## EFEKTIFITAS DANA PINJAMAN BERGULIR PROGRAM KOTAKU DI KECAMATAN BANYUDONO TAHUN 2016

## Dipa Nuswantara dan Djuminah
Manajemen Keuangan,Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
(javadipa@gmail.com)

## ABSTRAK
PNPM  yang  sekarang  menjadi  KOTAKU  merupakan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  supaya  pemerintah  untuk membangun  kemandirian  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan..  Penelitian  ini deskriptif kualitaif menggunakan data laporan keuangan UPK di Kecamatan Banyudono lalau menganalisanya dengan 4 indikator  penilaian  dana  pinjaman  bergulir  sesuai  dengan  Kementrian  Pekerjaan  Umum  yaitu,  LAR,  PAR,  CCr,  ROI dan  juga  indikator  tambahan  anggota  KSM  perempuan  penerima  pinjaman.  Pada  rasio  LAR  yang  menunjukkan tunggakan  pinjaman  >3  bulan  hampir  semua  desa  kecamatan  Banyudono  memiliki  nilai  rata-rata  >20%  yang  artinya Ditunda, PAR menunjukkan %  jumlah KSM beresiko  memiliki nilai rata-rata >20% artinya Ditunda. Pada Rasio CCr semua desa di kecamatan Banyudono memiliki nilai rata-rata >125% yang artinya mampu menutup biaya operasional dengan pendapatannya, ROI yang menunjukkan kemampuan UPK menghasilkan laba  yang digunakan untuk pinjaman bergulir memiliki nilai rata-rata <0% artinya Ditunda, sedangkan penyerapan dana pinjaman bergulir oleh anggota KSM Perempuan di kecamatan Banyudono rata-rata Tercapai >50%.
Kata Kunci : dana pinjaman bergulir; efektifitas; kemiskinan; unit pengelola kegiatan.

## ABSTRACT
PNPM  or  now  called  KOTAKU or cities  without  slumps is a program that aimed to  reduce the poverty in  Indonesia. One  of    KOTAKU’s  program  aimed  to  increase  economic  conditions  of  the  poor.  The  revolving  fund’s  program purposed to provide poor people capital acces that expected could increase their economic aspect. Banyudono district has  15  villages  this  program  recipient.  There  are  4  ratios  to  asses  the  efectiveness  revolving  fund  that  used  by  The Kementrian Pekerjaan Umum, they are : LAR, PAR, CCr, and also loaner from KSM’s women member. Results in this research  that  the  LAR’s  ratio  averate  value  >20%  which  mean  uneffective  or  Suspend.  PAR’s  ratio  average  value >20% which mean uaneffective or Suspend. CCr’s average value >125% which effective or satisfactory. ROI’s average value   <0% or uneffective or Susepend. For the  precentage loaner from KSM’s female member average value  <50% which mean effective.
Keywords: revolving loan funds; effectiveness; poverty; activity management unit .

## PENDAHULUAN
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun 2015 mengeluarkan laporan bahwa di Indonesia sebanyak  28,  51  juta  jiwa  hidup  digaris kemiskinan. Laporan BPS menyebutkan naiknya  harga  BBM,  harga  pangan  serta melambatnya
pertumbuhan Indonesia menurunnya harga komiditi ekspor Indonesia di pasar dunia turut serta berkontribusi pada angka kemiskinan  di  Indonesia. Gejolak  harga sembilan bahan pokok, inflasi meningkat, harga BBM  naik  akan  sangat  terasa  efeknya  bagi masyarakat  Indonesia  terutama  yang  berada  di garis kemiskinan. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di jawa tengah yang masih termasuk tinggi angka kemiskinannya  dibanding  kota  /  kabupaten disekitarnya.
Tabel 1. Tabel Angka Kemiskinan di Boyolali dan sekitarnya 2015
No Kabupaten / Regency Jumlah KK Miskin 1 Magelang 94.458 2 Boyolali 83.700 3 Klaten 52.689 4 Sukoharjo 28.698 5 Wonogiri 43.096 6 Karanganyar 27.548 7 Sragen 86.111 8 Semarang 67.657 No Kota / Municipality Jumlah KK Miskin 1 Magelang 2.919 2 Surakarta 8.665 3 Salatiga 4.482 4 Semarang 32.821 Sumber : BKKBN Propinsi Jawa Tengah
Pada tanggal 30 april 2007 Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono pada saat dikota Palu meresmikan Program Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri yang merupakan  kesatuan  dari   2  program  PNPM Mandiri,  yaitu  :  (1)  PNPM  Mandiri  Perdesaan yang  merupakan  penyempurnaan  dari  Program Pengembangan Kecamatan
(PPK) yang dimotori oleh Ditjen PMD Depdagri. (2) PNPM Mandiri
Perkotaan yang merupakan penyempurnaan  dari  Program  Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimotori oleh  Ditjen  Cipta  Karya  Dept.  Pekerjaan Umum.  Program  ini  merupakan  salah  satu upaya  pemerintah  dalam  usaha  mengurangi angka  kemiskinan  dengan  cara  menyalurkan dana  pinjaman  bergulir  dalam  bentuk  pinjaman jangka  pendek  kepada  pemilik  usaha  kecil anggota KSM.
Pada tahun 2014 PNPM Mandiri Perkotaan  bertranformasi  menjadi  program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan  salah  satu  upaya  konkrit  Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  dalam  usaha  percepatan penanganan  permukiman  kumuh  dan  juga sebagai realisasi dukungan pada “Gerakan 100- 0-100”,  yaitu  100  persen  akses  universal  air minum,  0  persen  permukiman  kumuh,  dan  100 persen akses sanitasi. layak. KOTAKU dilaksanakan  di  34  provinsi  tersebar  di  269 kabupaten/kota  pada  11.067  desa/kelurahan. Pemilihan wilayah cakupan program KOTAKU berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang
ditetapkan  oleh  kepala  daerah  masing-masing kabupaten/kota.
Dikutip dari www.kotaku.pu.go.id dijelaskan bahwa Tahapan  pelaksanaan  program  Kota  Tanpa Kumuh (KOTAKU) meliputi tahapan pendataan,  dimana  lembaga  masyarakat  di desa/kelurahan  setempat    yang  bernama Badan/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(BKM/LKM),  sudah  melakukan  pendataan kondisi  awal  ( baseline). Monitoring  dan evaluasi  akan  dilakukan  secara  berkala  guna memastikan  ketepatan  kualitas  dan  sasaran kegiatan,  sehingga  dapat  membantu  percepatan penanganan  permukiman  kumuh.  Kegiatan- kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah  daerah  dan  masyarakat  akan dilakukan  bersama  tahapan  kegiatan.  Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman. Sumber pembiayaan KOTAKU  berasal  dari  pinjaman  luar  negeri lembaga  donor,  yaitu  Bank  Dunia  ( World Bank ), Islamic  Development  Bank,  dan  Asian Infrastructure  Investment  Bank .  Selain  itu  juga kontribusi  pemerintah  daerah,  melalui  APBD maupun swadaya masyarakat, akan menjadi satu kesatuan  pembiayaan  guna  mencapai  target peningkatan  kualitas  kumuh  yang  diharapkan Kecamatan  Banyudono  di  Boyolali  yang  terdiri dari  15  kelurahan/desa  merupakan  salah  satu sasaran  dari  program  KOTAKU  dengan  jumlah masyarakat  miskinnya  yang  mencapai  15,538 jiwa dalam kategori miskin.
Tabel 2. Jumlah Warga Miskin di Kecamatan Banyudono tahun2015
No Desa/Kelurahan KK Jiwa 1 Dukuh 300 960 2 Jipangan 323 954 3 Jembungan 393 1.187 4 Sambon 501 1.542 5 Kuwiran 224 775 6 Cangkringan 157 427 7 Ngaru-aru 256 771 8 Bendan 307 923 9 Ketaon 407 1.193 10 Banyudono 398 1.314 11 Batan 259 821 12 Denggungan 235 1.476 13 Bangak 288 1.004 14 Trayu 336 1.056 15 Tanjungsari 360 1.135 2015 4.944 15.538 Sumber : BPS Kabupaten Boyolali
Program KOTAKU sangat penting artinya dalam  upaya  kabupten  Boylolali  mengurangi angka  kemiskinan.  PNPM  Mandiri/  KOTAKU mempunyai tujuan umum meningkatkan kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  bagi masyarakat  miskin  secara  mandiri,  dalam usahanya  maka  dunia  usaha  harus  termotivasi berkembang  di  desa-desa,  hal  ini  diharap membawa  efek  beruntun  membawa  peluang kerja  yang  lebih  besar  didesa,  meningkatnya aktivitas  usaha  ekonomi  baik  di  bidang  jasa, industri  kecil  dan  rumah  tangga  di  desa sehingga  menigkat  pula  kesejahteraan  di desanya. Dalam usahanya perluasan kesempatan berusaha  dan  peluang  pengembangan  usaha untuk  masyarakat  miskin  meliputi  Usaha Ekonomi  Produktif  (UEP)  dan  Simpan  Pinjam Khusus
Perempuan (SPP). Kegiatan
perekonomian  ini  dikelola  oleh  Unit  Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertugas sebagai lembaga pengelola kredit mikro yang bertugas memberikan  akses  modal  pada  masyarakat miskin di kelurahan setempat. Pentingnya tugas UPK  ini  maka  kinerja  UPK  sebagai  pengelola bantuaan bergulir perlu diperhatikan penilaiannya  efektifitas  dan  pinjaman  bergulir tersebut  sehingga  dapat  memberikan  gambaran keberhasilan  yang  telah  dicapai,  apakah program dana  pinjaman bergulir ini efektif atau tidak.
Dalam  menilai  apakah  dana  pinjaman bergulir  tersebut  efektif  atau  tidak  Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial (2014)  menggunakan  4  rasio  keuangan  yaitu CCr,  ROI,  LAR,  dan  PAR.  Keempat  rasio keuangan ini bertujuan mengukur kesiapan UPK dalam  meneriman  dana  pinjaman  bergulir  yang berkelanjutan ditahun berikutnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono
(2011:147)  penelitian  deskriptif  adalah  “ Penelitian  yang  digunakan  untuk  menganilisi data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan hasil data yang telah terkumpul
sebagaimana  apa  adanya  tanpa  bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum”.
Menurut Syamsudin dan Damiyanti (2011)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan  karakterisktik  individu  atau kelompok.  Pada  penelitian  deskriptif  peneliti berusaha menggambarkan peristiwa atau kejadian  yang  menjadi  objek  penelitian  tanpa adanya “perlakuan khusus”. Penelitian deskriptif  bertujuan  untuk  mengetahui  suatu keadaan bukan untuk menguji.
Berdasarkan  metode  penelitian  ini  data penelitian adalah data sekunder yang bersal dari laporan  keuangan  tahunan  Unit  Pengelola Kegiatan  Kecamatan  Banyudono  tahun    2016 yang  akan  diolah  dan  dianalisis  untuk menentukan efektifitas pengelolaan dana pinjaman  bergulir  di  kecamatan  Banyudono  di tahun 2016.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kinerja  keuangan  Unit  Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan Banyudono pada tahun  2016.  Berdasarkan  indikator  yang digunakan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan  Sosial  (2014)  menggunakan  4 rasio  keuangan  yaitu Loan  At  Risk (LAR), Portofolio At Risk (PAR), Cost Coverage Ratio (CCr), Return  On  Investment (ROI)  dan  juga anggota KSM penerima pinjaman.
Pada  Rasio  LAR  atau Loan  At  Risk adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengetahui kemampuan  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK) menghasilkan  laba  dari  modal  yang  digunakan untuk  pinjaman  bergulir.  Angka  ini  diperoleh dari  hasil  membandingkan  antara  laba  yang diperoleh  UPK  dengan  modal  yang  digunakan untuk pinjaman bergulir. UPK PNPM dikategorikan  “ Satisfactory ”  apabila  UPK PNPM  dapat  memperoleh  laba  minimal  10% pertahun
Tabel 3. Rumus LAR / Loan At Risk Indikator Rumus Satisfactory Minimum Suspend LAR Jumlah KSM menunggak > 3 bulan Jumlah KSM peminjam <10% <20% > 20%
LAR  atau Loan  At  Risk rasio  yang digunakan  untuk  menunjukkan  berapa  persen peminjam yang menunggak. Angka ini diperoleh  dari  hasil  membandingkan  antara berapa  KSM  peminjam  yang  menunggak  >3 bulan  dengan  seluruh  KSM  peminjam  yang masih  memiliki  saldo  pinjaman.  dikatakan
dalam  kondisi  “ Satisfactory ”  apabila  LAR kurang  dari  10%,  yang  berarti  dari  Rp 100.000.000,-  dana  yang  ditolelir  dalam keadaan  menunggak  lebih  dari  3  bulan maksimal Rp 10.000.000,

## Tabel 3.1 Rasio LAR di Kecamatan Banyudono tahun 2016 (dalam %)
Desa Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Mei 2016 Jun 2016 Jul 2016 Agt 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Des 2016 Rata- rata Dukuh 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 78,7 78,7 80,4 80,4 80,4 78,7 82,2 77,9 Jipangan 76,6 76,6 76,6 76,6 75,0 74,4 79,1 79,1 73,9 68,3 68,3 68,4 74,4 Jembungan 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Sambon 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kuwiran 57,1 57,1 60,7 60,7 60,7 60,7 63,0 66,7 73,3 79,2 79,2 73,1 66,0 Cangkringan 63,6 63,6 63,6 63,6 66,7 66,7 65,0 65,0 61,9 61,9 61,9 61,9 63,8 Ngaru aru 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 92,7 91,1 Bendan 40,5 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 47,4 47,4 47,4 38,5 36,8 37,1 40,8 Ketaon 73,3 74,6 74,6 76,7 75,4 74,2 73,4 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 75,5 Banyudono 45,5 45,5 42,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,0 40,0 38,1 38,1 41,2 Batan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Denggungan 33,3 33,3 33,3 33,3 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 22,5 Bangak 83,3 83,3 80,6 80,6 76,5 76,5 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 77,2 Trayu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tanjungsari 84,0 87,5 84,0 85,7 84,0 84,0 84,0 86,0 86,0 91,7 91,7 91,7 86,7
Sumber : Data yang diolah (2017)
LAR  diperolah  dari  hasil  perbandingan KSM yang menunggak >3 bulan dengan jumlah KSM yang menunggak. Dari hasil analisis rasio LAR  sepanjang  tahun  2016  bahwa  15  desa penerima  dana  pinjaman  bergulir  kesemuanya bernilai  >20%  yang  artinya Suspend. Dengan hasil  ini  artinya  semua  KSM  di  kecamatan Banyudono  menunggak  pinjaman  lebih  dari  3 bulan.  UPK  hendaknya  dapat  mengoptimalkan penagihan pinjaman ke KSM terkait.
Rasio  PAR  atau Portofolio  At  Risk merupakan indikator untuk menunjukkan berapa
%  pinjaman  yang  tertunggak.  Angka  ini diperoleh  dari  hasil  membandingkan  antara jumlah  pinjaman  yang  tertunggak  >3  bulan dengan  total  realisasi  jumlah  saldo  pinjaman yang  ada  pada  UPK.  Indikator  ini  menunjukan jumlah  KSM  yang  beresiko  hilang  atau menunggak  lebih  dari  tiga  bulan.  UPK dikatakan  Tercapai / Satisfactory dalam kondisi sehat  apabila  PAR  kurang  dari  10%,  ini  berarti bila  dana  bergulir  dikucurkan  kepada  22  KSM maka  KSM  yang  bermasalah  harus  kurang  dari 2 KSM.
Tabel 4. Rumus PAR / Portofolio At Risk Indikator Rumus Satisfactory Minimum Suspend PAR Pinjaman tertunggak > 3 bulan Jumlah saldo pinjaman >10% <20% > 20%
Pada  hasil  analisis  rasio  PAR  kecamatan Banyudono selama tahun 2016 diketahui bahwa sebanyak  13  desa  dalam  penilaian  Suspend karena  rata-rata  nilai  PAR  tahun  2016  >20% yang  artinya  tingginya  resiko  KSM  di  UPK terkait bersiko hilang atau menunggak lebih dari
3  bulan.  Desa  Banyudono  memiliki  rata-rata 8,8%  dan  desa  Denggungan  rata-rata  nilai  ROI pada  15,7%.  Kedua  desa  ini  cukup  baik  karena dalam kondisi minimum.

## Tabel 4.1 Rasio PAR di Kecamatan Banyudono tahun 2016 (dalam %)
Desa Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Mei 2016 Jun 2016 Jul 2016 Agt 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Des 2016 Rata- rata Dukuh 44,7 51,2 55,6 43,4 46,3 39,8 44,9 47,8 54,7 66,1 49,3 52,1 49,7 Jipangan 47,0 40,8 38,7 48,9 47,2 48,4 59,0 59,9 56,0 48,2 50,6 46,4 49,3 Jembungan 21,5 29,2 45,2 6,9 7,6 8,5 9,5 10,8 12,3 14,9 16,0 24,8 17,3 Sambon 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kuwiran 21,5 23,2 31,1 33,2 35,1 41,1 33,3 50,9 73,6 74,6 79,6 58,6 46,3 Cangkringan 31,1 63,6 35,0 33,6 49,3 51,5 26,8 28,7 27,5 23,4 25,3 24,9 35,1 Ngaru aru 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,7 85,1 97,4 Bendan 15,5 14,6 14,4 17,9 17,5 18,7 22,6 28,3 26,1 21,8 15,4 13,2 18,8 Ketaon 37,6 40,8 43,5 46,1 36,4 36,5 37,5 37,4 40,2 43,5 42,1 45,7 40,6 Banyudono 10,8 10,9 8,9 8,0 8,0 8,1 10,0 9,2 9,4 7,1 7,3 7,4 8,8 Batan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Denggungan 30,2 22,8 23,2 23,5 6,9 9,1 15,2 12,0 11,9 11,6 11,1 10,6 15,7 Bangak 75,8 66,9 61,9 47,1 62,1 64,4 62,8 63,0 71,3 69,4 75,8 70,7 65,9 Trayu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tanjungsari 80,2 85,9 73,4 75,4 73,3 62,7 62,9 73,3 79,5 91,7 87,7 86,1 77,7

## Sumber : Data diolah (2017)
CCr atau Cost Coverage Ratio merupakan rasio  keuangan  yang  menunjukkan  kemampuan UPK  menutup  biaya  dari  pendapatan  yang diperolehnya.  Angka  ini  diperoleh  dari  hasil membandingkan  antara  seluruh  pendapatan yang  diperoleh  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK) dengan  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  UPK.
Bila  CCr  tinggi  maka  itu  artinya  UPK  cukup mandiri  dan  mampu  membiayai  kegiatan operasionalnya, bila UPK berani untuk mengeluarkan  biaya  Rp  100,-  maka  UPK  harus dapat  memperoleh  pendapatan  minimal  Rp 125,-. Rumusnya :
Tabel 5. Rumus CCr / Cost Coverage Ratio Indikator Rumus Satisfactory Minimum Suspend CCr Total Pendapatan UPK Total Biaya UPK >125% >100% < 100%

## Sumber: data yang diolah (2017)
CCr dinilai Tercapai / Satisactory apabila hasil  perhitungan  dari  Total  Pendapatan  UPK dibagi  dengan  Total  Biaya  UPK  menghasilkan
>125%.  Hasil  dari  CCr  15  desa/kelurahan  di kecamatan  Banyudono  sepanjang  tahun  2016 sebagai berikut:

## Tabel 5.1 Rasio CCr Kecamatan Banyudono 2016 (dalam %)
Desa Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Mei 2016 Jun 2016 Jul 2016 Agt 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Des 2016 Rata- rata Dukuh 284,8 301,2 319,4 316,3 318,2 316,9 315,5 314,8 311,6 314,1 326,4 326,4 313,8 Jipangan 59,7 225,6 350,8 347,6 353,7 346,5 340,5 330,3 427,4 409,2 394,0 475,1 338,4 Jembungan 311,0 301,6 271,0 277,9 281,1 284,7 27,4 363,3 394,5 303,4 304,0 336,9 288,1 Sambon 0 1638,9 1271,0 636,7 577,2 528,0 489,9 475,9 412,2 449,0 441,9 482,5 616,9 Kuwiran 257,8 285,6 298,7 298,8 307,3 309,0 354,4 349,6 345,6 382,9 383,5 397,9 330,9 Cangkringan 218,9 266,5 314,6 308,3 318,9 317,4 336,6 334,6 327,6 316,6 317,5 318,6 308,0 Ngaru aru 164,5 123,2 167,8 143,8 144,7 144,7 144,0 143,9 143,9 143,5 143,5 346,4 162,8 Bendan 280,2 338,9 328,0 320,9 328,1 351,5 341,7 333,6 346,1 354,0 346,4 343,4 334,4 Ketaon 331,5 32,1 322,4 325,4 326,7 326,8 329,6 332,7 335,0 43,5 337,8 339,2 281,9 Banyudono 317,7 261,6 358,0 301,0 289,3 277,7 291,2 272,9 262,7 258,2 261,9 258,4 284,2 Batan 148,0 148,0 141,8 152,2 150,6 139,7 139,0 138,2 137,3 136,8 136,2 127,3 141,3 Denggungan 190,7 148,7 144,5 143,1 128,1 115,3 111,3 109,4 118,5 118,5 121,4 132,0 131,8 Bangak 547,5 142,6 139,2 157,3 141,6 148,6 150,7 135,5 151,2 150,5 152,8 155,5 181,1 Trayu 656,5 656,5 502,0 344,4 343,6 349,4 345,1 201,0 176,7 178,5 158,0 155,9 339,0 Tanjungsari 244,0 244,1 231,7 178,6 195,3 199,9 204,4 201,4 200,2 194,1 194,7 197,8 207,2 Sumber : Data diolah (2017) Pada hasil perhitungan CCr Cost
Coverage  Ratio dari  membandingkan  Total Pendapatan UPK dengan Total biaya UPK akan dinilai Satisfatory apabila  >125%,  dinilai Minimum bila  >100%,  dan  dikondisikan Suspend bila <100%. Dalam hasil analisis rasio CCr  ini  diketahui  bahwa  semua  desa  penerima dana  bergulir  di  kecamatan  Banyudono  pada tahun 2015 memiliki rata-rata nilai CCr >125% yang  artinya  UPK  memiliki  pendapatan  yang
mampu digunakan untuk menutup semua biaya- biaya operasionalnya.
ROI  atau Return  On  Investment adalah rasio  keuangan  untuk  mengetahui  kemampuan UPK  menghasilkan  laba  dari  modal  yang digunakan  untuk  pinjaman  bergulir.  Angka  ini diperoleh dari hasil membandingkan antara laba yang  diperoleh  UPK  dengan  modal  yang digunakan untuk pinjaman bergulir. Rumus dari ROI adalah:
Tabel 6. Rumus ROI / Return On Investment Indikator Rumus Satisfactory Minimum Suspend ROI Laba Bersih Modal Investasi >10% >0% < 0%
Pada  nilai  ROI  memperlihatkan  hasil  dari modal yang diinvestasikan dalam menghasilkan laba.  Mengacu  pada  standar  penilaian  ROI dinilai  Tercapai  apabila  >10%,  dinilai  minum jika  >0%,  dan  mengalami  penundaan  apabila <0%.  Dari  hasil  analisis  rasio  ROI  kecamatan Banyudono  selama  2016  tidak  ada  UPK  dalam penilaian Tercapai / Satisfactory . Desa Ketaon ,
Banyudono, dan Tanjungsari memiliki penilaian ROI yang Minimum yaitu <10%. Sedangkan 13 desa  lainnya  penilaian    ROI-nya  Penundaan  / Suspend karena nilainya >0% yang artinya UPK terkait masih sangat minim dalam menghasilkan laba dari dana pinjaman bergulir.
Tabel 6.1 Rasio ROI di Kecamatan Banyudono tahun 2016 (dalam %)
Desa Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Mei 2016 Jun 2016 Jul 2016 Agt 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Des 2016 Rata- rata Dukuh -172,9 -83,6 -52,4 -38,1 -29,2 -23,9 -20,5 -17,1 -14,7 -12,5 -10,8 -9,3 -40,4 Jipangan -357,7 -178,2 -111,2 -81,6 -63,7 -53,2 -44,9 -38,4 -29,4 -25,6 -22,6 -16,4 -85,2 Jembungan -16,2 -6,5 -4,0 -2,4 -1,6 -0,9 -0,6 0,6 0,9 0,6 0,6 1,1 -2,4 Sambon -515,8 -257,3 -171,5 -128,6 -102,8 -85,7 -73,4 -64,2 -57,1 -51,3 -46,6 -45,6 - 133,3 Kuwiran -149,0 -70,6 -43,6 -35,1 -26,0 -21,9 -15,6 -14,1 -13,6 -10,0 -7,8 -5,6 -34,4 Cangkringan -247,8 -116,4 -70,6 -49,9 -39,3 -30,8 -23,3 -19,4 -15,9 -13,2 -11,1 -9,2 -53,9 Ngaru aru -892,2 -446,1 -297,3 -223,0 -178,4 -148,7 -127,4 -111,5 -99,1 -89,2 -81,1 -74,1 - 230,7 Bendan -10,1 -50,5 -29,6 -19,7 -13,1 -9,4 -7,7 -5,5 -2,6 -0,1 1,5 4,4 -11,9 Ketaon 9,4 8,8 8,3 8,2 9,2 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,1 8,9 8,8 Banyudono -11,3 -1,4 10,7 10,1 10,3 10,1 11,0 9,7 9,3 9,6 9,7 9,7 7,3 Batan 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 Denggungan 13,5 7,0 6,3 6,1 3,9 2,1 1,6 1,4 2,6 2,6 2,8 4,1 2,4 Bangak 5,4 0,6 1,4 2,7 1,7 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,4 2,3 Trayu 1,0 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Tanjungsari 1,9 2,7 2,4 1,3 1,6 1,7 1,6 1,4 1,4 1,2 1,0 1,1 1,6
Sumber : data yang diolah (2017)
Nilai  ROI  yang  rendah  di  kecamatan Banyudono selama tahun 2016 ada beberapa hal yang  dapat  dilakukan  UPK  di  kecamatan Banyudono  antara  lain  lebih  mengintensifkan penagihan  pada  pinjaman  yang  bermasalah. Bisa  juga  melakukan  penagihan  dengan meminta  pinjaman  pada  pejabat  instansi  desa seperti  RT,  RW  atau  kelurahan  setempat memberikan  penjelasan  lebih  komprehensif tentang  dampaknya  terhadap  desa  secara keseluruhan.  Hal  kedua  yang  dapat  dilakukan adalah  lebih  selektif  memilih  calon  peminjam kedepannya  dan  juga  mengevaluasi  kembali
biaya-biaya  operasional  UPK  agar  lebih  efektif penggunaanya.
Pentingnya peran perempuan dalam usaha mengentaskan kemiskinan tidak bisa dipungkiri. KOTAKU  secara  khusus  memberi  perhatian khusus  pada  kaum  perempuan  dengan  lebih memprioritaskan  kaum  perempuan  anggota KSM  dalam  memperoleh  pinjaman  bergulir. Dengan  adanya  akses  modal  diharapkan  kaum perempuan mampu menjadi pendorong menurunkan  angka  kemiskinan  di  daerah kecamatan Banyudono. Tabel 7. Rumus Anggota KSM Perempuan Penerima Pinjaman Rumus Tercapai Tidak Tercapai Jumlah  anggota  KSM  perempuan  penerima pinjaman s/d bulan lalu Jumlah  anggota  KSM  penerima  pinjaman  s/d bulan lalu >40% < 40%

## Tabel 7.1 Anggota KSM Perempuan Penerima Pinjaman (dalam %)
Desa Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Mei 2016 Jun 2016 Jul 2016 Agt 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Des 2016 Rata- rata Dukuh 56,5 56,5 56,5 56,6 57,0 57,0 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,3 57,0 Jipangan 59,7 59,8 59,9 59,9 60,0 60,0 60,2 60,2 60,2 60,6 61,1 61,1 60,2 Jembungan 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 Sambon 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Kuwiran 60,9 60,9 60,9 60,9 61,1 61,1 61,3 61,3 61,4 61,4 61,4 61,4 61,2 Cangkringan  62,5 62,7 62,7 62,7 62,9 62,9 62,9 63,4 63,4 63,6 63,8 63,8 63,1 Ngaru aru 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,9 68,5 68,9 68,5 68,5 68,5 70,0 68,7 Bendan 64,5 64,6 64,7 64,7 64,8 64,9 64,9 64,9 65,0 65,1 65,3 65,5 64,9 Ketaon 79,6 79,6 79,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,5 78,4 78,4 78,4 78,4 78,8 Banyudono 84,5 84,5 84,5 84,6 84,7 84,7 84,8 84,8 84,7 84,8 84,9 85,0 84,7 Batan 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 Denggungan 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 Bangak 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 Trayu 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 Tanjungsari 53,2 53,2 53,2 53,1 52,5 52,2 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,7
Sumber : data yang diolah (2017)
Pada  hasil  analisis  jumlah  anggota  KSM perempuan  penerima  dana  pinjaman  bergulir telah  memenuhi  harapan.  15  desa  penerima pinjaman  dana  bergulir  pada  nilai  >  50%
yangartinya Tercapai dalam hal penyaluran dana pinjaman  bergulir  untuk  anggota  perempuan KSM.

## PENUTUP

## Simpulan dan Saran
Program  KOTAKU  yang  dulu  bernama PNPM  Mandiri  merupakan  upaya  pemerintah untuk  mengurangi  kemiskinan.  Pada  evaluasi program  dana  pinjaman  bergulir  di  kecamatan Banyudono  sepanjang  tahun  2016  dengan menggunakan  indikator  CCr,  LAR,  PAR,  ROI dan jumlah KSM perempuan penerima pinjaman,  pada  kinerja  rasio  CCr  dan  Jumlah anggota  KSM  perempuan  penerima  pinjaman memiliki  kinerja  yang  Tercapai  / Satisfactory tetapi  secara  umum  masih  sangat  kurang  pada Rasio  LAR,  PAR  dan  ROI  mayoritas  desa penerima  dana  pinjaman  bergulir  pada  status tidak  efektif  atau Suspend .  Banyak  hal  yang perlu  lebih  ditingkatkan  oleh  UPK  yang berkaitan  dengan  kinerjanya,  seperti  perlunya lebih mengintensifkan penagihan dana pinjaman bergulir  ke  pada  anggota  KSM  penerima pinjaman terkait. Perlunya menguatkan kerjasama  dengan  pemerintah  desa  setempat ataupun  RT/RW  setempaat  karena  hal  ini  dapat menjadi  suatu  pinjaman  yang  positif  dalam  hal
penagihan  dan  juga  penyuluhan  pentingannya dana  pinjaman  ini  tetap  bergulir  agar  semua masyarakat  desa  merasakan  dampaknya.  Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah indikator  efektifitas  dana  pinjaman  bergulir seperti menambahkan seberapa efektifnya penetrasi  dana  pinjaman  bergulir  ini  ke  pada masyarakat  miski.  Juga  masih  kurangnya penelitian  sejenis  yang  meneliti  daerah  lain  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyraf  Wajdi  Dusuki.2008. Banking  for  the poor  :  the  role  of  islamic  banking  in microfinance  initiatives .  Humanomics. Vol.24.Iss.1.pp.49-66
Boyolali.bps.go.id.2017. boyolali  dalam  angka 2016. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Boyolali.ISSN.33090,1620
Bps.go.id.2015. buletin statistik indikator ekonomi Oktober 2015. Badan Pusat Statistik Jakarta.ISSN.0126-2319
Chairunnisa, I Wayan Suwendra dan Gede Putu A.J.S.  2016. Efektifitas  Program  Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan  Masyarkat.  E-Journal  Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Departemen Pekerjaan Umum Republik
Indonesia.  Modul  Khusus  Komunitas  – Pinjaman Bergulir. Jakarta.
Huzein, Fariz  .2013. Analisis  efektifitas program  pemberdayaan  masyarakat  (studi kasus: Persepsi masyarakat miskin terhadap  program  nasional  pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kecamatan Tegalampel kabupaten Bondowoso). Skripsi .Jember:Universitas
Jember .
Tim  Pengelola  SIM  PNPM  Mandiri  Perkotaan 2017. MK/KM Online. Diunduh di kotaku.pu.go.id/datapnpm/mk/
Sugiyono. 2011.  Metode  Penelitian  Kuantitaif Kualitatif dan R & D, Alfabeta: Bandung.
Syamsuddin,  dkk.2011. Metode  Penelitian Pendidikan  Bahasa. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
Wira,  Variyetmi  dan  Benny  Chandra.  2013. Evaluasi  Kinerja  Pinjaman  Bergulir PNPM  Mandiri  Perkotaan  di  Kecamatan Koto  Tengah.  Politeknik  Negeri  Padang :Padang