## PERAN PENTING TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh
Kadek Dedy Suryana, SH, MH
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(dedy.pinguinfm@gmail.com
Abstrak, Maraknya  kasus  korupsi  yang  terungkap  akhir-akhir  ini  menunjukkan  bahwa  kejahatan korupsi di Indonesia sangat menjadi momok dan tugas berat pemerintah untuk memberantasnya satu persatu. Awalnya korupsi masih dilakukan dalam bentuk suap secara kecil-kecilan, namun sekarang korupsi  dilakukan  dalam  kategori  miliaran  dari  segala  aspek,  bahkan  kasus  terakhir  adalah  terkuak sampai  ke  rumah  tahanan.  Suatu  fenomena  tragis  karena  bangsa  Indonesia  kita  dikenal  memiliki moralitas  yang  berbudaya  tinggi  dan  masyarakatnya  teramat  religius.  Upaya  pemberantasan  korupsi tidak bisa dengan memangkas yang terlihat saja. Melainkan harus dengan gerakan sosial yang luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya. Gerakan sosial pemberantasan korupsi merupakan kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama mengoreksi kondisi dan menghadirkan kehidupan lebih baik.  Tujuan  akhirnya  tidak  hanya  perubahan  sikap  dan  perilaku  individu  di  dalam  masyarakat  itu sendiri,  melainkan  juga  memunculkan  tatanan  sosial  baru  yang  bebas  korupsi.  Permasalahan  dalam jurnal  ini  adalah  bagaimanakah  peran  tokoh  masyarakat  menjadi  sangat  penting  dalam  proses pemberantasan korupsi di Indonesia?. masyarakat serta dorongan dari masyarakat akan sadar korupsi harus benar-benar ditingkatkan, termasuk kerjasama dari KPK dengan selalu memberikan penyuluhan bersama tokoh masyarakat, karena karena tokoh masyarakat ini merupakan ujung tombak penting untuk menggerakan  system  masyarakat  sadar  korupsi.  Sebagai  saran,  KPK  bekerja  sama  dengan  tokoh masyarakat  dan  adat  dalam  pembentukan  aturan  dalam  masyarakat,  misalnya  awig-awig  dalam masyarakat  adat  Bali.  Dengan  adanya  awig-awig  yang  mengatur  tentang  korupsi  setindak  menjadi landasan dalam penegakan anti-korupsi ini sendiri yang dimulai tingkat kelompok masyarakat adat.

## Kata Kunci, Korupsi, Peran Masyarakat
Abstract, The rise of corruption cases revealed lately shows that corruption crime in Indonesia is very much a scourge and the heavy duty of the government to eradicate it one by one. Initially corruption was still carried out in the form of petty bribes, but now corruption is carried out in the category of billions  from  all  aspects,  even  the  last  case  was  revealed  to  the  detention  center.  It  is  a  tragic phenomenon  because  our  nation  is  known  to  have  a  high  cultural  morality  and  a  very  religious community. Efforts to eradicate corruption cannot be cut off by what is seen. But must be with broad and deep social movements, leading to social and cultural change. The social movement to eradicate corruption is a revival of society to jointly correct conditions and bring a better life. The ultimate goal is not only to change the attitudes and behavior of individuals within the community itself, but also to bring about a new social order that is free of corruption. The problem in this journal is how the role of community leaders becomes very important in the process of eradicating corruption in Indonesia. the community and the encouragement of the community to be aware of corruption must be truly enhanced, including cooperation from the KPK by always providing counseling with community leaders, because because  these  community  leaders  are  the  important  spearhead  for  moving  a  corruption-aware community  system.  As  a  suggestion,  the  KPK  cooperates  with  community  and  adat  leaders  in  the formation  of  rules in the  community,  for example awig-awig in the  Balinese  indigenous community. With  the  awig-awig  regulating  corruption,  it  will  act  as  a  foundation  in  the  enforcement  of  anti- corruption itself, which was started at the level of indigenous groups.
Keywords, Corruption, Community Role

## Pendahuluan
Maraknya kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sangat menjadi momok  dan  tugas  berat  pemerintah  untuk memberantasnya satu persatu. Awalnya korupsi  masih  dilakukan  dalam  bentuk  suap secara  kecil-kecilan,  namun  sekarang  korupsi dilakukan  dalam  kategori  miliaran  dari  segala aspek,  bahkan  kasus  terakhir  adalah  terkuak sampai  ke  rumah  tahanan.  Suatu  fenomena tragis  karena  bangsa  Indonesia  kita  dikenal memiliki moralitas yang berbudaya tinggi dan masyarakatnya teramat religius.
Berbagai  bentuk  kejahatan  korupsi dapat  kategorikan  sebagai  kejahatan  yang merugikan  negara,  baik  dalam  bentuk  aktif yaitu hilangnya keuangan maupun asset negara dan  dalam  bentuk  pasif  yaitu  hilangnya pendapatan  negara  yang  semestinya  diterima oleh negara, sehingga pada akhirnya mengakibatkan  terpuruknya  ekonomi  nasional yang menyengsarakan kehidupan rakyat banyak,  selain  juga  merusak  tata  nilai  moral bangsa  yang  apabila  tidak  segera  di  lakukan langkah-langkah  konkret  dalam  pencegahan dan  pemberantasannya  akan  mengahancurkan kehidupan  bangsa  dari  generasi  ke  generasi, maka sudah saatnya kondisi yang memprihatinkan bangsa ini mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan penyelenggara negara,  juga  keikutsertaan  segenap  lapisan masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ( Good Governance ). 57
Korupsi  secara  genealogis  ternyata sudah  dikenal  sejak  jaman  raja-raja  dengan budaya pemberian upeti sebagai tanda penghormatan dan ungkapan terimakasih, juga tentunya terselubung tujuan untuk memperoleh “kebaikan-kebaikan”  atau  hak  tertentu  yang menjadi  timbal  balik.  Demikian  pula  di Indonesia,  korupsi  yang  pada  awalnya  hanya dilakukan  oleh  masyarakat  berupa  suap terhadap pejabat untuk memperoleh kemudahan dalam berbagai urusan, dari urusan pembuatan  identitas  diri  atau  KTP,  bahkan untuk  memperlancar  urusan  bisnis  misalnya, sampai  urusan  dalam  berperkara  untuk dimenangkan  atau  dibebaskan  dari  tuntutan hukum,  terus  berkembang  dengan  melibatkan pejabat publik untuk mencuri keuangan negara melalui  berbagai  kejahatan  dan  kerjasama dengan  anggota  masyarakat  atau  berkolusi antar  oknum  penyelenggara  negara  yang merugikan  keuangan  negara  dalam  jumlah besar,  sebagaimana  lazimnya  dikenal  sebagai “White  color  crime” .  Jaringan  kejahatan tersebut  di  lakukan  secara  nasional  maupun transnasional sehingga meningkat pada bentuk kejahatan Money Laundering. 58
Pada  saat  era  reformasi  bergulir  di pertengahan  tahun  1998  masalah  korupsi menjadi salah satu sajian topik menarik untuk diangkat ke permukaan. Hal ini senada dengan Satjipto Rahardjo, yang mengemukakan :
“Indonesia  tengah  berada  di  pusat gejolak  besar  yang  disebut  reformasi.
Untuk  mengoptimalkan reformasi, seyogianya  kita  memiliki  kejernihan dan  ketajaman  konsep  serta  visi mengenai  reformasi  tersebut.  Dewasa ini  KKN  (  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme)  sudah  menjadi  semacam trade mark reformasi. Untuk kebutuhan praktis  dan  jangka  dekat  itu  baik-baik saja, tetapi tidak untuk tujuan dan cita- cita reformasi sebenarnya. Kita membutuhkan suatu landasan filosofis atau  semacam  weltenschaung,  yang dapat  memberikan  kekayaan  spiritual kepada reformasi kita.” 59
Usaha-usaha  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  secara  yuridis  sudah dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya peraturan pemberantasan
korupsi; Peraturan Penguasa Militer Angkatan
Darat  dan  Laut  Republik  Indonesia  Nomor
Prt/PM/06/1957
“sebagai dampak ketidakmampuan KUHP dalam menanggulangi meluasnya korupsi”.
Kemudian  dilanjutkan  dengan  usaha- usaha pemberantasan korupsi oleh Pemerintah sejak awal 1970-an, yaitu dengan dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Nomor 228  Tahun  1967  tentang  Tim  Pemberantasan Korupsi  (TPK)  hingga  lahirnya  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana  Korupsi.  Begitu  juga  dengan  upaya pembinaan dari pejabat-pejabat telah ditingkatkan  melalui  pengawasan  yang  ketat, baik  yang  dilakukan  oleh  intern  departemen dan  lembaga  maupun  secara  ekstern  oleh Menteri Aparatur Negara. 60
Upaya  pemberantasan  korupsi  tidak bisa  dengan  memangkas  yang  terlihat  saja.
59 Satjipto  Rahadjo,  “Kultur  POLRI  Yang Mandiri  Dalam  Era  Masyarakat  Indonesia Modern”, Bandung hal.20
Melainkan  harus  dengan  gerakan  sosial  yang luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial  budaya.  Gerakan  sosial  pemberantasan korupsi  merupakan  kebangkitan  masyarakat untuk  bersama-sama  mengoreksi  kondisi  dan menghadirkan  kehidupan  lebih  baik.  Tujuan akhirnya  tidak  hanya  perubahan  sikap  dan perilaku  individu  di  dalam  masyarakat  itu sendiri,  melainkan  juga  memunculkan  tatanan sosial baru yang bebas korupsi.
Merubah  tatanan  sosial  yang  bebas korupsi  di  Indonesia  merupakan  proses pembangunan  nasional  yang  terencana  oleh pemerintah  bertujuan  untuk  memperbaiki kehidupan  rakyat  dan  masyarakat  Indonesia. Perbaikan  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik dan  bidang  lainnya  dilaksanakan  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan  sosial.  Pemerintah  menjalankan program-program sebagai penjabaran kebijakan  publik  dan  melibatkan  seluruh jajaran  aparat  birokrasi  pemerintah,  didukung partisipasi  masyarakat  dan  segenap  unsur organisasi  sosial  termasuk  tokoh  masyarakat yang sangat berperan penting dalam perubahan ini.  Partisipasi  tokoh  masyarakat  sangat berpengaruh  positif  bagi  peningkatan  atau perbaikan  kualitas  hidup  rakyat  secara proporsional  dan  berkeadilan  sosial,  namun bagaimanakah peran tokoh masyarakat menjadi sangat  penting  dalam  proses  pemberantasan korupsi di Indonesia?
60 Andi  Hamzah,  Korupsi  di  Indonesia,  Masalah dan Pemecahannya, Jakarta hal.3

## Pembahasan
Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama baik secara preventif maupun  secara  refresif,  namum  sampai  saat orde  reformasi  masih  banyak  orang  yang melakukan korupsi sehingga belum memberikan  hasil  yang  maksimal,  meski demikian  sudah  banyak  koruptor  yang  sudah menjalani hukuman maupun yang masih dalam proses  di  pengadilan.  Ada  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang Tindak Pidana Korupsi yang tersebar diberbagai  peraturan  perundang  undangan antara lain adalah:
1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang  Bersih,  Berwibawa,  Bebas Korupsi dan Kolosi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun
1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yang  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun
2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  yang  telah
dirubah dengan Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Tidak
Pidana Pencucian uang;
4. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
61 Fathan Qorib, Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia, 20 April 2011, www.hukum online.com
Masalah  korupsi  juga  sudah  menjadi perhatian  masyarakat  dunia  yang  dituangkan melalui  United  Nation  Convention  Against Coruption  (UNCAC).  Pada  tanggal  11 Desember    Tahun  2003  di    Merida,  Mexico menandakan  bahwa  ada  upaya  bersama  dari bangsa-bangsa  di  dunia  untuk  memerangi korupsi,  dan  telah  diratifikasi  dengan  undang- undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga hal ini menegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan  bagian  masyarakat  global  dalam memerangi korupsi. 61
Sejumlah undang-undang yang sekalipun  tidak  terkait  langsung  dengan pemberantasan  korupsi  tetapi  terkait  dengan keuangan  negara  dan  pengelolannya  serta terkait dengan masalah penegakan hukum pada umumnya  yang  sudah  barang  tentu  termasuk penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi, diantaranya :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2003 Tentang  Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004  Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Masing-masing  undang-undang  tersebut dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya  sendiri-sendiri.  Selain  itu terkadang dalam peraturan perundang- undangan  tersebut  digunakan  parameter, kriteria, pengertian yang berbeda satu sama lain yang  terkait  dengannya,  sehingga  semakin memperparah  pemberantasan  korupsi  itu sendiri.
Korupsi dalam bahasa Latin disebut dengan corruptio dari  kata  kerja corrumpere yang bermakna busuk,rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Secara harfiah, korupsi  adalah  perilaku  pejabat  publik,  baik politikus atau  politisi  maupun pegawai  negeri, yang  secara  tidak  wajar  dan  tidak  legal memperkaya  diri  atau  memperkaya  mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan  kekuasaan  publik  yang dipercayakan  kepada  mereka.  Dari  sudut pandang  hukum,  tindak  pidana  korupsi  secara garis  besar  mencakup  unsur-unsur  sebagai berikut:
a. perbuatan melawan hukum;
b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
c. memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain, atau korporasi;
d. merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
a. memberi  atau  menerima  hadiah  atau janji (penyuapan);
b. penggelapan dalam jabatan;
c. pemerasan dalam jabatan;
d. ikut  serta  dalam  pengadaan  (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
e. menerima  gratifikasi  (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menjadi lembaga  terakhir  dan  satu  satunya  harapan untuk  menegakkan  hukum  guna  memberantas korupsi  sampai  keakar-akarnya.  Komisi  ini diberikan  kewenangan  dan  tugas  yang  luar biasa,  extra  ordinary,  bagi  pemberantasan korupsi  yang  merupakan  kejahatan  yang  luar biasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah  lembaga  negara  yang  dibentuk  dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  KPK  bersifat  independen  dan  bebas dari  pengaruh  kekuasaan  mana  pun  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Komisi ini didirikan berdasarkan atas Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 62 Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.  KPK  bertanggung  jawab
kepada  publik  dan  menyampaikan  laporannya secara terbuka dan
berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Meski demikian  peran  serta  masyarakat  terutama tokoh  masyarakatlah  yang  sangat  dibutuhkan KPK dalam memberantas korupsi.
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 ayat 6 Tentang  Protokol  mengatur  bahwa  tokoh masyarakat  adalah  seseorang  yang  karena kedudukan  sosialnya  menerima  kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa  tokoh  masyarakat  ialah  pimpinan informal  masyarakat  yang  telah  terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.
Untuk  memahami  dengan  baik,  siapa dan  apa yang  menyebabkan  seseorang  disebut sebagai  tokoh  masyarakat  paling  tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:
Pertama,  kiprahnya  di  masyarakat  sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohannya itu, maka masyarakat memilihnya  untuk  menduduki  posisi-posisi penting  di  masyarakat  mulai  dari  ketua  RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid,  pemimpin  organisasi  kemasyarakatan yang  berakar  di  masyarakat  seperti  kelian banjar,  NU,  Muhammadiyah,  Persis  dan  lain- lain,  termasuk  tokoh  agama,  tokoh  adat  (jro bendesa),  tokoh  organisasi  kedaerahan,  tokoh lingkungan,  tokoh  dari  suatu  kawasan,  tokoh
keturunan  darah  biru,  tokoh  pekerja,  tokoh pergerakan dan lain-lain.
Kedua, memiliki kedudukan formal di pemerintahan  seperti  Lurah/Wakil  Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan lain- lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan  dan  bersama  masyarakat  yang dipimpinnya.  Ketokohannya  menyebabkan dihormati,  dipanuti,  diikuti,  diteladani  oleh masyarakat.  Pemimpin  formal  semacam  ini, pada  suatu  waktu  bisa  disebut  tokoh masyarakat, apakah masih memiliki jabatan/kedudukan  atau  sudah  pensiun/tidak lagi memiliki kedudukan formal.
Ketiga,  mempunyai  ilmu  yang  tinggi dalam  bidang  tertentu  atau  dalam  berbagai bidang  sehingga  masyarakat  dan  pemimpin pemerintahan  dari  tingkatan  paling  bawah  – sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat  kepadanya.  Karena  kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan  yang  tinggi,  kemudian  disebut tokoh  masyarakat.  Keempat,  ketua  partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilaturahim kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak. Ketua partai politik seperti ini,  dapat  disebut  sebagai  tokoh  masyarakat. Kelima, usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka beramal, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilaturrahim, pada umumnya masyarakat  menyebut  yang  bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.
Peran  serta  tokoh  masyarakat  inilah yang  harus  diperkuat  oleh  KPK,  karena
banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat  disebabkan  tidak  dipatuhinya berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku di  masyarakat.  Sejatinya,  suatu  peraturan  itu dibuat  dengan  tujuan  agar  kehidupan  di masyarakat  dapat  berjalan  dengan  aman  dan tertib.  Untuk  itu,  setiap  peraturan  atau ketentuan  selalu  disertai  dengan  sanksi. Penerapan  sanksi  yang  tegas  oleh  aparat merupakan wujud pengendalian sosial dan rasa keadilan  dalam  masyarakat.  Demi  tercipta suatu  tatanan  hidup  yang  aman  dan  tertib, diperlukan  suatu  pengendalian  sosial  yang dilakukan  oleh  lembaga  yang  ada  dalam masyarakat. Pengendalian sosial adalah mekanisme  yang  dilakukan  untuk  mendidik, mengajak,  atau  memaksa  masyarakat  agar patuh pada peraturan yang berlaku.
Pengendalian  sosial  dapat  dilakukan  oleh lembaga resmi seperti kepolisian dan pengadilan. Namun yang paling penting adalah dilakukan oleh lembaga tidak resmi seperti adat dan tokoh masyarakat.
Pada  masyarakat  tradisional,  lembaga pengendalian  sosial  dipegang  oleh  adat.  Adat merupakan salah satu wujud kebudayaan yang paling  ideal  berupa  ide,  gagasan,  nilai-nilai, norma-norma  atau  peraturan  yang  dipahami, diakui,  dipelihara  secara  terus  menerus  oleh masyarakat  dimana  adat  tersebut  berada. Lembaga adat merupakan lembaga pengendalian  sosial  nonformal  yang mengatur perilaku  masyarakat  agar  tidak  menyimpang dari adat yang ada. Jika ada warga masyarakat yang melanggar adat dimana ia berada, maka ia akan  mendapat  sanksi  atau  hukuman  berupa teguran  secara  lisan,  membayar  denda,
dikucilkan  atau  bahkan  diusir  dari  lingkungan masyarakat.  Dalam  adat,  ketua  adat  berperan besar  dalam  pengendalian  sosial.  Seringkali, lembaga  adat  memiliki  kekuatan  hukum  yang jauh  lebih  kuat  karena  sudah  mengakar  kuat dalam masyarakat melalui proses sosialisasi.
Sementara  yang  dijadikan  sebagai tokoh  masyarakat  dalam  suatu  masyarakat adalah  seseorang  yang  dianggap  sebagai panutan,  pemimpin,  memiliki  pengaruh  yang besar,  dan  disegani.  Tokoh  masyarakat  dapat bersifat formal misalnya kepala desa atau camat atau  informal  yang  pada  umumnya  tokoh agama  seperti  kiai,  ajengan,  ulama,  pendeta atau  biksu  dan  jro  bendesa  untuk  masyarakat adat Bali. Sebagai contoh, tokoh masyarakat di Aceh  membentuk  SAMAK  atau  Solidaritas Masyarakat  Anti-Korupsi.  SAMAK  adalah sebuah  organisasi  masyarakat  sipil  yang independen,  didirikan  3  November  1999,  oleh aktivis Organisasi Non Pemerintah, akademisi, tokoh-tokoh  masyarakat  dan  mahasiswa,  yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi serta memberantas  praktik  korupsi,  kolusi  dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Visi SAMAK bertujuan agar terbangunnya gerakan sosial yang kuat dan berpengaruh  untuk  membebaskan  Aceh  dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan misi SAMAK adalah melakukan penguatan partisipasi  rakyat  untuk  terbentuknya  gerakan anti  korupsi,  penguatan  kapasitas  organisasi SAMAK  menjadi  oranisasi  yang  kuat  dan efektif,  serta mendorong  terjadinya  perubahan kebijakan  yang  transparan  dan  bebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman menyatakan  bahwa  dalam  hal  pengkajian Sistem  Hukum  (legal  system)  dapat  didekati dari  tiga  komponen,  yaitu  struktur,  substansi, dan kultur (budaya). Komponen struktur adalah bagian-bagian  yang  bergerak  dalam  suatu mekanisme,  komponen  substansi  merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum dan meliputi kaedah-kaedah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen  kultur  adalah  nilai-nilai  dan  sikap- sikap  yang  mengikat  sistem  hukum  itu  secara bersama  dan  menghasilkan  suatu  bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.
Komponen kultur (budaya) memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat keberhasilan  penegakan  hukum  pada  suatu masyarakat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat,  misalnya  melalaui  partisipasi masyarakat  (public  participation)  yang  sangat tinggi  pula  dalam  pencegahan  kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan terjadinya  kejahatan  di  lingkungannya  dan bekerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan  prosedur  formal  itu  ditetapkan sebagaimana mestinya.
Sebaliknya  komponen  struktur  dan substansi  yang  sangat  baik  atau  “modern” dalam kenyataannya tidak menghasilkan output
63 Aprillani  Arsyad,  Membudayakan Gerakan  Anti  Korupsi  Dalam  Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia
penegakan  hukum  yang  tinggi,  karena  kultur masyarakat  tidak  mendukung  prosedur  formal yang  telah  ditetapkan.  Padahal  penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi  dengan  lingkungan  sosialnya  : pelaksanaannya  akan  dapat  mencapai  tujuan sebagaimana  yang  telah  ditentukan  melalui fungsi  dari  bekerjanya  proses  dan  kekuatan- kekuatan  dalam  masyarakat,  yaitu  sosial, politik,  dan  kebudayaan.  Dengan  demikian, maka  hukum  akan  menjadi  wadah  bagi penyaluran  proses-proses  dalam  masyarakat, yang  secara  teoritis  fungsi  demikian  itu  dapat dilaksanakannya, baik dengan cara memberikan  jalan  agar  proses-proses  berjalan dengan  tertib  dan  teratur,  maupun  untuk mengalurkannya  sesuai  dengan  tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.
Sebagaimana kejahatan pada umumnya, korupsi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, dilakukan baik oleh kalangan elit di  pusat  dan  daerah,  maupun  oleh  kalangan bawah atau pegawai, seperti : dalam pembuatan KTP,  SIM  dan  berbagai  macam  perizinan. Korupsi  menggerogoti  kehidupan  masyarakat terutama rakyat kecil yang menanggung beban ekonomi  biaya  tinggi,  dan  melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok ditengah sulitnya kehidupan.
Menurut  Syed  Hussein  Alatas,  yang dikutip  dari  Aprillani  Arsyad 63 faktor-faktor penyebab korupsi adalah :
a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan  dalam  posisi-posisi
kunci yang mampu memberikan ilham dan  tingkah  laku  yang  menjinakkan korupsi.
b. Kelemahan  pengajaran  agama  dan etika.
c. Kolonialisme,  suatu  pemerintah  asing tidaklah  menggugah  kesetiaan  dan kepatuhan  yang  diperlukan  untuk membendung korupsi.
d. Kurangnya pendidikan.
e. Kemiskinan.
f. Tiadanya tindakan hukum yang keras.
g. Kelangkaan  lingkungan  yang  subur untuk perilaku anti korupsi.
h. Struktur pemerintahan.
i. Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai  mengalami  perubahan  radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
j. Keadaan  masyarakat,  korupsi  dalam
suatu  birokrasi  bisa  memberikan cerminan
keadaan masyarakat keseluruhan.
Dari berbagai faktor penyebab korupsi tersebut,  sangat  erat  kaitannya  dengan  aspek budaya  (hukum),  maka  perlu  suatu  gerakan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi  di  tengah  masyarakat  Indonesia, sehingga  akan  menjadi  motor  penggerak  bagi bekerjanya  hukum.  Seperti  dikemukakan Satjipto Kahardjo dengan mengutip Friedman, bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ini dianggap semacam  bensin  yang  akan  menggerakkan motor  tatanan  hukum  yang  ada,  bahwa  tanpa motor  penggerak  ini  maka  pranata  hukum  itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. Unsur
nilai-nilai dan sikap-sikap inilah yang kemudian dikenal dengan nama kultur hukum.
Dalam hal nilai-nilai hukum dan sikap- sikap anti korupsi dimaksud adalah agar setiap warga  masyarakat  tidak  mentolerir  segala bentuk penyimpangan yang cenderung korupsi dan  merugikan  pihak  lain,  seperti  :  tidak  mau menerima  dan  memberi  suap  sebagai  jalan pintas dalam mengurus suatu keperluan,melaporkan  kepada  aparat  penegak hukum  jika  mengetahui  adanya  praktek  suap atau  korupsi  dalam  segala  bentuk,  seperti dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001,  terdapat  30  (tiga  puluh)  bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Kerugian uang negara,
b. Suap-menyuap,
c. Penggelapan dalam jabatan,
d. Pemerasan,
e. Perbuatan curang,
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
g. Gratifikasi.

## Penutup
Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  peranan  tokoh  masyarakat serta  dorongan  dari  masyarakat  akan  sadar korupsi harus benar-benar ditingkatkan, termasuk  kerjasama  dari  KPK  dengan  selalu memberikan penyuluhan bersama tokoh masyarakat,  karena  karena  tokoh  masyarakat ini  merupakan  ujung  tombak  penting  untuk menggerakan system masyarakat sadar korupsi.
Sebagai saran, KPK bekerja sama dengan tokoh masyarakat  dan  adat  dalam  pembentukan aturan dalam masyarakat, misalnya awig-awig dalam  masyarakat  adat  Bali.  Dengan  adanya
awig-awig  yang  mengatur  tentang  korupsi setindak  menjadi  landasan  dalam  penegakan anti-korupsi  ini  sendiri  yang  dimulai  tingkat kelompok masyarakat adat.