## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120
Volume 9, Nomor 1, Mei 2023, pp. 25-35 E-ISSN: 2776-6284 | P-ISSN: 2301-8453
Received 10 Desember 2021 ●Revised 21 April 2022 ●Accepted 24 Mei 2023

## Partisipasi Perempuan dalam Politik
Alfi Nursyifa¹ ) , Olpi Tiani Tamala² ) , Ridzkia Zakiah³ ) , Shiefa Aprilia Rachmani⁴ ) , Siti Mutia Mutmainah ⁵ )
12345 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi
*Email Korespondensi: 213507030@student.unsil.ac.id

## ABSTRACT
The  involvement  of  women  in  politics  is  the  entry  of  women  to  take  part  in  parliament  in  making government  policy  decisions.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out how  the  level  of  participation  of women's  roles  in  political  affairs  is  and  what  factors  affect  the  availability  of  women  in  politics.  The method used in this study is a qualitative approach where the research used to examine natural objects where the researcher is the key instrument, the data collection technique is combined, the data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. The role of women in the political realm must face various problems because of the presence of a patriarchal culture that places itself as the most appropriate leader when compared to women so that there is gender equality between  men  and  women  which  is  still  growing and  inherent  in  people's  lives.  Then  the presence  of  a traditional  view  that  is arguably  very  relevant  puts  women  in  an  inappropriate  position  to be used  as rivals. At this time to place the position of women who can occupy seats in parliament in government such as the DPR, DPD, MPR, and DPRD is still quite lacking even if it is seen that the index is decreasing from  year  to  year.  As  for  the  results  of  the  research  that  has  been  done,  it  can  be  said  that  it  is  still necessary to continue to support various groups to advance and enhance the role of women so that women are more embraced so that they can confidently access the political sphere. By continuing to hold fast to pay attention to and improve the quality of human resources with political education for women.
Keywords:  Gender, Patriarchy, Women, Politic.

## ABSTRAK
Keterlibatan perempuan dibidang politik merupakan masuknya kaum perempuan untuk ikut serta ambil andil  di  parlemen  dalam  pengambilan  suatu  keputusan  kebijakan  pemerintah.  Tujuan  dari  kajian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi peran perempuan dalam urusan politik serta faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan perempuan dipolitik. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode pendekatan kualitatif dimana penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna  daripada  generalisasi .  Peran  perempuan  dalam  ranah  politik  harus  menghadapi berbagai persoalan karena hadirnya budaya patriarki yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin paling pantas jika  dibandingkan  dengan  perempuan  sehingga  terjadilah  kesetaraan  gender  antara  laki-  laki  dan perempuan  yang  masih  terus  tumbuh  dan  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kemudian  hadirnya pandangan tradisional yang bisa dibilang sangat relevan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak pantas  untuk dijadikan  sebagai  saingan.  Pada  saat  ini  untuk  menempatkan  posisi  perempuan yang bisa menduduki kursi di parlemen  pada  pemerintahan seperti DPR, DPD, MPR, dan DPRD  masih terbilang cukup kurang bahkan jika dilihat indeksnya menurun dari tahun ke tahun. Untuk hasil dari penelitian yang
telah  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa  masih  harus  terus  dilakukan  dukungan  dari  berbagai  macam kalangan untuk memajukan dan meningkatkan peran perempuan agar kaum perempuan lebih dirangkul sehingga mereka bisa dengan percaya diri dalam mengakses di ranah politik. Dengan  tetap  terus  pegang teguh memperhatikan dan meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan politik bagi kaum perempuan.
Kata Kunci : Gender, Patriarki, Perempuan, Politik

## PENDAHULUAN
Kajian mengenai pandangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya kesetaraan yang dialami perempuan hingga saat ini bahwa perempuan  hanya  pantas  bekerja  di  sektor  domestik  atau  rumah tangga.  Dengan  proses  yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak  dapat  diubah  lagi.  Inilah  sebenarnya  yang menyebabkan  awal  terjadinya  ketidakadilan  gender  di  tengah-tengah  masyarakat  (Leviane Jackelin Hera Lotulung, 2018:138).
Akhir-akhir  ini  isu  mengenai kesetaraan  gender  sedang  hangat  diperbincangan.  Perlahan tapi  pasti  peran  perempuan  kini  mengalami  peningkatan  dan  pembaharuan.  Kini  banyak  para perempuan yang memiliki hak yang sama dengan laki- laki dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.  Saat  ini  tidak  sedikit  perempuan  yang  bisa  bersekolah  sampai  dengan  tingkat perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang  sesuai dengan kemampuannya. Adanya sistem patriarki di masyarakat juga menjadi salah satu penyebab tidak adanya kesataraan gender dalam masyarakat.  Banyaknya  dominasi  laki-laki  dalam  berbagai  bidang  sehingga  kesempatan perempuan  untuk  bersaing  untuk  mengembangkan  karirnya  menjadi  sangat  sulit.  Selain  itu, adanya  stigma  di  masyarakat  bahwasannya perempuan tugasnya hanya mengurus rumah, suami, dan anak membuat perempuan semakin sulit untuk mengembangkan karirnya.
Kemudian, salah satunya mengenai  pandangan tradisional, secara tidak langsung membuat perspektif  bahwa  pandangan  tersebut  melihat  jika  perempuan  sangat  tidak  layak  disandingkan menjadi  saingan  dengan  perempuan  dalam  kegiatan  berpolitik. Pandangan  tradisional  tersebut membuat  para kaum  perempuan  terkadang  merasa  tidak  percaya  diri  atas  kemampuan  yang dimilikinya  untuk  berkecimpung  di  dunia  politik.  Sehingga  partisipasi  para  kaum  perempuan dalam politik sangat rendah bahkan jarang.
Di  Indonesia  sendiri  sedari  dulu  sudah  banyak  perempuan  yang  memperjuangkan  hak- haknya untuk mendapatkan kesetaraan dan tidak sedikit pula yang ikut membantu Indonesia agar dapat  keluar  dari  belenggu penjajah  dan  merdeka.  Perjuangan  mereka  pada  akhirnya  dapat

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
membuahkan hasil bagi kaum perempuan yang hidup setelah zaman mereka. Salah satunya dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam bidang politik pertama kali pada saat pemilu pertama tahun 1955. Pada saat itu perempuan mempunyai hak memilih dan dipilih. Partisipasi perempuan dalam bidang politik sangat dibutuhkan sekali dalam pembuatan kebijakan, karena hanya kaum perempuanlah yang  bisa  menciptakan  kebijakan  yang  dapat  membantu  mereka  dan  membuat mereka merasa aman atas adanya perlindungan dari kebijakan tersebut.
Maka  dari  itu  pemerintah  memberikan  berbagai  Undang-Undang  yang  mengatur untuk hak-hak  perempuan.  Salah  satu diantaranya  adalah  dalam  bidang  politik.  Kedudukan  kaum perempuan  di  bidang  politik  diatur  dalam  UU  Nomor  2/2008  tentang  Partai  Politik  telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.
Menurut  Darmayanti  Lubis,  tahun  2004-2009  representasi  perempuann  meningkat menjadi 61 orang atau 11, 09 persen dari 550 anggota DPR RI. Selanjutnya pada tahun 2009- 2014 kembali meningkat menjadi 101 orang atau 18,04 persen dari 560 anggota DPR RI. Namun pada tahun 2014- 2019 jumlah perempuan yang ada di DPR RI menurun, hanya 97 orang atau 17,32 persen dari 560 kursi. Dari berbagai macam permasalahan yang diteliti dapat dikatakan bahwa  apa  saja  yang  menjadi  penyebab  dari  kurangnya  partisipasi  perempuan  dalam  ranah politik serta mengapa budaya patriarki dan budaya tradisional selalu menjadi hal yang sifatnya mutlak sehingga menyebabkan hadirnya kesetaraan gender.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan  metode  deskriptif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif. “Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari  jawaban”  (Mulyana,  2008:  145).  Menurut  Sugiyono  (2007:  1),  metode  penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Penelitian  kualitatif  bertujuan  mempertahankan  bentuk  dan  isi  perilaku  manusia  dan menganalisis  kualitas-  kualitasnya,  alih-alih  mengubahnya  menjadi  entitas-entitas  kuantitatif
(Mulyana,  2008:  150).  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.  Suatu  kasus  terikat  oleh  waktu  dan  aktivitasdan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan  data  dan  dalam  waktu  yang  berkesinambungan  dengan pengumpulan  data kepustakaan  atau  studi  literatur  dan  mendapatkan  kesimpulan  berdasarkan  bukti-bukti  dan tersusun secara teratur yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang "Peran Perempuan Dalam Bidang Politik".
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Budaya Patriarki
Dalam  ranah  politik,  budaya  patriarki  menjadi  salah  satu  hambatan  bagi  masuknya perempuan di parlemen. Budaya patriarki menegaskan pemilihan peran. Dominasi laki- laki dalam politik tidak terlepas dari mengakarnya budaya patriarki tersebut. Di kehidupan politik budaya patriarki  merupakan  hal  yang  sangat  melekat  dikalangan  masyarakat  sekalipun.  Hal  itu menjadikan pandangan terhadap budaya patriarki bahwa yang pantas dijadikan sebagai pemimpin dalam kegiatan politik hanyalah laki-laki. Budaya patriarki melihat bahwa hanya laki-laki yang pantas  memegang  posisi/kedudukan  paling  atas.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  laki-laki memiliki ketegasan yang tidak sebanding dengan perempuan dengan sifat lemah lembutnya. Jadi perempuan tidak pantas dijadikan saingan dengan laki-laki khususnya dalam hal kepemimpinan.
Hal  ini  mengakibatkan  kurang  percaya dirinya  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam bidang politik, disebabkan karena adanya budaya patriarki yang masih menonjol. Terlebih lagi saat ini, secara tidak langsung dan tidak tertulis budaya patriarki masih banyak diterapkan dalam perspektif  setiap  orang.  Berbagai  pembahasan  mengenai  budaya  patriarki,  yang  lebih mempoisisikan  kaum  laki-laki  sebagai  yang  paling  utama  jika dibandingkan  dengan  kaum perempuan. Dari hal inilah yang membuat perempuan merasa kurang didukung dan didiskriminasi dalam bidang politik (Fredik Lambertus Kollo, 2017:316).

## Kesetaraan Gender
Kesetaraan khususnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan baru muncul ketika demokrasi sudah berlangsung cukup lama, sedangkan kesetaraan antara laki-laki

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
dan  perempuan  mulai  ada  sekitar  sekitar  tahun  1700-an.  Konsep ini lahir sebagai kritik  sosial terhadap subordinasi  perempuan  oleh  kaum  laki-laki  (Ahmad  H.Silaban,  2015:76).  Perempuan ketika itu tidak memiliki hak untuk hidup secara bebas diruang publik dan hanya cocok bekerja sebagai ibu rumah tangga saja.
Teori  gender  pada  awalnya  menghendaki  terciptanya  kesetaraan  antara laki-laki dengan perempuan khususnya dalam tataran hak. Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki kebebasan, baik  itu  untuk  belajar  dan  bekerja  diluar  rumah,  akhirnya  diberi  kebebasan  setelah  lahirnya gerakan feminisme. Setelah perempuan diberikan kebebasan untuk bekerja pada sektor publik, gerakan feminisme pun mulai berkembang. Para feminis mulai menuntut bahwa perempuan juga berhak untuk ikut belajar, baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam memperoleh objek pekerjaan  pada  sektor  publik.  Perempuan  yang  bekerja  cenderung,  bahkan  hampir semua, ditempatkan pada posisi yang lemah dan bergaji rendah. Sehingga pada akhirnya perempuan tetap akan tertindas oleh kekuasaan laki-laki, sebab mereka masih tergantung secara ekonomi (Ahmad H. Silaban, 2015:80).
Kesetaraan  gender  telah  menjadi  hal yang  menonjol  dalam  kegiatan  politik  terlebih lagi politik perempuan. Dimana posisi perempuan dalam kehidupan politik masihtersisihkan. Hal itu dikarenakan adanya budaya patriarki yang masih dipegang erat oleh masyarakat, sehingga dengan adanya budaya ini seakan akan menyebabkan kesenjangan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, di kesempatan  yang  sama  melibatkan  perempuan  dalam  kepemimpinan  tingkat  pengambilan keputusan  dalam  kehidupan  politik  merupakan  wujud  dari  kesetaraan  gender  guna mengurangi terjadinya diskriminasi atau kesenjangan. Sehingga jika kesenjangan dan diskriminasi mulai surut maka hal itu akan meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran bagi kaum perempuan.

## Partisipasi Politik Perempuan
Secara  umum  partisipasi  politik  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  seseorang  atau kelompok  orang  yang  ikut  serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik,  antara lain dengan  jalan memilih  pimpinan  negara  dan,  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  memengaruhi  kebijakan pemerintah  (public  policy). Kegiatan  ini  mencakup  tindakan  seperti  memberikan  suara  dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan penjabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai dan sebagainya (Audra Jovani:308).
Dalam UU No. 2 tahun 2008, dituliskan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal  30%  dalam  pengurusan  ataupun  pendiriannya.  Akan  tetapi,  praktek  yang  terjadi  di lapangan keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataan kuota 30%  yang  tertulis  dalam  undang-undang  tidak  dapat  terpenuhi, pemenuhan-pemenuhan  kuota dalam  partai politik  hanya  sebatas  formalisasi,  karena  jika kuota  tersebut  tidak  terpenuhi  maka KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan  umum.  Ini  membuktikan  adanya tidak kesesuaian antara legalitas  dan  realitas,  banyak  faktor  yang  menjadi  penghambat  dan menyebabkan  peran perempuan tidak maksimal (Anifatul Kiftiyah, 2019:3).
Menurut  Rizki  Priandi  (2019:106)  Hingga  saat  ini  partisipasi  perempuan  di  indonesia dalam  parlemen  masih  belum  mencapai  target  nasional  yaitu  persen keterwakilan  dari  laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong  kaum  perempuan  harus  berani  tampil  dan  memiliki  kepekaan  untuk  berpartisipasi dalam  dunia  politik  sehingga  hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki  jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.
Hambatan partisipasi politik perempuan juga terkadang menjadi problem misal hambatan secara eksternal (Fredik Lambertus Kollo, 2017:317) diantaranya:
a. Pemarginalan perempuan dari ranah publik
b. Kompetensi
c. Sistem perekrutan
d. Aturan partai
e. Hambatan birokrasi
f. Hambatan ekonomi
g. Hambatan pendidikan
h. Hambatan agency.
Adapun hambatan  internal (Fredik   Lambertus Kollo, 2017:137) diantaranya:
a. Minat politik perempuan.
b. Kemampuan politik perempuan
c. Kesadaran politik perempuan
Demi mencapainya suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik di parlemen

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
atau lembaga politik untuk itu, perlu adanya  dukungan  langsung  dari  masyarakat  dalam  praktik politik  sehingga  para  kaum  perempuan  bisa  dengan  percaya  diri  membuktikan  dan mengimplementasikan langsung bahwa mereka pantas terjun dan berkecimpung langsung dengan dunia politik. Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  kehidupan  politik,  yaitu  memilih  pimpinan   Negara  atau secara  langsung  atau  tidak langsung  mempengaruhi  politik  Negara.  Kegiatan  ini  mencakup tindakan seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.
Huntington  dan  Nelson  percaya  bahwa memberlakukan  pembatasan  partisipasi  politik, sebagai  kegiatan  warga  negara  yang  bertindak  sebagai  individu  pribadi  dengan  tujuan mempengaruhi  pengambilan  keputusan  pemerintah.  Partisipasi  dapat individu  atau  kelompok, berpola atau spontan, konstan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal dan ilegal. Oleh karena itu bagian penting konsep partisipasi politik adalah partisipasi dan keterwakilan perempuan dan laki- laki yang setara ketika proses pengambilan ketetapan ialah persyaratan penting dan esensial (Fuchs dan Hoecker, 2004).
Menurut Canto dan Bernay (1998:997) mengatakan peran perempuan dalam partai politik tidak lain di mana perempuan bermimpi untuk terjun ke dalam kancah politik hendaknya, jangan puas diri hanya dengan mengerjakan tugas administrative, sebaiknya mereka harus berupaya keras untuk mendaki tangga hierarki partai menuju posisi manajeral yang memberi tanggungjawab yang tidak hanya menambah wawasan tetapi juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam partai dan komunikasi.
Pada  dasarnya  partisipasi  politik  perempuan  adalah  kegiatan  sukarela  kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka  mengambil  bagian  pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau  berpartisipasi  aktif,  sehingga  dibutuhkan  perjuangan  keras  dan  keseluruhan  dari  segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan (Warjiyati, 2016).
Sampai  saat  ini  antara  perempuan  dan politik  masih  merupakan  hal  yang  sulit  untuk dipersatukan. Di satu sisi perempuan dituntut untuk berkontribusi dalam pembangunan, tapi disisi lain  juga  perempuan  dituntut  untuk  tidak  melupakan  kodratnya  sebagai  perempuan.  Partisipasi politik perempuan merupakan faktor penting dalam mencapai kesetaraan gender di arena politik. Undang- undang Dasar Republik Indonesia sendiri tidak membatasi partisipasi dan keterwakilan politik perempuan.
Di Indonesia, hak-hak politik perempuan diatur dalam UUD Republik Indonesia 1945 pasal 28 amandemen keempat “seluruh warga Indonesia laki-laki dan perempuan dijamin kemerdekaan berserikat  atau  berorganisasi  untuk  menyampaikan  pendapatnya  secara  lisan  atau  tertulis”. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 10 ayat (1) juga  menyatakan:  ”Warga  Negara Republik  Indonesia  dapat  bergabung  dengan  partai  politik apabila telah berusia 17 tahun atau telah menikah.”
Keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan Konvensi yang  diratifikasi  dengan UU No. 7 Tahun  1984 Pasal  7, dimana parameter  yang  dipakai  untuk melihat keikutsertaan  itu  adalah  berdasarkan  indikator yaitu  petama,  keikutsertaan  perempuan sebagai anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, Kabupaten dan Kota. Kedua, kehadiran perempuan di kabinet dan birokrasi dipandang sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Kebijakan tersebut tidak  boleh  dimaknai  secara  sempit  sehingga  hanya  mengacu  pada  parpol  dan  lembaga politik seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Dalam  Undang-Undang  No  2  Tahun 2008  mengatakan  bahwa  partai  politik  dapat menyertakan  keterwakilan  perempuan  minimal  sebanyak  30%.  Ini  didasarkan  pada  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  PBB  yang  menyatakan  bahwa  jumlah  minimum keterwakilan perempuan dalam partai politik sebanyak 30 persen dapat menimbulkan perubahan dan dampak pada kualitas partai politik itu sendiri. Hambatan yang dihadapi perempuan dipartai politik adalah; faktor ekonomi, sistem kepartaian, mitos-mitos yang berkaitan dengan sosial budaya, stereotipe, segfresi  gender  dalam  bidang  pekerjaan,  dan  budaya  patriarkhi.  Selain  semua  faktor  tersebut, institusi politik yang ada membuat perempuan seringkali  tidak  tertarik  untuk  bergabung  dengan mereka.  Institusi  politik  yang  penguasaannya  oleh  laki-laki  dan  perempuan bisa  jadi  tidak terdorong untuk melakukannya.
Dominasi  laki-laki  ini  membuat  institusi  politik  tampil  maskulin.  Struktur  politik  di

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
Indonesia saat ini,  masih  didominasi oleh  laki-  laki  dan  sulit  bagi  perempuan  untuk menembus barikade yang sudah sangat kuat, yaitu politisi laki-laki. Selain bersaing dengan laki-laki di ranah politik,  perempuan  juga  diharapkan  dapat  memainkan  peran  yang  tergolong  peran perempuan. Parahnya, perempuan yang terjun ke dunia politik atau dunia publik kerap mendapat opini negatif dari komunitas karena anggapan bahwa perempuan telah mengambil sifat dan peran laki-laki.
Hal tersebut menunjukan bahwasanya selama ini perempuan masih mengalami kesulitan karena  banyaknya  tekanan    dalam  masyarakat. Sikap diskriminatif sering terjadi dalam  partai politik,  serta  rendahnya  kuota  perempuan  dalam  sebuah  partai  politik  menjadikan  kesempatan bagi  perempuan  untuk  ikut  terjun  secara  langsung  semakin kecil  untuk  turut  ikut  berpartispasi dalam kegiatan politik. Adanya persentase kuota perempuan dalam partai politik diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam parlemen dan memperkuat suara perempuan dalam menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya partisipasi perempuan dalam bidang politik : a. Gender
Menurut Ann Oakley, gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab, baik laki-laki maupun  perempuan  yang  ditetapkan secara  sosial  maupun  kultural.  Gender  mengacu  pada perbedaan peran yang dijalani  oleh laki-laki dan perempuan.
b. Feminisme
Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan  yang  sama, yaitu  untuk  mendefinisikan,  membangun  dan  mencapai  kesetaraan  gender. Feminisme  melibatkan  diri  dalam  politik  dengan arti konvensional dan memperluas aksi  politik secara signifikan, baik secara praktis maupun teoritis.
c. Kebijakan afirmatif
Tindakan pro-aktif untuk  menghapuskan perlakuan  diskriminasi yang berbasis gender.
d. Partisipasi politik
Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik masyarakat baik secara aktif maupun pasif fan bersifat langsung maupun tidak langsung.
e. Motivasi
Motivasi  merupakan  suatu  penggerak     dalam  diri  untuk  melakukan  atau mencapai  suatu tujuan
Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik :
a. Pendidikan politik dari keluarga;
b. Mendorong keterlibatan perempuan dalam organisasi;
c. Advokasi terhadap kaum perempuan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik;
d. Mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk mengenal politik

## SIMPULAN
Partisipasi dan kedudukan perempuan dalam politik merupakan suatu kondisi efektifitas partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di badan hukum atau lembaga publik. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan karena masih melekatnya budaya patriarki di masyarakat      sehingga menimbulkan kesetaraan gender antara  laki-laki  dan perempuan.  Bisa  dikatakan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  untuk memperjuangkan  hak  dan  kepentingannya dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan masih sangat rendah. Karena keterlibatan perempuan dalam ranah politik mempunyai pengaruh sangat besar atas terciptanya suatu kebijakan.
Berbagai  permasalahan  yang  terjadi  antara  perempuan  dan  politik  hingga  saat  ini meski sudah  adanya  UU  yang  mengatakan  bahwa dalam partai politik harus menyertakan perempuan berbanding terbalik saat dalam implementasinya, yaitu belum sepenuhnya terealisasikan. Untuk memastikan  perempuan  tetap  bisa  memiliki  posisi  yang  sama  dengan  laki-  laki  dalam  dunia politik diperlukan beberapa upaya yaitu sebagai berikut.
1. Advokasi terhadap kaum perempuan mengenai pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik.
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai pentingnya diciptakan suatu  kesetaraan  antara  laki-laki dan  perempuan  dalam  segala  bidang, khususnya politik praktis.
3. Untuk kaum perempuan agar lebih mengikuti pendidikan politik dan pelatihan gender.
Terlepas dari beberapa tantangan, hambatan, kekurangan, kelebihan terhadap perempuan dalam  politik,  kita  harus  menghadapi  kenyataan  bahwa  kita  harus  siap  dan  mampu mendekontruksi  citra  baru  untuk membangun  sosok  perempuan  dalam  politik. Hal  ini  akan terwujud  bila  memiliki  dukungan dari  lembaga  dan  masyarakat.  Dengan  begitu, maka  antara

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
perempuan dan laki-laki bisa berjalan berdampingan di politik tanpa adanya diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA
F.  L.  Kollo,  “Budaya  Patriarki  dan  Partisipasi Perempuan  dalam  Bidang  Politik,”  Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III , pp. 318-320, 2017.
Inwantoro,  T.  (t.thn.).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Rendahya  Tingkat  Partisipasi  Politik Perempuan  pada  Pemilu  Legislatif  DPRD  Kabupaten  Mojokerto  2014. Jurnal  Fisip UNDIP , 6.
Lotulung,  L.  J.,  &  Mulyana,  D.  (2018).  Perempuan  Dalam  Politik  di  Sulawesi  Utara.
Sosiohumaniora , 20 (2), 138-144.
Nurcahyo,  A.  (2016).  Relevansi  Budaya  Patriarki dengan  Partisipasi  Politik  dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. Jurnal Agastya 2 , 10.
Pambumdi,M.Y.  "Perempuan  Dan  Politik  Studi  Tentang  aksesibilitas  Perempuan  Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang." Skripsi. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Airlangga(2007).
Priandi,  R.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Upaya  meningkatkan  partisipasi  politik  perempuan  dalam pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1), 106-116
Rizki Priandi, K. R. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 11.
Saputra,  Herdin  Arie,  Dyah  Mutiarin,  and  Achmad   Nurmandi.  "Analisis  Wacana:  Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019." MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender 12.1(2020):89-110.
Silaban, A. H. (2015). Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia , 1 (1), 75-84.
Wahyudi. (2018).  “Peran Politik Perempuan dalam  Persfektif Gender,” Politea: Jurnal Politik Islam, pp. 63-83, 2018