## Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah dan Negara Hukum

## Nabih Amer, Rahmat Teguh Santoso Gobel
PPs Universitas Negeri Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo e-mail: amer575817@gmail.com; rtsg@iaingorontalo.ac.id
Abstract: This article discusses the problem of the dissolution of social organizations in  Indonesia  that  is  not  in  accordance  with  the  principles  of  the  rule  of  law.  These problems  will  be  answered  methodologically  using  normative  legal  research.  The author uses this legal research because the focus is on studying literature, legislation and court decisions relating to the object of research. Based on the results of the study this  article  concludes  that  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia emphasizes the importance of a system of checks and balances in which there needs to be a clear division of power between the executive and judicial functions. This means that in the case of the dissolution of social organizations it is very important to involve the  court  in  deciding  the  dissolution  of  the  social  organization  in  Indonesia  by structuring dispute resolution in the courts using the principle of quick, simple and low cost justice so that the process of dispute resolution of the social organization can be carried out effectively and efficiently.
Keywords: Dissolution, Social Organization. Rule of Law

## The Dissolution of Community Organizations in the Siyasah Syar'iyyah and the Law State Perspectives
Abstrak:  Artikel  ini membahas  permasalahan  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan di Indonesia yang belum sesuai dengan  prinsip negara hukum.  Permasalahan tersebut akan  dijawab  secara  metodeologis  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif (normative  legal  research).  Penulis  menggunakan  penelitian  hukum  ini    dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan  pengadilan  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Berdasarkan  hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check  and  balances  (pengawasan  dan  keseimbangan)  yang  mana  perlu  ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan  cara  melakukan  penataan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  dengan menggunakan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  sehingga  proses penyelesaian  sengketa  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  bisa  dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Kata Kunci: Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan, Negara Hukum

## A. Pendahuluan
Organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  merupakan  peran  serta  masyarakat  dalam melaksanakan  pembangunan  untuk  memajukan  kehidupan  yang  berkeadilan  dan kemakmuran.  Sebenarnya  keberadaan  organisasi  kemasyarakatan  di  Indonesia semenjak  awal  abad  ini  sudah  terbentuk  dan  mempunyai  kedudukan  paling  strategis bagi  proses  kebangsaan  Indonesia.  Bahkan  lahirnya  partai  politik  di  Indonesia dipelopori  oleh  sebagian  dari  organisasi  kemasyarakatan  sebagai  suatu  gerakan kebangsaan. 1
Dinamika  perkembangan  organisasi  kemasyarakatan  dan  transformasi  rezim pemerintahan  mampu  mengubah  paradigma  terhadap  rancang  bangun  organisasi kemasyarakatan  dalam  kehidupan  bernegara.  Pertumbuhan  jumlah  organisasi kemasyarakatan,  makin  menuntut  peran,  fungsi  dan  tanggung  jawab  organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan demokrasi saat ini untuk dapat berpartisipasi dalam rangka  mewujudkan  cita-cita  bangsa  indonesia.  Peningkatan  peran  dan  fungsi organisasi  kemasyarakatan  dalam  pembangunan  bangsa  dan  negara  telah  berkelindan dengan  kesadaran  sosial  terhadap  pentingnya  membangun  sistem  pengelolaan organisasi  kemasyarakatan  yang  memenuhi  kaidah  organisasi  kemasyarakatan  yang sehat  sebagai  organisasi  yang  demokratis,  akuntabel,  transparan,  mandiri  dan profesional.  Oleh  karena  itu,  dinamika  organisasi  kemasyarakatan  dengan  segala kompleksitasnya  menuntut  pengelolaan  dan  pengaturan  hukum  yang  lebih komprehensif melalui undang-undang. 2
Kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  adalah  jaminan  hukum  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945  yang  diberikan  kepada setiap warga negara. Kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan  tersebut  tunduk  kepada  sejumlah  pembatasan  yang  juga  harus  ditetapkan dalam  undang-undang.  Hal  ini  bukan  saja  merupakan  cerminan,  melainkan  prasyarat
1 Tirta  Nugraha  Mursitama, Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang  Peran  Dan  Tanggungjawab Organisasi  Kemasyarakatan  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  (Jakarta:  Pusat  Penelitian  Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), 2.
2 Catur  Wibowo  dan  Herman  Harefa,  ‚Urgensi  Pengawasan  Organisasi  Kemasyarakatan  Oleh Pemerintah,‛ Jurnal Bina Praja, Vol. 7, No. 1, Edisi Maret 2015; 2.
dalam  sebuah  negara  demokrasi.  Pembatasan  tersebut  diperlukan  apabila  adanya kepentingan  untuk  melindungi  keamanan  nasional  atau  keselamatan  publik  ( national security or public safety), ketertiban umum (public order), perlindungan kesehatan dan moralitas  publik (public  health  or  morals),  dan  perlindungan  terhadap  hak  dan kebebasan pihak lain. 3
Kebebasan  berpendapat  dalam  pemerintahan  Islam  adalah  hak  individu  yang mengantarkanya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau  ditinggalkan  individu.  Hal  ini  penting  bagi  kondisi  pemikiran  dan  kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Diantara kewajiban tersebut adalah melakukan amar ma’ruf nahi munkar, yang untuk merealisasikannya  membutuhkan  dan  dituntut  kecakapan  mengutarakan  pendapat secara bebas.
Kebebasan  berpendapat  ini  harus  dimanfaatkan  untuk  tujuan  menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman. Seseorang boleh secara  bebas  mengemukakan  pendapat,  akan  tetapi  jangan  sampai  melanggar  hukum yang  mengarah  pada  perbuatan  yang  melawan  kebenaran,  fitnah,  penghujatan, mengikuti  kemauan  sendiri  dan  menghina  keyakinan  orang  lain.  Bagaimanapun  juga, dalam  keadaan  apapun  Islam  tidak  akan  mengizinkan  perbuatan  keji  terhadap  orang lain  dan  menghina  atas  nama  kritik.  Oleh  karena  itu  kebebasan  berpendapat  harus sesuai  dengan  prinsip  kaidah  umum  hukum  Islam,  yakni  mewajibkan  setiap  manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. 4
Menurut  Hans  Kelsen  bahwa  ada  atau  tidaknya  kompromi  yang  menyatukan perbedaan  pendapat  untuk  menentukan  sebuah  tatanan  bagi  landasan  sebuah  negara merupakan salah satu esensi demokrasi. Sebuah syarat utama dalam penentuan apakah sebuah  negara  menganut  prinsip  demokrasi  ataukah  tidak  sama  sekali  yaitu  terletak pada  kompromi.  Ada  sebuah  pegangan  dalam  memahami  negara  dengan  bercirikan prinsip demokrasi antara lain:
3 Atip Latipulhayat, ‚Due Process of Law,‛ Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 4 No. 2, 2017;
1. 4 Muh. In’amuzzahidin, ‚Konsep Kebebasan Dalam Islam,‛ Jurnal at-Taqaddum, Vol. 7, No. 2, November 2015; 265-266.
1) Terdapat kehendak minoritas dan kehendak mayoritas.
2) Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut.
3) Terdapat  kompromi  dalam  menyikapi  sebuah  permasalahan  dan  dalam pembentukan  sebuah  tatanan  di  antara  kehendak  mayoritas  dengan  kehendak minoritas.
4) Tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan dan beragama.
5) Terdapat jamianan kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berbicara dan kebebasan  pers  baik  melalui  konstitusi  ataupun  melalui  kesepakatan  adat  yang terjadi di sebuah negara.
6) Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara  kehendak  mayoritas  dan  kehendak  minoritas  yang  akan  biasanya  akan berbuah pada anarki. 5
Eksistensi organisasi kemasyarakatan pada masa kini harus mampu membawa dan  memperjuangkan  aspirasi  dan  kehendak  masyarakat  sebagai  medium  untuk melaksanakan  kegiatan  yang  edukatif  dan  bernilai  sehingga  bermanfaat  demi kepentingan bersama yang sejalan dengan amanat Pancasila. Walaupun kodrat sebuah organisasi memiliki pasang-surut dalam menjalankan roda organisasinya, namun semua itu  merupakan  dinamika  yang  terus  mewarnai  kehidupan  organisasi  kemasyarakatan untuk  terus  berbuat  dan  bertindak  atas  nama  kehendak  rakyat  dan  UUD  NRI  Tahun 1945.
Indonesia yang telah meneguhkan diri menjadi negara hukum yang demokratis merupakan  hal  yang  wajar  apabila  tiap  tahun  bermunculan  banyak  organisasi- organisasi  baru,  karena  konsekuensi  logis  dari  sebuah  negara  hukum  demokratis menghendaki  adanya  kebebasan  dalam  mengeluarkan  pendapat,  berserikat,  dan berkumpul  sehingga  semakin  banyak  masyarakat  yang  ingin  mendirikan  organisasi sebagai  wadah  untuk  mengembangkan  potensi  kekuatan  yang  mereka  miliki  dalam rangka  turut  serta  membangun  peradaban  bangsa.  Meningkatnya  jumlah  organisasi
5 HM.  Thalhah ,  ‚Teori  Demokrasi  dalam  Wacana  Ketatanegaraan  Perspektif  Pemikiran  Hans Kelse,‛ Jurnal Hukum  Vol. 16 No. 3, Juli 2009; 416-418.
kemasyarakatan  yang  ada  paling  tidak  selaras  dengan  prinsip-prinsip  saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain sepanjang kebebasan tersebut tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  sangat  penting  guna menyuburkan  kesadaran  terhadap  pentingnya  perjuangan  melalui  lembaga  sehingga masyarakat  akan  semakin  selektif  dalam  memilih  dan  berafiliasi  dengan  organisasi yang memiliki kesamaan ideologi.
Permasalahannya  adalah  belakangan  ini  munculnya  gerakan-gerakan  beberapa organisasi  kemasyarakatan  yang  bertindak  dengan  kekerasan  dan  anarkis.  Tindakan kekerasan ini seringkali dipicu oleh ego sentris kelompok dengan dalih bahwa hukum sudah  tidak  berjalan  secara  mekanis  lagi,  sehingga  dengan  mandeknya  mekanisme hukum itu banyak dari mereka mengambil jalan sendiri dengan melakukan penindakan non-hukum  yang  secara  jelas  melanggar  norma  hukum.  Justru  tanpa  disadari sesungguhnya  tindakan  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dan bertentangan dengan Pancasila.
Organisasi  kemasyarakatan  merupakan  entitas  dari  kebebasan  berserikat, berkumpul dan berpendapat yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Jaminan yang diberikan oleh konstitusi tersebut semestinya menjadi instrumen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara konstitusional dengan memperhatikan kondisi sosial yang aman  dalam  mengekspresikan  kebebasannya  dihadapan  publik.  Patut  disadari  bahwa ternyata kebebasan tersebut seringkali digunakan tanpa kendali dan tanpa batas yang mana  prinsip-prinsip  saling  menghargai  dan  menghormati  kebebasan  orang  lain  tidak lagi dipatuhi sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Celakanya,  tindakan  anarkis  seolah-seolah  dilegitimasi  atas  nama negara dan agama yang seyogyanya tidak patut dilakukan karena tidak sejalan dengan nafas hidup negara hukum yang demokratis.
Melihat  kondisi  rill  tersebut,  justru  sangat  merugikan  dan  tidak  baik dipertontonkan  kepada  publik.  Apalagi  organisasi  kemasyarakatan  yang  tidak  pernah berhenti  melakukan  tindakan-tindakan  kekerasan  dan  anarkis  menimbulkan ketidakpercayaan  publik  terhadap  eksistensi  organisasi  kemasyarakatan  dalam memperjuangkan  aspirasi  masyarakat.  Keadaan  inilah  yang  mendorong  pemerintah
untuk  bertindak  sesuai  prosedur  hukum  yang  berlaku  guna  memastikan  keamanan masyarakat  berjalan  dengan  baik.  Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017 memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk  memberikan  sanksi  tegas  kepada organisasi  kemasyarakatan.  hukuman  yang  paling  berat  diterima  oleh  organisasi kemasyarakatan yang bermasalah adalah pencabutan legalisasi dari negara yang secara otomatis organisasi kemasyarakatan bubar dengan sendirinya.
Problematika  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  ini  ada  dikarenakan maraknya  paham  anti  Pancasila  dan  radikalisme  yang  justru  berkembang  bebas  di Indonesia.  Tercatat  bahwa  dalam  Pemerintah  Republik  Indonesia  sebelumnya  telah terdapat  beberapa  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  dipandang  telah  melanggar  spirit dan  nilai-nilai  Pancasila  dan  Konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945  salah  satunya  yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
HTI  merupakan  organisasi  Islam  yang  mendukung  berdirinya  Khilafah Islamiyah  yang  bertentangan  dengan  ideologi  negara  Indonesia,  yaitu  Pancasila. Walaupun  kegiatan  ataupun  pergerakan  organisasi  kemasyarakatan  tersebut  terdapat hal-hal  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  kehidupan  yang  diamanatkan  oleh Pancasila  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  bukan  berarti  proses pembubaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  diamini  begitu  saja.  Sebab kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Indonesia  berpotensi  menimbulkan keputusan  yang   parsial   tanpa  mempertimbangkan  aspek  keadilan  dan kemanfaatannya.
Wajar  untuk  dipahami  apabila  pembubaran  tersebut  didasarkan  pada  fakta bahwa  organisasi  kemasyarakatan  tersebut  tidak  menjunjung  tinggi  prinsip  saling menghargai dan menghormati sehingga Kementerian Hukum dan HAM bertindak atas nama pemerintah mencabut legalisasi organisasi kemasyarakatan yang dianggap telah melanggar  ketentuan  yang  berlaku.  Namun,  harus  disadari  bahwa  indonesia  adalah negara  hukum  didasarkan  pada  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  telah menegaskan bahwa, ‚Negara Indonesia adalah negara hukum‛.
Olehnya itu, Negara hukum sebagaimana disebut A.V. Dicey sebagai ‚ The Rule of Law‛ memiliki karakteristik, yaitu: supremacy of law, equality before the law dan
due  process  of  law. 6 Menurut  Atif  Latipulhayat  bahwa  pembatasan  kebebasan berserikat  dan  berkumpul  dan  juga  pembubaran  organisasinya  mensyaratkan  adanya pengadilan yang mandiri dan imparsial. Dengan perkataan lain harus dilakukan dengan proses yang adil atau due process of law. Due process of law bukan konsepsi teknis yang hanya menyangkut teknis dan mekanisme peradilan semata, akan tetapi ia adalah suatu proses dan perlakuan yang adil ( just and fair treatment) yang memberikan tempat dan kesempatan kepada mereka yang hak dan kebebasannya terancam untuk membela hak- haknya. 7
Peran  pengadilan  menjadi  sangat  penting  dalam  rangka  meneguhkan  negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Keterlibatan pengadilan dalam memutus sengketa pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  akan  lebih  mencerminkan  objektifitas  dalam penegakan hukum sebagai tujuan untuk memberikan keadilan. Dengan kata lain perlu didesain sebuah proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam rangka mendukung  proses  hukum  yang  akan  diputus  oleh  pengadilan.  Dengan  adanya penerapan  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  yang  telah diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman pada  Pasal  2  ayat  (4)  dapat  mempercepat  proses  penegakan  hukum  terhadap  suatu organisasi kemasyarakatan yang diduga menyalahi peraturan perundang-undangan di I.

## B. Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
Asas organisasi kemasyarakatan yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kemudian  organisasi kemasyarakatan dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita  organisasi  kemasyarakatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan UUD  NRI  Tahun  1945.  Sedangkan  dilihat  dari  sifatnya  bahwa  organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. 8
6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 122.
7 Latipulhayat, ‚Due Process of Law,‛ 2.
8 Republik  Indonesia, Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4
Pasal  tersebut  bermakna  bahwa  dalam  menjalankan  ekspresi  dan  kebebasan sebuah  organisasi  kemasyarakatan  harus  berada  pada  jalur  yang  konstitusional berdasarkan  cita-cita  dan  kehendak  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Memang harus  disadari  bahwa  organisasi  kemasyarakatan  memiliki  tujuan  dan  fungsi  yang variatif, tetapi undang-undang memberikan batasan kepada organisasi kemasyarakatan untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai wadah perhimpunan yang memiliki nilai dan manfaat  kepada  masyarakat.  begitupun  dengan  larangan-larangan  yang  diatur  oleh undang-undang  sudah  sangat  jelas  sebagai  peringatan  kepada  organisasi kemasyarakatan  agar  tidak  membuat  pelanggaran  yang  berakibat  pada  pemberian sanksi  kepada  organisasi  kemasyarakatan  tersebut.  Dengan  demikian  organisasi kemasyarakatan  tidak  dapat  bertindak  sewenang-wenang  maupun  melakukan kekerasan/perbuatan  anarkis  dengan  mengatasnamakan  kebenaran  parsial  yang  dapat merugikan  organisasi  kemasyarakatan  yang  bersangkutan  guna  menjaga  ketertiban serta ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sanksi  yang  paling  berat  diberikan  kepada  organisasi  kemasyarakatan  yaitu pencabutan status hukum atau izin aktivitasnya sehingga dengan demikian  organisasi kemasyarakatan dinyatakan bubar secara sendirinya. Tata cara pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:
1) Permohonan  pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  berbadan  hukum, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM;
2) Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili  hukum  Organisasi  Kemasyarakatan  dengan  disertai  bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
3) Dalam  hal  permohonan  tidak  disertai  bukti  penjatuhan  sanksi  administratif oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah,  permohonan  pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum tidak dapat diterima;
4) Setelahnya di ajukan permohonan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan;
5) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut  oleh  para  pihak  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sebelum  pelaksanaan sidang;
6) Dalam  sidang  pemeriksaan  Organisasi  Kemasyarakatan  sebagai  pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan;
7) Permohonan  pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  harus  diputus  oleh pengadilan  negeri  dalam  jangka  waktu  paling  lama  60  hari  terhitung  sejak tanggal  permohonan  dicatat  dan  harus  diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
8) Pengadilan  Negeri  menyampaikan  salinan  putusan  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam  jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 9
Penjatuhan  sanksi  administrasi  pembubaran  Organisasi  Kemasyaraktan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi administrasi dilakukan melalui putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, setelah  itu  baru pemerintah  dapat  menjatuhkan  sanksi  pencabutan  status  badan  hukum  organisasi kemasyarakatan.
Pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Organisasi  Kemasyarakatan  adalah  organisasi yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 10
Ketentuan  dalam  undang-undang a  quo,  dijelaskan  juga  berkaitan  dengan ajaran  atau  paham  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  antara  lain  ajaran  ateisme, komunisme/marxisme-leninisme,  atau  paham  lain  yang  bertujuan  untuk
9 Republik  Indonesia, Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 70-Pasal 72.
10 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 angka (1)
mengganti/mengubah  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945. 11 Undang-undang a quo, larangan-larangan  organisasi  kemasyarakatan  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  59 menjelaskan sebagai berikut:
1) Menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  atribut  yang  sama  dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pernerintahan;
2) Menggunakan  dengan  tanpa  izin  nama,  lambang,  bendera  negara  lain  atau lembaga/badan  internasional  menjadi  nama,  lambang,  atau  bendera Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
3) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  nama,  lambang, bendera,  atau  tanda  gambar  Organisasi  Kemasyarakatan  lain  atau  partai politik.
4) Menerima  dari  atau  memberikan  kepada  pihak  manapun  sumbangan  dalam bentuk  apapun  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan/ atau
5) Mengumpulkan dana untuk partai politik.
6) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
7) Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
8) Melakukan  tindakan  kekerasan,  mengganggu  ketenteraman  dan  ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
9) Melakukan  kegiatan  yang  menjadi  tugas  dan  wewenang  penegak  hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10) Menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  simbol  organisasi  yang mempunyai  persamarn  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  nama, lambang,  bendera,  atau  simbol  organisasi  gerakan  separatis  atau  organisasi terlarang;
11) Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
12) Menganut,  mengembangkan,  serta  menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang bertentangan dengan Pancasila. 12
Mekanisme  pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  menjadi  Undang-Undang diatur pada Pasal 62 yang menjelaskan bahwa:
11 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 59 ayat 4 dan Pasal 59 ayat 4 huruf c (penjelasannya).
12 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 59.
1) Terhadap  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  melakukan  pelanggaran diberikan  peringatan  tertulis  1  kali  dalam  waktu  7  hari  kerja  sejak  tanggal yang diterbitkan peringatan.
2) Dalam  hal  Organisasi  Kemasyarakatan  tidak  mematuhi  peringatan  tertulis dengan  jangka  waktu  yang  telah  di  tentukan  makan  Menteri  dan  Menteri yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  hukum  dan  HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
3) Dalam  hal  Organisasi  Kemasyarakatan  tidak  mengindahkan  sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya melakukan pencabutan  surat  keterangan  terdaftar  atau  pencabutan  status  badan hukum. 13
Selanjutnya  pada  Pasal  80A  menegaskan  bahwa  pencabutan  status  badan hukum  organisasi  kemasyarakatan  dinyatakan  bubar  berdasarkan  undang-undang  ini. Berdasarkan  Pasal  62  dan  Pasal  80A  tersebut,  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan  kewenangannya  masih  tetap  menjatuhkan  sanksi administratif,  namun  dalam  hal  ini  tidak  terdapat  putusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap  guna  memberikan  legalitas  dalam  hal  pembubaran  organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, aturan diatas menegasikan kewenangan pengadilan untuk  memutus  sengketa  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  sehingga  berkaitan dengan  segala  bentuk  pemberian  sanksi  sampai  pada  pembubaran  organisasi kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh pemerintah.
Substansi  materi  yang  mengatur  tentang  pembubaran  organisasi kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 maupun  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  perlu  dielaborasi  dengan  prinsip- prinsip dasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun  1945  yang  merupakan  pengukuhan  dari  prinsip  yang  dituangkan  dalam Penjelasan Umum UUD NRI Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka.
Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 pada masa lalu, sebenarnya indonesia disebut secara jelas menganut rectsstaat, namun pada saat amandemen UUD istilah rechtsstaat ditiadakan  karena  pasal  1  ayat  (3)  menjadi  indonesia  adalah  negara  hukum  sudah
13 Republik Indonesa, Undang Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 62 dan Pasal 80A.
mengakomodir  secara  subtansial.  Istilah rechtsstaat  tidak  dicantumkan  supaya rechtsstaat  dan   the  rule  of  law  dalam  sistem  hukum  indonesia  keduanya  bisa digunakan.  Dengan  demikian   indonesia  bisa  menganut  kebenaran  itu  ada  di  undang- undang yang merupakan ajaran paham legisme, tapi juga menganut  bahwa hakim bisa mencari  keadilan  sendiri  tanpa  tersandera  undang-undang  yang  merupakan  ciri  khas dari  paham the  rule  of  law.  Dengan  demikian  hakim  lebih  fleksibel  dalam  membuat putusan-putusannya. 14
Selain  itu,  pentingnya  sistem  ‘ check  and  balances’  (pengawasan  dan keseimbangan)  dalam  prinsip  konstitusi  indonesia  perlu  diperhatikan  secara  seksama. Hal  ini  diwujudkan  dari  adanya  jaminan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  24  UUD NRI Tahun 1945.  Terpenuhinya  jaminan akses  warga  negara  dalam  rangka  mempertahankan  haknya  pada  peradilan  yang merdeka  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  terwujudnya  jaminan  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka.  Bagaimanapun  juga,  konstitusi  telah  mengatur  hak  untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  di  dalam  sebuah  negara  hukum  terwujud  dengan adanya  mekanisme  kontrol  atas  penggunaan  kewenangan  yang  dijalankan  oleh  suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.

## C. Telaah Siyasah Syari’iyah terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
Secara  etimologi siyasah  syar’iyyah  berasal  dari  kata  syara’a  yang  artinya sesuatu sesuatu yang berusuan dengan politik atau peraturan yang bersifat syar’i. Lebih lanjut  Ibnu  Akil  berpendapat  secara  terminologis  dapat  digambarkan  bahwa  sesuatu perbuatan  yang  menggiring  manusia  dekat  dengan  kemaslahatan  dan  terhindar  dari
14 Adhelano  Tuakia,  Indonesia  di  Persimpangan Rechtsstaat  dan  The  Rule  of  Law,  dalam https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia-dipersimpangan- rechtsstaat-the-rule-of-law, diakses pada tanggal  10 Agustus 2019.
kerusakan. 15 Siyasah  syar’iyyah  dapat  diartikan  pengurusan  masalah  kenegaraan dengan ketentuan kebijaksanaan yang berdasarkan syariat. 16
\ Berbicara siy ā sah  syar’iyyah,  tidak  lepas  dari  hubungan  pemerintah  dan masyarakat.  Relasi  manusia  dan  Negara  bertumpu  pada  pertimbangan  pemikiran  dan hadist. Rasionalisasinya berada pada kebutuhan universal semua manusia tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak agar selalu bekerjasama, bergabung dan  menikmati  segala  sesuatu  dari  sebuah  kepemimpinan  yang  bisa  memberikan manfaat untuk mereka. Hal tersebut juga diperkuat dengan landasan dari sunnah nabi Muhammad  saw.  Beliau  menganjurkan  dalam  beberapa  sunnah  atau  hadis  Nabi  saw. yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan. 17
Pada  masa  Rasulullah  saw.  sudah  berada  di  Madinah,  Allah  swt.  memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu diisyaratkan oleh Allah swt. di dalam firman-Nya:
َموُقَ يِل َناَزيِمْلاَو َباَتِكْلا ُمُهَعَم اَنْلَزْ نَأَو  ِتاَنِّيَبْلِبِ اَنَلُسُر اَنْلَسْرَأ ْدَقَل ِويِف َديِدَْلْا اَنْلَزْ نَأَو ِطْسِقْلِبِ ُساَّنلا ٌزيِزَع ٌّيِوَق ََّللَّا َّنِإ  ِبْيَغْلِبِ ُوَلُسُرَو ُهُرُصْنَ ي ْنَم َُّللَّا َمَلْعَ يِلَو ِساَّنلِل ُعِفاَنَمَو ٌديِدَش ٌسَْبَ ( ٥٢ )
Terjemahnya:
Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan  Kami  turunkan  bersama  mereka  kitab  dan  neraca  (keadilan)  agar  manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan  banyak  manfaat  bagi  manusia,  dan  agar  Allah  mengetahui  siapa  yang menolong  (agama)-Nya  dan  rasul-rasul-Nya  walaupun  (Allah)  tidak  dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa (QS. al-H}adi>d/57: 25). 18
Kepemimpinan  Nabi  Muhammad  saw.  sebagai  Kepala  Negara  pada  praktek pemerintahan  yang  dilakukan  sangat  nampak  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan yang  tidak  terjadi  pemusatan  kekuasaan  pada  diri  beliau.  Beliau  diakui  sebagai pemimpin  tertinggi  dalam  Piagam  Madinah,  yang  berarti  pemegang  kekuasaan
15 Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh: Kuliyat Da’wah Al Islami (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) ,
89.
16 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah  (Jakarta: Kencana, 2014), 5.
17 Usman Jafar, Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan Pemerintah dan Diplomasi dalam Bingkai Syari’ah (Watampone: Penerbit Syahadah, 2016), 184.
18 Kementerian  Agama  RI., Ummul  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk  Wanita (Jakarta: Wali, 2010), 541.
legislatif ( al- sulthah al-tasyri'iyah), eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah) dan yudikatif ( al-sulthah al-qadha'iyah). Meskipun teori pemisahan atau pembagian kekuasaan belum ada pada saat itu, namun beliau telah mempraktekannya dengan cara mendelegasikan sebagaian  kewenangan  kepada  para  sahabat  yang  dianggap  cakap  dan  mampu  untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif. 19
Tugas  lembaga  yudikatif  ( al-sulthah  al-qadha'iyah)  adalah  mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Sejarah Islam  telah  mencatat  bahwa  kekuasaan  lembaga  ini  biasanya  meliputi  wilayah al- hisbah  (lembaga  peradilan  untuk  menyelesaikan  perkara-perkara  pelanggaran  ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam  bisnis)/ wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang  memutuskan  perkara-perkara  antara  sesama  warganya,  baik  perdata  maupun pidana)  dan  wilayah al-mazhalim  (lembaga  peradilan  yang  menyelesaikan  perkara penyelewengan  pejabat  negara  dalam  melaksanakan  tugasnya,  seperti  pembuatan keputusan  politik  yang  merugikan  dan  melanggar  kepentingan  atau  hak-hak  rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat). 20
Peran  lembaga  yudikatif  ( al-sulthah  al-qadha'iyah)  pada  zaman  itu,  membuat rakyat tunduk terhadap perintah pengadilan yang objektif dalam membuat keputusan- keputusan hukum. Kondisi tersebut merupakan sebuah legacy yang diberikan oleh Nabi Muhammad  saw.  untuk  bagaimana  tetap  mempertahankan  hukum  Tuhan  sebagai norma  tertinggi.  Bahkan  dalam  rangka  menjaga  prinsip-prinsip  abadinya,  pada  saat Islam menegakkan negaranya yang menjadi hakim pertama adalah Rasulullah saw. dan fungsi kekuasaan tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan hukum Tuhan. Kemudian Rasulullah  saw.  menyampaikan  kepada  para  orang-orangnya  pada  saat  itu  sehingga mereka telah memutuskan untuk melanjutkannya dan tidak ada suatu pilihan yang lain melainkan melanjutkan apa yang telah diwarisi oleh Rasulullah saw. yang mana segala keputusan harus didasarkan pada hukum Tuhan. 21
19 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 97.
20 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 137.
21 Abu  A'la  Maududi, The  Islamic  Law  And  Constitution,  terj.  Asep  Hikmat,  Sistem  Politik Islam (Bandung: Mizan, 1990), 249.
Pelibatan  lembaga  yudikatif  dalam  menilai  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh organisasi  kemasyarakatan  menjadi  sangat  penting.  Sebab  pada  ranah  pengadilan segala  bentuk  pertimbangan  hukum  dan  objektifitas  dalam  mengadili  organisasi kemasyarakatan  dapat  diterima  oleh  para  pihak.  Pada  titik  ini,  pengadilan  adalah instrumen  yang  paling  tepat  untuk  menilai  sebuah  kebenaran  materil  terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.
Pasca Reformasi, posisi dan peran organisasi kemasyarakatan tampak bergeser. Euforia  Reformasi  dan  demokratisasi  Pasca  Reformasi  membuat  organisasi kemasyarakatan kembali terpolarisasi dalam arus ideologi dan politik. Pasca Reformasi juga  ditandai  dengan  menjamurnya  ribuan  organisasi  kemasyarakatan  baru.  Kategori dan  definisi  organisasi  kemasyarakatan  pada  era  ini  juga  semakin  berkembang  luas dengan  beragam  persilangan  arus  kepentingan  politik  dan  ideologi  baik  dalam  skala nasional dan internasional. Keberadaan Negara/Pemerintah Pasca Reformasi seringkali terjebak dalam posisi yang saling behadap-hadapan karena dua faktor utama. Pertama, rendahnya  kepercayaan  sebagian  pemimpin  Ormas  tertentu  pada  Negara/Pemerintah. Kedua,  masih  dijumpai  adanya  kesalahpahaman  atas  peran  Negara/Pemerintah dihadapan para pendukung Ormas. 22
Selain  fenomena  tersebut,  pasca  reformasi  juga  ditandai  adanya  tindakan kekerasan  dan  anarkisme  yang  dilakukan  Ormas  tertentu.  Obyek  anarkisme  ini  tidak lagi  semata-mata  pada  sejumlah  kantor  Pemerintahan.  Aksi  anarkisme  Ormas  juga ditujukan  pada  institusi  media  massa.  Tidak  hanya  itu  aksi  anarkisme  dan  kekerasan juga terjadi antar para pendukung Ormas. Akar penyebab adanya tindakan anarkisme dan  kekerasan  ini  adakalanya  tidak  hanya  sebatas  pada  kepentingan  politik  yang bersifat jangka pendek. Lebih dari itu, konflik antar Ormas seringkali bersumber dari akar  konflik  yang  bersifat  laten,  yaitu  adanya  pertentangan  landasan  ideologi  yang mereka  yakini.  Pasca  Reformasi,  tampak  masih  terbuka  potensi  besar  dimana perbedaan  landasan  ideologi  yang  dianut  oleh  masing-masing  Ormas  justru  kian mendegradasi  imaji  ke-Indonesia-an.  Anarkisme  yang  dilakukan  oleh  Ormas  tertentu ini  tentu  sangat  kontras  dengan  keberadaan  Ormas  masa  Pra  Kemerdekaan  dimana
22 Gamawan  Fauzi,  ‚Urgensi  UU  Ormas  dalam  Memperkokoh  NKRI,‛ Jurnal  Kementerian Sekretariat Negara RI No. 29, Maret 2015; 60.
mereka  secara  kolektif  menyemaikan  benih  Nasionalisme  dan  ke-Indonesia-an. Dinamika Ormas yang demikian tentu jauh dari yang diharapkan. 23
Permasalahan tersebut menunjukan bahwa semakin besar ruang kebebasan yang diberikan  oleh  negara  justru membahayakan  terhadap  keamanan  negara.  Hal  ini yang harus  dihindari  karena  tindakan  anarkisme  dan  radikalisme  oleh  oknum  organisasi kemasyarakatan  sangat  jauh  dari  nilai-nilai amar  ma’ruf  nahi  munkar  sehingga pengadilan harus mampu membuat keputusan hukum yang objektif dan  adil terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan.

## D. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Yang Ideal Dalam Perspektif Negara Hukum
Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur- unsur  negara  hukum.  Friedrich  Julius  Stahl  sebagaimana  dikutip  oleh  Achmad  Irwan Hamzani mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum, yaitu a danya pengakuan atas hak- hak  dasar  manusia,  adanya  pembagian  kekuasaan,  pemerintahan  berdasarkan  peraturan,  dan adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 24
Sementara  dalam  sistem  Anglo  Saxon  sebagaimana  dikemukakan  oleh  A.V. Dicey  yang  dikutip  oleh  Wahyudi  Djafar  menjelaskan  bahwa  negara  hukum  dalam perspektif the  rule  of  law  memiliki  tiga  karakteristik,  yaitu:  tegaknya  supremasi hukum ( supremacy of law), persamaan di depan hukum (equality before the law), dan adanya  jaminan  serta  mekanisme  perlindungan  diri  atas  hak  ( due  process  of  law).
Supremasi  hukum  berarti  hukum  mengatur  semua  perilaku/perbuatan  warga  negara, sehingga  seseorang  dapat  dihukum  dengan  hukum  itu  sendiri  karena  telah  melanggar hukum.  Lebih  lanjut  Dicey  menerangkan  bahwa  tentang  persamaan  di  depan  hukum, semua  warganegara  memiliki  derajat  yang  sama  dihadapan  hukum  negara,  yang dijalankan oleh peradilan umum. The Rule of law tidak mengenal adanya pengecualian bagi  pejabat  pemerintah  atau  orang-orang  tertentu  terhadap  hukum  yang  mengatur warganegara  secara  keseluruhan,  seperti  halnya  pada  pengadilan  administratif  ( droit
23 Ibid., 61.
24 Achmad  Irwan  Hamzani,  ‚Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  yang Membahagiakan Rakyatnya,‛ Jurnal Yustisia,  Edisi 90 September - Desember 2014; 137.
administratif).  Kemudian  Dicey  menjelaskan  kaitannya  dengan  due  process  of  law bahwa  segala  hasil  dari  keputusan  parlemen  sebagai  simbolisasi  raja  dan  demos (warga)  serta  putusan  pengadilan  harus  memberikan  jaminan  atas  hak-hak  pribadi. Dengan demikian, apa yang menjadi hasil dari hukum negara menjadi konstitusi yang didalamnya terdapat substansi jaminan hak-hak pribadi warganegara. 25
Secara  nasional  perlindungan  terhadap  hak-hak  terkait  dengan  kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat  diatur  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  UUD NRI  Tahun  1945  telah  menjamin  tiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul  dan  berpendapat  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  28E  ayat  (3)  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
Penegasan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  di  atur  dalam  UUD  NRI Tahun  1945  pada  Pasal  1  ayat  3  yang  menjelaskan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah Negara Hukum. Menurut Tahir Azhary  bahwa negara hukum merupakan suatu genus begrip  yang  memiliki  lima  konsep,  yaitu  nomokrasi  Islam  yang  merupakan  konsep negara  hukum  berdasarkan  Alquran  dan  Sunnah,  negara  hukum  dalam  konsep  Eropa Kontinental  yang  disebut rechsstaats,  konsep  rule  of  law  di  negara-negara  yang common law, konsep socialist leglity di negara ekskomunis serta konsep negara hukum Pancasila. 26
Indonesia sebagai negara hukum memang mengatur pembatasan mengenai hak setiap warga negara, hal ini sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat 2  dimana  dijelaksan  bahwa  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan
25 Wahyudi  Djafar,  ‚Menegaskan  Kembali  Komitmen  Negara  Hukum:  Sebuah  Catatan  Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia,‛ Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010; 153.
26 Azhary Muhammad Tahir, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam (Jakarta: Pernada Media Group, 2012), 48.
maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis. 27
Berdasarkan unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum sebagai berikut:
1) Sistem pemerintahan didasarkan pada kehendak dan kedaulatan rakyat.
2) Hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  harus  menjadi  landasan  pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
3) Terdapat perlindungan hak asasi manusia (warga negara).
4) Memiliki pembagian kekuasaan yang jelas dalam negara.
5) Terdapat  peradilan  yang  independen  bebas  dan  mandiri  serta  tidak  dibawah pengaruh/tekanan pemeritah.
6) Terdapat partisipasi warganegara untuk terlibat mengawasi kinerja pemerintah.
7) Sistem perekonomian yang berkeadilan terhadap warganegara.
8) Sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. 28
Zippelius  memandang  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Hamid  S.  Attamimi, menyebutkan  bahwa  prinsip  negara  hukum  adalah  untuk  membatasi  perluasan  dan penggunaan  kekuasaan  secara  totaliter  dan  sewenang-wenang.  Prinsip-prinsip  yang harus  ditegakkan  meliputi  jaminan  terhadap  perlindungan  hak  asasi  manusia,  adanya pembagian  kekuasaan  secara  pasti  dan  jelas,  penyelenggaraan  pemerintahan  yang berdasar  pada  undang-undang,  dan  adanya  pengawasan  judicial  terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 29
Konsekuensi  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  yaitu  penegakan  hukum  dan keadilan  dalam  rangka  menjamin  pelaksanaan  hak-hak  asasi  manusia  merupakan
27 Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 J ayat 2. 28 Titik  Triwulan  dan  Ismu  Gunadi  Widodo, Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 270.
29 A.  Hamid  S.  Attamimi,  ‚Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai  Keputusan  Presiden  yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV,‛ Disertasi (Jakarta: Universitas Indonesia. 1990), 213.
bagian  dari  penyelenggaraan  peradilan  dalam  bingkai  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka,  diwujudkan  dan  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  beserta  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  yaitu  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan agama,  peradilan  militer,  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi, sebagaimana  amanat  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3),  Pasal  24  ayat  (1)  dan ayat  (2),  serta  Pasal  28I  ayat  (5)  UUD  1945.  Dengan  kata  lain,  fungsi  kekuasaan kehakiman  menjadi  penting  untuk  menyeimbangi  kekuatan  dari  pemerintah  dalam menjalankan  kewenangannya.  Hal  ini  sangat  krusial  dalam  bangunan  negara  hukum indonesia  sebagai  bentuk  komitmen  dan  konsistensi  penyelenggara  negara  agar  tidak terjebak pada pemusatan kekuasaan yang mutlak.
Menurut Atip bahwa due process tidak bisa dilepaskan dan melepaskan diri dari HAM. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa due process of law adalah HAM itu sendiri. Dalam konteks ini, due process of law mensyaratkan bukan hanya adanya due process dalam pengertian terpenuhinya hak-hak prosedural dasar (basic  procedural rights),  tapi  juga  terlindunginya  hak-hak  substantif  dasar  (basic substantive rights). Hak  substantif  adalah  hak-hak  umum  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  melakukan sesuatu  atau  untuk  memiliki  sesuatu,  meskipun  pemerintah  berkeinginan  yang sebaliknya,  misalnya,  kebebasan  untuk  berbicara  dan  kebebasan  untuk  berserikat  dan berkumpul.  Hak  prosedural  adalah  hak  yang  dimiliki  seseorang  untuk  memperoleh layanan  dari  pemerintah  secara  adil.  Meskipun  pemerintah  dengan  alasan  tertentu dapat  mengurangi  atau  membatasi  hak  substantif  yang  dimiliki  oleh  seseorang,  hal tersebut  harus  dilakukan  dengan  alasan  yang  dibenarkan  dan  dengan  cara  yang  adil. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa due  process  of  law  adalah  bagian  integral dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak subtantif seperti hak untuk berserikat dan berkumpul.
Lebih lanjut Atip menegaskan bahwa esensi dan substansi prinsip due process of  law,  sejatinya  ia  bukan  formalitas  terselenggaranya  suatu  proses  peradilan,  akan tetapi esensi dari peradilan tersebut yaitu harus dilakukan secara reasonable, just, dan proper. Dengan demikian, adanya pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan due process of law, apabila tidak dilakukan dengan reasonable, just, dan proper. Misalnya,
pengadilan dilakukan setelah pemerintah mencabut hak-hak warga untuk berserikat dan berkumpul  dalam  hal  pembubaran  Ormas. Proses  seperti  ini  jelas  merupakan  proses yang undue  (tidak  patut),  karena  kerugian  sudah  terjadi (the damage has been done) tanpa ada ruang dan kesempatan membela diri. Bukan suatu pembelaan apabila luka dan kerugian sudah diderita. 30
Kondisi  inilah  yang  menghendaki  penerapan  hukum  sebaiknya  diutamakan melalui  pengadilan.  Selain  itu  pula  dapat  menjaga  konsistensi  negara  hukum  yang salah satu indikatornya adalah pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif sehingga hukum yang abstrak dapat diterapkan kepada individu melalui putusan  hakim  sekaligus  dapat  mengontrol  kekuasaan  eksekutif  untuk  menjatuhi sanksi pembubaran kepada organisasi kemasyarakatan yang bermasalah. Mesti diakui bahwa  peradilan  memiliki  fungsi  yang  kuat  dalam  menyeimbangkan  dan  mengawasi kinerja eksekutif dan legislatif khususnya berbicara mengenai penerapan hukum yang menyangkut  orang  banyak.  Sebab  permasalahan  ini  berbicara  mengenai  kebebasan berserikat  dan  berkumpul  yang  merupakan  muatan  dari  Hak  Asasi  Manusia  sebagai pilar  dalam  negara  hukum.  Olehnya,  tidak  bisa  secara  sepihak  untuk  mengeluarkan keputusan  tanpa  melalui  uji  kelayakan  dari  pengadilan  berkaitan  penerapan  hukum yang  dilakukan  oleh  eksekutif  dan  legislatif.  Apapun  kebijakan  yang  ditelurkan  oleh pemerintah  harus  diuji  di  pengadilan  yang  independen  dan  imparsial  dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  kepada  organisasi  kemasyarakatan  yang bermasalah.
Penulis berpendapat bahwa peran pengadilan menjadi sangat penting digunakan sebagai  alat  negara  dalam  mengadili  organisasi  kemasyarakatan  yang  melanggar aturan-aturan  negara  berkaitan  dengan  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul.  Hakim memiliki  parameter  yang  jelas  dalam  mengukur  telah  terjadinya  suatu  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  organisasi  kemasyarakatan.  Dengan  kata  lain,  parameter yang  dijadikan  patokan  oleh  hakim  mampu  diterima  oleh  para  pihak  karena  telah melalui  proses  penilaian  terdahulu  oleh  pemerintah  berupa  pemberian  sanksi administratif yang telah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang melanggar
aturan,  sehingga  hakim  sebagai  penilai  akhir  menguji  secara  formil  maupun  materil apakah  sanksi  yang  sudah  diberikan  itu  sudah  sejalan  dengan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau  dengan  penemuan  hukum  baru  hakim  dapat menganulir  sanksi  yang  telah  dijatuhkan  oleh  pemerintah  kepada  organisasi kemasyarakatan yang bermasalah.  Hanya saja, berbicara mengenai proses penyelesaian di  pengadilan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  sehingga  sulit  untuk  mengantisipasi aktivitas  organisasi  kemasyarakatan  bermasalah  yang  bisa  saja  berpotensi  akan melakukan  hal  yang  sangat  membahayakan  untuk  negara.  Untuk  mengatasi  hal  ini, perlu  dilakukan  penataan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  dengan  menggunakan asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  yang  bisa  menengahi  proses penyelesaian sengketa yang ruwet.
Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat, dan biaya ringan, yang dapat dijadikan sebagai ius constituendum dan dijadikan model untuk  penyelesaian  sengketa  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan.  Konsep  ini sangat  penting  untuk  menata  kembali  pembubaran  ormas  yang  dilakukan  saat  ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Urgensi penerapan asas  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  untuk mempercepat  proses  penegakan  hukum  agar  pemerintah  dapat  mengantisipasi  segala bentuk  ancaman  yang  muncul.  Dengan  demikian,  keinginan  pemerintah  untuk menyederhanakan waktu alur pembubaran organisasi kemasyarakatan dapat ditengahi dengan  menetapakan  waktu  selama  14  (empat  belas)  hari  kepada  pengadilan  untuk memutus bersalah atau tidaknya organisasi kemasyarakatan yang diajukan pemerintah ke pengadilan. Olehnya, melibatkan pengadilan dalam penyelesaian sengketa ini, justru akan memperkuat pondasi bangunan negara hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

## E. Kesimpulan
Substansi  materi  yang  mengatur  tentang  pembubaran  organisasi kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
maupun  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  perlu  dielaborasi  dengan  prinsip- prinsip dasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun  1945  yang  merupakan  pengukuhan  dari  prinsip  yang  dituangkan  dalam Penjelasan Umum UUD NRI Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem  ‘ check  and  balances’  (pengawasan  dan  keseimbangan)  yang  mana  perlu  ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan  untuk  memutus  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  di  Indonesia dengan  cara  melakukan  penataan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  dengan menggunakan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  sehingga  proses penyelesaian  sengketa  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  bisa  dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengadilan harus berperan dalam menilai sebuah pelanggaran yang  dilakukan  oleh  organisasi  kemasyarakatan  yang  tujuannya  untuk  menghindari keputusan  parsial  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  justru  menimbulkan  persepsi buruk  masyarakat  terhadap  kondisi  penerapan  negara  hukum  dan  demokrasi  di Indonesia.
Daftar  Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia.  Jakarta:  Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
Attamimi,  A.  Hamid  S.  ‚Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I- Pelita IV.‛ Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia. 1990.
Djafar,  Wahyudi.  ‚Menegaskan  Kembali  Komitmen  Negara  Hukum:  Sebuah  Catatan Atas  Kecenderungan  Defisit  Negara  Hukum  di  Indonesia.‛ Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.
Fauzi,  Gamawan.  ‚Urgensi  UU  Ormas  dalam  Memperkokoh  NKRI,‛ Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI No. 29, Maret 2015.
Hamzani,  Achmad  Irwan.  ‚Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  yang Membahagiakan Rakyatnya.‛ Jurnal Yustisia,  Edisi 90 September - Desember 2014.
In’amuzzahidin, Muh. ‚Konsep Kebebasan Dalam Islam,‛ Jurnal at-Taqaddum, Vol. 7,
No. 2, November 2015.
Iqbal, Muhammad. Fiqih Siyasah. Jakarta: Kencana, 2014.
Jafar,  Usman. Hukum  Tata  Negara  Islam  2  Telaah  Atas  Pengolaan  Pemerintah  dan Diplomasi dalam Bingkai Syari’ah. Watampone: Penerbit Syahadah, 2016.
Kementerian Agama RI. Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita.
Jakarta: Wali, 2010.
Latipulhayat, Atip. ‚Due Process of Law,‛ Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 4 No.
2, 2017.
Maududi,  Abu  A'la. The  Islamic  Law  And  Constitution,  terj.  Asep  Hikmat,  Sistem Politik Islam. Bandung: Mizan, 1990.
Mursitama,  Tirta  Nugraha. Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang  Peran  Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:  Pusat  Penelitian  Dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI,
2011.
Pulungan,  J.  Suyuthi. Fiqh  Siyasah,  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2002.
Republik  Indonesa. Undang  Undang  No  16  Tahun  2017  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.
Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik  Indonesia. Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Tahir, Azhary Muhammad. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Jakarta: Pernada Media Group, 2012.
Thalhah , HM. ‚Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelse,‛ Jurnal Hukum  Vol. 16 No. 3, Juli 2009.
Triwulan  Titik,  dan  Ismu  Gunadi  Widodo. Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Indonesia.  Jakarta:  Prenadamedia  Group,
2011.
Tuakiaa,  Adhelano.  Indonesia  di  Persimpangan Rechtsstaat  dan  The  Rule  of  Law. https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/ind onesia-dipersimpangan-rechtsstaat-the-rule-of-law.
Wibowo,  Catur,  dan  Herman  Harefa,  ‚Urgensi  Pengawasan  Organisasi Kemasyarakatan  Oleh  Pemerintah,‛ Jurnal  Bina  Praja,  Vol.  7,  No.  1,  Edisi Maret 2015.
Zuhaily, Wahbah. Ushul Fiqh: Kuliyat Da’wah al-Islami. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.