## PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEMEGANG SAHAM DI PT. BANK CENTRAL ASIA TBK

## Oleh :
Sidi Alkahfi Setiawan, S.H., M.H.

## Abstract
Looking  at  the  existing  problems  in  the  business  world,  (including  in  the  label industry company engaged in the field of banking services) as a symbol of the dominant economic system, became inherently clear, structure and function is an anti-thesis of a law for the protection of workers, both always contradictory, found the gap between das sollen (must) with das sein (reality) and always appeared discrepancy (gap) between the law in the  books  and  law  in  action.  The  gap  between  das  sein  das  sollen  and  is  due  to  the difference  in  perspective  between  the  interests  and  principles  of  law  (protection  of workers) and economic interests (corporate profits), while the law requires the fulfillment of the rights of workers to the maximum, on the corporate side, it actually felt as a barrier because it would reduce the profit or gain. Based on the fact that the authors formulate the problem,  which  then  could  conclude  as  the  root  of  the  problem  concerning  the  Legal Protection of Shareholders Workers in PT Bank Central Asia Tbk. Therefore, the need for revision  of  the  package of  labor  legislation,  in  order  to  be  able  to  walk  up to  the expectations of the presence of packet rules existing labor regulations empower Labour / Trade Unions to be able to carry out the purposes and functions well, the fight for workers' welfare.
Keywords: Protection Law, Shares, Shareholders Workers, and Labor relations

## A. PENDAHULUAN …P PPp

## Latar Belakang
Diantara para founding father’s dan pada akhirnya tercapai kesepakatan untuk mendirikan  sebuah  negara  bernama Indonesia,  pada  saat  itu  pula  bangsa  ini menyadari  bahwa  pekerjaan  merupakan kebutuhan  asasi  setiap  warga  negara, sebagaimana  landasan konstitusional perburuhan yang utama setelah Indonesia merdeka  adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
1945 (selanjutnya  ditulis  UUD  NRI  1945), khususnya Perubahan  UUD NRI  1945 tentang  ketenagakerjaan  juga  disebutkan dalam  Pasal  28d  ayat  (2), yang dirumuskan.
“setiap orang berhak untuk bekerja serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam hubungan kerja”
Hal  tersebut  berimplikasi  pada kewajiban negara untuk  memfasilitasi warga negara agar  dapat  memperoleh pekerjaan  yang  layak  bagi  kemanusiaan. Oleh karena  itu,  perlu  perencanaan matang  dibidang  ketenagakerjaan  untuk mewujudkan kewajiban negara. 1
Kewajiban  Negara  tersebut  tercermin dalam  regulasi  hukum  ketenaga  kerjaan
1 Adrian  Sutedi,  2011, Hukum  Perburuhan, Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 1.
yaitu  UU  No.  13  Tahun  2003,  tentang Ketenagakerjaan.
Tenaga  kerja  menduduki posisi yang  strategis  untuk  meningkatkan produktifitas  nasional  dan  kesejahteraan masyarakat.  Krisis  ekonomi  yang melanda  Indonesia  membawa  dampak yang  besar  bagi  pekerja,  kondisi perekonomian yang terpuruk itu menuntut  pemerintah  untuk  segera melakukan tindakan
guna penyelesaiannya. Pemulihan perekonomian negara,  salah  satunya dilakukan  oleh  pemerintah  melalui bidang  ketenagakerjaan,  menempatkan tenaga kerja sebagai penarik investasi dan sumber devisa. 2
Pada  saat  isu  globalisasi  bergulir, Indonesia  seolah menjadi  sebuah  pangsa pasar  yang  menjadi  primadona  tujuan investasi  bagi negara-negara investor. Pangsa  pasar  yang  luas  membentang  di negeri dengan sekitar 230-an juta jumlah penduduknya  (pada  waktu  itu)  sekaligus bisa  di  harapkan  menjadi  sumber  daya manusia  yang  murah  bagi  industri dari investor asing.
Sebagaimana  diketahui,  suatu produk  hukum  dalam  bentuk undang- Undang tidak  akan  bisa  dilepaskan  dari
2 Asri  Wijayanti  dkk,  2007, Pengadilan Hubungan  Industrial  (Suatu  Telaah  Ontologis) dalam Bunga  Rampai  Hakikat  Keilmuan  Ilmu Hukum,  Suatu  Tinjauan  Dari  Sudut  Pandang Filsafat  Ilmu ,  Universitas  Airlangga:Surabaya, hlm. 77
konfigurasi Idiologi dan politik yang ada dibelakangnya.  Sangatlah  tidak  mungkin eksistensi  suatu  hukum  diisolasi  dan ditutupi  dari  konteks  dimana  hukum  itu berada.  Konfigurasi  politik  dan  idiologi pasti  sangat  mempengaruhi  terhadap suatu  produk  hukum  dan  perundang- undangan. 3 Mahfud  MD  menyatakan, konfigurasi  politik  suatu negara akan melahirkan  karakter  produk  hukum tertentu dinegara tersebut. 4
Di  Indonesia, Bank  Central  Asia (BCA) bisa  dikatakan sebagai agent  of development dan  menjadi    salah  satu pioneer dari contoh terbinanya hubungan industrial  yang  komperhensif    dalam dunia  perbankan  Indonesia  selama  lebih dari satu dasa warsa, telah melaksanakan perundingan  penyusunan  PKB  sebanyak 6 kali yang  dilaksanakan  dengan SP NIBA  BCA,  kristalisasi  dari  perundinga tersebut telah  berkomitmen  memberikan bonus  berupa pemberian saham  kepada para pekerja tetapnya. 5
Menurut  data  tanggal  12  Pebruari 2012,  pekerja  tetap  PT  Bank  Central Asia,  Tbk, sesuai hasil  verivikasi keanggotaan Serikat-Serikat Pekerja pada
3 Roberto M. Unger, 1999, Gerakan Studi Hukum Kritis (Terjemahan Ifdhal Kashim), Elsam:Jakarta, hlm.xvii
4 Moch.  Mahfud  MD,  2001, Politik  Hukum  di Indonesia , LP3ES: Jakarta, hlm. 15.
8 Miranda    S.    Goeltom,  2008, Essay    In Macroeconomic  Policy The Indonesia
5 Perjanjian  Kerja  Bersama  PT  Bank  Central Asia, Tbk 2012-2014 , hlm. 99.
PT  Bank  Central  Asia,  Tbk. pada tahun 2012,  dimana  di  PT  Bank  Central  Asia, Tbk  terdapat  6  Serikat  Pekerja  yang sesuai dengan hasil verivikasi tahun 2012 adalah sebagai berikut.

## Tabel  :
DAFTAR PESERTA VERIVIKASI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA PADA PT
BANK CENTRAL ASIA, TBK
(Tanggal 12.02.2012) 6
No
Nama Serikat Pekerja Jml Anggota % 1 Serikat Pekerja NIBA BCA 14.782 orang 76,75% 2 Federasi  Serikat Pekerja Non Afiliasi (F- SPNA) 725 orang 3,76% 3 Pengurus  Unit Kerja SP NIBA (PUK SP NIBA) 161 orang 0,84% 4 Serikat  Pekerja Produktiva (Ex-PPMI Egi Sudjana) 69 orang 0,36% 5 Serikat  Pekerja Solidaritas (SP Solid) 73 orang 0,38% 6 Serikat  Pekerja Bersatu (SPB) 7 1.591 orang 8,26% 7 Tidak  Menjadi anggota salah satu SP yang ada di BCA 1.860 orang 9,66% T o t a l … 19.261 orang 100%
Menurut  H.M.  Laica  Marzuki, terdapat  dua  macam  karakteristik perselisihan  yang  mewarnai  kasus-kasus perburuhan, yakni :
1. Kasus perselisihan hak (Rechtgeschil,  conflict  of  right),
6 Ibid
7 SP  Bersatu  tidak  bersedia  mengikuti  verivikasi keanggotaan  Serikat  Pekerja  BCA  di  Tahun 2012,  jumlah 1.591  orang  adalah  merupakan data verivikasi Tahun 2009.
yang berpaut dengan tidak adanya persesuaian  yang  demikian  itu, menitik  beratkan  pada  aspek hukum (Rechtsmatigheid) dari permasalahan, utamanya menyangkut  pencederaan  janji (wanprestasi) terhadap  perjanjian kerja, suatu pelanggaran peraturan perundang-
undanganketenagakerjaan.
2. Kasus  perselisihan  kepentingan (belangeschillen, conflict of interest) yang  berpaut  dengan tidak adanya
kesesuaian pahamdengan  syarat-syarat  kerja dan/atau  keadaan  perburuhan, utamanya  menyangkut  perbaikan ekonomis
serta akomodasi kehidupan para pekerja.
Perselisihan  sedemikian  menitik beratkan  aspek doelmatigheid permasalahan. 8
Peran  serta  pekerja  dalam pengelolaan perusahaan (co determination) adalah  cara  mewujudkan demokrasi  diperusahaan  melalui  struktur perusahaan  yang  bersifat monistis ,  yaitu dimana  perencanaan  dan  pelaksanaan dilakukan  dalam  satu  organisasi  atau melalui  perencanaan  dan  pelaksanaan yang  terpisah  organisasinya.  Upaya  ikut
8 Asri  Wijayanti, Pengadilan…dalam  Bunga Rampai … Op Cit, hlm. 14.
memiliki  saham  dapat  dilakukan  dengan co  deter-mination ini.  Sebagai  ilustrasi pekerja yang berprestasi akan memperoleh  imbalan  penghargaan  yang berupa  bonus  atau  intensif.  Bonus  atau intensif  itu  dapat  dikumpulkan  dengan tidak  diambil  oleh  pekerja  yang selanjutnya  digunakan  untuk  pembelian saham  perusahaan  yang  dijual  terbuka. Dengan  ikut  memiliki  saham,  pekerja akan  lebih  merasa    menjadi  bagian  dari usaha itu. 9
Sebagai  perusahaan go  public komposisi kepemilikan saham (shareholders) pada BCA,  terus mengalami dinamisasi dengan nilai harga saham  yang  terus  merambah  naik, mengingat  saham  BCA  di  Bursa  Efek Indonesia  merupakan  salah  satu  saham blue  chip dan  menjadi  favorit  dari  para investor.
Hubungan kerjasama antara pekerja dan  pengusaha  ini  secara  faktual  dapat dilihat  dalam  bentuk  partisipasi  yang dilakukan oleh pekerja (worker participation). Untuk mewujudkan hubungan  industrial  yang  harmonis  dan meningkatkan  kesejahteraan  pekerja, dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  bentuk partisipasi  pekerja  ditingkat  perusahaan yaitu: Pertama, partisipasi pekerja yang tercermin dalam keikut sertaan
9 Asri Wijayanti, Hukum ...Op.Cit , hlm.99-100
pekerjadalam  menentukan  upah,  syarat- syarat  kerja,  dan  kondisi  kerja  lainnya melalui  perundingan  kolektif (collective labor  agreement).  Kedua, partisipasi pekerja yang tercermin dalam
keikutsertaanpekerja  dalam menentukan kebijaksanaan  perusahaanyang  bersifat menejerial melalui  Dewan  Kerja (Works Council) atau Dewan Direktur (Board of Directors). Ketiga, partisipasi  pekerja yang  tercermin  dalam  keikutsertaan pekerja  dalam  kepemilikan saham
perusahaan melalui Program
Kepemilikan  Saham  bagi  pekerjaatau
ESOP (Employee  Stock  Ownership Programmes). Kepemilikan  saham  oleh pekerja memiliki dampak yang luar biasa bagi  sebuah  perusahaan, sebagaimana dikatakan oleh Joseph R. Blasi & Douglas L. Kruse :
“Through employee stock ownership program is really an internal factor, so  that  all  efforts  will  be  made  by workers  to  improve  the  progress  of the  company  for  the  company  to profit  as  much  as  the  magnitude.  In other  words,  a  sense  of  belonging and a sense of responsibility for the company  in  responsibility of  the workers  will  be  even  greater, because they are one of the owners, the  company  where  they  work.” (Melalui  progamkepemilikan  saham pekerja  benar-benar  merupakan faktor  internal  perusahaan,  sehingga segala  daya  upaya  akan  dilakukan oleh  pekerja  untuk meningkatkan kemajuan perusahaan agar perusahaan  meraih  untung  yang sebesar-besamya.Dengan kata lain
rasa memiliki dan rasa tangung- jawab terhadap perusahaan  dari kaum  pekerja  akan  semakin  besar, karena  mereka  merupakan  salah seorang  pemilik,  perusahaan  dimana mereka bekerja.) 10
Program  kepemilikan  sebagian saham  oleh  kaum  pekerja  ( Employee Stock  Ownership Plan )      ini      akan menumbuhkan   rasa   memiliki   kaum pekerja terhadap  perusahaan  ( sense  of belonging )  dan  rasa  tanggung  jawab terhadap  jalannya  perusahaan  ( sense  of responsibility )  pada  gilirannya  akan meningkatkan  produktivitas  kerja yang selanjutnya  meningkatkan  kemajuan perusahaan.
Sebagai ilustrasi secara komparatif,  di  Amerika Serikat,  realisasi prinsip  kemitraan  dalam  keuntungan  ini tercerimin dalam ESOP . Melalui pembentukan  ESOP  ini,  pekerja  di Amerika  Serikat  dapat  memiliki  saham biasa  atau  saham  istimewa  perusahaan dimana mereka bekerja. Sampai pertengahan  tahun  1970-an  pada umumnya  serikat  pekerja  di  Amerika menolak konsep ESOP. Beberapa serikat pekerja  Amerika  Serikat  baru  aktif berpartisipasidalam  ESOP  pada  tahun
10 Joseph R. Blasi & Douglas L. Kruse, (Spring1991,No.  8 ), " Strategic Problemsand Tactical Promise: Unions and EmployeeOwnership,"LaborLawJournal, 42, hlm.400.

## 1990. 11
Penolakan      serikat      pekerja Amerika      Serikat      terhadap      konsep ESOP      ini  didasarkan  pada  tiga pertimbangan. Pertama banyak perusahaan  pada    masa  lampau yang benar-benar anti gerakan pekerja. Kedua, pekerja  menyadari  sepenuhnya  bahwa beban kerugian perusahaan sebagai akiba tmenurunnya harga saham juga akan dirasakan oleh kaum pekerja yang  ikut serta dalam program kepemilikan saham. Ketiga ,  daya  beli  pekerja  terhadap kepemilikan saham yang rendah, sebagai akibat politik pengupahan murah sebagai daya tarik investasi.Untuk itu pemerintah mengusahakan pinjaman lunak bagipekerjauntuk  kepemilikan  saham oleh  pekerja,  melalui  pinjaman  bank khususnya bank pemerintah. 12
Di Indonesia, Pasal l4 angka  2 huruf  f  UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja  menyatakan; fungsi serikat  pekerja  untuk  memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan, tetapi UU No:    40    Tahun    2007    tentang Perseroan    Terbatas,  justru  tidak menyatakan  hak  kepada  pekerja  untuk membeli saham pada perusahaan dimana ia    bekerja    untuk    kebutuhan penambahan  modal.  Hak  pekerja  untuk membeli  saham  sebagaimana  diatur
dalam Pasal 48 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007  tentang    Perseroan    Terbatas tersebut    dirumuskan    sedemikian    rupa sehinga    pekerja  memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk mendapatkan kepemilikan saham di tempat ia bekerja. Hingga saat ini pekerja sudah dapat menggunakan haknya untuk membeli saham  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 48 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Persyaratan  kepemilikan  saham  dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan regulasi Bapepam terlihat bahwa pekerja dapat  memiliki  saham  perusahaan  hanya pada  perusahaan  yang  sudah go  public, hal ini sesuai dengan SK BAPEPAM No: IX/DA/2008.
Atas  dasar  pemikiran  dan pertimbangan  tersebut,  akan  dikaji  dan dievaluasi  secara  lebih  mendalam hubungan kerja antara pekerja pemegang saham  dengan  pengusaha/perusahaan pemberi  kerja,  yang  berubah  menjadi sebuah vague norm, dimana jika sebelumnya  seolah  telah  menjadi  sebuah dalil axioma , hubungan  kerja  antara buruh dan majikan (yang kemudian oleh pemerintah  orde  baru  dirubah  menjadi pekerja  dengan  pengusaha)  selama  ini aanzigh dianggap  hanyalah  menjadi
sebuah  hubungan  horizontal  dan mengikat antara pekerja dan pengusaha.

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari  uraian  latar  belakang tersebut diatas ,  maka  penulis  dapat  menarik benang  merah akar  permasalahan mengenai Perlindungan Hukum  Pekerja Pemegang  Saham Di  PT. Bank  Central Asia Tbk, sebagai berikut :
1. Apakah posisi pekerja pemegang saham PT  Bank Central  Asia, Tbk  dalam konteks hubungan kerja, secara hukum  berdasarkan Undang- Undang No.13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pemegang saham di perusahaan jika terjadi perselisihan hubungan industrial ?

## C. PEMBAHASAN
1. Status  Hukum  Pekerja  Pemegang Saham  Di  PT  Bank  Centra  Asia, Tbk  dalam  konteks  hubungan kerja  UU  NRI  No.13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan
Dalam  pasal  28 D ayat  (2) UU NRI Dasar NRI 1945  pasca  amandemen
yang  berbunyi  : Setiap  orang  berhak untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan  kerja. Secara jelas dan gamblang menunjukkan  tanggung jawab negara dalam  perlindungan  dan warga negaranya  untuk  memperoleh  imbalan dan perlakuan yang adil didalam bekerja. Sedangkan  dalam  pasal  28 I  ayat  (5) menegaskan penegakan dan perlindungan hak  asasi  manusia  yang  sesuai  dengan prinsip negara hukum  yang demokratis, maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia dijamin,  diatur,  dan  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan.
Rumusan  kata ‘dalam’ pada  pasal  28 I ayat  (5), “....dijamin,  diatur,  dan dituangkan  dalam peraturan  perundang- undangan” memberikan  arti  bahwa  hak asasi  manusia  tidak  hanya diatur  dengan suatu perundang-undangan khusus, melainkan ‘dalam’ segala perundang- undangan yang tidak sekalipun mengurangi  substansi  hak  asasi  manusia dalam konstitusi. Konsep  yang demikian haruslah  dipahami  oleh Negara sebagai konsep pentahapan maju bentuk perlindungan hukum bagi  warga negaranya. 13
Peran  serta  pekerja  dalam pengelolaan perusahaan
(co 13 Franz  Magnis  Suseno,2001, Etika  Politik Hukum:Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, GramediaPustaka Utama: Jakarta, hlm 121
determination) adalah  cara  mewujudkan demokrasi  diperusahaan  melalui  struktur perusahaan  yang  bersifat monistis ,  yaitu dimana  perencanaan  dan  pelaksanaan dilakukan  dalam  satu  organisasi  atau melalui  perencanaan  dan  pelaksanaan yang  terpisah  organisasinya.  Upaya  ikut memiliki  saham  dapat  dilakukan  dengan co  deter-mination ini.  Sebagai  ilustrasi pekerja yang berprestasi akan memperoleh  imbalan  penghargaan  yang berupa  bonus  atau  intensif.  Bonus  atau intensif  itu  dapat  dikumpulkan  dengan tidak  diambil  oleh  pekerja  yang selanjutnya  digunakan  untuk  pembelian saham  perusahaan  yang  dijual  terbuka. Dengan  ikut  memiliki  saham,  pekerja akan  lebih  merasa    menjadi  bagian  dari usaha itu. 14
Pembahasan mengenai kepemilikan  saham  perusahaan  oleh serikat  pekerja  di  Indonesia pada era reformasi ini menjadi sangat penting, mengingat hubungan industrial  di Indonesia dinilai tidak mampu menciptakan   hubungan industrial yang harmonis dan belum mampu
menciptakan kesejahteraan pekerja. 15
14 Asri Wijayanti,
2010, Hukum Ketenagekerjaan  Pasca  Reformasi , Jakarta  : Sinar Grafika, hlm.99-100
15 Kompas, liputan khusus Hari Buruh Dunia, 1 1 Mei 2011
Menurut  harian  Kompas  versi internet 16 Aturan  batasan  maksimal kepemilikan  saham  sebuah  bank  sudah terbit,  yakni  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI).  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 14/8/PBI/2012  tanggal  13  Juli  2012 tentang  Kepemilikan  Saham Bank Umum.  Singkatnya,  batasan  maksimal saham adalah berkisar antara 20%, 30%, dan  40%  tergantung  kategori  pihak pemiliknya.  Namun  ada  pihak  yang diperbolehkan  tetap  menjadi  pemegang saham  lebih  dari  aturan  tersebut  karena syarat-syarat  tertentu.  beberapa  kalangan menyebutnya dengan istilah dispensasi .
Dari uraian  tersebut  diatas  atas pengertian  Pekerja Pemegang  Saham ditarik sebuah benang merah,
bahwasanya :
1. Pekerja Pemegang Saham
Perusahaan  (minoritas)    secara normatif  adalah masih tergolong sebagai pekerja biasa (dengan strata sedikit  lebih  tinggi  dibanding pekerja aanziig, mengingat  pekerja tersebut  sebagai  pemegang  saham memiliki bargaining  power yang lebih dibanding pekerja aanziig );
2. Meskipun  kepemilikan  atas  saham tersebut  hanya  minoritas  dan tersebar kebanyak pekerja, pada sisi
16 http://ekonomi.kompasiana.com/ moneter/ 2012/ 07/  24/  bi – bikin – asing - tetap  tersenyum/, terakhir  di  akses  tanggal  28  November  2012, Jam 19.30 WIB
yang  lain  dengan  kepemilikan sahamnya  tersebut,  para  pekerja dapat  menggabungkan  saham  yang dimilikinya  dengan  pekerja  yang lain (Serikat  Pekerja)  dengan demikian  pekerja  (Serikat  Pekerja) memiliki  kemampuan  untuk untuk menciptakan tekanan publik kepada pihak manajemen perusahaan tersebut;
3. Kepemilikan/pembagian saham kepada  pekerja  pada  satu  sisi
sebenarnya juga
sangat menguntungkan bagi pemilik
( owner’s )  lama,  mengingat  adalah jauh  lebih  mudah  memobilisasi suara  pemegang  saham  (yang dimiliki  pekerja)  pada  saat  RUPS, dibanding pada kepemilikan saham oleh pribadi-pribadi yang ada diluar (pasar bebas/Bursa Efek Indonesia), sehingga hakekatnya  meski  ada Peraturan Bank  Indonesia No. 14/8/PBI/2012  tanggal  13  Juli 2012,  juncto  Surat  Edaran  BI  No.
15/4/DPNP Tanggal 6 Maret 2013, yang  menetapkan  kepemilikan saham  untuk  lembaga  keuangan maksimal  40  persen,  lembaga hukum non keuangan maksimal 30 persen,  dan  kepemilikan  saham individu sebesar 20 persen. Setelah 31  Desember  2013,  jika  ada individu  memiliki  porsi  saham
lebih dari 40 persen di sebuah bank, wajib divestasi.
4. Kedudukan    hukum  pekerja pemegang saham belum terlindungi secara  jelas  didalam  pasal-pasal undang-undang ketenagakerjaan yang  ada,  ketidak  berpihakan pemerintah sebagai authorize regulation terhadap  perundang- undangan  yang  diharapkan  mampu mensejahterakan dan meningkatkan martabat  pekerja  dan  keluarganya sebagaimana  tercantum  didalam konsideran  UU  No.  13/2003 tentang  Ketenagakerjaan,  masih perlu dibuktikan lebih lanjut;
5. Kepemilikan/pembagian saham kepada  pekerja  pada  satu  sisi sebenarnya
juga sangat menguntungkan bagi pemilik ( owner’s )  lama,  mengingat  adalah jauh  lebih  mudah  memobilisasi suara  pemegang  saham  (yang dimiliki  pekerja)  pada  saat  RUPS, dibanding pada kepemilikan saham oleh pribadi-pribadi yang ada diluar (pasar bebas/Bursa Efek Indonesia), disamping  akan  meningkatkan kepedulian  pekerja (sense  of belonging,  sense  of  responsibility, sense  of  crisis) atas  masa  depan perusahaan.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja  Pemegang  Saham  Di  PT
Bank Central Asia,  Tbk Jika Terjadi  Perselisihan  Hubungan Industrial
Perlindungan
hukum bagi Pekerja/Buruh  sangat perlu mengingat kedudu-kannya  yang  lemah.  Disebutkan oleh Zainal Asikin 17 , yaitu: perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang- undangan  dalam  bidang  perburuhan yang  mengharuskan  atau  memaksa majikan  bertindak  seperti  dalam perundang-undangan  tersebut  benar- benar  dilaksanakan  semua  pihak  karena keberlakuan  hukum  tidak  dapat  diukur secara yuridis saja .
Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin  hak-hak  masyarakat. Teori Perlindungan  Hukum  (TPH),  terkait dengan dibangun  oleh  Salmond  dan dikembangkan oleh J.P. Fitzgerald, dan di Indonesia, TPH juga dikembangkan oleh Philipus  M.  Hadjon, Fitzgerald  saat menjelaskan TPH Salmond, menguraikan
bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut,
17 Zainal Asikin dkk, 1993. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, RajaGrafindo  Persada:Jakarta, hlm. 5.
karena  dalam  suatu  lalu  lintas kepentingan,  perlindungan  terhadap kepentingan  tertentu  hanya  dapat dilakukan  dengan  cara  membatasi kepentingan di lain pihak. 18
Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan  bahwa  hukum  melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya  secara  terukur,  dalam  arti ditentukan  keluasan  dan  kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya,  yang  disebut  sebagai hak.  Jadi,  tidak  setiap  kekuasaan  dalam masyarakat  itu  bisa  disebut  sebagai  hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. 19
Menurut  Piliphus  M.  Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat, dengan menitik  beratkan  pada  “tindakan pemerintahan”  ( bestuurshandeling atau administrative action ) dalam dua macam bentuk, yaitu:
a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa,  yang memberi rakyat untuk mengajukan
keberatan
(inspraak)  atau  pendapatnya
18 J.P.  Fitzgerald. Salmond  on  Jurisprudence , 2000, (London: Sweet  &  Mazwell, 1966), dikutip dari  Dyah Ochtorina  Susanti, 2013, Teori  Perlindungan  Hukum, (Diktat  Bahan Kuliah), Fak. Hukum UJ:Jember, hlm. 1
19 Ibid
sebelum  keputusan  pemerintah mendapat bentuk yang definitif,  yang  sangat  besar artinya
bagi tindakan pemerintahan  yang  didasarkan kepada  kebebasan  bertindak karena  pemerintah  terdorong untuk  bersikap  hati-hati  dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
b. Perlindungan  hukum  represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya  sengketa,  termasuk penanganan perlindungan hukum  bagi  rakyat oleh peradilan  umum  dan  peradilan administrasi di Indonesia. 20
Berdasarkan substansi TPH Salmond  dan  Fitzgerald,  maka  dapat dipahami bahwa hukum harus diciptakan dengan  tujuan  melindungi  kepentingan masyarakat,
dengan cara
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
kepentingan- kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak  masyarakat dengan  cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepada mereka  untuk  bertindak,  misalnya tindakan  hukum  untuk  menuntut  melalui institusi  hukum,  agar  hak  mereka terpenuhi.
20 Dyah Ochtorina Susanti, Op.Cit., hlm. 2-3.
Moral Pancasila,  merupakan  ciri khas negara kesejahteraan Indonesia yang direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan  berbagai  fasilitas  dan tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan  kesejahteraan  golongan- golongan  sosial  yang  kurang  mampu. 21 Negara  bertanggung jawab  untuk pemenuhan  hak-hak  klasik  dan  hak-hak sosial, bagi masyarakat untuk dapat hidup bebas dari kemiskinan dan ketergantungan ekonomi.
Aspek perlindungan hukum terhadap pekerja perbankan di BCA dapat dicermati  dalam  PKB  2012-2014  dalam arti  lebih  dari  70%  hal  ini  Nampak  dari Bab-bab,  Pasal-Pasal  dan  penjelasan- penjelasan  pasal  yang  mengacu  pada perlindungan  hukum  ketentuan  tersebut dimaksudkan  memberikan  ruang  yang lebih  luas  kepada  pekerja  guna mewujudkan  kesejahteraan  diri  pekerja dan keluarganya yang lebih bermartabat.
Pada  perkembangan  selanjutnya dalam  bertumbuhnya  dunia  usaha  jasa perbankan di Indonesia, pada perusahaan tertentu  muncul  tren  baru  yaitu  adanya upaya  pemberian  saham  perusahaan terhadap pekerjanya, sehingga isu hukum yang  muncul  akibat  dari  pemberian saham  tersebut  adalah  pergeseran pemahaman  pada  definisi  pekerja  yang
21 Frans  Magnis  Suseno  dalam  Hieronymus
….. Op. Cit , hlm 17.
selama  ini  hanya  berkonotasi  sebagai orang  upahan,  pada  perkembangan berikutnya justru seolah menjadi “pemilik perusahaan” dalam  hal  ini konflik norma  yang  mengatur  hubungan industrial mulai nampak. Konflik norma 22 muncul  kalau  terdapat  pertentangan antara norma hukum dari undang-undang tersebut,  yang  mengatur  hal  yang  sama, oleh karena perlu ditetapkan norma mana yang ditetapkan pada norma yang konflik tersebut.
Perlindungan  hukum  terhadap pekerja  pemegang  saham  di BCA jika terjadi  perselisihan  hubungan  industrial menjadi  segmentasi  yang  menarik  untuk dikaji ulang secara mendalam, mengingat kedudukan  hukum  pekerja  pada BCA menjadi  lebih  tinggi  dibanding  tataran pekerja aanziig, dengan  mengacu  pada asas lex specialis (lex specialis derogate lex  generali) dengan  semangat win-win solution dan  menggunakan  PKB  sebagai acuan hukum tertinggi.
Untuk mengawal cita-cita  akan kesetaraan  dan  memperkecil disparitas kesejahteraan antara Pengusaha/Perusahaan pada satu sisi dan Pekerja  pada  sisi  yang  lain,  maka  perlu ada  sebuah  lembaga  yang  mampu menjembatani kebutuhan bersama
22 Herowati  Poesoko,  2007, Parate  Executie- Obyek Hak Tanggungan, Laksbang Presindo:Yogyakarta, hlm. 26 5
tersebut  dalam  koridor  hubungan industrial  yang  sehat.  Secara  prinsip, pemaknaan  Hubungan  Industrial  yang terjadi  antara  pihak  pekerja  sebagai counterpart dari  pihak  perusahaan menempatkan pekerja adalah mitra usaha yang sejajar dalam membangun perusahaan,  sedangkan  lembaga  yang dimaksud  adalah  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh  yang  diatur  didalam  UU  No.  21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Banyaknya Serikat Pekerja/Buruh dalam satu perusahaan juga menimbulkan masalah  dalam  rangka  pembuatan perjanjian kerja bersama. Hal ini memicu serikat pekerja yang mempunyai anggota minoritas  untuk  menghasut  atau bahkan mengancam  pekerja yang  bukan anggotanya  untuk  melakukan  tindakan- tindakan  yang  dapat  mengarah  pada perselisihan perburuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilaksanakan    suatu  interpretasi  yang lebih  mendalam  bagi  upaya  mengatasi kekosongan  hukum  akibat  adanya perbedaan  intepretasi  atas  keberadaan Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  yang mewakili perundingan dalam memperjuangkan  aspirasi  anggotanya, dalam  jangka  panjang disharmonisasi yang  terjadi  diantara  Serikat  Pekerja- Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh-Serikat
Buruh  dapat mengganggu target dan core business dari perusahaan;

## C. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  sebagai hasil kajian dan analisa  dalam penelitian ini, berikut kesimpulan sekaligus temuan yang  dapat  penulis  sampaikan  sebagai berikut:
1. Posisi
Hukum Pekerja Pemegang Saham PT  Bank
Central  Asia,  Tbk Dalam Konteks Hubungan Kerja
Politik  hukum  perburuhan  di Indonesia  mengalami  perubahan cukup  signifikan  pada  saat reformasi bergulir, hal ini ditandai dengan diundangkannya paket UU Ketenagakerjaan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap buruh, utamanya  pada rumusan Pasal l4 angka 2 huruf f UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menyatakan  ; fungsi serikat pekerja untuk memperjuangkan kepemilikan saham  di  perusahaan, sayangnya hal  ini  masih  belum  didukung oleh ketentuan-ketentuan perundangan lainnya,  seperti  UU
No. No:  40  Tahun  2007  tentang Perseroan    Terbatas,  justru dirasakan  kurang  memberi ruang yang  memadai  berupa  pemberian hak kepada pekerja untuk membeli saham pada perusahaan dimana ia bekerja untuk
kebutuhan penambahan  modal. 2. Perlindungan Negara Terhadap Pekerja Pemegang Saham Di Perusa-
Haan Jika Terjadi Perselisihan Hubungan Industrial.
Pemerintah  yang  pada saat sebelum reformasi bergulir hanya memberikan perlindungan berupa upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui upaya mediasi  di  tingkat bipartit dan tripartit,  dan setelah reformasi bergulir,  pemerintah menerbitkan regulasi lewat UU  No.  2  Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial dengan membangun lembaga Pengadilan Hubungan  Industrial, Sebagai pengadilan baru, memang peran Pengadilan Hubungan Industrial  dalam menyelesaikan kasus perburuhan masih akan diuji oleh sejarah.  Kehadirannya sejak awal  2006 diharapkan mampu menjawab kebutuhan aturan akan perlindungan pekerja

## sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

## Saran- Saran
1. Dalam
rangka membangun
kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, menyangkut aspek perlindungan pekerja pemegang saham  sebagaiamana Hubungan  Industrial  Pancasila, diharapkan  pembentuk  undang- undang  dapat  menambahkan klausula  dalam  UU  No.  13  tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan, berupa  penegasan  status  Pekerja Pemegang  Saham,  utamanya ketika mengambil posisi dihadapan pengusaha dalam relasi hubungan kerja.
2. Kedepan, perlu adanya amandemen pada UU No. 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial, khususnya pada Pasal  2  huruf  d  yang merumuskan penyelesaian
perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu  perusahaa n., pasal  ini  sudah seyogyanya dihapuskan, mengingat  pasal  ini merupakan pintu  yang  abash  bagi  sebuah perusahaan  untuk  bermanuver menggunting  jaringan  sebuah serikat  pekerja  yang  didukung
oleh  seluruh  pekerja  yang  ada, mengingat semakin banyak serikat pekerja di dalam sebuah perusahaan  akan  memudahkan bagi perusahaan untuk mengeksploitasi  para  pekerjanya, sementara serikat  pekerja  yang terpecah-pecah  dan  berjumlah banyak, menjadikan pekerja menjadi lemah dan tidak memiliki daya tawar yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian
Sutedi,
2011, Hukum Perburuhan , Jakarta: Sinar Grafika
Archibald Cox, (et.al), 1996, Labor
Law :Cases and Materials , 12th. ed.,
(Westbury, New York:The FoundationPress) Asri Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagekerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika,
Asri  Wijayanti  dkk,  2007, Pengadilan Hubungan  Industrial  (Suatu  Telaah Ontologis) dalam Bunga  Rampai
Hakikat  Keilmuan  Ilmu  Hukum, Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat
Ilmu , Universitas Airlangga:Surabaya
Dyah Ochtorina  Susanti, 2013, Teori Perlindungan Hukum , (Diktat Bahan Kuliah), Fak. Hukum UJ:Jember..
Ellydar Chaidir, dalam Lalu Husni, 2000,
Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi
Revisi) , RajaGrafindo:Jakarta.
Franz  Magnis  Suseno,2001, Etika Politik
Hukum:Prinsip-prinsip
Moral Dasar Kenegaraan Modern ,
GramediaPustaka Utama: Jakarta.
Herowati  Poesoko,  2007, Parate Executie-Obyek  Hak  Tanggungan , Laksbang Presindo: Yogyakarta.
Karl  Marx,  2004, Kapital  Sebuah  Kritik Ekonomi Politik,
Buku Pertama:Proses  Produksi  Kapital , terjemahan Das  Kapital,  Kritik  der
Politisehen
Oekonomie
(Penerbit:Hamburg  Verlag  von  Otto Meisner  1867 ), Terjemahan  dalam Edisi  Bahasa  Indonesia  diterbitkan oleh  Hasta Mitra (tanpa kota).
Moch.  Mahfud  MD,  2001, Politik Hukum di Indonesia , LP3ES: Jakarta, hlm. 15.
Miranda  S.  Goeltom, 2008, Essay  In Macroeconomic
Policy The
Indonesia  Experince, PT  Gramedia Pustaka Utama Publisher:Jakarta
Payaman J. Simanjutak,2000 Peranan Serikat Pekerja dan Paradigma Baru Hubungan Industrial di Indonesia , (Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia:Jakarta)
Roberto M. Unger, 1999, Gerakan Studi Hukum  Kritis (Terjemahan  Ifdhal Kashim), Elsam:Jakarta.
Zainal  Asikin  dkk,  1993. Dasar-Dasar Hukum  Perburuhan , RajaGrafindo Persada:Jakarta.

## Jurnal
Aries  Harianto, Konfigurasi  Ekonomi Global  Dalam  Politik  Hukum Perburuhan  Di  Indonesia  (Kajian Politik  Hukum  Undang-undang  No.
13 Tahun
2003,
tentang
Ketenagakerjaan), Jurnal  Mahkamah
Konstitusi,  Volume  III  No.  2
Nopember 2011, Mahkamah Konstitusi: Jakarta. Jhon D. Rockerfer Jr., 1996, Coorperation in Industri ,
International Labor Reveu, 135 (No.3- ­ ‐ 4)
Joseph R. Blasi & Douglas L.
Kruse,(Spring1991, No. 8 ),
" Strategic Problems and Tactical Promise: Unions and Employee Ownership,"LaborLaw Journal 42.
Owen E.  Hemerstad, (Winter 1992, No.1 ), “ Why some Union Hesitate to Parcipate in
Labor- ­ManagementCorporation Program ” The Labor Lawyer, 8

## PKB/Laporan Tahunan/Media Cetak
Laporan Tahunan 2011 PT Bank Central Asia, Tbk,
2011, Membina Hubungan, Mendukung Pertumbuhan, Menara  BCA  Grand Indonesia:Jakarta
Kompas, liputan khusus Hari Buruh Dunia, 1 Mei 2011
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Tahun 2012-2014.

## Internet
file:///K:/%5BMIA%5D%20Ernest%20M andel%20%20%27Pengenalan%20Kepad a%20Teori%20Ekonomi%20Marxis%27. htm,  diakses  terakhir  tgl.  4  Mei  2013, Jam 09.40 WIB
http://ekonomi.kompasiana.com/ moneter/ 2012/ 07/ 24/ bi – bikin – asing - tetap  tersenyum/,      terakhir  di  akses tanggal  28  November  2012,  Jam  19.30 WIB

## Tentang Penulis
Lahir  di  Jember  pada  tanggal  26  April 1967, Sidi
Alkahfi Setiawan,
S.H. , M.H., sejak  usia  SMP  aktif  terlibat dibelbagai kegiatan organisasi, mulai dari dari  organi-sasi  intra  sekolah  seperti OSIS,  Senat  Mahasiswa  dll,  maupun organisasi Ekstra Kampus seperti menjadi aktivis Pergerakan  Maha-siswa  Islam Indonesia  (PMII), saat  ini posisinya sebagai  staf  salah  satu  Bank  Swasta Nasional  terkemuka,  ternyata  tidak mampu  mengurangi  kepeduliannya  akan komitmen  kebangsaan,  dalam  berbangsa dan bernegara, hal ini nampak manakala ikut berperan aktif sebagai sekretaris Tim Advokasi  Korban  Isu  Santet  di  Wilayah Tapal  Kuda,  Anggota  Presidium  Komite Independen  Pemantau  Pemilu  Daerah (KIPPDA Jember) dan salah satu pendiri Forum  Komunikasi  Kesatuan  Bangsa (FKKB  Jember),  Anggota  Tim  Litigasi Nasional SP NIBA BCA dll. Kegiatan  organisasi  yang  paling menonjol  dan  yang  paling  lama  diikuti adalah  berperan  aktif  di  Organisasi Serikat Pekerja NIBA BCA, mulai tahun 1999  hingga  sekarang,  memiliki  hobby membaca  dan  menulis  serta  pengkoleksi buku  ini,  mampu  menjadikan  dirinya sebagai penulis  yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya beberapa
gelar  juara  tulis  menulis  ditingkat nasional. Bersama  para  penulis  muda yang  tergabung  di In,  Uit,  Samen  !!! Penulis  tergolong  produktif  didalam menulis,  hal  ini  dibuktikan  penulis dengan  beberapa  penulis  muda  lainnya telah  berhasil  menerbitkan  3  buah  buku dengan judul:
1. Konstitusi-Konstitusionalisme Indonesia,  Kini  dan  Esok (Kado  Untuk  Para  Guru Bangsa),
2. Dibawah Tiang Bendera (Bab- Bab Tentang Konstitusi) dan
3. Negara  &  Kekuasaan  (Bab- Bab Tentang Pemilu).
Pada  saat  ini  penulis  sedang mempersiapkam  penerbitan  dua  judul buku yang ditulisnya sendiri dengan tajuk Perlindungan  Hukum  Pekerja  Pemegang Saham  &  Mozaik  Hukum  Perburuhan (terdiri dari dua jilid) Penulis menyelesaikan,  study Magister  Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana  Universitas  Jember lulus  dengan pujian dan hanya membutuhksn waktu 1 Tahun  10  Bulan  4  hari,  penulis mengambil pendalaman  Hukum  Tata Negara dengan spesialisasi Hukum Ketenagakerjaan ini memiliki moto hidup hanya  ikan  mati  yang  berenang mengikuti  arus ,  sekarang memilih tinggal di dhamarsentir@yahoo.com