## Abstract
Imam Malik ibn Anas (93-175 H/711-791 M) considers that the practice is well established in Medina (amal Ahlu al-Madi > nah) are a source of law to be followed. Amal Ahlu al-Madi > nah according to Imam Malik is a source of law that must be obeyed and there should not menyelisihi. The reason is because Medina is the city where the Prophet’s Hijrah, where most of the Qur’an was revealed and the halal and haram set. Medina resident is a resident of the companions who witnessed the revelation down and obey all that is commanded by the Prophet, so they are the ones most aware of the purpose of revelation and the Sunnah of the Prophet. This statement is as he wrote in his masterpiecenya, the Kitab Al-Muwatta ‘. Imam Malik’s view is a reaction of some scholars, such as Al-Lays, Imam Shafi’i and Al- Syaibani. Among scholars Malikiyah, differentiation occurs in the category of charity ahlu al-medina, which is based on history and based on ijtihad. They agreed to accept the first of its kind and different opinions for the latter kind. If we look closely, Amal Ahlu al-Madi > nah raised Imam Malik in Al-Muwatta ‘is not always rely on the traditions of the Prophet, but many do not have any rest, good traditions of the Prophet, words and sayings tabi’in friends. Imam Malik prioritize amal Ahlu al-Madi > nah of the ahad hadith and the opinions of friends and tabi’in. Viewed politically, the view of Imam Malik is also a form of opposition to the ruler at that time, the Abbasid dynasty, by clarifying the authority of Madinah through the concept of amal Ahlu al-Madi > nah.

## AMAL AHLU AL-MADINAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
(Pandangan Imam Malik Ibn Anas dalam Kitab Al-Muwatta‘ )

## Agus Moh. Najib
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, email: agusmnajib@yahoo.com

## Abstrak
Imam Malik Ibn Anas (93-175 H/711-791 M) memandang bahwa praktik yang mapan dalam masyarakat Madinah (amal Ahlu al- Madi > nah) merupakan sumber penetapan hukum yang harus diikuti. Amal Ahlu al-Madinah menurut Imam Malik adalah sumber hukum yang harus ditaati dan seharusnya tidak boleh ada yang menyelisihi. Alasannya adalah karena Madinah adalah kota tempat hijrah Nabi, tempat sebagian besar Al-Qur’an diturunkan dan tempat halal dan haram ditetapkan. Penduduk Madinah dari kalangan sahabat adalah penduduk yang menyaksikan wahyu turun dan mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang maksud wahyu dan Sunnah Nabi. Pernyataan ini sebagaimana ditulisnya dalam karya masterpiecenya, yaitu Kitab Al-Muwatta’. Pandangan Imam Malik ini menimbulkan reaksi dari beberapa ulama, seperti Al-Lays, Imam Syafi’i, dan Al- Syaibani. Di kalangan ulama Malikiyah, terjadi pembedaan dalam kategori amal ahlu al-madinah, yaitu yang berdasar pada riwayat dan yang berdasar pada ijtihad. Mereka sepakat menerima jenis pertama dan berbeda pendapat untuk jenis yang kedua. Apabila dicermati, Amal Ahlu al-Madi > nah yang dikemukakan Imam Malik dalam Al-Muwatta’ tidak selalu bersandar kepada hadis Nabi, tetapi banyak juga yang tidak mempunyai sandaran apapun, baik hadis Nabi, perkataan sahabat maupun perkataan tabi’in. Imam Malik mendahulukan Amal Ahlu al-Madi > nah dari pada hadis ahad dan pendapat sahabat dan tabi’in. Dilihat secara politis, pandangan Imam Malik ini juga merupakan bentuk oposisi terhadap penguasa waktu itu, yaitu Dinasti Abbasiyah, dengan cara mempertegas adanya otoritas Madinah melalui konsep amal Ahlu al-Madi > nah.
Kata Kunci : Imam Malik, amal Ahl al-Madi > nah, al-Muwat } t } a’, hukum Islam.

## A. Pendahuluan
Imam Malik Ibn Anas (93-175 H/711-791 M) memandang bahwa praktik yang mapan dalam masyarakat Madinah merupakan sumber penetapan hukum yang harus diikuti. Hal ini dapat dilihat dalam kitabnya, Al-Muwatta‘ , yang banyak mengemukakan ungkapan-ungkapan seperti al-amr ‘indana, al-amr al- mujtama’ ‘alaih ‘indana, al-sunnah ‘indana, al- amr allazi la ikhtilafa fih ‘indana, al-sunnah allazi adraktu ‘alaih al-nas ‘indana dan al-amr allazi lam yazal ‘alaih ahl al-‘Ilm bi baladina. 1 Namun yang paling jelas menunjukan bahwa Imam Malik berpegang kepada
Amal Ahlu al-Madinah sebagai sumber hukum yang otoritatif adalah suratnya yang ditujukan kepada Al-Lais Ibn Sa’d (94-175/712-791) di Mesir. Dalam suratnya, Imam Malik menegur Al-Lais yang banyak mengungkapkan fatwa namun bertentangan dengan praktik hukum yang ada dalam masyarakat Madinah, dan ia menganjurkan Al-Lais supaya mengikuti Amal Ahlu al-Madinah tersebut. Karena Amal Ahlu al- Madinah, menurut Imam Malik, merupakan praktik mapan yang diwariskan turun temurun semenjak masa Nabi, sahabat sampai dengan masa dia. 2
Pandangan Imam Malik ini menimbulkan reaksi dari beberapa pihak, terutama Al-Lais yang membantah lewat surat jawabannya, para ulama Irak, dan Imam Al-Syafi’i (150-204/767-819). Para ulama Irak, khususnya Al-Syaibani (w.189/804), dan Imam Al-Syafi’i memandang bahwa Imam Malik dengan Amal Ahlu al-Madinahnya tersebut sebagai orang yang seringkali mengabaikan hadis Nabi. 3 Di samping itu para ulama Malikiyah pada masa kemudian —karena ketidakjelasan terhadap pendapat Imam Malik tersebut atau karena sikap apologis untuk mendukung pendapat imam mazhabnya— membedakan antara Amal Ahlu al-Madinah yang bersandar pada riwayat dan Amal Ahlu al-Madinah yang bersandar pada ijtihad semata. Mereka sepakat bahwa Imam Malik berpegang kepada Amal Ahlu al-Madinah jenis pertama, namun mereka berbeda pendapat tentang apakah Imam Malik berpegang kepada Amal Ahlu al-Madinah jenis kedua. 4 Atas dasar itu tulisan ini akan berusaha membahas Amal Ahlu al-Madinah menurut Imam Malik dengan merujuk pada kitabnya, Al-Muwatta‘. Pembahasan ini akan memfokuskan kajian seputar konsep Amal Ahlu al-Madinah, dengan harapan pandangan Imam
1 Malik Ibn Anas, Al-Muwat } t } a‘ (Beirut: Da > r al-Fikr, 1989), hlm. 14, 19, 46, 329, dan 373.
2 Muhammad Yusuf Musa, Ta > ri > kh al-Fiqh al-Isla > mi (Kairo: Da > r al-Kutub al-Hadi > s | ah, 1958), hlm. 203-204.
3 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 92-93. Tentang Bantahan Imam Al-Syafi’i terhadap Amal Ahlu al-Madinah, lihat misalnya Muhammad Ibn Idris Al-Syafi’i, Al-Risa > lah , edisi Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Da > r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 534-535.
4 Muhammad Abu Zahrah, Ma > lik: H } aya > tuhu wa ‘Asruhu Ara > `uh wa Fiqhuhu (ttp.: Da > r al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 308.
Malik ini dapat diketahui secara jelas dan didudukan secara proporsional. Namun sebelum itu akan dilihat lebih dulu biografi singkat Imam Malik dan kitab Al-Muwatta‘ nya.

## B. Imam Malik Ibn Anas: Biografi Singkat
Imam Malik, menurut riwayat yang masyhur, lahir pada tahun 93/711 di suatu oasis yang bernama Zu al-Marwah yang terletak di bagian utara kota Madinah. Bapak dan ibunya mempunyai asal usul dari kabilah Yaman, yaitu kabilah Zu Asbah dan kabilah Azd . Bapaknya bernama Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn ‘Amr Ibn al-Haris Ibn Gaiman Ibn Khusail Ibn ‘Amr Ibn al-Haris al-Asbahi, dan ibunya adalah al-‘Aliyyah binti Syarik Ibn ‘Abd al-Rahman al-Azdiyyah. 5
Imam Malik tumbuh dewasa di lingkungan kota tempat hijrah Nabi saw, yaitu tempat terbentuk dan berkembangnya Islam untuk pertama kali di bawah bimbingan Nabi yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidun. Demikian pula pada masa Bani Umayyah, Madinah merupakan kota ilmu dan tempat rujukan masalah agama, karena di sanalah kebanyakan para sahabat Nabi bertempat tinggal. Kemudian setelah itu di Madinah terdapat kelompok tabi’in yang dalam sejarah terkenal dengan sebutan al-fuqaha‘ al-sab’ah . 6 Singkat kata, kota Madinah tempat Imam Malik hidup adalah tempat berkembangnya Sunnah Nabi dan fatwa-fatwa yang berkualitas karena di sanalah tempat berkumpulnya para ulama dari kalangan sahabat, tabi’in dan generasi selanjutnya sampai datang Imam Malik. Dengan demikian, Imam Malik mendapati warisan intelektual yang dianggap telah mapan dari generasi ke generasi, dan ini sedikt banyaknya mempengaruhi pemikirannya di kemudian hari.
Keilmuan Imam Malik sangat terkenal, sehingga majelisnya yang bertempat di masjid Nabawi selalu dipenuhi oleh para pengkaji dan penuntut ilmu dari berbagai kota dan pejuru wilayah Islam saat itu.
5 Ahmad al-Syarbasi, Yas’alu > naka fi > al-Di > n wa al-H } aya > h (Beirut: Da > r al- Jail, 1981), VI: 544. Abu ‘Abdillah al-Zarqani, Muqaddimah Syarh } Muwat } t } a al- Ima > m Ma > lik (Mesir: Mus } t } afa > al-Ba > bi al-H } alabi wa Aula > duh, 1961), I: 7.
6 Mereka adalah Abu Bakr ibn ‘Abd al-Rahman Ibn al-Haris Ibn Hisyam (w.94/712), Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr al-Siddiq (w.107/725), ‘Urwah Ibn al-Zubair Ibn ‘Awwam (w.94/712), Sa’id Ibn al-Musayyab (w.94/712), Sulaiman Ibn Yasar (w.107 atau 99/781 atau 717), dan ‘Ubaidullah Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Utbah
Ibn Mas’ud (w.98/716). Musa , Ta > rikh al-Fiqh , hlm. 51.
Bahkan hal ini terus berlangsung setelah Imam Malik pindah ke rumahnya dalam mengajar karena sakit. 7 Kemasyhuran Imam Malik dalam bidang hadis, sebagaimana dalam bidang fikih, berlanjut pada masa-masa kemudian. Imam Malik oleh para ulama hadis dinilai sebagai rawi hadis yang terpercaya, adil, dhabit, dan teliti dalam menyeleksi riwayat hadis serta tidak seorangpun yang men jarh nya. Mereka menyatakan bahwa sanad melalui Malik adalah sanad yang tersahih. Imam Al-Bukhari sendiri berpendapat bahwa sanad yang tersahih adalah riwayat Malik Ibn Anas dari Nafi’ Maula Ibn ‘Umar, dan menamakannya dengan s } ils } ilah al-z } ahab. 8
Demikianlah, Imam Malik menjadi seorang ilmuwan yang senantiasa mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, sampai dengan ia sakit keras. Ia sakit selama 24 hari sebelum meninggal pada tahun 179/ 791 di Madinah, dan kemudian jasadnya dikebumikan di pemakaman al- Ba > qi’. Ia meninggalkan satu isteri, tiga putera dan satu puteri, 9 serta karya magnum opus -nya, yaitu kitab Al-Muwat } t } a‘ .
C. Seputar Kitab Al-Muwat } t } a‘
Kitab Al-Muwat } t } a ’ pertama kali, menurut salah satu riwayat, disusun oleh Imam Malik atas permintaan khalifah Abu Ja’far Al-Mansur (137- 159 H/754-775 M). Ia meminta kepada Imam Malik supaya menyusun kitab yang isinya dapat dipahami dengan mudah dan bersifat moderat, dalam artian tidak terlalu berat seperti pendapat-pendapat Abdullah Ibn ‘Umar, tidak terlalu ringan seperti pendapat-pendapat Abdullah Ibn ‘Abbas dan tidak terlalu banyak mengandung kontroversi seperti pendapat-pendapat Abdullah Ibn Mas’ud. 10 Oleh karena itu kitab tersebut dinamakan al-Muwat } t } a‘ , yang arti asalnya adalah: jalan yang mudah ditempuh. 11
Namun setelah masa khalifah Al-Mansur kitab ini tidak dapat terselesaikan dan baru dapat selesai pada masa khalifah Al-Mahdi (159-
7 Abu Zahrah, Ta > ri > kh al-Maza }> hib al-Isla > miyyah (Ttp.: Da > r al-Arabi, t.t.), hlm. 403. Al-Syarbasi, Yas‘alu > naka , VI: 547.
8 Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Us } u > l al-H } adi > s ‘Ulu > muhu wa Mus } t } ala > h } uhu (Beirut: Da > r al-Fikr, 1989), hlm. 307. Abu Zahrah, Malik , hlm. 260.
9 Al-Syarbasi, Yas‘alu > naka, IV: 585.
10 ‘Ali Hasan ‘Abd al-Qadir, Naz } rah ‘A > mmah fi > Ta > ri > kh al-Fiqh al-Isla > mi (Kairo: Da > r al-Kutub al-H } adi > s | ah, 1965), hlm. 253. Abu Zahrah, Ma > lik , hlm. 193.
11 Al-Syarbasi, Yas‘alu > naka , VI: 573.
169 H/775-785 M). Imam Malik menolak permintaan Al-Mahdi untuk menjadikan kitab al-Muwat } t } a‘ sebagai rujukan bagi aturan perundang- undangan negara. Harun Al-Rasyid (169-194 H/785-809 M) ketika menjadi khalifah juga meminta hal yang sama kepada Imam Malik. Ia menganjurkan supaya kitab tersebut diletakkan di Ka’bah sebagai penghormatan dan dijadikan rujukan bagi orang-orang di seluruh negeri. Namun Imam Malik sekali lagi tidak berkenan dengan alasan supaya orang-orang tidak terbebani atau terpaku kepada isi kitab al-Muwat } t } a‘ dalam memutuskan hukum suatu masalah. 12
Kitab al-Muwat } t } a‘ merupakan kitab pertama yang terkodifikasi dan sampai kepada orang-orang pada zaman sekarang. Ini kalau tidak memandang bahwa kitab Al-Majmu > ’ karya Imam Zaid Ibn ‘Ali Ibn Husain (w. 122 H) sebagai kitab pertama yang terkodifikasi. Karena memang banyak ulama yang menyangsikan kitab Al-Majmu > ’ tersebut sebagai kitab pertama yang terkodifikasi, walaupun Goldziher dan Mustafa ‘Abd al-Raziq membenarkannya. 13
Kitab al-Muwat } t } a‘ merupakan kitab hadis yang sekaligus sebagai kitab fikih. Karena di samping mengemukakan hadis-hadis tentang masalah fikih ( h } adis ah } ka > m) , Imam Malik juga mengemukakan pendapat- pendapat para sahabat, tabi’in dan juga pendapatnya sendiri. Menurut ‘Ali Hasan Abd al-Qadir, al-Muwat } t } a‘ memuat 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf dan 285 hadis maqt } u > ’ . 14 Namun demikian, menurut Al-Zarqani, Ibn ‘Abd al-Barr telah mengadakan penelitian, dan hasil penelitian tersebut dibukukan, yang menyatakan bahwa hadis-hadis mursa > l, mauqu > f, maqt } u > ’ ataupun yang diriwayatkan dengan jalan balag (tanpa sanad) yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwat } t } a‘ , semuanya musnad dengan melalui riwayat lain kecuali hanya empat buah hadis yang tidak ditemukan pada riwayat lainnya. 15
Metode penulisan Imam Malik dalam kitab al-Muwat } t } a‘ adalah dengan menyusunnya menjadi bab-bab sesuai dengan masalah-masalah hukum tertentu. Dalam setiap bab, pertama-tama ia mengutip hadis
12 Ibid. , VI: 574. Waliyullah al-Dihlawi, Al-Insa > f fi > Baya > n Asba > b al-Ikhtila > f (Ttp.: Da > r al-Nafa > ‘is, 1977), hlm. 38. Abu Zahrah, Ta > ri > kh al-Maz } a > hib , hlm. 430.
13 Musa, Ta > ri > kh al-Fiqh , hlm. 199.
14 ‘Ali Hasan, Naz } rah ‘A > mmah , hlm. 200.
15 Al-Zarqani, Muqaddimah , hlm. 13.
yang relevan dari Nabi SAW jika bisa diperoleh, kemudian dari seseorang sahabat, dan yang terakhir pendapat dan praktik para ahli hukum Madinah, umumnya pendapat salah seorang dari tujuh ahli hukum ( al- fuqaha > ‘ al-sab’ah ) di kota tersebut. Sesekali ia mengutip beberapa jurisprudensi yang ditinggalkan oleh penguasa-penguasa Bani Umayyah seperti Marwan Ibn al-Hakam, ‘Abd al-Malik dan ‘Umar Ibn ‘Abd al- Aziz. Setelah itu, ia menyatakan pendapat mazhabnya sendiri, yaitu mazhab masyarakat kota Madinah melalui ungkapan-ungkapan tertentu, 16 sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan. Imam Malik meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam al- Muwat } t } a‘ dari perawi yang jumlahnya banyak, yaitu 108 orang sahabat dan 48 orang tabi’in yang semuanya berasal dari Madinah kecuali hanya 6 orang. Enam orang tersebut adalah Abu al-Zubair dari Mekah, Humaid dan Ayyub dari Basrah, ‘Ata dari Khurasan, ‘Abd al-Karim dari Juzuri dan Ibrahim Ibn Abi ‘Ablah dari Syam. 17 Adapun yang meriwayatkan kitab al-Muwat } t } a‘ dari Imam Malik jumlahnya juga banyak, namun yang termasyhur hanya dua riwayat, yaitu pertama riwayat Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, murid Abu Hanifah, dan kedua riwayat Yahya Ibn Yahya al-Laisi al-Andalusi (w.243/857) yang banyak tersebar sekarang 18 dan yang menjadi kitab acuan dalam penulisan ini.
D. Amal Ahlu al-Madi > nah dalam Pandangan Imam Malik
Amal Ahlu al-Madi > nah menurut Imam Malik adalah sumber hukum yang harus ditaati dan seharusnya tidak boleh ada yang menyelisihi. Oleh karena itu, Imam Malik menghimbau Imam Al-Lais untuk mengikuti Amal Ahlu al-Madinah dan meninggalkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengannya. Hal ini karena menurut Imam Malik, sebagaimana ia sebutkan dalam suratnya, Madinah adalah kota tempat hijrah Nabi, tempat sebagian besar Al-Qur’an diturunkan dan tempat halal dan haram ditetapkan. Penduduk Madinah dari kalangan sahabat adalah penduduk yang menyaksikan wahyu turun dan mentaati segala
16 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad , hlm. 92. Noel J. Coulson, The History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 46-47.
17 Al-Zarqani, Muqaddimah, hlm. 12.
18 Abu Zahrah, Ta > ri > kh al-Maz } a > hib, hlm. 431. Muhammad al-Khudari Bik ,
Ta > ri > kh al-Tasyri > ’ al-Isla > mi (Ttp.: Da > r al-Fikr, 1967) , hlm. 261 .
apa yang diperintahkan oleh Nabi, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang maksud wahyu dan Sunnah Nabi. Peninggalan mereka berbentuk ilmu dan fatwa-fatwa tersebut kemudian diwariskan dan dipraktikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sampai dengan masa Imam Malik. 19
Atas dasar ini, kemudian Imam Malik dalam kitab al-Muwat } t } a‘ banyak mencantumkan dan mendasarkan pendapat-pendapatnya pada Amal Ahlu al-Madinah, yaitu, menurut penelitian penulis, tidak kurang dari 225 masalah. Masalah-masalah yang menjadi praktik mapan di kalangan masayarakat Madinah, untuk menyebutkan sebagiannya, adalah masalah kewajiban makmum untuk membaca ayat pada shalat-shalat yang bacaan ayat imamnya tidak keras, 20 tidak ada azan dan iqamat pada shalat idul fitri maupun idul adha, 21 zawul arham (keluarga dari garis perempun) tidak mendapatkan hak waris sama sekali, 22 dan hak syuf’ah (hak seseorang untuk membeli bagian harta kekayaan partnernya dari harta yang mereka miliki bersama) hanya terjadi pada benda yang tidak bisa dibagi. 23
Apabila dicermati, Amal Ahlu al-Madinah yang dikemukakan Imam Malik dalam al-Muwat } t } a‘ tidak selalu bersandar kepada hadis Nabi, tetapi banyak juga Amal Ahlu al-Madinah yang tidak mempunyai sandaran apapun, baik hadis Nabi, perkataan sahabat maupun perkataan tabi’in. Inilah kemungkinan yang kemudian disebut oleh kalangan Malikiyah sebagai Amal Ahlu al-Madinah yang bersandar pada ijtihad semata. Bahkan lebih dari itu ada beberapa Amal Ahlu al-Madinah yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri, baik riwayat tersebut berupa hadis Nabi, perkataan sahabat maupun perkataan tabi’in.
Amal Ahlu al-Madi > nah yang bertentangan dengan pendapat para tabi’in antara lain pada masalah jatuhnya talak dalam sumpah ila > ’ (sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya selama empat bulan
19 Abu Zahrah, Ma > lik, hlm. 303. Al-Syarbasi, Yas‘alu > naka , VI: 555.
20 Malik, al-Muwat } t } a‘ , “3. Kita > b al-S } ala > h, 10. Bab Tarku al-Qira > ‘ah khalf al- Ima > m fi > ma > jahara fi > h”, hlm. 54.
21 Ibid ., “10. Kitab al-‘Idain, 1. Bab al-Ama > l fi > Gusli al-‘Idain wa al-Nida > fi > hima > wa al-Iqa > mah”, hlm. 110.
22 Ibid ., “27. Kita > b al-Fara > `id, 12. Bab Man la > Mira > s | a lah”, hlm. 326.
23 Ibid ., “35. Kita > b al-Syuf’ah, 1. Bab Ma > Taqa’u > fi > h al-Syuf’ah”, hlm. 110.
atau lebih) sesudah lewat masa empat bulan dan suami tidak menggauli isterinya. Imam Malik berpegang pada Amal Ahlu al-Madi > nah bahwa suami boleh memilih antara kembali kepada isterinya dengan membayar kafarah sumpah, atau mentalaknya. Hal ini betentangan dengan pendapat Sa’id dan Marwan Ibn al-Hakam, yang menyatakan bahwa talak jatuh dengan sendirinya setelah lewat masa empat bulan, namun demikian suami bisa merujuk kembali dalam masa iddah . 24
Imam Malik dengan mendasarkan kepada Amal Ahlu al-Madinah berpendapat bahwa makmum membaca ayat apabila bacaan imam tidak keras dan meninggalkannya jika bacaan imam keras. Hal ini bertentangan dengan pendapat sahabat, yaitu Abdullah Ibn ‘Umar, yang berpendapat bahwa bacaan imam telah mewakili untuk bacaan ayat makmun, sehingga makmum tidak perlu membaca ayat. 25 Di samping itu, Amal Ahlu al- Madinah yang dikemukakan Imam Malik juga berbeda dengan pendapat beberapa tabi’in dan sahabat lain. Seperti pada masalah jumlah raka’at minimal bagi salat witir, Amal Ahlu al-Madinah yang dikemukakan Imam Malik berbeda dengan pendapat Sa’d Ibn Abi Waqqas, 26 masalah pengambilan zakat dari wajib zakat secara paksa berbeda dengan pendapat ‘Abdullah Ibn ‘Umar, 27 dan masalah ganti rugi harga barang yang dicuri berbeda dengan pendapat ‘Umar Ibn al-Khattab. 28
Paparan di atas menggambarkan bahwa Imam Malik mendahulukan Amal Ahlu al-Madinah dari pada riwayat-riwayat yang berupa pendapat sahabat dan tabi’in. Lebih dari itu, sebenarnya Imam Malik juga lebih mendahulukan Amal Ahlu al-Madinah dari pada hadis Nabi yang diriwayatkan dengan jalur ahad. Dalam al-Muwat } t } a‘ , Imam Malik secara jelas tidak mengamalkan hadis tentang khiyar majlis (hak memilih untuk meneruskan atau tidak suatu transaksi jual beli selama masih berada di tempat akad) yang diriwayatkan sendiri, bahkan melalui jalur sanad yang, sebagaimana telah dikemukakan, disebut sebagai silsilah al-zahab . Alasan
24 Ibid. “29. Kita > b al-T } ala > q, 6. Bab IIa > `”, hlm. 353-354.
25 Ibid. “3. Kita > b al-S } ala > h, 10. Bab Tarku al-Qira > ’ah Khalf al-Ima > m fi > ma > Jahara fi?h”, hlm. 54.
26 Ibid. “3. Kita > b al-S } ala > h al-Lail, 3. Bab al-Amr bi al-Witr”, hlm.76.
27 Ibid. “3. Kita > b al-Zakah, 10. Bab Ma > Ja’a fi > Akhz } u al-S } adaqa > t wa al- Syadi > d fi > ha > ”, hlm. 165.
28 Ibid. “3. Kita > b al-Aqdiyyah, 28. Bab al-Qad } a > fi > al-Dawa > ri wa al-H } ari > sah”, hlm. 491.
Imam Malik adalah karena hadis tersebut tidak dipraktikkan atau berbeda dengan praktik yang ada di kalangan masyarakat Madinah. 29
Dari sini terlihat bahwa Imam Malik sangat menekankan praktik yang ada pada masyarakat Madinah. Praktik masyarakat Madinah, menurutnya, lebih dipercayai dari pada hadis ahad, apalagi hanya perkataan sahabat atau tabi’in, sekalipun sahabat atau tabi’in tersebut merupakan tokoh dan ulama Madinah. Pendapat Imam Malik ini kemudian mengakibatkan para ulama Irak, terutama Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani dan juga Imam Al-Syafi’i menuduhnya sebagai orang yang seringkali mengabaikan hadis Nabi.
Al-Syaibani, dalam Kitab al-Hujjah ‘ala ahlu al-Madinah misalnya, dengan keras mengkritik Imam Malik dan orang-orang Madinah karena sering mengabaikan hadis Nabi dan perkataan sahabat yang mereka riwayatkan sendiri. Al-Syaibani menunjukkan sikap Imam Malik tersebut antara lain pada masalah qunut shalat subuh dan masalah melintas di hadapan orang shalat. Imam Malik dan orang-orang Madinah berpendapat bahwa qunut dapat dilakukan pada shalat subuh dan menyatakan tidak apa-apa melintas di hadapan orang shalat. Hal ini, menurut Al-Syaibani berarti pendapat mereka berlawanan dengan riwayat-riwayat yang mereka kemukakan sendiri. Memang orang-orang Madinah, lanjut Al-Syaibani, sering sekali meninggalkan riwayat yang mereka kemukakan dan kemudian mengikuti apa yang mereka anggap baik. 30 Sebagaimana Al-Syaibani, Imam Al-Syafi’i juga membantah Amal Ahlu al-Madinah yang dikemukakan Imam Malik. Dalam menanggapi sikap Imam Malik yang sering menyisihkan hadis dan mengikuti Amal Ahlu al-Madinah, Imam Al-Syafi’i secara tegas menyatakan bahwa apabila telah ada hadis dari Nabi SAW maka tidak seorangpun boleh menyelisihi dan meninggalkannya. 31 Begitu pula ulama-ulama lain seperti
29 Ibid. , “31. Kita > b al-Buyu > ’, Bab Bai’ al-Khiya > r”, hlm. 434. Hadis khiyar majlis ini diriwayatkan juga oleh ashab al-kutub al-sittah, Al-Darimi dan Ahmad Ibn Hanbal. A.J. Wensinck, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa > z } al-H } adi > s al-Nabawi > (Leiden: E.J. Brill, 1936), V: 134.
30 Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, Kita > b al-H } ujjah ‘ala > Ahl al- Madi > nah , edisi Al-Sayyid Mahdi Hasan al-Kailani (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1983), I: 97-100 dan 218-222.
31 Al-Syafi’i, Al-Risa > lah , hlm. 534-535. al-Umm (Ttp.: Tnp., t.t.), VII: 177.
Ibnu Hazm, 32 Ibnu Qudamah, 33 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 34 dan Syihabuddin al-Qarafi 35 yang tidak mengakui Amal Ahlu al-Madinah yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagai sumber otoritatif bagi penetapan hukum Islam.

## E. Amal Ahlu al-Madi > nah dan Sunnah Nabi
Untuk memperjelas pandangan Imam Malik tentang Amal Ahlu al- Madinah ini perlu juga kiranya dilihat konsepnya tentang Sunnah. Apabila dicermati, sebagaimana tergambar dari isi kitab al-Muwat } t } a‘ , Sunnah bagi Imam Malik tidak sepenuhnya terdiri dari hadis atau tradisi yang berasal dari Nabi, juga bukan hanya merupakan tradisi dari para sahabat atau tabi’in. Menurutnya, Sunnah terkadang didasarkan pada hadis atau tradisi Nabi, terkadang atas dasar praktik para sahabat dan tabi’in, dan adakalanya pada praktik yang berlaku di kalangan masyarakat Madinah.
Penggunaan Imam Malik terhadap kata Sunnah yang menunjukan arti yang berbeda tersebut, antara lain terlihat ketika ia menerangkan masalah syuf’ah. Imam Malik pertama-tama mengutip hadis Nabi yang menyatakan bahwa hak syuf’ah dijamin bagi seseorang jika partnernya hendak menjual bagiannnya. Kemudian Imam Malik menyatakan bahwa “Hal ini merupakan sunnah bagi kita”. Setelah itu dia mengatakan bahwa mengenai syuf’ah ini pernah ditanyakan kepada Sa’id Ibn al-Musayyab: “Adakah sunnah mengenai syuf’ah? ” dan ia menjawab: “ya, tetapi syuf’ah hanya berlaku untuk rumah dan tanah”. 36
Apabila diperhatikan secara cermat, terdapat perbedaan yang jelas di antara penggunaan istilah Sunnah pada pernyataan-pernyataan: “Hal ini merupakan sunnah bagi kita” dan “Adakah sunnah mengenai syuf’ah? Pada pernyataan yang pertama Sunnah berarti praktik yang berlaku di
32 Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Ibnu Hazm: H } aya > tuhu wa Asruhu-Ara > ‘uhu wa Fiqhuhu (Ttp.: Da > r al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 363.
33 Ibnu Qudamah, Raud } ah al-Naz } i > r wa Junnah al-Mana > z } ir , cet. 3 (Beirut:
Da > r al-Kita > bah al-‘Arabi, 1992), hlm. 126.
34 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’la > m al-Muwaqqi’i > n ‘an Rabb al-‘A > lami > n (Beirut: Da > r al-Jail, 1973), II: 394-396.
35 Syihabuddin al-Qarafi, Syarh } Tanqi > h al-Fus } u > l fi > Ikhtisa > r al-Mah } s } u > l fi > al- Us } u > l (Beirut: Da > r al-Fikr, 1973), hlm. 334.
36 Malik, al-Muwat } t } a‘ 36. Kita > b al-Syuf’ah, 1. Bab Ma > Taqa’u > fi > hi al-Syuf’ah, hlm. 366.
kalangan masyarakat Madinah, dan pada pernyataan yang kedua berarti Sunnah Nabi atau Sunnah dari setiap otoritas berikutnya yang bersumber dari Sunnah Nabi, karena pernyataan kedua tersebut apabila juga diartikan sebagai praktik masyarakat Madinah jelas tidak cocok dengan konteks kalimat. 37
Menurut Ahmad Hasan, memang sampai masa Imam Malik ini ada dua cara yang digunakan untuk mengetahui Sunnah Nabi yang sejati, yaitu pertama, praktik umat, sejauh praktik tersebut masih bersih dan berkesinambungan semenjak masa Nabi, dan kedua, Hadis, yaitu penuturan mengenai perilaku Nabi oleh para sahabat-sahabat secara perorangan. 38 Menurut Imam Malik, dari dua cara tersebut, cara pertamalah yang lebih dapat dipercaya apabila terjadi pertentangan antara keduanya. Alasan Imam Malik memegangi secara kuat dan mengikuti Amal Ahlu al-Madinah tersebut adalah bahwa menurutnya para sahabat telah melihat perilaku dan Sunnah Nabi SAW dalam semua ragam keadaan dan kemudian mereka mempraktikkannya. Selanjutnya perilaku para sahabat tersebut oleh generasi berikutnya diikuti dan dipraktikan secara terus menerus dan turun temurun. Dengan demikian, pada masa Imam Malik, yaitu pada generasi ketiga ulama Madinah, Sunnah Nabi dipandang sudah mapan dipraktikkan oleh umat. Atas dasar hipotesis ini, lama kelamaan Sunnah Nabi semakin menjadi nyata kelihatan oleh masyarakat banyak. Jika seorang sahabat sebelumnya tak mengetahui hal-hal tertentu, beberapa waktu kemudian ia pasti akan mengetahuinya.
Hal ini dapat terjadi karena di Madinah hidup tidak kurang dari 30 ribu orang sahabat, sehingga praktik mereka yang telah dikenal, diakui dan mapan jauh lebih dapat diandalkan daripada sebuah hadis Ahad, apalagi perkataan dari seorang sahabat atau tabi’in. Sebuah hadis Ahad, sebagaimana diketahui, hanya disampaikan dan diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau paling banyak enam orang, sedangkan Amal Ahlu al-Madinah dikenal oleh ribuan orang. Dengan demikian, bagi Imam Malik, Amal Ahlu al-Madinah lebih dapat dipercayai dan diandalkan untuk mengetahui Sunnah Nabi yang sesungguhnya dari pada data yang
37 Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History ( Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), hlm. 13-14.
38 Hasan, Pintu Ijtihad, hlm. 84.
didasarkan pada rangkaian periwayatan. 39 Jadi Imam Malik, sebagaimana juga dikemukakan dalam suratnya kepada Al-Lais, memandang bahwa praktik masyarakat Madinah merupakan manifestasi dari Sunnah Nabi yang dipraktikkan oleh masyarakat Madinah secara berkesinambungan dari generasi ke generasi sampai dengan masa Imam Malik. Dengan demikian, dengan Amal Ahlu al-Madinahnya ini, pada dasarnya Imam Malik hendak berusaha menemukan Sunnah Nabi yang sesungguhnya, walaupun terkadang harus meninggalkan hadis (informasi tentang sunnah Nabi melalui rangkaian jalur periwayatan). 40 Hal ini sama halnya dengan pencarian Sunnah Nabi dari buku-buku sejarah Islam yang terpercaya. Dalam buku-buku sejarah banyak dimuat praktik dan tradisi Nabi, misalnya saja tentang pembentukan dan isi Piagam Madinah, yang tidak ada dalam riwayat-riwayat (melalui jalur sanad) yang dikemukakan dalam kitab-kitab hadis.
Apabila dilihat secara politis, pandangan Imam Malik tentang Amal Ahlu al-Madinah ini juga merupakan bentuk oposisi terhadap dinasti Abbasiyah saat itu, yaitu dengan mempertegas adanya otoritas Madinah yang pernah menjadi ibu kota selama masa Nabi dan tiga khulafa rasyidun. Imam Malik dengan pandangannya ini seakan menyatakan bahwa Madinah, walaupun secara politis sudah lama terpinggirkan, tetapi secara moral-relijius seharusnya masih perlu diperhatikan. Oleh karena itulah, beberapa khalifah Abbasiyah pernah meminta kepada Imam Malik untuk menjadikan Al-Muwatta‘ sebagai rujukan bagi peraturan perundangan negara. Namun Imam Malik menolak, karena permintaan tersebut pada dasarnya merupakan upaya para khalifah Abbasiyah dalam
39 Ibid ., h. 94. Padangan Imam Malik ini pada dasarnya telah dipegangi secara implisit oleh ulama-ulama Madinah sebelum dia. Rabi’ah pernah menyatakan bahwa riwayat seribu orang dari seribu orang lebih baik dari pada riwayat satu orang dari satu orang. Artinya bahwa Amal Ahlu al-Madinah lebih dapat dipegangi dari pada hadis Ahad. Begitu pula Muhammad Ibn Abi Bakr ‘Amr Ibn Hazm yang menjadi hakim, ia dalam memutuskan perkara lebih mendahulukan praktik masyarakat Madinah walaupun ada hadis. Abu Zahrah, Malik, hlm. 304.
40 Imam Malik, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qasim (W. 191/806), tetap menerima dan tidak mengingkari riwayat-riwayat hadis. Hanya saja apabila hadis tersebut tidak didukung apalagi berbeda dengan praktik masyarakat Madinah, maka hadis tersebut tidak dijadikan dasar tindakan. Hasan, Pintu Ijtihad, hlm. 85-96.
mencari legitimasi politik dari ulama Madinah. 41

## F. Penutup
Imam Malik Ibn Anas memandang bahwa Amal Ahlu al-Madinah merupakan sumber hukum yang harus dipegangi dan tidak boleh ada yang menyelisihinya. Amal Ahlu al-Madinah bagi Imam Malik identik dengan Sunnah Nabi yang sesungguhnya. Ia merupakan manifestasi Sunnah Nabi yang dipraktikkan dari generasi ke generasi. Hal ini karena Madinah, berbeda dengan daerah-daerah lain, merupakan tempat berkumpulnya sebagian besar sahabat yang pernah hidup bersama Nabi saw. Praktik dan tradisi yang mereka lakukan adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, dan hal ini diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi mapan pada masa Imam Malik.
Atas dasar itu, kemudian Imam Malik mendahulukan Amal Ahlu al-Madinah dari pada pendapat-pendapat tabi’in, sahabat bahkan hadis Nabi yang diriwayatkan secara Ahad. Namun demikian bukan berarti Imam Malik mengabaikan sama sekali periwayatan hadis sebagai sarana menemukan Sunnah Nabi. Ia tetap memegangi hadis apabila tidak didapati praktik yang mapan di kalangan masyarakat Madinah. Hanya saja ia berpendapat bahwa apabila ada Amal Ahlu al-Madinah dan ternyata bertentangan dengan periwayatan hadis, maka Amal Ahlu al- Madinah tersebut didahulukan, karena Amal Ahlu al-Madinah itulah sarana yang lebih dapat dipecaya untuk menemukan Sunnah Nabi. Ini berarti bahwa dalam pandangan Imam Malik, Amal Ahlu al-Madinah merupakan “riwayat” yang masyhur dan mutawatir serta dipraktikan oleh masyarakat banyak, sehingga kemudian harus didahulukan dari pada riwayat dari jalur perseorangan (ahad).
41 Bandingkan Yudian Wahyudi, “Imam Syafi’i Bapak Konstitusionalisme Dunia Islam?” Kata Pengantar pada Agus Moh. Najib, Imam Al-Syafi’i: Menggagas Unifikasi Hukum, Menolak Liberalisme (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2008), hlm. vi-ix.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahrah, Muh } ammad, Ibnu Hazm: H } ayatuhu wa Asruhu-Ara‘ > uhu wa Fiqhuhu, Ttp.: Da > r al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
__________, Ta > rikh al-Maza > hib al-Isla > miyyah, Ttp.: Da > r al-Fikr al- ‘Arabi, t.t.
Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup , terj., Bandung: Penerbit
Pustaka, 1984.
‘Ajjaj al-Khatib, Muhammad, Us } u > l al-Hadis | ‘Ulu > muhu wa Mus } t } ala > h } uhu,
Beirut: Da > r al-Fikr, 1989.
‘Abd al-Qadir, Ali Hasan, Naz } rah ‘A > mmah fi Ta > rikh al-Fiqh al-Isla > mi,
Kairo: Da > r al-Kutub al-H } adi > s | ah, 1965.
Coulson, Noel J.. The History of Islamic Law . Edinburgh: Endinburgh University Press, 1964.
Dihlawi, Waliyullah al-, Al-Insa > f fi > Baya > n Asba > b al-Ikhtila > f, Ttp.: Da > r al- Nafa > ’is, 1977.
al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, I’la > m al-Muwaqqi’i > n ‘an Rabb al-‘A > lami > n,
Beirut: Da > r al-Jail, 1973.
Ibnu Qudamah, Raud } ah al-Naz } i > r wa Junnah al-Mana > z } i > r , cet. 3. Beirut:
Da > r al-Kita > bah al-‘Arabi, 1992.
Khudari Bik, Muhammad al-, Ta > rikh al-Tasyri > ’ al-Isla > mi, Ttp.: Da > r al- Fikr, 1967.
Ibn Anas, Malik, Al-Muwat } t } a, Beirut: Da > r al-Fikr, 1989.
Al-Qara > fi, Syiha > buddin, Syarh } Tanqi > h al-Fus } u > l fi > Ikhtisa > r al-Mah } s } u > l fi > al- Us } u > l, Beirut: Da > r al-Fikr, 1973.
Rahman, Fazlur, Islamic Methodology in History, Delhi: Adam Publisers & Distributors, 1994.
As-Syafi’i, Muhammad Ibn Idris, Al-Risa > lah , edisi Ahmad Muhammad Syakir Beirut: Da > r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
__________, Al-Umm . Ttp.: tnp., t.t.
Al-Syaibani, Muhammad Ibn al-Hasan, Kita > b al-H } ujjah ‘ala > ahlu al- Madi > nah , edisi al-Syayyid Mahdi Hasan al-Kailani. Beirut: ‘Ala > m al-Kutub, 1983.
Al-Syarbasi, Ahmad, Yas’alu > naka fi > al-Di > n wa al-H } ayah, Beirut: Da > r al- Jail, 1981.
Wensinck, A.J., Al-Mu’ja > m al-Mufahras li Alfaz } i al-H } adi > s | al-Nabawi > , Leiden: E.J. Brill, 1938.
Yudian Wahyudi, “Imam Syafi’i Bapak Konstitusionalisme Dunia Islam?” Kata Pengantar pada Agus Moh. Najib, Imam Al-Syafi’i: Menggagas Unifikasi Hukum, Menolak Liberalisme, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2008.
Yusuf Musa, Muhammad, Ta > ri > kh al-Fiqh al-Isla > mi, Kairo: Da > r al-Kutub al-H } adi > s | ah, 1958.
Al-Zarqani, Abu ‘Abdillah, Muqaddimah Syarh } Muwat } t } a Al-Ima > m Ma > lik,
Mesir: Mus } t } afa > al-Ba > bi al-H } alabi wa Awla > duh, 1961.