INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17929-17938 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Model Implementasi Kebijakan Publik
Ahamd Fauzan 1 ✉
Universitas Islam Sumatera Utara
Email : ahmadfauzan@fisip.uisu.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kebijakan  Publik  merupakan  keputusan  mengikat  yang  menjadi  acuan  dilakukan  oleh  organisasi pemerintah atau organisasi lainnya dan dapat  memberikan solusi dalam menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat., karena kebijakan publik suatu keputusan yang menjadi pedoman dalam bertindak oleh organisasi pemerintah maupun organisasi lainnya memiliki tujuan, aktivitas dan laporan  yang  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  instansi  maupun  masyarakat/warga  negara. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  publik  dalam  pengambilan  keputusan  yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak setiap warga negara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  penelitian  Diskriptip  kajian  kepustakaan  (library  research).  Dalam  pelaksanaan Kebijakan publik diperlukan komitmen yang lebih kuat lagi dari para penyelenggara negara sebagai pihak  yang  diberi  kewenangan  dalam  pengambilan  keputusan,    kebijakan  publik  pada pelaksanaannya  sangat  efektif  dengan  menggunakan  teori  Implementasi  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Edward  III  ada  empat  variabel  dalam  kebijakan  publik  yaitu  Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure).
Kata Kunci: Model, Implementas, Kebijakan Publik

## Abstract
Public Policy is a binding decision that becomes a reference for government organizations or other organizations and can provide solutions in answering problems that exist in society, because public policy  is  a  decision  that  becomes  a  guideline  for  action  by  government  organizations  or  other organizations that has a purpose, activities and reports that must be accountable to agencies and the  public/citizens. This  research  aims  to  analyze  public  policy in decision making  which can be a solution in resolving problems in society to fulfill the needs and rights of every citizen. The method used in this research is the descriptive research method of library research. In implementing public policy,  a  stronger  commitment  is  needed  from  state  administrators  as  parties  who  are  given  the authority  to  make  decisions.  Public  policy  in  its  implementation  is  very  effective  using Implementation theory as presented by Edward III. There are four variables in public policy, namely Communication. , resources, attitudes (dispositions or attitudes) and bureaucratic structure.
Keywords: Model, Implementation, Public Policy

## PENDAHULUAN
Istilah kebijakan publik berasal dari kata Policy, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan sebagai acuan dalam melakukan  tindakan  oleh  pemerintah  sampai  kepada  pegawai  terendah  dalam memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Kebijakan  publik  merupakan  suatu keputusan yang dianggap sebagai respon dari sistem pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena dalam kebijakan publik terdapat antara  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara.  Dengan  kata  lain  Kebijakan  publik sebagai  aktivitas  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  yang  terjadi  di  tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.
Kebijakan  publik  adalah  suatu tindakan  bersanksi  yang  mengarah  pada  tujuan tertentu  yang  diarahkan  pada  suatu  masalah  tertentu  yang  saling  berkaitan  yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. (Abdul Wahab:2005) . Kebijakan publik adalah  aturan  yang  dibuat  untuk  pada  akhirnya  mengikat  kehidupan  kita  sebagai masyarakat  (Setyanto,  et.al,  2022).  Sebagai  anggota  masyarakat  pun  penting  bagi  kita untuk mengetahui kebijakan publik karena apa yang diatur di dalam kebijakan publik itu adalah kita,  yang  dalam artian singkatnya bahwa nasib kita ada  di  kebijakan publik.  Jadi kebijakan  publik  juga  diartikan  sebagai  keputusan  pemerintah  untuk  memecahkan masalah  publik,  karena  kata  publik  dapat  berarti  masyarakat,  perusahaan,  negara  aatau system  politik,  dan  administrasi.  Sementara  pemerintah  adalah  orang  atau  kelompok
orang  yang  diberi  mandat  oleh  anggota  sistem  politik  yang  melakukan  pengaturan terhadap sistem pemerintahan mulai dari level paling atas sampai bawah.
Dalam  pengamilan  kebijakan  publik  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara  untuk kemaslahatan  masyarakat  atau  warga  negara  disahkan  oleh  pejabat  negara  yang dituangkan dalam lembar negara yang menjadi pedoman dapat mengikat antara hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat banyak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas  (Sugiyono,  2011,  21),  dengan  pendekatan  kajian kepustakaan  (library  research).  normatif  yang  mengkaji  tentang  model  implementasi kebijakan publik dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara terhadap  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat,  dan  dalam pengimplementasikan kebijakan sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para penyelenggara negara murai dari pimpinan sampai level pegawai yang paling bawah.
Dalam  penelitian  kebijakan  publik  ini  mengupas  tentang  Konsep  Kebijakan  Publik sebagai  suatu  proses  yang  mengandung  berbagai  pola  berbagai  aktivitas  tertentu  yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan  dengan  tujuan  pola  aktivitas  pemerintahan  mengenai  sejumlah  masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan publik merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti “government‟  yang  hanya  menyangkut  aparatur  negara,  tetapi  juga„governance‟  yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik dalam menyelesaikan persoalan yang ada ditengah-tengah masyarat.
Implementasi kebijakan menurut Eugane Bardach dalam Leo Agustini adalah cukup membuat  sebuah  program  dan  kebijakan  umum  yang  kelihatannya  bagus  diatas  kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya  dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk  mereka  angggap  klien  (Agustino,  2014:138).  Grindle  (Mulyadi,  2015:47),
“menyatakan  implementasi  merupakan  proses  umum  tindakan  administratif  yang  dapat diteliti  pada  tingkat  program  tertentu”.  Sedangkan  Horn  (Tahir,  2014:55),  “mengartikan implementasi  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  baik  individu- individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Ekawati (Taufik  dan  Isril,  2013:136)  menyatakan,  “bahwa  definisi  implementasi  secara  eksplisit mencakup  tindakan  oleh  individu/kelompok  privat  (swasta)  dan  publik  yang  langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan  sebelumnya”.  Menurut  Widodo  (Syahida,  2014:10),  “implementasi  berarti menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  dan  dapat  menimbulkan dampak/akibat  terhadap  sesuatu”.  Menurut  Mazmanian  dan  Sebatier  (Waluyo,  2007:49), menyebutkan  bahwa  implementasi  adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar, biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintahperintah atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  badan  peradilan  lainnya, keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin  diatasi,menyebutkan  secara tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai  dengan  berbagai  cara  untuk  menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
Dari beberapa denifisi diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan manyangkut pada tiga hal yaitu:
1. Kebikan publik mempunyai tujuan atau sasaran.
2. kebijakan publik adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil atau laporan kebijakan publik.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses  yang  dinamis,  dimana  pelakasana  kebijakan  melakukan  aktivitas  atau  kegiatan sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai aktor, organisasi,  prosedur  dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menyelenggarakan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang di inginkan. Pada sisi lain implementasi merupakan  fenomena  yang  kompleks  yang  mungkin  dapat  di  pahami  sebagai  suatu proses,  suatu  keluaran  maupun  (output)  maupun  sebagai  suatu  dampak  (outcome) (Winamo, 2001:144).
Kebijakan  publik  merupakan  tindakan  yang  diambil  menjadi  suatu  aturan  yang mengikat antara hak dan kewajiban setiap warga negara, kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Oleh
karena  itu,  kebijakan  publik  memiliki  fungsi  sebagai  sebuah  pedoman  umum  kebijakan. Serta  memiliki  keputusan  khusus  di  bawahnya  Said  Zainal  Abidin  (2004:  23).  Dengan pengertian  lainnya  kebijakan  adalah  sebuah  fenomena  kompleks,  Fenomena  tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada Muhlis Madani (2011). Sedangkan Leo  Agustino  (2008:  6)  mendefinisikan  pengertian  kebijakan  publik  sebagai  suatu hubungan  yang  terjadi  di  antara  unit  pemerintah  dengan  lingkungannya.  Banyak  pihak yang  beranggapan  bahwa  definisi  tersebut  terlalu  luas.  Terlebih  untuk  dipahami,  sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal. Begitu juga yang disampaikan  Roberty  Eyestone  (1971:  18)  Pengertian  kebijakan  publik  secara  luas  bisa dikatakan  sebagai  “hubungan  sebuah  unit  pemerintah  dengan  lingkungannya”.  Konsep tersebut  mengandung  pengertian  kebijakan  publik  yang  sangat  luas.  Serta  kurang  pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup pada banyak hal. Dan Charles  Lindblom  (1968)  Pembuatan  kebijakan  publik  pada  hakikatnya  adalah  sebuah proses politik yang sangat kompleks dan analitis. Dimana tidak mengenal saat dimulainya atau  diakhirinya.  Serta  batas-batas  dari  proses  itu  yang  tidak  pasti.  Dalam  penelitian  ini membahas  tentang  Model  Implementasi  Kebijakan  publik  sebgaimana  disampaikan  oleh George Edward III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan  tentang  apakah  syarat  agar  implementasi  kebijakan  dapat  berhasil,  menurut George  C.  Edwards  III  ada  empat  variabel  dalam  kebijakan  publik  yaitu  Komunikasi (Communications),  Sumber  Daya  (resources),  sikap  (dispositions  atau  attitudes)  dan struktur birokrasi (bureucratic structure).
Dari  keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat tentang implementasi kebijakan.
Diagram : Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi
Adapun  yang  menjadi  Faktor  –faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  Kebijakan menurut George C. Edwards III sebagai berikut :
a. Komunikasi
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami  oleh  individu-individu  yang  bertanggungjawab  dalam  pencapaian  tujuan kebijakan.  Kejelasan  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dengan  demikian  perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para  pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  perlu  dikomunikasikan  sehingga  implementors mengetahui  secara  tepat  ukuran  maupun  tujuan  kebijakan  itu.  Komunikasi  dalam organisasi  merupakan  suatu  proses  yang  amat  kompleks  dan  rumit.  Seseorang  bisa menahannya  hanya  untuk  kepentingan  tertentu,  atau  menyebarluaskannya.  Di samping  itu  sumber  informasi  yang  berbeda  juga  akan  melahirkan  interpretasi  yang berbeda  pula.  Agar  implementasi  berjalan  efektif,  siapa  yang  bertanggungjawab melaksanakan  sebuah  keputusan  harus  mengetahui  apakah  mereka  dapat melakukannya.  Sesungguhnya  implementasi  kebijakan  harus  diterima  oleh  semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan.  Jika  para  aktor  pembuat  kebijakan  telah  melihat  ketidakjelasan  spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika  dipaksakan  tidak  akan  mendapatkan  hasil  yang  optimal.  Tidak  cukupnya komunikasi  kepada  para  implementor  secara  serius  mempengaruhi  implementasi kebijakan.
b. Sumberdaya
Tidak  menjadi  masalah  bagaimana  jelas  dan  konsisten  implementasi  program dan  bagaimana  akuratnya  komunikasi  dikirim.  Jika  personel  yang  bertanggungjawab untuk  melaksanakan  program  kekurangan  sumberdaya  dalam  melakukan  tugasnya. Komponen  sumberdaya  ini  meliputi  jumlah  staf,  keahlian  dari  para  pelaksana, informasi  yang  relevan  dan  cukup  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang  menjamin  bahwa  program  dapat  diarahkan  kepada  sebagaimana  yamg diharapkan,  serta  adanya  fasilitas-fasilitas  pendukung  yang  dapat  dipakai  untuk melakukan  kegiatan  program  seperti  dana  dan  sarana  prasarana.  Sumberdaya manusia  yang  tidak  memadahi  (jumlah  dan  kemampuan)  berakibat  tidak  dapat dilaksanakannya  program  secara  sempurna  karena  mereka  tidak  bisa  melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang
harus  dilakukan  meningkatkan  skill/kemampuan  para  pelaksana  untuk  melakukan program.  Untuk  itu  perlu  adanya  manajemen  SDM  yang  baik  agar  dapat meningkatkan  kinerja  program.  Ketidakmampuan  pelaksana  program  ini  disebabkan karena  kebijakan  konservasi  energi  merupakan  hal  yang  baru  bagi  mereka  dimana dalam  melaksanakan  program  ini  membutuhkan  kemampuan  yang  khusus,  paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.
Informasi  merupakan  sumberdaya  penting  bagi  pelaksanaan  kebijakan.  Ada dua  bentuk  informasi  yaitu  informasi  mengenahi  bagaimana  cara  menyelesaikan kebijakan/program  serta  bagi  pelaksana  harus  mengetahui  tindakan  apa  yang  harus dilakukan  dan  informasi  tentang  data  pendukung  kepetuhan  kepada  peraturan pemerintah  dan  undang-undang.  Kenyataan  dilapangan  bahwa  tingkat  pusat  tidak tahu  kebutuhan  yang  diperlukan  para  pelaksana  dilapangan.  Kekurangan informasi/pengetahuan  bagaimana  melaksanakan  kebijakan  memiliki  konsekuensi langsung  seperti  pelaksana  tidak  bertanggungjawab,  atau  pelaksana  tidak  ada  di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan  organisasi  dan  individu  terhadap  peraturan  pemerintah  yang  ada. Sumberdaya  lain  yang  juga  penting  adalah  kewenangan  untuk  menentukan bagaimana  program  dilakukan,  kewenangan  untuk  membelanjakan/mengatur keuangan,  baik  penyediaan  uang,  pengadaan  staf,  maupun  pengadaan  supervisor. Fasilitas  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan/program  harus  terpenuhi seperti  kantor,  peralatan,  serta  dana  yang  mencukupi.  Tanpa  fasilitas  ini  mustahil program dapat berjalan.
c. Disposisi atau Sikap
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap  implementor.  Jika  implemetor  setuju  dengan  bagian-bagian  isi  dari  kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda  dengan  pembuat  kebijakan  maka  proses  implementasi  akan  mengalami banyak masalah.
Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan  pelaksana  untuk  merespon  program  kearah  penerimaan  atau penolakan,  dan  intensitas  dari  respon  tersebut.  Para  pelaksana  mungkin  memahami maksud  dan  sasaran  program  namun  seringkali  mengalami  kegagalan  dalam melaksanakan  program  secara  tepat  karena  mereka  menolak  tujuan  yang  ada didalamnya  sehingga  secara  sembunyi  mengalihkan  dan  menghindari  implementasi
program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.
Dukungan  dari  pimpinan  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  program  dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan  kebijakan  menjadi  prioritas  program,  penempatan  pelaksana  dengan orang-orang  yang  mendukung  program,  memperhatikan  keseimbangan  daerah, agama,  suku,  jenis  kelamin  dan  karakteristik  demografi  yang  lain.  Disamping  itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar  mereka  mendukung  dan  bekerja  secara  total  dalam  melaksanakan kebijakan/program.
d. Struktur Birokrasi
Membahas  badan  pelaksana  suatu  kebijakan,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  struktur birokrasi.  Struktur  birokrasi  adalah  karakteristik,  norma-norma,  dan  pola-pola hubungan  yang  terjadi  berulang-ulang  dalam  badan-badan  eksekutif  yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:
1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat  pengawasan  hirarkhis  terhadap  keputusan-keputusan  sub  unit  dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber  politik  suatu  organisasi  (misalnya  dukungan  di  antara  anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal  secara  bebas  serta  tingkat  kebebasan  yang  secara  relatif  tinggi  dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.
Bila  sumberdaya  cukup  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  dan  para implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  ,  implementasi  masih  gagal apabila  struktur  birokrasi  yang  ada  menghalangi  koordinasi  yang  diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak  orang,  serta  pemborosan  sumberdaya  akan  mempengaruhi  hasil
implementasi.  Perubahan  yang  dilakukan  tentunya  akan  mempengaruhi  individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Untuk  melihat  tingkat  akurasi  penerapan kebijakan publik, ditelaah dengan menggunakan  model  implementasi  kebijakan  dari George  Edward  III,  yaitu  tepat  kebijakan,  tepat  pelaksana,  tepat  sasaran,  tepat lingkungan  dan  proses  yang  tepat  untuk  menerima  efektivitas  kebijakan  sebagai  misi bersama  yang  terjadi  di  lembaga  penyelenggara  negara.  Sementara  jika  memperhatikan dimensi-dimensi  Implementasi  Kebijakan  menurut  Edward  III  sebagai  berikut  :  dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi, dan dimensi birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Agustino,  Leo.  (2014).  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik.  Bandung:  Cv.  Alfabeta.  Charles  E. Lindblom. The Policy-Making Process. Englewood: Cliffs, NJ: Printice-Hall, 1968.
Charles O. Jones. An Introduction to the study of public policy. Third Edition. Monterey: Books/Cole Publishing Company, 1984.
Edwards  III,  George  C  1980.  Implementing  Public  Policy  Washington  DC:  Congresional Quarterty Press.
Ekowati,  Mas  Roro  Lilik.  2009  “  Perencanaan,  Implementasi,  &  Evaluasi  Kebijakan  atau Program”. Pustaka Cakra: Surakarta.
Eyestone, Robert. The Thread of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs- Merril. 1971.
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.
Leo, Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
Madani,  Muhlis.  2011.  Dimensi  Interaksi  Aktor  Dalam  Proses  Perumusan  Kebijakan Publik.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mulyadi,  Deddy,  2015,  Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik,. Bandung : Alfabeta.
Nugroho,  Riant.  2011.  Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Setyanto,  Eddy.,  Sulhan,  Muhammad.,  Nurranto,  Heri,  Kemal,  Isthifa.  2022.  Manajemen Organisasi  dan  Jaringan  Sistem  Pendidikan. Jurnal  Syntax  Imperatif,  2  (6). https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i6.125
Sulaeman,  Affan.  1998.  Public  Policy-Kebijakan  Pemerintah,  Bandung:  BKU  Ilmu Pemerintahan  Program  Magister  Ilmu-ilmu  Sosial  pada  Institut  Ilmu  Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.
Syahida,  Agung,  Bayu,  2014,  Implementasi  Perda  Nomor  14  Tahun  2009  Tentang Pengelolaan
Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta
Taufik dan Isril, 2013, Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa, Jurnal Kebijakan Publik, Volume.4, Nomor.2.
Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.
Winarno,  Budi.  2003,  Komparsi  Organisasi  Pedesaan  Dalam  Pembangunan,  Media Presindo. Jakarta