Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISA FEMINISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM STUDI KASUS: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI LINGKUP HUKUM POLDA METRO JAYA

## Andika Setyo Nugroho, Amsori
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia andikasetyo@gmail.com, amsori@gmail.com

## Abstract
Legal  protection  on  women  as  the  victim  of  sexual  violence  is  provided  to  look  after  the  victim  in which  her  human  right  was  being  violated,  so  that  she  could  be  treated  with  justice  according  to human right law. This study aisns to a nalyze legal protection effort on woman as the victim of sexual violence  eithin  polda  metrojaya  a  uthority.  This  study  uses  empirical  approach.  It  is  a  research method  which  uses empirical  facts  directly  taken from  human  conducts.  It  can be  taken  verbally  by interview, direct observation, as well as physical archives. This study found that the efforts given by polda  metrojaya  towards  the  victim  is  only  limited  to  legal  protection.  The  victim  does  not  receive material or on material compensation. As polda metrojaya only has the authority to process and to follow-up  report  filed  by  the  victim.  During  investigation,  the  victim  experienced  physical  and psychological  disorder,  hence  the  inability  to  gave  informations  and  details  regarding  the  sexual violence report. Victim was also unable to recognize the perpetrator as it happened in a secluded and dark place. These conditions caused some obstacles for investigators to further process the report. As there  was  no  other  witness  than  the  victim  herself,  therefore  the  head  of  female  and  children assistance unit (Kanit PPA) worked alongside DP3AP2KB Jakarta and UPTD PPA Polda Metro Jaya to assist and support the victim during the investigation proces.
Keywords: Legal Protection, Female Victim, Criminal Case, Sexual Violence
 Alamat korespondensi:
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 andikasetyo@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan zaman memiliki daya tarik tersendiri dalam setiap eksitensinya dimana dengan berkembang  pesatnya  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi,  disatu  sisi  masyakat  dapat  merasakan dampak positif dari perkembangan tersebut namun di sisi lain juga ada dampak negative yang timbul seperti,  banyak  terjadi  tindakan  criminal,  dan  penyimpangan-pemyimpangan  seiring  berjalannya waktu.  Salah  satunya  ialah  kasus  pemerkosaan.  Di  saat  suatu  pristiwa  pidana  terjadi,  aturan  hukum lebih  memfokuskan  diri  untuk  menghukum  pelaku  kejahatan  sehingga  seringkali  korban  dari kejahatan  tersebut  terabaikan.Padahal  korban  juga  patut  untuk  diperhatikan  karena  pada  dasarnya korban  merupakan  pihak  yang  paling  dirugikan  dalam  suatu  tindak  pidana.Dampak  kejahatan menimbulkan  korban  dan  kerugian.  Kerugian  yang  timbul  itu  biasa  diderita  oleh  korban  sendiri, maupun  orang  lain  secara  tidak  langsung.  Tidak  terkecuali  dengan  kejahatan  pemerkosaan  yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah  ibu  dari  umat  manusia,  karena  dari  rahim  seorang  wanitalah  anak  manusia dilahirkan.Perlindungan  korban  tindak  pidana  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.
Korban tindak pidana kejahatan pemerkosaan perlu perlindungan hukum yang serius salah satu perlindungan  yang  korban  butuhkan  adalah  penanganan  terjadi  psikologis  karena  Apabila  Korban kejahatan  tindak  pidana  pemerkosaan  tidak  mendapatkan  perlindungan  secara  psikologis,  berbagai macam  reaksi  dapat  mempengaruhi  korban  karena  Efek  dan  dampak  kekerasan  seksual  (termasuk perkosaan)  dapat  mencakup  trauma  fisik,  emosional,  dan  psikologis.  Seorang  perempuan  korban pemerkosaan  selain  menderita  secara  fisik,  juga  mengalami  tekanan  batin  yang  hebat  akibat pemerkosaan;  persaan  kotor,  berdosa,  dan  tidak  mempunyai  masa  depan,  serta  terkadang  mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah. Kitab Undang-undang Hukum Pidana bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan:
Pasal 285
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  karena  melakuakn  perkosaan  dengan  penjara  paling lama dua belas tahun.
Pasal 289 Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu  dalam  keadaan  pingsan  atau  tidak  berdaya,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama smbilan tahun.
Yayasan  PUPA  mencatat  sepanjang  tahun  2017,  ditemukan  165  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  di  provinsi  DKI  Jakarta.Data  tersebut  dikumpulkan  berdasarkan  hasil pendokumentasian.  Kasus  yang  paling  tinggi  adalah  perkosaan  dengan  persentasi  41  %,  kasus pelecehan  seksual  31,5  %,  KDRT  17  %,  Penganiayaan  6,1  %,  dan  yang  lainnya  kekerasan  dalam pacaran, bully, penelantaran, hingga femicide (kekerasan yang berakhir dengan kematian).
Sepanjang  Janauari  sampai  Desember  2018,  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak mencapai  113  kasus.  Data  tersebut  dihimpun  dari  yayasan  pusat  pendidikan  untuk  perempuan  dan anak  (PUPA).dari  113  kasus  itu,  kasus  pemerkosaan  menduduki  peringkat  paling  atas  dengan persentase  mencapai  25,66  persen.  Sisanya  adalah  kasus  pencabulan  dengan  persentase  22  persen, penganiayaan 22 persen, KDRT 18, 6 persen dan kasus lainnya yakni pelecehan seksual, perundang, penelantaran,  percobaan  pemerkosaan,  cyber  harransement,  hingga  kekerasan  terhadap  perempuan yang menyebabkan kematian.
Perlakuan  hukum  yang  diterima  oleh  korban  di  Polda  Metrojaya  merupakan  bentuk perlindungan hukum bagi korban. Selain dibuktikan dengan banyaknya laporan, kurangnya sosialisasi tentang tindak pidana kejahatan yang dilakukan pemertintah ssetempat juga berpengaruh. Kehadiran penegak hukum bertujuan agar tidak terjadi eigenrechting atau menghakimi sendiri dan memberikan perlindungan kepada setiap pihak yaitu pelaku dan terutama korban.
Pasal  1  angka  1  UU  No.  39  Tahun  1999  memberikan  pengertian  tentang  hak  asasi  manusia (HAM)  merupakan  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  sebagai  anugrah  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi, oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan  pasal  diatas  maka  jelas  bahwa  hak  asasi  dimiliki  oleh  setiap  manusia  bukan berdasarkan  status,  ras,  kekayaan,  bahkan  kewarganegaraan,  hak  asasi  dimiliki  karena  ia  dilahirkan sebagai  manusia,  sehingga  tanpa  memandang  apapun  hak  asasi  seseorang  perlu  untuk  dilindungi. Dengan  adanya  HAM  maka  seharusnya  terlindungi  setiap  orang  baik  jasmani,  rohani  maupun  harta benda  yang  ia  miliki,  karena  HAM  merupakan  hak-hak  yang  melekat  pada  manusia  yang mencerminkan  martabatnya,  yang  harus  memperoleh  jaminan  hukum  sebab  hak-hak  hanya  dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.
Kenyataan  diera  teknologi  dan  pengetahuan  yang  semakin  maju  ini,  social  masyarakat  ikut berubah, kejahatan seksual terutama tindak pidana pemerkosaan seringkali terjadi, kejahatan seksual dan pelecehan seksual sangat menarik perhatian masyarakat karena perbuatan tersebut terjadi hampir setiap  daerah  dan  dilakukan  oleh  berbagai  kalangan.  Kejahatan  kesusilaan  dan  pelecehan  seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan alam, biologis, sosiologis, politis, ekonomi atau budaya.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  kaum  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  seksual  terutama pemerkosaan,  perempuan  tidak  dapat  berbuat  banyak  untuk  menghindarinya  dan  terpaksa membiarkan hal tersebutterjadi. Meskipun kemungkinan tidak pidana pemerkosaan dilakukan kepada pria,  hal  ini  terjadi  karena  perempuan  dianggap  makluk  yang  lemah  terutama  dilihat  dari  kekuatan fisiknya,  sedangakan  pada  prinsipnya  kedudukan  perempuan  diakui  sama  dengan  lelaki  termasuk dalam memperoleh kesempatan atau lapangan kerja yang layak, seperti yang ditegakkan dalam pasal 27 ayat  (1) UUD 1945 dan partisipasi perempuan dalam pembangunan disegala bidang mutlak sangat diperlukan,  karena  merupakan  sebagian  besar  sumber  daya  manusia  tersedia  sebagai  modal  dasar pembangunan  Dan  juga  menurut  Pasal  5  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 TentangPerlindungan Saksi Dan Korban.
Realita  terdapat  perbedaan  kedudukan  antara  korban  dengan  tersangka,  dan/atau  terdakwa mana hal tersebut tertuang nyata dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  dan  Perundang-undangan  lain  yang  terkait.  Apabila  diteliti,  didalam  KUHAP tersebut lebih mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara  tegas  dan  tidak  sebanyak  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa.Kemungkinan  hal  tersebut disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).
Untuk  melihat  keseimbangan  danhak  yang  dimiliki  korban  terdapat  dalam  beberapa  asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban misalnya; Perlakuan yang sama didepan hukum  tanpa  diskriminasi  apapun,  Praduga  tak  bersalah,  Asas  cepat,  sederhana,  biaya  ringan, Peradilan yang bebas, Peradilan terbuka untuk umum, Ganti rugi, Keadilan dan kepastian hukum.
Dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan, korban tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa  melalui  proses  hukum.  Inilah  konsekuensi  Negara  hukum,  penyelesaian  hak-hak  korban pemerkosaan  juga  melalui  proses  hukum,  karena  ketika  korban  langsung  meminta  atau  mengambil haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri.

## II. METODE PENELITIAN

## 1. Sifat Penelitian
Penelitianyang  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  hukum  empiris adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari perilaku  manusia,  baik  perlaku  verbal  yang  dapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.Penelitian  empiris  juga  digunakan  untuk  mengamati  hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

## 2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam skripsi ini penulis akan mengambil lokasi di Polda Metro Jaya dan di Kantor  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jakarta.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 3. Sumber Data dan Wilayah Penelitian
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  ada  2  (dua)  jenis  data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder yang mana penjelasannya sebagai berikut:
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dan/atau  survei  di lapangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  tersebut.  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan untuk  memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu,  dan  tujuan  ini  dapat bermacam-macam,  antaralain  untuk  diagnosa  dan  treatment  seperti  yang  biasa  dilakukan  oleh psikoanalisis  dan  dokter,  atau  untuk  keperluan  mendapat  beritasepertiyang  dilakukanoleh wartawandanuntukmelakukan  penelitan.  Data  primer  ini  digunakan  untuk  memperoleh  keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada
b. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  bersumber  dari  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan dalam  penelitian  empiris  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (Observasi) dan kuesioner.Referensi seperti buku, karya ilmiah,  skripsi,  kamus  dan  referensi  lain  yang  memiliki  kaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung data primer.
Wilayah  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  di  Polda  Metrojaya,  Wilayah  tersebut  dipilih karena  objek  yang  diteliti adalah  Kasus  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  yang  berkenaan  dengan tindak pidana  umum  dan  tindak  pidana  khusus.Data  diambil  dengan  melakukan  wawancaradengan pengembangan  fungsi  Perlindungan  Tindak  Pidana  pemerkosaan,Observasi/Pengamatan  dilokasi penanganan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA),Melakukan  dokumentasisaat  wawancara dengan  pihak  Polda  Metrojaya  dan  mempelajari  dan  mengkaji  buku-buku  dan  lembaran-lembaran yang berhubungan dengan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut: 1. Wawancara
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  memperoleh informasi  dan  data  faktual langsung  dari  sumbernya. Dalam  penelitian  ini  yg  menjadi  responden guna melengkapi data yang diperlukan berdasarkan tujuan penelitian.
2. Observasi
Proses  observasi  ini,  peneliti  dapat  mengamati  situasi-situasi  yang  ada  dilapangan  dengan  mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap tujuan penelitian.
3. Studi literatur
Teknik  penelitian  yang  digunakan  dengan  cara  mempelajari  dan  mengkaji  buku-buku  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
5. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan model analisis kualitatif.  Data  yang  didapat  mengunakan  metode  penelitian  studi  kasus,  meneliti  suatu  kasus atau  fenomena  tertentu  yang  ada  dalam  masyarakat  yang  dilakukan  secara  mendalam  untuk mempelajari  latar  belakang,  keadaan,  dan  interaksi  yang  terjadi.  Studi  kasus  dilakukan  pada suatu  kesatuan  sistem  yang  bisa  berupa  suatu  program,  kegiatan,  peristiwa,  atau  sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.
Setelah  semua  data  berhasil  dikumpulkan,  maka  penulis  menjelaskan  secara  rinci  dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulannya. Karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian studi kasus bukanlah dilakukan untuk  menarik  kesimpulan  terhadap  fenomena  dari  suatu  populasi  atau  kumpulan  tertentu melainkan  khusus  untuk  kejadian  atau  fenomena  yang  diteliti  saja.  Meski  mencakup  satu kesatuan sistem, penelitian studi kasus tidak harus meneliti satu orang atau individu saja, namun bisa dengan beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan fokus fenomena yang akan diteliti.  Untuk  mendapatkan  data  yang  mendalam,  penelitian  studi  kasus  menggunakan  teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori.  Studi  kasus  akan  memahami,  menelaah,  dan  kemudian  menafsirkan  makna  yang  didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Polda Metro Jaya)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Penyidik  kanit  Perlindungan  Perempuan  dan  Polda Metrojaya  pada  hari  Jum’at  Tanggal  08  Mei  2022,  diperoleh  keterangan  mengenai  Perlindungan Hukum  Terhadap  Perempuan  sebagai  Korban  Tindak  Pidana  pemerkosaan  (Studi  kasus  Polresta Bengkulu)
Penyidik  Kanit  PPA  Polda  Metrojaya.menjelaskan  bahwa  Polda  Metrojaya  memiliki  bagian PPA yang mana khusus penyidik perempuan dan anak yang menerima laporan dari korban perempuan dan  anak,  hal ini  berguna memberikan  kenyamanan dan  rasa aman  bagi korban  untuk  menceritakan kronologi  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  menimpah  dirinya,setelah  korban  mendapat  hak  sebagai pelapor  korban  biasanya  diminta  untuk  melakukan visum  et  repertum terlebih  dahulu  dan  dimintai keteranganmenganai  kasus  tindak  pidana  pemerkosaan  tersebut  sehingga  memudahkan  untuk pembuktian, korban tidak diberikan fasilitas apapun, baik untuk memulihkan kerugian secara materil dan immaterial, karena pihak penyidik polres hanya memberikan perlindungan berupa proses hukum mengenai  kaus  pemerkosaan  tersebut  diluar  dari  proses  hukum  pihak  penyidik  tidak  untuk mengatakan hak kepada korban.
Kanit  PPA  Polda  Metrojaya  melanjutkan  fungsi  lembaga  perlindungan  hukum  Kanit  PPA Polres Bengkulu:
1.  Menerima  Pengaduan  atau  laporan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  berbasis  gander  dan trafficking.
2.  Mengkoordinasikan  atau  menginformasikan  laporan  tersebut  kepada  coordinator  atau  secretariat tim pelayanan DP3AP2KB kota Bengkulu.
3. Memberikan atau melakukan konsultasi atau konsling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gander dan trafficking guna mengetahui kronologi ceritanya.
4. Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan pelayanan DP3AP2KB kota Bengkulu.
5.  Melakukan  pendampingan  hukum  pada  korban,  sesuai  kebutuhan  korban,  dalam  setiap  tahapan proses hukum.
6. Melakukan monitoring dan dekumentasi kasus untuk mengatahui bagaimana pelaksanaan laporan  kasus  perkosaan  dari  tahun  2018-2022  sampai  dengan  bulan  Juli  sudah  menurun,  Namun pihak  Kanit  PPA  Polda  Metrojaya  mengatakan  bahwa  mungkin  masih  banyak  lagi  kasus  yang belum  atau  tidak  dilaporkan  oleh  korban  ke  polres  karena  banyak  factor  penyebab  korban  tidak berani untuk melaporkan tindak pidana tersebut salah satunya karena korban merasa malu.
Kanit  PPA  Polda  Metrojaya  melanjutkan  Perlindungan  dan  tindakan  yang  diberikan  oleh  polres Bengkulu  kepada  korban  berdasarkan  SOP  Kepolisian  di  polres  Bengkulu  secara  pribadi  tidak adaspesifik untuk memberikan perlindungan terhadap korban, tapi kalo masalah proses hukum bagian Kanit PPA Polda Metrojaya langsung menerima laporan dari korban, di tindak lanjuti setelah korban melakukan visum et repertum hasil visum tersebut harus di ambil dari penyelidikan untuk menemukan prisitiwa  yang  diduga tindak  pidana  perkosaan atau  tindakkan  yang  dilakukan suka  sama suka akan terbukti  dari  hasil  visum  et  repertum  tersebut,lalu  di  lanjutkan  dengan  pemeriksaan  saksi,  terus melakukan bela perkara untuk melakukan tahap penyelidikan sampai penyidikan dan diproses sampai tahap  kejaksaan.  Adapun  prosedur  pelayanan  kanit  PPA  Metrojaya  terhadap  korban  yang  melapor, selama laporan kasus pemerkosaan ini masuk dalam unsur-unsur pasal asusila laporan, kasusnya bisa ditindak  lanjuti  sampai  depan  pengadilan  sampai  vonis  (Putusan)  tapi  jika  laporan  tersebut  tidak masuk unsur maka pihak polres memenuhi dulu Unsur-Unsur Pasalnya baru bisa ditindak lanjuti.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Standar Operasional prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan  sesuai  dengan  fungsi  dan  alat  penilaian  kinerja  instansi  pemerintahan  maupun  non- pemerintahan  usaha  maupun  non-usaha,  berdasarkan  indicator-indikator  teknis,  administrative,  dan procedural sesuai tata kerja.
Adapun tata cara SOP yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda Metrojaya dalam menangani kasus pemerkosaan sebagai berikut:
1) Adanya laporan dari korban atau keluarga korban mengenai kasus perkosaan yang di alami korban, lalu korban dan keluarga korban melapor ke Polda Metrojaya untuk membuat laporan;
2)  Setelah  itu  penyidik  memberikan  surat  pengajuan  untuk  melakukan  Visum  di  Rumah  sakit Bhayangkara Jakarta;
3) Setelah melakukan visum, korban dan pelapor diminta untuk kembali ke Polda Metrojaya untuk di mintai keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
4)  Setelah  korban  dimintai  keterangan  di  BAP,  saksi  akan  dipangil  berdasarkan  dari  keterangan korban;
5) Setelah saksi dipanggil dan di BAP untuk dimintai keterangan baru la digelar perkara untuk naik penyidik dan penetapan tersangka.
6) Setelah tersangka ditetapkan baru akan dilaksanakan Penangkapan terhadap tersangka;
7) Setelah ditangkap langung dilengkapi administrasi-administrasinya.
Adapun  tahapan  yang  dilakukan  oleh  polres  Bengkulu  untuk  memproses  kasus  tersebut,  yaitu penyelidikan dan penyidikan.
Penyidik  Kanit  PPA  Polda  Metrojaya  menerangkan  tahap  yang  dilakukan  oleh  kanit  PPA  Polda Metrojaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan;
Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  pada  tahap  proses peradilan;
1) Tahap Penyelidikan
Pada  tahap  penyelidikan  korban  tindak  pidana  merkosaan  memiliki  kedudukan  sebagai  pelapor sehingga  atas  laporan  dari  korban  tersebut  penyidik  segera  melakukan  penyelidikan  guna mengetahui dan menemukan pristiwa yang diduga tindak pidana tahap penyelidikan sangat penting karena dengan tahap ini menetukan apakah dapat dilakukan tahap lanjutan yaitu penyidikan guna menemukan  tersangka  atau  pelaku.Setelah  tahap  penyelidikan  dilakukan,  maka  Tindakan selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap yang diduga tindak pidana pemerkosaan.
2) Tahap Penyidikan
Dalam  tahap  penyidikan  ini  maka  penyidik  akan  melakukan  pemanggilan  kepada  tersangka  dan saksi termasuk saksi korban untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana yang terjadi dan kemudian  keterangan  tersebut  akan  dimasukan  kedalam  berita  acara  pemeriksaan  (BAP). Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  pemerkosaan  dilakukan  oleh  penyidik  karena  adanya  laporan dari  korban  atau  keluarga  korban  atau  siapapun  yang  mengetahui  adanya  tindak  pidana  tersebut, siapapun boleh melaporkan karena tindak pidana pemerkosaan merupakan delik biasa.
Visum  et  repertum  dilakukan  penyidik  semata-mata  untuk  mendapatkan  alat  bukti,  karena  hasil visum tersebut dapat diketahui apakah benar telah terjadi pemerkosaan atau sebaliknya hubungan kelamin  tersebut  dilakukan  atas  alasan  suka  sama  suka,  karena  jika  terjadi  pemerkosaan  akan ditemukan luka-luka dibagian alat kelamin perempuan.
Penyidik diberikan kewenangan oleh undang-undang, adapun wewenang khusus yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:
Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  karena  kewajibannya  mempunyai wewenang:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3) Tahap Persidangan
Dalam  tahap  persidangan  korban  tindak  pidana  perkosaan  memiliki  kedudukan  sebagai  saksi korban yang mana keterangannya akan terlebih dahulu didengar sebelum saksi lainnya diajukan ke dalam persidangan, hal ini berfungsi untuk menemukan kebenaran materil dari suatu tindak pidana yang  terjadi,  korban  hanya  dimintai  untuk  hadir  dalam  persidangan  ketika  ia  dijadikan  saksi korban  selain  dari  pada  itu  korban  tidak  pernah  di  anjurkan  atau  diwajibkan  hadir  dalam  tahap persidangan  sehingga  ketika  korban  ingin  hadir  hal  tersebut  merupakan  inisiatif  korban  karena biasanya ia penasaran terhadap proses pesidangan.
korban  tindak  perkosaan  tidak  memiliki  peran  dalam  menentukan  berapa  lama  tuntutan  yang diberikan  oleh  jaksa  penuntut  umum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  yang  telah merugikan  dirinya,  bahkan  tinggi  rendahnya  tuntutan  tersebut  tidak  dibicarakan  terlebih  dahulu kepada  korban  padahal  dalam  proses  persidangan  seharusnya  JPU  adalah  wakil  dari  seorang korban.
Hakim  dalam  memberi  putusan  pada  umumnya  hanya  sekedar  menghukum  pelaku  tanpa memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana perkosaan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya gabungan ganti kerugian, ganti kerugian hanya dapat dilakukan jika ada gugatan.
Pemberatan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  dapat  dibatalkan  ketika  pelaku memiliki itikad baik untuk.
Mengingat  penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  pemerkosaan,  mengenai  bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban pemerkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban pemerkosaan tersebut diantaranya;

## 1.    Restitusi
Restitusi  menurut  Pasal  1  ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah  (pouvoir  reglementair)  Republik Indonesia  Nomor  44  tahun  2008  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban  atau keluarganya  oleh  pelaku atau  pihak  ketiga,  dapat  berupa  pengembalian  harta  milik, membayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban  pemerkosaan  berhak  mendapat  restitusi  karena  perkosaan  merupakan  tindak  pidana. Permohonan  restitusi  dapat  diajukan  oleh  korban,  keluarga,  atau  kuasanya  dengan  surat  kuasa khusus secara tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  di atas  kertas  bermatrai  dan permohonan  diajukan kepada pengadilan (court, rechtsspraak) melalui lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam  hal  ini  restitusi  dimaksudkan  dan  diarahkan  pada  tanggung  jawab  pelaku  terhadap  akibat yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  sehingga  sasaran  utamanya  adalah  menanggulangi  semua kerugian  yang  diderita  korban.  Tolak  ukur  yang  digunakan  dalam  menentukan  jumlah  restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini bergantung padas status social pelaku dan korban, dalam hal ini korban dalam status social lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti  kerugian  dalam  bentuk  materi,  dan  sebaliknya  jika  status  social  korban  lebih  tinggi  dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial
Menurut  undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  korban juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006  Tentang  perlindungan  saksi  dan  korban,  korban  pemerkosaan  juga  berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang  diberikan  kepada  korban  dan/atau  saksi  oleh  lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban, keluarga  korban,  dan  kuasanya  dengan  surat  kuasa  khusus  permohonan  diajukan  secara  tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermatrai kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.
Kanit PPA Polres Bengkulu bekerja sama dengan dinas-dinas pelayanan agar korban mendapat bantuan  pendampingan  psikis  salah  satunya  UPTD  PPA  DP3AP2  Jakarta.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Kepala  UPTD  Perlindungan  perempuan  dan  Anak  Kota  Jakarta.  Pada  Dinas DP3AP2KB Jakarta Pada hari Jum’at tanggal 08 Mei 2022.
Perlindungan  dapat  dianggap  terlaksana  ketika  hak-hak  korban  diberikan  dalam  suatu  aturan kepada  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  telah  diimplementasikan  secara  nyata,  sebelumnya  telah dijelaskan bahwa korban perkosaan berhak untuk melaporkan kejahatan yang telah menimpa dirinya, bahwa  memang  benar  selama  ini  kebanyakan  tindak  pidana  perkosaan  diketahui  karena  adanya laporan dari korban dan atau keluarga korban.
Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam KUHP merupakan delik umum yang mana tindak pidana tersebut dapat diproses meskipun tidak ada aduan dari korban, keluarga, atau setiap orang yang mengetahui namun laporan dari korban sangat dibutuhkan, terhadap kasus yang sedang diterima oleh UPTD PPA DP3AP2KB, di beri perlindungan karena adanya laporan dari korban.
Ibu  Erma  Wati  Selaku  Kepala  UPTD  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Jakarta menerangkan  bahwa  UPTD  PPA  DP3AP2KB  bersifat  pasif  dalam  artian  bahwa  akan memberikan  perlindungan  karenaadanya  laporan  dari  korban,  keluarga  korban,  atau  kuasanya bukan mencari ada atau tidaknya kekerasan.

## IV. KESIMPULAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Pemerkosaan (Studi  Kasus  Polda  Metrojaya)    Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Polda  Metrojaya  hanya sebatas perlindungan hukum, yang mana hanyamemproses dan menindak lanjuti jika ada laporan dari korban.korban  tidak  diberikan  fasilitas  apapun,  baik  untuk  memulihkan  kerugian  secara  materil  dan immaterial  Dari  pihak  polres  khususnya  bagian  Kanit  PPA  Polda  Metrojaya.Selain  itu  korban  juga tidak  mendapat  hak  materiil  meskipun  hanya  sebatas  uang  trasnportasi,  tidak  mendapat  pelayanan pemulihan  psikis,  jika  diberikan  pelayanan  psikis,  hanya  sebatas  untuk  membantu  penyidik  dalam memberikan  keterangan.Kanit  PPA  Polda  Metrojaya  bekerjasama  dengan  PPA  Jakarta  guna memberikan rasa aman terhadap korban apabila korban merasa terancam.
Kendala Polda Metrojaya Pada Saat Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Pemerkosaan.  Penyidik  Kanit  PPA  Polda  Metrojaya  menjelaskan tindak  pidana  pemerkosaan  pada  umumnya  terjadi  di  tempat-tempat  sepi  dan  gelap  sehingga kebanyakan korban mengalami kesulitan untuk mengenali pelaku bahkan ada juga keterangan korban bahwa  pelaku  membekap  korban  dan  menutup  mata  korban,  hal  yang  terjadi  ini  lah  yang  menjadi kendalah  penyidik  pada  saat  memintai  keterangan  kepada  korban.Selain  itu  korban  juga  berperan sebagai  pelapor  dan  saksi  korban  yang  mana  keterangan  dari  saksi  korban  tersebut  dapat  dijadikan alat bukti guna membantu penegak hukum baik penyelidik, penyidik maupun jaksa untuk memenuhi kebenaran materiil.

## REFERENSI
Buku: Adam Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , Raja Grafindo, Jakarta. Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan viktimologi. Thafa Media. Yogyakarta. Cetak Pertama.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bambang, 2016, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta. Tolib  Effendi,  S.H.,  M.H,  2013, Sistem  Peradilan  Pidana:  Perbandingan  Komponen  Dan  Proses Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Beberapa  Negara ,  (Tim  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta  Ctk. Pertama)

## Undang-undang:
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban.
Undang-undang  Nomor  34  tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal  39  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009  tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Jurnal:
Amrullah,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Pemerkosaan. Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan , 3 (1), 59-65.
Dwiati,  I.  (2007). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  Dalam Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
Sayudi,  A.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1).
Suwito,  E.,  &  Aribowo,  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 27-31.