MAMPUKAH BADAN USAHA MILIK DESA MENERAPKAN KEADILAN PROSEDURAL?
Marryella Violetha Patiran 1
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana,  Indonesia 232016211@student.uksw.edu
Intiyas Utami 2
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana,  Indonesia intiyas.utami @student.uksw.edu

## Diterima 1 Mei 2020 Disetujui 20 Mei 2020
Abstract- The objective of this research to  explore the ability of  Village-owned enterprise in realizing procedural justice. Village-Owned Enterprises should be able to provide justice for its members, but whether they are able to provide procedural justice to stakeholders, namely administrators  and  village  communities.  Research  on  Village-Owned  Enterprises  is  mostly carried out in terms of governance in general, whereas specifically procedural justice has the potential to be investigated as part of governance implementation. This research was conducted with  a  qualitative  method  that  traced  the  facts  of  procedural  justice  in  the  Karya  Lestari Manunggal Village Company in Boyolali District. Data in the form of interviews with resource persons,  namely  the  management  of  the  Village  Owned  Enterprises  and  community representatives.  The  results  of  this  study indicate  that  procedural  justice  cannot  yet  be fully realized in the Kalem Village-Owned Enterprises due to limited human resources. Conditions of procedural justice that can be realized in terms of the delivery of information in the Village Development  Planning  Consultation  have  been  carried  out.  Procedural  justice  in  village- owned enterprises still needs to be optimized by increasing the capacity of human resources. The  Office  of  Community  Empowerment  in  Boyolali  District  can  provide  more  intensive training to improve human resources.

## Keywords: Village-Owned Enterprises, Procedural Justice

## 1. PENDAHULUAN
Banyaknya  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  organisasi  sektor  swasta  terhadap  keadilan prosedural  dalam  manajemen  tata  kelola  perusahaannya,  memberikan  ketertarikan  untuk melihat penerapan keadilan prosedural dari organisasi sektor publik yaitu BUM Desa.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kondisi keadilan prosedural di BUM Desa Kalem dari  segi  pengelola  BUM  Desa  dan  masyarakat  desa.  Penelitian  dilaksanakan  di  BUM  Desa Kalem  karena  usaha  pengurus  operasional  BUM  Desa  yang  berupaya  untuk  melibatkan masyarakat desa dalam berbagai aktivitas maupun kegiatan yang diselenggarakan BUM Desa Kalem.  Penelitian  menemukan  bahwa  keadilan  prosedural  belum  sepenuhnya  mampu menerapkan keadilan prosedural karena keterbatasan SDM.

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Peningkatan  jumlah  penduduk  yang  signifikan  mengakibatkan  ketidakseimbangan pemerataan  kesejahteraan  di  kalangan  masyarakat  terutama  di  pedesaan.  Jumlah  desa  yang tertinggal ialah sebesar 17.616 dari total 74.957 desa  (www.kemendesa.go.id). Dalam rangka menanggulangi  hal  tersebut,  pemerintah  berupaya  dengan  mengalokasikan  dana  desa  atas pertimbangan luas wilayah desa, letak geografis desa, angka kemiskinan serta jumlah penduduk desa tersebut (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Pengelolaan dana desa kemudian akan dikelola dan diatur sendiri oleh desa yang dituju.
Pengelolaan dana desa harus dapat mengarah pada praktik tata kelola perusahaan yang baik  sehingga  dapat  memberikan  pertanggungjawaban  atas  anggaran  dan  kegiatan  yang dilaksanakan.  Konsep  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  memiliki  beberapa  komponen  yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan keputusan sehingga konsep ini dapat diterapkan oleh desa.  Nahruddin  (2014)  menyatakan  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan  berbagai  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Arifuddin et  al .  (2017) mengungkapkan  bahwa  pemerintah  yang  baik  harus  mampu  mengelola  keuangan  daerah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  dengan  menerapkan  prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua penelitian tersebut memberikan hasil bahwa penerapan prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  sudah  diterapkan  dengan  baik  dalam  pengelolaan keuangan desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan salah satu desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.
Nugrahaningsih et  al .  (2016);  Sugiarti  dan  Yudianto  (2017)  mengungkapkan  bahwa posisi desa sebagai fokus utama pembangunan memberikan suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan prinsip akuntabilitas. Kedua penelitian tersebut  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan desa  harus  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  serta  sarana  dan prasarana yang memadai misalnya penyediaan fasilitas teknologi informasi. Penggunaan dana desa  yang  optimal  diharapkan  dapat  memacu  laju  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  pedesaan. Optimalisasi  penggunaan  dana  desa  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  pengembangan badan  usaha  milik  desa  (BUM  Desa)  sebagai  upaya  untuk  mengembangkan  ekonomi masyarakat desa.
Pendirian  BUM  Desa  ditujukan  bagi  pengembangan  potensi  masyarakat  berupa pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki (www.berdesa.com). Dalam pengelolaan BUM Desa terdapat beberapa pihak yang ikut serta dalam penyertaan modal. Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa menyebutkan bahwa “Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan  modal  masyarakat  Desa”  (Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015:7). Hal ini berarti bahwa tidak hanya pemerintah saja yang berkontribusi dalam menyertakan modal bagi BUM Desa tetapi juga ada masyarakat desa yang  turut  serta  dalam  penyertaan  modal  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  tidak  boleh  terdapat pemberian hak-hak yang  istimewa yang dapat memunculkan intervensi berlebihan dari pihak tertentu. Intervensi dari pemerintah merupakan salah satu faktor penghambat bagi desa dalam mengeksplorasi  potensi  yang  dimiliki.  BUM  Desa  merupakan  solusi  yang  tepat  bagi  upaya pengembangan  perekonomian  desa  karena  BUM  Desa  dibentuk  untuk  tidak  mengalami intervensi dari berbagai pihak.
Di sisi lain, BUM Desa sebagai lembaga ekonomi seharusnya memiliki tata kelola  yang baik  karena  BUM  Desa  juga  beroperasi  dalam  rangka  kepentingan  publik.  Artati  dan  Utami
(2020)  menyatakan  bahwa  BUM  Desa  Bareng  Nyawiji  memiliki  kemampuan  dan  kemauan untuk  membuat  laporan  keuangan  yang  akuntabel  tetapi  ketidakdisiplinan  pengelola  BUM Desa dan faktor budaya Jawa menjadi penghambat akuntabilitas BUM Desa Bareng Nyawiji. Wulandari dan Utami (2020)  menyebutkan  bahwa  mekanisme pertanggungjawaban di  BUM Desa  Kalem  dianggap  tidak  optimal  dikarenakan  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUM Desa Kalem. Tantri dan Utami (2019) menemukan bahwa transparansi dan responsibilitas di BUM Desa Bersama Utama belum optimal karena adanya keterbatasan akses bagi masyarakat untuk melihat laporan keuangan BUM Desa dan adanya kelemahan dalam tahap penatausahaan.
Tata kelola organisasi yang tepat akan mendukung pengelolaan BUM Desa yang adil sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat desa. Pengelolaan organisasi yang adil dapat meningkatkan  kinerja  manajerial  melalui  penerapan  keputusan-keputusan  yang  mewakili individu-individu  yang  berkepentingan  (Syah,  2013).  Pada  BUM  Desa,  hal  ini  berarti penerapan keadilan  menyebabkan  masyarakat desa  sebagai pihak  yang berkepentingan dapat secara  aktif  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  BUM  Desa.  Partisipasi  masyarakat  desa merupakan  hal  yang  penting  bagi  BUM  Desa  karena  BUM  Desa  hadir  untuk  menguatkan instrumen  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  meminimalisir  tingkat  pengangguran  di wilayah  pedesaan  (Budiono,  2015).  Berkaitan  dengan  penerapan  keadilan  di  BUM  Desa, Cropanzano et  al .  (2011)  membagi  keadilan  dalam  organisasi  menjadi  tiga  bagian  yaitu keadilan  distributif  yang  berkaitan  dengan  pengalokasian  sumber  daya,  keadilan  prosedural yang berhubungan dengan keadilan dalam pembuatan keputusan, serta keadilan interaktif yang mengacu  pada  hubungan  antar  pribadi  dalam  organisasi.  Berdasarkan  fenomena  yang  telah dijelaskan bahwa partisipasi dan kontribusi masyarakat desa merupakan hal yang penting dalam pengelolaan BUM Desa, maka BUM Desa sangat perlu untuk menerapkan keadilan prosedural dalam tata kelola organisasinya.
Josef  (2017)  menyatakan  bahwa  karyawan  dapat  bertindak  kontraproduktif  pada organisasi jika diperlakukan secara tidak adil dalam penerapan prosedur organisasi. Maspaitella et  al. (2018)  menyatakan  bahwa  keadilan  dalam  bentuk  penerapan  aturan  yang  tegas  akan sejalan dengan rasa puas karyawan dalam bekerja. Clarke et al . (2013) mengungkapkan bahwa terdapat  unsur  ketidakadilan  yang  dirasakan  karyawan  terutama  pada  komponen  keadilan dalam pemberian informasi yang memadai dan penilaian berdasarkan bukti. Ketiga penelitian tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa  keadilan  prosedural  yang  diterapkan  dengan  cara penerapan  peraturan  secara  tegas,  penilaian  kinerja  berdasarkan  bukti,  pemberian  informasi yang memadai, serta diperlakukan adil oleh pimpinan organisasi akan berdampak positif pada kinerja dan sikap karyawan.
Irawan dan Sudarma (2016) menerangkan bahwa penerapan keadilan prosedural pada karyawan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan karena hal tersebut memberikan rasa puas dalam bekerja sehingga menimbulkan komitmen afektif dalam diri karyawan. Bohle dan  Alonso  (2016)  menemukan  bahwa  penerapan  keadilan  prosedural  dapat  menghilangkan rasa tidak aman ketika bekerja dan  memberikan dampak  yang  baik pada perilaku karyawan. Hasil dari kedua  penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan keadilan prosedural akan memberikan  dampak  yang  baik  bagi  kelangsungan  organisasi  karena  karyawan  memberikan pengaruh yang positif melalui perilaku dan komitmennya.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap peserta Mental Health Court (MHC), ditemukan  bahwa  penerapan  keadilan  prosedural  dilakukan  dengan  cara  melibatkan  peserta MHC  dalam  pengambilan  keputusan  meski  tidak  semua  pembuatan  keputusan  melibatkan peserta  MHC  (Canada  dan  Watson,  2013).  Goodman-Delahunty et  al .  (2014)  menyatakan bahwa  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  praktisi  berpengalaman  yang
bekerja  pada  salah  satu  dari  lima  negara  Asia  Pasifik,  keadilan  prosedural  diterapkan  untuk mendapatkan informasi yang andal dan tujuan pekerjaan. Simcock (2016) menemukan bahwa keadilan  prosedural  dalam  komunitas  proyek  yang  diteliti  diterapkan  melalui  pengambilan keputusan yang melibatkan pemangku kepentingan.
Penelitian-penelitian  yang dilakukan oleh  Arifuddin et  al . (2017); Nahruddin (2014); Nugrahaningsih et al . (2016); Sugiarti dan Yudianto (2017)  merupakan riset yang  membahas tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yang  mengarah  pada  penerapan  asas  praktik  tata  kelola yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Artati dan Utami (2020); Tantri dan Utami (2019); Wulandari  dan  Utami  (2020)  adalah  penelitian  tentang  penerapan  tata  kelola  BUM  Desa. Sedangkan riset yang dilakukan oleh  Bohle dan Alonso (2016); Canada dan  Watson (2013); Clarke et al . (2013); Cropanzano et al . (2011); Goodman-Delahunty et al . (2014); Irawan dan Sudarma (2016); Josef (2017); Maspaitella et al . (2018); Simcock (2016)  merupakan penelitian yang menjelaskan bahwa penerapan keadilan prosedural dalam organisasi sektor swasta akan memberikan dampak yang positif pada respon dan perilaku karyawan. Keadilan prosedural juga diterapkan melalui keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan. Riset- riset  tersebut  memberikan  celah  bagi  penelitian  ini  untuk  membahas  penerapan  keadilan prosedural di unit usaha desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini dikarenakan pengungkapan yang dilakukan terkait tindak keadilan prosedural telah banyak dilakukan pada organisasi sektor swasta. Sedangkan pada organisasi sektor publik yaitu BUM Desa, keadilan prosedural juga dapat diterapkan karena relevan dengan BUM Desa yang merupakan organisasi milik  masyarakat  desa.  Dalam  hal  ini  keadilan  prosedural  merupakan  bagian  dari  proses penerapan keadilan dalam organisasi yang mengarah pada prinsip praktik tata kelola yang baik.
Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu desa yang telah  mendirikan  BUM  Desa  pada  tahun  2016  yang  aktivitas  operasional  utamanya  adalah pengelolaan  tempat  wisata.  BUM  Desa  tersebut  diberi  nama    Karya  Lestari  Manunggal (Kalem). Tempat wisata yang dikelola BUM Desa Kalem salah satunya ialah wisata edukasi yaitu belajar menanam padi, membuat jamu tradisional, membuat kerupuk dari kangkung, pergi ke  tempat  peternakan  sapi  dan  masih  banyak  lagi.  Selain  itu,  BUM  Desa  Kalem  juga menyediakan  wisata  alam  dan  wisata  kuliner  dengan  berbagai  sarana  yaitu  kolam  renang, pendopo, dan gazebo yang dikelilingi oleh tanaman hijau. Upaya pengelola BUM Desa Kalem dalam  mengembangkan  BUM  Desa  memberikan  ketertarikan  untuk  meneliti  penerapan keadilan prosedural di Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal. Hal ini dikarenakan upaya pengelola dapat mencerminkan usahanya dalam melibatkan peran aktif masyarakat desa yang sesuai dengan konsep keadilan prosedural dalam  menerapkan prosedur  yang tidak bias dan mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 1.2. Rumusan Masalah
BUM Desa merupakan badan usaha yang didirikan dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah pedesaan. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat desa sangat diperlukan guna mencapai tujuan berdirinya BUM Desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Tata kelola yang baik akan membantu BUM Desa dalam  mencapai tujuannya. Keadilan prosedural merupakan salah satu unsur dari kesetaraan dan  kewajaran  dalam  tata  kelola  yang  harus  diterapkan  BUM  Desa.  Penerapan  keadilan prosedural pada BUM Desa akan menjelaskan upaya pengurus operasional BUM Desa untuk meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pengelolaan BUM Desa. Melalui penerapan keadilan prosedural juga akan menunjukkan respon masyarakat desa atas upaya yang dilakukan pengurus  operasional  BUM  Desa.  Terdapat  tiga  komponen  keadilan  prosedural  di  antaranya pemberitahuan yang memadai, penyampaian yang adil, dan penilaian berdasarkan bukti.

## 1.3. Manfaat Penelitian
Selanjutnya, kontribusi dalam penelitian ini ialah bagi pengelola BUM Desa beserta Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dalam  menyusun,  melaksanakan,  dan  mengawasi kebijakan  yang  berkaitan  dengan  BUM  Desa  sehingga  kebijakan  yang  ditetapkan  mampu berdampak pada keterlibatan masyarakat desa. Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini  ialah  menambah  wawasan  dalam  konsep  keadilan  prosedural  dari  segi  organisasi  sektor publik yaitu BUM Desa.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 2.1. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Badan usaha milik desa merupakan sebuah unit usaha yang dibangun dan didirikan oleh pemerintah  desa  yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa (Ramadana et  al .,  2013).  BUM  Desa  dibentuk  berdasarkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  desa (Farokhah dan Sapoetra, 2018). Pendirian badan usaha milik desa merupakan langkah utama dalam menciptakan kemandirian perekonomian desa serta salah satu upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan (Hayyuna et al ., 2014; Kasila dan  Kolopaking,  2018).  Selanjutnya,  pembangunan  BUM  Desa  dilakukan  atas  gagasan pemikiran masyarakat desa serta bentuk penyertaan modal dapat berasal dari masyarakat desa, pemerintah desa, bantuan pemerintah kabupaten, maupun dengan melakukan peminjaman dana ke pemerintah desa atau pihak lainnya  (Shaffitri et al ., 2015). Dalam melaksanakan kegiatan operasional, BUM Desa harus dapat memberikan pelayanan yang tidak berat sebelah dan selalu dapat mempertahankan kualitas dari produk ataupun jasa yang dijual (Iskamto et al ., 2018). BUM  Desa  memiliki  peran  sebagai  instrumen  dalam  menguatkan  otonomi  desa  dan instrumen  kesejahteraan  masyarakat.  Instrumen  otonomi  desa  berarti  bahwa  BUM  Desa membantu  mendorong  pemerintah  desa  dalam  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  desa sesuai  dengan  kemampuan  dan  kewenangan  desa.  Sedangkan  instrumen  kesejahteraan masyarakat berarti bahwa BUM Desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan organisasinya sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi  (Budiono, 2015).  BUM Desa juga    sangat  berguna  bagi  pemanfaatan  produk  lokal  sehingga  mampu  meningkatkan kesejahteraan karena  masyarakat desa memiliki  sumber penghasilan tambahan dan kepastian harga dapat terjamin (Suryana et al ., 2015). Hal ini berarti bahwa BUM Desa merupakan unit usaha  yang  dibangun  dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  wilayah  pedesaan  dengan melibatkan peran aktif masyarakat desa melalui pemanfaatan produk lokal.
Sehubungan  dengan  pengertian,  tujuan,  dan  manfaat  dari  BUM  Desa,  pembentukan BUM Desa yang bermula dari musyawarah desa memberikan susunan kepengurusan di dalam organisasi  tersebut.  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa  menyebutkan  bahwa  “Susunan kepengurusan  organisasi  pengelola  BUM  Desa  terdiri  dari:  a.  Penasihat;  b.  Pelaksana operasional; dan c. Pengawas”. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa “BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama ( holding ) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat  Desa  baik  dalam  skala  lokal  Desa  maupun  kawasan  perdesaan”.  Hal  ini  berarti bahwa  dalam  susunan  kepengurusan  tersebut,  BUM  Desa  dapat  membawahi  setiap  unit-unit usaha  yang  beroperasi  (Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia, 2015:5-8).

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595

## 2.2 Keadilan Prosedural dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  adalah  rancangan  dalam  organisasi  yang  berguna untuk  menaikkan  nilai  perusahaan  melalui  pengawasan  kinerja  dan  menjaga  akuntabilitas manajemen  yang  berdasarkan  pada  peraturan  (Pahlawan et al .,  2018).  Penerapan  tata  kelola perusahaan yang baik merupakan dasar dalam pengelolaan suatu usaha dan bertujuan agar dapat mendorong pengelolaan organisasi yang profesional, transparan, akuntabilitas, adil, serta dapat dipercaya dan bertanggung jawab (Septiawan, 2018). Negrut et al . (2010) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan konsep yang memperhitungkan keterlibatan warga negara  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  kebutuhan,  dan  permintaan  mereka  serta bertujuan untuk kepentingan umum.
Sejalan  dengan  pengertian  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  BUM  Desa  sebagai organisasi sektor publik juga memiliki tata kelola dalam organisasinya. Tata kelola BUM Desa merupakan  seperangkat  peraturan  yang  dibuat  untuk  menjadi  pedoman  dalam  melaksanakan kegiatan operasionalnya. Tata kelola tersebut dirancang dengan tujuan agar BUM Desa mampu bekerja secara profesional serta mampu mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran yang telah  direalisasikan.  Pelaksanaan  tata  kelola  pada  BUM  Desa  harus  dapat  mengarah  pada prinsip praktik tata kelola yang baik. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan jaminan terhadap pelaksanaan prinsip praktik tata kelola yang baik secara efektif, efisien,  transparan,  akuntabel,  tertib,  setara,  dan  taat  pada  peraturan  perundang-undangan (Prasojo et al ., 2014).
Perlakuan yang setara ( fairness ) menjelaskan bahwa para pengelola usaha harus dapat memperlakukan  semua  pemangku  kepentingan  secara  adil  dan  setara  (Agoes  dan  Ardana, 2014). Perlakuan yang adil pada pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai keadilan prosedural yaitu bentuk penerapan proses yang konsisten, beretika, bebas dari bias, akurat, dan representatif dari pemangku kepentingan yang relevan. Keadilan prosedural merupakan bagian dari penerapan keadilan dalam organisasi (Cropanzano et al ., 2011).
Dalam  perusahaan,  model  keadilan  prosedural  dengan  pendekatan  dalam  penilaian kinerja  memiliki  tiga  unsur  utama  (Folger et  al .,  1992).  Pertama,    pemberitahuan  yang memadai ( adequate notice ) yang menerangkan bahwa sebelum tujuan dan standar ditetapkan maka hal tersebut perlu untuk diterbitkan,  didistribusikan secara luas, dan dijelaskan. Dalam hal  ini  karyawan  diberi  kesempatan  untuk  memberi  masukan  ke  dalam  proses  perumusan tujuan dan standar atau setidaknya  berkesempatan untuk mempertanyakan proses penetapan dan  cara  penerapan  standar  beserta  tujuan  tersebut.  Kedua,  penyampaian  yang  adil  ( a  fair hearing )  menjelaskan  bahwa  karyawan  memiliki  sarana  untuk  menunjukkan  sudut  pandang mereka  sendiri  tentang  kinerja  mereka.  Karyawan  diberi  kesempatan  untuk  menjelaskan interpretasi  mereka sendiri dan  mengajukan argumen  yang  mendukung  interpretasi tersebut. Ketiga, penilaian berdasarkan bukti ( judgement based on the evidence ) menerangkan bahwa data  yang  dibutuhkan  untuk  penilaian  kinerja  harus  dikumpulkan  dan  keputusan  harus didasarkan  pada  bukti.  Tujuannya  ialah  agar  penilai  dapat  melakukan  penilaian  secara konsisten, tanpa tekanan eksternal, korupsi, atau prasangka pribadi.
Mengacu pada  model keadilan prosedural  yang telah disebutkan, BUM Desa sebagai organisasi sektor publik juga dapat menerapkan model keadilan prosedural dengan komponen yang  sama  di  antaranya:  (1)  pemberitahuan  yang  memadai  ( adequate  notice )  menerangkan bahwa  hal-hal  terkait  unit  usaha  yang  dijalankan  BUM  Desa  harus  dijelaskan  kepada masyarakat  desa  oleh  pengelola  BUM  Desa  sehingga  masyarakat  paham  dan  dapat  terlibat secara  aktif  dalam  unit-unit  usaha  yang  beroperasi.  Komponen  ini  juga  menjelaskan  bahwa masyarakat desa memiliki kesempatan untuk bertanya terkait unit yang dijalankan oleh BUM Desa; (2) penyampaian yang adil ( a fair hearing ) menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki
kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dalam pembuatan keputusan BUM Desa terkait kegiatan  operasionalnya.  Kesempatan  dalam  mengemukakan  pendapat  dapat  disampaikan secara  langsung  melalui rapat  maupun diskusi  yang diadakan oleh BUM Desa. (3) penilaian berdasarkan  bukti  ( judgement  based  on  the  evidence )  menerangkan  bahwa  masyarakat  desa memiliki  kesempatan  untuk  memberikan  kritik  dan  saran  bagi  BUM  Desa  sebagai  bahan evaluasi bagi BUM Desa. Pemberian kritik dan saran dapat disampaikan secara langsung dalam rapat evaluasi yang diadakan oleh BUM Desa.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.Sumber Data, Subjek, dan Fokus Penelitian
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan juga data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  kegiatan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga (AD/ART),  notulensi  serta  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  BUM  Desa.  Penelitian berlokasi  di  BUM  Desa  Karya  Lestari  Manunggal  Desa  Kemasan,  Kecamatan  Sawit, Kabupaten  Boyolali.  Pelaksanaan  penelitian  dimulai  pada  bulan  Agustus  2019  hingga  bulan Januari  2020.  Narasumber  dipilih  berdasarkan  kajian  yang  menyatakan  bahwa  badan  usaha milik desa merupakan sebuah unit usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa (Ramadana et al ., 2013). Oleh karena itu, narasumber yang dipilih untuk meneliti keadilan prosedural di BUM Desa ialah masyarakat desa serta pengurus BUM Desa di antaranya komisaris dan pengurus harian BUM Desa Kalem. Fokus pada penelitian ini ialah: (1)  pemberitahuan  yang  memadai  yaitu  pemahaman  yang  diberikan  terkait  unit  usaha  yang dikelola  BUM  Desa  sehingga  masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  dan pengelolaan  unit  usaha;  (2)  penyampaian  yang  adil  yakni  peluang  dalam  berpendapat  yang dimiliki  masyarakat  desa  dalam  proses  pembuatan  arah  kebijakan  BUM  Desa;  (3)  penilaian berdasarkan bukti yaitu kesempatan masyarakat desa dalam memberikan kritik dan saran terkait kinerja BUM Desa.

## 3.2.Metode Penelitian dan Tahapan Analisis
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta,  peristiwa  dan  realita  secara  luas  dan  mendalam  sehingga  diperoleh  suatu  pemahaman baru  sehingga  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menjelaskan  kondisi  keadilan prosedural  pada  BUM  Desa  (Raco,  2010).  Validitas  dan  reliabilitas  dilakukan  dengan mengkonfirmasi jawaban dari satu sumber data ke sumber data lainnya. Tahapan analisis data di antaranya: (1) mereduksi data yaitu meringkas data wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian; (2) membandingkan kesesuaian data antara data wawancara, hasil  pengamatan  serta  data  sekunder  yang  diperoleh;  (3)  menyajikan  data  yaitu  proses menampilkan  data  yang  telah  dibandingkan  sehingga  data  tersebut  terorganisir  dan  mudah untuk dipahami; (4) menganalisis data merupakan proses mencari makna dari data yang telah disajikan  dengan  cara  menyesuaikan  kejadian  yang  ada  di  lapangan  dengan  teori  yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya; dan (5) kesimpulan merupakan proses menentukkan hasil penelitian setelah dilakukan analisis data.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

## 4.1. Deskripsi Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal
Desa  Kemasan  tempat  berdirinya  Badan  Usaha  Milik  Desa  Karya  Lestari  Manunggal (BUM Desa Kalem) merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa ini terdiri atas 20 RT dan 4 RW. Luas wilayah Desa Kemasan yaitu sebesar 125.7825  Ha  dengan  jumlah  penduduk  3.213  jiwa  dan  716  kepala  keluarga.  Sebagian  besar mata pencaharian penduduk Desa Kemasan ialah sebagai petani serta sisanya bekerja sebagai pedagang dan pegawai negeri.
BUM Desa Kalem didirikan sejak bulan Juni tahun 2016 yang terletak di Komplek Balai Desa Kemasan, Balong RT.04/1. Pendirian BUM Desa Kalem diperkuat dengan payung hukum yaitu  Peraturan  Desa  No.  13  Tahun  2016 tentang  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  Karya Lestari  Manunggal.  Pembentukkan  BUM  Desa  Kalem  ditujukan  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  melalui  penyerapan  tenaga  kerja  desa  dengan  membuka  lapangan pekerjaan  dan  peluang  usaha  ekonomi  produktif.  BUM  Desa  tersebut  memiliki  dua  sumber penyertaan  modal  yaitu  dari  pemerintah  dan  masyarakat  desa.  Modal  dari  pemerintah  yaitu berupa  sejumlah  uang  yang  diperoleh  melalui  APBDes  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa) sedangkan modal dari masyarakat diperoleh dari penjualan saham BUM Desa. Selain itu, BUM  Desa  Kalem  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  dengan  beberapa  unit  usaha  di antaranya unit wisata (Dewa Emas), unit olahan ikan (Minamukti), unit air bersih (Pamsimas), dan unit pengolahan sampah (Sabamas). Namun pada tahun 2019, unit olahan ikan (Minamukti) tidak beroperasi secara penuh. Unit usaha tersebut hanya beroperasi jika ada kegiatan outbond dalam pembuatan nugget ikan.
Kelancaran  dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional  yang  dijalankan  oleh  BUM  Desa Kalem diperkuat oleh pembentukan struktur organisasi  yang  jelas sehingga pembagian porsi dari setiap pemangku kepentingan menjadi jelas dan tidak tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  menyatakan  susunan  kepengurusan  organisasi BUM Desa yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dalam peraturan tersebut  juga    menjelaskan  bahwa  BUM  Desa  merupakan  induk  dari  unit-unit  usaha  yang dikembangkan  masyarakat  Desa  (Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). Berikut adalah gambar susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal:
Pemegang Saham Komisaris Direktur Keuangan Dewan Pengawas Direktur Utama Kepala Unit Kepala Unit Karyawan Karyawan

## Gambar 1 Susunan Kepengurusan BUM Desa Karya Lestari Manunggal
Di sisi lain, kegiatan operasional BUM Desa Kalem juga didasari oleh visi yaitu menjadi wadah  pengembangan  potensi  desa  untuk  menuju  perekonomian  desa  yang  mandiri  dan berkesinambungan serta misi di antaranya: (1) mengoptimalkan potensi desa dengan kearifan lokal  Desa  Kemasan;  (2)  meningkatkan  peran  masyarakat  desa  dalam  membangun perekonomian  Desa  Kemasan;  (3)  menjalin  dan  meningkatkan  kemitraan  di  bidang  usaha wisata dan bidang usaha lainnya, baik kemitraan jasa ataupun permodalan.

## 4.2. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal
Pengelolaan unit-unit usaha dibawah naungan BUM Desa Kalem menganut prinsip tata kelola  perusahaan  yang  baik  di  antaranya  transparansi,  kemandirian,  akuntabilitas, pertanggungjawaban,  serta  kesetaraan  dan  kewajaran.  Transparansi  dilakukan  BUM  Desa Kalem dengan cara melakukan koordinasi dengan komisaris dan pengawas sebelum melakukan pengambilan  keputusan.  Hal  ini  bertujuan  agar  adanya  keterbukaan  atas  kegiatan  yang dilaksanakan  BUM  Desa  Kalem.  Transparansi  dilaksanakan  melalui  pembuatan  website  dan juga  fanpage BUM Desa Kalem  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui kegiatan  yang akan, sedang, ataupun dilakukan oleh BUM Desa Kalem. Kemudian, prinsip kemandirian dilakukan melalui  tiga  prinsip  kerja  BUM  Desa  Kalem  yaitu  mempertinggi  kompetensi  BUM  Desa, memperbanyak  kolaborasi  melalui  penawaran  kerja  sama,  dan  memperkecil  kompetisi. Selanjutnya,  akuntabilitas  menggambarkan  bahwa  BUM  Desa  Kalem  dalam  melaksanakan kegiatan operasionalnya harus menjalin koordinasi dengan komisaris BUM Desa Kalem serta melaporkan  arus  kas  atau  kegiatan  secara  berkala  sebagai  wujud  pertanggungjawaban pengurus.  Di  sisi  lain,  terdapat  prinsip  pertanggungjawaban  yang  menjelaskan  bahwa pengelolaan BUM Desa Kalem harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Terakhir,  prinsip  kesetaraan  dan  kewajaran  menggambarkan  bahwa  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  BUM  Desa  Kalem  memperlakukan  para  pemangku
kepentingan secara setara dan wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlakuan tersebut dikategorikan sebagai konsep keadilan dalam organisasi yaitu keadilan prosedural.

## 4.3. Keadilan Prosedural di Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal
Komponen 1: Pemberitahuan yang Memadai ( Adequate Notice )
Pada BUM Desa, pemberitahuan yang memadai menjelaskan tentang  upaya BUM Desa dalam menyampaikan berbagai informasi secara lengkap mengenai prosedur pelaksanaan setiap unit usaha yang dikelola serta masalah-masalah yang dihadapi BUM Desa kepada masyarakat desa. Komponen ini tidak terlepas dari agenda tanya jawab antara pengurus harian BUM Desa dengan  masyarakat  desa.  Hal  ini  bertujuan  agar  BUM  Desa  dapat  melibatkan  peran  aktif masyarakat  desa  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  sendiri.  Oleh karena  itu,  pemahaman  masyarakat  desa  tentang  BUM  Desa  merupakan  hal  yang  sangat penting. Sosialisasi dan studi  banding ke desa  lainnya  merupakan cara  yang ditempuh BUM Desa Kalem dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga perkembangan unit usaha  yang  dikelola  BUM  Desa  Kalem  dapat  mengalami  peningkatan.  Sosialisasi  yang dilaksanakan  oleh  BUM  Desa  Kalem  melibatkan  perwakilan  masyarakat  di  antaranya  ketua RW Desa Kemasan dan PAGERMAS (Paguyuban Ketua RT se-Desa Kemasan) serta pengurus BUM  Desa  Kalem  di  antaranya    pengawas,  komisaris,  serta  pengurus  harian  BUM  Desa. Sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan di balai  desa Kemasan. Kemudian, agar informasi dari sosialisasi tersebut dapat tersampaikan ke seluruh masyarakat desa maka selanjutnya akan diadakan pertemuan berupa rapat oleh setiap RT. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak R selaku Direktur Keuangan          BUM Desa Kalem bahwa:
“Sosialisasi  diadakan  untuk  menggerakkan  unit  usaha  supaya  maksimal.  Untuk sosialisasi sendiri, kami mengundang perwakilan masyarakat dari RT dan RW. Untuk sampai  ke masyarakat  desa, kita lewatnya PAGERMAS. PAGERMAS kan RT-RT itu, jadi nanti penyampaiannya melalui rapat yang diadakan RT.”
Pernyataan  yang  sama  juga  dinyatakan  oleh  Bapak  S  selaku  komisaris  BUM  Desa  Kalem, beliau menyatakan:
“Pengenalan unit usaha dilakukan melalui sosialisasi yang utamanya diberikan kepada perwakilan  masyarakat  desa.  Kemudian  dari  sosialisasi  tersebut  akan  dilanjutkan kepada  masyarakat  desa  melalui  pertemuan  di  setiap  RT.  Jadi  setiap  RT  akan menyampaikan jadwal pertemuan kemudian kami akan datang ke sana untuk mengikuti pertemuan tersebut.”
Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Ibu P sebagai Direktur Utama BUM Desa Kalem:
“Untuk  menjelaskan  unit-unit  usaha  yang  ada  di  BUM  Desa,  dilaksanakan  juga sosialisasi ke RT-RT. Kami mengunjungi setiap RT mengikuti jadwal rapat yang dibuat oleh masing-masing RT.”
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Mm selaku ketua RT 03, RW 04 Desa Kemasan bahwa: “Setelah  selesai  mengikuti  sosialisasi  yang  diadakan  BUM  Desa,  kami  langsung menentukan  jadwal  dan  membuat  undangan  rapat  dengan  masyarakat  desa  untuk menyampaikan materi sosialisasi.”
Sosialisasi  yang  dilaksanakan  tidak  hanya  menjelaskan  prosedur  pelaksanaan  yang dijalankan  tiap  unit  usaha  tetapi  juga  menjelaskan  kebutuhan  BUM  Desa  Kalem  atas tenaga kerja untuk mengelola dan menjalankan unit usaha, hal ini sesuai dengan yang diutarakan Ibu P selaku Direktur Utama BUM Desa Kalem bahwa:
“Saat sosialisasi kami juga menyampaikan jika kami membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaan  unit  usaha.  Kami  berupaya  dengan  melakukan  penawaran  kerja  sama
dengan  masyarakat  dari  UKM-UKM  yang  ada.  Untuk  sekarang  UKM-UKM  yang terlibat itu seperti penitipan makanan kemudian ada yang sering kita peseni kue untuk kegiatan  rumah  makan  atau  jika  ada  musdes.  Kemudian  ada  juga  UKM  yang  kita gunakan fasilitas dan tenaganya untuk paket outbond misalnya fasilitas pertanian untuk kegiatan bajak sawah serta tenaga kerja untuk edukasi pembuatan kerupuk kangkung dan  pembuatan  jamu.  Selain  itu,  kami  juga  menyampaikan  kebutuhan  untuk  tenaga kerja  di  unit  usaha  misalnya  pelayan  untuk  rumah  makan.  Intinya  seluruh  informasi terkait kebutuhan tenaga kerja kami sampaikan di sosialisasi-sosialisasi.”
Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  Ibu  Mm  selaku  ketua  RT  03,  RW  04  terDesa  Kemasan, beliau mengatakan:
“Dalam  sosialisasi  yang  disampaikan  yaitu  proses  jalannya  unit  usaha  hingga penawaran kerja sama untuk UKM-UKM yang ada di desa.”
Sosialisasi juga tidak terlepas dari agenda tanya-jawab antara masyarakat desa dengan pengurus harian BUM Desa Kalem. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu P sebagai Direktur Utama BUM Desa Kalem:
“Masyarakat  tentu diberi  kesempatan untuk bertanya agar masyarakat  jelas dengan materi sosialisasi.”
Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  Bapak  S  selaku  komisaris  BUM  Desa  Kalem  yang menyatakan:
“Jelas  masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk  bertanya  dalam  sosialisasi  yang diadakan agar masyarakat paham betul dengan materi yang disajikan.”
Di  sisi  lain,  studi  banding  juga  dilaksanakan  oleh  BUM  Desa  Kalem  untuk  dapat meningkatkan  pemahaman  pengurus  unit  usaha  beserta  pengurus  harian  BUM  Desa  dalam mengelola unit-unit usaha  yang dijalankan BUM  Desa  Kalem. Desa  yang dituju BUM Desa Kalem  dalam  rangka  pelaksanaan  studi  banding  merupakan  desa  yang  memiliki  BUM  Desa yang pengelolaan unit usahanya lebih berkembang. Mengacu pada sosialisasi SABAMAS yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2019, BUM Desa Kalem merencanakan studi banding ke BUM Desa Amarta, Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta yang telah direalisasikan pada 16 September 2019.  Tujuan  studi  banding  tersebut  ialah  untuk  mempelajari  siklus  pengelolaan  sampah  di BUM  Desa  tersebut.  Studi  banding  dilakukan  agar  dapat  mendukung  peningkatan  kualitas pelayanan dan pengelolaan unit usaha yang dikelola BUM Desa Kalem.
Meskipun sosialisasi dan studi banding sudah dilaksanakan, tetapi BUM Desa Kalem masih  memiliki  kelemahan  dari  segi  ketersediaan  sumber  daya  manusia  (SDM).  Rendahnya minat masyarakat untuk terlibat dalam mengembangkan BUM Desa Kalem merupakan salah satu  faktor  penghambat  perkembangan  BUM  Desa  Kalem.  Keterlibatan  masyarakat  yang dimaksud ialah partisipasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam berbagai peluang kerja yang disediakan  BUM  Desa  Kalem.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh  Ibu  P  sebagai Direktur Utama BUM Desa Kalem:
“Masyarakat  desa  tidak  terlalu  berminat  untuk  terlibat  di  BUM  Desa.  Jadi  dalam pelaksanaan  operasi  unit-unit  usaha,  kami  juga menggunakan  tenaga  dari  luar  desa Kemasan. Seharusnya BUM Desa Kalem ini dijalankan oleh masyarakat desa sendiri, tetapi jika kita terus mengharapkan keterlibatan langsung oleh masyarakat desa maka BUM Desa akan susah untuk berkembang.”
Pernyataan  ini  diperkuat  oleh  Ibu  Mr  selaku  masyarakat  yang  menjalankan  UKM  Kerupuk Sayur, beliau mengatakan:
“Sebenarnya  kekurangan  SDM  di  BUM  Desa  itu  karena  minat  masyarakat  untuk bekerja  kurang.  Jadi  tidak  semua  masyarakat  desa  terlibat  aktif  dalam  pelaksanaan operasional BUM Desa maupun unit-unit usahanya.”
Pemberitahuan  yang  secara  memadai  mengenai  BUM  Desa  hingga  ke  unit-unit usahanya memberikan memberikan manfaat penting bagi tingkat keterlibatan masyarakat desa. Di BUM Desa Kalem, penyampaian informasi yang memadai diupayakan melalui sosialisasi dan  pelaksanaan  studi  banding  ke  BUM  Desa  lain  yang  lebih  berkembang.  Pelaksanaan sosialisasi oleh BUM Desa Kalem dilakukan sebelum dan saat unit-unit usaha sudah dijalankan. Dalam  sosialisasi,  juga  terdapat  sesi  tanya-jawab  yang  bertujuan  agar  masyarakat  paham mengenai  materi  sosialisasi  yang  sudah  disampaikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  model  keadilan prosedural yang dikemukakan oleh  Folger et al . (1992) bahwa pemberitahuan yang memadai merupakan  model  keadilan  yang  ditempuh  dengan  menerbitkan,  mendistribusikan,  serta menjelaskan tujuan dan standar secara memadai sebelum ditetapkan.
Selain  itu,  penyampaian  informasi  yang  memadai  oleh  BUM  Desa  Kalem  melalui sosialisasi  bermanfaat  agar  perekonomian  desa  Kemasan  dapat  terus  berkembang. Perkembangan perekonomian desa diupayakan BUM Desa Kalem dengan menawarkan kerja sama dengan UKM-UKM  yang ada di desa  Kemasan. BUM Desa  Kalem  juga  menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengelola unit-unit usaha yang ada di BUM Desa Kalem. Penawaran kerja sama dan penyediaan lapangan kerja diinformasikan secara detail kepada masyarakat desa melalui sosialisasi yang diadakan BUM Desa Kalem. Kondisi ini sesuai dengan pendapat oleh Budiono, (2015); Hayyuna et al . (2014); Kasila dan Kolopaking, (2018); Suryana et al . (2015) yang menyatakan bahwa BUM Desa berperan untuk menciptakan kemandirian perekonomian desa, mengentas kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  pemanfaatan  produk  lokal  yang  diproduksi  oleh  masyarakat  desa. Meskipun demikian, peran BUM Desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika masyarakat desa  tidak  terlibat  aktif.  Kondisi  inilah  yang  tercermin  di  BUM  Desa  Kalem.  Hal  tersebut dikarenakan  kurangnya  minat  masyarakat  desa  Kemasan  untuk  bekerja  sama  dengan  BUM Desa Kalem. Jadi meskipun BUM Desa Kalem berupaya keras dalam memperkenalkan unit- unit usahanya hingga menawarkan kerja sama, tetapi jika tidak ada timbal balik dari masyarakat maka  BUM  Desa  Kalem  tidak  dapat  mengalami  perkembangan.  Oleh  sebab  itu,  BUM  Desa Kalem  belum  mampu  menerapkan  model  keadilan  prosedural  berdasarkan  komponen pemberitahuan  yang  memadai  karena  komponen  ini  membutuhkan  hubungan  timbal  balik antara BUM Desa dengan masyarakat desa.
Komponen 2: Penyampaian yang Adil ( A Fair Hearing )
Penyampaian  yang  adil  menjelaskan  tentang  kesempatan  yang  diperoleh  masyarakat desa untuk mengemukakan pendapatnya terkait potensi desa dalam pembuatan arah kebijakan BUM  Desa.  Arah  kebijakan  yang  dimaksud  merupakan  rumusan  perencanaan  yang  dibuat untuk  menjalankan  unit-unit  usaha  yang  dikelola  BUM  Desa.  Pembuatan  arah  kebijakan  di BUM Desa Kalem dilakukan dalam rapat pengurus yang terdiri atas pengawas, komisaris, dan pengurus harian BUM Desa Kalem. Pelaksanaan rapat pengurus biasanya dilakukan di kantor BUM Desa Kalem. Dalam proses pembuatan kebijakan BUM Desa, masyarakat desa Kemasan tidak  dilibatkan  secara  langsung.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  oleh  Bapak  R  selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem:
“Pembuatan arah kebijakan biasanya dilakukan oleh pengurus BUM Desa saja yang arahan utamanya dari komisaris BUM Desa yaitu Bapak Kepala Desa.”
Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangan  dari  pengurus  harian, pengurus  unit  usaha,  komisaris,  dan  pengawas  BUM  Desa  Kalem  yang  tercantum  dalam
Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal Pasal 10, Pasal 17, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 36. Tugas yang dimaksud merupakan tugas pengurus BUM Desa Kalem dalam merumuskan kebijaksanaan umum BUM Desa Kalem (Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal, 2016b).
Walaupun  demikian,  masyarakat  desa  tetap  terlibat  dalam  proses  pembuatan  arah kebijakan  BUM  Desa  Kalem  tetapi  secara  tidak  langsung.  Hal  ini  dikarenakan  sebelum diadakan rapat pengurus BUM Desa, telah dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam musyawarah tersebut, perwakilan masyarakat desa yaitu ketua RW,  PAGERMAS,  pemegang  saham  BUM  Desa,  serta  perwakilan  setiap  UKM  diberi kesempatan untuk menyampaikan ide-ide ataupun saran dalam rangka mendukung kemajuan desa. BUM Desa  Kalem dalam  hal  ini  berperan sebagai  sarana dalam  mendukung kemajuan desa sehingga ide ataupun saran yang disampaikan sejalan dengan pembuatan arah kebijakan BUM Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak R selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem:
“Masyarakat dilibatkan mba dalam pembuatan arah kebijakan BUM Desa Kalem tetapi tidak  dalam  forum  BUM  Desa  melainkan  dalam  forum  musrenbangdes.  Dalam musrenbangdes masyarakat  diminta gagasan apapun untuk kemajuan desa, misalnya pengembangan  sarana  prasarana,  pengembangan  ukm,  pengembangan  potensi  desa, dan  lain-lain.  Dari  gagasan-gagasan  tersebut,  kami  kemudian  merancang  arah kebijakan  BUM Desa yang dapat ditempuh.”
Keterlibatan  masyarakat  desa  untuk  menyampaikan  pendapatnya  dalam  proses pembuatan  arah  kebijakan  BUM  Desa  merupakan  kunci  dari  komponen  penyampaian  yang adil. Meskipun  masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam rapat pengurus BUM Desa Kalem, tetapi masyarakat tetap dilibatkan dalam penetapan arah kebijakan BUM Desa Kalem melalui  masukan  berupa  saran-saran  yang  disampaikan  dalam  Musyawarah  Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Folger et al . (1992) yang mengungkapkan bahwa dalam model keadilan prosedural untuk komponen penyampaian yang adil, karyawan diberi kesempatan untuk menjelaskan sudut pandang mereka sendiri dan mengajukan  argumen  yang  mendukung  interpretasi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  BUM  Desa Kalem  mampu  menerapkan  model  keadilan  prosedural  berdasarkan  penyampaian  yang  adil. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan BUM Desa Kalem khususnya dalam menetapkan arah kebijakan      BUM  Desa,  masyarakat  dilibatkan  secara  aktif  sehingga  arah  kebijakan  yang ditetapkan menjadi sesuai dengan potensi dan keterampilan masyarakat.
Komponen 3: Penilaian Berdasarkan Bukti ( Judgement Based on The Evidence ) Penilaian  berdasarkan  bukti  menerangkan  tentang  peluang  masyarakat  desa  dalam menyampaikan  kritik  dan  saran  mengenai  kinerja  BUM  Desa  selama  periode  berjalan. Komponen  ini  bertujuan  agar  BUM  Desa  mampu  meningkatkan  kualitas  kinerjanya  pada periode selanjutnya. Di BUM Desa Kalem, komponen  ini dilaksanakan  melalui  musyawarah desa pada awal tahun. Musyawarah desa tersebut dilaksanakan di balai Desa Kemasan. Pihak- pihak  yang  diundang  hadir  di  antaranya  pengurus  BUM  Desa,  ketua  RW,  PAGERMAS, pemegang  saham,  dan  perwakilan  setiap  UKM.  Dalam  musyawarah  desa,  laporan pertanggungjawaban disajikan dan disampaikan oleh pengurus harian BUM Desa Kalem yang didampingi  oleh  komisaris  dan  pengawas  BUM  Desa  Kalem.  Laporan  pertanggungjawaban tersebut berisikan arah kebijakan yang sudah ditempuh, laba usaha, dan bagi hasil pemegang saham  periode  sebelumnya  diikuti  dengan  penyampaian  program  kerja  periode  baru  dan rencana-rencana pengembangan BUM Desa. Hal  ini  sesuai dengan keterangan dari Bapak  R selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem:
“Penyusunan laporan keuangan BUM Desa dilakukan oleh direktur keuangan BUM Desa  dengan  menggabungkan  laporan-laporan  keuangan  dari  tiap  unit  usaha. Sedangkan pembuatan laporan pencapaian  arah kebijakkan itu tanggung  jawab dari saya  dan  Ibu  P  selaku  Direktur  Utama  BUM  Desa.  Laporan  pertanggungjawaban tersebut akan dibuat saat akhir periode yaitu pada saat akhir tahun. Pada awal tahun akan diadakan musyawarah desa yang ditujukan untuk memaparkan laporan keuangan, hasil pencapaian BUM Desa, dan perencanaan ke depannya.”
Peraturan  yang  tertera  dalam  Anggaran  dasar  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa Karya  Lestari  Manunggal)  Pasal  17c  menyebutkan  bahwa  musyawarah  desa  merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan  yang  memiliki kewenangan dalam  memilih dan/atau  menolak  laporan  pertanggungjawaban  pengurus  (Badan  Usaha  Milik  Desa  Karya Lestari  Manunggal,  2016a).  Peraturan  ini  memberikan  gambaran  bahwa  adanya  kesempatan yang  diberikan  bagi  perwakilan  masyarakat  yang  hadir  untuk  memberikan  kritik  dan  saran terkait laporan pertanggungjawaban BUM Desa Kalem untuk didiskusikan secara bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Ibu P selaku Direktur Utama    BUM Desa Kalem, beliau menyatakan:
“Iya, setelah penyampaian laporan BUM Desa Kalem selesai, perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan untuk memberikan kritik dan saran.”
Bapak S sebagai pemegang saham BUM Desa Kalem juga mengaku bahwa:
“Setelah  pemaparan  laporan  pertanggungjawaban  BUM  Desa  Kalem  dilaksanakan, diberikan kesempatan bagi tokoh masyarakat yang hadir untuk memberikan masukan.”
Pernyataan-pernyataan  diatas  diperkuat  oleh  hasil  observasi  musyawarah  desa  yang dilaksanakan  pada  25  Januari  2020.  Musyawarah  desa  yang  dimulai  pada  pukul  10.00  WIB tersebut dihadiri oleh ketua RW, PAGERMAS, para pemegang saham, dan perwakilan setiap UKM. Dalam musyawarah desa tersebut dipaparkan laporan mengenai BUM Desa Kalem dari arah kebijakan yang ditempuh hingga perencanaan BUM Desa pada tahun 2020 oleh Bapak R selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem. Setelah pemaparan laporan BUM Desa selesai, diberikan kesempatan bagi perwakilan masyarakat yang hadir untuk memberikan kritik, saran, maupun  pertanyaan  kepada  pengurus  harian  BUM  Desa  Kalem.  Pada  kesempatan  tersebut, salah  satu  perwakilan  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  agenda  tersebut  ialah  Bapak  S selaku  pemegang  saham  BUM  Desa  Kalem,  beliau  memberikan  kritik  dan  saran  terkait keterlibatan  BUM  Desa  dalam  berbagai  kegiatan  Desa  Kemasan. Kritik  dan  saran  tersebut kemudian direspon dengan baik oleh pengurus harian BUM Desa Kalem.
Penilaian  berdasarkan  bukti  berarti  bahwa  masyarakat  desa  memiliki  peluang  untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan pengalaman terhadap kinerja BUM Desa. Pendapat yang disampaikan dapat berupa kritik dan saran. Tujuan dari pemberian kritik dan saran ialah sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas BUM Desa karena melalui hal tersebut, BUM Desa dapat  menemukan  kelebihan  maupun  kekurangan  yang  harus  dikembangkan  maupun diperbaiki. Di BUM Desa Kalem, sudah diterapkan agenda untuk menerima kritik dan saran dalam  setiap  pelaksanaan  musyawarah  desa.  Hal  ini  menggambarkan  perlakuan  yang  adil karena masyarakat desa diberikan hak untuk memberikan masukkan-masukkan untuk kemajuan BUM Desa. Kondisi ini sesuai dengan pendapat dari  Agoes dan Ardana, (2014); Cropanzano et al . (2011) yang menyatakan bahwa perlakuan yang setara berarti para pengelola usaha dapat memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara yang bebas dari bias dan representatif dari pemangku kepentingan yang relevan.
Kritik  dan  saran  yang  diberikan  merupakan  bagian  dari  penilaian  masyarakat  terhadap kinerja  BUM  Desa  Kalem  selama  periode  berjalan.  Selain  kritik  dan  saran,  pertanyaan  juga
dapat diajukan masyarakat desa kepada pengurus harian mengenai laporan keuangan yang telah dipaparkan. Melalui kritik, saran, dan pertanyaan inilah, musyawarah desa dapat memutuskan penerimaan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus BUM Desa Kalem. Hal ini sudah sesuai dengan model keadilan yang diutarakan oleh  Folger et al . (1992) bahwa penilaian berdasarkan bukti ( judgement based on the evidence ) menerangkan bahwa data yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja harus dikumpulkan dan keputusan  harus didasarkan pada bukti.
Selain itu, kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengungkapkan kritik dan saran memberikan gambaran bahwa pengelolaan BUM Desa Kalem tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus harian BUM Desa tetapi juga melibatkan masyarakat desa Kemasan. Kondisi ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh  Iskamto et al . (2018); Ramadana et  al .  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  BUM  Desa  dilakukan  oleh pemerintah desa dan masyarakat desa serta harus dapat mempertahankan kualitas dari produk maupun  jasa  yang  disediakan.  Oleh  karena  itu,  BUM  Desa  Kalem  sudah  mampu  dalam menerapkan keadilan prosedural  berdasarkan komponen penilaian berdasarkan bukti. Hal  ini dikarenakan  adanya  keterlibatan  masyarakat  melalui  penyampaian  kritik,  saran,  maupun pertanyaan kepada pengurus harian BUM Desa Kalem mengenai pertanggungjawaban kinerja BUM Desa selama periode berjalan sehingga kualitas BUM Desa Kalem dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Hasil  penelitian  yang  diperoleh,  masih  terdapat  komponen  keadilan  prosedural  yang belum  mampu  dilaksanakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Karya  Lestari  Manunggal,  Desa Kemasan,  Kecamatan  Sawit,  Kabupaten  Boyolali,  Jawa  Tengah.  Komponen  pertama  yaitu pemberitahuan  yang  memadai  merupakan  komponen  yang  belum  dapat  terealisasi  karena keterbatasan sumber daya manusia yang memadai sehingga sosialisasi dan studi banding yang dilaksanakan  menjadi  kurang  berdampak  pada  masyarakat  desa  Kemasan.  Kemudian  dua komponen terakhir yaitu penyampaian yang adil lalu penilaian berdasarkan bukti merupakan komponen yang sudah mampu direalisasikan BUM Desa Kalem. Hal ini dikarenakan adanya ketersediaan  kesempatan  bagi  masyarakat  desa  melalui  Musyawarah  Rencana  Pembangunan Desa  maupun  Musyawarah  Desa  sehingga  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  BUM  Desa Kalem, pengurus BUM Desa tidak bekerja sendiri melainkan juga melibatkan masyarakat Desa Kemasan.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dari penelitian ini ialah peneliti tidak dapat mengikuti dan mendapatkan notulensi Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa karena adanya kendala pada waktu dan akses yang diberikan. Hal ini menyebabkan pembahasan komponen penyampaian yang adil hanya didasarkan pada kegiatan wawancara

## 5.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  untuk  menyelidiki  keadilan  organisasi  lainnya  yaitu keadilan distributif dan keadilan interaktif pada BUM Desa. Selain itu, saran bagi Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal ialah sebaiknya pelatihan untuk masyarakat Desa Kemasan perlu untuk dilakukan. Sosialisasi dan studi banding juga seharusnya tidak sebatas penjelasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan unit usaha yang dikelola BUM Desa melainkan juga ada penyampaian secara berulang mengenai manfaat BUM Desa serta dampaknya secara riil bagi masyarakat jika masyarakat terlibat aktif dan  kualitas  BUM  Desa  meningkat.  Bagi  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  agar  dapat
mengawasi  proses  pelaksanaan  dan  pembuatan  arah  kebijakan  BUM  Desa  Kalem  khususnya  pada kegiatan sosialisasi.

## REFERENSI
Agoes,  S.,  dan  Ardana,  I.  C.  (2014). Etika  Bisnis  dan  Profesi:  Tantangan  Membangun  Manusia Seutuhnya (Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
Arifuddin, M., Safaruddin, dan Falziah. (2017). Persepsi Pengelola Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi  dan  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Di  Kecamatan  Mawasangka  Kabupaten  Buton Tengah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 2 , 23–38.
Artati,  A.  K.,  dan  Utami,  I.  (2020).  Can  and  will  village-owned  enterprises  provide  the  financial statement accountability? International Journal of Scientific and Technology Research , 9 (4), 647– 650.
Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Karya Lestari Manunggal) (2016). Indonesia.
Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal. Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Karya Lestari Manunggal (Kalem)” (2016). Indonesia.
Berdesa. (2017). Membangun Peran BUM Desa Sebagai Pengentas Ketidakberdayaan Ekonomi Warga. Retrieved  June  6,  2019,  from  http://www.berdesa.com/membangun-peran-bumdesa-pengentas- ketidakberdayaan-ekonomi-warga/
Bohle, S. A. L., dan Alonso, A. R. M. (2016). The Effect of Procedural Fairness and Supervisor Support in The Relationship Between Job Insecurity and Organizational Citizenship Behavior. Review Of Business Management , 19 (65), 337–357. https://doi.org/10.7819/rbgn.v0i0.3023
Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda , 4 (1), 116–125.
Canada, K. E., dan Watson, A. C. (2013). “Cause Everybody Likes to Be Treated Good”: Perceptions of  Procedural  Justice  Among  Mental  Health  Court  Participants. American  Behavioral  Scientist , 57 (2), 209–230. https://doi.org/10.1177/0002764212465415
Clarke,  C.,  Harcourt,  M.,  dan  Flynn,  M.  (2013).  Clinical  Governance,  Performance  Appraisal  and Interactional  and  Procedural  Fairness  at  a  New  Zealand  Public  Hospital. Journal  of  Business Ethics , 117 (3), 667–678. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1550-9 Cropanzano, R., Bowen, D. E., dan Gilliland, S. W. (2011). The Management of Organizational Justice.
Academy of Management Perspectives , 21 (4), 34–48. https://doi.org/10.5465/amp.2007.27895338 Farokhah,  L.,  dan  Sapoetra,  Y.  A.  (2018).  Perancangan  Aplikasi  “Village  Entrepreneurship”  untuk Meningkatkan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Seminar  Nasional  Sistem Informasi , 1073–1082.
Folger,  R.,  Konovsky,  M.,  dan  Cropanzano,  R.  (1992).  A  Due  Process  for  Performance  Appraisal.
Research in Organizational Behaviour , 14 , 129–177.
Goodman-Delahunty,  J.,  O’Brien,  K.,  dan  Gumbert-Jourjon,  T.  (2014).  Police  Professionalism  in Interviews  with  High  Value  Detainees:  Cross-Cultural  Endorsement  of  Procedural  Justice. The Journal of the Institute of Justice and International Studies , 1–18.
Hayyuna,  R.,  Pratiwi,  R.  N.,  dan  Mindarti,  L.  I.  (2014).  Strategi  Manajemen  Aset  BUMDES  Dalam Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Desa  (Studi  pada  BUMDES  di  Desa  Sekapuk  Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 1–5.
Irawan,  L.,  dan  Sudarma,  K.  (2016).  Pengaruh  Keadilan  Distributif  dan  Keadilan  Prosedural  pada Komitmen Afektif melalui Kepuasan Kerja. Management Analysis Journal , 5 (2), 149–155. Iskamto,  D.,  Risman,  dan  Alwifari,  A.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan Nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Eko Dan Bisnis (Riau Economics and Business Reviewe) , 9 (3), 186–194.
Josef, E. S. (2017). Pengaruh Dimensi Keadilan Organisasional terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif Karyawan  (Studi  pada  Divisi  Atk-Mart  PT.  Gading  Murni  Surabaya). Jurnal  Ilmu  Manajemen ,
5 (1), 1–9.
Kasila,  M.,  dan  Kolopaking,  L.  M.  (2018).  Partisipasi  Pemuda  Desa  dalam  Perkembangan  Usaha BUMDes  “Tirta  Mandiri”  (Studi  di  Desa  Ponggok,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten  Klaten, Provinsi  Jawa  Tengah). Jurnal  Sains  Komunikasi  Dan  Pengembangan  Masyarakat  [JSKPM] , 2 (1), 43–58. https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58
Kementerian Desa, P. D. T., dan Indonesia, D. T. R. I. (2019). Pusat Data Desa Indonesia. Retrieved June 6, 2019, from https://pddi.kemendesa.go.id/
Maspaitella,  B.  J.,  Tri.  A,  Y.,  Siswanto,  Santoso,  H.,  dan  Bakhtiar,  A.  (2018).  Pengaruh  Keadilan Organisasional Terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya terhadap Komitmen dan Intensi Keluar Di PT Indonesia Power UBP Semarang. Seminar Nasional IENACO , 498–507.
Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia,  Pub.  L. No. 4, 7 (2015). Indonesia.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017). Dana  Desa  untuk  Kesejahteraan  Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan . Jakarta. Nahruddin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 193–201.
Negrut, V., Costache, M. P., Maftei, J., Coman, V. L., Matei, D., dan Negrut, A. (2010). The Aspects of  Good  Governance  in  the  Context  of  Globalization.  In Proceedings  of  the  21st  International DAAAM Symposium (Vol. 21, pp. 1259–1261).
Nugrahaningsih,  P.,  Falikhatun,  F.,  dan  Winarna,  J.  (2016).  Optimalisasi  Dana  Desa  Dengan Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Des)  Menuju  Desa  Mandiri. Jurnal  Akuntansi Dan Bisnis , 16 (1), 37–45. https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190 Pahlawan,  D.,  Purnomo,  H.,  dan  Murniati,  W.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Good  Corporate Governance  terhadap  Kinerja  Perusahaan  (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di BEI Periode 2014-2016). Jurnal Riset Akuntansi , 1 (1), 68–77.
Prasojo, E., Ridwan, I., Kurniawan, T., dan Karyana, A. (2014). Materi Pokok Pemerintahan Daerah (Kedua). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Ramadana,  C.  B.,  Ribawanto,  H.,  dan  Suwondo.  (2013).  Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  sebagai  Penguat  Ekonomi  Desa  (Studi  di  Desa  Landungsari,  Kecamatan  Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Septiawan, B. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Good Corporate Governance (Survey Pada 3 BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung). Seminar Nasional I Universitas Pamulang , 1–9.
Shaffitri,  L. R., Syaukat,  Y.,  dan  Ekayani,  M.  (2015).  Peranan  BUMDes  dalam  Pengelolaan  Limbah Cair Tahu  dan  Pemanfaatan  Biogas. Risalah Kebijakan  Pertanian  Dan  Lingkungan , 2 (2), 136– 143. https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i2.10984
Simcock, N. (2016). Procedural Justice and The Implementation of Community Wind Energy Projects:
A  Case  Study  from  South Yorkshire,  UK. Land  Use  Policy , 59 ,  467–477. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.08.034
Sugiarti, E., dan Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  dan  Partisipasi  Penganggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  (Survei  Pada  Desa-Desa  di  Wilayah  Kecamatan  Klari,  Kecamatan  Karawang  Timur, Kecamatan Majalaya dan. In Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice (pp. 580–590).
Suryana, I. M., Setiyono, T. J., dan Murdoyuwono, C. S. (2015). Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Jurnal Bakti Saraswati , 4 (2), 138–144.
Syah,  D.  H.  (2013).  Pengaruh  Keadilan  Prosedural  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Pada  Inna  Dharma Deli. Jurnal Pengabdian Masyarakat , 19 .
Tantri,  M.  D.,  dan  Utami,  I.  (2019).  Pengelolaan  Dana  BUMDes  Bersama  “Utama” :  Kajian  Aspek Transparansi dan Responsibilitas, XIII (1), 1–17.
Wulandari, N., dan Utami, I. (2020). Eksplorasi Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik
Desa. Jurnal
Ekonomi, Manajemen,
Akuntansi
Dan Perpajakan , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jemap.v3i1.2483