Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KONAWE
Hasim Hartono 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Unaaha Email: hartonohasim29@gmail.com

## ABSTRACT
Context of the implementation of education in Konawe there are many problems arise. Understanding and strong commitment from the local government is very necessary  in  order  to  answer  the  existing  constraint.  This  can  be  seen  in  the formulation of legislation. As expressed in Article 2 of Law No. 20 of 2003 that: "The national education based on Pancasila and the Constitution of the Republic of  Indonesia  Year  1945.  Implementation  Konawe  education  is  a  process  of implementation starting from: 1) Planning Education 2) Organizing Education; 3) Direction  Education  Activity;  4)  Implementation  of  Education;  5)  Monitoring  of Education (Monitoring and Evaluation).
Keywords: Policy, Local Government, Education Implementation.

## 1. PENDAHULUAN
Perjalanan  sejarah  yang  mendiami  nusantara  sejak  Sriwijaya  (abad  ke  8- 11), bahkan sebelumnya, belum mengalami suatu tatanan Negara Republik yang demokratis,  karena  itu  para  pendiri  Republik  secara  sadar  menetapkan  misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”  sebagai  salah  satu  misi  penyelenggaraan Negara,  suatu  misi  yang  tidak  terdapat  dalam  berbagai  undang-undang  dasar Negara  lain. 1 Maknanya  adalah  bahwa  untuk  dapat  terwujudnya  masyarakat Negara  bangsa  yang  sejahtera,  demokratis,  berdasarkan  Pancasila  perlu  proses transformasi  budaya  dari  masyarakat  tradisional  dan  feodal  ke  masyarakat modern  dan  demokratis,  suatu  proses  yang  dalam  bahasa  Bung  Karno “ Asumming up of many revolution in one generation ”. 2
Keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh faktor manusia, dan manusia  yang  menentukan  keberhasilan  pembangunan  itu  haruslah  manusia yang  mempunyai  kemampuan  membangun.  Kemampuan  membangun  hanya dapat dicapai melalui pendidikan. 3
Setidaknya, untuk mengukur daya saing suatu bangsa dipengaruhi oleh tiga hal penting; pertama , tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu
1 Soedijarto, Mengkritisi Peraturan Perundang - Undangan di Bidang Pendidikan dan Hak Yayasan yang Terancam Bubar , (Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh  Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI), Jakarta: T.T., hlm.2.
2 Soedijarto, Tercapainya  Tujuan  Pendidikan  Nasional  Sebagai  Ukuran  bagi  Pendidikan  yang  Bermutu  dan Implikasinya, Sumber: http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2037-41Tercapainya%20Pendidikan%20Nasional.pdf
3 M.  Fakry  Gaffar, Perencanaan Pendidikan : Teori dan Metodologi ,  Depdikbud,  Dirjen  Pendidikan  Tinggi, PPLPTK, Jakarta, 1987, hlm. 2.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
bangsa; kedua ,  kemampuan  manajemen  suatu  bangsa; ketiga ,  kemampuan sumber daya manusia. 4 Upaya pemerintah tersebut melalui pencanangan Wajib Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun  yang  terdiri  dari  program  6  tahun  di  Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama. 5
Hal  ini  juga  sebagai  usaha  dalam  mencapai  pendidikan  yang  bermutu, beradab, dan  yang  dapat  memanusiakan  manusia  perlu  memperhatikan prinsip pendidikan sepanjang hayat ( lifelong education ) dan memperhatikan empat pilar (sendi)  pendidikan,  yakni: 6 (1) learning  to  know (belajar  untuk  mengetahui),  (2 ) learning  to  do (belajar  dengan  berbuat),  (3) learning  to  be (belajar  menjadi seseorang),  dan  (4) learning  to  live  together  with  to  live  others (belajar  hidup bersama) dalam pelaksanaannya.
Dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945,  bahwa  salah  satu  misi penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  adalah  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  maka  pendidikan  adalah  bidang  yang  harus  diutamakan  oleh  setiap negara,  karena  menyangkut  masa  depan  bangsa,  maju  dan  mundurnya  suatu bangsa  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang dimiliki  oleh  negara  yang  bersangkutan.  Secara  lebih  rinci  pada  ayat: (1)  Setiap warga  negara  berhak  mendapatkan  pendidikan; (2)  Setiap  warga  negara  wajib mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya; (3)
Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  undang-undang;
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  serta  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  nasional;  dan (5)  Pemerintah  memajukan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia.
Menurut Sunarya pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri  di  atas  landasan  dan  dijiwai  oleh  falsafah  hidup  sutu  bangsa  dan tujuannya  bersifat  mengabdi  kepada  kepentingan  dan  cita-cita  nasional  bangsa tersebut. 7
Dalam  konteks  pelaksanaan  otonomi  daerah  ditegaskan  bahwa  sistem pendidikan  nasional  yang  bersifat  sentralistis  selama  ini  kurang  mendorong terjadinya  demoktratisasi  dan  desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan. 8 Sebab  sistem  pendidikan  yang  sentralistis  diakui  kurang  bisa  mengakomodasi keberagaman  daerah,  keberagaman  sekolah,  serta  keberagaman  peserta  didik,
4 Anonymous, Madrasah  Aliyah  Kejuruan  Arah  dan  Prospek  Pengembangan ,  Dirjen  Kelembagaan  Agama  Islam, Jakarta, 2004, hlm. 1.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 2.
6 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 , Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 132-135.
7 Dikutip oleh, Fuad Ihsan, Dasar - Dasar Kependidikan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Cet. VI, hlm. 114.
8 Hasbullah, Otonomi  Pendidikan:  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya  terhadap  Penyelenggaraan Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
bahkan  cenderung  mematikan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan pendidikan.
Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah adalah  urusan  pemerintahan  konkuren  sebagai  dasar  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  yang  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan pemerintahan  pilihan.  Bagi  pemerintah  kabupaten/kota  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  memiliki kewenangan dalam 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah bidang pendidikan (lihat Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). 9
Upaya  pemerintah  untuk  terus  menuntaskan  wajib belajar  9 tahun  dilihat mulai bulan Juli 2005 dengan program-program strategis yang dilakukan, seperti adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang wujudnya adalah program pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya operasi  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksanaan program  wajib  belajar. 10 Bahkan  belakangan  ini,  pada  bulan  November  2014 muncul  program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  yang  secara  total  ditujukkan  15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang diberikan kepada seluruh anak  usia  sekolah,  yaitu  7  hingga  18  tahun. 11 Tujuan  dari  program  KIP  adalah menghilangkan  hambatan  ekonomi  siswa  untuk  bersekolah  hingga  mereka memperoleh  akses  pelayanan  pendidikan  yang  layak  di  tingkat  dasar  dan menengah.  Program  ini  juga  mencegah  siswa  dari  kemungkinan  putus  sekolah akibat  kesulitan  ekonomi,  menarik  siswa  putus  sekolah  agar  kembali bersekolah. 12
Meskipun  beberapa  program  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  namun permasalahan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  khusunya  persoalan  komitmen pemerintah  dalam  melaksanakan  pendidikan  Wajib  Belajar  9  Tahun, pelaksanaannya belum efektif dan menyeluruh serta masih banyaknya anak-anak yang  sudah  layak  mendapat  pendidikan  tapi  kenyataannya  belum  tersentuh sama sekali.
Hal ini terlihat berdasarkan penggolongan usia penduduk pada tahun 2013 usia  5-14  tahun  berjumlah  51.410  jiwa  yang  merupakan  usia  wajib  belajar. 13 Sementara  itu,  banyaknya  murid/siswa  pada  tingkat  SD  dan  SLTP  hanya mencapai  50.628  jiwa. 14 Berdasarkan  data  tersebut,  berarti  populasi  anak  yang tidak mengikuti pendidikan wajib belajar sejumlah 782 jiwa.
9 Penjelasan  mengenai  jumlah  dan  jenis  urusan  baik  menyangkut  urusan  wajib  maupun  urusan  pilihan  bagi pemerintahan daerah dapat dilihat dalam UU  No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN mulai pasal 9 sampai dengan Pasal 20.
10 Sumber: Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tahun 2012, http://bos.kemdikbud.go.id/home/about
11 Sumber: liputan6.com, http://health.liputan6.com/read/2130132/kartu-indonesia-pintar-untuk-apa-dan-siapa
12 liputan6.com, Ibid .
13 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Konawe, Konawe dalam Angka , Konawe in Figures 2018,  BPS  Kabupaten Konawe, 2018 , hlm . 56 .
14 Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, Ibid , hlm. 81.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Diperparah lagi dengan banyaknya penduduk yang masih tergolong miskin dengan  angka  32.000  populasi  atau  14,32%  pada  tahun  2013, 15 dari  jumlah penduduk  sebanyak  223.727  populasi, 16 sehingga  untuk  menyekolahkan  anak mereka  masih  sangat  sulit.  Dari  pembahasan  diatas,  yang  menjadi permasalahannya  adalah bagaimanakah  landasan  yuridis  kebijakan  Pemerintah Daerah  dalam  pelaksanaan  pendidikan  di Kabupaten  Konawe? , bagaimanakah peran  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan  pendidikan  di  Kabupaten Konawe? , dan  faktor-faktor  apa  yang  menjadi  kendala  dan  solusinya  dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan yuridis sosiologis (social-legal approach) atau  yuridis  empiris.  Yuridis  karena  ingin  mengetahui  ketentuan-ketentuan hukum tentang  kebijakan  Pemerintah  Daerah dalam  pelaksanaan  pendidikan  di Kabupaten Konawe. Sosiologis atau empiris karena ingin mengetahui apakah ada kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dengan pelaksanaan pendidikan di  lapangan,  khususnya  di  wilayah  hukum  Kabupaten  Konawe.  Di  sini  hukum tidak  hanya  dilihat  sebagai  seperangkat  norma  yang  keberlakuannya  dapat efektif  atau  tidak,  tetapi  dikaitkan  dengan  adanya  pengaruh  faktor-fakror  non- hukum,  termasuk  didalamnya  adalah  institusi-institusi  yang  terkait  dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunan dan penulisan akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karna  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  secara  rinci, sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  segala  sesuatu  baik  perundang-undangan maupun  teori-teori  hukum.  Sumber  bahan  hukum  diperoleh  bahan  hukum primer, sekunder dan tertier.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Landasan  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Konawe
Praktik pendidikan di Kabupaten Konawe diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa perundang- undangan  maupun  peraturan  pemerintah  sampai  pada  peraturan  daerah mengenai  pendidikan.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  pemahaman  mengenai landasan  yuridis  sistem  pendidikan  nasional  dan  menjadikan  sebagai  titik  tolak dalam  pelaksanaan  pendidikan  di  daerah  berdasarkan  peran  yang diembannya.“Peraturan  daerah  Kabupaten  Konawe  mengenai  pendidikan sampai  saat  ini  belum  ada,  karena  kita  masih  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan  dari  pusat, Peraturan  Pemerintah  dan  Keputusan Menteri Pendidikan,  ini  merupakan  kebijakan  pemerintah  sebab  masalah  pendidikan
15 Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, Ibid , hlm. 279.
16 Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, Ibid . hlm. 53.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sudah di atur secara spesifik jadi tidak ada lagi yang perlu di atur secara spesifik di daerah, tinggal pelaksanaannya saja yang perlu dilakukan” 17
Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe dari perspektif yuridis dapat dilihat  berdasarkan  landasan  pelaksanaan  sistem  pendidikan  di  Kabupaten Konawe,  landasan  yuridis  pelaksanaan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  pada jalur,  jenjang  dan  satuan  pendidikan  serta  pencapaian  standar  nasional pendidikan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  rumusan  peraturan  perundang- undangan. Sebagaimana tersurat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  bahwa:  “Pendidikan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan nasional yang juga menjadi kiblat pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe.
Landasan  hukum  Pelaksanaan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  tidak hanya  diatur  dalam  Pasal  31  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti yang telah diuraikan di  atas,  namun  hal  lain  mengenai  sektor  pendidikan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  dan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.
3.2 Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Pendidikan  di  Kabupaten Konawe
Dalam  menyelenggarakan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  pemerintah daerah  mempunyai  institusi,  yaitu  Dinas  Pendidikan  yang  kemudian dipercayakan untuk melaksanakan segala agenda-agenda yang  berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan.
Adapun  struktur  organisasi  Dinas  Pendidikan  sebagai  badan  pelaksana pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  mempunyai  struktur  organisasi  dan  tugas tugas masing-masing, yaitu: 18

## Kepala Dinas
Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan  pengawasan,  evaluasi  dan  penyelenggaraan  kegiatan  Dinas  Pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Perencanaan  program  bidang  pengembangan,  pendidikan  dasar  dan menengah, tenaga pendidikan dan kependidikan, pendidikan non formal dan informal serta kesekretariatan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
17 Hasil  Wawancara  bersama  Ketua  DPRD  Kabupaten  Konawe,  Pernyataan  yang  serupa  disampaikan  juga  oleh Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Konawe, Kamis, 22 November 2018, Pukul 08.30 Wita.
18 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2018
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
f. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan  bidang tugasnya.
g. Selain  itu  Kepala  Dinas  berwenang  menandatangani  ijin  bidang  pendidikan yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

## Sekretaris
Sekretaris  mempunyai  tugas  melaksanakan  perencanaan,  pelaporan,  umum, kepegawaian  dan  keuangan.  Dalam  menyelenggarakan  tugasnya,  Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program;
b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
d. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  sesuai  bidang tugasnya.
Subag Umum dan Kepegawaian
a. Melaksanakan  pelayanan  surat  menyurat,  kearsipan,  perpustakaan  dan dokumentasi;
b. Melaksanakan pengelolaan barang;
c. Melaksanakan administrasi kepegawaian; dan
d. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Sekretaris  sesuai  dengan bidang tugasnya.
Subag Keuangan dan Perlengkapan
a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran dan perlengkapan;
b. Mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan;
c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan
d. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Sekretaris  sesuai  dengan bidang tugasnya.
Subag Perencanaan
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
b. Menerima  dan  mengkoordinasikan  tindaklanjut  peleyanan  permohonan perijinan ( front office ) dan pengaduan masyarakat dibidang pendidikan;
c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
d. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Sekretaris  sesuai  dengan bidang tugasnya.
Bidang PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
a. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas  membantu  Kepala  Dinas  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  Tenaga  Kependidikan,  Peningkatan  Mutu, Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penyelenggaraan  pembinaan  pegawai  pada  lingkup  Bidang  Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
c. Penyelenggaraan  perencanaan  bahan  penetapan  kebijakan  operasional, perencanaan  strategis,  koordinasi,  sinkronasi,  dan  fasilitasi  peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kabupaten/Kota; dan
d. Menyelenggaraan  penetapan  penyusunan  laporan  dan  pertanggung jawaban  atas  pelaksanaan  tugasnya,  sesuai  dengan  ketentuan  dan standar yang ditetapkan.
Bidang Pendidikan Dasar dan Prasekolah
a. Bidang  Pendidikan  Dasar  dan  Prasekolah  mempunyai  tugas  pokok penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dibidang  pendidikan  dasar meliputi  pembiayaan,  kurikulum,  kebijakan  dan  standar,  pendidik  dan tenaga  kependidikan,  pengendalian  mutu  pendidikan  serta  sarana  dan prasarana pendidikan dasar;
b. Penyusunan  program  kerja  Bidang  Pendidikan  Dasar  dan  Prasekolah sesuai dengan Renstra Dinas;
c. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau,  mengevaluasi  dan  mengendalikan  penyelenggara,  satuan, jalur, dan jenis pendidikan dasar dan Prasekolah;
d. Penyelenggaraan  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian,  evaluasi  dan pelaporan  kegiatan Bidang; dan
e. Pelaksanaan  tugas  lain  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  yang  diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang DIKMEN (Pendidikan Menengah) a. Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dan  tugas  pembantuan dibidang  pendidikan  menengah  dan  kejuruan  meliputi  pembiayaan, kurikulum,  kebijakan  dan  standar,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, pengendalian  mutu  pendidikan  serta  sarana  dan  prasarana  pendidikan menengah dan kejuruan;
b. Penyusunan  program  kerja  Bidang  Pendidikan  Menengah  dan  Kejuruan sesuai dengan Renstra Dinas;
c. Pelaksanaan  pembiayaan,  kurikulum,  sarana  dan  prasarana,  pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan menengah dan kejuruan;
d. Penyelenggaraan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang BNF (Pendidikan Non Formal)
a. Menyelenggarakan  pembinaan,  bimbingan,  arahan  dan  penegakan disiplin kepada Pegawai pada lingkup Bidang Non Formal;
b. Menyelanggarakan  penyusunan  rencana  kegiatan  dan  program  kerja pada Bidang Non Formal;
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
c. Menyelenggarakan  penyiapan  bahan  perancangan  strategis,  grand design,  kebijakan  operasional  Pendidikan  Non  Formal,  sesuai  dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
d. Menyelenggarakan  penyusunan  laporan  dan  pertanggungjawaban  atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang diterapkan.
Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  sebagaimana  tujuan  pendidikan  nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe mempunyai Visi dan Misi. 19
Visi : Terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan mutu pendidikan yang berakar pada budaya bangsa.
Misi :
a. Meningkatkan  ketersediaan  layanan  pendidikan  pada  semua  jenjang pendidikan.
b. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan.
c. Meningkatkan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan.
d. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan.
e. Meningkatkan kepastian memperoleh layanan pendidikan.
Adapun  jumlah  satuan  pendidikan  dari  masing-masing  satuan  pendidikan  yang ada di Kabupaten Konawe berdasarkan data adalah seperti tabel berikut : 20
Tabel II Jumlah Satuan Pendidikan di Kabupaten Konawe Satuan Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid/Siswa TK 159 5.700 SD 284 35.250 SLTP 84 12.897 SLTA 43 7.476

## Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe 2013
Program-program  pembangunan  dalam  sektor  pendidikan  di  Kabupaten Konawe  menegaskan  adanya  upaya  pemerataan  pendidikan,  peningkatan pelaksanaan  pendidikan,  serta  perbaikan  sistem  pendidikan.  Dalam  konteks pemerataan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  secara  umum  disampaikan  oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe antara lain adalah: 21
a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
b. Penerapan  alternatif  pelayanan  pendidikan  khusus  bagi  masyarakat- masyarakat kurang mampu;
c. Pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan; dan
d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai program pendidikan.
19 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
20 Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, Konawe dalam Angka, Konawe in Figures , 2018, hlm. 100.
21 Hasil Wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, Senin, 26 November 2018, Pukul 10.00 Wita.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Sementara  itu,  beberapa  kegiatan  pokok  yang  diupayakan  yang  berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Konawe, yaitu: 22
a. Kemampuan  peningkatan  profesional  dan  kesejahteraan  guru  serta  tenaga kependidikan lainnya;
b. Penyusunan  kurikulum  yang  berbasis  kompetensi  dasar  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah;
c. Peningkatan  penyediaan,  penggunaan  dan  perawatan  sarana  dan  prasarana pendidikan;
d. Peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  proses  belajar  mengajar  antara  lain melalui pemerataan mutu sekolah di daerah; dan
e. Peningkatan  pengawasan  dan  akuntabilitas  kinerja  kelembagaan  sehingga peran  dan  tanggungjawab  sekolah,  pemerintah  daerah,  termasuk  lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Menurut  pernyataan  Ketua  DPRD  Kabupaten  Konawe,  untuk  keberhasilan pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  setidaknya  ada  empat  hal  yang dipersiapkan, yaitu: 23
a. Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  desentralisasi  pendidikan  di tingkat daerah sampai pada tingkat kelembagaan;
b. Pembinaan kemampuan daerah dalam melaksanakan pendidikan;
c. Pembentukan  perencanaan  unit  pendidikan  yang  bertanggungjawab  untuk perencanaan pendidikan; dan
d. Perangkat sosial berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan di daerah.
Ini  berarti  bahwa  apabila  hal-hal  tersebut  di  atas  belum  mendapat perhatian  secara  optimal,  bisa  dipastikan  pelaksanaan  pendidikan  akan  menuai berbagai kendala. Jadi dalam upaya membangun sistem pendidikan di Kabupaten Konawe  sangat  bergantung  bagaimana  pemahaman  pimpinan  daearah.  Dalam hal ini bargaining yang kuat dari semua komponen dan stake holders pendidikan sangat diperlukan.
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan  pendidikan  di  Kabupaten Konawe  adalah  sebuah  proses  penyelenggaraan  dimulai  dari  dari  perencanaan, diikuti  oleh  pengorganisasian,  pengarahan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan penialaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya.
a. Pelaksanaan Pendidikan dalam Usaha untuk Melakukan
Pengelolaan/Pelaksanaan Sistem Pendidikan
1) Perencanaan Pendidikan;
2) Pengorganisasian Pendidikan;
3) Pengarahan Kegiatan Pendidikan;
4) Pelaksanaan Pendidikan;
5) Pemantauan Kergiatan Pendidikan (Monitoring dan Evaluasi); dan
22 Ibid .
23 Hasil Wawancara bersama Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Rabu, 28 November 2018, Pukul 09.00 Wita.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
6) Penilaian Kegiatan Pendidikan.
b. Perhatian  Pemerintah  dalam  Usaha  untuk  Melakukan  Pengelolaan  Sistem Pendidikan
1) Organisasi Pendidikan Kabupaten Konawe;
2) Administrasi Pendidikan;
3) Manajemen Kurikulum;
4) Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5) Pembiayaan Pendidikan;
6) Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
7) Komite Sekolah.
3.3 Faktor-faktor  yang  menjadi  Kendala  dan  Solusinya  dalam  Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Konawe
1. Faktor Kurikulum Masing-masing  daerah  mempunyai  kesiapan  dan  kemampuan  yang berbeda-beda  dalam  pelaksanaan  pendidikan.  Situasi  seperti  ini  dapat  memacu terciptanya  pengangguran  lulusan  akibat  tidak  relevannya  kurikulum  dengan kondisi daerah. “karena pada dasarnya kurikulum bersifat nasional yang disusun secara  nasional  pula,  secara  otomatis  kurikulum  yang  telah  ditetapkan  secara nasional  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  daerah,  meskipun  daerah  masih mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  pengembangan  kurikulum,  namun pengembangan itu tidak mesti harus keluar dari koridor yang telah ditentukan.” 24 Oleh karena itu, solusi untuk menghadapi persoalan tersebut adalah bahwa penerapan kurikulum untuk menunjang pelaksanaan pendidikan harus ditunjang dengan:
a. Tersedianya tenaga pengajar yang kompoten;
b. Tersedianya  fasilitas  fisik  atau  fasilitas  belajar  yang  memadai  dan menyenangkan;
c. Adanya  penunjang  pendidikan,  seperti  administrasi,  pembimbing, pustakawan dan laboratorium;
d. Tersedianya dana yang memadai;
e. Pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan
f. Kepemimpinan pendidikan yang visioner, transparan dan akuntabel.
2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan  SDM  di  Kabupaten  Konawe  memang  masih  kurang.  Sebab, pimpinana  daerah  yang  kekuasaannya  sangat  besar  untuk  daerah  tersebut kadang-kadang  menempatkan  orang-orangnya  secara  serampangan  dan  masih kurang memperhatikan aspek profesionalisme.
Kendala  tersebut  seperti  dalam  pengangkatan  pengelola  pendidikan  yang tidak memperhatikan latar belakang dan profesionalisme. Seperti pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan di angkat dari mantan Camat. Meskipun mantan pejabat
24 Hasil Wawancara bersama Salah Satu Kepala Sekolah, Kamis 29 November 2018, Pukul 11.00 Wita.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tersebut  pernah  mengurus  kepentingan  publik,  namun  tetap  saja  akan mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dengan  mengurus  lembaga  pendidikan yang di dalamnya berkecimpung peserta didik dan pendidik.
Untuk  itu,  solusi  yang  ditawarkan  untuk  menghadapi  persoalan  tersebut bahwa  sebaiknya  pengelolaan  SDM  di  Kabupaten  Konawe  harus  benar-benar dilaksanakan  dengan  menempatkan  pejabat  kependidikan  berdasarkan  latar belakang dan profesionalisme kerja yang dimilikinya. Dengan menempuh jalur ini pembangunan pendidikan yang menjadi cita-cita daerah dapat terwujud, bahkan akan menambah nilai positif pada tingkat nasional.
3. Faktor Dana dan Ekonomi Masyarakat
Masih banyaknya anak yang tidak mengikuti pendidikan dasar dikarenakan mahalnya  biaya  pendidikan  yang  harus  dibayar.  Sehingga  menimbulkan  kesan bahwa  pendidikan  merupakan  bagian  dari  pembangunan  yang  belum diprioritaskan.
“Pendidikan  itu  mahal  karena  mahalnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan masyarakat  untuk  mengenyam  bangku  pendidikan.  Mahalnya  biaya  pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin  tidak  memiliki  pilihan  lain  kecuali  tidak  bersekolah.  Orang  miskin  tidak boleh  sekolah.  Untuk  masuk  TK  dan  SDN  saja  saat  ini  dibutuhkan  biaya  Rp 500.000,-  sampai  Rp 1.000.000,-  Bahkan  ada  yang  memungut  di  atas  Rp  1  juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.” 25
Berkaitan  dengan permasalahan biaya  pendidikan  seharusnya pemerintah melakukan  agenda  kebijakan  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius  dengan solusi:
1. Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan;
2. Aspek keadilan dalam alikasi anggaran; dan
3. Aspek efisiensi dalam penggunaan anggaran. Oleh  sebab  itu,  solusi  untuk  pembangunan  pendidikan  di  Kabupaten Konawe harus benar-benar memperhatikan norma-norma hukum yang berkaitan dengan  pendidikan  terutama  kewajiban  pemerintah  dalam  membiayai kebutuhan  pendidikan  peserta  didik.  Di  lain  pihak  perlu  ada  keseriusan  dan komitmen  pemerintah  Kabupaten  Konawe  untuk  mengawal  dan  benar-benar menjalankan  proses  pendidikan  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi.
4. Faktor Pemerintah Daerah
Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  landasan  hukum  pelaksanaan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  masih mengacu pada peraturan pusat secara umum, sehingga pelaksanaan pendidikan di  daerah  masih  belum  bersifat  lokal  karena  pengembangan  peraturan  dari
25 Hasil  Wawancara  bersama  Salah  Satu  Warga  Kabupaten  Konawe,  anaknya  terpaksa  harus  putus  sekolah  karena tidak mampu membayar biaya pendidikan disekolah, 29 November 2018, Pukul 15.00 Wita.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pemerintah  pusat  ke  peraturan  daerah  masih  belum  dilaksanakan  secara maksimal.
Oleh  sebab  itu,  solusi  yang  baik  untuk  memaksimalkan  pembangunan sektor  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  idealnya  pemerintah  harus  lebih memfokuskan  diri  dalam  pembuatan  produk  peraturan  yang  bersifat  khusus mengatur  sektor  pendidikan  yang  hanya  berlaku  secara  lokal  di  wilayah  hukum Kabupaten  Konawe,  seperti  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Bupati  dan  lain-lain. Dengan  ini  dapat  menyederhanakan  permasalahan  pelaksanaan  pendidikan  di Kabupaten  Konawe  serta  mempermudah  pelaksanaan  pendidikan  karena  ada produk hukum daerah yang secara spesifik mengaturnya. Ini berarti bahwa tugas dan beban pemerintah daerah dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan  berat,  terutama  bagi  daerah  yang  kemampuan  diri  dan  sumber  daya pendidikannya kurang.
4. KESIMPULAN
a. Pelaksanaan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  dari  perspektif  yuridis  dapat dilihat  berdasarkan  landasan  pelaksanaan  sistem  pendidikan  itu  sendiri, landasan  yuridis  pelaksanaan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  pada  jalur, jenjang dan satuan pendidikan serta pencapaian standar nasional pendidikan. Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  rumusan  peraturan  perundang-undangan. Sebagaimana  tersurat  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  Undang-undang  Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  Peraturan Pemerintah  serta  Peraturan  Mentri  Pendidikan  Nasional  maupun  peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.
b. Dalam  konteks pemerataan pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  secara  umum disampaikan  oleh  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Konawe  antara  lain adalah:  1)  Peningkatan  sarana  dan  prasarana  pendidikan;  2)  Penerapan alternatif  pelayanan  pendidikan  khusus  bagi  masyarakat-masyarakat  kurang mampu;  3)  Pelaksanaan  revitalisasi  satuan  pendidikan;  dan  4)  Peningkatan peran  serta  masyarakat  dalam  berbagai  program  pendidikan.  Proses penyelenggaraan pendidikan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan/pelaksanaan  sistem  pendidikan  yang  dimulai  dari:  1) Perencanaan  Pendidikan  2)  Pengorganisasian  Pendidikan;  3)  Pengarahan Kegiatan  Pendidikan;  4)  Pelaksanaan  Pendidikan;  5)  Pemantauan  Kegiatan Pendidikan (Monitoring dan Evaluasi); dan 6) Penialaian Kegiatan Pendidikan tentang  usaha  sekolah  untuk  mencapai  tujuannya.  Untuk  mendukung pelaksanaan  pendidikan  dalam  melakukan  usaha  untuk  pengelolaan  sistem pendidikan  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan,  antara  lain:  1) Organisasi Pendidikan; 2) Administrasi Pendidikan; 3) Manajemen Kurikulum; 4)  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan;  5)  Pembiayaan  Pendidikan;  6) Pelaksanaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS);  dan  7)  Komite  Sekolah (Dewan Pendidikan).
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
c. Pelaksanaan  pendidikan  di  Kabupaten  Konawe  telah  dilaksanakan  dengan memperhatikan  mekanisme  pelaksanaannya,  namun  tidak  menutup kemungkinan  ada  bebrapa  faktor  penghambat  dan  ini  merupakan  kesulitan bagi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pendidikan.  Faktor-faktor tersebut yaitu: 1) Faktor kurikulum; 2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM); 3) Faktor dana dan ekonomi masyarakat; dan 4) Faktor Pemerintah Daerah.

## 5. REFERENSI
BUKU: Anonymous. 2004. Madrasah Aliyah Kejuruan Arah dan Prospek Pengembangan .
Dirjen Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
Asshiddiqie, J. 2006. Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia , Lustrum XI Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Konawe, Konawe dalam Angka , Konawe in Figures 2014, BPS Kabupaten Konawe, 2014.
Gaffar,  M.F.  1987. Perencanaan Pendidikan : Teori dan Metodologi ,  Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi. PPLPTK. Jakarta.
Hasbullah.  2010. Otonomi  Pendidikan:  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Implikasinya  terhadap  Penyelenggaraan  Pendidikan. Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Ihsan, F. 2010. Dasar - Dasar Kependidikan . Rineka Cipta. Jakarta.
Mastuhu.  2003. Menata  Ulang  Pemikiran  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam Abad 21. Safiria Insania Press. Yogyakarta. Pusat Pengembangan Kurikulum. 2003. Kurikulum 2004 Kerangka Dasar (Draft) . Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
Suharto,  E.  2007. Kebijakan  Sosial  sebagai  Kebijakan  Publik. Penerbit  Alfabeta Bandung. Bandung.

## SUMBER INTERNET
liputan6.com,http://health.liputan6.com/read/2130132/kartu-indonesia-pintar- untuk-apa-dan-siapa. Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tahun 2012.
http://bos.kemdikbud.go.id/home/about.
Soedijarto, Mengkritisi Peraturan Perundang - Undangan di  Bidang Pendidikan dan Hak Yayasan yang Terancam Bubar ,  (Makalah  dalam  Seminar Nasional  yang  diselenggarakan  oleh  Asosiasi  Badan  Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI), Jakarta: T.T.
_____  , Tercapainya  Tujuan  Pendidikan  Nasional  Sebagai  Ukuran  bagi Pendidikan yang Bermutu dan Implikasinya, Sumber: http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2037- 41Tercapainya%20Pendidikan%20Nasional.pdf
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id