## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## ASPEK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
Arifin Ma’ruf ** ** Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,  E-mail: arifindo78@yahoo.com
Info Artikel Abstract Masuk: 11/03/2018 Revisi: 22/03/2018 Diterima: 1/04/2018 Terbit: 30/06/2018

## Keywords:
Environmental Law, Environmental Pollution, Environmental Damage. In  Article  33  paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution  which  states  that:  'earth  and water and natural resources contained therein is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people ". The provision is further stipulated in Law No. 23 of 2009 on the Protection and Environmental Management, in the provisions of Article 57 paragraph  (1)  regulates  the  procedure  for  the  maintenance  of  the  environment,  namely: "Maintenance of the environment is done through the efforts of: a. conservation of natural resources; b. reserves of natural resources; and / or c. conservation atmosphere. "But in fact the implementation of the article can not be implemented to the fullest. The use of earth and water and natural resources for the prosperity of the people in Indonesia has not run  well,  this  is  caused  by  the  rampant  environmental  pollution  rife  Indonesia,  water pollution,  air  pollution  and  soil  contamination.  Pollution  and  destruction  of  the environment  is  one  of  the  serious  threat  to  the  conservation  of  the  environment  in Indonesia. Disturbed environmental balance needs to be restored function as the giver of life  and  welfare  benefits  society  by  improving  environmental  protection,  community development and optimization of environmental law enforcement, it aims to maintain the existence of nature and aimed at solving environmental problems in Indonesia, especially the caused by human activity. in this case could penegakanya through civil, administrative or criminal law, so that it can cope with and take action against perpetrators of pollution, and the destruction of the environment and create a good environment, healthy, beautiful and comfortable for all people.

## Abstrak
Kata Kunci: Hukum  Lingkungan,  Polusi  dan Kerusakan Lingkungan.
P-ISSN: 1412-310x
E-ISSN: xxxxxxxxx Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  Negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.  Ketentuan  tersebut  diatur  lebih  lanjut didalam  UU  No.  23  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) diatur mengenai tata cara pemeliharaan  lingkungan  hidup  yaitu:“Pemeliharaan  lingkungan  hidup  dilakukan melalui  upaya:  a.  konservasi  sumber  daya  alam;  b.  pencadangan  sumber  daya  alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer.”   Namun pada kenyataanya pelaksanaan dari pasal  tersebut  belum  bisa  dilaksanakan  secara  maksimal.  Penggunaan  bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  untuk  kemakmuran  rakyat  di  Indonesia  belum  berjalan  secara baik, hal ini diakibatkan oleh semakin maraknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  ancaman  yang serius  bagi  kelestarian  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Lingkungan  hidup  yang terganggu  keseimbangannya  perlu  dikembalikan  fungsinya  sebagai  pemberi  kehidupan dan  pemberi  manfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  meningkatkan perlindungan  lingkungan  hidup,  pembinaan  masyarakat  dan  optimalisasi  penegakan hukum  lingkungan,  hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga  eksistensi  alam  dan  bertujuan untuk  menyelesaikan  masalah  lingkungan  hidup  di  Indonesia  khususnya  yang disebabkan oleh ulah manusia. dalam hal ini penegakanya bisa melalui jalur hukum perdata,  administrasi  maupun  hukum  pidana,  sehingga  dapat  menanggulangi  serta menindak  pelaku  pencemaran,  dan  pengrusakan  lingkungan  dan  tercipta  lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  mempunyai  kekayaan  alam  yang  sangat  besar. Oleh  karena  itu  maka  perlindungan  serta  pemeliharaan  terhadap  alam  dan  lingkungan  hidup di Indonesia sangatlah diperlukan. 1 Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  diatur  mengenai  tata  cara  pemeliharaan lingkungan  hidup  yaitu  pemeliharaan  lingkungan  hidup  dilakukan  melalui  upaya:  a.  konservasi sumber  daya  alam;  b.  pencadangan  sumber  daya  alam;  dan/atau  c.  pelestarian  fungsi  atmosfer. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit  tanaman  serta  penyakit  manusia,  naiknya  permukaan  laut,  tenggelamnya  pulau-pulau kecil,  dan  punahnya  keanekaragaman  hayati. 2 Kerusakan  lingkungan  juga  disebabkan  oleh bencana alam yang dahsyat, misalnya meletusnya gunung merapi, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya.  Masalah  lingkungan  bagi  manusia  dapat  dilihat  dari  segi  menurunya  kualitas lingkungan yang menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman, sehingga nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan akan hilang atau berkurangnya nilai lingkungannya  karena  pemanfaatan  tertentu  oleh  manusia.  Untuk  mengantisipasi  kerusakan lingkungan hidup di Indonesia maka sangat perlu adanya perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. 3
Dengan  terjaganya  alam  dan  lingkungan  hidup  yang  bersih  maka  bisa  menghindari  berbagai mudzarat dan berbagai penyakit. Jika lingkungan hidup kotor dan tidak bersih, maka penegakan hukum  dalam  lingkungan  hidup  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelaku  pelaku  yang melakukan pelanggaran sudah seharusnya ditegakkan di negeri tercinta Indonesia ini. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan manfaat dibidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian,  demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. 4 Dalam  Pasal  3  UU  No.  23  Tahun  2009  menjelaskan  tentang  tujuan  dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tujuan tersebut diantaranya adalah :
a. Melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
1 Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai 17.408 pulau. Negara dengan julukan zamrud khatulistiwa ini terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Indonesia  memiliki iklim  tropis, cuaca dan musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati, Indonesia  terletak pada koordinat 940 45’ BT dan 1410 05’ BT serta pada 060 08’ LU dan 110 15’ LS. Luas wilayah mencapai 5,2 juta km2 yang terdiri dari 1,9 juta km2 wilayah daratan dan 3,3 juta km2 wilayah lautan. Luas kawasan hutan Indonesia per  pulau  pada  tahun  2005  adalah  Jawa  (19%),  Sumatera  (54%),  Kalimantan  (43%),  Sulawesi  (43%),  dan  Papua (71%).  Namun  yang  terjadi  di  Indonesia  terjadi  penyusutan  luas  hutan  tersebut  hamper  terjadi  merata  di  seluruh daerah aliran sungai (DAS). Di DAS Batanghari sebagai contoh, dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 1997-2002 terjadi  penyusutan  lahan  berhutan  lahan  kering  kurang  lebih  862.269  Ha  (37.45%)  atau  rata-rata  per  tahun  terjadi penyusutan hutan seluas 172.454 Ha atau 7,49 persen terhadap luas hutan tahun 1977. Sedangkan hutan rawa terjadi penyusutan  101.756  Ha  atau 40,51 persen terhadap luas hutan 1997  selama lima  tahun atau 20,223  Ha per tahun. Lihat : Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2010, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. p. 3.
2 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23  Taun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingungan  Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor  140
3 Andi Hamzah, 1995, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Arikha Media  Cipta, p. 7-6.
4 Ibid.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
Lingkungan merupakan salah satu Sumber Daya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan sumber daya tersebut secara bijaksana. Berkaitan dengan memasukkan lingkungan sebagai sumber daya, maka pada prinsipnya lingkungan merupakan sumber daya yang dibutuhkan keberadaanya oleh mahluk lainya, khususnya manusia. Atas dasar pemikiran inilah, Otto Soemarwoto membagi kebutuhan dalam 3 bagian besar yakni : 5
1. Kebutuhan  dasar  untuk  kelangsungan  hidup  hayati,  mahluk  hidup  selalu  berusaha  untuk menjaga kelangsungan hidupnya tidak saja secara individu melainkan juga sebagai jenis.
2. Kebutuhan  dasar  untuk  kelangsungan  hidup  Manusiawi,  berbeda  dengan    mahluk  hidup yang  lain,  manusia  tidak  cukup  hanya  sekedar  hidup  secara  hayati,  melainkan  karena kebudayaania harus hidup secara manusiawi.
3. Kebutuhan  dasar  untuk  memilih,  kemampuan  untuk  memilih  merupakan  sifat  hakiki mahluk  untuk  dapat  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya,  baik  pada  tumbuhan  , hewan maupun manusia.
Hukum  lingkungan  dalam  bahasa  Inggris  disebut environmental  law, dalam  bahasa  Belanda disebut umweltrecht , dalam bahasa Prancis disebut droit de environment , sedangkan Malaysia dengan bahasa  Melayu  disebut hukum  alam  sekitar. Dari  semua  istilah  tersebut  menunjukkan  bagian hukum  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  fisik  dan  dapat  diterapkan  untuk  mengatasi pencemaran,  dan  perusakan  lingkungan  (fisik).  Hukum  lingkungan  pada  umumnya  bertujuan untuk  menyelesaikan  masalah  lingkungan  khususnya  yang  disebabkan  oleh  ulah  manusia,  yaitu menanggulangi pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang  baik,  sehat,  indah  dan  nyaman  bagi  seluruh  rakyat.  Hukum  lingkungan  sebagaimana  yang kita  pahami  sekarang  merupakan  sebuah  konsep  yang    relatif  masih  baru.  Menurut  Munadjat Danusaputro, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan. 6 Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan bukan lagi  merupakan  masalah  lokal,  tetapi  sekarang  menjadi  masalah  nasional  bahkan  internasional. Tingkat pencemaran dan perusakan juga jauh lebih hebat karena kemajuan tekhnologi industri. 7 Sehingga  untuk  mengatasi  kerusakan  lingkungan  yang  semakin  parah  perlu  adanya  faktor  lain yang  turut  menentukan  terciptanya  lingkungan  yang  baik,  yaitu  pendidikan,  kesadaran  hukum, teknologi,  dan  yang  tidak  kurang  pentingnya  adalah  keuangan  yang  memadai  untuk  membiayai proyek  pencegahan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,  bahkan  usaha  meningkatkan  mutu dan keindahan lingkungan.
Usaha  penegakan  hukum  lingkungan  tidak  menjadi  tugas  pemerintah  saja  tetapi  seluruh anggota masyarakat harus ikut serta, bahkan harus dimulai dari rumah tangga dan dirinya sendiri. Selain itu perlu juga kerjasama antar instansi tersebut harus serasi, terkoordinasi, dan terpadu dan
5 Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), p. 4-5.
6 Hukum  lingkungan  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang  lingkungan  fisik  dan  masalah  lingkungan  yang berkaitan dengan gejala sosial,seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial hukum, tidak semata- mata menyangkut ilmu alam tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial. Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk  menyelesaikan  masalah  lingkungan  khususnya  yang  disebabkan  oleh  ulah  manusia,  yaitu  menanggulangi pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi  seluruh  rakyat.  Lihat  :  Soejono,  1996, Hukum  Lingkungan  dan  Peranya  dalam  Pembangunan Jakarta  :  PT  Rineka Cipta, p. 5.
7 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan ……p. 9-13.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
penegakan  hukum  yang  baik.  Menurut  J.C.T.  Simorangkir,  Hukum  merupakan  Peraturan- peraturan  yang  bersifat  memaksa,  yang  menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam  lingkungan masyarakat  yang  dibuat  oleh  badan-badan  resmi  yang  berwajib,  dan  pelanggaran  terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. 8 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penegakan  hukum  dalam  Bahasa  Inggris  disebut law enforcement , bahasa  belenda  disebut Rechthandhaving .  Pembedaan  antara  formalitas  aturan  hukum yang  tertulis  dengan  cakupan  nilai  keadilan  yang  dikandungnya  ini  bahkan  juga  timbul  dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘ the rule of just law’ atau dalam istilah ‘ the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man  by  law’ .    Dalam  istilah ‘the  rule  of  law’ terkandung  makna  pemerintahan  oleh  hukum,  tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law ’. dan dalam istilah ‘the rule of law and not of  man’ dimaksudkan  untuk  menegaskan  bahwa  pada  hakikatnya  pemerintahan  suatu  negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang  dimaksudkan  sebagai  pemerintahan  oleh  orang  yang  menggunakan  hukum  sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. 9
Dalam  memastikan  tegaknya  hukum,  apabila  diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu diperkenankan  untuk  menggunakan  daya  paksa.  Dalam  ruang  nasional,  hukum  lingkungan menempati  titik  silang  berbagai  hukum  klasik,  yaitu  hukum  publik  dan  privat.  Yang  termasuk hukum publik adalah hukum pidana, hukum pemerintahan (administrative), hukum pajak, hukum tata negara, hukum agraria.Konstitusi kita sebenarnya telah mengatur tentang pemanfaatan alam dan lingkungan untuk masyarakat yaitu terdapat didalam dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” . Namun pada kenyataanya penggunaan bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  untuk  kemakmuran  rakyat  di  Indonesia  belum  bias  berjalan  secara maksimal,  hal  ini  diakibatkan  oleh    banyaknya  pencemaran  lingkungan  yang  marak  terjadi Indonesia,  baik  pencemaran  air,  pencemaran  udara  maupun  pencemaran  tanah.  Misalnya  saja dalam  hal  pencemaran  air  bahwa  menurut  Hasil  survei  Kementerian  Lingkungan  Hidup berdasarka  pemantauan  terhadap  52  sungai  di  Tanah  Air  mulai  dari  2006  sampai  2011, menyatakan bahwa kondisi pencemaran air di Indonesia telah meningkat hingga 30 persen.

## PEMBAHASAN
Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan (Environmental Law) di Indonesia Hukum Lingkungan baru berkembang sangat pesat pada ahir tahun 1968 dan permulaan tahun 1970. Pada tahun 1972 diadakan konferensi internasional pertama dan bersejarah di Stockholm, Swedia.  Sejak itu  negara-negara  mulai  sadar  dan  bangkit  dalam  menaruh  perhatian  besar  dalam
8 C.S.T. Kansil,  1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jakarta : Balai Pustaka, , p. 38.
9 Dalam undang-undang Lingkungan Hidup yang baru dan lama, tidak ditemukan mengenai pengertian penegakan hukum  itu  secara  harfiah.  Namun  demikian  untuk  memberikan  kejelasan  mengenai  pengertian  penegakan  hukum tersebut,  akan  diambil  pengertian  sebagaimana  yang  diatur  dalam  bahasa  belanda,  yatiu handhaving. Menurut Notie handhaving  Mileurecht, 1981  disebutkan  bahwa  Penegakan  Hukum  adalah  pengewasan  dan  penerapan  (atau  dengan ancaman)  penggunaan  instrumen  administratif,  kepidanaan,  atau  keperdataan  untuk  mencapai  penaatan  ketentuan hukum  dan peraturan yang berlaku umum dan individu. penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan  untuk  menjadikan  hukum,  baik  dalam  arti  formil  yang  sempit  maupun  dalam  arti  materiel  yang  luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh  aparatur  penegakan  hukum  yang  resmi  diberi  tugas  dan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lihat: A. Hamzah , 1995, Penegakan  Hukum  Lingkungan, Jakarta:  Arikha  Media    Cipta,  p.  61.,    Lihat  Juga  :  Jimly  Asshiddiqie,  Mantan Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara    Universitas  Indonesia,  Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://www.docudesk.com

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
mengelola lingkungan termasuk penciptaan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian  hidup    manusia,  penyusunan  program-program  untuk  menanggulangi  pencemaran, perusakan, dan pengurasan lingkungan. Di Jerman, pemerintah federal jerman pada tahun 1970 membuat  program-program  mengenai  lingkungan  dan  menyeluruh  pada  tahun  1972,  yang disempurnakan pada tahun 1976. Selanjutnya di Kanada, dalam KUHP kanada, dapat ditemukan ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu pasal 180 KUHP tahun 1989. Di India, negara yang  baru  tersentak  setelah  terjadinya  malapetaka  di  pabrik  Union  Carbide  pada  tanggal  23 desember  1984,  dan  mereka  mendadak  menyusun  undang-undang  lingkungan  yang  disebut environmental  (protection)  act  1986. Di  RRC,  RRC  memasukkan  pengaturan  lingkungan  secara mendasar  kedalam  konstitusi  tahun  1978,  kemudian  tahun  1982.  Di  Belanda,  sejak  13  januari 1979 Belanda sudah memiliki  UU Induk (payung) untuk lingkungan yang dinamai Wet Algemene Bepalingen  Milieuhygyene  (  Undang  Undang  Ketentuan  Umum  Kesehatan  Lingkungan) yang  telah  berkali kali  diubah  dan  terahir  pada  18  januari  1990,  Dan  di  Amerika  Serikat,  perangkat  peraturan perundang  undangan  lingkungan  dimulai  pada  tahun  1969,  pada  tahun  itu  diciptakan National Enviromental Policy act (NEPA) 10 . Dasar  konstitusioal  pengelolaan  lingkungan  atau  sumber  daya  alam  di  negara    Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “Bumi air dan kekayan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat” dan  di  Indonesia  sendiri  perancangan  mengenai  hukum  lingkungan (Environmental  Law) dimulai sejak terjadinya eksploitasi dan eksplorasi mineral, khususnya migas di perairan Indonesia merupakan perkembangan baru dalam hukum laut Indonesia, kegiatan ini juga meliputi daerah- daerah laut yang terletak di luar daerah Negara kita, hal ini terjadi menjelang ahir tahun 1969, pada saat  perjanjian  bilateral  tentang  landasan  kontinen  diadakan  antara  Indonesia  dengan  Negara- negara tetangga. Tahap lanjut dari perkembangan ini ialah dengan ditetapkanya UU No. 1 Tahun 1973  tentang  landasan  kontinen  dengan  ketentuan  pelaksanaanya.  Kemudian  pada  tahun  yang sama  dan  tahun  berikutnya  perundang-undangan  tentang  pencemaran  laut  dari  kegiatan perminyakan  lepas  pantai  juga  berkembang,  termasuk  peraturan  umum  Pertamina  tentang Pencemaran. Dengan  perkembangan ini dapat dikatakan bahwa era hukum lingkungan laut yang bersifat  lintas  batas  kemudian  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  perkembangan hukum lingkungan modern te;ah terjadi.
Namun  demikian  perkembangan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  yang  bersifat  menyeluruh baru  terjadi  setelah  peristiwa  kandasnya  kapal  tangki  minyak  showa  maru  di  Selat Malaka/Singapura pada tahun 1975. Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa ini telah mendorong terbentuknya  Rancangan  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  Indonesia  pada  tahun  1976. Dengan terbentuknya kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Sekarang  Menteri  KLH),  gerakan  kesadaran  lingkungan  dan  upaya  menyusun  rancangan Undang-undang  Lingkungan  Hidup  oleh  kantor  ini  terbentuk  pada  tahun  1979.  Rancangan UULH  ini  kemudian  disahkan  menjadi  UU  No.  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 4 huruf e diatur dampak lingkungan yang bersifat lintas  batas  nasional  yang  berbunyi: “Terlindunginya  Negara  terhadap  dampak  kegiatan  diluar  wilayah Negara  yang  menyebabkan  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan”. Kemudian  UU No.  5  Tahun  1983 tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  memuat  ketentuan  hukum  yang  bersifat  lintas  batas  nasional berdasarkan  konvensi  hukum  laut  baru,  yang  juga  telah  diratifikasi  Indonesia  sebagaimana diutarakan  diatas,  pada  perkembangan  teraktual  hukum  lingkungan  Indonesia  setelah  Setelah konferensi  Stockholm  1972,  Indonesia  pun  seperti  Negara-negara  lain,  baru  bangkit
10 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan …..p. 8-9.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
memperhatikan  lingkungan.  Undang-Undang  tentang  ketentuan  pokok  pengelolaan  lingkungan tercipta pada tahun 1982, yaitu UU No 4 tahun 1982, yang sekarang telah diubah dengan UU No 23  tahun  1997.  Dicabutnya  UU  No.  4  Tahun  1982  dan  digantikan  UU  No.  23  tahun  1997, pengaturan yang sifatnya menjangkau lintasbatas nasional diatur dalam  Pasal 4 huruf f UU No. 23 Tahun 1997, yang berbunyi: “Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemarn dan/atau perusakan lingkungan hidup” .
Dan  Kemudian  yang  terahir  terbit  dan  telah  disahkan  UU  No.  23  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-undang  ini  sebagai  penyempurna sekaligus menggantikan dan mencabut UU No. 23 Tahun 1997, dan dalam ketentuan peralihan Pasal  125  UU  No.  23  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup menyatakan  bahwa “Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3699)  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku”. Namun aturan aturan pelaksana dari pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap berlaku hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 124  UU  No.  23  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang berbunyi “Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  semua  peraturan  perundang-undangan  yang merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini”.

## Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia
Menjadikan lingkungan yang bersih, tidak rusak dan tidak ada pencemaran merupakan bentuk pelestarian  terhadap  lingkungan,  namun  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  menjadi  salah satu  ancaman  yang  serius  bagi  kelestarian  lingkungan.Istilah  pencemaran  dipakai  untuk menerjemahkan  kata  dalam  bahasa  inggris “Pollution” yang  digunakan  untuk  menggambarkan keadaan yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka. Muhammad Erwin menjelaskan bahwa secara mendasar di dalam pencemaran itu terkandung perpaduan makna dari : 11
Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU No 23 Tahun 1997 yang di ubah dengan UU No. 23 Tahun 2009,    yang  dimaksud  pencemaran  lingkungan  adalah  masuknya  atau  dimasukkanya  mahluk hidup,  zat  atau  komponen  lain  kedalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga kualitasnya  turun  sampai  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  lingkungan  hidup  tidak  dapat berfungsi  sesuai  dengan  peruntukanya.  Sedangkan  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (14)  UU  No.  23 Tahun  2009  Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11 Muhammad  Erwin,  2011, Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan  Lingkungan  Hidup , Bandung : Refika Aditama, p. 35.
Pengotora n Pemburukan Menurunya Kualitas
Pengotoran
Mengurangi & Melemahnya Daya Penggunaanya Pencemaran (Pollution Demage)

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Pengrusakan  lingkungan  hidup  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (14)  UU  No  23  Tahun  1997  yang sebagaimana  di  ubah  dengan  UU  No.  23  Tahun  2009,  adalah  tindakan  yang  menimbulkan perubahan  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik  dan/atau  hayatinya  yang mengakibatkan  lingkungan  hidup  tidak  berfungsi  lagi  dalam  menunjang  pembangunan berkelanjutan. 12 Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (16) UU No. 23 Tahun 2009,  pengrusakan lingkungan  hidup  adalah  tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menurut Munadjat Danusaputro pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan banyak sekali kerugian dan dampak buruk, kerugian dan dampak buruk tersebut terjadi dalam bentuk: 13 a. Kerugian Ekonomi dan social (economic and social in jury).
b. Gangguan Sanitair (sanitary hazart).
Sedangkan  Menurut  Abdurrahman  menjelaskan  bahwa  pencemaran  lingkungan  dapat  dibagi atas: 14 a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat biasanya tmbul dari kecelakaan.
c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dalam hal ada raioaktif terjadi kerusakan genetis.
d. Katasrofi,  di  sini  kematian  organisme  hidup  banyak  dan  mungkin  organisme  hidup  itu punah.
Pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak lagi menjadi masalah local saja, tetapi sekarang juga menjadi masalah nasional bahkan internasional. Tingkat pencemaran dan perusakan juga jauh lebih  hebat  karena  kemajuan  tekhnologi  industry.  Pencemaran  lingkungan  dapat  terjadi  di beberapa sector diantaranya adalah pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah.
Pencemaran Air
Adanya  air  sangatlah  dibutuhkan  bagi  keperluan  hidup  manusia  dan  mahluk  hidup  lainya yaitu  tumbuh-tumbuhan  maupun  hewan. 15 Air  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  dalam kehidupannya.  Di  Indonesia  sendiri  masih  warga  yang  tak  terpenuhi  kebutuhan  air  bersih. Akibat  pencemaran  air   diantaranya  adalah  timbulnya  berbagai  penyakit  (perut,  kerusakan organ  tubuh  akibat  keracunan),  penurunan  oksigen  terlarut  di  perairan  (berakibat  kematian pada  makhluk  hidup  di perairan),  terjadinya  pertumbuhan  berlebih  alga  ( nitrat dan fosfat berakibat  adanya eutrofikasi ),  masuknya  racun  ke  dalam  sistem  perairan  (dapat  berakumulasi pada  makhluk  hidup  di perairan),  kematian  makhluk  hidup  di  perairan  dan  lain-lain.  Hasil survei Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, kondisi pencemaran air di Indonesia telah meningkat hingga 30 persen. Angka tersebut didapat dari pemantauan terhadap 52 sungai di Tanah  Air  mulai  dari  2006  sampai  2011. 16 Pemantauan  kualitas  air  sungai  di  33  provinsi
12 Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup  Pasal 1 ayat (12) dan (14).
13 St.  Munadajat    Danusaputro,  1986, Hukum  Lingkungan  dan  Pencemaran  Lingkungan  Melandasi  Sistem  Hukum Pencemaran, Buku V:Sektoral, Bandung : Bina Cipta, , p. 35.
14 Abdurrahman, 2008, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, p. 99.
15 Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting dan  vitalbagi umat manusia dan mahluk  hidup  lainya  karena  tiada  kehidupan  tanpa  adanya  air(H 2 O),  sedangkan  air  dibumi  ±  1.360.600.000  Km 3 , yang terdiri dari air asin ± 97,25% (37.400.000 Km 3 ), air permukaan 1% (374.000 Km 3 ), air tanah 23,965% (8.963.000 Km 3 )  dan  air  salju  atau  ES  75%  (28.050.000  Km 3 ).  Lihat  :  Moh.  Soerjani,  Rofiq  Ahmad  dan  Rozy  Munir,  1987, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan, Jakarta :UI Press, p. 60.
16 Di Indonesia, pemenuhan air minum untuk penduduknya di tahun 2011 masih kurang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pemenuhan air minum aman baru 55,04 persen dan masih 80 juta masyarakat yang  belum terpenuhi kebutuhan air minumnya. Kondisi tersebut akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pendudukan kita. di Indonesia akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak baru mencapai 55, 60 persen menuju target 62, 41 persen  MDGs.  Indonesia  juga  terus  berupaya  mengejar  ketertinggalan  di  sektor  air  minum, Badan  Perserikatan Bangsa ‐ Bangsa (PBB) mencatat, setidaknya ada 780 juta orang di dunia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
dengan  memanfaatkan  dana  dekonsentrasi  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2008  secara terintegrasi dalam skala nasional. Selama kurun waktu 2008-2013 telah terkumpul data kualitas air  sungai  di  hampir  57  sungai  lintas  provinsi,  negara  dan  sungai  strategis  Nasional  dari  33 provinsi.  Data  hasil  pemantauan  tersebut  disimpulkan  bahwa  sekitar  70  –  75%  sungai  yang dipantau  telah  tercemar  baik  tercemar  ringan,  sedang  maupun  tercemar  berat.  Polutan dominan  yang  mencemari  sungai  adalah  berasal  dari  sumber-sumber  pencemaran  limbah domestik (limbah yang berasal dari rumah tangga). Informasi ini akan menjadi prioritas KLH dalam menangani dan arah pengelolaan kualitas air yang disusun. 17

## Pencemaran Udara
Sama halnya dengan air adanya udara sangatlah dibutuhkan bagi keperluan hidup manusia yang  memerlukan  oksigen  (O 2 ).  dan  mahluk  hidup  lainya  yaitu  tumbuh-tumbuhan  yang memerlukan  karbon  dioksida  (Co 2 )  maupun  hewan  yang  memerlukan  oksigen  (O 2 ).  Akibat pencemaran  udara  diantaranya  adalah  gangguan  visibilitas,  gangguan  psikologis  (akibat kebisingan),  timbulnya  penyakit-penyakit  pada  alat  pernafasan,  penurunan  produktivitas tumbuhan dan hewan (akibat hujan asam), kerusakan pada bangunan (akibat hujan asam) dan lain-lain.  Penyebab  dan  dampak  pencemaran  udara yang  paling  utama  selalu  terkait  dengan manusia.  Manusia  menjadi  penyebab  utama  dan  terbesar  terjadinya  pencemaran  udara. Manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Masuknya polutan   ke  dalam  atmosfer    yang  menjadikan  terjadinya pencemaran  udara bisa  disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya adalah aktifitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. 18 Udara yang tercemar akibatnya menyerupai air yang tercemar yakni tidak mengenal batas kecamatan, daerah maupun provinsi, misalnya dapat dilihat di kawasan hutan di Skandinavia dan  beberapa  Negara  tropis  telah  rusak,  daun-daunnya    rontok  dan  sebagainya  akibat  udara (atmosfer) yang tercemar. 19
dan  hampir  2,5  miliar  tidak  memiliki  akses  terhadap  sanitasi  yang  memadai.  Belum  lagi  kenyataan  enam  hingga delapan  juta  orang  meninggal  setiap  tahunnya  akibat  bencana  dan  penyakit  terkait  air.  Lihat  : http://health.liputan6.com/read/542058/hari-air-sedunia-80-juta-penduduk-indonesia-kekurangan-air, Diakses  Pada  Tanggal  : 10 Juli 2015, Pada Pukul 11:05.
17 Dampak  tidak  kalah  merugikan  dari  pencemaran  air  adalah  terganggunya  lingkungan  hidup,  ekosistem, dan keanekaragaman  hayati .  Air  yang  tercemar  dapat  mematikan  berbagai  organisme  yang  hidup  di  air.  Asian Development Bank (2008) pernah menyebutkan pencemaran air di Indonesia menimbulkan kerugian Rp 45 triliun per tahun. Biaya yang akibat  pencemaran air ini mencakup biaya kesehatan,  biaya penyediaan air bersih,  hilangnya waktu produktif, citra buruk pariwisata, dan tingginya angka kematian bayi. Lihat : http://alamendah.org/2010/08/01/pencemaran-air-di-indonesia/, Diakses Pada Tanggal : 10 Juli 2015, Pada Pukul 11:08. Lihat Juga : http://www.menlh.go.id/klh-melakukan-pemantauan-kwalitas-air-di-33-provinsi/ Diakses Pada Tanggal : 10 Juli 2015, Pada Pukul 11:45.
18 Pencemaran  udara  merupakan  salah  satu kerusakan  lingkungan ,  berupa  penurunan  kualitas  udara  karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida (CO), Nitrogen dioksida (No2), chlorofluorocarbon (CFC), sulfur dioksida  (So2),  Hidrokarbon  (HC),  Benda  Partikulat,  Timah  (Pb),  dan  Carbon  Diaoksida  (CO2).  Unsur-unsur tersebut  bisa  disebut  juga  sebagai  polutan  atau  jenis-jenis  bahan  pencemar  udara.  Lihat  : http://pollutiononmyearth.weebly.com/pencemaran-udara.html diakses pada tanggal 10 Juli 2015 Pukul : 10:20.
19 Bumi  yang  kini  semakin  panas  akibat  pelbagai  aktifitas  industry,  pembakaran  batubara,  perombakan  atau penggundulan  hutan  yang  tidak  terkendali (deforestation), penggunaan aerosol yang  berlebihan  dan  akibat-akibat  dar sumber pencemaran lainya dapat merusak ozon yang akan merusak dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan mahluk dan tata lingkungan dipermukaan bumi, timbulnya lubang pada ozo merupakan ancaman yan serius bagi manusia dan seluruh mahluk di bumi ini. Serta panas yang semkin memuncak akan mengakibatkan permukaan laut naik sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung-gunung es di kutub utara) menjelang tahun 2100 nanti. Lihat : John Salindeho, 1987, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta : Sinar Grafika, p. 193-194.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana materi fisik, kimia, maupun biologis masuk dan  merubah  alami  lingkungan  tanah.  Akibat  pencemaran  tanah adalah  terjadinya  kerusakan struktur tanah, penurunan produktivitas tumbuhan, kematian tumbuhan dan hewan, gangguan keindahan,  tidak  sedap  dipandang,  tempat  vektor  penyakit  (lalat,  tikus)  dan  lain-lain. Pencemaran  dapat  terjadi  karena  kegiatan  rutin  manusia  maupun  akibat  keceroban,  seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya  air  permukaan  yang  tercemar  dalam  lapisan  sub-permukaan;  kecelakaan  armada pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam macam akibat ada yang langsung maupun yang  secara  tidak  langsung  tertuangnya  zat-zat  kimia  seperti  pestisida  maupun  insektsida ataupun  detergen.  Bahan-bahan  kimia  termasuk  pestisida  dan  berbagai  bentuk  detergen disamping  bermanfaat  apabila  dipergunakan  secara  berlebihan  akan  menimbulkan  berbagai bentuk  pencemaran  terhadap  lingkungan  termasuk  tanah.  Pernah  diungkap  bahwa  akibat pemakaian Herbicida  (2,4,5,T  dan  2,4  D) untuk  menggundulkan  hutan-hutan  di  amerika  latin bagi penanaman rumput ternak, Herbicida 2,4,5,T meninggalkan residu dioxin pada taah dan air, Dioxin merupakan  salah  satu  racun  yang  sangat  mematikan  yang  pernah  dibuat,  dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan kerusakan kulit, dan keguguran kandungan. 20 Sedangkan pencemaran yang tidak langsung terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi, seiring juga karena persawahan  dan  kolam-kolam  ikan  yang  tercemar  oleh  buangan  minyak,  bahkan  pulasuatu lahan yang berlebihan yang dikotori oleh zat-zat berbahaya. 21
Upaya Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia Lingkungan  hidup  yang  terganggu  keseimbangannya  perlu  dikembalikan  fungsinya  sebagai kehidupan  dan  memberi  manfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan  antargenerasi dengan  cara  meningkatkan  pembinaan  dan  penegakan  hukum.  Dalam  bahasa  hukumnya pengelolaan  lingkungan  hidup  berdasarkan  pelestarian  kemampuan  lingkungan  yang  serasi  dan seimbang  untuk  menunjang  pembangunan  yang  berkesinambungan  bagi  peningkatan kesejahteraan  manusia,  dan  dalam  mewujudkan  itu  semua  perlu  adanya  optimalisasi  penegakan hukum lingkungan di Indonesia.Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur  dan  kepatuhan  warga  masyarakat  terhadap  perturan  yang  berlaku,  yang  meliputi  tiga bidang  hukum,  yaitu  administrative,  pidana,  dan  perdata.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrative, kepidanaan, dan keperdataan.
Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun  luar  pengadilan.  Khusus  untuk  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  maka  tetap mengacu  pada  ketiga  pendekatan  instrument,  yaitu  hukum  administrasi,  hukum  pidana  dan hukum  perdata,  ketiga  pendekatan  tersebut  merupakan  instrument  utama  dalam  penegakan hukum  lingkungan 22 di  Indonesia  penegakan  hukum  lingkungan  melibatkan  berbagai  instansi pemerintah  sekaligus,  seperti  polisi,  jaksa,  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  terutama Departemen  Perdagangan,  Departemen  Kehutanan,  dan  Departemen  pekerjaan  umum,  Kantor
20 David Weir dan Marc Scarpiro, 1985, Lingkaran Racun Pestisida, Jakarta: Sinar Harapan, p. 35.
21 Ibid,
22 Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar Jakarta : Sinar Grafika, , p. 4-5.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup,  Laboraturium  Kriminal,  bahkan  swasta  seperti  LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan lain-lain. 23

## Hukum Administrasi
Hukum  administrasi  sebagai  sarana  administrasi  dapat  bersifat  preventif  dan  bertujuan untuk  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  lingkungan  (misalnya:  UU,PP,Keputusan Menteri  Perindustrian,  Keputusan  Gubernur,  Keputusan  Walikota,  dan  sebagainya). Penegakan  Hukum (Law  Enforcement) dapat  diterapkan  terhadap  kegiatan  yang  menyangkut persyaratan  perizinan,  baku  mutu  lingkungan,  rencana  pengelolaan  lingkungan  (RKL)  dan sebagainya.  Disamping  pembinaan  berupa  petunjuk  dan  panduan  serta  pengawasan administrasi  kepada  pengusaha  dibidang  industry  hendaknya    juga  ditanamkan  manfaat Konsep “Pollution  Prevention  Pays” dalam  proses  produksinya. 24 dan  juga  pembangunan berwawasan  lingkungan  berkelanjutan,  pembangunan  yang  dimaksud  adalah  pola kebijaksanaan  pembangunan  yang  tidak  mengganggu  keseimbangan  ekosistem  yakni pembangunan  yang  berorientasi  kepada  pengelolaaan  sumber  daya  alam  sekaligus mengupayakan  perlindungan  dan  pengembangannya. Ketentuan  mengenai  sanksi administrative  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  71  sampai  Pasal  83  UU  No.  23  Tahun  2009. Sanksi  Administrtif  mempunyai  fungsi  instrumental,  yaitu  pengendalian  perbuatan  terlarang, disamping  itu  sanksi  administrative  terutama  ditujukan  pada  perlindungan  kepentingan  yang dijaga  terhadap  ketentuan  yang  dilanggar  tersebut.  Beberapa  jenis  sanksi  administrative diantaranya: 25 a) Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang);
b) Uang Paksa (Publiekrechtelijke dwangsom);
c) Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting);
d) Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitenggebruikstelling van een toestel);
e) Pencabutan  izin  melalui  proses  teguran  ,  paksaan  pemerintah,  penutupan  dan  uang paksa.

## Hukum Pidana
Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 41,42,43,45,46,47 UUPLH adalah delik material yang  menyangkutpenyiapan  alat-alat  bukti  serta  penentuan  hubungan  kausalantara  perbuatan pencemar dan tercemar, dalam UUPLH yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 2009, ketentuan pidana terdapat didalam Pasal 97 sampai pasal 120. Dalam penidakan tindak pidana lingkungan
23 Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah pada kepada Force, sehingga timbulkesan  dimasyarakat  bahwa  penegakan  hukum  bersangkut  paut  dengan  sanksi  pidana.  Hal  ini  berkaitan  pula dengan  seringnya  masyarakat  menyebut  penegak  hukum  itu  polisi,  jaksa,  dan  hakim.  padahal,  pejabat  administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. penegakan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh birokrasi  (pejabat  administrasi)    berupa  penegakan  yang  bersifat  pencegahan,  preventif  yang  dilakukan  dengan melakukan  penyuluhan  atau  sosiaalisasi  suatu  peraturan  perundan-undangan,  baik  peraturan  perundang-undangan yang  berasal  dari  pusat  maupun  peraturan  yang  dibuat  di  daerah.  Penegakan  hukum  merupakan  suatu    proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Dalam arti luas, proses  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang menjalankan aturan  normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan  mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hokum. Dalam arti sempit, dari segi  subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu  untuk menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.,  Lihat  :  Andi  Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan …. p. 8-9.
24 Siti  Sundari  Rangkuti,  1996, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional ,  Surabaya  :  Airlangga University  Press,  p.  192.  Lihat  Juga  :  Muhammad  Erwin,  2011, Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup , Bandung : Refika Aditama, p. 117-118.
25 Ibid,

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
maka tatacara penindakanya tunduk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), peran penyidik juga sangat penting untuk mengumpulkan alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. 26 Hukum Perdata Gugatan  ganti  kerugin  dan  biaya  pemulihan  lingkungan  secara  perdata  dapat  dilakukan berdasarkan  pasal  20  ayat  1  dan  ayat  3  UULH  melalui  jalur  pengadilan.  Namun  mengenai hukum  perdata  ini  maka  perlu  dibedakan  antara  penerapan  hukum  oleh  instansi  yang berwenang  danmelaksanakan  kebijakan  lingkungan  dan  penerapan  hukum  perdata  untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. 27
Agar  proses  penegakan  hukum  lingkungan  dapat  berjalan  optimal,  maka  perlu  dilakukan exit strategy sebagai solusi penting yang harus diambil pemegang policy dalam penyelamatan fungsi  lingkungan  hidup. Pertama ,  mengintensifkan  keterpaduan  dan  koordinasi  antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua, adanya sanksi yang memadai  ( enforceability )  bagi  perusahaan  yang  membandel  dalam  pengelolaan  limbah  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Jika  ada  indikasi  tindak  pidana,  aparat  penegak  hukum  dapat menindak  tegas  para  pelaku/penanggung  jawab  kegiatan. Ketiga, adanya  partisipasi  publik, transparansi,  dan  demokratisasi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup patut  ditingkatkan.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  akan  terkait  tiga  unsur,  yaitu  pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pada gilirannya, dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai  hak  yang  sama  untuk  menikmati  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Sudah saatnya  penegakan  hukum  bagi  setiap  usaha  dan  aktivitas  yang  membebani  lingkungan dioptimalkan  dan  diintensifkan  agar  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  bisa  terjaga  dengan baik. 28
Kebijakan  Integral  Sebagai  Upaya  Mencegah  Kerusakan  Lingkungan  di  Indonesia  dan Upaya Memberantas Perusak/Pencemar Lingkungan Hidup di Indonesia Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  terhadap  perusakan  lingkungan  hidup  di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). Oleh karena itu, dapat dikatakan  bahwa  tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  dari  politik  criminal  ialah  “perlindungan masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat”. 29 Al.Winsubroto  menjelaskan  bahwa politik criminal dapat dikaitkan dengan tindakan tindakan: 30
1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4) Bagaimana  menggunakan  hukum  pidana  untuk  mengatur  masyarakat  dalam  rangka mencapai tujuan yang lebih besar.
Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa politik kriminal merupakan “suatu  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  dalam  menanggulangi  kejahatan” . 31 Dengan demikian,  dapatlah  dikatakan  bahwa  politik  kriminal  pada  hakikatnya  juga  merupakan  suatu
26 Ibid,
27 Muhammad Asikin, 2003, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI, Jakarta: Yarsif Watampone, p. 37.
28 Ibid.
29 Ibid
30 Al.Winusubroto,  2005, Kebijakan  HukumPidana  Dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Komputer ,  Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, p. 12. 31 Barda  Nawawi  Arief,  2005, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Cetakan  ke-3,  Bandung:    PT  Citra  Aditya Bakti, p.1.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bertolak dari skema tersebut, dapat diuraikan hal-hal pokok sebagai berikut: 32
1) Penanggulangan  kejahatan  harus  menunjang  tujuan  (“ goal ”),  “kesejahteraan masyarakat/ social welfare (SW) dan “perlindungan masyarakat/ social defence ” (SD). Aspek social welfare dan social defence yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan  masyarakat  yang  bersifat  immaterial,  terutama  nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.
2) Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  harus  dilakukan  dengan  “pendekatan integral”, yakni ada keseimbangan antara sarana “penal” dan “non-penal”.
3) Penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “ penal policy ” atau penal law enforcement policy ” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
a. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
b. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
c. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).
Dengan  adanya  tahap  “formulasi”  terhadap  aturan  mengenai  lingkungan  hidup,  maka  upaya penanggulangan  kejahatan  lingkungan  hidup  bukan  hanya  tugas  aparat  penegak  hukum,  tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “ penal policy ”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi  dan  eksekusi. 33 Menurut  Bambang  Poernomo,  bahwa  menurut  ilmu  hukum  pidana penanggulangan kejahatan dapat ditinjau dari dua segi yaitu:
a. Penanggulangan  secara  preventif,  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  melancarkan  pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil. Tindakan penanggulangan juga  merupakan  tindakan  pencegahan  karena  dapat  menggunakan  bukan  sarana  hukum, misalnya tindakan penjagaan, membayangi, memberi isyarat dan lain-lain.
b. Penanggulangan  secara  represif  adalah  tindakan  petugas  hukum  terhadap  perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan kejahatan ini dimulai setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan ini dimulai dari tindakan pengusutan  dan  penyidian  barang  bukti    oleh  polisi,  tindakan  penuntutan  oleh  jaksa, kemudian  diteruskan  pemeriksaan  oleh  hakim  yang  mengutamakan  analisa  dari  kejadian yang  berakibat  melanggar  (mayor)  dasn  aturan  hukum  (minor)  yang  bersangkutan  untuk memperoleh putusan hukim (konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan. 34 Menurut  M.  Hamdan,  penanggulangan  kejahatan  dapat  menggunakan  dua  kebijakan  yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (menggunakan sanksi pidana) dan dengan kebijakan non- penal (menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain. Sangat disayangkan bahwa Gagasan  M.  Hamdan  berkaitan  kebijakan  non-penal  (mengunakan  sanksi  administratif,  sanksi perdata)  tidak  dijelaskan  lebih  renci.  Berbeda  dengan  Barda  Nawawi  Arief  dan  Bambang Poernomo  yang  menegaskan  bahwa  kebijakan  non-penal  dalam  penanggulangan    kejahatan adalah  melakukan  langkah-langkah  preventif  sebelum  terjadi  tindak  kejahatan. 35 Dalam  rangka penegakan  hukum  lingkungan  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya  kerusakan  lingkungan  di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: 36
32 Barda  Nawawi  Arief,  2007, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Predana Media Group, p. 77-78.
33 Ibid ., p. 39.
34 Bambang Poernomo, 1998, Orientasi Hukum Acara Pidana , Yogyakarta: Amastata Buku, p. 90.
35 M. Hamdan, 1996, Politik Hukum Pidana , PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, p.26.
36 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem ….. p. 121-122.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
a. Penanganan  masalah  lingkungan  saat  ini  seharusnya  ditempatkan  menjadi  bagian  dari proses reformasi sistem hukum, dimana didalamnya diperlukan, tidak hanya penyempunaan perangkat  ketentuan  perundangan,  tetapi  juga  kemampuan  lembaga  peradilan  dalam menyerap nilai-nilai hukum yang berkembang didalam masyarakat.
b. Penanganan  masaah  lingkungan  tidak  hanya  didekati  dari  sisi  penerapan  sanksi  pidana ataupun  perdata  tetapi  juga  perlu  dilakukan  secara  akumulatf  dengan  sanksi  administrasi, sebab  pada  kenyataanya  standar  pelanggaran  hukum  atau  kejahatan  lingkungan  selalu berngkat  dari  adanya  tindakn  administrative,  baik  itu  perizinan  maupun  penerapan  baku mutu lingkungan.
c. Pihak  kepolisian  hendaknya  mengembangkan  mengembangkan  model-model  penataan selain  pidana,  terutama  pendayagunaan  informasi  sebagai  sarana insentif dan disinsentif terhadap siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.
d. Pihak peradilan perlu menerapkan asas strict liability dan polluters payment kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan sumber daya alam.
e. Peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi peran individu sebagai pihak yang dikenai peraturan dan peran serta kelompok dan organisasi kemasyarakatan lainya.
f. Anggota masyarakat diharapkan senantiasa berperan serta secara aktif didalamnya, misalnya melaporkan kepada aparat yang berwenang atas tindakan pelanggaran hukum lingkungan, dan upaya menyembunyikan identitas pelapor untuk melindungi saksi pelapor.
Pembangunan  yang  dilakukan  tentu  diharapkan  dapat  emberikan  manfaat  berupa  keadaan yang  menguntungkannamun  disisi  lain  kita  juga  berhadapan  dengan  resiko  ingkungan (Environmental  Risk) atau  suatu  keadaan  yang  merugikan,  sehingga  untuk  mengamankan pembangunan  di  bidang  lingkungan  hidup  maka  hendaknya  dilakukan  secara  sungguh-sungguh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap penilaian, dan juga aspek penegakan hukum menjadi  sangat  penting  sebagai  upaya  untuk  melawan  perusak/pencemar  lingkungan  di Indonesia. 37
PENUTUP Menjadikan lingkungan hidup yang bersih, tidak rusak serta tidak tercemar  merupakan salah satu  bentuk  pelestarian  terhadap  lingkungan,  namun  pengrusakan  dan  pencemaran  lingkungan menjadi  salah  satu  ancaman  yang  serius  bagi  kelestarian  lingkungan  hidup  di  Indonesia. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” . Pada  kenyataanya  pelaksanaan  dari  pasal  tersebut  belum  bisa  dilaksanakan  secara  maksimal. Penggunaan  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  untuk  kemakmuran  rakyat  di  Indonesia  belum berjalan  secara  baik,  hal  ini  diakibatkan  oleh  semakin  maraknya  pencemaran  lingkungan  yang marak  terjadi  Indonesia,  baik  pencemaran  air,  pencemaran  udara  maupun  pencemaran  tanah. Lingkungan  hidup  yang  terganggu  keseimbangannya  perlu  dikembalikan  fungsinya  sebagai pemberi  kehidupan  dan  pemberi  manfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan antargenerasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi penegakan hukum lingkungan dan juga menerapkan kebijakan integral sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia dan upaya memberantas perusak/pencemar lingkungan  hidup  di  Indonesia,  hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga  eksistensi  alam  dan  bertujuan untuk  menyelesaikan  masalah  lingkungan  hidup  di  Indonesia  khususnya  yang  disebabkan  oleh ulah manusia. dalam hal ini penegakanya bisa melalui jalur hukum perdata, administrasi maupun hukum  pidana,  sehingga  dapat  menanggulangi  serta  menindak  pelaku  pencemaran,  pengurasan,
37 Ibid , p. 123.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
dan  pengrusakan  lingkungan  dan  tercipta  lingkungan  yang  baik,  sehat,  indah  dan  nyaman  bagi seluruh rakyat.

## REFERENCES
A. Tauda, Gunawan 2012, Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen   Agiencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem   Ketatanegaraan) , Genta Press, Yogyakarta. Arifin Mochtar, Zainal, 2016, Lembaga Negara Independen , Rajawali PERS,  Jakarta.
Arifin,  Firmansyah,  2005, Lembaga  Negara  Dan  Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga Negara , Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasioanal  bekerjasama  dengan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia.
Asshiddiqie,  Jimly,  2010, Perkembangan  dan  Konsulidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta.
.2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Buana Ilmu, Jakarta .2004, Menjaga  Denyut  Nadi  Konstitusi:  Refleksi  Satu  Tahun  Mahkamah  Konstitusi ,  Konstitusi Press, Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta. E. Hall, Daniel, 1997, Constitutional Law Case and Commentary , Delmar  Publishers , United State of America.
Isra,  Saldi,  2010, Pergeseran  Fungsi  Legislatif:  Menguatnya  model  Legislasi      Parlementer  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.
Iver, Mac, 1965, The Web of Goverent , Mac Millan Co, New York. Indra, Mexsasai, 2011, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia , Refika Aditama, Bandung. Juanda,  2006, Hukum  Pemerintahan  Daerah  (Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  DPRD  dan  Kepala Daerah) , Alumni, Jakarta.
Kusnardi, Moh.  dan Bintan R, Saragih, 2000, Ilmu Negara , Gaya Media Pratama, Jakarta. Mahfud, Moh.MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
Manan, Bagir, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , Mandar Maju, Bandung. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara  Indonesia , Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Meny,  Yves  and  Andrew  Knapp,  1998, Government  and  Politic  in  Western    Europe:  Britain,  France, Italy, Germany, Oxford University Press, Oxford. Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta.
Natabaya,  H.A.S,  “Lembaga  (tinggi)  Negara  Menurut  UUD  1945”,  dalam    Refly  Harun,  dkk  , 2004,  Menjaga  Denyut  Konstitusi,  Refleksi  Satu    Tahun  Mahkamah  Konstitusi,  Konstitusi Press, Jakarta.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, Metedologi Penelitian, Bumi Pustaka, Jakarta. Ramadani, Rizki, 2015, Hukum dalam Bunga Rampai Pemikiran , Genta Press,Yogyakarta. Raisul,  Muttaqien, Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan  Negara, 2006,  Nusamedia  dan  Penerbit Nuansa, Bandung.
Sukanto, Soerjono, 1970, Sosiologi Suatu Pengantar , UI Press, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soemantri, Sri, 1984, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara , Rajawali, Jakarta.