## Volume 9 Issue 1 (2024) Pages 715 - 727 Jurnal Mirai Management
ISSN : 2598-8301 (Online)

## Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Riyan Yulmi Deswita 1 
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, Indonesia

## Abstrak
Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan serta pembangunan dengan pendapatan riil daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh periode tahun 2018-2022, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini merupakan  penelitian kuantitatif dengan metode analisis menggunakan regresi linear berganda, dan SPSS sebagai alat  pengolahan data. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa  secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh signifikan ke arah negatif, sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun secara simultan baik pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh.
Kata Kunci: Pajak, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah, Kemandirian daerah

## Abstract
Regional financial independence is the ability of local governments to finance their own governmental activities and development with real regional income. This study aims to determine the effect of regional original income originating from regional taxes,  regional levies, and separated regional wealth management results on regional financial independence in the Payakumbuh City Government for the 2018-2022 period, either partially or simultaneously. This research is a quantitative research with the method of analysis using multiple linear regression, and SPSS as a data processing tool. From the results of the study, it was found that partially regional taxes did not have a significant effect on regional financial independence, regional levies had a significant negative effect, while for separated regional wealth management results had a significant and positive effect on regional financial independence. But simultaneously both local taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management have a positive and significant effect on regional financial independence in Payakumbuh City.
Keywords: Taxes, Fees, The results of regional wealth management, Regional independence.
Copyright (c) 2024 Rriyan Yulmi Deswita
 Corresponding author :
Email Address : riyanyulmi.deswita@gmail.com

## PENDAHULUAN
Perkembangan daerah di Indonesia yang cukup pesat dan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, dimana masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing  pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber pendapatan dan kemudian mendistribusikan sesuai dengan regulasi di daerah  masing-masing. Dengan berlakunya peraturan yang telah disahkan tersebut pemerintah pusat tidak menutup kemungkinan dalam membantu anggaran ke setiap daerah. Bantuan keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan antar daerah lainnya. Meskipun pemerintah daerah mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat berupa dana transfer, pemerintah daerah didorong untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan  daerah disebut sebagai kemandirian keuangan daerah.
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan besar  kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) jika dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.  Selain  dari pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah juga dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil (Nasution et al., 2018). Semakin besar jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka akan semakin mandiri daerah tersebut.
Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang tercantum pada Undang- Undang No 32 Tahun 2004 , terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah harus mampu menggali dan meningkatkan sumber penerimaan ini demi tercapainya kemandirian daerah yang menjadi tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah (Mukarramah, 2017).
Kota Payakumbuh sebagai kota dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan. Salah satu potensi PAD Kota Payakumbuh ada pada potensi kuliner yaitu pengembangan industri makanan olahan. Selain itu, Kota Payakumbuh yang secara geografis diapit atau berdekatan dengan daerah yang memiliki potensi dan kunjungan wisata yang cukup besar juga dapat menambah sumber penerimaan daerah. Dengan potensi wisata kuliner ini, jika dikelola dengan baik dan profesional tentu akan mendatangkan sumber pendapatan yang cukup menjanjikan bagi daerah. Namun jika dilihat dari angka-angka, pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir masih terbilang rendah  jika dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti, bagaimana  pertumbuhan pendapatan asli daerah  Kota Payakumbuh yang menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan.
Pemerintah Kota Payakumbuh selama ini masih mengandalkan pendapatan transfer sebagai sumber terbesar dari penerimaan daerahnya. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat/provinsi sangat tinggi.  Dapat dilihat pada tabel  di bawah ini.
Tabel 1. Realisasi PAD dan Pendapatan Transfer Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022 TAHUN PAD PENDAPATAN TRANSFER ANGGARAN (Rp) (Rp) 2018 94.287.442.042 548.750.189.018 2019 104.070.234.422 609.589.230.923 2020 115.996.425.752 517.671.060.783 2021 90.291.310.165 516.442.593.988 2022 126.962.402.643 576.910.401.986 Sumber : LRA Kota Payakumbuh diolah
Dengan rendahnya jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan jumlah pendapatan transfer dapat dikatakan bahwa secara umum Kota Payakumbuh belum mandiri secara keuangan. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel  2. Rasio Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022 Tahun Rasio Ketergantungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ( % ) Keuangan Daerah ( % ) 2018 83,53 15,93 2019 84,45 15,46 2020 81,27 19,89 2021 83,91 15,89 2022 81,86 22,01 Sumber : LRA Kota Payakumbuh diolah
Sebelumnya penelitian tentang pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Menurut Habibatul Mukarramah (2017) yang melakukan penelitian di Jawa Barat, pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan kelima kabupaten/kota yang diteliti memiliki keunggulan sumber daya seperti banyaknya industri-industri kecil dan adanya dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kreatif, dengan adanya hal ini maka sumber penerimaan pajaknya pun tinggi. Kemudian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Menurut peneliti hal ini dikarenakan rendahnya jumlah retribusi yang diterima karena terjadinya berbagai permasalahan dalam pemungutan retribusi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rizka Lutfita Novalistia (2016) yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, karena pajak daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian penelitian tersebut memberikan hasil bahwa retribusi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, hal ini terjadi karena kontribusi penerimaan retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah.
Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan semakin mandirinya keuangan pemerintah daerah, khususnya pada pemerintah Kota Payakumbuh. Besarnya jumlah penerimaan dana transfer menjadi fenomena dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah yang pendapatan asli daerahnya cenderung berfluktuatif. Beberapa faktor yang menentukan besarnya pendapatan asli daerah yang
menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah mengenai besarnya pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga dapat diketahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan ataupun parsial berpengaruh terhadap tingkat kemandirian kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kota Payakumbuh tahun 2018-2022.  Kemudian berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh periode tahun 2018 – 2022. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah daerah Kota Payakumbuh dapat mengambil langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat.

## KAJIAN PUSTAKA
Keuangan Daerah
Keuangan daerah adalah alat fiskal pemerintah daerah, yang merupakan bagian intergral  dari keuangan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, meratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitasi ekonomi selain stabilitas politik (Detta, 2008). Sedangkan menurut Adilah (2018) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan kekayaan milik daerah sepanjang belum memiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Rahmawati (2009), Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.  Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :
a. Hasil Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum daerah yakni pelaksanaan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah yang lebih baik (Adilah, 2018).
b. Hasil Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau atas  pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Novalistia, 2016). Retribusi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Retribusi berbeda dengan pajak dimana pengenaan pajak tidak berdasarkan pelayanan langsung, namun  retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan
pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, adalah pendapatan daerah yang diterima melalui hasil perusahaan milik daerah yang pengeloaannya dipisahkan (Siagian  & Kurnia, 2022).  Menurut  Adilah (2018)  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil keuntungan bersih perusahaan milik daerah dan badan-badan usaha milik daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menghasilkan pendapatan atau laba, dan mengembangkan perekonomian daerah. Jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang dibagikan pada pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Novalistia, 2016).

## Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN ataupun APBD antar daerah yang ditujukan kepada daerah untuk pemerataan pendapatan dan menutupi kesenjangan fiskal yang terjadi di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengatur bahwa pendapatan tranfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat disebut dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan bantuan keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan lainnya.

## Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kemandirian Daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.  Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal)  menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Tahar & Zakhiya, 2011).  Tingkat  kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan Pemerintah Pusat dan pinjaman (Setiawan et al., 2021).
Paul Hersey dan Kenneth dalam (Putri et al., 2021), terdapat empat pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu :
1. Pola hubungan instruktif (0% -  25%), yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif (25% - 50%), yaitu campur tangan  pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif (50% -  75%), yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif ( > 75%), yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
Menurut Mahi dalam Mohammad (Albab, 2017), dalam upaya untuk kemandirian keuangan daerah, tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu :
1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
3. Kemampuan administrasi pemungutan didaerah yang masih rendah
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah
Mohammad (Albab, 2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, yaitu:
1. Potensi daerah, indikator sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah yang banyak digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Formula perhitungan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi x100%

## HIPOTESIS
Berdasarkan teori dari beberapa ahli serta didukung oleh penelitian terdahulu, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :
H1 :    Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
H2 : Retribusi daerah  memiliki pengaruh signifikan  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
H3 : Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh

## METODOLOGI
Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang juga menggunakan statistik deskriptif untuk hal-hal tertentu yang diperlukan. Dengan demikian analisa diawali dengan melihat kecenderungan keterkaitan pada fenomena pengamatan. Selanjutnya pendekataan kuantitatif dengan menggunakan data pendukung lainnya. Analisa lebih lanjut dilakukan dengan melihat kecenderungan hubungan antar fenomena yang dilakukan dengan menggunakan analisa statistik.
Variabel dependen pada penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) pada pemerintah
daerah Kota Payakumbuh pada periode tahun 2018-2022. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer Kota Payakumbuh selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan beberapa uji yaitu uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh dengan variabel yang diteliti adalah kemandirian keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2018-2022. Berdasarkan data yang diperoleh dan  diolah dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS, hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian disajikan pada tabel 3 berikut.

## Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Pajak Daerah 60  1028905414  2203332634 3 9428411938.53  5724767431.77 0 Retribusi Daerah 60 400950155  7399489867  3149210816.25  1869515368.23 7 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 60 0  9493460178  5160174414.82  3088251702.02 6 Kemandirian Keuangan Daerah 60 4.56 87.33 17.3650 10.29154 Valid N (listwise) 60
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dapat digambarkan bahwa variabel pajak daerah (X 1 ),  mempunyai  nilai  minimum Rp 1.028.905.414 sedangkan nilai maksimum adalah Rp 22.033.326.343 dan nilai rata-ratanya adalah Rp 9.428.411.938,53.  Standar deviasi variabel pajak daerah adalah Rp 5.724.767.431,770. Variabel retribusi daerah (X 2 ), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum Rp 400.950.155 sedangkan nilai maksimum adalah Rp 7.399.489.867 dengan nilai rata-rata Rp 3.149.210.816,25. Standar deviasi variabel retribusi daerah adalah Rp 1.869.515.368,237.  Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah (X 3 ),  dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum Rp 0 sedangkan nilai maksimum Rp 9.493.460.178 dan nilai rata-rata sebesar Rp 5.160.174.414,82. Standar deviasi variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah Rp 3.088.251.702,026. Variabel kemandirian keuangan daerah (Y), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum kemandirian keuangan daerah 4,56 sedangkan nilai maksimum 87,33 dengan nilai rata-rata 17,3653. Standar deviasi kemandirian keuangan daerah adalah 10,29146.
Model regresi dalam penelitian yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan analisa grafik histogram dan Normal Probalility Plot. Selain analisa grafik, uji normalitas dapat juga dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov.
Tabel 4. Hasil Statistik Uji Kolgomorov-Smirnov

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual N 58 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.17351623 Most Extreme Differences Absolute .086 Positive .086 Negative -.059 Test Statistic .086 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance. Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Metode Grafik Normal P-P Plot setelah box plot Sumber : Output SPSS 26, data diolah peneliti (2023)
Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0,200 yang berarti lebih dari nilai signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05. Kemudian dari gambar 1 yang merupakan Normal Probalility Plot juga terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal. Sehingga artinya data penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistic Tolerance VIF Pajak Daerah 0,181 5,534 Retribusi Daerah 0,225 4,449 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0,460 2,172 Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan tabel di atas mengenai hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari dari variabel pajak daerah (X 1 ), retribusi daerah (X 2 ), pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan (X 3 ) nilainya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari seluruh variabel bebas adalah <10. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas diantara ketiga variabel bebas tersebut.

## Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode scatterplot. Berdasarkan gambar 2 scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola tidak menentu dan menyebar secara acak baik dibagian atas angka 0 pada sumbu Y maupun di bawah angka nol. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menggunakan pengujian Durbin-Watson untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi. Berikut tabel hasil uji autokorelasi.

## Tabel 6. Hasil Uji Durbin-Watson
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .703 a .494 .465 3.26048 .800 a. Predictors: (Constant), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 6 di atas, nilai DW (Durbin Watson) sebesar 0,800. Hal ini menujukkan bahwa nilai DW berada antara -2 sampai dengan +2 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.   Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghitung besarnya nilai variabel terikat, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) berdasarkan nilai variabel bebas, yaitu pajak daerah (X 1 ), retribusi
daerah (X 2 ), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X 3 ) yang diketahui. Hasil analisis regresi linear berganda tersebut dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficient s t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce VIF 1 (Constant) 12.529 .918 13.647 .000 Pajak Daerah 1.426E-10 .000 .183 .801 .427 .181 5.534 Retribusi Daerah -1.207E-9 .000 -.505 -2.475 .017 .225 4.449 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1.221E-9 .000 .833 5.839 .000 .460 2.172

## a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan  tabel  hasil  perhitungan  di atas, diperoleh  nilai  konstan  (α) 12,529 dan koefisen regresi dari setiap variabel independen diperoleh masing- masing β 1 = 1,426E-10 , β 2 = -1,207E-9 ,  β 3 = 1,221E-9. Dari nilai konstanta dan koefisien regresi tersebut dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.
Y = 12,529 + 0,0000000001426X 1 –0,000000001207X 2 + 0,000000001221X 3 + e
Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 12,529 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel pajak daerah (X 1 ), retribusi daerah (X 2 ), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (X 3 ) maka tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) sebesar 12,529. Nilai koefisien regresi untuk variabel pajak daerah (X 1 ) sebesar 0,0000000001426 dan bertanda positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai hubungan positif atau searah  dengan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pajak daerah sebesar satu satuan akan disertai dengan peningkatan variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 0,0000000001426  dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. Nilai koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah (X 2 ) sebesar - 0,000000001207  dan bertanda negatif. Koefisien ini menunjukkan bahwa retribusi daerah mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar satu satuan akan disertai penurunan variabel kemandirian keuangan daerah sebesar -0,000000001207 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. Nilai koefisien regresi untuk variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X 3 ) sebesar 0,000000001221dan bertanda positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai hubungan positif atau searah dengan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.
Dari tabel 7 di atas juga diketahui bahwa nilai t untuk X 1 nilai signifikansi sebesar 0,427 yang lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis 1 (H1) ditolak artinya pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Nilai signifikansi X 2 adalah 0,017 yang lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis 2 (H2) diterima, retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, namun dengan nilai t sebesar -2.475 menujukkan hubungan ke arah negatif. Kemudian nilai signifikansi X 3 yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis H3 diterima, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Untuk pengujian secara simultan didapatkan hasil nilai signifikansi F yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil uji koefisien determinasi (R 2 ) menunjukkan bahwa R square sebesar 0,494 artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 49,9%. Sedangkan sisanya 50,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau oleh variabel yang tidak teliti.
Ketidakmampuan pajak daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dapat disebabkan karena berbagai faktor, terlalu berfluktuatifnya jumlah pendapatan pajak daerah yang diterima setiap tahunnya membuat pemerintah daerah tidak dapat menggantungkan harapan demi meningkatkan kemandirian keuangan daerah kepada penerimaan dari pajak daerah. Hasil penelitian yang didapat sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karouw et al., 2022), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
Untuk variabel retribusi daerah hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adilah (2018)  yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Fasilitas-fasilitas yang menjadi sumber pungutan retribusi ini harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan hasil yang ditargetkan pemerintah, karena jika tidak dikelola dengan baik maka hanya akan menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah saat jumlah pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan untuk membangun dan memelihara fasilitas masyarakat tersebut. Hal ini lah yang dapat menurunkan kemandirian keuangan daerah, saat beban yang dikeluarkan pemerintah dalam mengelola sumber retribusi lebih besar dari penerimaan retribusi itu sendiri dan target retribusi yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan optimal.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Siagian & Kurnia (2022), yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat menjadi faktor pendorong tingkat kemandirian keuangan daerah selain pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai sumber pendapatan asli daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-  Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, yang pengelolaanya dipisahkan    dan    ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

## SIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah (X 1 ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah (X 2 ) memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan, sedangkan  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X 3 ) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.  Secara simultan variabel X 1 , X 2 ,
dan X 3 memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh tahun 2018-2022.
Saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan perluasan Kanal Pembayaran Digital melalui e-commerce sehingga akses masyarakat untuk membayar pajak lebih mudah, hemat waktu, dan efisien. Usaha untuk optimalisasi pajak daerah perlu dilakukan dimana perlunya perbaikan data base pajak, inovasi peningkatan pajak, penagihan piutang pajak dan peningkatan pajak, sehingga data objek pajak yang belum  valid dan integrasi data yang belum optimal dapat diatasi. Perlu dilakukan peninjauan kembali target retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD yang mengacu pada realisasi tahun sebelumnya  dan memaksimalkan penerimaan retribusi dengan menerapkan transaksi penerimaan secara elektronik. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel- variabel lain yang menjadi sumber pendapatan asli daerah seperti lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Referensi :
Adilah. (2018). Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (studi pada kabupaten/kota di provinsi jawa timur periode 2012 – 2016).
Albab, M. U. (2017). Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia Tahun 2002-2014.
Detta, S. F. (2008). Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah (p. 56).
Karouw, T. L., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian KEuangan Daerah Dikota Manado. Jurnah Berkala Ilmiah Efisiensi, 22(04), 77–88.
Mukarramah, H. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014 (Vol. 87, Issue 1,2, pp. 149–200).
Nasution, A. P., Handoko, B., & Pohan, I. R. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efesiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 9(1), 192–206.
Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja. Journal Of Accounting, 2(2), 1–25.
Putri, F. E., Sudarmanto, E., & Maimunah, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor periode 2012-2017. Jurnal Online Mahasiswa …. https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1549/0
Rahmawati, D. S. (2009). Efektivitas Penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.
Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 7(1), 44–53. https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536 Siagian, A. R., & Kurnia, K. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-  2020. E- Proceeding of Management, 9(5), 3095–3104.
Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akutansi Dan Investasi, 12(1), 88–99.
Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pp. 1–61).