Shella Latifa Alami E-mail: shellalatifa03@gmail.com Staff Tribunnews.com Surakarta
Pujiyono
E-mail: pujifhuns@gmail.com (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords : Legal Standing; Trademark Right; Credit Collat- eral
Kata Kunci : Kedudukan Hukum; Hak atas Merek; Jaminan Kredit This article aims to examine how the legal standing of trademark rights in the Indonesian Banking of various laws and regulations in force in Indonesia looks at the nature of trademark rights that can be transfer or transferred based on Article 41  paragraph  1  of  Law Number 20  Year 2016  concerning  Trademarks and Indications Geographical. This research is a prescriptive normative legal research using a statutory approach. The data source of this study is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection techniques with the syllogistic deduction method. Based on this research, the result shows that the right to trademark has a legal status in terms of various laws and regulations, namely Law Number 20 Year 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Civil Code, Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Laws Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking. Although it is not mentioned absolute and explicitly in one article, such as copyright as an object of credit collateral. Until now, the trademark right have not been applied as credit collateral in Indonesian banks.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kedudukan hukum hak atas merek di Perbankan Indonesia dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia melihat  sifat  hak  atas merek  yang  dapat  beralih  atau dialihkan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan melakukan pendekatan perundang- undangan. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Tehnik pengumupulan data dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hak atas merek memiliki kedudukan hukum ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 21
144 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Kedudukan Hukum Hak Atas...
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun tidak disebutkan secara nyata dan eksplisit dalam satu pasal seperti halnya hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Sampai saat ini hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan pada perbankan indonesia.

## A.  Pendahuluan
Masa modern kini kreativitas semakin diapresiasi keberadaannya. Sama halnya dengan kekayaan intelektual merupakan bentuk kreativitas dari proses olah pikir manusia yang perlu dilindungi dan dihargai karena didalamnya melekat hak mutlak dan hak ekonomi. Kekayaan intelektual memberikan hak kepada pemiliknya untuk menikmati hasil dari olah pikir suatu kreativitas intelektual. Kekayaan intelektual memiliki peran penting penting dalam mewujudkan nilai ekonomi dari suatu perkembangan bisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu bentuk kekayaan intelektual berupa merek.
Merek dapat meningkatkan nilai dari suatu perusahaan karena merek dianggap sebagai tumpuan berkembang tidaknya barang atau jasa yang ditawarkan. Semakin merek dikenal masyarakat maka nilai perusahaan semakin meningkat. Penggunaan Merek menghasilkan berbagai manfaat, seperti mencegah penipuan, menurunkan biaya pencarian barang, mendorong investasi dalam kualitas dengan memastikan bahwa konsumen tahu siapa yang harus dipercaya untuk menghasilkan produk yang unggul. Hal tersebut membantu pemilik merek membangun nama baik pada konsumen (Michael Grynberg, 2016:185).
Hak kepemilikan intelektual yang dapat menciptakaan kekayaan bagi perusahaan disebut Intelectuall Capital atau Modal Intelektual. Modal intelektual adalah materi intelektual pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaaan (Ulum, 2013:189). Merek merupakan salah satu intangiable asset yang termasuk dalam komponen IC kategori structural capital yang memiliki manfaat ekonomi kedepannya dan menunjang nilai suatu perusahaan.
Sejatinya, merek memberikan hak ekslusif bagi pemilik atau pemegangnya untuk menggunakan mereknya sehingga dapat menikmati manfaat baik ekonomis maupun non-ekonomis. Hak ekslusif tersebut adalah hak atas merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis)  mendefinisikan  hak  atas  merek  sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Indonesia memasuki era ekonomi kreatif ditandai dikeluarkannya Undang- undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU EKRAF) dengan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Salah satu perwujudan nilai tambah dari hak atas merek sebagai kekayaan intelektual adalah dapat dijadikan
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Kedudukan Hukum Hak Atas...
jaminan kredit. Hak atas merek dapat dimungkinkan menjadi jaminan untuk mengembangkan suatu usaha dalam pengajuan kredit pada bank karena merek merupakan kekayaan properti intelektual yang diyakini memiliki nilai ekonomi yang dapat dijaminkan.
Penyerahan jaminan sering dilaksanakan oleh perseorangan atau korporasi sebagai debitur kepada bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian   kredit adalah   penyediaan   uang   atau   tagihan   yang   dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Jaminan yang dapat dikategorikan pada hak atas merek yaitu jaminan fidusia, karena  dengan  fidusia  pemilik  tidak  kehilangan  kepemilikan  hak  atas  merek tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan  suatu benda  atas dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi    Geografis  mengatakan  bahwa  hak  atas  merek  terdaftar dapat beralih dan dialihkan haknya karena beberapa sebab yaitu pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu sebabnya adalah perjanjian. Kalimat perjanjian di dalam undang-undang ini tidak dibahas secara jelas jenis perjanjian apa yang dimaksud. Kalimat perjanjian ini dapat mengacu kepada segala jenis perjanjian sehingga jika terjadi perjanjian kredit antara nasabah dengan bank, hak atas merek bisa dijadikan jaminan kredit dengan ketentuan hak atas merek yang sudah terdaftar sebelumnya pada Dirjen Kekayaan Intelektual dan memiliki Sertifikat Merek.
Merek sebagai jaminan kredit dapat berjalan dengan baik dan efektif jika disertai adanya produk hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak baik kreditur maupun debitur. Melihat kenyataan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hak atas merek sebagai jaminan kredit, penulis tertarik membahas kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit di perbankan Indonesia ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan.

## B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan ( Library Research) meneliti data sekunder. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif dengan melakukan pendekatan perundang- undangan ( Statue Approach ). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan
146 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Kedudukan Hukum Hak Atas...
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Johny Ibrahim, 2007:300).
Sumber  data  penelitian  ini  merupakan data  sekunder  berupa  bahan hukum primer yaitu UU EKRAF, UU Merek dan Indikasi Geografi, KUHPerdata, UU Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan skripsi hukum, dan bahan hukum tersier yaitu KBBI dan internet.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Indonesia menerapkan tujuan hukum menurut teori Gustav Radburch yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kedudukan hukum merupakan perwujudan salah satu tujuannya yaitu kepastian hukum. Kedudukan hukum atau legal standing memiliki arti penting karena memberikan pembuktian kepastian hukum atas suatu objek atau subjek hukum memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Beberapa negara telah mengakui kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit pada undang-undang kekayaan intelektualnya masing-masing seperti Singapura dan Malaysia.
Singapura mengakui kedudukan hukum merek sebagai jaminan kredit secara tertulis pada Article 38 (1-5) Trademark Acts (Chapter 332 Ed. 2005) yang berbunyi sebagai berikut:
“ Assignment, etc., of registered trade mark 38.— (1) A registered trade mark is assignable and transmissible in the same way as other personal or movable property, and is so assignable or transmissible either in connection with the goodwill of a business or independently.
(2) An assignment or transmission of a registered trade mark may be partial, that is, limited so as to apply in relation to some but not all of the goods or services for which the trade mark is registered.
(3) An assignment of a registered trade mark, or an assent relating to a registered trade mark, is not effective unless it is in writing signed by or on behalf of the assignor or, as the case may be, a personal representative.
(4)  Subsection  (3)  may  be  satisfied  in  a  case  where  the  assignor  or  personal representative is a body corporate by the affixing of its seal.
(5) Subsections (1) to (4) shall apply to assignment by way of security as they apply to any other assignment.”
Pasal tersebut menerangkan bahwa merek yang terdaftar dapat digunakan sebagai jaminan kredit karena sifatnya merek yang sama dengan properti lainnya yang dapat dialihkan seperti benda bergerak lainnya. Sama halnya dengan Malaysia yang mengakui merek terdaftar sebagai properti yang dapat dalihkan seperti benda bergerak lainnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Kedudukan Hukum Hak Atas...
secara tertulis pada produk hukumnya Article 62 Trademark Acts 2019 ( Laws of Malaysia Act 815 ) yang berbunyi sebagai berikut:
“62. A registered trademark shall be a personal or moveable property and may be the subject of security interest in the same ways as other personal or moveable property. ”
Kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit di perbankan Indonesia  dapat  didasarkan  pada  Pasal  41  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan haknya karena beberapa sebab yaitu pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hak atas`merek yang dapat beralih atau dialihkan hanya untuk merek yang terdaftar. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem konstitutif ( first to file principle) dalam pendaftaran merek, yang artinya pihak yang mendaftarkan merek  pertama adalah pihak yang berhak atas merek tersebut.
Merek yang didaftarkan dilarang memiliki kesamaan dan menyerupai sama dengan merek lainnya yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Ketentuan mengenai larangan bagi merek sehingga tidak dapat didaftarkan tercantum pada Pasal 20 Undang-undang  Nomor  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis yang berbunyi:
“Merek tidak dapat didaftar jika:
a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b.   sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c.  memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang danj atau jasa  yang  dimohonkan  pendaftarannya  atau  merupakan  nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang danjatau jasa yang sejenis;
d.  memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang danj atau jasa yang diproduksi;
e.  tidak merniliki daya pembeda; dan/atau
f.    merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”
Perjanjian merupakan salah satu sebab hak atas merek dapat beralih atau dialihkan.  Pasal  1313  KUHPerdata  mendefinisikan  perjanjian  adalah  suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jaminan kredit dilakukan berdasarkan perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian atas beban yang tercantum pada Pasal 1314 KUHPerdata dimana mewajibkan para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Mengingat perjanjian kredit
Kedudukan Hukum Hak Atas...
mewajibkan pihak debitur untuk memberikan pinjaman dan mewajibkan pihak kreditur untuk melunasi hutang pinjamannya sesuai kesepakatan para pihak sehingga sesuai dengan arti dari perjanjian atas beban.
Pengakuan hak atas merek sebagai jaminan dapat terlihat pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak atas merek termasuk benda sebagai objek jaminan fidusia pada pasal tersebut. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata, kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jika dikaitkan dengan pasal tersebut, merek masuk ke dalam kategori kebendaan dikarenakan dapat dikuasai hak milik yang disebut hak atas merek. Hak atas merek sama halnya dengan hak milik dimana pemilik merek mendapatkan manfaat atas hak miliknya yaitu hak untuk menikmati kegunaan bendanya dan hak untuk berbuat bebas pada bendanya dengan kedaulatan penuh (Agung Sujatmiko, 2011:185).
Pelaksanaan hak atas merek sebagai jaminan kredit dapat terjadi dengan cara  pemilik  merek  sebagai  pemberi  fidusia  menyerahkan  sertifikat  merek perusahaannya  sebagai  objek  jaminan  kepada  bank  sebagai  penerima  fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan merek masih berada di kekuasaan pemiliknya sehingga pemilik masih dapat menggunakan mereknya untuk menjalankan operasional perusahaan dan bisnis usahanya sampai jangka waktu pembayaran hutangnya kepada bank dengan cara mengangsur atau kredit.
Hak atas Merek sebagai hak kekayaan intelektual melekat pada dirinya hukum kekayaan dan hukum perdata. Indonesia sebagai negara penganut sistem civil law membagi hukum kekayaan pada sistem tersebut menjadi dua yaitu hukum kebendaan ( zakenrecht ) yang diatur dalam buku kedua KUHPerdata dan hukum perikatan ( verbintenissenrecht ) yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata.
Berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, hak atas merek merupakan benda tidak berwujud karena sifatnya yang tidak secara fisik berbentuk. Jika dikaitkan dengan macam kebendaan Pasal 504 KUHPerdata, hak atas merek termasuk benda bergerak dimana hak akan selalu melekat pada merek sebagai produk barang atau jasa sesuai penjelasan benda bergerak Pasal 511 KUHPerdata. Pasal 511 menjelaskan bahwa benda bergerak karena telah ditentukan oleh undang- undang seperti hak pakai atas benda bergerak
Pengertian jaminan juga diatur didalam Pasal 1131 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan  yang diamaksud  jaminan adalah  segala  kebendaan  si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Kedudukan Hukum Hak Atas...
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan Mengingat hak atas merek merupakan benda bergerak maka termasuk ke dalam objek jaminan yang dapat menjadi tanggungan untuk segala perikatan.
Objek jaminan adalah objek yang memiliki sifat hak kebendaan dan memenuhi syarat yaitu dapat dinilai dengan dan dapat dialihkan. Menurut Abdulkadir Muhammad, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kuasa langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (Abdulkadir M, 2000:134). Syarat-syarat benda untuk jaminan kebendaan yang memiliki sifat- sifat hak kebendaan adalah: (J. Satrio, 1991: 13-14)
a)   Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur;
b)   Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang);
c)   Memiliki  sifat droit  de  suite, artinya  hak  tersebut  mengikuti bendanya ditangan siapapun berada;
d)   Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
e)   Dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat ditarik garis besar bahwa objek jaminan adalah segala sesuatu benda baik berupa berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, yang padanya melekat suatu hak sehingga dapat dapat dipindah tangankan atau dialihkan serta didalamnya mengandung nilai.
Pemberian kredit di Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), bank harus memiliki keyakinan kuat berdasarkan analisis secara mendalam atas itikad dan kemampuan nasabahnya untuk melunasi kredit sesuai kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut, Bank melakukan penilaian terhadap nasabahnya dengan prinsip pemberian kredit 6C yaitu yaitu Character, Capabilty, Capital, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint . Collateral atau jaminan dianggap sangat penting saat bank memberikan kredit kepada nasabahnya. Penyerahan jaminan ini dilakukan demi keamanan posisi bank sehingga jika suatu saat nasabah melalaikan kewajibannya untuk melunasi kreditnya, bank dapat melakukan ekseskusi pada jaminan tersebut. Pelaksanaan jaminan  dilakukan  berdasarkan  perjanjian jaminan.  Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau accesoir yang sifatnya khusus yang melekat pada perjanjian pokok.
Mengingat hak atas merek tergolong benda bergerak, Pengakuan hak atas merek sebagai jaminan kredit juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 26 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pasal tersebut menyatakan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
150 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Kedudukan Hukum Hak Atas...

## D.   Simpulan
Kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit dapat ditemukan pada berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, hak atas merek dapat dijadikan jaminan kredit untuk mendapatkan fasilitas pinjaman hutang dari Bank walaupun tidak disebut secara nyata pada satu pasal seperti kekayaan intelektual berupa hak cipta yang diakui sebagai objek jaminan  fidusia  sehingga  dapat  berfungsi  sebagai  jaminan  kredit  tercantum pada Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak atas merek yang dapat dijadikan jaminan adalah pada merek terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual dan merek memiliki citra perusahaan dan prospek usaha yang baik di kalangan masyarakat kedepannya, sehingga Bank akan mendapatkan kepercayaan dalam memberi fasilitas kredit. Namun sampai saat ini, pelaksanaan hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan oleh perbankan Indonesia.

## E.   Saran
Kepada pemerintah yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan, alangkah baiknya untuk segera melakukan perubahan terkait perumusan pasal yang menyatakan secara jelas bahwa hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan kredit pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyusun peraturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berupa merek sesuai arahan Pasal 16 UU EKRAF. Sehingga dengan adanya hukum yang jelas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya pihak-pihak yang terlibat baik untuk nasabah sebagai debitur maupun bank sebagai kreditur. Hal tersebut dapat menambah keyakinan bank untuk menerapkan hak atas merek sebagai objek jaminan yang dapat diterima dan mendukung berjalannya UU EKRAF.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
M Bahsan. 2015 . Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Johny Ibrahim. 2007. Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publising.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Pranda Media Group.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2005. Penelitian  Hukum  Normatif . Jakarta:
Rajawali Press.
Ihyaul Ulum. 2009. Intellectual Capital . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Kedudukan Hukum Hak Atas...
Budi Untung. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia . Yogyakarta: ANDI.

## Jurnal dan penelitian lainnya
Agung Sujatmiko. 2011. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. Jurnal Media Hukum. Vol. 18 No. 2 Desember 2011 . Surabaya: Universitas Airlangga.
Bekartini Caroline. 2016. Pengkualifikasian Merek sebagai Benda untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan . Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34 No. 1, Februari 2016. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
Deborah Schavey Ruff. 2003. Security Interests in Patents and Trademarks. Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP . Agustus 2003. Chicago: Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.
Gatot Ahmad Sirojudin & Ietje Nazaruddin. 2015. Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapannya Terhadap Nilai dan Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi & Investasi . Vol. 15 No.2, Juli 2014. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Gerald Sherman, Michael Fine and Jonathan Gurwitz. 2009. Consumer Brands as Collateral: Opportunities for Asset-Based Lenders. Commercial Lending Review. November-Desember 2009. Illinois: CCH, Wolters Kluwer bussiness.
Michael Grynberg. 2016. A Trademark Defense of the Disparagement Bar. The Yale Law Journal . 26 Oktober 2016. New Haven: Yale Law School Publication. Sri Mulyani. 2012 . Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia . Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.

## Peraturan-Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
Trademark Law Treaty (World Intellectual Property Organization Copyright Treaty 1996);
Uniform Commercial Code (UCC);
Singapore Trademark Acts (Chapter 332 Ed. 2005);
Trademark Acts 2019 (Laws of Malaysia Act 815).