e-ISSN: 2548-9925

## Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi
Dyah Metha Nurfitriasih a,* , and Dyah Febriantina Istiqomah b
a Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, dyahmetha@polinema.ac.id, Indonesia
b Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dyahfebriantina@uin- malang.ac.id, Indonesia
Abstract. This study aims to determine the effect of earnings management on tax aggressiveness and corporate governance moderation in this relationship. Tax aggressiveness is measured using the Effective Tax Rate (ETR), while earnings management is measured by calculating the Discretionary Accruals (DACC) value. Corporate Governance includes institutional ownership, independent  commissioners,  and  audit  committees.  The  sample  of  this  research  is  manufacturing  companies  listed  on  the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2020. This study uses a purposive sampling method to obtain 60 samples with several observations of 180 companies during the observation period. The results show that earnings management positively affects tax aggressiveness.  This  finding  indicates  that  increasing  earnings  management  behavior  will  encourage  companies  to  tax aggressiveness. Corporate Governance can reduce the effect of earnings management on tax aggressiveness. The existence of institutional ownership, an independent board of commissioners, and an audit committee can oversee the actions and decisions taken by managers so that any actions taken do not harm the Shareholders.
Keywords: Tax Aggressiveness, Institutional Ownership, Audit Committee, Independent Commissioner, Earnings Management
* Corresponding author. E-mail: dyahmetha@polinema.ac.id

## Latar Belakang
Perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi  laba  kena  pajak  sehingga  nilai  arus  kas masuk perusahaan dapat meningkat. Namun, menurut Lietz (2013), jika dilihat dari skala legalitasnya, upaya perencanaan  pajak  ini  telah  berkembang  menjadi tax avoidance dan tax evasion . Pada tax avoidance masih dimungkinkan untuk melakukan metode penghindaran pajak  yang  sah,  sementara tax  evasion cenderung menggunakan cara-cara yang ilegal. Agresivitas pajak terletak  di  antara  dua  bentuk  perencanaan  pajak  ini. Menurut  Frank  et  al.  (2009),  agresivitas  pajak merupakan  bentuk  perencanaan  pajak  yang  tujuan utamanya  menurunkan  laba  kena  pajak,  baik menggunakan cara yang tergolong maupun yang tidak tergolong tax  evasion. Menurut  Lietz  (2013), agresivitas pajak merupakan bagian dari tax avoidance dengan skala legalitasnya dari grey area hingga benar- benar ilegal. Artinya tidak semua aktivitas agresivitas pajak  dikaitkan  dengan  pelanggaran  aturan  pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan celah atau lemahnya aturan  pajak,  yang  disebut  sebagai grey  area, untuk melakukan  penghematan  pajak.  Semakin  besar  pajak yang dihemat, maka dapat dikatakan perusahaan telah melakukan agresivitas pajak.
Lebih  lanjut,  Lietz  (2013)  menyatakan  bahwa perusahaan  melakukan  agresivitas  pajak  dengan melihat  persentase  kemungkinan  dilakukannya  audit oleh otoritas pajak, apabila terdapat kemungkinan lebih dari  50% tidak dilakukannya audit, maka perusahaan akan  cenderung  melakukan  agresivitas  pajak.  Hal  ini dikarenakan  otoritas  pajak  dapat  memberikan  sanksi ataupun denda apabila dari hasil audit diketahui bahwa agresivitas pajak yang dilakukan merupakan aktivitas ketidakpatuhan.  Berita  mengenai  sanksi,  denda, maupun  aliran  kas  keluar  yang  harus  dibayar  lebih banyak  dimasa  yang  akan  datang  dapat  membentuk sentimen  negatif  dari  para shareholders yang berdampak  pada  nilai  saham  perusahaan.  Hanlon  & Slemrod  (2009)  menyatakan  bahwa  rata-rata  harga saham  perusahaan  turun  ketika  terdapat  berita mengenai  keterlibatan  perusahaan  dalam  melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini didukung oleh Kim et al. (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara  aktivitas  penghindaran  pajak  dengan  risiko turunnya  harga  saham  perusahaan.  Penelitian- penelitian  ini  memberikan  bukti  bahwa  agresivitas pajak  dapat  menjadi  aktivitas  yang  merugikan  tidak hanya bagi pemerintah, namun juga bagi perusahaan.
Beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  perilaku agresivitas pajak dipengaruhi oleh perilaku agresivitas
pelaporan  keuangan  karena  tujuan  utama  perusahaan tidak  hanya  memperoleh  aliran  kas  masuk  bersih tinggi, namun  juga laba tinggi   (Lennox et al., 2013; Wang et al., 2019). Apabila perusahaan mempertahankan  laba  tinggi,  tentunya  akan meningkatkan beban pajak dan aliran kas keluar. Hal ini  yang  mendorong  perusahaan  untuk  melakukan agresivitas  pelaporan  keuangan  sekaligus  agresivitas pajak  karena  pada  area non  conformity (terdapat ketidaksamaan  antara  aturan  pajak  dan  akuntansi) terdapat  celah  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  hal tersebut (Nurhandono & Firmansyah, 2017). Menurut Kamila (2014), yang mengukur agresivitas pelaporan keuangan melalui manajemen laba, mengatakan bahwa perilaku  manajemen  laba  mempengaruhi  tindakan agresivitas pajak, begitu juga sebaliknya pajak menjadi salah satu yang diatur nilainya dalam manajemen laba agar menghasilkan laba tinggi. Penelitian ini didukung oleh Prastiwi (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh  perilaku  manajemen  laba  terhadap agresivitas  pajak  dan  sebaliknya.  Wang  et  al.  (2019) menyatakan  bahwa  manajemen  laba  akrual  dapat mendorong  agresivitas  pajak  karena  keputusan perusahaan untuk melakukan pengelolaan pendapatan dapat meningkatkan beban pajak, sehingga perusahaan akan  berusaha  mengurangi  beban  pajak  dengan melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif. Penelitian-penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kedua aktivitas agresivitas baik terhadap pelaporan keuangan maupun  pajak  dapat  dilakukan  bersama-sama  tanpa harus meniadakan salah satunya.
Agresivitas  pelaporan  keuangan  dalam  bentuk manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pendapat  mereka  dalam  menyusun  laporan  keuangan untuk  mempengaruhi  pengguna  laporan  dengan menggunakan cara yang legal maupun tidak (Healy & wahlen,  1999).  Aktivitas  ini  terjadi  karena  terdapat motivasi  personal  dari  manajer  didukung  dengan adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer perusahaan. Manajemen laba yang bersifat oportunistik dapat mengaburkan kehandalan pelaporan keuangan.  Beberapa  penelitian  telah  menyebutkan bahwa  aktivitas  manajemen  laba  berpengaruh  positif terhadap  perilaku  agresivitas  pajak    (Kamila,  2014; Nurhandono & Firmansyah, 2017; Pitoyo et al., 2019; Prastiwi, 2018; Sugandi & Prawira, 2019; Suyanto  & Supramono,  2012;  Wang  et  al.,  2019; Yunistiyani  & Tahar, 2017).
Namun,  hubungan  positif  antara  kedua  perilaku agresivitas  tersebut  tidak  ditemukan  pada  beberapa penelitian  lainnya.  Ellyani  &  Hudayati  (2019) menyatakan  bahwa  manajemen  laba  berpengaruh
negatif  terhadap  agresivitas  pajak.  Penelitian  ini mempertimbangkan  manajemen  laba  yang  dilakukan dengan  mengimplementasikan  kebijakan  akuntansi konservatif  dapat  menciptakan  laba  berkualitas sehingga  aktivitas  manajemen  laba  dianggap  dapat memberikan  sinyal  positif  terhadap shareholders bahwa  kinerja  perusahaan  dalam  keadaan  baik.  Oleh karena  itu  kecil  kemungkinan  terjadinya  pelaporan laba  yang  terlalu  dilebih-lebihkan  sehingga  dapat mengurangi  agresivitas  pajak.  Hal  yang  sama  juga ditemukan oleh Kałdoński & Jewartowski (2019) yang menyatakan  bahwa  agresivitas  pajak  umumnya menghasil  perbedaan  yang  mencolok  antara  laba pembukuan  dan  pajak  ( Higher  Book-Tax  Difference ) sehingga  meningkatkan  pengawasan  oleh  pihak internal  maupun  eksternal.  Hal  ini  membuat perusahaan  yang  melakukan  manajemen  laba  tidak ingin terlalu mencolok dalam hal pengurangan beban pajak  untuk  menghindari  kecurigaan  pihak  internal, maupun  otoritas  pajak  dan regulator.  Oleh  karena  itu perusahaan  yang  melakukan  manajemen  laba  kurang agresif dalam tindakan pengurangan  beban  pajak.
Menurut  Astuti  &  Aryani  (2016),  sejak diberlakukannya  PSAK  46  terkait  PPh,  banyak perusahaan  manufaktur  yang  melakukan  agresivitas pajak selama 14 tahun dan tren penghindaran pajak ini terus meningkat. Bahkan menurut laporan Tax Justice Network,  Indonesia  diperkirakan  akan  menghadapi kerugian  hingga  68  triliun  per  tahun  akibat penghindaran  pajak,  dan  posisi  Indonesia  berada  di peringkat keempat di Asia (Santoso, 2020). Gap yang terjadi antara penelitian-penelitian sebelumnya terkait manajemen  laba  dan  perilaku  agresivitas  serta meningkatnya  perilaku  agresivitas  pajak  hingga  saat ini  menjadi  latar  belakang  dilakukannya  penelitian mengenai  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas  pajak.  Selain  itu,  penelitian  ini menambahkan  variabel Corporate  Governance sebagai  pemoderasi.  Variabel  moderasi  ditambahkan karena  diharapkan  dapat  mengendalikan  dan mengurangi pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas  pajak.  Pada  dasarnya  prinsipal  cenderung tidak  menyukai  aktivitas  agresivitas  pajak  untuk menghindari permasalahan hukum di masa yang akan datang  (Ferdiawan  &  Firmansyah,  2017).  Mengingat aktivitas  perpajakan  melibatkan  banyak  pihak  tidak hanya otoritas pajak, regulator, dan pemerintah, namun juga masyarakat luas. Sehingga perlu diketahui apakah Good  Corporate  Governance telah  efektif  dijalankan sehingga  mampu  mengendalikan  bahkan  mengurangi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
Kontribusi  penelitian  ini  diharapkan  dapat
memberikan  gambaran  tentang  aktivitas  agresivitas pajak bagi perusahaan manufaktur agar dapat menjadi acuan  dalam  pembuatan  kebijakan  manajemen perusahaan  sehingga  mampu  mengurangi  terjadinya agresivitas pajak dan kegiatan manajemen laba dengan pengelolaan pajak menjadi lebih baik. Selain itu bagi akademik  bermanfaat  dalam  penambahan  keilmuan terkait agresivitas pajak dan memberikan ide penelitian selanjutnya terkait hal tersebut.

## Kajian Literatur
Teori  keagenan  muncul  karena  adanya  hubungan agensi  antara  pemilik  dan  manajer  perusahaan. Teori ini diungkapkan secara detail oleh Jensen & Meckling (1976)  yang  menyatakan  bahwa  hubungan  agensi dapat  menimbulkan  masalah  ketika  terjadi  benturan kepentingan  antara  prinsipal  sebagai  pemilik perusahaan dengan agen sebagai manajer perusahaan. Pemilik perusahaan mempercayakan jalannya perusahaan  kepada  manajer  dengan  harapan perusahaan  selalu  berproduktivitas  tinggi  dan menghasilkan  laba  yang  semakin  baik  dari  tahun  ke tahun. Namun, manajer dalam  menjalankan perusahaan  juga  memiliki  motivasi  tersendiri  yang cenderung  mengutamakan  kepentingan  pribadi. Konflik kepentingan ditambah dengan adanya asimetri informasi,  dimana  manajer  lebih  mengetahui  banyak informasi  mengenai  perusahaan  dibanding  pemilik, menjadi  dasar  munculnya  masalah  keagenan  dalam perusahaan (Astuti & Aryani, 2016).
Teori  keagenan  menjelaskan  munculnya  aktivitas manajemen  laba  dan  agresivitas  pajak.  Manajer cenderung  melakukan  manajemen  laba  maupun agresivitas  pajak  apabila  kedua  hal  tersebut  mampu memenuhi harapan pemilik perusahaan karena hal ini berkaitan  dengan  bonus  yang  akan  diterima  oleh manajer  (Astuti  &  Aryani,  2016).  Sifat  oportunistik yang  dimiliki  oleh  manajer  cenderung  mendorong manajer  untuk  melakukan  aktivitas  yang  memenuhi harapan pemilik, tanpa memperhatikan konsekuensi di masa yang akan datang (Desai & Dharmapala, 2007). Contohnya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh  manajer  dapat  menimbulkan  permasalahan dikemudian  hari,  apabila  aktivitas  tersebut  dianggap sebagai  aktivitas  ketidakpatuhan  oleh  otoritas  pajak. Hal  ini  dapat  berdampak  pada  keberlangsungan perusahaan  karena  permasalahan  pajak  tidak  hanya berkaitan dengan pemerintah, namun juga masyarakat secara luas.
Perusahaan  sebagai  entitas  publik  memiliki kewajiban  untuk  melaporkan  keuangan  perusahaan
secara  berkala  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kepada shareholders. Komponen  laporan  keuangan yang penting dan sering menjadi acuan untuk penilaian kinerja perusahaan adalah laba. Menurut Kamarudin & Ismail  (2014),  laba  biasa  digunakan  untuk mengevaluasi  kinerja  perusahaan  masa  lalu,  saat  ini, dan memperkirakan kinerja keuangan masa yang akan datang  untuk  memperkirakan  keuntungan  yang  dapat diperoleh pemegang saham.
Pentingnya  informasi  mengenai  laba,  terutama menyangkut  kinerja  perusahaan,  membuat  manajer ingin menunjukkan bahwa laba keuangan dalam posisi yang  baik  dengan  melakukan  manajemen  laba. Menurut  Healy  &  wahlen  (1999)  manajemen  laba terjadi ketika manajer menggunakan pendapat mereka dalam menyusun laporan keuangan untuk mempengaruhi pengguna laporan dengan menggunakan cara yang legal maupun tidak. Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen laba dimungkinkan  untuk  dilakukan  karena  keleluasaan yang  dimiliki  oleh  manajer  dalam  menyusun  laporan keuangan. Namun hal ini tentunya dibatasi oleh standar akuntansi  keuangan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, setiap  perubahan  dalam  jumlah  maupun  sejauh  mana kebijakan  manajer  dilakukan  berdasarkan  standar akuntansi  dapat  mengubah  tingkat  manajemen  laba (Kamarudin & Ismail, 2014).
Manajemen  laba  terjadi  karena  adanya  asimetri informasi  antara  prinsipal  dan  agen  (El  Diri  et  al., 2020).  Manajer  perusahaan  sebagai  agen  memiliki informasi  yang  lebih  banyak  mengenai  nilai perusahaan yang sebenarnya bila dibandingkan dengan pemilik  perusahaan  sebagai  prinsipal.  Aktivitas  ini akan  menjadi  masalah  keagenan  dan moral  hazard ketika  prinsipal  tidak  mampu  memantau  agen  dan menilai  apakah  mereka  benar-benar  bekerja  untuk meningkatkan  nilai  perusahaan,  sedangkan  agen memiliki  motivasi  sendiri  untuk  meningkatkan keuntungan  pribadi  (El  Diri  et  al.,  2020).  Salah  satu motivasi  manajer  melakukan  manajemen  laba, berkaitan dengan bonus dan kompensasi yang diterima ketika  manajer  mampu  memenuhi  harapan  para pemegang saham (Kamarudin & Ismail, 2014; Wang et al., 2019).
Laba  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan  perkembangan  positif  perusahaan. Namun  peningkatan  laba  tentunya  akan  berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Hal inilah yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba sekaligus agresivitas pajak agar dapat memenuhi ekspektasi para pemegang saham, yaitu laba tinggi  dan  beban  pajak  rendah  untuk  meningkatkan
penerimaan  bersih  perusahaan  (Ferdiawan  & Firmansyah, 2017). Menurut Lietz (2013), agresivitas pajak  merupakan  langkah  penurunan  beban  pajak dengan  memanfaatkan  celah  dalam  aturan  pajak atau biasa  disebut grey  scaled  activities dan  cenderung dilakukan  apabila  terhadap  transaksi  yang  berkaitan dengan  pajak  terdapat  kemungkinan  lebih  dari  50% tidak  dilakukannya  audit.  Hal  ini  menunjukkan semakin lemahnya aturan pajak, maka semakin tinggi perusahaan melakukan agresivitas pajak  (Lietz, 2013). Meskipun  agresivitas  pajak  dapat  dilakukan, perusahaan  harus  mempertimbangan  keuntungan  dan kerugian  yang  mungkin  timbul.  Menurut  Chen  et  al. (2010), selain penurunan beban pajak, perusahaan juga harus mempertimbangkan penalti yang diberikan oleh otoritas  pajak  apabila  terjadi  audit  dan  ditemukan adanya  aktivitas  ketidakpatuhan.  Adanya  penalti tersebut  dapat  menurunkan  harga  saham  perusahaan karena menimbulkan kecurigaan bagi para pemegang saham.  Kecurigaan  terkait  manajer  melakukan agresivitas pajak dan juga melakukan rent exctraction , baik  dengan  melakukan  pelaporan  keuangan  secara agresif  maupun  melakukan  transaksi  dengan  pihak istimewa, untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, sehingga  berdampak  pada  penurunan  harga  saham perusahaan (Kamila, 2014).
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa manajemen  laba  berpengaruh  positif  terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba meningkatkan laba akrual  yang  berdampak  pada  tingginya  penghasilan kena  pajak  serta  hutang  pajak  yang  harus  dibayar perusahaan, sehingga mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajak  agar  dua  tujuan  utama  perusahaan,  yaitu menghasilkan  laba  akrual  dan  aliran  kas  bersih  yang tinggi, dapat tercapai (Wang et al., 2019; Yunistiyani & Tahar,  2017).  Penelitian  ini  mendukung  penelitian yang telah dilakukan oleh Kamila (2014); Nurhandono &  Firmansyah  (2017);  Prastiwi  (2018)  yang menyatakan bahwa meningkatnya perilaku manajemen laba  akan  diikuti  dengan  meningkatnya  perilaku agresivitas  pajak  ditunjukkan  melalui  nilai Book  Tax Different yang tinggi. Pitoyo et al. (2019); Sugandi & Prawira  (2019)  yang  mengukur  agresivitas  pajak menggunakan Effective  Tax  Rate ,  memperoleh  hasil semakin  tinggi  nilai  diskresi  akrual,  maka  semakin rendah  nilai  ETR  yang  diperoleh  menunjukkan tingginya  aktivitas  agresivitas  pajak  perusahaan. Namun  penelitian  Ellyani  &  Hudayati  (2019)  dan Kałdoński  &  Jewartowski  (2019)  menunjukkan  arah negatif  atas  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas  pajak  serta  penelitian  Ferdiawan  &
Firmansyah,  (2017);  Purba  &  Nugroho  (2020)  tidak menunjukkan  adanya  pengaruh  manajemen  laba terhadap  agresivitas  pajak  Berdasarkan  pada  literatur review penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian adalah:
H1:  Manajemen  Laba  Berpengaruh  Positif  Terhadap Agresivitas Pajak.
Good  Corporate  Governance (GCG)  merupakan sistem  yang  dijalankan  untuk  mengendalikan perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi setiap stockholders (Desai  &  Dharmapala,  2007). Sistem  pengendalian  ini  muncul  dikarenakan seringnya  terjadi  perbedaan  kepentingan  antara prinsipal  dan  agen  yang  dapat  menimbulkan permasalahan  di  masa  datang.  Penerapan  GCG diharapkan  dapat  mengurangi  biaya  monitoring  atau biaya  pengawasan  dengan  menciptakan  transparansi dan  pengendalian  lingkungan  perusahaan  tingkat tinggi (Mulyadi & Anwar, 2015).
Pada  dasarnya  prinsipal  tidak  menyukai  aktivitas agresivitas  pajak  untuk  menghindari  permasalahan hukum  yang  mungkin  terjadi  karena  umumnya aktivitas  ini  menghasilkan book-tax  difference yang tinggi sehingga meningkatkan pengawasan oleh pihak regulator maupun eksternal (Ferdiawan & Firmansyah, 2017;  Kałdoński  &  Jewartowski,  2019).  Selain  itu, perusahaan  yang  melakukan  agresivitas  pajak  dapat berakhir  dengan  melakukan  pengeluaran  lebih  besar setelah dilakukannya audit pajak dan terdeteksi adanya tindakan ketidakpatuhan sehingga dapat mempengaruhi  reputasi  perusahaan  dan  nilai  pasar (Deslandes  et  al.,  2019).  Oleh  karena  itu  penerapan GCG  diharapkan  dapat  mengendalikan  hingga mengurangi pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas  pajak.  Keberadaan  pemilik  institusional diharapkan  dapat  menjadi  monitor  atas  semua keputusan  yang  diambil  oleh  manajer,  keberadaan dewan  komisaris  independen  diharapkan  dapat mengawasi  dan  memberikan  petunjuk  serta  arahan bagi  manajer  perusahaan,  keberadaan  komite  audit diharapkan  dapat    memonitor  resiko  dan  mengontrol proses serta menjalankan fungsi audit internal maupun eksternal  sehingga  dapat  mengurangi  konflik kepentingan  dan  melindungi  semua stakeholders (Pitoyo et al., 2019).
Kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif terhadap  agresivitas  pajak  (Nugroho  &  Firmansyah, 2017;  Purba  &  Nugroho,  2020).  Penelitian  ini didukung  oleh  Pitoyo  et  al.  (2019);  Prastiwi  (2018) yang menyatakan kepemilikan institusional memoderasi  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas pajak. Semakin besar jumlah kepemilikan
institusional  pada  suatu  perusahaan,  maka  semakin efektif  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  kinerja manajer  mengingat  investor  institusional  memiliki motivasi yang kuat untuk memastikan keputusan yang diambil  manajer  dapat  menguntungkan  dan  tidak merugikan  pemilik  institusional  (Prastiwi,  2018). Sehingga  besarnya  jumlah  kepemilikan  institusional diharapkan dapat mengendalikan bahkan menurunkan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
Dewan  komisaris  independen  berpengaruh  negatif terhadap agresivitas pajak  (Purba & Nugroho, 2020). Namun  hal  ini  tidak  ditemukan  dalam  penelitian Nugroho  &  Firmansyah  (2017)  yang  menyatakan dewan  komisaris  independen  berpengaruh  positif terhadap agresivitas pajak, hal ini mungkin disebabkan karena  dewan  komisaris  independen  terbentuk  hanya untuk  memenuhi  ketentuan  formal,  pemegang  saham tertinggi  masih  memiliki  kendali  yang  kuat  dalam perusahaan  sehingga  kinerja  dewan  komisaris independen tidak tampak (Pitoyo et al., 2019). Prastiwi (2018)  menyatakan  bahwa  dewan  komisaris independen  memoderasi  pengaruh  manajemen  laba terhadap  agresivitas  pajak.  Semakin  tinggi  jumlah dewan  komisaris  independen,  maka  semakin  efektif pengawasan yang dilakukan terhadap manajer karena salah  satu  tugas  dewan  komisaris  independen  adalah memastikan  prinsip-prinsip  dan  praktik  GCG terlaksana  dengan  baik.  Sehingga  besarnya  jumlah dewan  komisaris  independen  diharapkan  dapat mengendalikan bahkan mengurangi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
Nugroho & Firmansyah (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini didukung oleh Zheng et al. (2019) menyatakan  bahwa  independensi  dan  ukuran  komite audit  berpengaruh  negatif  terhadap  agresivitas  pajak. Selain  itu,  keahlian  dan  ketekunan  atau  lama  bekerja komite audit juga berperan penting dalam menghambat perilaku  agresivitas  pajak  (Deslandes  et  al.,  2019). Prastiwi  (2018)  menyatakan  bahwa  komite  audit memoderasi  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas  pajak.  Artinya  semakin  besar  ukuran komite  audit,  maka  semakin  baik  pengawasan  yang dilakukan  terhadap  manajer,  sehingga  diharapkan dapat  mengendalikan  bahkan  menurunkan  pengaruh manajemen  laba  terhadap  agresivitas  pajak.  Namun, hubungan  tersebut  tidak  ditemukan  dalam  penelitian Pitoyo et al. (2019). Berdasarkan pada literatur review penelitian-penelitian  terdahulu,  maka  hipotesis  kedua penelitian adalah:
H2: Corporate  Governance Memoderasi  Pengaruh Positif Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak.
Berikut adalah model konseptual penelitian:
Gambar 1. Model Konseptual Penelitian.

## Metode Penelitian
Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Perusahaan  manufaktur  dipilih  sebagai  sampel penelitian  karena  memiliki  perkembangan  pesat  dari tahun  ke  tahun  dibanding  sektor  lain  sehingga diharapkan dapat memberikan pendapatan pajak yang besar pula, namun berdasarkan hasil penelitian terdapat tren  meningkat  atas  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  perusahaan  manufaktur    (Astuti  & Aryani, 2016). Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria:
1. Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia  dari  tahun  2018  hingga  2020  dan tidak  mengalami  delisting  selama  periode pengamatan;
2. Perusahaan memiliki laporan keuangan lengkap dengan  tahun  fiskal  31  Desember  dan  dalam satuan  mata  uang  rupiah  selama  periode pengamatan;
3. Perusahaan  mempunyai  laba  positif  selama periode  pengamatan  dan  tidak  mendapat kompensasi pajak akibat rugi tahun sebelumnya.
Tabel 1 Teknik Pemilihan Sampel
Kriteria Total Perusahaan  manufaktur  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia 153 Perusahaan manufaktur mengalami delisting selama periode pengamatan (17) Perusahaan  manufaktur  yang  laporan  keuangan tidak lengkap dengan tahun fiskal 31 Desember (15) Perusahaan  manufaktur  yang  satuan  mata  uang selain rupiah selama periode pengamatan (23) Perusahaan  manufaktur  yang  mengalami kerugian  ( negative  profits )  selama  periode pengamatan (38) Total sampel penelitian 60
Berdasarkan tabel 1, diperoleh sampel sebanyak 60 perusahaan  dengan  jumlah  observasi  sebesar  180 selama tiga tahun periode pengamatan yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2020.
Variabel  dependen  penelitian  adalah  agresivitas pajak diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR)  yang  membagi  beban  pajak  penghasilan terhadap  laba  sebelum  pajak  (Sugandi  &  Prawira, 2019),  sedangkan  variabel  independen  penelitian adalah  manajemen  laba  diukur  dengan  menghitung nilai discretionary  accruals (DACC)  menggunakan model modified jones (Dechow et al., 1995). Langkah perhitungan  manajemen  laba  menggunakan  model  ini adalah sebagai berikut:
1. Menghitung nilai total accruals yang diestimasi
TACC it TA it-1 = α 1 ( 1 TA it-1 ) + α 2 ( ∆REV it TA it-1 ) +α 3 ( PPE it TA it-1 ) + e
2. Menghitung nilai non-discretionary accruals
NDACC it = α 1 ( 1 TA it-1 ) + α 2 ( ∆REV it - ∆REC it TA it-1 ) +α 3 ( PPE it TA it-1 )
3. Menghitung discretionary accruals
DACC it =    ( TACC it TA it−1 ) −   NDACC it
Keterangan:
DACC it = Discretionary  accruals perusahaan  i pada tahun t
NDACC it = Non-discretionary accruals perusahaan i pada tahun t
TACC it = total accruals perusahaan i pada tahun t TA it-1 = total aset perusahaan i pada tahun t-1
Variabel Independen: Manajemen Laba  (DACC) Variabel Moderasi: Corporate Governance (IO, IBD, AC) Variabel
Dependen :
Agresivitas Pajak ( ETR )
Vaiabel Kontrol : Leverage ( LEV ) Ukuran Perusahaan
(SIZE)
Pretax Return on Aset
( PROA )
ΔREV it = perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t ΔREC it = perubahan piutang dagang perusahaan i pada tahun t
PPE it = aset tetap perusahaan i pada tahun t
e = error
Corporate Governance (CG)  sebagai  variabel moderasi  diukur  dengan  melihat  pengaruh  moderasi dari struktur kepemilikan dan karakteristik dewan:
1. Kepemilikan  institusional  (IO),  diukur  dengan melihat rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh institusional terhadap jumlah saham beredar (Purba & Nugroho, 2020);
2. Komisaris  independen  (IBD),  diukur  dengan melihat rasio antara jumlah komisaris independen terhadap  total  dewan  komisaris  (Purba  & Nugroho, 2020):
3. Komite  audit  (AC),  diukur  dengan  melihat jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, setidaknya  suatu  perusahaan  memiliki  tiga anggota  dimana  komisaris  independen  menjadi ketua komite dan lainnya adalah pihak eksternal independen (Pitoyo et al., 2019).
Variabel  kontrol  penelitian  digunakan  untuk mengurangi  bias  penelitian.  Variabel  kontrol  yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage diukur dengan melihat rasio antara total hutang terhadap total aset, ukuran perusahaan ( size) diukur dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan, dan Pretax Return on  Asset diukur  dengan  melihat  rasio  antara  laba sebelum pajak terhadap total aset (Hanna & Haryanto, 2016;  Kamila, 2014; Shavira et al., 2017; Sugandi  & Prawira, 2019).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  multivariate yang melibatkan beberapa variabel dengan pengukuran dan  analisis  secara  simultan  serta  interpretasi  secara komprehensif.  Hipotesis  penelitian  diuji  dengan menggunakan metode pemodelan persamaan struktural pendekatan  WarpPLS.  Bentuk  pemodelan  ini digunakan karena terdapat variabel laten yang bersifat reflektif  (Solimun  et  al.,  2017).  Variabel  laten  yang bersifat  reflektif  tersebut  membentuk  efek  moderasi dalam  penelitian,  yaitu  variabel  kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit yang  kesemuanya  merupakan  indikator  untuk mengukur  variabel  moderasi Corporate  Governance. Pendekatan WarpPLS  digunakan  karena  dapat  secara simultan  menguji  model  struktural  kompleks  tanpa membutuhkan  banyak  asumsi  dan  dapat  digunakan pada  variabel  laten  yang  bersifat  reflektif  maupun formatif.  Tingkat  signifikansi  yang  digunakan  dalam
penelitian  adalah  10%  sehingga  jika  nilai p-value variabel  penelitian  kurang  dari  10%,  maka  hipotesis penelitian terdukung, begitu juga sebaliknya.
Berikut  adalah  bentuk  persamaan  dari  model penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya:
ETR it = α + β 1 DACC it + β 2 CG  + β 5 DACC*CG it + β 8 LEV it + β 9 SIZE it + β 10 PROA it + ε
Keterangan: ETR it =  Effective Tax Rate perusahaan i pada tahun t DACC it = Discretionary Accruals perusahaan i  pada tahun t CG it = Corporate Governance perusahaan i  pada tahun t LEV it =  Leverage perusahaan i pada tahun t SIZE it =  Total aset perusahaan i pada tahun t PROA it = Pretax Return on Asset perusahaan i pada tahun t ε =  Standard error

## Hasil dan Pembahasan
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis,  suatu model penelitian harus memenuhi syarat Goodness of Fit untuk  mengetahui  kesesuaian  model  penelitian dengan model ideal yang berkaitan dengan penelitian ini.  Terdapat  sepuluh  indiktor  model  fit,  yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

## Tabel 2
Model Fit dan Quality Indices No Model Fit and Quality Indices Kriteria Fit Hasil Analisis Ket. 1 Average path coefficient (APC) p < 0,05 0,038 Baik 2 Average R- squared (ARS) p < 0,05 0,014 Baik 3 Average adjusted R- squared (AARS) p < 0,05 0,034 Baik 4 Average block VIF (AVIF) Diterima jika <= 5, idealnya <= 3,3 1,065 Baik 5 Average full collinearity VIF (AFVIF) Diterima jika <= 5, idealnya <= 3,3 1,119 Baik 6 Tenenhaus GoF (GoF) Kecil >= 0,1 Menengah >= 0,25 Besar >= 0,36 0,339 Menen gah 7 Sympson's paradox ratio (SPR) Diterima jika >= 0,7, idealnya = 1 1,000 Baik
No Model Fit and Quality Indices Kriteria Fit Hasil Analisis Ket. 8 R-squared contribution ratio (RSCR) Diterima jika >= 0,9, idealnya = 1 1,000 Baik 9 Statistical suppression ratio (SSR) Diterima jika >= 0,7, 1,000 Baik 10 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) Diterima jika >= 0,7, 0,700 Baik
Terdapat tiga indikator penting yang harus diketahui untuk  menentukan apakah model penelitian termasuk model  fit,  yaitu Average  R-squared (ARS), Average block VIF (AVIF), dan Average path coefficient (APC). ARS  digunakan  untuk  mengukur  keakuratan  model penelitian  dalam  menggambarkan  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Nilai  AVIF menunjukkan  apakah  model  penelitian  telah  terbebas dari multikolinearitas, sedangkan nilai  APC menunjukkan  hubungan  sebab  akibat  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  antara  variabel eksogen  dengan  endogen.  Berdasarkan  pada  tabel  2, ketiga  indikator  tersebut  memiliki  nilai  yang memenuhi  kriteria  model  fit,  diikuti  dengan  tujuh indikator  lainnya  yang  juga  menunjukkan  hasil  baik sesuai  dengan  syarat  model  fit.  Sehingga  dapat disimpulkan  model  penelitian  telah  memenuhi  syarat Goodness of Fit.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  mengetahui keterdukungan  hipotesis  penelitian  berdasarkan  data yang  telah  dikumpulkan.  Hipotesis  penelitian dikatakan terdukung jika nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari level signifikansi penelitian yang telah ditentukan  diawal.  Berikut  adalah  hasil  pengujian hipotesis penelitian.
Tabel 3 Hasil Output Koefisien Jalur dan Nilai Signifikansi Variabel Kriteria Keterangan path coefficients p-values DACC 0,241 0,001* Signifikan CG 0,005 0,474 Tidak Signifikan DACC*CG -0,098 0,091** Signifikan Pure Moderation LEV 0,165 0,012* Signifikan SIZE -0,005 0,475 Tidak Signifikan PROA -0,116 0,056** Signifikan Variabel Dependen ETR; * p-values 5%; ** p-values 10% Sumber: data diolah dengan WarpPLS 6.0
Berdasarkan  pada  tabel  3,  dapat  disimpulkan manajemen  laba  berpengaruh  positif  terhadap agresivitas  pajak.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai p- values DACC < 0,05 dan nilai koefisien jalur sebesar +0,241. Selain itu, efek moderasi menunjukkan bahwa corporate  governance yang  diproksikan  dengan menggunakan tiga indikator yakni variabel kepemilikan  institusional,  komisaris  independen, dan  komite  audit dapat  menurunkan  pengaruh manajemen  laba  terhadap  agresivitas  pajak.  Hal  ini ditunjukkan dari nilai p-values DACC*CG < 0,1 dan nilai  koefisien  jalur  sebesar  -0,098.  Jenis  moderasi yang  terjadi  adalah Pure  Moderation atau  moderasi murni dikarenakan tidak terdapat pengaruh signifikan corporate governance  terhadap  agresivitas  pajak. Sehingga  keberadaan  variabel  moderasi,  yaitu corporate  governance murni  hanya  sebagai  variabel moderasi  dan  tidak  berperan  sebagai  variabel penjelas/prediktor.  Variabel  kontrol leverage yang digunakan  dalam  penelitian  menunjukkan  nilai p- values <  5%  yang  artinya  variabel  ini  berpengaruh signifikan  terhadap  agresivitas  pajak,  sedangkan Pretax Return on Asset juga mempengaruhi agresivitas pajak  dengan  nilai p-values <  10%.  Namun,  variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas  pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  juga tergambar dalam model penelitian dibawah ini.
Gambar 2. Model Hasil Penelitian
Berdasarkan  pada  hasil  pengujian  hipotesis,  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian terdukung, yaitu terdapat pengaruh positif manajemen laba  terhadap  agresivitas  pajak.  Semakin  tinggi manajemen laba, maka semakin tinggi pula agresivitas pajak  yang  terjadi,  begitu  juga  sebaliknya. Keterdukungan hipotesis ini sesuai dengan teori yang telah  ada  dimana  akan  selalu  ada  keinginan  manajer untuk  “mempercantik”  laba  agar  kinerja  perusahaan terlihat  baik  di  mata  pemilik  dan  dampaknya kompensasi  yang  diberikan  kepada  manajer  dapat meningkat,  namun  disisi  lain  kegiatan  ini  dapat menaikkan  beban  pajak  karena  nilai  laba  akrual cenderung  mengalami  peningkatan,  sehingga  untuk memenuhi  ekspektasi  pemilik  agar  diperoleh penerimaan bersih yang tinggi, maka agresivitas pajak pun  juga  dilakukan  oleh  manajer  (Ferdiawan  & Firmansyah, 2017).
Hasil  penelitian  ini  memperkuat  penelitian- penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya. Yunistiyani  &  Tahar  (2017)  dan  Wang  et  al.  (2019) menyatakan bahwa manajemen laba dapat meningkatkan  laba  akrual  yang  berdampak  pada tingginya  penghasilan kena pajak, sehingga mendorong  perusahaan  melakukan  agresivitas  pajak untuk  menurunkan  beban  pajak  perusahaan.  Kamila (2014),  Nurhandono  &  Firmansyah  (2017),  Prastiwi (2018), Pitoyo et  al. (2019) serta  Sugandi  &  Prawira (2019) juga menyatakan bahwa meningkatnya perilaku manajemen  laba  akan  diikuti  dengan  meningkatnya perilaku agresivitas pajak.
Berdasarkan  pada  hasil  pengujian  hipotesis,  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  kedua  penelitian terdukung,  yaitu Corporate  Governance mampu memoderasi  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas  pajak.  Jenis  moderasi  yang  terjadi  adalah moderasi murni, artinya Corporate Governance murni hanya  bertindak  sebagai  variabel  moderasi  dan  tidak bertindak  sebagai  variabel  penjelas  dalam  penelitian. Adanya Corporate  Governance, yang  diukur  dengan melihat  jumlah  pemilik  institusional,  komisaris independen, dan komite audit, dapat mengurangi atau memperlemah  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas  pajak.  Keberadaan  pemilik  institusional yang dapat memonitor semua keputusan yang diambil oleh manajer, dewan komisaris independen yang dapat mengawasi  dan  memberikan  petunjuk  serta  arahan bagi manajer, serta komite audit yang dapat memonitor resiko dan mengontrol proses serta menjalankan fungsi audit  internal  maupun  eksternal  dapat  mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik serta mengurangi  aktivitas-aktivitas  yang  merugikan
stakeholders seperti  agresivitas  pajak  (Pitoyo  et  al., 2019).  Aktivitas  agresivitas  pajak  apabila  terdeteksi oleh aparatur pajak dapat merugikan perusahaan, baik secara  materil  maupun  non  materil,  terlebih  lagi apabila kasus tersebut terpublikasi ke masyarakat luas tentunya dapat mempengaruhi nama baik bahkan nilai saham perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  memperkuat  penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.  Prastiwi (2018)  yang  menguji  moderasi  setiap  indikator Corporate Governance secara terpisah pada pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak menemukan  bahwa  kepemilikan  institusional,  dewan komisaris  independen,  dan  komite  audit  mampu mengurangi  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas pajak. Hal yang sama juga diperoleh Pitoyo et  al.  (2019)  yang  menyatakan  adanya  kepemilikan institusional  dan  dewan  komisaris  independen  dapat mengurangi  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas pajak.

## Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen  laba  terhadap  agresivitas  pajak  dan moderasi Corporate  Governance terhadap  hubungan tersebut.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa manajemen  laba  berpengaruh  positif  terhadap agresivitas  pajak.  Aktivitas  manajemen  laba  dapat meningkatkan  laba  akrual  perusahaan  sehingga penghasilan  kena  pajak  dan  beban  pajak  yang  harus dibayar  oleh  perusahaan  akan  mengalami  kenaikan. Hal  ini  yang  mendorong  manajer  untuk  melakukan agresivitas pajak sehingga kinerjanya dapat dinilai baik karena dianggap mampu memenuhi ekpektasi pemilik perusahaan.  Padahal  sebaliknya,  apabila  tindakan agresivitas  pajak  ini  terdeteksi  oleh  aparatur  pajak, maka hal tersebut dapat merugikan perusahaan karena nama  baik  perusahaan  menjadi  buruk  di  mata masyarakat  sehingga  kerugian  yang  dialami perusahaan  tidak  hanya  kerugian  secara  materil maupun  non  materil.  Perusahaan  dapat  mengurangi tindakan tersebut melalui tata kelola perusahaan yang baik  dan  hal  ini  terlihat  dalam  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa Corporate  Governance yang dijalankan  oleh  perusahaan  mampu  mengurangi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Keberadaan kepemilikan institusional, dewan komisaris  independen,  dan  komite  audit  dapat mengawasi tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajer  agar  setiap  tindakan  yang  diambil  tidak merugikan Shareholders.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah
penggunaan  sampel  perusahaan  yang  hanya merepresentasikan satu sektor saja serta jangka waktu penelitian  yang  cukup  pendek.  Oleh  karena  itu, penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  pada  sektor perusahaan lain, tidak hanya manufaktur saja, sehingga meningkatkan  generalisasi  penelitian.  Selain  itu, periode penelitian dapat  diperpanjang sehingga dapat merefleksikan  kondisi  perusahaan  dalam  jangka panjang.

## Referensi
Astuti,  T.  P.,  &  Aryani,  Y.  A.  (2016).  Tren  Penghindaran  Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014. Jurnal Akuntansi , 20 (3).
https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4
Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q.,  &  Shevlin,  T.  (2010). Are  family firms  more  tax  aggressive  than  non-family  firms? Journal  of Financial Economics , 41–61.
Dechow,  P. M.,  Sloan,  R.  G.,  &  Sweeney, A. P.  (1995).  Detecting earning management. Accounting Review , 70 (2), 193–225.
Desai,  M. A.,  &  Dharmapala,  D.  (2007).  Taxation  and  Corporate Governance:  An  Economic  Approach. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.983563
Deslandes,  M.,  Fortin, A.,  &  Landry,  S.  (2019). Audit  committee characteristics and tax aggressiveness. Managerial Auditing Journal ,
35 (2), 272–293. https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109
El Diri, M., Lambrinoudakis, C., & Alhadab, M. (2020). Corporate governance  and  earnings  management  in  concentrated  markets.
Journal of Business Research , 108 , 291–306.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.013
Ellyani,  M.,  &  Hudayati,  A.  (2019).  The  Role  of  Related  Party Transaction  and  Earning  Management  in  Reducing  Tax Aggressiveness. Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 4 (3), 134–145. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.8979
Ferdiawan,  Y.,  &  Firmansyah,  A.  (2017).  Pengaruh  Political Connection,  Foreign  Activity,  Dan,  Real  Earnings  Management Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 25.
Frank,  M.  M.,  Lynch,  L. J.,  & Rego,  S.  O.  (2009). Tax  Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting.
The Accounting Review , 84 (2), 467–496.
https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467
Hanlon,  M.,  &  Slemrod,  J.  (2009).  What  does  tax  aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. Journal  of  Public  Economics , 93 (1–2),  126–141. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004
Hanna, H., & Haryanto, M. (2016). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas  Pajak,  Tata  Kelola  Perusahaan  Dan  Kepemilikan Keluarga. Jurnal Akuntansi , 20 (3).
https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.6
Healy,  P.  M.,  &  wahlen,  J.  M.  (1999). A  review  of  the  earnings management  literature  and  its  implications  for  standard  setting. Accounting Horizons , 13 (4), 365–383.
Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior,  Agency  Costs  And  Ownership  Structure. Joirnal  of Financial Economics , 3 , 305–360.
Kałdoński,  M.,  &  Jewartowski,  T.  (2019).  Do  firms  using  real earnings management care about taxes? Evidence from a high book- tax  conformity  country. Finance  Research  Letters , 35 . https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101351
Kamarudin, K. A., & Ismail, W. A. W. (2014). The Risk of Earnings Quality Impairment. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 145 , 226–236. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.030
Kamila,  P.  A.  (2014).  Analisis  Hubungan  Agresivitas  Pelaporan Keuangan  Dan  Agresivitas  Pajak. Finance  and  Banking  Journal ,
16 (2), 18.
Kim, J.-B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock  price  crash  risk:  Firm-level  analysis. Journal  of  Financial Economics , 100 (3), 639–662. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007
Lennox, C., Lisowsky, P., & Pittman, J. (2013). Tax Aggressiveness and Accounting Fraud: Tax Aggressiveness And Accounting Fraud. Journal of Accounting Research , 51 (4), 739–778. https://doi.org/10.1111/joar.12002
Lietz,  G.  M.  (2013).  Tax  Avoidance  vs.  Tax  Aggressiveness:  A Unifying  Conceptual  Framework. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2363828
Mulyadi,  M.  S.,  &  Anwar,  Y.  (2015).  Corporate  Governance, Earnings Management and Tax Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 177 , 363–366.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.361
Nugroho,  S.  A.,  &  Firmansyah,  A.  (2017).  Pengaruh  Financial Distress,  Real  Earnings  Management  Dan  Corporate  Governance Terhadap Tax Aggressiveness. Journal of Business Administration ,
1 (2), 17–36. https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616
Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Lindung Nilai, Financial  Leverage,  Dan  Manajemen  Laba  Terhadap  Agresivitas Pajak. Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 17 (1),
31–52.
https://doi.org/Doi
: http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039
Pitoyo,  B.  S.,  Ahmar,  N.,  &  Suyanto.  (2019).  Effect  of  earnings Management on Tax Aggressiveness: Audit Committee, Institutional Ownership,  and  Independent  Commissioner  As  Moderating Variables. Proceedings of the 1st International Conference on Life, Innovation,  Change  and  Knowledge  (ICLICK  2018) , 203 . https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.78
Prastiwi,  D.  (2018).  Does  Corporate  Governance  Moderate  the Effect of Earnings Management on Tax Aggressiveness. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) , 108 . https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.2
Purba,  H.,  &  Nugroho,  L.  (2020).  The  Effect  of  Good  Corporate Governance  and  Profit  Management  on  Tax  Aggressiveness (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the IDX Period  2014-2017). International  Journal  of  Accounting  and Finance Studies , 3 (1). https://doi.org/10.22158/ijafs.v3n1p8
Santoso, Y. I. (2020, November 24). Penghindaran Pajak Membuat Rugi  Negara  Rp  68,7  Triliun,  Ini  Kata  Dirjen  Pajak . https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat- rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak
Shavira,  H.,  Akram,  &  Bambang.  (2017). Analisis  Agresivitas Pelaporan Keuangan , Agresivitas Pajak Dan Kepemilikan Keluarga . 16 (1), 31.
Solimun,  Fernandes,  A.  A.  R.,  &  Nurjannah.  (2017). Metode statistika  multivariat:  Pemodelan  persamaan  struktural  (SEM) pendekatan warpPLS (Cetakan pertama). UB Press.
Sugandi,  R.  R.,  &  Prawira,  I.  F. A.  (2019).  Pengaruh Agresivitas Pelaporan  Keuangan  Terhadap  Agresivitas  Pajak:  Dampak Penerapan Mandatory Disclosure Rules (Studi Pada Negara-Negara Anggota  G-20). Organum:  Jurnal  Saintifik  Manajemen  dan Akuntansi , 2 (1), 12–24. https://doi.org/10.35138/organum.v2i1.55
Suyanto,  K.  D.,  &  Supramono.  (2012).  Likuiditas,  Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak  Perusahaan. Jurnal Keuangan dan  Perbankan , 16 (2),  167– 177.
Wang,  H.,  Xu,  Z.,  &  Huang,  H.  (2019a).  Operating  Cash  Flow, Earnings  Management  and  Tax  Aggressiveness:  Evidence  from Listed Companies in China. Proceedings of the Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management ,
1069–1080. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_84
Wang,  H.,  Xu,  Z.,  &  Huang,  H.  (2019b).  Operating  Cash  Flow, Earnings  Management  and  Tax  Aggressiveness:  Evidence  from Listed Companies in China. In J. Xu, F. L. Cooke, M. Gen, & S. E. Ahmed (Eds.), Proceedings of the Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management (pp. 1069– 1080). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_84
Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility Dan  Agresivitas  Pelaporan  Keuangan  Terhadap  Agresivitas  Pajak Dengan  Good  Corporate  Governance  Sebagai  Pemoderasi  (Studi pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia). Jurnal Ilmiah Akuntansi , 2 (1). https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.9610
Zheng, T., Jiang, W., Zhao, P., Jiang, J., & Wang, N. (2019). Will the Audit Committee Affects Tax Aggressiveness? In J. Xu, F. L. Cooke, M.  Gen,  &  S.  E.  Ahmed  (Eds.), Proceedings  of  the  Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management (pp.  1313–1326).  Springer  International  Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_102