# Korespondensi: Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung E-mail: wahyusaidiitb@gmail.com
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpt

## PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR

## THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN COASTAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Wahyu Indra Sakti 1
1 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha 10, Bandung
E-mail: wahyusaidiitb@gmail.com
(Diterima: 16 Desember 2022; Diterima setelah perbaikan: 31 Januari 2023; Disetujui: 31 Januari 2023)

## ABSTRAK
Sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang berlimpah di Indonesia. Beragam manfaat mulai dari sebagai sumber bahan pangan, ekosistem terumbu karang dan biota laut, penyimpanan sumber energi dan mineral, pariwisata, dan sebagainya. Melimpahnya potensi tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk khususnya di daerah pesisir pun semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut tekanan terhadap lingkungan pesisir tidak dapat dihindarkan dan menjadikan pesisir rentan terhadap kerusakan. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan upaya baik dari pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Metode penelitian dengan kajian Pustaka. Pengelolaan lingkungan pesisir dengan melibatkan masyarakat atau dapat disebut juga pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) telah banyak dilakukan di beberapa daerah, seperti di daerah Bali, Aceh, maupun Teluk Ambon Dalam. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan di daerah tersebut diketahui beberapa masyarakat telah ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan pesisir, meskipun belum sepenuhnya seluruh tahapan berjalan dengan baik karena beberapa alasan.

## KATA KUNCI: masyarakat pesisir, pengelolaan berbasis masyarakat

## ABSTRACT
Indonesia has abundant potential for coastal and marine resources. Various benefits range from a source of food, coral reef ecosystems and marine biota, storage of energy and mineral sources, tourism, and so on. The abundance of this potential causes population growth, especially in coastal areas, to increase. Along with population growth, the pressure on the coastal environment is unavoidable and makes the coast vulnerable to damage. To prevent this, efforts from both the government and society are needed. The purpose of this study is to determine the role of civil society in coastal environmental management. Research method by literature review.Management of the coastal environment by involving the community or also known as community-based management (PBM) has been carried out in many areas, such as in Bali, Aceh, and Ambon Dalam Bay. In several studies conducted in the area, it is known that several communities have been involved and participated in coastal management, although not all stages have gone well for several reasons.

## KEYWORDS: coastal community, community-based management

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki 17.508 pulau dan 81.000 km garis pantai serta 3,1 juta km 2 luas permukaan laut. Kekhasan wilayah ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat besar. Wilayah pesisir termasuk wilayah yang sangat kompleks dengan beragam
ekologi, sosial, dan ekonomi (Satria, 2015). Peranan pesisir sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional, regional dan lokal diharapkan semakin meningkat dari waktu ke waktu (Subagiyo et al., 2017). Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir tidak hanya terbatas pada minyak, gas bumi, mineral dan sumberdaya alam lainnya yang masuk dalam kategori unexploitable resources, tetapi juga potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan, seperti perikanan laut, mangrove, terumbu karang, laut. rumput, ganggang dan bahan bioaktif. Selain itu juga tersedia energi
Peran masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan... (Sakti)
laut dan jasa lingkungan seperti alat transportasi dan komunikasi, pengaturan iklim, keindahan alam dan lain-lain. Semua ekosistem dan sumber daya ini dapat menjadi aset ekonomi, ekologi, pendidikan dan penelitian, serta pertahanan dan keamanan nasional. Seiring dengan pemanfaatan potensi dan pertumbuhan penduduk tersebut, maka tekanan terhadap lingkungan pesisir tidak dapat dihindarkan dan menjadikan pesisir rentan terhadap kerusakan (Harahap, 2015).
Pekerjaan pengelolaan ekologi diperlukan untuk menjaga kelestarian dan kemanfaatan sumber daya alam di masa depan, khususnya di wilayah pesisir. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan UU No. 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah dan diatur dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi kepulauan. Pemerintah daerah dalam hal pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan juga sejalan dengan penerapan dari otonomi daerah setempat (Dahuri, 2001). Pengelolaan pesisir tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan melestarikan kawasan pesisir secara lestari. Peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pengaruh Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tujuan penulisan artikel ini membahas peran masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan pesisir.

## BAHAN DAN METODE
Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu literature review atau kajian yang memuat teori-teori tentang masalah penelitian. Bagian ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, khususnya artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka digunakan untuk membangun konsep atau teori yang menjadi landasan penelitian kajian (Sujarweni, 2014).
Semua data yang terkumpul selanjutnya dianalisis data untuk menarik kesimpulan. Hasil analisis data diuji menggunakan teknik analisis isi sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang benar dan akurat. Analisis isi atau content analysis adalah analisis pembahasan suatu materi secara mendalam tentang isi informasi tertulis atau tercetak di media.
Analisis isi menganalisis berbagai bentuk komunikasi seperti surat kabar, berita radio, pengumuman televisi dan semua materi dokumenter lainnya dapat dianalisis (Afifuddin & Saebani, 2012). Pada penelitian ini dilakukan analisis dari berbagai
sumber referensi yang ada seperti jurnal, peraturan perundang-undangan, dan data-data sekunder lainnya yang menunjang penelitian. Selanjutnya pemaparan dilanjutkan pada hasil dan diskusi yang merupakan hasil studi Pustaka yang telah dilakukan.

## HASIL DAN BAHASAN
Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup sehingga manfaatnya dirasakan di masyarakat. Masyarakat dipandang rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan, sehingga keterlibatan mereka dipandang sebagai bagian penting dari proses pembangunan. Di Indonesia, prinsip pembangunan inklusif merupakan salah satu prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (UPPLH), Pasal 2 Ayat k ( partisipatif). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Kemudian pada pasal 70 ayat (1) mengatur bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Pesisir pasal 62 ayat (1) mengakui hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan lingkungan pesisir yang melibatkan partisipasi masyarakat sering disebut dengan pengelolaan berbasis masyarakat (PBM). PBM adalah sistem pengelolaan sumber daya terpadu yang menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) berdasarkan upaya masyarakat dalam perancangan dan perencanaan sehingga pelaksanaannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan, kesempatan untuk mengelola sumber daya mereka, dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Semula pengelolaan lingkungan pesisir bersifat vertikal, artinya seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir baik dari pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan dilakukan oleh negara tanpa melibatkan masyarakat. Hal tersebut harus diubah karena keadaan lingkungan pesisir sudah sangat dikenal oleh masyarakat pesisir itu sendiri. Model strategi yang memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, termasuk program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, dikenal dengan istilah co-management. Dalam konsep co-management, masyarakat lokal bersama dengan negara dan pemangku kepentingan lainnya merupakan mitra penting dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah (Fabianto & Berhitu, 2014).
Potensi yang terdapat di lingkungan pesisir perlu diidentifikasi secara detail oleh masyarakat agar pengembangan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara maksimal (Efendy, 2009). Pembangunan berbasis pelestarian lingkungan menjadi perhatian penting untuk melandasi pengelolaan wilayah pesisir (Trinanda, 2017). Peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 dalam pasal 4, dimana masyarakat berperan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, masyarakat berperan dengan memetakan potensi wilayah pesisir dan memberikan usulan masyarakat untuk pengelolaan wilayah pesisir dengan mempertimbangkan kearifan lokal. (Zamani & Darmawan, 2000). Tahap selanjutnya yakni pelaksanaan, masyarakat berperan dalam mengelola sumber daya pesisir, menjaga, dan memelihara fungsi lingkungan hidup di lingkungan pesisir, serta melakukan pemantauan dan memberikan informasi terkait pelaksanaan pemanfaatan wilayah pesisir.
Hal yang sama pentingnya dalam pengelolaan lingkungan pesisir berbasis masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, akses permodalan, teknologi dan informasi, pemasaran dan kerjasama dengan pihak lain, sarana dan prasarana. (Mardikanto & Soebianto, 2017). Dalam hal ini, dukungan negara diperlukan. Selain itu, kearifan lokal juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan pengelolaan masyarakat pesisir (Jabalnur, 2013). Kearifan lokal dipahami sebagai tradisi dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dan sangat efektif dalam menjaga dan mengelola wilayah pesisir (Utina, 2012).
Berdasarkan penelitian Dewi (2018), penerapan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat telah dilakukan di beberapa daerah di Bali. Masyarakat Desa Kedongan dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2007 mulai melakukan penataan dan pengelolaan pasir pantai seluas 1.258 m sebagai tujuan wisata kuliner. Keterlibatan masyarakat terlihat dalam upaya melibatkan masyarakat sekitar pantai secara langsung dalam pengelolaan wisata
kuliner ini. Kepemimpinan ini juga tidak terlepas dari falsafah yang berkembang dalam masyarakat desa Kedongan yaitu Tri Hita Karana sebagai nilai kearifan lokal, sehingga hubungan antara masyarakat dengan wisatawan, hubungan masyarakat dengan lingkungan, maupun hubungan masyarakat dengan Tuhannya dapat tetap berjalan harmonis. Melalui kajian yang sama, warga Desa Kutuh di Kabupaten Badung, Bali juga mulai mengembangkan peluang pesisir yang ada, salah satunya ekowisata. Pengembangan ekowisata yang dilakukan melalui pengembangan dan budidaya spesies karang laut dikembangkan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah setempat.
Penerapan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat juga diterapkan di daerah Teluk Ambon Dalam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hiariey & Romeon (2013), bahwa peran sebagian masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan konservasi Teluk Am- bon Dalam berada pada tingkat rendah. Penilaian tersebut didasarkan pada peran masyarakat setempat yang hanya melakukan satu tahap saja yakni tahap implementasi, sedangkan pada tingkat selanjutnya atau tingkat sedang yakni tahapan implementasi dan pemantauan, partisipasi masyarakat tergolong rendah. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pengelolaan lingkungan pesisir mempengaruhi keberhasilan pembangunan lingkungan pesisir. Kajian ini memaparkan beberapa faktor yang dapat mengakses keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir, yaitu persepsi masyarakat, pendidikan, pendapatan dan usia.
Pada tahun 2008, satuan tugas pengelolaan kelautan dan perikanan dibentuk di Aceh dengan tujuan membangun jaringan pengelolaan kelautan yang komprehensif berdasarkan perlindungan keanekaragaman hayati dan menggabungkan partisipasi dan upaya masyarakat. Panglima Laut juga terlibat dalam penguatan peran masyarakat dalam proses pembangunan pesisir. Namun dalam praktiknya, program tersebut membutuhkan penilaian yang lebih menyeluruh tentang peran lembaga adat ini seiring dengan berkembangnya peran mereka di masyarakat nelayan Aceh (Safrina, 2015).

## KESIMPULAN
Pesisir memiliki beragam potensi dan manfaat bagi kehidupan. Namun pesisir juga rentan terhadap tekanan lingkungan sehingga dapat terjadi kerusakan. Karena hal tersebut mengelola lingkungan pesisir menjadi hal yang harus dilakukan, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi diperlukan dukungan dan kontribusi dari masyarakat sipil. Pengelolaan dengan melibatkan masyarakat dikarenakan masyarakat adalah kelompok yang paling mengetahui karakter dan potensi dari
pesisir itu sendiri, selain itu jika terjadi kerusakan pada daerah pesisir maka yang paling terdampak adalah masyarakat di sekitar pesisir tersebut. Masyarakat diberi kewenangan, tanggung jawab dan kesempatan untuk mengelola lingkungan pesisir sehingga mereka dapat mengambil keputusan sendiri, karena keputusan tersebut dapat menentukan dan mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin, & Saebani, B. A. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: Pustaka Setia. Dahuri, R. (2001). Pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 17(2), 139-171.
Dewi, A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Develop- ment. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2).
Efendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan. Jurnal Kelautan Universitas Trunojoyo Madura, 81- 86.
Fabianto, M. D., & Berhitu, P. T. (2014). Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat. Jurnal Teknologi, 11(2), 2054-2058.
Harahap, R. H. (2015). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. Makalah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ekologi Manusia. Medan.
Hiariey, L. S., & Romeon, N. R. (2013). Peran serta masyarakat pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir teluk ambon dalam. Jurnal Matematika Sains dan Teknologi, 14(1), 48-61.
Jabalnur. (2013). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari. Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya, 2(2), 240- 245.
Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Safrina. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI ACEH. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(1), 30-49.
Satria, A. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Malang: UB Press.
Sujarweni, V. W. (2014). Metodelogi Penelitian.
Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 1(2), 75-84.
Utina, R. (2012). Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo. Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia (pp. 14-20). PSL Universitas Mataram.
Zamani, D. I., & Darmawan, I. R. (2000). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Persisir dan Lautan IPB.