Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.416-421| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3451.416-421
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK
I Made Satria Wibawa Tangkeban, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia satriatangkeban01@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Internet merupakan media elektronik dan informasi yang perkembangannya sangat cepat. Internet banyak dimanfaatkan  dalam  berbagai  kegiatan  yaitu  perdagangan,  kegiatan  perdagangan  yang  memanfaatkan internet  dikenal  dengan  sebutan e-commerce. Perdagangan  di  internet  itu  sendiri  menimbulkan  banyak permasalahan  yang  berkaitan  dengan  hukum  dan  segala  resikonya.  Permasalahan  yang  dapat  timbul antara lain  adalah  wanprestasi. Tujuan penelitian  ini adalah  untuk menganalisis  hak  dan  kewajiban  para pihak  dalam transaksi  jual  beli melalui  Instagram  dan  akibat hukum  yang  timbul  apabila  penjual  dalam transaksi  jual  beli  melalui  Instagram melakukan  wanprestasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan teknik interpretasi sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: dalam kegiatan jual beli yang dilakukan di Instagram sering terjadi penyimpangan- penyimpangan  dalam  hak  dan  kewajiban  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan  norma-norma  yang  ada  dalam masyarakat dan upaya hukum yang dapat  dilakukan apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak baik itu  penjual  dan  pembeli  yang  melakukan  transaksi  online  dapat  digugat  dalam  di  dalam  lingkungan peradilan  umum  atau  diluar  pengadilan  dan  dapat  dikenakan  denda  secara  langsung  bagi  pihak  yang melakukan wanprestasi.
Kata Kunci: Internet, Jual Beli, Instagram, Transaksi Elektronik, Wanprestasi.

## Abstract
The  internet  is  an  electronic  and  information  medium  that  is  developing  very  rapidly.  The  internet  is widely  used  in  various  activities,  namely  trade,  trading  activities  that  use  the  internet  known  as  e- commerce.  Trading  on  the  internet  itself  raises  many  problems  related  to  the  law  and  all  its  risks. Problems that can arise include default.  The research aims are to analyze the rights and obligations of the parties in buying and selling transactions via Instagram and the legal consequences that arise if the seller  in  the  sale  and  purchase  transaction  through  Instagram  defaults.  The  research  method  used  is normative legal research, with using statutory approach. Primary sources of legal materials, sources of secondary  legal  materials  were  analyzed  using  systematic  interpretation  techniques.  The  result  shows that in the buying and selling activities carried out on Instagram, there are often deviations in rights and obligations that are no longer in accordance with existing norms in society and legal remedies that can be  taken  if  there  is  a  default  from  one  of  the  parties,  be  it  the  seller.  and  buyers  who  make  online transactions  can  be  sued  within  the  environment  of  the  general  court  or  outside  the  court  and  can  be subject to direct fines for parties who do not perform in default.
Keywords: Internet, Buying and Selling, Instagram, Electronic Transactions, Default.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  di  era  globalisasi  sangatlah  pesat,  karena  teknologi  dan  informasi  di era  ini  menghadirkan  dunia  yang  lebih  luas,  tanpa  adanya  batas  jarak,  waktu,  ruang  dan memiliki dampak pada produktivitas dan efisiensi bagi segala kegiatan masyarakat. Penggunaan dari sarana teknologi dan informasi ini telah merubah pola hidup masyarakat, hal tersebut dapat dilihat  dari  berubahnya  tatanan  kehidupan  masyarakat  serta  dapat  mendorong  perubahan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan penegakan hukum. (Siswanto Sunarso, 2009: 39).
Internet  merupakan  salah  satu  media  informasi  dan  elektronik  yang  banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya  adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan internet dikenal dengan istilah e-commerce . Transaksi jual beli secara online di internet dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena pembeli dapat dengan  mudah  memilih  barang  yang  diinginkan  dengan  banyak  pilihan  di  dalamnya  dan

## Jurnal Interpretasi Hukum
Vol. 2, No. 2, 2021
pembeli juga dimudahkan dengan tidak perlu datang langsung ke tempat penjualnya. Facebook, instagram,  line,  whatsapp,  twitter  sangat  mempengaruhi  perkembangan  media  informasi  di Indonesia saat ini, mengingat pengguna sosial media tersebut pada tahun 2020 mencapai 30 juta pengguna. Media sosial yang pada awalnya hanya untuk kebutuhan pribadi dalam membagikan keseharian  pengguna,  sekarang  telah  berubah  menjadi  media  yang  dapat  digunakan  dalam perdagangan baik itu berupa barang atau jasa.
Transaksi  jual  beli  dengan  media  Instagram  saat  ini  memang  digemari  baik  itu  dari penjual  dan  pembeli.  Instagram  dapat  memudahkan  penjual  dalam  menjual  atau  memamerkan barangnya,  karena  dalam  Instagram  dapat  mengunggah  foto  dan  disertakan  keterangan  barang atau  jasa  yang  akan  ditawarkan  dan  hal  tersebut  dapat  mempermudah  pembeli  dalam  memilih dan  menentukan  pilihannya  sesuai  dengan  foto  dan  keterangan  yang  disediakan  oleh  penjual. Yang  melatarbelakangi  banyak  pembeli  melakukan  transaksi  dengan  media  Instagram  adalah mudahnya  akses  pembeli  dalam  mencari  barang  yang  diinginkan,  lebih  mudah  dalam membandingkan  harga,  pembayaran  dapat  dilakukan  melalui  transfer  dan  menunggu  barang datang tanpa harus  keluar rumah. Hal-hal tersebutlah yang membuat pembeli tertarik dan lebih efisien waktu karena semua bisa dilakukan dari rumah.
Transaksi jual beli pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku III Tentang Perikatan dan pada Bab 1 dengan Bab V  dan beberapa yang berkaitan dengan  hukum umum, tetapi secara khusus transaksi jual beli  elektronik diatur dalam Undang- Undang  No  11  Tahun  2008  Tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  (yang  selanjutnya disebut UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE). Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE merupakan  bagian  dari  perkembangan  KUHPerdata  dan  bertujuan  untuk  mengkoordinir kebutuhan  masyarakat  yang  penuh  akan  teknologi,  karena  pada  transaksi  jual  beli  juga menggunakan  internet,  sehingga  kesepakatan  antara  pembeli  baik  berupa  barang  dan  jenis pembayaran  ditentukan  di  internet.  ( Makarim,  2004:228 ).  Transaksi  jual  beli  dengan  media Instagram menawarkan banyak kemudahan baik itu bagi penjual ataupun pembeli. Kemudahan tersebut berupa penawaran dan interaksi yang lebih mudah dilakukan oleh penjual dan pembeli, sehingga memunculkan banyak  minat untuk  melakukan transaksi  dengan Instagram. Instagram memberikan  kemudahan  bagi  penjual  dalam  menampilkan  produk  dagangannya  beserta keterangan dari produk tersebut dan mempermudah pembeli memilih dan melakukan penawaran serta transaksi.
Banyaknya  pengguna  dari  Instagram  menjadikannya  digunakan  sebagai  sarana  untuk dijadikan medial jual beli online. Berdasarkan data dari techinasia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang riset dan analisis asal  inggris menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara  dengan  pengguna  Instagram  terbanyak  ketiga  di  dunia,  dengan  rentang  usia  pengguna 89% berusia 18-34 tahun dan 63% merupakan perempuan. Dan riset dari TNS juga mengatakan bahwa 45%  dari pengguna Instagram  di Indonesia  kerap memberi barang-barang  yang  mereka temui di Instagram. (Fathul Husnan, 2015:4).
Dalam  transaksi  online  akan  timbul  resiko  yang  diakibatkan  tidak  adanya  pertemuan selama  proses  transaksi  dan  tidak  adanya  perjanjian  jual  beli  selayaknya  transaksi  pada umumnya.  Hal  ini  bisa  mengakibatkan  terjadinya  wanprestasi  dari  salah  satu  pihak  baik  itu penjual  ataupun  pembeli.  Wanprestasi  itu  bisa  terjadi  karena  ada  pihak  yang  tidak  memenuhi kewajibannya  terhadap  pihak  lainnya.  Terjadinya  wanprestasi  yang  diakibatkan  dari  transaksi online  membuat  pemerintah  turut  berperan  dalam  mengatasi  permasalahan  ini.  pemerintah menerbitkan  pengaturan  mengenai  transaksi  elektronik  yang  tertuang  dalam  UU  ITE  yang didalamnya  berisi  tentang  perlindungan  bagi  mereka  yang  melakukan  transaksi  online  dan diharapkan  dapat  mengurangi  potensi  penyalahgunaan  teknologi  dalam  melakukan  proses perdagangan.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.  Menurut Ismoyo (2019) jual beli melalui media instagram telah menciptakan secara langsung hak serta kewajiban kepada  kedua  belah  pihak  yaitu  konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Hak  dan  kewajiban  tersebut merupakan  kontraprestasi  dan  prestasi  yang  harus  dilaksanakan  dalam  hubungan  hak  dan kewajiban  dalam  jual  beli  melalui  media  instagram.  Apabila  ada  penjual  yang  melakukan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021
wanprestasi  penyelesaian  dilakukan  secara  nonlitigasi  dengan  akibat  hukum  berupa  ganti  rugi seperti  pengembalian  uang,  penggantian  barang,  atau  potongan  harga  barang,  dan  kompensasi ( Septiana & Fakih, 2018 ). Tentu hal-hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha online Instagram. Tak dapat dipungkiri bahwa kegiatan online shop dapat  menunjang  naiknya  suatu  brand  saat  ini  ( Pratama,  2020 ).  Dalam  penelitian Humaira  & Halisa  (2021) ,  mereka  melihat  keefektivan  dari  pelaksanaan  undang-undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi  dan transaksi Elektronik. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa hukum  tersebut  telah  dijalankan  sebagaimana  mestinya,  tetapi  dalam  pengumpulan  bukti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari penjelasan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban para  pihak dalam transaksi  jual  beli  melalui  Instagram  dan  akibat  hukum  yang  timbul  apabila  penjual  dalam transaksi jual beli melalui Instagram melakukan wanprestasi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  hukum  normatif,  yang  pada  dasarnya  merupakan penggabungan  dari  pendekatan  hukum  normatif  dan  penambahan  unsur  serapan  di  dalamnya. teori  hukum  kontemplatif  yang  merupakan  gejala  umum  yang  ditimbulkan  dari  hukum  positif yang tujuan nya teoritik dan kebenarannya dianut secara pragmatik yang kegunaannya mengacu pada perbaikan praktik hukum. ( Atmadja dan Budiartha, 2018: 48 ). Teknik pengumpulan bahan hukum  yang  digunakan  adalah:  bahan  hukum  primer  yang  didapat  dengan  menganalisis peraturan  perundang-undangan,  risalah  resmi,  dan  beberapa  keputusan-keputusan  yang menyangkut  dengan  judul  tulisan  ini.  bahan  hukum  sekunder  didapat  dari  menganalisis  buku- buku, jurnal-jurnal  dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan  ini.  Dan  bahan  hukum  tersier  yang  dapat  menunjang  bahan  hukum  primer  dan sekunder  seperti  kamus-kamus  hukum  dan  tulisan  yang  dapat  diakses  melalui  internet.  Bahan- bahan  yang  telah  didapat  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  deskripsi,  yang  dimana teknik  ini  memaparkan  isu  hukum  dengan  menguraikan  secara  rinci  bahan-bahan  yang  telah disediakan, yang kemudian ditafsirkan dengan sistematis dan gramatika. Yaitu penafsiran yang menitikberatkan  pada  kaitan  pengaturan  hukum  yang  satu  dengan  yang  lainnya  serta  mencari artikel  yang  memiliki  substansi  yang  sama  dengan  tema  penulisan  dan  menggunakan  bahasa hukum hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Antara Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram
Yang  melatarbelakangi  banyak  pembeli  melakukan  transaksi  dengan  media  Instagram  adalah mudahnya  akses  pembeli  dalam  mencari  barang  yang  diinginkan,  lebih  mudah  dalam membandingkan  harga,  pembayaran  dapat  dilakukan  melalui  transfer  dan  menunggu  barang datang tanpa harus  keluar rumah. Hal-hal tersebutlah yang membuat pembeli tertarik dan lebih efisien waktu karena semua bisa dilakukan dari rumah. Transaksi jual beli pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku III Tentang Perikatan dan pada Bab 1 dengan  Bab  V  dan  beberapa  yang  berkaitan  dengan  hukum  umum,  tetapi  secara  khusus transaksi  jual  beli  elektronik  diatur  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  Tentang informasi  dan  transaksi  elektronik  (yang  selanjutnya  disebut  UU  No  11  Tahun  2008  Tentang ITE).
Dalam  Undang-Undang  Hukum  Perdata  banyak  memuat  tentang  macam  bentuk perjanjian  jual  beli  yang  diantaranya  adalah:  perjanjian  jual  beli  dengan  percobaan,  perjanjian jual beli dengan contoh, penjualan barang milik orang lain dan perjanjian jual beli secara kredit. ( Pikahulan,  2008:59 ).  Dalam  Undang-Undang  perlindungan  konsumen  didalamnya  telah mengatur  tentang  empat  dasar  hak  dari  konsumen.  Hak  konsumen  untuk  mendapatkan lingkungan  transaksi  yang  sehat,  tidak  dimasukkan  ke  dalam  UUPK  yang  mana  hanya  secara khusus  mengecualikan  hak-hak  atas  kekayaaan  intelektual  di  bidang  lingkungan  pengelolaan. Hak-hak  dari konsumen sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah

## Jurnal Interpretasi Hukum
Vol. 2, No. 2, 2021
sebagai  berikut:  ha  katas  keselamatan  dan  kenyamanan  yang  diakibatkan  dari  konsumsi  dan pemakaian barang, hak untuk  memilih  dan  mendapatkan barang sesuai  dengan apa yang sudah dipilih, ha  katas informasi atas barang, hak  mendapatkan advokasi  dalam perlindungan  hukum apabila  barang  tersebut  merugikan,  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  konsumen,  hak  atas pelayanan  yang  ramah  dari  pihak  produsen,  hak  atas  ganti  rugi  apabila  barang  yang  diterima konsumen tidak sesuai dengan permintaan dan beberapa hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. (Zulham, 2013:67).
Selain  hak-hak  atas  konsumen,  terdapat  juga  hak-hak  yang  dilindungi  akibat  dari adanya  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Hak-hak  atas  perlindungan  dari  persaingan  usaha tidak  sehat  ini  muncul  karena  dalam  kegiatan  bisnis  sering  terjadi  upaya  kecurangan  baik  itu yang  bisa  merugikan  sesama  pengusaha  atau  merugikan  konsumen.  Perlindungan  hak-hak konsumen  muncul karena banyaknya perilaku curang  yang  dilakukan oleh pihak pelaku usaha, karena hal tersebutlah banyaknya tuntutan akan perlindungan hak untuk konsumen itu sendiri.
Tidak  hanya  konsumen,  pelaku  usaha  juga  memiliki  hak-hak  seperti  yang  tertuang dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  yang  menyatakan  sebagai  berikut:  hak  untuk  menerima pembayaran  dari  barang  yang  telah  dibeli  konsumen,  hak  untuk  mendapat  perlindungan  atas tindakan  yang  dilakukan  konsumen,  hak  melakukan  pembelaan  apabila  terjadi  permasalahan dengan  konsumen,  hak  atas  pemulihan  nama  baik  apabila  telah  terbukti  tidak  merugikan konsumen.  Jika  diperhatikan  hak  dan  kewajiban  dari  pelaku  usaha  dan  konsumen  sangat  jelas ada  timbal  balik  di  dalamnya.  Yang  berarti  hak  bagi  konsumen  merupakan  kewajiban  bagi pelaku  usaha  dalam  pemenuhannya  sedangkan  hak  bagi  pelaku  usaha  merupakan  kewajiban bagi  konsumen  dalam  pemenuhannya.  Negara  telah  mengatur  tentang  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  sesuai  dengan  pasal  7  UU  No.  8  Tahun  1999  yang  menyatakan: beritikad baik dalam melakukan usaha, memberikan informasi yang benar dan jujur atas produk atau jasa yang ditawarkan, melakukan pelayanan dengan konsumen, menjamin mutu dari barang atau jasa yang pelaku usaha tawarkan, memberikan  kesempatan bagi konsumen untuk  menguji ketahanan  dari  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan,  memberikan  kompensasi  atau  penggantian atas barang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen selama pemakaiannya.

## 2. Akibat  Hukum  Yang  Timbul  Apabila  Penjual  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Melalui Instagram Melakukan Wanprestasi
Yang  di  maksud  dengan  prestasi  adalah  perikatan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  sesuatu, menjalankan  sesuatu,  menerima  sesuatu,  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu,  sesuai dengan  yang  dijelaskan didalam pasal 1234 KUHPerdata. Prestasi juga dapat diartikan sebagai isi  yang  tertuang  didalam  sebuah  perjanjian  yang  didalamnya  berisi  hak  dan  kewajiban  yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Wanprestasi yang  dilakukan  oleh  debitur  dapat  berupa  empat  hal  berikut,  yaitu:  tidak  melakukan  apa  yang telah disanggupi dalam kesepakatan awal, melaksana kan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan  apa  yang  dijanjikan,  terlambat  dalam  menyelesaikan  apa  yang  dijanjikan  melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan perjanjian. ( Patrik, 1994: 11 ).
Wanpretasi  dapat  terjadi  karena  adanya  kesalahan,  kelalaian  dan  kesengajaan.  Debitur itu  sendiri  memiliki  kewajiban  menyerahkan  barang,  tidak  memiliki  kewajiban  dalam melakukan  perawatan  barang  seperti  yang  sudah  diisyaratkan  oleh  Undang-Undang  dan  tidak bertanggung  jawab  atas    berkurangnya  nilai  harga  dari  barang  tersebut.  Kesengajaan  adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  kesadaran  dan  dikehendaki.  Terjadinya kesengajaan  tidak  diperlukan  adanya  tujuan  untuk  menimbulkan  kerugian  terhadap  orang  lain, melainkan  cukup  diketahui  oleh  pelaku.  Sedangkan  kelalaian  adalah  kegiatan  yang  dilakukan dan pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukannya.
Wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.  Apabila  orang  tersebut  tidak  melakukan  pemenuhan  hak  yang  seharusnya dilakukannya  maka  orang  tersebut  dapat  dikatakan  melakukan  wanprestasi.  Terjadinya wanprestasi dapat menimbulkan akibat atau gantu rugi yang akan ditimbulkan bagi pihak yang merugikan  dan  akan  ditujukan  bagi  pihak  yang  dirugikan.  Akibat  yang  dapat  ditimbulkan  jika

## Jurnal Interpretasi Hukum
Vol. 2, No. 2, 2021
terjadi  wanprestasi  yaitu:  membayar  kerugian  materiil  yang  dialami  oleh  kreditur,  pembatalan atas  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  peralihan  resiko  yang  bisa  dialihkan  ke debitur,  membayar  biaya  perkara  apabila  perkara  wanprestasi  diperkarakan  lewat  jalur  hukum atau  pengadilan.  Wanprestasi  dapat  terjadi  apabila  debitur  telah  dinyatakan  lalai  dalam  upaya pemenuhan hak kreditur. Atas dasar tersebut lah debitur dapat dinyatakan melakukan kesalahan, kesengajaan atau kelalaian  dalam upaya pemenuhan  hak dari kreditur dan pihak kreditur dapat melakukan  somasi  atas  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  debitur  serta  debitur  dapat  dinyatakan telah  melakukan  wanprestasi.  Dengan  dilakukannya  wanprestasi  oleh  salah  satu  pihak,  maka pihak yang merasa dirugikan atau merasa haknya tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian awal oleh  pihak  lainnya,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  melakukan  gugatan  dalam  upaya  untuk menegakkan hak-haknya yang seharusnya dipenuhi oleh pihak lainnya.sesuai dengan yang telah tertuang dalam kontrak.
Hak-hak atas gugatan dapat diajukan secara tersendiri ataupun dikombinasikan dengan gugatan  lain,  yang  meliputi:  gugatan  atas  dasar  pemenuhan  hak,  ganti  rugi  kerugian  yang ditimbulkan akibat wanprestasi, pembubaran atau pembatalan terhadap kontrak, pemenuhan hak serta  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dan  pembubaran  yang  ditambah  dengan  ganti rugi pelengkap atas kerugian. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan dengan upaya non litigasi, dimana upaya penyelesaiaan sengketa ini dilakukan dengan tujuan pemenuhan hak bagi pihak yang dirugikan oleh pihak yang merugikan secara mediasi dan atas kesepakatan yang diambil  bersama  dalam  proses  mediasi.  Tetapi  apabila  proses  mediasi  ini  tidak  mencapai kesepakatan,  maka  dapat  dilakukan  tuntutan  ke  pengadilan.  Penyelesaian  melalui  pengadilan umumnya  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  biaya  perkara  yang  cukup  besar,  sehingga penyelesaiannya dalam pengadilan tidak  menjadi pilihan utama bagi penyelesain permasalahan wanprestasi. Mediasi  menjadi pilihan utama dalam  menyelesaikan  masalah  wanprestasi karena waktu  penyelesain  dianggap  lebih  singkat  dan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  penyelesaian perkara dirasa lebih ringan. Pengaturan mengenai transaksi jual beli telah diatur dengan baik di dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan  juga telah dilaksanakan dengan baik.  Perlindungan hak  dan kewajiban baik itu konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan sedemikian rupa dalam UU No.  8  Tahun  1999,  sehingga  menimbulkan  rasa  aman  bagi  konsumen  dalam  melakukan transaksi jual beli dan memberikan rasa aman bagi produsen dalam memasarkan produknya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  penjelasan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  hak  dan  kewajiban  dalam transaksi atau jual beli online adalah, pembeli menerima barang sesuai dengan yang dipesan dan penjual  menerima  pembayaran  sesuai  dengan  yang  telah  ditawarkan.  Penjual  dan  pembeli berhak  atas  rasa  aman  dan  nyaman  dalam  melakukan  transaksi  atau  jual  beli  online  tanpa mengalami  intervensi  atau  tekanan    dari  salah  satu  pihak.  Ketentuan  mengenai  terpenuhi  atau tidaknya  hak  dan  kewajiban  dari  pembeli  dan  penjual  tertera  dalam  KUHPerdata  dan  UU Perlindungan  Konsumen.  Dalam  jual  beli  online  kerap  kali  terjadi  penyimpangan  hak  dan kewajiban  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak,  yang  seharusnya  dimana  pihak  penjual  harus melakukan  pemenuhan  barang  sesuai  dengan  yang  ditawarkan  dan  dibeli  oleh  pembeli,  serta pihak pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan harga barang yang  telah dibeli. Dan dapat  disimpulkan  bahwa,  akibat  hukum  yang  dapat  ditimbulkan  dari  wanprestasi  terhadapa kegiatan jual beli di media Instagram memiliki dua  kemungkinan, yaitu: pihak yang melakukan wanprestasi  diharuskan  memenuhi  tuntutan  dari  pihak  yang  merasa  telah  dirugikan  sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1267 KUHPerdata dan apabila pemenuhan atas tuntutan tersebut tidak  dipenuhi,  maka  perkawa  wanprestasi  ini  dapat  di  bawa  ke  pengadilan  dan  biaya  atas perkara dilimpahkan ke pihak yang melakukan wanprestasi.

## 2. Saran
Melalui  kajian  ini  penulis  ingin  menyampaikan  beberapa  saran  yang  dapat  membuat  bisnis online  lebih  baik  kedepannya.  Untuk  melindungi  pihak  yang  melakukan  transaksi  jual  beli

## Jurnal Interpretasi Hukum
Vol. 2, No. 2, 2021
online diperlukan adanya pendaftaran terkait bisnis online tersebut. Serta perlunya ada Undang- Undang yang  mengatur secara jelas  dan tegas  mengenai jual beli  online. Dan  masyarakat juga harus  lebih  selektif  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  online  dengan  mengedepankan  aspek keamanan dan transaksi, kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi. Hendaknya,  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  jual  beli  online,  para  pelaku  usaha  dapat melakukan  upaya  non  litigasi  dalam  penyelesaiannya,  baik  itu  dengan  tujuan  dapat  dilakukan kompromi,  mediasi  dan  negosiasi  atas  pemenuhan  hak  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  dan dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

## DAFTAR BACAAN
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . PT. Citra Intrans Selaras, Malang. Humaira, & Halisa, F. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Khusus  Pasal  28  Ayat  (1)  Jo.  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Pasal  45a  Ayat  (1)  Terhadap  Penanggulangan  Tindak Pidana  Penipuan  Online  Melalui  Media  Sosial .  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam Kalimantan. Ismoyo,  I.  S.  (2019). Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Media  Instagram  Menurut  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik .  Fakultas  Hukum, UNISULA.
Makarim, E. (2004). Kompilasi hukum telematika . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Patrik, P. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perikatan . Kencana. Jakarta. Pikahulan, R. M. (2008). Hukum Perikatan. Surya Abadi, Jakarta. Pratama,  Y.  (2020). Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Kerugian  Konsumen  Atas Pemanfaatan  Instagram  Dalam Transaksi  Online  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Jo.  Undang  Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik . Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
Septiana,  D.,  &  Fakih,  M.  (2018).  Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Media  Instagram  Menurut Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.
Pactum Law Journal , Vol.1 (2). Sunarso, S. (2009). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik . Rineka Cipta, Jakarta. Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Kencana Prenada Media, Jakarta.