## Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cilengkrang
1) Yeti Apriliawati*, 2) Fiesty Utami, 3) Endah Dwi Kusumastuti
1,2) Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Indonesia
3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia Email Corresponding: yetisukemi@gmail.com *

## I. PENDAHULUAN
Dana  Desa  ialah  dana  yang  sumbernya  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yangmana  dana  ini  diperuntukkan  bagi  desa,  melalui  proses  transfer  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  kabupaten  atau  APBD  kota  (Kementerian  Keuangan,  2016).  Dana  desa  ini  digunakan  untuk

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Pemerintah
Peningkatan Kompetensi Penatausahaan Pelaporan Dana Desa Perangkat Desa
Program pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi pengelolaan keuangan dana desa oleh aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Cilengkrang yang masih kurang dalam memahami  akuntansi  dana  desa.  Hal  ini  menyebabkan  terhambatnya  proses  penatausahaan pengelolaan  keuangan  desa  dan  terlambatnya  penyerahan  pertanggungjawaban  keuangan dana desa ke pihak kecamatan. Program pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa dalam penatausahaan dan pelaporan  dana desa  berupa  pelatihan  dan  pendampingan  pengelolaan  dana  desa,  yaitu  khususnya pengelolaan  keuangan  desa.  Bimbingan  teknis  dilaksanakan  dengan  dua  cara,  yaitu bimbingan teknis di Kecamatan Cilengkrang dengan cara mengumpulkan pengelola keuangan desa dari 6 desa, dan bimbingan teknis kepada pengelola keuangan desa di masing-masing 6 desa  itu  sendiri.  Narasumber  dan  instruktur  berasal  dari  dosen  dan  mahasiswa  Akuntansi. Hasil pre-test dan post-test kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pemberian pelatihan ini memberikan  hasil positif, yakni pengetahuan  tentang  pengelolaan  dana desa  dan perpajakan aparatur  pengelola  desa  yang  bertambah  sebanyak  20  %.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat dilihat bahwa pengabdian yang telah dilakukan oleh penulis telah meningkatkan pengetahuan para  perangkat  desa  di  Kecamatan  Cilengkrang,  yang  nantinya  berpengaruh  terhadap kemampuan aparatur desaa dalam pelaporan pengelolaan dana desa.

## A B S T R A C T
Keywords: Government Competency Improvement Administration Village Fund Reporting Village Equipment The  background  to  this  community  service  program  is  the  financial  management  of  village funds  by  village  government  officials  in  the  Cilengkrang  District  who  are  still  lacking  in understanding  village  fund  accounting.  This  causes  delays  in  the  process  of  administering village financial management and delays in submitting village fund financial accountability to the sub-district. This community service program is focused on increasing the competency of village government officials in the administration and reporting of village funds in the form of training  and  mentoring  in  managing  village  funds,  namely  in  particular  managing  village finances.  Technical  assistance  is  carried  out  in  two  ways,  namely  technical  assistance  in Cilengkrang  District  by  gathering  village  financial  managers  from  6  villages,  and  technical assistance  to  village  financial  managers  in  each  of  the  6  villages.  The  resource  persons  and instructors come from Accounting lecturers and students. The results of the pre-test and post- test of service activities show that the provision of this training gave positive results, namely knowledge  about  managing  village  funds  and  taxation  of  village  management  apparatus which increased by 20%. Based on this, it can be seen that the dedication that has been carried out  by  the  author  has  increased  the  knowledge  of  village  officials  in  Cilengkrang  District, which will affect the ability of village apparatus in reporting village fund management.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
membiayai berbagai penyelenggaraan program pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.
Prosedur penyaluran atas dana desa dilakukan dengan diawali dengan mekanisme transfer ke Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten  atau  kota.  Selanjutnya,  transfer  ke  rekening  kas  desa  dengan melalui  dua  tahap  penyaluran.  Tahap  yang  pertama  dilakukan  pada  bulan  Maret  yaitu  dengan  penyaluran transfer 60% dana desa, yang kemudian dilanjutkan tahap kedua pada bulan Agustus dengan transfer sisanya. Prosedur  penyaluran  dana desa ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan serta Evaluasi Dana Desa.
Pemerintah  Indonesia  menaruh  harapan  banyak  kepada  pemerintah  desa  yakni  dalam  upaya membangkitkan  perekonomian  desanya  masing-masing.  Dengan  adanya  peningkatan  jumlah  dana  desa secara  terus-menerus  setiap  tahunnya,  diharapkan  pemerintah  desa  akan  semakin  siap  dalam  melakukan pengelolaan  dana  desa  yaitu  meliputi  aktivitas  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pemerintah melalui BPKP telah menyiapkan perangkat aplikasi komputer khusus untuk penatausaahaan dan akuntansi dana desa. Perkembangan teknologi ini ialah untuk menjembatani luasnya wilayah dan kondisi geografis  Indonesia.  Namun,  perkembangan  teknologi  ini  masih  belum  bisa  langsung  diterapkan  dengan kondisi  aparatur  pemerintah  desa  saat  ini.  Rendahnya  pendidikan  aparatur  pemerintah  desa,  tersebarnya wilayah  geografis,  rendahnya  akses  terhadap  kemajuan  teknologi  komputer  dan  belum  mumpuninya pemahaman akuntansi pemerintahan menjadi beberapa faktor penghambat sulitnya proses penatausahaan dan pengakuntansi  dana  desa.  Kemandirian  dan  transfer  ilmu  pengetahuan  tidak  akan  terjadi  apabila  kondisi tersebut tetap dipertahankan.
Kecamatan  Cilengkrang  adalah  salah  satu  pemerintah  kecamatan  yang  memiliki  permasalahan  pada keahlian aparatur pemerintah desa dalam pencatatan akuntansi. Kemampuan dan pemahaman yang memadai dalam  pencatatan  akuntansi  diperlukan  untuk  mengelola  dana  yang  diperoleh  oleh  desa  dan mengalokasikannya  sesuai  dengan  tujuannya.  Ketidakmampuan  penatausahaan  keuangan  dana  desa  dan pengelolaan  arsip  desa  dengan  baik  akan  mengakibatkan  tidak  optimalnya  pelayanan  publik  (Akib,  2023; Gultom, 2022).
Peningkatan  kompetensi  merupakan  salah  satu  bentuk  pengembangan  karir  berdasarkan  kompetensi, penilaian  kinerja,  kualifikasi,  dan  kebutuhan instansi yang  bersangkutan  (Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara).  Peningkatan  kompetensi  aparatur  pemerintah  desa  dalam penatausahaan serta akuntansi dana desa harus dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Nurmala,  2022;  Putri,  2022).  Akuntansi  dana  desa  haruslah  menciptakan  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa  yaitu  dengan  produk  hasil  berupa  laporan  keuangan,  dan  menciptakan  transparansi  pengelolaan  dana desa  dengan  cara  mempublikasikan  laporan  keuangan  baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal (Fauziah, 2022; Jannah et al., 2023; Oktavia et al., 2022; Situngkir & Simarmata, 2022).
Kantor  kecamatan  Cilengkrang  mengharapkan  adanya  peningkatan  wawasan  keilmuan  serta keterampilan  bagi  para  pelaksana  teknis  pengelola  dana  desa.  Dengan  latar  belakang  prodi  keilmuan Akuntansi Manajemen Pemerintahan, penulis merasa terpanggil untuk membantu meningkatkan kompetensi aparatur  pemerintah  desa  dalam  penatausahaan  dan  pelaporan  dana  desa.  Maka  dari  itu,  dibentuklah pengarahan dan pendampingan tentang pengelolaan keuangan dana desa dengan anggota pelatihan ialah para aparatur pemerintah desa di Kantor Kecamatan Cilengkrang. Dengan   adanya   kerjasama   ini   diharapkan aparatur  pemerintah      desa      siap  untuk      memperoleh  bimbingan    dari  tim  akademisi  agar    pengetahuan dalam  membuat  pelaporan  dana  desa  sesuai  dengan  standar akan semakin meningkat.

## II. MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  dan  survey  pendahuluan  ke  kantor  kecamatan  Cilengkrang,  maka  dapat dilihat bahwa identifikasi masalah ini yaitu:
1. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam membuat perencanaan- penatausahaan-pelaporan  dana  desa.  Kantor  kecamatan  ini  mayoritas  aparatur  pemerintah  desanya berpendidikan SMA dan tidak memiliki latar belakang akuntansi. Pengelolaan dana desa dan pencatatan akuntansi dana desa dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa dengan latar belakang pendidikan bukan
dari  akuntansi  ini  membuat  proses  penatausahaan  keuangan  desa  terhambat  serta  terlambat  untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa ke pihak kecamatan.
2. Kurang updatenya pengetahuan perpajakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa
3. Perlunya proses pendampingan dan pembinaan di lapangan terkait penatausahaan dana desa. Penyuluhan dan  pembinaan  yang  pernah  didapatkan  oleh  aparatur  kecamatan  dan  desa  ini  dirasakan  masih  sangat kurang dan tidak menyentuh secara langsung kepada aspek teknis dan aspek operasional.

## Gambar 1. Wilayah Lokasi Pengabdian di Kecamatan Cilengkrang
Ada 31 kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Cilengkrang adalah  salah  satunya.  Kecamatan  Cilengkrang  memiliki  enam  desa,  yaitu  Desa  Jatiendah,  Desa  Girimekar, Desa Cipanjalu, Desa Ciporeat, Desa Melatiwangi dan Desa Cilengkrang.
Target  dalam  kegiatan  ini  adalah  terselenggaranya  program  pelatihan  dan  pendampingan  yang  dapat meningkatkan  pengetahuan,  kompetensi  serta  keterampilan  aparatur  pemerintah  desa  dalam  perencanaan, penatausahaan  dan  pelaporan  dana  desa  di  Kecamatan  Cilengkrang.  Luaran  kegiatan  ini  adalah meningkatnya  kompetensi  dan  keterampilan  aparatur  pemerintah  desa  di  wilayah  Kecamatan  Cilengkrang, baik dalam pengelolaan keuangan desa maupun pengelolaan pajaknya.

## III. METODE
Program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  dengan  survey  pendahuluan  terlebih  dahulu  ke kantor  Kecamatan  Cilengkrang.  Berdasarkan  hasil  analisis  kondisi  existing  yang  telah  dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah:
1.  Menyelenggarakan pelatihan demi peningkatan pengetahuan dan wawasan serta update regulasi tentang pengelolaan keuangan dana desa.
2.  Menyelenggarakan  pelatihan  berupa  peningkatan  wawasan  dan  pengetahuan  serta  update  regulasi tentang perpajakan.
3.  Menyediakan modul praktik penatausahaan dan pelaporan dana desa secara manual
4.  Menyediakan  simulasi  praktik  perpajakan,  penatausahaan  serta  pelaporan  keuangan  dana  desa  dengan cara mengambil kasus ril di pemerintahan desa tersebut
5.  Menyelenggarakan  pendampingan  agar  aparatur  pemerintah  desa  secara  mandiri  mampu menatausahakan dana desa dengan manual. Pendampingan dilakukan secara berkala ke semua desa yang ada di wilayah kecamatan, setelah pelatihan berlangsung.
Setelah  dilakukan  pelatihan  dan  pendampingan  berupa  pelatihan  tahap  perencanaan,  penatausahaan, serta pelaporan  keuangan desa,  maka  tahap  berikutnya ialah evaluasi program  yang  dilakukan  dengan  cara mengukur  adanya  peningkatan  pemahaman  serta  pengetahuan  peserta  pelatihan  terkait  pengelolaan  dana desa dan perpajakan menggunakan pre-test dan post-test, umpan-balik, dan masukan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan  Cilengkrang  merupakan  salah  satu  dari  tujuh  kota  berstatus  kecamatan  di  Kabupaten Bandung  yang  menjadi  kawasan  penyangga  Kota  Bandung  sebagai  kota  metropolitan.  Kecamatan Cilengkrang dan Cimenyan menjadi penyangga di bagian utara; Kota Cileunyi penyangga di bagian timur; serta  Kota  Bojongsoang,  Dayeuhkolot,  Margahayu  dan  Margaasih  di  bagian  selatan.  Kecamatan  ini  terdiri dari enam desa. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap Kepala Camat dan Bagian  Keuangan  di  Kecamatan  Cielngkrang,  didapatkan  problematika  bahwa  pengelolaan  dana  desa  dan pencatatan  akuntansi  dana  desa  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  desa  dengan  latar  belakang penegetahuan akuntansi yang masih kurang, yaitu dengan pendidikan bukan dari akuntansi. Hal ini membuat proses  penatausahaan  keuangan  desa  terhambat  serta  terlambat  untuk  menyerahkan  laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa ke pihak kecamatan.
Adapun  dengan  adanya  pelatihan  yang  dilaksanakan  dengan  dibantu  oleh  mahasiswa  program  studi Akuntansi  dan  Akuntansi  Manajemen  Pemerintahan  ini,  diharapkan  pengetahuan,  kompetensi  serta keterampilan  aparatur  pemerintah  desa  dalam  perencanaan,  penatausahaan  dan  pelaporan  dana  desa  di Kecamatan  Cilengkrang  semakin  meningkat.  Penulis  bekerja  sama  dengan  pihak  Kecamatan  Cilengkrang, yangmana  pihak  kecamatan  ini  membantu  membuatkan  dan  menyebarkan  undangan  kepada  aparatur  desa, menyediaakan  sarana  tempat  pelatihan  dan  pendampingan,  dan  mengidentifikasi  permasalahan  dalam pengelolaan  dana  desa  dan  perpajakan  yang  sebenarnya  terjadi  untuk  dijadikan  bahan  simulasi  pada  saat pelatihan.
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan praktik perpajakan dan pengelolaan dana desa  bagi  aparatur  pengelola  keuangan  daerah.  Pelatihan  dilaksanakan  selama  dua  hari,  sedangkan bimbingan  teknis  dilaksanakan  selama  beberapa  hari  setelah  itu.  Pelatihan  diikuti  oleh  perwakilan  dari  6 desa,  dimana  setiap  desa  mengirimkan  3  orang  staf  keuangannya.  Posisi  itulah  yang  secara  langsung menangani  akuntansi  dan  penatausahaan  dana  desa.  Adapun  dalam  pelatihan  ini  terdapat  minimal  3  (tiga) perangkat  desa  dari  setiap  desa,  yakni:  Sekretaris  Desa,  Kepala  Seksi,  dan  Bendahara.  Jumlah  peserta kegiatan ini adalah 22 orang. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dua hari.

## Gambar 2. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan di Kantor Kecamatan Cilengkrang
Pelatihan  diawali  dengan  sambutan  pembukaan  dari  Bu  Lelly  selaku  Sekretaris  Camat  Cilengkrang, yang  kemudian  dibuka  oleh  wakil  dari  Dosen  Akuntansi.  Selanjutnya,  diberikan  pre-test  terlebih  dahulu kepada para peserta, untuk mengetahui pengetahuan peserta sebelum dimulainya pelatihan ini. Sesi pertama dibuka dengan materi pengantar pengelolaan dana desa dengan menyampaikan materi (terdapat dalam modul yang  dibagikan  ke  seluruh  peserta).  Materi  pelatihan  diawali  dengan  memberikan  pemahaman  mengenai keuangan  desa  dan  siklus  pengelolaan  keuangan  desa.  Adapun  siklus  pengelolaan  keuangan  desa  yang menjadi  materi  utama  dalam  pelatihan  ini  yang  terdiri  dari  5  (lima)  komponen,  yakni:  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
Dalam komponen perencanaan, terdapat penjelasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang terdiri atas pendapatan desa: pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain, serta belanja  desa:  pelaksanaan  pembangunan  desa,  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembinaan  dan
pemberdayaan  masyarakat,  dan  belanja  tak  terduga.  Pemateri  menjelaskan  setiap  komponen  siklus,  yang dibarengi  dengan  sesi  tanya  jawab  dari  peserta.  Selanjutnya,  pemateri  juga  menjelaskan  mengenai pemungutan PPh 22 dan PPN yang diminta oleh peserta.
Pre-test dan post-test dilakukan untuk menilai kemampuan peserta.  Soal pre-test dan post-test tersebut mencakup  8  item  tentang  siklus  pengelolaan  dana  desa,  dan  7  item  tentang  perpajakan.  Adapun  15  item pertanyaan yang dianalisis dalam pre-test dan post-test adalah sebagai berikut: siklus pengelolaan keuangan desa,  dasar  hukum  pengelolaan  keuangan  desa,  asas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  pejabat  APBDesa, bagian  APBDesa,  pendapatan  Asli  Daerah,  belanja  Barang  dan  Jasa,  SILPA,  surat  Setoran  Pajak,  pajak Penghasilan, pemungut Pajak, pajak yang dipotong Bendahara, NPWP, perhitungan PPh, dan objek PPh Total item yang dijawab dengan benar pada pre-test ialah 124 item, sedangkan total item yang dijawab dengan  benar  pada  post-test  ialah  sebanyak  177  item.  Hasil  dari  pre-test  dan  post-test  ini  menunjukkan bahwa pemberian pelatihan ini memberikan hasil positif, yakni pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan  perpajakan  aparatur  pengelola  desa  yang  bertambah  sebanyak  20  %  (dua  puluh  persen).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pelatihan  dan  pendampingan  ini  berhasil  membantu  meningkatkan  pengatahuan akuntansi  aparatur  desa.  Jika  pelatihan  dan  pendampingan  ini  dilakukan  dengan  berkelanjutan,  maka kemampuan kemampuan penatausahaan keuangan desa yang baik, yang nantinya akan memberikan dampak baik kepada kepercayaan masyarakat  (Andi, 2022; Basri, 2022). Tidak hanya dinilai baik oleh masyarakat, pengelolaan  dana  desa  yang  sesuai  dengan  ketentuan  akan  diberikan  reward  kenaikan  anggaran  dana  desa dari pemerintah (Arifin & Sukarmanto, 2022).
Pemonitoran  pengelolaan  dana  desa  juga  dilakukan  setelah  diadakannya  pelatihan,  yakni  2  minggu setelah  pelatihan.  Berdasarkan  hasil  monitor  dan  evaluasi  terhadap  program  dan  rencana,  melalui  peserta pelatihan dan tim bagian keuangan di Kecamatan Cilengkrang, maka rencana tahapan selanjutnya adalah: 1.  Melakukan    pelatihan  lanjutan  untuk  menampung  permasalahan  real  yang  ada  di  lapangan  khususnya perpajakan,
2.  Membuat  suatu  lembaga  dengan  tempat  fisik  real  yang  menyediakan  jasa  konsultasi  bagi  aparatur pengelola keuangan desa yang mengalami kesulitan dan kebingungan dalam pengelolaan keuangan desa dan perpajakannya.
3.  Memberikan pelatihan lanjutan mengenai pengelolaan aset desa.

## V. KESIMPULAN
Sebagaimana  pelaksaanaan  realisasi  program  ini,  maka  dapat  penulis  tarik  kesimpulan  yaitu  bahwa pencapaian  pelatihan  dan  pengembangan  ini  telah  berhasil  sebagaimana  yang  telah  direncanakan sebelumnya.  Pelatihan  dan  pendampingan  ini  berhasil  membantu  meningkatkan  pengetahuan  tentang pengelolaan dana desa dan perpajakan aparatur pengelola desa yang bertambah sebanyak 20 % (dua puluh persen).
Aparatur  desa  Kecamatan  Cilengkrang  masih  memerlukan  adanya  pendampingan  untuk  pengelolaan keuangan desa, terutama bidang perpajakan. Kemitraan dengan kecamatan atau desa bisa dilanjutkan dengan melaksanakan  program  pengabdian  masyarakat  berikutnya,  terutama  di  bidang  perpajakan  dan  manajemen aset.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  K.  (2023).  Pengelolaan  Arsip  Pemerintah  Desa  untuk  Meningkatkan  Pelayanan  Publik. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara , 3 (2.2), 1981–1986. Andi, A. (2022). Pengelolaan Dana Desa Di Sabbangparu Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang . IAIN Parepare.
Arifin, R. N., & Sukarmanto, E. (2022). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Bandung Conference Series: Accountancy , 2 (1), 700–706. Basri,  I.  (2022). Good  Governance  Akuntansi  Dana  Desa  dalam  Membangun  Kepercayaan  Masyarakat (Studi Pada Desa Wiwitan Timur) . UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO.
Fauziah,  H.  A.  (2022). Pengaruh  Penganggaran,  Akuntansi  Dana  Desa  Berbasis  Kas,  Partisipasi Masyarakat dan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan
Sariwangi) . Universitas Jenderal Soedirman. Gultom,  S.  N.  (2022). Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Dan  Pengendalian  Anggaran,  Serta  Ketepatan Pengalokasian  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Pada Desa-Desa Di Kecamatan Lubuk Pakam . Universitas Negeri Medan. Indonesia, R. (2014). Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa .
Jannah, R., Satria, D. I., Yunita, N. A., & Nurhasanah, N. (2023). Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan (Studi pada Desa Binjee di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM) , 1 (3), 382–397.
Kementerian Keuangan, R. I. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Kemendes RI . Nurmala,  E.  (2022). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Kompetensi  Aparat  Desa,  dan  Transparansi Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Polanharjo) . Universitas Widya Dharma. Oktavia, Y., WIDIAWATI, H. S. R. I., & LINAWATI, L. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,  Akuntabilitas  dan  Transaparansi  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri . Universitas Nusantara PGRI Kediri. Peraturan  Dirjen  Pendidikan  Dasar,  R.  I.  (2014). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil Negara .
Putri,  A.  R.  L.  (2022).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat,  Dan  Kompetensi Aparat  Desa  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa. Fair Value:  Jurnal Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan , 4 (Spesial Issue 3), 1668–1688.
Situngkir, A., & Simarmata, B. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada  Desa  di  Kabupaten Samosir). Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan , 5 (2), 96–104.