## PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA RUTAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN KEBIJAKAN HUKUM DI RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK
Nabilla Ayaturrohma 1 , Ejo Imandeka 2
1 Teknik Permasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
2 Teknik Permasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail: * 1 Nabilrohman45@gmail.com , 2 ejoimandeka@gmail.com

## Abstrak
Peningkatan sumber daya manusia harus diiringi dengan tersedianya pendidikan formal ataupun nonformal.  Dengan  mengembangkan  rencana  yang  terarah  maka  dapat  meningkatkan  sumber daya  manusia.    Setiap  instansi  atau  organisasi  wajib  memberikan  dsan  menyelenggarakan kegiatan  yang  sifatnya  membangun  dan  mengembangkan  sumber  daya  manusia  yang dimilikinya.  Harapannya adalah  supaya  didapatkan  sebuah kemampuan  dan  keterampilan  baru dan  sikap  yang  mumpuni  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  atau  instansi  dan  tuntutan pekerjaan. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan instrument kuesioner terhadap 80 responden.  Sampel  penelitian  yang  digunakan  merupakan  80  pegawai  Rutan  Kelas  IIB Trenggalek. Kemudian dilakukan analisis regresi linier sederhana sederhana untuk mengetahui hubungan  antara  variabel  dependent  dengan  varibael  independent.  Dari  hasil  analisa  regresi linier  diperoleh  nilai  signifikansi  0,000    atau  kurang  dari  0,05.  Sehingga,  gaya  kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Rutan Kelas IIB Trenggalek. Didapatkan bahwa nilai Rsquare senilai 0,270 atau 27%. Sehingga, sebesar 27% kinerja karyawan di Rutan Kelas IIB Trenggalek dipengaruhi oleh Gaya Kepemimpinan. Sedangkan sebanyak 73% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi kerja, gaji karyawan, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Rutan Kelas  IIB  Trenggalek.  Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dari Kepala Rutan agar dapat merubah gaya kepemimpinan sehingga nantinya tersangka yang ada di dalam  sel  dapat  terlindungi  dengan  baik,  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  dalam  Keputusan Menteri  Kehakiman  RI  No.  M.04-PR.07.03  tahun  1985.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dari pemimpin khususnya oleh Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek  agar  saat  membuat  sebuah  kebijakan  atau  aturan  dapat  memperhatikan  hal-hal  ini sehingga kebijakan yang dibuat dapat saling menguntungkan pegawai dan tahanan.
Kata Kunci:Gaya Kepemimpinan, Pegawai, Rutan

## Abstract
The  increase  in  human  resources  must  be  accompanied  by  the  availability  of  formal  or  non- formal education. By developing a targeted plan, it can improve human resources. Every agency or organization is obliged to provide and organize activities that are building and developing its human  resources.  The  hope  is  that  new  abilities  and  skills  and  a  qualified  attitude  will  be obtained in accordance with the needs of the organization or agency and the demands of the job. The research is quantitative by using a questionnaire instrument to 80 respondents. The research sample used was 80 employees of the Class IIB Trenggalek Rutan. Then a simple simple linear regression analysis was performed to determine the relationship between the dependent variable and  the  independent  variable.  From  the  results  of  linear  regression  analysis  obtained  a
significance value of 0.000 or less than 0.05. Thus, leadership style has a significant effect on employee performance in the Class IIB Trenggalek Rutan. It was found that the Rsquare value was  0.270  or  27%.  Thus,  27%  of  the  performance  of  employees  in  the  Class  IIB  Trenggalek Rutan is influenced by the Leadership Style. While the remaining 73% are influenced by other factors such as work motivation, employee salaries, and so on. This study aims to determine the effect of leadership style on employee performance in Rutan Class IIB Trenggalek. The results of  this  study  can  be  used  as  consideration  for  the  Head  of  the  Detention  Center  in  order  to change  the  leadership  style  so  that  later  the  suspects  in  the  cell  can  be  well  protected,  in accordance with the mandate of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Decree No. M.04-PR.07.03  1985.  In  addition,  this  research  can  also  be  used  as  a  consideration  from  the leader, especially by the Head of Rutan Class IIB Trenggalek so that when making a policy or rule he  can pay  attention to  these  things so  that the policies  made  can  be mutually  beneficial. officers and prisoners.
Keywords: Leadership Style, Employee, Prison

## 1. PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  semakin  dengan  berkembangnya  zaman  telah mengalami  peningkatan  dan  harus  dikembangkan  demi  kemajuan  bangsa. Peningkatan  sumber  daya  manusia  harus  diiringi  dengan  tersedianya  pendidikan formal  ataupun  nonformal.  Dengan  mengembangkan  rencana  yang  terarah  maka dapat  meningkatkan  sumber  daya  manusia.  Setiap  instansi  atau  organisasi  wajib memberikan  dsan  menyelenggarakan  kegiatan  yang  sifatnya  membangun  dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Harapannya adalah supaya didapatkan  sebuah  kemampuan  dan  keterampilan  baru  dan  sikap  yang  mumpuni sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  atau  instansi  dan  tuntutan  pekerjaan.  Berbagai upaya  dan  teknik  dilakukan  demi  terlaksananya  program  pengembangan  sumber daya  manusia,  misalnya  adalah  dengan  memberikan  motivasi,  meningkatkan  etos kerja, memberikan reward atas prestasi kerjanya, promosi serta mutasi, memberikan insentif  serta  kesempatan  pendidikan  dan  pelatihan.  Salah  satunya,  pemberian pelatihan kepemimpinan bagi pegawai yang berprestasi dan dianggap mampu, hal ini perlu diberikan guna kaderisasi  untuk calon pemimpin kedepannya.
Kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dan indikator kesuksesan di  suatu  organisasi/instansi  karena  pemimpin  lah  yang  dijadikan  role  model  dari seluruh  anggota  pegawai  yang  dibawahinya,  tingkah  lakunya  ditiru  dan  menjadi cerminan  bagi  para  anggotanya.  Oleh  karena  itu,  kualitas  SDM  suatu  perusahaan dapat  dipengaruhi  oleh  gaya  kepemimpinan  pemimpin  perusahaan.  Peluang  yang dimiliki  setiap  manusia  harus  dikembangkan  karena  hal  itu  tentunya  akan  dapat menguntungkan  dan  mempermudah  instansi  untuk  mencapai  tujuannya.  Pemimpin dituntut  agar  mampu  dan  cakap  dalam  menghadapi  segala  hambatan  dan  rintangan serta  persoalan  yang  ada.  Adapun  kemampuan  seorang  pemimpin  yang  diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dapat mendorong perubahan dalam  organisasi.  Dalam  mencapai  tujuan  perusahaan  diperlukan  arahan  serta bimbingan  dari  pemimpin.  Menurut  Herujito  (2005),  menyatakan  bahwa  keahlian yang  ada  dalam  diri  pemimpin  fungsinya  untuk  membujuk,  memengaruhi  dan mengendalikan  orang  lain.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  keberhasilan  dalam
lingkungan.  Untuk  mencapai  kinerja  yang  stabil  dan  efisien  dari  sebuah  instansi diperlukan  kepemimpinan  serta  kinerja  karyawan  yang  baik.    Dibutuhkan pengetahuan  dan  wawasan  yang  baik  akan  peranan  dari  seorang  pemimpin  agar didapatkan  kemudahan  bagi  seorang  pemimpin  untuk  memusatkan  tugas  dan kewenangannya  untuk  mencapai  tujuan  dikarenakan  pemimpin  merupakan komponen  penting  (Kartono,  2010).  Apabila  seorang  pemimpin  dapat  menjalankan tugas serta tanggung jawabnya maka sumber daya baik berupa fasilitas, sumber daya manusia,  bahkan  keuangan  dapat  berjalan  lebih  efisien  dan  efektif.  Penelitian  ini dilaksanakan di Rumah Tahan Kelas IIB Trenggalek yang bertanggung jawab untuk merawat  tersangka  sesuai  dengan  peraturan  atau  sesuai  dengan  keputusan  Menteri Kehakiman  RI  No.  M.04-PR.07.03  tahun  1985.  Rumah  Tahanan  atau  Rutan  Kelas IIB Trenggalek berada dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manuia Republik Indonesia.
Gaya  kepemimpinan  Kepala  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  ini,  berpengaruh terhadap kebijakan dan kinerja dari pegawai itu sendiri. Tiap kepala Rutan memiliki gaya  kepemimpinan  yang  berbeda-beda,  diantaranya  kepemipinan  yang  karismatik, otoriter,  visioner  atau  juga  liberal. Para  pemimpin  yang  memiliki  kepribadian karismatik adalah sosok yang memiliki kepribadian yang kuat, menghargai nilai-nilai positif,  dan  mampu  mengubah  arah  pandang  pegawainya  untuk  menjadi  lebih  baik lagi.  Sedangkan  kepemimpinan  otoriter,  kepala  rutan  sebagai  pemegang  kekuasaan tertinggi  akan  membuat  keputusan,  peraturan,  dan  prosedur  berdasarkan pemikirannya.  Lingkungan  kerja  dengan  kepemimpinan  otoriter  sangat  bisa diandalkan saat mengambil keputusan namun tidak memberikan keleluasaan kepada pegawainya.
Kepemimpinan  Visioner  memiliki  arti  orang  yang  memiliki  pandangan  atau wawasan  ke  masa  depan.  Dengan  kepemimpinan  visioner,  para  pemimpin  selalu berusaha  mewujudkan  visi  misi  yang  dibuat  oleh  instansi.  Selain  itu,  pemimpin  ini selalu  berinovasi  dalam  mencapai  target  yang  telah  ditentukan.  Pemimpin  visioner akan  mendorong  para  anggota  untuk  mencoba  hal-hal  baru  dan  terus  berinovasi untuk perkembangan instansi yang lebih baik lagi. Para pemimpin akan memberikan kebebasan  kepada  anggotanya  untuk  menyelesaikan  semua  tugasnya  demi kenyamanan anggota. Hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa segera selesai.  Seorang  pemimpin  liberal  tidak  akan  menuntut  banyak  kepada  para pegawainya namun tetap mengawasi jalannya kerja sehari-hari.
Kinerja  pegawai  setiap  tahunnya  dilakukan  penialaian  yang  dilakukan  oleh badan  atau  instansi  tertentu.  Penilaian  tersebut  didasarkan  pada  bagaimana  perilaku kerja  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pegawai.  Perilaku  kerja  tersebut  juga didapatkan  dari  bagaimana  tingkah  laku  pegawai  yang  dicerminkan  dari  gaya kepemimpinan dari Kepala atau pimpinan tempat mereka bekerja, dalam hal ini yaitu Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek.  Apabila  gaya  kepemimpinan  yang  dilakukan  oleh pemimpin  baik,  maka  tentunya  perilaku  kerja  dan  kinerja  dari  pegawai  juga  baik. Selain itu, gaya kepemimpinan yang baik juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan atau  peraturan  yang  dibuat  itu.  Semakin  baik  gaya  kepemimpinan  yang  diberikan oleh seorang pemimpin maka, semakin baik pula peraturan yang dihasilkan. Dimana peraturan atau kebijakan yang dihasilkan tidak memihak salah satu pihak melainkan mementingkan  kesejahteraan  bersama.  Oleh  karena  itu,  dengan  mengetahui  Gaya
Kepemimpinan  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  dapat  diketahui  kinerja  karyawan sebagai hasil pengelolaan instansi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  atau  penelitian  yang  didasarkan  atas data  atau  angka.  Angka  yang  diperoleh  digunakan  untuk  melakukan  analisa keterangan, sederhananya penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara  sistematis  terhadap  bagian-bagian  dan  untuk  menemukan  kausalitas keterkaitan. Penelitian  kuantitatif  berupaya  melaporkan  temuan  secara  obyektif  dan peran  peneliti  bersifat  netral. Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  pegawai  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  sebanyak  80  orang.  Kemudian seluruh  populasi  dijadikan  sampel  dikarenakan  populasi  pegawai  Rutan  Kelas  IIB Trenggalek hanya tersedia 80 pegawai. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini  berupa  data  hasil  dari  kuesioner  atau  angket  yang  disebarkan  kepada  80 responden.  Skala  yang  digunakan  dalam  menghitung  analisa  responden menggunakan skala likert.Sedangkan, data skunder berasal dari hasil kajian literature berupa  jurnal,  buku,  serta  data  –  data  yang  mendukung.  Metode  analisis  yang diterapkan  merupakan  analisis  linier  sederhana  dengan  menggunakan  program komputer SPSS for Windows versi 22.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Responden
Hasil analisis data diketahui pegawai dengan jenis kelamin laki – laki seperti yang  ditunjukkan  oleh  Tabel  1,  terdapat  82,5%  atau  sebanyak  66  orang  sedangkan pegawai  perempuan  terdapat  17,5%  atau  sebanyak  14  orang.  Sehingga  dapat disimpulkan  pegawai  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  sebagian  besar  terdiri  dari pegawai laki – laki.

## Tabel 1. Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin Jumlah (orang) Prosentase (%) Laki - laki 66 82.5 Perempuan 14 17.5 Total 80 100.0 Sumber: Output  SPSS 22, 2022
Dari  hasil  analisa  kuesioner  didapatkan  bahwa  pegawai  Rutan  Kelas  IIB didominasi oleh pegawai dengan rentang usia antara 17 – 26 tahun sebanyak 88,8 % atau  sebanyak  71  orang.  Sedangkan  sebanyak  7,5%  atau  6  orang  tersusun  atas pegawai dengan rentang usia 27 – 36 tahun dan 3,8% atau sebanyak 3 orang terdiri dari pegawai dengan usia 37 – 46 tahun.

## Tabel 2. Usia Responden
Usia (Tahun) Jumlah (orang) Prosentase (%) 17 - 26 71 88.8 27 - 36 6 7.5 37 - 46 3 3.8 Total 80 100.0 Sumber: Output SPSS 22 , 2022

## Uji Validitas
Perlu  diketahui  validitas  instrument  penelitian  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  sehingga  dilakukan  uji  validitas  dengan  menggunakan program  SPSS.  Semakin  tinggi  nilai  validitas  maka  instrument  penelitian semakin valid. Dari hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa semua variabel X  atau  variabel  gaya  kepemimpinan  bersifat  valid.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh Tabel 3, dimana nilai Rhitung > Rtabel. Kemudian untuk variabel Y atau kinerja karyawan semua instrument Y bersifat valid seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 4. Sehingga instrument penelitian dapat dilanjutkan.

## Tabel 3. Uji Validitas (Gaya Kepemimpinan)
Pertanyaan R hitung R tabel 1 0,529 0,22 2 0,603 0,22 3 0,399 0,22 4 0,443 0,22 5 0,279 0,22 6 0,485 0,22 7 0,559 0,22 8 0,357 0,22 9 0,413 0,22 10 0,405 0,22 Sumber: Output SPSS 22 , 2022

## Tabel 4. Uji Validitas (Kinerja Karyawan)
Pertanyaan R hitung R tabel 1 0,503 0,22 2 0,575 0,22 3 0,578 0,22 4 0,560 0,22
5 0,587 0,22 6 0,611 0,22 7 0,551 0,22 8 0,587 0,22 9 0,568 0,22 10 0,469 0,22 Sumber: Output SPSS 22, 2022

## Uji Reliabilitas
Untuk  menguji  konsistensi  atas  item  kuisioner  yang  akan  dilakukan. Kuisioner  dikatakan  reliable  jika  nilai  r hitung lebih  besar  dari  r tabel .  Setelah dilakukan  perhitungan  uji  reliabilitas  untuk  variabel  Gaya  kepemimpinan didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,556 seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 5 atau lebih besar dari r tabel . Sehingga variabel X dapat dinyatakan reliable. Sedangkan  untuk  variabel  kinerja  karyawan  diperoleh  nilai  Cronbach’s  Alpha sebesar 0,753 seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 6 atau lebih besar dari R tabel . Sehingga variabel kinerja karyawan (Y) dapat dikatakan reliable.
Tabel 5. Uji Reliabilitas (Gaya Kepemimpinan)
Cronbach's Alpha N of Items .556 10 Sumber: Output SPSS 22

## Tabel 6. Uji Reliabilitas (Kinerja Karyawan)
Cronbach's Alpha N of Items .753 10
Sumber: Output SPSS 22 , 2022

## Analisis Regresi Sederhana
Berdasarkan  tujuan  dari  penelitian,  maka  digunakan  analisa  regresi sederhana.  Sehingga,  dapat  diketahui  hubungan  antara  gaya  kepemimpinan dengan  kinerja  karyawan  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek.  Sehingga  didapatkan hasil seperti tabel berikut:
Tabel 7. Tabel SPSS 22 Koefisien
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 17.355 3.435 5.052 .000
Gaya Kepemimpinan .536 .100 .519 5.365 .000
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
Sumber: Output SPSS 22, 2022
Berdasarkan hasil analisa didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang  dari  0,05  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Tabel  7.  Sehingga,  dapat disimpulkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  berpengaruh  signifikansi  terhadap kinerja  karyawan  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek.  Selain  itu,  dari  perhitungan didapatkan  tabel anova seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Tabel  8.  Dari  hasil perhitungan  anova  diperoleh  nilai  sebsesar  0,000  atau  kurang  dari  0,05. Sehingga  dapat  disimpulkan  kinerja  karyawan  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan secara signifikan

## Tabel 8. Tabel SPSS Anova
Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1  Regression 175.199 1 175.199 28.785 .000 b Residual 474.751 78 6.087 Total 649.950 79 a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
b. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan
Sumber: Output SPSS 22, 2022
Selanjutnya,  dari  hasil  determinasi  perhitungan  analisa  regresi  linier sederhana  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Tabel  9.  Didapatkan  bahwa  nilai Rsquare senilai  0,270  (27%).  Sehingga  dengan  kata  lain,    27%  dari  kinerja karyawan  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  dipengaruhi  oleh  Gaya Kepemimpinan.  Sedangkan  sebanyak  73%  sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor  lain seperti motivasi kerja, gaji karyawan, dan sebagainya.

## Tabel 9. TSPSS Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .519 a .270 .260 2.467
a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan
Sumber: Output SPSS 22, 2022
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  gaya kepemimpinan kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan juga kebijakan yang ia lakukan. Gaya kepemimpinan yang baik  membuat  kinerja  pegawai  juga  baik,  begitupun  sebaliknya  apabila  gaya kepeminpinan  buruk  maka  kinerja  para  pegawai  juga  buruk.  Gaya kepemimpinan  kepala  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  merupakan  sebuah  contoh
yang  akan  diterapkan  oleh  pegawai  mereka.  Gaya  kepemimpinan  ini  dijadikan sebagai  role  model  bagi  para  pegawai,  untuk  memahami  dan  meningkatkan kinerja kerja mereka.
Seperti  yang  kita  tahu  bahwa  sebagian  besar  bahkan  hampir  dikatakan semua  pegawai  Rutan  Kelas  IIb  Trenggalek  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil. Dimana  setiap  tahun  akan  diadakan  penilaian  terhadap  kinerja  dari  Aparatur Sipil  Negara  itu.  Hal  ini  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2o19  Tentang  Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri Sipil.  Penilaian  tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  objektivitas  pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Di dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  ini  dijelaskan  bahwa  penilaian  kinerja pegawai  di  dasarkan pada aspek perencanaan kinerja pada tingkat  individu  dan tingkat  unit  atau  organisasi,  dengan  memperhatikan  target,  capaian,  hasil,  dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Negeri Sipil tersebut.
Jadi  dengan  kata  lain,  penilaian  kinerja  ini  melihat  bagaimana  perilaku kerja  dari  setiap  individu  pegawai.  Seperti  yang  di  jelaskan  di  dalam  Pasal  1 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2019  Tentang Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil,  perilaku  kerja  adalah  setiap  tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang  seharusnya  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  kata  lain,  disini  tingkah  laku,  sikap  dan  tindakan  pegawai diawasi  dan diperhatikan. Tingkah laku pegawai  harus sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Apabila kita kaitkan antara perilaku pegawai dengan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin, maka terdapat sebuah ikatan yang erat. Perilaku pegawai dapat  tercermin  dari  kepemimpinan  seorang  pemimpin.  Tentunya  apabila pemimpin  memiliki  gaya  kepemimpinan  yang  tegas,  berwibawa,  inovatif  dan berwawasan  luas,  maka  akan  mempengaruhi  juga  terhadap  perilaku  pegawai. Sehingga  kinerja  pegawai  dapat  meningkat  dan  akhirnya  berimbas  juga  pada tercapainya  tujuan  dari  instansi  tersebut.  Selain  itu,  para  pegawai  juga  akan mendapatkan penilaian yang baik terhadap kinerja. Hal ini akan berdampak pada karier  para  pegawai  tersebut.  Sebaliknya  apabila  gaya  kepemimpinan  yang diberikan  atau  dilakukan  oleh  seorang  pemimpin  cenderung  kaku,  keras  dan otoriter, bukan tidak mungkin tingkah laku pegawai atau bawahannya akan sama dengan  apa  yang  pemimpin  tersebut  lakukan  atau  bahkan  mungkin  jauh  lebih buruk.  Hal  ini  akan  berdampak  buruk  pada  tercapainya  sebuah  tujuan  instansi tersebut, serta berdampak buruk juga pada penilaian kinerja para pegawai.
Kemudian  gaya  kepemimpinan  dan  peningkatan  kinerja  pegawai  akan berpengaruh  terhadap  kebijakan  yang  akan  dibuat  oleh  pemimpin.  Kebijakan yang  dibuat  harus  tetap  memperhatikan  prinsip  keadilan,  dimana  tidak  boleh menguntungkan  salah  satu  pihak.  Kebijakan  yang  dibuat  selain  harus mensejahterakan rakyat, kebijakan tersebut juga harus memfokuskan bagaimana merawat  tahanan  seperti  yang  tercantum  di  dalam  keputusan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  No.  M.04-PR.07.03  tahun  1985.  Selain  itu,  di dalam  Undang-undang  No.  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan,  yang
mengatakan bahwa sistem pemasyarakatan harus dapat memanusiakan manusia, yaitu  dengan  cara  memberikan  pembinaan  agar  mereka  dapat  mengakui kesalahannya,  memperbaiki  dirinya,  dan  dapat  berbaur  di  dalam  masyarakat. Kebijakan  yang  dibuat  juga  harus  memperhatikan  hidup,  kehidupan  dan penghidupan tahanan. Gaya kepemimpinan yang baik dan positif akan membuat kebijakan  tersebut  juga  baik  dan  saling  menguntungkan  dan  tidak  saling merugikan satu sama lain.
Peraturan  Kebijakan  (beleidsregels,  spiegelsrecht,  pseudowetgeving, olicy  rules)  adalah  ketentuan  (rules  bukan  law)  yang  dibuat  oleh  pemerintah sebagai  administrasi  negara.  Peraturan  kebijakan  bukan  (tidak  termasuk)  salah satu  bentuk  atau  jenis  peraturan  perundang-undangan,  meskipun  dalam  banyak hal  tampak  (menampakkan  gejala)  sebagai  peraturan  perundang-undangan. Namun  demikian  diperlukanlah  harmonisasi  hukum  agar  tercipta  sebuah kepastian hukum, sehingga dikenal adanya bentukbentuk peraturan yang disebut sebagai  peraturan  kebijakan  (beleidsregels)  dalam  menjalankan  tugas-tugas pemerintahan.  Salah  satu,  peraturan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemimpin sebuah  instansi  yaitu  diskresi.  Diskresi  merupakan  kewenangan  pejabat administrasi  pemerintahan  untuk  mengambil  keputusan  pemerintahan  yang bebas  karena  belum  diaturnya  suatu  hal  tertentu  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.  Diskresi  dapat  memberikan  manfaat  yang  positif  bagi terselenggaranya  kegiatan  pemerintahan  yang  berkesinambungan  dan  tidak terhambat  oleh  kekosongan  hukum  yang  ada,  namun  demikian  diskresi  dapat menimbulkan dampak negatif apabila di dalam pelaksanaannya justru melanggar rambu-rambu  hukum  yang  ada  serta  bertentangan  dengan  norma-norma  yang ada di masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum.
Diskresi secara khusus diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Sebelumnya  Pasal  1 mendefinisikan  diskresi  sebagai  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan dan/atau  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi  pemerintahan.  Dimana  di  dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai unsur-unsur yang di dala definisi tersebut, diantaranya :
1. Berupa keputusan dan/atau tindakan;
2. Ditetapkan dan/atau dilakukan;
3. Dilakukan oleh pejabat pemerintahan;
4. Untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Diskresi tersebut dilakukan dalam hal (bersifat alternatif):
a. Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan;
b. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
c. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas;
d. Adanya stagnasi pemerintahan
Definisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  diskresi  tidak  hanya  berupa keputusan tetapi dapat juga berupa tindakan atau keputusan yang disertai dengan tindakan.  Diskresi  dimiliki  oleh  pemerintah  karena  pemerintah  harus  aktif berperan  mencampuri  bidang  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  (public service) yang mengakibatkan pemerintah tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan  ataupun  bertindak  dengan  dalih  terjadi  kekosongan  pengaturan hukum. Pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam lapangan kehidupan  masyarakat  dan  pemerintah  dituntut  untuk  bertindak  aktif  di  tengah dinamika  kehidupan  masyarakat.  Diskresi  tersebut  dibuat  oleh  pejabat  atau pemimpin dari sebuah instansi itu. Hal ini tercantum di dalam Pasal 6 Undang– Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan,  mengatakan  bahwa  pejabat  Pemerintahan  memiliki  hak  untuk menggunakan  Kewenangan  dalam  mengambil  Keputusan  dan/atau  Tindakan. Oleh  karena  itu,  dalam  mengambil  keputusan  atau  membuat  sebuah  kebijakan seoarang pemimpin harus memperhatikan aspek-aspek pendukung lainya.
Apabila kita kaitkan dengan bentuk  gaya kepemimpinan dengan adanya pembuatan kebijakan peraturan berupa diskresi ini, sangat memiliki keterkaitan di  dalamnya.  Dimana  gaya  kepemimpinan  sangat  berpengaruh  erhadap  materi peraturan  yang  akan  dibuat  oleh  seorang  pemimpin,  yaitu  disini  kepala  Rutan Kelas IIB Trenggalek. Gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter dan bersifat kaku  cenderung  akan  menghasilkan  sebuah  kebijakan  peraturan  yang  hanya menguntungkan  dirinya  sendiri.  Selain  itu,  gaya  kepemimpinan  tersebut  juga berdampak  pada  kinerja  pegawai  yang  nantinya  berujung  pada  capaian  tujuan dari  instansi  tersebut.  Pada  kinerja  pegawai,  para  pegawai  akan  cenderung meniru  atau  mencontoh  apa  yang  pemimpin  lakukan.  Jika  perilaku  yang dilakukan oleh pemimpin baik, maka pegawai atau bawahan akan melakukan hal yang  sama,  namun  sebaliknya  jika  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  cenderung bersifat  buruk  bukan  tidak  mungkin  pegawai  juga  akan  melakukannya. Kemudian  terhadap  tujuan  dari  instansi  tersebut  juga  memiliki  pengaruh  di dalamnya.
Tujuan instansi dapat tercapai apabila pemimpin dan bawahan (pegawai) memiliki  koordinasi,  visi  dan  misi  yang  sejalan.  Visi  dan  misi  yang  sejalan  ini dapat dicapai apabila kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin tepat dan sesuai dengan keadaan yang ada di dalam sebuah instansi itu, dalam hal ini yaitu Rutan Kelas  IIB  Trenggalek.  Pembuatan  kebijakan  itu  dapat  sesuai  dan  tepat  apabila Kepala  Rutan  memiliki  integritas  yang  baik,  dan  gaya  kepemimpinan  yang bagus  juga,  seperti  inovatif,  berwibawa,  kharismatik  dan  menghargai  setiap pendapat  atau  kritik  yang  diberikan  kepadanya.  Namun  sebaliknya,  kebijakan atau  peraturan  itu  dapat  berjalan  tidak  sesuai  dan  tidak  tepat  apabila  Kepala Rutan  memiliki  gaya  kepemimpinan  yang  buruk.  Dengan  demikian,  gaya kepemimpinan sangat berpangaruh terhadap tercapainya tujuan dari instansi itu. Semakin  baik  gaya  kepemimpinan  yang  diberikan  maka  kebijakan  atau peraturan  yang  dibuat  semakin  baik  dan  akhirnya  berdampak  pada  tercapainya tujuan dari sebuah instansi itu.
Dengan demikian, terlihat bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pegawai dan kebijakan hukum yang dibuat. Semakin baik gaya  kepemimpinan  yang  diberikan  oleh  seorang  pemimpin,  maka  semakin bagus  juga  kinerja  dari  pegawainya  dan  semakin  baik  dan  tepat  juga  kebijakan yang dibuatnya yang pada akhirnya akan membuat tujuan dari instansi itu dapat terwujud  dengan  baik.  Dalam  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  ini,  terlihat  bahwa gaya  kepemimpinan  yang  diberikan  oleh  Pemimpin  sudah  mencerminkan  gaya kepemimpinan yang baik. Dimana para pegawai sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Para pegawai sudah melakukan perawatan terhadap para  tahanan  dengan  baik  sesuai  dengan  Standart  Operasional  Prosedur  (SOP) yang telah diberikan kepadanya. Selain itu, kebijakan terhadap para pegawai dan para  tahanan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  sudah tepat dan adil. Kebijakan yang dibuat sudah memperhatikan asas-asas mengenai pembentukan  peraturan  atau  hukum.  Selain  itu,  kebijakan  tersebut  sudah mempertimbangkan  baik  dan  buruknya.  Kemudian  kebijakan  yang  dibuat  juga sudah mempertimbangkan kebaikan bersama.

## 4. PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Gaya  kepemimpinan  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  dari  pegawai. Semakin baik gaya kepemimpinan yang dilakukakn maka semkain bagus kinerja  dari  para  pegawainya.  Salah  satu  contohnya,  yaitu  gaya kepemimpinan  Kepala  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek,  dimana  gaya kepemipinannya  sangat  berpengaruh  terhadap  pegawainya  sehingga indeks  presentasi  kinerja  juga  meningkat.  Setiap  tahunnya  kinerja pegawai selalu dinilai oleh badan khusus yang menanganinya.  Penilaian kinerja  ini  melihat  bagaimana  perilaku  kerja  dari  setiap  individu pegawai. Seperti yang di jelaskan di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2019  Tentang  Penilaian  Kinerja Pegawai  Negeri  Sipil,  perilaku  kerja  adalah  setiap  tingkah  laku,  sikap atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  PNS  atau  tidak  melakukan  sesuatu yang  seharusnya  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  disini  tingkah  laku,  sikap  dan tindakan pegawai diawasi dan diperhatikan. Tingkah laku pegawai harus sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya.Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh bahwa nilai signifikansi  0,000 < 0,05.  Sehingga,  gaya  kepemimpinan  berpengaruh  secara  signifikansi terhadap  kinerja  karyawan  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek.  Didapatkan bahwa  nilai  Rsquare  sebesar  0,270  atau  27%.  Sehingga,  27%  kinerja karyawan  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  dipengaruhi  oleh  Gaya Kepemimpinan.  Sedangkan  sebanyak  73%  sisanya  dipengaruhi  oleh faktor lain seperti motivasi kerja, gaji karyawan, dan sebagainya.
2. Gaya  kepemimpinan  juga  berpengaruh  terhadap  kebijakan  atau  aturan yang  dibuat,  salah  satunya  dalam  studi  kasus  Rutan  Kelas  IIB
Trenggalek.  Semakin  bagus  dan  baik  gaya  kepemimpinan  yang dilakukan  oleh  seorang  kepala  rutan  maka  akan  mengahasilkan  sebuah kebijakan  atau  aturan  yang  tidak  akan  merugikan  satu  sama  lain,  baik dari pegawai mapuun dari tahanan. Gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter  dan  bersifat  kaku  cenderung  akan  menghasilkan  sebuah kebijakan  peraturan  yang  hanya  menguntungkan  dirinya  sendiri.  Selain itu,  gaya  kepemimpinan  tersebut  juga  berdampak  pada  kinerja  pegawai yang nantinya berujung  pada  capaian tujuan dari instansi  tersebut. Pada kinerja  pegawai,  para  pegawai  akan  cenderung  meniru  atau  mencontoh apa  yang  pemimpin  lakukan.  Jika  perilaku  yang  dilakukan  oleh pemimpin  baik,  maka  pegawai  atau  bawahan  akan  melakukan  hal  yang sama,  namun  sebaliknya  jika  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  cenderung bersifat  buruk  bukan  tidak  mungkin  pegawai  juga  akan  melakukannya.
Dalam  studi  kasus  di  Rutan  Kelas  IIB  Trenggalek  ini,  setiap  kebijakan yang  dibuat  oleh  kepala  Rutan  sangat  memikirkan  efek  atau  dampak  di kemudian  hari.  Sehingga  aturan  yang  ada  tidak  membuat  para  tahanan terpaksa dan tersiksa. Selain itu dengan gaya kepemipinan tersebut juga dapat mensejahterakan dan meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut.
b. Saran
1. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini ialah, gaya kepemimpinan pemimpin  harus  menimbulkan  dampak  yang  positif  baik  dari peningkatan kinerja pegawai maupun dari peraawatan tahanan. Penelitian ini  juga  harus  lebih  di  fokuskan  lagi  agar  hasil  yang  didapatkan  lebih valid  dan  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi para  pemimpin  agar  lebih  memikirkan  bagaimana  gaya  kepemimpinan mereka  agar  dapat  meningkatkan  prestasi  instansi  dan  kinerja pegawainya.
2. Selain  itu,  gaya  kepemimpin  ini  juga  harus  dapat  membuat  kebijakan yang  dibuat  agar  lebih  adil  dan  lebih  mementingkan  kepentingan bersama  bukan  kepentingan  suatu  golongan  saja.  Kebijakan  atau  aturan yang dibuat oleh Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek ini, juga harus tetap memperhatikan hierarki  tata urutan peraturan perundang-undangan yang tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Kemudian  kebijakan yang dibuat juga harus mempertimbangkan kesejahteraan peara pegawai dan  perawatan  tahanan  yang  ada  di  dalamnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk meminimalisir  kerusuhan  yang  ada  di  dalam  Rutan  dan  juga  sebagai bagian dalam penerapan Sistem Pemasyrakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arikunto, Suharsimi.2003. Prosedur Penelitian . Jakarta: Bina Aksara Arikunto,  Suharsimi.2010. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta: Rineka Cipta.
Creswell,  J.C,.  2012. Education  Research,Planning,  Conducting  and  Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 4th edition . Boston: Pearson Handoko,  T.  H.  2008. Manajemen  Personalia  &  Sumberdaya  Manusia  (2nd  ed.) . Yogyakarta : BPFE.
Hartono, 2011 . Analisis Data Statistika dan Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Herujito, Y. 2005 . Leadership . Jakarta: PT Glora Aksara Pratama.
Nasution, 2009. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara
Rivai,  V.,  &  Mulyadi,  D.  2018. Kepemimpinan  dan  Perilaku  Organisasi  (Edisi  2). Jakarta: Rajawali Pers.
Robbins,  Stephen  P.  1999 .  Prinsip-  prinsip  Perilaku  Organisasi.  Edisi  ke  5 .  Jakarta: Erlangga

## JURNAL
Rahman, Fatimah, Kusmiyanti. 2021. Pengaruh Transformational Leadership Terhadap Disiplin Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Jurnal Ilmiah Poli Bisnis .
Srilaksmi,  Ni  Ketut  Tri.  2020.  Fungsi  Kebijakan  DI  Dalam  Negara  Hukum.  Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 4 No. 1
Nalle,  Victor  Imanuel  W.  2016.  Kedudukan  Peraturan  Kebijakan  Dalam  Undang- Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 10 No. 1.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  20l9  Tentang  Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan.