Volume 3 Issue 2, August 2021: pp. 161-180.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Kebijakan Penetapan Kawasan Rencana Detil Tata Ruang Terkait Izin Pembangunan di Kawasan Teluk Kendari
Legal Analysis of Regional Policy for Detailed Spatial Planning Regarding Development Permits in the Kendari Bay Area
Mahardian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari Kelas IA E-mail: mahardianz99@gmail.com
Muhammad Jufri Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: muh.jufridewa@yahoo.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu_march72@yahoo.com
Abstract: This  study  aims  to  analyzed  the  juridical  instruments  in  the  reclamation  of Kendari  Bay  in  accordance  with  the  principles  of  the  sustainable  environmental management, identify detailed spatial plans for the development of the Kendari Bay area as an integrated business center, tourism and conservation, analyzed the implementation of the detailed Kendari Bay spatial plan. The development permit and utilization of the Kendari  Bay  area.  This  research  is  a  legal  research  that  used  a  statutory  approach, conceptual and case approach, this research answers the problem that the Kendari Bay reclamation  shall  be  carried  out  by  taking  into  account  the  principles  of  sustainable environmental management and contrary to the laws and regulations.
Keyword: reclamation; Kendari Bay; environmental principles
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis instrumen yuridis dalam reklamasi Teluk Kendari  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan  lingkungan  hidup  berkelanjutan, menganalisis rencana detail tata ruang terhadap pengembangan kawasan Teluk Kendari sebagai  pusat  bisnis  terpadu,  pariwisata  dan  konservasi,  menganalisis  implementasi rencana detail tata ruang Teluk Kendari Terkait izin pembangunan  dan pemanfaatan kawasan  Teluk  Kendari.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  konseptual  dan  pendekatan  kasus,  penelitian  ini menjawab  masalah  reklamasi  Teluk  Kendari  seharusnya  dilakukan  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  pengelolaan  lingkungan  hidup  berkelanjutan  dan bertentangan  dengan  peraturan-perundang-undangan  dibidang  perizinan,  tata  ruang, dan lingkungan hidup, namun pemerintah dalam melakukan reklamasi di Teluk Kendari
terlihat  hanya  melakukan  proses  reklamasi  berupa  pembangunan  sarana  fisik  untuk menciptakan kawasan pusat bisnis terpadu, pariwisata dan konservasi.
Kata kunci: reklamasi; Teluk Kendari; prinsip-prinsip lingkungan hidup

## PENDAHULUAN
Upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup dalam konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, melekat di dalam kewajiban Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari  perencanaan  tata  ruang  pada  umumnya  bernuansa  pemanfaatan  sumber  daya  tanpa merusak lingkungan. 1
Sejalan dengan fungsi tersebut, untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penataan ruang, dimana salah satu aturan yang mengatur tentang penataan ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tata Ruang diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  merupakan  undang-undang  pokok  yang  mengatur  tentang pelaksaan penataan ruang.
Pertambahan  kebutuhan  areal  kota  telah  membuat  perkembangan  kota  secara horizontal  menjadi  kebutuhan  mendesak,  jika  penggunaan  lahan  kota  tersebut  tidak  ditata dengan baik, maka dapat dipastikan akan terjadi ketidakteraturan dan bahkan menuju ke arah kekumuhan. Pembangunan dalam kaitannya dengan sektor pertanahan adalah berbagai jenis kegiatan, baik yang mencakup sektor pemerintah maupun masyarakat dan dilaksanakan dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. 2
Pengaturan  penataan  ruang  yang  tidak  terlaksana  secara  optimal  akan  berdampak terhadap  terciptanya  suatu  kawasan  kumuh,  demikian  pula  aturan-aturan  dalam  regulasi pemetaan  ruang  yang  tidak  berjalan  efektif  akan  banyak  menimbulkan  dampak  dalam pengaturan  ruang  atau  kawasan  di  antaranya  terciptanya  kawasan  kumuh  tersebut. Permasalahan  yang  sering  muncul  adalah  pada  perencanaan  tata  ruang  yang  tidak mengalokasikan  kawasan/lahan  bagi  relokasi  untuk  warga  yang  bermukim  di  pemukiman
1 Dian Eka Wati Ismail, Hukum Tata Ruang , Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 2.
2 Ibid ., hlm. 3.
kumuh sehingga hal ini perlu menjadi perhatian untuk direkonstruksi dalam undang-undang tata ruang. 3
Secara  umum  proses  pembangunan  yang  dilakukan  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara belum dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, dimana masih ada kawasan-kawasan yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembangunan tetapi secara kasat mata kita masih melihat adanya  pembangunan  di  kawasan  tersebut,  seperti  halnya  adanya  kompleks  pemukiman ataupun pertokoan yang berdiri di pinggiran sungai, adanya indikasi kepemilikan tanah secara pribadi di kawasan jalur hijau yang telah ditetapkan, adanya kepemilikan tanah secara pribadi di kawasan Teluk Kendari, adanya pembangunan rumah pribadi maupun gedung baik yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun yang dibangun oleh pihak swasta dan perorangan di  Kawasan  Teluk  Kendari.  Padahal  sudah  ada  regulasi  aturan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebenarnya sejak tahun 2014 telah mempunyai peraturan  daerah  tentang  tata  ruang  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2014.
Disisi lain Pemerintah Kota Kendari sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2012 sudah lebih dahulu mengesahkan peraturan daerah tentang tata ruang yaitu Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari. Yang menjadi permasalahan adalah adanya dua peraturan daerah yaitu peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peraturan Daerah Kota Kendari yang bisa jadi mengatur kawasan yang sama, dalam hal ini khususnya yang menyangkut kawasan Teluk Kendari.
Kota Kendari yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 295,89  Km2.  Pertumbuhan  penduduk  menimbulkan  konflik  pemanfaatan  ruang  antara berbagai kepentingan. Pertambahan penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan akan lahan yang semakin terbatas, dimana satu sisi potensial menimbulkan masalah lingkungan dan  di  sisi  lain  menuntut  adanya  perluasan  wilayah.  Dalam  kurun  waktu  25  tahun, perkembangan  fisik  ruang  kota  yang  terjadi  tentunya  memberikan  dampak  spasial,  yang berpengaruh terhadap kondisi tata ruang Kota Kendari saat ini.
Setelah reklamasi dilakukan, perubahan signifikan terjadi di Teluk Kendari. Perubahan yang  paling  tampak  adalah  minimnya  pendapatan  para  nelayan  Teluk  Kendari  karena disebabkan ekosistem pesisir di antaranya ikan dan udang mulai hilang. Situasi ini, disebabkan
3 Ibid ., hlm. 4.
pembangunan reklamasi Teluk Kendari mengesampingkan asas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam peraturan daerah Kota Kendari mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni di antaranya asas keberlanjutan dan asas pemerataan.  Asas  keberlanjutan  yakni  yang  dimaksudkan  pemanfaatan  sumber  daya  tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya, pemanfaatan sumber daya pesisir tidak boleh mengorbankan (kualitas dan  kuantitas)  kebutuhan  generasi  yang akan datang pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah  yang  memadai. Sedangkan asas pemerataan pembangunan  reklamasi Teluk Kendari merupakan bagian daripada perencanaan pemerintah Kota Kendari yang dalam pelaksanaannya seharusnya tidak terlepas dari prosedur perundang-undangan yang ada. Yakni rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  Kecil  Kota  Kendari  yang  merupakan  asas legalitas dan bersifat positif atau lebih khusus terhadap peraturan yang ada di atasnya yang dikenal dengan asas dengan asas lex specialis dorogat legi generaris yakni aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Peraturan daerah yang mengatur zonasi  inilah  yang  menjadi  dasar  pemerintah  Kota  Kendari  memberikan  izin  pembangunan untuk pemanfaatan wilayah pesisir Teluk Kendari. 4
Teori perencana kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya  reklamasi  dilakukan  oleh  Negara  atau  kota  besar  dengan  laju  pertumbuhan  dan kebutuhan lahan yang meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke daratan, sehingga memerlukan daratan  baru.  Yang  menjadi  persoalan  apakah  reklamasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah di Teluk Kendari sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah proses reklamasi terhadap  Teluk  Kendari  adalah  kegiatan  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  pada  saat  ini dikarenakan  masih  cukup  luasnya  ketersediaan  lahan  berupa  daratan  sebagai  tempat dilakukannya pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tesis dengan judul: “Analisis Hukum Kebijakan penetapan Kawasan Rencana Detail Tata Ruang Terkait Izin Pembangunan d i Kawasan Teluk Kendari”.
4 Wa Ode Surti Ningsi, La Sensu, Muh. Sabaruddin Sinapoy , “ Analisis Hukum Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 3, 2019, hlm. 372.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  ini  menggunakan penelitian hukum  yaitu penelitian  yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan, teori, asas- asas  hukum  dan  prinsip-prinsip  hukum.  Penelitian  menganalisis  ketentuan-ketentuan  yang menjadi  dasar  dan  landasan  bagi  permasalahan  yang  dibahas  dengan  melakukan  studi kepustakaan dan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal ( doctrinal research ) dan penelitian teoritik ( theoritical research ). Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Reklamasi  Teluk  Kendari  Sesuai  dengan  Prinsip  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Berkelanjutan

## Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup bukan saja menjadi perhatian bagi Negara Republik Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian utama bagi negara-negara di dunia, hal tersebut direalisasikan secara nyata oleh negara-negara di dunia melalui berbagai macam pertemuan dan deklarasi mengenai  lingkungan,  salah  satu  contoh  wujud  nyata  dari  perhatian  dunia  internasional terhadap isu tentang lingkungan adalah Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan atau sering disebut sebagai Deklarasi Rio. Deklarasi Rio 1992 merumuskan 27 prinsip yang dimaksudkan untuk memandu negara-negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan dimasa depan. 27 prinsip yang dideklarasikan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan yaitu:
1. Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi  sekarang  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi  sekarang  tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan, agar  generasi  sekarang  maupun  generasi  yang  akan  datang  dapat  hidup  secara sehat, produktif, dan selaras dengan alam;
2. Negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan mereka sendiri;
3. Negara  dalam  hal  ini  harus  melestarikan  dan  menggunakan  lingkungan  serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang;
4. Pembangunan berkelanjutan haruslah memperhatikan masalah lingkungan karena perlindungan  lingkungan  itu  sendiri  merupakan  bagian  dari  pembangunan berkelanjutan;
5. Pembangunan  berkelanjutan  selain  memperhatikan  masalah  perlindungan lingkungan juga memperhatikan masalah kemiskinan, karena salah satu tujuan dari
pembangunan  berkelanjutan  itu  sendiri  adalah  mengentaskan  kemiskinan  atau kesenjangan sosial;
6. Dalam pembangunan berkelanjutan, yang menjadi prioritas adalah pengembangan Negara-negara berkembang. Meskipun semua Negara berkepentingan dalam hal ini, tetapi Negara berkembang yang dinilai paling rentan terhadap masalah lingkungan haruslah diberi prioritas khusus;
7. Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global yang berarti diwajibkan  ikut  guna  melestarikan,  melindungi  dan  memulihkan  kesehatan  dan keutuhan ekosistem bumi;
8. Bahwa dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan Negara harus mengurangi produksi dan konsumsi dan mempromosikan kebijakan demografis yang sesuai ;
9. Negara  diwajibkan  untuk  bekerja  sama  guna  memperkuat  kapasitas  endogen dengan  peningkatan  pemahaman  ilmiah  melalui  tukar  menukar  informasi  antar Negara;
10. Isu lingkungan yang terbaik ditangani dengan partisipasi semua warga Negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan;
11. Negara-negara  harus  memberlakukan  undang-undang  lingkungan  yang  efektif. Standar lingkungan, tujuan pengelolaan dan prioritas harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan;
12. Negara-negara harus bekerja sama untuk meningkatkan sistem yang mendukung dan  membuka  ekonomi  internasional  yang  akan  mengakibatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  berkelanjutan  di  semua  Negara,  untuk  lebih  baik mengatasi masalah degradasi lingkungan;
13. Negara-negara  harus  mengembangkan  hukum  nasional  tentang  tanggung  jawab dan kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya;
14. Negara-negara harus bekerja sama secara efektif untuk mencegah atau mencegah relokasi dan transfer ke Negara lain dari setiap kegiatan dan zat yang menyebabkan degradasi  lingkungan  yang  parah  atau  ditemukan  berbahaya  bagi  kesehatan manusia ;
15. Dalam  rangka  untuk  melindungi  lingkungan,  pendekatan  kehati-hatian  harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka;
16. Otoritas  Nasional  harus  bisa  memberitahukan  kepada  dunia  mengenai  bidang lingkungan,  di  antaranya  yaitu  biaya  lingkungan  dan  penggunaan  instrumen ekonomi;
17. Memaparkan mengenai penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional. Penilaian dilakukan pada kegiatan yang sekiranya akan membawa dampak buruk pada lingkungan;
18. Amerika itu menginformasikan kepada Negara lain mengenai dampak yang akan terjadi bagi orang-orang Amerika akibat adanya bencana dan keadaan darurat yang lainnya;
19. Negara-negara  yang  melakukan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  alam, hendaknya  memberitahu  kepada  Negara  yang  sekiranya  terkena  dampak  dari kegiatannya;
20. Dalam  prinsip  20  dijelaskan  bahwa  perempuan  memiliki  peran  penting  dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan;
21. Pemuda  yang  merupakan  generasi  penerus  bangsa  harus  dikuatkan  kreativitas, cita-cita, dan semangatnya dalam rangka mencapai pembangunan yang lebih baik;
22. Penduduk  asli  dan  setempat  mempunyai  peran  penting  dalam  pengelolaan  dan pembangunan  lingkungan  karena  pemahaman  dan  pengetahuan  tradisional mereka;
23. Pengelolaan lingkungan merupakan usaha secara sadar untuk memelihara dan atau untuk memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya;
24. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada Kecamatan cenderung terjadi penurunan  kualitasnya,  penyebab  utamanya  yaitu  karena  pada  tingkat pengambilan  keputusan,  kepentingan  pelestarian  sering  diabaikan  sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
25. Pembangunan  berkelanjutan  menjadi  penting  bagi  setiap  Negara  Konferensi Tingkat  Tinggi  Bumi  di  Rio  de  Janeiro  pada  tahun  1992  menghasilkan konsep pembangunan berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan masa depan;
26. Setiap  Negara  di  dunia  harus  menjunjung  tinggi  prinsip  menyelesaikan  masalah secara damai;
27. Perlindungan  lingkungan  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan tersebut.

## Tujuan Reklamasi
Tujuan  reklamasi  adalah  untuk  menjadikan  kawasan  berair  yang  rusak  atau  belum dimanfaatkan menjadi  suatu  kawasan baru  yang lebih  baik  dan bermanfaat  untuk berbagai keperluan ekonomi maupun  untuk tujuan  strategis  lain disisi lain  Reklamasi juga  bertujuan untuk menambah luasan wilayah daratan yang digunakan untuk suatu aktivitas yang sesuai di wilayah tersebut.
Save M. Dagun 5 menjelaskan bahwa Reklamasi merupakan sebuah pemanfaatan lahan yang tidak ekonomis sebagai kepentingan pemukiman, pertanian, industri, rekreasi dan yang lainnya, yang mencakup pengawetan tanah, pengawetan sumber air, pembebasan tanah tandus, drainase daerah rawa atau lembah dan proyek pasang surut.
Awal mula dilakukan reklamasi di Teluk Kendari adalah bertujuan untuk mengurangi pendangkalan di Teluk Kendari yang dikarenakan tingginya sedimen lumpur yang berasal dari sumbangan  lumpur  dari  2  (dua)  sungai  besar  yang  bermuara  di  Teluk  Kendari.  Upaya pemerintah tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengerukan di kawasan Teluk Kendari, tujuan reklamasi Teluk Kendari kemudian dalam perjalanannya dilaksanakan sebagai upaya revitalisasi  Teluk  dari  pencemaran  dan  pendangkalan,  sekaligus  meningkatkan  manfaat ekonomi, lingkungan dan estetikanya. Namun seperti yang kita lihat secara kasat mata upaya
5 Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta: Lembaga. Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997, hlm. 952.
perbaikan lingkungan  Teluk  Kendari dari pencemaran  dan pendangkalan,  menjadi  hal yang kemudian tidak diperhatikan lagi dalam proses reklamasi yang dilakukan sekarang ini.

## Reklamasi Teluk Kendari Apakah Sesuai dengan Prinsip-prinsip Lingkungan Hidup
Salah satu tuntutan pembangunan otonomi daerah adalah pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang di dalamnya kekayaan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan sangat beragam,  seperti  perikanan,  karang,  hutan  mangrove,  minyak  dan  gas,  bahan  tambang  dan mineral  serta  kawasan  pariwisata,  perairan  pantai  atau  yang  sangat  produktif,  sehingga dimungkinkan  untuk  menjadi  penyumbang  besar  pertumbuhan  ekonomi.  Di  Teluk  Kendari sendiri, dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah di antaranya sebagai tempat untuk pariwisata dengan berbagai desain berdasarkan konsep perencanaannya 6 .
Reklamasi  Teluk  Kendari  tidak  dipungkiri  dapat  berdampak  pada  terjadinya  banjir. Karena reklamasi dapat mengubah bentang alam dan aliran air (hidrologi). Dampak yang paling dominan dari kegiatan reklamasi adalah diharapkan kebutuhan akan lahan terpenuhi. Selain dampak fisik, reklamasi pantai akan berdampak terhadap aktivitas sosial, lingkungan, hukum, ekonomi,  dan  bahkan  akan  mengacu  pembangunan  sarana  prasarana  pendukung  lainnya. Namun,  kegiatan  reklamasi  di  sisi  lain  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negatif,  misalnya meningkatkan potensi banjir, kerusakan lingkungan dengan tergusurnya pemukiman nelayan dari pemukiman pantai. Untuk menghindari dampak tersebut di atas maka dalam perencanaan reklamasi  konstitusi  publik  yaitu  kegiatan  untuk  menjelaskan  maksud  dan  tujuan  kegiatan reklamasi ke seluruh stakeholder terkait atau pemakai kawasan pantai. Di samping, kegiatan tersebut  perlu  dilakukan  pula  perencanaan  reklamasi  pantai  yang  benar  dengan  dasar akademik dan data-data primer atau survei lapangan. 7
Apabila  dilihat  dari  proses  reklamasi  yang  dilakukan  di  Teluk  Kendari,  ada  prinsip lingkungan  yang  dilanggar  yaitu  salah  satunya  prinsip  Pengelolaan  lingkungan  merupakan usaha  secara  sadar  untuk  memelihara  dan  atau  untuk  memperbaiki  mutu  lingkungan  agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Upaya pengelolaan lingkungan hidup  harus  berpegang  pada  asas  pelestarian  dan  konservasi  sumber  daya  dengan  asas pemanfaatan  yang  serasi  dan  seimbang  dengan  tatanan  lingkungan  serta  bebas  dari penindasan.
6 Wa Ode Surti Ningsih, Analisis Hukum Reklamasi Teluk Kendari  dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir , Tesis, Kendari: Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo, 2019, hlm. 65.
Pengembangan Teluk Kendari Sebagai Pusat Bisnis Terpadu, Pariwisata dan Konservasi Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

## Pengembangan Pusat Bisnis Terpadu
Kota Kendari sebagai salah satu kota yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara juga sedang  berupaya  mengembankan  pusat  bisnis  terpadu  sebagai  salah  satu  solusi  untuk meningkatkan  penghasilan  daerah  Kota  Kendari  dan  menata  pusat  ekonomi  baru  di  Kota Kendari. Salah satu lokasi yang menjadi tempat pengembangan pusat bisnis terpadu di Kota Kendari adalah di kawasan Teluk Kendari.
16 (Enam Belas) Kelurahan dari 4 (Empat) Kecamatan yakni Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kadia dan Kecamatan Kambu menjadi fokus lingkup Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) Kawasan Strategis Pusat Bisnis atau Central Business District (CBD) Teluk Kendari. Penataan ruang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kawasan Central Business  District (CBD)  Teluk  Kendari  sebagai  pusat  pelayanan  jasa  skala  regional  yang kontemporer serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan kebencanaan (Bay Front City). 8
Terkait pengembangan kawasan central business district ( CBD) Teluk Kendari, Pemkot Kendari  telah  melakukan  penetapan  tiga  kawasan  strategis  Kota  Kendari  yang  meliputi kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan, kepentingan sosial budaya, serta dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Dalam rencana penataan ruang ini, Pemerintah Kota Kendari juga akan mengembangkan kawasan teluk, yang dijadikan sebagai pusat  kegiatan  ekonomi  dengan  menghadirkan  wisata  kuliner,  perdagangan  dan  jasa  kota. Disediakan  juga  ruang  campuran  yang  terintegrasi  dengan  fungsi  pedestrian  dan  Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, serta mempertahankan kegiatan UMKM (seperti PKL dan pasar tradisional). 9

## Peraturan Terkait Dibidang Lingkungan Hidup
Dalam perjalanannya Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup sudah beberapa kali berganti yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian. Tetapi karakter Responsif yang mewarnai Undang-Undang
8 Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Kendari ,  “ Teluk  Kendari  dikembangkan  sebagai  Kawasan Strategis  Pusat  Bisnis ”,  KendariKota.go.id, https://www.kendarikota.go.id/berita/teluk-kendari- dikembangkan-sebagai-kawasan-strategis-pusat-bisnis/, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
9 Ibid .
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1982  tidak  dilaksanakan  dalam  peraturan pelaksanaan  ditingkat  bawah  yang  konsisten,  sehingga  kemudian  lahirlah  Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan  untuk  menyempurnakan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan  Hidup dan  kemudian di  tahun  2009  lahirlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang cukup komprehensif dan responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Karena adanya kebutuhan dari pemerintah untuk menyederhanakan  proses  perizinan,  maka  di  tahun  2020  lahirlah  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam undang-undang tersebut juga memuat perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Implementasi  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kawasan  Teluk  Kendari  Terkait  Izin Pembangunan dan Pemanfaatannya

## Rencana Detail Tata Ruang Teluk Kendari
Penataan ruang adalah salah satu yang sangat inti di dalam melakukan pembangunan nasional atau justru penataan ruang adalah aspek pokok di dalam menjalankan pembangunan nasional. Konsep  dasar  hukum  penataan  ruang  termuat  di  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke- 4  yang  menyatakan  “melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Sebagai  konsekuensi  dari  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjalankan rumah tangganya dengan biaya sendiri yang  didapat  dari  Pendapatan  Asli  Daerahnya  (PAD),  sehingga  terkadang  untuk  dapat meningkatkannya,  pemerintah  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  berkenaan  dengan peningkatan PAD. Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan  atau  kontinum.  Penyusunan  rencana  perlu  memperhatikan  kapasitas  fiskal  yang tersedia. Sehingga, dalam penerapannya, konsekuensi atas integrasi kegiatan perencanaan dan penganggaran perlu untuk diperhatikan.
Rencana detail tata ruang diperlukan di dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu oleh pemerintah pusat dalam bentuk rencana tata ruang nasional maupun
pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk RDTL (Rencana Detail Tata Ruang).
D.A.  Tisnaadmidjaja  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  ruang  adalah  wujud  fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak 10 .
Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur  pembentuk  rona  lingkungan  alam,  lingkungan  sosial,  lingkungan  buatan  yang secara hierarkis berhubung?" satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan Pedesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gunung dan lain-lain 11 .
Pada  tingkatan  daerah  khususnya  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dan  lebih terkhusus lagi wilayah Kota Kendari telah Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang penataan ruang, dimana untuk tingkat provinsi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2014 dan pada Disisi lain Pemerintah Kota Kendari sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2012 sudah lebih dahulu mengesahkan peraturan daerah tentang tata ruang yaitu Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari.
Pemerintah Kota Kendari saat ini telah menggagas Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan 1 CBD Teluk Kendari Tahun 2020-2040. Raperda tersebut telah masuk dalam pembahasan dewan melalui pandangan umum fraksi dan seluruh Fraksi DPRD Kendari sudah menyetujui untuk diteruskan pada sidang paripurna selanjutnya. Raperda tersebut nantinya membahas persoalan detail di lingkup Teluk Kendari, termasuk penataan area jembatan yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. 12
Masalah yang kemudian muncul adalah apakah kedua Peraturan Daerah tersebut masih bisa digunakan pada saat ini, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja,  dimana  di  dalamnya  juga  mengatur  tentang  perubahan  atas  Undang-
10 Dian Eka Wati Ismail, Op. cit., hlm. 39.
11 Ibid ., hlm. 42.
12 Kardin, “ Raperda Detail Tata Ruang Teluk Kendari Mulai Dibahas ”, Telisik.id, https://telisik.id/news/raperda-detail-tata-ruang-teluk-kendari-mulai-dibahas, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  dikarenakan  pengaturan  Rencana detail Tata Ruang Teluk Kendari (RDTR) yang dulunya diatur oleh Peraturan Daerah, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berubah hanya diatur melalui Peraturan Walikota. 13

## Izin Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan
Izin merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi mengendalikan perilaku orang atau  lembaga  (badan  usaha)  yang  bersifat  preventif.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Ateng Syafiruddin mengungkapkan, bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang  dilarang  menjadi  boleh.  Penolakan  atau  permohonan  izin  memerlukan  perumusan limitatif.  Sejalan  dengan  itu,  Asep  Warlan  Yusuf  mengungkapkan,  bahwa  izin  adalah  suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. 14
Sjahran Basah mengatakan, bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 15
Dalam hukum administrasi Negara dikenal ada 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu: 16
1. Kewenangan yang Bersumber pada Atribusi adalah diberikan secara langsung oleh undang-undang  dasar  ataupun  undang-undang.  Dalam  atribusi,  tanggung  jawab dan tanggung gugat ada pada badan atau jabatan yang bersangkutan. Apabila ada gugatan  dari  pihak  tertentu  maka  yang  bertanggung  jawab  adalah  pemegang kewenangan itu, bukan pembentuk undang-undang dasar dan pembuat undang- undang. Yang dapat menggunakan kewenangan itu hanya badan atau jabatan yang bersangkutan.
2. Sumber  Kewenangan  Delegasi  adalah  dalam  berbagai  literatur  hal  ini diterjemahkan  secara  beragam,  namun  di  sini  saya  menerjemahkan  delegasi sebagai  penyerahan  wewenang.  Dalam  delegasi,  kewenangan  berasal  dari  suatu organ  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  organ  lain  dengan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Saya  lebih  suka  menggunakan  terjemahan “penyerahan  wewenang”  karena  dalam  delegasi  ada  peralihan  kewenangan  dari pemberi  delegasi (delegans) kepada  penerima  delegasi (delegataris) sehingga proses peralihan. Karena peralihan kewenangan itu, pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu Kecuali setelah ada pencabutan dengan berdasarkan asas contrarius actus .
13 Ibid.
14 Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah , Bandung: Nuansa Cendekia, 2016, hlm. 72.
15 Victorianus M.H. Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan , Sleman: CV Budi Utama, 2015, hlm.
36.
3. Sumber  Kewenangan  Mandat  adalah  “pelimpahan  wewenang”,  Berbeda  dengan delegasi,  mandat  sering  kali  terjadi  dalam  hubungan  rutin  antara  atasan  dan bawahan. Hal seperti itu biasa terjadi kecuali dilarang secara tegas. Tanggung jawab dan tanggung  gugat  tetap berada pada pemberi  mandat (mandans ),  bukan pada penerima mandat (mandataris), pihak yang dilimpahi.
Dalam perizinan tentang lingkungan tidak ada tumpang tindih yang menjadi masalah adalah implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah diterbitkan, dimana orang pusat yang mengeluarkan izin yang wilayahnya ada di daerah kota, disisi lain apakah orang pusat juga mau melakukan pengawasan atau monitoring , karena monitoring dan pengawasan yang dilakukan setelah keluarnya izin tidak hanya dilakukan di satu kota saja, tapi proses pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dilakukan ke seluruh  wilayah  di  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  hal  ini  tidak  mungkin  dilakukan dikarenakan  berapa  banyak  orang  dari  pemerintah  pusat  yang  harus  diterjunkan  untuk melakukan pengawasan 17
Secara akademik, konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, terkait dengan pemberian kewenangan penerbitan izin kepada satu institusi saja sehingga tidak lagi terbagi atas dua atau lebih institusi seperti keadaan sekarang. Aspek kedua terkait dengan pertanyaan terhadap jenis kegiatan usaha apa saja izin lingkungan itu diberlakukan, apakah diberlakukan atas kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup saja (brown issues ) atau juga terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup ( ereen issues). 18
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai Persetujuan Lingkungan Pasal 71 19
1. Pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  melakukan  pengawasan  terhadap ketaatan  penanggung  jawab  usaha  dan/  atau  kegiatan  atas  ketentuan  yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dibidang  lingkungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan  pengawasan  kepada pejabat instansi teknis  yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dalam  melaksanakan  pengawasan,  pemerintah  pusat  atau  Pemerintah  Daerah menetapkan  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  yang  merupakan  pejabat fungsional.
17 Wawancara dengan Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, tanggal 15 April 2021.
18 Tackdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 102.
19 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam peraturan Pemerintah.
Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  walaupun  semua  sistem  persetujuan lingkungan telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi sistem pengawasan tetap diberikan  kepada  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  dan  pengawasan  tersebut  oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dapat  didelegasikan  kepada  instansi  teknis,  oleh karena itu pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan dalam melakukan pengawasan terhadap segala bentuk izin yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

## Implementasi atau Pemanfaatan Teluk Kendari
Aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, merupakan peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi di lingkungan tersebut, yang banyak mengubah atau berpengaruh terhadap daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan sumber daya alam selain membawa pengaruh yang posistif  juga  dapat  menimbulkan  pengaruh  .yang  negatif,  yaitu  terjadinya  kerusakan  alam sebagai akibat pengambilan sumber daya alam yang jadi lebih cepat dari waktu yang diperlukan untuk terbentuknya  kekayaan alam  tersebut.  Kondisi ini  mengakibatkan adanya penurunan kualitas  daya  dukung  lingkungan,  yang  merupakan  faktor  terpenting  dalam  menunjang kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. 20
Teluk Kendari sebagai salah satu ikon Kota Kendari juga bisa tidak lepas dari proses pembangunan yang dilakukan di Kota Kendari. Namun demikian proses pembangunan yang dilakukan  tersebut  tidak  dipungkiri  menimbulkan  akibat  positif  maupun  akibat  negatif terutama dari segi lingkungan.
Pembangunan  yang  dilakukan  di  Teluk  Kendari  bukan  saja  dilakukan  dengan  cara membangun di sekitar bibir Teluk Kendari, tetapi juga proses pembangunan yang dilakukan di Teluk Kendari juga dilakukan dengan mereklamasi Teluk Kendari untuk kemudian setelah itu dilakukan  pembangunan.  Pembangunan  yang  dilakukan  di  Teluk  Kendari  di  samping melakukan pembangunan sarana atau fasilitas umum, juga pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta berupa sarana rekreasi dan pembangunan oleh orang perseorangan yang berupa hunian.
20 Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, Op. cit.. , hlm. 67.
Secara  umum  reklamasi  diartikan  sebagai  sebuah  upaya  yang  dilakukan  untuk memperluas suatu daratan dengan cara melakukan penimbunan di suatu areal basah menjadi areal  kering  untuk  kemudian dapat dipergunakan  untuk melakukan  suatu pembangunan di areal tersebut.
Wisnu Suharto reklamasi merupakan cara mengubah wilayah perairan pantai menjadi daratan  dengan  mengubah  permukaan  tanah  yang  rendah  dan  genangan  air  menjadi  lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa reklamasi bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari sebuah lahan.
Pembangunan  kawasan  Teluk  Kendari  wilayah  cakupannya  luas.  Kalau  masalah kewenangan pengelolaan Teluk Kendari ada dipetakan ada yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara dan ada yang menjadi kewenangan Kota Kendari. Untuk masalah perizinan secara teknis itu adanya di Dinas Tata Ruang dan Bina Konstruksi untuk biro hukum hanya akan berbicara ketika ada masalah dan akan melihat apa ada Rencana Tata Ruang Wilayah atau tidak yang jelas Rencana Tata Ruang Wilayah itu diatur mulai dari Undang-Undang, melalui Peraturan Daerah Provinsi sampai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan semua harus ada sinkronisasi antara ketiganya walaupun semuanya mengacu pada tata ruang nasional. 21
Tahun  2021  sebagai  implementasi  dari  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kendari telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

## Paradigma Baru Penataan Ruang dalam Sistem Omnibus Law
Meskipun potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak, kenyataannya tingkat investasi di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan Negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti  Malaysia,  Singapura,  Vietnam,  dan  Thailand.  Investor  asing  lebih  memilih  untuk berinvestasi  di  negara  lain  dibandingkan  di  Negara  Indonesia.  Jika  diuraikan  secara  detail, penyebab  rendahnya  peringkat  kemudahan  berusaha  disebabkan  oleh  beberapa  indikator seperti  pengadaan  lahan  yang rigid ,  sulitnya  mendapatkan  akses  pembiayaan,  rumitnya penyelesaian kepailitan dan rumitnya perizinan dalam memulai berusaha. 22
Salah satu Undang-Undang yang juga mengalami perubahan setelah terbitnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mengenai tata ruang. Dimana dengan
21 Wawancara dengan Kepala Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kota, 12 April 2021.
22 Ahmad  Redi,  Ibnu  Sina  Chandranegara, Omnibuslaw  Diskursus  Pengadopsiannya  ke  dalam  Sistem Perundang-Undangan Nasional , Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 163.
adanya  transformasi  perubahan,  penghapusan  dan  penambahan  norma  baru  pasal-pasal penataan  ruang  khususnya  di  dalam  perizinan  berinvestasi,  maka  terdapat  perubahan paradigma proses perizinan dalam berinvestasi 23
Glen Stuart Krutz mendefinisikan omnibus law sebagai teknik perancangan ( drafting ) yang  mencakup  banyak  kebijakan  sedangkan  Barbara  Sinclair  menyatakan  bahwa omnibus legislation ialah undang-undang yang membahas banyak hal, dan tidak selalu terkait dengan subjek, masalah, dan program, oleh karena itu biasanya sangat kompleks dan panjang. 24
Paradigma penataan ruang diartikan sebagai model utama, pola atau metode (untuk meraih  beberapa  tujuan)  dalam  menjalankan  fungsi  penataan  ruang.  Penyederhanaan perizinan  di  dalam  penataan  ruang  berimplikasi  pada  penghapusan  dan  pergantian  jenis perizinan, misalnya izin lingkungan serta izin mendirikan bangunan, izin pemanfaatan ruang, yang  diintegrasikan  dalam  penyederhanaan  perizinan  berusaha.  Adapun  pasal  di  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2006  tentang  Penataan  Ruang  yang berdampak dengan diterbitkannya Omnibus law Cipta Kerja, yakni: 25
1. Penyederhanaan  hierarki  rencana  tata  ruang  dalam  rangka  memperbaiki  iklim usaha
2. Perubahan frasa “izin pemanfaatan ruang” kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
3. Prinsip berjenjang dan komplementer dalam menyusun dan pelaksanaan penataan ruang. Perubahan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  dimaksudkan  untuk  menghindari  pertentangan  pengaturan  peruntukan ruang maupun dalam rencana struktur ruang, antara yang diatur di dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  maupun  yang  ditaur  di  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten/Kota.
4. Sentralisasi penyelenggaraan penataan ruang yaitu memberikan peran aktif kepada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan teknis dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang di dalamnya sekaligus memuat peraturan zonasi sehingga dapat mempercepat penetapan.
5. Kewenangan Peninjauan Kembali. Perubahan Pasal 20 ayat (4) Pasal 23 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (5) dan usulan Pasal 33 D Undang-Undang Tahun 2007 adalah terkait dengan rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
6. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penambahan Pasal 65 ayat  (3)  bertujuan  untuk  mempertegas  peran  masyarakat  yang  terdiri  dari  atas orang perorangan dan pelaku usaha dalam hal penyelenggaraan penataan ruang.
7. Ketentuan  pidana.  Perubahan  Pasal  61  dan  Pasal  62  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Tata Ruang adanya penghapusan sanksi pidana atas kesalahan administrasi pidana menjadi pengenaan sanksi administrasi
23 Ibid , hlm. 164.
24 Ibid , hlm. 8.
perdata atas pelanggaran terhadap seluruh kewajiban untuk memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang.
Sebagai  implementasi  dari  lahirnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka di tahun 2021 pemerintah pusat juga telah menerbitkan beberapa  peraturan  pemerintah  sebagai  turunan  dari  undang-undang  tersebut.  Salah  satu turunan  dari  undang-undang  tersebut  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021 tentang  Penataan  Ruang,  baik  itu  penataan  ruang  nasional,  penataan  ruang  Provinsi  dan penataan ruang Kabupaten/Kota. Untuk Rencana tata ruang wilayah kota paling mengacu pada:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RTR pulau/kepulauan;
c. RTR KSN; dan
d. rencana tata ruang wilayah provinsi.
Mengenai kebijakan daerah, terhadap penataan ruang dirasakan masih sangat terbatas meskipun  sekarang  ini  Negara  Republik  Indonesia  telah  berada  di  era  otonomi  daerah, sebaliknya  kebijakan  penataan  ruang  yang  diberikan  kepada  daerah  juga  menimbulkan berbagai dampak negatif dimana ada daerah yang tidak menyusun suatu konsep tata ruang yang berkesinambungan sehingga bisa meningkatkan daya saing daerah dan mempromosikan inovasi-inovasi di daerah.
Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021  tentang  Penataan  Ruang  adalah  suatu  upaya  penyederhanaan  persyaratan  dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang. Regulasi yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah mengenai jangka waktu penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah yang pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang dibatasi dengan jangka waktu paling lama 18 (delapan  belas)  bulan  sejak  pelaksanaan  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dilaksanakan.
Pasal 21 Angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan ruang, Rencana tata ruang wilayah kota memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
b. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kota;
e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
j. neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
l. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
Akan  tetapi  ada  hal  yang  dipermasalahkan  oleh  pemerintah  daerah  khususnya pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana yang dipermasalahkan adalah siapa yang seharusnya melakukan pengawasan sejak sebuah izin diterbitkan berdasarkan undang-undang tersebut.
Salah  satu  prinsip  dalam  Negara  Hukum  adalah wetmatigheid  vanbestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum  pemerintah,  baik  dalam  menjalankan  fungsi  pengaturan  maupun  fungsi  pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Omnibus  Law  merupakan  konsep  pembuatan  peraturan  yang  menggabungkan beberapa  peraturan  yang  substansi  pengaturannya  berbeda  menjadi  suatu  peraturan  besar yang berfungsi sebagai payung hukum ( umbrella act ).

## KESIMPULAN
Proses reklamasi yang dilakukan di Teluk Kendari masih belum mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan  lingkungan  hidup  berkelanjutan.  Pelaksanaan  pengembangan  Teluk  Kendari sebagai pusat bisnis terpadu, pariwisata dan konservasi atau Central Bussiness District (CBD) yang menjadi salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Kendari harus ditinjau Kembali terutama sejak disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  juga  telah  mengubah  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana di dalam penerapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja walaupun semua sistem persetujuan lingkungan telah menjadi kewenangan pemerintah pusat,  akan  tetapi  sistem  pengawasan  tetap  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  dan pemerintah pusat dan pengawasan tersebut  oleh pemerintah pusat  dan pemerintah daerah
dapat didelegasikan kepada instansi teknis, oleh karena itu pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  segala  bentuk  izin  yang  diterbitkan  oleh pemerintah pusat dan terhadap rencana detail tata ruang Teluk Kendari yang sedang proses pembasahan di DPRD Kota Kendari harus segera disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Ruang.

## Daftar Pustaka

## Buku
Dagun, Save M.,  Kamus  Besar  Ilmu Pengetahuan, Jakarta:  Lembaga. Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.
Ismail, Dian Eka Wati, Hukum Tata Ruang , Yogyakarta: UII Press, 2019.
Puang, Victorianus M.H. Randa, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan , Sleman: CV Budi Utama, 2015.
Rahmadi, Tackdir, Hukum Lingkungan di Indonesia , Depok: Rajawali Pers, 2019.
Redi,  Ahmad,  Ibnu  Sina  Chandranegara, Omnibuslaw  Diskursus  Pengadopsiannya  ke  dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional , Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah , Bandung: Nuansa Cendekia, 2016.

## Jurnal dan Makalah
Ningsi,  Wa  Ode  Surti,  La  Sensu,  Muh.  Sabaruddin  Sinapoy , “ Analisis  Hukum  Pembangunan Reklamasi  Teluk  Kendari  dalam  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir ”,  Halu  Oleo  Legal Research, Volume 1 Issue 3, 2019.
__________, Analisis Hukum Reklamasi Teluk Kendari dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir , Tesis, Kendari: Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo, 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari

## Situs Web
Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Kendari,  “ Teluk  Kendari  dikembangkan  sebagai Kawasan Strategis Pusat Bisnis ”, KendariKota.go.id,
https://www.kendarikota.go.id/berita/teluk-kendari-dikembangkan-sebagai- kawasan-strategis-pusat-bisnis/, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
Kardin,  “ Raperda  Detail  Tata  Ruang  Teluk  Kendari  Mulai  Dibahas ”,  Telisik.id,
https://telisik.id/news/raperda-detail-tata-ruang-teluk-kendari-mulai-dibahas, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.