Vol. 2 No. 2 (2020) pp. 83-92 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Tinjauan  Yuridis  Proses  Pembinaan  Terhadap  Anak Binaan  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Beta Kumalasari* 1 , Sheila Kusuma Wardani Amnesti 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email: bethakumalasari@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.654
Submitted: Juni 2020 Revised: Juli 2020 Accepted: Juli 2020 ABSTRAK Kata Kunci : Pembinaan Anak, Anak Binaan, Sistem Peradilan Anak Anak   merupakan   bagian   yang   terpenting   dari   keluarga   yang tidak    terpisahkan    dari    keberlangsungan    hidup    manusia    dan keberlangsungan    bagi    sebuah    Bangsa    dan    Negara.    Dengan peran    yang    sangat    penting    tersebut,    maka    perlu    pengaturan dan    perlindungan    yang    tegas.    Hal    ini    pun    secara    tegas dijelaskan    dalam    konstitusi,    bahwa    negara    menjamin    setiap anak    berhak    atas    kelangsungan    hidup,    tumbuh    dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses pembinaan  anak  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menjadi hambatan  pelaksanaan  proses  pembinaan  anak  di  LPKA.  Metode penelitian  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normative. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  LPKA  Kutoarjo.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  proses  pembinaan  anak  di  LPKA  Kutoarjo sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak.  Hambatan  yang ditemukan dalam proses pembinaan anak di LPKA Kutoarjo dibagi menjadi  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor internal  diantaranya  adalah  faktor  anak  didik  pemasyarakatan; faktor  sarana  dan  prasarana  LPKA  Kelas  1A  Kutoarjo  hampir mempunyai  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  cukup  memadai,
dan  faktor  sumber  daya  manusia.  Sedangkan  Faktor  eksternal antara lain ada faktor masyarakat.

## ABSTRACT
Keywords: Child Development, Child Care, Juvenile Justice System Children are the most important part of a family that is inseparable from human survival and sustainability for a nation and state. With this very important  role,  it  needs  strict  regulation  and  protection.  It  is  also explicitly  explained  in  the  constitution.  The  state  guarantees  that  every child  has  the  right  to  survival,  growth  and  development  and  the  right  to protection  from  violence  and  discrimination.  This  study  aims  to  analyze the  child  development  process  and  identify  the  factors  that  hinder  the development  process  in  LPKA.  The  research  method  uses  a  normative juridical  method.  This  research  was  conducted  at  LPKA  Kutoarjo.  The results  showed  that  the  process  of  fostering  children  at  LPKA  Kutoarjo was  following  the  provisions  of  Law  Number  11  of  2012  concerning  the Juvenile Justice System. The obstacles found in fostering children at LPKA Kutoarjo  are  divided  into  two  factors,  namely  internal  and  external factors.  Internal  factors  include  the  factors  of  correctional  students, facilities  and  infrastructure  factors  LPKA  Class  1A  Kutoarjo  almost  has adequate  facilities  and  infrastructure,  and  human  resource  factors. Meanwhile,  external  factors  include community factors. Children  are  the most important part of the family that is inseparable from the continuity of human  life  and  the  continuity  of  a  nation  and  country.  With  this  very important role, it is necessary to have firm regulation and protection. It is also explicitly explained in the constitution that the state guarantees every child the right to survival, growth and development, and protection from violence  and  discrimination.  This  study  aims  to  1)  Know  the  process  of coaching  children  who  receive  guidance  at  LPKA  Kutoarjo,  2)  Knowing the  factors  that  hinder  the  implementation  of  coaching  children  who receive  guidance  in  LPKA  Class  IA  Kutoarjo.  This  type  of  research  is qualitative. The subjects in this study were the assisted children in LPKA Class IA Kutoarjo. Data analysis by classifying data by studying the data and sorting the data collected to detail the formal efforts to find themes and formulate ideas.  The  results  showed  that  most  of  the reasons  for  children becoming  assisted  members  were  the  influence  of  the  social  environment with friends and the surrounding community. The role of parents is very important in supporting and motivating children in choosing associations.
Vol. 2 No. 2 (2020)

## 1. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  bagian  yang  terpenting  dari  keluarga  yang  tidak terpisahkan    dari    keberlangsungan    hidup    manusia    dan    keberlangsungan bagi  sebuah  Bangsa  dan  Negara (Ariani, 2014) .  Dengan  peran  yang  sangat penting    tersebut,    maka    perlu    pengaturan    dan    perlindungan    yang    tegas. Hal    ini    pun    secara    tegas    dijelaskan    dalam    konstitusi,    bahwa    negara menjamin    setiap    anak    berhak    atas    kelangsungan    hidup,    tumbuh    dan berkembang    serta    berhak    atas    perlindungan    dari    kekerasan    dan diskriminasi.
Lahirnya    Undang-undang    Nomor    11    Tahun    2012    Tentang  Sistem Peradilan    Anak    sebagaimana    disingkat    sebagai  UUPA,   sebagai   pengganti dari  Undang-undang    Nomor    3    Tahun    1997    Tentang    Pengadilan    Anak sebagaimana    disingkat  UUPA,    tidak    terlepas    dari    kebutuhan    kebijakan hukum  pidana  yaitu   sebagai  wujud  dari  pembaharuan   hukum  terhadap sistem    peradilan    di    Indonesia.    Pendapat    yang    sama    diungkapkan    oleh Barda    Nawawi    Arief    yang    menyatakan,    dalam    perbaharuan    Undang- undang    pada    hakikatnya    berpedoman    pada    dua    pendekatan,    yaitu pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  dan  berorientasi  pada  kebijakan. Artinya  dalam  perbaharuan  hukum  pidana  pada  hakekatnya  upaya  untuk melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai sosial  dan  nilai  sentral  yang  melandasi  aspek-aspek  kebijakan  yang  terdiri dari  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum (Failin, 2017) .

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji  perspektif  partisipan  dengan  strategi-strategi  yang  bersifat  interaktif dan fleksibel (Sugiyono, 2016) . Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena  sosial  dari  sudut  pandang  partisipan  atau  penelitianyang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan  atau  teori  terhadap  penelitian  pada  satu  waktu  tertentu.  Peneliti segera  melakukan  analisis  data  dengan  memperkaya  informasi,  mencari hubungan,  membandingkan,  menemukan  pola  atas  dasar  data  aslinya  (tidak ditransformasikan  ke  dalam  bentuk  angka).  Hasil  analisis  data  berupa
pemaparan  mengenai  situasi  yang  diteliti  yang  disajikan  dalam  bentuk  uraian naratif (Mulyadi, 2013) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data- data  penelitian  mengenai  tinjauan  yuridis  proses  pembinaan  terhadap  anak binaan  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  IA  kutoarjo  berdasarkan  undang- undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak  pada  bagian  ini akan dipaparkan gambaran dekriptif sebagai berikut:
1. Proses  Pembinaan  Anak  yang  Mendapatkan  Pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo.
Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem  peradilan  pidana  anak  dijelaskan  “  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas  )  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana”. Dari penjelasan anak tersebut maka yang dimaksud dengan  tindak  pidana  anak  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak yang  usianya  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun (Pribadi,  2018) . Berbeda  dengan  lapas  dewasa  yang  mementingkan  keterampilan  berorientasi keuntungan  untuk  pembinaannya,  Lembaga  pembinaan  anak  lebih menekankan  pada  pendidikan,  hal  ini  disebabkan  anak  binaan  masih  dalam usia  sekolah/dibawah  usia  18  tahun.  Berdasarkan  pasal  20  UU  No  12  tahun 1995,  untuk  pelaksanaan  pembinaan  di  Lapas  dilakukan  penggolongan narapidana  berdasarkan  umur,  jenis  kelamin,  lama  pidana  yang  dijatuhkan, dan  jenis  kejahatan,  serta  kriteria  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atau perkembangan pembinaan. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas-asas pembinaan (Wirjono,  2013) sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  5  Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :
a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan  adalah  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan,  dan  juga  memberikan  bekal  kehidupan  kepada  warga binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi  warga  yang  berguna  di  dalam masyarakat.
Vol. 2 No. 2 (2020)
b. Asas  persamaan  perlakuan  dan  pelayanan  bahwa  warga  binaan pemasyarakatan  mendapat  perlakuan  dan  pelayanan  yang  sama  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya.
c. Asas  Pendidikan  bahwa  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  warga  binaan pemasyarakatan  mendapat  pendidikan  yang  dilaksanakan  berdasarkan pancasila,  antara  laindengan  menanamkan  jiwa  kekeluargaan,  ketrampilan, pendidikan  kerohanian  dan  kesempatan  menunaikan  ibadah  sesuai agamanya masing-masing.
d. Asas  Pembinaan  bahwa  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan  mendapat  pembinaan  yang  diselenggarakan  berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian.
e. Asas  Penghormatan  harkat  dan  Martabat  manusia  bahwa  warga  binaan pemasyarakatan  tetap  diperlakukan  sebagai  manusia  dengan  menghormati harkat dan martabatnya.
f. Asas  kehilangan  kemerdekaan  satu-satunya  Penderitaan  bahwa  warga binaan  pemasyarakatn  harus  berada  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  keputusan/penempatan  hakim.  Maksud dari  penempatan  itu  adalah  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  negara guna  memperbaiknya,  melalui  pendidikan  dan  pembinaan.  Selama  dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak  perdatanya  tetap  dilindungi,  seperti  hak  memperoleh  perawatan kesehatan,  makan,  minum,  pakaian,  tempat  tidur,  latihan  ketrampilan, olahraga,  atau  rekreasi.  Warga  binaan  tidak  boleh  diperlakukan  diluar ketentuan  undang-undang  seperti  dianiaya,  disiksa,  dan  sebagainya.  Akan tetapi  penderitaan  satu-satunya  dikenakan  kepadanya  hanyalah  kehilangan kemerdekaan.
g. Asas  Berhubungan  dengan  Keluarga  atau  orang-orang  Tertentu,  bahwa warga  binaan  pemasyarakatan  harus  tetap  didekatkan  dan  dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak  pidana  harus  tetap  dapat  berhubungan  dengan  masyarakat  dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat  yang  bebas  dan  kesempatan  berkumpul  bersama  sahabat  dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
2. Faktor  pendukung  dalam  proses  Pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo
Faktor-faktor tersebut mencakup beberapa hal yaitu:
a. Semua  pengurus  dan  warga  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IA  ikut bertanggung jawab terhadap  masa depan anak berhadapan dengan hukum (perubahan  perilaku,  kelanjutan  sekolah,  kembali  ke  keluarga  dan masyarakat.
b. Sinergi dan koordinasi yang cukup baik diantara Polres Purworejo, Kodim, Kementerian  Agama  Purworejo,  pondok  Pesantren  Nurul  Hikmah Kutoarjo.
c. Masyarakat  di  lingkungan  sekitar  panti  ikut  mengawasi  keberadaan  anak berhadapan dengan hukum.
d. Sarana  dan  prasarana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IA  Kutoarjo seperti  mushola,  gedung  sekolah,  WC,  kamar  mandi,  aula    yang  cukup refresentatif  dan  memadai  (untuk  saat  ini),  walaupun  masih  perlu penyesuaian dan penambahan untuk gedung sekolah.
e. Keberadaan anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IA  Kutoarjo  didukung  keluarga  demi  perubahan  perilaku  anak berhadapan dengan hukum menjadi lebih baik.
f. Partisipasi masyarakat (melalui LSM) dalam penanganan ABH bekerjasama dengan sahabat Lapas dari Solo, Paguyuban Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Universitas Muhammadiyah Purworejo ( Ningtyas et al., 2013 ) .
3. Faktor  penghambat  dalam  pembinaan  anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo
Faktor-faktor tersebut mencakup beberapa hal yaitu
a. Belum ada Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2012  tentang  SPPA  dan  regulasi  lain  yang  mendukung  pelaksanaan  UU SPPA dari tingkat pusat/kementerian sampai ke pemerintah daerah/kabupaten khususnya penanganan anak berhadapan dengan hokum (Keputusan  Gubernur  tentang  Perlindungan  dan  Pembinaan  Sosial  anak berhadapan dengan hukum sudah ada).
b. Masih  adanya  beberapa  perbedaan  persepsi  antar  Aparat  Penegak  Hukum (Hakim,  Jaksa  dan  Polisi)  dalam  dalam  penanganan  ABH  sesuai  SPPA  di lembaga  terkait  terutama  penafsiran  pasal-pasal  dalam  UU  SPPA,  contoh kasus  di  lapangan  ketika  anak  menjadi  pelaku  pencurian  usia  18  tetapi
Vol. 2 No. 2 (2020)
sudah  menikah.  Pengadilan  mengacu  UU,  untuk  sementara  sebagai  anak tetapi  karena  sudah  punya  anak.  Aturan  seperti  ini  perlu  dipertegas  agar tidak  terjadi  salah  tafsir  di  lapangan.  Perlu  adanya  filter  atau  penyaring anak berhadapan dengan hukum dengan jenis tindak pidana dan ancaman hukuman seberat apa yang bisa direhabilitasi Deteksi awal perlu dilakukan mulai  dari  rekam  medic/kesehatan,  apakah  mempunyai  penyakit  berat, pemakaian narkoba atau penyakit kejiwaan.
c. Sosialisasi  UU  Perlindungan  anak,  UU  SPPA,  Kesepakatan  Bersama  belum menyeluruh  sampai  ke  tingkat  bawah  (masyarakat,  sekolah,  kesehatan). Respons  kasus  dan  penjangkauan  ABH  perlu  pemberdayaan  potensi  kesos setempat.
d. Faktor  anak  didik  Pemasyarakatan,  pemberian  pembinaan  kepada  anak didik  Pemasyarakatan  dilakukan  agar  Anak  Didik Pemasyarakatan  tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya menjadi lebih  baik.  Namun,  di  dalam  pembinaan  tersebut  tidak  sedikit  anak  didik Pemasyarakatan yang tidak maksimal mengikuti program pembinaan yang sudah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo.
e. Hal  inilah  yang  menjadi  hal  utama  kenapa  para  petugas  pembinaan  harus memiliki  pengetahuan  yang  baik  tentang  psikologi  tentunya  agar  para petugas  pembinaan  mengetahui  seperti  apa  karakter  anak  didiknya sehingga petugas pembinaan mengerti bagaimana cara membina anak didik Pemasyarakatan tersebut.
f. Faktor  Sarana  dan  Prasarana  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IA  Kutoarjo hampir  mempunyai  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  cukup  memadai. Namun,  tidak  semuanya  berjalan  baik,  masih  ada  kendala  yang  sering muncul,  seperti  yang  diutarakan  oleh  Suprapto,  SH  bahwa  sarana  dan prasarana  memang  terbatas  tetapi  LPKA  Kutoarjo  tetap  berusaha mengoptimalkan yang ada.
g. Faktor  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun  perusahaan.  LPKA  kelas  1A  Kutoarjo  sangat  mementingkan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Menurut pernyataan Suprapto SH,  bahwa  dibagian  SDM  yaitu  petugas  pembinaan  yang  masih  kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya karena petugas di LPKA kelas 1A Kutoarjo itu belum mengerti apa dari pembinaan. Oleh karena itu, petugas di LPKA kelas 1A Kutoarjo harus mendapatkan pelatihan-pelatihan
sehingga  ilmu  petugas  LPKA  kelas  1A  Kutoarjo  terus  bertambah  karena yang dididik manusia yang terus berkembang. Jadi, petugas pembinaannya harus mempunyai ilmu yang semakin tinggi.
h. Faktor  masyarakat.  Masyarakat  adalah  komponen  yang  penting  dalam menentukan  keberhasilan  pembinaan.  anak  didik  Pemasyarakatan  yang sudah  keluar  dari  LPKA  Kutoarjo  harus  mendapatkan  pembinaan  yang baik  dari  masyarakat  karena  anak  didik  yang  keluar  bukan  lagi  tanggung jawab LPKA kelas 1A Kutoarjo. Menurut anak didik pemasyarakatan yang berinisial A, bahwa telah melakukan penganiayaan sebanyak tiga kali yang semuanya disebabkan  karena pergaulan. Oleh karena itu Anak Didik yang sudah  keluar  dari  LPKA  Kutoarjo  tergantung  dari  pergaulan  atau  didikan orang tua dan masyarakat tersebut.
i. Faktor  penghambat  pelaksanaan  rehabilitasi  yaitu:  1)  Belum  ada  Peraturan Pemerintah sebagai turunan  dari UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA dan regulasi  lain  yang  mendukung  pelaksanaan  UU  SPPA  dari  tingkat pusat/kementerian  sampai  ke  pemerintah  daerah/kabupaten  khususnya penanganan  ABH,  2)  Masih  adanya  beberapa  perbedaan  persepsi  antar Aparat  Penegak  Hukum  dalam  penanganan  ABH  sesuai  SPPA  di  lembaga terkait  terutama  penafsiran  pasal-pasal  dalam  UU  SPPA,  3)  Perlu  adanya filter/penyaring  ABH  dengan  jenis  tindak  pidana  dan  ancaman  hukuman seberat apa yang bisa direhabilitasi Deteksi awal perlu dilakukan mulai dari rekam  medic/kesehatan,  apakah  mempunyai  penyakit  berat,  pemakaian narkoba atau penyakit kejiwaan, 4) Sosialisasi UU Perlindungan Anak, UU SPPA,  Kesepakatan  Bersama  belum  menyeluruh  sampai  ke  tingkat  bawah (masyarakat, sekolah, kesehatan) (Kholiq, 2019).

## 4. KESIMPULAN
Proses  pembinaan  anak  di  LPKA  Kutoarjo  sudah  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem peradilan  pidana  anak.  Namun  demikian,  ada  beberapa  hambatan  yang dihadapi  oleh  LPKA  Kutoarjo  dalam  membina  anak  yang  dibagi  menjadi  dua faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  diantaranya  adalah faktor anak didik pemasyarakatan; faktor sarana dan prasarana LPKA Kelas 1A Kutoarjo  hampir  mempunyai  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  cukup memadai, dan faktor sumber daya manusia. Sedangkan Faktor eksternal antara lain  ada  faktor  masyarakat;  belum  ada  peraturan  pemerintah  sebagai  turunan
Vol. 2 No. 2 (2020)
dari  UU  No.  11  tahun  2012  tentang  SPPA  dan  regulasi  lain  yang  mendukung pelaksanaan  UU  SPPA  dari  tingkat  pusat/kementerian  sampai  ke  pemerintah daerah/kabupaten  khususnya  penanganan  ABH;  masih  adanya  beberapa perbedaan  persepsi  antar  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  penanganan  ABH sesuai  SPPA  di  lembaga  terkait  terutama  penafsiran  pasal-pasal  dalam  UU SPPA;  Perlu  adanya  filter/penyaring  ABH  dengan  jenis  tindak  pidana  dan ancaman  hukuman  seberat  apa  yang  bisa  direhabilitasi  Deteksi  awal  perlu dilakukan  mulai  dari  rekam  medic/kesehatan,  apakah  mempunyai  penyakit berat, pemakaian narkoba atau penyakit kejiwaan; Sosialisasi UU Perlindungan Anak,  UU  SPPA.  Sebagai  bentuk  solusi,  hendaknya  LPKA  kelas  1A  Kutoarjo mengikutsertakan  petugas  pembinaan  dalam  pelatihan-pelatihan  yang berhubungan  dengan  pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  dalam mewujudkan  tujuan  pemidanaan.  Pemerintah  sebaiknya  memperhatikan kembali situasi  dan kondisi LPKA sehingga kekurangan sarana  dan prasarana dapat segera di tanggapi dengan serius agar tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Kembali mengingatkan bahwa pembinaan terhadap anak adalah kewajiban  bersama.  Bagi  orang  tua  dan  masyarakat,  hendaknya  ikut  serta membina  Anak  Didik  Pemasyarakatan,  sehingga  setelah  Anak  Didik Pemasyarakatan sudah  keluar dari LPKA tidak akan melakukan kesalahannya lagi  serta  mantan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  tidak  merasa  di  kucilkan nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani,  N.  V.  (2014).  Implementasi  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak:  Dalam  Perspektif  Kementerian Sosial. Jurnal Media Hukum , 21 (1). https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174
Failin. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 3 (1), 14. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6
Kholiq, A. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidna di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Karawang. Jurnal  Justisi  Hukum , 4 (1), 89–104.
Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media , 15 (1),  128. https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106
Ningtyas,  E.  S.,  Gani,  A.  Y.  A.,  &  Sukanto.  (2013).  Pelaksanaan  Program Pembinaan  Narapidana  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Rangka
Vol. 2 No. 2 (2020) Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IA  Lowokwaru  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya , 1 (6), 1266–1275.
Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.
Jurnal Hukum Volkgeist , 3 (1), 15–28. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif .
Wirjono, P. (2013). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Ketiga) .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License