Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)

## Bayu Sujadmiko
Dosen Bagian Hukum Internasional FH Universitas Lampung

## Abstrak
Kosovo  mendeklarasikan  kemerdekaannya  dari  Serbia,  di  Pristina.  Deklarasi dibaca  Perdana  Menteri  Kosovo,  Hashim  Thaci,  pada  sidang  parlemen  yang dihadiri  109  anggota.  Permasalahan  kemerdekaan  Kosovo  tidak  terlepas  dari permasalahan  politik  dan  etnis  yang  ada,  namun  apakah  eksistensi  Kosovo sebagai Negara baru ditentukan oleh keharusan  adanya pengakuan dari Negara lain?  dan  apakah  sikap  PBB  terhadap  lahirnya  Negara  baru  seperti  Kosovo. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis secara deskriftif.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  pengakuan  yang  merupakan masalah  politik  dan  tidak  terlepas  dari  permasalahan  hukum,  terutama  politik internasional  namun  tidak  dapat  disangkal  bahwa  tindakan  pengakuan  itu berakibat hukum, terutama dalam kaitan hubungan antara pihak yang mengakui dan pihak yang diakui. Selain itu, ada tidaknya pengakuan terhadap negara baru tidak berpengaruh terhadap eksistensi negara baru tersebut, termasuk pengakuan dari PBB.
Kata Kunci: Kemerdekaan Kosovo, Pengakuan Negara, Eksistensi

## Pendahuluan
Pada  tanggal  17  Februari
2008, parlemen Kosovo telah membuat sejarah, yaitu memproklamasikan  Kosovo  sebagai negara  merdeka,  yang  lepas  dari Serbia 1 .  Kosovo  mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, Minggu, di ibukota, Pristina. Deklarasi itu dibacakan oleh Perdana Menteri  Kosovo,  Hashim  Thaci, pada  sidang  parlemen  yang  dihadiri
109  anggota.  Sebelumnya  Kosovo adalah satu provinsi dibawah kekuasaan  Serbia  yang  mayoritas beretnis  Albania.  Kosovo  pada  16 tahun  yang  lalu  (tahun  1992)  sudah
1 http://www.detiknews.com/read/2008/09/2 0/ 104308/1009385/10/pelopor-klaim-
sepihak-hak-kemerdekaan.
pernah  menyatakan  merdeka,  namun hanya Albania yang mengakui kemerdekaan itu 2 . Kemerdekaan
waktu  itu  seperti  tidak  berarti  apa- apa karena dianggap hanya pemberontakan  biasa  dan  kemudian
Kosovo  didera  konflik  etnis  yang berkepanjangan dan perang melawan Serbia selama tiga tahun antara tahun 1996-1999. Kosovo kemudian berada di bawah pengawasan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). Melalui Resolusi DK PBB No. 1244 Kosovo mendapatkan status provinsi otonom. Dengan  dukungan  Amerika
Serikat, 3 secara sepihak Kosovo telah menyatakan  merdeka  dan  sehari kemudian telah mendapatkan
2 http://agguss.wordpress.com/tag/kosovo/
3 www.konsultasi.wordpress.com
pengakuan dari Norwegia, Denmark, Finlandia,  Swedia,  Jerman,  Italia, Perancis,  Inggris,  Austria  Albania, Turki,  dan  Afganistan.  Sementara yang menentang atau menolak mengakui  adalah  Serbia,  Rusia, Spanyol,  Rumania,  Slowakia  dan Cyprus.  Bahkan  Serbia  menarik seluruh  diplomat  dari  Negara-negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo. Sementara  itu,  PBB  sendiri belum memberikan pengakuan resmi kepada  Kosovo,  bahkan  Serbia  dan Rusia  meminta  Dewan  Keamanan PBB untuk segera bersidang membahas  Deklarasi  sepihak  oleh parlemen  Kosovo  tersebut.  Dalam beberapa  sidang  Dewan  Keamanan PBB,  Rusia  sebagai  salah  satu anggotanya  selalu  saja  memveto untuk tidak memberikan kemerdekaan kepada Kosovo. 4 Permasalahan  kemerdekaan Kosovo  ini  memang  tidak  terlepas dari  permasalahan  politik  dan  etnis yang  ada,  namun  apakah  eksistensi Kosovo sebagai Negara baru ditentukan  oleh  keharusan  adanya pengakuan  dari  Negara  lain?  dan apakah  sikap  PBB  terhadap  lahirnya Negara baru seperti Kosovo?

## Pengertian Pengakuan
Sebagaimana  dikatakan  oleh pakar  Hukum  Internasional  Amerika Serikat,  MOORE,  maka  pengakuan berguna  untuk  menjamin  bahwa suatu  Negara  baru  dapat  menduduki tempatnya  yang  wajar  sebagai  suatu organisme  politik  yang  merdeka  dan berdaulat  ditengah  keluarga  bangsa-
bangsa sehingga ia dapat 4 http://www.detiknews.com/read/2008/09/20/ 104308/1009385/10/pelopor-klaim-sepihak- hak-kemerdekaan
mengadakan berbagai hubungan dengan  negara-negara  lain  secara aman  dan  sempurna,  tanpa  khawatir kedudukanya sebagai kesatuan politik  itu  akan  diganggu  oleh negara-negara yang telah ada. 5 Sementara itu pengakuan ialah  perbuatan  politik  dimana  suatu Negara  menunjukan  kesediaannya untuk  mengakui  suatu  situasi  fakta dan  menerima  akibat  hukum  dari pengakuan tersebut. 6 Kemudian dalam praktek Negara modern pengakuan bukan sekedar mengetahui  ( cognition ) 7 ,  atau  lebih daripada suatu pernyataan mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintah  memenuhi  syarat  untuk diakui.  Hal  ini  dibuktikan  dengan fakta,  antara  lain  bahwa  mungkin saja terjadi penundaan sebelum suatu Negara  atau  pemerintah  diakui, meskipun status Negara atau pemerintah  itu  tidak  diperlukan  lagi. Tujuan  praktis  pengakuan  ialah diawalinya  hubungan  resmi  dengan Negara-negara  lain  yang  mengakui. Sekali  pengakuan  itu  diberikan,
maka tindakan itu berarti menghilangkan  kemungkinan  negara yang mengakui untuk mempersoalkan kembali syarat- syarat  untuk  diakuinya  negara  atau pemerintah terkait. Sebagai  tambahan  tentang bentuk pengakuan tadi, masih terdapat  pengakuan  terhadap  suatu Negara seperti, pemberontak,
organisasi pembebasan bangsa, 5 Setyo Widagdo, Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik , Bayu Media Publishing, Malang 2008, hal.220 6 Boer  Mauna, Hukum  Internasional, Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika  Global ,  Alumni,  Bandung  2000, hal 60.
7 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal 177
pengakuan  atas  wilayah,  traktat  baru dan  lain-lain.  ada  juga  pengakuan yang diberikan secara terang-erangan dan  secara  diam-diam 8 ,  dan  terakhir adalah pengakuan secara de jure dan de facto 9 .

## Teori-Teori tentang Pengakuan
Dalam  literatur-literatur  hukum Internasional  maupun  hukum  tata Negara,  secara  garis  besar  dapat ditemukan dua teori terkenal mengenai  pengakuan  yaitu  teori konstitutif dan teori deklaratif. a. Teori Konstitutif Menurut pendukung teori konstitutif berpandangan bahwa suatu  negara  dianggap  lahir  sebagai negara  baru  jika  telah  diakui  oleh negara  lain,  artinya  sebuah  negara belum  dianggap  ada  sebagai  Negara baru sebelum adanya pengakuan dari Negara lain. Dengan demikian pengakuan  semacam  itu  memiliki kekuatan konstitutif. 10 Brownlie mengatakan  “ Constitutivist  doctrine creates a great many difficulties ” 11
Dalam  artian  bahwa  apa  yang dikatakan  oleh  pendukung  teori konstitutif hanya menciptakan
banyak  kesulitan,  jika  teori  tersebut diterapkan.  Bahkan  teori  tersebut semakin tidak populer ketika pasal 3
Deklarasi  Montevideo  tahun  1933 tentang  Hak-Hak  dan  Kewajiban
Negara
menyebutkan bahwa
keberadan politik suatu Negara bebas 8 John  O’Brien, International law ,
Cavendish, London 2001, hal 170 9 I.A.  Shearer, Starke’s  International  Law , Butterworth, London 1994, hal 118
10 Malcom  N.  Shawn., International  Law , 2 nd .ed., Grotius Publication Limited,
Cambridge 1986, hal 208.
11 Ian  Brownlie, Principles  Of    Public International Law , 3 rd .ed., Oxford University Press, New York 1979, hal 93
dari  pengakuan  oleh  Negara-negara lain.
Pendukung  utama  teori  ini ialah Prof. Lauterpacht yang menyatakan  bahwa “a  state  is,  and becomes,  an  international  person through recognition only and exclusively” ,  selanjutnya  ditegaskan pula  bahwa “Statehood  alone  does not  imply  membership  of  the  family of  nations” ,  untuk  menguatkan  sifat hukum  dari  perbuatan  pengakuan,  ia juga menegaskan bahwa “ recognition  is  a  quasi  judicial  duty and  not  an  act  of  arbitrary discreation or a political concession ”. 12
b. Teori Deklaratif
Pengakuan  tidak  menciptakan suatu  Negara  karena  lahirnya  suatu
Negara semata-mata merupakan suatu  fakta  murni  dan  dalam  hal  ini pengakuan  hanya  penerimaan  fakta tersebut.  Mereka menegaskan bahwa suatu  Negara  begitu  lahir  langsung menjadi anggota masyarakat internasional  dan  pengakuan  hanya merupakan pengukuhan dari
kelahiran  tersebut,  jadi  pengakuan tidak  menciptakan  suatu  Negara. Pengakuan  bukan  merupakan  syarat bagi kelahiran suatu Negara. 13
Menurut  teori  deklaratif  ini pengakuan hanya merupakan pernyataan  atau  pengesahan  saja  ( to declare ) dari Negara yang memberikan pengakuan bahwa suatu Negara baru tersebut telah ada dalam pergaulan  masyarakat  internasional, asalkan secara objektif sudah memenuhi  kualifikasi  internasional dengan sendirinya sudah dapat diterima sebagai pribadi
12 L.  Oppenheim,  International  Law,  A Treaties,  8 th .ed.,  Longman,  London  1955, hal 125-127
13 Boer Mauna, Op.cit ., hal 62
internasional ( international personality )  terlepas  dari  ada  atau tidaknya  Negara  yang  mengakui.
Dengan  demikian,  Negara  baru tersebut sudah dapat menikmati hak- hak  dan  melaksanakan  kewajiban-
kewajibannya menurut
hukum internasional,  seperti  Negara-negara lainya. 14
Teori  deklaratif  menetralisisasi eksistensi suatu Negara dari masalah pengakuan  yang  nyata-nyata  sangat subjektif  itu.  Teori  deklaratif  ini dapat  dikatakan  lebih  objektif  dan netral daripada teori konstitusif yang dalam prakteknya sudah ditinggalkan karena  eksistensi  suatu  negara  tidak ditentukan  oleh  ada  atau  tidak adanya  pengakuan  Negara-negara lain. 15
Ada  beberapa  kasus  yang mencerminkan  teori  declaratory  ini, salah  satunya  yang  terdapat  dalam Arbitrase  Tinocco  1923.  Dalam putusanya  Arbitrator  menyatakan bahwa  pemerintahan  Tinocco  di
Kosta Rika tidak diakui oleh inggris, namun tetap merupakan pemerintahan  yang  sah,  sebagaiman dikutip dari keputusan arbitrase yang berbunyi: 16
1. The rule that if a question arises in the courts of a new State as to the  date  at  which  the  State  came to  existence,  it  will  be  irrelevant to consider the date when treaties with  other  States  recognizing  it came  into  operation.  The  date when the requirements of statehood  were  in  fact  first fulfilled is the only material date.
14 Wayan  Parthiana, Pengantar  Hukum Internasional , Mandar Maju, Bandung 1990, hal 350
15 Setyo Widagdo, Op.cit , hal 224
16 David  J.Harris, Cases  and  Materials  on International  Law ,  Sweet  and  Maxwell, London 1983, hal 132-4
2. The  rule  that  recognition  of  a new  State  has  retroactive  effect,
dating back to its actual inception  as  an  independent state 17
Sebagaimana  diketahui  salah satu ciri pokok hubungan internasional  sesudah  tahun  1945 adalah  menjamurnya  Negara-negara baru  setelah  membebaskan  diri  dari kekuasaan colonial. Sehubungan dengan  itu,  hukum  internasional tidak melarang gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk menentang  kekuasaan  penjajah  dan bahkan mendorongnya seperti terdapat dalam dokumen PBB terutama  Resolusi  1514  (XV). 18 Era bagian  kedua  abad  ke-20  adalah  era dekolonisasi yang merombak komposisi masyarakat bangsa- bangsa sebelumnya dan yang sekaligus merombak persyaratan untuk  menjadi  anggota  masyarakat Internasional.
Uraian  tersebut  menegaskan bahwa kelahiran suatu Negara adalah suatu  peristiwa  yang  tidak  berkaitan langsung dengan hukum internasional,  sedangkan  pengakuan yang  diberikan  kepada  Negara  yang baru  lahir  hanya  bersifat  politik, semacam pengukuhan terhadap statusnya sebagai anggota
masyarakat  internasional  yang  baru dengan  segala  hak  dan  kewajiban yang  dimilikinya  sesuai  dengan hukum internasional.
Berdasarkan  kedua  teori  diatas ada  beberapa  pendapat  para  ahli hukum internasional yang memaparkan beberapa bentuk-
bentuk  pengakuan  yang  dilakukan oleh negara-negara terhadap lahirnya Negara baru:
17 I.A. Shearer, Op.cit, hal 121
18 Boer Mauna, Op.cit , hal 64
a. Pengakuan de facto dan de jure
b. Pengakuan secara diam-diam ( Implied Recognition )
c. Pengakuan Kolektif
d. Pengakuan Prematur
e. Pengakuan terhadap Pemberontak  ( Insurgency  and Belligerency )
f. Pengakuan Bersyarat
g. Pengakuan terhadap Pemerintahan dan Demokrasi Beberapa  bentuk  pengakuan diatas  adalah  realisasi  dari  kedua teori  mengenai  pengakuan  terhadap lahirnya Negara baru. 19
Pengakuan  Terhadap  Lahirnya Negara Baru
Pada  Umumnya  para  pakar hukum Internasional sependapat bahwa pengakuan ( recognition ) ialah suatu  lembaga  yang  teramat  penting artinya dalam hubungan internasional.  Apa  lagi  dalam  masa globalisasi  seperti  ini,  tampak  sekali bahwa  tidak  ada  satu  negara  pun yang  dapat  hidup  terisolasi  atau terasing  dari  negara-negara  lainnya, dan  berbagai  media  tekhnologi modern  telah  mendorong  untuk mengembangkan  hubungan  antara negara-negara  di  dunia  ini.  Namun sebelum negara baru dapat mengadakan hubungan atau komunikasi yang lengkap dan sempurna  dalam  berbagai  bidang dengan  negara-negara  lain,  baik politis, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, terlebih dahulu negara itu harus melalui pintu pengakuan 20 .
19 Jawahir  Thontowi.,  Pranoto  Iskandar., Hukum  Internasional  Kontemporer ,  PT. Refika Aditama, Bandung 2006, hal 134-142
20 Ian Brownlie, Op.cit , hal 60-72
Pengakuan dalam hukum internasional  merupakan  persoalan yang  cukup  rumit  karena  sekaligus melibatkan  masalah  hukum  dan politik.  Dalam  masalah  pengakuan, unsur-unsur  politik  dan  hukum  sulit untuk  dipisahkan  secara  jelas  karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum.
Kesulitan  juga  berasal  dari  fakta bahwa  hukum  internasional  juga tidak  mengharuskan  suatu  negara untuk  mengakui  negara  lain  atau pemerintah  lain  seperti  juga  halnya bahwa  suatu  negara  atau  suatu pemerintah  tidak  mempunyai  hak untuk  diakui  oleh  negara  lain.  Tidak ada  keharusan  untuk  mengakui seperti  juga  tidak  ada  kewajiban untuk  tidak  mengakui. 21 Seperti dikemukakan Komisi Arbitrase, Konfrensi Perdamaian mengenai Yugoslavia,  pengakuan  merupakan suatu  perbuatan  berhati-hati  yang dapat  dilakukan  negara  disaat  yang dikehendaki  dan  dalam  bentuk  yang ditentukanya secara bebas. 22
Moore dalam tulisannya yang termuat dalam Digest of International Law , Vol 1, disebutkan bahwa  suatu  jaminan  yang  telah diberikan  kepada  suatu  Negara  baru bahwa ia akan diperkenankan mengambil  tempat  atau  tingkatan yang  layak  dalam  karakteristiknya
21 Nguyen  Quoc,  Dinh,  Patrick  Daillier, Alain  Peller, Droit  International  Public ,
5 th .ed,  Libraire  Generale  de  Droit  et  de
Jurisprudence, Paris 1994, hal 34
22 Avis  de  la  Commission  d’arbitrage  de  la Conference  de  la  Paix  la  Yugoslavia,  avis No.  10,  du  4  Juillet  1992,  p  4.,  Kutip  Boer Mauna, Op.cit, hal 59
sebagai suatu orgnisasi politik dalam masyarakat bangsa-bangsa 23 . Namun dalam perkembanganya  sampai  saat  ini masih  ada  dua  golongan  dari  pakar- pakar  hukum  internasional  yang berbeda  pendapat  mengenai  suatu pengakuan Negara. 24 Golongan
pertama  berpendapat  bahwa  apabila semua unsur kenegaraan (ada rakyat, ada  wilayah  dan  ada  pemerintahan yang berdaulat dan ada kemamapuan dalam  melakukan  hubungan  dengan Negara  lain 25 )  telah  dipenuhi  oleh masyarakat  politik,  maka  dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah Negara dan harus diperlakukan  secara  demikian  oleh Negara-negara lainya. Golongan pertama ini disebut sebagai penganut teori  deklatoir  ( declaratory  theory ). Golongan  kedua  menyatakan  bahwa walaupun  unsur  kenegaraan  telah terpenuhi  oleh  suatu  masyarakat politik,  namun  tidaklah  ia  secara otomatis  dia  dapat  diterima  sebagai Negara  ditengah-tengah  masyarakat internasional  . Terlebih  dahulu  harus ada  pernyataan  dari  Negara-negara lain,  bahwa  masyarakat  politik  telah memenuhi persyaratan sebagai
Negara. 26 Kemudian barulah ia dapat menikmati  haknya  sebagai  Negara baru.  Golongan  kedua  Ini  disebut penganut teori Konstitutif ( constitutive theory ). Untuk mengakui Suatu
Negara baru pada umumnya Negara– negara  memakai  kriteria,  antara  lain sebagai berikut;
23 Syahmin  .  A.K., Hukum Internasional Publik  dalam  Kerangka  Studi  Analitis  2 , Binacipta, Bandung 1992, hal 298
24 Tasrif. S., Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktek , PT. Media Raya, Jakarta 1966 hal 34
25 J.L.  Brierly, The  Law  Nations ,  5 th .ed, Clarendon Press, Oxford 1955
26 Syahmin . A.K., Op.cit ., hal 301
1. Keyakinan  adanya  stabilitas  di
Negara tersebut 2. Dukungan umum dari Masyarakat atau Penduduk 3. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban Internasional. 27
Dalam  kaitanya  dengan  itu, Ivan  Shearer  menyatakan  bahwa pengakuan  yang  akan diberikan oleh
Negara-negara dihadapkan pada dilema dan pada umumnya disebabkan oleh dua alasan. Pengakuan  lebih  terkait  dengan kebijakan dibanding persoalan hukum,  sebagaimana  yang  terlihat dalam praktek Negara-negara. Kebijakan  Negara  yang  memberikan pengakuan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan menjaga kepentinganya  sendiri.  Dalam  hal pemberian pengakuan terdapat pertimbangan politis seperti persoalan  perdagangan  yang  sangat mempengaruhi  proses  pengakuan. Selanjutnya, terdapat sebuah kecenderungan dalam praktek bahwa pemberian pengakuan
dengan mendasarkan  pada  prinsip-prinsip hukum,  tidak  lebih  sebagai  kedok bagi sebuah keputusan politik. 28
Lahirnya sebuah Negara baru dapat melalui bermacam cara, seperti melepaskan  diri  dari  penjajah  bagi bekas  wilayah  jajahan,  pemisahan diri  sebagian  wilayah  suatu  Negara dan  berdiri  sendiri  sebagai  sebuah Negara  merdeka,  atau  pecahnya sebuah  Negara  menjadi  beberapa
27 Myres  S.  Mc.  Dongal,  W.  Michael Reisman, International Law in Contemporary  Perspective ,  The  Foundation Press,  Inc,  Mineola,  New  York  1981,  hal 318
28 Jawahir  Thontowi.,  Pranoto  Iskandar.,
Op.cit , hal 132
Negara  yang  lebih  kecil  daripada Negara semula, maupun penggabungan beberapa Negara menjadi  sebuah  Negara  yang  baru sama sekali. 29
Kemerdekaan  Kosovo  dapat digolongkan sebagai lahirnya Negara baru  jenis  kedua,  yaitu  pemisahan diri  sebagian  wilayah  suatu  Negara dan  berdiri  sendiri  sebagai  sebuah Negara  merdeka  karena  sebelumnya Kosovo  adalah  salah  satu  provinsi dari  Serbia.  Kelahiran  Negara  baru seperti  Kosovo,  dalam  masyarakat internasional akan menimbulkan reaksi  dari  Negara-negara  lain  yang dimanifestasikan  dalam  pernyataan sikap  menerima  atau  mengakui kelahiran  Negara  baru  tersebut  atau sebaliknya ada negara  yang menolak atau tidak mengakui kehadiran Negara  baru  tersebut.  Pengakuan dalam hukum internasional merupakan  persoalan  yang  cukup rumit  karena  sekaligus  melibatkan masalah  hukum  dan  masalah  politik. Dalam  masalah  pengakuan,  unsur- unsur  politik  dan  hukum  sulit  untuk dipisahkan  secara  jelas, karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu Negara sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik, sedangkan  akibatnya  mempunyai ikatan  hukum. 30 Hal  ini  senada dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh O’Connel “ Recognition is a political act with legal consequences” . 31 Permasalahan apakah pengakuan  masuk  wilayah  hukum atau masalah politik dapat dikembalikan kepada persoalan apakah lahirnya suatu Negara merupakan  peristiwa  hukum  atau peristiwa  politik.  Ada  dua  pendapat
29 Wayan Parthiana, Op.cit , hal 347
30 Boer Mauna, Op.cit , hal 59
31 O’Connel, International Law for Students , Steven & Sons, London 1971, hal 49
mengenai persoalan tersebut, pertama  menyatakan  bahwa  lahirnya suatu Negara hanya merupakan suatu peristiwa  fakta  yang  sama  sekali lepas dari ketentuan hukum internasional. Kelahiran Negara hanya  merupakan  fakta  politis. 32 Sementara pendapat kedua menyatakan  lahirnya  sebuah  Negara merupakan suatu proses hukum yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum Internasional. 33 Diantara kedua pendapat tersebut, tampaknya pendapat pertama  yang  dianut  oleh  para  ahli hukum  yang  menyatakan  bahwa kelahiran suatu Negara bukan merupakan  peristiwa  hukum.  Tidak mungkin hukum
internasional mengatur  lahirnya  suatu  Negara, karena  Negara  hukum  itu  ada  atau lahir  setelah  adanya  Negara-negara. Negara-negara merdekalah yang merumuskan  hukum  internasional dan  bagi  Negara-negara  tersebut pulalah  hukum  itu  berlaku.  Bagi Negara-negara  yang  belum  merdeka dan  yang  masih  dibawah  kekuasaan asing, tentu saja hukum internasional belum  dapat  diberlakukan.  Jadi lahirnya suatu Negara tidak mungkin diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional sehingga kelahiran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai proses hukum.
Pengakuan  terhadap  Negara baru  lebih  sering  dan  lebih  banyak didasarkan  kepada  pertimbangan- pertimbangan  politik  subjektif  dari pihak dari pihak yang ingin memberikan  pengakuan.  Hal  ini dapat  kita  lihat  pada  kasus  lahirnya Kosovo, ketika parlemen mendeklarasikan kemerdekaanya, sehari kemudian Negara-negara yang selama  ini  satu  haluan  politik,  satu
32 Boer Mauna, Op.cit , hal 61
33 Setyo Widagdo, Op.cit , hal 222
ideologi  dengan  Kosovo  langsung memberikan pengakuan, dan sebaliknya Negara-negara yang bermusuhan  tidak  satu  ideologinya dan berbeda haluan politiknya menolak  memberi  pengakuan.  Jika dianut  bahwa  lahirnya  suatu  Negara hanya merupakan peristiwa fakta dan bukan peristiwa hukum maka akibatnya  adalah  tidak  mungkin suatu  Negara  menolak  lahirnya Negara  baru  dengan  alasan  hukum.
Akibat  lain  adalah  lahirnya  suatu Negara bebas dari pengakuan,
dengan  kata  lain  pengakuan  tidak ikut  campur  pembentukan  Negara. Artinya,  eksistensi  suatu  Negara yang  baru  lahir  tidak  ditentukan keharusan  adanya  pemberian  atau penolakan  pengakuan  dari  Negara lain.  Hal  itu  juga  berlaku  bagi Kosovo,  jadi  jelas  bahwa  pengakuan adalah suatu kebijaksanaan politik. 34
Suatu  Negara  atau  kelompok Negara mengakui atau tidak mengakui  suatu  Negara  lain  semata- mata  didasarkan  atas  pertimbangan politik  dari  Negara  atau  kelompok Negara yang bersangkutan. Mengenai  hal  tersebut,  Amerika Serikat  menunjukan sikap  yang jelas dengan  menyatakan  ” In  the  view  of United States, International does not require  a  state  to  recognize  another entity  as  a  state;  it  is  a  matter  for judgment  of  each  state  whether  an entity  merits  recognitions  as  a state ”. 35
Lahirnya Kosovo Sebagai Negara Baru
Diawal tulisan ini telah dipaparkan bahwa tanggal 17
34 Setyo Widagdo, Op.cit , hal 223
35 Gerhard Von Glahn, Law Among Nations , 4 th .  ed.  Mac  Millan  Publishing  Inc,  New York 1981, hal 93
Februari  2008  yang  lalu  parlemen Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan provinsi Kosovo sebagai  sebuah  negara  baru  yang merdeka  dan  berdaulat.  Artinya, Kosovo  telah  memisahkan  diri  dari Serbia secara sepihak. Situasi tersebut, dimungkinkan karena selain Kosovo mendapatkan dukungan Amerika  Serikat  juga  karena  konflik etnis yang  berkepanjangan  dan penindasan serta ketidakadilan selama ini memicu munculnya deklarasi kemerdekaan.
Masalahnya,  apakah  Kosovo sah  menjadi  sebuah  negara  baru? Haruskah ada pengakuan dari negara lain  atas  keberadaanya?  Bagaimana dengan  belum  adanya  pengakuan dari  PBB?  dan  masalah  lain  yang mungkin timbul.
Apabila  melihat  uraian  yang telah dikemukakan sebelumnya,
sesungguhnya kelahiran kosovo sebagai  negara  baru  dapat  dikatakan sah karena telah memenuhi kualifikasi  yang  melekat  pada  diri kosovo  sebagai  negara  baru.  Yakni ada  penduduk,  memliki  wilayah, mempunyai pemerintahan dan memiliki kemampuan untuk melakukan  hubungan  dengan  negara lain.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Boer  bahwa lahirnya suatu negara hanya
merupakan  suatu  peristiwa  fakta yang sama sekali lepas dari ketetuan- ketentuan hukum internasional, meskipun  demikian  hendaknya  kita harus  membedakan  antara  negara sebagai  pribadi  internasional  pada satu  sisi  dengan  kemampuan  negara baru itu sebagai pribadi internasional dalam melaksanakan kewajiban- kewajiban  internasionalnya  pada  sisi yang lain.
Suatu  negara  baru  untuk dapat  dikatakan  memiliki  pribadi
internasional  atau  sebagai  negara baru  memang  tidak  membutuhkan pengakuan  dari  negara-negara  lain sesuai  pandangan  teori  deklaratif.
Akan tetapi sebagai pribadi internasional  yang  membutuhkan hubungan  dengan  negara  lain  subjek hukum  internasional  lainya,  negar baru  itu  membutuhkan  pengakuan dari negara-negara lain karena dengan  pengakuan  tersebut,  negara baru  itu  dapat  mulai  mengadakan hubungan  yang  akan  melahirkan hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam pergaulan internasional.  Itulah  yang  disebut jalan  tengah  untuk  menjembatani antara teori deklaratif dan konstitutif. 36 Setelah Proklamasi Kemerdeka-an Kosovo, sudah banyak  negara-negara  lain  yang mendukung Kosovo sekaligus mengakui  dan  mungkin  saja  ada negara-negara lain yang secara diam- diam  melakukan  tindakan-tindakan yang mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Kosovo, misalnya membuka hubungan diplomatik, menandatangani perjanjian  dengan  Kosovo  atau kepala  negara/kepala  pemerintahan negara  lain  tersebut  secara  resmi mengadakan  kunjungan  kenegaraan kepada  Kosovo.  Namun  semua  itu bukan  syarat  atau  keharusan  bagi keberadaan  Kosovo  sebagai  negara baru,  tetapi  hanya  memperkuat  fakta bahwa  kosovo  telah  lahir  dan  ada yang  menghormati  Kosovo  sebagai negara yang utuh.
Bagaimana  dengan  belum
adanya pengakuan dari PBB?
Sejarah  telah  membuktikan  bahwa salah  satu  ciri  pokok  hubungan
36 Setyo Widagdo, Op.cit , hal 226
internasional  setelah  tahun  1945 adalah  menjamurnya  negara-negara baru  setelah  membebaskan  diri  dari kekuasaan kolonial. Akibatnya sekitar  140  Negara  baru  muncul dalam pergaulan internasional selama waktu tersebut dan semuanya menjadi anggota PBB. 37 Diterimanya secara  langsung  negara-negara  yang baru  lahir  pada  waktu  itu  sebagai anggota PBB, dengan jelas menunjukan  bahwa  teori  konstitutif tidak sesuai lagi dengan perkembangan  zaman.  Persyaratan yang  diajukan  oleh  PBB  hanya bahwa  negara  baru  tersebut  harus cinta damai ( peace loving ), menerima kewajiban yang ada dalam piagam, mampu dan bersedia melaksanakan kewajiban dan ditetapkan  oleh  majelis  umum  atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB. 38 Persyaratan  tersebut,  hanya bersifat  umum  dan  tidak  pernah menimbulkan permasalahan bagi negara-negara  baru.  Bagi  negara baru,  penerimaan  sebagai  anggota PBB  merupakan  pengukuhan  dari kelahirannya. Demikian pula dengan
kosovo,  ketika  negara  tersebut  akan mengajukan  permohonan  menjadi anggota  PBB  setelah  memenuhi syarat yang ditetapkan dalam piagam PBB maka tidak ada pilihan lain lagi bagi  Dewan  Keamanan  PBB  selain memberikan  rekomendasi  kepada majelis  umum  untuk  menetapkan kosovo sebagai anggota PBB,
sekaligus  merupakan  pengukuhan bagi  kosovo  sebagai  negara  baru. Namun demikian, Jika PBB menolak mengakui Kosovo akan tidak
37 Boer Mauna, Op.cit , hal 64
38 Sri  Setianingsih  Suwardi, Pengantar Hukum  Organisasi  Internasional ,  UI  Press, Jakarta 2004, hal274
berpengaruh  bagi  eksistensi  Kosovo sebagai negara baru.

## Akibat Hukum Pengakuan
Pengakuan menimbulkan akibat-akibat atau konsekuensi hukum  yang  menyangkut  hak-hak, kekuasaan-kekuasaan  dan  privilege- privelege dari negara atau pemerintah yang diakui baik menurut hukum internasional maupun menurut  hukum  nasional  negara yang memberikan Pengakuan. Adapun masalah yang harus diperhatikan apabila masalah pengakuan  timbul  karena  pengujian, meskipun  sifatnya  insindental,  oleh pengadilan-pengadilan Nasional, dengan persoalan-persoalan pembuktian  dan  penafsiran.  Dalam hal  ini  penting  dipertimbangkan batas-batas antara hukum internasional  dan  hukum  nasional. Pengakuan memberikan kepada negara  atau  pemeritah  yang  diakui suatu  status  baik  menurut  hukum internasional maupun hukum nasional. 39 Dalam hukum nasional, kemampuan  negara  atau  negara  atau pemerintah yang diakui dapat ditinjau  dari  aspek  negatif,  yaitu dengan mengemukakan ketidakmampuan  kesatuan  politik yang  disebut  negara  yang  belum diakui.  Ketidakmampuan  utam  dari negara  atau  pemerintah  itu  menurut J.G. Starke, ialah sebagai berikut: 40
1. Kesatuan  Politik  (baik  berupa negara  ataupun  pemerintah)  itu tidak  dapat  dibawa  kedepan pengadilan  negara  yang  tidak mengakuinya.  Asas  ini  termuat
39 J.G. Starke, Op.cit , hal 192
40 Fred Isjwara, Pengantar Hukum Internasional ,  Alumni,  Bandung  1972,  hal 76-77 dalam diktum keputusan Pengadilan  Tinggi  New  York, dalam perkara ”Russian Socialist Federal  Soviet  Republic  Vs Cibrario”.  Tindakan  kesatuan politik yang tidak diakui itu pada umumnya  tidak  menimbulkan akibat-akibat yang lazim diberikan menurut komitas (kehormatan)
2. Wakil  dari  negara  yang  belum diakui  tidak  dapat  menuntut imunitas dalam perkara hukum.
3. Harta  milik  negara  yang  tidak diakui  dapat  dimiliki  oleh  wakil rezim yang ditumbangkan.
Sedangkan  jika  dilihat  dari aspek  positifnya  yaitu  kemampuan sebagai negara atau pemerintah yang berdaulat  penuh  yang  sudah  diakui, ialah sebagai berikut:
1. Berhak perkara di depan pengadilan negara yang mengakuinya 2. Pertimbangan  pengadilan  negara yang mengakuinya akan dipengaruhi  oleh  tindakan  badan eksekutif dan legislatif yang akan dibentuk  oleh  pemerintah  baru yang bersangkutan
3. berhak  akan  imunitas  dalam perkara mengenai  milik  dan bagi wakil diplomatiknya
4. Berhak  menuntut  dan  menerima harta  milik  yang  berada  dalam yurisdiksi negara yang mengakuinya, milik mana sebelumnya  adalah  kepunyaan pemerintah yang tumbang.
Dalam  Hukum  Internasional, kesatuan politik (negara atau pemerintah)  yang  diakui,  menjadi anggota penuhdari masyarakat internasional.  Dengan  kata  lain negara  atau  pemerintah  baru  itu dapat menjadi subjek hukum
internasional,  setelah  diakui  oleh negara  lain.  Oleh  karena  itu  antara lain  ia  dapat  mengadakan  hubungan diplomatik  dengan  negara  yang mengakuinya,  dapat  menutup  atau menandatangani perjanjian internasional dan sebagainya. Dengan  demikian  Sejak  adanya pengakuan  dari  negara-negara  lain, negara  atau  pemerintah  baru  yang bersangkutan  diwajibkan  memenuhi kewajiban internasionalnya.
Dalam  sebagian  besar  kasus mengenai  lahirnya  negara  baru, pengakuan adalah sebagai kebijaksanaan  politik  negara-negara yang  mengakui  negara  tersebut  dan dapat mempunyai akibat: 1. Pengakuan adalah suatu kebijaksanaan individual dan dalam  hal  ini  negara-negara bebas  untuk  mengakui  suatu negara tanpa harus memperhatikan  sikap  negara- negara lain. 2. Pengakuan adalah suatu discretionary  act yaitu  suatu negara  mengakui  negara  lain kalau dianggapnya perlu, sebagai contoh;
 Spanyol  baru  mengakui  Peru setelah  75  tahun  negara tersebut  memproklamasikan kemerdekaanya.
 Belanda baru mengakui Belgia  pada  tahun  1838 setelah negara tersebut merdeka pada tahun 1831
 Amerika  Serikat  mengakui Israel  hanya  beberapa  jam setelah  negara  tersebut  lahir tanggal 14 Mei 1948
 Amerika  Serikat  mengakui RRC sete;lah 30 tahun terbentuknya negara tersebut. Perlu  kiranya  dicatat  bahwa pengakuan  negara  hanya  dilakukan
satu  kali.  Perubahan  bentuk  suatu negara tidak akan mengubah statusnya  sebagai  negara.  Perancis misalnya  yang  dari  tahun  1791 sampai  tahun  1875beberapa  kali berubah,  dari  kerajaan,  republik, kekaisaran,  kembali  ke  kerajaan  dan republik dengan pembentukan Republik  III  pada  tahun  1875, Republik  IV  tahun  1941,  dan semenjak  tahun  1958  Republik  V tetap  merupakan  negara  Perancis dengan  hak-hak  dan  kewajiban  yang sama sebagai subjek hukum internasional dan yang tidak memerlukan  lagi  pengakuan  sebagai negara.

## Kesimpulan
Pengakuan  yang  merupakan masalah  politik  dan  tidak  terlepas juga  dari  permasalahan  hukum, terutama  politik  internasional  namun tidak dapat disangkal bahwa tindakan  pengakuan  itu  berakibat hukum, terutama dalam kaitan
hubungan antara pihak yang mengakui  dan  pihak  yang  diakui. Selain  itu,  ada  tidaknya  pengakuan terhadap negara baru tidak berpengaruh terhadap eksistensi negara baru tersebut, termasuk pengakuan dari PBB.

## DAFTAR PUSTAKA
Boer  Mauna,  Hukum  Internasional, Pengertian  Peranan  dan  Fungsi dalam  Era  Dinamika  Global, Alumni, Bandung 2000 David  J.Harris,  Cases  and  Materials on  International  Law,  Sweet and Maxwell, London 1983
Fred  Isjwara, Pengantar  Hukum Internasional , Alumni, Bandung 1972
Gerhard  Von  Glahn, Law  Among
Nations ,  4 th .  ed.  Mac  Millan Publishing Inc, New York 1981 I.A.  Shearer, Starke’s  International Law , Butterworth, London 1994 Ian  Brownlie, Principles  Of    Public
International  Law ,  3 rd .ed.,
Oxford  University  Press,  New York 1979 J.G. Starke, Pengantar Hukum
Internasional, Edisi Kesepuluh,
Sinar Grafika, Jakarta 2004
J.L. Brierly, The Law Nations , 5 th .ed,
Clarendon Press, Oxford 1955 Jawahir Thontowi., Pranoto Iskandar., Hukum Internasional Kontemporer , PT. Refika Aditama, Bandung 2006
John  O’Brien, International  law ,
Cavendish, London 2001
L.  Oppenheim, International  Law,  A Treaties , 8 th .ed., Longman, London 1955 Malcom  N.  Shawn., International Law , 2 nd .ed., Grotius Publication Limited, Cambridge 1986 Myres  S.  Mc.  Dongal,  W.  Michael Reisman, International  Law  in
Contemporary Perspective , The  Foundation  Press,  Inc, Mineola, New York 1981
Nguyen Quoc, Dinh, Patrick Daillier,
Alain Peller, Droit
International Public , 5 th .ed,
Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1994
O’Connel, International Law for Students , Steven & Sons, London 1971 Setyo Widagdo, Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik ,
Bayu Media Publishing, Malang 2008 Sri  Setianingsih  Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional , UI Press, Jakarta 2004 Syahmin . A.K., Hukum
Internasional Publik dalam
Kerangka Studi Analitis 2 ,
Binacipta, Bandung 1992
Tasrif. S., Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktek , PT. Media Raya, Jakarta 1966 Wayan Parthiana, Pengantar Hukum
Internasional , Mandar Maju,
Bandung 1990 http://www.detiknews.com/read/200
8/09/20/104308/1009385/10/pe lopor-klaim-sepihak-hak- kemerdekaan.
http://agguss.wordpress.com/tag/kos
ov/
http://www.kapanlagi.com/h/000020
4062.html