## Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan Smk Melalui Konsep
Cluster Bidang Keahlian Dan Sertifikasi Siswa
Oleh : Taufik Hidayat, M. Pd STAI SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR
Email: taufikozenk@gmail.com

## Abstract
This  article  present  a  strategy  to  improve  the  student  graduate  quality  of vocational high school, with the concept the competence cluster area and student certification.
The  competence  cluster  area  is  a  grouping  of  vocational  high  schools  in  each regency based on their competence, namely :
1. Technology and Engineering competence area, consist of Industrial Mechanical Engineering, Welding, Ottomotive, Mining, Fisheries, Shipping, Cruising, Technology and Informatics.
2. Business  and  Management  competence  area,  consist  of  :  Accounting,  Office Administration, Marketing, Cullinary Art and Fashion.
3. Agriculture  and  Agribusiness  competence  area,  consist  of  :  Agricultural Engineering,  Food  Crop  Agribusiness,  Horticultural  Agribusiness  and Agrotechnology.
4. Health  competence  area,  consist  of  :  Nursing,  Analytical  chemistry  and pharmacy.
From four competence area above submitted as the best schools in their fields to become  LSP  P1,  namely  professional  certification  institute  P1  and  also  as Competency    Test  place  for  students  in  their  respective  regions,  with  standard Professional Certification National Agency (BNSP) and also students who follow both public and private district will get a professional certificate issued by BNSP. So that, with formally the student graduate quality of Vocational high school  in the region have the same standard that set BNSP standards or national standard. In Accordance,  the  graduate  standard  with  BNSP,  to  enter  the  business  world  and industry, we already have equality both nationally and internationally.
Key  word  :      Vocational  High  Schools,  Cluster  grouping,  competence, Professional  Certification  National  Agency  (BNSP),  Professional Certification Institute P1.

## A. Pendahuluan
Persoalan  tenaga  kerja  dan  pengangguran  di  era  globalisasi  ini  merupakan persoalan yang sangat krusial, bahkan memiliki tingkat sensitifitas yang cukup tinggi. Kita sering menyaksikan dalam forum-forum dialog, dan berita-berita di media elektronik   maupun media cetak, masalah pengangguran merupakan isu sentral  untuk  mengkritisi  pemerintah.  Secara  realitas  hal  tersebut  merupakan dampak  dari  kondisi  yang  tidak  seimbang  antara  jumlah  tenaga  kerja  yang tersedia  dengan  jumlah  penyerapan  tenaga  kerja,  sehingga  menyebabkan tingkat  pengangguran  di  negara  kita  setiap  tahunnya  akan  selalu  bertambah. Terutama  bagi  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK),  karena  SMK  sebagai pencetak  lulusan  yang  siap  kerja,  namun  pada  kenyataannya  lulusan  SMK masih  banyak  sebagai  penyumbang  pengangguran  ( unemployment )  di  negeri sendiri.
Pertanyaannya  adalah,  apakah  di  dunia  ini  telah  kehabisan  lapangan pekerjaan?  atau  tidak  seimbangnya  antara  lapangan  pekerjaan  dengan  jumlah pekerja  yang  tersedia  ?  atau  jumlah  pekerja  yang  kita  miliki  tidak  mampu bersaing  dengan  para  pekerja  asing  dari  negara  lain?  Di  dalam  dunia  global semua  mungkin  bisa  terjadi  apalagi  persaingan  pekerja  antar  negara,  sangat sulit  sebuah  negara  untuk  menolak  karena  globalisasi  itu  merupakan kesepakatan bersama tingkat dunia. Istilah globalisasi sendiri adalah semacam usaha  untuk  menciptakan  satu  tatanan  dunia  yang  tunggal  atau  dunia  yang seragam dan hampir seluruh aspek kehidupan. Globalisasi  dilandasi  oleh sebuah  teori  yang  bernama  neo-liberalisme,  yaitu  sebuah  teori  yang dikembangkan dari pemikiranekonomi klasik Adam Smith tentang pasar bebas atau liberalisme. Sedangkan neo-leberalisme sekarang ini menginginkan pasar bebas  berlaku  di  seluruh  dunia  dengan  meniadakan  atau  menghilangkan hambatan-hambatan bagi perputaran barang dan modal serta barang dan jasa di
semua negara. Artinya, setiap orang harus bersaing secara bebas tanpa dibebani berbagai  macam  peraturan.  Itulah  sistem  global,  yaitu  sebuah  sistem  dimana orang mau tidak mau harus bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
Sedangkan  kondisi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Indonesia  pada  saat  ini masih  belum  membaik. United  Nation  Development  Program (UNDP) mengeluarkan Human  Development  index (HDI)  tahun  2011  bahwa  Indonesia berada pada peringkat 124 dari 187 negara di dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara,  posisi  Indonesia  menempati  urutan  ke  6  dari  10  negara  ASEAN 1 . Dari  kondisi  SDM  Indonesia  yang  belum  menggembirakan  ini,  Indonesia masih  harus  menghadapi  desakan  gelombang  pasar  bebas  untuk  kawasan  asia yang disebut Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang telah dimulai pada tahun 2015 lima tahun yang lalu.
Humphrey Wangke (2014) mengutif pendapat Direktur Eksekutif Center Of Reform  on  Economic (CORE)  Jendri  Sapariani,  kesiapan  Indonesia  dalam menghadapi  MEA  baru  82  %,  hal  itu  ditengarai  dari  empat  isu  penting  yang perlu  segera  diantisipasi  pemerintah  dalam  menghadapi  MEA  yang  telah diawali  pada  tahun  2015  lima  tahun  yang  lalu  yatu  1)  Indonesia  berpotensi sekedar  pemasok  energi  dan  bahan  baku  bagi  industri  di  kawasan  ASEAN sehingga  manfaat  yang  diperoleh  dari  kekayaan  neraca  perdagangan  barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN semakin bertambah, 2) melebarkan perdagangan barang, 3) membebaskan aliran tenaga kerja  sehingga  Indonesia  harus  mengantisipasi  dengan  menyiapkan  strategi karena  potensi  membanjirnya  TKA,  dan  4)  masuknya  investasi  ke  Indonesia dari dalam dan luar ASEAN 2 .
Kecenderungan  dari  dampak  globalisasi  ini  akan  mendesak  pada  kesiapan ketenaga  kerjaan  di  Indonesia.  Kesiapan,  kemampuan, skill dan  profesional adalah  sebagai  modal  utama  untuk  membendung  membanjirnya  tenaga  kerja asing  (TKA)  untuk  memasuki  wilayah  Indonesia.  Dengan  demikian
1 Basuki Wibawa (2017). Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi. P, 3. Jakrta. PT. Bumi Aksara.
2 Ibid, p, 49
pertarungan kemampuan profesional akan menentukan masa depan bangsa ini, apakah  kita  mampu  berdiri  tegak  menahan  gempuran  tenaga  asing  atau sebaliknya.
Profesionalitas  menjadi  satu-satunya  penentu  dalam  mendapatkan pekerjaan.  Mereka  yang  profesional  pasti  mendapatkan  pekerjaan,  sementara yang  tidak  profesional  sulit  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Masyarakat membutuhkan  orang-orang  yang  profesional,  yaitu  orang-orang  yang  benar- benar  menguasai  keahlian  kerjanya.  Masyarakat  tidak  membutuhkan  orang- orang  yang  sekedar  dapat  melakukan  pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  tingkat persaingan  tenaga  kerja  menjadi  lebih  ketat,  bukan  semata  karena  jumlah pencari  kerja  yang  meningkat,  melainkan  persyaratan  yang  dijadikan  acuan dalam perekrutan tenaga kerja baru 3 .
Lembaga  sekolah  khususnya  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) diharapkan  dapat  memproduksi  lulusan  yang  siap  kerja  di  bidangnya  masing- masing. Akan tetapi meluluskan siswa dengan menyelesaikan materi di sekolah yang  terdapat  dalam  kurikulum  yang  tersetandar  nasional  tersebut  belumlah cukup, tanpa diimbangi dengan penguasaan materi, skill , kompetensi keahlian, dan  pelaksanaan  magang  sebagai  pengalaman  bekerja,  serta  profesionalisme sangat  diperlukan  bagi  setiap  lulusan  SMK.  Sedangkan  kompetensi  keahlian yang dimiliki oleh setiap lulusan SMK secara profesional harus bisa dibuktikan yaitu  dengan  memiliki  sertifikat  profesi  yang  dikeluarkan  secara  resmi  oleh BNSP  (Badan  Nasional  Standar    Profesi)  atau  Badan  Standar  Internasional Profesi  yang  resmi.  Sertifikat  profesi  ini  didapatkan  secara  resmi  melalui  uji kompetensi yang diselenggaran oleh sekolah yang sudah bersertifikat LSP. P1 (Lembaga  Sertifikasi  Profesi)  dan  Lembaga  LSP  profesional  di  luar  sekolah. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan dari uraian-uraian di atas, yaitu:
3 Muhammad Saroni (2017). Sertifikasi Keahlian Siswa Strategi Mempersiapkan & Meningkatkan Sumber daya Manusia Secara Profesional. P, 20. Yogyakarta. Penerbit : Ar-Ruzz Media.
1. Bagaimana  strategi  yang  diterapkan  untuk  menigkatkan  kualitas  lulusan SMK,  sehingga  mampu  bersaing  dalam  rekrutmen  tenaga  kerja  di  dunia usaha dan dunia industri baik secara nasional maupun internasional ?
2. Bagaimana  peranan  pemerintah  dalam  upaya  peningkatan  kualitas khususnya  lulusan  SMK  untuk  bersaing  dalam  rekrutmenketenaga  kerjaan baik secara nasional maupun internasional.

## B. Konsep Cluster Bidang Keahlian dan Sertifikasi Siswa
Upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK agar mampu berkompetisi di  dunia  kerja,  maka  diperlukan  strategi-strategi  pendekatan  dan  metode- metode yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini  upaya-upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  strategi  pendekatan  melalui konsep cluster bidang keahlian dan sertifikasi siswa.
1. Cluster Bidang Keahlian
Cluster bidang  keahlian  ialah  mengelompokkan  SMK  sedaerah kabupaten/kota  sesuai  dengan  bidang  keahlian  yang  ada  pada  sekolah menengah  kejuruan  (SMK).  Sedangkan  pengelompokannya  dibagi menjadi empat  kelompok  bidang  keahlian  yaitu;  Bidang  keahlian  teknologi  dan rekayasa,  bidang  keahlian  bisnis  dan  manajemen,  bidang  Keahlian pertanian  dan  agribisnis,  serta  bidang  keahlian  kesehatan.Sedangkan kompetensi  keahlian  yang  terdapat  dalam cluster bidang  keahlian  adalah sebagai berikut:
a. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekaysa terdiri dari:
- Teknik mesin
- Teknik pengelasan
- Teknik Sipil
- Teknil Pelayaran
- Teknik kelautan dan perikanan
- Teknik Otomotif
- Teknik Pertambangan, dan
- Teknik informatika
b.  Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, terdiri dari:
-  Akuntansi
-  Administrasi  perkantoran
-  Pemasaran
-  Pariwisata
-  Tata boga, dan
-Tata busana
c.  Bidang Keahlian Agribisnis dan Pertanian, terdiri dari:
- Agribisnis tanaman pangan
- Agribisnis tanaman perkembunan
- Teknologi Pertanian, dan
- Agro Teknologi
4)  Bidang Keahlian Kesehatan, terdiri dari:
- Keperawatan
- Kimia analisis, dll
Tujuan  untuk  membentuk cluster bidangkeahlian  sekolah  menengah kejuruan  (SMK)  di  daerah  kabupaten/kota  adalah,  1)  untuk  memudahkan pelaksanaan  uji  kompetensi  keahlian  siswa  SMK  yang  berstandar  nasional dari  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP),  2)  menunjuk  SMK  di daerah untuk menjadi tempat uji kompetensi (TUK) yang disertifikasi oleh BNSP,  3)  mengajukan  SMK  yang  terbaik  untuk  menjadi  sekolah  LSP  P1 yakni  sekolah  yang  dapat  dan  dipercaya  untuk  melaksanakan  sertifikasi profesi bagi siswa khususnya siswanya sendiri dan siswa sekolah lain yang berada  di  daerah  kabupaten/kota  (sekolah  jejaring),  4)  untuk  melakukan standarisasi kemampuan profesional dalam kompetensi keahliannya masing- masing siswa didaerah kabupaten/kota masing-masing.
Sekolah sebagai institusi penyelenggara proses pendidikan, pembelajaran,  dan  pelatihan  mempunyai  tugas  kewajiban  yang  sedemikian rupa sehingga setiap anak didik yang berniat untuk bekerja dapat membekali diri dengan keahlian yang sesuai harapannya. Selanjutnya mereka mengikuti ujian sertifikasi sehingga mempunyai sertifikat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sertifikat inilah yang selanjutnya  menjadi aspek penting dalam
persaingan tenaga kerja 4 . Pesan terpentingnya adalah, bagaimana tanggung jawab sekolah terhadap hasil produk lulusan sebagai output sekolah, apakah mampu untuk bersaing di dunia usaha dan di dunia industri sebagai pekerja yang sangat dibutuhkan. Jika sekolah menginnginkan lulusan ( output ) yang berkualitas  sehingga  mudah  terserap  sebagai  tenaga  kerja,  maka  yang dilakukan  oleh  sekolah  tersebut  tidak  hanya  mengupayakan  proses  belajar mengajar  yang  baik  saja,  melainkan  kompetensi  yag  dimiliki  siswa  harus benar-benar sudah standar nasional atau internasional. Jika demikian,  yang dibutuhkan  sekolah  adalah  1)  sarana  dan  prasarana  yang  sesuai  standar nasional/internasional,  2)  proses  pembelajaran  yang  berstandar  nasional,  3) tenaga  pendidik  harus  berstandar  nasional,  4)  ujian  nasional,  uji  komptesi, dan  pelatihan-pelatihan  juga  sudah  harus  berstandar  nasional,  5)  Sekolah juga menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi siswa.
Tantangan  yang  besar  terhadap  kita  sebagai  pengelola  lembaga pendidikan  formal  adalah,  di  samping  pembiayaan  untuk  sarana  dan prasarana,  tidak  kalah  penting  juga  adalah  pembiayaan-pembiayaan  yang berkaitan  dengan  peningkatan  mutu  pendidik  melalui  pelatihan-pelatihan keahlian  dan  assesor.  Tantangan  besar  lainnya  adalah,  untuk  keterampilan tenaga kerja memerlukan harmonisasi dari standar kompetensi, penyusunan skema  sertifikasi  atau  bidang  kompetensi  profesi  tenaga  kerja,  sistem pendidikan  dan  pelatihan  berbasis  kompetensi,  serta  sistem  penilaian  dan sertifikasi kompetensi.
Sertifikasi  kompetensi  adalah  pada  bagian  hilir  pengembangan  SDM sehingga  tercapainya  sertifikasi  dan  harmonisasinya  di  tingkat  ASEAN sangat  tergantung  dari  input tenaga  kerja  dan  calon tenaga  kerja  kompeten yang  akan  mengikuti  sertifikasi  kompetensi.  Terdapat  beberapa  kendala  di posisi  hulu  pengembangan  SDM,  yakni  terbatasnya  standar  kompetensi kerja nasional (SKKNI) dan paket kualifikasinya, serta terbatasnya lembaga pendidikan  dan  pelatihan  yang  menerapkan  sistem  pembelajaran  yang
4 Ibid, p, 23
berbasis  kompetensi 5 .  Dari  uraian  di  atas  apabila  diverifikasi  di  lapangan jelas kendala itu ada bahkan terdapat kendala dari hulu sampai hilir. Tidak sedikit  sekolah  kejuruan  kita  belum  memiliki  sarana  prasarana  yang memadai  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dikembangkan,  alat-alat  praktik yang  tidak  lengkap  dan  tidak  memadai,  dan  juga  masih  banyak  tenaga pendidiknya  yang  tidak  memiliki  sertifikat  kompetensi  keahlian  yang berstandar  nasional,  dan  sangat  sedikit  guru  produktif  memiliki  sertifikat profesi dan sertifikat asesor untuk sertifikat profesional.
Beberapa  alternatif  strategi  yang  perlu  dilakukan  untuk  menyiapkan tenaga  kerja  Indonesia  khususnya  lulusan  sekolah  menengah  kejuruan (SMK)  untuk  menghadapi  persaingan  global,  yakni  melakukan  identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan, melakukan harmonisasi kelembagaan pengembangan  SDM,  baik  lembaga  pendidikan,  pelatihan  kerja,  dan lembaga seertifikasi. Akan tetapi beberapa langkah strategis yang telah ada dan telah dilakukan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan seperti, adanya sistem  lembaga  penjaminan  mutu,  sistem  sertifikasi  yang  teruji  yang dilaksanakan  oleh  lembaga  sertifikasi.  Pada  tahun  2014  di  Indonesia  telah ada  lembaga  seertifikasi  profesi  (133),  tempat  uji  kompetensi  (1.143),  tim penguji  kompetensi  (22.431),  dan  ketua  penguji  (130)  sehingga  dari  segi kesiapan  infrastruktur  SDM  dan  sistem  sudah  segera  dapat  dimanfaatkan untuk pengembangan ruang lingkup sertifikasi 6 .
Dari  data  di  atas,  sebenarnya  Indonesia  telah  memiliki  infrastruktur SDM,  akan  tetapi  pemanfaatan  untuk  ruang  lingkup  sertifikasi  siswa  SMK masih  belum  berjalan  secara  masif.  Jika  dilihat  dari  jumlah  lembaga sertifikasi  di  Indonesia  adalah  133  masih  didominasi  lembaga  sertifikasi profesional  di  luar  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK).  Dengan  demikian perlu  kiranya  di  tingkat  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK)  untuk mengembangkan lembaga sertifikasi profesi, sehingga sekolah dalam hal ini
5 Basuki Wibawa (2017). Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi. p, 53. Jakarta. Penerbit: PT. Bumi Aksara.
6 Ibid, p, 54.
SMK  disamping  melayani  pendidikan  siswa  juga  melayani  sertifikasi profesi bagi siswanya sendiri atau siswa sekolah lain (sekolah LSP P1).
2. Sertifikasi Siswa
Sertifikasi  keahlian  bagi  tenaga  kerja  sudah  saatnya  untuk  diberlakukan agar  kemampuan  setiap  tenaga  kerja  dapat  diterapkan  di  dalam pekerjaannya,  perlakuan-perlakuan  yang  seperti  ini  akan  dapat  membawa para pekerja  ketingkat profesional. Artinya, setiap pekerja akan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan profesi yang dimiliki, dan tidak ada  lagi  pekerja  yang  melakukan  pekerjaan  di  luar  kemampuannya. Sedangkan  sertifikat  yang  dimiliki  oleh  tenaga  kerja  merupakan  jaminan atas profesionalitas mereka. Setiap tenaga kerja yang bersertifikat keahlian adalah tenaga-tenaga yang ahli dan mumpuni di dalam bidangnya masing- masing.
Sertifikat  merupakan  surat  berharga  yang  menjadi  bukti  kelayakan seseorang  dalam  melaksanakan  pekerjaan 7 .  Sedang  menurut  Basuki Wibawa  (2017)  bahwa  sertifikasi  adalah  prosedur  yang  digunakan  oleh pihak  ketiga  untuk  memberikan  jaminan  tertulis  bahwa  suatu  produk, proses atau jasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan 8 . Siswa SMK yang diprediksikan  sebagai  calon  tenaga  kerja  yang  siap  pakai,  maka  harus dipikirkan  bagaimana  perkembangan  kompetensi  keahlian  yang  dimiliki dari hasil belajarnya di sekolah. Dengan demikian semua  SMK di semua program  keahlian  sudah  semestinya  untuk  mendesain  kurikulum  kearah penguasaan  kompetensi  keahlian  yang  lebih  mumpuni  dan  profesional, karena lulusan SMK muaranya adalah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.  Berdasarkan  premis  ini  tidak  ada  cara  lain  yaitu  lembaga sekolah  SMK  yang  harus  bersinergi  dengan  pemerintah  untuk  berupaya meningkatkan  kualitas  lulusan  dengan  cara  meningkatkan  kompetensi
7 Muhammad Saroni (2017). Sertifikasi Keahlian Siswa Strategi Mempersiapkan & Meningkatkan Sumber daya Manusia Secara Profesional. P, 39. Yogyakarta. Penerbit : Ar-Ruzz Media.
8 Basuki Wibawa (2017). Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi. p, 234. Jakarta. Penerbit: PT. Bumi Aksara.
keahlian siswa ke level yang tinggi, dengan mengarahkan siswa yang akan lulus  (kelas  XII)  untuk  mengikuti  uji  kompetensi  profesional  untuk mendapatkan  sertifikat  profesi  yang  diterbitkan  oleh  BNSP  (Badan Nasional  Sertifikasi Profesi) dengan standar nasional.
C. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1
Lembaga sertifikasi profesi (LSP) adalah suatu organisasi berbadan hukum yang  memperoleh  lisensi  dari  pemerintah,  dalam  hal  ini  Badan  Nasional Sertifikasi  Profesi  (BNSP).  Lisensi  diberikan  setelah  LSP  dinyatakan  lulus akreditasi  (memenuhi  persyaratan)  untuk  melakukan  kegiatan  sertifikasi profesi,  pada  bidang  okupasi  yang  ditetapkan  dalam  lingkup  lisensi,  dan memberikan  sertifikasi  kompetensi  kepada  penyandang  profesi  setelah dinyatakan lulus uji kompetensi ( assesment ) 9 .
LSP  merupakan  subsistem  dalam  sistem  kompetensi  profesi  dengan memberikan  jasa  pengujian  dan  sertifikasi  kompetensi  dalam  bidang  profesi- profesi yang terdapat di dalam lingkup lisensi setiap LSP. Lembaga sertifikasi adalah lembaga resmi yang memberikan sertifikat kelayakan kepada seseorang terkait  dengan  kemampuan  teknis  yang  dimiliki.  Lembaga  ini  merupakan lembaga profesi yang secara intens menangani proses uji kelayakan bagi orang- orang  sesuai  dengan  keahlian  yang  dimilikinya.  Lebaga  inilah  yang  akan memberikan  rekomendasi  kepada  perusahaan-perusahaan  terkait  dengan kebutuhan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu 10 .
Tugas LSP mencakup aspek membuat materi uji kompetensi, menyediakan tenaga  penguji  (asesor),  melakukan  asesmen,  menyusun  kualifikasi  dengan mengacu  kepada  KKNI,  menjaga  kinerja  asesor  dan  tempat  uji  kompetensi (TUK),  membuat materi  uji  kompetensi, dan  pengembangan  skema  sertifikasi sesuai  kebutuhan  yang  timbul  dalam  berbagai  perubahan  di  dunia  kerja. menetapkan biaya sertfikasi, menerbitkan sertifikat kompetensi, mencabut atau membatalkan  sertifikat  kompetensi  yang  telah  diterbitkan  (atas  dasar  suatu
9 Willy Susilo dkk (2018). Sistem Kompetensi Nasional berbasis KKNI &SKKNI. P, 95. Yogyakarta. Penerbit : Andi Offset
10 Mohammad Saroni (2017). Sertifikasi Keahlian Siswa Strategi Mempersiapkan & Meningkatkan Sumber Daya Manusia Secara Profesional. P, 36. Yogyakarta. Penerbit: Ar-Ruz Media.
pelanggaran  ketentuan  yang  berlaku),  menetapkan  dan  memverifikasi  tempat uji  kompetensi,  memberikan  sanksi  kepada  asesor  maupun  tempat  uji kompetensi  bila  melanggar  ketentuan,  dan  mengusulkan  standar  kompetensi baru berdasarkan perkembangan dalam dunia kerja 11 .
Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  sebagai  lembaga  pendidikan  formal bisa  menjadi  lembaga  sertifikasi  profesi  (LSP),  yang  terpenting  memenuhi persyaratan-persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  BNSP  (Badan  Nasional Sertifikasi Profesi). Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah :
1. Menyiapkan  worshop  untuk  praktik,  dan  harus  memenuhi  syarat  BNSP. Jumlah worshop yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah program keahlian.
2. Menyiapkan  guru-guru  produktif  yang  memiliki  kompetensi  keahlian  yang mumpuni (profesional) dengan bukti memiliki sertifikat keahlian. Jika guru yang  bersangkutan  belum  memiliki,  maka  tanggung  jawab  sekolah  untuk meningkatkan  kompetensi  keahlian  gurunya  sampai  ke  tingkat  profesional dan bersertifikat BNSP.
3. Meyiapkan  asesor  yang  berstandar  BNSP.  Untuk  asesor  ini  sekolah  bisa melakukan pelatihan asesor yang kemudian dilakukan uji kompetensi asesor oleh BNSP dengan pembiayaan dari sekolah.
4. Mengajukan  permohonan  ke  BNSP  yang  kemudian  akan  di  audit  atau  di akreditasi  oleh  BNSP.  Jika  sudah  memeuhi  persyaratan  maka  akan  di berikan  ijin  untuk  menjadi  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  p1  yaitu khusus  untuk  siswa  sekolahnya  sendiri  dan  siswa  dari  sekolah  jejaring (sekolah imbas).
Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  telah  mengeluarkan  surat keputusan nomor KEP 233/MEN/2002 tahun 2002 tanggal 31 desember 2002 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kelembagaan  Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga Kerja    Nasional.  Keputusan  Menakertrans  ini  didasarkan  atas  pertimbangan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan peningkatan daya saing TKI
11 Willy Susilo dkk (2018). Sistem Kompetensi Nasional berbasis KKNI &SKKNI. P, 97-98. Yogyakarta. Penerbit : Andi Offset
di  pasar  kerja  internasional.  Selanjutnya,  dalam  keputusan  ini  disebutkan bahwa standar kompetensi tenaga kerja ditetapkan melalui konvensi penetapan standar.  Untuk  melaksanakan  standar  komptensi  tenaga  kerja  tersebut  perlu dibentuk lembaga sertifikasi kompetensi tenaga kerja nasional 12 .
Lembaga  sertifikasi  sangat  menjadi  harapan  semua  pihak  untuk menunjukkan  kelayakan  seseorang  sebagai  tenaga  kerja  profesional,  dan  juga menunjukkan  kelayakan  seseorang  calon  tenaga  kerja  dalam  menjalankan pekerjaannya.  Perusahaan-perusahaan  di  dalam  merekrut  pekerja  akan  lebih mengutamakan  calon  tenaga  kerja  yang  telah  bersertifikat  profesi  daripada yang  belum  bersertifikat  profesi,  Oleh  karena  itu  sangat  penting  keberadaan lembaga  sertifikasi  ini  berkaitan  dengan  besarnya  jumlah  calon  tenaga  kerja dan terbatasnya penyerapan tenaga kerja itu sendiri.
Lembaga  sertifikasi  yang  dimiliki  sekolah  SMK  (LSP  P1)  atau  kerja  sama antara  sekolah  dengan  lembaga  sertifikasi  yang  berada  di luar  sekolah,  bukan sekedar  untuk  dapat  memberikan  sertifikat  profesi  kepada  anak  didik  (siswa), melainkan harus dilakukan uji kompetensi secara profesional. Oleh karena itu lembaga  sertifikasi  harus  memiliki  hubungan  dengan  dunia  usaha  dan  dunia industri  terkait  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja  di  dunia  usaha  dan  dunia industri  (perusahaan).  Dengan  demikian  lembaga  sertifikasi  profesi (kompetensi keahlian) tenaga kerja atau calon tenaga kerja sangat dibutuhkan, tinggal bagaimana pemerintah untuk menumbuh kembangkan lembaga tersebut di  sekolah  agar  dapat  memotivasi  sekolah  untuk  berupaya  lebih  keras  dalam mencetak  lulusan  sekolah  sebagi  calon  tenaga  kerja  yang  handal  dan profesional.
D. Peran Pemerintah
Peran  perintah  dalam  hal  ini  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan terhadap  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  sebagai  lembaga  sekolah  yang mencetak  lulusan  yang  siap  kerja  di  berbagai  bidang  keahlian,  sangatlah diharapkan  dengan  secara  penuh,  intens,  dan  konsisten.  Dengan  dukungan
12 Basuki Wibwo (2017). Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi. p, 244. Jakarta. Penerbit : PT. Bumi Aksara.
penuh  pemerintah  diharapkan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  harus  mengarah kepada  LSP  P1,  artinya  keberadaan  LSP  P1  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan perlu  diwujudkan,  paling  tidak  dalam  satu  Kabupaten/Kota  terdapat  empat sekolah LSP P1 dan TUK sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, yaitu bidang  keahlian  teknologi  dan  rekayasa,  bidang  keahlian  bisnis  dan manajemen,  bidang  keahlian  pertanian  dan  agibisnis,  serta  bidang  keahlian kesehatan.  Empat  sekolah cluster bidang  keahlian  ini  sebagai  pusat pelaksanaan  uji  komptensi  keahlian  di  daerah  Kabupaten/Kota.  Sedangkan siswa  yang  mengikuti  uji  kompetensi  adalah  siswa  SMK  yang  sekolahnya berada di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Selain itu dukungan yang tidak  kalah  pentingnya  adalah  dukungan  pembiayaan  yakni,  1)  untuk membiayai  pelatihan  guru  mendapatkan  sertifikat  kompetensi  keahlian,  dan sertifikat  menjadi  asesor  di  masing-masing  sekolah  LSP  P1,  2)  untuk membiayai pelaksanaan uji komptensi keahlian siswa kelas XII yang akan lulus dan  siap  menjadi  tenaga  kerja  siap  pakai  dan  profesional.  Dengan  demikian tujuan  akhirnya  adalah  seluruh  Sekolah  Menegah  Kejuruan  (SMK)  di Indonesia  akan  meluluskan  siswanya  dengan  standar  kelulusan  yang  tinggi, bersertifikat  profesi,  dan  bisa  dipertanggung  jawabkan  oleh  lembaga  yang mengeluarkan secara profesional.
E. Kesimpulan
Dari  paparan  di  atas  penulis  memeberikan  kesimpulan-kesimpulan  sebagai berikut:
1. Strategi  untuk  meningkatkan  kualitas  lulusan  SMK,  dengan  membentuk cluster-cluster di  setiap  daerah  Kabupaten/Kota.  Sedang cluster yang dibentuk  tersebut  adalah cluster bidang  keahlian  yang  terdiri  dari  empat cluster yakni, cluster bidang  keahlian  Teknologi  dan  Rekayasa,  Bisnis  dan Manajemen,  Pertanian  dan  Agribisnis,  serta  bidang  keahlian  Kesehatan. Tugasnya  untuk  melaksanakan  uji  kompetensi  bagi  siswa  kelas  XII, tentunya  dilakukan  oleh  guru-guru  yang  sudah  memiliki  kompetensi keahlian dan keahlian sebagai asesor yang sudah tersertifikasi oleh BNSP.
2. Strategi  untuk  meningkatkan  kualitas  lulusan    SMK  dengan  melaksanakan sertifikasi  terhadap  siswa  kelas  XII  dengan  metode  pelaksanaan  uji kompetensi  dilaksanakan  oleh  LSP  (Lembaga  Sertifikasi  Profesi) profesional  di  luar  sekolah  yang  berstandar  BNSP,  atau  dilaksankan  oleh LSP  P1  yaitu  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  yang  dimiliki  sekolah  sendiri, tentunya sudah berstandar BNSP.
3. Mengusulkan LSP P1 dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) di setiap daerah Kabupaten/Kota.  Usulan  disesuaikan  dengan cluster yang  ada  di  setiap daerah  Kabupaten  /Kota.  Kreteria  sekolah  yang  diusulkan  sebagai    TUK (Tempat Uji Kompetensi) dan LSP P1 adalah:
a. Memiliki  prasarana    (Worshop  atau  Gedung  Praktik)  yang  memadai kebutuhan LSP P1 dan TUK.
b. Memiliki  guru/instruktur  yang  bersertifikat  kompetensi  keahlian  yang berstandar BNSP.
c. Memilik asesor yang bersertifikasi BNSP
4. Peranan pemerintah serius, intens, dan konsisten, yakni berbentuk dukungan yang  kuat.  Sedang  bentuk  dukungannya  adalah pertama, mengeluarkan kebijakan yang mendukung keberadaan LSP P1 dan TUK, serta pelaksanaan uji  kompetensi  siswa  yang  berstandar  BNSP. Kedua ,  memberikan dukunganfinansial terhadap sekolah-sekolah cluster yang ditunjuk atau yang usulan  cluster  danTUK-nya  disetujui.  Dukungannya  berbentuk  bantuan pendanaan  untuk  penyempurnaan-penyempurnaan  gedung  praktik,  alat-alat praktik,  dan  bantuan  pendanaan  untuk  biaya  pelaksanaan  uji  kompetensi siswa  serta  penerbitan  sertifikat  profesi  untuk  siswa. Ketiga ,  memberikan bantuan  pendanaan  untuk  pelatihan  guru  keahlian  dan  asesor  di  setiap cluster bidang keahlian dan berstandar BNSP.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
1. Basuki Wibawa (2017) Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi, Jakarta, Penerbit: PT. Bumi Aksara.
2. Martin  Khor  (2002)  Globalisasi  Perangkap  Negara-Negara  Selatan. Yogyakarta. Penerbit: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas (CPRC).
3. Mohammad  Sroni  (2017).  Sertifikasi  Keahlian  Siswa  Strategi Mempersiapkan  &  Meningkatkan  Sumber  Daya  Mnusia  Secara Profesional. Yogyakarta. Penerbit: Ar-Ruzz Media.
4. Jurnal  Kritik  Sosial.  (2002).  Globalisasi  Tata  Dunaia  Yang  Curang. Yogyakarta. Penerbit: Terang
5. Willy  Susilo  dkk.(2018).  Sistem  Kompetensi  Nasioal  Berasis KKNI&SKKNI. Yogyakarta. Penerbit; Andi Offset