Jurnal Diskursus Islam
ISSN Print: 2338-5537 | ISSN Online: 2622-7223 Vol. 11 No. 2 (2023) : Agustus | p. 96-113 Journal Homepage: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/

## Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Dibawah Umur
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1020/Pid.B/2017/PN.Mks)
Dewi Ratnawulansari Ibrahim 1* , Muhadar 2 , Abd. Asis 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 1,2,3
Email: dewyratna98@gmail.com * (Corresponding author)
Submitted: 14-12-2022 | Accepted: 12-08-2023
Abstrak: Penelitian  ini  ditulis  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penerapan hukum pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur sebagaimana di atur di Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang perlindungan anak serta  pengaturan  tindak  pidana  pencabulan  sesama  jenis  terhadap  anak  dibawah umur  dalam  hukum  pidana  Indonesia  dan  bagaimanakah  pertimbangan  hukum oleh  hakim  majelis  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  dalam  Putusan  Nomor 1020/Pid.B/2017/PN.Mks Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif  yang  didukung  dengan  data  empiris.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Pengadilan  Negeri  Makassar  data  hukum  yang  digunakan  adalah  data  hukum primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  wawancara  dan  data  hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal, dan perundang-undangan. Data hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara dekskirptif. Hasil penelitian yang telah digunakan diperoleh kesimpulan  bahwa,  (1)  Penerapan  hukum  terhadap  kasus  kejahatan  pencabulan sejenis yakni terhadap pelaku harus dimaksimalkan kembali dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku  atau  dengan  kata  lain  para  pelaku  diminta  pertanggung  jawaban  atas perbuatannya,  sehingga  dengan  putusan  hakim  dapat  membuat  para  pelaku menjadi  jera  untuk  menekan  timbulnya  kejahatan  itu.  (2)  Pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam menjatuhkan pasal terhadap terdakwa kurang  tepat.  Seharusnya  Penuntut  umum  memakai  pasal  82  ayat  (4)  Undang- Undang  No.17  tahun  2016.  Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  saksi  yang mengatakan  bahwa  korban  anak  bukan  hanya  satu  orang  melainkan  dua  orang anak.  untuk  membuat  terdakwa  benar-benar  jera  serta  untuk  memberikan pendidikan  secara  tidak  langsung  kepada  masyarakat  agar  tidak  melakukan perbuatan serupa.
Kata kunci: Penerapan Hukum; Pencabulan sesama jenis; Anak
Abstract: This research was written to find out and analyze the application of the criminal  law  of  same-sex  obscenity  to  minors  as  stipulated  in  the  Indonesian Criminal Code and the Law on Child Protection as well as arrangements for same- sex obscenity crimes against minors in Indonesian criminal law and what are the legal  considerations  by  the  panel  of  judges  in  imposing  criminal  sanctions  in Decision Number 1020/Pid.B/2017/PN.Mks The type of research used is a type of normative research supported by empirical data. This research was conducted at the Makassar District Court. The legal data used were primary legal data, namely
data  obtained  directly  from  interviews  and  secondary  legal  data,  namely  data through literature studies such as literature, books, journals, and legislation. The legal data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the research that have been used show the conclusion that, (1) The application of the law to cases of similar obscenity crimes, namely against perpetrators, must be maximized  again  by  providing  sanctions  commensurate  with  the  wrongdoing committed  by  the  perpetrator  or  in  other  words,  the  perpetrators  are  held accountable for their actions, so that the judge's decision can deter the perpetrators from suppressing the crime. (2) The judge's considerations in imposing a criminal decision in imposing an article against a defendant are not quite right. The public prosecutor should have used Article 82 paragraph (4) of Law No. 17 of 2016. This is in accordance with the testimony of the witness who said that the child victim was not just one person but two children. to make the accused truly deterred and to provide education indirectly to the public so they don't commit similar acts.
Keywords: Application of Law; Same-sex sexual immorality; Child

## I. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  hak  hidup  dan  mencapai  tujuan  hidup,  tidak  tercapai  secara  wajar bila  di  dalam  masyarakat  terdapat  kekacauan.  Manusia  memerlukan  ketertiban  dan keteraturan di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku. Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik.
Manusia merupakan makhluk sosial. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergabung  dengan  manusia  dalam  wadah  yang  kita  kenal  sebagai  masyarakat.  Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing- masing yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
Dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  dan  kebutuhan  tersebut,  kadang  terjadi benturan  atau  pertentangan  kepentingan  antara  individu  satu  dengan  individu  lainnya. Benturan  kepentingan  inilah  yang  kadang  memaksa  seseorang  melakukan  kejahatan. Perlu  disadari  bahwa  kejahatan  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  terhadap  siapapun  dan bahkan dalam waktu yang tidak di duga sebelumnya dan orang telah dikenal sebelumnya seperti  dalam  putusan  yang  penulis  pilih  dimana  pelaku  merupakan  orang  dekat  atau tetangga dari korban sendiri. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak dibawah umur.
Dalam  Putusan  yang  penulis  ambil  terdakwa  bernama  Mustari  Dg.Temba  Bin Sampara  melakukan  pencabulan  kepada  beberapa  korban  anak,  yakni  Korban  Anak  I Moch,  Israf  Darwin  yang  masih  berumur  7  tahun,  Korban  Anak  II  Ahmad  berumur  8 tahun, dan Korban Anak III Abdurrahman berumur 10 tahun.
Sejalan  dengan  proses  pembangunan  dan  era  globalisasi,  serta  meningkatnya kualitas  teknologi  kehidupan  masyarakat  Indonesia  mengalami  banyak  perubahan. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Televisi, media cetak terutama  yang  berkembang  pesat  saat  ini  media  elektronik  atau  media  online  yang memberikan  pengaruh  besar  bagi  masyarakat.  Pengaruh  tersebut  dapat  bersifat  positif maupun bersifat negatif. Pengaruh positif dan negatif yang diperoleh masyarakat sangat bergantung pada sudut pandangnya dalam menilai sesuatu.
Tindak pidana pencabulan dalam penelitian ini akan membahas salah satu bentuk jenis  pencabulan  yaitu  pencabulan  sejenis.  Sebagaimana  diketahui  pencabulan  sejenis merupakan perbuatan yang bukan saja melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, kesusilaan dan hak asasi manusia, tapi juga pelanggaran hukum.
Korban  pencabulan  yang  merupakan  anak  yang  secara  fisik  belum  mempunyai daya tarik seksual seperti remaja dan orang dewasa, hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya dan dapat mengakibatkan trauma baik secara fisik maupun psikis sang anak. Anak-anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena disamping mudah dibujuk juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan.
Dalam  nilai-nilai  dasar  Pancasila  sebagai  dasar  filosofis  Bangsa  Indonesia, dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Negara  berdasarkan  Ke  TuhananYang  Maha  Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh sendi  kehidupan  harus  didasarkan  pada  moral  etik  yang  bersumber  pada  nilai-nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  menjunjung  moral  kemanusiaan  yang  beradab. Mengingat  dan  mendasarkan  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  dan  juga  sumber  dari segala  sumber  hukum  maka,  segala  perbuatan  ataupun  tindakan  yang  bertentangan dengan  kesusilaan  tidaklah  dapat  dibenarkan  dan  harus  dihukum  bagi  siapa  saja  yang berbuat.
Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena  kecemasan  dan  ketakutan  dari  bayang-bayang  kejahatan  yang  selalu  terbayang menghantui adalahsalah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul. 1
Pada  saat  ini  kejahatan  kesusilaan  sudah  sampai  pada  tahap  di  luar  yang diasumsikan oleh manusia. Di dalam KUHP Indonesia telah terdapat pengaturan terkait kejahatan  seksual  termasuk  didalamnya  delik  pencabulan.  Namun  dalam  hal  tindak pidana pencabulan sejenis seringkali aparat penegak hukum menggunakan pasal tertentu yang di dalam KUHP mengatur tindak pidana perbuatan cabul sesama kelamin oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa.
Persoalan  ini  menjadi  penting  untuk  diperhatikan  karena  akan  berdampak terhadap penegakan hukum kedepan. Ketentuan yang ada didalam KUHP belum secara spesifik  mengatur  tentang  kejahatan  pencabulan  sejenis  tersebut,  sehingga  sangat disayangkan  sekali  kepada  pelaku  tidak  dapat  dijerat  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pencabulan  sejenis  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Pencabulan  Sejenis Terhadap  Korban  Anak  Di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  : 1020/Pid.B/2017/PN.Mks)”.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris . Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di  masyarakat  dengan maksud  untuk  mengetahui dan menemukan  fakta-fakta dan data
1 J.E  Sahetapy, Viktimologi  Sebuah  Bunga  Rampai,  Cet  I ,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta: 1987,hlm.36.
yang  dibutuhkan. 2 Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer yakni terdiri dari data yang langsung didapatkan dalam putusan perkara No.1020/Pid.B/2017/PN.MKs,  serta  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri Makassar. Selain itu untuk mendukung validasi data dilakukan pula pengumpulan data sekunder melalui berbagai sumber kepustakaan, Undang-Undang dan jurnal. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  kalimat  yang  teratur  sehingga  memudahkan pembahasan  dan  pemahaman,  serta  menggambarkan  secara  jelas  hubungannya  dengan masalah penelitian. 3

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Pidana Indonesia
Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran  yaitu  lebih  ringan  ancaman  pidananya  dibanding  kejahatan.  Hal  ini  dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. 4
Tindak pidana pencabulan merupakan jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya yang merupakan seorang anak, sebab pencabulan akan melanggar  hak  asasi  manusia  serta  dapat  merusak  martabat  kemanusiaan,  khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.
Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai  elemen  masyarakat.  Pertanyaan  yang  sering  dilontarkan  adalah  sejauh  mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari  hak  asasi  manusia.  Padahal,  berdasarkan  Pasal  20  Undang-undang  Perlindungan Anak,  yang  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 5
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  upaya  perlindungan  berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.Perlindungan  hukum  bagi anak  mencakup  lingkup  yang  luas.  Dalam  perspektif  kenegaraan,  negara  melindungi
2 Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta; Sinar Grafika. Hal. 15
3 Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta; Mirra Buana Media. Hal. 164.
4 Ilyas, Amir. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta; Rangkang Education, Yogyakarta. Hal. 28.
5 Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak , Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015, hlm 49
warga  negaranya  termasuk  di  dalamnya  terhadap  anak  dapat  di  temukan  dalam pembukaan UUD 1945 yang tercermin pada alinea Ke- IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat  (2)  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 6
Korban  suatu  tindak  pidana  (kejahatan)  seringkali  dibuat  kecewa  oleh  praktik- praktik  penyelenggaraan  hukum  yang  lebih  condong  memperhatikan  dan  bahkan melindungi  hak-hak  asasi  tersangka,  sedangkan  hak-hak  asasi  korban  lebih  banyak diabaikan. 7
Korban  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  (2)  Undang-  Undang Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  atau  kerugian  ekonomi  yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 8
Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan pasal 295.
Dalam kaitannya hubungan seksual sesama jenis, Pasal 292 KUHP memberikan sanksi pidana kepada perbuatan cabul sejenis yang korbannya adalah anak-anak. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa anak-anak merupakan kelompok orang yang belum bisa  melindungi  dirinya  sendiri,  belum  mampu  memikirkan  secara  mendalam konsekuensi yang terjadi ketika anak tersebut melakukan hubungan seksual sesama jenis. Oleh sebab itu diperlukan peran negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut.
Hukum pidana Indonesia berusaha untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  seperti  misalnya  terkait tindak  pidana  pencabulan sejenis. Pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi  :  “Orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  yang belum  dewasa,  yang  sejenis  kelamin  dengan  dia,  yang  diketahuinya  atau  patut disangkanya  belum  dewasa  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  lima tahun.”
Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini adalah pasal kunci untuk menjerat pelaku kejahatan  seksual  sejenis  yang  korbannya  adalah  anak.  Adapun  unsur  pasal  tersebut antara lain :
1. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul
2. Dengan orang yang belum dewasa
3. Sejenis kelamin dengan dia
6 Irwan  Safaruddin  Harahap.  2016. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan Seksual  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif, Jurnal  Media  Hukum, FH.  Universitas  Muhammadiyah Tapanuli Selatan. hlm 41
7 Suparman Marzuk. 1995., Pelecehan Seksual , Yogyakarta, Fakultas Hukum UII. hlm 197
8 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## 4. Diketahui atau patut disangkanya belum dewasa.
Pengaturan mengenai pencabulan sejenis dalam hukum pidana baru menyentuh pada  aspek  perlindungan  anak  sebagai  korban  dan  tidak  mengatur  tindak  pidana pencabulan  sejenis  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  sesama  dewasa,  sehingga  bagi mereka  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  apabila  ada yang  merasa  dirugikan  akibat perbuatan  pencabulan  tersebut.  pembentukan Undang-Undang  dalam  kaitannya  dengan pengaturan  tindak  pidana  pencabulan  sejenis  belum  secara  utuh  dapat  direalisasikan sesuai  dengan  fenomena-  fenomena  kejahatan  yang  berkembang  saat  ini  dalam masyarakat.  Didalam   KUHP  hukuman  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  tindak  pidana pencabulan  sejenis  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  sehingga  hal  ini  tidak memberikan efek sosial yang besar bagi calon-calon pelaku kejahatan pencabulan sejenis. Namun  setelah  adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, usaha untuk  melindungi  dan mewujudkan kesejahteraan  anak barulah mengenai ketentuan  ancaman  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  ditambah  maksimal  15 (lima belas) tahun. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 300.000.000,00  (tiga  ratus juta  rupiah)  dan paling  sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 82 tersebut adalah :
Barang  siapa  atau  setiap  orang,  Yang  dimaksud  dengan  barang  siapa  dalam hukum  pidana  adalah  subyek  pelaku  dari  suatu  perbuatan  yaitu  dalam  arti orang, siapa saja sebagai pelaku adalah manusia sebagai subjek hukum atau pelaku dalam suatu perbuatan pidana dan orang-orang tersebut adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kepadanya tidak dapat dilihat unsur-unsur pemaaf  dan  pembenar  serta  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  dimana semua pebuatan dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk  anak untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul.  Unsur  ini  bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.”
Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak  ini  menegaskan  bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun  sosial.  Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk mewujudkan  kehidupan  terbaik  bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, dan memiliki jiwa nasionalisme.
Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan atas  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  mengenai  Perlindungan  Anak.  Dengan pertimbangan  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak  semakin  meningkat  secara
signifikan yang mengancam dan membahayakan  jiwa  anak,  merusak  kehidupan  pribadi dan  tumbuh  kembang  anak,  serta  mengganggu  rasa  kenyamanan,  ketentraman, keamanan,  dan  ketertiban  masyarakat,  pemerintah  memandang  sanksi  pidana  yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum  mampu  mencegah  secara  kompherensif  terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap anak. Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak  yang  kemudian  diundangkan  oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 09 November 2016.
Perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016   pada Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  pengasuh anak, pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang  menangani  perlindungan  anak,  atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain  terhadap  pelakusebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  penambahan  1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
4. Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal dunia,  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana,  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain  dikenai  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat 4 pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas pelaku.
6. Terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  dapat dikenai  tindakan  berupa  rehabilitasi  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  diputuskan  bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.
Pengaturan dalam satu sistem hukum terhadap suatu tindak  pidana adalah penting sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam aturan hukum pidana indonesia terkait pencabulan sejenis sudah dapat dikatakan memadai untuk menjerat  pelaku  tetapi  hanya  terbatas  pada  korban  anak.  Pada  dasarnya  aturan  hukum pidana  tersebut  berusaha  untuk  melindungi  anak  sebagai  korban  dari  tindak  pidana pencabulan karena anak dan wanita merupakan sasaran yang mudah untuk dimanfaatkan oleh  pelaku  kejahatan.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  dengan  semakin berkembangnya zaman yang memengaruhi pola pikir serta teknologi yang berkembang sangat pesat jenis-jenis kejahatan pun ikut semakin meningkat sesuai dengan perubahan perilaku masyarakat tertentu.
Dalam aturan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dapat menjerat  pelaku  pencabulan  sejenis  ini  pun  diharapkan  dapat  berjalan  maksimal  dan efektif dengan memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa karena semakin tinggi dan meningkatnya tindak pencabulan terhadap anak. Salah satu kasus yang penulis teliti yakni putusan Nomor. 1020/Pid.B/2017/PN.Mks. Hakim menggunakan pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 73E Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  sebagaimana  telah  diubah dengan undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  yang kemudian  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2016,  sesuai  dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Penulis  berpendapat  sanksi  putusan  tentang  pencabulan  sejenis  terhadap anak hendaknya  diterapkan  hukuman  maksimal  oleh  hakim  bukan  hanya  10  tahun  penjara tetapi  jika  dilihat  dari  pasal  tersebut  maka  seharusnya  diberikan  hukuman  maksimal kepada terdakwa yakni diberikan selama 15 tahun penjara, hukuman tersebut seharusnya bisa dijadikan hukuman yang lebih lama lagi jika dilihat dari kerugian yang diderita oleh anak yang mengalami perbuatan cabul tersebut. Terutama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan sedapat mungkin  untuk  melindungi  hak-hak  korban  kejahatan  pencabulan  dari  perlakuan  dan diskriminasi  oleh  berbagai  pihak  baik  di  tingkat  kepolisian,  kejaksaan  maupun  pada tingkat pengadilan terlebih lagi kondisi mental anak dan bagaimana cara memulihkan atau mengembalikan  anak  tersebut  seperti  sediakala  sebelum  terjadinya  tindak  pidana pencabulan karna perlindungan bagi anak  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta menjamin terpenuhi dan terlindunginya  hak-  hak  anak  untuk  mewujudkan  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## b. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Majelis Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2017/PN.Mks
Perlu  diketahui  terlebih  dahulu  posisi  kasus,  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum sebelum masuk kepada pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut:
1. Posisi Kasus
Bermula  ketia  korban  anak  Moch.  Israf  Darwis  yang  masih  berumur  7  tahun sesuai  dengan  Akta  Kelahiran  tanggal  lahir  21  Juni  2009  sedang  berada  dirumah  kos milik  terdakwa  Mustari  Dg  Temba  Bin  Sampara  dimana  setiap  kali  korban  dating, terdakwa meminjamkan handphonenya kepada korban anak dan digunakan untuk bermain game  sehingga  korban  anak merasa  senang,  kemudian  selanjutnya  terdakwa  mendekati korban anak dan langsung membuka celana korban hingga batas lutut sambil mengatakan “jangan teriak, jangan ko bilang sama orang tuamu ku jaguru (dipukul) ko itu” sehingga korban anak menuruti kemauan terdakwa. Disaat  terdakwa melihat pantat  korban anak maka timbul nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa memegang penis korban anak sambil digerakkan secara berulang kali (digocok) hingga penis korban anak berdiri, setelah itu terdakwa yang dalam keadaan  telanjang juga melakukan yang sama dengan memegang
penisnya  sambil  menggocok  hingga  berdiri.  Selanjutnya  dengan  pelan-pelan  terdakwa memasukkan penisnya kedala luang dubur (pantat) korbann anak namun tidak berhasil memasukkan  penisnya  hingga  beberapa  menit  kemudian  keluar  sperma  terdakwa  dan membasahi  pantat  korban  anak  setelah  itu terdakwa  memasang  kembali  celana  korban anak lalu memberikan sejumlah uang.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
a) Menyatakan bahwa Mustari  Dg Temba Bin  Sampara telah terbukti secara  sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan  sengaja  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuata cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasa 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang  Nomor  1  tahun  2016  tentang  perubahan kedua atas Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
b) Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Mustari  Dg  Temba  Bin  Sampara  denga pidana penjara selamat 10 (sepuluh) tahun dikuran selama terdakwa  berada  dalam tahanan  dngan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan dan denda sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
c) Menetapkan  barang  bukti  berupa  :  1  (satu)  unit  tab  merk  Lenovo  warna  silver , dirampas untuk dimusnahkan
d) Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
3. Pertimbangan Majelis Hakim
Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pada  tindak  pidana pencabulan  sejenis  dalam  Putusan  Nomor  1020/Pid.B/2017/PN.MKs  berdasarkan beberapa pertimbangan hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan  berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.  Maka  hakim  selanjutnya  memeriksa  apakah  tindak  pidana  yang  dituduhkan terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah di identifikasikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :
a) Keterangan  saksi-saksi  yaitu  :  Moch  Isyraf  Darwis,  Darwis,  Abdul Rahman, Ahmad
b) Keterangan terdakwa Mustari Dg Temba Bin Sampara
c) Visum  et  Repertum  No.  Ver  /  043  /  111  /  2017  /  Forensik  pada  rumah  sakit Bhayangkara Makassar
Selain  alat  bukti,  hakim  majelis  juga  mempertibangkan  unsur-unsur  yang terdapat  pada  Pasal  82 ayat  (1)  Jo  Pasal 76E  UU  RI  No.  35  Tahun  2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni :
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
Dengan menimbang unsur-unsur Majelis Hakim yakni  sebagai berikut :
a) Setiap orang
b) Dengan sengaja
c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
d) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  pertimbangan  majelis  adalah  sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang, pertimbangan Majelis sebagai berikut :
Bahwa sesuai ketentuan umum Pasal 1 angka 16 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  yang  dimaksud  “Setiap  Orang”  adalah  menunjuk  pada  subjek  hukum  sebagai pelaku dari satu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi (penafsiran autentik). Baik orang  perorangan  ataupun  koroprasi  adalah  subjek  hukum  yang  kepadanya  dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut,adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang persorangan) yang saat ini sedang didakwa.
Bahwa  yang  diajukan  di  persidangan  sebagai  pelaku  delik  (terdakawa)  dalam perkara  ini  adalah  “orang”  yang  bernama  terdakwa  …..  saat  penuntutan  umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut,  sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh  penuntutan  umum  yang  didakwa  sebagai  pelaku tindak pidana dalam  perkara  ini. Terlebih  lagi di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya petunjuknyayang kesemuanya mengarah kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak tejadi kekeliruan orang (error in personal) dan terdakwa dapat diminta peertanggungjawabannya.
Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Ad.2. Unsur Dengan Sengaja, pertimbangan Majelis sebagai berikut :
Sebelum  dibuktikan  unsur  ini,  maka  terelebih  dahulu  dipandang  perlu untuk memahami apayang dimaksud dengan sengaja.
Pengertian atau definisi “sengaja” menurut :
a) GEIRSON W. BAWENGAN, SH, Dalam bukunya Hukum Pidana di dalam teori dan praktek tang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1979 pada halama 85 alenia  ke-3  (tiga)  sebagai  berikut  :  “perbuatan  sengaja  adalah  niat  yang  diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan”
b) PROF. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Hukum pidana bagian satu yang diterbitkan Oleh Balai lekttur Mahasiswa pada halaman 291 alenia pertama sebagai berikut : “adapun yang dimaksud dengan “willens en weten” adalah seseorang yang melakuakan  sesuatu  perbuatan  dengan  sengaja,  harus  menghendaki  (willen) perbuatan itu, serta menginsaf/mengerti (weten) dan akibat dati perbuatannya itu.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  sengaja  adalah  menghendaki  untuk melakukan  sesuatu  perbuatan  dan  mengerti  akan  akibat  yang  timbul  dai  perbuatannya
tersebut.  Bahwa  dari  keterangan  para  saksi,  keterangan  terdakwa  dan  petunjuk  bahwa diperoleh fakta bahwa :
a) Bahwa  terdakwa  merupakan  orang  yang  sehat  jasmani  dan  rohani  sehingga  dapat mempertimbangkan  setiap  perbuatannya  dengan  akal  sehat  serta  mampu membedakan hal yang baik dan buruk atas perbuatan yang dia lakukan.
b) Bahwa  terdakwa  melakukan  perbuatan  pencabulan  terhadapa  korban  Anak  Moch Israf Darwis sebanyak empat kali, kejadian pertama dan kedua kali terjadi pada  awal bulan  Maret  2017  sekitar  pukul  16.00  Wita  sampai  dengan  pukul 17.00 Wita bertempat  di  dalam  kos  terdakwa  yang  berada  di  jalan  Perintis Kemerdekaan  16 Bontoramba,  Lorong  4  RT  003  RW  001  kelurahan Tamalanrea,  kecamatan Tamalanrea,  Kota  Makassar,  terlebih  dahulu  terdakwa  memberikan  handphone tabletnya  kepada  korban  Anak  untuk  bermain  game, setelah korban Anak sedang asik  bermain  game kemudian terdakwa membuak  celana korban Anak  Moch  Israf Darwis  sampai  di  atas  lutut  lalu  terdakwa  meremas-remas  pantat  korban  Anak kemudian  terdakwa  memasukan  salah  satu jari  tangannya  kedalam  lubang  dubur korban  Anak,  lalu  terdakwa  memberikan  uang  sebesar  Rp.10.000  (sepuluh  ribu rupiah) dan memberikan ikan hias kepada korban Anak terdakwa mengatakan kepada korban Anak “jangan Tanya orangtuamu, kujaguruko itu”.
c) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban Anak Moch Israf Darwis  yang  ketiga  dan  keempat  kalinya  dengan cara  terdakwa memanggil korban anak masuk kedalam kamar kosnya untuk bermain game di handpone tablet miliknya diatas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana korban Anak Moch Israf Darwis terlebih dahulu hingga batas lututu, kemudian terdakwa mencium kemaluan korban anak  Moch  Israf  Darwis  untuk  telungkup  setelah  itu  terdakwa  memasukan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang ke dalam lubang dubur (pantat) korban  Anak  Moch  Israf  Darwis  sambil  menggoyang-goyangkan  pantatnya  naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di pantat korban Anak Moch Israf Darwis setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban Anak “janganko bilang sama orangtuamu kalau pulangko, kujaguruko itu, kemudian terdakwa memberikan ikan hias dan uang sebesar Rp. 10.000 9sepuluh ribu rupiah) kepada korban Anak.
d) Bahwa  perbuatan  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  korban  Anak  Moch  Israf Darwis,  terdakwa  juga  melakukan  perbuatan  cabul  terhadapa  korban  Anak Abdul Rahman, korban Anak Abdullah alias Dukka dengan cara memeluk, meremas pantat para korban Anak.
e) Bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa terakwa ….. memang telah  menghendaki  untuk  melakukan  perbuatan  pencabulan  tersebut  dan  mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, dan adanya penolakan korban tersebut  tidak  menyurutkan  niat  terdakwa  untuk  tetap  melakukan  perbuatan  cabul terhadap  korban  Anak  Moch  Israf  Darwis,  korban  Anak  Abdul  Rahman,  korban Anak Ahmad dan korban Anak Abdullah  Alias Dulla.
Dengan  demikian  unsur “Dengan sengaja” telah  terpenuhi  dan  terbukti  secara meyakinkan sah dan meyakinkan menurut Hukum.
A.d.3.  Unsur  Melakukan  Kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak, pertimbangan Majelis sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah suatu upaya baik berupa perkataaan, perlakuan  yang  halus  ataupun  dengan  pemberian  sesuatu  barang  yang  dilakukan seseorang  guna  menanamkan  pengaruh  sedemikian  rupa  atau  memikat  hati  orang  lain dengan  tujuan  orang  yang  dipengaruhinya  mau  berbuat  sesuatu  sesuai  dengan kehendaknya.
Yang  dimaksud  denga  perbuatan  “memaksa”  (dwingen)  adalah  perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak oang lain itu, agar kehendak  orang lain  tadi  menerima  kehendak  orang  yang  menekan  atau  sama  dengan  kehendaknya sendiri. 9
Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut.
Bahwa  dari  pengertian  membujuk  sebagaimana  diuraikan  tersebut  diatas  dan dihubungkan  dengan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  tersangka  dan  petunjuk terungkap fakta :
a) Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korabn anak Moch Israf darwis pertama dan kedua kali terjadi pada awal bulan Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang  berada  di  jalan  perintis  Kemerdekaan  16.Bontoramba,  Lorong  4  RT.003 RW.001,  Kelurahan  Tamalanrea,  Kecamatan  tamalanrea,  Kota  Makassar,  terlebih dahulu  terdakwa  memberikan  handphone  tabletnya  kepada  korban  Anak  untuk bermain game, setelah korban Anak sedang asik bermain game kemudain terdakwa membuka  celana  korban  Anak  MOCH  ISRAF  DARWIS sampai  diatas  lutut terdakwa meremas-remas pantat korban Anak kemudian terdakwa memasukan salah satu jari tangannya kedalam lubang dubur korban Anak, setelah terdakwa melakukan perbuatan  cabul  kepada  korban  Anak,  lalu  terdakwa  memberikan  uang  sebesar Rp.10.000  (sepuluh  ribu  rupiah)  dan  memberikan  ikan  hias  kepada  korban  Anak sambil  terdakwa  mengatakan  kepada  korban  anak  “jangan  Tanya  orangutamu, kujaguruko itu"
b) Bahwa  terdakwa  melakukan  perbuatan  pencabulan  terhadap  korban  Anak  MOCH ISRAF DARWIS yang ketiga dan keempat kalinya dengan cara terdakwa memanggil korban Anak masuk kedalam kamar kontrakannya untuk bermain game di handpone tablet  miliknya,  diatas  tempat  tidur,  lalu  terdakwa  membuka  celana  korban  anak hingga  batas  lutut  kemudian  terdakwa  mencium  kemaluan  Korban  Anak  lalu terdakwa menyuruh korban Anak untuk telungkap setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam dubur (pantat) korban Anak  sambil  menggoyangkan  pantatnya  secara  berulang  kali  hingga  kemaluan terdakwa  mengeluarkan  spermanya  di  pantat  korban  Anak,  setelah  itu  korban mengatakan  “jangko  bilang  sama  orangtuamu  kalau  pulangko  kujaguruko  itu, kemudian terdakwa memberikan ikan hias dan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban Anak .
c) Bahwa  perbuatan  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  korban  anak  ABDUL RAHMAN,  korban  anak  AHMAD  dan  koban  Anak  ABDULLAH alias  DULLA
9 Adami Chazawi. 2002. Tindak Pidana mengenai kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang. Hal.56
dengan cara meme;luk, meremas pantat para korban  Anak
d) Bahwa pengertian “ANAK” sebgaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan Akta  Kelahiran Nomor AL.828.0260166 tanggal 04 Juni 2011 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa korban Anak  MOCH  ISRAF  DARWIS  lahir  pada  tanggal  21  juni  2009,  kemudian dihubungkan  dengan  waktu  kejadian  terdakwa  mencabuli  korban  Anak  MOCH ISRAF DARWIS yaitu pada hari Senin tanggal 13  Maret  2017  terdakwa  kembali melakukan  perbuatan  pencabulan  terhadap  korban  Anak  pada  waktu  kejadian masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga korban masih tergolong anak-anak.
Dengan  demikian  unsur  “ Melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi dan terbuktI secara  sah    dan meyakinkan menurut hukum.
Ad.4.  Unsur  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul ,
Pertimbangan majelis sebagai berikut : dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  (kesopanan)  atau  perbuatan  yang  keji, semuanya  itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. 10 (R.soesilo, kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal.212).
a) Bahwa  dari  pengertian  cabul  sebagaimana  tersebut  diatas  dikaitkan  dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terungkap fakta :
b) Bahwa  perbutan  cabul  sebagaiamana  tersebut  daitas  dikaitkan  dengan  keterangan sterdakwa terungkap fakta :
c) Bahwa  perbuatan  pencabulan  yang  dilakukan  terdakwa  terhadp  korban  Anak pertama dan kedua kali terjadi pada awal bulan Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita sampai  dengan  pukul  17.00  wita  bertempat  di  dalam  kamar  kos  terdakwa yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 16 Bontoramba, Lorong 4 RT 003 RW 001, Kelurahan  Tamalanrea,  Kecamatan  Tamalanrea,  Kota  Makassar,  terlebih  dahulu terdakwa  memberikan  handphone  tabletnya  kepada  korban  Anak untuk  bermain game,  setelah  korban  Anak  sedang  asik  bermain  game  kemudaian  terdakwa meremas-remas pantat korban Anak kemudian terdakwa memasukan salah satu jari tangannya  kedalam  lubang  dubur  korban  Anak,  setelah  terdakwa  melakukan perbuatan  cabul  kepada  korban  Anak,  lalu  terdakwa  memberikan  uang  sebesar Rp.10.000  (Sepuluh  ribu  rupiah)  dan  memberikan  ikan  hias  kepada  korban  Anak sambil  terdakwa  mengatakan  kepada  korban  Anak  “jangan  tanya  orangtuamu, kujaguruko itu”
d) Bahwa  terdakwa  melakukan  perbuatan  pencabulan  terhadap  korban  Anak  MOCH ISRAF DARWIS yang ketiga dan keempat kalinya dengan cara terdakwamemanggil korban  Anak  masuk  kedlam  kamar  kontrakannya  untuk  bernain  game  handphone tablet miliknya di atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana koraban Anak hingga  batas  lutut  kemudian  terdakwa  memasukan  kemaluannya  yang  dalam
10 R.soesilo. 2013. kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta komentar- komentarnya lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor. Hal. 212
keadaan  keras  dan  tegang  kedalam  lubang  dubur  (pantat)  korban  Anak  sambil menggoyangkan-gooyangkan  pantatnya  secara  berulang  kali  hingga  krmaluan terdakwa  mengeluarkan  spermanya  di  pantatnya  secara  berulang  kali  hingga kemaluan  terdakwa  mengeluarkan  spermanya  di  pantat  jorban  Anak,  setelah  itu terdakwa  mengatakan  kepada  korban  Anak  “janganko  bilang  sama  orang  tuamu kalau pulangko, kujaguruko itu, kemudain terdakwa memerikan ikan hias dan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban Anak.
e) Bahwa perbuatan melakukan perbuatan cabul terhadao korban Anak MOCH ISRAF DARWIS, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak ABDUL RAHMAN, Korban Anak AHMAD dan korban Anak ABDULLAH Alias DULLA dengan cara memeluk, meremas pantat para korban Anak.
f) Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas termasuk dalam perbuatan melanggar  kesusilaan  (kesopanan)  serta  termasuk  dalam  lingkungan  nafsu  birahi kelamin sehingga dikategorikan sebagai perbuatan cabul.
Dengan  demikian  unsur  “ Melakukan  atau  memberikan  dilakukan  perbuatan cabut” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  diatas,  maka  menurut majelis  perbuatan  dari  terdakwa  tsb  telah  dapat  memenuhi  semua  unsur dari  pasl  yang didakwakan oleh JPU sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat telah tebukti dengan sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut :
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu  yang  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan  diangap  telah  termasuk  dalam putusan ini.
Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan JPU terhadap kesalahan terdakwa kecuali terhadap  ancaman pidananya.
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka patutlah ia dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahnnya
Menimbang,  bahwa  oleh  kareana  terdakwa  berada  dalam  tahanan,  maka memerintahkan agar ia tetap ditahan:
Menimbang,  bahwa  oleh  kareana  terdakwa  harus  dihukum,  maka terhadapnya harus dibebani puyla untuk membayar ongkos perkara ini :
Menimbang  bahwa  selama  persidangan  berlangsung  majelis  tidak  menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik yang berupa alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karenanya terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan kesalahannya.
Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada terdakwa  adalah  mendidik  dan  menyadarkan  kepadanya  seta  untuk  menyesali perbuatannya dan mencegah untuk mengulang kembali
Menimbang  bahwa  yang  perlu  mendapat  pertimbangan  lebih  lanjut  adalah permohonan  terdakwa  yang  mohon  kalau  ia  dihukum  agar  dijatuhi  hukuman yang seringan-ringannya  dikarenakan  ia  telah  mengakui  kesalahannya  dan  menyesali perbuatannya
Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  majelis  akan  mempertimbangkan  hal-  hal
yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan:
a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Anak Moch israf Darwis, korban Anak Abdul Rahman, Korban Anak Ahmad dan korban  Anak Alias Dulla beserta keluarga menjadi malu dimasyarakat.
b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
Hal-hal yang meringankan:
a) Terdakwa belum pernah dihukum.
b) Terdakwa  bersikap  sopan  di  persidangan  dan  mengakui  terus  terang perbuatannya.
c) Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan dua orang Anak.
4. Analisis Penulis
Berkaitan  dengan  kasus  yang  diangkat  oleh  penulis  dan  berfokus  pada  putusan serta  pertimbangan-pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara,  maka  penulis melakukan  wawancara  kepada  hakim  yang  bersangkutan,  namun  adanya  kendala dikarenakan hakim yang bersangkutan telah pindah tugaskan ke tempat lain. Oleh karena itu  penulis  hanya  melakukan  wawancara  kepada  hakim  yang  pernah  menangani  kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu Pak Herianto :
Menurut beliau hakim tidak selalu memberikan hukuman maksimal dari ancaman pidana yang dikenakan oleh terdakwa karna hakim juga melihat atau mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan sejenis juga biasanya disebabkan karna kurangnya  pengawasan  dari  orang tua,  terlebih  kepada  anak  dibawah  umur  yang  dibiarkan  keluar  main  sendirian  ke rumah tetangga atau kenalan terdekat yang mana orang terdekatpun bisa menjadi orang yang  melakukan  tindak  pidana  pencabulan.  Pak herianto  juga  berpendapat  seharusnya juga  ada  pengawasan  dari  KPAI  untuk  mendampingi  anak  dan  membantu  dalam memulihkan  mental  sang  anak  dan  itu merupakan  hal  terpenting  dari  kejadian  tindak pidana  pencabulan  karna  anak  harus  bersosialisasi  kembali  dengan  anak  sesamanya jangan sampai kedepannya anak merasa malu dengan kejadian yang dialamiya.
Merujuk pada Putusan yang diteliti oleh penulis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang disertai alat bukti memutuskan terdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Namun dalam Pasal yang dijatuhkan yakni Pasal 82 ayat (1) menurut penulis lebih tepat memasukkan Pasal 82 ayat (4) undang-undang nomor 17 tahun 2016 sebagai revisi kedua undang-undang  nomor  35  tahun  2014  jo  undang-undang 23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak,  memberikan  perincian  pidana  yang  lebih  baik  dari  undang-undang sebelumnya, dimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) yakni :
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(4)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76E  menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal dunia,  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana,  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Terlihat  jelas  jika  pasal  tersebut  dikaitkan  dengan  putusan  yang  penulis  teliti dimana didalam fakta persidangan diketahui bahwa korban anak dari pencabulan sejenis bukan  hanya  1  (satu)  anak  melainkan  2  (dua)  anak  yang  menjadi  korban  pencabulan sejenis  yakni  anak  I  bernama  Moch  Israf  Darwis  (umur  7  tahun,  tanggal  lahir  21  Juni 2009 berdasarkan fotocopy akta kelahiran nomor.AL.828.0260.166 tanggal 04 juni 2011) dan  korban  anak  Ahmad  (umur  9  tahun,  tanggal  lahir  05  Februari  2008  berdasarkan fotocopy  akta  kelahiran  nomor  :  AL.828.0199.827  tanggal  15  Desember  2000).  Maka penulis  berpendapat  jika  kasus  dengan  nomor  perkara  1020/Pid.B/2017/PN.MKs  lebih tepat menggunakan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang 17 tahun 2016 sebagai revisi kedua undang-undang  nomor  35  tahun  2014  jo  undang-undang  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak.
Dalam  putusan  hakim  tidak  terdapat  pula  upaya  untuk  melindungi  atau mengawasi korban anak memulihkan diri dari rasa trauma dimana hal itu merupakan hal penting bagi tumbuh kembang anak. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana  pencabulan  adapun  penderitaan  yang  diderita  korban  sebagai dampak  dari pencabulan dapat dibedakan menjadi:
a) Penderitaan  secara  psikologis,  seperti  merasa  tidak  lagi  berharga  akibat kejahatan pencabulan, baik dimata masyarakat, lingkungan sekolah maupun bermain, terutama di  dalam  keluarga  serta  pihak-pihak  lain  yang  terkait  dengannya.Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria,  sering  menutup  diri  atau  menjauhi  kehidupan  ramai,  tumbuh  rasa  benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
b) Penderitaan  fisik,  artinya  akibat  pencabulan  itu  akan  menimbulkan  luka  pada  diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin) yang robek, namun tidak menutup  kemungkinan  ada  organ  tubuh  lainnya  yang  luka  bilamana  korban  lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakuny untuk berbuat  lebih  kasar  dan  kejam  guna  menaklukkan  perlawanan  dari  korban.  Dasar perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  pencabulan  terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

## IV. PENUTUP
Penerapan  hukum  terhadap  kasus  kejahatan  pencabulan  sejenis  yakni  terhadap pelaku harus dimaksimalkan kembali dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan  perbuatan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  sipelaku  atau  dengan  kata  lain  para pelaku diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dengan putusan hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan itu. Selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma- norma agama dalam dirinya. Setiap anggota masyarakat juga wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebab timbulnya kejahatan pencabulan.
Keputusan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan pasal terhadap terdakwa kurang tepat. Seharusnya Penuntut umum memakai pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No.17 tahun 2016. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa korban anak bukan hanya satu orang melainkan dua orang anak.  untuk  membuat  terdakwa  benar-benar  jera  serta  untuk  memberikan  pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2002. Tindak Pidana mengenai kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang.
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta; Sinar Grafika.
Ilyas, Amir. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta; Rangkang Education, Yogyakarta Irwan  Safaruddin  Harahap.  2016. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Media Hukum, FH. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
Irwansyah.  2020.  Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel.
Yogyakarta; Mirra Buana Media.
J.E Sahetapy. 1987. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Cet I . Pustaka Sinar Harapan; Jakarta.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
R.  Soesilo.  2013. kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  serta  komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor.
Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak , Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.
Suparman Marzuk. 1995. Pelecehan Seksual . Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Lembaga  Pemasyarakatan  Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak