dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan

## PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA AKHIR DAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN
Muhammad Yaasiin Raya Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
Accountability for the current fiscal year is based on principles that are in line with the principles of good governance. These principles are set forth through the application of classical principles and new principles in the accountability of state  finances.  Accountability  of  state  finances  at  the  end  of  the  fiscal  year  that carries  out  responsibility  is  the  head  of  the  office  or  agency  to  superiors  and  to higher officials. Accountability of the State finances after the end of the fiscal year that is accountability through the judicial institution, namely the existence of state financial losses that must be accounted for in the relevant court, namely the court of corruption in the general court handling cases of state losses.
Keywords: Accountability, Budget, State Finance.

## Abstrak
Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip- prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala  kantor  atau  instansi  kepada  atasan  dan  kepada  pejabat  yang  lebih  tinggi. Pertanggungjawaban  keuangan  Negara  setelah  akhir  tahun  anggaran  yaitu pertanggungjawaban  dengan  cara  melalui  lembaga  peradilan,  yaitu  adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawaban di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara.
Kata Kunci : Anggaran, Keuangan Negara, Pertanggungjawaban.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan bahwa: “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut  Undang-Undang Dasar  ini”. Salah  satu  kedaulatan  yang  mendasar  adalah  pengawasan  terhadap pengelolaan  dan  tanggung  jawab  mengenai  keuangan  Negara. Tugas  pelaksanaan kedaulatan ini sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 diberikan kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Pembentuk  menyadari  bahwa  untuk
El-Iqtishady | Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Muhammad Yaasiin Raya
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
memeriksa cara  pemerintah menggunakan  uang  belanja  yang  disetujui oleh  rakyat melalui  DPR  diperlukan  suatu  Negara  yang  dapat  secara  objektif  menjalankan tugasnya.
Lembaga  Negara  yang  dapat  secara  objektif  menjalankan  tugas  sedemikian  itu harus  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  pemerintah.  Oleh  karena  itu, pembentuk  UUD  NRI  Tahun  1945  menempatkan  Badan  Pemeriksa  Keuangan sebagai suatu lembaga tinggi Negara yang sejajar atau setara dengan Presiden dan DPR.  Hasil  pemeriksaan  BPK  diberitahukan  kepada  DPR  dengan  maksud  untuk dapat  dimanfaatkan  oleh  DPR  dalam  menjalankan  tugas  pengawasan  umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. 1
Menurut  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksan  Keuangan,  Undang-  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  mengalami  perubahan  yang mendasar  di  antaranya  Pasal  23  ayat  (5)  mengenai  kedudukan  dan  tugas  Badan Pemeriksa  Keuangan.  Para  Pembentuk  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  menyadari  bahwa  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab Pemerintah  tentang  keuangan  negara  merupakan  kewajiban  yang  berat,  sehingga perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.
Hasil pemeriksaan dari BPK berdasarkan ketentuan Pasal 23E ayat (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  diserahkan  kepada  DPR, DPD  dan  DPRD  sesuai  dengan  kewenangannya.  Hal  tersebut  juga  dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Laporan keuangan yang dibuat oleh BPK, pada kenyataannya tidak sepenuhnya ditindaklanjuti  oleh  lembaga/instansi  yang  bersangkutan,  sehingga  pada  laporan keuangan  tahun  berikutnya  tetap  tidak  ada  terhadap  penyelenggaraan pemerintahaan  oleh  Pemerintah  (Presiden),  sehingga  terhadap  LKPP  yang  telah dibuat  oleh  BPK,  DPR  wajib  menindaklanjuti  dan memberikan masukan  kepada pemerintah  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsinya  DPR  yang  salah  satunya  adalah fungsi  pengawasan.  Pada  proses  demikian,  hubungan  antara  BPK  dengan  DPR dapat terpengaruh oleh opini hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan BPK, terutama  apabila  menyangkut  pengelolaan  anggaran  dalam  lingkup  DPR.  DPR tidak serta merta mau menerima hasil LKPP yang disampaikan oleh BPK.
1 Gilang  Prama  Jasa,  dkk. Dinamika  Relasi  Antara  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara, Jurnal Law Reform, Volume 13 Nomor 2 tahun 2017, h.190.
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library research ) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir dan setelah tahun anggaran berjalan.

## PEMBAHASAN

## A. Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  Pada  saat  tahun  anggaran berjalan
Keuangan  Negara adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa  barang yang dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut. 2 Tanggung  jawab  keuangan  negara  adalah  kewajiban  pemerintah  untuk melaksanakan  pengelolaan  keuangan  negara  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3
Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip good  governance. Prinsip- prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Asas-asas klasik meliputi: asas tahunan,  asas  universalitas,  asas  kesatuan,  dan  asas  spesialitas.  Asas-asas  baru yang  diterapkan  sebagai  cerminan  dari  best practices yaitu  penerapan  kaidah- kaidah  yang  baik  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  yang  meliputi  asas-asas: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan  pemeriksa  yang  bebas  dan  mandiri.  Fungsi  dari  diterapkannya  asas-asas tersebut  adalah  untuk  mendukung  terwujudnya good  governance, menjamin terselenggaranya  prinsip-prinsip  pemerintahanan  dan  memperkokoh  landasan
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
3 Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang  pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
pelaksanaan tanggungjawab keuangan Negara dan menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara.
Laporan  pertanggungjawaban  keuangan  negara  tahun  anggaran  berjalan, dilakukan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Pertanggungjawaban keuangan  negara  negara  tahun anggaran berjalan  adalah tentang  tanggung  jawab keuangan  negara  kepada  atasan  pada  suatu  kantor  atau  instansi,  misalnya  pada pegawai  negeri  bukan  bendahara  yang  mengelola  keuangan  negara  tatkala dipercayakan  untuk  melakukan  kegiatan  berupa  menerima,  menyimpan, mengeluarkan,  menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabankan  keuangan negara yang berada dalam penguasaannya kepada atasan yang mengangkatnya.
Kemudian  untuk  bendahara  pertanggungjawaban  keuangan  tahun  anggarna berjalan,  yaitu  kepada  atasannya  dalam  hal  ini  kepada  presiden  selaku  kepala pemerintahan  yang  memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  sebagai bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan,  dimana  kekuasaan  tersebut  dikuasakan kepada menteri keuangan negara dalam hal ini bendahara selaku pengelola fiskal. Kemudian  bendahara  juga  menyampaikan  pertanggungjawaban  keuangan  negara tahun  anggaran  berjalan  kepada  badan  pemeriksa  keuangan  yang  melakukan pemeriksaan  terhadap  laporan  yang  diberikan  atau  di  sampaikan  dari  menteri keuangan selaku bendahara negara.
Menteri  atau  pimpinan  lembaga  menyusun  laporan  keuangan  dan  kinerja interim  (sementara)  kementerian  negara  atau  lembaga  berdasarkan  laporan keuangan  dan  kinerja  interm  kuasa  pengguna  anggaran  sebagaimana  dijelaskan diatas  yaitu  menyampaikan  kepada  menteri  keuangan,  menteri  negara perencanaan pembangunan nasional, dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara. Adapun Komponen laporan keuangan tahun anggaran berjalan teridiri atas laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan keuangan.
Laporan  Keuangan  Negara  tahun  anggaran  berjalan  disusun  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintah 4 dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kemudian kita juga bisa menerapkan  prinsip  efisiensi  dan  prinsip  produktivitas  dengan  melakukan pengelolaan  keuangaan  atau  pertanggungjawaban  keuangan  sementara  tahun anggaran berjalan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.
B. Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  Pada  Akhir  dan  Setelah  Tahun anggaran.
4 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan

## 1. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada akhir tahun berjalan
Landasan Hukum Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara  dan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  APBN  tahun anggaran  bersangkutan,  Presiden  berkewajiban  untuk  menyampaikan  rancangan undang-undang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan.  Batas  waktu  penyampaian  Laporan  Keuangan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  tidaklah  sama  dari  satu  tahun  anggaran  dibandingkan  dengan tahun  anggaran  lainnya.  Misalnya  dalam  tahun  anggaran  2019  batas  waktu penyampaian laporan Keuangan adalah 9 bulan, mulai tahun anggaran 2020 batas waktu diperpendek menjadi 6 bulan.
Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari Asas tahunan, artinya  membatasi  masa  berlakunya  atau  periode  anggaran  untuk  suatu  tahun tertentu,  mulai  dari  1  Januari  –  31  Desember.  Kemudian,  Akuntabilitas berorientasi  pada  hasil,  yaitu  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara, khususnya pengelolaan keuangan negara  harus  dapat  dipertanggung-jawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
APBN  Sebagaimana  telah  dinyatakan  di  atas  bahwa  sesuai  pasal  55  dari Undang-Undang  No.  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  Menteri Keuangan  selaku  Pengelola  Fiskal  bertugas  menyusun  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  untuk  disampaikan  kepada  Presiden  dalam  rangka  memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelumnya Menteri/Pimpinan lembaga selaku  Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang  Menteri  Keuangan  menyampaikan laporan  keuangan  yang  meliputi  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum  pada  kementerian  negara/lembaga  masing-masing  kepada  Menteri Keuangan  selambat-lambatnya  2  (dua)  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir. Sebagai  entitas  pelaporan,  laporan  keuangan  kementerian  Negara/lembaga tersebut sebelumnya telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan diberi opini atas laporan keuangan.
Oleh  Menteri  Keuangan  laporan-laporan  atas  pertanggungjawaban  pengguna anggaran/pengguna barang tersebut dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat  sebagai  bagian  pokok  dari  RUU  tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN  yang  akan  disampaikan  Presiden  kepada  DPR.  DPR  melalui alat  kelengkapannya  yaitu  komisi  akan  membahas  RUU  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBN  dengan  pihak  pemerintah.  Pembahasan  dilakukan  dengan
Muhammad Yaasiin Raya
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
memperhatikan  hasil  pemeriksaan  semester  dan  opini  Badan  Pemeriksa Keuangan.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  tersebut,  DPR  memberikan persetujuannya  dan  menyampaikan  persetujuan  atas  RUU  tersebut  kepada Pemerintah untuk diundangkan.
Bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN  disusun  dan disajikan  sesuai  standar  akuntansi  pemerintah  sebagaimana  ditentukan  dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  yang  disusun  oleh  suatu komite yang independen, yaitu Komite Standar Akuntansi Pusat dan Daerah, dan ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  setelah  terlebih  dahulu  mendapat pertimbangan  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Saat  ini  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).
Tujuan  Laporan  Keuangan,  sesuai  dengan  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  adalah untuk  menyajikan informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  menilai akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  baik  keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun politik.  Menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  komponen  pokok  yang  terdapat dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  adalah  sebagai  Laporan  realisasi  APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan Arus  Kas  menyajikan  informasi  kas  sehubungan  dengan  aktivitas  operasional, Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pemeriksaan  keuangan  oleh  badan  pemeriksa  keuangan  yang  bebas  dan mandiri,  artinya pemeriksaan  atas  tanggung  jawab  dan  pengelolaan  keuangan negara  dilakukan  oleh  badan  pemeriksa  yang  independen,  dalam  hal  ini  adalah Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Kewenangan  BPK  dalam  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  adalah  melaksanakan  pemeriksaan  atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Hasil  pemeriksaan  dan  tindak  lanjut  BPK  diatur  dalam  pasal  15  -  pasal  21 Undang-undang  No.15  Tahun  2014  tentang  pemeriksaan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  negara,  pemeriksa  menyusun  laporan  hasil pemeriksaan  setelah  pemeriksaan  selesai  dilakukan.  Laporan  hasil  pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah membuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu  memuat  kesimpulan.  Kemudian  tanggapan  pejabat pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas  temuan,  kesimpulan,  dan  rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
Laporan  hasil  pemeriksaan  yang  telah  disampaikan  kepada  lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum dan laporan hasil pemeriksaan tidak
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
termasuk  laporan  yang  memuat  rahasia  negara  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Pejabat  wajib  menindaklanjuti  rekomendasi  laporan  hasil pemeriksaan,  pejabat  wajib  memberikan  jawaban  atau  penjelasan  kepada  BPK tentang  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  laporan  hasil  pemeriksaan.  Jawaban  atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan  hasil  pemeriksaan  diterima.  BPK  memantau  pelaksanaan  tindak  lanjut hasil  pemeriksaan.  Pejabat  yang  diketahui  tidak  melaksanakan  kewajiban  dapat dikenakan  sanksi  administrasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dibidang kepegawaian.
Pengenaan ganti kerugian negara pada akhir tahun anggaran yang diatur pada padal  22  Undang-undang  No.15  Tahun  2004  tentang  pemeriksaan  pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yaitu bpk menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggunjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang  terjadi,  setelah  mengetahui  ada  kekurangan  kas/barang  dalam  persediaan yang  merugikan  keuangan  negara,  kemudian  bendahara  dapat  mengajukan keberatan  atau  pembelaan  diri  kepada  BPK  dalam  waktu  empat  belas  hari  kerja setelah menerima surat keputusan dari BPK. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan  atau  pembelaan  dirinya  ditolak,  BPK  menetapkan  surat  keputusan pembebanan penggantian kerugian negara.
Pada akhirnya pertanggungjawaban keuangan negara akhir tahun anggaran itu yang  melakukan  pertanggungjawaban  yaitu  kepala  kantor  atau  instansi  kepada atasan  dan  kepada  pejabat  yang  lebih  tinggi,  misalnya  dekan  bertanggungjawab kepada  rektor  universitas  dan  rektor  universitas  mempertanggungjawaban keuangan negara kepada menteri yang mengangkatnya selaku pengguna anggaran atau  pengguna  barang  pada  keuangan  negara.  Dan  menteri  atau  kepala  instansi pemerintahan  atau  non  kementerian  bertanggungjawab  dan  berkordinasi  kepada menteri  keuangan  selaku  bendahara  negara,  kemudian  bendahara  negara bertanggungjawab  kepada  presiden  selaku  kepala  pemerintahan  yang  memegang kekuasaan  atas  pengelolaan  keuangan  negara  sebagai  bagian  dari  kekuasaaan pemerintahan.
2. Pertanggungjawaban Keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran.
Pertanggungjawaban  keuangan  Negara  setelah  akhir  tahun  anggaran  yaitu pertanggungjawaban  dengan  cara  melalui  lembaga  peradilan,  yaitu  adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawaban di pengadilan yang bersangkutan  yaitu  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  (tipikor)  pengadilan  umum yang menangani kasus kerugian negara. Kerugian negara sebagaimana dimaksud dipertanggungjawabankan  di  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  jika  kerugian keuangan  negara  lebih  dari  satu  milyar  rupiah  (1  milyar)  dan  dilakukan  oleh
Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir
Muhammad Yaasiin Raya
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
penyidik  komisi  pemberantasan  korupsi  (KPK  RI)  dan  jika  kerugian  keuangan negara  tidak  lebih  dari  satu  milyar  maka  pertanggungjawabannya  ke  peradilan umum. Namun jika ada operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi pemberantasan korupsi  walaupun  kurang  dari  satu  milyar,  karena  operasi  tangkap  tangan merupakan kewenangan dari penyidik komisi pemberantasan korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangangan.
Kerugian  Negara  menurut  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.1  tahun  2004 tentang  perbendaharaan  negara  adalah  berkurangnya  uang,  surat  berharga,  dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik  sengaja  ataupun  lalai.  Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa  kerugian  Negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan ditegakkan bila terjadi pelanggaran  dalam  pengelolaan  keuangan  Negara.  Di  samping  itu,  kerugian Negara  tidak  boleh  diperkirankan  sebagaimana  yang  dikehendaki  tetapi  wajib dipastikan  berapa  jumlah  yang  dialami  oleh  Negara  pada  saat  itu.  Hal  ini dimaksudkan  agar  terdapat  suatu  kepastian  hukum  terhadap  keuangan  Negara yang  mengalami  kekurangan  agar  dibebani  tanggungjawab  bagi  yang menimbulkan kerugian Negara. 5
Kerugian Negara akibat dari pengelolaan keuangan Negara yang menyimpang atau  melanggar  hukum  wajib  dikembalikan  agar  keuangan  Negara  berada  dalam keadaan  semula  untuk  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  Negara  dalam rangka  mencapai  tujuan  Negara.  Upaya  Negara  untuk  mengembalikan  kerugian Negara  yang  menyimpang  atau  melanggar  hukum,  telah  disiapkan  instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan  komitmen  penegak  hukum  tidak  menunjangnya  untuk  ditegakkan  berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka. Instrument hukum pidana  yang  terkait  dengan  pengembalian  kerugian  Negara  melalui  peradilan adalah UUPTPK. Perubahan itu dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai  kejahatan  yang  pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar  biasa. Dengan  demikian,  kerugian  Negara  dalam  kacamata  instrument  hukum  pidana adalah  tindak  pidana  korupsi  yang  memerlukan  pemberantasan  berbeda  dengan tindak pidana lainnya. 6
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK memuat ketentuan yang terkait dengan tindakan  atau  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  Negara  dan memerlukan  penyelesaian  secara  tepat  tanpa  melanggar  hak  asasi  manusia
5 Muhammad  Djafar  Saidi, Hukum  Keuangan  Negara ,  (Depok:  RajaGrafindo,  2011).  h.
109
6 Muhammad  Djafar  Saidi, Hukum  Keuangan  Negara ,  (Depok:  RajaGrafindo,  2011).  h.
138
Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir
Muhammad Yaasiin Raya
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
terhadap pihak-pihak yang terjaring sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan  umum  UU  PTPK  ditegaskan  bahwa  keuangan  Negara  adalah  seluruh kekayaan  Negara,  dalam  bentuk  apapun,  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
1) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  badan usaha  milik  Negara/badan  usaha  milik  daerah,  yayasan,  badan  huku,  dan perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga  berdasarkan  perjanjian dengan Negara.
Sebagai  contoh,  pengembalian  kerugian  Negara  atas  pengelolaan  keuangan Negara  wajib  dilakukan  oleh  bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau pejabat lain sebagai bentuk penggantian kerugian Negara. Kewajiban melakukan penggantian atas kerugian Negara tidak boleh dikesampingkan atau dilalaikannya. Penggantian itu adalah pengembalian kerugian Negara yang terjadi selama ini dan bukan  merupakan  sanksi  atau  hukuman  atas  kesalahan  atau  kelalaian  dalam melakukan  pengelolaan  keuangan  Negara.  Pengembalian  yang  dilakukan  oleh bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  sebagai  tanggung jawab atas kekurangan keuangan Negara yang dikelolanya. 7
Petanggungjawaban  pengembalian  kerugian  Negara  melalui  peradilan  yaitu ketika  Negara  mengalami  kerugian  karena  akibat  pengelolaan  keuangan  Negara dan  telah  diupayakan  pengembaliannya  melalui  prosedur  ganti  kerugian berdasarkan  hukum  keuangan  Negara.  Prosedur  yang  ditempuh  berdasarkan hukum keuangan Negara merupakan cara pengembalian keuangan Negara sebagai akibat  kerugian  Negara  tanpa  melalui  peradilan.  Prosedur  melalui  peradilan didasarkan  pada  instrument  hukum  pidana  dan  instrument  hukum  perdata,  tetapi keduanya  mengandung  prosedur  yang  berbeda.  Perbedaan  prosedur  bukan merupakan hambatan atau kendala untuk mengambalikan kerugian Negara karena substansi  hukum  itu  yang  menyebabkan  timbulnya  perbedaan  dalam penerapannya dipengadilan termaksud. 8
Pertanggungjawaban  keuangan  negara  setelah  akhir  tahun  anggaran  yaitu melalui  proses  peradilan,  kasus  terdakwa  yaitu  harus  mengembalikan  kerugian keuangan negara dengan adanya barang bukti, dimana seseorang yang melakukan
7 Muhammad  Djafar  Saidi, Hukum  Keuangan  Negara ,  (Depok:  RajaGrafindo,  2011).  h.
139
8 Muhammad  Djafar  Saidi, Hukum  Keuangan  Negara ,  (Depok:  RajaGrafindo,  2011).  h.
137
Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir
Muhammad Yaasiin Raya
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
kerugian keuangan negara, maka yang mempunyai kewenangan yaitu pengadilan dalam  lingkup  peradilan  umum  jika  kerugian  negara  tidak  melebihi  satu  milyar rupiah  dan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  (tipikor)  jika  kerugian  negara melebih satu milyar rupiah, kecuali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh  komisi  pemberantasan  korupsi  tidak  berbicara  tentang  nominal  kerugian keuangan  negara  karena  penyidik  komisi  pemberantasakan  korupsi  mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Pertanggungjawaban  keuangan  negara  tahun  anggaran  berjalan  yaitu pertanggungjawaban  keuangan  negara  dari  pegawai  negeri  bukan  bendahara kepada  atasannya  dalam  kantor  atau  instansi  dan  pertanggungjawaban menteri kepada presiden dan kepada badan pemeriksa keuangan.
2) Pertanggungjawaban  keuangan  negara  akhir  tahun  anggaran  itu  yang melakukan  pertanggungjawaban  yaitu  kepala  kantor  atau  instansi  kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban keuangan negara setelah akhir tahun anggaran yaitu melalui proses peradilan, kasus  terdakwa  yaitu  harus  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara dengan  adanya  barang  bukti,  dimana  seseorang  yang  melakukan  kerugian keuangan  negara,  maka  yang  mempunyai  kewenangan  yaitu  pengadilan dalam lingkup peradilan umum

## B. Saran
1) Sebaiknya  pertanggungjawaban  keuangan  negara  pada  tahun  anggaran belanja harus diketahui oleh atasan pegawai negeri yang melakukan atau yang mempunyai  pertanggungjawaban  keuangan  negara  pada  tahun  anggaran belanja,  agar  atas  dapat  lebih  mengontrol  dan  mengawasi  pegawai  negeri yang akan menggunakan atau memakai keuangan negara pada tahun anggaran belanja.
2) Pada  dasarnya  petanggungjawaban  keuangan  pada  akhir  tahun  anggaran dilakukan  oleh  kepala  kantor  atau  instansi  kepada  atasan,  namun  sebaiknya pertanggungjawaban  keuangan  negara  juga  pada akhir tahun anggaran  harus lebih  dikordinasikan  kepada  lembaga-lembaga  terkait  dengan  anggaran tersebut, agar lebih transparan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran dan supaya
Muhammad Yaasiin Raya
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
pada pertanggungjawaban keuangan negara setelah akhir tahun anggaran bisa diketahui serta tidak ada masalah yang di proses ke pengadilan.
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian Sutedi. Hukum Keuangan Negara . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Arifin  P.  Soeria  Atmaja. Keuangan  Publik  dalam  Praktek  Hukum  Teori,  Kritik, dan Praktek . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Bohari. Hukum Anggaran Negara . Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
Muhammad  Djafar  Saidi. Hukum  Keuangan  Negara ,  Edisi  Revisi,  Cetakan keempat. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
Gandhi. Sistem  Pemeriksaan  Keuangan  Negara ,  Jakarta,  Makalah  yang disampaikan  dalam  Lokakarya  Reformasi  Sistem  Pengelolaan Keuangan Negara, 2000.
Kansil, C.S.T, Christine Kansil. Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara . Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
M,  Suparmoko.  1992. Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktek .  Yogyakarta: BPFE, 1992.
W.  Ryawan  Tjandra. Hukum  Keuangan  Negara .  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2014.

## Jurnal dan Prosiding
Beni  Kurnia  Illahi  dan  Muhammad  Ikhsan  Alia. Pertanggungjawaban Pengelolaan  Keuangan  Negara  Melalui  Kerja  sama  BPK  dan  KPK . Jurnal Integritas, Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.
Dedi  C.  Wanindi. Pemeriksaan  pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara . Jurnal Lex et Societatis , Vol.3 Nomor 7 Agustus 2015.
Desyari  Azhimy  Wiyaliyanti,  Untung  Dwi  Hananto,  Henny  Juliani. Hubungan Kerja  Badan  pemeriksa  Keuangan  Pusat  dengan  badan  Pemeriksa Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  Memeriksa pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  di  Daerah . Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.
Gilang  Prama  Jasa,  Ratna  Herawati. Dinamika  Relasi  Antara  Badan  Pemeriksa Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Sistem  Audit Keuangan  Negara. Jurnal Law  Reform ,  Volume  13  Nomor  2  Tahun 2017.
Hendra  Karianga. Pertanggungjawaban  Kerugian  Negara  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Daerah .  Edukasi-Jurnal,  Pendidikan.  Volume  16  No.1 Januari 2018.
RM  Syah  Arief  Atmaja  W.  &  Agung  Nur  Probohudono. Analisis  Audit  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern  (SPI),  Temuan  Ketidakpatuhan  dan  Kerugian  Negara .  Jurnal Integritas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK  RI)  01,  Volume  1, November 2015.
Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir
Muhammad Yaasiin Raya
dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan
Susanto. Harmonisasi  Hukum  Makna  Keuangan  Negara  dan  Kekyaan  Negara yang  Dipisahkan  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Persero.
Prosiding Seminar Ilmiah  Nasional  “Membangun  Paradigma
Kehidupan Multi Disiplin Ilmu” di Pascasarjana Universitas Pamulang
Juli 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang  No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana korupsi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)