## KETERBUKAAN INFORMASI UU PASAR MODAL MENCIPTAKAN ASYMMETRIC INFORMATION DAN SEMI STRONG FORM 1
Suwinto Johan 1,2* , Ariawan 2 1 Fakultas Bisnis, Universitas President Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550
2 Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jl.  Letjen S. Parman No.1, Jakarta 11440 suwintojohan@gmail.com

## Abstract
A stock exchange is classified as an efficient if the information is open and known to all parties equally.  Law  No.  8  of  1995  requires  the  disclosure  of  material  information  with  a  maximum period of two working days after the material information is occured. This study aims to examine the relationship between the obligation to disclose material information and an efficient market based  on  the  Efficient  Market  Hypothesis.  This  study  uses  a  normative  juridical  method.  This study found that the maximum reporting obligation of two working days will result in delays in information  for  capital  market  players.  The  capital  market  will not be  an efficient  market. An inefficient  capital  market  will  not  make  optimal  returns.  Regulations  regarding  reporting material information need to be revised.
Keywords : Efficient Market Hypothesis; Public Information; Capital Market Law.

## Abstrak
Sebuah pasar modal digolongkan sebagai pasar yang efisien atau akurat jika informasi yang ada di bursa tersebut terbuka dan diketahui oleh semua pelaku secara merata. Undang Undang No. 8 Tahun 1995 mewajibkan keterbukaan informasi material dengan jangka waktu maksimal 2 hari kerja setelah adanya informasi yang material. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterkaitan antara kewajiban keterbukaan informasi material dengan mewujudkan pasar modal yang efisien berdasarkan Efficient Market Hypothesis . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian  ini  menemukan  bahwa  kewajiban  pelaporan  maksimal  2  hari  kerja  akan mengakibatkan keterlambatan informasi bagi pelaku pasar modal. Pasar modal yang tidak efisien tidak  akan  membuat  pengembalian  yang  optimal.  Pengaturan  mengenai  pelaporan  informasi yang material perlu dirubah.
Kata  Kunci :  Efficient  Market  Hypothesis;  Keterbukaan  Informasi;  Undang-Undang  Pasar Modal.
1 Artikel  hasil  penelitian  mandiri  yang  dilakukan  penulis  di  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Tarumanagara pada tahun 2020.
A. Pendahuluan
Kebanyakan dari kita pernah
mendengar  cerita  penampakan  burung bangau  dari  bulan.  Suatu  hari,  Bulan menceritakan  kepada  seorang  anak  kecil bahwa akan ada penampakan burung bangau pada  besok  malam.  Bulan  meminta  anak kecil  tersebut  jangan  menceritakan  kepada siapapun jika ingin melihat Burung Bangau. Setelah itu, anak kecil tersebut menceritakan kepada  kakaknya  di  rumah,  karena  mereka adalah saudara kandung. Kakaknya menceritakan kepada ibunya, karena hubungan  anak  dan  ibu.  Kemudian  ibunya menceritakan  kepada  adiknya,  adiknya menceritakan  kepada  suaminya.  Besok malam,  seluruh  warga  kampung  berkumpul ingin  melihat  penampakan  Burung  Bangau dari  Bulan.  Penyebaran  informasi  semakin cepat beredar dengan perkembangan teknologi  saat  ini.  Penyebaran  informasi dengan  menggunakan  sosial  media  seperti social messaging telah merevolusi penyebaran informasi.
Cara  melakukan  transaksi  di  pasar modal telah berubah dengan adanya aplikasi yang  ada  di mobile  device . Mobile  device seperti laptop,  handphone ,  dan gadget lainnya.  Dengan  cara  bertransaksi  yang mudah,  penyebaran  informasi  juga  dengan sangat  mudah  diperoleh.  Seseorang  cukup menjadi  pengikut  beberapa  sosial  media, maka dia akan memperoleh informasi. Penyebaran  informasi  bisa  melalui forum  diskusi  yang  ada  pada  aplikasi transaksi  pasar  modal,  melalui  grup-grup pembahasan  pasar  modal  di  sosial  media, maupun  melalui  posting  pada  sosial  media seperti  Facebook  dan  Instagram.    Semua investor pasar modal mengharapkan adanya keuntungan  atau return daripada  investasi. Salah  satu  tindakan  untuk  memperoleh keuntungan  adalah  memiliki  informasi terlebih dahulu. Keunggulan informasi akan mengakibatkan  investor  yang  memiliki informasi  untuk  mengambil  keputusan dalam investasi.
Seorang investor yang memiliki informasi  mengenai  kinerja  perusahaan  dan informasi  ini  belum  dipublikasi.  Investor
tersebut  dapat  menjual  sahamnya  dan terhindar  daripada  kerugian.  Investor  dapat memperoleh informasi melalui sosial media seperti  grup-grup  diskusi  saham  di  aplikasi transaksi maupun membaca posting di sosial media.    Seorang  investor  memperoleh informasi mengenai rencana kerja perusahaan  yang  ekspansif.  Informasi  ini belum  diketahui  oleh  pasar,  sehingga  harga sahamnya  masih  rendah.  Informasi  tersebut dilaporkan  oleh  manajemen  perusahaan terbuka  ke  regulator  dan  menjadi  informasi publik.  Investor  tersebut  membeli  pada harga  yang  rendah  dan  menjual  sahamnya. Investor tersebut akan memperoleh keuntungan.
Jika  ada  informasi  yang  tidak  terbuka untuk  luar,  di  mana  pihak  internal perusahaan  mengetahui  dan  melakukan transaksi  atas  keunggulan  informasi  ini. Transaksi ini menghasilkan keuntungan bagi pemilik  informasi.  Maka  transaksi  ini disebut  sebagai insider  trading .  Pada  Pasal 95  Undang  Undang  No.  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal  (yang  selanjutnya disebut  UU  Pasar  Modal),  menegaskan bahwa  orang  dalam  dari  emiten  atau perusahaan publik yang mempunyai informasi  orang  dalam  dilarang  melakukan pembelian atau penjualan atas efek daripada emiten  atau  perusahaan  publik  dimaksud; atau  perusahaan  lain  yang  melakukan transaksi  dengan  emiten  atau  perusahaan publik tersebut.
Informasi  yang  diatur  di  sini,  adalah informasi  orang  dalam.  Transaksi  tidak hanya terkait dengan emiten atau perusahaan publik  terkait,  tetapi  juga  emiten  atau perusahaan  publik  yang  terkait  dengan transaksi  yang  dilakukan.  Selain  orang dalam,  perusahaan  efek  yang  memiliki informasi, juga dilarang melakukan transaksi.  Pasal  96  UU  Pasar  Modal  juga telah  menegaskan  bahwa  perusahaan  efek yang  memiliki  informasi  orang  dalam mengenai  emiten  atau  perusahaan  publik dilarang  melakukan  transaksi  efek  emiten atau  perusahaan  publik  tersebut.  Informasi yang  material  wajib  diketahui  oleh  seluruh pelaku pasar modal.
Undang-Undang  Pasar  Modal  ini mengatur  kewajiban  bagi  perusahaan  yang akan  melakukan  penawaran  umum  atau perusahaan yang dikategorikan atau memenuhi  persyaratan  sebagai  perusahaan publik  untuk  menyampaikan  informasi kepada  umum,  mengenai  keadaan  kegiatan usahanya,  segi  keuangan,  manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan  usahanya  kepada  masyarakat. Informasi  ini  mempunyai  arti  yang  sangat penting  bagi  masyarakat  atau  investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan keputusan investasi.
UU  Pasar  Modal  telah  mengatur mengenai  keterbukaan  informasi.  Informasi atau  Fakta  Material  adalah  informasi  atau fakta  penting  dan  relevan  mengenai peristiwa,  kejadian,  atau  fakta  yang  dapat mempengaruhi  harga Efek pada  Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau  pihak  lain  yang  berkepentingan  atas informasi atau  fakta tersebut. Jika perusahaan terbuka tidak membuka informasi  material  maka  akan  dikenakan sanksi (Agusta, 2020).
Keterbukaan atau transparansi
merupakan  prinsip  dari Good  Corporate Governance yang diakomodasikan ke dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang pasar  modal,  di  mana  pada  sektor  pasar modal  keterbukaan  adalah  mutlak  (Herlina, 2018).  Pasar  modal  didefinisikan  sebagai pasar  atau  tempat  pertemuan  bagi  penjual dan  pembeli  yang  memperdagangkan sekuritas.  Aktivitas  pasar  modal  begitu rumit,  dibutuhkan  instrumen  hukum  yang mengaturnya sehingga pasar berjalan secara teratur dan adil bagi semua pihak (Suardana, Mahendrawati, & Astiti, 2020).
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  7  UU Pasar  Modal,  informasi  atau  fakta  material, adalah  antara  lain  informasi  mengenai: penggabungan usaha, pengambilalihan, peleburan  usaha    atau  pembentukan  usaha patungan; pemecahan saham atau pembagian dividen; pendapatan dan dividen yang  luar  biasa  sifatnya;  perolehan  atau kehilangan  kontrak  penting;  produk  atau penemuan  baru  yang  berarti;  perubahan
tahun  buku  perusahaan;  dan  perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam  manajemen;  sepanjang  informasi tersebut dapat mempengaruhi harga efek dan atau  keputusan  pemodal,  calon  pemodal, atau  pihak  lain  yang  berkepentingan  atas informasi atau fakta tersebut.
Pada Pasal 86 UU Pasar Modal, Emiten yang  pernyataan  pendaftarannya  telah menjadi  efektif  atau  perusahaan  publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan mengumumkan  laporan kepada  masyarakat; dan menyampaikan laporan kepada OJK dan mengumumkan  tentang  peristiwa  material yang  dapat  mempengaruhi  harga  efek selambat-lambatnya  pada  akhir  hari  kerja ke-2  (kedua)  setelah  terjadinya  peristiwa tersebut.
Jika  informasi  tidak  disampaikan kepada masyarakat, maka berdasarkan Pasal 81  UU  Pasar  Modal,  setiap  pihak  yang menawarkan  atau  menjual  efek  dengan menggunakan  Prospektus  atau  dengan  cara lain,  baik  tertulis  maupun  lisan,  yang memuat  informasi  yang  tidak  benar tentang fakta  material  atau  tidak  memuat  informasi tentang  fakta  material  dan  pihak  tersebut mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui mengenai  hal  tersebut  wajib  bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  timbul  akibat perbuatan  dimaksud.  Prinsip  keterbukaan dalam  pasar  modal  berarti  bahwa  emiten maupun  profesi  penunjang  pasar  modal wajib memberikan informasi mengenai fakta materill  secara  tetap  dan  benar  serta  jujur sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan pemodal untuk menanamkan  modalnya  di  pasar  modal (Wisudawan, 2015).
Keterbukaan  adalah  suatu  prinsip transparansi  yang  dilakukan  perusahaan melalui  suatu  jasa  penilaian  dalam penawaran  saham  perdana  dan  merupakan sebab  hal  mengambil  keputusan  bagi investor  sangat  penting  untuk  membeli saham,  efek  dari  itu  menjadikan  investor mau  membeli  atau  tidak  dari  suatu perusahaan go  public berdasarkan  atas laporan  yang  disampaikan  oleh  perusahaan
jasa penilai dari hasil penilaiannya terhadap harta  perusahaan  tersebut  yang  dilampirkan dalam dokumen propektus secara transparan (Indra, Pratiwi, & Perdana, 2019). Efficient Market Hypothesis
dikemukakan oleh Eugene Fama pada tahun 1970  (Fama,  1970).  Fama  mengategorikan bentuk  pasar  modal  menjadi  3  jenis  yakni weak,  semi  strong  dan  strong  form.  Weak form merupakan bentuk pasar modal dimana informasi  berdasarkan  hanya  data  histori. Teori  efisiensi  pasar  telah  menjadi  acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga  dasawarsa  terakhir  (Gumanti  &  Utami, 2002). Strong  form merupakan  bentuk  pasar modal  dengan  informasi  yang  dimiliki  oleh pihak-pihak  tertentu  dan  menjadi  terbuka untuk  umum.  Pasar  efisien  bentuk  kuat menyatakan  bahwa  harga  efek  yang  terjadi mencerminkan  semua  informasi  yang  ada, baik  informasi  publik  ( public  information ) maupun informasi pribadi ( private information ).  Semua  informasi  terbuka untuk  umum.  Jadi,  dalam  hal  ini,  bentuk kuat  mencakup  semua  informasi  historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik  yang  relevan  termasuk  laporan keuangan  dan  lainnya,  di  samping  juga informasi  yang  hanya  diketahui  oleh beberapa pihak tertentu, misalnya manajemen  perusahaan,  dewan  direksi,  dan kreditor.  Semua  informasi  yang  diketahui adalah milik publik. Para peneliti sepertinya sepakat  untuk  menyebut  bahwa  pengujian terhadap bentuk kuat  hipotesis pasar efisien sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam penggunaan  akses  monopolistik  terhadap informasi  oleh  pelaku  pasar  tertentu.
Efficient  Market  Hypothesis berhubungan dengan  efisiensi  atau  kecepatan  penyebaran informasi yang dimiliki oleh investor umum dari transparansi informasi terbatas menjadi informasi  yang  terbuka  untuk  umum (Santoso & Ikhsan, 2019).
Informasi yang tidak merata atas sebuah transaksi  antara  para  pihak  disebut asymmetric information . Asymmetric information adalah  kondisi  dimana  suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dari pihak lain. Manajemen perusahaan tahu lebih  banyak  tentang  perusahaan  dibanding investor  di  pasar  modal  (Hidayah  & Ferawati,  2013).  Informasi  Asimetris ( Asymmetric  Information )  adalah  suatu kondisi  dimana  ada  satu  pihak  memiliki informasi  yang  lebih  baik  daripada  pihak yang  lain  (Hidayah  &  Ferawati,  2013). Dalam  hal  keterbukaan  informasi  material, maka  adanya  pihak  tertentu  yang  memiliki informasi terlebih dahulu, sebelum diketahui oleh  publik  dalam  waktu  2  hari  kerja. Sehingga,  pasar  modal  menimbulkan asymmetric information . Asymmetric information ini  berpeluang  menimbulkan keuntungan  bagi  pihak  yang  memiliki informasi  terlebih  dahulu  dibandingkan dengan pihak lainnya.
Dalam hal pinjam memimjam, Asymmetric  information adalah  perbedaan informasi  yang  didapatkan  antara  pihak bank  syariah  dan  nasabah,  dalam  hal  ini nasabah  lebih  banyak  mengetahui  tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding  terbalik  dengan  pihak  bank syariah  sehingga  kemungkinan  terjadinya penyimpangan  sangat  besar  (Lubis,  2016; Sarono, 2019).
Gambar 1. Kerangka Pemikiran UU Pasar Modal vs Efficient Market Hypothesis Sumber: Hasil Penelitian
Weak
Form Semi Strong Form Strong Form
H
H + 1
H + 2 Informasi
Yang Tersajikan Untuk Umum Informasi Terbuka Untuk Umum Efficient Market Hypothesis
Pelaporan Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Data Histori
Kewajiban melakukan pelaporan
informasi  material  adalah  maksimal  2  hari kerja sejak terjadinya transaksi atau kejadian (Hari  H+2).  Sebelum  pelaporan  atau  antara waktu  transaksi  sampai  dengan  waktu kejadian,  ada  kemungkinan  timbulnya asymmetric information sehingga
menimbulkan abnormal  market  activities atau unusual  market  activities .  Sehingga kondisi pasar modal di Indonesia akan tidak efisien selama waktu sebelum
pemberitahuan  informasi  material  kepada otoritas. Pasar modal pada negara berkembang  tidak  efisien  dalam  arti fluktuasi  harga  selama  ini  tidak  memiliki pola yang unik (Hallunovi, 2018).
Pada hari H telah terjadi transaksi, akan tetapi  kewajiban pelaporan  pada  H+2  yakni dua hari setelah hari kejadian. Antara hari H sampai  dengan  H+2,  informasi  material telah  berpotensi  menjadi  informasi  yang terbuka  untuk  umum.  Hal  ini  digambarkan pada  Gambar  1.  Jika  informasi  tersebut dapat dikendalikan sejak hari H hingga H+2, maka  pasar  modal  jenis  ini  disebut  sebagai pasar  modal  yang  memiliki strong  form menurut  teori Efficient  Market  Hypotheis (Fama,  1970).  Informasi  dengan  mudah disebar dan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penyebaran informasi yang asymetris, disebut pasar modal weak form . Pasar weak form memperoleh informasi hanya  data  histori.  Informasi  material  akan terbuka  untuk  publik  jika  dibuka,  kalau informasi  tidak  terbuka,  maka  informasi yang  tersedia  adalah  informasi-informasi historical yang  ada.  Informasi historical merupakan  informasi  yang  telah  ada  dan terbuka  untuk  umum.  Utami  (2018) menyimpulkan  bahwa  bursa  saham  Asia, termasuk  Indonesia,  efisiensi  pasar  modal berbentuk lemah (Utami, 2018). Pasar semi  strong  form memperoleh informasi  yang  tersajikan  untuk  umum seperti  laporan  keuangan.  Informasi  yang tersedia  adalah  informasi  yang  disajikan untuk umum. Informasi yang ada di laporan keuangan  tersedia  untuk  umum  ketika publikasi di koran.
Pasar  modal  Indonesia  berbentuk semi strong  form .  Pengujian  ini  didasarkan  pada abnormal  return dan cumulative  abnormal return sebelum  dan  sesudah  tanggal pengumuman  penerbitan  warrant  di  Bursa Efek  Indonesia  (Nelmida,  2020).  Pasar modal  di  Indonesia  berbentuk  semi  kuat dalam efisiensi pasar (Artini, Darmayanti, & Sidiartha,  2020;  Saputra,  Purbawangsa,  & Artini, 2017). Penelitian-penelitian
menunjukkan  bahwa event study telah diketahui  oleh  pasar  dan  pasar  tidak memberikan  reaksi  yang  signifikan  ketika pengumuman diberikan. Penelitian- penelitian dijelaskan pada tabel 1.
Tabel 1. Penelitian mengenai Bentuk Pasar No.  Bentuk Pasar Modal di Indonesia Penelitian 1. Weak Form Utami (2018) 2. Semi Strong Form Nelmida (2020), Artini  et  al  (2020); Saputra et al. (2017) 3. Strong Form Tidak Ditemukan
Sumber: Hasil Penelitian
Pasar strong  form menunjukkan  bahwa semua  informasi  yang  ada  terbuka  untuk umum,  tidak  ada  informasi  yang  tertutup. Pada pasar berbentuk kuat, semua informasi terbuka  untuk  umum.  Pada  saat  kejadian atau  kebijakan  diambil,  informasi  akan segera diketahui  oleh umum. Semua pelaku pasar modal akan mengetahui dengan segera semua informasi mengenai kondisi perusahaan.  Semua  pihak  memiliki  posisi informasi yang dalam mengambil keputusan investasi.
Penelitian mengenai peraturan perundang-undangan  pasar  modal  telah banyak  dilakukan.  Penelitian  mengenai bentuk-bentuk  pasar  modal  berdasarkan teori  ekonomi  dan teori  efisiensi  pasar juga telah banyak. Penelitian mengenai keterkaitan  peraturan  perundang-undangan dengan  teori  pasar  modal  masih  sangat jarang ditemukan. Penelitian bertujuan untuk mengkombinasikan  keilmuan  teori  pasar modal  yakni Efficient  Market  Hypothesis
teori oleh Fama dengan praktik pasar modal didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan.    Penelitian  ini  akan  memberikan gambaran  praktik  di  bidang  ekonomi, khususnya  pasar  modal  dengan  peraturan perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini akan memberikan gambaran kebijakan yang akan diambil oleh regulator.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian  ini  adalah: Pertama, apakah kewajiban  pelaporan  keterbukaan  informasi maksimal  dua  hari  kerja  menimbulkan asymmetric  information dan  terciptanya pasar  modal  yang  tidak  efisien? Kedua , bagaimanakah pelaporan keterbukaan
informasi agar mendukung terciptanya pasar modal yang efisien?
Hasil  penelitian  ini  akan  memberikan masukan  kepada  regulator  dan  investor dalam  mengambil  keputusan  investasi. Regulator  dapat  menentukan  batas  waktu pelaporan informasi material bagi perusahaan terbuka. Penelitian akan mendukung  bentuk  pasar  modal  Indonesia yang efisien dengan bentuk pasar yang kuat.
Pengaturan  kewajiban  pelaporan  informasi material
sangat diperlukan
untuk memberikan  keadilan  informasi  kepada semua pelaku pasar modal.

## B. Metode Penelitian
Berlandaskan  latar  belakang  dan perumusan  masalah  maka  metode  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka  atau  bahan  sekunder.  Penelitian hukum  normatif  atau  kepustakaan  meliputi penelitian  terhadap  asas-asas  dan  norma- norma hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi  horizontal  dan  vertikal  antar peraturan perundang-undangan. Dalam hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan  ( statute  approach ), melakukan  penelaah  terhadap  semua undang-undang  dan  regulasi  yang  terkait.
Pendekatan  peraturan  perundang-undangan adalah  pendekatan  dengan  menggunakan legislasi  dan  regulasi.  Dengan  metode  ini, penelitian menganalisis regulasi, mengidentifikasi  dan  menyesuaikan  dengan regulasi terkait.

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Hasil Penelitian
Bahan penelitian hukum normatif yakni bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  atau penunjang.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  UUD Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan peraturan  terkait  lainnya.  Bahan  hukum sekunder  yang  digunakan  antara  lain: literatur-literatur berupa jurnal-jurnal hukum, teori-teori hukum, buku ilmiah yang berkaitan  dengan  judul  penelitian,  hasil simposium/seminar,  dan  artikel  karangan ilmiah.  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan hukum  sekunder.  Kerangka  pemikiran digambarkan  pada  Gambar  2.  Kombinasi teori pasar modal dan penyesuaian peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menghasilkan pasar modal yang efisien.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kewajiban  Pelaporan  Keterbukaan Informasi  Maksimal  Pada  Hari  ke-2 Menimbulkan Asymmetric
Information dan  Terciptanya  Pasar Modal yang Tidak Efisien
Pelaporan  atas  transaksi  material  wajib dilakukan  pada  hari  kerja  ke-2  setelah transaksi. Sejak terjadinya transaksi ataupun sebelum transaksi terjadi, informasi
Peraturan Perundang- undangan Efficient Market Hypothesis Pasar Modal Yang Efisien
mengenai transaksi berpotensi telah beredar. Hal  ini  menunjukkan  pasar  modal  di Indonesia berbentuk semi strong form sesuai dengan  hasil  penelitian  yang  telah  ada (Artini et al., 2020; Nelmida, 2020; Saputra et  al.,  2017;  Widyasari,  Suffa,  Amalia,  & Praswati, 2018).
Salah  satu  contoh  informasi  material adalah  Standard  Chartered  Bank  mau melepas  saham  Bank  Permata,  diberitakan pada  tanggal  26  Februari  2019  (Septiadi, 2020). Bank Mandiri menampik isu akuisisi dan  harga  saham  Bank  Permata  turun  pada tanggal  20  Februari  2019  (Dewi,  2020). Rumor  akuisisi  Bank  Permata  oleh  Bank Mandiri  kembali  menaikkan  harga  saham kedua bank pada tanggal 1 April 2019 (CNN Indonesia, 2019). Bank Mandiri menyatakan sedang menyelesaikan proses uji tuntas atas transaksi  pembelian  saham  PT.  Bank Permata  pada  tanggal  9  April  2019 (Nurcaya,  2020).  Bank  Mandiri  batal mengakuisisi  Bank  Permata  diumumkan pada  tanggal  27  Mei  2019.  Bank  Permata diakuisisi  oleh  Bangkok  Bank  pada  bulan Mei  2020  (Ulya,  2020).  Sebelumnya  di akhir tahun 2019, Bangkok
Bank mengumumkan  akan  mengakuisisi  Bank Permata (Dolorosa, 2015).
Saham  Bank  Permata  mengalami perubahan  yang  signifikan  sesuai  dengan rumor  yang  diberitakan.  Pergerakan  saham dari  awal  tahun  2019  mencapai  Rp. 630/saham,  mencapai Rp. 1150/saham pada masa ada rumor akuisisi oleh Bank Mandiri. Kemudian  Bank  Mandiri  batal  melakukan akuisisi  menjadi  Rp.  790/saham.  Jika investor memperoleh informasi dan membeli pada  tanggal  2  Januari  2019  dan  menjual pada  tanggal  19  Februari  2019.  Investor tersebut  akan  memperoleh  keuntungan sebesar  82,50%  dalam  waktu  satu  bulan lebih.
Pada  tanggal  9  April  2019,  Bank Mandiri mengumumkan akan melakukan uji tuntas terhadap Bank Permata. Jika investor membeli  pada  saat  itu,  maka  harga  saham adalah  Rp.  1000/lembar  saham.  Kemudian
investor  mengetahui  pembatalan  transaksi, maka  investor  akan  mengalami  kerugian sebesar  21%.  Jika  investor  membeli  pada saat  Bank  Mandiri  membatalkan  transaksi pada  harga  Rp.  790/lembar,  kemudian menjualnya pada saat pengumuman Bangkok  Bank  akuisisi  Bank  Permata. Investor tersebut akan memperoleh keuntungan  sebesar  60%.  Gambaran  ini menunjukkan  bahwa  informasi  memegang peranan  penting.  Keuntungan  atau  kerugian investor  sangat  tergantung  pada  informasi yang diperoleh.
Transaksi lainnya yang disebabkan oleh insider trading adalah rencana akuisisi Bank Danamon  oleh  DBS.  Kejadian  ini  menjadi kasus  insider  trading  (Dolorosa,  2015). Transaksi ini mengakibatkan mantan kepala UBS  dijatuhkan  sanksi  oleh  Otoritas Moneter  Singapore  (Gideon,  2015).  Praktik Insider  Trading adalah  merupakan  praktik kecurangan,  sebab  prinsip  keterbukaan dibagikan  kepada  publik  adalah  informasi yang  bersifat  materil  atau  fakta  materil  dan relevan  mengenai  peristiwa,  kejadian,  atau fakta  yang  dapat  mempengaruhi  harga  efek pada  Bursa  Efek  dan/atau  keputusan pemodal,  calon  pemodal  atau  pihak  yang berkepentingan  atas  informasi  atau  fakta tersebut  (Wisudawan,  Ismail,  &  Budiarto, 2018).
Transaksi  pengambilalihan,  peleburan maupun  penggabungan,  maka  transaksi tersebut  berpotensi  diketahui  oleh  publik atau  diketahui  pihak  terlibat  seperti penasehat  transaksi  ( advisory ),  penasehat hukum,  akuntan  publik,  penasehat  pajak, dan  lainnya.  Pemegang  saham  akan mengetahui  transaksi  ini  pada  saat diadakannya  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS)  atau  pada  hari  H  sesuai dengan  Pasal  89  UU  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  Perbankan selaku  kreditur  mengetahui  transaksi  yang akan diadakan, karena transaksi pengambilalihan  memerlukan  persetujuan daripada kreditur (sebelum hari H). Kreditur mengetahui transaksi yang akan terjadi.

## Gambar 3. Proses Pengambilalihan

## Sumber: Hasil Penelitian
Jumlah  pihak  yang  akan  mengetahui transaksi  pengambilialihan  digambarkan pada  Gambar  3.  Publik  baru  akan mengetahui  transaksi  ini  setelah  adanya pelaporan.  Dengan  demikian,  publik  akan mengalami keterlambatan dalam memperoleh informasi karena
diperbolehkannya  pelaporan  H+2  sesuai dengan Pasal 86 UU Pasar Modal.
Pasar  modal  Indonesia  akan  mencapai strong  from pada  akhir  hari  kedua,  ketika informasi  terbuka  untuk  publik,  setelah pelaporan  transaksi  yang  material.  Akan tetapi,  dengan  waktu  2  hari  kerja  ini,  jika ada kebocoran informasi maka, akan terjadi asymmetric  information hingga  terjadinya abnormal  market  activities digambarkan pada Gambar 3.
Abnormal  market  activities merupakan sebuah  pergerakan  harga  saham  yang  tidak normal  atau  tidak  biasa  dibandingkan dengan kondisi normal atau histori. Kondisi normal  ini  digambarkan  pada  periode sebelum  H  atau  H  –  (H  minus).  Kriteria abnormal  return dibedakan  ke  dalam  3 kelompok  yakni  perbandingan  pergerakan saham  yang  terjadi  dibandingkan  dengan pergerakan  saham  saat  sebelumnya,  dengan pergerakan  saham  perusahaan  sejenis  yang ada  di  pasar,  dibandingkan  dengan ekspektasi  perubahan  harga  saham  yang terjadi.
Sedangkan abnormal  activities adalah pergerakan  saham  yang  tidak  normal  pada masa H hingga H+2. Pada periode ini, harga saham  mengalami  kenaikan  dibeli  oleh kelompok  yang  memiliki  informasi  disebut kelompok  X,  karena  transaksi  H  akan
memberikan  kondisi  yang  menguntungkan untuk  perusahaan.  Setelah  pengumuman pada  H+2,  kelompok  X  menjual  sahamnya, masyarakat  umum  mulai  membeli  saham perusahaan  karena  mengetahui  adanya transaksi. Hal ini digambarkan pada gambar 4. Kelompok X mengambil keuntungan.
Dengan demikian, informasi pada pasar modal  adalah  a symmetric  information .  Ada pihak  yang  memperoleh  informasi  terlebih dahulu  2  hari  dibandingkan  dengan  pihak lainnya.  Sehingga  pasar  modal  Indonesia adalah  semi  strong.  Penyampaian  informasi pada hari kedua dari kejadian atau peristiwa material  telah  menimbulkan  tidak  terjadi abnormal  return .  Pelaporan  ini  mengikuti ketentuan  pada  UU  Pasar  Modal.  Pada  saat hari  H  hingga  hari  H  ditambah  1  hari, informasi  telah  tersebar,  pelaporan  resmi dilakukan pada hari H ditambah 2 hari kerja. Dengan  pengujian  secara  ilmiah,  maka pengujian ini menyimpulkan bahwa kondisi pasar  normal  atau  tidak  terjadi abnormal return pada  saat  keterbukaan  informasi kepada  publik.  Hal  ini  digambarkan  pada gambar 4.
Berdasarkan analisis tersebut, penelitian menyimpulkan  pasar  modal  Indonesia berbentuk semi strong form disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur  pelaporan  dilakukan  maksimal  2 hari  kerja.  Untuk  membuat  pasar  modal yang  lebih  efisien  berbentuk strong  form , maka  keterbukaan  informasi  dipersingkat menjadi  1  hari  kerja  atau  mengumumkan kepada  publik  maksimal  pada  hari berikutnya.
H Transaksi Proses Negosiasi H – X 1 Hari Proses Due Diligence H – X 0 Hari Tanda tangan Nota
Kesepahaman
H – X 3 Hari H – X 2 Hari Persetujuan
Direksi, Komisaris Dan RUPS H – X 3 Hari Persetujuan Pihak Eksernal
(antar lain Perbankan)
Gambar 4. Abnormal Return Efficient Market Hypothesis
Sumber: Hasil Penelitian
2. Pelaporan  Keterbukaan  Informasi agar  Mendukung  Terciptanya  Pasar Modal yang Efisien
Pasar  modal  yang  efisien  adalah  pasar modal  yang  berbentuk strong  form . Informasi menyangkut emiten atau
perusahaan  publik  merupakan  informasi yang  diketahui  oleh  semua  pelaku  pasar modal. Asymmetric  information juga  tidak boleh  terjadi  karena  akses  informasi  oleh pihak  tertentu.  Akibat  dari  ini,  maka  ada pihak  yang  memperoleh  keuntungan  atau meminimumkan  kerugian  akibat  memiliki kemampuan akses informasi ini.
Kewajiban pelaporan informasi material perlu  direvisi  dengan  melakukan  pelaporan pada  saat  kejadian  atau  maksimal  1  hari setelah  kejadian.  Jika  diperlukan  adalah melakukan pre-notification . Perusahaan atau emiten dapat mengumumkan rencana sebuah kejadian  atau  mungkin  sebuah  informasi yang  akan  terjadi. Pre-notification adalah pemberitahuan atas rencana sebuah kejadian atau keputusan usaha yang memiliki dampak material.
Hal  ini  juga  terkait  transaksi corporate action seperti penggabungan dan pengambilalihan  sesuai  dengan  Pasal  29 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Prakek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.  Berdasarkan  UU
Persaingan Usaha, tindakan pengambilalihan dilakukan secara post-notification . Pengungkapan  secara pre-notification telah banyak  terjadi  pada  transaksi  merger  dan akuisisi di beberapa negara. Pre-notification akan  membuka  informasi  kepada  semua pelaku  pasar.  Transaksi  merger  akuisisi dengan sistem pre-notification ada di China, Amerika  Serikat,  Singapore,  Thailand, European Union (Johan, 2020).
Perlu  dilakukan  sinkronisasi antara UU Pasar  Modal  dengan  UU  terkait  termasuk UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan
Persaingan Usaha. Pelaporan keterbukaan  informasi  material  harus memenuhi  persyaratan  bahwa  informasi material  diketahui  oleh  semua  pihak  secara terbuka.  Tidak  boleh  ada  pihak  yang memiliki  informasi  yang  tidak  diketahui oleh  pihak  lainnya.  Pelaporan  informasi yang  diatur  dalam  UU  Pasar  Modal,  masih memakai  pola  pemikiran  di  tahun  1995, sedangkan  penyebaran  informasi  telah berkembang pesat dengan bantuan teknologi,  sehingga  bentuk  pelaporan informasi material perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Penyebaran informasi  telah  berkembang  sangat  pesat dan  dalam  hitungan  detik,  informasi  bisa
Transaksi Material (H)
Pelaporan sesuai UU PM
(H+2) *maksimal Potensi
Kebocoran Informasi (H+1) Kondisi Normal Masa 2 hari kerja, terjadi kebocoran informasi dan dipergunakan oleh sekelompok pelaku pasar modal (X) Yang telah mengetahui informasi Informasi terbuka Untuk umum, kelompok X telah mengambil keuntungan Harga Saham (dalam Rupiah) Waktu
dengan  mudah  tersebar.  Dengan  pola  ini, maka  informasi  pasar  modal  akan  dengan cepat  tersebar.  Perubahan  waktu  kewajiban pelaporan informasi material akan membuat pasar  modal  Indonesia  dapat  memberikan informasi  yang  terbuka  kepada  semua pelaku  pasar.  Perubahan  waktu  pelaporan digambarkan pada Gambar 5.
Untuk mencapai tidak adanya asymmetric  information atau  keterbukaan informasi material untuk semua pihak, maka dapat  dilakukan  beberapa  tindakan  sebagai berikut ini:
1. pre-notification , semua pihak berhak mengetahui  informasi  yang  sama lengkapnya. Pre-notification adalah pemberitahuan  mengenai  sebuah rencana kegiatan atau informasi yang akan  dilakukan  oleh  perusahaan.
Pemberitahuan ini dimaksudkan agar keterbukaan  informasi  dan  menjadi transaksi  yang  lebih  efisien  (Johan, 2020).  Dalam pre-notification ini, perusahaan  wajib  menyampaikan mengenai  potensi  transaksi  bisa terjadi atau batal.
2. Pelaporan informasi harus dilakukan dengan segera, tidak harus menunggu  paling  lambat  hari  kerja ke-2. Perubahan
kewajiban
pelaporan informasi material dengan mengubah  atau  amendem  terhadap UU  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal.  Perubahan  ini  sejalan dengan perkembangan teknologi dan sistem pelaporan.
3. Otoritas  melakukan  pemeriksaan lebih intensif terhadap transaksi yang tidak  normal.  Pemantauan  terhadap penyebaran  informasi  yang  informal menjadi informasi resmi.
4. Bentuk pelaporan informasi material, perlu  ditinjau  kembali,  apakah dilakukan dengan self reporting atau self publishing di website perusahaan tanpa  perlu  melalui  otoritas  terkait.
Perusahaan melakukan self- publishing di website perusahaan untuk informasi material.
5. Jika dalam kondisi tertentu, tetap ada pihak tertentu yang memiliki informasi, maka pihak tersebut harus taat  pada  kewajiban  dalam  menjaga informasi yang material. Jika adanya informasi  yang  tersebar,  maka  para pihak akan dikenakan sanksi. Pihak- pihak yang karena posisi atau profesi memiliki  informasi  terlebih  dahulu wajib disampaikan kepada regulator.

## Gambar 5. Perubahan Waktu Pelaporan Informasi Material
Sumber: Hasil Penelitian Weak Form Semi Strong Form Strong Form H H + 1 Informasi Yang Tersajikan
Untuk Umum Informasi Terbuka Untuk Umum
Efficient Market Hypothesis Pelaporan Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Data Histori
Usaha-usaha  tersebut  dapat  dilakukan untuk  terciptanya  pasar  modal  yang  efisien berbentuk strong  form dan  tidak  adanya asymmetric  information .  Pasar  modal  yang weak  form atau semi  strong  form ,  akan menguntungkan  sekelompok  pelaku  pasar. Pelaku  pasar  yang  memilki  akses,  akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang minimum.
Aktivitas-aktivitas  tersebut  merupakan solusi agar perubahan kebijakan
penyampaian  informasi  material  dari maksimal  2  hari  kerja  menjadi  maksimal  1 hari.  Sehingga  hal  yang  perlu  dilakukan adalah  perubahan  kewajiban  penyampaian informasi material dalam UU PM.
Perubahan  waktu  ini  sejalan  dengan dukungan  perkembangan  teknologi  yang semakin  pesat  seperti website perusahaan yang  dapat  dijangkau  oleh  semua  pihak, sosial media perusahaan yang terbuka untuk semua  pelaku  pasar  modal.  Peraturan perundang-undangan  Pasar  Modal  saat  ini diundangkan  pada  tahun  1995.  Pada  tahun 1995, perkembangan teknologi tidak secepat dan sepesat saat ini. Sehingga perubahan ini menjadi  hal  yang  lumrah  dilakukan.  Pada tahun 1995, belum ada transaksi saham atau obligasi  dengan  mempergunakan  aplikasi yang ada di handphone maupun di laptop.

## D. Simpulan dan Saran
Pasar  modal  yang  efisien  adalah  pasar modal  yang  berbentuk strong  form , informasi  material  diketahui  oleh  semua pelaku  pasar  modal  atau  tidak  terjadinya asymmetric  information .  Pelaporan  atau keterbukaan  informasi  paling  lambat  hari ke-2  kerja  akan  mengakibatkan  potensi asymmetric information. Asymmetric information ini  mengakibatkan  keuntungan atau  kerugian  pada  pihak  tertentu  dan mengakibatkan  kerugian  atau  keuntungan pada pihak lainnya. Kewajiban pelaporan ini mengakibatkan timbulnya asymmetric information and  membuat  pasar  modal Indonesia  berbentuk semi  strong  form .
Perubahan  terhadap  sistem  pelaporan terutama jangka waktu dan cara penyampaian  pelaporan  perlu  ditinjau
kembali. Peninjauan ini mempertimbangkan perkembangan  teknologi  dalam  penyebaran informasi.  Peninjauan  ini  sejalan  dengan transaksi pasar modal telah dilakukan secara elektronik, UU  Pasar  Modal perlu disesuaikan dengan UU ITE.
Penelitian  ini  menyarankan  kepada regulator untuk meninjau kembali kewajiban melaporkan  atau  mempublikasi  informasi material  dalam  waktu  2  hari  setelah kejadian.  Informasi  telah  beredar  dan diketahui  oleh  pelaku  pasar.  Untuk membentuk pasar modal yang efisien, maka pelaporan  dapat  dilakukan  dalam  waktu yang  lebih  singkat.  Dengan  pembatasan waktu  dua  hari  kerja,  pelaku  pasar  akan mendengarkan rumor yang beredar daripada informasi yang resmi. Informasi resmi akan mengalami  keterlambatan  daripada  rumor atau informasi informal.
Penelitian  dapat  dikembangkan  dengan melakukan  studi  komparatif  terhadap regulasi  yang  ada  pada  negara  lain  sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi.  Penelitian  lainnya  dapat dikembangkan  dengan  menguji  penyebaran informasi  lainnya melalui sosial media baik melalui  diskusi  grup,  diskusi  aplikasi transaksi  dalam  jaringan  maupun posting yang  ada  pada  sosial  media  lainnya.  Hasil penelitian  akan  dapat  menambah  pemikiran mengenai  kecepatan  penyebaran  informasi yang terjadi di jaringan sosial media.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta,  H.  (2020).  Pertanggungjawaban KHPM Dalam Proses IPO Jika Terdapat Fakta  Material  Yang  Tidak  Diungkap. Masalah-Masalah  Hukum , 49 (1),  48–
60. http://doi.org/https://doi.org/10.14710/ mmh.49.1.2020.48-60
Artini,  L.  G.  S.,  Darmayanti,  N.  P.  A.,  & Sidiartha,  G.  M.  (2020).  Pengujian Anomali  Size  Effect  di  Pasar  Modal Indonesia. Matrik:  Jurnal  Manajemen, Strategi  Bisnis  Dan  Kewirausahaan ,
14 (2), 158–168.
CNN  Indonesia.  (2019).  Rumor  Akuisisi
Kerek  Saham  Bank  Mandiri  dan  Bank Permata.
Dewi,  H.  K.  (2020).  Mandiri  Menapik  Isu Akuisis  Saham  Bank  Permata  Terjun Bebas.  Retrieved  October  12,  2020, from https://investasi.kontan.co.id/news/man diri-menampik-isu-akuisisi-saham- bank-permata-bnli-terjun-bebas
Dolorosa,  G.  N.  (2015).  Kasus  Insider Trading: BEI Panggil UBS Indonesia.
Fama, E. (1970). Efficient  Capital Markets: A  Review  Of  Theory  And  Empirial Work. The  Journal  of  Finance , 25 (2), 383–417.
Gideon,  A.  (2015).  Otoritas  Singapura  Beri Sanksi Mantan Kepala UBS Indonesia.
Gumanti,  T.  A.,  &  Utami,  E.  S.  (2002).
Bentuk Pasar Efisiensi dan Pengujiannya. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 4 (1), 54–68.
Hallunovi,  A.  (2018).  The  Efficient  Market Hypothesis  in  Developing  Countries : Indonesia. Xournals: Academic Journal of Accounting and Finances , 1 (1), 1–6.
Herlina,  E.  (2018).  Implementasi  Prinsip Transparansi  Sebagai  Salah  Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance  dalam  Pasar  Modal. Pemuliaan Hukum , 1 (1), 1–14.
Hidayah,  N.,  &  Ferawati,  D.  (2013). Analisis  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan Dan  Net  Profit  Margin  Terhadap Struktur  Modal  Pada  Perusahaan Industri  Semen  Yang  Go  Public  di Bursa  Efek  Indonesia. Quality:  Jurnal Manajemen  Dan  Akuntasi , 2 (12),  103– 119.
Indra,  P.,  Pratiwi,  T.,  &  Perdana,  I.  (2019). Aspek  Hukum  Prinsip  Keterbukaan Perdagangan  Saham  Oleh  Profesi Penunjang  Pasar  Modal. Jurnal  Pionir LPPM , 5 (4), 197–212.
Johan,  S.  (2020).  Implikasi  Yuridis  Post Merger  Notification  oleh Pelaku  Usaha Indonesia. Dialogica  Iuridica  Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 12 (1), 64–
80.
Lubis,  A.  (2016).  Agency  Problem  Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah. Alqalam , 33 (1), 46–62.
Nelmida.  (2020).  Is  Indonesia  Stock
Exchange Semi-Strong Form Efficiency? Jurnal  Manajemen , 24 (2),
313.
Nurcaya, I. A. (2020). Bank Mandiri Mulai Negosiasi  Pembelian  Saham  Bank
Permata. Santoso,  E.  B.,  &  Ikhsan,  M.  (2019). Efficient Market Hypothesis in Indonesia  Stock  Exchange.  In Annual International Conference on Accounting Research  (AICAR  2019)  127 (pp.  51– 53).
Saputra,  I.  K.  G.,  Purbawangsa,  I.  .  A.,  & Artini, S. G. L. (2017). Reaksi Pasar di Sekitar Peristiwa Kenaikan Harga BBM Pada  Return  Saham  IDX30  di  Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 3 (6), 963– 990.
Sarono,  A.  (2019).  Analisis  Problem
Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. Diponegoro  Private  Law
Review , 4 (1), 401–409.
Septiadi, A. (2020). Standard Chartered Mau Melepas  Saham  Ini  Jawaban  Bank Permata.
Suardana,  I.  N.,  Mahendrawati,  N.  L.,  & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum  Terhadap  Investor  Berdasarkan Prinsip  Keterbukaan  oleh  Emiten  di Pasar  Modal. Jurnal  Analogi  Hukum ,
2 (2), 182–186.
Ulya,  F.  N.  (2020).  Sah,  Bangkok  Bank Resmi  Akuisisi  Bank  Permata  diunduh dari pada tanggal.
Utami, A. T. (2018). Efisiensi Pasar Bentuk Lemah  Pada  Pasar  Modal  Indonesia,
Malaysia  dan  Korea  Selatan  Periode
Krisis  Ekonomi  Global  2008. Jurnal Inspirasi  Bisnis  Dan  Manajemen , 2 (2),
101. http://doi.org/https://doi.org/10.33603/ji bm.v2i2.1476
Widyasari, T. N., Suffa, I. F., Amalia, N., & Praswati, A. N. (2018). Analisis Reaksi Pasar  Modal  Atas  Peristiwa  Kebijakan Amnesti  Pajak  2016  (Studi  Efisiensi Pasar Modal Indonesia). Jurnal Administrasi Bisnis , 6 (2), 137.
Wisudawan,  I.  G.  A.  (2015).  Penerapan Sanksi  Hukum  Terhadap  Profesi Penunjang Pasar  Modal Atas  Informasi yang  Tidak  Benar  dan  Menyesatkan dalam  Pembuatan  Prospektus  Menurut Undang-Undang  No  8  Tahun  1995 Tentang Pasar Modal. Jurnal Jatiswara , 3 (1), 45–70.
Wisudawan,  I.  G.  A.,  Ismail,  H.  J.  S.,  & Budiarto,  A.  (2018).  Tanggung  Jawab Hukum  Emitan  Terhadap  Praktek Insider Trading di Pasar Modal Menurut Undang  Undang  No.  8  Tahun  1995. Jurnal Unmas Mataram , 12 (2), 22–31.