Keadilan Sosial:
Telaah atas Filsafat Politik John Rawls
Iqbal Hasanuddin Universitas Bina Nusantara iqbalhasanuddin2018@gmail.com
Abstrak:  Makalah  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  Teori  Keadilan  dalam pandangan  John  Rawls  sebagaimana  tertuang  di  dalam  bukunya, A  Theory  of Justice (1971).  Penjelasan  dimaksud  terkait  dengan  asumsi-asumsi  falsafi  yang melatarbelakangi  gagasan  Rawls  tentang  keadilan  sebagai fairness ,  yaitu: pandangannya  tentang  person  moral  yang  rasional,  bebas  dan  setara  sebagai titik-tolak bagi filsafat moral dan filsafat politik.
Kata-kata Kunci: Rawls, Keadilan, Fairness.

## Pendahuluan
John  Rawls  (1921-2002)  adalah  seorang  pemikir  yang  memiliki pengaruh  sangat  besar  di  bidang  filsafat  politik  dan  filsafat  moral.  Melalui gagasan-gagasan  yang  dituangkan  di  dalam A  Theory  of  Justice (1971),  Rawls menjadikan  dirinya  pijakan  utama  bagi  perdebatan  filsafat  politik  dan  filsafat moral  kontemporer.  Para  pemikir  setelah  Rawls  hanya  punya  dua  pilihan: Menyetujui  atau  tidak  menyetujui  Rawls.  Tidak  ada  pilihan  untuk mengabaikan  Rawls  sama  sekali.  Hal  ini  dikarenakan  jangkauan  pemikiran Rawls  yang  sangat  luas  dan  dalam,  yakni:  Upaya  untuk  melampaui  paham utilitarianisme yang sangat dominan di era sebelum Rawls serta merekonstruksi warisan  teori  kontrak  sosial  dari  Hobbes,  Locke  dan  Kant  sebagai  titik  tolak untuk  merumuskan  sebuah  teori  keadilan  yang  menyeluruh  dan  sistematis (Daniels: 1971).
Sebagai  ilustrasi  atas  pengaruh  besar  Rawls  dalam  bidang  filsafat politik  dan  filsafat  moral  tersebut,  ada  baiknya  bila  kata-kata  dari  Robert Nozick, seorang filsuf politik sezaman dan sekaligus kritikus paling utama bagi pikiran-pikiran Rawls, dikemukakan di sini:
A  Theory  of  Justice adalah  sebuah  karya  filsafat  politik  dan  filsafat moral yang kuat, mendalam, subtil, luas, sistematik, yang tidak pernah terlihat lagi  semenjak  karya-karya  John  Stuart  Mill,  atau  sebelumnya.  Buku  ini
merupakan  sumber  mata  air  ide-ide,  terintegrasi  bersama  dalam  satu  kesatuan yang  bagus.  Para  pemikir  filsafat  politik  sekarang harus  bekerja  di  dalam  teori Rawls, atau harus menjelaskan mengapa tidak (Nozick: 1974, h. 183).
Tanggapan-tanggapan  atas  pemikiran  Rawls  dalam A  Theory  of Justice tersebut datang dari berbagai kalangan, terutama dari para pemikir yang berada  di  barisan  libertarian,  feminis,  pembela  utilitarianisme,  dan komunitarianisme neo-Aristotelian.  Debat  antara  Rawls  dan  pendukungnya di satu sisi, serta pengkritiknya dari kalangan komunitarian neo-Aristotelian di lain sisi  bahkan  kemudian  menjadi  sangat  terkenal  sebagai  “debat  liberal- komunitarian” dalam percaturan filsafat kontemporer. Beberapa di antara filsuf terkenal  yang  melibatkan  diri  di  dalam  perdebatan  ini  adalah  Rawls  sendiri, Jurgen  Habermas,  Charles  Taylor,  Michael  Sandel,  dan  Michael  Walzer (Rasuanto: 2005, h. 26; Magnis-Susseno: 2005, h. 198-216).
Pertanyaannya  adalah  gagasan  apa  sebenarnya  yang  terkandung  di dalam A  Theory  of  Justice sehingga  buku  ini  disebut-sebut  sebagai  salah  satu buku  yang  paling  berpengaruh  di  dalam  filsafat  politik  dan  filsafat  moral kontemporer? Apa sebenarnya yang dimaksud Rawls dalam bukunya itu sebagai teori  keadilan?  Argumen-argumen  apa  yang  Rawls  pakai  untuk  mendukung teori keadilannya itu?
Tulisan  ini  bermaksud  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut. Untuk  itu,  Pada  bagian  “Keadilan  sebagai Fairness ”  dijelaskan  tujuan  utama Rawls  merumuskan  teori  keadilannya.  Selanjutnya,  pada  bagian  “Posisi  Asali” dijelaskan  argumen-argumen  Rawls  untuk  mendukung  prinsip-prinsip keadilannya. Bagian “Prinsip-prinsip Keadilan” menjelaskan gagasan substantif Rawls  tentang  prinsip-prinsip  untuk  menata  masyarakat  modern  yang  tertata secara  baik  berdasarkan  konsepsinya  mengenai  keadilan  sebagai fairness . Kemudian,  pada  bagian  “Tanggapan”,  saya  mencoba  membuat  refleksi  kritis atas gagasan-gagasan Rawls. Tulisan ini diakhiri dengan sebuah catatan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan.

## Keadilan sebagai Fairness
Apa  yang  memungkinkan  anggota-anggota  dari  suatu  masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur  pembagian  hak  dan  kewajiban  di  antara  mereka?  Apa  yang  bisa mendorong anggota-anggota masyarakat tersebut untuk terlibat secara sukarela dalam  berbagai  kerja  sama  sosial?  Tentu  saja,  dalam  suatu  tatanan  sosial  yang totaliter, anggota-anggota dari masyarakatnya bisa saja secara terpaksa menerima dan  mematuhi  ketentuan-ketentuan sosial  yang ditetapkan oleh rezim  totaliter
tersebut,  karena  mereka  mungkin  merasa  takut.  Akan  tetapi,  untuk  kedua kalinya  dikemukakan  di  sini,  pertanyaannya  adalah  apa  yang  memungkinkan munculnya kesukarelaan dari segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada?
Terhadap  pertanyaan-pertanyaan  ini,  Rawls  mengemukakan  bahwa kesukarelaan  segenap  anggota  masyarakat  untuk  menerima  dan  mematuhi ketentuan-ketentuan  sosial  yang  ada  hanya  dimungkinkan  jika  masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai fariness menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan  institusi-institusi  yang  ada  di  dalamnya  (Rawls:  1971,  h.  4-5). Sampai di sini, pertanyaan belum sepenuhnya terjawab. Lantas, apa yang Rawls maksudkan  dengan  keadilan  sebagai fairness ?  Mengapa fairness itu  sedemikian penting  dalam  rumusan  keadilan  Rawls?  Apa  yang  memungkinkan  suatu keadilan sebagai fairness bisa muncul?
Ketika  berbicara  tentang  ketentutan-ketentuan  sosial  yang  mengatur kehidupan  bersama,  Rawls  sebenarnya  sedang  menekankan  upaya  untuk merumuskan  prinsip-prinsip  yang  mengatur  distribusi  hak  dan  kewajiban  di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban,  yang  didasarkan  pada  suatu  konsep  keadilan  bagi  suatu  kerja  sama sosial,  menunjukan  bahwa  teori  keadilan  Rawls  memusatkan  perhatian  pada bagaimana  mendistribusikan  hak  dan  kewajiban  secara  seimbang  di  dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara  nyata,  serta  menanggung  beban  yang  sama.  Karenanya,  agar  menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya  kesepakatan  yang fair di  antara  semua  anggota  masyarakat.  Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial (Rawls: 1971, h. 4- 5).
Demikian,  kesepakatan  yang fair adalah  kunci  untuk  memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang fair itu bisa diperoleh?  Rawls  memandang  bahwa  kesepakatan  yang fair hanya  bisa  dicapai dengan  adanya  prosedur  yang  tidak  memihak.  Hanya  dengan  suatu  prosedur yang  tidak  memihak,  prinsip-prinsip  keadilan  bisa  dianggap fair .  Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai fairness adalah “keadilan prosedural murni” (Ujan: 2001,  h.  42).  Dalam  hal  ini,  apa  yang  dibutuhkan  oleh  mereka  yang  terlibat dalam  proses  perumusan  konsep  keadilan  hanyalah  suatu  prosedur yang fair (tidak  memihak)  untuk  menjamin  hasil  akhir  yang  adil  pula  (Rawls: 1971, h. 4-5).
Poisisi Asali
Di  atas,  Rawls  menekankan  posisi  penting  suatu  prosedur yang fair demi  lahirnya  keputusan-keputusan  yang  oleh  setiap  orang  dapat diterima  sebagai  hal  yang  adil.  Adapun  prosedur  yang fair ini  hanya  bisa terpenuhi  apabila  terdapat  iklim  musyawarah  yang  memungkinkan  lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls  menegaskan  pentingnya  semua  pihak,  yang  terlibat  dalam  proses musyawarah  untuk  memilih  prinsip-prinsip  keadilan,  berada  dalam  suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asali” ( the original position ).
Rawls  memunculkan  gagasan  tentang  posisi  asali  dengan  sejumlah catatan: Pertama ,  adalah  penting  untuk  menegaskan  terlebih  dahulu  bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya kadilan  sebagai fairness .  Namun,  Rawls  tidak  pernah  memandang  posisi  asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan.  Hanya  saja,  kendati  bersifat  imajiner,  bagi  Rawls,  posisi  asali sudah  merupakan  syarat  yang  memadai  untuk  melahirkan  sebuah  konsep keadilan  yang  bertujuan  pada  terjaminnya  kepentingan  semua  pihak secara fair (Rawls: 1971, h. 120).
Kedua ,  setiap  orang  yang  berpartisipasi  di  dalam  proses  perumusan prinsip-prinsip  keadilan  ini  harus  benar-benar  masuk  dalam  situasi  ideal tersebut. Hanya saja, Rawls percaya bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam  posisi  asali.  Hanya  orang-orang  tertentu  yang  dapat  masuk  ke  dalam situasi  hipotesis  ini,  yakni  mereka  yang  memiliki  kemampuan  bernalar  sesuai dengan  standar  formal  dalam  dunia  ilmu  pengetahuan.  Ketentuan-ketentuan ilmiah  ini  membuka  peluang  bagi  semua  orang  untuk  masuk  ke  dalam  proses musyawarah yang fair (Rawls: 1971, h. 130-135).
Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan “tanpa pengetahuan.” Melalui gagasan tentang “keadaan-tanpa-pengetahuan”  tersebut,  Rawls ingin  menegaskan  bahwa  semua pihak  yang  ada  dalam  posisi  asali  tidak  memiliki  pengetahuan  mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam proses perumusan dan  pemilihan  prinsip-prinsip  pertama  keadilan.  Keadaan  ketidaktahuan  akan hal-hal  partikular  memang  menjadi  syarat  penting  untuk  menjamin fairness . Oleh  karena  itu,  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pemilihan  tersebut harus mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan yang senantiasa
dipandu  oleh  pertimbangan-pertimbangan  yang  umum  sifatnya  (Rawls:  1971, h. 136-142).
Rawls juga menggambarkan bahwa dalam  posisi  asali  tersebut semua pihak  juga  diandaikan  bersikap  saling-tidak-peduli  dengan  kepentingan  pihak lain.  Di  sini  dimaksudkan  bahwa  semua  pihak  berusaha  dengan  sungguh- sungguh  memperjuangkan  apa  yang  dianggap  paling  baik  bagi  dirinya.  Pada saat yang sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh  pihak  lain  bagi  dirinya  sendiri.  Gambaran  ini  secara  sekilas menunjukan  karikatur  orang-orang  yang  justru  bertolak  belakang  dengan semangat kerja sama yang menjadi inti konsep keadilan sebagai fairness . Namun demikian,  penggambaran  Rawls  tentang  sikap  saling-tidak-peduli  di  antara orang-orang  yang  ada  dalam  posisi  asali  tersebut  sebenarnya  lebih  sebagai sebuah pengandaian agar semua pihak dalam posisi asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Untuk itu, semua orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.
Pertanyaan  yang  muncul  adalah:  Bagaimana  setiap  pihak  yang berusaha  mengejar  kepentingannya  sendiri  (rasional)  di  dalam  posisi  asali  dan berada  dalam  keadaan  “tanpa-pengetahuan”  itu  pada  akhirnya  dapat  memilih prinsip-prinsip  pertama  keadilan  yang  mampu  menjamin  kepentingan  semua pihak?  Menurut  Rawls,  dalam  situasi  tersebut,  maka  orang-orang  atau  para pihak  akan  memastikan  bahwa  prinsip  keadilan  yang  akan  dirumuskan  bisa menjamin  distribusi  “nilai-nilai  primer”  ( primary  goods )  yang fair .  Dalam  hal ini,  “nilai-nilai  primer”  adalah  satu-satunya  motivasi  yang  mendorong  dan membimbing  semua  pihak  dalam  usahanya  memilih  prinsip-prinsip  pertama keadilan.  Dengan  nilai-nilai  primer,  Rawls  memaksudkan semua  nilai  sosial dasar  yang  pasti  diinginkan  dan  dikejar  oleh  semua  manusia .  Artinya,  pelbagai manfaat  yang  dilihat  dan  dihayati  sebagai  nilai-nilai  sosial  yang  harus  dimiliki oleh seseorang agar layak disebut manusia.
Gagasan  Rawls  tentang  posisi  asali  tersebut  sebenarnya  merupakan refleksi  dari  konsep  moral  tentang  person:  setiap  manusia  diakui  dan diperlakukan sebagai person yang rasional, bebas, dan setara (memiliki hak yang sama). Dalam  pandangan Rawls, manusia sebagai  person moral pada dasarnya memiliki  dua  kemampuan  moral,  yakni:  1)  kemampuan  untuk  mengerti  dan bertindak  berdasarkan  rasa  keadilan  dan  dengan  itu  juga  didorong  untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial; dan 2) kemampuan untuk membentuk, merevisi,  dan  secara  rasional  mengusahakan  terwujudnya  konsep  yang  baik. Rawls menyebut kedua kemampuan ini sebagai a sense of justice dan a sense of the
good .  Kemampuan-kemampuan  moral  itu  memberikan  kemungkinan  bagi manusia  sebagai  person  moral  untuk  bertindak  secara  rasional  dan  otonom dalam menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang dianggap baik bagi dirinya di  satu  sisi,  serta  bertindak  berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan  di  lain  sisi (Rawls: 1987, h. 1-88).

## Dua Prinsip Keadilan
Dalam kondisi awal ( posisi asali ) sebagaimana dijelaskan di atas, Rawls percaya  bahwa  semua  pihak  akan  bersikap  rasional;  dan  sebagai  person  yang rasional,  semua  pihak  akan  lebih  suka  memilih  prinsip  keadilan  yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (utilitarianisme). Prinsip itu adalah:
Semua nilai-nilai sosial—kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan,  dan  basis  harga  diri—harus  didistribusikan  secara  sama.  Suatu distribusi  yang  tidak  sama  atas  nilai-nilai  sosial  tersebut  hanya  diperbolehkan apabila  hal  itu  memang  menguntungkan  orang-orang  yang  paling  tidak beruntung (Rawls: 1971, h. 62).
Bertolak dari prinsip umum di atas, Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan  sebagai  berikut:  1.  Setiap  orang  harus  memiliki  hak  yang  sama  atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; 2.  Ketidaksamaan  sosial  ekonomi  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  (a) diharapkan  memberi  keuntungan  bagi  bagi  orang-oang  yang  paling  tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (Rawls: 1971, h. 60).
Dengan  demikian,  untuk  terjaminnya  efektivitas  dari  kedua  prinsip keadilan  itu,  Rawls  menegaskan  bahwa  keduanya  harus  diatur  dalam  suatu tatanan  yang  disebutnya serial  order atau lexical  order (Rawls:  1971,  h.  63-64). Dengan  pengaturan  seperti  ini,  Rawls  menegaskan  bahwa  hak-hak  serta kebebasan-kebebasan  dasar  tidak  bisa  ditukar  dengan  keuntungan-keuntungan sosial  dan  ekonomi.  Hal  ini  berarti  bahwa  prinsip  keadilan  kedua  hanya  bisa mendapat  tempat  dan  diterapkan  apabila  prinsip  keadilan  pertama  telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan  yang  pertama.  Oleh karena  itu,  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan  dasar  dalam  konsep  keadilan khusus  ini  memiliki  prioritas  utama  atas  keuntungan-keuntungan  sosial  dan ekonomi (Rawls: 1971, h. 250).
Bagi  Rawls,  pembatasan  terhadap  hak  dan  kebebasan  hanya diperbolehkan  sejauh  hal  itu  dilakukan  demi  melindungi  dan  mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Itu berarti, perlu diterima suatu pengaturan
secara kelembagaan atas praktek-praktek kebebasan agar pelaksanaan kebebasan tidak membahayakan kebebasan yang memang menjadi hak setiap orang (Ujan: 2001, h. 74).
Prinsip  keadilan  yang  kedua  menuntut  bahwa  ketidaksamaan  dalam pencapaian nilai-nilai sosial dan ekonomi diperbolehkan apabila tetap membuka peluang  bagi  pihak  lain  untuk  mendapatkan  manfaat  dalam  hal  yang  sama. Oleh  karena  itu,  ketidaksamaan  dalam  perolehan  nilai  sosial  dan  ekononomi tidak  harus  selalu  dimengerti  sebagai  ketidakadilan.  Inti  dari  prinsip  keadilan yang kedua justru terletak pada sisi ini.
Bagi  Rawls,  prinsip  “perbedaan”  dimaksudkan  untuk  menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal di mana keterbukaan peluang yang sama  (dijamin  melalui  prinsip  kesempatan  yang  adil)  tidak  akan menguntungkan  sekelompok  orang  dan  pada  saat  yang  sama  merugikan kelompok  orang  lainnya.  Oleh  karena  itu,  adanya  prinsip  “perbedaan” merupakan pengakuan dan sekaligus jaminan atas hak dari kelompok yang lebih beruntung ( the better off ) untuk menikmati prospek hidup yang lebih baik pula. Akan tetapi, dalam kombinasi dengan prinsip kesempatan yang sama dan adil, prinsip itu juga menegaskan bahwa “kelebihan” berupa prospek yang lebih baik itu  hanya  dapat  dibenarkan  apabila  membawa  dampak  berupa  peningkatan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau paling tidak beruntung (Rawls: 1971, h. 75).
Keadilan dalam Penataan Institusi-instutusi Politik dan Ekonomi Konsepsi  keadilan  Rawls  memperlihatkan  dukungan  dan  pengakuan yang kuat akan hak dan kewajiban manusia, baik dalam bidang politik maupun dalam  bidang  ekonomi.  Secara  khusus,  konsepsi  keadilan  tersebut  menuntut hak  pastisipasi  yang  sama  bagi  semua  warga  masyarakat  dalam  setiap  proses pengambilan  keputusan  politik  dan  ekonomi.  Dengan  demikian,  diharapkan bahwa  seluruh  struktur  sosial  dasar  sungguh-sungguh  mampu  menjamin kepentingan semua pihak.
Dari sudut politik, konsepsi keadilan Rawls diformulasikan ke dalam tiga sendi utama: (1) hak atas partisipasi politik yang sama; (2) hak warga untuk tidak patuh; dan (3) hak warga untuk menolak berdasarkan hati nurani. Ketiga hal  ini  menjadi  manifestasi  kelembagaan  dari  prinsip  keadilan  pertama  dalam teori kedilan Rawls.
Rawls memandang hak atas partisipasi politik yang sama tersebut bisa terakomodasi  dalam  sebuah  sistem  politik  yang  tidak  saja  bersifat  demokratis, tapi  juga  konstitusional.  Sistem  politik  demokrasi  konstitusional  di  sini
dicirikan  oleh  dua  hal  utama: pertama ,  adanya  suatu  badan  perwakilan  yang dipilih  melalui  suatu  pemilihan  yang fair dan  bertanggung  jawab  kepada pemilihnya,  yang  berfungsi  sebagai  badan  legislatif  untuk  merumuskan peraturan-peraturan  dan  kebijakan-kebijakan  sosial;  dan kedua ,  adanya perlindungan  konstitusional  terhadap  kebebasan-kebebasan  sipil  dan  politik, seperti  kebebasan  berpikir  dan  berbicara,  kebebasan  berkumpul  dan membentuk organisasi politik (Rawls: 1971, h. 222).
Bagi  Rawls,  sistem  politik  demokrasi  konstitusional  harus memberikan ruang bagi  hak untuk tidak patuh (pada Negara), karena hak  ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Rawls memaksudkan hak untuk tidak patuh  ini  sebagai  ‘suatu  tindakan  publik,  tanpa  kekerasan,  berdasarkan  suara hati  tetapi  bersifat  politis,  bertentangan  dengan  hukum  karena  biasanya dilakukan  dengan  tujuan  menghasilkan  perubahan  hukum  atau  kebijakan pemerintah’  (Rawls:  1971,  h.  364).  Dalam  hal  ini,  Rawls  memandang  bahwa ada  ruang  di  mana  hukum  yang  ditetapkan  tidak  bersifat  adil  sehingga  warga Negara boleh melakukan tindakan politik untuk menentang dan mengubahnya melalui cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.
Jika  hak  untuk  tidak  patuh  dimaksudkan  sebagai  tindakan  politik untuk  memperbaiki  hukum  yang  tidak  adil,  maka  hak  untuk  menolak berdasarkan  hati  nurani  lebih  dimaksudkan  sebagai  ruang  yang  diberikan kepada  seseorang  untuk  tidak  mematuhi  hukum  jika  hal  itu  dipandang bertentangan  dengan  hati  nuraninya  sendiri.  Misalnya,  jika  terdapat  sebuah hukum  yang  meminta  warganya  untuk  berperang  sementara  terdapat  seorang warga  yang  memiliki  keyakinan  bahwa  membunuh  bertentangan  dengan prinsip keadilan yang dipegangnya, maka dia berhak untuk menolak untuk ikut berperang (Rawls: 1971, h. 370-380).
Dari  sudut  penataan  ekonomi,  konsepsi  keadilan  Rawls  menuntut suatu basis ekonomi yang fair melalui sistem perpajakan yang proporsional (dan bahkan  pajak  progresif  jika  diperlukan)  serta  sistem  menabung  yang  adil sehingga memungkinkan terwujudnya distribusi yang adil pula atas semua nilai dan  sumber  daya  sosial.  Di  sini  perlu  ditegaskan  bahwa  setiap  orang mempunyai  hak  untuk  menikmati  nilai-nilai  dan  sumber  daya  sosial  dalam jumlah  yang  sama,  tetapi  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menciptakan kemungkinan  yang  membawa  kemaslahatan  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.  Prinsip  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi  anggota  masyarakat  dalam generasi  yang  sama,  tetapi  juga  bagi  generasi  yang  satu  dengan  generasi  yang lainnya. Bagi Rawls, kekayaan dan kelebihan-kelebihan bakat alamiah seseorang
harus  digunakan  untuk  meningkatkan  prospek  orang-orang  yang  paling  tidak beruntung di dalam masyarakat (Rawls: 1971, h. 260-285).
Tanggapan Kritis
Dari  gagasan-gagasan  yang  dikemukakan  oleh  Rawls  tentang  teori keadilan,  saya  menemukan  setidak-tidaknya  empat  hal  yang  perlu  ditanggapi secara  kritis;  1)  pandangan  Rawls  tentang  subjek  sebagaimana  direfleksikan dalam konsepsi orang-orang yang ada dalam posisi asali; 2) metode Rawls dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang cenderung terjebak dalam monologi di  mana  prinsip  keadilan  bisa  dikonstruksi  secara  rasional  oleh  seorang  atau sekelompok orang ahli sembari mengabaikan ruang-ruang dialogis yang bersifat deliberatif;  3)  pandangan  Rawls  tentang  perbedaan  sosio-ekonomi  yang diperbolehkan sejauh menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung; dan  4)  peluang  untuk menerapkan pajak  progresif  dalam  teori  keadilan Rawls telah  menjadikan  kelompok  yang  beruntung  di  dalam  masyarakat  sebagai  alat untuk kepentingan orang-orang yang tidak beruntung.
Pertama ,  pandangan  Rawls  tentang  subjek  sebagaimana  direfleksikan dalam konsepsi orang-orang yang ada dalam posisi asali. Melalui konsep posisi asali di mana para pihak yang terlibat berada di dalamnya berada di balik cadar ketidaktahuan,  Rawls  telah  mengabikan  posisi  penting  kondisi-kondisi kemanusiaan  aktual  dalam  merumuskan  konsep  keadilannya.  Teori  keadilan Rawlsian  dibangun  di  atas  konsep  person  moral  yang  mengabaikan  identitas- identitas  konkret  yang  ada  dalam  kehidupan  nyata.  Padahal,  persoalan  kerja sama  sosial  tidak  saja  terkait  dengan  masalah-masalah  kepentingan  manusiawi yang bersifat universal, tapi juga konstalasi-konstalasi partikular terkait identitas yang bersifat spesifik.
Dalam hal ini, teori keadilan Rawls semata-mata menyoroti masalah- masalah  “politik  redistribusi”,  yakni  bagaimana  mendistribusikan  hak  dan kewajiban  secara  seimbang,  tapi  di  saat  yang  sama  teori  keadilan  tersebut mengabaikan  masalah-masalah  “politik  rekognisi”,  yakni  bagaimana  menata relasi-relasi  sosio-kultural  berbasis  identitas.  Ketika  Rawls  berbicara  tentang struktur  dasar  masyarakat  sebagai  basis  bagi  teori  keadilannya,  apakah  hal  itu berarti  Negara  atau  apa?  Jika  itu  adalah  Negara,  maka  apakah  di  dalamnya dimungkinkan  pembicaraan  tentang  Negara  multi-bangsa  atau  Negara  poli- etnis sebagaimana diwacanakan oleh kalangan multikulturalis?
Kedua ,  metode  Rawls  dalam  merumuskan  prinsip-prinsip  keadilan yang  cenderung  terjebak  dalam  monologi  di  mana  prinsip  keadilan  bisa dikonstruksi  secara  rasional  oleh  seorang  atau  sekelompok  orang  ahli  sembari
mengabaikan  ruang-ruang  dialogis  yang  bersifat  deliberatif.  Metode  yang dirumuskan oleh Rawls ini tidak memberikan jalan bagi munculnya konsensus aktual  yang  dihasilkan  dalam  percakapan-percakapan  sosial  yang  bebas dominasi. Padahal, dalam situasi konkret, kerja sama sosial seringkali terkendala oleh  hambatan-hambatan  struktural  dan  kultural  yang  bersifat  dominatif sehingga  tidak  ada  ruang  bagi  terciptanya  konsensus  tentang  bagaimana kebijakan publik sejatinya dirumuskan.
Ketiga ,  pandangan  Rawls  tentang  perbedaan  sosio-ekonomi  yang diperbolehkan sejauh menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam  hal  ini,  Rawls  tidak  memberikan  batasan-batasan  tentang  perbedaan yang  ditoleransi.  Jika  batasannya  semata-mata  “sejauh  menguntungkan kelompok  yang  paling  tidak  beruntung”,  maka  hal  itu  menjadi  sangat  relatif. Selain itu, Rawls juga tidak bicara tentang siapa itu kelompok yang paling tidak beruntung;  apakah  ketidakberuntungan  mereka  itu  diakibatkan  oleh  sesuatu yang  bersifat  arbiter  atau  akibat  dari  pilihan-pilihan  orang-orang  yang bersangkutan.  Misalnya,  jika  ada  sekelompok  orang  yang  menjadi  miskin karena  berjudi,  apakah  mereka  juga  berhak  untuk  dapat  bagian  dalam  proses redistribusi nikmat-nikmat sosial?
Keempat ,  peluang  untuk  menerapkan  pajak  progresif  dalam  teori keadilan  Rawls  telah  menjadikan  kelompok  yang  beruntung  di  dalam masyarakat sebagai alat untuk kepentingan orang-orang yang tidak beruntung. Padahal,  jika  kita  berbicara  tentang  martabat  manusia,  sejatinya  tidak diperkenankan ada manusia yang diposisikan sebagai  alat.  Sebab, penghargaan atas  martabat  manusia  diandaikan  agar  kita  senantiasa  menjadikan  seluruh manusia sebagai tujuan pada dirinya, dan tidak pernah menjadikan alat untuk kepentingan-kepentingan di luar dirinya.

## Penutup
Kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang teori keadilan Rawls ini adalah sebagai berikut.
Pertama , Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat  untuk  menerima  dan  mematuhi  ketentuan-ketentuan  sosial  yang ada  hanya  dimungkinkan  jika  masyarakatnya  tertata  baik  di  mana  keadilan sebagai fariness menjadi  dasar  bagi  prinsip-prinsip pengaturan  institusi-institusi yang  ada  di  dalamnya.  Titik-tolak  Rawls  dalam  merancang  teori  keadilannya adalah  konsepsinya  tentang  person  moral  yang  pada  dasarnya  memiliki  dua kemampuan  moral,  yakni:  1)  kemampuan  untuk  mengerti  dan  bertindak berdasarkan rasa keadilan dan  dengan itu juga didorong untuk mengusahakan
suatu  kerja  sama  sosial;  dan  2)  kemampuan  untuk  membentuk,  merevisi,  dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik. Rawls menyebut kedua kemampuan ini sebagai a sense of justice dan a sense of the good .
Kedua ,  Rawls  memandang  bahwa  kesepakatan  yang fair hanya  bisa dicapai  dengan  adanya  prosedur  yang  tidak  memihak.  Hanya  dengan  suatu prosedur  yang  tidak  memihak,  prinsip-prinsip  keadilan  bisa  dianggap fair . Karenanya,  bagi  Rawls,  keadilan  sebagai fairness adalah  “keadilan  prosedural murni”. Dalam  hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat  dalam proses  perumusan  konsep  keadilan  hanyalah  suatu  prosedur  yang fair (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.
Ketiga ,  Rawls  menekankan  posisi  penting  suatu  prosedur yang fair demi  lahirnya  keputusan-keputusan  yang  oleh  setiap  orang  dapat diterima  sebagai  hal  yang  adil.  Adapun  prosedur  yang fair ini  hanya  bisa terpenuhi  apabila  terdapat  iklim  kontrak  yang  memungkinkan  lahirnya keputusan  dengan  kemampuan  menjamin  distribusi  yang fair atas  hak  dan kewajiban.  Rawls  menegaskan  pentingnya  semua  pihak,  yang  terlibat  dalam proses  pemilihan  prinsip-prinsip  keadilan,  berada  dalam  suatu  kondisi  awal yang  disebutnya  “posisi  asali”  ( the  original  position ).  Di  sini,  posisi  asali merupakan  suatu  tuntutan  agar  keadilan  dalam  arti fairness bisa  didapatkan. Posisi asali ini juga berfungsi sebagai penghubung antara konsep person moral di satu pihak, dengan prinsip-prinsip keadilan di lain pihak.
Keempat ,  Rawls  yakin  bahwa  person-person  moral  yang  melakukan musyawarah dalam posisi asali pasti akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskannya sebagai berikut: 1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi  semua orang; 2. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan member keuntungan bagi setiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.
Namun  demikian,  dari  gagasan-gagasan  yang  dikemukakan  oleh Rawls  tentang  teori  keadilan,  setidak-tidaknya  terdapat  empat  hal  yang  perlu ditanggapi  secara  kritis;  1)  pandangan  Rawls  tentang  subjek  yang  bersifat abstrak  dan  atomistik;  2)  metode  Rawls  dalam  merumuskan  prinsip-prinsip keadilan  yang  cenderung  terjebak  dalam  monologi  di  mana  prinsip  keadilan bisa  dikonstruksi  secara  rasional  oleh  seorang  atau  sekelompok  orang  ahli sembari  mengabaikan  ruang-ruang  dialogis  yang  bersifat  deliberatif;  3) pandangan Rawls tentang perbedaan sosio-ekonomi yang diperbolehkan sejauh menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung; dan 4), peluang untuk menerapkan  pajak  progresif  dalam  teori  keadilan  Rawls  telah  menjadikan
kelompok yang beruntung di dalam masyarakat sebagai alat untuk kepentingan orang-orang yang tidak beruntung.

## Daftar Pustaka
1. Daniels,  Norman,  (Ed.), Reading  Rawls:  Critical  Studies  on  Rawls’  A Theory of Justice (Oxford: Basil Blackwell, 1975).
2. Magnis-Susseno,  Franz,  “Moralitas  dan  Nilai-nilai  Komunitas:  Debat Komunitarisme  dan  Universalisme  Etis”  dalam  Franz  Magnis- Susseno, Pijar-pijar  Filsafat:  Dari  Gatholoco  ke  Filsafat  Perempuan,  dari Adam Muller ke Postmodernisme (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005).
3. Nozick, Robert, Anarchy, State, and Utopia (Oxford: Blackwell, 1974).
4. Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1971).
5. Rawls,  John,  “Basic  Liberties  and  Their  Priority”  dalam  M.  McMurrin (ed.), Liberty, Equality, and Law (Cambrige: Cambridge University Press, 1987).
6. Rasuanto,  Bur, Keadilan  Sosial:  Pandangan  Deontologis  Rawls  dan Habermas;  Dua  Teori  Filsafat  Politik  Modern (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2005).
7. Ujan,  Andre  Ata, Keadilan  dan  Demokrasi:  Telaah  Filsafat  Politik  John Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2001).