https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.4111.200-218

## Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
Okta Meryana Dewi 1
1 Departemen Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, oktad72@gmail.com

## ABSTRAK
Filipina  yang  dikenal  sebagai  negara  patriarki  diera  kolonialisme  kini  menjadi  satu-satunya  negara  yang yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di Asia. Pengembangan kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan  kesetaraan  gender,  menjadikan  laki-laki  dan  perempuan    memiliki  akses  yang  sama  terhadap  semua sumber daya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang implementasi gender mainstreaming yang dilihat dari konteks pembangunan  di  Filipina  dalam  menegakkan  kebijakan  kesetaraan  gender.  Tulisan  ini  mengelaborasikan  bahwa implementasi  konsep gender  mainstreaming yang  mengintegrasikan  perspektif  gender  ke  dalam  persiapan, perancangan,  penerapan,  monitoring  dan  evaluasi  kebijakan,  peraturan  pelaksanaan  dan  program  pembiayaan, sebagai  salah  satu  kunci  keberasilan  kesetaraan  gender  di  Filipina.  Dalam  artikel  ini,  penulis  menjabarkan  tiga argumen utama keberhasilan kesetaraan gender di Filipina pada tulisan ini: pertama,  diaodpsinya terminologi gender mainstreaming .  Kedua,  penerapan gender  mainstreaming yang  dibuktikan  dengan  dibentuknya  beberapa  undang- undang peraturan serta program terkait penerapan kesetaraan gender yaitu The Magna Carta of Women (MCW), The Philippine  Development  Plan  for  Women  (PDPW)  1989-1992,  dan  The  Philippine  Plan  for  Gender-Responsive Development  (PPGD)  1995−2025 .  Ketiga,  implementasi gender  mainstreaming dibeberapa  sektor  diantaranya partisipasi  ekonomi  dan  peluang,  pencapaian  pendidikan,  kesehatan  dan  kelangsungan  hidup,  dan  pemberdayaan politik.  Keseriusan  dan  kesadaran  tinggi  pemerintah  mengenai  pentingya  kesetaraan  gender  konteks  pembangunan dituangkan dalam peraturan serta Undang-Undang sebagai kunci  keberhasilan Filipina dalam penerapan kesetaraan gender.
Kata Kunci : Kesetaraan gender, perempuan & pembangunan, gender mainstreaming, Filipina

## ABSTRACT
The Philippines, which is known as a patriarchal country in the era of colonialism, is now the only country that  has  the  highest  level  of gender  equality  in  Asia.  Development  of  government  policies  that  focus  on  improving gender  equality,  giving  men  and  women  equal  access  to  all  resources.  This  raises  questions  about  the implementation of gender mainstreaming seen from the context of development in the Philippines in enforcing gender equality  policies.  This  paper  elaborates  that  the  implementation  of  the  concept  of  gender  mainstreaming  which integrates a gender perspective into the preparation, design, implementation, monitoring and evaluation of policies, implementing  regulations  and  financing  programs,  is  one  of  the  keys  to  the  success  of  gender  equality  in  the Philippines.  In  this  article,  the  author  outlines  three  main  arguments  for  the  success  of  gender  equality  in  the Philippines  in  this  paper:  first,  the  diodection  of  the  terminology  of  gender  mainstreaming.  Second,  the implementation  of  gender  mainstaking  as  evidenced  by  the  formation  of  several  laws  and  programs  related  to  the implementation of gender equality, namely The Magna Carta of Women (MCW), The Philippine Development Plan for Women (PDPW) 1989-1992, and The Philippine Plan for Gender- Responsive Development (PPGD) 1995-2025. Third,  the  implementation  of  gender  mainstreaming  in  several  sectors  including  economic  participation  and opportunities,  educational  attainment,  health  and  survival,  and  political  empowerment.  The  seriousness  and  high awareness of the government regarding the importance of gender equality in  the development context is outlined in
regulations  and  laws  as  keys  which  are  then  implemented  in  all  policies.  In  the  elaboration,  this  paper  will  use qualitative research methods sourced from secondary data.
Keywords: Gender Equality, women & Development, Gender mainstreaming, Philippines

## Pendahuluan
Dalam beberapa dekade belakang, analis pembangunan  mengintegrasikan  kaitan  antara gender  dan  pembangunan.  Sebelum  adanya istilah  gender  yang  diperkenalkan  pada  tahun 1976, perempuan dan laki-laki selalu diidentifikasi  berdasarkan  jenis  kelamin  yang diferensiasi  secara  biologis.  Padahal  sejatinya makna  gender  sebagai  pembedaan  antara maskulinitas  dan  feminitas  yang  dibangun melalui  konstruksi  sosial  yang  membentuk identitas.  Identitas  inilah  yang  mengarah  pada pembagian  peran  sosial,  tanggung  jawab  dan kewajiban, hak, sikap, dan posisi perempuan dan laki-laki  dalam  masyarakat,  baik  dalam  konteks politik  dan  ekonomi  atau  bahkan  pada  aspek kehidupan  lainnya. 1 Pada  realitanya  dalam konteks pembangunan seringkali dalam implementasinya  bias  gender.  Hal  ini  diartikan meskipun  adanya  kemajuan  besar  gender  dalam dunia internasional, namun kebijakan pembangunan tetap menjadi suatu permasalahan.
Penyebab
utamanya karena adanya ketidakadilan dalam menjalankan agenda pembangunan    bagi  perempuan. 2 Menghindari ketidaksetaraan  ini,  maka  diperlukan  adanya implementasi dari konsep Gender and Development  (GAD). GAD  memastikan  adanya kesetaraan  dalam  kontrol,  pemanfaatan  serta partisipasi  yang  sama  antara  perempuan  dan laki-laki dalam konteks pembangunan. 3
1 L. Sjoberg, Gender and International Security Feminist perspectives , Routledge, New York, 2010, p.11
2 World Bank , Gender Equality and Development: World Development Report 2012, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC, 2011.
3 J. L. Parpart (eds), Theoretical Perspectives on Gender and Development , International Development Research Centre, Canada, 2000, p.39.
Dalam studi feminisme, GAD dikategorikan  dalam “gender  mainstreaiming ” atau pengarusutamaan gender.
Gender  mainstreaming mengintegrasikan perspektif gender ke dalam persiapan, perancangan, penerapan, monitoring dan evaluasi  kebijakan,  peraturan  pelaksanaan  dan program pembiayaan, dengan tujuan mendukung kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan. 4 Setengah dari populasi negara adalah perempuan,  namun  mereka  hanya  memegang sekitar  seperlima  dari  posisi  yang  dipilih pemerintah.  Realita  ini  menggambarkan  bahwa partisipasi perempuan di semua bidang kehidupan  sangat  penting  dalam  mewujudkan peran  mereka  sebagai  agen  dan  penerima manfaat pembangunan sepenuhnya.
Menanggapi  realita  yang  ada  bahwa tidak semua negara-negara di dunia mengindahkan  ataupun  menggunakan  konsep GAD  dalam  program  pembangunan.  Banyak spekulasi  beranggapan  bahwa  negara  memang dengan sengaja tidak memberikan ruang kepada perempuan dalam konteks pembangunan.
Kalaupun  peluang  itu  ada,  namun  perempuan hanya  menduduki  posisi  dan  peran  tertentu  dan menempatkan  laki-laki  dengan  posisi  lebih tinggi.
Kondisi  ini  berbanding  terbalik  dengan Filipina,  berbicara  mengenai  kesetaraan  gender menurut global  gender  gap 2018  salah  satu negara  di  Asia  Tenggara  ini  menduduki
4 C. Kabonesa, ‘Gender Mainstreaming and Implications for Peace’, dalam D.Rodríguez & E.N.Togboa (ED), Gender and Peace Building in Africa, University for Peace, Costa Rica, 2005, p.17.
202 Okta Meryana Dewi | Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
peringkat  ke-8  di  dunia  dan  peringkat  tertinggi se-Asia sebagai negara dengan tingkat kesetaraan gender. 5 Pendudukan posisi ini bukan tanpa  alasan,  keberhasilan  Filipina  dalam menciptakan kesetaraan posisi antara perempuan dan  laki-laki  karena  kesadaran  besar  para pemerintah  dalam  menciptakan  peraturan  GAD yang dituangkan dalam Undang-Undang.
Terutama  difokuskan  dalam  tiga  hal  yaitu The Magna  Carta  of  Women (MCW)  dan The Philippine Plan for Gender-Responsive Development  (PPGD)  1995−2025. Aturan- aturan  ini  yang  kemudian  diimplementasi  di berbagai  sektor  yaitu  ekonomi,  pendidikan, kesehatan  dan  politik  sekaligus  sebagai  bahan dan  indikator  utama  keberhasilan  kesetaraan gender di Filipina.
Keberhasilan Filipina kemudian menjadi cerminan  bagi  negara-negara  ASEAN  dalam menangani  isu-isu  prioritas  perempuan  dan gender  di  ASEAN.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  diselenggarakannya  Konferensi  Pejabat Senior,  yang  dipimpin  oleh ASEAN  Committee on  Women (ACW),  melalui  focal  point  Filipina yaitu Philippine Commission on Women (PCW). Konferensi ini bertujuan memperdalam pemahaman  mereka  tentang Gender  and development (GAD)  terutama  dalam  menangani isu-isu perempuan yang diakui secara internasional  yang  relevan  dengan  mandat badan-badan  sektoral ASEAN  Socio-Cultural Community (ASCC).  Di  antaranya  praktik  yang baik, Gender Mainstreaming, and elimination of Violence  Against  Women (VAW)  and Violence Against Children (VAC). 6
Meskipun  kemudian,  penulis  mendapati bahwa  tidak  semua  dari  keempat  sektor
5 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2018 , Committed to improving the state of the world, Switzerland, 2020, p.7.
6 The Philippine news agency, PH hosts ASEAN confab to advance gender mainstreamin g, diakses melalui<https://www.pna.gov.ph/articles/1039537>, di akses pada 15 sept 2021.
(ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  politik) tersebut  berjalan  baik,    terutama  pada  sektor kesehatan yang masih perlu mendapat perhatian besar  para  pemerintah  Filipina.  Di  sisi  lain, Filipina  menduduki  peringkat  terbaik  dalam sektor politik. Para perempuan Filipina dianggap sebagai pemecah rekor di Asia Tenggara dengan partisipasi perempuan terbanyak yang menduduki roda pemerintahan.
Pemerintah dan para stakeholder Filipina  memasukkan  kesetaraan  gender  dalam kebijakan  dan  program  menuju  pencapaian pembangunan  berkelanjutan  (UNDP  Philippines ,  2010).  Pernyataan  ini  mengartikan  bahwa Filipina  dapat  menjadi  negara  yang  mempunyai kesetaraan  gender  tertinggi  di  Asia,  karena pemerintah  Filipina  sadar  akan  pentingnya gender  dalam  pembangunan  negara.  Seperti adanya  sebuah  kerangka  kerja  dari  program United Nations Development Programme (UNDP)  yang  diimplementasikan  pemerintah Filipina  dalam  undang-undang.    Dimana kerangka  kerja  ini  bertujuan  untuk  memantau serta mengevaluasi program kesetaraan pemberdayaan perempuan.
Penulis  memahami  bahwa  keberhasilan pembangunan  tidak  hanya  dilihat  dari  efek ekonomi,  namun  dilihat  bagaimana  perempuan dan  laki-laki  dapat  bekerja  secara  bersama. Untuk  itu,  dalam  penulisan  ini  penulis  akan memusatkan  fokus  pada  3  faktor  sebagai argumen utama dari keberhasilan Filipina dalam penerapan  GAD,  diantaranya  yaitu pertama, adanya The  Magna  Carta  of  Women (MCW). Kedua , The  Philippine  Plan  for  Gender- Responsive  Development  (PPGD)  1995−2025 . dan Ketiga ,  Implementasi  penerapan  GAD diberbagai  sektor yaitu ekonomi, politik pendidikan dan kesehatan.

## Kerangka Konseptual

## Gender mainstreaming
Gender  mainstreaming diperkenalkan dalam The Beijing Declaration and Platform for Action tahun 1995, sebagai keluaran Konferensi Dunia  Keempat  tentang  Perempuan  yang menegaskan  bahwa  "Pemerintah  dan  aktor  lain harus mempromosikan kebijakan yang aktif dan terlihat  dari  pengarusutamaan  perspektif  gender ke  dalam  semua  kebijakan  dan  program, sehingga  sebelum  keputusan  diambil,  analisis dibuat  tentang  dampaknya  terhadap  perempuan dan laki-laki”. Konsep ini dikembangkan karena adanya  keprihatinan  feminis  dalam  konteks pembangunan  yang  telah  lama  dieksplorasi, sehingga  memasukkan  kesetaraan  gender  dalam proses dan tujuan pembangunan.
Pemerintah  dan  aktor  lainnya  termasuk organisasi internasional didesak untuk mengadopsi  konsep gender  mainstreaming sebagai bagian dari tujuan strategis dan tindakan di dua belas bidang perhatian kritis ( Women and poverty,  Education  and  training  of  women, Violence  against  women,  Women  and  armed conflict,  Women  and  the  economy,  Women  in power and decision-making, Institutional mechanisms, Human rights of women, Education and Training of Women, Women and the media, Women and the environment, The girl child ). 7
Dalam  persepektif  feminisme,  menurut Kabonesa bahwa gender mainstreaming sebagai suatu  strategi  untuk  mewujudkan  kesetaraan gender  dengan  mengintegrasikan  perspektif gender  ke  dalam  persiapan,  perancangan, penerapan,  monitoring  dan  evaluasi  kebijakan, peraturan pelaksanaan dan program pembiayaan, dengan  tujuan  mendukung  kesetaraan  antara laki-laki  dan  perempuan,  dan  menghapus
7 United Women, “Beijing Declaration and Platform Action : Beijing +5 Political Declaration and Outcome”, Fourth World Conference on Women , New York, 4 – 15 September 1995.
diskriminasi. 8 Caroline  Moser  and  Annalisa Moser,  praktik  pengarusutamaan  gender  dapat dilihat dalam tiga tahap: mengadopsi terminologi  kesetaraan  gender  dan gender mainstreaming ,  menerapkan  kebijakan gender mainstreaming , dan mengimplementasikan gender mainstreaming:
1. Mengadopsi terminologi Gender mainstreaming
Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  PBB  atau The  UN  Economic  and  Social  Council (UN ECOSOC)  pada  tahun  1997  mendefinisikan gender mainstreaming sebagai mencapai kebijakan  kesetaraan  gender,  yaitu  proses menilai  implikasi  bagi  perempuan  dan  laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk Undang-Undang, kebijakan atau program,  di  semua  bidang  dan  di  semua tingkatan. Strategi untuk menjadikan keprihatinan  dan  pengalaman  perempuan  serta laki-laki  sebagai  dimensi  integral  dari  desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi  dan  sosial  sehingga  perempuan  dan laki-laki  mendapat  manfaat  yang  sama  dan ketidaksetaraan  tidak  dilestarikan. 9 Salah  satu upaya  untuk  mengadopsi  pengarusutamaan gender  adalah  melalui  pembentukan  unit  atau divisi  khusus  di  lembaga  yang  menangani masalah perempuan dan gender. 10
Gender  mainstreaming tidak  bisa  lepas sebagai  pelembagaan  isu  gender  dalam  konteks pembangunan. Pembuktiannya ialah sejak Konferensi  Perempuan  Dunia  Keempat  PBB  di
8 C. Kabonesa, ‘Gender Mainstreaming and Implications for Peace’, dalam D.Rodríguez & E.N.Togboa (ED),
Gender and Peace Building in Africa, University for Peace, Costa Rica, 2005, p.17.
9 United Nations, ‘Gender mainstreaming an Overview’, Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, New York, 2002.
10 Athiqah Nur Alami, ‘The Implementation of Gender Mainstreaming in ASEAN’, The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 1, No. 2, January 2018, pp.
185-207, diakses pada 07 Agustus 2020.
Beijing  tahun  1995,  pengarusutamaan  telah disahkan  dan  diadopsi  serta  diimplementasikan oleh  berbagai  organisasi  internasional,  seperti world  bank , United  Nations  Development Programme (UNDP), Organization  for  Security and Co-operation in Europ e (OSCE), European Union (EU).  Seperti  adanya  pembentukan Women in Development (WID) pada tahun 1980, yang  digantikan  oleh  pendekatan Gender  and Development (GAD) pada tahun 1990-an. 11
Sejak konferensi PBB, gender mainstreaming telah  diadopsi  oleh  Uni  Eropa sebagai  dasar  kebijakan  gendernya,  bahkan  Uni Eropa  dianggap  sebagai  aktor  utama  dalam pengembangan  pengarusutamaan  gender  di periode kontemporer. Uni Eropa telah menggunakan berbagai instrumen untuk mengejar agenda kesetaraan gendernya.
Contohnya  adanya  pembentukan European Commission's  third  medium-term  Community action  programme  on  equal  opportunities  for women  and  men  (1991-1995) .  Dewan  Menteri Nordik  telah  memutuskan  Program  Kerja  Sama Nordik  pada  Kesetaraan  Gender  1995-2000, diadopsi  pada  Maret  1995  mengambil  langkah aktif  untuk  memiliki  aspek  kesetaraan  gender dimasukkan  dalam  semua  bidang kebijakan  dan di semua tingkatan. Pernyataan tersebut merupakan  pilar  utama  strategi  kerja  sama dalam kesetaraan gender. Selanjutnya diputuskan  untuk  mengambil  langkah  aktif menguji  model  integrasi  perspektif  gender. Proyek  percontohan  tiga  tahun  itu  diluncurkan pada tahun 1997,
dengan tujuan mengembangkan  dan  menguji  metode  dan  alat untuk gender mainstreaming. 12
11 Björg Ryan, Gender Mainstreaming and Empowerment Concepts studied in a development cooperation programme in Kenya supported by Sweden, Master Thesis in Africa and International Development Centre for Africa Studies, August, 2007.
12 UNHCR, ‘Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices’, Final Report of Activities of the Group of
2. Menerapkan kebijakan gender mainstreaming
Ketika  suatu  institusi  telah  mengadopsi konsep gender  mainstreaming dengan  adanya pembentukan  unit  khusus,  proses  selanjutnya ialah membuat kebijakan gender mainstreaming . Dalam pelaksanaannya terdapat prasyarat penting  yang  diperlukan  atau  kondisi  fasilitasi untuk gender mainstreaming , diantaranya:
1. political will
Negara  harus  mendefinisikan  kesetaraan gender  sebagai  salah  satu  tujuan  utamanya. Dengan meratifikasi Konvensi CEDAW menunjukkan  komitmen  yang  nyata.  Namun, hanya  meratifikasinya  tidaklah  cukup, gender mainstreaming harus  dilakukan  sesuai  dengan masalah  politik.  NGO  menjadi  penting  dalam membantu  menciptakan  kemauan  politik  ini. Selain  itu,  pemerintah  harus  mengeluarkan 'pernyataan misi' yang menyatakan dengan jelas niatnya  untuk  mengarusutamakan  perspektif kesetaraan  gender  ke  dalam  semua  kebijakan dan program, dan menunjukkan bahwa tujuannya adalah agar program dan kebijakan ini secara  efektif  akan  mempromosikan  dan mengarah pada kesetaraan gender.
2. Specific gender equality policy
Undang-undang  merupakan  dasar  yang diperlukan  untuk  mempromosikan  kesetaraan gender  misalnya  Undang-Undang  mengenai kesempatan  yang  sama  dan  Undang-Undang anti-diskriminasi.
3. Statistik
Data tentang situasi perempuan dan laki-laki serta  hubungan  gender  saat  ini,  mutlak diperlukan untuk gender mainstreaming . Masalahnya  bukan  hanya  statistik  tidak  selalu dipisahkan  berdasarkan  jenis  kelamin,  tetapi juga data tersebut terkadang  bias gender.
Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS) , Strasbourg, May 1998, p.47.
205 Okta Meryana Dewi | Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
4. Comprehensive  knowledge  of  gender relations
Gender  mainstreaming membutuhkan  studi gender  yang  kuat  karena  tujuan  utamanya  ialah untuk  mencapai  kesetaraan  gender.  Perbedaan yang  ada  antar  negara,  dalam  hal  tingkat perkembangan studi gender atau tingkat interaksi  antara  studi  gender  dan  proses kebijakan, menggarisbawahi peran penting yang dimainkan  oleh  para  ahli  eksternal  ini. Gender mainstreaming melibatkan reorganisasi, pengembangan,  implementasi  dan  evaluasi proses kebijakan,
5. Necessary funds and human resources
Sarana  keuangan  adalah  prasyarat  mutlak untuk gender  mainstreaming .  Pengarusutamaan menyiratkan  realokasi  dana  yang  ada.  Bahkan jika  negara  menunjukkan  kemauan  politik  yang diperlukan  dan  memiliki  kebijakan  kesetaraan gender  yang  komprehensif  dan  pengetahuan rinci  tentang  hubungan  gender  yang  mereka miliki,  ini  tidak  akan  memungkinkan  mereka untuk  mengadaptasi  teknik  dan  alat  kebijakan yang  ada,  membuat  saluran  baru  kerjasama  dan menyediakan    pelatihan  gender  untuk  pembuat kebijakan.
6. Participation  of  women  in  political  and public  life  and  in  decision-making
processes
Jelas akan sulit untuk mendapatkan kemauan  politik  untuk gender  mainstreaming jika perempuan tidak sepenuhnya terlibat dalam kehidupan  politik  dan  publik  dan  dalam pengambilan  keputusan  secara  umum. 13 Oleh karena  itu,  penting  bagi  perempuan  untuk memasuki  kehidupan  politik  dan  publik  dalam jumlah  yang  jauh  lebih  besar.  Hal  tersebut sangat penting bagi perempuan untuk memasuki proses pengambilan keputusan, serta memastikan  bahwa  berbagai  nilai,  minat  dan
13 UNHCR, GENDER MAINSTREAMING: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, pp.23-25
pengalaman  hidup  perempuan  dipertimbangkan saat keputusan dibuat.

## 3. Implementasi gender mainstreaming
Tahap  terakhir  dari  strategi gender mainstreaming adalah  implementasi,  di  mana tantangan  terlihat  pada  sebagian  besar  praktik secara  kelembagaan  maupun  operasional. 14 Kegiatan  kelembagaan  menangani  dinamika internal pembangunan organisasi seperti kebijakan,  struktur,  sistem,  dan  prosedur. Sedangkan  kegiatan  operasional  membahas kebutuhan  untuk  mengubah  program  kerja  di mana  organisasi  terlibat.  Secara  operasional program  pembangunan  mendukung  dua  tujuan yang  saling  melengkapi  dari  kesetaraan  gender struktural dalam masyarakat, dan pemberdayaan perempuan  yang  hidup  dalam  kemiskinan. 15 Implementasinya  masih  menghadapi  banyak tantangan.  Salah  satu  tantangannya  adalah hilangnya  potensi  tujuan  politik  feminis  dalam proses  pengarusutamaan  kelembagaan.  Oleh karena  itu,  memastikan  tercapainya  tujuan kesetaraan  gender  dalam  penerapan  gender kebijakan gender  mainstreaming membutuhkan upaya  dan  komitmen  yang  lebih  besar  dari semua pemangku kepentingan.

## Metodologi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatitf . Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dan  cenderung mengutamakan  analisis  dari  subjek  peneliti. Alasan  lainnya  karena  kualitatif  dianggap  lebih relevan  dalam  penelitian  implementasi  gender mainstreaming di Filipina.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian tersebut bersumber dari berbagai literatur seperti
14 Caroline Moser and Annalisa Moser, Gender Mainstreaming Since Beijing: A Review of Success and Limitations in International Institutions, Gender and Development, July, 2005, p.4.
15 Fenella Forter & Caroline Sweetmen, ‘Mainstraiming Gender in Development A Critical Review’, Oxfam GB, United Kingdom, 2005.
206 Okta Meryana Dewi | Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
buku yang berkaitan dengan pemikiran para ahli terkait gender  mainstreaming .  Selain  itu  jurnal, laporan  dari  pemerintahan,  artikel,  surat  kabar maupun  media  internet  yang  kesemuanya berkaitan  dengan  tema  kesetaraan  gender, gender mainstreaming , perempuan dan pembangunan,  gender  di  Asia  Tenggara  dan beberapa  kata  kunci  maupun  peneliti  terdahulu mengenai gender di Filipina.

## Analisis
A. Terminologi  Gender  Mainsraiming dalam Kesetaraan Gender di Filipina
Negara-negara  dikawasan  Asia  Tenggara memiliki  tingkat  keragaman  yang  berbeda  dari aspek  ekonomi,  politik  dan  budaya,  namun dibalik  perbedaan  itu  tingkat  pembangunan manusia  dapat  dikatakan  memiliki  kesamaan yang  baik.    Warisan  relasi  gender  yang  relatif menguntungkan dan ketahanan serta pragmatisme  masyarakat  lokal  menunjukkan bahwa  perempuan  Asia  Tenggara  dapat  melihat masa  depan  yang  menjanjikan.  Salah  satunya Filipina, sejarah kolonialisme oleh Spanyol telah berimplikasi  pada  ketidaksetaraan  gender  yang kemudian  menanamkan  budaya  patriarki  antara kaum elit dan kaum marginal di kalangan orang Filipina.
Dibalik  sejarah  tersebut,  Filipina  memiliki tingkat  kesetaraan  gender  yang  lebih  baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya dikawasan Asia terkhusus Asia Tenggara. 16 Global  Gender  Gap  Report 2018, yang  mengkaji  tingkat  kesenjangan  antara perempuan  dan  laki-laki  di  149  negara  melalui empat  dimensi,  yaitu  Partisipasi  dan  Peluang Ekonomi,  Pencapaian  Pendidikan,  Kesehatan dan  Kelangsungan  Hidup,  dan  Pemberdayaan
16 Manasi Mathkar, ‘Philippines leads Asia in gender equality’, diakses melalui  < https://www.thehindu.com/news/international/philippines- leads-asia-in-gender-equality/article26351544.ece> , diakses pada 9 Agustus 2020.
Politik. 17 Filipina sebagai satu-satunya negara di Asia  yang  masuk  dalam    peringkat  ke-8  besar global sebagai negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Kedudukan ini berdampingan  dengan  negara-negara  yang berada di peringkat ke-10 besar seperti Islandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Nikaragua, Rwanda, Selandia Baru, Irlandia, dan Namibia. 18
Global  Gap  Gender  Report 2018  menunjukkan bahwa  Filipina  hampir  menutup  80  persen  dari keseluruhan  kesenjangan  gendernya.  Penilaian kesetaraan  gender  tertinggi  di  Filipina  pada sektor pendidikan yang dapat dikatakan sepenuhnya  menutup  kesenjangan  gender. 19 Dilanjutkan  dengan  dimensi  partisipasi  dan peluang  ekonomi  karena  adanya  peningkatan kesetaraan  upah  untuk  pekerjaan  serupa  serta mampu  menutup  kesenjangan  gender  dalam pemberdayaan  politik.  Filipina  bukanlah  negara yang  sempurna  dalam kesetaraan gender, dalam dimensi  kesehatan  dan  kelangsungan  hidup negara  ini  masih  memiliki  beberapa  catatan untuk  memperbaiki  diri  terutama  perbedaan kesehatan  perempuan  dan  laki-laki  berdasarkan angka harapan hidup. 20
Pencapaian  Filipina  disinyalir  karena  latar belakang gerakan perempuan yang dinilai sangat aktif dan dinamis. Hal ini menempatkan masalah kesetaraan  gender  di  garis  depan  wacana nasional  dan  menghalangi  penurunan  status perempuan  dalam  masyarakat  modern  Filipina. Disisi lain, terdapat banyak organisasi dan LSM yang mendukung kesetaraan gender dan masalah perempuan  terkait  lainnya.  Keuntungan  hukum
17 World Economic Forum, ‘Global Gender Gap Report 2018’, Committed to improving the state of the world , Switzerland, 2018, p.4.
19 ABS-CBN, ‘Philippines is world's 8th best in gender equality, top in Asia: report’, diakses melalui < https://news.abs-cbn.com/news/12/19/18/philippines-is- worlds-8th-best-in-gender-equality-top-in-asia-report>, pada 1 Agustus 2020 .
20 Sofia Tomacruz, ‘Philippines climbs to No. 8 in 2018 Global Gender Gap report’, diakses melalui < https://rappler.com/nation/philippines-ranking-global- gender-gap-report-2018 >, pada 13 Agustus 2020
dan  kebijakan  ini  dihasilkan  dari  suara  kuat perempuan  yang  dimulai  bahkan  selama perjuangan  anti  kediktatoran  yang  memuncak dengan  naiknya  Corazon  Aquino  sebagai presiden perempuan pertama di negara itu. 21

## B. Penerapan
Kebijakan

## Gender
mainstreaming di Filipina Dalam penjelasannya sebelumnya
bahwa  dalam  penerapan  gender  mainstreaming terdapat enam prasyarat penting yang diperlukan atau kondisi fasilitasi untuk gender mainstreaming, diantaranya:
1. political will
Pemerintah dan para stakeholder
Filipina  memasukkan  kesetaraan  gender  dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan.  Pernyataan  ini  mengartikan bahwa  Filipina  dapat  menjadi  negara  yang mempunyai  kesetaraan  gender tertinggi  di  Asia, karena pemerintah Filipina sadar akan pentingnya  gender  dalam  pembangunan  negara. Seperti  adanya  sebuah  kerangka  kerja  dari program United
Nations Development
Programme (UNDP)  yang  diimplementasikan pemerintah  Filipina  dalam  Undang-undang. Kerangka  kerja  ini  bertujuan  untuk  memantau serta mengevaluasi program kesetaraan pemberdayaan perempuan. Perwujudaan kebijakan Gender  mainstreaming di  Filipina, dipengarui dengan beberapa faktor , diantaranya adanya The  Magna  Carta  of  Women (MCW), The  Philippine  Development  Plan  for  Women (PDPW)  1989-1992 ,  dan The  Philippine  Plan for  Gender-Responsive  Development (PPGD) 1995−2025.
2 .  Specific gender equality policy
Dalam poin ini menjalaskan terkait peraturann  sepesifik  yang  tertuang  dalam Undang-undang  yang    merupakan  dasar  yang diperlukan  untuk  mempromosikan  kesetaraan
21 C. A. Q. Anonuevo, ‘An Overview of the Gender Situation in the Philippines,’ Friedrich-Ebert-Stiftung Philippine Office, Philippines, September 2000.
gender.  Dalam  mewujudkan  hal  ini,  Filipina memiliki beberapa Undang-Undang dan peraturan diantaranya:
1. The Magna Carta of Women (Republic

## Act No. 9710)
Merupakan  sebuah  undang-undang  yang mendefinisikan bahwa hukum hak asasi perempuan komprehensif yang berupaya menghapus  diskriminasi  terhadap  perempuan dengan  mengakui,  melindungi,  memenuhi  dan mempromosikan  hak-hak  perempuan  seperti hak-hak ekonomi, sosial dan politik perempuan. 22
MCW mengimplementasikan Convention on the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against  Women (CEDAW),  yang  berupaya menghilangkan diskriminasi dengan membongkar  struktur  sosial,  seperti  hukum  dan institusi,  yang  memperlakukan  perempuan secara  tidak  setara  dan  menghalangi  mereka untuk mencapai pembangunan sepenuhnya. 23
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah Filipina harus "memastikan kesetaraan  substantif  pria  dan  wanita"  dan memberi mandat kepada Negara untuk mengambil  langkah-langkah  untuk  meninjau, mengubah  atau  mencabut  undang-undang  yang diskriminatif  terhadap  perempuan  dalam  waktu tiga  tahun  sejak  Undang-undang  tersebut berlaku.  Untuk  memastikan  implementasi  yang tepat,  Presiden  Arroyo  menugaskan Philippines Commission  on  Women (PCW)  menyusun Implementing  Rules  and  Regulations (IRR) untuk  Magna  Carta.  Tujuan  IRR  adalah  untuk
22 Chairperson MYRNA T. YAO Nati , Gains in Gender Mainstreaming:
The Philippine Experience, National Commission on the Role of Filipino Women Republic of the Philippines, Filipina, 2014, p.8.
23 R. Kiesel & E. Rottach, The Fade-Away Effect: Findings from a Gender Assessment of Health Policies and Programs in the Philippines , Health Policy Project, Washington DC, 2014, p.10
menjelaskan  setiap  ketentuan  undang-undang baru  melalui  departemen  pemerintah  dan lingkup  instansi    .  Proses  penyusunannya  telah menjadi  upaya  nasional  dan  telah  mencakup serangkaian  konsultasi  regional  oleh  PCW dengan organisasi  masyarakat sipil, unit pemerintah daerah, dan entitas lainnya. 24
Semua  hak  dalam  Konstitusi  Filipina  dan hak-hak diakui di bawah instrumen internasional yang  ditandatangani  dan  diratifikasi  oleh Filipina,  sesuai  dengan  hukum  Filipina  akan menjadi hak-hak wanita di bawah Magna Carta of  Women .  Hak-hak  ini  akan  dinikmati  tanpa diskriminasi sejak hukum melarang diskriminasi terhadap  perempuan,  baik dilakukan  oleh  badan publik  dan  swasta  atau  perseorangan. 25 Melalui framework ini MCW dapat mendorong kebijakan pemerintah Filipina untuk lebih peduli terhadap perempuan. Pemerintah Filipina percaya  dengan  diadopsinya  MCW  dapat dijadikan  sebagai  nilai  fundamental  yang  harus tercermin  dalam  pembangunan  dan  berpendapat bahwa  perempuan  adalah  agen  pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima pembangunan yang  pasif  sehingga  memungkinkan  partisipasi perempuan dalam perumusan, implementasi dan evaluasi  kebijakan  dan  rencana  pembangunan lokal, nasional, dan regional. 26
Instrumen  hukukm  lainnya  ialah  penguatan hukum  mengenai  kesetaraan  gender  berangkat dari instrumen internasional yaitu Committee on the  Elimination  of  Discrimination  against Women  ( CEDAW)  yang  diadopsi  pada  1979 oleh Majelis Umum PBB, yaitu sebagai undang- undang  hak  asasi  perempuan  internasional  atau perjanjian  internasional  pertama  dan  satu- satunya  yang  membahas  secara  komprehensif
24 Republic Act 9710: Magna Carta of Women, diakses dari < https://pcw.gov.ph/law/republic-act-9710>, diakses pada 10 Agustus 2020.
25 Philippine Commission on Women,
26 PCW, The Magna Carta of Women , Philippine Commission on Women, Philippines, 2010. p.2.
hak-hak  perempuan  tidak  hanya  dalam  ranah sipil  dan  politik,  tetapi  juga  dalam  ranah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keluarga.  CEDAW  menganggap  diskriminasi terhadap  perempuan  sebagai  pelanggaran  hak asasi  manusia.  Filipina  sebagai  negara  yang menghormati kedudukan perempuan menjadikan sebagai  negara  anggota  CEDAW.  Pada  tahun 1980  Filipina  menandatangani  CEDAW  dan meratifikasinya  pada  1981. 27 Berangkat  setelah diratifikasinya  CEDAW  Filipina  mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang serata gender.
Dibuktikan  dengan  tertulis  dalam  Konstitusi 1987 pada 2 pasal berikut, yaitu pasal II ayat 14, menegaskan bahwa:
" The State recognizes the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental  equality  before  the  law  of  women and men ”. Pasal 13 ayat 14 menyatakan bahwa " The  State  shall  protect  working  women  by providing safe and healthful working conditions, taking  into  account  their  maternal  functions, and  such  facilities  and  opportunities  that  will enhance their welfare and enable them to realize their full potential in the service of the nation. 28
CEDAW  merupakan  kunci  diterapkannya gender mainstreaming , sehingga adanya ketentuan  konstitusional  dan  upaya  perluasan prinsip-prinsipnya, berbagai peraturan perundang-undangan  disahkan  yang  berkaitan dengan  berbagai  aspek  perempuan  dan  masalah gender, Daftar tersebut meliputi:
27 UNIFEM,’Going CEDAW in the Philippines’ The UNIFEM CEDAW South East Asia Programme 2005- 2008, Philippine, 2009.
28 Philippines's Constitution of 1987 Of  The Republic Of The Philippine , 1987, Philippine.
Tabel.1 Hukum Kebijakan Gender
source C.A.Q. Anonuevo (2000)

## 3. Statistik
Data tentang situasi perempuan dan laki-laki serta  hubungan  gender  saat  ini,  mutlak diperlukan untuk gender mainstreaming.
1. The  Philippine  Development  Plan  for Women (PDPW) 1989-1992
Fomulasi  dasar  pemikiran  dari  PDPW  ialah untuk  menerjemahkan  tujuan Medium-Term Philippine  Development  Plan (MTPDP)  ke dalam  kebijakan,  program  dan  tindakan  konkrit yang  menangani  masyarakat  miskin  dan ketidakberuntungan  tidak  hanya  berdasarkan kelas,  kota  atau  wilayah  tetapi  juga  dalam  hal gender  yang  mengalir  dari  provosi  kesetaraan gender  dalam  konstitusi:  "perempuan,  yang merupakan  setengah  dari  populasi  bangsa,  akan dimobilisasi secara efektif", dan untuk mematuhi konvensi  dan  perjanjian  internasional  seperti CEDAW  dan  langkah-langkah  awal  untuk kemajuan  perempuan  (FLS). 29 Tujuan  untuk mempromosikan  pembangunan  yang  responsif gender. PDPW membahas keprihatinan perempuan  untuk  kesetaraan  dan  pembangunan di  enam  bidang  utama:  individu,  keluarga,  dan struktur  sosial  budaya,  ekonomi,  politik  dan hukum yang ada.
2. The  Philippine  Plan  for  Gender- Responsive Development (PPGD) 1995−2025.
PPGD  menjabarkan  tujuan  dan  strategi pembangunan  yang  menjadikan  kesetaraan gender  sebagai  program  dan  kebijakan  publik. Peraturan  yang  mengamanatkan  rencana  kerja selama  30  tahun  ini  memastikan  bahwa kebijakan yang ramah perempuan dapat berakar dan  berkembang  meskipun  ada  hambatan  yang
29 Philippine Commission on Women, Hightlight of Philippine Development Plan for Women 1989-1992,
Printed in the Philippine, March 1989. No Kategori Undang- Undang Kebijakan terkait Gender 1 Gender and Development Law 5% dari anggaran lembaga pemerintah adalah untuk gender. 2 Party-List Law Perempuan sebagai perwakilan di badan legislatif melalui pemilihan partai 3 Anti-Sexual Harassment Law Mendefinisikan SH dan menyediakan mekanisme 4 Anti-Rape Law Peningkatan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap
seseorang. 5 Barangay Day Care Center Law Pusat penitipan anak untuk setiap desa. 6 Women in Nation- Building Law Anggaran untuk perempuan dari dana pembangunan pemerintah asing dan lembaga multilateral. 7 Anti Mail- Order-Bride Law Menjadikan praktik ini melanggar hukum. 8 Repatriation Law Repatriasi orang Filipina yang kehilangan kewarganegaraan 9 Non- Discrimination Law in Labor Code Perlindungan perempuan dalam perekrutan dan pembayaran 10 Comprehensive Agrarian Reform Law Persamaan hak bagi perempuan untuk menjadi penerima tanah 11 Military Training equality Perempuan dapat memasuki sekolah militer dan polisi .
210 Okta Meryana Dewi | Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
ditimbulkan oleh sikap dan stereotip tradisional. 30 Kerangka  kerja  PPGD  menuliskan terkait rencana pembiayaan untuk mengimplementasikan Gender and Development (GAD) merupakan pendekatan yang memastikan adanya  kesetaraan  dalam  kontrol,  pemanfaatan serta  partisipasi  yang  sama  antara  perempuan dan  laki-laki  dalam  konteks  pembangunan. 31
Pemerintah  Filipina  mengalokasikan  anggaran dana  untuk  program  GAD  sebanyak  5%  dari anggaran  pemerintah  nasional.  Penganggaran dana  merupakan  suatu  mekanisme  dalam mewujudkan gender  mainstreaming dalam  isu gender. 32 Disisi  lain,  pengganggaran  tersebut sebagai upaya perubahan yang lebih luas menuju pemerintahan responsif gender yang membutuhkan  akuntabilitas,  transparansi,  dan partisipasi.
Tujuan  dari  anggaran  5%  sebagai  dana untuk  mendukung  pengintegrasian  perspektif gender  dalam  program  GAD. 33 Secara  spesifik anggaran  GAD  digunakan  untuk  meningkatkan kapasitas  perencanaan  responsif  gender  melalui peningkatan kompetensi dan merencanakan serta memelihara  data  yang  dipisahkan menurut  jenis kelamin  tentang  ketenagakerjaan  dan  pekerjaan. Anggaran GAD juga digunakan untuk mendukung  proyek-proyek  bantuan  langsung kepada  perempuan,  termasuk  keuangan  mikro percontohan  program  untuk  membantu  pekerja sektor  informal  (banyak  dari  mereka  adalah perempuan)  untuk membuka  rekening  bank  dan untuk  memberikan  kontribusi  melalui  ini  ke
30 Philippine Commission on Women, Plan Framework of the Philippine Plan for Gender-Responsive Development (PPGD) 1995−2025 , National Commission on the Role of Filipino Women, Philippine, 1998, p.7.
31 J. L. Parpart ‘et.al,’ Theoretical Perspectives on Gender and Development , International Development Research Centre, Canada, 2000, p.39.
32 J. Frances ‘et.al,’ Accounting for gender result: A Review of the Philippines GAD of Budget Policy , Women and Gender Institute Miriam Collage, Philippine, 2010, p. 5.
33 J. Frances ‘et.al,’ Accounting for gender result: A Review of the Philippines GAD of Budget Policy , Women and Gender Institute Miriam Collage, Philippine, 2010, p. 5.
sistem jaminan sosial. Anggaran juga digunakan untuk  menyediakan  dukungan  hukum  untuk meningkatkan  keselamatan  tempat  kerja  dan akses  ke  pekerjaan. 34 Melalaui  anggaran  GAD inilah Filipina mampu menggerakkan organisasi wanita,  menghubungkan  masyarakat  sipil  dan pejabat  pemerintah,  serta  mendukung  kegiatan- kegiatan penting yang berorientasi pada perempuan.
Dari  sini  dapat  dilihat  bahwa  keseriusan pemerintah  Filipina  agar  program Gender mainstreaming denga menyisihkan sebanyak 5% dari  anggaran  dana  negara.  Apabila  dilihat bahwa  penerapan  gender  maisntraiming  dana meruoajan  kunci  utama  berjalannya  sebuah program,  kebijakan  maupn  peraturan  yang berbasis  gender.  Dari  pembuktian  ini  daoat dilihat  bahwa  sudah  wajar  apabila  Filipina mampu mencapai kesetaraan gender tertinggi di Asia  karena  kesadaran  politik  meskipun  belum mencapai  klimaks  setidaknya  menggambarkan bahwa  negara  ini  menghormati  gender  dalam pembangunan negara. 35
4. Comprehensive knowledge of gender relations
Gender mainstreaming melibatkan reorganisasi,  pengembangan,  implementasi  dan evaluasi  proses  kebijakan.  Di  Filipina  terdapat The  Philippine  Commission  on  Women (PCW) merupakan  unit  struktur  tata  kelola  pemerintah di  bawah  Kantor  Presiden  yang  memiliki tanggung  jawab  sebagai  pengawasan  untuk memantau  komitmen  tingkat  tinggi  kesetaraan gender.  PCW  bertanggung  jawab  sebagai katalisator  pengarusutamaan  gender,  otoritas atas keprihatinan perempuan, dan advokat utama
34 Asian Development Bank, ‘Good Global Economic and Social Practices to Promote Gender Equality in The Labor Market’,  Philippine, 2013, p.10.
35 R. Kiesel & E.Rottach, ‘The Fade-Away Effect Findings from a Gender Assessment of Health Policies and Programs in the Philippines,’ U.S. Agency for International Development (USAID), 2014.
211 Okta Meryana Dewi | Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender  di  Filipina. 36 PCW  juga  bertindak  untuk memasukkan  gender  ke  dalam  rencana  sektor dan  rencana  pembangunan  seccara  keseluruhan di  masing-masing  lembaga  pemerintah.  PCW bertanggung jawab atas gender pengarusutamaan di tingkat subnasional pemerintah, memperkuat hubungan dan kemitraan  di  antara  mitra,  dan  mempromosikan representasi perempuan. PCW telah menerapkan berbagai mekanisme untuk mendukung pengarusutamaan  gender  dan  akuntabilitas. Disisi  lain,  PCW  melakukan  studi  kebijakan, proyek  percontohan,  dan  menyediakan  layanan dan  sumber  daya  teknis  perempuan  dalam menghadapi kendala yang berbeda dari laki-laki di pasar tenaga kerja.

## 5. Necessary funds and human resources
Sarana  keuangan  adalah  prasyarat  mutlak untuk  gender  mainstreaming.  Pengarusutamaan menyiratkan  realokasi  dana  yang  ada.  Bahkan jika  negara  menunjukkan  kemauan  politik  yang diperlukan  dan  memiliki  kebijakan  kesetaraan gender  yang  komprehensif  dan  pengetahuan rinci  tentang  hubungan  gender  yang  mereka miliki.  Dalam  hal  ini,  lembaga  pemerintah mengalokasikan  setidaknya  5%  dari  total anggaran  mereka  untuk  masalah  gender  dan pembangunan  ditambahkan  ke  Undang-Undang Alokasi  Umum  tahunan  yang  dimulai  tahun 1995.
6. Participation of women in political and public life and in decision-making processes
Pemberdayaan  politik  perempuan  di  Filipina dianggap  sebagai  negara  yang  mempunyai intesnsitas  tertinggi.  Filipina  dapat  dianggap sebagai  panutan  di  bidang  ini  karena  negara  ini
36 The Philippine Commission on Women, ‘History’, diupload pada < https://www.pcw.gov.ph/pcw >, diakses pada 12 Agustus 2020.
berada  di  urutan  ke-13  dalam  peringkat  global untuk pemberdayaan politik perempuan. 37
C. Implementasi  Gender  mainstreaming di berbagai Sektor di Filipina
1. Sektor Ekonomi
Program pemberdayaan ekonomi perempuan  adalah  salah  satu  prioritas  utama Rencana  Kerangka  Kerja  Pemerintah  Filipina untuk Perempuan. Penyebabnya karena partisipasi  angkatan  kerja  wanita  masih  berada pada persentase 50% lebih rendah daripada pria. Perempuan  dicegah  memasuki  angkatan  kerja karena stereotip peran gender, khususnya dalam kaitannya  dengan  tanggung  jawab  reproduksi. Akan  tetapi  partisipasi  perempuan  dalam perekonomian  terus  meningkat  dibeberapa sektor.
Pertama,  pada  pekerja  professional perempuan dan pekerja teknis ( Female Professional  and  Technical  Workers )  memiliki persentase  tinggi  pada  tahun  2005  dan  2006  di 61%  dari  total  pekerja.  Kedua,  perempuan sebagai  menejemen  senior  ( Women  as  Senior Managers  and  Household  Decision  Makers ). Menurut laporan ‘bussiness in women 2020’ dari Grant Thornton International merupakan pengamat  yang  melihat  peluang  kepemimpinan bagi  wanita  di  dunia. 38 Survei  yang  dilakukan terhadap  4.900  eksekutif  senior  di  35  negara, menunjukkan  bahwa  Filipina  berada  pada peringkat  kelima  perempuan  sebagai  posisi manajemen  senior  di  perusahaan  Filipina  yaitu sebanyak  43%,  dan  menduduki  peringkat
37 Nadia Setianto, Advancing Gender Equality in Southeast Asia: Case Studies From the Philippines and Singapore, diakses melalui < https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/a dvancing-gender-equality-in-southeast-asia-case-studies- from-the-philippines-and-singapore/ >, diakses pada 10 september 2021
38 Punongbayan & Araullo, ‘Women in business: report on the Philippines’, Grant Thornton International Business Report 2014 , 2014.
212 Okta Meryana Dewi | Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
pertama  di  Asia. 39 Tiga  posisi  teratas  yang dilaporkan dipegang oleh wanita Filipina adalah kepala  keuangan  (38  persen),  direktur  sumber daya manusia (36 persen), dan kepala operasional  (23  persen)  Laporan  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  bisnis  mengambil  lebih banyak tindakan untuk meningkatkan keragaman  gender.  Sebanyak  94  persen  bisnis Filipina  secara  aktif  berupaya  menghilangkan hambatan  kesetaraan  gender,  seperti  untuk memastikan  akses  yang  setara  ke  peluang  kerja pembangunan ditingkat senior, dan memungkinkan  kerja  yang  fleksibel,  meninjau pendekatan rekrutmen, dan memberikan pendampingan dan pembinaan. 40
Ketiga, Women  and  Overseas  Labor Migration .  Filipina  menduduki  posisi  kedua terbesar  didunia  sebagai  negara  pengekpor tenaga  kerja.  Salah  satu  proyek  pembangunan penting  Filipina  melibatkan  pekerja migran luar negeri,  yang  tenaga  kerjanya  dikomoditaskan dalam  bentuk  pengiriman  uang.  Hal  ini mmeberikan  efek  positif  bagi  Filipina  karena mampu  memainkan  peran  penting  dalam menyumbang  PDB  negara  serta  merangsang pertumbuhan ekonomi. Commission on Filipinos Overseas (CFO) memperkirakan bahwa sebanyak  10,4 jut  aorang Filipina  di luar  negeri yang  merupakan  migran  permanen,  sementara, atau  tidak  resmi2,  yang  berlokasi  di  lebih  dari 200  negara  dan  wilayah  di  seluruh  dunia. 41
Berawal  pada  masa  pemerintahan  Marcos  yang
39 Anri Ichimura, ‘The Philippines Has the Most Women in Top Business Positions, According to Global Survey’, diupload pada 24 Februari 2020 pada laman < https://www.esquiremag.ph/money/industry/women-in- business-2020-a00304-20200224>,diakses pada 10 Agutsus 2020.
40 Bernie, Cahiles-Magkilat, ‘PH tops women in business survey’, diupload pada 23 Februari 2020, https://mb.com.ph/2020/02/23/ph-tops-women-in-business- survey/#:~:text=The%20Philippines%20ranks%20first%20 among,in%20a%20senior%20leadership%20role>, diaksespada 10 Agustus 2020.
41 Jean Encinas-Franco, ‘Fact Sheet:Filipino Women Migrant Workers’, UN Women,
tinggi akan inflasi sektor jasa telah menyebabkan peningkatan besar-besaran pekerja yang  mencari  pekerjaan  kontrak  di  luar  negeri. Pekerja migran Filipina diluar negeri didominasi oleh  perempuan  yaitu  sekitar  54,5%  artinya sebanyak  5  persen  dari  seluruh  penduduk Filipina  bekerja  diluar  negeri. 42 Sebagian  besar migran  perempuan  terlibat  dalam  pekerjaan rumah  tangga  dan  perawatan.  Menurut Central Bank  of  the  Philippines tahun  2016,  Overseas Filipinos  (OFs)    mengirimkan  pengiriman  uang tunai sebesar USD26,9 miliar merupakan hampir 10  persen  dari  GNP  Filipina.  Upaya  ini menghubungkan  kebijakan  migrasi  dengan kebijakan pembangunan bahwa adanya perubahan  luar  biasa  dalam  pemerintahan  di Filipina,  Pada  tahun  2000-an  ekonomi  Filipina memasuki periode pertumbuhan yang mengesankan, yaitu  antara 2011 dan 2016, PDB tumbuh rata-rata sekitar 6 persen per tahun. 43

## 2. Sektor Pendidikan
Pada  dasarnya  Filipina  ialah  negara yang  memberikan  perhatian  besar  pada  bidang pendidikan.  Pernyataan  tersebut  tertulis  dalam The  Constitution  of  the  Republic  of  the Philippines 1987  bahwa  Filipina  menetapkan prioritas  anggaran  tertinggi  untuk  pendidikan. 44 Pasca  perang  dunia  ke-2,  1948  sampai  1970 pendidikan  Filipina  lebih  didominasi  oleh  para laki-laki  dibandingkan  perempuan.  Kondisi berbalik  setelah  tahun  70-an,  kedudukan
42 Sabiha Iman Mohyuddin, Female Migrant Labor in the Philippines: The Institutionalization of Traditional Gender Roles in the Name of Economic Development, Pursuit’,
The Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee , January 2017, 8(1), p.97
43 Maruja M.B. Asis, ‘The Philippines: Beyond Labor Migration, Toward Development and (Possibly) Return, diupload pada 12 Juli 2017, pada laman < https://www.migrationpolicy.org/article/philippines- beyond-labor-migration-toward-development-and-possibly- return >,diakses pada 10 Agustus 2020.
44 World Bank , Gender Equality and Development: World Development Report 2012 , p. 16.
213 Okta Meryana Dewi | Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
perempuan dalam sektor pendidikan mengungguli laki-laki di Filipina.
Dalam  program  GAD  pendidikan  di Filipina  cenderung  menjadi  kebalikan  dari  apa yang  ditemukan  di  banyak  negara  lain.  Angka partisipasi  untuk  anak  perempuan  dan  semua indikator pendidikan lainnya melebihi anak laki- laki. 45 Berkaitan  dengan  hasil  prestasi  belajar, data  juga  mengungkapkan  bahwa  angka  melek huruf  fungsional  pada  anak  usia  10-15  tahun pada  anak  laki-laki  lebih  rendah  (55,5%) dibandingkan  pada  anak  perempuan  (63,0%) 46 . Meski  begitu,  melek  huruf  adalah  universal  di Filipina dengan tingkat melek huruf di atas 98% untuk kedua jenis kelamin.
Grafik 2 . Angka Penyelesaian Pendidikan (Laki-laki & Perempuan) tahun 1948-2015

## Source: Vicente B. Paqueo & Aniceto C. Orbeta
(2019)
Studi  menunjukkan  bahwa  anak  laki- laki  melakukannya  untuk  bekerja  lebih  banyak untuk menambah pendapatan keluarga. Menurut penelitian yang sama, anak laki-laki melaporkan kurangnya minat di sekolah, yang mungkin juga
45 M. Hega, ‘Participation of Women in Philippine Politics and Society: A Situationer , ’ Friedrich-Ebert-Stiftung Philippine Office, Philippine, 2003.
46 Vicente B. Paqueo and Aniceto C. Orbeta Jr, ‘Gender Equity in Education: Helping the Boys Catch Up’, Philippine Institute for Development Studies , April 2019, p.2.
menyebabkan  rendahnya  tingkat  pendaftaran mereka.

## 3. Sektor Kesehatan
Bagian  17  dari  MCW  mengamanatkan pemerintah untuk mengamankan hak perempuan atas  kesehatan  melalui  penyediaan  layanan kesehatan  yang  komprehensif. 47 Pemerintah menyediakan  sarana  dan  prasarana  sehingga upaya  penanganan  kesehatan  antara  perempuan dan  laki-laki  setara.  Dalam  sektor  kesehatan perempuan  biasanya  lebih  cenderung  tinggi mengalami  tingkat  kematian  Ibu  atau  maternal mortality ratio (MMR). 48 Sebuah survei memaparkan  bawa  Filipina  telah  membuat kemajuan  substansial  dalam  meningkatkan kesehatan  dan  kesejahteraan  warganya.  Angka kematian  anak  menurun  dari  80  kematian  per 1.000  kelahiran  hidup  pada  tahun  1990 menjadi 34 kematian per 1.000 pada tahun 2008. 49
Program  asuransi  kesehatan  nasional pada tahun 1994 yang merupakan salah satu dari tuga  dorongan  utama  untuk  mencapai  cakupan kesehatan  universal    dibawah  agenda  kesehatan Aquino,  yaitu The  Philippine  Health  Insurance Corporation (PhilHealth). Program ini
mengambil dimensi yang lebih responsif gender. Rencana Women’s EDGE mencatat:
Gender-responsive  measures  for  social protection  were  initiated  by  PhilHealth through  the  issuance  of  Board  Resolution No. 1479, S 2011, approving the implementation  of  the  partial  subsidy scheme  for  woman  microentrepreneurs, small self-employed and underground economy  workers,  and  PhilHealth  Board Resolution 1613, stipulating the
47 PCW, Magna Carta of Women Implementing Rule and Regulations , Philippine Commission on Women, 2010.
48 M. M. Dayrit ‘et.al,’ ‘The Philippines Health System Review, World Health Organization,’ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies , 8, (2), 2018, p.35.
49 R. Kiesel & E. Rottach, The Fade-Away Effect: Findings from a Gender Assessment of Health Policies and Programs in the Philippines , Health Policy Project,p.4
prioritization  of  unmarried  mothers  and pregnant  women  in  guaranteeing  access  to health insurance. 50
Misalnya, ketentuan khusus diberlakukan  untuk  memberikan  perawatan medis  gratis  kepada  orang  miskin  melalui distribusi  kartu  PhilHealth  oleh  walikota setempat  dan  kapten  barangay  (desa).  Awalnya, kartu-kartu ini hanya dibagikan kepada laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga. Modifikasi terbaru, bagaimanapun, telah memungkinkan  distribusi  kartu  (atau  kartu duplikat) kepada perempuan.

## 4. Sektor Partisipasi Politik
Di  Asia  Tenggara,  tingkat  partisipasi perempuan  di  parlemen  tertinggi  diduduki  oleh Filipina  yang  mencapai  di  atas  rata-rata  yaitu sekitar  23%.  Representasi  politik  perempuan  di Filipina  memiliki  bagian  yang  sama  besar walaupun  cendurung  perempuan  masih  berada pada  titik  rendah  dibandingkan  laki-laki. Pernyaan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa baik  laki-laki  maupun  perempuan  diambil  dari latar  belakang  sosial  ekonomi.  Beberapa pengamat menyatakan bahwa beberapa
perempuan
politisi menjabat sebagai "placeholder" ketika  anggota  laki-laki  dari dinasti politik harus meninggalkan kedudukannya  karena  batasan  masa  kerja. 51
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  faktor  kelas  dan ikata  keluarga  memaikan  peran  kunci  dalam jalur  representasi  perempuan  dikancah  politik. 52
Salah  satu  pencapaian  terbesar  Filipina  dalam kesetaraan  gender  dibidang  partisipasi  politk ialah  mampu  menghasilkan  dua  Presiden perempuan,  yaitu  Maria  Corazon  Sumulong Cojuangco  Aquino  (Cory  Aquino)  dan  Maria
50 Ibid,p.10
51 United States Department of State, ‘Country Reports on Human Rights Practices for 2018, United States’, 2018, p.24.
52 Nankyung Choi, Women’s political pathways in Southeast Asia, International Feminist Journal of Politics , 21(2), 224-248, DOI: 10.1080/14616742.2018.1523683
Gloria  Macaraeg  Macapagal  Arroyo    serta perempuan  menduduki  27  persen  kursi  kongres (Persatuan  Antar  Parlemen  dan  Perempuan PBB).  Disisi lain, peningkatan mencolok dalam jumlah  perempuan  terpilih  yaitu  di  DPR  dan jumlah walikota perempuan juga secara konsisten terus meningkat sejak 1995. 53
Dari  penjelasan  ketiga  argumen  bahwa keberhasilan  Filipina  dalam  penerapan Gender mainstreaming disebabkan  karena  adanya  3 faktor  utama  yaitu  adanya  penerapan  Undang- Undang Magna  Carta  Women (MCW),  adanya rencana kerja nasional atau The Philippine Plan for  Gender-Responsive  Development (PPGD)
1995−2025, dan pengimplementasiannya
Gender mainstreaming secara langsung diberbagai sektor yang menggambarkan keseimbangan  antara  perempuan  dan  laki-laki. Yang  kemudian  diartikan  bahwa  upaya  yang telah  dilakukan  pemerintah  Filipina  dalam mengimplementasikan  GAD  dianggap  sebagai suatu keberhasilan dalam program pembangunan di Filipina.
Apabila dikaitkan dengan konteks pembangunan,  menurut  Amartya  Sen  bahwa “development  as  a  freedom” pembangunan identik  dengan  kebebasan,  artinya  bebas menyampaikan ekspresi, bebas untuk menentukan apa yang terbaik untuk kehidupannya. 54 Kebebasan disini berkaitan erat dengan  Hak  Asasi  Manusia,  dimana  mereka mempunyai  hak  mutlak  yang  tidak  bisa diganggu  oleh  siapapun  termasuk  juga  oleh negara.  Sama  halnya  dalam  salah  satu  sektor implementasi  GAD  di  Filipina  yaitu  partisipasi politik.  Pemerintah  Filipina  dinilai  sangat responsif  dan  bertindak  adil  karena  mampu menerapkan  kebijakan  bahkan  dicantumkan dalam undang-undang untuk memberikan
53 World Bank, Gender Equality and Development: World Development Report 2012 , p. 44.
54 A. Sen, Developement As Freedom , Oxford University Press, New York, 1999, p.4.
kesempatan  kepada  perempuan  untuk  terlibat, berpartisipasi  dan  menyuarakan  haknya  dalam panggung perpolitikan.
Dari  ketiga  opini  dan  argumen  diatas menunjukkan  suatu  pembuktian  keberhasilan implementasi  GAD  di  Filipina.  Sehingga, Filipina  layak  dinobatkan  sebagai  negara tertinggi  dan  role  model  tingkat  kesetaraan gender  di  Asia.  Pemerintah  Filipina  sangat peduli dan memperhatikan kemanfaatan pembangunan  untuk  semua  kalangan.  Sehingga kepentingan-kepentingan  yang  terwujud  tidak hanya  dari  para  kaum  elit  laki-laki.  GAD mengedepankan  persoalan  ini  yaitu  kebebasan, karena apabila tidak adanya kebebasan berekspresi baik dari sektor ekonomi, pendidikan,  kesehatan  bahkan  politik  maka pembangunan  hanya  dirasakan  oleh  kelompok- kelompok tertentu saja.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjabaran  diatas,  maka diapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  dan keseriusan pemerintah Filipina dalam implementasi gender  mainstreaming menjadi suatu  penyebab  keberhasilan  kesetaraan  gender di  Filipina.  Di  sisi  lain,  penerapan  keenam prasyarat dalam gender meainstraiming dianggap  mememnuhi,  sehingga  menjadikan gender  mainstreaming  berjalan  sepenuhnya  di Filipina. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya adopsi  terminologi gender  maisntraiming pada semua  program  mauoun  peraturan  yang  lebih menekankan perempuan dalam prospek pembangunan. Pembuktian selanjutnya
penerapan gender  mainstreaming di  Filipina yaitu  adanya  undang-undang Magna  Carta women (MCW)  yang  merupakan  kerangka  atau upaya  legislasi,  pelaksanaan,  dukungan,  dan program upaya kesetaraan gender dari pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  pemangku kepentingan  lainnya.  Adanya The  Philippine Development  Plan  for  Women  (PDPW)  1989- 1992 bertujuan untuk mempromosikan pembangunan  yang  responsif  gender.  Dan adanya The  Philippine  Plan  for  Gender- Responsive  Development  (PPGD)  1995−2025 sebagai  program  pembangunan  gender  yang menerapkan  alokasi  anggaran  dana  untuk program  GAD  sebanyak  5%  dari  anggaran pemerintah  nasional.  Beberapa  program  dan peraturan  yang  diterapan  oleh  pemerintah Filipina  tersebut  merupakan  program  atau peraturan  inti  dalam  mewujudkan  kesetaraan gender.  Dan  kesemua  program  tersebut  diawasi oleh The  Philippine  Commission  on  Women (PCW) yang bertanggungjawab untuk memantau komitmen  penerapan  gender  mainstreaming. Setelah  undang-undangg,  peraturan  maupun program yang dirancang oleh Filipina, kemudian diimplementasikan  diberbagai  sektor  sebagai penilaian  kesetaraan  gender  yaitu  partisipasi ekonomi  dan  peluang,  pencapaian  pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.  Dengan  ini dapat dikatakan  bahwa  tidak  mengherankan  apabila Filipna  mampu  menduduki  peringkat  pertama kesetaraan  gender  di  Asia.  Apabila  dianalisis dari  segi  hukum  yang  meliputi  undang-undang serta program yang ada Filipina dapat dikatakan lebih baik daripada negara tetangganya, meskipun belum bisa dikatakan sempurna dalam implementasinya.

## Daftar Pustaka
Alami, A. N. (2008). The Implementation of Gender Mainstreaming in ASEAN. The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies , 1(2), pp. 185-207.
ABS-CBN. (2019, December 19). Retrieved August 1, 2020, from Philippines is world's 8th best in gender equality, top in Asia: report: https://news.abs- cbn.com/news/12/19/18/philippines-is- worlds-8th-best-in-gender-equality-top- in-asia-report
Anonuevo, C. A. (2000). An Overview of the Gender Situation in the Philippines.
Araullo, P. &. ( 2014). Women in business: report on the Philippines. Philippine:
Grant Thornton International Business Report 2014.
Asian Development Bank. (2013). Good Global Economic and Social Practices to Promote Gender Equality in The Labor Market. Philippine: Asian Development Bank.
Asis, M. M. (2017, July 12). The Philippines: Beyond Labor Migration, Toward Development and (Possibly) Return . Retrieved 14 August , 2020, from https://www.migrationpolicy.org/article/ philippines-beyond-labor-migration- toward-development-and-possibly- return
Cahiles-Magkilat, B. (2020, February 23). PH tops women in business survey .
Retrieved August 10 , 2020, from https://mb.com.ph/2020/02/23/ph-tops- women-in-business-survey/#:~:text=The Philippines ranks first among,in a senior leadership role
Choi, N. (2018). Women’s political pathways in Southeast Asia. International Feminist Journal of Politics , 21(2), 224-248, DOI: 10.1080/14616742.2018.1523683.
(eds), J. L. (2000). Theoretical Perspectives on Gender and Development. Canada:
International Development Research Centre.
‘et.al', M. M. (2018). The Philippines Health System Review, World Health Organization. Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies , 8(2).
Hega, M. (2003). Participation of Women in Philippine Politics and Society: A Situationer. Philippine: Friedrich-Ebert- Stiftung Philippine Office.
Ichimura, A. (2020, 24 February ). he Philippines Has the Most Women in Top Business Positions, According to Global Survey . Retrieved August 10, 2020, from https://www.esquiremag.ph/money/indu stry/women-in-business-2020-a00304- 20200224
Jr, V. B. (2019). Gender Equity in Education: Helping the Boys Catch Up. Philippine: Philippine Institute for Development Studies.
Kabonesa, C. (2005). Gender Mainstreaming and Implications for Peace. In D. &. E.N.Togboa, Gender and Peace Building in Africa (p. 17). Costa Rica: University for Peace.
Mathkar, M. (2019, February 23). Retrieved August 9, 2020, from Philippines leads Asia in gender equality: https://www.thehindu.com/news/internat ional/philippines-leads-asia-in-gender- equality/article26351544.ece
Mohyuddin, S. I. (2017). Female Migrant Labor in the Philippines: The Institutionalization of Traditional Gender Roles in the Name of Economic Development. he Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee , 8(1).
Moser, C. M. (2005). Gender Mainstreaming Since Beijing: A Review of Success and Limitations in International Institutions. New York : Gender and Development.
PCW. (1987). Philippines's Constitution of 1987 Of The Republic Of The Philippine.
Philippine.
PCW. (1989). Philippine Commission on
Women. Philippine: Hightlight of Philippine Development Plan for Women 1989-1992.
PCW. (1998). Plan Framework of the Philippine Plan for Gender-Responsive Development (PPGD) 1995−2025.
Philippine: National Commission on the Role of Filipino Women.
PCW. (2009). Retrieved August 10, 2020, from Republic Act 9710: Magna Carta of Women: https://pcw.gov.ph/law/republic-act- 9710
PCW. (2009). History . Retrieved August 12,
2020, from
https://www.pcw.gov.ph/pcw
PCW. (2010). Magna Carta of Women
Implementing Rule and Regulations.
Philippine: Philippine Commission on Women.
PCW. (2010). The Magna Carta of Women.
2010: Philippine Commission on Women.
Philippines: Friedrich-Ebert-Stiftung Philippine Office.
Rottach, R. K. (2014). The Fade-Away Effect: Findings from a Gender Assessment of Health Policies and Programs in the Philippines. Washington DC: Health Policy Project.
Ryan, B. (2007). ender Mainstreaming and Empowerment Concepts studied in a development cooperation programme in Kenya supported by Sweden,. Master Thesis in Africa and International Development.
Sen, A., Developement As Freedom , Oxford University Press, New York, 1999.
Sjoberg, L. (2010). Gender and International Security Feminist perspectives. New York: Routledge.
Sweetmen, F. F. (2005). Mainstraiming Gender in Development A Critical Review.
United Kingdom: Oxfam GB.
Tomacruz, S. (2018, December 18). Retrieved August 13, 2020, from Philippines climbs to No. 8 in 2018 Global Gender Gap report:
https://rappler.com/nation/philippines- ranking-global-gender-gap-report-2018
UNHCR. (1998). Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of goodFinal Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS), . Strasbourg: Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS).
UNIFEM. (2009). Going CEDAW in the Philippines. Philippine: The UNIFEM CEDAW South East Asia Programme 2005-2008.
218 Okta Meryana Dewi | Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di  Filipina tahun 2018
United Nations. (2002). Gender mainstreaming an Overview. New York: Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women,.
United States Department of State. (2018).
Country Reports on Human Rights Practices for 2018. United States.
United Women. (1995). Beijing Declaration and Platform Action : Beijing +5 Political Declaration and Outcome. New York: United Women.
World Economic Forum. (2018). Global Gender
Gap Report 2018. Switzerland: World Economic Forum.
World Bank. (2011). Gender Equality and Development: World Development Report 2012. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
World Bank. (2012). Gender Equality and Development: World Development Report 2012. Washington DC: World Bank .
World Bank. (2014). Gender Equality and Development: World Development
Report 2012. Washington DC: World Bank .