JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                                  ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

## Implementasi  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang
Fresha Atmuria 1 dan Afriva Khaidir 2
1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang
2 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

## Abstract
The  aim  of  this  study  was  to  analyse  the  implementation  of  regional  regulations  No  1  of  2019  on Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi pasar di Pasar Raya Padang. Background of this study is because several problems were found in market retribution of Pasar Raya Padang that is, a collection  that  does  not  give  a  ticket  or  evidence  of  payment  of  retribution.  Limited  market management capabilities to provide a place, there are still traders who do not pay retribution. As well as a lack of oversight from Padang city trade service. Formulation of the problem in this study is how the implementation of regional regulations No 1 of 2019 on Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi  pasar  di  pasar  Raya  Padang.  What  are  the  constraints  in  the  implementation  of  regional regulations.
This study was qualitative with descriptive method. Selection of informants was done with Purposive for decided key informants and next decided with SnowballSampling technique. This observation data collection  techniques  was  interview  and  documentation  study.  For  data  analysis  was  done  by  data collection, data reduction, presentation of data, and conclusions. Then the validity of this data is tested by Triangulasi Sumber which is then analysed with data analysis techniques. Measurement toward the implementation  of  regional  regulations  No  1  of  2019.  The  researcher  used  measure  of  policy implementation according George C. Edward III, there are four policy implementation indicators such as, communication, resource, disposition, and bureaucratic structure.
This study reveal that implementation of the collection of market retribution was carried out by Dinas Perdagangan Kota Padang to traders who sell in Pasar Raya Padang. Based on findings and discussion The Implementation of Regional Regulations No 1 of 2019 on Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang was influenced by communication, resource and attitudes of the bureaucracy  and  implementers.  Constraints  faced  in  the  implementation  of  the  management  of market retribution in Pasar Raya Padang is less awareness of traders in paying market retribution, so that many causes arrears on market retribution and the target was not achieved.
Keywords: Policy Implementation, Market Retribution, Regional Regulations

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor  1  Tahun 2019 Tentang  Retribusi  Jasa  Umum  dalam  Pengelolaan  Retribusi  Pasar  di  Pasar  Raya  Padang.  Latar belakang  penelitian  ini  karena  ditemukan  beberapa  permasalahan  dalam  Retribusi  Pasar  di  Pasar Raya  Padang  yakni,  Pemungutan  yang  tidak  memberikan  karcis  atau  tanda  bukti  pembayaran retribusi,  Keterbatasan  kemampuan  pengelolaan  pasar  dalam  menyediakan  tempat,  Masih  adanya pedagang  yang  tidak  membayar  retribusi.  Serta  kurangnya  pengawasan  dari  Dinas  Perdagangan Kota  Padang.  Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Implementasi  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Retribusi  Jasa  Umum  dalam  Pengelolaan  Retribusi  Pasar  di Pasar Raya Padang. Apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Pemilihan  informan dilakukan  dengan  cara  Purposive  untuk  menentukan  informan  kunci  dan  informan  selanjutnya ditentukan dengan teknik Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi  dokumentasi.  Untuk  analisa  data  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Kemudian  data  ini  diuji  keabsahannya  dengan Triangulasi  Sumber  yang  kemudian  di  analisis  dengan  teknik  analisis  data.  Pengukuran  terhadap Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Retribusi  Jasa  Umum  dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. peneliti menggunakan pengukuran Implementasi Kebijakan  menurut  George  C.  Edward  III,  ada  empat  indikator  Implementasi  Kebijakan  yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas  Perdagangan  Kota  Padang  kepada  pedagang  yang  berjualan  di  Pasar  Raya  Padang. Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya serta sikap dari birokrasi dan pelaksana. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi  Pengelolaan  Retribusi  Pasar  di  Pasar  Raya  Padang  adalah  kurangnya  kesadaran pedagang  dalam  membayar  retribusi  pasar,  Sehingga  banyak  menimbulkan  tunggakan  pada retribusi pasar dan tidak tercapainya target pertahun.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Pasar, Peraturan Daerah.

## PENDAHULUAN
Pemungutan yaitu pembayaran oleh  warga  kepada  negara  atas layanan  tertentu  yang  diberikan negara  kepada  warganya  secara individu.  Sedangkan  menurut  pasal  1 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Retribusi  Daerah dimaknai  sebagai  pembayaran  atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  pribadi  atau perseorangan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk mengatur  atau  mengolah  pasar  di Pasar  Raya  Padang.  Pemerntah  Kota Padang mengluarkan Peraturan Daerah  Kota  Padang  Nomor  1  Tahun 2019  Retribusi  Jasa  Umum,  yg merupakan  perubahan  atas  Peraturan
Daerah  Kota  Padang  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Retribui  Jasa  Umum.
Maka dari itu, pemrintah daerah harus benar-benar  memanfaatkan  retalisasi berbasis  pasar.  Upaya  pemerintah daerah untuk mengenakan pajak pasar ditujukan  untuk  memberikan  layanan kepada penduduk atas apa yg mereka bayarkan.keberadaan layanan ini dianggap  sebagai  masalah  yg  sangat penting  yg  harus  dijalankan  dalam kerangka sistem demokrasi itu sendiri. Berdasarkan dengan Peraturan
Daerah  Kota  Padang  Nomor  1  tahun 2019 Retribusi Jasa Umum, pada pasal 1  Nomor  34  ‘’Retribusi  Jasa  Pasar adalah  retribusi  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  pasar  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah’’. Biaya pasar dibebankan pada pedagang  yang  menggunakan  layanan pasar.  Fasilitas pasar yang dikenakan pemungutan  diPasar  Raya  Padang yaitu  untuk  pemakaian  Kios,  Ios, Ruang Lepas, Meja Batu, dan Pelataran.
Retribusi  Pasar  di  Pasar  Raya  Padang dipungut menggunakan
Surat
*) Penulis Korespondensi E-mail : fresha.a@yahoo.com
Ketetapan  Retribusi  Daerah  oleh petugas  Dinas  Perdagangan  Kota
Padang.  Surat  Ketetapan  Retribusi Daerah yang dipergnakan dlm pemungtan  retrbusi  pasar  tersbut yaitu  berupa  kartu  atau  karcis pungutan  retribusi  pada  pedagang yang berjualan diPasar Raya Padang. Tabel 1. Struktur dan Ukuran Tarif Untuk Retribusi Pelayanan Pasar No. Wilayah Satuan 1) Blok 1 s/d IV Rp 1.500/m2/hari 2) Meja Batu Pasar Pembantu & PKL Rp 1.500/m2/hari Sumber : Perda Kota Padang No 1 Tahun  2019 Berdasarkan Perda Kota Padang  No  1  Thn  2019  Tntang Retribusi  Jasa  Umum,    Dalam  Pasal  1 Nomor 38, ‘’Kios merupakan bangunan semi permanen,  sebagian  terbuat  dari kayu  dan  beton,  dengan  luas maksimum  30  m2.  Dalam  Pasal  1 Nomor  39,  ‘’Ruang  lepas  adalah ruangan  yang  terletak  didalam bangunan  pasar  dengan  luas  100  m2. Dalam  Pasal  1  ayat  40,  ‘’Meja  Batu berarti  bangunan  semi  permanen dengan  atap  tanpa  dinding,  yang membatasi  satu  area  ke  are  lainnya dengan  penyediaan  atau  konstruksi meja batu permanen. Pada Pasal 1 ayat 41,’’Pelataran  adalah  tempat  tertentu di  pasar  yang  diperuntukkan  bagi pedagang  kaki  lima  yang  tidak permanen’’. Setiap pedagang yang berdagang di pasar dikenakan pemungutan  pasar.  Pemungutan  yaitu transfer  kekayaan  dari  sektor  swasta ke  sektor  publik  sesuai  dengan undang-undang  untuk  membiayai pembangunan sehari-hari dan pengeluaran pemerintah. Pengumpulan retribusi pasar dilakukan  oleh  pemerintah  daerah melalui  Dinas  Perdagangan  Kota Padang.  Pemungutan  retribusi  pasar dikategorikan menjadi 2 yaitu pembayaran  retribusi  pasar  harian dan  pembayaran  retribusi  bulanan. Namun pada kenyataannya pemungutan  retribusi  pasar  dirasa kurang  maksimal  karena    kurangnya kesadaran pedagang tentang
membayar  retribusi  pasar.  Sehingga banyak menimbulkan tunggakan pada retribusi pasar. Pungutan  biaya  untuk  layanan pasar merupakan inti dari pengelolaan  biaya  untuk  layanan pasar.  Hal  ini  karena  pada  saat pemungutan  retribusi  jasa  pasar terdapat  proses  bagaimana  hasil pungutan pasar tersebut dipungut oleh pemungutan  iuran  jasa  pasar.  Agar hasil  retribusi  menjadi  salah  satu sumber  pendapatan  kas  daerah  yg digunakan untuk membiayai pembangunan  dan  pembiayaan  lain didaerah. Oleh  karena  itu  Pemerintah Kota  Padang  mampu  merancang  atau mengembangkan kebijakan
pengelolaan  pungutan  daerah  yang dianggap  efektif  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan  dengan  cara Purposive untuk  menentukan  informan  kunci dan  informan  selanjutnya  ditentukan dengan  teknik Snowball  Sampling. Teknik  pengumpulan  data  observasi, wawancara  dan  studi  dokumentasi. Untuk  analisa  data  dilakukan  dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Kemudian  data  ini  diuji keabsahannya  dengan Triangulasi
Sumber yang  kemudian  di  analisis dengan teknik analisis data.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Otonomi Daerah
Otonomi  adalah  pengalihan urusan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  yang  dijalankan dalam  sistem  birokrasi  negara. Tujuan otonomi yaitu untuk mencapai efisiensi & efektifitas dalam memberikan layanan untuk masyarakat. Menurut  Said  (dalam  Christia
Adisya Mega & Ispriyarso Budi,2014) Ada  empat  sudut  pandang  yang mendasari  aspek  positif  dan  empat sudut pandang yang mendasari aspek negatif otonomi daerah.
Empat  sudut  pandang  yang mendasari  aspek  positif  otonomi daerah. yaitu:
1. Demokratisasi.
2. Membantu meningkatkan kualitas dan efesiensi pemerintahan.
3. Meningkatkan stabilitas dan
persatuan nasional. 4. Mempromosikan  pembangunan daerah. Aspek  negatif  otonomi  daerah didasarkan pada empat sudut pandang, yaitu:
1. Penciptaan fragmentasi yang tidak  terduga  dan  pemisahan bagian-bagian.
2. Melemahnya kualitas pemerintah.
3. Penciptaan  celah  besar  antar wilayah.
Peranan  Pasar  dalam  Keuangan Daerah
Pasar  merupakan  salah  satu tempat  dimana  masyarakat  dapat berbisnis. Dengan adanya pasar maka akan  terjadi  siklus  peredaran  uang untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat  padang.  Pertumbuhan ekonomi  ini  secara  tidak  langsung mempengaruhi perkembangan penerimaan  retribusi  pasar.  Pasar juga  merupakan  unit  bisnis  yang berperan strategis dalam berfungsinya  sinyal  distribusi  dari produsen  hingga  konsumen  yang memperlukan  suatu  produk.  Dengan demikian,  boleh  dikatakan  bahwa pasar  merupakan  pemasok  langsung kebutuhan  sehari-hari  masyarakat dan  berbagai  interaksi  di  dalamnya dengan partisipasi unsur pemerintah, swasta  dan  masyarakat.  kondisi  ini menegaskan bahwa pasar memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelaksanaan pembangunan  di  daerah,  karena pungutan retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.  biaya  pasar  dibebankan setiap hari. Jadi pendapatan keuangan  daerah  dari  pembalasan pasar juga setiap hari.
Konsep Pajak dan Retribusi a. Pajak
Pada  umumnya,  pajak  adalah sumbangan masyarakat ke kas negara secara  hukum,  sehingga  dapat dikumpulkan tanpa menerima kompensasi langsung. Pajak dipungut oleh  pihak  berwenang  sesuai  dengan hukum untuk menutupi biaya produksi  barang  dan  jasa  kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Adrian Sutedi (2011:1),  pajak  dipahami  dari  sudut pandang ekonomi sebagai pengalihan sumber  daya  dari  sektor  swasta  ke sektor  publik.  Pajak  mengubah  dua situasi. Pertama, penurunan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya guna mengendalikan  barang  dan  jasa. Kedua,  meningkatkan  kemampuan keuangan negara untuk menyediakan barang  dan  jasa  publik  yang  menjadi kebutuhan publik. Sedangkan pengertian perpajakan dari segi hukum menurut
Soemitro dan Sutedi (2011:1) merupakan kewajiban yang mewajibkan  warga  negara  untuk menyumbang  sejumlah  pendapatan tertentu  kepada  negara,  negara berhak menegakkan, dan pajak harus digunakan untuk negara.
Dalam Bohari (2012:133-135), ada dua fungsi pemungutan pajak :
1) Fungsi Budgetair , yaitu menginvestasikan  uang  ke  kas negara.
2) Fungsi Regulerend atau  fungsi regulasi,  yaitu  pajak  merupakan instrumen  pemerintah  untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan politik.
A. Retribusi
Retrbusi  merupakan  biaya yang  dikenakan  oleh  pemerintah daerah  sebagai  pembalasan  atas penggunaan  layanan  tertentu  yang disediakan  oleh  pemerintah.  Dengan demikian,  dalam  hal  ini  terdapat remunerasi  langsung  yang  dapat digunakan oleh pembayar retribusi. Pendapat Siahaan (2008:5), pemungutan merupakan pembayaran wajib  oleh  warga  untuk  negara dikarenakanadanya pelayanan
tertentu  yang  diberikan  oleh  negara kepada  warga  secara  individu.  jasa tersebut  bisa  mengatakan  bahwa layanan  ini  langsung,  yaitu  hanya mereka  yang  membayar  retribusi yang  diberi  imbalan  layanan  dari negara.  Salah  satu  contoh  retribusi adalah  biaya  layanan  pasar  yang diatur  oleh  pemerintah.  Siapapun yang  ingin  memanfaatkan  peluang pasar harus membayar biaya layanan pasar yang ditetapkan pemerintah.
Sesuai dengan hukum indonesia  yang  berlaku,  pemerintah daerah  hanya  dapat  mengenakan biaya kepada pengguna. Jadi, pungutan daerah. beberapa
karakteristik  yang  melekat  pada retribusi  daerah  yang  saat  ini dikenakan  di  indonesia  adalah sebagai berikut: 1. Pemungutan  adalah  biaya  yang dipungut berdasarkan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.
2. Pendapatan  retribusi  masuk  ke kas daerah.
3. Pihak  yang  membayar  retribusi menerima  prestasi  timbal  balik langsung  dari  pemerintah  daerah atas pembayaran yang dibayarkan. 4. Retribusi dibayarkan jika ada jasa yang  dilakukan  oleh  org  atau badan hukum. 5. Sanksi retribusi merupakan sanksi  ekonomi  adalah  apabila tidak  membayar  retribusi  tidak akan  mendapatkan  pelayanan  yg diberikan oleh pemerintah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  daerah yaitu pendapatan  asli  daerah  yang  masuk ke  kas  daerah  yang  bersumber  dari kinerja daerah itu sendiri, pendapatan  asli  daerah  merupakan pendapat  dari  pengelolaan  kekayaan daerah  tertentu  PAD  lain  yang  sah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku. Hukun dan regulasi.

## Kebijakan Publik
Chief  J.  O.  Udoji  dalam  Wahab (2014:15),  mendefinisikan  kebijakan publik sebagai “ an santioned course of action  addressed  to  a  particular problem  or  group of  related  problems that affect society at large ” (Tindakan yang  berwenang  yang  mengarah  ke tujuan  spesifik  yang  saling  terkait yang mempengaruhi mayoritas anggota komunitas). Lemieux (1995:7) dalam Wahab (2014:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:
“ The product of activities aimed at the resolution of public problems in the
environment by political actors whose relationship are structured. The entire process  evolves  over  time” (Produk kegiatan  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  masalah  sosial  yang timbul  pada  kondisi  tertentu,  dan dilakukan  oleh  aktor  politik  yg terstruktur.  Seluruh  proses  kegiatan ini berlangsung terus menerus).
Implementasi Kebijakan Publik Vanmeter  dan  Vanhorn  dalam Agustino (2006:153) mengungkapkan definisi implementasi kebijakan sebagi berikut;  “Tindakan  tindakan  yang dilakukan baik oleh individu individu atau pejabat- pejabat atau kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta yang  diarahkan  pada  tercapainya tujuan  tujuan  yang  telah  digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.
Definisi implementasi kebijakan  yang  lain  dikemukakan oleh  Daniel  Mazmanian  dan  Paul Sabatier  dalam  Agustino  (2006:153) mengungkapkanbahwa  implementasi kebijakan adalah; “Pelaksanaan keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat  pula  berbentuk  perintah perintah  atau  keputusan  keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan  masalah  yang ingin  diatasi,  menyebutkan  secara tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Pengelolaan Retribusi Pasar Pengelolaan yaitu pengendalian dan penggunaan semua sumber  daya  yang  digunakan  sesuai dengan rencana untuk menyesuaikan tujuan  kerja  tertentu.  Secara  umum, pengelolaan  adalah  mengatur  dan menggerakkan  sekelompok  orang dengan  segala  kemampuan  untuk mencapai sasaran tertentu yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sasaran yang dimaksudkan  juga  dapat  berbeda- beda  tergantung  pada  ruang  untuk kolaborasi  yang  tertarik  dapat mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu  yang  melakukan  upaya terbaik mereka melalui tindakan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Ada  beberapa  indikator  yang penulis  gunakan  untuk  mengukur Implementasi Peraturan Daerah Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan  Retribusi  Pasar  di  Pasar Raya Padang yakni indikator pengukuran  menurut  George  C. Edward III, ada empat indikator yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, struktur birokrasi.

## a. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah satu  faktor  penunjang  keberhasilan pencapaian  tujuan  dan  ide-ide  yang digunakan aparatur pemerintah sehingga dapat diterima dengan jelas oleh  masyarakat.  Suatu  kebijakan harus  dikomunikasikan  dengan  cara yang  tepat,  akurat,  dan  konsisten. Komunikasi  sangat  penting  untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan pungutan  pasar  lebih  konsisten dalam  menerapkan  kebijakan  yang akan  diterapkan  pada  pungutan wajib. Ada  beberapa  indikator  yang digunakan untuk mengukur keberhasilan  variable  komunikasi, yaitu: a. Kejelasan Informasi Komunikasi  yang  diterima oleh  pembuat  kebijakan  harus  jelas. Dengan  kejelasan  infomasi,  dia  akan mendukung  pihak  manapun  dan mempengaruhi hasil kebijakan. Informasi  yang  dikomunikasikan secara  lisan  tentang  kebijakan pengelolaan  biaya  pasar  dapat
menimbul pertanyaan yang jelas atau tidak.
Berdasarkan temuan
dilapangan,  maka  penulis  dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diterima  dari  pembuat  kebijakan (Dinas  Perdagangan  Kota  Padang) dan  yang  menerima  kebijakan tersebut  (Pedagang  Kaki  Lima  di Pasar  Raya  Padang)  sudah  sangat jelas,  karena  selain  melalui  para petugas  pemungutan  retribusi  pasar, pelaksanaan  pengelolaan  retribusi pasar  kepada  pedagang  kaki  lima  ini juga  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Retribusi Jasa Umum. b. Konsisten Informasi yang disampaikan Informasi  yang  disepakati adalah kebutuhan untuk memberikan informasi agar tidak terjadi kesalahan pada  berbagai  aspek,  dalam  hal  ini informasi  tersebut  ditransmisikan secara  lisan  maupun  dalam  bentuk draft yang dalam pelaksanaanya tetap konsisten atau tidak berubah. Karena selain  kejelasan  informasi  juga  harus dibarengi  dengan  pelaksanaan  yang konsisten agar sesuai dengan sebenarnya  serta  target  retribusi pasar  dapat  terealisasikan  sehingga Pendapan Asli Daerah dapat meningkat. Berdasarkan temuan dilapangan,  maka  penulis  dapat menyimpulkan bahwa informasi yang disampaikan  oleh  petugas  pelaksana pemungutan  retribusi  kepada  para pedagang  pasar  sudah  konsisten, karena  para  petugas  melandasi pelaksanaan tugas berdasarkan perda yang telah ditetapkan.
b. Sumber Daya Dalam suatu kebijakan, informasi yang disampaikan jelas dan konsisten,  namun  tidak  hanyan faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.  Dalam  hal  ini  tentang kecukupan jumlah pegawai, informasi,  kewenangan,  serta  sarana dan  prasarana  yang  mendukung pelaksanaan tata kelola pasar diPasar
Raya  Padang.  Indikator  sumber  daya terdiri dari yaitu:
1. Jumlah Pegawai Salah  satu  kegagalan  yang sering terjadi adalah karena staf/pegawai  yang  tidak  memadai dan  tidak  kompeten  di  bidangnya masing-masing.berkenaan dengan pemungutan retrbusi pasar dibutuhkan  pegawai  yang  memiliki kemampuan  yang  memadai  untuk melaksanakan tugasnya. 2. Informasi yang diperlukan. Informasi  merupakan  sumber penting dalam implementasi kebijakan,  dan  memiliki  informasi yang  memadai  berkontribusi  besar terhadap  implementasi  kebijakan. Informasi  dalam  hal  ini  adalah informasi tentang bagaimana melaksanakan  atau  menjalankan sebuah kebijakan pengelolaan pungutan  pasar,  yang  secara  sangat jelas  tertuang  dalam  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum. Informasi yang diterima pelaksana mengenai pelaksanaa  program  yang  tepat, mulai dari fasilitas dan subjek, tingkat pengumpulan,  dan  diakhiri  dengan pelaksanaan  dan  kepatuhan  staf dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Berdasarkan temuan dilapangan,  maka  penulis  dapat menyimpulkan bahwa informasi mengenai  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan retribusi pasar ini sangat jelas,  dan  personel  yang  terlibat didalam  nya  harus  menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  aturan  yang ditetapkan.
3. Kewenangan. Secara umum, wewenang harus  formal  untuk  melaksanakan
kebijakan. Wewenang adalah kewenangan  atau  legalitas  bagi pelaksana untuk melaksanakan kebijakan  tertentu.  Ketika  kekuasaan tidak ada, maka kekuasaan pelaksana tidak dilegitimasi dimata masyarakat, yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan.  Amanat  para  pengambil kebijakan  pengelolaan  pungutan pasar  adalah  untuk  meningkatkan pendapatan  retribusi  pasar,  agar pendapatan daerah juga meningkat. 4. Sarana yang diperlukan Untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan retribusi pasar diPasar  Raya  Padang  diperlukan sarana dan prasarana seperti perkantoran dan perlengkapan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dengan baik. Berdasarkan temuan dilapangan, Dengan demikian, penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  dana infrastruktur  yg  disediakan  oleh negara untuk melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar  di  Pasar  Raya  Padang  sangat berpengaruh  terhadap  pelaksanaan proses  pemungutan  retribusi  pasar yg  dilakukan  oleh  petugas  pelayanan yg  memadai  juga  dapat  berjalan dengan  baik.  Kerja  pelayanan  yg diberikan pemerintah kepada pegawai  resmi  adalah:  Kantor  UPTD Pasar Raya Padang yg terletak di Blok IV, Komputer didalam ruangan. c. Disposisi  (Sikap  Birokrasi  dan Pelaksana) Disposisi adalah kecenderungan  dari  satu  faktor  yang mempengaruhi  karakteristik  suatu aparatur pemerintah dalam menjalankan  tugas  sesuai  dengan peraturan  yang  diperintahkan  dalam mempengaruhi  tingkat  keberhasilan dalam  pencapaian  tujuan  dari  suatu kebijakan.
a. Komitmen Aparatur Pelaksana
Komitmen  instansi  pelaksana terhadap kebijakan dapat mendukung  implementasi  kebijakan sesuai  dengan  keinginan.  Kebijakan tidak  dapat  bekerja  dengan  baik  dan mencapai  hasil  yang  diinginkan  jika badan pelaksana tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana  kebijakan.  Dalam  hal  ini penulis memfokuskan pada kewajiban petugas pemungutan retribusi pasar diPasar Raya Padang. Berdasarkan temuan dilapangan,  maka  penulis  dapat menyimpulkan bahwa aparatur pemungut  retribusi  pasar  wajib menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan tanggung jawab dan kewenangannya, serta  ketentuan  yang  tertuang  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum. b. Kejujuran Aparatur Pelaksana Kejujuran merupakan sikap yg mutlak diperlukan seseorang petugas, karena  tanpa  kejujuran  dalam melakukan  pemungutan  retribusi, kepercayaan  masyarakat  akan  hilang kepada  petugas  sebagai  pemungut biaya. Kejujuran harus dibangun pada saat  awal  implementasi  diluncurkan, sebelum  hasil  yang  sebelumnya ditargetkan tercapai.
Sikap  kejujuran  aparatur  yang melaksanakan  pemungutan  retribusi pasar  kepada  pedagang  kaki  lima  di Pasar  Raya  Padang.  Para  pegawai tersebut wajib memiliki sikap kejujuran  yang  tinggi  untuk  dapat memungut  retibusi  pasar,  terutama terkait  pelaporan  simpanan  dari retribusi pasar yang semuanya harus masuk ke kas daerah. Berdasarkan temuan dilapangan,  maka  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  setelah  para petugas  melakukan  pemungutan retribusi pasar kepada pedagang kaki lima, hasilnya langsung disetorkan ke bendahara untuk dilakukan
perhitungan dan akan dipertanggungjawabkan. c. Karakter Demokratis dari Aparatur Pelaksana Hakikat  demokrasi  yang  ada dalam  pikiran  penulis  adalah  sifat aparatur pelaksana yang memungkinkan  semua  kebijakan yang  ada  diadopsi  dan  dijalankan sesuai  dengan  tanggung  jawabnya, serta  untuk  memperoleh  hasil  yang telah dicapai. Berdasarkan temuan dilapangan,  maka  penulis  dapat disimpulkan  bahwa  setiap  eksekutif benar-benar demokratis dalam menjalankan  tugasnya  dan  dapat dengan sabar menerima hasil pemungutan retribusi meskipun tidak berhasil, pejabat juga harus mengingatkan  mereka  bahwa  adalah mandat  mereka  untuk  meningkatkan pendapatan reward pasar.
d. Struktur Birokrasi Menurut  George  C.  Edward  III dalam Mulyadi (2015:68) mengatakan bahwa Struktur Birokrasi merupakan variabel keempat dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi menjadi hal  yang  penting  dalam  sebuah kebijakan yang mencakup mekanisme dan  Struktur  organisasi  pelaksanaan. Struktur  organisasi  yang  bertugas dalam implementasi kebijakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap  pelaksanaan  kebijakan. Salah satu aspek yang dapat dijadikan pedoman  bagi  implementor  dalam sebuah pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan temuan
dilapangan,  maka  penulis  dapat menyimpulkan  hal  tersebut  saat melaksanakan  pengelolaan  retrbusi pasar sudah dilakukan sesuai dengan
Standar  Operational  Prosedur  (SOP).
Dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi  pasar  sudah  mempunyai SOP, dalam setiap melakukan kegiatan  sesuai  dengan  SOP  yang telah  ditetapkan,  menerima  SOP terlebih  dahulu  baru  melaksanakan kegiatan tersebut. Kendala dalam Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2019  Tentang  Retribusi  Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi  Pasar  di  Pasar  Raya Padang. Dari hasil penelitian ditemukan  beberapa  kendala  yaitu kendala  yang  timbul  dari  lingkungan internal  (dalam)  maupun  kendala berasal  dari  lingkungan  eksternal (luar).
1. Kendala Internal Kendala internal yaitu Kurangnya SDM, peraturannya belum memadai,  sanksinya  terlalu  ringan, dan rekrutmen tenaga perlu diupgrade  pada  Perusahaan  Daerah (PD) Pasar Raya. 2. Kendala Eksternal Kendala eksternal adalah kurangnya  kesadran  masyarakat pedgang  dlm  membayar  retrbusi pasar  yg  mengakibatkan  banyak terjadi penunggakan retrbusi sehingga  sulitnya  pihak  dinas  dalam mengelola keuangan. Dengan banyaknya  ditemukan  tunggakan pembayaran  retrbusi  pasar  oleh pedagang.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yg  sudah dilaksanakan  sebelumnya,  penulis telah mendapatkan hasil dan pembahasan mengenai hasil peneltian tersebut,  maka  dapat  dismpulkan bahwa:
1. Dalam  Implementasi  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2019
Tentang  Retribusi  Jasa  Umum dalam Pengelolaan Retribusi
Pasar  di  Pasar  Raya  Padang. Dalam  pelaksanaannya,  Dinas
Perdagangan  Kota  Padang  belum mampu  memberikan  pelayanan yang  maksimal.  Adapun  indikator untuk  mengukur  keberhasilan tersebut adalah komuikasi, sumber  daya,  disposisi,  struktur birokrasi.  Dari  empat  indikator tersebut,  satu  indikator  seperti sumber  daya,  Jika  dilihat  dari kendala  internal  yaitu  hal  ini ditandai dengan kurangnya sumber  daya.  Sedangkan  dilihat dari  kendala  eksternal  yaitu kurngnya kesdaran para masyarakat pedgang untk membyar retrbusi pasar, sehingga mengakibatkan banyak menimbulkan  tunggakan  pada retribusi pasar, dan tidak tercapainya target pertahun.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam Implementasi  Peraturan  Daerah Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Retribusi  Jasa  Umum  dalam Pengelolaan  Retribusi  Pasar  di Pasar  Raya  Padang  meliputi kendala  internal  dan  eksternal. Kendala  internal  yaitu  kurangnya
SDM,  serta  peraturannya  belum memadai, sanksinya terlalu ringan,  dan  rekrutmen  tenaga perlu  diupgrade  yg  namanya  PD Pasar  Jaya.  Sedangkan  kendala eksternal yaitu kurangnya kesdaran  para  pedgang  pasar diPasar Raya Padang utk membyar  retrbusi  pasar.  Selain itu  akibat  kurangnya  kesadaran tersebut  sehingga  mengakibatkan banyaknya  tumpukan  terhadap retribusi pasar.
Dari  semua  hasil  penelitian  yg dilakukan  oleh  penulis,  maka penulis akan memberikan
beberapa saran, antara lain:
1. Diharapkan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan pelaksanaan kebijakan retribusi    pelayanan  pasar kearah    yang    lebih    baik    agar pendapatan    daerah    pun menjadi  lebih optimal.
2. Bagi  masyarakat  pedagang harus meningkatkan  kesadaran diri  untuk  membayar  retribusi pada  tepat  waktunya,  agar tidak  terjadinya  penunggakan, dan dapat berjalan dengan baik sehingga target untuk pendapatan retribusi dan pendapatan daerah dapat sesuai dengan target yg diinginkan.

## REFERENSI
Agustino,  Leo.  2006. Politik  & Kebijakan  Publik .  Bandung. AIPI Bandung.
Bohari.2012. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sutedi,  Adrian.  (2011). Hukum  Pajak . Jakarta: Sinar Grafika.
Siahaan,  Marihot  P.  2008. Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah . Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Wachab, Solichin Abdul.2004 . Analisis Kebijakan;  Dari  Formulasi  ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT.Bumi Aksara. Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). ‘’Desentralisasi  Fiskal  Dan Otonomi Daerah Di Indonesia’’. Law Reform, Vol.15No.1, 149-163.

## Undang-Undang
Undang-Undang  No.28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Padang  No.1 Tahun  2019  tentang  Retribusi  Jasa
Umum.