## IMPLEMENTASI PERCAMPURAN HARTA BERSAMA DAN HARTA
BAWAAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama NOMOR : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)

## ARUN PRATAMA

## ABSTRAK
Pada lembaga perkawinan masyarakat dikenal adanya pencampuran  harta  perkawinan,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan adanya  percampuran  harta  bersama  dan  harta  bawaan.  Dalam  hukum positif  hanya  mengatur  mengenai  harta  bawaan  dan  harta  bersama secara terpisah, tetapi tidak diatur mengenai percampuran harta bersama dan  harta  bawaan.  Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan  dalam  perkawinan  menurut  UU  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  implementasinya  dalam  perkawinan setelah  adanya  perceraian  pada  putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  : 0189/Pdt.G/2017/ PA.Smg.
Untuk  melakukan  penelitian  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif,  sehingga  data  yang  digunakan  data  sekunder.  Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan  hukum  mengenai percampuran  harta  bersama  dan  harta  bawaan  dalam  perkawinan  diatur dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI yang pada intinya menyatakan bahwa bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapapun,  meskipun di  dalamnya  terdapat  harta  bawaan.  Implementasi  percampuran  harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada  putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  :  0189/Pdt.G/2017/PA.Smg adalah  dalam  hal  pembagian  harta  bersama  pihak  istri  mendapatkan bagian  lebih  besar  dari  pihak  suami  yaitu  ¾  bagian  sedangkan  suami  ¼ bagian.  Hal  tersebut  mencerminkan  keadilan  distributif  dimana    hakim memberikan  jatah  kepada  setiap  orang  berdasarkan  jasanya  atau memberikan kepada setiap  orang apa yang  menjadi haknya  berdasarkan kepada  azas  keseimbangan  atau  memberikan  hak  kepada  setiap  orang berdasarkan  prestasinya  atau  memberikan  penghargaan  kepada  pihak yang  berprestasi  atau  melindungi  pihak  yang  berprestasi  (pihak  yang kuat).
Kata kunci : implementasi, percampuran, harta
THE IMPLEMENTATION OF MIXING OF MARITAL AND INDIVIDUAL PROPERTY IN MARRIAGE (Case Study of Religious Court Decision NUMBER:0189/PDT.G/2017/PA.SMG)

## ARUN PRATAMA

## ABSTRACT
In  marriage  institution,  the  society  knows  a  mixing  of  marital property,  there  is  possibility  of  mixing  of  marital  and  individual  property. Positive law only regulates the possessions and joint property separately, but  it  is  not  regulated  about  the  mixing  of  marital  and  individual  property. The problem discussed in this research is legal provisions concerning the mixing  of  marital  and  individual  property  in  marriage  according  to  Law Number  1  Year  1974  and  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  and  its implementation  in  marriage  after  the  divorce  on  Religious  Court  decision Number: 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg.
This research used normative juridical approach method, data used were secondary data. The technique  of data collection was done through literature  study  while  the  data  analysis  technique  was  done  by  using qualitative analysis.
The results showed that the legal provisions concerning the mixing of marital and individual property in marriage are regulated in Article 35 of Law  Number  1  Year  1974  concerning  Marriage  and  Article  1  letter  f  KHI which  in  essence  states  that  the  property  acquired  during  marriage becomes  joint  property  without  the  questioning  the  name  of  being registered  on  behalf  of,  even  if  there  is  individual  property.  The implementation  of  mixing  of  marital  and  individual  property  in  marriage after divorce on Religious Court's decision Number:
0189/Pdt.G/2017/PA.Smg is in the case of division of property together the wife gets bigger part than the husband that is ¾ whereas husband is only ¼.  It  reflects  distributive  justice  in  which  the  judge  gives  each  person  a share according to his or her services, or gives each person her/his rights are  based  on  the  principle  of  equilibrium  or  entitles  each  person  on  the basis  of  his/her  performance  or  rewards  the  achievers  or  protect  the achiever (the strong party).
Keywords: implementation, mixing, property

## PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Suatu perkawinan memiliki  dimensi  yang  cukup luas  antara  lain  sosial  dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan  maupun  setelah perkawinan,  karena  dalam suatu  perkawinan  banyak  hal yang  akan  terjadi  maupun yang akan di dapatkan seperti; masalah harta, keturunan,  dimana  apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian  harta  peninggalan dari  yang  meninggal  maupun yang  melakukan  perceraian,
termasuk  juga  masalah  harta bawaan  masing-masing  dan harta bersama dalam perkawinan akan menimbulkan suatu persoalan. Dalam lembaga perkawinan  masyarakat  kita sejak dahulu mengenal adanya  pencampuran  harta perkawinan.  Para  mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing- masing  pihak.  Asas  saling percaya dan memahami pasangan  menjadi  landasan dalam penyatuan harta perkawinan. 1 1 Zulfiani, “Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berbasis Keadilan”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm. 357.
Dalam hal terjadi perceraian  maka  pembagian dari harta yang telah disyirkahkan  meliputi  modal awal  dan  hasil  dari  usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut  berasal  dari  salah satu dari  mereka  maka  modal tersebut  harus  dikembalikan kepada  si  pemilik.  Sementara itu,  menurut  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974, harta benda yang diperoleh  selama  perkawinan menjadi  harta  bersama  dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penyelesaian harta bersama  dalam  perceraian menurut  ketentuan  Pasal  37 Undang-Undang  Perkawinan yang menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian,  harta  bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan  Pasal  37  Undang- Undang  Perkawinan,  yang dimaksud dengan hukum masing-masing  adalah  hukum adat,  agama,  dan  hukum lainnya. Sedangkan pada Pasal  97  Kompilasi  Hukum Islam mengatur mengenai harta  bersama,  yaitu  janda atau duda cerai masing- masing  berhak  seperdua  dari harta bersama sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan.
Pada  kasus  putusan Pengadilan  Agama  Semarang
Nomor : 0189/PDT.G/2017/PA.Smg, majelis  hakim  menetapkan dalam amar putusannya bahwa  harta  bersama  dalam perkawinan  dibagi  menjadi  ¼ bagian  (25%)  untuk  suami dan  ¾  bagian  (75%)  untuk istri. Putusan pengadilan mengenai  pembagian  harta bersama  setelah  perceraian tersebut lebih mempertimbangkan rasa keadilan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan  porsi  bagian  dari harta bersama mengingat adanya  percampuran  antara harta  bersama  dan  harta bawaan dalam perkawinan. Berdasarkan latar belakang  tersebut  di  atas, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  tentang “IMPLEMENTASI PERCAMPURAN HARTA BERSAMA DAN HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN  (Studi  Kasus Putusan  Pengadilan  Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/Pa.Smg) ” B.  Perumusan Masalah 1.  Bagaimana ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan  menurut  UU Nomor  1 Tahun 1974 dan Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) ? 2.  Bagaimana  implementasi percampuran harta
bersama dan harta bawaan dalam perkawinan setelah adanya  perceraian  pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg ?

## C.  Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  normatif,  sehingga data  yang  digunakan  adalah data sekunder. Metode pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  kepustakaan, sedangkan  metode  analisis data  menggunakan  analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN A.  Ketentuan Hukum Mengenai
Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam  Perkawinan  Menurut Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  Dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Salah  satu  faktor  yang penting dalam perkawinan adalah  harta  kekayaan  yang dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah  suami  yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam  arti  harta  kekayaan dalam  perkawinan  ditentukan oleh  kondisi  dan  tanggung jawab suami. Namun di
zaman  modern  ini,  dimana wanita  telah  hampir  sama
berkesempatannya dalam pergaulan  sosial,  wanita  juga sering berperan dalam kehidupan  ekonomi  rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian. Pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam hukum positif bersumber dari UU Perkawinan dan KHI. Sebagai contoh,  jika  pasangan  suami istri  ternyata  bercerai,  maka pembagian harta bersama mereka  harus  jelas  didasari pada ketentuan-ketentuan yang  berlaku  dalam  hukum positif tersebut. Pengaturan  mengenai
harta  bersama  dalam  UU Perkawinan  diatur  dalam  Bab VII  tentang  harta  bersama dalam perkawinan yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35,
36 dan 37, sedangkan ketentuan  hukum  mengenai harta dalam Kompilasi Hukum  Islam  diatur  dalam Bab  XIII  tentang  harta  benda dalam perkawinan, yaitu Pasal  85  s/d  Pasal  95  KHI. Sedangkan  ketentuan  hukum mengenai harta bawaan dapat dijumpai  dalam  Pasal  35  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  dan  Pasal    36 ayat  (2)  UU  Perkawinan.
Harta  bawaan  juga  diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal  87. Terkait dengan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian diatur  dalam    Pasal  97  KHI yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing- masing  berhak  seperdua  dari harta bersama sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, baik dalam UU Perkawinan maupun  dalam  KHI  telah menentukan  segala  harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya  menurut  hukum menjadi  harta  bersama. Adapun untuk menentukan apakah harta tersebut termasuk  harta  bersama atau bukan, Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa gambaran  ruang  lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut : 2 a.  Harta yang dibeli selama perkawinan b.  Harta  yang  dibeli  dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama
2 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan
Agama , (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 275-278
c.  Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan d.  Penghasilan harta bersama dan harta bawaan e.  Segala penghasilan pribadi suami istri Terkait dengan percampuran  harta  bersama dan  harta  bawaan,  Pasal  86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami  dan  harta  isteri  karena perkawinan.  Harta  isteri  tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian  juga  harta  suami tetap  menjadi  hak  suami  dan dikuasai penuh olehnya. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa  harta  yang  dibawa suami isteri ke dalam perkawinan tetap menjadi harta  pribadi  masing-masing selama  para  mereka  tidak menentukan lain lewat perjanjian. Perkawinan tidak menjadikan  hak  kepemilikan harta suami atau isteri menjadi berkurang atau hilang.  Suami  isteri  tetap mempunyai hak penuh terhadap  hartanya  masing- masing. Akan tetapi, dimungkinkan  dalam  suatu perkawinan, suami isteri mengadakan perjanjian percampuran  harta  kekayaan yang  diperoleh  suami  atau
isteri selama dalam hubungan perkawinan  atas  usaha  suami atau  isteri  sendiri-sendiri  atau atas usaha bersama-sama. 3 Dalam  kasus  terjadi percampuran  harta  bawaan dengan harta bersama, misalnya  harta  bawaan  telah dijadikan sebagai modal usaha bersama, maka apabila terjadi perceraian harus dipastikan  nilai  dari  harta bawaan tersebut. Jika memang dapat dibuktikan secara sah dan nilainya dapat dihitung  secara  pasti bahwa ada harta bawaan yang tercampur dalam harta bersama,  maka  harus  diakui dan dipisahkan, sehingga harta  bawaan  tetap  berada dalam penguasaan pemiliknya. Namun, jika pembuktian  mengenai  nilai harta  bawaan  sulit  dilakukan, maka dapat dianggap sebagai harta  bersama,  karena  harta tersebut dibeli/diperoleh ketika perkawinan berlangsung.Terhadap
pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian
perkawinan  pisah  harta,  harta bersama,  harus  dibagi  dua sama  rata  antara  suami  dan istri. 4
3 Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,
( https://seowaps.wordpress.com , diakses 28 Desember 2017).
4 Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan menjadi Harta Gono Gini
Sebagai  ilustrasi  pada putusan  Pengadilan  Agama Semarang Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg terjadi percampuran harta bersama  dan  harta  bawaan. Harta  bawaan  dari  pihak  istri yaitu  harta  pemberian  dari orang  tuanya  berupa  uang sebesar  Rp  1.500.000,-  yang digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 120 m 2 dan sejumlah Rp 20.000.000,- yang digunakan untuk membangun  rumah  di  atas sebidang tanah tersebut setelah  terjadi  pernikahan. Dalam hal ini, suami ikut andil dengan menjadi tukang dalam pembangunan rumah tersebut.  Pada  saat  terjadi perceraian, pihak suami mengajukan  gugatan  yang pada  pokoknya  agar  harta berupa  tanah  dan  bangunan rumah tersebut ditetapkan sebagai  harta  bersama  dan dibagi  sama  rata.  Sedangkan pihak  istri  bersikukuh  bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan  yang   diperoleh dari  orang  tuanya,  sehingga sudah  selayaknya  menjadi hak istri sepenuhnya.
Pada  kasus  tersebut,
hakim menetapkan bahwa harta  yang  menjadi  objek sengketa  tersebut  merupakan harta bersama. Sebagai dasar hukum  dalam  menentukan harta bersama
tersebut adalah  Pasal  35  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?, http://www.hukumonline.com, diakses
10  Januari 2018.)
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama.  Selain  itu  dalam Putusan MA No. 803K/SIP/197 juga menegaskan bahwa harta yang  dibeli  oleh  suami  atau istri  di  tempat  yang  jauh  dari tempat  tinggal  mereka  adalah termasuk harta bersama suami  istri  jika  pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Pada  kasus  tersebut, ketika    terjadi  perceraian hakim menetapkan pembagian harta bersama adalah ¾ bagian (75%) menjadi  milik  istri  dan  ¼ bagian  (25%)  bagian  menjadi milik suami. Putusan  tersebut menyimpang  dari  ketentuan Pasal  97  Kompilasi  Hukum
Islam menentukan bahwa janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing berhak mendapatkan  seperdua  dari harta bersama sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ilustrasi tersebut diketahui, bahwa harta  kekayaan  yang  dimiliki atau  dibeli  setelah  terjadinya pernikahan, meskipun di dalamnya terdapat harta bawaan  maka  itu  merupakan harta bersama. Hal ini dikarenakan pada kasus tersebut  antara  suami  istri tidak membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan  harta  kekayaan, sehingga  berlaku  ketentuan
Pasal 35 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa  harta  benda  yang diperoleh  selama  perkawinan menjadi harta bersama. Namun  terdapat  pembatasan dimana  untuk  harta  yang diperoleh setelah menikah yang  bersumber  dari  hadiah, hibah dan waris tetap menjadi harta  bawaan  pihak  yang bersangkutan. Sehingga sepenuhnya  berada  di  bawah penguasaan masing-masing pihak.

## B.  Implementasi  Percampuran
Harta  Bersama  dan  Harta Bawaan  dalam  Perkawinan Setelah  Adanya  Perceraian Pada  Putusan  Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/Pa.Smg Berdasarkan putusan PA Semarang No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG di atas diketahui, bahwa telah terjadi percampuran harta bersama  dan  harta  bawaan. Harta  bawaan  yang  dimaksud adalah  harta  pemberian  dari orang  tua  penggugat  (istri) yaitu uang sebesar Rp 1.500.000,-  yang  digunakan untuk membeli sebidang tanah  seluas  120  m 2 dan sejumlah Rp 20.000.000,- yang digunakan untuk membangun  rumah  di  atas sebidang tanah tersebut. Pihak  tergugat  (suami)  tidak ikut  andil  dalam  pembiayaan pembelian tanah maupun
pembangunan  rumah,  karena semua berasal dari harta yang diberikan oleh orang tua penggugat  (istri).  Meskipun demikian,  tergugat  (suami) ikut terlibat dalam membangun rumah, yaitu menjadi tukang dalam pembangunan rumah tersebut.  Dalam hal ini, hakim menetapkan  objek  sengketa sebagai harta bersama. Penetapan hakim mengenai harta bersama didasarkan  pada  ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa  harta  benda  yang diperoleh  selama  perkawinan menjadi  harta  bersama.  Hal tersebut  juga  sesuai  dengan ketentuan    Putusan  MA  No.
803K/SIP/197, yang menegaskan bahwa harta yang  dibeli  oleh  suami  atau istri  di  tempat  yang  jauh  dari tempat  tinggal  mereka  adalah termasuk harta bersama suami    istri  jika  pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Demikian  halnya  pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa setiap barang  yang  dibeli  selama ikatan  perkawinan  menjadi yurisdiksi harta bersama.
Siapa  yang  membeli  atas nama siapa terdaftar,dan dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Pada contoh kasus, pembelian tanah dan pembangunan rumah  dilaksanakan  setelah terjadinya  perkawinan,  dan
antara suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan,  sehingga  harta kekayaan yang diperoleh selama  pernikahan  adalah termasuk harta bersama. Dengan  demikian,  penetapan hakim mengenai harta bersama tersebut telah sesuai dengan  kaidah  hukum  yang berlaku. Permasalahan timbul terkait dengan pembagian harta  bersama  ketika  antara suami  istri  terjadi  perceraian.
Pada  putusan  PA  Semarang No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG ,  pihak  suami  menuntut  agar harta bersama tersebut dibagi sama  rata  yaitu  ½  bagian untuk  istri  dan  ½  bagian untuk  suami.  Sesuai  dengan ketentuan    Pasal  97  KHI, janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing berhak mendapatkan  ½  bagian  dari harta bersama. Namun demikian,  dalam  putusannya, hakim  menetapkan  bagian masing-masing dari harta bersama    tersebut  di  atas adalah ¼ bagian (25%) menjadi bagian suami sedangkan  yang  ¾  bagian (75%) menjadi bagian istri. Menurut penulis, putusan  hakim  terkait  dengan pembagian harta bersama tersebut  telah  sesuai  dengan teori keadilan. Dalam menjalankan fungsi peradilannya,  hakim  harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.  Putusan  harus
adil,  mengandung  kepastian hukum,  tetapi  putusan  itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.  Adil  bagi  satu pihak  belum  tentu  dirasakan sama  oleh  pihak  lainnya. Hakim  harus  memperhatikan pertimbangan  hukum  dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan  hakim  dapat  dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan  hukum  yang digunakan  dalam  memutus perkara. Dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil,  yang berarti hakim terikat kepada
keterangan  atau  alat  bukti yang  disampaikan  oleh  para pihak.  Hakim  terikat  pada peristiwa  yang  diakui  atau disengketakan.  Di  sini  hakim cukup  dengan  pembuktian yang tidak meyakinkan. 5 Akibat menekankan pembuktian  formal,  maka  jika dalam  proses  persidangan obyek  sengketa  telah  terbukti sebagai  harta  bersama  akan dibagi suami isteri sama besar,  pada  hal  belum  tentu bahwa suatu harta yang secara  formal  adalah  harta bersama tetapi secara
5 Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.131.
material sebenarnya merupakan harta pribadi. Penentuan harta bersama dalam ikatan perkawinan  sangat  penting untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri atas  harta  tersebut  apabila pasangan suami istri tidak lagi terikat dalam perkawinan karena perceraian. Dalam
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal
97  dijelaskan  bahwa  “janda atau duda cerai hidup masing- masing  berhak  seperdua  dari harta bersama sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan”. Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan bahwa ada ketentuan- ketentuan pembagian lain yang bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut. 6 Menurut Satjipto Rahardjo, hakim dalam memberikan  rasa  keadilan tidak semata-mata menggunakan kacamata preskriptif, yakni melihat hukum  hanya  sebagai  sistem kaidah,  eksemplar  normologi yang  penerapannya  dicerabut
6 Siah Khosyi’ah, Keadilan
Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinanbagi Keluarga Muslim Di Indonesia , Al Manahij, Vol. Xi No. 1, Juni 2017, hlm.41
dari  akarnya.  Padahal  hukum itu  bukan  ilmu  eksakta  atau matrik.  Di  sinilah  pengalaman hakim  dapat  diasah  agar hakim  tidak  sekedar  sebagai cerobong undang-undang. 7
Putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG telah memenuhi asas keadilan. Majelis hakim mempertimbangkan  asal  dari harta bersama tersebut, dimana  dalam  hal  ini  pihak istri memiliki andil yang cukup besar atas tanah dan bangunannya tersebut. Sehingga  hakim  berpendapat bahwa tidak adil apabila harta bersama tersebut dibagi sama rata.    Harta  bersama  berupa tanah dan bangunan diatasnya dalam perkara tersebut secara formal memang adalah harta bersama tetapi secara material sebenarnya merupakan harta pribadi. Dengan demikian putusan hakim  yang  menetapkan  ¾ bagian  (75%)  untuk  istri  dan ¼  bagian  (25%)  untuk  suami tersebut telah memenuhi asas keadilan.
Majelis  Hakim  dalam menentukan  pembagian  harta bersama  akibat  perceraian dalam putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG tidak sesuai dengan
7 Satjipto Rahardjo, “Mahkota Hakim Dalam Lensa Pakar”, Majalah Peradilan Agama, (Jakarta : Keluarga Besar Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), hlm. 7.
ketentuan  Pasal  97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-
masing  berhak  seperdua  dari harta bersama sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan. Namun, putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan. Sikap  hakim    secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan  dalam  memutus dan  memiliki  hak  otonomi dalam konsep “demi keadilan” untuk melakukan contra legem (menyimpang) terhadap  pasal-pasal  yang dirasa  tidak  sesuai  dengan rasa  keadilan  dan  kebenaran. Sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal  229  Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara- perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya  sesuai  dengan rasa keadilan. Ketentuan pasal    tersebut  secara  tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa  bagi  hakim  untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam  menjatuhkan  putusan. Hal  ini  juga  sesuai  dengan amanat  Pasal  28  ayat  1
Undang-Undang  No.  4  Tahun
2004 yang menyatakan bahwa ”Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat”.
Putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG menurut  penulis  juga  telah memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum juga merupakan  tujuan  dari  setiap undang-undang.
Kepastian hukum  akan  tercapai  apabila kata  dan  kalimat  undang- undang  tersusun  sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan  penafsiran  yang berbeda-beda. Kepastian hukum  memiliki  kaitan  erat dengan  penegakan  hukum. Penegakan  hukum  itu  sendiri merupakan suatu proses untuk  mewujudkan  keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. 8 Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan  Majelis  Hakim, dalam  hal  ini  menurut  penulis telah memenuhi asas kepastian hukum, dimana putuuan mengandung autotorif  yaitu  memberikan jalan keluar untuk menciptakan  stabilitas  rasa tertib dan ketentraman masyarakat.  Dalam  proses persidangan,hakim telah memberikan kesempatan
yang sama kepada para pihak untuk  membuktikan  dalil-dalil
8 Abdul Rachmad Budiono,
Pengantar Ilmu Hukum, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.
gugatan maupun bantahannya. Pada putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat  dan  di  lapangan mengenai harta yang disengketakan dan menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama.  Dasar  hukum  yang menjadi  dalam  pertimbangan hakim  yaitu  ketentuan  hukum harta  bersama  menurut  Pasal 35  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan  jo  pasal  1  huruf (f)  Kompilasi  Hukum  Islam yang menyatakan bahwa harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan  atas  nama siapa harta bersama itu terdaftar. Dengan adanya penetapan harta bersama tersebut, maka  harta tersebut mempunyai kepastian dan kekuatan  hukum,  sehingga harta  tersebut  tidak  boleh diganggu  gugat  oleh  pihak lain kecuali dengan persetujuan  bersama  antara suami  istri.  Putusan  dalam perkara tersebut  telah sesuai dengan tujuan undang- undang  yang  dijadikan  dasar yaitu  kepastian  dalam  hukum itu  sendiri  dan  kepastian karena hukum. Kepastian oleh hukum itu sendiri, yaitu putusan dalam perkara tersebut  tidak  mengandung
kalimat yang multitafsir artinya jelas  dan  mudah  dipahami oleh  para  pihak.  Sementara terkait dengan kepastian karena  hukum,  dalam  hal  ini para  pihak  secara  sukarela taat dan patuh terhadap putusan  yang  dijatuhkan  oleh
Majelis Hakim.

## PENUTUP
A.  Simpulan 1.  Ketentuan hukum mengenai percampuran harta  bersama  dan  harta bawaan dalam perkawinan menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  adalah  bahwa  harta kekayaan yang dimiliki atau dibeli setelah terjadinya pernikahan, meskipun di dalamnya terdapat harta bawaan maka  itu  merupakan  harta bersama. hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Pasal  1 huruf  f  KHI  yang  pada intinya  menyatakan  bahwa bahwa  harta  benda  yang diperoleh selama perkawinan  menjadi  harta bersama tanpa mempersoalkan  terdaftar atas nama siapapun. Namun  dalam  hal  terjadi perceraian maka pembagiannya  pun  akan disesuaikan  dengan  asal harta bersama tersebut.
2.  Implementasi percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan setelah  adanya  perceraian pada  putusan  Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg adalah dalam hal pembagian  harta  bersama pihak  istri  mendapatkan bagian  lebih  besar  dari pihak suami yaitu ¾ bagian  sedangkan  suami ¼  bagian.  Hal  tersebut mencerminkan keadilan distributif  dimana    hakim memberikan  jatah  kepada setiap  orang  berdasarkan jasanya  atau  memberikan kepada  setiap  orang  apa yang menjadi haknya berdasarkan  kepada  azas keseimbangan atau memberikan  hak  kepada setiap  orang  berdasarkan prestasinya atau memberikan  penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi  (pihak  yang kuat). B.  Saran 1.  Bagi hakim, hendaknya dalam  memutus  suatu perkara yang ditanganinya benar- benar  memperhatikan substansi perkara tersebut dan lebih mengutamakan nilai keadilan. 2.  Bagi  pemerintah,  perlu adanya sosialisasi mengenai harta bersama dan pengadilan agama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 3.  Bagi masyarakat, hendaknya dalam penyelesaian  sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian  hendaklah diselesaikan dengan cara kekeluargaan lebih  dahulu,  sebelum menempuh penyelesaian di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Harahap, Yahya.
Kedudukan Kewenangan  Dan  Acara Peradilan  Agama ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Budiono, Abdul Rachmad. Pengantar Ilmu Hukum, Malang : Bayumedia Publishing, 2005. Satjipto Rahardjo, “Mahkota Hakim Dalam Lensa Pa kar”,
Majalah  Peradilan  Agama, (Jakarta  :  Keluarga  Besar Direktorat  Jenderal  badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI). Sutiyoso,  Bambang. Reformasi Keadilan  Dan  Penegakan
Hukum Di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2010. Peraturan perundang- undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam
Jurnal Siah Khosyi’ah, Keadilan Distributif  Atas  Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinanbagi Keluarga Muslim  Di  Indonesia ,  Al Manahij,  Vol.  Xi  No.  1,  Juni
2017.
Zulfiani,  “Perlindungan  Hukum terhadap Penguasaan Harta
Bawaan dan Harta Bersama Setelah  Perceraian  Menurut UU  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan Berbasis  Keadilan”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume  II  No.  2  Mei  -
Agustus 2015.

## Website
Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban  Suami  Memberi Nafkah  Dalam  Kompilasi Hukum Islam, ( https://seowaps.wordpress.
com ,  diakses  28  Desember 2017).
Apakah  Hasil  Pengembangan Harta Bawaan
menjadi
Harta Gono Gini ?, http://www.hukumonline.co m,  diakses  10    Januari 2018.)