Description of The Planning Stages of Drug Needs and Drug Distribution in Ndetundora Public Health Center, Ende Regency
Margareta Elisabeth Kartona Aru 1* , Muntasir 2 , Masrida Sinaga 3
1, 2, 3 Public Health Faculty, University of Nusa Cendana

## ABSTRACT
Poor  planning  and  distribution  generally  cause  drug  expiration  problems.  Therefore,  planning  and distribution activities must be carried out according to accounting rules. The purpose of this study was to describe the stages of planning for drug needs and drug distribution at the Ndetundora Community Health  Center  (Puskesmas).  The  type  of  research  used  was  qualitative  research.  There  were  three informants in this study whose positions and duties were related to the planning and distribution of drugs. The results showed that at the planning stage of drug needs, the selection was based on the disease most suffered by patients who visited the Puskesmas and referred to DOEN and FORNAS. Drug needs  data  were  collected  from  all  network  services  at  the  Puskesmas  and  calculated  using  the morbidity/epidemiology  method.  The  research  also  found  problems  related  to  excesses  and  expired drugs. The problems resulted from the discrepancy between the types of drugs received and the drug requests submitted by the Puskesmas. The Ndetundora Public Health Center and the parties involved need to evaluate and find solutions to the problems in planning and distributing drugs that result in expired and excess drugs.
Keywords: drug needs , distribution, planning

## PENDAHULUAN
Upaya  kesehatan  merupakan  kegiatan yang  dilakukan  untuk  mengupayakan peningkatan  kesehatan,  dan  mempunyai tujuan  mengoptimalkan  standar  kesehatan untuk  masyarakat.  Puskesmas  bertujuan dalam  menyelenggarakan  upaya  kesehatan yang  meliputi  pemeliharaan  kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit , penyembukan  penyakit,  dan  pemulihan penyakit,  yang  dilakukan      secara  sistematis dan  berkelanjutan. (1) Upaya  kesehatan  yang bertujuan  dalam  peningkatan  kualitas melayani masyarakat juga merupakan  salah satu  kegiatan  di  Puskesmas  bagian kefarmasian. (1) Praktek  kefarmasian    yang tertera  dalam  UU  Nomor  36  Tahun  2009 bertujuan  untuk  mengendalikan  kualitas penyimpanan  obat,  pengamanan  penyedia, menyimpan  dan  mendistribusikan  obat  dan memberikan obat sesuai anjuran dokter. (1,2) Mengelola  obat  merupakan  kegiatan yang  sangat  penting  sehingga  kegiatan pengelolaan  obat  dilakukan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Ketersediaan
obat  di  suatu  pelayanan  kesehatan  sangat bergantung  pada  tahapan  perencanaan kebutuhan  obat  dan  pendistribusian  obat. Pendistribusian obat merupakan suatu proses mengirimkan  obat  ke  Puskesmas  yang bertujuan untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tahapan dalam mendistribusikan  obat  adalah  menentukan frekuensi  distribusi,  menentukan  pemberian jumlah  dan  jenis  obat  dan  menyerahkan obat. (3)
Puskesmas Ndetundora terletak di Desa Ndetundora  II  Kecamatan  Ende  Kabupaten Ende.  Puskesmas  Ndetundora  memberikan pelayanan  rawat  jalan  dan  rawat  inap. Puskesmas  Ndetundora  memiliki  beberapa jejaring, seperti 1 Pustu di Desa Tomberabu II,  1  Polindes  di  Desa  Tomberabu  I,  dan  5 Poskesdes di Desa Randotonda, Ndetundora, Raburia,  Tinabani,  Tendambong`gi. (4) Hasil survei  Bulan  Januari  2020  di  Puskesmas Ndetundora  Kabupaten  Ende  menemukan masalah  pengelolaan  dan  ketersediaan  obat yaitu adanya kadaluarsa dan kelebihan obat. Jenis  obat  yang  paling  banyak  kadaluarsa adalah obat captopril 25 mg sebanyak 3.219 tablet.  Captropil  merupakan  obat  untuk
*Corresponding author: margareta22aru@gmail.com
Aru et al. https://doi.org/10.35508/ljch
menangani  penyakit  hipertensi  dan  gagal jantung  serta  menangani  penyakit  ginjal akibat diabetes. Jenis obat lainnya  yang juga banyak  kadaluarsa  adalah  obat  malaria. (4)
Penyebab  kadaluarsanya  obat  antara  lain penggunaan jenis obat lainnya yang memiliki jenis  dan  fungsi  yang  sama  oleh  Puskesmas Ndetundora,  seperti  obat  Kaproil  untuk hipertensi,  tidak  adanya  keluhan  penyakit malaria    pada  pasien  yang  berobat,  dan masyarakat  setempat  juga  jarang  berobat  di Puskesmas Ndetundora. Obat kadaluarsa juga diakibatkan  oleh  petugas  Dinas  Kesehatan yang  melakukan  pengiriman  obat  ke Puskesmas  hampir  2  bulan  menjelang  obat tersebut mengalami kadaluarsa.
Masalah kadaluarsa dan kelebihan obat pada umumnya disebabkan oleh perencanaan dan  pendistribusian  yang  kurang  baik. Perencanaan  kebutuhan  obat  adalah  suatu proses  kegiatan  yang  terdiri  dari  pemilihan jenis,  jumlah  dan  harga  perbekalan  farmasi yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan anggaran. (5) Metode  yang  digunakan  dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan  obat,  yaitu  metode  komsumsi, epidemiologi, dan kombinasi yang bertujuan untuk  menghindari  kekosongan  obat. (6) Perencanaan  permintaan  obat  di  Puskesmas Ndetundora  dilakukan  sesuai  kebutuhan Puskesmas.  Sebelum  permintaan  obat dikirimkan  ke  Dinas  Kesehatan  (Dinkes), pengelola obat meminta dari setiap poli/ruang untuk melaporkan pemakaian dan persediaan serta kebutuhan obat dari masing-masing poli. Berdasarkan permintaan obat, Dinas Kesehatan  melakukan  distribusi  obat  ke Puskesmas yang kemudian didistribusikan ke masing-masing  poli/ruang.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tahap- tahap perencanaan kebutuhan dan pendistribusian  obat.  Tahap  perencanaan dimaksud  terdiri  dari  pemilihan  jenis  dan jumlah  kebutuhan  obat,  pengumpulan  data tentang  obat,  proyeksi  kebutuhan  obat, metode yang digunakan dalam menyusun dan menghitung rencana kebutuhan obat, dan data pemakaian  sisa  stok  dan  permintaan kebutuhan  obat.  Pendistribusian  obat  terdiri
dari  penentuan  frekuensi  distribusi  dan pelaksanaan penyerahan obat.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  desain case study. Penelitian  dilakukan  di  Puskesmas Ndetundora, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur  pada  bulan  Desember  2020-Januari 2021.  Penentuan  informan  dalam  penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling . Kriteria inklusi yaitu pihak atau petugas yang bertanggung  jawab  dalam  perencanaan  dan pendistribusian obat di Puskesmas Ndetundora.  Jumlah  informan  sebanyak  3 orang  yang  terdiri  dari  Kepala  Puskesmas Ndetundora,  Penanggungjawab  kefarmasian Puskesmas,  dan  Staf  Dinas  kesehatan Kabupaten  Ende.  Jenis  data  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer  dan data  sekunder.  Metode  pengambilan  data menggunakan  teknik  wawancara  mendalam, dimana  proses  wawancara  direkam  dengan sepengetahuan  dan  persetujuan  informan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, di mana hasil penelitian diperbandingkan dengan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan UU No 9 Tahun 2019 tentang standar pelayanan kefarmasian di  Puskesmas.  Instrumen  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  ialah  peneliti  sendiri, sebagai  instrumen  utama,  yang  dibantu dengan  pedoman  wawancara,  alat  perekam suara,  dan  kamera.  Data  kemudian  diolah secara manual melalui proses transkripsi dan dianalisis secara tematik. Penelitian ini telah memperoleh kelayakan etik dari Komisi Etik Penelitian  Kesehatan,  Fakultas  Kesehatan Masyarakat,  Universitas  Nusa  Cendana dengan  nomor  persetujuan  etik Ethical Approval: 2020190-KEPK Tahun 2020.

## HASIL
Informan  penelitian  berjumlah  tiga orang,  yang  meliputi  penanggungjawab Upaya  Kesehatan  Perseorangan  (DL),  yaitu Dokter  yang  jabatatannya  dari  tahun  2014- sekarang,  Penanggungjawab  Kefarmasian
Aru et al. https://doi.org/10.35508/ljch
(OK),  yaitu  Apoteker  yang  jabatannya  dari tahun  1997  hingga  sekarang,  dan  Staf Instalansi  farmasi  Dinkes  Kabupaten  Ende (F)  yang  jabatanya  dari  tahun  2005  hingga sekarang.
1. Perencanaan Obat Kegiatan perencanaan obat di Puskesmas  Ndetundora  Kabupaten  Ende sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Hasil wawancara dengan informan membuktikan hal ini, sebagai berikut:
” Setiap  bulannya  dilihat  pemakaian obat,  pemakaiannya  berapa  banyak termasuk dari desa-desa. Ini pelayanan obatkan  dibagikan  ke  masing-masing desa.  Jadi  dikumpulkan  semua  baru ditambahkan 10% dari total penggunaan untuk diajukan.” (DL) “.
Pemilihan  jenis  obat  dan  jumlah kebutuhan obat dimulai dari permintaan obat dari  poli-poli  Puskesmas  dan  desa-desa. Setelah seluruh laporan permintaan terkumpul, kemudian ditambahkan 10% dari total  penggunaan  untuk  diajukan  ke  Dinkes dan  perencanaannya  menggunakan  Daftar Obat  Esensial  (DOEN)  dan  Folarium Nasional  (FORNAS).  Hasil  wawancara dengan  informan  membuktikan  hal  ini, sebagai berikut:
“Mulai dari obat-obat yang diminta dari poli-poli  Puskesmas  dan  desa-desa dikumpulkan semua baru ditambahkan 10%  dari  total  penggunaan  untuk diajukan.” (DL)
Informan  menambahkan  bahwa  dalam menentukan  jenis  dan  jumlah  obat  tersebut sesuai dengan penyakit yang banyak diderita, ketersediaan  obat  generik,  penyakit  diare. Selain  itu,  pemilihan  obat  oleh  pihak Puskesmas  disesuaikan  dengan  DOEN  dan FORNAS. Hasil wawancara dengan informan membuktikan hal ini, sebagai berikut:
“Sesuai dengan penyakit, obat generik, diare  dan  kami  juga  di  Puskesmas dalam  pemilihan  obat  mengacu  pada DOEN dan FORNAS.” (OK)
Pengumpulan  data  dalam  melakukan perencanaan  obat-obatan  di  Puskesmas mengunakan  data  jumlah  penyakit,  jumlah pemakaian  obat  sebelumnya,  dan  data  baik dari  desa-desa  maupun  semua  poli  atau pelayanan  jaringan  di  Puskesmas.  Berikut kutipan pernyataan dua informan:
“Data  dari  jumlah  pemakaian  obat sebelumnya,  dari  desa-desa  dan  juga poli-poli yang ada di Puskesmas.” (DL)
“ Data  jumlah  penyakit  yang  banyak diderita,  dan  data  dari  semua pelayanan  jaringan  di  Puskesmas.”
(OK)
Informan  DL  mengemukakan  bahwa dalam  memperkirakan  kebutuhan  periode yang  akan  datang  menggunakan  rumus Optimum pemakaian + Waktu+ Buffer – Sisa stock.    Sementara  itu,  informan  lainnya mengemukakan bahwa dalam memperkirakan  kebutuhan  periode  yang datang menggunakan rumus 12 bulan X 15 %. Berikut pernyataan kedua informan:
“Optimum pemakaian + Waktu+ Buffer- Sisa Stock.” (DL)
“ Itu pake rumus pemakaian perbulan: 12 bulan X 15 %.” (OK)
Metode yang digunakan dalam menyusun dan menghitung rencana obat yang dibutuhkan oleh Puskesmas memakai metode morbiditas epidemiologi. Berdasarkan metode  tersebut,  Puskesmas  menyusun  dan menghitung  obat  sesuai  penyakit  yang diderita  oleh  pasien  yang  berkunjung  di Puskesmas. Hasil wawancara dengan informan  membuktikan  hal  ini,  sebagai berikut: “Metode
morbiditas/epidemiologi berdasarkan kasus.” (OK) Data  pemakaian,  sisa  stok  dan permintaan  kebutuhan  obat  di  Puskesmas terdapat  dalam  Laporan  Pemakaian  Lembar Permintaan  Obat  (LPLPO).  Berdasarkan LPLPO  tercatat  masih  ada  kelebihan  dan kadaluarsanya obat. Adanya kadaluarsa obat dikarenakan  obat  yang  didistribusikan  dari Dinas  Kesehatan  ke  Puskesmas  Ndetundora
Aru et al. https://doi.org/10.35508/ljch
hampir  mendekati  2  bulan  obat  tersebut mengalami kadaluarsa. Kelebihan obat terjadi karena dinas kesehatan mendistribusikan obat yang  tidak  sesuai  dengan  permintaan Puskesmas. Akibatnya, persediaan obat yang ada di Puskesmas banyak yang tidak terpakai. Berikut kutipan pernyataan informan:
“Semua  terdapat  pada  LPLPO  dan LPLPO  yang  ada  sekarang  itu  baru tahun  2019  yang  tercatat  masih  ada kelebihan dan kadaluarsanya obat dan untuk 2020 belum ada.” (OK)
2. Pendistribusian obat Proses  pendistribusian  obat-obatan berlangsung  dari  Dinas  Kesehatan  ke Puskesmas. Informan mengemukakan bahwa sebelum  pendistribusian  obat  ke  Puskesmas, Puskesmas  memberikan  laporan  permintaan obat  ke  Dinkes.  Pihak  Dinkes  kemudian memeriksa  laporan  tersebut  dan  kemudian mendistribusikan obat ke Puskesmas. Namun, petugas  farmasi  Puskesmas  dapat  pula mengambil sendiri obat di Dinkes. Obat yang diterima  ataupun  diambil  sendiri  dari  Dinas Kesehatan  tersebut  oleh  Petugas  Puskesmas pada LPLPO kemudian dibagikan ke poli-poli yang  ada  di  Puskesmas.  Berikut  kutipan penyataan ketiga informan:
“ Pertama  petugas  farmasi  Puskesmas datang  membawa  laporan  permintaan obat  kemudian  kami  periksa  laporan dan  petugasnya  setelah  itu  baru  kami distribusi  atau  berikan  obat  kepada petugas farmasi dari Puskesmas. Obat biasanya sekarang diambil sendiri oleh petugas farmasi Puskesmas” (F)
Kalau  untuk  penyerahan  obatnya setelah laporan pemintaan dan petugas farmasi  yang  mengambil  obat  di DINKES  kemudian  di  Puskesmas dicatat  dalam  LPLPO  baru  dibagi  ke Poli-poli di Puskesmas dan desa-desa.”
(DL)
“Biasanya kita yang ambil obat di sana dengan membawa laporan permintaan kemudian  diperiksa  laporan  dan petugasnya.  Baru  obatnya  diberikan
kepada  petugas  farmasi  Puskesmas sesuai  dengan  yang  kita  minta  setelah itu baru di bawa ke Puskesmas, dicatat dan  dibagikan  ke  Poli-Poli  di Puskesmas.” (OK)
Informan  juga  mengemukakan  bahwa yang terlibat dalam proses penyerahan obat di Puskesmas adalah petugas farmasi Puskesmas,  dan  petugas  farmasi  Dinkes. Hasil  wawancara  membuktikan  hal  ini, sebagai berikut:
“Petugas  Farmasi  Puskesmas  dan Petugas Farmasi di Dinkes.” (DL)
“Petugas  farmasi  dari  Puskesmas  yang mengambil  obat  di  Dinas  Kesehatan, dan  Petugas  dari  Dinas  Kesehatan” (OK)
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa frekuensi  distribusi  obat  ke  Puskesmas ditentukan  berdasarkan  jarak  dan  anggaran. Kondisi  ini  kemudian  menyebabkan  adanya keterlambatan,  dan  bahkan  ketidaksesuaian jenis obat yang didistribusikan Dinkes dengan permintaan  Puskesmas.  Keterlambatan  dan ketidaksesuaian pendistribusian obat tersebutlah  yang  akhirnya  menyebabkan adanya  kelebihan  dan  kadaluarsa  obat  di Puskesmas.  Berikut  pernyataan  informan  F terkait kendala tersebut:
”Untuk  distribusi  sesuaikan  dengan anggaran  yang  ada…kadang-kadang kami  mengalami  kendala  karena anggaran  untuk  obat  kami  dapatnya terlambat  sehingga  itu  yang  membuat kami  terlambat  distribusi  dan  bahkan obat  yang  kami  distribusi  tidak  sesuai karena  kami  ditribusi  obat  yang tersedia  saja  dan  obat  yang  diminta tidak ada atau mengalami
kekosongan.” (F)

## PEMBAHASAN

## 1. Perencanaan Obat
Perencanaan  kebutuhan  obat  adalah tahapan  menyeleksi  obat  dan  logistik
Aru et al. https://doi.org/10.35508/ljch
kesehatan yang bertujuan menetapkan jumlah obat  dalam  memenuhi  kebutuhan  obat  per tahun. Pertimbangan perencanaan kebutuhan obat  didasarkan  data  mutasi  obat  yang didapatkan  dari  berbagai  poli  di  Puskesmas. Puskesmas harus menyajikan data penggunaan obat sebelumnya berupa LPLPO dalam proses perencanaan obat. Berdasarkan LPLPO  tersebut,  Puskesmas  kemudian melaksanakan  proses  analisa  dan  kompilasi untuk memenuhi kebutuhan obat  di wilayah kerja Puskesmas. (7)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa proses  kegiatan  perencanaan  obat  yang dilaksanakan  di  Puskesmas  Ndetundora mengacu  pada  catatan  pemakaian  obat sebelumnya dari masing-masing poli dan dari desa-desa. Perencanaan obat juga menggunakan  DOEN  dan  FORNAS  dimana yang  berpartisipasi  untuk  melakukan  proses kebutuhan  obat  adalah  Dokter,  Farmasi, Perawat, dan mereka yang melayani pasien di Puskesmas  Ndetundora.  Proses  perencanaan obat  di  Puskesmas  Ndetundora  sudah  sesuai standar  UU  Nomor  9  Tahun  2019  yang mengacu pada DOEN dan FORNAS. (8) Hasil penelitian  ini  serupa  yang  dilakukan sebelumnya  di  Puskesmas  Wolaang  tentang analisis  manajemen  pengelolaaan  obat  yang menyatakan  dalam  merencanakan  obat menggunakan DOEN dan FORNAS. DOEN merupakan  obat  yang  terpilih  yang  paling dibutuhkan  untuk  pelayanan  kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitas yang diupayakan tersedia pada unit  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan fungsi  dan  tingkatnya.  Sementara  itu, FORNAS  adalah  daftar  obat  terpilih  yang dibutuhkan  dan  harus  tersedia  di  fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan  JKN.  Petugas  yang  turut berpatisipasi  dalam  perencanaan  obat  yaitu Dokter, Bidan, dan Perawat. (3) Proses perencanaan dalam memenuhi kebutuhan  obat  adalah  satu  langkah  awal sebelum  melakukan  proses  pengadaan  obat. Pemilihan  obat  merupakan  proses  kegiatan kegiatan dalam menentukan jenis penyediaan farmasi berdasarkan yang dibutuhkan. Tujuan
dilakukan pemilihan obat di Puskesmas untuk perencanaan  permintaan  obat  ke  Dinkes kabupaten/kota  dan  Folarium  Puskesmas. Dalam  melakukan  pemilihan  obat  di Puskesmas  harus  sesuai  dengan  DOEN  dan FORNAS. (8) Hal ini sejalan dengan penelitian dari  Pertiwi  bahwa  dalam  pemilihan  obat  di Puskesmas  harus  mengacu  pada  DOEN  dan FORNAS. (9) Meskipun  perencanaan  obat telah  sesuai  standar  yang  ditetapkan,  hasil penelitian menemukan adanya kendala dalam perencanaan obat di Puskesmas Ndetundora. Kendala  tersebut  berupa  lamanya  waktu menunggu laporan pemakaian obat dari desa- desa  yang  mengakibatkan  laporan  untuk diberikan  ke  Dinkes  agak  terlambat  dan pendistribusian  obatpun  menjadi  terlambat. Selain  itu,  obat  yang  direncanakan  atau diusulkan  terkadang  tidak  sesuai  atau  tidak terpenuhi  oleh  Dinkes  karena  obat  yang  di minta  tidak  ada  atau  kosong.  Akibatnya, Puskesmas  Ndetundora  sering  mengalami kelebihan  dan  kadaluarsa  obat.  Kadaluarsa obat  terjadi  karena  Dinkes  Kabupaten  Ende melakukan  distribusi  obat  yang  hampir mendekati dua bulan menjelang kadaluarsanya obat. Sementara itu, kelebihan obat  di  Puskesmas  Ndetundora  disebabkan Dinkes melakukan distribusi obat tidak sesuai dengan permintaan obat dari Puskesmas. Obat yang  didistribusikan  oleh  Dinkes  ke Puskesmas  masih  tersisa  banyak  pada  bulan sebelumnya sehingga menyebabkan kelebihan  karena  tidak  banyak  pasien  dan bahkan tidak ada pasien yang mengkomsumsi obat tersebut.
Temuan  penelitian  ini  juga  ditemukan dalam penelitian sebelumnya oleh Mukhlis di Dinkes Kota Lhokseumawe yang menyatakan adanya  kekurangan  dan  kekosongan  obat  di Dinkes  menyebabkan  pendistribusian  jenis dan  jumlah  obat  tidak  sesuai  dengan permintaan  Puskesmas. (11) Penelitian  lainnya di  instalasi  farmasi  RSUD  Kefamenanu Kabupaten  TTU  juga  menunjukkan  temuan yang  serupa,  dimana  adanya  kendala  dalam perencanaan dan pengadaan obat,  yaitu obat yang  tersedia  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diminta atau mengalami kekosongan. (12) Hasil
penelitian  juga  serupa  dengan  penelitian sebelumnya  yang  menemukan  penerimaan obat  di  Puskesmas  dari  Gudang  Farmasi Banjarbaru yang sudah mendekati kadaluarsa. (13)
Hasil penelitian di Puskesmas Ndetundora  menunjukkan  bahwa  dalam melakukan  perencanaan  obat  Puskesmas data-data  yang  digunakan  yaitu  data  jumlah penyakit  yang  banyak  diderita,  data  dari semua  pelayanan  jaringan  di  Puskesmas pemakaian  obat  sebelumnya,  dan  dari  desa- desa.  Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian yang  dilaksanakan  di  Puskesmas  Buranga Kabupaten Wakatobi tentang studi pengelolaan  obat,  yang  menyatakan  proses dilakukannya penyusunan obat secara teratur di Puskesmas dengan melakukan pengumpulan  data  dari  tiap  unit  pelayanan dan  sub  unit  pelayanan.  Proses  selanjutnya adalah membuat rincian data yang bertujuan untuk penentuan jenis dan jumlah obat yang diperlukan  oleh  Puskesmas. .(14) Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam memperkirakan kebutuhan yang akan datang dalam  perencanaan  obat,  yaitu  penetapan program stok akhir periode yang akan datang, perhitungan  program  mengadakan  obat periode tahun yang akan datang, perhitungan program  rencana  keuangan  untuk  sejumlah keperluan obat, dan pengalokasian kebutuhan per obat sumber anggaran. (15)
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa cara  memperkirakan  kebutuhan  obat  waktu yang  akan  datang  di  Puskesmas  Ndetundora menggunakan rumus yaitu program penyedia logistik  obat  tahun  yang  kan  datang  =  Stok optimum pemakaian – waktu + Buffer – sisa stock. Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa prediksi kebutuhan  obat  di  Puskesmas  dilakukan dengan penetapan stok akhir dan dijumlahkan buffer stock antara 10-30%. Perencanaan obat disesuaikan dengan yang telah disepakati oleh kepala Dinas kesehatan. (15) Metode yang digunakan dalam menyusun dan menghitung rencana kebutuhan obat dilaksanakan dengan memakai  metode  komsumsi,  epidemiologi
dan kombinasi. (6) Hasil penelitian menunjukan  bahwa  Puskesmas  Ndetundora hanya  menggunakan  metode  morbiditas dalam  menyusun  dan  menghitung  rencana kebutuhan obat. Berdasarkan metode tersebut,  pemilihan  dan  perencanaan  obat ditentukan  dengan  melihat  jumlah  penyakit paling  banyak  diderita  oleh  pasien  yang berkunjung  ke  Puskesmas,  dan  obat-obatan yang dipilih kebanyakan obat generik seperti obat  batuk,  pilek,  diare.  Selain  itu,  proses perencanaan  obat  setiap  bulannya  dilakukan oleh Puskesmas. Penggunaan metode ini turut berkontribusi menyebabkan adanya kelebihan dan  kadaluarsa  obat.  Penyakit  yang  diderita oleh  pasien  sebelumnya  tidak  sama  dengan penyakit  yang  diderita  oleh  pasien  bulan berikutnya  yang  menyebabkan  tidak  adanya penggunaan obat tersebut.
Penelitian ini serupa dengan dilakukan di  Puskesmas  Wolaang  tentang  analisis manajemen  mengelola  obat  di  Puskesmas yang menyebutkan dalam kegiatan merencanakan  obat  yang  dibutuhkan  di Puskesmas, biasanya dilaksanakan tiap bulan sesuai  dengan  10  penyakit  tertinggi  yang terdapat  di  wilayah  kerjanya.  Metode  yang dipakai adalah metode morbiditas/epidemiologi. (3) Berbeda  dengan penelitian  yang  dilaksanakan  di  Puskesmas Meo Kota Baubau  tentang ketersediaan obat di  Puskesmas  yang  hanya  menggunakan metode  komsumsi  dalam  menghitung  dan menyusun rencana kebutuhan obat. (16)

## 2. Pendistribusian Obat
Pendistribusian merupakan suatu proses kegiatan  yang  yang  bertujuan  untuk mengeluarkan dan mengirimkan obat-obatan yang baik terjamin kebenaran sesuai dengan jumlah dan jenis obat dari Gudang obat dalam mencukupi  kebutuhan  di  unit  pelayanan kesehatan. (17) Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  pendistribusian  obat dilakukan  oleh  Dinkes  ke  Puskesmas Ndetundora  dan  ataupun  obat  biasanya diambil  sendiri  oleh  Puskesmas  dengan membawa  laporan  permintaan  obat.  Petugas Dinkes  kemudian  memeriksa  laporan
permintaan  obat  dan  melihat  jumlah  sesuai dengan  permintaan  sebelum  menyerahkan obat ke petugas Puskesmas.
Proses pendistribusiaan obat di Puskesmas Ndetundora sudah sesuai standar yang  tercantum  pada  UU  Nomor  9  Tahun 2019. .(8) Meskipun demikian, pendistribusiain obat  masih  mengalami  hambatan,  dimana obat-obatan  yang  diminta  dari  Puskesmas tidak terpenuhi karena anggarannya tidak ada atau terlambat diberikan. Bahkan obat-obatan yang  diminta  biasanya  tidak  tersedia  atau kosong di gudang farmasi Dinkes. Penelitian ini  serupa  dengan  penelitian  sebelumnya dimana  Dinkes  Kota  Semarang  mengalami kekurangan  sumber  daya  financial/anggaran yang menyebabkan kekurangan atau kekosongan obat di gudang farmasi. (18)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa proses penyerahan obat ke Puskesmas oleh  Dinkes  disesuaikan  dengan  anggaran yang  ada.  Petugas  farmasi  Puskesmas Ndetundora biasanya mengambil sendiri obat di  Dinkes.  Penyerahan  obat  melibatkan petugas  bagian  farmasi  dari  Dinkes  kepada petugas  farmasi  Puskesmas.  Sama  halnya dengan  penelitian  sebelumnya  tentang manajemen  mengelola  obat  di  Dinkes  kota Lhokseumawe  yang  mengemukakan  proses kegiatan  mendistribusikan  obat  dari  gudang farmasi  tidak  ada  kendala  karena  dari Puskesmas  sendiri  yang  mengambil  obat  di gudang farmasi. (11)

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pada  tahap  perencanaan  kebutuhan  obat, pemilihan  obat  mengacu  pada  DOEN  dan FORNAS. Selain itu, perhitungan kebutuhan obat  menggunakan  metode  morbiditas. Kendala dalam perencanaan dan pendistribusian  obat  mengakibatkan  adanya masalah  kelebihan  dan  kadaluarsa  obat. Puskesmas Ndetundora dan pihak yan terlibat perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi terhadap kendala perencanaan dan pendistribusian  obat  yang  mengakibatkan adanya kadaluarsa dan kelebihan obat.

## KONFLIK KEPENTINGAN
Artikel ini benar-benar dipastikan tidak memiliki  konflik  kepentingan,  kolaboratif, atau  kepentingan  lainnya  dengan  pihak manapun.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada  Kepala  Puskesmas  Ndetundora  dan semua  informan    yang  turut  berpatisipasi dalam penelitian ini.

## REFERENSI
1.   Permenkes  No.  74.  Peraturan  Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016 tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Puskesmas. Kementeri Kesehat Republik
Indones  [Internet].  2016;50(50):851–69. Available from: http://www.scopus.com/inward/record.u rl?eid=2-s2.0-
84900384797&partnerID=tZOtx3y1%5 Cnpapers://cfc50b6a-2d9e-4feb-87e5- d6012043bd5a/Paper/p1846%0Ahttps:// search.proquest.com/central/docview/18 33161180/357EB746D9A34383PQ/2?ac countid=188730
2.   Kementerian  Kesehatan  RI.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 2014;1–78.
3.   Asnawi  R,  Kolibu  FK,  Maramis  FRR, Kesehatan F, Universitas M, Ratulangi S. Analisis Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Wolaang. Kesmas [Internet]. 2019;8(6):306–15. Available from: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ke smas/article/view/25608 4.   Dinkes Kabupaten Ende. Profil Puskesmas Ndetundora. East Manggarai: Dinkes Kabupaten Ende; 2018.
5.   Prisanti  W.  Analisis  Perencanaan  dan Pengadaan Obat dengan Metode Analisis ABC di Instalasi Farmasi RSIA Aisyiyah Klaten. Naskah Publ [Internet]. 2019;1–
19. Available from: http://eprint.ums.ac.id/77307/
6.   Malasai, Maramis K. Analisis Pelaksanaan  Perencanaan  Obat  di Puskesmas  Modayag.  J  Kesehat  Masy [Internet].  2015;1(2):1–11.  Available from: https://123dok.com/document/zg9e40vq -analisis-pelaksanaan-perencanaan- pengadaan-puskesmas-modayag- darmawan-franckie.html
7.   Muntasir. Manajemen Logistik
Kesehatan.  1st  ed.  Team  NLi,  editor.
Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi; 2019.
8.   Petunjuk  Teknis  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas.  Available from: http://gudangilmu.farmasetika.com/petu njuk-teknis-pelayanan-kefarmaqsian-di- puskesmas-tahun-2019
9.   Ningsih DK, Tjatur DD, Jak Y, Djajang, Hutapea  F.  Analisis  Perencanaan terhadap  Kebutuhan  Obat  di  Instalasi Farmasi  RS  Kartika  Pulomas.  J  Manaj dan  Adm  Rumah  Sakit  [Internet].
2018;2(1):49–58. Available from: http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/M ARSI/article/view/416
10.  Pratiwi  E.  Gambaran  Perencanaan  dan
Pengadaan  Obat  di  Puskesmas  Rawat Jalan  Kabupaten  Rokan  Hulu  Tahun 2018. Penelit Farm Indones.
2019;1(2302–187).
11.  Mukhlis.  Manajemen  Pengelolaan  Obat di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun  2016  [Internet].  Universitas Sumatera  Utara;  2016.  Available  from: http://repositori.usu.ac.id/handle/123456
789/671
12.  Nesi G, Kristin E. Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi RSUD  Kefamenanu  Kabupaten  Timor Tengah Utara. J Kebijak Kesehat Indones
JKKI  [Internet].  2018;07(04):147–53.
Available from: https://www.jurnal.ugm.ac.id/jkki/article /view/35890 13.  Akbar  N.  Banjarbaru  the  Medicine Storage  Management  Analysis  at Community Health Center in. 2015;6:255–60. Available from:
http://jurnal.ugm.ac.id/jmpf/article/view/
29415 14.  Nurniati. Studi tentang Pengelolaan Obat di  Puskesmas  Buranga  Kabupaten Wakatobi  Tahun  2016.  2016;1–9. Available from:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIMKESM AS/article/view/1254
15.  Permatasari  P,  Pulungan  RM,  Setiawati ME.  Sistem  Perencanaan  Logistik  Obat Di  Puskesmas.  Wind  Heal    J  Kesehat [Internet]. 2020;3(3):193–201. Available from: http://jurnal.fkmumi.ac.id
16.  E A. Studi tentang Ketersedianan Obat di
Puskesmas Meo - Meo Kota Baubau. Ilm kesehaan [Internet]. 2019;1(2). Available from:
https://www.neliti.com/id/publications/3 25855/studi-tentang-ketersediaan-obat- di-puskesmas-meo-meo-kota-baubau 17.  Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pekayanan Kefarmasian di Puskesmas. 2006. 1–58 18.  Ribeiro  MF,  Do  U,  Do  V,  Em  M,
Desenvolvimento  AE,  Ashenburg  K,  et al.  Implementasi  Kebijakan  Distribusi Obat Pelayanan kesehatan dasar Menurut Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor: 1462/MENKES/SK/XI/2002. Univ  Fed  do  Triângulo  Min  [Internet]. 2013;53(9):1689–99.  Available  from: /citations?view_op=view_citation&conti nue=/scholar%3Fhl%3Dpt- BR%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1& citilm=1&citation_for_view=wS0xi2wA AAAJ:2osOgNQ5qMEC&hl=pt- BR&oi=p