## IMPLEMENTASI PMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM
Oleh: Muhammad Sirojudin Sidiq 1
Arjuna1919@gmail.com

## Abstract
A guardian is one of the foundations determining the marriage to be either legal or illegal, hence however the situation, the guardian has to be exist. If the parental guardians are not exist anymore, or unqualified to be a guardian, or mafqud, or not well-known addressed, or difficult to be called, so person who has a right to be a guardian in that marriage is magistrate guardian. Magistrate guardians according to Islam are people who have authority in the country they lead the society. According to PMA No. 30 Year 2005 about Magistrate Guardian, there is explained that magistrate guardian is the Head of sub-district KUA assigned by Ministry of Religion to be a guardian of a bride who does not have any guardians. When the Head of KUA is on business or not exist, the Head of Islamic Societal Guidance in act for the Head of Ministry of Religion in District assigns one of the Headmen in Sub-district or closest place to be the magistrate guardian in his place temporarily.
Keywords: According to PMA No. 30 Year 2005, Guardian of Marriage,
Magistrate Guardian.

## A. Pendahuluan
Perkawinan dalam ilmu fiqih didefinisikan sebagai aqad yang menghalalkan   pergaulan   dan   membatasi   hak   dan   kewajiban   serta tolong- menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah didefinisikan dengan: “suatu akad yang
menghalalkan hubungan seksual antara suami dan isteri, dan yang menimbulkan  hubungan  hak  dan  kewajiban antara keduanya.
Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita merupakan sendi dasar terbentuknya suatu keluarga, unit masyarakat terkecil yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembentukan pribadi serta pembinaan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma/ kaedah untuk mengatur  perkawinan dengan  segala  aspeknya.  Dengan  demikian,  timbullah hukum yang mengatur hubungan suami isteri dalam satu keluarga dan akibat yang ditimbulkannya. 2
Perkawinan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan pensyariatannya, di antaranya ialah: (1) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah; (2) Reproduksi/regenerasi, maksudnya untuk memperoleh keturunan sah yang akan melangsungkan keturunan dan cita-cita umat manusia; (3) Pemenuhan kebutuhan biologis secara sah; (4) Menjaga kehormatan: dan (5) Ibadah. 3
Kompilasi Hukum Islam merumuskan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (pasal 3). Guna merealisasi tujuan perkawinan   sebagaimana dimaksud, dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul. 4 Jelasnya perkawinan tidak sah jika salah satu dari lima hal di atas tidak terpenuhi.
Rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum ada yang khusus, yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan 5 , sedangkan menurut Muhammad Jawad Maghniyah dalam kitabnya Al-
2 M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan  Agama , cet. ke-2, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), h. 180-182.
3 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1   Dilengkapi  Perbandingan  UU   Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), h. 38-47.
4 Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 11. 5 Sayyid Sabiq, “Fiqhusunnah”, Juz 2 , (Al-Fathu Lili’lamil ‘Arabi, tt), h. 82-83.
Fiqhu ala Madzahib al-Khamsah , wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. 6 Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya, jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih. 7

## B.  Syarat dan Rukun Perkawinan
Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sepertihalnya menutup aurat untuk shalat. 8 Rukun yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram dalam shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. 9
Syarat perkawinan adalah, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekrejaan itu. Syarat perkawinan adalah syarat yang melekat yang ada pada rukun-rukun perkawinan itu sendiri, seperti
6 Muhammad Jawad Maghniyah, “Al-Fiqhu  Ala  Madzahib  al-Khamsah” diterjemahkan Masykur  A.B.,  Afif  Muhammad,  Idrus  Al-Kaf, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 345.
7 Syaikh Hasan Ayyub, “Fiqhul  ‘Usrah  al-Muslimah” , di terjamah M. Abdul Ghofur, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 48.
8 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Juz 1, h. 9.
9 Wahbah al-Zuhaily, Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII , (Damsyiq: Dar Al-Fiqh, 1989), h. 36.
syarat bagi calon mempelai laki-laki atau mempelai wanita, syarat bagi wali nikah, syarat bagi para saksi, dan juga syarat dalam ijab qabul. 10
Ulama Malikiyah misalnya, mengatakan bahwa rukun perkawinan adalah adanya wali, adanya mahar, adanya calon mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, dan terjadinya sighat. 11 Ulama malikiyah tidak menjadikan saksi sebagai rukun perkawinan.
Ulama  hanafiyah  berpendapat,  bahwa  rukun  perkawinan  adalah adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya sighat ijab qabul. 12 Ulama Hanafiyah tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun perkakwinan.
Ulama Syafi’iyah merinci, rukun perkawinan itu adalah adanya calon mempelaii laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi dan adanya sighat. 13 Pendapat  ulama  Syafi’iyah ini lebih lengkpa dibandingan dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah,  dimana  menurut  ulama  Malikiyah  saksi  bukan  merupakan rukun perkawinan dan menurut ulama Hanafiyah wali bukan merupakan rukun perkawinan. Akan tetapi menurut ulama Syafi’iyah keberadaan dua orang saksi dan wali nikah adalah merupakan rukun perkawinan, artinya jika tidak ada dua orang saksi dan wali nikah maka perkawinan itu tidak sah.
Pendapat ulama Syafi’iyah tersebut sama dengan pendapapt jumhur ulama yang sudah sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas: adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya saksi dan adanya sighat nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki atau wakilnya. 14
Zainuddin Abdul Aziz al Malibari dalam kitab Fathul Mu’in juga menjelaskan bahwa, rukun dalam akad nikah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat rukun sebagai berikut:
10 A. Tihami dan Sohari Sahroni, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2009), h. 12.
11 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  ‘ala  Mazahib  al-Arba’ah , Juz IV, (Beirut: Darul Kutub, 2003), h. 16.
12 Ibid , h. 17.
13 Ibid.
14 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46.
a.  Ada calon mempelai wanita b.  Ada calon mempelai laki-laki c.  Ada wali
d.  Ada dua saksi
e.  Ada sighat akad ijab dan qabul. 15
Urat pokok rukun nikah terletak pada ijab dan qabul sebagai nafas hukum akad nikah, bila tidak ada akad nikah tentu pernikahan tidak sah, dan ijab qabul tersebut dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan wali nikah, oleh karena itu wali nikah sangat berkaitan dengan sah dan tidaknya ijab qabul tersebut.
Undang-undang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasalnya menetapkan bahwa suatu perkawinan yang akan dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicegah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam bab III pasal 6 sampai 11, sedangkan rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab IV pasa 14 sampai 34.
Syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
1)  Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini bermaksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, makasuatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertibangkan dan dipikirkan masak-masak. 16
2)  Sudah mencapai umur 21 tahun, jika umur kurang dari 21 tahun maka harus mendapat izin dari kedua orang tua. 17
3)  Umur laki-laki tidak kurangdari 19 tahun dan wanita tidak kurang dari 16 tahun, jika umur kurang dari batas tersebut maka harus mendapatkan izin dari orang tua dan harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. 18
15 Zainuddin Abdul Aziz al Malibari, Fathul Mu’in, (Semarang, Toha Putra, tt), h. 99.
16 Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 6 ayat 1.
17 Ibid , Pasal 6 ayat 2.
18 Ibid , Pasal 7.
4)  Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah dalam garis lurus ke bawah maupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri dan mempunyai hubungann yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
5)  Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
6)  Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini.
7)  Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu (iddah). 19

## C.  Wali Hakim dalam Perkawinan

## 1.  Definisi Wali Hakim
Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 20
Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi  Muhammad  bersabda  sultan  adalah  wali bagi  wanita yang tidak memiliki wali. 21
Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaanya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya adlal.
19 Ibid , Pasal 8-11.
20 Dedi Supriyadi, Fiqh  Munakahat  Perbandingan  (dari  tekstualitas  sampai  legislasi) , (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, h. 54
21 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19
Asal masalah yang utama seperti termaktub dalam pasal 1  Huruf b KHI, adalah persoalan tauliyah al-amri. Apakah cukup legitimasi yang dipegang oleh penguasa di Indonesia, dalam pendelegasian wewenang tersebut, sehingga dengan adanya kewenangan yang dimaksud, berarti sultan sebagai wali hakim pelaksanaanya sesuai hakikat hukum. 22
Di Indonesia, adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang  yang  di angkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai  sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi tertentu.:
a.  Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
b.  Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya), atau
c.  Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
d.  Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalan yang membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km) atau
e.  Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai.
f.  Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkanya.
g.  Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh. 23
Jika kondisi wali nasab termasuk salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim.  Tetapi di kecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilakan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

## 2.  Wali Hakim di Indonesia dan Implementasinya
Maksud dari wali hakim menurut Islam adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di negara tersebut dalam membawahi rakyatnya dan
22 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19 23 Departeman Agama RI, Pedoman  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN) , (Jakata: Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 34
mengatur kebutuhan rakyatnya. Wali hakim berhak menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali nasab. Akan tetapi wali hakim tidak serta merta dapat menikahkan seorang wanita kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi wali hakim hanya dapat menikahkan seorang wanita yang berada di dalam wilayah kewaliannya.
Permasalahan perawalian ini, di Indonesia tidak hanya sekedar orang yang memiliki otoritas kekuasaan tertentu, misal hakim di pengadilan, camat, bupati, teras pejabatan pimpinan lainnya, melainkan sudah ada birokrasi tertentu yang bertugas sebagai pencatat pernikahan, yakni KUA, mereka memiliki kekuasaan di bidangnya, yaitu para penghulu atau naib.
Peraturan tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang wali hakim, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tertanggal 14 Januari 1952 menyatakan bahwa wali hakim dijalankan oleh Kepala KUA kecamatan, yaitu para penghulu yang bertugas menjalankan pekerjaan pencatatan nikah di wilayahnya masing-masing. Peraturan ini berlaku untuk Jawa dan Madura, adapun di luar Jawa dan Madura berdasarkan PP No 4 tahun 1952 tentang wali hakim yang berlaku di Indonesia, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1952.
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan, bahwa pemerintah Indonesia mengenai masalah keagamaan khususnya perkawinan, sudah diserahkan kepada Departemen Agama (Menteri Agama) yang membawahi Depag tingkat I, tingkat II, hingga Kantor Urusan Agama (KUA), yang berbunyi: “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah di tunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini”. 24 Jadi jelas bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan.
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, pasal 1 menjelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan apabila Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi
24 Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman  Pegawai  Pencatatan  Nikah  (PPN), (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.259.
tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 25
Wali hakim menurut Islam berhak menikahkan wajib memenuhi syarat-syarat yang bisa diterima oleh syara’, yaitu:
1)   Jika ada persengkataan antar wali
2)    Jika wali aqrab jauh (ayah) tidak mungkin hadir dalam pernikahan yang sudah sekufu, perwaliannya tidak dipindahkan kepada wali di bawahnya melainkan langsung kepada wali hakim yang berhak menikahkan. Atau jika tidak diketahui keberadaan tempat walinya sekalipun tempatnya dekat tapi tidak diketahui, maka wali hakim yang berhak menikahkan. Kecuali jika wali aqrob sudah jelas meninggal dunia, maka wali di bawahnya yang berhak menikahkan. 26
Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa wali hakim bisa bertindak menikahkan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut:
1)  Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2)  Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3)  Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4)  Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 2 marhalah atau 92,5 km, atau
5)  Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
6)  Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
25 Departeman Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim 26 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah , (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 33-34.
7)  Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah. 27
Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menjelaskan bahwa tauliyah wali hakim itu harus melalui surat resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang akan menunjuk siapa diantara penghulu yang ada di wilayah tersebut yang akan menjadi wali hakim, selama wali hakim (Kepala KUA Kecamatan yang definitip) masih berhalangan. Dan tidak boleh atau menyalahi prosedur PMA Nomor 30 Tahun 2005, jika Kepala KUA Kecamatan sebagai wali hakim menunjuk lanngsung penghulu atau pembantu PPN untuk mewakili ia sebagai wali hakim dalam suatu pernikahan, tetapi harus ditempuh dulu prosedur penunjukan tauliyah wali hakim sebagaimana diatur dalam PMA ini, yakni melalui surat resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk permohonan tauliyah wali hakim dengan alasan-alasannya. Setelah itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan surat resmi tentang tauliyah wali hakim ini yang ditunjukkan kepada siapa dan untuk menikahkan siapa dan surat itu disebut dengan surat tauliyah wali hakim.

## D.  PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
Keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu instrumen hukum, masih sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan
27 Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman  Pegawai  Pencatatan  Nikah  (PPN),
(Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.34.
administrasi atau kepentingan prosedural lainnya, seperti halnya Peraturan Menteri Agama (PMA).
Menteri Agama dalam membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam suatu perkawinan, merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan tersebut, artinya keberadaan seorang wali nikah adalah mutlak adanya, tidak sah suatu perkawinan jika tidak ada wali nikahnya, hal ini mengandung maksud bahwa bagaimanapun kondisinya sosok wali nikah itu tetap diperlukan karena ia merupakan rukun yangmenentukan sah tidaknya suatu perkawinan.
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, pengganti atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952 tentang Wali Hakim di Luar Jawa dan Sumatera, dan peraturan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri Agama/Instruksi Menteri Agama (Inmenag) Nomor 4 tahun 1947.
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim tersebut berisi 5 BAB dan 6 Pasal, dan setiap pasalnya diuraikan secara jelas menurut keperluan hukum. Dalam bab 1 membahas Ketentuan Umum mengenai wali dalam perkawinan, wali hakim dan penghulu yang melaksanakan pencatantan perkawinan. Bab 2 menjelaskan tentang Penetapan Wali Hakim, siapakah wanita yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim. Bab 3 menjelaskan tentang Penunjukan dan Kedudukan, siapa orang yang berhak menjadi wali hakim apabila ada seorang wanita yang tidak mempunyai wali nasab. Bab 4 menjelaskan tentang Akad Nikah, dan Bab 4 menjelaskan tentang Ketentuan Penutup. 28
Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, dapat diketahui bahwa ada beberapa otoritas yang melekat pada wali hakim, yaitu:
1.  Pada pelaksanaan akad nikah sebagaimana dijelaskan, bahwa keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti keberadaan
28 Departemen Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
wali nasab yang karena sesuatu sebab dan alasan tidak bisa menghadiri dan menikahkan calon pengantin wanita, maka kewenangan wali hakim adalah sama dengan kewenangan wali nasab.
2.  Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali nasab lagi, yaitu wali nasab yang berhak untuk menjadi wali nikahnya sudah tidak ada.
3.  Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita yang wali nasabnya mafqud atau hilang, atau yang tidak diketahui alamatnya atau ghaib.
4.  Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, misal walinya non muslim, atau belum baligh dan lain-lain.
5.  Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya adhal/wnggan untuk menikahkan, akan tetapi untuk wali adhal ini wali hakim baru boleh menikahkan setelah ada ada keputusan dari Pengadilan Agama.
6.  Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya ba’id/jauh, sejauh sasafatul qari + 92,5 km, dan ia tidak memberikan kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat. 29
7.  Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya sedang melakukan ihram umrah atau haji.
8.  Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang eali nasabnya sedang sakit pitam atau sakit ayan.
9.  Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya tidak boleh dihubungi karena sedang dipenjara.
Ada satu sebab lagi yang menyebabkan beralihnya kepada wali hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Hal ini dikerenakan berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempnyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara itu dalam KHI pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak
29 Abdul Ghafur Anshori, Hukum  Perkawinan  Islam  Persperktif  Fikih  dan  Hukum  Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 42.
tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.
Dari semua kewenangan wali hakim, tersebut tidak ada kewenangan yang diberikan negara kepada wali hakim apabila ia berhalangan atau tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut, karena dalam PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dikatakan bahwa jika wali hakim tidak bisa atau berhalangan untuk hadir maka hak dan kewenangannya sebagai wali hakim harus dikembalikan kepada negara, dalam hal ini dikembalikan kepada Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Jika wali hakim berhalangan atu terjadi kekosongan wali hakim, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasaa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau kecamatan terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 30

## E.  Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap pas. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya. Menurut bahasa berarti penerapan, penggunaan implemen dalam kerja, pelaksanaan, pengerjaan hingga menjadi terwujud, pengajawentahan, penerapan implemen. 31
30 Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 3 ayat 2. 31 Mangun Suwito, Kamus Saku Ilmiah Populer , (Jakarta: Widyatama Pressindo, 2011), h. 242.
Wali nikah merupakan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan, maka bagaimanapun keadaannya wali nikah harus tetap ada dalam pernikahan, jikalau wali nasabnya tidak ada, maka wali nikahnya jatuh kepada wali hakim. Andaikata wali hakim pun juga tidak ada karena di pelosok dan jauh dari jangkauan pemerintahan, maka wali nikah tetap harus ada, sehingga kedua mempelai mengangkat seorang untuk menjadi wali, seperti tokoh agama atau seorang yang mengetahui tentang hukum perkawinan Islam, wali tersebut kemudian dinamakan wali muhakkam.
Di indonesia, tidak mengenal yang namanya wali muhakkam tersebut, yang ada hanya wali nasab dan wali hakim, sehingga jika tidak ada wali nasab maka walinya jatuh kepada wali hakim. Dan jika wali hakim di wilayahnya tidak ada atau berhalangan, maka harus pindah kepada wali hakim yang lain atau wali di wilayah terdekat.
Prosedur perkawinan wali hakim pada KUA seperti umumnya yaitu calon pengantin terlebih dahulu mengurus persyaratan administrasi pernikahan di kantor kampungnya masing-masing seperti mengurus model N1, N2, N4 dan lain sebaginya. Setelah itu calon pengantin wanita mendatangi puskesmas atau kepada bidan kampung untuk mendapatkan suntikan imunisasi TT1 dan TT2.
Kemudian setelah persyaratan administrasi lengkap, calon mempelai secara pribadi atau bersama pamong kampung datang ke KUA untuk mendaftarkan kehendak nikahnya. Pendaftaran kehendak nikah paling lambat 10 hari jam kerja sebelum pelaksanaan pernikahan. Setelah diperiksa tentang kelengkapan administrasi tersebut, maka calon mempelai menuju bank yang telah ditunjuk untuk membayar biaya nikah apabila melaksanakan nikah di luar balai nikah KUA Kecamatan. Dalam jangka waktu 10 hari tersebut PPN Kecamatan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas tersebut, jika ada kekurangan kelengkapan maka diberitahukan kepada calon mempelai atau keluarganya untuk melengkapi dengna mengirimkan formulir model N8 yakni kekurangan persyaratan nikah. Jika setelah menerima N8 calon mempelai atau keluarganya tidak bisa memenuhi kekurangna tersebut, maka PPN dapat menolak rencana pernikahan tersebut dengan melampirkan formulir N9 yaitu penolakan kehendak nikah.
Setelah pendaftaran dan berkas-berkas persyaratan tersebut sudah lengkap dan tidak ada masalah, maka pada masa waktu 10 hari jam kerja
sebelum pelaksanaan pernikahan, kedua calon pengantin diharuskan mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) yang diselenggarakan oleh Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan, yakni pada hari-hari tertentu yang telah dijadwalkan oleh BP4 di KUA masing-masing.
Salah satu yang diteliti adalah wali nikah, karena dalam undang- undang perkawinan wali nikah adalah rukun yang harus ada dalam perkawinan. Jika wali nasabnya masih ada, sebaiknya derajat yang lebih aqrab yang didahulukan, jika wali nasab berhalangan hadir maka harus ada surat perwakilan wali (taukil wali bilkitabah) kepada seseorang yang dipercaya, bisa kepada PPN atau kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan sebagai wali. Jika wali nikahnya ada dan hadir dalam pelaksanaan pernikahan dan tidak sanggup melaksanakan dan meminta untuk diwakilkan, maka harus ada ikrar dalam majelis tersebut bahwa ia mewakilkan kewaliannya kepada orang yang dia percaya.
Permasalahan lain apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau tidak mau menikahkan yang menyebabkan jatuhnya perwaliannya kepada wali hakim, maka calon mempelai wanita tersebut harus membuat pernyataan bahwa dia benar-benar sudah tidak mempunyai wali atau walinya tidak memenuhi syarat yang diketahui oleh aparat kampung setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila tidak mempunyai wali karena walinya adhal, maka harus melampirkan putusan dari pengadilan agama tentang adhalnya wali tersebut. Setelah itu calon mempelai wanita mengajukan surat permohonan kepada Kepala KUA untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya tersebut.
Selanjutnya PPN melakukan penelitian kebenaran tentang walinya tersebut melalui kedua mempelai dan pamong kampung setempat atau pembantu PPN yang ada. Jika hasil pemeriksaan tersebut memang benar harus dilaksanakan oleh wali hakim, maka pelaksanan tersebut akan dilaksanakan oleh wali hakim sesuai dengan peraturan yang ada.
Suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia, harus mempunyai Undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip yang dapat memberikan landasan Hukum dalam bidang perkawinan yang sudah dapat dijadikan pegangan, dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
yang berisi tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus bagi umat Islam, dan khusus dalam masalah wali hakim diatur dalam PMA Nomor 30 tahun 2005.
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, pengganti atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952 tentang Wali Hakim di Luar Jawa dan Sumatera, dan peraturan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri Agama/Instruksi Menteri Agama (Inmenag) Nomor 4 tahun 1947.
Dijelaskan dalam PMA tersebut, bahwa Kepala KUA diberi wewenang sebagai wali hakim akan tetapi tidak ada keterangan, tidak ada diktum yang memberi kewenangan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk menunjuk/ mewakilkan tugas wali hakimnya kepada Penghulu/Pembantu PPN, karena jika kepala KUA sebagai wali hakim berhalangan atau tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wali hakim tersebut harus dikembalikan kepada Kepala Negara c.q. Menteri Agama melalui Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten, selanjutnya Kasi Bimas Islam mengeluarkan surat tugas penunjukan wali hakim kepada Penghulu setempat atau Penghulu di kecamatan terdekat, atau kepada Pembantu PPN jika jarak tempuh lokasi pelaksanaan nikah sangat jauh untuk ditempuh.

## F. Penutup
Wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan, maka bagaimanapun keadaannya wali nikah harus tetap ada. Jika wali nasabnya sudah tidak ada, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau mafqud, atau tidak tahu alamatnya, atau tidak bisa dihubungi, maka yang berhak menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah wali hakim. Wali hakim menurut Islam adalah orang- orang yang memiliki kekuasaan di negara tersebut dalam membawahi rakyatnya. Sesuai dengan PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menjelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kemudian apabila Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kasi Bimas Islam atas nama
Kepala Kemenag Kabupaten/Kota menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

## Daftar Pustaka
A. Tihami dan Sohari Sahroni, Fikih  Munakahat,  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
Abdul Ghafur Anshori, Hukum  Perkawinan  Islam  Persperktif  Fikih  dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press, 2011 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Juz 1.
Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  ‘ala  Mazahib  al-Arba’ah , Juz IV, Beirut: Darul Kutub, 2003
Anonim, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2010 Dedi Supriyadi, Fiqh  Munakahat  Perbandingan  (dari  tekstualitas  sampai legislasi) , Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011
Departeman Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah  (PPN), Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004
Departeman Agama RI, Pedoman  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN) , Jakata: Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 6 ayat
1.
Fatihuddin Abul Yasin, Risalah  Hukum  Nikah , Surabaya: Terbit Terang, 2006
Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1  Dilengkapi  Perbandingan UU  Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdeMIA
& TAZZAFA, 2005
Mangun Suwito, Kamus Saku Ilmiah Populer , Jakarta: Widyatama Pressindo, 2011
M. Idris Ramulyo, Beberapa  Masalah  Tentang  Hukum  Acara  Perdata Peradilan Agama , cet. ke-2, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991
Muhammad Jawad Maghniyah, “Al-Fiqhu  Ala  Madzahib  al-Khamsah” diterjemahkan  Masykur  A.B.,  Afif  Muhammad,  Idrus  Al-Kaf, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera Basritama, 2001 Sayyid Sabiq, “Fiqhusunnah”, Juz 2 , Al-Fathu Lili’lamil ‘Arabi, tt Syaikh Hasan Ayyub, “Fiqhul  ‘Usrah  al-Muslimah” , di terjamah M. Abdul Ghofur, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003 Wahbah al-Zuhaily, Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII , Damsyiq: Dar Al-Fiqh, 1989
Zainuddin Abdul Aziz al Malibari, Fathul Mu’in, Semarang, Toha Putra, tt Zainudin Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006