Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018): 233-262 ISSN 2085-9325 (print); 2541-4666 (online) DOI: http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2835
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 233

## Analisis Ekonomi Islam terhadap Pemenuhan Upah Layak
Tenaga Kerja Industri Batik (Studi Kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)
Nono Hartono Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon email : khalidbinwalid1435@gmail.com
Abstract: This research  aims  to  identify the  wage  system for batik industry workers, and analyze the economic outlook of Islam on the labor wage system, and  develop  appropriate  wage  models  in  the  batik  industry.  Sampling technique  used  purposive  sampling  method.  Data  analysis  using  multiple linear  regression.  The  results  showed  that  the  factors  that  significantly influence the wage level of the home-based unit of the batik industry are the length  of  work  per  day,  work  experience  and  operational  costs,  while  the home-based unit variables of the batik industry have no significant effect. To increase  labor  wages,  a  decent  wage  model  is  needed  in  accordance  with sharia provisions.
Keywords: Wages of labor; Batik Industry; Islamic Economics
Abstrak : Peneliltian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pengupahan tenaga  kerja  industri  batik,  dan  menganalisis  pandangan  ekonomi  islam terhadap sistem pengupahan tenaga kerja, serta menyusun model pengupahan yang  layak  pada  industri  batik.  Teknik  pengabilan  sampel  menggunakan metode  purposive  sampling.  Analisis  data  menggunakan  regresi  linier berganda.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  faktor  yang  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  upah  tenaga  kerja  unit  rumahan  industri  batik adalah  lama  kerja  perhari,  pengalaman  bekerja  dan  biaya  operasional, sedangkan variabel unit rumahan industri batik berpengaruh tidak signifikan. Untuk meningkatkan upah tenaga kerja, diperlukan model pengupahan yang layak sesuai dengan ketentuan syariah.
Kata Kunci: Upah tenaga kerja; Industri Batik; Ekonomi Islam

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
234 |

## Pendahuluan
Cirebon dikenal sebagai kota udang dan kota wali merupakan daerah berkembang  yang  letaknya  sangat  strategis,  yaitu  terletak  jalur  Pantura (Pantai Utara). Karena lokasi geografisnya, Cirebon menjadi salah satu jalur utama  yang  menghubungkan  antara  Kota  Jakarta-Semarang-Surabaya. Cirebon juga merupakan salah satu daerah industri yang ada di Jawa Barat, salah satu industri yang sekarang berkembang dengan pesat yaitu terletak di Kabupaten  Cirebon,  dengan  komoditas  unggulannya  batik.  Industri  batik yang  ada  di  Kecamatan  Plered  sendiri  ditetapkan  oleh  Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai sentra industri batik terbesar di Jawa Barat, hal ini  dikarenakan  banyak  berdirinya  industri  batik  yang  ada  di  Kecamatan Plered  dan  sudah  menjadi  budaya  membatik  bagi  masyarakat  sekitar. Tentunya dengan berdirinya industri tersebut memberi dampak yang cukup positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, terutama pada kalangan buruh,  karena  dapat  memberi  peluang  kerja  demi  keberlangsungan  hidup masyarakat.
Keberadaan  suatu  industri  diharapkan  memiliki  banyak  manfaat  tak hanya  bagi  pemilik  industri  namun  untuk  tenagakerjanya  juga.  Dimana pekerja berperan penting dalam suatu industri yaitu pekerja menggunakan tenaga  kemampuannya  untuk  mendapatkan  balasan  berupa  upah  baik berupa  uang  maupun  bentuk  lainnya.  Kebijakan  ketenagakerjaan  sudah diatur  oleh  Pemerintah  terutama  menyangkut  penanganan  pengupahan yang disebut Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berkaitan dengan kebutuhan kehidupan  layak  pekerja,  maka  tidak  akan  lepas  dari  permasalahan  upah. Permasalahan upah juga menjadi persoalan klasik seperti yang diteliti oleh Keumala and Zainuddin (2018). Masalah upah yang diambil dalam penelitian ini yaitu adanya ketidak adilan dan keterlambatanm dalam pengupahan.
Adapun  menurut  narasumber  yang  didapatkan  ketika  observasi pendahuluan  yakni  pekerja  unit  rumahan  ibu  Antini  (Nembok),  beliau menjelaskan bahwa untuk satu kain harus menyelesaikan dalam waktu satu
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 235
setengah  hari  dan  upah  yang  diterima  senilai  Rp  25.000,-  dalam  sehari menghabiskan  waktu  8  jam,  jadi  untuk  menyelasaikan  satu  kain  batik tersebut  membutuhkan  waktu  12  jam,  adapun  untuk  peralatan  yang digunakan untuk membatik dan bahan bakar yang digunakan sudah menjadi tanggungjawab  pekerja,  dalam  sehari  pekerja  harus  menghabiskan  bahan bakar  setengah  liter  untuk  harga  1  liternya  Rp  7.000,-  Jika  dikalkulasikan pendapatan pekerja yang diterima untuk satu kain yaitu:
Kain @1potong = Rp 25.000,- Bahan bakar ½ liter = Rp 3.500,- - Rp 21.500,- / 12 jam = Rp 1.791,- per jam
Jadi  untuk  satu  jam,  pekerja  menerima  upah  sebesar  Rp  1.791,- kemudian  masalah  dalam  membatik  sendiri  sering  dialami  oleh  pekerja ketika lilin yang terpakai kurang atau tidak mencukupi maka harus membeli lilin  dan  itupun  sudah  menjadi  tanggungjawab  pekerja,  selain  itu  dalam menerima upah, pekerja harus menunggu batik tersebut jadi atau sudah siap pakai.
Berdasarkan  Upah  Minimum  Kerja  (UMK)  Kabupaten  Cirebon  tahun 2016,  diperoleh  sebuah  keterangan  bahwa  gaji  atau  upah  minimum Kabupaten  Cirebon  adalah  Rp  1.592.220,-  penentuan  hasil  tersebut berdasarkan rumus yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78  tahun  2015,  yaitu  perhitungannya  UMK  tahun  2015  sebesar  Rp 1.428.000,- ditambah Rp 164.220,- atau 12% dari UMK tahun 2015. Hal ini menandakan  gaji  tersebut  harus  diterima  utuh  bagi  pekerja  atau  buruh, karena  ini  merupakan  haknya  dan  apabila  jumlah  tersebut  tidak  diterima secara utuh atau kurang oleh pekerja maka ketimpangan akan timbul. Oleh karena  itu  untuk  melindungi  kepentingan  dari  pelanggaran  hak  perlu

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
236 |
ditentukan upah minimum sehingga pekerja akan memperoleh  kehidupan yang layak.
Untuk  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  Pemerintah  mengeluarkan Kebijakan,  seperti  yang  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  dapat  dilihat  dari Pasal 88 ayat (1) Undang- Undang yang menegaskan bahwa “Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pemerintah Indonesia 2003b). ” Kebutuhan Hidup Layak (KHL) UU tersebut mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian,  tempat  tinggal  dan  lainnya,  sehingga  pekerja  akan  memperoleh kehidupan yang layak.
Dalam pandangan islam upah tidak sekedar kebutuhan lahir saja, tetapi mereka harus mendapatkan pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga apabila upah dikaitkan dengan apa  yang telah  difasilitaskan  atau sesuai  kebutuhan  minimalnya  adalah  sangat  tidak  tepat  karena  akan menghalangi  pekerja  untuk  menikmati  kehidupan  yang  layak  menurut ukuran masyarakat.
Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi apakah upah yang diterima pihak tenaga kerja industri batik unit rumahan telah memenuhi kebutuhan yang  layak;  (2)  menganalisis  pandangan  ekonomi  islam  terhadap  sistem pengupahan tenaga kerja unit rumahan industri batik di Kecamatan Plered; dan (3) menyusun model  pengupahan yang  layak  pada industri batik unit rumahan Kecamatan Plered.

## Landasan Teori

## Upah Tenaga Kerja
Upah  dalam  bahasa  Arab  sering  disebut  dengan ajrun/ajran yang berarti  memberi  hadiah/upah.  Kata ajran mengandung  dua  arti,  yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 237
tenaga  yang telah  dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah  diberikan sebagai  balas  jasa  atau  penggantian  kerugian  yang  diterima  oleh  pihak pekerja  karena  atas  pencurahan  tenaga  kerjanya  kepada  orang  lain  yang berstatus sebagai majikan.
Menurut  Mustofa  (2010)  sumber  hukum  dalam  islam  yang  dipakai dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  adalah  dengan menggunakan  Al- Qur’an  dan  Sunah  Nabi,  disamping  masih  banyak  lagi sumber  hukum  yang  dapat  digunakan.  Al- Qur’an  sebagai  sumber  hukum upah salah satunya diambil dari Al- Qur’an Al-Ahqaf ayat 19.
اَّمِلم  ٞتَٰ َجَرَد ّٖ ل ُكِلَو َنوُمَل ۡظُي َ لَ ۡمُهَو ۡمُهَلَٰ َمۡع َ أ ۡمُهَيِلفَوُ ِلَِو ْۖ اوُلِمَع ١٩
“Dan  bagi  masing -masing  mereka  derajat  menurut  apa  yang  telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan  mereka  sedan g  mereka  tiada  dirugikan.”  ( QS.  Al Ahqaf [46]:19)
Berdasarkan  ayat  Al- Qur’an  diatas,  menunjukkan  bahwa  upah  telah disyari’atkan  oleh  Allah  dan  wajib  dibayarkan  sebagai  kompensasi  atau balasan dan sekaligus merupakan hak bagi pekerja atau buruh dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kelayakan sesuatu dengan bantuan atau  tenaga  yang  telah  diberikan  oleh  pekerja.  Akan  tetapi  islam  menolak anggapan  bahwa  bekerja  bukan  hanya  semata-mata  untuk  mendapatkan imbalan  yang  bersifat  materi  saja,  akan  tetapi  untuk  mendapatkan  pahala seperti  yang  diungkapkan  oleh  sayyid  Qutub  “Keadilan  yang  mutlak  pasti membutuhkan  perbedaan  imbalan  ada  kelebihan  sebagian  dari  sebagian yang  lainnya,  disamping  realisasi  keadilan  dari  segi  kemanusiaan,  berupa pemberian kesempatan yang merata dan meluas kepada masyarakat islam menolak menjadikan materi sebagai imbalan bagi nilai-nilai itu (bekerja) dan tidak  mau  mengubah  (merubah-pen)  kehidupan  ini  menjadi  sekedar  nilai dengan sepotong roti, kepuasan jasmani/sejumlah uang”.

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
238 |

## Tingkatan dalam Pemberian Upah
Dalam hal tingkatan dalam pemberian upah, ada beberapa faktor yang menyebabkan  perbedaannya  dalam  kehidupan  berindustri,  diantaranya mengacu  pada  bakat  dan  ketrampilan  seorang  pekerja.  Adanya  pekerja intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak  handal,  mengakibatkan  upah  berbeda  tingkatannya.  Selain  itu perbedaan  upah  yang  timbul  karena  perbedaan  keuntungan  yang  tidak berupa  uang  karena  ketidaktahuan  atau  kelambanan  dalam  bekerja  dan masih  banyak  lagi  faktor-faktor  lainnya.  Mengenai  perbedaan  upah  islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing- masing  pekerja.  Adapun  dalil  yang  dipergunakan  sebagai  landasannya adalah firman Allah SWT Qs. An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:
َّضَف اَم  اۡوَّنَمَتَت َ لََو
ْۖ اوُب َسَتۡكٱ اَّمِلم  ٞبي ِصَن ِلاَجِلرلِ لل ٖۚ ّٖضۡعَب ََٰ َعَل ۡمُكَضۡعَب ۦِهِب ُ َّللَّٱ  َل
ۡسَو َۚ َ ۡب َسَتۡكٱ اَّمِلم  ٞبي ِصَن ِءٓا َسِلنلِلَو ٍءۡ َشَ  ِ للُكِب َنَكَ َ َّللَّٱ َّنِإ  َۚٓۦِهِلۡضَف نِم َ َّللَّٱ  اوُلَٔ ٔ اٗميِلَع ٣٢
”Dan  janganl ah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah kepada  sebahagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebahagian  yang  lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan,  dan  bagi  para  wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia- Nya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  segala  sesuatu.”  (QS.  An Nisa"[4]:32)
Adapun  berdasarkan  prinsip  keadilan  upah  dalam  islam  ditetapkan kesepakatan  antara  majikan  dan  pekerja  dengan  menjaga  kepentingan keduanya,  mengingat  posisi  pekerja  yang  lemah,  maka  islam  memberikan perhatian  dengan  menetapkan  tingkat  upah  minimum  bagi  pekerja  sesuai dengan  prinsip  kelayakan  dari  upah.  Upah  itu  menjadi  tanggungjawab negara  untuk  mempertimbangkan  tingkat  upah  agar  tidak  terlalu  rendah
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 239
sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.
Tingkat upah minimum ditentukan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan  dari  pekerja  golongan  bawah,  sehingga  dalam  kondisi  apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraan besarnya upah diukur besarnya berdasarkan  kadar  jasa  yang  diberikan  tenaga  kerja,  berdasarkan kesepakatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat serta waktu yang tepat dimana pekerjaan itu dilakukan. Sehingga pada suatu saat akan mengalami revisi sesuai dengan tuntutan jaman.
Pekerja  yang  bekerja  disebuah  industri  tidak  secara  sukarela  ingin bekerja disuatu industri. Tentunya mereka akan memiliki motivasi mengapa mereka  memilih  bekerja  disebuah  industri  tersebut.  namun,  salah  satu motivasi utamanya adalah mendapatkan upah  yang  tinggi.  Besarnya upah, didasarkan pada besarnya upah disuatu wilayah atau sering disebut sebagai upah minimum.

## Tingkat Upah Minimum
Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat  lemah.  Selalu  ada  kemungkinan  kepentingan  para  pekerja  tidak dilindungi  dengan  baik.  Mengingat  posisinya  yang  lemah  itu,  Islam memberikan  perhatian  dalam  melindungi  hak  para  pekerja  dari  segala gangguan  yang  dilakukan  oleh  majikannya.  Oleh  karena  itu  untuk melindungi  kepentingan  dari  pelanggaran  hak  perlu  ditentukan  upah minimum  yang  dapat  mencakup  kebutuhan  pokok  hidup,  termasuk makanan,  pakaian,  tempat  tinggal  dan  lainnya,  sehingga  pekerja  akan memperoleh kehidupan yang layak.
Negara mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar serta tidak memperoleh upah dibawah

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
240 |
tingkat  minimum.  Tingkat  upah  minimum  ini  harus  selalu  dan  sewaktu- waktu  direvisi  kembali  untuk  melakukan  penyesuaian  tingkat  harga  dan biaya hidup dalam masyarakat.

## Tingkat Upah Tertinggi
Bakat  dan  ketrampilan  seorang  pekerja  meruapakan  salah  satu  fakor upahnya tinggi atu tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda  tingkatnya.  Selain  itu  perbedaan  upah  timbul  karena  perbedaan keuntungan  yang  tidak  berupa  uang,  karena  ketidak  tahuan  atau kelambanan  dalam  bekerja  dan  masih  banyak  lagi  faktor-faktornya.  Oleh karena  itu,  Islam  memang  tidak  memberikan  upah  berada  dibawah  upah minimum  yang  telah  ditetapkan,  demikian  halnya  Islam  juga  tidak membolehkan  kenaikan  upah  melebihi  tingkat  tertentu  melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah  yang  melampaui  batas  tertinggi  dalam  penentuan  batas  maksimum upah  tersebut.  setidaknya  upah  dapat  memenuhi  kebutuhan  poko  pekerja dan  keluarga  agar  tercipta  keadilan  dan  pemerataan  kesejahteraan. Pentingnya  menjaga  upah  agar  tetap  berada  pada  batas  kewajaran  agar masyarakat  tidak  cenderung  menjadi  mengkonsumsi  semua  barang konsumsi. Gambaran tentang batas upah tertinggi dapat dilihat pada ayat Al- Qur’an Qs. An-Najm ayat 39 dan Qs. An-Nahl ayat 96:
َٰ َعَس اَم َّ لَِإ ِنَٰ َسنِ ۡ لِۡل  َسۡيَّل ن َ أَو ٣٩ “ dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, ” (QS. An Najm [53]:39)
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 241
اَمَو  ُدَفنَي  ۡمُكَدنِع اَم ِب مُهَرۡج َ أ  آوُ َبَ َص  َنيِ َّ لَّٱ  َّنَيِزۡجَ َلََو ّٖٖۗقاَب ِ َّللَّٱ َدنِع اَم  ِنَسۡح َ أ َنوُلَمۡعَي  اوُن َكَ ٩٦
“ Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal.  Dan sesungguhnya  Kami  akan memberi  balasan  kepada  orang- orang  yang  sabar  dengan  pahala  yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah mereka kerjakan. ” (QS. An Nahl [16]:96)
Ayat diatas menjelaskan bahwa upah yang dituntut oleh para pekerja dari majikan harus sesuai  dengan  apa yang telah  diusahakannya,  bersama kegiatan-kegiatan manusia yang telah berhubungan dengan
ketenagakerjaan.  Sudah  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  majikan  untuk memberikan upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Adapun besarnya tingkat upah maksimum pekerja  akan  bervariasi  berdasarkan  jasa  yang  disumbangkan  dalam produksi.

## Tingkat Upah Sebenarnya
Islam  telah  menyediakan  usaha  pengamanan  untuk  melindungi  hak majikan  dan  pekerja.  Jatuhnya  upah  dibawah  tingkat  upah  minimum  atau naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi. Upah yang  sesungguhnya  akan  berubah  dengan  sendirinya  berdasarkan  hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah tentu dipengaruhi oleh standar hidup pekerja, kekuatan efektif dari organisasi pekerja, serta sikap para majikan yang mencerminkan keimanan mereka terhadap balasan Allah SWT.  Menurut  Fahim  Khan  solusi  problem  ekonomi  surplus  tenaga  kerja memang  dapat  ditangani  melalui  strategi  menciptakan  kesempatan  kerja berupah tetap (Murtadho 2017).

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
242 |
Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan ruh, maka  upah  akan  berada  diantara  upah  minimum  dan  maksimum  yang mengacu  pada  taraf  hidup  yang  lazim  serta  berkontribusi  yang  telah diberikan para pekerja. Jika pada suatu waktu upah minimum jatuh dibawah tingkat  minimum  ataupun  sebaliknya,  maka  negara  berhak  melakukan campur  tangan  dan  menetapkan  upah  sesuai  dengan  kebutuhan  saat  itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat upah sebenarnya akan berkisar antara  kedua  batas  upah  berdasarkan  hukum  persediaan  dan  penawaran tenaga kerja dan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari kelompok kerja, sebagai  hasilnya  tingkat  upah  minimum  dan  maksimum  akan  ditetapkan berdasarkan  standar  hidup  kelompok  pekerja  dan  tetap  merangkak  naik sesuai dengan naiknya standar hidup tersebut.

## Kebutuhan Hidup Layak
Pemerintah Indonesia selalu berubah-ubah kebijakan
ketenagakerjaannya  terutama  menyangkut  penanganan  pengupahan. Kebijakan  penentuan  upah  minimum  didasarkan  pada  Kebutuhan  Fisik Minimum  (KFM),  yang  kemudian  berubah  menjadi  Kebutuhan  Hidup Minimum (KHM), lalu sekarang namanya menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  Seperti  yang  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  89  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Sementara kaitannya dengan Kebutuhan Hidup Layak, dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1)  Undang-Undang  yang  sama  yang  menegaskan  bahwa  setiap  pekerja berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Berkaitan  dengan  penetapan  upah  berdasarkan  Kebutuhan  Hidup Layak (KHL), Pemerintah menetapkan peraturan atau yang dikenal dengan Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sekaligus sebagai  aturan  dalam  pelaksanaan  dari  Pasal  89  ayat  (4)  Undang-Undang
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 243
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Komoponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan  Menteri  (Pemerintah  Indonesia  2003a).  Dalam  Pasal  1 Permenakertrans  Nomor:  PER-17/MEN/VIII/2005  misalnya  disebutkan bahwa  KHL  adalah  Standar  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. Komponen kebutuhan hidup layak untuk  para  pekerja lajang  dalam satu  bulan sebagaimana  terlampir  dalam Nomor:  PER-17/MEN/VIII/2005  terdiri  dari:  makanan  dan  minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreasi dan tabungan.
Adapun  menurut  Muhammad  Mustofa  (2010)  islam  memberikan pedoman  bagi  kehidupan  manusia  dalam  bidang  perekonomian  tidak memberikan  landasan  yang  bersifat  praktis,  berapa  besarnya  upah  yang harus diberikan kepada pekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun islam  memperbolehkan  seseorang  untuk  mengontrak  tenaga  pekerja  agar mereka  bekerja  untuk  orang  tersebut,  sebagaimana  dalam  Al- Qur’an disebutkan Qs. Az-Zukhruf:32:
َۚاَيۡنُّلدٱ ِةَٰوَيَ ۡ لۡٱ  ِفِ  ۡمُهَت َشيِعَّم مُهَنۡيَب اَنۡم َسَق  ُنۡ َ نَ َۚ َكِلبَر  َتَ ۡحَۡر  َنوُمِسۡقَي ۡمُه
َ أ اَنۡعَفَرَو ٗليِرۡخُس ا ٗضۡعَب مُه ُضۡعَب َذِخَّتَِللِ  ّٖتَٰ َجَرَد  ّٖضۡعَب  َقۡوَف ۡمُهَضۡعَب اَّمِلم ٞ ۡيَۡخ  َكِلبَر  ُتَ ۡحَۡرَو ۗا َنوُعَمۡ َيَ ٣٢
“ Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu?  Kami  telah menentukan  antara  mereka  penghidupan  mereka  dalam  kehidupan dunia,  dan  kami  telah  meninggikan  sebahagian  mereka  atas  sebagian yang  lain  beberapa  derajat,  agar  sebagian  mereka  dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. ” (QS. Az Zukhruf [43]:32)

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
244 |
Berkaitan  dengan  kebutuhan  hidup  layak  pekerja,  maka  tidak  akan lepas dari permasalahan upah. Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan  para  pekerja  beserta  keluarga  mereka,  melainkan  akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.

## Penelitian Terdahulu
Pada  penelitian  yang  dilakukan  (Nasir  2008)  yang  menjadi  objek penelitian  adalah Perusahaan  Rokok  ”Djagung  Padi”  Malang .  Penelitian  ini mencari  pengaruh  tingkat  upah,  masa  kerja,  usia  terhadap  produktivitas tenaga  kerja.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  upah  memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas kerja.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  (Roisy  2010)  yang  menjadi  objek penelitian adalah Industri Tekstil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang  diteliti  berupa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  upah tenagakerja terdapat 6 variabel yaitu jumlah jam kerja, sistem kerja, jumlah tanggungan, lama kerja, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  (Saádah  2014),  yang  menjadi  objek penelitian  adalah  tenaga  kerja  di  PT  Aspex  Kumbong  guna  mencapai pemenuhan  kebutuhan  hidup  layak,  yang  diteliti  mengenai  kompensasi khususnya komponen kebutuhan hidup layak, dalam hal sistem pengupahan dan  kelayakan  upah  yang  diterima  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup pekerja  serta  pembentuk  upah  minimum  dalam  menggambarkan  standar kehidupan layak pekerja.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 245

## Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode dekriptif, yaitu menurut  Nazir  (1988), metode  deskriptif  merupakan  suatu  metode  dalam meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  yaitu  data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik data sekunder yaitu  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  media perantara.

## Populasi dan Sampel
Menurut  (Sugiyono  2012)  populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri  atas  obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini dapat ditunjukkan pada table 1 yaitu  masyarakat  yang  ikut  berkontribusi  dalam  proses  produksi  batik  di Kecamatan Plered.
Tabel 1 . Jumlah Tenaga Kerja Industri Batik di Kecamatan Plered No Nama Desa Tenaga Kerja (Orang) 1. Trusmi Kulon 450 2. Trusmi Wetan 200 3. Panembahan 120 4. Gamel 40 5. Wotgali 39 Jumlah 849

## Sumber: (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon 2011)
Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode purposive  sampling ,  yaitu  pemilihan  sampel  secara sengaja  artinya  pemilihan  sampel  ditentukan  sendiri  oleh  peneliti  karena

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
246 |
pertimbangan tertentu. Adapun objek dari penelitian ini adalah Kecamatan Plered di mana Kecamatan Plered tersebut merupakan sentra industri batik terbesar di Jawa Barat.
Untuk penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunankan rumus Slovin (Sugiyono 2012) yaitu sebagai berikut :
n =              N
1 + N (e) 2
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi e = taraf kesalahan ditetapkan 15% dengan tingkat kepercayaan 90%
Dari rumus tersebut, maka diambil sampel dengan jumlah seperti pada table 2 berikut:
Tabel 2. Distribusi Sampel Tenaga Kerja No Nama Desa Populasi (N) Jumlah Sampel (n) 1. Trusmi Kulon 450 22 2. Trusmi Wetan 200 10 3. Panembahan 120 6 4. Gamel 40 2 5. Wotgali 39 2 Jumlah 849 42

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  macam  variabel  yaitu variabel dependen dan  variabel independen .  Menurut  Sugiyono  (2012) variabel dependen (terikat)  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang menjadi  akibat,  karena  adanya  variabel independen (bebas).  Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel  yang memengaruhi  atau  yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 247
Adapun  definisi  dari  variabel-variabel  tersebut  diatas  dijelaskan didalam bentuk tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Definisi operasional Variabel  Definisi Parameter Jumlah Tanggungan Keluarga (X1) Jumlah tanggungan keluarga menunjukkan banyaknya orang yang ditanggung oleh kepala keluarga Istri, Anak, Orang tua, Orang lain yang tinggal serumah/diluar rumah tetapi menjadi tanggungan Lama Kerja Perhari (X2) Jumlah jam kerja seseorang pada saat bekerja dalam satu hari Jam Lama Kerja Perbulan (X3) Jangka waktu yang telah dilalui seseorang sejak menekuni pekerjaan Hari Pengalaman Bekerja (X4) Tingkat penguasaan, pengetahuan serta ketrampilan seseorang dalam pekerjaanya Tahun Jumlah Produksi (X5) Setiap kegiatan/usaha seseorang untuk menghasilkan atau menambah guna barang Jam Biaya operasional yang dikeluarkan (X6) Seluruh pengorbanan yang dikeluarkan oleh tenaga kerja batik untuk mendanai kegiatan untuk mencapai tujuan Rupiah Tingkat Upah Tenaga Kerja Industri Batik (Y) Merupakan upah yang diterima tenaga kerja industri batik yang sudah bersih/ sudah dikurangi biaya operasional. Rupiah

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
248 |

## Prosedur Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik sebagai berikut:
1. Kuisioner, yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada responden untuk  memperoleh  data  yang  berhubungan  dengan  penelitian kepada tenaga kerja unit rumahan yang ada di Kecamatan Plered
2. Observasi,  yaitu  dengan  mendatangi  dan  mengamati  langsung tempat  penelitian  untuk  memperoleh  informasi  yang  berkaitan dengan penelitian.

## Analisis Data

## Regresi Berganda
Analisis  Regresi  merupakan  suatu  analisis  mengenai  suatu  pengaruh antara  variable  bebas  dengan  variable  terikat.  Analisis  regresi  yang melibatkan  satu  variable  bebas  dan  satu  variable  terikat  disebut  dengan analisis  linier sederhana.  Dan  jika  analisis melibatkan satu  variable terikat dengan lebih dari satu variable bebas maka disebut dengan analisis regresi linier  berganda.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang  yang  digunakan  yaitu analisis  regresi  regresi  linier  berganda.  Berikut  persamaan  regresi  linier bergandanya:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 +β 4 X 4 + β 5 X 5+ β 6 X 6 + ε
Keterangan:
Y = Tingkat upah tenaga kerja industri batik X1 = Jumlah tanggungan keluarga X2 = Lama kerja perhari X3 = Lama kerja perbulan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 249 X4 = pengalaman bekerja X5 X6 = Jumlah produksi
= biaya operasional
β 1 β 2 β 3 = Koefisien masing-masing variable

## Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ketepatan data. Menurut Santoso  (2009) “Sebuah  model  regresi  akan  dig unakan  untuk  melakukan keramalan  sebuah  model  yang  baik  adalah  model  dengan  kesalahan peramalan  yang  seminimal  mungkin.  Karena  itu,  sebuah  model  sebelum digunakan  seharusnya  memenuhi  beberapa  asumsi,  yang  biasa  disebut asumsi klasik.” Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunkan adalah: uji  normalias,  uji  autokorelasi,  uji  multikolinearitas,  dan  uji heterokedastisitas.

## Hasil dan Pembahasan

## Model Matematika Pemenuhan Upah Layak
Penelitian  ini  terdapat  enam  variabel  bebas  (X)  yaitu  X 1 (jumlah tanggungan) X 2 (lama kerja perhari) X 3 (lama kerja perbulan) X 4 (pengalaman bekerja) X 5 (jumlah produksi) X 6 (biaya operasional) dan varibel terikatnya (Y) adalah tingkat upah tenaga kerja industri batik.
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  beberapa  variabel  bebas  terhadap  tingkat  upah  tenaga  kerja industri  batik,  model  yang  diperoleh  dari  industri  batik  adalah  sebagai berikut:
Y = -952780. 7 + 20751.2X 1 + 150880.6X 2 + 4149.1X
3 + 4242.1X
4 + 1894.9X 5 + 4.5X 6 + €

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
250 |
Berdasarkan  hasil  uji  nilai  koefisien  determinasi  diperoleh  nilai  R2 sebesar 0.428 atau 42,8%. Artinya bahwa tingkat upah tenaga kerja industri batik  dipengaruhi  oleh  variabel  bebas  sebesar  42,8%  dan  sisanya  57,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Terdapat  tiga  variabel  yang  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap tingkat upah berdasarkan taraf signifikansi < 0,10 yaitu variabel lama kerja perhari,  pengalaman  bekerja  dan  biaya  operasional.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  lama  kerja  perhari  berdasarkan  analisis  parsial  secara  statistik berpengaruh  nyata  pada  taraf  10%  yang  berarti  faktor  ini  mempengaruhi tingkat  upah  tenaga  kerja  secara  signifikan.  Hasil  analisis  menunjukkan tanda koefisien lama kerja perhari bernilai positif yaitu 0,000 yang berarti bahwa  semakin  lama  jam  kerja  seorang  pekerja  pembatik  maka  jumlah produksi  dalam  sehari  akan  meningkat,  karena  upah  yang  diterima berdasarkan jumlah kain yang telah dibatik. Sedangkan pengalaman bekerja berdasarkan  analisis  parsial  variabel  pengalaman  bekerjasecara  statistik berpengaruh  nyata  pada  taraf  10%  yang  berarti  faktor  ini  mempengaruhi tingkat upah tenaga kerja secara signifikan.
Hasil  analisis  menunjukkan  tanda  koefisien  pengalaman  bekerja bernilai positif yaitu 0,48. Ini menunjukkan bahwa pengalaman bekerja akan mempengaruhi  tingkat  upah  tenaga  kerja  industri  batik  unit  rumahan, dikarenakan  setiap  1  tahun  sekali  pekerja  akan  mendapat  bonus  berupa upah yang meningkat, dan juga menambah pengetahuan dalam membatik. Adapun variabel biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah tenaga kerja industri batik unit rumahan pada taraf 10%. Hasil analisis menunjukkan tanda koefisien biaya operasional bernilai positif yaitu 0,080. Ini mengartikan bahwa semakin sedikit biaya operasional yang dikeluarkan oleh  tenaga  kerja  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  upah  tenaga  kerja industri  batik  unit  rumahan  tersebut.  Variabel  biaya  operasional  dalam industri batik ini seperti kain dan lilin sudah ditanggung oleh pihak industri, namun  biaya  lainnya  seperti  bahan  bakar,  canting,  kompor  merupakan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 251
tanggungjawab pekerja. Selain itu  ketika  pekerja tidak  bisa menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan lilin yang digunakan kurang, maka lilin tersebut harus  dibeli  dan  itu  sudah  menjadi  tanggungjawab  pekerja.  Jadi  biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak tenaga kerja unit rumahan industri batik  akan  mempengaruhi  tingkat  upah  yang  didapatkan.  Adapun  dalam pandangan  ekonomi  islam  terhadap  sistem  pengupahan  tenaga  kerja  unit rumahan industri batik.

## Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Unit Rumahan Industri Batik
Upah dalam pengertian islam (ujrah) merupakan imbalan atau balasan yang  menjadi  hak  bagi  buruh  atau  pekerja  karena  telah  melakukan pekerjaannya.  Akad  ijarah  dalam  al- Qur’an  maupun  S unnah  telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal  sehingga  mendapat  balasan  sesuai  dengan  apa  yang  telah dikerjakannya, baik dalam ibadah ataupun muamalah. Dalam arti yang luas upah dikategorikan kedalam wilayah ijarah . Ijarah dapat dibedakan menjadi dua  macam,  yaitu ijarah yang  bersifat  manfaat  dan  ijarah  yang  bersifat pekerjaan. Ijarah manfaat  adalah  akad  dimana  pihak  pertama  mengambil manfaat benda dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula. Taqyudin an- Nabhani  memberikan  pengertian  bahwa  yang  dimaksud  dengan ijarah adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) serta  pemilikan  harta mustajir oleh  orang ajir ,  dimana ijarah merupakan transaksi  terhadap  jasa  tertentu  dengan  disertai  kompensasi  yang  berupa imbalan.  Sementara  menurut  sudarso,  membagi ijarah menjadi  dua  jenis yaitu,  pertama ijara  al  a’yan adalah  bahwa  yang  menjadi  objeknya  adalah manfaat dari benda atau binatang yang disewanya, sedangkan ijarah al ‘amal adalah ijarah bahwa yang objeknya adalah dari pekerjaan manusia.

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
252 |
Al- Qur’an dengan tegas telah memberikan perintah bahwa balasan atau upah  harus  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya.  Upah  harus diberikan  secara  adil  dan  tidak  merugikan  salah  satu  pihak.  Adil  secara bahasa  mengandung  dua  arti,  tidak  berat  sebelah  (tidak  memihak)  dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan sosial dalam islam ditegakkan berdasarkan  pada  3  asas,  yaitu:  Kebebasan  jiwa  yang  mutlak,  Perasaan kemanusian yang sempurna, Jaminan sosial yang kuat. Pada dasarnya dalam pola masyarakat islam, pengupahan bukan hanya merupakan suatu konsesi, akan  tetapi  merupakan  hak  bagi  para  buruh/pekerja  yang  dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas  kelayakan dan asas kebajikan.

## Prinsip Keadilan
Seorang  pengusaha  tidak  diperkenankan  bertindak  kejam  terhadap buruh  dengan  menghilangkan  hak  sepenuhnya  dari  bagian  mereka.  Upah itetapkan  dengan  cara  yang  paling  tepat  tanpa  harus  menindas  pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat  sekitar.  Keadilan  berarti  menuntut  upah  kerja  yang  seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.
Adil  mempunyai  bermacam-macam  makna,  di  antaranya  sebagai berikut:
1. Adil bermakna jelas dan transparan, dapat diketahui bahwa prinsip utama  keadilan  terletak  pada  Kejelasan  aqad  (transaksi)  dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan,  harus  jelas  dahulu  bagaimana  upah  yang  akan diterima  oleh  pekerja.  Upah  tersebut  meliputi  besarnya  upah  dan tata cara pembayaran upah.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 253 2. Adil  bermakna  proporsional,  Pekerjaan  seseorang  akan  dibalas menurut  berat  pekerjaannya  itu.  Upah  adalah  hak  dan  bukan pemberian  sebagai  hadiah.  Upah  hendaklah  proporsional,  sesuai dengan  kadar  kerja  atau  hasil  produksi  dan  dilarang  adanya eksploitasi.

## Prinsip Kelayakan
Kelayakan  menuntut  agar  upah  kerja  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:
1. Layak bemakna cukup pangan, sandang, dan papan.
2. Layak bermakna sesuai dengan pasaran
Dalam  pengertian  yang  lebih  jauh,  hak-hak  dalam  upah  bermakna bahwa  janganlah  memperkerjakan  seseorang  jauh  di  bawah  upah  yang biasanya diberikan.

## Prinsip Kebajikan
Menghargai jasa satu sama lain, dimana pihak tenaga telah memberikan tenaga kemampuannya untuk memperoleh kekayaan yang lebih bagi pihak industri dan pihak industri telah memberikan pekerjaan untuk pekerja.
Namun  jika  dilihat  dari  segi  penetapan  hukum,  dalam  islam  juga mengenal  dengan  namanya ‘urf. Islam  sangat  memperhatikan  tradisi masyarakat  untuk  dijadikan  sumber  bagi  hukum  islam  dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Secara etimologi berarti ‘urf ‘yang baik’. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Dari segi keabsahannya dari pandangan s yara’, ‘urf terbagi dua, yaitu ‘urf al -sahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan ‘urfal -fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
254 |

## ‘Urf al -sahih
Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan  dengan  ayat  Al- Qur’an  at aupun  hadist,  tidak  menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
‘Urfal -fasid
Adalah  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  dalil- dalil  syara’  dan kaidah- kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang renteiner. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo.
Dalam  hal  ini  upah  yang  dilakukan  oleh  pihak  industri  menggunakan sistem  yang  sudah  menjadi  adat  kebiasaan  didaerah  tersebut. ‘Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan denagn nash dan  adakalanya  bertentang  dengan  dalil  syara’  lainnya.  Dalam  hal  ini pembayaran  upah  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  yang  terjadi  di  industri batik  unit  rumahan  ini  bahwa  kebiasaan  ini  tidak  menyebabkan  nash menjadi  tidak  berfungsi.  Maka ‘urf (kebiasaan)  yang  terjadi  bisa  dijadikan landasan hukum.
Menurut  Tjiptoherijanto  (2001),  masalah  industrial  telah  sejak  lama menjadi masalah  yang  kompleks  dan  berkepanjangan. Hal tersebut  terjadi karena  tidak  terjalinnya  keserasian  hubungan  kerja  antara  pekerja  atau buruh  dengan  pengusaha.  Kasus  ini  sering  dijumpai  karena  mayoritas pekerja tidak puas terhadap sistem pengupahan yang ada, dimana pekerja berkepentingan  terhadap  tingkat  upah  yang  mereka  harapkan,  sedangkan pengusaha berusaha melakukan efisiensi biaya guna memaksimumkan laba dan returns kepada pemegang saham sehingga perlu diciptakan hubungan selaras antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 255
Tentunya  dapat  disepakati  bahwa  upah  merupakan  sumber penghasilan  guna  memenuhi  kebutuhan  diri  si  pekerja  dan  cerminan kepuasan kerja. Sementara bagi pemilik indusri melihat upah sebagai bagian dari  biaya  produksi,  sehingga  harus  dioptimalkan  penggunaannya  dalam meningkatkan  produktivitas  dan  etos  kerja.  Disisi  lain  pemerintah memandang  upah  sebagai  suatu  imbalan  disatu  pihak  untuk  tetap  dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan  produktivitas  pekerja  dan  meningkatkan  daya  beli masyarakat. Dipihak lain, untuk mendorong kemajuan dan daya saing usaha.
Kebijakan  ketenagakerjaan  sudah  diatur  oleh  Pemerintah  terutama menyangkut penanganan pengupahan yang disebut Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  Berkaitan  dengan  kebutuhan  kehidupan  layak  pekerja,  maka  tidak akan lepas dari permasalahan upah. Saat ini pelaksanaan pembayaran upah yang  diberikan  kepada  pekerja  unit  rumahan  terbilang  sangat  minim  dan juga  terjadinya  ketidak  keadilan  dalam  pembayaran  yakni  terjadi keterlambatan dalam pengupahan.
Berdasarkan  Upah  Minimum  Kerja  (UMK)  Kabupaten  Cirebon  tahun 2016,  diperoleh  sebuah  keterangan  bahwa  gaji  atau  upah  minimum Kabupaten  Cirebon  adalah  Rp  1.592.220,-.  Formulasi  lain  dalam mendefinisikan  upah  dapat  dilihat  dari  Peraturan  Pemerintah  Indonesia selalu  berubah-ubah  kebijakan  ketenagakerjaannya  terutama  menyangkut penanganan pengupahan. Kebijakan penentuan upah minimum didasarkan pada  Kebutuhan  Fisik  Minimum  (KFM),  yang  kemudian  berubah  menjadi Kebutuhan  Hidup  Minimum  (KHM),  lalu  sekarang  namanya  menjadi pencapaian (KHL). Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sementara itu, kaitannya dengan Kebutuhan Hidup Layak, dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang yang sama yang menegaskan bahwa setiap  pekerja  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
256 |
penghidupan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan. Berikut gambar model pengupahan yang layak:

## Model-model Pengupahan yang Layak Pada Industri Batik
Menurut  Tjiptoherijanto  (2001),  masalah  industrial  telah  sejak  lama menjadi masalah  yang  kompleks  dan  berkepanjangan. Hal tersebut  terjadi karena  tidak  terjalinnya  keserasian  hubungan  kerja  antara  pekerja  atau buruh  dengan  pengusaha.  Kasus  ini  sering  dijumpai  karena  mayoritas pekerja tidak puas terhadap sistem pengupahan yang ada, dimana pekerja berkepentingan  terhadap  tingkat  upah  yang  mereka  harapkan,  sedangkan pengusaha berusaha melakukan efisiensi biaya guna memaksimumkan laba dan returns kepada pemegang saham sehingga perlu diciptakan hubungan selaras  antara  kepentingan  pekerja  dan  pengusaha.  Tentunya  dapat disepakati  bahwa  upah  merupakan  sumber  penghasilan  guna  memenuhi kebutuhan  diri  si  pekerja  dan  cerminan  kepuasan  kerja.  Sementara  bagi pemilik indusri melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga harus dioptimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Disisi lain pemerintah memandang upah sebagai suatu imbalan disatu  pihak  untuk  tetap  dapat  menjamin  terpenuhinya  kehidupan  yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan  daya  beli  masyarakat.  Dipihak  lain,  untuk  mendorong kemajuan dan daya saing usaha.
Kebijakan  ketenagakerjaan  sudah  diatur  oleh  Pemerintah  terutama menyangkut penanganan pengupahan yang disebut Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  Berkaitan  dengan  kebutuhan  kehidupan  layak  pekerja,  maka  tidak akan lepas dari permasalahan upah. Saat ini pelaksanaan pembayaran upah yang  diberikan  kepada  pekerja  unit  rumahan  terbilang  sangat  minim  dan juga  terjadinya  ketidak  keadilan  dalam  pembayaran  yakni  terjadi keterlambatan  dalam  pengupahan.  Berdasarkan  Upah  Minimum  Kerja (UMK) Kabupaten Cirebon tahun 2016, diperoleh sebuah keterangan bahwa
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 257
gaji  atau  upah  minimum  Kabupaten  Cirebon  adalah  Rp  1.592.220,-. Formulasi  lain  dalam  mendefinisikan  upah  dapat  dilihat  dari  Peraturan Pemerintah  Indonesia  selalu  berubah-ubah  kebijakan  ketenagakerjaannya terutama menyangkut penanganan pengupahan. Kebijakan penentuan upah minimum  didasarkan  pada  Kebutuhan  Fisik  Minimum  (KFM),  yang kemudian  berubah  menjadi  Kebutuhan  Hidup  Minimum  (KHM),  lalu sekarang  namanya  menjadi  pencapaian  (KHL).  Seperti  yang  telah diamanatkan  dalam  Pasal  89  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan.  Sementara  kaitannya  dengan  Kebutuhan Hidup Layak, dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang yang sama yang  menegaskan  bahwa  setiap  pekerja  berhak  memperoleh  penghasilan yang memenuhi penghidupan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikut gambar model pengupahan yang layak:
Gambar 1. Model Pengupahan yang layak
Sumber: Data primer diolah (2016)
Uang dan kain Uang operasional dan kain Kain Upah diberikan
setelah batik jadi
Batik
Batik
Batik
Biaya operasional
Tenaga Kerja Industri Pengepul Showroom Batik Keterangan: = Arus Uang = Arus Barang Pengalaman kerja

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
258 |
Bagi  masyarakat  Kecamatan  Plered,  kegiatan  membatik  merupakan aktivitas yang sudah tak asing lagi dan sudah menjadi budaya membatik bagi masyarakat  sekitar.  Dilihat  dengan  banyak  berdirinya  industri  batik memberi  dampak  yang  cukup  positif  terhadap  perekonomian  masyarakat sekitar  karena dapat memberi peluang kerja. Peluang  tersebut tidak disia- siakan  oleh  masyarakat  sekitar,  dilihat  dari  banyaknya  yang  bekerja  di industri tersebut. Sebelum membahas bagaimana proses membatik terlebih kita akan mengetahui untuk membuat 1 kain batik cap pihak industri harus menyelesaikan dalam waktu 2-3 hari, selanjutnya proses pembuatan batik yakni bermula dari showroom batik yang memberikan modal berupa uang dan kain yang diserahkan kepengepul, lalu pengepul tersebut menyerahkan modal berupa bahan dan uang (untuk proses produksi belum sepenuhnya dikasih)  kepihak industri,  setelah itu  pihak industri  membuat desain batik dengan  menggunakan  bolpen,  selanjutnya  bahan  tersebut  diserahkan kepihak tenaga kerja, tenaga kerja mendapat barang berupa kain yang telah digambar untuk dibatik menggunakan lilin. Setelah kain sudah dibatik maka pekerja langsung menyetornya ke pihak industri, selanjutnya pihak industri akan mengolah kembali batik tersebut dengan memberi warna dan setelah itu siap untuk dijual. pihak industri akan menyerahkan batik yang sudah jadi kepengepul dan mendapat imbalan berupa uang. Setelah itu pengepul akan menyerahkan kembali pesanan yang diinginkan pihak showroom batik.
Untuk  pengupahan  yang  diterima  oleh  pihak  tenaga  kerja  industri sendiri,  besaran  upahnya  dilihat  dari  pengangalaman  bekerja,  lama  kerja dalam  sehari  dan  biaya  operasional.  Namun  ketika  biaya  operasional dimasukkan dalam tanggungjawab pekerja maka pihak industri harus lebih memperhatikan  lagi  dikarenakan  biaya  operasional  yang  dikeluarkan  oleh pekerja semakin lama akan mengalami kenaikan pula. Jika dilihat dari teori biaya  produksi  adalah  sebagian  atau  keseluruhan  faktor  produksi  yang dikorbankan  dalam  proses  produksi  untuk  menghasilkan  suatu  produk barang.  Dalam  rencana  kegiatan  usaha,  biasanya  biaya  produksi  dihitung
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 259
berdasarkan  jumlah  produk  yang  sudah  siap  jual.  Biaya  produksi  sering disebut ongkos produksi. Secara umum, biaya produksi didefinisikan sebagai keseluruhan  biaya  yang dikorbankan  atau dikeluarkan untuk menhasilkan produk hingga produk itu sudah siap jual. Tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan biaya produksi harus ditanggung oleh pihak tenaga kerja.
Adapun  permasalahan  lain  yaitu  terjadi  ketidak  adilan  seperti  yang sudah  dijelaskan  pada  pembahasan  diawal,  bahwasannya  pekerja  tidak langsung  menerima  upah  namun  sebagian  pekerja  harus  menunggu.  Di dalam  islam  ketika  upah  tersebut  ditunda-tunda  maka  haram  hukumnya. Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan  dengan  keringat.  Jangan  sampai  keringatnya  mengering,  artinya sesegera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Tidak menunggu esok,  apalagi  lusa.  Imam  al-Munawi  mengatakan,  seorang  majikan  yang menunda  pemberian  gaji,  berarti  ia  sudah  melakukan  kezaliman  kepada pekerjanya.
Berkaitan  dengan  penetapan  upah  berdasarkan  Kebutuhan  Hidup Layak (KHL), Pemerintah menetapkan peraturan atau yang dikenal dengan Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sekaligus sebagai  aturan  dalam  pelaksanaan  dari  Pasal  89  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Komoponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan  Menteri.  Dalam  Pasal  1  Permenakertrans  Nomor:  PER- 17/MEN/VIII/2005  misalnya  disebutkan  bahwa  KHL  adalah  Standar kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pekerja  atau  buruh  lajang untuk  dapat  hidup  layak  baik  secara  fisik,  non  fisik  dan  sosial  untuk kebutuhan satu bulan. Komponen kebutuhan hidup layak untuk para pekerja lajang  dam  satu  bulan  sebagaimana  terlampir  dalam  Nomor:  PER- 17/MEN/VIII/2005  terdiri  dari:  makanan  dan  minuman,  sandang, perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  transportasi  dan  rekreasi  dan

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
260 |
tabungan.Adapun  dalam  pandangan  islam  bahwa  upah  tidak  sekedar kebutuhan  lahir  saja.  Tetapi  mereka  harus  mendapatkan  pendidikan  dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga apabila upah dikaitkan dengan apa yang  telah  difasilitaskan  atau  sesuai  kebutuhan  minimalnya  adalah  sangat tidak  tepat  karena akan menghalangi  pekerja untuk  menikmati  kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat.

## Simpulan
Upah yang diterima pekerja industri batik unit rumahan terbilang tidak layak  dan  juga  dalam  pemberian  upahnya  terjadi  keterlambatan  yang dilakukan  pemilik  industri  batik,  dilihat  secara  hukum  islam  merupakan kesalahan  yang  dilakukan  pihak  industri  batik  terhadap  pekerjanya.  Apa yang  menjadi  kewajiban  pemilik  industri  dan  hak  bagi  pekerja  tidak terlaksana.  Namun  apa  yang  terjadi  tidak  sepenuhnya  kesalahan  yang dilakukan pemilik industri, karena dalam sistem pengupahannya melibatkan pengepul.  Dan  pihak  pekerjapun  tidak  menuntut  dengan  apa  yang  terjadi, karena telah ada kepastian diantara kedua belah pihak, dan mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima juga.
Sistem  pemberian  upah  kepada  pekerja  unit  rumahan  dapat dikategorikan  dalam  ajir’am,  karena  bekerja  pada  pengusaha  tertentu  dan hanya  diikat  oleh  upah  yang  didasarkan  atas  hasil  kerjanya,  karena  upah yang  diberikan oleh industri  batik  kepada pekerjanya berdasarkan berapa banyak mereka menghasilkan kain yang telah dibatik dalam setiap harinya.
Model  pengupahan  yang  layakpada  industri  batik  unit  rumahan Kecamatan  Plered  harus  memperhatikan  aspek  waktu  pembayaran,  biaya operasional  dan  pengalaman  bekerja.  Ketika  biaya  operasional  mengalami kenaikan  seharusnya  upah  membatik  juga  naik,  namun  hal  tersebut  tidak terjadi.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 261

## Daftar Pustaka
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Cirebon.  2011.  “Jumlah Tenaga Kerja Industri Batik.”
Keumala,  Cut  Muftia,  and  Zamzami  Zainuddin.  2018.  “ Indikator Kesejahteraan  Petani  Melalui  Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  Dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi.” Ekonomi Islam 9 (1): 129 – 49.
Murtadho, Ali. 2017. “ Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami Menurut Fahim  Khan.” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 7  (2):  1.
https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1153.
Mustofa,  Muhamad.  2010.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penetapan Upah  Minimum  Pasal  1  Ayat    [1]  Dan  [2]  Dalam  Permenakertrans
Nomor: PER- 17/MEN/VIII/2005,” March. http://digilib.uin - suka.ac.id/3916/. Nasir,  Nadia.  2008.  “Analisa  Pengaruh  Tingkat  Upah,  Masa  Kerja,  Usia Terhadap ProduktivitasTenaga Kerja : Studi Kasus Pada Tenaga Kerja Perusahaan Rokok ”Djagung Padi” Malang.,” July. http://repository.ub.ac.id/103731/. Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pemerintah  Indonesia.  2003a. Undang-  Undang  Dasar  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ayat (4) Tentang Ketenagakerjaan . Indonesia.
——— . 2003b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003  Pasal  88  Ayat  (1)  Tentang  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) . Indonesia.
Roisy, Abdul Hafidh. 2010. “Hadis Tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad Dan Matan),” March. http://digili b.uin-suka.ac.id/4089/. Saádah,  Ai.  2014.  “Analisis  Kelayakan  Komponen  Kebutuhan  Hidup  Layak Dalam Menggambarkan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pkerja/Buruh Di PT Aspex Kumbong.” https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/70816. Santoso,  Singgih.  2009. Menguasai  Statistik  Di  Era  Informasi  Dengan  SPSS . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Alfabeta. http://onesearch.id/Record/IOS2726.slims-73890.

## Nono Hartono
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
262 |
Tjiptoherijanto, Prijono. 2001. “Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga
Kerja, Dan Peran Serikat Pekerja Dalam Peningkatan Kesejahteraan.” Majalah Perencanaan Pembangunan , 2001.