## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA WANITA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Salsabila Pane Eko Nurisman Universitas Internasional Batam

## ABSTRAK
Pelecehan seksual adalah penyimpangan dari hubungan antara seorang wanita dan seorang pria dan dapat  merugikan  salah  satu  pihak,  dimana  korban  tersebut  telah  direndahkan  martabatnya  oleh masyarakat  sekitar  karena  telah  dilecehkan.  Sebenarnya  pelecehan  seksual  tidak  terjadi  pada  kaum perempuan saja, laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual, namun pada kasus ini perempuan lebih banyak ditemukan daripada laki-laki. Berbagai kejadian pelecehan seksual ini dapat ditemukan mulai  dari  perempuan  dewasa,  remaja  maupun  anak-anak.  Meningkatnya  gejala  pelecehan  seksual dan  banyak  tindakan  kekerasan  seksual  saat  ini  bukan  lagi  hanya  terjadi  di  masyarakat  kelas menengah.  maupun  kebawah  saja  tetapi  sudah  melanda  pada  kelompok  atas  yang  biasa  disebut kelompok  “eksekutif”.  Diskriminasi  gender  dapat  ditemukan  dalam  kehidupan  masyarakat  yang sering  ditemukan  pada  kaum  perempuan  meskipun  tidak  separah beberapa dekade  lalu,  masyarakat sekitar  masih  belum  bisa  menyingkirkan  hal  tersebut  dan  selalu  mengelompokkan  perempuan  ke dalam golongan “second class citizensJenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  non  doktrinal/hukum  normatif.  Pelaku  kejahatan  dan  pelecehan seksual tidak didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, apalagi tidak berpendidikan atau tidak berpendidikan, tetapi pelakunya dari yang terendah hingga tertinggi di semua kelas social tertinggi.Masalah  pemerkosaan  merupakan  kejahatan  yang  tergolong  keterlaluan,  kejahatan  yang sangat  keji  yang  dilakukan  sebagai  produk  sah  yang  mendukung  pengorbanan  menurut  hukum, apalagi  jika  korbannya  adalah  perempuan  atau  gadis  di  bawah  umur.  Masih  banyak  korban pelecehan  seksual  bagi  perempuan  yang  tidak  dilindungi  oleh  aparat  penegak  hukum  atau masyarakat.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Wanita

## PENDAHULUAN
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KemenPPPA) mencatat  banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  pada  perempuan  maupun  anak -anak  pada tahun  2020  mencapai  7.191  kasus.  Menurut  data  dari  Kementerian  Pemberdayaan  da n Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  (KemenPPPA  RI)  mencatat  dari  tahun  2016  – 2022  korban  kekerasan  seksual  yang  terjadi  terhadap  wanita  pada  tahun  2016  sebanyak 7.475  kasus,  pada  tahun  2017  sebanyak  17.949  kasus,  pada  tahun  2018  sebanyak  18.141 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 17.132 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 17.576 kasus, pada  tahun  2021  sebanyak  21.756  kasus,  dan  pada  tahun  2022  akhir  bulan  Januari sebanyak 1.962 kasus. Pada Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam adalah salah satu  tempat  yang  memiliki  paling  banyak  kasus  kekerasan  seksual  maupun  pelecehan seksual terhadap wanita yang banyak terjadi dibandingkan Kabupaten atau Kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu faktor yang mungkin bisa mempengaruhi hal ini  adalah  karena  Batam  merupakan  kota  industri  dan  pariwisata,  sehingga  ada  banyak orang-orang  baru  yang  hilir  mudik  mendatangi  kota  ini  dan  mungkin  saja  melakukan
2022-05-15
kejahatan-kejahatan  tersebut. Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA) di  Provinsi  Kepri,  adalah  ibu  Misni,  SKM,  MSi.  Beliau  merangkum  total kekerasan/seksual  atas  perempuan  yang  terjadi  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  pada  tahun 2020  sebanyak  tiga  ratus  tiga  puluh  empat  (334)  kasus,  tahun  2021  meningkat  menjadi tiga  ratus  enam  puluh  satu  (361)  kasus,  tahun  2022  awal  januari  hingga  akhir  februari menjadi Sembilan puluh tujuh (97) kasus. 1
Pelecehan  seksual  adalah  penyimpangan  dari  hubungan  antara  seorang  wanita  dan seorang  pria  dan  dapat  merugikan  salah  satu  pihak,  dimana  korban  tersebut  telah direndahkan  martabatnya  oleh  masyarakat  sekitar  karena  telah  dilecehkan.  Sebenarnya pelecehan seksual tidak terjadi pada kaum perempuan saja, laki-laki juga dapat mengalami pelecehan  seksual,  namun  pada  kasus  ini  perempuan  lebih  banyak  ditemukan  daripada laki-laki. Berbagai kejadian pelecehan seksual ini dapat ditemukan mulai dari perempuan dewasa,  remaja  maupun  anak-anak.  Meningkatnya  gejala  pelecehan  seksual  dan  banyak tindakan  kekerasan  seksual  saat  ini  bukan  lagi  hanya  terjadi  di  masyarakat  kelas menengah.  maupun  kebawah  saja  tetapi  sudah  melanda  pada  kelompok  atas  yang  biasa disebut kelompok “eksekutif”.
Diskriminasi  gender  dapat  ditemukan  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sering ditemukan  pada  kaum  perempuan  meskipun  tidak  separah  beberapa  dekade  lalu, masyarakat  sekitar  masih  belum  bisa  menyingkirkan  hal  tersebut  dan  selalu mengelompokkan  perempuan  ke  dalam  golongan  “ second  class  citizens ”. 2 Dalam meminimalisir  diskriminasi  gender,  hampir  seluruh  dunia  melakukan  segala  upaya  agar diskriminasi  gender  tidak  lagi  timbul.  Berbagai  Lembaga  maupun  badan  telah  di  buat untuk dapat melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, tetapi ternyata halangan demi halangan  yang  datang  dari  sosial  atau  budaya  khususnya  terhadap  golongan  masyarakat yang  patriarkal.  Golongan  masyarakat yang seperti inilah salah  satu  kendala  yang sangat susah  dihilangkan  untuk  mempromosikan  kesetaraan  gender.  Kasus-kasus  kekerasan seksual  yang  dihadirkan  ke  publik  tidak  dapat  ditangani  seolah  olah  dalam  badai  salju, dimana  masih  banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang  mungkin  belum  terungkap  atau bahkan disembunyikan dari korban, karena dia tidak merasa bebas untuk mengekspos diri sendiri.  Pasalnya,  mereka  kerap  menjadi  korban  pelecehan  seksual  yang  sebenarnya  bisa dipercaya  jika  berani  mengungkapkan  kekerasan  yang  dialaminya.Dengan  demikian, upaya  birokrat  penegak  hukum  untuk  meninggalkan  rasa  lega  bagi  korban  merupakan langkah  fatal.  Langkah  selanjutnya  adalah  mengungkap  kasus  pelecehan  seksual  yang sama sekali tidak terlindungi.
Di  Indonesia,  Hukum  tidak  mengakui  kekerasan  terhadap  perempuan,  walaupun nyatanya  kasus  ini  bertambah  semakin  banyak  diberbagai  pelosok  Indonesia.  Akibatnya karena sebab itulah Indonesia pada masa kini belum memiliki suatu  undang-undang yang mengatur  khusus  untuk  pembasmian  apapun  terkait  kekerasan  seksual  perempuan. Jika merupakan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan,  maka  hukum  yang  berlaku adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  (KDRT)  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. 3 Menurut
1 Misni, Selamatkan Amak
Kepri Dari
Kekerasan
Dan Pornografi, (2020) <https://bpppa.kepriprov.go.id/index.php/beranda-dummy/selamatkan-anak-kepri-dari-kekerasan-pornografi, diakses tanggal 01 Maret 202>.
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (PT Rajawali Pers 2010).
3 R  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal, (Politeia 1988).
analisis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah lama terjadi di masyarakat, dengan angka  yang  jelas,  seperti  penganiayaan  suami  terhadap  pasangannya  terhadap  pekerja rumah  tangga  perempuan. 4 Ada  banyak  bentuk  kekerasan,  dari  penganiayaan  hingga pemerkosaan, dan banyak lagi. Selanjutnya, pelaksanaan hak-hak perempuan  rentan tidak terbatas  pada  perlindungan  di  dalam  rumah  tangga,  tetapi  juga  menyangkut  reproduksi perempuan. Dari segi masyarakat, sebagian besar  perempuan masih sangat dibatasi  oleh budaya  masyarakat,  dimana  peran  tradisional  masih  terikat  erat,  menunjukkan  bahwa perempuan  hanyalah  istri  atau  ibu  rumah  tangga. 5 Berbagai  sistem  peraturan  tersebut  di atas tidak memenuhi untuk pemenuhan hak wanita dan anak yang berperan sebagai korban dari  perbuatan  ini  sehingga  korban  tidak  dilindungi  dalam  menghadapi  proses  peradilan, tetapi  kasus  kekerasan  seksual,  Anda  lebih  cenderung  dikritik  atau  dilibatkan.  Korban adalah  pikiran  dan  objek  nyata  dari  aktivitas.  Struktur  sosial  hukum  itu  sendiri mengatakan  bahwa  setiap  eksploitasi  ada  korbannya.  Korban  seringkali  diidentifikasi dengan  jelas  dari  sudut  pandang  hukum,  karena  kehadiran  korban  menunjukkan  bahwa tatanan  sosial  yang  ada  terganggu. 6 Penataan  hak-hak  korban  yang  masih  terbatas  pada persoalan-persoalan khusus disiplin hukum, menunjukkan maka pemuasan hak-hak korban diperoleh  bagi  segenap  korban  kekerasan  seksual  setelah  selesainya  proses  penuntutan pidana, tidak ada jaminan untuk itu. 7
Kekerasan  seksual  sekedar  bentuk  dari  beberapa  kejadian  pada  kekerasan  yang diarungi  oleh  beberapa  perempuan  diberbagai  dunia  saja,  tercatat  Indonesia.  Meskipun pelaku  kekerasan  seksual  buta  akan  usia  sang  korban  (baik  dewasa  maupun  anak-anak), begitu  data  dan  juga  fakta  yang  ada  menunjukkan  bahwa  perempuanlah  yang  selalu mengalami  kekerasan  seksual  daripada  pihak  laki-laki. 8 Masyarakat  masih  menganggap kasus kekerasaan i  ini  ialah  dari perbuatan  korban dan  masyarakat  melihat  hal ini  adalah dampak  perlakuan  masalah  si  korban  .Sedikit  nya  rasa  iba  yang  di  berikan  masyarakat kepada  korban  kekerasan. 9 Indonesia  sendiri  memiliki  tragedi  kekerasan  terhadap perempuan  yang  disebut  “Tragedi  Mei  1998”,  yang  menorehkan  namanya  dalam  sejarah dan  merupakan  pelanggaran  HAM  terhadap  perempuan  yang  sangat  kejam  dan mengerikan. Itu tidak pantas untuk wanita . Diprediksi berbagai bentuk sistematisasi telah terjadi,  mulai  dari  transparansi  dan  vulgar  hingga  kejahatan  kekerasan  dan  pelecehan seksual. 10
Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi terdahulu, bahwa bisa diketahui rumusan masalahnya tentang apakah faktor-faktor penyebab wanita sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual di provinsi Kepulauan Riau dan  bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kepulauan  Riau terhadap wanita sebagai korban tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual?
4 J  Brutu, Formulasi  Pelecehan  Seksual  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Positif  Dan  Hukum  Pidana  Islam, (Universitas Muhammadiyah Magelang 2018).
5 Supanto  Supanto, Pelecehan  Seksual  Sebagai  Kekerasan  Gender:  Antisipasi  Hukum  Pidana, (2004)  20 Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 288.
6 Mulyana W Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, (Alumni 1981).
7 Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, (Refika Adi, 2012).
8 ibid . hal 13
9 Bahrul  Fuad,  Perlindungan  Hukum  Korban  Kekerasan  Dan  Pelecehan  Seksual  Minim,  (2021) <https://www.uii.ac.id/perlindunagan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/ diakses tanggal 3 Maret 2022>.
10 Dikdik  M  Arief  Mansur  and  Elisatris  Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan:  Antara  Norma  Dan Realita, (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada 2007).
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dipaparkan  maka  adapun  tujuan penelitiannya  yaitu  untuk  mengetahui  apa  saja  faktor-faktor  penyebab  seseorang melakukan tindak pidana  pelecehan seksual pada wanita dan  bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah provinsi Kepulauan Riau terhadap korban yang menjadi tindak pidana pelecehan seksual.

## METODE
Jenis  dan  pendekatan  penelitian  yang    penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  non  doktrinal/hukum  normatif.  Menurut  Soerjono  Seokanto  dan  Sri  Mamudji, penyidikan  hukum  normatif  adalah  penyidikan  hukum  yang  dilakukan  melalui pemeriksaan bahan pustaka dan  peraturan perundang-undangan. 11 Hukum normatif adalah prosedur  mendeteksi  aturan  hukum,  pilar-pilar  hukum,  dan  hukum  untuk  memenuhi pertanyaan  hukum  secara  relevan. 12 Karya  tulis  ini  dihasilkan  dari  mengkaji  sudut pandang teoritis  dari perundang-undangan, putusan pengadilan, penelitian akademis, dan literatur lainnya, kemudian persepsi dan dijabarkan sinkron dengan maksud penulisan ini. Jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah  deskriptif  analisis.  Memintasi  penelitian  deskriptif, peneliti  berusaha  menjelaskan  peristiwa  dan  peristiwa  penting  tanpa  memberi kan perlakuan partikular terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang akan diteliti dapat berupa variabel tunggal ( one variable ) atau variabel ganda. Sumber data  penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang ditemukan dari s tudi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas :
a. Sumber  hukum  utama  adalah  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHP  dan  KUHAP, UU  No.  31  Tahun  2014  dan  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Revisi  UU  No.  13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  korban  Informasi  dan  transaksi perangkat elektronik.
b. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  gambaran  tentang bahan  hukum  primer  berupa  penelitian  akademik,  buku-buku,  dan  yang  berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.
c. Bentuk  bahan  hukum  tersierkhususnya  dokumen  hukum  yang  memandu  dan menjelaskan  dokumen  hukum  primer  dan  sekunder.  yang  berkaitan  dengan pertanyaan judul ini (kamus hukum, internet, dll).
Alat  yang  di  gunakan  dalam  pengumpulan  data  penyidikan  ini  adalah  telaah dokumen  atau  kepustakaan,  telaah  hukum  dan  perundang-undangan  khususnya  KUHAP, dan  tulisan  oleh  para  ahli  hukum  yang  berkaitan  atau  berkaitan  dengan  pokok  bahasan penyidikan.  Cara  penulisan  data  secara  deskriptif  menurut  penelitian  hukum  adalah dengan  menetapkan  pendekatan  kualitatif.  Ini  adalah  penjabaran  data,  melantaskan kebenaran dan mengekstraknya dari literatur. Artinya, dengan menggabungkan  informasi dengan  semua  undang-undang,  peraturan,  dan  makalah  akademis.  Ada  hubungannya dengan judul itu. Menganalisis kesimpulan secara kualitatif sehingga dapat dengan mudah dipahami.
11 Ishaq Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Alfabeta, 2017).
12 Dimas Syahrul Amrulloh and Pudji Astuti, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non- Fisik Di Indonesia, (2022) 9 NOVUM: JURNAL HUKUM 31.

## PEMBAHASAN
Pelanggaran  harkat  dan  martabat  atau  kesusilaan  dan  pelecehan  atau  pelecehan seksual  yakni  dua  bentuk  harkat  martabat  yang  tidak  hanya  menjadi  persoalan  hukum domestik  di  satu  negara,  tetapi  sudah  menjadi  isu  hukum  atau  global  di  semua  negara  di dunia. Pelaku kejahatan dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah  ke  bawah,  apalagi  tidak  berpendidikan  atau  tidak  berpendidikan,  tetapi pelakunya dari yang terendah hingga tertinggi di semua kelas  sosial tertinggi. 13 Pelecehan seksual, karena cakupannya yang  luas, dapat terjadi di mana saja tidak memandang antara laki-laki dan perempuan atau dalam komunitas yang homogen. Pelaku merupakan pelaku utama  dalam  kasus  pemerkosaan  atau  pelecehan  seksual,  namun  bukan  berarti pemerkosaan  atau  pelecehan  seksual  tersebut  semata-mata  disebabkan  oleh  perilaku menyimpang pelaku dan  dapat dipengaruhi oleh faktor selain pelaku. 14 Pelecehan seksual adalah  tingkat  kekerasan  tertinggi  dan  paling  mengancam  dari  semua  bentuk  kekejaman fisik dan psikis lainnya.
Pembuktian  pada  kekerasan  psikis  tidaklah  semudah  pembuktian  kekerasan  fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan visum  et  repertum  sedangkan  bukti  dari  kekerasan  psikis  tidak  terlihat  karena  rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya. 15 Oleh karena itu, upaya  pengungkapan  fakta  dalam  perkara  kekerasan  psikis  seringkali  mengalami kesulitan.  Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  pelecehan  seksual  harus  diberikan dengan    cara  yang  berbeda-beda  tergantung  dari  kerugian  yang  diderita  korban,  baik secara  psikologis  maupun  emosional. 16 Pelecehan  seksual  merupakan  tindakan  wajib  dan ancaman  untuk  melakukan  aktivitas  seksual.  Ini  termasuk  tidak  hanya  kecabulan  dan pemerkosaan,  tetapi  juga  aktivitas  seksual  seperti  penglihatan,  sentuhan,  penyisipan  dan tekanan.
Kekerasan ini biasanya mengakibatkan dan meninggalkan suatu jejak dan bukti yang akan  menjadi  alat  dalam  implementasi.  Artinya,  terutama  untuk  memblokir goresan. Jika korban  melawan  dengan  sengit  ( persistent ),  luka  defensif  berupa  darah  yang  diberikan oleh sang pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus pemerkosaan, semakin tinggi prinsip yang diterapkan,  semakin  banyak  upaya  yang  dilakukan  korban,  semakin  cepat  kasus dilaporkan, dan semakin aman TKP, semakin besar kemungkinan pelaku ditemukan. Jika ada  sperma  di  dalam  tubuh  korban,  maka  harus  dilakukan  otopsi  paling  lambat  beberapa hari  setelah  pemerkosaan  untuk  melihat  apakah  itu  masih  bergerak.  Secara  luas  kasus pelecehan  seksual  dilangsungkan  oleh  orang  dewasa  terhadap  korban  perempuan, meskipun  korban  laki-laki  juga  ada.  Alasan  yang  lebih  mengkhawatirkan  ialah  eksikutor pelecehan  seksual  adalah  kerabat  korban,  tetangga  atau  orang  di  sekitar  rumah  korban, paman  bahkan  istri  korban.  Ada  banyak  kasus  di  mana  seseorang  atau  kelompok  dengan sengaja  melakukan  pelecehan  seksual  terhadap  orang    lain  dengan  tujuan  menyakiti perasaan  orang  lain.  Pada  pustaka  hukum,  kearifan  dan  praktik  rekayasa  sosial
13 ibi d.
14 Iskandar  Hoesin, Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Rentan,  (Wanita,  Anak,  Minoritas,  Suku  Terasing,  Dll) Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia ,  Makalah  dalam  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII  Tahun (2003).
15 Jeremy  Chandra  Sitorus,  Quo  Vadis,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual  Di  Kampus,
(2019) 3 Lex Scientia Law Review 30.
16 Rosania  Paradiaz  and  Eko  Soponyono,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual,  (2022)  4 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 61.
dilaksanakan  menggunakan  peraturan  negara  dan  beragam  sanksi,  baik  pidana  maupun manajerial kepada yang mengatur atau menyulap paradigma ikatan sosial sesama manusia dalam  masyarakat.  Karena  kekuatan  sanksi  pidana  yang  digunakan  sebagai  alat pemaksaan,  sering  kali  mengecewakan  dan  mengundang  kritik  bahwa  rekayasa  sosial melibatkan manipulasi manipulatif. 17
Pelecehan seksual adalah kemarahan, penghinaan, atau intimidasi dari aktivitas yang meresahkan  dan  tidak  diharapkan  dari  tindakan  seksual,  keinginan  bantuan  memuaskan hasrat  salah  satu  pihak,  perilaku  verbal  atau  tubuh  atau  istilah  yang  bermakna  seksual, atau  respons  erilaku  pelecehan  seksual  lainnya.  Tindakan  yang  sesuai  kontekstual, membuyarkan  aktivitas  perkerjaan,  bertindak  seolah  kondisi  kerja  ataupun  memebuat situasi  di  lingkungan  pekerjaan  menjadi  tidak  nyaman  dan  bisa  menyebabkan  kekacauan karena  adanya  intimidasi  dari  sang  pelaku. “ Dalam  pandangan  PBB  menyatakan  tindak kekerasan terhadap perempuan  dapat diartikan sebagai   kekerasan   yang   bersifat   fisik, seksual,      atau      psikologis  yang  dapat  terjadi  di  dalam  keluarga  seperti  pemukulan, penyalahgunaan    secara    seksual    terhadap    anak    perempuan    di  dalam    rumah    tangga, pemerkosaan    dalam    perkawinan,    praktek    tradisi  yang    membahayakan,    eksploitasi seksual.  Sedangkan  yang  dapat  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  seperti  pemerkosaan, intimidasi    di    tempat    kerja,    tempat    pendidikan,    dan    tempat-tempat        lain, perdagangan    perempuan,    pemaksaan    untuk    melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara di manapun itu terjadi. 18
Pelecehan  seksual  yang  menjurus  ke  arah  pemerkosaan  ataupun  pencabulan  pada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  bukan  lagi  dianggap  sebagai  tindak  pidana  yang menciderai  kehormatan  perempuan,  tetapi  pelecehan  seksual  sudah  masuk  ke  dalam pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia. 19 Harus  dingatkan  bahwa  pelecehan  seksual  ini  ada dimana-mana tidak perduli tempat dan waktu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Perilaku  linguistik  dan  fisik  lainnya  dikaitkan  dengan  hal-hal  berbau  seksual,  karena korbannya  bisa  saja  bayi,  orang  tua,  dan  bahkan  jenis  kelamin  yang  sama.  Ragam panggilan tidak aman seperti yang kita ketahui, diklasifikasikan sebagai  penghalang jalan. Banyaknya  variabel,  yang  merupakan  penyebab  pelecehan  seksual  dalam  kasus  yang berbeda,  terutama  diperkirakan  pembahasan  dan  pengembangan  budaya.  Gaya  hidup  dan mode asosiasi dengan semakin banyak wanita gratis tidak boleh dilakukan antar a pria dan wanita yang dikaitkan dengan aturan moral untuk pria dan wanita.
Komunitas harus dibedakan selama komunitas atau pola relativitas harus horizontal. Pelaku  mencurigakan  dan  melanggar  hukum,  melanggar  berbagai  kriteria,  dan  tidak memiliki  reaktivitas  dan  pemantauan  unsur  masyarakat,  dan  keputusan  hakim  yang dianggap  tidak  adil.  Keputusan  yang  cukup  ringan  diadopsi  oleh  pelaku.  Orang-orang, baik pria maupun wanita, terhubung dengan Pendidikan, agama, media sosial, film, sastra bahasa  (Komunikasi),  bahkan  negara/pemerintah.  Kekerasan/pelecehan  seksual  dapat berupa  percobaan  perkosaan,  pemerkosaan,  masokisme  seksual,  pemaksaan    aktivitas seksual lainnya, penghinaan, penganiayaan atau penganiayaan terhadap korban. Pelecehan seksual  yang  terjadi  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  korban,  terutama  jika korbannya  adalah  perempuan.  Identitas  mereka  terancam  dan  mereka  berjuang  untuk
17 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  Dalam  Masyarakat,  Perkembangan  Dan  Masalah, (2008  Bayumedia  ed, 2008).
18 Rizki Pratama Kamarulah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja, (2022) 10 LEX CRIMEN.
19 Fara  Novanda  Fatura,  Telaah  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Secara  Verbal  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia, (2019) 8 Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 238.
fokus  pada  sekolah  dan  pekerjaan.  Pada  kejadian  ini,eksikutor  mengekspos  perilaku dengan  merendahkan  korban  perkosaan  atau  pelecehan  seksual.  Oleh  karena  itu,  perlu dilaporkan bahwa di satu sisi dapat melindungi korban pelecehan seksual dan di sisi lain dapat  mencegah  pelaku  pelecehan  seksual.  Dimungkinkan  untuk  mendorong  anggota masyarakat  lain  yang  kejam  dan  menghasilkan  kejahatan  mengakibatkan  pelaku  yang ingin  berbuat  kejahatan  tidak  ragu  lagi  untuk  melakukan  tindak  pidana  dikarenakan hukuman  yang  pelaku  dapatkan  tidak  terlalu  berat  sehingga  tidak  segan -segan  untuk berbuat  kejahatan  tanpa  takut  pelakunya  kehilangan  kendali  atas  emosi  dan  hasrat seksualnya.  Hasrat seksual ini memungkinkan dia berkeliaran, menuntut kompensasi atas kepuasannya  dan  keinginan  pelaku  untuk  membalas  sikap,  kata-kata  dan  tindakan  para korban  yang  menyakitinya.  Pelaku  tertarik  dengan  korban  jika  korban  terlihat  muda  dan terlihat  naif,  mempunyai  harga  diri  yang  rendah,  dan  faktor  lain  yang  membuat  mereka lebih  rentan.  Namun  bukan  berarti  orang  memiliki  ciri-ciri  sebagai  korban  atau  pantas mendapatkan pelecehan seksual. pelaku memeriksa calon korban untuk pelanggaran kecil di  tempat  kerja,  sosial,  atau  pengaturan  interpersonal.  Contohnya  seperti  membuat lelucon,  membuat  komentar  seksual,  menanyakan  tentang  kehidupan  seks  target, menyerang  ruang  pribadi  target  dengan  menyentuh  tanpa  maksud  seksual,  atau  m eminta target  bertemu  di  luar  jam  kerja  atau  mengadakan  pertemuan  tanpa  orang  lain.  Pelaku sering kali tidak peduli dengan perasaan korbannya, bahkan ketika korban berusaha untuk bersikap tegas.
Pelecehan  seksual    yang  paling  umum  bagi  perempuan  adalah  pemerkosaan,  yang interpretasi hukumnya dapat ditemukan dalam Volume II, Bab XIV KUHP tentang KUHP tentang  Cara  Yang  Baik.  Mengamati  dari  asal-usulnya,  aturan  hukum  pemerkosaan  telah dibentuk  mulai  lama.  Secara  tradisional,  pemerkosaan  ditelaah  dari  perspekti f  laki-laki berdasarkan  seksualitas  laki-laki.  Susunan  Pasal  285,    286,  287  dan  297  KUHP  secara jelas  menggambarkan  nilai/standar  moral  yang  digunakan  masyarakat  dalam  perlakuan terhadap  perempuan.  Oleh  karena  itu,  karena  perempuan  dan  perilaku  perempuan berkaitan  dengan  situasi  yang  ditentukan  dan  dikendalikan  secara  sosial,  maka  perlu dilakukan analisis yang memberikan perspektif yang lebih luas tentang masalah ini.
Pada  masalah  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan,  pihak  korban  sangat  besar, namun  banyak  yang  mengeluhkan  ketidakpekaan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap  pelaku.  Ancaman  interpretasi  hukum  dan    sanksi  semakin  direvisi.  Pasal  389 KUHP. Stigma  sosial  tentang  kekerasan  seksual  seringkali  dikategorikan  sebagai perempuan  manja  yang  selalu  bahagia  bersamanya.  Di  sisi  lain,  pelaku  tidak  pernah dikritik.  Di  level  politik,  masih  banyak  kebijakan  yang  tidak  mendukung  perempuan. Misalnya,  ketika  menangani  kasus  kekerasan  seksual,  perempuan  seringkali  tidak mendapatkan  haknya.  Warga  menuntut  pengesahan  RUU  TPKS.  Padahal  undang-undang juga  dapat  mengakses  dan  mengurangi  kasus  pelecehan  seksual  dan  pelecehan  seksual Indonesia.  Dengan  latar  belakang  tersebut,  diharapkan  ke  depan  kasus  kekerasan  seksual di Indonesia dapat dikurangi dan dikelola dengan lebih baik. Hukum berkembang sinkron dengan pertumbuhan zaman yang berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat.
Fenomena  dalam  kasus  ini  adalah  adanya  dugaan  pelecehan  seksual  yang  telah dilakukan oleh seorang pria berstatus aparat negara terhadap  wanita hingga mengandung. Kemudian  sang  wanita  menjadi  despresi  berat  dan  melakukan  bunuh  diri.   Tentu  hal  ini mendapat  perhatian  dari  masyarakat.  Penyimpangan  sosial  ini  dapat  memberikan  hukum baru  bagi  terpidana  untuk  dijerat  dengan  pasal  yang  berlipat  dan  berat.  Dan  dicetuskan
undang-undang  itu  juga  untuk  menjadikan  bahwa  hukum  itu  dibuat  menjadi  apa  yang seperti  yang  dicita-citakan.  Seperti  hidup  damai,  aman,  tanpa  perasaan  takut  yang berlebih.  Dan  melihat  apa  yang  terjadi  yang  terlibat  disini  merupakan  aparat  penegak hukum  namun  tidak  sama  sekali  mencerminkan  sikap  yang  seharusnya  bahkan  bisa membentuk  rasa  tidak  percaya  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum.  Selayaknya seorang  polisi  tugasnya  melindungi,  mengayomi  masyarakat  guna  menciptakan kesejahteraan  Bersama.  Dikarenakan  kasus  ini  pandangan  publik  agak  berbeda. Pe merkosaan merupakan kejahatan yang tergolong keterlaluan, kejahatan yang sangat keji yang  dilakukan  sebagai  produk  sah  yang  mendukung  pengorbanan  menurut  hukum, apalagi jika korbannya adalah perempuan atau gadis di bawah umur.
Masih  banyak  korban  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  yang  tidak  dilindungi oleh  penegak hukum atau masyarakat. Undang-undang di atas harus menjadi standar bagi aparat  penegak  hukum  untuk  memperlakukan  semua  orang  (terutama  perempuan  korban pelecehan  seksual),  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  dengan  tujuan  menyeimbangkan hukum  dan  sosial.  Kekerasan/pelecehan  seksual  dapat  berupa  percobaan    pemerkosaan, pemerkosaan, masokisme seksual, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual lainnya, menghina,  menyakiti  atau  menyakiti  korban.  Pelecehan  seksual  yang  terjadi  memberikan dampak yang signifikan bagi korban, terutama jika korbannya adalah perempuan. Identitas mereka  terancam  dan  mereka  berjuang  untuk  fokus  pada  sekolah  dan  pekerjaan.  Dalam hal  ini,  pelaku  menunjukkan  perilaku  yang  dapat  merendahkan  korban  perkosaan  atau pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu dilaporkan bahwa di satu sisi dapat melindungi korban pelecehan seksual dan di sisi lain dapat mencegah pelaku pelecehan seksual.”
Pertimbangan  mendasar  lainnya  untuk  perlindungan    korban  juga  tercantum  dalam UU  No.  39    tentang  Hak  Asasi  Manusia  1999.  Ada  berbagai  perlindungan  bagi  korban kejahatan yang biasa dialokasikan, seperti bantuan keringanan dan ganti rugi, penyuluhan, dan  bantuan  hukum.  Ganti  rugi  di  Indonesia    diatur  oleh  beberapa  hukum  pidana  khusus selain  hukum  pidana.  “Menurut  Pasal  7A    (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Korban  dalam  bentuk  santunan  beban  harta benda atau penghasilan, santunan kerugian akibat kesusahan yang berhubungan langsung. memperbaiki.  Kejahatan;  dan/atau  penggantian  biaya  pengobatan  medis  dan/atau psikologis. Umumnya, perlindungan ini diberikan kepada korban setelah  efek psikologis negatif  dari  kejahatan  itu  terjadi.  Pemberian  dukungan  berupa  penyuluhan  sangat  tepat bagi  korban  trauma    berkepanjangan,  seperti  dalam  hal  etika.  Layanan  Medis/Tersedia Diberikan  kepada  korban  kerugian  medis  yang  disebabkan  oleh  kejahatan.  Pelayanan kesehatan  tersebut  diberikan  kepada  korban  dalam  bentuk  pemeriksaan  kesehatan  dan laporan tertulis (penguatan hukum atau surat keterangan sehat sebagai bukti). Pernyataan medis  ini  dibutuhkan  agar  jika  korban  ingin  mengadukan  kejahatan  yang  menimpanya kepada polisi untuk mengambil prosedur-prosedur selanjutnya.”
Pengertian  pelecehan  seksual  menurut  Naskah  Akademik  RUU  PKS  Komnas Perempuan adalah perbuatan seksual melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dengan sasaran pada alat kelamin atau organ seksual korban. Pelecehan seksual  termasuk bersiul,  menggoda,  bahasa  yang  menjurus  ke  arah  seksual,  menampilkan  pornografi  dan hasrat  seksual,  atau  membelai,  dan  gerak  tubuh  atau  gerak  tubuh  yang  bersifat  seksual yang  menyinggung,  menghina,  menyebabkan  masalah  kesehatan  dan  keselamatan.   Ada tindakan  kekerasan  di  jalan  seperti  himbauan,  antrean  panjang  atau  favorit,  mengikuti
2022-06-15
seseorang  dan  membuat  komentar  yang  tidak  diinginkan. 20 Contoh  pelecehan  seksual adalah pelecehan berbasis gender, berupa perkataan cabul atau guyonan yang mengandung seksual  dari  satu  gender  ke  gender  lainnya.Yang  kedua  adalah  Perilaku  Menggoda  ini, yaitu  dia  atau  ajakan  yang  berkonsep  seksual,  seperti  seruan  untuk  berkencan  namun memaksa yang terus menerus dilakukan oleh salah satu pihak namun ditolak berulang kali oleh  pihak  lain  sehingga  menimbulkan  karakter  pemaksaan  di  dalamnya.  Seiring  dengan perkembangan  zaman  dan  teknologi  informasi,  Hal  ini  disebabkan  oleh  masalah kemacetan lalu lintas Banyak korban berani nyanyi di depan umum Sayang sekali mereka tidak  datang  dengan  aturan  yang  jelas.  Berarti  elaskan  berbagai  perilaku  hukum  yang terkait  dengan  pemadaman  etika.  “Indonesia  adalah  negara  yang  multikultural  dan  juga terkenal dengan keanekaragaman agama serta aliran kepercayaan menjadikan tidak adanya persamaan perspektif pada suatu yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Hingga saat ini,  belum  ada  penjelasan  secara  ketat  mengenai  pengertian  kesusilaan  dalam  hukum pidana  Indonesia.  Sehingga  definisi  mengenai  kesusilaan  dalam  penanganan  kasus kesusilaan di Indonesia masih menjadi pengertian yang tidak ” pasti. 21
Menanggapi  mobilisasi  para  korban,  diasumsikan  Pelaku  dari  pelaku  adalah  untuk membungkam  pelaku  Atau  terhadap  pelaku,  korban  tetap  harus  membayar  mahal  untuk kondisi  mentalnya.  Kemudian  ada  Sexual  Bribery,  ini  berupa  iming-iming  kompensasi agar  calon  korban  tertarik  dan  mengikuti  apa  yang  diinginkan  pelaku.  Pelecehan  seksual pula terjadi waktu pelaku memaksa korban buat beraktifitas seks, & bila menolak, pelaku mengancam akan melakukan sesuatu yang akan menyinggung perasaan korban.  Ada juga yang  terakhir  yaitu  pelanggaran  seksual  berupa  menyentuh,  menyentuh  dan  memegang bagian tubuh seseorang tanpa persetujuan salah satunya dan pelanggaran seksual ini sering disebut  dengan  kekerasan  seksual.Pelecehan  seksual  juga  dapat  terjadi  secara  online ketika  korban  menerima  materi  seksual  yang  tidak  diinginkan  berupa  konten  yang mengandung  konten  seksual  atau  berupa  foto,  video  dan  lain-lain.  dan  ada  juga  materi seksual  korban  yang  diunggah  tanpa  persetujuan.  Seperti  ketika  terjadinya  publikasi konten-konten  yang  tidak  senonoh  berbentuk  video  dan  foto  sang  korban  yang  dapat menurunkan  harga  diri  sang  korban  maka  hal  tersebut  juga  dapat  dikatakan  sebagai pelecehan seksual di online.
Namun,  didalam  hukum  Islam,  hukuman  untuk  pelecehan  seksual  sesama  gender sama dengan pelecehan homoseksual, tetapi perbedaannya adalah bahwa homoseksualitas adalah  suka sama  suka,  jika  pelecehan  ini  tidak  ada  beberapa  faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kejahatan. Bisa terjadi dari dalam diri pelaku bahwa hal ini terjadi karena faktor psikologis pelaku. Faktor kedua dapat terjadi karena perilaku pelaku ternyata  menyimpang.  Dan  itu  bisa  karena  faktor  eksternal  atau  lingkungan.  Ada  juga sejumlah  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  contohnya  seperti  kita berbicara  tentang  keinginan,  yaitu  keinginan  kuat  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan. Misalnya, setelah melihat adegan pemerkosaan, ia memiliki keinginan kuat untuk meniru . Ada  juga  unsur  kebetulan,  artinya  unsur  kebetulan  adalah  suatu  keadaan  yang memungkinkan atau memberikan kemungkinan untuk melakukan suatu tindak pidana.
20 Bianca Fileborn, Justice 2.0: Street Harassment Victims’ Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice,  (2017) 57 British journal of criminology 1482.
21 Erdianto Effendi, Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia, (2019) 8 Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau.
Faktor  kebetulan  ini  sering  dijumpai  pada  korban,  misalnya  kurangnya  perhatian orang  tua,  kurangnya  kesadaran  gender,  sehingga  sangat  penting  untuk  menggunakan pendidikan  seks sejak usia  dini. Sejauh  yang kita  ketahui  di  Indonesia masih sangat  tabu tentang pendidikan seks.  Namun, kejahatan terhadap moral yang baik juga memiliki efek kekerasan  pada  mereka  ketika  kejahatan  itu  bersifat  terorganisir  atau  para  pihak  merasa memiliki  banyak  uang  atau  mengendalikan  gangguan  seksual  dan  hanya  melihat kebutuhan  seksual  mereka  terpenuhi  jika  terpenuhi  kekerasan  dan  korban  hamil  maka terjadilah aborsi.
Baru-baru  ini, “ intimidasi  dan  bahkan  pelecehan  seksual  meningkat  di  masyarakat. Sayangnya,  pelaku  tidak  menargetkan  korban  dewasa,  tetapi  juga  laki -laki,  anak-anak yang  tidak  berpendidikan  menjadi  korban.  Ini  adalah  bagian  besar  dari  keluarga  dan lingkungan Pertumbuhan  dan  perkembangan  anak-anak, tetapi  itu benar-benar  perubahan terakhir.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  perubahan  dalam  pelecehan  seksual  terjadi  tidak hanya  pada  orang  dewasa  tetapi  juga  pada  anak-anak  juga.  Pelecehan  seksual didefinisikan  sebagai  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  Orang  dewasa   menarik anak  kecil  untuk  tujuan  kepuasan  seksual,  misalnya  rap  (termasuk  sodomi),  dan  seks dengan  bendaSelain  itu,  telah  terdapat  juga  undang-undang  yg  mengatur  mengenai  hak anak yaitu, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) ” Disebutkan: “Perlindungan  anak  merupakan  urusan  bersama  bagi  laki-laki  dan  perempuan  dan  anak- anak  lain,  dan  anak-anak  lain,  dan  bagi  anak-anak,  dan  pada  umumnya,  dan  bagi  orang lain,  perkembangan,pemeliharaan.Menurut  UU  Perlindungan  Anak  ,  semua  anak  memili hak yang sama”.
Secara  default,  “ketentuan  Pasal  14  c  Ayat  (1)  KUHP  telah  melindungi  korban kejahatan.  Pasal-pasal  dibacakan  dalam  urutan  yang  disebutkan  dalam  pasal  14a,  kecuali dalam  hal  denda,  dengan  syarat  umum  bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan  suatu kejahatan,  hakim  dapat  menetapkan  syarat-syarat  khusus  yang  atas  terpidana  itu  putusan akan  mengganti  kerugian  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kejahatan  itu,  hukumannya, seluruhnya atau sebagian, harus ditentukan secara berurutan, kurang dari masa percobaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan  syarat-syarat  khusus  bagi  terpidana  agar  dalam  rangka  perbaikan  kerusakan yang  ditimbulkan.  untuk  korban,  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d Pasal 101 yang  mengatur  kompensasi  yang  diberikan  kepada  korban  dengan  kombinasi  masalah pidana dan perdata. Namun sejauh ini, jaksa tidak pernah meminta ganti rugi dalam kasus pemerkosaan  tersebut.  Bahkan  jika  korban  mengungkapkannya  atau  mengajukan  klaim, jaksa  tidak  pernah  mengajukannya  dan  hakim  tidak  pernah  memerintahkannya.Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Victimization merupakan  terobosan hukum karena memusakakan  perlindungan  hukum  dan  mengakui  tanggung  jawab  negara  dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada korban, saksi dan pelapor.
Bagi perempuan korban, undang-undang juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan  karena  mencakup  perlindungan  hukum  untuk  melindungi  saksi,  korban  dan pelapor  dari  proses  hukum,  baik  pidana  maupun  perdata,  untuk  melaporkan  kesaksian. Terdapat perluasan cakupan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan, menem patkan korban  dalam  situasi  rentan  dan  sering  terancam,  seperti  korban  atau  saksi  dalam  situasi konflik,  situasi  perdagangan  manusia,  situasi  birokrasi,  dll.  Serta  kokohnya  asas  sebagai acuan  bagi  praktik  dan    perlindungan  saksi  dan  korban,  khususnya  asas  penghormatan terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  keamanan,  keadilan,  dan  non-diskriminasi,  serta
keamanan hukum. Terdapat gambaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam  proses  hukum.  Upaya  perlindungan    korban  perkosaan  selanjutnya  adal ah melindungi  masyarakat,  dimana  keluarga    terdekat  korban  memiliki  peran  besar  dalam membantu melindungi korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak  membicarakannya,  mempertanyakan  perkosaan  yang  dialaminya,  serta  mendorong dan  mendorong  korban  untuk  tidak  terlalu  terlibat    masalah  yang  dihadapinya,  karena yakin  telah  diperkosa.  tidak pantas. membahayakan  masa  depannya,   melindunginya  dari cemoohan masyarakat yang menilainya begitu buruk.”
Selain “ peran  keluarga,  masyarakat  juga  berperan  penting  dalam  membantu memulihkan kondisi psikologis korban. Masyarakat harus ikut serta dalam pendidikan dan perlindungan  korban  dengan  tidak  mengucilkan  korban,  tidak  membuat  penilaian  yang buruk  terhadap  korban.  Orang-orang,  baik  pria  maupun  wanita,  terhubung  dengan Pendidikan,  agama,  media  sosial,  film,  sastra  bahasa  (Komunikasi),  bahkan negara/pemerintah.  Kekerasan/pelecehan  seksual  dapat  berupa  percobaan  perkosaan, pemerkosaan,  sadisme  dalam  hubungan  seksual,  pemaksaan  untuk  melakukan  aktivitas seksual  lainnya,  penghinaan,  menyakiti  atau  menyakiti  korban.  Pelecehan  seksual  yang terjadi memberikan dampak yang signifikan bagi korban, terutama jika korbannya adalah perempuan. Identitas mereka terancam dan mereka berjuang untuk fokus pada sekolah dan pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilaporkan  bahwa  di  satu  sisi  dapat  melindungi  korban pelecehan  seksual  dan  di  sisi  lain  dapat  mencegah  pelaku  pelecehan  seksual.   Pada kehidupan bermasyarakat, hubungan seksual  memiliki dua fungsi, yaitu rekreasi dan pro- kreasi.  Fungsi  rekreasi  menjelaskan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  seksual,  menikmati hubungan  seksual,  waktu,  dan  cara  hubungan  seksual  dilakukan.  Sedangkan  fungsi prokreasi adalah fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu ” . 22
Dalam “ pencegahan  dan  memberikan  perlindungan  hak  perempuan  dari  tindak kekerasan.  Pemerintah  Daerah  Kepulau  Riau  telah  mencetus  peraturan  tentang penyelenggaraan  kelurahan/desa  bebas  kekerasaan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang disusun dalam bentuk peraturan tertulis yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12  Tahun  2006  yang  berisi  menyangkut  peningkatan  kualitas  hidup  dan  sosial  serta menciptakan  rasa  aman  bagi setiap  perempuan dan  anak  peraturan  ini harus teselenggara dengan  terpadu  dan  teroragnisir.  Dalam  peraturan  yang  disahkan  ini  pula  telah menetapkan  bahwa  prinsip  dan  pilar  penyelenggaraan  dalam  memberantas  kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbagi atas prinsip Non Diskriminatif, Penghormatan terhadap HAM ( Hak Asasi Manusia) dan responsif gender. Tujuan diadakan peraturan ini juga  bermaksud  untuk  peningkatan  dalam  koordinasi  serta  berkerja  sama  dengan  unsur pemerintah  dalam  mempromosikan  anti  kekerasan  seksual  yang  dapat  meciptakan  rasa kepedulian antar masyarakat.
Peraturan yang dikeluarkan ini juga memiliki poin-poin, sasaran serta ruang lingkup dalam  penyelaksaannya  salah  satunya  adalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang meliputi  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  dan  eksploitasi  terhadap  perempuan  dan  anak. Sasaran  dituju  dalam  peraturan  ini  adalah  aparatur-aparatur  serta  lemabaga  masyarakat dan  masyarakat  dalam  kelurahan  dan  desa  itu  sendiri.  Dalam  penanganan  peraturan  ini pemerintah  telah  membentuk  suatu  lembaga  terorganisir  yaitu  Satgas  Bebas  Kekerasan yang menjalankan tugasnya untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, serta memberikan
22 Umi  Khusnul  Khatimah,  Hubungan  Seksual  Suami-Istri  Dalam  Perspektif  Gender  Dan  Hukum  Islam, (2013) 13 AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah.
2022-05-15
perlindungan terhadap masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2006 selain Satgas Bebas Kekerasan pemerintah juga membentuk suatu pelayanan untuk kelancaran program yang disebut  sebagai Pos Pengaduan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  24  Tahun  2014  Tentang  Pusat  Pelayanan Terpadu    Pemberdayaan    Perempuan    dan    Anak    Tingkat    Kota,    Kecamatan    dan Kelurahan  dalam Wilayah Kota Tanjungpinang, pada pasal 9 bahwa struktur organisasi di Tingkat  Kota,    Kecamatan  dan    Kelurahan    Menyesuaikan    dengan    kondisi    dan kebutuhan,    dengan    tetap    berpedoman    pada  peraturan.  Hal  ini  menegaskan  bahwa P2TP2A  Kota  Tanjungpinang  belum  menjadi  Unit  Pelayanan  Teknis  Daerah   (UPTD), namun masih menjadi bagian dari DP3APM  Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  yang  berada  di  Bidang  Perlindungan  Perempuan  dan  Kemitraan  dalam memberikan informasi  dan  menangani  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak di  Kota Tanjungpinang. 23

## PENUTUP
Pelecehan seksual adalah kemarahan, penghinaan, atau intimidasi dari aktivitas yang meresahkan  dan  tidak  diharapkan  dari  tindakan  seksual,  keinginan  bantuan  memuaskan hasrat  salah  satu  pihak,  perilaku  verbal  atau  tubuh  atau  istilah  yang  bermakna  seksual, atau  respons.  Perilaku  pelecehan  seksual  lainnya.  Harus  dingatkan  bahwa  pelecehan seksual ini ada dimana-mana tidak peduli tempat dan waktu, tanpa memandang usia atau jenis  kelamin.  Perilaku  linguistik  dan  fisik  lainnya  dikaitkan  dengan  hal-hal  berbau seksual, karena korbannya bisa bayi, orang tua, dan bahkan jenis kelamin yang sama.
Pelanggaran  harkat  dan  martabat  atau  kesusilaan  dan  pelecehan  atau  pelecehan seksual  merupakan  dua  bentuk  harkat  martabat  yang  tidak  hanya  menjadi  persoalan hukum  domestik  di  satu  negara,  tetapi  sudah  menjadi  isu  hukum  atau  global  di  semua negara didunia. Pelaku kejahatan dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh masyarakat ekonomi  menengah  ke  bawah,  apalagi  tidak  berpendidikan  atau  tidak  berpendidikan, tetapi pelakunya dari yang terendah hingga tertinggi di semua kelas social tertinggi.
Pelecehan  seksual  adalah  tingkat  kekerasan  tertinggi  dan  paling  mengancam  dari semua  bentuk  kekerasan  fisik  dan  psikologis  lainnya.  Pada  masalah  kekerasan  seksual terhadap  perempuan,  pihak  korban  sangat  besar,  namun  banyak  yang  mengeluhkan ketidakpekaan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku.  Ancaman  interpretasi hukum  dan    sanksi  semakin  direvisi.  Pasal  389    KUHP  Stigma  sosial  tentang  kekerasan seksual  seringkali  dikategorikan  sebagai  perempuan  manja  yang  selalu  bahagia bersamanya.  Di  sisi  lain,  pelaku  tidak  pernah  dikritik.  Di  level  politik,  masih  banyak kebijakan  yang  tidak  mendukung  perempuan.  Misalnya,  ketika  menangani  kasus kekerasan  seksual,  perempuan  seringkali  tidak  mendapatkan  haknya.  Warga  menuntut pengesahan  RUU  TPKS.  Padahal  undang-undang  juga  dapat  mengakses  dan  mengurangi kasus pelecehan seksual dan pelecehan seksual Indonesia.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  diharapkan  ke  depan  kasus  kekerasan  seksual  di Indonesia  dapat  dikurangi  dan  dikelola  dengan  lebih  baik.Penyimpangan  sosial  ini  dapat memberikan  hukum  baru  bagi  terpidana  untuk  dijerat  dengan  pasal  yang  berlipat  dan berat.  Dalam  pencegahan  dan  memberikan  perlindungan  hak  perempuan  dari  tindak kekerasan.  Pemerintah  Daerah  Kepulauan  Riau  telah  mencetus  peraturan  tentang
23 Dwi  Yuniarti  Hasanah,  Agus  Hendrayady  and  Yudhanto  Satyagraha  Adiputra,  Peran  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (DP3APM)  Dalam  Penanganan  Tindak Pelecehan  Seksual  Terhadap  Anak  Di  Kota  Tanjungpinang,  (2021)  2  Student  Online  Journal  (SOJ)  UMRAH- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 57.
penyelenggaraan  kelurahan/desa  bebas  kekerasaan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang disusun dalam bentuk peraturan tertulis yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No mor 12  Tahun  2006  yang  berisi  menyangkut  peningkatan  kualitas  hidup  dan  sosial  serta menciptakan  rasa  aman  bagi setiap  perempuan dan  anak  peraturan  ini harus teselenggara dengan  terpadu  dan  teroragnisir.  Dalam  peraturan  yang  disahkan  ini  pula  telah menetapkan  bahwa  prisip  dan  pilar  penyelenggaraan  dalam  memberantas  kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbagi atas prinsip Non Diskriminatif, Penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dan responsif gender.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Brutu  J,  2018. Formulasi  Pelecehan  Seksual  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Positif  Dan  Hukum Pidana Islam , Universitas Muhammadiyah Magelang. Chazawi  A,  2010. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I;  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana , PT Rajawali Pers.
Gulton M, 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan , Refika Adi. Ishaq I, 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi , Alfabeta Kusumah MW, 1981. Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi , Alumni. Mansur  DMA  and  Gultom  E,  2007. Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan:  Antara  Norma  Dan Realita , Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada. Soesilo R, 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia.
Wignjosoebroto S, 2008. Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah . Bayumedia ed.

## SUMBER LAIN:
Amrulloh DS and Astuti P, 2022. Tinjauan Yuridis  Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non- Fisik Di Indonesia , 9 NOVUM: JURNAL HUKUM.
Effendi  E,  2019. Pelecehan  Seksual  Dan  Penafsiran  Perbuatan  Cabul  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau. Fatura  FN,  2019. Telaah  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Secara  Verbal  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia ,  Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan. Fileborn B, 2017. Justice 2.0: Street Harassment Victims’ Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice , British journal of criminology. Fuad  B,  2021. Perlindungan  Hukum  Korban  Kekerasan  Dan  Pelecehan  Seksual  Minim , <https://www.uii.ac.id/perlindunagan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual- minim/ diakses tanggal 3 Maret 2022>.
Hasanah  DY,  Hendrayady  A  and  Adiputra  YS,  2021. Peran  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Penanganan Tindak Pelecehan  Seksual  Terhadap  Anak  Di  Kota  Tanjungpinang ,  Student  Online  Journal  (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Hoesin I, 2003. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll)  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia , Makalah  dalam  Seminar  Pembangunan  Hukum Nasional VIII Tahun .
Kamarulah RP, 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja , LEX CRIMEN.
2022-05-15
Khatimah  UK,  2013. Hubungan  Seksual  Suami-Istri  Dalam  Perspektif  Gender  Dan  Hukum  Islam , AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah .
Misni,
2020. Selamatkan
Amak Kepri
Dari
Kekerasan Dan Pornografi , <https://bpppa.kepriprov.go.id/index.php/beranda-dummy/selamatkan-anak-kepri-dari- kekerasan-pornografi, diakses tanggal 01 Maret 202>.
Paradiaz  R  and  Soponyono  E,  2022, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
Sitorus JC, 2019. Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus , Lex Scientia Law Review.
Supanto S, 2004. Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana , Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan.