## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN PERUSAHAAN BERBASIS ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
RM. Hasbi Pratama Arya Agung *) hasbipratama2@gmail.com
(Diterima 19 Januari 2021, disetujui 05 Februari 2021)

## ABSTRACT
Development growth is characterized by the growing economy in Indonesia with the advancement  of  technology  that  demands  every  company  must  follow  the development  of  the  Times.  This  should  be  based  on  the  legality  of  a  company  by making  permits  to  facilitate  the  process  of  the  company's  activities.  In  an  effort  to follow  the  technological  developments,  the  Government  issued  an  electronic-based licensing system to facilitate licensing management process. The research methods used  in  this  journal  are  descriptive  analytical  in  order  to  obtain  a  description  of  the prevailing  laws  and  regulations  attributed  to  the  legal  theories  and  practices  of positive  law  enforcement.  The  approach  used  in  this  study  is  normative  juridical, where the authors examine primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the  discussion  above,  there  is  a  conclusion  that  the  protection  of  personal  data  on Online Single Submission has not clearly set regarding the legal protection guarantee on personal and non-individual data and  the consequences of the law arising  in the absence  of  such  data  protection  guarantee  that  the  day  of  leakage  of  personal  or non-individual data will occur.
Keywords: Company; Electronic; Licensing; Personal Data.
*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Pertumbuhan pembangunan ditandai dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia dengan  kemajuan  teknologi  yang  menuntut  setiap  perusahaan  harus  mengikuti perkembangan  Zaman.  Hal ini  harus  didasarkan  pada  legalitas  sebuah  perusahaan dengan  membuat  izin  untuk  mempermudah  proses  kegiatan  perusahaan.  Dalam upaya  mengikuti  perkembangan  teknologi  tersebut,  Pemerintah  mengeluarkan sistem  perizinan  berbasis  elektronik  untuk  mempermudah  proses  pengurusan perizinan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  berdeskriptif  analitis untuk  mendapatkan  deskripsi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  yang  dikaitkan dengan  teori  hukum  dan  praktik  penegakan  hukum  positif.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  di  mana  penulis  memeriksa materi  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.    Berdasarkan  pembahasan  di  atas, terdapat  kesimpulan  bahwa  perlindungan  data  pribadi  atas  Penyampaian  Single Online belum secara jelas menetapkan mengenai jaminan perlindungan hukum atas data  pribadi  dan  non-individu  serta  konsekuensi  hukum  yang  timbul  dengan  tidak adanya jaminan perlindungan data tersebut bahwa hari kebocoran data pribadi atau non-individu akan terjadi.
Kata Kunci: Data Pribadi; Elektronik; Perizinan; Perusahaan

## I. Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  kegiatan  bisnis  di  Indonesia,  membuat  banyak kalangan  pengusaha  tidak  lagi  bertindak  sendiri  dalam  menjalankan  usahanya, melainkan  mereka  bersama-sama  mendirikan  persekutuan-persekutuan  atau perseroan-perseroan diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan  komanditer,  perseroan  terbatas,  dan  koperasi  (Kansil,  2008:  68). Bentuk-bentuk  tersebut  adalah  badan  usaha,  yaitu  tempat  atau  wadah kerjasama diantara orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Djatmiko, 1996:  38).  Salah  satu  hal  penting  dengan  menjalankan  suatu  badan  usaha adalah perizinan dan legalitas dari badan usaha tersebut.
Perizinan  dan  legalitas  memiliki  konsep  yang  berbeda.  Konsep  dasar perizinan  adalah  untuk  mengendalikan  setiap  kegiatan  atau  perilaku  individua tau  kolektivitas  yang  sifatnya  preventif.  Di  dalam  kamus  istilah  hukum,  izin ( vergunning ) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk  perbuatan  yang  pada  umumnya  memerlukan  pengawasan  khusus,  tetapi yang  pada  umumnya  tidaklah  dianggap  sebagai  hal-hal  yang  sama  sekali  tidak dikehendaki (Ridwan, 2006: 198). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa  berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  untuk  membolehkan melakukan  Tindakan  atau  perbuatan  tertentu  yang  secara  umum  dilarang, dengan diberikannya izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya
untuk  melakukan  Tindakan-tindakan  tertentu  yang  sebenarnya  dilarang  demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan pengawasan.
Perizinan  adalah  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan bersifat  pengendalian  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Perizinan  dapat  berbentuk  pendaftaran, rekomendasi,  sertifikasi,  penentuan  kuota,  dan  izin  untuk  melakukan  suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau  seseorang  sebelum  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  suatu  kegiatan atau tindakan (Sutedi, 2017: 168).
Menurut Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib  Daftar  Perusahaan,  Pengertian  Perusahaan  adalah  setiap  bentuk  usaha yang tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang  bertujuan  memperoleh  keuntungan (laba);  Sedangkan  Badan  Usaha  menurut  KBBI  serta  Pasal  1  ayat  3  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Keempat  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan  lainnya,  badan  usaha  milik  negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan  bentuk  usaha  tetap;  dari pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwasanya  Perbedaan  Perusahaan dengan  Badan  Usaha  adalah  apabila  badan  usaha  menggunakan  aspek-aspek hukum  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  yaitu  untuk  memperoleh  barang dan  jasa, sedangkan  untuk  perusahaan  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan  badan  usaha tersebut.
Sedangkan  legalitas  suatu  perusahaan  merupakan  jati  diri  yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh negara dan  masyarakat  pada  umumnya.  Dengan  kata  lain,  legalitas  perusahaan  harus sah  menurut  undang-undang  dan  peraturan,  dimana  perusahaan  tersebut dilindungi  atau  dipayungi  dengan  berbagai  dokumen  hingga  sah  dimata  hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Sidablok, 2012: 3).
Legalitas  itu  sendiri  berwujud  pada  kepemilikan  izin  suatu  badan  usaha dalam  menjalankan  usahanya.  Dengan  mempunyai  perizinan  yang  sesuai dengan bidang usahanya tersebut, maka suatu badan usaha tidak perlu khawatir untuk  menjalankan  aktifitas  bisnisnya.  Untuk  mendapatkan  legalitas  tersebut, suatu  badan  usaha  harus  melakukan  sejumlah  prosedur  yang  telah  ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Perusahaan  selalu  terhubung  dengan  pihak  ketiga  dan  ingin  melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (" te goeder trouw "). Arti legalitas suatu perusahaan  dalam  kegiatan  bisnis  merupakan  jati  diri  yang  melegalkan  atau mengesahkan  suatu  perusahaan  sehingga  diakui  oleh  masyarakat  (Mulhadi, 2010:  43).  Suatu  badan  usaha  memerlukan  adanya  legalitas  yang  merupakan sumber  informasi  resmi  untuk  semua  pihak  yang  berkepentingan  mengenai identitas  dan  hal-hal  yang  menyangkut  dunia  usaha  dan  badan  usaha  yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
Legalitas  tersebut  akan  mendatangkan  sejumlah  manfaat,  sehingga sangat  penting  bagi  setiap  badan  usaha  untuk  memiliki  legalitas  dalam menjalankan  usaha  sesuai  dengan  bidangnya  tersebut.  Namun  legalitas  ini kerap  kali  menemui  hambatan,  salah  satunya  yaitu  pengurusan  perizinan  yang lazimnya  memakan  waktu  yang  sangat  lama  dan  dapat  menghambat  roda perekonomian.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  berbasis  digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan.
Kemajuan  teknologi  serta  peningkatan  pembangunan  nasional  pada umumnya  yang  menyebabkan  berkembangnya  dunia  usaha  khususnya  pada kegiatan  perekonomian  nasional.  Kemajuan  ini  mengikuti  perkembangan  jaman yang  terus  menerus  mengalami  perubahan  setiap  tahunnya  yang  mana  hal  ini mengubah  cara  masyarakat  dalam  menjalankan  bisnis  dan/atau  melakukan transaksi  baik  untuk  kepentingan  perseorangan  maupun  kepentingan  non perseorangan.  Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan “ e-transaction ”, “ e-commerce ” dan “ e-business ”.  Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital, hal ini menuntut hukum yang mengatur kegiatan  tersebut  dapat  mengikuti  atau  bahkan  mengantisipasi  perkembangan ke Era Ekonomi Digital.
Salah  satu  langkah  pemerintah  dengan  mengeluarkan  sebuah  produk hukum  yang  mengikuti  perkembangan  era  digital  saat  ini,  yaitu  dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengurusan  perizinan  ini  sangat  praktis  serta  memudahkan  para  pelaku  usaha khususnya  badan  usaha  untuk  mengurus  legalitas  agar  dapat  menjalankan usahanya  secara  maksimal.  Hal  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan kepada  pelaku  usaha  agar  lebih  antusias  dalam  mengurus  perizinan,  sehingga dengan  semakin  banyaknya  masyarakat  pelaku  usaha  yang  mengurus  izin, maka  akan  semakin  mudah  juga  upaya  pengawasan  pemerintah  agar  suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online  Single Submission (OSS)  adalah  Perizinan  Berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga OSS  untuk  dan  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tetapi  program  pengurusan  perizinan  yang  terintegrasi  secara  elektronik  ini bukan  tanpa  hambatan,  perlu  kiranya  memperhatikan  beberapa  celah  yang mungkin  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Salah satu  hal  penting  terkait  OSS  yang  rentan  untuk  disalahgunakan  adalah  data badan  usaha  termasuk  data  pribadi  pengurus  dan  pemegang  saham  yang diharuskan  diunggah  sebagai  bagian  dari  persyaratan  pengurusan  perizinan suatu  badan  usaha  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum.  Hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  adalah  bagaimana  apabila  data pribadi yang diunggah tersebut disalahgunakan dan bagaimana pertanggungjawaban  Lembaga  OSS  dalam  melindungi  data  pribadi  yang diunggah dalam website -nya.
Tak  jarang  dalam  era  ekonomi  digital  melibatkan  data  pribadi perseorangan  yang  mana  hal  ini  bertujuan  untuk  menunjang  kepentingan transaksi  elektronik  seperti  melampirkan  KTP,  NPWP  dan  lain  sebagainya, namun  ketentuan  hukum  terkait  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  sampai saat ini  masih  bersifat parsial  dan  sektoral  (Sinta  Dewi:  2018).  Rasa  keamanan atas data pribadi yang diunggah dalam suatu dalam perkembangan era ekonomi digital ini haruslah dilandasi dengan payung hukum serta legalitas tersendiri dari
suatu  badan  usaha  dalam  menciptakan  perekonomian  yang  sehat  serta terselenggaranya  ketertiban  hukum  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  penulis sangat  tertarik  untuk  melihat  bagaimana  pengaturan  perlindungan  data  pribadi oleh  Lembaga  OSS  serta  apakah  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari perlindungan data pribadi tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditentukan  dua  permasalahan  pokok  yang  akan  dikaji  dalam  penulisan ini  yaitu: Bagaimana  pengaturan  Perizinan  Perusahaan  Melalui  sistem  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau  OSS  ( Online  Single  Submission ) serta  bagaimanakah  perlindungan  data  pribadi  Dalam  Proses  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ( Online Single Submission ).
Penelitian ini  memiliki  tujuan  guna  mengkaji  mengenai  perlindungan  data pribadi  oleh  Lembaga  OSS  serta  menganalisis  akibat  hukum  yang  ditimbulkan atas perlindungan data pribadi tersebut.
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif  yang  membahas  terkait  doktrin-doktrin  serta  asas-asas  dalam  ilmu hukum didukung dengan spesifikasi penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan  dalam  penulisan ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  analisis data  yang  didasarkan  kepada peraturan-peraturan  yang  berlaku  sebagai  norma hukum positif dan data-data lainnya yang kemudian diolah dan diuraikan secara deskriptif  sehingga  dapat  menjawab  permasalahan-permasalahan  berdasarkan fakta.  Fakta  tersebut  kemudian  dihubungkan  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dikaji,  dianalisis,  dan  ditarik  kesimpulan  yang  dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada (Amirudin dan Zainal, 2003: 25).  Dalam penelitian ini, Penulis menggambarkan dan menganalisis hubungan antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori-teori  hukum dan  praktik  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan mengenai  perlindungan  data  pribadi  dalam  proses  pengurusan  perizinan perusahaan berbasis elektronik Online Single Submission (OSS).

## II.  Pembahasan
2.1. Perizinan Perusahaan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ( Online Single Submission )
Berbagai  permasalahan  dihadapi  dalam  sistem  perizinan  di Indonesia  dewasa  ini  salah  satunya  adalah  dimana  satu  kegiatan  yang
dilakukan  oleh  seseorang/badan hukum  memerlukan izin  secara  terpisah- pisah  dengan  instansi  yang  mengeluarkan  izin  berbeda-beda  pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.  Sebagai  contoh  pengusaha  yang  bermaksud  mendirikan kegiatan  usaha  tertentu  lazimnya  memerlukan  berbagai  perizinan, diantaranya: izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan  limbah  cair  yang  kesemuanya  merupakan  wewenang  dari instansi  yang  berbeda.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  prosedur  perizinan  di Indonesia  umumnya  bersifat sektoral  sentries (Siti  Sundari  Rangkuti, 2000:143).
Sejarah  pengaturan  izin  di  Indonesia  diawali  dengan  pengaturan masalah  perizinan  yang  diatur  didalam Hinder  Ordonantie (HO)  atau disebut  dengan  Ordonansi  Gangguan  Stb.  1926  No.226  dengan  judul Niuwe  Bepalingen  motrent  het  Oprichten  van  Inrichtingen,  welke  Gevaar, Schade  of  Hinder  Kunnen  Veroorzaken yang  mulai  berlaku  tanggal  1 Agustus 1926, diubah dan ditambah dengan Stb. 1927  No.449, Stb. 1940 No.14 dan 450 (Siti Sundari Rangkuti, 2000:143).
Dalam perkembangannya, pengaturan perizinan ternyata menemukan  berbagai  macam  perizinan  yang  berdiri  sendiri-sendiri. Namun  sebelumnya  definisi  dari  Perizinan  itu  sendiri  adalah  pemberian legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku  usaha/kegiatan  tertentu,  baik dalam  bentuk  izin  maupun  tanda  daftar  usaha.  Izin  ialah  salah  satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan  tingkah  laku  para  warga  (Hadjon,  1993:  2).  Selanjutnya perizinan ini terbagi kedalam beberapa bagian, salah satu bentuk perizinan yang paling penting yang wajib dimiliki suatu badan usaha adalah sebuah Surat Izin Usaha.
Surat  Izin  Usaha  pada  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan perdagangan dikenal dengan nama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu  surat  izin  yang  diberikan  oleh  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk kepada  pengusaha  untuk  melaksanakan  kegiatan  usaha  perdagangan secara  sah,  baik  itu  perusahaan  kecil,  perusahaan  menengah,  apalagi perusahaan  besar,  terkecuali  perusahaan  kecil  perorangan.  Permohonan ijin  mendirikan  usaha  ini  tidak  hanya  bagi  badan  usaha  yang  melakukan
perdagangan lintas batas dan usaha yang berskala besar, tetapi juga bagi badan usaha regional dan berskala kecil. Dalam usaha perdagangan besar yang  melampaui  batas  area  negara  maupun  usaha  perdagangan  kecil, SIUP ini wajib diurus sebelum pengusaha melakukan kegiatannya. Tujuan memiliki  SIUP  ini  adalah  agar  usaha  perdagangan  mendapat  legalisasi oleh  pemerintah,  sehingga  tidak  banyak  mendapat  masalah  dikemudian hari (Anis Setyaningrum, Abdul Hakim, Sukanto: 927-933).
Terkait SIUP yang merupakan bagian dari perizinan badan usaha ini dilandasi  dengan  payung  hukum  yaitu  Peraturan  Menteri  Perdagangan (Permendag)  Nomor  46/M-DAG/PER/9/2009  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  36/M-DAG/PER/9/2007  Tentang Penerbitan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  serta  Peraturan  Menteri Perdagangan.  Hal  yang  paling  mencolok  dan  signifikan  dari  perubahan atas  peraturan  terdahulu  tersebut  dianggap  membawa  angin  segar  bagi perusahaan, yaitu jangka waktu berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi  selama  badan  usaha  melakukan  kegiatan  usaha  yang  tercantum didalam SIUP tersebut.
Dari kedua izin yang telah disebutkan diatas, masih terdapat banyak lagi  perizinan lain  yang  perlu  kita  ketahui  bergantung  kepada  jenis  usaha yang  dilakukan  badan  usaha  tersebut.  Namun  beberapa  perizinan  yang wajib dimiliki oleh suatu badan usaha diantaranya:
1.  Surat Keterangan Domisili Usaha
2.  Izin Prinsip
3.  Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
4.  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
5.  Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) & Tanda Daftar Indsutri (TDI)
7. Hinder Ordonantie (HO)/ Izin Gangguan
8.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Namun  seluruh  perizinan  tersebut  diatas,  ada  yang  telah dihapuskan/tidak  dianggap  berlaku  lagi,  hal  ini  dengan  landasan harmonisasi peraturan yang selama ini dianggap menjadi hambatan dalam proses  perizinan  bagi  badan  usaha  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Surat Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  503/6491/SJ  Tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  di  Daerah dengan  mempertimbangkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penetapan  Izin  Gangguan  di  Daerah Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  27  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penetapan  Izin Gangguan  di  Daerah  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2018 Tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi,  dan  Peningkatan Kemudahan  Berusaha  di  Daerah.  Izin-izin  yang  dihapuskan  tersebut antara  lain  adalah Hinder  Ordonantie (HO)/  Izin  Gangguan,  Surat  Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Prinsip.
Selain  itu  juga,  dalam  rangka  mendukung  penerapan  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2018  tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan Korupsi dan peningkatan kemudahan berusaha di daerah, pemerintah juga memberikan  kemudahan  dalam  pengurusan  perizinan  perusahaan  yang selama  ini  dikenal  memakan  waktu  yang  sangat  lama.  Oleh  karena  itu, pemerintah  mengeluarkan  sebuah  kebijakan  melalui  sistem  perizinan berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  atau  OSS  ( Online  Single Submission ) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang terintegrasi  dengan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut  PP  24/2018),  Presiden  Joko  Widodo  selaku  kepala  pemerintahan tertinggi  memaksa  pemerintah  daerah  untuk  segera  menyelenggarakan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  atau online  single submission (OSS). (Aditya, Sistem Perizinan  Online Tunggal, Jokowi: Kita
Paksa (cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem- perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa ).
Hal ini dimaksudkan agar mengejar ketertinggalan negara Indonesia dari  negara-negara  lain  dalam  hal  kemudahan  layanan  perizinan
terintegrasi secara elektronik serta percepatan pembangunan perekonomian  dengan  harapan  untuk  mempermudah  proses  perizinan berusaha bagi para badan usaha di Indonesia.
Pasca  berlakunya  OSS  dalam  rangka  menunjang ease  of  doing business (EODB)  ternyata  berkorelasi  secara  signifikan  dalam  menaikkan peringkat  kemudahan  perizinan  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  yang dilansir Bank Dunia dengan berlakunya OSS indicator starting a business , naik  10  peringkat  dari  144  menjadi  134.  Sekalipun  peringkat  EODB Indonesia  dalam  laporan Doing  Business 2019  turun  dari  peringkat  72 menjadi  peringkat  73,  namun  indeks  EODB  Indonesia  naik  1,42  menjadi 67,96  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  (Prima  Wirayani, Ease  of  Doing Business RI Turun, Ini Penjelasan Bank Dunia , (cnbcindonesia.com, 2018) diakses  dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4- 40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia ).
Dengan  diundangkannya  PP  24/2018  tentunya  mengubah  secara mendasar  sistem  penerbitan  izin  di  Indonesia.  OSS  dimaksudkan  untuk mempermudah  pelaku  usaha  mendapatkan  legalitas.  Pemangkasan prosedur  yang  lama  dimana  pada  mulanya  pemohon  izin  memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, kini melalui OSS  para  pelaku  usaha  diberikan  kemudahan  informasi  dan  kejelasan prosedur  dalam  berbagai  tahap.  Dengan  ini  pun  bentuk-bentuk  perizinan menjadi  terintegrasi  dengan  beberapa  instrumen  Pemerintahan  Daerah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk  membantu  proses  pengajuan  pengaduan  dan  perizinan  untuk selanjutnya  dilakukan  proses  penindakan  yang  dilakukan  oleh  peran pengambil  keputusan,  aplikasi website OSS  ini  menyediakan  informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah,  data  perizinan  daerah,  dan  lain-lain.  Dalam  penjelasan  Pasal  1 Angka  5  PP  24/2018  mendefinisikan  bahwa  OSS  sebagai  perizinan berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha  melalui  sistem  elektronik  yang  terintegrasi.  Catatan  penting  dalam
penerbitan  perizinan  berusaha  bahwa  meskipun  izin  usaha  sudah diterbitkan  para  pelaku  usaha  tidak  berarti  dapat  langsung  beroperasi. Pelaku  usaha  harus  memperoleh  izin  operasional  dan/atau  izin  komersial terlebih  dahulu  sebagai  syarat-syarat  dalam  pemenuhan  komitmen  dalam izin operasional/izin komersial tersebut.
2.2. Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Proses  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ( Online Single Submission )
Hukum  perlindungan  data  pribadi  berkembang  sejatinya  bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi  (Djafar:  4).  Didalam  penulisan  ini  setelah  sebelumnya membahas  mengenai  bagaimana  Proses  didalam  memperoleh  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elekronik  melalui  OSS,  maka  penulis merasa  perlu  diperhatikan  terkait  dengan  jaminan  dan/atau  kepastian hukum  perlindungan  data  pribadi  sebuah  badan  usaha  yang  memberikan data nya tersebut kepada Lembaga OSS.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  karena  bentuk  perizinan ini  berbasis elektronik  maka  kita  perlu  memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  19 tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (untuk  selanjutnya disebut  UU  ITE)  yang  memberikan  kepastian  hukum  atas  transaksi berbasis  elektronik.  Didalam  Pasal  3  UU  ITE,  yang  mana  kandungan  isi pasal  tersebut  memberikan  pemahaman  terkait  dengan  Asas  dan  Tujuan yang  mana  pasal  ters ebut  menyebutkan  “Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan  berdasarkan  asas kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  iktikad  baik,  dan  kebebasan memilih  teknologi  atau  netral  teknologi”.  Apabila  kita  hubungkan  dengan pembahasan terkait OSS serta perlindungan data pribadi maka Asas yang memenuhi  permasalahan  tersebut  adalah  Asas  Kepastian  Hukum  dan Asas Kehati-hatian.
Dalam  UU  ITE  pun  telah  mengatur  secara  eksplisit  terkait  dengan perlindungan  data  pribadi  sebagaimana  tercantum  didalam  Pasal  26  ayat (1).  Dalam  pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  perlindungan  data  pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi ( privacy rights ). Hak Pribadi mengandung pengertian:
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan
c.  Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Selain  itu  pun,  UU  ITE  memberikan  pengaturan  terkait  data  pribadi didalam  Pasal  40  ayat  (5)  UU  ITE  yaitu  Instansi  atau  institusi  lain  selain diatur  pada  ayat  (3)  membuat  Dokumen  Elektronik  dan  rekam  cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. Apabila  melihat  pengaturan  Pasal  40  ayat  (5)  tersebut,  terdapat  istilah “Instansi”  yang  dapat  berarti  bahwasanya  Lembaga  OSS  merupakan instansi  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  berdasarkan  kepada  PP  24/2018, sehingga  Lembaga  OSS  berkewajiban  untuk  melindungi  data  pribadi pelaku  usaha  dan/atau  Badan  Usaha  yang  memberikan  data-data pribadinya  kepada  Lembaga  OSS  untuk  memperoleh  sebuah  perizinan dan legalitas tertentu.
Namun  apabila  melihat  ketentuan  didalam  PP  24/2018,  sangat disayangkan  bahwasanya  PP  tersebut  tidak  mengatur  dan/atau memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  usaha  dan/atau badan  usaha  tertentu  yang  memberikan  data-data  pribadinya  untuk keperluan  tertentu  kepada  Lembaga  OSS.  Bentuk  Perizinan  berusaha yang  terintegrasi  secara  elektronik  tersebut  tidak  memuat  ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana ditentukan didalam UU ITE. Hal ini menimbulkan  adanya  ketidakpastian  hukum  terkait  perlindungan  data pribadi  pelaku  usaha  dan/atau  badan  usaha  yang  menggunakan  OSS untuk membuat sebuah perizinan dan legalitas tertentu.
Tentu  saja  hal  ini  yang  perlu  kita  cermati  bersama,  bahwa  didalam pengaturan  pokok  terkait  perlindungan  data  pribadi  yang  merupakan preambule dari  PP  24/2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik,  tetapi  pada  faktanya  dalam  pengaturan tersebut  penulis  tidak  menemukan  kewajiban  lembaga  OSS  guna memberikan  perlindungan  data  pribadi.  Hal  tersebut  akan  berakibat terjadinya  kebocoran  data  dan  tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi
pengguna  Pelayanan  Perizinan  terintergrasi  secara  elektronik  tersebut melalui OSS.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan  perizinan  yang  teritegrasi  secara  elektronik  melalui  sebuah  produk hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah  melalui  PP  24/2018,  masih  perlu  ditinjau kembali dikarenakan masih adanya ketidaksiapan stake holder yaitu pemerintah daerah tertentu yang masih mengandalkan pelayanan perizinan secara manual, sehingga  terjadi  ketidak  selarasan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah. Tetapi  patut  diapresiasi  terkiat  dengan  keberanian  pemerintah  guna mengintegrasikan layanan perizinan secara elektronik dengan kemudahan akses serta adanya transparansi pelayanan perizinan dan menghindarkan dari oknum- oknum  yang  selama  ini  memanfaatkan  pengurusan  perizinan  sebagai  suatu  hal yang bertentangan dengan hukum.
Terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  dari  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  melalui  OSS,  hal  menarik  yang  dapat dilihat  adalah  tidak  adanya  jaminan  perlindungan  data  pribadi  dari  Lembaga OSS, dikarenakan PP 24/2018 tidak mengatur terkait perlindungan data pribadi, sehingga  dapat  menimbulkan  kebocoran  data  yang  dikhawatirkan  dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
H,  Adolf  &  Chandrawulan,  A.  A.  2015. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa Penanaman Modal . Bandung: CV Keni Media. Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan . Surabaya: Yuridika. Kansil.  C.S.T.  2008. Pokok-Pokok  Pengetahuan  Hukum  Dagang  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Mulhadi.  2010. Hukum  Perusahaan:  Bentuk  Badan-Badan  Usaha  di  Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sidabalok,  Janes.  2012. Hukum  Perusahaan:  Analisis  Terhadap  Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia , Bandung: CV.Nuansa Aulia.
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika.

## B.  Jurnal & Sumber Lainnya
Anis  Setyaningrum,  Abdul  Hakim,  Sukanto, Kefektifan  Pemberlakuan  Surat  Ijin Usaha  Perdagangan  (SIUP)  Bagi  Pemberdayaan  Usaha  Kecil  (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan) , Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 5 hlm. 927-933 diakses dari https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/07/SE- MDN-Penyelenggaraan-Perizinan-dan-Non-Perizinan-SKDU-HO-SITU- Bup-Walkot.pdf pada tanggal 30 November 2020 Pukul 23.00 WIB.
Afriana,  A.,  &  Chandrawulan,  A.  A.  (2019).  Menakar  Penyelesaian  Gugatan Sederhana di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1). Arya  Aditya, Sistem  Perizinan  Online  Tunggal,  Jokowi:  Kita  Paksa
(cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem- perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa  pada  tanggal  30  November 2020 Pukul 14.00 WIB.
Fakhriah, E. L. (2016). Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri. Sosiohumaniora, 18(2).
Prima  Wirayani, Ease  of  Doing  Business  RI  Turun,  Ini  Penjelasan  Bank  Dunia , (cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of- doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia pada tanggal 30
November 2020 Pukul 14.00 WIB.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.