## POLITIK PEREMPUAN  BERBASIS GENDER

## Luluk Dwi Kumalasari
Dosen Universitas Muhammadiyah Malang email: Lux_diva@Yahoo.com

## Abstract
The  increasing  number  of  women,  who  concern  in  politics  and have  sensitivity  and  awareness  about  the  important  of  social relation,  economics,  law,  culture  issues  among  women  and  men will trigger gender equality in politics. However, it is not easy as imagined due to patriarchy concept on Indonesian women which have less access to gain high achievement in public sectors. On the other hand, the idealization of political participation of Indonesian women in political practices still not comparable to the number of Indonesian  women.  Therefore,  women  movement  especially  on politics,  quality  improvement  through  education,  and  support women to get excellent prestation in front stage (public area), it is a  effective  way  to  give  opportunity,    appreciation  and  gender equality for women.
Keywords: Politics Representation, gender, sensitivity and awareness

## PENDAHULUAN
Profil perempuan Indonesia pada saat ini masih dihadapkan pada situasi yang dilematis.  Di  satu  sisi  perempuan  di  tuntut  untuk  berperan  dalam  semua  sektor kehidupan, tetapi di sisi lain muncul pula tuntutan agar perempuan tidak melupakan kodrat  mereka  sebagai  perempuan.  Jika  kita  melihat  perempuan  berkarir  maka  kita dapat  melihat  kesulitannya  antara  tuntutan  berekspresi  di  ruang  publik  dan kungkungan  opini  bahwa  karir  seorang  perempuan  merupakan  pintu  masuk ketidakberhasilan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya. 1
Kondisi  perempuan  yang  masih  memprihatinkan  memang  tidak  lepas  dari kondisi  masyarakat  Indonesia  secara  umum  yang  cukup  lama  mengalami  kehidupan dalam  kungkungan  rezim  otoriter.  Hanya  dalam  penggalan-penggalan  sejarah  kita sedikit  menikmati  kehidupan  demokratis  yang  pro  kebebasan  atas  pilihan  rakyat. Sebab  selebihnya  rakyat  memang  hidup  dalam  hegemoni  dan  kooptasi  rezim  yang mengatasnamakan  negara.  Kekuasaan  yang  sentralistik,  hukum  yang  dijadikan  alat legitimasi  politik  untuk  mempertahankan  status  quo,  perekonomian  yang  dikuasai segelintir  orang,  militer  yang  tidak  berpihak  kepada  rakyat,  dan  lainnya.  Pada  masa Orde Baru kaum perempuan Indonesia sebagaimana halnya warga Indonesia lainnya menjadi  terkotak-kotak  dari  segi  ideologis  karena  keanggotannya  dalam  berbagai organisasi yang berafiliasi dengan berbagai partai politik.
Sudut pandang yang muncul dari Pemerintah Orde Baru adalah situasi seperti ini  tidak  menguntungkan  baik  dari  segi  kepentingan  perempuan  sendiri  maupun kepentingan  pembangunan  nasional.  Terkotak-kotaknya  perempuan  dalam  berbagai ormas perempuan telah membuat perempuan dinilai terlalu terlibat dalam perjuangan politik dan melupakan kegiatan lainya yang langsung bermanfaat bagi pengembangan kesejahteraan  hidup  mereka.  Keragaman  ormas  perempuan  itu  juga  dinilai mengganggu kerukunan politik antar perempuan Indonesia. Inilah pola pandang Orde Baru.  Pertimbangan  politik  rezim  Orde  Baru  saat  itu  adalah  mencegah  agar perempuan  menjadi  alat  bagi  masuknya  ideologi  lain  yang  bertentangan  dengan Pancasila.  Pertimbangan  inilah  yang  melatarbelakangi  lahirnya  ormas-ormas perempuan  yang  dibidani  Pemerintah. 2 Maka  di  masa  Orde  Baru,  gambaran  posisi perempuan  sangat  transparan.  Ada  organisasi-organisasi  seperti  PKK,  Dharma Wanita, yang secara khusus mengarahkan peran perempuan untuk mendukung target pembangunan. Salah satu contoh kasus di sini adalah program KB yang mengalkulasi kepatuhan    tubuh perempuan  untuk dipasangi alat kontrasepsi.  Organisasi Kowani yang semula merupakan pejuang-pejuang pioner isu-isu perempuan  dibelokkan oleh negara  untuk  mendukung  apa  yang  disebut  Julia  Suryakusuma  sebagai  ideologi Ibuisme.
Kecurigaan terhadap Orde Baru ini sangat beralasan. Sebab organisasi ini pada ujungnya  berinduk  kepada  birokrasi  dan  tidak  mempunyai  kesempatan  menjadi kekuatan  lobi  perempuan.  Pimpinan  organisasi  perempuan  di  masa  Orde  Baru  juga harus  dikaitkan  dengan  struktur  pimpinan  dinas  pemerintahan.  Praktis,  perempuan ideal  di  masa  Orde  Baru  ditafsiri  sebatas  kelompok  yang  mendukung  karier  suami, menjadi  ibu  rumah  tangga  yang  baik,    dan  melahirkan  anak-anak  bangsa.
1 Loekman Soetrisno, Perempuan, Kemiskinan, dan Pemberdayaan (Jogjakarta: Kanisius, 1997),  hal 61
2 Ibid, hal 74
Kedudukannya  sebagai  warga  negara  tidak  mendapatkan  prioritas  utama.  Ruang publik  yang  tak  ubahnya  ruang  privat.  Sehingga  jelas  bahwa  Orde  Baru  bersikap ganda; satu sisi memberikan ruang publik dengan membuka kesempatan perempuan masuk  ke  dalam  pasar  tenaga  kerja  upahan,  dan  kemampuan  untuk  bersaing  denga laki-laki.  Sedangkan  di  sisi  lain  Orde  Baru  makin  memperkuat  sistem  patriarkis dengan  menempatkan  perempuan  sebagai  penopang  kesuksesan  laki-laki.  Padahal secara  ideal  Orde  Baru  seharusnya  mendorong  perkembangan  suatu  struktur patriarkis ke struktur keluarga egalitarian.
Kondisi  yang  sedemikian  parahnya  baru  disadari  oleh  masyarakat  Indonesia pada  1999  ketika  memulai  konsolidasi  demokrasi.  Konsolidasi  ini  ditandai  adanya pelaksanaan  pemilu  yang  jujur,  adil,  luber  dan  demokratis  serta  meningkatnya kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  mengembalikan  kedaulatan  di tangan  rakyat.  Kelompok  kepentingan  adalah  organisasi  yang  berusaha  memajukan, mempertahankan atau mewakili sikap-sikap yang terbatas atau yang khas. Sedangkan partai  politik  berusaha  memajukan,  mempertahankan,  atau  mewakili  spektrum  yang lebih luas dari sikap.
Masa  transisi  ini  menuntut  peran  serta  semua  elemen  masyarakat  untuk menyukseskan  proses  demokratisasi  yang  sedang  berjalan.  Aktivitas  masyarakat  di bidang  sosial  politik  pun  menjadi  penting.  Kemudian  pada  tahap  inilah  masyarakat mengambil peran dan berbeda-beda partisipasi sosial politiknya. Dari sudut pandang sistem  politik,  partai  politik  dan  kelompok  kepentingan  dapat  dinyatakan  sebagai agen-agen mobilisasi politik. 3 Dua kelompok ini dapat mengambil bentuk-bentuk yang pasif dan aktif.
Kelompok  potensial  yang  dapat  mengambil  peran-peran  politik  sebagai perwujudan  partisipasi  adalah  perempuan.  Arus  gerakan  perempuan  mulai  muncul menunjukkan  penolakannya  atas  iklim  sosial    politik  masa  Orde  Baru.  Mereka bersuara menolak dan melawan kecenderungan kondisi yang menjadikan perempuan sebagai  korban.  Pada  level  organisasi-organisasi  perempuan  bentukan  Pemerintah terjadi  debirokratisasi  sebagai  wujud  keinginan  tumbuhnya  jiwa  egalitarianisme sebagai dasar interaksi antara anggota dan masyarakat.
Gerakan  Reformasi  pada  hari  yang  ditetapkan  sebagai  Siaga  I,  gerakan perempuan  dari  kelas  menengah  muncul  di  Jakarta.  Mereka  menamakan  diri  Suara Ibu  Peduli  dengan  mengusung  “Politik  Susu”,  yaitu  aksi  kepedulian  terhadap masyarakat  yang  terkena  dampak  krisis  ekonomi  sekaligus  protes  atas  kebijakan Pemerintah  yang  gagal  menyelamatkan  perekonomian  nasional.  Berawal  dari panggilan kemanusiaan  dan kebutuhan untuk bertahan hidup melalui penjualan susu murah,  gerakan  Suara  Ibu  Peduli  ini  berujung  pada  penyadaran  hak  politik  dan keterlibatan masyarakat basis untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang ada di lingkungan  mereka.
Politik bagi perempuan cukup penting mengingat relasinya dengan kekuasaan yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memperjuangkan  kepentingannya.  Maksud ‘kepentingan  perempuan’  dalam  hal  ini  adalah  kepentingan  berbasis  gender,  yaitu "keterwakilan  politik:  yaitu  semakin  banyaknya    perempuan  yang  peduli  terhadap
3 Michael  Rush  and  Philip  Althoff,    “an  Introduction  to  Political  Sociology”, diterjemahkan  oleh  Kartini  Kartono  dengan  judul,  “Pengantar  Sosiologi  Politik”  (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) hal. 126
dunia  politik  dan  memiliki  kepekaan  dan    kesadaran  tentang  pentingnya  hubungan- hubungan  sosial,  ekonomi,  kebudayaan  yang    adil  antara  perempuan  dan    laki-laki. Sebagian  aktivis  beranggapan  bahwa  peningkatan  jumlah  perempuan  yang    yang terjun  ke  dunia  politik    mengakibatkan  keterwakilan  politik    berbasis  gender  akan makin  potensial  terlayani.  Karena  perempuan  sebagai  pihak  yang  menjadi  objek ketidakadilan  lebih  berpotensi  memiliki  kepekaan  dan  kesadaran  gender  dibanding laki-laki  yang  menjadi  subjek  dan    pemetik  keuntungan  dari  ketidakadilan  itu.  Jika memperhatikan  sisi  kuantitas  perempuan  Indonesia  sebenarnya  cukup  untuk menunjukkan  bahwa  kelompok  ini  adalah  kekuatan  yang  cukup  signifikan  dan memenuhi syarat untuk menjelma menjadi kekuatan besar di bidang politik.  Dari total penduduk  Indonesia  yang  berjumlah  200  juta  jiwa  lebih,  tercatat  50  %  lebih  adalah perempuan.  Berarti  kekuatan  perempuan  jika  mampu  dimobilisir  secara  maksimal akan  menjadi  penyeimbang  yang  cukup  potensial.  Kaum  perempuan  akan  menjadi kekuatan  riil,  baik  di  tingkat  elite  maupun  massa  atau  anggota.  Meskipun  dalam partisipasi politik satu tingkataan hirarki tidak menjadi prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi tetapi setidaknya kesinambungan partisipasi politik antara elite dan massa bawah adalah sebuah kekuatan yang cukup menakutkan.
Hanya  saja  untuk  mewujudkan  hal  itu  ternyata  bukan  persoalan  mudah. Idealisasi  partisipasi  politik  di  kalangan  perempuan  Indonesia  pada  tataran  praksis berhadapan  dengan  realitas  bahwa  jumlah  perempuan  potensial  Indonesia  tidak proporsional  dengan  jumlah  keseluruhan  perempuan.  Data  yang  cukup  baru menyebutkan  bahwa  jumlah  penduduk  kaum  Hawa  itu  dengan  rincian  39  % perempuan  tidak  sekolah,  13  %  lulus  sekolah  lanjutan  pertama  (SLTP),  dan  kurang dari 5 % lulus perguruan tinggi. Angka-angka tersebut tentu masih jauh dari kondisi ideal.  Bahkan  kualitas  pendidikan  perempuan  Indonesia  ditempatkan  sebagai  yang terendah di ASEAN. United Nations Children’s Fund (Unicef -salah satu badan PBB yang mengurusi pendidikan) juga menuding Pemerintah Indonesia tidak serius menangani pendidikan perempuan.
Dr  Muhammad  Anis,  direktur  Pendidikan  Universitas  Indonesia,  mempunyai catatan bahwa pada 1990-2001, perbandingan antara perempuan melek huruf dan laki- laki  pada  usia  15-24  tahun  di  negara-negara  dengan  indeks  pembangunan  rendah meningkat dari 70 orang menjadi 81 perempuan per 100 laki-laki. Meskipun di negara- negara dengan indeks pembangunan manusia medium hanya naik dari 91 menjadi 93. Rasio gender di tingkat pendidikan dasar juga mencapai kemajuan yang terbatas, yaitu naik dari 86 menjadi 92 anak perempuan per 100 anak laki-laki di negara berkembang pada  1990-2000.  Dengan  situasi  seperti  itu,  kesetaraan  gender  di  bidang  pendidikan baru bisa dicapai pada 2025 atau 20 tahun dari target yang ditentukan. 4
Sebuah  catatan  di  Badan  Statistik  Pusat  (BPS)  pada  1995  menyatakan  bahwa partisipasi  perempuan  dalam  lembaga  tinggi  dan  tertinggi  negara  sebesar  7,55%  di MPR,  12,60%  di  DPR,  14,29%  di  MA,  6,67%  di  DPA  dan  tidak  satu  pun  di  BPK. Prosentase  yang  cukup  kecil  ini  ternyata  diperparah  dengan  kondisi  dimana  tidak semua partisipasi perempuan tersebut cermin dari kepekaan gender. Sekedar ilustrasi, pada  tahun  1996, The  Asia  Foundation dan  Harian Republika mengadakan  sebuah penelitian yang menjadikan 104 dari 118 orang (88,14 % populasi) perempuan anggota DPR  Pusat  dan    DPRD  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  dan
4 Jawa Pos, Jumat, 26 Des 2003.
ISSN: 2477-5746
Sumatera  Utara  sebagai  responden.  Hasilnya,  umumnya  perempuan    anggota parlemen itu ternyata hanya berjenis kelamin perempuan tanpa kesadaran gender.
Pemilu 1999 yang dianggap sebagai pemilu yang demokratis jika dibandingkan dengan  pemilu-pemilu  sebelumnya  yang  pernah  digelar  oleh  Orde  baru,  juga  masih menghasilkan  keterwakilan  perempuan  yang  tidak  proporsional  di  parlemen,  yaitu 9,8% dari 52% pemilih perempuan, di samping juga tanpa jaminan kesetaraan gender. Sesungguhnya Pemilu 2004 merupakan masa-masa awal perjuangan bagi keterwakilan politik  berbasis gender. Realitas ini menunjukkan bahwa eklusi perempuan Indonesia di bidang sosial politik berada di titik suram.
Peta  ketimpangan  gender  di  atas  merupakan  keterkaitan  dari empat  faktor ; konstruks i sosial  dari  gender,  divisi  tenaga  kerja  gender,  doktrin  dan  praktik  ruang publik  dan  privat,  serta  ideologi  patriarkis.  Divisi  seksual  tenaga  kerja  dalam masyarakat  modern  membagi  produksi  dari  gender  dan  ruang  ( sphere )  yang  disebut ruang  publik  dan  privat.  Perempuan  diberi  tugas  utama  untuk  ruang  privat, sedangkan  laki-laki  diberi  akses  istimewa  ke  ruang  publik.  Padahal  ruang  publik merupakan  lokus  dari  imbalan  kehidupan  sosial  yang  sesungguhnya;  uang, kekuasaan,  status,  kebebasan,  peluang  untuk  tumbuh  dan  berkembang. 5 Maka ketertinggalan perempuan ini harus dijawab oleh perempuan sendiri. Kesadaran akan ketertinggalan  ini  sebenarnya  telah  menumbuhkan  gerakan  menuju  kesetaraan gender.
Hanya  saja  gerakan  perempuan  tersebut  mengalami  kebingungan  langkah- langkah praksis dan orientasi. Sehingga apa yang mereka lakukan sulit dipahami oleh internal perempuan itu sendiri bahkan banyak yang cenderung salah mengerti. Maka untuk  menarik  perempuan  ke  pusat  pergerakan  dan  mobilitas  sosial  politik  di  level nasional, perempuan harus memulai dengan langkah-langkah praksis dan berorientasi jelas.  Dalam  konteks  ini,  apakah  yang  harus  dilakukan  kaum  perempuan  dan kelompok gerakan kesetaraan gender di Indonesia.

## Menuju Ruang Publik
Sebuah  hasil  penelitian  di  Kantor  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan tahun  2000  tentang  Identifikasi  Pelaku  Penting  Pembangunan  di  Kabupaten/Kota menunjukkan  bahwa  perempuan  yang  berada  di  pedesaan  mengalami  domestifikasi permanen. Hampir 80% perempuan  di  pedesaan  tidak  mampu  bersaing dengan  laki- laki  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Keterbatasan  jumlah  perempuan  sebagai pengambil  keputusan  ( decision  maker )  mempengaruhi  tingkat  kepekaannya  terhadap kepentingan  perempuan.  Berarti  proses  demokratisasi  tidak  berjalan  dengan  baik. Ketidakwajaran  ini  perlu  dikoreksi.  Sehingga  proses  pemberdayaan  perempuan sebagai bagian dari gerakan partisipasi seluruh warga merupakan koreksi perempuan terhadap konsep demokratisasi dan masyarakat sipil yang bias gender.
Kondisi  di  atas  perlu  perjuangan  panjang.  Menurut  Saparinah  Sadli,  aktivis HAM  Perempuan,  bahwa  pada  saat  ini  gerakan  perempuan    di  Indonesia  tengah memasuki  babak  ketiga  dalam  sejarah  perkembangannya.  Periode  nasionalisme  dan periode  Orde  Baru  telah  menempatkan  perempuan  sebagai  kelompok  yang memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara bahkan pada periode yang terakhir
5 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern,”  (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 422
tersebut,  dikooptasi  untuk  kepentingan  penguasa.  Pada  lima  tahun  terakhir  inilah gerakan perempuan Indonesia mulai berjuang dengan perspektif khusus menyuarakan kepentingan dan visi perempuan.
Proses  domestifikasi  yang  terus  menerus  tersebut  merupakan  akibat  dari ketimpangan  gender.    Maka  perempuan  bisa  mengklaim  kesamaan  dengan  laki-laki atas  dasar  kapasitas  esensial  manusia  sebagai  agen  moral  yang  bernalar,  bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola seksis dan patriarkis dari divisi kerja, dan bahwa  kesetaraan  gender  dapat  dicapai  dengan  mengubah  divisi  kerja  melalui pemolaan  ulang  institusi-institusi  kunci—hukum,  pekerjaan,  keluarga,  pendidikan, dan media. Kesamaan gender ini berdasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia mempunyai  ciri  esensial  tertentu,  kapasitas  sebagai  agen  moral  dan  nalar  dan aktualisasi  diri.  Sedangkan  pelaksanaan  kapasitas  ini  dapat  dijamin  melalui pengakuan  legal  atas  hak-hak  universal.  Di  samping  itu  ketimpangan  laki-laki  dan perempuan  adalah  diciptakan  secara  sosial  ( social  constructed )  dan  tidak  mempunyai landasan “alam”. 6
Kesamaan  gender  dapat  dicapai  melalui  proses  perubahan  sosial  dengan mengajak  publik  yang  rasional  dan  dengan  menggunakan  negara.  Dalam  konteks intervensi  negara,  bentuk  ideal  intervensi  itu  adalah  melindungi  kebebasan  sipil, misalnya  hak  milik,  hak  memilih,  kebebasan  menyampaikan  pendapat,  kebebasan untuk  berbeda,  kebebasan  berserikat.  Alih-alih  melakukan  campur  tangan  dengan pasar bebas, negara juga memberikan semua individu kesempatan yang setara, untuk menentukan  akumulasinya  sendiri  di  dalam  pasar  tersebut. 7 Negara  juga  berperan memberikan  perlindungan  serta  jaminan  atas  berlangsungnya  hukum,  pekerjaan, keluarga,  pendidikan,  dan  media,  yang  tidak  bias  gender.  Sedangkan  dalam  wilayah privat  (keluarga  atau  masyarakat  domestik),  interevensi  negara  disetujui  sekecil mungkin,  bahwa  semakin  kurang  wilayah  privat  berhadapan  dengan Big  Brother (penguasa) di kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang rekreasi, adalah semakin baik. setiap  manusia  membutuhkan  tempat  yang  memungkinkan  untuk  melepaskan persona publiknya dan menjadi dirinya sendiri secara sungguh-sungguh. 8
Beberapa  momentum  politik  kontemporer  dalam  hal  ini  dapat  dijadikan rujukan.  Seperti  langkah  politik  kekuasaan  “kebijakan  satu  pintu”  ( one  gate  policy ), yaitu  upaya  koordinasi  kegiatan  sensitif  gender  gagasan  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan RI.  Contoh lainnya adalah ketegasan Departemen tersebut yang menolak substansi UU Perkawinan tentang Poligami, pembelaan hak-hak buruh perempuan  yang  dianiaya  di  luar  negeri,  pemberlakuan  kuota  perempuan  dalam berbagai  jabatan  publik,  baik  legislatif  maupun  eksekutif,  serta  pembelaan  terhadap siswi hamil untuk tetap bisa melaksanakan tugas belajar. 9 Konteks memperjuangkan kesetaraan gender, pendidikan memainkan peranan penting. Melalui pendidikan pemberdayaan hak maka struktur sistem bisa disingkap, ditantang  dan  ditekan  agar  menjadi  responsif  terhadap  masalah-masalah  gender. Perubahan  undang-undang  atau  kebijakan  negara  yang  menguntungkan  perempuan
6 Ibid. hal 421
7 Rosemarie Putnam Tong, “Feminist Thought” , terj (Bandung: Jalasutra, 1998), hal 16- 17 8 Ibid , hal 16
9 Tari Siwi Utami, “Perempuan Politik di Parlemen”, (Surabaya, Duta M, 2002), hal. 36
memang memberikan andil terhadap kesetaraan gender, tetapi yang dominan adalah proses  dimana  perempuan  mengaktifkan  hak-hak  yang  mereka  miliki  dan  usaha mereka  untuk  mendefinisikan  dan  membentuk  kembali  undang-undang  dengan standar kesetaraan gender sebagai hasil dari pendidikan perempuan.
Pendidikan  sebagai  proses    pengembangan  nalar  berkaitan  dengan pembentukan  moral.  Karena  itu  Mary  Wollstonecraft  menentang    pendapat  bahwa perempuan,  secara  alamiah,  lebih  cenderung  untuk  bersifat  sebagai  pemburu  dan pemberi  kenikmatan  daripada  laki-laki.  Ia  berargumentasi  bahwa  jika  laki-laki disimpan  di  dalam  sangkar  yang  sama  seperti  perempuan  dikurung,  laki-laki  pun akan  mengembangkan  sifat  sama  dengan  perempuan.  Karena  diabaikan kesempatannya  untuk  mengembangkan  kekuatan  nalarnya,  untuk  menjadi  manusia bermoral dengan perhatian, motif dan komitmen yang lebih dari sekedar kenikmatan pribadi,  laki-laki,  seperti  juga  perempuan,  akan  menjadi  sangat  emosional.  Karena secara  umum  penilaiannya  yang  negatif  atas  emosi  dan  penilaian  yang  sangat  tinggi atas  nalar  sebagai  kapasitas  yang  membedakan  manusia  dengan  binatang. 10 Maka negara  dapat  memberikan  jaminan  kesempatan  yang  sama  antara  laki-laki  dan perempuan untuk menempuh pendidikan.
Pendidikan  merupakan  sektor  yang  netral  sebagaimana  ilmu  pengetahuan yang bebas dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Masyarakat wajib memberikan pendidikan  kepada  perempuan,  seperti  juga  kepada  anak  laki-laki,  karena  semua manusia  berhak  mendapatkan  kesempatan  yang  setara  untuk  mengembangkan kapasitas  nalar  dan  moralnya. 11 Sehingga  mereka  dapat  menjadi  manusia  utuh. Netralitas  pendidikan  ini  harus  diyakini  mengingat  proses  pendidikan  sering merugikan  perempuan.  Sebagai  contoh,  studi  Hall  dan  Sandler  (1982)  yang menemukan  bahwa  staf  pengajar  lembaga  pendidikan  lebih  mungkin  menghargai gagasan-gagasan  laki-laki,  lebih  memperhatikan  laki-laki,  dan  membiarkan perempuan “tertekan keluar” dari pertunjukan-pertunjukan laboratorium. Perempuan juga dikeluarkan dari aktivitas pendidikan yang bersifat “lapangan” karena dianggap “terlalu  menyusahkan”. 12
Persoalan-persoalan teknis ini harus diselesaikan sehingga pendidikan kembali netral dan dapat berperan sebagai wahana yang ampuh untuk menyetarakan gender. Melalui  pendidikan,  selain  memperoleh  kepandaian  berupa  keterampilan  berolah pikir, perempuan juga memperoleh wawasan baru. Karena itu aneka ragam kegiatan pendidikan  diperlukan  untuk  mencapai  personal  perempuan  yang  mempunyai kemampuan untuk memainkan peranan penting di sektor publik. Sehingga intelektual perempuan  pada  taraf  tertentu  tidak  hanya  berurusan  dengan  persoalan  perempuan, tetapi membawa perspektif perempuan  untuk berekspresi di tengah persoalan bangsa dan  negara.
Persoalan  dilematis  perempuan  di  antara  ruang  privat  dan  ruang  publik  juga harus diselesaikan. Di sektor ruang publik, peran perempuan masih dikaitkan dengan aktivitas  perempuan  di  ruang  privat  seperti  perawatan,  managemen  emosi, pemeliharaan rutinitas dan ketertiban. Kondisi ini memberikan implikasi dua sisi yang
10 Rosemarie, op.cit . hal 19 11 Ibid ,  hal 21
12 Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, “A Sociology of Woman” diterjemahkan dengan judul, “Sosiologi Wanita” (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal 156-157.
berlawanan.  Satu  sisi  menjadikan  gerakan  sosial  politik  perempuan  bervisi  khas perempuan;  menghadirkan  gerakan  damai  di  tengah  sosial  politik  kekerasan, menawarkan  gerakan  lintas  kelompok  di  hadapan  politik  kekuasaan,  mengajukan politik bermoral di tengah kekisruhan partai politik. Sedangkan di sisi lain kondisi  itu menimbulkan  sistem upah yang rendah dimana keahlian perempuan dikomodifikasi dan  dipasarkan.  Pola  kerja  patriarkis  ini  menempatkan  perempuan  sebagai  ibu, perempuan  yang  menjaga  rumah  dan  anak-anak  tanpa  pertolongan  dari  laki-laki, dengan  resiko  perempuan  kehilangan  sumber  ekonominya  sendiri. 13 Pada  level  ini negara perlu memperbaiki sistem upah rendah.
Begitu  juga  dunia  media  massa  yang  sangat  efektif  untuk  mempengaruhi pendapat  masyarakat.  Tidak  ada  yang  bisa  menandingi  peliputan  media  massa  yang positif  sebagai  alat  untuk  menyebarluaskan  isu,  membawa  pesan  keluar  dan mempengaruhi  pembuat  kebijakan  serta  masyarakat  umum.  Pendapat  masyarakat yang  dididik  oleh  laporan  media  tersebut  dapat  menjadi  alat  yang  kuat  untuk memaksa  kelompok-kelompok  manapun  agar  memberikan  ruang  kesetaraan  gender. Strategi  media  berbeda-beda  kecanggihannya  dari  yang  minimal  (misalnya  satu  atau dua konferensi pers yang mengumumkan usaha kesetaraan gender) sampai kampanye besar-besaran  yang  meliputi  pemakaian  sebuah  kantor  hubungan  media  massa  dan hubungan dengan media dalam negeri dan luar negeri secara kontinyu. 14 Negara juga dapat  berperan  dalam  menentukan  kebijakan  makro  berkaitan  dengan  kesetaraan gender di media.

## Politik Sebagai Ruang Publik Potensial
Umumnya  politik  disebut  sebagai  ragam  kegiatan  dalam  suatu  sistem  politik atau  negara  yang  menyangkut  proses  menentukan  tujuan-tujuan  dari  sistem  itu  dan melaksanakan  tujuan-tujuan  itu.  pengambilan  keputusan  mengenai  apakah  yang menjadi  tujuan  sistem  politik  itu  menyangkut  seleksi  antara  beberapa  alternatif  dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan  itu  memerlukan  kebijaksanaan  umum  ( public  policies )  yang  menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber dan resources yang ada.
Melaksanakan  kebijaksanaan  itu  memerlukan  kekuasaan  dan  kewenangan yang  akan  dipakai  baik  untuk  membina  kerja  sama  maupun  untuk  menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi dan jika perlu ditempuh cara represif. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya  merupakan  perumusan  keinginan  belaka.  Politik  selalu  menyangkut  tujuan- tujuan  dari  seluruh  masyarakat,  termasuk  perempuan.  Politik  bukan  untuk merealisasikan  tujuan  pribadi.  Politik  menyangkut  kegiatan  berbagai  kelompok termasuk partai politik dan organisasi keperempuanan. 15 Esensi politik yang strategis ini  merupakan  salah  satu  faktor  kebijakan  beberapa  rezim  pemerintahan  yang menutup  rapat-rapat  kesempatan  berpolitik  bagi  warga  negaranya.  Politik  menjadi monopoli penguasa dan selanjutnya digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya.
13 Ritzer, op.cit . hal 423
14 Lebih jauh lihat, HAM Kaum Perempuan (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hal 164
15 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Jakarta: Gramedia, 1992), hal 8
Hal  ini  kemudian  timbul  langkah-langkah  politik  penguasa  yang  bersifat  memasung dan mengerdilkan civil society .
Depolitisasi kaum perempuan dan  ormas-ormas perempuan di Indonesia pada masa  Orde  Baru  adalah  salah  satu  ketakutan  pemerintah  terhadap  partisipasi  politik warganya.  Maka  depolitisasi  itu  pun  menjadikan  kelompok  perempuan  sebagai makhluk dan organisasi bagian dari Pemerintah. Akibatnya di Indonesia saat ini jarang ditemukan  gerakan  perempuan  yang  benar-benar  mandiri,  kuat  dan  efektif  dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Perempuan Indonesia kesulita menemukan  organisasi  perempuan  yang  dapat  berfungsi  sebagai policy  advocacy terhadap  permasalahan  perempuan.  Organisasi  perempuan  tidak  dapat  berbuat banyak  menghadapi  kasus-kasus  perkosaan,  buruh  perempuan,  TKW,  pelecehan seksual,  dan  lainnya.  Dalam  situasi  dimana  gerakan  perempuan  kehilangan otonominya  tidak  dapat  dielakkan  munculnya  kritik  yang  mengatakan  bahwa  pada saat ini terjadi kemunduran pada organisasi perempuan Indonesia.
Permasalahan yang dihadapi perempuan Indonesia memang sangat kompleks dan  hanya  dapat  dipecahkan  apabila  kaum  perempuan  dapat  melakukan  gerakan secara  sistematis  yang  secara  mandiri  mampu  berfungsi  sebagai  kekuatan  lobi  yang efektif,  baik  pada  tingkat  nasional  maupun  lokal.  Dalam  konteks  ini  dunia  politik sangat berpotensi mewujudkan cita-cita kesetaraan gender.
Politik  itu  berkaitan  dengan  kebijakan.  Sedangkan  merumuskan  kebijakan bukanlah masalah sederhana karena para pengambil kebijakan itu tidak terlepas dari pengaruh  berbagai  kepentingan  yang  ada,  baik kepentingan  pribadi,  kerabat,  patron, serta  kepentingan  masyarakat  luas;  baik  kepentingan  ekonomi,  politik,  prestise, ataukah  kepentingan  lainnya  yang  lebih  kompleks.  Idealnya  perumusan  kebijakan harus  didasarkan  pada  pertimbangan  rasionalitas  dan  terbebas  dari vested  interest tertentu  dalam  masyarakat  para  pengambil  kebijakan  itu  sendiri.  Sehingga  kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan atau mewakili keinginan dan kepentingan serta  kebutuhan  masyarakat  luas  dan  bukan  orang  perorangan  atau  kelompok  orang tertentu  saja.  Praktiknya  memang  tidak  sesederhana  itu,  karena  suatu  kebijakan tidaklah  dirumuskan  benar-benar  steril  dari  berbagai  kepentingan.  Untuk  itu  yang dapat  dilakukan  adalah  bukanya  menghilangkan  sama  sekali  berbagai  pengaruh tersebut, tetapi mengeliminasi sekecil mungkin. 15
Melihat  faktor  kepentingan  yang  terkait  dengan  proses  perumusan  kebijakan tersebut maka cara yang lebih mudah memahami proses perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan model-model pendekatan yang telah dibangun oleh berbagai ahli di bidang politik, terutama yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang  bagaimana  suatu  kebijakan  tertentu  dirumuskan  dalam  suatu  pemerintah. Karenanya  politik  mempunyai  kemampuan  merumuskan  kebijakan  dalam  sistem pemerintahan.  Sistem  politik  tidak  lain  adalah  negara  dengan  segala  aktivitasnya, yaitu  meliputi  berfungsinya  struktur  politik  dan  berlangsungnya  proses  politik.  Jika itu  memang  negara,  mengapa  seteraan  gender  dapat  diperjuangkan  melakui  sistem politik?  karena  konsep  negara  mengandung  pengertian  statis.  Negara  hanya  terdiri dari empat  unsur ,  yaitu  wilayah,  penduduk,  pemerintahan,  dan  kedaulatan.  Dengan
15 Drs. Ng. Philipus, M.Si dan Dr. Nurul Aini, MS., “Sosiologi dan Politik (Jakarta: Grafindo, 2004), hal 153-154.
konsep sistem politik, perempuan dapat memilah-milah perbedaan serta fungsi politik serta bagaimana proses politik itu berlangsung.
Hal  inilah  yang  menjanjikan  bahwa  kesetaraan  gender  di  bidang  politik memberikan  keleluasaan  perempuan  untuk  memperjuangkan  kepentingannya  secara terstruktur.  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  jalur  struktur  yang  dapat  dioptimalkan; pertama, suprastruktur atau disebut juga the ruler (penguasa), yang terdiri dari lembaga legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Sedangkan  infrastruktur  atau the  ruled adalah masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Yang termasuk infrastruktur politik adalah partai politik/organisasi politik, ormas, pers, kelompok kepentingan, kelompok penekan, asosiasi-asosiasi, LSM, dan informal leader. 16
John  Stuart  Mill  dan  Harriet  Taylor  Mill  yakin  bahwa  perempuan  harus memiliki  hak  pilih  agar  dapat  menjadi  setara  dengan  laki-laki.  Dapat  memilih, menurut  keduanya,  berarti  berada  pada  posisi  tidak  saja  untuk  mengekspresikan pandangan  politik  personal  seseorang,  tetapi  juga  untuk  mengganti  sistem,  struktur dan  sikap  yang  memberikan  konstribusi  terhadap  opresi  orang  lain,  atau  opresi terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, di Amerika Serikat seluruh gerakan perempuan abad ke-19, termasuk gerakan perempuan untuk memperoleh hak pilih, secara sangat dekat  bertalian  dengan  gerakan  abolisi  (penghapusan  diskriminasi  terhadap  kulit hitam). 17
Arus  besar  kaum  perempuan  memang  masih  bersikap apati,  sinis,  alienasi,  dan anomi terhadap  dunia  politik.    Morris  Rosenberg 18 mensugestikan tiga  alasan pokok untuk  menerangkan  apati  politik, pertama, konsekuensi  atas  aktivitas  politik.  Pelaku politik  merasa  bahwa  aktivitas  politik  merupakan  ancaman  terhadap  berbagai  aspek hidupnya. Misalnya, mempercayai bahwa aktivitas politik dapat mengasingkan kawan dan para tetangganya. Kedua, anggapan bahwa aktivitas politik sebagai sia-sia.  Pelaku politik  merasa  tidak  mampu  mempengaruhi  jalannya  peristiwa  dan  bahwa  kekuatan politik  berada  di  luar  individu.  Pada  akhirnya  ia  merasa  ada  jurang  antara  idealisasi dengan  realitas  politik. Ketiga, seperti  Milbrath,  Rosenberg  beranggapan  bahwa memacu  diri  untuk  bertindak  atau  perangsang  politik  adalah  faktor  penting  untuk mendorong  aktivitas  politik;  dengan  tidak  adanya  perangsang  sedemikian  itu  dapat menambahkan perasaan apati.
Pendidikan  sebagai  basis  gerakan  kesetaraan  gender  di  bidang  politik membuka peluang bagi peran serta perempuan dalam peningkatan kualitas demokrasi dengan  aktif  di  bidang  politik.  Aktifitas  perempuan  di  bidang  politik  adalah pemenuhan  komposisi  perempuan  secara  proporsional  sebagai  syarat  sebuah demokrasi.  Sisi  krusial  dunia  politik  bagi  perempuan  tidak  hanya  pada  hirarki  yang paling tinggi, tetapi juga  yang terendah. Hal ini mengingat bias gender telah terjadi di semua  level  lini  kehidupan.  Kekuatan  tekan  politik  dapat  menghancurkan  sistem patriarkal  sehingga  memaksa  kaum  laki-laki  menghormati  dan  menyadari  hak-hak perempuan. Kesadaran ini kemudian akan membentuk manusia baru di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar persamarataan.
16 Ibid , hal. 104-105 17 Rosemarie, op.cit . hal 30 18 Morris Rosenberg, “Some Determinants of Political Apathy”, sebagaimana dikutip Michael Rush, op.cit . hal. 146.
Politik  juga  dapat  dijadikan  instrumen  untuk  menuntut  pembaruan  hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum ini menjadi peraturan- peraturan  baru  yang  memperlakukan  perempuan  secara  sama  rata  dengan  laki-laki. Politik  akan  semakin  efektif  dijadikan  instrumen  gerakan  mengingat  perjuangan kesetaraan  gender  membutuhkan  gerakan  yang  sederhana,  praksis,  nyata,  mudah dipahami dan mempunyai sasaran yang jelas. 19
Sebagai  tindak  lanjut  meningkatkan  partisipasi  politik  perempuan  perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut; pertama, memperkuat partisipasi perempuan di  dunia  politik  (baca:  partai  politik)  sebagai  manifestasi  proses  demokratisasi. Perempuan  yang  aktif  di  partai  politik  secara  otomatis  ikut  aktif  meletakkan  dasar- dasar  fundamental  sebuah  demokrasi  yang  tidak  bias  gender.  Partai  politik  dapat memainkan perannya dalam proses demokratisasi berbagai institusi politik, antara lain pada  anggota  partai  yang  menjadi  anggota  parlemen,  kelompok-kelompok  politik pendukungnya  ( core  supporters ),  dan  juga  dapat  memainkan  regulasi  kekuasaan pemerintahan.  Posisi  strategis  inilah  yang  menjadikan  partai  politik  sebagai  pemain kunci  dalam  proses  demokratisasi  dan  wahana  strategis  bagi  proses  agregasi  dan segregasi  politik  perempuan  melalui  perannya  dalam  pengambilan  keputusan strategis  partai. Kedua, keterlibatan  perempuan  dalam  dunia  politik  harus  dengan affirmatif  action. Perempuan  memerlukan  kuota  yang  mengharuskan  perempuan dilibatkan  dalam  aktivitas  politik.  Hal  ini  dinilai  penting  secara  struktural  tidak  ada lagi yang menghambat perempuan terjun di kehidupan politik.
Berbagai  problem  yang  menghambat  partisipasi  perempuan  di  dunia  politik sebenarnya  tidak  hanya  dihadapi  oleh  perempuan  saja.  Karena  itu  problem  tersebut tidak  harus  memunculkan  sikap  pesimistis.  Perempuan  memerlukan  proses  transisi yang  melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat.  Perempuan  juga  membutuhkan kesadaran  kolektif  bahwa  partisipasi  politik  kaum  perempuan  bukanlah  sebuah ancaman bagi komunitas lain melainkan  sebagai sebuah peluang beraktualisasi secara total.

## PENUTUP
Batasan-batasan budaya yang dimunculkan untuk perempuan seringkali berimbas pada  kekurangleluasaan  perempuan  untuk  berekspresi  dan  beraksi.  Kita  sering menyaksikan  realitas  perempuan  Indonesia  dimana  di  satu  pihak  dituntut  untuk meningkatkan peranan mereka di ruang publik sebagai pemeran utama, namun ruang publik  itu  sendiri  terkadang  masih  belum  ramah  terhadap  perempuan.  Karena  itu perkembangan  nalar  perempuan  dengan  pendidikan  sangat  diperlukan  untuk menopang kesetaraan gender. Spesifikasi pemenuhan perkembangan nalar perempuan sebagai  basis  gerakan  kesetaraan  gender  telah  menggerakkan  reformasi  di  bidang hukum dan  pendidikan sehingga kualitas perempuan semakin baik dan maju.
Perjuangan  kesetaraan  gender  dengan  titik  tekan  pendidikan  ini  mungkin mempunyai  “masa  depan  yang  radikal”  menurut  perkiraan  Elshtain.  Dengan  segala keterbatasannya,  kekuatan  gerakan  ini  tidak  bisa  disangkal.  Pada  saat  sekarang  ini begitu  banyak  perempuan  aktif  yang  dapat  mencapai  posisi  profesional  dan  posisi
19 Baca, Arief Budiman, “Pembagian Kerja secara Seksual,” (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hal 41-42.
kerja yang tinggi. Meskipun demikian pekerjaan ini belum selesai selama perempuan masih belum dipastikan mendapatkan pendidikan, hukum, dan profesi/pekerjaan.
Sedangkan dunia politik merupakan pilihan yang cukup rasional dalam tataran kerja-kerja  praksis  strategis  upaya  mewujudkan  kesetaraan  gender.  John  Stuart  Mill dan  Harriet  Taylor  berkeyakinan  bahwa  jika  masyarakat  ingin  mencapai  kesetaraan seksual, keadilan gender maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan  kesempatan,  serta  pendidikan  yang  sama  sebagaimana  dinikmati  laki-laki. 20 Sedangkan  dalam  tataran  fungsi,  sistem  politik  mempunyai  fungsi  input  dimana  hal ini  dilakukan  oleh  infrastruktur  politik  yang  meliputi  kerja-kerja  sosialisasi,  dan perempuan  adalah  aktor  idealis  dalam  pelaksanaan  fungsi-fingsi  politik  tersebut sampai tahap akhir politik.

## REFERENSI
Budiman,  Arief,  1981.  Pembagian  Kerja  secara  Seksual.  Jakarta:  PT  Gramedia. Budiardjo, Miriam, 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
HAM Kaum Perempuan.2001. Jakarta: Sinar Harapan.
Jawa Pos: Jumat, 26 Des 2003
Ng. Philipus,  Aini, Nurul, 2004. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Grafindo.
Ollenburger,  Jane  C.    dan  Helen  A.  Moore,  2002.  A  Sociology  of  Woman” diterjemahkan dengan judul, “Sosiologi Wanita. Jakarta: Rineka Cipta.
Putnam Tong, Rosemarie,1998. Feminist Thought, Bandung: Jalasutra.
Ritzer, George, 2004. Teori Sosiologi Modern.  Jakarta: Prenada Media.
Rush,  Michael  and  Philip  Althoff,  2000.    An  Introduction  to  Political  Sociology. diterjemahkan  oleh  Kartini  Kartono  dengan  judul,  Pengantar  Sosiologi  Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
Soetrisno,  Loekman,  1997.  Perempuan,  Kemiskinan,  dan  Pemberdayaan.  Jogjakarta: Kanisius.
Utami, Tari Siwi, 2002. Perempuan Politik di Parlemen. Surabaya: Duta M.
20 Rosemarie, op.cit . hal 23