Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris Oleh :

## Claudia Manibuy
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
claudiamanibuy@gmail.com
Volume 21 Nomor 1 April 2023: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article History Submission: 20-03-2023 Revised: 29-03-2023 Accepted: 10-04-2023 Published:18-04-2023

## ABSTRACT
The exoneration clause was born in a notary deed due to notary concerns from the actions of clients who had bad faith in making a deed before a notary. The inclusion of this clause raises questions regarding  its  legality,  considering  that  the  substance  of  the  notarial  deed  in  accordance  with  the provisions  of  the  UUJN  only  contains  the  interests  of  the  parties.  This  research  uses  normative juridical methods. The results of this study explain that the exoneration clause in legality does not violate the UUJN and does not eliminate the identity of the deed, provided that the inclusion of the clause must be based on the information of the parties that the documents submitted as deed making data are true, and do not involve notaries from all forms of legal cases due to matters caused by the parties themselves,  Furthermore, the information or statement is constantized by the notary in the deed. Although, the existence of this clause does not mean that the notary can be exempted from all forms of legal entanglement if it is proven that the notary has manifestly committed an offense and caused losses to the parties in the deed.
Keywords: Legality; Exoneration Clause; Notary Deed.

## ABSTRAK
Klausul eksonerasi lahir dalam akta notaris akibat kekhawatiran notaris dari ulah para klien yang miliki itikad buruk dalam membuat akta di hadapan notaris. Adanya pencantuman klausul tersebut menimbulkan  pertanyaan  terkait  legalitasnya,  mengingat  substansi  akta  notaris  sesuai  ketentuan UUJN  hanya  memuat  kepentingan-kepentingan  para  pihak  saja.  Penelitian  ini  menggunakan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa klausul eksonerasi secara  legalitas  tidak  melanggar  UUJN  dan  tidak  menghilangkan  otentitas  akta,  dengan  syarat bahwa  dalam  pencantuman  klausul  tersebut  harus  berdasarkan  keterangan  para  pihak  bahwa dokumen yang diserahkan sebagai data pembuatan akta adalah benar, dan tidak melibatkan notaris dari segala bentuk perkara hukum akibat hal-hal yang ditimbulkan oleh para pihak itu sendiri, yang selanjutnya  keterangan  atau  pernyataan  tersebut  dikonstantir  notaris  dalam  aktanya.  Meskipun, adanya  klausul  tersebut  tidak  berarti  notaris  dapat  dibebaskan  dari  segala  bentuk  jeratan  hukum apabila notaris dibuktikan secara nyata telah melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta.
Kata Kunci: Legalitas, Klausul Eksonerasi, Akta Notaris
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta

## Notaris

## A. PENDAHULUAN
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat alat bukti berupa akta otentik. Selain diberi kewenangan oleh negara, Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan negara dan masyarakat untuk mengkonstantir kepentingan atau kehendak masyarakat dalam  bentuk  akta  otentik  guna  memperoleh  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 i Kitab Undang- Undang i Hukum Perdata (KUHPerdata) i adalah :  “Suatu i akta otentik i ialah suatu i akta yang i dibuat dalam i bentuk i yang  ditentukan i undang-undang  oleh i atau  dihadapan i pegawai-pegawai  umum i yang berkuasa i untuk itu, di i tempat i dimana i akta i itu i dibuat.” Pejabat umum yang memuat unsur- unsur dalam ketentuan pasal di atas adalah Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik harus  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Notaris  diberi  wewenang  oleh  negara  untuk  mengkonstantir  kepentingan  kliennya  dalam bentuk akta otentik yang dapat ditinjau dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang “ diharuskan i oleh peraturan i perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan i untuk dinyatakan i dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang i pembuatan  akta-akta i itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan ” oleh undang-undang.”  Ketentuan  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  notaris  membuat  akta  didasarkan pada  keinginan  para  pihak,  artinya  substansi  yang  dituangkan  dalam  akta  notaris  adalah  murni kepentingan atau kehendak para pihak tanpa intervensi dari pihak ketiga bahkan notaris sekalipun. Catatan yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pasal di atas adalah tidak semua perbuatan hukum dapat  dikonstantir  oleh  Notaris.  Notaris  mengerjakan  tugas  jabatan  sesuai  dengan  batasan kewenangan yang diberikan oleh UUJN dan undang-undang yang mengharuskan perbuatan tersebut harus  dibuat  dengan  akta  notariil,  sehingga  selama  permintaan  klien  tersebut  bukan  merupakan kewenangan pejabat lain, maka hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup jabatan notaris (Adjie, 2004).
Akta notaris terdapat 2 (dua) bentuk dilihat dari pihak yang membuat yaitu akta relaas dan akta pihak (Lumban 1983). Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh notaris itu sendiri secara langsung, selanjutnya dituangkan
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris
dalam akta berita acara. Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris, dimana para pihak datang menghadap kepada notaris dengan menyampaikan keinginan atau kehendaknya secara langsung, selanjutnya notaris  mengkonstantir dalam bentuk  akta otentik dan membacakan akta  di  hadapan  para  pihak  yang  bersangkutan  dan  bersama-sama  menandatangani  akta  secara langsung  setelah  akta  tersebut  dibacakan  (Nisa,  2021).  Notaris  merupakan  jabatan  yang mengharuskan  bertindak  hati-hati  dan  teliti  dan  pastinya  patuh  dan  tunduk  pada  peraturan perundang-undangan  khususnya  UUJN  sebagai  payung  hukumnya.  Notaris  mengkonstantir kepentingan para kliennya pada umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian, artinya Notaris juga harus memperhatikan Pasal 1320 KUHperdata berkaitan dengan syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHperdata  mengenai  asas  kebebasan  berkontrak  dan  Pasal  1337  KUHPerdata  mengenai  causa halal  (Nisa,  2021).  Patuhnya  Notaris  terhadap  peraturan-peraturan  tersebut  sebagai  upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi klien dan notaris itu sendiri dari kebatalan akta karena faktor kesalahan atau kelalain. Selain itu, taat dan tunduknya notaris dengan peraturan  di  atas  sebagai  upaya  berhati-hati  dari  itikad  buruk  klien  dengan  memanfaatkan  jasa notaris.
Namun,  sayangnya  tunduk  dan  patuhnya  Notaris  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  ada tidak menjadi jaminan aman, sebagian notaris tetap dilibatkan para kliennya berkaitan dengan akta yang  notaris  buat  meskipun  secara  aturan  notaris  sudah  melakukan  sesuai  ketentuan  yang  benar. Umumnya, hal tersebut didapati dari dokumen palsu yang dibawa oleh penghadap atau salah satu penghadap melakukan wanprestasi sehingga menginginkan batalnya akta (Nisa dan Anand, 2023). Berdasarkan pengalaman dari sebagian notaris di atas, akhirnya menimbulkan kekhawatiran notaris akan dilibatkannya notaris dari pusaran kasus pihak dalam akta, mengingat tidak semua penegak hukum paham mengenai batasan tanggung jawab notaris (Nisa dan Anand, 2023). Peristiwa tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi notaris dari segi materiil dan imateriil.
Dari peristiwa tersebut, sebagian notaris akhirnya menyematkan klausul eksonerasi dalam aktanya  sebagai  bentuk  kewaspadaan  dari  hal-hal  yang  ditimbulkan  oleh  para  pihak  dalam  akta. Menurut  I.P.M  Ranuhandoko  B.A.  (2008)  eksonerasi  didefinisikan  sebagai  upaya  membebaskan seseorang  atau badan usaha dari suatu  tuntutan atau tanggung jawab.  Adapun klausul eksonerasi yang  dimuat  notaris  dalam  aktanya  menerangkan  bahwa:  “Para  penghadap  menyatakan  bahwa keterangan-keterangan  serta  dokumen-dokumen  sebagai  dasar  pembuatan  akta  ini  adalah  benar adanya,  dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan atas keterangan serta dokumen tersebut
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta

## Notaris
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dan  menimbulkan  masalah  hukum  dikemudian  hari,    mereka  akan i membebaskan i notaris  dari i segala i tuntutan i hukum  baik  perdata,  pidana i maupun  tata i usaha i negara.  Selanjutnya i apabila i terjadi i sengketa  atau i konflik i berkaitan i dengan i akta i tersebut  menjadi  tanggung i jawab  para i penghadap sepenuhnya.”
Muatan klausul tersebut dalam akta notaris menimbulkan pro kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai otentitas akta notaris sebagai akta otentik. Mengingat Pasal 38 ayat (3) UUJN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa substansi akta hanya berdasarkan kepentingan para pihak dan bukan diintervensi oleh pihak ketiga bahkan notaris sekalipun. Selain pasal tersebut, meninjau Pasal i 53 i UUJN, menyebutkan bahwa i : “Akta i Notaris i tidak boleh memuat i penetapan i atau ketentuan i yang memberikan i sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi i notaris…”. Berdasarkan beberapa ketentuan pasal tersebut, maka penulis ingin meninjau legalitas dari klausul tersebut dalam akta notaris dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  yuridis  normatif  dengan  meninjau peraturan  perundang-undangan  yanga  ada.  Pendekatan  yang  dipakai  untuk  menganalisa  isu permasalahan  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Bahan  hukum primer penelitian ini adalah UUJN dan KUHPerdata, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis didasarkan pada doktrin dan pendapat para sarjana yang diperoleh dari literatur-literatur  hukum  baik  berbentuk  buku  maupun  jurnal.  Selanjutnya,  bahan  tersebut dianalisa secara kulitatif dan dipaparkan secara deduktif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Produk  utama  notaris  adalah  akta  otentik  yang  memiliki  kekuatan  sebagai  alat  bukti sempurna.  Subekti  juga  turut  berpendapat  bahwa  sesuai  Pasal  1870  KUHperdata,  kekuatan pembuktian  akta  notariil  sebagai  akta  otentik  adalah  sempurna.  Kata  “sempurna”  disini diartikan sebagai akta yang memiliki independensi dan tidak memelurkan alat bukti tambahan untuk membuktikan bahwasanya dia benar, sebab dia memiliki kapasitas untuk membuktikan dirinya  sendiri  di  muka  pengadilan.  Akta  notaris  agar  dapat  dikatakan  sebagai  akta  otentik, maka harus memuat secara kumulatif unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu :
a. Akta i itu i harus i dibuat i oleh (door) atau di i hadapan i (ten overstaan) seorang Pejabat Umum; ” b. Akta itu harus dibuat i dalam i bentuk ii yang i ditentukan n oleh undang-undang; ”
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta

## Notaris
c. Pejabat i umum oleh i atau di hadapan i siapa i akta i itu i dibuat, “ harus mempunyai kewenangan untuk i membuat i akta tersebut.
Selain itu, juga harus memuat 3 (tiga) aspek, yang memuat hal-hal berikut (Adjie 2021) :
1) Tata Cara Pembuatan Akta
Notaris  dalam  membuat  akta  harus  memperhatikan  prosedur  pembuatan  akta berdasarkan ketentuan UUJN sebagai payung hukumnya, yaitu :
a. Mengenal kliennya melalui identitas Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah.
b. Menanyakan maksud dan tujuan serta kehendak klien menghadap notaris.
c. Melihat dan memeriksa dokumen klien sebelum akta itu dibuat.
d. Memberikan saran atas permasalahan klien mengenai akta apa yang harusnya dibuat.
e. Memenuhi i segala i teknik i administratif i pembuatan i akta.
f. Membuat salinan dan melengkapi berkas untuk minuta akta.
g. Melaksanakan tugas lain yang menjadi kewajiban notaris terkait pembuatan akta.
Prosedur lain yang harus diperhatikan adalah susunan pembuatan akta. Landasan hukum dibuatnya akta notaris yang didasarkan pada keinginan klien, harus dibuat sesuai susunan atau sistematika  yang  ada  di  UUJN.  Sistemtika  pembuatan  akta  notaris  dalam  dilihat  dalam  Pasal 38UUJN, yang memuat :
(1) Setiap i Akta i terdiri i atas: ”
a. awal i Akta i atau kepala i Akta; ”
b. badan i Akta; dan i
c. akhir i atau penutup i Akta. ”
(2) “ Awal i Akta i atau i kepala i Akta i memuat: ”
a. judul i Akta; ”
b. nomor i Akta; ”
c. jam, i hari, i tanggal, bulan, dan i tahun; dan ”
d. nama i lengkap i dan tempat i kedudukan i Notaris. ”
(3) “ Badan i Akta i memuat: ”
a. nama i lengkap,  tempat i dan  tanggal i lahir, i kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan,tempat i tinggal i para i penghadap i dan/atau i orang i yang i mereka i wakili; b. keterangan i mengenai i kedudukan i bertindak i penghadap;
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta

## Notaris
c. isi i akta i yang i“ merupakan i kehendak dan keinginan i dari pihak yang berkepentingan; dan ”
d. nama i lengkap, tempat i dan tanggal i lahir, sertai i pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal i dari i tiap-tiap i saksi i pengenal.
(4) “ Akhir i atau i penutup i akta i memuat: ”
a. uraian i tentang  pembacaan i Akta  sebagaimana i dimaksud i dalam  Pasal i 16  ayat  (1) huruf i m i atau Pasal i 16 i ayat (7);
b. uraian i tentang  penandatanganan i dan  tempat i penandatanganan i atau  penerjemahan i Akta i jika i ada; ”
c. nama i lengkap, tempat i dan tanggal i lahir, “ pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat i tinggal i dari i tiap-tiap i saksii Akta; dan
d. uraian i tentang i tidak  adanya i perubahan i yang i terjadi i dalam  pembuatan  Akta  atau uraian tentang i adanya i perubahan i yang dapat i berupa i penambahan, pencoretan, atau i penggantian i serta i jumlah i perubahannya.
(5) Akta i Notaris i Pengganti  dan  Pejabat i Sementara  Notaris,  selain  memuat  ketentuan sebagaimana i dimaksud i pada i ayat (2), ayat i (3), dan ayat i (4), juga i memuat nomor dan tanggal i penetapan i pengangkatan, serta pejabat i yang mengangkatnya.
Jika  prosedur  di  atas  telah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar,  maka  hal  tersebut meminimalisir  terjadinya  sengketa  dan  mempertanyakan  otentitas  akta  notaris  sebagai  akta otentik.
b. Kewenangan i
Notaris dalam membuat akta harus mengingat Pasal 15 UUJN yang mengatur mengenai kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya, selain itu notaris juga harus memperhatikan lingkup  wilayah  kerja  yaitu  satu  provinsi.  Jika  dilakukan  diluar  wilayah  itu,  maka  dapat dipertanyakan otentitas dari akta tersebut sebagaimana amanat dari pasal 1868 KUHPerdata dan UUJN.
c. Substansi
Substansi akta notaris dimuat dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN yang menerangkan bahwa  :  “Badan  akta  atau  isi  akta  berisi  kehendak i atau  keinginan i para i pihak”,  meskipun berdasarkan kepentingan para pihak, notaris tetap harus memperhatikan ketentuan pasal 1337
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta

## Notaris
KUHPerdata, bahwa perjanjian tidak boleh betentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas ketertiban umum dan kesusilaan (Nisa, 2021).
Syarat-syarat  di  atas,  harus  dilaksanakan  secara  utuh,  apabila  terdapat  salah  satu  syarat yang terlewat, maka akta notariil sebagai akta otentik dapat terdegradasi sebagai akta dibawah tangan, artinya akta tersebut gugur sebagai alat bukti sempurna di pengadilan.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  menjalankan  jabatannya  dituntut  berhati-hati  dan selalu bersikap waspada, mengingat banyak dari rekan notaris yang ditarik kepermasalahan oleh para  pihak  jika  terjadi  sengketa  di  kemudian  hari.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mencari-cari kesalahan notaris guna membatalkan akta yang telah notaris buat dengan dalih salah satu pihak dalam akta telah melakukan wanprestasi, atau terdapat salah satu pihak yang dirugikan akibat adanya penyangkalan kebenaran data baik itu mengenai surat kuasa atau tanda tangan yang palsu (Nisa dan Anand, 2023). Upaya para pihak dan kuasa hukumnya yang turut melibatkan notaris ke  dalam  kasusnya  didasari  pada  alasan  karena  notarislah  yang  membuat  akta  tersebut.  Hal inilah  yang  perlu  diperhatikan  oleh  para  pihak  dan  kuasa  hukumnya  untuk  lebih  memahami peran notaris dalam jabatannya dan prosedur pembuatan aktanya, karena pada dasarnya notaris hanya  bertugas  mencatatkan  apa-apa  yang  menjadi  keinginan  para  pihak  untuk  diituangkan dalam bentuk akta otentik.
Jika notaris  telah melaksanakan tugas jabatan sesuai  aturan hukum  yang  berlaku secara baik dan benar, maka praktisi hukum harusnya paham dan tidak mengikutsertakan notaris dalam kasus  para  pihak,  apalagi  menetapkan  notaris  sebagai  tersangka  atau  terdakwa,  maupun mengikutsertakan notaris sebagai tergugat ataupun turut tergugat dalam kasus perdata. Ditinjau pada Putusan i Mahkamah i Agung i Republik i Indonesia i Nomor i 702 K/Sip/1973, Mahkamah i Agung i berpendapat “Notaris fungsinya hanya i mencatatkan i dan menuliskan i apa-apa i yang i dikehendaki i dan  dikemukakan  oleh i para i pihak i yang i menghadap i di i hadapan i notaris i tersebut.  Apabila i dalam i pembuatan  akta i autentik i tersebut i para i pihak i menunjukkan i dokumen i pendukung,  maka i Notaris i tidak wajib i menyelidiki i secara materiil i dokumen i dan hal-hal  yang  dikemukan i para i penghadap.”  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 385K/Pid/2006, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa “Terdakwa i selaku i notaris i tidak i berwenang i untuk i mengkaji sah i atau tidaknya i Surat i Kuasa i di bawah i tangan i yang i diajukan i oleh saksi i Yapi i Kusuma pada saat i melakukan i ikatan i jual i beli i tanah i berikut rumah dengan i saksi Kurniawati. Kenyataan i tanda i tangan i di dalam i Surat Kuasa i di bawah i
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta

## Notaris
tangan i tersebut palsu, tanggung i pidana i tidak dapat i dibebankan i kepada i terdakwa i (Notaris), sehingga i seharusnya i dakwaan i tidak  terbukti  dan  terdakwa i (notaris)  tidak i dilepas i dari tuntutan i pidana melainkan i dibebaskan i dari dakwaan.”
Berdasarkan  kasus  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  ada  rasa  khawatir  dan  kewaspadaan notaris  dari  permasalahan  yang  lahir  dari  para  pihak  itu  sendiri,  sehingga  sebagain  notaris mempunyai inisiatif sendiri untuk menuliskan klausul eksonerasi sebagai upaya berhati-hati dan bentuk  pengamanan  diri  notaris.  Menurut Black’s  Law  Dictionary, klausul  eksonerasi  atau exemption clause didefinisikan sebagai berikut : “A contractual provision providing that a party will not be liable for damages for which that party would otherwise have ordinarily been liable”. Istilah  Eksonerasi  ( Exoneration) dalam  berbagai  kepustakaan  hukum  jika  diintisarikan  dapat diartikan untuk membebaskan subjek hukum (orang atu badan hukum) dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum yang sudah diperjanjikan sebelumnya (Adjie, 2021).
Klausul eksonerasi yang dimuat oleh notaris pada umumnya, berisi sebagai berikut: “Para  penghadap  menyatakan  bahwa  keterangan-keterangan  serta  dokumen-dokumen sebagai  dasar  pembuatan  akta  ini  adalah  benar  adanya,    dan  apabila  terdapat  kesalahan ataupun  kekeliruan  atas  keterangan  serta  dokumen  tersebut  dan  menimbulkan  masalah hukum  dikemudian  hari,    mereka  akan i membebaskan i notaris  dari i segala i tuntutan i hukum  baik  perdata,  pidana i maupun  tata i usaha i negara.  Selanjutnya i apabila i terjadi i sengketa atau i konflik i berkaitan i dengan i akta i tersebut  menjadi  tanggung i jawab para i penghadap sepenuhnya.”
Jika dianalisa dengan saksama substansi klausul di atas, notaris memiliki beberapa alasan terkaitan klausul eksonerasi yang disematkan dalam aktanya, yaitu :
a. Wujud kewaspadaan notaris dari kasus yang  lahir dari pihak dalam akta.
b. Wujud perlindungan diri notaris.
c. Bentuk informasi kepada para pihak dan praktisi hukum bahwa notaris mempunyai batasan tanggung  jawab,  sehingga  tidak  mengganggap  bahwa  kesalahan  yang  disebabkan  para pihak merupakan tanggung jawab notaris sepenuhnya tanpa didasari bukti yang kuat.
d. Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggungjawab.
Sayangnya, muatan klausul eksonerasi dalam badan akta menimbulkan dilema mengenai otentitas dari akta itu sendiri. Meninjau kembali substansi pokok Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN,
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta

## Notaris
menerangkan bahwa badan akta hanya berisi kehendak para pihak, artinya tidak satu orangpun diluar  para  pihak  yang  berkepentingan  bahkan  notaris  sekalipun  dapat  mencantumkan kepentingannya  di  dalam  akta  pihak  tersebut.  Larangan  tersebut  bisa  dilihat  dalam  Pasal  53 UUJN, sebagai berikut :
“Akta i notaris i tidak i boleh i memuat  penetapan i atau  ketentuan i yang  memberikan i sesuatu haki dan/atau keuntungan i bagi :
a. Notaris, istri i atau i suami i notaris;
b. Saksi, istri i atau i suami i saksi;atau
c. Orang yang i mempunyai i hubungan i kekeluargaan i dengan i notaris i atau saksi, baik i hubungan  darah i dalam  garis i lurus i ke i atas i atau  ke i bawah i tanpa i pembatasan i i derajat maupun i hubungan i perkawinan i sampai i dengan i derajat i ketiga.”
Dikutip  dari  pendapat  Naily  Zahrotun  Nisa’  dan  Ghansham  Anand  (2023)  dalam bukunya, menerangkan bahwa klausul tersebut pada dasarnya tidak memberikan keuntungan pada  notaris.  Meskipun  adanya  muatan  klausul  tersebut  dalam  akta,  jika  dibuktikan  notaris bersalah, klausul tersebut tidak memberikan proteksi bagi notaris sehingga kebal akan hukum. Jika  menganalisa  lebih  lanjut.  Klausul  tersebut  dicantumkan  hanya  untuk  memberikan informasi  kepada  pada  pihak  bahwa  jika  dokumen  atau  pernyataan  yang  disampaikan  itu bohong, maka para pihak sendirilah yang akan bertanggung jawab. Klausul eksonerasi secara eksplisit tidak diatur dalam UUJN, sehingga ia tidak miliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi notaris (Leoprayoga, Vanessa dan Hoesin, 2019).
Mengenai otentitas akta, muatan klausul eksonerasi tidak menghilangkan otentitas akta dengan catatan bahwa dalam menuliskan klausul tersebut harus atas sepengetahuan para pihak dan berdasarkan atas keterangan para pihak bahwa apa yang menjadi kehendak beserta bukti yang  dibawa  adalah  benar  adanya,  selanjutnya  notaris  cukup  mengkonstantir  apa  yang disampaikan para pihak tersebut ke dalam akta notaris. Dapat dikatakan bahwa muatan klausul tersebut juga merupakan atas dasar kepentingan para pihak yang bersangkutan. Jika dianalisa lebih  lanjut,  klausul  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  senjata  bagi  notaris  apabila  dimintai keterangan praktisi hukum, bahwa secara sadar para pihak telah menerangkan dihadapannya apa  yang  menjadi  dasar  dalam  pembuatan  akta  ini  merupakan  hal  benar,  sehingga  klausul tersebut  dapat  dijadikan  bumerang  bagi  notaris.  Mengingatkan  sekali  lagi,  klausul  tersebut tidak  memberikan  imunitas  hukum  bagi  notaris  (Nisa’  dan  Anand,  2023).  Jika  dapat
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta

## Notaris
dibuktikan bersalah, maka notaris tetap harus menanggung segala kerugian dan bertanggung jawab  sesuai  kadar  pelanggaran  yang  ia  lakukan,  karena  secara  yuridis  notaris  tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya hingga ia pensiun.
Hal  tersebut  dapat i dilihat i dalam i ketentuan i Pasal i 65 i UUJN i yang i menerangkan i bahwa:
“Notaris,  Notaris i Pengganti,  Notaris i Pengganti i Khusus,  dan  Pejabat i Sementara i Notaris  bertanggungjawab i atas i setiap i akta i yang  dibuatnya i meskipun i protokol i notaris telah  diserahkan i atau  dipindahkan i kepada i pihak  penyimpanan i protokol i notaris.”  Pada intinya, klausul eksonerasi tidak memiliki dampak yang signifikan, sehingga hal tersebut tidak perlu dirisaukan. Legalitas klausul tersebut sah-sah saja selama tidak melanggar Pasal 1320, 1338,  dan  Pasal  1337  KUHPerdata  dan  UUJN.  Pencantuman  klausul  tersebut  tidak menjadikan akta notaris menjadi lemah dan mengurangi keotentikannya, sehingga muatan isi yang ada dalam akta tersebut tetap mengikat para pihak.

## D. KESIMPULAN
Ditinjau secara yuridis, klausul eksonerasi secara legalitas tidak melanggar UUJN dan tidak menghilangkan  otentitas  akta,  dengan  syarat  bahwa  dalam  pencantuman  klausul  tersebut  harus berdasarkan keterangan para pihak bahwa apa yang disampaikan kepada notaris beserta dokumen- dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta adalah benar, jika di kemudian hari dibuktikan tidak benar,  maka  para  pihak  sendirilah  yang  akan  bertanggung  jawab  secara  penuh.  Pernyataan  para pihak  yang  demikian,  selanjutnya  dikonstantir  notaris  dalam  aktanya.  Meskipun,  adanya  klausul tersebut tidak berarti notaris mendapat keistimewaan kebal akan hukum. Apabila dibuktikan notaris dengan nyata melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta, maka notaris tetap bertanggung jawab sesuai kadar pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAK A
Buku
Adjie, Habib. (2004). Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum . Surabaya: Refika Aditama.
Adjie, Habib. (2021). Penerapan Pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris . Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
Lumban, Tobing. (1983). Peraturan Jabatan Notaris . 3rd ed. Jakarta: Erlangga.
Nisa, Naily Zahrotun. (2021). “Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij
Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris
Acte).” Thesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.
Nisa, N. Z dan Anand, G. (2023). Klausul Eksonerasi dalam Akta Notaris (Akta Pihak atau Partij Acte), Surabaya: Pustaka Aksa

## PERATURAN
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan i Mahkamah i Agung i Republik i Indonesia i Nomor i 702 K/Sip/1973
Putusan Mahkamah Agung Nomor 385K/Pid/2006

## JURNAL :
Kosuma, Indah Permatasari. (2021). “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya.” Jurnal Notaire 4(1).
Leoprayoga, Vanessa dan Hoesin, Siti Hajati. (2019). “Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul
Pengaman Diri Notaris Dalam Akta.” Jurnal Universitas Indonesia 1(003).