## PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19
(DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI)

## Izza Aliyatul Millah
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang e-mail : izzaaliya47@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan di masa pandemi COVID- 19  yang  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat.  Penyebabnya  tidak  lain karena  banyaknya  korban  PHK  dan  pembebasan  narapidana  oleh pemerintah  terkait  penyebaran  COVID-19.  Persoalan  kejahatan  yang meningkat  di  masa  pandemic  COVID-19,  salah  satunya  adalah  tidak diketahuinya  akar  permasalahan  dalam  penanggulangan  kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Fokus pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan selama masa pandemi COVID- 19,  serta  penanggulangannya,  yang  dilakukan  dengan  menggunakan perspektif kriminologi dan viktimologi, serta melihat fungsi Polri. “Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi dalam perspektif  kriminologi  adalah  fakor  ekonomi,  lingkungan  sosial  pelaku, tempat  kejadian  perkara  yang  memungkinkan,  peniruan  kejahatan  di wilayah  lain  (termasuk  peran  media)”.  Adapun  dalam  “perspektif viktimologi  adalah  faktor  perilaku  korban,  kelemahan  biologis  dan psikologis  korban,  dan  situasi”.  Penanggulangan  kejahatan  selama pandemi  yang  telah  dilakukan  di  POLRI  cukup  komprehensif  yakni “penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif”. Namun, dalam pelaksanaan  fungsi  POLRI  dalam  penanggulangan  Kejahatan  masih terdapat  beberapa  hambatan  sehingga  diperlukan  optimalisasi  fungsi POLRI dengan menggunakan perspektif Kriminologi dan Viktimologi.
Kata  Kunci  :  penanggulangan  kejahatan,  COVID-19,  viktimologi, kriminologi.

## Abstract
Crimes in Indonesia have increased during the COVID-19 pandemic, which has caused unrest in the community. The reason is due to the large number of layoff victims  and  the  release  of  prisoners  by  the  government  related  to  the  spread  of COVID-19. The problem of crime that increased during the COVID-19 pandemic, one of which is the unknown root of the problem in overcoming these crimes. This study uses normative juridical research methods with a conceptual approach. The focus of the study is on the factors that influence the occurrence of crime during the  COVID-19  pandemic,  and  its  mitigation,  which  is  carried  out  using  a criminology  and  victimization  perspective,  and  looking  at  the  functions  of  the National  Police.  "Factors  that  influence  the  occurrence  of  crime  during  a
pandemic  in  a  criminological  perspective  are  economic  factors,  the  social environment  of  perpetrators,  possible  crime  scene,  imitation  of  crime  in  other regions  (including  the  role  of  the  media)."  The  "victimization  perspective  is  a factor  in  victim  behavior,  biological  and  psychological  weaknesses  of  the  victim, and situation" The handling of crime during the pandemic that has been carried out at the Indonesian National Police is quite comprehensive, namely "prevention, pre-emptive,  preventive  and  repressive."  However,  in  the  implementation  of  the POLRI  function  in  handling  crime,  there  are  still  several  obstacles,  so  it  is necessary  to  optimize  the  function  of  the  POLRI  using  the  perspective  of Criminology and Victimology.
Keywords: crime prevention, COVID-19, victimization, criminology.
Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara yang berasaskan hukum (rechtstaat), tidak  berasaskan  kekuasaan  saja machtsstaat (Ricardo  Gosalbo-Bono, 2010:  232) . Ungkapan  tersebut secara tegas tercantum dalam “Pasal 1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945”,  yang  menentukan  bahwa “Indonesia  adalah  negara  hukum. Sebagai  negara  hukum,  Indonesia menerima  hukum  sebagai  ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga
negaranya”  (Sergio  Ticoalu,  2015: 109).  Konsekuensi  logis  sebagai negara  hukum,  maka    semua tindakan  warga  negara  Indonesia berdasarkan  dan  berpedoman  pada hukum.  Akan  tetapi  pada  tataran pelaksanaannya  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia,  pengakuan negara  hukum  ternyata  tidak menutup  kemungkinan,  seseorang untuk melakukan tindakan
kejahatan  di  masyarakat  seperti perampokan, pemerkosaan,
kejahatan  di  jalan  raya  dan kejahatan  lainnya  (Munir  Fuady, 2015).
Setiap manusia dalam menjalani kehidupan  sehari-hari  di  tengah masyarakat, akan menghadapi suatu  kenyataan  berupa  kebutuhan yang  harus  dipenuhi,  agar  ia  bisa bertahan  dalam  kehidupannya, selain kebutuhan ada juga keinginan  seseorang  yang  juga menuntut  agar  bisa  dipenuhi (Christianto,  2011).  Terkait  dengan adanya  penyebaran  wabah Corona Virus  Disease 2019,  selanjutnya disebut COVID-19 di Indonesia saat ini,  ternyata  ada  peningkatan  yang cukup  drastis  terhadap  angka kriminalitas di Indonesia. Berdasarkan data hasil riset mengenai  “Tingkat  kriminalitas  di Indonesia  meningkat  selama  masa Pandemi COVID-19”, adapun datanya  bisa  dilihat  pada  grafik berikut:
Grafik 1: Peningkatan Kriminalitas di Indonesia selama masa Pandemi COVID-19
3300 3400 3500 3600 3700 3800 Minggu 18 Minggu 19 Minggu 20 Tindak Kriminal di Masa Pandemi COVID-19 Kasus Kejaha tan
Sumber : Media Indonesia (https://mediaindonesia.com/read /detail/314036-lima-bulan- pandemi-COVID-19-kriminalitas- naik-7-persen)
Grafik  di  atas  menunjukan adanya  peningkatan  yang  cukup drastis  dari  minggu  ke  19  ke minggu 20 saat penyebaran COVID- 19 di Indonesia. Peningkatan jumlah tindak  kriminal  tersebut  yaitu  pada minggu  ke  19  berjumlah  3.481,  dan meningkat pada minggu ke 20 yaitu menjadi 3726 kasus.
Tindak  kriminal  yang  banyak terjadi di masa pandemic COVID-19 yaitu  Kejahatan  Jalanan,  Kejahatan Cyber,  Penculikan,  dan  pencurian.
(CNN
Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/na sional/20200424151758-12- 496997/corona-kriminalitas-dan- ragam-imbas-sosial-masyarakat).
Kasus pencurian seperti pembobolan  minimarket  menjadi salah  satu  tindakan  kriminal  yang marak  dilakukan  selama  masa pandemi  COVID-19.  Mayoritas pelaku  berlasan  melakukan  aksinya karena  kesulitan  ekonomi  (Silpa Hanoatubun,
2020). Penyebab lainnya  karena  kebutuhan  pelaku untuk  mengkonsumsi  narkoba, pelaku pencurian
minimarket kebanyakan  adalah  residivis  yang pernah  dipenjara  dengan  kasus serupa,  hanya  ada  beberapa  yang merupakan  pemain  baru  (Yunus, 2020).  Para  pelaku  kejahatan memanfaatkan  situasi  saat  semua fokus  kepada  penanganan  dan penanggulangan penyebaran
COVID-19,  penanggulangan  dan penanganan  penyebaran  COVID-19
di  Indonesia  yang  berdampak  pada semua aspek kehidupan masyarakat
Indonesia.  Bahkan  budaya  baru terbangun,  apalagi  mereka  yang kehilangan  penghasilan  harian  (Siti Romlah, 2020).
Pakar  psikologi  forensik  Reza Indragiri  Amriel  mengingatkan, sejumlah  jenis  tindak  kejahatan dapat  terjadi  selama  masa  Pandemi COVID-19,  salah  satunya,  yakni jenis  kejahatan  yang  dilakukan hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari.  Sebab  tak  bisa dipungkiri  bahwa  dengan  adanya kebijakan  PSBB  (Pembatasan  Sosial Berskala  Besar)  yang  bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19, berdampak pada hilangnya  mata  pencaharian  orang (Nasional Kompas; https://nasional.kompas.com/read /2020/04/14/14404411/waspadai- tiga-kejahatan-selama-wabah-virus- corona).  Terjadinya  PHK  karena covid menyebabkan mereka kesulitan  mencukupi  kebutuhan sehari-sehari, akibatnya
menggunakan  jalan  pintas  dengan melakukan  pencurian,  perampokan atau  kriminalitas  yang  lain  (Siti Romlah, 2020).
Melihat situasi sekarang ini yang serba  sulit  menyebabkan  berbagai perubahan  prilaku  manusia.  Orang yang  tidak  kuat  untuk  bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan  jalan  pintas  yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana “Teori Frustrasi Agresi, sebagian orang melancarkan kejahatan  instrumental  spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian,  masuk  akal  apabila masyarakat merasa was-was terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19”.
Apalagi,  Kementerian  Hukum  dan HAM  memberikan  asimilasi  dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari  36.000  narapidana  demi mencegah penyebaran COVID-19 di penjara.  Oleh  karena  itu  aparat penegak  hukum  diminta  segara menangani dan memetakan penyebabnya serta membuat langkah-langkah  yang  tegas  agar segera diminimalisir angka kriminalitas.  Supaya  tidak  semakin meresahkan  masyarakat  harus  ada ketegasan  dari  aparat  penegak hukum (Telaumbanua, 2020).
Desakan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  akan  mendorong seseorang untuk melakukan kriminal, seperti “mencuri, menipu, merampok dan
sebagainya”. Ancaman  Kejahatan  bisa  pula terjadi dalam skala besar. Kelompok kriminal  stadium  berat  yang  ingin mengambil  kesempatan  di  tengah kesempitan  banyak  orang.  Tentu kita  berharap  hal-hal  itu  tidak terjadi, dan harus dicegah (Hadiwardoyo, 2020). Stabilitas sosial, ekonomi, politik dan  keamanan  nasional  akan terganggu manakala muncul
ancaman  Kejahatan  dalam  skala kecil  maupun  besar.  Pada  masa pandemic  COVID-19  saat  ini diperlukan adanya langkah-langkah pencegahan,  disamping  penegakan hukum.  Badan  Intelijen  Negara (BIN)  tentu  saja  telah  melakukan monitoring dan antisipasi kemungkinan  terjadinya  Kejahatan termasuk ancaman terorisme. Fungsi  “telik  sandi”  pada  level Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) agar terus mempersempit ruang gerak kelompok  ekstremis  di  daerah-
daerah,  terutama  wilayah  yang rawan.
Objek  vital  sebagai  sasaran empuk jaringan teror perlu mendapat perhatian. Untuk mengurangi ketegangan sosial akibat COVID-19, Pemerintah harus memastikan kebutuhan bahan pokok warga selayaknya diperhatikan  secara  pro  aktif. Pemerintah  Daerah  beserta  jajaran aparaturnya hingga ke bawah mesti turun  lapangan  dari  rumah  ke rumah untuk mengidentifikasi warganya yang membutuhkan bantuan segera.
Untuk  memastikan  arus  lalu lintas  pergerakan  logistik  tidak terganggu, kerja sama dengan pihak TNI  dan  Polri  menjadi  penting. Kompak dalam pengawalan, komunikasi  empatik  dan  humanis serta  partisipasi  masyarakat  sipil adalah variabel-variabel kunci dalam  pengamanan  dan  penertiban kebijakan  PSBB.  Di  tengah  kondisi domestik dan dinamika
internasional  yang  sedang  gonjang- ganjing,  TNI  dapat  melakukan patroli  rutin  dan  memperketat penjagaan di wilayah perbatasan. Untuk mencegah chaos , masyarakat  dapat  berperan  aktif menjaga lingkungan masing- masing, saling berkoordinasi mendukung  penanggulangan  dan pencegahan  corona  bersama  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.  Mengingat  maraknya penipuan dan hoax yang bergentayangan  di  dunia  maya, maka  warganet  perlu  mengecek validitas  informasi  di  media  sosial agar terhindar dari jebakan disinformasi  yang  ikut  mewabah saat krisis (Putra, 2016).
Berdasarkan uraian di atas yang telah menggambarkan tentang permasalahan  mengenai  tindak kriminalitas  yang  tinggi  di  tengah masyarakat  Indonesia  pada  masa pandemic COVID-19. Permasalahan inilah  yang  akan  dikaji  lebih  jauh dalam  penelitian  ini,  dengan menggunakan perspektif Kriminologi  dan  Viktimologi  untuk mencari  penyebab  tindak  kriminal agar diketahui cara penanggulangannya. Perumusan Masalah Adapun rumusan
masalah dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut;  Apa  faktor  penyebab
Tindak  Kriminal  Selama  masa Pandemi  COVID-19  di  Lihat  Dari Perspektif Kriminologi dan Viktimologi? Dan bagaimana Strategi dan Kendala Kolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian  di  Tengah  Pandemi COVID-19? Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, dengan  menggunakan  pendekatan konseptual (conceptual  approach) , yaitu analisis yang didasarkan pada konsep  atau  teori  yang  relevan dengan  permasalahan  penelitian (Benuf & Azhar, 2020), dalam hal ini permasalahan  penelitiannya  adalah tindak  kriminal  di  masa  pandemic COVID-19.  Data  hukum  yang digunakan  adalah  data  sekunder yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  dan  dianalisis  secara deskriptif analitis (Mahmud Marzuki, 2017). PEMBAHASAN Faktor  Kejahatan  Selama  Pandemi di Lihat dari Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Berkaitan  dengan  faktor-faktor adanya  kejahatan  di  masa  pandemi
COVID-19,  dapat  dilihat  dalam prespetif kriminologi maupun viktimologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang  mempelajari  kejahatan,  di manasalah  satu  pembahasan  nya mengenai etiologi kriminal (Susanto,  2011),  dalam  pandangan kriminologi  ada  4  (empat)  faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kriminal.
Pertama ,  faktor  ekonomi,  W.A. Bonger sebagai kriminolog mengemukakan  pandangan bahwa yang  dimaksud  dengan  faktor ekonomi merupakan faktor pendorong  terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan, menambahkan apa yang disebutnya " Subyektive Nahrungschwerung ” (pengangguran)  juga  menjadi  suatu hal  yang  mendorong  terjadinya kejahatan  di  masa  pandemi  seperti halnya  terjadi  pembatasan  aktivitas berskala  besar  untuk  mencegah penyebaran virus corona
berdampak  pada  turunnya  mata pencaharian  orang  (Susanto,  2011). Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-sehari
(Romlah,  2020),  Himpitan  ekonomi terkadang  membuat  orang  nekad melakukan  tindak  kriminal,  seperti mencuri,  menipu,  merampok  dan sebagainya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  faktor  ekonomi  merupakan motivasi  utama  dan  dominan  para
pelaku  melakukan  kejahatan  di masa pandemi.
Kedua , lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya mengemukakan    bahwa  “dalam kejahatan  yang  dilakukan  oleh kelompok  kecil  (2-4  orang)  ialah gambaran    dari  kepribadian  dari masing-masing  individu  walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda  apabila  itu  hanya  dihadapi seorang  diri,  ini  merupakan  bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan,  tetapi  apabila  hanya seorang  anggota  saja  mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya”  (Susanto,  2011). Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan
secara  berkelompok,  di  mana  antar pelaku  mempunyai jobdesc masing- masing  dalam  melakukan  aksinya. Oleh  karena  hal  itu,  maka lingkungan  sosial  kelompok  yang terbentuk,  mendorong  perilaku secara  individu  dalam  mengambil keputusan untuk
melakukan kejahatan di masa pandemi COVID- 19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas  dari  pengaruh  lingkungan sosial.  Dalam  kasus  kejahatan  di masa  pandemi  COVID-19  faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri  si  pelaku  itu  sendiri,  masih muda  sehingga  keinginan  untuk hidup  “hedonnis,  foya-foya  dari harta  hasil  kejahatan”.  Merujuk  hal tersebut,  jika  pelaku  berada  pada lingkungan  sosial  yang  baik  maka lingkungan  tersebut  akan  lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian,  sehingga  calon  pelaku tidak melakukan kejahatan (Ediwarman, 2012). Ketiga , Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan  bahkan  ketika  korban memberikan  kesempatan,  akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan,  maka  pelaku  dapat mengurungkan niatnya untuk
melakukan  kejahatan.  Berkaitan dengan  kejahatan  di  masa  pandemi COVID-19,  menunjukkan  bahwa beberapa  kasus  kejahatan  terjadi  di wilayah  yang  sepi  dan  dapat diidentifikasikan  sebagai  wilayah yang  rawan  kejahatan.  Namun demikian,  di  sisi  lain  beberapa kasus  kejahatan  di  masa  pandemi COVID-19 justru terjadi di willayah yang  ramai.  Hal  ini  menunjukkan bahwa,  terjadinya  kejahatan  begal tidak  tergantung  pada  sepi  atau ramainya  suatu  tempat,  melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan  kejahatan.  Fenomena pelaku  tindak  kriminal  yang melakukan tindakannya pada daerah  ramai  dijelaskan  dengan “teori  ekologis,  di  mana  salah satunya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan  hanyalah  mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya.  Hal  ini  terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat, menurut McKay berdasarkan hasil penelitiannya, dia menyampaikan    bahwa  angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan
perdagangan,  daerah  yang  paling miskin,  daerah  yang  dihuni  para emigran  dan  negro”.  Berdasarkan pada  teori  ekologis  tersebut  maka
beberapa  kasus  tempat  terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID- 19, yang terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan di sini identik  dengan  pusat  perdagangan, sehingga  mempengaruhi  mobilitas penduduk,  oleh  karenanya  menjadi tempat sasaran bagi pelaku kejahatan.
Hal  ini  diperkuat  pula  dalam kajian  Viktimologi  “bahwa  pada daerah-daerah  bisnis  di  pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda berharga,  tindak  pidana  pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi. Termasuk pula,
terdapat  kecenderungan  berisiko untuk  menjadi  korban  tindak pidana  kekerasan  di  jalan-jalan umum. Ini disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah  untuk  melarikan  diri dibandingkan  dengan  di  jalan-jalan kecil” (Angkasa dan Iswanto, 2009).
Keempat ,  meniru  kejahatan  di daerah lain (termasuk peran media).
Salah satu teori krimonogi menyebutkan  teori  “Differential
Association”  (Djanggih  dan  Nurul, 2018)  yang  berlandaskan  pada proses belajar, yaitu bahwa
“perilaku kejahatan adalah perilaku yang  dipelajari”.  Artinya  seseorang yang  melakukan  tindakan  kriminal disebabkan oleh proses meniru atau belajar  dari  orang  lain  yang  pernah melakukan tindakan kriminal tersebut.
Menurut  Sutherland,  “apabila perilaku  kejahatan  dipelajari,  maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik  melakukan  kejahatan  (b) motif-motif  tertentu,  dorongan, alasan  pembenar  dan  sikap”  (I.S
Susanto,  2011).  Dengan  demikian, salah satu preposisinya menyatakan “bahwa  komunikasi  yang  bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat  kabar,  secara  relatif,  tidak mempunyai  peranan  yang  penting dalam terjadinya perilaku kejahatan”.  Pandangan  tersebut, berbanding terbalik dengan kekayaan di masyarakat, yang salah satu  sebabnya  adalah  adanya peniruan, dikarenakan adanya tindak  kejahatan  seperti  begal perampasan mini market
penimbunan  masker  di  wilayah lain,  termasuk  pula  peranan  media massa  yang  memberitakan  kasus kejahatan di masa pandemi COVID- 19 secara intensif.
Hal  ini  sebagaimana  menurut anggota Polri, bahwa “kemungkinan  terdapat  pengaruh dari  peran  media  masa  yang  bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi  terkadang  negatif  bagi pelaku-pelaku  yakni  menambah informasi  soal  kejahatan,  terutama bagi pelaku-pelaku pemula”.
Berdasarkan  faktor  terjadinya kejahatan  di  masa  pandemi,  dapat pula  dilihat  dalam  perspektif viktimologi,
yakni ilmu pengetahuan  tentang  korban,  di mana  salah  satukajiannya  adalah mencari sebab-sebab terjadi viktimisasi (Bambang Waluyo, 2011). Pertama ,  perilaku  korban  yakni “kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat
menempatkan diri dalam membawa barang  bawaan  (membawa  barang yang  mecolok  perhatian  pelaku), kebiasaan  korban  (pulang  pagi)”. Mandelsohn (Arief, 2008), membuat suatu tipologi korban yang
diklarifikasikan  menjadi  6  (enam) tipe,  salah  satunya  adalah  “ The victim  with  minor  guilt  and  the  victm due  to  his  ignorance” ,  yakni  “korban dengan  kesalahan  kecil  dan  korban yang disebabkan
kelalaian”.
Termasuk  pula  salah  satu  tipologi dari  Steven  Schafer  (Yazid  Efendi, 2001),  adalah  “ precipitative  victims ”, yakni  pelaku  melakukan  kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati- hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan (Yazid, 2001).
Berkaitan  teori  di  atas,  maka perilaku  korban  di  atas,  pada dasarnya  merupakan  kualifikasi peranan  korban  yakni  korban dengan  kesalahan  kecil  dan  korban yang  disebabkan  kelalaian.  Korban di  sini  tidak  menyadari  bahwa dirinya  membuat  kesalahan  kecil yakni tidak hati- hati atau waspada, di  mana  hal  tersebut  justru membawa akibat yang besar.
Kedua ,  kelemahan  biologis  dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua  lebih  berisiko  menjadi  korban
(lebih mudah dilumpuhkan), perempuan  lebih  berisiko  menjadi korban,  sumberdaya  manusia  yang kurang,  perasaan  takut  terlebih dahulu  atau  mudah  takut  saat digertak  pelaku.  Salah  satu  nya faktor  pribadi,  di  sini  termasuk faktor  biologis  (usia,  jenis  kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa).  Hentig  membagi  tipe  korban menjadi 13 (tiga belas) macam, salah satunya  adalah  “ The  Old ”,  bahwa orang  tua  mempunyai  risiko menjadi  korban  atas  tindak  pidana terhadap harta kekayaan.
Di  sisi  lain  terdapat  kelemahan, pada  jasmaninya  atau  terkadang mentalnya  yang  mulai  lemah. Termasuk  pula  salah  satu  tipologi
dari  Steven  Schafer  (Yazid,  2001) adalah  “ Biologically  weak  victims ”, yakni  siapa  saja  yang  secara  fisik atau  mental  lemah,  misalnya  orang yang  sangat  muda  atau  sangat  tua dan orang yang tidak sadar menjadi target  kejahatan.  Salah  satu  tipe korban  menurut  Hans  Von  Hentig adalah  “ The  Female ”,  yakni  wanita merupakan  korban  dengan  bentuk kelemahan  lain,  bahwa  di  samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan  dengan  pria  dan pelakunya  biasanya  juga  pria) wanita juga diasumsikan mempunyai  dan/atau  memakai barang-barang  seperti  perhiasan yang  mempunyai  nilai  ekonomis tinggi.
Berkaitan  hal  dengan  kasus kejahatan  begal,  terdapat  5  (lima) korban  dengan  jenis  kelamin perempuan  dan  8  (delapan)  korban dengan  jenis  kelamin  laki-laki. Sekalipun  korban  dengan  jenis kelamin  laki-laki  lebih  banyak, namun  perempuan  memiliki  risiko yang  lebih  tinggi  untuk  dapat dilumpuhkan pelaku berkaitan dengan  kelemahan  fisik  dalam melakukan  perlawanan.  Adapun berkaitan  dengan  sumber  daya manusia yang kurang, dalam hal ini membawa  pada  akibat  kekurang hati-hatian korban. Sedangkan perasaan takut terlebih dahulu atau mudah  takut  saat  digertak  atau diancam,  dapat  mempengaruhi terjadinya  viktimisasi.  Hal  ini berkaitan dengan psikologis korban, di  mana  korban  yang  mudah merasa takut dan kemudian berhadapan  dengan  situasi  yang membahayakan, tentunya
mengakibatkan  perlawanan  korban lemah  dan  semakin  mempercepat
atau mempermudah pelaku
melakukan  kejahatan  begal  (Yazid,
2001). Ketiga , faktor situasi (Iqbal, 2017)
yakni korban berada di tempat yang memungkinkan
terjadinya kejahatan  begal,  korban  berada dalam  situasi  dan  kondisi  yang tidak  memungkinkan  melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi  psikologisnya  (rasa takut).  Sebagaimana  dikemukakan Separovic  bahwa  salah  satu  faktor risiko  korban  adalah  faktor  situasi, yaitu  keadaan  konflik,  tempat  dan waktu. Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal, di mana korban  berada  pada  situasi  yang sulit  untuk  melakukan  perlawanan. Adapun menurut Hans Von Hentig, salah  satu  tipe  korban  adalah The blocked, exempted, and fighting . Orang yang  terhalang,  bebas,  dan  suka berkelahi  memunyai  risiko  yang berbeda untuk terjadinya
viktimisasi.  Orang  yang  terhalang diartikan  sebagai  individu  yang berada  dalam  posisi  dan  kondisi sulit  untuk  keluar  dari  bahaya (Busyro, 2019).
Mereka  yang  termasuk  dalam tipe  ini  adalah  orang  yang terperangkap  dalam  situasi  yang tidak memungkinkan untuk melakukan  pembelaan  atau  bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan  penderitaan  yang lebih serius. Berdasarkan hal di atas,
hampir  seluruh  korban  kejahatan begal  tipe  “ the  blocked ”  (Setyowati, 2019).  Hal  ini  dikarenakan  korban dalam posisi dan kondisi yang sulit keluar dari bahaya, di mana korban mengalami  kekerasan  dan/atau
dibawah  ancaman  pelaku  begal.
Situasi ini tentunya akan mempengaruhi  psikologis  korban, yakni menurunnya kekuatan mental korban,  sehingga  korban  memilih untuk tidak melakukan perlawanan ataupun  perlawanan  korban  tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Merujuk  hal  tersebut,  terlihat adanya  perbedaan  dengan  korban yang  memilki  karakter  perasaan takut  terlebih  dahulu  atau  mudah takut  saat  digertak.  Dalam  hal  ini korban  sejak  awal  kurang  memiliki ketahanan  mental  atau  psikis  yang kuat,  sehingga  situasi  berupa ancaman semakin mempercepat dan mempermudah  pelaku  melakukan kejahatan  begal.  Adapun  pada  tipe “ the  blod ”,  korban  di  sini  dari  awal dapat  memiliki  mental  yang  kuat maupun  yang  lemah.  Pada  mental yang  kuat,  situasi  berupa  ancaman merupakan  alat  yang  melemahkan mental atau psikis korban, sehingga korban  sulit  untuk  melakukan perlawanan.
Strategi  dan  Kendala  Kepolisian dalam  Menanggulangi  Kejahatan Pencurian  pada  masa  Pandemi COVID-19 Pengertian bela negara menurut “UU  RI  No.  3  Tahun  2002  Pasal  9
Ayat  (2)  huruf  b”  yang  berbunyi “yang dimaksud dengan
pengabdian  sesuai  dengan  profesi adalah  pengabdian  negara  yang mempunyai  profesi  tertentu  untuk kepentingan  pertahanan  negara termasuk dalam menanggulanginya dan/ atau memperkecil akibat yang ditimbulkan  oleh  perang,  bencana alam,  atau  bencana  lainnya”. Membela negara merupakan kewajiban  setiap  warga  negara.
Membela  negara  ternyata  bukan
hanya  kewajiban  tetapi  juga  hak setiap  warga  negara  terhadap negaranya (Widodo, 2011). Membela  negara  Indonesia  adalah hak  dan  kewajiban  dari  setiap warga  negara  Indonesia,  hal  ini tercantum secara jelas dalam “Pasal 27  ayat  (3)  UUD  1945”  Perubahan Kedua (Soepandji, 2018). Setiap  warga  negara  juga berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam pertahanan  negara  dan  dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan  negara  harus  sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.  Dalam  bentuk  bela negara  kita  sebagai  warga  negara Indonesia  yang  dapat  kita  lakukan di  masa  pandemi  COVID-19  yang telah  menggangu  dan  mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan  cara  mematuhi  kebijakan yang telah dikeluarkan oleh
Pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  yaitu  untuk  menjaga  jarak dengan  orang  lain  atau social distancing ,  rajin  mencuci  tangan dengan  baik,  memakan  makanan yang  sehat,  dan  tetap  berada  di rumah,  keluar  rumah  hanya  untuk keperluan  yang  mendesak  saja. Sedangkan  dalam  dasar  hukum “Pasal  9  ayat  1  Undang-Undang nomor  23  Tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara  yang  berbunyi bahwa  setiap  warga  negara  berhak dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya bela negara”.
Jadi,  dengan  kita  mematuhi himbauan  dari  pemerintah  itu termasuk sebagai upaya bela warga Negara (Shabrina, 2020). Pemerintah menyarankan masyarakatnya untuk berdiam  diri  dirumah  kecuali  para pekerja  yang  memang  sangat dibutuhkan  saat  pandemi  COVID-
19 ini. Membela negara tidak hanya angkat  senjata  namun  juga  bisa dengan mematuhi perintah pemerintahnya. Berdiam diri dirumah  bukan  berarti  diam  tanpa bekerja  atau  hanya  males-malesan atau rebahan. Sebagai Muslim yang baik kita dituntut untuk mempunyai akhlakul karimah. Mempunyai  akhlakul  karimah juga merupakan misi dari pembangunan nasional yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan  falsafah  Pancasila” sehingga  jika  kita  berakhlakul karimah  kita  sudah  mewujudkan misi pembangunan nasional.
Himbauan  pemerintah,  para  pakar (ulama)  dan  tokoh  yang  menyebut agar kita menghindari ruang publik serta  pertemuan  yang  melibatkan banyak  orang (social  distancing) untuk  sementara  waktu  ternyata disalah-pahami secara serampangan oleh  beberapa  pihak,  bil  khusus umat Muslim (Mahsun, 2020) . Penanggulangan kejahatan pada intinya  ialah  bagian  integral  dari usaha  social  defence  dan  usaha mencapai social  welfare (Mulyadi, 2018) . Oleh  sebab  itu,  tujuan  akhir atau tujuan utama dari penanggulangan  kejahatan  adalah perlindungan  terhadap  masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID- 19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (H.Pudi, 2007). Berdasarkan  Pasal  13  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia  ialah:  (1)  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan
hukum;  dan  (3)  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  (Iza Fadri, 2010).
Adapun tugas selebihnya diatur dalam  Pasal  14  UU  Kepolisian.
Berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin  Jamin  bahwa  dalam praktek di lapangan, Polri
menyebut  istilah  preemtif  ini sebagai  “pembinaan  masyarakat” atau  “preventif  tidak  langsung”, yaitu  pembinaan  yang  bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens. Tugas atau fungsi preventif dibagi  dalam  dua  kelompok  besar: (a)  Pencegahan  yang  bersifat  fisik dengan  melakukan  empat  kegiatan pokok,  antara  lain  mengatur, menjaga,  mengawal  dan  patroli;  (b)
Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan  penyuluhan,  bimbingan, arahan,  sambung,  anjang  sana untuk  mewujudkan  masyarakat yang  sadar  dan  taat  hukum  serta memiliki  daya  cegah-tangkal  atas kejahatan.  Pada  poin  ke  dua  ini sesungguhnya  apa  yang  disebut sebagai  tindakan  preemtif  atau preventiv  tidak  langsung.  Upaya penanggulangan  kejahatan  begal yang  cukup  komprehensif  yang telah  dilaksanakan  POLRI  (polisi Republik
Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya  preemtif,  preventif,  dan represif.
1) Preemtif:
a. Dari  fungsi  Bimas  (Bimbingan dan  Penyuluhan  Masyarakat), Sabara,  maupun  polsek-polsek berkaitan  dengan  kejahatan begal;
b. Program mengabdi dan melayani  yaitu  dengan  safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa; c. Pembinaan masyarakat melalui  Polmas  (mengaktifkan
Polmas); d. Menggandeng  media  massa agar  menyampaikan  kepada masyarakat untuk selalu waspada  dengan  kejahatan begal. 2) Preventif
a. Strong  point  di  daerah  rawan baik  dari  Polres  maupun Polsek;
b. Melaksanakan operasi rutin;
c. Pendekatan  dan  Penyebaran Informan;
d. Pendekatan terhadap residivis.
3) Represif
a. Menangkap pelaku dan memprosesnya  sesuai  dengan prosedur hukum yang berlaku; b. Pembinaan  secara  langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
c. Memberantas penadah;
d. Sikap  tegas  terhadap  pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas  dilakukan  tembak ditempat sesuai dengan SOP
Adapun strategi aparat penegak hukum  (APH)  dalam  hal  ini  pihak kepolisian  memiliki  cara  sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal  pada  masa  pandemi
COVID-19  berupa:  Salah  satunya, polisi  bertugas  memetakan  wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai  langkah  preventif,  Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli  di  wilayah  yang  rawan penyebaran virus tersebut, melakukan  pengawasan  seperti mengukur  suhu  tubuh,  serta menyemprot  tempat  publik  dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau  masyarakat  menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polisi  bertugas  menindak  pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun  bahan  pokok,  Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan  ruang  isolasi  untuk pasien  terjangkit virus  corona ,
menyiapkan  sarana  dan  petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan  terhadap  keluarga pasien  terduga (suspect) virus corona  (Devina,  2020).  Ketika  ada kejahatan  terjadi,  pihak  Polri  tidak segan-segan  melakukan  tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.
Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan  mengurangi  ruang  gerak  para penjahat.  Para  pelaku  kejahatan memanfaatkan  situasi  saat  semua fokus  kepada  penanganan  dan penanggulangan penyebaran COVID-19.  Polri  melakukan  upaya untuk  menangani  faktor  penyebab dan  pendorong  orang  melakukan kejahatan  dengan  bimbingan  dan penyuluhan  untuk  memanfaatkan waktu  di  rumah (work  from  home). Kegiatan  preventif  juga  dilakukan setelah  analisa  dan  evaluasi  ( anev )
yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan  giat  patroli  dan  penjagaan
di  tempat-tempat  rawan  terjadi kejahatan.
Penegakan hukum dengan upaya  pengungkapan  kejahatan yang  terjadi  juga  terus  dilakukan oleh  Jajaran  Reskrim  termasuk menjaga  stabilitas  dan  ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan khususnya  kasus  pencurian  yang meningkat untuk menghadapi semua ini, pertama perintah kapolda  kita  melakukan  pemetaan, mana  kriminal  tinggi  misalnya kayak  bongkar  minimarket,  begal, hoaks  petakan  dulu  masing-masing wilayah oleh polres jajaran.
Polri  pun  telah  menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Isinya dimaksudkan  kepada  Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres  agar  mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Polisi  tidak  akan  segan- segan  mengambil  tindakan  tegas dan  terukur  kepada  setiap  pelaku kejahatan seperti perampokan, pencurian,  jambret,  premanisme, hingga tawuran. Polri telah melakukan pemetaan kepada kelompok pelaku kejahatan. Termasuk,  meningkatkan  kegiatan patroli  wilayah  untuk  menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Devina, 2020).
Salah  satu  tindak  kejahatan yang terungkap adalah perampokan mini  market  di  kawasan  Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2020) kemarin. Pelaku berinsial  YS  ambruk  ditembak ketika menyerang polisi
menggunakan parang saat tepergok menggondol barang-barang di dalam  Alfamart.  YS  akhirnya meninggal  dunia  dalam  perjalanan menuju  Rumah  Sakit  Bhayangkara Polri,  Kramat  Jati,  Jakarta  Timur. Sementara  dua  kawannya  AA  dan AR  berhasil  ditangkap  petugas. Namun,  satu  pelaku  A  berhasil melarikan  diri.  Kapolres  Metro Jakarta  Timur  Komisaris  Besar Polisi  Arie  Ardian  menuturkan,
selain melaksanakan
kegiatan imbauan  dalam  rangka  memutus mata  rantai  penyebaran  COVID-19 dan  kegiatan  kemanuasian,  polisi juga tetap fokus dalam pengelolaan keamanan.  Kita  terus  menekan potensi-potensi gangguan keamanan ataupun kriminalitas. Terkait beberapa peristiwa perampokan  di  minimarket,  kami tim  Polres  bersama  Polsek  dan gabungan Polda Metro Jaya, melakukan pemetaan dengan
melihat  modus  operandi,  locus delicti  dan  tempus delicti. Dari analisis  tersebut,  kita  adakan penguatan patroli serta pemantauan,  dan  di  jam  tersebut terbukti pelaku melakukan perbuatannya  dan  berhasil  kita tangkap.  Karena  ada  perlawanan menggunakan senjata tajam
terpaksa  kita  lakukan  tindakan tegas dan terukur, pada prinsipnya, kita akan mengambil tindakan tegas kepada  para  pelaku  kejahatan sesuai  dengan  prosedur  dan  aturan yang  berlaku.  Kita  tetap  fokus dalam mengelola keamanan masyarakat. Di masa Pandemi COVID-19, ini marak terjadinya kejahatan
pencurian  yang  dilatar  belakangi karena  terjadinya  PHK  besar-
besaran,  kebutuhan  ekonomi  yang mendesak  dan  pembatasan  sosial menyebabkan  orang  berfikir  untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu mencuri.  Selain faktor tersebut ditambahnya adanya pembebasan  Nara  Pidana  juga  ikut memicu  meningkatnya  kejahatan Pencurian.  Menurut  data  tingkat kejahatn  meningkat  hingga  19.72 persen  dari  masa  sebelum  pandemi (Pamungkas, 2015).
Dalam  kondisi  status  bencana Nasional  COVID-19  polisi  memiliki tingkat  kendala  yang  lebih  seperti berikut:
1) Kendala Internal
a. Sarana  dan  prasarana  kurang memadai. Kurang  memadainya  sarana dan prasarana dapat menyulitkan  kepolisian  untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya  alat  penindai  yang sidik  jari  yang  masih  bersifat konvensional,  sehingga  untuk menemukan  identitas  pelaku mengalami
kesulitan (Pamungkas, 2015). b. Jaringan informasi yang terputus. Penyebab  dari  terputusnya jaringan  informasi  ini  adalah karena  pelaku  pencurian  lebih rapi  dan  lebih  berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian telah dibongkar menjadi beberapa  bagian  yang  oleh pelaku  dijual  ke  berbagai tempat.
2) Kendala Eksternal
a. Kurangnya  alat  bukti  dan saksi. Saksi  yang  juga  dibutuhkan untuk mendapatkan
keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kurang  bahkan  tidak  ada. Barang  bukti  dan  keterangan saksi  sangat  penting  untuk kelancaran kegiatan penyidikan  tindak  pidana pencurian (Pamungkas, 2015).
b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Saat  diminta  keterangan  oleh penyidik,  masyarakat  yang menjadi  saksi  kurang  begitu jelas dalam memberikan keterangan  sehingga  penyidik tidak  mendapatkan  informasi bagaimana  kronologi  yang sebenarnya  terjadi.  Selain  itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai  jaringan  informasi (Pamungkas, 2015).
3) Kendala Dalam Pandemi COVID- 19
Dalam  keadaaan  normal  saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala  internal  dan  eksternal ditambah  dalam  keadaan  darurat Nasional Pandemi COVID-19 menyebabkan    perilaku  masyarakat yang  dianggap  kurang  mendukung upaya  penanggulangan  pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat  yang  lalai  atau  kurang memperhatikan  keselamatan  harta bendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung- gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan Pandemi COVID-19  kepolisian  tidak  dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan beberapa prosedur untuk
mengurangi  penyebaran  COVID-19 (Pamungkas, 2015).

## PENUTUP Kesimpulan
Faktor-faktor
yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di  masa  pandemi  COVID-19  dalam perspektif  kriminologi  adalah  fakor ekonomi,  lingkungan  sosial  pelaku, tempat  kejadian  perkara  yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal  di  wilayah  lain  (termasuk peran  media).  Adapun  dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Penanggulangan  kejahatan  di masa  pandemi  COVID-19  yang telah  dilakukan  di  POLRI  cukup komprehensif
yakni penanggulangan  secara  preemtif,
preventif  dan  repersif.  Namun demkian,  masih  belum  efektif  di mana  terdapat  beberapa  hambatan dalam  pelaksanaannya,  antara  lain wilayah  luas,  pelaku  lintas  daerah, korban  tidak  melapor  atau  kurang cepat  melapor,  masyarakat  kurang responsif  dan  kooperatif  dalam memberikan keterangan, tidak memberikan  keterangan  seutuhnya dan  takut  dijadikan  saksi,  kurang sarana  IT,  personil  kurang;  instansi lain kurang kooperatif.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian, bisa  dikemukakan  rekomendasi sebagai  berikut;  Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID- 19 harus dilakukan dengan mengetahui  terlebih  dahulu  faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan
perspektif Kriminologi dan Viktimologi, sehingga penanggulangan  kejahatan  di  masa pandemi  COVID-19  tidak  bisa dilakukan  hanya  oleh  penegak hukum  saja,  yang  dalam  hal  ini adalah  Kepolisian.    Diperlukan pihak  lain  yang  harus  andil  dalam penanggulangan  kejahatan  dimasa pandemi COVID-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog. Daftar Pustaka Buku: Angkasa dan Iswanto, 2009, Viktimologi,  Buku  Ajar ,  FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Arief,  Barda  N.,  2008,  Mas alah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Efendi,  Yazid,  2001, Pengantar Viktimologi: Rekonsialiasi Korban dan Pelaku Kejahatan , Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Fuady,  Munir,  2015, Hak  Asasi Tersangka Pidana , Prenada Media Group, Jakarta.
Mahsun,  D.,  2020, Akhlakul  Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di  Tengah  Wabah  COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense  in  the  Middle  of  the COVID-19). Available  at  SSRN
3576377 . Marzuki,  Mahmud,  2017, Penelitian Hukum:  Edisi  Revisi .  Prenada Media, Jakarta.
Shabrina,  S.,  2020, Memperkuat
Kesadaran  Di  Tengah  Pandemi
COVID-19  (Strengthening  the Awareness to Defend the Country in  the  Middle of  the  COVID- 19). Available at SSRN 3576300 . Susanto,  I.S.,  2011, Kriminologi , Genda Publishing, Yogyakarta. Waluyo, Bambang, 2011, Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban) ,
Sinar Grafika, Jakarta.
Jurnal dan Publikasi Ilmiah Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.,  2020, Metodologi Penelitian Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum  Kontemporer, Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. Busyro, M., 2019, Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman  yang  Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru), DOKTRINA: JOURNAL  OF  LAW , 2 (2),  99-
116.
Christianto,  H.,  2011,  Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana, Mimbar Hukum , 23(3), 479–500.
Dahham,  Zainab  Waheed, The Responsibility  of  states  for protection the diplomatic agents, Business School; Law- University  of  Huddersfield, 17-21 Desember 2013. Daugirdas,  Kristina  and  Julian Davis Mortenson, Contemporary  Practice  of  the United  States  Relating  to International Law , The American Journal of International  Law,  Volume 118, 2014. Djanggih,  H.  and  Qamar,  N.,  2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam
Penanggulangan  Kejahatan Siber (Cyber Crime), Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research  Law  Journal) , 13 (1), 10-23. Ediwarman, 2012, Paradoks Penegakan  Hukum  Pidana Dalam Perspektif Kriminologi  di  Indonesia, Jurnal  Kriminologi  Indonesia ,  8 (1), 38-51. Fadri, Iza, 2010, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, Jurnal  Hukum , 17(3), 430-455. Gosalbo-Bono, R., 2010, The Significance  of  the  Rule  of Law  and  Its  Implications  for the European Union and The United  States, University  of Pittsburgh  Law  Review ,  72(2),
231-360. Hadiwardoyo,  W.,  2020,  Kerugian Ekonomi  Nasional  Akibat Pandemi COVID-19, BASKARA: Journal of Business &  Entrepreneurship ,  2(2),  83– 92.
Handayanto, R. T., & Herlawati, H.,
2020,  Efektifitas  Pembatasan
Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model  Susceptible-Infected-
Recovered (SIR), Jurnal Kajian
Ilmiah , 20(2), 119-124. Hanoatubun,  S.,  2020,  Dampak Covid –19 terhadap Prekonomian Indonesia, EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling , 2(1), 146-153. Hanoatubun,  Silpa,  2020,  Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia, EduPsyCouns: Journal of Education,  Psychology  and Counseling , 2(1), 146–153.
Hart,  Paul  Gully-, The  Function  of State  and  Diplomatic  Privileges and Immunities in International Cooperation in Criminal Matters:  The  Position  in Switzerland, Fordham International  Law  Journal, Volume 23, Issue 5, Article 3, 1999. Hassan, Tariq, Diplomatic or Consular Immunity for Criminal Offenses, Virginia  Journal  of International Law Association,  Volume.  2:17, 2011. Higgins,  Rosalyn, The  Abuse  of Diplomatic Privileges and Immunities:  Recent  United Kingdom  Experience, West Law,  American  Journal  of International Law, Cite as: 79 Am. J. Int'l L. 641, 2006. Iqbal,  M.,  2017,  Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan  Hukum  Pidana: Penanggulangan  Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia, PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS
PAMULANG
, 2 (1), 307-324. Mulyadi,  M.,  2018,  Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 13 (1), 1-19. Pamungkas,  Bayu  Putro  B.,  2015, Kendala Polri dalam Penyidikan  Tindak  Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor, Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum .
Putra,  E.  N.,  2016,  Peran  Media
Massa dalam Penanggulangan Kejahatan, Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (1), 1-17.
Romlah,  S.,  2020,  COVID-19  dan Dampaknya Terhadap Buruh di  Indonesia. 'ADALAH , 4 (1),
213-222.
Setyowati,  D.,  2019,  Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya  Bagi  Korban Kejahatan Lingkungan, Jurnal Komunikasi  Hukum, Vol.  5, No. 2, 49-61. Soepandji, K. W., 2018, Konsep Bela Negara  Dalam  Perspektif Ketahanan  Nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (3), 436-456.
Telaumbanua,  D.,  2020,  Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan  COVID-19  Di Indonesia. QALAMUNA: Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  dan Agama , 12 (1), 59-70. Ticoalu, Sergio, 2015, Kajian Hukum
Pidana dan Kriminologi Terhadap  Tindak  Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Lex  et  Societatis , 3(1), 109–119. Widodo, S., 2011, Implementasi Bela Negara  Untuk  Mewujudkan Nasionalisme. CIVIS , 1 (1/Jan uari). Yunus,  N.  R.,  2020,  Kebijakan
COVID-19, Bebaskan
Narapidana  dan  Pidanakan
Pelanggar  PSBB. ‘ADALAH , 4(1), 102–120.
Internet/Website CNN Indonesia, Corona, Kriminalitas dan  Ragam  Imbas  Sosial Masyarakat ,  4  Juli  2020,  URL: https://www.cnnindonesia.c om/nasional/2020042415175 8-12-496997/corona- kriminalitas-dan-ragam- imbas-sosial-masyarakat Devina  Halim  Kompas.com, Tugas Polri dalam Penanganan COVID-19:  Imbau  Warga  Jaga Jarak  hingga  Tindak  Penimbun Sembako ,  29  April  2020,  URL: https://nasional.kompas.co m
Nasional  Kompas, Waspadai  Tiga Kejahatan  Selama  Wabah  Virus Corona ,  4  Juli  2020,  URL: https://nasional.kompas.co m/read/2020/04/14/144044 11/waspadai-tiga-kejahatan- selama-wabah-virus-corona