## PENGARUH PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP

## PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
Oleh: Toni Heryana
(Dosen Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia)
Sari Kartika Dewi
(Alumni Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia)

## Abstract
This  research  has  purposes  to  know  how  the  implementation  of  e-government, implementation  of  the  Government  Governance  and  e-government  influence  on the implementation of the Government Governance in the Government of Cianjur. The  population  in  this  research  is  58  (Fifty  eight ) OPD  in  the  Government environment  Cianjur.  Based  on  purposive  sampling  is  then  used  26  (twenty  six) OPD  in  the  Government  environment  of  Cianjur. Data  collection  was  done through  the  dissemination  of  a  questionnaire  using  the  semantic  defferential scale. To test the effect of e-government (X) with respect to the implementation of the  governance  of  the  Government  (Y),  then  in  this  study  used  a  simple  linear regression. The  final  results  of  the  research  done  indicates  that  the implementation of e-government on most of the Department, Agencies and Offices in  Cianjur  influence  of  78,5%  with  respect  to  the  implementation  of  the governance of  the  Department,  Agencies  and  Offices  in  Cianjur.  While  the  rest 21,5% is the influence of another factors outside of e-government.
Keywords: e-government, good governance, good government governance

## Pendahuluan
Dengan  adanya  otonomi  daerah,  Pemerintah  Daerah  memiliki  tanggung jawab  akan  kemajuan  daerah  setempat  serta  mewujudkan  kesejahteraan masyarakatnya.  Dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  yang  dimilikinya  tersebut, maka muncul beberapa permasalahan dalam implementasinya, seperti sistem kerja yang  saat  ini  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  berlandaskan  pada  birokrasi  yang kaku.  Sehingga  terjadi  interaksi  yang  komplek  antara  lembaga-lembaga  negara, masyarakat,  dan  dunia  usaha  dengan  pemerintah  karena  proses  yang  panjang, lambat dan rumit. Permasalahan lain yaitu adanya tuntutan transparansi dari pihak Pemerintah  terkait  dengan  pengelolaan  tatanan  Pemerintahan  hal  ini  disebabkan dengan  adanya  peristiwa-peristiwa  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  yang pada  akhir-akhir  ini  di blow  up oleh  pemberitaan  dalam  berbagai  macam  media informasi yang ada.
Oleh  sebab  itu  adanya  tuntutan  pelayanan  pubik  yang  dapat  memenuhi kepentingan  bersama,  dan  terfasilitasinya  partisipasi  masyarakat  terhadap  proses
kebijakan  Pemerintah,  serta  efektivitas  kerja  pemerintah  menjadi  sangat  penting dan  butuh  perhatian  pemerintah.  Karena  pada  kenyataannya  kualitas  pelayanan publik  masih  butuh  perbaikan  dan  peningkatan  dalam  kualitas  pelayanannya. Salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan yaitu terkait penerapan sebuah sitem  informasi  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  terkait  dengan  tuntutan transparansi,  partisipasi  dan  akuntabilitas  pemerintah.  Dengan  adanya  sebuah sistem  informasi  yang  diterapkan  di  instansi  Pemerintah  maka  masyarakat  akan dengan  mudah  mengakses  informasi  terkait  dengan  kegiatan  pelayanan  yang diberikan pemerintah seperti informasi kebijakan pemerintah, program yang akan dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal  ini  menjadi  pendorong pelaksanaan penerapan electronic  government ( e-gov )  sebagai  sistem  yang  memanfaatkan teknologi informasi di pemerintahan .
Sistem e-government secara  umum  didefinisikan  sebagai  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi  dan  memberikan  layanan  (Kumar  dan  Best,  2006).  Manfaat  sistem e- government sendiri  menurut  instruksi  Presiden  No.3  Tahun  2003  yaitu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  dan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang baik  ( good  governance) .  Dalam  instruksi  Presiden,  penerapan  sistem e- government diinstruksikan  kepada  seluruh  entitas  pemerintahan.  Maka  selain Pemerintah  Pusat,  semua  Pemerintah  Daerah  juga  ikut  berlomba  memberikan pelayanan  perijinan  yang  lebih  transparan  dengan  menerapkan  sistem e- government tersebut . Begitu  pula  dengan  Kabupaten  Cianjur,  turut  menerapkan sistem  e -government. Adapun  penerapan  e-government  sendiri  di  Kabupaten Cianjur  merupakan  sebuah  indikator  yang  dicapai  dalam  urusan  komunikasi  dan informatika yaitu adanya kepemilikan website Kabupaten Cianjur. Dengan  adanya  sistem e-government ,  menjadikan  sebuah  harapan  baru bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani peningkatan kualitas  palayanan  publik  yang  lebih  transparan,  efektik  dan  efisien,  terjalinnya partisipasi masayarakat serta adanya akuntabilitas pemerintah kepada publik yang berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  peneliti menetapkan  permasalahan  yang  akan  diteliti  sebagai  berikut  :  (1)  Bagaimana Penerapan e-Government di  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur;  (2)  Bagaimana Gambaran  Tata  Kelola  Pemerintah  di  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur;  (3) Bagaimana Pengaruh Penerapan e-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

## Kajian Pustaka
Kondisi  pemerintahan  saat  ini  mengakibatkan  masyarakat  menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan tatanan pemerintahannya dengan baik mulai dari  proses  kerja  aparat  pemerintah  sampai  dengan  peningkatan  kualitas  layanan publik  yang  diberikan.  Konsepsi  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) secara konseptual kata baik dalam istilah kepemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat,  dan  nilai-nilai  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam
pencapaian  tujuan  nasional  yaitu  kemandirian,  pembangunan  berkelajutan  dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah  yang efektif dan efisien dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  (Sedarmayanti, 2004:42).
Terselenggarannya good  governance merupakan  prasyarat  bagi  setiap pemerintahan  untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dan  mencapai  tujuan  serta cita-cita  bangsa  dan  bernegara.  Dalam  rangka  itu  diperlukan  pengembangan  dan penerapan  sistem  pertanggungjawaban  pemerintah  yang  tepat.  Oleh  sebab  itu, sistem  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  tercapainya  pelaksanaan  tata kelola  pemerintah  yang  baik.  Dalam  menunjang good  government  governance , maka yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapkan sistem informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu e-government.
Adapun  untuk  mendukung  pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut, terdapat  beberapa  komponen  yang  harus  dipenuhi  guna  mengaplikasikan teknologi  informasi  tersebut.  hal  ini  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh  Azhar Susanto (2008:207), bahwa komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari: (1) perangkat keras ( hardware ); (2) Perangkat lunak (Software) ; (3) Pengguna sistem informasi/  Sumber  Daya  Manusia  ( Brainware) ;  (4)  Prosedur;  (5) Database ;  (6) Teknologi  jaringan  komunikasi.  Komponen  tersebut  kemudian  dijadikan  sebuah tolak  ukur  untuk  mengetahui  pencapaian  penerapan e-government pada lingkungan pemerintahan.
Maka dengan adanya penerapan e-government ini pemeritah dapat menata sistem  manajemen,  pelayanan  dan  proses  kerja  pada  pemerintahan  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi.  Selain  itu,  dengan  menerapkan  sistem e- government ini, maka tercipta transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksaaan  tatanan  pemerintahan.  Hal  tersebut sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pada  tata  kelola  pemerintah,  dengan  demikian adanya  penerapan e-government pada  sebuah  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  dapat  mewujudkan  paradigma  tata  kelola  pemerintah  atau  dengan  istilah Good Government Governance .
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini  yaitu  bahwa  penerapan e-government berpengaruh  positif  terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif.  Menurut Mardalis  (2009:26)  pengertian  metode  deskriptif  yaitu  metode  penelitian  yang bertujuan  untuk  mendeskripsikan  apa  -  apa  yang  saat  ini  berlaku.  Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan,
mencatat, analisis dan
menginterprestasikan kondisi - kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.
Dalam  penelitian  ini  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer.  Data primer  yang  dijadikan  sumber  data  berupa  kuesioner  yang  diberikan  kepada responden. Sumber data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner ke Dinas, Badan dan Kantor.
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  58  (lima  puluh  delapan)  Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
yaitu terdiri dari 32 Kecamatan, 17 Dinas, 7 Badan dan 2  Kantor. Teknik sampel yang  digunakan  adalah non  probability  sampling dengan  pendekatan purposive sampling. Berdasarkan  teknik  tersebut  maka  diambil  sebanyak  26  sampel  uaitu terdiri dari 17 Dinas, 7 Badan dan 2 Kantor Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan e-government yang digambarkan  oleh  6  dimensi  yaitu hardware,  software,  brainware ,  prosedur, database,  dan  teknologi  jaringan  telekomunikasi.  Sedangkan  untuk  variabel pelaksanaan tata kelola pemerintah digambarkan oleh dimensi prinsip-prinsip tata kelola  pemerintah  yang  baik  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  efektif  dan  efisien dan partisipasi.

## Hasil dan Pembahasan
Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan berdasarkan hasil yang  pengolahan  data  kuesioner  yang  telah  dlakukan  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Cianjur  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  penerapan e-government sebesar  3,92  menunjukkan  bahwa  variabel  penerapan e-government berada  pada kategori  baik.  Berdasarkan  perhitungan  koefisien  determinasi  di  peroleh  nilai sebesar  78,5%,  artinya  bahwa  penerapan e-government memberikan  pengaruh sebesar 78,5% terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur. Untuk  hasil  perhitungan mean skor  tanggapan  responden  mengenai pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kabupaten Cianjur sebesar 4,25. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  tata  kelola  pada  sebagian  besar Dinas dan Badan di Kabupaten Cianjur sudah sangat baik.
Uji Asumsi Regresi
1. Hasil Uji Asumsi Normalitas pada  penelitian  ini  digunakan  uji Kolmogorov-Smirnov untuk  menguji normalitas model regresi. Adapun hasilnya yaitu sebagai berikut:

## Tabel 1.1

## Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
Pada  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai  probabilitas  (sig.)  pada  uji Kolmogorov-Smirnov  sebesar  0.734,  karena  nilai  probabilitas  pada  uji
One-Sa mple  Kol mogorov-Smi rnov Test 26 .0000000 .21797309 .135 .135 -.093 .686 .734 N Mean Std. Deviation Normal  Parameters a,b Absolut e Positive Negative Most Ex treme Differenc es Kolmogorov-Smirnov Z As ymp.  Sig.  (2-tailed) Unstandardiz ed  Residual Tes t dis tribut ion is  Normal. a. Calculat ed from data. b.
Kolmogorov-Smirnov  lebih  besar  dari    tingkat  kekeliruan  5%  (0.05)  maka dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  estimasi  model  regresi  berdistribusi  normal. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  kuesioner  tersebut  pula,  dapat digambarkan melalui yaitu Probability Plot sebagai berikut .

## Gambar 1.1 Probability Plot
Berdasarkan  gambar 1.1 tersebut,  menunjukkan bahwa setiap titik menyebar dan  tidak  teratur.  Artinya  model  regresi  dikatakan  baik  dan  datanya berdistribusi normal.
2. Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas Untuk menguji apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji korelasi rank  Spearman ,  yaitu  dengan  mengkorelasikan  variabel  bebas terhadap  nilai  absolut  dari  residual  (error).    Apabila  koefisien  korelasi  dari variabel  bebas  signifikan  pada  tingkat  kekeliruan  5%,  hal  ini mengindikasikan  adanya  heteroskedastisitas.  Pada  tabel  1.2  berikut  dapat dilihat nilai signifikansi koefisien korelasi variabel bebas dengan nilai absolut residual ( error ).
Tabel  1.2

## Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas
Correla tions 1.000 -.076 . .712 26 26 -.076 1.000 .712 . 26 26 Correlat ion Coeffic ient Sig. (2-t ailed) N Correlat ion Coeffic ient Sig. (2-t ailed) N abs olut_error e-Government
Spearman's rho abs olut_error e-Government
Berdasarkan hasil olahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.21 diatas dapat  dilihat  nilai  signifikansi  dari  koefisien  korelasi  variabel e-government dengan  nilai  absolut  error    (0,712)  masih  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  residual  (error)  yang  muncul  dari  persamaan  regresi mempunyai  varians  yang  sama  (tidak  terjadi  gejala  heteroskedastisitas). Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  kuesioner  tersebut  pula,  dapat  digambarkan melalui scatterplot yaitu sebagai berikut.

## Gambar 1.2 Scatter Plot
Berdasarkan gambar 1.2 diatas, menunjukkan bahwa setiap titik menyebar dan tidak teratur. Artinya tidak terjadi heteroskedastistas dan menandakan bahwa model regresi dalam penelitian ini dikatakan baik.

## Estimasi Persamaan Regresi
Untuk  mendapatkan  persamaan  regresi  antara  pengaruh  penerapan e-government (X)  terhadap  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintah  (Y)  digunakan  analisis  regresi linier sederhana. Berikuta hasil penghitungannya.
Tabel 1.3 Hasil Estimasi Persamaan Regresi
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  disusun  suatu  persamaan  regresi sebagai berikut:
Y = 1,358 + 0,707 X
Coefficients a 1.358 .300
4.533 .000 .707 .076 .886 9.351 .000
(Constant)
e-Government
Model 1 B Std. Error Unstandardiz ed Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig.
Dependent Variable: Tata Kelola a.
Nilai  koefisien  variabel  X  sebesar  0,707  menunjukkan  besarnya  peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik  apabila  penerapan e-government meningkat  satu  tingkat.  Kemudian  nilai  konstanta  sebesar  1,358  menunjukkan nilai  rata-rata  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  pada  saat e- government tidak  diterapkan.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R-square)  merupakan  koefisien  yang  digunakan  untuk mengetahui  besarnya  kontribusi  atau  pengaruh  variabel  independen  terhadap perubahan variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi  yang diperoleh melalui  hasil  pengolahan  menggunakan  software SPSS  18  for  windows dapat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1,4 Koefisien Determinasi
Nilai  0,886  ini  menunjukkan  terdapat  hubungan  yang  sangat  erat/sangat  kuat antara  penerapan e-Government dengan  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintah  di Kabupaten Cianjur.
Selain  koefisien  korelasi,  pada  tabel  diatas  juga  disajikan  nilai R-square yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD): KD = (0,886) 2 x 100% = 78,5%
Koefisien  determinasi  sebesar  78,5%  dapat  dimaknai  bahwa  78,5%  perubahan pelaksanaan  tata  kelola  pemerintah  di  Kabupaten  Cianjur  bisa  dijelaskan  atau disebabkan oleh penerapan e-government .

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh penerapan e-government terhadap  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintah  di Kabupaten Cianjur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Penerapan e-government pada  sebagian  besar  Dinas,  Badan  dan  Kantor  di Kabupaten  Cianjur  sudah  baik.  Demikian  juga  bila  dilihat  berdasarkan  butir pernyataan, terlihat bahwa rata-rata skor tanggapan responden pada umumnya masuk  dalam  kategori  baik,  kecuali  mengenai  penggantian  perangkat  keras, ketelitian  pola  kerja  pegawai  dan  penggunaan  teknologi  internet  sebagai pendukung  penerapan e-government yang  termasuk  dalam  kategori  sangat baik.
2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan  pada sebagian besar Dinas, Badan dan Kantor  di  Kabupaten  Cianjur  sudah  sangat  baik.  Demikian  juga  bila  dilihat berdasarkan  butir  pernyataan,  terlihat  bahwa  rata-rata  skor  tanggapan responden  pada  sebagian  butir  pernyataan  termasuk  dalam  kategori  sangat
Model Summary b .886 a .785 .776 .22247
Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Predictors: (Const ant),  e-Government a. Dependent Variable: Tata Kelola b.
baik.  Sementara  rata-rata  skor  tanggapan  responden  pada  sebagian  butir pernyataan lainnya termasuk dalam kategori baik.
3. Penerapan e-government memiliki  hubungan  yang  sangat  kuat  dengan pelaksanaan  tata  kelola  pemerintah  di  Kabupaten  Cianjur,  semakin  baik penerapan e-government maka pelaksanaan tata kelola pemerintah  juga akan semakin  membaik.  Melalui  hasil  pengujian  terbukti  bahwa  penerapan e-government memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Penerapan e-government memberikan  pengaruh  sebesar  78,5%    terhadap  pelaksanaan  tata  kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur.

## Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan yang didapat  oleh  peneliti  terkait  dengan  penerapan e-government di  Kabupaten Cianjur.  Atas  temuan  tersebut  saran  yang  dapat  diajukan  oleh  peneliti,  yaitu sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang dilakukan,  pada  dimensi  Pengguna  (Sumber  Daya  Manusia)  untuk  indikator pelatihan bidang ilmu  pengetahuan dan teknologi sebagai  bentuk  menambah wawasan  pegawai,  terdapat  responden  yang  mengisi  pada  nilai  3  yaitu sebanyak  50  %  dan  pada  nilai  2  yaitu  sebanyak  7,69  %.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa untuk pelatihan-pelatihan pegawai masih kurang. Hal ini dapat  memberikan  peluang  masalah  karena  dalam  penggunaan software (perangkat lunak) yang tersedia pada Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang memahami dan mahir dalam pengoperasiannya.  Oleh sebab itu sumber daya manusia  yang  kompeten  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  pencapaian pelaksanaan  penerapan  sistem e-government .  Bagi  Pemerintah/Instansi sendiri  maka  disarankan  untuk  melakukan  pelatihan  secara  berkala  kepada para pegawainya dan bahkan menambah jumlah pegawai yang sesuai dengan bidangnya dalam teknologi informasi sehingga penerapan e-government dapat terlaksana  secara  optimal.  Jika  seluruh  penerapan e-government dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  setiap  OPD  yang  ada,  maka  tata  kelola pemerintah yang baik akan terwujud.
2. Pada  dimensi hardware (perangkat  keras)  untuk  indikator  spesifikasi perangkat  keras  terdapat  responden  yang  mengisi  pada  nilai  3  sebanyak 23,08%  dan  untuk  dimensi  software  (perangkat  lunak)  untuk  indikator kesesuaian  software  yang  digunakan  terdapat  responden  yang  mengisi  pada nilai  3  sebanyak  38,46  %  dan  pada  nilai  2  sebanyak  7,69  %.  Berdasarkan hasil  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  kendala  dalam pengadaan hardware maupun software pada  Dinas,  Badan  dan  Kantor  di Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  ini.  Hal  ini  terkait  dengan  alokasi  dana  yang diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  OPD  yang  terbatas.  Sedangkan  untuk penerapan  sistem e-government sendiri hardware dan software merupakan perangkat  utama  yang  mendukung  penerapan e-government .  Oleh  sebab  itu, sebaiknya Pemerintah memberikan alokasi anggaran dana kepada setiap OPD
di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk kepentingan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penerapan e-government .

## Daftar Pustaka
Agustine  Eva.2005. Konsep  E-Government:  Tantangan  Peningkatan  Pelayanan Pada Masyarakat .SNATI:Yogyakarta Alim Sumarno.2012. Penelitian Kausalitas Komparatif . Diakses dari http://elearning.unesa.ac.id/alim-sumarno/penelitian-kausal-komparatif. 01 Juni 2012
Arihdya.2012. Validitas  dan  Reliabilitas .Diakses  pada  http://arihdyacaesar. wordpress.com/2012/01/13/validitas-dan-reliabilitas/. 03 Desember 2012 Ariyoso.2012. Uji  Validitas .Diakses  pada  http://ariyoso.wordpress.com/2009/ 10/31/uji-validitas/html.
Azhar  Susanto.  2008. Sistem  Informasi  Akuntansi,  Konsep  dan  Pengembangan Berbasis Komputer . Bandung: Lingga Jaya. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Laporan Investasi .Kabupaten Cianjur. Badan  Pendidikan  &  Latihan.  2010. Dasar-Dasar  Good  Governance (Kepemerintahan yang baik) . Diakses dari http://badanpendidikan&latihan.blogspot.com/ dasar-dasar good governance.html. 05 September 2012. Bagus Husein Prawira 2012. Analisis Tingkat Pengungkpan Informasi Keuangan dan  Non  Keuangan  pada  Website  Pemerintah  Kota/Kabupaten  di Indonesia.UPI : Bandung.
Bastian.2003. Perkembangan  E-Government  di  Indonesia. Harian  Umum  Sore Sinar Harapan.diakses pada tanggal 29 Mei 2012.
Belva Hendry.2012. Regresi Linier . Diakses pada http://belva.blog.fisip.uns.ac.id/ 2012 /03/28/regresi-linier/html. 03 Desember 2012
Budi  Mulyawan.2009. Pengaruh  Pelaksanaan  Good  Governance  Terhadap Kinerja Organisasi . Universitas Sumatera Utara.Indonesia Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.2004. Metodologi Penelitian .Jakarta: PT. Bumi Aksara
Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi.2009. Metode  Penelitian .Jakarta:  PT  Bumi Aksara
CIMSA (2012). Manfaat e-government . Diakses dari  http://www.cimsaig.com. 26 mei 2012
Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Dekdikbud.2011. arti  variabel .Diakses  pada www.dekdikbud.com. 05 Juni 2012
Duwi.2011. Uji Asumsi Klasik .Diakses pada http://duwiconsultant.blogspot.com/ 2011/11/uji-normalitas-regresi.html.03 Desember 2012
Eddy  Satriya.2009. Electronic  Government .diakses  dari  http://edy-electronic- government_20091015100739_203020.doc
E-Government System dalam Pelayanan Publik .2012.Diakses pada http://teknologi.kompasiana.com/internet/2012/07/30/e-government- system-dalam-pelayanan-publik-481875.html. 27 Desember 2012
Enam strategi menuju e-government .diakses pada http://www.dudung.net/teknologi-informasi/6-strategi-menuju-e- government.html. 01 Juni 2012.
Erick  S  Holle.2011. Pelayanan  Publik  Melalui  Electronic  Government:  Upaya Meminimalisir  Praktek  Maladministrasi  Dalam  Meningkatkan  Public Service .Jurnal Sasi Vol.17 No.3. Fathul  Wahid.2012.  Apa Kabar  E-Government  Indonesia?. Diakses  dari http://fathulwahid.wordpress.com/2012/04/13/apa-kabar-e-government- indonesia/.01 Juni 2012
Husaini  Usman  dan  R.  Purnomo  Setiady  Akbar.  2003. Pengantar  Statistika . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Imam  Ghozali.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS 19 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Indonesia Berprestasi. E-Government Indonesia ke 23 di dunia dalam laporannya yang  bertajuk Waseda  University  International  e-Government  Ranking oleh Waseda University Institute of e-Government, Tokyo, Jepang . Diakses pada  01  Juni  2012.  Dari  http://E-Government  Indonesia  ke-23 DuniaIndonesia Berprestasi.html
Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-Government Irham  Habib.2007. Pengaruh  e-Government  terhadap  upaya  Pelaksanaan  Good Governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta 1 : Jakarta. Johnson  and  Christensen.  2008. Educational  Research;  quantitative,  qualitative, and Mixed Approaches . Sage Publications. Joko  Widodo.2001. Good  Governance  telaah  dari  dimensi:  akuntabilitas  dan kontrol  birokrasi  pada  era  desentralisasi  dan  otonomi  daerah penulis .Surabaya: Insan Cendekia
Jordan.2000. E-Government Plan .Diakses pada http//:www.penerapan-e- government-sebagai-media-transparansi-dan-akuntabilitas-pemerintah.html.
27 Desember 2012.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.2012. definisi pemerintah .Diakses pada http://kbbi.web.id. 05 September 2012
Karin  dan  Fathul.2009. Dampak  E-Government  Pada  Good  Governance:Temuan Empiris dari Kota Jambi .SNATI.Yogyakarta.
Komisi  Ombudsman  Nasional.2010.Laporan  Tahunan  Ombudsman  Republik Indonesia.
Kumar,  R.,  dan  Best,  M.  L.  (2006). Impact  and  Sustainability  of  E-Government Services  in  Developing  Countries:  Lessons  Learned  from  Tamil  Nadu, India . The Information Society.
LAN-BPKP.2000. Akuntabilitas dan Good Governance . Jakarta: LANRI Laporan  Panitia  Khusus  (Pansus)  DPRD  Kabupaten  Cianjur.2008.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Cianjur.
M.Iqbal  Hasan.2009. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik .Jakarta:  PT Bumi Aksara.
Manalu, Radot.2010. Pendayagunaan E-Government untuk Mendukung Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance)  Pada  Institusi  Pemerintah Daerah . Diakses dari http://pakkatnews.com/pendayagunaan-e-
government-untuk-mendukung-pemerintahan-yang-baik-good-governance- pada-institusi-pemerintah-daerah.html pada tanggal 05 September 2012.
Mardalis.2006. Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal .Jakarta:  PT  Bumi Aksara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Pengertan Good Governance .Diakses dari http://www.menpan.go.id: 01 Juni 2012
Moh.Mahfud.2011. Penegakan  Hukum  dan  Tata  Kelola  Pemerintah  Yang
Baik. Diakses pada www.mahfudmd.com/index.27 Desember 2012 Nurcahyani  dan  Daru.2008. Peranan  e-Government  dalam  rangka  mewujudkan Good Governance bagi Masyarakat .SNIF.Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Cianjur. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur .2011.Cianjur
Pemerintah  Kabupaten  Cianjur.Informasi  data  SKPD  Kabupaten  Cianjur.diakses pada www.CianjurKab.go.id. : 28 Mei 2012
Peraturan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cianjur  No.07  Tahun  2008  Tentang Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  Pembentukan  Organisasi  Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Prastowo,  Bambang  N.2004. Manajemen  E-Government  (elemen-elemen  e- government) .Pusat  Pelayanan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.Indonesia
Richardus  Eko  Indrajit.2004. Electronic  Government  Stategi  Pembagunan  dan Pengembangan Sistem
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Digital.Yogyakarta: ANDI Offset
Riva Fauziah.2007.Pelayanan Publik yang Berkualitas.Diakses dari http://rivafauziah.wordpress.com. : 01  Juni 2012
Sedarmayanti.2004. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua membangun  sistem  manajemen  kinerja  guna  meningkatkan  produktivitas menuju  good  governance  (Kepemerintahan  yang  baik) .Bandung:  CV Mandar Maju
Sugiyono. 2008. Statistika Untuk Penelitian . Bandung: CV Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: CV Alfabeta. Suharyadi  dan  Purwanto,  S.K.  2008. Statistika  Untuk  Ekonomi  dan  Keuangan Modern Edisi 2 Buku 1 . Jakarta: Salemba Empat. Suharyadi  dan  Purwanto,  S.K.  2009. Statistika  Untuk  Ekonomi  dan  Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2 . Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah Wirartha,  I  Made.2006. Metode  Penelitian  Sosial  Ekonomi .Yogyakarta  :  ANDI Offset World Bank. “ A definittion of e-Government”: Diakses pada www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm. 05 Agustus 2012