Dampak Pembentukan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik

## ALAM TAUHID SYUKUR
STIA LAN Makassar alamtauhidsyukur@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pencapaian  tujuan  desentralisasi  dan  dampak pembentukan  DOB  Kabupaten  Mamasa.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deduktif  dengan  paradigma kualitatif  dan  jenis  penelitian  studi  kasus  dengan  tingkat  analisis  deskriptif-komparatif-eksplanatory.  Data dikumpulkan melalui dokumentasi (telaah dokumen). Teknik analisis data terdiri atas tiga kegiatan pokok, yaitu: reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa berdasarkan:    perbandingan  kesejahteraan  rakyat  yang  terdiri  atas:  perekonomian  daerah  (pertumbuhan  PDRB non-migas,  PDRB  per  Kapita,  dan  angka  kemiskinan)  lebih  baik  Kabupaten  Mamasa,  sedangkan  rasio  PDRB Kab.  terhadap  PDRB  Provinsi  lebih  baik  Kabupaten  Polman.  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (ketergantungan fiskal, kapasitas penciptaan pendapatan (PAD), dan konstribusi sektor pemerintah lebih  baik Kabupaten  Polman, sedangkan proporsi belanja modal lebih baik Kabupaten Mamasa. IPM (lama hidup (AHH),  tingkat pengetahuan (AMH) dan (RLS),  dan  standar hidup layak) lebih baik  Kabupaten  Mamasa.  Berdasarkan  perbandingan kualitas pelayanan  publik  yang  terdiri  atas:  pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  jalan  (rasio  siswa  per  sekolah (SD+SLTP dan SLTA),  rasio siswa per guru, ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan lebih baik  Kabupaten  Mamasa,  sedangkan  kualitas infrastruktur  jalan  lebih  baik  Kabupaten  Polman.  Kinerja  aparatur pemerintah  daerah  (rasio  pegawai  terhadap  penduduk  dan  persentase  aparatur  pendidik    lebih  baik  Kabupaten Mamasa, sedangkan  kualitas  pendidikan  aparatur (S1) dan  persentase aparatur paramedis  lebih baik Kabupaten Polman.

## Kata Kunci: Dampak Pembentukan Kabupaten Mamasa, Kesejahteraan Rakyat,  Pelayanan Publik

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  achievement  of  decentralization  in  terms  of  the  establishment  of Mamasa Regency as a new autonomy area (DOB). This research is a case study and employs deductive approach with  qualitative  paradigm  with  descriptive-comparative  analysis  of  the  level-explanatory.  Data  were  collected through  documentation  (document  analysis).  Data analysis technique  consists  of  three  main  activities,  namely: data reduction, data presentation and conclusion and verification.  The results showed thatMamasa Regency has a good performance in terms of comparison of welfare of the people which determined by the regional economy development  (non-oil GDP growth,  GDP per capita,  and number  of poverty).  In addition,  Polman Regency  has better achievement in terms of ratio between districts’ GDP and provincial’s GDP. Moreover, regarding public budgetingwhich determined by fiscal dependency, income generation capacity (PAD), and the contribution of the government sector,  Polman Regency has a good performance compare to Mamasa Regency. However, Mamasa Regency has a better proportion of capital spending compare to Polman Regency. Additionally, Mamasa Regency has  a higher level  of   the  Human Development  Index  (HPI)  – determined  by life  expectancy,  literacy  rate,  and decent living standards. Lastly, this study analyzes the comparison of the quality of public services which focusing on education, health and road infrastructure  sectors between Mamasa Regency and Polman Regency. Education services are examined by ratio of students per school (elementary school, junior and senior), ratio of students per teacher.  Health services   are  explored by the availability  of health facilities,  availability  of health workers.  The study found that  Mamasa Regency has good performance in education and health services and  performance of local  government  officials  (the  ratio  of  employees  to  the  population  and  the  percentage  of  educators  better apparatus. However, Polman Regency has a better quality road infrastructure, the quality of education apparatus (based on educational background with minimum bachelor level) and the percentage of paramedical personnel.
Keywords: Impact Formation of Mamasa, Social Welfare, Public Services

## I.     PENDAHULUAN
Penerimaan  desentralisasi  sebagai azas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan di  setiap  negara  disebabkan  oleh  fakta bahwa  tidak  semua  urusan  pemerintahan dapat  diselenggarakan  secara  sentralisasi. Fakta-fakta  tersebut  diantaranya:  kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat,  kemajemukan  struktur  sosial dan  budaya  lokal,  serta  adanya  tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Prasojo, dkk, 2006). Disamping itu, desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan  ke  tingkat  pemerintahan  yang lebih  dekat  dengan  masyarakat  sehingga lebih  responsif  untuk  menangkap  aspirasi dan tuntutan masyarakat ( Smith (1982) . Di  Indonesia,  desentralisasi  telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pasal 18 UUD  1945  yang  telah  diamandemen  dan ditambahkan  menjadi  Pasal  18,  18A  dan 18B        memberikan        dasar        dalam penyelenggaraan desentralisasi. NKRI dibagi  atas  daerah-daerah  Provinsi,  dan daerah Provinsi dibagi atas  Kabupaten dan Kota  yang  masing-masing  mempunyai pemerintahan daerah. Amanat dan konsensus  konstitusi  ini  telah  lama dipraktekkan sejak kemerdekaan RI dengan berbagai  pasang  naik  dan  pasang  surut tujuan  desentralisasi  yang  hendak  dicapai tersebut.  Bahkan  sampai  saat  ini,  NKRI telah  memiliki  8  Undang-Undang  (UU) yang mengatur pemerintahan daerah,  yaitu: UU 1/1945, UU 22/1948, UU 1/1957, UU 18/1965,   UU  5/1974,  UU  22/1999,   UU 32/2004 dan UU 12/2008. Melalui berbagai UU tersebut,
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia
mengalami berbagai pertumbuhan dan juga permasalahan (Prasojo, dkk, 2006).
Dari  implementasi  berbagai  UU tersebut,  UU  22/1999  dan  UU  32/2004 dianggap  telah  membawa  perubahan sosial politik    yang    memberikan    dampak signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan    daerah    di    Indonesia.
Berbagai perubahan yang digariskan dalam kebijakan desentralisasi tersebut merupakan  upaya  solusi  atas  berbagai kekurangan  dalam  kebijakan  terdahulu. Dengan    desentralisasi,    daerah    akan semakin terbuka  peluang  untuk  melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dengan memberdayakan  berbagai  potensi  sosial, ekonomi  dan  politik  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  dilandasi oleh  kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat dalam kerangka NKRI.
Secara  lebih  khusus,  kebijakan desentralisasi di Indonesia berdampak pada pembentukan  daerah  otonom  baru  (DOB). Semangat  otonomi  daerah  (Otoda)  ini tercermin  antara  lain  pada  keinginan sebagian  daerah  untuk  memekarkan  diri dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat (Bappenas  dan  UNDP,  2008) . Hal ini menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Bahkan mendorong terjadinya euphoria pembentukan  DOB  di  Indonesia.  Hal  ini sesuai  dengan  tujuan  Otoda  dimana  secara eksplisit disebutkan untuk: (1) meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, (2) meningkatkan pelayanan umum (publik),  dan  (3)  meningkatkan  daya  saing daerah.

## II.        METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deduktif,  paradigma  kualitatif, jenis  penelitian  studi  kasus  dengan  tingkat analisis deskriptrif-komparatif- eksplanatory.   Penentuan  lokasi  penelitian dilakukan secara purposive , dimana terpilih
Kabupaten  Mamasa  sebagai  DOB  yang merupakan  pemekaran  dari  Kabupaten Polman Provinsi Sul-Bar. Jenis dan sumber data  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  jenis dan  sumber  data  primer  serta  jenis  dan sumber  data  sekunder.  Jenis  dan  sumber data  primer  dalam penelitian  ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data wawancara  mendalam (indept  interview) yang  bersumber  dari  informan.  Teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara dilakukan  setelah  menetapkan  informan kunci (key  informan). Selanjutnya,  jenis dan    sumber     data     sekunder     diperoleh melalui  teknik  pengumpulan  data  telaah dokumen.  Adapun  strategi  penelitian  yang digunakan  adalam  penelitian  ini  adalah sequential    transformative    strategy pada saat  pengumpulan  data  dan  analisis  data. Sedangkan  analisis  data  dalam  metode kualitatif ini ada tiga kegiatan pokok, yaitu: (1)  reduksi data,  melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi,  (2)  penyajian  data,  melalui penyusunan  sekumpulan  informasi  dan penelitian  sesuai  dengan kerangka  (model) penelitian,  sehingga  mampu  menyajikan informasi untuk penarikan kesimpulan, dan (3)  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi, yang dilakukan selama proses penelitian.

## III.  HASIL       PENELITIAN       DAN
PEMBAHASAN
1.     Kesejahteraan Rakyat
a.     Peningkatan Perekonomian Daerah (1)   Pertumbuhan   Perekonomian   (PDRB Non-Migas)   dan   Konstribusi  PDRB terhadap PDRB Provinsi Sul-Bar
Tingkat pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Mamasa
akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kesejahteraan rakyat. Peningkatan pertumbuhan        ekonomi        ini        akan
berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi  baik  secara  internal  daerah maupun  secara  eksternal  dalam  arti interaksi    perkenomian    antar    daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten
Mamasa lebih tinggi dibandingkan  dengan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Polman.  Secara umum,  rata-rata  tingkat  pertumbuhan ekonomi  pada  Kabupaten  Mamasa  dan Kabupaten Polman sama-sama stabil dengan  kisaran      7,50  %  dan  6,99  % pertahun dengan selisih 0,51 %.
Namun demikian, Kabupaten Mamasa    masih    memiliki    peranan    lebih kecil (berkonstribusi) lebih kecil dibandingkan  dengan  Kabupaten  Polman terhadap  perekonomian  Provinsi  Sul-Bar. Hal  ini  sekaligus  menunjukkan  bahwa pembentukan (pemekaran) Kabupaten Mamasa    tidak    menjadikannya    setara dengan Kabupaten Polman dalam memberikan  konstribusi  terhadap  total PDRB  Provinsi  Sul-Bar.  Berdasarkan tingkat  konstribusi  perekonomian  terhadap tingkat  perekonomian  Provinsi  Sul-Bar tersebut,  menunjukkan  bahwa  tingkat aktivitas  perekonomian  pada  Kabupaten Mamasa lebih rendah dibandingkan dengan tingkat aktivitas perekonomian di Kabupaten Polman yang menjadikan konstribusi   PDRB      Kabupaten   Polman lebih  tinggi dan  memiliki konstribusi lebih besar  terhadap  total  PDRB  Provinsi  Sul- Bar.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Bappenas-UNDP,   2008:   13- 14) , bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang diduga menjadi  penyebab  kondisi  (situasi)  tingkat konstribusi perekonomian antara  DOB  dan DI  yaitu:  (1) pembagian SD  perekonomian antara  daerah  Kab.  Mamasa  dan  Kab. Polman  tidak  seimbang  (tidak  merata). Biasanya        dalam        pembagian        SD
perkonomian  lebih  didominasi  oleh  DI terutama    kawasan    industri    maupun    SD alam  produktif  lainnya,  (2)  pertumbuhan investasi  swasta      di  Kabupaten  Mamasa dibandingkan  dengan  Kabupaten  Polman relatif  lebih  kecil  sehingga  tidak  terjadi signifikansi perubahan yang dapat meningkatkan  perekonomian  daerah  pada Kabupaten Mamasa, dan (3) perekonomian di  Kabupaten  Mamasa  belum  digerakkan secara  optimal  oleh  Pemerintah  Daerah yang  disebabkan  oleh  masih  kurang efektifnya program-program yang dilaksanakan,  maupun  karena  alokasi anggaran  pemerintah  yang  belum optimal.
(2)   Peningkatan   PDRB   Per   Kapita   dan Jumlah Penduduk Miskin
Kondisi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Mamasa dapat  dilihat  dari  gerak  pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan menggunakan  indikator  makro  berupa PDRB  Per  Kapita.  PDRB  perkapita merupakan    indikator    yang    sering digunakan  untuk  menganalisis  tingkat kesejahteraan  rakyat  di  daerah  tertentu, walaupun  memiliki  beberapa  kelemahan, dimana PDRB Perkapita tidak menjelaskan pemerataan  dan  tidak  menunjukkan  nilai tinggi rendahnya pendapatan rakyat. Antara Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polman memiliki  peningkatan  PDRB  Per  Kapita yang fluktuatif tetapi mengalami peningkatan  yang  signifikan  (2006-2010) dengan  perbandingan  14,78  %  dan  17,54 %.  Hasil  perbandingan  ini  menunjukkan bahwa  tingkat  PDRB  Per  Kapita  diantara keduanya  mengindikasikan  peningkatan yang positif walaupun tidak dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan   rakyat   (PDRB   perkapita)
tersebut mencerminkan peningkatan pendapatan  dan  atau  kesejahteraan  yang tersebar merata dan dinikmati  oleh keseluruhan  kelompok  masyarakat.  Hal  ini berbeda  dengan  hasil penelitian Bappenas- UNDP  (2008:  14), bahwa  dalam  banyak pembentukan  DOB  terdapat  beberapa penyebab  yang  diduga  mengakibatkan  hal tersebut,  yaitu:  (1)  proses  pembagian wilayah  daerah  mendorong  DI  melepas kecamatan-kecamatan yang merupakan daerah kantong-kantong kemiskinan.
Indikasi  melepas  beban  ini  didukung  pula oleh    fakta  tentang  tidak  adanya  indikator tingkat  kemiskinan pada persyaratan teknis pembentukan/pemekaran
DOB (PP/129/2000).  Pada  kasus  pembentukan Kabupaten Mamasa ini  tidak dapat dibuktikan.  Hal  ini  mengingat  bahwa pembentukan  Kabupaten  Mamasa  bukan merupakan  keinginan  Kabupaten  Polman untuk  melepaskannya  tetapi  merupakan aspirasi  masyarakat eks Kewedanaan Mamasa yang secara sosial ekonomi, sosial politik,    dan    sosial    budaya    untuk membentuk  Kabupaten  Mamasa  tanpa adanya  pertimbangan  beban  kemiskinan. Kabupaten Mamasa  memiliki potensi SDA yang sangat  potensial dalam  meningkatkan kesejahteraan  rakyatnya.  Disamping  itu, tingkat  PDRB  Kabupaten  Mamasa  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  Kabupaten Polman  diduga  diakibatkan  oleh  jumlah penduduk  Kabupaten  Mamasa  jauh  lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk  Kabupaten  Polman.  Demikian juga  dalam hal  kesiapan  sumber  daya  baik pemerintahan,
masyarakat dan
infrastrukturnya. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  walaupun  Kabupaten Polman memiliki tingkat kesiapan SD yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Mamasa termasuk dalam hal ini bagaimana Kabupaten  Polman  melakukan  percepatan
pembangunan
setelah pembentukan
Kabupaten Mamasa, dimana mereka menikmati  jumlah  penduduk  yang  lebih sedikit  dengan  kualitas  SD  ekonomi  yang lebih  baik (Bappenas-UNDP,  2008:  14) . Walaupun  pada  periode  2006-2010  ini, Kabupaten  Mamasa  memiliki  peningkatan PDRB  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan Kab. Polman.
Selanjutnya, indikator kesejahteraan  rakyat  (PDRB  per  Kapita) diperbandingkan  dengan  jumlah  penduduk miskin (angka kemiskinan).   Perbandingan antara  peningkatan  kesejahteraan  rakyat dengan  angka  kemiskinan  ini  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  peningkatan kesejahteraan  rakyat pada  Kabupaten Mamasa  dan  Kabupaten  Polman  juga diikuti  oleh  penurunan  jumlah  penduduk miskin.  Perkembangan  jumlah  penduduk miskin dan pertumbuhannya antara Kabupaten  Mamasa  dengan  Kabupaten Polman (2006-2010) adalah rata-rata 20,72 % dengan 23,40 % dengan laju pertumbuhan rata-rata 8,59 % dengan 5,38 %.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pembentukan Kabupaten Mamasa memiliki dampak positif pada  kedua daerah tersebut baik terhadap  Kabupaten Mamasa  maupun terhadap Kab. Polman mengalami penurunan  jumlah  penduduk  miskin.  Hal ini  berarti  bahwa  pembentukan  Kabupaten Mamasa berdampak positif terhadap peningkatan  kesejahteraan  rakyat  yang terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya  akses-akses  perekonomian dan  semakin  terbukanya  lapangan  kerja  di daerah tersebut.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Iksan  (2001) dalam Bappenas-UNDP (2008:  15) menjelaskan  bahwa  umumnya sektor  pertanian  menyumbang  kemiskinan cukup  tinggi  yakni  sekitar  60  %.  Bahwa tingginya      tingkat      kemiskinan      pada
Kabupaten  Mamasa,  diduga  disebabkan oleh  beberapa  hal,  yaitu: pertama ,    daerah kantong-kantong  kemiskinan  umumnya adalah  daerah  tertinggal  dengan  SDA pertanian  yang  terbatas  (miskin)  pula sehingga sangat terbatas pula kemungkinan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang  dimilikinya.  Demikian  juga  pada Kabupaten  Mamasa  perbandingan  jumlah penduduk  yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan,  kehutanan,  perburuan  dan perikanan sangat  tinggi dibandingkan  yang bekerja  pada  sektor  lainnya. Kedua , infrastruktur penunjang seperti jalan, sekolah maupun prasarana ekonomi lainnya, masih  sangat  terbatas  pada Kabupaten  Mamasa.  Lokasi  kecamatan- kecamatan   pada     umumnya     jauh    dari ibukota  Kabupaten  Mamasa.  Kabupaten Mamasa pada kenyataannya juga merupakan  daerah  yang  lokasinya  cukup terpencil  dimana  berada  pada    lokasi wilayah  pegunungan  (pedalaman).  Hal  ini mengakibatkan  rendahnya  dan  terbatasnya akses  bagi  kelompok  masyarakat  miskin untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupannya.  Demikian  juga  dalam  hal modal  ekonomi  yang  sangat  terbatas  baik lahan pertanian  maupun  keuangan. Ketiga , dari  sisi  sosial,  penduduk  miskin  pada umumnya    memiliki   tingkat    pendidikan yang  relatif  rendah  mengingat  terbatasnya kemampuan  untuk  mendapatkan  akses pendidikan. Hasil dokumentasi BPS (2011) ditemukan bahwa tingkat pendidikan penduduk  pada  Kabupaten  Mamasa  tahun 2008  yakni  tidak  pernah/tidak  tamat  SD sebesar  49,71  %,  SD  sebesar  33,52  %, SLTP  sebesar  10,96 %  dan SLTA sebesar 5,81 %. Hal ini menandakan bahwa upaya penurunan tingkat kemiskinan pada Kabupaten  Mamasa  dalam  kurun  waktu singkat   tidak   mungkin   dilakukan   tetapi
sebaliknya   akan   memakan   waktu   yang panjang (lama).
Untuk mengatasi kemiskinan, selama ini sudah banyak program pemerintah yang telah dilakukan. Program- program  pengentasan  kemiskinan  dapat dilihat  dari  berbagai  kegiatan  baik  yang bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung. Program    pemerintah    yang    sifatnya langsung  seperti pemberian stimulus  untuk meningkatkan  daya  beli  seperti  BLT, sedangkan   yang   tidak   langsung    yang berupa    pembinaan   kepada    masyarakat untuk  meningkatkan  derajat  kesejahteraan juga  sudah  cukup  banyak.  Kegiatan  ini seperti  bantuan  KUBE  yang  membina kelompok masyarakat  yang memiliki usaha dengan dukungan anggaran dari APBN dan APBD  baik  masyarakat  pedesaan  maupun perkotaan.  Selain  itu  masyarakat  yang menginginkan  bantuan  permodalan  dari bank dengan bunga yang rendah disediakan Kredit  Usaha  Rahyat  (KUR),  dan  masih terdapat  beberapa  program  lainnya  seperti PNPM  Mandiri,  Gernas  Pro Kakao (Sumber: Dokumentasi BPS, 2011).

## b.      Peningkatan                     Keuangan Pemerintah Daerah
(1)    Ketergantungan Fiskal dan Kapasitas Penciptaan Pendapatan (PAD)
Pengukuran dependensi fiskal suatu pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan perbandingan DAU (non/di luar belanja pegawai) terhadap total pendapatan daerah.  Tingkat  dependensi  fiskal  suatu pemerintah  daerah  menunjukkan  tingkat kemampuan  pemenuhan  kebutuhan  fiskal pemerintah daerah tersebut untuk membiayai pembangunan baik yang bersumber  dari  dana  perimbangan  dari pusat     maupun     PAD-nya.     Pendapatan
daerah disamping menjadi ukuran (indikator)  ketergantungan  fiskal,  juga merupakan  faktor  penentu  keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  publik  di daerah. Hal ini berarti bahwa semakin besar penerimaan  (pendapatan)  daerah  maka semakin besar kesempatan atau keleluasaan daerah  tersebut  untuk  menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk  menganalisis  tingkat  dependensi fiskal antara pemerintah Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Polman didasarkan  pada  penjelasan  UU/33/2004 bahwa  fungsi  DAU  adalah  sebagai  faktor pemerataan  kapasitas  fiskal  dan  sebagai wujud fungsi distribusi keuangan pemerintah.  Namun  demikian,        karena salah satu komponen DAU yaitu komponen belanja pegawai termasuk alokasi dasar gaji PNS  Daerah  yang  merupakan  tanggung jawab   Pemerintah   Pusat   secara   umum, maka  untuk  menganalisis  dan  mengukur tingkat    dependensi    fiskal    Pemerintah daerah tersebut sebelumnya harus mengeluarkan  (mengurangi)  komponen belanja pegawai tersebut dari DAU. Tingkat ketergantungan (defendensi) fiskal antara Kabupaten
Mamasa dengan Kabupaten Polman berdasarkan  persentase  total  penerimaan (pendapatan)  daerah  terhadap  DAU  (non belanja pegawai) masing-masing menunjukkan    Kabupaten    Mamasa memiliki  ketergantungan  yang  lebih  tinggi dengan  rata-rata  tingkat  ketergantungan selama  lima  tahun  terakhir  (2006-2010) adalah sebesar 44,87 % sedangkan Kabupaten  Polman  hanya  sebesar  22,20  % walaupun  pertumbuhan  total  pendapatan Kabupaten Mamasa mengalami peningkatan,  sedangkan  pertumbuhan  total pendapatan     Kabupaten     Polman     juga
mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2010  mengalami  penurunan  sebesar  1,04 %.
Selanjutnya,  untuk  melihat  tingkat kemampuan  pemerintah  daerah  dalam menciptakan pendapatan (generating income) berdasarkan kapasitas  dan potensi lingkungan  ekonomi  daerahnya  dapat dilihat  berdasarkan  rasio  PAD  terhadap PDRB.  Rasio  PAD  terhadap  PDRB  ini sebagai  ukuran  kemampuan  (kinerja) keuangan  PemDa  dari  sisi  pendapatan secara makro. PAD memiliki peranan yang sangat  penting  terhadap  keuangan  daerah sebagai salah satu indikator dalam implementasi  kebijakan  desentralisasi  dan Otoda  yang  nyata,  dinamis,  serasi  dan bertanggung    jawab.    Kesiapan    PemDa dalam berotonomi ditentukan oleh konstribusi (peranan) dan sumbangan PAD terhadap  APBD.  Dengan  kemampuan peningkatan  PAD  oleh  PemDa  akan berpengaruh  terhadap  penurunan  porsi DAU  non  belanja  pegawai  dari  total pendapatan. Dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan Otoda, pemerintah  Kab.  Mamasa  diharapkan memiliki kemampuan  untuk  meningkatkan pendapatan daerah terutama PAD, sehingga PAD  memiliki  konstribusi  (peranan)  yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  publik.  dengan  demikian,  maka tingkat  ketergantungan  PemDa  terhadap dana  perimbangan  (dana  transfer)  dari PemPus menjadi berkurang.
Tingkat  kemampuan  pemerintah Kabupaten  Mamasa  dalam  optimalisasi sumber-sumber  PAD  kurang  lebih  sama dengan  Kabupaten  Polman  walaupun besaran  PAD  Kabupaten  Polman  lebih besar.    Demikian    juga    tingkat perkembangan  (peningkatan)  PAD  antara Kabupaten   Mamasa   dengan   Kabupaten
Polman (2006-2010) mengalami peningkatan  yang  fluktuatif  terutama  pada tahun  2009  dan  tahun  2010.  Besaran  PAD Kabupaten  Polman  yang  lebih  besar dibandingkan dengan besaran PAD Kabupaten Mamasa disebabkan oleh beberapa  hal  seperti:  dasar  dan  jenis  pajak dan  retribusi  daerah  pada  Kabupaten Mamasa belum sesuai dengan perkembangan  setiap  sektor  perekonomian daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan jenis  pajak  dan  retribusi  yang  ada  pada Kabupaten  Mamasa  yaitu:  pajak  reklame (Perda/8/2007),  retribusi  jasa  kebersihan (Perda/2/2007),  retribusi        penggunaan tanah  yang  dikuasai  oleh  pemerintah (Perda/3/2007), retribusi pasar (Perda/4/2007),  retribusi  izin  pengusahaan angkutan  dan  kendaraan  bermotor  umum (Perda/5/2007), retribusi pelayanan kesehatan  dasar  (Perda/6/2007),  retribusi parkir  di  tepi  jalan  umum  (Perda/7/2008), retribusi  pemakaian kekayaan  daerah (Perda/9/2007),  retribusi  izin  usaha  jasa konstruksi (Perda/10/2007), retribusi pendaftaran  dan  pencatatan  penduduk (Perda/11/2007)  dan  retribusi  pangkalan hasil  bumi  keluar  daerah  (Perda/12/2007) (Sumber: Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi    Setda    Kabupaten    Mamasa, 2012). Dalam  hal  optimalisasi  manajemen (pengelolaan)  sumber-sumber  dan  jenis- jenis  pajak  dan  retribusi  pemerintah Kabupaten  Mamasa  belum  optimal  seperti sistem, kebijakan, organisasi (kelembagaan), dan individu (SDM) pengelolaan sumber-sumber dan jenis-jenis pajak  dan  retribusi  yang  belum  memadai. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Bappenas (2005) bahwa: (1) basis dan jenis pajak  dan  atau  retribusi  pada  DOB  belum didasarkan  pada  perkembangan  setiap sektor  perekenomian  daerah,  dan  (2) perangkat  pengelolaan  sumber-sumber  dan
jenis-jenis (obyek-obyek) pendapatan (pajak dan retribusi)  belum optimal seperti sistem, kebijakan, organisasi
(kelembagaan), dan individu (SDM). Secara ideal, optimalisasi
peningkatan PAD pada setiap PemDa harus mengacu kepada peningkatan peran PemDa tersebut dalam mendukung dan menciptakan  aktivitas  ekonomi  sehingga dapat  mendorong  pertumbuhan  yang  lebih besar pada setiap sektor ekonomi yang ada terutama  sektor  industri  dan  jasa.  PemDa harus  mampu  meningkatkan  aktivitas  dan pertumbuhan  setiap  sektor  ekonomi  untuk dapat  meningkatkan PAD  yang  lebih  besar lagi.  Namun  demikian,  PemDa  diharapkan bahwa  optimalisasi  PAD  tersebut  tidaklah identik dengan peningkatan tarif pajak dan atau  retribusi (tax  rate) atau  menambah jumlah  (jenis)  pajak  dan  atau  retribusi  itu sendiri  yang  pada  akhirnya  melahirkan beban  berat  kepada  masyarakat.  Hal  ini sejalan  dengan Fitriani  et,  al  (2005) dan Bappenas dan UNDP  (2008) bahwa pembentukan  (pemekaran)  DOB  telah membuka  peluang  terjadinya bureaucratic and    political    rent-seeking ,    yaitu kesempatan  memperoleh keuntungan dana, baik dari PemPus maupun dari penerimaan daerah  sendiri.  Bahkan,  karena  adanya tuntutan  untuk  menunjukkan  kemampuan menggali  potensi  wilayah,  maka  banyak daerah  menetapkan  berbagai  pungutan untuk meningkatkan PAD. Hal ini menyebabkan perekonomian daerah berbiaya tinggi.
Hal  ini  sangat  penting  mengingat PAD    merupakan    sumber    pendapatan daerah yang pemungutan dan pengelolaannya  merupakan  kewenangan PemDa. Dalam implementasi
desentralisasi dan Otoda khususnya kebijakan  desentralisasi  fiskal,  merupakan salah    satu    isu    yang    menarik    dalam
hubungannya dengan peningkatan kemampuan  (kapasitas) daerah  untuk meningkatkan  PAD  yang  disebut taxing power .  Hal ini  sejalan dengan teori  soufflé dalam Parker  (1995) bahwa  dimensi desentralisasi  fiskal  dan  finansial  adalah SD  fiskal  dan  uang,  otonomi  fiskal, keputusan fiskal dan pinjaman daerah. Dari dimensi  tersebut  diharapkan  terbentuk sistem mobilisasi dan alokasi SD, kemampuan  fiskal  dan  pengelolaan  hutang daerah  yang  baik  untuk  menghasilkan kemampuan  anggaran  yang  efektif  dan efisien.  Dengan demikian,  akan berdampak terhadap  pembangunan  dan  pelayanan publik seperti peningkatan income (pendapatan) dan produksi.
Dalam upaya PemDa untuk meningkatkan  PAD-nya,  PemDa  harus mengacu  kepada  UU/33/2004  tentang perimbangan keuangan antara  PemPus  dan PemDa,  bahwa  untuk  meningkatkan  PAD, PemDa dilarang menetapkan Perda sebagai landasan  instrumen  pajak  dan  retribusi daerah. Hal ini akan menyebabkan lahirnya ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas  ekonomi  masyarakat,  lalulintas barang  dan  jasa,  iklim  dunia  usaha  dan pelayanan publik.
(2) Belanja Modal (Investasi) dan Konstribusi Sektor Pemerintah (APBD)
Belanja  modal  (investasi)  adalah belanja  yang digunakan oleh PemDa untuk membangun  sarana  dan  prasarana  fisik daerah dan sarana dan prasarana pemerintahan  dan  pelayanan        publik, seperti  jalan,  jembatan,  rumah  sakit, sekolah,  pengairan  (irigasi),  kantor-kantor kelembagaan (SKPD) pemerintah, dan lain- lain. Belanja modal (investasi) ini digunakan  untuk  mengukur  kebijakan pemerintah    dalam    penganggaran    yang
berorientasi    kepada    manfaat    jangka panjang  (investasi).  Semakin  tinggi  rasio belanja    modal    (investasi)    pemerintah daerah terhadap total belanja  maka PemDa tersebut  dalam  penganggarannya  semakin berorientasi  kepada  investasi  (manfaat jangka  panjang).  Salah  satu  tujuan  utama kebijakan  desentralisasi  dan  Otoda  serta pembentukan  (pemekaran)  DOB  adalah peningkatan  pembangunan  dan  pelayanan publik.
Selama  lima  tahun  terakhir  (2006- 2010)  pemerintah  Kabupaten  Mamasa memiliki  perkembangan  belanja  modal terhadap  total  belanja  dengan  persentase yang  lebih  tinggi  rata-rata  28,81  % dibandingkan  dengan  Kabupaten  Polman yang  hanya  rata-rata 21,23 %. Secara rinci belanja  modal  di  Kabupaten  Mamasa memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan  Kabupaten  Polman,  dimana  pada Kabupaten  Mamasa  (2003-2008),  fokus pemanfaatan belanja modal lebih diarahkan untuk  membiayai  pembangunan  berbagai infrastruktur  pemerintahan  seperti  gedung perkantoran, kendaraan  dinas, sarana perkantoran  dan  rumah  tangga.  Walaupun, pada  saat  itu  pemerintah  DOB  juga  sudah memprioritaskan  belanja  modal  tersebut untuk investasi publik seperti jalan, sekolah dan puskesmas.
Dalam    hubungannya    dengan belanja  modal  (investasi)  di  Kabupaten Mamasa ini, salah satu permasalahan dalam pelaksanaan  pembentukan  (pemekaran) kabupaten  berdasarkan  hasil  penelitian KPPOD  LAN (2002) dan Yulaswati  (2004) bahwa  iklim  investasi  di  Indonesia  belum optimal  karena  bobot  faktor  kelembagaan dan  faktor  sosial  politik,  budaya  dan keamanan  lebih  besar  daripada  faktor potensi  ekonomi  daerah.  Ketidakstabilan politik dan gangguan keamanan mengkhawatirkan investor, kurang data dan
informasi  mengenai  potensi  perekonomian daerah.  Desentralisasi      tidak  bermanfaat tanpa pengembangan ekonomi lokal. Bahkan  hasil  penelitian Bappenas  (2004) pada aspek keuangan daerah, menunjukkan bahwa kegiatan investasi pada DOB belum menunjukkan  perkembangan  dan  masih terjadi  konflik  perebutan  aset  antara  DI dengan DOB. Di Kab. Mamasa tidak terjadi konflik  dalam  perebutan  aset  daerah  ini. Tarigan  (2007:  5-6) juga  menjelaskan bahwa kegiatan investasi pada DOB belum menunjukkan  perkembangan.  Selanjutnya, konstribusi  sektor  pemerintah  (APBD) adalah konstribusi (peran) anggaran pemerintah  terhadap  perekonomian  daerah yang  dapat  dilihat  melalui  belanja  modal (investasi)  maupun  belanja  rutin  (belanja tetap)  yang  bersifat  konsumtif  seperti belanja  pegawai  (belanja  gaji)  dan  belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Belanja rutin    (belanja    tetap)    yang    bersifat konsumtif  ini  disebut  juga  belanja  tidak langsung.
Perkembangan  belanja  modal  dan belanja  rutin/tetap  (2006-2010)  antara
Kabupaten Mamasa menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi (fluktuatif) dibandingkan dengan Kabupaten Polman yang perkembangannya meningkat terus menerus, dengan konstribusi  sektor  pemerintah      terhadap perekonomian  daerah  (belanja  modal  dan belanja  rutin/tetap)  masih  lebih  besar Kabupaten Polman dengan rata-rata sebesar 73,34 % dibandingkan Kabupaten Mamasa dengan  rata-rata  sebesar  64,72  %.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  konstribusi  keuangan daerah  (APBD)  terhadap  pereknomian daerah  relatif  lebih  besar  pada  Kabupaten Polman. Peran sektor pemerintah Kabupaten  Mamasa  memang  belum  dapat mendorong    sektor    swasta    untuk    turut
menggerakkan perekonomian daerah ataupun  mendorong  pertumbuhan  pusat- pusat perekonomian masyarakat.
Dalam    hubungannya    dengan belanja  modal  (investasi),  pemerintahan daerah  harus  mampu  mewujudkan  tujuan- tujuan  desentralisasi,  menurut Kammier (2002) kategori  dan  tujuan  desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan menggali  sumber  keuangan  (pembiayaan) lokal, dan desentralisasi ekonomi bertujuan menciptakan  lingkungan  investasi  yang kondusif  bagi  perusahaan  swasta  dan pemenuhan  tanggung jawab  terhadap kebutuhan setempat.
(3)    Indeks      Pembangunan      Manusia (Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf,  Rata-rata  Lama  Sekolah  dan

## Pendapatan Perkapita Riil)
IPM  adalah  indeks  komposit  yang dihitung  sebagai  rata-rata  sederhana  dari tingkat  harapan  (lama)  hidup (longevity) , tingkat  pendidikan  (AMH  dan  RLS)  atau (knowledge), dan  tingkat  standar  hidup layak (decent    living) .    Berdasarkan indikator  tingkat  lama  hidup,  dapat  dilihat berdasarkan AHH yang merupakan cerminan  dari  ketersediaan  sarana  dan prasarana  kesehatan,  sanitasi  lingkungan, pengetahuan  ibu  tentang  kesehatan,  gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Adapun AHH masyarakat  (2006-2010)  terus  meningkat baik  Kabupaten  Mamasa  dengan  rata-rata 70,81  tahun  maupun  Kabupaten  Polman dengan  rata-rata  64,20  tahun.  Walaupun, KabupatenMamasa  memiliki  AHH  yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Polman.
Berdasarkan indikator tingkat pendidikan/pengetahuan, dapat dilihat melalui  AMH      dan  RLS.  AMH  adalah proporsi  penduduk  usia  15  tahun  ke  atas
yang  dapat  membaca  dan  menulis  dalam huruf latin maupun huruf lainnya. Sedangkan  RLS  adalah  rata-rata  jumlah tahun  yang  dihabiskan  oleh  penduduk berusia  15  tahun  ke  atas  untuk  menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.   AMH  dan  nilai  RLS  masyarakat (2006-2010) pada Kabupaten Mamasa rata- rata  sebesar   84,51 tahun (AMH)  dan 6,53 tahun    (RLS)    relatif    sama    dengan Kabupaten  Polman  rata-rata  sebesar  83,58 tahun (AMH) dan 6,55 (RLS).
Berdasarkan indikator tingkat standar  hidup,  dapat  dilihat  melalui pengeluaran  perkapita  riil.  Pengeluaran perkapita    rill    adalam    gambaran pengeluaran  untuk  makanan  dan  bukan makanan.    Pengeluaran    perkapita    rill (tingkat  standar  hidup)  (2006-2010)  pada Kabupaten  Mamasa  rata-rata  sebesar  Rp. 627.040  relatif  sama  dengan  Kabupaten Polman  rata-rata  sebesar  Rp.  624.874. dengan demikian,  bahwa  laju  pertumbuhan IPM (2006-2010) pada Kabupaten Mamasa rata-rata 69,74 tahun lebih baik dibandingkan  Kabupaten  Polman  rata-rata 65,71 tahun walaupun keduanya meningkat dari tahun ke tahun.

## 2.      Pelayanan Publik
Selain peningkatan kinerja kesejahteraan  rakyat,  tujuan  utama  dari desentralisasi  dan  eksistensi  pemerintahan daerah  juga  adalah  peningkatan  kinerja (kualitas)  pelayanan  publik.  Pemerintahan dipahami  sebagai  lembaga  atau  institusi yang menyelenggarakan dan menyeimbangkan antara kebutuhan
individu  atau  masyarakat  akan  barang  dan pelayanan  publik (Surya  Dharma  dan Pinondang S, 2000: 59). Rondinelli (1984), Oates (1972), Ostrom, Schroeder dan Wyne (1993) menyatakan  bahwa  beberapa tujuan desentralisasi   diantaranya   adalah   untuk
menciptakan responsivitas terhadap pelayanan  umum  dan  peningkatan  mutu dan  kuantitas  pelayanan  publik (Ticksson,
2011) .  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,
Mass  (1959)  dan Hill  (1974) dalam Smith (1985), menjelaskan  bahwa  desentralisasi membawa  pemerintah  lebih  dekat  dengan masyarakat.  Desentralisasi  menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada kelompok-kelompok        yang        menjadi kliennya.

## a.      Peningkatan     kinerja     (kualitas)
pelayanan public
(1)     Pendidikan: jumlah siswa per sekolah dan jumlah siswa per guru
Adapun perbandingan laju pertumbuhan  jumlah  sekolah,  siswa  dan guru  SD,  SLTP  dan  SLTA  antara Kabupaten   Mamasa   dengan   Kabupaten Polman dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Jumlah Siswa dan Guru SD, SLTP dan SLTA (%) antara Kab. Mamasa dengan Kab. Polman (2006-2010)
Tahun Kabupaten Mamasa Polman SD SLTP SLTA SD SLTP SLTA Skl Ssw Gr Skl Ssw Gr Skl Ssw Gr Skl Ssw Gr Skl Ssw Gr Skl Ssw Gr 2006 167  20966 928 34 6297 303 10 1806 144  311  49901  2423 37  13779  794 24  8538 714 2007 193 20843  1295 49 7433 629 23 3621 425  328  51723  1827 42  16265  547 23  8614 354 2008 207 23837  1444 56 8414 669 23 3943 425  312  51872  2257 46  15095  666 28 1124  419 2009 219 25459  1444 68 9989 458 23 5868 425  313  51872  2257 48  15098  666 28 1124  419 2010 231 28648  1482 71  10013 439 28 7039 866  313  52622  3593 52  16123  1087 44 2960  1529
Sumber: Dokumentasi (BPS), 2012
Untuk  mengukur  dan  menganalisis peningkatan  kinerja  (kualitas)  pelayanan publik  bidang  pendidikan  pada  Kabupaten Mamasa, terdapat dua indikator utama yang digunakan yaitu tingkat kemampuan pemerintah  daerah  dalam  menyiapkan  dan meningkatkan    daya    tampung    sekolah (siswa  per  sekolah  SD-SLTP  dan  SLTA), dan  tingkat  ketersediaan  guru  terhadap jumlah    siswa    (siswa    per    guru) dibandingkan dengan Kabupaten Polman.
Adapun    perbandingan    daya tampung sekolah (SD-SLTP/wajib belajar 9 tahun  dan  SLTA)  terhadap  siswa  (siswa persekolah SD-SLTP dan SLTA) atau rasio
sekolah  terhadap  siswa  antara  Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Polman Tahun 2006-2010 menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa  memiliki  kemampuan  (tingkat) daya  tampung  sekolah  yang  lebih  tinggi (lebih baik) atau memiliki rasio perbandingan  yang  lebih  baik  (lebih  kecil) dibandingkan  dengan  Kabupaten  Polman dengan  kesenjangan  yang  sangat  tinggi yakni  rata-rata  125  banding  rata-rata  186 siswa  persekolah  pada  tingkat  SD+SLTP dan  rata-rata  168  banding  364  siswa persekolah  pada  tingkat  SLTA.  Dengan demikian dapat  disimpulkan bahwa  tingkat (kemampuan)     daya     tampung     sekolah
terhadap siswa SD+SLTP dan SLTA antara Kabupaten   Mamasa   lebih   tinggi   (lebih baik)  dibandingkan  dengan  Kabupaten Polman.
Terdapat 2 (dua) pemaknaan terhadap pengukuran dan analisis  indikator daya  tampung  sekolah  terhadap  siswa SD+SLTP  dan  SLTA  ini  yakni:  (a) pemaknaan  terhadap  ketersediaan  sekolah, dan  (b)  pemaknaan  terhadap  partisipasi masyarakat.  Apabila  pertambahan  sekolah tidak  seimbang  dengan pertambahan siswa dimana  laju  pertambahan  siswa    dengan keseimbangan pertambahan jumlah sekolah yang  dibangun  maka  permasalahannya adalah  kurangnya  sekolah.  Penyelesaian masalah  dengan  pemaknaan  indikator  ini adalah pemerintah daerah harus membangun dan menambah jumlah sekolah.    Tetapi    apabila    tingkat pertambahan penduduk usia SD+SLTP dan SLTA yang bersekolah rendah dibandingkan    dengan    pertambahan sekolah,  maka  permasalahannya  adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat  untuk  menyekolahkan  anak- anaknya.  Penyelesaian  masalah  dengan pemaknaan indikator ini adalah pemerintah daerah  harus  melakukan  sosialisasi  dan pencerahan  kepada  masyarakat  tentang pentingnya sekolah bagi anak-anak mereka. Disamping  itu,  terdapat  faktor  kendala kondisi geografis perkampungan penduduk yang berada  di pegunungan dan cenderung agak  berjauhan  menyebabkan  pemerintah daerah  harus  membangun  sekolah  disetiap perkampungan    penduduk    tersebut walaupun jumlah muridnya kecil.
Berdasarkan
analisis data dokumentasi dapat diuraikan bahwa walaupun perbandingan tingkat (kemampuan)  daya  tampung  sekolah  lebih tinggi (lebih baik) pada Kabupaten Mamasa dibandingkan  dengan  Kabupaten  Polman,
dalam  kenyataannya  menunjukkan  bahwa jumlah  siswa  (SD+SLTP  dan  SLTA)  yang bersekolah  atau  angka  partisipasi  sekolah masyarakat  pada  Kabupaten  Polman  jauh lebih  tinggi  (lebih  banyak)  dibandingkan dengan  Kabupaten  Mamasa  (2006-2010) dengan   perbandingan     rata-rata     jumlah siswa  yakni  66.870,0  berbanding  32.379,8 siswa atau 51,58 % pada tingkat SD+SLTP dan jumlah siswa yakni 10.475,0 berbanding  4.455,4  siswa  atau  42,53  % pada  tingkat  SLTA.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pada  Kabupaten  Polman  memiliki permasalahan  ketidakseimbangan  tingkat (kemampuan) pembangunan sekolah dengan  laju  pertumbuhan  siswa  yang bersekolah  sehinga  pemerintah  Kabupaten Polman  harus  berupaya  menambah  jumlah dan  meningkatkan  pembangunan  sekolah. Sementara  itu,  pada  Kabupaten  Mamasa menunjukkan  laju penambahan jumlah dan peningkatan  pembangunan  sekolah  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  jumlah  siswa yang  bersekolah  sehingga  pemerintah Kabupaten  Mamasa  harus  memiliki  upaya sosialisasi dan pencerahan tentang pentingnya   bersekolah   bagi   masyarakat usia sekolah kepada masyarakat.
Selanjutnya,  salah  satu  indikator dalam peningkatan kinerja (kualitas) pelayanan publik bidang pendidikan adalah tingkat ketersediaan guru (tenaga pendidik) terhadap jumlah siswa (rasio  guru terhadap siswa).  Pemerintah  Kabupaten  Mamasa harus memperhatikan hal ini sebagai wujud eksistensinya dalam peningkatan pelayanan publik. ketersediaan guru (tenaga pendidik) merupakan salah satu unsur utama keberhasilan  pembangunan  dan  pelayanan publik bidang pendidikan. Tingkat ketersediaan guru (tenaga pendidik) berpengaruh  terhadap  proses  peningkatan kualitas  SDM  secara  umum dan  efektifitas
proses    pembelajaran    (belajar-mengajar) siswa di sekolah secara khusus.
Adapun perbandingan tingkat ketersediaan guru (tenaga pendidik) terhadap  jumlah  siswa  atau  rasio  guru terhadap  siswa  antara  Kabupaten  Mamasa dengan  Kabupaten  Polman  Tahun  2006- 2010  rata-rata  perbandingan  rasio  sebesar 18,18   dengan   21,79   pada   tingkat   guru SD+SLTP, dan rasio sebesar 10,45 dengan 19,58  pada  tingkat  guru  SLTA.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Mamasa memiliki kemampuan (tingkat) ketersediaan  guru  terhadap  jumlah  siswa dengan  rasio  yang  lebih  kecil  (lebih  baik) dibandingkan  dengan  Kabupaten  Polman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat  (kemampuan)  ketersediaan  guru terhadap  siswa  (SD+SLTP  dan  SLTA) antara  Kabupaten  Mamasa  lebih  tinggi (lebih  baik)  dimana  rasio  guru  terhadap siswa lebih baik (lebih) kecil dibandingkan dengan Kabupaten Polman.
Selanjutnya, laju pertumbuhan ketersediaan  guru  (tenaga  pendidik)  atau siswa  terhadap  guru  untuk  SD  dan  SLTP pada Kabupaten  Mamasa mengalami pertumbuhan  yang  fluktuatif  dimana  pada tahun  2007  sebesar  33,63  %  menjadi sebesar  -3,67  %  pada  tahun  2008.  Pada tahun 2009 menurun lagi menjadi sebesar - -18,13  % tetapi  kemudian  meningkat  pada tahun  2010  menjadi  sebesar  -6,61  %. Sementara itu, laju pertumbuhan ketersediaan  guru  (tenaga  pendidik)  atau siswa  terhadap  guru  untuk  SD  dan  SLTP pada  Kabupaten  Polman  juga  mengalami pertumbuhan  yang  fluktuatif  dimana  pada tahun  2007  sebesar  -30,90  %  meningkat sangat  tinggi menjadi 20,01  %  pada tahun 2008.  Pada  tahun  2009  pertumbuhan sebesar  0  %  dan  meningkat  lagi  menjadi sebesar 35,88 % pada tahun 2010. Adapun laju  pertumbuhan  (%)  ketersediaan  guru
(tenaga pendidik) atau siswa terhadap guru untuk  SLTA  pada  Kabupaten  Mamasa mengalami  pertumbuhan  yang  fluktuatif dimana  pada  tahun  2007  sebesar  32,06  % menjadi  menurun sangat  drastis  sebesar   - 8,09  %  pada tahun 2008.  Pada  tahun  2009 menurun  lagi  menjadi  sebesar  -32,83  % tetapi  kemudian  meningkat  sangat  tajam pada tahun 2010  menjadi sebesar  41,09 %. Sementara itu, laju pertumbuhan ketersediaan  guru  (tenaga  pendidik)  atau siswa  terhadap  guru  untuk  SLTA  pada Kabupaten Polman juga mengalami pertumbuhan  yang  fluktuatif  dimana  pada tahun  2007  sebesar  -50,84  %  meningkat menjadi  -8,39  %  pada  tahun  2008.  Pada tahun  2009  pertumbuhan  sebesar  0  %  dan meningkat  sangat  tajam  menjadi  sebesar 68,03 % pada tahun 2010.
(2)      Kesehatan:  (Ketersediaan  Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan) Untuk menganalisis tingkat kualitas pelayanan  publik  pada  bidang  kesehatan Kabupaten Mamasa,  terdapat dua indikator utama  yang  akan  digunakan  yaitu:      (1) tingkat  ketersediaan  fasilitas  kesehatan diukur  dengan  jumlah  fasilitas  kesehatan untuk  tiap  10.000.  orang  penduduk (ketersediaan  fasilitas  kesehatan  pada tingkat kecamatan), dan  (2)  tingkat ketersediaan  tenaga  kesehatan  (dokter, paramedis,  tenaga  non  paramedis)  diukur dengan jumlah tenaga kesehatan untuk tiap 10.000.  penduduk  (ketersediaan  tenaga kesehatan pada tingkat kecamatan). Ukuran jumlah penduduk ini digunakan untuk lebih mengarahkan ketersediaan fasilitas kesehatan  dan  tenaga  kesehatan  pada tingkat kecamatan (indikator PP/78/2007).
Perbandingan  tingkat  ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk  (rasio  penduduk/10.000)  antara Kabupaten   Mamasa   dengan   Kabupaten
Polman (2006-2010) rata-rata perbandingan rasio  sebesar  138,09 dengan 287,54.  Hal  ini  berarti  bahwa  Kabupaten Mamasa
memiliki kemampuan
peningkatan   jumlah   fasilitas   kesehatan yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan Kabupaten
Polman, sebagaimana berlangsung 2006-2008. Tetapi pada tahun 2009-2010  pemerintah  Kabupaten  Polman melakukan  peningkatan  fasilitas  kesehatan yang sangat signifikan sehingga pada tahun ini  Kabupaten  Polman  memiliki  rasio ketersediaan  fasilitas  kesehatan  yang  lebih kecil  (lebih  baik)  dibandingkan  dengan Kabupaten Mamasa terhadap jumlah penduduk.    Kenyataan    ini    juga menunjukkan  bahwa  dengan  pembentukan Kabupaten  Mamasa  maka  pemerataan pelayanan  kesehatan  dapat dilakukan terutama  pengadaan  fasilitas  (sarana  fisik) kesehatan.    Namun    demikian    salah    satu yang  harus  mendapatkan  perhatian  serius pemerintah  Kabupaten  Mamasa  adalah peningkatan  jumlah  dan  kualitas  fasilitas kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan  bidang  kesehatan  seperti millennium  development  goals .  Disamping itu,    dengan    peningkatan    jumlah    dan kualitas  fasilitas  kesehatan  diharapkan semua lapisan masyarakat terutama masyarakat  miskin  dapat  memperoleh pelayanan  kesehatan  secara  mudah  dan murah bahkan gratis.
Sementara itu, tingkat pertumbuhan fasilitas    kesehatan    pada    Kabupaten Mamasa  pada tahun 2007 sebesar 38,24 %. Pada  tahun  2008  dan  tahun  2009 mengalami  pertumbuhan  yang  stagnan (tetap)  yakni  sebesar  0  %,  dan  meningkat menjadi  sebesar  7,27  %  pada  tahun  2010. Adapun  tingkat  pertumbuhan  fasilitas kesehatan pada DI Kabupaten  Polman pada tahun  2007  sebesar  51,38  %  menurun drastis  pada   tahun  2008   menjadi   hanya
sebesar  5,22  %.  Pada  tahun  2009 pertumbuhan  fasilitas kesehatan  meningkat sangat tinggi menjadi sebesar 81,75  % dan pada  tahun 2010  meningkat  sebesar  10,26 %.
Selanjutnya,  perbandingan  tingkat ketersediaan  tenaga  kesehatan  terhadap jumlah  penduduk  (rasio  penduduk/10.000) antara Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten  Polman  (2006-2010)  rata-rata perbandingan  rasio  sebesar  61,12  dengan 92,17.  Hal  ini  berarti  bahwa  Kabupaten Mamasa memiliki kemampuan ketersediaan  tenaga  kesehatan  yang  lebih baik  dibandingkan  dengan  Kabupaten Polman, walaupun dalam hal jumlah tenaga kesehatan jauh lebih banyak pada Kabupaten Polman. Jumlah tenaga kesehatan  pada  Kabupaten  Mamasa  masih jauh di bawah Kabupaten Polman. Peningkatan ketersediaan tenaga  kesehatan pada Kabupaten Mamasa meningkat sangat signifikan  pada  tahun  2010.  Hal  ini diharapkan  menjadi  kecenderungan  positif dimasa  yang  akan  datang.  Hanya  saja, sampai  saat  ini  (terakhir  tahun  2010) dilakukan moratorium (penghentian) penerimaan CPNS pada tahun 2011 sampai sekarang  ini.  Artinya,  ketersediaan  tenaga kesehatan termasuk  tenaga  guru  (pendidik) berkaitan  erat  dengan  kebijakan  nasional berupa kebijakan penerimaan CPNS secara umum  dan  tenaga  kesehatan  dan  tenaga guru secara khusus.
(3)   Kualitas Infrastruktur  (Jalan) Salah  satu  aspek  yang  sangat penting  dalam  upaya  pemerintah  daerah untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik sekaligus sebagai ukuran keberhasilan  pembangunan  daerah  adalah ketersediaan  infrastruktur  jalan.  Hal  ini mengingat bahwa infrastruktur jalan merupakan landasan dasar (pondasi) dalam
upaya  pembangunan  oleh  PemDa.  PemDa harus memperhatikan dengan baik pembangunan  infrastruktur  jalan  untuk mendukung
keseluruhan aktivitas masyarakat  dan  pemerintah  baik  untuk kegiatan
perekonomian daerah (masyarakat),  kegiatan  pemerintah  dalam memberikan pelayanan publik dan kegiatan administratif lainnya, kegiatan meningkatkan  kemudahan  dalam  lalulintas perhubungan  internal  dan  antar  daerah, serta  kegiatan-kegiatan  lainnya.  Hal  ini sejalan dengan PKKOD-LAN (2006) bahwa salah satu pengukuran terhadap pencapaian tujuan-tujuan desentralisasi adalah peningkatan  kualitas  pelayanan  publik berupa  infrastruktur  perhubungan  dasar berupa aksesibilitas  jalan sebagai  indikator tingkat  aksesibilitas  masyarakat  terhadap sarana    perhubungan    dasar    jalan    dan kualitas  jalan  sebagai  indikator  kualitas sarana perhubungan dasar jalan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka salah  satu  indikator  untuk  menilai  tingkat kemampuan  PemDa  dalam  meningkatkan kinerja  (kualitas)  pelayanan  publik  adalah tingkat  ketersediaan  infrastruktur  jalan. Jalan  merupakan  representasi  kualitas infrastruktur  suatu  daerah  yaitu  persentase jalan  dalam  kondisi  baik  terhadap  total panjang ruas jalan dalam suatu daerah.
Adapun  kualitas  jalan  (jalan  dalam kondisi  baik)  antara  Kabupaten  Mamasa dengan  Kabupaten  Polman  (2006-2010) kurang  lebih  sama  yakni rata-rata  37,96 % dengan  36,03  %.  Pembentukan  Kabupaten Mamasa memang telah membawa peningkatan kuantitas panjang dan kualitas ruas jalan baru. Namun demikian, peningkatan  kualitas  pemeliharaan  dan pembangunan  ruas  jalan  baru  harus mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Mamasa.
Dalam konteks aksesibilitas masyarakat  terhadap  infrastruktur  jalan dalam  hubungannya  untuk  memperlancar perekonomian masyarakat, pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan dan  pemeliharaan  jalan  utama  poros Polewali-Mamasa    disamping    poros Mamasa  ke  Kecamatan  Tabang  menuju Makale
(Kabupaten Tanatoraja). Sedangkan untuk
memperlancar aksesibilitas  pemerintahan  (ke  ibukota provinsi/Kabupaten  Mamuju)  saat  ini telah dibangun  jalan  poros  Mamuju  Mamasa melalui  Aralle,  Tabulahan  dan  Mambi menuju Mamasa.

## b.      Peningkatan     Kinerja     Aparatur Pemerintah Daerah
(1)     Kuantitas dan Kualitas Aparatur Kuantitas  (jumlah)  dan  kualitas aparatur  pemerintah  daerah  berpengaruh terhadap    kinerja    aparatur    pemerintah daerah dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kualitas pelayanan publik.
Pentingnya  analisis  kuantitas  (jumlah) aparatur    dalam    hubungannya    dengan kinerja    aparatur    terhadap    kualitas pelayanan  publik  diasumsikan  bahwa semakin  besar  jumlah  (seimbang)  antara aparatur  dengan  masyarakat  yang  dilayani akan  semakin  baik  pula  tingkat  kualitas pelayanan  publik.  Demikian  juga,  kualitas aparatur berpengaruh pula terhadap peningkatan  kualitas  pembangunan  dan pelayanan  publik  terutama  dalam  hal perumusan  kebijakan  dan  manajemen (perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan) program dan kegiatan  pembangunan  dan  pelayanan publik.  Hal  ini  sejalan  dengan Bappenas dan UNDP  (2008) bahwa  salah  satu indikator  pengukuran  pencapaian  tujuan- tujuan  desentralisasi  terutama  pada  DOB adalah     peningkatan     kinerja     aparatur
pemerintah  daerah  untuk  memberikan gambaran  seberapa  jauh  ketersediaan aparatur dapat memenuhi tuntutan pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Semakin  banyak  jumlah  aparatur  yang berhubungan  langsung  dengan  pelayanan publik,  semakin  baik  pula  ketersediaan pelayanan  yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya,  pada  aspek  kualitas  aparatur pemerintah  daerah  digunakan  indikator persentase  aparatur  yang  berpendidikan sarjana  (S1).  Asumsi  dasarnya  adalah bahwa semakin meningkat (tinggi) komposisi  jumlah  aparatur  berpendidikan sarjana  (S1)  maka  semakin  meningkat (tinggi)  pula  kualitas  aparatur  yang  ada pada pemerintah daerah tersebut.
Perbandingan perkembangan jumlah aparatur terhadap jumlah penduduk (rasio  penduduk/10.000)  antara  Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Polman Tahun 2006-2010  rata-rata  perbandingan  rasio sebesar 34,20 dengan 70,60. Hal ini berarti bahwa  Kabupaten  Mamasa  memiliki  rasio (perbandingan  jumlah  pegawai  dengan jumlah  penduduk/10.000)  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  Kabupaten  Polman, walaupun  dalam  hal  jumlah  aparatur  jauh lebih  banyak  pada  Kabupaten  Polman. Rendahnya  rasio  ketersediaan  jumlah aparatur terhadap  jumlah  penduduk/10.000 pada  Kabupaten  Polman  karena  jumlah penduduk jauh lebih  banyak sebesar 64,63
%  dari  jumlah  penduduk  Kabupaten Mamasa.  Hal  ini  sekaligus  menunjukkan bahwa ketersediaan jumlah aparatur terhadap jumlah penduduk (rasio penduduk/10.000)  sudah  lebih  tinggi  dari rasio  nasional  yakni  1,7  banding  100  yang berarti  dari  100  penduduk  dilayani  oleh kurang dari 2 PNS serta kurang lebih sama dengan   negara-negara   ASEAN   dengan rasio     2,536     banding     100     penduduk
( http://www.google.co.id 23      Oktober 2012).
Selanjutnya,  perbandingan  kualitas aparatur (persentase aparatur yang berpendidikan S1  ke  atas) terhadap  jumlah (total)  pegawai  antara  Kabupaten  Mamasa dengan  Kabupaten  Polman  Tahun  2006- 2010     rata-rata     perbandingan     sebesar 29,91%  dengan  52,88  %.  Hal  ini  berarti bahwa    Kabupaten    Polman    memiliki kualitas  aparatur (persentase  aparatur berpendidikan  S1  ke  atas)  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  Kabupaten  Mamasa, padahal   jumlah pegawainya lebih sedikit.
Sementara itu, pada aspek kualifikasi  dan kompetensi  PNS di Kabupaten Mamasa masih kurang memadai terutama    dalam    hal    ketersediaan, kualifikasi  yang  dimiliki  serta  kesesuaian antara  personil  yang  ada  dengan  struktur yang  tersedia.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian Puslitbang  Otoda  Depdagri (2005) bahwa  ditinjau  dari  aspek  aparatur, hanya  ada  satu  dari sembilan daerah   yang dikategorikan sangat mampu dalam pengelolaan pemerintahanya. Masalah ketersediaan, kualifikasi yang dimiliki serta kesesuaian  antara  personil  dengan  struktur yang ada secara umum DOB belum mampu menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Bahkan menurut Edy  Topo  (2012) disamping masalah  kualifikasi  dan  kompetensi  yang masih kurang  memadai.  Faktor reward dan pelayanan yang diterima PNS sendiri masih sangat  minim.  Kenaikan  gaji  PNS  belum memadai ( http://www.google.co.id 23
Oktober     2012).     Komposisi     Aparatur Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Selain aspek kuantitas (jumlah) dan kualitas (komposisi aparatur yang berpendidikan Sarjana) aparatur, aspek lain yang juga sangat penting dalam pengembangan    (peningkatan)    kualitas SDM     masyarakat      adalah     komposisi

## A. Kesimpulan
1.  Berdasarkan hasil      perbandingan
aparatur  bidang  pendidikan  (guru)  dan bidang  kesehatan  (tenaga  medis).  Untuk menganalisis  kinerja  aparatur  pemerintah daerah  ini  digunakan  juga  indikator proporsi  (persentase)  jumlah  fungsional guru  dan  jumlah  tenaga  medis      terhadap total aparatur pemerintah.
Adapun  perbandingan  komposisi (persentase)  tenaga  guru  terhadap  jumlah pegawai        antara  Kabupaten  Mamasa dengan  Kabupaten  Polman  (2006-2010) kurang lebih sama (sebanding) dengan rata- rata perbandingan sebesar 59,92 % dengan 58,88 %. Selanjutnya, perbandingan komposisi  (persentase)  tenaga  kesehatan terhadap jumlah pegawai  antara Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Polman (2006- 2010)  rata-rata  perbandingan  sebesar  5,66
%  dengan    7,83  %.  Hal  ini  berarti,  bahwa persentase tenaga kesehatan pada Kabupaten Polman masih  lebih  baik (lebih besar)  dibandingkan  dengan  Kabupaten Mamasa.

## IV.  PENUTUP
kualitas  kesejahteraan  rakyat  antara
Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Polman: a.   Berdasarkan              perbandingan perekonomian daerah antara Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten  Polman:  pada  aspek pertumbuhan  PDRB  non-migas
lebih  baik Kabupaten  Mamasa,
PDRB  per  Kapita lebih  baik
Kabupaten  Mamasa,  Rasio  PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi lebih baik  Kabupaten Polman,  dan  angka  kemiskinan lebih baik Kabupaten Mamasa.
b.  Berdasarkan                      perbandingan keuangan    pemerintah    daerah antara  Kabupaten  Mamasa  dengan
Kabupaten Polman: ketergantungan  fiskal lebih  baik Kabupaten Polman, kapasitas penciptaan    pendapatan    (PAD) lebih  baik Kabupaten    Polman, proporsi  belanja  modal lebih  baik
Kabupaten Mamasa, dan
konstribusi    sektor    pemerintah lebih baik Kabupaten Polman. c.   Berdasarkan      IPM/ HDI: lama hidup  (angka  harapan hidup) lebih baik Kabupaten  Mamasa,  tingkat pengetahuan:  angka  melek  huruf lebih baik Kabupaten Mamasa dan rata-rata  lama  sekolah lebih  baik Kabupaten  Mamasa,  dan  standar hidup  layak lebih  baik Kabupaten Mamasa.
2.  Berdasarkan      hasil      perbandingan kinerja  (kualitas)  pelayanan  publik antara  Kabupaten  Mamasa  dengan Kabupaten Polman:
a.  Berdasarkan  kinerja  pelayanan publik:  Pada  aspek pendidikan : rasio siswa per sekolah (SD+SLTP dan  SLTA) lebih  baik Kabupaten Mamasa,     rasio   siswa  per  guru lebih  baik Kabupaten  Mamasa. Pada aspek kesehatan : ketersediaan  fasilitas  kesehatan lebih  baik Kabupaten  Mamasa, ketersediaan    tenaga    kesehatan lebih baik Kabupaten Mamasa, dan kualitas  infrastruktur jalan lebih baik Kabupaten Polman.
b.  Berdasarkan      kinerja      aparatur pemerintah  daerah:  rasio  pegawai terhadap  penduduk lebih  baik
Kabupaten Mamasa, kualitas pendidikan aparatur (S1) lebih baik Kabupaten     Polman,     persentase
aparatur pendidik lebih baik Kabupaten Mamasa, dan persentase    aparatur    paramedis lebih baik Kabupaten Polman.

## B. Saran-saran
1.   Pada       aspek       kinerja       (kualitas) kesejahteraan rakyat:
a.  Perlunya  upaya-upaya  pemerintah Kabupaten  Mamasa  secara  nyata untuk  meningkatkan  pertumbuhan PDRB  non-migas  dan  PDRB  per Kapita,  serta  PDRB  Kabupaten terhadap PDRB Provinsi.
b.  Perlunya        upaya-upaya        nyata pemerintah  Kabupaten  Mamasa untuk  menurunkan  ketergantungan fiskal, peningkatan kapasitas penciptaan pendapatan (PAD), peningkatan proporsi belanja modal
(belanja        pembangunan)        dan konstribusi sektor pemerintah.
c.  Perlunya    mempertahankan    dan meningkatkan  IPM  yang  meliputi angka harapan hidup, tingkat pengetahuan,  dan  standar  hidup layak.
2. Pada aspek kinerja (kualitas) pelayanan publik:
a.  Perlunya        upaya-upaya        nyata pemerintah Kabupaten Mamasa meningkatkan  kinerja  pelayanan publik terutama pada aspek fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
b.  Perlunya        peningkatan        kinerja aparatur    pemerintah    daerah terutama kualitas pendidikan, peningkatan  jumlah  dan  kualitas guru dan tenaga kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Gadjong, Agus Salim., 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan pemerintah  Daerah  dan Otonomi  Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004), Ghalia Indonesia, Bogor.
Bagir Manan., 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH-UII, Yokyakarta.
--------------------.,    1990, Hubungan    Antara    Pusat    Dan    Daerah    Berdasrakan    Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, UNPAD, Bandung.
--------------------., 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Bappenas-UNDP., 2008, Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007) , diterbitkan oleh BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance) , Jakarta.
Burki,  S.J.,  G.E.  Perry.,  dan  W.R.  Dillinger.,  1999, Beyond  the  Center:  Decentralizing  the State , World Bank, Washington DC.
Cohen,  J.M.,  and  Stephen  B  Peterson,.  1999, Administrative  Decentralization  Strategies  for Developing Countries , Kumarian Press, Connecticut, USA.
Dede Rosyada., et.al., 2005, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani , cet. 2, Tim Icce Uin Jakarta dan Prenada Media, Jakarta.
Denzin,  Norman  K.,  dan  Lincoln,  Yvonna  S.,  2009, Handkbook  of  Qualitative  Research , Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
Dhanamitt,  S.,  1990, Decentralization  and  Development  in  Thailand ,  An  Arbor,  MI:  UMI Dissertation Information Service.
Depdagri  Otoda  dan  Bappenas.,  2000, Pengembangan  Kemampuan  Pemerintahan Kabupaten/Kota:  Strategi  Menuju  Otonomi  Daerah ,  Depdagri  Otoda  dan Bappenas, Jakarta.
Hanif  Nurcholis.,  2007, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, Grasindo, Jakarta.
Hoessein, Benyamin., 1999, Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah dalam rangka reformasi Administrasi Publik di Indonesia, (Makalah Seminar: Reformasi Hubungan Pusat- Daerah menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi  Daerah  dan  Proses  Transisi  Implementasinya,  ASPRODIA,  Universitas Indonesia, Jakarta.
Jimly Assiddiqie.,  2006, Pengantar  Ilmu Hukum Tata  Negara, (Jilid  II),  Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Kammier, H. Detlef., 2002, Linking Decentraliszation to Urban Development , United Nation Human Settlement Programme, UN-HABITA.
Leemans, A.F., 1970, Changing Patterns of Local Government , International Union of Local Authorities, The Hague.
Muhammad  Yamin,  Hadji.,  1959, Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  (Jilid Pertama), Yayasan Prapantja, Jakarta.
Prasojo,  Eko.,  2003, Agenda  Politik  dan  Pemerintahan  di  Indonesia:  Desentralisasi  Politik, Reformasi  Birokrasi  dan  Good Governance ,  Jurnal Bisnis dan Birokrasi,  Volume XI, Nomro 1, Januari, 2003.
Prasojo,  Eko.,  Irfan  Ridwan  maksum  dan  Teguh  Kurniawan.,  2006, Desentralisasi  dan Pemerintahan  Daerah:  Antara  Model  Demokrasi  Lokal  dan  Efisiensi  Struktural , Departemen Ilmu Administrasi, Fisip, Universitas Indonesia, Depok.
Pusat   Kajian   Kinerja   Otonomi   Daerah   (PKKOD)   LAN   RI.,   2005, Laporan   Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Periode 1999-2003 , LAN RI, Jakarta.
-------------------., 2006, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Daerah , LAN RI, Jakarta.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Otonomi  Daerah  Balitbang  Depdagri.,  2005, Sinopsis Penelitian:  Efektifitas  Pemekaran  Wilayah  di  Era  Otonomi  Daerah ,  Balitbang Depdagri, Jakarta.
Rondinelli,  Dennis  A.,  John  R.  Nellis  dan  G.  Shabbir  Cheema.,  1984, Decentralization  in Deloping Countries, World Bank Staff Working Papers,  Washington D.C.
Rondinelli,  Dennis  A.  Rondinelli  And  G.  Shabbir  Cheema,  1988,  Implementing Decentralization  Policies:  An  Introduction,  Dalam  Cheema  dan  Rondinelli, Decentralization  and  Development,  Policy  Implementation  in  Developing Countries , California: Sage Publications Inc.
Rondinelli,  Dennis  A.,  John  R.  Nellis  dan  G.  Shabbir  Cheema.,  1989, Analysing Decentralization  Policies  in  developing  Countries:  a  Political-Economy Framework , dalam Development and Change, Vol. 20, No. 1, January.
Smith,  Brian C.,  1967, Field  Administration:  An  Aspect  of  Decentralization ,  Routledge  and Kegan Paul, London.
--------------------.,  1985, Decentralization:  The  Territorial  Dimension  of  The  State ,  George Allen & Unwin Publisher, London.
The  Liang  Gie.,  1967, Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Negara    Republik  Indonesia , (Jilid III), Gunung Agung, Jakarta.
The Liang Gie., 1982, Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Indonesia, Supersukses, Yokyakarta.
Tikson,   Deddy   T.,   2006, Pemberdayaan   Kecamatan   dalam   Perspektif   Pemberdayaan Masyarakat  Lokal ,  (Makalah),  Seminar  Nasional  Penguatan  Kecamatan  sebagai
Institusi  Pemerintah  yang  Dekat  dengan  Masyarakat,  PKP2A  II  LAN  Makassar, Makassar.
Turner,  Mark.,  and  David  Hulme.,  1997, Governance,  Administration  and  Development , Macmillan Press Ltd., London.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  129  Tahun  2000,  tentang  Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Peraturan   Pemerintah   Republik   Indonesia   Nomor   78   Tahun   2007,   tentang   tata   Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.