## Research Article
Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara
Tantimin Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam tantimin@uib.edu

## ABSTRACT
Corruption crimes create huge losses. Indonesia is in the midst of an urgency to establish an effective mechanism to restore state losses in corruption. The purpose of this study is to analyze the potential for confiscation  of  corruption  proceeds  through  non-conviction  based  asset  forfeiture  as  a  means  of recovering  state  losses.  The  method  used  is  a  normative  juridical  method  with  a  statutory  and conceptual  approach.  This  research  shows  that  there  is  an  urgency  to  renew  the  mechanism  for overcoming criminal acts of corruption that already exists, both from a criminal  and civil perspective, through the Non-Conviction Based Asset Forfeiure mechanism that has  been regulated in the United Nation  Convention  Against  Corruption,  which  Indonesia  has  ratified  through  Law  No.  7  of  2006 concerning  Ratification  of  the  United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003.  This  study  also explains  the  good  potential  for  regulation  regarding  Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiure  in overcoming  the  effects  of  corruption  in  Indonesia,  through  the  Draft  Law  on Confiscation of  Criminal Acts of Assets which until now has not been government approved.
Keywords: Confiscation; Corruption; State Losses; Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

## ABSTRAK
Tindak pidana korupsi menciptakan kerugian  yang begitu besar. Indonesia berada  di tengah urgensi dibentuknya  mekanisme  yang  efektif  dalam  mengembalikan  kerugian  negara  dalam  tindak  pidana korupsi.  Tujuan  penelitian  ini  menganalisis  potensi  upaya  penyitaan  hasil  korupsi  melalui non- conviction  based  asset  forfeiture sebagai  pengembalian  kerugian  negara.  Metode  yang  digunakan adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Penelitian ini  menunjukkan  adanya  urgensi  pembaruan  mekanisme  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  yang sudah  ada,  baik  dari  segi  pidana  maupun  perdata,  melalui  mekanisme Non-Conviction  Based  Asset Forfetiure yang telah diatur dalam United Nation Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi Indonesia  melalui  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2006  tentang  tentang  Pengesahan United  Nations Convention  Against  Corruption ,  2003.  Penelitian  ini  juga  menjelaskan  baiknya  potensi  pengaturan mengenai Non-Conviction Based Asset Forfetiure dalam menanggulangi dampak korupsi di Indonesia, melalui  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana  yang  hingga  saat  ini belum disahkan pemerintah.
Kata Kunci: Penyitaan; Korupsi; Kerugian Negara; Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

## A. PENDAHULUAN
Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filѕuf dari zaman Уunani Kuno.  Plato,  pada  awalnуa  dalam  “ the  Republic ” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara  ideal  untuk  mencapai  kebaikan,  уang berintikan  kebaikan.  Untuk  itu  kekuaѕaan  haruѕ dipegang oleh orang уang mengetahui kebaikan, уaitu  ѕeorang  filoѕof  ( the  philoѕopher  king ). Namun dalam bukunуa “ the Ѕtateѕmen ” dan ” the Law ”,  Plato  menуatakan  bahwa  уang  dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua ( the ѕecond  beѕt )  уang  menempatkan  ѕupremaѕi hukum.  Pemerintahan  уang  mampu  mencegah kemeroѕotan  kekuaѕaan  ѕeѕeorang  adalah pemerintahan oleh hukum. Ѕenada dengan Plato, tujuan  negara  menurut  Ariѕtoteleѕ  adalah  untuk mencapai  kehidupan  уang  paling  baik  ( the  beѕt life  poѕѕible )  уang  dapat  dicapai  dengan ѕupremaѕi  hukum  (Asshiddiqie,  2006).  Sejalan dengan  Pancasila  yang  merupakan  falsafah negara/ philosofische  grondslag (Siswoyo,  2013) yang  digunakan  sebagai  dasar  mengatur pemerintahan  negara  dan  dasar  untuk  mengatur penyelenggaraan negara (Zabda, 2017). Pancasila  sebagai  dasar  negara,  hal  ini  berarti bahwa  setiap  tindakan  rakyat  dan  Negara Indonesia  harus  sesuai  dengan  Pancasila.  Nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  bersifat universal,  sehingga  harus  diinternalisasi  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Semadi, 2019).
Termasuk  pembangunan  hukum  dalam kaitannya  dengan  pembangunan  hukum, pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  negara harus  berpijak  kepada  nilai-nilai  Pancasila.  Nilai Pancasila  yang  terkandung  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945)  secara  yuridis  mempunyai kedudukan  sebagai  pokok  kaidah  yang fundamental.  Kaidah  fundamental  tersebut merupakan  suatu  dasar  yang  harus  diwujudkan demi  tercapainya  tujuan  negara  yang  tertuang dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945  (Suryatni, 2018).  Paѕal  1  aуat  (3)  UUD  NRI  1945 menegaskan  bahwa  “Negara  Indoneѕia  adalah negara  hukum”,  yang  memanifestasikan  bahwa Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang menjunjung  tinggi  adanya  supremasi  hukum. Selain  itu,  juga  menuntut  adanуa  pembaruan hukum  dan  berbagai  optimaѕi  di  bidang penegakan hukum (law enforcement).
Tuntutan  optimaѕi  penegakan  hukum (law enforcement) ѕemakin  nуata  khuѕuѕnуa  diterkait korupѕi dengan dikotomi ѕebagai kejahatan уang luar  biaѕa (extra  ordinarу  criime) dan  kejahatan kerah putih (white collar crime). Ѕelain itu korupѕi telah  menjadi trading  influence karena  dilakukan oleh  mereka  уang  memiliki  jabatan  dan kekuaѕaan,  dan  terorganiѕir  untuk  mendapatkan keuntungan  bagi  dirinуa  ataupun  orang  lain, ѕejalan  dengan  pernуataan  Leden  Marpaung bahwa “Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupѕi  merupakan  perbuatan  уang  tercela,
terkutuk, dan ѕangat dibenci oleh maѕуarakat dan bangѕa  Indoneѕia.  Korupѕi  merupakan  ѕuatu penуakit maѕуarakat уang menggerogoti keѕejahteraan  rakуat,  menghambat  pelakѕanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan  moral,  oleh  karena  itu  haruѕ diberantaѕ” (Marpaung, 2009) .
Ѕebagai hoѕtiѕ  humani  generiѕ, korupѕi memerlukan  optimaѕi  penegakan  hukum (law enforcement) pada  tindak  pidana  korupѕi,  dan tidak  terlepaѕ  dari  upaуa  meningkatkan  kualitaѕ dari  ѕubѕtanѕi  hukum  ( legal  ѕubtance ).
Ѕebagaimana  diketahui,  di  Indoneѕia  Ѕiѕtem Penegakan Hukum Naѕional dalam Pengembangan Hukum Naѕional haruѕ dilakukan ѕecara  integral,  karna  merupakan  ѕatu  keѕatuan berbagai  ѕub-ѕiѕtem  (komponen),  meliputi komponen  ѕubѕtanѕi  hukum  ( legal  ѕubѕtance ), ѕtruktur  hukum  ( legal  ѕtructure ),  dan  budaуa hukum ( legal culture ) (Aditya, 2019).
Ketika  kita  berkaca  kembali  pada status quo negara  Indonesia  saat  ini,  tingkat  tindak pidana  korupsi  mengalami  kenaikan  dan penurunan  di  5  (lima)  tahun  terakhir.  Menurut data  yang  dilansir  oleh Anti  Corruption  Clearing House di  tahun  2018  KPK  melakukan penanganan  tindak  pidana  korupsi  dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara,  penuntutan  151  perkara,  inkracht  106 perkara,  dan  eksekusi  113  perkara  (KPK,  2022). Selain itu, menurut Indonesia Corruption Watch di tahun 2019 terdapat 580 jumlah tersangka tindak pidana  korupsi  di  271  kasus  yang  menciptakan
kerugian  terhadap  negara  senilai  8,41  triliun rupiah.  Akan  tetapi  jumlah  kerugian  dalam Laporan  Capaian  dan  Kinerja  KPK  Tahun  2018 yang  dilansir  situs  resmi  KPK  bahwa  kerugian negara  yang  dapat  diselamatkan  oleh  KPK sebesar  Rp  500  miliar,  Kepolisian  Republik Indonesia jauh lebih tinggi dari KPK yakni Rp 2,3 triliun dan Kejaksaan mampu menyelamatkan Rp 326 miliar. Tingginya kasus tindak pidana korupsi dan  banyaknya  kerugian  negara  yang  ditaksir tentu  memberikan  dampak  negatif  bagi  stabilitas keuangan  negara  dan  integritas  kinerja pemerintahan. Sedangkan saat ini para penegak hukum  belum  mampu  melakukan asset  recovery secara  optimal  dikarenakan  tidak  adanya mekanisme yang solutif yang mampu mengakomodasi urgensi saat ini. Jika hal ini tetap dibiarkan,  nantinya  dapat  berimplikasi  secara jangka  panjang  dari  kejahatan  tindak  pidana korupsi yang nantinya mampu menurunkan angka kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  (Muntahar, Ablisar, & Bariah, 2021).
Perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan  dan perampasan  hasil  dan  instrumen  tindak  pidana menjadi  bagian  penting  dari  upaya  menekan tingkat  kejahatan.  Selain  mengungkap  tindak pidana  dan  menemukan  pelakunya,  penyitaan dan  perampasan  hasil  dan  instrumen  tindak pidana  menjadi  bagian  utama  dari  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana (Latukau,  2019).  Sebagai  upaya  memperkuat ketentuan-ketentuan  pidana  yang  sudah  ada,
beberapa  negara  mengadopsi  ketentuan- ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata  untuk  menuntut  pengembalian  hasil tindak  pidana.  Penuntutan  secara  perdata tersebut  dapat  dilakukan  secara  terpisah  dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana.  Berdasarkan  pengalaman  yang  ada, penerapan  pendekatan  seperti  ini  di  sejumlah negara  terbukti  efektif  dalam  hal  meningkatkan nilai  hasil  tindak  pidana  yang  dapat  dirampas (Damayanti, 2019).
Salah  satu  pemikiran  yang  timbul belakangan  ini  sebagaimana  yang  sedang dikembangkan  oleh  Bank  Dunia  sebagai  sebuah inisiatif  adalah Stolen  Asset  Recovery  Non- Conviction  Based  Asset  Forfeiture . Stolen  Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture ini didasarkan pada konsep Asset Recovery yang terdapat pada United Nations Convention against Corruption,  2003 . Stolen  Asset  Recovery  Non- Conviction  Based  Asset  Forfeiture atau  dapat diartikan Pemulihan Aset yang telah dicuri melalui Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  (Hafid, 2021).
Pemikiran  ini  dianggap  penting  karena untuk  memulihkan  hasil  dan  pendukung penindakan korupsi karena akan sangat berguna apabila  yang  melakukan  kejahatan  itu  telah meninggal  dunia  (kematian  dengan  sendirinya menghentikan  proses  peradilan  pidana),  atau pelaku  kejahatan  telah  melarikan  diri  keluar negeri  (proses  pidana  terhambat  dan  terkatung- katung  karena  pelaku  masih  berstatus  buronan
walaupun dapat diadili secara in absensia , tetapi tidak bisa dieksekusi), atau pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat  yang  dimiliknya  (Saputra,  2017).  Dalam konsep  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan ( Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture) , tindakan  ditujukan  kepada  harta  benda  milik pelaku atau harta yang tidak jelas kepemilikannya yang  diduga  hasil  kejahatan,  dan  bukan  kepada orangnya  karena  terhadap  orang,  merupakan kompetensi  peradilan  pidana  (Hendry,  &  King, 2015).
Sehingga  hal  ini  juga  meminimalisasi  aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan  di  luar  negeri  dengan  cara disembunyikan di rekening bank sehingga upaya melacak  serta  mengembalikan  aset  tersebut menjadi  sulit  (Sudarto,  &  Hartiwiningsih,  2016). Ringannya  sanksi  hukum  yang  selama  ini diterapkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi, hanya  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  badan beberapa  tahun  dan  tidak  ada  keharusan mengembalikan harta yang mereka korup. Sanksi yang demikian ringan tidak membuat para pelaku tindak  pidana  korupsi  merasa  jera,  bahkan setelah  bebas  dari  penjara  mereka  bisa menikmati harta milyaran yang mereka korupsi.
Atas  berkembangnya  tindak  pidana memunculkan terobosan baru yang digaungkan  dalam United  Nations  Convention Against  Corruption atau  Konvensi  PBB Menentang  Korupsi  pada  tahun  2003  yakni
perampasan  aset  tanpa  pemidanaan  ( non- conviction  based  asset  forfeiture )  yang selanjutnya  disebut  NCB  yang  merupakan mekanisme  hukum  di  mana  aset  milik  negara yang  telah  diambil  oleh  pelaku  kejahatan dimungkinkan  untuk  dirampas  kembali.  Konsep ini  merupakan  bagian  dari United  Nations Convention  Against  Corruption ,  2003  yang  telah diratifikasi  Indonesia  (Prakasa,  Babussalam,  & Supriyo, 2020).
Konsekuensinya  sebagai  negara  hukum semua  tindakan  negara  harus  didasarkan  pada hukum  yang  telah  dibuat  secara  demokratis sebelumnya,  sehingga  hukum  yang  dibuat  itu memiliki  supremasi  atau  berada  di  atas segalanya,  dan  semua  orang  berkedudukan sama  di  hadapan  hukum.  Hal  tersebut  merubah paradigma  pidana  yang  awalnya  menangkap pelaku tindak pidana ( follow the suspect ) menjadi metode follow  the  money yang  mengikuti  dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan  perampasan  aset,  harta  kekayaan  yang dihasilkan  dari  tindak  pidana  dirampas  dengan harapan pelaku tindak pidana tidak dapat  menikmati  hasil  tindak  pidana  yang dilakukan  (Wiarti,  2017).  Pendekatan follow  the money memberikan  dimensi  lain  perlawanan terhadap  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  mitigasi dampak korupsi bagi negara
Indonesia  nyatanya  masih  merupakan negara yang kerap dilumpuhkan laju perkembangannya  oleh  tindak  pidana  korupsi.
Banyaknya  kerugian  negara  yang  tidak  bisa dikembalikan  perlu  dijadikan  sebagai  salah  satu permasalahan  hukum  yang  penyelesaiannya harus diprioritaskan. Maka dari itu, permasalahan korupsi  di  Indonesia  juga  harus  dilihat dampaknya, dan upaya penegakan hukum harus dapat  memfasilitasi  pengembalian  kerugian negara.  Sebagai  salah  satu  negara  pihak UNCAC,  Indonesia  hingga  kini  belum  memiliki kerangka  regulasi  yang  secara  komprehensif mengatur  skema  perampasan  aset  tanpa pemidanaan tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dinilai  belum cukup optimal untuk menjadi sarana pengembalian  kerugian  negara  melalui  jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata (Abdullah, & Eddy, 2021).
Dampak  tindak  pidana  korupsi  dan  terus meningkatnya  kerugian  negara  menimbulkan urgensi  digunakannya  pendekatan  lain  dalam menyelsaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah pertama,  bagaimana  problematika  pengaturan pengembalian  kerugian  negara  hasil  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia;  kedua,  bagaimana urgensi  pembaruan  penyitaan  korupsi  melalui non-conviction  based  asset  forfeiture dalam pengembalian kerugian negara.
Beberapa  penelitian  terkait  ini  telah dilakukan  sebelumnya,  yaitu  mengkaji  tantangan penerapan  perampasan  aset  tanpa  tuntutan
pidana non-conviction  based  asset  forfeiture dalam  RUU  Perampasan  Aset  di  Indonesia (Saputra,  2017);  mengkaji  pola  revolusioner dalam  perampasan  aset  atas  kekayaan  hasil tindak  kejahatan  (Lukito,  2020);  Mengkaji non- conviction based asset forfeiture sebagai langkah untuk  mengembalikan  kerugian  negara  (Wiarti, 2017);  mengkaji  mekanisme  perampasan  aset dengan  menggunakan non-conviction  based asset  forfeiture sebagai  upaya  pengembalian kerugian  negara  (Sudarto,  Purwadi,  & Hartiwiningsih,  2016);  penelitian  serupa  juga dilakukan  oleh  Dwidja  Priyatno  yang  mengkaji non-conviction  based  asset  forfeiture dalam mengembalikan  aset  negara  hasil  korupsi (Priyatno, 2018).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan (statue  approach) dan pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ).
Pendekatan  perundang-undangan  merupakan pendekatan  yang  mengacu  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor),  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (UU  TPPU),  dan  peraturan  perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk memahami  teori  dan  konsep-konsep  yang  dapat dijadikan  landasan  penelitian  ini.  Data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik  pengumpulan  studi  kepustakaan  ( library research ),  yang  kemudian  data  dianalisis  secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Problematika  Pengaturan  Pengembalian Kerugian  Negara  Hasil  Tindak  Pidana

## Korupsi di Indonesia
Pada  sistem  hukum  di  Indonesia, perampasan  aset  merupakan  bagian  dari  pidana tambahan  berupa  perampasan  barang-barang tertentu  hasil  tindak  pidana.  Konsekuensi  dari pidana  tambahan  adalah  bahwa  pidana tambahan  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan  selalu mengikuti perkara pokok, pidana tambahan hanya dapat  dijatuhkan  bersamaan  dengan  pidana pokok  (Latifah,  2016).  Perampasan  aset  hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok  diperiksa  dan  terdakwa  terbukti  bersalah maka  barang  yang  didapatkan  dari  hasil kejahatan,  oleh  putusan  pengadilan  dapat ditetapkan  agar  dirampas  oleh  negara  untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang
atau  aset  tersebut  dapat  digunakan  untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya  atau  melakukan  lelang  atas aset hasil tindak pidana (Latifah, 2016).
Ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  pidana di  Indonesia,  perampasan  akan  barang  tertentu hanya  dapat  dilakukan  dengan  putusan pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Dengan  demikian  selama  proses penegakan  hukum  atas  sebuah  tindak  pidana dapat  dilakukan  tindakan  lain  yaitu  penyitaan. Penyitaan  merupakan  upaya  paksa  yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan meyimpan  benda  (aset)  untuk  kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada  tahapan  penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan  (Ardhana,  Astuti,  &  Ahmad,  2022). Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan  dengan  ijin  dari  ketua  pengadilan negeri  setempat,  namun  dalam  keadaan mendesak  dapat  dilakukan  penyitaan  terlebih dahulu  baru  kemudian  penyitaan  yang  telah terjadi  dilaporkan  pada  ketua  pengadilan  negeri setempat  guna  mendapatkan  persetujuan (Tuahuns, 2021).
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat  pada  Pasal  39  KUHAP.  Pasal  tersebut mengatur  mengenai  ketentuan  barang-barang yang  dapat  dikenakan  penyitaan.  Barang-barang tersebut  adalah  benda  atau  tagihan  tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh  dari  tindak  pidana  atau  sebagian  hasil dari  tindak  pidana;  benda  yang  telah
dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan tindak  pidana  atau  untuk  mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi  penyelidikan  tindak  pidana; benda  yang  khusus  dibuat  atau  diperuntukkan melakukan  tindak  pidana;  benda  lain  yang mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak pidana yang dilakukan (Bureni, 2016).
Ketika  perkara  yang  dimaksud  sudah diputus  oleh  hakim  maka  benda  yang  dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut  putusan  hakim,  benda  itu  dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak  sampai  tidak  dapat  dipergunakan  lagi, atau  dilelang  untuk  kepentingan  kas  negara  dan dapat  juga  digunakan  untuk  kepentingan pembuktian  dalam  perkara  lain  (Bureni,  2016). Dengan  menggunakan  mekanisme  yang  ada dalam  KUHAP,  praktik  perampasan  aset  hasil tindak  pidana  membutuhkan  waktu  yang  sangat lama,  karena  waktu  yang  dibutuhkan  untuk sebuah  perkara  sampai  memperoleh  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  mengikat  bisa menghabiskan  waktu  berbulan-bulan  bahkan mungkin dalam hitungan tahun (Agustine, 2019). Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan  terdakwa  untuk  menyembunyikan aset  yang  didapatkan  dan  digunakannya  dalam tindak  pidana  sehingga  tujuan  awal  dari perampasan  aset,  yaitu  merampas  hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan  yang  bukan  menjadi  haknya  tidak
tercapai  karena  pelaku  sudah  melakukan  upaya untuk  melarikan  aset  tersebut  (Yusmar, Somawijaya, & Putri, 2021).
Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum  dalam  KUHAP  menitikberatkan  pada pengungkapan  tindak  pidana,  yang  di  dalamnya terdapat  unsur  menemukan  pelaku  dan menempatkan  pelaku  dalam  penjara  dan  hanya menempatkan  perampasan  aset  sebagai  pidana tambahan  ternyata  belum  cukup  efektif  untuk menekan  angka  kejahatan.  Dengan  tidak menjadikan  perampasan  aset  sebagai  fokus  dari penegakan  hukum  atas  tindak  pidana  korupsi maka  terjadi  pembiaran  terhadap  pelaku  tindak pidana  untuk  menguasai  dan  menikmati  hasil tindak  pidana  bahkan  melakukan  pengulangan atas  tindak  pidana  yang  pernah  dilakukannya bahkan  dengan  modus  operandi  yang  lebih canggih (Hasanah, 2022).
Adanya mekanisme subsider (penggantian) atas  kewajiban  pembayaran  aset  hasil  tindak pidana  juga  menyebabkan  upaya  perampasan aset  hasil  tindak  pidana  menjadi  kurang  efektif. Sebab  sebagian  besar  terpidana  akan  lebih memilih untuk menyatakan ketidaksanggupannya mengembalikan  aset  yang  dihasilkan  dari  tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ketidak- sanggupannya  tersebut  akan  diganjar  dengan kurungan  badan  sebagai  pengganti  (Nugraha, 2020).  Adanya  mekanisme  subsider  yang lamanya  tidak  melebihi  ancaman  hukuman pidana  pokoknya  sebagai  ganti  dari  jumlah  aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya
menjadi  alternatif  yang  sangat  menjanjikan  bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan  aset  yang  dihasilkannya  dari tindak pidana (Lutfi, & Putri, 2020).
Selain  pengaturan  yang  terdapat  dalam KUHP  dan  KUHAP,  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  saat  ini  telah  terdapat  ketentuan mengenai  perampasan  aset  dalam  Undang- Undang  Tipikor.  Perampasan  aset  hasil  tindak pidana  korupsi  merupakan  langkah  antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  tipikor  agar tidak  berpindah  tempat  maupun  berpindah tangan.  Secara  umum,  Undang-Undang  Tipikor menggunakan dua mekanisme dalam melakukan perampasan  aset,  yaitu  mekanisme  pidana  dan mekanisme  perdata  (Utami,  2020).  Mekanisme pidana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a), dalam  ketentuan  tersebut  perampasan  aset dalam  perkara  tipikor,  diatur  sama  dengan ketentuan  perampasan  aset  yang  berlaku  umum yaitu  sama  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam KUHAP.  Selain  mekanisme  pidana,  Undang- Undang  Tipikor  juga  mengatur  mengenai mekanisme  perampasan  aset  secara  perdata dalam Pasal 32 ayat (1) (Ajie, 2018).
Ketentuan  tersebut  ketika  penyidik menemukan  dan  berpendapat  bahwa  sebuah tindak  pidana  korupsi  tidak terdapat  cukup  bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka  penyidik  dapat  menyerahkan  berkas perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  jaksa pengacara  negara  atau  instansi  yang  dirugikan
untuk melakukan gugatan secara perdata. Selain itu  putusan  bebas  dalam  tindak  pidana  korupsi juga  tidak  menghapuskan  hak  negara  untuk mengajukan  tuntutan  atas  kerugian  terhadap keuangan  negara.  Selain  keadaan  di  atas, terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan untuk  dilakukan  gugatan  secara  perdata  dalam melakukan  perampasan  aset  atas  tipikor. Keadaan  yang  dimaksud  adalah  ketika  terdakwa meninggal dunia saat penyidikan ketika terdakwa meninggal  dunia  pada  saat  dilakukannya pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  (Romadhani, 2021).  Ketika  putusan  pengadilan  atas  perkara yang  dimaksud  sudah  memiliki  kekuatan  hukum tetap  dan  diketahui  bahwa  masih  terdapat  harta benda  terpidana  yang  diduga  atau  patut  diduga berasal  dari  tipikor  dan  belum  dikenai perampasan  oleh  negara  karena  terpidana  tidak bisa  membuktikan  bahwa  harta  tersebut  bukan berasal  dari  tipikor.  Ketika  terdakwa  meninggal dunia  sebelum  putusan  pengadilan  dijatuhkan (Hamamah, & Bahtiar, 2019).
Upaya  pengembalian  kerugian  negara yang  dikorupsi  melalui  perampasan  aset  secara perdata  diarahkan  pada  dua  sumber,  yaitu  hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa  atau  terpidana,  dan  penggantian kerugian  dari  kekayaan  terpidana,  terdakwa, tersangka  walaupun  hasil  korupsi  tidak dimilikinya. Dalam  hal  ini  korupsi yang  dilakukan tidak  menguntungkan  terdakwa,  pihak  yang diuntungkan  dengan  terjadinya  korupsi  yang
dimaksud  menguntungkan  orang  lain  atau  suatu korporasi (Kusnadi, 2020).
Gugatan perdata dalam rangka perampasan  aset  hasil  tipikor,  memiliki  karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya  pidana  tidak  lagi  memungkinkan  untuk digunakan  dalam  upaya  pengembalian  kerugian negara  pada  kas  negara.  Keadaan  di  mana pidana  tidak  dapat  digunakan  lagi  antara  lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas;  adanya  dugaan  bahwa  terdapat  hasil korupsi  yang  belum  dirampas  untuk  negara walaupun  putusan  pengadilan  telah  berkekuatan hukum  tetap  (Rasidi,  2022).  Dengan  adanya pengaturan  gugatan  perdata  untuk  perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32,  33,  34,  38C,  Undang-Undang  Tipikor  dapat disimpulkan  bahwa  tanpa  adanya  pengaturan tersebut  maka  perampasan  aset  hasil  tipikor dengan  menggunakan  mekanisme  perdata  tidak dapat dilakukan (Djufri, Kesuma, & Afriani, 2020).
Perampasan  aset  dengan  menggunakan mekanisme  pidana  dalam  Undang-Undang Tipikor  dan  KUHP  serta  KUHAP  pada  dasarnya tidak  memiliki  perbedaan  secara  mendasar, karena samasama menunggu putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  mengikat, membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  tidak maksimal  dalam  upaya  pengembalian  kerugian negara yang dikorupsi (Setiawan, 2019).
Tersedianya  mekanisme  perdata  dalam perampasan  aset  hasil  tipikor,  dapat  menjawab
kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara  lain  tetap  dapat  melakukan  gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal  dunia  sehingga  dapat  meningkatkan upaya  pengembalian  kerugian  negara  yang dikorupsi.  Namun  di  sisi  lain  tersedianya mekanisme  perdata  dalam  upaya  perampasan aset  hasil  tipikor  seperti  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Tipikor  juga  belum  maksimal karena  proses  perdata  menganut  sistem pembuktian  formil  yang  dalam  prakteknya  bisa lebih  sulit  daripada  pembuktikan  materiil (Siburian,  &  Wijaya,  2022).  Dengan  demikian penerapan  perampasan  aset  berdasarkan Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang Undang  Nomor  20  Tahun  2001  belum  berhasil secara  maksimal  untuk  mengembalikan  kerugian keuangan  negara  sehingga  diperlukan  suatu alternatif  kebijakan  hukum  dalam  upaya pengembalian kerugian keuangan Negara.
Ketentuan  tindakan  perampasan  aset dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yaitu  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang;  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2013 tentang Tata  Cara  Penanganan  Harta  Kekayaan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang;  Surat  Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  2013 tentang Petunjuk  Penanganan  Perkara:  Tata  Cara Penyelesaian  Permohonan  Harta  Kekayaan dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan Tindak Pidana Lainnya; Undang- Undang Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara; Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana;  Undang-  Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman; dan  United  Nations  Convention  against Corruption,  2003  (UNCAC  2003)  yang  telah diratifikasi  melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2006.
2. Pembaruan Penyitaan Korupsi Melalui Non- Conviction  Based  Asset  Forfeiture Dalam Pengembalian Kerugian Negara
Perampasan  aset  atau asset  forfeiture adalah  pengambilan  paksa  aset  atau  properti yang  oleh  pemerintah  dipercaya  memiliki hubungan  yang  erat  dengan  tindak  pidana. Terdapat  tiga  metode asset  forfeiture yang berkembang  di  negara common  law ,  khususnya Amerika  Serikat,  yakni criminal  forfeiture, admnistrative  forfeiture, dan civil  forfeiture (Anomin,  nd). Criminal  forfeiture adalah perampasan  aset  yang  dilakukan  melalui peradilan  pidana  sehingga  perampasan  aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa  benar-benar  melakukan  tindak  pidana. Sedangkan administrative  forfeiture adalah mekanisme  perampasan  aset  yang  mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa
melibatkan lembaga yudisial (Fauzia, & Hamdani, 2022).
Sementara Civil forfeiture adalah perampasan  aset  yang  menempatkan  gugatan terhadap  aset  bukan  terhadap  pelaku  tindak pidana,  sehingga  aset  dapat  dirampas  meskipun proses  peradilan  pidana  terhadap  pelaku  belum selesai  (U.S.  Department  of  Justice,  2021). Civil forfeiture ,  jika  dibandingkan  dengan criminal forfeiture ,  tidak  memerlukan  banyak  persyaratan dan prosedur yang dilaksanakan. Sehingga lebih menarik  untuk  diterapkan  dan  menguntungkan bagi  negara  (Miladmahesi,  2020).  Menurut analisa  Fletcher  N.  Baldwin,  Jr  bahwa:  “ Model civil  forfeiture signifikan  untuk  diterapkan  di Indonesia,  karena  civil  forfeiture  menggunakan pembalikan  beban  pembuktian  dan  dapat melakukan  penyitaan  lebih  cepat  setelah  diduga adanya  hubungan  aset  dengan  tindak  pidana. Terlebih  lagi  dalam  civil  forfeiture,  gugatan dialamatkan  pada  aset  bukan  pada  tersangka atau terdakwa sehingga aset negara tetap dapat diambil meski pelaku meninggal dunia atau belum dapat  diproses  melalui  peradilan  pidana” (Sudarto, Purwadi, & Hartiwiningsih, 2016).
Perampasan  aset  tanpa  pemidanaan adalah  sebuah  konsep  yang  fundamental  di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan  keuangan  dan  perekonomian  negara, dengan  cara  menarik  kembali  harta  milik  pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak  pidana  tersebut  dapat  bersumber  dari
kejahatan  korupsi,  kejahatan  pembalakan  liar, kejahatan  narkotika,  kejahatan  kepabeanan  dan bea  cukai,  maupun  kejahatan  pencucian  uang (Porajow,  2013).  Menurut  Muhammad  Yusuf, NCB asset forfeiture merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada  negara  atau  kepada  pihak  yang  berhak atas  kepemilikan  aset  yang  tidak  wajar  yang diduga  karena  suatu  kejahatan,  tanpa  harus didahului dengan tuntutan pidana (Wiarti, 2017).
Perampasan  aset  dilakukan  tanpa  harus menunggu  adanya  putusan  pidana  yang  berisi kesalahan  dan  pemberian hukuman bagi pelaku. NCB  asset  forfeiture merupakan  cara  untuk melakukan  perampasan  aset  hasil  kejahatan. Dalam  sistem common  law ,  dikenal  dua  jenis perampasan  aset  yang  berkembang,  yaitu (Setyowati,  &  Ekawati,  2021):  1) Ordinary common  law  forfeiture atau  perampasan  yang berlaku  berdasarkan  putusan  pengadilan. Tindakan  perampasan  dipandang  oleh  pihak otoritas  yang  berwenang  sebagai  sebuah konsekuensi  dari  pidana. Ordinary  common  law forfeiture menjadi  perampasan in  personam , sehingga  perampasan  dapat  dilakukan  kepada semua  properti  yang  nyata  dan  bersifat  pribadi yang  dimiliki  terpidana  setelah  diputuskan  oleh putusan  pengadilan  dan  2) Statutory  forfeiture atau  perampasan  yang  berlaku  berdasarkan undang-undang. Statutory  forfeiture merupakan perampasan yang diberlakukan tanpa membutuhkan  adanya  putusan  pengadilan.
Konsepnya  yang  bersalah  adalah  properti  bukan orang.
Sedangkan  ketika  meninjau  secara  prinsip hukum internasional terdapat 2 jenis perampasan yakni (Vettori, 2007): 1) Perampasan In personam , merupakan tindakan yang ditujukan kepada  diri  seseorang  secara  personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari  sanksi  pidana  sehingga  dapat  dilakukan berdasarkan  suatu  putusan  peradilan  pidana. Jaksa  dalam  hal  ini  harus  membuktikan  bahwa aset  yang  akan  dirampas  merupakan  hasil  atau sarana  dari  sebuah  tindak  pidana.  Selain  itu, permohonan  perampasan  aset  harus  diajukan bersamaan  dengan  berkas  penuntutan  oleh penuntut  umum;  dan  2)  Perampasan In  rem . Terdapat  berbagai  macam  istilah  untuk mekanisme  perampasan In  rem ,  yaitu civil forfeiture ,  perampasan  perdata, Non-Conviction Based (NCB) Asset  Forfeiture .  Inti  dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme In rem adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan  terpisah  dari  proses  peradilan  pidana dan  membutuhkan  bukti  bahwa  suatu  properti telah  tercemar  oleh  tindak  pidana.  Terkait mekanisme  perampasan  aset  melalui Non- Conviction  Based  Asset  Forfeiture diakomodasi dalam  Rancangan  Undang-Undang  tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Dalam RUU ini menerapkan  prinsip  perampasan In  rem yang mengedepankan pada pertanggungjawaban aset,
bukan  pertanggungjawaban  personal.  Sehingga nantinya fokus pada proses asset recovery.
Aset  tindak  pidana  yang  dapat  dirampas adalah  aset  yang  diperoleh  atau  diduga  dari tindak pidana yaitu: a) Aset yang diperoleh secara langsung  atau  tidak  langsung  dari  tindak  pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan  menjadi  harta  kekayaan  pribadi, orang  lain,  atau  korporasi  baik  berupa  modal, pendapatan,  maupun  keuntungan  ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; b) Aset  yang  diduga  kuat  digunakan  atau  telah digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana;  c) Aset  lainnya  yang  sah  sebagai  pengganti  aset tindak  pidana;  atau  d)  Aset  yang  merupakan barang  temuan  yang  diduga  berasal  dari  tindak pidana  (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, 2012).
Tindakan  perampasan  aset  di  dalam ketentuan  perampasan  aset  tindak  pidana dilakukan  terhadap:  a)  Tersangka  atau terdakwanya  meninggal  dunia,  melarikan  diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;  b)  Terdakwanya  diputus  lepas dari  segala  tuntutan;  c)  Aset  yang  perkara pidananya  tidak  dapat  disidangkan;  atau  d)  Aset yang  perkara  pidananya  telah  diputus  bersalah oleh  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap, dan  di  kemudian  hari  ternyata  diketahui  terdapat aset  dari  tindak  pidana  yang  belum  dinyatakan dirampas  (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, 2012).
Tindakan  perampasan  aset  sebagaimana telah  dikemukakan  di  atas  tidak  menghapuskan kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Selain  itu, ketentuan  perampasan  aset  tindak  pidana menyatakan  apabila  aset  tindak  pidana  telah dirampas berdasarkan putusan perampasan aset, maka  aset  tindak  pidana  tersebut  tidak  dapat dimohonkan  untuk  dirampas  dalam  putusan terhadap pelaku tindak pidana (Dimyati, 2021).
Konstruksi  hukum  yang  dibutuhkan Indonesia  adalah  konstruksi  yang  mampu memfasilitasi  dikembalikannya  kerugian  negara, sebagai  dampak  korupsi  yang  kerap  diabaikan. Fondasi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang  sudah  terdapat  dalam  RUU Perampasan  Aset  Tindak  Pidana  merupakan langkah  yang  baik  dalam  mengembangkan sistem  hukum  di  Indonesia,  yang  dalam  hal  ini dapat  dikaitkan  dengan  tindak  pidana  korupsi. Sayangnya, upaya pembaruan hukum yang telah dilakukan  pemerintah  ini  masih  belum  disahkan dan  dapat  meloloskan  banyak  pelaku  tindak pidana  korupsi  dari  kewajiban  mereka  untuk mengembalikan  uang  rakyat  yang  telah  mereka rampas.

## D. SIMPULAN
Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah  memiliki  landasan  dalam  pelaksanaan perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi. Kemajuan  teknologi  menciptakan  kemudahan bagi  para  pelaku  untuk  menjalankan  tindak
pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut  dengan  metode  yang  lebih  mudah.  Hal ini  kemudian  harus  di  atasi  dengan  adanya ketentuan  hukum  yang  sesuai  dengan  keadaan saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang  sehingga upaya  perampasan  aset  dapat  mencapai  hasil yang  maksima  sehingga  perlu  pembaruan terhadap  mekanisme  yang  ada  baik  mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya
Perampasan  aset  yang  efektif  dalam sistem  hukum  di  Indonesia  dapat  termanifestasi melalui  mekanisme Non-Conviction  Based  Asset Forfetiure yang  telah  diatur  dalam United  Nation Convention  Against  Corruption .  Berdasarkan analisis  normatif  yang  telah  dilakukan, Non- Conviction  Based  Asset  Forfetiure mempunyai potensi  yang  baik,  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  membantu  perangkat  hukum  di  Indonesia dalam  mengembalikan  kerugian  negara  akibat tindak  pidana  korupsi.  Mekanisme    Sebagai ssalah  satu  negara  yang  meratifikasi  konvensi tersebut, seharusnya Indonesia harus menindaklanjuti  proses  legislasi  nasional
Rancangan Undang-Undang
tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abdullah,  Fathin.,  &  Eddy,  Triono.  (2021).
Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi  Tanpa  Pemidanaan  (Non- Conviction  Based  Asset  Forfeiture)
Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  2003. Jurnal  Ilmiah  Advokasi , Vol.9,(No.1),pp.19-30. https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011 Aditya,  Zaka  F.  (2019).  Romantisme  Sistem Hukum  Di  Indonesia:  Kajian  Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media PembinaanHukum  Nasional , Vol.8 , (No.1), pp.37-54.http://dx.doi.org/10.33331/ rechtsvinding.v8i1.305
Agustine,  Oly  V.  (2019).  RUU  Perampasan  Aset Sebagai  Peluang  Dan  Tantangan  Dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Hukum Pidana dan
Pembangunan Hukum, Vol.1, (No.2), pp.1-
6.https://doi.org/10.25105/hpph. v1i2.5546
Ajie,  R.  (2018).  Kriminalisasi  Perbuatan
Pengayaan  Diri  Pejabat  Publik  Secara Tidak  Wajar  (Illicit  Enrichment)  Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC)
Dan  Implementasinya  Di  Indonesia. Jurnal Legislasi  Indonesia, Vol.12,  (No.3),  pp.88- 89. https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.408
Ardhana,  Mahardhika  Achmad.,  Astuti,  Pudji.,  & Ahmad,  Gelar  Ahmad.  (2022).  Kajian Yuridis  Perampasan  Aset  Hasil  Tindak Pidana  Korupsi  Dalam  Hal  Tersangka
Melarikan  Diri. Novum:  Jurnal  Hukum ,
Vol.9,(No.1),pp.61-70. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.39307
Bureni,  Imelda  FK.  (2016).  Kekosongan  Hukum Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi. Masalah-Masalah  Hukum, Vol.45, (No.4), pp.292-298. http://doi.org/10.14710/ mmh.45.4.2016.292-298
Damayanti,  Novy  S.  (2019).  Kedudukan Perjanjian  Ekstradisi  dan  Pengembalian Aset  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana Internasional  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia. Hukum Pidana  dan  Pembangunan  Hukum , Vol.1 , (No.2),pp.1-12.  https://doi.org/10.25105/hp ph.v1i2.5549
Dimyati,  Asep  R.  (2021).  Penyitaan  Aset  Tindak
Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian  Keuangan  Negara  Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara , Vol.11,(No.1),pp.40-57.
https://doi.org/10.30999/mjn. v11i1.1915
Djufri,  Damadi.,  Kesuma,  Deery  Angling.,  &
Afriani,
Kinaria. (2020). Model Pengembalian  Aset  (Asset  Recovery)
Sebagai  Alternatif  Memulihkan  Kerugian Negara  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi. Disiplin: Majalah Civitas
Akademika  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 26, (No.2), pp.120- 132.  http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/ Disiplin/article/view/26
Fauzia,  Ana.,  &  Hamdani,  Fathul.  (2022).
Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak
Pidana  Korupsi  oleh  Korporasi  Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum  Nasional. Jurnal  Hukum  Lex
Generalis, Vol.3,(No.7),pp.497-519. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249 Hafid,  I.  (2021).  Perampasan  Aset  Tanpa
Pemidanaan  Dalam  Perspektif  Economic Analysis  of  Law. Lex  Renaissance, Vol.6, (No.3),pp.465-480.  https://doi.org/10.20885 /JLR.vol6.iss3.art3
Hamamah,  Fatin.,  &  Bahtiar,  Heru  Hari.  (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery)  Sebagai  Alternatif  Memulihkan Kerugian  Negara  Dalam  Perkara  Tindak Pidana  Korupsi. Mahkamah:  Jurnal  Kajian Hukum  Islam, Vol.4,  (No.2),  pp.198-199. https://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2
.5375
Hasanah,  L.  (2022).  Upaya  Pengembalian  Aset Negara  Tindak  Pidana  Korupsi  (Dalam
Perspektif Undang – Undang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dan  Undang  -  Undang  Nomor  7  Tahun 2006). Jurnal  Anti  Korupsi , Vol.3,  (No.2), pp.41-55.https://doi.org/10.19184/jak.v3i2. 28922
Hendry, Jennifer., & King, Colin. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset  forfeiture. International  Journal  of Law  in  Context , Vol.11,(No.4),pp.398-411. https://doi.org/10.1350/ijep.2012.16.4.
Kusnadi.  (2020).  Kebijakan  Formulasi  Ketentuan
Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana
Korupsi. Corruptio , Vol.1,  (No.2),  pp.105- 115.https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.
2097
Latifah,  M.  (2016).  Urgensi  Pembentukan Undang-Undang  Perampasan  Aset  Hasil Tindak  Pidana  Di  Indonesia  (The  Urgency Of  Assets  Recovery  Act  In  Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , Vol.6, (No.1), pp.17-30. https://dx.doi.org/10.22212/jnh.v6 i1.244
Latukau,  F.  (2019).  Pengadopsian  UNCAC
Mengenai  Pengembalian  Aset  Hasil Korupsi  Yang  Dibawa  Atau  Disimpan  Ke Luar  Negeri  Dalam  Penegakan  Hukum Indonesia. Jurnal  Belo , Vol.5 , (No.1),pp.10- 31.https://doi.org/10.30598/belovol5issue1 page10-31
Lukito,  Anastasia  S.  (2020).  Revealing  the unexplained wealth in Indonesian corporation: A revolutionary pattern in non- conviction-based  asset  forfeiture. Journal of  Financial  Crime ,  Vol.27,  (No.1). https://www.emerald.com/insight/content/d oi/10.1108/JFC-11-2018-0116/full/html
Lutfi,  Khoirur  Rizal.,  &  Putri,  Retno  Anggoro. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal  Balik  dalam  Pengembalian  Aset Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi. Undang:
Jurnal  Hukum , Vol.3,  (No.1),  pp.33-57.
https://doi.org/10.22437/ujh. 3.1.33-57
Miladmahesi,  R.  (2020).  Dinamika  Baru  Dalam Pemulihan  Aset  Akibat  Korupsi  di
Indonesia. Journal  of  Judicial  Review , Vol. 22,(No.1),pp.14-31. http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720 Muntahar,  Teuku  Isara.,  Ablisar,  Madiasa.,  &
Bariah,  Chairul.  (2021).  Perampasan  Aset Korupsi  Tanpa  Pemidanaan  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Iuris Studia:
Jurnal  Kajian  Hukum, Vol.2,(No.1),pp.49- 63. https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77
Priyatno,  Dwidja.  (2018).  Non  Conviction  Based
(NCB)  Asset  Forfeiture  for  Recovering  the Corruption  Proceedings  in  Indonesia.
Journal of. Advanced Research in Law and Economics, Vol.9,(No.1),pp.219-233.
https://doi.org/10.14505//jarle.v9.1(31).27 Sudarto., Purwadi, Hari., & Hartiwiningsih. (2016).
Mekanisme  Perampasan  Aset  Dengan Menggunakan  Non-Conviction  Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya
Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan  Ekonomi , Vol.5 , (No.1), pp.109-118.https://doi.org/10.20961/hpe.
v5i1.18352
Rasidi, M (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh
Negara  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Di Tinjau  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  (HAM). Dinamika:  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Hukum ,  Vol.28,  (No.10),  pp.4523- 4542.http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/ article/view/15109
Romadhani,  Amanda  L.  (2021).  Non-Conviction Based  Asset  Forfeiture  Sebagai  Formulasi Baru  Upaya  Pengembalian  Aset  Hasil Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Hukum
Pidana dan penanggulangan
Kejahatan, Vol.10,  (No.1)  ,pp.59-66.https://
doi.org/10.20961/recidive.v10 i1.58860
Saputra,  R.  (2017).  Tantangan  Penerapan Perampasan  Aset  Tanpa  Tuntutan  Pidana (Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture) dalam  RUU  Perampasan  Aset  di Indonesia. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , Vo.3,(No.1),pp.115-130.https://doi.org/10.
32697/integritas.v3i1.158
Semadi,  Yoga  P.  (2019).  Filsafat  Pancasila Dalam  Pendidikan  Di  Indonesia  Menuju
Bangsa Berkarakter. Jurnal Filsafat
Indonesia , Vol.2,(No.2),pp.82-89.https://
doi.org/10.23887/jfi. v2i2.21286
Setiawan,  Peter  J.  (2019).  Sistem  Beban Pembuktian  Dinamis  (Dynamic  Burden  of Proof):  Paradigma  Kebijakan  Kriminal  Dan Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Majelis:  Media Aspirasi  Konstitusi , (No.2),  pp.99-118. http://repository.ubaya.ac.id/37327/
Setyowati,  Sulis.,  &  Ekawati,  Dian.  (2021).
Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor  Sebagai  Pengganti  Sanksi
Pengembalian Kerugian Negara. PROSIDING SENANTIAS: Seminar
Nasional  Hasil  Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat, Vol.1,  (No.1), pp.1039-1048.
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/S enan/article/download/9076/5765
Siburian,  Riskyanti  Juniver.,  &  Wijaya,  Deny.
(2022).  Korupsi  dan  Birokrasi:  Non- Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya  Penanggulangan  Yang  Lebih Berdayaguna. Jurnal  Penegakan  Hukum dan  Keadilan ,  Vol.3,  (No.1),  pp.1-16. https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233 Siswoyo,  D.  (2013).  Pandangan  Bung  Karno Tentang  Pancasila  dan  Pendidikan. Jurnal  Cakrawala  Pendidikan ,  Vol.32,  (No.
1),pp.103-114.  https://doi.org/10.21831/cp. v5i1. 1264
Suryatni,  L.  (2018).  Filsafat  Pancasila  Dan
Filsafat  Hukum  Sebagai  Dasar  Rule  of
Moral. Jurnal
Ilmiah
Hukum
Dirgantara , Vol.6,(No.2),pp.53-70. https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120
Tuahuns,  Irsyad  Z.  (2021).  Penyitaan  Asset Tindak  Pidana  Korupsidi  Indonesia  Serta
Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku  Kejahatan  Sebagai  Upaya  Mengisi Kekosongan  Hukum. DE  LEGA  LATA:
Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.6,  (No.1),pp.208- 220.  http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v6i1. 5556
Utami, Regina R. (2020). Perampasan Aset Pada Perkara  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Yang  Berasal  Dari  Tindak  Pidana
Narkotika. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) , Vol.4,(No.4),pp.56-57. http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1415
Wiarti,  J.  (2017).  Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture  Sebagai  Langkah  Untuk Mengembalikan Kerugian Negara. UIR Law Review ,  Vol.1,  (No.1),  pp.101-109. https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.154
Yusmar,  Widiya.,  Somawijaya.,  &  Putri,  Nella Sumika.  (2021).  Urgensi  Pengesahan Rancangan  Undang-Undang  Perampasan Aset  Tindak  Pidana  Sebagai  Upaya Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Dengan  Predicate  Crime  Tindak Pidana  Narkotika. Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi , Vol.9,(No.2),pp.219-240. http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581 Zabda, S. (2017). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai  Dasar  Falsafah  Negara  dan Implementasinya  Dalam  Pembangunan Karater  Bangsa. Jurnal  Pendidikan  Ilmu Sosial , Vol.26,(No.2),pp.106-114. https://doi.org/10.2317/jpis.v26i2.3355

## PROSIDING
Nugraha, Sigit P. (2020). Kebijakan Perampasan Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi. In Prosiding National  Conference  On  Law Studies  (NCOLS), Vol.2,  (No.1),  pp.987- 1000.  Jakarta:  Universitas  Pembangunan Nasional  Veteran  Jakarta.https://conferen ce.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/ 1532
Prakasa, Satria Unggul Wicaksana., Babussalam,
Basuki.,  &  Supriyo,  Agus.  (2020). Transnational Corruption and Its Impact on
Indonesian  Jurisdiction.  In The  2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (pp.43-53).
Netherlands:AtlantisPress.https://www.atla ntis-press.com/proceedings/icolgas- 20/125948343

## BUKU
Asshiddiqie,  J.  (2006). HTN  dalam  Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  (2012).
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-
Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Nasional.
Marpaung,  L.  (2009). Asas  Teori  dan  Praktik
Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Porajow,  David  Fredriek  A.  (2013). Non- Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif  Memperoleh  Kembali  Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang  Berkaitan  dengan  Perekonomian Negara. Jakarta:  Tesis  Universitas
Indonesia.
Vettori,  B.  (2007). Tough  on  criminal  wealth:
Exploring  the  practice  of  proceeds  from crime  confiscation  in  the  EU .  Springer
Science & Business Media.

## SUMBER ONLINE
Anomin.  (nd). How  Crime  Pays:  The
Unconstitutionality  of  Modern  Civil  Asset Forfeiture  as  a  Tool  of  Criminal  Law
Enforcement .
Retreived from
https://harvardlawreview.org/2018/06/how- crime-pays-the-unconstitutionality-of- modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of- criminal-law-enforcement/
KPK. (2022). Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi.
Retrieved  from https://acch.kpk.go.id/id/ statistik/tindak-pidana-korupsi
U.S.  Department  of  Justice.  (2021). Types  of
Federal Forfeiture. Retrieved from https://www.justice.gov/afp/types-federal- forfeiture.