## Malia: Jurnal Ekonomi Islam
Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 12 Number 2, June 2021, Pages 137-150 Print : 2087-9636 Online : 2549-2578
Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002
Alimatul Farida Universitas Yudharta Pasuruan farida@yudharta.ac.id Article Info ABSTRACT Article History: Received Mar 10 th, 2021 Revised Apr 03 th, 2021 Accepted Mey 29 th, 2021
This  study aims to  determine the mechanism of buying  and  selling  currency  in  sharia  (Ash- Sharf) according to the DSN-MUI fatwa and the Islamic  Hedging  mechanism  on  exchange  rates that  occur  due  to  the  risk  of  uncertainty  in exchange rate movements. This type of research is  descriptive  qualitative  research  with  a qualitative approach. The data collection method used  is  secondary  data.  Data  analysis  in  this study  was  carried  out  through  data  reduction, data categorization, and data verification.
The  results  of  the  study  stated  that  the mechanism  of  buying  and  selling  currencies using spot transactions was prohibited. Meanwhile,  sharia  hedging  transactions  on exchange  rates  based  on  real  needs  may  be carried  out  on  condition  that  they  follow  the provisions stipulated in the fatwa. Keyword: Al-Sharf, spot deals, forward,
swaps, options,
Islamic hedging.

## Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Yudharta Pasuruan All rights reserved.
DOI: https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659
Corresponding Author: Alimatul Farida, Dosen Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan Email: farida@yudharta.ac.id
138 | Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ) ...

## A. PENDAHULUAN
Uang  dalam  pandangan  Islam  bukanlah  komoditas  dan  tidak  boleh dijadikan    sebagai  komoditas,  namun  dalam  perdagangan  valuta,  yang  secara jelas  uang  telah  dijadikan  komoditas  perdagangan.  Menurut  Taqiyudin  Al- Nabhani  dalam buku Al-Nidzam al-iqtishad al-Islam mengatakan bahwa uang adalah standar nilai pada barang dan jasa, demikian pula menurut Thahir Abdul Muhsin  Sulaiman  dalam  buku Ilaj  AlMusykilah  al-Iqtishadi  bi  al-Islam memandang uang sebagai medium of exchange (media pertukaran).
Islam  sangat  menganjurkan  penggunaan  uang  dalam  pertukaran.  Salah satu  bentuk  pertukaran  di  zaman  dahulu  adalah  barter,  dimana  barang  saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan- kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau kemudian menggantinya dengan sistem  pertukaran  melalui  uang.  Oleh  karena  itu,  Beliau  menekankan  kepada para  sahabat  untuk  menggunakan  uang  dalam  transaksi-transaksi  mereka. Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran  valuta  asing.  Namun  dalam  Islam  istilah  pertukaran  valuta  asing lebih tepat digunakan. Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan  merupakan  komuditas  sehingga  tidak  dapat  diperjualbelikan.  Ibnu Taimiyah  menentang  keras  segala  bentuk  perdagangan  uang,  karena  hal  ini berarti  mengalihkan  fungsi  uang  dari  tujuan  yang  sebenarnya.  Namun  beliau juga memberikan pengecualian yaitu “apabila uang dipertukarkan dengan uang yang  lain,  pertukaran  tersebut  harus  dilakukan  secara  simultan  ( taqabudl )  dan tanpa  penundaan  ( hulul )”.  Jadi  istilah  pertukaran  lebih  tepat  untuk  digunakan meskipun dalam perakteknya DSN-MUI masih menggunakan istilah yang lebih umum yaitu jual beli valuta asing (Mujieb, 1995).
Perbankan  syariah  tentu  tidak  dapat  menghindarkan  diri  dari keterlibatannya  pada  pasar  valuta  asing.  Perbankan  syariah  khususnya  yang menyandang  predikat  bank  devisa  harus  memiliki  sistem  operasional  bagi dirinya  dalam  aktivitas  transaksi  valuta  asing  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah.  Sehingga  masyarakat  yang  mengakses  jasa  perbankan  syariah berupa  sharf  akan  yakin  dengan  kesyariahannya.  Transaksi  valuta  asing  akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu,  sesuai  dengan  kondisi  perekonomian  negara  tersebut.  Adanya fluktuasi  nilai  kurs  dan  kebutuhan  akan  konversi  mata  uang  tersebut  akan menarik  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  valuta  asing  seperti investor,  exportir,  importir  atau  bahkan  spekulan  untuk  melakukan  transaksi valuta asing (Hajar, 2011).
Perdagangan internasional terjadi dengan menggunakan mata uang yang berbeda.  Ukuran  yang  paling  berguna  dalam  melihat  rasio  ekspor  dan  impor terhadap negara tersebut. Melalui mekanisme perdagangan internasional, maka terjadi  permintaan  dan  penawaran  mata  uang  guna  membiayai  transaksinya. Nilai tukar  mata uang suatu negara terhadap negara lain atau foreign exchange rate  didefinisikan  sebagai  harga  suatu  mata  uang  terhadap  mata  uang  lainnya. Nilai tukar tersebut, atau biasa disebut dengan kurs mata uang, yang ditentukan di  pasar  internasional,  di  mana  berbagai  mata  uang  asing  diperdagangkan (Taqiyudin, 2004).
Untuk  itu  tidak  bisa  tidak,  dalam  lalu  lintas  perdagangan  tidak  bisa terlepas  dari  peredaran  mata  uang  asing  didalam  suatu  negara,  dan  untuk  itu dengan  sendirinya  di  tengah  perkembangan  tersebut  terjadilah  penawaran  dan permintaan devisa di bursa valuta asing yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing (Soeroyo, 1995).
Jasa pertukaran valuta asing dalam perbankan syariah tentu harus sesuai dengan  prinsip  syariah. Layanan transaksi pertukaran valas dalam perbankan syariah  bernama Al-Sharf atau  menggunakan  akad  sharf.  Di  bank  syariah, transaksi  valas  pun  harus  memenuhi  prinsip  pertukaran  secara  spot, berlangsung  dengan  tunai  dan  tidak  mengandung  unsur  spekulasi.  Pada  tahun 2002,  muncul  Fatwa  DSN-MUI  nomor  28  tahun  2002  tentang  Jual  Beli  Mata Uang  ( Ash  Sharf )  yang  membolehkan  praktik  jual  beli  mata  uang  ( Ash  Sharf ) dengan  syarat-syarat  tertentu.  Dalam  konteks  Indonesia,  MUI  adalah  suatu institusi yang memberikan fatwa hukum Islam (Pasaribu, 1994).
Penelitian  ini  akan   merumuskan  bagaimana  mekanisme  jual  beli  mata uang  secara  syari‟ah  ( Ash-Sharf )  yang  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  dan mekanisme Islamic  Hedging atas  nilai  tukar  yang  terjadi  akibat  resiko ketidakpastian  pergerakan  nilai  tukar.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  mekanisme  jual  beli  valuta  asing  syari‟ah  ( Ash-Sharf )  menurut fatwa  DSN-MUI  dan  kesesuaiannya  dengan  prinsip  muamalah  dalam  islam. Dari  penjelasan  penjelasan  tersebut  maka  peneliti  akan  mengambil  tema “Analisis  Mekanisme  Jual  Beli  Mata  Uang  ( Al-Sharf )  Menurut  Fatwa  DSN- MUI No. 28/MUI/III/2002.

## B. KAJIAN TEORI
1. Pengertian Al-Sharf
Ash-Sharf secara  bahasa  berarti Al-Ziyadah (tambahan)  dan Al'adl (seimbang). Ash-Sharf kadang-kadang dipahami berasal  dari kata Sharafa yang  berarti  membayar  dengan  penambahan.    Istilah  fiqh  dalam  kamus
140 | Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ) ...
disebutkan bahwa Ba'i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).  Menurut istilah fiqh, Al-Sharf adalah jual beli antara barang  sejenis  atau  antara  barang  tidak  sejenis  secara  tunai.  Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan  maupun  mata  uang.  Praktek  jual  beli  antar  valuta  asing  (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis (Amrin, 2006).
Secara  terminologis  ada  dua  macam  pengertian  yang  dapat disimpulkan,  antara  lain  pengertian al-bay „  secara  khusus  ( al-bay‘  al- mutlaq )  dan al-bay „  secara  umum  ( mutlaq  al-bay „).  Pengertian al-bay „ secara umum menurut ulama Hanafîyah sama dengan pengertian etimologis hanya  saja  dengan  menambahi al-tarâdhî (sukarela)  untuk  definisi terminologinya,  yaitu transaksi tukar-menukar harta  yang dilakukan secara saling  sukarela.  Sedangkan  ulama Mâlikîyah mendefinisikan al-bay „ sebagai  transaski  ganti-mengganti  yang  bukan  hanya  untuk  memanfaatkan suatu  hal  atau  mendapatkan  kesenangan  semata  (Taqiyudin,  2004). Pengertian ini didapat untuk menghindari pengertian dalam transaksi sewa- menyewa  dan  nikah,  atau  transaksi  yang  termasuk  dalam  pengertian keduanya.  Ulama Shâfi‘îyah mengartikan al-bay „  sebagai  transaksi  saling mendapatkan harta kepemilikan dengan metode tertentu.  Ulama Hanâbilah menyatakan bahwa ia adalah transaksi tukar-menukar harta, meskipun harta tersebut  masih  dalam  tanggungan,  atau  manfaat  yang  mubah  dengan  harta atau sesuatu  yang sepadan dengannya secara hak kekal tanpa ada riba atau hutang,4 sehingga dapat  disimpulkan bahwa al-bay „ adalah transaksi tukar menukar  harta  yang  dilakukan  secara  saling  sukarela,  atau  pengalihan kepemilikan  dari  seseorang  ke  orang  lain  dengan  adanya  kompensasi tertentu dan dilakukan dalam ketentuan shar‘î . Sedangkan pengertian secara khusus ( al-bay‘ al-mutlaq ), meski para ulama berbeda secara redaksi namun dapat  dikonklusikan  sebagai  “transaksi  tukar-menukar  sebuah  aset  dengan alat tukar (uang)”.
Jual beli mata uang dalam fiqih kontemporer disebut dengan istilah tijarah an-naqd atau al-ittijaar bi al-umlat . Dalam kitab-kitab fiqih disebut alsharf .  Definisi Al-Sharf menurut  Abdurrahman  al-Maliki  adalah pertukaran  harta  dengan  harta  yang  berupa  emas  atau  perak,  baik  dengan sesama  jenisnya  dengan  kuantitas  yang  sama,  maupun  dengan  jenis  yang berbeda dengan kuantitas yang sama ataupun tidak sama. Karena mata uang sekarang  dianggap  sama  dengan  emas  dan  perak,  maka  Rawwas  Qa‟ahjie mendefinisikannya secara umum, yaitu pertukaran uang dengan uang.

## 2. Mekanisme Al-Sharf
Perdagangan  yang  terjadi  di  pasar  valuta  asing  atau  yang  disingkat valas,  merupakan  suatu  perdagangan  atau  transaksi  yang  memperjual belikan  mata  uang  suatu  Negara  terhadap  mata  uang  Negara  lainnya  yang melibatkan  pasar-pasar  uang  utama  di  dunia  selama  24  jam  secara berkesinambungan.  Dari  Wikipedia  Indonesia,  pergerakan  pasar  valuta asing berputar mulai dari pasar (Soeroyo, 1995).
Pasar  valuta  asing  dijelaskan  bahwa  semua  kegiatan  bisnis internasional  memerlukan  transfer  uang  dari  satu  negara  ke  negara  lain sebagai contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di  Inggris,  pada  akhir  tahun  buku  selalu  ingin  mentransfer  laba  yang diperoleh dari usahanya di Inggris (dalam bentuk Poundsterling ) ke kantor pusatnya  di  AS  (dalam  bentuk  USD)  maka  untuk  mengkonversikan  mata uang  Poundsterling  Inggris  ke  dalam  US  Dolar  diperlukan  adanya  pasar valas (Pasaribu, 1994).
Ketentuan  dari  Majelis  Ulama  Indonesia,  sehubungan  dengan perdagangan  valuta  asing.  Ketentuan  umum  tentang  seputar  kegiatan transaksi jual-beli valuta asing berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Sharf pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut (Hajar, 2011):
a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
c. Apabila  transaksi  dilakukan  terhadap  mata  uang  sejenis  maka  nilainya harus sama dan secara tunai ( at-taqabudh ).
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar ( kurs ) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Adapun  ketentuan  mengenai  hukum.  Jenis-jenis  Transaksi  Valuta Asing, dijelaskan dalam fatwa tersebut sebagai berikut (Hidayat, 2015):
a. Transaksi  Spot,  yaitu  transaksi  pembelian  dan  pen-jualan  valuta  asing ( valas )  untuk  penyerahan  pada  saat  itu  ( over  the  counter )  atau penyelesaiannya  paling  lambat  dalam  jangka  waktu  dua  hari. Hukumnya  adalah  boleh,  karena  dianggap  tunai,  sedangkan  waktu  dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
b. Transaksi Forward , yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya  ditetapkan  pada  saat  sekarang  dan  diberlakukan  untuk  waktu yang  akan  datang,  antara  2  x  24  jam  sampai  dengan  satu  tahun. Hukumnya  adalah  haram,  karena  harga  yang  digunakan  adalah  harga
142 | Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ) ...
yang  diperjanjikan  ( muwa'adah )  dan  penyerahannya  dilakukan  di kemudian  hari,  padahal  harga  pada  waktu  penyerahan  tersebut  belum tentu  sama  dengan  nilai  yang  disepakati,  kecuali  dilakukan  dalam bentuk forward  agreement untuk  kebutuhan  yang tidak dapat  dihindari ( lil hajah ).
c. Transaksi Swap ,  yaitu  suatu  kontrak  pembelian  atau  penjualan  valas dengan  harga  spot  yang  dikombinasi-kan  dengan  pembelian  antara penjualan  valas  yang  sama  dengan  harga  forward.  Hukumnya  haram,
karena mengandung unsur maysir (spekulasi).
d. Transaksi  Option,  yaitu  kontrak  untuk  memperoleh  hak  dalam  rangka membeli  atau  hak  untuk  menjual  yang  tidak  harus  dilakukan  atas sejumlah  unit  valuta  asing  pada  harga  dan  jangka  waktu  atau  tanggal akhir  tertentu.  Hukumnya  haram,  karena  mengandung  unsur maisir
(spekulasi).

## 3. Dasar Hukum Jual Beli Al-Sharf
Dalam  Hukum  Islam  fungsi  uang  sebagai  alat  tukar-menukar diterima  secara  meluas.  Penerimaan  fungsi  ini  disebabkan  karena  fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecendrungan ketidakadilan dalam sistem  perdagangan  barter.  Sebagai  alat  tukar,  uang  dapat  dipecah  dalam satuan-satuan terkecil. Hal serupa tidak dapat dilakukan terhadap sejumlah barang  tertentu  kecuali  mengakibatkan  rusak  atau  nilai  barang  tersebut menjadi  berkurang.  Oleh  karena  itu  perdagangan  barter  berpotensi  riba, yakni riba fadhal (Hidayat, 2015).
Jual  beli  merupakan  akad  yang  diperbolehkan  berdasarkan  Al- Qur‟an, sunnah dan ijma “ulama”. Jual beli sebagai saling tolong menolong antara sesama manusian mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.
a. Al-Qur‟an
Al-Qur‟an  (Firman  Allah  SWT)  yang  diturunkan  kepada  Nabi Muhammad  SAW  adalah  dasar  hukum  yang  abadi,  mengemukakan kaidah-kaidah kulliyah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa  dan  dapat  diterapkan  dalam  setiap  suasana  dan  lingkungan masyarakat.  Sifatnya  universal  dan  komprehensif  sebagai  sumber hukum  yang  tertinggi.  Al-Qur‟an  telah  memberikan  patokan-patokan dasar  mengenai  masalah  jual  beli  atau  perniagaan,  sementara perinciaannya  dibentangkan  dalam  hadits.    Seperti  halnya  dalam  al- Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan dasar hukum jual beli  yang  berarti,  “Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak
dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila  (Ghufron,  2005).  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba.  Padahal Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Orang- orang  yang telah sampai kepadanya larangan dari  Tuhannya, lalu terus berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada  Allah.  Orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  maka  orang  itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
b. Hadist
Dasar  hukum  jual-beli  dalam  sunnah  Rasulullah  SAW. Diantaranya adalah hadits Nabi Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu  Sa‟id  al-Khudri;  Rasulullah  SAW  bersbada:  “Sesungguhnya  jual beli  tu  hanya  boleh  dilakukan  atas  dasar  kerelaan  (antara  kedua  belah pihak)  (HR.  al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah  dan  dinilai  shahih  oleh  Ibnu Hibban)”.
c. Ijma‟
Semua  ulama  telah  sepakat  tentang  masalah  diperbolehkannya jual  beli  dan  telah  dipraktekkan  sejak  zaman  Rasulullah.    Dengan disyari‟atkannya  jual  beli  merupakan  salah  satu  cara  untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.
Dari  kandungan  ayat-ayat  Al  Qur‟an,  hadist  Rasulullah  SAW dan  ijma  yang  dikemukakan  diatas  sebagai  dasar  jual  beli  para  ulama fiqih  mengambil  suatu  kesimpulan,  bahwa  jual  beli  itu  hukumnya mubah  (boleh).  Jual  beli  itu  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  yang telah ditentukan oleh syara‟ (Mas‟adi, 2002).
4. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  No.  28/DSN-MUI/III/2002  Tentang  Jual Beli Mata Uang
Fatwa  adalah  salah  satu  produk  pemikiran  hukum  Islam.  Menurut
Atho‟  Mudzhar  ada  dua  pihak  yang  senantiasa  aktif  melaksanakan  tugas pengembangan  dan  penerapan  hukum  Islam  ( ijtihad )  yaitu  para mufti
(pemberi  fatwa)  dan qadli (hakim).  Fatwa  memiliki  kekuatan  hukum mengikat para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus.
144 | Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ) ...
Melihat dari berkembangnya Lembaga Keuangan Syari‟ah di tanah air,  berkembang  pula  jumlah  Dewan  Pengawas  Syari‟ah  yang  berada  dan mengawasi  masing-masing  lembaga  tersebut.  Banyaknya  dan  beragamnya Dewan Pengawas Syari‟ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari‟ah adalah  suatu  hal  yang  harus  disyukuri,  namun  juga  diwaspadai. Kewaspadaan  ini  berkaitan  dengan  adanya  kemungkinan  timbulnya  fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syari‟ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sebagai  payung  dari  lembaga  dan organisasi  keislaman  di  Indonesia,  menganggap  perlu  dibentuknya  satu dewan  syari'ah  yang  bersifat  nasional  dan  memahami  seluruh  lembaga keuangan,  termasuk  di  dalamnya  bank-bank  syari'ah.  Lembaga  ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari‟ah Nasional.
Tugas  DSN  MUI  yaitu  Menumbuh  kembangkan  penerapan  nilai- nilai  syari'ah  dalam  kegiatan  perekonomian  pada  umumnya  dan  keuangan pada  khususnya.  Mengeluarkan  fatwa  atau  jenis-jenis  kegiatan  keuangan serta  Mengeluarkan  fatwa  atau  jenis-jenis  kegiatan  keuangan.  Dan mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan (Ghufron, 2005).
Sekain  itu  DSN-MUI  pada  bidang  keuangan  dan  perbankan  adalah sebagai  badan  otoritas  yang  memberikan  saran  kepada  institusi  terkait (Bank  Indonesia, Departemen Keuangan,  atau  Bapepam) berkaitan dengan operasi  perbankan  syariah  atau  lembaga  keuangan  syariah  lainnya, mengoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.

## C. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  kualitatif  yaitu  prosedur  penulisan  yang  menghasilkan  data deskriptif atau uraian terhadap peristiwa atau masalah berupa kata kata tertulis dari  orang  orang  dan  perilaku  yang  diamati  tidak  secara  langsung.  Paradigm kualitatif  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalh  masalah  dalam kehidupan social  berdasarkan kondisi  realita  atau natural  setting  yang holistis, kompleks dan rinci (Sabiq, 2006).
Penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka  dengan  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  karya  tulis  ilmiah  maupun  dokumen  lainnya yang  relevan.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  data
sekunder,  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui media perantara atau diperoleh dari dan dicatat pihak lain (Mas‟adi, 2002).
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi  data,  kategorisasi  data,  dan  verifikasi  data.  Reduksi  data  didalam penelitian ini dilaksanakan bersama menyeleksi semua data lewat pemotongan dan  penyederhanaan  data  yang  tersedia  cocok  bersama  topik  penelitian. Selanjutnya dilaksanakan spesifikasi data yang sudah direduksi cocok bersama tema  penelitian.  Tahapan  terakhir  adalah  verifikasi  data  untuk  menarik kesimpulan  yang  merupakan  interpretasi  peneliti  terhadap  data.  Verifikasi dilakukan  dengan  mengkomparasikan  antara  satu  sumber  data  dengan  sumber data lainnya.

## D. PEMBAHASAN
1. Fatwa DSN MUI No. 28/MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang
Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama yaitu melihat pada  fatwa  DSN-MUI  No.  28/MUI/III/2002  terkait  Jual  Beli  Mata  Uang (ash-Sarf).  Fatwa  DSN  sendiri  merupakan  lembaga  yang  dipayungi  oleh MUI,  yang  secara  khusus  menangani  kegiatan  perekonomian  islam  di Indonesia, tidak diragukan lagi, bahwa lembaga ini menjadi acuan lembaga keuangan syari‟ah pada umumnya. Oleh sebab itu peneliti memilih lembaga DSN-MUI sebagai data utama atau primer dan juga berkaitan dengan judul yang  sudah  ditulis.  Pada  lembaga  ini  mempunyai  situs  web,  sehingga  kita bisa  melihat  secara  langsung  profil  lembaga  serta  dapat  melihat  secara keseluruhan  mengenai  lembaga  Dewan  Syari‟ah  Nasional,  sepertihalnya fatwa-fatwa  yang  sudah  dikeluarkan,  surat  keputusan,  pedoman implementasi dan banyak lagi (Sabiq, 2006).
Adapun  ketentuan-ketentuan umum  fatwa  DSN-MUI  No. 28/MUI/III/2002  tentang  Jual  Beli  Mata  Uang,  sebagai  berikut  (Hamzah,
1992):
a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
c. Apabila  transaksi  dilakukan  terhadap  mata  uang  sejenis  maka  nilainya harus sama dan secara tunai ( attaqabudh ).
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing (Syakir, 2004):
a. Transaksi  Spot,  yaitu  transaksi  pembelian  dan  penjualan  valuta  asing (valas)  untuk  penyerahan  pada  saat  itu  ( over  the  counter )  atau
146 | Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ) ...
penyelesaiannya  paling  lambat  dalam  jangka  waktu  dua  hari. Hukumnya  adalah  boleh,  karena  dianggap  tunai,  sedangkan  waktu  dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
b. Transaksi Forward , yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya  ditetapkan  pada  saat  sekarang  dan  diberlakukan  untuk  waktu yang  akan  datang,  antara  2  x  24  jam  sampai  dengan  satu  tahun. Hukumnya  adalah  haram,  karena  harga  yang  digunakan  adalah  harga yang  diperjanjikan  ( muwa'adah )  dan  penyerahannya  dilakukan  di kemudian  hari,  padahal  harga  pada  waktu  penyerahan  tersebut  belum tentu  sama  dengan  nilai  yang  disepakati,  kecuali  dilakukan  dalam bentuk  forward  agreement  untuk  kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindari ( lil hajah ).
c. Transaksi  Swap,  yaitu  suatu  kontrak  pembelian  atau  penjualan  valas dengan  harga  spot  yang  dikombinasikan  dengan  pembelian  antara penjualan  valas  yang  sama  dengan  harga  forward.  Hukumnya  haram, karena mengandung unsur maisir ( spekulasi ).
d. Transaksi  Option,  yaitu  kontrak  untuk  memperoleh  hak  dalam  rangka membeli  atau  hak  untuk  menjual  yang  tidak  harus  dilakukan  atas sejumlah  unit  valuta  asing  pada  harga  dan  jangka  waktu  atau  tanggal akhir  tertentu.  Hukumnya  haram,  karena  mengandung  unsur  maisir
( spekulasi ).
Jika jual beli mata uang yang dilakukan berlainan jenis, maka harus dilakukan  dengan  nilai  tukar  ( kurs )  yang  berlaku  pada  saat  transaksi  dan secara  tunai.  Jasa  pertukaran  valuta  asing  dalam  perbankan  syariah  tentu harus  sesuai  dengan    prinsip    syariah.  Layanan  transaksi  pertukaran  valas dalam perbankan syariah bernama ash-Sharf atau menggunakan akad sharf.
Di  bank  syariah,  transaksi  valas  pun  harus  memenuhi  prinsip  pertukaran secara  spot,  berlangsung  dengan  tunai  dan  tidak  mengandung  unsur spekulasi (Hamzah, 1992).
2. Fatwa  DSN-MUI  No.  96/DSN-MUI/IV/2015  Tentang  Transaksi  Lindungi Nilai Syari‟ah ( Al-Tahawuth Al-Islam / Islamic Hedging ) atas Nilai Tukar.
Menurut  Fatwa  DSN  MUI  menjelaskan  bahwa  nilai  lindung
(hedging)  adalah  cara  atau  teknik  untuk  mengurangi  yang  timbul  ataupun yang diperkiranan akan timbul akibat adanya fluktuasi niali tukar.  Lindungi Nilai  Syari‟ah  ( al-Tahawuth  al-Islam  /  Islamic  Hedging )  atas  nilai  tukar diperlukan  untuk  memitigasi  risiko  ketidakpastian  pergerakan  nilai  tukar
selain itu juga untuk mendukung perkembangan industry keuangan syariah. Adapun isi dari fatwa tersebut antara lain berisi ketentuan umum, ketentuan hukum,  ketentuan  akad,  ketentuan  mekanisme,  ketentuan  dan  batasan,  dan ketentuan  penyelesaian  perselisihan.  Adapun  ketentuan  umum  dan ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut (Hanafi, 2017):
a. Ketentuan Umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1) Lindung  Nilai    atas  nilai  tukar  adalah  cara  atau  teknik  untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.
2) Lindung  Nilai  Syariah  atas  nilai  tukar  adalah  cara  atau  teknik  lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.
3) Transaksi  lindung  nilai  atas  nilai  tukar  adalah  transaksi  (akad)  yang bertujuan untuk lindung niIai.
4) Forward  Agreement  ( a/-Muwa  'adat  li  'aqd  al-sharf  al-fawri  fi  al- mustaqbal )  adalah  saling  berjanji  untuk  transaksi  mata  uang  asing secara  spot  dalam  jumlah  tertentu  di  masa  yang  akan  datang  dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.
5) Transaksi  mata  uang  asing  secara  Spot  (selanjutnya  disebut,  transaksi Spot  adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk penyerahan  pada  saat  itu  atau  penyelesaiannya  paling  lambat dalam.jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman.
6) 'Aqd al-Tahawwuth al-Basith (transaksi lindung nilai sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema Forward Agreement  yang diikuti dengan  transaksi  Spot  pada  saat  jatuh  tempo  serta  penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
7) Aqd  al-Tahawwuth  al-Murakkab (transaksi  lindung  nilai  kompleks) adalah transaksi Iindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot  dan  forward  agreement  yang  diikuti  dengan  transaksi  spot  pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
8) 'Aqd  al-Tahawwuth  fi  Suq  al-Sil'ah (transaksi  lindung  nilai  melalui Bursa  Komoditi  Syariah)  adalah  transaksi  lindung  nilai  dengan  skema berupa rangkaian transaksi jual beli komoditi ( sil'ah ) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi ( sil'ah ) dalam mata uang asing  serta  penyelesaiannya  berupa  serah  terima  mata  uang  pada saatjatuh tempo.
9) Bursa Komoditi Syariah adalah Bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah.
148 | Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ) ...
10) Penjual  komoditi  syariah  adalah  peserta  pedangan  komoditi  yang menjadi peserta komersial atau konsumen komoditi.
11) Konsumen komoditi syariah adalah pihak yang membeli komoditi dari peserta komersial.
12) Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi.
13) Surat  Penguasaan  Atas  Komoditi  Tersetujui  (SPAKT)  adalah  surat yang  diterbitkan  oleh  Bursa  Komoditi  Syariah  sebagai  bukti  atas kepemilikan dan penguasaan komoditi syariah.
14) Peserta  Pedagang  Komoditi  adalah  peserta  yang  menyediakan  stok komoditi di pasar komoditi syariah.
15) Mata  uang  yang  diterima  adalah  mata  uang  yang  akan  diterima  oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi.
16) Mata  Uang  yang  Diserahkan  adalah  mata  uang  yang  akan  diserahkan oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi.
Transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata
( al-hajah  almassah )  boleh  dilakukan  dengan  syarat  mengikuti  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  fatwa  ini  (Hanafi,  2017).  Dari  kedua  fatwa diatas  sama-sama  menjelaskan  masalah  jual  beli  mata  uang  (ash-Sharf). Fatwa  pertama  menjelaskan  mekanisme  jual  beli  mata  uang  (ash-Sharf) yang diperbolehkan dalam islam, tentunya  dimusyawarahkan bersama oleh lembaga  DSN-MUI  dengan  melihat  hukum  yang  sudah  ada  dalam  fiqih muamalah  (Amrin,  2006).  Sedangkan  fatwa  kedua  menjelaskan  tindak lanjut mengenai jual beli mata uang dan sejenisnya mengenai perlindungan, jaminan  maupun  peran  dari  lembaga  DSN-MUI  itu  sendiri,  didalamnya juga  menjelaskan  bagaimana  hukum  islam  menyikapi  masalah  tersebut. Sehingga  kita  bisa  memahami  dengan  melihat  dari  fatwa  yang  sudah dikeluarkan  oleh  DSN-MUI,  karena  juga  berlaku  bagi  seluruh  lembaga keuangan syari‟ah yang ada di Indonesia (Mujieb, 1995).

## E. KESIMPULAN
Mekanisme  jual  beli  valuta  asing  yang  dijelaskan  pada  Fatwa  DSN- MUI  No.  28/MUI/III/2002  tentang  jual  beli  mata  uang  ( ash-sharf )  hanya menggunakan  transaksi  Spot,  transaksi  Spot  sendiri  merupakan  transaksi pembelian  dan  penjualan  valuta  asing  ( valas )  untuk  penyerahan  pada  saat  itu ( over the counter ) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.  Hukumnya  adalah  boleh,  karena  dianggap  tunai,  sedangkan  waktu  dua hari  dianggap  sebagai  proses  penyelesaian  yang  tidak  bisa  dihindari  dan
merupakan  transaksi  internasional.  Sedangkan  transaksi  forward,  swap  dan option hukumnya haram karena mengandung unsur maisir .
Untuk melindugi, mengurangi dan memperkecil akibat terjadinya risiko ketidakpastian  pergerakan  nilai  tukar  serta  untuk  mendukung  perkembangan industry  keuangan  syariah  sudah  diatur  dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  96/DSN- MUI/IV/2015  Tentang  Transaksi  Lindungi  Nilai  Syari‟ah.  Transaksi  lindung nilai  syariah  ( al-Tahawwuth  al-Islami/Islamic  Hedging )  atas  nilai  tukar berdasarkan  kebutuhan  nyata  ( al-hajah  almassah )  boleh  dilakukan  dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Mujieb, Abdul. Kamus Istilah Fiqh . Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.
Amrin, Abdulah. Asuransi Syari'ah . Jakarta: Gramedia. 2006.
Soeroyo.  Nastangin.  Doktrin  Ekonomi  Islam.  Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Wakaf.
1995.
Al-Asqalani,  Ibnu  Hajar. Terjemah  Bulughul  Maram. Semarang:  Pustaka  Nuun,
2011.
Al-Nabhani,  Taqiyudin. Al-Nidzam  Al-Iqtishadi  Fi  Al-Islam. Bairut:  Dar  Ummah,
2004.
Pasaribu,  Chairuman.  K.  Lubis,  Suharwardi. Hukum  Perjanjian  dalam  Islam . Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
Enang, Hidayat. Fiqh Jual Beli. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
A  Mas‟adi,  Ghufron. Fiqh  Muamallah  Kontekstual. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2005.
Ghufron  A.  Mas‟adi,  Fiqh  Mu‟amalah  Kontekstual,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada,
2002), cet 1., hal. 14. Ghufron A. Mas‟adi, Ibid. hal. 170 Hamzah  Ya‟qub,  Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam,  (Bandung:  Dipponegoro,
1992), hal. 24.
Hanafi, Mamduh. Manajemen Keuangan Internasional . Yogyakarta: BPFE 2017.
Syakir  Sula,  Muhamad. Asuransi  Syari'ah:  Konsep  dan  Sistem  Operasional . Jakarta: Gema Insani. 2004.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah . Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
150 | Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ) ...