ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 12 Nomor 1 (2018) DOI: 10.19184/jpe.v12i1.6466

## SISTEM BAGI HASIL PETANI PENYAKAP DI DESA KRAI KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG
Mochammad Kamil Malik 1 , Sri Wahyuni 1 , Joko Widodo 1 1 Program Studi Pendidikan , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember e-mail: sriwahyunipe.fkip@unej.ac.id

## Abstrak
Sektor pertanian sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan  rendah.  Sehingga  sebagian  besar  masyarakat  pedesaan  bekerja  di  sektor  pertanian.  Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha  yang dilakukan oleh  masyarakat, terutama  masyarakat pedesaan dengan memanfatkan sumber daya modal dan sumber daya alam yang ada seperti tanah dan air. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian terbagi dalam beberapa macam status yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyakap  (bagi  hasil),  dan  petani  penyewa.  Sesuai  dengan  pendapat  Soelaeman  (2006:132),  masyarakat pedesaan ditentukan oleh basis fisik dan sosialnya, seperti ada kolektivitas, petani individu, tuan tanah, buruh tani, pemaro, penyewa dan  lain-lain.Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui  system bagi  hasil petani penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian ditentukan dengan menggunakan metode Purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis  data  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sitem  bagi  hasil  yang  ada  di  Desa  Krai  ini  menganut  sistem  bagi  Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil di desa Krai Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi  hasil  masih  bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi  hasil  merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan.
Kata Kunci: Sistem bagi hasil, petani penyakap

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  sangat  berperan  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  di  pedesaan,  terutama  bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Sehingga sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian.  Pertanian  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  terutama masyarakat pedesaan dengan memanfatkan sumber daya modal dan sumber daya alam yang ada seperti: tanah dan  air. Masyarakat pedesaan  yang bekerja di sektor pertanian terbagi dalam beberapa macam status yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyakap (bagi hasil), dan petani penyewa. Sesuai dengan pendapat Soelaeman (2006:132), masyarakat pedesaan ditentukan oleh basis fisik dan sosialnya, seperti ada kolektivitas, petani individu, tuan tanah, buruh tani, pemaro, penyewa dan lain-lain.
Dari beberapa macam petani tersebut, penelitian ini hanya memfokuskan pada petani penyakap, karena tidak semua petani di pedesaan memiliki lahan pertanian sendiri. Seperti halnya masyarakat di desa  Krai  yang  berada  di  Kecamatan  Yosowilangun,  Kabupaten  Lumanajang  yang  tidak  semuanya memiliki lahan pertanian namun mereka berusaha menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau sebagai petani penyakap.
Petani penyakap merupakan petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi menggarap tanah garapan  dengan  sistem  bagi  hasil.  Menurut  Raharjo  (2004:144),  penyakapan  atau  sistem  bagi  hasil adalah suatu bentuk ikatan ekonomi-sosial, dalam mana si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain (petani penyakap) dengan persyaratan-persyaratan yang disetujui bersama.
Kehidupan petani penyakap selalu bekerja sama dengan petani pemilik lahan karena  keduanya saling  membutuhkan.  Petani  penyakap  membutuhkan  lahan  pertanian  dari  petani  pemilik  lahan,
sedangkan petani pemilik lahan membutuhkan penyakap untuk menggarap lahan yang tidak sanggup digarap  sendiri.  Semakin  banyak  petani  pemilik  lahan  yang  memberikan  kepercayan  kepada  petani penyakap untuk menggarap lahan miliknya, maka semakian besar harapan para petani penyakap untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan.
Sesuai dengan penjelasan di atas, yang menarik dari petani penyakap di desa Krai yaitu mereka berusaha  menggarap  lahan  yang  bukan  miliknya  sendiri  dengan  resiko  yang  harus  mereka  tanggung sendiri sesuai dengan aturan dalam sistem “bagi hasil”. Lahan yang digarap petani penyakap merupakan lahan yang kondisinya tidak seperti lahan pertanian di daerah lain yang lancar pengairannya melainkan lahan dengan ketersediaan air yang terbatas terutama pada saat musim kemarau. Petani penyakap tidak bisa  menanam  padi  sepanjang  tahun,  melainkan  hanya  pada  saat  musim  penghujan  saja.  Sedangkan pada  musim  kemarau,  petani  penyakap  hanya  bisa  menanam  palawija  seperti  kedelai  dan  jagung. Padahal hasil dari menanam padi lebih besar jika dibandingkan dengan hasil palawija. Petani penyakap tidak bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam menggarap lahan milik orang lain.
Sedangkan  isi  perjanjian  yang  meliputi  hak  dan  kewajiban  masing  –  masing  pihak  juga ditentukan oleh mereka sendiri. System bagi hasil yang telah disepakati oleh petani penyakap dan petani pemilik lahan nantinya hasil akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil yang ditetapkan. System bagi hasil yang ada di wilayah desa Krai kecamatan Yosowilangun  Kabupaten  Lumajang  masih  menggunakan  system  bagi  hasil  tradisional  yaitu  sistem bagi hasil martelu, sepuluh loro dan pitu loro.

## METODE
Metode  penentuan  lokasi    atau  tempat  penelitian  ditentukan  dengan  metode purposive  area yaitu,  desa  Krai  kecamatan  Yosowilangun  kabupaten  Lumajang.  Penentuan  informan  penelitian  ini ditentukan.  Informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  petani  penyakap  di  desa  Krai.  Informan pendukung dalam penelitian ini adalah petani pemilik lahan di desa Krai yang tanahnya digarap oleh petani penyakap. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari: metode observasi yang digunakan    untuk  memperoleh  informasi  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  melalui  pengamatan secara  langsung  fenomena  yang  terjadi  di  tempat  penelitian  untuk  mendapatkan  data  sekunder  yang nantinya menjadi data pendukung dari wawancara. Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer atau data utama, yaitu berkaitan dengan sistem bagi hasil yang ada di desa Krai. Metode dokumen dilakukan untuk mendapatkan data profil desa Krai, foto yang berkaitan dengan sistem bagi hasil  petani penyakap.
Analisis  data  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yang  terdiri  dari  reduksi  data  dilakukan dengan mengidentifikasi data yang terkumpul, kemudian memilah-milah data tersebut sesuai dengan fokus  penelitian.  Penyajian  data  merupakan  upaya  penyajian  data  agar  membentuk  sekumpulan informasi  yang  tersusun  secara  terorganisir,  sehingga  mempermudah  memahami  tentang  apa  yang ditemukan dilapangan pada saat penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan teks naratif yang  disusun  secara  sistematis.  Penarikan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dalam  bentuk paparan deskriptif tentang sistem bagi hasil petani penyakap di desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, yang sebelumnya dituliskan dalam rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen maka dapat diperoleh informasi tentang sistem bagi hasil petani penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 12 Nomor 1 (2018) DOI: 10.19184/jpe.v12i1.6466

## Pelaksanaan dan Isi Perjanjian Sistem Bagi Hasil
Keberadaan hukum kebiasaan dalam masyarakat merupakan suatu fenomena yang cenderung pasti  ada.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  merupakan  salah  satu  alat  atau  tolok  ukur  masyarakat  dalam berproses dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dalam suatu kehidupan di masyarakat pasti ada yang namanya hukum. Entah itu hukum adat/kebiasaan yang tidak tertulis bahkan hingga hukum positif yang tertulis.
a. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Buruh Tani Penggarap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
Sistem hukum Indonesia yang bersifat tradisional pada umumnya memuat hukum tidak tertulis yang tidak dibukukan ke dalam undang-undang tertulis. Hukum seperti itu dalam kehidupan masyarakat disebut  dengan  hukum  adat  atau  hukum  kebiasaan.  Meskipun  tidak  tertulis,  hukum  kebiasaan  itu berlaku secara umum dan ditaati oleh semua anggota masyarakat secara suka rela dan dikontrol secara langsung oleh lingkungan. Karakter hukum seperti ini identik dengan masyarakat pedesaan. Menurut penulis, hukum kebiasaan yang seperti ini akan tetap ada dan terus berlangsung selama tanah pertanian itu masih ada.
Menurut pendapat para buruh tani di desa Krai kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang, perjanjian  bagi  hasil  merupakan  perjanjian  antara  pemilik  sawah  dengan  petani  penyakap  yang wujudnya  tidak  tertulis  namun  bisa  disepakati  bersama.  Perjanjian  bagi  hasil  didasarkan  atas  rasa kepercayaan di antara kedua pihak yang mana pemilik sawah menginginkan petani penyakap mulai dari mengolah hingga memetik hasilnya dengan pembagian berdasarkan  kesepakatan  yang sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.
Sistem bagi hasil yang berkembang hingga saat ini juga berfungsi sebagai sarana pemeliharaan hubungan baik sesama keluarga dekat. Pemilik sawah sebelum menawarkan bagi hasil kepada orang lain terlebih dahulu ditawarkan kepada sanak keluarga yang tidak punya sawah. Kalau tidak bersedia baru ditawarkan ke orang lain. Perjanjian bagi hasil yang ada di desa Krai kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang masih lebih diprioritaskan untuk keluarga dekat, setelah itu baru tetangga dekat atau orang lain.
Latar  belakang  pemilik  sawah  melakukan  transaksi  bagi  hasil  dikarenakan  berbagai  alasan seperti pemilik sawah  kurang mampu menggarap sawah miliknya, faktor  usia, punya pekerjaan lain, atau ada juga karena sawahnya jauh dari tempat tinggal. Apabila sawahnya tidak dikerjakan oleh orang lain  maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menjadi  tanah  yang  tidak  tergarap  sehingga  tingkat produktivitasnya turun. Alasan para buruh tani penggarap sawah menerima perjanjian bagi hasil adalah karena  tidak  punya  lahan  sendiri  dan  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  layak.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Syamsuri  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  yang  berhak  mengadakan  perjanjian  tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada orang-orang tertentu saja. b. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Penggarap
Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk produk hukum kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan  masayarakat  desa  Krai  kecamatan  Yosowilangun  kabupaten  Lumajang.  Meskipun  hal tersebut  tidak  tertulis,  kepastian  hukumnya  tidak  dapat  diremehkan  begitu  saja.  Hukum  kebiasaan tersebut merupakan serangkaian proses hukum dengan tujuan ketercapaian kesepakatan. Pelaksanaan hukum  kebiasaan  tersebut  tidak  akan  pernah  mati  selama  masyarakatnya  masih  punya  ruang  kontrol sepanjang proses kehidupan berlangsung.
Perjanjian bagi hasil merupakan hukum yang dilaksanakan secara lisan meskipun sebenarnya sudah ada produk hukum tertulis yang telah dimuat di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat hampir tidak ada yang mengetahui isi undang- undang tersebut. Padahal menurut pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara
jelas bahwa perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis antara pihak-pihak terkait di hadapan kepala desa setempat.  Akan  tetapi  undang-undang  itu  tidak  ada  yang  menerapkannya  di  dalam  kehidupan masyarakat buruh tani di sana. Kesepakatan lisan sudah mampu diaplikasikan tanpa ada masalah hingga saat ini.
Bentuk perjanjian yang telah disebutkan di atas menerangkan bahwa hukum kebiasaan seperti perjanjian bagi hasil yang berkembang di masayarakat desa Krai kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang bersifat sederhana. Hal itu bisa dilihat dari proses terjadinya transaksi yang disepakati tanpa melalui proses panjang seperti surat menyurat. Meskipun demikian pelaksanaannya mudah dipahami dan dilaksanakan dengan prinsip saling percaya.
c. Isi Perjanjian Sistem Bagi Hasil
Pembahasan  selanjutnya  adalah  terkait  isi  dari  perjanjian  bagi  hasil  yang  ada  di  lingkungan masyarakat  tani  di  desa  Krai  kecamatan  Yosowilangun  kabupaten  Lumajang.  Isi  perjanjiannya berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak,  risiko,  jangka  waktu  perjanjian,  serta pembagian hasil panen.
1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
Hak  dan  kewajiban  di  antara  dua  pihak  adalah  berbeda.  Perbedaannya  adalah  hak  pemilik sawah  atas  perjanjian  bagi  hasil  adalah pasrahan sedangkan  hak  yang  diterima  oleh  petani penyakap  adalah bawon. Sedangkan  untuk  kewajiban  masing  masing  adalah  untuk  pemilik sawah, mereka harus menyediakan lahan yang sudah siap untuk ditanami, menyediakan bibit, dan mengerjakan pemupukan tanaman. Kewajiban yang harus dilakukan oleh petani penyakap adalah mengerjakan seluruh proses penanaman hingga panen, selain yang menjadi tugas dari pemilik sawah.
2. Risiko
Kesepakatan  atau  perjanjian  pasti  memiliki  risiko.  Begitu  juga  dengan  perjanjian  bagi  hasil antara  petani  pemilik  sawah  dan  buruh  tani  penggarap  sawah.  Risiko  itu  sendiri  bisa  terjadi pada saat tanaman mengalami gangguan seperti diserang hama, iklim yang ekstrim, serta faktor bencana alam. Beberapa hal tersebut akan mengakibatkan hasil panen mengalami penurunan atau  bahkan  gagal  panen.  Semua  risiko  dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  adalah ditanggung bersama. Berapapun hasil panennya akan tetap dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Jangka waktu perjanjian
Jangka  waktu  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  pada  umumnya  tidak  ditentukan  lama waktunya. Namun ada juga yang dibatasi berdasarkan tahun atau berapa kali masa panen.
4. Pembagian hasil panen
Pembagian  hasil  panen  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak  yang  banyak  ditemui  adalah perbandingan songo loro dan sepuluh loro . Untuk besaran songo loro , bawon yang diterima oleh buruh tani adala sebesar 2 dan pasrahan milik pemilik sawah adalah sebesar 7. Sedangkan untuk yang besaran sepuluh  loro besarnya bawon adalah  2  sedangkan pasrahannya adalah  sebesar  8.  Jika  ada  yang penanamannya  adalah  di  lahan  kering  maka  pembagiannya  adalah mertelu atau  bahkan paron .  Jika mertelu maka 1 untuk bawon dan 3 adalah pasrahan , sedangkan untuk paron 1 adalah untuk bawon dan 2 adalah untuk pasrahan
Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama yang ada di desa Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Masyarakat pedesaan sebagian besar bekerja di sektor pertanian untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  namun  untuk  dapat  bekerja  di  bidang  pertanian  tentu  harus memiliki lahan pertanian atau lahan persawahan yang bisa diolah. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka juga dapat bekerja di bidang pertanian dengan menggarap lahan milik orang
lain dengan sistem bagi hasil atau penyakapan, seperti halnya petani penyakap di Desa Krai yang tidak memiliki lahan, namun mereka memiliki kemauan keras untuk bekerja menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.
Penyakap merupakan petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi menguasai tanah garapan dengan sistem bagi hasil. Menurut Raharjo, 2004:144, penyakapan atau sistem bagi hasil adalah suatu bentuk ikatan ekonomi-sosial, dalam mana si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain (penyakap) dengan persyaratan-persyaratan yang disetujui bersama. Bentuk umum pembagian hasil ini antara lain maro, mertelu, dan mrapat. Bagi hasil yang nyata terjadi di masyarakaat adalah mertelu, karena sistem ini yang dianggap paling mudah dalam pembagian biaya produksi dan pembagian hasil panen.Sistem bagi hasil ini, petani penyakap yang menyediakan semua biaya produksi sedangkan petani pemilik lahan hanya menyediakan lahan garapan, sehingga tidak harus membagi biaya produksi antara petani pemilik lahan dengan petani penyakap.
Dalam  kehidupan  dimasyarakat  segala  perjanjian  dibuat  dalam  semangat  kerukunan  antar sesama  warga  masyarakat.  Begitu  juga  jika  seorang  Pemilik  Tanah  yang  mempunyai  Tanah/Lahan Pertanian  yang  sangat  luas  maka  akan  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  orang  lain  yang  tidak mempunyai tanah garapan untuk mengerjakan tanahnya yang didasarkan dengan rasa kekeluargaan.
Hal-hal yang menjadi Latar belakang dari pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Krai ini adalah: 1
1. Kalau dari pihak Pemilik tanah sendiri, Biasanya
- Tidak berkesempatan mengerjakan tanahnya sendiri.
- Rasa kekeluargaan.
- Tidak mampu mengerjakan tanah sendiri.
- Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah.
2. Sedangkan dari Petani Penggarap
- Rasa kekeluargaan.
- Tidak mempunyai tanah garapan.
- Untuk mendapatkan tambahan pendapatan.
Pembagian dan penguasaan lahan pertanian di pedesaan tidak sama antara petani satu dengan petani  yang  lain.  Ada  petani  yang  berlahan  luas,  petani  berlahan  sempit,  dan  ada  petani  yang  tidak memiliki lahan atau buruh tani. Menurut Raharjo (2004: 109), bahwa desa dengan tipe dua kelas secara garis besar digambarkan sebagai desa yang didalamnya terdapat sejumlah kecil warga yang memiliki lahan yang amat luas, dan selebihnya dalam jumlah besar merupakan warga yang tidak memiliki lahan pertanian.  Masyarakat  yang  tidak  memiliki  lahan  pertanian  namun  berkeinginan  untuk  bekerja  pada sektor pertanian harus berusaha keras untuk tetap betahan hidup dengan menjadi penyakap pada petani yang memilki lahan luas.
Isi  dari  Perjanjian  Bagi  Hasil  sendiri,  hanyalah mengatur sedikit hak dan kewajiban para pihak. Hak dari pemilik lahan pertanian dan petani penggarap hanyalah hasil dari lahan pertanian (sawah) tersebut dalam bentuk gabah. Sedangkan kewajiban dari pemilik lahan,  hanya memberikan kuasa kepada petani penggarap untuk mengelolah  lahan pertanian (sawah) miliknya dan menanggung biaya-biaya yang disepakati bersama. Kewajiban petani penggarap sendiri  adalah  mengelolah  lahan  sawah  yang  dikuasakan  oleh  pemilik  lahan  sawah  kepadanya  serta mengeluarkan biaya-biaya yang telah disepakatinya bersama pihak pemilik lahan sawah.
Biaya-biaya yang timbul tersebut antara lain:
1. Biaya benih padi
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 12 Nomor 1 (2018) DOI: 10.19184/jpe.v12i1.6466
2. Biaya pupuk
3. Biaya penyewaan traktor
4. Biaya pengairan sawah (irigasi)
Dari biaya-biaya tersebut timbul di atas, pada kenyataannya biaya yang ditanggung oleh petani penggarap lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang ditanggung oleh pemilik lahan. Bahkan tidak sedikit lahan yang keseluruhan biaya penggarapannya ditanggung oleh petani penggarapnya.
Petani Penggarap sudah diuntungkan oleh karena mereka diberikan kesempatan oleh pemilik lahan  untuk  menggarap  lahan/sawah  walaupun  ia  tidak  memiliki  lahan  /sawah  begitupun  sebaliknya pemilik  lahan  juga  di  untungkan  karena  dapat  memperoleh  hasil  dari  lahan  miliknya  tanpa  harus bersusah  payah  menggarap/mengelolah  lahan  tersebut.  Namun  pada  kenyataannya,  petani  penggarap mengalami  kerugian  terutama  pada  saat  menurunnya  hasil  panen  dari  lahan  sawah  yang  Ia  garap, dikarenakan mayoritas biaya-biaya yang timbul selama masa penggapan ditanggung oleh pihak petani penggarap
Dari hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang penulis ambil sebagai sampel, semua petani di Desa Krai tersebut tidak menentukan atau menggunakan ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu  berlangsungnya  Perjanjian  Bagi  Hasil  pertanian  tersebut.  Namun  mengenai  jangka  waktu  ini akan  disesuaikan  menurut  kebiasaan  yang  berlaku  ditempat  tersebut.  Jangka  waktu  perjanjian  yang dilaksanakan di Desa Krai biasanya tidak ditentukan diawal perjanjian tetapi akan di bahas setelah masa panen  selesai  karena  yang  dapat  menentukan  jangka  waktu  itu  hanya  pemilik  tanah  apakah  pemilik masih  mau  menyerahkan  tanahnya  kepada  petani  penyakap  tersebut  untuk  di  garap  kembali  dengan ketentuan  bagaimana  cara  kerja  petani  penyakap  selama  melakukan  perjanjian  dengan  pemilik sebelumnya, baik atau tidaknya hasilnya ditentukan oleh pemilik tanah sawah.
Perjanjian Bagi Hasil pertanian baru dimulai setelah ada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani  penyakap.  Dimana  petani  penyakap  telah  diijinkan  untuk  mengerjakan,  mengusahakan  dan menanami tanah yang bersangkutan dan telah ditentukan pula siapa yang harus menanggung biaya yang telah  dikeluarkan,  tetapi  tidak  menentukan  mengenai  berapa  lama  perjanjian  yang  berlangsung, sehingga perjanjian ini dapat berakhir sewaktu-waktu.
Mengenai jangka waktu perjanjian yang tidak disinggung oleh para pihak disebabkan karena berakhirnya  atau  selesainya  perjanjian  bagi  hasil  ini  tergantung  dari  pemutusan  perjanjian  yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan setelah perjanjian tersebut berlansung berapa lama. Tetapi ditentukan bahwa hal ini harus dilakukan dengan cara kekeluargaan setelah panen selesai atau kemungkinan adanya kegagalan panen.
Menurut  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Desa  Krai  Kecamatan  Yosowilangun Kabupaten  Lumajang  masih  terdapat  sistem  bagi  hasil  yang  menggunakan  Tradisonal.  Walaupun terdapat banyak kekurangan dan bukan hanya satu pihak mengaku kerap menderita kerugian, namun keseluruhan responden (5 orang) berpendapat bahwa Perjanjian Bagi Hasil usaha pertanian di Desa Krai yang dilakukan menurut kebiasaan masih ingin mereka pertahankan karena aturan yang meraka lakukan selama  ini  khususnya  sudah  dari  turun-temurun  dan  sebagian  di  antara  mereka  berpendapat  bahwa Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan secara tradisional ini masih dapat di pertahankan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  sistem  bagi  hasil  dan  pemenuhan kebutuhan  pokok  buruh  tani  di  Desa  Krai  Kecamatan  Yosowilangun  Kabupaten  Lumajang  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  bagi  hasil  masih  bersifat  tradisional  dan  sederhana.  Sistem  bagi  hasil merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perjanjian  tidak  tertulis  yang  sifatnya  cenderung  seadanya  sesuai
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 12 Nomor 1 (2018) DOI: 10.19184/jpe.v12i1.6466
dengan adat kebiasaan. Motif saling percaya merupakan hakekat dari perjanjian tersebut.
Bentuk perjanjian dari sistem bagi hasil dapat diistilahkan dengan istilah kedokan atau ngedok. Kedokan atau ngedok merupakan perjanjian tidak tertulis antara buruh tani penggarap sawah dengan petani  pemilik  sawah.  pembagian  hasil  dari  perjanjian  tersebut  berupa bawon dan pasrahan . Bawon merupakan bagian dari hasil panen yang diperoleh oleh buruh tani. Pasrahan merupakan bagian dari hasil panen yang diterima oleh pemilik sawah. adapun tugas yang harus diselesaikan oleh buruh tani penggarap  sawah  adalah  aktivitas  mulai  penanaman  hingga  proses  panen  kecuali  pemupukan. Sedangkan pemilik sawah bertugas menyiapkan lahan, pembibitan dan pemupukan saja. Risiko apabila terjadi gagal panen maka menjadi tanggung jawab bersama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam  penelitian,  maka  saran  untuk  petani pemilik  lahan  dan  petani  penyakap  agar  tetap  menjalin  hubungan  baik  karena  keduanya  saling membutuhkan.  Petani  penyakap  sebaiknya  lebih  mengoptimalkan  dalam  mengolah  lahan  petanian sehingga  dapat  memenuhi  setoran  bagi  hasil  yang  harus  disetorkan  kepada  pemilik  lahan  dan mendapatkan keuntungan. Petani penyakap harus lebih  cermat dalam memilih system bagi hasil yang diterapkan sehingga dapat mengoptimalkan hasil yang akan didapat oleh petani penyakap.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanafie, R. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian . Yogyakarta: Andi Offset .
Maryati, S. 2000. Tata Laksana Makanan . Jakarta: PT Rineka Cipta .
Rahardjo. 2004. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian .Yogyakarta: Gadjah Mada University – Press .
Sediaoetama, A. D. 2010. Ilmu Gizi. Jakarta: Dian Rakyat .
Soekirman . 2001, Dampak Pembangunan terhadap Keadaan Gizi Masyarakat. Majalah Gizi Indonesia . Soelaeman, M. 2006. Ilmu Sosial Dasar “Teori dan Konsep Ilmu Sosial ”. Bandung:   Refika Aditama .
Soetomo. 2013. Masalah Sosial dan Upaya pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Sudarma, M. 2008. Sosiologi untuk Kesehatan . Jakarta: Salemba Medika .
Sudarto, T. 2003. Strategi Manajemen Rumah Tangga . Jember: Target Press .
Suhartono, S. 2009. Filsafat Pendidikan . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media .
Sukirno, S. 2010. Makroekonomi Teori Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo .