Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran (Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017)

## Setiono
UIN Sunan Kalijaga Email: Khoirulummat69@gmail.com

## Abstract
Indonesian  migrant  workers  have  a  significant  role  in  both  local  and  national economic  development.  But  attention  to  the  legal  protection  of  Indonesian migrant  workers  both  domestically  and  abroad  is  still  high  and  is  considered  a dilemma. Even public policy itself feels ambivalent, as the implementation of the policy  does  not  arrive  at  the  right  target.  The  fact  is  that  Indonesian  migrant workers  are  still  experiencing  problems  of  conciderable  dilemma,  whether socially or legally.
Keywords :  Indonesian  migrant  workers,  protection,  policy,  and  factor  in problems.

## Abstrak
Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam pembangunan  ekonomi  lokal  maupun  nasional.  Namun  perhatian  pada perlindungan  hukum  terhadap  buruh  migran  Indonesia  baik  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  masih  belum  maksimal  dan  dianggap  masih  menjadi dilema.  Bahkan  kebijakan  publik  itu  sendiri  dirasa  masih  ambivalen,  karena implementasi dari kebijakan tersebut belum mengena pada sasaran secara tepat. Nyatanya  Pekerja  Migran  Indoensia  masih  mengalami  berbagai  permasalahan- permasalahan yang cukup dilema, baik itu secara sosial ataupun hukum.
Kata Kunci : PMI, Perlindungan, Kebijakan, dan Faktor Permasalahan.
Istinbath: Jurnal Hukum
Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Volume 16  Number 02, Page 219-234, November 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J O U R N A L O F L A W ISTINBATH

## Pendahuluan
Meningkatnya  jumlah  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  bekerja  di  luar  negeri, merupakan  salah  satu  dampak  dari  kurangnya  lapangan  pekerjaan  atau  banyaknya  lapangan pekerjaan,  namun  pekerjaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliknya. Kenyataan ini bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak diikuti dengan  ketersediaan  kesempatan  dan  lapangan  kerja  yang  memadai.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan dan meningkatkan laju  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi. 1 Sementara  itu  kondisi  geografis  daerah  asal  juga  tidak  menjanjikan sebagai  penopang  kehidupan.  Harapan  orang  semakin  menipis  untuk  mengandalkan  potensi daerah asal. Terlebih lagi bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian, lambat laun ternyata tidak dapat diandalkan.
Selain  kondisi  ekonomi  yang  tidak  mendukung  dalam  kehidupan  keluarga, mengharuskan  pihak  suami  atau  istri  untuk  bersama  mencukupi  kebutuhan  hidup  melalui pekerjaan  yang  bisa  menopang  kepentingan  atau  kebutuhan  mereka.  Idealnya,  baik  suami maupun  istri  mampu  menjadi  mitra  yang  bisa  bekerja  sama  dalam  hal  apapun  termasuk kehidupan  ekonomi  keluarga.  Sehingga  peran  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  sebuah kekuatan dalam keluarga. 2 Oleh karena itu, menjadi PMI di luar negeri merupakan salah satu solusi  yang  ditempuh  oleh  sebagian  warga  negara,  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan hidup keluarganya.
Faktanya, ketimpangan peran dalam mencari nafkah sering terjadi di lingkungan kita. Suami yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggga dari segi materi, tidak jarang juga dibebankan kepada perempuan, bahkan dalam hal ini porsi perempuan  lebih  banyak  untuk  mencari  nafkah  dibandingkan  lelaki  seperti  kasus  Pekerja Migran  Indonesia  (PMI)  yang  dikirim  ke  luar  negeri.  Terdapat  banyak  jenis  migrasi  yang mendefinisikan  migrasi  berdasarkan  karakteristik-karakteristiknya.  Salah  satunya  adalah pendefinisian  ―Migrasi  Internasional‖  sebagai,  perpindahan  penduduk  dari  suatu  negara  ke negara lain. 3 Kebebasan perpindahan tenaga kerja atau migrasi ( free movement of worker ) di Uni  Eropa  sudah  menjadi  kisah  sukses  dimana  dimensi  ekonomi  dan  sosial  dalam  pasar
1 Nur  Hidayah,  “TKW  dan  Permasalahannya.  Disampaikan  pada  acara  Talkshow  SP  Kinasih  bekerja  sama dengan Global FM,” Seminar, Rabu,   Nopember 2008.
2 Idi and Subandy Ibrahim, “Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan: Ruang Publik dan Komunikasi dalam Pandangan Soedjatmoko” (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2004), 17.
3 Rozy Munir, “Dasar-Dasar Demografi” (Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), 11.
tenaga  kerja  menjadi  hal  mendasar  yang  diatur  dalam  perjanjian  integrasi  Uni  Eropa. 4 Merujuk  pada  faktor-faktor  mempengaruhi  migrasi,  Lee,  mengemukakan  adanya  faktor pendorong dan penarik ( push and pull factors ) yang menciptakan situasi  individual maupun lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi. 5
Migrasi  pekerja  migran  Indonesia  memberikan  kontribusi  besar  bagi  kehidupan banyak  pekerja  migran,  keluarganya,  dan  juga  perekonomian  Indonesia.  Saat  ini  terdapat lebih dari 9 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, setara dengan hampir 7 % dari total angkatan kerja Indonesia. Di kawasan Asia Timur, hanya Cina dan Filipina yang jumlah  pekerja  migran  internasionalnya  lebih  banyak  daripada  Indonesia. 6 Migrasi internasional  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  perekonomian  Indonesia,  pada tahun  2016,  pekerja  migran  mengirim  remitansi  senilai  lebih  dari  Rp  118  triliun  (US$  8,9 miliar). 7 Selain itu, hasil penelitian terbaru 8 menunjukkan seberapa besar kontribusi langsung migrasi tenaga kerja terhadap perbaikan kehidupan masyarakat.
Banyaknya jumlah Pekerja Migran  Indonesia (PMI)  yang ditempatkan di luar negeri dari tahun 2015 sampai 2018 dapat dilihat dari data berikut ini 9 :
Tabel 1
No. Tahun Jumlah TKI 1 2015 275.736 2 2016 234.451 3 2017 262.899 4 2018 264.092
4 M.  Ronnmar,  “Laval  returns  to  Sweden:  The  Final  Judgment  of  the  Swedish  Labour  Court  and  Swedish Legislative Reforms,” Industrial Law Journal , 280, 39 (2010): 280–82.
5 Agung Stiyawan, “Teori dan Konsepsi Migrasi” (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2010), 8.
6 Ririn  Salwa  Purnamasari,  “Pekerja  Global  Indonesia:  Antara  Peluang  dan  Risiko”  (Jakarta:  Bank  Dunia Indonesia, 2017), 2.
7 Bank Dunia Indonesia, “Berdasarkan nilai tukar rata-rata IMF tahun 2016 (US$1=Rp 13.330).,” 2016.
8 Bank  Dunia  and  Badan  Pusat  Statistik,  “Pada  tahun  2013-2014,  Bank  Dunia,  bekerja  sama  dengan  Badan Pusat Statistik (BPS), mengadakan survei rumah tangga nasional yang pertama mengenai migrasi internasional dan  remitansi  di  104  kabupaten/  kota  di  15  provinsi  yang  diidentifikasi  sebagai  provinsi  utama  pengirim pekerja  migran  Indonesia.  Data  yang  lengkap  dan  komprehensif  mengenai  4.660  pekerja  migran  Indonesia beserta  keluarganya  ini—yang  diperkirakan  mencapai  sekitar  70  persen  dari  total  pekerja  migran—telah memungkinkan  terlaksananya  penelitian  yang  akurat  mengenai  topik  ini,  yang  membantu  memberikan informasi  dan  pedoman  dalam  pembahasan  kebijakan  sehubungan  dengan  masalah-masalah  migrasi  tenaga kerja.  Sebagai  hasilnya,  kita  sekarang  memiliki  pemahaman  yang  jauh  lebih  baik  tentang  karakteristik  warga negara  Indonesia  yang  mencari  pekerjaan  di  luar  negeri;  dari  mana  mereka  berasal,  ke  mana  dan  mengapa mereka pergi, permasalahan yang mereka hadapi, dan manfaat ekonomi yang mereka nikmati.” (Bank Dunia dan BPS, 2014 2013).
9 BNP2TKI, “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” 2018.
Namun demikian, pengiriman calon PMI ke negara lain belum disertai dengan adanya sistem  penempatan  dan  perlindungan  yang  kuat  dan  menyeluruh,  yang  dapat  menjawab persoalan calon PMI ataupun PMI itu sendiri, baik selama pra penempatan, penempatan, dan purna  penempatan.  Lemahnya  sistem  perlindungan  PMI  ke  luar  negeri,  membuka  peluang terjadinya  praktik  perdagangan  manusia.  Penempatan  PMI  ke  luar  negeri  selama  ini  telah menjadi  salah  satu  modus  perdagangan  manusia  yang  menjadikan  PMI  sebagai  korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi.
Dari  mulai  sebelum  pemberangkatan,  mereka  disekap  dalam  kamar  atau  rumah, seolah  seperti  barang  yang  akan  diperjual  belikan.  Bahkan  ada  buruh  yang  mengisahkan dianiaya di tempat penampungan mereka sebelum mereka berangkat. Setelah diberangkatkan ke  luar  negeri,  belum  tentu  mereka  mendapat  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  janji penyelenggara  sebelum  diberangkatkan.  Dan  lebih  parah  lagi  setelah  mereka  diperkerjakan, misalnya sebagai pekerja rumah tangga (PRT), mereka tidak mendapatkan gaji dan perlakuan yang tidak layak. Sampai sekarang masih ada berita tentang buruh yang pulang ke Indonesia dalam  keadaan  babak  belur  tanpa  gaji,  dan  bahkan  ada  yang  pulang  dengan  nama  dan jasadnya  saja.  Hal  ini  sangat  memprihatinkan,  mengingat  mereka  adalah  salah  satu penyumbang  pendapatan  Negara  melalui  kerjanya  di  luar  negeri  (pahlawan  devisa).  Maka, rumusan  masalahnya  Bagaimana  implementasi  dari  UU  Nomor  18  Tahun  2017  dalam prakteknya?

## Pembahasan

## Dilema Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran

## Migrasi Internasional dan Pekerja Migran Indonesia
Migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang berlangsung dari  suatu  wilayah  ke  wilayah  lain  dengan  mempertimbangkan  batas  territorial  negara  baik dalam  arti  politik,  ekonomi,  sosial  maupun  budaya. 10 Sementara  itu,  Zlotnik  berpendapat bahwa migrasi internasional adalah suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas- batas wilayah negara dan dua budaya. 11
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwasanya  konsep  migrasi  internasional  dapat dilihat dari berbagai perspektif. Lutz menerangkan bahwasanya pembahasan terhadap proses dan akibat migrasi internasional dapat dilihat dari berbagai perspektif yakni, ekonomi, politik,
10 A.  Haris,  “Kucuran  Keringat  dan  Derap  Pembangunan  (jejak  migran  dalam  pembangunan  daerah)” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 34.
11 E. Dewi, “Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 1, 9 (2013): 5.
demografi, geografi, sosiologi dan geopolitik. 12 Lain daripada itu, Haris menyebutkan bahwa terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk mengkaji migrasi internasional 13 , yaitu: a. Perspektif neo-klasik, yang lebih memberikan tekanan pada ketidakseimbangan wilayah sebagai determinan terjadinya arus migrasi keluar, dan
b. Perspektif historis strukturalis, yang lebih menekankan pada bentuk-bentuk produksi dan arus investasi sebagai determinan utama terjadinya arus migrasi.
Buruh  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  memiliki  peran  yang  cukup penting  dalam  pembangunan  ekonomi  lokal  maupun  nasional.  Namun  perhatian  terhadap perlindungan  buruh  migran  Indonesia  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  masih belum  maksimal.  Hal  tersebut  menyebabkan  siklus  migrasi  semakin  rentan  terhadap  resiko karena peran pemerintah yang lemah. Indonesia sebagai negara hukum harus memperhatikan mekanisme perlindungan yang baik terhadap para buruh migran.
Pekerja  migran  menurut  Konvensi  PBB  tahun  1990  adalah  ― a  person  who  is  to  be engaged, is engaged, or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not a national” . Penejelasan ini menunjukkan cakupan yang luas dari pekerja migran, yang  sekaligus  menegaskan  bahwa  perlindungan  pekerja  migrant  merupakan  bagian  dari perlindungan  HAM  bagi  setiap  manusia. 14 Rentannya  permasalahan  yang  dihadapi  oleh pekerja  migran  di  luar  negeri  mengharuskan  pemerintah  menjamin  segala  bentuk perlindungan hukum, sosial dan perlindungan hak asasi mereka.

## Perlindungan Hukum
Hukum  diciptakan  sebagai  suatu  sarana  untuk  mengatur  hak  dan  kewajiban  subjek hukum. Disisi lain, hukum juga memiliki fungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum  tersebut.  Prinsip  dari  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu dan  bersumber  dari  konsep  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 15 Menurut Fitzgerald,  dalam  teori  Perlindungan  Salmond  bahwa  hukum  bertujuan  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  masyarakat  dalam  suatu kepentigan, perlindungan dalam masyarakat tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai
12 Setiadi, “Antropologi dan studi migrasi internasional,” Jurnal Humaniora , 1, 12 (2000): 88.
13 A  Haris,  “Kucuran  Keringat  dan  Derap  Pembangunan  (jejak  migran  dalam  pembangunan  daerah)” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 17.
14 N  Sriyanto,  “Politik  luar  negeri  Indonesia  dan  isu  migrasi  internasional:  Suatu  pengantar.  Di  dalam  N. Sriyanto & RR. E. Yustiningrum, (Ed), Politik luar negeri Indonesia dan isu migrasi internasional” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 6.
15 Philipus M Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia” (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 38.
berbagai  kepentingan  dilain  pihak. 16 Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi. 17 Perlindungan  hukum  harus  dapat melihat proses dari perlindungan hukum tersebut, sebab pada dasarnya perlindungan hukum merupakan  sebuah  kesepakatan  masyarakat  untuk  mengatur  hubungan  perilaku  dan kepentingan masyarakat.
Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 18 Philipus  mengatakan  bahwa perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan reprensif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sebuah sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  mengambil keputusan  berdasarkan  diskresi  dan  perlindungan  reprensif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan. 19
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  visi  dan  misi  supremasi  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum.  Sedangkan  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada suatu  subjek  hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum,  baik  itu  yang  bersifat  preventif  maupun yang  bersifat  reprensif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam  rangka  penegakkan supremasi peraturan hukum. pada hakikatnya setiap warga Negara dihadapan hukum itu sama dan  setiap  warga  Negara  berhak  mendapatkan  hak  perlindungan  hukum,  termasuk  pekerja migrant Indonesia.

## Kebijakan Publik
Di  dalam  suatu  konsep  kebijakan,  kebijakan  pubilk  dapat  digolongkan  ke  dalam berbagai  jenis  kebijakan,  dan  banyak  para  pakar  mengajukan  jenis  kebijakan  publik berdasarkan  sudut  pandangannya  masing-masing.  James  Anderson  misalnya  di  dalam bukunya  yang  berjudul Public  Policy  Making ,  yang  telah  diterjemahkan,  menyampaikan beberapa kategori tentang kebijakan publik, diantaranya:
16 Sadjipto Raharjo, “Ilmu Hukum” (Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000), 53.
17 Sadjipto Raharjo, “Ilmu Hukum” (Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000), 69.
18 Sadjipto Raharjo, “Ilmu Hukum” (Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000), 54.
19 Philipus M Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia” (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 2.
a. Kebijakan Substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang  menyangkut  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Sedangkan  kebijakan prosedural  adalah  bagaimana  kebijakan  substansif  itu  dapat  dijalankan  dan  dapat  di implementasikan.
b. Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan  keuntungan  sumber  daya  yang  kongkrit  pada  kelompok  sasaran,  misalnya jaminan sosial para pekerja migrant  Indonesia baik ditempat kerja maupun purna kerja. Sedangkan  kebijakan  simbolis  adalah  kebijakan  yang  memberikan  manfaat  simbolis pada kelompok sasaran kebijakan tersebut. 20
Di dalam pembuatan kebijakan ini, ada beberapa macam model dalam pembutaannya, misalnya  seperti  tipologi  yang  dikemukakan  oleh  Thomas  R.  Dye,  seorang  ahli  Nicholas Henry  di  dalam  bukunya  yang  berjudul Doing  Public  Administration mengelompokkan tipologi  ini  menjadi  dua  klasifikasi,  yakni  pertama,  kebijakan  ditinjau  dari  sudut  pandang proses,  dan  yang  kedua,  kebijakan  publik  ditinjau  dari  sudut  pandang  hasil  dan  akibat  atau efeknya. 21
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  mengenai  perumusan  kebijakan,  terdapat  hal-hal penting  yang  tidak  bisa  lepas  dalam  perumusannya.  Bagi  masyarakat  luas  baik  itu  antar invidu atau kelompok di dalamya ataupun terhadap para pekerja migran Indonesia, kebijakan tidak  boleh  lepas  dari  aspek  nilai,  etika,  norma  dan  pedoman  moral  tertentu,  yang  selalu mewarnai kepentingan-kepentingan mereka yang bersifat privat ataupun publik. Aspek etika dan  moral  dalam  analisis  kebijakan  dapat  memberikan  kerangka  dalam  menganalisis  dan merekomendasikan  aksi-aksi  kebijakan,  agar  kemanfaatan  output  yang  dihasilkan  benar- benar sesuai dengan kepentingan individu, kelompok, masyarakat termasuk didalamnya para pekerja migran Indonesia yang nantinya akan menjadi sasaran kebijakan tersebut. 22
Implementasi  kebijakan  publik  secara  konvensional  dilakukan  oleh  negara  melalui badan-badan  pemerintah.  Sebab  implementasi  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  upaya pemerintah  untuk  melaksanakan  salah  satu  tugas  pokoknya,  yakni  memberikan  pelayanan publik secara optimal. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan tersebut beraneka ragam,  baik  dalam  hal  bidang,  sasaran,  dan  bahkan  kepentingan,  memaksa  pemerintah
20 Suharno,  “Dasar-dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan”  (Yogyakarta:  UNY  Pres  dan Ombak, 2013), 15–16.
21 Suharno,  “Dasar-dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan”  (Yogyakarta:  UNY  Pres  dan Ombak, 2013), 51.
22 Suharno,  “Dasar-dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan”  (Yogyakarta:  UNY  Pres  dan Ombak, 2013), 125.
menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak harus dilakukan.
Menurut  Merilee  S.  Grindle  didalam  bukunya  yang  berjudul Politics  and  Policy Implementation in the world yaitu suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (content of policy) dan variabel  implementasi  kebijakan (context  of  implementatiton). 23 Variabel  isi  kebijakan meliputi beberapa hal 24 , diantaranya:
1. Sejauh  mana  kepentingan  kelompok  sasaran  atau  target  group  termuat  dalam  isi kebijakan.  Sebuah  kebijakan  yang  didalamnnya  memuat  kelompok  sasaran  akan  lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat?
2. Jenis  manfaat  yang  diterima  oleh  target  group  atau  sasaran  kebijakan,  tentunya  sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari sasaran kebijakan.
3. Sejauh  mana  perubahan  yang  diinginkan  dari  sebuah  kebijakan.  Sebuah  kebijakan dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  perubahan  fisik,  seperti  membangun  jembatan  atau jalan raya akan lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia?
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat? Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah implementator kebijakan tersebut sudah tepat di  serahkan kesebuah institusi, contohnya dalam hal penutupan ini.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementatornya dengan rinci. Dalam hal ini instansi-instansi  yang  terkait  untuk  sebagai  implemntator  kebijakan?  Kejelasan implementator kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementator  untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik.
6. Apakah  sebuah  program  didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai?  Kebijakan  yang tidak  didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai  akan  mendapatkan  hambatan  dalam setiap implementasi yang praktikkan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya  finansial  maupun  kompetensi  dari  implementator.  Sehingga  implementasi kebijakan  tersebut  bukan  sekedar  wacana  yang  ambivalen,  melainkan  implementasi nyata.
23 Merilee S Grindle, “Politics and Policy Implementation in the third world” (Pinceton University Press, 1980), 314.
24 Solichin Abdul Wahab, “Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara” (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 142.
Sedangkan  lingkungan  implementasi  kebijakan  mencakup  tiga  aspek 25 ,  sebagai berikut:
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi  yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Karena hal itu dapat berpengaruh pada penerima kebijakan tersebut, khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI).
2. Karakteristik institusi dan rezim yang terbuka. Setiap kebijakan baik itu Negara ataupun institusi  lembaga dalam  mengambil  dan melaksanakan harus berdasarkan kemaslahatan masyarakat  dan untuk  kebaikan pekerja migran  Indonesia, karena mereka berhak untuk mendapatkan  perlindungan  secara  sosial  maupun  hukum.  Maka  Negara  harus  bersifat terbuka dan tidak menutup diri.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Untuk meningkatkan kepatuhan dan  responsivitas,  khususnya  para  pekerja  migran  Indonesia,  maka  pemerintah  perlu melakukan  upaya  preventif  dan  edukasi  secara  total  kepada  pekerja  migran  Indonesia agara medapatkan hasil yang maksimal.
Beberapa permasalahan yang sering dihadapi PMI di luar negeri antara lain:
1. Ketidakpastian Hukum.
Indonesia sudah meratifikasi konvensi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families tahun 1990 melalui Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012. 26 Namun,  hukum  nasional  yang  ada,  yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di  Luar  Negeri,  tidak  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  akan  perlindungan  tenaga  kerja karena kurang banyak mengatur mengenai perlindungan PMI utamanya ketika berada di negara penempatan, undang-undang Indonesia tidak memiliki yurisdiksi di negara asing. Ketidakpastian hukum berikutnya datang dari ketidakjelasan kontrak kerja yang dimiliki PMI. Dalam banyak kasus malah kontrak kerja antara PMI dan majikan tidak ada, tidak jelas, atau ada namun  cenderung melamahkan PMI itu sendiri. Sehingga seringkali PMI menjadi korban ketidakpastian hukum tersebut.
2. Adanya sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak pada PMI
Jika  dilihat,  maka  ada  kecenderungan  bahwa  PMI  dianggap  sebagai  produk  dan ‗sapi  perahan‘  sehingga  menjadi  bancakan  banyak  pihak  demi  menggapai  keuntungan
25 Solichin Abdul Wahab, “Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara” (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 143.
26 Muhammad  Iqbal  dan  Heru  Susetyo,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Tengerang Selatan: UNIMIG Indonesia, 2014), 9.
materil.  Aspek  perlindungan  kurang  diabaikan  dan  sebaliknya  pengelolaan  lebih mengarah ke kepentingan para pemangku kepentingan diluar PMI. Adanya ketidakjelasan pihak  yang  bertanggungjawab  pada  masa  pra  penempatan,  penempatan,  dan  purna penempatan  merupakan  salah  satu  akar  masalah  dari  berlangsungnya  pengelolaan  yang tidak efektif dan proporsional. Tidak efektifnya pengawasan juga menjadi penyebab dari lemahnya  perlindungan  terhadap  keseluruhan  proses  penemapatan  PMI,  termasuk memungkinkan terjadinya tindak perdagangan orang ( human trafficking ).
Salah  satu  yang  menjadi  penyebab  pekerja  migran  bermasalah  adalah  masih lemahnya  penguasaan  keterampilan,  penguasaan  bahasa  asing,  pendidikan  rendah,  serta melalui  proses  pengiriman  yang  ilegal.  Dari  beberapa  kajian  tersebut,  dapat  dilihat bahwasanya  berbagai  permasalahan  yang  timbul  bagi  PMI  disebabkan  oleh  berbagai faktor.  Selain  itu,  dideportasinya  PMI  dari  negara  tempatnya  bekerja  merupakan  sebuah persoalan  yang  perlu  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah,  hal  itu  dikarenakan  perlunya sebuah  kepastian  perlindungan  dari  negara  terhadap  hak-hak  dasar  PMI  sebagai  warga negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peran  Negara  untuk  melindungi  warga negaranya,  khususnya  pada  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  para  pekera  migran tersebut.  Dengan  adanya  UU  Nomor  18  Tahun  2017  diharapkan  mampu  memberikan pelayanan  secara  baik  dan  efektif  kepada  PM.  Namun  pada  kenyataannya  belumdapat berjalan  secara  baik,  maka  pemerintah  perlu  mengevaluasi  kembali  kinerja  atau optimalisasi  undang-undang  tersebut,  baik  itu  untuk  kebaikan  buruh  migran  maupun tenaga kerja Indonesia.
Pada  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  BAB  VI  Pasal  31 disebutkan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di  luar negeri.  Hak dan kesempatan ini terkadang disalahkan oleh pihak- pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  khususnya  para  pekerja  migran  yang  akan dikerjakan  atau  ditempatkan  untuk  bekerja  di  luar  negeri  (Pekerja  Migran  Indonesia). Secara  universal,  permintaan  tenaga  kerja  terlatih  di  negara  maju  dipenuhi  dari  negara maju lain-nya, sedangkan permintaan akan tenaga kerja tidak terlatih banyak didatangkan dari  negara  berkembang.  Sebagian  besar  pekerja  migran  dari  negara  berkembang  ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal.
Faktor pendorong di atas sebenarnya merupakan hal yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan  kriteria  yang  dibutuhkan.  Persoalan  menjadi  lain  manakala  tenaga  kerja  dari negara pengirim bermigrasi secara ilegal atau tanpa keahlian dan persiapan yang diperlukan. Maka dari konteks tersebut memunculkan dua cara bagi pekerja migran untuk dapat bekerja diluar  negeri.  Pertama  melalui  jalur  formal  yang  lazimnya  dikelola  oleh  biro-biro  penyalur tenga kerja dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Kedua melalui jalur ilegal, dimana para pekerja migran  diselundupkan oleh oknum-oknum  tertenu  yang mengatasnamakan biro-biro penyalur  tenga  kerja.  Disinilah  akar  permasalahannya,  sebab  ketika  terjadi  tindakan  tidak semestinya, pemerintah  negara tempat  PMI bekerja akan menyalahkan PMI dan pemerintah Indonesia karena masuk secara ilegal. 27
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) menetapkan  tujuan  bangsa  Indonesia  merdeka  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  mewujudkan  kesejahteraan  umum.  Konsekuensinya  setiap  WNI  harus  dibela  dan dilindungi  hak  konstitusionalnya  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  dan  memperoleh penghidupan  yang  layak. 28 Namun  demikian  kemampuan  negara  untuk  menyediakan lapangan  kerja  sangat  terbatas,  sementara  animo  masyarakat  untuk  bekerja  di  luar  negeri yang  meningkat.  Hal  ini  serupa  dengan  yang  terjadi  di  Jawa  Barat  dimana  semakin  terjadi peningkatan  buruh  migran  ke  luar  negeri. 29 Untuk  itu  pemerintah  menerbitkan  UU  No.  18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri belum mampu melindungi  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  secara  maksimal.  Meskipun  begitu  ini tidak  berarti  diperbolehkannya  ketiadaan  perlindungan  hukum 30 apalagi  instrumen internasional juga sudah mengatur hal ini. 31 Diantaranya  yaitu seperti diatur dalam Pasal 23 Universal  Declaration  of  Human  Rights  poin  ke-3:  ―Setiap  orang  yang  bekerja  berhak  atas pengupahan  yang  adil  dan  menguntungkan,  yang  memberikan  jaminan  kehidupan  yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan  sosial  lainnya‖. Artinya  bahwa  setiap  warga  negara  atau  para  pekerja  migran
27 Erwan  Baharudin,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  TKI  di  Luar  Negeri  Pra  Pemberangkatan,  Penempatan, dan Purna Penempatan,” Jurnal Lex Jurnalica 4 (2007): 171.
28 Subiyanto, “Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional , 6, 17 (2011): 109.
29 Syarif Muhidin, M.  Fadhil Nurdin, and Teti Asiana  Gunawan, “Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PERDA,” Jurnal Sosiohumaniora , 1, V (2003): 5.
30 Asri  Wijayanti,  “Kejahatan  Korposasi  dalam  Pelaksanaan  Hak  Berserikat  Buruh,” Jurnal  Hukum  Equality: Universitas Sumatera Utara , 1, 6 (2011): 24.
31 Tri Lisiani Prihatinah, “Legal  Analysis on Interlink between International and National Instruments towards Women Rights in Indonesia,” Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia , 4, 8 (2011): 742.
Indonesia  berhak  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak,  baik  itu  secara  sosial  maupun secara hukum. Bagaimanapun mereka merupakan bagian dari warga Indonesia yang ikut serta membantu pembangunan Negara ini, dari remitensi  yang diberikan mereka terhadap Negara Indonesia.
Melihat  hal  tersebut,  bahwa  buruh  migran  Indonesia  memiliki  andil  yang  besar. Mengapa demikian? Karena Indonesia termasuk Negara yang sebagian besar warganya pergi ke  Negara  seberang  untuk  mencari  nafkah  dan  berjuang  demi  keluarga.  Setiap  tahun  selalu meningkat  buruh  migran  Indoensia  yanh  pergi  keluar  negeri  demi  mencukupi  kebutuhan ekonomi.  Bahkan  praktek  di  Cilacap  cenderung  membuka  peluang  bagi  praktek  percaloan dan perdagangan tenaga kerja. Semua kendala yang ada dapat dikategorikan menjadi kendala dan masalah dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran.
Misalnya,  Provinsi  Jawa  Tengah  dikenal  sebagai  provinsi  kedua  setelah  Jawa  Barat dalam  jumlah  pekerja  migran  yang  dikirim  ke  luar  negeri.  Di  Provinsi  Jawa  Tengah,  pada tahun  2016  Kabupaten  Cilacap  merupakan  kabupaten  pengirim  pekerja  migran  terbesar dengan  proporsi  sebesar  19,3  %  dari  total  pengiriman  PMI,  diikuti  oleh  Kabupaten  Kendal (12,9  %)  dan  Kabupaten  Brebes  (8,7  %)  (Pusat  Penelitian  Pengembangan  dan  Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).
Salah satu  hal  yang utama terkait dengan sistem  ketenagakerjaan di  suatu  negara itu berjalan  adalah  bila  ada  regulasi  yang  mengaturnya  dengan  baik.  Selain  itu,  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  hukum  pidana  yang  berlaku  serta  mekanisme  atau hukum  acara  persidangan  di  masing-masing  negara  juga  berbeda.  Hal  ini  penting  diketahui oleh  para  PMI  dan  pemerintah  untuk  mempersiapkan  diri  jikalau  ada  PMI  yang  terpaksa harus  berkonflik  dengan  hukum. 32 Sebab,  dengan  adanya  perundang-undangan  hukum  yang berbeda dari setiap Negara, perlu adanya komitmen dan upaya yang pasti dari pemerintah dan stakeholder  lainnya  yang  terkait  untuk  memberikan  intervensi  terhadap  para  buruh  migran Indonsia (PMI), baik itu sebelum, sesudah di Negara mereka bekerja dan purna kerja melalui pemberian  bimbingan  konseling,  pemberian  keterampilan  (peningkatan  bahasa  dan keterampilan  lain)  dan  motivasi,  serta  pemahaman  tentang  hukum.  Sehingga  mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk beradaptasi dan apa yang seharusnya dilakukan di Negara mereka bekerja ataupun setalah purna kerja
32 Muhammad  Iqbal  and  Heru  Susetyo,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Tangerang Selatan: UNIMIG Indonesia, n.d.), 63.

## Kesimpulan
Permasalahan  sosial  tidak  akan  pernah  selesai  untuk  didiskusikan,  karena  dengan perkembangan  zaman  yang  semakin  maju,  maka  kesenjangan  sosial  semakin  kompleks. Dengan  berbagai  kesenjangan  sosial  yang  muncul  baik  itu  krisis  moral,  ekonomi  maupun sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada dapat mendorong indvidu untuk melakukan migrasi ke  Negara  lain  untuk  bekerja  sebagai  pekerja  rumah  tangga  ataupun  pekerja  ahli  di  luar negeri.
Seperti yang dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri karena  berbagai  latar  belakang,  baik  itu  ekonomi  maupun  sulitnya  lapangan  pekerjaan  di Negara  sendiri  dan  mendapat  iming-iming  gaji  yang  besar.  Namun,  permasalahan- permasalahan hadir kepada para pekerja migran Indonesia di Negara mereka bekerja baik itu kekerasan  fisik,  seksual,  maupun  perdagangan  manusia.  Hal  itu  masih  sering  terjadi  hingga saat  ini,  kurangnya  pengawasan  dan  keamanan  dari  hukum  Negara  kita,  seringkali  pekerja migran kita mendapat hukuman mati, meski juga ada yang dapat dipulangkan ke Indonesia.
Bahkan  masih  sering  terjadi  praktik  percaloan  dari  lembaga-lembaga  ilegal  di Indonesia.  Maka  perlu  adanya  kerjasama  dan  pengawasan  dari  pemerintah  dan  stakeholder yang  menangani  buruh  migran  Indonesia,  agar  tidak  terjadi  hal  tersebut.  Dengan  demikian, untuk  mengurangi  dan  memberikan  perlindungan  sosial  dan  hukum  kepada  para  pekerja migran  Indonesia  pemerintah  dan  stakeholder  perlu  melakukan  upaya-upaya  yang  dapat memberikan  pemahaman  dan  edukasi  kepada  mereka  sesuai  dengan  UU  Nomor  18  Tahun 2017. Sehingga undang-undang tersebut dapat mengimplementasikan secara baik dan efektif, meskipun saat ini belum berjalan sesuai yang diharapkan.

## Daftar Pustaka
A.  Haris.  ―Kucuran  Keringat  dan  Derap  Pembangunan  (jejak  migran  dalam  pembangunan daerah),‖ 34. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Agung Stiyawan. ―Teori dan Konsepsi Migrasi,‖ 8. Solo: Universitas Sebelas Maret, 2010.
Bank  Dunia  Indonesia.  ―Berdasarkan  nilai  tukar  rata-rata  IMF  tahun  2016  (US$1=Rp 13.330).,‖ 2016.
BNP2TKI. ―Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,‖ 2018.
Dunia, Bank, and Badan Pusat Statistik. Bank Dunia dan BPS, 2014 2013.
E. Dewi. ―Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia.‖ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 1, 9 (2013): 5.
Erwan Baharudin. ―Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan.‖ Jurnal Lex Jurnalica 4 (2007): 171.
Hadjon, Philipus M. ―Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat  Indonesia,‖ 2. Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
Haris,  A.  ―Kucuran  Keringat  dan  Derap  Pembangunan  (jejak  migran  dalam  pembangunan daerah),‖ 17. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Idi,  and  Subandy  Ibrahim.  ―Dari  Nalar  Keterasingan  Menuju  Nalar  Pencerahan:  Ruang Publik dan Komunikasi dalam Pandangan Soedjatmoko,‖ 17. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2004.
Iqbal,  Muhammad,  and  Heru  Susetyo.  ―Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Migran Indonesia  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum,‖  63.  Tangerang  Selatan:  UNIMIG Indonesia, n.d.
M.  Ronnmar.  ―Laval  returns  to  Sweden:  The  Final  Judgment  of  the  Swedish  Labour  Court and Swedish Legislative Reforms.‖ Industrial Law Journal , 280, 39 (2010): 280–82.
Merilee  S  Grindle.  ―Politics  and  Policy  Implementation  in  the  third  world,‖  314.  Pinceton University Press, 1980.
Muhammad  Iqbal  dan  Heru  Susetyo.  ―Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Migran Indonesia  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum,‖  9.  Tengerang  Selatan:  UNIMIG Indonesia, 2014.
Muhidin,  Syarif,  M.  Fadhil  Nurdin,  and  Teti  Asiana  Gunawan.  ―Kajian  Masalah  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PERDA.‖ Jurnal Sosiohumaniora , 1, V (2003): 5.
Nur Hidayah. ―TKW dan Permasalahannya. Disampaikan pada acara Talkshow SP Kinasih bekerja sama dengan Global FM.‖ Seminar, Rabu,   Nopember 2008.
Philipus M Hadjon. ―Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia,‖ 38. Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
Prihatinah,  Tri  Lisiani.  ―Legal  Analysis  on  Interlink  between  International  and  National Instruments  towards  Women  Rights  in  Indonesia.‖ Jurnal  Hukum  Internasional Universitas Indonesia , 4, 8 (2011): 742.
Raharjo, Sadjipto. ―Ilmu Hukum,‖ 69. Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000.
———. ―Ilmu Hukum,‖ 54. Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000.
Ririn Salwa Purnamasari. ―Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko,‖ 2. Jakarta: Bank Dunia Indonesia, 2017.
Rozy Munir. ―Dasar-Dasar Demografi,‖ 11. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981.
Sadjipto Raharjo. ―Ilmu Hukum,‖ 53. Bandung: PT. Aitya Bakti, 2000.
Setiadi. ―Antropologi dan studi migrasi internasional.‖ Jurnal Humaniora , 1, 12 (2000): 88.
Solichin  Abdul  Wahab.  ―Pengantar  Analisis  Kebijaksanaan  Negara,‖  142.  Jakarta:  Rineka Cipta, 1990.
Sriyanto, N. ―Politik luar negeri Indonesia dan isu migrasi internasional: Suatu pengantar. Di dalam N. Sriyanto & RR. E. Yustiningrum, (Ed), Politik luar negeri Indonesia dan isu migrasi internasional,‖ 6. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
Subiyanto. ―Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia.‖ Jurnal Pendidikan dan  Kebudayaan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Departemen  Pendidikan Nasional , 6, 17 (2011): 109.
Suharno.  ―Dasar-dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan,‖  15–16. Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013.
———.  ―Dasar-dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan,‖  51. Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013.
———.  ―Dasar-dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan,‖  125.
Yogyakarta: UNY Pres dan Ombak, 2013.
Wahab,  Solichin  Abdul.  ―Pengantar  Analisis  Kebijaksanaan  Negara,‖  143.  Jakarta:  Rineka Cipta, 1990.
Wijayanti,  Asri.  ―Kejahatan  Korposasi  dalam  Pelaksanaan  Hak  Berserikat  Buruh.‖ Jurnal Hukum Equality: Universitas Sumatera Utara , 1, 6 (2011): 24.