Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang
Zaenal Hirawan 1
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang zaenal_hirawan@unsub.ac.id
Dewi Nurasiatin 2
Administrasi Keuangan, Fakultas Ilmu Administasi dewinurasiatin193@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  Penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  Mekanisme Pembayaran  PBB-P2  pada  BAPENDA  Kabupaten  Subang.  Penelitian  ini  bermanfaat untuk menambah wawasan tentang mekanisme pembayaran PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten  Subang.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode kualitatif deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat : Observasi, Dokumentasi, Wawancara, Studi Pustaka atau Kepustakaan.
Alur pembayaran PBB-P2 yang sedang berjalan di Bank ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Subang yaitu Wajib Pajak menyerahkan SPPT kepada teller, setelah berkas lengkap teller  membuat  slip  setoran  dan  menyerahkan  kepada  bagian  Analisa  Pajak.  Analisa Pajak membuat penerimaan PBB-P2 dan menyerahkan kepada teller. Setelah itu teller membuat laporan mutasi penerimaan PBB-P2 dan menyerahkan kepada Pimpinan Bank dan Bapenda. Dan sebenarnya BAPENDA berpihak sebagai koordinator Pajak Daerah tersebut, jadi BAPENDA memiliki catatan penerimaan Pajak Daerah.
Maka  disimpulkan  Mekanisme  Pembayaran  PBB-P2  pada  BAPENDA  Kabupaten Subang  Wajib  Pajak  mendapatkan  SPPT,  setelah  itu  Wajib  Pajak  melakukan pembayaran melalui outlet yang sudah ditentukan.
Kata kunci: Mekanisme, PBB-P2, Alur Pembayaran

## Abstract
The purpose of this study is to find out and explain the PBB-P2 Payment Mechanism at the BAPENDA  of  Subang  Regency.  This  research  is  useful  for  adding  insight  into  the  PBB-P2 payment mechanism at the Subang Regency BAPENDA. The method used in this research is descriptive qualitative method, namely fact finding with the right interpretation. The method used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  method,  namely  fact  finding  with  the  right interpretation: Observation, Documentation, Interviews, Library Studies or Literature.
The PBB-P2 payment flow that is currently running at the Bank to the District Revenue Agency. Subang, namely the Taxpayer submits the SPPT to the teller, after the complete file the teller makes a deposit slip and submits it to the Tax Analysis section. Tax analysis makes PBB-P2 receipts and submits them to tellers. After that the teller makes a transfer report on PBB-P2 receipts and submits it to the leadership of the Bank and Bapenda. And actually BAPENDA takes sides as the Regional Tax coordinator, so BAPENDA has records of Regional Tax receipts.
So it was concluded that the PBB-P2 Payment Mechanism at BAPENDA of Subang Regency Taxpayers get SPPT, after that the Taxpayers make payments through predetermined outlets Keywords: Mechanism, PBB-P2, Payment Flow

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  10,  Pasal  1  ayat  (5)  tahun  2021  menyebutkan  bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang jalannya pembangunan nasional, pajak yang dipungut Negara akan  digunakan  kembali  untuk  kesejahteraan  rakyat  dan  membiayai  kegiatan pemerintah Negara serta daerah. Menurut Pasaribu et all, (2017:81), pajak di Indonesia dibagi  menjadi  pajak  pusat  dan  pajak  daerah.  Pajak  pusat  dapat  berupa  pajak  yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah pusat.Sedangkan pajak daerah merupakan pajak  yang  dikelola  oleh  bupati  atau  walikota  yang  kemudian  dilimpahkan  kepada pemerintah  kecamatan  sebagai  kepala  daerah  dengan  melibatkan  seluruh  perangkat desa atau kelurahan dan instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksana pemungutan pajak.
Penghasilan  dari  sumber  pajak  meliputi  berbagai  sektor  perpajakan  antara  lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan  untuk  Negara  yang  cukup  potensi  dan  kontribusi  terhadap  pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar.Berkaitan dengan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  diperoleh  oleh  daerah,  sebagaimana banyak yang terlihat masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.
Mulai  1  Januari  2014,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  tidak  lagi  dikelola  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  melainkan  Badan  Pendapatan  Daerah,  begitupula dengan Kabupaten Subang yang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola olehBadan Pendapatan  Daerah.  Hal  tersebut  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah  Daerah  dan  PERDA  Nomor  8  Tahun  2008  mengenai  Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Subang . Dengan peralihan tersebut, penerimaan dari PBB  100%  akan  masuk  ke  PAD  kabupaten/kota.  Dimana  sebelumnya,  saat  masih dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  kabupaten/  kota  hanya  mendapatkan bagian  sebesar  64,8%  dari  total  PBB.  Selain  itu,  Pemerintah  Pusat  juga  mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/ kota. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan  pelayanan  pajak.  Walaupun  sebelum  peralihan  terjadi  pemerintah  daerah  telah melakukan pendataan WP (Wajib Pajak) serta penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak.
Tabel 1 Target dan Realisasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016-2019
Bapenda Kabupaten Subang No  Tahun Jenis Pajak Target Realisasi % 1 2016 Pajak Bumi Bangunan 30.000.000.000 34.427.817.951 114.76 BPHTB 28.500.000.000 44.124.304.259 154.82 2 2017 Pajak Bumi Bangunan 36.000.000.000 38.486.477.71 106.91 BPHTB 65.000.000.000 77.033.116.297 118.47 3 2018 Pajak Bumi Bangunan 40.000.000.000 41.759.540.622 104.40 BPHTB 46.000.000.000 54.679.560.116 118.87 4 2019 Pajak Bumi Bangunan 60.000.000.000 58.533.218.304 94.22 BPHTB 60.000.000.000 51.649.209.043 86.08

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2020
Dari  hasil  data  yang  di  peroleh  diatas,  dilihat  dari  capaian  Realisasi  PBB  pada tahun  2019  mengalami  Penurunan  pendapatan  dibanding  tahun  2018.  Data menunjukan pada tahun 2019 capaian target PBB di angka 94% dan BPHTB di  angka 86%  dari  Target  Rp.60.000.000.000,  namun  pada  tahun  2018  capaian  target  tercapai yakni PBB 104% dan BPHTB 118%.Dalam  mekanisme pemungutan pajak untuk daerah Kabupaten Subang khususnya pajak bumi dan bangunan, Bapenda Kabupaten Subang melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  kecamatan  dan  kelurahan  dalam  proses pendaftaran dan penyampaian penyetoran SPPT dan disetorkan kembali ke Bapenda dimana Bapenda memiliki representative seorang PDL (Petugas Dinas Lapangan) untuk ditempatkan di masing-masing Kecamatan untuk memonitoring penerimaan realisasi PBB-  di  tiap  Kecamatan,  PDL  tersebut  membawahi  kolektor-kolektor  desasebagai pemungut  langsung  pajak  PBB-P2  di  wilayah  desa  masing-masing.  Namun  pada kenyataanya  masih  banyak  SPPT  yang  tidak  tersampaikan  ke  masyarakat  luas khusunya  masyarakat  yang  ada  di  pedesaan  yang  dinilai  sulit  untuk  dijangkau keberdaanya.
Peran  masyarakat  dalam  pemenuhan  kewajiban  di  bidang  perpajakan  perlu ditingkatkan  dengan  mendorong  kesadaran  dan  pemahaman  bahwa  pajak  adalah sumber utama pembiayaanNegara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam  melaksanakan  sendiri  kewajiban  perpajakannya  karena  pajak  dipungut  dari warga  Negara  Indonesia  dan  menjadi  satu  kesatuan  yang  dapat  dipaksakan penagihannya. Pemerintah dan aparatur pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi,  dan  memeriksa  proses  pembayaran  yang  telah  ditetapkan.  Salah  satu system  pemungutan  pajak  yang  di  terapkan  oleh  Negara  Indonesia  adalah  Self Assessment System.
Dengan  adanya  Self  Assessment  System,  telah  diberikan  kepercayaan  penuh kepada  masyarakat  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan pajaknya sendiri.Tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak.

## Kerangka Teori
Menurut Galileo, (2018 : 120), menyatakan pengertian dari mekanisme adalah: “Mekanisme  yaitu  bahwa  semua  gejala  dapat  dijelaskan  berdasarkan  asas-asas
mekanik  (mesin).  Semua  peristiwa  adalah  hasil  dari  materi  yang  bergerak  dapat dijelaskan menurut kaidahnya.Aliran ini juga menerankan semua peristiwa berdasar pada  sebab  kerja  (efficient  cause),  yang  dilawankan  dengan  sebab  tujuan  (final cause).Alam  dianggap  seperti  sebuah  mesin  yang  keseluruhan  fungsinya  ditentukan secara otomatis oleh bagianbagiannya.” Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong.”  (Surajiyo,  2018  :  120)  Menurut  Descartes,  (2018  :  120)  menganggap  bahwa, “Hakikat materi adalah (extension), dan gejala fisik dapat diterangkan dengan kaidah mekanik  (mesin).”  Menurut  Moenir,  (2018  :  53)  menyatakan  bahwa,  “  Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan  dengan  proses  kerja  untuk  mengurangi  kegagalan  sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”

## Mekanisme Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga ssistem (Mardiasmo, 2018: 7), yaitu sebagai berikut :

## 1. Official Assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

## 3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Menurut Bambang (2018:111) menyatakan pengertian dari kebijakan adalah: “Petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting  bagi  pengolahan  dalam  sebuah  organisasi  serta  mengambil  keputusan  atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.”
Agustino (2018:92) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu  dimana  terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitankesulitan)  dan kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan  kebijaksanaan  tersebut  dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Menurut  Adriani  (2021:21),  Pajak  merupakan  iuran  kepada  Negara  (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
Menurut Feldmann (2018:88), Pajak merupakan prestasi yang dilaksanakan oleh dan  tertutang  kepada  pengusaha  (menurut  norma-norma  yang  ditetapkannya  secara umum),  tanpa  adanya  kontra-prestasi,  dan  semata-mata  digunakan  untuk  menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Fungsi pajak Menurut Resmi (2016 : 3) fungsi pajak ada 2 (dua) yaitu :
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Resmi (2016 : 3) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran,  baik  rutin maupun  pembangunan.  Sebagai  sumber  keuangan  negara,  pemerintah  berupaya memasukkan  uang  sebanyak-banyaknya  untuk  kas  negara.  Upaya  tersebut ditempuh  dengan  cara  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  pemungutan  pajak  melalui penyempurnaan  peraturan  berbagai  jenis  pajak,  seperti  Pajak  Penghasilan  (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
b. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi  serta mencapa tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur menurut resmi (2016:3) adalah :
1) Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  dikenakan  pada  saat  terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif  pajaknya  semakin  tinggi  sehingga  barang  tersebut  harganya  semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlombalomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang  memperoleh  penghasilan  tinggi  memberikan  kontribusi  (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti  industri  semen,  industri  kertas,  industri  baja,  dan  lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena  dapat  mengganggu  lingkungan  atau  polusi  (membahayakan kesehatan).
5) Pengenaan  pajak  1  %  bersifat  final  untuk  kegiatan  usaha  dan  batasan peredaran  usaha  tertentu,  dimaksudkan  untuk  penyederhanaan penghitungan pajak.
6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia
Pajak daerah menurut beberapa ahli ada beragam definisi, tetapi definisi-definisi tersebut memiliki unsur dan tujuan yang sama. Berikut definisi pajak daerah menurut beberapa ahli diantaranya yaitu Pajak Daerah adalah suatu kontribusi atau iuran wajib yang terutang serta bersifat memaksa kepada daerah karena sudah diatur oleh undang- undang  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  dan  Pembangunan Daerah  serta  tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung  (Mardiasmo,  2018:14; Pandiangan, 2002:284).
Pajak dan retribusi daerah yang ada di Indonesia tentunya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Dengan dasar hukum yang jelas maka akan memperlancar jalannya  pengenaan  pajak  dan  retribusi  daerah.  Menurut  Siahaan  (2016:39)  dasar hukum pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah.
h. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Retribusi Daerah.
i. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Jenis-jenis  Pajak  Daerah  dibagi  menjadi  2  yaitu  Pajak  Provinsi  dan  Pajak Kabupaten/Kota ada 2 bagian yaitu :
a. Pajak daerah tingkat Provinsi diantaranya :
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
4. Pajak Rokok
b. Pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota diantaranya:
1. Pajak Restoran
2. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3. PBB-P2
4. Pajak Air Tanah
5. Pajak Hotel
6. Pajak Hiburan
7. Pajak Reklame
8. Pajak Penerangan Jalan
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu
11. Pajak Parkir
Dasar  Pengenaan  Pajak  Daerah  Provinsi  beberapa  kali  mengalami  perubahan. Menurut  Siahaan  (2018:89)  bahwa  pada  Pajak  Provinsi  dasar  pengenaan  pajaknya sebagai berikut:
a. Pajak  Kendaraan  Bermotor  dasar  pengenaannya  adalah  atas  hasil  perkalian dari  nilai  jual  dan  tingkat  kerusakan  yang  dihasilkan  oleh  kendaraan bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dasar pengenaannya yaitu dari nilai jual kendaraan tersebut.
c. Pajak Air Permukaan dasar pengenaannya yaitu atas nilai perolehan air.
d. Pajak Rokok dasar pengenaannya adalah nilai cukai yang sudah ditetapkan oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia).
Pajak Kabupaten/Kota Dasar Pengenaannya sebagai berikut :
a. Pajak Restoran dasar pengenaannya yaitu jumah pembayaran yang diterima oleh kasir.
b. BPHTB dasar pengenaannya yaitu dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
c. PBB-P2 dasar pengenaannya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) itu sendiri.
d. Pajak Air Tanah dasar pengenaannya adalah nilai perolehan air dan tanah.
e. Pajak  Hotel  dasar  pengenaannya  adalah  jumlah  pembayaran  yang  diterima oleh konsumen.
f. Pajak  Hiburan  dasar  pengenaannya  yaitu  jumlah  yang  diterima  oleh penyelenggara hiburan.
g. Pajak Reklame dasar pengenaannya adalah besarnya nilai sewa reklame.
h. Pajak Penerangan Jalan dasar pengenannya yaitu nilai jual tenaga listrik.
i. Pajak  Sarang  Burung  Walet  dasar  pengenaannya  adalah  nilai  jual  sarang burung wallet.
j. Pajak Mineral bukan Logam dan Batu dasar pengenaannya adalah nilai jual dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batu.
k. Pajak  Parkir  dasar  pengenaannya  adalah  jumlah  pembayaran  wajib  pajak setelah parkir.
Pemungutan  Pajak  Daerah  Siahaan  (2018:98)  menjelaskan  bahwa  pemungutan pajak  daerah  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan Indonesia. Di Indonesia pada saat ini sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku ada di antaranya sebagai berikut :
a. Self Assesment System
Sistem  ini  bermaksud  bahwa  wajib  pajak  sangat  adil  dalam  hal  kewajiban perpajakannya,  pemerintah  daerah  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pajak  terhutangnya dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
b. Official Assesment System
Sistem  ini  bermaksud  bahwa  kepada  daerah  berhak  untuk  menetapkan  besaran pajak  para  wajib  pajak  melalui  SKPD  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah).Wajib pajak tinggal membayarkan pajaknya tanpa perlu menghitung dan menetapkan besaran pajaknya. Contohnya PBB-P2
c. With Holding System
Sistem  ini  bermaksudkan  bahwa  ada  pihak  ketiga  yang  membantu  antara  wajib pajak dan fiskus, dimana tujuannya adalah memungut pajak pada wajib pajak lalu menyetorkan ke Kas Daerah.Contohnya : Pajak PLN.
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) di Indonesia memiliki dasar hukum yang dapat melindungi, agar berkurangnya wajib pajak yang melanggar PBB-P2. Dasar hukum pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kabupaten Subang yaitu :
a. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan/Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 Nomor 415).
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  85,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

## Subjek dan Wajib Pajak
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak  atas  bumi  dan/  atau  memperoleh  manfaat  atas  bumi,  dan/  atau  memiliki, mengusai,  dan/  atau  memperoleh  manfaat  atas  bangunan.  Sedangkan,  Wajib  pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.

## Objek PBB-P2
Objek pajak adalah bumi dan/ atau bangunan yang memiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek pajak yang bersifat khusus  adalah  objek  pajak  yang  memiliki  konstruksi  khusus  atau  keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti antara lain, lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan told an pompa bensin. Objek pajak yang tidak bersifat khusus atau objek pajak  umum  adalah  objek  pajak  yang  memiliki  konstruksi  umum  dengan  keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

## NOP, NJOP, NJOPTKP, dan NPWD
Nomor  Objek  Pajak  (NOP)  adalah  nomor  identifikasi  Objek  pajak,  yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar. Struktur Nomor Objek Pajak (NOP)  sebagaimanadimaksud  dalam  pasal  5,  terdiri  dari  18  (delapan  belas)  digit, dengan rincian sebagai berikut :
a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi Jawa Barat;
b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten Subang;
c. Digit ke-5 sampai dengan Digit ke-10 merupakan kode Kecamatan;
d. Digit ke-8 sampai dengan Digit ke-10 merupakan kode Kelurahan/ Desa;
e. Digit ke-11 sampai dengan Digit ke-13 merupakan kode nomor urut Blok;
f. Digit ke-14 sampai dengan Digit ke-17 merupakan kode objek pajak; dan
g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
Nomor Objek Pajak (NOP) dapat dinonaktifkan dalam kondisi:
a. Masih terdapat sengketa atas tanah/ bangunan dengan dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa;
b. Terdapat penetapan ganda (double aanslag);
c. Penggabungan Nomor Objek Pajak (NOP); dan
d. Tidak ada objek pajak.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli scara wajar dan jika tidak terdapat transaksi jual beli maka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek sejenis, nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (NJOPP). Nilai Jual Objek Baru (NJOP) Bumi adalah  nilai  jual  bumi  yang  dihitung  dalam  satuan  rupiah  per  meter  persegi.Nomor Objek Pajak (NOP) Bangunan adalah nilai jual bangunan yang dihitung dalam satuan rupiah dalam satuan rupiah per meter persegi.

## SPOP, LSPOP, SPPT, dan STTS
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak  untuk  melaporkan  data  subjek  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan  (PBB-P2)  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  per  Undang-Undangan
perpajakan  daerah.  Lampiran  Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak  (LSPOP)  adalah lampiran  surat  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk  melaporkan  data  subjek  dan objek  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaam  sesuai  dengan  ketentuan peraturan per Undang-Undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang disebut dengan SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

## Dasar Perhitungan dan Tarif PBB-P2
Penetapan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) sebagaimana dimaksudkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)  termasuk  ke  dalam  Jenis  Pajak  yang  dipungut  berdasarkan  penetapan  Kepala Daerah digolongkan menjadi :
a. Buku I
: Rp. 10.000 s.d Rp. 100.000
b. Buku II : > Rp. 100.000 s.d Rp. 500.000
c. Buku III : > Rp. 500.000 s.d Rp. 2.000.000
d. Buku IV : > Rp. 2.000.000 s.d Rp. 5.000.000 e. Buku V : > Rp. 5.000.000
Menurut pasal 85 menjelaskan Pengurangan dapat diberikan :
a. Sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu.
b. Sebesar paling tinggi 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu.
c. Sebesar paling tinggi 100% (Seratus Persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

## Tahun Pajak. Saat dan Terhutangnya PBB-P2
Menurut Halim et al. (2014:462) menjelaskan tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun  takwim  dari  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember.Saat  terutangnya  PBB-P2 menurut  Halim  et  al.  (2014:462)  menurut  keadaan  objek  pajak  pada  tanggal  1 Januari.Contohnya objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa tanah dan bangunan. Pada  tanggal  1  Januari  2013  bangunannya  terbakar,  maka  pajak  yang  terutang  tetap berdasarkan  keadaan  objek  pada  tanggal  1  Januari  2013,  yaitu  keadaan  sebelum bangunan tersebut terbakar. Tempat yang menentukan pajak terutang yaitu ada 3 :
a. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b. Untuk  daerah  lainnya,  di  wilayah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  atau  Kota Madya Daerah Tingkat II yang meliputi letak objek pajak.
c. Tempat  pajak  yang  terutang  untuk  Kota  Madya  Batam,  di  wilayah  provinsi daerah tingkat I yang bersangkutan.

## Pembayaran PBB-P2
Menurut PERBUP Nomor 100 Tahun 2019 Pasal 28 Tentang Pembayaran, Tempat Pembayaran, Jatuh Tempo Pembayaran, dan Penyetoran adalah pembayaran PBB-P2 terutang  dilakukan  di  Bank  Persepsi  dan  tempat  pembayaran  lain  yang  sudang ditetapkan  oleh  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah.  Jika  sudang  jatuh  tempo pembayaran PBB-P2 yang melalui cetak masal adalah 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak, jika jatuh tempo pembayaran SPPT PBB-P2 setelah  tanggal  proses  cetak  masal  maksimal  bulan  Desember  pada  Tahun  pajak bersangkutan,  dan  jika  jatuh  tempo  pembayaran  SKPD,  STPD,  Surat  Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding adalah terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal diterbitkan. Hasil penerimaan pajak pada tempat lain yang ditunjuk harus  disetor  ke  Bank  paling  lambat  1  x  24  jam  oleh  Petugas  penerima  pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Badan Pendapatan  Daerah  untuk  mengansur  atau  menunda  pembayaran  pajak  terhutang, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan  pengamatan  fenomena  dan  lebih  meneliti  ke  subtansi  makna  dari fenomena  tersebut.dan  selanjutnya  melakukakan  wawacara  dengan  beberapa  pihak yang  dijadikan  sebagai  informan,  sebagai  bahan  menjadi  hasil  dan  pembahasan penulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan
Mekanisme  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (BAPENDA) Kab. Subang keberadaannya diatur dalam  Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kab.  Subang  merupakan  satuan  kerja  hasil pemisahan dari Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) yang dipisahkan menjadi dua unit kerja yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Nita  (Staff  bagian  Penagihan  BAPENDA) menjelaskan mekanisme pembayaran PBB-P2 Pada Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:
1. Pembayaran  dari  WP  (Wajib  Pajak)  mendapatkan  SPPT  (Surat  Pemberitahuan Pajak  Terutang)  Bagi wajib pajak yang akan melakukan pembayaran PBB-P2 akan  mendapatkan  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak    Terutang)  dari  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  (BAPENDA)  Kab.  Subang  untuk  mengetahui tagihan pajak yang akan dibayarkan
2. Wajib  Pajak  melakukan  pembayaran  melalui  outlet  yang  sudah  ditentukan seperti  Kantor  POS,  Bank  BJB,  Alfamart  dan  lain-lain.  Setelah  wajib  pajak menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak  Terutang), maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui Kantor POS, Bank BJB, Alfamart dan lain-lain sesuai dengan nilai tagihan. Alur pembayaran PBB-P2 yang sedang berjalan di Bank ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Subang yaitu Wajib Pajak menyerahkan SPPT  kepada  teller,  setelah  berkas  lengkap  teller  membuat  slip  setoran  dan menyerahkan kepada bagian Analisa Pajak. Analisa Pajak membuat penerimaan PBB-P2  dan  menyerahkan  kepada  teller.  Setelah  itu  teller  membuat  laporan mutasi  penerimaan  PBB-P2  dan  menyerahkan  kepada  Pimpinan  Bank  dan Bapenda.  Dan  sebenarnya  BAPENDA  berpihak  sebagai  koordinator  Pajak Daerah tersebut, jadi BAPENDA memiliki catatan penerimaan Pajak Daerah
3. Apabila  Wajib  Pajak  sudah  melalukan  pembayaran  maka  Wajib  Pajak  akan
menerima  Surat  Tanda  Terima  Setoran  (STTS).  Mengingat  Wajib  Pajak  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  kebanyakan  berdomisili  diluar Kabupaten Subang, maka cara ini menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Apabila wajib pajak Lalu keberatan dalam PBB-P2 apabila terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang PBB-P2, maka Wajib Pajak dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  Luas Objek  PBB  atau  nilai  jual  Objek  PBB  tidak  sesuai,  dan  terdapat  perbedaan penafsiran  peraturan  perundang-undangan  tentang  PBB-P2  itu.  Pengajuan keberatan  dapat  diajukan  secara  kolektif  atau  perseorangan,  jika  secara perseorangan harus memenuhi persyaratan seperti :
a. Setiap  permohonan  hanya  dapat  diajukan  untuk  satu  SPPT,  SKPD  atau SKPDLB;
b. Permohnan  harus  diajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  disertai dengan alasan yang mendukung permohonan.
c. Surat permhonan ditanda tangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan surat kuasa;
d. Surat  permohonan  diajukan  kepada  Bupatu  melalu  Kepala  Badan Pendapatan Daerah;
e. Melampirkan SPPT, SKPD atau SKPDLB asli yang diajukan keberatan;
f. Persyaratan  lain  yang  dianggap  perlu  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Subang.
5. Dalam alur pelayanan Bapenda SOP untuk standar pelayanan data input yaitu masuk  nya  berkas-berkas  permohonan  dari  wajib  pajak  diantaranya permohonan objek baru, mutasi pecah, mutasi gabung dll, proses alur tersebut adalah  untuk  penerbitan  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Piutang  Tahunan)  bagi seluruh wajib pajak yang telah terdata input di sistem server Bapenda. Adapaun seluruh bentuk pelayanan di atas pada intinya merupakan pelayanan bagi para wajib  pajak  yang  akan  melakukan  pembetulan,  penerbitan  SPPT  objek  baru, pemutakhiran  dan  mutasi  habis  di  SPPT  yg  akan  di  terbitkan  pada  tahun berikutnya sebagai surat pemberitahuan pajak tiap tahun.

## Mekanisme Pembayaran dengan cara Online dan Offline Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Mekanisme  pembayaran  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak    Terutang)  PBB-P2 wajib pajak terdapat dua cara pembayaran PBB-P2 yaitu sebagai berikut:
1. Wajib  Pajak  yaitu  melalui  petugas  pemungut/kolektor  atau  langsung  ke Bendahara  Penerimaan  di  tempat/loket  pembayaran  PBB-P2.  Berikut  alur pembayaran melalui petugas:
a. Pembayaran  PBB-P2  ke  Tempat/Loket  Pembayaran  melalui  Bendahara Penerimaan
1) Tempat Pembayaran yang Ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT atau dokumen lainnya yang diserahkan oleh Wajib Pajak, mencocokkan data Wajib  Pajak,  kemudian  diserahkan  ke  Bendahara  penerimaan  untuk menerima pembayaran dan menandatangani SSPD.
2) Petugas  pada  tempat/loket  Pembayaran  PBB-P2  melakukan  pencatatan PBB-P2 yang telah diterima. Petugas juga menyampaikan SSPD yang telah ditandatangani ke wajib pajak.
3) Bendahara Penerimaan menyetorkan PBB-P2 yang telah di bayarkan dari wajib pajak ke kas daerah pada setiap hari kerja.
4) Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan penerimaan harian PBB- P2 ke fungsi Pelaporan;
5) Fungsi  Pelaporan  merekam  penerimaan  harian  PBB-P2  dalam  laporan ketetapan dan pembayaran
b. Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut/Kolektor
1) Wajib Pajak menyampaikan setoran kepada petugas pemungut/kolektor berdasarkan  SPPT  yang  telah  diterima  oleh  wajib  pajak.  Petugas pemungut/kolektor dapat membuat tanda terima sementara setoran PBB- P2 kepada wajib pajak.
2) Petugas pemungut/kolektor membuat daftar penerimaan harian PBB-P2.
3) Petugas pemungut/kolektor menyampaikan setoran berdasarkan daftar penerimaan harian PBB-P2 ke bendahara penerimaan.
4) Bendahara  penerimaan  melakukan  pencatatan  PBB-P2  yang  telah diterima dari petugas pemungut/kolektor.
5) Bendahara  penerimaan  atau  petugas  di  tempat/loket  pembayaran menyampaikan  SSPD  kepada  petugas  pemungut  berdasarkan  daftar penerimaan harian PBB-P2.
6) Petugas pemungut menyampaikan SSPD yang telah ditandatangani atau diparaf oleh Bendahara Penerimaan ke wajib pajak sebagai bukti bahwa PBB-P2 terhutang telah dilunasi oleh wajib pajak.
7) Bendahara  Penerimaan  menyetorkan  PBB-P2  yang  telah  dibayar  wajib pajak melalui kolektor/petugas pemungut ke kas daerah setiap hari kerja.
8) Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan penerimaan harian PBB- P2 ke Fungsi Pelaporan.
9) Fungsi  Pelaporan  merekam  penerimaan  harian  PBB-P2  melalui kolektor/petugas  pemungut  ke  dalam  laporan  ketetapan  dan pembayaran.
2. Wajib  Pajak  melakukan  pembayaran  langsung  ke  kas  daerah  (Bank  Sumsel Babel), pihak perbankan atau pihak ketiga lainnya dapat dilakukan sepanjang telah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan atau  pihak  ketiga  lainnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Berikut alur pembayaran melalui petugas:
Mekanisme  pembayaran  PBB-P2  melalui  pihak  perbankan  atau  pihak  ketiga lainnya  disesuaikan  dengan  mekanisme  dalam  perjanjian  kerja  sama  antara Pemerintah Daerah dan pihak perbankan atau pihak ketiga lainnya tersebut serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dalam  pengajuan  keberatan  dapat  dilakukan  secara  kolektif.  Pengajuan keberatan  secara  kolektif  juga  memiliki  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi yaitu adalah sebagai berikut :
1. Permohonan diajukan untuk SPPT tahun pajak yang sama, dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak RP. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Permohonan  harus  diajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
3. Surat  permohonan  diajukan  oleh  Kepala  Desa/  Lurah/  Pihak  yang berkepentingan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah;
4. Melampirkan SPPT asli yang diajukan keberatan;
5. Menyampaikan  jumlah  pajak  yang  terutang  menurut  perhitungan  WP disertai  dengan  bukti  pembayaran  dan  alasan  yang  mendukung pengajuan keberatan.
6. Keberatan sendiri diajukan dalam jangka waktu paling lambat pada masa tahun berjalan.

## Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) Jika Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Mengalami Kadaluarsa
Apabila  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak    Terutang)  PBB-P2  wajib  pajak mengalami  kadaluarsa  maka  Daluwarsa  penetapan  PBB  adalah  hapusnya/gugurnya hak negara untuk menetapkan PBB yang terutang karena lampaunya waktu 5 (lima) tahun  sejak  saat  terutangnya  PBB  dan  akan  dikeluarkannya  surat  paksa  atas  PBB-P2 tersebut, termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan dengan pengecualian:
1. Apabila  wajib  pajak    setelah  jangka  waktu  lampaunya  waktu  5  (lima)  tahun tersebut  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  dilakukan mengenai  PBB  yang  penagihannya  telah  daluarsa,    berdasarkan  keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Telah dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Paksaan
3. Adanya pengakuan wajib pajak secara langsung atau tidak langsung, antara lain:
a. Dilakukan pembayaran hutang pajak
b. Diajukan permohonan penundaan pembayaran
c. Diadakan pengangsuran pembayaran
Bapenda Kabupaten Subang melakukan kerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan  dalam  proses  pendaftaran  dan  penyampaian  penyetoran  SPPT  dan disetorkan kembali ke Bapenda dimana Bapenda memiliki representative seorang PDL (Petugas  Dinas  Lapangan)  untuk  ditempatkan  di  masing-masing  Kecamatan  untuk memonitoring  penerimaan  realisasi  PBB-P2  di  tiap  Kecamatan,  PDL  tersebut membawahi  kolektor-kolektor  desasebagai  pemungut  langsung  pajak  PBB-P2  di wilayah desa masing-masing.
Tabel 2 Presentase Pembayaran PBB-P2 KECAMATAN 2019 2020 2021 SUBANG 40,56% 42,65% 44,44% CIJAMBE 34,93% 36,00% 32,23% CIBOGO 23,46% 27,52% 23,15% CIPUNAGARA 28,17% 25,44% 33,61% PAGADEN 36,18% 36,98% 25,70% PAGADEN BARAT 34,81% 39,09% 42,64% KALIJATI 22,49% 25,15% 26,71% DAWUAN 32,00% 37,75% 37,08% PURWADADI 22,51% 16,95% 21,05% CIKAUM 33,20% 28,92% 21,83% COMPRENG 42,13% 44,42% 38,67% PUSAKANEGARA 45,59% 46,61% 38,50%
PUSAKAJAYA 50,03% 42,91% 57,58% PAMANUKAN 39,20% 36,48% 28,31% LEGON KULON 47,46% 47,86% 40,33%
Sumber: BAPENDA Kabupaten Subang, 2022
Berdasarkan  dari  hasil  data  yang  diproleh  diatas,  jumlah  Wajib  Pajak  yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun ke tahun  semakin  meningkat.  Meskipun  ada  beberapa  kecamatan  yang  mengalami penurunan.  Untuk  kecamatan  Subang,  Pagaden  Barat,  dan  Kalijati  mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 kecamatan Cijambe, Cibogo, Cipunagara, Pagaden, Dawuan, Compreng,  Pusakanegara,  dan  Legon  Kulon  mengalami  peningkatan  namun  pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali. Adapun yang mengalami penurunan dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 yaitu kecamatan Cikaum dan Legon Kulon. Peningkatan terjadi karena penagihan sudah mulai diterapkan baik oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah  (BAPENDA)  Kab.  Subang.  Meskipun  pada  kenyataannya  masih  banyak beberapa Wajib Pajak yang menunggak tetapi tidak memberikan dampak besar pada realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diharapkan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Subang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan PBB bagi wajib  pajak  yang  melakukan  penunggakan  pajak  maka  dapat  dianalisis  bahwa  ada pengklasifikasian tagihan pajak PBB kepada wajib pajak yang dimana pihak Bapenda berkolaborasi dengan 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang dalam pencapaian realisasi  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  ada  di  Kabupaten  Subang, Pembagian  kelas  klasifikasi  tersebut  telah  ditetapkan  berdasarkan  nominal  nilai tagihan, yaitu buku 1 dengan nominal Rp.0 s/d Rp.100.000, selanjutnya buku 2 dengan nilai Rp.100.000 s,d Rp.500.000, buku 3 dengan nilai Rp.500.000 s/d Rp.2.000.000., buku 4  dengan  nilai  2.000.000  s/d  5.000.000dan  buku  5  dengan  nominal  5.000.000  s/d  tak terhungga.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  informan  masyarakat  dapat dianalisis  bahwa  masyarakat  mendapatkan  himbauan  dari  pihak  terkait  mengenai jumlah  besaran  piutang  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  terkait,  namun meskipun sudah ada ada himbauan masih banyak saja masyarakat yang kurang akan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak sesuai dengan target.

## Tabel 3
Realisasi dan Anggaran PBB-P2 Kabupaten Subang Tahun Anggaran Realisasi Capaian 2020 71,000,000,000.00  17,040,786,789.00 24% 2021 326.008.650.331 231.681.382.165 71% Sumber: BAPENDA Kabupaten Subang, 2022
Dilihat pada Tabel 3 bahwa penerimaan PBB-P2 Pada Kabupaten Subang pada Tahun 2020 tidak sesuai dengan target yang ditentukan, berdasarkan hasil wawancara pada BAPENDA Kabupaten Subang dijelaskan bahwa penyebab dari tidak tercapainya beberapa target PBB-P2 padalah :
1. Wabah  Pandemi  Covid  –  19  yang  melanda  hampir  seluruh  dunia,  termasuk Indonesia mengakibatkan target PAD pada tahun ini sangat terganggu, karena semua sektor terdampak akibat Covid-19, mengganggu semua jenis retribusi dan semua  jenis  pajak.  Seperti  hotel,  restoran,  tempat  hiburan  ditutup  selama  tiga bulan mulai April sampai dengan Juni dan saat ini aktivitasnya masih terbatas sesuai dengan pelaksanaan new normal Covid – 19
2. Dilakukannya  kebijakan  refocusing  anggaran  oleh  pusat  untuk  dialihkan  ke dalam  sektor  kesehatan  dan  sosial  mengakibatkan  terhapusnya  beberapa program  dan  kegiatan  yang  mendukung  pencapaian  pendapatan  diantaranya kegiatan sosialisasi peraturan dan regulasi pajak daerah / retribusi daerah dan beberapa kegiatan lainnya.
3. Tidak dilakukannya revisi target PAD walaupun dalam masa Pandemi Covid – 19 di triwulan II.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dapat dianalisis bahwa banyak upaya yang dilakukan oleh pihak Bapenda dalam peningkatan realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  diantaranya  yaitu  memberikan himbauan  berupa  surat  secara  tertulis  maupun  secara  tidak  tertulis  via  media komunikasi,  namun  meskipun  sudah  ada  himbauan  masih  banyak  masyarakat  yang kurang akan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  maka  disimpulkan Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Subang  Wajib  Pajak mendapatkan  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak    Terutang),  setelah  itu  Wajib  Pajak melakukan pembayaran melalui outlet yang sudah ditentukan seperti Kantor POS, Bank BJB, Alfamart dan lain-lain. Apabila Wajib Pajak sudah melalukan pembayaran maka Wajib Pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Apabila wajib pajak Lalu  keberatan  dalam  PBB-P2  apabila  terdapat  perbedaan  penafsiran  peraturan perundang-undangan tentang PBB-P2, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kemudahan dalam mekanisme pembayaran PBB-P2 Pada Kabupaten Subang dirasakan oleh wajib pajak Kabupaten Subang dengan melihat  adanya  jumlah  Wajib  Pajak  yang  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat. Peningkatan terjadi karena penagihan sudah mulai diterapkan baik oleh Kantor Badan Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kab.  Subang.  Meskipun  pada  kenyataannya  masih banyak beberapa Wajib Pajak yang menunggak dalam pembayaran PBB-P2.

## Referensi
The Liang Gie. 2019. AdministrasiPerkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty
Alma  H.  Buchari,  (2018),  Manajemen  Pemasaran  dan  Pemasaran  Jasa.  Bandung  : Alfabeta.
Andriani, A., & Afriansyah, H. (2021). Teori Dalam Pengambilan Keputusan. Jakarta:
Kencana.
B.F. Pasaribu, Rownlad . (2017). Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan. Depok: Universitas Gundarma.
Bestari ,S,R. & Siahaan,P.P. (2018). Jurnal program studi pendidikan dokter hubungan
tingkat  pengetahuan  dan  perilaku  mahasiswa  tentang  PSN  DBD  terhadap keberadaan  jentik  aedes  aegypti.  Surakarta:  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Resmi, Siti. (2018). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Descartes,  René.  (2018).  Discourse  on  Method,  and  Metaphysical  Meditations. Diterjemahkan oleh G.B. Rawlings. London: The Walter Scott Publisihing, 1901. Accessed
December
22,
2013.
http://archive.org/details/ discourseonmet00desc.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Siagian Sondang, 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Bumi Aksara. irra Chrisyanti Dewi., 2018, Pengantar Ilmu Administrasi, PT.Prestasi Pustaka, Jakarta. Undang-Undang Nomor 10, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
PERDA  Nomor  8  Tahun  2008  mengenai  Pengelolaan  Pendapatan  daerah  Kabupaten Subang.