PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## REFORMASI PEMILU DAN BUDAYA DEMOKRASI ANALISIS DAMPAK TIDAK ADANYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI IKN
Wisesa Adje Wibisono 1 ; Idul Rishan 2 .
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia. Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
E-mail: wibisonowisesa@gmail.com, idul.rishan@uii.ac.id. Naskah diterima : 11/05/2024, revisi : 28/05/2024, disetujui 27/06/2024.

## Abstract
The aim of this research is to explain that from the analysis of the IKN Law which moved the capital to East Kalimantan. The problems in this research relate to aspects of democracy and constitutionality, especially regarding the appointment of a Head of Authority who is not elected  by  the  people  and  whose  term  of  office  is  unlimited.  This  research  uses  a  type  of normative juridical research where the focus of this research is to analyze Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN).  The findings that can be expressed about the IKN  Law  are  contrary  to  the  principles  of  democracy  and  the  rule  of  law  in  the  1945 Constitution. The making of the IKN Law which is not participatory and dominative has the potential to hamper democracy in Indonesia. Therefore, revision of the IKN Law is necessary to ensure its conformity with democratic principles and constitutionality.

## Keywords: Democracy, National Capital, Law Number 3 of 2022

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjabarkan  bahwa  dari  analisis  Undang-Undang  IKN yang memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Adapun masalah dalam penelitian ini pada  aspek  demokrasi  dan  konstitusionalitas,  terutama  terkait  penunjukan  Kepala Otoritas  yang  tidak  dipilih  rakyat  dan  masa  jabatannya  tidak  terbatas.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dimana  fokus  dari  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu  Kota Negara (UU IKN).  Adapun temuan  yang  dapat  di  ungkapkan  Undnag-undang  IKN  ini  bertentangan  dengan  prinsip demokrasi dan negara hukum dalam UUD 1945. Pembuatan UU IKN yang tidak partisipatif dan dominatif berpotensi menghambat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, revisi UU IKN  diperlukan  untuk  memastikan  kesesuaiannya  dengan  prinsip  demokrasi  dan konstitusionalitas.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Kata Kunci: Demokrasi, Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

## A. Pendahuluan
Negara hukum merupakan negara yang pemerintahannya diatur oleh hukum. Karena kata “hukum”  masih  sangat  abstrak,  bentuk  konkretnya  adalah  peraturan  perundang-undangan yang  ditulis.  Peraturan  perundangan-undangan  di  seluruh  dunia  memiliki  hierarki  yang berbeda. Teori Stuffenbau (Hans Kelsen), menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan menghasilkan hukum. 1
Negara demokrasi mengartikulasikan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat memiliki negara sebesar-  besarnya.  Hal  ini  karena  syarat  berdirinya  suatu  negara  meliputi  adanya  rakyat, pemerintahan,  wilayah  kekuasaan,  pengakuan  dan  hubungan  dengan  negara  lain,  serta penguasa  dan  rakyat  adalah  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan. 2 Demokrasi  adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat dan disahkan oleh undang-undang untuk menjalankan pemerintahan.
Setelah menjadi bagian dari pemerintahan dan memiliki kekuasaan, pada faktanya terdapat orang yang memiliki kekuasaan kemudian cenderung menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan  mereka  sendiri.  Ini  dikenal  sebagai abuse  of  power .  Wakil  rakyat  dapat menyalahgunakan  kekuasaannya  bahkan  melakukan  hal-hal  lebih  dari  yang  mereka  miliki. Sesuai dengan adagium dari Lord Acton: “ power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely ” yang artinya “kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak  terbatas  (absolut)  pasti  disalahgunakan”. 3 Negara-  negara  biasanya  menggunakan konstitusi untuk membatasi kekuasaan yang mungkin absolut.
Dalam  sistem  demokrasi  kontemporer,  legalitas  dan  legitimasi  pemerintahan  sangat penting.  Di  satu  sisi,  pemerintahan  harus  didirikan  berdasarkan  konstitusi  dan  undang- undang.  Namun,  di  sisi  lain  harus  dilegitimasi,  yang  berarti  bahwa  pemerintahan  harus mendapatkan kepercayaan dan legitimasi. Artinya, hasil pemilihan umum juga dikenal sebagai pemilihan  umum  harus  menjadi  dasar  sistem  demokrasi  kontemporer  untuk  setiap pemerintahan demokratis yang mengklaim berasal dari rakyat. Oleh karena itu, tidak salah jika  pengamat  dengan  percaya  diri  menyatakan  bahwa  “pemilu  menjadi  tolak  ukur  bagi perkembangan  demokrasi  suatu  bangsa”. 4 Oleh  karena  itu,  pemilihan  merupakan  syarat mutlak untuk negara demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk mendapatkan kedaulatan. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan fakta  yang ada,  yaitu pada isu Ibu Kota  Nusantara (IKN) yang mana kepala otorita tidak dipilih melalui pemilu yang mencerminkan demokrasi.
1 shandi Patria Airlangga, ‘Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis’, Jurnal Ilmu Hukum Unila, Edisi No. 1 Vol 3, 2019, hlm.2.
2 Miriam Budiardjo , Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, ,2003, hlm. 42-44.
3 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 5.
4 Kevin Raymond Evans, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Jakarta, Arise Consultiice, 2003. Hlm. XI .
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia sedang hangat diperbincangkan. Sebelumnya, ibu kota berada di DKI  Jakarta, tetapi pemerintah memutuskan untuk memindahkannya  ke Penajem  Paser  Utara,  Kalimantan  Timur.  Indonesia  melakukan  proyek  Ibu  Kota  Nusantara (IKN)  sebagai  upaya  mewujudkan  pemerataan  ekonomi,  penduduk,  dan  pembangunan  di Indonesia. 5
IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo.  Nusantara  telah  ditetapkan  menjadi nama  Ibu  kota  baru  di  Indonesia.  Bentuk  pemerintahan  di  IKN  berbeda  dengan  bentuk pemerintahan administratif di daerah lain. Pemerintahan IKN disebut dengan otorita IKN dan memiliki peran yang sama seperti kewenangan pemerintah daerah pada umumnya. Namun otorita IKN tidak dipilih melalui pemilu melainkan diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi oleh DPR seperti yang tercantum pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selain itu, periode jabatan pada otorita IKN juga tidak dibatasi seperti yang tercantum pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak era Reformasi. Salah Satu pilar  penting  demokrasi  adalah  desentralisasi,  yang  diwujudkan  melalui  pemilihan  kepala daerah secara langsung. Namun, UU IKN Nomor 3 tahun 2022 tidak mengatur tentang Pemilu kepala  daerah  IKN.  Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  tentang  kemunduran  demokrasi  di Indonesia.
Dalam hal ini, penulis meneliti apa yang tercantum pada pasal 9 dan pasal 10 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara  yang mana di dalam pasal tersebut tidak menyatakan berapa maksimal periode kepala otorita IKN bisa menjabat menjadi kepala IKN dan pemilihan kepala otorita IKN tanpa pemilu, tentu saja hal ini bertentangan dengan konsep  negara  Indonesia  bahwa  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  seperti  yang  termuat pada  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa  demokrasi  yang  merupakan manifestasi  kedaulatan  rakyat  berupa  penyerahan  kepada  rakyat  untuk  mengambil keputusan- keputusan politik dalam hidup bernegara, maka dengan ditiadakan pemilu di IKN dan dengan tidak dibatasi masa jabatan kepala IKN sehingga dapat menjadikan pemerintah IKN menjadi otoriter.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dimana  fokus  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu  Kota Negara (UU  IKN).  Pendekatan  ini  berfokus  pada  pengkajian  dokumen  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  terhadap  konsep  negara  Demokrasi  Indonesia.  Dengan
5 Wesley Liano Hutasoit, ‘Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara’, Jurnal Ilmu Sosial , Edisi No 2 Vol 19, 2018, hlm. 325.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai aspek  legalitas dan konstitusionalitas UU IKN serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan undang-undang tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Meninjau Konsep Hukum Negara Demokrasi Indonesia
Konsep  negara  hukum  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  adalah  konsep  yang  dinamis  dan  aktif,  yang  menjadikan  mereka sebagai  pihak  yang  berusaha  untuk  memastikan  dan  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat sesuai  dengan  prinsip  welvaarstaat. 6 Konsep  Negara  Hukum  di  Indonesia  dimuat  dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum.
Demokrasi  adalah  sistem  pemerintahan  yang  mengedepankan  kedaulatan  rakyat. Ini  adalah  keadaan  negara  di  mana  rakyat  memegang  kekuasaan  tertinggi  melalui keputusan bersama, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Karena demokrasi diakui  dan  berasal  dari  rakyat,  rakyatlah  yang  menentukan,  mengarahkan,  dan menyelenggarakan kehidupan negara. Demokrasi, sebagai dasar hidup bernegara, memberi tahu  kita  bahwa  orang-orang  pada  tingkat  terakhir  merasakan  manfaat  langsung  dari demokrasi. Sebab  hanya  melalui  demokrasilah  semua  aspek  kehidupan  dapat  lebih  adil, rakyat  berhak  menikmati  demokrasi.  dari  sana.  Karena  rakyat  memegang  kendali  atas kedaulatan, negara demokrasi berdiri di atas kehendak rakyat. 7
Hubungan Demokrasi dan negara hukum memiliki dua konsep yang saling terkait. Baik  demokrasi  (yang  mencakup  prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat)  maupun  negara hukum  (yang  mencakup  prinsip-prinsip  nomocratie)  berfungsi  sebagai  dua  sisi  yang berbeda dari mata uang. Teori tentang "negara hukum yang demokratis" (democratische rechtsstaat)  atau  "demokrasi  konstitusional"  digunakan  untuk  menggambarkan  konsep ini. 8 Sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia  juga  "mengklaim"  sebagai  negara  hukum.  Ini  menunjukkan  bahwa  negara  ini memiliki ciri-ciri negara hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia  (sebelum  diubah),  yaitu  Pembukaan  UUD  1945,  Batang  Tubuh  (bukan  pasal- pasal tentang HAM), dan Penjelasan UUD 1945. 9
Dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, konsep negara hukum Indonesia bahkan disebutkan  secara  tegas.  "Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum",  dinyatakan  secara
6 Zulkarnain Ridlwan, ‘negara hukum indonesia kebalikan nachtwachterstaat’, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol 5, 2012, hlm. 150.
7 Runi Hariantati, ‘Etika Politik dalam Negara Demokrasi’ Jurnal Demokrasi, Edisi No. 1 Vol 2, 2003, hlm. 64.
8 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2008, hlm. 690.
9 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 25 – 26.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu, secara teoritis, konsep negara Indonesia telah memenuhi kriteria negara hukum modern yaitu negara hukum yang demokratis. 10

## 2. Pertentangan UU  IKN Terhadap Identitas Indonesia
Otorita IKN adalah satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan Daerah Khusus IKN. Dua masalah muncul dari penjelasan ayat 2 Pasal 5 yang menyatakan, "Sebagai salah satu  bentuk  kekhususan,  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  hanya diselenggarakan  oleh  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  tanpa  keberadaan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana berlaku pada bentuk pemerintahan daerah secara umum." Isu pertama  adalah  bagaimana  Pemerintahan  Daerah  IKN  dibentuk  sebagai  Otorita,  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Otorita  IKN.  Ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang konstitusionalitas  Lembaga  Otorita  IKN  menurut  UU  IKN.  Namun,  Pasal  18  hanya membahas bentuk Provinsi, Kabupaten, atau Kota. IKN, diposisikan sebagai provinsi, tetap memiliki bentuk otoritas.
Tidak  adanya  anggota  DPRD  adalah  masalah  kedua  dari  penjelasan  tersebut. Memang,  setelah  UU  Nomor  23  Tahun  2014  diberlakukan,  DPRD  tidak  lagi  berfungsi sebagai  Badan  Legislatif  Daerah  seperti  yang  dilakukan  dalam  UU  Pemerintah  Daerah sebelumnya,  UU  Nomor  22  Tahun  1999.14  Dewan  Daerah  diposisikan  seperti  Kepala Daerah dan sebagai mitra pemerintahan, yang berarti posisi sejajar. DPRD tetap memiliki tugas,  salah  satunya  adalah  pengawasan.  Sementara  itu,  karena  DPRD  tidak  ada  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  IKN,  dipertanyakan  bagaimana  mekanisme  pengawasan terhadap  Lembaga  Otorita  IKN.  Isu  yang  lebih  mendalam  mungkin  adalah  bagaimana representasi  rakyat  daerah  di  IKN,  yang  biasanya  terbentuk  dalam  wadah  DPRD, mengawasinya. 11
Pada  tanggal  18  Januari  2022  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu Kota Negara (yang selanjutnya disebut UU 3/2022) telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna,  dengan  maksud  Undang-  Undang  ini  dapat  digunakan  menjadi  acuan  dalam pemindahan dan pembentukan ibu kota negara ke Kalimantan. Pada Pasal 6, menyatakan bahwa “lokasi ibu  kota  baru berada di sebagian wilayah Penajam Paser Utara  dan  sebagian Kutai  Kartanegara  di Kalimantan Timur”. Adapun nama dari ibu kota baru tersebut adalah “Nusantara”. Adapun kedudukan IKN adalah setingkat dengan Provinsi.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut juga melahirkan satu lembaga baru. Lembaga tersebut adalah Otorita Ibu Kota Nusantara. Pasal 4 UU IKN menyatakan bahwa lembaga tersebut “lembaga setingkat kementerian untuk menyelenggarakan Pemerintahan
10 Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol 16, 2009, hlm. 393.
11 “Fikri Hadi, ‘Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah’, Majalah Hukum Nasional, Edisi No. 1 Vol 52, 2022, hlm. 75.,”.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Daerah  Khusus  Ibukota  Nusantara”.  Selain  menyelenggarakan  Pemerintahan  Daerah Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN),  lembaga  tersebut  bertanggung  jawab  atas  proses persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara.  Menurut  Pasal  5  UU  IKN, Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  adalah  kepala  Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Nusantara.  Presiden  menunjuk,  mengangkat,  dan  memecat  Kepala  Otorita  IKN  setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemerintahan  daerah  IKN  adalah  bentuk  khusus  dari  ibu  kota  nusantara.  Ini  berbeda dengan kekhususan ibu kota sebelumnya, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta). DKI Jakarta adalah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  sebagai  Ibukota.  Namun,  DKI Jakarta masih dipimpin oleh seorang gubernur dan juga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.  Berbeda  dengan  IKN  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Otorita  IKN  dan  tidak  ada pemilihan  untuk  kepala  daerah.Namun  demikian,  struktur  pemerintahan  daerah  IKN menimbulkan masalah hukum baru. 12
Setelah  UU  3/2022  ditetapkan  pada  tanggal  15  Februari  2022,  banyak  aktor melakukan uji coba formal dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Aktor ini termasuk tokoh masyarakat, warga adat, dan guru honorer. Alasan mereka melakukan pengujian tersebut secara umum adalah masyarakat tidak terlibat dalam pembuatan undang-undang. 13 Selain itu, UU 3/2022 dibentuk dalam waktu yang singkat hanya dalam waktu 43 hari,  dimana  itu  bukanlah  waktu  yang  memadai  untuk  membuat  undang-undang  yang berdampak  pada  segi  formil  yaitu  dalam  pembentukannya  kurangnya  partisipasi ( meaningless participation ). 14
Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu organ negara tentu harus diuji  konstitusionalitasnya,  apakah  koheren  dengan    Undang-Undang    Dasar    Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945)  yang  merupakan  Konstitusi  atau hukum dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 15
Selain  masalah  bentuk  Pemerintahan  Daerah  IKN,  kepala  daerah  IKN  adalah  masalah konstitusionalitas lainnya. Pasal 5 ayat (4) UU IKN menyatakan bahwa "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan  setingkat  menteri,  ditunjuk,  diangkat,  dan  diberhentikan  oleh  Presiden
12 “Alma’arif  dan  Megandaru  W.  Kawuryan,  ‘Memikirkan  Kembali  Kepala  Daerah  DKI  Jakarta  Tahun  2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana’, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemeritahan, Edisi No. 1 Vol. 6, 2021, hlm.78.,”.
13 Haryanti Puspa Sari, Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, terdapat dalam, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke- mahkamah-konstitusi?page=all#google_vignette, diakses pada Minggu, 26 November 2023, pukul 15:00 WIB.
14 CR-27,  Dinilai  Terburu-Buru,  Pembahasan  RUU  IKN  Hanya  43  Hari,  terdapat  dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari- lt61ebb9cc17290/ , diakses pada Minggu, 26 November 2023 Pukul 16:15 WIB.
15 “Isnu Harjo Prayitno, Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM, Edisi No. 1 Vol 4, 2022, hlm. 1153.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
setelah berkonsultasi dengan DPR. 16 Pertama, lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara harus menamai  kepala  daerah.    Otorita  IKN  adalah  pemerintahanan  regional  yang  setingkat dengan provinsi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2  bahwa Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Sebenarnya, secara  konstitusional  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa "Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah" Artinya, istilah kepala daerah yang dikenal di Indonesia adalah Gubernur untuk pemerintah daerah  provinsi,  Bupati  untuk  pemerintah  daerah  kabupaten,  dan  Walikota  untuk pemerintah  daerah  kota.  Apabila  melihat  Daerah  khusus  lainnya  di  Indonesia,  seperti Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  menggunakan  istilah  Gubernur  sebagai  kepala  daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sedangkan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota di Indonesia justru dipimpin oleh Kepala Otorita yang memunculkan istilah baru sebagai penyebutan  kepala  daerah  di  Indonesia,  yang  tidak  dikenal  pada  sistem  pemerintahan daerah di Indonesia sebelumnya dan tidak disebutkan sebagai istilah penyebutan Kepala Daerah  berdasarkan  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI  1945.  Sehingga  dari  sini,  istilah  Kepala Otorita di IKN dipertanyakan konstitusionalitasnya. 17
Selanjutnya  pada  jumlah  periode  yang  tidak  ditentukan,  Persiapan,  pembangunan,  dan pemindahan Ibu Kota Negara, bersama dengan pengelolaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu  Kota  Nusantara,  diawasi  oleh  Badan  Otorita,  lembaga  setingkat  kementerian  secara yuridis. Sebelum amandemen UUD 1945, Kepala dan Wakil Kepala Otorita adalah jabatan yang tidak terbatas, dan presiden menunjuk mereka melalui penunjukan langsung dengan berkonsultasi  dengan  DPR-RI.  Kekuasaan  Orde  Baru  berlangsung  selama  tiga  puluh  dua tahun, didasarkan pada Pasal 7 Konstitusi 1945, yang mengatakan "dan sesudahnya dapat dipilih kembali", yang berarti bahwa presiden yang terpilih dapat menjabat kembali setelah lima  tahun  menjabat  tanpa  batasan  jumlah  kali  mereka  dapat  menjabat.  Keadaan  masa jabatan yang tak terbatas ini merupakan bagian dari amandemen konstitusi yang bertujuan untuk  menghilangkan  jabatan  tak  terbatas,    sehingga  memberikan  batas  berapa  kali seseorang  dapat  memegang  jabatan  kekuasaan  Diamandemennya  Pasal  7  UUD  1945, menambahkan frasa "hanya untuk satu kali masa jabatan", yang berarti hanya memiliki dua periode masa jabatan. Penguasa dapat dipilih kembali tanpa tenggat waktu dan diberi nama baru sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Nusantara.  Wajah baru  yang  penulis  maksud  didasarkan  atas kemiripan frasa yaitu  "dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama”.
Kemiripan ini karena tidak adanya batas periode dalam masa  jabatan  Kepala dan Wakil  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Kewenangan  absolut  terhadap  pemegang
16 Rizki Mulyaningsih, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah, Lex Ressainance, Edisi No. 2 Vol 7, 2022, hlm. 299.
17 Fikri Hadi, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah , Op. Cit , hlm. 78.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
kekuasaan adalah sebuah keniscayaan, sebagaimana Lord Acton mengatakan “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”.  Pemberian kekuasaan kepada Kepala Otorita yang dapat ditunjuk dan dipilih kembali pada jabatan yang sama tanpa ada batas maksimal  berapa  kali  ia  dapat  menjabat,  adalah  bentuk  pembangkangan  atas  semangat konstitusionalisme dan juga reformasi pembangkangan  atas  semangat  konstitusionalisme dan  juga reformasi. 18 Jelas    bahwa    semangat    dari    konstitusionalisme    adalah pembatasan  kekuasaan  sebagaimana  penulis  terangkan  di  awal.  Kemudian,  semangat reformasi  telah  jelas  melakukan  revisi  terkait  dengan  masa jabatan eksekutif dalam  hal ini Presiden  yang sebelumnya dalam Undang-Undang  Dasar  menggunakan  frasa  yang maknanya  sama  dengan  masa jabatan  Kepala  Otorita  Ibu Kota  Nusantara,  yakni selama 5  (lima  tahun) dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dengan kekuasaan seperti ini, maka potensi terjadinya ekuasaan penuh terhadap  lembaga eksekutif ( executive  heavy ) sangat besar  terjadi  dalam  pelaksanaan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara. 19

## 3. Potensi Kemunduran Demokrasi Indonesia
Salah  satu  metode  demokratis  dan  adil  untuk  memilih  pemimpin  Indonesia  adalah pemilihan umum, atau pemilu.  Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2007, pemilu adalah cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala daerah. Pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil.  Mengacu  pada  modul  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum (KPU), berikut empat alasan mengapa pemilu dan demokrasi sangat penting. 20
a. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk menggunakan hak politiknya, menjamin demokrasi di Indonesia.
b. Menjamin pergantian kepemimpinan yang teratur dan tanpa konflik.
c. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup.
d. Mempertahankan kekuatan negara dan kemerdekaan rakyat.
Pemindahan  Ibukota  negara  ke  IKN  menimbulkan  kekhawatiran  tentang  potensi kemunduran  demokrasi  di  Indonesia  karena  diakibatkan  tidak  adanya  pemilu  kepala daerah  IKN.  Kurangnya  partisipasi  publik  terhadap  pemilihan  kepala  daerah  IKN  dapat menimbulkan ketidakpuasan masyrakat terhadap kebijakan-kebijakan kepala otorita IKN.
18 Zaini Dahlan, Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta’lim, Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Edisi No. 1 Vol 1, 2018, hlm. 199.
19 Khulaifi Hamdani, Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara, Jurnal Legislatif, Edisi No. 2 Vol 5, hlm 96.
20 “Tari Octaviani, Mengapa Pemilu itu Penting?, Terdapat dalam
https://nasional.kompas.com/read/2023/08/02/00300061/mengapa-pemilu-itu-penting, diakses pada 28 Februari 2024 pukul 15:00 WIB.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## 4. Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum
Politik  tentunya  mempengaruhi  pembentukan  produk  hukum,  sehingga  dikatakan konfigurasi  politik  yang  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  pembentukan  aturan. Bergantung  pada  jenis  konfigurasi  politiknya,  produk  hukum  yang  lahir  memiliki karakteristik yang berbeda. Ada dua jenis karakter hukum: responsif dan ortodoks. Seperti yang  dijelaskan  dalam  studi  teori, konfigurasi  politik demokratis  menghasilkan  karakter produk  hukum  yang  responsif,  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  menyuarakan keinginan mereka.
Hukum  ortodoks  berasal  dari  struktur  politik  otoriter  yang  tertutup  dan  tidak memungkinkan aspirasi masyarakat. Pada masa jabatan Soeharto, banyak aturan dianggap otoriter,  menyebabkan  pemberontakkan  dikalanagan  masyarakat.  Pada  masa  awal jabatannya,  Soeharto  membangun  sistem  yang  menekankan  ekonomi  dan  paradigma pertumbahan untuk menjadikan negara  kuat. Namun, sistem ini lama-kelamaan menjadi otoriter  dan  mengontrol  kehidupan  pers,  menghalangi  masyarakat  untuk  mengetahui kebijakan yang telah dibuat. 21
Menurut Mahfud MD ada dua karakter produk hukum yaitu: 22
a. Produk hukum responsif atau populistic
Produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. 23 Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam dalam masyarakat.
b. Produk hukum konservatif
Produk  hukum  konservatif  Adalah  produk  hukum  yang  isinya  (materi  muatannya) lebih  mencerminkan  visi  sosial  elit  politik,  lebih  mencerminkan  keinginan pemerintah,  bersifat  positivis  instrumentalis,  yakni  masyarakat  menjadi  alat pelaksanaan  ideologi  dan  program  negara.  Berlawanan  dengan  hukum  responsif, hukum  ortodoks  lebih  tertutup  terhadap  tuntutan-tuntutan  kelompok  maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.
Untuk  mengkualifikasi  apakah  suatu  produk  hukum  responsif,  atau  konserfatif, indikator  yang  dipakai  adalah  proses  pembuatan  hukum,  sifat  fungsi  hukum,  dan kemungkinan penafsiran atas  sebuah produk hukum. 24 Produk hukum yang berkarakter responsif,  proses  pembuatannya  bersifat  partisipatif,  yakni  mengundang  sebanyak-
21 Solikhul Hadi, ”Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum” Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Kudus,Edisi No. 2 Vol 9, 2015, hlm. 387-388.
22 Mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, ”Politik Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika 2011, hlm. 30.
24 Herniwati, M. H. ,2021. Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia. Politik Hukum, hlm. 104.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
banyaknya  partisipasi  masyarakat  melalui  kelompok-  kelompok  sosial  dan  individu  di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis  dalam  arti  lebih  didominasi  oleh  lembaga  negara  terutama  pemegang kekuasaan eksekutif.
Karakter  Produk  Hukum  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  yaitu  Konservatif  dan Responsif. Untuk menentukan produk Hukum yang konservatif ataupun Responsif dapat dinilai  dari  proses  legislasi,  jenis  fungsi  hukum,  dan  kemungkinan  interpretasi  terhadap produk hukum tersebut. Untuk produk sah yang bersifat responsif, proses pembuatannya bersifat  partisipatif.  Di  sisi  lain,  proses  legislasi  ortodoks  bersifat  sentralistik  dalam  arti didominasi  oleh  lembaga-lembaga  negara,  terutama  yang  mempunyai  kekuasaan eksekutif. 25

## Tabel 1: Indikator Konfigurasi Politik
Konfigurasi Politik Otoriter Demokratis 1 Parpol  dan  parlemen  lemah,  dibawah kendali eksekutif. Parpol  dan  parlemen  kuat,  menentukan haluan atau kebijakan negara. 2 Lembaga Eksekutif Intervensionis Lembaga eksekutif netral 3 Pers terpasung atau tidak bebas
Pers Bebas
Tabel 2: Indikator Karakter Produk Hukum 26
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini,  karakteristik  produk  dan  konfigurasi  hukumnya, Undang-Undang  IKN  No.  3  Tahun  2022  bersifat  otoriter  dan  konservatif.  Ini  terutama  karena proses  pembuatannya  yang  sentralistik-dominatif  dan  dengan  waktu  yang  singkat  tanpa penelitian  yang  memadai.  Kemudian,  meskipun  partisipasi  publik  sangat  rendah,  partisipasi masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak dan kelompok masyarakat yang berdampak, dapat dilihat pada tingkat pembahasan RUU IKN. Penulis berpendapat bahwa UU IKN ini bersifat
25 Mahfud, M. D. “Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT.” Radja Grafindo Persada ,2012, .hlm 26 .
26 Idhul Rishan, Hukum & politik ketatanegaraan. FH UII, 2020.hlm 11 .

## Karakter Produk Hukum
Konservatif/Ortodoks Responsif 1 Pembuatannya sentralistik- dominatif Pembuatannya partisipatif 2 Muatannya positivisinstrumentalis  Muatannya aspiratif 3 Rinciannya open interpretatif/multitafsir Rinciannya limitatif
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Konservatif  karena  tidak  mengimplementasikan  partisipasi,  karena  partisipasi  ini  kemudian menjadi dasar untuk pembentukan undang-undang yang dibuat dengan tingkat partisipasi yang tidak  tepat.  Menurut  penulis,  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2022  harus  mengalami  sedikit perubahan terutama pada pasal-pasal yang bersifat Konservatif termuat dalam pasal 9 dan pasal 10 termasuk pengaturan masa periode jabatan kepala otorita IKN dan pemilihan Kepala otorita IKN yang harus lebih demokratis.

## D . Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitan ini adalah, Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menghambat kemajuan demokrasi Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Otorita IKN yang tidak dipilih melalui pemilu, masa jabatan Kepala Otorita IKN yang tidak dibatasi, dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukan dan pelaksanaan UU IKN.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bersifat Konservatif.
Undang-Undang  No.3  tahun  2022  tentang  IKN  tidak  sejalan  dengan  konsep  negara Demokrasi  di  Indonesia  dan  bertentangan  dengan  UUD 1945,  yang  mana  dalam  Pasal  9  dan Pasal  10,  tidak  mencerminkan  bahwa  produk hukum  tersebut  adalah  produk hukum  negara demokrasi  melainkan  berbanding  terbalik  dengan  konsep  negara  demokrasi  dan mencerminkan  bahwa  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  bersifat ortodoks/konservatif.
Produk  hukum  yang  konservatif  justru  menghasilkan  sistem  konfigurasi  politik  yang otoriter sehingga bentuk pemerintahan otorita IKN cenderung otoriter, seperti yang terdapat dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Proses pembuatan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pun tidak dikaji dengan sebaik  baiknya,  dibuat  dengan  waktu  yang  cepat  serta  tanpa  melibatkan  publik,  sehingga banyak  pasal-pasal  yang  dianggap  bermasalah  dan  tidak  sejalan  dengan  konsep  Negara Indonesia (Negara Demokrasi). Untuk menjadikan IKN selaras dengan identitas negara hukum demokratis Indonesia, UU IKN harus diubah, terutama pasal yang berkaitan dengan pemilihan kepala Otorita IKN dan pembatasan masa jabatan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## Daftar Pustaka
A. Jurnal :
Alma’arif  dan  Megandaru  W.  Kawuryan,  ‘Memikirkan  Kembali  Kepala  Daerah  DKI  Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana’, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemeritahan, Edisi No. 1 Vol. 6, 2021.
Fikri  Hadi,  ‘Konstitusionalitas  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  Sebagai  Bentuk  Pemerintahan Daerah’, Majalah Hukum Nasional, Edisi No. 1 Vol 52, 2022.
Isnu  Harjo  Prayitno,  KONSEP  OTORITA  IBU  KOTA  NEGARA  NUSANTARA  SEBAGAI PEMERINTAHAN  DAERAH  KHUSUS  DALAM  PERSPEKTIF  OTONOMI  DAERAH, Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM, Edisi No. 1 Vol 4, 2022.
Khulaifi Hamdani, Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota NusantarA, Jurnal Legislatif, Edisi No. 2 Vol 5.
Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol 16, 2009, hlm. 393. Rizki Mulyaningsih, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah, Lex Ressainance, Edisi No. 2 Vol 7, 2022.
Runi Hariantati, ‘Etika Politik dalam Negara Demokrasi’ Jurnal Demokrasi, Edisi No. 1 Vol 2,
2003.
Shandi  Patria  Airlangga,  ‘HAKIKAT  PENGUASA  DALAM  NEGARA  HUKUM  DEMOKRATIS’, Jurnal Ilmu Hukum Unila, Edisi No. 1 Vol 3, 2019.
Solikhul  Hadi,  ”Pengaruh  Konfigurasi  Politik  Pemerintah  Terhadap  Produk  Hukum”  Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Kudus,Edisi No. 2 Vol 9, 2015.
Wesley Liano Hutasoit, ‘Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara’, Jurnal Ilmu Sosial , Edisi No 2 Vol 19, 2018.
Zaini  Dahlan,  EBIJAKAN  PEMERINTAH  ORDE  BARU  TERHADAP  MAJELIS  TA’LIM,  Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Edisi No. 1 Vol 1, 2018.
Zulkarnain  Ridlwan,  ‘negara  hukum  indonesia  kebalikan  nachtwachterstaat’,  Fiat  Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol 5, 2012.
B. Buku:
Dahlan  Thaib,  Kedaulatan  Rakyat,  Negara  Hukum,  dan  Konstitusi,  Cetakan  ke-2,  Liberty,
Yogyakarta, 2000.
Herniwati, M. H. (2021). Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia. Politik Hukum. Idhul Rishan, Hukum & politik ketatanegaraan. FH UII.
Jimly  Asshiddiqie,  Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis,Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2008.
Kevin  Raymond  Evans,  Sejarah  Pemilu  dan  Partai  Politik  di  Indonesia,  Jakarta,  Arise Consultiice, 2003.
Mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, ”Politik Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika 2011. Mahfud, M. D. “Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT.” Radja Grafindo Persada (2012).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 120-132 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, ,2003. Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

## C. Lainnya :
CR-27, Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu- ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290/ , diakses pada Minggu, 26 November 202 Pukul 16:15 WIB.”
Tari Octaviani, Mengapa Pemilu itu Penting?, Terdapat dalam
https://nasional.kompas.com/read/2023/08/02/00300061/mengapa-pemilu-itu- penting, diakses pada 28 Februari 2024 pukul 15:00 WIB.”
Haryanti Puspa Sari, Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, terdapat dalam,
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan- tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi?page=all#google_vignette, diakses pada Minggu, 26 November 2023, pukul 15:00 WIB.