## ANALISIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM DIDALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Zul Akrial, S.H., M.Hum dan Heni Susanti, S.H., M.H

## ABSTRAK
Lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal  28  H  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, kualitas  lingkungan  hidup  yang  semakin menurun  telah  mengancam  kelangsungan perikehidupan  manusia  dan  makhluk hidup  lainnya  sehingga  perlu  dilakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Badan- badan hukum swasta, baik swasta nasional maupun  transnasional  atau  multi  nasional dapat menjadi subjek hukum pidana nasional. Misalnya  berkenaan  dengan  kejahatan dalam  lingkungan  hidup.  Perbuatan  dari suatu  subjek  hukum  seperti  badan  hukum swasta  yang  mencemari  lingkungan  hidup dinyatakan sebagai kejahatan dank arena itu harus bertanggung jawab secara criminal.
Kata  Kunci  : Korporasi,  Subyek  hukum,  UU no. 32 Tahun 2009
A.   Latar Belakang P emanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kua- litas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Agar  lebih  menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari  perlindungan terhadap  keseluruhan  ekosistem,  perlu  dilakukan  pem- baruan  terhadap  peraturan  yang  ada.  Salah  satunya yaitu  dengan  menempatkan  korporasi  atau  badan hukum  sebagai  subjek  hukum  pidana.  Karena  kejahatan terhadap  lingkungan  bukan  hanya  dilakukan  oleh  orang atau individu, melainkan badan hukum atau korporasipun mampu  melakukan  kejahatan  yang  berdampak  pada kestabilan lingkungan.
Menurut  sistem  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Indonesia yang berlaku sekarang, yang menjadi subjek hukum pidana  adalah  manusia (natuurlijke  person), hal  ini  dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan Buku III. Sebagian  besar  kaidah-kaidah  Hukum  Pidana  didalam  KUHP dimulai  dengan  kata  barangsiapa  sebagai  terjemahan  dari kata Belanda hij . Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. Hoofgerechtshof van  N.  I dahulu  didalam  arresnya  tanggal  5  Agustus  1925 menegaskannya dengan alasan, bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk  berdasarkan  ajaran  kesalahan  individual.  System hukum  pidana  Indonesia  tidak  memungkinkan  penjatuhan pidana denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi pidana  denda  diberikan  pilihan  untuk  menggantinya  dengan pidana kurungan pengganti denda (pasal 30 (1), (2), (3), dan (4) KUHP ).
Di  dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

## Pasal 118
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan  kepada  badan usaha yang  diwakili oleh  pengurus  yang  berwenang  mewakili  di dalam  dan  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

## Pasal 119
Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata tertib berupa:
a.  perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b.  penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat usaha dan/atau kegiatan;
c.   perbaikan akibat tindak pidana;
d.  pewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e.  penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Menurut  jonkers  bahwa  di  Nederland  telah dibentuk  rancangan  Titel  8  N.  W.  v.  S.  oleh  para sarjana  hukum  terkemuka  yaitu  Wynveldt,  Pompe, dan  van  Rhijn  van  Alkemede.  Pasal  1  rancangan tersebut  menyatakan  bahwa  vennootschappen (firma,  CV,  PT),  yayasan  dan  perkumpulan  dapat dijatuhi pidanaoleh  karena telah mewujudkan delik. Kapan suatu vennotschap, yayasan dan perkumpulan dapat dijatuhi  pidana  tidak dijelaskan, tetapi  hal  itu diserahkan  kepada  ilmu  pengetahuan  dan  praktek hukum. Pasal 2 mengndung fiksi hukum, yaitu dengan terwujudnya  delik  oleh  korporasi,  maka  syarat kesalahan  (kesengajaan/kelalaian)  dianggap  ada dengan sendirinya, terkecuali dapat dibuktikan tidak adanya  kesalahan  itu.  Suatu  persangkaan  adanya kesalahan  dikenal  pula  oleh  pasal  59  KUHP  yang hanya  berlaku  bagi  pelanggaran (overtrading), yang
bunyinya adalah sebagai berikut : 1
Pengaruh  dari  pertumbuhan  yang  luar  biasa dari  asset  kegiatan  menjual  dari  korporasi  raksasa dan  konglomerat  yang  mencapai  jutaan  bahkan miliaran  dollar  menjadikan  korporasi  memiliki kekuasan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  luar biasa.  Ini  berarti  bahwa  raksasa-raksasa  korporasi ini  dapat  mengontrol  kehidupan  ekonomi,  sosial, dan  politik  Negara.  Kekuasaan  korporasi  tersebut dalam bahasa ekonomi dijalankan melalui keputusan- keputusan dalam investasi, penentuan harga, lokasi, penelitian dan desain terhadap produk, namun juga mempunyai akibat dibidang sosial dan politik seperti dibidang  ketenagakerjaan,  persoalan-persoalan yang  menyangkut  kehidupan  masyarakat  setempat, serta  kualitas  hidup  manusia  pada  umumnya.  Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kekuasaan  korporasi  yang  luar  biasa  ini  didalam pelaksanannnya  mempunyai  pengaruh  besar  bagi kehidupan  setiap  orang  sejak  dalam  kandungan, hingga  keliang  kubur.  Udara  yang  kita  hirup,  air yang  kita  minum,  makanan  yang  kita  telan,  pakaian yang  kita  pakai,  jalan  yang  kita  lalui,  kendaraan yang  kita  naiki,dan  lain-lain.  Kesemuanya  itu berbau  korporasi,  baik  melalui  produknya,  maupun karena  pencemarannya,  kehidupan,  kesehatan, dan  keselamatan  dari  sebagian  besar  rakyatsecara langsung dan tidak langsung dikontrol oleh korporasi, seperti melalui tingkat harga dan karenanya juga laju inflasi, kualitas barang, dan angka pengangguran. 2
Kondisi  tersebut  sudah  merambah  hampir seluruh  bagian  dunia,  seperti  yang  dikemukakan David  C.  Corten  dalam  bukunya  yang  berjudul  The Post Corporate World, menyatakan berdasarkan hasil laporan  dalam  koran  The  Wall  Street  Journal  yang mengemukakan  contoh  bagaimana  korporasi  besar dunia mengambil keuntungan dari : 3

## B.   Masalah Penelitian
1 H.  A.  Zainal  Abidin  Farid, Hukum  PIdana  I ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 397
2 Ibid. , hlm 6 3 Ibid. ,Hlm7
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
Berdasarkan uraian didalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimanakan Korporasi sebagai subyek hukum pidana  didalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## C.   Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:
Untuk  mengetahui  Korporasi  sebagai  subyek hukum  didalam  UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## D.   Tinjauan Pustaka
Menurut  teori  absolut,  pidana  adalah  suatu hal  yang  mutlak  harus  dijatuhkan  terhadap  adanya suatu  kejahatan.  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief berpendapat  bahwa  “pidana  merupakan  akibat mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran  dari  pidana  terletak  pada  adanya  atau terjadinya  kejahatan  itu  sendiri”. 4 Hal  ini  senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana  adalah  hal  yang  mutlak  diberikan  sebagai pembalasan  terhadap  suatu  kejahatan. 5 Teori  ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku  tindak  pidana  menjadi  suatu  pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya.
Pengembangan  hukum  lingkungan  menurut teori  nilai  kebijakan  publik  ( the  public  values ) menjelaskan,  bahwa  pertukaran  pandangan  atau musyawarah mufakat ( deliberative process ) diantara berbagai  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ) dapat  menjadi  dasar  bagi  pembuatan  keputusan yang  rasional.  Pertukaran  pandangan  dilandasi  oleh sifat  keterbukaan  pemikiran  ( openness  of  mind ), kejujuran  ( honesty ),  kesediaan  untuk  mendengar 4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1992, hal. 10-11.
5 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26.
kritik,  dan  penghargaan  atas  pandangan-pandangan pihak  yang  berbeda  menjadi  dasar  pengambilan keputusan  bersama  ( collective  choice ).  Menurut teori nilai kebijakan publik, wakil-wakil dari berbagai pemangku  kepentingan  dalam  proses  legislasi  harus mampu  mengatasi  benturan  kepentingan  dengan cara  menempatkan  kepentingan  bersama  (public goods)  diatas  kepentingan  konstituen  mereka.  Para anggota  badan  legislatif  harus  mampu  membangun konsepsi  kepentingan  bersama.  Apa  yang  dimaksud dengan kepentingan bersama dapat diperoleh melalui pertukaran  pandangan  dalam  proses  politik.  dalam proses  ini,  para  anggota  badan  legislatif  setelah memperhatikan berbagai usulan atau pandangan dari berbagai pemangku kepentingan membuat keputusan dengan  mengacu  pada  apa  yang  mereka  anggap sebagai kepentingan public dan bangsa.
Badan-badan hukum swasta, baik swasta nasional maupun  transnasional  atau  multi  nasional  dapat menjadi  subjek  hukum  pidana  nasional.  Misalnya berkenaan  dengan  kejahatan  dalam  lingkungan hidup.  Perbuatan  dari  suatu  subjek  hukum  seperti badan  hukum  swasta  yang  mencemari  lingkungan hidup  dinyatakan  sebagai  kejahatan  dank  arena  itu harus  bertanggung  jawab  secara  criminal.  Misalnya sebuah  kapal  tanker  milik  sebuah  perusahaan  yang mengangkut  bahan  bakar  minyk  bumi  dari  satu Negara ke Negara lain, kemudian menabrak kapal lain atau  menabrak  batu  karang  ditengah  laut  sehingga menumpahkan  minyak  bumi  yang  diangkutnya dan  menimbulkan  pencemaran  atas  perairan  laut. Badan  hukum  swasta  juga  dapat  menjadi  subjek hukum pidana nasional maupun Internasional dalam bidang perekonomian, berupa kasus-kasus kejahatan atau  tindak  pidana  ekonomi.  Misalnya,  sebuah badan  hukum  swasta  suatu  Negara  secara  illegal menggunakan  teknologi  dari  badan  hukum  swasta nasional  dari  Negara  lain,  sehingga  perusahaan yang  belakangan  menderita  kerugian  materil  dan immaterial yang cukup besar. Demikian juga dari hasil pembajakan hasil karya cipta dari orang-orang disuatu Negara yang dilakukan oleh badan hukum swasta dari
Takdir  Rahmadi, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta,2012, Hlm 44
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
Negara  lain,  sehingga  menimbulkan  bagi  kerugian Negara maupun bagi warga Negara yang karya ciptanya dibajak. Pembajakan karya cipta itu sendiri merupakan tindak pidana dan karena itu pelakunya dalam bentuk badan  hukum  maupun  individu  yang  melakukannya dapat  dikenakan  tuntutan  pidana.  terhadap  badan hukumnya dapat dikenakan pidana denda, sedangkan terhadap  individu  si  pelakunya  walaupun  dilakukan demi  badan  hukum  yang  bersangkutan  dapat  juga dituntut secara pidana. Mengenai sanksi pidana yang dapat  dijatuhkan  terhadap  badan  hukum  tersebut adalah berupa pidana denda uang ataupun dibebani kewajiban  untuk  membersihkan  lingkungan  yang telah tercemar sebagai akibat dari perbuatan badan hukum tersebut. dalam hal kejahatan ekonomi yang dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum  swasta,  sanksi pidananya  dapat  berupa  denda  yang  harus  dibayar kepada  Negara,  atau  berupa  sanksi  hukum  perdata seperti pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. 7
Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala  bentuk  pelanggaran  maupun  kejahatan,  bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan ( preventif ) maupun penindakannya ( represif ). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan  penerapannya  tergantung  dari  keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain mlihat dampak yang ditimbulkannya.
Jenis-jenis instrument yang dimaksud meliputi :
1  Tindakan Administratif
2  Tindakan Perdata (proses perdata) 3  Tindakan Pidana (Proses Pidana).
Dari  ketiga  bentuk  instrument  tersebut  tidak ada  skala  prioritas  atau  merupakan  urutan  pertama dan terakhir, sehinggsa apabila ada asumsi tindakan pidana  merupakan  hukuman  yang  terakhir  dalam penerapannya  dan  apabila  tindakan  yang  lain  tidak menyelesaikannya. 8
7 I  Wayan  Parthiana, Hukum  Pidana  Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2006 Hlm 81
8 P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 81
Masalah  pencemaran  lingkungan,  menurut  J Barros  dan  J.  M.  Johnston,  erat  kaitannya  dengan aktivitas  pembangunan  yang  dilakukan  manusia, antara lain 9 :
1.   Kegiatan-kegiatan industry dalam bentuk limbah yang  berupa  zat-zat  buangan  yang  berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif, dan lain-lain.
2.   Kegiatan  pertambangan,  berupa  terjadinya perusakan  instalasi,  kebocoran,  pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan bekas pertambangan.
Dalam  wacana common  law ,  ada  beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.
1. Identification Tests / Directing Mind Theory
Berdasarkan  teori  identifikasi  atau directing minds  theory ,  kesalahan  dari  anggota  direksi  atau organ  perusahaan/korporasi  yang  tidak  menerima perintah  dari  tingkatan  yang  lebih  tinggi  dalam perusahaan,  dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi.     Teori  ini  diadopsi  di  Inggris  sejak  tahun 1915.  Suatu  korporasi  adalah  sebuah  abstraksi.  Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri;   kehendaknya  harus  dicari  atau  ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut  sebagai  agen/perantara,  yang  benar-benar merupakan  otak  dan  kehendak  untuk  mengarahkan ( directing mind and will ) dari korporasi tersebut. Jika seseorang merupakan otak pengarah dari perusahaan, maka  tindakannya  pasti  merupakan  tindakan  dari perusahaan itu sendiri.

## 2. Doktrin Vicarious Liablility
Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana  disebutkan  di  penjelasan  sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara  atau  pihak-pihak  lain  yang  menjadi
9 Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001, Hlm 8
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
tanggung  jawab  korporasi.  Dengan  kesalahan  yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu  secara  otomatis  diatribusikan  kepada  korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak  dapat  dikontrol.  Berdasarkan  hal  ini,  teori  ini dikritik  karena  tidak  mempedulikan  unsur mens rea ( guilty  mind )  dari  mereka  yang  dibebankan pertanggungjawaban.  Pengadilan  di  Inggris  dan Kanada  telah  menolak  doktrin  ini,  dan  mengadopsi teori identifikasi. Namun, pendekatan doktrin ini masih digunakan  di  pengadilan  federal  Amerika  Serikat. Di  Indonesia,  doktrin  ini  diterapkan  dalam  Undang- undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan.

## 3. The Corporate Culture Model
Pendekatan  jenis  ini  digunakan  oleh  Austra- lia.   Istilah corporate  culture dapat  kita  lihat  dalam Australian Criminal Code Act 1995 (Undang-undang Pidana Australia) yang didefinisikan sebagai berikut :
“ an  attitude,  policy,  rule,  course  of  conduct or  practice  existing  within  the  body  corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place”.
Yaitu  suatu  bentuk  sikap,  kebijakan,  aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat  dalam  tubuh  korporasi  atau  dalam  bagian tubuh  korporasi  dimana  kegiatan-kegiatan  terkait berlangsung. Menurut undang-undang ini, tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa : Pertama ,  dewan  direksi  korporasi  dengan  sengaja atau  dengan  tidak  hati-hati  (ceroboh)  melakukan tindakan-tindakan  ( conduct )  yang  relevan,  atau secara  terbuka,  secara  diam-diam  atau  secara  tidak langsung mengesahkan ( authorize ) atau mengizinkan ( permit )  perwujudan  perbuatan  pelanggaran  atau kejahatan. Kedua , agen manajerial korporasi tingkat tinggi  (seperti  direksi,  komisaris,  manajer)  secara sengaja,  mengetahui  benar  atau  tidak  hati-hati terlibat  dalam  tindakan-tindakan  yang  relevan,  atau secara  terbuka,  secara  diam-diam  atau  secara  tidak langsung mengesahkan ( authorize ) atau mengizinkan ( permit )  perwujudan  perbuatan  pelanggaran  atau
kejahatan. Ketiga , ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau  mengarahkan  dilakukannya  tindakan-tindakan pelanggaran  ( non  compliance )  terhadap  peraturan- peraturan  tertentu. Keempat ,  korporasi  gagal membentuk  dan  mempertahankan  budaya  yang menuntut  kepatuhan  ( compliance )  terhadap peraturan-peraturan tertenty.

## 4. Aggregation Test
Menurut  teori  ini,  dengan  cara  menjumlahkan ( aggregating ) tindakan ( acts ) dan  kelalaian ( omission ) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur actus reus dan mens rea dapat dikonstruksikan dari tingkah laku ( conduct ) dan pengetahuan  ( knowledge )  dari  beberapa  individu. Inilah  yang  disebut  dengan Doctrine  of  Collective Knowledge atau Doktrin Pengetahuan Kolektif.

## 5. Blameworthiness Test
Bahwa  jika  suatu  korporasi  tidak  melakukan tindakan  pencegahan  atau  melakukan  due  diligence guna  menghindari  melakukan  suatu  tindak pidana,  maka  hal  ini  akan  tampak  dari  budaya dan  kepercayaannya  yang  tercermin  dari  struktur, kebijakan,  praktek  dan  prosedur  yang  ditempuh oleh korporasi tersebut. Teori ini menolak pemikiran bahwa  korporasi  harus  diperlakukan  sama  seperti halnya  orang  perorangan  dan  mendukung  bahwa harus  ada  konsep  hukum  lain  untuk  menyokong pertanggungjawaban subyek-subyek hukum fictitious (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi- korporasi  modern  yang  umumnya  terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan  jahat  atau  kelalaian  individual,  tetapi lebih  kepada  sistem  yang  gagal  untuk  mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan resiko.

## PEMBAHASAN
Korporasi  sebagai  subyek  hukum  pidana  didalam UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
Pembahasan pokok didalam Hukum Pidana pada dasarnya mencakup tiga hal yang sangat penting yaitu mengenai  perbuatan,  pertanggungjawaban  pidana, dan yang ketiga adalah mengenai pidana (merupakan sanksi yang diberikan terhadap mereka yang melanggar hukum). Siapapun yang melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan telah melanggar aturan-aturan hukum pidana  apabila  perbuatan  tersebut  tidak  sesuai dan  bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  telah tertuang didalam peraturan perundang-undangan.
Didalam hukum pidana, tidaklah cukup seseorang yang  terbukti  melakukan  perbuatan  Apabila  tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a.   badan usaha; dan/atau
b.   orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
Rumusan yang dapat dijumpai didalam pasal 51 W. v. S Belanda berbunyi :
1)  Tindak  pidana  dapat  dilakukan  oleh  manusia alamiah dan badan hukum
2)  Apabila  suatu  tindak  pidana  dilakukan  oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan  tindakan-tindakan  yang  tercantum  dalam undang-undang terhadap :
a)  Badan hukum; atau
b)  Terhadap  mereka  yang  memerintahkan melakukan  perbuatan  itu,  demikian  pula terhadap  mereka  yang  bertindak  sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau
c)  Terhadap yang disebutkan didalam a dan b bersama-sama
Bagi  pemakaian  ayat  selebihnya  disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak dan badan hukum, perserikatan, dan yayasan. Dengan demikian, ternyata  korporasi  dalam  hukum  pidana  lebih  luas
pengertiannya  bila  dibandingkan  dengan  pengertian korporasi  dalam  hukum  perdata.  Sebagai,  korporasi dalam  hukum  pidana  bisa  berbentuk  badan  hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai keduduk
Berdasarkan pasal 59 KUHP, maka hukum pidana tidak  mengenal  korporasi  sebagai  subjeknya.  Jika seseorang  pengurus  korporasi  melakukan  tindak pidana  yang  dilakukan  atas  nama  korporasi,  maka sipenguruslah yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Meskipun KUHP Belanda yang dulu diadopsi menjadi  KUHP  Indonesia  tidak  mengenal  korporasi sebagai subjek hukum, pada abad ke-19 Belanda telah menganut  3  sistem  pertanggungjawaban  korporasi, yaitu :
1.   Membedakan “ tugas mengurus” atau zorgplicht kepada pengurus,
2.   Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggungjawab
3.   Korporasi  dapat  menjadi  sebagai  pembuat, pelaku, dan bertanggungjawab.
Sistem  yang  pertama  adalah  yang  dianut  oleh pasal  59  KUHPidana,  dalam  sistem  yang  kedua korporasi  dapat  menjadi  pembuat  delik,  tetapi yang  dipertanggungjawabkan  adalah  para  anggota pengurusnya,  asalkan  dengan  tegas  dinyatakan demikian dalam pengaturannya. 10
Beberapa  alasan  mengapa  perlu  pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut elliot dan quin :
1.   Tanpa  pertanggungjawaban  pidana  korporasi, perusahaan-perusahaan  bukan  mustahil  dapat menghindarkan  diri  dari  peraturan  pidana  dan hanya  pegawainya  yang  dapat  dituntut  karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan  kesalahan  dari  kegiatan  usaha  yang dilakukan oleh perusahaan.
2.   Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosuderal, lebih  mudah  untuk  menutup  perusahaan daripada karyawannya.
10 Hlm 18-19
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
3.   Suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih untuk  membayar  pidana  denda  daripada  yang dijatuhkan oleh pegawai tersebut dalam teindak pidana yang serius.
4.   Adanya  ancaman  tuntutan  pidana  dapat menyebabkan  para  pemegang  saham  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan  tempat mereka menenamkan investasinya.
5.   Jika  sebuah  perusahaan  telah  mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya  perusahaan  itu  juga  yang  memikul sanksi atas tindak puidana yang telah dilakukan, bukan pegawai perusahaan.
6.   Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan  untuk  menekan  para  pegawai,  baik secara langsung atau tidak untuk mengusahakan perolehan laba dari kegiatan usaha yang illegal.
7.   Publisitas  yang  merugikan  dan  pengenaan pidana  denda  terhadap  perusahaan  itu  dapat berfungsi  sebagai  pencegah  bagi  perusahaan untuk  melakukan  kegiatan  yang  illegal,  dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya. 11
Pembenaran  pertanggungjawaban  korporasi sebagai  pelaku  tindak  pidana  dapat  didasarkan  atas hal-hal sebagai berikut :
1.   Atas  dasar  falsafah  integralistik,  yakni  segala sesuatu  diukur  atas  dasar  keseimbangan, keselarasan,  dan  keserasian  antara  kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2.   Atas  dasar  asas  kekeluargaan  dalam  pasal  33 UUD’1945
3.   Untuk memberantas “ anomie of success ” sukses tanpa aturan
4.   Untuk perlindungan konsumen
5.   Untuk kemajuan teknologi 12
Koh  dan  Yeo  sebagaimana  dikutip  dari  Bukti sian-turi, mengemukakan beberapa alasan mengapa
11 Hlm 24 12 Hlm 25
korporasi  perlu  untuk  dimintakan  pertanggung- jawaban:
1.   Apabila  dimungkinkan  lebih  dari  satu  pihak untuk diminta bertanggungjawab atas kesalahan yang  ada,  maka  lebih  baik  untuk  menuntut semua  pihak  yang  terlibat  dalam  kesalahan tersebut.  Hal  ini  akan  lebih  mengingatkan kemungkinan terhadap tidak ada satu pihakpun yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban karena tidak tepatnya penilaian siapa yang layak dipertanggungjawabkan
2.   Penuntutan  untuk  meminta  peprtanggung- jawaban  secara  pidana  baik  kepada  korporasi maupun  agennya.  Korporasi  biasanya  telah diasuransikan dan memiliki posisi yang lebih baik untuk  membayar  ganti  kerugian  daripada  agen atau karyawan perusahaan secara individual.
3.   Jika  pihak  yang  melakukan  kesalahan  sedang melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan bisnis  perusahaan,  lebih  tepat  untuk  menuntut perusahaan secara langsung. Menuntut korporasi  jauh  lebih  efektif  karena  penuntutan akan  langsung  mengenai  akar  permasalahan yang  timbul  oleh  individu  pelaksana  kebijakan korporasi.
4.   Menuntut perusahaan secara langsung mungkin lebih prosuderal dan lebih praktis serta meyakin- kan karena pihak-pihak yang melakukan kesalahan tersebut  sedang  melakukan  perintah-perintah yang diberikan oleh perusahaan tersebut
5.   Penuntutan  korporasi  seperti  ini  secara  umum akan lebih menghemat biaya dan waktu daripada berproses menuntut secara individu, pihak-pihak yang terkait.
Meskipun  ada  pertentangan  apakah  korporasi dapat  menjadi  subjek  hukum  hukum  pidana/tidak, perlu  dilihat  bahwa  ada  bentuk-  bentuk  sistem pertanggungjawaban  korporasi  yang  berkem- bang.  Menurut  Sutan  Reny  Sjahdeni,  bahwa terdapat  empat  kemungkinan  sistem  pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi :
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
1.   Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga  oleh  karenanya  pengurus  yang  harus memiliki pertanggungjawaban pidana
2.   Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  tapi pengurus  yang  harus  memikul  pertanggung- jawaban pidana
3.   Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan korporasi  itu  sendiri  yang  harus  memikul pertanggungjawaban pidana
4.   Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak  pidana,  dan  keduanya  pula  yang  harus memikul pertanggungjawaban pidana 13
Dengan  adanya  berbagai  kemungkinan  sistem pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi, maka jenis- jenis dari hukuman yang dapat dijatuhkan  lebih  beragam.  Pemidanaan  korporasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pidana pokok dan  pidana  tambahan  dimana  jenis  dari  sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi lebih beragam. Sutan Reny membagi pidana pokok menjadi tujuh (7) jenis yaitu :
1.   Pidana denda
2.   Pengumuman putusan hakim Pengumuman  putusan  hakim  dilakukan  lewat media  cetak  dan  /  elektronik  dan  bertujuan mempermalukan pengurus dan / korporasi.
3.   Pembubaran  yang  diikuti  dengan  likuidasi korporasi
Pembubaran  korporasi  sebagai  sanksi  pidana dapat  disamakan  dengan  “pidana  mati”  atau hukuman  mati.  Didalam  hukum  perdata pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi,  atas  dasar  korporasi  itu  dalam  rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi.
4.   Pencabutan  izin  usaha  yang  diikuti  dengan likuidasi korporasi
5.   Pembekuan kegiatan usaha
Pembekuan  kegiatan  usaha  dilakukan  dalam jangka  waktu  tertentu  dan  terhadap  kegiatan tertentu yang ditentukan oleh hakim
13 Hlm 2

## 6.   Perampasan aset korporasi
Perampasan  aset  korporasi  dan  pengambilan korporasi  oleh  negara  yaitu  dalam  perampasan aset,  korporasi  masih  menjadi  milik  para pemegang saham
7.   Pengambilalihan korporasi oleh negara
Pengambilalihan  oleh  negara  yaitu  adanya peralihan pemilik korporasi, perampasan ini dapat bberakhir pada korporasi tersebut dapat menjadi BUMN  atau  dijual  kepada  publik,  baik  dengan penjualan  langsung  ataupun  dengan  penjualan terbuka lewat bursa efek.
Sedangkan  sebagai  pidana  tambahan  bebrupa kegiatan  sosial  tertentu,  terdapat  tiga  (3)  bagian yaitu:
1.   Melakukan  pembersihan  lingkungan  atau  clean up  atau  menyerahkan  pembersihan  kepada negara dengan pembiayaan korporasi
2.   Membangun  atau  membiayai  proyek  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh korporasi
3.   Melakukan  kegiatan  sosial  lainnya  baik  yang berhubungan dan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporas
Berikut adalah penjelasan / sebagai perbandingan mengenai  korporasi  yang  diatur  didalam  KUHP Perancis 14 . Bahwa hukum pidana materiil di Perancis sebagian  besar  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, diperoleh data  yang  berasal  dari  KUHP  yang  telah  mengalami revisi  sampai  dengan  tahun  2002.  Dalam  KUHP  ini diatur  mengenai,  antara  lain  sanksi  pidana  yang dapat  dikenakan  pada  korporasi.  Pada  Pasal  131-37 diatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap  subjek  hukum  buatan  yang  melakukan kejahatan  dan  pelanggaran  :  Hukuman  untuk
14 M.  Yusfidli  Adhyaksana,  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  dalam  Penyelesaian  Kasus  Bantuan  Likuiditas  Bank Indonesia (BLBI), Tesis, Pascasarjana UNDIP. Semarang, 2008, hlm 4
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
kejahatan  dan  pelanggaran  yang  dikenakan  kepada subjek hukum korporasi adalah:
1.   Denda;
2.   Dalam  perkara  yang  diatur  oleh  hukum,  sanksi sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  131  –  39. Oleh karena subjek hukum buatan, dalam hal ini korporasi dibedakan dengan subjek hukum orang, maka  untuk  jumlah  maksimal  pidana  denda yang dapat diterapkan menjadi 5 (lima) kali lipat jumlah  maksimal  yang  dapat  dikenakan  pada subjek  hukum  orang.  Ketentuan  ini  disebutkan dalam  Pasal  131-38  :  Jumlah  maksimal  denda yang  dapat  dikenakan  kepada  subjek  hukum buatan  adalah  5  kali  jumlah  yang  ditetapkan untuk subjek hukum orang, sebagaimana diatur oleh  hukum  mengenai  tindak  pidana  tersebut. Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, secara lebih rinci, diatur dalam Pasal 131-39:
Ketika suatu undang-undang menetapkan sanksi terhadap subjek hukum buatan, suatu kejahatan atau pelanggaran dapat dihukum oleh salah satu atau lebih dari hukuman-hukuman berikut ini:
1.   Dissolusi
(pembubaran),  yaitu  dalam  hal  subjek  hukum buatan dibuat untuk melakukan suatu kejahatan, atau, ketika kejahatan atau pelanggaran tersebut memiliki  ancaman  hukuman  tiga  tahun  atau lebih,dimana  subjek  hukum  buatan  telah dipindahkan  dari  sasarannya  semula,  untuk melakukan kejahatan tersebut;
2.   Larangan untuk melaksanakan, langsung maupun tidak langsung satu atau lebih kegiatan profesional atau  sosial,  baik  secara  permanen  atau  untuk maksimal 5 tahun;
3.   Penempatan dibawah pengawasan hakim untuk maksimal 5 tahun.
4.   Penutupan  permanen  atau  penutupan  selama maksimal 5 tahun, satu atau lebih badan usaha, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yang sedang diperiksa;
5.   Diskualifikasi dari pelelangan publik, baik secara permanen  atau  untuk  jangka  waktu  maksimal 5  tahun;  Larangan,  baik  secara  permanen  atau untuk  jangka  waktu  maksimal  5  tahun,  untuk mengumpulkan dana dari masyarakat;
7.   Larangan  untuk  menarik  cek,  kecuali  cek  yang dijinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang diseritifikasi, dan larangan untuk  menggunakan  kartu  kredit,  untuk  jangka waktu maksimal 5 tahun.
8.   Perampasan  benda-benda  yang  digunakan atau  dimaksudkan  untuk  melakukan  kejahatan, atau  benda-benda  yang  merupakan  hasil  dari kejahatan tersebut.
9.   Pengumuman  kepada  publik,  pidana  atau penyebarluasannya baik secara oleh media cetak atau oleh media televisi dan radio.
(Where  a  statute  so  provides  against  a  legal person, a felony or misdemeanour may be punished by one ormore of the following penalties:
1.   Dissolution, where the legal person was created to  commit  a  felony,  or,  where  the  felony  or misdemeanour  is  one  which  carries  a  sentence of imprisonment of three years or more, where it was diverted from its objects in order to commit them;
2.   Prohibition  to  exercise,  directly  orindirectly  one or  more  social  or  professional  activity,  either permanently  or  for  a  maximum  period  of  five years;
3.   Placement  under  judicial  supervision  for  a maximum period of five years;
4.   Permanent closure or closure for up to five years of  the  establishment,  or  one  or  more  of  the establishments, ofthe enterprise that was used to commit the offences in question;
5.   Disqualification from public tenders, either perma- nently or for a maximum period of five years;
6.   Prohibition, either permanently or for a maximum period of five years, to make apublic appeal for funds;
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
7.   Prohibition to draw cheques, except those allowing the withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified cheques, and the prohibition to use credit cards, for a maximum period of five years;
8.   Confiscation  of  the  thing  which  was  used  or intended for the commission of the offence, or of the thing which is the product of it;
9.   The  public  display  of  the  sentence  or  its dissemination  either  by  the  written  press  or  by any type of broadcasting.)
Meskipun  sanksi-sanksi  tersebut  di  atas, diperuntukkan  bagi  subjek  hukum  buatan.  Namun terdapat  perbedaan  apabila  subjek  hukum  buatan tersebut  adalah  lembaga  publik,  partai  politik  atau serikat  pekerja.  Sebagaimana  disebutkan  dalam ketentuan  berikutnya  yaitu  hukuman  berdasarkan ayat  1  dan  3  di  atas,  tidak  berlaku  bagi  lembaga publik  yang  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban pidana. Selain itu hal-hal tersebut juga tidak berlaku bagi  partai  politik  atau  perkumpulan,  atau  serikat pekerja.  Hukuman  berdasarkan  ayat  1  tidak  berlaku bagi lembaga yang mewakili pekerja Hukum Perancis membedakan  jenis  kejahatan,  di  antaranya  adalah kejahatan  ringan  ( petty  offences ).  Sanksi  bagi kejahatan  ringan  diatur  dalam  Pasal  131:  Hukuman yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan untuk pelanggaran ringan adalah:
1.   Denda;
2.   Hukuman  yang  mengandung  perampasan atau  pembatasan  hak-hak  sebagaimana  diatur oleh  Pasal  131  –  42.  Hukuman-hukuman  ini tidak  menghalangi  pengenaan  satu  atau  lebih hukuman-hukuman tambahan yang datur dalam Pasal 131 – 42.
(The penalties incurred by legal persons for petty offences are:
1 .   a fine;
2.   the  penalties  entailing  forfeiture  or  restriction ofrights  set  out  under  article  131-42.  These penalties do not preclude the imposition of one
or more of the additional penalties set out under article 131-43. )
Konsisten  dengan  ketentuan  sanksi  bagi kejahatan  pada  umumnya,  jumlah  maksimal  denda yang  dapat  dikenakan  terhadap  subjek  hukum buatan,  yang  melakukan  kejahatan  ringan  adalah  5 kali dari yang dapat dikenakan kepada subjek hukum orang sesuai dengan peraturan yang memuat sanksi terhadap  tindak  pidana  tersebut.  Perancis  adalah negara  dengan  hukum  pidana  yang  menentukan klasifikasi  (kelas)  denda  yang  dikenakan  terhadap kejahatan  dan  pelanggaran.  Dalam  kaitan  dengan setiap  pelanggaran  ringan  dari  kelas  kelima,  denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman yang memerlukan  perampasan  atau  pembatasan  hak-hak berikut ini:
1.   Larangan  untuk  menarik  cek,  kecuali  cek  yang dijinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi, dan larangan untuk  menggunakan  kartu  kredit,  untuk  jangka waktu maksimal 1 tahun;
2.   Perampasan  benda-benda  yang  digunakan  atau dimaksudkan  untuk  melakukan  kejahatan,  atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut. Peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat menerapkan hukuman tambahan  yang  disebutkan  dalam  ayat  5  Pasal 131 – 16 dalam hal pelaku adalah subjek hukum buatan. Dalam kaitan dengan pelanggaran ringan kelas kelima, peraturan juga dapat mengenakan hukuman  tambahan  yang  dirujuk  oleh  paragraf pertama  dari  Pasal  131  –  17.  Ketika  suatu pelanggaran  ringan  dihukum  dengan  satu  atau lebih  hukuman  tambahan  yang  diatur  dalam Pasal  131  –  43,  pengadilan  dapat  memutuskan untuk  mengenakan  satu  atau  lebih  hukuman tambahan yang dapat dikenakan, secara terpisah Pelaksanaan  sanksi  atau  hukuman  merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan pidana. Perancis mengatur mengenai hal ini dalam Penal Code. Untuk likuidasi misalnya, disebutkan dalam Pasal 131-45 bahwa putusan yang memerintahkan dissolusi dari subjek hukum buatan memerlukan
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
rujukan  kepada  pengadilan  yang  berkompeten untuk melakukan likuidasi.
Menurut Ahmad santoso dalam Muhamad Akib 15 menyatakan bahwa undang-undang sebelumnya yaitu UU.  No.  23  tahun  1997  tentang  lingkungan  hidup, dianggap  memiliki  banyak  kelemahan.  Menurutnya, sejak diundangkan 19 September 1997 undang-undang tersebut  memiliki  “cacat  bawaan”.  Hal  ini  karena gradasi pemahaman yang berada antara pemerintah dan  DPR  pada  saat  pembahasan  di  DPR.  Sebagai contoh, pemberian wewenang pengawasan penataan kepada MENLH tidak secara tegas menetapkan jenis dan mekanisme pengawasan juga dimiliki oleh instansi sektoral sebagai penerbit izin dan pemerintah daerah dimana objek pengawasan berada.
Hasil  identifikasi  penyusun  Naskah  Akademik Perubahan  UUPLH-1997  juga  mengemukakan  ada sebelas (11) fakta yuridis sebagai kelemahan UUPLH- 1997. Sebelas fakta yuridis tersebut yaitu :
a.   Lemahnya prinsip demokrasi dan desentralisasi; b.   Lemahnya  pengaturan  tentang  kewenangan kelembagaan institusi lingkungan hidup;
c.   Lemahnya perumusan tentang Amdal;
d.   Lemahnya  tentang  perumusan  sanksi  admi- nistrasi;
e.   Lemahnya  tentang  perumusan  penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan;
f.   Ketidakjelasan  perumusan  tentang  asas  subsi- daritas  (khususnya  tentang  justifikasi  terhadap pengecualian  dari  penerapannya  sehingga menimbulkan berbagai persepsi;
g.   Lemahnya kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup
h.   Lemahnya perumusan delik pidana lingkungan i.   Ketidakpaduserasian  UU  No.  23  Tahun  1997 dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
15 Muhammad Akib, Politik Hukum Linkungan ( Dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm71
j.   Ketidakpaduserasian  uu  no.  23  tahun  1997 dengan uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah; dan
k.   Belum  diadopsinya  prinsip-prinsip  internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## Penutup

## A.   Kesimpulan
Korporasi sebagai subyek hukum pidana didalam UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Didalam  ketentuan umum  bab  1  point  32  tentang  UUPLH  menyatakan bahwa  :  “Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum “. Artinya bahwa didalam rumusan  UUPLH  menjelaskan  bahwasanya  badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan  hukum  merupakan  subjek  hukum  pidana. Pembenaran  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai pelaku  tindak  pidana  dapat  didasarkan  atas  hal-hal sebagai  berikut  :Atas  dasar  falsafah  integralistik, yakni segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan,  dan  keserasian  antara  kepentingan individu  dan  kepentingan  sosial.  Atas  dasar  asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD’1945.

## Saran
Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi khususnya dalam tindak pidana terhadap lingkungan hidup menjadi lebih relevan dan lebih komprehennsif jika diperkuat dengan diaturnya mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana di KUHPidana nasional yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.   Buku-buku
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam  Era  Perdagangan  Bebas, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Pen - elitian Hukum , 2004
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum . , PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek ,
Sinar Grafika, Jakarta,1999 1999
Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum PIdana I , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
I  Wayan  Parthiana, Hukum  Pidana  Internasional ,
Yrama Widya, Bandung, 2006
Muladi, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  Dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1992
Takdir  Rahmadi, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta,2012
P.  Joko  Subagyo, Hukum  Lingkungan , Rineka  Cipta,
Jakarta, 2005
Soerjono  Soekanto , Pengantar  Penelitian  Hukum , Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
Syamsuharya  Bethan, Penerapan  Prinsip  Hukum Pelestarian  Fungsi  Lingkungan  Hidup  Dalam Aktivitas Industri Nasional , Alumni, Bandung, 2008
Muladi, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk ,  Penanggulangan Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoratif  Suatu  Terobosan  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum  Pidana, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2005
Abdul Kholik, Hukum Pidana (buku panduan kuliah), Fakultas Hukum Unmiversitas Islam Indonesia, yogyakarta, 2002
Muhammad  Akib, Politik  Hukum  Lingkungan (Dinamika  dan  refleksinya  dalam  produk hukum  otonomi  daerah), Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2013

## B.   Peraturan Per Undang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan limngkungan hidup

## C.   Artikel dan Jurnal
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana,  d alam  AL Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, volume 2, nomor 2, oktober, 2012, issn 2089- 0109 hlm 144
Amirullah , Al Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 2, Nomor 2, Oktober 2012, ISSN 2089-0109, hlm 142
D.   Internet
https//bismar nasution//wordpress. com
Zul Akrial dan Heni Susanti . Analisis Terhadap  Korporasi Sebagai Subyek Hukum ...