## PENGUASAAN DAN MELUMPUHKAN PERLAWANAN POLITIK PAPUA ‘SOAL HAM DIATUR DARI BELAKANG’

## Paralysing Papuan Political Resistance,  Human Rights Regulated from Behind

## Theo van den Broek
SKP-KC Fransiscans Papua

## Email: theovdb44@gmail.com

## ABSTRACT
In this reflection we describe the characteristics of the social situation in Papua at the end of 2022. The current situation is actually the result of the ‘security approach strategy’ pattern that has been implemented by the Indonesian government for the past 3 ½ years. The government hopes that with a “security approach” the conflict in Papua can be resolved. De facto, what was achieved: the implementation of the strategy resulted in the opposite situation, namely: the conflict was not resolved, but became much more complex and difficult to resolve. The security approach strategy turned out to be accompanied by an escalation of violence which not only threatened the physical lives of many citizens, but also had a very negative impact on a number of sectors of social life (including: the law enforcement sector, the freedom of expression and assembly sector, the democracy sector, and the population sector). . After 3 ½ years of embracing the security approach, it turns out that the people of Papua, in particular the indigenous Papuans, feel that they have been driven into a dead end. An atmosphere in which there is no more bright spot for a dignified solution to the problem. In order to pave the way towards a good and peaceful resolution of the problem, we need to [1] eliminate the negative impact of the 3 ½ year policy, and [2] the willingness of all parties to show a true ‘political will’ and open themselves to dialogue, including discussing political aspects which are actually the main root of problems in Papua.
Keywords: Domination, human rights, Papua, authoritarian state, law state.

## ABSTRAK
Dalam refleksi ini kami menguraikan ciri-ciri situasi kemasyarakatan di Papua pada akhir 2022. Situasi dewasa ini sebenarnya adalah hasil dari pola ‘strategi pendekatan keamanan’ yang diterapkan Pemerintah Indonesia selama 3 ½ tahun terakhir ini. Harapan pemerintah, supaya dengan ‘pendekatan keamanan’ konflik di Papua dapat diselesaikan. De facto, yang tercapai: penerapan strategi itu menghasilkan situasi yang sebaliknya, yakni: konflik tidak diselesaikan, melainkan menjadi jauh lebih kompleks dan sulit diatasi. Strategi pendekatan keamanan ternyata disertai dengan suatu eskalasi kekerasan yang tidak saja mengancam hidup fisik banyak warga, namun juga mempunyai dampak sangat negatif atas sejumlah sektor hidup bermasyarakat (termasuk: sektor penerapan hukum, sektor kebebasan pengungkapan pendapat dan berkumpul, sektor demokrasi, dan sektor kependudukan). Setelah 3 ½ tahun mengungguli pendekatan keamanan, ternyata masyarakat Papua, secara khusus masyarakat asli Papua, merasa diantar memasuki jalan buntu. Suatu suasana di mana tidak ada titik terang lagi akan suatu penyelesaian permasalahannya secara bermartabat. Untuk membuka jalan menuju suatu penyelesaian permasalahan dengan baik dan damai, perlu kita [1] menghilangkan dampak negatif dari kebijakan selama 3 ½ tahun itu, dan [2] kesediaan semua pihak untuk menunjukkan suatu ‘political will’ yang betul dan membuka diri untuk berdialog,  termasuk pembahasan aspek politik yang sebenarnya merupakan akar utama permasalahan di Papua.
Kata kunci: Penguasaan, Papua, HAM, negara hukum, negara kekuasaan

## PENDAHULUAN
Kami diminta menulis suatu refleksi tahunan mengenai keadaan di Papua dalam tahun yang baru lalu 2022. Walau demikian dalam refleksi ini kami cenderung memperluas kurun waktu yang
direfleksikan, menjadi 2019-2022.  Alasannya: keadaan selama tahun 2022 sulit dipahami kalau tidak dikaitkan dengan sejumlah perkembangan selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Dalam refleksi  kami  akan  muncul  suatu  pola  yang menunjukkan bahwa selama 4 tahun  terakhir ini suatu ‘grand design strategi penguasaan’ mulai
diterapkan secara sistematis. Titik awal adalah tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  (TPNPB)  akhir  2018  (pembunuhan  16 pekerja jalan di wilayah Nduga) serta ‘kerusuhan rasial’  yang  diawali  dengan  insiden-insiden rasial  di  Jawa  (Surabaya,  Malang,  Semarang) di  mana  orang  Papua  dinyatakan  ‘monyet’ bulan Agustus 2019. Selanjutnya bukan konflik rasial  -  yang  ternyata  masih  cukup  hidup  di Indonesia  -  ditangani,  namun  yang  ditangani adalah perlawanan politik di Papua. Inti strateginya: menguasai Papua secara menyeluruh dan melumpuhkan segala perlawanan politik di Papua.
Suatu  pendekatan  keamanan  yang  tidak luput  dari  pemakaian  kekerasan.  ‘Kekerasan’ baik  ‘kekerasan  fisik’  maupun  ‘kekerasan  di sektor hukum yuridis’. Lantas pertanyaan, sejauh mana pendekatan keamanan disertai kekerasan dapat diterapkan?, secara tidak langsung terjawab melalui ungkapan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, yakni “aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis kelompok kriminal bersenjata”. Menurutnya, aparat keamanan tidak perlu ragu dan  urusan  hak  asasi  manusia  (HAM)  bisa dibicarakan belakangan (‘Ketua MPR Tumpas Habis’, 26 April 2021). Itulah ungkapan beliau sewaktu berkomentar atas pembunuhan terhadap Kepala BIN Papua (25/4/2021) yang tewas dalam serangan oleh TPNPB.

## ‘KEKERASAN SEGI LIMA’
Yang menyertai ‘strategi penguasaan’ adalah eskalasi pemakaian kekerasan. Dalam laporan oleh  Institute  for  Policy  Analysis  of  Conflict (IPAC)  (IPAC,  13  Juli  2022).    tercatat  bahwa dalam kurun waktu 2010-2017 insiden kekerasan di  Papua  berjumlah  rata-rata  11  insiden  per tahun. Dalam kurun waktu 2018-2021 jumlah ini menjadi rata-rata 52 per tahun. Jumlah korban meningkat drastis: dari 320 orang tewas antara 2010 dan 2021, 211 (66%) adalah dalam kurun waktu 2018-2021. Dari jumlah 211 yang tewas ini,  52  adalah  anggota  TNI-Polri,  34  anggota TPNPB, sedangkan 125 adalah warga sipil biasa. Selain yang meninggal dunia, ada jumlah besar orang yang terluka, dan tidak kurang dari 60.000
warga biasa meninggalkan kampung halamannya karena  tidak  merasa  aman  lagi  di  tempatnya karena  pengoperasian  militer  yang  berjalan. Maka, ada 60.000 orang Papua yang mengungsi di tanahnya sendiri.
Eskalasi  ‘penguasaan  disertai  kekerasan’ bukan  saja  terdapat  di  bidang  keamanan. Masyarakat  Papua,  secara  khusus  Orang Asli Papua  (OAP),  mengalami  bahwa  ‘strategi penguasaan  disertai  kekerasan’  sebenarnya mengena segala aspek kehidupan sehari-hari di Papua. Masyarakat terjerat dalam suatu lingkaran ‘penguasaan disertai kekerasan’ yang bersegi lima. ‘Penguasaan-Kekerasan’ terasa sekali dalam [1] bidang keamanan, [2] bidang hukum dan yuridis, [3] bidang institutional dan demokrasi, [4] bidang kependudukan, dan [5] bidang komunikasi dan informasi. Selanjutnya kami akan menguraikan secara singkat ke-lima segi itu.

## [1] Penguasaan disertai Kekerasan di bidang keamanan
Sejak pertengahan 2019 (krisis rasial) Papua dibanjiri  pasukan  TNI-Polri  secara  sistematis dan terstruktur . Ribuan pasukan dikerahkan ke Papua; rata-rata 1.000 personnel per bulan selama tiga setengah tahun terakhir ini. Pada awalnya mereka dipusatkan di Timika, pusat Kogabwilhan III. Alasan awal untuk mengerahkan pasukan ke Papua adalah gerakan protes anti rasisme. Namun jumlah yang dikirim dan cepatnya pengirimannya sebenarnya tidak proporsional dengan masalah protes rasial masyarakat. Apalagi gerakan protes isyu rasial pada awalnya untuk sebagian besar secara damai saja; mengerahkan polisi setempat sebenarnya sudah dapat mencukupi. Hanya dalam tahap lanjut gerakan protes rasial - yang sangat beralasan - dimanfaatkan oleh ‘orang yang tidak dikenal’  (dan  juga  tidak  pernah  investigasi) menjadi  anarkis.  Secara  khusus  di  Jayapura (29 Agustus 2019) dan Wamena (23 September 2019).
Kesannya,  pasukan  sudah  lama  disiapkan dan  siap  diberangkatkan  saja.  Tinggal  tunggu momentum. Seakan-akan sudah ada ‘pegangan kebijakan’ (atau: blueprint strategi) dan semuanya dilaksanakan dengan rapi oleh Menkopolhukam, Wiranto,  bersama  Kapolri,  Tito  Karnavian.
Walau  dikerahkan  ke  Papua  berkaitan  dengan kerusuhan rasial, ternyata pada Desember 2019 konfrontasi  dengan  TPNPB  dimulai  dan/atau dicari,  dan  serangkaian  wilayah  konflik  mulai muncul. Awalnya TNI-Polri mengirim pasukan ke wilayah Intan Jaya, dengan tujuan ‘menjamin keamanan  masyarakat  selama  perayaan  Natal Tahun Baru’. Sebenarnya sampai saat itu Intan Jaya  sama  sekali  tidak  memiliki  suatu  sejarah konflik.  Namun  ternyata  dijadikan  wilayah konflik  mulai  Desember  2019.  Lantas  jumlah wilayah konflik terus bertambah: Nduga, Puncak, Puncak  Jaya,  Yahukimo,  Yalimo,  Mimika, Pegunungan Bintang, Kepulauan Yapen - semua daerah ini adalah dalam Provinsi Papua - dan wilayah Tambrauw dan Teluk Bintuni di provinsi Papua  Barat.  Munculnya  konflik  di  wilayah- wilayah tertentu, ternyata juga tidak lepas dari kepentingan ekonomis (akses pada sumber daya alam) bagi pihak-pihak tertentu, termasuk aparat (Rakhman, dkk., 2021).
Pada  awalnya  para  pasukan  non-organik komando dari Jakarta. Setelah Jenderal Andika Perkasa menjadi Pangdam TNI strategi sedikit berubah, sampai segala pasukan yang dikerahkan ke Papua dimasukkan dalam struktur teritorial yang  sudah  ada  di  Papua. 1 Dengan demikian menjadi ‘pasukan organik’, dan makin didekatkan dengan masyarakat, hingga dapat menunjukkan suatu pendekatan yang lebih ‘humanis’. Strategi ini  juga  didukung  dengan  rencana  pemekaran wilayah yang akan memperluas struktur militer teritorial melalui pembentukan provinsi-provinsi yang  baru.  Maka,  kehadiran  pasukan  dalam jumlah besar bisa menjadi lebih permanen karena ditetapkan demi penugasan secara territorial.
Sementara provokasi timbal balik antara TPNPB  dan  TNI-Polri  berjalan  terus.  TPNPB menyatakan perang lawan TNI-Polri dan siapa saja yang berkaitan dengan strategi penguasaan oleh  aparat  ini.  TPNPB  juga  memberikan peringatan kepada para warga, secara khusus ‘warga non Papua’ yang berada di wilayah konflik untuk meninggalkan wilayah medan perangnya. Korban-korban mulai jatuh. Bukan saja dalam kontak  senjata  langsung  antara  TPNPB  dan
1 Hanya  satu  unit  dikecualikan,  yakni:  Unit Operasi Cartenz Damai , yang beroperasi dari Timika, dan ber - jumlah 1.925 anggota Polri dan 101 prajurit TNI.
TNI-Polri, namun juga makin banyak dari antara warga kampung yang biasa saja. Mereka menjadi korban dari baik agresi TPNPB maupun agresi TNI-Polri, dan jumlah korban warga sipil makin melebihi jumlah korban di kalangan TPNPB dan TNI-Polri. Apalagi  suasana  konflik  bersenjata ini mendorong masyarakat untuk meninggalkan kampung halamannya dengan segala miliknya, rumah,  tanah,  ternak  dll.  hingga  menjadi pengungsi  di  tempat  yang  serba  kekurangan. Jumlah pengungsi sudah mencapai angka 60.000 pada 2022.

## [2] Penguasaan disertai kekersan di bidang hukum dan yuridis
Yang dimaksudkan adalah a.l. kekerasan yang dialami melalui penangkapan tokoh-tokoh perlawanan politik secara sewenang-wenangnya. Salah satu buktinya adalah penangkapan sejumlah tokoh pimpinan perlawanan politik seusai protes rasial. Tanpa  suatu  investigasi  yang  memadai, mereka  ditangkap.  Waktu  itu  Kapolri,  Tito Karnavian,  menyatakan  bahwa  daftar  semua tersangka sudah di kantongnya, sebelum suatu investigasi  yang  wajar  diadakan.  Bukan  pada saat  itu  saja.  Masih  sekarang  ini  kelompok aktivis seperti KNPB dituduh dengan sangat mudah  sebagai  pelaku  ‘insiden-insiden’  mana pun tanpa keterlibatannya dibuktikan. Akibatnya sebenarnya tragis: misalkan dalam Kasus Kisor (Sept 2021) semua pemimpin KNPB di wilayah Tambrauw-Sorong  dinyatakan  tersangka  dan dapat ditangkap saja. Gaya ‘kesewenangan’  dan ‘kriminalisasi’ cukup nyata. Apalagi kalau kita melihat nasibnya sekitar 80 orang Papua yang dinyatakan  ‘tersangka  makar’  seusai  gerakan protes anti rasial. Dalam proses di pengadilan akhirnya para hakim perlu mengakui bahwa para ‘tersangka makar’ sebenarnya tidak terbukti salah. Namun demikian, diberikan hukuman. Divonis dipenjarakan  kurang  lebih  sama  panjangnya dengan  waktu  yang  mereka  sudah  ditahan (sekitar 8 sampai 11 bulan). Dengan memberikan hukuman itu, pihak pengadilan dapat menghindari bahwa para tahanan dapat mengklaim ganti rugi dari negara karena ditahan tanpa dasar yang wajar (‘The murky fate’, 21 November 2022).
‘Kekerasan  hukum  dan  yuridis’  juga terungkap secara nyata dalam sikap kepolisian, aparat keamanan, yang tidak memberikan ruang sedikit pun pada para aktivis yang ingin mengunjuk rasa. Hak kebebasan berpendapat sama sekali tidak diindahkan lagi, dan penyangkalan hak itu sudah menjadi standar untuk setiap ‘perkumpulan yang mau beraksi damai’. Perkumpulan protes mana pun akan dibubarkan secara paksa. Lazimnya disertai penangkapan sejumlah orang dan melukai lebih banyak lagi. Akhir ini juga pola penindasan dilengkapi dengan pemakaian gas air mata sebagai peralatan tindakan standar. Sementara  waktu,  peraturan  yang  menyatakan bahwa  setiap  aksi  secara  damai  hanya  perlu dilaporkan  kepada  pihak  keamanan,  ternyata diabaikan. Menurut peraturan itu tidak perlu ada izin, hanya melapor saja. Nuansa dalam hal ini sudah lama hilang dan secara rutin gerakan apa saja ‘tidak diberikan izin’, hingga dibubarkan. Hak  kebebasan  pendapat  yang  terjamin  dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara ternyata sudah tidak berlaku lagi di Papua.
‘Kekerasan hukum dan yuridis’ bukan saja berkaitan dengan kebebasan pendapat, namun, misalkan,  juga  berdampak  pada  pengakuan akan  ‘hak  milik  tradisional’  masyarakat  asli atas  tanahnya,  atau  akan  hak  untuk  menolak investor masuk wilayahnya atau untuk menolak perampasan tanahnya. Antara lain, pengesahan “Omnibus Law” (UU Cipta Kerja) adalah salah satu  sarana  yang  melegitimasi  kemudahan pemakaian  ‘kekerasan  hukum  dan  yuridis’ seperti dimaksudkan di atas. Maka, bukan saja hak  masyarakat  adat  disangkal,  melainkan malahan  masyarakat  adat  dirampas  jaminan makanannya  dan  hak  hidupnya.  Marginalisasi masyarakat adat karena prioritas yang diberikan kepada  ‘hak  investor’  makin  mewarnai  gaya pembangunan di Papua dewasa ini. Dan walau Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa UU  Cipta  Kerja  cacat  hukum  hingga  dinilai ‘inkonstitutional  bersyarat’,  penerapan  UU Cipta Kerja tetap[ dijalankan. Malahan akhir ini (31/12) dipaksakan lagi melalui suatu Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang  (Perppu)  oleh
Presiden  yang  sebenarnya  melanggar  hukum (‘Akal bulus Perpu Omnibus,’ 8 Januari 2023). 2 ‘Penguasaan  disertai  kekerasan’  juga tercermin dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua ini. Banyak kasus sama sekali tidak ditindaklanjuti atau ditunda- tunda saja. Sedangkan kasus pelanggaran HAM Berat yang ditangani, seperti kasus Paniai (2014), dijadikan semacam sandiwara dimana keadilan tidak dicari namun dinodai secara luar biasa. Kasus Paniai yang melibatkan sejumlah pelaku, yang sudah diidentifikasi oleh Komnas HAM, akhirnya disidangkan dengan menetapkan hanya satu yang menjadi tersangka, dan yang satu ini akhirnya dinyatakan bebas karena tidak bersalah! Suatu pukulan luar biasa, bukan saja bagi keluarga korban pelanggaran HAM Berat itu, namun juga untuk siapa saja yang masih mengharapkan bahwa negera akan menjamin penerapan hukum dengan benar dan keadilan diberikan. Perlahan-lahan kami di Papua mulai merasa bahwa Indonesia sudah tidak lagi berjalan sebagai ‘negara hukum’, melainkan sebagai ‘negara penguasaan’.

## [3] Penguasaan disertai kekerasan di bidang institusi dan demokrasi
Mulai  tahun  2020  ke  atas  ‘strategi penguasaan’  mulai  ditemani  oleh  ‘kekerasan administratif-institusional’. Yang dimaksudkan: perubahan secara administratif, secara khusus melalui Revisi Otonomi Khusus dan Rencana Daerah Otonom Baru (DOB). Baik Otsus Jilid II maupun DOB ditetapkan dengan menyangkal segala bentuk partisipasi, hak bersuara, dan protes  masyarakat  yang  luas.  Memang  sangat keluarbiasaan bagaimana suatu ‘proses legitimasi penguasaan  sepihak’  –  rencana  DOB  de  facto sudah diputuskan oleh segelintir pejabat tanggal 11  September  2020  -  perlahan-lahan  tercapai melalui suatu ‘power play’ sejumlah orang yang berkuasa (‘Makhfud MD: Papua,; 11 Septemebr
2 Berkaitan dengan penerbitan Perppu UU Cipta Kerja, dalam opini yang diterbitkan dalam majalah Tempo (8 Janurai 2023), digambarkan bahwa tindakan demikian makin menunjukkan bahwa di Indonesia mulai mener - apakan ‘legalisme otokratik’. Istilah in merujuk pada tindakan mengkonsolidasikan kekuasaan lewat sejumlah cara  yang  seolah-olah  legal  padahal  secara  esensial mencederai demokrasi dan konstitusi, termasuk ihwal pembatasan kekuasaan.
2020). Mungkin mereka juga dibantu karena para politisi di pemerintah pusat kelihatan lebih sibuk dengan ‘pemilu Presiden 2024’ daripada dengan masalah politik yang serius di Papua.
Dalam proses ini seluruh protes masyarakat luas terhadap Otsus Jilid II dan Rencana DOB masyarakat  luas  ditolak  dan  ditindak  dengan kekerasan yang nyata. Seluruh proses legitimasi dijalankan  dan  ditampung  tanpa  mengadakan evaluasi  yang  layak  mengenai  20  tahun pengalaman berlakunya Otsus. Malahan Majelis Rakyat  Papua  (MRP)  sewaktu  mereka  ingin mengadakan pertemuan evaluasi dengan rakyat guna  mendengar  pendapatnya,  MRP  dihalangi instansi tertentu yang didukung aparat, hingga tidak  jadi  pertemuan  evaluasi  (‘Terindikasi makar,’ 17 November 2020).
Secara khusus berhubungan dengan penetapan program pemekaran, para penguasa juga  tidak  mengindahkan  adanya  ‘moratorium pemekaran’  sejak  2014.  Moratorium  itu  ada karena dari evaluasi seluruh program pemekaran di Indonesia ternyata menjadi jelas bahwa hanya 24%  dapat  dinyatakan  berhasil.  76%  gagal! Maka, pola pemekaran  perlu dipikirkan ulang dan menghasilkan suatu konsep pemekaran yang baru supaya lebih tepat dan berpotensi berhasil. Dalam proses penetapan DOB di Papua sekarang ini peringatan tadi sama sekali tidak dihiraukan. Juga  tidak  diberikan  perhatian  sewajarnya -sebenarnya persyaratan mutlak - pada penelitian persiapan, assessment peluang kemandirian dan segala  macam  faktor  yang  akan  menentukan berhasil-gagal pemekaran itu. Semua persyaratan itu tidak dihiraukan dan ditutup berburu-buru oleh Komisi II DPR RI. Malahan argumen-argumen yang sangat masuk di akal dan yang disampaikan pihak-pihak yang kompeten, seperti akademisi, diabaikan seakan hanya bersifat ‘sampah yang mengganggu’. 3
3 Bandingkan misalnya segala data yang disajikan oleh Dr. Agus Sumule, sewaktu beliau mengambil bagian dalam  diskusi  selama  webinar  yang  diselenggarakan BRIN pada 29 Desember 2022. PPTnya berjudul DOB di Papua: Apa Kata Statistik dan Impliksinya ke Depan ( agussumule@gmail.com ). Berdasarkan data-data resmi mengenai Pendidikan, Penduduk dan Kemiskinan, IPM,  Kapasitas  Fiskal  Provinsi,  beliau  menunjukkan bahwa a.l. “marginalisasi OAP akan semakin intens –
Memang sangat mengganggu untuk menyadari bahwa pola kebijakan kunci (Otsus dan DOB) dapat ditetapkan dan dilegitimasi tanpa suatu  evaluasi  yang  layak  mengenai  20  tahun pengalaman Otsus, dan tanpa mengikuti pedoman persyaratan  demi  penetapan  unit  administratif yang kelayakan. Untuk Papua ternyata ‘dibuat pengecualian’ tanpa pikir lama, sampai memang kebijakan  ditetapkan  saja  dengan  mengikuti ‘kepentingan politik tertentu’ saja. Suatu gaya penentuan policy negara yang sangat berkontras dengan cara bicara para tokoh penentu policy, dimana ‘peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat  Papua’  selalu  diangkat  sebagai prioritas utama. Ternyata: kata-kata murah saja.
Sementara, de facto, sesuai ungkapan dari Tito Karnavian, pemekaran didasarkan “Informasi BIN”.  Maka,  pemekaran  di  Papua  satu  tujuan saja:  penguasaan  wilayah.  Proses  ‘kekerasan administratif’  ini  juga  menunjukkan  bahwa  di tingkat nasional Indonesia semangat demokratis sudah sangat menurun dan lembaga seperti DPR RI sudah kehilangan bobot dalam ‘fungsi sebagai perwakilan rakyat’. Semuanya ‘diarahkan’ saja demi pencapaian suatu ‘legitimasi resmi’.
Dampak lainnya dari ‘strategi penguasaan disertai  kekerasan’  adalah  kehilangan  ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan  secara  otonom.  Dengan adanya ‘pendekatan keamanan’ secara dominan, sudah tentu Pemerintah Daerah pun tidak dapat bergerak  tanpa  menyesuaikan  kegiatannya dengan  kebijakan  yang  de  facto  ditetapkan oleh aparat keamanan. Apalagi peranan BIN dalam menetapkan strategi setempat tidak dapat diabaikan. Kemudian tambah lagi hasil Revisi UU Otsus. Dalam Otsus Jilid II ruang otonom buat Pemerintah Daerah sudah dibatasi secara sangat signifikan, alias tidak berarti lagi (IPAC, 2021).    Apalagi  Revisi  UU  Otsus  dilengkapi dengan pembentukan suatu Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang diketuai Wakil Presiden, dan anggotanya untuk 90% lebih dari pelbagai kementerian di Jakarta. Pemerintah di  Papua  tinggal  menerima  instruksi  saja  dan memastikan  bahwa  kebijakan  yang  ditentukan
bahkan bukan tidak mungkin berujung pada creeping genocide” . Cita-Cita DOB bisa tidak terwujud.
di Jakarta dilaksanakan. Akibat perkembangan itu,  Pemerintah  Daerah  makin  menunjukkan suatu sikap lesu hingga ‘tunggu-tunggu saja’ dan ‘ikut-ikutan saja’.

## [4] penguasaan disertai kekerasan di bidang kependudukan
Menurut  sensus  kependudukan  2022, penduduk di Papua mencapai jumlah 5,437.779 orang. Provinsi Papua (bentuk lama) 4.303.707 sedangkan Provinsi Papua Barat (bentuk lama )  1.134.068.  Walau  data  mengenai  susunan kependudukan dari sudut ‘asli Papua’ dan ‘non asli Papua’ tidak tersedia, memang bukan rahasia lagi  bahwa  jumlah  Orang  Asli  Papua  (OAP) sudah menjadi suatu minoritas yang signifikan di  tanahnya  sendiri.  Juga  cukup  jelas  bahwa kebanyakan penduduk OAP tinggal di wilayah Pegunungan  dan  wilayah  Pantai  non-urban. Di situlah penduduk OAP masih merupakan suatu  mayoritas  yang  nyata.  Sebaliknya  di wilayah  perkotaan,  pusat  pemerintahan  dan pusat  perdagangan,  susunan  demografis  sudah berubah drastis; di situlah penduduk OAP ada dalam posisi minoritas yang sangat nyata. Kota seperti  Jayapura,  Merauke,  Sorong,  Timika, Fakfak, Nabire sudah jelas menunjukkan suatu kemajemukan yang menonjol, dimana persentase penduduk OAP nyaris mencapai antara 20 dan 30%.
Perubahan demografis ini adalah hasil suatu arus  migrasi  penduduk  dari  wilayah-wilayah lainnya  di  Indonesia. Arus  migrasi  ini  pernah didorong secara aktif (zaman Suharto: program transmigrasi)  dan  kemudian  berjalan  terus (migrasi spontan) dan tidak pernah dikendalikan. Dampaknya  sudah  dialami  sejak  lama,  secara khusus di bidang ekonomi, perdagangan dan politik. Sektor-sektor ini sangat dikuasai para migran, dan kehadiran para migran juga makin hari makin tidak kalah menguasai lembaga- lembaga pemerintahan. Sebagai salah satu indikator saja, bandingkan quota OAP dengan quota  non-OAP  sebagai  anggota  DPRP/D  di sejumlah wilayah di Papua di bawah ini (Tabel 1):
Artinya:  segala  kebijakan  pemerintahan di Papua makin hari sangat kurang ditentukan oleh  ‘suara  orang  asli  Papua’.  Berulang  kali perhatian ditarik pada pola pembangunan, yang sangat mengandalkan arus migran tadi, hingga menciptakan  suatu  marginalisasi  masyarakat adat Papua, baik secara ekonomis maupun secara  politik. Apalagi  mayoritas  OAP  masih hidup di wilayah-wilayah yang diketahui kaya sumber daya alam, hingga diminati para investor, para pedagang dan segala pihak yang mencari keuntungannya.  Perlu  dicatat  bahwa  justru wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam dan  sekaligus  penduduknya  mayoritas  OAP selama tahun-tahun terakhir ini diubah statusnya, yakni: menjadi wilayah-wilayah konflik, hingga makin dikuasai aparat keamanan.
Dampak migrasi serta perubahan drastis susunan  demografis  ini  masih  akan  mendapat suatu dorongan khusus lagi melalui program pembentukan empat sampai lima atau enam provinsi  yang  baru.  Pembentukan  provinsi- provinsi baru akan membutuhkan segala macam fasilitas, konstruksi baru dan juga tenaga kerja yang  berkualitas  untuk  mengisi  segala  kursi di  pemerintahan.  Kenyataan  in  akan  menarik sangat  banyak  migran.  Tidak  ada  mekanisme yang  berlaku  untuk  mengendalikan  masuknya para migran ini dan melindungi hak hidup masyarakat adat. Maka, dari segi marginalisasi masyarakat adat Papua pembentukan DOB yang baru merupakan suatu musibah yang luar biasa. Semua penentu kebijakan di pemerintah pusat bisa menyadari akibat itu. De facto pertimbangan- pertimbangan semacam tadi tidak diberikan tempat dalam proses penetapan UU DOB tahun 2022 ini. Entah kenapa?

## [5] Penguasaan disertai kekerasan di bidang komunikasi dan informasi
Salah satu faktor yang sangat berperan dalam pola perkembangan di Papua adalah sejauh mana informasi yang tepat mengenai apa yang terjadi di Papua dibiarkan menjadi ketahuan kalangan masyarakat  yang  luas.  Masyarakat  luas  di Indonesia lazimnya tidak tahu banyak mengenai Papua. Sedikit saja diketahui. Dan yang ‘sedikit itu’ sering diwarnai  stereotip-stereotip seperti
‘wilayah  dan  orang  yang  terbelakang’  disertai penilaian  bobot  kemanusiaannya  yang  kurang dapat dibanggakan. Dalam ungkapan ekstrem, seperti selama insiden-insiden rasial Agustus 2019, segala martabat kemanusiaan disangkal, atau  dinilai  sangat  rendah.  Apalagi,  sejak sejumlah pejuang ‘pembebasan dari penindasan’ memilih untuk mencari perhatian lebih serius dengan  memakai  kekerasan,  para  pejuang  di Papua dikategorikan sebagai ‘teroris’ (2021).
Inilah  hasil  ‘stigmatisasi’  yang  bertahun- tahun berjalan dan tidak pernah dapat dilawan. Dengan  adanya  sarana  komunikasi  yang  lebih canggih dewasa ini masyarakat luas bisa dapat akses  pada  banyak  sumber  informasi  yang berbeda. Namun sarana yang canggih itu juga masih dipakai secara sistematis dan terstruktur oleh  organisasi-organisasi  kenegaraan  yang menyelenggarakan kampanye untuk menyajikan informasi yang kurang tepat atau kurang lengkap (‘Open season’, 3 Agustus 2021) . Maka proses stigmatisasi berjalan terus. Stigmatisasi ini juga dilengkapi dengan suatu upaya untuk membuat para konsumen dapat percaya bahwa di Papua sebenarnya tidak ada masalah. Atau, sekurang-
kurangnya,  bahwa  pemerintah  telah  berusaha sangat luar biasa untuk mengembangkan wilayah itu  –  menyalurkan  anggaran  banyak  sekali  - sambil mengindahkan segala hak kemanusiaan. Kampanye sejenis ini sekali-kali ditemukan para ‘pemantau komunikasi’. Sudah tentu kampanye mis-informasi mengenai Papua sebagaimana dilaporkan Universitas Harvard (USA)  belum lama  ini  (‘A  pro  government  disinformation,’ 19 Oktober 2022), mempunyai dampak negatif sekali dan mengaburkan pemahaman mengenai konflik di Papua yang sebenarnya.
Kenyataan demikian juga mulai mendorong lembaga seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)  untuk  mengalamatkan  pertanyaan- pertanyaan  kepada  Indonesia  dengan  lebih frekuen  dan  jelas.  Akhir  2021  PBB  meminta Indonesia untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sangat konkret (‘PBB surati RI,’ 12 februari 2022).   Karena kurang ditanggapi oleh pihak yang  berwajib,  PBB  malahan  memilih  untuk membuka  luas  pertanyaan-pertanyaan  PBB kepada Indonesia, sehingga seluruh komunitas internasional dapat mengetahuinya. Juga sekitar proses Universal Periodic Review (UPR) oleh
NO KEANGGOTAAN DPR NAMA REGENCY/KOTA JUMLAH ANGGOTA ORANG ASLI PAPUA ORANG PENDATANG 1 Sarmi 20 7 13 2 Boven Digoel 20 6 16 3 Asmat 25 14 11 4 Mimika 35 18 17 5 Fakfak 20 8 12 6 Raja Ampat 20 9 11 7 Sorong 25 6 19 8 Teluk Wondama 25 11 14 9 Merauke 30 3 27 10 Sorong Selatan 20 3 17 11 Kota Jayapura 40 13 27 12 Keerom 20 7 13 13 Kabupaten Jayapura 25 7 18 14 DPR Provinsi Papua 55 44 11 15 DPR Provinsi Papua Barat 45 17 28
Tabel 1. Keanggotaan DPRP Papua berdasarkan status kependudukan
Komisi Tinggi HAM PBB, bulan Oktober 2022, sejumlah lembaga internasional mengeluh terus mengenai  ketidakbenaran  banyak  informasi yang  secara  resmi  disajikan  oleh  Indonesia kepada  forum  internasional  (‘Menolak  Klaim Pemerinta,’11 Novemebr 2022).  Dalam konteks yang  sama,  berulang  kali  diminta  supaya Rapporteur Khusus HAM PBB diizinkan oleh Indonesia untuk mengunjungi Papua. Permintaan demikian sampai saat ini secara formal diterima oleh Indonesia, namun pelaksanaan efektif nya dihalangi terus-menerus oleh Indonesia. Sudah bertahun-tahun akses bebas bagi para wartawan pun, nasional maupun internasional, dipersulit sampai de facto tidak diizinkan. Entah kenapa?
Berhubungan dengan soal informasi keluar, selama masa panas seusai insiden-insiden rasial Agustus  2019,  akses  pada  internet  di  Papua diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi  (Menkominfo).  Tindakan  ini  tidak dibenarkan oleh tim hakim sewaktu kasus ini disidangkan di pengadilan di Jakarta. Mereka berpendapat bahwa Presiden dan Menkominfo betul  bersalah.  Namun  dalam  proses  ‘naik banding’  oleh  Menkominfo  keputusan  diubah lagi, dan seakan-akan dalam hal tertentu tindakan demikian dapat dijalankan. Sekali lagi suatu tanda yang sangat memprihatinkan.

## DAMPAK ATAS KEHIDUPAN PAPUA
Perkembangan sebagaimana digambarkan di  atas  mempunyai  suatu  dampak  besar  pada kehidupan sehari-hari di Papua. Imbas dari ‘strategi  penguasaan  total  dan  melumpuhkan para lawan politik’ itu beraneka ragam bentuknya. Beberapa aspek pokok kami angkat di bawah ini:

## [1] Peranan pemerintah sipil hilang
Pertama-tama dampak besar dapat dirasakan di tingkat penentuan kebijakan di Papua. Pihak yang  menentukan  segala  macam  kebijakan  di Papua, bukan  pemerintah provinsi atau lembaga DPRP, namun pemerintah pusat serta lembaga- lembaganya. Pemerintah sipil di Papua kelihatan tidak berfungsi, tidak ada kegiatan inovatif yang menonjol atau program-program pelayanan umum
yang betul menjawab kebutuhan masyarakat luas. Yang paling menonjol bahwa dalam pembahasan kebijakan ternyata pihak keamanan (TNI-Polri) lebih menentukan dan mengatur kehidupan sehari-hari  para  warga  di  Papua.  Kesan  nya bahwa semua mesti pertanggungjawaban kepada ‘pihak keamanan’, dan bukan kepada Gubernur dan jawatan nya.
Pola pemerintahan demikian masih diperkuat oleh  peranan  aparat  BIN  yang  sejak  beberapa tahun terakhir ini sangat mempengaruhi serta turut mengatur aktif kebijakan di Papua. Mereka malahan tidak ragu-ragu untuk mempromosikan dan  mengandalkan  organisasi-organisasi  yang dikenali sebagai ‘radikal nasionalis’ (a.l. Barisan Merah Putih) guna mengendalikan arah berpolitik di Papua. Mereka tidak ragu-ragu menghindari Lembaga Kenegaraan lainnya, seperti misalnya MRP,  untuk    menjalankan  tugasnya.  Hal seperti itu sangat terlihat sewaktu serangkaian pertemuan evaluasi, secara khusus di Wamena dan  Merauke  (November  2021).  Peranan  BIN juga sangat nyata, mengingat bahwa keputusan untuk mengadakan pemekaran dilandaskan atas info BIN melulu, dan bukan atas penelitian yang berbobot mengenai peluang kemandirian suatu wilayah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

## [2] Masyarakat bingung dan terpolarisasi
Selanjutnya dapat dicatat bahwa masyarakat umum makin bingung dengan keadaan sebagaimana  adanya.  Kami  semua,  sampai  di pelosok-pelosok,  menjadi  penonton  di  pinggir jalan,  dan  malahan  bisa  begitu  saja  menjadi korban suatu ‘strategi penyelesaian konflik’ yang tidak menyelesaikan apa-apa. Itulah menakutkan, dan membuat banyak warga bertanya: bagaimana besok lagi? Jumlah warga yang menjadi korban sudah  terlalu  banyak,  termasuk  60.000  warga yang  terpaksa  mengungsi,  meninggalkan kampung serta jaminan makanannya. Bagaimana besok lagi? Bisa lari ke siapa?
Sudah  tentu  bahwa  kenyataan  demikian paling  dirasakan  di  wilayah  konflik  sendiri, dan mengena baik warga OAP maupun warga
non-OAP. Namun demikian kebingungan tidak terbatas pada wilayah konflik saja. Juga di wilayah perkotaan  jauh  dari  wilayah  konflik,  dampak ‘penguasaan  disertai  kekerasan’  sangat  terasa dalam bentuk kehilangan hak kebebasan opini dan pendapat, kebebasan berkumpul dan dalam bentuk keramahan kemudahan kriminalisasi orang atau organisasi tertentu. Apalagi mulai terasa adanya bahaya polarisasi serta ancaman konflik horizontal.
Mungkin saja bagi seorang pemantau yang kurang mengetahui mengenai apa yang terjadi di Papua dewasa ini, kota-kota yang dikunjunginya kelihatan  sangat  tenang  dan  ramah  saja.  Tak terasa  ada  konflik  yang  serius.  Kota-kota memperlihatkan lalulintas yang ramai, pertokoan banyak sekali, perdagangan berjalan, dan tidak ada insiden yang dilihat oleh seorang sepintas lalu. Kemungkinan besar juga para pribadi orang atau pun pihak yang memiliki kepentingan ekonomis dan kedudukan tertentu, menilai perkembangan selama ini lain daripada pribadi orang atau pihak  yang  rajin  mengikuti  perkembangan  di Papua baik dekat maupun jauh dari rumahnya. Penilaian  seorang  yang  berjuang  demi  suatu kehidupan bersama yang ditandai keadilan yang betul dan nilai-nilai luhur, sudah tentu akan menilai perkembangan di Papua sebagai sangat memprihatinkan. Tolok ukurya: sama harganya martabat setiap manusia, kebenaran, kejujuran, keadilan, respek, kebersamaan, damai.

## [3] hidup dalam ketidaknyamanan
Sebenarnya kebingungan masyarakat cukup besar  karena  merasa  kehidupan  yang  tidak nyaman. Apalagi selama tahun 2022 ini kita semua dikagetkan bahwa kekerasan bisa berkembang sampai pembunuhan yang melampaui segala rasa perikemanusiaan, seperti terjadi di Timika bulan Agustus 2022. Empat orang dimutilasi, dibunuh dan dipotong dan dalam suatu karung dibuang di sungai. Kejadian demikian membuat kita berhenti di tempat serta terbungkam seribu bahasa. Apa yang terjadi di sini? Dan bagaimana mungkin hal demikian bisa terjadi? Lebih memprihatinkan lagi sewaktu Komnas HAM setelah meneliti kasus Timika ini menyatakan bahwa “mereka berkesan kuat bahwa ini bukan pertama kali pembunuhan
sejenis  ini  dilakukan  oleh  para  pelaku  yang diperiksa” (‘Komnas HAM Duga,’ 20 Septemebr 2022).  Kesimpulan  ini  sangat  menakutkan. Bukan saja di Timika, pembunuhan sejenis ini terjadi  di  tempat  lain  juga.  Pembunuhan  oleh TNI melalui penganiayaan di Mappi tidak jauh berbeda  (31/8/2022);  atau  pembunuhan  oleh TPNPB  terhadap  8  pekerja  telekomunikasi  di Beoga, distrik Ilaga (2/3/2022); atau oleh TPNPB terhadap 10 warga sipil di Nogodaid, Kab Nduga (16/7/2022);  atau  terhadap  4  pekerja  di  Jalan Trans di Maskona Barat, Kab Teluk Bintuni (29/9/2022);  atau  penganiayaan  terhadap  tiga anak  oleh  TNI  di  Kerom  (8/11/2022).  Inilah Papua/Indonesia anno 2022! Dapat mengharapkan siapa untuk melindungi masyarakat? Lazimnya Gubernur diam, dan lembaga seperti DPRP dan MRP  ‘seakan-akan  selalu  ber-reses  dan  tidak aktif’, terkecuali satu dua anggotanya.

## [4] lembaga-lembaga tidak berdaya
Masyarakat  nlazimnya  mengharapkan lembaga-lembaga untuk membantu, namun ternyata  dari  DPRD  sampai  Lembaga Keagamaan,  Lembaga  Adat  atau  Lembaga Swadaya  Masyarakat,  juga  tidak  membawa ketenangan  yang  memadai.  Makin  banyak lembaga memberikan kesan bahwa sendiri juga tidak tahu lagi mau merespons bagaimana? DPRD lazimnya diam saja, dan mencari kesibukan dalam hal-hal yang formal dan seremonial, namun yang tidak membawa efek perbaikan. Majelis Rakyat Papua  (MRP)  masih  vokal,  namun  ternyata bukan  lembaga  yang  punyai  kuasa,  sehingga mudah  dipermainkan  saja,  menjadi  ‘hiasan demokrasi’. Lembaga-lembaga keagamaan/gereja untuk sebagian masih vokal, namun sekaligus menunjukkan  suatu  kemenduaan  ‘berpihak sini  dan  sana’.  Malahan  suatu  polarisasi  antar lembaga atau antar anggota dalam lembaga makin terlihat juga. Polarisasi, pro dan kontra, makin memperlemah dan melumpuhkan kekuatan lembaga-lembaga sipil, termasuk keagamaan. Ada polarisasi etnis, ada polarisasi keagamaan, ada polarisasi antar warga (elite – masyarakat biasa), ada polarisasi pro dan kontra perjuangan pembebasan, ada polarisasi pro dan kontra Otsus dan DOB. Disamping itu kesannya bahwa
setiap lembaga cenderung bertindak dan bersuara tersendiri  dan  kurang  menunjukkan  suatu keinginan untuk bergabung demi memperkuat suaranya demi perbaikan situasi di Papua ini.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM-LSM) pada umumnya masih berupaya untuk merespons pada situasi yang sedang berkembang. Namun mereka pun sangat mengalami keterbatasannya, dan suaranya mudah diabaikan saja. Yang paling menonjol  adalah  LSM-LSM  yang  bergerak  di bidang pengadilan. Selama tahun-tahun terakhir ini  mereka  yang  sangat  aktif  dan  mencari menyatukan  kekuatannya  untuk  ‘lawan  arus’ demi mencapai keadilan buat masyarakat yang tak bersuara. Mereka juga sekali-sekali bekerjasama dengan jaringan ‘bantuan hukum’ di luar Papua, baik nasional (a.l. YLBHI, Kontras, Haris Azhar) maupun  internasional  (a.l.  Amnesty,  Tapol). Sejumlah LSM di Papua yang bergerak di bidang lingkungan juga cukup bersuara, karena dapat bantuan dari jaringan LSM dari luar Papua, (a.l. Mongabay, Walhi, Greenpeace, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat) yang sangat berkompeten dan berkapasitas, sehingga lebih mudah bersuara di tingkat  lokal  maupun  nasional. Walau  bekerja sesuai  kemampuannya  dan  dengan  dedikasi tinggi, ‘dunia LSM’ belum berhasil pun untuk mendorong para penguasa untuk banting stir nya. Malahan berisiko untuk dikriminalisasi (contoh: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti). Maka, ‘rasa tidak berdaya’ juga sering menjadi teman kerja para LSM.

## [5] prioritas pola peningkatan ekonomi yang tak berpihak masyarakat adat
Segala kebingungan yang tadi digambarkan juga tidak lepas dari penentuan prioritas politik yang dipertunjukkan pemerintah pimpinan Jokowi dewasa ini. Yang paling menonjol adalah prioritas yang diberikan kepada ‘pengembangan ekonomi’ di atas segala apa. Ekonomi adalah nomor satu. Pilihan prioritas ekonomi ini mengakibatkan bahwa segala gerakan investor didorong secara khusus dan dipermudah. Kemudahan itu, a.l. melalui  UU  Cipta  Kerja/Omnibus  Law,  yang justru  mengurangi  peluang  masyarakat  lokal untuk  melindungi  diri  dan  menjaga  supaya mereka  punyai  ‘jaminan  makanan  secara
traditional’ tetap ada. Kemudahan investasi sering bertabrakan  dengan  kepentingan  masyarakat lokal dan bertabrakan  dengan kemutlakan untuk melindungi lingkungan. Apalagi dalam gerakan  protes melawan perampasan tanah dan deforestasi, masyarakat sering berhadapan dengan aparat keamanan, sehingga kalah dan malahan bisa dipersalahkan atau menjadi korban kekerasan.
Dalam kerangka ini juga tidak mengherankan bahwa telah berulang kali terangkat bahwa di belakang operasi aparat keamanan sekali- kali  tersembunyi  kepentingan  lainnya,  yakni kepentingan  ekonomis.  Bandingkan  saja pelaporan sekitar gunung emas (Blok Wabu) di wilayah Intan Jaya, dan bagaimana para pelapor akhirnya dibawa ke pengadilan (kriminalisasi) karena mengkritik pemerintah serta pihak keamanan. Atau kenyataan bahwa tindah sah di tngkat Kabupaten dapat dibatal lagi di tingkat pengadilan  lebih  tinggi.  Contohnya:  Bupati Kabupaten  Sorong,  sejalan  dengan  kebijakan Presiden,  mencabut  izin  beroperasi  sejumlah perusahaan ‘kelapa sawit’. Perusahaan menggugat Bupati di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jayapura. Hakim PTUN memutuskan bahwa tindakan Bupati sah, dan perusahaan perlu tunduk padanya. Namun keputusan Bupati yang sah itu lagi dibatalkan oleh PTUN di Makasar dalam proses naik banding oleh perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana masyarakat tidak naik pitam dan merasa putus asa mengalami ketidakadilan serupa ini terus menerus. Sementara deforestasi berjalan terus dan hal demikian makin menghasilkan marginalisasi masyarakat lokal.
Imbas pendekatan penguasaan dikawinkan dengan prioritas ekonomi melulu adalah: terciptanya suatu suasana penuh ketidakadilan, kekerasan,  dan  penyangkalan  martabat masyarakat Papua. Dan kelihatan ‘Jakarta’ tidak pusing!

## [6] pelanggaran HAM disertai impunitas
Suasana  kehidupan  di  Papua  juga dipengaruhi oleh kekurangan penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM  Berat.  Keraguan  akan  pengadilan  yang sudah lama diperlihatkan oleh masyarakat, pada
akhir  tahun  2022  sekali  lagi  diperkuat  karena persidangan berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM Berat di Paniai (2014). Persidangan baru ini dijalankan di Pengadilan HAM di Makasar. Kesimpulannya: persidangan itu suatu sandiwara yang sama sekali tidak mencari keadilan, hingga juga tidak membawa perasaan bahwa ‘keadilan terjadi’.  Dalam  kasus  Paniai  ini,  kenyataan demikian dipahami para kerabat dari korban- korban yang sederhana, maka mereka menolak hadir dalam prosesnya.
Hal  yang  sama  juga  dapat  terbaca  dari lambatnya  penyelesaian  sejumlah  kasus pelanggaran  HAM  yang  sangat  serius  selama tahun-tahun terakhir ini. Antara lain,  pembunuhan terhadap Pendeta Yeremias di Intan Jaya (sept ‘20), yang kasusnya sudah diselidiki oleh pelbagai Tim Pencarian Fakta. Secara garis besar semua tim sepaham bahwa pendeta Yeremias dibunuh oleh aparat dan nama pelaku cukup diketahui. Sampai saat ini proses pengadilan tidak diselesaikan.
Sekarang Pemerintah telah memutuskan untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM  Berat  dengan  cara  non-yudisial. Sasarannya,  supaya  semua  kasus  yang  sudah lama  tidak  diselesaikan,  akhirnya  rampung ditangani pada akhir tahun 2022. Dalam dokumen resmi  penetapan  program  penyelesaian  secara non-yudisial dijelaskan oleh pemerintah bahwa fokus dalam penyelesaian adalah pada keluarga, kerabat para korban. Sedangkan para pelaku tidak menjadi fokusnya, dan dapat dikesampingkan; sekali lagi mereka berjalan bebas saja (Kepres 17/2022,  2022).    Keluarga  besar  para  korban sudah  menolak  penyelesaian  semacam  itu. Memang , keluarga besar korban kasus Wasior mengajukan serangkaian tuntutan kompensasi, namun juga berpendapat bahwa keadilan kurang diberikan. Kesannya, segala penyelesaian akhir- akhir ini – suatu proses yang sangat berburu-buru - hanya untuk menenangkan ‘dunia internasional’ dan tidak dimotori suatu motivasi murni dan penuh hati untuk mencari pemberian keadilan.

## [7] rasa masuk jalan buntu
Kompleksitas perkembangan selama 3 ½ tahun terakhir ini serta dampaknya atas kehidupan masyarakat  di  Papua  begitu  besar  dan  berat,
hingga banyak orang merasa bahwa kita sudah masuki  jalan  buntu. Tidak  tahu  lagi  mau  buat apa? Mana ada titik-titik terang? Sejumlah orang memilih turut bermain saja hingga merasa aman, sejumlah orang pilih menyerah hingga menjadi penonton  saja,  sejumlah  orang  masih  ingin mencari  jalan,  walau  merasa  akan  mengalami banyak halangan dan frustrasi. Sambil menyadari dampak negatif yang begitu besar dari ‘strategi penguasaan disertai kekerasan’ yang mengantar kami memasuki ‘jalan buntu’, di bawah ini kami masih akan berefleksi atas perspektif-perspektif menuju suatu jalan keluar, menuju Papua Tanah Damai.

## PERSPEKTIF KE DEPAN
Suasana  yang  tercipta,  a.l.  karena ‘pendekatan  keamanan’  demi  menyelesaikan konflik di Papua, kelihatan sangat suram. Seperti telah  dicatat  di  atas,  kebanyakan  orang  yang sangat peduli dengan perkembangan di Papua ini mulai kehilangan harapan dan semangat. Banyak yang pasrah saja, dan yang masih bersemangat berjuang supaya Papua menjadi “Papua Tanah Damai” turut makin putus asa.
Secara umum boleh dikatakan bahwa para pihak yang peduli makin yakin bahwa di Papua hanya masih dapat menikmati perdamaian kalau isi konflik sebenarnya dibuka secara jujur dan mendalam. Hanya, kalau semua pihak bersedia untuk duduk bersama dalam suatu suasana saling menghargai. Pendekatan keamanan sudah terbukti gagal total. Cenderung dari dua belah pihak  untuk  memutlakkan  pendapatnya,  yang terumus dalam pegangan “Papua Merdeka Harga Mati” dan “NKRI Harga Mati”, sudah pasti tidak akan membawa damai, melainkan penderitaan melulu. Sejak awal 2000 selama sejumlah tahun ada semangat untuk memprakarsai suatu dialog yang sejati, namun semangat itu akhirnya hilang karena  tidak  didukung  oleh  suatu  ‘political will’  yang  benar-benar  untuk  menyelesaikan konflik Papua dengan martabat. Maka, akhirnya kita  tembus  pada  ‘suasana  di  mana  kekerasan merajalela’, ‘suasana jalan buntu’, yang sangat melumpuhkan segala semangat untuk bergerak bersama.

## [1] Inisiatif dari Komnas HAM
Akhir-akhir  ini  ada  suatu  inisiatif  yang diambil oleh Komnas HAM. Namun inisiatif ini cukup diragukan. Pertama-tama, Komnas HAM  ternyata  tidak  diberikan  suatu  mandat resmi dari Presiden. Maka, inisiatif ini lebih merupakan suatu ambisi internal Komnas HAM daripada suatu gerakan resmi oleh negara. Kedua, sejumlah pihak menilai bahwa sampai saat ini Komnas HAM kurang membuktikan netralitas dan  efektifitasnya.  Banyak  kasus  pelanggaran HAM di Papua tidak diselesaikan semestinya, maka tidak memberikan keadilan kepada para kerabat dari korban-korban pelanggaran HAM itu.  Ketiga,  ada  kesan  bahwa  gaya  bergerak Komnas HAM agak diwarnai aspek ‘show off’, atau  dengan  kata  lain:  menunjukkan  kepada Komunitas Nasional maupun Internasional bahwa Indonesia  sudah  menangani  konflik  di  Papua dengan sangat serius. Keempat, dalam upayanya mencapai  suatu  ‘kesepakatan’,  Komnas  HAM juga kurang aktif untuk melibatkan pihak-pihak yang sebenarnya berwibawa di Papua untuk turut memikirkan  penyelesaian  konflik  itu.  Kelima, Komnas HAM sekali-kali memilih jalan pintas yang kurang benar dan mengklaim bahwa sudah berhasil. Contohnya: penandatanganan bersama MoU ‘Jeda Kemanusiaan’ (11 Nov 2022), yang sebenarnya tidak melibatkan kedua pihak yang paling  menentukan  dalam  konflik  bersenjata di  Papua,  TPNPB  dan  TNI-Polri.  Pernyataan kesepakatan ‘jeda kemanusiaan’ itu dibanggakan dan  diumumkan  di  Geneve.  Pertanyaan sampingan saja: kenapa rapat-rapat menuju jeda kemanusiaan perlu diadakan di Jenewa, dan tidak dapat diadakan di Jayapura? Komnas HAM juga mengklaim bahwa sudah bertemu dengan ‘pimpinan  TPNPB’.  Pernyataan  itu  dibantah benarnya oleh pihak TPNPB, yang menjelaskan bahwa Komnas HAM bertemu dengan ‘pimpinan palsu’ (pimpinan binaan TNI), sehingga klaimnya menyesatkan.  Dalam  tanggapannya  Komnas HAM menyatakan bahwa belum saatnya untuk membuka dalam detail mereka telah bertemu dengan siapa-siapa.
Pokoknya, gaya kerja Komnas HAM masih diragukan, dan malahan ada kesan bahwa kejadian sekitar kesepakatan ‘jeda kemanusiaan’
lebih merupakan suatu langkah mundur, karena kemungkinan besar pelaksanaannya akan gagal saja, karena pihak yang penting tidak terlibat dan tidak ada persiapan apapun di lapangan. 4
Walau de facto Komnas HAM sampai saat ini kurang diberikan dukungan – dengan alasan yang disebut di atas – sebenarnya inisiatif dari Komnas HAM mungkin dapat kita semua pakai untuk mengawali suatu perubahan. Sebaiknya Komnas HAM  meninggalkan  ambisinya  yang  terlalu besar,  dan  bersama  para  pihak  di  Papua  yang peduli mulai mencari jalan awal yang akhirnya dapat menuju suatu dialog. Dalam tahap awal itu, Komnas HAM perlu menjadi pendengar hingga mulai betul memahami kompleksitas konflik di Papua ini. Lantas bersama mitra-mitra di Papua dapat berfokus lebih dahulu pada ‘memulihkan kembali  suasana  di  Papua,  yakni  ‘keluar  dari jalan  buntu’.  Mengubah  suasana  sebagaimana digambarkan di atas, sudah menjadi persyaratan mutlak untuk memikirkan suatu dialog yang betul bersubstansi.

## [2] perlu banting stir
Dari awal mula kami dapat mencatat bahwa dengan perkembangan selama 3 ½ tahun terakhir ini, kita sudah mengalami suatu langkah kemunduran  yang  sangat  besar  dalam  proses penyelesaian konflik di Papua ini. Kesadaran itu berarti bahwa kita semua perlu mengakui bahwa pendekatan  keamanan  yang  sampai  sekarang ini diunggulkan telah gagal total, dilihat dari sudut penyelesaian konflik di Papua. Pengakuan demikian adalah langkah pertama menuju suatu ‘keterbukaan  menuju  penyelesaian  konflik’. Maka, hal pertama yang kita butuhkan, adalah: kesediaan – political will - untuk banting stir!

## [3] penyelesaian konflik di Papua
4 “Jeda Kemanusiaan” yang disepakati di Geneva antara Komnas HAM, ULMWP dan MRP, sebenarnya sangat terbatas lingkupnya baik secara geografis, secara waktu berlakunya maupun secara sasarannya. Jeda Kemanu - siaan ini hanya akan diberlakukan untuk wilayah konflik Maybrat  saja,  akan  berlaku  dari  10  Desember  2022 sampai 10 Februari 2023 (2 bulan saja) dan bertujuan untuk memberikan kesempatan aman untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi dan mengajak mereka untuk pulang kampong. .

## bertahap dua
Menuju  suatu  dialog  dan/atu  menuju penyelesaian  konflik  di  Papua,  kita  akan menghadapi  dua  tahap  yang  agak  berbeda, namun yang saling melengkapi, yakni: [a] Tahap pertama: [a] Bagaimana menghilangkan dampak negatif dari perkembangan selama 3 ½ tahun terakhir ini? Dan [b] Tahap kedua: Bagaimana kembali pada jalur yang benar, yakni suatu dialog berdasarkan suatu uraian benar akar-akar utama konflik di Papua? Hasil tahap pertama sebenarnya merupakan persiapan medan, tanah yang subur untuk masuki tahap kedua.

## USULAN AGENDA DAMAI KE DEPAN

## [1] memulihkan hak-hak dasar, kepercayaan dan harapan
Untuk  menyiapkan  medan  yang memungkinkan suatu dialog di kemudian hari, kita semua dipanggil untuk turut memulihkan terlebih  dahulu  suasana  yang  suram    hingga menjadi lebih terang. Dalam proses pemulihan ini  sejumlah  aspek  perlu  diberikan  perhatian sangat serius, antara lain aspek-aspek sbb: Menahan diri sampai pemberhentian segala bentuk kekerasan bersifat kontak senjata; jeda kemanusiaan dalam arti luas, Pemberhentian proses  militarisasi  wilayah  Papua;  penarikan banyak pasukan dari Papua, Memulihkan kembali hak konstitusional kebebasan pengungkapan pendapat  sepenuh-penuhnya,  Menghentikan segala bentuk stigmatisasi’ stop segala kampanye yang  menyesatkan,  Menciptakan  ruang  untuk informasi  yang  tepat  dan  benar;  Membuka Papua untuk para wartawan (nasional maupun internasional) dan bagi Rapporteur Khusus PBB; Memberlakukan semua orang sama di depan  hukum;  dari  ‘negara  penguasaan’  di Papua, Pemerintah Pusat perlu beralih kembali pada ‘negara hukum’; Melindungi para aktivis yang memperjuangkan HAM dan pengindahan martabat setiap manusia; Menunda pelaksanaan rencana DOB; dan memulihkan Otonomi di Papua;  dan  Mengendalikan  masuknya  jumlah besar migran

## [2] Agenda kerja
Daftar aspek tadi – masih dapat dilengkapi -  bisa  menjadi  suatu  agenda  kerja  awal.  Kita semua  perlu  suatu  “jeda  kemanusiaan”  bukan saja berkaitan dengan nasibnya para pengungsi, namun supaya sebagai masyarakat pada umumnya kita dapat bernafas lagi dengan santai dan tenang. Suasana tanpa ancaman kami inginkan untuk melihat segala masalah yang ada, karena bukan sedikit (lihat daftar saja). Pemulihan suasana bisa dijadikan  agenda  kerja  awal  bukan  saja  untuk Komnas HAM namun juga bagi semua lembaga yang peduli di Papua, termasuk, dan mungkin malahan secara khusus lembaga-lembaga keagamaan. Yang kita membutuhkan sekarang ini adalah suatu ‘dapur’ dimana sejumlah ‘koki’ dari pelbagai organisasi bekerja sama  dengan satu tujuan saja: menyelesaikan konflik di Papua dengan damai dan bermartabat. Dalam dapur itu disusun kembali suatu ‘roadmap menuju Papua Tanah Damai’. Bagian awal dari ‘roadmap’ itu adalah: memulihkan kembali sejumlah hak dasar serta kepercayaan dan harapan.

## [3] ‘political will’ dan tanggung jawaban bersama
Penyelesaian  konflik  bukan  lagi pertanggungjawaban  saja  pemerintah  pusat, namun tanggung jawab kita bersama. “Political will yang sejati” memang perlu ditunjukkan oleh semua pihak, secara khusus Pemerintah Pusat serta jawatan nya. Pemerintah perlu memberikan suatu mandat  (sebagai ungkapan political will nya)  yang  berarti  pada  para  mitra  kerjanya  di Papua untuk memulihkan kembali suasana hidup yang aman dan tenang dimana tidak ada tempat untuk diskriminasi, marginalisasi, stigmatisasi, kriminalisasi, dan di mana hak-hak serta martabat setiap orang diakui sepenuhnya.

## [4] Tahap pertama ini perlu dijalankan dengan segera
Seandainya situasi di Papua sekarang ini tidak diubah dengan segera, makin banyak pemantau berpendapat bahwa situasi akan berkembang ke arah lebih kejam lagi. Pemakaian kekerasan baik dari pihak pejuang hak penentuan nasib sendiri
maupun dari pihak keamanan akan meningkat. Kekacauan  makin  massal  dan  makin  banyak korban akan jatuh di Bumi Cenderawasih yang indah  ini.  Dalam  suatu  laporan  yang  berjudul “JANGAN  ABAIKAN  KAMI”  mencegah kekejaman  massal  di  Papua,  Indonesia  yang diterbitkan oleh “Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide” diberikan suatu analisa mengenai situasi di Papua. Analisa itu dilengkapi dengan gambaran scenario-scenario kekejaman yang kemungkinan besar akan muncul selama setahun sampai satu setengah tahun ke depan (Supriatma, 2022). Berikut ini adalah tahap kedua

## [5] memasuki medan sensitif:  ‘saling mengakui’
Sekali  keluar  dari  ‘suasana  jalan  buntu’ sebagaimana digambarkan dalam proses tahap pertama, kita akan memiliki ruang secukupnya untuk memberikan perhatian penuh pada dialog serta substansinya. Sudah tentu, hal pertama yang perlu  dijawab  dalam  tahap  kedua  ini,  adalah: akar-akar  konflik  di  Papua  sebenarnya  apa? Menjawab pertanyaan itu kita akan menyadari bahwa salah satu kesulitan terbesar kita adalah
bahwa sampai saat ini kita tidak memiliki suatu konsensus mengenai substansi konflik itu. Bertanya  kepada  pemerintah  Indonesia,  mana akar permasalahan di Papua? , jawabannya akan berkisar  masalah  ekonomi,  kesejahteraan  dan jati diri orang/bangsa Papua. Sedangkan kalau b ertanya  pada  LIPI  (sekarang  BRIN),  mereka akan tunjuk pada penelitian di mana ditemukan bahwa ada empat akar utama: [a] diskriminasi/ marginalisasi,  [b]  pola  pembangunan  yang kurang tepat, [c] sejarah dan status politik, dan [d] pelanggaran HAM. Bertanya  pada  Orang Asli Papua: jawabannya adalah sekitar sejarah pengintegrasiannya ke dalam republik Indonesia, sejarah  penyangkalan  hak  dasarnya  sebagai bangsa dari dulu sampai saat ini.
Sudah tentu, memulai suatu dialog tanpa suatu  pemahaman  konflik  yang  sama,  hanya dapat menghasilkan suatu suasana main-main saja,  dan  tidak  akan  berakhir  dengan  suatu solusi yang dapat dibanggakan. Suatu konsensus pemahaman bersama mutlak dibutuhkan kalau kita mau berdialog secara benar. Sampai hari ini masih sangat sulit untuk mencapai konsensus ini. Aspek  yang  paling  mengganggu  adalah  aspek politik  yang  dasariah  yang  terungkap  dalam
Gambar 1 Papua Road Map. Sumber: Widjojo dkk., (2010).
catatan orang asli Papua dan yang sudah tercatat juga dalam pemahaman LIPI dimana sejarah dan status politik disinggung.

## PERSPEKTIF ORANG ASLI PAPUA

## [1] Perspektifnya Orang Asli Papua
Mengingat bahwa dalam tulisan ini kami menyoroti  situasi  di  Papua  secara  khusus  dari sudut pandang orang asli Papua, alangkah baiknya kami  juga  mencoba  untuk  menjelaskan  akar utama  sebagaimana  diangkat  oleh  “anak-anak sulung  Papua”. Akar  permasalahan  di  Papua sebenarnya  tidak  lain  daripada  pengalaman pahit para penduduk asli Papua sewaktu mereka mengalami  bahwa  tanahnya  serta  habitatnya begitu saja dituntut orang lain . Pengalaman pahit ini mulai dengan segala bentuk penjajahan yang mereka alami sejak kedatangan orang Belanda yang  mulai  menduduki  Papua.  Tanah  leluhur mereka dirampas menjadi hak milik para penjajah dan sumber daya alamnya dirampas dan dijadikan sumber  kekayaan  para  penjajah.  Kehadiran bangsa Papua sebagai pemilik tanah itu tidak diakui dan martabatnya diremehkan, dinilai di bawah standard keadaban. Tindakan demikian atas dasar apa? Orang Belanda mungkin merasa lebih  berhak  karena  kulit  putihnya  dan/atau merasa  lebih  pintar/superior?  Mereka  berpikir bahwa tanah itu kosong? Para penduduk seakan- akan tidak perlu dipedulikan; kenapa demikian? Pengalaman pahit ini adalah akar segala masalah di Papua sampai saat ini. Pengalaman pahit ini berkelanjutan  selama  masa  mengadministrasi pemerintah Belanda maupun selama masa mengadministrasi pemerintah Indonesia.
Bukan  saja  bangsa  Papua  yang  melalui pengalaman yang sangat pahit itu. Ada banyak contoh  sejenisnya.  Diantarnya  contoh  di tetangganya Australia, di mana bangsa Aborigines digeser  dari  kedudukannya  sebagai  pemilik otentik  tanahnya  oleh  'para  pendatang'.  Dan contoh lain di Selandia Baru di mana nasibnya bangsa Maori sama. Atau contoh para bangsa Indian di Amerika dan Kanada yang mencatat sejarah pahit yang sama. Hanya perlahan-lahan
saja,  selama  dekade-dekade  yang  terakhir  ini, 'dosa besar' di masa lampau mulai disadari dan diakui  para  'kekuatan  penjajah  tempo  dulu'. Kenyataan itu sekarang ramai terungkap dengan 'meminta  maaf  atas  dosa  masa  yang  lampau'. Contoh  yang  paling  baru  adalah  'perjalanan berziarah pertobatan' Bapak Paus Fransiskus yang ke Kanada untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada para bangsa Indian di Kanada itu. Juga penjajah Belanda meminta maaf kepada Indonesia atas 'tindakan penjajahan yang penuh kekerasan' selama 1940-an. Perlahan-lahan semua 'kekuatan penjajahan' mulai sadar dan menarik pelajaran dari sejarah yang sangat menyedihkan dan sangat tidak manusiawi itu.

## [2] Suatu pengalaman yang tidak asing bagi bangsa Indonesia.
Melihat konteks konflik di Papua, sebenarnya sulit dimengerti bahwa Indonesia sendiri, yang telah  melalui  pengalaman  pahit  yang  sama, kurang memanfaatkan pelajaran dari sejarahnya sendiri  dalam  proses  menentukan  kebijakan pemerintahan dewasa ini. Indonesia sendiri berjuang secara heroik/pahlawan melawan para penjajah  dalam  tahun  1940-an,  karena  merasa identitas dan martabatnya tidak diakui, malahan diinjak oleh para penjajah Belanda dan Jepang. Kenapa pengalaman ini tidak dibawa serta dalam kebijakan  sekarang  selaku  ‘negara  merdeka’, 'Indonesia Merdeka' terhadap bangsa Papua hari ini? Pada masa kini bangsa Papua mengalami hal yang sama seperti Indonesia hampir seabad lalu. Mereka pun merasa tidak diakui dan identitas serta martabatnya diinjak. Tanah milik mereka didatangi 'orang luar', dalam hal ini juga orang Indonesia,  dan  dirampasnya  seakan-akan  para 'tamu  ini'  merasa  lebih  berhak  memilikinya. Lebih berhak karena apa? Karena mereka lebih pintar? atau, karena warna kulit lebih cerah? atau, karena mereka menilai bahwa hasil PEPERA 5
5 PEPERA (pemungutan pendapat rakyat) adalah refer - endum  buat  bangsa  papua  untuk  menyatakan  apakah mereka ingin bergabung dengan Republik Indonesia atau  tidak.  Pemerintah  Indonesia  diwajibkan  melalui ketentuan dalam New York Agreement (15 Agustus 1962) - yang mengatur pengalihan administrasi pemerintahan dari  Belanda  kepada  pemerintah  Indonesia  –  untuk menyelenggarakan referendum berlandasan prinsip ’one man, one vote’ ini paling lambat tahun 1969. Indonesia
memenuhi  standar  nilai  keadilan  yang  sejati? Kita  semua  tahu  dan  bisa  menyadari  bahwa PEPERA  1969  merupakan  suatu  proses  yang menolak segala partisipasi bebas oleh bangsa Papua secara sistematis dan terstruktur, sehingga PEPERA ini sangat bercacat hukum. Kenyataan demikian juga disadari oleh Rapat Paripurna PBB sewaktu mereka 'meng-arsip-kan' hasil PEPERA sebagai 'sudah dicatat' (has taken note), namun mereka sangat menghindari untuk menyatakan secara terang benderang bahwa mereka menilai hasil PEPERA sebagai hasil sah ungkapan pendapat bangsa Papua. Pokoknya, sudah tentu, malahan dalam pelaksanaan proses demokratis pengungkapan  pendapat,  ternyata  ‘hak  anak sulung Papua’ disangkal, dan martabatnya sangat diremehkan.

## [3] tindakan politik tahun 2020-2022
Dewasa ini 'suasana tidak diakui identitas serta  martabatnya'  masih sangat  terasa oleh orang asli Papua. Secara khusus dalam seluruh proses seperti pengesahan baik UU Otsus Jilid II maupun UU DOB Papua. Seperti dulu, semuanya diselenggarakan tanpa mendengar suara ratusan ribu orang Papua. Hak mengungkapkan pendapatnya  secara  damai  dihilangkan  secara efektif dengan membubarkan paksa segala demo. Malahan selama tahap persiapan demo, para penyelenggara  dan  relawan  (seperti  penyebar lembar undangan demo) sudah ditangkap dan dibawa ke markas kepolisian untuk diinterogasi dan diintimidasi. Keterbukaan di tingkat Pemerintah  Pusat  untuk  menjauhkan  diri  dari strategi penguasaan sampai saat ini belum ada, dan  kenyataan  demikian  mempunyai  dampak besar atas situasi Papua anno 2022 ini.Di situlah masalah dan akar utama konflik Papua, dan konflik demikian tidak pernah dapat diselesaikan dengan layak melalui suatu pendekatan penguasaan.
[4] Tidak ada dialog yang berarti kalau tidak membahas aspek politik konflik Papua!
meninggalkan priniip itu dan secara sepihak menyeleksi dan mengarahkan 1026 warga Papua saja guna memasti - kan bahwa mereka untuk 100% memilih pengintegrasian kedalam Republik Indoinesia.
Dengan  kata  lain,  hanya  suatu  dialog terbuka  yang  memberikan  tempat  sewajarnya pada ‘aspek politik’ yang digambarkan di atas, ada peluang untuk berhasil. Suatu dialog yang ditandai pengakuan akan martabat setiap orang, saling mendengar dan saling menghargai, bisa membersihkan jalan menuju suatu solusi yang dapat  dibanggakan.  Dengan  menyadari  bahwa sampai saat ini ‘masalah utama’ yang memang bersifat suatu ‘masalah politik’ kurang diberikan prioritas dalam mencari suatu solusi untuk konflik di  Papua,  bisa  ada  harapan  bahwa  akhirnya Pemerintah  akan  membanting  stir.  Langkah kunci itu akan dapat dukungan, bukan saja dari warga-warga di Papua. Namun juga dukungan dari warga Indonesia yang sudah menjadi sadar bahwa permasalahannya di Papua, bukan sesuatu yang  dibuat  oleh  orang  asli  Papua,  melainkan merupakan suatu masalah yang diciptakan oleh sejarahnya  bersama  Indonesia.  Inilah  suatu masalah  ‘buatan  manusia’  dan  solusinya  juga mesti bersifat ‘buatan manusia’. Buatan Manusia yang  sadar  dan  sama-sama  yakin  bahwa  kita ada di dunia ini untuk menciptakan ruang dan keramahan satu bagi yang lain yang sehak hidup, seharga dan semartabat.

## PENUTUP
Kami sangat tertarik dengan catatan seorang Mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Hamid Awaludin,  dalam  opininya  yang  diterbitkan Kompas (Awaluddin, 5 Janauri 2023), berjudul ‘Jeda  Kemanusiaan  di  Papua’, di mana  beliau mencatat: “Bagaimana  kelanjutan  ikhtiar perdamaian di Papua? Dalam konflik domestik yang bersifat vertikal di mana pun, termasuk di Aceh,  pemerintah  memang  seharusnya  selalu mengambil inisiatif untuk memulai mencari jalan mewujudkan perdamaian. Tentu sebagian orang menganggap mengambil inisiatif berarti pemerintah mengalah kepada kelompok perlawanan.  Mengambil  inisiatif  justru  ingin memenangi  pertempuran,  yakni  mewujudkan perdamaian.  Ujung  sebuah  perang  adalah damai.  Perspektif  ini  sebaiknya  pemerintah pegang menyikapi Papua. Ego harus disisihkan”. Oleh karena itu, kita semua perlu berani demi kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty International Indonesia. (2020, November). Amnesty  International And  The Alliance  of Independent Journalists. Report Submission To The 41st Session Of The UPR Working Group Awaluddin, H. (2023, 5 Januari). ‘Jeda kemanusiaan di Papua. Opini Harian Kompas halaman 7. Diakses dari Jeda Kemanusiaan di Papua - Kompas.id pada 7 Janauri 2023.
Institute  for  Policy Analysis  and  Conflict  (IPAC). (2021). Diminished Autonomy and The Risk of New Flashpoints in Papua. IPAC Report No. 77. Jakarta: IPAC.
IPAC. (2022). Escalating Armed Conflict and a New
Security Approach in Papua.  Jakarta: IPAC.
Komnas HAM Duga Tersangka Mutilasi di Mimika Lakukan Aksinya Lebih Dari Sekali.’ (2022, 20 September). Diakses dari https://nasional. tempo.co/read/1636481/komnas-ham-duga- tersangka-mutilasi-di-mimika-lakukan-aksin- ya-lebih-dari-sekali pada 2 Desember 2022.
Rakhman,  O.,  Ma’rafuh,  U,  Kausan,  B.Y  & Ardi.
(2021). Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya. Jakarta: #Bersih - kanIndonesia, YLBHI, WALHI Eksekutif Nasi - onal, Pusaka Bentara Rakyat, WALHI Papua, LBH  Papua,  KontraS,  JATAM,  Greenpeace Indonesia, Trend Asia.
Sekretariat Negara. (2022, 26 Agustus). Keppres No. 17  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.
Supriatma, MT (2022, 19 Juli). “Don’t Abandon Us”: Preventing Mass Atrocities in Papua, Indone- sia. Washington DC: The Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide United States Holocaus Memorial Museum. van den Broek, T. (2020).  TUNTUT MARTABAT, ORANG PAPUA DIHUKUM, Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019. Seri Memo - ria  Passionis  No.  38.  Jayapura:  Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua.
Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamung - kas, C., & Dewi, R. (2010). Papua road map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## Sumber Internet:
‘A  pro-government  disinformation  campaign  on Indonesian Papua.’ (2022, 19 Oktober). hks. harvard.edu. Diakses dari https://misinforev -
iew.hks.harvard.edu/article/a-pro-government- disinformation-campaign-on-indonesian-papua pada 2 Desember 2022.