## KONSEP PUBLIC ORDER DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Zimtya Zora 1 *, Tasman 2 1,2 Universitas Andalas, Indonesia Email: zorazimzerman@gmail.com
*Corresponding Author : Zimtya Zora 1
Abstarct: Public order is the concept in private international law that allows courts to waive the application of foreign law in the lex fori area. It can happen if the provisions of foreign law conflict with the public interest and values that apply in the midst of society.However, excessive use of public order san disrupt the development of lex fori law, international relation and a sense of justice.
Keywords: Public Order; Private International Law
Abstrak: Ketertiban  umum  adalah  konsep  dalam  hukum  perdata  internasional  yang memungkinkan  pengadilan  untuk  mengesampingkan  penerapan  hukum  asing  di  wilayah lex fori . Hal itu dapat terjadi jika ketentuan hukum asing bertentangan dengan kepentingan umum dan  nilai-nilai  yang  berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat.  Namun  penggunaan  ketertiban umum  yang  berlebihan  akan  mengganggu  perkembangan  hukum lex  fori ,  hubungan internasional dan rasa keadilan.
Kata Kunci: Public Order; Hukum Perdata Internasional

## PENDAHULUAN
Hubungan  hukum  atau  peristiwa  hukum  tertentu  terkadang  melibatkan  subjek-subjek hukum  yang  berbeda  kewarganegaraan,  atau  terkadang  juga  melibatkan  objek-objek  hukum yang keberadaannya melintasi batas-batas negara, namun satu sama lain memiliki keterkaitan. Peristiwa atau hubungan hukum seperti ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan peristiwa atau hubungan hukum biasa. Begitu juga halnya dengan aturan-aturan hukum suatu negara kadangkala harus berhadapan dengan masalah-masalah yang mengandung unsur asing ( foreign  elements )  dan  melampaui  batas-batas  territorial  negara.  Hal  inilah  yang  kita  kenal dengan  hukum  perdata  internasional  (HPI),  dimana  hukum  suatu  negara  memiliki  titik-titik pertautan ( connecting factors ) dengan sistim hukum lain diluar hukum suatu negara 1 . Menurut Prof. Graveson, “ the conflict of laws, or private international law, is that branch of law which deals with cases in which some relevant fact has connection with another sysemof law on either territorial or personal grounds and may, on that account, raise a question as ro
1 Bayu Seto Hardjowahono, “ Dasar- dasar hukum perdata internasional “, edisi kelima, Tahun 2013, hlm 3
the  application  of  one’s  own  or  the  appropriate  alternative  (usually  foreign)  law  to  the determination of the issue, or as to the exercise of jurisdiction by one’s own or foreign courts “ 2 . Hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistim hukum  lain,  baik  karena  aspek  territorial  maupun  aspek  subjek  hukumnya,  dan  karena  itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum  sendiri atau hukum  lain  (hukum  asing), atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing.
HPI menurut Prof. Sudargo Gautama merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum,  jika  hubungan-hubungan  atau  peristiwa-peristiwa  antara  warga-warga  negara  pada suatu  waktu  tertentu  memperlihatkan  titik-titik  pertalian  dengan  stelsel-stelsel  dan  kaidah- kaidah  hukum  dari  dua  atau  lebih  negara  yang  berbeda  dalam  lingkungan  kuasa,  tempat, pribadi, dan soal-soal 3 . Menurut Bayu Seto, HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsu-unsur transnasional (unsur-unsur ekstrateritorial) 4 .
Persoalan  pokok  HPI  selalu  berbicara  tentang  hukum  negara  mana  yang  akan diberlakukan  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  HPI  ( choice  of  law ),  pengadilan  mana yang  berwenang  ( choice  of  forum )  serta  sejauh  mana  ketentuan  hukum  suatu  negara  dapat diterapkan di negara lain. Persoalan ini muncul karena perkara-perkara HPI selalu melibatkan unsur asing serta melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum yang berbeda, inilah kemudian yang menjadi ciri khas dari HPI. Tulisan ini akan membahas pesoalan pokok HPI yang terkait dengan sejauh mana ketentuan hukum suatu negara atau hak-hak yang diperoleh berdasarkan ketentuan  hukum  asing  dapat  diterapkan  di  negara  lain,  atau  apakah  boleh  suatu  negara menolak atau mengenyampingkan ketentuan hukum asing tersebut?

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normative, yaitu berupa studi kepustakaan ( library research ) dengan cara mempelajari buku literatur dan peraturan  perundang-undangan.  Keseluruhan  rangkaian  kegiatan  penulisan  ditujukan  untuk mengumpulkan  bahan-bahan  hukum,  kemudian  dilakukan  pengolahan  dan  mengaitkannya dengan  konsep-konsep  hukum.  Hasil  yang  diperoleh  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk pemikiran  yuridis.  Data  untuk  penulisan  ini  diperoleh  melalui  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan,  serta  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku  teks  dan  jurnal ilmiah karya para ahli hukum 5

## PEMBAHASAN

## 1. Konsep Public Order Dalam HPI
Public  Order atau  Ketertiban  Umum  merupakan  konsep  dalam  HPI  yang  dijadikan sebagai dasar atau alasan bagi hakim atau pengadilan untuk mengenyampingkan sistim hukum, kaidah hukum asing, atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Pemikiran tentang
2 Graverson, R, H, “ Conflict of law private international law, Sweet and Maxwell, 7 th edition, 974, hlm 3
3 Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, 1977, hlm 1
4 Bayu Seto Hardjowahono, loc.cit, hlm 10
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1984, hlm 51
public  order dalam  HPI  pada  dasarnya  bertitik  tolak  dari  anggapan  bahwa  pengadilan merupakan bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat, oleh karena itu pengadilan berhak untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.  Permasalahannya  adalah  Ketika  perkara-perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan tersebut  mengandung  unsur  asing,  atau  ada  hak-hak  yang  diperoleh  berdasarkan  ketentuan hukum  asing  sehingga  dalam  perkara  tersebut  melibatkan  yurisdiksi  asing.  Sejauh  mana pengadilan  berkewajiban  untuk  memperhatikan,  menaati  dan  mengakui  atau  bahkan mengenyampingkan keberlakuan hukum asing tersebut di wilayah yurisdiksinya.
Dalam pasal 23 A.B ( Algemene Bepalingen ) “ door gene handelingen of overeenkomstern kan aan de wetten, die op de publieke orde of de goedezeden betrekking hebben, hare kracht ontonomen  worde“.  Public  order dipakai  dalam  arti  ketertiban  dan  kesejahteraan  atau keamanan,  atau  kadang  konsep  public  order  dipakai  dalam  artian  kepentingan  umum  juga. Pengadilan  tidak  harus  selalu  memberlakukan  hukum  asing  yang  seharusnya  menjadi Lex Causae di dalam wilayah yurisdiksinya, karena terkadang ada hal-hal yang menjadi dasar bagi hakim / pengadilan untuk mengenyampingkan pemberlakuan hukum asing tersebut, salah satu alasannya adalah public order 6
Kaidah-kaidah  HPI  seringkali  bersifat  terlalu  umum  dan  hanya  mengatur  secara  garis besar.  Kaidah  hukum  positif  seringkali  selalu  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat belum ada aturan hukumnya. Dalam praktik di negara-negara eroipa continental,  hakim  selalu  mengutamakan  kepastian  hukum  dengan  mengutamakan  sumber- sumber  hukum  tertulis  saja.  Berbeda  dengan  praktik  di  negara-negara  anglo  saxon,  dimana hakim  memiliki  keleluasaan  untuk  memutuskan  perkara  tanpa  harus  berpedoman  kepada ketentuan hukum tertulis saja, seringkali kepentingan umum dijadikan dasar untuk membuat keputusan agar masyarakat mendapatkan keadilan.
Kepentingan umum dalam hali ini bisa disebut sebagai public order. Public order pada dasarnya  merupakan  nilai-nilai  yang  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  bersifat tidak  tertulis.  Menurut  padangan  beberapa  ahli  bahwa  konsep public  order ini  tidak  bisa dirumuskan  dan  disepakati,  karena  ia  dipengaruhi  oleh  waktu,  keadaan  dan  perkembangan masyarakat. Sehingga tidak heran jika public order yang diyakini di suatu tempat belum tentu bisa diterapkan atau diterima di tempat lain. Kegel berpendapat bahwa konsep ketertiban umum berkenaan dengan bagian yang tidak dapat disentuh dari suatu sistim hukum setempat. Oleh karena  itu,  hukum  asing  yang  seharusnya  berlaku  dapat  dikesampingkan  jika  dianggap bertentangan dengan bagian yang tidak tersentuh tersebut.
Perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  diyakini mempengaruhi  konsep public  order itu  sendiri.  Kondisi  sosial  masyarakat,  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  nilai-nilai  yang  diyakini  oleh  masyarakat,  serta  pola  interaksi masyarakat merupakan factor-faktor yang dapat mempengaruhi konsep public order di suatu negara. Sebagai contoh sederhana, di negara-negara seperti Amerika dan Eropa,hal yang biasa ketika yang lebih muda hanya memanggil nama kepada orang yang lebih tua. Hal yang berbeda jika itu dilakukan di Indonesia, memanggil nama kepada orang yang lebih tua dianggap sebagai sikap  yang  tidak  sopan.  Ini  merupakan  bukti  bahwa  nilai-nilai  yang  berlaku  di  tengah
6 Imelda Onibala, Artikel “ Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional “, 2013
masyarakat itu tidak sama di semua tempat, sehingga rumusan tentang public order itu tidak bisa di generalisasi.
Persoalan yang menjadi sorotan dunia belakangan adalah berkaitan dengan pernikahan sesama  jenis  yang  sudah  mendapatkan  pengakuan  secara  legal  di  beberapa  negara,  namun masih  banyak  juga  negara  yang  melakukan  penolakan.  Kebanyakan  negara  yang  mengakui pernikahan  sejenis  tersebut  berdalih  bahwa  hal  itu  merupakan  hak  asasi  manusia,  sehingga negara tidak berhak untuk melarangnya. Begitu juga dengan masyarakatnya, Sebagian besar mereka  sudah  bisa  menerima  pernikahan  demikian.  Jika  dikaitkan  dengan  persoalan  public order, mungkin bisa dikatakan bahwa negara-negara yang menolak pernikahan sejenis karena hal tersebut ditolak oleh sebagian besar masyarakatnya, sehingga dengan petimbangan untuk kenyamanan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat maka negara memilih untuk tidak mengakui  pernikahan  demikian.  Kenyamanan  dan  perdamaian  ini  merupakan  bagian  dari public  order  yang  tidak  bisa  disentuh,  yang  lahir  di  tengah-tengah  masyarakat  suatu  negara yang kemungkinan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, sosial dan juga ekonomi.
Jika  pernikahan  sejenis  ini  “dicoba”  untuk  dilakukan  di  Indonesia  atau  dicoba  untuk didaftarkan di Indonesia, maka hal ini bisa ditolak dengan alasan bertentangan dengan public order meskipun pernikahannya sah dan mendapatkan pengakuan secara hukum di negara lain. Konsep public order ini dapat berfungsi positif untuk mendukung kepentingan lex fori, namun juga bisa berdampak negative apabila penggunaannya secara berlebihan, karena hal ini dapat menghambat  pergaulan  internasional,  menghambat  perkembangan  lex  fori  dan  bahkan menimbulkan ketidakadilan. Berikut 2 fungsi public order dalam HPI: 7
a. Fungsi Positif
Yaitu,  menjamin  agar  aturan-aturan  tertentu  dari  lex  fori  tetap  diberlakukan  (tidak dikesampingkan) sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI  atau  melalui  proses  pendekatan  HPI,  terlepas  dari  persoalan  hukum  mana  yang seharusnya berlaku, atau apapun isi kaidah / aturan lex fori yang bersangkutan.
b. Fungsi Negatif
Yaitu untuk menghindari pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing jika pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar lex fori.
Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa konsep public order dalam HPI ini merupakan  alasan  /  dasar  bagi  hakim  untuk  tidak  memberlakukan  atau  mengenyampingkan ketentuan  hukum  asing  yang  seharusnya  menjadi  lex  causae  dalam  suatu  perkara  HPI dikarenakan hukum asing asing tersebut bertentangan dengan nilai-nilai (public order) yang berlaku di tengah-tengah masyarakat wilayah lex fori.

## 2. Hubungan Public Order dengan Vested Rights
Vested  Rights merupakan  hak  dan  kewajiban  hukum  yang  diperoleh  seseorang  dari perbuatan hukum yang diakui oleh hukum asing. Persoalan HPI yang berakitan dengan Vested rights adalah apakah hak dan kewajiban tersebut  harus diakui atau tidak oleh lex fori.  Pada dasarnya setiap hak yang dimiliki oleh sesorang haruslah dihormati oleh orang lain, sepanjang hal  tersebut  tidak  menimbulkan  akibat-akibat  yang  bertentangan  dengan  public  order  di wilayah lex fori.
7 Bayu seto, op.cit , hlm 141
Sebagai  contoh,  seorang  WNI  menikah  dengan  orang  asing  yang  pernikahannya dilakukan di luar negeri. Pernikahan di luar Indonesia dianggap sah apabila tidak melanggar ketentuan  undang-undang  serta  surat  bukti  perkawinan  mereka  harus  didaftarkan  di  kantor pencatat perkawinan tempat tinggal mereka 8 . Pernikahan semacam ini dianggap sah jika tidak bertentangan  dengan  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia,  sehingga  semua  hak  dan kewajiban  yang  melekat  sebagai  akibat  dari  dilangsungkannya  pernikahan  bisa  diakui  oleh hukum Indonesia.
Bagaimana  halnya  jika  pernikahan  antar  WNI  yang  sengaja  dilakukan  di  luar  negeri karena perbedaan agama? hal ini sering dilakukan oleh mereka yang ingin menikah tapi tidak bisa dilakukan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaan.  Dalam  praktiknya,  setiap  pernikahan  beda  agama yang  dilakukan  oleh  WNI  di  luar  negara  bisa  diakui  dan  pecatatan  pernikahannya  dapat dilakukan di Indonesia. Apakah dalam pernikahan semacam ini bisa diakui hak dan kewajiban yang diperoleh?.
Semestinya  negara  dapat  mengenyampingkan  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada seseorang  apabila  perbuatan  hukum  yang  demikian  bertentangan  dengan  undang-undang. Sementara pernikahan sejenis tidak ada sama peluang sama sekali untuk diakui di Indonesia, karena  jelas  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  juga public  order .  Pengakuan pernikahan  oleh  negara  berarti  pengakuan  terhadap  sah  nya  pernikahan  tersebut,  jika pernikahan  sah  secara  hukum  maka  keseluruhan  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  akibat pernikahan tersebut juga sah menurut hukum.

## KESIMPULAN
HPI  merupakan  kaidah-kaidah  hukum  nasional  yang  dibuat  untuk  mengatur  perkara- perkara  yang  memiliki  unsur  asing  dan  melibatkan  lebih  dari  satu  yurisdiksi  hukum  yang berbeda.  Perkara  pokok  HPI  berkaitan  dengan  tiga  hal,  yaitu  hukum  mana  yang  berwenang ( choice of law ), pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara ( choice of forum ), serta sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum asing adapat diterapkan pada suatu wilayah lex fori.
Adakalanya kaidah-kaidah HPI suatu negara berhadapan dengan dengan kaidah-kaidah HPI asing ketika suatu perkara diajukan ke pengadilan. Persoalannya, apakah hakim akan tetap memakai hukumnya sendiri dengan mengenyampingkan hukum asing sebagaimana yang kita kenal  dengan  konsep public  order ,  atau  hakim  malah  mengakui  hukum  asing  dan menerapkannya di wilayah lex fori sebagaimana yang kita kenal dengan konsep vested rights . Batasan-batasan terhadap public order dan juga vested right adalah undang-undang dan juga kepentingan umum ( public order ) masyarakat wilayah lex fori. Apabila penerapan public order dan  juga vested  rights bertentangan  dengan  salah  satu  atau  malah  keduanya,  maka sebaiknya  hakim  mempertimbangkan  untuk  melaksanakannya  di  wilayah  lex  fori.  Konsep public  order  terutama  berkaitan  dengan  suatu  bagian  yang  tidak  dapat  disentuh  dari  sistim hukum setempat, dimana konsep ini merupakan bagian dari nilai-nilai yang berlaku di tengah- tengah masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan dipengaruhi oleh waktu, keadaan, falsafah
8 Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 1974
serta perkembangan masyarakat. Tetapi penggunaan public order yang berlebihan juga akan mengganggu  hubungan  internasional  dan  juga  rasa  keadilan.  Menurut  Sudargo  Gautama, public order adalah rem darurat yang boleh dipakai dalam keadaan darurat saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Graverson, R.H, Conflict of Laws-Private International Law, Sweet & Maxwell, London, 7 th
Edition, 1974. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1984. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung, 1977. Imelda  Onibala, Ketertiban  Umum  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  Internasional, Universitas Sam Ratulangi, 2013.
Uundang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.