Cakranegara, P.A. (2021) “Analisa Kebijakan Pembentukan Sovereign Wealth Fund di Indonesia”, Sebatik, 25(1). Submitted:  2021/03/23 Accepted:  2021/05/18 Published:  2021/06/01

## ANALISA KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SOVEREIGN WEALTH FUND DI INDONESIA
Pandu Adi Cakranegara
Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Presiden Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, RT.2/RW.4, Mekarmukti, Bekasi, 17530 E-mail : pandu.cakranegara@president.ac.id

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  mendirikan  Sovereign  Wealth  Fund  mengikuti  jejak  negara  tetangga  Indonesia  seperti  Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan  Vietnam. Tujuan pendirian ini adalah untuk  menghimpun dana luar negeri  yang selanjutnya dikelola  untuk  pembangunan  Indonesia.  Penelitian  ini  secara  khusus  meneliti  bagaimana  pendirian  SWF  ini  kelak  akan memberikan hasil mengingat saat ini Indonesia telah banyak mengeluarkan berbagai surat utang, menggunakan pendanaan luar  negeri  untuk  pembangunan  proyek  infrastruktur  dan  memiliki  pasar  modal  yang  dapat  dimasuki  oleh  investor  asing dengan  mudah.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  dan  penerapan  teori  investasi  untuk memperkirakan  kesempatan  investasi  yang  dapat  dimasuki  oleh  SWF.  Metode  lain  yang  juga  digunakan  adalah menggunakan SWF di negara-negara lain untuk dibandingkan dengan karakteristik SWF Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah  SWF  Indonesia  terutama  didanai  oleh  aset  yang  dimiliki  Indonesia  dan  kemungkinan  akan  digunakan  untuk mendanai proyek infrastruktur yang belum mendapatkan pendanaan.
Kata Kunci: Sovereign Wealth Fund, Investasi, Infrastruktur

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  peran  pemerintah  Indonesia  adalah menciptakan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia.  Upaya  itu dilakukan  dengan  melakukan  penguasaan  terhadap  aset- aset penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  bangsa Indonesia  (Abbas  dan  Dompak,  2020).  Sebagai  negara berkembang  Indonesia  perlu  melakukan  berbagai pembangunan  baik  pembangunan  sumber  daya  manusia maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan dapat didanai  oleh  penerimaan  negara  dan  dana  dari  pihak ketiga  baik  berupa  pinjaman  lunak  ataupun  hibah  dari organisasi donor dunia (Azhari, 2020).
Pada  era  tahun  1980-an  pemerintah  Indonesia mengandalkan  penerimaan  dari  penjualan  komoditas minyak dan gas bumi sertai donor dari negara maju. Saat ini  hal  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  lagi  karena Indonesia  telah  berubah  dari  eksportir  minyak  menjadi net  importir  minyak  bumi.  Sedangkan  untuk  donor  dari negara  maju  sudah  tidak  tersedia  lagi  karena  Indonesia sekarang  berada  di  dalam  posisi  negara  maju  dengan ekonomi  menengah  yang  berdasarkan  kriteria  negara donor  sudah  tidak  layak  lagi  mendapatkan  dana  donor (Saputra, 2020).
Pemerintah memiliki beberapa alternatif antara lain adalah  dengan  membesarkan  sektor  swasta  untuk berperan serta dalam pembangunan. Sebelum tahun 1998 salah  satu  sektor  yang  berkembang  pesat  di  Indonesia adalah  sektor  properti.  Didorong  oleh  peningkatan  taraf hidup  masyarakat  Indonesia  terutama  generasi  lulus  di era awal 1980-an yang pada awal 1990-an memiliki daya
beli yang membutuhkan perumahan. Pemerintah membuka  pintu  bagi  pengembang  swasta  untuk membangun berbagai perumahan dan bahkan pendanaan bagi perumahan tersebut melalui bank khusus perumahan seperti  Bank  Tabungan  Negara  dan  Bank  Papan Sejahtera. Namun karena di Indonesia merupakan negara berkembang  yang  memiliki  tingkat  inflasi  yang  lebih tinggi dari negara maju maka suku bunga pinjaman tidak bisa  semurah  pinjaman  yang  berasal  dari  negara  maju. Para pengembang di Indonesia melobi pemerintah untuk diperbolehkan  mendapatkan  pendanaan  dari  luar  negeri terutama  dari  negara  maju.  Akhirnya  pemerintah membiarkan  para  pengusaha  properti  mencari  pinjaman di  luar  negeri.  Soros  yang  melihat  adanya  kebutuhan pembayaran  kembali  oleh  para  pengusaha  properti  di Indonesia memanfaatkan momen 1998 untuk memborong  US  Dollar  di  Asia  Tenggara  dan menciptakan  krisis  yang  bermula  dari  Thailand  hingga Indonesia (Wu, 2020).
Setelah  hal  itu  terjadi  maka  pemerintah  sebagai lender  of  the  last  resort mau  tidak  mau  turun  tangan untuk  memberikan  bantuan  terutama  setelah  krisis  1998 terjadi  (Dutt,  2020).  Beberapa  bank  di  Indonesia mengalami  gagal  bayar  dan  harus  dilikuidasi.  Untuk menjaga kepercayaan publik maka pemerintah membentuk  Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional. Sejak  saat  itu  beban  pembangunan  kembali  berada  di tangan pemerintah (Harahap, 2020).
Sejak  terpusatnya  beban  pembangunan  di  tangan pemerintah  dan  berkurangnya  beban  swasta  maka  peran dan tanggung jawab pemerintah semakin besar. Tentunya
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
pemusatan  ini  tidak  ideal  karena  akan  menjadikan  salah satu  pihak  memiliki  beban  yang  lebih  besar  dari  pihak yang  lain  ketika  seharusnya  beban  tersebut  ditanggung bersama-sama.
Karena kondisi yang demikian maka alternatif bagi pemerintah  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan makro  ekonomi.  Kebijakan  makro  ekonomi  yang  bisa dilaksanakan pemerintah terdiri dari kebijakan fiskal dan moneter.  Kebijakan  fiskal  pemerintah  salah  satunya adalah  dengan  meningkatkan  pendapatan  pajak  untuk pendanaan pembangunan.  Sedangkan kebijakan  moneter adalah dengan menerbitkan surat utang negara.
Kedua kebijakan makro ekonomi di atas merupakan kebijakan  yang  konvensional.  Kemudian  pemerintah membentuk  sebuah  Sovereign  Wealth  Fund.  Kebijakan ini  bukan  sesuatu  yang  unik,  di  dunia  sudah  banyak negara  memiliki  Sovereign  Wealth  Fund.  Negara tetangga  Indonesia  seperti  Malaysia  dan  Singapura memiliki  SWF  nya  masing-masing.  Namun  yang membuat  SWF  Indonesia  berbeda  adalah  SWF  ini  tidak mengelola  dana  pemerintah  yang  berlebih  tetapi mengelola  dana  asing  yang  akan  diinvestasikan  di Indonesia.
Penelitian  ini  hendak  meneliti  bagaimana  potensi SWF dengan gaya Indonesia yang berbeda dengan SWF pada umumnya. Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perbedaan  pola SWF akan mempengaruhi kinerja SWF ke depannya?

## 2. RUANG LINGKUP
Sejak  terpusatnya  beban  pembangunan  di  tangan pemerintah  dan  berkurangnya  beban  swasta  maka  peran dan tanggung jawab pemerintah semakin besar. Tentunya pemusatan  ini  tidak  ideal  karena  akan  menjadikan  salah satu  pihak  memiliki  beban  yang  lebih  besar  dari  pihak yang  lain  ketika  seharusnya  beban  tersebut  ditanggung bersama-sama.
Karena kondisi yang demikian maka alternatif bagi pemerintah  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan makro  ekonomi.  Kebijakan  makro  ekonomi  yang  bisa dilaksanakan pemerintah terdiri dari kebijakan fiskal dan moneter.  Kebijakan  fiskal  pemerintah  salah  satunya adalah  dengan  meningkatkan  pendapatan  pajak  untuk pendanaan pembangunan.  Sedangkan kebijakan  moneter adalah dengan menerbitkan surat utang negara.
Kedua kebijakan makro ekonomi di atas merupakan kebijakan  yang  konvensional.  Kemudian  pemerintah membentuk  sebuah  Sovereign  Wealth  Fund.  Kebijakan ini  bukan  sesuatu  yang  unik,  di  dunia  sudah  banyak negara  memiliki  Sovereign  Wealth  Fund.  Negara tetangga  Indonesia  seperti  Malaysia  dan  Singapura memiliki  SWF  nya  masing-masing.  Namun  yang membuat  SWF  Indonesia  berbeda  adalah  SWF  ini  tidak mengelola  dana  pemerintah  yang  berlebih  tetapi mengelola  dana  asing  yang  akan  diinvestasikan  di Indonesia.
Penelitian  ini  hendak  meneliti  bagaimana  potensi SWF dengan gaya Indonesia yang berbeda dengan SWF
pada umumnya. Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perbedaan  pola SWF akan mempengaruhi kinerja SWF ke depannya?

## 3. BAHAN DAN METODE
Young  (2020)  menyatakan  bahwa  Sovereign Wealth  Funds  pada  era  2000  -an  adalah  sebuah terminologi  baru  yang  masih  jarang  dikenal.  Ide dasarnya  adalah  saat  sebuah  negara  memiliki  surplus neraca  perdagangan  maka  dana  yang  ada  dapat  lebih memberikan  imbal  balik  jika  diinvestasikan  secara sistematis  di  bawah  pengelolaan  manajer  investasi profesional.  Kehadiran  ide  ini  tidak  dapat  dimungkiri lahir  dari  dua  kondisi.  Pertama  adalah  kondisi  ekonomi negara-negara  maju  yang  bertumbuh  secara  positif. Kedua  adalah  populernya  dana  lindung  nilai  atau  hedge fund di sektor swasta. Pada era itu hedge fund dianggap sebagai sebuah kendaraan investasi yang kompleks yang dapat  melalui  berbagai  kendaraan  ekonomi  dengan menggunakan  sistem  komputasi  yang  canggih.  Hedge fund  kemudian  mengeksploitasi  kesempatan  yang  ada sekecil apa pun kesempatan itu. Maka pihak pemerintah memiliki  ide  jika  pihak  swasta  dengan  mengakumulasi dana dari investor-investor kaya dapat menciptakan dana lindung nilai maka pemerintah pun dapat melakukan hal yang serupa terutama karena besarnya aset yang dikelola pemerintah.
Young  (2020)  juga  menyatakan  bahwa  SWF berbeda  dengan  dana  lindung  nilai  yang  menggunakan multi  strategi  dalam  berinvestasi.  SWF  cenderung menggunakan strategi tunggal yaitu membeli sebuah aset yang  dianggap  memberikan  nilai  jangka  panjang  yang sesuai. Karena sifatnya yang berinvestasi jangka panjang dan  mampu  menerima  penurunan  nilai  aset  maka  SWF akan  mampu  menghadapi  siklus  ekonomi.  Pada  era 2000-an  yang  dikhawatirkan  oleh  para  investor  swasta adalah  dengan  adanya  SWF  maka  negara  dapat menciptakan  proteksionisme  investasi.  Artinya  adalah aset-aset  atau  proyek-proyek  yang  memberikan  imbal balik tinggi akan dimonopoli oleh negara sehingga pihak swasta tidak memiliki kesempatan untuk berinvestasi.
Bazoobandi  (2013)  meneliti  tentang  Kuwait yang membangun SWF untuk mengelola penjualan hasil minyaknya.  Pemerintah  Kuwait  sadar  bahwa  persediaan minyaknya yang banyak tidak akan bertahan selamanya. Oleh  karena  itu  dengan  menginvestasikan  sebagian penjualan  minyaknya  ke  SWF  akan  mempertahankan dan  menumbuhkan  aset  tersebut.  Dan  yang  paling penting  harapan  dari  pemerintah  Kuwait  adalah kendaraan  investasinya  akan  memiliki  jangka  waktu yang  tidak  terbatas.  Yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kuwait  dengan  SWF  pada  dasarnya  adalah  melakukan transformasi  aset  dari  periode  yang  finite  menjadi periode yang infinite.
Terdapat  tiga  kriteria  yang  membedakan  SWF dari  kendaraan  investasi  lainnya.  Pertama,  SWF merupakan  sebuah  kendaraan  investasi  yang  dikelola oleh pemerintah. Kedua, karena SWF tidak memiliki sisi
kewajiban yang tetap maka SWF dapat mengelola dalam jangka  panjang.  Konsekuensinya  secara  teori  portofolio maka  SWF  dapat  berinvestasi  pada  aset  yang  berisiko dan  ketika  aset  tersebut  turun  maka  SWF  akan menunggu  hingga  aset  tersebut  kembali  nilainya walaupun memerlukan waktu yang lama. Karena itu SEF berbeda dengan  dana  pensiun  seperti  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Belanda  yang  walaupun  memiliki  aset  yang besar dan berinvestasi namun tetap memiliki keterbatasan yaitu kewajibannya untuk memberikan arus kas  untuk  pembayaran  pensiun.  Balter  dkk  (2020) menyatakan  bahwa  dana  pensiun  yang  dikelola pemerintah  Belanda  menghasilkan  imbal  balik  yang tinggi  dan  merupakan  salah  satu  dana  pensiun  terbaik dunia (Bemmelen, 2020). Namun demikian dana pensiun tersebut  didesain  dengan  menggunakan  tiga  pilar  yang salah  satunya  menjamin  keamanan  dari  investasinya. Kriteria ketiga adalah SWF umumnya memiliki eksposur terhadap  aset  asing.  Hal  ini  dikarenakan  SWF berinvestasi di negara-negara asing. Ada beberapa alasan SWF  melakukan  ini.  Pertama  adalah  untuk  melakukan portofolio  secara  internasional.  Kedua,  karena  SWF awalnya  didirikan  oleh  negara  maju  maka  ada keterbatasan  peluang  investasi  di  negara-negara  maju tersebut.  Ketiga.  SWF  mengejar  nilai  imbal  balik  atau risiko yang lebih tinggi pada negara-negara berkembang. Salah  satu  contoh  negara  minyak  yang  berhasil melakukan  diversifikasi  atau  beralih  dari  sektor  minyak menjadi  sektor  jasa  adalah  Abu  Dhabi.  Dengan menggunakan  cadangan  minyaknya  yang  jauh  lebih sedikit  dari  negara-negara  penghasil  minyak  di sekitarnya  maka  Abu  Dhabi  menginvestasikan  petro dollar nya di aset properti dan menjadikan Dubai sebagai kota  dagang  di  kawasan  Timur  Tengah.  Hal  serupa dilakukan  oleh  Norwegia  yang  menggunakan  dana  dari penjualan  minyaknya  untuk  berinvestasi  melalui  SWF (Marz dan Pfeiffer, 2020). Namun berbeda dengan Dubai yang  berinvestasi  di  properti,  Norwegia  yang  menganut negara  kesejahteraan  menggunakan  sebagian  dari  imbal balik  investasinya  untuk  operasional  negaranya  yaitu untuk  membiayai  kesehatan,  pendidikan  dan  pensiun. Hal yang serupa dilakukan oleh Brunai Darussalam yang menggunakan  minyak  di  negaranya  untuk  memberikan berbagai  subsidi  ke  rakyatnya  dan  tidak  melakukan berbagai investasi yang besar di salah satu bidang seperti properti.
Negara-negara  yang  memanfaatkan  surplus neraca  perdagangannya  antara  lain  adalah  Singapura, Hong  Kong  dan  Cina.  Singapura  dan  Hong  Kong memiliki  kesamaan.  Keduanya  adalah  negara  jasa  yang tidak  memiliki  sumber  daya  alam.  Karena  itu  kedua negara  ini  berfokus  pada  sektor  jasa  dan  keuangan. Selain  itu  karena  ukuran  negaranya  yang  kecil  maka investasi  internal  di  dalam  negeri  menjadi  terbatas. Faktor-faktor  ini  yang  mendorong  kedua  negara  ini menciptakan  SWF  untuk  memanfaatkan  dana  yang mereka miliki guna berinvestasi secara internasional.
Truman  (2010)  meneliti  dampak  keberadaan SWF pada ekonomi global secara khusus terhadap pasar uang  dan  pasar  modal  terutama  di  negara-negara  maju. Penjual  obligasi  terbesar  dunia  adalah  Amerika  Serikat. Ketika  SWF  memilih  untuk  mengalihkan  investasinya akan  ada  perpindahan  aliran  dana  secara  besar-besaran. Namun  kondisi  Amerika  Serikat  tertolong  karena  pasar modal  Amerika  juga  merupakan  pasar  modal  terbesar dunia  dengan  nilai  kapitalisasi  pasar  sebesar  45%  dari pasar  modal  dunia.  Ketika  SWF  mencari  timbal  balik yang  lebih  tinggi  dengan  berinvestasi  pada  aset  yang lebih  berisiko  maka  SWF  akan  mengalihkan  dana  dari obligasi  ke  ekuitas.  Dengan  demikian  dana  akan  beralih dari pasar uang Amerika Serikat ke pasar modal Amerika Serikat.
Truman  (2020)  juga  menyatakan  bahwa  di  sisi lain  bisa  membawa  dampak  non  ekonomi.  Seperti  telah disebutkan  di  atas  bahwa  salah  satu  ciri  SWF  adalah dikelola  oleh  negara.  Ini  berarti  SWF  tidak  lepas  dari campur  tangan  negara  dan  memiliki  sifat  politik  yang tinggi.  Ketika  hubungan  politik  antara  negara  terutama antara  negara  yang  berinvestasi  dan  negara  yang diinvestasikan  memburuk  maka  dapat  berpengaruh dengan  penarikan  investasi  yang  akan  memberikan dampak  secara  ekonomi.  Bernstein  dkk  (2013) menyatakan bahwa pengaruh politik akan mempengaruhi performa  dari  SWF.  SWF  yang  cenderung  keluar  dari rencana  investasinya  karena  pengaruh  politik  akan memiliki  imbal  balik  yang  lebih  rendah  dari  SWF  yang tetap berinvestasi sesuai rencana investasi.
Bernstein  dkk  (2013)  juga  mengungkapkan tantangan  dalam  mengukur  kinerja  dari  SWF.  Karena SWF  merupakan  dana  pemerintah  maka  tekanan  untuk transparansinya rendah. Hal yang dapat dilakukan adalah melihat  dari  transaksi  pembelian  internasional  yang dilakukan oleh SWF terutama pada pasar uang dan pasar modal.
Ada  berbagai  falsafah  investasi.  Salah  satu falsafah  besar  adalah  falsafah  evaluasi  di  mana  seorang investor  mencoba  menilai  aset.  Yang  diharapkan  dari penilaian  aset  adalah  mengetahui  nilai  intrinsik  aset. Dengan  demikian  investor  dapat  membeli  aset  yang harganya  di  bawah  nilainya  atau  under  value  atau mencari  aset  yang  mempunyai  potensi  pertumbuhan jangka  panjang.  Falsafah  lainnya  adalah  membangun portofolio.  Bagi seorang manajer yang hendak membangun  portofolio  yang  dipentingkan  selain  imbal balik dari masing-masing aset juga adalah korelasi antara aset-aset  tersebut.  Ketika  dua  aset  tersebut  memiliki imbal  balik  yang  sama-sama  tinggi  namun  memiliki korelasi  yang  mendekati  satu  maka  kedua  aset  ini  akan memiliki  sedikit  nilai  tambah  dibanding  dua  aset  yang tidak  memiliki  imbal  balik  yang  tinggi  tetapi  memiliki korelasi  yang  di  bawah  satu.  Dengan  membangun portofolio  maka  seorang  manajer  investasi  berusaha mengurangi  risiko  dari  aset  yang  dikelola  tanpa mengurangi imbal baliknya.
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
Dalam  membangun  portofolio  ada  dua  keputusan  besar yang  harus  diambil  oleh  seorang  manajer  investasi. Keputusan  pertama  adalah  keputusan  alokasi  aset  yaitu pada  aset  apa  saja  dana  akan  diinvestasikan.  Dan keputusan  kedua  adalah  pada  pemilihan  aset  apa  saja yang akan diinvestasikan pada suatu kelas aset.
Secara aset kelas maka aset dapat dikelompokkan menjadi aset dalam pasar uang dan pasar modal.  Selain  itu  ada  aset  di  luar  kedua  aset  ini  yang disebut  aset  alternatif.  Aset  alternatif  ini  dapat  berupa aset  berupa  properti,  komoditas  dan  benda-benda  yang mempunyai  segmen  pasar  khusus  seperti  benda  seni. Setiap  aset  memiliki  karakteristiknya  masing-masing. Aset di pasar uang dianggap sebagai aset yang likuid dan lebih  tidak  berisiko  dari  pada  pasar  modal.  Walaupun pada  spektrumnya  aset  pasar  uang  dapat  terdiri  dari utang yang bebas risiko yaitu utang negara hingga utang yang  sangat  berisiko  yang  berasal  dari  perusahaan  yang memiliki  risiko  tinggi.  Utang  dari  perusahaan  dengan risiko  tinggi  ini  dapat  default  sewaktu-waktu  hingga dijuluki sebagai junk bond.
Salah satu cara untuk menentukan ekuitas mana saja  yang  sesuai  dengan  tingkat  risiko  yang  diinginkan adalah  dengan  menghubungkan  antara  imbal  balik  dan risiko.  Risiko  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  volatilitas. Teori  investasi  yang  menghubungkan  antara  imbal  balik dan  volatilitas  adalah  Capital  Asset  Pricing  Modelling atau  lebih  dikenal  singkatannya  yaitu  CAPM.  Menurut CAPM  bahwa  risiko  non  sistematik  atau  risiko  spesifik perusahaan dapat diversifikasi hingga yang tersisa adalah risiko  sistematisnya  saja.  Oleh  karena  itu  setiap  aset dapat dibandingkan korelasinya dengan risiko sistematis. Aset  digolongkan  ke  dalam  dua  jenis  yaitu  yang memiliki  risiko  sistematis  yang  lebih  rendah  dari  pasar dan  yang  memiliki  risiko  yang  lebih  tinggi  dari  pasar. Keunggulan  CAPM  adalah  memberikan  perhitungan yang  sederhana  dengan  menghubungkan  antara  aset dengan  volatilitasnya.  Dengan  demikian  penyusun portofolio  dapat  memilih  aset  berdasar  risiko  yang bersedia  diambilnya.  CAPM  terutama  berfokus  kepada pasar  modal  dan  karena  itu  bukan  sebuah  ukuran  yang tepat untuk aset di luar pasar modal.

## 4. PEMBAHASAN
Pemerintah Indonesia dalam proses untuk menciptakan  SWF  nya  sendiri.  Harapannya  SWF  ini akan  digunakan  sebagai  lembaga  pengelola  dana investasi  asing  untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  SWF merupakan sebuah badan yang  memiliki keterkaitan erat dengan  pemerintah  dan  keberhasilannya  memerlukan dukungan  pemerintah.  Sementara  itu  setiap  bentuk pemerintahan memiliki kekhasnnya sendiri. Sama seperti bentuk  Negara  Indonesia  yang  merupakan  Negara Kesatuan  dengan  Otonomi  Daerah  dan  Daerah Istimewanya.  Keunikan  ini  tidak  dijumpai  pada  negara lain.  Karena  itu  SWF  dengan  gaya  Indonesia  juga  perlu menyesuaikan  karakter  politik  dan  pemerintahan Indonesia.  Penyesuaian  ini  akan  menjadi  penting
terutama  karena  SWF  yang  akan  dibangun  pemerintah diharapkan  akan  berinvestasi  pada  berbagai  proyek infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.

## 4.1.   Kondisi Investasi di Indonesia
Pasar  dibagi  menjadi  empat  jenis  berdasarkan produk yang diperdagangkan yaitu pasar barang dan jasa, pasar  tenaga  kerja,  pasar  modal  dan  pasar  uang.  Setiap pasar  ini  memiliki  karakteristik  masing-masing  yang akan  berpengaruh  bagi  investor  yang  akan  masuk  di dalamnya.  Pasar  uang  di  Indonesia  merupakan  pasar yang  memberikan  imbal  balik  yang  menarik  bagi investor  terutama  investor  institusional.  Produk  pasar uang  seperti  obligasi  negara  merupakan  produk  yang  di dalam  negeri  dianggap  sebagai  produk  bebas  risiko (Kambono dan Marpaung, 2020).
Sementara  itu  pasar  modal  Indonesia  adalah  salah satu pasar modal yang memiliki imbal balik paling tinggi tidak  hanya  di  kawasan  Asia  Tenggara  tetapi  dunia. Namun  imbal  balik  ini  hanya  dinikmati  terbatas  oleh investor yang berada di pasar modal. Sedangkan investor pasar  modal  di  Indonesia  secara  jumlah  masih  relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.  Ini  tanpa  diperhitungkan  secara  tertimbang aset  yang  diinvestasikan  oleh  investor  ritel  yang umumnya  hanya  relatif  berjumlah  kecil.  Salah  satu penggerak pasar modal Indonesia adalah investasi asing. Sayangnya  modal  asing  ini  dapat  keluar  sewaktu-waktu ketika  ada  peluang  yang  lebih  baik  yang  diistilahkan dengan hot money.
Pasar  yang  paling  berpengaruh  dan  memiliki kesempatan  berinvestasi  untuk  SWF  adalah  pada  pasar barang dan jasa namun bukan pada pasar dan barang jasa itu  sendiri  melainkan  pada  berbagai  proyek  yang mendukung  barang  dan  jasa  tersebut.  Proyek  tersebut dapat  berupa  proyek  infrastruktur  di  mana  Indonesia mengalami ketertinggalan infrastruktur karena selama 10 tahun  sebelumnya  tidak  ada  pembangunan  infrastruktur yang signifikan. Contoh-contoh proyek tersebut terutama adalah  proyek  yang  masuk  ke  dalam  proyek  strategis nasional  seperti  proyek  jalan  tol  yang  menghubungkan pulau  Jawa,  MRT  dan  LRT  di  sekitar  Jabodetabek  dan Kereta  Cepat  (Ervianto,  2017).  Proyek  yang  lain  adalah pembangunan  sarana-sarana  pendukung  eksploitasi komoditas  seperti  untuk  membangun  kilang-kilang minyak,  dan  sarana-sarana  pendukung  yang  dapat menaikkan  nilai  komoditas  di  Indonesia.  Negara Indonesia  memiliki  banyak  komoditas  baik  berupa barang  tambang,  minyak  bumi,  gas  dan  kelapa  sawit yang  selama  ini  hanya  diimpor  dalam  kondisi  mentah. Ketika  sarana  pengolahan  lebih  lanjut  dapat  dibangun maka nilai tambah yang semula diambil oleh negara lain dapat  dinikmati  oleh  bangsa  Indonesia.    Salah  satu contoh  riil  adalah  peningkatan  nilai  tambah  barang tambang  dengan  adanya  smelter.  Barang  tambah  yang semula  ada  raw  material  yang  masih  bercampur  dengan berbagai  bahan  lainnya  akan  dapat  dimurnikan.  Hanya dengan  mengubah  barang  tambang  yang  masih  kasar
menjadi  komoditas  yang  siap  digunakan  atau  ready  raw material terdapat penambahan nilai yang signifikan. Jika tidak  ada  pembangunan  smelter  maka  pengolahan  ini akan  dilakukan  di  negara  lain  dan  nilai  tambah  akan dinikmati  bangsa  lain  yang  mengimpor  barang  mentah dari Indonesia (Hanafi, 2019)
SWF dapat berinvestasi di berbagai pasar yang ada di  Indonesia  baik  di  pasar  uang,  pasar  modal  maupun pasar  barang  dan  jasa.  Namun  ketika  pasar  uang  dan pasar  modal  telah  berkembang  karena  telah  terdapat investor  asing  yang  telah  berinvestasi  di  sini  maka  jika SWF  memilih  berinvestasi  di  pasar  yang  sama  maka akan  terjadi  perebutan  pasar.  Pasar  menjadi  over crowded  karena  terlalu  banyak  permintaan.  Tentu  saja jika  motifnya  untuk  diversifikasi  sesuai  dengan  teori alokasi aset maka hal ini tetap dapat dipertimbangkan.
Dalam  mendirikan  SWF  ada  dua  tantangan  utama yaitu dari mana SWF tersebut didanai dan di mana SWF akan  berinvestasi.  SWF  umumnya  didanai  dengan menggunakan  surplus  lain  dari  neraca  perdagangan. Ketika  sebuah  negara  tidak  memiliki  surplus  neraca perdagangan  tetapi  memiliki  aset  yang  dapat  digunakan sebagai  jaminan  maka  aset  tersebut  dapat    digunakan untuk  memperoleh  pendanaan  yang  dapat  digunakan untuk berinvestasi.
Dalam kasus Indonesia, Indonesia memiliki banyak sumber  daya  alam  yang  dikuasai  negara  dan  dapat digunakan  sebagai  jaminan  untuk  mendanai  proyek- proyek  infrastruktur  pemerintah.  Infrastruktur  dipercaya dapat  menumbuhkan  ekonomi  namun  pertumbuhan ekonomi  ini  tergantung  dengan  besarnya  ekonomi  yang didukung oleh infrastruktur tersebut. Misalnya pembangunan jalan yang menghubungkan dua kota kecil tentu  akan  meningkatkan  perekonomian  di  kedua  kota kecil  tersebut  namun  proyek  pembangunan  yang  sama misalnya  digunakan  untuk  menghubungkan  antara  dua ibu  kota  provinsi  yang  berdekatan  seperti  Jakarta Bandung  akan  mempunyai  dampak  yang  jauh  lebih besar.
Secara  geografi  ekonomi  di  Indonesia  terdapat pemusatan  ekonomi  di  mana  ekonomi  terbesar  berpusat di  ibukota  Jakarta  dan  Jawa.  Kemudian  terdapat  kota- kota yang menjadi satelit perekonomian seperti Makassar yang  menghubungkan  ke  Indonesia  Timur  dan  kota Medan  yang  menghubungkan  kota-kota  di  Sumatera. Selain  itu  tidak  banyak  kota  yang  memiliki  kekuatan ekonomi yang besar di Indonesia.
Salah  satu  indikator  riil  adalah  pendapatan  tol. Pendapatan  tol  yang  besar  adalah  pendapatan  tol  di daerah  ibu  kota  dan  ini  adalah  tol-tol  yang  sebenarnya telah  relatif  lama  dan  seharusnya  sudah  jauh  melewati titik  imbasnya.  Indikator  yang  lain  adalah  mahalnya harga  tol  yang  baru  dibangun  yang  menghubungkan antara  daerah-daerah  yang  dulunya  tidak  terjangkau. Harga tol yang mahal ini selain untuk kompensasi biaya pembangunan  yang  tinggi  juga  dikarenakan  terbatasnya orang yang menggunakan jalan tol tersebut. Tidak dapat dimungkiri  sebagian  kendaraan  roda  empat  terpusat  di
Jakarta  sehingga  potensi  pendapatan  tol  juga  tertinggi berada  di  Jakarta  dan  sekitarnya.  Pertumbuhan  ekonomi ada  batasnya.  Pemerintah  Cina  terus  menggelontorkan investasi  pemerintah  seperti  yang  dilakukan  aliran Keynesian  untuk  mendongkrak  perekonomian. Yang terjadi adalah pada akhirnya terdapat kota-kota hantu dan jalan-jalan  tol  yang  kosong.  Fenomena  ini  disebut sebagai  batasan  pertumbuhan,  karena  dengan  pada akhirnya  suatu  kenaikan  penawaran  hanya  akan  bisa diserap  oleh  pasar  hingga  suatu  titik  tertentu.  Setelah melampaui  titik serap  maksimal  maka pasar sudah tidak akan sanggup menyerap penawaran yang ada.

## 4.2.      SWF di Berbagai Negara
Pada  tabel  1  dapat  dilihat  perbandingan  SWF  di negara-negara  yang  sudah  terlebih  dahulu  ada  di berbagai negara di dunia yang dirangkum oleh penulis.

## Tabel 1. SWF di berbagai Negara SWF
Keterangan Abu Dhabi SWF  yang  bersumber  dari  kekayaan  minyak. Minyak dikelola oleh SWF untuk diinvestasikan ke  properti  dan  jasa  guna  mengarahkan  negara Abu  Dhabi  yang  berbasis  minyak  menjadi berbasis perdagangan dan jasa.
Norwegia SWF  yang  bersumber  dari  kekayaan  minyak yang  dikelola  dengan  berinvestasi  terutama  di negara-negara  luar  negeri.  Hasil  yang  diperoleh digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional negara seperti pendidikan, kesehatan dan dana pensiun. China SWF  yang  berasal  dari  surplus  perdagangan antara  Cina  dengan  berbagai  negara  di  dunia. SWF  ini  digunakan  untuk  mengoptimalkan imbal balik dana yang dimiliki Cina.
India SWF  di  India  secara  khusus  digunakan  untuk mendanai proyek infrastruktur yang ada di India. Sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk terbesar kedua di dunia dan jumlah daratan yang besar,  infrastruktur  India  masih  relatif  kurang.
Beberapa infrastruktur India merupakan infrastruktur  yang  berusia  lanjut  yang  dibangun oleh  Inggris.  Karena  itu  tujuan  SWF  di  India adalah secara khusus membangun infrastruktur.
Pada  tabel  1  adalah  berbagai  jenis  SWF  dan karakteristiknya. Apabila kemudian dibagi secara sumber pendanaannya  maka  alternatif  pendanaan  SWF  akan tampak seperti di pada gambar 1 yang dirangkum penulis dari berbagai literatur terdahulu.
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
Surplus Neraca Perdagangan
Sumber Dana SWF Komoditas Aset Non Komoditas

## Gambar 1. Sumber Dana SWF
Dengan  menggunakan  gambar  1  maka  SWF Indonesia  bisa  dikategorikan  berdasarkan  sumber pendanaannya.  Pendanaan  SWF  di  Indonesia  tidak berdasarkan neraca perdagangan karena neraca perdagangan  Indonesia  yang  masih  negatif.  Jadi pendanaan  dilakukan  dengan  menghimpun  baik  dana dari  luar  negeri  atau  dengan  menerbitkan  surat  utang dengan  menggunakan  jaminan  aset.  Aset  yang  dimiliki Indonesia dalam hal ini adalah terutama komoditas yaitu minyak  dan  gas,  serta  berbagai  barang  tambang  dan mineral lainnya.
Sementara  itu  dalam  penggunaan  dana,  SWF  dapat dibedakan  berdasarkan  tujuan  investasi  dan  jenis  aset investasi.  Terdapat  SWF  seperti  National  India Infrastructure  Fund  yang  berfokus  pada  investasi infrastruktur  di  dalam  negeri.  SWF  milik  India  ini  unik karena dia merupakan sebuah SWF yang dibentuk secara khusus  untuk  satu  tujuan  yaitu  mengembangkan infrastruktur (Aswal, 2020). Indonesia memiliki beberapa  kemiripan  dengan  India.  Pertama,  Indonesia juga  merupakan  negara  berkembang  yang  padat penduduknya.  Kedua,  Indonesia  juga  sedang  melakukan pembangunan  infrastruktur  besar-besaran  namun  di  sisi lain mengalami keterbatasan pendanaan. Bedanya adalah Indonesia  tidak  secara  khusus  menyatakan  bahwa  SWF yang dikelola akan fokus berinvestasi pada infrastruktur. Kemungkinan  SWF  Indonesia  juga  akan  berinvestasi pada  hal-hal  lainnya  seperti  peningkatan  rantai  pasok terutama  pada  penambangan  seperti  pembangunan smelter atau pembangunan kilang minyak (Ruben, 2020).
Investasi dalam negeri
Tujuan Investasi Investasi luar negeri Penggunaan Dana Properti Surat Utang
Jenis Aset
Ekuitas

## Proyek

## Gambar 2. Penggunaan Dana SWF
Gambar  2  memperlihatkan  bagaimana  sebuah investasi  dapat  digunakan.  Gambar  2  adalah  bentuk rangkuman  penulis  terhadap  alternatif  penggunaan  dana untuk  keperluan  investasi  secara  umum.  Selanjutnya dalam  konteks  SWF  maka  hal  yang  pertama  adalah menentukan  tujuan  dari  investasi.  Apakah  akan digunakan  untuk  proyek  yang  ada  di  dalam  negeri  atau untuk  mendanai  proyek  ekspansi  Indonesia  di  luar negeri.  Hal  yang  kedua  adalah  jenis  aset  yang  akan dijadikan  tujuan  investasi.  Penentuan  jenis  aset merupakan  hal  yang  penting  karena  setiap  jenis  aset memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya investor yang lebih suka menghindari risiko akan memiliki surat utang yang  memiliki  likuiditas  tinggi  dengan  nilai  yang terjamin  namun  imbal  balik  yang  rendak.  Sementara untuk investor yang ingin mendapatkan jaminan aset riil dalam  berinvestasi  namun  bersedia  menanggung  risiko likuiditas akan memiliki berinvestasi pada properti.

## 4.3.  SWF dan Politik
Salah  satu  karakter  SWF  yang  membedakannya dengan  kendaraan  investasi  lainnya  adalah  pengaruh politik  (Mmaduabuchi,  2020).  Tidak  dapat  dimungkiri bahwa  SWF  adalah  sebuah  institusi  investasi  yang dikelola  oleh  negara.  Sebagai  konsekuensinya  adalah institusi tersebut melayani kepentingan negara. Di dalam politik  terdapat  nilai-nilai.  Salah  satu  contohnya  pada dana  investasi  yang  dibentuk  oleh  negara-negara  Timur Tengah,  mereka  akan  menghindari  nilai-nilai  yang  tidak sesuai  dengan  kepercayaan  mereka.  Dalam  hal  ini mereka memegang nilai-nilai syariah , yang berarti badan investasi  mereka  tidak  akan  berinvestasi  di  bisnis-bisnis yang mengandung riba atau tidak halal (Batubara, 2020). Selain nilai-nilai hal lain dari politik adalah menciptakan hegemoni  dan  mempertahankan  kedaulatan.  Ketika hubungan  antara  dua  negara  menjadi  panas  karena urusan  politik  dan  tidak  terkait  ekonomi  atau  investasi
maka pemerintah dapat meneka SWF untuk kepentingan politik.  Ketika  SWF  menyimpang  dari  tujuan  investasi awalnya karena alasan politik maka imbal hasil SWF pun dapat tidak tercapai.
Karena  itu  tidak  sistem  politik  suatu  negara  akan diadopsi  oleh  SWF.  Haluan  politik  yang  netral  seperti pada  negara-negara  Eropa  Utara  akan  memberi keleluasaan  pada  SWF  dari  negara-negara  Eropa  Utara untuk  berinvestasi  ke  berbagai  negara.  Sementara  itu negara-negara  yang  cenderung  bersaing  akan  bersaing pula  dalam  meletakkan  investasinya  dan  berkeinginan untuk menciptakan investasi yang eksklusif.
Begitu  juga  dengan  pengelolaan  negara.  Negara yang  memiliki  sistem pengelolaan  yang baik  maka akan cenderung  memiliki  pengelolaan  SWF  yang  tertata  rapi. Contohnya  adalah  Belanda  yang  menciptakan  kebijakan tiga  pilar  untuk  mengelola  dana  pensiunnya  sehingga dana pensiunnya bisa akuntabel dan transparan (Oehmke dan  Opp,  2020).  Namun  yang  terpenting  secara  imbal balik  investasi  yang  dilakukan  oleh  kendaraan  investasi tersebut menjadi salah satu yang paling tinggi di dunia.
Dengan  kondisi  ini  maka  negara  berkembang  di mana  tingkat  korupsi  dan  penyalahgunaan  kewenangan dari  para  pejabatnya  masih  tinggi  akan  memiliki  SWF yang  lebih  berisiko.  Risiko-risiko  tersebut  antara  lain adalah  risiko  SWF  diselewengkan  untuk  kepentingan- kepentingan pihak yang berkuasa (Alam dkk, 2020).

## 5. KESIMPULAN
Pembentukan  SWF  di  Indonesia  memberikan sebuah  kesempatan  untuk  meningkatkan  kemajuan Indonesia. Terutama karena Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam yang bisa dieksploitasi  dan  ditingkatkan  nilainya.  Dari  sisi pendanaan  SWF  Indonesia  tidak  dibangun  dengan menggunakan  surplus  neraca  perdagangan  namun menggunakan  data  dari  pihak  ketiga  dan  dana  asing. Penggunaan  utang  sebagai  sumber  dana  investasi bukanlah sebuah hal yang unik. Beberapa SWF di dunia juga  melakukannya.  SWF  Indonesia  sepertinya  akan fokus  untuk  berinvestasi  dan  mengembangkan  proyek- proyek  di  dalam  negeri.  Sistem  investasi  ini  tidak  akan menjadi masalah selama terdapat proyek yang memberikan  imbal  balik  investasi  di  atas  imbal  balik yang  diharapkan  oleh  investor.  Namun  proyek-proyek tersebut  memiliki  keterbatasan.  Proyek  infrastruktur misalnya  sangat  terkait  dengan  kondisi  ekonomi  dan demografi di mana infrastruktur tersebut dibangun.

## 6. SARAN
Salah satu faktor yang membedakan SWF dari dana investasi  lainnya  adalah  pengelolaannya  oleh  negara sehingga  SWF  terpengaruh  oleh  faktor  politik.  SWF  di negara  berkembang  dengan  tingkat  korupsi  yang  masih tinggi  dan  rawan  penyalahgunaan  kekuasaan  akan  lebih berisiko  daripada  SWF  di  negara-negara  maju  dengan pemerintahan  yang  telah  bersih  dari  korupsi.  Terdapat
beberapa  contoh  di  mana  SWF  di  negara  berkembang disalahgunakan untuk mendanai kepentingan rezim yang berkuasa.  Ke  depannya  penelitian  dengan  menggunakan sudut  pandang  politik  dan  tata  kelola  dapat  dilakukan untuk menganalisa SWF di Indonesia.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  A.,  &  Dompak,  T.  (2020).  Dampak  Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia). Dialektika  Publik:  Jurnal  Administrasi Negara Universitas Putera Batam, 5(1), 43-49.
Alam,  A.,  Uddin,  M.,  Yazdifar,  H.,  Shafique,  S.,  & Lartey, T. (2020). R&D investment, firm performance  and  moderating  role  of  system  and safeguard: Evidence
from emerging markets. Journal  of  Business  Research, 106,  94-
105.
Aswal,  D.  K.(2020).  Quality  infrastructure  of  India  and its importance for inclusive national growth. MAPAN, 35, 139-150.
Azhari,  L.  (2020). Pengaruh  Variabel  Makroekonomi dan  Rasio  Keuangan  Perusahaan  terhadap  Kinerja Profitabilitas pada 19 Perusahaan Migas Dunia (Doctoral dissertation, Universitas
Pertamina).
Balter,  A.  G.,  Kallestrup-Lamb,  M.,  &  Rangvid,  J. (2020).  Variability  in  pension  products:  a comparison  study  between  The  Netherlands  and Denmark. Annals  of  Actuarial  Science, 14(2),  338- 357.
Batubara,  Y.  (2020).  Analisis  Maslahah:  Pasar  Modal
Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia. HUMAN  FALAH:  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam, 2(7).
Bazoobandi, S. (2013). The political economy of the Gulf sovereign  wealth  funds:  a  case  study  of  Iran, Kuwait,  Saudi  Arabia  and  the  United  Arab Emirates . Routledge.
Bemmelen, B. V. (2020). Sustainable investment. Dutch Pension Funds and the role of ESG ratings.
Bernstein,  S.,  Lerner,  J.,  &  Schoar,  A.  (2013).  The investment  strategies  of  sovereign  wealth  funds. Journal of Economic Perspectives, 27(2), 219-38.
Dutt,  D.  (2020).  Exorbitant  Privilege  or  Ultimate Responsibility?: Access to the International Lender of Last Resort.
Ervianto,  W.  I.  (2017).  Tantangan  pembangunan infrastruktur  dalam  proyek  strategis  nasional indonesia. Simposium II UNIID 2017 , 2 (1), 98-103. Hanafi, M., Wibisono, D., Mangkusubroto, K., Siallagan, M., & Badriyah, M. J. K. (2019). Designing smelter industry  investment  competitiveness  policy  in Indonesia through system dynamics model. Journal of Science and Technology Policy Management . Harahap,  N.  S.  (2020).  Akibat  Hukum  Cessie  Atas Kredit  Yang  Dialihkan  Oleh  Badan  Penyehatan
Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
Merupakan  Bagian  Dari  Kredit  Sindikasi  (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara Nomor 555/PDT. G/2018/PN. JKT. UTR). Indonesian Notary , 2 (3).
Kambono,  H.,  &  Marpaung,  E.  I.  (2020).  Pengaruh Investasi  Asing  dan  Investasi  Dalam  Negeri
Terhadap Perekonomian
Indonesia. Jurnal
Akuntansi Maranatha, 12(1), 137-145. Marz, W., & Pfeiffer, J. (2020). Petrodollar recycling, oil monopoly, and carbon taxes. Journal of Environmental  Economics  and  Management, 100, 102263.
Mmaduabuchi,  G.  S.  (2020).  Sovereign  Wealth  Fund  or
State  Capitalism:  Nigeria’s  Search  for  a  Stable
Economic Order. Journal of International Studies, 10, 23-36.
Oehmke, M., & Opp, M. M. (2020). A theory of socially responsible investment.
Ruben, G. (2021). Kajian Yuridis Kewajiban Perusahaan
Pertambangan  Mineral  Logam  dalam  Membangun
Fasilitas  Pengolahan  dan  Pemurnina  (Smelter)  di Indonesia. Lex Administratum, 9(1).
Saputra,  K.  A.  (2020).  Efektivitas  Penerapan  Peraturan Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  37 Tahun  2016  Tentang Ketentuan  Penawaran Participating  Interest  10%(Sepuluh  Persen)  Pada Wilayah  Kerja  Minyak  dan  Gas  Bumi  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Daerah  (Studi  Kasus Wilayah Kerja Migas Mahakam).
Truman,  E.  (2010). Sovereign  wealth  funds:  Threat  or salvation?. Peterson Institute.
Wu,  F.  (2020).  Stock  market  integration  in  East  and Southeast Asia:
The role of global factors. International Review of Financial
Analysis, 67 , 101416. Young,  K.  E.  (2020).  Sovereign  risk:  Gulf  sovereign wealth  funds  as  engines  of  growth  and  political resource. British  Journal  of  Middle  Eastern Studies , 47 (1), 96-116.