Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020

## PENGGUNAAN FASILITAS KARTU KREDIT DI PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Oleh:

## Zainul Mu’ien Husni
Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia
zainul.muin@gmail.com

## Abstrak
Di tengah era dan zaman yang semakin moderen ini, kita menemukan banyak fasilitas, terutama  fasilitas  teknologi,  utamanya  fasilitas  teknologi  informasi  (TI)  yang  sudah berkembang dengan pesat. Di samping berkembangnya TI yang sangat pesat di tengah-tengah era  yang  sangat  modern  ini  muncullah  sebuah  fasilitas  yang  bernama  Kartu  Kredit.  Adapun metode  penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  Kualitatif  dengan  jenis  Studi  kepustakaan dengan  melibatkan  beberapa  teori-teori  terkait  dengan  perbankan  dalam  perspektif  Islam. Adapun  hasilnya  menunjukkan  bahwa  kartu  kredit  di  perbankan  menurut  pandangan  Islam menggambarkan: 1) sah; apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya, 2) tidak sah; apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
Kata Kunci: Perjanjian dan Fasilitas Kartu Kredit.

## A. PENDAHULUAN
Bank  merupakan  usaha  jasa  yang  sifatnya  melayani  masyarakat  yang  menjadi nasabahnya.  Bentuk  dari  pelayanan  tersebut  dipengaruhi  pula  oleh  perubahan  dan perkembangan  ekonomi,  permintaan,  dan  selera  konsumen,  perkembangan  teknologi  serta produk  yang  ditawarkan  oleh  tiap  pihak  bank.  Hal  ini  yang  menyebabkan  masing-masing bank  bersaingan  untuk  berusaha  memberikan  fasilitas  serta  pelayanan  yang  terbaik  bagi nasabahnya. Semakin banyak nasabah suatu  bank, maka semakin banyak pula nasabah yang mempercayakan  dananya  pada  bank  tersebut,  sehingga  bank  dapat  memberikan  kredit  yang lebih besar. Dengan cara demikian ini, keuntungan yang diharapkan dan diperoleh oleh bank semakin besar.
Sehubungan  dengan  pelayanan  serta  keahlian  dalam  mengelola  bank,  masyarakat setidaknya akan melihat fasilitas apa saja yang tersedia dalam bank tersebut. Semakin banyak macam  kecanggihan  fasilitas  yang  tersedia  dari  suatu  bank,  maka  semakin  menariklah  bank itu  di  mata  masyarakat  untuk  menjadi  nasabahnya.  Mengenai  fasilitas  yang  disediakan  oleh
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
bank seyogyanya merupakan fasilitas yang dapat memper-mudah dan membantu masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya.
Seiring  dengan  kemajuan  zaman  yang  makin  lama  makin  membutuhkan  ke efesiensiannya,  maka  teknologi  yang  juga  mengalami  perkembangan  dengan  pesat  menjadi pilihan bagi berbagai macam bidang untuk ikut pula mengembangkan dirinya, tak terkecuali dengan  bidang  perbankan.  Adapun  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  serta pengelolaan jasa perbankan bagi nasabahnya, sehingga dapat memenangkan persaingan antar- Bank.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  paper  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif jenis  studi  kepustakaan  tentang  perbankan  dalam  perspektif  Islam.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  menggunakan  data  yang  berbentuk  kata,  kalimat,  gambar,  atau  data  yang bukan  dalam  bentuk  skala  interval  dan  rasio  tetapi  dalam  bentuk  skala  rendah  yaitu  skala nominal  dan ordinal.  Dalam penjabaran data, peneliti menggunakan diskusi  periodik dengan beberapa  teori-teori  terkait  perbankan  dengan  menghubungkan  perspektif  Islam  baik  secara khusus maupun secara global.

## C. HASIL DAN DISKUSI TEORI
a. Perjanjian Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Perjanjian
Perjanjian menurut bahasa dapat diartikan sebagai berikut:
ةدحا و ةعطقك احبصيف لاصتي ىتح رخلأااب امه دحأ دش و نيلبح يف رط عمج
Artinya: “ Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung. ”
Sedangkan perjanjian secara terminologi ialah:
عم امهماقم موقي اعدإ لوبقلا و باجلإا عوممج يمكلحا طابت رلاا كلذ
Artinya: “ Terkumpulnya  persyaratan  serah  terima  atau  sesuatu  yang  menunjukkan adanya serah terima yang disertai kekuatan hukum. ” 1
Secara  etimologis  perjanjian  yang  dalam  bahasa  arab  diistilahkan  dengan mu’ahhadah  ittifa’,  akad  atau  kontrak  dapat  diartikan  sebagai:  “Perjanjian  atau persetujuan  adalah  suatu  perbuatan,  di  mana  seseorang  atau  lebih  mengingatkan  dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. ” 2
1 Suhendin, Hendi, Fiqih Muammalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 44 – 46.
2 Putra Yan Pramadya, Kamus Hukum , (Jakarta: tp, 997), 248.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya:  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:
“Persetujuan  (tertulis  atau  dengan  lisan)  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu... ” 3
Sedangkan menurut Choiruman Pasabiru dan Suhrawardi K. Lubis, mendefinisikan akad atau perjanjian itu adalah janji setia kepada Allah swt, juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam perjanjian pergaulan hidupnya sehari- hari. 4
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  merupakan  suatu perbuatan  tertentu,  kalau  perbuatan  itu  mempunyai  akibat  hukum,  maka  perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan maksud dari perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.
Menyangkut  apa  yang  telah  diperjanjikan,  maka  masing-masing  pihak  berusaha saling  menghormati  terhadap  apa  yang  telah  mereka  perjanjikan,  sebab  penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian
Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  perjanjian  adalah  menggunakan  dasar  al- Qur’an dan hadits, seperti berikut ini.
a. Al-Qur’an
. دو ق ع لا بِ  او ف و أ آ و  ن ما ء  ن ي ذ لا ا ه  ي  يَ
Artinya: “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu  ... ” (QS.  Al- Maidah:1) 5
أ ف ا د ح أ  م ك ي ل ع  او ر ها ظ ي   لَ و ا ئ  ي ش  م كو ص قن ي   لَ   ثُ   يْ ك ر ش م لا  ن  م  تُّد ها ع  ن ي ذ لا  لا إ ب  يُ  الله  ن إ ، م  تِ د م   لَ إ  م ه د ه ع  م ه ي ل إ آو  تِ
.  يْ ق ت م لا
Artinya: “ Kecuali  orang-orang  musyrikin  yang  kamu  telah  mengadakan  perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka
3 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, 1986), 402.
4 Pasaribu,  Choiruman,  Lubis,  Suhrawi  K., Hukum  Perjanjian  dalam  Islam, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1994), 2.
5 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, tt), 156.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
itu  penuhilah  janjinya  sampai  batas  waktunya.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang- orang yang bertakwa .” ( QS. At-Taubah:4 ) 6
Apapun  alasannya  dalam  perjanjian  haruslah  dipenuhi  oleh  masing-masing  pihak yang  membuat  perjanjian,  selama  batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  karena  semua penjegalan  janji  yang  dilakukan  oleh  manusia,  akan  diminta  pertanggung  jawabannya kelak.  Dan  tidak  boleh  mengurangi  dari  isi  perjanjian  itu,  selama  masing-masing  pihak berlaku  lurus  dan  tidak  menyimpang  atau  merusak  perjanjian  itu  dan  apabila  kamu mengetahui  adanya  pengkhianatan  dari  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  lain  boleh membatalkan  perjanjian  yang  telah  disepakati  dan  kembalikanlah  perjanjian  itu  kepada mereka dengan cara yang jujur.
a. Al-Hadits
ا ن  ث د ح  لا ق  ث را  لحا  ن ب  ي  يُ  ن ب و ر م ع  نَ  بَ خ أ د ح  لا ق   فَا ع م لا يْ ه ز ا ن  ث لا ق  ل ئا و   بِ أ  ن ع  ر م ت ع م لا  ن ب  رو صن م ا ن  ث د ح  لا ق
د ب ع  لا ق
ن م ف  ف ل خ أ  د ع و ا ذ إ و  نا خ  ن  تِ ؤا ا ذ إ و  ب ذ ك  ث د ح ا ذ إ  ق فا ن م  و ه  ف  ه ي ف  ن ك  ن م  ث  لَ ث  الله
ه ي ف  ل ز  ت   لَ  ن ه  ن م  ة د حا و  ه ي ف  نا ك

## )ئاسنلا هاور( ا ه ك  تْ ي   تَّ ح  قا ف  نلا  ن م  ة ل ص خ
Artinya: “ Diriwayatkan  dari  Abu  Wail  dia  berkata;  Abdullah  Berkata:  Ada  tiga  hal apabila  hal  tersebut  dalam  diri  seseorang,  maka  dia  termasuk  orang  munafik;  yaitu apabila  berkata  dia  berbohong,  apabila  berjanji  dia  mengingkari,  dan  apabila  diberi amanah dia mengkhianatinya. Barang siapa dalam dirinya terdapat salah satu dari tiga hal  itu, maka dia senantiasa  dalam kondisi  kemunafikan hingga  dia meninggalkannya .” (HR. Nisa’i) . 7
Hadits  ini  menjelaskan  tidak  boleh  membatalkan  perjanjian  sampai  waktu  yang telah  ditentukan,  kecuali  pada  waktu  yang  telah  berakhir,  situasi  dan  kondisi  telah berubah, atau membatalkannya secara bersama, maka batallah perjanjian itu.

## 3. Rukun Perjanjian
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua  orang  atau  lebih,  berdasarkan  keridhahan  masing-masingh  pihak,  maka  timbullah bagi  kedua  belah  pihak  hak  dan  kewajiban  yang  diwujudkan  oleh  akad.  Akad  dianggap terjadi apabila sudah terpenuhinya syarat dan rukumnya.
Terdapat perbedaan oendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun akad terdiri atas:
a. pernyataan untuk mengikat diri (shighat al-Aqad);
6 Ibid, 278.
7 Nasa’i, Sunan, Kitabul Imam wa Syaro’iha, Hadits No. 5033, 122.
b. pihak atau orang-orang yang berakad (al-Mu’taaqidain);
c. objek atau benda-benda yang diakadkan (al-Ma’qud ‘Alaih).
Menurut ulma Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya 1 (satu), yaitu sighat  al-Aqad  (ijab  dan  qabul).  Sedangkan  pihak-pihak  yang  berakad  dan  objek  akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat akad, karena menurut mereka, yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Pihak yang berakad dan objek akad berada diluar esensi akad.
Sighat  al-Aqad  merupakan  rukun  akad  yang  terpenting  karena  melalui  pernyataan inilah diketahui maksud setiap ijab dan qabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan qabul ini, para ulama fiqh men-syaratkan bahwa:
a. Tujuan  yang  terkandung  dalam  pernyataan  itu  jelas,  sehingga  dapat  dipahami  jenis akad yang dikehendaki, karena akad itu sendiri berada dalam sasaran dan hukumnya;
b. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian;
c. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.
Ijab dan qabul ini bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. 8

## 4. Syarat-syarat Perjanjian
Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad, yaitu sebagai berikut.
a. Pihak-pihak  yang  melakukan  akad  itu  telah  cakap  bertindak  hukum  (mukallaf), maksudnya apbila terjadi  suatu  akad, yang dilakukan oleh orang gila dan  anak kecil yang belum mumayiz secara langsung, hukum akadnya tidak sah, akan tetapi apabila dilakukan  oleh  wali  mereka,  dan  sighat  akad  yang  dilakukan  wali  ini  memberi manfaat bagi orang-orang yang diampunya, maka hukum akadnya itu sah;
b. Objek akad itu diakui oleh syara’;
c. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat dan hadits);
d. Akad  yang  dilakukan  itu  memenuhi  syarat-syarat  khusus  yang  terkait  dengan  akad itu;
e. Akad itu bermanfaat;
f. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadi qabul;
g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis; dan
h. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’.
8 Harun, Nasrun, Fiqih Mu’amalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 99.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. 9
Menurut  Sayyid  Sabiq  yang  menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  adalah  sebagai berikut ini.
a. Tidak menyalahi hukum syari’ah
Maksudnya  bahwa  perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak  bukanlah  perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  perbuatan  yang  melawan  hukum  syara’.  Sebab perjanjian  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  syara’  adalah  tidak  sah,  dan dengan  sendirinya  tidak  ada  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  untuk  menepati  atau melaksanakan perjanjian tersebut.
Sebagaimana  dalam  hadits  yang  artinya:  “ Meriwayatkan  Hasan  Bin  Abi  al- Khollalu,  meriwayatkan Abu Amir  al-Aqdi, meriwayatkan Kasir Bin Abdillah  Bin  Amar Bin  A’uf  al-Muzani  dari  bapaknya  dari  kakeknya  sesungguhnya  Rosulullah  saw. bersabda:  Akad  damai  itu  boleh  diantara  orang  muslim,  kecuali  perdamaikan  yang mengharamkan  sesuatu  yang  halal  atau  menghalalkan  sesuatu  yang  haram  dan  orang muslim  itu  tergantung  kepada  perjanjian  mereka,  kecuali  perjanjian  yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yangt haram. ” 10

## b. Harus saling rela antara kedua belah pihak
Maksudnya  perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak  haruslah  didasarkan  kepada kesepakatan  kedua  belah  pihak,  yaitu  masing-masing  pihak,  yaitu  masing-masing  pihak ridha atau rela akan isi perjanjian atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas  masing-masing  pihak. Akan tetapi  dalam  Pasal  1320 KUH Perdata, untuk  sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:
1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu; dan
4) Suatu sebab yang halal. 11
Dalam  hal  ini  berarti  tidak  boleh  ada  paksaan  dari  pihak  yang  satu  kepada  pihak yang lain.
9 Harun, Nasrun, Fiqih Mu’amalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 101.
10 Sunan At-Tirmidzi., hlm 345 jus, 5.
11 Subekti,  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, (Jakarta:  PT  Pradnya  Pradnya Paramita, 2006), 339.

## c. Harus jelas dan gamblang
Maksudnya  perjanjian  oleh  para  pihak  harus  terang  tentang  apa  yang  menjadi  isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahfahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan  perjanjian,  masing-masing  yang  mengadakan  perjanjian  harus  mempunyai interpretasi (penafsiran) yang sama tentang apa yang telah mereka sepakati, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.
Adapun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

## 1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir
Dalam  suatu  perjanjian  mempunyai  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Apabila telah sampai pada batas waktu yang telah dijanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah di adakan para pihak.

## 2) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian
Apabila salah satu pihak telah melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-bukti terjadinya  pengkhianatan  (penipuan)  terhadap  apa  yang  telah  dijanjikan,  maka perjanjiannya  yang  telah  diikat  dapat  dibatalkan  oleh  pihak  lain.  Akan  tetapi  dalam Pasal  1328  KUHP  Perdata  penipuan  merupakan  suatu  alasan  untuk  pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga  terang  dan  nyata  bahwa  pihak  yang  lain  tidak  telah  membuat  perikatan  itu jika  tidak  dilakukan  tipu  muslihat.  Penipuan  tidak  dipersangkakan,  tetapi  harus dibuktikan. 12
Berakhirnya  akad  para  ulama  fiqh  menyatakan  bahwa  suatu  akad  dapat  berakhir apabila:
1) berakhir masa berlaku, apabila akad itu memiliki tenggang waktu;
2) dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad;
3) adanya  kecacatan,  tidak  dipenuhi  syarat  dan  hukumnya  dan  tercapainya  tujuan  akad itu secara sempurna; dan
4) salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 13
12 Subekti,  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, (Jakarta:  PT  Pradnya  Pradnya Paramita, 2006), 340.
13 Harun, Hasrun, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media pramata, 2000), 108.

## 5. Macam-macam Perjanjian
Para  ulama  fiqh  mengemukakan  bahwa  akad  itu  bisa  dibagi  jika  dilihat  dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’, maka akad terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. Akad  Sahih,  yaitu  akad  yang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya.  Akad shahih  ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi  2 (dua) macam, yaitu:
1) Akad yang nafiz (sempurna untuk  dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan  memenuhi  rukun  dan  syaratnya  dan  tidak  ada  penghalang  untuk melaksanakannya.
2) Akad mawquf, yaitu  akad  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  cakap  bertindak hukum  (mukallaf),  tetapi  ia  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  melangsungkan  dan melaksanakan  akad,  seperti  akad  yang  dilakukan  oleh  anak  kecil  yang  telah mumayiz.
b. Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan rukun dan syarat-syaratnya, akad tidak shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1) Akad  yang  batil,  yaitu  akad  yang  tidak  memenuhi  salah  satu  rukunnya/ada larangan langsung dari syara’, contoh menjual ikan dalam lautan.
2) Akad yang fasad, yaitu suatu akad yang pada dasarnya di syari’atkan, tetapi sifat yang  diakadkan  itu  tidak  jelas,  misalnya  menjual  rumah  atau  kendaraan  yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuknya.
Menurut  jumhur  ulama  fiqh  menyatakan  bahwa  akad  yang  batil  dan  akad  yang fasad  mengandung  esensi  yang  sama,  yaitu  tidak  sah  dan  akad  itu  tidak mengakibatkan hukum apapun.
Apabila  dilihat  dari  segi  penamaannya,  para  ulama  fiqh  membagi  akad  menjadi  2 (dua) macam, yaitu:
a. Al-Uqud al-Masammah , yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara’ serta dijelaskan  hukum-hukumnya,  seperti  jual  beli,  sewa-menyewa,  al-Hilawah, perkawinan, dan lain-lain.
b. Al-Uqud  Ghair  al-Musammah ,  yaitu  akad  yang  penamaannya  dilakukan  oleh masyarakat  sesuai  dengan  keperluan  mereka  di  sepanjang  zaman  dan  tempat  seperti al-Istishna’, Bai’ al-Wafa’, dan lain-lain. 14
b. Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit Dalam Perjanjian Adhesi di Perbankan
1. Perjanjian Adhesi Dalam Perbankan
a. Pengertian Perjanjian Adhesi
Sutan  Remy  Sjahdeini  mengemukakan  bahwa  “ perjanjian  adhesi  (baju)  adalah perjanjian  yang  hampir  seluruh  klausul-klausulnya  sudah  dibagikan  oleh  pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merunding atau meminta perubahan.  Mengenai  yang  dibakukan  disini  adalah  klausul-klausulnya  bukan  formulir perjanjiannya. ” 15
Terhadap  perjanjian  adhesi  ini  Mariam  Darus  Badrulzaman,  menggolongkan  ke dalam  2  (dua)  golongan, pertama perjanjian  standar  umum,  yaitu  suatu  perjanjian,  di mana  bentuk  dan  isisnya  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  oleh  kreditur,  kemudian disodorkan  pada  debitur. Kedua, perjanjian  standar  khusus,  yaitu  perjanjia,  di  mana bentuk  dan  isinya  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  (ditetapkan  secara  sepihak  oleh pemerintah). 16

## b. Hukum perjanjian adhesi
Penggunaan perjanjian adhesi (baku) dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis  sudah  lazim,  namun  penggunaan  perjanjian  adhesi  ini  bukan  tanpa  menghadapi masalah  hukum,  yang  mendapat  sorotan  dari  para  ahli  hukum,  oleh  karena  perjanjian kredit  bank  di  Indonesia  dibuat  dalam  bentuk  baku  atau  dibuat  dengan  klausul  baku, maka perlu kiranya kita membahas masalah hukum yang ada disekitar atau yang timbul karena perjanjian baku pada umumnya, dengan sendirinya juga dihadapi oleh perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian adhesi itu.
Masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian adhesi itu, pertama mengenai keabsahan  dari  perjanjian  adhesi  itu,  dan kedua sehubungan  dengan  pembuatan  klausul atau  ketantuan  yang  secara  tidak  wajar  sangan  memberatkan  bagi  pihak  lainya.  Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa, “ keabsahan berlaku-nya perjanjian adhesi, terdapat perbedaan  pendapat  dikalangan  para  ahli  hukum. ”  Menurut  Sluijter,  “ perjanjian  baku
14 Harun, Hasrun, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media pramata, 2000), 106.
15 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993), 65.
16 Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis , (Bandung: Alumni, 2008), 35.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
bukan  perjanjian,  sebab  kedudukan  pengusaha  itu  adalah  seperti  pembentuk  undang- undang swasta. ”
Menurut  Pitlo,  “Perjanjian  baku  sebagai  perjanjian  paksa”,  sedangkan  menurut Stein.  “ Perjanjian  baku  dapat  diterima  sebagai  perjanjian  berdasarkan  fiksi  adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian ”.
Menurut  Asser-Rutten,  “ Setiap  orang  yang  menandatangani  perjanjian bertanggung    jawab  pada  isi  dan  apa  yang  ditandatanganinya,  jika  ada  orang  yang membubuhkan  tanda  tangan  pada  suatu  formulir  perjanjian  baku,  tanda  tangan  itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi  formulir  yang  ditanda  tangani.  Tidak  mungkin  seseorang  menandatangani  apa  yang tidak diketahui isinya ”.
Menurut  Hondius,  “ Perjanjian  baku  mempunyai  kekuatan  mengikat  berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan ”.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  “ keabsahan  berlakunya  perjanjian  baku  tidak perlu  lagi  dipersoalkan  oleh  karena  perjanjian  baku  eksistensinya  sudah  merupakan kenyataan,  yaitu  dengan  telah  dipakainya  perjanjian  baku  secara  meluas  dalam  dunia bisnis.  Kenyataan  itu  terbentuk  karena  perjanjian  baku  memang  lahir  dari  kebutuhan masyarakat  sendiri.  Dunia  bisnis  tidak  dapat  berlangsung  tanpa  perjanjian  adhesi, perjanjian  adhesi  dibutuhkan  oleh  karena  itu  perjanjian  adhesi  di  terima  oleh masyarakat. ” 17
Masalah  hukum  kedua,  yang  terpenting  berkenaan  dengan  banyaknya  digunakan perjanjian  adhesi  di  dunia  bisnis  ialah  masalah  yang  berkaitan  dengan  pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.
c. Perjanjian Adhesi Sebagai Dasar Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit
1. Sejarah Kartu Kredit
Ide  penggunaan  kartu  kredit  diawali  pada  tahun  1950-an  secara  kebetulan peristiwanya  terjadi  di  kota  New  York,  Amerika  Serikat  pada  sebuah  restoran  seorang pengusaha bernama Frank Mc. 18 Pengusaha tersebut mengadakan perjamuan makna bagi rekan  usahanya  di  restoran.  Padahal  si  pengusaha  itu  yang  akan  membayar,  ia kebingungan  dan  malu  karena  ternyata  ia  lupa  membawa  uang  tunai  sama  sekali.  Satu- satunya  tindakan  yang  dapat  dilakukan  hanyalah  meninggalkan  kartu  identitas  dengan
17 Sjahdeine, Sutan Remy, Keabsahan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Grafiti, 2002), 68.
18 Ghozali, Ahmad, Serba-serbi Kredit Syari’ah; Jangan Ada Bunga di Antara Kita , (Jakarta: 2000), 75.
maksud  akan  membayar  kepada  restoran  tersebut  setelah  ia  pulang  untuk  mengambil uang tunai dalam jumlah yang cukup.

## 2. Pengertian Kartu Kredit
Kartu  kredit  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Inggris  credit  card,  yang  berasal dari  dua  kata,  yaitu  credit  dan  card,  secara  bahasa,  yaitu  kartu  kredit  dan  juga  bisa diartikan  sebagai  hutang,  uang  dalam  rekening,  dan  pinjaman.  Sedangkan  pengertian credit card dalam kamus Peter Salim adalah:
a. Kartu yang diluarkan oleh bank untuk nasabahnya agar dapat membeli barang-barang dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang tunai.
b. Kartu  yang  keluarkan  oleh  perusahaan  tertentu  agar  pemegang  kartu  tersebut  dapat membeli dari perusahaan tersebut dengan kredit.
Menurut  Kasmir  kartu  kredit  adalah  sarana  pengganti  uang  tunai  sebagai pembayaran  yang  dapat  diminimalkan  segala  resiko  (kehilangan/kerampokan)  dengan tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri, kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. 19

## 3. Penggunaan Kartu Kredit
Penggunaan kartu kredit meliputi sebagai berikut.
a. Issuer (penerbit)
Lembaga  yang  menerbitkan  dan  mengelola  kartu  kredit,  lembaga  ini  dapat  berupa lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  secara  khusus  bergerak  dalam  bidang  kartu kredit, bank perusahaan nonlembaga keuangan.
b. Acquirer (pengelola)
Pihak  yang  mewakili  kepentingan  penerbit  kartu  untuk  menyalurkan  kartu  kredit, melakukan  penagihan  pada  pemegang  kartu,  melakukan  pembayaran  kepada  pihak merchant. Mengingat  jangka  dari  penggunaan  kartu  kredit  biasanya  sangat  luas  dan penerbit  kartu  kredit  tidak  mungkin  untuk  memiliki  kantor  cabang  disemua  tempat, maka penerbit selalu memerlakukan jasa acquirer dalam pengelolaan kartu kreditnya. Penerbit  ada  yang  secara  khusus  menerbitkan  kartu  saja,  sedangkan  kegiatan operasional  penyaluran,  dan  pembayaran  diserahkan  sepenuhnya  kepada acquirer . Penerbitan tertentu juga bertindak sebagai acquirer dari kartu kredit yang diterbitkan,
19 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan , (Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 2003), 170.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
suatu  perusahan atau bank bertindak sebagai acquirer atas satu  kartu kredit tertentu, terlebih dahulu yang bersangkutan mengadakan perjanjian kerja sama dengan issuer.
c. Card holder (pemegang kartu)
Pihak yang menggunakan kartu kredit kegiatan pembayarannya yang telah memenuhi prosedur  (persyaratan  yang  ditetapkan)  oleh  penerbit  untuk  dapat  diterima  sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya.
d. Merchant (penjual)
Pihak  penjual  barang  dan  jasa  yang  dibeli  oleh card  holder dengan  menggunakan kartu  kreditnya.  Sebelum merchant menerima  pembayaran  dengan  kartu  kredit tertentu. Merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama dengan issuer dan acquirer . 20

## 4. Perjanjian Kartu Kredit
Dalam  penggunaan  kartu  kredit,  perjanjian  yang  terlebih  dahulu  harus  dibuat diantaranya:
a. Perjanjian antara issuer dengan acquirer
Perjanjian  ini  terutama  meliputi  hal-hal  teknis  yang  menyangkut  tugas  dan  hak acquirer secara  operasional  dalam  hal  menyalurkan  kartu  kredit,  melakukan penagihan,  dan  pembayaran  kepada merchant, termasuk  persyaratan  yang  akan diterapkan kepada card holder dan merchant.
b. Perjanjian antara acquirer dengan card holder
Perjanjian ini meliputi berikut ini:
1) Perjanjian umum diantaranya:
a) Kartu adalah milik issuer dan tidak dapat dipindah tangankan;
b) Keadaan yang mewajibkan pengembalian kartu kepada issuer;
c) Masa berlaku kartu dan cara perpanjangan;
d) Hak issuer untuk  melakukan  pendebetan  langsung  atas  rekening  simpanan card holder;
e) Hak pembelokiran kartu oleh issuer atas dasar keadaan tertentu  ( card holder melanggar perjanjian, card holder pailit, card holder meninggal); dan
f) atas maksimum kredit.
2) Pembayaran tagihan diantaranya:
20 Susilo, Sri. dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Selemba Empat, 2000), 170.
a) Kewajiban  pemegang  kartu  untuk  menandatangani  slip  pembelian  pada merchant;
b) Kewajiban  pemegang  kartu  melakukan  pembayaran  minimum  pada  jangka waktu tertentu setelah statement tagihan di kirim oleh issuer;
c) Jumlah tagihan minimum; dan
d) Hak issuer untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan.
3) Bunga meliputi:
a) Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar, dan
b) Bunga atas pelanggaran limit kredit.
4) Biaya meliputi:
a) uang pangkal;
b) iuran tagihan; dan
c) biaya administrasi apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan.
5) Lain-lain meliputi:
a) Kewajiban card holder apabila terjadi kehilangan kartu; dan
b) Jaminan pelunasan dari harta kekayaan card holder.
c. Perjanjian issuer dengan merchant
Hal yang dituangkan dalam perjanjian ini meliputi:
1) Hak issuer diantaranya:
a) Imprinter dan slip adalah milik issuer;
b) Jaminan denga  kartu tidak lebih besar dari pada harga penjualan tunai;
c) Penolakan slip yang diserahkan oleh merchant;
d) Discount pembayaran issuer kepada merchant; dan
e) Pemotongan rekening merchant untuk pajak.
2) Hak merchant diantaranya:
a) Hak merchant untuk  menerima  pembayaran  dengan  berbagai  merek  kartu kredit tertentu;
b) Jangka waktu penagihan pembayaran oleh merchant kepada issuer ; dan c) Cara pembayaran oleh issuer kepada merchant
3) Kewajiban merchant diantaranya:
a) Kewajiban merchant untuk memeriksa keabsahan kartu yang digunakan untuk pembayaran;
b) Kewajiban merchant untuk menggunakan slip penjualan tertentu;
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
c) Kewajiban merchant untuk meminta tanda tangan card holder pada slip;
d) Kewajiban merchant untuk  memeriksa  keabsahan  tanda  tangan  pengguna kartu; dan
e) Kewajiban merchant untuk memberikan copy slip bagi card holder . 21

## 5. Manfaat (Keuntungan) dan Kerugian Kartu Kredit
Secara  umum,  penggunaan  kartu  kredit  sangat  bermanfaat  bagi  peningkatan efesiensi  dan  keamanan  transaksi  jual  beli,  apabila  ditinjau  dari  sisi  pihak  yang  terkait dalam penggunaan kartu kredit, maka manfaat kartu kredit meliputi sebagai berikut.
a. Bagi card holder
1) Resiko  kehilangan  dan  pencurian  uang  lebih  rendah,  karena  kalaupun  kartu hilang, card  holder dapat  segera  menghubungi issuer atau acquirer untuk membelokir kartu.
2) Lebih praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
3) Fasilitas  lain  yang  ditawarkan  oleh issuer pada  kartu  kredit  yang  diterbitkan seperti  asuransi,  informasi  dokter,  kemudahan  pembelian  barang  dan  jasa  pada merchant tertentu. 22
4) Berbagai pembelian dalam jangka waktu satu bulan barulah dilunasi. 23
b. Bagi issuer
1) Uang pangkal;
2) Iuran tahunan anggota;
3) Discount dari merchant;
4) Pendapatan bunga;
5) Pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran; dan
6) Interchange fee. 24
c. Bagi merchant
1) Resiko  kehilangan dan pencurian lebih rendah, karena pembayaran oleh pembeli tidak dengan uang tunai;
2) Lebih  praktis  karena  tidak  perlu  menyimpan  uang  tunai  si  kasir  dalam  jumlah besar;
3) Peningkatan omset penjualan; 25
21 Susilo, Sri. Dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lain , (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 171.
22 Ibid, 173.
23 Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial , (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2001), 121.
24 Taswan, Akutansi Perbankan , (Jakarta: UPP AMP YKPN, Gema Insani Press, 2003), 230.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
4) Orang biasanya berbelanja lebih senang menggunakan kartu kredit. 26
Disamping  berbagai  keuntungan  yang  diperoleh  kartu  kredit  juga  mengandung beberapa  kerugian.  Dalam  praktiknya  setiap  usaha  memang  mengandung  suatu  resiko kerugian. Hanya saja kita dapat meminimalkan kerugian tersebut. Adapun kerugian yang akan  dialami  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  kartu  kredit  adalah  sebagai berikut.

## a. Kerugian bagi bank
Jika  terjadi  kemacetan  pembayaran  oleh  nasabah  yang  berbelanja  atau  mengambil uang tunai maka akan sulit bagi bank untuk menagih, mengingat persetujuan penerbitan kartu  kredit  biasanya  tanpa  jaminan  benda  berharga  sebagaimana  layaknya    kredit, bahkan  untuk  memperoleh  kartu  kredit  hanya  dengan  jaminan  bukti  penghasilan  saja, sehingga resiko tidak tertagih sangat besar.
b. Kerugian bagi card holder
Biasanya  nasabah  ( card  holder )  agak  boros  dalam  berbelanja,  hal  ini  karena card holder merasa tidak mengeluarkan uang tunai secara langsung untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang  ada  hal  yang  sebetulnya  tidak  perlu  dibeli,  akhirnya  dibeli  juga. Kemudian card holder juga disebabkan adanya sebagian merchant membebankan biaya tambahan  untuk  setiap  kali  transaksi,  misalnya  dikenakan  tambahan  biaya  3%  dari nominal nilai transaksi belanja. 27
d. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penggunaan  Fasilitas  Kartu  Kredit  dalam Perjanjian Adhesi di Perbankan
1. Analisis  Hukum  Islam  Sebagai  Dasar  Penggunaan  Fasilitas  Kartu  Kredit  Terhadap Penandatanganan Perjanjian Adhesi
Dengan  adanya  perjanjian  adhesi  yang  dibuat  oleh  bank  secara  otomatis  cara  itu dapat  memudahkan  pihak  bank  untuk  mendata  dan  mengetahui  dalam  memberikan pelayanan  kepada  nasabahnya  (dengan  mengisi  formulir  tentang  identitas  diri),  terutama dalam melayani calon nasabahnya yang ingin membuka permohonan penggunaan fasilitas kartu kredit. Apabila nasabah menerima perjanjian yang bibuat oleh bank serta tunduk atas ketentuan  dan  syarat  bank  maka  nasabah  memperoleh  permohonan  penggunaan  fasilitas kartu kredit yang telah diajukan.
25 Susilo, Sri. Dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lain , 174.
26 Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial , (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2001), 122.
27 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan ¸(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), 179.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
Berlakunya  perjanjian  adhesi  dalam  suatu  transaksi  perjanjian  antara  nasabah pengguna  fasilitas  kartu  kredit  dengan  bank  sudah  berjalan  salama  ini,  akan  tetapi  dalam perjanjian  itu  kurang  memperhatikan  kepentingan  nasabahnya.  Dalam  perjanjian  adhesi yang  dibuat  oleh  bank  tersebut  terdapat  pencantuman  klausul  yang  dapat  memberatkan pihak nasabahnya. Dari sini dapat dilihat bahwa perjanjian adhesi dalam dunia perbankan mempunyai  kedudukan  yang  tidak  seimbang  yang  mana  kedudukan  bank  lebih  kuat (kepentingannya  lebih  didahulukan)  dari  pihak  kepentingan  calon  nasabahnya,  ketidak seimbangan  ini  membuat  kedudukan  nasabah  menjadi  lemah,  sebab  calon  nasabah pengguna  fasilitas  kartu  kredit  tidak  dapat  berbuat  banyak  untuk  menuntut  kerugian ataupun meminta meminta perubahan dalam isi perjanjian itu.
Jadi,  apapun  kerugian  yang  dihadapi  oleh  nasabah  itu  sudah  merupakan  resiko persetujuan  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  disamping  kerugian  banyak  juga keuntungan  yang  diperoleh  oleh  nasabah,  sehingga  dengan  adanya  perjanjian  adhesi sebagai dasar penggunaan fasilitas kartu kredit terdapat kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemadharatannya.
2. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Perjanjian  Adhesi  Dalam  Penggunaan  Kartu Kredit Di Pernangkan
Perjanjian  adhesi  secara  umum  sudah  lazim  dipergunakan  pada  dunia  bisnis khususnya  dalam  dunia  perbankan.  Pada  dasarnya  suatu  perjanjian  terjadi  mempunyai kedudukan yang seimbang antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan melalui proses  negoisasi  diantara  mereka.  Namun,  banyak  sekali  di  temui  perjanjian  dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negoisasi yang seimbang diantara para pihak.
Melainkan  perjanjian  itu  terjadi  dengan  cara  sepihak,  yakni  pihak  bank  (penerbit) mempersiapkan  syarat  dan  ketentuan  baku  pada  formulir  perjanjian  yang  sudah  dicetak sebelumnya,  lalu  disodorkan  pada  pihak  nasabah  untuk  disetujui  dengan  hampir  tidak memberikan  kebebasan  sama  sekali  untuk  melakukan  negoisasi  atas  syarat-syarat  yang disodorkan.
Padahal dalam hukum Islam syarat suatu perjanjian diantaranya adalah harus sama- sama ridho dan ada pilihan maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan  kepada  kesepakatan  kedua  belah  pihak  tidak  boleh  ada  paksaan  dari  pihak yang satu kepada pihak yang lain, masing-masing pihak rela akan isi perjanjian tersebut, dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

## D. PENUTUP
Setelah  mencermati  dan  menelaah  polemik  hukum  para  pakar  tentang  penggunaan fasilitas  kartu  kredit  melalui  perjanjian  adhesi  di  perbankan  dalam  perspektif  Islam,  maka hukum  manandatangani  transaksi  perjanjian  ada  dua,  yaitu  sah;  apabila  sudah  memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak sah; apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
Dalam  hal  ini  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  bank  adalah  menyeimbangkan kedudukan nasabah pengguna fasilitas kartu kredit dengan bank, terlebih dahulu dengan cara menyeimbangkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tujuan diadakannya perjanjian penggunaan fasilitas kartu kredit yaitu pemenuhan prestasi (kesepakatan), sehingga dapat tercapai dan sesuai dengan keinginan serta harapan masing-masing pihak, hal ini dapat dilakukan  dengan  cara  peninjauan  kembali  terhadap  klausul  yang  memberatkan  nasabah dalam perjanjian penggunaan fasilitas kartu kredit.
Vol 18 No 2 Agustus 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mudjib. 2001. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh . Jakarta: Kalam Mulia Anear, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syari’ah . Jakarta: Rajawali Pers.
Az-Zarqa’, Mustafa. Tt. al-Madkhal  al-Fiqh al-Am al-Islam  Fi Tsaubihi  al-Jadid . Dar al-Fikr, Beirut juz I.
Az-Zuhaili, Wahhab. Tt. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Damaskus: Dar al-Fikr juz iv.
Bazrulzaman, Mariam Darus. 2008. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni. Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Asas-asas Hukum Muamalat . Yogyakarta: UII Press.
Bank BCA. 2005. Brosur Kartu Kredit Mimeo Surabaya.
Ghazali, Ahmad. 2002. Serba-serbi Kredit Syari’ah; Jangan Ada Bunga diantara Kita . Jakarta.
Harun, Nasrun. 2000. Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Hasan, M. Ali. Tt. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kasmir. Tt. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Hukum Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Nasa’i, Sunan, Kitabul Imam wa Syarp’iha , Hadits No. 5033. Putra, Yan Pramadya.  1997. Kamus Hukum . Jakarta: Balai Pustaka.
Pasaribu, Choiriman, Lubis, Suhrawi K. 1994. Hukum Perjanjian Dalam Islam . Jakarta: Sinar Gramedia.
Sunan At-Tirmidzi., hlm 345 juz, 5. Subekti,  Tjitrosudibio.  2006. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta:  PT Pradnya Paramita.
R. Setiawan. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Bandung.
Sjahdeini,  Sutan,  Remy.  2002. Kebebasan  Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia . Jakarta: Grafiti.
Subekti,  Tjitrosudibio.  2006. kitab  undang-undang  Hukum  Perdata .  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita.
Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muammalah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Suprarnono,  Gatot.  2002. Perbankan  Dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  Yuridis . Jakarta: Djembatan.
Tjitrosudibyo  R,  Subekti  R.  2001. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta: Pradnya Paramita.
Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus . Jakarta: Kencana. Taswan. 2002. Akutansi Perbankan . Jakarta: UPP AMP YKPN, Gema Insani Press. Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. Ketentuan Klausul Baku . Jakarta.
(http;/ / en., Wikipedia, org/ wiki, di akses 15 Juni 2010).
(http;/ /Wikipedia, org/ wiki, diakses 20 Mei 2010).
WJS. Poerwadarmita. 1989. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Depdikbud.