## Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Pemikiran The King Can Do Not Wrong
Gusti Partana Mandala 1
1 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: partanamandala@undiknas.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 29 September 2020 Diterima: 30 September 2020 Terbit: 30 September 2020 Keywords: Political Law, Indonesian State Administration  The  thought  of The King Can Do Not Wrong This paper aims to examine the idea that the king can do not wrong can  be  said  to  be  a  means  of  power  in  power  to  manipulate citizens.  Currently,  Indonesian  legal  products  have  been contaminated  by  this  idea.  No  wonder  citizens  want  a  political balance of law to demand legal justice for the ruler. The question that  arises  about  the  idea  of  the  king  can  not  do  wrong  against the Indonesian constitutional system has become a topic of study. This  writing  uses  the  normative  legal  writing  method.  Through the method of reviewing several literature and historical studies around  the  world,  it  is  possible  to  facilitate  the  discussion presented through depiction in the form of a sentence. The results of  the  discussion  show  that  resistance  to  legal  products  has  not only occurred in Indonesia, but has occurred in several countries long before. In Indonesia, efforts are made to fight against legal products,  especially  against  positive  legal  products  that  are deemed less justice. As a form of a unitary state, mistakes in legal products  are  often  made  by  the  executive.  However,  there  is  a complicated matter regarding the ruler who cannot be punished for making legal products. So it can be concluded that the legal product is basically made full of interests, especially the interests of the rulers
who are under legitimacy. Abstrak
Kata kunci: Politik Hukum, Ketatanegaraan Indonesia Pemikiran The King Can Do Not Wrong
Corresponding Author: Gusti Partana Mandala, E- mail: : partanamandala@undiknas.ac.
id

## JAH
Volume 3, Nomor 2, September 2020
Tulisan  ini  bertujuan  mengkaji  pemikiran  the  king  can  do  not wrong  dapat  dikatakan  sebagai  alat  kekuasaan  penguasa  untuk merekayasa  warga  negara.  Produk  hukum  Indonesia  saat  ini telah terkontaminasi oleh pemikiran tersebut. Tidak heran warga menginginkan  keseimbangan  politik  hukum  untuk  menuntuk keadilan  hukum  penguasa.  Pertanyaan  yang  timbul  tentang pemikiran  the  king  can  not  do  wrong  terhadap  system ketatanegaraan  Indonesia  menjadi  satu  topik  kajian.  Penulisan ini memakai metode penulisan hukum normative. Melalui metode pengkajian  terhadap  beberapa  telaah  pustaka  dan  sejarah  di belahan dunia, dapat membudahkan pembahasan yang disajikan melalui  penggambaran  dalam  bentuk  kalimat.  Hasil  dalam pembahasan  didapatkan  perlawanan  terhadap  produk  hukum bukan  hanya  terjadi  di  Indonesia  saja,  malainkan  jauh sebelumnya  terjadi  di  beberapa  negara.  Di  Indonesia  sendiri berkenaan  perlawanan  terhadap  produk  hukum  berusaha dilakukan terutama  terhadap  produk  hukum  positif  yang  dinilai kurang  memberikan  keadilan.  Sebagai  bentuk  negara  kesatuan kesalahan produk hukum sering dilakukan oleh eksekutif. Namun, hal  yang  rumit  berkenaan  pengguasa  yang  tidak dapat  dihukum atas  pembuatan produk  hukum.  Maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  produk
hukum pada dasarnya dibuat penuh dengan kepentingan terutama kepentingan penguasa yang bernaung di bawah legitimasi.

## I. Pendahuluan
Pemikiran the king can do not wrong menyatakan bahwa tindakan raja atas nama negara tidak dapat disalahkan, konsekuensi kekuasaan dan hukum positif. 1 Pemikiran the king can do not wrong,  menjadikan  penguasa  atas  nama  negara  tidak  dapat  dijamah  oleh  hukum  positif negara.  Kensekuensi  tersebut,  kurang  memberikan  ruang  bagi  warga  untuk  membangun negara  yang  berkeadilan.  Pada  hakikatnya  negara  hukum  modern  untuk  menjamin kesejahteran,  ketertiban,  dan  keadilan.  Ketiga  jaminan  tersebut  hanya  bisa  dicapai  apabila adanya keseimbangan politik hukum dalam sistem kenegaraan.
Produk  hukum  memuat  landasan  filosofis,  sosiologis,  yuridis  dan  politik  yang  dirangkai dalam kalimat memuat perintah, larangan, dan kebolehan. Legitimasi produk hukum idealnya memberikan  nilai  keadilan  mayoritas  dan  minoritas,  terkesampingkan  oleh  kepentingan kekuasaan yang tercermin dalam pemikiran the king can do not wrong. Produk hukum yang dibentuk  legislatif,  eksekutif,  maupun  yudikatif  terjebak  pemikiran  tersebut,  hasilnya kesejahteraan,  ketertiban,  dan  keadilan  bagi  orang-orang  tertentu  saja. 2 Negara  dilihat  dari pemikiran  the  king  can  do  not  wrong  sepenuhnya  tidak  dapat  dibenarkan  tanpa memperhatikan keseimbangan politik hukum antara penguasa dan warganya.
Sikap  jujur,  aktif,  dan  objektif  penguasa  dalam  melaksanakan  tugas  berpegang  pada  produk hukum yang berlaku. 3 Kenyataannya dalam pembentukan produk hukum tertanam pemikiran the  king  can  do  not  wrong  tidak  adil  dalam  menyelesaikan  persoalan  hukum  dan  dapat mencederai keadilan hukum bagi warga. 4 Penguasa dituntut mematuhi hukum positif maupun hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah  warga  negara.  Hasilnya  reformasi  ketatanegaraan Indonesia  tahun  1998,  warga  tidak  lagi  melihat  hukum  dari  segi  pelaksanaan,  juga  melihat akibat  penerapan  produk  hukum  oleh  penguasa.  Negara  dan  hukum  tidak  seimbang  dalam sistem  ketatanegaraan  menjadikan  produk  hukum  sebagai  alat  kekuasaan  yang  digunakan untuk  merekayasa  warga  termasuk  ketatanegaraan.  Maka  yang  menjadi  pertanyaan  adalah sejauhmana  pemikiran  the  king  can  do  not  wrong  dalam  mempengaruhi  produk  hukum  dan hubungannya dengan ketatanegaraan Indonesia?

## 2. Metode Penelitian
Pemikiran the king can do not wrong dalam mempengaruhi produk hukum dan hubungannya dengan  ketatanegaraan  Indonesia.  Penulisan  ini  termasuk  dalam  penelitian  hukum  normatif yang  dilakukan  melalui  berbagai  upaya  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah
1 Teguh Prasetyo. (2005). Keadilan Bermartabat Persefektif Teori Hukum , Nusamedia, Bandung, hlm. 112
2 FX Adji Samekto, (2008). Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Persepektif Studik Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 6
3 Zainuddin Ali. (2007). Sosiologi Hukum, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34
4 http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/asas-legalitasdalam-perspektif-sejarah-524158.html . diakses 20 Januari 2018
penelitian (study of law in the book) terutama berkenaan dengan the king can do not wrong. Yakni  meneliti  secara  literatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  yang  berkaitan dengan pemikiran the king can do not wrong. Analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif,  yakni  menguraikan  data  dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun  secara  sistematis, lengkap,  dan  berdasarkan  pokok  bahasan  sehingga  mempermudah  dalam  pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir di  dalam  pengambilan  kesimpulan  terhadap  permasalahan  yang  diajukan  secara  umum, kemudian  ditarik  pada  hal-hal  yang  bersifat  khusus. Gambaran  pemikiran  tersebut  bertujuan untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan penulisan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Keseimbangan Politik Hukum: Analisis Pemikiran the King can no do Wrong Pada Produk Hukum dan Sistem Ketatanegaraan
Politik  hukum  sebagaimana  pendapat  Sunaryati  Hartono  menitikberatkan  pada  kebijakan pemerintah  yang  diterapkan  pada  warga.  Begitu  juga  pendapat  Soedarto  yang  menyatakan kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  negara  yang  berwenang  untuk  menetapkan peraturan-peraturan  yang  dikehendaki,  yang  diperkirakan  akan  digunakan  untuk nengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- citakan. 5 Begitu  juga  pendapat  Mahfud  MD  yang  menitikberatkan  pada  lembaga  pembuat hukum. 6 Setidaknya  pengertian  yang  mendekati  yakni  pengertian  politik  hukum  yang diungkapkan Satjipto Rahardjo adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 7 Keseimbangan politik hukum idealnya  direfleksikan  dalam  produk  hukum,  perkembangan,  sebagai  dinamika  sosial  yang lebih  luas  atau  keseimbangan  politik  (political  equilibrium)  prinsip demokrasi  check  and balances.
Reformasi,  menciptakan  demokrasi  yang bersendikan  pada  paham  kedaulatan  rakyat,  rakyat memiliki peran penting dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi dimaksudkan tentu  saja  mendudukan  warga  sebagai  ‘subjek  hukum’,  bukan  sebagai  ‘objek  hukum’. Sebagaimana  kedudukan  negara  sebagai  organisasi  sekaligus  sebagai  subjek  hukum.  Sejalan dengan  pandangan  kontrak  sosial  tentang  terbentuknya  negara,  produk  hukum  harus mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan di antara anggota warga. Keseimbangan politik hukum pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa sejarah ketatanegaraan negara-negara dunia misalnya Inggris, Amerika Serikat, Hongaria, dan Rusia.
3.2. Menelisik  Pemikiran  The  King  Can  Do  Not  Wrong  dalam  Sistem  Ketetanegaran Indonesia Menurut UUD 1945 dan Hak Prerogatif Presiden
Apabila  melihat  ketentuan  yang  ada  dalam  UUD  1945  hasil  amandemen  ke  IV  terkait langsung  dengan  hak  prerogratif  Presiden  maka  akan  terlihat  dengan  sangat  jelas,  bahwa Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensil  yang  berarti  bahwa  dalam  sistem tersebut Presiden selain kedudukannya sebagai kepala pemerintah juga sebagai kepala negara. Kedudukan Presiden yang demikian manjadikan Presiden
5 Soedarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana , Sinar Baru, Bandung, h. 20
6 Moh. Mahfud MD sebgaimana dikutif oleh Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi , Volume 13 Nomor 3, September 2016, h. 480-502.
7 Satjipto Rahardjo. (1991). Ilmu Hukum , Cetakan Ketiga, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, h. 352
mempunyai  kedaulatan  baik  ke  dalam  maupun  ke  luar  negara,  sebutan  pantas  untuk  bentuk kedaulatan semacam ini ialah kekuatan eksekutif (executive power).
Dikatakan  sebagai  executive  power  merupakan  bentuk  pemerintahan  yang  menganut  sistem presidensial,  walaupun  ada  lembaga  legislatif  dan  yudikatif  sebagai  penyeimbang  hanya merupakan kedok belaka, jika kedua lembaga penyeimbang sistem presidensial tersebut hanya dijadikan  tameng  belaka.  Executif  power  tampaknya  telah  menjadikan  kepala  negara  atau presiden bertindak di luar ketentuan hukum. Walaupun pada dasarnya executive power diatur dalam konstitusi, namun apabila tidak mendapatkan pengawalan yang terpat dapat memotong kompas lembaga-lembaga lain, termasuk legislatif dan yudikatif dalam hal ini. Kertekaitan  dengan  hak  prerogratif  Presiden  jelas  sekali  memberikan  kebebasan  kepada Presiden  baik  sebagai  kepala  negara  atau  kepala  pemerintahan,  untuk  melakukan  yang sepantasnya dilakukan. Setiap melakukan tindakannya setelah mengalami amandemen tampak hak  prerogratif  Presiden  tersebut  tidak  mutlak  menjadi  sepenuhnya  menjadi  hak  presiden, masih ada lembaga lain yang harus dimintakan pendapat. Itu terlihat dalam pasal yang terkait langsung dengan hak prerogaratif Presiden. Tapi itu bukan menjadi masalah yang besar sebab Indonesia  tidak  menganut  paham  pemisahan  kekuasaan  secara  mutlak  (sparation  of  power) melainkan  pembagian  kekuasaan  (division  of  power/distribution  of  power)  yang  jelas  ada keterlibatan lembaga lain dalam menentukan kebijakan negara berkaitan dengan kepentingan umum.
Di  Indonesia  sangat  disayangkan  terhadap  lembaga  penyeimbang  tersebut,  dimana  lembaga penyeimbang  terlalu  memihak  kepentingan  penguasa  eksekutif  dan  kurang  memperhatikan kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Misalnya,  dalam  proses  pembuatan  peraturan perundang-undangan kepentingan-kepentingan lembaga penyeimbang tidak dapat dilepaskan, bahkan dalam lembaga penyeimbang yang bergerak dalam penegakan hukum dalam memutus suatu perkara dianggap tidak lagi  mengindahkan  kepentingan-kepentingan  masyarakat  secara umum. Kepentingan masyarakat secara umum yang tidak terakomodir pada dasarnya berawal dari kebijakan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dirasakan kurang tepat. Maka, sangatlah wajar jika masyarakat melakukan tindakan-tindakan tersebut.
Keadaan  kadangkala  membuat  para  pembentuk  peraturan  melupakan  apa  yang  semestinya dialakukan  agar  peraturan  yang  di  buat  dapat  terlaksana  dengan  baik,  hal  tersebut  terlihat dalam  TAP  MPR  No  III  yang  membedakan  peraturan  pemerintah  berada  dibawah  undang- undang itu secara keadaan yang tidak dapat telepas dari politik. Perubahan UU No.10 Tahun 2004,  yang  ternyata  mempunyai  kedudukan  itu  dikembalikan  pada  peraturan  berlaku sebelumnya,  memang  faktor  politik  sangat  menentukan  dalam  mengambil  kebijakan  yang dilakukan  dalam  pengambilan  kebijakan,  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  terelakan  dalam negara  manapun,  baik  itu  merupakan  negara  berkembang  atau  negara  yang  sudah  maju. Apabila  dicermati  ternyata  perubahan  tersebut  menbawa  konsekuensi  yang  sangat  mendasar terhadap kedudukan eksekutif. Pada TAP MPR No. III Tahun 2000, sangat membatasi gerak eksekutif, namun dengan dikembalikan sebagaimana UU No. 10 Tahun 2004, mengembalikan kekuasaan eksekutif ke arah yang lebih berbahaya dan dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter.  Dikatakan  bersifat  otoriter  sebab  kedudukan  Presiden  dengan  berbagai  dalih  dapat mengeluarkan  aturan  yang  bersifat  darurat,  secara  politik  justru  memperkuat  eksekutif  dan memperlemah  legislatif.  Legitimasi  kekuasaan  penguasa  sendiri  merupakan  negara  yang pemerintahannya
dipegang  oleh  pemimpin  yang  mempunyai  kekuasaan  mutlak,  diperoleh  tidak  dari  hasil kepemimpinan,  melainkan  terjadi  secara  tradisional.  Indonesia  pemimpinan  semacam  itu pernah  terjadi  dari  jaman  kerajaan  tradisional  sampai  Orde  Baru  (Orba),  sejalan  dengan Bouman.
Apabila negara teokrasi menyandarkan setiap legitimasi kepada agama yang tafsirannya harus diterima  sebagai  kebenaran  mutlak,  yang  dengan  mana  penguasa  memperoleh  legitimasi, maka  penguasa  dalam  negara  kekuasaan,  harus  mampu  melaksanakan  kepatuhan  mutlak, rakyat  kepada  setiap  kebijakan  yang  digulirkan,  kalau  perlu  dengan  kekerasan.  Ciri  negara kekuasaan sendiri adalah menempatkan kebijakannya identik dengan kebijakan negara artinya hukum diposisikan sebagai alat kekuasaa. 8
Bagi  penulis  sendiri  sebetulnya  dengan  memposisikan  hukum  sebagai  alat  kekuasaan, kuranglah sejalan. Sebab, teori teokrasi yang pada dasarnya menyatakan titah penguasa adalah titah  tuhan  hal  ini  akan  mengandung  suatu  asusmi  bahwa  penguasa  (kekuasaan)  akan  coba dilegitimasi  melalui  agama  atau  kepercayaan  sebagai  aturan  hukum  untuk  memerintahnya atau dengan kata lain justru kekuasaanlah yang sebenarnya dilegitimasi oleh hukum.

## 4. Kesimpulan
Ketika  pemikiran the  king  can  no  do  not  wrong dijadikan  slogan  bagi  para  penguasa  untuk mendapatkan  legitimasi  hukum  menjadikan  produk  hukum  sebagai  alat  perekayasa  warga sangatlah efektif. Keseimbangan hukum dalam sistem ketatanegaraan dirasakan akan timpang. Peran  keseimbangan  politik  hukum  diperlukan  untuk  mewujudkan  produk  hukum  yang berwibawa.  Perlawanan hukum  yang  dipraktikan  dalam  sejarah  ketatanegaraan  dunia  seperti Inggris,  Amerika,  Polandia,  Rusia  merupakan  hasil  nyata  adanya  ketidakseimbangan  politik hukum  berkenaan  dengan  ketatanegaraan.  Bukan  suatu  pernyataan  asing,  bahwa  negara diarahkan  pada  relisasi  kebebasan  untuk  memaksakan  kekuasaan  yang  menjadi kewenangannya. The kin can do not wrong tidak lepas dari proses demokrasi yang terjadi di Inggris. Kekuasaan mutlak raja sebagai penjelmaan undangundang secara bertahap dikurangi. Kemungkinan terjadinya kesalahan di lembaga legislatif antara lain dalam penerbitan undang- undang  produk  legislatif  yang  semula  diperkirakan  akan  diterima  warga  tidak  jarang  justru berlawanan  dengan  apa  yang  diperkirakan.  Resistensi  warga  terhadap  produk  hukum  bisa berupa unjuk rasa atau sikap skeptis atau apatis. Begitu juga dengan kebijakan eksekutif tidak jarang  menuai  protes,  termasuk  juga  putusan  lembaga  eksekutif.  Pemikiran  yang  berlebihan menjadikan warga negara melakukan perlawanan legal maupun nonlegal.

## Daftar Pustaka Buku
Anthony Jay. (2002). Cara Sukses Machiavelli, Intimedia & Ladang Pustaka, Jakarta. Bantarto Bandoro. (1994). Hak Asasi Manusia: Korban Perang Dingin , CSIS, Jakarta.
C.F. Strong. (1996). Modern Political Contitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History an Existing Form , Terj. SPA Teamwork, 2004, Konstitusi- Konstitusi Politik  Modern;  Studi  Perbandingan  tentang  Sejarah  dan  Bentuk-  Bentuk  Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusanedia, Cet-1, Bandung.
8 Hendarmin Ranadireksa. (2007). Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi , Cetakan ke-1, Fokusmedia,Bandung, hlm 45-46
Chainur Arrasyid. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Cet-3, Jakarta. FX  Adji  Samekto.  (2008 ).  Justice  Not  For  All:  Kritik  Terhadap  Hukum  Modern  Dalam Persepektif Studik Hukum Kritis , Genta Press, Yogyakarta. Georges  Gurvitch.  (1961). Sosioloyi  of  Law ,  Terj.  Sosiologi  Hukum,  1996.  PT.  Bharatara Niaga Media, Cet-5, Jakarta.
H.L.A.  Hart.  (2007). Law  Liberty  And  Morality Terj.  Hukum  Kebebasan  dan  Moralitas, Gentapublishing,  (Yogyakarta:  2008),  Hendarmin  Ranadireksa,  Visi  Bernegara Arsitektur  Konstitusi  Demokratik  Mengapa  ada  Negara  yang  Gagal  Melaksanakan Demokrasi, Fokusmedia, Cet-1, Bandung.
Ihksan Fatah Yasin. (2013). Asas Legalitas Dalam Persefektif Sejarah (Compasania: 14
Januari 2013). http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/asas-legalitas-dalam-perspektif- sejarah524158.html . diakses 20 Januari 2018. Moh. Mahfud MD. (1998). Politik Hukum di Indonesia , LP3ES. Jakarta

## Jurnal
Ilyas Ismail. (2010). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, Jurnal KANUN, 50 Edisi April 2010.