Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 472-477| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3983.472-477

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI) KASUS PENGADILAN NEGERI KENDAL
Pande Komang Satya Parama Hamsa, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia pandesatya5@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Pemerkosaan adalah sebuah criminal yang berat lantaran merugikan korbannya, Mengganggu masa depan, dan menyebabkan  pengaruh  yang  sangat  jelek  bagi  korban  bahkan  hingga  terjadinya  kematian.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengungkap sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian.  Metode  yg  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  kasus  dan perundang-undangan. Sumber bahan  hukum  yang digunakan berupa sumber hukum sekunder dan primer  yang kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  pelaku  melanggar  ketentuan pasal  285  ,  288  ayat  (3),  359,  291  ayat  (2)  kitab  undang-undang  hukum  pidana,  pasal  76D  dan  81  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  atas  perubahan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  mengenai Perlindungan  Anak,  dan  melanggar  ketentuan  pasal  71  undang-undang  No.  11  tahun  2012  mengenai  Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menghukum terdakwa dengan sanksi penjara selama 4 tahun.
Kata Kunci : Kematian, Pemerkosaan, Pidana, Studi Kasus

## Abstract
Rape is a serious crime because it harms the victim, disturbs the future, and causes a very bad influence on the victim, even death. The purpose of  this study is to reveal  the criminal sanctions against the crime of  rape that causes death and the judge's considerations in deciding the crime of rape that causes death. The method used in this research is normative research with a case and legislation approach. Sources of legal materials used in the form  of  secondary  and  primary  legal  sources  which  are  then  analyzed  descriptively.  The  results  of  the  study revealed that the perpetrator violated the provisions of Article 285 , 288 paragraph (3), 359, 291 paragraph (2) of the Criminal Code, Article 76D and 81 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 on amendments to the Law. Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and violates the provisions of Article 71 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The judge sentenced the defendant to 4 years in prison. Keywords: Death, Rape, Criminal, Case Study

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  Hukum  yang  menjamin  pemenuhan  hak  dan  keadilan  rakyat  bagi negaranya. Salah satu jenis dari hak tadi yaitu adalah Hak-Hak Asasi Manusia, dimana disebut HAM. HAM  merupakan  suatu  hak  dasar  seseorang  yang  paling  utama  melekat  di  dalam  badan  seseorang semenjak  seorang  dilahirkan  sebagai  anugerah  ciptaan  Tuhan.  Dewasa  ini  masalah-masalah  aturan terkait HAM yaitu suatu masalah yang sering dibicarakan atau sering sebagai perhatian publik.
Peristiwa di dalam menegakan  aturan hukum kepada  tersangka pelecehan seksual yang mana tersangka menyebabkan terjadinya korban pelecehan seksual, dimana dalam kasus ini. selalu menjadi kasus  yang  sangat  perlu  untuk  dicermati.  Hukuman-hukuman  bagi  tersangka  pelecehan  seksual, dimana  dalam  kasus  ini  rasa  keadilan  bagi  korban  pelecehan  seksual  tidak  memiliki  rasa  keadilan bagi  korban  pelecehan  seksual,  kerabat  korban  atau  warga  yang  menaruh  rasa  kasihan  kepada korban.
Peristiwa  tindak  pidana  pelecehan  seksual  bagi  tersangka  akan  diberikan  sanksi  yang  tegas, yang rencananya diperberat hukuman kepada tersangka pelecehan  seksual  berupa  sanksi  mati,  oleh karena  itu  perlu  kita  ketahui  bersama sejauh  mana  korban  dapat  mendapatkan  keadilan  dari  aturan hukum  yang  berlaku  saat  ini  yang  mana  diperlukan  baginya.  Dalam  hal  ini  perlindungan  dan keadilan  kepada  korban  pelecehan  seksual  sanggup  disimpulkan  sebagai  keamanan  dan  keadilan
baginya  untuk  mendapatkan  agunan  aturan  hukum  dari  deritaan  yang  menimpanya  serta  depresi baginya yang menjadi korban pelecehan seksual (Arief, 2001) .
Korban pelecehan seksual ialah mereka yang merasakan penderitaan jasmani dan rohani yang memberikan efek dari sebuah perilakunya sendiri maupun perilaku orang lain, semestinya  keinginan mendapatkan  rasa  keadilan  adalah  sebuah  kepentingan  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain  yang bertentangan  dengan  penggunaan  HAM  yang  dirugikan (Arif,  1993) .  Penerapan  sanksi  pidana terhadap pelaku kejahatan sudah merupakan cara terbaik untuk menegakan keadilan. Aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan terhadap korban yang menjadi korban kejahatn yang tidak hanya dapat menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis (Novitasari et al., 2020) . Dampak  dari  sebuah  kejahatan  menyebabkan  korban/objek  dan  depresi.  Depresi menjadikan seorang takut serta merasakan penderitaan terlebih sang korban sendiri, maupun sang pihak lain secara tidak langsung (Sahetapy, 1987) . Menurut Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana,  sebuah  kejahatan dalam  bentuk  pelecehan  seksual  ini  diatur  dalam  Pasal  285  kitab  undang-undang  hukum  pidana. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
Setiap  seseorang  yang  melakukan  sebuah  kejahatan  atau  kriminal  disamping  terdapat  pelaku serta menimbulkan  atau  menyebabkan adanya korban. Dimana korban timbul dari sebuah kejahatan pelecehan seksual ataupun saksi yang ikut serta melihat kejadiaan tersebut dilakukan tersangka dalam aksi kejahatan ialah  korban  ataupun saksi, saksi ialah  yang  mana  ikut  serta  menyaksikan  suatu  aksi kejahatan  dan  dapat  menolong,  memastikan  kepentingan  dalam  suatu  kejahatan.  Adanya  kasus  ini tentunya  terjadi  karena  faktor  internal  dan  eksternal,  faktor  internal  ini  meliputi  faktor  agama, pendidikan,  pergaulan,  lingkungan  serta  faktor  ekonomi.  Lalu  faktor  eksternal  meliputi  faktor korban,  faktor  ekonomi  seta  faktor  penggunaan  narkotika  atau  minuman  keras (Nurdiana  &  Arifin, 2019) .
Ketika korban menjadi objek di dalam peristiwa berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Korban ialah objek  yang merasakan derita  didalam  suatu  insiden  kejadian  tersebut. Dalam hal ini, Ketika objek pelecehan seksual yang merasakan penderitaan dari efek tindak kejahatan serta dialaminya. Maka diperlukannya untuk mengetahui rasa keadilan sampai sejauh manakah objek kejahatan dapat memperoleh keamanan aturan hukum yang berlaku sesuai  yang diperlukan baginya. Pemerkosaan  adalah  bentuk  kriminal  yang  sangat  berat  karena  menimbulkan  depresi  objeknya, mengganggu  perilakunya,  serta  menyebabkan  dampak  yang  sangat-sangat  tidak  bagus  bagi  objek tindak  kejahatan  dimana  hingga  menyebabkan  sampai  terjadinya  kematian.  Biasanya  kepada  objek maupun  kerabat  objek  tidak  berani  dan  takut  untuk  melaporkan  kepada  pihak  berwenang  ataupun menceritakan  kepada  orang  lain.  Yang  mana  menjadi  pokok  konflik  ini  adalah  sebuah  kejahatan asusila dimana dilakukan oleh pelaku yang benama Nico yang masih berumur 16 tahun kepada objek yang  bernama  Ratih  berumur  15  tahun.  Dimana  dilakukan  pada  hari  minggu  10  September  2006 sekitar waktu 10.00 wib, melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang mengakibatkan kematian. Kerabat korban melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, lalu perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan  daerah  Kendal  dan  sudah  disidangkan  dimana  perkara  tersebut  akhirnya  menetapkan menggunakan  putusan  hakim  Nomor  187/pid.b/2006.  Yang  mana  dalam  putusan  hakim  tersebut yaitu memberikan sanksi kepada tersangka pelecehan seksual (terdakwa) berupa sanksi empat tahun penjara bagi tersangka, terkait dengan didasarkan dalam pasal 285, pasal 291 ayat (2) kitab undang- undang hukum pidana dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
Berdasarkan  masalah  perkara  diatas  korban  pelecehan  seksual  telah  kehilangan  moralnya, hilangnya  keperawan,  dan  sebagainya  yang  merugikan  dirinya.  Kejahatan  pelecehan  seksual  dapat disimpulkan  sebagai  masalah  criminal  tertutup,  sebuah  kejahatan  berupa  pelecehan  seksual  yang dievaluasi  bisa  menurunkan  moral  seorang  perempuan  dan  mengganggu  harkat  dan  martabatnya. Bagaimanapun perempuan merupakan  Ibu berdasarkan umat manusia, karena dari rahim dialah bayi atau kita dilahirkan.
Hakikat  didalam  sebuah  kejahatan  harusnya  dipandang  menjadi  suatu  yang  sangat  penting dikarenakan  merugikan  korbannya,  karenanya  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  wajib  juga memperhatikan kepentingan sang korbannya. di dalam pemulihan peristiwa yang diderita yang wajib dipulihkan yaitu tidak saja masalah fisik namun juga masalah non fisik.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  menurut (Setiawan,  2018) secara  yuridis  pengaturan mengenai  kejahatan  kekerasan  seksual  (perkosaan)  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  285  KUHP  yang memiliki  unsur  yang  harus  dipenuhi,  salah  satunya  adalah  adanya  kekerasan.  Lebih  lanjut, (Barus,
2020) mengungkapkan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  yang menyebabkan  korban  meninggal  dunia  telah  diatur  dalam  Pasal  170  ayat  (2)  ke  3  KUHP  tentang tindak  pidana  secara  terang-terangan  dan  dengan  tenaga  bersama  melakukan  kekerasan  yang mengakibatkan  matinya  orang  lain  dan  terpenuhinya  unsur-unsur  tersebut  dan  tidak  ada  alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku  kejahatan  pemerkosaan  sehingga  supremasi  hukum  benar-benar  ditegakkan  dan  tercipta ketertiban  dalam  masyarakat.  Disamping  itu,  sanksi  tersebut  diharapkan  memberikan  efek  jera  bagi pelaku  kejahatan  sehingga  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  dimasa  mendatang  serta  mencegah orang  lain  agar  tidak  melakukan  kejahatan  tersebut  karena  suatu  ancaman  sanksi  yang  cukup  berat (Purba & Santoso, 2013) .
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  didapat  suatu  tujuan  penelitian  yang  pertama  sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kematian yang kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kematian.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu  penelitian  aturan  normatif  yaitu  menggunakan melakukan  pengkajiannya  dari  bahan-bahan  aturan  berdasarkan  literatur  dan  ialah  suatu  proses dimana  untuk  menentukan  aturan  hukum,  prinsip  sebuah  aturan,  juga  doktrin-doktrin  aturan menjawab permasalahan sebuah aturan yang dihadapi demi membentuk argumentasi, teori dan konsep baru  menjadi  preskripsi  pada  menuntaskan  kasus  yang  dihadapi.  Sedangkan  pendekatan  kasus  yang dipakai  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dengan  mengkaji  seluruh  Undang–Undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  menggunakan  informasi  aturan  yang  dihadapi.  Adapun  sumber  bahan aturan  yang  dipakai  basic  primer  dan  sekunder  yang  dipakai  yaitu  misalnya  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  mengenai  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU. No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Selain  itu  juga  berpedoman  dalam  buku  hukum, jurnal-jurnal  aturan,  surat  kabar,  dan  pula  berdasarkan  internet  yang  berkaitan  menggunakan Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual yg mengakibatkan kematian menjadi konflik yang dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menganalisis peraturan perundang- undangan,  risalah  resmi,  dan  beberapa  keputusan-keputusan  yang  menyangkut  dengan  judul penelitian ini yang kemudian dianalisis secara deskripstif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian
Pengertian  sanksi  pidana  dapat  dibagi  menjadi  dua  istilah,  yaitu  sanksi  dan  pidana.  Sanksi  adalah suatu  tuntutan,berupa  tuntutan  pidana  dan  memiliki  fungsi  supaya  kebiasaan  yang  sudah  di tetapkan  pada  aturan  dan  peraturan-peraturan  ditaati  menjadi  dampak  aturan  berdasarkan kebiasaan  yang  dilanggar (Poernomo,  1993) .  Hukuman  dapat  dimaksud  menjadi  dampak  suatu kegiatan  atau  suatu  timbul  akibat  menurut  tentang  hal  lain  dimana  dilakukan  oleh  manusia  atau kelompok sosial (Utrecht, 1960) .
Pada  dasarnya  hukuman  berfungsi  untuk  mengembalikan  kestabilan  kehidupan  rakyat  serta menghalangi  bagi  pelanggar  kaidah  pada  keadaan  semulanya.  Pidana  ddalam  tujuannya  ialah  suatu pengenaan  peristiwa  atau  derita  ataupun  dampak-dampak  lain  yang  sangat  tidak  menyenangkan. Sebuah  hukuman  diberikan  dengan  sengaja  kepada  seorang  atau  organisasi.  Hukuman  diberikan kepada seorang ketika melakukan tindak pidana berdasarkan perundang-undang.
Suatu  wilayah  didalam  melaksanakan  hukuman  pidana  dapat  mengklaim  kemerdekaan tersendiri  dan  melindungi  agar  eksklusif  rakyat  tetap  dihargai.  Sedangkan  karena  itu,  pemidanaan wajib memiliki arah dan fungsi dimana bisa menjaga kesetabilan tersendiri menggunakan keinginan rakyat dalam menuju kemakmuran bersama.
Pengertian  perkosaan  dapat  diartikan  yaitu  perkosa  dimana  memiliki  arti  paksa,  kuat,  gagah, perkasa, sadis. Memperkosa ialah kejadian dimana menggunakan paksaan, rayuan, dan menggunakan kekerasan.  melainkan  perbuatan  pelecehan  seksual  diartikan  menjadi  proses  suatu  perbuatan memperkosa  menggunakan  kekerasan.  Jika  demikian  di  dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia perkosaan  mempunyai  unsur  sebagai  berikut  yaitu  laki-laki  memaksa  menggunakan  kesadisan, bersetubuh menggunakan seseorang perempuan.
Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pelecehan  seksual  yang  mengakibatkan  kematian  dapat menaruh  efek  jera  bagi  pelaku.  Adapun  jenis-jenis  tindak  pidana  bisa  dikategorikan  berdasarkan pasal  10  kitab  undang-undang  hukum  pidana  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Dengan demikian, inti  berdasarkan konflik ini bahwa pelaku melanggar ketentuan pasal  285, pasal 288 ayat (3) pasal 359 dan pasal 291 ayat (2) kitab undang-undang  hukum  pidana,  pasal  76D  dan  81  ayat  (1) undang-undang  nomor  35  tahun  2014  atas  perubahan  undang-undang  nomor  23  tahun  2002 mengenai  perlindungan  anak,  dan  melanggar  ketentuan  pasal  71  undang-undang  no.  11  tahun  2012 mengenai sistem peradilan pidana anak.

## 2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  yang Menyebabkan Kematian
Pengertian  putusan  ialah  merupakan  arti  dari  nilai-nilai  kebenaran,  keadilan,  HAM  kewenangan aturan  ataupun  berita  secara  nyata,  dan  faktual,  dan  visualisasi  etika,  moralitas  dan  mentalitas berdasarkan  dimana  hakim  ikut  dalam  kegiatan  tersebut.  Sebuah  putusan  ketika  menyatakan pelepasan terdakwa, maka terdakwa yang berada pada status tahanan diperintahkan untuk dilepaskan ketika  pada  saat  itu,  misalkan  lantaran  terdapat  tumpuan  yang  absah,  terdakwa  tetap  ditahan, contohnya terdakwa ikut serta didalam kasus lainnya, baik dalam diri dia juga bersama-sama dengan sekelompoknya.  Dimana  dalam  putusan  berbentuk  putusan  lepas  menurut  berbagai  petisi  aturan merupakan  putusan  dapat  dijatuhkan  pada  terdakwa  ketika  sehabis  terjadinya  pemeriksaan,  ternyata berdasarkan  argumen  dari  hakim,  ketika  perbuatan  didakwakan  kepada  terdakwa  serta  terbukti bersalah, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan suatu tindak pidana.
Putusan  berupa  pemidanaan  merupakan  putusan  yang  memberatkan  suatu  kejahatan  pada terdakwa  lantaran  perbuatan  yang  didakwakan  memiliki  bukti  secara  absah  dan  meyakinkan  kepada terdakwa  benar-benar  bersalah  serta  melawan  hukum  terkait  dilakukannya.  Dimana  dalam  hal  ini, sesudah  pelimpahan  kasus  dan  jika  terdakwa  serta  pengacaranya  mengajukan  eksepsi  atau ketidakpuasan  terhadap  surat  dakwaan  jaksa  atau  penuntut  umum.  Serta  hakim  menyetujui  atau mendapat  eksepsi,  maka  berakhirlah  kasus  itu.  Bagaimana  ketika  putusan  mengenai  eksepsi  itu penuntut umum bisa mengajukan perlawanan pada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi Jika hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut tidak bisa diterima atau baru bisa diputus sehabis terselesainya pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Terhadap putusan (sela) itu bisa diajukan perlawanan bersama- sama menggunakan permohonan banding.
Pada hakikatnya didalam putusan yang mana bukan merupakan putusan akhir dapat berupa yaitu:
a) Memiliki sifat penetapan serta tidak menjatuhkan pidana, melainkan berupa tindakan hakim, misalkan  yaitu  memasukkan  ke  rumah  sakit  jiwa,  menyerahkan  ke  lembaga  pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
b) Memiliki sifat penetapan serta tidak berwenang dalam mengadili perkara terdakwa, misalkan yaitu terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
c) Memiliki  sifat  penetapan  serta  pernyataan  surat-surat  tuduhan  batal  dikarena  tidak mengandung  isi  yang  diharuskan  oleh  syarat  formal  undang-  undang,  misalkan  yaitu  surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
d) Memiliki sifat penetapan serta menolak ataupun tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalkan yaitu perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban ataupun kerabatanya.
Selanjutnya,  majelis  hakim  pengadilan  negeri  kendal  terlebih  dahulu  membandingkan  apa yang  akan  menjadi  dasar  factor/alasan  yang  sebagai  dasar  pertimbangan  majelis  hakim  didalam menjatuhakn pidana kepada pelaku pelecehan seksual hingga mengakibatkan kematian.
Berdasarkan uraian diatas, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana  terhadap  terdakwa  tindak  pidana  pelecehan  seksual  yang  mengakibatkan  kematian.  Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, mengatakan terdakwa Nico sudah benar-benar terbukti secara abash serta  meyakinkan  benar-benar  bersalah  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  pemerkosaan  sampai mengakibatkan  orang  meninggal.  Menghukum  serta  memenjarakan  terdakwa  Nico  berupa  hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hakim menyatakan yaitu kepada terdakwa Nico benar-benar melakukan  perbuatannya  serta  terbukti  melakukan  dan  keyakinannya  mengenai  kesalahan diperbuatnya yaitu melakukan pemerkosaan sampai mengakibatkan korban meninggal dan dalam hal ini  bahwa  terdakwa  didakwa  oleh  hakim  pengadilan  negeri  kendal  yaitu  Melanggar  pasal  285  kitab
undang-undang hukum pidana jo 291 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana jo undang-undang nomor  3  tahun  1997  mengenai  pengadilan  anak,  melanggar  pasal  81  undang-undang  republik Indonesia  nomor  23  tahun  2002  mengenai  perlindungan  anak,  melanggar  pasal  359  kitab  undang- undang  hukum  pidana  dan  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan.  Dalam  hal ini,  Majelis  Hakim  yang  bertempat  di  kabupaten  Kendal  sudah  melakukan  perbandingan  dalam memberikan  alasan/factor  yang  mana  sebagai  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap  tersangka  tindak  pidana  berupa  pelecehan  seksual  yang  mengakibatkan  kematian.  Ada beberapa  alasan  serta  sebagai  perbandingan  majelis  hakim  dalam  memberikan  putusan  kepadanya, yaitu Faktor serta alasan yang dapat memberatkannya
1. Tingkah laku pelaku sudah menurunkan moral dan pribadi seseorang perempuan yang masih muda.
2. Tingkah laku pelaku sudah mengkhawatirkan rakyat.
3. Tingkah  laku  pelaku  membuat  perbuatan  asusila.  Hal  yang  dapat  memberikan  keringanan yaitu  pelaku  sudah  meratapi  kelakuannya,  Pelaku  merupakan  seorang  anak  muda  dan  masih menginginkan serta melanjutkan sekolahnya,  Pelaku berjanji tak  akan mengulangi perbuatan asusila lagi.
Majelis  hakim  menetapkan  serta  menjatuhkan  sanksi  penjara  selama  4  tahun  lantaran  didasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya
1. Pelaku masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya.
2. Selama dalam persidangan pelaku bersikap baik, sopan dan mengakui setiap kelakuannya.
3. Pelaku merasa sangat menyesal atas kelakuannya dan tak akan melakukannya lagi.
Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan  tersebutlah, maka majelis  hakim menghukum terdakwa menggunakan sanksi penjara selama 4 tahun. Sesuai ketentuan pasal 285 No pasal 291 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana No. pasal 23 UU no.3 tahun 1997. Yang mana memiliki unsur sebagai berikut, yaitu
1. Unsur barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksakan wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia
4. Sehingga mengakibatkan korban meninggal

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  mengakibatkan  kematian.  Bahwa  pelaku melanggar ketentuan pasal 285 kitab undang- undang hukum pidana, pasal 288 ayat (3) pasal 359 dan pasal  291  ayat  (2)  kitab  undang-undang  hukum  pidana,  pasal  76D  dan  81  ayat  (1)  Undang-  undang Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014  atas  perubahan  Undang-  undang  Nomor  23  tahun  2002 mengenai Perlindungan Anak, dan melanggar ketentuan pasal 71 undang-undang No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan berupa  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  mengakibatkan  kematian,  pada  putusan  Pengadilan  Negeri Kendal  No.187/  Pid/b/2006/Pn.Kdl  mengenai  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  Yang  Menyebabkan Kematian.  Berdasarkan  alasan-alasan  dan  pertimbangan-pertimbangan  maka  majelis  hakim menghukum  terdakwa  dengan  sanksi  penjara  selama  4  tahun.  Sesuai  melanggar  pasal  285  kitab undang-undang hukum pidana No. Pasal 291 ayat (2) kitab undang- undang hukum pidana No. pasal 23 UU No.tiga tahun 1997 yang mana memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut unsur barang siapa, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksakan wanita yang tidak istrinya bersetubuh menggunakan dia, sampai mengakibatkan korban meninggal.

## 2. Saran
Bagi  aparat  penegak  hukum  terutama  hakim  pada  menangani  suatu  perkara  wajib  bersifat  objektif pada  artian  majelis  hakim  wajib  memberikan  hukuman  yang  sesuai  menggunakan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan bisa mempertimbangkan keterangan-keterangan yang  dihadapkan  pada  persidangan,  sebagai  akibatnya  pada  hukuman  yang  diberikan  bisa  memuat nilai-nilai  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  aturan.  Sedangkan  untuk  anak  dibawah  umur
dibutuhkan  bisa  menentukan  pergaulan  yang  lebih  baik,  lantaran  pergaulan  di  sekitar  lingkungan sangat  gampang  menjerumuskan  dalam  perilaku  yang  menyimpang.  Oleh  karenanya  dibutuhkan orang  tua  dapat  juga  mengontrol  dan  bisa  menaruh  pengawasan  pada  seseorang  anak  dalam menentukan  pergaulan  sehari-hari.  Sehingga  bisa  mencegah  terjadinya  hal-hal  yg  tidak  diinginkan atau menyimpang tingkah laku anak dan kenakaln remaja yang bisa menyebabkan kejahatan. lantaran orang  tua  sangat  penting  berperan  dalam  membentuk  karakter  dan  kepribadian  yang  baik  melalui pengajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan .  P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung. Arif, G. (1993). Masalah Korban Kejahatan . Akademika Prassindo, Jakarta.
Barus,  G.  R.  (2020).  Analisis  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan , 1 (1), 79–93.
Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Analogi Hukum , 2 (3), 388–392.
Nurdiana,  M.  A.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Tindak  Pidana  Pemerkosaan:  Realitas  Kasus  dan  Penegakan Hukumnya di Indonesia. Jurnal Untidar , 3 (1), 52–63. Poernomo, B. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Purba, E. P., & Santoso, O. B. (2013). Kajian Hukum Pidana  Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Terencana disertai Pemerkosaan Sebagai Concursus Realis. Recidive , 2 (1), 22–28. Sahetapy, J. E. (1987). Viktimologi Sebuah Bunga Rampai . Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Setiawan,  I.  (2018).  Tindak  Pidana  Perkosaan  Dalam  Tinjauan  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 6 (2), 125–137.
Utrecht, E. (1960). Hukum Pidana I . Pt Penerbitan Universal, Bandung.