PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DENGAN PENDEKATAN NEP (NEW ENVIRONMENTAL PARADIGM)
Gabriel Otan Apelabi 1
1 Program Studi Agribisnis Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia, 86111, rio_albi@yahoo.com
Diterima 20 Agustus 2019, disetujui 21 September 2019, diterbitkan 31 Oktober 2019 Pengutipan:  Otan Apelabi, G.(2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Mangrove dengan Pendekatan NEP (New Environmental Paradigm) . Gema Wiralodra , Vol 10, No 2, Hal 53-61, Oktober 2019

## ABSTRACT
Generally  vast  of  mangrove  forest  decrease  because  of  deforestations  and  converted  into cultivation  area.  Mangrove  forest  damage  also  caused  coastal  erosion  and  seawater  intrusion, which makes the people suffer losses. Since 2000, the coastal area in Kota  Uneng Village tend to face  extra land  area  which  followed  by  the  growth  of  mangrove  forest  vegetation. The  people  of Kota  Uneng  Village  and  Talibura  Village  has  also  aware  of  the  important  role  of  the  mangrove forest  in  their  area,  so  the  activity  of  mangrove  deforestation  gradually  reduced. Program  Mitra Bahari (PMB) is the cooperation program between Maritime and Fisheries Affairs and College in empowering  fisheries  society.  PMB,  which  found  on  2007,  encourages  people  to  conserve mangrove  ecosystem  in  Kota  Uneng  and  Talibura.  The  participation  of  people  in  managing mangrove  conservation  area  will  make  a  positive  impact  on  the  increasing  of  environmental conservation,  people’s  awareness  and  social  economic  life,  without  damaging  the  environment. Research  was  held  in  Kota  Uneng  Village  and  Talibura  Village,  Sikka  Regency,  East  Nusa Tenggara Province. Research method was explorative by using quantity method. Data collected by direct  observation  and  interview.  Sample  used  in  the  research  was  the  people  of  Kota  Uneng Village  and  Talibura  Village,  in  The  Mount  of  60  respondent.  Data  was  analyzed  using independent sample T-test and Kruskal Wallis test. The obtained result of independent sample T- test: based on sex, there is no differentiation for balance of nature factor, man  over nature  factor and limit to growth factor on male and female. Based on marriage status, there is no differentiation for balance of nature factor, man over nature factor and limit to growth factor on marriage status. Based on location, there is the differentiation for the balance of nature factor based on the town and country location. There is no differentiation for man over nature factor and limit to growth factor based on the town and country location. Result of the Kruskal Wallis Test: Based on the education, there is no differentiation for the balance of nature factor and man over nature factor based on the level of education. Based on age,  there is no differentiation for the balance of nature factor, man over nature factor, and limit to growth factor based on the age. Based on the income,  there is no differentiation for the balance of nature factor, man over nature  factor, and limit to growth factor based on the income. Based on the job, there is no differentiation for the balance of nature factor, man over nature factor, and limit to growth factor based on the job.
Keywords: Public Perception, Conservation, Mangrove, NEP

## PENDAHULUAN
Wilayah pesisir umumnya memiliki kompleksitas yang tinggi baik secara ekonomi maupun  secara  ekologi  (Begen,  2004).  Berbagai  ragam  aktivitas  masyarakat  dalam memanfaatkan sumberdaya alam pesisir di bidang perekonomian seperti kegiatan budidaya ikan dan udang di  tambak, budidaya  rumput laut, budidaya kepiting, pariwisata, industri, pemukiman, perhubungan dan berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas masyarakat di wilayah
pesisir  ini  cenderung  menimbulkan  dampak  yang  kurang  baik  terhadap  keberlanjutan ekologi di wilayah pesisir terutama ekosistem mangrove.
Kabupaten Sikka memiliki garis pantai sepanjang  1. 163,3 km yang membentang dari  barat  ke  timur.  Di  sepanjang  wilayah  pesisir  ini  terdapat  ekosistem  mangrove  yang dikenal  oleh  masyarakat  sebagai  hutan  bakau  dengan  luas  sekitar  631,08  ha  (Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sikka,    2012).  Khususnya  di  lingkungan  kelurahan Kotauneng  terdapat kawasan hutan mangrove sekitar 29,43 ha dan desa Talibura 27,32 ha dan  secara  berurutan  didominasi  oleh  Api  –  Api (Avicenia  spp), Rhizophora  spp ,  dan Bruguinera  gymnorhiza (Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sikka,  2009).  Luas hutan  mangrove  cenderung  mengalami  pengurangan  karena  banyak  ditebang  dan dialihfungsikan  menjadi  lahan  budidaya,  seperti  yang  terjadi  di  desa  Talibura  Kabupaten Sikka.  Rusaknya  hutan  mangrove  juga  telah  menyebabkan  abrasi  pantai  dan  intrusi  air laut, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Berbeda dengan kondisi yang ada di desa Talibura, kawasan pesisir Kelurahan Kotauneng mempunyai  keunikan.  Sebelum  tahun  2000  kawasan  pesisir  Kelurahan  Kotauneng mengalami  abrasi  dan  instrusi  air  laut,  tetapi  sejak  tahun  2000  hingga  saat  ini  kawasan pesisir Kelurahan Kotauneng cenderung mengalami penambahan luas daratan yang dikenal dengan istilah akresi kemudian diikuti tumbuhannya vegetasi hutan mangrove. Tjahjo dkk. (2019)  menjelaskan  aspek  social  kelembagaan  masyarakatnya  menunjukkan  adanya kehendak bersama (common will) masyarakat  untuk melestarikan sumber daya perikanan melalui pengembangan konservasi sumber daya udang windu.
tersebut  Penambahan  luas  daratan  di  kawasan  pesisir  Kelurahan  Kota  uneng disebabkan oleh adanya perubahan arus, sehingga sedimen yang terdapat di wilayah yang mengalami  abrasi  terbawa  arus  dan  mengalami  pengendapan  di  pesisir  Kelurahan Kotauneng. Pengendapan  lumpur ini  terikat oleh akar mangrove, kemudian mengeras dan membentuk daratan baru. Di wilayah ini, sedimentasi lebih cenderung terjadi dikarenakan penumpukan lumpur yang terbawa massa air dari aktivitas abrasi pantai pada bagian utara yaitu di daerah Kelurahan Kotauneng Kabupaten Sikka.
Sedimentasi yang terjadi di wilayah pesisir Kelurahan Kotauneng tergolong tinggi. Rata  –  rata  penumpukan  lumpur  mencapai  15  –  20  cm  setiap  tahunnya  (Dinas  Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, 2009). Selanjutnya berdasarkan hasil survei pendahuluan pada  awal  tahun  2010,  papan  batas  pantai  yang  dipasang  oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan melalui Program Mitra Bahari (PMB) tahun 2007, bergeser sejauh 75 m kearah
darat.  Apabila  potensi  ini  dikelola  dengan  baik,  untuk  garis  pantai  Kelurahan  Kotauneng sepanjang  15  km  dapat  diperkirakan  daratan  dan  luas  vegetasi  mangrove  mencapai 300.000  m2  atau  30  ha  setiap  tahun  (Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sikka, 2009).
Masyarakat  Kelurahan  Kotauneng  dan  Desa  Talibura  juga  mulai  menyadari peranan  penting  keberadaan  hutan  bakau  di  wilayah  mereka,  sehingga  kegiatan penebangan  bakau  secara  berangsur  mulai  berkurang.  Ini  merupakan  dampak  positif  dan adanya  program  –  program  pemberdayaan  melalui  lembaga  pemerintah  maupun  LSM, diantaranya  adalah  Program  Marine  and  Coatal  Resources  Management  Programme (MCRMP)  dan  PMB  MCRMP  merupakan  suatu  program  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan untuk  meningkatkan  kemampuan  daerah,  dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  secara bijaksana  dalam  suatu  kerangka  pengelolaan  pesisir  terpadu  (Integrated  Coastal Management,  ICM).  Program  ini  bertujuan  membantu  instansi  terkait  dalam  fasilitas  dan sosialisasi,  sekaligus  mengimplementasikan  program  ICM  dalam  sistem  keterpaduan pengelolaan  sumberdaya  pesisir  (Alikodra,  2005).  PMB  merupakan  kegiatan  kerjasama antara  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  (DPK)  dengan  Perguruan  Tinggi  dalam memberdayakan masyarakat perikanan.
Program  PMB  (Program  Mitra  Bahari)  yang  terbentuk  pada  tahun  2007  memicu masyarakat  untuk  melestarikan  ekosistem  mangrove  di  Kelurahan  Kotauneng  dan  Desa Talibura. Diinisiasi oleh PMB, maka ditetapkanlah kawasan pesisir Kelurahan Kotauneng dan Desa Talibura sebagai Kawasan Konservasi mangrove. Penetapan kawasan konservasi ini merupakan wujud upaya masyarakat dalam mengelola hutan mangrove. Sejak kawasan pesisir  Kelurahan  Kotauneng  dan  Desa  Talibura  ditetapkan  sebagai  kawasan  konservasi, aktivitas  masyarakat  menebang  mangrove  sudah  berkurang,  kecuali  hanya  mengambil ranting  dan  kayu  yang  sudah  mati.  Optimisme  masyarakat  dalam  melestarikan  hutan mangrove terbukti dengan adanya kegiatan rehabilitasi dalam bentuk penanaman bakau di sekitar  pantai  Kelurahan  Kotauneng  dan  Desa  Talibura.  Penanaman  bakau  jenis Rhizophora  spp mulai  dilakukan  kembali  pada  pertengahan  tahun  2007  hingga  sekarang. Kondisi  pantai  yang  subur  memberikan  tingkat  pertumbuhan  yang  cukup  baik  bagi rhizophora  spp .  Dalam  waktu  1  tahun,  bibit  yang  ditanami  sudah  mengalami  banyak percabangan  dan  tingkat  kelangsungan  hidupnya  diatas  50%  (Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Sikka, 2009)
Keberadaan  ekosistem  mangrove  di  Kelurahan  Kotauneng  dan  Desa  Talibura sangat  erat  kaitannya  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  disekitarnya.  Mata pencaharian  penduduk  sehari  –  hari  di  Kelurahan  Kotauneng  dan  Desa  Talibura  sangat bervariasi.  Selain  pegawai  pemerintahan  (PNS)  dan  swasta,  sebagian  masyarakat  bekerja sebagai nelayan tradisional, penangkapan dan pengumpul kepiting, pedagang, petani, kuli bangunan  atau  buruh.  Mata  pencaharian  yang  paling  mendominasi  di  Kelurahan Kotauneng adalah pegawai pemerintahan (467 jiwa), diikuti dengan pegawai swasta (456 jiwa),  buruh  (351  jiwa),  petani  (282  jiwa),  wiraswasta  (231  jiwa),  nelayan  (195  jiwa) TNI/Polri (34 jiwa), dan lain – lain (7581 jiwa) sedangkan Desa Talibura mata pencaharian yang  paling  mendominasi  adalah  petani/peternak  (1.431  jiwa),  diikuti  dengan  pegawai pemerintahan (59 jiwa), pedagang/wiraswasta (44 jiwa), pegawai swasta (38 jiwa), nelayan (20 jiwa), TNI/Polri (10 jiwa) dan lain – lain (510 jiwa) (Dinas Kependudukan Kabupaten Sikka).  Kondisi  sosial  ekonomi  yang  beragam  ini  merupakan  potensi  besar  dalam melestarikan  ekosistem  mangrove,  karena  secara  umum  masyarakat  tidak  begitu menggantungkan  perekonomian  keluarga  kepada  ekosistem  mangrove.  Masyarakat  lebih banyak  memanfaatkan  nilai  ekologis  keberadaan  ekosistem  mangrove  terutama  dalam mencegah  abrasi  pantai  dan  intrusi  air  laut.  Besarnya  manfaat  ekosistem  mangrove  bagi masyarakat  Kelurahan Kotauneng dan Desa Talibura, baik  secara ekologis  dan ekonomis menumbuhkan motivasi untuk mempertahankan keberadaan ekosistem tersebut.
Program  pemberdayaan  dan  kebijakan  pemerintah  juga  merupakan  aspek  penting dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi  mangrove.  Persamaan  persepsi  dari  semua  unsur masyarakat, stakeholders dan pemerintah terkait akan meningkatkan kepedulian dan peran serta  masyarakat  dalam  mengelola  kawasan  koservasi  mangrove.  Adanya  peran  serta masyarakat  dalam  mengelola  kawasan  konservasi  mangrove  akan  memberikan  dampak positif  terhadap  peningkatan  kelestarian  lingkungan,  peningkatan  kesadaran  masyarakat dan  juga  peningkatan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  tanpa  merusak  lingkungan. Pemahaman  tentang  arti  penting  keberadaan  kawasan  hutan  mangrove  oleh  semua  pihak merupakan kunci  sukses dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove secara terpadu dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Metode  Observasi  langsung serta  wawancara  terstruktur  yaitu,  metode  observasi  dan  wawancara.  Jenis  data  pada penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer  yang  berasal  dari responden dan data primer terdiri dari peta, monografi desa, Letak, luas dan batas wilayah lokasi peneliti.

## Penentuan Sampel
Penelitian  ini,  unit  populasi  yang  digunakan  adalah  masyarakat  Kelurahan Kotauneng  dan  Desa  Talibura  dengan  jumlah  populasi  Kelurahan  Kotauneng  sebanyak 9.558  jiwa  dan  Desa  Talibura  sebanyak  2.112  jiwa,  sementara  unit  sampel  populasinya adalah  akan  ditentukan  secara  purposive  sampling  supaya  terdapat  aspek  distribusi responden  yang  relatif  tersebar.  Kabupaten  Sikka  akan  dibagi  menjadi  dua  unit  wilayah yaitu timur dan barat. Di masing-masing unit tersebut akan ditentukan satu kelurahan yang dipilih  secara  random  sampling.  Sehingga  penentuan    masing-masing  kelurahan  tersebut sebagai  populasi  sasaran  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  purposive  random  sampling. Setelah  nama  kelurahan  diketahui  maka  responden  ditentukan  berdasarkan  snowball sampling  yaitu  prosedur  sampling  dimana  responden  awal  dipilih  berdasarkan  metoda probabilitas  ( simple  random  sampling )  kemudian  mereka  diminta  untuk  memberikan informasi mengenai rekan-rekan lainnya sehingga diperoleh responden tambahan. Jumlah responden  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  60  responden  dengan masing-masing sampel unit wilayah sebanyak 30 responden.
Indeks  item  untuk  pernyataan  NEP  menggunakan  skala  tipe  Likert  1  sampai  5. Masing-masing indeks item tersebut dibobot 1 sampai dengan 5; (1)= sangat tidak setuju, (2)= tidak setuju; (3)= ragu-ragu, (4)= setuju, (5)= sangat setuju.

## Analisis Data
Kegiatan  ini  merupakan  studi  eksplorasi  dengan  metoda  kualitatif  dan  kuantitatif. Metoda  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi sosiodemografi  responden.  Metoda  kuantitatif  digunakan  untuk  mengolah  data  persepsi responden dengan pendekatan NEP ( New Environmental Paradigm ).
Analisis  data  dilakukan  menggunakan  SPSS  ( Statistical  Package  for  the  Social Sciences )  yaitu  dengan  analisis  faktor  seperti  independent  sample  T-test  and  pearson correlation. Variable tergantung ( dependent ) adalah indeks dimensi atau prediktor terhadap persepsi  terhadap  isu  pelestarian  hutan  dan  prediktor  terhadap  perilaku  pro-hutan
mangrove  yang  akan  muncul  dalam  penelitian  ini.  Untuk  perbedaan  persepsi  masyarakat yang terdiri dari balance of nature, limit to growth, man over nature terhadap pelestarian hutan mangrove dengan sikap peran serta pro-hutan mangrove berdasarkan jenis kelamin, status  perkawinan  dan  lokasi  digunakan  uji independent  sample  t  test .  Digunakan t  test karena pembeda/kriteria karakteristik demografi 2 kategori Dan untuk perbedaan persepsi masyarakat yang terdiri dari balance of nature, limit to growth, man over nature terhadap pelestarian  hutan  mangrove  dengan  sikap  peran  serta  pro-hutan  mangrove  berdasarkan pendidikan, umur, pendapatan dan pekerjaan digunakan uji Kruskal Wallis test . Digunakan kruskal wallis karena pembeda/kriteria karakteristik demografi lebih dari 2 kategori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek Tingkat Persepsi Pelestarian Hutan Mangrove (NEP)
Persepsi  terhadap  hutan  mangrove  merupakan  suatu  indikator  dan  merupakan komponen  utama  dari  pandangan environmentalism .  Persepsi  terhadap  hutan  mangrove secara  umum  dipahami  sebagai  bentuk  tanggapan  atau  respon  masyarakat  terhadap berbagai  isu  hutan  mangrove.  Isu  hutan  mangrove  seperti  penebangan  hutan,  pengalihan fungsi  hutan  mangrove,  keterkaitan  masyarakat  dengan  hutan  mangrove,  dsb.  Persepsi masyarakat  yang  mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan  dapat  dikatakan  sebagai gerakan pro  –  hutan  mangrove .  NEP  Paradigma  Lingkungan  Yang  Baru  ( The  New Environmental  Paradigm )  merupakan  instrumen  pertama  yang  digunakan  untuk mengetahui  persepsi  lingkungan  hutan  mangrove  dan  pada  mulanya  dipahami  sebagai fenomena uni-dimensional (Catton and Van Liere, 1978).

## Frekuensi Pelestarian Hutan Mangrove (NEP)
Pelestarian  hutan  mangrove  berhubungan  dengan  sejumlah  pernyataan  dari  New Environmental Paradigm (NEP) yang dikembangkan oleh Dunlap van Liere (1978). Untuk pengetahuan  kategori  rata-rata  jawaban  masing-masing  pernyataan  NEP  tersebut, menggunakan skala Likert 1 sampai 5.
Nilai  rata-rata  dari  masing-masing  responden  dapat  dikelompokkan  dalam  kelas interval.  Ukuran  interval  berguna  untuk  memberikan  informasi  tentang  interval  1  orang atau objek dengan orang atau objek yang lain. Jumlah kelas = 5 sehingga intervalnya dapat dihitung sebagai berikut:
Nilai Maksimal – Nilai Minimal Interval=
Jumlah  Kelas 5 – l Interval= = 0,8 5
Dari  informasi  tersebut  dapat  ditentukan  skala  distribusi  kriteria  pendapat  responden sebagai berikut :
Nilai jawaban 1,00s/d 1,79 = persepsi responden sangat tidak baik Nilai jawaban 1,80  s/d 2,59 = persepsi responden kurang baik Nilai jawaban 2,60 s/d 3,39 = persepsi responden cukup baik Nilai jawaban 3,40 s/d 4,19 = persepsi responden baik Nilai jawaban  4,20 s/d 5,00 = persepsi responden sangat baik sekali

## Tabel 1. Frekuensi Pernyataan NEP
Pernyataan NEP dimodifikasi ( New Environmental Paradigm ) STS (%) TS (%) TT (%) S (%) SS (%) Rata- rata Std 1.    Kemampuan bumi dalam menampung jumlah penduduk di dunia ini sudah mendekati ambang batas yang berlebihan 0 3,3 23,3 50,0 23,3 3,93 0,78 2.  Keseimbangan  yang  terjadi  di hutan mangrove mudah mengalami gangguan 0 6,7 16,7 50,0 26,7 3,97 0,84 6.    Berbagai  flora  dan  fauna  yang ada di hutan mangrove sebagian  besar  dimanfaatkan manusia 1,7 10,0 11,7 53,3 23,3 3,87 0,95 9.  Umat  manusia  harus  bisa  hidup berdampingan/secara harmonis dengan alam 0 5,0 5,0 46,7 43,3 4,28 0,78 10.  Hutan  mangrove  ini  ibarat seperti  pesawat  luar  angkasa dengan  keterbatasan  tempat duduk dan sumberdaya didalamnya 1,7 6,7 13,3 46,7 31,7 4,00 0,94 Rata-rata 4,01 3.  Manusia  mempunyai  hak  untuk memanfaatkan hutan mangrove  untuk  memenuhi kebutuhan mereka 0 18,3 26,7 43,3 11,7 3,48 0,93 8.  Saya  dapat  ikut  berkontribusi dalam memberi solusi terhadap  pelestarian hutan mangrove 1,7 11,7 18,3 41,7 26,7 3,80 1,02 13.  Aktivitas  manusia  umumnya merusak hutan mangrove 11,7 31,7 21,7 21,7 13,3 2,93 1,25 Rata-rata 3,41 5.  Ketika  manusia  berinteraksi 1,7 28,3 20,0 40,0 10,0 3,28 1,04
Pernyataan NEP dimodifikasi ( New Environmental Paradigm ) STS (%) TS (%) TT (%) S (%) SS (%) Rata- rata Std dengan hutan mangrove sering menyebabkan kerusakan pada hutan mangrove 7. Untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan maka  perkembangan  industri perlu diatur/diawasi 5,0 16,7 26,7 38,3 13,3 3,38 1,08 12. Ada batas pertumbuhan dimana industri tidak dapat berkembang lagi 11,7 30,0 41,7 8,3 8,3 2,72 1,06 Rata-rata 3,13
Berdasarkan  Tabel  1.  dapat  diketahui  bahwa  faktor  keseimbangan  alam mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,28 atau persepsi yang sangat baik yaitu pada pernyataan “umat manusia harus bisa hidup berdampingan/secara harmonis dengan alam”. Nilai terendah sebesar 3,87 pada pernyataan “berbagai flora dan fauna yang ada di hutan mangrove  sebagian  besar  dimanfaatkan  manusia”.  Nilai  rata-rata  faktor  keseimbangan alam sebesar 4.01 terletak pada interval 3,40  – 4,19 atau kategori baik.  Ini  menunjukkan bahwa persepsi terhadap keseimbangan alam kategori baik.
Faktor 2 peran manusia mempunyai nilai rata-rata tertinggi 3,80 atau persepsi baik pada pernyataan “Saya dapat ikut berkontribusi dalam memberi solusi terhadap pelestarian hutan mangrove” dan nilai terendah sebesar 2,93 atau persepsi cukup baik pada pernyataan “Aktivitas  manusia  umumnya  merusak  hutan  mangrove”.  Nilai  rata-rata  faktor  peran manusia  sebesar  3,41  terletak  pada  interval  3,40  –  4,19  atau  kategori  baik.  Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap faktor peran manusia adalah baik.
Faktor  3  keterbatasan  alam  mempunyai  nilai  rata-rata  tertinggi  3,38  atau  persepsi cukup baik pada pernyataan “Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maka  perkembangan  industri  perlu  diatur/diawasi”  dan  nilai  terendah  sebesar  2,72  atau persepsi cukup baik pada pernyataan “Ada batas pertumbuhan dimana industri tidak dapat berkembang  lagi”.  Nilai  rata-rata  faktor  keterbatasan  alam  sebesar  3,13  terletak  pada interval 2,60 s/d 3,39 atau kategori cukup baik. Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap faktor keterbatasan alam adalah cukup baik.

## Perbedaan Persepsi Masyarakat terhadap  Pelestarian Hutan Mangrove
Berdasarkan  faktor  analisis  dari  pernyataan  NEP  diperoleh  tiga  (3)  variabel  baru yang dapat  digunakan untuk  melakukan  analisis  lebih jauh terhadap jenis kelamin,  status
perkawinan  dan  lokasi.  Tiga  variabel  baru  tersebut  adalah  faktor  keseimbangan  alam, faktor peran manusia dan faktor keterbatasan alam.
Tabel 2. Hasil T-test Persepsi Masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove berdasarkan jenis kelamin
Faktor Jenis Kelamin N Mean t p-value Faktor 1. Keseimbangan alam Laki-laki 34 4.071 0.769 0.445 Perempuan 26 3.931 Faktor 2. Peran Manusia Laki-laki 34 3.392 -0.145 0.885 Perempuan 26 3.423 Faktor 3. Keterbatasan Alam Laki-laki 34 3.010 -1.271 0.209 Perempuan 26 3.282
*) significant at 0.05
Seperti  yang  ditunjukkan  dalam  Tabel  2.  terdapat  tiga  (3)  variabel  dari  kesadaran lingkungan yaitu Faktor 1 : Keseimbangan alam, Faktor 2 : Peran Manusia, dan Faktor 3 : Keterbatasan  Alam  yang  akan  diuji  dengan  persepsi  jender  antara  jenis  kelamin  laki-laki dan perempuan.
Perspektif  jenis  kelamin  terhadap  variabel  baru  faktor  1  (keseimbangan  alam) menunjukkan bahwa rata-rata responden laki  –  laki (mean = 4,071) lebih tinggi  daripada rata-rata perempuan (mean = 3,931), yang menunjukkan bahwa responden laki - laki lebih sensitif  atau  mempunyai  perhatian  terhadap  hal-hal  yang  berhubungan  dengan keseimbangan  alam  dibanding  perempuan.  Hasil  uji independent  sample  t  test diperoleh nilai p-value sebesar 0,445>0,05 artinya hipotesis pertama tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa  tidak  ada  perbedaan  faktor  keseimbangan  alam  berdasarkan  laki-laki  dan perempuan.  Ini  berarti  bahwa  antara  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  persepsi  yang sama terhadap pelestarian hutan mangrove berdasar faktor keseimbangan alam.
Perspektif  jenis  kelamin  terhadap  variabel  baru  faktor  2  (Peran  Manusia) menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  laki-laki  (mean  =  3,392)  lebih  rendah  daripada rata-rata  perempuan  (mean  =  3,422),  yang  menunjukkan  bahwa  responden  perempuan lebih sensitif atau mempunyai perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Peran Manusia dibanding laki – laki. Hasil uji independent sample t test diperoleh nilai p-value sebesar 0,885 > 0,05 artinya hipotesis kedua tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa tidak ada  perbedaan  faktor  peran  manusia  berdasarkan  laki-laki  dan  perempuan.  Ini  berarti bahwa  antara  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  persepsi  yang  sama  terhadap pelestarian hutan mangrove berdasar faktor peran manusia.
Perspektif  jenis  kelamin  terhadap  variabel  baru  faktor  3  (Keterbatasan  Alam) menunjukkan bahwa rata-rata responden perempuan (mean = 3,281) lebih tinggi daripada rata-rata laki-laki  (mean  = 3,010),  yang menunjukkan bahwa responden perempuan lebih sensitif  atau  mempunyai  perhatian  terhadap  hal-hal  yang  berhubungan  dengan Keterbatasan Alam dibanding laki-laki. Hasil uji independent sample t test diperoleh nilai p-value sebesar  0,209  >  0,05  artinya  hipotesis  ketiga  tidak  terbukti,  ini  menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan faktor keterbatasan alam berdasarkan laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai persepsi yang sama terhadap pelestarian hutan mangrove berdasar faktor keterbatasan alam.

## Perbedaan Persepsi Masyarakat terhadap Pelestarian Hutan Mangrove berdasarkan Status Pernikahan
Mengetahui  perbedaan  perspektif  berdasarkan  status  pernikahan  (belum  menikah dan menikah) terhadap variabel pelestarian hutan mangrove maka dilakukan uji T seperti sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil T-test Persepsi Masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove berdasarkan status pernikahan Faktor Status Pernikahan N Mean t p-value Keseimbangan alam Kawin 45 4.000 -0.191 0.849 Tidak Kawin 15 4.040 Peran Manusia Kawin 45 3.385 -0.339 0.736 Tidak Kawin 15 3.467 Keterbatasan Alam Kawin 45 3.140 0.203 0.840 Tidak Kawin 15 3.090
*) significant at 0.05
Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. terdapat tiga (3) variabel dari pelestarian hutan  mangrove  yaitu  Faktor  1  :  Keseimbangan  alam,  Faktor  2  :  Peran  Manusia,  dan Faktor  3  :  Keterbatasan  Alam  yang  akan  diuji  dengan  status  pernikahan  responden  yaitu yang  belum  menikah  dan  menikah.  Setelah  dilakukan  uji  t,  maka  dilakukan  interpretasi persepsi  pelestarian hutan mangrove antara responden  yang belum menikah dan menikah dengan variabel baru dari kesadaran lingkungan ( new variables of environmental concern ) seperti sebagai berikut;
Perspektif status  pernikahan terhadap variabel  baru faktor 1  (keseimbangan alam) menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  belum  menikah  (mean=  4,040)  lebih  tinggi daripada  rata-rata  responden  menikah  (mean=  4.000),  yang  menunjukkan  bahwa responden belum menikah lebih sensitif atau mempunyai perhatian terhadap hal-hal  yang berhubungan  dengan  keseimbangan  alam  dibanding  responden  yang  menikah.  Hasil  uji independent  sample  t  test diperoleh  nilai p-value sebesar  0,849>0,05  artinya  hipotesis pertama tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan faktor keseimbangan alam  berdasarkan  status  pernikahan.  Ini  berarti  bahwa  antara  masyarakat  yang  sudah menikah  dan  yang  belum  menikah  tidak  mempunyai  perbedaan  persepsi  terhadap pelestarian hutan mangrove berdasar faktor keseimbangan alam.
Perspektif  status  pernikahan  terhadap  variabel  baru  faktor  2  (Peran  Manusia) menunjukkan bahwa rata-rata responden yang belum menikah (mean = 3,467) lebih tinggi daripada  rata-rata  responden  yang  menikah  (mean  =  3,385),  yang  menunjukkan  bahwa responden belum menikah lebih sensitif atau mempunyai perhatian terhadap hal-hal  yang berhubungan  dengan  Peran  Manusia  dibanding  responden  yang  menikah.  Hasil  uji independent  sample  t  test diperoleh  nilai p-value sebesar  0,736>  0,05  artinya  hipotesis tidak  terbukti.  Ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  faktor  peran  manusia berdasarkan  status  perkawinan.  Ini  berarti  bahwa  antara  masyarakat  yang  sudah  menikah dan yang belum menikah tidak mempunyai perbedaan persepsi terhadap pelestarian hutan mangrove berdasar faktor peran manusia.
Perspektif  status  pernikahan  terhadap  variabel  baru  faktor  3  (Keterbatasan  Alam) menunjukkan bahwa rata-rata responden yang belum menikah (mean = 3,090) lebih rendah daripada  responden  yang  menikah  (mean  =  3,140),  yang  menunjukkan  bahwa  responden yang  telah  menikah  lebih  sensitif  atau  mempunyai  perhatian  terhadap  hal-hal  yang berhubungan dengan Keterbatasan Alam dibanding responden yang belum menikah. Hasil uji independent  sample t test diperoleh nilai p-value sebesar 0,849>0,05 artinya hipotesis ketiga  tidak  terbukti.  Ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  faktor  keterbatasan alam  berdasarkan  status  pernikahan.  Ini  berarti  bahwa  antara  masyarakat  yang  sudah menikah  dan  yang  belum  menikah  tidak  mempunyai  perbedaan  persepsi  terhadap pelestarian hutan mangrove berdasar faktor keterbatasan alam.
Persepsi  terhadap  hutan  mangrove  merupakan  suatu  indikator  dan  merupakan komponen  utama  dari  pandangan environmentalism .  Persepsi  terhadap  hutan  mangrove secara  umum  dipahami  sebagai  bentuk  tanggapan  atau  respon  masyarakat  terhadap
berbagai  isu  hutan  mangrove.  Isu  hutan  mangrove  seperti  penebangan  hutan,  pengalihan fungsi  hutan  mangrove,  keterkaitan  masyarakat  dengan  hutan  mangrove,  dsb.  Persepsi masyarakat  yang  mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan  dapat  dikatakan  sebagai gerakan pro  –  hutan  mangrove .  Tujuannya  adalah  sebagai  suatu  cara  pandang  atau ideologi  masyarakat  untuk  lebih  peduli  terhadap  lingkungan  hutan  mangrove  secara struktural (Harper, 2004).
Persepsi  terhadap  lingkungan  hutan  mangrove  berhubungan  dengan  hubungan antara lingkungan hutan mangrove dengan masyarakat (tata nilai). Masyarakat mempunyai interpretasi  (pengertian)  tersendiri  tentang  pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang  dapat mempengaruhi  keseimbangan  lingkungan  (Dunlap  and  Van  Liere,  1978).  Isu  lingkungan dapat  berupa  dampak  perkembangan  ekonomi  dan  teknologi  terhadap  lingkungan, degradasi  lingkungan,  polusi,  efek  rumah  kaca,  pemanasan  global,  dan  masalah lingkungan yang lain.
Tabel 4. Hasil T-test Persepsi Masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove berdasarkan Lokasi
Faktor Lokasi N Mean T p-value Keseimbangan alam Kota 30 3.793 -2.521 0.014 Desa 30 4.227 Peran Manusia Kota 30 3.333 -0.692 0.492 Desa 30 3.477 Keterbatasan Alam Kota 30 3.067 -0.564 0.575 Desa 30 3.188
*) significant at 0.05
Seperti  yang  ditunjukkan  dalam  Tabel  4.  terdapat  tiga  (3)  variabel  dari  kesadaran lingkungan yaitu Faktor 1 : Keseimbangan alam, Faktor 2 : Peran Manusia, dan Faktor 3 : Keterbatasan Alam yang akan diuji dengan lokasi antara masyarakat kota dan desa.

## Uji-Kruskal Wallis

## Pendidikan responden
Melalui  uji  Uji-Kruskal  Wallis  akan  diketahui  apakah  ada  perbedaan  pendidikan diantara responden terhadap pelestarian hutan mangrove.
Tabel 5. Uji-Kruskal Wallis Perbedaan persepsi Masyarakat dengan pelestarian hutan mangrove berdasarkan Tingkat Pendidikan
Faktor Tingkat Pendidikan N Mean Rank Chi- Square p-value Keseimbangan alam Tidak sekolah 7 30.000 0.364 0.948 SD - SMA 37 30.203 Diploma 5 27.900 Sarjana 11 33.000 Total 60 Peran Manusia Tidak sekolah 7 21.286 2.482 0.479 SD - SMA 37 31.122 Diploma 5 31.500 Sarjana 11 33.818 Total 60 Keterbatasan Alam Tidak sekolah 7 10.214 15.179 0.002 SD - SMA 37 30.149 Diploma 5 44.200 Sarjana 11 38.364 Total 60
*) significant at 0.05
Seperti  yang  ditunjukan  dalam  Tabel  5.  perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap pelestarian  hutan  mangrove  pada  faktor  keseimbangan  alam  berdasarkan  tingkat pendidikan  diperoleh  nilai p-value sebesar  0,948  >  0,05  artinya  hipotesis  tidak  diterima. Ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  faktor  keseimbangan  alam  berdasarkan tingkat  pendidikan.  Ini  berarti  bahwa  antara  masyarakat  yang  tidak  sekolah  sampai  yang berpendidikan  sarjana  tidak  mempunyai  persepsi  berbeda  terhadap  pelestarian  hutan mangrove  yang  tidak  sekolah,  berpendidikan  SD-SMA,  Diploma  dan  Sarjana  berdasar faktor keseimbangan alam.
Perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap  pelestarian  hutan  mangrove  pada  faktor peran manusia berdasarkan tingkat pendidikan setelah di uji Kruskal Wallis diperoleh nilai p-value sebesar  0,479  >  0,05  artinya  hipotesis  tidak  diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa tidak  ada  perbedaan  faktor  peran  manusia  berdasarkan  tingkat  pendidikan.  Ini  berarti bahwa  antara  masyarakat  yang  tidak  sekolah  sampai  yang  berpendidikan  sarjana  tidak mempunyai  persepsi  berbeda  terhadap  pelestarian  hutan  mangrove  yang  tidak  sekolah, berpendidikan SD-SMA, Diploma dan Sarjana berdasar faktor peran manusia.
Perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap  pelestarian  hutan  mangrove  pada  faktor keterbatasan alam berdasarkan tingkat  pendidikan setelah di  uji Kruskal Wallis diperoleh
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 10, No 2, Oktober  2019
nilai p-value sebesar 0,002 < 0,05 artinya hipotesis diterima. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan  faktor  keterbatasan  alam  berdasarkan  tingkat  pendidikan.  Ini  berarti  bahwa antara  masyarakat  yang  tidak  sekolah  sampai  yang  berpendidikan  sarjana  mempunyai persepsi  berbeda  terhadap  pelestarian  hutan  mangrove  pada  faktor  keterbatasan  alam berdasarkan tingkat pendidikan.
Tabel 6. Uji-Kruskal Wallis Perbedaan persepsi Masyarakat dengan pelestarian hutan mangrove berdasarkan Umur Faktor Umur N Mean Rank Chi- Square p-value Keseimbangan alam <= 20 tahun 8 35.750 4.158 0.385 20 - 30 tahun 24 29.625 30 - 40 tahun 14 31.286 40 - 50 tahun 9 34.222 > 50 tahun 5 17.400 Total 60 Peran Manusia  <= 20 tahun 8 38.688 2.653 0.617 20 - 30 tahun 24 31.042 30 - 40 tahun 14 27.536 40 - 50 tahun 9 28.778 > 50 tahun 5 26.200 Total 60 Keterbatasan Alam <= 20 tahun 8 29.875 0.909 0.923 20 - 30 tahun 24 31.208 30 - 40 tahun 14 29.500 40 - 50 tahun 9 27.556 > 50 tahun 5 36.200 Total 60
*) significant at 0.05
Seperti  yang  ditunjukan  dalam  Tabel  6.  perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap pelestarian  hutan  mangrove  pada  faktor  keseimbangan  alam  berdasarkan  umur  diperoleh nilai p-value sebesar 0,385 > 0,05 artinya hipotesis tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa tidak  ada  perbedaan  faktor  keseimbangan  alam  berdasarkan  umur.  Ini  berarti  bahwa berdasarkan  umur  tidak  mempunyai  persepsi  yang  berbeda  terhadap  pelestarian  hutan mangrove pada faktor keseimbangan alam berdasarkan umur.
Perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap  pelestarian  hutan  mangrove  pada  faktor peran  manusia  berdasarkan  umur  setelah  di  uji  Kruskal  Wallis  diperoleh  nilai p-value sebesar  0,617>  0,05  artinya  hipotesis  tidak  diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada
perbedaan  faktor  peran  manusia  berdasarkan  umur.  Ini  berarti  bahwa  berdasarkan  umur tidak mempunyai persepsi yang berbeda terhadap pelestarian hutan mangrove pada faktor peran manusia berdasarkan umur.
Perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap  pelestarian  hutan  mangrove  pada  faktor keterbatasan alam berdasarkan umur setelah di  uji Kruskal Wallis  diperoleh nilai p-value sebesar  0,923>  0,05  artinya  hipotesis  tidak  diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada perbedaan faktor keterbatasan alam berdasarkan umur. Ini berarti bahwa berdasarkan umur tidak mempunyai persepsi yang berbeda terhadap pelestarian hutan mangrove pada faktor keterbatasan alam berdasarkan umur. Aflaha (2014) menjelaskan pengetahuan masyarakat tentang  hutan  mangove,  manfaat  hutan  mangrove,  kerusakan  hutan  mangrove,  aktifitas masyarakat yang dapat merusak kelestarian hutan mangrove, upaya masyarakat desa Olaya dalam  melestarikan  hutan  mangrove,  dan  penanaman  pohon  bakau  termasuk  dalam kategori sangat mendukung.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik beberapa  kesimpulan  yaitu  :  (1)  Faktor-faktor  sosiodemografi  masyarakat  Kelurahan Kotauneng  dan  Desa  Talibura  berdasarkan  umur  paling  banyak  berumur  21  –  30  tahun (40%),  berjenis  kelamin  laki-laki  (56,1%),  berpendapatan  kurang  dari  Rp  1.000.000 (60%),  berpendidikan  SD-SMA  (61,7%),  tidak  bekerja  atau  bekerja  serabutan  (43,3%), dan sudah kawin (75%). (2) Dimensi tingkat persepsi terhadap pelestarian hutan mangrove dan  peran  serta  pro-hutan  mangrove  terbagi  menjadi  keseimbangan  alam  dan  peran manusia  mempunyai  persepsi  baik  sedangkan  keterbatasan  alam  mempunyai  persepsi cukup baik. (3) Pada faktor keseimbangan alam tidak ada perbedaan persepsi masyarakat berdasarkan  jenis  kelamin,  status  pernikahan,  pendidikan,  umur,  pendapatan,  pekerjaan sedangkan  berdasarkan  lokasi  ada  perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap  pelestarian hutan  mangrove  berdasarkan  faktor  keseimbangan  alam.  Faktor  keterbatasan  alam  tidak ada  perbedaan  persepsi  masyarakat  berdasarkan  jenis  kelamin,  status  pernikahan,  lokasi, umur,  pendapatan,  pekerjaan  sedangkan  berdasarkan  pendidikan  ada  perbedaan  persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove berdasarkan faktor keterbatasan alam dan faktor peran manusia tidak ada perbedaan persepsi masyarakat berdasarkan jenis kelamin, status  pernikahan,  pendidikan,  umur,  pendapatan,  pendidikan  sedangkan  berdasarkan
pekerjaan  ada  perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap  pelestarian  hutan  mangrove berdasarkan faktor peran manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrecht,  D,  et  al.  (1982). Measuring  Environmental  1982  Concern:  The  New Environmental  Paradigm Scale . Journal of  Environmental Education. Vol  13, No 3, Hal 39-43.
Aflaha, E. (2014). Manfaat Mangrove sebagai Pelestarian Lingkngan Hidup di Desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. GeoTadulako , Vol 1, No 2.
Bengen. (2002). Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia . PKA/ WI-IP, Bogor
Begen  D.G.  (2004). Ekosistem  dan  Sumberdaya  Alam  Pesisir  dan  Laut  Serta  Prinsip Pengelolaannya  (Sinopsis) .  Bogor  :  Pusat  Kajian  Sumberdaya  Laut  dan Pesisir Institut Pertanian Bogor.
Catton,  W.  R.,  &  Dunlap,  R.  E.  (1978).  Environmental  sociology:  A  new  paradigm. The american sociologist , Vol 13 , No 1, Hal 41-49.
Departamen  Kehutanan,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999 TentangKehutanan, Depertemen kehutanan, Jakarta
Dinas  Kelautan  &  Perikanan  Kab.  Sikka.  (2009).  (  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Kegiatan  Penanaman  Mangrove).  Laporan  Akhir  Program  Mitra  Bahari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Sikka.
Dunlap, R. E., & Van Liere, K. D. (1978). The “new environmental paradigm”. The journal of environmental education , 9 (4), 10-19. : Journal of Environmental Education. 9(Summer):10-19.
Luzar,  E.  J.,  Diagne,  A.,  Gan,  C.,  &  Henning,  B.  R.  (1995).  Evaluating  nature-based tourism using the new environmental paradigm. Journal of Agricultural and applied  Economics , 27 (2),  544-555. Fakoltas  Kehutanan  Institut  Pertanian Bogor,  2005, Teknik Rehabilitasi Mangrove. Fakultas  Kehutanan  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Harper,  C.L.  (2004). Environment  and  Society:  Human  Perspectives  on  Environmental Issues. Printice Hill, New Jersey.
Kartawinata,  K.  S.  Adisoemarto,  S.  Soemodihardjo  dan  I.G.M.  Tantra.  (1998).  Status Pengetahuan Hutan Bakau di Indonesia. Makalah Seminar Ekosistem Hutan Mangrove, Jakarta: 27 Februari – 01 Maret 1998.
Mansur,  S.  (2018).  Kearifan  Lokal  Kemalik  Suku  Sasak  Untuk  Menjaga  Kelestarian Lingkungan Hidup Dusun Sade. Jurnal Gema Wiralodra. Vol 9, No 2, Hal 183-193.
Noor, Y.R.,  M. Khazali, &  I.N.N. Suryadiputra.  (1999). Panduan  Pengenalan  Mangrove di Indonesia , PKA/ WI-IP, Bogor
Rahartjo,  S.  &  R.  Saraswati.  (1999). Pemanfaatan  Teknologi  Penginderaan  Jauh  untuk Pemantauan  Hutan  Mangrove  di  Bali  Selatan . Lingkungan  dan Pembangunan , Hal 19, No 3,  184 – 180.
Rawana.  (2002). Problematika  Rehabilitasi  Mangrove  Berkelanjutan ,  Workshop Rehabilitasi Mangrove Nasional Diselenggarakan oleh
INSTIPER. Yogyakarta.
Rawana, et al. (2001). Rehabilitas Mangrove Dengan Pola Wamina , Pusat Pengembangan Rehabilitasi  Mangrove  (PPRM)  Institut  Pertanian  Stiper  Yogyakarta. Kerjasama  Dengan  Direktorat  Jendral  Rehabilitasi  Lahan  dan  Perhutanan Sosial (RLPS)Depetamen Kehutanan Republik Indonesia.
Soerianegara, I. (1998). Charateristics of Mangrove of Java . Rimba Indonesia : 15: 141 – 150.
Sumadihardjo,  S.  (1999). Beberapa  Segi  Biologi  Hutan  Payau  dan  Tinjauan  tentang Komunitas Mangrove di Pulau Pari . Oesana: 4 & 5: 24 – 32.
Tjahjo,  D.  W.  H.,  Hedianto,  D.  A.,  &  Suryandari,  A.  (2019).  konservasi  sumber  daya udang  windu  (penaeus  monodon)  di  pantai  timur  aceh,  kabupaten  aceh timur. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia , 1 (1), 39-51.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.