## Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan  Dalam Perspektif Ekomomi Syariah Di Pegadaian Cabang Subang
Ida Rosdiana 1 , Rina Nurhayati 2 , M.Cahyo Sucipto 3
1 STAI Riyadhul Jannah Subang
2 Universitas Padjadjaran
3 STIES Indonesia Purwakarta Jln. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat Indonesia
1 idarosdiana@gmail.com
2 inamaza212@gmail.com
3 cahyosucipto@gmail.com
Abstrak - Artikel ini membahas tentang pemeliharaan barang jaminan yang merupakan biaya yang dibebankan kepada rahin/nasabah untuk menjaga dan merawat barang jaminan agar tidak hilang dan pada  saat  dikembalikan  sama  seperti  yang  diterima.  Jumlah  dari  biaya  yang  dibebankan  tersebut ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan dan dalam jangka waktu yang ditentukan pada saat akad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan pelaksanaan pemeliharaan barang jamian dan untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Cabang Subang. Dan tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  serta menyajikan  suatu  peristiwa  yang  terjadi  di  lapangan  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan tringulasi  data  yaitu  melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  juga  penelitian  kepustakaan dengan membaca buku, jurnal, artikel, website yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Cabang Subang sudah sesuai dengan fatwa maupun peraturan pemerintah. Dalam fatwa maupun peraturan pemerintah pelaksanaan  pemeliharaan  barang  jaminan  diperbolehkan.  Barang  jaminan  sama  halnya  dengan amanat. Pegadaian akan memberikan ganti rugi jika barang jaminan milik nasabah rusak. Maka dari itu  Pegadaian  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  agar  barang  jaminan  milik  nasabah  tidak  rusak. Dalam  menunjang  kegiatan  tersebut  Pegadaian  mengenakan  biaya  penyimpanan  dan  pemeliharaan. Dengan  begitu  hadirnya  Pegadaian  diharapkan  mampu  menekan  munculnya  peminjaman  yang cenderung merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan. Akan tetapi penulis tidak menemukan aturan  yang  menjelaskan  mengenai  nilai  maksimal  biaya  pemeliharaan  barang  jaminan  atau  berapa besar  biaya  pemeliharaan  barang  jaminan  yang  seharusnya  ditanggung  oleh  rahin.  Pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada nasabah  yaitu tergantung dari kebijakan atau peraturan masing- masing perusahaan.
Kata Kunci : Gadai, Pemeliharaan Barang Jaminan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Pegadaian.
Abstract - This article discusses the maintenance of collateral items wich are fees charged to the rahin / customer to maintain and maintain collateral to prevent it from being lost and when it is returned the same as received. The amount of the fee charged is determined based on the estimated value of the collateral and within the period specified at the time of the contract. The purpose of this study was to determine the rules of maintenance of collateral and to find out the implementation of maintenance of collateral  in  the  pawnshop  Subang  Branch.  And  a  review  of  sharia  economics  regarding  the maintenance  of  collateral.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  method  that  is  the research  presented  and  presents  research  carried  out  in  the  filed  using  tringulation  data  collection techniques  through  observation,  interviews,  documentation,  and  also  library  research  by  reading books, journals,  articles, websites  related to  the  problem  to  be studied. The results showed that the implementation of maintenance of collateral items in the Subang Branch Pawnshop was in accordance with fatwas and government regulations. In fatwas and government regulations the implementation of
maintenance of collateral is permitted. Collateral is the same as the mandate. Pegadaian will provide compensation if the collateral belonging to the customer is damaged. Therefore Pegadaian will make every  effort  so  that  the  customer's  collateral  items  are  not  damaged.  In  supporting  these  activities Pegadaian charges storage and maintenance fees. Thus, the presence of Pegadaian is expected to be able to reduce the emergence of loans that tend to disadvantage people who are in need. However, the author did not find a rule that explains the maximum value of maintenance costs for collateral or how much  maintenance  costs  of  collateral  should  be  borne  by  the  womb.  Maintenance  of  collateral  is charged to the customer, which depends on the policies or regulations of each company.
Keywords : Pawn, Maintenance of Collateral, National Sharia Council Fatwa, Pegadaian.

## I PENDAHULUAN
Pemeliharaan  barang  jaminan  merupakan hubungan  antara  dua  akad  yaitu  akad rahn dan akad Ijarah . Timbulnya akad ijarah dikarenakan adanya transaksi gadai yang dilakukan sebelumnya. Yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat  dengan  jaminan  benda  berdasarkan hukum gadai. Maka timbul biaya perawatan dan sewa  tempat  dalam  sistem  gadai  yang  disebut dengan ijarah .  Yaitu  pemindahan  hak  guna  atas barang  tanpa  diikuti  dengan  kepemilikannya. Kemungkinan akad ini yaitu untuk menarik sewa atas  penyimpanan  barang  (Ichsan,  2016; Maemunah,  1970).  Dengan  demikian  nasabah akan memberikan biaya jasa simpan karena telah menitipkan  barangnya  agar  dijaga  dan  dirawat (Janwari, 2015).
Pengertian  gadai  atau Rahn secara  bahasa berarti tsubut  wa  dawam (tetap  dan  lama). Ada sebagian  yang  mengatakan  bahwa,  makna Rahn tertahan, dengan dasar firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatsir ayat 38.
ُّ لُك ُُّّ  ن ُّ ة نيمه رُّ ْت ب س كُّا مبُِّ ٍسْف “Tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab  (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya”.
Kata rahinah dalam ayat tersebut bermakna tertahan.  Pengertian  kedua  ini  hampir  sama dengan  yang  pertama  karena  yang  tertahan  itu berada tetap di tempatnya (Hafidah, 2013; Haikal, 2018). Gadai atau Rahn menurut syari’ah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang, yang  hak  kepemilikannya  dapat  diambil  alih ketika sulit untuk menebusnya (Janwari, 2015).
Melalui  penggunaan  akad ijarah ini nasabah  akan  memberikan  jasa  simpan  kepada murtahin untuk pemeliharaan barang. Pegadaian menjadi  media  yang  difungsikan  sebagai pengaman atau sebagai jasa titip barang.
Untuk biaya pemeliharaan barang jaminan dalam  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ke-4
menyebutkan  bahwa  besar  biaya  pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan jumlah pinjaman  itu  sendiri  tergantung  pada  nilai jaminan  yang  diberikan.  Semakin  besar  nilai barang  maka  semakin  besar  jumlah  pinjaman yang diperoleh oleh nasabah atau rahin . Di Kantor Pegadaian Cabang Subang pada prakteknya  berdasarkan  wawancara  dengan bapak  Yudha  Ramdhani  pada  hari  jumat,  29 Maret  2019  mengenai  transaksi  gadai  adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.
Akad rahn tersebut terdapat biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan,  yakni  biaya yang  dibutuhkan  untuk  menjaga  dan  merawat marhun selama  jangka  waktu  yang  ditentukan pada  akad rahn .  Pelaksanaan  pemeliharaan barang  jaminan  di  Kantor  Pegadaian  Cabang Subang tersebut yaitu adanya pemungutan biaya yang besar pinjaman dan biaya pemeliharaannya ditetapkan  berdasarkan  jenis  barang  yang  akan digadaikan  atau  penaksiran  harga  barang  yang akan digadaikan. Murtahin atau penerima barang melihat  terlebih  dahulu  jenis  barang  seperti  apa yang  akan  dijadikan  sebagai  jaminan  lalu ditentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan(Bukido & Hasan, 2016).
Gadai  syari’ah  merupakan  produk  dengan menggunakan sistem penyaluran pinjaman secara gadai  yang  didasarkan  pada  penerapan  sistem syari’at  Islam.  Nasabah  tidak  dikenakan  bunga pinjaman atas pinjaman yang diberikan. Nasabah dikenakan  biaya  jasa  simpan  dengan  alasan agunan yang diserahkan nasabah wajib disimpan, diawat, dan diasuransikan.
Ijarah yaitu  akad  pemindahan  hak  guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu
dengan  pembayaran  sewa (ujrah ),  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  kepemilkan  barang  itu sendiri (Janwari, 2015).
Berdasarkan  uraian  di  atas  yaitu  suatu perjanjian,  bahwa rahn atau  gadai  menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap piutang, yang  mungkin  dijadikan  pembayaran  hutang tersebut. Gadai berbasis syari’ah tidak memberlakukan sistem bunga. Pegadaian syari’ah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga  pinjaman  ataupun  sistem  bagi  hasil. Pegadaian mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan atau Ijarah .
Fungsi Pegadaian yaitu untuk memberikan pertolongan  kepada  orang  yang  membutuhkan dalam  bentuk  barang  sebagai  jaminan,  bukan untuk  mengambil  keuntungan  sebesar-besarnya tanpa  menghiraukan  kemampuan  orang  lain (Anggadini,  n.d.;  Nuzula  &  Zaki,  2016). Pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat  dengan  menahan  salah  satu  benda sebagai  jaminan  dengan  berdasarkan  hukum gadai. Memberikan pinjaman disesuaikan dengan barang  jaminan.  Dari  situ  maka  keluar  berapa jumlah  pinjaman  dan  berapa  jumlah  yang  harus dibayar. Maka dapat diketahui berapa besar biaya pinjaman dan biaya pemeliharaan yang dibebankan  kepada  nasabah  (Suhrawardi  & Chairuman, 1996).
Adapun  dasar  hukum  pelaksanaan  akad rahn adalah firman Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283.
ُّ ة ضوُبْق مُّ  نا همر فُّاًبمتا كُّاوُدم تَُّْ لَ وٍُّر ف سُّ ٰى ل عُّ ْمُتْ نُكُّْنمإ و ُّْل  فُّاًضْع  بُّْمُكُضْع  بُّ نمم أُّ ْنمإ ف ُُّه ت  نا م أُّ  نمُتُْؤاُّ يمذَّلاُّ ِّمد ؤُ ي ُُّهَّنمإ فُّا هْمُتْك يُّْن م وُّ ة دا هَّشلاُّاوُمُتْك تُّ  لَ وُُّهَّب رُّ َّللَّاُّ مقَّت  يْل و :ةرقبلا﴿ُُّّ ميمل عُّ نوُل مْع  تُّا مبَُُِّّللَّا وُُّهُبْل  قُّ مثِآ ٢٨٣ ﴾ “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak  mendapatkan  seorang  penulis,  maka hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang. Tetapi,  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  hendaknya  yang  dipercaya itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena  barang  siapa  menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Ayat ini  yang dijadikan sebagai dalil  yang menunjukkan  bahwa  jaminan  harus  merupakan
sesuatu  yang  dapat  dipegang.  Adapun  fungsi gadai (marhun) pada  ayat  ini  adalah  untuk menjaga  kepercayaan  masing-masing  pihak, sehingga  penerima  gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan  pinjamannya (marhun  bih) dengan  menggadaikan  barang  atau  benda  yang dimilikinya (marhun), secara  tidak  melalaikan waktu pengambilan hutangnya (Sutedi, 2011).
Selain  Al-Quran  juga  dijelaskan  dalam hadits  Aisyah  r.a  yang  diriwayatkan  oleh  Imam Muslim  bahwa  Rasulullah  SAW  menggadaikan baju besinya ketika sedang dalam perjalanan,
ُُّس رُّى  تَْشاُّ ْت لا قُّ ة شمئا عُّ ْن ع ُّمهْي ل عَُُّّللَّاُّىَّل صُّمَّللَّاُّ ُلو ديمد حُّْنممُّاًعْرمدُُّه ن ه ر وُّاًما ع طٍُِّّيمدوُه  يُّْنممُّ مَّل س و Dari Aisyah, ia  berkata  : Rasulullah  SAW membeli  makanan  dari  seorang  yahudi  dengan menggadaikan  baju  besinya  sebagai  jaminan”. (H.R Muslim).
Tujuan  dari  penulis  melakukan  penelitian ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  aturan  pemeliharaan barang  jaminan  di  Kantor  Pegadaian Cabang Subang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengenaan  biaya  pemeliharaan  barang jaminan  di  Kantor  Pegadaian  Cabang Subang.
3. Untuk  mengetahui  tinjauan  ekonomi syariah  tentang  biaya  pemeliharaan barang  jaminan  di  Kantor  Pegadaian Cabang Subang.

## II METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menyajikan  suatu  peristiwa  yang  terjadi  di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan  tringulasi  data  yaitu  melalui observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  juga penelitian  kepustakaan  dengan  membaca  buku, jurnal,  artikel,  website  yang  berkaitan  dengan masalah yang akan diteliti (Kusuma et al., 2015; Setyawan, 2015).
Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu. Peneliti akan  mencari  tahu  bagaimana  pelaksanaan pemeliharaan  barang  jaminan  yang  terjadi  di Pegadaian  Cabang  Subang  dan  pelaksanaan pemeliharaan  barang  jaminan  di  Pegadaian
syari’ah serta mencari tahu bagaimana pandangan ekonomi syari’ah tentang pelaksanaan pemeliharaan  barang  jaminan.  Penelitian  yang penulis  gunakan  menurut  tiga  studi  kasus  yang dijelaskan  oleh  Robert  K  Yin  yaitu  penelitian eksplanasi. Karena penelitian eksplanasi dimaksudkan agar peneliti lebih mengetahui dan mengembangkan  konsep  sesuai  dengan  keadaan di lapangan.
Penelitian  ini  tidak  harus  dilakukan  oleh orang  yang  sudah  mahir  dalam  masalah  yang diteliti  tersebut.  Orang  atau  masyarakat  sering tidak  puas  hanya  sekedar  mengetahui  apa  yang terjadi,  bagaimana  terjadinya,  tetapi  juga  ingin tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oleh sebab itu  penulis  bertujuan  untuk  mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah (Wijaya, 2018).
Data primer merupakan data yang diperoleh secara  langsung  oleh  penulis  dari  responden terpilih  pada  lokasi  penelitian.  Data  primer diperoleh  dengan  cara  wawancara.  Pada  tanggal 19  juni  2019  penulis  mendatangi  kantor Pegadaian  Cabang  Subang,  berbagai  pertanyaan yang penulis tanyakan seperti struktur organisasi, bagaimana cara menentukan nilai taksiran, biaya pemeliharaan, barang apa saja yang bisa dijadikan sebagai jaminan, produk apa saja yang tersedia di pegadaian Cabang Subang.
Mengenai  pemeliharaan  barang  jaminan penulis  mencari  tahu  kepada  Narasumber  yaitu Bapak  Yudha  dan  Pak  Reza  beliau  merupakan Pegawai  di  Kantor  Pegadaian  Cabang  Subang. Pak  Yudha  merupakan  bagian  makro  atau lapangan di Pegadaian Cabang Subang sementara Pak  Reza  bagian  penaksir  di  Kantor  Pegadaian Cabang Subang.
Dengan  begitu  beliau  mampu  menjawab pertanyaan  yang  akan  penulis  sampaikan  atas dasar pengalaman yang beliau dapatkan. Adapun data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh dari jurnal, skripsi, situs internet, serta bacaan lain yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang digunakan  sebagai  data  penunjang  untuk mengetahui  bagaimana  gadai (Rahn) serta timbulnya  biaya  pemeliharaan  barang  jaminan atau ijarah.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yaitu yang pertama observasi yaitu dengan melakukan pengamatan  langsung  terhadap  objek  yang diteliti,  dalam  hal  ini  penulis  sendiri  mencoba menjadi  nasabah  Pegadaian  Cabang  Subang. Kemudian wawancara merupakan pertemuan dua orang  untuk  bertukar  informasi  melalui  tanya
jawab  dengan  Mengajukan  pertanyaan  yaitu pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan daftar pertanyaan kepada Pegadaian Cabang  Subang  dan  tokoh  masyarakat  yang mengetahui  dan  faham  mengenai  praktik pemeliharaan barang jaminan.
Setelah mendapatkan data kemudian menggunakan tringulasi data yaitu tenik pemeriksaan keabsahan data dengan mencari tahu sesuatu hal yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik tringulasi ini digunakan sebagai pemeriksaan  melalui  sumber  lain.  Dalam pelaksanaanya  penulis  melakukan  wawancara dengan  pengelola  Pegadaian  Cabang  Subang, tokoh  ulama,  dan  MUI  Kabupaten  Subang. Kemudian  hasil  wawancara  tersebut  penulis melakukan pengamatan untuk mengetahui perhitungan  pemeliharaan  barang  jaminan. Dengan  dilengkapi  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  pengumpulan  data,  melalui  bahan- bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, laporan penelitian, buku-buku, dan sumber lain  seperti  internet  dan  surat  kabar  yang berhubungan dengan topik yang diteliti.
Kemudian penulis melakukan analisis data merupakan upaya untuk mencari secara sistematis hasil observasi,  wawancara untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti.

## III HASIL DAN PEMBAHSAN
Aturan  pemeliharaan  barang  jaminan  atau perlindungan hukum dalam peraturan pemerintah maupun  dalam  fatwa  untuk  melaksanakan transaksi  gadai  di  Pegadaian  konvensional maupun  Pegadaian  syari’ah  tentunya  memiliki teknis  pelaksanaan  tersendiri  walaupun  kurang lebih hampir sama.
Berdasarkan wawancara dengan Ust.Mumuh  Muhidin  salah  satu  tokoh  ulama Dusun  Ciherang  Desa  Gunung  Tua  Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang yaitu tepatnya sekitar tempat  tinggal  penulis  pada  hari  selasa  17 September  2019  bahwa.  Mengenai  bagaimana aturan  pemeliharaan  barang  jaminan  tidak  ada atau  tidak  terdapat  dengan  jelas  dan  terperinci didalam Al-Qur’an maupun Hadits. Hal tersebut ada  karena  hasil  dari ijtihad para  ulama  dengan mencari  dasar  hukum  dari  Al-Quran  dan  Hadits untuk memecahkan kasus tersebut.
Yaitu mengenai bagaimana aturan pemeliharaan  barang  jaminan.  Dari  sinilah  para
ulama  dapat  menjawab  kasus-kasus  baru  seiring dengan berkembangnya zaman.
Masih menurut Ust. Mumuh Muhidin Dasar hukum  yang  digunakan  para  ulama  mengenai gadai ini yakni bersumber pada Q.S Al-Baqarah ayat 283.
ُّاًبمتا كُّ اوُدم تَُّ ْ لَ وُّ ٍر ف سُّ ٰى ل عُّ ْمُتْ نُكُّ ْنمإ و
ُّ ة ضوُبْق مُّ نا همر ف ۖ ُّ ُّْنمإ ف ُّ ُّ نمم أ ُّ ُّْمُكُضْع  ب ُّ اًضْع  ب ُّ ُّمِّد ؤُ يْل  ف ُّ يمذَّلا ُّ ُّ نمُتُْؤا ُّ ُُّه ت  نا م أ ُّ ُّمقَّت  يْل و ُّ ُّ َّللَّا ُّ ُُّهَّب ر ُّ ۖ ُّ ُّ لَ و ُّ اوُمُتْك ت ُّ ُّ ة دا هَّشلا ُّ ۖ ُّ ُّْن م و ُّ ا هْمُتْك ي ُّ ُُّهَّنمإ ف ُّ ُّ مثِآ ُّ ُُّبْل  ق ُُّه ۖ ُّ َُُّّللَّا و ُّ ا مبِ ُّ ُّ نوُل مْع  ت ُّ ُّ ميمل ع “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian. Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya, maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Berdasarkan landasan tersebut secara garis besarnya  ulama  bersepakat  bahwa rahn (gadai) merupakan  transaksi  yang  diperbolehkan  dan menurut  sebagian  besar (jumhur )  ulama  ada beberapa  rukun  bagi  akad rahn terdiri  dari ar- rahn, marhun, murtahin, sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad rahn . Adapun  menurut  MUI  kabupaten  Subang dengan penulis mendatangi kantor MUI kabupaten  subang  berada  di  Jl.  Bagus  Yabin Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten  Subang  dengan  Bapak  Husen  selaku bendahara  MUI  kabupaten  Subang  mengenai rahn (gadai) dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dengan  akad ijarah. Dalam  penerapannya  atau implementasinya  akad  ini  nasabah  memberikan fee atau  biaya  sebagai  imbalan  untuk  layanan yang  sudah  dilakukan  kepada  pihak  Pegadaian ketika masa kontrak telah berakhir.
Mengenai gadai terdapat dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai sementara ijarah dalam  DSN  NO:  09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah . Sementara tentang besarnya pemeliharaan barang jaminan terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 disebutkan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan didasarkan pada  pengeluaran  riil  dan  beban  lainnya berdasarkan  akad ijarah. Dalam  akad ijarah ini Pegadaian  berhak  menarik  biaya  sewa  atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah.
Menurut  Pa  Reza  Azhari,  SE  selaku penaksir  di  Pegadaian  Cabang  Subang  bahwa pemeliharaan  barang  jaminan  yaitu  dengan menetapkan nilai taksiran lalu menganalisa kadar emas  atau  kelayakan  barang  jaminan  dengan berdasarkan harga pasar yang berlaku.
Sebuah perusahaan apabila tidak memperoleh  pendapatan  dalam  kegiatannya maka proses berlangsungnya kegiatan perusahaan tersebut  akan  terhambat  atau  bahkan  akan terhenti. Pegadaian akan dirugikan karena dalam operasionalnya  tidak  mendapatkan  pemasukan atau keuntungan dalam menunjang kegiatannya.
Pegadaian  memperoleh  keuntungan  dari biaya  penyimpanan  barang  jaminan  atau  biaya yang  dipungut  dari  biaya  pemeliharaan  barang jaminan.  Pegadaian    melakukan  pemungutan biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang dengan mengenakan persentase tambahan pembayaran  kepada  pemilik  barang  jaminan. Biaya tambahan yang dikenakan berupa administrasi,  asuransi,  dan  penyimpanan  atau perawatan barang jaminan.
Mengenai  praktik  gadai  di  Pegadaian Cabang Subang adanya pelakasanaan pemeliharaan  barang  jaminan,  berdasarkan  apa yang  penulis  lihat  biaya  pemeliharaan  tersebut yaitu  untuk  biaya  penyimpanan,  bukan  untuk biaya  perawatan.  Padahal  penyimpanan  barang gadai oleh Pegadaian itu memang sudah menjadi kewajiban  yang  muncul  dari  akad  gadai. Kewajiban  penyimpanan  barang  gadai  tersebut secara  otomatis  sudah  ada.  Namun  pada  saat penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan menimbulkan pertanyaan. Karena besarnya biaya pemeliharaan tersebut tergantung jenis  barang  seperti  apa  yang  digadaikan  dan beban  biaya  yang  seiring  dengan  bertambahnya waktu  masa  pinjaman  semakin  bertambah  pula biaya pemeliharaannya.
Maka  dari  itu  dalam  menggadai  haruslah dalam  keadaan  yang  benar-benar  mendesak  dan penting.  Sebab  ada  hal-hal yang  harus diperhitungkan.  Namun  disamping  itu  apabila
Pegadaian tidak mendapatkan pemasukan dalam menunjang kegiatannya maka kegiatan Pegadaian tersebut  tidak akan terus berjalan. Maka dari itu proses penyimpanan ini timbul biaya-biaya yang meliputi pemeliharaan atau biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan.
Pada prinsipnya transaksi gadai di Pegadaian  Cabang  Subang  beberapa  hal  sudah sesuai dengan peraturan OJK maupun fatwa dan ada  pula  yang  belum  diketahui  bagaimana aturannya,  yaitu  mengenai  maksimal  biaya pemeliharaan. Namun intinya Pegadaian Cabang Subang  berhak  mengambil  biaya  pemeliharaan atau  beban  biaya  atas  upah  layanan  jasa  yang telah  dilakukan  kepada  nasabah  sesuai  dengan jumlah  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Yaitu  terdapat  dalam  Fatwa  DSN  MUI No.68/DSN-MUI/III/2018  tentang rahn  tasjily dan  undang-undang  No.10  Tahun  1998  tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992.

## IV PENUTUP Kesimpulan
Pelaksanaan  pemeliharaan  barang  jaminan di  Pegadaian  Cabang  Subang  yaitu  biaya  yang dibebankan kepada nasabah tergantung pada nilai taksiran  barang  jaminan  dan  lamanya  masa pinjaman.  Mengenai  prakteknya  bahwa  biaya tersebut  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh nasabah untuk biaya penyimpanan.
Sesuai dengan fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2018  tentang rahn  tasjily bahwa  biaya  penyimpanan  dan  pemeliharaan dikeluarkan  berdasarkan  pengeluaran  riil  dan beban  lainnya  berdasarkan  akad ijarah .  Dengan kata  lain  bahwa  nasabah  memberikan  upah (ijarah) kepada  Pegadaian  agar  barang  jaminan miliknya dijaga dan dirawat.
Menurut ekonomi syari’ah bahwa penyimpanan  barang  gadai  menjadi  kewajiban murtahin .  Kewajiban  tersebut  secara  otomatis dilakukan oleh murtahin . Namun tujuan ekonomi syariah yaitu untuk mencapai fallah di dunia dan di  akhirat.  Prinsip  syariah  ini  bertujuan  untuk menciptakan masyarakat yang seimbang.
Barang  jaminan  sama  halnya  dengan amanat.  Pegadaian  akan  memberikan  ganti  rugi jika  barang  jaminan  milik  nasabah  rusak.  Maka dari  itu  Pegadaian  akan  berusaha  semaksimal mungkin agar barang jaminan milik nasabah tidak rusak.  Dalam  menunjang  kegiatan  tersebut Pegadaian  mengenakan  biaya  penyimpanan  dan pemeliharaan. Dengan begitu hadirnya Pegadaian
diharapkan mampu menekan munculnya peminjaman yang cenderung merugikan masyarakat  yang  sedang  membutuhkan.  Akan tetapi penulis tidak menemukan Fatwa atau dasar hukum  mengenai  maksimal  biaya  pemeliharaan dan  penyimpanan  atau  berapa  biaya  yang  harus ditanggung oleh rahin /nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggadini,  S.  R.  I.  D.  (n.d.). Penerapan  Teori Dan  Aplikasi  Penggadaian  Syariah  Pada Perum Penggadaian Di Indonesia . 15 (1), 3–
12.
Bukido, R., & Hasan, F. (2016). Penerapan Akad
Ijarahpada Produk Rahndi Cabang
Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 14 (1).
Hafidah,  N.  (2013).  Kajian  Prinsip  Hukum Jaminan  Syariah  Dalam  Kerangka  Sistem Hukum  Syariah. Rechtidee , 8 (2),  198–215. https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696
Haikal,  M.  (2018).  Hukum  Pemanfaatan  tanoh gala  Menurut  Fikih  Syafiiyah. Jurnal  Al Mabhats , 3 (2), 261–281. https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.
php/al-mabhats/article/view/240
Ichsan,  N.  (2016).  Akad  Bank  Syariah. Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum ,
50 (2), 399–423. https://doi.org/10.14421/ASY-
SYIR’AH.2016.502-05
Janwari,  Y.  (2015). Fikih  Lembaga  Keuangan Syari’ah . Rosda Karya.
Kusuma,  N.  A.,  Irhandayaningsih,  A.,  &
Kurniawan, A. T. (2015). Analisis
Penggunaan  Metode  Mind  Mapping  Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman (Studi Kualitatif Siswa
Tunarungu  SD  Kelas  V  di  SLB  Negeri Semarang). Jurnal Ilmu Perpustakaan , 4 (2), 29–38. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/a rticle/view/9501
Maemunah,  M.  (1970).  Analisis  Perlakuan Akuntansi  Gadai  Emas  Syariah  Pada  Bank Bjb  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu Karawang. Jurnal  Buana  Akuntansi , 1 (1). https://doi.org/10.36805/akuntansi.v1i1.88
Nuzula,  K.  F.,  &  Zaki,  I.  (2016).  Tinjauan Implementasi  Fatwa  DSN  NO.25/DSN- MUI/III/2002  Pada  Pelaksanaan  Penjualan Barang Gadai Yang Tidak Ditebus Di Bank JATIM  Syariah. Jurnal  Ekonomi  Syariah Teori Dan Terapan , 3 (5), 418. https://doi.org/10.20473/VOL3ISS20165PP 418
Setyawan,  W.  (2015).  Eksistensi  Kurikulum Pesantren Muamalah Adalah Di Era Global. LISAN  AL-HAL:  Jurnal  Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan , 9 (2), 397–406. https://doi.org/10.35316/10.1234/vol3iss2p
p230
Suhrawardi,  &  Chairuman.  (1996). Hukum Perjanjian Dalam Islam . Sinar Grafika.
Sutedi,  A.  (2011). Hukum  Gadai  Syariah . Alfabeta.
Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi . Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.