## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei : 239 - 246 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4361

## ANALISIS YURIDIS DAMPAK BUKTI TIDAK LANGSUNG TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA
Qorin Fachrina 1) , Muhammad Humam Ulumuddiin 2) , Tasya  Elisabet 3) , Asmak Ul Hosnah 4)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia 1,2,3,4) Corresponding Author: qfachrina07@gmail.com 1) , humamumam466@gmail.com 2) , tasyaelisabet7@gmail.com 3) , asmak.hosnah@unpak.ac.id 4)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024
Accepted : 14 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Bukti  tidak  langsung  merupakan  bukti  yang  tidak  secara  langsung membuktikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Bukti  ini  dapat berupa  keterangan  saksi,  ahli,  atau  petunjuk.  Penggunaan  bukti  tidak langsung  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  dapat  berdampak  pada hak-hak  terdakwa,  terutama  hak  untuk  diadili  secara  adil  dan  bebas  dari prasangka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  bukti  tidak langsung  terhadap  hak-hak  terdakwa  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  doktrinal.  Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih ketat dalam penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan ini perlu memastikan  bahwa  hak-hak  terdakwa  tetap  terlindungi,  meskipun  terdakwa diadili berdasarkan bukti tidak langsung.

## Kata kunci: Bukti Tidak Langsung, Hak Terdakwa,  Prinsip Praduga Tidak Bersalah

## Abstract
Circumstantial evidence is evidence that does not directly prove the criminal act committed  by  the  defendant.  This  evidence  can  be  in  the  form  of  testimony  of witnesses,  experts,  or  clues.  The  use  of  circumstantial  evidence  in  Indonesia's criminal  justice  system can impact the rights of defendants, especially the right to be tried fairly and free from prejudice. This study aims to analyze the impact of circumstantial evidence on the rights  of defendants in the Indonesian crimina l justice  system.  This  research  uses  normative  legal  research  methods  with  a statutory  approach  and  a  doctrinal  approach.  Therefore,  there  is  a  need  for
stricter  regulation in the use of circumstantial evidence in the Indonesian criminal justice  system.  This  arrangement  needs  to  ensure  that the rights of the accused remain protected,  even if the defendant is tried based on circumstantial evidence.
Keywords: Circumstantial evidence, Defendant’s Rights, Principle of presumption of innocence

## PENDAHULUAN
Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang mendasari  perlindungan  hak-hak  terdakwa,  yang  merupakan  aspek  penting dalam  menjaga  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Salah  satu  unsur  penting dalam  proses  peradilan  pidana  adalah  penggunaan  alat  bukti.  Namun, permasalahan sering muncul mengenai bukti tidak langsung dan dampaknya terhadap hak-hak terdakwa (Sunarso, Sh, and Kn 2022).
Bukti  tidak  langsung,  juga  disebut  sebagai  bukti  sirkumstansial,  adalah bukti  yang  tidak  secara  langsung  mendukung  tuduhan  terhadap  terdakwa, tetapi  digunakan  untuk  menggambarkan  keadaan  atau  keadaan  yang mungkin menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Ada beberapa pertimbangan  yuridis  yang  perlu  dipertimbangkan  saat  menggunakan  bukti tidak  langsung  karena  dapat  berdampak  pada  hak-hak  terdakwa  di  sistem peradilan pidana Indonesia.
Hak  dasar bagi  setiap  terdakwa  adalah  prinsip  praduga  tak bersalah, yang berarti  bahwa  seorang  terdakwa  dianggap  tidak  bersalah  sampai  terbukti sebaliknya  melalui  proses  peradilan  yang  adil.  Hakim  harus  selalu memperhatikan  prinsip  ini  saat  menggunakan  bukti  tidak  langsung  untuk memastikan  bahwa  terdakwa  tidak  dianggap  bersalah  hanya  berdasarkan bukti tidak langsung. Peradilan di Indonesia menggunakan sistem pembuktian beyond reasonable doubt, yang berarti hakim harus benar-benar yakin bahwa terdakwa  bersalah  sebelum  mereka  membuat  keputusan.  Tujuan  sistem  ini adalah  untuk  melindungi  hak-hak  terdakwa,  termasuk  hak  untuk  membela diri,  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  prasangka,  dan  hak  untuk diperlakukan secara adil. Salah satu jenis bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah bukti tidak langsung.
Dalam  sistem  pembuktian  beyond  reasonable  doubt,  hakim  diharuskan untuk  yakin  sepenuhnya  bahwa  terdakwa  bersalah  sebelum  membuat keputusan.  Ini  menjelaskan  standar  pembuktian  yang  harus  dipe nuhi  oleh hakim saat membuat keputusan. Ini juga menjelaskan definisi dan jenis bukti tidak langsung. Jika masih ada keraguan yang masuk akal, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan bersalah.
Tujuan sistem pembuktian beyond reasonable doubt adalah sebagai berikut: melindungi hak terdakwa untuk tidak dihukum secara tidak adil; memastikan bahwa  hanya  orang  yang  benar-benar  bersalah  yang  dihukum;  dan mempertahankan kepercayaan masyarakat  terhadap sistem peradilan pidana.
Keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, benda fisik, atau rekonstruksi adalah  beberapa  contoh  bukti  tidak  langsung.  Bukti  tidak  langsung  dapat mengganggu  hak-hak  terdakwa,  seperti:  membuat pembelaan terdakwa lebih
sulit;  bukti  ini  seringkali  tidak  jelas  dan  dapat  menimbulkan  prasangka terhadap  terdakwa.  Ini  dapat  menyulitkan  terdakwa  untuk  membuktikan ketidakbersalahannya. Meningkatkan kemungkinan membuat keputusan yang salah:  Keputusan  yang  didasarkan  pada  bukti  tidak  langsung  memiliki kemungkinan  lebih  besar  untuk  salah  daripada  keputusan  yang  didasarkan pada  bukti  langsung.  Menurunkan  tingkat  keadilan  selama  proses  peradilan pidana
Sementara  terdakwa  berada  dalam  posisi  yang  dirugikan,  jaksa  penuntut umum dapat  memperoleh  keuntungan dari bukti yang tidak langsung. Salah satu  jenis  bukti  yang  dapat  digunakan  untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar  bersalah  adalah  bukti  tidak  langsung.  Namun,  bukti  tidak langsung  dapat  membahayakan  hak-hak  terdakwa,  jadi  hakim  harus menerapkan  prinsip  praduga  tak  bersalah  secara  objektif,  meningkatkan kualitas  bukti  tidak  langsung,  dan  memberikan  kesempatan  yang  sama kepada terdakwa untuk membela diri.
Berdasarkan  pembahasan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan persoalan  yang  akan  dibahas  dalam jurnal ini yaitu: Pertama, Bagaimanakah kedudukan  bukti  tidak  langsung  dalam  sistem  pembuktian  hukum  pidana Indonesia. Kedua, Bagaimanakah dampak bukti tidak langsung terhadap hak- hak  terdakwa  dalam sistem peradilan  pidana  Indonesia.  Terakhir, Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi bukti tidak langsung.
Tujuan  penelitian Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung terhadap Hak  Terdakwa dalam Penegakan Hukum di Indonesia adalah untuk mengkaji secara  mendalam  dampak  penerapan  bukti  tidak  langsung  terhadap  hak terdakwa  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  dan  mengkaji  secara teoretis  yuridis  konsep  bukti  tidak  langsung  dan  hak terdakwa dalam sistem peradilan  pidana  Indonesia.  Serta,  menganalisis  secara  normatif  bagaimana penerapan  bukti  tidak  langsung  terhadap  hak  terdakwa  dalam  penegakan hukum  di  Indonesia.  Dan  mencari  solusi  untuk  mengatasi  dampak  negatif penerapan bukti tidak langsung terhadap hak terdakwa.

## M ETODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Metode penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  bahan-bahan  hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Bahan-bahan  hukum  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kritis  dan sistematis  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diajukan.  Metode  penelitian yuridis  normatif  merupakan  metode  penelitian  yang  tepat  untuk  digunakan dalam  penelitian  yang  membahas  permasalahan  hukum.  Metode  ini memungkinkan  peneliti  untuk  menganalisis  permasalahan  hukum  se cara mendalam dan komprehensif (Muhammad Syahrum 2022).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  hukum.  Data  sekunder tersebut  diperoleh melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  membaca  dan  mempelajari  peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik  studi  kepustakaan.  Teknik  ini  dilakukan  dengan  cara  membaca  dan mempelajari  peraturan  perundang-undangan,  doktrin,  dan  hasil-hasil penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diajukan. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis data secara kritis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Pembuktian Bukti Tidak Langsung dalam Peraturan Pidana Indonesia
Bukti  tidak  langsung  adalah  bukti  yang  bergantung  pada  inferensi  atau penalaran untuk menghubungkannya dengan sebuah kesimpulan fakta. Bukti tidak langsung berbeda dengan bukti langsung, yang mendukung kebenaran dari  suatu  pernyataan  secara  langsung,  tanpa  perlu  bukti  tambahan  atau inferensi. Contoh bukti tidak langsung adalah sidik jari, DNA, atau jejak kaki di  tempat  kejadian  perkara.  Bukti-bukti  ini  tidak  secara  langsung membuktikan  siapa  pelakunya,  tetapi  dapat  digunakan  untuk  menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta  lain yang terkait.
Bukti  tidak langsung sering digunakan dalam kasus perdata dan pidana di mana  bukti  langsung  tidak  mencukupi  atau  tidak  tersedia.  Bukti  tidak langsung membutuhkan interpretasi dan penilaian dari hakim atau juri untuk menentukan kekuatan dan kredibilitasnya. Bukti tidak langsung juga disebut sebagai  bukti  petunjuk,  bukti  sirkumstansial,  atau  bukti  ekonomi.  Dalam hukum  acara  perdata  Indonesia,  bukti  tidak  langsung  termasuk  dalam jenis alat  bukti  persangkaan,  yang  harus  dilengkapi  dengan  alat  bukti  lain  agar memenuhi prinsip dua alat bukti.
Pembuktian  tidak  langsung  dalam  sistem  penegakan  hukum  Indonesia adalah  pembuktian  yang  tidak  dapat  memahami  secara  lugas  tindakan  atau kesalahan  yang  diadukan  kepada  tergugat,  namun  dapat  digunakan  sebagai alat  bantu  atau  penanda  untuk  mengambil  keputusan  yang  sah.  Bukti bersyarat  sering  kali  digunakan  dalam  kasus-kasus  yang  sulit  untuk ditemukan  bukti  langsungnya,  seperti  perkara  korupsi,  terorisme,  atau pembunuhan.
Tidak  ada  bukti  tidak  langsung  atau  circumtansial  evidance  dalam KUHP. Bagaimanapun,  sesuai  kitab  Yahya  Harahap  tentang  materi  hukum  acara perdata,  alat  bukti  yang  ada  di  Pasal  164  HIR  dapat  dibagi  menjadi  dua kategori  yaitu  Direct  Evidence  dan   Indirect  Evidence. Disebut  direct  evidence “karena  diajukan  secara  fisik  oleh  pihak  yang  berkepentingan  di  depan persidangan”
Disebut  indirect evidence, karena “pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik,  tetapi  yang  diperoleh  sebagai  kesimpulan  dari  hal  atau  peristiwa  yang terjadi  di  persidangan”.  Jika  di  KUHAP  memang  tidak  ada,  maka  yang dijadikan  dasar  adalah  doktrin-doktrin  dari  para  ahli  hukum  yang menyatakan  bahwa  dalam  hal  atau  keadaan  yang  demikian  maka  bukti berputar-putar atau bukti insidentil dapat digunakan.
Asas-asas  dasar  sistem  hukum  Indonesia  memiliki  kekuatan  mengikat karena  merupakan  peraturan  hukum  yang  memberikan  kepastian  hukum. Selain  itu,  alat  bukti tidak langsung yang tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia juga tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu,  dapat  dikatakan  bahwa  penggunaan  alat  bukti  tidak  langsung  mungkin dapat  membuat  orang  yang  diingat  salah  paham mewujudkannya,  dan  tidak memberikan  kepastian  hukum  yang  menjadi  salah  satu  sasarannya  dari keseluruhan undang-undang Indonesia.
Pemanfaatan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima sebagai bukti yang sah dan  cukup.  Pertama,  bukti  tidak  langsung  harus  relevan  dengan  pokok perkara dan sesuai dengan bukti lainnya. Kedua, bukti tidak langsung harus mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  logis  dan  rasional,  sehingga  dapat meyakinkan hakim bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara fakta-fakta yang  terbukti  dengan  kesimpulan  hukumnya.  Ketiga,  bukti  tidak  langsung harus  mempunyai  nilai  probabilitas  yang  tinggi,  sehingga  dapat menyingkirkan  kemungkinan-kemungkinan  lain  yang  bertentangan  dengan kesimpulan hukumnya.
Dalam  hukum  acara  pidana,  arti  penting  dari  pembuktian  adalah  bahwa hakim,  penuntut  umum,  terdakwa,  dan  penasihat  hukum  tidak  boleh bertindak  sesuka  mereka  saat  menilai  pembuktian.  Semuanya  terikat  pada prosedur  dan  penilaian  alat  bukti  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang. Apabila  majelis  hakim  ingin  membuat  keputusan  yang  membenarkan dakwaan  JPU,  mereka  harus  menguji  semua  pembuktian  yang  ada berdasarkan  strategi  dan  kekuatan  pembuktian.  Jika  hal  ini  tidak  benar, kemudian,  pada  saat  itu,  individu-individu  yang  mungkin mengejutkan akan dibebaskan  dari  semua  disiplin  dan  individu  yang  jujur  akan  lebih mendapatkan disiplin.
Adanya  bukti  tidak  langsung  atau  indirect  evidance  ini tidak menegaskan secara  langsung  kesalahan  terdakwa.  Dengan  memperhatikan  Pasal  183 KUHP,  menetapkan  bahwa  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  terhadap seorang  terdakwa  harus  dipenuhi  syarat  adanya  tidak  kurang  dari  dua  alat bukti  yang  sah  yang meyakinkan penguasa yang ditunjuk bahwa pihak yang berperkara  patut  disalahkan.  Pasal  184  ayat  (1)  KUHP  menyebutkan  lima macam alat bukti pokok, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) berita acara induk, (3) surat,  (4)  petunjuk,  dan  (5)  pernyataan  pihak  yang  berperkara.  Dari  kelima alat bukti tersebut, petunjuk adalah alat bukti yang paling dekat dengan bukti tidak  langsung,  karena  bergantung  pada  inferensi  atau  penalaran  untuk menghubungkannya dengan kesimpulan fakta.
Sekalipun  hakim  yakin  akan  adanya  bukti  yang  tidak  disengaja, bagaimanapun  juga  hakim  tidak  boleh  memaksakan  kesalahan  kepada tergugat  sebelum memperoleh  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang sah, sebagaimana dinyatakan secara terbatas dalam Pasal 184 ayat (1). 1) KUHP.
2. Dampak  Bukti  Tidak  Langsung  Terhadap  Hak  Terdakwa  dalam Penegakan Hukum di Indonesia.
Bukti  tidak  langsung  dapat  memengaruhi  hak  terdakwa  dalam  sistem peradilan  pidana  Indonesia,  baik  secara  positif  maupun  negatif.  Bukti  tidak langsung dapat membantu terdakwa membuktikan ketidakbersalahannya, jika bukti  tersebut  mendukung  alibi  atau  pembelaannya.  Bukti  tidak  langsung juga  dapat  menguatkan  bukti  lain,  seperti  surat,  keterangan  ahli,  atau keterangan saksi atau terdakwa.
Bukti  tidak langsung juga memiliki dampak negatif terhadap keistimewaan terdakwa  dalam  kerangka  penegakan  hukum  Indonesia,  baik  dalam  proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Dampak negatif tersebut antara lain adalah:
a. Bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah. Menurut  prinsip ini, terdakwa  dianggap  tidak  bersalah  sampai  ada  keputusan  resmi  dari pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  dia  bersalah.  Terdakwa  dapat dianggap  bersalah  meskipun  tidak  ada  bukti  langsung.  Ini  dapat mengakibatkan  ketidakadilan  dan  kesewenang-wenangan  terhadap terdakwa.  Menurut  asas  asumsi  tidak  bersalah,  yang  ditemukan  dalam penjelasan  umum  butir  ke  3  huruf  c  KUHAP,  setiap  orang  yang  telah disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan pengadilan dianggap tidak bersalah sampai keputusan pengadilan dibuat bahwa dia tidak bersalah dan telah menjadi hukum tetap.
b. Melanggar  hak  untuk  melepaskan  diri  dari  kewajiban  pembuktian:  Hak ini berarti bahwa bukan terdakwa sendiri yang bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah; namun, terdakwa dapat diminta untuk membantah atau menyangkal bukti penuntut umum jika ada bukti tidak  langsung.  Hal  ini  dapat  memperumit  posisi  terdakwa  dan mengurangi  peluang  terdakwa  untuk  mendapatkan  pembelaan  yang efektif.  Bukti  tidak  langsung  dapat  ditafsirkan  dan  seringkali  subjektif. Terdakwa  mungkin  kesulitan  meyakinkan  hakim  bahwa  dia  tidak bersalah karena hal ini dapat menyebabkan hakim meragukan kesalahan terdakwa.  Selain  itu,  bukti  dapat  memberikan  kesan  tidak  langsung bahwa  terdakwa  bersalah.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  terdakwa distigmatisasi  dan  membuat  sulit  bagi  mereka  untuk  diterima  kembali oleh masyarakat.
c. Hak asasi manusia terdakwa, seperti hak untuk pembelaan yang adil dan layak,  hak  untuk  dianggap  tidak  bersalah  sampai  ada  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum,  dan  hak  untuk  perlindungan hukum yang terbaik, dapat dilanggar oleh bukti tidak langsung. Terdakwa dapat  mengalami  perlakuan  yang tidak manusiawi dan tidak manusiawi, seperti  penyalahgunaan  wewenang, pemerasan, penyiksaan, pemalsuan, dan  penyuapan  oleh  penegak  hukum.  Namun,  jika  tidak  ada  bukti langsung,  terdakwa  juga  dapat  mengalami  perlakuan  yang  tidak manusiawi  dan  tidak  manusiawi,  termasuk  perlakuan  tidak  hormat.  Hal ini  memiliki  potensi  untuk  merusak  martabat  terdakwa  serta  hak  asasi manusianya.

## 3. Upaya  Untuk  M elindungi  Hak  Terdakwa  dalam  Rangka  Penegakan Hukum di Indonesia dalam M enghadapi Bukti Tidak Langsung
Bukti  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  kesulitan  bagi  terdakwa  untuk membela  diri.  Hal  ini  karena  bukti  tidak  langsung  tidak  secara  langsung membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena  itu,  perlu  ada  upaya  untuk  melindungi  hak-hak  terdakwa  dalam menghadapi bukti tidak langsung dalam persidangan. Upaya yang dibutuhkan adalah  reformasi  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  terdakwa  dalam penggunaan  bukti  tidak  langsung  dalam sistem peradilan  pidana  Indonesia, dengan melakukan:
a. Mengubah  Pasal  183  KUHAP  yang  menetapkan  bahwa  setidaknya  dua alat  bukti  yang  sah  diperlukan  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa.  Ketentuan  ini dianggap terlalu formalistik dan kaku dan tidak sesuai  dengan  kemajuan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan.  Sebaliknya, sistem  beban  pembuktian  dinamis  juga  dikenal  sebagai  "beban pembuktian  dinamis"  dapat  digunakan.  Sistem  ini  memberikan  hakim fleksibilitas  untuk  menilai  kekuatan  bukti  dari  setiap  alat  bukti  yang diajukan oleh terdakwa.
b. Menambah  definisi,  persyaratan,  dan  prosedur  untuk  penerapan  bukti tidak  langsung  dalam  KUHAP  atau  peraturan  perundang-undangan lainnya. Agar bukti tidak langsung dapat digunakan dengan benar dalam kasus pidana, peraturan ini harus dibuat. Selain itu, ketentuan ini harus mempertimbangkan  asas-asas  hukum  acara  pidana  dan  hak  asasi manusia.
c. Meningkatkan  kemampuan  dan  profesionalisme  penegak  hukum  dan pengadilan  dalam  mengumpulkan,  menguji,  dan  menilai  bukti  tidak langsung  dalam  kasus  pidana  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang berkelanjutan dan berkala, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat.

## SIM PULAN
Bukti  tidak  langsung  adalah  bukti  yang  tidak  dapat  menjelaskan  secara langsung  tentang  perbuatan  atau  kesalahan  yang  dituduhkan  kepada terdakwa,  namun  dapat  digunakan  sebagai  petunjuk  atau  indikasi  untuk menarik  kesimpulan  hukum.  Bukti  tidak  langsung  dapat  berdampak  positif maupun  negatif  terhadap  keistimewaan  pelanggar  hukum  dalam  kerangka pidana  Indonesia.  Dampak  positifnya  adalah  bukti  tidak  langsung  dapat membantu  terdakwa  untuk  membuktikan  ketidakbersalahannya,  apabila bukti  tersebut  mendukung  alibi  atau  pembelaannya.  Bukti  tidak  langsung juga  dapat  menguatkan  alat  bukti  lainnya,  seperti  keterangan  saksi, keterangan  ahli, surat, atau keterangan terdakwa. Dampak negatifnya adalah bukti  tidak  langsung  dapat  merugikan  terdakwa,  apabila  bukti  tersebut menunjukkan  adanya  indikasi  perbuatan  atau  kesalahan  yang  dituduhkan kepadanya.  Bukti  tidak  langsung  juga  dapat  menimbulkan  keraguan  dan ketidakpastian hukum, karena bergantung pada inferensi atau penalaran yang bersifat  subjektif  dan  tidak  pasti.  Bukti tidak langsung juga dapat menyalahi prinsip-prinsip  hukum  acara  pidana,  seperti  prinsip  legalitas,  prinsip
kepastian hukum, prinsip kesalahan pribadi, dan prinsip pembuktian minimal dua alat bukti. Bukti tidak langsung juga dapat melanggar hak asasi manusia terdakwa,  seperti  hak  untuk  dianggap  tidak  bersalah  sampai  ada  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  hak  untuk  mendapatkan pembelaan  hukum  yang  adil  dan  layak,  dan  hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.
Untuk  melindungi  hak-hak  terdakwa  dalam  penggunaan  bukti memutarbalikkan  dalam  kerangka  penegakan  hukum  Indonesia,  diperlukan reformasi  hukum  yang  antara  lain:  mengubah  ketentuan  Pasal  183  KUHAP yang menetapkan syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana  terhadap  terdakwa; menambahkan ketentuan tentang definisi, syarat, dan  cara  penerapan  bukti  tidak  langsung  dalam  KUHAP  atau  peraturan perundang-undangan  lainnya;  meningkatkan  kualitas  dan  profesionalisme aparat  penegak  hukum dan  pengadilan dalam mengumpulkan, menguji, dan menilai bukti tidak langsung dalam perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Amrullah,  2014,  Penerapan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 29, No. 2, Hal. 233- 243.
Fahum.unsu.ac.id. 3 Agustus 2023. Asas praduga Tak Bersalah. Diakses pada 10  November  2023,  dari  https://fahum.umsu.ac.id/asas-praduga-tak- bersalah
Harahap,  Yahya  M.  2016.    Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan, Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan.  Sinar Grafika. Jakarta.
Mardhatillah,  Adam  Bastian;  Mahyani,  Ahmad.  2019.  Bukti  Tidak  Langsung Sebagai  Dasar  Hakim  menjatuhkan  Pidana  (Putusan  Nomor: 777/Pid.B/2016PN.JKT.PST),  Mimbar  Keadilan  Volume  12  Nomor  1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Muhammad  Syahrum,  S  T.  2022.  Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:
Kajian  Penelitian  Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi Dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
Soekanto, Soerjono. 2006. “Pengantar Penelitian Hukum”. UI Press. Jakarta. Sunarso,  H  Siswanto,  M  H  Sh,  and  M  Kn.  2022.  Viktimologi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana