Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara
Sylvia Yazid 1 dan Lie, Liliana Dea Jovita 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, s_yazid@unpar.ac.id 2 Magister Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, jovitaliliana@gmail.com

## Pendahuluan
Tahun  2020  menjadi  tahun  di  mana seluruh  dunia  dihadapkan  pada  situasi  yang belum  pernah  dialami  sebelumnya,  bahkan cenderung  belum  diantisipasi.  Beberapa  bulan memasuki  tahun  ini,  semakin  disadari  bahwa kondisi  ini  bukan  sesuatu  yang  sifatnya sementara,  yang  akan  berakhir  dalam  beberapa bulan dan setelah itu seluruh sendi kehidupan di seluruh  dunia  akan  kembali  seperti  semula. Pandemi yang disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19  ini  nampaknya  masih  akan  menjadi permasalahan  dunia  untuk  beberapa  waktu  ke depan.
Berbagai  upaya  dilakukan  dan  sebagian besar  masih  berfokus  pada  mengatasi  dampak saat ini serta menekan kecepatan penyebaran atau yang  dikenal  sebagai flattening  the  curve . Beberapa negara telah mengumumkan keberhasilannya,  namun  sebagian  besar  masih berjuang  keras.  Sehingga  pada  11  Maret  2020, Organisasi
Kesehatan Dunia
(WHO) mendeklarasikan  Covid-19  sebagai  pandemi global 1 , yang merujuk pada penyebaran penyakit yang  dianggap  dapat  menginfeksi  dari  orang  ke orang  dengan  mudah  dan  cepat,  serta  terjadi secara berkelanjutan, di berbagai wilayah.
Melihat  kecenderungan  perkembangan penanganan  hingga  saat  ini, telah  mulai  muncul prediksi  bahwa  kondisi  ini  akan  berlangsung cukup  lama.  Ada  yang  menggunakan  hitungan bulan,  bahkan  ada  yang  menggunakan  hitungan
1 Jamie  Ducharme,  “World  Health  Organization Declares  COVID-19  a  'Pandemic.'  Here's  What That
tahun.  Sehingga,  kondisi  darurat  yang  tadinya dipandang  sebagai  sementara,  akan  segera menjadi keniscayaan atau normal yang baru atau the  new  normal. Walaupun  saat  ini  hampir seluruh  perhatian  tertuju  pada  penanganan dampak,  perlu  mulai  dipikirkan the  new  normal seperti apa yang perlu diantisipasi. Kompleksitas permasalahan  semakin  tinggi  karena  banyaknya aspek-aspek  yang  masih  sangat  dinamis  dan belum  dapat  diprediksi.  Data  yang tersedia  juga sangat  terbatas  dan  terus  berubah.  Oleh karenanya,  pembahasan  tentang the  new  normal perlu  dilakukan  secara  spesifik  tentang  bidang- bidang  tertentu,  dengan  prioritas  pada  bidang yang  paling  terdampak  atau  bidang  yang berpotensi memunculkan masalah-masalah lanjutan yang mungkin saja lebih besar.
Tulisan  ini  akan  berfokus  pada  isu mobilitas manusia, isu yang pada the old normal pun  telah  merupakan  isu  global  yang  kompleks, yang  melibatkan  begitu  banyak  aktor  dan penyelesaiannya  membutuhkan  upaya  bersama yang  seringkali  sulit  untuk  diupayakan.  Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan  terkait  mobilitas  manusia  namun jumlah  negara  yang  memiliki  komitmen  untuk berkontribusi terhadap penyelesaian masih sangat terbatas,  bahkan  cenderung  berkurang.  Bahkan upaya  global  terakhir  dari  Perserikatan  Bangsa- Bangsa, the Global Compact for Migration yang bersifat non-legally binding pun, tidak mendapatkan  dukungan  penuh  dari  Amerika
Means”,  Time  Online,  11  Maret  2020  [Diakses  dari https://time.com/5791661/who-coronavirus- pandemic-declaration/ pada 19 April 2020].
Serikat,  Australia,  dan  negara-negara  lainnya  di Eropa.
Mobilitas manusia merupakan salah satu faktor yang turut mempercepat penyebaran virus Covid-19.  Di  Cina,  sampai  dengan  23  Januari 2020  –  sebelum  Wuhan  menetapkan  status lockdown –  sebagian  besar  laporan  mengenai kasus-kasus awal Covid-19 berasal dari Provinsi Hubei  (81%  dari  keseluruhan  kasus  saat  itu), sementara  mayoritas dari  kasus  yang  dilaporkan terjadi  di  luar  Kota  Wuhan  umumnya  memiliki sejarah  perjalanan  dari  kota  tersebut. 2 Adanya waktu  yang  dibutuhkan  untuk  gejala  dapat muncul  dan  teridentifikasi  sebagai  orang terinfeksi  Covid-19  memberikan  kesempatan untuk virus tersebut dapat bertransmisi dari satu orang  ke  banyak  orang  lainnya  di  lokasi-lokasi berbeda.  Akibatnya,  virus  ini  pun  menyebar dengan cepat ke berbagai negara lainnya.
Oleh  karenanya,  pembahasan  tentang mobilitas  manusia  dan  pandemi  ini  menjadi menarik  karena  di  satu  sisi  mobilitas  manusia telah  menjadi  salah  satu  pemicu  utama  dari terjadinya  pandemi  ini.  Sementara,  di  sisi  lain, setelah  virus  menyebar  sangat  luas,  dampak segera  yang  sangat  dapat  dilihat  adalah  pertama adanya  kecenderungan reversed  mobility ,  di mana terjadi arus balik para migran temporer ke wilayah-wilayah asal mereka dan kedua, mobility limitation berupa  pembatasan  atau  penghentian mobilitas  yang  kemudian  berdampak  terhadap bidang-bidang lain seperti transportasi, pariwisata,  dan  tentu  saja  ekonomi  secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika pada awalnya mobilitas  manusia  lah  yang  memicu  pandemi, lingkaran pengaruh yang terjadi segera menyebabkan pandemi akhirnya mengubah pola mobilitas manusia itu sendiri.
2 M.U.G. Kraemer et al., “The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China”, Science 10.1126/science.abb4218 (25 Maret 2020), hlm 1.
Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah  dan  memperlambat  tren  penyebaran Covid-19 tersebut, berdasarkan laporan WHO per tanggal 11 April 2020, sebanyak 167 negara telah menerapkan  langkah-langkah  tambahan  melalui berbagai  kebijakan,  yang  berfokus  untuk membatasi  mobilitas  masyarakat. 3 Kebijakan- kebijakan  yang  dimaksud  meliputi  pembatasan masuknya orang-orang dari negara-negara terdampak Covid-19, penangguhan penerbangan, pembatasan  visa,  penutupan  perbatasan,  hingga karantina.  Penerapan berbagai kebijakan tersebut tentu saja dapat mengganggu lalu lintas mobilitas manusia di tingkat regional maupun internasional.  Sementara  itu,  di  level  domestik sendiri, pemerintah di berbagai negara juga mulai menerapkan  kebijakan lockdown yang  juga berfokus untuk membatasi ruang gerak masyarakat  yang  ada.  Pertanyaan  penting  yang kemudian  muncul  adalah  kebijakan  pembatasan mobilitas  seperti  apakah  yang  dikeluarkan  dan dampak  apa  yang  telah  dan  mungkin  muncul akibat dari pembatasan tersebut.

## Mobilitas Manusia di Asia Tenggara
Mobilitas manusia merupakan salah satu topik  sentral  di  era  globalisasi  ini.  Kemajuan  di bidang  teknologi  informasi,  komunikasi,  serta transportasi, membuat mobilitas manusia menjadi sangat mudah dan sulit untuk dibendung. Masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk  melakukan  mobilisasi  dengan  berbagai tujuan,  mulai  dari  aktivitas  pariwisata,  mencari pekerjaan,  menempuh  pendidikan,  hingga  untuk mencari  tempat  tinggal  baru  yang  dirasa  lebih aman.  Mobilitas  dapat  terjadi  baik  di  tingkat lokal, regional maupun internasional.
Di  kawasan  Asia  Tenggara,  terdapat beberapa  isu  besar  terkait  mobilitas  manusia
3 “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 88”, WHO, 17 April 2020.
dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini.  Pertama adalah isu tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mana salah satu unsur penting yang ditekankan  dalam  MEA  adalah  adanya  aliran bebas tenaga kerja terampil antar-negara anggota ASEAN. 4 Dalam  praktiknya,  aliran  pekerja migran  di  sektor  domestik  juga  masih  cukup dominan. Sementara isu kedua adalah isu tentang pergerakan pengungsi di kawasan Asia Tenggara, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan pengungsi Rohingya. 5
Pola mobilitas masyarakat Asia Tenggara,  khususnya  terkait  pekerja  migran, dapat  diamati  sejak  tahun  1970-1980an. 6 Perkembangan  industri  di  Timur  Tengah  pada periode  tersebut  menarik  warga  dari  Indonesia, Filipina  dan  Thailand  untuk  bekerja  di  sana. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Singapura  dan  Malaysia  tahun  1970an  dan perkembangan industri di Thailand tahun 1990an membuat ketiga negara ASEAN tersebut menjadi destinasi dari pekerja migran.
Dari pertengahan 1990-an, pola
mobilitas kemudian bergeser dengan bertambahnya  migrasi  intra-ASEAN.  Terdapat peningkatan  pekerja  migran  sebesar  tiga  kali lipat, dari  2,1  juta pada  tahun  1995  menjadi 6,9 juta  pada  tahun  2015. 7 Berdasarkan  data  stok migrasi  bilateral  dari  PBB,  pola  migrasi  intra- ASEAN  dari  tahun  1995-2015  terbagi  ke  dalam beberapa  rute  utama,  yaitu  pekerja  migran  dari Kamboja,  Laos,  dan  Myanmar  menuju  Thailand ( Greater Mekong Subregion /GMS), migrasi dari Indonesia  ke  Malaysia,  serta  rute  Malaysia  –
4 Aiko Kikkawa dan Eric B. Suan, “Trends and patterns in intra-ASEAN migration”, dalam Skilled Labor Mobility and Migration: Challenges and Opportunities for the ASEAN Economic Community , ed. Elisabetta Gentile, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), hlm 4.
5 “Refugee Movements in South-East Asia: 2018 – June 2019”, UNHCR, (2019), hlm 2.
Singapura. 8 Sementara  itu,  mayoritas  pekerja migran  Filipina  dan  Vietnam  bekerja  di  luar ASEAN.
Pola  migrasi  intra-ASEAN  tahun  1995- 2015 sebagian besar berada dalam lingkup kerja sama  bilateral  antara home  country dan host country. Inisiatif  dari  seluruh  negara  ASEAN baru  terlihat  dengan  pembentukan  MEA  pada Desember 2015. Pola migrasi pun turut berubah. Sebelumnya,  mayoritas  pekerja  migran  intra- ASEAN  didominasi  oleh  pekerja  di  sektor agrikultur,  industri,  dan domestic  services . Dengan  adanya  MEA,  maka  mobilitas  pekerja juga  semakin  difokuskan  kepada  pekerja  yang memiliki keterampilan tinggi.
Terkait mobilitas forced migrant , kawasan  Asia  Tenggara  telah  menghadapi setidaknya  dua  krisis  pengungsi  besar,  yaitu krisis  pengungsi  Indocina  pada  tahun  1970an, dan krisis pengungsi beberapa tahun belakangan ini yang melibatkan etnis Rohingya. Puncak dari pergerakan  pengungsi  di  akhir  tahun  1970an terjadi  ketika  rezim  Indocina  baru  mengambil kendali  atas  orang-orang  Vietnam,  Khmer  dan Laos. 9 Thailand  merupakan  negara  yang  paling terdampak  akibat  besarnya  arus  pengungsi  yang masuk.  Negara  Asia  Tenggara  lain  yang  juga menjadi  tujuan  pengungsi  pada  saat  itu  adalah Malaysia, Indonesia dan Filipina. 10
Sementara  itu,  dalam  satu  dekade terakhir,  mayoritas  pengungsi  yang  bergerak  di kawasan  Asia  Tenggara  didominasi  oleh pengungsi Rohingya. Penindasan etnis Rohingya
6 Amarjit Kaur, “Labour migration trends and policy challenges in Southeast Asia”, Policy and Society 29 (2010), hlm 386.
7 Aiko Kikkawa dan Eric B. Suan., op.Cit ., hlm 6.
8 Ibid.
9 Caroline Lavoie dan Raymond B. Knock, “The ASEAN and International Response to the Southeast Asian Refugee Crisis: A Canadian Perspective”, Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 18, No. 1 (1990), hlm 44.
10 Ibid., hlm 45-46.
di Myanmar membuat angka pengungsi semakin bertambah.  Sebagian  besar  pengungsi  Rohingya menjadikan  Bangladesh  sebagai  tujuan  utama. 11
Sebagian  kecil  di  antaranya  kemudian  kembali melakukan perpindahan dari Bangladesh menuju negara-negara  Asia  Tenggara,  seperti  Malaysia, Thailand dan Indonesia. 12

## Kebijakan Pembatasan Sosial
Adanya  pandemi  Covid-19  membuat mobilitas  manusia  di  kawasan  Asia  Tenggara menjadi sangat terbatas. Terlebih, dengan jumlah penderita  Covid-19  yang  semakin  meningkat  di kawasan  tersebut,  diprediksi  bahwa  kawasan Asia  Tenggara  dapat  menjadi hotspot Covid-19 selanjutnya. Sebagai langkah antisipasi, berbagai kebijakan  telah  diterapkan,  termasuk  kebijakan pembatasan  interaksi,  pembatasan  gerak,  dan penghentian operasional moda transportasi darat, laut,  dan  udara.  Berikut  ini  adalah  penjelasan lebih lanjut mengenai upaya penanganan Covid- 19 di Asia Tenggara, dengan mengambil contoh dari empat negara ASEAN dengan kasus Covid- 19 terbanyak saat ini.

## Indonesia
Terdapat  beberapa  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia,  mulai dari  penutupan  perbatasan  dan  larangan  masuk, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga larangan  mudik. 13 PSBB  yang  diterapkan  oleh Indonesia  meliputi  himbauan  kegiatan  belajar, bekerja  dan  beribadah  yang  dilakukan  dari rumah,  pembatasan  aktivitas  di  tempat  atau fasilitas  umum,  pembatasan  kegiatan  sosial budaya,  serta  pembatasan  hingga  penghentian
11 “Refugee Movements in South-East Asia: 2018 – June 2019”, UNHCR, (2019), hlm 4.
12 Ibid.
13 “National Responses to COVID-19 in Southeast Asia”, Center for Strategic and International Studies, 23 April 2020, [diakses dari https://www.csis.org/programs/southeast-asia-
moda transportasi. Penerapan kebijakan ini dapat menekan  angka  penyebaran  Covid-19  apabila dijalankan  dengan  benar.  Namun,  tidak  (atau belum)  adanya  sanksi  tegas  bagi  mereka  yang melanggar  membuat  masyarakat  menjadi  tidak taat  dalam  mematuhi  peraturan  yang  ada. Akibatnya, kebijakan yang ada dipandang kurang efektif.

## Malaysia
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Indonesia, Pemerintah  Malaysia  juga  menerapkan  kontrol perbatasan,  serta  kebijakan  pembatasan  sosial yang  disebut movement  control  order (MCO). 14 Penerapan kebijakan di Malaysia dapat dikatakan lebih  efektif  dibandingkan  dengan  Indonesia dikarenakan  adanya  sanksi  berupa  denda  bagi mereka yang melanggar.
Namun,  pembuatan  kebijakan  tersebut cenderung  lebih  mengutamakan  kepentingan warga Malaysia dan mengesampingkan kepentingan pekerja migran serta pengungsi yang datang  ke  Malaysia.  Isu  kebijakan  terhadap pekerja  migran  menjadi  krusial  ketika  berbicara tentang Malaysia karena hingga saat ini Malaysia masih merupakan salah satu negara tujuan utama pekerja  migran  di  Asia  Tenggara,  baik  yang berdokumen maupun tidak berdokumen. Terkait hal  tersebut,  pada  22  April  2020,  Departemen Imigrasi menangguhkan semua operasi pelanggaran hukum selama masa MCO
berlangsung 15
meski masih terdapat permasalahan  lainnya  yang  perlu  diperhatikan terkait  pekerja  migran.  Penerapan  kebijakan MCO  membuat  pekerja  migran  di  Malaysia menjadi  terancam,  baik  oleh  ancaman  ekonomi
program/southeast-asia-covid-19-tracker-0 pada 23 April 2020].
14 Ibid.
15 “MCO: Immigration halts operations against illegal immigrants”, Malaymail, 22 April 2020, [diakses dari https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/22/mc o-immigration-halts-operations-against-illegal- immigrants/1859235 pada 24 April 2020].
akibat pemutusan hubungan kerja (terutama bagi pekerja  harian  yang  tidak  dapat  bekerja  karena MCO), maupun ancaman kesehatan karena akses yang  terbatas  terhadap  tes  dan  fasilitas kesehatan. 16
Tidak  hanya  pekerja  migran,  Malaysia juga  merupakan  salah  satu  negara  tujuan  dari pengungsi Rohingya. Ketakutan akan penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Malaysia mencegat  kapal  yang  diperkirakan  berisi  200 pengungsi  Rohingya  untuk  memasuki  perairan Malaysia. 17 Keputusan  pemerintah  Malaysia tersebut  mendapat  kritikan  dari  Human  Rights International dan Amnesty International.

## Singapura
Singapura juga telah melakukan penutupan  perbatasan  bagi  pengunjung  jangka pendek,  serta  pembatasan  sosial  yang  disebut circuit breaker hingga 1 Juni 2020. Istilah circuit breaker mengacu  pada  imbauan  untuk  tetap  di rumah  guna  memutus  rantai  transmisi  Covid-19 di  masyarakat,  yang  meliputi  imbauan  untuk tetap tinggal di rumah, kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara online , akses terkontrol di area  yang  rentan  terhadap  keramaian  seperti pasar,  penutupan  sebagian  besar  tempat  kerja, serta penerapan aturan-aturan keamanan tambahan di tempat kerja yang masih
16 Guna Subramaniam, “Impact of Covid-19 on Migrant Workers in SE Asia Countries of Focus”, Institute for Human Rights and Business, 9 April 2020, [diakses dari https://www.ihrb.org/focus-areas/migrant-workers/covid- 19-migrant-workers-south-east-asia-update-3 pada 23 April 2020].
17 “Malaysia: Allow Rohingya Refugees Ashore, Covid-19 No Basis for Pushing Back Boats”, Human Rights Watch, 18 April 2020, [diakses dari https://www.hrw.org/news/2020/04/18/malaysia-allow- rohingya-refugees-ashore pada 24 April 2020].
18 “Circuit Breaker extension and tighter measures: What you need to know”, [diakses dari https://www.gov.sg/article/circuit-breaker-extension-and- tighter-measures-what-you-need-to-know pada 23 April 2020].
beroperasi. 18 Sama seperti Malaysia, pemerintah Singapura juga telah memberlakukan denda bagi para  pelanggar  sehingga  penerapan  kebijakan tersebut menjadi lebih efektif.
Sementara  itu,  pemerintah  Singapura juga  dianggap  masih  mengesampingkan  pekerja migran yang ada. Hal ini terlihat dari merebaknya penyebaran virus di asrama pekerja migran yang penuh sesak dalam beberapa minggu terakhir. 19

## Filipina
Sama  seperti  ketiga  negara  yang disebutkan  sebelumnya,  Filipina  juga  telah menetapkan  adanya  pembatalan  penerbangan domestik  dan  internasional,  serta  pembatasan sosial  hingga  akhir  April  2020.  Penerapan kebijakan pembatasan sosial dipusatkan di Pulau Luzon,  yaitu  pulau  dengan  populasi  terbanyak dan  merupakan  pusat  kegiatan  ekonomi  di Filipina. 20 Tidak jauh berbeda, pembatasan sosial yang  dimaksud  meliputi  imbauan  untuk  tetap tinggal  di  rumah  dan  hanya  bepergian  untuk membeli  kebutuhan  barang-barang  pokok,  serta keperluan  medis.  Hanya  saja,  penerapan kebijakan  ini  sempat  disertai  dengan  adanya ancaman  dari  Presiden  Duterte  yang  akan memberlakukan  darurat  militer  apabila  orang- orang  tidak  mematuhi  peraturan  tersebut. 21 Keputusan  Presiden  Duterte  ini  dipandang
19 Rebecca Ratcliffe, “'We’re in a prison': Singapore's migrant workers suffer as Covid-19 surges back”, The Guardian, 23 April 2020, [diakses dari https://www.theguardian.com/world/2020/apr/23/singapore -million-migrant-workers-suffer-as-covid-19-surges-back pada 24 April 2020].
20 Andreo Calonzo, “Philippines Extends Lockdown of Main Island Until End of April”, Bloomberg, 7 April 2020, [diakses dari https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04- 06/philippine-president-likely-to-extend-lockdown-to-april- 30 pada 23 April 2020].
21 Alan Robles, “Coronavirus: fears grow of ‘martial-law like’ lockdown in the Philippines”, South China Morning Post, 20 April 2020, [diakses dari https://www.scmp.com/week- asia/economics/article/3080765/coronavirus-fears-grow- martial-law-lockdown-philippines pada 23 April 2020].
berlebihan, dan justru akan menambah kekhawatiran warga Filipina.
Selain upaya dari masing-masing negara, upaya  bersama  di  tingkat  ASEAN  juga  terlihat dengan  diadakannya  pertemuan  virtual  KTT Khusus ASEAN Plus Tiga tentang Covid-19 pada 14  April  2020. 22 Dalam  deklarasi  final  yang dihasilkan, terlihat bahwa rencana kerja sama di tingkat ASEAN lebih difokuskan pada kerja sama di  sektor  medis  -  seperti  pertukaran  informasi kesehatan, kerja sama penelitian dan pengembangan vaksin, hingga pemberian bantuan  alat-alat  medis  –  serta  kerja  sama  di sektor ekonomi. KTT ini tidak menyinggung atau pun  membahas  kerja  sama  yang  bisa  dilakukan terkait  pembatasan  mobilitas  yang  diberlakukan masing-masing  negara.  Padahal,  kebijakan pembatasan mobilitas tersebut dapat berpengaruh terhadap pergerakan masyarakat di Asia Tenggara,  khususnya  bagi  pekerja  migran  dan pengungsi,  yang  selama  ini  mengandalkan kemudahan mobilitas yang ada.

## Dampak terhadap Mobilitas Masyarakat Asia Tenggara
Penutupan  perbatasan  dan  pembatasan sosial  yang  telah  diberlakukan  oleh  sejumlah negara  di  ASEAN  dapat  dipastikan  akan memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Tulisan ini  akan  membahas  secara  khusus  dampak  yang dialami oleh dua elemen masyarakat yang paling rentan  terhadap  pemberlakuan  kebijakan  terkait Covid-19, yaitu pekerja migran dan pengungsi.
Dampak  Kebijakan  terhadap  Mobilitas  Pekerja Migran di Asia Tenggara
Adanya  penerapan  pembatasan  sosial membuat  sebagian  besar  pelaku  industri  harus
22 “Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, ASEAN, 14 April 2020, [diakses dari https://asean.org/declaration-
menutup  sementara  kegiatan  produksinya.  Ini menyebabkan para pekerja terpaksa dirumahkan, dengan ketidakpastian kapan atau apakah mereka akan  bekerja  kembali.  Hal  ini  akan  menjadi masalah besar bagi pekerja harian di sektor non- esensial, yang tidak dapat bekerja akibat adanya pembatasan  sosial.  Kebijakan  yang  dinilai  lebih mementingkan  warga  negara  daripada  pekerja asing  tersebut  juga  menuai  polemik  karena minimnya  tes  Covid-19  dan  fasilitas  kesehatan yang  disediakan  pemerintah  untuk  mereka. Sementara itu, pola mobilitas pekerja migran juga mengalami perubahan akibat kebijakan- kebijakan  tersebut.  Pekerja  migran  yang  semula bekerja  di  negara  lain  kini  kembali  ke  negara asalnya  akibat  penutupan  tempat  kerja.  Inilah yang  terjadi  dengan  Filipina,  yang  merupakan salah  satu  negara  pemasok  pekerja  migran terbesar.  Ribuan  pekerja  migran  Filipina memutuskan untuk kembali, sehingga mengakibatkan  remitansi  yang  diterima  Filipina tahun ini diperkirakan menurun hingga 30%. 23 Dampak Kebijakan terhadap Mobilitas

## Pengungsi Rohingnya di Asia Tenggara
Isu  lain  yang  menjadi  perhatian  adalah bagaimana  dampak  dari  kebijakan  pembatasan sosial  ini  berpengaruh  terhadap  mobilitas  para pengungsi,  dalam  kasus  Asia  Tenggara  adalah pengungsi  Rohingya.  Selama  beberapa  tahun terakhir, orang-orang Rohingya yang mengalami penindasan di Myanmar telah mencari perlindungan ke negara-negara lain, termasuk ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia.
Di tengah merebaknya wabah Covid-19, Amnesty  International  telah  menerima  laporan bahwa  bahwa  setidaknya  terdapat  tiga  hingga lima  kapal  yang  masing-masing  diperkirakan mengangkut ratusan pengungsi Rohingya terlihat
special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-covid-19/ pada 22 April 2020].
23 Alan Robles, Loc., Cit.
di pesisir Malaysia dan bagian selatan Thailand. 24 Adanya  penolakan  terhadap  masuknya  kapal- kapal  tersebut  membuat  kekhawatiran  baru bahwa  pengungsi  Rohingya  akan  terjebak  di kapal di tengah lautan dan tidak dapat mencapai negara  lain  karena  kontrol  perbatasan  yang semakin diperketat. Oleh sebab itu, baik UNHCR maupun  IOM  telah  menegaskan  bahwa  dalam konteks  pandemi  sekali  pun,  hak  prerogatif negara untuk mengatur masuknya orang asing ke wilayah  mereka  tidak  dapat  digunakan  untuk menolak hak orang untuk mencari suaka. 25

## Kesimpulan
Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya perubahan dalam pola mobilitas masyarakat  di  seluruh  dunia,  termasuk  di  Asia Tenggara.  Sebagai  upaya  untuk flattening  the curve , masyarakat kini diminta untuk beraktivitas dari rumah dan tidak melakukan perjalanan yang tidak diperlukan. Sejauh ini upaya tersebut masih dianggap  sebagai  upaya  yang  paling  efektif. Adanya  pembatasan  sosial  diharapkan  dapat meminimalisir  transmisi  virus  Covid-19  dari manusia  ke  manusia.  Namun  di  sisi  lain, penanganan  yang  lebih  difokuskan  pada  warga negara  masing-masing  ini  menjadikan  pekerja migran  dan  pengungsi  sebagai  kelompok  yang paling rentan. Pola mobilitas pekerja migran dan pengungsi  pun  mengalami  perubahan.  Akibat Covid-19,  jumlah  pekerja  migran  yang  kembali ke  negaranya  semakin  bertambah,  sementara pengungsi semakin kesulitan untuk mendapatkan perlindungan suaka.
Belum adanya kepastian kapan pandemi ini  berakhir  juga  menimbulkan  kekhawatiran baru tentang the new normal . Sekalipun keadaan kembali  normal  pasca  pandemi  ini,  keadaan normal yang baru tidak lagi sama dengan keadaan normal seperti sebelum pandemi terjadi. Banyak
24 “COVID-19: no excuse to sacrifice Rohingya lives at sea”, Amnesty International, 17 April 2020, [diakses dari https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/covid-no-
perubahan  yang  pastinya  akan  dihadapi  oleh masyarakat. Pembatasan sosial yang menyebabkan  banyak  usaha  harus  ditutup  akan mengakibatkan  bertambahnya  pengangguran, sehingga  ketika  pandemi  ini  berakhir,  bahkan sekarang  pun,  orang-orang  yang  membutuhkan pekerjaan telah meningkat jumlahnya.
Bila direfleksikan dari fenomena migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara, mobilitas pekerja migran  ke  luar  negeri  umumnya  didasari  oleh faktor  ekonomi  dan  menjadi  solusi  bagi  negara dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan kondisi  saat  ini,  dapat  dikatakan  permasalahan yang  sebelumnya  telah  mulai  ditemukan solusinya, nantinya akan kembali kepada kondisi sebelumnya bahkan bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya.  Apalagi  jika  mengingat  ketika perbatasan  mulai  dibuka,  masih  dibutuhkan waktu agar mobilitas masyarakat kembali seperti keadaan  normal,  terlebih  dengan  adanya kekhawatiran  akan  adanya  gelombang  baru penularan Covid-19.
Hal-hal  inilah  yang  akan  menjadi tantangan  baru  bagi  masyarakat  Asia  Tenggara, termasuk  keberlanjutan  masyarakat  ekonomi ASEAN  dan  penanganan  masalah  pengungsi pasca-pandemi.  Konektivitas  ASEAN  pasca pandemi harus diperkuat kembali, demikian juga dengan penyediaan lapangan kerja dan pembuatan kebijakan-kebijakan terkait pengungsi yang harus diperbarui. Oleh sebab itu, dibutuhkan  adanya  upaya-upaya  dan  kerja  sama yang  lebih  konkret  dari  negara-negara  ASEAN, terutama  untuk  mengantisipasi the  new  normal yang  akan  dihadapi  masyarakat  ASEAN nantinya.  Besar  kemungkinan,  termasuk  di antaranya  upaya restarting berbagai  upaya regional  yang  selama  ini  telah  berjalan  dengan
excuse-sacrifice-lives-more-rohingya-seek-safety-boat/ pada 22 April 2020].
25 Ibid.
melakukan  formulasi  ulang  platform  kerjasama kawasan.

## Referensi
Amnesty International. “COVID-19: no excuse to sacrifice Rohingya lives at sea.” 17 April 2020 [Diakses dari https://www.amnesty.org/en/latest/news/
2020/04/covid-no-excuse-sacrifice- lives-more-rohingya-seek-safety-boat/ pada 22 April 2020].

## ASEAN.  “Declaration  of  the  Special  ASEAN
Summit  on  Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19).”14  April  2020  [Diakses dari https://asean.org/declaration-
special-asean-summit-coronavirus- disease-2019-covid-19/  pada  22  April 2020]. Calonzo, Andreo. “Philippines Extends Lockdown  of  Main  Island  Until  End  of April.”  Bloomberg,  7  April  2020, [Diakses dari https://www.bloomberg.com/news/articl es/2020-04-06/philippine-president- likely-to-extend-lockdown-to-april-30 pada 23 April 2020].
Center  for  Strategic  and  International  Studies. “National  Responses  to  COVID-19  in Southeast Asia.” 23 April 2020 [Diakses dari https://www.csis.org/programs/southeast -asia-program/southeast-asia-covid-19- tracker-0 pada 23 April 2020].
“Circuit Breaker extension and tighter measures: What you need to know.” [Diakses dari https://www.gov.sg/article/circuit- breaker-extension-and-tighter-measures-
what-you-need-to-know  pada  23  April 2020].
Ducharme,  Jamie.  “World  Health  Organization
Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What  That  Means.”  Time  Online,  11 Maret 2020 [Diakses dari https://time.com/5791661/who-
coronavirus-pandemic-declaration/  pada 19 April 2020].
Human  Rights  Watch.  “Malaysia:  Allow
Rohingya  Refugees  Ashore,  Covid-19
No  Basis  for  Pushing  Back  Boats.”  18
April 2020 [Diakses dari https://www.hrw.org/news/2020/04/18/
malaysia-allow-rohingya-refugees- ashore pada 24 April 2020].
Kaur,  Amarjit.  “Labour  migration  trends  and policy  challenges  in  Southeast  Asia.” Policy and Society 29 (2010): 385-397.
Kikkawa, Aiko., dan Eric B. Suan. “Trends and patterns  in  intra-ASEAN  migration.” Dalam Skilled  Labor  Mobility  and
Migration: Challenges and Opportunities  for  the  ASEAN  Economic
Community ,  ed.  Elisabetta  Gentile. Cheltenham:  Edward  Elgar  Publishing, 2019.
Kraemer,  M.U.G.,  dkk.  “The  effect  of  human mobility  and  control  measures  on  the COVID-19 epidemic in China.” Science 10.1126/science.abb4218 (25 Maret 2020).
Lavoie, Caroline., dan Raymond B. Knock. “The ASEAN  and  International  Response  to the  Southeast  Asian  Refugee  Crisis:  A Canadian  Perspective”. Southeast  Asian Journal of Social Science, Vol. 18, No. 1 (1990): 43-65.
“MCO:  Immigration  halts  operations  against illegal  immigrants.”    Malaymail,  22 April 2020 [Diakses dari https://www.malaymail.com/news/mala ysia/2020/04/22/mco-immigration-halts- operations-against-illegal- immigrants/1859235  pada  24  April 2020].
Ratcliffe,  Rebecca.  “'We’re  in  a  prison':
Singapore's  migrant  workers  suffer  as Covid-19  surges  back.”  The  Guardian,
23 April 2020 [Diakses dari https://www.theguardian.com/world/202
0/apr/23/singapore-million-migrant- workers-suffer-as-covid-19-surges-back pada 24 April 2020].
Robles,  Alan.  “Coronavirus:  fears  grow  of ‘martial-law  like’  lockdown  in  the Philippines.” South China Morning Post,
20 April 2020 [Diakses dari https://www.scmp.com/week- asia/economics/article/3080765/coronav irus-fears-grow-martial-law-lockdown- philippines pada 23 April 2020].
Septriari,  Dian.  “ASEAN  must  not  neglect
migrant workers, refugees in COVID-19 response: Activists.” The Jakarta Post, 15 April 2020 [Diakses dari https://www.thejakartapost.com/seasia/2 020/04/15/asean-must-not-neglect-
migrant-workers-refugees-in-covid-19- response-activists.html  pada  24  April 2020].
Subramaniam,  Guna.  “Impact  of  Covid-19  on Migrant Workers in SE Asia Countries of Focus.”  Institute  for  Human  Rights  and Business,  9  April  2020,  [diakses  dari https://www.ihrb.org/focus- areas/migrant-workers/covid-19- migrant-workers-south-east-asia-update- 3 pada 23 April 2020].
UNHCR.  “Refugee  Movements  in  South-East Asia: 2018 – June 2019.”
WHO.  “Coronavirus  disease  2019  (COVID-19) Situation Report – 88.” 17 April 2020.