## Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 907 - 919 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks  Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan
Ahmad Helmy 🖂🖂 Syamsu Nujum, Abbas Selong 1 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
2 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak
Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan menarik untuk kembali diteliti terutama dengan adanya pandemic Covid-19 pada periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menerapkan metode analisis  regresi linear berganda.  Pada tahun 2007-2022, angka ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan IPM cenderung membaik namun berfluktuasi. Secara simultan berdasarkan analisis regresi linear berganda, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, upah minimum berpengaruh positif, dan IPM berpengaruh negatif. Hasil ini menegaskan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan upah minimum lebih dibutuhkan dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata Kunci: Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, indeks pembangunan manusia

## Abstract
The effect of economic growth, minimum wage,  and HDI on income inequality in South Sulawesi Province is interesting to be re-examined, especially with the Covid-19 pandemic in the 2020-2022 period. This study uses secondary data from BPS to estimate the effect of economic growth, minimum wage, and HDI on income inequality in South Sulawesi Province. This study applied multiple linear regression analysis method. In 2007-2022, the Gini ratio, economic growth, minimum wage, and HDI tend to improve but fluctuate. Simultaneously, based on multiple linear regression analysis, economic growth, minimum wage, and HDI have a significant effect on income inequality, while partially economic growth does not have a significant effect on income inequality, minimum wage has a positive effect, and HDI has a negative effect. These results confirm that in the long run, Improving the quality of human resources and increasing the minimum wage,  are more needed than economic growth in increasing people's income in South Sulawesi Province.
Keywords: Income inequality, economic growth, minimum wage, human development index.
Copyright (c) 2024 Ahmad Helmy
🖂🖂 Corresponding author : ahmad.helmy@gmail.com Email Address : ahmad.helmy@gmail.com , syamsu.nujum@umi.ac.id , abbas.selong@umi.ac.id
PENDAHULUAN Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan, bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya (Aw, 2015). Semua negara harus mengidentifikasi potensi sumber daya ekonomi, merumuskan rencana pembangunan dan mengimplementasikannya melalui partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup warga di semua tingkatan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang mencapai standar kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.  Masalah pembangunan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun berkembang, (Badriah, 2019). Masalah yang berkaitan dengan ketimpangan akan terus menjadi masalah di setiap negara yang sangat mendesak jika kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir khususnya di Indonesia dimana tren ketimpangan pendapatan belum menurun, pemerintah menghadapi penurunan ketimpangan pendapatan yang dikhawatirkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.  Adapun pembangunan ekonomi di negara berkembang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pencapaian ini merupakan masalah utama yang dihadapi semua negara, terutama pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Investasi juga meningkatkan produksi dan dapat mempengaruhi pendapatan, yang dapat meningkatkan pendapatan. Investasi mencerminkan faktor spesifik lokasi yang membentuk peluang dan insentif bagi bisnis untuk berinvestasi secara produktif, menciptakan lapangan kerja, dan berkembang.
Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat, dan sangat penting bagi suatu negara, sehingga harus didistribusikan secara merata, ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah dan tingkat kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan, Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, sektor dan daerah. Disparitas pendapatan antar daerah disebabkan oleh perbedaan demografi, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik daerah (Amrillah dan Yasa, 2013). Ketimpangan yang besar juga dapat mengurangi pertumbuhan, karena rumah tangga berpenghasilan tinggi menolak kesempatan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk tetap sehat dan mengakumulasi modal fisik dan manusia. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya investasi dalam pendidikan. Anak-anak miskin bersekolah di sekolah yang berkualitas buruk dan mengalami kesulitan untuk lulus dari perguruan tinggi. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja mungkin lebih rendah daripada mereka yang berpenghasilan tinggi. Todaro dan Smith juga menjelaskan bahwa untuk keperluan analisis, ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan rasio Gini. Angka ini berkisar antara 0 sampai 1 (A`laa dan Sutikno, 2019). Rendahnya pendapatan inilah yang menjadi awal mula kemiskinan. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi harus diiringi upaya intensif pemerataan distribusi pendapatan serta pembangunan manusia. Pembangunan harus berdimensi spasial tidak hanya sektoral serta lokasi geografis aktivitas ekonomi (itri, Junaiddin, Hasni 2021). Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Provinsi ketiga terluas di Pulau
Sulawesi, luasnya 46.717,48 kilometer persegi dan Provinsi terpadat di Pulau 3 tersebut dan Provinsi ke 6 terpadat di Indonesia, terdiri dari 21 Kabupaten, 3 Kotamadya, 310 Kecamatan, 792 Kelurahan dan 2.259 Desa. (BPS, 2022). Dilihat dari data PDRB mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, disebabkan karena lapangan usaha seperti sektor perdagangan, sektor pertanian, hotel dan restoran sebagai pendorong utama. Indeks Gini digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan pendapatan antar daerah. Indeks Gini berkisar dari 0 hingga 1. Koefisien Gini 0 berarti pemerataan sempurna dan 1 berarti ketimpangan sempurna. Skor Indeks Gini kurang dari 0,3 termasuk dalam kategori ketimpangan “rendah”. Skor antara 0,3 dan 0,5 termasuk dalam kategori ketimpangan "sedang". Pertidaksamaan dikatakan “tinggi” jika nilainya lebih besar dari 0,5 (A`laa dan Sutikno, 2019).  Tingkat Ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berada di 15 besar tertinggi ketimpangan pendapatan. (BPS, 2022). Adapun Data Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 5 tahun Terakhir Dapat Dilihat Pada Tabel dibawah ini:
Tabel 1. Gini Ratio di Indonesia Tahun 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Provinsi Gini Rati o Provinsi Gini Rati o Provinsi Gini Rati o Provinsi Gini Rati o Provinsi Gini Rati o (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) DIY 0,422  DIY 0,428  DIY 0,437  DIY 0,436  DIY 0,459 Gorontal o 0,417  Gorontal o 0,410  Gorontal o 0,406  DKI Jakarta 0,411  Gorontal o 0,423 Jabar 0,405  Jabar 0,398  DKI Jakarta 0,400  Gorontal o 0,409  DKI Jakarta 0,412 Papua 0,398  Sulteng 0,393  Jabar 0,398  Jabar 0,406  Jabar 0,412 Sulteng 0,392  DKI Jakarta 0,391  Papua 0,395  Papua 0,396  Papua 0,393 NTB 0,391  Sulsel 0,391  Sulteng 0,388  Sulteng 0,394  Papua Barat 0,384 Papua Barat 0,391  Papua 0,391  NTB 0,386  NTB 0,384  Banten 0,377 DKI Jakarta 0,390  Papua Barat 0,381  Sulsel 0,382  Sulsel 0,377  NTB 0,374 Sulsel 0,388  Sulut 0,376  Papua Barat 0,376  Bali 0,375  Sulbar 0,371 Sulut 0,372  NTB 0,374  Bali 0,369  Papua Barat 0,374  Jateng 0,366 Jatim 0,371  Bali 0,370  Sulut 0,368  Jateng 0,368  Sulteng 0,366 Banten 0,367  Sulbar 0,365  Banten 0,365  Sulbar 0,366  Jatim 0,365 Sulbar 0,366  Jatim 0,364  Jatim 0,364  Jatim 0,364  Sulsel 0,365 Bali 0,364  Banten 0,361  Jateng 0,359  Banten 0,363  Bali 0,362 NTT 0,359  Jateng 0,358  NTT 0,356  Sulut 0,359  Sulut 0,359
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Melihat dari tabel di atas kita bisa lihat pada 2018 terdapat 5 provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dengan tingkat rasio gini tertinggi di Indonesia yaitu Gorontalo di peringkat ke 2, Sulawesi Tengah peringkat ke 5, Sulawesi Selatan peringkat ke 9, Sulawesi Utara peringkat ke 10 dan Sulawesi Barat berada diperingkat 13. Selanjutnya, tahun 2019 terdapat 5 provinsi juga yang ada di Pulau Sulawesi yaitu, Gorontalo peringkat 2, Sulawesi Tengah peringkat 4, peringkat 6 dan 9 yakni Sulawesi Selatan
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat
dan Sulawesi Utara, serta Provinsi Sulawesi Barat berada diperingkat 13. Pada tahun 2020 ada 4 Provinsi Pulau Sulawesi yaitu Gorontalo peringkat 2 Provinsi Sulawesi Tengah peringkat 6 dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara masing-masing berada di Peringkat 8 dan 11. Pada 2021 ada 5 Provinsi Pulau Sulawesi yaitu Gorontalo di peringkat 3, Sulawesi Tengah ke 6, Sulawesi Selatan ke 8 dan Sulawesi Barat peringkat ke 12 serta Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat 15. Dan pada 2022 terdapat 5 Provinsi Pulau Sulawesi yaitu Gorontalo peringkat ke 2, Provinsi Sulawesi Barat peringkat 9, Sulawesi Tengah peringkat 11 selanjutnya Provinsi Sulawesi dan Sulawesi Utara masing-masing berada di peringkat 13 dan 16. Adapun Provinsi di pulau sulawesi yang terbilang ketimpangan pendapatannya kurang seperti Sulawesi Tenggara berada diurutan diluar dari 15 tertinggi. Berikut grafik gini ratio Pulau Sulawesi pada 10 tahun terakhir:
Gambar 1. Grafik Gini Ratio 10 Tahun Terakhir di Pulau Sulawesi

## Sumber: Badan Pusat Statistik
Melihat grafik diatas pada tahun 2013 ketimpangan tertinggi di Pulau Sulawesi itu di Provinsi Sulawesi Utara dengan angka 0,446, di tahun 2014 dan 2016 Provinsi Gorontalo menduduki tingkat tertinggi di Pulau Sulawesi dengan angka 0,453 dan 0,41, Tahun 2015 dan 2017 Provinsi Sulawesi Selatan menduduki Tingkat tertinggi dengan angka 0,404 dan 0,429, dan pada tahun 2018-2022 yang paling tertinggi yaitu Provinsi Gorontalo dengan data di atas kita bisa melihat dari faktor-faktor yang berbeda di setiap provinsi.  Simon Kuznets mengatakan bahwa pola ketimpangan pendapatan seperti U terbalik, dimana pada tahap awal pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan sejalan dengan peningkatan GNI (Gross National Income) per kapita, tetapi setelah melewati fase tersebut distribusi pendapatan akan membaik seiring dengan peningkatan GNP perkapita. Penjelasan mengapa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan pendapatan, karena sumber pertumbuhan ekonomi dipusatkan pada sektor industri modern yang kesempatan kerjanya terbatas tetapi tingkat upah dan produktivitasnya tinggi. Kemudian dari pertumbuhan sektor industri tersebut akan memberikan efek tumpahan (trickle down effect) dimana tidak hanya sektor industri saja yang bertumbuh, melainkan sektor lainnya  yang juga ikut bertumbuh. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan (Todaro, 2013).  Dalam penelitian yang telah
dilakukan Kuznets, menyimpulkan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Kuznets menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan metode U terbalik yang ia ciptakan setelah meneliti kesenjangan di berbagai negara.  Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat juga akan menyebabkan meningkatnya angka ketimpangan pendapatan, dimana pendapatan yang tercipta cenderung mengumpul pada wilayah yang mempunyai faktor-faktor produksi lebih banyak. Beberapa penyebab dari adanya ketimpangan suatu daerah adalah ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), biaya infrastruktur dan investasi serta dapat juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah.  Pertumbuhan ekonomi mengukur atau menerangkan prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga berarti perkembangan fiskal yang meningkatkan produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan jumlah barang produksi, pertumbuhan infrastruktur dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara ukuran yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2016). Berdasarkan teori meningkatnya pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat sejalan dengan berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Namun kenyataannya meningkatnya pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin.  Seringkali investasi tidak berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan karena tidak berdampak pada besarnya penyerapan tenaga kerja. Pemanfaatan investasi hendaknya mengutamakan hal-hal yang bersifat padat karya dan bukan padat modal (M Fadel dkk, 2021) .
Selanjutnya yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan juga yaitu upah minimum, dimana secara teori, teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebahagian pekerja akan menjadi pengangguran.  Dalam undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia (Cun dan Khor, 2010). Dan tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan upah minimum tetapi IPM, bisa kita lihat bahwa IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi
semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah. Menurut Haris (2014) tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2012, variabel yang digunakan Pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan IPM, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah, sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Sari Nurmalisa Sungkar, Nizamuddin, Muhammad Nasir. (2015) Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, variabel yang digunakan ialah upah minimum dan kesenjangan pendapatan dan hasil penelitian hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positif, yang artinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan. Menurut Sri Danawati, dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, variabel yang digunakan pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan. Dan hasil dari penelitian tersebut yaitu pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. adapun kesempatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. pengeluaran pemerintah dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap  ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan”.
METODOLOGI
Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan diukur melalui variabel, pertumbuhan penduduk, upah minimum, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007-2022.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, dengan jangka waktu tahun 2007-2022 selama 16 tahun. Data yang dikumpulkan dari 2007 hingga 2022 disediakan oleh BPS, dan penulis menggunakan literatur tambahan dari buku, jurnal, dan studi ilmiah lainnya untuk mendukung literatur dan bukti. Metode Analisis Data
Metode Analisis Data tujuan dari penelitian ini adalah untuk  melihat pengaruh hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel perantara. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi, variabel bebas
dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum dan IPM. Analisis regresi linear berganda Ordinary least square (OLS) digunakan untuk melihat seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan IPM terhadap ketimpangan ekonomi di Sulawesi Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis linear berganda digunakan untuk mengestimasi besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independennya yaitu Pertumbuhan ekonomi (X1), Upah Minimum (X2), IPM (X3) adapun variabel dependennya yaitu ketimpangan pendapatan. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
Tabel 7. Hasil Estimasi Regresi Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan
IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. (1) (2) (3) (4) (5) C 0.629729 0.166363 3.785271 0.0026 X 1 0.001262 0.002015 0.626028 0.5430 X 2 0.023998 0.007929 3.026559 0.0105 X 3 -0.008339 0.002407 -3.464565 0.0047 R-Squared 0.622065 F-Statistic 6.583829 Adjusted R-squared 0.527581 Prob (F-Statistic) 0.007023 Sumber: Output EViews 10, diolah
Dari hasil uji analisis regresi linier berganda tersebut, maka persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:
Y = 0.629729 + 0.001262 X1 + 0.023998ln X2 - 0.008339 X3 Berdasarkan analisis regresi pada tabel 7, maka diperoleh hasil R-squared Ketimpangan pendapatan yaitu sebesar 0,622065 berarti 62 persen variasi perubahan Gini Ratio atau ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan IPM. Sedangkan sisanya sebesar 38 persen ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian.  Untuk mengetahui model penelitian secara keseluruhan layak atau tidaknya maka digunakan uji simultan (uji F). Batas signifikansi yang telah ditentukan adalah 0,05 (5 persen). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan IPM Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dari hasil Uji T didapatkan ringkasan sebagai berikut:
 Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 0,001262. Nilai probabilitas 0,5430 di mana hasil ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini berarti secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022.
 Nilai upah minimum (X2) sebesar 0,023998. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0105, sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawessi Selatan tahun 2007-2022.
 Nilai koefisien IPM (X3) sebesar -0,008339. Nilai probabilitas 0,0047 kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik merupakan salah satu langkah penting dalam menghindari munculnya regresi linear langsung yang mengakibatkan tidak sahnya hasil estimasi. Uji asumsi klasik yang akan digunakan yaitu: Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Normalitas.
Uji Multikolinearitas
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Centered VIF (1) (2) Pertumbuhan Ekonomi (X1) 1.722606 Upah Minimum (X2) 1.573678 IPM (X3) 2.058645
Sumber: Output EViews 10, diolah
Berdasarkan tabel 8 nilai VIF pada masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih kecil dari 10 (VIF < 10), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-Statistic 0.944826 Prob. F (3,12) 0.4496 Obs*R-squared 3.957179 Prob. Chi-Square (3) 0.3829 Scaled explained SS 0.772973 Prob. Chi-square (3) 0.8559 Sumber: Output EViews 10, diolah
Berdasarkan tabel 9 nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-Squared memiliki nilai sebesar 0,3829 lebih besar dari 0,05 (0,3829 > 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-Statistic 0.539824 Prob. F (2,10) 0.5989 Obs*R-squared 1.559108 Prob. Chi-Square (2) 0.4586
Sumber: Output EViews 10, diolah
Berdasarkan tabel 10 nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-Squared memiliki nilai sebesar 0,4586 lebih besar dari 0,05 (0,4586 > 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi.
Uji Normalitas Tabel 11. Hasil Uji Normalitas
Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera 0.868869 Probability 0.647631

## Sumber: Output EView 10, diolah
Berdasarkan tabel 11 nilai Probabilitas dari Uji Jarque-Bera memiliki nilai sebesar 0,868869 lebih besar dari 0.05 (0,868869 > 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi regresi tersebut berdistribusi normal. Pada pengamatan hasil estimasi fungsi ketimpangan pendapatan, variabel yang menunjukkan pengaruh yang signifikan upah minimum dan IPM sedangkan variabel yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan adalah Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5 persen). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai t sebesar 0,626028 dan nilai koefisien sebesar 0,001262. Hal ini berarti setiap ada perubahan pertumbuhan ekonomi tdk akan mempengaruhi perubahan ketimbangan pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Pengaruh Upah Minimum terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai t sebesar 3,026559 dan nilai koefisien sebesar 0,023998. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen dari upah minimum akan menaikan ketimpangan pendapatan sebesar 0,023998. Begitupun sebaliknya, Ketika terjadi penurunan upah minimum sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0,023998. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan pengaruh negatif dengan nilai t sebesar -3,464565 dan nilai koefisien sebesar -0,008339. Hal ini berarti setiap setiap kenaikan 1 persen dari IPM akan mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar - 0,008339. Begitupun sebaliknya, Ketika terjadi penurunan IPM sebesar 1 persen maka akan Ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar -0,008339. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

## Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan
Pertumbuhan ekonomi tidak ada pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di sulawesi selatan, karena tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong tinggi dan faktor lainnya yaitu tidak meratanya pendapatan ekonomi di wilayah tersebut, kita bisa melihat bahwa faktor dari menurunnya ketimpangan ekonomi tersebut salah satunya pendapatan. Jika pendapatan tidak merata maka ketimpangan juga tidak menurun dan sampai saat ini pendapatan masih belum merata khususnya di desa dan di kota. Masih banyaknya di desa penduduk miskin itu karena pertumbuhan ekonomi tidak merata yang mengakibatkan ketimpangan tidak menurun ataupun naik. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan Simon Kuznet mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung memburuk dan tahap selanjutnya, ketimpangan akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi (Todaro, 2013). Seperti yang ada dalam konsep dasar mikro ekonomi adanya trade off yang artinya sebagai kondisi yang tidak dapat terjadi secara bersamaan dan harus memilih salah satu di antaranya ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan tidak bisa di pilih atau dijalankan secara bersamaan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu Haris (2014), Hasil Regresi Menunjukan Bahwa Variabel Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Hendarmin (2019) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yakni. Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan ketimpangan menurut Arsyad (1999) dalam Hajiji (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah ketimpangan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya yang menyebabkan ketimpangan pendapatan.  Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output (barang atau jasa). Daya beli masyarakat yang rendah, maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga terhambat. Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan sekarang kondisi ekonomi di Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan berfokus pada kegiatan ekonomi utama seperti pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel serta minyak dan gas, selain itu minyak dan gas bumi berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bisa kita lihat sekarang ketimpangan di sulawesi selatan masih mengalami fluktuasi dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun terakhir mengalami 3 besar tertinggi, pertumbuhan ekonomi yang menjadi peran aktif dalam ketimpangan ekonomi tersebut.

## Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan
Berdasarkan hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. Semakin tinggi upah minimum semakin meningkatnya juga ketimpangan pendapatan, Karena upah minimum hanya mempengaruhi sektor formal dan tidak mempengaruhi sektor informal seperti petani, nelayan, buruh dll, dan bisa kita lihat di Provinsi Sulawesi Selatan penduduknya sebagian besar bekerja di sektor informal kurang lebih 60%. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.  Hal ini didukung dari penelitian sebelumnya yaitu Sari Nurmalisa Sungkar dkk (2015) Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positif, yang artinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan, dan Niklas Engbom & Christian Moser (2021) hasil penelitiannya bahwa upah minimum memiliki efek positif pada upah yang lebih tinggi dalam distribusi, upah minimum efek upah pada pekerjaan dan output diredam oleh realokasi pekerja ke perusahaan yang lebih produktif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yakni Dampak upah minimum terhadap distribusi pendapatan keluarga mungkin negatif kecuali pekerjaan lebih sedikit tetapi lebih baik dialokasikan untuk anggota keluarga yang membutuhkan daripada, misalnya, remaja dari keluarga tidak miskin (Mankiw, 2011).
Pemberlakuan upah minimum merupakan salah satu instrumen yang dianggap mampu memperbaiki distribusi pendapatan sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan pada sektor formal. Upah minimum akan berdampak langsung terhadap peningkatan upah dari pekerja yang mendapatkan upah rendah (kurang dari upah
minimum) serta memiliki dampak spillover terhadap peningkatan upah pekerja yang memiliki pendapatan di atas upah minimum. Adapun faktor yang mempengaruhi upah minimum setiap tahunnya di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat yaitu regulasi pemerintah, kemampuan perusahaan, kebutuhan hidup layak, kompensasi rata-tata, jabatan dan tanggung jawab.  Dalam penerapannya, kebijakan upah minimum membutuhkan kehati-hatian dalam penetapannya. Ketika ditetapkan terlalu rendah, maka standar hidup layak bagi pekerja tidak terpenuhi, namun jika ditetapkan terlalu tinggi, maka memungkinkan terjadi trade-off employment yang tidak bisa dihindari seperti menurunkan indeks daya saing Indonesia terkait kepastian hukum; terhambatnya potensi perluasan perluasan kesempatan kerja; terjadi substitusi tenaga kerja ke mesin; PHK hingga mendorong tutupnya perusahaan. Selain itu, faktor tingkat ketidakpatuhan terhadap kebijakan upah minimum (yang diukur dengan menghitung persentase pekerja penghasilan kurang dari upah minimum) yang tinggi juga dapat mengurangi kemampuan upah minimum untuk mengurangi ketimpangan (Belser & Rani, 2015).
Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Berdasarkan hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan, semakin tinggi IPM semakin menurun angka ketimpangan pendapatan, karena IPM khusunya bagian pendidikan dan kesehatan juga sangat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena berdampak pada keproduktifan suatu pekerja, contohnya kesehatan semakin sehat suatu pekerja semakin banyak produksi atau semakin lebih produktif, sedangkan jika pekerja sakit akan mengalami pengurangan gaji dan produksi atau kerjaan akan terhambat, terutama untuk di Provinsi Sulawesi Selatan pekerjaan lebih banyak bersentuhan dengan pekerja manual. Pada pendidikan menjelaskan bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih besar dibanding yang pendidikannya rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi jadi bisa di katakan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi berkurangnya angka ketimpangan pendapatan.  Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. Hal ini didukung dari penelitian sebelumnya yaitu yosu eka putri, dkk (2015), Hasil Regresi Menunjukan Bahwa berpengaruh signifikan IPM terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini juga sesuai Pada aspek makro, Dumairy (1996), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan, di antaranya 1) ketidaksetaraan anugerah awal (initial endowment) di antara pelaku-pelaku ekonomi termasuk perbedaan sumber daya seperti sumber daya alam, sarana dan prasarana ekonomi, kapital, keahlian/ keterampilan serta, 2) bakat atau potensi antar daerah dan strategi pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian, untuk mengatasi adanya ketimpangan pendapatan, diperlukan upaya- upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan (keterampilan) dan kesehatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan penduduk miskin.  Penelitian ini fokus kepada aspek ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.
IPM dan Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling terkait. Menurut Becker dalam (Pradipta and Wijaya 2022) berpendapat bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Becker menyebutkan bahwa peran pendidikan formal dan kesehatan sangat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi pendidikan formal dan angka harapan hidup suatu individu maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi. Sependapat dengan teori human capital dimana pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan karena pendidikan dan kesehatan berperan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.
SIMPULAN Pertumbuhan ekonomi tidak ada pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan, tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tidak akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Di Provinsi Sulawesi Selatan kemiskinan tergolong tinggi dan faktor lainnya yaitu tidak meratanya pendapatan ekonomi di wilayah tersebut. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.  Upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Tinggi rendahnya upah minimum di Sulawesi Selatan akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena upah minimum hanya mempengaruhi sektor formal dan tidak mempengaruhi sektor informal seperti petani, nelayan, buruh dll. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Tinggi rendahnya IPM di Provinsi Sulawesi Selatan akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena karena IPM khusunya bagian pendidikan dan kesehatan juga sangat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena berdampak pada keproduktifan suatu pekerja, Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

## Referensi :
Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. URECOL, 323-328.
Badriah, L. S. (2019, October). Ketimpangan distribusi pendapatan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta faktor–faktor yang mempengaruhinya. In Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage (Vol. 9, No. 1).
Hariani, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015 A Study of Factors Affecting Income Inequality in 38 East Java Districts/Cities in 2012-2015”.
Fadel M, Mallongi S, Arifin, Selong A. (2021). Pengaruh Investasi dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri di Kota Makassar. Center of Economic Student Journal. Vol 4 No. 2 PP 154-162.
Zakaria, J. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2005-2019. Tata Kelola, 8(1), 2-24.
Hartini, N. T. (2017). Pengaruh pdrb per kapita, investasi dan ipm terhadap ketimpangan
pendapatan antar daerah di provinsi diy tahun 2011-2015. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 6(6), 530-539.
Rambey, M. J. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. Jurnal Education and Development, 4(1), 32-32.
Alaa, R. D., & Sutikno, S. (2019). Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Gini Rasio Pembangunan di Jawa Timur dengan Regresi Spasial. Jurnal Sains dan Seni ITS, 7(2), 265-272.
Prasetya, M. A. W., Lutfitasari, P., Sairo, J., & Saraswati, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. Analisis: Scientific Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting, 12(1), 60-74.
Engbom, N., & Moser, C. (2022). Earnings inequality and the minimum wage: Evidence from Brazil. American Economic Review, 112(12), 3803-3847.
Nangarumba, M. (2015). Analisis pengaruh struktur ekonomi, upah minimum provinsi, belanja modal, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di indonesia tahun 2005-2014. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 7(2), 9-26. Nujum, S., Rahman, Z., & Pratiwi, F. R. (2022). Analisis Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(4), 323-337.
Khoirudin, R., & Musta’in, J. L. (2020). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tirtayasa Ekonomika, 15(1), 17-30.
Parkissing, Y., Nasir, M., & Nujum, S. (2020). Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. Journal of Management Science (JMS), 1(1), 137-148.
Pradipta, A. I., & Wijaya, R. S. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomika, 6.
Pradipta, A. I., & Wijaya, R. S. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomika, 6.
Regina, R., Sinring, B., & Arifin, A. (2020). Analysis the Effects of Poverty, General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index (HDI) in Indonesia. Jurnal Economic Resource, 3(1), 1-12.