INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7800-7812 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore
Ridwan Usman 1 ✉ , Anshar Anshar 2 , Nam Rumkel 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun Email: ridwanusman.ppsunkhair@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  pelaksanaan  diversi  terhadap  anak  pada  tahap  penyidikan  perkara  tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore serta menelaah aspek yang mempengaruhinya. Tipe penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  hukum  empiris  dengan  menggunakan  data  yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi belum terlaksana secara optimal sebagaimana ketentuan dalam undang-undang sistem  peradilan  pidana  anak  maupun  dalam  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tata  cara pelaksanaan diversi, dimana diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Tidore kurang melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pelaksanaannya  sehingga  lebih  banyak  penyelesaian  diversi dilakukan dengan musyawarah keluarga. Pelaksanaan diversi pun dipengaruhi oleh pelbagai aspek diantaranya aspek aparat penegak hukum, aspek sarana prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan  diversi  serta  aspek  masyarakat  itu  sendiri  baik  dari  pihak  pelaku  maupun  dari  pihak korban.
Kata Kunci: Anak, Diversi, Tindak Pidana Lalu Lintas

## Abstract
This research examines the implementation of diversion for children at the investigation stage of traffic crime cases in the Tidore City Resort Police and examines the aspects that influence it. The type of research used is empirical legal research using data sourced from primary and secondary data. Data collection  techniques  through  literature  and  field  studies  are  then  processed  and  analyzed qualitatively.  The  results  showed  that the  implementation  of  diversion  has  not been  implemented optimally  as  stipulated  in  the  juvenile  criminal  justice  system  law  and  in  government  regulations governing the procedures for implementing diversion, where diversion at the investigation stage at the Tidore City Resort Police does not involve the community in the implementation process so that more diversion settlements are carried out by family deliberations. The implementation of diversion is also  influenced  by  various  aspects  including  aspects  of  law  enforcement  officials,  aspects  of infrastructure  and  facilities  that  can  support  the  implementation  of  diversion  and  aspects  of  the community itself both from the perpetrator and the victim.
Keywords: Children, Diversion, Traffic Crimes

## PENDAHULUAN
Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membuat penyidik kepolisian diberikan suatu predikat baru yang disebut sebagai penyidik khusus anak yang kemudian memiliki landasan hukum untuk melakukan diversi di tingkat penyidikan (Sinaga, D., 2017). Munculnya penyidik khusus anak merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dalam UU SPPA. Diatur dalam UU SPPA tepatnya dalam Pasal  7  Ayat  (1)  bahwa  pada  tingkat  penyidikan  perkara  yang  melibatkan  anak  sebagai pelaku tindak pidana wajib diupayakan diversi.
Dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  7  UU  SPPA  bahwa  diversi  adalah  pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi pada hakikatnya adalah suatu proses pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak.
Namun hal tersebut tidaklah mudah dalam penerapan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Seperti halnya yang terjadi di Polres Kota Tidore, dimana angka kecelakaan lalu lintas  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  cukup  tinggi.  Hal  tersebut berbanding terbalik dengan keberhasilan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku melalui pendekatan diversi oleh penyidik. Berdasarkan data dalam kurun waktu 3 tahun terkahir yakni tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat 82 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari 82 kasus tersebut, 30 kasus melibatkan anak sebagai pelaku. Selanjutnya dari 30  kasus  yang  leibatkan  anak  tersebut  hanya  10  kasus  yang  dapat  diselesaikan  melalui
pendekatan diversi, sedangkan 20 kasus lainnya harus naik sampai pada tahap persidangan dan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.
Hal  demikian  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  berbagai  permasalahan  dalam pelaksanaa diversi pada satuan lalu lintas Polres Tidore. Padahal jika pelaksanaan diversi dapat  dilaksanankan  dengan  baik  maka  perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan hukum dapat  diwujudkan. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak perlu  lagi harus merasakan pemidanaan. Walaupun di sisi lain, pemidanaan juga adalah suatu bentuk pendidikan  moral  terhadap  pelaku  kejahatan  dengan  maksud  agar  tidak  lagi mengulanginya (Hiariej, E.O.S., 2014). Terlebih lagi jika anak tersebut harus dijatuhi pidana penjara yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada keberlanjutan kehidupan anak tersebut.  Sebab  dengan  penjatuhan  pidana  apalagi  berupa  pidana  penjara  akan memberikan stigma negatif bagi anak yang akan  berpengaruh dalam tumbuh kembang anak dan pastinya merusak masa depan anak tersebut.
Maka  dari  itu,  peradilan  pidana  anak  menempatkan  anak  sebagai  subyek  hukum pelaku  tindak  pidana  dalam  proses  hukumnya  tetap  menempatkan  kewibawaan  hukum sebagai  pengayom,  pelindung,  serta  menciptakan  iklim  yang  tertib  untuk  memperoleh keadilan (Gultom, M., 2008). Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka  penulis  mengetengahkan  permasalahan  yaitu  bagaimanakan  pelaksanaan  diversi terhadap anak pada tahap penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore dan aspek-aspek apa  sajakah yang mempengaruhi dari pelaksanaan diversi tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris  yaitu  suatu  metode penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diperoleh  dari  perilaku manusia atas suatu kaidah hukum yang berlaku (Fajar ND, M., 2017). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang berkaitan dengan penelitian ini berupa hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan diversi terhadap anak  pelaku tindak  pidana lalu  lintas di Polres Tidore. Sedangkan,  data sekunder  adalah  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  merupakan  dokumen- dokumen resmi terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar dan kamus-kamus hukum.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi Lapangan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya  jawab  berdasarkan  pertanyaan  yang  telah  disiapkan  oleh  penulis.  Wawancara
dilakukan terhadap responden yang teridi dari penyidik Kepolisian Resort Tidore, Keluarga Anak sebagai pelaku maupun keluarga korban. Sedangkan Studi Kepustakaan dengan cara melakukan  penelusuran  terhadap  dokumen-dokumen  terkait  pelaksanaan  diversi  di Kepolisian  Resort  Tidore  serta  bahan-bahan  kepustakaan  yang  mendukung  proses penulisan karya ilmiah ini. Dari data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh dianlisis secara deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  dilapangan serta  mengumpulkan  data  yang  relevan,  selanjutnya  dengan  cara  dideskripsikan  dalam bentuk  penjelasan  dan  uraian  kalimat  yang  mudah  dibaca  dan  dimengerti  untuk diinterpretasikan  dan  ditarik  kesimpulan  guna  menjawab  permasalahan  penelitian (Soekanto, S., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Diversi  Terhadap  Anak  pada  Tahap  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore
Penyidikan  yang  dilaksanakan  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  juga dilaksanakan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Dimana penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan berlakunya UU SPPA, penyidik kemudian diberikan suatu predikat baru yang disebut sebagai penyidik khusus anak (Wiyono, R., 2016)
Munculnya penyidik khusus anak merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dalam UU  SPPA.  Diatur  dalam  UU  SPPA  bahwa  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (Wahyuni, S. & Citra,  H.,  2018).  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  terlebih  dahulu  penulis  akan memaparkan data pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kepolisian Resor Kota Tidore dalam kurun waktu tahun 2019-2021.
Jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  anak  pada  tahun  2019  sebanyak  30 kasus. Yang mana 16 anak sebagai korban dan 14 anak sebagai pelaku. Dari 14 anak sebagai pelaku tersebut 13 diantaranya diselesaikan oleh penyidik melalui proses diversi dan telah memperoleh  penetapan  dari  pengadilan  sedangkan  1  kasus  lainnya  dihentikan  proses penyidikan (SP3) oleh karena pelaku meninggal dunia.
Jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  anak  pada  tahun  2020  sebanyak  10 kasus. Yang mana 7 anak sebagai korban dan 3 anak sebagai pelaku. Dari 3 anak sebagai pelaku tersebut 2 diantaranya diselesaikan oleh penyidik melalui proses diversi dan telah memperoleh  penetapan  dari  pengadilan  sedangkan  1  kasus  lainnya  dihentikan  proses penyidikan (SP3) oleh karena pelaku meninggal dunia.
Jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  anak  pada  tahun  2021  sebanyak  12 kasus. Yang mana 8 anak sebagai korban dan 4 anak sebagai pelaku. Dari 4 anak sebagai pelaku tersebut 3 diantaranya diselesaikan oleh penyidik melalui proses diversi dan telah memperoleh  penetapan  dari  pengadilan  sedangkan  1  kasus  lainnya  dihentikan  proses penyidikan (SP3) oleh karena pelaku meninggal dunia.
Penyidik  (untuk  selanjutnya  yang  dimaksud,  yaitu  penyidik  khusus  anak)  wajib mengupayakan  diversi  dalam  waktu  paling  lama  tujuh  hari,  setelah  penyidikan  dimulai. Proses  diversi  yang  diupayakan  dalam  waktu  paling  lama  tujuh  hari,  setelah  penyidikan dimulai dilaksanakan paling lama tiga puluh hari, setelah dimulainya diversi. Apabila dalam hal  proses  diversi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  penyidik  menyampaikan  berita  acara berita  acara  diversi  beserta  kesepakatan  diversi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk dibuat  penetapan.  Sedangkan  apabila  diversi  gagal,  maka  penyidik  wajib  melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Krisnalita, LY., 2019).
Diversi ditingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kesepakatan tercapai atau berhasil misalnya dikarenakan tersangka berjanji  untuk  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  lagi  dan  akan  tekun  melaksanakan pembinaan.  Dan  tersangka  juga  bersedia  memberikan  ganti  kerugian  kepada  korban. Sementara itu korban memaafkan perbuatan terlapor/tersangka dan berharap perkara ini tidak  dilanjutkan  ketingkat  pengadilan  mengingat  kerugian  yang  dialami  oleh pelapor/korban  berupa  kerusakan  milik  pelapor/korban  sudah  diperbaiki  oleh  pihak terlapor/tersangka.  Dengan  demikian,  maka  hasil  kesepakatan  diversi  diatas  berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian.
Setelah  terjadi  kesepakatan  diversi  antara  pelaku  dengan  korban,  selanjutnya pengadilan  mengeluarkan  penetapan  diversi  dalam  waktu  paling  lama  tiga  hari,  sejak diterimanya  kesepakatan  diversi.  Penetapan  tersebut  disampaikan  kepada  pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari
sejak  ditetapkan.  Setelah  menerima  penetapan  dari  pengadilan  tersebut  maka  penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Sementara itu apabila diversi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan, karena penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya  kesepakatan  damai  antara  pihak  pelaku  dengan  korban,  maka  penyidik  atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Adapun pelimpahan kepada penuntut umum itu dilakukan dnegan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan (Yulianto, I., 2022).
B. Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore
1. Aspek Aparat Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Pemahaman aparat penegak hukum dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  masih  bervariasi  dan cenderung  menggunakan  persepsi  yang  berbeda,  belum  semua  perkara  anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi  anak,  aparat  penegak  hukum  dan  pihak  terkait  yang  terlatih  dalam  pelatihan terpadu masih terbatas jumlahnya dan sering adanya rotasi, terbatasnya sarana dan prasarana  seperti  jumlah  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), belum semua peraturan pelaksanaan UU SPPA diterbitkan/diselesaikan dan UU SPPA belum dipahami secara komprehensif dan terpadu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Pada  aspek  ini  tentunya  diharapkan  kemampuan  dan  pemahaman  aparat penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Aparat  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  penanganan  anak  yang berhadapan dengan hukum, khusus dalam mengiplementasikan diversi dalam tahap penydikan  yakni  penyidik  kepolisian,  pembimbing  kemasyarakatan  dari  Balai Pemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional,  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Ketua Pengadilan Negeri.
Kemampuan  dan  pemahaman  penyidik  yang  menangani  perkara  yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas,  tetunya  harus  mampu memahami upaya-upaya wajib dari setiap tahapan  pelaksanaan diversi yang harus ditempuh  selama  dalam  proses  penyidikan.  Penyidik  tentunya  harus  mempu menjalankan setiap tahapan-tahapan  dalam proses pelaksanaan  diversi. Belum lagi
kemapuan  seorang  penyidik  harus  mampu  menjadi  fasilitator  yang  bertugas menjembati pihak korban dan pihak pelaku dalam proses msuyawarah sehingga pada akhirnya  dengan  peran  pyidik  sebagai  fasilitator  tersebut  dapat  membantu  pihak korban dan pihak pelaku untuk menemukan titik temu guna mencapai kesepakatan yang dapat saling menguntungkan baik bagi pihak korban maupun bagi pihak pelaku. Selain  itu  penyidik  juga  harus  mampu  melibatkan  masyarakat  yang  dalam  hal  ini pelibatan tokoh masyarakat dalam proses msuayawarah diversi yang tetunya dapat membantu penyidik sendiri selama menempuh proses diversi.
Kemudian kemampuan dan pemahaman dari pembimbing kemsyarakat untuk melakukan  pendampingan  dan  penelitian  kemsyarakatan  baik  bagi  anak  pelaku maupuan  bagi  anak  korban.  Seorang  pembimbing  kemsyarakatan  dituntut  harus memiliki kemampuan untuk melakukan riset dan mampu menyusun laporan kondisi anak korban dan anak pelaku baik secara kepribadian maupuan dalam lingkungan kesehariannya  baik  dilingkungan  keluarga maupuan dalam pergaulan dilingkungan masyarakat sekitar tepat tinggalnya. Tentu bukan hal mudah, dengan waktu yang yang cukup  terbatas,  pembimbimg  kemsyarakatan  sudah  harus  menyanpiakan  laporan kemsyarakatan  kepada  penyidik  sebelum  proses  diversi  dilaksnakan.  Sehingga  hal demikian membutuhkan seorang pembimbing kemsyarakatan yang kompeten dalam melakukan  pengamatan  dan  pengumpulan  data  serta  Menyusun  laporan  yang nantinya  berisi  sebauah  rekomendasi  tindakan  yang  sepatutnya  untuk  diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Tanpa kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pata penegak hukum yang telibat dalam proses diversi terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, maka proses diversi akan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam proses msuayawarah. Untuk itu dituntut agar setiap  aparat  penegak  hukum  yang  telibat  dalam  proses  diversi  harus  betul-betul menguasai tata cara dan proses diversi sebagaimana ketentuan dalam UU SPPA.

## 2. Aspek Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana. Institusi dan prasarana yang ada seperti Balai Pemasyarakatan yang jumlahnya tidak  sebanding dengan jumlah anak yang berhadapan dengan  hukum. Artinya bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang besar tidak diikuti oleh jumlah Balai Pemasyarakatan yang memadai di berbagai daerah di Indonesia. Selain
itu, dalam satu Balai Pemasyarakatan, tenaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada  di  dalamnya  hanya  berjumlah  sedikit  saja  sementara  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  yang  harus  ditangani  berjumlah  ribuan.  Hal  ini  menggambarkan bahwa institusi dan prasarana yang ada tidak mendukung Ketentuan di dalam Pasal 14  UU  SPPA  yang  menyatakan  bahwa  selama  proses  Diversi  berlangsung  sampai dengan  kesepakatan  Diversi  dilaksanakan,  Pembimbing  Kemasyarakatan  wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Seperti halnya yang terjadi dalam penanganan implementasi diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan, dimana salah satu hambatan dalam kurangnya jumlah institusi dan prasarana baru. Salah satu hal tersebut, dapat dilihat dengan  tidak  adanya  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  yang diamanatkan dalam UU SPPA.
Mengenai  pendampingan  dan  pembimbingan  yang  dilakukan  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  hal  ini  mengenai  pelaksanaan  diversi dilakukan oleh pekerja sosial pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dengan bentuk koordinasi dengan Kepolisian Resort Tidore. Jika merujuk pada petunjuk rehabilitasi sosial  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  berdasarkan  ketentuan memang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tetapi pada kenyataannya bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kota  Tidore  Kepulauan  tidak  ada,  karena  hal  tersebut  maka  tugas  pelaksanaan terhadap rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kepada  Dinas  Sosial  Kota  Tidore  Kepulauan  dengan  bentuk  kerjasama  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ada di Kota Ternate.
Selain  itu,  menjadi  kendala  dikarenakan  kapasitas  jumlah  pekerja  sosial  pada kenyataannya  tidak  sebanding  dengan  banyaknya  jumlah  kasus  anak  yang berhadapan dengan hukum dan pekerja sosial dalam hal ini tidak ditujukan untuk anak yang  berhadapan  dengan  hukum  secara  khusus  pada  Dinas  Sosial  Kota  Tidore Kepulauan.  Selain  itu,  eksistensi  Pekerja  Sosial  belum  sepenuhnya  dikenal  oleh sebagian  besar  masyarakat  yang  ada  di  Kota  Tidore  Kepulauan  sehingga  juga merupakan suatu penghambat dalam pelaksanaan diversi dalam penanganan tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Hal  tersebut  dikarenakan  faktor  sosialisasi  yang kurang maksimal mengenai adanya pekerja sosial di Kota Tidore Kepulauan.
Dalam hal pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada kenyataannya hanya diketahui oleh stake holder dan aparat penegak hukum di Kota Tidore Kepulauan. Masyarakat dalam hal ini terkadang mengira bahwa Pekerja
Sosial  adalah  merupakan  profesi  wartawan  sehingga  masyarakat  terkadang  tidak diberikan kesempatan untuk melakukan assesmen terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum,  ketika  Pekerja  Sosial  menjelaskan  posisi  atau  kedudukannya  maka masyarakat  baru  memberikan  izin  untuk  melakukan assesmen  kepada  anak  yang berhadapan dengan hukum.
Selain  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  peralatan  yang memadai juga menjadi aspek yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak pada  tahap  penyidikan  dalam  perkara  tindak  pidana  lalu  lintas.  Peralatan  yang memadai  berupa  alat  penunjang  dalam  pelaksanaan  diversi  seperti  ketersedian perangkat pendukung bagi penyidik dalam proses penyiikan, kemudian ketersedian ruangan  khusus  yang  dipergunakan  selama  menenpuh  upaya  musyawarah  diversi. Ruangan  khusus  tersebut  setidaknya  nayaman  dan  ramah  anak  sehingga  tidak menimbulkan kesan bahwa anak sedang berada dikantor polisi yang tentunya akan berpengaruh pada kondisi psikologis anak tersebut. Sekiranya anak merasa nyaman selama dalam proses diversi tidak menutup kemungkinan akan sangat berpengaruh pada hasil musyawarah yang melibatkan anak dan/atau orang tua/wali, korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali dan/atau pekerja social profesional serta para tokoh masyarakat.
Kemudian, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil dan peralatan yang memadai tersebut perlu pula didukung dengan keuangan yang cukup dalam rangka biaya operasinal selama dalam proses penyidikan tindak pidana yang dalam hal ini termasuk selama dalam proses menempuh upaya diversi. Dengan anggaran keuangan yang  cukup  pastinya  dapat  memberikan  stimulasi  tersensiri  bagi  penyidik  dalam bekerja  sebagai  fasilitator  selama  proses  diversi  dilaksnakan.  Banyak  penyidik mengeluhkan anggran keungan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah perkara yang  harus  ditangani.  Hal  ini  menyebabkan  penyidik  terhambat  dalam  proses penangan perkara. Tentunya keungan yang cukup bagi penyidik menjadi aspek yang sangat berpengaruh dalam proses penyidikan apalagi dalam proses diversi penyidik dituntut  untuk  bekerja  dengan  Batasan  waktu  yang  cukup  singkat  serta  harus berkoordinasi dnegan berbagai lembaga apara penegak hukum yang sudah barang tentu  membutuhkan  biaya  operasional  untuk  mendukung  kelancaran  proses penyidikan.

## 3. Aspek Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum,  sebab  penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
Faktor  dari  masyarakat  yang  kurang  memahami  tentang  kesadaran  dalam penegakan hukum. Terdapat beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat yang terdiri dari (Soekanto, S., 2010):
a. Pengetahuan  Hukum,  dimana  masyarakat  memiliki  pengetahuan  secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
b. Harus Paham, dimana masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang.
c. Sikap, dimana masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
d. Perilaku,  dimana  masyarakat  mampu  berperilaku  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.
Masyarakat dalam hal ini dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini  dikarenakan bahwa penegaan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat dan  bertujuan  untuk  mencari  kedamaian  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pada penerapan Diversi dalam sistem peradilan anak diperlukan peran atau partisipasi masyarakat  dalam  merespon  suatu  tindak  pidana  di  samping  korban  maupun pelaku itu sendiri. Masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan tindak pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana dan adanya  respon  negatif  dari  masyarakat  terhadap  upaya-upaya  penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Paradigma yang terbangun di dalam masyarakat hingga saat ini adalah apabila  ada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  baik  orang  tersebut  telah dewasa ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, harus dikenakan sanksi dan bila perlu harus dikenakan sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini. Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan restorative justice di masyarakat masih sulit diterima.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Diversi  Terhadap  Anak  Pada  Tahap  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana Lalu  Lintas  Di  Kepolisian  Resor  Tidore  belum  terlaksana  secara  optimal  sebagaimana ketentuan dalam UU SPPA maupun dalam peraturan pelaksananya yakni dalam peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi, dimana Pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Tidore kurang melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan diversinya sehingga lebih banyak penyelesaian diversi dilakukan dengan musyawarah keluarga. Maka dari itu, kepada penyidik agar lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Diversi terhadap Anak pada tahap penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas, sehingga Ketika dalam proses musyawarah diversi dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan korban dan juga pelaku anak.
Pelaksanaan  Diversi  Terhadap  Anak  Pada  Tahap  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Tidore dipengaruhi oleh bebagai aspek seperti aspek aparat penegak  hukum  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  pelaksnaaan  diversi,  aspek  sarana prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan diversi serta aspek masyarakat itu  sendiri  baik  dari  pihak  pelaku  maupun  dari  pihak  korban.  Oleh  karenanya,  kepada pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional agar dapat bekerja maksimal dalam  melakukan  penelitian  kemsyarakatan  dan  pendampingan  baik  terhadap  korban maupun  terhadap  pelaku  anak,  sehingga  dapat  mengoptimalkan  penyelesaian  perkara melalui  proses  diversi  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  korban  maupun  bagi  anak pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajar ND, M. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Gultom, M. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Refika Aditama. Bandung. Hiariej, E.O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
Irwan, Y. (2022). Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak dalam Perkara Pidana dengan Pelaku Anak  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmiah Fenomena. 20 (2).
Krisnalita, LY. (2019). Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Binamulia Hukum. 8 (1).
Sinaga, D. (2017). Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi. Nusa Media. Yogyakarta. Soekanto, S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.
Wahyuni, S. & Citra, H. (2018). Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Sijunjung. Jurnal Cendikia Hukum. 4 (1). Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.