Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda
Mesya Assauma Nurfitrah

## Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda

## Mesya Assauma Nurfitrah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia mesyaanurfitrah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seperti  apa  janji  menikahi  yang  mengikat  itu  dan bagaimana  kaitannya  dengan  asas Pacta  Sunt  Servanda. Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  jenis  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  ini  berbeda  dari penelitian  sebelumnya,  dalam  penelitian  ini  diuraikan  seperti  apa  janji  menikahi  yang  dapat dituntut  pertanggungjawabannya  sebagai  perbuatan  wanprestasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa,  dalam  perkembangannya,  jika  dikaitkan  dengan  teori  kepastian  hukum  dalam  perjanjian yaitu  asas Pacta  Sunt  Servanda ,  terdapat  beberapa  janji  untuk  menikahi  yang  mengikat  pihak- pihak yang mengadakannya, sebab janji menikahi merupakan sebuah perikatan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak, dimana dari kesepakatan itu timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, serta telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut. Adanya kegiatan pembinaan lanjutan dari kesepakatan janji untuk menikahi tersebut, maka  dapat  dikatakan  sebagai  pengikatan  sebelum  masuk  pada  perjanjian  yang  sebenarnya sehingga, jika ingin dibatalkan maka, harus melalui kesepakatan antara para pihak.
Kata kunci: Asas Pacta Sunt Servanda ; Janji Menikahi; Kesepakatan

## Abstract
This paper aims to find out what’s the promise to marry that is binding like, and how it relates to Pacta Sunt Servanda principle. This study uses normative legal research methods with the type of library  research.  This  study  is  different  from  previous  research,  because  in  this  study,  it  is described what kind of promise to marry which can be categorize as acts of a breach. The results of  the study shows that, in its development, if it’s associated with the theory of  legal certainty in agreements, which is the Pacta Sunt Servanda principle, there were several promises to marry that bind  the  parties  who  hold  them,  because  the  promise  to  marry  is  an  agreement  which  has  been agreed by both parties. From this agreement came the result of the agreed time and place to held a wedding,  and  there  has  been  further  development  regarding  this  matter.  With  the  existence  of follow-up  activities  from  the  agreement,  it  can  be  said  as  a  binding  before  entering  the  actual agreement, so, if it’s canceled, it has to be by the agreement of both parties.
Keywords: Agreement; Pacta Sunt Servanda; Principle; The Promise to Marry

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  sosial  setiap  manusia  selalu  mengadakan  hubungan dengan  manusia  lain.    Hubungan  ini  terjadi  sejak  manusia  dilahirkan  sampai meninggal  dunia. 1 Di  dalam  kehidupan  sosial,  pergaulan  sesama  anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum. Hubungan hukum yang terjalin sebagai  akibat  perbuatan  hukum  tersebut,  disamping  diatur  dalam  perundang- undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian atau persetujuan mereka  yang  berkepentingan.  Hubungan hukum  yang  dimaksud  ialah  perikatan. 2 Perikatan  adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua  pihak, berdasarkan  pihak  mana  yang  berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  itu. Sedangkan,  perjanjian  merupakan  salah  satu  sumber  dari  perikatan,  dimana perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 3
Perjanjian  lahir  dari  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Melalui  perjanjian, terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada  masing-masing  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Fungsi  perjanjian  sama dengan  perundang-undangan,  tetapi  hanya  berlaku  khusus  terhadap  para pembuatnya  saja  yang  mana  sejalan  dengan  teori  kepastian  hukum  dalam perjanjian, yaitu asas Pacta Sunt Servanda yang berdasar pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat, secara sah berlaku sebagai  undang-undang.  Pasal  1338  KUHPerdata  tentang  akibat  dari  suatu perjanjian  ditetapkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Suatu  perjanjian  tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena selain alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 4
Fenomena  yang  sudah  tidak  asing  pada  masyarakat  di  kehidupan  sosial dewasa  ini  ialah  adanya  dua  sejoli  yang  saling  mengikatkan  diri  dengan  janji untuk  saling  memiliki  yang  kemudian  disebut  dengan  berpacaran  atau  teman dekat.  Pada  hakikatnya  hubungan  pacaran  bukan  merupakan  hubungan  hukum seperti  halnya  suami  dengan  istri.  Sehingga,  tidak  ada  hak  dan  kewajiban  yang timbul di antara kedua orang yang berpacaran sehingga jika satu pihak dirugikan, maka  ia  tidak  bisa  menuntut  terhadap  pihak  lainnya  untuk  bertanggung  jawab. 5 Biasanya  dari  hubungan  berpacaran  hal  yang  kerap  terjadi  ialah  adanya  janji
1 Abdullah Marlang, Pengantar Hukum Indonesia (ASPublishing, 2011).
2 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (13 Mei 2020): 66–82, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
3 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” Binamulia Hukum 7, no. 2 (28 Desember 2018): 107–20, https://doi.org/10.37893/JBH.V7I2.20.
4 Rini Sulistyowati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan TV Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2005  Tentang  Penyelenggaraan  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  Melalui Satelit,  Kabel  Dan  Teresterial,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  1  (20  Mei  2019):  28–51, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257.
5 Tri Tata Ayu Pramesti, “Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut? - Klinik Hukumonline,” diakses 2 Mei 2019, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertipu-rayuan-pacar--bisakah-menuntut- lt55ef9c297fabf.
menikahi,  tetapi  tak  jarang  janji  menikahi  ini  diingkari.  Dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  yang  masih  memegang  teguh  prinsip  adat,  ada  nilai-nilai budaya  yang  masih  erat  melekat  sehingga,  jika  telah  berjanji  untuk  menikahi namun  tidak  menepati  janji  tersebut  maka,  dapat  berakibat  fatal  karena  hal  ini berkaitan  dengan  harga  diri  serta  harkat  dan  martabat  pihak  yang  bersangkutan. Bukan  hanya  pasangan  calon  suami-istri,  tetapi  juga  bisa  sampai  ke  hubungan keluarga besar yang ikut terkena imbasnya. 6
Meskipun  hubungan  berpacaran  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  apa-apa dan tidak menepati janji menikahi untuk sebagian orang  mungkin merupakan hal yang  biasa,  tetapi  hal  itu  bukan  berarti  dapat  disepelekan,  karena  telah  ada beberapa  gugatan  berkaitan  ingkar  janji  menikahi  yang  berhasil  dibawa  ke  meja hijau.  Seperti  beberapa  putusan  MA  yang  berkaitan  dengan  gugatan  atas  ingkar janji  menikahi,  diantaranya  yaitu  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No. 522K/Sip/1994,  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.3191K/Pdt/1984  tertanggal  8 Februari 1986, Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli  2003,  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks. Hal  ini  kemudian  yang  membuat  penelitian    ini  untuk  mengkaji  janji  untuk menikahi seperti apa yang dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum.
Penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  pengingkaran  janji  untuk menikahi  diangkat  oleh  Swetasoma  (2021).  Penelitian  ini  menganalisis  dasar pertimbangan  hakim  untuk  menentukan  kualifikasi  pengingkaran  janji  kawin sebagai  perbuatan  hukum.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perbuatan pengingkaran  janji  kawin  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  merujuk pada  Pasal  1365  KUHPerdata  dalam  arti  luas.  Pertimbangan  hakim  yang digunakan  dalam  memutus  perkara  dalam  penelitian  ini  merupakan  penafsiran perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  yang  luas  yaitu,  termasuk  perbuatan  yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat. 7
Sedangkan  pada  penelitian  Imaduddin  (2021),  menyandingkan  perspektif hukum  perdata  Indonesia  dan  hukum  Islam  dengan  konsep  pembatalan  lamaran atau  pinangan  yang  dapat  dituntut  ganti  rugi  biaya.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  dalam  hukum  perdata  Indonesia ghosting yang menyebabkan  pembatalan  lamaran  atau  pinangan  tidak  menimbulkan  hak  untuk menuntut  berlangsungnya  perkawinan  kepada  pengadilan,  juga  tidak  ada  hak untuk  ganti  rugi  biaya  akibat  tidak  terpenuhinya  janji  menikahi  terhadap  pelaku, akan  tetapi  ganti  rugi  bisa  dituntut  ketika  sudah  ada  pengumuman  tentang perkawinan  dalam  waktu  delapan  belas  bulan  terhitung  dari  pengumuman
6 Dede  Nurjanah,  “Analisis  Terhadap  Gugatan  Wanprestasi  Yang  Diakibatkan  Putusnya  Hubungan Percintaan  Sepasang  Kekasih  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor :  92/PDT.G/2010/PN.BGR),” Jurnal  Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 1, no. 1 (20 Juni
2016), https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/26.
7 Cokorda  Gede  Swetasoma,  “Pengingkaran  Janji  Kawin  Sebagai  Kualifikasi  Perbuatan  Melawan Hukum   (Studi  Putusan  Nomor  1644  K/PDT/2020),” Jurnal  Yustitia 15,  no.  1  (26  Agustus  2021):  61–74, https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/705.
perkawinan.  Begitu  pula  dalam  hukum  Islam, ghosting yang  menyebabkan pembatalan khitbah juga  tidak  mengikat  dan  tidak  ada  konsekuensi  apapun sebelum  adanya  akad  nikah,  namun  pembatalan  lamaran  atau khitbah harus dengan  tata  cara  yang  baik  sesuai  dengan  tuntutan  kebiasaan  agar  bisa  saling menjaga  kehormatan  dan silaturrahim masing-masing.  Adapun  dalam  penelitian ini  ingkar  janji  menikahi  yang  bisa  dituntut  menggunakan  dasar  gugatan perbuatan melawan hukum. 8
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jevera  (2022).  Penelitian  ini mengkaji  tentang  pertanggungjawaban  hukum  pengingkaran  janji  kawin.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perbuatan  pengingkaran  janji  kawin merupakan  perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  karena  dasar  gugatannya memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yaitu, adanya  suatu  perbuatan,  perbuatan  tersebut  harus  melawan  hukum,  adanya kerugian,  dan  adanya  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas)  antara  PMH  dengan kerugian  dan  adanya  unsur  kesalahan.  Sehingga,  pihak  yang  dirugikan  dapat meminta  pertanggungjawaban  berupa  ganti  kerugian  baik  kerugian  materiil maupun kerugian immateril kepada tergugat. 9
Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengingkaran janji  menikahi,  pengingkaran  tersebut  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini berbeda karena, yang menjadi  fokus  penelitian  merupakan  pengingkaran  janji  untuk  menikahi  yang dikategorikan  sebagai  perbuatan  wanprestasi.  Sebelumnya  juga  dibeberapa penelitian,  masih  menjadi  perdebatan  mengenai  hal  ini  karena  ada  putusan  yang menetapkan perbuatan pengingkaran janji menikah sebagai perbuatan wanprestasi dan  ada  juga  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan uraian  diatas,  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengkaji  dan menganalisis  lebih  lanjut  janji  menikahi  seperti  apa  yang  mengikat  dalam hubungannya  dengan  asas Pacta  Sunt  Servanda ,  sehingga  apabila  dibatalkan secara  sepihak  dapat  diminta  pertanggungjawaban  hukum  karena  termasuk kategori perbuatan wanprestasi.
2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dicari bersumber pada putusan- putusan  ingkar  janji  menikahi  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Negeri  maupun Mahkamah  Agung,  dan  juga  berasal  dari  kajian  peraturan  perundang-undangan serta  penelitian  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Cara
8 Aufi  Imaduddin,  Mir’atul  Firdausi,  dan  Tiyan  Iswahyuni,  “Ghosting  Pasca  Peminangan/Khitbah Menurut  Hukum  Perdata  Indonesia  dan  Hukum  Islam,” The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil Law 2, no. 2 (28 Desember 2021): 170–84, https://doi.org/10.51675/JAKSYA.V2I2.167.
9 Vania  Madeline  Jevera,  Fajar  Sugianto,  dan  Sanggup  Leonard  Agustian,  “Pertanggungjawaban Hukum  Pengingkaran  Janji  Kawin,” Tanjungpura  Law  Journal 6,  no.  2  (30  Juli  2022):  195–212, https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52529.
pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  dengan  metode  dokumentasi  yaitu merujuk/mengumpulkan  pada  bahan-bahan  yang  didokumentasikan,  sedangkan alat  pengumpp-lulan  data  digunakan  studi  dokumentasi  yaitu  studi  dengan  cara mempelajari  data  baik  berupa  buku,  laporan  hasil  penelitian,  makalah  seminar, tulisan  para  ahli,  putusan-putusan  pengadilan,  dan  semua  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Data yang diperoleh baik data primer  maupun  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  dengan menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  kalimat  yang  teratur  sehingga memudahkan  pembahasan  dan  pemahaman,  serta  menggambarkan  secara  jelas hubungannya dengan masalah penelitian. 10

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan
Istilah  perikatan  merupakan  kesepadanan  dari  istilah  Bahasa  Belanda  yaitu Verbintenis.  “Verbintenis” berasal  dari  kata  kerja Verbiden yang  artinya mengikat.  Jadi Verbintenis menunjuk  kepada  adanya  “ikatan”  atau  “hubungan”. Hal  ini  memang  sesuai  dengan  definisi  Verbintenis  sebagai  suatu  hubungan hukum. 11 Perikatan  adalah  kewajiban  hukum.  KUH  Perdata  hanya  mengawali istilah  perikatan  dengan  gambaran  yang  sangat  singkat  dengan  ketentuan  Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian  maupun  karena  undang-undang,  dimana  ditegaskan  bahwa  setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam  perikatan  yang  secara  singkat  dibuat  oleh  mereka,  ataupun  karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12
Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian,  terbentuk  atas  kehendak  para  pihak yang  membuat  perjanjian,  sedangkan  perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang, tercipta  karena  undang-undang,  diluar  kemauan  dari  para  pihak  yang bersangkutan.  Apabila  dua  orang  mengadakan  suatu  perjanjian,  maka  mereka menghendaki  antara  mereka  terjalin  suatu  perikatan  hukum.  Oleh  karena  itu, mereka  terikat  satu  sama  lain,  akibat  dari  janji  yang  telah  mereka  bentuk. Perikatan ini baru dapat selesai, jika janji itu sudah dipenuhi.
Perjanjian  sebagai  sumber  perikatan  ini,  apabila  dilihat  dari  bentuknya, dapat  berupa  perjanjian  tertulis  maupun  perjanjian  tidak  tertulis.  Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 13 Kemudian menurut Subekti, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut
10 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Mirra Buana Media, 2020).
11 Nurasiah  Harahap,  “Pelaksana  Perjanjian  Lisan  Sewa  Kamar  Kos  Di  Kelurahan  Teladan  Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,” Jurnal Hukum Kaidah 18, no. 3 (2017): 101–13.
12 Gr.  van  der.  Burght,  Freddy  Tengker,  dan  Wila  Chandrawila  Supriadi, Buku  Tentang  Perikatan Dalam Teori DanYurisprudensi , Cet. 2 (Mandar Maju, 2012).
13 Rosdalina Bukido, “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 7, no. 2 (22 Juni 2016), https://doi.org/10.30984/AS.V7I2.42.
sesuatu  dari  pihak  lain,  dan  pihak  yang  lain  tersebut  berkewajiban  untuk memenuhi tuntutan itu.
Perjanjian yang sah harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu dengan adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang  membuat  perjanjian  ( consensus ),  kemudian  adanya  kecakapan  pihak-pihak untuk  membuat  perjanjian  ( capacity ),  selanjutnya  adanya  suatu  hal  tertentu,  dan adanya suatu sebab yang halal. 14
Syarat-syarat  diatas  terbagi  dalam  dua  kelompok  yaitu  syarat  subjektif  dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap, sedangkan syarat objektif ialah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Baik syarat subjektif maupun syarat  objektif  keduanya  memiliki  akibat  hukum  masing-masing,  lebih  jelasnya sebagai  berikut.  Syarat  subjektif  pertama  ialah  sepakat  mereka  yang  mengikat dirinya.  Hal  ini  mengandung makna  bahwa  para  pihak  yang  membuat  perjanjian telah  sepakat  atau  ada  persesuaian  kemauan  atau  saling  menyetujui  kehendak masing-masing,  yang  dilahirkan  oleh  para  pihak  dengan  tidak  ada  paksaan, kekeliruan  dan  penipuan.  Kesepakatan  adalah  persesuaian  pernyataan  kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. 15 Selanjutmya, ada empat teori terjadinya  persesuaian  pernyataan  kehendak. 16 Pertama,  Teori  Ucapan (uitingstheorie). Menurut  teori  ini,  kesepakatan (toesteming) terjadi  pada  saat pihak  yang  menerima  penawaran  menyatakan  bahwa  ia  menerima  penawaran. Kedua, Teori Pengiriman (verzendtheorie) . Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila  pihak  yang  menerima  penawaran  mengirimkan  telegram.  Ketiga,  Teori Pengetahuan (venemingstheorie). Teori  pengetahuan  berpendapat  bahwa Kesepakatan  terjadi  apabila  pihak  yang  menawarkan  itu  mengetahui  adanya penerimaan (acceptatie) , tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara  langsung).  Keempat,  Teori  Penerimaan (ontvangstheorie). Menurut  teori ini,  kesepakatan  terjadi  pada  saat  pihak  yang  menawarkan  menerima  langsung jawaban dari pihak lawan.
Syarat  subjektif  kedua  ialah  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian. Cakap (bekwaam) merupakat  syarat  umum  untuk  dapat  melakukan  perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. 17 Kemudian syarat objektif dari perjanjian yakni suatu hal tertentu dan suatu sebab yang  halal.  Maksud  dari  kata  suatu  hal  tertentu  pada  persyaratan  sahnya  suatu perjanjian adalah objek daripada perjanjian itu. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata barang  yang  menjadi  objek  suatu  perjanjian  ini  haruslah  sesuatu  hal  tertentu,
14 Emma  Nurlaela  Sari,  “Telaah  Terhadap  Pemenuhan  Syarat  Subjektif  Sahnya  Suatu  Perjanjian  di Dalam Transaksi Elektronik yang Dilakukan Anak di Bawah Umur,” Jurnal Poros Hukum Padjajaran 1, no. 1 (2019): 118–34, https://doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.342.
15 Endi Suhadi, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,” Jurnal  Inovasi Penelitian 2, no. 7 (2021): 5–10.
16 R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
17 R. Joni Bambang S.
setidaknya  haruslah  ditentukan  jenisnya,  sedangkan  jumlahnya  tidak  perlu ditentukan,  asalkan  saja  kemudian  dapat  ditentukan  atau  diperhitungkan. Sebelumnya,  dalam  Pasal  1334  ayat  (1)  KUHPerdata  ditentukan  bahwa  barang- barang  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari  juga  dapat  menjadi  objek  suatu perjanjian.  Selanjutnya  suatu  sebab  yang  halal  merupakan  syarat  yang  keempat untuk  sahnya  sebuah  perjanjian.  Mengenai  syarat  ini,  dalam  Pasal  1335 KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  atau  yang  telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan. 18 Sehingga, meskipun  suatu  perjanjian  telah  memenuhi  syarat  cakap,  sepakat,  dan  memuat suatu  hal  tertentu  namun,  hal  tertentu  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  dilarang oleh  undang-undang  atau  bertentangan  dengan  norma  kesusilaan  atau  ketertiban umum, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

## 3.2 Asas Pacta Sunt Servanda
Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalaah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam  istilah  umum  tanpa  mensyaratkan  cara  khusus  mengenai  pelaksanaannya yang  diterapkan  pada  serangkaian  perbuatan  untuk  menjadi  petunjuk  yang  tepat bagi perbuatan tersebut. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang  lebih  umum.  Asas  hukum  merupakan  pengendapan  hukum  positif  dalam suatu  masyarakat,  sehingga  tidak  boleh  dianggap  sebagai  norma-norma  konkret, akan  tetapi  perlu  dipandang  sebagai  dasar  umur  atau  petunjuk  bagi  hukum  yang berlaku. 19
Untuk  kepastian  hukum  dalam  perjanjian  diwakili  oleh  asas Pacta  Sunt Servanda ,  sedangkan  untuk  ukuran  keadilan  diwakili  oleh  asas  Iktikad  Baik (Good  Faith) .  Pada  teori  klasik  hukum  perjanjian,  asas  iktikad  baik  dapat diterapkan  dalam  situasi  ketika  kontrak  sudah  memenuhi  syarat  hal  tertentu. Akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra-perjanjian  atau  tahap  perundingan,  karena  dalam  tahap  ini  peranjian  belum memenuhi syarat hal tertentu.
Lain  halnya  dengan  teori  modern,  yang  berpandangan  bahwa  perjanjian bukan  lagi “een  tweezijdige  rechtshandeling” (satu  perbuatan  hukum  yang sifatnya  dua  pihak)  tetapi “twee  eenzijdige  rechtshandeling” (dua  perbuatan hukum  bersisi  tunggal).  Lebih  jauh  lagi  perjanjian  bukanlah rechtshandeling (perbuatan  hukum)  tetapi  telah  berubah  sebagai rechtsverhouding (hubungan hukum). 20
18 Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.”
19 Tata  Wijayanta,  “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya Dengan Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga,” Jurnal  Dinamika  Hukum 14,  no.  2  (25  Mei  2014):  216–26, https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.2.291.
20 Paulus  Aluk  Fajar  Dwi  Santo,  “Tarik-Menarik  Antara  Asas  ‘Pacta  Sunt  Servanda’  Dan  ‘Itikad Baik’ Dalam Perjanjian,” Binus University Business Law , Juni 2016.
Dalam  teori  modern,  dikemukakan  janji  pada  saat  pra  perjanjian  harus didasarkan pada iktikad baik, seperti contohnya di Prancis pihak yang melakukan perundingan  tanpa  maksud  sungguh-sungguh  untuk  membuat  perjanjian  atau pihak  yang  membatalkan  janji  tanpa  alasan  yang  tepat  akan  bertanggung  jawab kepada  pihak  lainnya  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum,  bahkan  jika  tahap perundingan sudah mencapai tingkat yang matang untuk lahirnya suatu perjanjian, pihak  yang  mengundurkan  diri  dari  tahap  perundingan  mungkin  saja  dibebani dengan kewajiban berdasarkan hubungan kontraktual. 21
Asas Pacta  Sunt  Servanda atau  dikenal  juga  dengan  asas  kekuatan mengikat.  Seperti  kita  ketahui pacta  sunt  serva nda  adalah  asas  kepastian  hukum dalam  perjanjian  yang  berhubungan  dengan  akibat  perjanjian.  Asas  ini  dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menetapkan bahwa:
“Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Setiap  orang  yang  membuat  perjanjian,  terikat  untuk  memenuhi  perjanjian tersebut  karena  perjanjian  itu  mengandung  janji-janji  atau  sebuah  prestasi  yang harus  dipenuhi  dan  janji atau  prestasi tersebut  mengikat  para  pihak  sebagaimana mengikatnya  undang-undang.  Masing-masing  pihak  yang  terikat  dalam  suatu perjanjian  harus  menghormati  dan  melaksanakan  apa  yang  telah  mereka perjanjikan  dan  tidak  boleh  melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  atau bertentangan dari perjanjian tersebut. 22

## 3.3 Janji menikahi yang mengikat
Dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dikenal istilah  perjanjian  kawin,  namun  perjanjian  kawin  ini  memiliki  pengertian  yang berbeda dengan janji untuk kawin yang dimaksud dalam penelitian ini. Perjanjian kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Pasal  29.  Dalam  pasal  ini  perjanjian  kawin  adalah  perjanjian  atau  persetujuan yang  dibuat  oleh  calon  suami-isteri  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Sedangkan, janji untuk kawin atau janji menikahi yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah  janji  untuk mengikatkan  diri  kepada  seseorang  dengan  cara mengawini  atau  menikahinya.  Perjanjian  kawin  dibuat  secara  tertulis  sedangkan janji menikahi biasanya hanya disampaikan secara lisan.
Pada  umumnya,  janji  menikahi  sering  disampaikan  secara  lisan,  bahkan mungkin  hanya  sebagai  bagian  dari  upaya  merayu  pasangan.  Berhasil  merayu pasangan  berkat  kata-kata  janji  untuk  menikahi,  bukan  berarti  bebas melaksanakan  tindakan  melanggar  hukum,  karena  setiap  aksi  pasti  ada  reaksi. Janji  untuk  menikahi  yang  berujung  merugikan  salah  satu  pihak  secara  nyata akibat diputusnya janji tersebut secara sepihak dapat dimintai pertanggungjwaban atas  kerugian  yang  di  derita.  Pasal  1313  KUHPerdata  mendefinisikan  bahwa
21 Paulus Aluk Fajar Dwi Santo.
22 Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.”
perjanjian  adalah  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 23
Perjanjian  tersebut  kemudian  mengikat  para  pihak  secara  hukum,  untuk mendapatkan  hak  atau  melaksanakan  kewajiban  yang  ditentukan  di  dalam perjanjian  itu.  Berdasarkan  hal  tersebut,  akibat  hukum  ini  timbul  dikarenakan adanya perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk karena terjadinya  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak. 24 Kemudian  di  dalam  asas kebebasan  berkontrak  yang  dijelaskan  melalui  rumusan  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 25
Selanjutnya,  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  yang  mengatur mengenai  iktikad  baik  disebutkan  persetujuan-persetujuan  harus  dilaksanakan dengan  iktikad  baik.  Iktikad  baik  merupakan  salah  satu  asas  dasar  hukum perjanjian,  dimana  para  pihak  harus  melaksanakan  perjanjian  dengan  iktikad baik. 26 Sehubung dengan hal tersebut, pengertian iktikad baik disini berarti bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata suatu perjanjian harus didasarkan atas asas iktikad  baik.  Asas  iktikad  baik  merupakan  asas  paling  penting (super  eminent principle) dalam    sebuah  perikatan  sehingga  menjadi  suatu  ketentuan  mendasar atau fundamental dalam hukum perjanjian. 27 Iktikad baik dapat dibedakan menjadi iktikad  baik  subjektif  dan  iktikad  baik  objektif.  Iktikad  baik  subjektif,  yaitu apakah  yang  bersangkutan  sendiri  menyadari  bahwa  tindakannya  bertentangan dengan  iktikad  baik,  sedang  iktikad  baik  objektif  adalah  kalau  pendapat  umum menganggap  tindakan  yang  demikian  adalah  bertentangan  dengan  iktikad  baik. 28 Pasal  1320  KUHPerdata  dijelaskan  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  yaitu, sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri,  kecakapan  untuk  membuat  perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Pengertian  sepakat  sebagai  salah  satu  unsur  Pasal  1320  KUHPerdata merupakan  syarat  amat  penting  dalam  sahnya  suatu  perjanjian.  Sepakat  ditandai
23 Bukido, “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan.”
24 Azkia An Nida Fasya dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan  Dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (30 Oktober 2022): 569–83, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
25 Husni  Kurniawati  dan  Yunanto  Yunanto,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (17 April 2022): 102– 14, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
26 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
27 Paulus Jimmytheja Ng et al., “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 196–219, https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115.
28 Hananto  Prasetyo,  “Pembaharuan  Hukum  Perjanjian  Sportentertainment  Berbasis  Nilai  Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia),” Jurnal Pembaharuan Hukum 4, no. 1 (15 April 2017): 65, https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645.
oleh penawaran dan penerimaan yang dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, ataupun dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. 29
Oleh sebab itu, jelas bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena  memenuhi  unsur  kata  sepakat  dan  berdasarkan  asas  konsensualitas  yang terkandung  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  dimana  suatu  perjanjian  lahir  pada detik tercapainya kesepakatan atau pesetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok tentang apa yang menjadi objek perjanjian. Berpedoman pada asas  konsensualitas  tersebut,  maka  untuk  menentukan  apakah  telah  lahir  suatu perjanjian  dan  kapan  perjanjian  itu  lahir,  harus  mengetahui  apakah  telah  terjadi kesepakatan dan kapan kesepakatan itu terjadi. 30 Janji menikahi merupakan tanda sepakat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk bersedia menikahi satu sama lain. Janji menikahi tersebut biasanya disertai dengan barang-barang sebagai tanda  ikat  janji  atau  dengan  melakukan  suatu  upacara  (adat/agama)  tertentu. Masyarakat umumnya mengenalnya dengan istilah pertunangan atau pelamaran. 31 Janji  menikahi  bukanlah  perjanjian  pada  umumnya.  Janji  menikahi merupakan janji untuk melaksanakan pernikahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti dalam penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa janji menikahi merupakan suatu perikatan yang berasal dari kesepakatan antara kedua belah  pihak,  dimana  dari  kesepakatan  itu  telah  timbul  sebuah  prestasi  untuk melangsungkan  pernikahan  pada  waktu  dan  tempat  yang  telah  disepakati. 32 Layaknya  pada  kasus  ingkar  janji  untuk  menikahi  yang  menjadi  contoh  kasus dalam  penelitian  ini  yaitu  yang terdapat pada  salinan  Putusan  Pengadilan  Negeri Makassar  No.  82/Pdt.G/2014/PN.Mks.  Dalam  kasus  ini,  berangkat  dari pengenalan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  orang  tua,  pihak  lelaki  yang kemudian  disebut  DST  berpacaran  dengan  pihak  perempuan  yang  disebut  LMB, yang kemudian selama masa pacaran berjalan normal dan baik-baik saja sehingga dari  hubungan  demikian  maka  terjadi  suatu  kesepakatan  untuk  melangsungkan pernikahan. Atas dasar kesepakatan tersebut maka keluarga DST resmi melakukan acara  lamaran  menurut  adat  Toraja  di  rumah  LMB.  Setelah  acara  lamaran dibentuk suatu panitia dari keluarga masing-masing yang mana panitia-panitia ini telah  mengadakan  rapat  kerja  untuk  melangsungkan  pernikahan  antara  DST  dan LMB  dan  telah  bekerja  secara  maksimal  untuk  memenuhi  segala  keperluan  dan kebutuhan untuk pernikahan. Namun setelah semua rencana berjalan dengan baik, DST  dan  ayahnya  CUT  membatalkan  rencana  pernikahannya  secara  sepihak dengan  membatalkan  salon  dan  gedung  pernikahan  yang  telah  di booking ,  serta
29 Fajar  Sahat  et  al.,  “Kekuatan  Mengikat  Perjanjian  Yang  Dibuat  Secara  Lisan,” Kertha  Semaya : Journal Ilmu Hukum , 2014, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10352.
30 Prasetyo,  “Pembaharuan  Hukum  Perjanjian  Sportentertainment  Berbasis  Nilai  Keadilan  (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia).”
31 Nuraini  dan  Mihfa  Rizkiya,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Denda  Akibat  Pembatalan Peminangan (Khiṭbah),” Al-Murshalah 3, no. 1 (2017): 38–49.
32 Mesya  Assauma  Nurfitrah,  “Analisis  Hukum  Perbuatan  Ingkar  Janji  Untuk  Menikahi  Sebagai Perbuatan  Wanprestasi :  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  No.  82/Pdt.G/2014/PN.Mks” (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017).
menghubungi  pihak  Gereja  untuk  memberitahukan  bahwa  rencana  pernikahan DST  dan  LMB  dibatalkan.  Dari  kasus  ini,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Makassar  memutuskan  untuk  menghukum  DST  dengan  sanksi  berupa  ganti  rugi kepada  LMB  atas  dasar  perbuatan  wanprestasi,  karena  membatalkan  rencana pernikahannya secara sepihak.
Mencermati  kasus  di  atas,  bahwa  janji  untuk  menikahi  tersebut  menjadi sebuah janji yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah ada aksi nyata dengan  adanya  acara  lamaran  serta  tindakan  memesan  gedung  dan  penyebaran undangan,  sehingga  jika  ada  pembatalan  harus  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak.  Kemudian,  jika  dikaitkan  dengan  asas Pacta  Sunt  Se rvanda,  maka  janji untuk  menikahi  yang  lahir  dari  kesepakatan  antara  para  pihak  menjadi  hukum yang mengikat para pihak yang mengadakannya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  hakim  Pengadilan  Negeri Makassar  pada  penelitian  sebelumnya,  yaitu  hakim  Suparman  Nyompa,  beliau mengatakan  bahwa,  mengacu  pada  Pasal 1320  KUHPerdata  dimana  kesepakatan merupakan  syarat  subjektif  dari  perjanjian  maka  dipandang  terpenuhi  janji menikahi  tersebut  sebagai  suatu  perikatan  untuk  melaksanakan  pernikahan  pada tanggal  yang  sudah  ditentukan,  dari  kesepakatan  keluarga  kedua  belah  pihak dengan  adanya  duduk  bersama  merencanakan  pernikahan  dengan  menetapkan waktu dan tempat. 33
Perikatannya ini bukan seperti perikatan dagang ataupun kontrak, namun ini adalah  perikatan  untuk  melakukan  pernikahan,  pernikahan  yang  yang  telah disepakati  kedua  belah  pihak  waktu  dan  tempatnya,  kemudian  hal  itu  telah melewati tahapan-tahapan. Jika hanya sampai pada tahap pelamaran, belum tentu terjadi  perikatan  karena  belum  tentu  diterima  namun  jika  lamaran  tersebut  telah diterima  dan  telah  melangkah  ke  tahap  selanjutnya  yaitu  pembentukan  panitia perkawinan  yang  mana  dalam  panitia  itu  pihak  wanita  dan  pihak  pria  telah tergabung  menjadi  satu  panitia,  maka  tentu  kedua  belah  pihak  itu  telah  terikat untuk melaksanakan suatu pernikahan. 34
Dari  penjelasan  di  atas  diketahui  bahwa  janji  menikahi  yang  mengikat  itu merupakan  janji  menikahi  yang  lahir  dari  sebuah  kesepakatan,  yang  kemudian telah  melewati  beberapa  tahapan  seperti  pelamaran,  pemesanan  gedung,  dan penyebaran undangan yang kemudian hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga atas itu unsur mengikatnya semakin kuat.
Janji menikahi ialah pra perjanjian, dalam hal ini ialah janji menikahi, yang mana  jika  kita  analogikan  seperti  akta  pengikatan  jual  beli  pada  jual  beli  tanah, sehingga dapat dikatakan seperti pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya  yaitu  perkawinan.  Janji  menikahi  ini  bukan  seperti  perjanjian  pada umumnya,  tetapi  lebih  kepada  pengikatan  sebelum  masuk  ke  perjanjian  yang
33 Nurfitrah.
34 Nurfitrah.
sebenarnya  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  perkawinan.  Kemudian,  dari  janji menikahi ini lahir perikatan antara kedua belah pihak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,  janji  menikahi  merupakan  perikatan  yang  lahir  dari  kesepakatan kedua belah pihak, sehingga janji menikahi tersebut dianggap memenuhi sebagai suatu  perjanjian  meskipun  bukan  seperti  perjanjian  pada  umumnya  tetapi  lebih kepada pengikatan sebelum sampai pada perjanjian yang sebenarnya.
Janji  menikahi  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  dikatakan  sebagai  suatu perjanjian  jika  dikaitkan  dengan  asas Pacta  Sunt  Servanda ,  jelas  mengikat  para pihak yang mengadakannya. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas perjanjian yang biasa juga disebut dengan asas kekuatan mengikat. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menetapkan bahwa:
“Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Setiap  orang  yang  membuat  perjanjian,  terikat  untuk  memenuhi  perjanjian tersebut  karena  perjanjian  itu  mengandung  janji-janji  yang  harus  dipenuhi  dan janji  tersebut  mengikat  para  pihak  sebagaimana  mengikatnya  undang-undang. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksankan  apa  yang  telah  mereka  perjanjikan  dan  tidak  boleh  melakukan perbuatan  yang  menyimpang  atau  bertentangan  dari  perjanjian  tersebut. Selanjutnya,  dalam  Pasal  1338  Ayat  (2)  KUHPerdata  ditetapkan  bahwa: “Perjanjian-perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.
Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini juga dikenal sebagai asas kepastian hukum. 35 Karena pada janji menikahi antara kedua belah  pihak  terdapat  unsur  perjanjian,  maka  ketika  ada  pelanggaran,  tanggung jawabnya  adalah  tanggung  jawab  kontraktual.  Jika  terjadi  sengketa  dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim  dengan  keputusannya  dapat  memaksa  agar  pihak  yang  melanggar  itu melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  perjanjian,  bahkan  hakim  dapat memerintahkan  pihak  lain  membayar  ganti  rugi.  Putusan  pengadilan  tersebut merupakan  jaminan  bahwa  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian memiliki  kepastian  hukum  yang  mana  secara  pasti  memiliki  perlindungan hukum. 36
Tanggung jawab kontraktual didasarkan oleh adanya hubungan kontraktual. Hubungan  kontraktual  adalah  hubungan  hukum  yang  dimaksudkan  untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak  dalam  perjanjian.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan
35 Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.”
36 Dadang Sukandar, Membuat Surat Perjanjian (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011).
kewajibannya  dan  karenanya menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain,  pihak  yang dirugikan tersebut dapat menggugat dengan dalil wanprestasi. 37
Janji  menikahi  yang  dapat  dikatakan  mengikat  berdasarkan  putusan  kasus yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan janji menikahi yang telah diikuti serangkaian  tindakan  lebih  lanjut,  seperti  telah  ada  pelamaran,  dalam  hal  ini pertemuan  antara  keluarga  kedua  belah  pihak,  lalu  sudah  ada  kesepakatan mengenai  waktu  dan tempat  pelaksanaan  pernikahan,  dan  juga adanya  undangan yang  beredar.  Hal  yang  menjadi mengikatnya  janji menikah  itu  sebatas  pada  hal yang  dapat  dibuktikan  bahwa  telah  terjadi  kesepakatan  untuk  melakukan pernikahan. Jika dilihat dari kacamata hukum perkawinan pada KUHPerdata pasal 58, dasar dapat dituntutnya itu karena telah ada pengumuman yang mana menurut hemat  peneliti  pengumuman  tersebut  dapat  diartikan  seperti  telah  tersebarnya undangan,  sedangkan  jika  kita  menggunakan  kacamata  hukum  perjanjian  dalam buku  III  KUHPerdata,  maka  dasar  dapat  digugatnya  janji  menikahi  itu  karena dilanggarnya  kesepakatan  untuk  menikah  yang  mana  tidak  terlaksananya  suatu prestasi untuk melakukan sesuatu.

## 4. PENUTUP
Janji  menikahi  merupakan  sebuah  perikatan  yang  berasal  dari  persetujuan kedua belah pihak. Janji-janji untuk menikahi atau mengawini seperti ini biasanya dilontarkan  secara  lisan  sehingga  umumnya,  perjanjian  untuk  menikahi  ini  tidak mengikat  dan  tidak  memiliki  akibat  hukum  apapun,  yang  kemudian  akan  sulit dituntut  pertanggung-jawabannya.  Selanjutnya,  jika  dikaitkan  dengan  teori kepastian  hukum  dalam  perjanjian  yaitu  asas Pacta  Sunt  Se rvanda,  maka,  janji untuk  menikahi  yang  lahir  dari  kesepakatan  antara  para  pihak  menjadi  hukum yang mengikat para pihak yang mengadakannya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.  Janji  menikahi  bukanlah  suatu  perjanjian  pada  umumnya  tetapi,  dalam kasus  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  menjadi  lebih  kepada  pra  perjanjian.  Pra perjanjian itu layaknya pengikatan sebelum masuk ke perjanjian yang sebenarnya. Janji menikahi kemudian mengikat jika telah terjadi serangkaian kegiatan lanjutan setelah dilontarkannya janji menikahi itu. Jika dari proses lamaran itu telah  lahir kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, selanjutnya telah terjadi serangkaian persiapan, penyebaran undangan, dan  pemesanan  gedung,  maka  kedua  belah  pihak  telah  terikat  pada  janji  untuk menikahi  tersebut  dan  dianggap  telah  mencapai  kesepakatan.  Sehingga,  untuk membatalkannya  pun  harus  ada  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Jika, dibatalkan  secara  sepihak  tanpa  alasan  yang  jelas.  maka  perbuatan  tersebut termasuk  perbuatan  wanprestasi  terlebih  akibat  pembatalan  tersebut  penggugat mengalami  kerugian  materiil  atas  seluruh  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  dalam rangka mempersiapkan acara pernikahannya.
37 Sukandar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum Perjanjian.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (13 Mei 2020): 66– 82. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
Bukido,  Rosdalina.  “Urgensi  Perjanjian  Dalam  Hubungan  Keperdataan.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 7, no. 2 (22 Juni 2016). https://doi.org/10.30984/AS.V7I2.42. Burght,  Gr.  van  der.,  Freddy  Tengker,  dan  Wila  Chandrawila  Supriadi. Buku
Tentang  Perikatan  Dalam  Teori  DanYurisprudensi .  Cet.  2.  Mandar  Maju, 2012.
Fasya, Azkia An Nida, dan Andriyanto Adhi Nugroho. “Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (30  Oktober  2022):  569–83. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
Harahap, Nurasiah. “Pelaksana Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Di Kelurahan Teladan  Barat,  Kecamatan  Medan  Kota,  Kota  Medan.” Jurnal  Hukum Kaidah 18, no. 3 (2017): 101–13.
Imaduddin,  Aufi,  Mir’atul  Firdausi,  dan  Tiyan  Iswahyuni.  “Ghosting  Pasca Peminangan/Khitbah  Menurut  Hukum  Perdata  Indonesia  dan  Hukum Islam.” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 2 (28 Desember 2021): 170–84. https://doi.org/10.51675/JAKSYA.V2I2.167. Irwansyah. Penelitian  Hukum :  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel . Mirra Buana Media, 2020.
Jevera,  Vania  Madeline,  Fajar  Sugianto,  dan  Sanggup  Leonard  Agustian.
“Pertanggungjawaban  Hukum  Pengingkaran  Janji  Kawin.” Tanjungpura Law Journal 6, no. 2 (30 Juli 2022): 195–212. https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52529. Jimmytheja  Ng,  Paulus,  Jemmy  Rumengan,  Fadlan  Fadlan,  dan  Idham  Idham.
“Eksistensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 196–219. https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115. Kurniawati,  Husni,  dan  Yunanto  Yunanto.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Debitur  Dalam  Aktivitas  Pinjaman  Online.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (17  April  2022):  102–14. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
Marlang, Abdullah. Pengantar hukum Indonesia . ASPublishing, 2011. Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
Nuraini,  dan  Mihfa  Rizkiya.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Denda  Akibat Pembatalan Peminangan (Khiṭbah).” Al-Murshalah 3, no. 1 (2017): 38–49. Nurfitrah,  Mesya  Assauma.  “Analisis  Hukum  Perbuatan  Ingkar  Janji  Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks.” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
Nurjanah,  Dede.  “Analisis  Terhadap  Gugatan  Wanprestasi  Yang  Diakibatkan Putusnya  Hubungan  Percintaan  Sepasang  Kekasih  (Studi  Kasus  Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2010/Pn.Bgr).” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 1, no. 1 (20 Juni 2016).
https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/26.
Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. “Tarik-Menarik Antara Asas ‘Pacta Sunt Servanda’ Dan ‘Itikad Baik’ Dalam Perjanjian". Binus  University  Business  Law ,  Juni
2016. Pramesti,  Tri  Tata  Ayu.  “Tertipu  Rayuan  Pacar,  Bisakah  Menuntut?  -  Klinik Hukumonline.” Diakses 2 Mei 2019. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertipu-rayuan-pacar--bisakah- menuntut-lt55ef9c297fabf. Prasetyo, Hananto. “Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia).” Jurnal Pembaharuan Hukum 4, no. 1 (15 April 2017): 65.
https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645.
R. Joni Bambang S. Hukum Ketenagakerjaan . Bandung: Pustaka Setia, 2013. Rini  Sulistyowati.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelanggan  TV  Berbayar Ditinjau  Dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2005  Tentang Penyelenggaraan  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  Melalui  Satelit,  Kabel Dan Teresterial.” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (20 Mei 2019): 28–51. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257.
Sahat, Fajar, Ridoli Sitompul, I Gst, dan Ayu Agung Ariani. “Kekuatan Mengikat
Perjanjian  Yang  Dibuat  Secara  Lisan.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu Hukum , 2014. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10352. Sari,  Emma  Nurlaela.  “Telaah  Terhadap  Pemenuhan  Syarat  Subjektif  Sahnya
Suatu  Perjanjian  di  Dalam  Transaksi  Elektronik  yang  Dilakukan  Anak  di Bawah  Umur.” Jurnal  Poros  Hukum  Padjajaran 1,  no.  1  (2019):  118–34. https://doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.342.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” Binamulia  Hukum 7,  no.  2  (28  Desember  2018):  107– 20. https://doi.org/10.37893/JBH.V7I2.20.
Suhadi, Endi. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online  Dikaitkan  dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 7 (2021): 5–10.
Sukandar,  Dadang. Membuat  Surat  Perjanjian .  Yogyakarta:  Andi  Publisher, 2011.
Swetasoma,  Cokorda  Gede.  “Pengingkaran  Janji  Kawin  Sebagai  Kualifikasi Perbuatan  Melawan  Hukum    (Studi  Putusan  Nomor  1644  K/Pdt/2020).”
Jurnal Yustitia 15, no. 1 (26 Agustus 2021): 61–74.
https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/705.
Wijayanta,  Tata.  “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (25 Mei 2014): 216–26. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.2.291.