## ANALISIS KESIAPAN PETANI SWADAYA DALAM MENGHADAPI
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 44 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DITINJAU DARI ASPEK STATUS LAHAN, LEGALITAS DAN SUMBER BIBIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Mulono Apriyanto 1 , Muhammad Arpah 2 , Amd. Junaidi 3
1 Program Studi Teknologi Pangan
2 Program Studi Agroteknologi
3 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Islam Indragiri
mulonoapriyanto71@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  upaya  yang  saat  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk memastikan  keberlanjutan  pengembangan  industri  kelapa  sawit  adalah  menciptakan standar  keberlanjutan  yang  disebut Indonesian  Sustainable  Palm  Oil (ISPO)  dalam peraturan  presiden  no  44 tahun  2020.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menentukan  nilai  kemampuan  petani  swadaya  kelapa  sawit  di  Indragiri  Hilir  untuk memenuhi  standar  Indonesia Sustainable  Palm  Oil (ISPO)  dan  mengidentifikasi masalah  yang  dihadapi  dalam  mencapai  standar-standar  ini.  Evaluasi  kemampuan petani swadaya untuk mencapai standar ISPO dilakukan dengan metode audit, hasil penilaian dari semua parameter yang ditetapkan sesuai dengan Prinsip, Kreteria dan Indaktor.  Kriteria  dan  Indikator  yang  terkandung  dalam  ketentuan  ISPO  kemudian dinilai  dalam  satuan  persen.  Metode  audit  dilakukan  secara  analisis  deskriptif kuantitatif  kesesuaian  antara  prinsip,  kriteria  dan  indikator  ISPO  dengan membandingkan pelaksanaan legalitas, organisasi dan pengelolaan, pengelolaan dan pemantauan  lingkungan  yang  diterapkan  oleh  petani  swadaya.  Kesiapan  penerapan ISPO  pada  petani  sawdaya  dengan  melakukan  penilaian  terhadap  empat  prinsip,  20 kriteria dan 47 indikator. Dari 47 indikator yang ditetapkan pada persayaratan ISPO pola  swadaya,  sebanyak  58,94%  indikator  ISPO  belum  pernah  dijalankan  petani swadaya dan sebesar 42,06 % indikator ISPO sudah ada petani  yang menjalananya. Dari  indikator  ISPO  yang  sudah  dijalankan  petani  swadaya,  hanya  dijalankan  oleh sebahagian kecil petani swadaya.
Kata Kunci : ISPO, Kelapa Sawit, Swadaya.

## PENDAHULUAN
Subsektor perkebunan di Indonesia telah  menjadi  salah  satu  sumber  devisa non-migas  dan  mampu  menyediakan lapangan  kerja  bagi  lebih  dari  6  juta
orang (Risa, 2018).  Kelapa  sawit merupakan  komoditas  pilihan  dalam program revitalisasi perkebunan berdasarkan  beberapa  pertimbangan,  di antaranya: (1) komoditas yang
dikembangkan  memiliki  peran  yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan  masyarakat,  (2)  komoditas yang  dikembangkan  memiliki  prospek pasar,  baik  dalam  pasar  domestik  dan ekspor (Puspa, 2018). Perkebunan kelapa sawit  di  Indonesia  pada  2012 mencapai  9,5  juta  hektar,  Pada  2017
produksi  CPO  Indonesia  naik  dari  23,5 juta ton menjadi 26 juta ton atau tumbuh 11,01%, dengan jumlah produksi Indonesia  masih  merupakan  produsen minyak  sawit  terbesar  dan  menguasai 48%  dari total  pangsa  pasar  dunia (Irianto  dan  Mulono  Apriyanto  2012),
(Apriyanto Mulono et al. 2017), (Anonim 2020). Jumlah produksi perkebunan sawit di  Indonesia  pada  tahun  2016 adalah 33,23  juta  ton,  yang  dihasilkan  dari 11,91 juta Ha luas total areal perkebunan kelapa  sawit  secara  nasional.  Secara proporsional,  54,64  persen  kebun  sawit nasional  diusahakan  oleh  perusahaan besar  swasta  (PBS).  Sisanya,  sekitar 39,08  persen  diusahakan  oleh  rakyat (termasuk  plasma)  dan  sebagian  kecil diusahakan  oleh  perkebunan  besar  milik negara (PBN) (Ditjen Perkebunan, 2015- 2017).
Di Indonesia ada tiga pola pengelolaan  perkebunan  kelapa  sawit yaitu  perusahaan,  plasma  dan  swadaya. Swadaya  adalah  pola  pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani sendiri, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan,  panen  pemasaran  hasil tanpa  melalui  kemitraan  usaha.  Pola pengelolaan  swadaya  merupakan  luas lahan  yang  paling  luas  dari  tiga pengelolaan  kebun  kelapa  sawit  yang ada  di  Indonesia,  dan  kebun  pola swadaya  ini  mengalami  peningkaatan terus.  Peningkatan  luas  lahan  pola swadaya tidak seimbang dengan peningkatan  produktivitasnya,  dimana
produktivitas pola swadaya  lebih rendah dari  perusahaan  besar  ,  produktivitas pola swadaya hanya sekitar 2,5 sampai 3 ton per hektar, sedang perkebunan besar swasta  sekitar  3,5  sampai  4  ton  per hektar.  Provinsi  Riau  dan  Sumatera
Utara merupakan provinsi sentra produksi  CPO  terbesar  di  Indonesia dengan kontribusi
masing-masing sebesar  23,75  persen  dan  16,24  persen (Kementerian Pertanian, 2016). Ekspansi lahan  perkebunan  sawit  adalah  kata- kunci yang penting untuk mulai memahami  semesta  persoalan  kelapa sawit di Indonesia. Ekspansi  tersebut telah  dianggap bertanggungjawab atas terjadinya
penggundulan  hutan  (deforestasi),  emisi karbon,  dan  hilangnya  keanekaragaman hayati (Puspa  2018), (Anwar et  al. 2016).  Selaras  dengan  hal  itu,  muncul tudingan  yang  meluas  bahwa  industri minyak  kelapa  sawit  sebagai  tidak berkelanjutan  (unsustainable).  Di  balik pencapaian  keberhasilan  yang  ada, industri perkebunan kelapa sawit Indonesia juga dihadapkan pada
tantangan  yang  harus  diatasi  dengan bijaksana,  yaitu  pandangan  kuat  yang menggambarkan  bahwa  pengembangan perkebunan  kelapa  sawit  Indonesia berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Kampanye  negatif,  baik  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  semakin  ketat, tuntutan  yang  sering  dilontarkan  di antara  para  pemangku  kepentingan adalah  bahwa  pengembangan  kelapa sawit  di  Indonesia  menerapkan  sistem pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia untuk memastikan keberlanjutan pengembangan  industri  kelapa  sawit adalah menciptakan standar keberlanjutan  kebun  yang  disebut The

## Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
(Anonim 2020).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian, meredam tudingan negatif tersebut dengan memberikan sertifikat Indonesia Sustainable  Palm  Oil (ISPO)  kepada usaha /pelaku kelapa sawit di Indonesia, ISPO  pada  tahun  2012  secara  resmi dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perkebunan,  standar  ini  sudah  berlaku dan  wajib  karena  ISPO  didasarkan  pada hukum dan peraturan pemerintah Indonesia.  ISPO  adalah  pedoman  dan juga  komitmen  berdasarkan  hukum  dan peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.
Ketentuan ini wajib atau harus diterapkan untuk pelaku usaha
perkebunan  di  Indonesia  dan  target penerapannya  setelah  keluar  peraturan presiden (perpres) (Anonim 2020). ISPO bersifat  mandatory  atau  wajib  dan  akan ada  sanksi  bagi  perusahaan  dan  petani swadaya yang tidak melakukan/memiliki sertifikasi ISPO.
Kabupaten  Indragiri  Hilir  sama halnya  dengan  kondisi  di  Indonesia umumnya,  dimana  juga  terdapat  3  pola pengelolaan  kebun  kelapa  sawit.  Luas lahan  pengelolaan  pola  swadaya,  juga merupakan  yang  terluas  dari  dua  pola lainnya. Kondisi geografis Indragiri hilir yang terdiri dari daaerah dengan tipologi daratan, pasang surut dan pesisir, dimana luas  lahan  yang  besar  adalah  yang bertipologi  rawa (pasang  surut)  dan pesisir.  Kondisi  tipologi  daerah  Inhil  ini menyebabkan produktivitas yang rendah, kualitas  buah  yang  rendah,  letak  kebun yang terpencar dengan sarana jalan yang rusak dan biaya angkut yang tinggi serta rantai pemasaran yang panjang menjadikan  harga  jual  TBS  yang diterima  petani  swadaya  jauh  lebih rendah  dibanding  petani  pola  PIR. Memperhatikan masalah ini, perlu dilakukan  penelitian  untuk  menentukan
nilai  kesiapan  petani  swadaya  kelapa sawit di Kabupaten  Indragiri Hilir untuk memenuhi standar Minyak Sawit Berkelanjutan  Indonesia  (ISPO)  dan masalah  apa  yang  dihadapi  petani swadaya    dalam  memenuhi  standar- standar  ini (Apriyanto  Mulono  et  al. 2017), (Apriyanto et al. 2017),
(Dharmawan et al. 2019).
Berdasarkan uraian diatas penelitian bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  penerapan  ISPO  ditingkat petani swadaya di Indragiri Hilir.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini dilakukan  pada  sentra perkebunan kelapa sawit rakyat
(smallholders)  di  tiga  desa  di  wilayah Kabupaten  Indragiri  Hilir,  yaitu  desa Kempas Jaya, desa Teluk lanjut dan desa pelangiran.  Lokasi  studi  ditetapkan secara  sengaja,  dengan  pertimbangan bahwa  ketiga  lokasi  tersebut  termasuk dalam  kelompok  (cluster)  lima  besar sentra  perkebunan  kelapa  sawit  di Kabupaten Indragiri Hilir. Luas perkebunan kelapa sawit swadaya menjadi  penting  untuk  dipertimbangkan sebagai  parameter  studi  karena  studi  ini bertujuan  untuk  mengukur  seberapa besar  kesiapan  petani  kelapa  sawit swadaya menghadapi
kebijakan
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Studi  ini  berfokus  pada smallholders, mengingat jumlahnya yang sangat substansial  dan  melakukan  ekspansi yang  cukup  cepat  secara  sporadik dan hampir  tidak  terkendali  karena  skalanya yang kecil tetapi menyebar.
Ketiga  desa  yang  dipilih  sebagai kasus  dalam  studi  ini  diharapkan mewakili desa-desa dengan rumah tangga  petani  sawit  swadaya  yang memiliki  kompleksitas  persoalan  pada aspek legalitas lahan, bibit dan pengelolaan  lingkungan  hidup  serta struktur  nafkah  yang  khas.  Ketiga  desa
ini  secara  faktual  berada  pada  kawasan lahan  gambut  dan  berbatasan  dengan perusahaan  perkebunan  swasta  besar  di wilayah  Kabupaten  Indrgiri  Hilir.  Fakta lapangan memperlihatkan bahwa beberapa bagian dari kebun kelapa sawit milik  rumahtangga  petani  berada  di dalam  kawasan  hutan  yang  secara hukum agraria dinyatakan ilegal. Penetrasi  perkebunan  kelapa  sawit  ke dalam kawasan hutan menjadi tantangan besar  isu  keberlanjutan  produksi  kelapa sawit,  utamanya  terkait  dengan  aktivitas deforestasi  (Schouten  and  Glasbergen., 2011; Wicke et  al.  2011; Hansen et  al. 2015)  dan  alih  fungsi lahan  serta perubahan  lanskap  ekologi  kawasan (Wicke et  al.  2011; Gatto et  al.,2015; Hansen et  al.  2015; Euler et  al.  2017) yang mengkhawatirkan.
Data  yang  dikumpulkan  meliputi data  primer  dan  data  sekunder. Data primer  dikumpulkan  melalui  metode survai  dengan menggunakan  kuesioner dan  wawancara  mendalam  (indepth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengambilan sampel  untuk  metode  survei  dilakukan terhadap  rumah  tangga  petani  kelapa sawit  yang  sudah  melakukan  budidaya kelapa  sawit  minimal  lima  tahun (telah menghasilkan) dan sudah panen minimal satu  kali  panen.  Pemilihan  responden dipilih  secara  acak  sederhana  yaitu sebanyak  30  responden  untuk  tiap  desa dengan asumsi jumlah ini sudah memenuhi  jumlah  minimum  responden yang  harus  disurvey  yang  dihasilkan oleh  perhitungan  dengan  rumus  Slovin, dengan  margin  of  error  sebesar  20%. Kerangka  sampling  dari  studi  ini  adalah rumah tangga  petani  yang  kebunnya berada  dan  tinggal  di  desa  tersebut. Sampel  rumahtangga  petani  diambil secara  acak  sederhana,  dimana  setiap rumah tangga  mempunyai  kesempatan yang  sama  untuk  dipilih  sebagai  sampel
(Nugraheni  dan  Pangaribuan  2008). Sementara  data  sekunder  diambil  dari berbagai referensi yang relevan.
Analisis data penelitian ini meliputi:  1)  struktur  nafkah  di  tiga  desa untuk  melihat  apakah  pendapatan  yang berasal  dari  perkebunan kelapa  sawit mencukupi  dalam  mendukung  dalam program  sertifikasi  ISPO;  2)  analisis tentang  legalitas  meliputi  tiga  aspek legalitas  yang  dipersyaratkan  yaitu legalitas lahan, bibit, dan lingkungan; dan 3)  melihat  bagaimana  (kemungkinan) implementability  dan operasionalisasi sertifikasi ISPO pada petani kelapa sawit swadaya  atau smallholders di  tiga  desa penelitian.  Pada  dasarnya  terdapat  tujuh prinsip  penilaian  ISPO,  namun  dalam penelitian  ini  hanya  dibatasi  pada  ruang lingkup implementasi prinsip ISPO yang berlaku  bagi smallholders saja  yaitu aspek livelihood legalitas  lahan,  bibit, dan  lingkungan  hidup.  Pelaksanaan penelitian ini dari bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Nafkah  Petani  Swadaya  Kelapa Sawit
Dugaan  awal  penelitian  ini  adalah semakin  dominan  sumber  nafkah  dari sektor perkebunan kelapa sawit di dalam struktur  nafkah  rumahtangga  petani, maka kesiapan rumahtangga petani sawit untuk  mengimplementasikan  sertifikasi ISPO akan semakin baik. Fakta dilapangan  menunjukkan  jarang  rumah tangga  petani  swadaya  yang  struktur nafkahnya hanya menggandalkan semata mata  didukung  sumber  tunggal  hasil kebun kelapa sawit.
(Sibarani et al., 2015) dan
(Abdullah  et  al.  2019) menjelaskan bahwa  dalam  upaya  mempertahankan hidup,  menekan  krisis  dan  sambil  tetap mempertahankan  kesejahteraan  rumah
tangga petani swadaya melakukan divesifikasi nafkah. Adanya diversifikasi ini  menunjukan dominasi  hasil  kelapa sawit  yang  menjadikan  dorongan  petani swadaya untuk melaksanakan sertifikasi. Dalam  negara  berkembang  sumber nafkah  petani  dipedesaan  terdiri  dari  3 sumber  nafkah  yaitu  : farm  income,  off farm income, dan non farm income yang dimanfaatkan  sedemikian  rupa  untuk mempertahankan  eksistensi  kehidupannya serta  merespon  tekanan  atau  perubahan dari  kondisi  sekitar (Euler et  al.  2017;
Dharmawan  et  al.  2019; Mulyo et al., 2015).  Guna  mempermudah  dalam mengklasifikasikan  dalam  penelitian  ini tetapi  akan  disederhanakan  menjadi  tiga sumber  yaitu  perkebunan  kelapa  sawit (oil  palm),  petanian  secara  umum (agriculture),  dan non  farm  activities (semua  aktivitas  nafkah  di  luar  sektor pertanian).  Hasil menunjukan  bahwa struktur nafkah di tiga desa sebagaimana tersaji pada Gambar 1.
Gambar 1. Sruktur Nafkah Rumah Tangga Petani Swadaya di Desa Kempas Jaya, Desa Teluk Lanjut dan Desa Plangiran. (sumber data penelitian).
Dari Gambar 1  terlihat  bahwa struktur  nafkah  petani  swadaya  ditiga desa bukan kelapa sawit bukan merupakan  pendapatan  yang  dominan.
Gambar 1 menunjukkan bahwa sesungguhnya sumber nafkah dari perkebunan  kelapa  sawit  tidak  cukup signifikan untuk mengatakan bahwa tiga desa  tersebut  adalah  sentra  perkebunan sawit  rakyat  secara  ekonomi,  dimana sertifikasi  ISPO  dapat  dengan  mudah diimplementasikan.
Struktur nafkah yang tidak didominasi  oleh  pendapatan  dari  kelapa sawit,  maka sertifikasi  ISPO  dapat
diterapkan  kepada  rumah tangga  petani kelapa  sawit  swadaya,  maka  biaya sertifikasi justru akan membebani sumber nafkah lainnya. Hal ini disebabkan  karena  proses  sertifikasi ISPO  membutuhkan  biaya  yang  cukup signifikan  bagi  smallholders,  sementara sesungguhnya  struktur  nafkah  rumah tangga  petani  kelapa  sawit  di  banyak sentra produksi masih lemah.
Apabila  rumah tangga  petani kelapa sawit swadaya ingin memperbesar  kontribusi  ekonomi  dari kelapa  sawit,  satu-satunya  jalan  yang dapat  ditempuh  oleh  rumah tangga
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 Kempas Teluk lanjut Plangiran Pe nd ap at an (Rp / t ah un ) Petani Tanaman Pangan Petani Kelapa Sawit
Non Farm
petani  kelapa  sawit  swadaya  adalah dengan melakukan ekspansi lahan (sesuatu  yang  akan  menghasilkan  resiko lingkungan hidup sangat serius). Dua  keadaan  ini  akan  terlihat  dua hal : (1) kemungkinan smallholders tidak bergairah  untuk  mengimplementasikan ISPO karena proporsi nafkah dari kelapa sawit  yang  rendah;  (2)  Akan  terjadi banyak  lahan  yang  tereksklusi  dari sertifikasi ISPO karena dipandang illegal.  Tujuan  ISPO  sebenarnya  yaitu mengeluarkan  lahan  illegal  dari  sistem produksi  legal  dan berkelanjutan,agar kredibilitas pasar CPO di mata internasional  dapat  meningkat  pada akhirnya.Resiko  ini  tentu  berat  bagi petani, oleh karenanya harus ada langkah opsional bagi peningkatan kesejahteraan.
Guna  menyelesaikan  kendala  di tingkat petani swadaya maka peningkatan produktivitas dapat berimplikasi pada peningkatan kontribusiekonomi  dari  kelapa  sawit dalam struktur nafkah. Artinya, kesiapan rumah tangga petani kelapa sawitswadaya dalam melakukan sertifikasi  ISPO  dapat  ditingkatkan hanya  jika  rumah tangga  petani  kelapa sawit  swadaya  mampu  meningkatkan produktivitas  per  hektar  lahan  kelapa sawit  yang  mereka  miliki,  sehingga tingkat pendapatan rumah tangga meningkat. Tetapi faktor eksternal berupa  peningkatan  ataupun  penurunan harga  kelapa  sawit  dunia tetap  harus menjadi  perhatian,  karena  berpotensi menambah  atau  mengurangi  kontribusi pendapatan  rumah  tangga  yang  berasal dari  sektor  kelapa  sawit  terhadap keseluruhan pendapatan rumah tangga.
Berdasarkan struktur nafkah rumah tangga  petani  kelapa  sawit  swadaya  di tiga desa lokasi penelitian dapat disimpulkan  bahwa  kondisi  struktur nafkah  rumahtangga  petani  kelapa  sawit swadaya  saat  ini  sejatinya  belum  siap
untuk  dilakukannya  proses  sertifikasi ISPO,  kecuali  perbaikan  mendasar  pada aspek  produktivitas  dilakukan  terlebih dahulu,  kredibilitas  CPO  Indonesia  di pasar  internasional,  tetap  rendah  atau gloomy sepanjang struktur nafkah sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  terus berlangsung.

## 2. Legalitas Lahan Budidaya
Salah  satu  prinsip  yang  harus dipenuhi  menuju  ISPO  adalah  legalitas lahan yang dibuktikan
dengan kepemilikan  sertifikat  tanah,  akta  jual beli  tanah,  dan  bukti  kepemilikan  tanah lainnya yang sah. Seperti tertuang dalam Keputusan  Menteri  Pertanian  Indonesia No.  19/Permentan/OT.140/3/2011.  Secara ideal, skema sertifikasi ISPO merencanakan agar seluruh petani kelapa sawit  swadaya  di  Indonesia  dapat tersertifikasi (Brandi et  al. 2013)
(Takrama et al. 2015).
Sertifikasi  ISPO,  akan  melihat tentang  penggunaan  lahan  untuk  kebun sawit  di  Indonesia  terutama  bagi  petani kelapa  sawit  swadaya.  Studi  kelak menyimpulkan bahwa tidak semua lahan petani bisa diikutsertakan dalam sertifikasi  ISPO,  karena  asal-usulnya yang  tidak  jelas  secara  hukum.  Lahan kebun  yang  berada  di  dalam  kawasan hutan, tanah negara, dan areal Hak Guna Usaha  (HGU)  tidak  bisa  memiliki  bukti kepemilikan  tanah  yang  sah. Tanah dengan  klaim  yang tumpang  tindih dipandang  tanah  bermasalah  yang  harus dikeluarkan  dari  ISPO.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  perkebunan  kelapa sawit swadaya dikembangkan di dua tipe status legal tanah yang ada di pedesaan.
Status  pertama  adalah  perkebunan kelapa  sawit  yang  dikembangkan  di Kawasan  Budidaya  Non  Kehutanan (KBNK)  atau  Area  Penggunaan  Lain (APL). Pada status pertama ini,
penanaman  kelapa  sawit  dinyatakan  sah
secara  undang-undang  kehutanan  dan karenanya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik perkebunan.
Status  kedua  adalah  perkebunan kelapa  sawit  yang  dikembangkan  di Kawasan  Budidaya  Kehutanan  (KBK). Kelapa sawit yang ditanam di atas lahan degan  status  seperti  ini  dinyatakan  tidak
sah  secara  undang-undang  kehutanan dan  tidak  memenuhi  prinsip-prinsip keberlanjutan dalam budidaya perkebunan.  Pada  lahan  KBK  inilah yang menjadi pokok persoalan penolakan  produk  sawit  Indonesia  ke negara negara Uni Eropa.
Gambar 3.
Luas Penguasaan Rata-rata Rumah tangga Petani Kelapa Sawit
Swadaya di Tiga Desa Penelitian, berdasarkan Letak/Status Legalnya, dalam Satuan
Hektar (Ha)
Pada  Gambar  3  diperlihatkan bahwa  struktur  agraria  perkebunan kelapa sawit yang illegal (kelapa sawit di dalam  Kawasan  Budidaya  Kehutanan/ KBK)  di  tiga  desa  sangat  rendah dibandingkan  perkebunan  kelapa  sawit di  tanah  yang  legal  (kelapa  sawit  di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan/KBNK).  Hal  ini  menunjukan bahwa  petani  swadaya  di  tiga  desa tersebut  tidak  mempunyai  masalah
dalam legalitas dan status lahan budidaya.  Fakta  ini  menunjukkan  juga konsekuensi  bahwa  semua  produksi kelapa  sawit  yang  berasal  dari  tiga  desa tersebut  tidak  beresiko  terhadap  konflik agraria, pemburukan kualitas lingkungan hidup  dan  ketidak  berlanjutan  sehingga dapat disertifikasi oleh ISPO.
Status illegal land biasanya disebabkan  karena  perkebunan  kelapa sawit  yang  diusahakan  berada  di kawasan  konservasi  (forest  conservation land)  atau  kawasan  hutan  produksi. Status illegal  land biasanya  berkaitan dengan pola ekspansi perkebunan kelapa sawit  yang  dilakukan  oleh  petani  kelapa sawit  swadaya  karena  tidak  tersedianya lagi lahan di kawasan APL/KBNK  yang tersisa.
Legalitas  lahan  juga  ditunjukkan melalui  kepemilikan  sertifikat  tanah. Studi Brandi et  al.  2013 menunjukkan bahwa teridentifikasi bahwa terdapat gap antara  persyaratan  standar  sertifikasi RSPO dengan praktik di lapangan, salah satunya  adalah  keberadaan  sertifikat tanah  yang  sulit  diadakan  oleh  petani.
0 10 20 30 40 50 60 Kempas Teluk lanjut Plangiran Lu as La ha n (H a) Status KBNK Status KBK
Fakta  lapangan  pada  studi  ini  juga menunjukkan  bahwa  sertifikat  tanah sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi  ISPO  sepenuhnya  belum terpenuhi.  Sebagian  besar  petani  kelapa sawti  swadaya  di  tiga  lokasi  studi  tidak memiliki  sertifikat  tanah  melainkan hanya  sebatas  Surat  Keterangan  Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)  yang  dikeluarkan  oleh  badan berwenang  pada  level  kecamatan  dan desa. Baik  SKT  maupun  SKGR  bukan alas hakatas penguasaan lahan yang kuat dan sah di mata hukum formal.

## 3. Kejelasan  Sumber  Bibit  Kelapa Sawit
Selain  legalitas  lahan,  salah  satu prinsip atau kriteria ISPO lainnya adalah tentang  legalitas  bibit  yang ditandai dengan  bibit  kelapa  sawit  bersertifikat. Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa rumah tangga  petani  kelapa  sawit swadaya  membeli  bibit  kelapa  sawit yang  tidak  bersertifikat.  Asal  usul  bibit kelapa  sawit  yang  ditanam  adalah  dari petani sawit lainnya yang bibitnya belum jelas legalitasnya, atau bibit kelapa sawit yang  mereka  gunakan  adalah  hasil pembibitan  secara  mandiri  oleh  para petani itu sendiri.
Hal  ini  dinilai  sebagai  bibit  yang tidak  sah,  karena  boleh  jadi  ada  resiko atas  penggunaan  plasma  nutfah  yang tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan dampaknya  di  kemudian  hari.  Asal  usul atau  sumber  kelapa  sawit  adalah  hal yang  sulit  dilakukan  bahkan  dengan
konsentrasi  tinggi  dalam  produksi  sawit dunia  di  Indonesia  dan  Malaysia (Dauvergne  2013).    Pada  tiga  lokasi studi  yang  diteliti  telah  mewakili karakteristik petani kelapa sawit swadaya di Indonesia dalam memanfaatkan bibit di kebunnya. Karakteristik  tersebut  adalah  bahwa persentase  penggunaan  bibit  kelapa sawit  bersertifikat  biasanya  tidak  lebih dari  35%  dari  luas  kawasan  kebun kelapa sawit  yang ada.  Artinya sebagian besar kebun kelapa sawit yang ada tidak menggunakan bibit bersertifikat, walaupun  dalam  beberapa  kasus  di dalam  satu  persil  kebun  kelapa  sawit terdapat  pohon  sawit  yang  sebagian bersertifikat  dan  sebagian  lainnya  tidak bersertifikat. Dari perspektif penggunaan bibit,  dapat  dikatakan  bahwa  sebagian besar  lahan  kebun  petani  kelapa  sawit swadaya atau smallholders tidak memenuhi syarat ISPO.
Salah  satu  hal  penting  dalam sertifikasi  ISPO  adalah  prinsip  legalitas bibit atau bibit kelapa sawit bersertifikat untuk memenuhi standar
tata kelolalingkungan  hidup  dan  sumberdaya alam  yang  lestari. Bila  prinsip  legalitas bibit ini tidak terpenuhi, maka keseluruhan  prinsip  tidak  berlaku  bagi petani yang bersangkutan. Artinya setiap persil  kebun  yang  di  dalamnya  tumbuh pohon  kelapa  sawit  dengan  bibit  tidak bersertifikat, maka kebun tersebut dianggapillegal  dari  perspektif  budidaya perkebunan yang berkelanjutan (ISPO).
Gambar 5. Status Legalitas Bibit Kelapa Sawit di Tiga Desa dalam presentase
Melihat  pada  fakta  bahwa  di tiga lokasi  studi  tersebut  menampilkan  bibit kelapa  sawit  tanpa  sertifikat  yang dominan, maka dapat disimpulkan bahwa:  a)  sebagian  besar  petani  kelapa sawit  swadaya  dapat  dikatakan  sebagai tidak taat pada prinsip tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan; b) oleh karena itu,  petani  sawit  swadaya  tersebut  tidak akan bisa mengimplementasikan sertifikasi  ISPO.  Ujung  dari  persoalan ini  sama,  yaitu  setiap  produk  yang dihasilkan  oleh  kebun  kelapa  sawit  dari tanaman yang bibitnya dipandang illegal, maka akan ditolak oleh pasar internasional.

## PENUTUP
Kesiapan  petani  kelapa  sawit swadaya  di  tiga  lokasi  penelitian  dalam menghadapi  implementasi  ISPO,  secara struktur  nafkah  dinyatakan  belum  siap karena  pendapatan  dari  oil  palm  bukan merupakan  sumber  nafkah  yang  utama atau dominan. Sisi legalitas lahan petani swadaya  siap  karena  kebanyakan  kebun budidaya kelapa sawit, meskipun sebagian  besar  lahan  belum  mempunyai sertfikat tetapi sudah surat ganti rugi dari camat. Sisi legalitas bibit juga
dinyatakan tidak siap untuk mengimplementasikan ISPO karena
sebagian  besar  petani  kelapa  sawit swadaya  menggunakan  bibit  yang  tidak jelas asal-usulnya.

## ACKNOWLEDGEMENT
Petani  swadaya  ketiga  desa,  DPD APKASINDO  INHIL  dan  semua  pihak yang  telah  membantu  terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2019 .  “ Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  44  Tahun  2020  Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.” Perundang  Undangan 4: 1 – 22.
Anwar,  Rusli et  al .  2016.  “Pencapaian Standar  Indonesian  Sustainable Palm Oil (ISPO) Dalam Pengelolaan  Perkebunan  Kelapa Sawit  Di  Kalimantan  Timur” Jurnal Penelitian Tanaman Industri 22(1): 11. Apriyanto  Mulono,  Sutardi,  Supriyadi, and Eni Harmayani. 2017.
“Fermentasi  Biji  Kakao  Kering
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kempas Teluk lanjut Plangiran
Sertifikat Non sertifikat
Menggunakan Saccharomycescerevisiae , Lactobacillus  Lactis  ,  Acetobacter Aceti .” AGRITECH 37(3):  302 – 11.
Apriyanto,  Mulono,  Sutardi  Sutardi,
Supriyanto  Supriyanto,  and  Eni Harmayani.  2017.  “Amino  Acid Analysis  of  Cocoa  Fermented  by High Performance Liquid Chromatography  (HPLC ).” Asian Journal of Dairy and Food Research.
Brandi,  Clara et  al.  2013. Sustainability
Certification  in  the  Indonesian Palm  Oil  Sector:  Benefits  and Challenges for Smallholders.
Dauvergne,  Peter.  2013.  “Studying
Global  Environmental  Meetings.” Global Environmental Politics
13(August): 46 – 64. Dharmawan,  Arya  Hadi et  al.  2019. “Kesiapan  Petani  Kelapa  Sawit Swadaya Dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas Dan Keberlanjutan.” Jurnal Ilmu Lingkungan 17(2): 304. Euler,  Michael  et  al.  2017. “Oil  Palm Adoption, Household Welfare, and Nutrition Among Smallholder Farmers  in  Indonesia.” World Development 93(January):  219 –
35. Gatto, Marcel, Meike Wollni, and Matin Qaim.  2015.  “Oil  Palm  Boom  and
Land-Use  Dynamics  in  Indonesia:
The Role of Policies and Socioeconomic Factors.” Land Use Policy 46: 292 – 303. http://dx.doi.org/10.1016/j.landuse pol.2015.03.001.
Hansen, Sune Balle et al. 2015. “Trends
in  Global  Palm  Oil  Sustainability Research.” Journal  of  Cleaner Production 100: 140 – 49.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro. 2015.03.051.
Irianto  dan  Mulono  Apriyanto.  2012. “Analisa  Mutu  Minyak  Kelapa Sawit  Mentah  Di  POM  IV  Nyato
PT.  TH  INDO  PLANTATIONS Kecamatan  Pelangiran  Kabupaten Indragiri Hilir Riau.” Jurnal Teknologi Pertanian 1(2). Mulyo,  Jangkung  Handoyo,  Sugiyarto, and  Arif  Wahyu  Widada.  2015. “Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Rumah Tangga Tani Daerah  Marginal  DiKabupaten Bojonegoro.” Agro Ekonomi 26(2): 121 – 28. https://jurnal.ugm.ac.id/jae/article/ view/17265/11256. Nugraheni, Endang, and Nurmala Pangaribuan.  2008.  “Pengelolaan Lahan  Pertanian  Gambut  Secara Berkelanjutan.” Universitas Terbuka, Tangerang Selatan Universitas Pajajaran: 73 – 88. Puspa, Nandari . 2018. “Dinamika Kesiapan  Petani  Kelapa  Sawit Dalam Penerapan Indonesia Sustainable  Palm  Oil  (Ispo)  Di Provinsi  Jambi  Nandari  Puspa.”
Tesis, Departemen  Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor. Risa,  Nisfi.  2018.  “Perkebunan  Kelap a Sawit di Provinsi  Riau dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.” https://www.researchgate.net/publi cation/325312286 Perkebunan (May). Schouten, Greetje, and Pieter Glasbergen. 2011. “Creating Legitimacy  in  Global  Private Governance.” Ecological Economics 70(11): 1891 – 99. http://gateway.webofknowledge.co m/gateway/Gateway.cgi?GWVersi on=2&SrcAuth=SwissAcademicS
oftware&SrcApp=Citavi&DestLin kType=FullRecord&DestApp=W OS&KeyUT=000298266200010. Sibarani,  Dewi  Yosefin  Tumiar,  Sakti Hutabarat,  and  Novia  Dewi.  2015.
“Prospek  Dan  Tantangan  Petani Kelapa  Sawit  Swadaya  Di  Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Menghadapi  Sertifikasi  ISPO.” Jom Faperta 2(1): 1 – 9.
Takrama,  J  F  et  al.  2015.  “Optimization of  Cocoa  Pulp  Juice  Fermentation
with  Yeast  Starter  Cultures  of
Cocoa Heap Fermentations.” Journal  of  Agricultural  Science and Food Technology 1(3): 22 – 33. Wicke, Birka, Richard Sikkema, Veronika  Dornburg,  and  André Faaij.  2011.  “Exploring  Land  Use Changes and the Role of Palm Oil Production in Indonesia and Malaysia.” Land Use Policy 28(1):
193 – 206.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landuse pol.2010.06.001.