## KETERLIBATAN SANTRI DALAM PERSEPSI WACANA TIONGKOK

## SANTRI’S INVOLVEMENT IN THE PERCEPTION OF CHINA DISCOURSE
Anitasa Dewi 1 Feri Ansori 2 Saiful Hakam 3
Universitas Al- Azhar Indonesia 1 Universitas Al Azhar Indonesia 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional 3 Email: anitasa@uai.ac.id, 1 feriansori@uai.ac.id 2 , saif004@brin.go.id 3

## ABSTRACT
Santris who have had the opportunity to go to China then face some contemplation, questions, and curiosity about what is really going on in the relationship between the two countries. Not all but some of them try to trace the substance and variations of Indonesians’ perceptions of China in the past. It’s like a philosophical romance where a child migrates to a foreign land but because of their migration, they become curious about their hometown. In scientific language, they try to slowly trace the existence of negative perceptions of China. They even unconsciously dismantle, although not frontally, the bad and negative image. Following Hong Liu’s (2015) opinion on the Chinese Metaphor, where China is used as a metaphor to express a sense of anxiety over domestic politics that is not going according to ideals, then, the santri are trying to dismantle the conflicting perceptions and narratives about China. For Indonesians, especially natives, Tiongkok as a nation-state is respected as a model country where leaders set an example so that the masses can work closely together. How the Chinese metaphor expresses the mood of the general public and anchors political and cultural thought in the early days of Indonesia as a country. Hong Liu even provides historical information that China for some Indonesian political elites was once used as an alternative form of modernity to the conception and practice of government politics that at that time still followed and emulated Western-derived systems and institutions. This study tries to apply a transnational approach to provide new insights into modern Asian History and regional transformation.
Keywords: santri, China, perception, metaphor.

## ABSTRAK
Santri yang berkesempatan untuk pergi ke Tiongkok kemudian menghadapi beberapa perenungan, pertanyaan, dan keingintahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan antara kedua negara. Tidak semua, namun beberapa dari mereka mencoba menelusuri substansi dan variasi persepsi orang Indonesia tentang Tiongkok di masa lalu. Hal ini seperti sebuah roman filosofis di mana seorang anak merantau ke negeri orang, namun karena perantauan tersebut, mereka menjadi penasaran dengan kampung halamannya. Dalam bahasa ilmiah, mereka mencoba menelusuri secara perlahan keberadaan persepsi negatif tentang Tiongkok. Mereka bahkan secara tidak sadar membongkar, meski tidak secara frontal, citra buruk dan negatif tersebut. Mengikuti pendapat Hong Liu (2015) tentang Chinese Metaphor , di dalamnya Tiongkok digunakan sebagai metafora untuk mengekspresikan rasa kegelisahan atas politik dalam negeri yang tidak berjalan sesuai dengan cita-cita, maka para santri berusaha membongkar persepsi dan narasi yang saling bertolak belakang tentang Tiongkok. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya pribumi, Tiongkok sebagai sebuah negara-bangsa dihormati sebagai sebuah negara teladan di mana para pemimpinnya memberikan contoh agar masyarakatnya dapat bekerja sama dengan baik. Bagaimana metafora Tiongkok mengekspresikan suasana hati masyarakat umum dan menjangkarkan pemikiran politik dan budaya pada masa-masa awal Indonesia sebagai sebuah negara. Hong Liu bahkan memberikan informasi historis bahwa Tiongkok bagi sebagian elit politik Indonesia pernah dijadikan sebagai bentuk alternatif modernitas terhadap konsepsi dan praktik politik pemerintahan yang saat itu masih mengikuti dan meniru sistem dan institusi yang berasal dari Barat. Penelitian ini mencoba menerapkan pendekatan transnasional untuk memberikan wawasan baru tentang Sejarah Asia modern dan transformasi regional.
Kata kunci : santri, Tiongkok, persepsi, metafora.

## PENDAHULUAN
Kajian-kajian tentang Tiongkok-Indonesia atau pustaka-pustaka yang mendiskusikan tentang kehadiran Tiongkok di Indonesia dan ambiguitas sikap, antara menerima dan menolak, secara umum dapat dipilah menjadi empat kategori. Masing- masing kategori melakukan pendekatan atas posisi Tiongkok dalam sudut pandang: Pertama, hubungan diplomatik; kedua, pertukaran budaya; ketiga, Evolusi Partai Komunis Indonesia, dan keempat, perkembangan komunitas-komunitas Tionghoa lokal. Hong Liu (2015) melontarkan tawaran menarik agar kajian tentang Tiongkok- Indonesia ke luar dari paradigma negara-bangsa. Keberadaan negara-bangsa inilah yang kemudian menjadi beban bagi hubungan kedua negara karena secara sadar dan tidak sadar memberikan beban politik bagi orang-orang di kedua negara tentang kesetiaan atau loyalitas pada bangsa. Retorika-retorika sejarah yang digemakan oleh para intelektual dan elit politik dan bisnis selalu berujar tentang zaman kejayaan hubungan baik dan sumbangsih Tiongkok bagian peradaban Nusantara. Namun masih sedikit kajian yang berusaha melembagakan secara intelektual kenangan-kenangan sejarah itu. Masih sangat jarang kajian-kajian tentang hubungan Tiongkok- Indonesia ke luar dari ranah-ranah diplomatik konvensional.
Perspektif trans-nasional tanpa terbebani konsep negara-bangsa seperti sesuatu yang mustahil. Seakan-akan kita harus mendiskusikan Tiongkok-Indonesia harus dalam sudut pandang Negara-Bangsa. Hong Liu (1997, 2001a, 2001b, 2010, 2015) memberikan terobosan agar kajian Tiongkok di Indonesia keluar dari paradigma Negara-Bangsa, paradigma supremasi negara- bangsa dan pembagian subkawasan yang kaku. Paradigma ini diproduksi oleh dan menjadi pilar utama dari Kajian Asia di Barat terutama Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Kategori pertama adalah kategori hubungan diplomatik. Tema-tema dalam kajian ini boleh dikatakan merupakan kajian awal yang sistematis tentang hubungan kedua negara yang pada saat itu baru saja merdeka dan berproses menjadi negara-bangsa. Mozingo (2007), Simon (1969) membahas evolusi hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok
dalam konteks Perang Dingin yang terjadi pada era itu, 1950-an dan 1960-an. Karya-karya pakar Indonesia tersebut, yang kemudian menjadi buku wajib dalam kajian Indonesian Studies di Barat, difokuskan pada realpolitik , mencakup pembentukan, implementasi, dan hasil akhir pada kebijakan luar negeri. Sebagai contoh pertanyaan utama, langsung, dan signifikan dari kajian Mozingo (2007) adalah melacak kegagalan kebijakan luar negeri Tiongkok atas Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ia mendalami berbagai kendala terkait proses pengambilan keputusan di Tiongkok, terutama bagaimana kebijakan luar negerinya terhadap Indonesia merupakan sub-ordinasi dari kebijakan luar negerinya terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Walaupun kajian-kajian ini menggambarkan Tiongkok sebagai faktor diplomatik berpengaruh yang memiliki dampak nyata terhadap alternatif kebijakan luar negeri Indonesia, hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap komplikasi domestik dari persepsi Indonesia terhadap Tiongkok dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kebijakan lur negeri. Dalam sebuah kajian penting yang mempelajari hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok antara 1967 sampai 1990, Rizal Sukma ( Sukma, 2002) dengan hati-hati menganalisis kedudukan faktor dalam negeri yang lebih tinggi dalam keputusan Indonesia untuk menangguhkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada 1967. Kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi politik pemerintahan Orde Baru dan untuk melawan tantangan dalam negeri yang didasarkan pada ancaman komunis yang dirasakan, menurut pendapat Rizal Sukma, mencegah dipulihkannya hubungan diplomatik sebelum 1990. Walaupun kajian ini memberikan wawasan dan informasi baru yang lebih banyak terhadap hubungan Indonesia-Tiongkok selama masa pemerintahan Suharto, masa Sukarno diambil sebagai latar belakang dekade-dekade berikutnya.
Kategori kedua adalah hubungan kebudayaan. Kebanyakan kajian ini lebih menempatkan pengaruh-pengaruh Tiongkok terhadap kebudayaan Indonesia dan bukan
sebaliknya (Al-Qurtuby, 2003; Mulyana 2005; Liang Liji, 2012; Groeneveldt, 2018). Ada pandangan bahwa Tiongkok memiliki kebudayaan lebih tua dan lebih komprehensif. Pengaruh- pengaruh Tiongkok nampak pada hubungan upeti pada masa kerajaan-kerajaan, makanan, obat-obatan, dan bangunan serta teknik pertanian dan pertambangan. Hubungan kebudayaan ini boleh dikatakan hubungan yang tidak seimbang karena Tiongkok menjadi sumber pengetahuan. Namun, sumbangan-sumbangan kebudayaan orang Tionghoa dijadikan sebagai jembatan budaya. Ada ambiguitas yang melembaga di dalamnya. Di masa kini, ada pengakuan resmi bahwa budaya Tionghoa mengakar dalam Kebudayaan Indonesia dan menjadi bagian penting dalam masyarakat. Namun jangan dilupakan bahwa di masa lalu, negara dalam hal ini rezim orde baru menerapkan kebijakan politik pelarangan Kebudayaan Tionghoa. Negara menutup sekolah-sekolah berbahasa Mandarin, melarang komunikasi Bahasa Mandarin, dan melarang Agama Konghucu. Meski demikian harus diakui bahwa Kebudayaan Tionghoa- Indonesia sangat diminati oleh banyak sejarawan dan memunculkan istilah Warisan China dalam khazanah sejarah Indonesia.
Beberapa kajian memperkaya daftar pustaka kategori kedua ini. Kajian tentang peran santri dalam diplomasi kebudayaan Indonesia Tiongkok Ahmad Syaifuddin Zuhri (2019), Novi Basuki (2019, 2020). Para santri, anak muda yang mendapatkan pendidikan agama yang lebih komprehensif di pondok pesantren tradisional, pertama kali datang dan bermukim sementara di Tiongkok sebagai mahasiswa di berbagai universitas di Tiongkok menuliskan pengalaman-pengalaman pribadi yang sederhana dan dibukukan dan diedit oleh Zuhri. Zuhri dan Novi banyak menulis artikel di surat kabar tentang budaya modern Tiongkok dan Hubungan Tiongkok. Perspektif para santri tentang Tiongkok tentu berbeda dari elit politik dan komunuitas Tionghoa Indonesia. Diksi dan kalimat yang sering muncul di kumpulan tulisan mereka adalah tentang kehidupan orang Islam di Tiongkok. Mereka seakan-akan mewartakan sejelas-jelasnya kepada masyarakat Indonesia
bahwa meskipun Tiongkok negara komunis dan berpaham ateis namun tidak berarti bahwa orang Islam tidak ada, tapi malah ada dan bisa tetap bisa beribadah. Ada masjid dan ada restoran halal. Santri berusaha melontarkan kritik pada asumsi negatif pada Tiongkok yang selama ini berlaku.
Sementara itu Muas (2015) memberikan penjelasan kultural dari sisi Budaya Tiongkok dalam normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Tiongkok berusaha keras menyelamatkan muka ( baoquan mianz i), dengan sabar berusaha memulihkan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Setelah Uni Soviet bubar dan Perang Dingin berakhir, Tiongkok dengan sabar memberi muka ( Gei mianzi ) memberikan pujian mengikuti segala permintaan Pemerintah Indonesia dalam usaha normalisasi kedua negara. Muas (2015) menegaskan bahwa memahami Kebudayaan Tiongkok sangat penting dalam memahami kebijakan luar negeri Tiongkok. Sesuatu yang jelas tidak dipahami oleh elit-elit politik, diplomat, dan birokrat tinggi Indonesia terutama Kementerian Koordinator Marves, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertambangan yang berhubungan erat dengan urusan pelik dengan Tiongkok. Kajian-kajian historis selalu menunjukan pengaruh-pengaruh positif Indonesia dan Tiongkok. Denys Lombard melontarkan kritik menarik (2018). Kajian tentang masyarakat Tiongkok di Indonesia, termasuk negara Tiongkok, pada masa kontemporer selalu mengarah pada hal-hal negatif tentang masyarakat Tionghoa sebagai etnis minoritas yang terus menghadapi tekanan rasial, tapi sebaliknya kajian-kajian historis masa silam, selalu mengarah pada hal-hal positif, sebagaimana disebutkan di atas Tiongkok dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan budaya, seakan-seakan hubungan kedua negara baik-baik saja.
Kategori ketiga adalah tentang Eksistensi Partai Komunis Indonesia. Diwakili oleh kajian McVey (1954), Cornelis van Dijk (Dijk, 1972) dan Antonie Dake (Dake, 1973). Kajian mereka ini mempelajari kehadiran Tiongkok dalam hubungannya dengan evolusi PKI, partai komunis terbesar ketiga di dunia sebelum kehancurannya yang fatal pada 1965. Salah satu fokusnya adalah
sikap kepemimpinan PKI terhadap Tiongkok, layaknya dampak keretakan Tiongkok-Soviet pada awal 1960-an. Karya-karya ini menyediakan catatan terperinci tentang hubungan ideologis dan keorganisasian antara PKI dan Tiongkok, yang digambarkan sebagai faktor berpengaruh terhadap kebijakan dan sikap ideologi partai. Bisa dipahami bahwa kajian-kajian ini tidak berkaitan dengan perubahan sikap para politikus dan intelektual non-PKI terhadap Tiongkok dan relevansinya dengan pandangan spesifik PKI.
Kategori keempat adalah tentang Komunitas Tionghoa di Indonesia. Dalam karya Leo Suryadinata (1979, 1992, 1993) membahas kehadiran orang Tionghoa di Indonesia, Tiongkok digambarkan sebagai faktor yang jauh, tetapi memiliki potensi mempengaruhi hubungan ras antara pribumi penduduk asli dengan non pribumi terutama merujuk pada etnis Tionghoa. Literatur ini memandang loyalitas atau tidak adanya loyalitas orang Tionghoa terhadap RRT sebagai faktor penting dalam membuat identitas orang Tionghoa dan menekankan implikasi politiknya bagi integrasi bangsa. Dengan demikian, persepsi tentang Tiongkok ditafsirkan sebagai salah satu faktor yang lebih penting dalam evolusi-evolusi komunitas-komunitas Tionghoa lokal. Walaupun kajian-kajian ini menyediakan catatan yang terdokumentasi dengan baik tentang korelasi pandangan orang Indonesia terhadap Tiongkok dan kebijakan pemerintah terhadap orang Tionghoa lokal, kehadiran Tiongkok yang kompleks dan multidimensi belum benar-benar diteliti. Sebagai contoh, mengapa orang Indonesia menggambarkan orang Tionghoa lokal dengan orang Tionghoa di Tiongkok dalam cara yang berbeda secara signifikan, merendahkan orang Tionghoa lokal dan mengagumi orang Tionghoa di Tiongkok. Mengapa banyak penduduk asli masih memandang Tiongkok dengan cara positif pada masa menyebarnya kerusuhan anti-Tionghoa di Indonesia pada akhir 1950-an dan awal 1960-an.
Tiongkok jarang dibahas keluar dari lensa diplomatik atau etnis konvensional dan mengakui perannya yang signifikan dalam prses pembentukan arah sejarah Indonesia kontemporer. Dalam membahas hubungan antara komunisme Indonesia dan Tiongkok, McVey (1969)
mengidentifikasi berbagai makna kehadiran Tiongkok dan ia berpendapat, Tiongkok tidak hanya berarti satu hal bagi orang Indonesia, tetapi ada tiga: sebuah negara, sebuah revolusi, dan sebuah minoritas etnis. Gambaran Tiongkok di mata orang Indonesia, menurut pendapatnya, setidaknya bersifat ambivalen. Sebagai contoh negara sosialis di Asia yang dinamis, Tiongkok memiliki daya tarik bagi banyak tokoh radikal Indonesia. Akan tetapi, sebagai pihak yang ingin menjadi penjaga dan pelindung bagi komunitas orang Tionghoa lokal, kedudukannya lebih diragukan lagi. Anak Agung, Menteri Luar Negeri Indonesia pada 1955, mengklaim bahwa kunjungan kenegaraan Sukarno ke RRT pada 1956 adalah tonggak sejarah dalam perkembangan politik Indonesia baik di bidang dalam negeri maupun dalam kebijakan luar negerinya (Agung, 1972). George Kahin berpendapat bahwa Sukarno meminjam dan mengadaptasikan beberapa teknik mobilisasi sosial dan politik milik Tiongkok dalam mendirikan sistem Demokrasi Terpimpin (Kahin, 1963).
Komentar tidak sistematis tentang peran Tiongkok di Indonesia sering kali diabaikan atau sekedar dikesampingkan (Ghoshal, 1982). Bahkan, sedikit lagi ruang diskusi dalam biografi Sukarno dan Pramoedya (Legge, 1990; Penders 1974; Scherer, 1981). Bukan kebetulan jika karya-karya standar dan klasik tentang sejarah dan perpolitikan Indonesia modern seperti yang ditulis oleh Feith (1966) dan Lev (1962), juga terlihat jelas mengabaikan peran Tiongkok dalam perpolitikan dan evolusi intelektual Indonesia. Dalam uraiannya yang sebenarnya sangat baik tentang dampak eksternal terhadap pemikiran politik Indonesia, Feith hanya merujuk pada pengaruh  Barat  dan  mengabaikan  signifikansi bangsa-bangsa di Asia seperti Tiongkok dan Jepang, dalam evolusi tradisi intelektual Indonesia (Feith, 1970).

## METODE
Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan juga interdipliner melibatkan tiga disiplin ilmu, yakni budaya, sejarah, dan komunikasi. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah desk study , field  study , dan wawancara mendalam. Desk
Study dalam kajian ini mencakup penelusuran sumber-sumber sekunder tentang santri. Kajian tentang santri dan buku, disertasi dan tesis yang mendiskusikan santri cukup banyak. Biasanya mencakup peran santri dalam politik nasional Indonesia dan memang adalah mustahil membahas dan menulis politik Indonesia tanpa mendiskusikan peran kaum santri. Dalam sejarah politik Indonesia, kaum santri mendirikan partai politik besar, Masyumi pada awal kemerdekaan dan melahirkan beberapa negarawan terkemuka di Indonesia. Selain politik, beberapa studi membahas santri dari segi pendidikan dan kebudayaan. Kajian-kajian itu membahas tentang perubahan-perubahan pandangan hidup santri seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di pondok dan lingkungan pedesaan akibat program pembangunan Studi literatur tentang santri sangat penting untuk mendapatkan definisi dan pengertian santri yang lebih mendalam.
Kajian ini menelusuri catatan para santri yang mungkin diabaikan karena bukan kategori dokumen resmi, yang sedang dan telah menempuh studi di Negeri Tiongkok. Kebanyakan dari mereka tidak menuliskan pengalaman mereka ke dalam sebuah buku yang komprehensif namun dalam blog-blog di media sosial seperti facebook, twitter, instragram, dan weblog, bahkan youtobe. Ini semua merupakan data-data penting dan menarik untuk dianalisis. Media-media sosial ini bukan hanya menampilkan catatan-catatan tapi juga foto-foto tentang situs-situs sejarah Islam di Tiongkok seperti masjid dan restoran halal, dan komunitas-komunitas muslim Tiongkok. Catatan-catatan perjalanan, foto, dan vlog mereka ini masih berupa fragmen-fragmen yang berserak dan menarik untuk dikaji. Dan memang, kebanyakan dari mereka adalah juga termasuk dalam generasi milenial, yang lebih akrab dengan teknologi media masa kini dibandingkan dengan generasi tua. Mereka lebih akrab dengan laptop dan handphone ketimbang dengan kertas dan pena. Wawancara tidak terstruktur, informal, dan kadang dibarengi debat ditujukan pada pengurus perkumpulan-perkumpulan mahasiswa muslim Indonesia di Tiongkok. Sebagai contoh Pengurus Cabang Istimewa Nahldatul Ulama Tiongkok. PCINU Tiongkok. Beberapa dari mereka
memang memiliki latar belakang santri dari pondok pesantren tradisional di Jawa Tengah dan Timur. Berbeda dengan perkumpulan mahasiswa Indonesia di Tiongkok, PCINU Tiongkok mendapatkan surat pengesahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian, dan majelis taklim ala NU di Tiongkok. Mereka juga berusaha melobi pemerintah Tiongkok untuk memberikan dan menyalurkan beasiswa pendidikan kepada santri-santri dari pondok pesantren jaringan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Selain itu, untuk konteks Indonesia, sejarah kehadiran Pusat Bahasa Mandarin dan Jurusan Bahasa Mandarin di Universitas Al Azhar menarik untuk dikaji kembali. Karena, pengajaran Bahasa Mandirin didirikan di sebuah kampus dengan latar belakang gerakan politik modern Islam yang sangat kuat yang di masa silam memiliki kecenderungan bersikap hati-hati pada etnis Tionghoa, komunis Tiongkok dan negara Tiongkok itu sendiri. Wawancara dengan tokoh- tokoh yayasan Al Azhar penting dilakukan untuk menggali persepsi mereka tentang Tiongkok modern dan dunia Islam Tiongkok.

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN
Kisah santri yang melawat ke Tiongkok sangat menarik. Tidak terbayangkan sebelumnya, mereka menikmati perjalanan ke Tiongkok. Terlebih lagi, mereka kuliah pasca sarjana. Mereka adalah pengurus muda di Masjid Agung Jawa Tengah. Pada satu ketika, Duta Besar Tiongkok Zhang Qiyue, menjabat 2008-2011, melakukan kunjungan kerja ke kota Semarang. Salah satu destinasinya adalah masjid agung tempat mereka bekerja. Mereka menyambut ramah duta besar Tiongkok. Mungkin, terkesan dengan sambutan ramah tersebut, duta besar menawarkan beasiswa. Sesuatu yang cukup aneh, karena, pengurus masjid, biasanya mendapat tawaran umrah atau haji ke Arab Saudi, tapi ini mendapat tawaran dari diplomat Tiongkok untuk mengambil kursus bahasa mandarin dan melanjutkan program pasca sarjana di negara tersebut. Karena salah satu pengurus masjid adalah seorang jurnalis, maka, informasi ini pun menjadi berita di kota semarang dan konon menjadi berita gembira juga bagi
komunitas Tiongkok lokal semarang. Ada santri belajar bahasa mandarin ke Tiongkok.
Terus terang, mereka sangat bangga bisa punya pengalaman tinggal di Tiongkok. Pengalaman  tak  terlupakan. Kebanggaan  itu mereka wujudkan dan simpan dalam sebuah foto. Pada foto itu, mereka duduk di kursi dalam sebuah taman di mana di dalamnya ada satu emblem besar, seperti monumen, dibuat dari semen, lambang sejati dari kampus atau universitas. Mereka tidak mengenakan baju resmi jas dan dasi, tapi, baju sehari-hari santri, yaitu, sarung, baju santri, dan songkok. Songkok adalah sebuah peci nasional warna hitam yang wajib dipakai santri untuk belajar dan ritual. Foto ini merepresentasikan identitas santri. Salah satu ciri dari spirit santri yang sulit untuk dijelaskan adalah spirit untuk mengejar modernitas terutama pendidikan. Di masa lalu, santri, dan pondok tradisionalnya pernah dipandang sebagai simbol kebodohan karena sikap keras untuk melestarikan pondok pesantren, tradisi, dan menolak unsur dan sistem pendidikan modern. Secara historis, santri memang terus berjuang melestarikan tradisi dan berhasil. Dibandingkan dengan komunitas dan identitas lain di Indonesia, santri memiliki sebuah keunikan karena mereka hidup di dua alam fikir. Di satu sisi mereka ingin melestarikan tradisi, sistem pengetahuan, norma- norma, maupun ritual keagaman, biasanya terkait dengan masa lampau yang jauh, tapi, di sisi lain, ingin memeluk modernitas, yakni pendidikan, sains, gaya hidup baru, dan banyak kesempatan lain terkait modernitas termasuk studi ke universitas- universitas di Barat. Salah satu mentalitas yang sebenarnya sulit untuk diungkap dari mereka, adalah suatu penampilan aneh, gabungan kuat antara rasa rendah diri dan rasa  sangat percaya diri, saling tumpang tindih,  yang mungkin berasal dan tumbuh dari perjuangan terus-menerus untuk mempertahankan tradisi-tradisi.
Sesungguhnya, kajian tentang santri sebagai lembaga politik, budaya, dan teologi keagamaan melimpah. Politik Indonesia akan sulit dipahami tanpa melibatkan peran politik Islam di mana santri menjadi salah satu unsur penting. Secara historis, santri adalah ujung tombak dari gerakan- gerakan  Islam,  dan  penyebar Islam  hingga
akhirnya menjadi kekuatan dominan. Selama bertahun-tahun, hubungan internasional santri tertuju pada timur tengah, terutama di mekkah dan madinah karena menjadi bagian dari ritual tahunan haji, dan kairo, mesir menjadi sumber intelektual terutama di universitas al azhar. Pada, masa modern, beberapa santri berkat sokongan lembaga funding Barat, pergi ke Barat, menyerap sejumlah gagasan ideal Barat tentang pendidikan, demokrasi, dan hak asasi manusia, dan ide-ide pencerahan lain. Kementerian agama dan jaringan universitas Islam disponsori negara, UIN, IAIN, dan STAIN, menjadi salah satu denyut nadi kehidupan santri. Santri bukan hanya orang Islam biasa tapi manusia yang paham doktrin atau teologi. Ini bukan hanya tentang Quran dan Hadist tapi juga buku-buku teologi islam klasik dan ritual-ritual rumit terkait. Mereka juga akrab dengan lembaga klasik pondok, kiai, dan komunitas.
Namun, fakta baru. Para santri melawat ke Tiongkok. Mereka sedikit terlibat dalam diskusi tentang Tiongkok yang lama menjadi momok, dilema, dan permasalahan di kalangan intelektual. Mereka jalan-jalan ke Tiongkok. Mereka belajar bahasa mandarin. Mereka berhasil menempuh studi sarjana. Mereka juga merasakan kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Namun hal paling nyata, dibandingkan dengan intelektual Islam dari masa silam, yang tahu Tiongkok hanya dari buku, surat  kabar,  pamflet,  dan  peta,  santri  terbang langsung  ke  Tiongkok. Mereka  menjejakkan kaki di Tiongkok. Sesuai dengan pepatah kuno, mendengarkan cerita tentang Tiongkok, tentu, adalah sangat berbeda dengan merasakan dan melihat langsung Tiongkok.
Keterlibatan santri dengan diskusi Tiongkok terhubung erat dengan politik Islam pada masa akhir orde baru. Jika dibolak-balik, politik Islam di Indonesia hanya terkait tiga hal. Anti Tradisi, takut Kristenisasi, dan Anti Tiongkok. Kelompok Islam modernis begitu menggebu- gebu menghilangkan budaya dan tradisi lokal. Agama Kristen dan gereja menghadapi tekanan hebat atas tumbuhnya kesadaran kelas dan politik dari orang- orang Islam. Sementara, komunitas- komunitas Tionghoa masih menghadapi prasangka rasial secara politik maupun budaya, dari masa
Masyumi, orde baru, hingga Reformasi. Namun, pada masa orde baru, seorang santri dan juga kiai, Abdurrahman Wahid membalik pandangan tersebut. Ia mendorong pengikutnya untuk melindungi tradisi, bersahabat dengan orang Kristen, dan melindungi orang Tiongkok. Secara politik, kalangan sekuler dan Kristen dan Tionghoa sangat antusias dengan sikapnya. Betul, gebrakannya memang membawa implikasi politik di kalangan internal. Ide Wahid bukan hanya kata sifat tapi juga kata kerja. Jaringan kiai di bawah pengaruhnya mulai mengikuti tindakannya. Silaturahmi dan pertemuan antara Kiai, santri, dengan orang-orang Kristen dan Tionghoa, menjadi hal lazim dan rutin.

## SANTRI YANG SEAKAN AKAN MENJADI JURU BICARA TIONGKOK
Dalam konteks hubungan persahabatan Indonesia Tiongkok, santri menempati posisi baru sebagai aktor di dalam panggung diplomasi. Jika membuka dokumen dan buku-buku tentang hubungan kedua negara maka bisa dipastikan tidak ada santri di dalamnya. Wacana, kebijakan, dan program terkait kerja sama kedua negara, berada di tangan para elit. Presiden, menteri luar negeri, menteri perdagangan, diplomat, pengusaha, investor, perusahaan negara, perusahaan swasta. Bisa disimpulkan, narasi dari kerja sama kedua negara selalu tentang tema-tema besar bisnis dan investasi. Demikian juga di masa Sukarno dan Suharto, tema-tema besar, politik dan ideologi, sangat menonjol sekali.
Dalam panggung diplomasi kedua negara, santri tidak menampilkan narasi-narasi besar. Mereka menampilkan narasi-narasi kecil. Mereka menampilkan kehidupan sehari-hari. Mungkin narasi-narasi kecil ini nampak remeh dan tidak penting. Tapi, bagi orang-orang Indonesia, mayoritas Muslim, cerita-cerita dari Tiongkok mungkin punya manfaat besar untuk mengimbangi prasangka berlebihan sebuah negara komunis yang pernah dianggap sebagai ancaman. Cerita-cerita bisa untuk menandingi cerita-cerita besar. Mungkin banyak jurnalis dan mahasiswa yang memberikan laporan perjalanan tentang kehidupan di Tiongkok. Namun santri
punya sudut pandang berbeda tentang Tiongkok karena keimanan dan keagamaan. Mereka berusaha mencari informasi tentang orang-orang Islam di Tiongkok. Bagaimana riwayat mereka. Bagaimana sejarah mereka. Bagaimana taktik dan strategi mereka bertahan di bawah negara komunis dan atheis. Berbeda dengan dunia Barat yang memiliki barisan pakar Tiongkok, kajian Tiongkok, dan semangat intelektual untuk mempelajari kebudayaan dan politik Tiongkok, Indonesia tidak memiliki sistem dan lembaga semacam itu. Mungkin saja, para santri yang punya sedikit kesempatan melakukan petualangan di Tiongkok bisa mengisi kekosongan dan ketiadaan pakar Tiongkok dan lembaga kajian Tiongkok di Indonesia. Meskipun perspektifnya cenderung bias pada sisi spiritual dan keagamaan. Mereka kemudian memproduksi pengetahuan kecil tentang dunia religius di Tiongkok.
Dampak paling kentara di Indonesia, adalah santri, seperti, seakan-akan, menjadi juru bicara pemerintah Tiongkok  dalam  menghalau  berita- berita yang dianggap negatif yang diproduksi oleh media-media Barat. Misal, berita bahwa Tiongkok melarang orang-orang Islam menjalankan ritual puasa. Maka, para santri ini dengan cepat menulis cerita di media sosial tentang pengalaman mereka menjalankan ibadah puasa di Tiongkok. Ketika muncul berita tentang Tiongkok menutup atau membongkar masjid, melarang logo halal, dan menindas orang uyhghur, maka, muncul karangan tandingan yang memberikan penjelasan, konteks, dan berujung pada klarifikasi. Beberapa masjid dibongkar karena proses pembangunan dan gaya bangunan atau arsitektur, menyalahi peraturan. Lalu, ada keterangan tentang negara malah membantu komunitas muslim mendirikan masjid. Logo halal, berBahasa Arab, harus diganti dengan logo halal berbahasa mandarin. Tujuan, untuk menyesuaikan logo halal dengan bahasa dan budaya nasional. Uyhghur adalah persoalan internal dan memang ada unsur-unsur separatisme. Jadi, para santri, tanpa diminta bantuan secara langsung oleh diplomat dan kedutaan besar Tiongkok, bersedia untuk membantu memberikan informasi kepada publik tentang kehidupan keagamaan dan juga kebijakan-kebijakan politik pemerintah terkait agama-agama.
Sejak republik Indonesia berdiri, mungkin hanya Tiongkok, satu-satunya negara yang sering menjadi obyek dan target dalam perdebatan politik yang tiada henti. Politisi, jurnalis, intelektual, mahasiswa, jenderal, jaksa, hakim, dan ulama berlomba-lomba memberikan komentar. Betapa Tiongkok sebagai sebuah negara bagi orang Indonesia adalah juga tentang produksi pengetahuan dalam bentuk persepsi- persepsi. Satu-satunya negara yang kebijakan luar negeri terhadapnya sangat dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan dalam negeri. Sebagai sebuah negara, Tiongkok sejak awal melahirkan polemik. Pengakuan diplomatik oleh Republik Indonesia diberikan melalui polemik dan perdebatan di parlemen dan media massa. Hubungan kedua negara juga pelik karena masalah keberadaan etnis Tiongkok terutama posisi kewaraganegaraan dan loyalitas. Permasalahan-permasalahan ini meninggalkan banyak dokumen dan kisah tragis dan kemudian memproduksi narasi-narasi sejarah baru. Bahkan hubungan kedua negara ini memproduksi istilah- istilah politik yang bagi saya cukup keren dan krusial karena tidak berlaku pada hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, bahkan Amerika Serikat, negara superpower, Belanda yang bekas penjajah, dan Jepang yang sempat menguasai Indonesia.
Poros Jakarta Beijing adalah istilah yang sangat dikenang oleh kalangan intelektual dan sejumlah kecil kaum terpelajar Indonesia. Sukarno memberikan istilah ini untuk menjadi penanda  hubungan  erat  antara Indonesia  dan Tiongkok. Sukarno yang jengkel marah pada Amerika dan negara-negara Barat karena menolak membantu Indonesia dalam permasalahan Papua, kemudian, mendekat pada blok Timur, komunis, baik Uni Soviet maupun Tiongkok. Sukarno sendiri kemudian menganggap PBB sebagai organisasi internasional tidak sah karena Tiongkok, representasi dari 1 miliar penduduk dunia, tidak menjadi anggota. Ketika di bawah perintah Sukarno, Indonesia, memutuskan untuk ke luar dari PBB, maka, dalam kancah internasional, Indonesia bergabung dengan Tiongkok dan negara-negara komunis lain seperti Korea Utara. Tiongkok sendiri memberikan tidak
sedikit dukungan kepada Indonesia. Pada masa ini, lima tahun terakhir kekuasaan Sukarno, hubungan Jakarta Beijing berjalan mesra. Buku- buku terjemahan dari Bahasa Mandarin ke dalam Bahasa Indonesia, begitu pula sebaliknya. Lagu- lagu rakyat Indonesia yang diperkenalkan dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Mandarin.
Pembekuan Hubungan Diplomatik Indonesia Tiongkok. Kejatuhan Sukarno dengan rezim lamanya ditandai dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pembekuan hubungan diplomatik dengan Beijing, dan pelarangan budaya Tiongkok. Pembekuan dan bukan pemutusan hubungan diplomatik demikian yang berlaku pada hubungan kedua negara dari 1966-1990. Seperti sebuah es yang beku, maka, hubungan kedua negara sedang sangat membeku. Jakarta, direpresentasikan oleh Rezim Orde Baru, di  bawah  pengaruh Angkatan darat,  menunjukkan sikap anti komunis yang sangat kuat. Rezim baru ini melontarkan tuduhan bahwa Beijing ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Bahwa Beijing memberikan dukungan pada ide pembentukan “Angkatan Kelima”, pasukan baru di dalam tentara Indonesia setelah angkatan darat, laut, udara, dan polisi. Angkatan Kelima menurut rencana akan diisi oleh buruh dan tani. Angkatan darat menolak keras ide Angkatan Kelima. Rezim menuduh Tiongkok akan membantu mengirim senapan. Selain itu, Rezim juga menuduh Beijing memberikan bantuan logistik kepada PKI. Tentu saja, Beijing menolak tuduhan tersebut. Ia merespon dengan memberikan jawaban bahwa Beijing tidak tahu menahu dengan permasalahan internal Indonesia.
Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Tiongkok. Istilah normalisasi ini pernah booming pada awal 1990. Hubungan kedua negara pulih. Karena, baik Jakarta maupun Beijing di waktu itu, sama-sama menghadapi tekanan dari Barat. Untuk konteks Jakarta, setelah komunisme bubar dan negara-negara komunis bangkrut, Suharto, Rezim Orde Baru, kehilangan legitimasi dan dukungan dari Barat terutama Amerika Serikat. Doktrin anti-komunis di dalam negeri juga kehilangan konteks. Suharto mulai mendapatkan kritik dan evaluasi dari negara-negara Barat, yang dahulu mendukungnya. Di dalam negeri, Suharto
merangkul golongan Islam terutama Islam Urban. Begitu juga Beijing. Pada awal Reformasi Ekonomi dan Keterbukaan mendapatkan dukungan dan bantuan dari Barat, namun, terjadinya peristiwa Tiananmen 1989, pembantaian mahasiswa, membuat terkejut dunia Barat. Barat berusaha menerapkan embargo ekonomi pada Tiongkok. Beijing kemudian mengubah kebijakan luar negeri. Beijing membangun kembali persahabatan dengan negara-negara Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Suharto mengajukan syarat lawas tak terbantah agar Beijing tidak mengakui dan membantu PKI, dan Beijing pun setuju. Artinya, normalisasi hubungan kedua negara dilakukan tanpa mempertanyakan ulang apalagi mempertegas jawaban atas peristiwa yang terjadi pada 1966.
Pada masa Reformasi, kebangkitan ekonomi Tiongkok, mendorong elit dan intelektual Indonesia untuk mendekat ke Tiongkok. Tiongkok mendapatkan tempat istimewa. Terlebih lagi, pada waktu itu, Barat sedang giat-giatnya menghalau teorisme Islam. Ada phobia Islam di dunia barat. Hubungan dunia barat dan dunia Islam terganggu termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Tiongkok mendapatkan ruang sebagai negara teladan. Istilah yang cukup terkenal dan kadang ambigu, mari belajar dari pengalaman-pengalaman Tiongkok. Di saat Indonesia keluar dari otoritarianisme dan menuju ke demokrasi dari sisi budaya dan kelembagaan, malah menjadikan Tiongkok, yang otoriter, sebagai teladan. Euforia ini juga dibarengi dengan kebijakan negara untuk mencabut larangan budaya Tiongkok. Bahasa, agama, dan hari raya. Konghucu dipulihkan kembali sebagai agama. Konghucu menjadi agama resmi kelima. Direktorat Agama Konghucu didirikan dalam administrasi dalam kementerian agama. Hari raya Imlek menjadi hari libur nasional dan dirayakan secara meriah. Minat orang untuk belajar Bahasa Mandarin cukup tinggi.
Mereka melihat Tiongkok yang kaya raya. Dan hal paling mengejutkan, ada orang Islam, masjid, dan restoran halal. Kesenjangan antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam kenyataan menjadi daya pendorong bagi sejumlah santri untuk mewartakan kepada publik internal secara khusus, kalangan NU,
tentang dunia Tiongkok dan publik Indonesia secara umum. Harus diakui teknologi informasi, internet, wesbite, media sosial facebook, instagram, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menuangkan cerita-cerita pengalaman pribadi kepada publik. Misal, pengalaman ibadah di salah satu masjid di Tiongkok. Mungkin saja ini pengalaman yang sangat simpel. Mereka melaksanakan ritual, wudhu, shalat, mendengarkan azan, bertemu sesama muslim, dan iktikaf di dalam masjid.

## MELONTAR SIKAP KRITIS PADA META NARASI ANTI-KOMUNIS WARISAN ORDE BARU
Kadang menjadi pertanyaan mengapa keberadaan masjid dan komunitas muslim di Tiongkok menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan dan diwartakan, terutama bagi publik Islam di Indonesia.  Banyak masjid-masjid bersejarah di Tiongkok. Orang-orang Indonesia cukup antusias untuk mengetahui situs-situs bersejarah tersebut. Karena ideologi negara, Pancasila, yang tidak memberikan ruang pada ateisme, maka, Tiongkok menjadi ruang terbaik bagi orang Indonesia untuk melihat langsung implementasi dari ide- ide politik ideal dari ateisme. Dalam pikiran kami, ateisme itu jahat. Ateisme tidak memberikan ruang bagi agama. Ateisme melarang kegiatan keagamaan. Ateisme melarang kegiatan spiritual. Namun, ketika berada di Tiongkok, santri dibuat terkejut dengan eksistensi masjid dan kegiatan ritual Islam.
Sebelum merantau ke Tiongkok, santri-santri tidak memiliki pengetahuan tentang Tiongkok. Namun,  prasangka atas  Tiongkok  sebagai  negara komunis dan atheis meresap dalam pikiran. Cerita yang paling saya sukai adalah sikap heran ketika melihat Tiongkok untuk pertama kali. Selain kagum, ada gejolak kecil tentang perbedaan antara meta narasi, satu prasangka nasional bahwa Tiongkok komunis atheis yang jahat itu, dengan realitas yang mereka hadapi. Mengapa Tiongkok yang mereka lihat berbeda dengan Tiongkok yang mereka bayangkan, Mereka melihat beberapa bagian dari Tiongkok yang pembangunan berhasil. Namun, fakta bahwa ada sebuah masjid di sebuah negara dengan ideologi komunis terutama ateisme
menjadi sesuatu yang sangat nyata, membuat bingung, heran, dan tidak masuk akal, di dalam alam pikir santri. Dalam imaji mereka ateisme adalah kejahatan. Negara yang menjunjung atheis mustahil memberikan toleransi dan perlindungan pada agama. Imaji yang ada dalam kepala santri ini merupakan hasil dari meta narasi yang diproduksi oleh negara orde baru. Komunisme dan ateisme berlawanan dengan agama. Lantas apakah mereka mampu memberikan penjelasan dan penafsiran atas perbedaan persepsi ideal? Saya sendiri cukup heran mengapa santri yang merasakan dan memikul tanggung jawab politik untuk menjelaskan kepada publik internal dan eksternal di Indonesia tentang relasi agama dan negara yang atheis di Tiongkok. Beberapa santri, dan juga kiai yang baru saja pulang dari lawatan ke Tiongkok, dengan terburu-buru mengatakan bahwa Tiongkok bukan lagi negara komunis, hanya karena melihat komunitas-komunitas Muslim dan masjid-masjid.
Fakta politik yang sangat menonjol dari Orde Baru adalah anti komunis. Sejak awal rezim ini memang sangat anti komunis. Legitimasinya, di hampir seluruh masa kekuasaannya, dipusatkan pada doktrin anti- komunis. Anti komunis dari segala sisi. Pertama, pembubaran partai komunis dan gerakan kiri. Ini bukan hanya pembubaran tapi juga penumpasan total. Bukan hanya tentang anggota resmi partai yang ditahan dan dibantai, tapi juga tentang simpatisan-simpatisan yang dibantai tanpa pengadilan. Selanjutnya, tidak berhenti di sini. Pembubaran partai, penumpasan sampai habis, dan berlanjut pada doktrin. Setiap tahun, rezim mengadakan upacara resmi nasional secara militer, diikuti oleh seluruh anggota pemerintah, militer, siswa sekolah, dan di seluruh kota, hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. Secara simbolis, upacara ini bisa dibilang salah legitimasi terkuat dari berdirinya orde baru. Upacara ini mengenang kematian tujuh perwira angkatan darat yang tewas oleh pasukan pengawal presiden, cakrabhirawa. Sehari sebelum upacara, TVRI menyiarkan film Gerakan 30 September/PKI. Film ini adalah film politik yang menceritakan gerakan makar PKI dan proses pembunuhan tujuh jenderal, dan hari akhir rezim Orde Lama Sukarno. Di dalamnya PKI menjadi pihak yang salah. Ingatan saya sebagai anak-
anak, saya merasa film itu sangat mengerikan, sekaligus sedih. PKI dan kaum komunis adalah orang jahat. Suharto dan angkatan darat adalah orang baik dan penyelamat bangsa, negara, dan terutama pancasila. Hal paling membekas adalah musiknya. Lagu Gugur Pahlawan, menjadi iringan musik sangat syahdu. Seakan-akan seluruh negeri berduka cita. Anak- anak hafal di luar kepala lagu tersebut. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Anti komunis benar-benar suatu doktrin yang bekerja secara total.  Bahkan, menjelang lima tahun terakhir, rezim masih sempat menggunakan anti-komunis untuk melawan oposisi. Namun, kebijakan anti komunis mulai kehilangan konteks politik sejak Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang juga komunis telah bubar, dan Reformasi Ekonomi dan Keterbukaan Tiongkok memberikan hasil  nyata  pada  pertumbuhan  ekonomi. Menjadi pertanyaan bagaimana mendefinisikan meta narasi anti komunis? Cukup sulit menjawabnya. Sebuah narasi politik budaya anti komunis yang diproduksi oleh orde baru dan disiarkan ke publik bukan dalam bentuk propaganda politik lama tapi melalui sistem pendidikan sejarah mencakup kurikulum sejarah, buku sejarah, upacara nasional, monumen, pahlawan, dan mitos. Sumber terbaik adalah Buku Putih Gerakan 30 September/PKI. Buku-buku ini menjadi rujukan utama dari buku-buku pelajaran sekolah, dari sekolah dasar hingga SMA. Orde baru memang hebat. Selain kekuatan politik, ekonomi, ia juga punya kekuatan pengetahuan. Ia memproduksi sejarah. Pusat sejarah ABRI menjadi pengawal terbaik dari meta narasi ini.
Pada masa Reformasi terjadi perubahan pada meta narasi namun sedikit. Beberapa sejarawan mengumandangkan peluruhan sejarah. Ada usaha untuk merevisi buku sejarah terutama buku putih. Pertama dari pihak internal PKI, militer terutama Angkatan Udara, dan Angkatan Luat, simpatisan, kaum kiri tapi bukan anggota PKI, dan para korban yang tidak paham politik sama sekali. Kedua, siaran film Gerakan 30 September/ PKI dihentikan. Ketiga, Upacara nasional Hari Kesaktian Pancasila tidak lagi punya bobot politik. Buku-buku sejarah tentang tokoh-tokoh politik di masa orde lama bermunculan terutama dalam bentuk memoir dan autobiografi. Muncul
juga LSM yang bergerak memberikan advokasi kepada korban-korban terutama perempuan di bawah naungan HAM dan bantuan funding. Film-film pendek juga hadir yang diproduksi oleh sineas-sineas muda.
Namun, ada yang mengejutkan. Meta Narasi ini nampak kokoh. Buku putih tampak seperti kitab suci. Buku putih nampak seperti benteng. Apa yang terjadi kemudian adalah ada sejarah- sejarah, atau produksi pengetahuan alternatif atas peristiwa politik pada 1965-1966 namun posisi mereka tetap berada di tepi dan pinggiran, sedangkan buku putih tetap berdiri tengah di tengah. Tapi yang jelas bisa dibilang secara politik orde baru mungkin telah selesai namun secara budaya ia masih berlanjut. Kekuatan orde baru bukan hanya pada politik dan ekonomi tapi juga pada budaya. Harus diakui bahwa orde baru menghasilkan pembangunan ekonomi, kelas menengah baru, dan infrastruktur, serta kestabilan politik yang lama diimpikan.
Novi Basuki, alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid, di sebuah kabupaten di pesisir Jawa, dan berada di ujung Propinsi Jawa Timur, yang sejak SMA belajar Bahasa Mandarin, lalu melanjut pendidikan sarjana dan pasca sarjana di kota Xiamen, Propinsi Fujian, dalam artikel-artikel pendeknya nampak meng-counter meta narasi, atau narasi raksasa yang berbentuk prasangka negatif atas Tiongkok terutama soal komunisme dan ateisme. Karena kemampuan bahasa mandarinnya yang luar biasa, ia mampu menulis artikel tentang relasi antara agama dan negara di Tiongkok. Benar! ada penindasan kepada orang-orang beragama yakni pada masa Revolusi Kebudayaan 1966-1976. Bukan hanya masjid tapi gereja, vihara Budha, dan Klenteng dihancurkan. Bahkan gedung-gedung bersejarah Tiongkok ikut dihancurkan karena dianggap bagian dari warisan borjuis. Namun, sepeninggalnya Mao Zedong, berakhirnya rezim lama, negara mengakui ada kesalahan. Negara melakukan revisi dan kembali memberikan perlindungan kepada agama dan para pemeluknya. Penindasan atas agama tidak boleh berulang kembali. Sebenarnya, jika dibaca dengan sangat hati-hati, apa yang coba diungkapan oleh penulis sesungguhnya bukan tentang Tiongkok itu sendiri tapi pada situasi internal di tanah air. Novi
nampak memuji Tiongkok sebagai sebuah negara yang berani mengakui kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Namun demikian, tetap menjadi pertanyaan apakah Tiongkok sebagai lembaga negara benar-benar mengakui kesalahan, mengumumkan permohonan maaf, atau sekedar melakukan revisi atas kebijakan pada masa rezim orde lama, yang jelas pada masa Deng Xiaoping, pada masa Reformasi Ekonomi dan Keterbukaan, orang-orang mendapatkan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Namun, meta narasi yang berlaku di Indonesia tentang Tiongkok adalah tetap mengacu pada pandangan ideal bahwa antara ateisme dan agama tidak bisa berhubungan  apalagi  terjalin kerja  sama.  Dan, artikel-artikel pendek Novi sesungguhnya hadir bukan sebagai sebuah tawaran baru dan ide segar melaikan lebih pada gebrakan untuk mengajak kalangan intelektual, terutama kalangan muda untuk bersikap kritis pada meta narasi orde baru yang meskipun dipandang sebagi ideologi lawas namun terawetkan dan terlembagakan dan masih berfungsi. Dengan menjadikan Tiongkok sebagai metafora, Novi berusaha  menarik simpati kalangan muda untuk mempertanyakan kembali ketakutan-ketakutan pada komunisme yang diproduksi oleh rezim orde baru. Ia sendiri kemudian menjalin hubungan pribadi dengan seorang sejarawan publik Bonnie Triyana, yang cukup lama melakukan advokasi pada peran dan jasa kaum kiri dalam revolusi Indonesia. Opini-opini Novi tentang sejarah Tiongkok banyak dimuat di website sejarah, Historia, yang didirikan oleh Bonnie Triyana. Maka tidak mengherakan jika Novi terkadang dicap sebagai antek komunis, sama seperti Bonnie Triyana. Novi bahkan menulis artikel sejarah Tiongkok yang cukup berani dan cukup membikin terkejut publik sejarah Indonesia, maksudnya orang-orang Indonesia yang suka sejarah baik Indonesia maupun dunia, dengan topik tentang cendekiawan-cendekiawan muslim Tiongkok yang mendukung komunis dan menjadi anggota partai komunis dan mendapat tempat terhormat dalam  historiografi  Partai  Komunis Tiongkok. Artikel semacam ini tentu saja sangat disenangi oleh kalangan intelektual muda yang sejak awal bersikap kritis pada meta narasi anti komunis Orde Baru, yang menganggap mustahil ada relasi
antara komunis dan agama. Atau, bisa dibilang, artikel Novi seperti mengingatkan kembali gagasan lama Sukarno yakni Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis. Novi menikmati posisinya sebagai kolumnis sejarah dan budaya Tiongkok.

## BIAS ISLAM DALAM MELIHAT TIONGKOK
Ketika mendengarkan informasi bahwa Pemerintah Tiongkok telah menujuk diplomat baru menduduki pos jabatan sebagai Duta Besar untuk Republik Indonesia maka PCNU Tiongkok segera cepat bergerak untuk bisa menjadi salah satu dari beberapa pihak yang awal bertemu dengan wakil resmi pemerintah Tiongkok tersebut. Zuhri, salah satu pendiri PCNU Tiongkok menceritakan tentang upaya permintaan pertemuan tersebut yang memakan waktu yang cukup lama. PCNU Tiongkok berhasil bertemu dengan Duta Besar Lu Kang dan bisa memperkenalkan tentang organisasi santri, Islam moderat, dan tentu saja PCNU Tiongkok itu sendiri. Namun hal penting yang diabaikan adalah foto bersama antara pengurus PCNU Tiongkok dengan sang Duta Besar sebagai representasi negara yang kini dianggap sebagai superpower. Foto bersama tersebut beredar di berbagai media sosial terutama instagram dari kantor kedutaan besar dan dari PCNU Tiongkok. Foto ini kemudian menjadi sebuah citra dan mungkin citra diplomasi kultural tentang keikutsertaan santri hubungan diplomasi kedua negara. Di sini, santri tampil dengan sangat percaya diri seakan-akan sebagai diplomat muda merepresentasikan Islam Indonesia untuk menjadi jembatan bagi hubungan kedua negara. Dan bahkan barangkali santri kini dekat dengan Tiongkok.
Dua tahun sebelumnya, Rohman dan tim dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan sangat cerdas telah menempatkan ulama sebagai elit Islam dalam diskursus hubungan pelik Indonesia-Tiongkok. Ada tiga temuan menarik dari kajian mereka. Pertama, beberapa ulama yang memiliki persepsi positif dan bahkan optimis terhadap hubungan Indonesia-Tiongkok terutama hubungan antar warga. Mereka mengakui bahwa Tiongkok telah berubah dan memiliki kekuatan ekonomi tidak
bisa diabaikan. Hubungan antar warga terutama komunitas muslim di kedua negara harus ditingkatkan dan ada baiknya jika komunitas Muslim Indonesia dan juga Pemerintah Indonesia memperkenalkan Islam Indonesia terutama moderasi beragama kepada komunitas muslim Tiongkok dan Pemerintah Tiongkok. Kedua, ulama yang mempertahankan persepsi Waspada kepada Tiongkok. Dalam hubungan antar warga kedua negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus tetap bersikap hati- hati pada pengaruh-pengaruh Tiongkok karena bagaimanapun juga Tiongkok masih ideologi komunis dan ateis. Ketiga, ulama yang tetap bersikap pesimis dan merasa bahwa hubungan antar warga kedua negara sulit untuk diterapkan karena perbedaan budaya dan agama. (Rohman dkk, 2020).
Hubungan kedua negara menghadapi situasi yang berbeda dari era awal normalisasi ketika Tiongkok masih belum sekuat sekarang. Pada masa lalu, persepsi terhadap Tiongkok masih cenderung positif ditandai dengan istilah yang cukup terkenal soft diplomasi. Kehadirannya dan perannya dalam pembangunan dan investasi di negara-negara Afrika dan Asia dianggap positif. Ini sering dipertentangkan dengan bantuan Washington yang cenderung negatif dan penuh dengan syarat politik terutama penerapan nilai demokrasi dan HAM. Juga, Barat sering melakukan intervensi politik pada negara-negara berkembang.
Situasi sekarang sangat berbeda. Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi besar berkat keberhasilan pembangunan ekonomi, sains, dan teknologi. Tiongkok selalu memamerkan kemajuan-kemajuan ekonomi, sains, dan teknologi. Apa yang dipamerkan dan ditawarkan oleh Tiongkok adalah produk-produk teknologi, barang-barang industri, keahlian, dan modal. Sebaliknya, Indonesia masih bertahan pada memamerkan potensi sumber daya alam, dan keragaman budaya. Bukan sesuatu yang mengejutkan, pemerintah dan mahasiswa Indonesia yang studi di Tiongkok dengan memamerkan “eksotisme budaya Indonesia”. Tari, baju adat, rumat adat, makanan tradisonal, dan Bali menjadi destinasi utama. Bali telah
lama menjadi simbol eksotisme pariwisata dunia. Yang jelas hubungan kedua negara menjadi kian tidak imbang, tidak setara. Tiongkok makin menampilkan diri sebagai kekuatan ekonomi yang dominan, sedangkan Indonesia berada pada posisi negara yang menerima modal dan investasi. Narasi yang kemudian tampil adalah ancaman Tiongkok. Tiongkok seakan-akan hendak menguasai Indonesia terutama sumber daya alam. Maka, ide tentang mari belajar pengalaman dari Tiongkok pun seperti kehilangan makna. Sesungguhnya ruang-ruang kerja sama kedua negara yang kedudukannya setara menjadi dilema karena formulasinya masih berupa jargon.
Para santri berusaha membangun wacana untuk menjadikan Islam sebagai jembatan budaya hubungan kedua negara. Wacana ini juga melahirkan ambigu. Wacana ini mungkin hadir dari inspirasi romantisme dari sejarah, tanpa melihat fakta empiris. Dalam sejarah Islam Indonesia, ada peran, yang hingga kini masih sering menjadi perdebatan, dari komunitas Tiongkok muslim dalam penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 hingga ke-16. Ketika Tiongkok masih menampilkan diri sebagai salah satu kekuatan komunis internasional, peran orang Tiongkok dalam penyebaran Islam di Indonesia mungkin kurang diapresiasi dalam kajian sejarah. Makna Tiongkok dalam Hadist Nabi Muhammad: tuntutlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok, ditafsirkan sebagai tak lebih dari simbol dari pada pusat ilmu pengetahuan. Tiongkok di sini bisa dimaknai sebagai Amerika, Jerman, Jepang, dan Inggris. Namun, sekarang, ketika Tiongkok menjadi salah satu kekuatan baru ekonomi dunia, maka, Tiongkok kembali dimaknai sebagai ruang geografi yakni Tiongkok. Memang ada ambigu yang sangat unik dalam sejarah Indonesia. Komunitas Tiongkok di masa lalu sepenuhnya dipandang positif karena memberikan sumbangan besar pada pembentukan budaya Nusantara. Mereka memberikan sumbangan pada teknologi pangan, pertukangan, gaya hidup, dan obat-obatan. Dalam masa lalu, konsep negara- bangsa belum ada. Budaya bersifat cair. Namun di masa kontemporer, kajian- kajian tentang orang Tiongkok dibungkus dalam selimut kaum minoritas, kerusuhan rasial, dan politik penindasan, dan dominasi ekonomi.
Kembali ke Islam sebagai jembatan budaya dalam hubungan kedua negara. Harus diingat bahwa kedudukan agama Islam kedua negara jelas berbeda. Di Indonesia, Islam adalah mayoritas. Wajah Islam tidak tunggal tapi beragam. Ada kementerian agama, partai politik Islam, Bank Syariat, jaringan pendidikan tinggi Islam di bawah naungan negara, sekolah, dan seterusnya. Intinya, Islam ada di mana-mana. Sebaliknya, di Tiongkok, Islam adalah minoritas. Wajah tunggal Islam di sana adalah etnis-etnis minoritas. Ada dua jenis. Etnis minoritas muslim Hui yang secara kultural dekat dengan budaya Han, etnis mayoritas, dan tidak ada hambatan budaya antar keduanya. Negara mengakomodasi budaya Hui dan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sementara itu, etnis minoritas muslim Uyghur, yang sampai saat ini masih menjadi dilema di tingkat nasional dan internasional. Secara kultural, orang Uyghur berbeda dengan orang Han karena mereka memiliki sejarah, budaya, bahasa yang berbeda. Namun, intinya wajah Islam sebagai etnis minoritas sangat jelas. Tidak ada partai politik Islam, universitas Islam, dan Bank Syariat. Dari sisi hari libur nasional, perbedaan kedua negara sangat jelas. Di Indonesia hampir semua hari libur nasional berbasis pada hari besar keagamaan, dari semua agama resmi. Hari Natal, Paskah, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Islam adalah sejumlah contoh. Bahkan, hari keagamaan Hindhu, yang awalnya dirayakan terbatas di Bali, dan hari raya waisah, yang dirayakan terbatas pada pengikut Budha dan sekarang Tahun Baru Tiongkok, yang dirayakan orang-orang Tionghoa, telah menjadi hari libur nasional. Namun, di Tiongkok hal demikian mustahil terjadi. Hari libur nasional berada pada 1 Oktober, memperingati berdirinya republik rakyat, berlangsung selama tujuh hari. Meski demikian, santri tetap antusias dalam membayangkan, memandang, dan mendiskusikan Tiongkok.

## PENUTUP
Keterlibatan Santri dalam diskusi tentang Tiongkok bisa dikatakan telah memproduksi tiga narasi yang selama ini masih diabaikan namun sebenarnya menarik untuk dicermati.
Pertama, keterlibatan mereka dalam hubungan antar-warga Indonesia-Tiongkok berujung pada persepsi seakan-akan mereka kemudian menjadi juru bicara Tiongkok. Ketika berita-berita tentang Tiongkok terdengar negatif biasanya dalam isu bahaya komunis dan ateis dan penindasan kaum Muslimin, yang sumber-sumber berita itu didapatkan tidak secara langsung namun terjemahan dari berita-berita media Barat seperti BBC dan Reuters, maka beberapa santri lekas memberikan klarifikasi yang nampak otoritatif.
Kedua, santri terlibat juga dalam sejarah kritis terutama terhadap sejarah resmi Orde Baru yang menempatkan kaum kiri, kaum komunis sebagai pengkhianat dan penjahat. Sejak reformasi telah tampil buku-buku sejarah kritis yang memberikan alternatif bacaan dan pengetahuan kepada generasi muda tentang peristiwa politik pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Suharto. Dari rezim Orde Lama Demokrasi Terpimpin ke rezim Orde Baru Demokrasi Pancasila. Rezim Orde Baru berhasil menyeragamkan pengetahuan sejarah yang kami menyebutnya sebagai Meta Narasi Anti Komunis. Di dalam meta narasi tersebut Tiongkok dianggap berdosa karena hubungan dan pemberian bantuan terhadap Partai Komunis Indonesia, dan usulan pembentukan Angkatan Kelima terdiri dari buruh dan petani. Beijing siap memberikan bantuan persenjataan. Santri yang sebelumnya kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah politik Orde Baru, mau tidak mau harus membaca dan memahami sejarah Orde Baru dan kebijakan Anti-Komunis dan Tiongkok. Bagi santri, masalah hubungan Tiongkok-Indonesia di masa lalu menjadi perenungan yang harus dipahami untuk memahami kerumitan dan ambigu hubungan kedua negara sekarang ini. Novi Basuki menjadi aktor terbaik santri, yang banyak mengulas dan memberikan alternatif bacaan dan pengetahuan tentang relasi antara Islam dan Komunis baik di Indonesia maupun di Tiongkok. Ia seperti melawan communist-phobia yang masih kuat beredar di masyarakat.
Yang ketiga, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tiongkok, dengan tokohnya Syaifuddin Zuhri berusaha mengumandangkan diplomasi Islam antara kedua negara. Ia dan rekan-rekan
memproduksi pengetahuan tentang komunitas muslim Tiongkok. Mereka dengan semangat mewartakan kepada kalangan Nahdliyin kisah- kisah komunitas Muslim di Tiongkok. Mereka bahkan sempat mengusulkan diplomasi masjid antara kedua negara. Kunjungan persahabatan antara pengurus takmir masjid dari kedua negara. Penekanan mereka ada pada pewartaan bahwa meskipun Tiongkok negara ateis, tidak beragama, dan tidak parcaya kepada Tuhan, namun umat muslim di Tiongkok tetap bisa dan boleh memeluk agama Islam dan bahkan menjalankan ibadah, dari shalat, puasa, hingga umrah dan haji. Sesuatu yang sederhana namun menarik mengundang rasa ingin tahu bagi sebuah negeri yang masyarakatnya sangat yakin bahwa negara ateis pasti anti agama dan pasti menindas agama. Usulan para santri ini sesungguhnya menyimpan pertanyaan karena kedudukan Islam di Tiongkok dan di Indonesia jelas sangat berbeda. Islam di Tiongkok adalah bagian mutlak dan resmi dari identitas suku minoritas. Wajah Islam di Tiongkok sangatlah tunggal. Minoritas dengan beberapa hak dan tentu kewajiban. Sebaliknya, di Indonesia wajah Islam begitu beragam, kokoh, dan kuat. Intinya Islam tidak tunggal. Ada Kementerian Agama yang di dalamnya umat Islam begitu mendominasi, ada partai politik Islam, dan ada berbagai organisasi sosial Islam. Ada banyak wajah Islam di Indonesia, dan mereka punya pengaruh politik kuat di pemerintahan dan budaya. Namun, yang jelas, kehadiran santri dalam diskusi tentang Tiongkok membuktikan bahwa Tiongkok adalah obyek menarik yang selalu mengundang rasa ingin tahu sebagai wacana dan pengetahuan.

## PUSTAKA ACUAN
Al-Qurtuby, Sumanto. (2003). Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara abad XV & XVI , Yogyakarta, Inspeal Ahimsakarya Press dan INTI, 2003 Basuki, N. (2020). Islam di Tiongkok : Dulu dan Kini . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021 Basuki, N. (2019). Ada Apa  Dengan  Tiongkok? Esai-esai Agama dan Politik Tiongkok Untuk Indonesia . Yogyakarta: Buku Mojok. Dake, Antonie C.A. In the Spirit of the Red Banteng: Indonesian Communists between Moscow and
Peking , 1959–1965. The Hague and Paris: Mouton, 1973.
Dijk, Cornelis Van. The Indonesian Communist Party and Its Relations with the Soviet Union and the People’s Republic of China . The Hague: Interdoc, 1972.
Feith, Herbert. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia , Ithaca: Cornell University Press.
Feith, Herbert. (1970). “Introduction”, in Indonesian Political Thinking , 1945–1965, ed. Herbert
Feith and Lance Castles, Ithaca: Cornell University Press
Groeneveldt, W.P. (2018). Nusantara Dalam Catatan Tiongkok , diterjemahkan oleh Gatot Triwira, Chusnul Chotimah, Depok, Komunitas Bambu.
Ghoshal, Baladas. (1982). Indonesian Politics 1955– 59:  The  Emergence  of  Guided  Democracy (Calcutta: K.P. Bagchi, 1982), pp. 95–6 Geertz, C. (1976). The  Religion  of  Java . Chicago:
Chicago University Press.
Hong, L. (1997). Constructing a Tiongkok Metaphor: Sukarno’s Perception of the PRC and
Indonesian Political Transformation. Journal of Southeast Asian Studies 2 8 (1): 27-46 Hong, L. (2001a). Intellectual Representations and Socio-Political Implications: Comparative Tiongkok-Imagining in Postcolonial Indonesia and Contemporary United States”. Asian Thought and Society 26, (76): 29-50.
Hong, L. (2001b). Sino-Southeast Asian Studies: Toward an Alternative Paradigm. Asian Studies Review 24 , (3): 259-283. Hong, L. (2010). The Historicity of Tiongkok’s Soft Power: The PRC and the Cultural Politics of Indonesia, 1949-65”. Dalam Yangwen Zheng,
Hong Liu, and Michael (Eds)., The Cold War in Asia: The Battle for Hearts and Minds, Szonnyi. Leiden and Boston: Brill: 147-182.
Hong, L. (2015). Sukarno, Tiongkok, dan Pembentukan Indonesia, penerjemah Gatot Triwira, Depok, Komunitas Bambu.
Kahin, George M. (1963). “Indonesia”. In Major Governments of Asia , ed. George M. Kahin. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press, 1963, pp. 535–700.
Liang Liji (2015). Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis - 2000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok – Indonesia, Jakarta, Penerbit Buku Kompas Legge, John D. (1990). Sukarno:  A  Political Biography , Sydney: Allen & Unwin.
Mulyana, Slamet. (2005). Runtuhnya Kerajaan Hindu- Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara , Yogyakarta, LKiS. Mozingo, David. (2007). Chinese Policy towards Indonesia  1949-1967 , Singapore, Equinox Publishing. McVey, Ruth. (1954). The  Development  of  the Indonesian Communist Party and Its Relations with  the  Soviet  Union  and  the  Chinese People’s Republic . Cambridge, MA: Center for International Studies, MIT, 1954. Menteri Sekretaris Negara. (1994). Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasan , Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Mosher, S.W. (1990). Tiongkok Misperceived: American Illusions and Chinese Reality . New York: Basic Books.
Notosutanto, Nugroho and Ismail Saleh . (1968) . Tragedi Nasional : Percobaan Kup G 30 S/ PKI di Indonesia . Jakarta: Intermasa. Nye, J.S. (2004). Jr. Soft Power : The Means to Success in World Politics , New Yorks: Public Affairs. Penders. (1974). The Life and Times of Sukarno, Kuala Lumpur, Oxford University Press.
Rohman, A. (Ed.). (2020). Laporan Akhir Islam, Indonesia,  dan  Tiongkok:  Analisis  Potensi Peningkatan  People-to-People  Connectivity Antara  Indonesia  Tiongkok  Perspektif  Elit Muslim Indonesia . Jakarta: Badan Pengkajian & Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia & UIN Sunan Ampel.
Simon, Sheldon W. (1969). The  Broken  Triangle: Peking, Djakarta and the PKI . Baltimore: Johns Hopkins University Press Scherer, Savitri. (1981). “From Culture to Politics: The Writings of Pramoedya Ananta Toer” Ph.D. dissertation, Australian National University Sukma, R. (1999). Indonesia  and  Tiongkok:  The Politics of a Troubled Relationship . London: Routledge.
Sukma, R. (2002). Indonesia’s Perceptions of
Tiongkok: The Domestic Bases of Persistent Ambiguity, In Herbert Yee and Ian Storey (Eds)., The  Tiongkok  Threated:  Perception, Myth and Reality ” ed. . London: Routledge Curzon: 181-204.
Suryadinata, Leo. (1992). Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China. 3rd edition .
Singapore: Heinemann Asia
Suryadinata, Leo.(1993). Peranakan’s Search for National  Identity:  Biographical  Studies  of Seven Indonesian Chinese . Singapore: Times Academic Press. Suryaditana, Leo, ed (1979). Political  Thinking  of the Indonesian Chinese, 1900–1977: A Source
Book . Singapore: Singapore University Press.
Vickers, A. (2013). A History of Modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.
Zuhry. A.S. (Ed). (2023). Santri Indonesia di Tiongkok . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.