## Implementasi Projek Uji Berkala Kendaraan Angkutan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Udara Di Kota Medan
Abri Montgomery Blackstone 1) , Rudi Kristian 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara E-mail: abritupang@gmail.com

## PENDAHULUAN
Transportasi merupakan urat nadi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat dan  merupakan salah satu  kebutuhan  pokok  yang  sangat  penting dan  strategis.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan pertumbuhan  penduduk  permasalahan  transportasi  juga  ikut  berubah  dan  berkembang.  Penggunaan transportasi  yang  semakin  tinggi  membuat  peranan  dan  fungsi  transportasipun  semakin  vital  sejalan dengan  tingkat  kemajuan  ekonomi  dan  kemakmuran  negara.  Kemajuan  teknologi  dan  kemajuan  di bidang  ekonomi  membawa  pada  konsekuensi  peningkatan  pendapatan  masyarakat  menyebabkan kesempatan  kepemilikan  kendaraan  semakin  meluas  dan  ditambah  banyak  nya  penawaran  harga kendaraan  yang  semakin  murah  sehingga  setiap  masyarakat  berkesempatan  memiliki  kendaraan.  Di samping sisi positif peningkatan kepemilikan kendaraan   bermotor yang berjalan begitu cepat, ternyata muncul  sisi  negatif  yang  tidak  dapat  dielakkan.  Sisi  negatif  tersebut  antara  lain  berupa  kemacetan  lalu lintas  sampai  masalah  pencemaran  udara  sehingga  dikhawatirkan  akan  membahayakan  dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.
Menurut  Air  Quality  Live  Index  (AQLI)2,  kondisi  kualitas  udara  di  Indonesia  tercatat  terus memburuk sejak dua dekade terakhir, dan saat ini berada di peringkat ke-5 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Tingginya tingkat polusi udara berkorelasi dengan berbagai penyakit, seperti gangguan paru  kronis,  penyakit  jantung,  stroke,  dan  kanker  paru-paru  yang  juga  berimbas  pada  produktivitas ekonomi.  WHO  menetapkan  rata-rata  konsentrasi  per  tahun  dari  polutan  udara  atau  particullate  matter (PM2,5)  tidak  boleh  melebihi  10  mikron  per  meter  kubik.  PM2,5  merupakan  partikel  udara  yang berukuran  lebih  kecil  dari  2,5  mikron  atau  30  kali  lebih  kecil  dari  sehelai  rambut  manusia.  konsentrasi PM2,5 tinggi memiliki hubungan sebab akibat dengan kematian dini pada orang yang memiliki penyakit jantung  dan  paru.  Akibat  buruknya  kualitas  udara  di  Indonesia,  pada  tahun  2019  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 26 stasiun pemantauan kualitas udara otomatis yang tersebar di Indonesia.
Salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  kualitas  udara  yang  buruk  adalah  Kota  Medan. Penelitian  Kualitas  Udara  (AQI)  mengungkapkan,  tingkat  polusi  udara  di  Medan  berada  di  angka  110 mocron  diameter  dan  masuk  kategori  tidak  sehat.  Penyebab  utama  dari  pengendara  kendaraan bermotor, gas buangan dari asap industri hingga asap pembakaran sampah, kebakaran hutan dan lainya. Polusi  udara  di  Medan  tidak  diimbangi  dengan  memperbanyak  ruang  terbuka  hijau  untuk  memenuhi kebutuhan udara segat masyarakat.
Teori yang digunakan sebagai pemandu dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Implementasi  Program  Uji  Emisi  Kendaraan  umum  di  Kota  Medan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengestimasi emisi kendaraan bermotor melalui pendekatan faktor  emisi  sangat  guna  membantu  untuk  memprediksi besarnya  beban  pencemar  udara  ambien  yang bersumber  dari  kendaraan  bermotor.  Uji  emisi  gas  buang  kendaraan  bermotor  ini  merupakan  kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) digelar Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

## ARTICLE HISTORY
Received 07 November 2022] Revised [28 November 2022] Accepted [13 Desember 2022]

## ABSTRAK
Hasil  penelitian  ini  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  disebabkan  Ketidak mampuan  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  dalam  memberikan  sanksi  yang  tegas sehingga  masih  ada  masyarakat  (supir  angkutan  umum)  yang  tidak  menguji  berkala kendaraannya,  Sanksi  yang  diberikan  juga  tidak  membuat  masyarakat  (supir  angkutan umum)  melakukan  uji  berkala  pada  kendaraannya,  Jalanan  Kota  Medan  sepanjang 245,1 KM yang menyebabkan kurangnya pengawasan di setiap tiitk di Kota Medan.

## ABSTRACT
The  results  of  this  study  have  not  gone  well.  This  is  due  to  the  inability  of  the  Medan City  Transportation  Service  to  provide  strict  sanctions  so  that  there  are  still  people (public  transport  drivers)  who  do  not  periodically  test  their  vehicles.  along  245.1  KM which causes a lack of supervision at every point in Medan City.

## KEYWORDS
Implementation, Public Policy,
Vehicle Emission Test
This is an open access article under the CC –BY-SA license
dalam upaya menjaga kualitas udara di Kota Medan agar tetap bersih. Selain itu kegiatan ini juga untuk menekan  polusi  udara.  Kewajiban  uji  emisi  yang  diberlakukan  menjadi  persyaratan  bagi  pemilik kendaraan  bermotor  untuk  melakukan perpanjangan  STNK  (Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor), tanda  bukti  uji  lulus  uji  emisi  harus  dilampirkan.  Hal  tersebut  tertulis  pada  Peraturan  daerah  Nomor  09 Tahun 2012 pasal 11 ayat 3.

## LANDASAN TEORI
Penulis  melihat  bahwa  pengujian  ini  juga  bertujuan  untuk  menjaga  kendaraan  agar  tidak mengandung kekurangan- kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya. Baik  bahaya  bagi  keselamatan  penumpang  dan  masyarakat  sekitar  pengguna  jalan  lainnya,  maupun dalam  meningkatkan  kualitas  udara  di  Kota  Medan  yang  salah  satunya  bergantung  pada  kualitas buangan  suatu  kendaraan  khususnya  kendaraan  angkutan  umum  di  Kota  Medan.  Uji  Kelayakan  dari kendaraan  angkutan  kota  terbagi  menjadi  dua  yaitu  pada  saat  dikeluarkannya  angkutan  baru  dari perusahaan  dan  pengujian  ulang  yang  dilakukan  setiap  6  (enam)  bulan  sekali  merupakan  uji pemeriksaan  pada  kondisi  angkutan  kota  yang  dilakukan  oleh  penguji  untuk  mengetahui  angkutan tersebut dapat memenuhi persyaratan layak jalan atau tidak.

## Tabel 1. Data Uji Emisi Kendaraan 5 Tahun Terakhir  UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas Kota Medan
No.  Tahun Jumlah Unit Kendaraan yang Diuji Jumlah Unit Kendaraan yang Tidak di Uji 1. 2015 2.986 1.876 2. 2016 3.415 2.845 3. 2017 3.791 3.083 4. 2018 3.810 3.509 5. 2019 4.532 3.976 6. 2020 4.693 4.185
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2020
Penulis melihat dalam pelaksanaannya, kebijakan uji emisi yang diatur dalam Peraturan Walikota Medan  Nomor  23  Tahun  2018  ini  ternyata  masih  dijumpai  berbagai  masalah.  Sebagaimana  hasil informasi yang didapat, masih banyak kendaraaan bermotor yang belum  mengikuti uji emisi. Hal utama yang  menyebabkan  kurang  efektifnya  implementasi  uji  emisi  kendaraan  adalah  rendahnya  kesadaran masyarakat akan penting melakukan uji emisi kendaraan mereka, pemangkasan dana yang seharusnya untuk  kegiatan  uji  emisi  kendaraan  terpaksa  terpotong  untuk  dana  Covid-19.  Hal  ini  juga  diperparah karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masih banyaknya masyarakat yang kurang paham akan pentingnya uji emisi kendaraan.
Berdasarkan  penjelasan  Van  Meter  &  Van  Horn  (dalam  Wahab,  2016:25-26)  di  atas,  variabel sumber daya dan karakteristik pelaksana merupakan variabel masalah dalam implementasi kebijakan ini. Sumber  daya  mengarah  kepada  seberapa  besar  dukungan  finansial  dan  sumber  daya  manusia  untuk melaksanakan program atau kebijakan. Kurangnya kesadaran dan kerja sama dari masyarakat membuat program  uji  emsisi  kendaraan  ini  kurang  diminati  sehingga  tidak  berjalan  secara  efektif.  Karakteristik pelaksana juga mempengaruhi dari pengimplementasian program uji emisi kendaraan umum ini, karena karakteristik  dari  pelaksana  sangat  dipengaruhi  lingkungan  program  tersebut.  Karena  pengetahuan masyarakat masih sangat minim tentang uji emisi kendaraan umum ini, maka pelaksana kebijakan  harus memiliki  pengetahuan  yang  cukup  sehingga  mampu  memberikan  informasi  yang  informatif  sehingga masyarakat paham dan mengikuti program uji emisi kendaraan umum ini.

## METODE PENELITIAN
Dalam  memenuhi  data  yang  diperlukan  untuk  mendapatkan  jawaban  atau  masalah  yang  ingin diteliti,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  dirasa  akan  dapat  menjelaskan  jawaban atas  masalah  dalam  bentuk  deskriptif.  Menurut  Williams  (dalam  Hardani,  dkk.,  2020:16)  penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dalam beberapa hal.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan. Adapun  untuk  teknik  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Sementara  untuk  informasi  yang  akurat  kebenarannya,  penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Adapun  kriteria  informan  penulis ialah  KUPT  PKB  Amplas,  pemangku  kepentingan dan  yang  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  dalam  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Kota  Medan,  dan
masyarakat (supir angkutan umum) yang menjadi sasaran dari program uji berkala ini. Dengan demikian, penulis memilih informan dalam penelitian ini yaitu seksi keselamatan teknik saran dan prasaranadinas perhubungan Kota Medan, sub koordinator pengendalian dan pencemaran udara dinas lingkungan hidup Kota Medan, divisi kajian dan hukum lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bagian Sumatera Utara, dan masyarakat (supir angkutan umum) juga sebagai informan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urusan  perhubungan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  sangat  strategis  dalam  mendorong pembangunan  di  Kota  Medan.  Dalam  fungsinya  sebagai  promoting  sektor  dan  servicing  sector, transportasi telah memegang peranan yang besar sebagai urat nadi perekonomian. Pembangunan sektor ini  dimaksudkan  untuk  menggerakkan  berbagai  potensi  daerah,  pembangunan  sarana  dan  prasarana transportasi  yang  lebih  baik  dan  menjangkau  berbagai  wilayah  terutama  mengintegrasikan  kawasan pusat  kota  dengan  kawasan  lingkar  luar  (pinggiran)  Kota  Medan.  Hal  penting  lainnya  adalah  untuk mengantisipasi kecenderungan peningkatan masalah transportasi di Kota Medan seiring perkembangan kegiatan kota dan pemilikan kendaraan yang sangat tinggi di banding peningkatan kapasitas ruas jalan.
Untuk  menjalankan  tugasnya,  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  membentuk  pembagian  kerja dalam bentuk Unit Pelaksana Tugas (UPT) yaitu UPT PKB Pinang Baris dan UPT PKB  Amplas. Hal ini memiliki  tujuan  untuk  mempermudah  penugasan  dan  menghindari  adanya  tumpang  tindih  antar  tugas satu  sama  lain.  Dalam  penelitian  ini,  UPT  PKB  Amplas  menjadi  fokus  tempat  penelitian  yang  dimana UPT PKB Amplas merupakan salah satu tempat yang menyediakan tempat untuk melakukan pengujian KIR dan Uji emisi bagi kendaraan angkutan umum.
Kejelasan tujuan dari program uji emisi ini selain untuk menertibkan kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan demi keselamatan bersama, tetapi juga untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara di Kota Medan. Dengan dilakukannya uji emisi ini, maka gas buang kendaraan yang semula kotor dan memiliki zat berbahaya bagi manusia yang menghirupnya secara terus menerus,maka dilakukanpah uji  emisi  ini  agar  tingkat  polusi  udara  di  Kota  Medan  dapat  berkurang.  Untuk  melihat  kinerja  UPT  PKB Amplas  dan  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  dalam  implementasi  uji  emisi  kendaraan  angkutan  umum dalam  meningkatkan kualitas udara di Kota Medan, model yang dipakai dalam analisis implementasi ini adalah  model  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Kategori  dalam  kebijakan  ini  mencakup  ukuran  dan  tujuan kebijakan,  sumber  daya,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap  para  pelaksana,  komunikasi  antar organisasi,  dan  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik.    Bagaimana  variabel-variabel  tersebut mempengaruhi  kinerja  implementasi  sehingga  dapat  dilihat  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  sudah berjalan maksimal atau belum.

## Standar dan Sasaran Kebijakan Program Uji Emisi Pada Angkutan Umum
Standar  dan  sasaran  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Horn  (1975:464)  menegaskan  bahwa tujuan  menggambarkan  keberhasilan  atau  gagalnya  suatu  kebijakan  yang  dibentuk.  Dengan  adanya gambaran  dari  tujuan  yang  jelas  maka  akan  mempermudah  bagi  implementor  dalam  melaksanakan tugasnya.  Keterlibatan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  pada  implementasi  suatu  kebijakan  sangat dibutuhkan.  Dalam  penelitian  ini  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  adalah pemerintah  kota,  masyarakat,  dan  pihak  lainnya  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  implementasi kebijakan  ini.  Kejelasan  standar  dan  sasaran  kebijakan    juga  harus  diperhatikan.  Hal  itu  dikarenakan ketika para implementor tidak sepenuhnya menyadari akan standar dan sasaran kebijakan.
Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  mengeluarkan  standar  regulasi  kebijakan  yang  menjadi pedoman  dalam  melakukan  pengujian  kendaraan  bermotor  angkutan  umum  termasuk  uji  emisi kendaraan. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Nomor 551/107 Tahun 2017 yang berisi tentang  standar  operasional  prosedur.  Dalam  keputusan  tersebut  dijelaskan  bahwa  pihak  pelaksana dalam  implementasi  kebijakan  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  bagian pihak  dalam  (intern)  dan  pihak  luar  (ekstern).  Pihak  dalam  (intern)  adalah  pihak  dalam  dari  Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu para pegawai khususnya pegawai yang berwewenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan dan sarana dan transportasi. Sedangkan pihak luar (ekstern) adalah UPT Dinas Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas.

## Sumber Daya
Menurut  Van  Meter  dan  Horn  (1975,  h.465)  sumber-sumber  daya  dalam  suatu  impelementasi kebijakan merupakan indikator yang sangat penting. Dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas  maka  akan  membentuk  kinerja  yang  baik  pula,  jika  dibantu  dengan  sumber  daya  keuangan yang transparan (berupa dana dan insentif), dan yang tak kalah penting adalah sumber daya infrastruktur
yang  akan  mendorong  pegawai  untuk  bekerja  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  baik  sehingga pekerjaan  lebih  mudah  dan  menjadi  efektif.  Dalam  pelaksanaan  implementasi  uji  emisi  kendaraan angkutan umum dalam  meningkatkan kualitas udara di Kota Medan pasti tidak terlepas dari pentingnya peran  sumber  daya,  baik  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  non  manusia  (financial). Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  ditemukan  sumber  daya  dalam  implementasi  uji  emisi kendaraan  dalam  meningkatkan  kualitas  udara  di  Kota  Medan  adalah  sumber  daya  manusia,  sumber dana, dan fasilitas sarana dan prasarana. Keempat sumber daya inilah yang akan mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Menurut  Bintoro  dan  Daryanto  (2017:15)  menyatakan  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) merupakan  suatu  ilmu  dan  cara  bagaimana  mengatur  hubungan  dan  peranan  sumber  daya  (tenaga kerja)  yang  dimiliki  individu  secara  efisien  dan  efektif.  Sumber  daya  manusia  juga  sangat  berpengaruh dalam  pencapaian  tujuan  dalam  suatu  perusahaan  atau  organisasi.  Sumber  daya  manusia  yang berkualitas  juga  akan  berpengaruh  dalam  pencapaian  tujuan  yang  maksimal.  Implementasi  kebijakan yang berhasil didorong oleh faktor sumber daya manusia yang mumpuni. Setiap implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu  mencapai tujuan yang telah ditetapkan. UPT PKB Amplas.

## Tabel 2. Data Pegawai UPT PKB Amplas
No. Golongan Jumlah 1.   Aparatur Sipil Negara (ASN) 10 Orang 2.   Non Aparatur Sipil Negara (ASN) 34 Orang 3.   Loket 8 Orang 4.   Pendaftaram 8 Orang 5.   Komputer 8 Orang 6.   Foto 8 Orang 7.   Gedung (Praktik Pemeriksaan Kendaraan) 5 Orang
Sumber: UPT PKB Amplas, 2022
Dari  tabel  di  atas,  maka  dapat  penulis  dijelaskan  bahwa  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  UPT PKB Amplas yang termasuk ASN ada 10 orang, non ASN 34 orang, yang melayani loket 8 orang, yang melayani pendaftaran 8 orang, yang membantu mengakses komputer ada 8 orang, untuk yang melayani foto  ada  8  orang,  dan  untuk  pelayanan  gedung  (praktik  pemeriksaan  kendaraan)  ada  5  orang.  Pada setiap penempatan pegawai sudah dengan sesuai kemampuan di bidangnya masing-masing.
Sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  hal  yang  mendorong  keberhasilan  dari  suatu implementasi  kebijakan.  Kualitas  sumber  daya  manusia  yang    mumpuni  dicerminkan  oleh  terpenuhinya beberapa  indikator  seperti  kualitas  intelektual  meliputi  pengetahuan  dan  keterampilan,  pendidikan  yang bagus,  memahami  bidang  dan  tanggung  jawabnya  dalam  menjalankan  tugas,  memiliki  semangat  kerja yang baik, dan memiliki kemampuan perencanaan pengorganisasian. Kualitas SDM dapat dilihat melalui adanya pegawai dengan lulusan ASN yang menggambarkan bahwa pegawai yang bekerja di UPT PKB Amplas sudah terseleksi dengan baik. Dari segi kuantitas dapat dilihat bahwa jumlah dari pegawai di UPT PKB  Amplas  sudah  cukup  sesuai  jumlah  dengan  tugas  yang  diberikan.  Sehingga  pekerjaan  dapat berjalan lebih efektif.
Jumlah  dari  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  harus  terpenuhi  secara  maksimal,  mengingat  Kota Medan yang memiliki luas sebesar 245,1 KM (Ciptakarya.pu.go.id, diakses pada 28 Agustus 2022, Pukul 20.56)  maka  setiap  jalan  di  Kota  Medan  wajib  diawasi  oleh  Dinas  Perhubungan  sebagai  instansi  yang memiliki  kewenangan  dalam  mengawasi  dan  menertibkan  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  (LLAJ).  Hal tersebut  juga  harus  didukung  dengan  kualitas  dan  karakteristik  pelaksana  kinerja  sehingga  setiap program  yang  dilaksanakan  dapat  berjalan  dengan  baik,  dan  bagi  adanya  pelanggaran  dapat  ditindak lanjuti dengan bijak sehingga pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan masyarakat tidak terulang. Penulis  menemukan  beberapa  kendala  dalam  implementasi  kebijakan  ini  yaitu  peneliti  menilai  dan melihat  bahwa  jumlah  pegawai  yang  berada  di  gedung  pengujian  kendaraan  bermotor  masih  kurang memadai,  sehingga  proses  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  bermotor  terhambat,  tidak  efisien,  dan memakan waktu yang lebih lama lagi.

## Sumber Daya Keuangan (financial)
Sumber  daya  finansial  merupakan  sumber  daya  berupa  dana  (uang).  Dalam  pengelolaan  sumber daya  finansial  dalam  suatu  organisasi  haruslah  sangat  berhati-hati  dan  harus  memiliki  hasil  akhir  yang
akurat.  Sumber  daya  finansial  juga  menjadi  pendukung  bagi  lancarnya  suatu  implementasi  kebijakan publik.  UPT  PKB  Amplas  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  keuangan  dengan  sebaik-baiknya  seperti membangun  infrastruktur,  sarana,  dan  prasarana  untuk  pengujian  kendaraan  bermotor  yang  lebih  baik. sumber  daya  finansial  pada  pengujian  kendaraan  bermotor  di  UPT  PKB  Amplas  yang  diajukan  oleh Dinas  Perhubungan  kepada  Pemerintah  Kota  Medan  telah  diseutujui  dan  menghasilkan  adanya  Daftar Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  untuk  pengadaan  berbagai  program  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Dinas Perhubungan  Kota  Medan  seperti  pemeliharaan  alat  uji  kendaraan  bermotor,  smart  card,  dan  kalibrasi yang akan diserahkan oleh Kementrian Perhubungann Republik Indonesia (Kemenhub RI). Sumber daya finansial di  UPT PKB Amplas sudah memiliki anggaran yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. PAD yang  diberikan  akan  dipergunakan  agar  kebijakan  yang  diimplementasikan  lebih  maksimal  dan  dapat meningkatkan kualitas pengujiam kendaraan bermotor di Kota Medan.

## Sumber Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)
Implementasi  suatu  kebijakan  pasti  didukung  dengan  adanya  sumber  daya  manusia  (SDM) sebagai  implementor,  sumber  daya  keuangan  (finansial)  untuk  mendukung  mendanai  implementasi kebijakan tersebut, dan yang tak kalah penting adalah sumber infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mendukung  para  pegawai  dalam  bekerja.  Untuk  kelancaran  kinerja  dan  operasional  maka  diperlukan sarana  dan  prasarana.  Dukungan  prasarana  dan  sarana  sangat  penting  untuk  peningkatan  hasil  dan output dari kegiatan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
UPT  PKB  Amplas  sudah  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  cukup memadai  dalam pelaksanaan  pengujian  kendaraan  bermotor.  Anggaran  yang  diberikan  kepada  UPT  PKB  Amplas  juga disalurkan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana khususnya alat-alat yang mendukung pelaksanaan pengujian  kendaraan  bermotor  juga  selalu  mendapatkan  perawatan  dan  pemeliharaan.  Selain  itu, anggaran  yang  diberikan  juga  diperuntukan  untuk  inovasi  atau  pembaruan  alat  yang  lebih  mumpuni sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang.
Sumber  infrastruktur  (sarana  dan  prasarana)  tidak  hanya  alat-alat  pengujian  kendaraan bermotor, tetapi terkait sarana dan prasarana kantor yang mendukung aktivitas pegawai dalam melayani masyarakat.  Sarana  operasional  yang  mendukung  kinerja  pegawai  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan. Sarana  dan  prasarana  tersebut  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  mendukung  kinerja  para  pegawai. Baik  untuk  mendukung  kinerja  di  dalam  kantor  (intern)  atau  pada  saat  di  lapangan  (ekstern).  Dengan sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  maka  akan  menambah  semangat  para  pegawai  karena  merasa nyaman, dan termudahkan dengan sarana dan prasarana yang tepenuhi.
Sumber  daya  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  UPT  PKB  Amplas  dalam  mendukung  kegiatannya, khususnya  kegiatan  dalam  hal  pengujian  kendaraan  bermotor.  Sumber  daya  yang  dimaksud  adalah sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  merupakan  kualitas  dari  pegawai  yang  dapat  bekerja  dengan  baik. Sumber  daya  keuangan  (finansial)  merupakan  sumber  daya  keuangan  yang  merupakan  sumber pendanaan  bagi  keberlangsungan  program  kebijakan  seperti  pendanaan  untuk  pemeliharaan  alat-alat pengujian  kendaraan  bermotor.  Sumber  daya  infrastruktur  (sarana  dan  prasarana)  juga  tidak  kalah penting, pembenahan dan pembaruan dalam sarana dan prasarana kantor khususnya alat-alat pengujian kendaraan bermotor dengan tujuan agar menunjang pelaksanaan kebijakan sehingga dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

## Komunikasi Antar Organisasi
Menurut  Van  Meter  dan  Horn  (1975,  h.466),  komunikasi  antar  organisasi  memiliki  peran  yang penting  dalam  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Implementasi  yang  efektif  mensyaratkan bahwa komunikasi harus berjalan secara baik dan efektif sehingga program dari implementasi kebijakan tersebut dapat mudah dipahami oleh pegawai serta dapat memberikan tanggung jawab atas pencapaian mereka.  Penyampaian  Informasi  yang  efektif  antar  orgnaisasi  merupakan  hal  terpenting  dalam implementasi  kebijakan.  Komunikasi  antar  organisasi  merupakan  kerangka  penyampaian  informasi tentang  apa  yang  menjadi  standar  dan  tujuan  dalam  implementasi  kebijakan.  Komunikasi  adalah  faktor yang paling penting dari sebuah organisasi sehingga proses pencapaian dan pengimplementasian dalam suatu kebijakan dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Menurut  Van  Meter  dan  Horn  (1975,  h.  471),  mengatakan  bahwa  karakteristik/sifat  pelaksana dapat  mempengaruhi  jalannya  suatu  implementasi  kebijakan.  Yaitu  seperti  adanya  kompetensi  dan ukuran  staf lembaga,  tingkat  kontrol  dari  keputusan  dan  proses  dalam  implementasi  kebijakan,  sumber daya  politik,  vitalisasi  organisasi,  tingkat  komunikasi  yang  terbuka  antar  pelaksana,  dan  adanya hubungan  formal  dan informal  dalam  hubungan  kerja.  Dalam  implementasi  kebijakan  karakteristik  agen
pelaksana  merupakan  salah  satu  faktor  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Karakteristik  pelaksana  akan mempengaruhi bagaimana proses dari pengimplementasian kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan dimana pelaksana dari kebijakan ini mengharuskan menuntut para pelaksana memiliki sifat  tegas,  disiplin,  demokratis,  dan  persuasif.  Selain  itu,  indikator  luas  wilayah  juga  menjadi pertimbangan dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.
Penulis melihat dalam implementasi projek uji berkala ini, karakteristik para pelaksana kebijakan mencakupn  adanya  struktur  organisasi  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  tupoksinya.  Dalam karakteristik  agen  pelaksana  terdapat  struktur  birokrasi,  norma-norma  yang  ditetapkan,  dan  bentuk- bentuk  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi.  Hal  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  melihat  tugas  para pegawai dan staff masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. karakteristik pelaksana  dalam  program  implementasi  kebijakan  ini  sudah  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing  bidang.  Partisipasi  masyarakat  yang  cukup  baik  juga mendukung  keberhasilan  program  uji  emisi  ini.  Salah  satu  cakupan  dari  karakteristik  pelaksana implementasi  kebijakan  adalah  adanya  struktur  organisasi  yang  mengatur  kewenangan  para  pelaksana sehingga  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  SOP.  Karakteristik  badan  pelaksana  dalam  implementasi program  uji  emisi  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  penertiban  angkutan  kota  yang  beroperasional  tetapi tidak  sesuai  dengan  aturan  seperti  tidak  memiliki  kartu  layak  jalan  yang  dimana  di  dalamnya  terdapat bukti  uji  emisi.  Dengan  dilakukannya  razia  secara  rutin,  maka  angkutan  kota  yang  melakukan pelanggaran dapat diatasi.
Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban kepada angkutan umum yang menyalahi aturan  yaitu  tidak  memiliki  surat  kelayakan  jalan  (kelayakan  angkutan  umum),  dan  menertibkan  supir angkutan umum yang menggunakan narkoba. Penertiban angkutan umum ini dilakukan diberbagai titik di Kota Medan salah satunya di Jalan Gatot Subroto. Pada proses penertiban tersebut masih terdapat supir angkutan  umum  yang  tidak  memiliki  surat layak  jalan.  Sebagai  agen  pelaksana dalam  implementasi  uji emisi kendaraan umum ini, UPT PKB Amplas juga bertindak tegas kepada masyarakat yang tidak lulus uji emisi dengan memberikan kartu uji berkala kendaraan bermotor.
Penulis  menemukan  beberapa  kendala  dalam  indikator  ini  yang  berpengaruh  terhadap implementasi projek uji berkala ini yaitu masyarakat yang tidak patuh dalam melakukan uji berkala yang dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan.  Salah  satu  penyebab  dari  rendahnya  kesadaran masyarakat  dalam  melakukan  uji  berkala  ini  adalah  pengaruh  karakteristk  pelaksana  yang  tidak  tegas dalam menertibkan masyarakat yang tidak patuh. Hal tersebut akan mempengaruhi perilaku masyarakat yang menjadi kurang perduli terhadap pentingnya uji berkala ini. Selain itu, masih minimnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk melakukan uji emisi, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KIR  online,  dan  diperparah  dengan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia    (SDM)  dari  supir  angkutan  umum yang belum memadai.

## Sikap Para Pelaksana
Menurut Van Meter dan Horn (1975, h. 472), sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan yaitu  dengan  adanya  dukungan  struktur,  nilai-nilai, hubungan,  dan komunikasi  yang  terjadi  di  internal organisasi. Sikap para pelaksana juga akan menggambarkan suatu kondisi dimana sikap para pelaksana memiliki sikap penolakan dalam suatu kebijakan. Sikap pelaksana (disposisi) merupakan kategori penting dalam suatu implementasi kebijakan. Sikap pelaksana (disposisi) juga dapat diartikan sebagai dukungan anggota  dalam  berkoordinasi  terhadap  program  atau  suatu  keinginan  untuk  melaksanakan  kebijakan yang  ditunjukkan  dengan  adanya  komitmen  terhadap  terlaksananya  program.  Selain  itu,  sikap penerimaan  atau  penolakan  dari  pelaksana  implementasi  sangat  berpengaruh  dalam  menentukan berhasil atau tidaknya program pengujian kendaraan bermotor ini.
Sikap  pelaksana  merupakan  bagian  yang  tak  terlepas  dari  keberhasilan  atau  kegagalan  dari suatu program. Maka dari itu, para pelaksana harus mengenali tiga sikap dari para pelaksana kebijakan yaitu, kesadaran pelaksana, petunjuk dan arahan pelaksana, dan intesutas respon.  Dinas Perhubungan Kota Medan juga sikap pelaksana yang menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja, maka akan terlihat apakah implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Jika hasil pengaduan menunjukkan  adanya  kecenderungan  perbedaan  antara  penilaian  dan  pelaksanaan  maka  implementasi pengujian  kendaraan  bermotor  sulit  untuk  dilaksanakan.  Dalam  pengujian  kendaraan  bermotor  sudah cukup baik berdasarkan pernyataan oleh masyarakat yang menganggap pelayanan yang diberikan sudah cukup  memuaskan.  Sikap  para  pelaksana  responsif  dan  ramah  memberikan  rasa  nyaman  kepada masyarakat  ketika  melakukan  pengurusan  di  UPT  PKB  Amplas.  Para  pelaksana  kebijakan  terus berusaha  memberikan  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat  terkait  proses  pendaftaran  hingga dilakukannya  pengujian  kendaraan  bermotor  sehingga  masyarakat  tidak  merasa  kesulitan  dan  enggan melakukan pengujian kendaraan bermotor.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
Lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  merupakan  aspek  yang  mempengaruhi  jalannya  suatu implementasi  kebijakan.  Kategorisasi  ini  mencakup:  sumber  daya  ekonomi  lingkungan  yang  dapat mendukung  keberhasilan  suatu  kebijakan  atau  program;  Sejauh  mana  kelompok  kepentingan- kepentingan itu mendukung; Karakteristik partisipan, apakah mendukung atau menolak; Bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; Apakah elite politik menerima kebijakan tersebut.

## a.  Lingkungan Sosial
Pengaruh  lingkungan  luas  (eksternal)  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang berhasil mensyaratkan adanya lingkungan sosial  yang  kondusif  sehingga  pada  saat  suatu  kebijakan  diterapkan  tidak  menimbulkan  masalah. Dari hasil pengamatan penulis, terkait lingkungan sosial peneliti melihat bahwa, pengaruh sosial dari masyarakat terbagi menjadi dua yaitu masyarakat yang paham akan merasa terbantu karena proses pengujian  menjadi  lebih  mudah  dan  untuk  masyarakat  yang  kurang  paham  dalam  pemanfaatan pengujian  secara  online  akan  merasa  kesulitan  dengan  prosedur  penggunaan  pengujian  yang secara online sehingga membuat  masyarakat tidak mengerti. Lingkungan sosial  berupa partisipasi dan respon dari masyarakat masih sangat kurang terhadap pemahaman terkait pengujian kendaraan bermotor baik online maupun offline. Maka dari itu, UPT PKB Amplas bersama Dinas Perhubungan Kota Medan harus terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
b.  Lingkungan Ekonomi
Lingkungan  ekonomi  yang  berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakan  pengujian  emisi kendaraan bermotor ini yaitu dengan adanya biaya pengurusan/retribusi salahsatu pungutan daerah untuk meningkatkan anggaran kas Negara yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan ekonomi daerah.  lingkungan  ekonomi  berupa  adanya  retribusi  yang  ditetapkan  oleh  UPT  Pengujian berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  No.  2  Tahun  2014  tentang  retribusi  daerah  dibidang perhubungan  masih  memiliki  ketimpangan-ketimpangan  dari  segi  pembayaran  retribusi  di  loket gedung administrasi maupun di balai uji.
Adanya  perubahan  retribusi  yang  seharusnya  dibayarkan  saat  pengujian  kendaraan  bermotor khususnya pada angkutan kota. Jadi, total keseluruhan yang seharusnya dibayarkan pada angkutan kota  saat  pengujian  pertama  sebesar  78.000/  kendaraan  sedangkan  pengujian  berkala  sebesar 78.000/kendaraan/6bulan,  dan  lingkungan  ekonomi,  anggaran  maupun  retribusi  yang  sudah ditentukan  sebelumnya  sudah  dijalankan  oleh  UPT  PKB  Amplas.  pengembangan  sistem pembayaran  juga  sudah  dilakukan  pada  kebijakan  KIR  online  melalui  Bank  Sumut  sehingga masyarakat dapat membayar retribusi tanpa harus datang langsung ke UPT PKB Amplas.
c.  Lingkungan Politik
Lingkungan  politik  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  uji  emisi  ini  adalah  sudah adanya  peraturan  yang  mengatur  tentang  pengujian  kendaraan  bermotor  yaitu  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  Tentang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor.  Lingkungan  politik seharusnya  memiliki  bentuk  dukungan  dari  kepala  daerah  sangatlah  penting  karena  dukungan tersebut  tidak  hanya  berupa  persetujuan  pengeluaran  kebijakan  tetapi  berupa  dukungan  aparatur penegak hukum untuk pelaksanaan yang ketat dan prosedural.
Penulis dalam hal ini melihat bahwa,  lingkungan politik mengharuskan adanya peran dari pemangku kepentingan  (Pemerintah  Kota  Medan)  dalam  meningkatkan  implementasi  projek  uji  berkala  ini. Pemerintah  berperan  dalam  mengatasi  masalah  sosial  dan  ekonomi  pada  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  karena  pemerintah  memiliki  kedudukan  dan  wewenang  yang  tertinggi  dalam  membuat kebijakan  di  suatu  negara.  Kebijakan  ini  juga  yang  nantinya  harus  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat.  Seperti  peran  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Medan  yang  uji  berkala  ini  merupakan bagian  dari  Evaluasi  Kualitas  Udara  Perkotaan  (EKUP),  dan  peran  Pemerintah  Kota  Medan  sebagai regulator  (pengatur)  harus  membentuk  dan  menciptakan  peraturan  berupa  adanya  sanksi  tegas  bagi pelanggar uji berkala ini.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis maka,  lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan uji emisi ini harus terus mendapatkan  dukungan  dari  lingkungan  sosial  yaitu  pengetahuan  dan  partisipasi  masyarakat  yang meningkat  dalam  melakukan  uji  emisi.  Lingkungan  ekonomi  berupa  anggaran  dan  retribusi  yang  telah ditetapkan dapat berjalan dengan semestinya. Serta lingkungan politik yang membentuk kebijakan yang akan  berpengaruh  kepada  masyarakat  yang  tidak  melakukan  uji  emisi  sehingga  pelaksanaan  uji  emisi kendaraan dapat berjalan dengan baik, dan perlunya dukungan dari pihak pemerintah lainnya baik aparat penegak hukum  dalam mengatasi dan mengawasi adanya biro jasa /calo yang ada di UPT PKB Amplas.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan.  mengenai Implementasi  Projek  Uji  Berkala  Kendaraan  Angkutan  Umum  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Udara  Di Kota  Medan  masih  belum  efektif  dengan  indikator  implememtasi  kebijakan  yang  harus  dipenuhi. Alasannya  yaitu,  dari  indikator  Standar  dan  Sasaran  Kebijakan,  sasaran  dari  kebijakan  tersebut  untuk menciptakan  pelayanan  pengujian  yang  lebih  efektif  dan  efisien  belum  tercapai  dengan  optimal dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  pengurusan  pengujian  sudah  sistem online (dalam jaringan). Sehingga perlu sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat. Baik melakukan pendaftaran  pengujian  kendaraan  bermotor  secara  manual  di  UPT  PKB  Amplas  maupun  melalui  KIR online.  Pada  indikator  Sumber  daya,  yang  mendukung  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  bermotor adalah  sumber  daya  manusia  yaitu  pegawai/staf  pada  UPT  PKB  Amplas  sudah  cukup  mumpuni  baik pegawai  yang  berada  di  loket  pendaftaran,  pembayaran,  maupun  pegawai  yang  berada  di  balai pengujian kendaraan bermotor. Terkait  sumber daya finansial atau keuangan, UPT PKB Amplas sudah menggunakan  anggaran  yang  diberikan  dengan  semestinya  seperti  menggunakan  anggaran  untuk pemeliharaan  alat  uji  kendaraan.  Sumber  daya  fasilita  atau  sarana  dan  prasarana  sudah  cukup  baik dengan  adanya  loket  tempat  masyarakat  yang  akan  melakukan  pengujian  dan  lengkapnya  sarana  dan prasarana  alat  pengujian.  Selanjtnya  terkait  Komunikasi  antar  badan  pelaksana,  komunikasi  yang dilakukan  dengan  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan,  Pemko  Medan,  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  juga berjalan dengan baik.
Pada  indikator  karakteristik  badan  pelaksana,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan pengujian  kendaraan  bermotor  jenis  angkutan  kota  antara  lain  front  office  yaitu  pegawai yang  bertugas pada bagian loket, back office yang terdiri dari verifikator, penguji yang berada dibalai, kepala Seksi UPT PKB Amplas, dan Kasubag UPT PKB Amplas sudah menjalankan tugasnya dan baik. Pembagian tugas yang  jelas  akan  mempermudah  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga  meminimalisir terjadinya  kesalahan.  Kemudian  terkait  sikap  badan  pelaksana,  implementor  dari  UPT  PKB  Amplas menyikapi dan menerima baik kebijakan yang ditetapkan misalnya KIR online. Dinas Perhubungan Kota Medan  juga  menyediakan  loket  pengaduan  guna  melihat  respon  masyarakat  terkait  pelayanan  yang diberikan.
Pada  indikator  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik,  berpengaruh  besar  dalam  pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota seperti lingkungan sosial yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan uji emisi. Lingkungan ekonomi yang mempengaruhi  uji emisi ini adalah  keterbatasan  masyarakat  dalam  mengikuti  uji  emisi  ini  baik  berupa  tidak  memiliki  telepon genggam untuk mengakses KIR online. Lingkungan politik yaitu masih rendahnya sanksi yang diberikan sehingga masih banyak supir angkutan kota yang tidak melakukan uji emisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  (2008). Analisis  Kebijaksaan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Blackstone,  Abri  Montgomery.  (2022). Implementasi  Projek  Uji  Berkala  Kendaraan  Angkutan  Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Udara Di Kota Medan . Medan: USU. Hardani,  dkk.  (2020). Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif. Yogyakarta:  CV.  Pustaka  Ilmu  Group Yogyakarta.
Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society. 6 (4).
Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2012 pasal 11 ayat 3 tentang Tanda Lulus Uji Emisi Menjadi Syarat dalam Perpanjangan STNK.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  55  Tahun  2012  tentang Tata  Cara  Pelayanan  Pengujian  Kendaraan Bermotor
Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Uji Emisi