## PEMUDA : MEMILIH ATAUKAH GOLPUT DALAM PILKADA TAHUN 2015
Hendrik Toda
Jurusan Administrasi Negara, Fisip, Universitas Nusa Cendana Kupang

## ABSTRAK
Tingginya angka golongan putih (golput) dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan.Orang muda Indonesia diharapkan bisa memecah  kebuntuan situasi demikian dengan tak ikut-ikutan menjadi golput. Hal itu menjadi penting karena pada pemilu 2015 mendatang, diprediksi lebih dari 20-30 persen pemilih muda nasional adalah dari kalangan pemilih pemula usia muda. Pemilik masa depan negara ini adalah kaum pemuda. Oleh karenanya pesta demokrasi rakyat yang sudah di depan mata harus dimanfaatkan generasi muda dalam memainkan perannya untuk mengawal berjalannya pemilu, sehingga pemilu bisa berjalan jujur, adil dan transparan.Serta perlunya dukungan dari pemerintah untuk terus mendorong dan memberdayakan pemuda-pemuda di Indonesia untuk ikut terlibat langsung dalam partisipasi politik.

## Kata kunci : Pemuda, Pilkada dan Golput

## Youth : Choosing or Abstention on Local Election in 2015

## Abstraction
The high number of abstention in the implementation of national and local elections in Indonesia are already in an alarming stage . Indonesian young people are expected to break the deadlock that situation with no bandwagon becomes abstentions . It becomes important because the 2015 election , predicted more than 20-30 percent of young voters nationwide are among young voters . Future owners of this country is the youth . Therefore, the people's democratic party that is in sight should be exploited youth in playing its role to oversee the passage of the election , so that the election can run an honest , fair and transparent . As well as the need for support from the government to continue to encourage and empower youth in Indonesia to get involved directly in political participation
Keywords : Youth , elections and Abstention

## I. Pendahuluan
Persiapan Pilkada serentak di Indonesia sudah dan sementara berjalan,  jelang akan diterbitkannya Peraturan KPU sebagai pedoman pasca Perpu No 1 Tahun 2014 dan dikeluarkan dalam Dalam bentuk Undang –  Undang No 1 Tahun 2015 serta secara spesifik direvisi kembali UU No 1 Tahun 2015 sebagai bahan acuan disusunnya PKPU. Tahun  2015  adalah tahunnya pesta demokrasi bagi Indonesia.Peran pemuda dalam menentukan pilihan pemimpin bangsa pun sangatlah besar.Dari data yang dirilis KPU, jumlah total pemilih yang telah terdaftar untuk pemilu tahun 2014 adalah sejumlah 186.612.255 orang penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 20-30%nya adalah Pemilih Pemula. Dalam pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu disebut dengan Pemilih Pemula. Pemilih Pemula  yang berumur 17-30 Tahun, ini terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA yang akan menggunakan hak  pilihnya . Sebagai kalangan yang kritis, aktif dan inspiratif, mahasiswa seharusnya dapat menjadi pendorong semangat dalam pemilu 2015 mendatang.Kesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam pemilu 2015 tentulah kewajiban yang harus dijalani bagi pemuda-pemuda Indonesia.Dalam lingkup kecil seperti di institusi pendidikan, masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih tidak peduli dan cenderung apatis dalam mengikuti pesta demokrasi.Dari banyaknya jumlah mahasiswa yang ada, masih banyak yang memilih untuk golput (golongan putih) entah karena belum kenal calon-calon pemimpinya atau memang apatis dengan pilihan mereka.
Kalau dibedakan jenisnya, Andrinof (Dosen Politik FISIP UI) menjelaskan bahwa golput terbagi menjadi dua.Yang pertama adalah golput berdasarkan ideology dan yang kedua ialah berdasarkan administratif.Golput karena ideologi dilandasi oleh sebuah keyakinan, berdasarkan penilaian yang dilakukan secara sadar dan kemudian
memutuskan untuk tidak memilih karena tidak ada pilihan yang menurutnya layak untuk dapat dipilih.Sedangkan golput secara administratif disebabkan oleh sistem penyelenggaraan yang salah dan mengecewakan pemilih.Pemilih tidak memilih karena terhalang oleh kekurangan-kekurangan dan fasilitas yang diberikan oleh bagian yang menangani masalah administratif.Lantas golput tidak dapat dibenarkan begitu saja, "Jika berdasarkan ideology , itu sah-sah saja, jika golput berdasarkan admnistratif barulah salah" ujar Andrinof.
Di kalangan pemuda banyak terjadi golput kebanyakan karena alasan administratif. Banyak pemuda yang bercermin dari perilaku dan perbuatan korupsi kotor yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasan politik di negeri ini menyebabkan hal tersebut terjadi
Banyak masalah yang menyebabkan pemuda menjadi pemilih golput, berikut alasanya ialah karena kurangnya pemahaman mengenai sistem kepemerintahan di Indonesia itu sendiri, menganggap proses pemilu yang rumit, kurangnya pengenalan para partai politik dan calon atau figur politik peserta pemilu, serta yang paling parah adalah masih banyak pemuda yang merasa bahwa suara pilihan mereka tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu untuk ke depan nanti.

## Rumusan Masalah
Sesuai dengan judul diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah
1. Sejauhmana peran pemuda dalam pemilihan umum di Tahun 2015
2. Apakah factor-faktor yang menyebabkan golput dikalangan pemuda di Indonesia
II. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Umum Pemilu, Pemuda dan Golput
Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

## 2. Pemilu Menurut Para Ahli
1. Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
2. Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan , pemilu merupakan: “Elections are the accostions when citizens choose their officials and cecide, what they want the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”
3. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya,
pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.
4. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)

## 3. Konsep Pemuda
Menurut UU No.40 tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda adalah warga Negara Indonesia memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 -30 tahun.Sedangkan pengertian kepemudaan adalah beberapa hal berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Sedangkan menurut WHO menggolongkan 15-30 tahun sebagai, young people sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10-19 tahun. Contoh lain di Canada dimana Negara tersebut menerapkan bahwa” after age 24, youth are not longer eligible for adolescent social services ”

## 4. Konsep Golput
Menurut Novel Ali (1999;22) di Indonesia terdapat dua kelompok golput.
1. Kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.
2. Kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum ada. dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

## III. Pembahasan

## 3.1 Melirik Generasi Apolitis yang Kian Kronis
Generasi muda adalah penerus bangsa.Di tangan merekalah sebenarnya suatu bangsa bisa mempertahankan kemerdekaannya dan mewujudkan cita-cita.Bahkan Soekarno pernah berkata,"Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia."Namun ironisnya, generasi muda saat ini justru dianggap sebagai kaum yang apolitis.Politik dianggap sebagai suatu momok yang kotor dan penuh kebohongan.Tokoh-tokoh politik yang cenderung itu-itu saja menguatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk terjun ke dunia politik masih cenderung minim.Apalagi belakangan, tingginya angka golput di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin mempertegas bahwa pemilih, khususnya pemilih pemula, kini semakin apatis terhadap politik.Dari sekitar 186.612.255 pemilih, 50 juta pemilih adalah pemilih pemula dengan usia 17-30 tahun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2015 sebesar 70 persen.Bagaimana peran parpol menggaet pemilih pemula?Bagaimana potensi pemilih pemula?Apakah Pemilu 2015 bisa menjadi momentum peralihan generasi?
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang mengharapkan Pemilu    merupakan pemilu untuk pemilih pemula dan kaum muda. Kaum muda justru seharusnya lebih berperan pada pemilu ke depan."Ini eranya anak muda, menurutnya.Jika partai  politik (parpol) gagal memberikan pendidikan politik kepada pemilih, maka harapan berikutnya adalah para calon anggota legislatif (caleg). Diharapkan, setiap caleg itu punya carayang lebih kreatif untuk bisa mendeteksi keinginan, kemauan, dan kebutuhan, anak-anak muda dan itu bisa dijawab oleh calon. Kalau calon mampu menarik simpati, minat anak-anak muda mungkin kegelisahan kita akan rendahnya partisipasi anak muda ini bisa terobati," ujarnya.Salang mengakui,
faktanya dalam berbagai pilkada tren pemilih semakin mengkhawatirkan.Partisipasi pemilih pada umumnya menurun, bahkan di beberapa daerah, justru partisipasi pemilih sudah di bawah 50 persen.Fenomena yang mengkhawatirkan tersebut, menurutnya, karena pemilu tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat atau pemilih.Karena itu, jika dulu pemilih merasa bahwa memilih itu adalah kewajiban, sekarang mereka mulai sadar bahwa memilih atau tidak memilih itu adalah hak.Ketika pemilih tidak merasakan manfaat langsungnya, maka mereka memilih untuk tidak memilih."Kita sangat khawatir anak-anak muda ini minim partisipasi.Itu kekhawatiran terbesar.Kalau orang tidak memilih karena dia punya kesadaran untuk membuat keputusan (tidak memilih) itu tidak apa-apa.Tapi kalau mereka tidak memilih karena mereka tidak tahu apa-apa, itu sebetulnya yang berbahaya. Padahal, masa depan bangsa ini sangat ditensukan oleh pilihan anak-anak muda ke depan. Masalahnya kemudian, bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini terlibat dalam proses pemilihan. Itu tantangan yang tidak mudah," tegasnya.

## 3.2 Pemuda dan Politik
Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat   sebagai bagian dari hak asasi manusia dan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatua Republik Indonesia   yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum.Pengajawantahan hak-hak politik tersebut, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan diberikan kebebasan membentuk, memelihara dan mengembangkan hak-hak politiknya termasuk bergabung dalam organisasi sosial dan politik  sebagai pilar demokrasi. Melalui organisasi sosial dan politik pemuda dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa
depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Melalui kebebasan yang bertanggungjawab segenap warganegara (pemuda) memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan   segenap warganegara (pemuda) berpikir dalam kerangka kesedarajatan sekalipun kedudukan, fungsi dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi.
Sebagai bagian dari komponen bangsa, pemuda tidak dapat melepasdkan diri dan menghindar dari politik.Oleh karena hakekat manusia termasuk pemuda adalah zoon politicon atau mahluk politik.Keberadaan dan kiprah manusia termasuk pemuda merupakan bagian dari produk politik dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak nyata dalam kehidupan politik.Peran politik pemuda dapat dilihat dari: Pertama, partisipasi politik pemuda sebagai bagian dari sistem politik yakni dalam supra struktur politik dan infra struktur politik. Dalam supra struktur politik, pemuda merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan.Sebagai warga negara setiap pemuda harus memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, termasuk melakukan bela Negara.Dalam infra struktur politik, pemuda dapat berkiprah dalam kegiatan partai politik, pada kelompok kepentingan, kelompok penekan maupun kelompok anomalis.Inilah arena politik yang dapat digunakan oleh pemuda dalam berpartisipasi.

## 3.3. Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pilkada langsung
Pilkada langsung sebagai arena politik, memberikan ruang yang luas bagi pemuda untuk berpartisipasi. Pilkada langsung sebagai bentuk pengajawantahan sistem demokrasi langsung merupakan proses politik lokal, dimana rakyat di daerah diberikan hak politiknya untuk menentukan secara langsung pemimpinnya tanpa melalui perwakilan
sebagaimana sistem pilkada tidak langsung.Pilkada langsung diselenggarakan oleh KPUD yang penyelenggaraannya dilakukan melalui tahapan-tahapan; pendaftaran dan penetapan pemilih, pengajuan calon dan penetapan calon kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan. Dari pelaksanaan tahapan tersebut, pemuda dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara dengan masuk kedalam struktur penyelenggara seperti menjadi anggota KPUD, PPK, PPS, KPPS ataupun menjadi anggota Pengawas Pilkada dan bisa juga berpartisipasi sebagai pemantau pilkada. Pemuda dapat juga berpartisipasi sebagai peserta pilkada yakni mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.Untuk dapat menjadi calon kepala daerah dapat melalui jalur partai politik dengan ketentuan diusung oleh partai politik yang memiliki suara atau kursi sekurang-kurangnya 15%, atau dapat juga melalui calon perseorangan. Partisipasi politik pemuda dapat pula dilakukan dengan berperan serta mengawasi, mengawal setiap proses penyelenggaraan tahapan pilkada agar dapat berjalan secara free dan fair. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses penyelenggaraan pilkada   dapat berjalan aman damai dan demokratis.
Dari pemaparan tersebut, partsipasi politik pemuda dalam pilkada langsung menjadi sangat penting dan strategis oleh karena:
1. Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengawal proses transisi demokrasi kearah yang lebih substantif yakni terlaksananya pilkada secara free dan fair.
2. Untuk mengawal proses tersebut, pemuda dapat berkiprah baik sebagai penyelenggara, peserta ataupun pengawas proses penyelenggaraan pilkada;
3. Pemuda harus dapat tampil sebagai agen penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, artinya   pilkada langsung harus dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, sikap dan prilaku politik yang dijalankan harus menjunjung
tinggi etika dan sopan santun politik sehingga tidak menerapkan praktik-praktik politik yang kotor, menghalalkan segala cara dan menggunakan cara-cara kekerasan   atau premanisme politik.
4. Pemuda harus dapat tampil sebagai penjaga demokrasi; menghormati  hak dan kewajiban orang lain, menghargai perbedaan pilihan dan tidak terjebak pada pragmatisme politik.
Agar kiprah,   peran dan partisipasi politik pemuda dapat diperhitungkan, maka setiap pemuda hendaknya memiliki:
1.  Komitmen  yang kuat, berketeguhan hati   dan konsistensi   memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara..Tidak terjebak pada sikap yang ambigu, tidak memiliki keteguhan hati dan komitmen bagi idealisme atau ideologi, asas perjuangan dan cita-cita.Komitmen menyangkut kontrak nurani yang harus dipegang teguh untuk merealisasikan cita-cita melalui alat perjuangan.   Apabila ini dapat dipegang, niscaya akan menjadi pemuda yang tidak dicap sebagai “kutu loncat”.
2. Integritas, yakni   menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, fibrasinya dapat dirasakan dan dilihat dari sikap dan prilaku yang santun dalam berpolitik. Banyak pihak beranggapan   keliru, bahwa politik itu adalah kejam, politik itu menghalalkan segala cara, sepanjang tujuan tercapai menabrak rambu-rambu sekalipun itu dibenarkan. Dalam hitungan yang sangat pendek dan pragmatis mungkin ya.Namun sesungguhnya itu adalah semu.   Oleh karenanya integritas diri merupakan investasi jangka panjang yang patut dijaga sebagai hikmah kebijaksanaan.
3.Kompetensi, yakni kemampuanatau kualitas sumber daya manusia menjadi modal dasar yang harus dikembangkan secara terus menerus. Kemampuan untuk
memahami orang lain, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, mencarikan solusi merupakan proses pembelajaran dan pendewasaan   yang mensti terus menerus dikembangkan. Ungkapan long life educations menjadi penting ditanamkan sebagai orientasi peningkatan kompetensi.
4.    Konstituensi,  meliputi dukungan dan jaringandari sebanyak-banyaknya masyarakat. Menjalin hubungan baik  serta membina jaringan yang telah terbangun merupakan pekerjaan yang tidak boleh diabaikan dalam berkiprah.
Karena bagaimanapun juga kepercayaan dan upaya untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang elegan seperti mempengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi tidak merasa direndahkan dan atau senang untuk memberikan dukungan akan memberikan nilai positif.
Akhirnya, usia bukanlah ukuran untuk menentukan kiprah, fungsi dan peran   serta   kedewasaan politik seseorang. Banyak pemuda yang memiliki kecakapan, kedewasaan dan kebijaksanaan politik yang melebihi orang tua.Tidak sedikit pula orang tua yang menunjukkan sikap politik yang kekanak-kanakan.   Oleh karena politik itu tidak hanya ilmu, tetapi seni untuk bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, seni untuk mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan maka dalam implementasinya   dibutuhkan   rasio, rasa, sensitifitas dan kehalusan jiwa untuk memainkannya dalam artian diperlukan kecerdasan intelegensia, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Inilah sesyngguhnya esensi partisipasi politik.

## 3.4. Eksistensi Pemuda dalam Pemilu
Pemuda diidentikkan dengan kaum muda yang merupakan generasi bangsa, yang akan menentukan perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Sebagai seorang mahasiswa/mahasiswi kita adalah pemuda yang memiliki intelektual yang dapat berpikir demi perubahan dan kemajuan negara ini.Dalam hal ini Eksistensi Pemuda
sangatlah dibutuhkan pada saat Pemilu 2015 mendatang, karena sangatlah besar harapan bangsa dengan pemuda yang ikut berpartisipasi didalamnya. Peran kita sebagai seorang pemuda yang memiliki intelektualitas tinggi adalah dengan memilih calon pemimpin yang benar, jujur, amanah dalam menjalankan tugas dan pilihlah pemimpin yang bisa merealisasikan janji-janji mereka, dan  kita pun harus ikut andil dalam mensukseskan Pemilu mendatang,   dengan menyuarakan hak kita, memilih dengan menggunakan hati nurani kita, karna satu suara sangatlah berarti, satu suara sangatlah menentukan Indonesia pada lima tahun mendatang, satu suara sangatlah menentukan nasib rakyat, maka sadarlah ‘Wahai Pemuda’, bahwa nasib bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh peran seorang Pemuda.
Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjalankan pemilu dengan tertib dan damai, dan satu hal yang harus kita lakukan adalah memberikan pengertian kepada masyarakat akan calon-calon yang akan menjadi pemimpin bagi mereka. karna banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa saja calon-calon yang akan menjadi pemimpin mereka, banyak masyarakat yang memilih bukan karna hati nurani mereka, melainkan karna sogokan-sogokan yang diberikan oleh partai yang terkait. maka jika kita melihat fenomena seperti ini, janganlah hanya duduk diam melihat masyarakat yang demikian, ambilah peran kita sebagai pemuda yang memberikan pengertian kepada masyarakat, serta mencerdaskan mereka untuk senantiasa kita tunjukan kepada masyarakat bahwa kita adalah pemuda yang bertanggungjawab, pemuda yang peduli akan nasib warganya, dan pemuda yang ikut andil dalam pesta rakyat ini.Oleh karna itu jadilah sesosok pemuda yang berguna bagi Nusa, Bangsa serta Agama, dengan keikutsertaannya kita dalam Pemilu 2015  mendatang. Semoga dalam Pemilu yang akan datang kita bisa mengambil dan menjalankan peran sebagai seorang pemuda dan kita mendapatkan Pemimpin  yang bersih dalam menjalankan amanatnya. Jadilah dan ambilah peran
terpenting Pemuda dalam Pemilu 2014 mendatang!

## 3.5.Pemerintah dan Partai Politik Harus Memberdayakan Pemuda
Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 40 tahun 2009 Pasal 9 dan 13 Tentang Kepemudaan, ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan pada Pasal 7 dan Pasal 8, pelayanan kepemudaan di arahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu dilain sisi dalam UU No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 10 (2a) tentang tujuan khusus partai politik berbunyi “ meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan “
Melalui dua landasan hukum diatas, maka kami menghimbau kepada Pemerintah dan Partai Politik dapat melaksanakan kedua amanah undang – undang diatas.Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan amanah undang – undang untuk dapat aktif melakukan pemberdayaan pemuda baik melalui pendidikan formal seperti melalui institusi pendidikan, maupun non formal seperti non government organization ataupun organisasi lainnya serta memberikan dukungan kepada pemuda baik dalam bentuk dukungan moril maupun materiil.Dengan tujuan agar tumbuhnya rasa peduli para pemuda terhadap lingkungannya khususnya terhadap segala permasalahan yang ada pada bangsa ini.
Salah satu stakeholder yang paling berpengaruh dalam segala pengambilan kebijakan pemerintahan adalah partai politik.Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada Partai Politik untuk melaksanakan kaderisasi tingkat pemuda dengan baik melalui organisasi sayap partai bagi pemuda, ini bertujuan agar terciptanya kader – kader yang berintegritas dan berkualitasserta siap untuk memperbaiki masalah yang sudah berakar di
negri ini.Selain itu kami juga menghimbau partai politik untuk melaksanakan amanah undang  –  undang partai politik untuk menignkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya pemuda melalui berbagai pembekalan seperti seminar, sosialisasi, dll. Kami berharap agar pemerintah dan partai politik dapat bersinergi dalam melaksanakan amanah undang  –  undang untuk memberdayakan pemuda. Petisi ini sangat penting untuk didukung karena, pemuda adalah masa depan bangsa. Jika sekarang kita bisa menciptakan pemuda yang memiliki berintegritas, nasionalisme dan memiliki kepedulian yang tinggi maka masa depan bangsa ini akan terjamin. Selain itu dalam waktu dekat ini, kita akan dilaksanakan pemilu legislatif dan Presiden oleh karena itu permasalahan yang kami petisikan ini harus segera ditindaklanjuti atau semuanya akan berujung semakin hancurnya roda pemerintahan kita dan semakin apatisnya para pemuda kita.

## IV. Penutup
Memang harus diakui bahwa kita belum bisa mengindentifikan secara jelas, apakah golput dilakukan secara sadar maupun tidak.Dari data-data kasus diberbagai momen pemilu hingga pilkada, data golput didapat bersamaan dengan kesalahan pendataan pemilih, yang bersifat teknis administratif.Namun angka-angka tersebut menyadarkan kita bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan, bahwa pemimpin dalam menjalankan pemerintahan haruslah mendapat legitimasi dari yang dipimpin . Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengawal proses transisi demokrasi kearah yang lebih substantif yakni terlaksananya pilkada secara free dan fair. Untuk mengawal proses tersebut, pemuda dapat berkiprah baik sebagai penyelenggara, peserta ataupun pengawas proses penyelenggaraan pilkada;Pemuda harus dapat tampil sebagai agen penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, artinya   pilkada langsung harus dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, sikap dan  prilaku politik yang dijalankan harus menjunjung tinggi etika dan sopan santun politik sehingga tidak menerapkan
praktik-praktik politik yang kotor, menghalalkan segala cara dan menggunakan cara-cara kekerasan   atau premanisme politik. Pemuda harus dapat tampil sebagai penjaga demokrasi; menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai perbedaan pilihan dan tidak terjebak pada pragmatisme politik.

## DAFTAR PUSTAKA
AA G Oka Wisnumurti, MSi    Partisipasi pemuda dalam politik pilkada Copyright 2010, Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Design and maintenance by Medion Technocentra

## Cora Amyra UqiyanusJakarta
Christian Hutabarat 18 June 2013Pemuda Apatis  Partisipasi Dalam Pemilu Rendah Tanggungjawab Siapa Pemerintah dan Partai Politik Harus Memberdayakan Pemuda PemudaPeduliEksistensi Pemuda dalam Pemilu Nurjanah
Sularto.2001. Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi. Jakarta : Kompas. Hal.xi WIN/W-12/AB Sumber:Suara Pembaruan Jumat, 21 Juni 2013
Undang-undang No. 40 tahun 2009 Pasal 9 dan 13 Tentang Kepemudaan
Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati,dan Walikota
Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang