Legal Analysis of Compensation for Infringement of Trademarks of Non- Synonymous Goods in Indonesia

## Fransisca Giovany Andri
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto 53122 fransiscagiovanyandri@gmail.com

## ABSTRACT
This paper abstracts on damages for infringement of marks of non-similar goods, the protection for trademarks has been regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, yet in reality, infringements against trademarks still occur. This research  discusses  the  application  of  the  first-to-file  principle  and  compensation  in  cases  of dissimilar goods trademark infringement. The research employs a normative juridical research method with a legislative approach. The legal sources utilized are secondary data obtained from literature  materials,  with  primary  legal  materials including Decision  Number  836  K/Pdt.Sus- HKI/2022 and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The data analysis method used in this research is qualitative normative analysis. The research findings indicate that the first-to-file principle is applied not only to trademark registration for similar  goods  but  also  to  dissimilar  goods.  The  compensation  that  can  be  awarded  to  the legitimate trademark owner is immaterial compensation, the amount of which is determined by the judge considering the positions of the parties involved. The Directorate General of Intellectual Property in examining trademark registration applications must be more meticulous, and judges, in determining the amount of immaterial compensation, must prioritize justice.
Keywords : Compensation; Trademark Infringement; Dissimilar Goods

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mengabstraksi  tentang  ganti  rugi  atas  pelanggaran  merek  barang tidak sejenis,  Perlindungan  bagi  merek  telah  diatur  dalam  Undang-undang  No.  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  namun  dalam  kenyataannya  pelanggaran  terhadap merek masih terjadi. Penelitian ini membahas penerapan prinsip first to file dan pemberian ganti rugi dalam kasus pelanggaran merek barang tidak sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dengan bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Metode  analisa  data  pada  penelitian  ini  yaitu normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file diterapkan tidak hanya  terhadap  pendaftaran  merek  untuk  barang  sejenis  namun  juga  berlaku  bagi  barang tidak  sejenis.  Ganti  rugi  yang  dapat  diberikan  bagi  pemilik  sah  merek  adalah  ganti  rugi immateriil dengan besaran yang ditetapkan hakim dengan mempertimbangkan kedudukan para pihak. DJKI dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek harus lebih teliti lagi dan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2130 - 2144  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6972
bagi  hakim  dalam  memutus  besarnya  ganti  rugi  immateriil  harus  mengutamakan  nilai keadilan.
Kata Kunci: Ganti Rugi; Pelanggaran Merek; Barang Tidak Sejenis

## PENDAHULUAN
Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara, karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau  jasa  yang  sejenis.  Sehingga  masyarakat  dapat  mengerti  serta  dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Merek mempunyai arti yang sangat penting oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak  atas  merek  kepada  pemegang  merek  terdaftar. 1 Suatu  merek  jika  ingin mendapatkan  perlindungan  dan  memperoleh  hak  eksklusif,  maka  merek  tersebut harus  didaftarkan  ke  kantor  Ditjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Terdapat  dua macam  sistem  dalam  pendaftaran  merek  yaitu  sistem  pendaftaran  deklaratif  dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit  dengan  adanya  pemakaian  yang  pertama.  Sistem  deklaratif  ini  menganut prinsip first  to  use ,  yaitu  bahwa  fungsi  pendaftaran  itu  tidaklah  memberikan  hak, melainkan  hanya  memberikan  dugaan  atau  sangkaan  menurut  undang-undang bahwa  orang  yang  mereknya  terdaftar  itu  merupakan  yang  berhak  sebenarnya sebagai  pemakai  pertama  dari  merek  yang  didaftarkan.  Sistem  konstitutif  adalah suatu  sistem  yang  mengatakan  hak  merek  itu  baru  terbit  setelah  dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum. Sistem konstitutif ini menganut prinsip first  to  file ,  yaitu  cara  seseorang  memperoleh  hak  merek  tergantung pendaftarannya. 2
Pendaftaran merek di Indonesia menganut stelsel konstitutif. Menurut stelsel konstitutif,  pihak  yang  mendaftarkan  suatu  merek  terlebih  dahulu  adalah  satu- satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak  pendaftar  merek  sebagai  hak  mutlak dalam  pendaftaran  suatu  merek. 3 Stelsel konstitutif ini menganut prinsip first to file yang berarti apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13  Undang-undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, pemohon  yang  permohonannya  diajukan  terlebih  dahulu  dan  terdaftar  terlebih dahulu, maka pihak tersebutlah yang berhak atas perlindungan mereknya. 4 Meskipun pendaftaran merek sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  namun  pada  realitasnya  masih  banyak  kasus
1 Andhika Richardo Kaparang, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Lex Privatum 13, no.2, (2024):1-7.
2 Atika Sandra Dewi, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek di Indonesia”, Jurnal Hukum Kalam Keadilan . 6, no. 1, (2018): 16-29.
3 Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 30. 4 Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 30.
pelanggaran  merek  yang  terjadi.  Pelanggaran  merek  merupakan  perbuatan  yang umumnya  ditengarai  oleh  sebuah  produsen  atau  pelaku  usaha  dengan  modus memproduksi  barang-barang  dengan  mencantumkan  merek  yang  dianggap bereputasi  baik  dan  familier  di  kalangan  masyarakat  luas,  yang  mana  merek  yang ditempeli  pada  produknya  itu  bukan  merupakan  haknya.  Dengan  begitu  pula produsen  atau  pelaku  usaha  itu  tentu  saja  meraih  keuntungan  besar  tanpa mengeluarkan biasa, waktu, dan tenaga untuk membuat dan “membangun” reputasi merek dengan cara memperkenalkan kepada masyarakat. 5
Di Indonesia pernah terjadi suatu kasus sengketa merek Starbucks, di mana dalam sengketa ini melibatkan dua pihak yaitu antara Starbucks Corporation yang berkedudukan  di  Amerika  Serikat  sebagai  Penggugat  dan  PT  Sumatra  Tobacco Trading  Company  yang  berkedudukan  di  Indonesia  sebagai  Tergugat.  Starbucks Corporation mempunyai m erek kopi “Starbucks” dan sudah membuka banyak gerai kopi  di  berbagai  negara  termasuk  di  Indonesia,  sedangkan  PT  Sumatra  Tobacco Trading  Company  merupakan  sebuah  perusahaan  rokok  yang  mempunyai  merek “Starbucks” yang mana merek tersebut memiliki persamaan dengan merek kopi milik Starbucks  Corporation.  PT  Sumatra  Tobacco  Trading  Company  pertama  kali mendaftarkan mereknya pada tahun 1992 dan telah dilakukan perpanjangan pada tahun  2002  dan  2011  sedangkan  Starbucks  Corporation  baru  mendaftarkan mereknya  di  Indonesia  tahun  2005.  Terhadap  kasus  ini,  Mahkamah  Agung  dalam Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan bahwa PT Sumatra Tobacco Trading Company beritikad tidak baik pada waktu mendaftarkan merek “Starbucks” dan membatalkan merek “Starbucks” milik PT S umatra Tobacco Trading Company. Mahkamah  Agung  juga  menyatakan  bahwa  merek  “Starbucks”  milik  Starbucks Corporation merupakan merek terkenal. Pada kasus tersebut barang milik Penggugat dan Tergugat terdaftar di kelas yang berbeda, sehingga perlu dikaji apakah prinsip first to file dapat diterapkan terhadap dua kelas barang yang berbeda jenis. Selain itu, dalam  suatu  pelanggaran  merek  tentunya  ada  pihak  yang  dirugikan  dan  dapat diputus mengenai ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan sehingga dalam pelanggaran merek barang tidak sejenis perlu dianalisis bagaimana pemberian ganti ruginya.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, pertama bagaimanakah penerapan prinsip first to file dalam kasus pelanggaran merek barang tidak sejenis? Lalu yang kedua, bagaimana pemberian ganti rugi dalam kasus pelanggaran merek barang tidak sejenis?

## METODE PENELITIAN
5 Cherry Fajrini Rafli, dan Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek atas  Pemalsuan  Merek  oleh  Pelaku  Usaha  Melalui  Transaksi  Perdagangan  Elektronik  ( E- Commerce )”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 22, (2022): 181-190.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu  pada norma-norma hukum yang terdapat dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan. 6 Penelitian  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengacu pada aturan yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dengan bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  serta  bahan  hukum  sekunder  berupa buku dan jurnal hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang telah diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  diuraikan  dan  dihubungkan  sedemikian  rupa,  untuk  menjawab permasalahan  yang  telah  dirumuskan.  Cara  pengolahan  bahan  hukum  dilakukan secara  deduktif  yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang  bersifat umum  terhadap  permasalahan  konkret  yang  dihadapi. 7 Data  yang  diperoleh  akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok  permasalahan  yang  diteliti  sehingga  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh secara logika. Metode analisa data pada penelitian ini yaitu normatif kualitatif, yaitu dengan  menjelaskan  suatu  kejadian  dengan  mengumpulkan  informasi  yang terperinci. 8 Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  menghimpun  data  melalui penelaahan  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  baik  berupa  dokumen-dokumen  maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Prinsip First to File dalam Kasus Pelanggaran Merek Barang Tidak Sejenis
Sebuah merek merupakan kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek  merupakan  aset  perusahaan  yang  dibangun  dengan  berbagai  upaya  dalam jangka waktu yang bisa jadi cukup lama. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai  dibandingkan  dengan  aset  riil  perusahaan  tersebut. 9 Dengan  demikian, merek  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  dunia  bisnis.  Merek  sangat  erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa.
6 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 12.
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia,
2006), hlm. 12.
8 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (Bandung:  Alfabeta,
2013), hlm. 10.
9 Lindsey Et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: Asian Law Group dan PT Alumni, 2005), hlm. 20.
Fungsi merek dalam dunia perdagangan adalah agar konsumen dapat membedakan hasil  suatu  produk  tertentu  dengan  produk  lainnya  untuk  barang  atau  jasa  yang sejenis. 10 Merek merupakan salah satu aset perusahaan yang nilainya tinggi karena merek merupakan hak kekayaan immateriil (tak berwujud). Merek adalah suatu yang melekat  dan  berkaitan  pada  suatu  produk,  bukan  produk  itu  sendiri  yang  dapat dinikmati secara fisik. Meskipun merek hanya berupa nama maupun tanda tertentu, merek mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi ketika produk terkait dapat menarik  minat  masyarakat. 11 Perlindungan  merek  merupakan  salah  satu  dari  hak milik  industrial  yang  harus  dilindungi.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  ketentuan Article 1 Paris Convention for Protection of Industrial Property yang menyebutkan 12 :
1. The  countries  to  which  this  Convention  applies  constitute  a  Union  for  the protection of industrial property.
2. The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial  designs,  trademarks,  service  marks,  trade  names,  indications  of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.
3. Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only  to  industry  and  commerce  proper,  but  likewise  to  agricultural  and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.
4. Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union, such as patents of importation, patents of improvement, patents and certificates of addition, etc.
Perlindungan  merek  merupakan  salah  satu  agenda  dalam  menjamin pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  negara. Adanya  perlindungan  hukum  bagi  pemilik merek  yang  sah  dimaksudkan  untuk  memberikan  hak  yang  sifatnya  eksklusif (khusus)  bagi  pemilik  merek  ( exclusive  right )  agar  pihak  lain  tidak  dapat menggunakan  tanda  yang  sama  atau  mirip  dengan  yang  dimilikinya  baik  untuk barang  atau  jasa  yang  sama  atau  hampir  sama.  “Hak  khusus  tersebut  cenderung bersifat  monopoli,  artinya  hanya  pemilik  merek  yang  dapat  menggunakannya”. 13 Menurut pendapat Kotler seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani, menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa,
10 Esti  Aryani,  “Pelanggaran  Hak  atas  Merek  dan  Mekanismenya  di  Indonesia” Jurnal Wacana Hukum 10, no. 1, (2012): 117-132.
11 Sujana Donandi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia) (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 12.
12 Rani  Fadhila  Syafrinaldi,  dan  David  Hardiago,  “TRIPs  Agreement  dan  Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia”, Jurnal UIR Law Review 5, no. 1, (2021): 19-29.
13 Agung Sujatmiko, “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Pro Justitia 26, no. 2, (2008): 113-127.
yaitu modal, yang terdiri dari: pertama natural capital (modal alami) seperti misalnya tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; kedua, physical capital (modal fisik), seperti mesin-mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya; ketiga, human capital (modal insani) yakni  nilai  produktif  sumber  daya  manusia,  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI);  dan keempat, social capital (modal sosial) yakni nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi  yang  dibentuk  masyarakat. 14 Pendaftaran  merek  diperlukan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  produsen  pemilik  suatu  barang  atau  jasa. Terdapat dua prinsip yang dikenal dalam pendaftaran merek yaitu prinsip first to use dan first to file . Prinsip first to use memberikan perlindungan bagi pihak pertama yang menggunakan  suatu  merek,  di  mana  menurut  prinsip  ini  yang  memiliki  hak kepemilikan atas suatu merek adalah orang yang pertama kali menggunakan merek tersebut. 15 Prinsip first  to  file memberikan  perlindungan  bagi  pihak  pertama  yang mendaftarkan  suatu  merek,  di  mana  menurut  prinsip  ini  orang  yang  berhak  atas merek adalah pendaftar pertama yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik. 16 Indonesia menganut prinsip first to file dalam sistem pendaftaran merek, sehingga orang  yang  pertama  kali  mendaftarkan  suatu  merek  maka  dia  yang  berhak  atas kepemilikan merek tersebut. Menurut hukum merek di Indonesia suatu merek harus didaftarkan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  sehingga  terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan. 17 Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang- undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada pasal 21 ayat (1)  undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  suatu  permohonan  pendaftaran merek  ditolak  jika  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan 18 :
a. Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau  dimohonkan  lebih  dahulu  oleh  pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
d. Indikasi Geografis terdaftar
14 Sri  Mulyani,  “Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai Collateral (Agunan)  untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3, (2012): 568-577. 15 Damar  Ramadhana Tanjung, Rinitami  Njatrijani &  Bagus  Rahmanda,
“Penerapan Prinsip  “First  to  File”  dalam  Sengketa  Merek  Terkenal”, Jurnal  Law,  Development & Justice Review 6, no. 2, (2023): 111-128. 16 Damar  Ramadhana  Tanjung,  Rinitami  Njatrijani  &  Bagus  Rahmanda,  “Penerapan Prinsip  “First  to  File”  dalam  Sengketa  Merek  Terkenal”,  Jurnal  Law,  Development  &  Justice Review 6, no. 2, (2023): 111-128.
17 Rendy Alexander, “Penerapan Prinsip “First to File” pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya 10, no. 9, (2022): 2110-2121.
18 Raditya Permana, Panduan Kekayaan Intelektual (KI) untuk Pelaku Usaha (Semarang: Saraswati Nitisara, 2017), hlm. 23.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2130 - 2144  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6972
Selain itu, pasal 21 ayat (2) juga mengatur bahwa suatu permohonan merek ditolak jika merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau  nama  badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
b. Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama,  bendera, lambang  atau  simbol  atau  emblem  suatu  negara  atau  lembaga  nasional maupun  internasional,  kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang berwenang
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  pemerintah,  kecuali  atas  persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut 19 :
a. Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
b. Bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum
c. Tidak memiliki daya pembeda
d. Telah  menjadi  milik  umum;  atau  5.  Merupakan  keterangan  atau  berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Pada pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan merek  dapat  ditolak  apabila  diajukan  oleh  pemohon  yang  beritikad  tidak  baik. Maksud dari pemohon yang beritikad tidak baik dalam pasal tersebut yaitu pemohon yang  berniat  mengikuti,  menjiplak,  atau  meniru  merek  pihak  lainnya  guna kepentingan  usaha  yang  dijalankannya,  menyesatkan,  mengecoh  konsumen,  serta memicu kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. 20
Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur perlindungan hukum terhadap barang sejenis, di mana pasal ini berbunyi : “Negara peserta diminta menolak, baik atas dasar perundang-undangan  merek  yang  dimiliki,  atau  atas  dasar  permintaan  pihak berkepentingan,  permintaan  pendaftaran  atau  pembatalan  pendaftaran  dan melarang  penggunaan  merek  yang  sama  dengan  atau  merupakan  tiruan  dari  atau menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang : a. menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara  penerima  pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah  dikenal  luas  sebagai  merek  milik  seseorang  yang  berhak  memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; b. digunakan untuk produk yang
19 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang, 2013), hlm. 11.
20 Ruri  Suci  Muliasari,  Budi  Santoso  dan  Irawati,  “Pelanggaran  Prinsip Itikad  Baik dalam  Sengketa  Merek  Internasional”, Jurnal  Notarius 14,  no.  2,
(2021): 972-989.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2130 - 2144  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6972
sama atau sejenis. 21 Pasal tersebut memberikan perlindungan bagi merek terkenal untuk  barang  sejenis  karena  dapat  menimbulkan  kebingungan  masyarakat. Perlindungan barang yang tidak sejenis kemudian diakomodir dalam pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement . Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Pasal 6 bis Konvensi Paris berlaku juga untuk barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk mana  suatu  merek  didaftarkan,  sepanjang  penggunaan  dari  merek  dagang  yang bersangkutan untuk barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan memberikan indikasi  adanya  hubungan  antara  barang  atau  jasa  tersebut  dengan  pemilik  dari merek dagang terdaftar yang bersangkutan.” Pasal tersebut memberikan perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, yang mengatur mengenai barang atau jasa tidak sejenis dapat merugikan kepentingan pemilik merek terkenal. 22 Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah meratifikasi TRIPs Agreement . TRIPs  Agreement mewajibkan  semua  anggota WTO untuk  menyesuaikan  hukum nasionalnya dengan Konvensi Paris. 23 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prinsip pendaftaran merek di Indonesia yaitu prinsip first to file diterapkan juga untuk barang tidak sejenis.

## Pemberian Ganti Rugi dalam Kasus Pelanggaran Merek Barang Tidak Sejenis
Berdasarkan  Undang-undang  Merek,  yang  termasuk  pelanggaran  merek adalah 24 :
a. Menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek  yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau  diperdagangkan
b. Menggunakan  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada      pokoknya  dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
c. Menggunakan  tanda  yang  mempunyai  persamaan  secara  keseluruhan  dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
Ada dua teori untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek yang satu dengan yang lain, yaitu teori Holistic Approach dan Dominancy . Menurut teori Holistic Approach ,  untuk  menentukan  ada  tidaknya  persamaan  merek  harus  dilihat  secara
21 Denny Felano, “Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal  Internasional  dalam  Kaitannya  dengan  Paris  Convention  dan  TRIPS serta  Nice Agreement”, Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 4, (2021): 526-540. 22 Insan Budi Maulana, “Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 7 , no. 13, (2006): 110–129.
23 Valerie  Selvie,  “Perlindungan  Hukum  Merek  Terkenal  Tidak  Terdaftar  di Indonesia” Jurnal Gloria Juris 6, no. 2, (2006): 152-163.
24 Syahriyah  Semaun,  “Perlindungan  Merek  terhadap  Merek  Perdagangan  Barang  dan Jasa”, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 1, (2016): 107-123.
keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan, sedangkan menurut teori Dominancy , hanya unsur yang paling dominan. 25
Gugatan  pelanggaran  merek  dapat  diajukan  oleh  pemilik  merek  apabila mereknya  dipergunakan  oleh  pihak  lain  tanpa  seizin  dari  pemilik  merek  tersebut. Gugatan  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  dalam  wilayah  hukum  domisili tergugat. 26 Sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  gugatan  yang  diajukan  itu  dapat  berupa  ganti  rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 27 Gugatan ganti rugi ( damages ) adalah pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas suatu tindakan pelanggaran, ganti rugi umumnya berdasarkan pada jumlah yang seharusnya diterima oleh pemilik merek jika pelanggaran merek tidak terjadi. 28 Dalam gugatan ini, pihak penggugat harus bisa membuktikan bahwa dirinya dirugikan  oleh  perbuatan  tergugat,  dan  tujuan  pemberian  ganti  adalah  untuk menempatkan  penggugat  pada  situasi  yang  sama  seperti  sebelum  pelanggaran terjadi. Dalam menuntut ganti rugi, pemilik merek yang sah wajib memperinci apa saja  kerugian  yang  diderita  termasuk  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil. 29 Kerugian  materiil  adalah  kerugian  ekonomi  atas  hilangnya  keuntungan  yang seharusnya  diperoleh  pemilik  merek  sah  jika  tidak  ada  pelanggaran  merek, sedangkan kerugian materiil merupakan kerugian yang berkaitan dengan hal yang tidak dapat diukur dengan angka misalnya rusaknya reputasi merek yang asli apabila barang  atau  jasa  yang  menggunakan  merek  secara  tanpa  hak tersebut  kualitasnya lebih rendah. 30 Dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi di antaranya 31 :
a. Ganti rugi nominal
Ganti  rugi  nominal  yaitu  ganti  rugi  berupa  pemberian  sejumlah  uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.
25 Emmy  Yuhassarie, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perkembangannya (Jakarta:  Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 22.
26 Novita  Permata  Sari,  dan  Ni  Luh  Gede  Astariyani,  “Pengajuan  Gugatan  Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016”, Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3, (2019): 1-12.
27 Patrichia  Weyni  Lasut,  “Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  atas  Pelanggaran  Merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” Jurnal Lex et Societatis 7, no. 1, (2019): 66-75.
28 Rahmi  Jened, Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi  dan  Integrasi Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23.
29 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 31.
30 Henny  Novianti,  Joko  Sriwidodo  dan  Sartono  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Persamaan Hak atas Merek dalam Persaingan Dagang”, Journal of Legal Research 4, no. 2, (2022): 309-328.
31 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 21 .
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2130 - 2144  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6972
b. Ganti rugi penghukuman
Ganti  rugi  penghukuman  yaitu  suatu  ganti  rugi  dalam  jumlah  besar  yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku
c. Ganti rugi aktual.
Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar- benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.
Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu 32 :
a. Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
b. Merek orang lain itu sudah terdaftar
c. Penggunaan tanpa hak.
Pada  kasus  pelanggaran  merek  barang  tidak  sejenis  ganti  rugi  yang  dapat diberikan  kepada  pemilik  merek  yang  sah  adalah  ganti  rugi  immateriil,  karena kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan dari adanya pelanggaran merek beda jenis adalah  rusaknya  reputasi  merek  yang  asli  atas  kualitas  barang  dari  merek  tiruan. Immateriil menurut  terminologi  hukum  diartikan  “tidak  bisa  dibuktikan”  sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum  yang  tidak  dapat  dibuktikan,  dipulihkan  kembali  dan  atau  menyebabkan terjadinya  kehilangan  kesenangan  hidup  sementara,  ketakutan,  sakit,  dan  terkejut sehingga  tidak  dapat  dihitung  berdasarkan  uang. 33 Pada  praktiknya  di  Indonesia hingga sekarang, pemenuhan tuntutan kerugian immateriil diserahkan kepada hakim dengan prinsip ex aequo et bono , hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan  kepada  subjektivitas  hakim  yang  memutus.  Pemenuhan  tuntutan  ganti kerugian  immateriil  sering  mengalami  kendala  yang  tidak  mudah  dalam pemenuhannya. Hal ini karena pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian materil. Pada umumnya penderita  yang  menuntut  ganti  kerugian  harus  dapat  membuktikan  besarnya kerugian.  Akan  tetapi  karena  kesulitan  pembuktian  tersebut,  hakim  dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968 menentukan “meskipun tuntutan ganti kerugian  jumlahnya  dianggap  tidak  pantas,  sedangkan  penggugat  tetap  pada
32 Satino  Sulastri,  dan  Yuliana  Yuli,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Merek  (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis 5, no. 1, (2018): 160-172. 33 Rivo  Krisna  Winastri,  Ery  Agus  Priyono  dan  Dewi  Hendrawati,  “Tinjauan  Normatif terhadap  Ganti  Rugi  dalam  Perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  Menimbulkan  Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). Diponegoro Law Journal 6, no. 2, (2017): 1-18.
tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar. Kompensasi ganti kerugian immateriil hanya dapat diklaim jika kerugiannya nyata telah diderita karena mengklaim kompensasi tanpa  ada kerugian yang nyata tidak ada artinya. Pemberian kompensasi immateriil dapat dikatakan kompensasi sebagai hukuman (di Amerika Serikat dan Inggris, diizinkan meminta kompensasi kerugian sebagai  hukuman  bagi  pelaku).  Hukum  di  Indonesia  tidak  mengatur  secara  pasti besarnya  tuntutan  ganti  rugi  immateriil,  namun  hakim  dalam  memutus  ganti  rugi immateriil  harus  mempertimbangkan  kedudukan  atau  status  sosial  ekonomi  para pihak. 34 Pendapat lain mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim dalam memberikan pertimbangan suatu putusan dikemukakan oleh Groot sebagai berikut 35 :
1. Hakim  harus  memberikan  pertimbangan  terhadap  dalil-dalil  penting  yang dikemukakan oleh para pihak
2. Fakta-fakta yang dijadikan dasar memutus, harus dikemukakan secara cukup jelas
3. Pertimbangan  hakim  harus  jelas  dan  tidak  boleh  memberi  peluang  untuk penafsiran yang berbeda-beda
4. Hakim   harus   memberi   gambaran   yang   cukup   jelas   dan   menguraikan secara   lengkap mengenai jalan pikirannya
5. Dasar  alasan  dipakai  hakim  harus  dapat  membenarkan  kesimpulan  yang ditarik
6. Pertimbangan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  hakim  tidak  boleh bertentangan satu sama lain.
Menurut sistem hukum Belanda, pengadilan dapat memperkirakan kerugian dengan  cara  yang  paling  sesuai  untuk  kasus  tertentu.  Dalam  hal  adanya  kerugian immateriil, kompensasi akan ditentukan secara adil dan layak oleh pengadilan. 36

## KESIMPULAN
Merek  merupakan  aset  berharga  dalam  dunia  bisnis  yang  memerlukan perlindungan  hukum  untuk  mencegah  pelanggaran.  Perlindungan  merek  diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana Indonesia menganut prinsip first to file dalam pendaftaran merek, baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam kasus pelanggaran merek barang tidak
34 Heri Hartanto, dan Anugrah Adiastuti, “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, Jurnal Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER ) 3, no. 2, (2017): 222-243.
35 Rai  Mantili,  “Ganti  Kerugian  Immateriil  terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum dalam Praktik:  Perbandingan  Indonesia  dan  Belanda”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De  Jure 4,  no. 2, (2019): 296-321.
36 Rai  Mantili,  “Tanggung  Jawab  Renteng  Ganti  Kerugian  Immateriil  atas  Perbuatan Melawan Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1, (2019): 88-111.
sejenis,  gugatan  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  dengan  tuntutan  ganti  rugi immateriil.  Namun,  penentuan  besaran  kerugian  immateriil  sering  kali  menjadi subjektifitas hakim, karena sulitnya pembuktian dan belum adanya ketentuan yang pasti  dalam  hukum  Indonesia.  Meskipun  demikian,  pengadilan  dapat  memberikan kompensasi  immateriil  yang  adil  dan  layak  berdasarkan  kondisi  para  pihak  dan pertimbangan  hukum  lainnya  sehingga  mewujudkan  keadilan  dalam  kasus-kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander, Rendy. (2022). Penerapan Prinsip “First to File” pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya . 10(9). 2110-2121.
Aryani, Esti. (2012). Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanismenya di Indonesia.
Jurnal Wacana Hukum . 10(1). 117-132.
Dewi, Atika Sandra. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek di Indonesia. Jurnal Hukum Kalam Keadilan . 6(1). 16-29.
Dewi,  Chandra  Gita.  (2019). Penyelesaian  Sengketa  Pelanggaran  Merek .  Sleman: Deepublish.
Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia. (2013). Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual . Tangerang. Donandi, Sujana. (2019). Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia) . Sleman: Deepublish. Felano,  Denny.  (2021).  Kajian  Yuridis  atas  Kemenangan  Merek  Lokal  Serupa terhadap Merek  Terkenal  Internasional  dalam  Kaitannya  dengan  Paris Convention dan TRIPS serta Nice Agreement. Jurnal Legislasi Indonesia . 18(4). 526-540.
Hartanto, Heri dan Anugrah Adiastuti. (2017). Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Jurnal Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER ). 3(2). 222-243.
Ibrahim,  Johnny.  2006. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Malang: Bayumedia.
Jened,  Rahmi.  (2017). Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi  dan Integrasi  Ekonomi. Jakarta:  Kencana.Kaparang,  Andhika  Richardo.
(2024).   Penegakan  Hukum  terhadap  Pelanggaran  Merek Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Lex Privatum . 13(2). 1- 7.
Lasut,  Patrichia  Weyni.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  atas  Pelanggaran Merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Lex et Societatis . 7(1). 66-75.
Lindsey. (2005). Lindsey Et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar . Bandung : Asian Law Group dan PT Alumni.
Mantili, Rai. (2019). Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik : Perbandingan Indonesia dan Belanda. Jurnal Ilmiah Hukum De Jure . 4(2). 296-321.
Mantili,  Rai.  (2019).  Tanggung  Jawab  Renteng  Ganti  Kerugian  Immateriil  atas Perbuatan
Maulana,  Insan  Budi.  (2006).  Merek  Terkenal  Menurut  TRIPS  Agreement  dan Penerapan dalam  Sistem  Merek  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum . 7 (13). 110 – 129.
Melawan  Dihubungkan  dengan  Asas  Kepastian  Hukum. Jurnal  Bina  Mulia  Hukum . 4(1). 88-111.
Muliasari,  Ruri  Suci,  Budi  Santoso  dan  Irawati.  (2021).  Pelanggaran  Prinsip  Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional. Jurnal Notarius . 14(2). 972-989.
Mulyani,  Sri.  (2012).  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai Collateral (Agunan)  untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum . 12(3). 568-577.
Novianti, Henny, Joko Sriwidodo dan Sartono. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan  Hak  atas  Merek  dalam  Persaingan  Dagang. Journal  of  Legal Research . 4(2). 309-328.
Nugroho, Susanti Adi. (2012). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Permana,  Raditya.  (2017). Panduan  Kekayaan  Intelektual  (KI)  untuk  Pelaku  Usaha . Semarang : Saraswati Nitisara.
Rafli, Cherry Fajrini dan Rani Apriani. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek  atas  Pemalsuan  Merek  oleh  Pelaku  Usaha  Melalui  Transaksi Perdagangan  Elektronik  ( E-Commerce ). Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan . 8(22). 181-190.
Sari, Novita Permata dan Ni Luh Gede Astariyani. (2019). Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek  Terkenal  Berdasarkan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2016. Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum . 8(3). 1-12.
Selvie,  Valerie.  (2006).  Perlindungan  Hukum  Merek  Terkenal  Tidak  Terdaftar  di Indonesia. Jurnal Gloria Juris . 6(2). 152-163.
Semaun,  Syahriyah.  (2016).  Perlindungan  Merek  terhadap  Merek  Perdagangan Barang dan Jasa. Jurnal Hukum Diktum . 14(1). 107-123.
Sudaryat. 2010. Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: Oase Media.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta.
Sujatmiko, Agung. (2008). Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Pro Justitia . 26(2). 113-127.
Sulastri,  Satino  dan  Yuliana  Yuli.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Merek (Tinjauan  terhadap  Merek  Dagang  Tupperware  Versus  Tulipware). Jurnal Yuridis . 5(1). 160-172.
Syafrinaldi,  Rani  Fadhila  dan  David  Hardiago.  (2021).  TRIPs  Agreement  dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia. Jurnal UIR Law Review. 5(1). 19-29. Tanjung,  Damar  Ramadhana,  Rinitami  Njatrijani  &  Bagus  Rahmanda.  (2023). Penerapan Prinsip “First to File” dalam Sengketa Merek Terkenal. Jurnal Law,
Development & Justice Review . 6(2). 111-128. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Winastri,  Rivo  Krisna,  Ery  Agus  Priyono  dan  Dewi  Hendrawati.  (2017).  Tinjauan Normatif  terhadap  Ganti  Rugi  dalam  Perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum
yang  Menimbulkan  Kerugian  Immateriil  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). Diponegoro Law Journal . 6(2). 1-18. Yuhassarie, Emmy. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya . Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.