Article Info Submitted: 3 March 2021 | Reviewed: 23 June 2021 | Accepted: 17 July 2021
MENAKAR EFEKTIVITAS PENDEKATAN PENAATAN (COMPLIANCE APPROACH) DAN PENDEKATAN PENJERAAN (DETERRENCE APPROACH) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Hilda Swandani Prastiti 1

## Abstract
In an effort to regulate environmental law, it is known that there is a Command and Control instrument  which  is  also  known  as  a  regulatory  chain  because  the  process  starts  from planning, drafting regulations, issuing permits, monitoring to the imposition of sanctions. In its  implementation,  it  is  known  that  there  is  a  compliance  approach  and  a  deterrence approach.  The  compliance  approach  is  identical  to  preventive  legal  remedies,  while  the deterrence approach is identical to repressive law enforcement. This paper analyzes the effectiveness  of  both  through  various  sources  and  references.  The  results  of  the  study show that although both approaches have advantages and disadvantages, in the context of structuring environmental law in Indonesia, their existence is still needed to be the next law enforcement effort when law enforcement that was carried out earlier did not go well. The key to effectiveness is in addition to being in compliance, the element of firmness and consistency of law enforcement and administrative officials also has a major role in efforts to  realize  environmental  management  in  order  to  encourage  improvements  in environmental management in Indonesia.
Keywords: command and control, compliance approach, deterrence approach, law enforcement

## Abstrak
Dalam  upaya  penataan  hukum  lingkungan  dikenal  adanya  instrumen  Command  and Control yang disebut juga rantai regulasi karena prosesnya dari perencanaan, penyusunan regulasi,  penerbitan  izin,  pengawasan  hingga  ke  pengenaan  sanksi.  Dalam pelaksanaannya  dikenal  adanya  pendekatan  penaatan  atau  compliance  approach  dan pendekatan penjeraan atau deterrence approach. Pendekatan penaatan indentik dengan upaya  hukum  preventif,  sementara  pendekatan  penjeraan  identik  dengan  penegakan hukum represif.  Tulisan ini menganalisa efektifitas keduanya melalui berbagai sumber dan referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa kedua pendekaan tersebut meskipun memiliki kelebihan  dan  kekurangan,  namun  dalam  konteks  penataan  hukum  lingkungan  di Indonesia  keberadaan  keduanya  masih  diperlukan  untuk  menjadi  upaya  penegakan hukum  berikutnya  manakala  penegakan  hukum  yang  dilakukan  lebih  dulu  tidak  berjalan dengan  baik.  Kunci  efektifitas  selain  berada  pada  kepatuhan,  unsur    ketegasan  dan konsistensi para penegak hukum dan pejabat administratif juga memiliki  peran yang besar dalam  upaya  mewujudkan  penataan  lingkungan  hidup  guna  mendorong  perbaikan pengelolan lingkungan hidup di Indonesia.
Kata  Kunci:  command  and  control,  pendekatan  penaatan,  pendekatan  penjeraan, penegakan hukum
1 Magister Hukum Universitas Indonesia. email:  hilda.swandani@ui.ac.id

## I.  Pendahuluan
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak warga negara yang dijamin dalam  UUD 1945.  Oleh karenanya mewujudkan lingkungan hidup yang sehat menjadi kewajiban bagi Pemerintah sebagai wujud perlindungan hak  bagi warga negaranya. Namun demikian paradigma pembangunan menjadi satu aspek yang  berpotensi  kontraproduktif  dengan  kondisi  lingkungan  hidup.  Padahal pembangunan  merupakan  salah  satu  parameter  penggerak  ekonomi  suatu bangsa. Kecenderungan yang terjadi adalah pembangunan tidak mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  kualitas  lingkungan  misalnya  dengan pengurasan  sumber  daya  alam  maupun  limbah  dari  pabrik  yang  tidak  sesuai dengan  baku  mutu. 2 Sonny  Keraf  sebagaimana  dikutip  oleh  Supriyadi 3 bahkan secara  tegas  mengatakan  bahwa  “manusia  adalah  penyebab  utama  dari kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan.”  Manusia  dalam  konteks  ini  adalah manusia sebagai individu yang tidak memiliki kesadaran dan tidak memiliki etika atas  lingkungan  hidup  dan manusia  sebagai  bagian  dari  sebuah  korporasi  yang cenderung  mengeruk  keuntungan  sebesar-besarnya  dari  sumber  daya  alam  di Indonesia  tanpa  memperhatikan  kelestarian  lingkungan.  Maka  ketika  korporasi beserta  manusia-manusianya  telah  mengejar    pemenuhan  kebutuhan  dengan eksplotasi tanpa batas, kerusakan lingkungan dapat dipastikan akan terjadi. Dalam kerangka  ekologi  dan  ekosistem,    lingkungan  hidup  beserta  mahluk  hidup  di dalamnya menjadi kehilangan eksistensi dan hak-hak esensialnya karena tergerus dan  kalah  dengan  paradigma  industrialisasi  dan  pembangunan  yang  tidak berwawasan lingkungan. 4
Munadjat  Danusaputro  sebagaimana  dikutip  oleh  Joko  Tri  Haryanto  dan Luhur    Fajar  Martha 5 mencoba  menyadarkan  keterlanjuran  tersebut  dengan menunjukan bahwa “lingkungan hidup adalah diperuntukan untuk umat manusia sepajang  masa  dan  perlu  dipertahankan  demi  kepentingan  hidup  manusia  dari generasi  ke  generasi  berikut”.  Hal  ini  sejalan  karakteristik  pembangunan berkelanjutan yang  berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam satu generasi ( Intragenerational Equity) dan antar generasi ( Intergenerational Equity ).
2 Arief Budiman. (1996). Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6.
3 Supriadi. (2006). Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.
4 Muh Aris Marfal. (2005). Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan. Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 3.
5 Joko  Tri  Haryanto  dan  Luhur    Fajar  Martha.  (2017).  Kerangka  Hukum  Instrumen  Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Jurnal Konstitusi, 14 (2): 274.
Bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  Nomor  32  Tahun  2009) bahkan  menyatakan  bahwa  kualitas  hidup  yang  semakin  menurun  yang  telah mengancam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara serius. 6 Hal ini  tentu saja menarik  mengingat  Indonesia  telah  memiliki  Kementerian  Negara  Pengawas Pembangunan  dan  Lingkungan  Hidup  sejak  tahun  1978  dan  telah  memiliki  tiga undang-undang yang dimulai dari Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 32 Tahun  2009.    UU  Nomor  32  Tahun  2009  bahkan  telah  mengalami  perubahan terhadap beberapa pasal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja).    Namun  demikian,  nyatanya  keberadaan  undang- undang  belum  menjadikan  lingkungan  hidup  sebagai  prioritas  bahkan  terkesan harus  “mengalah”  pada  pembangunan.  Emil  Salim  menyatakan  bahwa pengaturan hukum lingkungan tidak akan bisa diterapkan dengan baik dan efektif seberapapun  baik  perumusan  dan  sistemnya  jika  tidak  dibarengi  dengan “penjungkirbalikan”  perimbangan  kekuasaan  antara  penguasa,  pengusaha  dan masyarakat madani. 7
Berangkat  dari  hal-hal  tersebut,  maka  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  memerlukan    tindakan  nyata,  salah  satunya  melalui  penataan hukum  lingkungan.  Andri  G  Wibisana 8 ,  menyatakan  bahwa  instrumen  penataan lingkungan  terdiri dari Instrumen Command and Control (CAC), dan instrumen di luar CAC yaitu Instrumen Ekonomi, Instrumen Atur Sendiri ( Self Regulation ), dan Instrumen Pendidikan dan Informasi. Sementara dalam kaitan dengan penegakan hukum,  terdapat  dua  pendekatan  dalam  penataan  hukum  lingkungan,  yaitu pendekatan  penaatan  ( compliance  approach )  dan  pendekatan  penjeraan ( deterrence approach) .
Model  penataan  hukum  lingkungan  dengan  dua  model  pendekatan maupun  dengan  berbagai  instrumen  tersebut  masih  menjadi  pilihan  yang  lebih
6 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, UU  tentang Lingkungan Hidup. Lembaran Negaa Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5059, bagian menimbang huruf c.
7 Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina. (2014). Gerakan Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata  Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi, Jurnal Hukum dan Lingkungan,  1 (1): 49.
8 Andri G Wibisana. (2019). “Instrumen Ekonomi, Command  and  Control, dan  Instrumen  Lainnya, Kawan  atau  Lawan?  Suatu  Tinjauan  Berdasarkan Smart  Regulation” , Jurnal  Bina  Hukum Lingkungan , 4 (1): 173.
baik dalam rangka mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Secara alamiah tidak  mudah  mengatur  manusia  dan  korporasi-korporasi  apalagi  jika  sudah menyangkut material dan profit. Thornton, Gunningham & Kagan menyampaikan bahwa  “ Thus,  only  fear  of  imminent  legal  penalties  that  exceed  the  cost  of compliance can induce profit-seeking firms to invest in compliance with regulatory demands ” 9 .  Pernyataan  tersebut  seolah  membenarkan  bahwa  cara  terbaik mengatur  manusia  dan  korporasi  dalam  kaitan  dengan  kerusakan  lingkungan adalah  dengan  memberikan  “ancaman”  hukuman  terutama  yang  berpotensi menambah biaya dan mengurangi keuntungannya.
Maka  yang  selanjutnya  perlu  diperdalam  adalah  manakah  dari pendekatan-pendekatan dan instrumen tersebut yang paling efektif  guna dalam konteks penataan hukum lingkungan di Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan  mengenai    pendekatan  penaatan  ( compliance  approach )  dan pendekatan  penjeraan  ( deterrence  approachi) dalam  kaitan  dengan  penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

## II.  Analisis dan Pembahasan
A. Penegakan  Hukum    Lingkungan  dalam  konteks  pendekatan

## Command and Control
Dalam kaitan dengan penegakan hukum, Gunningham 10 menyatakan bahwa “ Effective enforcement is vital to the successful implementation of social legislation, and legislation that is not enforced rarely fulfils its social  objectives ”.  Sementara  Satjipto  Rahartjo  menekankan  bahwa dalam  rangka  efektifitas  suatu  peraturan,  maka  penegakan  hukum tidak  hanya  bisa  dilihat  dari  teks  peraturannya  saja,  namun  harus “melibatkan  usaha,  energi,  pikiran  dan  keberanian    untuk mengujinya. 11 Jimly Asshidiqie sebagaimana dikutip oleh Laurensius Arliman  menjelaskan  makna  penegakan  hukum  sebagai  sebuah usaha untuk memfungsikan norma dan aturan hukum sehingga hukum itu  berfungsi  dan  menjadi  pedoman  perilaku  bagi  masyarakat  dan negara. 12 Dari  uraian  para  ahli  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan
9 Dorothy  Thornton,  Neil  A.  Gunningham,  Robert  A.  Kagan.  (2005). General  Deterrence  and Corporate Environmental Behavior, Law & Policy, 27 (2): 263.
10 Neil Gunningham. (2017). “ C o mpliance, Deterrence and Beyond” . Encyclopedia of Environtmental Law, Volume IV.
11 Satjipto Raharjo. (2010). Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 173.
12 Laurensius  Arliman,  (2019). Mewujudkan  Penegakan  Hukum  yang  Baik  di  Negara  Hukum Indonesia, Jurnal Dialog Yuridica, 11 (1): 10.
bahwa  penegakan  hukum  yang  efektif  akan  “menghidupkan” keberadaan hukum itu sendiri dan memperkuat fungsi hukum sebagai pedoman  perilaku  masyarakat.  Dengan  demikian  maka  apabila penegakan hukum dilaksanakan dengan efektif, keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  akan  lebih  mudah  dicapai. Kepastian  hukum  dalam  penegakan  lingkungan  memiliki  makna mendalam karena menyangkut hak dasar masyarakat terdampak dan juga  kepastian  berusaha  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Gralf-Peter  Cailiess bahwa  fungsi  sistem  hukum  bagi  masyarakat  adalah    melakukan penegakan  hukum  guna  mencegah  munculnya  konflik 13 ,  maka penegakan  hukum  yang  efektif  diharapkan  akan  mencegah  konflik lingkungan yang berkepanjangan.
Begitu  pentingnya  sebuah  penegakan  hukum,  sehingga  UU  Nomor  32 Tahun  2009  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. 14 Jika  dalam  undang  undang sebelumnya  penegakan  hukum  bersifat  preventif,  maka  dalam  UU  Nomor  32 Tahun  2009  menganut  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Sifat  penegakan hukum  tersebut  masih  dipertahankan  di  dalam  UU  Cipta  Kerja,  namun  lebih mengedepankan upaya preventif dibandingkan dengan upaya represif.
Upaya preventif dilakukan dalam rangka pengendalian yang bersifat untuk mencegah,  sementara  upaya  represif  berupa  penegakan  hukum  yang  efektif, konsekuen  dan  konsisten  dilakukan  dalam  hal  sudah  terjadi  pencemaran  dan kerusakan lingkungan hidup. 15 Lebih lanjut dijabarkan di dalam penjelasan umum bahwa upaya preventif dilakukan melalui pengawasan dan perizinan, sementara upaya  represif  melalui  penjatuhan  sanksi.  Phillipus  Hadjon  berpendapat  bahwa pengawasan merupakan bagian dari pencegahan untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan  penegakan  hukum  melalui  penjatuhan  sanksi  adalah  upaya  represif untuk memaksakan kepatuhan 16 .
13 Gralf- Peter Cailiess. “ The Future of Commercial Law : Governing Cross Border Commerce ” dalam Sam Muller, Stavros Zouridis, Morly Frishmandan Laura Kistemaker (eds.). (2011). The Law of The Future and The Future of  Law ,   Oslo: Torkel Opsahl Academic Epublisher, hlm. 238.
14 UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 4 yang selengkapnya berbunyi Perlindingan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan. Pengendalian,
Pemeliharaaan.Pengawasan dan Penegakan Hukum.
15 Ibid, Penjelasan Umum Nomor 5.
16 Philipus  M.  Hadjon.  (1995). Penegakan  Hukum  Administrasi  dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum. 4 (2): 46.
Konsep tersebut dalam instrumen penataan lazim dikenal dengan konsep Command  and  Control atau  CAC.  Andri  G  Wibisana  mengatakan  bahwa  CAC sering  disebut  juga  dengan  rantai  regulasi  karena  bermula  dari  perencanaan legislasi,  penyusunan  legislasi  yang  selanjutnya  diturunkan  dalam  peraturan- peraturan  pelaksana  yang  dapat  berupa  standar,  kewajiban,  persyaratan  dan aturan  lainnya  dan  pada  akhirnya  aturan-aturan  tersebut  akan  diterjemahkan dalam  perizinan. 17 CAC  secara  singkat  berisi  perintah,  pengawasan  dan penjatuhan sanksi.
Mas  Achmad  Santosa  menjelaskan  bahwa  pendekatan  CAC  dapat berjalan  efektif  apabila  memenuhi  tiga  faktor    yaitu    kemampuan  mendeteksi pelanggaran oleh penegak hukum, respon penegak hukum yang cepat dan pasti serta sanksi yang memadai. 18 Meskipun CAC dianggap sebagai pendekatan yang lebih  mudah  diterapkan  dan  sudah  dilakukan  lebih  dulu  daripada  instrumen penataan lainnya, namun Andri G Wibisana juga menyoroti beberapa kelemahan yaitu  :  (1)  perlu  biaya  tinggi,  kurang  memberi  insentif  bagi  pencemar  untuk mengurangi  tingkat  pencemarannya;  (3)  pencemar  terbebas  dari  kewajiban membayar  biaya  kerusakan;dan  (4)  cenderung  sulit  dilakukan  apabila  ada pelanggaaran yang dilakukan bersama-sama. 19 Terkait dengan kelemahan CAC ini,  Mas  Achmad  Santosa  menyampaikan  lebih  tegas  bahwa  CAC  di  Indonesia menghadapi problematika yang cukup serius yang disebabkan oleh “tidak adanya sistem pengawasan dan penataan, respons yang tebang pilih dalam arti seringkali inkonsisten  dan  diskriminatif,  serta  jarangnya  penjatuhan  sanksi  kepada  para pelanggar.” 20
Penegakan  hukum  dengan  sanksi  administratif  maupun  pidana  juga dikenal  dengan  penegakan  hukum  secara  publik 21 .  Ciri  dari  penegakan  hukum secara  publik  ini  adalah  mengandalkan  adanya  sanksi  administratif  dan  sanksi pidana. 22
17 Andri G Wibisana , ibid, hlm. 175 18 Ibid, hlm. 184 19 Ibid 20 Ibid. 21 Andri G. Wibisana dan Savitri Nur Setyorini, (2019). Pilihan-Pilihan Penegakan Hukum, Kumpulan Kumpulan  Tulisan  Memperingati  Ulang  Tahun  Ke-70  Prof.  Dr.  Maria  Farida  Indrati,  S.H.,  M.H., Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 397
22 Ibid.
B. Pendekatan  Penaaatan  (Compliance  Approach)  dan  Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach)
1.  Pendekatan  Penaatan  (Compliance  Approach)    dalam  Penegakan Hukum Lingkungan
Penaatan  dan  penindakan  atau  penjatuhan  sanksi  merupakan  dua unsur  dari  penegakan  hukum  lingkungan  sebagaimana  diatur  di  dalam  UU Nomor  32    Tahun  2009  dan  perubahannya  melalui  UU  Cipta  Kerja. Sedangkan  dalam  arti  luas,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya penegakan  hukum  bersifat  preventif  dan  represif.  Preventif  di  sini  diartikan sama dengan compliance dalam konteks penaatan. 23 Dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata, penegakan hukum administrasi  merupakan  upaya  penegakan  hukum  yang  dianggap  paling penting  karena  sifatnya  yang  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan. 24 Selain  pengaturan  mengenai  standar,  baku  mutu maupun perizinan, terdapat satu instrumen yang sangat penting yang dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen pengawasan penaatan atau compliance monitoring. 25 Pendekatan penaatan atau yang lazim disebut dengan c ompliance approach ini memiliki sifat preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
Gunningham, 26 memiliki  pendapat  yang  sama  bahwa    pendekatan penaatan  ini  berusaha  untuk  mencegah  kerusakan  dari  pada  menghukum orang  atau  badan  yang  melakukan  kejahatan  terhadap  lingkungan. Gunningham mengatakan bahwa :
“ A compliance strategy seeks to prevent harm rather than punish an evil. Its conception of enforcement centres upon the attainment of the broad  aims  of  legislation,  rather  than  sanctioning  its  breach. Recourse  to  the  legal  process  here  is  rare,  a  matter  of  last  resort, since compliance strategy  is concerned with repair and results, not retribution. ” 27
Dari  pernyataan  Gunningham  tersebut,  jelas  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  yang  diharapkan  dari compliance  approach ini  adalah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yaitu mendorong perbaikan-perbaikan
23 Soo Woong Kim. 2013. Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, 13(3): 418.
24 Munadjat Danusaputro dalam Maya S Karundeng. 2016. Penegakan Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen dalam Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Lex Crimen. (V (5):159.
25 Ibid
26 Gunningham, Ibid, hlm. 64
27 Ibid
dan  perubahan  perilaku  untuk  taat  pada  standar,  baku  mutu  maupun persyaratan perizinan yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang- undangan. Sementara Siti Sundari Rangkuti sebagaimana dikutip oleh Aditia Syaprillah 28 mengatakan  bahwa    penegakan  hukum  yang  bersifat  preventif memiliki  makna  dilakukannya  pengawasan  aktif  atas  kepatuhan  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup  tanpa didahului adanya  kejadian langsung yang menimbukan dugaaan pelanggaran aturan.  Masih  menurut  Sundari,  penegak  hukum  utama  dalam  penegakan yang bersifat preventif ini bukanlah aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa namun aparat pemerintah yang  berwenang memberikan izin. 29
2.  Pendekatan  Penjeraan  (Deterrence  Approach)    dalam  Penegakan Hukum Lingkungan
Pendekatan  penjeraaan  atau deterrence  approach merupakan pendekatan  untuk    penegakan  hukum  represif  atau  penindakan.  Mengacu pada pembahasan sebelumnya, maka penegakan hukum represif  dilakukan apabila telah terdapat suatu kejadian atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran atas suatu aturan. Penulisan ini akan berfokus pada deterrence approach dalam kaitan dengan sanksi pidana dan sanksi administratif.  Sanksi administratif  sendiri  merupakan  bagian  penting  dari  keseluruhan  konsep penegakan hukum 30 . Menurut Van Wijk sebagaimana dikutip oleh Indroharto menyatakan  bahwa:  “Sanksi  Administratif    itu  merupakan  sarana-sarana kekuatan  menurut  hukum  publik  yang  dapat  diterapkan  oleh  Badan  atau Jabatan  TUN  sebagai  reaksi  terhadap  mereka  yang  tidak  mentaati  norma- norma hukum TUN.” 31
Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa apabila penegakan hukum administrasi dalam konteks preventif dilakukan tanpa perlu ada  kejadian  konkrit,  sementara  penindakan  sanksi  administratif  dilakukan apabila  sudah  terdapat  pelanggaran  sebagai  bentuk  ketikdaktaatan  atas norma-norma  hukum.  Van  Wijk  selengkapnya  menyampaikan  bahwa pemberian sanksi administratif harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
28 Aditia  Syaprillah.  (2016). Penegakan  Hukum  Administrasi  Lingkungan  Melalui  Instrumen Pengawasan, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 1 (1): 102.
29 Ibid. 30 Andri G. Wibisana. (2019). Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan Indonesia. Jurnal Hukum dan Lingkungan Indonesia, 6 (1): 42.
31 Indroharto.  (1990). Usaha Memahami Undang Undang  tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, hlm. 238.
(1)  melalui  sarana  hukum  publik;  (2)  penjatuhan  beban  oleh  pemerintah kepada  rakyatnya,  dan  (3)  sebagai  respon  atas    ketidaktaatan  terhadap aturan. 32
Sanksi  Administratif  disebut  lebih  efektif  daripada  sanksi  pidana karena    sanksi  administratif  tidak  perlu  melalui  proses  peradilan  melainkan diputuskan oleh pejabat administratif. 33 Bahkan menurut Faure sebagaimana dikutip  oleh  Andri  G  Wibisana,  jika  pengadilan  menyatakan  tidak  bersalah secara  pidana,  masih  terdapat  kemungkinan  akan  terkena  sanksi administratif,  sehingga  Faure  menyatakan  bahwa  sanksi  administratif cenderung tidak memerlukan banyak biaya dan justru lebih memberikan efek jera ( deterrent effect ) bagi para pelanggar. 34 Jika memang demikian, apakah sanksi administratif sudah cukup mampu menjadi instrumen penataan terakhir dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup?  Jawabannya  dapat  kita  temukan setelah  membaca  pendapat    Bahrul  Amiq 35 yang  menyampaikan  beberapa faktor penghambat penerapan sanksi administrasi. Hambatan pertama adalah berupa  faktor  peraturan  perundang-undangan  yang  justru  kontraproduktif dengan  upaya  penegakan  hukum  administrasi.  Bachrul  Amiq  memberikan contoh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang Pedoman  Penerapan  Sanksi  Administratif  di  Bidang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang justru memberikan peluang bagi pelaku usaha  untuk  tidak  melaksanakan  sanksi  denda  atas  keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. 36 Kendala ini muncul salah satunya akibat tidak  adanya  pengaturan  tata  cara  penagihan  denda.  Saat  ini  peraturan pemerintah  tersebut  telah  dicabut  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kondisi ketiadaan aturan ini serupa dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Suteki dkk 37 terkait belum optimalnya penerapan sanksi
32 Andri G. Wibisana, ibid.
33 Wicipto  Setiadi,  2009. Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6 (4): 604.
34 Andri G. Wibisana, ibid. hlm. 50 35 Bachrul  Amiq.  (2013). Hukum  Lingkungan,  Sanksi  Administrasi  dalam  Penegakan  Hukum Lingkungan ,  Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 91.
36 Ibid.
37 Ladju Kusumawardi, Suteki dan Aprista Ristyawati, (2018). Penerapan Sanksi Administratif dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Semarang, Jurnal Law Reform 14 (1): 109
administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN) Semarang sebagai akibat  belum  terdapat  aturan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat memaksa  untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht .  Para  hakim  PTUN  menyatakan  dengan  tidak  adanya  aturan tersebut  pelaksanaan  amar  putusan  seolah mandul.  Hambatan  yang  kedua menurut Bachrul Amiq adalah  faktor instansi penegak hukumnya yang masih beragam dari Menteri, Gubernur dan Walikota dan ini memiliki potensi untuk tumpang tindih. 38
Pendekatan penjeraan lain dalam upaya penataan hukum lingkungan adalah  melalui  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  ini  sebelumnya  dianggap sebagai  sanksi  dengan  efek  jera  yang  paling  efektif,  namun  dalam perkembangannya  efektifitasnya  sering  kali    tidak  lebih  kuat  dari  sanksi administratif.  Namun  demikian  dengan  melihat  berbagai  kelemahan  dan hambatan  atas  penerapan  sanksi  administratif  tadi,  rasanya  penegakan hukum pidana masih diperlukan karena potensi pelanggaran yang berakibat pada  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  akan  masih  terus  ada.  Maka disini penegakan hukum pidana menjadi ultimum remedium karena menjadi ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada seseorang yang  diduga  melanggar  aturan  dan  menyebabkan  terjadinya  pencemaran atau  kerusakan  lingkungan. 39 Efektifitas  dari  penegakan  hukum  pidana  ini sangat  bergantung  kepada  aparat  penegak  hukumnya.  Apabila  penegakan hukum pidana dilakukan secara selektif, maka  tindakan penegakan hukum ini akan  benar-benar  dapat  menjadi  faktor  penjera  atau deterrent  factor yang efektif. 40
Mengutip  pendapat  Shavell,  Andri  G.  Wibisana  menjelaskan  syarat penegakan hukum pidana sebagai berikut :
1.  Pelaku  memiliki  aset  yang  terbatas  yang  diperkirakan  tidak  memiliki kemampuan membayar denda tinggi;
2.  Adanya kemungkinan yang cukup besar yang mengindikasikan pelaku dapat terlepas dari sanksi;
3.  Pelaku mendapatkan bagian keuntungan yang dalam jumlah besar dari suatu tindak pidana;
4.  Bahaya yang muncul dari suatu tindak pidana diperkirakan besar. 41
38 Bachrul Amiq, ibid, hlm 95
39 Lihat penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2009
40 Maya S. Karundeng, ibid ,  hlm. 159.
41 Andri G. Wibisana dan Savitri Nur Setyorini . ibid
Penegakan  hukum  pidana  ini  menuntut  kecermatan  dari  aparat penegak  hukum  tindak  pidana  lingkungan  hidup  menyangkut  berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu kehati-hatian dalam memilih aturan yang akan digunakan. Hal ini terjadi karena tindak pidana lingkungan juga  terkait  dengan    pada  sumber  daya  alam  apa    tindak  pidana  tersebut dilakukan. 42

## III. Penutup
Instrumen  penataan  lingkungan  yang  baik  mensyaratkan  adanya kepatuhan  dan  konsistensi  penegakan  hukumnya.  Penulis  berpendapat  bahwa dalam  konteks  penataan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  pendekatan  penaatan maupun  pendekatan  penjeraan  keduanya  masih  diperlukan  keberadaaanya. Dalam konteks pengawasan maupun penindakan baik dengan sanksi administratif maupun  sanksi  pidana,  penegak  hukum  dan  pejabat  administrasi  sama-sama memiliki  peran  penting  dalam  bidang  masing-masing.  Sanksi  administratif  juga memiliki  aspek  penjeraan  dengan  adanya  pembebanan  kepada  mereka  yang melanggar. Namun efek jera ini akan dapat terkikis apabila penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Tidak selalu optimalnya strategi pencegahan melalui pengawasan  tersebut  akan  mempengaruhi  pula pelaksanaan  sanksi  pidananya. Aparat  penegak  hukum  perlu  melakukan  tugasnya  dengan  sangat  hati-hati termasuk dalam pemilihan aturan yang dijadikan landasan menindak orang atau badan. Hal ini penting agar pelaksanaan sanksi pidana akan berjalan efektif dan dapat menjadi penjera.
Dengan  demikian,  maka  jelas  terlihat  bahwa  untuk  konteks  pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan  hidup  di  Indonesia,  keberadaan  pendekatan penaatan  dan  pendekatan  penjeraan  belum  dapat  ditiadakan  salah  satunya. Secara  komparatif  keduanya  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan,  namun  bisa saling  melengkapi  mana  kala  mekanisme  yang  diharapkan  dapat  mencegah ternyata tidak dapat diterapkan dengan baik.

## Bibliografi

## Buku
Andri  G.  Wibisana  dan  Savitri  Nur  Setyorini.  2019. Pilihan-Pilihan  Penegakan Hukum,  Kumpulan  Kumpulan  Tulisan  Memperingati  Ulang  Tahun  Ke-70
42 Soo Kim Wo, ibid.
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Arief  Budiman.  1996. Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Bachrul Amiq. 2013. Hukum Lingkungan, Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Indroharto.  1990. Usaha  Memahami  Undang  Undang  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Buku  1  Beberapa  Pengertian  Dasar  Hukum  Tata  Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Muh.  Aris  Marfal.  2005. Moralitas  Lingkungan,  Refleksi  Kritis  atas  Krisis Lingkungan Berkelanjutan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Neil  Gunningham.  2017. C o mpliance,  Deterrence  and  Beyond . Encyclopedia  of Environtmental Law, Volume IV .
Sam Muller, Stavros Zouridis, Morly Frishman dan Laura Kistemaker (eds). 2011, The  Law  of  The  Future  and  The  Future  of    Law ,  Oslo:  Torkel  Opsahl Academic Epublisher.
Satjipto  Raharjo.  2010. Penegakan  Hukum  Progresif, Jakarta:  Kompas  Media Nusantara.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Aditia  Syaprillah.  2016. “Penegakan  Hukum  Administrasi  Lingkungan  Melalui Instrumen Pengawasan ”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , 1 (1): 99-113.
Andri  G.  Wibisana.  2019. “Instrumen  Ekonomi,  Command  and  Control,  dan Instrumen  Lainnya,  Kawan  atau  Lawan?  Suatu  Tinjauan  Berdasarkan Smart Regulation ”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , 4 (1): 172-197.
Andri G. Wibisana. 2019. “Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun : Kritik Konseptual atas  Sanksi  Administratif  dalam  Hukum  Lingkungan  Indonesia ”,  Jurnal Hukum dan Lingkungan Indonesia , 6 (1): 41-71.
Dorothy  Thornton,  Neil  A.  Gunningham,  and  Robert  A.  Kagan.  2005. “General Deterrence and Corporate Environmental Behavior ”, Law & Policy , 27 (2): 262-288.
Joko  Tri  Haryanto  dan  Luhur    Fajar  Martha.  2017. “Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam  Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ”, Jurnal Konstitusi , 14 (2) : 262-294.
Ladju  Kusumawardi.  Suteki  dan  Aprista  Ristyawati.  2018. “Penerapan  Sanksi Administratif  dalam  Putusan  Perkara  Tata  Usaha  Negara  di  Pengadilan Tata Usaha Semarang ” , Jurnal Law Reform . 14 (1) : 104-114.
Laurensius Arliman. 2019. “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara
Hukum Indonesia ” , Jurnal Dialogia Iuridica , 11(1) : 1-20.
Mas  Achmad  Santosa  dan  Margaretha  Quina.  2014. “Gerakan  Pembaharuan Hukum  Lingkungan  Indonesia  dan  Perwujudan  Tata    Kelola  Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi ” ,  Jurnal Hukum dan Lingkungan , 1 (1): 23-54.
Maya S Karundeng. 2016. “Penegakan Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen dalam Hukum Lingkungan di Indonesia ”, Jurnal Lex Crimen , 5 (5): 159-164.
Philipus  M  Hadjon.  1995. “Penegakan  Hukum  Administrasi  dalam  Pengelolaan Lingkungan Hidup ” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 4 (2): 45-53.
Soo  Woong  Kim.  2013. “Kebijakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  dalam  Upaya Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup ”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  13  (3): 415-427.
Wicipto  Setiadi.  2009. “Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen Penegakan  Hukum  dalam  Peraturan  Perundang-undangan ” , Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (4): 603-614,

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Lingkungan  Hidup  (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5059);
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020   tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);