IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1694-1705 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Hukum Penanggulangan Kejahatan Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya
Karmila
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Email : karmila7484@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan untuk mengetahui upaya-upaya  yang dilakukan  oleh  pihak  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan  dalam  menanggulangi kejahatan penjualan produk makan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Penelitian ini bersifat normatif empiris yaitu penelitian yang menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur secara normatif serta mengkaji ilmu hukum untuk menemukan/menganalisis kenyataan- kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat yang selanjutnya Bahan Hukum tersebut dianalisa secara deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  (1)  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan a) faktor konsumen yaitu faktor kelalaian konsumen dan faktor rendahnya pemahaman terhadap standar pangan dalam makanan kemasan, b) faktor pelaku usaha yaitu faktor keuntungan, dan faktor kelalaian pelaku usaha, dan c) faktor lemahnya pengawasan dari pihak terkait (2) upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi kejahatan penjualan produk makan kemasan yang  tidak  sesuai  dengan  standar  kesehatan,  yaitu  a)  regulasi  dan  standarisasi,  dan  b)  registrasi  dan monitoring efek.
Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan, Makanan Kemasan

## Abstract
This study aims to determine the factors that cause the crime of selling packaged food products that do not comply with health standards and to find out the efforts made by the Food and Drug Supervisory Agency in tackling the crime of selling packaged food products that do not comply with health standards . This research is empirical normative in nature, namely research that emphasizes the study of laws and regulations that regulate normatively and examines the science of law to find/analyze the realities that occur in society, which are then analyzed descriptively. The results  of this study concluded that (1) the factors that led to the crime of selling packaged food products that did not comply with health standards a) consumer factors, namely consumer negligence and low understanding of food standards in packaged food, b) business actors, namely profit factors, and negligence factors of business actors, and c) weak supervision factors from related parties (2) efforts made by the Food and Drug Supervisory Agency in tackling the crime of selling packaged food products that do not comply with health standards, namely a) regulation and standardization, and b) registration and monitoring of securities.
Keywords: Criminology, Crime, Packaged Food

## PENDAHULUAN
Manusia  secara  ekonomis  memiliki  tiga  bentuk  kebutuhan  baik    yang  bersifat  primer, skunder, maupun kebutuhan yang bersifat lux (mewah). Ketiga kebutuhan tersebut menjadi hal yang  sangat  penting  yang  wajib  dipenuhi  manusia  untuk  mempertahankan  hidupnya,  namun demikian  kebutuhan  terpenting  yang  menjadi  prinsip  utama  yang  wajib  dipenuhi  oleh  setiap manusia maupun rumah tangga adalah kebutuhan primer.
Kebutuhan primer sebagai sebuah kebutuhan pokok yang telah ada sejak manusia itu lahir, dimana  kebutuhan  primer  merupakan  kebutuhan  yang  bersipat  pangan  yang  dapat  diperoleh manusia  baik  secara  alamiah  maupun  melalui  proses  tukar  menukar  kebutuhan  yang  kala  itu disebut  dengan  prinsip  perdagangan  barter.  Prinsip  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  semakin mengalami perkembangan secara dinamis baik itu perkembangan dari aspek kebutuhan primer, maupun dari aspek perdagangan.
Perkembangan model serta tata cara perdagangan yang terjadi dalam kehidupan manusia memberikan pengaruh positif dimana  kemudahan untuk memperoleh  kebutuhan primer dapat dilakukan  dengan  cara  menggunakan  uang  sebagai  alat  transaksi  dimana  kebutuhan  tersebut diwujudkan  dalam  bentuk  penyediaan  produk  makanan  kemasan  baik  yang  berbentuk  plastik
kaleng maupun botol yang disediakan oleh pelaku usaha dimana produk makanan tersebut diolah secara alamiah maupun semi sintesis yang didasarkan pada ketentuan standar kesehatan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 1992 tentang kesehatan dan keputusan  Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor : 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu Serta Label dan Periklanan Makanan sebagai mana ditentukan oleh suatu lembaga pengawas produk obat dan makanan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kemudahan  yang  diperoleh  setiap  individu  manusia  maupun  rumah  tangga  dalam pemenuhan  kebutuhan  primer  ternyata  dimanfaatkan  oleh  pihak  tertentu  secara  tidak bertanggungjawab untuk memperoleh  keuntungan yang cukup  besar karena dianggap  produk makanan kemasan telah menjadi trend bagi setiap orang untuk mengkonsumsinya karena lebih mudah diperoleh dan pengolahannyapun tergolong mudah dan instan.
Produk  makanan  kemasan  banyak  diminati  oleh  masyarakat  karena  produk  makanan kemasan sangat praktis untuk dikonsumsi misalnya produk makanan kemasan pada kaleng, plastik, botol  dan  sebagainya.  Namun  terkadang  masyarakat  yang  mengkonsumsi  produk  makanan kemasan tanpa memperhatikan informasi yang tertera pada labelnya, misalnya tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Di samping itu, ada juga penjual makanan kemasan yang mengabaikan hal-hal lain yang dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsi makanan kemasan, misalnya adanya pencantuman klausula baku, yang berisi bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
Penjualan  makanan  kemasan  kadangkala  dapat  merugikan  masyarakat  yang mengkonsumsi  produk  makanan  kemasan  tersebut  yang  menyangkut  aspek  kesehatan,  mutu, lingkungan dan keselamatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran, keamanan, pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam membeli setiap produk makanan kemasan.
Bahan Hukum diatas menunjukan bahwa jenis makanan kemasan yang paling banyak dijual dan tidak sesuai dengan standar kesehatan adalah jenis makanan kemasan yang berbentuk plastik, dimana  dari  113.273  kasus  diperkirakan  sekitar  55%  atau  60.636  kasus  yang  pernah  terjadi  di Indonesia. Banyaknya kasus produk makanan kemasan yang di jual tidak sesuai dengan standar kesehatan  disebabkan  oleh  jenis  makanan  ini  mudah  untuk  didaur  ulang  baik  itu  kemasannya maupun isi bahan bakunya produk makanan itu sendiri, sedangkan jenis produk makanan kemasan yang  berbentuk  kaleng  dan  botol  cenderung  lebih  sedikit,  hal  ini  disebabkan  oleh  daur  ulang produk tersebut sulit dan mahal serta keterjangkauan harga makanan kemasan jenis kaleng dan
botol yang cenderung lebih mahal, baik itu harga maupun bahan bakunya sehingga hal ini sangat erat kaitannya dengan selera pasar yang lebih mengarah pada harga jual produk kemasan yang murah (Kompas, BPOM Pusat 2014).
Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada BPOM di Kota Kendari terdapat 4 jenis makanan kemasan yang tidak layak dikomsumsi karena  tidak sesuai dengan standar kesehatan dengan jumlah sebanyak 39 kasus dalam kurun waktu tahun 2019-2022. Makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan meliputi makanan yang tidak memiliki batas kadaluwarsa yang  dikelolah  melalui  percampuran  kimia  baik  berbentuk  cairan  maupun  bahan  baku  dan penjualan makanan kemasan yang sudah melewati batas kadaluwarsa yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh bahkan kematian. Berdasarkan Latar Belakang tesebut diatas maka penulis tertarik  untuk  memilih  judul  “ Tinjauan  Hukum  Penanggulangan  Kejahatan  Penjualan  Produk Makanan Kemasan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya ’’
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis sebagai berikut: 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.? 2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan  oleh  pihak  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  dalam  menanggulangi  kejahatan penjualan produk makan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan?

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur secara normatif tentang kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan serta mengkaji ilmu hukum untuk menemukan/menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
1. Pendekatan perundang-undangan ( statute aprroach), merupakan pendekatan yang bertujuan untuk  menelaah  semua  Undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan    isu hukum  mengenai  Penanggulangan  Kejahatan  Penjualan  Produk  Makanan  Kemasan  Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.
2. Pendekatan konseptual ( conceptual aprroach), merupakan pendekatan dengan maksud untuk menggali doktrin hukum atau pendapat para pakar yang berkembang di dalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum penulis sehingga melahirkan suatu pengertian hukum dan konsep- konsep hukum mengenai pemberian oleh pihak swasta kepada lembaga pemerintah dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Teknik  pengumpulan  Bahan  Hukum  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  untuk memperoleh Bahan Hukum adalah :
1. Pengamatan  ( Observation),  yaitu  mengadakan  pengamatan  langsung  terhadap  penjual makanan kemasan dengan cara melihat waktu kadaluarsa dari makanan kemasan yang dijual.
2. Dokumentasi ( Documentation), yaitu mengemupulkan Bahan Hukum berdasarkan dokumen- dokumen  yang  ada  di  lokasi  penelitian  yakni  wilayah  hukum  Polresta  Kendari  yang  terkait langsung dengan obyek yang diteliti.
3. Wawancara ( Interview), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap narasumber agar diperoleh gambaran yang obyektif terkait dengan kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.
Bahan Hukum yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan Bahan Hukum yang sifatnya kualitatif  maka  teknik  yang  digunakan  adalah  analisis  Bahan  Hukum  kualitatif.  Setelah  Bahan Hukum tersebut dikumpulkan dan dianggap cukup, kemudian Bahan Hukum tersebut dioleh dan dianalisis  secara  umum  yang  berlandaskan  pada  dasar-dasar  pengetahuan  umum  kemudian meneliti persoalan-persoalan yang dianggap khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan
Makanan kemasan yang diperjualbelikan dalam masyarakat telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya,  sebab dinilai makanan kemasan tersebut  dari segi harga dapat dijangkau serta proses pengolahan yang cenderung lebih mudah, jika dibandingkan dengan makanan  alamiah  yang  diambil  langsung    dari  alam.  Banyaknya  jenis  makanan  kemasan  yang diperjualbelikan menunjukkan jumlah orang yang mengkonsumsi makanan kemasan juga semakin meningkat,  meskipun  terdapat  persepsi  di  dalam  masyarakat  bahwa  makanan  banyak
mengandung zat kimia dan pengawet. Namun hal tersebut tidak membatasi terjadinya penurunan atas permintaan makanan kemasan yang ditawarkan dalam berbagai kemasan pangan baik itu dalam botol (wadah kaca), kaleng, karton, plastik keras, kemasan fleksibel dan kaleng komposit. Kecenderungan peningkatan penggunaan makanan kemasan oleh konsumen dari catatan Yayasan Lembaga  Konsumen  Indone sia  (YLKI)  dalam  setiap  tahunnya  mencapai  ±  25  %  di  mana penggunaan makanan kemasan tersebut dihitung berdasarkan angka kelahiran, sebab pengguna makanan  kemasan  ini  dimulai  dari  usia  balita.  Maraknya  penggunaan  makanan  kemasan  oleh konsumen, mendorong pelaku usaha dan perusahaan produksi pangan melakukan tindakan yang menyimpang  dari  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  pihak Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Makanan kemasan dan Makanan (BPOM).
Dalam skripsi ini penulis mengkaji aspek kriminologis dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  penjualan  makanan  kemasan  yang  tidak  sesuai dengan standar kesehatan serta upaya penanggulangannya. Penelusuran penulis yang dilakukan selama 6 bulan terakhir ditemukan beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan pendukung terjadinya kejahatan terhadap konsumen. Berikut ini penulis akan menguraikan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan faktor penyebabnya dengan mengkaji bahan-bahan literatur serta  melakukan  penelitian  langsung  ke  lapangan  dengan  tetap  memperhatikan  perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam pasar.

## 1. Faktor Konsumen
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  kejahatan  penjualan  makanan kemasan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  kesehatan,  sehingga  kejahatan  ini  cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana telah diuraikan dalam tabel 1 di atas dan hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh pelaku usaha. Adapun faktor-faktor ini meliputi Faktor kelalaian konsumen dan faktor rendahnya pemahaman terhadap standar pangan dalam kemasan
2. Faktor pelaku usaha
Ada beberapa hal yang memotifasi pelaku usaha melakukan perbuatan curang baik itu disangaja  maupun  karena  faktor  kelalaian.  Adapun  faktor  yamg  mendorong  terjadinya kejahatan penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan adalah Faktor keuntungan (provite), dan Faktor kelalaian

## 3. Faktor Penegakan Hukum
Dalam  penegakan  hukum  ada  tiga  komponen  utama  yang  sangat  menetukan pelaksanaan hukum itu sendiri agar dapat dipatuhi oleh setiap masyarakat yakni struktur yang terkait  dengan  aparat  pengak  hukum  dan  substansi  yang  terkait  dengan  perangkat  hukum dalah  hal  ini  kesempurnaan  dari  Undang-undang  serta  kulture  yang  erat  kaitannya  denga budaya masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
Salah satu faktor utama timbulnya kejahatan penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan adalah lemahnya pengawasan dari pihak terkait dalam hal ini pemerintah  untuk  mengidentifikasi  standar  kesehatan  produk  melalui  uji  kelayakan  suatu produk  sebelum  dipasarkan.  Lemahnya  pengawasan  ini  sangat  terlihat  dari  suatu  kegiatan pengawasan yang dilakukan pada saat pemberitaan media tentang pelanggaran konsumen di publikasikan melalui media cetak dan elektronik.
Lemahnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalm  hal  ini  departemen kesehatan  dan  BPOM  terlihat  dari  bentuk  penerapan  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  para pelaku yang hanya diberikan sanksi terguran lisan dan pembuatan surat pernyataan sedankan perbuatan  tersebut  merupan  kejahatan  yang  dapat  dikenakan  dengan  sanksi  pidana sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 19 ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25,dan Pasal 26, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta melanggar ketentuan Pasal 383 Ayat 1e dan 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang. Uraian penjelasan di atas merupakan hasil penelitian penulis yang diperoleh dari studi lapangan untuk itu diperlukan langkah yang tepat untuk menyikapai permasalahan yang telah diuraikan penulis dalam penelitian ini.
Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  BPOM  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan  Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan
Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  pada  Balai  POM  Provinsi  Sulawesi Tenggara,  diperoleh  beberapa  hal  terkait  dengan  prosedur  bentuk  tanggung  jawab  dalam pelaksanaan  pengawasan  setiap  produk  obat  dan  makanan  khususnya  pada  jenis  makanan kemasan.  Secara  umum  pemeriksaan  terhadap  semua  produk  yang  diedarkan  dan
diperdagangkan  dipasaran  pada  prinsipnya  telah  diadakan  uji  kelayakan  produk  dengan mekanisme yang telah ditentukan Oleh Deputi Bidang Pengawasan Makanan.
Jika  dikaji  secara  normatif  maka  menurut  penulis  prinsip  perlindungan  konsumen  dari penggunaan  makanan  kemasan  dan  penegakan  hukumnya  telah  diatur  dan  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1962  tentang  Hygiene  atau  usaha  mempertinggi  derajat kesehatan hal ini dibuktikan dalam pada pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 1962 menyatakan bahwa salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk oleh pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi menurut undang-undang adalah sebagai berikut :
a. Penerangan dan pendidikan mengenai ciri produk makanan kemasan yang berbahaya kepada masyarakat.
b. Pemeriksaan dan pengawasan atas keadaan lingkungan bagi usaha-usaha untuk umum.
c. Pemeriksaan dan pengawasan hasil produksi makanan kemasan dan proses produksi makanan kemasan.
d. Pengawasan  dan  pemeriksaan  usaha  penggunaan  benda-benda  atau  alat-alat  yang  dapat membahayakan kesehatan dalam makanan kemasan.
Hal-hal  tersebut  diatas  merupakan  mekanisme  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian produksi baik pada tahap pengolahan maupun pada saat diedarkannya produk makanan kemasan sebab standarisasi dan mekanisme pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana aturan tersebut menitik beratkan pada nilai penghargaan atas derajat kesehatan manusia yang disebut HYGIENE. Adapun tujuan diadakannya pengawasan oleh Balai POM adalah sebagai berikut:
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan makanan kemasan yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat.
2. Meningkatkan daya saing industri makanan kemasan dalam negeri melalui upaya penigkatan mutu makanan kemasan herbal Indonesia.
Program pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM terhadap produk makanan kemasan yang beredar secara umum memiliki beberapa cara dan cara tersebut merupakan standarisasi Balai POM dari pusat kedaerah yang mekanismenya telah ditentukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Makanan  Kemasan  Pusat  dengan  No.87/A/Dep/J/1992  tentang  Standarisasi  Pengawasan
Peredaran Makanan Kemasan. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM adalah sebagai berikut :

## 1. Regulasi dan standarisasi
Regulasi  dan  standarisasi  yang  dimaksud  oleh  Balai  POM  adalah  suatu  bentuk program untuk mengkaji kembali berbagai peraturan  di bidang makanan kemasan agar dengan perkembangan masa kini dan mengantisipasi perubahan yang akan datang serta penyusunan standar yang mengacu kepada pengakuan Internasional.
2. Regitrasi dan monitoring efek
Program  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk makanan kemasan yang beredar agar  masyarakat  dapat  mempercayai  bahwa  produk  yang  beredar  telah  sesuai  dengan standarisasi kesehatan, registrasi dan monitoring ini pula dimaksudkan agar semua produk yang beredar telah terdaftar dan memperoleh nomor izin produk  yang dikeluarkan oleh Balai POM dan apabila suatu produk tidak memperoleh izin produksi maka produk tersebut tidak sesuai dengan aspek standarisasi kesehatan, karena izin produksi dapat dikeluarkan apabila produk makanan kemasan tersebut telah dilakukan uji kelayakan pada laboratorium Balai POM dan mekanisme dan standarisasi yang telah ditentukan dalam regulasi peraturan hukum yang telah ada dan ditetapkan oleh Balai POM.
SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  kesimpulan  yang  akan  ditarik  penulis  dari pembahasan ialah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan  penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, yaitu:
a. Faktor konsumen, yang terdiri dari:
1) Faktor kelalaian konsumen yaitu perilaku konsumen yang tidak memperhatikan  instruksi atau  peringatan  yang  telah  tercantum  di  dalam  makanan  kemasan  baik  itu  izin produksinya maupun mengenai batas daluwarsa dari produk makanan tersebut.
2) Faktor rendahnya pemahaman terhadap standar pangan dalam kemasan di mana faktor ini banyak terkait dengan pendidikan konsumen dalam hal ini masih banyak konsumen yang tidak tahu baca tulis akibatnya mereka tidak bisa membedakan mana makanan yang layak untuk dikomsumsi mana makanan yang dapat membahayakan kesehatan.
b. Faktor pelaku usaha, yang terdiri dari:
1) Faktor keuntungan (provite) yaitu terjadinya penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan banyak ditentukan oleh keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan makanan kemasan.
2) Faktor kelalain di mana pelaku usaha yang lalai memperhatikan produk makanan yang diperjual belikan dengan tidak memperhatikan batas daluwarsanya.
c. Salah satu faktor utama timbulnya kejahatan penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan adalah lemahnya pengawasan dari pihak terkait dalam hal  ini  pemerintah  untuk  mengidentifikasi  standar  kesehatan  produk  melalui  uji kelayakan suatu produk sebelum dipasarkan
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh  pihak Badan Pengawas Makanan kemasan dan Makanan dalam  menanggulangi  kejahatan  penjualan  produk  makanan  kemasan  yang  tidak  sesuai dengan standar kesehatan, yaitu:
a. Regulasi dan standarisasi yang dimaksud oleh  Balai POM  adalah suatu bentuk program untuk mengkaji kembali berbagai peraturan di bidang makanan kemasan.
b. Regitrasi  dan  monitoring  efek  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat,
Copyrirght @ Karmila
dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk makanan kemasan yang beredar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Syani, 1987. Sosiologi Kriminalitas. Remaja Karya, Bandung.
Andi Zainal Abidin Farid. 1981. Azas-Azas Hukum Pidana. Djambatan, Jakarta.
Bawengan 1977. Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat. Pramudia Paramita, Jakarta.
Bonger W.A. 1982. Pengantar Tentang Kriminologi. PT. Pembangunan, Jakarta.
Imam Bachaqie Abdullah, 1995. Permasalahan Makanan Kemasan. Bina Rupa, Jakarta.
Kanter dan Sianturi, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia. Storia Grafika, Jakarta.
Kartini Kartono, 1981. Patologi Sosial, Jilid I. Rajawali Pers, Jakarta.
Mardjono Reksodiputro. 1982. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Ghalia Indonesia,  Jakarta. Moeljatno. 1986. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara.
Mulyana  W.  Kusumah,  1981. Aneka  Permasalahan  Dalam  Ruang  Lingkup  Kriminologi.  Alumni,
Bandung.
_________________,  1988. Kriminologi  dan  Masalah  Kejahatan  (Suatu  Pengantar  Ringkas).  Armico, Bandung.
Romli Atmasasmita. 1985. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT. Eresco, Bandung.
_______________, 2005. Bunga Rampai Kriminologis. Rajawali, Jakarta.
Sahetapy. 1992. Kausa Kejahatan. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Semarang. Sahetapy  J.E  dan  B.  Marjono  Reksodiputro,  1982. Paradoks  Dalam  Kriminologi.  Rajawali  Pers,
Jakarta.
Samidjo,1985, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana, CV Armico Bandung.
Sidharta, 1998. Produk Makanan Kemasan. Grasindo, Jakarta.
Simandjuntak B. 1981. Pengantar Kriminologis dan Patologi Sosial. Tarsito, Jakarta.
Simandjuntak  B.  dan  Chidir  Ali,  1980. Sumbangan  Cakrawala  Kriminologis.  Penerbit  Tarsito, Bandung.
djono Dirjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Remadja Karya, Bandung.
Stephan Hurwitz, 1986. Kriminologi disadur Oleh Moeljatno. PT. Bina Aksara, Jakarta.
Copyrirght @ Karmila
Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001. Kriminologi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.