p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## Studi Alur Pengadaan Barang dan Jasa (Studi kasus: Perum PNRI)
Timothy Lorenzo Manik 1* , Muhamad Taufiq Rachmat 2 , Apid Hapid Maksum 3
1,2,3 Teknik Industri, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia * Koresponden email : timothy09manik@gmail.com
Diterima: 10 Februari 2023 Disetujui: 22 Februari 2023

## Abstract
Procurement management in a state-owned enterprise refers to acquiring goods or services or works from external  suppliers.  The  goal  of  procurement  in  a  state-owned  enterprise  is  to  ensure  that  the  company obtains the goods, services, or works it needs in a cost-effective and efficient manner. Obtaining supplies from  vendors,  many  benefits  would  be  received  by  the  company.  For  example,  high-quality  goods  or services, growth of efficiency, the chance of competitiveness in the market, and many more. In this research, the main objective is to identify the flow of direct appointment and direct election and vendor performance evaluation of procurement goods and services in Perum Percetakan Negara RI. The flow of these methods is similar which are Request for procurement of goods or services, Preparation for procurement of goods or services, Procurement process of goods or services, Determination or proposal, Approval letter, Contract sign, Delivery of goods or services, and handover. In the process of procurement, the work order is issued, in which issued by the Department of Procurement.
Keywords: procurement management, state-owned enterprise, flow of direct procurement, flow of direct appointment, vendor performance evaluation

## Abstrak
Manajemen pengadaan pada badan usaha milik negara (BUMN) merujuk pada tahapan memperoleh barang atau  jasa  atau  pekerjaan  dari  pemasok.  Tujuan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Badan  usaha  milik  negara (BUMN) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh pasokan yang dibutuhkan dengan cara yang  hemat  biaya  dan  efisien.  Dengan  memperoleh  pasokan  dari  pihak  ketiga,  perusahaan  akan memperoleh banyak keuntungan. Dalam penelitian ini, objek utamanya adalah mengetahui alur pemilihan langsung dan penunjukan langsung dan evaluasi kinerja vendor pada pengadaan barang dan jasa di Perum Percetakan Negara RI. Adapun alurnya memiliki kesamaan, antara lain permintaan pengadaan barang atau jasa,  persiapan  pengadaan  barang  atau  jasa,  proses  pengadaan  barang  atau  jasa,  penetapan  atau  Usulan, surat penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, pengiriman barang. Pada tahapan proses pengadaan barang atau jasa, dikeluarkan Surat perintah kerja (SPK), yang mana surat perintah kerja tersebut diisukan oleh departemen Pengadaan barang dan jasa.
Kata Kunci: manajemen pengadaan, BUMN, permintaan langsung, pengadaan langsung, evaluasi kinerja vendor

## 1. Pendahuluan
Semua  perusahaan  membutuhkan  persediaan  barang  dan  jasa  yang  berkualitas,  yaitu  dengan  cara memasoknya  dari  supplier  [1].  Kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  sangat  diperlukan  demi  berjalannya operasional dan pertumbuhan unit usaha yang mana dibutuhkannya jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperoleh secara instan [2]. Selain itu, Terdapat berbagai alasan untuk memasok barang dari supplier, yaitu termasuk  menurunkan  biaya,  meningkatkan  efisiensi,  dan  meningkatkan  daya  saing  di  pasar  [3].  Akan tetapi,  terdapat  kekurangan  terkait  dengan  pembelian  atau  pengadaan  yang  harus  dipertimbangkan. Pengadaan atau procurement adalah proses memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh organisasi [3]. Pengadaan dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk riset pasar atau lelang [4]. Prosedur ini memiliki  banyak  kesamaan  dengan  manajemen  rantai  pasok,  terkecuali  bahwa  fokusnya  adalah  pada pembelian barang tertentu daripada mengelola keseluruhan prosedur, yang biasanya lebih sulit. Secara garis besar, jenis barang dan jasa dalam pengadaan dibedakan menjadi 2, yaitu langsung (operasional) dan tak langsung ( administrative ) [5].
Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI) adalah badan usaha milik negara yang bergerak dibidang percetakan dan jasa grafika  lainnya [6]. Perum PNRI telah berdiri semenjak pemerintahan  Belanda pada tahun 1809 bernama “Lands Drukkerij”. Adapun landasan hukum perusahaan umum ini adalah Peraturan
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Pemerintah  nomor  72  tahun  2012  [7].  Anggaran  dasar  Perum  PNRI  ditetapkan  oleh  Menteri  keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 [8] dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 [9].
Penelitian ini juga menggunakan software Harving’s Publish or Perish version 8 [10] sebagai sumber data  penelitian  terdahulu  dan  VOSviewer  untuk  mencari  hubungan  antara  penelitian  sekarang  dengan penelitian-penelitian terdahulu [11] . Berdasarkan pengolahan data dengan kata kunci procurement , studi, sistem  pengadaan,  pengadaan  barang  dan  jasa,  Indonesia.  Maka  diperoleh  fokus  untuk  penelitian  ini. Gambar 1 merupakan density visualization sebagai gambaran topik penelitian.
Gambar 1. Density visualization penelitian Sumber: [10]
Terlihat dari Gambar 1 , bahwa daerah yang berwarna  kuning terang adalah keyword yang sering disebutkan dalam penelitian-penelitian lampau, sedangkan daerah yang berwarna redup adalah kata kunci yang tidak sering dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini objek utamanya adalah studi terkait alur pengadaan barang dan jasa pada Perum PNRI, dengan ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada studi  pemilihan  langsung  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  Perum  PNRI  serta  proses  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

## 2. Metode Penelitian

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Perum PNRI; Departemen Pengadaan barang dan jasa dari bulan Maret- April 2022. Perum PNRI beralamatkan di Jl. Percetakan Negara No.21, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560 [12].

## Tahapan Pemecahan Masalah Penelitian
Untuk  mempermudah  pemahaman  dalam  pelaksanaan  penelitian,  telah  digambarkan  kedalam flowchart seperti pada Gambar 2 .
Gambar 2. Flowchart Penelitian Sumber: Data Penelitian (2022)
Adapun penjelasan dari flowchart di atas adalah sebagai berikut; 1. Studi pustaka
Studi  Pustaka  atau  data  sekunder  merupakan  cara  pengumpulan  informasi  diluar  perusahaan berdasarkan  sumber-sumber  lainnya  [13].  Pada  penelitian  ini,  data  sekunder  diperoleh  dari software Harzing’s Publish or Perish version 8.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
2. Studi lapangan
Studi Lapangan merupakan tahapan penelitian yang dilakukan berdasarkan observasi objek penelitian di lapangan.
3. Pengumpulan data
Data pada penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari standard operational procedure (SOP) departemen pengadaan barang dan jasa [14]. Data sekunder didapatkan dari studi literatur yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
4. Analisis data & kesimpulan
Data  yang  telah  terkumpul,  diolah  berdasarkan  objek  utama  dalam  penelitian  ini.  Yaitu  studi  alur pengadaan barang dan jasa serta ditarik kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  bagian  pendahuluan  bahwa  objek  penelitian  ini  adalah  alur pemilihan  langsung  pada  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Perum  Percetakan  Negara  RI.  Manajemen pengadaan  secara  umum  dilakukan dalam  beberapa  tahapan,  antara  lain  perencanaan  kebutuhan  sumber daya, perencanaan  tender,  proses  tender  dan penentuan  pemenang,  administrasi  kontrak  pembelian  serta tata  cara  penutupan  kontrak  [15].  Oleh  karena  itu,  pada  saat  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa haruslah terlaksana secara efektif dan efisien sehingga barang atau jasa yang dibutuhkan terpenuhi secara tepat baik itu jumlah, harga dan kualitasnya [16].
Pengadaan barang dan jasa pada Perum Percetakan Negara RI terbagi menjadi 2 kategori, Yaitu: a. Pemilihan langsung
Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyediaan pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau ekuivalen. Adapun alur dari pemilihan langsung adalah sebagai berikut:
Tabel 1 . Alur pemilihan langsung Aktivitas Pengguna Barang/Jasa Unit/Pejabat Pengadaan Pejabat Pemutus Rekanan 1.Permintaan pengadaan barang/jasa
2.Persiapan pengadaan barang/jasa
3.Proses  pengadaan barang/jasa  Metode pemilihan langsung
4.Penetapan/Usulan
5.Surat penunjukan pemenang
6.Penandatangan kontrak
7.Pengiriman barang
Sumber: [14]
b. Penunjukan langsung
Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari  Rp.1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah)  sampai  dengan  Rp.2.500.000.000  (dua  setengah  milyar
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
rupiah)  atau  ekuivalen.  Adapun  alur  pada  penunjukan  langsung  prosesnya  sama  dengan  pemilihan langsung. Akan tetapi, dalam penunjukan langsung, jumlah penyedia barang atau jasa hanya 1 rekanan.
Tabel 2. Alur penunjukan langsung Aktivitas Pengguna Barang/Jasa Unit/Pejabat Pengadaan Pejabat Pemutus Rekanan 1.Permintaan pengadaan barang/jasa 2.Persiapan
pengadaan barang/jasa
3.Proses  pengadaan barang/jasa  Metode penunjukan langsung
4.Penetapan/Usulan
5.Surat penunjukan pemenang
6.Penandatangan kontrak
7.Pengiriman barang

## Sumber: [14]
Berdasarkan  alur  pemilihan  langsung  dan  penunjukan  langsung  terdapat  beberapa  persamaan  dan perbedaan yang dapat ditelusuri. Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Pejabat yang berwenang
Pejabat yang terlibat (PIC) dalam pemilihan langsung dan penunjukan langsung adalah berbeda. Hal ini dikarenakan  perbedaan  nominal  yang  signifikan.  Pada  pemilihan  langsung  pejabat  yang  berwenang adalah kepala departemen pengadaan barang dan jasa serta  departemen yang membawahi departemen pengadaan  barang  dan  jasa.  Sedangkan  untuk  penunjukan  langsung,  pejabat  yang  berwenang  adalah kepala departemen manajemen risiko, general manager dan seorang direktur yang membidangi.
b. Persiapan pengadaan barang atau jasa
Pada tahapan ini terdiri dari Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan penentuan rekanan. Harga perkiraan sendiri atau HPS adalah estimasi biaya yang akan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa [4].  Nilai  total  HPS  itu  sendiri  tidak  rahasia  dan  bersifat  terbuka.  Pada  dasarnya  penyusunan  HPS berdasarkan: Biaya normal, harga resmi, harga produksi dalam negeri, dan kesesuaian harga pasar. c. Proses pengadaan barang atau jasa
Berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa Perum PNRI, proses pengadaan barang dan jasa terdiri dari  beberapa  tahapan.  Antara  lain;  undangan  penawaran  harga,  rapat  penjelasan  pengadaan,  Berita acara penawaran dan Berita acara klarifikasi & negosiasi harga.
Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dikeluarkan sebuah Surat perintah kerja (SPK). SPK adalah  surat  perintah  Kerja  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  nominal  diatas  Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
SPK  tersebut  wajib  dibuatkan  nota  dinas,  permintaan  harga,  surat  balasan,  pengajuan  pengadaan barang dan jasa, Compliance checklist pengadaan barang atau jasa. Pengeluaran nota dinas tergantung dari divisi yang mengajukan permintaan.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Nota Dinas adalah surat permintaan pemesanan barang oleh suatu divisi ke Pengadaan (Pengadaan dikepalai  oleh  General  Manager  SDM  dan  Umum).  Nota  dinas  wajib  ditandatangani  oleh  divisi  yang berkaitan. Adapun detail Nota dinas sebagai berikut: a. Kop Surat b. No Surat
c. Tanggal Surat
d. Lampiran
e. Kepada: GM SDM dan UMUM (Selaku divisi dari unit pengadaan)
f. Dari: Divisi / Unit yang berkaitan
g. Perihal: Terkait pengadaan barang
h. Isi surat yang berisikan: Permohonan pemesanan barang dengan rincian-rincian nya.
i. Tanda tangan oleh Divisi / Unit terkait.
Kemudian departemen Pengadaan akan membuat surat permintaan harga barang/jasa ke Perusahaan vendor.  Surat  Permintaan  Harga  wajib  ditandatangani  oleh  seorang  Admin  dan  Kepala  departemen Pengadaan. Adapun Surat Permintaan berdetailkan sebagai berikut:
a. Nomor surat:
b. Hari/Tanggal pembuatan surat
c. Kepada Yth: Perusahaan Vendor
d. Perihal: Permintaan Harga
e. Isi surat yang berisikan:  Permintaan harga beserta rincian-rincian nya.
f. Tanda tangan oleh: Kepala departemen pengadaan dan seorang PIC Setelah surat permintaan harga dikirimkan/submit. Maka, menunggu surat balasan dari Perusahaan berkaitan. Surat balasan dari perusahaan akan berkaitan dengan tawar menawar harga, dan surat tersebut dituju kepada departemen Pengadaan, yaitu Kepala departemen Pengadaan.
Apabila  surat  balasan  telah  diterima  oleh  Pengadaan  maka  tahap  selanjutnya  adalah  pembuatan surat/dokumen Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun pada surat ini berisikan tentang: a. Unit Kerja
b. Nama Barang dan Jasa, beserta dengan Penawaran Harga dari Vendor.
c. Pengadaan Barang dan Jasa diusulkan ke: Perusahaan Vendor.
d. Nilai Pengadaan sebesar: Deskripsi barang yang terdiri dari Jumlah barang, Harga barang, Total Harga barang (sebelum Kena pajak)
e. Sub  Total  barang,  Apakah  barang  terkena  PPh  1.5%,  Apakah  barang  terkena  PPn  11%,  Total  harga barang (setelah terkena pajak)
f. Tanggal Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa
g. Tanda tangan pengusul (Mengusulkan) dan Penyetuju (Menyetujui).
h. Untuk  yang  mengusulkan  selalu  wajib  Kepala  departemen  Pengadaan  Barang  &  Jasa  dan  juga Departemen bersangkutan.
i. Tandan tangan yang menyetujui selalu GM SDM & UMUM dan Departemen bersangkutan.
Setelah Surat Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa sudah disetujui, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan  Surat  perintah  kerja.  Surat  perintah  kerja  adalah  dokumen  lanjutan  terkait  pembelian  barang yang diajukan oleh divisi pengusul. Adapun Surat ini berisikan:
a. Kop surat b. Nomor surat
c. Yang bertandatangan:
Nama (Divisi  GM SDM & UMUM, atasan  departemen Pengadaan), Jabatan (GM SDM  & UMUM), NPWP d. Pernyataan:
Bertindak atas nama PERUM PERCETAKAN NEGARA RI sebagai pihak pertama Dengan ini menunjuk *Nama Vendor* sebagai pihak kedua Untuk  melaksanakan  pembelian  *Nama  barang/jasa*  dengan  spesifikasi  sebagai  berikut...  Rincian barang,  seperti  Kode  Barang, Nama  Barang, Jumlah  barang,  Harga  satuan, Sub Total,  Harga  Setelah terkena Pajak / Grand Total (PPN 10%, PPH 1.5%) Terbilang ***GRAND TOTAL***
e. Keterangan  dan  persyaratan  pengadaan  barang;  misalnya  Barang  diterima  di  gudang  Perum  PNRI, Metode  pembayaran  ( cash  before  delivery ),  PPN  &  PPH,  Bukti  setor,  Barang  ready/tidak  ready (seharusnya ready ),  Penawaran  harga  ini  berlaku  *Berapa*  hari  setelah  penawaran  harga  *Berapa harga* Berdasarkan ...
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
f. Penanda tangan pihak pertama: GM SDM & UMUM dan pihak kedua:  Perusahaan Vendor.
Apabila  SPK  telah  dibuat  &  ditandatangani,  maka  selanjutnya  pembuatan  dokumen  Compliance Checklist Pengadaan Barang/Jasa. Surat ini wajib dibuat oleh karena nominal SPK adalah diatas 100 juta rupiah.  Karena  nominal  tersebut  sangatlah  beresiko.  Maka,  penandatangan  surat  ini  adalah  Manajemen Resiko & Keputusan. Adapun Surat Compliance berdetailkan: a. Jenis pengadaan barang/jasa: *Nama Barang*
b. Nama rekanan: *Nama Vendor*
c. Nilai pengadaan barang/jasa: including pajak
d. Isi Surat:
1) Proses pengadaan,
2) Keterangan terkait proses,
3) Tanggal Terkait Proses Pengadaan,
4) Checklist.
Adapun proses pengadaan pada poin 1) adalah:
a) Nota Permintaan Pengadaan. Dengan keterangannya adalah nomor nota dinas.
b) Daftar Rekanan Yang Dundang/Memasukan Penawaran Harga: Perusahaan Vendor.
c) Harga, yang terdiri dari: Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga jual.
d) Surat permintaan harga ke rekanan. Dengan keterangannya adalah nomor surat perminataan harga barang/jasa
e) Surat penawaran harga dari rekanan. Dengan keterangannya adalah surat balasan dari vendor.
f) Harga penawaran tertinggi.
g) Nama rekanan yang mengajukan.
h) Harga penawaran terendah. Dengan keterangannya adalah nilai pengadaan barang/jasa
i) Nama rekanan yang mengajukan. Dengan keterangan adalah nama vendor.
j) Klarifikasi/Negosiasi  yang  terdiri  dari:  Harga  negosiasi  tertinggi, nama  rekanan  yang  dinegosiasi, harga negosiasi terendah dan nama rekanan yang dinegosiasi.
k) Penetapan  pemenang,  yang  terdiri  dari:  Harga  barang/jasa.  Dengan  keterangan:  Nilai  pengadaan barang/jasa, nama rekanan sebagai pemenang (vendor).
l) Metode Pengadaan: Penunjukan Langsung
m) Pejabat pengusul pengadaan: *Departemen yang meminta* bersama dengan departemen Pengadaan.
n) Pejabat pemutus pengadaan: 2 orang General Manager.
o) Pejabat Penandatangan/SPPBJ:  GM SDM & UMUM
p) Catatan hasil review:
e. Penandatanganan oleh departemen manajemen risiko

## Evaluasi Kinerja Supplier
Dalam pelaksanaannya, Perum Percetakan Negara RI mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja  supplier.  Hal  ini  dilakukan  agar  diketahui  apakah  selama  masa  kerjasama supplier dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat atau tidak.
Pengevaluasian kinerja supplier dilakukan oleh Departemen Pengadaan Barang dan Jasa setiap satu kali per triwulan atau tiga bulan sekali. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara observasi  dan akan dinilai berdasarkan  beberapa  faktor  dan  kemudian  penilaian  tersebut  akan  dibuatkan summary dan  saran  atau rekomendasi. Faktor-faktor evaluasi antara lain: a. Price atau harga yang ditawarkan,
b. Quality atau kualitas barang atau jasa yang ditawarkan,
c. Payment atau metode pembayaran,
d. Delivery atau cara pengiriman barang atau jasa
e. Safety atau penggunaan alat keamanan selama pengamanan (berhubungan dengan point d)
f. Cost atau tambahan biaya selama pengiriman.
Pada pengevaluasian kinerja supplier tersebut dinilai berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas.  Pada  masing-masing  faktor,  akan  diberikan  penilaian  dengan  skala  0-10.  Nilai  minimum  yang dibutuhkan untuk menerima supplier berkualitas adalah dengan kelayakan 6,0.

## 4. Kesimpulan
Keputusan  pengadaan  barang  dan  jasa  haruslah  strategis,  rasional  dan  kompeten  terhadap vendor (penyedia), terutama dalam pengadaan barang atau jasa yang inovatif. Kebutuhan untuk kompetensi jelas berkaitan  dengan  kemampuan  khusus  untuk  mengukur  perkembangan  pasar,  tetapi  tidak  dapat
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
mengesampingkan  keterampilan  yang  lebih  umum  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  negara republik Indonesia dan khususnya isu-isu strategis.

## 5. Saran dan Terimakasih
Penelitian ini hanya berfokus pada alur dan proses pengadaan barang dan jasa pada Perum Percetakan Negara RI. Penelitian ini tidak berfokus pada kinerja keefektifan pengadaan barang dan jasa oleh karena keterbatasan penulis.
Penulis  berterimakasih  kepada  Perum  Percetakan  Negara  RI  khususnya  Departemen  Sumberdaya Manusia  dan  Umum  (SDM),  terlebih  lagi  kepada  departemen  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang  telah memberikan  kesempatan  untuk  menyediakan  waktu  dan  tempat  serta  data-data  yang  dibutuhkan  oleh penulis.

## 6. Daftar Pustaka
[1]   P. Baily, D. Farmer, B. Crocker, D. Jessop dan D. Jones, Procurement Principles and Management 11th Edition, Harlow: Pearson, 2015.
[2]   S. N. Bahagia, Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2011.
[3]   Simfoni,  “Procurement  Guide,”  Simfoni,  [Online].  Available:  https://simfoni.com/procurement/. [Diakses 23 12 2022].
[4]   W.  Siahaya,  Manajemen  Pengadaan  (Procurement  Management),  Bogor:  Penerbit  IN  MEDIA, 2016.
[5]   D. Neef, e-Procurement: From Strategy to Implementation, New Jersey: Prentice Hall, 2001.
[6]   “Profil Perusahaan,” Perum Percetakan Negara RI, [Online]. Available: https://pnri.co.id/id/profil/. [Diakses 23 12 2022].
[7]   Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2012  tentang  Perusahaan  Umum  (PERUM)  Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
[8]   Peraturan Pemerintah No. 133 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
[9]   Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Penambahan  Penyertaan  Modal  Negara Republik  Indonesia  Ke  Dalam  Modal  Perusahaan  Umum  Perum  Percetakan  Negara  Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
[10]   “Publish or Perish: Explains the use of Publish or Perish and its metr,” Harzing, [Online]. Available: Publish or Perish. [Diakses 2 1 2023].
[11]   N. J. Van Eck, “Manual VOSviewer,” Univeristeit Leiden, Leiden, 2021.
[12]   Google Maps, “Perum Percetakan Negara RI,”
[Online].
Available:
https://www.google.com/maps/place/Perum+Printing+of+the+Republic+of+Indonesia/@- 6.1909051,106.8534191,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e69f451cd7935e5:0x9d9d5d91deb7 e369!8m2!3d-6.1909051!4d106.8556078. [Diakses 2 1 2023].
[13]   D. F. Insani, W. H. D. Wahyudin dan M. G. Giast, “Analisis Total Productive Maintenance pada Mesin Pabrik Plant Urea 1B PT Pupuk Kujang Cikampek,” Jurnal Serambi Engineering, vol. 8, no. 1, p. 4220, 2023.
[14]   Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Perum  Percetakan  Negara  RI,  Jakarta:  Perum Percetakan Negara RI.
[15]   H. Dimyati dan K. Nurjaman, Manajemen Proyek , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
[16]   I. P. J. Arsana, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.