Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127

## PENGARUH GCG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Yuli Budiati yulibudiati75@gmail.com Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto Asih Niati Universitas Semarang

## ABSTRACT
Village  funds  (dana  desa)  must  be  utilized  and  used  for  the  benefit  of  village  community  and  their implementation begins together with financial reports to be accountable.  There are very few village government official  in  providing  village  fund  management  reports,  and  request  information  about  village  financial assistance. Related research to analyze the perceptions of the village government based on the principles of Good Governance with dimensions, accountability and participation and the capacity of the village apparatus on the performance  of  village  fund  management  with  an  internal  control  system  as  a  moderating  variable.  Research conducted in Karangawen Subdistrict, Demak Regency on parties involved in village government funds, namely the village head, village secretary, treasurer, executor of development activities, executor of midterm activities, head of the activity management team and family welfare driving team, in 12 villages with 84 respondents. The analytical tool used in this study is SEM with WrapPLS. The results showed that transparency, accountability, participation  and  apparatus  capacity  had  a  significant  positive  effect  on  the  performance  of  village  fund management.  While  the  internal  control  system  failed  to  become  a  variable  of  moderation,  planning, accountability, participation in village financial support .
Key words: GCG; performance; internal control.

## ABSTRAK
Dana desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan desa dan pelaksanaannya diawasi bersama serta dilengkapi dengan laporan-laporan secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Masih  sangat  sedikit  aparatur  pemerintah  desa  dalam  memberikan laporan  pengelolaan  dana  desa, sehingga  memunculkan  pertanyaan  mengenai  bagaimana  kinerja  pengelolaan dana  desa.  Penelitian bermaksud  untuk  menganalisis  persepsi  dari  aparatur  pemerintah  desa  berdasarkan  prinsip  Good Governance dengan dimensi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dan kapasitas aparatur desa terhadap  kinerja  pengeloaan  dana  desa  dengan  sistem  pengendalian  internal  sebagai  variabel moderating.  Penelitian  dilakukan  di    Kecamatan  Karangawen  Kabupaten  Demak  pada  pihak  yang terlibat  dalam  pengelolaan  dana  desa  yaitu  kepala  desa,  sekretaris  desa,  bendahara,  pelaksana kegiatan  pembangunan,  pelaksana  kegiatan  pemerintahan,  ketua  tim  pengelola  kegiatan  dan  tim penggerak  kesejahterahteraan  keluarga,  pada  12  desa  dengan  jumlah  responden  84  orang.  Alat analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  SEM  dengan  WrapPLS.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  transaparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  dan  kapasitas  aparatur  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kinerja  pengelolaan  dana  desa.  Sedangkan  sistem  pengendalian  internal gagal  menjadi  variabel  moderasi  pengaruh  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  terhadap  kinerja pengelolaan keuangan desa.
Kata kunci: GCG; kinerja; pengendalian internal.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  membawa  berkah  tersendiri
pasalnya  desa  mendapatkan  alokasi  dana yang  jumlahnya  cukup  besar  untuk  pem- bangunan, yaitu yang bersumber dari Dana
426 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
Desa.  UU  memberikan  amanat  dan  ke- wenangan  kepada  desa  untuk  mengelola dana yang tidak kecil dengan harapan agar dapat  dilakukan  percepatan  pembangunan dengan mengandalkan potensi-potensi lokal setempat (Atiq, 2018). Pendapatan asli desa sendiri  terdiri  dari  hasil  usaha,  hasil  aset, swadaya,  partisipasi,  gotong  royong,  dan lain-lain (Rustiarini, 2016). Pendapatan desa yang  besar  dari  beberapa  sumber  tersebut harus dikelola secara benar dan transparan, untuk  itu  aparatur  desa  sebagai  aktor  dari pengelolaan  dana  desa  dituntut  untuk memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang tata cara dan tata kelola keuangan.
Tata cara dan tata kelola pemerintahan yang  baik  tercermin  dalam  prinsip-prinsip good  governance .  Dalam  UU  desa  dan  per- aturan  terkait  lainnya  tegas  disebutkan bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus transparan,  akuntabel,  partisipasif,  tertib dan  disiplin  (Soleh, et  al., 2016).  Prinsip pengelolaan yang baik harus memiliki prin- sip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian (Sari, 2013). Sedangkan sebagai praktik pelayanan publik  yang  baik  harus  memuat  prinsip- prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas  (Rahadian,  2008).  Selanjutnya persyaratan  minimal  untuk  mencapai good governance dalam mengelola keuangan dae- rah adalah adanya transparansi, akuntabili- tas,  partisipasi,  penegakan  hukum,  efekti- fitas dan efisien, dan keadilan (Pazri, 2016).
Tahun  2018  Pemkab  Demak  meng- alokasikan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  se- besar Rp. 229,5 Miliar sebagai upaya untuk mendukung  pengembangan  potensi  desa yang  selama  ini  terkendala  faktor  pem- biayaan.  Sebagai  bentuk  dari  implementasi good  governance terkait  pengelolaan  dana desa,  Kabupaten  Demak  meluncurkan aplikasi Desa Waskita, hal tersebut menjadi yang  pertama  di  Jawa  Tengah  dan  di Indonesia.  Melalui  portal  www.apbdes. inspektoratdmk.co.id  tersebut  semua  pe- laporan  pengeloaan  dana  desa  untuk  desa- desa  di  Kabupaten  Demak  dapat  dipantau langsung  oleh  publik  (Kurniawan,  2018).
Desa  yang  memiliki  pelaporan  keuangan yang  bagus  akan  mendapat  opini  Desa Waskita  Tanpa  Cidra  atau  desa  mandiri tanpa penyimpangan. Salah satu tujuan dari aplikasi  ini  adalah  agar  terbentuk  desa mandiri yaitu pemerintahan desa yang me- ngedepankan  transparansi,  akuntabel,  dan partisipasif (Kurniawan, 2018).
Desa-desa  di  Kabupaten  Demak  mem- punyai  wewenang  penuh  dalam mengelola keuangan  desa.  Karangawen  merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak yang menerima ADD sebesar Rp. 6.308.477. 000  di  tahun 2018.  Kecamatan  Karangawen terdiri  dari  12  desa  yaitu  Jragung,  Wono- sekar,  Margohayu,  Teluk,  Tlogorejo,  Rejo- sari,  Karangawen,  Kuripan,  Bumirejo, Bram-  bang,  Sidorejo,  Pundenarum.  Salah satu bentuk dari alokasi dana desa yang di- laksanakan di Kecamatan Karangawen ada- lah  pembangunan  infrastruktur  seperti pembuatan  jembatan,  betonisasi,  talud. Selain  itu  dana  desa  dapat  dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang bertujuan untuk  menurunkan  angka  kemiskinan. Upaya  yang  dilakukan  Pemdes  Karang- awen  sebagai  cerminan  pelaksanaan good governance tahun  sebelumnya  adalah  me- laksanakan  rapat  koordinasi  pembahasan ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  dan  DD  (Dana Desa)  yang  dilaksanakan  di  Aula  Kantor Pertemuan  Desa  Tlogorejo  Kecamatan Karangawen  Kab.  Demak.  Rakor  tersebut bertujuan  agar  seluruh  elemen  masyarakat sama-sama  mengetahui  pemanfaatan  dan penggunaan  anggaran  selama  tahun  2018. Dana  Desa  harus  dimanfaatkan  dan  di- gunakan  untuk  kepentingan  Desa  dan pelaksanaannya  diawasi  bersama  serta  di- lengkapi  dengan  laporan-laporan  secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Jika  masyarakat  menemukan  kejanggalan dapat  langsung  ditanyakan  kepada  Kelapa Desa atau BPD. Hal-hal tersebut merupakan bentuk  implementasi  dari  prinsip good governance yaitu transparansi, akuntanbilitas dan partisipasi. Aparatur desa sebagai aktor dalam  pengelola  dana  desa  sangat  me- nentukan  keberhasilan  program-program
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 427
pembangunan  desa.  Kapasitas  dari  SDM dalam  hal  ini  aparatur  desa  sangat  me- nentukan  kinerja  pengelolaan  dana  desa. Kapasitas  merupakan  suatu  kemampuan yang dimiliki oleh individu suatu organisasi atau  suatu  sistem  dalam  melaksanakan fungsi-fungsinya  secara  efektif,  efisien,  dan berkelanjutan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  untuk  mencapai  tujuan  bersama dalam  pembangunan  (Munti  dan  Fahlevi, 2017).  Sampai  saat  ini  belum  ada  standar yang  dapat diterapkan diseluruh  Indonesia terkait  kualitas  aparatur  yang  kompeten dalam  mengelola  dana  desa.  Sehingga pemerintah  desa  memiliki  kinerja  yang berbeda-beda dalam mengelola dana desa.
Ada  tidaknya  pengawasan  dalam  hal ini  sistem  pengendalian  internal  juga  akan memperbesar  pengaruhnya  terhadap  ki- nerja perangkat desa (Tarjono dan Nugraha, 2015).  Sistem  pengendalian intern merupa- kan  prasyarat  bagi  penyelenggaraan  pe- merintahan  dan  pengelolaan  keuangan negara yang amanah. Karena dengan Sistem Pengendalian Intern yang  baik  maka  suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik (Hamsinar, 2017). Dalam struktur organisasi pemerintah  Indonesia,  fungsi  pengawasan internal  dalam  arti  luas  diselenggarakan oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pem- bangunan  (BPKP)  dan  Inspektorat  Jendral Pembangunan  (Halidayati,  2014).  Dengan adanya  sistem  pengendalian  internal  prin- sip-prinsip good  governance dapat  diajalan- kan  dengan  baik.  Untuk  itu  berdasarkan penjelasan  sebelumnya,  selain  prinsip- prinsip good  governance dan  kapasitas  apa- ratur  desa  menjadi  hal  yang  utama  dalam penentu kinerja, sistem  pengendalian inter- nal  juga  memperkuat  keberhasilan  pe- ngelolaan dana desa.
Dalam  penelitian  ini  perumusan  masa- lah  yang  diangkat  adalah  bagaimana  per- sepsi  aparatur  pemerintah  desa  dan  kapa- sitas  aparatur  pemerintah  desa  terhadap kinerja  pengelolaan  dana  desa  dengan  sis- tem  pengendalian  internal  sebagai  variabel moderasi di Kecamatan Karangawen Kabu- paten  Demak.  Penelitian  ini  bertujuan
untuk  menganalisis  persepsi good  corporate gover-  nance dari  aparatur  pemerintah  desa dan  kapasitas  aparatur  desa  terhadap kinerja  pengeloaan  dana  desa  dengan sistem  pengendalian  internal  sebagai variabel moderasi.

## TINJAUAN TEORETIS Transparansi  dan  Kinerja  Pengelolaan Dana Desa
Transparansi  merupakan  salah  satu prinsip  dari good  governance. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lem- baga-lembaga  dan  informasi  perlu  diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi  yang  tersedia  harus  memadai agar  dapat  dimengerti  dan  dipantau (Coryanata, 2007).
Danin  (2005)  mendefinisikan  transpa- ransi  sebagai  keterbukaan  informasi,  baik dalam proses pengambilan keputusan mau- pun  dalam  mengungkapkan  informasi material dan relevan. Hal ini sejalan dengan penelitian Risya Umami dan Idang Nurodin (2017)  yang  menyatakan  bahwa  transpa- ransi  dapat  memberikan  jaminan  akses informasi  yang  terbuka  kepada  semua orang  dan  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  keuangan  maupun  kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya, dijelaskan  bahwa  prinsip  transparansi dalam  pengelolaan  keuangan  dapat  di- laksanakan  melalui  sosialisasi  kepada masyarakat  disetiap  pencairan  dana  dari pendapatan  tranfer,  pemasangan  baliho tentang  Laporan  Pertanggungjawaban  dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  Transparansi  yakni  adanya  kebijakan terbuka  bagi  pengawasan.  Transparansi merupakan prinsip dimana menjamin akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk mendapatkan  informasi  tentang  organisasi tersebut.  Transparansi  berpengaruh  ter- hadap  kinerja  organisasi,  dikarenakan  se- buah  transparansi  merupakan  suatu  alat yang  digunakan  oleh  agent  untuk  me- nunjukan  bahwa  harapan atau  tujuan yang diinginkan  oleh  principal  telah  dipubli-
428 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
kasikan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut.
H 1 :  Transparansi  Berpengaruh  terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  dan  Kinerja  Pengelolaan Dana Desa
Mardiasmo (2012) mendefinisikan akuntabilitas  merupakan  sebuah  kewajiban untuk  melaporkan  dan  mempertanggung- jawabkan  atas  keberhasilan  ataupun  ke- gagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  hasil  yang  telah  ditetapkan  se- belumnya,  melalui  media  pertanggung- jawaban  yang  dikerjakan  secara  berkala. Sedangkan,  Danin  (2005)  mendefinisikan akuntabilitas  sebagai  kejelasan  fungsi, struktur,  sistem,  dan  pertanggungjawaban organ  perusahaan  sehingga  pengelolaan perusahaan  terlaksana  secara  efektif.  Ahdi- yana  (2008)  menyimpulkan  jika  akunta- bilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi  atau  aparat  yang  bekerja  di dalamnya  untuk  membuat  kebijakan  atau melakukan  tindakan  yang  sesuai  dengan nilai  yang  berlaku  maupun  kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya  pembatasan  tugas  yang  jelas  dan efisien  dari  para  aparat.  Risya  Umami  dan Idang  Nurodin  (2017)  juga  menyebutkan akuntabilitas  merupakan pertanggungjawa- ban  oleh  lembaga  yang  diberi  wewenang dalam  mengelola  sumber  daya  publik. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi  dikarenakan,  akuntabilitas  ada- lah  bentuk  pertanggungjawaban  dari  agent kepada  principal.  Mardiasmo  (2012)  men- definisikan bahwa akuntabilitas publik me- rupakan  kewajiban  pihak  pemegang  ama- nah  (agent)  untuk  memberikan  pertang- gungjawaban,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tang- gung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  (principal)  yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggung- jawaban tersebut. Kesuksesan kinerja organi- sasi ditentukan dari keselarasan antara agent dan  principal,  akuntabilitas  yang  baik dalam  organisasi  akan  mengurangi  konflik
yang  terjadi.  Sehingga  akuntablitas  ber- pengaruh terhadap kesuksesan dari organi- sasi  tersebut.  Kesuksesan  dari  organisasi dapat dilihat dari kinerja yang baik, hal ini juga didukung oleh penelitian Risya Umami dan  Idang  Nurodin  (2017)  dan  Gayatri, Made  Yeni  Latrini,  Ni  Luh  Sari  Widhiyani (2017)  sehingga  hipotesis  yang  dikembang- kan adalah:
H 2 :  Akuntabilitas  Berpengaruh  terhadap Kinerja Pengelolaan DanaDesa

## Partisipasi  dan  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa
Partisipasi  banyak  menguntungkan bagi  suatu  organisasi.  Melalui  partisipasi masyarakat,  organisasi  dapat  membuat suatu  akuntabilitas  organisasi  tersebut  se- makin  baik.  Dalam  sektor  publik  ataupun pemerintahan,  partisipasi  masyarakat  ber- peran  penting.  Cornyata  (2007)  menyebut- kan  bahwa  partisipasi  masyarakat  mem- punyai  peranan  penting  dalam  otonomi daerah  karena  dalam  partisipasi  terdapat aspek  pengawasan  dan  aspirasi.  Rita et  al. (2011)  menyebutkan  bahwa  partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak  untuk  terlibat  dalam  pengambilan keputusan  di  setiap  kegiatan  penyeleng- garaan  pemerintahan.  Keterlibatan  dalam pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Partisipasi  adalah  prinsip  bahwa  setiap orang  memiliki  hak  untuk  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  di  setiap  kegiatan penyelenggaraan  pemerintah.  Partisipatif berarti bahwa setiap orang, siapa saja dapat turut  serta  dalam  pengambilan  keputusan. Partisipasi  berpengaruh  terhadap  kinerja perangkat  desa.  Dalam  pengelolaan  dana desa  partisipasi  masyarakat  dibutuhkan untuk  membuat  suatu  keputusan.  Untuk menjalankan suatu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam penyusunan juga  pengawasan  terhadap  organisasi.  Hal ini dapat membuat tujuan antara agent dan principal  berjalan  lurus  dan  terhindar  dari konflik. Cornyata (2007) menyebutkan bah- wa  partisipasi  masyarakat  mempunyai
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 429
peranan  penting  dalam  otonomi  daerah karena  dalam  partisipasi  terdapat  aspek pengawasan dan aspirasi.
H 3 :  Partisipasi  Berpengaruh  terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

## Kapasitas  Aparatur  Desa  dan  Kinerja Pengelolaan Dana Desa
Kapasitas  dapat  didefinisikan  sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masya- rakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi  dan  mencapai  tujuan mereka,  dan  untuk  mengubah  bila  di- perlukan  untuk  tujuan  keberlanjutan,  pe- ngembangan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014).
Selanjutnya,  kapasitas  adalah  pemaha- man,  sikap,  kemampuan,  keterampilan, nilai-nilai,  hubungan,  perilaku,  sumber daya,  motivasi  dan  kondisi-kondisi  yang memberikan  kemungkinan  bagi  setiap sistem,  jaringan  kerja,  organisasi,  dan  indi- vidu  untuk  menerapkan  fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang  telah  ditetapkan  antar  waktu.  Dalam konteks  pengelolaan  keuangan,  aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi  yang  baik  sehingga  mampu memahami  logika  akuntansi  yang  menjadi dasar  dalam  pengelolaan  keuangan  yang professional  (Rafar,  Fahlevi,  dan  Basri, 2015).  Tjiptoherianto  (2010)  menjelaskan kinerja dan  kualitas kapasitas  sumber  daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi,  dapat  dilihat  dari level of  responsibility dan  kompetensi  sumber daya tersebut.
Islami  (2016)  menyatakan  kapasitas merupakan  suatau  kemampuan  yang  di- miliki  oleh  individu  suatu  organisasi  atau suatu  sistem  dalam  melaksanakan  fungsi- fungsinya  secara  efektif,  efisien,  dan  ber- kelanjutan  sesuai  dengan  aturan  yang  ber- laku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Finta Munti dan Heru Fahlevi  (2017),  maka  hipotesis  yang  di- rumuskan adalah:
H 4 :  Kapasitas  Aparatur  Desa  Berpengaruh terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa

## Sistem Pengendalian Internal Memoderasi
Hubungan  Transparansi  dengan  Kinerja Pengelolaan Dana Desa
Peran  Sistem  Pengendalian Intern ada- lah  untuk  meningkatkan  kinerja,  transpa- ransi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keua- ngan  Negara  (Hamsinar,  2017).  Melalui transparansi  penyelenggaraan  pemerintah, masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk mengetahui  apa  yang  akan  terjadi  dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebija- kan  yang  akan  atau  telah  diambil  oleh pemerintah,  serta  implementasi  kebijakan tesebut. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah  terjadinya  mis-alokasi  sumber daya  maupun  berbagai  pelanggaran  dalam kegiatan  pemerintah  seperti  korupsi, (Kusuma, 2012).
H 5 : Sistem Pengendalian Internal Memper- kuat  Pengaruh  Transparansi  terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

## Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan  Akuntabilitas  dengan  Kinerja
Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  publik  akan  tercapai  jika pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan dan  masyarakat  berjalan  secara  efektif  dan mewujudkan good  governance (Kurniawan A.,  2012).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 tahun  2008  tentang  sistem  pengendalian intern pemerintah, dinyatakan bahwa untuk mencapai  pengelolaan  keuangan  negara yang  efisien,  efektif,  transparan,  dan  akun- tabel,  wajib  melakukan  pengendalian  atas penyelenggaraan  atas  kegiatan  pemerintah. Sistem  pengendalian intern pemerintah memiliki  fungsi  untuk  memberi  keyakinan yang  memadai  bagi  terciptanya  efektivitas dan  efisiensi  pencapaian  tujuan  penyeleng- garaan pemerintah negara, keandalan lapor- an keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan  terhadap  undang-undang,  pe- ngawasan  internal  dapat  memoderasi akuntabilitas  terhadap  kinerja  aparat.  Pe-
430 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
ngawasan internal dapat memoderasi akun- tabilitas terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ernawilis, 2015)
H 6 :  Sistem  Pengendalian  Internal  Mem- perkuat  Pengaruh  Akuntabilitas  ter- hadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

## Sistem Pengendalian Internal Memoderasi
Hubungan  Partisipasi  dengan  Kinerja Pengelolaan Dana Desa
Partisipasi masyarakat merupakan kun- ci  sukses  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi  (Hamsinar, 2017). Sistem pengendalian intern merupakan pra- syarat  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pengelolaan  keuangan  negara  yang amanah.  Karena  dengan  Sistem  Pengen- dalian Intern yang baik maka suatu organi- sasi  akan  dapat  berjalan  dengan  baik. Pengawasan  merupakan  tahap  integral dengan keseluruhan tahap pada penyusun- an  dan  pelaporan  APBD.  Dengan  adanya pengawasan  di  setiap  tahapan  pengelolaan keuangan  daerah  akan  memperbesar  pe- ngaruhnya  pada  kinerja  pengelolaan  keua- ngan  daerah  (Primadana,  Yuniarta,  dan Adiputra, 2014). Pengawasan internal dapat memoderasi  partisipasi  anggaran  terhadap kinerja  organisasi  (Tarjono  dan  Nugraha, 2015).
H 7 : Sistem Pengendalian Internal Memper- kuat  Pengaruh  Partisipasi  terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Berdasarkan  pada  derajat  kristalisasi pertanyaan  penelitian,  maka  penelitian  ini termasuk  dalam formal  study yang  dimulai dengan  suatu  hipotesis  atau  pertanyaan penelitian  yang  kemudian  melibatkan  pro- sedur  dan  spesifikasi  sumber  data  yang sesuai, yang bertujuan untuk menguji hipo- tesis atau jawaban atas pertanyaan peneliti- an  yang  diajukan  (Cooper  dan  Shindler, 2014),  data  dikumpulkan  menggunakan kuesioner.  Penelitian  ini  bersifat  menguji pengaruh dan hubungan antar dua variabel
atau  lebih,  serta  bagaimana  satu  variabel menghasilkan  perubahan  pada  variabel lain,  sehingga  penelitian  ini  termasuk causal-explanatory study.
Dari  perspektif  dimensi  waktu,  pe- nelitian  ini  termasuk cross-sectional study karena  penelitian  dilakukan  satu  kali  pada satu waktu tertentu. Lingkup studi peneliti- an  ini  adalah statistical  study .  Menurut (Cooper dan Shindler, 2014), jika penelitian didesain  untuk  memperluas  dan  bukan untuk  memperdalam  penelitian,  maka  pe- nelitian  tersebut  termasuk statistical  study . Penelitian statistical study berusaha menang- kap  karakteristik  dari  populasi  dengan membuat inferensi dari karakteristik sampel serta  hipotesis  diuji  secara  kuantitatif. Berdasarkan setting penelitiannya,  peneliti- an  ini  termasuk  dalam  penelitian  studi lapangan  ( field  study )  karena  penelitian  ini dilakukan  pada  kondisi  lingkungan  yang sebenarnya  yaitu  pada  pemerintah  desa  di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

## Populasi Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh perangkat  desa  yang  terlibat  dalam  pe- ngelolaan  dana  desa.  Dalam  penelitian  ini unit  analisis  yang  diteliti  adalah  perangkat desa  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban dalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa yang  terdiri    dari  kepala  desa,  sekretaris desa,  bendahara,  pelaksana  kegiatan  pem- bangunan,  pelaksana  kegiatan  pemerinta- han,  ketua  tim  pengelola  kegiatan  dan  tim penggerak  kesejahterahteraan  keluarga pada  12 desa.

## Teknik Pengambilan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  sensus,  dalam  penelitian  ini  ber- jumlah 84 responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  pe- nelitian  ini  dilakukan  dengan  kuesioner pada  perangkat  desa  yang  terlibat  dalam pengelolaan dana desa.
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 431
Variabel  dan  Definisi  Operasional  Varia- bel
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Kinerja  pengelolaan  keuangan  desa adalah  hasil  kerja  atau  prestasi  aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelapo- ran,  dan  pertanggung  jawaban  keuangan desa  (Munti  dan  Fahlevi,  2017).  Indikator kinerja pengelolaan keuangan desa  (Mardi- asmo,  2009)  terdiri  dari  1)  Efisiensi,  2) Efektifitas,  3)  Ekonomis,  4)  Pelaporan  yang memadai.

## Transparansi
Kebebasan  dan  keterbukaan  memper- oleh informasi untuk dapat diakses dengan mudah  oleh  masyarakat  (Astuti  dan Yulianto,  2016).  Indikator  transaparansi (Astuti  dan  Yulianto,  2016)  terdiri  dari  1) Mekanisme  yang  menjamin  sistem  keter- bukaan  dan  standarisasi dari  semua  proses pelayanan  publik;  2)  Mekanisme  yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang  berbagai  kebijakan  dan  pelayanan publik,  maupun  proses-proses  didalam sektor  publik;  3)  Mekanisme  yang  mem- fasilitasi  pelaporan  maupun  penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

## Akuntabilitas
Kewajiban  bagi  pemerintah  desa  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyaji- kan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas- nya  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya  (Astuti  dan  Yulianto, 2016). Indi- kator  akuntabilitas  (Astuti  dan  Yulianto, 2016)  terdiri  dari  1)  komitmen  pimpinan dan  staf,  2)  konsisten  dengan  UU  yang berlaku,  3)  pencapaian  tujuan  dan  sasaran yang  ditetapkan,  4)  berorientasi  pada  pen- capaian  visi  dan  misi,  5)  jujur,  obyektif, transparan dan inovatif.

## Partisipasi Masyarakat
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  segala hal  yang  berhubungan  untuk  pengambilan
keputusan  yang  demokratis  serta  dalam program  dan  kegiatan  desa  (Astuti  dan Yulianto, 2016). Indikator partisipasi masya- rakat (Astuti dan Yulianto, 2016) terdiri dari 1) adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam  proses  perumusan  program  dan pengambilan  keputusan  anggaran,  2)  ada- nya  peraturan  yang  memberikan  tempat ruang  kontrol  oleh  lembaga  independen dan  masyarakat  baik  secara  perorangan maupun  kelembagaan  sebagai  media check andbalances ,  3)  adanya  sikap  proaktif  pe- merintah  daerah  untuk  mendorong  parti- sipasi warga pada proses penganggaran.

## Kapasitas Aparatur Desa
Kemampuan  aparatur  desa  dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelolaan keuangan  berupa  kompetensi  akuntansi yang  baik  sehingga  mampu  memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan  keuangan  yang  profesional (Rafar,  Fahlevi,  dan  Basri,  2015).  Indikator kapasitas aparatur desa (Rafar, Fahlevi, dan Basri,  2015)  terdiri  dari:  1)  Pemahaman,  2) Keterampilan, 3) Kemampuan.

## Sistem Pengendalian Internal
Pengawasan  merupakan  tahap  integral untuk  menjamin  dari  keseluruhan  tahap pada  penyusunan  pelaksanaan,  dan  pe- laporan  APBD,  sesuai  rencana  dan  ke- tentuan  peraturan  (Tarjono  dan  Nugraha, 2015).  Indikator  pengendalin  internal  (Dra- ma, 2014) terdiri dari 1) lingkungan pengen- dalian,  2)  penilaian  resiko,  3)  kegiatan  pe- ngendalian, 4) informasi dan komunikasi, 5) pemantauan.

## Teknik Analisis
Teknik Analisis  yang digunakan adalah Structural  Equation  Modeling (SEM)  dengan menggunakan  program  WrapPLS  5.0. Dengan  metode  PLS  maka  akan  dilakukan uji  model  yang  meliputi Outer  Model dan Inner Model .
Adapun Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
432 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444

## Gambar 1 Model Penelitian

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengambil  objek  pada perangkat  desa  yang  terlibat  dalam  penge- lolaan  dana  desa.  Dari  84  kuesioner  yang dapat  digunakan,  didapatkan  informasi mengenai  karakteristik  responden  yang berpartisipasi  dalam  penelitian  ini  dengan deskripsi responden seperti pada Tabel 1.

## Tabel 1 Deskripsi Responden
Karakteristik Jumlah   Prosentase I. USIA 23-28  tahun 5 5.95% 29-34  tahun 13 15.48% 35-40  tahun 27 32.145 41-46  tahun 33 40.48% 47-52  tahun 6 5.95% Total 84 100% II. Jenis Kelamin Laki-Laki 61 72.62% Perempuan 23 27.38% Total 84 100% III. Pendidikan SLTP 1 1.2% SLTA 51 60.71% D3 3 3.57% S1 27 32.14% S2 2 2.38% Total 84 100% IV. Jabatan
Kepala Desa 12 14.29% Sekretaris Desa 12 14.29% Bendahara 12 14.29% Pelaksana Kegiatan Pembangunan 12 14.29% Pelaksana Kegiatan Pemerintahan 12 14.29% Ketua TPK 12 14.29% TP PKK 12 14.29% Total 84 100%
Sumber : Data Primer yang diolah
Dari  Table  1  dapat  dijelaskan  bahwa sebagian besar responden 41-46 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan tingkat pendidikan sebagian besar SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa  sebagian  besar  pemerintah  desa memiliki  usia  yang  relatif  matang  dalam pengambilan keputusan, namun dalam pen- didikannya  relative  masih  tergolong  me- nengah  karena  sebagian  besar  hanya  ber- pendidikan  SLTA.  Semua  pihak  perangkat desa  telah  terlibat  dalam  pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa.

## Analisis Data Penelitian
Penelitian  ini  menggambarkan  bagai- mana  persepsi  pengelolaan  dana  desa dengan  menggunakan  prinsip good  gover- nance dengan system pengendalian internal.
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 433
Pada masing-masing  item  pertanyaan  yang diberikan  diperleh  jawaban  pada  Tabel  2. Dari  Tabel  2  dapat  dijelaskan  bahwa  pada transparansi  seluruh  indikator  1  sampai dengan 3 memiliki nilai modus 4. Rata-rata tertinggi dari indikator transparansi adalah
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel Transparansi Mean Mode T1 3.857 4 T2 3.833 4 T3 3.928 4 Akuntabilitas Mean Mode AK1 3.893 4 AK2 3.786 4 Ak3 3.81 4 AK4 3.92 4 AK5 3.89 4 Partisipasi Masyarakat Mean Mode PM1 3.953 4 PM 2 4 4 PM 3 3.83 4 Kapasitas Aparatur Desa Mean Mode KAD1 3.797 4 KAD2 3.821 4 KAD3 3.917 4 Sistem Pengendalian internal Mean Mode SPI1 4.023 4 SPI2 3.769 4 SPI3 3.845 4 SPI4 3.988 4 SPI5 3.821 4 Kinerja Mean Mode K1 3.881 4 K2 3.786 4 K3 3.892 4 K4 3.940 4 Sumber: Data Primer yang diolah
pada  T3  yaitu  pemerintah  desa  mem- fasilitasi  penyebarluasan  informasi  penge-
lolaan  keuangan  desa,  dan  yang  terendah adalah  T1  Pemerintah  desa  menyediakan informasi public secara terbuka agar masya- rakat  dapat  mengetahui  penggunaan  dari APB  Desa.  Hal  ini  memberi  gambaran bahwa  rata-rata  transparansi  pengelolaan keuangan  desa  telah  dilakukan  secara transparan  oleh  pemerintah  desa.  Pada akuntabilitas  seluruh  indikator  1  sampai dengan 5 memiliki nilai modus 4 Nilai rata- rata  tertinggi  dari  indikator  akuntabilitas adalah  pada  AK  4  yaitu  pengelolaan  keua- ngan desa berorientasi pada pencapaian visi dan  misi  desa  dan  yang  terrendah  adalah AK  2  Pengelolaan  keuangan  desa,  dilaku- kan  konsisten  sesuai  dengan  UU  yang berlaku.  Hal  ini  memberi  gambaran  bahwa secara  keseluruhan  akuntabiitas  telah  di- lakukan  oleh aparat desa  dalam  pelaksana- an dana desa .
Pada  variabel  partisipasi  masyarakat seluruh  indikator  PM1  sampai  PM  3  mem- punyai mode 4, nilai rata-rata tertinggi dari indikator  adalah  pada  PM2  yaitu  Pe- merintah  Desa  memberikan  ruang  control bagi  masyarakat  untuk  terlibat  aktif  guna melakukan check  and  balance dalam  pe- ngelolaan  keuangan  desa  dan  yang  ter- rendah  adalah  PM3  yaitu  Pemerintah  desa proaktif melibatkan seluruh elemen masya- rakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.  Hal  ini  memberi  gambaran  bahwa seecara  keseluruhan  partisipasi  masyarakat telah  dilakukan  oleh  aparat  desa  dalam pelaksanaan alokasi dana desa, hanya perlu peningkatan  dari  pemerintah  desa  untuk lebih  poraktif  melibatkan  seluruh  masya- rakat.
Nilai  mode  pada  kapasitas  aparatur desa  dari  indicator  1  sampai  3  adalah  4. Nilai  rata-rata  tertinggi  dari  indikator Kapasitas  Aparatur  Desa  adalah  pada KAD3  yaitu  Aparat  perangkat  desa  me- miliki  kemampuan  dalam  mengelola  dana desa dan yang terendah adalah KAD1 yaitu Aparat  perangkat  desa  sudah  dapat  me- mahami isi dari peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana desa.
434 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
Hal  ini  memberi  gambaran  bahwa secara  umum  aparat  desa  sudah  memiliki kapasitas  atau  kemampuan  dalam  me- ngelola  dana  desa. Nilai  mode  indikator system pengendalian internal  dari indikator 1  sampai  5  adalah  4,  rata-rata  tertinggi adalah  pada  SP1  yaitu  Pemerintah  desa menetapkan  struktur  organisasi  yang  tepat dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  desa dan  yang  terrendah  adalah  SPI  2  yaitu Pemerintah  desa  mampu  mengidentifikasi resiko-resiko  dalam  pengelolaan  keuangan desa.  Hal  ini  memberi  gambaran  bahwa secara umum system pengendalian internal telah  dilakukan  oleh  aparat  desa  namun perlu  peningkatan  dalam  mengidentifikasi resiko dalam pengelolaan keuangan desa.
Mode  pada  indikator  kinerja  1  sampai kinerja  4  adalah  4.  Nilai  rata-rata  tertinggi dari indikator kinerja pengeloaan keuangan desa  adalah  pada  K4  yaitu  Laporan  keua- ngan  desa  diperiksa  oleh  Inspektorat  dan Pemdes  melakukan  analisis  laporan  keua- ngan untuk dapat mengetahui keberhasilan dari  pelaksanaan  anggaran  dan  yang  ter- rendah  adalah  K2  yaitu  hasil  Pengelolaan Keuangan  Desa  sesuai  dengan  tujuan  dan sasaran atau target yang ditetapkan. Hal ini memberi  gambaran  bahwa  secara  umum Kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  telah berjalan  optimal  hanya  perlu  penambahan pemantauan dalam kesesuaian sasaran yang ditetapkan.

## Evaluasi  Model  Pengukuran  (Outer Model)
Evaluasi  model  pengukuran  atau outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas  model.  Hasil  uji  Validitas  dan Reliabilitas  diringkas  pada  Tabel  3  serta Gambar 1. Penilaian validitas meliputi vali- ditas convergent dan  validitas discriminant. Kriteria  penilaian  uji  validitas convergent menurut  Hair  (2017)  adalah  bila outer loading lebih dari 0,70 maka keandalan baik, nilai  reliabilitas    0,40  –  <0,60    menganalisa dampak  penghapusan  indikator  pada konsistensi  reliabilitas,  yaitu  bila  peng- hapusan    meningkatkan  ukuran  di  atas
ambang  batas,  maka  indicator  reflektif dihapus  tetapi  mempertimbangkan  content validity,  namun  bila  penghapusan  tidak eningkatkan  ukuran  di  atas  ambang  batas, maka  indikator  reflektif  dipertahankan, sedangkan  bila  nilai  outer  loading  kurang dari  0,4    maka    indikator  reflektif  dihapus tetapi  pertimbangkan  dampaknya  pada content validity.

## Tabel 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Vari abel Indi kator Outer Loa ding CR AVE DV T T1 T2 T3 0811 0.882 0.855 0.88 0.722 0.85 A AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 0.722 0.731 0.751 0.808 0.762 0.86 0.571 0.76 PM PM1 PM2 PM3 0.834 0.755 0.776 0.83 0.623 0.79 KAD  KAD1 KAD2 KAD3 0.780 0.808 0.829 0.84 0.65 0.81 SPI SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 0.839 0.754 0.802 0.730 0.747 0.88 0.601 0.78 K K1 K2 K3 K4 0.911 0.850 0.861 0.805 0.81 0.736 0.86

## Sumber: Data primer yang diolah
Keterangan AVE = Average Variance Extract CR= Composite Reliability DV=Discriminant Validity
Hasil  uji outer  loadings menunjukkan nilai  lebih  dari rule  of  tumbs 0,70.  Semua indikator  pada  variabel  transparansi,  akun tansi partisipasi, kapasitas aparatur, system pengendalian dan kinerja bernilai lebih dari 0,7.  Dengan  demikan  dapat  dikatakan
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 435
bahwa  seluruh  variabel  memiliki  validitas konvergen yang baik.
Penilaian  validitas  convergent  juga dilakukan  melalui  nilai  Average  Variance Extract  (AVE)  dengan  ketentuan  >  0,50 untuk confirmatory dan exploratory  research (Hair,  2017).  Hasil  pengujian  validitas  kon- vergen  menggunakan  AVE  menunjukkan bahwa  nilai  AVE  masing-masing  konstruk telah memenuhi syarat diatas 0,5.
Pengujian validitas diskriminan dilaku- kan  dengan  melihat  nilai discriminant  vali- dity (DV). Perhitungan ( discriminant validity ) pada  Tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa semua  variabel  memiliki  korelasi  tertinggi pada  dirinya  sendiri  dibandingkan  dengan korelasi  pada  variabel  lain.  Dengan  demi-
kian,  syarat  validitas  diskriminan  pada penelitian ini terpenuhi.
Reliabilitas  model  pengukuran  dinilai dengan cara melihat nilai composite reliability (CR), dengan  ketentuan  jika  CR <  0,6 me- nunjukkan  kurangnya  keandalan  konsis- tensi  internal,  jika  CR  antara  0,60  -  0,70 masih  dapat  diterima  untuk exploratory research, jika CR bernilai antara 0,70 dan 0,90 dapat  dianggap  memuaskan  dan  jika  CR bernilai  lebih  dari    0,90  tidak  diinginkan karena  menunjukkan    semua  variabel  indi- kator mengukur fenomena yang sama (Hair, 2017).  Dari  hasil  penelitian  pada  table  3 menunjukkan  bahwa  nilai  CR  berkisar antara 0,7 - 0,9 sehingga dianggap memiliki nilai reliabilitas komposit memuaskan.
436 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
Evaluasi Model Struktural ( Inner Model )
Penilaian  model  struktural  mengguna- kan  PLS  dengan  melihat  nilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan  prediksi  dari  model  structural. Nilai R-Square merupakan  uji goodness  fit model .  Perubahan  nilai R-Square digunakan untuk  menjelaskan  pengaruh  variabel  laten eksogen  tertentu  terhadap  variabel  endo- gen,  apakah  mempunyai  pengaruh  subs- tantif.
Hasil  dari  PLS R-Square mempresen- tasikan  jumlah variance dari  konstruk  yang dijelaskan  oleh  model.  Kriteria  penilaian evaluasi  model  struktural  adalah  jika R square bernilai 0,67 atau lebih menunjukkan bahwa  model  kuat; R  square bernilai  0,33 menunjukkan  model  moderat    dan  0,19 menunjukkan  model  lemah . Nilai R-square sebesar  0,914  berarti    model  kuat,  dimana
variabilitas  konstruk  kinerja  yang  dapat dijelaskan oleh konstruk partisipasi, akunta- bilitas,  transparansi,  sistem  pengendalian, kapasitas aparatur dan interaksinya sebesar 91,4%.

## Uji Hipotesis
Pengujian Hipotesis menggunakan PLS dengan  melihat  nilai  p value atau  nilai  t pada masing-masing hipotesis. Rule of tumbs dari terdukungnya  suatu  hipotesis  peneliti- an  adalah:  (1)  jika  koefesien  atau  arah hubungan  variabel  (ditunjukkan  oleh  nilai original  sampel)  sejalan  dengan  yang  di- hipotesiskan,  dan  (2)  jika  nilai  t  statistik lebih dari 1,64 (two-tiled) atau 1,96 (one-tiled) dan probability  value  (p-value) kurang  dari 0,05 atau 5% (Hair, 2017).
Hasil Uji Hipotesis  dengan mengguna- kan PLS dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

## Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 437

## Pengaruh  Transparansi  terhadap  Kinerja
Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Uji  hubungan  antar  konstruk  me- nunjukkan  bahwa  konstruk  transparansi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  dengan  koefisien  parameter  sebesar 0,344    dan  signifikan  pada  5%  (t  hitung 4,102  >  1,96  dan  signifikansi  kurang  dari 0,05 yaitu sebesar 0,00).

## Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja
Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Uji  hubungan  antar  konstruk  me- nunjukkan  bahwa  konstruk  akuntabilitas berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  dengan  koefisien  parameter  sebesar 0,225 dan signifikan pada 5% (t hitung 2,557 >  1,96  dan  signifikansi  kurang  dari  0,05 yaitu sebesar 0,011).

## Pengaruh  Partisipasif  terhadap  Kinerja
Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Uji  hubungan  antar  konstruk  me- nunjukkan  bahwa  konstruk  partisipasif berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  dengan  koefisien  parameter  sebesar 0,148    dan  signifikan  pada  5%  (t  hitung 2,604  >  1,96  dan  signifikansi  kurang  dari 0,05 yaitu sebesar 0,009).
Pengaruh  Kapasitas  Aparatur  Pemerintah Desa  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Karangawen  Kabu- paten Demak
Uji  hubungan  antar  konstruk  me- nunjukkan  bahwa  konstruk  kapasitas  apa- ratur  berpengaruh  positif  signifikan  ter- hadap  kinerja  dengan  koefisien  parameter sebesar  0,193  dan  signifikan  pada  5%  (t hitung 2,850 > 1,96 dan signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,005).
Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan  Transparansi  dengan  Kinerja Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Konstruk  interaksi  antara  transparansi dan  sistem  pengendalian  tidak  signifikan mempengaruhi  kinerja  hal  ini  ditunjukkan dengan  nilai  t  hitung  sebesar  0,639  kurang dari  t  tabel  1,96.  Sehingga  sistem  pe- ngendalian  internal  gagal  menjadi  variabel moderasi  hubungan  transparansi  terhadap kinerja pengelolaan dana desa.
Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan  Akuntabilitas  dengan  Kinerja Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Konstruk  interaksi  antara  akuntabilitas dan  sistem  pengendalian    tidak  signifikan mempengaruhi  kinerja  hal  ini  ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 0,0035 kurang dari  t  tabel  1,96.  Sehingga  sistem  pengen- dalian  internal  gagal  menjadi  variabel moderasi  hubungan  akuntabilitas  terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

## Sistem Pengendalian Internal Memoderasi
Hubungan  Partisipasi  dengan  Kinerja Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Konstruk  interaksi  antara  partisipasi dan  sistem  pengendalian    tidak  signifikan mempengaruhi  kinerja  hal  ini  ditunjukkan dengan  nilai  t  hitung  sebesar  1,412  kurang dari  t  tabel  1,96.  Sehingga  sistem  pe- ngendalian  internal  gagal  menjadi  variabel moderasi  hubungan  partisipasi  terhadap kinerja  pengelolaan  dana  desa.  Secara umum  hasil  pengujian  hipotesis  dapat diringkas pada Table 5.

## Pembahasan
Transparansi  Berpengaruh  Positif  Signi- fikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Karangawen  Kabu- paten Demak
Sebagai  bentuk  dari  implementasi good governance terkait  pengelolaan  dana  desa, Kabupaten Demak memiliki terobosan baru dengan meluncurkan aplikasi Desa Waskita yang digagas oleh Kepala Inspektorat Kabu- paten Demak. Melalui portal www. apbdes. inspektoratdmk.co.id  tersebut  semua  pe-
438 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
Tabel 5

## Ringkasan Hasil Uji Hipotesis
Hipotesis Hasil Pengujian Simpulan Pengaruh  Langsung  Good  Corporate  Governance  dan  Kapasitas  Aparatur  Desa  terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa H 1 Tranaparansi  bepengaruh  terhadap Kinerja pengelolaan Dana Desa Positif, Signifikan Hipotesis didukung H 2 Akuntabilitas  Berpengaruh  terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Positif, Signifikan Hipotesis didukung H 3 Partisipasi  Berpengaruh  terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Positif, Signifikan Hipotesis didukung H 4 Kapasitas  Aparatur  Desa  Berpe- ngaruh  terhadap  Kinerja  Pengelolaan Dana Desa Positif, Signifikan Hipotesis didukung Hipotesis Hasil Simpulan
Pengaruh  Moderasi    Sistem  pengendalian  Internal  pada  Pengaruh  prinsip  Good  Corporate Governance terhadap Kinerja Pengelola Dana Desa H 5 Sistem  Pengendalian  Internal  Mem- perkuat  Pengaruh  Transparansi  ter- hadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Positif, Tidak Signifikan Hipotesis tidak didukung H 6 Sistem  Pengendalian  Internal  Mem- perkuat  Pengaruh  Akuntabilitas  ter- hadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Positif, Tidak Signifikan Hipotesis tidak didukung H 7 Sistem  Pengendalian  Internal  Mem- perkuat  Pengaruh  Partisipasi  ter- hadap  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa Positif, Tidak Signifikan Hipotesis tidak didukung
laporan pengelolaan dana desa untuk desa- desa  di  Kabupaten  Demak  dapat  dipantau langsung  oleh  publik  (Kurniawan,  2018). Semua  desa  wajib  menyampaikan  laporan rutin  melalui  aplikasi  tersebut,  sebagai bentuk  transparansi  desa  dalam  mengelola dana  desa.  Desa  yang  memiliki  pelaporan keuangan yang bagus akan mendapat opini Desa  Waskita  Tanpa  Cidra  atau  desa  man- diri tanpa penyimpangan. Salah satu tujuan dari aplikasi ini adalah agar terbentuk desa mandiri  yaitu  pemerintahan  desa  yang mengedepankan  transparansi,  akuntabel, dan partisipasif (Kurniawan, 2018).
Transparansi  merupakan  salah  satu prinsip  dari good  governance. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lem- baga-lembaga  dan  informasi  perlu  diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi  yang  tersedia  harus  memadai
agar dapat dimengerti dan dipantau (Corya- nata,  2007).  Kemudian  Danin  (2005)  men- definisikan  transparansi  sebagai  keterbuka- an  informasi,  baik  dalam  proses  peng- ambilan  keputusan  maupun  dalam  meng- ungkapkan  informasi  material  dan  relevan. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Risya Umami  dan  Idang  Nurodin  (2017)  yang menyatakan  bahwa  transparansi  dapat memberikan  jaminan  akses  informasi  yang terbuka  kepada  semua  orang  dan  masya- rakat  untuk  memperoleh  informasi  keua- ngan  maupun  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah.  Selanjutnya,  dijelaskan  bahwa prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan keuangan  dapat  dilaksanakan  melalui sosialisasi kepada masyarakat di setiap pen- cairan  dana  dari  pendapatan  transfer, pemasangan  baliho  tentang  Laporan  Per- tanggungjawaban  dari  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Transparansi
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 439
yakni  adanya  kebijakan  terbuka  bagi  pe- ngawasan.
Transparansi  merupakan  prinsip  di mana  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi setiap  orang  untuk  mendapatkan  informasi tentang  organisasi  tersebut.  Transparansi berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi, dikarenakan  sebuah  transparansi  merupa- kan  suatu  alat  yang  digunakan  oleh  agent untuk  menunjukkan  bahwa  harapan  atau tujuan yang diinginkan oleh principal telah dipublikasikan.  Hal  ini  akan  mempengaru- hi kinerja dari organisasi tersebut.
Akuntabilitas  Berpengaruh  Positif  Signi- fikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Karangawen  Kabu- paten Demak
Dana  Desa  harus  dimanfaatkan  dan digunakan  untuk  kepentingan  Desa  dan pelaksanaannya  diawasi  bersama  serta dilengkapi  dengan  laporan-laporan  secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Jika  masyarakat  menemukan  kejanggalan dapat  langsung  ditanyakan  kepada  Kelapa Desa  atau  BPD.  Laporan-laporan  tersebut, sebagai  contoh  laporan  keuangan  merupa- kan  bentuk  akuntabilitas  dari  pengelolaan dana  desa.  Laporan  keuangan  digunakan untuk  mempertanggungjawabkan  sumber- sumber  daya  ekonomi  yang  telah  dimanfaat- kan. Mardiasmo (2012) mendefinisikan akun- tabilitas  merupakan  sebuah  kewajiban untuk  melaporkan  dan  mempertanggung jawabkan  atas  keberhasilan  ataupun  ke- gagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  hasil  yang  telah  ditetapkan  se- belumnya,  melalui  media  pertanggung- jawaban  yang  dikerjakan  secara  berkala. Sedangkan,  Danin  (2005)  mendefinisikan akuntabilitas  sebagai  kejelasan  fungsi, struktur,  sistem,  dan  pertanggungjawaban organ  perusahaan  sehingga  pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Ahdiyana  (2008)  menyimpulkan  jika akuntabilitas  berhubungan  dengan  ke- wajiban  dari  institusi  atau  aparat  yang bekerja  di  dalamnya  untuk  membuat  ke- bijakan  atau  melakukan  tindakan  yang
sesuai  dengan  nilai  yang  berlaku  maupun kebutuhan  masyarakat.  Akuntabilitas  pu- blik  menuntut  adanya  pembatasan  tugas yang  jelas  dan  efisien  dari  para  aparat. Risya  Umami  dan  Idang  Nurodin  (2017) juga menyebutkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban  oleh  lembaga  yang diberi  wewenang  dalam  mengelola  sumber daya  publik.  Akuntabilitas  berpengaruh terhadap  kinerja  organisasi  dikarenakan, akuntabilitas  adalah  bentuk  pertanggung jawaban dari agent kepada principal.
Mardiasmo (2012) mendefinisikan bah- wa  akuntabilitas  publik  merupakan  ke- wajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent) untuk  memberikan  pertanggungjawaban, dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggungjawaban  tersebut. Kesuksesan  kinerja  organisasi  ditentukan dari keselarasan antara agent dan principal, akuntabilitas  yang  baik  dalam  organisasi akan  mengurangi  konflik  yang  terjadi. Sehingga  akuntabilitas  berpengaruh  ter- hadap  kesuksesan  dari  organisasi  tersebut. Kesuksesan  dari  organisasi  dapat  dilihat dari  kinerja  yang  baik,  hal  ini  juga  di- dukung  oleh  penelitian  Risya  Umami  dan Idang  Nurodin  (2017)  dan  Gayatri,  Made Yeni Latrini, Ni Luh Sari Widhiyani (2017)
Partisipasif  Berpengaruh  Positif  Signi- fikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Karangawen  Kabu- paten Demak
Upaya yang dilakukan Pemdes Karang- awen  sebagai  cerminan  pelaksanaan good governance adalah  melaksanakan  rapat koordinasi  pembahasan  ADD  (Alokasi Dana  Desa)  dan  DD  (Dana  Desa)  yang dilaksanakan  di  Aula  Kantor  Pertemuan Desa  Tlogorejo  Kecamatan  Karangawen Kab. Demak. Rakor tersebut bertujuan agar seluruh  elemen  masyarakat  sama-sama mengetahui  pemanfaatan  dan  penggunaan anggaran.  Hal  ini  menunjukkan  adanya prinsip  partisipasi.  Partisipasi  banyak  me-
440 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
nguntungkan bagi suatu organisasi. Melalui partisipasi  masyarakat,  organisasi  dapat membuat  suatu  akuntabilitas  organisasi tersebut semakin baik. Dalam sektor publik ataupun  pemerintahan,  partisipasi  masya- rakat  berperan  penting.  Cornyata  (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai  peranan  penting  dalam  oto- nomi  daerah  karena  dalam  partisipasi terdapat aspek pengawasan dan aspirasi.
Rita et  al. (2011)  menyebutkan  bahwa partisipasi  adalah  prinsip  bahwa  setiap orang  memiliki  hak  untuk  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  di  setiap  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan.  Keterliba- tan  dalam  pengambilan  keputusan  dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.  Partisipasi  adalah  prinsip  bahwa setiap  orang  memiliki  hak  untuk  terlibat dalam  pengambilan  keputusan  di  setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Partisipatif  berarti  bahwa  setiap  orang, siapa  saja  dapat  turut  serta  dalam  peng- ambilan keputusan. Partisipasi berpengaruh terhadap  kinerja  perangkat  desa.  Dalam pengelolaan  dana  desa  partisipasi  masya- rakat  dibutuhkan  untuk  membuat  suatu keputusan.
Untuk  menjalankan  suatu  akunta- bilitas,  partisipasi  masyarakat  dibutuhkan dalam  penyusunan  juga  pengawasan  ter- hadap  organisasi.  Hal  ini  dapat  membuat tujuan  antara  agent  dan  principal  berjalan lurus  dan  terhindar  dari  konflik.  Cornyata (2007)  menyebutkan  bahwa  partisipasi masyarakat  mempunyai  peranan  penting dalam  otonomi  daerah  karena  dalam partisipasi  terdapat  aspek  pengawasan dan aspirasi.
Kapasitas  Aparatur  Pemerintah  Desa Berpengaruh  Positif  Signifikan  terhadap Kinerja  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Keca- matan Karangawen Kabupaten Demak
Kapasitas  dapat  didefinisikan  sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masya- rakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi  dan  mencapai  tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlu-
kan untuk tujuan keberlanjutan, pengemba- ngan  dan  kemajuan  (Mouallem  dan Analoui,  2014).  Selanjutnya,  kapasitas  ada- lah  pemahaman,  sikap,  kemampuan,  ke- terampilan,  nilai-nilai,  hubungan,  perilaku, sumber  daya, motivasi  dan  kondisi-kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap sistem,  jaringan  kerja,  organisasi,  dan individu  untuk  menerapkan  fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang  telah  ditetapkan  antar  waktu.  Dalam konteks  pengelolaan  keuangan,  aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi  yang  baik  sehingga  mampu memahami  logika  akuntansi  yang  menjadi dasar  dalam  pengelolaan  keuangan  yang professional  (Rafar,  Fahlevi,  dan  Basri, 2015).
Tjiptoherianto  (2010)  menjelaskan  ki- nerja  dan  kualitas  kapasitas  sumber  daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk  akuntansi, dapat  dilihat  dari level of  responsibility dan  kompetensi  sumber daya  tersebut.  Islami  (2016)  menyatakan kapasitas  merupakan  suatau  kemampuan yang dimiliki oleh individu suatu organisasi atau  suatu  sistem  dalam  melaksanakan fungsi-fungsinya  secara  efektif,  efisien,  dan berkelanjutan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  untuk  mencapai  tujuan  bersama dalam  pembangunan.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Finta Munti dan Heru Fahlevi (2017).
Sistem  Pengendalian  Internal  Gagal Memoderasi  Hubungan  Transparansi  de- ngan  Kinerja  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan Karangawen
Kabupaten

## Demak
Sistem  pengendalian  internal  yang belum berjalan secara memadai tidak dapat memperkuat  pengaruhnya  ke  kinerja (Hidayati dan Dianawati, 2017). Begitu juga sistem  pengendalian  internal  yang  efektif bukan merupakan jaminan akan kesuksesan suatu  kinerja,  sehingga  interaksi  antara pengendalian  internal  dan  transparansi tidak  dapat  mempengaruhi  kinerja  pe- ngelolaan  dana  desa,  dengan  kata  lain
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 441
sistem  pengendalian  internal  gagal  me- moderasi  hubungan  transparansi  dengan kinerja.  Rerata  skor  pengendalian  internal termasuk  klasifikasi  sedang  hal  ini  berarti sistem  pengendalian  internal  Pemerintah Desa  di  Kecamatan  Karangawen  belum memadai  untuk  mendukung  kinerja  pe- ngelolaan keuangan desa.
Sistem  Pengendalian  Internal  Gagal Memoderasi  Hubungan  Akuntabilitas dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa di
Kecamatan Karangawen Kabupaten
Demak
Nilai deskriptif  jawaban responden  me- nunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian internal  telah  dilakukan  oleh  aparat  desa namun  perlu  peningkatan  dalam  meng- identifikasi  resiko  dalam  pengelolaan  ke- uangan  desa.  Hal  ini  menjadi  salah  satu penyebab  sistem  pengendalian  internal gagal  memoderasi  hubungan  akuntabilitas dengan  kinerja  pengelolaan  dana  desa. Pemerintah  Kecamatan  Karangawen  belum optimal  menilai  dan  menganalisis  seluruh resiko  kerugian  yang  terjadi  dari  penge- lolaan  dana  desa.  Sistem  pengendalian internal yang belum optimal terutama pada pengidentifikasian  resiko  tidak  mampu memperkuat  hubungan  suatu  variabel  ter- hadap  kinerja  organisasi  (Hidayati  dan Dianawati, 2017).
Sistem  Pengendalian  Internal  Gagal Memoderasi Hubungan Partisipasi dengan Kinerja  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Pengawasan  merupakan  tahap  integral dengan  keseluruhan  tahap  pada  penyusu- nan  dan  pelaporan  APBD.  Pengawasan merupakan  bagian  dari  sistem  pengen- dalian internal yang menjadi bagian integral dari  sebuah  prinsip  partisipasi.  Sistem pengendalian  internal  gagal  menjadi  varia- bel  moderasi  karena  sistem  pengendalian internal  merupakan  bagian  yang  teriinte- grasi  dari  prinsip  partisipasi.  Pengawasan di  setiap  tahapan  pengelolaan  keuangan
daerah  yang  kurang  efektif  terutama  pada pengidentifikasian  resiko  dalam  keuangan desa tidak akan mampu memberi pengaruh yang  kuat  pada  kinerja  pengelolaan  ke- uangan  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Hidayati  dan  Dianawati  (2017) yang  menyatakan  bahwa  unsur  penilaian resiko  tidak  signifikan  memperkuat  pe- ngaruh terhadap kinerja.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  meng- analisis  persepsi  aparatur  pemerintah  desa berdasarkan  prinsip good  governance (trans- paransi, akuntabilitas dan partisipasi), serta kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  ter- hadap  kinerja  pengelolaan  dana  desa dengan  sistem  pengendalian  internal  se- bagai  variabel  moderasi  di  Kecamatan Karangawen  Kabupaten  Demak.  Sehingga hasil-hasil  dari  penelitian  dapat  disimpul- kan  Transparansi  berpengaruh  Positif Signifikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan Dana  Desa  di  Kecamatan  Karangawen Kabupaten Demak.
Akuntabilitas berpengaruh Positif Signi- fikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.  Partisipasif  Berpengaruh  Positif Signifikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan Dana  Desa  di  Kecamatan  Karangawen Kabupaten  Demak,  dan  kapasitas  Aparatur Pemerintah Desa Berpengaruh Positif Signi- fikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Dana Desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
Sistem  Pengendalian  Internal  Gagal Memoderasi  Hubungan  Transparansi  de- ngan  Kinerja  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Sistem  Pengendalian  Internal  Gagal  Me- moderasi  Hubungan  Akuntabilitas  dengan Kinerja  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Ke- camatan  Karangawen  Kabupaten  Demak, Sistem  Pengendalian  Internal  Gagal  Me- moderasi  Hubungan  Partisipasi  dengan Kinerja  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Ke- camatan Karangawen Kabupaten Demak.
442 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
Saran
Saran  diambil  berdasarkan  nilai  ter- rendah  dari  masing-masing  indikator. Berikut  adalah  saran  yang  dapat  diberikan antara  lain  adalah  pemerintah  desa  me- nyediakan  informasi  publik  secara  terbuka agar  masyarakat  dapat  mengetahui  peng- gunaan  dari  APB  Desa.  Kondisi  ideal  ada satu website dari Pemerintah Desa Karang- awen  untuk  mempublikasikan  informasi kepada  publik.  Selain  itu  perangkat  desa harus  memahami  tentang  UU  Keterbukaan Informasi  Publik  (KIP)  yang  memuat  jenis- jenis  informasi  yang  secara  berkala  harus disediakan  untuk  publik,  informasi  yang wajib  disediakan  serta  merta,  informasi yang wajib disediakan setiap saat, informasi yang  dikecualikan,  dan  informasi  yang disediakan  jika  ada  permintaan.  Semua  hal tersebut  harus  dimengerti  oleh  perangkat desa sehingga penyediaan informasi publik dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  peratu- ran.  Pengelolaan  keuangan  desa,  disaran- kan  dilakukan  dengan  lebih  konsisten sesuai dengan UU yang berlaku. Dalam hal ini  keuangan  desa  harus  dikelola  dengan tertib  dan  disiplin  anggaran,  baik  dalam penyusunan  maupun  pencairan  anggaran yang sesuai termin dan tidak menumpuk di akhir  tahun.  Selain  itu  pelaporan  pertang- gungjawaban  harus  disampaikan  tepat waktu.
Pemerintah desa disarankan untuk lebih proaktif melibatkan seluruh elemen masya- rakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa  yaitu  dalam  rapat-rapat  koordinasi pembahasan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa).
Untuk meningkatkan kompetensi aparat perangkat  desa  dalam  memahami  isi  dari peraturan-peraturan  terkait  pengelolaan dana  desa,  pemdes  perlu  untuk  memberi- kan pelatihan-pelatihan, bimtek dan sosiali- sasi  peraturan-peraturan  yang  terkait  de- ngan pengelolaan dana desa.
Untuk  meningkatkan  sistem  pengen- dalian  internal,  perangkat  desa  harus mampu  mengidentifikasi  resiko-resiko  da- lam  pengelolaan  keuangan  desa.  Pemdes
harus  mampu  mengidentifikasi  resiko tingkat entitas (program atau kegiatan tidak sesuai  dengan  aspirasi  atau  kebutuhan, kegagalan  penyelenggaraan  siklus  penge- lolaan dana desa yang sehat, kegagalan atau keterlambatan  penyusunan  laporan,  penge- lolaan  aset  desa  yang  tidak  efisien),  resiko fraud (penggunaan kas daerah secara tidak sah,  mark  up,  pungutan  liar,  penggunaan untuk  kepentingan  pribadi,  dan  pungutan liar),  serta  resiko  tingkat  aktivitas  (ke- salahan penetapan tagihan dan penerimaan kas  tidak  disetor).  Pengembangan  Musren- bangdes  dapat  menjadi  salah  satu  kegiatan untuk mencegah resiko-resiko tersebut Hasil Pengelolaan Keuangan Desa harus lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran atau target  yang  ditetapkan.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  memperkuat  sistem  pe- ngendalian  internal  sebagai  bentuk  pe- ngawasan  agar  tujuan  dan  sasaran  dari pengelolaan desa dapat tercapai. Penguatan fungsi  pengendalian  dilakukan  dengan melalui  pembuatan  sistem  pengendalian intern  yang  efektif  serta  pemberdayaan auditor internal pemerintah.

## Keterbatasan Penelitian
Pengukuran  data-data  kuantitatif  hasil persepsi belum mampu menjadi tolok ukur atau  ukuran  konkret  keberhasilan  pe- ngelolaan  dana  desa.  Untuk  itu  penelitian yang  akan  datang  dapat  difokuskan  pada pembuatan  model  kebijakan  pengelolaan dana  desa,  sehingga  nantinya  dapat  di- ciptakan  standar  kinerja  pengelolaan  dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  M.,  Nurnaluri,  S.,  dan  Sutrawati,  K. 2017.  Peran  Perangkat  Desa  dalam Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi  Kasus  pada  Desa  Pudaria Kecamatan  Mpramo). Jurnal  Akuntansi dan Keuangan .
Astuti,  T.  P.,  dan  Yulianto.  2016.  Good Governance  Pengelolaan  Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014.
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa . ..– Budiati, Sugiyanto, Niati 443
Berkala  Akuntansi  dan  Keuangan  Indo- nesia 1-14. Atiq,  F.  2018. Kampusnesia .  Dipetik  January 16,  2019,  dari  Kampusnesia:  https:// kampusnesia.com/2018/03/12/pemka b-demak-alokasikan-dana-desa-2018- senilai-rp2295-miliar/
Cooper, Donald R. and Pamela S. Schindler.
2013. Business  Research  Methods ,
International  Edition,  McGraw-Hill Companies, Inc. New York Drama,  H.  2014.  Pengaruh  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern  sebagai  Variabel  Intervening.
Thesis. Padang.
Ernawilis.  2015.  Pengaruh  Akuntabilitas Publik,  Partisipasi  Penyusunan  Ang- garan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan
Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah
SKPD  dengan  Pengawasan  Internal sebagai  Variabel  Pemoderasi  Kabu- paten  Kuantang  Singing. Jom  Fekom 1- 14.
Hair  JH,  Hult  GT,  Ringle  CM,  Sarstedt  M. 2017. A    Primer  on  Partial  Least  Square Structural  Ecquation  Modelling  (PLS SEM) ,  Second  edition,  SAGE  Publi- cations, Inc.
Halidayati,  I.  2014.  Pengaruh  Pengawasan Internal,  Pengawasan  Eksternal  dan Implementasi  Anggaran  Berbasis  Ki- nerja  terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan Perangkat  Kerja  Daerah  Kota  Paya- kumbu). Artikle Ilmiah 1-22.
Hamsinar.  2017.  Pengaruh  Partisipasi Masyarakat,  Akuntabilitas  dan  Trans- paransi  Kebijakan  Publik  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  dengan  Sistem  Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus  Kabupaten  Pinrang). Thesis. Universitas  Islam  Negeri  Alaudin. Makassar.
Hidayati,  N.,  dan  Dianawati,  W.  2017. Pengendalian  Internal  sebagai  Variabel
Moderasi pada Pengaruh Desentralisasi terhadap  Kinerja  Manajerial. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 54-72. Indriansari,  N.  T.  2017.  Peran  Perangkat desa  dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Desa  (Studi  pada  Desa Karangsari  Kecamatan  Sukodono). Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Akuntansi  Keuangan dan Pajak (Assets) . Kurniawan,  A.  2018. Mediajateng .  Dipetik January  16,  2019,  dari  Mediajateng.net: http://mediajateng.net/2018/06/30/in i-terobosan-pemkab-demak-untuk- cegah-kebocoran-dana-desa/15911/
Kurniawan,  A.  2012.  Pengaruh  Partisipasi Masyarakat,  Transparansi  Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik dan Penge- tahuan  dewan  tentang  Anggaran  ter- hadap  Penyusunan  APBD. Thesis. Surakarta.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik. ANDI. Yogyakarta.
Mardiyasari,  D.  P.,  dan  Supriyadi.  2015. Persepsi  Masyarakat  Mengenai  Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Pelaya- nan  Publik  di  Kelurahan  Bangunharjo Sewon Bantul. Jurnal Citizenship . Mocheriono.  2012. Perencanaan,  Aplikasi  & Pengembangan  Indikator  Kinerja  Utama Bisnis dan Publik. Rajawali Pers. Jakarta. Mouallem,  L.  E.,  dan  Analoui,  F.  2014. The Need  for  Capacity  Building  in  Human Resource  Management  Related  Issues: A  Case  Study  from  the  Middle  East (Lebanon). European  Scientific  Journal 245-254.
Mulyani, M., Suryono, H., dan Vein, R. 2017. Pengaruh  Tingkat  Kedisiplinan  Aparat Desa terhadap Kualitas Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan Pedan Kabu- paten Klaten Tahun 2012. Educitizen . Munti, F., dan Fahlevi, H. 2017. Determinan Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Desa: Studi  pada  Kecamatan  Gandapura Kabupaten  Bireuen  Aceh. Jurnal  Akun- tansi dan Inventasi 172-182.
Pazri,  M.  2016.  Implementasi  Prinsip  Good Governance  dalam  Sistem  Pengelolaan
444 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 426 – 444
Keuangan Daerah di Indonesia. Badamai Law Journal 13-16.
Primadana,  G.  H.,  Yuniarta,  G.  A.,  dan Adiputra,  M.  P.  2014.  Pengaruh  Parti- sipasi  dalam  Penyusunan  Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struk- tur  Desentralisasi  terhadap  Kinerja Manajerial  SKPD  dengan  Pengawasan Internal  sebagai  Variabel  Pemoderasi (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Kabu- paten  Badung). e-Journal  S1  Ak  Uni- versitas  Pendidikan  Ghanesha  Jurusan Akuntansi Program S1 1-11.
Rafar,  T.  M.,  Fahlevi,  dan  Basri.  2015. Pengaruh  Kompetensi  Pengelola  Ke- uangan  dan  Akuntabilitas  terhadap Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.
Jurnal Administrasi Akuntansi 125-135. Rahadian,  A.  2008. Mewujudkan  Good Governance  melalui  Pelayanan  Publik. Gajah  Mada  University  Press. Yogya- karta.
Rustiarini,  N.  W.  2016.  Good  Governance dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Simpo- sium Nasional Akuntansi XIX , 1-18. Sari,  D.  2013.  Pengaruh  Sistem  Pengen- dalian Intern Pemerintah, Implementasi tandar  Akuntansi  Pemerintahan,  Pe- nyelesaian  Temuan  Audit  Terhadap Penerapan  Prinsip-Prinsip  Tata  Kelola
Pemerintahan  Yang  Baik. Proceding SNA XVI , :1007.
Sari,  I.  M.,  dan  Abdullah,  F.  2017.  Analisis Ekonomi  Kebijakan  Dana  Desa  ter- hadap Kemisikinan Desa di Kabupaten Tulung  Agung. Jurnal  Ekonomi  Pem- bangunan .
Soleh,  A.,  Fer,  S.,  dan  Susanti,  R.  2017. Persepsi  Aparatur  Pemerintah  Desa Terhadap  Dana  Desa  di  Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Jurnal Ekombis Review .
Soleh,  A.,  Susanto, F.,  dan  Susanti,  R.  2016. Persepsi  Aparatur  Pemerintah  Desa terhadap  Dana  Desa  di  Kecamatan Seluma  Barat  Kabupaten  Seluma. Ekombis Review 114-125.
Sugiarti,  E.,  dan  Ivan,  Y.  2017.  Analisis Faktor  Kompetensi  SDM  Pemanfaat Teknologi  Informasi  dan  Partisipasi Penganggaran  terhadap  akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. SNAB.
Universitas Widyatama.
Tarjono,  dan  Nugraha,  A.  2015.  Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Desentralisasi Organisasi  terhadap  Kinerja  Manajerial dengan  Pengawasan  Internal  sebagai Variabel  Pemoderasi  (Studi  Analisis pada  Pemerintah  Kabupaten  Pe- malang). Media Ekonomi Dan Manajemen 85-100.