## CHINA’S DEBT TRAP PADA BELT AND ROAD INITIATIVE
(BRI) MELALUI MODEL TRIBUTARY SYSTEM ALA DINASTI MING-QING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI TIMOR LESTE
Ade Priangani 1 , Kunkunrat 2 , Rangga MS Saputra 3
Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Pasundan Email : ade.priangani@unpas .ac.id

## Abstrak
Sejak reformasi China yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 dan dilanjutkan oleh Xi Jinping yang lebih aktif pada tahun 2013, dengan membentuk jalur ekonomi sutra baru Belt and Road Initiative (BRI) dengan tujuan menciptakan kerjasama  dan  interdependensi  serta  harmoni  pada  tatanan  kawasan  Asia-Pasifik dan Global.  Landasan BRI ini  adalah salah satu  bentuk  romantisasi  sejarah pada masa dinasti Han dengan jalur ekonomi sutra lama. Akan Tetapi kepentingan BRI terhadap negara-negara partner menjadi ancaman tersendiri dengan adanya “Debt trap” atau jebakan Utang yang dilakukan oleh China alih-alih bantuan infrastuktur. Sehigga  BRI  adalah  salah  satu  model “Tributary  system” gaya  baru  ala  Dinasti Ming-Qing  yang  dimana  jebakan  utang  adalah  salah  satu  pengabdian  diri  pada China  sebagai  negara  inti.  Hasil  analisis  menjelaskan  bahwa  pengaruh  terhadap Timor Leste menjadi ancaman dengan meningkatnya utang sebesar 13 persen pada tahun  2016,  namun  dibantah  oleh  Timor  Leste  dan  China  sendiri  yang  dimana jebakan  utang  adalah  konstruksi  subjektivitas  dari  kekhawatiran  AS  dan  sekutu terhadap dominasi China.
Kata Kunci : BRI; Debt trap: Tributary System; Timor Leste

## Abstract
Since China's reforms carried out by Deng Xiaoping in 1978 and continued by the more active Xi Jinping in 2013, by forming a new silk economic road, the Belt and Road Initiative (BRI) with the aim of creating cooperation and interdependence and harmony in the Asia-Pacific regional order. and Global. The foundation of BRI is a  form  of  romanticization  of  history  during  the  Han  dynasty  with  the  old  silk economy.  However,  BRI's  interest  in  partner  countries  has  become  a  separate threat with the existence of a "Debt trap" or debt trap carried out by China instead of infrastructure assistance. As a result, BRI is one of the new Ming-Qing dynasty- style  “tributary  system”  models  where  debt  trap  is  one  of  dedicating  oneself  to China as a core country. The results of the analysis explained that the influence on Timor Leste was a threat with an increase in debt by 13 percent in 2016, but it was
denied by Timor Leste and China themselves, where the debt trap is a construction of subjectivity from US and allied concerns about China's domination.
Keywords: BRI; Debt trap: Tributary System; Timor Leste

## PENDAHULUAN
China  yang  sebelumnya  dikenal  menerapkan  sosialisme  China  tulen  ala Mao Zedong mengalami perubahan sejak masa Deng Xiaoping pada tahun 1978, yaitu  dengan  menerapkan kaige  kaifang (reformasi  dan  keterbukaan ), yang  pada akhirnya telah  menjadi  satu  kebijakan  politik  yang  mampu  mnciptakan  kejayaan ekonomi politik dan militer China. Sistem pemerintahan di rejim Deng sangat unik karena  menggabungkan  dua  sistem,  yaitu  sosialis-komunis  pada  kegiatan  politik dan militer dan liberalis-kapitalis pada  ekonomi (Mühlhahn, 2019, hal. 496–497; Shambaugh & Yahuda, 2008, hal. 127).
Kebijakan China zaman Deng, menjadi salah satu acuan atau prinsip yang dilanjutkan  oleh  para  penerusnya,  termasuk  masa  Xi  Jinping.  Xi  Jinping mengimplementasikan pemikiran Deng, dengan jalan membentuk geostrategi yang menguntungkan bagi negara-negara sekitar China dengan menghidupkan kembali jalur sutra baru sebagai kekuatan ekonnomi dan kerjasama dalam harmoni China yaitu membuat Belt And road Initiative/ One Belt One Road ( yidai yilu) . BRI ini menjadi salah satu geostrategi sekaligus geoekonomi China untuk meningkatkkan power pada  kekuatan  ekonomi  politik  China  dalam  infrastruktur  ekonomi  darat sebagaimana  pada  jalur  sutra  pada  masa  dinasti  Han  dan  jalur  sutra  baru  yang meliputi  kawasan  maritim  diantaranya  jalur  ekonomi  laut  melalui  infrastruktur pelabuhan dan rute pelayaran di negara partner. Misi-misi dibentuknya BRI yang secara garis besar diinterpretasikan dalam kerangka menciptakan strategi ekonomi dan  pertukaran  pengetahuan,  teknologi,  sosialbudaya,  dan  harmoni  perdamaian untuk menciptakan nilai-nilai interdependensi dibawah institusi BRI (CHA, 2017, hal. 488–489).
Akan tetapi kemanfaatan dari BRI yang menciptakan interdependensi dan kerjsama  dalam  harmoni  perdamaian  antara  negara  partner  dalam  jalur  sutra,
menjadi salah satu ancaman bagi negaraa partner sendiri dan menjadi peluang bagi China  untuk  memaskimalkan power China  sebagai  kepentingan  nasional  untuk menjayakan  kembali  kejayaan  China  semasa  Era  dinasti  Han,  Ming,  dan  Qing dengan model yaitu Chinese Debt Trap atau disebut jebakan utang China sebagai model  dari “Trbutary  System” gaya  baru  dengan  dalih  bantuan  dan  pinjaman infrasktruktur negara berkembang sebagai anggota BRI untuk mengkiblatkan diri melalui upeti untuk menjadi negaraa peripheral China. Hal itu sebagaimana yang terjadi  pada  Pelabuhan  di  Sri  Lanka  dan  juga  Pakistan  yang  gagal  membayar pinjaman dari utang China. Alhasil pelabuhan tersebut diambil alih China selama 99 tahun. Selain itu banyak negara lain yang terncam terkena jebakan utang China seperti  Timor  Leste  yaitu  pelabuhan  air  dan  empat  jalur  jalan  raya  dan  kontrak pinjaman pada industri gas alam cair yang didanai oleh China Railway Construction Corp sebesar 943 Juta Dollar AS (Hunt, 2019).
Dalam  tulisan  ini  cenderung  menggunakan  paradigma  konstruktivisme dengan pendekatan Marxisme yang melihat bagaimana jebakan utang China adalah kepentingan  nasional  China  sebagaimana Tribtary  System pada  Zaman  Dinasti Ming dan Qing yang menyebabkan terjadinya strukturalisme antara China sebagai negara  pada  kelas  borjuis  mendorong  Timor  Leste  untuk  melakukan ketergantungan  pada  China  dengan  jebakan  utang  melalui  dana  pinjaman infrastruktur Timor Leste sebagai negaraa proletar berkembang.
Adapun  landasan  teoritis  yang  dipergunakan  dalam  tulisan  ini  adalah konstruktivisme . Konstruktivisme adalah salah satu paradigmaa yang melengkapi kekurangan  pada  paradigmaa  liberalisme  dan  realisme  bahwa  fenomena  pada hubungan internasional muncul tidak terjadi begitu saja, tetapi ada peristiwa pada konstuksi  sosial  yang  dibentuk  dari  agen  dari  nilai,  norma,  sejarah,  bahasa,  dan maksud dari suatu negara dalam melakukan interaksi pada sistem internasional dan begitu  juga  anarki.  Artinya,  bahwa  konstukrtivisme  melihat  bahwa  hubungan internasional bukan hanya pada fenomena yang berasal dari kepentingan ekonomi dan keamanan saja, tetapi faktor sosiologis dapat membentuk interaksi antar aktor dalam hubugan internasonal (Hadiwinata, 2017 : 260; Viotti & Kauppi, 2012).
Para pemikir dari kosntruktivisme antara lain seperti Nicolas Onuf dalam bukunya yang berjudul “World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations” pada tahun 1989  mengatakan : satu , simbol-simbol lingusitik  mememiliki  fungsi  yang  menentukan  apa  yang  kita  bicarakan  dan ditangkap  pihak  lain  membentuk  dunia  sebagaimana  yang  dipersepsikan, dua , perkataan (spreech  act) dan  pelbagai  turunannya  berupa  kebijakan  dan  aturan adalah  indicator  yang  membentuk  konstruksi  sosial  sehingga  menempatkan individu sebagai agen dalam penggunaan simbol-simbol ligusitik dalam melakukan interaksi  pada  sistem  internasional  dengan  negara  lain, tiga , speech  act sebagai media,  ia  ditranformasikan  melalui  bahasa  ke  dalam  pelbagai  materi  yang  ada berupa nilai dan norma menjadi sumber daya atau resources . Sehingga ini menjadi salah  satu  konstruksi  untuk  menciptakan  distribusi  iformasi  pada  sistem internasional (Onuf, 2013, hal. 18–23).
Dengan  demikian,  Onuf  melihat  bahwa  simbol-simbol  linguistik  yang dibentuk dari individu sebagai agen mempengaruhi pada konstruksi pada nilai-nilai intersubjectivity berupa nilai dan norma yang berkembang berupa kebijakan aturan sehingga  menghasilkan resources baik  dalam  maksud  dan  tujuan  yang  intensif yaitu pertemanan, ataupun sebaliknya akan menjadi rivalitas.
Dari  konstruktivisme  yang  merupakan  landaasan  paradigma  yang dikembangkan, penulis mengerucutkan kepada pendekatan marxis dalam ekonomi politik  internasional  dengan  konsepnya  yaitu  teori  ketergantungan  pada  Neo- Marxisme.  Karena  pendekatan  marxisme  klasik  yang  berawal  dari  Karl  marx berasumsi bahwa kapitalisme akan hancur dengan dimualinya revolusi sosial oleh kaum  proletar  atau  buruh  yang  memberontak  untuk  memiskinkan  kelas  borjuis yang  cenderung  mengekspoitasi  dan  selanjutnya  mengekspansinya  dalam  bentuk mengekspoitasi negara berkembang sebagai negara koloni (Gilpin, 1987 : 40).
Akan tetapi pada pasca perang dingin, justru kapiltalisme dalam ekonomi politik  liberalism  menjadi  semakin  mapan  dan  jiustru  negaaa-negara  komunis seperti Uni Soviet bubar pada tanggal 26 Desember 1991 beserta negara saelitnya di Eropa Timur.  Inilah  yang menjadi kritikan sendiri dalam intra-marxisme  yang melahirkan  aliran  yang  disebut  sebagai  Neo-Marxisme  atau  beberapa  para  ahli
menyebutya  Struktralisme.  Konsep  Neo-Marxisme  ini  melihat  dari  fenomena bahwa kapitalisme semakin tumbuh berkembang dan pesat karena ditandai dengan berlimpahnya hasil produksi dari negara-negara kapitalis, sehingga mendorong dan memaksa  mereka  menjualnya  ke  negara-negara  lain  dengan  imperialism  bahkan neo-imperialisme.  Maka  ini  lah  yang  menjadi  salah  satu  asumsi  dasar  dari  Neo- Marxis antara lain: Satu , sistem internasional yang dibentuk dari kelas borjuis dan proletar,  membentuk  stratifikasi  kelas  yaitu  negara  inti  sebagai Core  Countries merupakan  negara  maju  yang  mempunyai power dalam  teknologi  dan  modal.
Sedangkan  negara  berkembang  sebagai  negara  pinggiran  sebagai peripheral merupakan  negara  berkembang  yang  mempunyai  tenaga  kerja  atau  buruh. Dua , negara maju menekan dan mendorong dalam kepentingan ekonomi politiknya baik dalam Foreign  Direct  Investnment ,  bantuan,  atau  pinjaman  terhadap  negara berkembang yang disebut juga sebagai Least Developed Countries (LDCs) dalam kepentingan untuk menjajah dengan bentuk neo-kolonialisme sehingga mendorong negara  berkembang  untuk  selalu  bergantung  kepada  negara  maju. Tiga ,  negara dunia ketiga atau berkembang/ LDCs menggantungkan nasibnya pada permintaan pasar  dan  investasi  luar  ngeeri  yang  dilakukan  oleh  negara  maju  dan  justru membuat negara-negara berkembang akan semakin ketergantungan (Gilpin, 1987; Jackson & Sorensen, 2013 : 299; Viotti & Kauppi, 2012).
Dengan  demikian,  dari  landasan  teoritis  tersebut  akan  membahas  bahwa kepetingan politik ekonomi adalah kasus China sebagai negara yang sudah menjadi bigpower dari kebijakan luar negeri yang pragmatis dan ekpansionis sejak masa Xi Jinping  yang dibawakan oleh Deng Xiaoping dengan Kaige kaifang , membentuk suatu  konstruksi  sosial  yang  dibentuk  dari  agen  yaitu  Xi  Jinping  dengan meromantisasi sejarah kembali seperti era China pada massa kejayaan dinasti Han, Ming, Qing, yaitu Chinese Dream sebagai sandaran linguistik dengan geostrategi berupa  BRI  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  jalur  ekonomi,  dan  stabilitasi ekonomi  dan  harmoni  perdamain  dengan  negara-negara  partner  dalam pembangunan infrastruktur.
Kepentingan China dengan BRI adalah bentuk strukturalisme ekonomi yang dilakukan oleh China terhadap negara partnernya dengan bantuan pinjaman namun
bebralik  menjadi  jebakan  utang  yang  akhirnya  negara  partner  harus  membayar utang dan ketergantungan dalam teknologi dan tenaga kerja dari China yang dimana China menerapkan model tributary system atau sistem negara upeti yang dimana neagra  partner  BRI  mengkiblatkan  diri  dan  mengafirmasi  legitimasi  serta bergabung dengan power China seabgai Peripheral Countries dengan mengambil alih infrastruktur negara partner jika tidak dapat membayar utang pinjaman inilah neo-marxismenya dalam teori ketergantungan ala model tributary system sebagai upetinya yaitu membayar utang.

## PEMBAHASAN

## Sistem Jebakan Utang pada BRI
Setelah  reformasi  China  yang  dilakukan  oleh  Deng  Xiaoping  pada  tahun 1978  dan  dilanjutkan  oleh  Xi  Jinping  pada  tahun  2013  dengan  mega  geostrategi sebagai kebijakan luar negeri China, yaitu jalur sutra baru berupa BRI atau OBOR. Negara-negara  yang  masuk  dalam  BRI  berjumlah  138  negara,  diantaranya Indonesia dan juga Timor Leste. Mengacu pada cita-cita Xi Jinping sampai tahun 2049 sebagai visi yang dicapai oleh China sebagai kekuatan global, seperti prediksi dari World Economic Forum dan juga World Bank yang mengatakan bahwa China akan menjadi kekuatan ekonomi kawasan di Asia dan juga global nomor 1 dengan AS berada di urutan ke 3 setelah India di posisi ke-2 (Business Insider & Martin, 2017; Guo, 2020 : 809–810).
BRI atau OBOR sebagai salah satu geostrategis dan juga gekonomi China masa  pemerintahan  Xi  Jinping,  Tujuannya  adalah  mewujudkan  harmonisasi  dan perdamaian,  kerjasama,  interdependensi  yang  menciptakan  kemajuan  dan meningkatkan infrastruktur dengan bantuan atau pinjaman dengan model Business to Businness dengan perusahaan Swasta China dan donator atau pendana dari Asia Infrastructure Investnment Bank (AIIB) sebesar 100 Juta dollar.
Banyak pengamat mengatakan bahwa AIIB adalah salah satu penantang dan juga pengganti insitusi moneter dan donator internasional International Monetary Fund (IMF). Namun, skema kerjasama BRI dengan model bantuan dan pinjaman oleh  China  adalah  untuk  tercapainya win-win  soutuion atau positivie  sum  games
terhadap negara berkembang, justru bagi negara berkembang dirasakan sebaliknya, bantuan ibaratnya seperti setan kredit berupa jebakan utang sehingga menjadi zero sum games (Radityo, Rara, Amelia, & Efraim, 2019) .
Pendekatan marxisme seperti yang dijelaskan oleh Vladimir Lenin, bahwa setiap kebijakan ekononi politik antar negara dibentuk dari kepentingan antar kelas, namun  dikonstruksikan  dalam  perkembangan  marxisme  modern,  bahwa kepentingan  negara  dalam  memaksimalisaikan  power  dalam  ekonomi  politik membentuk sifat negara maju yang borjuis dan negara berkembang yang proletar dari  kekuatan  ekonomi  dan  teknologi,  dan  kekuatan  bantuan  ekonomi memunculkan sifat imperialisme gaya baru dengan metode ekonomi sebagai senjata dalam menguasai sumber daya dan juga kepentigan negara berkembang baik dalam pasar yang didalamnya adalah sumber daya pada tenaga kerja dan juga konsumen, sehingga  menyebabkan  terjadinya  ketergantungan  sebagaimana  yang  dijelaskan pada teori ketergantungan (Arbi, 2018; Gilpin, 1987; Jackson & Sorensen, 2013 : 299).
Kasus jebakan utang yang ditenggarai dilakukan oleh China adalah bentuk imperialisme  baru.  Cina  menggunakan  BRI  sebagai  alat  geostrategi  dan geoekonomi, telah menyebabkan banyak negara partner yang kesulitan membayar utang dari infrastrukur buah kerjasama dengan China. Yang membuat miris adalah beberapa negara tidak sanggup untuk membayar utang, maka infrastrukturnya akan diambil  alih  sementara  oleh  China,  meskipun  China  berasumsi  bahwa  tindakan ambil alih sementara tersebut adalah upaya memberikan kesempatan negara partner untuk mendapatkan pemasukan dari infrastruktur yang dipegang oleh China.
Hurley  dkk  dalam  tulisannya  yang  berjudul “Examining  the  Debt Implications  of  the  Belt  and  Road  Initiative  from  a  Policy  Perspective ”  mereka menuliskan bahwa Cina menginginkan untuk membuat jalur pipa gas dari China ke negara-negara  partner  dengan  membangun  pelabuhan  Hambantota,  di  Srilanka, yang disepakati melalui MoU BRI pada bulan Juli 2017 dengan pinjaman  8 Juta Dolar dengan bunga sebesar 6 persen, namun setelah pelabuhan selesai dan Srilanka tidak  dapat  menyanggupi  dengan  bayar  bunga,  maka  China  mengambil  alih
pelabuhan  tersebut  dengan  alasan  untuk  memelihara  dan  menyewa  pelabuhan tersebut (Hurley, Morris, & Portelance, 2018, hal. 20; Panda, 2017).
Dengan  demikian  Sri  Lanka  harus  merelakan  sebagian  infrastruktur  vital pada pelabuhan tersebut kepada China selama 99 tahun. Maka, banyak negara yang beresiko terkena jebakan utang China seperti pada gambar yang terpampang pada gambar dibawah ini :
Gambar 1 risiko jebakan utang dari China dalam jalur pipa gas Sumber :
(Hurley et al., 2018, : 16).
Dari  gambar  di  atas  menunjukan  bahwa  risiko  terkena  jebakan  utang Srilanka masuk ke jajaran risiko sedang  yang berwarna Oranye, sedangkan  yang berwarna  merah  (risiko  tinggi)  yaitu  Mongolia,  Laos,  Kirgistan,  Tajikistan,  dan Pakistan, sedangan lainnya risiko rendah dengan warna biru. Model yang dilakukan oleh China, membuat negara partner yang tidak memiliki cadangan devisa dan terus mengandalkan  pada  bantuan  dari  infrastruktur  China,  maka  akan  mengakibatkan utang  yang  berkelanjutan,  dan  akibatnya  negara  tidak  mampu  mmebayar  utang bahkan bunga, sehingga China secara tidak langusng memberikan sistem upeti gaya baru yang pernah dilakukan oleh China pada masa Dinasti Ming dan Qing,dan pada
fase selanjutnya negara-negara yang membayar utang kepada China mengkiblatkan diri  dan  melegitimasi  China  sebagai greatpower seperti  pada  masa  kejayaan kekaisaran  terdahulu.  Akibat  jebakan  utang  ini,  maka  China  akan  melemahkan kekuatan  negara-negara  lainnya,  serta  negara-negara  berkembang  akan  menjadi negara sekutu dan loyal terhadap China.

## Model Debt Trap BRI pada Infrastruktur Timor Leste
Jalur Sutra baru (BRI) yang merupakan salah satu jantung ekonomi China sebagaimana  pada  era  dinasti  Han,  sebagai  salah  satu  reflektivisme  sejarah romantisasi  yang  dilakukan  oleh  China.  Konstruktivisme  menjelaskan  bahwa perilaku  aktor  melakukan  interaksi  atau  melakukan  suatu  kebijakan  politiknya karena suatu hal  yang dikonstruksi tanpa  muncul ke permukaan, hal itu dibentuk dari  agen  yang  diformulasikan  pada  nilai,  norma,  ide,  bahasa,  dan  maksud  yang dikonstruksikan pada intersubjectivity suatu negara dan hasilnya menjadi salah satu kepentingan nasional negara sebagai power dari nilai-nilai sosiologis (Dugis, 2016; Hadiwinata, 2017).
Hal  ini  yang  dilakukan  oleh  rejim  Xi  Jinping  bahwa  kepentingan  BRI mengacu  pada  cita-cita  yang  dinamakan  dengan “Chinese  dream” atau  dalam bahasa  Mandarin  disebut Zhongguo  meng yang  dilakukan  oleh  China  dengan ajaran-ajaran  konfusianismenya  sebagai  salah  satu  upaya  kebangkitan  kembali China, yang sebelumnya telah tenggelam oleh kehadiran kekuatan asing yang telah meduduki China dan juga revolusi  kebudayaan  yang pernah dilakukan oleh Mao Zedong. Maka, parlemen China melalui Partai Komunis China mendorong konsep yang dikenal quangfang wei waijiao atau disebut sebagai “All-around diplomacy” yang mencita-citakan untuk kepuasan harmoni dan perdamaian (Medeiros, 2008 : 46–47; Nufus, 2014).
Beberapa pengamat melihat bahwa  cita-cita China dengan  menghidupkan kembali BRI, memandang bahwa BRI adalah model sistem upeti gaya baru dengan model  jebakan  utang  sebagai  bentuk  pengkiblatan  diri  dan  pengakuan  atau legitimasi dalam politik luar negerinya terhadap negara partner BRI adalah sebagai peripheral  countries yang  juga  terus  bergantung  terhadap  struktur  utama  sistem yaitu  China  (Yan,  2018).  Selain  itu,  kepentingan  China  yang  juga  untuk
memaksimalkan  kekuatan  militer  dan  ekonomi  sebagaimana  dalam  analisis  John Mearsheimer  mengatakan  bahwa  negara  dipengaruhi  oleh  sifat  alamiah  negara sendiri (human  nature) ,  namun  yang  lebih  dominan  adalah  struktur  yang mempengaruhi suatu negara, sehingga mendorong negara untuk memaksimalikan kekuatannya (realis defensif) baik secara maksimalisasi kekuatan pada keamanan atau pada kekuatan power atau pengaruh (Realisme Ofensif) (Mearsheimer, 2001).
Tributary  system atau  sistem  upeti  adalah  sistem  kebijakan  luar  negeri China  yang  dilakukan  pada  masa  dinasti  Ming  dan  Qing  di  abad  pertengahan. Sistem  upeti  ini  bagi  China  sendiri  adalah cefeng yang  artinya  atas  ke  bawah, sehingga  sistem tributary adalah  sistem  polugri  China  pada  zaman  dulu  yang digunakan  untuk  menciptakan  hubungan  secara  intensif  terhadap  negara-negara kecil atau peripheral terhadap kekuatan China sebagai pelindung.
Dalam  pemgejawantahannya,  sistem  upeti  ini  pada  masa  dinasti  Ming dilakukan  dengan  cara  ekspedisi  oleh  seorang  pelaut  handal  dalam  rangka  untuk mencari aliansi  atau kawan perdangangan dari negara lain, dengan catatan untuk harmonisasi  dan  perdamaian.  Pada  masa  kaisar  Yongle  dinasti  Ming, memerintahkan  Laksamana  Cheng  Ho  untuk  melakukan  ekspedisi  seperti  ke kawasan  Asia  Tenggara  hingga  ke  Timur  Tengah  (Fox,  2003  :  79;  Xiao,  2011). Setelah Ming runtuh dan digantikan oleh Dinasti Qing, ekspansi wilayah dilakukan pada  Masa  Kaisar  Kangxi,  Yongzheng,  dan  Qianlong  yang  pertama  membuat pendekatan hardpower sebagai  sistem  upeti  dengan  kekuatan  tentara  dengan konsep Tianxia yang artinya dibawah tatanan surga sebagai bentuk tributary system ala  Qing,  pada  saat  itu  nagara-negara  mengabdikan  diri  pada  Qing  yaitu  Dinasti Joseon, Burma, Nepal, Vietnam, Bhutan, dan kawasan Asia tengah (Jacques, 2009).
Akan  tetapi  konsep  upeti  adalah  bentuk  dari  upaya  unipolarisasi  yang dilakukan  oleh  China  untuk  mengeliminasi  atau  memperkecil  pengaruh  negara- negara m iddle power dengan cara sistem upeti sebagai polugrinya, dan juga apabila negara peripheral tidak  patuh,  ancamannya  adalah  tindakan  intervensi  atau kekuatan tangan besi dari militer China pada masa Qing sebagai carrot and stick policy (Constantinou, Kerr, & Sharp, 2016; Womack, 2012; Zhou, 2011 : 151–152).
Model  sistem  inilah  yang  dilakukan  oleh  China  untuk  menghegemoni negara-negara lain, dan bentuk jebakan utang China yang tidak dapat dibayarkan akan diambil alih infrastrukturnya seperti Hambantota di Sri Lanka dan Pelabuhan Gwardar di Pakistan.
Pada kasus Timor Leste yang menjadi kehawatiran sekaligus peluang adalah ketika merdeka tahun 2002 dari Indonesia, China langsung menawarkan bantuan dan  juga  kerjasama  infrastruktur  dengan  Timor  Leste  yang  menjadi  program strategis  Nasional  Timor  Leste  2011-2030  dan  juga  bersamaan  dengan bergabungnya Timor Leste ke BRI pada 2017 melalui Join statement China-Timor Leste yaitu pengakuan legitimasi satu China dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat (One China Policy) , kerjasama infrastruktur, pertukaran budaya, dan pariwisata pada tahun 2014 (Belt and Road Portal, 2017; Government of Timor- Leste, 2011).
Analisis  liberalisme  melihat  bahwa  dibentuknya  BRI  sebagai  institusi ekonomi dan mengedepankan peran bisnis seperti perusahaan swasta yang terlibat seperti  peran  AIIB  menjadi  lembaga  pendana  dalam  membantu  pembangunan Timor Leste yang tertinggal sebagai salah satu bentuk dari win-win solution. Dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangun jalur pipa gas yang ada Timor Leste yaitu gas Bayu-Undan yang ditaksir mencapai 65 Juta (Galan, 2019).
Para  pengamat  memandang  keuntungan  yang  dimiliki  oleh  Timor  Leste hanya  menghasilkan relative  gain semata  yang  dimana  keuntungan  China  lebih banyak  dibandingkan absolute  gain sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  para liberalis ekopolin,  sebagaimana  yang terjadi pada Sri Lanka dan Pakistan.  Yang menjadi ancaman bagi Timor Leste adalah kebijakan BRI sama halnya dengan sifat upeti,  yaitu  jebakan  utang  yang  semakin  membesar,  utang  Timor  Leste  sudah menjadi 13 persen di tahun 2016 dalam pembangunan tambang gas Bayu-Undan, dan menjadi keengganan bagi Timor Leste dalam melihat cost and benefit dampak yang  ditimbulkan  terhadap  Timor  Leste  dari  BRI  tersebut  (Asian  Development Bank, 2016).
Selain itu ada ambisi yang dilakukan oleh Li Keqiang sebagai Meneteri Luar Negeri  China  yang  mengatakan  bahwa  dibentukya  BRI  adalah  sebagai  bentuk
pertahanan keamanan China, hal itu sebagaimana yang ditulis pada The diplomat bahwa  peran  Exim  bank  telah  memberikan  pinjaman  sebesar  16  miliar  dolar  AS dan utangnya menjadi sebuah upeti kepada Beijing sebagai bentuk pengabdian diri terhadap China sebagai negara great power dan memiliki kepentingan, sehingga ini menjadi bantahan bagi Xanana Gusmao yang mengatakan bahwa Timor Leste sama sekali tidak terjebak pada utang, dan sikap China dengan Timor Leste telah menjadi hubungan  saudara  sejak  Timor  Leste  merdeka.  Xanan  Gusmao  malah  lebih mengkhawatirkan terhadap Australia yang selalu mengganggu stabilitas politik dan pembangunan  Timor  Leste  (Hutt,  2020;  Roberts,  2019;  Suzuki,  2017;  Thorne  & Spevack, 2018).

## KESIMPULAN
Proyek geostrategis sekaligus geoekonomi yang dilakukan oleh China pada rezim Xi Jinping pada tahun 2013 adalah salah satu bentuk dari kebangkitan China sebagaimana yang telah dimulai oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978. Kebijakan BRI  yang  dilakukan  oleh  Xi  Jinping  pada  tahun  2013  adalah  bentuk  prestasi tersendiri  bagi  China  sebagai  kebangkitan  ekonomi  China  dan  sebagai  wujud pengembalian citra China sebagai  kekuatan negara greatpower di  kawasan Asia- Pasifik bahkan global pada masa dinasti dahulu dengan jalur sutra lama. Akan tetapi dalam  melihat  jebakan  utang  China  adalah  salah  satu  dari  kekhawatiran  dari konstruksi  rival  China  sendiri  khusunya  AS  dan  sekutunya  yang  dimana  mereka melihat  bahwa  peran  China  dengan  jebakan  utangnya  dengan  alih-alih  bantuan pinjaman infrastruktur terhap negara partnernya yang apabila tidak bisa membayar utangnya,  maka  akan  diambil  alih  oleh  China  seperti  pelabuhan  Hambantota Srilanka dan Gwardar Pakistan. Menyinggung dari analisis AS menjelaskan bahwa China menerapkan Tributary System gaya baru sebagaimana yang pernah dilakukan pada  masa  dinasti  Ming  dan  Qing  dengan  bentuk  jebakan  utang  sebagai  produk upeti pada pengabdian politiknya terhadap China.
Memang terjadi bantahan yang dilakukan oleh China, dimana China merasa tidak melakukan jebakan utang namun justru memelihara pelabuhan tersebut agar negara  partner  tidak  mengalami  masalah  pada  pembangunan  ekonomi  dan  juga
pertahanan keamanan nya. Hal itu juga sempat menjadi bantahan pada Timor Leste bahwa tuduhan  yang dilakukan oleh jurnalisi  barat  dan juga nikkei tidak  relevan karena  justru  Timor  Leste  lebih  baik  dengan  adanya  peran  China  yang  telah membantu pembangunannya setelah merdeka.
Jika  dilihat  dari  prisnip  liberalisme,  BRI  adalah  bentuk  institusi  berbasis ekonomi  ala  China  dibawah  tatanan tianxia untuk  menciptakan  harmoni perdaiaman dan interdependesi namun disisi lain, pada neo-marxis melihat bahwa Timor  Leste  membantah  karena  sudah  terikat  oleh  kekuatan  ketergantungan  dari China sendiri melakui BRI sehingga Timor Leste menjadi terkena carrot and stick policy melalui  jebakan  utang  China  yang  dimana  tahun  2016  terakhir  utang  BRI Timor Leste meningkat 13 persen sebagaimana yang ditulis oleh ADB, inilah upeti yang  dimana  Timor  Leste  sebagai  negara peripheral mengabdikan  diri  pada legitimasi China sebagai Xin Da Zhongguo Diguo atau  “ kekaisaran China Baru”

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Constantinou, C. M., Kerr, P., & Sharp, P. (Ed.). (2016). The Sage Handbook of Diplomacy . London: SAGE Publications Ltd.
Dugis,  V.  (Ed.).  (2016). Teori  Hubungan  Internasional:  Perspektif-Perspektif Klasik (Pertama). Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
Fox, M. S. (2003). A Short History of China and South East Asia: Tribute, Trade, and Influence (First). Crows Nest NSW 2065: Allen & Unwin.
Gilpin, R. (1987). The Political Economy of International Relations - Robert Gilpin - Google Books . https://doi.org/0691077320
Hadiwinata, B. S. (Bob S. (2017). Studi dan teori hubungan internasional : arus utama,  alternatif,  dan  reflektivis (Pertama).  Bandung:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Jackson,  R.,  &  Sorensen,  G.  (2013). Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional (Kelima;  D.  Suryadiputra  &  P.  Suyatiman,  Ed.).  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Jacques, M. (2009). When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World (First). London: Penguin Group.
Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. In Foreign Affairs (First). New York: W.W Norton & Company.
Medeiros, E. S. (2008). China’s Foreign Policy Objectives. In China’s International Behavior (hal. 45–60). Diambil dari
http://www.jstor.com/stable/10.7249/mg850af.12%0AJSTOR
Mühlhahn, K. (2019). Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping . London: The Belknap Press.
Onuf, N. G. (2013). Making sense, making worlds: Constructivism in social theory and international relations. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International Relations , hal. 1–230. https://doi.org/10.4324/9780203096710
Viotti,  P.  R.,  &  Kauppi,  M.  V.  (2012).  International  Relations  and  Politics.  In Pearson Education (Fifth, Vol. 496).
https://doi.org/10.1177/0002716289504001014
Shambaugh,  D.,  &  Yahuda,  M.  (Ed.).  (2008). International  Relations  of  Asia .
Maryland: Rowman & Litllrfield publishers, Inc.

## Artikel Ilmiah
CHA, C. (2017). China’s Westward March : Strategic Views of One Belt, One Road.
The  Korean  Journal  of  International  Studies , 15 (3),  483–500. https://doi.org/10.14731/kjis.2017.12.15.3.483
Galan,  E.  (2019).  The  challenges  and  the  opportunities  of  the  Belt  and  Road initiative  for  participating  countries:  the  case  of  Timor-Leste. City University of Macao , 1–19. Diambil dari
https://www.researchgate.net/publication/330439739%0AThe
Guo,  B.  (2020).  A  Partocracy  with  Chinese  Characteristics:  Governance  System Reform under Xi Jinping. Journal of Contemporary China , 29 (126), 809– 823. https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1744374
Hurley, J., Morris, S., & Portelance, G. (2018). Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective. In CGD Policy Paper 121 (No. 121). Diambil dari https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implications-belt-and- road- initiative-policy-perspective
Nufus,  H.  (2014).  IMPIAN  TIONGKOK:  NASIONALISME  TIONGKOK MELINTAS BATAS DALAM PEMBANGUNAN TIONGKOK CHINA. Jurnal Penelitian Politik LIPI , 11 (2), 43–54.
Radityo, F., Rara, G., Amelia, I., & Efraim, R. (2019). GEOPOLITIK TIONGKOK DI KAWASAN ASIA TENGGARA: JALUR PERDAGANGAN (OBOR). Jurnal Asia Pacific Studies , 3 (1), 84–97.
https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.1073
Thorne,  D.,  &  Spevack,  B.  (2018). Harbored  Ambitions  -  How  China’s  Port Investments  are  Strategically  Reshaping  the  Indo-Pacific .  Diambil  dari www.c4ads.org
Womack,  B.  (2012).  Asymmetry  and  China’s  Tributary  System. The  Chinese Journal of International Politics , 5 (1), 37–54.
https://doi.org/10.1093/cjip/pos003
Xiao, R. (2011). East Asian Order and China’s Role: A Historical Perspective. ア ジ ア 研 究
(Ajia Kenkyuu) , 57 (1). Diambil dari https://www.jaas.or.jp/pdf/57-1/2.pdf
Zhou,  F.  (2011).  Equilibrium  Analysis  of  the  Tributary  System. The  Chinese Journal of International Politics , 4 (2), 147–178. https://doi.org/10.1093/cjip/por005

## Dokumen Resmi
Asian  Development  Bank.  (2016).  Timor-Leste:  2016-2020.  In Country Partnership Strategy .
Government  of  Timor-Leste.  (2011).  Timor-Leste  Strategic  Development  Plan 2011  -  2030.  In Development .  Diambil  dari http://timor-leste.gov.tl/wp- content/uploads/2011/07/Timor-Leste-Strategic-Plan-2011-20301.pdf
Belt  and  Road  Portal.  (2017,  April  27).  Joint  Statement  between  the  People’s Republic  of  China  and  The  Democratic  Republic  of  Timor-Leste  on Establishing Comprehensive Partnership of Good-neighbourly Friendship, Mutual  Trust  and  Mutual  Benefit-Belt  and  Road  Portal.  Diambil  12 November 2020, dari https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/11917.htm

## Website Internet
Arbi, E. (2018). Teori Dependensi: Konsep Hubungan Asimetris Negara Inti dan Periferi.  Diambil  8  November  2020,  dari  Kontekstual  website: https://kontekstual.com/teori-dependensi-konsep-hubungan-asimetris- negara-inti-dan-periferi/
Business Insider, & Martin, W. (2017). These will be the most powerful economies in  the  world  by  2050.  Diambil  14  Oktober  2020,  dari  World  Economic Forum  website:  https://www.weforum.org/agenda/2017/12/these-will-be- the-most-powerful-economies-in-the-world-by-2050
Hunt, L. (2019). Timor-Leste must be wary of China’s debt trap. Diambil dari UCA
News: Union of Catholic Asian News website:
https://www.ucanews.com/news/timor-leste-must-be-wary-of-chinas-debt- trap/86104#
Hutt,  D.  (2020).  Timor-Leste’s  Costly  Oil  and  Gas  Ambitions  Grind  to  a  Halt.
Diambil 12 November 2020, dari The Diplomat website: https://thediplomat.com/2020/10/timor-lestes-costly-oil-and-gas- ambitions-grind-to-a-halt/
Panda, A. (2017, Desember 11). Sri Lanka Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease – The Diplomat. Diambil 12 November 2020, dari https://thediplomat.com/2017/12/sri-lanka-formally-hands-over- hambantota-port-to-chinese-firms-on-99-year-lease/
Roberts,  G.  (2019).  Ramos-Horta  rejects  China  influence  claims.  Diambil  12 November 2020, dari The Singleton Argus website:
https://www.singletonargus.com.au/story/6359508/ramos-horta-rejects- china-influence-claims/
Suzuki,  J.  (2017,  Agustus  26).  China  in  East  Timor;  concern  in  Indonesia  and Australia  -  Nikkei  Asia.  Diambil  12  November  2020,  dari https://asia.nikkei.com/Politics/China-in-East-Timor-concern-in- Indonesia-and-Australia
Yan, L. (2018). Menhan AS : Tiongkok akan Terapkan Sistem Upeti ala Dinasti Ming.  Diambil  8  November  2020,  dari  EpochTimesId  website: https://etindonesia.com/2018/06/25/menhan-tiongkok-akan-terapkan- sistem-upeti-ala-dinasti-ming/