PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NO 3 TH 2018 TENTANG BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT Ahmad Royani, S.H.,M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan royanilaw@gmail.com

## ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang  Bimbingan,  Pengawasan,  dan  Pelaporan  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak. Pengangkatan  anak  harus  dilakukan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  proses pengangkatan  anak  harus  melalui  penetapan  Pengadilan  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan  pengadilan  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  yang  merugikan  baik  bagi  anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya  hubungan  anak  angkat  dengan  anggota  keluarga  lain  dalam  hal  pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang- undangan.  Dengan  adanya  penetapan  pengadilan  atas  pengangkatan  anak  ini  menjadikan anak  angkat  mendapat  kepastian  hukum  yang  sangat  penting  didalam  statusnya  sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.
Kata kunci : Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak, Penetapan Pengadilan

## I. PENDAHULUAN
Anak  perlu  mendapat  perlindungan atas kepentingan hukumnya dalam memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan hak  haknya  serta  adanya  perlakuan  tanpa diskriminasi.  berdasarkan  undang  undang No  35  tahun  2014  tentang  perlindungan anak  yang  di  maksud  perlindungan  anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  orang  tua  tersebut.  Kemudian rela memberikan anaknya pada orang orang lain yang lebih mampu atau kepada yayasan untuk  di  didik  dan  di  pelihara  agar mendapat  kesejahteraan  seperti  yang  di harapkan.
Di  lain  pihak  pasangan  suami  istri yang  tidak  dapat  mempunyai  anak sedangkan masyarakat umum masih beranggapan  bahwa  suatu  keluarga  belum lengkap  bilamana  belum  di  hasilkan keturunan  dari  perkawinannya    sehingga wajar apabila sepasang suami istri senantiasa mendambakan kehadiran seorang  anak  dalam  kehidupan  rumah tangganya.  Untuk  dapat  mewujudkan keinginan tersebut tak jarang para pasangan suami istri tersebut mengambil anak , baik dari anggota kelurganya maupun orang lain untuk di jadikan anak angkatnya.
Pada  prakteknya  pihak  pihak  yang melakukan  pengangkatan  anak  bukan
hanya  pasangan  suami  istri  saja  tetapi  ada pula  yang  di  lakukan  seorang  yang  tidak terkait  dalam  perkawinan  yang  sah  atau orang  yang  belum  menikah  dan  menurut SEMA  No.  6  tahun  1983  tentang penyempurnaan  pemeriksaan  permohonan pengesahan  atau  pengangkatan  anak. Pengangkatan anak yang demikian tersebut diperbolehkan.
Dalam  pengangkatan  anak  ini demi kepentingan orang tua yang mengangkat  dengan  sejumlah  motif  yang ada di belakangnya dapat di penuhi dengan baik  di  satu  pihak  sedang  di  pihak  lain kepentingan anak yang di angkat atas masa depanya  yang  lebih  baik  harus  lebih terjamin kepastiannya.
Tujuan dari pengangkatan anak pada mulanya adalah untuk meneruskan keturunan  mana  kala  di  dalam  suatu perkawinan tidak dapat diperoleh keturunan.  Ini  merupakan  motivasi  yang dapat di benarkan dan merupakan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran  seorang  anak  dalam  pelukan keluarga.
Namun dalam seiring dengan perkembangan  masyarakat  sekarang  ini menunjukkan bahwa tujuan dari pengangkatan anak tidak lagi semata mata
1 Zaini Muderis, 1985, Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum, bina aksara jakarta hlm 18.
atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam ke dari situ. 1
Namun pada saat ini yang terpenting dalam  pengangkatan  anak  ini  adalah  demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana  di  nyatakan  dalam  (pasal  39 ayat  (1)  UU  No.  35  tahun  2014)  tentang perlindungan anak yaitu bahwa pengangkatan anak hanya dapat di lakukan untuk  kepentingan  yang  terkait  bagi  anak dan  di  laksanakan  berdasarkan  adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebutuhan  akan  pengangkatan anak  dalam  masyarakat  kian  hari  kian bertambah  sehingga  dirasa  perlu  adanya jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan  anak  di  mana  jaminan tersebut  hanya  bisa  di  dapat  setelah memperoleh  suatu  putusan  pengadilan, melalui  putusan  pengadilan  tersebut  di harapkan dapat diperoleh pedoman- pedoman,  petunjuk  arah  serta  kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak  dan  hakim  sebagai  pihak  yang memegang    peranan  penting  yang  akan menetapkan atau memutuskan di kabulkan atau permohonan pengangkatan anak yang di  ajukan  ke  pengadilan  tentunnya  tidak akan  bertindak  gegabah  karena  hak  ini
sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan  anak  untuk  masa  yang  akan datang.  Karena  yang  di  jadikan  tujuan utama  dalam  pengangkatan  anak  adalah untuk  kepentingan  kesehjahtraan  anak dalam menghadapi kasus kasus pengangkatan  anak,  perlu  di  perhatikan adalah dengan pengangkatan anak tersebut akan  terjamin  kehidupan  perkembangan secara  wajar  dan  kesejahteraan    si  anak tersebutlah  yang  hendaknya  di  jadikan pegangan dalam 2
Mengingat  di  Indonesia    belum mempunyai  undang  undang  mengenai pengangkatan  anak  yang  berlaku  umum atau  bersifat  nasional,  maka  di  Indonesia masih  tedapat  keaneragamaan  dalam pengaturan pengangkatan anak. Di Indonesian  terdapat  tiga  ketentuan  hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu berdasarkan hukum berat yang di atur dalam  stb  1917  nomer  129  yang  berlaku bagi golongan tionghoa.
Oleh karena itu adanya perbedaan ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan  anak  maka  sering  sekali timbul permasalahan yang berkaitan dengan  setatus  anak  angkat  dan  akibat hukum dari pengangkat anak. Apabila kita cermati  maka  dari  ketiga  ketententuan hukum  yang  mengatur  pengangkatan  anak
2 Ibid, hlm. 8
3 Fauzan, Hukum Pengangkatan anak, Kencana,2008J,akarta, hlm. 44.
di  Indonesian  tersebut  masing  masing mempunyai  perbedaan  dalam  hal  setatus anak angkat dan akibat hukum pengangkatan anak terutama yang menyangkut tentang warisan.
Menurut  Thamrin  Nasution,  orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung  jawab  dalam  suatu  keluarga atau  tugas  rumah  tangga  yang  dalam kehidupan  sehari-hari  disebut  sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua  merupakan  orang  dewasa  yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan 3 Tugas orang tua ialah melengkapi  dan  mempersiapkan  anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan  bimbingan  dan  pengarahan yang dapat membantu  anak dalam menjalani  kehidupan.  Dalam  memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda  pada  masing-masing  orang  tua kerena  setiap  keluarga  memiliki  kondisi- kondisi  tertentu  yang  berbeda  corak  dan sifatnya  antara  keluarga  yang  satu  dengan keluarga yang lain
4

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang  di lakukan  adalah  yuridis  normatif  (hukum normatif). Metode penelitian hukum
4 M.  Budiarto,  S,H,  1991,  Pengangkatan Anak  Ditinjau  dari  segi  hukum,  Akapres,  jakarta, hlm. 14
normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitia ilmia yang menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari sisi normatifnya 5 . Oleh karena itu penelitian  hukum  ini  di  fokuskan  untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah kaidah  atau  norma  norma  dalam  hukum positif,  yakni  nirma  hukum  yang  terkait dalam  kedudukan  anak  angkat  dan  akibat hukum dari pengangkatan anak.

## III. HASIL PEMBAHASAN
Hingga saat ini peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak belum ada, sehingga belum  ada  pengangkatan  yang  pasti mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan
anak.
Berdasarkan wawancara terhadap hakim yang menangani pemohonan pengesahan  pengangkatan  anak,  hakim menyatakan  bahwa  pengangkatan  anak menimbulkan  akibat  hukum  sebagai mana yang telah dirintis oleh pengadilan yang sebelumnya :
1. Kekuasaan orang tua Dengan disahkanya pengangkatan anak melalui penetapan  pengadilan,  maka kekuasaan  orang  tua  tersebut berisi kewajiban untuk mendidikdan memelihara
anaknya.
5 Jhony ibrahim, teori dan metode penelitian hukum  normatif,  banyumedia  publishing,  malang 2006 hlm 57.

## 2. Kewajiban alimentasi
Oleh karena setelah dilakukanya pengangkatan  anak  si  anak tersebut tinggal untuk diasuh dan dipelihara oleh orang tua angkatnya  dan  berada  di  dalam kekuasaan  orang  tua  angkatnya, maka  kewajiban  alimentasinya antara  anak  dengan  orang  tua kandungnya beralih kepada orang tua angkatnya.
3. Pewarisan Dalam  masalah  pewarisan  bagi anak angkat, biasanya tergantung pada  ketentuan  hukum  dimana para  pihak  dalam  pengangkatan anak  tersebut  menundukan  diri karena  di  Indonesia  sendiri belum ada ketentuan perundang- undangan yang mengatur tersebut.
Mengenai  status  atau  kedudukan anak  angkat,  hakim  mengatakan  bahwa hal  tersebut  tergantung  pada  motivasi dan  tujuan  dilakukannya  pengangkatan anak, adat istiadat yang belaku dan juga agama  yang  dianut  oleh  para  pihak dalam pengangkatan anak. Berdasarkan keterangan  yang  berhasil  di  dapatkan, maka dengan disahkanya pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan tidak berarti  anak  tersebut  berkedudukan sebagai penerus keturunan dari orang tua angkatnya.
Apabila  dalam  pelaksanaannya pengangkat  anak tersebut menimbulkan akibat  sebagai berikut :
1. anak  angkat  menggunakan  nama keluarga dari orang tua angkatnya.
2. anak  angkat  dianggap  sebagai anak  kandung  dan  orang  tua angkatnya  dan  berkedudukan sebagai  ahli  waris  dan  orang  tua angkatnya.
3. hubungan  perdata  antara  anak angkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali.
Maka pengangkatan anak tersebut  cenderung  tunduk  pada hukum perdata barat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka, pengangkatan  anak  merupakan  salah  satu dari  peristiwa  penting  untuk  dicatat  dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan  dengan  Peristiwa  Penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang RI  Nomor  23  tahun  2006  tentang administrasi kependudukan adalah kejadian yang  dialami  oleh  seseorang,  kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung  jawab  dan  berwenang  dalam urusan Administrasi Kependudukan.
Pengertian  Pencatatan  Sipil  menurut  pasal 1  angka  15  adalah  :  pencatatan  peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register  catatan  sipil  oleh  unit  kerja  yang mengelola  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil.  Khusus  menyangkut
pencatatan  pengangkatan  anak,  harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan  (khusus  bagi  non  muslim)  dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim).
Sebagai  dasar  untuk  dibuat  catatan pinggir  pada  kutipan  akta  kelahiran  anak angkat  tersebut.  Dengan  demikian  anak angkat  tidak  memiliki  dua  kutipan  akta kelahiran,  tetapi  hanya  satu  dengan tambahan catatan pinggir  yang merupakan catatan  mengenai  perubahan  status  atas terjadinya  peristiwa  penting  dalam  bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan  (dihalaman/bagian  muka atau  belakang  akta)  oleh  Pejabat  Pencatat Sipil.  Pemerintah  juga  bertanggung  jawab dalam  perlindungan  terhadap  hak  anak angkat  melalui  Pencatatan  pengangkatan anak.  Orang  tua  angkat  diharapkan mencatatkan  pengangkatan  anak,  yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang  kemudian  dalam  dimensi  pencatatan sipil  berupa  pembuatan  catatan  pinggir  di Kutipan  Akta  Kelahiran.  Catatan  pinggir pada  kutipan  akta  kelahiran  merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan pemberlakuan Undang-undang  Nomor  23  tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  dan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
Untuk  memberikan  perlindungan  bagi anak  angkat  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  melakukan  pengangkatan  anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh  kepastian  hukum,  keadilan, legalitas  dan  juga  dokumen  hukum. Dokumen  inilah  yang  akan  menyatakan bahwa  telah  terjadi  pengangkatan  anak secara legal.

## IV. KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  anak angkat  tidak  dapat  diberikan  karena  tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi  dasar  bahwa  pengangkatan  anak telah  dilakukan  dan  sah  menurut  hukum. Maka  penting  adanya  penetapan  dari pengadilan,  karena  dengan  begitu  anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa  penetapan  pengadilan  yang  akan menguatkan  serta  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  pemerintah apabila  suatu  saat  terjadi  masalah  hukum. Dalam  hal  ini  pemerintah  juga  berperan penting  demi  tegaknya  hukum  mengenai pengangkatan  anak  agar  hak-hak  anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan.
DAFTAR BACAAN
Fauzan,  Hukum  Pengangkatan  anak, Kencana,2008,Jakarta
Jhony ibrahim, teori dan metode penelitian hukum normatif, banyumedia publishing, malang 2006
M.  Budiarto,  S,H,  1991,  Pengangkatan Anak  Ditinjau  dari  segi  hukum, Akapres, jakarta
Zaini  Muderis,  Adopsi  suatu  tinjauan  dari tiga sistem hukum, bina aksara, 1985, jakarta