## FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN CIAMIS
Oleh : Muhammad Rizal matipuntetappersib@gmail.com FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasGaluh Jl. RE MartadinataNomor 150 Ciamis
ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  karena  berdasarkan  kondisi  obyektif  yang  ditemukan  pada  saat penjajagan,  peneliti  menemukan  beberapa  masalah  yaitu  Lemahnya  tindak  koreksi  bagi  sopir angkutan  kota  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Ciamis,  sehingga  masih adanya  angkutan  kota  yang  tidak  melengkapi  dari  segi  administrasinya,  danD inas  Perhubungan tidak  memiliki  penjadwalan  yang  baku  dalam  hal  pengawasan,  sehingga  pengawasan  tidak berjalan  dengan  seefisien  mungkin.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  berupa  observasi dan  wawancara.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  kualitatif.  Adapun  yang  menjadi informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  Perhubungan,  Kepala  Bidang  Angkutan, Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan, Kepala Seksi Jaringan Transportasi, Kepala UTPD. Terminal Ciamis,  dan  Petugas  Khusus  (PPNS)  sebanyak  3  orang.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  Fungsi  Dinas  Perhubungan  dalam  Pengawasan  angkutan  kota  di  Kabupaten  Ciamis  pada umumnya  telah  dilaksanakan,  namun  masih  terdapat  beberapa  indikator  belum  sesuai  dalam pelaksanaannya  seperti  belum  adanya  penjadwalan  secara  rutin  dan  belum  adanya  tindak koreksi/sanksi  yang  tegas  bagi  awak  angkutan  yang  melanggar.  Adapun  hambatan-hambatan dalam  melakukan  pengawasan  yaitu:  (1)  Kurangnya  tingkat  kesadaran  dari  awak  angkutan mengenai tertibnya angkutan kota (2) Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berikut  anggarannya  (3)  terbatasnya  kewenangan  Dinas  Perhubungan  dalam  menjalankan pengawasan  yakni  hanya  bisa  di  cakupan  terminal  saja.Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan  tersebut  yaitu:  (1)  Melakukan  sosialisasi  kepada  awak  angkutan  dan melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan (2) Memaksimalkan pengawasan dengan jumlah Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  terbatas  dengan  anggaran  yang  terbatas  pula  (3) Menjalin kerjasama yang baik untuk melakukan pengawasan di ruas jalan dengan didampingi oleh kepolisian.
Kata Kunci :Pengawasan, Angkutan Kota

## A. PENDAHULUAN
Di  Kabupaten  Ciamis  terdapat  banyak sekali  sarana  transportasi  umum  yang  bisa masyarakat  pilih  sesuai  dengan  keinginan masing-masing,  seperti  :  Angkutan  kota  yang biasa  masyarakat  menyingkat  dengan  kata angkot,  angdes  (angkutan  perdesaan  serta angkutan  perbatasan  yaitu  angkutan  umum  yang melalui  dua  kabupaten  atau  lebih  (AKDP)  dan melalui antar kabupaten antar provinsi (AKAP).
Agar  angkutan  kota  tertib  dan  berfungsi dengan  baik,  maka  harus  ada  kesadaran  terlebih dahulu  dari  para  sopir  angkutan  kota  serta dilakukannya  pengawasan  oleh  pihak-pihak terkait  seperti  Dinas  perhubungan  Ciamis berkoordinasi  dengan  UTPD  terminal  kabupaten Ciamis.
Pengawasan ini  pada  dasarnya  diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyimpangan  atas  tujuan  yang  ingin  dicapai sebelumnya.  Melalui  proses  pemantauan  ini
dimungkinkan  akan  dapat  membantu  dalam pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  khususnya  untuk  mencapai  sebuah tujuan  yang  diinginkan.  Bahkan  dengan  adanya pengawasan ini dapat dengan mudahnya dilakukan  evaluasi  sejauhmana  penyimpangan dan  melakukan  pembenahan  berupa  sebuah koreksi  yang  tepat  agar  penyimpangan  tersebut dapat diatasi.
Adapun  masalah  yang  ditemukan  oleh peneliti ketika melakukan penjajagan di lapangan,  yaitu  dengan  indikasi  bahwa  belum maksimalnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Perhubungan  terhadap  angkutan  kota  di Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari lemahnya tindak  koreksi  bagi  sopir  angkutan  kota  yang dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Ciamis,  sehingga  masih  adanya  angkutan  kota yang tidak  melengkapi  dari segi  administrasinya. Selain  itu  Dinas  Perhubungan  tidak  memiliki penjadwalan  yang  baku  dalam  hal  pengawasan,
sehingga  pengawasan  tidak  berjalan  dengan seefisien mungkin.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  perlu adanya  pengawasan  dari  Dinas  Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk memperhatikan
angkutan  kota,  maka  penulis  berupaya  untuk memberikan  setitik  sumbangan  pemikiran  dalam bentuk  jurnal  ilmiah  dengan  judul  Fungsi  Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Kota di kabupaten Ciamis.

## B. LANDASAN TEORITIS
Definisi pengawasan Menurut Siagian (2016: 112)
mengemukakan  pengertian  pengawasan  sebagai berikut :  “pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang  sedang dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang telah ditentukan sebelumnya”.

## Maksud dan Tujuan  Pengawasan
Torang  (2016  :  98)  mengemukakan bahwa  tujuan pengawasan adalah :
a. Untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan program  tidak  mengalami  kendala  yang berarti;
b. Untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan program cukup efisien;
c. Untuk  mengetahui  penyebab  apabila terjadi penyimpangan;
d. Untuk  mencari  pemecahan  kendala, sehingga  pelaksanaan  program  sesuai dengan perencanaan.
Selanjutnya  untuk  mencapai  tujuan pengawasan  yang  efektif,  maka  harus  terlebih dahulu  memenuhi  syarat-syarat  pengawasan, sebagai berikut :
a. Pengawasan  harus  direncanakan  mengenai apa,  mengapa,  siapa  dimana,  kapan  dan bagaimana  pengawasan  dilakukan  secara serius tanpa ragu-ragu;
b. Pengawasan  harus  mencerminkan  kebutuhan pengurus  atau  anggota  organisasi  yang  perlu diawasi;
c. Melaporkan hasil pengawasan tersebut;
d. Pengawasan  harus  bersifat  fleksibel  namun tetap tegas;
e. Pengawasan mengikuti pola organisasi;
f. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin;
g. Pengawasan disertai dengan perbaikan. Sasaran Pengawasan
Siagian (2016 : 113)  Sasaran-sasarannya antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa  melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan  sungguh-sungguh  sesuai  dengan
pola yang  telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa  struktur  serta  hierarki  organisasi sesuai dengan pola  yang telah ditentukan dalam rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan  keterampilan  bawahan dilaksanakan  secara  berencana,  kontinu, dan sistematis.
4. Bahwa  penggunaan  alat-alat  diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa  sistem  dan  prosedur  kerja  tidak menyimpang  dari  garis-garis  kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas,  wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personallikes dan dislike . 7. Bahwa  tidak  terdapat  penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam
penggunaan  kekuasaan,  kedudukan,  dan terutama keuangan.

## Pengertian Angkutan Kota
Angkutan  kota  merupakan  “salah  satu bentuk  dari  angkutan  umum  yang  mempunyai fungsi  sebagai  sarana  pergerakan  manusia  untuk berpindah  dari suatu tempat ke tempat lain,  yang juga  merupakan  sarana  transportasi  alternatif didalam  kota,  terutama  bagi  masyarakat  yang tidak  memiliki  kendaraan  pribadi”.  (Andriariza  : 2006).
Syarat  Kelengkapan  Kendaraan  Angkutan Kota.
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam pasal  20  (6)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009    mengenai  Syarat  kelengkapan  kendaraan angkutan kota sebagai berikut :
a. Nama  perusahaan  dan  nomor  urut kendaraan yang dicantumkan .
b. Papan  trayek  yang  memuat  asal  dan tujuan  serta  lintasan  yang  dilalui  dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempelkan dibagian depan dan belakang kendaran.
c. Jenis  trayek  yang  dilayani  ditulis  secara jelas  dengan  huruf  balok,  melekat  pada badan  kendaraan  sebelah  kiri  dan  kanan dengan “ ANGKUTAN KOTA”.
d. Jati  diri  pengemudi  yang  ditempatkan pada dashboard ,  yang  dikeluarkan  oleh masing-masing perusahaan angkutan.
e. Tulisan standar pelayanan.
f. Daftar tarif yang berlaku.

## C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang di kutip oleh  Moleong  (2007  :  4)  mengemukakan  bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang dan prilaku yang dapat diamati”.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober  2017  meliputi  observasi/pembuatan matrik penelitian, pengumpulan matrik, penyeleksian  matrik  oleh  DBS,  pengumuman hasil  seleksi  matrik,  penyusunan  proposal penelitian,  seminar  proposal  penelitian,    masa bimbingan  skripsi,  ujian  sidang  skripsi.  Lokasi penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Ciamis,  yang  beralamat di  Jl.  RD.  Oto  Iskandardinata  No.2,  Benteng, Kec.  Ciamis,  Kabupaten  Ciamis,  Jawa  Barat 46211.

## Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  atau  informan  yang digunakandalampenelitianiniadalahsebanyak 8(delapan) orang yang terdiri dari:
1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis : 1 Orang 2. Kepala Bidang Angkutan : 1 Orang 3. Kepala Bidang Lalu Lintas : 1 Orang 4. Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan : 1 Orang 5. Kepala UPTD Terminal Ciamis : 1 Orang 6. Petugas Khusus ( PPNS) : 3 Orang Prosedur Dalam  penelitian  ini  langkah  melakukan penelitian dengan menggunakan indikator- indikator  yang  secara  rinci  dipaparkan  melalui teori  ahli  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan penelitian. Teori yang dijadikanacuanadalahsyarat-syaratpengawasan yang  efektif  menurut  Syamsi  dalam  Torang (2014  :  98),  yang  kemudian  disesuaikan  dengan keadaan di lokasi penelitian tersebut.

## Data,  Instrumen,  dan  Teknik  Pengumpulan Data
Menurut  Martono  (2015  :  64),  Data (jamak;tunggal;datum)  merupakan  sekumpulan informasi;  informasi  atau  angka  hasil  pencatatan atas  suatu  kejadian  atau  sekumpulan  informasi yang  digunakan  untuk  menjawab  masalah penelitian.
Dengan  demikian  dalam  penelitian  ini terdapat  dua  sumber  data  yakni,  sumber  data
primer  dan  sumber  data  sekunder  yang  peneliti gunakan  untuk  menjawab  permasalahan  dalam penelitian ini.
Selanjutnya  sumber  data  primer  dalam penelitian ini berjumlah 8 orang antara lain : 1. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis :  1 Orang 2. Kepala Bidang Angkutan :  1 Orang 3. Kepala Bidang Lalu Lintas :  1 Orang 4. Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan :  1 Orang
5. Kepala UPTD Terminal Ciamis :  1 Orang 6. Petugas Khusus ( PPNS) :  3 Orang Jumlah :   8 Orang Dengan demikian  jumlah  informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang.
Kemudian  Sumber  data  Sekunder  adalah berasal dari dokumen-dokumen di Dinas Perhubungan  Kabupaten  Ciamis,  dan  buku-buku literatur,  jurnal  ilmiah,  surat  kabar  dan  catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.
Adapun  Teknik  Pengumpulan  data  yang digunakan penulis ialah sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan  data  dengan  mempelajari buku-buku  dan  bahan  pustaka  lainnya  yang ada  hubungannya  dengan  masalah  yang sedang diteliti penulis.
2. Studi Lapangan,  yaitu teknik  mengumpulkan data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari lokasi penelitian dengan cara :
a. Observasi,  pengamatan  langsung  yang dilakukan penelitian  di lokasi penelitian untuk  mendapatkan  berbagai  informasi yang  berkaitan  dengan  Fungsi  Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis.
b. Wawancara,  pengumpulan  data  dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada  informan  terpilih  yaitu  Kepala Dinas  Perhubungan  kabupaten  Ciamis, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Bidang  Lalu  Lintas,  Seksi  Bina  Usaha Angkutan,  Kepala  UPTD  Terminal Ciamis,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS).Untuk  mendapatkan  informasi yang  berkaitan  dengan  Fungsi  Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis. c. Pengumpulan
dokumen-dokumen, dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya- karya  monumental  dari  seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya  peraturan,  kebijakan,  dll. Dokumen yang  berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dll.

## Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Hubberman (Silalahi, 2012  :  339-341),  menyebutkan  bahwa  “kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara  bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.
Adapun  penjelasan  dari  tahap-tahap tersebut yakni sebagai berikut:
1) Reduksi  data,  Miles  &  Hubberman  (Silalahi, 2012 : 339) menyampaikan:
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan  reduksi  data  terjadi  secara  terus- menerus,  terutama  selama  proyek  yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.
2) Penyajian data, Miles & Hubberman (Silalahi, 2012 : 340) menyampaikan: Alur  kedua  yang  penting  dalam kegiatan  analisis  dalam  penelitian  kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang
memberi  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. Melalui  data  yang  disajikan,  penulis  dapat melihat  dan  akan  dapat  memahami  apa  yang sedang  terjadi  dan  apa  yang  harus  dilakukan lebih  jauh  menganalisis  ataukah  mengambil tindakan-tindakan berdasarkan atas pemahaman  yang  didapat  dari  penyajian- penyajian tersebut.
3) Verifikasi,  Miles  &  Hubberman  (Silalahi, 2012 : 341) menyampaikan: Kegiatan  analisis  yang  ketiga  adalah menarik  kesimpulan  dan  verifikasi.  Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola- pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang  mungkin,  alur  sebab  akibat,  dan proposisi.  Mula-mula  kesimpulan  belum jelas,  tetapi  kemudian  kian  meningkat menjadi  lebih  terperinci.  Kesimpulan  atau kesimpulan-kesimpulan  diverifikasi  selama penelitian  berlangsung.  Makna-makna  yang muncul  dari  data  harus  diuji  kebenarannya, kekukuhannya,  dan  kecocokannya,  yakni yang merupakan validitasnya.
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan  Angkutan  Kota  di  Kabupaten

## Ciamis
Untuk  lebih  memudahkan  pembahasan dan  membatasi  pengertian  dalam  penelitian  ini, maka  penulis  kemukakan  fokus  penelitiannya yaitu mengenai Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan kota  di Kabupaten Ciamis. Adapun  yang  menjadi  aspek  kajian  atau  dimensi dalam pengawasan adalah , syarat-syarat pengawasan  yang  efektif  menurut  Syamsi  dalam Torang (2014 : 98), diantaranya sebagai berikut :
1. Pengawasan  harus  direncanakan  mengenai apa,  mengapa,  siapa  dimana,  kapan  dan bagaimana  pengawasan  dilakukan  secara serius tanpa ragu-ragu
Berdasarkan  penelitian  pada  dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas
Perhubungan  menetapkan  rencana  mengenai apa  yang  diawasi  dari  pengawasan  angkutan kota sudah dilakukan oleh Dinas
Perhubungan  misalnya  dengan    menetapkan rencana yang berhubungan dengan kewajiban dan  kelengkapan  angkutan  seperti  KIR  dan Kartu Pengawasan.
Selanjutnya  indikator  kedua  yaitu Dinas  Perhubungan  menetapkan  rencana alasan  melakukan  pengawasan  terhadap angkutan  kota  sudah  dilakukan,  dimana Dinas Perhubungan sudah menetapkan rencana  tersebut,  yaitu  untuk  kenyamanan berbagai  pihak.  Seperti  menetapkan  tujuan utama yaitu mentertibkan angkutan kota, lalu lintas,  dan  memberikan  kenyamanan  untuk penumpang.
Dan  indikator  ketiga  yaitu  Dinas Perhubungan menetapkan rencana siapa yang akan menjalankan pengawasan sesuai dengan tupoksinya  sudah  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan  dalam    menetapkan  rencana tersebut  yang  disusun  secara  resmi  sesuai dengan  tupoksinya  yang  dibebankan  kepada Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS), walaupun  dengan  jumlah  yang  sangat terbatas.
Untuk  indikator  keempat,  yaitu Dinas  Perhubungan  menetapkan  rencana tempat untuk melakukan pengawasan angkutan  kota  sudah  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan  untuk  melakukan  pengawasan di  terminal,  dan  untuk  pengawasan  di  ruas jalan dapat dibantu oleh pihak kepolisian atau samsat.
Selanjutnya  indikator  kelima,  yaitu Dinas  Perhubungan  menetapkan  rencana
untuk  penjadwalan  pengawasan  angkutan kota,  Dinas  Perhubungan  belum  melakukan penyusunan penjadwalan, sehingga
pengawasan  hanya  dilakukan  dengan  situasi yang ada.
Dan  indikator  keenam,  yaitu  Dinas Perhubungan  menetapkan  rencana  mengenai prosedur  dalam  pengawasan  angkutan  kota sudah  dilakukan.  Dimana  terkadang  dalam menetapkan  rencana  tersebut  dilakukan melalui rapat bersama dengan Unit Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD)  terminal  sebagai pelaksana di lapangan.
2. Pengawasan  harus  mencerminkan  kebutuhan pengurus  atau  anggota  organisasi  yang  perlu diawasi
Berdasarkan  penelitian  pada  dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan mengarahkan pengawasan untuk  tertibnya  administrasi  angkutan  sudah dilakukan, seperti adanya program
memberikan  penghargaan  kepada  awak angkutan  yang  selalu  tertib  administrasi angkutan  kota  sebagai  motivasi  untuk  awak angkutan yang lainnya.
Dan  indikator  kedua  yaitu  Dinas Perhubungan  berkerjasama  dengan  berbagai pihak  dalam  pelaksanaan  pengawasan  sudah dilakukan. Dimana Dinas Perhubungan sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, contohnya  ketika  akan  melakukan  operasi  di ruas jalan, maka Dinas Perhubungan bekerjasama dengan kepolisian atau samsat.
3. Melaporkan hasil pengawasan tersebut Berdasarkan  penelitian  pada  dimensi
ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan menerima laporan secara
tertulis  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas (UPTD)  Terminal  tentang  hasil  pengawasan dilapangan  sudah  dilaksanakan.  Dimana Dinas  Perhubungan  selalu  menerima  laporan setiap  bulan  dari  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas (UPTD) terminal,  meskipun terkadang laporan tersebut tidak tepat pada waktunya.
Dan  indikator  kedua  yaitu  Dinas Perhubungan  menerima  laporan  secara  lisan dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD) Terminal  tentang  hasil  pengawasan  di lapangan  sudah  dilakukan.  Hal  ini  terlihat dari  adanya  grup  khusus  untuk  Dinas Perhubungan  dan  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas  (UPTD)  terminal,  jadi  disini  terjadi komunikasi  yang  baik  untuk  memberikan laporan lisan.
4. Pengawasan  harus  bersifat  fleksibel  namun tetap tegas
Berdasarkan  penelitian  pada  dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas
Perhubungan  melakukan  pengawasan  sesuai dengan  situasi  yang  ada  sudah  dilakukan. karena  ditemukan  bahwa  memang  Dinas Perhubungan
terkadang melakukan pengawasan  dengan  situasi  yang  ada,  atau bersifat fleksibel. Seperti pada saat terjadinya kecelakaan,    meskipun  tidak  ada  jadwal  atau rencana untuk melakukan pengawasan, tetapi Dinas Perhubungan untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan.
Dan  indikator  kedua  yaitu  Dinas Perhubungan  melakukan  pengawasan  sesuai dengan  peraturan  pengawasan  yang  berlaku juga  telah  dilakukan,  karena  ditemukan bahwa  memang  Dinas  Perhubungan  dapat melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku.
5. Pengawasan mengikuti pola organisasi Berdasarkan  penelitian  pada  dimensi
ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan sesuai  dengan  struktur  organisasi  sudah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang
Dinas Perhubungan selalu melakukan pengawasan  dengan  mengikuti  pada  struktur organisasi. seperti bidang angkutan melakukan pengawasan  dalam ruang lingkup angkutan, baik itu angkutan umum, angkutan barang dan angkutan jalan.
Dan  indikator  kedua  yaitu  Dinas Perhubungan  melaksanakan  komunikasi  dan koordinasi  dengan  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas  (UPTD)  Terminal  sudah  dilakukan, seperti adanya jadwal apel untuk setiap bulan sebagai  ajang  untuk  mempererat  kerjasama yang  baik  antara  Dinas  Perhubungan  dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)terminal. 6. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin Berdasarkan  penelitian  pada  dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan memperhatikan  penghematan  dana  sudah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang
Dinas  Perhubungan  melakukan  pengawasan dengan dana yang terbatas, namun pengawasan  tetap  berjalan.  Hal  ini  dapat diminimalisir  dengan  memenuhi  undangan dari  kepolisian  untuk  melakukan  operasi gabungan di ruas jalan.
Dan  indikator  kedua  yaitu  Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan memperhatikan  penghematan  waktu  telah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas  Perhubungan  terkadang  melakukan
pengawasan  dengan  waktu  yang  singkat, sekiranya  sudah  dianggap  cukup  maka  tidak melakukan pengawasan setiap hari.
7. Pengawasan disertai dengan perbaikan Berdasarkan  penelitian  pada  dimensi
ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan  melakukan  pengawasan  secara terus  menerus  sudah  dilakukan,  karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan  berupaya  untuk  melakukan pengawasan  secara  terus-menerus  walaupun tanpa  jadwal  yang  rutin  dan  dengan  jumlah petugas yang terbatas.
Dan  indikator  kedua  yaitu  Dinas Perhubungan  melakukan  tindak  koreksi terhadap  sopir  yang  melakukan  kesalahan belum  dilakukan,  karena  ditemukan  bahwa memang Dinas Perhubungan tidak memberikan  sanksi  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Dimana  selalu  ada  alasan  untuk memaafkan, padahal sanksi itu perlu dilakukan  untuk  membuat  awak  angkutan jera dan lebih memperhatikan lagi
kesalahannya.
Hambatan-hambatan  Mengenai  Fungsi  Dinas Perhubungan  Dalam  Pengawasan  Angkutan Kota di kabupaten Ciamis
Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan mengenai  fungsi  Dinas  Perhubungan  dalam Pengawasan  Angkutan  Kota  di  Kabupaten Ciamis, penulis jelaskan melalui dimensi-dimensi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Pengawasan  harus  direncanakan  mengenai apa,  mengapa,  siapa,  dimana,  kapan  dan bagaimana  pengawasan  dilakukan  secara serius tanpa ragu-ragu Berdasarkan penelitian bahwa terdapat  hambatan  yang  terjadi  dalam melakukan pengawasan dengan
merencanakannya.  Hambatan  yang  terjadi dalam  indikator  dalam  menetapkan  rencana mengenai  apa  yang  diawasi  dari  angkutan kota diantaranya tingkat kesadaran dari awak angkutan  mengenai  tertibnya  angkutan  kota, hal  ini  ditunjukan  dengan  pengusaha  dan awak  angkutan  yang  tidak  melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dimilikinya, sehingga sering terjadi ketidaktahuan  mengenai  keadaan  yang sudah tidak layak. Selanjutnya indikator penetapan rencana  dari  alasan  melakukan  pengawasan angkutan  kota  hambatannya  adalah  adanya ketidaktahuan serta
kesadaran dari masyarakat  maupun  awak  angkutan  yang masih  menaikan  penumpang  bukan  pada
tempatnya,  hal  ini  ditunjukan  dengan  sering terjadinya  proses  naik  turun  penumpang  di lampu  merah  atau  di  pasar,  sehingga mengganggu  untuk  ketertiban  lalu  lintas, seharusnya  naik  turun  penumpang  itu  di terminal.
Dan indikator penetapan rencana dari siapa  yang  akan  melakukan  pengawasan angkutan kota hambatannya adalah kurangnya  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh  Dinas  Perhubungan,  seperti untuk PPNS. Untuk  indikator  penetapan  rencana
mengenai tempat untuk melakukan pengawasan  angkutan  kota  hambatannya adalah kurang luasnya tempat untuk
melakukan pengawasan karena untuk wilayah Dinas Perhubungan hanya mencakup di terminal saja. Selanjutnya indikator penetapan rencana untuk penjadwalan dalam melakukan pengawasan  hambatannya  adalah  masih  saja terjadi  adanya  kebocoran  berita  dalam pelaksanaan  razia  angkutan,  sehingga  dalam penjaringan angkutan hanya sedikit.
Dan untuk indikator penetapan rencana mengenai prosedur dalam
pengawasan  hambatannya  yaitu  kurangnya pemahaman dari petugas dilapangan mengenai prosedur dalam melakukan pengawasan.
2. Pengawasan  harus  mencerminkan  kebutuhan pengurus  atau  anggota  organisasi  yang  perlu diawasi
Dalam  dimensi  pengawasan  yang harus  mencerminkan  kebutuhan  pengurus organisasi ini, untuk indikator dalam mengarahkan  pengawasan  untuk  tertibnya administrasi  angkutan  kota  hambatannya yaitu  Kurangnya  perhatian  dari  pihak pengusaha  ataupun  awak  angkutan  yang sadar akan pentingnya administrasi  angkutan kota.
Dan untuk indikator kerjasama dengan  berbagai  pihak  dalam  pelaksanaan pengawasan  ini  hambatannya  yaitu  sulitnya menyinergikan  antara  urusan  kepolisian dengan  dinas  perhubungan,  untuk  hambatan yang  lebih  sulit  tidak  ada,  hanya  ini  sebagai hambatan  yang  sekiranya  pernah  terjadi sehingga  terkadang  pelaksanaan  pengawasan belum  dilakukan  dengan  optimal  karena sulitnya
menentukan jadwal untuk melakukan  pengawasan  di  ruas  jalan  secara gabungan.
3. Melaporkan hasil pengawasan tersebut Dalam  dimensi  ini,  untuk  indikator penerimaan  laporan  secara  tertulis  dari UPTD  Terminal  tentang  hasil  pengawasan dilapangan  hambatannya  adalah  terbatasnya sarana  dan  prasarana  yang terdapat  di  UPTD berupa alat untuk pembuatan laporan tertulis, sehingga  terjadi  keterlambatan  penyampaian laporan  ke  dinas  perhubungan.  Untuk hambatan  yang  terlalu sulit tidak ada, karena masalah  seperti  ini  masih  bisa  diminimalisir sehingga  tidak  mengganggu  untuk  pekerjaan lainnya.
Dan  untuk  indikator  penerimaan laporan  secara  lisan  dari  UPTD  Terminal tentang hasil pengawasan dilapangan hambatannya  yaitu  Hambatannya  ialah  tidak adanya  anggaran  khusus  untuk  menunjang alat  komunikasi  dalam  penyampaian  laporan secara lisan.
4. Pengawasan  harus  bersifat  fleksibel  namun tetap tegas
Dalam  dimensi  pengawasan  yang harus  bersifat  fleksibel  dengan  indikator pengawasan  yang  dilakukan  sesuai  dengan situasi  yang  ada  hambatannya  yaitu  hanya perihal dengan keadaan cuaca yang tidak bisa diprediksikan  dan  memungkinkan  untuk dilaksanakannya  pengawasan,  dan  untuk selebihnya tidak ada hambatan.
Dan  untuk  indikator  pengawasan yang  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan pengawasan yang berlaku hambatannya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai.
5. Pengawasan mengikuti pola organisasi Dalam  dimensi  pengawasan  yang
mengikuti  pola  organisasi,  dengan  indikator pengawasan  yang  dilakukan  sesuai  dengan struktur organisasi hambatannya yaitu
Hambatannya karena keterbatasannya jumlah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Dan  untuk  indikator  pelaksanaan komunikasi  dan  koordinasi  dengan  UPTD terminal hambatannya yaitu kurangnya melakukan  koordinasi  yang  hanya  dilakukan satu  bulan,  misalkan  apel  yang  di  lakukan pada minggu pertama dengan UPTD terminal.
6. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin Dalam dimensi pengawasan dilakukan seefisien mungkin dengan indikator pengawasan dengan memperhatikan penghematan dana
hambatannya  adalah  anggaran  nya  terbatas maka  dalam  pelaksanaan  pengawasan  nya juga tidak terlalu sering dilakukan.
Dan  untuk  indikator  pengawasan dengan  memperhatikan  penghematan  waktu Hambatannya ialah mengenai petugas dilapangan  yang  kurang  memadai,sehingga menjadikan sulitnya melakukan penghematan waktu.
7. Pengawasan disertai dengan perbaikan
Dalam  dimensi  pengawasan  disertai dengan perbaikan dengan indikator pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus menerus hambatannya adalah masih kurangnya  sumber  daya  manusia  seperti sedikitnya personil dilapangan dan khususnya PPNS  yang tak sebanding dengan jumlah angkutan.
Dan  untuk  indikator  tindak  koreksi terhadap  sopir  yang  melakukan  kesalahan hambatannya  adalah  kurangnya  kesadaran awak  angkutan  perihal  dengan  kelengkapan angkutan,  kenyamanan  dan  keselamatan penumpang.
Upaya-upaya  Yang  Telah  Dilakukan  Dalam Mengatasi  Hambatan-hambatan  Mengenai Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan  Angkutan  Kota  di  Kabupaten Ciamis Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan  mengenai  fungsi  dinas perhubungan dalam pengawasan angkutan kota di Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan  harus  direncanakan  mengenai apa,  mengapa,  siapa,  dimana,  kapan  dan bagaimana  pengawasan  dilakukan  secara serius tanpa ragu-ragu
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi  hambatan  dalam  menetapkan rencana mengenai apa tujuan dari pengawasan  angkutan  kota  yaitu  dengan melakukan sosialisasi kepada awak angkutan dan  melakukan  pendekatan  kepada  pihak perusahaan  sebagai  himbauan  untuk  lebih memperhatikan  kelengkapan  yang  menjadi kewajiban yang harus dijalankan.
Selanjutnya indikator penetapan rencana  dari  alasan  melakukan  pengawasan angkutan  kota,  upayanya  yaitu  melakukan pendekatan  kepada  awak  angkutan  bahwa mereka  harus  mengikuti  peraturan  yang berlaku untuk keselamatan bersama.
Dan indikator penetapan rencana dari siapa  yang  akan  melakukan  pengawasan angkutan kota, upayanya dengan memaksimalkan  pengawasan  dengan  jumlah PPNS  yang terbatas,  dan  menjalin  kerjasama
dengan  kepolisian  untuk  melakukan  operasi gabungan.
Untuk  indikator  penetapan  rencana mengenai tempat untuk melakukan
pengawasan  angkutan  kota,  upayanya  yaitu dengan  melakukan  pengawasan  di  ruas  jalan dengan  didampingi  oleh  kepolisian  atau samsat.
Indikator  penetapan  rencana  untuk penjadwalan  dalam  melakukan  pengawasan angkutan  kota,  upayanya  adalah  membuat strategi  baru  supaya  dapat  terjaring  dengan semaksimal  mungkin.  Misalnya  dengan melakukan penjebakan.
Dan  indikator  penetapan  rencana mengenai prosedur dalam pengawasan angkutan  kota,  upayanya  yaitu  dengan mengingatkan kembali kepala petugas lapangan  untuk  memahami  prosedur  yang telah ditetapkan sebelumnya dalam melakukan pengawasan.
2. Pengawasan  harus  mencerminkan  kebutuhan pengurus  atau  anggota  organisasi  yang  perlu diawasi
Dalam  dimensi  ini,  dengan  indikator pengarahan  pengawasan  untuk  tertibnya administrasi  angkutan,  uapayanya  yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik itu pihak awak angkutan maupun  dengan  pihak  perusahaan.  Agar tertibnya  administrasi  angkutan  kota  dapat dukungan dari berbagai pihak demi terwujudnya tujuan ini. Dan untuk indikator kerjasama dengan  berbagai  pihak  dalam  pelaksanaan pengawasan, upayanya adalah  meyinergikan antara  jadwal  dinas  perhubungan  dengan kepolisian,  sehingga  razia  gabungan  bisa dilakukan ketika ada jadwal yang memungkinkan untuk melakukan razia gabungan tersebut.
3. Melaporkan hasil pengawasan tersebut Dalam  dimensi  ini,  dengan  indikator penerimaan  laporan  secara  tertulis  dari UPTD Terminal tentang hasil pengawasan di lapangan,  dengan  berupaya  agar  laporan dapat  tersusun  tepat  waktu  dan  dapat disetorkan tepat waktu pula.
Dan  untuk  indikator  penerimaan laporan  secara  lisan  dari  UPTD  Terminal tentang  hasil  pengawasan  di  lapangan, upayanya  dengan  melakukan  komunikasi yang baik dengan menggunakan alat komunikasi  dan  menggunakan  uang  pribadi atau  dana  pribadi  untuk  melakukan  laporan secara lisan ini.
4. Pengawasan  harus  bersifat  fleksibel  namun tetap tegas Dalam  dimensi  pengawasan  harus bersifat fleksibel dengan indikator
pengawasan  yang  dilakukan  sesuai  dengan situasi  yang  ada,  upayanya  yaitu  selalu melakukan  pengawasan  secara  maksimal dengan situasi yang ada di lapangan.
Dan  untuk  indikator  pengawasan yang  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan pengawasan  yang  berlaku,  upayanya  adalah dengan memaksimalkan pengawasan, meskipun  untuk  sarana  dan  prasarana  masih dianggap  kurang  sehingga  dalam  melakukan pengawasan  dengan  alat  yang  seadanya  tapi harus mengacu pada peraturan yang ada.
5. Pengawasan mengikuti pola organisasi
Dalam dimensi pengawasan mengikuti  pola  organisasi  dengan  indikator pengawasan  yang  dilakukan  sesuai  dengan struktur organisasi, upayanya yaitu pengawasan  ini  selalu  dilakukan  dengan struktur  organisasi  yang  ada  sesuai  dengan tugas  pokok  fungsinya  walaupun  dengan jumlah petugas yang ada atau yang terbatas.
Dan  untuk  indikator  melaksanakan komunikasi  dan  koordinasi  dengan  UPTD terminal,  upayanya  adalah  dengan  adanya jadwal  apel  untuk setiap  bulan  sebagai ajang untuk  mempererat  kerjasama  yang  baik antara  dinas  perhubungan  dengan  UPTD terminal  sehingga  dapat  mecapai  tujuan pengawasan secara maksimal.
6. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin
Dalam dimensi pengawasan dilakukan seefisien mungkin dengan indikator pengawasan dengan memperhatikan penghematan dana, upayanya yaitu melakukan pengawasan secara maksimal  meskipun  anggaran  yang  kurang memadai  dan  dengan  melakukan  operasi gabungan dengan kepolisian supaya anggaran yang dikeluarkan lebih sedikit.
Dan  untuk  indikator  pengawasan dengan  memperhatikan  penghematan  waktu, upayanya yaitu menghemat waktu dalam satu hari  untuk  razia  tidak  dilakukan  dengan terfokus pada satu titik, tapi dengan beberapa titik  sehingga  dalam  waktu  satu  hari  bisa dilakukan di berbagai titik.
7. Pengawasan disertai dengan perbaikan
Dalam  dimensi  pengawasan  disertai dengan perbaikan dengan indikator pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus menerus,  upayanya  yaitu  pengawasan  tetap dilakukan  walaupun  dengan  jumlah  PPNS yang  sedikit,  hal  ini  dilakukan  untuk
mencapai  pengawasan  agar  tetap  berjalan secara terus menerus.
Dan  untuk  indikator  tindak  koreksi terhadap  sopir  yang  melakukan  kesalahan, upayanya  adalah  menjalin  komunikasi  yang baik, baik itu dengan awak angkutan ataupun dengan pihak perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Pengawasan  angkutan  kota  oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Ciamis  pada  umumnya telah  dilaksanakan,  namun  masih  terdapat beberapa indikator belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti belum adanya
penjadwalan  secara  rutin  dan  belum  adanya tindak  koreksi/sanksi  yang  tegas  bagi  awak angkutan yang melanggar. Hambatan-hambatan  mengenai  fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Ciamis diantaranya kurangnya tingkat  kesadaran  dari awak  angkutan mengenai  tertibnya  angkutan  kota,  Masih terbatasnya  petugas  di  lapangan  seperti  masih sedikitnya  jumlah  PPNS.  Selain  itu,  masih terbatasnya anggaran, serta terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan untuk melakukan  pengawasan,  yang  hanya  mencakup di wilayah terminal. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan  mengenai  fungsi  Dinas Perhubungan  dalam  Pengawasan  Angkutan  Kota di  Kabupaten  Ciamis  diantaranya  melakukan sosialisasi kepada awak angkutan dan melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan, memaksimalkan  pengawasan  dengan  jumlah Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  ada dan  memanfaatkan  jumlah  anggaran  yang tersedia seefisien mungkin. Selanjutnya meningkatkan  jalinan  kerjasama  serta  koordinasi yang  baik  dengan  kepolisian  dan  pihak-pihak lainnya untuk melakukan pengawasan.

## Saran
Sebaiknya Dinas Perhubungan menyusun agenda  atau  jadwal  pelaksanaan  pengawasan secara  rutin,  dan  melakukan  sosialisasi  dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal  dan  pihak  pengusaha  angkutan  kota agar  memperhatikan  ketertiban  administrasi angkutan kota, serta diharapkan dinas
perhubungan  mampu  meningkatkan  kegiatan pelaksanaan  pengawasan  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk
meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan  yang  berkaitan  dengan fungsi  Dinas  Perhubungan  dalam  Pengawasan Angkutan  Kota  di Kabupaten  Ciamis  maka perlu melakukan  perbaikan  yang  terus-menerus  dan memberikan  sanksi  yang  lebih  tegas  terhadap awak angkutan yang melakukan pelanggaran.
Agar  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan  dalam  Pengawasan  Angkutan  Kota di  Kabupaten  Ciamis  dapat  berjalan  secara maksimal,  perlu  diadakannya  sosialisasi  dan komunikasi yang lebih intens terhadap pengusaha angkutan untuk bersama-sama mewujudkan ketertiban angkutan kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta Kadarisman, M. 2012. Manajemen Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia . Jakarta :Raja Grafindo Persada Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung, PT Remaja Rosdakarya Pasalong,  Harbani.  2014. Teori  Administrasi Publik. Bandung :Alfabeta Ruliana,  Poppy.  2016. Komunikasi  Organisasi. Jakarta : Raja Gafindo Persada Siagian,  Sondang  P.  2016. Filsafat  Administrasi. Jakarta : Bumi Aksara
Suadi,  Amran.  2014. Sistem  Pengawasan  Badan Peradilan  di  Indonesia. Jakarta  :  Raja Gafindo Persada