## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 2, November 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## KERJASAMA PEMERINTAH DAN
LEMBAGA

## PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA

## MASYARAKAT  (LPKSM)  DALAM  MELAKUKAN PENGAWASAN  TERHADAP  BARANG  ATAU  JASA YANG DIPERDAGANGKAN
COOPERATION  BETWEEN  THE  GOVERNMENT  AND NON-GOVERNMENTAL  CONSUMER  PROTECTION ORGANIZATIONS (LPKSM) IN SUPERVISING GOODS OR SERVICES THAT ARE TRADED
Yuldiana Zesa Azis 1 , Jaya Setiawan Sinaga 2 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: azis@unmus.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: sinaga@unmus.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  maraknya  fenomena  kerugian  yang  dialami  konsumen  di  era digital  saat  ini.  Untuk  menekan  jumlah  kerugian  yang  dialami  konsumen,  pada  UU Perlindungan  konsumen  telah  mengamanatkan  pemerintah  untuk  memberi  perlindungan bagi konsumen, yang diwujudnyatakan dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya  Masyarakat  (LPKSM).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk pengawasan LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan kerjasama pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah dengan mengginakan metode normatif. Hasil yang diperoleh ialah bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa  yang  beredar  di  pasaran  untuk  menghindari  terjadinya  pelaku usaha  yang  melakukan perbutan curang, dan kerjasama pemerintah dengan LPSKM dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku  usaha  yang  menyimpang  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan membahayakan konsumen.
Kata kunci: Kerja sama, Pemerintah, LPKSM, Pengawasan

## Abstract
This research departs from the rampant phenomenon of losses experienced by consumers in the current digital era. To reduce the number of losses experienced by consumers, the Consumer Protection Law has mandated the government to provide protection for consumers, which is realized by the establishment of the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM). This study aims to determine the form of  LPKSM  supervision  in  providing  protection  to  consumers;  and  the  cooperation  between  the government and non-governmental consumer protection organizations in conducting supervision of
goods or services traded. The method used to answer the problem is to use the normative method. The results obtained are the form of supervision by means of research, testing, and / survey of goods and services circulating in the market to avoid the occurrence of business actors who commit fraudulent acts, and government cooperation with LPSKM in conducting supervision of goods or services traded, namely to find out the actions of business actors who deviate from applicable laws and regulations and endanger consumers.
Keywords: Cooperaton, Government, LPKSM, Supervising.

## Pendahuluan
Dewasa  ini  perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara material  maupun  formal  makin  terasa  sangat  penting,  mengingat  makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi  produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas  barang  dan  jasa  yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen lah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. 1
Demi mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau  mencelakakan  konsumen,  sebagian  negara  peserta  perdagangan  bebas telah  mengintroduksi  doktrin product labillty dalam  tata  hukumnya,  seperti: Jepang,  lnggris,  Belanda,  Amerika  Serikat,  dan  Masyarakat  Ekonomi  Eropa serta negara-negana lain yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa  sosial  menuju  kepastian  hukum  yang  berkeadilan  sosial.  Realitas penegakan  hukum  menunjukkan  bahwa  secara  sadar  atau  tidak  disadari, hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalkan struktur hukum sangat  memungkinkan  pengusaha  produsen  menindas  konsumen  sebagai salah satu pelaku ekonomi. 2
Menurut  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen,  penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan. Karena sejak awal, para pihak yang berselisih,  khususnya  dari  pihak  konsumen,  dimungkinkan  menyelesaikan sengketa  itu  mengikuti  beberapa  lingkungan  peradilan,  misalnya  peradilan umum  dan  konsumen  dapat  memilih  jalan  penyelesaian  diluar  pengadilan. Hal  mana  dipertegas  oleh  Pasal  45  ayat  (2)  UUPK  tentang  penyelesaian Sengketa,  yang  mengatakan  Penyelesaian  sengekta  konsumen  dapat
1 Celina Tri Siwi, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5
2 Christian  Batas. PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP  PRODUK  BARANG  CACAT DAN BERBAHAYA. Jurnal Lex et Societatis Volume  2 Nomor 8 September-November 2014 Halaman 88-97. 2014.
ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 3
Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  perlindungan terhadap konsumen, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  dibentuklah  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya  Masyarakat  (LPKSM)  untuk  mewujudkan  perlindungan  terhadap konsumen  untuk  melakukan  pemerdayaan  konsumen  melalui  pengawasan serta pembinaan konsumen untuk menghaharapkan kesadaran pelaku usaha yang  berupaya  mendapat  keuntungan  yang  semaksimal  mungkin  dengan modal seminimal mungkin sesuai prinsip ekonomi.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  telah  mengatur  adanya  beberapa  lembaga  yang  dapat melaksanakan  upaya  pemberdayaan,  perlindungan  dan  penyelesaian sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  yaitu  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Nasional,  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya Masyarakat dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peran dan kedudukan lembaga-lembaga ini diharapkan dapat mengimplementasikan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  untuk  memberikan  kepastian  hukum, keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Salah  satu lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha ialah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan dalam melakukan pengawasan lembaga ini dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah.
Undang-undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  ini  dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional  termasuk  pembangunan  hukum  yang  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen  adalah  dalam  rangka  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu  dasar  negara  Pancasila  dan  konstitusi  negara  Undang-Undang  Dasar 1945.
Tugas  lembaga  konsumen  swadaya  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan  sangatlah
3 Ferdricka Nggeboe. PENYELESAIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DARI PRODUK CACAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 . Jurnal Legalitas Edisi Desember 2015 Volume VII Nomor 2 Halaman 44-73. 2015.
pentingan  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  hukum  atas  hak-hak  konsumen.  Pelaksanaan  tugas  lembaga swadaya  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  barang  atau jasa  yang  diperdagangkan  tentunya  memerlukan  kerjasama  dengan pemerintah.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  singkat  pada  latar  belakang  diatas  maka  dapat dirumuskan  permasalahan  dari  penulisan  ini  yaitu  1)  Bagaimana  bentuk pengawasan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan 2) Bagaimana kerjasama pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  barang  atau  jasa  yang diperdagangkan.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  dengan  metode normatif.  Adapun  secara  normatif  yaitu  dengan  mendasarkan  analisisnya pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  relevan  dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, yang dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2001  Tentang  Pengawasan Perlindungan  Konsumen.  Hasil  dari  analisis  yang  dilakukan  kemudian diproses sehingga mendapatkan jawaban yang hendak dicapai.

## Pembahasan

## Bentuk  Pengawasan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen
Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM) adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang  terdasaftar  dan  diakui  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  kegiatan menangani  perlindungan  konsumen.  Lembaga  ini  dibentuk  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Penjelasan  Pasal  30  mengenai
bentuk pengawasan yaitu pada angka (3) yaitu pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar.
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  di  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  ialah  dengan  cara  penelitian,  pengujian, dan atau survey, terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang diisyaratkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebiasaan dalam  praktek  dunia  usaha,  menuntut  upaya  pemberian  pemahaman  dan peningkatan kesadaran apa yang menjadi hak-haknya menjadi sangat penting.
Secara  lebih  jelas  bentuk  pengawasan  tersebut  juga  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2001  Tentang  Pembinaan  Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (PP No. 8 Tahun 2001) yaitu  Pasal  8  angka  (1)  pengawasan  oleh  pemerintah  dilakukan  terhadap pelaku  usaha  dalam  memenuhi  standar  mutu  produksi  barang  dan/jasa, pencamtuman  label  dan  klausula  baku,  serta  pelayanan  purna  jual  barang dan/atau  jasa.  Pelayanan  purna  jual  yang  dimaksud,  pelayanan  yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi. Secara konkrit pengawasan yang dilakukan oleh LPSKM diatur juga dalam Pasal 10 PP No. 8 Tahun 2001:
1) Pengawasan  oleh  LPSKM  dilakukan  terhadap  barang  dan/jasa  yang beredar di pasar.
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara  penelitian,  pengujian,  atau  survei.  Disamping  dapat  juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok.
3) Aspek  pengawasan  meliputi  pemuatan  informasi  tentang  resiko penggunaan barang  jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan  lain  lain  yang  disyaratkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4) Penelitian,  pengujian  dan  atau  survei  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (2)  dilakukan  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  diduga  tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan
konsumen.  Adapun  pelaksanaannya,  dapat  dilakukan  baik  sebelum atau sesudah terjadi hal-hal membahayakan keselamatan konsumen.
5) Hasil  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dapat disebarluaskan  kepada  masyarakat  dan  disampaikan  kepada  menteri dan menteri teknis.
Penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menentukan  bahwa pengawasan  perlindungan  konsumen  dilakukan  secara  bersama  oleh pemerintah,  masyarakat  dan  LPSKM,  meningat  banyak  ragam  dan  jenis barang dan atau asa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. 4
Kerjasama  Pemerintah  Dan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Barang  Atau  Jasa Yang Diperdagangkan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, mengatur kerjasama antara pemerintah dan Lembaga Konsumen Swadaya  Masyarakat  dan  pemerintah  dalam  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen.  Dalam  Pasal 29 berbunyi:
1) Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan  pelaku  usaha  serta  dilaksanakannya  kewajiban  konsumen  dan pelaku usaha.
2) Pembinaan  oleh  pemerintah  atas  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3) Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  melakukan  koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4) Pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
4 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.189
a. terciptanya  iklim  usaha  dan  tumbuhnya  hubungan  yang  sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat;
c. meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia  serta  meningkatnya kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  di  bidang  perlindungan konsumen.
5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembinaan  penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen di Pasal 30 disebutkan:
1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  dan  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2) Pengawasan  oleh  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3) Pengawasan  oleh  masyarakat  dan  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya  masyarakat  dilakukan  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang beredar di pasar.
4) Apabila  hasil  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) ternyata  menyimpang  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  membahayakan  konsumen,  Menteri  dan/atau  menteri teknis  mengambil  tindakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
a. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat
disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
b. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.
Penjelasan  Pasal  30  ayat  (2)  Yang  dimaksud  dengan  menteri  teknis adalah  menteri  yang  bertanggung  jawab  secara  teknis  menurut  bidang tugasnya. Ayat (3) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  dilakukan  atas  barang dan/atau  jasa  yang  beredar  di  pasar  dengan  cara  penelitian,  pengujian dan/atau  survei.  Aspek  pengawasan  meliputi  pemuatan  informasi  tentang risiko  penggunaan  barang  jika  diharuskan,  pemasangan  label,  pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Perlindungan terhadap konsumen  dipandang  secara  materiil  maupun  formal  makin  terasa  sangat penting,  mengingat  makin  lajunya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran  usaha.  Dalam  rangka  mengejar  dan  mencapai  kedua  hal  tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. 5
Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan  mendesak,  untuk  segera  dicari  solusinya,  terutama  di  Indonesia, mengingat  sedemikian  kompleksnya  permasalahan  dan  menyangkut perlindungan  konsumen  lebih-lebih  menyongsong  era  perdagangan  bebas yang akan datang. 6

## Kesimpulan
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  LPSKM  untuk  melindungi konsumen dijelaskan pada Pasal 30 UUPK angka 3 pengawasan oleh LPSKM dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar dimasyarakat, bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha
5 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, (Editor) Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Cetakan l. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000 hal. 78.
6 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) Hukum Perlindungan Konsumen , Cetakan ke-1. Mandar Maju. Bandung. 2000. hal. 33.
yang melakukan perbutan curang. Melalui PP No. 58 Tahun 2001 Pasal 8 angka 1 pengawasan pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar  mutu  produksi  barang  dan  jasa,  pencamtuman  label  dan  klausula baku  serta  pelayanan  purna  jual  barang  dan  atau  jasa.  Secara  lebih  konkrit bentuk pengawasan dijelaskan pada Pasal 10 PP No. 58 Tahun 2001 angka 1-5. Bentuk  bentuk pengawasan yang  dilakukan terhadap barang  dan jasa yang beredar di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh LPSKM teteapi masyarakat serta pemerintah harus juga turut aktif dalam melindungi konsumen karena meningat banyaknya ragam jenis barang dan jasa yang beredar di masyarakat serta luasnya wilayah Indonesia.
Kerjasama  Pemerintah  dan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya  Masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  barang  atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  membahayakan  konsumen.  Menteri  dan/atau  menteri  teknis  dapat mengambil  tindakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Hasil  pengawasan  yang  diselenggarakan  lembaga  perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

## Daftar Pustaka
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Celina Tri Siwi, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta.
Christian  Batas. PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP  PRODUK BARANG CACAT DAN BERBAHAYA. Jurnal Lex et Societatis Volume 2 Nomor 8 September-November 2014 Halaman 88-97. 2014.
Ferdricka  Nggeboe. PENYELESAIAN  HUKUM  BAGI  KONSUMEN  DARI PRODUK  CACAT  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  8 TAHUN 1999 . Jurnal Legalitas Edisi Desember 2015 Volume VII Nomor 2 Halaman 44-73. 2015.
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), 2000, Hukum Perlindungan Konsumen , Mandar Maju. Bandung.
Sri  Redjeki  Hartono,  2000, Kapita  Selekta  Hukum  Ekonomi ,  (Editor)  Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Mandar Maju, Bandung.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2001  Tentang  Pengawasan Perlindungan Konsumen