meta strategi dalam menghadapi masa depan. Kita seharusnya juga merenungkan kebijakan Rasul menghadapi orang Thaif yang telah mengusir dan menghujani Rasulullah dengan lemparan batu. Atau ambillah hikmah meta strategi Rasul dalam membangun kembali kesatuan masyarakat pada peristiwa futuh makkah yang pantang memberi malu kepada Abu Sofyan, orang terkenal yang terang-terangan memusuhi beliau dan umat Islam hampir selama dua puluh tahun.
44 Ibid .
Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang telah ditempuh Rasul, yang memancarkan hikmah islah untuk mengembalikan martabat dan kehormatan semua pihak dalam damai, kehormatan setiap orang yang tak lagi bermusuhan, kehormatan lembaga bersama seperti Masjidil-Haram. Sebagai nilai, ajaran islah ini akan selalu muncul untuk dijadikan rujukan semua pihak di kalangan umat yang ingin memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik dan atau memperbaiki hubungan yang rusak akibat perselisihan, pertengkaran maupun permusuhan. Di tengah-tengah teriakan tentang penegakan HAM dan Demokrasi sangat memungkinkan munculnya kelompok yang menuntut pengusutan berbagai kasus masa lalu melalui pengadilan HAM. Namun dari, kompleksnya persoalan, mungkin sangat tidak efektif dari segi apa pun karena dapat mengarah pada ketidakadilan baru yang dijustifikasi oleh lembaga formal. Banyak sekali contoh bahwa di ruang pengadilan malah lahir kezaliman baru yang diabsahkan tanpa kita pemah mampu meluruskannya kembali. Oleh karena itu pilihan untuk menerapkan konsep islah yang mempakan konsep religius itu bisa jadi lebih tepat dalam rangka menutup semua cerita “ketololan politik” masa lalu yang menyebabkan tipisnya solidaritas dan silaturahmi antar eksponen bangsa. Dalam konsep ini, nilai utama yang diperintahkan adalah perbaikan hubungan untuk menyatukan kembali masyarakat yang terlibat konflik. Tujuannya bukan pengadilan melainkan pemulihan harkat dan kehormatan, baik kehormatan pribadi, lembaga, maupun kehormatan para pemimpin masyarakat. Dalam kondisi masyarakat Indonesia seperti sekarang ini, konsep islah menemukan urgensinya sebagai ajang perbaikan hubungan dan pembudayaan silaturahmi nasional serta ajang klarifikasi kasus-kasus lama yang dianggap sebagai represi struktural di masa lalu. Dalam konteks moral Islam, pihak-pihak yang terlibat berusaha saling mengobati dan mengembangkan keteladanan dalam kesabaran dan kasih sayang (táwashau bis-shabri wätawashau bil-marhamah) 45

## G. Penutup
Transitional justice berangkat dari pemikiran bahwa suatu negara hendak menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat masa lalu
45 Lihat, Islah Sebuah Alternatif Perdamaian , Kamis, 06 desember 2007. http:// www.freelists.org.
ketika negara tersebut sedang berada di masa peralihan dan penyelesaian sengketa dengan mengggunakan prosedur hukum biasa adalah mustahil. Pemerintah –oleh karenanya- harus memanfaatkan momen transisi ini dengan sebaik mungkin untuk sesegera mungkin memberikan keadilan bagi para korban. Terlalu berlarutnya penyelesaian akan membuat bangsa ini kehilangan momen transisi, karena sudah tak lagi layak untuk disebut “berada dalam masa peralihan”. Pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu di masa ‘mapan’ tidak bisa lagi menggunakan pendekatan dan kerangka berfikir transitional justice , melainkan dengan hukum positif biasa. Padahal kita tahu, penyelesaian dengan jalur hukum biasa (yang formalistik dan prosedural itu) kerap membawa hasil yang jauh dari keadilan yang substansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, A. Mukti, Mencari Keadilan, Krtik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
Friedrich, Carl Joachim, The Philosophy of Law in Historical Perpective, Filasafat Hukum, Perpektif Historis, alih bahasa Raisul Muttaqien, cet. Ke-1, Bandung, Penerbit Nusa dan Penerbit Nusamedia, 2004.
Kasim, Ifdhal, (penyunting), Islam and Justice, Wacana Keadilan Dalam Islam, alih bahasa Nung Katjasungkana, cet. Ke-1, Jakarta, Elsam, 1998.
Rawls, Jhon, A Theory of Justice, Teori Keadilan, alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
Teitel, G. Ruteil. Transisional Justice, Keadilan Transisional, Sebuah tinjauan Komprehensif, alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1, Jakarta,
Elsam, 2004.
Maarif, Ahmad Syafii, Islam dan Masalah Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam Konstituante, cet. Ke-1, Jakarta, LP3ES, 1985.
Munir, Bagaimana Masyarakat Sipil di Indonesia Mengakhiri Impunitas, dalam “Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis, Bunga Rampai/ Makalah Terpilih Konfrensi Infid, 2002, cet. Ke-1, Jakarta, INFID, 2003.
Muslehuddin, Muhammad, Philosophy of Islamic Law, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, alih bahasa, Yudian Wahyudi Asmin, et.al. Tiara Wacana Yogya, 1991.
Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip Hak Korban. Judul Asli “ The Administration Of Justice And The Human Rights Of Detainees dan Promotion and Protection of Human Rights” Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kontras. Jakarta, 2005.
Anwar , Syamsul, Makalah Kuliah Filsafat Hukum, pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2007.
Arinanto, Satya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Permasalahan dan Prospek Pembentukannya di Indonesia, Makalah disampaikan pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 - 18 juli 2003.
Sparingga , Daniel, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Rejim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselengarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 - 18 Juli 2003 .
Asvi W. Adam, Reparasi Masa Lalu, Jawa Pos, 18 Juli 2005.
Wacana tentang, Jalan Ketiga” dan Keadilan Transisional , Kompas, 20 Juli
2002.
Happy,  Susanto, Membumikan Risalah Perdamaian Islam, Suara Pembaruan, Pada Tanggal 26 Februari 2004.
Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman, Asas-Asas Reformasi Pemikiran Dalam Islam , http://www.acehinstitute.org/artikel_kamaruzzaman.
Azra, Azyumardi,  Kamis, 11 November 2004, http://www.icmi.or.id/i
Artikel tentang “ Keadilan Transisional” ,  http://dansur.blogster.com.
Artikel tentang “ Keadilan Transisional” ,  http://dansur.blogster.com Habibie.
Suherlan, Ian, Menegakkan Perdamaian dan Keadilan , Buletin No. 185 ,05- July-2007. http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id.
Wardaya, K Manunggal, Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Ujung Masa Transisi, data ini diambil dari internet, tetapi alamatnya tidak sempat di copy.
UU.No.27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi . http://
www.acehinstitute.org/opini.
Prinsip Keadilan , http://Marhaen.Ngepeng.Com.