## PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM TATA KELOLA  IKLIM

## Hartana, Safira Shizuoka Suardana
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Bung Karno e-mail : hartana_palm@yahoo.com, safira.shizuoka@undiksha.ac.id

## Abstrak
Samudra Arktik memainkan peran penting dalam mengatur iklim Bumi, namun lingkungannya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menghadapi perubahan iklim membutuhkan tindakan  bersama.  Berdasarkan  premis  bahwa  kolaborasi  spontan  berkurang  dalam  masalah tindakan kolektif berskala besar, makalah ini membahas, dari perspektif hukum, peluang dan keterbatasan  yang  dihadapi  organisasi  internasional  Arktik  untuk  menerjemahkan  rezim peraturan  global  perubahan  iklim  ke  dalam  pengaturan  regional  dan  mendorong  tindakan kolektif.  Terjemahan  ini  terjadi  ketika  organisasi  menjadi  platform  kolaboratif  yang menggabungkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk negara, lembaga pemerintah dan non-pemerintah,  dan  organisasi  masyarakat  sipil.  Tindakan  kolektif  juga  diperkuat  ketika organisasi  menampilkan  beragam  kapasitas pengaturan. Organisasi  internasional menghadapi beberapa  keterbatasan  tentang  tata  kelola  iklim  Arktik  karena  fragmentasi  kelembagaan, munculnya pemangku kepentingan Arktik baru, dan meningkatnya fokus pada kerja sama antar negara  yang  secara  efektif  mengesampingkan  pemangku  kepentingan  non-negara. Perkembangan ini pada akhirnya dapat mengikis sistem pemerintahan daerah ini.

## Kata Kunci : Kerjasama Internasional, Perubahan Iklim, Aksi Kolektif

## Abstract
The Arctic Ocean plays an important role in regulating the Earth's climate, but its environment is highly vulnerable to the effects of climate change. The fight against climate change requires collective action. Assuming  that spontaneous collaboration  is  weak on issues of  large-scale collective  action,  this  article  examines,  from  a  legal  perspective,  the  opportunities  and constraints that international organizations in the Arctic face in translating the global climate change regulatory regimes into regional agreements and encourage collective action. .  This translation  occurs  when  the  organization  becomes  a  collaborative  platform  that  brings together  multiple  stakeholders,  including  the  state,  governmental  and  non-governmental agencies,  and  civil  society  organizations.  Collective  action  is  also  enhanced  when organizations exhibit diverse regulatory capabilities. International organizations face several limitations  regarding  Arctic  climate  governance  due  to  institutional  fragmentation,  the emergence  of  new  Arctic  actors  and  the  increasing  emphasis  on  cooperation  between countries,  which  effectively  excludes  non-state  actors.  These  developments  could  eventually erode the system of local government.
Keywords : International Cooperation, Climate Change, Collective Action

## PENDAHULUAN
Respon  regulasi  terhadap  perubahan  iklim  memerlukan  tindakan  kolektif.  Namun, kolaborasi spontan berkurang dalam masalah tindakan kolektif berskala besar karena masalah ini menampilkan karakteristik berikut: anonimitas, heterogenitas, ketidakpastian, dan ketidakaktifan. Pada skala yang lebih besar, tindakan kolektif membutuhkan otoritas pihak ketiga atau eksternal untuk mendorong kerja sama dengan aktor lain 1 . Tentang perubahan iklim, pihak ketiga semacam itu  juga  diperlukan  untuk  mencapai  penerjemahan  rezim  pengaturan  iklim  global  ke  dalam pengaturan regional.
Mengenai  otoritas  eksternal,  Artikel  ini  menganalisis  peluang  dan  keterbatasan pengaturan  kelembagaan  internasional  yang  berkaitan  dengan  tata  kelola  perubahan  iklim Samudra Arktik. Terlepas dari peraturan  global tentang perubahan  iklim, fokusnya dipusatkan pada lembaga-lembaga  yang berdampak langsung  pada Samudra Arktik  untuk menilai  apakah rezim  hukum  global,  di  mana  perubahan  iklim  dibingkai  diterjemahkan  ke  dalam  kapasitas regulasi.
Tata  kelola  iklim  di  Samudra  Arktik  dianalisis  melalui  lensa  teoretis  dari  masalah tindakan  berskala  besar.  Peran  organisasi  internasional  untuk  menghadapi  tantangan  global dibahas dari perspektif fungsional (yaitu, raison d'etre organisasi adalah promosi kerjasama untuk mencapai tujuan bersama di antara aktor yang berbeda dalam pengaturan internasional). Artikel ini disusun sebagai berikut: Bagian 2 menyajikan kerangka teori. Bagian 3 memberikan ikhtisar tentang  organisasi  internasional  terkemuka  yang  memengaruhi  tata  kelola  iklim  di  Samudra Arktik. Membahas apakah kapasitas pengaturan organisasi internasional menangkal karakteristik yang  merupakan  masalah  aksi  kolektif  berskala  besar.  Bagian  ini  juga  menyoroti kapasitas regulasi  yang  terbatas  dari  organisasi  internasional  untuk  memengaruhi  tata  kelola  iklim  di Samudra Arktik secara efektif.5 membahas kapasitas dan batasan organisasi internasional untuk mendorong  tindakan  kolektif  dengan  meningkatkan  kerja  sama  di  antara  berbagai  pemangku kepentingan Arktik. Pada Bagian 6, penulis menyajikan

## Metode Penelitian
Metode  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  dikaitkan  dengan  suatu  pendekatan (sistematis) untuk mempelajari suatu subjek atau sasaran penelitian guna menemukan solusi yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  mengandung  validitasnya.  Penelitian  adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan konsisten yang melibatkan analisis dan konstruksi, Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah pengumpulan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan informasi, teori, dan pemahaman, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam keberadaan manusia (Wijayanti, 2022 : 33). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisis.  Penelitian  hukum disamping itu juga mengadakan pemeriksaan  yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permaslahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ali, 2021).
Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum  normatif. Metode penelitian hukum  normatif adalah metode  yang  meneliti  hukum  dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses  untuk menemukan suatu aturan hukum maupun  doktrin hukum untuk
menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif  (legal  research) biasanya  hanya  merupakan  studi  dokumen,  yakni  menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan  perundang-undangan, keputusan/ketetapan.  Nama lain  dari  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  doktrinal,  juga  disebut  sebagai  penelitian kepustakaan  atau studi  dokumen.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  menjelaskan penelitian  hukum  normatif adalah penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (Muhaimin, 2020 : 47). Jenis penelitian ini menitikberatkan pada kajian serta analisis terhadap adanya norma konflik terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Anonimitas
Masalah aksi skala besar, seperti perubahan iklim, melibatkan banyak aktor yang tidak terbatas  secara  lokal,  dan  oleh  karena  itu,  kemungkinan  kerjasama  berkurang.  Anonimitas semakin  dalam  karena  para  pelaku  berada  di  berbagai  skala  geografis  (yakni,  lokal,  regional, global) dan mencakup
skala  temporal  (yaitu,  generasi  sekarang  dan  masa  depan).13  Dalam  kasus  Samudra Arktik dan tata kelola iklim, aktor yang relevan tidak terbatas secara lokal atau homogen. Bagian sebelumnya  menyoroti  bahwa  tidak  hanya  Negara-  negara  Arktik  yang  memiliki  kepentingan pribadi di Samudra Arktik, tetapi juga semua Negara memiliki hak dan kewajiban di wilayah di luar yurisdiksi nasional, misalnya laut lepas. Selama dekade terakhir, beberapa negara Asia secara aktif membangun identitas Arktik mereka. Ada juga kawasan subnasional Arktik (mis., Alaska, Kepulauan Faroe, Greenland, dan Nunavut),14 dan aktor non- negara (mis. peserta masyarakat adat  dan  lembaga  non  pemerintah,  perwakilan  industri)  yang  selama bertahun-tahun  telah memperoleh  statusnya  sebagai  aktor  utama  Arktik.  dengan  legitimasi  dalam  membentuk kebijakan  Arktik  masa  depan  termasuk  tata  kelola  iklim.  Mempertimbangkan  jumlah  dan keragaman  aktor  Arktik  yang  besar,  aksi  kolektif  melemah  karena  koordinasi  dan  kerja  sama langsung menjadi tidak mungkin. Sebaliknya, perwakilan negara, daerah subnasional, industri, masyarakat  adat  terlibat  dalam  kerja  sama  dan  koordinasi.15  Kepentingan  yang  dikejar  oleh perwakilan  ini  juga  beragam  dan  mungkin  tidak selalu  sejalan  dengan  kepentingan  prinsipal mereka.16 Tentang tindakan kolektif dan perubahan iklim, Ostrom berpendapat bahwa “orang yang paling dirugikan oleh dampak mungkin tidak memiliki perwakilan yang memadai di tingkat yang lebih tinggi dan mungkin tidak dapat mengartikulasikan cara yang jelas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu mereka beradaptasi dengan berbagai ancaman yang mereka hadapi”17  Ini  adalah  kasus Masyarakat adat Arktik  yang mata pencahariannya terancam oleh perubahan iklim. Oleh karena  itu,  representasi  mereka  pada  skala  yang  lebih  besar  merupakan pertanyaan  yang  mendesak.  Long  misalnya,  menunjukkan  perlunya  membuat  beberapa  aktor, seperti  penduduk asli  Arktik,  lebih  terlihat  untuk  tata  kelola  iklim.18  Artikel  ini  berpendapat bahwa organisasi internasional dapat menjadi platform untuk memfasilitasi koordinasi dan kerja sama di antara beragam aktor ini.
Masalah  aksi  kolektif  skala  besar  menyoroti  ketidakpastian  mengenai  luas  dan konsekuensi dari masalah. Ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim menunjukkan, antara lain, kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan perubahan ekosistem laut
dan darat ditambah dengan peningkatan 'kondisi cuaca ekstrem'.' Imajinasi masa depan termasuk  dunia  di  mana  umat  manusia  tidak  dapat  bertahan  kecuali  kebijakan  mitigasi  dan adaptasi  diterapkan.  Ketidakpastian  secara  intrinsik  terkait  dengan  risiko  karena  yang  terakhir
berhubungan  dengan  beragam  imajiner  masa  depan  dan  bagaimana  memprediksi  dan mengendalikan hasil yang merugikan.

## Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)
Sejak pembentukannya pada tahun 1988, IPCC memiliki peran penting dalam 'menilai informasi  ilmiah  tentang  perubahan  iklim  dan  menyajikan  dampak  perubahan  iklim  terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi.' tions untuk perubahan iklim tersedia untuk umum bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas. IPCC menyiapkan Laporan Khusus tentang Lautan dan Kriosfer. Laporan tersebut menyoroti dampak perubahan iklim di Samudra Arktik, misalnya, peningkatan hilangnya lapisan es dan gletser secara massal, pengasaman laut lebih lanjut, percepatan kenaikan permukaan laut, redistribusi spesies laut
rganisasi Maritim Internasional (IMO)
Tanpa diragukan lagi, IMO36 adalah organisasi global terpenting terkait polusi sumber kapal  dan  regulasi  keselamatan  laut.  Mengenai  perubahan  iklim,  Pasal  2(2)  Protokol  Kyoto mewajibkan  negara  pihak37  untuk  mengurangi  gas  rumah  kaca  dari  bunker  bahan  bakar laut melalui  IMO.  Sejak  itu,  IMO  aktif  di  bidang  ini.  Pada  tahun  2011,  Komite  Perlindungan Lingkungan  Laut  mengadopsi  amandemen  terkait  efisiensi  energi  pada  Lampiran  VI  (polusi udara)  Konvensi  Internasional  untuk  Pencegahan  Polusi  dari  Kapal  (MARPOL  73/78),  yang mulai berlaku pada Januari 2013.38 Dengan potensi intensifikasi pelayaran di Samudra Arktik, ini merupakan perkembangan yang disambut baik.
Regulasi  emisi  gas  rumah  kaca  dalam  pelayaran  relevan  dalam  banyak  hal  untuk Samudra  Arktik.  Pertama,  ia  memiliki  jangkauan  yang  lebih  luas  daripada  yang  awalnya dibayangkan dalam Protokol Kyoto. Tingkat ratifikasi MARPOL, Annex VI, adalah 96,71% dari tonase dunia.39 Ini berarti bahwa secara global, semua kapal tunduk pada standar emisi wajib apapun bendera yang mereka kibarkan.
Kedua, sementara rezim perubahan iklim menerapkan prinsip tanggung jawab bersama tetapi  berbeda,  ini  bukan  kasus  pengaturan  polusi  dari  atau  melalui  atmosfer.  Kewajiban UNCLOS  ditujukan  kepada  negara-negara  pada  umumnya  tanpa  membuat  perbedaan berdasarkan tingkat perkembangan atau ciri-ciri regional mereka.40 Dalam hal penetapan standar pelayaran, hukum laut bersifat lex spe cialis41 dalam kaitannya dengan rezim perubahan iklim. , yang  sepenuhnya  melegitimasi  non-inkorporasi  prinsip  tanggung  jawab  bersama  tetapi dibedakan.
Ketiga,  IMO  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan  pemantauan  karena  negara  pihak harus mengkomunikasikan berbagai informasi kepada organisasi, termasuk:
1) Peraturan  hukum  dan  standar  lain  yang  berlaku  di  tingkat  nasional  untuk mengimplementasikan Konvensi.
2) Laporan kepatuhan penerapan Konvensi
3) Laporan  statistik  mengenai  hukuman  yang  dikenakan  karena  pelanggaran Konvensi.
Fungsi pengawasan juga dalam evolusi konstan. Pada Januari 2016, skema audit wajib yang  akan  dilakukan  oleh  IMO  dimasukkan  dalam  MARPOL,  termasuk  Lampiran  VI.  Kerja sama  IMO  dengan  rezim  iklim  menunjukkan  bagaimana  organisasi  internasional  dapat membangun  sinergi  di  antara  rezim  hukum  terkait.  Terakhir,  IMO  menjadi  pengamat  Dewan Arktik pada 2019,45 dan dalam waktu dekat, Samudra Arktik akan menjadi fokus pengembangan regulasi lebih lanjut.
Setelah berlakunya Kode Kutub, kedua organisasi tersebut berkomitmen untuk terlibat dalam  kerja  sama  lebih  lanjut.46  Mempertimbangkan  kemunculan  Lima  Arktik,  peningkatan kerja  sama  antara  IMO  dan  Dewan  Arktik  merupakan  upaya  Dewan  Arktik  untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai forum regional terkemuka untuk kerja sama Arktik.
Uni Eropa (UE)
UE  diberkahi  dengan  kerangka  kelembagaan  yang  komprehensif  dan  sistem  hukum yang kuat dalam kapasitas pembuatan undang-undang dan ketertiban yudisial. Namun, pengaruh UE  di  kawasan  Arktik  terbatas  karena  hanya  tiga  anggotanya,  yakni  Denmark,  Finlandia, dan Swedia,  yang merupakan negara- negara Arktik. Mengenai  Samudra Arktik,  itu berada  di  luar yurisdiksi UE.

## Dewan Arktik
Deklarasi  Ottawa  menciptakan  organisasi  antar  pemerintah  ini.  Instrumen  undang- undang  lunak  ini  menetapkan  mandat  komprehensif  bagi  organisasi  tersebut  untuk mempromosikan kerja sama dan koordinasi 'di antara negara-negara Arktik, masyarakat adat, dan penduduk  Arktik  lainnya  tentang  masalah  umum  Arktik,  khususnya  masalah  pembangunan berkelanjutan  dan  perlindungan  lingkungan  Arktik.'  Meskipun  memberikan  preferensi  untuk kerjasama  berkelanjutan,  referensi  untuk  isu-  isu  umum  mengatakan  karena  melegitimasi kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Dewan,  seperti  perubahan  iklim,  yang  memiliki  implikasi lingkungan  dan  dimensi  ekonomi  dan  social  Melalui  kelompok  kerjanya,  Dewan  Arktik  telah mengadopsi banyak laporan ilmiah yang digabungkan dengan beberapa saran kebijakan. Secara umum, Dewan dapat mengadopsi berbagai instrumen soft law. Relevansi dari instrumen yang tidak mengikat  ini  tidak  boleh  diremehkan  karena  mereka  menampilkan  beberapa  efek  hukum. Pertama, hukum lunak mengungkapkan komitmen normatif subjek hukum, dan dengan demikian, itu memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum. Kedua, banyak instrumen, terutama yang bersifat teknis atau pedoman rinci, merupakan pendahulu dari peraturan yang mengikat dengan diadopsi  sebagai  undang-undang  nasional  atau  akhirnya  mencapai  status  hukum  perjanjian. Ketiga,  instrumen  seperti  pedoman,  rekomendasi,  atau  praktik  terbaik membantu  negara menerapkan dan menegakkan kewajiban internasional mereka. Dalam konteks hukum perjanjian, mereka dapat menginformasikan interpretasi perjanjian. 2
Bagian  ini  berpendapat  bahwa  organisasi  internasional  dapat  mendorong  tindakan kolektif  mengenai  tata  kelola  iklim  di  Samudra  Arktik  dengan  menangkal  karakteristik  yang ditemukan dalam tindakan kolektif skala besar,  yaitu anonimitas, heterogenitas, ketidakpastian, dan ketidakaktifan. Langkah pertama adalah menetapkan skala peraturan  yang khas. Pendirian organisasi internasional, seperti Dewan Arktik, mendorong pengembangan unit regulasi tertentu di  luar  negara-bangsa,  misalnya  Arktik.  Dalam  ruang  pengaturan  ini,  masing-masing  negara memajukan  kebijakan  bersama,  mengumpulkan  dan  menyebarluaskan  data,  meningkatkan kewajiban internasional, dan memberikan tekanan pada masing-masing negara. Munculnya Kutub Utara sebagai kawasan khusus telah membentuk perkembangan hukum.
Khususnya,  pengadopsian  Kode  Kutub  di  bawah  naungan  IMO  menunjukkan bagaimana konstruksi politik suatu wilayah menghasilkan peraturan hukum yang sesuai dengan konstruksi tersebut. Kemampuan lembaga internasional untuk menerjemahkan rezim perubahan iklim global ke dalam pengaturan regional terkait erat dengan kapasitas regulasi, yang bervariasi dari  satu  organisasi  ke  organisasi  lainnya.  Fungsi-fungsi  ini  dapat  dibagi  ke  dalam  kategori berikut:
a) Pengumpulan, analisis dan diseminasi data.
b) Pemantauan dan pengawasan: laporan dari anggota mengenai pelaksanaan dan penegakan kewajiban internasional.
c) Mekanisme penyelesaian sengketa.
d) Pembuatan undang-undang: standar hukum keras dan lunak, termasuk keputusan, resolusi dan rekomendasi lebih lanjut yang diadopsi oleh organ perjanjian yang memandu interpretasi kewajiban perjanjian.
Penyelesaian  sengketa  tradisional  di  bawah  hukum  internasional  termasuk  litigasi  di pengadilan yudisial dan arbitrasi dan metode diplomatik, misalnya, konsiliasi, mediasi. Kadang- kadang penyelesaian sengketa juga merupakan kompetensi organisasi internasional. Selain UE, tidak ada penyelesaian sengketa formal  yang dikaitkan dengan organisasi  yang  dibahas  dalam artikel  ini.  Namun,  organisasi  internasional  dalam  konteks  lingkungan  merupakan  forum penyelesaian  sengketa88  karena  mengakomodasi  kepentingan  yang  beragam dan  seringkali bertentangan  dengan  menyediakan  platform  negosiasi  dan  diskusi.  Partisipasi  yang  lebih  luas merupakan  perkembangan  struktur  organisasi  internasional  yang  disambut  baik.  Dengan mengizinkan partisipasi masyarakat adat, otoritas lokal/ nasional, industri, dan LSM, jarak spasial berkurang,  sehingga  lebih  mudah  untuk  mengidentifikasi  aktor  yang relevan.  Kemudian, kontribusi  awal  para  aktor  ini  adalah  artikulasi  dari  seperangkat  nilai  dan  preferensi  mereka sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan heterogenitas dan ketidakpastian. Dewan Arktik memungkinkan pengamat di luar wilayah Arktik, yang juga menutup jarak spasial antara aktor  yang relevan. Misalnya, beberapa pengamat Dewan Arktik termasuk  penghasil emisi  gas rumah kaca  yang penting, misalnya China. Bergantung pada tingkat  detailnya, standar hukum keras dan lunak dapat secara efektif menangkal banyak tantangan yang dihadapi dalam masalah tindakan berskala besar. Misalnya, pedoman teknis dan peraturan yang mengikat yang diadopsi di bawah naungan  IMO menetapkan  batasan  yang jelas mengenai tindakan  yang akan diambil, para pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut, dan bagaimana risiko (misalnya, asuransi) harus dikelola. IMO telah mengambil peran utama dalam regulasi pelayaran di Samudra Arktik.
Keberhasilan organisasi internasional dalam mempromosikan aksi kolektif bergantung pada  kemampuan  mereka  untuk  melibatkan  pemangku  kepentingan  yang  beragam. Banyak organisasi  internasional  dapat  menjadi  platform  untuk  mengakomodasi  kepentingan  yang beragam atau bahkan bertentangan dari negara dan aktor yang berbeda, termasuk masyarakat adat, perwakilan industri, dan organisasi non pemerintah. Dewan Arktik, misalnya, memiliki  struktur tripartit. Delapan negara bagian, enam peserta dan pengamat permanen pribumi (yaitu, negara- negara  non-Arktik,  organisasi  antar  pemerintah  dan  antar  parlemen,  dan LSM).  Struktur  ini menunjukkan fleksibilitas untuk melibatkan beberapa skala dari lokal hingga  global,  swasta  dan publik.  Organisasi  internasional  juga  dapat  mengoordinasikan bidang  hukum  yang  berbeda tetapi terkait; dan mengatasi kewajiban yang tidak konsisten dan tidak sesuai, serta kesenjangan peraturan

## PENUTUP

## Kesimpulan
Tindakan kolektif belum tercapai dalam tata kelola iklim di Kutub Utara. Ini terutama berasal dari status hukum institusi Arktik. Dewan Arktik adalah forum sentral untuk mengadopsi kebijakan  regional  untuk  perubahan  iklim.  Namun,  status  hukumnya  yang  lunak, anggaran  ad- hoc, dan komitmen politik yang rendah dari negara-negara anggotanya menghalanginya untuk
menjadi  lembaga pengatur. Tanpa peralihannya  menjadi  organisasi berbasis perjanjian dengan kekuasaan yang diperluas, situasinya mungkin tidak akan berubah. Sementara pengumpulan dan penyebaran data penting, saatnya untuk fokus pada kebijakan dan peraturan yang mengikat lebih lanjut. Karena UE memiliki kapasitas pengaturan dan pengawasan yang terbatas di Kutub Utara, kebijakannya  sederhana  dan  didasarkan  pada  hukum internasional  meskipun  ada  upaya  terus menerus untuk membentuk identitas Arktik UE.
Artikel  ini  berpendapat  bahwa  organisasi  internasional  mengoordinasikan  bidang hukum yang berbeda tetapi terkait, mengembangkan kewajiban yang konsisten dan kompatibel, mengurangi kesenjangan peraturan, dan mempertahankan tindakan bersama, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan kolektif. Namun, dengan tidak adanya mekanisme kerja sama formal atau informal di antara organisasi internasional, ada 'kemungkinan kebingungan, duplikasi upaya dan bahkan konflik.

## Saran
Artikel ini membahas perubahan iklim dari perspektif masalah tindakan skala besar.
Fokusnya  adalah  tata  kelola  iklim  di  Samudra  Arktik.  Disampaikan  bahwa  hanya  ketika perubahan iklim bukan lagi masalah orang lain, aksi kolektif akan muncul. Untuk ini, terjemahan dari pengaturan global ke regional, nasional, dan lokal sangat penting.
Peran  organisasi  internasional  tidak  boleh  diabaikan  karena  mereka  menyediakan perangkat administratif untuk menyatukan suara berbagai aktor lintas skala hukum dan geografis. negara sebagai pemangku kepentingan Arktik mendorong kerja sama Arktik menjadi skema kerja sama  antar  negara  di  mana  partisipasi  pemangku  kepentingan  non-negara berkurang.  Untuk mendorong aksi kolektif, Dewan Arktik, organisasi Arktik terkemuka, harus diperkuat. Langkah pertama  adalah  transformasinya  menjadi  organisasi  berbasis  perjanjian  yang  menampilkan beberapa kapasitas regulasi, termasuk kapasitas pemantauan pembuatan undang-undang. Kedua, Dewan Arktik harus menjadi pengaturan kerja sama di mana pemangku kepentingan non-negara juga dapat membentuk kebijakan iklim di masa depan

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Stÿpi´en dan Timo Koivurova, 'Memformulasikan Kebijakan Lintas Sektoral: Tantangan dan Peluang dari Pembuatan Kebijakan Arktik UE yang Efektif' dalam Nengye Liu,  Elizabeth  Kirk  dan  Tore  Henriksen  (eds),  Uni  Eropa  dan  Arktik  (Brill Nijhoff, 2017) 14.
Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Alicia Adser`a, Carles Boix dan Mark Payne, 'Apakah Anda Dilayani? Akuntabilitas Politik dan Kualitas Pemerintah' (Oktober 2003) 19 Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Organisasi 445.
AMAP, Bab 2: Karakteristik Fisik/ Geografis Arktik dalam Laporan Penilaian AMAP: Masalah Polusi Arktik. Program Pemantauan dan Penilaian Arktik (AMAP), Oslo, 1998.. ibid 9–10
Elinor Ostrom, 'Pendekatan Multi-Skala untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Masalah Aksi Kolektif Lainnya' (2010) 1 Solusi 1 2.
Hartana,  H.  (2017).  Hukum  Pertambangan  (Kepastian  Hukum  Terhadap  Investasi  Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (1), 50- 81.
Hartana,  H.  (2017).  PROSES  MEMBENTUK  PERUSAHAAN  BARU  DALAM PELAKSANAAN  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DI  SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. Perspektif , 22 (2), 142-165.
Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. Pandecta Research  Law Journal , 12 (2), 111-134.
Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Cakrawala  Hukum:  Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma , 21 (2), 40-51.
Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG  NO.  40  TAHUN  2007  TENTANG  PERSEROAN
Resolusi  Parlemen  Eropa  16  Maret  2017  tentang  Eropa  yang  terintegrasi  Kebijakan  Serikat untuk Arktik (2016/2228(INI)) (2017) angka A.
TERBATAS. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 233-243.

## University Press, 1990) 1
Wijayanti,  L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. Metodologi Penelitian Pendidikan, 36. Elinor  Ostrom,  Mengatur  Commons:  Evolusi  Institusi  untuk  Kol  Aksi  Lektif (Cambridge