Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat ( Community Based Tourism ) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan ( Sustainable Tourism ) di Bali
Indah Permatasari Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia *indah.permatasari1292@gmail.com

## Abstract
Tourism industry is a collection of interrelated tourism businesses, which aim to meet the needs of tourists in the administration  of  tourism.  Of  course,  in  an  effort  to  meet  the  needs  of  tourists  for  the  purpose  of  organizing tourism, cooperation from various parties is needed, both the local community, government, local government, and tourism entrepreneurs. The local community plays a particularly important role in the development of the tourism industry.  In  fact,  in  the  provisions  of  Article  5  of  Law  Number  10  of  2009  concerning  Tourism,  principles  of tourism  implementation  are  regulated,  one  of  which  is  empowering  local  communities.  The  problem  that  then arises is that sometimes the development of the tourism industry is not directed at the development of sustainable tourism. This is indicated by the existence of several tourism supporting facilities that are built not in accordance with their designation. This research is an empirical legal research that uses primary and secondary data with the aim of revealing the role of community-based tourism development models in realizing sustainable tourism in Bali. The results of the research show that the community-based tourism development model puts emphasis on the active role  or  participation  of  the  community  in  the  development  of  tourism.  Furthermore,  one  of  the  goals  of  the community-based  tourism  is  to  realize  sustainable  tourism  development.  The  local  community  plays  a  very important  role  in  realizing  sustainable  tourism.  Roles  of  the  government,  local  governments,  and  tourism entrepreneurs are also of great importance in the context of realizing sustainable tourism.
Keywords: community-based tourism; sustainable tourism; tourism

## Abstrak
Industri  pariwisata  merupakan  kumpulan  usaha  pariwisata  yang  saling  terkait  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  wisatawan  dalam  penyelenggaraan  pariwisata.  Tentu  saja  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan wisatawan  dalam  penyelenggaraan  pariwisata  dibutuhkan  kerjasama  dari  dari  berbagai  pihak  baik  masyarakat setempat,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  maupun  pengusaha  pariwisata.  Masyarakat  setempat  memiliki  peran yang penting khususnya bagi pengembangan industri pariwisata. Bahkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dapat  diketahui  prinsip  dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan salah satunya  ialah  memberdayakan  masyarakat  setempat.  Permasalahan  yang kemudian muncul ialah terkadang pengembangan  industri  pariwisata  tidak  diarahkan  pada  pengembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  adanya  beberapa  fasilitas  penunjang  pariwisata  yang  dibangun  tidak  sesuai  dengan peruntukannya.  Penelitian  ini  merupakah  penelitian  hukum  empiris  yang  menggunakan  data  primer  maupun sekunder  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  model  pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat (community based tourism) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) di Bali. Hasil dari penelitian  ini  menujukkan  bahwa  model  pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat  menekankan  pada  peran atau  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  mengembangkan  pariwisata.  Bahkan  salah  satu  tujuan  dari  pariwisata berbasis  masyarakat  ini  ialah  untuk  mewujudkan  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan.  Masyarakat  setempat memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Peran dari pemerintah,  pemerintah  daerah,  maupun  pengusaha  pariwisata  juga  sangat  dibutuhkan  untuk  mewujudkan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 164
Published: 25/07/2022
How To Cite: Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam  Mewujudkan  Pariwisata  Berkelanjutan  (Sustainable  Tourism)  di  Bali. KERTHA   W ICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 16 (2). Pp 164-171. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.164 -171

## I.  PENDAHULUAN
Bali merupakan daerah tujuan pariwisata yang menarik  untuk  dikunjungi  bahkan  Bali  dikenal dengan  keanekaragaman  kekayaan  alam,  budaya dan  dikenal  dengan  keindahan  alamnya.  Industri pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  industri yang  sangat  berkembangan  khusunya  di Indonesia.  Perkembangan  indsutri  pariwisata  di Bali  mengalami  dampak  yang  cukup  berat  dari adanya pandemi Covid-19 yang muncul. Pandemi memberikan dampak khususnya pada perkembangan industri pariwisata di Bali. Bahkan pada  tahun  2020  hunian  kamar  hotel  turun 43,95%  dibandingkan  rerata  di  sepanjang  tahun 2019  ( Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif,  2020 ).  Penurunan  ini  tentu  saja  sangat berdampak pada industri pariwisata khususnya di Bali.  Bahkan  174,4  juta  pekerja  pariwisata  di seluruh dunia diproyeksikan kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2020 dan 106,7 juta diantaranya berasal  dari  Asia  Pasifik  ( Kementrian  Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif,  2020 ).  Tentu  saja  hal  ini berdampak  pada  perekonomian  khususnya  bagi masyarakat  yang  bergantung  pada  industri pariwisata.  Industri  Pariwisata  merupakan kumpulan  usaha  pariwisata  yang  saling  terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi  pemenuhan  kebutuhan  wisatawan  dalam penyelenggaraan  pariwisata.  Dalam  rangka memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan
pariwisata dibutuhkan kerjasama  dari  dari  berbagai  pihak  baik masyarakat  setempat,  pemerintah,  pemerintah daerah, maupun pengusaha pariwisata.
Interaksi  antara  wisatawan  dan  masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  pengusaha  juga tercermin  dalam  pengertian  kepariwisataan  itu sendiri.  Kepariwisataan  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  terkait  dengan  pariwisata  dan bersifat  multidimensi  serta  multidisiplin  yang muncul  sebagai  wujud  kebutuhan  setiap  orang dan  negara  serta  interaksi  antara  wisatawan  dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  pengusaha. Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  4 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan. Sehingga berdasarkan pengertian kepariwisataan  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  4 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  dapat
diketahui  bahwa  kepariwisataan  mencakup  pula interaksi  antara  wisatawan  dan  masyarakat setempat  selain  sesama  wisatawan,  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  pengusaha.  Masyarakat setempat  memiliki  peranan  yang  besar  dalam pengembangan  industri  pariwisata.  Bahkan, dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dapat diketahui  bahwa  kepariwisataan  diselenggarakan berdasarkan  asas  partisipatif  selain  didasarkan pula  pada  asas  manfaat,  kekeluargaan,  adil  dan merata,  keseimbangan,  kemandirian,  kelestarian, berkelanjutan,  demokratis, kesetaraan dan kesatuan.  Bahkan  dalam  ketentuan  Pasal  5 dapat diketahui prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan salah satunya ialah memberdayakan  masyarakat  setempat.  Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  khususnya  dalam ketentuan  Pasal  5  dapat  diketahui  bahwa  yang dimaksud  dengan  masyarakat  setempat  adalah masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  dalam wilayah  destinasi  pariwisata  dan  diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan  kegiatan  pariwisata  di  tempat tersebut.  Berdasarkan  hal  yang  telah  dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa memberdayakan  masyarakat  setempat  dan keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  memang sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata.
Namun permasalahan yang muncul ialah kerap kali  pengembangan  pariwisata  tidak  diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa  fasilitas  penunjang  pariwisata  yang dibangun  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya. Padahal  saat  ini,  Pemerintah  sedang  berupaya untuk  mendorong  pariwisata  berkelanjutan. Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/ Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf)  saat  ini  tidak  fokus mengejar  angka  kunjungan  wisatawan  di Indonesia  saja,  tapi  lebih  berfokus  pada  usaha mendorong pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism di Indonesia ( Kemenparekraf/ Baparekraf  RI,  2022 ).  Berdasarkan  hal  tersebut maka,  penting  dikaji  sejauh  mana peran pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism ) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan ( sustainable tourism ). Halaman 165
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali
pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).
Kata Kunci: par iwisata berbasis masyar akat; par iwisata ber kelanjutan; kepar iwisataan

## II.  METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum empiris  yang  mencoba  menganalisis  terkait dengan  peran  pariwisata  berbasis  masyarakat ( community  based  tourism )  dalam  mewujudkan pariwisata  berkelanjutan  ( sustainable  tourism ). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang  merupakan bagian  dari  data  sekunder  juga  digunakan  dalam tulisan  ini  khusunya  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Pengembangan Pariwisata
Berbasis
Masyarakat (Community Based Tourism)
Pariwisata  berbasis  masyarakat  merupakan salah  satu  jenis  pariwisata  yang  memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata  guna  mencapai  tujuan  pembangunan pariwisata  berkelanjutan  (Telfer  dan  Sharpley dalam  ( Adikampana,  2017 )). Community  based tourism (CBT) juga dapat diartikan sebagai alat/ sarana pengembangan masyarakat yang memperkuat  kemampuan  masyarakat  pedesaan atau  masyarakat  setempat  untuk  mengelola sumber  daya  pariwisata  sambil  memastikan partisipasi  masyarakat  setempat  (Asia  Pasific Economic  Cooperation,  2009) .  Selain  pengertian diatas  terdapat  pula  pengertian  lainnya  terkait dengan  pariwisata  berbasis  masyarakat,  yaitu community  based  tourism  (CBT)  is  a  form  of tourism  that  seeks  to  empower  communities  to manage  tourism  growth  and  achieve  community aspirations  relating  to  their  well-being,  and includes  economic,  social  and  environmental sustainable development (Association of
Southeast  Asian  Nations  (ASEAN),  2016) . Dari kutipan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pariwisata berbasis  masyarakat  merupakan  adalah  bentuk pariwisata  yang  berupaya  memberdayakan masyarakat  untuk  mengelola  pertumbuhan pariwisata  dan  mencapai  aspirasi  masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, dan mencakup  pembangunan  ekonomi,  sosial  dan lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan pariwisata  berbasis  masyarakat  juga  dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan, diversifikasi ekonomi lokal, melestarikan  budaya,  melestarikan  lingkungan dan  memberikan  kesempatan  pendidikan  ( Asia Pasific Economic Cooperation, 2009 ).
Berdasarkan  beberapa  pengertian  terkait  dengan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism)  dapat  diketahui  bahwa  peran  atau
partisipasi  masyarakat  dalam  mengembangkan parwisata merupakan unsur yang utama berkaitan dengan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini.
Model  pengembangan  pariwisata  berbasis masyarakat ini juga dapat ditemui dalam beberapa peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia khususnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  khsusunya dalam  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  5.  Dalam ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan tegas menentukan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif dan dalam  ketentuan  Pasal  5  dapat  diketahui  prinsip dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan  yakni salah satunya adalah memberdayakan masyarakat setempat  yang  sesuai  dan  sejalan  dengan  model pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat. Bahkan  selain  dalam  undang-undang  tentang kepariwisataan  model  pengembangan  pariwisata berbasis  masyarakat  ini  juga  ditemukan  dalam peraturan  perundang-undangan  lainnya  yakni dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional  Tahun 2010-2025,  Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan Pariwisata  Nomor  PM.26/  UM.  001/Mkp/2010 tentang  Pedoman  Umum  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri Pariwisata  Melalui  Desa  Wisata,  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Pariwisata  berbasis  masyarakat  menekankan peran  atau  partisipasi  masyarakat  dalam mengembangkan  parwisata.  Selain  hal  tersebut dapat  diketahui  bahwa  begitu  pentingnya  peran masyarakat  lokal  dalam  pengembangan  destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya  tren  baru  pengembangan  pariwisata yang  berbasis  masyarakat  ( Association  of Southeast  Asian  Nations  (ASEAN),  2016 ). Berikut  ini  Poetjana  Suansri  menggambarkan bagaimana  pariwisata  berbasis  masyarakat ( community  based  on  tourism )  dapat  digunakan sebagai  alat  atau  sarana  untuk  mengembangkan atau pengembangan masyarakat baik ditinjau dari segi  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya  dan lingkungan:
Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Sumber: ( Suansri, 2003 )
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  diketahui bahwa  pariwisata  berbasis  masyarakat  tentu  saja dapat  membuka  lapangan  kerja  baru  khususnya berkaitan  dengan  pariwisata  bahkan  dapat meningkatkan  pendapatan  dari  masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Bahkan dari segi sosial salah satunya tentu saja dapat meningkatkan  kualitas  hidup,  selain  hal  tersebut dapat  dilihat  pula  dari  segi  politik  yakni memungkinnya adanya partisipasi dari
masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata  bahkan  dari  segi  lingkungan  dapat meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terkait dengan konservasi dan sebagainya.
Pariwisata  berbasis  masyarakat  berkaitan  erat dengan  adanya  kepastian  partisipasi  aktif  dari masyarakat  setempat  dalam  pembangunan kepariwisataan  yang  ada  ( Rahayu,  Dewi,  & Fitriana,  2016 ).  Poetjana  Suansri,  menjelaskan beberapa  prinsip-prinsip  yang  berkaitan  dengan konsep community  based  on  tourism, sebagai sarana  untuk  mengembangkan  masyarakat  yang harus  dilakukan  yakni  r ecognize,  support  and promote community ownership of tourism, involve community  members  from  the  start  in  every aspect,  promote  community  pride,  Improve  the quality of life, Ensure environmental sustainability, preserve the unique character and culture  of  the  local  area,  foster  cross-cultural learning,  respect  cultural differences  and  human dignity,  distribute  benefits  fairly  among community  members,  and  contribute  a  fixed percentage  of  income  to  community  projects ( Suansri,  2003 ) . Sehingga  berdasarkan  pendapat diatas  dapat  diketahui  10  (sepuluh)  prinsip  yang berkaitan  dengan  konsep community  based  on tourism yakni  meliputi  mengenali,  mendukung, dan  mempromosikan  kepemilikan  masyarakat dalam  pariwisata,  melibatkan  masyarakat  dalam
setiap  aspek,  mempromosikan  kebanggaan masyarakat,  meningkatkan  kualitas  kehidupan, menjamin  keberlanjutan  lingkungan,  melindungi keunikan  karakter  dan  budaya  masyarakat  local, mendorong pembelajaran lintas budaya, menghormati  perbedaan  budaya  dan  martabat manusia,  mendistristribusikan  keuntungan  atau manfaat  secara  adil  diantara  anggota  masyarakat dan  memberikan  kontribusi  dengan  presentase dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat. Model pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat ( community based tourism) melibatkan dukungan masyarakat  (dan  eksternal)  untuk  usaha pariwisata kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan kolektif ( Adikampana,  2017 ).  Tidak  dipungkiri  bahwa masyarakat  memiliki  peranan  yang  sangat  besar dalam  pengembangan  industri  pariwisata  itu sendiri.
Peran  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  (Community Based  Tourism)  Dalam  Mewujudkan  Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)
Pariwisata  berbasis  masyarakat  berkaitan dengan  adanya  partisipasi  yang  aktif  dari masyarakat sebagai pengelola dalam pembangunan kepariwisataan yang ada ( Musaddad, Rahayu, Pratama, Supraptiningsih, &
Wahyuni,  2009 ).  Pariwisata  berbasis  masyarakat sering dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan  dengan  pariwisata  skala  besar ( enclave ),  berbentuk  paket  ( all  inclusive ), pariwisata  masal,  dan  minim  keterkaitannya dengan  masyarakat  lokal  ( Adikampana,  2017 ). Tata  Kelola  pariwisata  berbasis  masyarakat adalah  bentuk  pengelolaan  pariwisata  yang menjadikan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama mulai dari tahap perencanaan pariwisata ( Asy’ari, Tahir,  Rakhman,  &  Putra,  2021 ).  Prinsip  dalam penyelenggaraan  kepariwisataan  salah  satunya ialah  memberdayakan  masyarakat  setempat.  Hal ini  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.  Bahkan,  dalam  penjelasan  atas Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan  yakni  dalam  ketentuan  Pasal  5 dapat  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan masyarakat  setempat  adalah  masyarakat  yang bertempat  tinggal  di  dalam  wilayah  destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.
Peran stakeholder atau pemangku Halaman 167
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali
kepentingan,  merupakan  dasar  dari  keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism ).  Namun,  persoalan  yang  terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat  ialah  terkadang  terdapat  Keenganan masyarakat  untuk  ikut  serta  berpartisipasi  dalam pengembangan  pariwisata  juga  merupakan  salah satu  kendala  yang  kerap  kali  terjadi.  Selain  hal tersebut,  pengembangan  pariwisata  berbasis kerakyatan  tidak  hanya  memiliki  keunggulan, tetapi  memiliki  beberapa  kelemahan  juga, misalnya  masyarakat  lokal  tidak  memiliki  visi dan  misi  dalam  perencanaan jangka  panjang  dan tidak  memiliki  cukup  modal  untuk  membangun secara  cepat  ( Wijaya  &  Sudarmawan,  2019 ). Keberhasilan  pengembangan  pariwisata  berbasis masyarakat  juga  membutuhkan  sinergitas  antara setiap  sektor  dalam  pengembangan  kawasan pariwisata  yang  ada.  Peran  stakeholder  atau pemangku  kepentingan  baik  di  pusat  maupun daerah  sangat  berperan  penting  ( Rifqi  Asy’ari dkk,  2021 ).  Pemerintah  berperan  penting  dalam mengawasi  pengembangan  produk  pariwisata, terutama desa wisata dan membantu mengembangkan  serta  promosi  pasar  ( Effendi  & Prastiyo, 2020 ). Sehingga pengembangan pariwisata  berbasis  masyarakat  tidak  akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pemerintah maupun pemerintah daerah.
Pemerintah  dalam  hal  ini  juga  berperan  dalam meningkatkan dan membangun kesadaran masyarakat melalui beberapa peraturan perundang-undangan  salah  satunya  yakni  dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri Pariwisata  Melalui  Desa  Wisata  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan Pariwisata Nomor: PM.26/ UM.001/ MKP/2010.
Pedoman Umum Program Nasional
Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri Pariwisata  Melalui  Desa  Wisata  muncul  sebagai upaya  untuk  membangun  kesadaran  masyarakat dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat  juga  dapat  turut  serta  secara  aktif sebagai  pelaku  wisata.Hal  ini  merupakan  upaya yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism ).  Tidak  dipungkiri  masyarakat  di  dalam destinasi  pariwisata  yang  kemudian  disebut dengan  masyarakat  lokal  mempunyai  potensi berupa  beragam  aktivitas yang  dapat  dikreasikan menjadi  produk  pariwisata  ( Adikampana,  2017 ). Sehingga  masyarakat  setempat  juga  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  upaya
pengembangan industri pariwisata.
Dalam  Pedoman  Umum  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri Pariwisata  Melalui  Desa  Wisata  dapat  diketahui bahwa  tujuan  utama  dari  PNPM  Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian  masyarakat,  dan  kelompok  peduli setempat  dalam  menanggulangi  kemiskinan  di wilayahnya.  Bahkan  program  nasional  ini  juga bertujuan untuk meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta  kearifan  lokal,  meningkatkan  kapasitas pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  terutama  masyarakat  miskin melalui  kebijakan  pembangunan  kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin ( pro poor ), meningkatkan akses permodalan,  inovasi  dan  pemanfaatan  teknologi tepat  guna,  informasi  dan  komunikasi  dalam pemberdayaan  masyarakat,  dan  membangun kemitraan  lintas  sektor  untuk  menunjang pembangunan  kepariwisataan  di  desa  wisata. Sehingga  dengan  adanya  peran  aktif  atau partisipasi masyarakat diharapkan dampak positif dari perkembangan industri pariwisata juga dapat dinikmati  oleh  masyarakat  setempat.  Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri dapat  diketahui  bahwa  Pariwisata  Melalui  Desa Wisata Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan/meningkatkan  kapasitas  masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan  berbagai  persoalan  terkait  upaya peningkatan  kualitas  hidup,  kemandirian  dan kesejahteraannya.  Kemudian,  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011  tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Nasional  Tahun  2010-2025  khususnya  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  13  yang  dimaksud dengan  Pemberdayaan  Masyarakat  adalah  upaya untuk  meningkatkan  kesadaran,  kapasitas,  akses, dan  peran  masyarakat,  baik  secara  individu maupun  kelompok,  dalam  memajukan  kualitas hidup,  kemandirian,  dan  kesejahteraan  melalui kegiatan Kepariwisataan.
Pemberdayaan  masyarakat  yang  dimaksud dalam  PNPM  Mandiri  meliputi  tahap  persiapan, perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan pemeliharaan  yang  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat.  Sehingga  masyarakat  tidak  hanya dilibatkan  pada  tahap  pelaksanaan  saja, masyarakat  lokal  berperan  sebagai  tuan  rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa  wisata  dalam  keseluruhan  tahapan  mulai
Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi ( Dewi, 2013 ). Masyarakat memiliki peran  yang  besar  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan  khususnya  berkaitan dengan  penentuan  arah  kepariwisataan.  Bahkan masyarakat dapat berpartisipasi penuh yang dapat dijadikan  masukan  dalam  proses  perencaan pariwisata, dengan adanya partisipasi masyarakat lokal  dalam  proses  perencanaan  diharapkan masyarakat  mampu  mengidentifikasi  berbagai dampak  pariwisata  dan  kemudian  merumuskan strategi  yang  bertujuan  untuk  meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata ( Adikampana,  2017 ).  Bahkan  terkait  dengan penyelenggaraan kepariwisataan khsusnya di Bali khususnya  dalam  Pasal  8  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2020  tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali  dapat  diketahui  bahwa  Desa  Adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat mempunyai hak untuk  mengembangkan  Wisata  pedesaan  sesuai dengan  potensi  setempat  dan  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  10  Tahun  2015  tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2015-2029  dapat diketahui bahwa arah pembangunan kepariwisataan  daerah  meliputi  pembangunan kepariwisataan  daerah  yang  berkualitas,  berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Arah pembangungan  kepariwisataan  tersebut  dijadikan dasar  arah  kebijakan,  strategi  dan  indikasi program  dari  setiap  komponen  pembangunan kepariwisataan daerah.
Dalam lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2015-2029  tersebut  dapat diketahui  bahwa  arah  kebijakan  strategi pembangunan  destinasi  pariwisata  meliputi program  pembangunan  destinasi  pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pembangunan  industri  pariwisata  serta  program pembangunan
kelembagaan pariwisata. Masyarakat  setempat  juga  dilibatkan  dalam program  ini.  Program  pembangunan  destinasi wisata  meliputi  kegiatan  pengembangan  daerah tujuan  wisata,  perbaikan  kualitas  destinasi pariwisata,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan, fasilitasi  pembangunan  dan  pengadaan  sarana prasarana  pariwisata,  pemberdayaan  masyarakat melalui pengembangan desa wisata, pengembangan  destinasi  melalui  inter  island
policy  forum  dan  penyusunan  data  usaha pariwisata.  Kemudian,  program  pemasaran pariwisata  meliputi  analisa  pasar  untuk  promosi dan  pemasaran,  pelaksanaan  promosi  pariwisata di  dalam  dan  luar  negeri,  pengadaan  bahan promosi  pariwisata  melalui  media  cetak  dan elektronik, kerjasama antar provinsi khususnya di bidang kepariwisataan melalui mitra praja utama. Program  ketiga  yakni  program  pembangunan industri  pariwisata  meliputi,  mengendalikan usaha  jasa  kepariwisataan,  mengendalikan  usaha sarana kepariwisataan, mengendalikan usaha daya tarik  wisata,  penganugerahan Tri  Hita  Karana Award. Program  pembangunan  kelembagaan pariwisata  meliputi  pengembangan  sumber  daya manusia  dan  profesionalisme  bidang  pariwisata, peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam kepariwisataan,  fasilitasi  sertifikasi  kompetensi dan fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata.
Berdasarkan  beberapa  peraturan  perundang- undangan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa pariwisata berbasis masyarakat memiliki peranan yang  besar  dalam  pengembangan  pariwisata khususnya berkaitan dengan mewujudkan pariwisata  berkelanjutan.  Pariwisata  berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur  utama  dalam  pariwisata  guna  mencapai tujuan  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan (Telfer dan Sharpley dalam ( Adikampana, 2017 )). Berdasarkan  pendapat  Telfer  dan  Sharpley  dapat dilihat  peranan  pariwisata  berbasis  masyarakat yang  besar  untuk  mewujudkan  pariwisata berkelanjutan.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan karaketeristik  umum  dari  pariwisata  berbasis masyarakat  yang  disoroti  oleh  UNEP  dan UNWTO yakni sebagai berikut:
Some general characteristics of CBT that have been  highlighted  by  UNEP  and  UNWTO  are  as follows:
involving appreciation not only of nature, but also  of  indigenous  cultures  prevailing in  natural areas, as part of the visitor experience;
containing  education  and  interpretation  as part of the tourist offer;
generally,  but  not  exclusively,  organised  for small  groups  by  small,  specialised  and  locally owned businesses;
minimising  negative  impacts  on  the  natural and socio-cultural environment;
supporting  the  protection  of  natural  and
Halaman 169 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali
cultural  areas  by  generating  economic  benefits from it;
providing alternative income and employment for local communities; and
increasing  local  and  visitor  awareness  of conservation (Asia Pasific Economic Cooperation, 2009) Berdasarkan karaketeristik umum dari pariwisata berbasis masyarakat yang disoroti oleh UNEP  dan  UNWTO  diatas  yakni  salah  satunya adalah  meminimalkan  dampak  negatif  terhadap lingkungan  alam  dan  sosial  budaya.  Bahkan mendukung  perlindungan  kawasan  alam  dan budaya  dengan  menghasilkan  manfaat  ekonomi serta  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  lokal dan pengunjung tentang konservasi . Hal ini tentu saja sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk
meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan. Bahkan, pariwisata berbasis masyarakat  ( community-based  tourism) adalah pendekatan bottom-up untuk  pembangunan berkelanjutan  yang  digunakan  di  negara-negara berkembang  untuk  meningkatkan  konservasi sumber  daya  alam,  melestarikan  budaya tradisional,  dan  menghasilkan  pendapatan  di tingkat  lokal  ( Yamashita,  2011 ).  Pariwisata berbasis masyarakat sangat berkaitan erat dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata  yang  memerhatikan  dampak  terhadap lingkungan,  sosial,  budaya,  serta  ekonomi  untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal  maupun  wisatawan ( Kemenparekraf/ Baparekraf  RI,  2022).  Prinsip  keberlanjutan mengacu  pada  aspek  lingkungan,  ekonomi,  dan sosial budaya dari pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus dibangun antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka  panjang  United  Nation  Environment Programme  World Tourism  Organization,  2005). Lebih  lanjut  lagi  pariwisata  yang  berkelanjutan harus:
Memanfaatkan  secara  optimal  sumber  daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses  ekologi  yang  penting  dan  membantu melestarikan alam dan keanekaragaman hayati.
Menghormati keaslian sosial budaya masyarakat  setempat,  melestarikan  warisan budaya  dan  nilai-nilai  tradisional  mereka  yang dibangun  dan  hidup,  serta  berkontribusi  pada
pemahaman dan toleransi antar budaya.
Memastikan  pengoperasian  ekonomi  jangka panjang yang layak,  memberikan manfaat sosial- ekonomi  kepada  semua  pemangku  kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk pekerjaan yang  stabil  dan  peluang  memperoleh  pendapatan serta  layanan  sosial  bagi  masyarakat  setempat, dan  berkontribusi  pada  pengentasan  kemiskinan ( United  Nation  Environment  Programme  World Tourism Organization, 2005 ).
Berdasarkan hal tersebut pemanfaatan sumber daya  alam  atau  lingkungan  harus  diperhatikan dengan memikirkan dampak jangka panjang serta minimalisir  munculnya  dampak  negatif  baik terhadap  lingkungan,  budaya,  sosial  dan sebagainya.  Sehingga  pembangunan  pariwisata berkelanjutan  harus  didukung  dengan  kebijakan pengembangan  pariwisata  yang  partisipatif dengan melibatkan masyarakat ( Musaddad et al., 2009 ). Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan  haruslah  memanfaatkan  sumber daya  alam  secara  optimal  sesuai  daya  dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan, menghormati  sosial  budaya  masyarakat  setempat dan  memastikan  manfaat  ekonomi  yang berkelanjutan  dan  terdistribusi secara  adil  pada seluruh stakeholders ( Wijaya  &  Sudarmawan, 2019 ).  Sehingga  dengan  adanya  pariwisata berbasis masyarakat diharapakan dapat meminimalisir  munculnya  dampak  negatif  dari perkembangan industry pariwisata. Namun untuk mewujudkan  pariwisata  yang  berkelanjutan membutuhkan juga membutuhkan partisipasi dari seluruh  stakeholder  baik  masyarakat,  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  maupun  pengusaha pariwisata.

## IV.  SIMPULAN
Model  pengembangan  pariwisata  berbasis masyarakat ( community based tourism ) menekankan  pada  peran  atau  partisipasi masyarakat  dalam  mengembangkan  pariwisata. Bahkan salah satu tujuan dari pariwisata berbasis masyarakat  ini  ialah  untuk  mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat  setempat  memiliki  peran  yang penting  mewujudkan  pariwisata  berkelanjutan (sustainable  tourism).  Selain  peran  aktif  dari masyarakat  yang  merupakan  perwujudan  dari model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism ), membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder yaknipemerintah  pusat,  pemerintah  daerah maupun  pengusaha  pariwisata  juga  sangat
Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
dibutuhkan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).

## DAFTAR PUSTAKA
Adikampana,  I.  M.  (2017). Pariwisata  Berbasis Masyarakat . Denpasar: Cakra Press. Asia Pasific Economic Cooperation. (2009). Handbook on Community Based Tourism, How to Develop and Sustain CBT) . SOM Steering Committee on
Economic  and  Technical  Cooperation  (SCE),
Tourism  Working  Group  (TWG).  Retrieved from https://www.apec.org/ publications/2009/12/handbook-on-community- based-tourism-how-to-develop-and-sustain-cbt- december-2009
Association  of  Southeast  Asian  Nations  (ASEAN).
(2016). ASEAN  Community  Based  Tourism Standard . Jakarta: ASEAN Secretariat.
Asy’ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R.
(2021).  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis Masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal Socius:  Journal  of  Sociology  Research  and Education , 8 (1),  47–58.  Retrieved  from  http:// socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/ view/292
Dewi,  M.  H.  U.  (2013).  Pengembangan  Desa  Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata  Jatiluwih  Tabanan,  Bali. Kawistara : The Journal of Social Sciences and Humanities ,
3 (2).  Retrieved  from  https://doi.org/10.22146/ kawistara.3976
Effendi,  D.,  &  Prastiyo,  E.  B.  (2020).  Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di  Kampung  Tanjung  Siambang  Kota Tanjungpinang. Jurnal  Neo  Societal , 5 (4).
Retrieved  from  http://dx.doi.org/10.52423/ jns.v5i4.12739 Kemenparekraf/  Baparekraf  RI,  2022,  https:// www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7- Desa-Wisata-yang-Mengusung-Konsep- Sustainable-Tourism Kemenparekraf/  Baparekraf.  (2022). Destinasi  W isata Berbasis  Sustainable  Tourism  di  Indonesia , diakses pada  tanggal  1 Juli 2022 URL:  https:// kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/ Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism -di-Indonesia
Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif.  (2020).
Outlook Pariwisata& Ekonomi Kreatif
Indonesia.
Musaddad,  A.  A.,  Rahayu,  O.  Y.,  Pratama,  E.,
Supraptiningsih,  &  Wahyuni,  E.  (2009).
Pembangunan  Pariwisata  Berkelanjutan  Di Indonesia. Dinamika  Administrasi: Jurnal Ilmu
Administrasi  Dan  Manajemen , 2 (1).  Retrieved from https://sasanti.or.id/ojs/index.php/jda/ article/download/27/43
Rahayu,  S.,  Dewi,  U.,  &  Fitriana,  K.  N.  (2016).
Pengembangan  Community  Based  Tourism Sebagai  Strategi  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Penelitian Humaniora , 21 (1).  Retrieved  from  https:// doi.org/10.21831/hum.v21i1.13111
Suansri,  P.  (2003). Community  Based  Tourism Handbook . Thailand: Rest Project.
United  Nation  Environment  Programme  World Tourism  Organization,  2005, Making  Tourism More Sustainable , A Guide for Policy Makers.
Wijaya,  N.  S.,  &  Sudarmawan,  I.  W.  E.  (2019). Community  Based  Tourism  Sebagai  Strategi Pengembangan  Pariwisata  Berkelanjutan  di DTW  Ceking  Desa  Pekraman  Tegallalang. Jurnal  Ilmiah  Hospitality  Management , 10 (1), 77–98. Retrieved from https://doi.org/10.22334/ jihm.v10i1.162
Yamashita, S. (2011). Community-Based Associations for Sustainable Tourism Development: Fostering Sustainable Development in
Developing  Countries. Digitala  V etenskapliga
Arkivet .  Retrieved  from  http://www.diva- portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2% 3A465809&dswid=578
Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali