Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Kewenangan Kepala Desa dalam Pengolaan Dana Desadi Desa Lenggora Selatan Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana

## INFO PENULIS
Asril Universitas Sulawesi Tenggara
La Ode Bariun Universitas Sulawesi Tenggara direkturbariun@gmail.com Suriani Bt Tolo
Universitas Sulawesi Tenggara
60.suriani@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Asril,  Bariun,  L.  O.,  &  Tolo,  S.  B.  (2024).  Kewenangan  Kepala  Desa  dalam  Pengolaan  Dana Desadi Desa Lenggora Selatan Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (1), 175-191.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  Adanya  kasus  korupsi  Dana  Desa  yang  melibatkan  oknum kepala desa  di kabupaten  bombana  yang diduga  menyalahgunakan kewenangannya  dalam pengelolaan  Dana  Desa  dimana  modus  operandi  yang  dilakukan  oknum  Kepala  Desa tersebut  adalah  mengelola  sendiri  keuangan  desa  serta  tidak  melibatkan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  pelaporan  penggunaan  Dana  Desa  padahal  dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa telah diatur tata cara pengelolaan sampai pada proses pertangungjawaban yang pengelolaannya dilakukan secara akuntabel.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  empiris.  Penelitian normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder. Penelitian empiris menggunakan pendekatan asas-asas hukum. Data primer yakni data yang diperoleh  secara  langsung  dari  hasil  penelitian  dengan  pihak  responden  yang  berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Semua data yang telah dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  data  primer  melalui  wawancara  dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan  dana  desa,  di  Desa  Lengora  Selatan  mencakup  perencanan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  hal  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh Kepala Desa Lengora Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  pengelolaan  dana  desa  2)  bentuk  transparansi  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Lengora  Selatan  meliputi:penyampaian  informasi  proses  pengelolaan  dana  desa  kepada masyarakat, musyawarah yang melibatkan masyarakat desa, mengikutsertakan masyarakat dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa,pelaporan  dana  desa  yang  disampaikan  kepada Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  serta  ketersediaan  aksesibilitas  dokumen  yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa terkait realisasi penggunaan dana desa.
Kata kunci : Kewenangan,  Kepala Desa, Dana Desa
This research was  motivated by the existence of a Village Fund corruption case involving a village  head  in  Bombana  Regency  who  was  suspected  of  abusing  his  authority  in  managing Village  Funds  where  the  modus  operandi  used  by  the  Village  Head  was  to  manage  village finances  himself  and  not  involve  the  Village  Consultative  Body  in  reporting  usage.  Village Funds even though in Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial  management  has  regulated  management  procedures  up  to  the  accountability process  where  management  is  carried  out  in  an  accountable  manner.  This  research  uses normative  and  empirical  juridical  methods.  Normative  research  is  library  research,  namely research on secondary data. Empirical research uses a legal principles approach. Primary data is data obtained directly from the results of research with respondents relating to research problems  conducted  through  interviews.  All  data  collected  through  literature  study  and primary  data  through  interviews  were  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  research show that, 1) The authority of the Village Head in managing village funds in South Lengora Village includes planning, implementation, administration, reporting and accountability, this has  been  implemented  by  the  South  Lengora  Village  Head  in  accordance with  the  laws  and regulations  governing  fund  management.  village  2)  forms  of  transparency  in  Village  Fund management  in  Lengora  Selatan  Village  include:  conveying  information  on  the  village  fund management  process  to  the  community,  deliberations  involving  village  communities, involving  the  community  in  implementing  village  development,  reporting  on  village  funds submitted  to  the  Village  Community  Empowerment  Agency,  as  well  as  availability  of accessibility  documents  that  can  be  accessed  by  all  village  communities  regarding  the realization of the use of village funds.
Key words : Authority of the Village head, Village Fund

## A. Pendahuluan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak  strategis  untuk  keberhasilan  semua  program.  Karena  itu,  upaya  untuk  memperkuat Desa  merupakan  langkah  dalam  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Desa memiliki  hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  perjalanan ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Sujarweni, 2015).
Pemerintah  Desa  berkedudukan  strategis  dan  berperan  menjadi  pintu  gerbang  antara pemerintah  diatas  level  Pemerintah  Desa  baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Kabupaten  dengan  penduduk  Desa  dalam  rangka  pembangunan  daerah  terutama  Desa.  Salah satu  peran  Pemerintah  Desa  sebagai  penghubung  Pemerintah  Pusat  dengan  penduduk  Desa yaitu menjadi media penyaluran dan pengelolaan dana Desa, dimana Pemerintah Desa adalah aktor  utama  dalam  pengelolaan  Dana  Desa.  Keberhasilan  Pemerintah  Desa  dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dimana didalamnya berarti mampu mengelola keuangan desa nyata dengan terwujudnya pembangunan Desa.
Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa sehingga praktek penyelenggaraan Pemerintahan Desa  di  Indonesia  seringkali  mengalami  persoalan-persoalan  terkait  dengan  Pengelolaan keuangan  Desa,  Hal  seperti  inilah  yang  menjadi  persoalan  dalam  tercapainya  kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jika hal seperti ini terjadi maka kepala Desa harus terjun langsung  dan  mengatasi  semua  persoalan  yang  ada  dalam  lingkup  pemerintahan  yang dipimpinnya.  Kepala  Desa  selaku  pimpinan  Pemerintahan  Desa  harus  bisa  memainkan  peran
dan  fungsinya  secara  optimal  baik  itu  sebagai  seorang  pelayan  masyarakat  maupun  dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset Desa (Sujarweni, 2015).
Dengan  disahkannya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  diharapkan  segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan  yang  lebih  besar  bagi  Desa  untuk  mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri  serta pemerataan  pelaksanaan  pembangunan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas  hidup  masyarakat  Desa,  sehingga  permasalahan  seperti  kesenjangan  antar  wilayah, kemiskinan,  dan  masalah  sosial  budaya  lainnya  dapat  diminimalisir.  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  tidak  terlepas  dari  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  Pemerintahan  Desa merupakan  unit  terdepan  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  ujung  tombak  strategis untuk  keberhasilan  semua  program.  Karena  itu,  upaya  untuk  memperkuat  Desa  merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah,  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul  dan/atau  hak  tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Jadi  dapat  diartikan  bahwa  Desa  merupakan  bagian penting bagi keberadaan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Desa adalah satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman bangsa kita. Sejauh ini, hal tersebut terbukti menjadi kekuatan bagi kuatnya negara Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan Desa meruapakan hal yang wajib  dilakukan  dan  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pembangunan  bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Sudah  sepatutnya  seluruh  kebijakan  pemerintah  yang  berkenaan  dengan  pembangunan Desa  mempunyai  tujuan  yang  baik,  seperti  pengentasan  kemiskinan, mengubah  tampilan  fisik Desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial Desa sehingga  masyarakat  menjadi  berdayaguna  dan  membuat  pemerintahan  Desa  lebih  maju. Struktur Pemerintahan sedemikian rupa memiliki semangat untuk menjadi Desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa, artinya bila sekitar 80.000 Desa di bumi pertiwi ini maju, mandiri, sejahtera  dan  demokratis  maka  Negara  Keasatuan  Indonesia  menjadi  bangsa  yang besar  dan terhormat dalam persatuan bangsa-bangsa di dunia.
Salah  satu  bentuk  kepedulian  pemerintah  dalam  pembangunan  Desa  adalah mengalokasikan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yaitu  Dana  Desa  (DD).  Dana  Desa  di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dana  Desa  sangat  penting  untuk  pembiayaan  pengembangan  wilayah  tertinggal  dalam suatu  sistem  wilayah  pengembangan.  Tujuan  dialokasikannya  Dana  Desa  adalah  untuk mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dengan  lebih  memeratakan  pendapatan. Pemerintah memposisikan Desa sebagai fokus utama dalam hal pembangunan. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN kepada Desa merupakan salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah pusat  telah  melaksanakan  janjinya  untuk melakukan  pembangunan mulai  dari  pinggiran  kota sampai dengan Desa-desa tertinggal.
Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam pengelolaannya  dilaksanakan  secara  tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  serta  mengutamakan  kepentingan  masyarakat setempat,  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  22  tahun  2015  tentang  Dana  Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis.  Dana  Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan Dana  Desa  dalam  APBD  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
Dalam proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa sasaran yang ingin dicapai adalah untuk  meningkatkan  hasil  pendapatan  masyarakat  di  pedesaan,  dan  memberikan  lapangan kerja bagi masyarakat, menyediakan bahan-bahan pengan dan bahan lainnya dalam memenuhi
kebutuhan  konsumsi  dan  produksi,  mewujudkan  hubungan  ekonomi  antara  pedesaan  dan perkotaan,  meningkatkan  pengelolaan  ekonomi  lokal,  dan  meningkatkan  kapasitas  lembaga serta  organisasi  ekonomi  masyarakat  pedesaan.  Pembangunan  pedesaan  adalah  salah  satu bagian  dari  pembangunan  Nasional,  yang  didalamnya  terdapat  upaya-upaya  dalam meningkatkan  kualitas  SDM  dan  SDA  yang  dilakukan  secara  tersusun  dan  terencana berdasarkan  pada  potensi  dan  kemampuan  pedesaan.  Dalam  pelaksanaannya,  yakni mewujudkan  peningkatan  pembangunan  di  pedesaan  terutama  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan serta lingkungan masyarakat yang sehat. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan pengelolaan keuangan Desa yang benar dan tepat agar tidak terjadi penyelewengan keuangan Desa (Juliantara, 2003). Proses perencanaan dan penganggaran APBDesa yang didasarkan pada prinsip  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas  mengandung  pengertian  bahwa pemerintahan  desa  dijalankan  dengan  baik.  APBDesa  yang  lebih  dari  cukup  juga  dapat mendorong  tingkat  partisipasi  warga  lebih  tinggi  pada  proses-proses  perencanaan  dan penyusunan anggaran pembangunan.
Besarnya  Dana  Desa  yang  akan  diterima  setiap  desa  di  seluruh  Indonesia  menimbulkan kekhawatiran  bagi  banyak  pihak.  Terdapat  potensi  adanya  kesalahan  pengelolaan  Dana  Desa mulai  dari  pengganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pertanggungjawaban,  dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi,  baik  atas  keuangan,  kinerja,  maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan .
Adanya  kasus  korupsi  Dana  Desa  yang  melibatkan  oknum  kepala  desa  di  Kabupaten Bombana  yang  diduga  menyalahgunakan  kewenangannya  dalam  pengelolaan  Dana  Desa dimana modus operandi yang dilakukan oknum Kepala Desa tersebut adalah mengelola sendiri keuangan  desa  serta  tidak  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  pelaporan penggunaan  Dana  Desa  padahal  dalam  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan desa telah diatur tata cara pengelolaan sampai pada proses pertangungjawaban yang pengelolaannya dilakukan secara akuntabel.
Bercermin dari salah satu kasus penyelewengan Dana Desa yang terjadi di salah satu desa dikabupaten  Bombana,  hal  ini  mebuktikan  adanya  penyalahgunaan  kewenangan  dan  praktek pengelolaan dana desa yang tidak transparan serta menyalahi prosedur atau juknis, disamping itu  mengabaikan peraturan  yang  ada, sehingga  menimbulkan praktek  korupsi  yang dilakukan secara  terus  menerus. Berangkat dari  masalah  tersebut  menjadikan  tantangan tersendiri  bagi kepala  desa  di  Kabupaten  Bombana  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  dituntut  harus  selalu transparan  dan  akuntabel  dalam  perencanaan,  penetapan  sampai  pelaksanaan  serta  sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga jauh dari praktek korupsi.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan diangkat dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana”

## B. Metodologi
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  Yuridis  empiris,  ( Socio  Legal Research )  Penelitian  yang  dilakukan  dengan  mempersentasekan  cara  melihat  hukum  lebih kepada  konteks  daripada  teks.  Kajian  socio-legal  research  ini  berfungsi  sebagai  payung terhadap  kajian  dalam  ilmu  sosial  terhadap  fenomena  hukum  di  masyarakat  sebagai  objek penelitian (Irwansyah, 2020).
Dalam  perspektif  penelitian  hukum,  memecahkan  suatu  isu  hukum  melalui  penelitian hukum  memerlukan  pendekatan-pendekatan  tertentu  sebagai dasar pijakan  dalam  menyusun argumentasi  hukum  yang  tepat,  logis,  dan  akurat.  Pendekatan  hukum  adalah  rencana  konsep dan  prosedur  untuk  penelitian  yang  mencakup  langkah-langkah,  mulai  dari  asumsi  yang  luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian hukum didalamnya  terdapat  beberapa  pendekatan  dan  dengan  pendekatan  tersebut,  peneliti  akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau di pecahkan masalahnnya (Irwansyah & Yunus, 2021).
Sehingga  -pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statuteapproach ),  pendekatan  kasus  ( caseapproach ),  dan  pendekatan analitis ( analytical approach ).
1. Pendekatan perundang-undangan (statuteapproach)
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  objek  permasalahan  (isu  hukum).  Untuk  mengukur terjadinya  legal  gap  (kesenjangan  hukum),  yaitu  antara  peraturan  perundang- undangan (das sollen) dan praktik atau realitas hukum dimasyarakat sebagai das sein- nya (Irwansyah & Yunus, 2021).  Kemudian melihat kesesuaian antara ketentuan UUD NRI  1945  sebagai  hukum  tertinggi  (highest  law)  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi dengan memerhatikan ratio legis dan dasar ontologis lahirnya regulasi yang mengatur terkait yayasan di Indonesia.
2. Pendekatan Kasus ( caseapproach ) Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
3. Pendekatan analitis ( analyticalapproach )
Pendekatan ini dilakukan guna menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik  hukum.  Dalam  penelitian  Tesis    yang  penulis  lakukan,  pendekatan  analisis adalah  untuk  menelaah  kewenangan  kepala  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa bagaimana wujud transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa lengora selatan, kecamatan kabaena tengah, kabupaten bombana.

## Jenis danSumber Bahan Hukum
Sumber penelitian pada Tesis  ini berupa bahan-bahan hukum, yaitu bahan yang ditelusuri pada bahan-bahan hukum (formal) dan dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum  yang  berlaku,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  Primer  yang  bersifat  autoritatif (mempunyai otoritas) atau terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  bahan  hukum  Sekunder  yang berupa  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-  dokumen  resmi  meliputi buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  sekunder  missal  kamus-kamus  hukum,  ensiklopedia,  indeks  komulatif  dan  sebagainya (Irwansyah & Yunus, 2021).
1. Jenis Data
Jenis data yang diperoleh ada dua macam :
a. Data  primer,  berupa  data  yang  diperoleh  dengan  mengadakan  wawancara  dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan tesis yang penulis angkat.
b. Data  sekunder,  berupa  data  yang  diperoleh  dari  bahan  dokumentasi  dan  bahan tertulis lainnya yang telah ada yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.
2. Sumber Data Sumber data yang diperoleh penulis bersumber dari :
a. Sumber  data  primer,  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  (field  research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
b. Sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  (library research),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  tulisan  ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang telah ada dan terkait dengan materi yang akan di bahas oleh penulis.

## Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  penelitian  lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut :
1. Teknik  wawancara,  yaitu  pengumpulan  data  secara  langsung  melalui  tanya  jawab kepada  kepala  desa  dan  perangkat  desa  yang  dilakukan  dengan  wawancara  tidak berstruktur  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  berhubungan  dengan penulisan tesis ini.
2. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen- dokumen, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

## Analisa Data
Dari  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dan kemudian akan dideskriptifkan, data kualitatif diolah dan dianalisis secara normatif sosiologis dengan melakukan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis melalui logika berfikir formal dan  argumentatif  dalam  proses  penyimpulan  deduktif  induktif  serta  melihat  hubungan  antar fenomena  mengenai  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penulisan  tesis  ini.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  berkaitan  dengan  pembahasan  yang penulis bahas.

## C. Hasil dan Pembahasan
Kewenangan  Kepala  Desa  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Lengora  Selatan,  Kec. Kabaena Tengah Kabupaten Bombana
Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh  berkembang  seiring  dengan  sejarah  kehidupan  masyarakat  indonesia  dan  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  tatanan  kehidupan  bangsa  indonesia.  Sebagai  wujud pengakuan  negara  terhadap  Desa  khususnya  dalam  rangka  memperkuat  fungsi  dan kewenangan  Desa,  serta  memperkuat  kedudukan  Desa  dan  masyarakat  Desa  sebagai  subyek pembangunan,  diperlukan  kebijakan  penataan  dan  pengaturan  mengenai  Desa    yang diwujudkan  dengan  lahirnya  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Saat  ini pemerintah  indonesia  berkomitmen  untuk  membangun  indonesia  dari  pingiran,  diantaranya dengan  meningkatkan  pembangunan  di  Desa.  Program  dana  Desa  ini  bukan  hanya  yang pertama di indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.
Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman dalam Undang-undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa  dimana  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  2  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Pemerintah  Desa  adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kemudian  berdasarkan  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Ayat  3  UndangUndang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan kata lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Penyelenggara  pemerintah  Desa  merupakan  sub  sistem  dari  penyelenggaraan pemerintahan,  sehingga  Desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakatnya.
Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa.  pemerintahan  desa  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Desa,  yakni  Kepala  Desa  dan perangkat  Desa.  Kepala  Desa  dan  perangkat  Desa  mempunyai  kedudukan  yang  sama. Kewenangan  Desa  meliputi  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Desa adalah:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
b. Kewenangan lokal berskala Desa
c. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,atau pemerintah daerah kabupaten/kota
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan Kepala  Desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  Desa  dan  mewakili Pemerintah  Desa  dalam  kepemilikan  kekayaan  milik  Desa  yang  dipisahkan.  Kepala  Desa sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana  dimaksud  pada Undang-Undang  No  6  tentang  Desa  tahun  2014  ayat  (1)  mempunyai  kewenangan  serta tugas dan tanggungjawab pemerintah Desa adalah:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Menetapkan usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Daerah (PTPKD);
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
d. Menyetujui  pengeluaran  atas  kegiatan  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Desa; dan
e. Melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas  beban  Naggaran Pendapatan Belanja Desa
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan dengan  baik  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  sampai  dengan pelaporan  dan  pertanggungjawaban.    Keuangan  Desa  juga  harus  dikelola  dengan  baik  sesuai dengan  tatalaksana  pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Dalam  tata  kelola pemerintahan yang baik prinsip transparansi menjadi hal yang paling utama untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa.
Keuangan  Desa  merupakan  sumber  pendapatan  Desa  yang  dikelola  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Pengelolaan  keuangan  dilakukan  oleh  Kepala  Desa yang di tuangkan dalam  Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa. Sumber  pendapatan  Desa  Lengora  Selatan  merupakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Dana Desa.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Pasal  1  ayat  5    Keuangan  Desa  adalah semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemerintah pusat memberikan  kewenangan serta  kepercayaan  penuh  kepada  pemerintah  Desa dalam  hal ini Kepala Desa untuk dapat mengelola Dana Desa untuk kepentingan umum yaitu masyarakat seperti,  membangun,  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Anggaran yang dicairkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  Desa menjelaskan  bahwa  mekanisme  pengelolaan  Dana  Desa  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan mekanisme  yang  dimulai  dari  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan  pertanggungjawaban.
Adapun mekanisme pengelolaan  Dana Desa yang dilakukan selama ini oleh  Desa Lengora Selatan, Kec, Kabaena Tengah, Kabupten Bombana adalah dimulai dari tahapan sebagai berikut:

## 1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan pada tahun 2023 diawali dengan melakukan  perencanaan  APBDesa  yang  diajukan  kepada  pihak  kecamatan  dan  di sampaikan  kepada  pihak  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  atau  keuangan daerah, kemudian setelah di cek kebenaran dokumen APBD maka dana itu dikeluarkan melalui  rekomendasi  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)  kepada  dinas keuangan maka dinas keuangan akan melimpahkan dana tersebut kepada Bank Sultra. Mekanisme  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Lengora  Selatan  pada  tahun anggaran 2023 yaitu setelah dana tersebut dikeluarkan oleh pihak bank, maka Kepala Desa Lengora melakukan pra musyawarah untuk membahas perencanaan dan proses pelaksanaan  pembangunan  Desa  pada  tahun  2023  yang  akan  dilakukan  Pemerintah Desa  Lengora  Selatan.  Pencairan  anggaran  Dana  Desa  pada  tahun  2023  dilakukan secara  bertahap  adapun tahapan  yang  pertama yaitu  berjumlah  40%,  tahapan  kedua berjumlah 40%, kemudian tahapan ketiga berjumlah 20%. Oleh karena itu dana yang dicairkan  40%  pertama  menjadi  modal  apa  yang  perlu  dibangun  maka  itu  yang didahulukan untuk pelaksanaan pembangunan Desa.
Berkaitan  hal  tersebut  diatas  hasil  wawancaranya  dengan  Kepala  Desa  Lengora Selatan mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa sebelum pelaksanaan pencairan dana itu tahapan-tahapan harus diikuti, yang pertama tahapannya musyawarah hal-hal apa saja yang perlu di bangun, diinput dulu dari dusun, setelah terkumpul dari dusun- dusun  dibawa  ke  lembaga  musyawarah  desa  (musdes)  didalam  bentuk  lembaga musyawarah  desa  ini  ada  beberapa  unsur  termasuk  unsur  pemerintahan  Desa  itu sudah mencakup tokoh agama, tokoh adat,karang taruna, perwakilan wanita, mungkin dari  seksi  pertanian  akan  kita  ikutkan  dalam  musyawarah  (wawancara  Kepala  Desa Lengora  Selatan).
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Lengora  Selatan  diawali  dengan  adanya  pembentukan  Tim Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  desa  kemudian  melakukan  tahapan-tahapan  yang  harus diikuti sebelum melakukan pembangunan. Dalam melakukan perencanaan pemerintah desa  Lengora  selalu  melibatkan  masyarakat  untuk  memberikan  saran  dan  masukan untuk pembangunan desa.
Dalam  proses  perencanaan  pembangunan  Desa  Lengora  Selatan  sudah  tertuang didalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa    (RPJMD).  Rencana  Kerja Pembangunan  Desa  (RPJMD)  akan  menjadi  petunjuk  dalam  pembangunan  Desa Lengora dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
Senada  dengan  hasil  wawancara  oleh  bapak  Yaman  selaku  Sekertaris  Desa mengatakan bahwa dalam perencanan pembangunan desa ini kami selaku pemerintah desa  selalu  melibatkan  beberapa  unsur  yang  terkait,  setelah  musyawarah  kita menentukan  titik-titik  dimana  akan  kita  lakukan  pembangunan  seperti,  rabat  beton, pembangunan paud, pembangunan Taman Kanak-kanak, pembangunan pagar masjid, pembangunan  gudang  aset  desa,  dll.  Kemudian  perencanaan  tersebut  dibukukan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa).  (wawancara  dengan Sekertaris Desa Lengora Selatan).
Perencanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  dimulai  sejak  Sekretaris  Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  tahun  berjalan,  yang  selanjutnya disampaikan  kepada  Kepala  Desa  untuk  dilakukan  pembahasan  dengan  Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) ini  disepakati  bersama antara Kepala  Desa dan Badan  Permusyawaratan  Desa  paling lambat  bulan  Oktober  tahun  berjalan.  Selanjutnya  setelah disepakati  bersama,  paling lambat 3 hari sejak disepakati bersama, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa disampaikan  kepada  Bupati  melalui  Camat.  Dalam  waktu  20  hari  kerja  Bupati menetapkan hasil evaluasi  Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi yaitu:
a. Bupati  memberikan  evaluasi,  pada  kondisi  ini  pemerintah  desa  wajib menyampaikan tanggapan/menindaklanjuti hasil evaluasi paling lama 7 hari kerja sejak  diterimanya  hasil  evaluasi  dari  Bupati,  jika  dalam  waktu  yang  ditentukan Pemerintah  Desa  tidak  menindaklanjuti  hasil  evaluasi,  maka  atas  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut tetap dijadikan Peraturan Desa.
b. Bupati  tidak  memberikan  evaluasi,  dalam  kondisi  ini  dalam  jangka  waktu  yang ditentukan  oleh  peraturan  perundang-  undangan  jika  Bupati  tidak  memberikan evaluasi,  atas  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  berlaku  dengan sendirinya.
Pada  tahapan  ini  Sekretaris  desa  menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa (RAPERDES)  tentang  APBDesa  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk periode 1  (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (periode 6 tahun). Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dan  akan  diusulkan  Pemerintah Desa  kepada  Pemerintah  Kabupaten  melalui  mekanisme  perencanaan  pembangunan daerah. Tahapan dan Ketentuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa terdiri atas :
a. Musyawarah Desa (MUSDES) perencanaan pembangunan tahunan,
b. Pembentukan tim penyusun. Tim Penyusun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Pembina yang  dijabat  oleh  Kepala  Desa,  Ketua  yang  dipilih  secara  musyawarah  mufakat dengan  mempertimbangkan  kemampuan  dan  keahlian,  Sekretaris  yang  ditunjuk oleh Ketua Tim, dan Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader, dan unsur masyarakat  lainnya.  Tugas-tugas  Tim  Penyusun  adalah  pencermatan  perkiraan pendapatan  desa,  pencermatan  ulang  dokumen  RPJM  Desa,  penyusunan rancangan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa,  penyusunan  rancangan  Daftar Usulan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa,  dan penyusunan desain  dan  Rencana
Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.
c. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa,
d. Pencermatan ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
e. Penyusunan dan daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa,
f. Musyawarah rencana pembangunan  Desa pembahasan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa,
g. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan, dan
h. Musyawarah  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  penetapan  Peraturan  Desa (PERDES) tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.
Adapun  penyusunan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  harus  mengacu  pada ketentuan  memperhatikan  informasi  perkiraan  pendapatan  transfer  Desa  dari Pemerintah  Kabupaten,  dan  berpedoman  pada  Rencana  Kerja  Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Laporan pembahasan Tim Penyusun berupa  Rancangan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  disampaikan  kepada  Kepala Desa  untuk  diperiksa  kemudian  diteruskan  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa untuk  ditetapkan  melalui  Musyawarah  Desa.  BPD  menyelenggarakan  musyawarah untuk  menetapkan  Peraturan  Desa  (PERDES)  tentang  Rencana  Kerja  Pembangunan Desa.
Rancangan  Peraturan  Desa  (RAPERDES)  yang  disusun  Sekertaris  Desa  meliputi Naskah  APBDesa,  Lampiran  I  Ringkasan  APBDesa,  Lampiran  II  Rincian  APBDesa, Lampiran III penjabaran APBDesa, Dokumen pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa). Sekretariat Desa menyampaikan rancangan peraturan  Desa tentang APBDesa kepada kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  selanjutnya  dibahas  dalam  rangka memperoleh  persetujuan  bersama  disertai  surat  pengantar  dan  nota  penjelasan rancangan peraturan desa. Penyampaian Rencana Peraturan Desa paling lambat satu bulan  setelah  APBD  Kabupaten  ditetapkan  sebagai  peraturan  daerah.  Persetujuan bersama  antara  kepala  desa  dan  BPD  dilakukan  paling  lama  seminggu  setelah rancangan  peraturan  Desa  tentang  APBDesa  diterima  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa.  Apabila  Badan  Permusyawaratan  Desa  sampai  batas  waktu  tidak  memberikan persetujuan,  Kepala  Desa  melaksanakan  pendapatan  dan  pengeluaran  paling  tinggi sebesar  angka  APBDesa  tahun  anggaran  sebelumnya  untuk  membiayai  keperluan setiap  bulan.  Dalam melaksanakan  APBDesa  tahun  sebelumnya,  Kepala  Desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.
Berikut  merupakan  siklus  tahapan  prencanaan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Lengora selatan;
Sumber data: diolah oleh peneliti 2023
Berdasarkan gambar siklus diatas dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Dusun (Musdus)  merupakan  tahapan  yang  paling  awal  dilakukan  dalam  melakukan
Musyawarah Dusun Musyawarah Desa Musyawarah Rencana Pembangunan
perencanaan  karena  musyawarah  yang  dilakukan  di  dusun  dapat  menentukan kebutuhan dari masyarakat masing-masing dusun. Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) di dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah pembangunan, kemudian  pembahasan  dilanjutkan  dengan  melihat  kembali  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk digunakan didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan  Desa  (RKPD).  Sedangkan  tahapan  yang  terakhir  mengadakan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  desa  (Musrenbang),  musyawarah  ini merupakan  forum  tertinggi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  untuk  membahas dan membuat keputusan rancanangan.
Kepala  Desa  dalam  menyusun  RAPBDesa  berpedoman  pada  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  yang  disusun  dengan mendasarkan pada pertimbangan- pertimbangan:
a. Aspirasi masyarakat
b. Kinerja pemerintah desa sebelumnya
c. Perkembangan dan arah kebijakan ekonomi daerah
d. Potensi daerah.
Secara  umum  kebijakan  anggaran  pemerintah  Desa  Lengora  Selatan  mengikuti kebijakan  anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Bombana,  dimana  RAPBDesa  disusun dengan menggunakan pola pendekatan kinerja (activity base), yaitu didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai.
Berkaitan  hal  tersebut  diatas  kewenangan  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  dana desa  menunjukkan  bahwa  peranan  kelembagaan  desa  dalam  menyusun  Aanggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  untuk  beberapa  hal  peran  tersebut  telah  dijalankan sesuai  tujuan  yang  diharapkan,  dalam  hal  ini,  Kepala  Desa  memiliki  peran  yang dominan, terutama dalam penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tanpa mengenyampingkan  peran  Badan  Perwusywaratan  Desa  (BPD)  selaku  pihak  yang menerima  dan  menampung  langsung  aspirasi  dari  masyarakat.  Beberapa  tokoh masyarakat  dilibatkan  dalam  keanggotaan  Badan  Permusyawaratan  Desa  secara maksimal  dalam  penyusunan  Aanggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tersebut, karena penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangatlah penting dalam pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Desa  merupakan  proses  yang  penting  dalam pemanfaatan  dana  yang  diterima  oleh  desa  dari  pemerintah  pusat.  Berkaitan  hal tersebut  menurut Sekertaris Desa Lengora Selatan bahwa Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lengora Selatan dilakukan  dengan beberapa langkah yaitu:.
a. Perencanaan:  Desa  membuat  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMD)  dan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Desa  (RKAD)  untuk  menentukan prioritas penggunaan dana desa.
b. Pendanaan: Dana desa bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui APBN dan APBD,  serta  sumber  pendanaan  lainnya  seperti  dana  perimbangan  keuangan pusat ke daerah.
c. Pelaksanaan:  Meliputi  kegiatan  fisik  dan  non-fisik  yang  dilaksanakan  sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) yang telah disusun.
d. Pengawasan: Dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atau lembaga lainnya untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan.
e. Pelaporan:  Desa  Lengora  Selatan  membuat  laporan  pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala kepada pemerintah setempat.
f. Evaluasi: Pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa untuk menilai efektivitas dan efisiensi program yang telah dilaksanakan.
g. Transparansi  dan  Partisipasi  Masyarakat:  Desa  Lengora  Selatan  memberikan informasi  yang  transparan  kepada  masyarakat  terkait  penggunaan  dana  desa, serta  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait penggunaan dana desa (Wawancara dengan sekertaris Desa Lengora selatan). Penting  untuk  dicatat  bahwa  pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Desa  harus  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  49
Tahun  2016  menjelaskan  tentang  tata  cara  pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan, pemantauan  dan  evaluasi  Dana  Desa.  Proses  penyaluran  dana  desa  diawali  dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah  (RKUD)  kemudian  selanjutnya  melakukan  pemindahan  dari  buku  Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di Desa Lengora selatan dilakukan dengan dua (2) cara yaitu melalui transfer dan cash.  Dalam  melakukan  pembelian  bahan-bahan  material  untuk  pembangunan pembayaran  melalui  ditransfer,  kemudian  dana  cash  hanya  digunakan  untuk  upah tukang  yang kita sediakan di bendahara desa.
Senada  dengan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  perangkat  Desa  yakni Bendahara  Desa  mengatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa,  kami menggunakan  rekening  kas  desa  sebagai  alat  pembayaran  untuk  material-material seperti, pasir, semen,bata, besi, kayu dan bahan yang lain. Kalau uang cash kami ambil cuman  untuk  ongkos  tukang  atau  hari  upah  kerja  (HUK),  karna  masyarakat  setelah kerja  kami  langsung  melakukan  pembayaran  (wawancara  Bendahara  Desa  Lengora Selatan).
Berkiatan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  Desa  Lengora  Selatan  melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas desa. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa  keperluan  seperti  untuk  ongkos  tukang.  Kemudian  dengan  adanya  sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah.

## 3. Penatausahaan Dana Desa
Penatausahaan  Dana  Desa  merupakan  proses  pencatatan  dan  pelaporan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  untuk  mengelola  keuangan  Desa  secara  efisien, transparan,  dan  akuntabel.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  (Permendagri)  Nomor  20  Tahun  2018  pada  Pasal  63  ayat  1  menjelaskan bahwa  Penatausahaan  keuangan  dilakukan  oleh  Kepala  Urusan  Keuangan  sebagai pelaksana  fungsi  kebendaharaan.  Dalam  melakukan  penatausahaan  Bendahara  Desa berkewajiban  melakukan  pencatatan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  dana  serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti- bukti.  Bendahara  Desa  juga  memiliki  kewajiban  mempertanggungjawabkan  uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban  tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada  Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pemerintah  Desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buku  pada  setiap  akhir  bulannya,  yang  dibuat  secara  terperinci  di  dalam  buku  kas umum,  buku  bank,  dan  buku  pemasukan. Dengan  adanya pencatatan yang  baik  akan memudahkan pemerintah  desa  dalam  melakukan  pelaporan.  Pencatatan  juga  di  buat secara tertulis guna untuk menjadi cadangan jika ada masalah dalam proses komputer. Bentuk  Penataushaan  yang  di  lakukan  Pemerintah  Desa  Lengora  Selatan  adalah sebagi berikut:
a. Pencatatan  Transaksi:  Setiap  transaksi  keuangan  yang  berkaitan  dengan  dana desa  harus  dicatat  dengan  jelas  dan  akurat.  Ini  mencakup  penerimaan  dan pengeluaran dana desa serta pencatatan aset dan kewajiban desa.
b. Pembukuan: pembukuan yang ada di Desa Lengora Selatan   mencakup buku kas umum, buku besar, dan buku inventaris
c. Penyusunan  Laporan  Keuangan:  Penyusunan  laporan  keuangan  Desa  Lengora Selatan  dilakukan  secara  berkala,  seperti  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA) (wawancara Bendahara Desa Lengora Selatan).
Berkiatan hal diatas diperkuat dengan pernyataan oleh  Kepala Urusan Keuangan Keuangan/  Bendahara  Desa  Lengora  Selatan  mengatakan  bahwa  dalam  pengelolaan dana  desa  sudah  menggunakan  komputer  sistem  keuangan  desa  yang  terhubung dengan  Rekening  Kas  Desa  (RKD).  Setiap  uang  yang  di  ambil  dibuatkan  Surat Pertangungg Jawaban (SPJ) dibuatkan tanggal pengambilan dan maksud pengambilan kemudian uang masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. Kemudian untuk ongkos dan bahan kayu itu harus ada uang cash di bendahara,
disamping itu data tersebut dibuat dengan manual juga sebagai bentuk antisipasi jika komputer eror (wawancara Bendahara Desa Lengora Selatan).
Berdasarkan  pemaparan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa penatausahaan  Dana  Desa  dilakukan  dengan  sistem  keuangan  desa  yang  saling terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKD). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
4. Pelaporan Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Kepala  desa  memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  kepada  Bupati  /Walikota  berupa  laporan.  Laporan semester  pertama  yang  berupa  laporan  realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDes)  kemudian  laporan  realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.  Sedangkan  laporan  semester  akhir  tahun  diisampaikan  paling  lambat  pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.
Pelaporan  penggunaaan  dana  desa  oleh  Pemerintah  Desa  Lengora  Selatan dilakukan  dengan  bertahap  40%  pertama  setelah  selesai  pekerjaan  foto  visual  0%, 50%,  100%.  Kemudian  dilampirkan  ke  dalam  surat  pertanggungjawaban,  untuk melakukan  pelaporan  ke  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)    melalui camat  laporan  tersebut  sudah  dilengkapi  rincian-rincian  kegiatan  dan  laporan  Dana Desa  sudah  terangkum  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang dilaporkan setiap tahunnya (wawancara Bendahara Desa Lengora Selatan). Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  pelaporan  penggunaan  dana  desa  hanya dilaporkan  langsung  kepada  Bupati  dalm  hal  ini  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  melalui  Camat  tanpa  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  padahal hal ini perlu diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang  memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan  desa,  termasuk pengelolaan dana desa..
Pendapatan  desa  merujuk  pada  penerimaan  yang  diperoleh  oleh  Desa,  yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya termasuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Provinsi. Pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dilakukan sesuai dengan  kerangka  pengelolaan  Keuangan  Desa.  Manajemen  keuangan  desa dilaksanakan  dengan  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  partisipatif,  serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.
Belanja desa merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh desa, entah melalui rekening kas desa atau pembayaran langsung kepada pemasok. Pengeluaran tersebut merupakan  kewajiban  dalam  satu  tahun  anggaran,  tidak  dapat  dikembalikan,  dan diutamakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  desa  yang  telah  disepakati  dalam musyawarah. Kebutuhan desa yang dibahas mencakup lima bidang yaitu:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan desa
Bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam beberapa sub-bidang belanja, antara lain 1) Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes
2) Sarana dan prasarana pemerintahan desa,
3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan,
4) Tata  praja  pemerintahan,  perencanaan,  keuangan,  dan  pelaporan,dan Pertanahan.
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Untuk pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidangnya, antara lain:
1) Pendidikan,
2) Kesehatan,
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang,
4) Kawasan permukiman,
5) Kehutanan dan lingkungan hidup
c. Pembinaan Masyarakat Desa
Sedangkan, untuk klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa sendiri, antara lain sebagai berikut:
1) Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat,
2) Kebudayaan dan kegamaan,
3) Kepemudaan dan olah raga, dan
4) Kelembagaan masyarakat.
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selanjutnya,  untuk  klasifikasi  belanja  sub  bidang  dari  bidang  pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
1) Pertanian dan peternakan,
2) Peningkatan kapasitas aparatur Desa,
3) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
4) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
e. Penanggulangan bencana, Untuk sub bidang dari bidang diatas, antara lain:
1) Penanggulangan bencana,
2) Keadaan darurat, dan
3) Keadaan mendesak.
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa belanja  desa  harus  diprioritaskan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Selain itu, prioritas belanja desa juga harus sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Dengan demikian, pengalokasian anggaran dan penggunaan  dana  desa  harus  mengacu  pada  hasil  musyawarah  desa  sebagai  wujud partisipasi  masyarakat  dalam  menentukan  prioritas  pembangunan  di  desa  mereka. Selain  itu,  koordinasi  dan  keterpaduan  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  tingkat kabupaten/kota,  provinsi,  dan  pusat  juga  menjadi  landasan  dalam  menentukan  arah penggunaan belanja desa agar sesuai dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas. Hal  ini  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  yang  sejalan  dengan kebutuhan dan arah pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.
Dalam  ketentuan  Pasal  19  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  mengenai Pengelolaan  Keuangan  Desa,  pengeluaran  desa  dibagi  menjadi  4  kategori  yang mencakup:
a. Belanja Pegawai
Anggaran untuk belanja pegawai mencakup pengeluaran untuk penghasilan tetap, tunjangan,  penerimaan  lain,  dan  pembayaran  jaminan  sosial  bagi  kepala  desa, perangkat  desa,  serta  tunjangan  untuk  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Anggaran  ini  dialokasikan  dalam  ranah  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  dan pencairannya  dilakukan  setiap  bulan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  sesuai  dengan  kemampuan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja  barang  dan  jasa  digunakan  untuk  pengeluaran  dalam  pembelian  atau pengadaan  barang  yang  manfaatnya  memiliki  jangka  waktu  kurang  dari  12  (dua belas) bulan. Contoh penggunaan belanja barang/jasa ini meliputi:
1) Alat tulis kantor,
2) Benda pos,
3) Bahan/material,
4) Pemeliharaan,
5) Cetak/penggandaan,
6) Sewa kantor desa,
7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
8) Makanan dan minuman rapat,
9) Pakaian dinas dan atributnya,
10) Perjalanan dinas,
11) Upah kerja,
12) Honorarium narasumber/ahli;
13) Operasional Pemerintah Desa,
14)
Operasional BPD,
15) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, dan
16) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
c. Belanja Modal
Belanja  modal  dipergunakan  untuk pengeluaran  dalam  pengadaan  barang  dengan manfaat  yang  berlangsung  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan,  bertujuan  untuk menambah aset, dan digunakan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
d. Belanja tak terduga
Belanja  tak  terduga  merupakan  belanja  untuk  kegiatan  pada  sub  bidang penanggulangan  bencana,  keadaan darurat,  dan  keadaan  mendesak  yang  berskala lokal desa.
Belanja  untuk  kegiatan  pada  sub  bidang  penanggulangan  bencana,  keadaan darurat,  dan  keadaan  mendesak  sebagaimana  dimaksud  diatas,  paling  sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Bukan  merupakan  kegiatan  normal  dari  aktivitas  pemerintah  Desa  dan  tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
2) Tidak diharapkan terjadi berulang, dan
3) Berada di luar kendali pemerintah desa. Kegiatan  pada  sub  bidang  penanggulangan  bencana  merupakan  upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub  bidang  keadaan  darurat  merupakan  upaya  penanggulangan  keadaan  darurat karena  adanya  kerusakan  dan/atau  terancamnya  penyelesaian  pembangunan sarana  dan  prasarana  akibat  kenaikan  harga  yang  menyebabkan  terganggunya pelayanan  dasar  masyarakat.  Kegiatan  pada  sub  bidang  keadaan  mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

## 5. Pertanggungjawaban Dana Desa
Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam manajemen Dana Desa, diperlukan  akuntabilitas  atas  semua  aktivitas  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Desa  Lengora  Selatan,  terutama  dalam  hal  pertanggungjawaban  kepada  pihak-pihak terkait.  Pertanggungjawaban  ini  melibatkan  penyusunan  laporan  mengenai pengelolaan  Dana  Desa.  Prinsip  good  governance  menekankan  bahwa pertanggungjawaban  tidak  hanya  ditujukan  kepada  satu  entitas  atau  pihak pemerintah,  melainkan  harus  diinformasikan  kepada  seluruh  masyarakat  desa. Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  timbulnya  konflik  antara  pihak  masyarakat  dan pemerintah desa.
Pemerintah  Desa  Lengora  Selatan  melakukan  pertanggungjawaban  terkait pengelolaan  Dana  Desa  dengan  menyiapkan  dokumen-dokumen  yang  merinci  dan merealisasikan  penggunaan  serta  pengelolaan  Dana  Desa.  Selanjutnya,  dokumen- dokumen tersebut diserahkan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Tanggung  jawab  tersebut  juga  harus  diungkapkan secara  jujur, transparan,  dan  adil  kepada masyarakat,  melalui  penyajian  informasi  di papan  informasi  atau  baliho  tentang  progres  pembangunan  desa.  Hal  ini  bertujuan untuk  mencegah  timbulnya  keraguan  dan  konflik  di  antara  masyarakat  dan pemerintah desa.
Sejalan  dengan  itu  menurut  Kepala  Desa  Lengora  Selatan  mengatakan  bahwa Dana  Desa  adalah  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  membangun  desa melalui  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pertanggungjawaban  dana  desa  melibatkan beberapa pihak, antara lain:
a. Kepala  Desa:  Bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dan  harus  melaporkan  penggunaan  dana  desa  secara berkala kepada pemerintah kabupaten/kota.
b. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD):  Berperan  dalam  pengawasan  pengelolaan dana desa oleh kepala desa dan harus memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (RAPBDes)  serta  laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
c. Masyarakat  Desa:  Memiliki  hak  untuk  mengawasi  penggunaan  dana  desa  dan berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa dari kepala desa.
d. Pemerintah  Kabupaten/Kota:  Bertanggung  jawab  atas  pembinaan,  pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program dana desa di wilayahnya.
e. Pertanggungjawaban  dana  desa  dilakukan  melalui  berbagai  mekanisme,  seperti penyusunan  RAPBDes,  laporan  penggunaan  dana  desa,  audit  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atau  lembaga  audit  lainnya,  serta  mekanisme pengawasan  oleh  masyarakat  desa  dan  pemerintah  daerah.  Jika  terjadi penyimpangan  atau  ketidaksesuaian  dalam  penggunaan  dana  desa,  pihak  yang bertanggung  jawab  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Pemerintah  Desa  Lengora  Selatan  dalam  mekanisme  pengelolaan  Dana  Desa secara  efektif,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  yang berlaku. Selain itu, proses pengelolaan Dana Desa di tingkat pemerintah desa juga telah melibatkan  partisipasi  masyarakat  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, serta tahapan pertanggungjawaban.

## Pendekatan Berdasarkan Teori Kewenangan
Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa menurut teori kewenangan yang dikemukakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon  mengatakan  bahwa  setiap  tindakan  pemerintahan disyaratkan  harus  bertumpu  atas  kewenangan  yang  sah,  dimana  Kewenangan  itu  diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi delegasi dan mandat dari ketiga sumber, kewenangan yang sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  kepala  desa  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yaitu  kewenangan  delegasi,  yang  mana  kewenangan  delegasi  adalah Pemberian  kewenangan  untuk  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  teknis  atau  pelaksana  dari undang-undang  disebut  dengan  pemberian  kewenangan  delegasi.  Proses  pendelegasian kewenangan  regulasi  atau  legislasi  inilah  yang  disebut  sebagai  pendelegasian  kewenangan legislative  atau  “legislative  delegation  of  rule  making  power”.  Pengaturan  pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:
a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan  bentuk  peraturan  pelaksana  untuk  menuangkan  materi  pengaturan yang didelegasikan;
b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau  lembaga  pembentuk  undang-undang  kepada  lembaga  penerima  delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.
Ketiga  syarat  tersebut  bersifat  pilihan  dan  salah  satunya  harus  ada  dalam  pemberian delegasi  kewenangan  pengaturan  (rule-making  power)  (Asshiddiqie,  2006).  Point  penting sebagai  penekanan  pada  teori  ini  adalah  suatu  perbuatan  pejabat/pimpinan  dalam  suatu organisasi  yang  harus  selalu  bertumpu  pada  kewenangan  yang  sah  atas  tugas  pokok  dan fungsinya yang telah diatur atau didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan Arti  dari  peran  dan  wewenang  Kepala  Desa  dalam  mengelola  keuangan  desa  dapat dijelaskan  sebagai  aktivitas  yang  melibatkan  pengaturan  prinsip-prinsip  terbaik  dalam manajemen  keuangan  desa,  penetapan  sistem  penganggaran  dan  struktur  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  pengendalian  administrasi  keuangan,  penerapan mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.
Kepala  Desa  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  pembiayaan,  penerimaan,  dan pengeluaran  melalui  kas  Desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Peraturan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  telah  disusun.  Dalam  menjalankan  tugasnya, Kepala  Desa  juga  diwajibkan  untuk  menyampaikan  laporan  setiap  semester  kepada  Bupati. Pada  akhir  tahun  anggaran,  Kepala  Desa  harus  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban mengenai  realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  kepada  Bupati. Laporan  ini  mencakup  informasi  mengenai  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  ini ditetapkan  dengan  menggunakan  Peraturan  Desa  dan  dilampiri  dengan  format  Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan. Dalam laporan tersebut, juga disertakan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, serta format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh desa.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  wewenang  kepala  desa  dalam mengelola keuangan desa di Desa Lengora Selatan, sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun  2018  dilakukan  melalui  serangkaian  langkah  yang  panjang.  Proses  tersebut  dimulai dengan  penyusunan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (RAPB  Desa)  yang disesuaikan  dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPD).  Selanjutnya,  Rencana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (RAPBD)  tersebut  disampaikan  kepada  bupati  dalam  hal  ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui camat untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan, yang kemudian diikuti oleh pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  keseluruhan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kewenangan  Kepala  Desa  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Lengora  Selatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  Meskipun  seluruh  proses  tersebut  telah  dilakukan  oleh  Kepala Desa,  namun  belum  optimal  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Peraturan Perundang-undangan  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa.  Salah  satu  ketidaksesuaian adalah dalam pelaporan penggunaan dana desa yang hanya dilaporkan kepada Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)  tanpa  melibatkan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD).  Seharusnya,  pelaporan  ini  juga  diketahui  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  sebagai  lembaga  pengawas  di  Desa,  guna  mencegah  penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa.

## Saran
1. Diharapkan  pemerintah  daerah  untuk  dapat  memberikan  pelatihan  dan  bimbingan kepada  Kepala  Desa  serta  staf  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  yang efektif,efisien  dan  akuntabel  serta  dalam  penerapan  teknologi  informasi  tentang pengelolaan  keuangan  Sehingga  pemerintah  desa  dapat  mengelola  dana  desa  secara efektif,  efisien,  dan  transparan,  dan  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .

## E. Referensi
Andini,  H.  (2005).  skripsi  “ Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Dan  Prinsip  Transparansi  Dalam Pengelolaan Keuangan Desa” Universitas Dharma Yogyakarta. Andrianto,  N.  (2007). Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  melalui  E-Government .  Malang: Bayumedia Publising
Garrison, R. H., & Norren, E. W. (2006). Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat Hadjon, P. M. (n.d.). Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun Indrawati, S. M. (2017). Buku Pintar Dana Desa, Kemenkeu,Jakarta Indroharto. (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan  Makalah  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti)
Irfan  M,  W.  (2017). Penerapan  Transparansi  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Desa  Sidoharjo  Kecamatan  Way  Panji  Kabupaten  Lampung” .  Skripsi:  Fakultas  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik. Pustaka Utama
Irwansyah & Yunus, A. (2021). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Cetakan Pertama. Mirra Buana Media, Yogyakarta Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum,  pilihan  metode  dan  Praktek  Penulisan  Artikel ,  Mirra Buana Media, Makassar
Ismid,  F.  (2019).  Tesis, Analisis  Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyusunan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Universitas Medan Area, Medan.
Juliantara, D. (2003). Pembaruan Desa, Bertumpu Pada  Yang  Terbawah , Lappera, Yogyakarta Kurniawan,  B.  (2015). Desa  Mandiri,  Desa  Membangun ,  Jakarta,  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Mulyanigsih,  S.  (2019). Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Pekon  Simpangkanan. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung.
Munandar,  M.  (2000). Budgeting  :  Perencanaan  Kerja,  Pengkoordinasian  Kerja,  Pengawasan Kerja” , Yogyakarta : BPFE, Edisi 1 Nurcholis, H. (2011). Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Permana,  S.  (2016). Antropologi  Perdesaan  Dan  Pembangunan  Berkelanjutan .  Yogyakarta: Depublis,
Permendagri No. 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala desa Puspawjaya, A. (2019). Pengelolaan keuangan desa , Sinar Grafika, Jakarta Saibani, A. (2014). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Media Pustaka, Jakarta Siegel & Marconi. (1989). Behavioral Accounting. Cincinnati,Ohio. South-Western.Publishing Co. Simamora, H. (1999). Manajemen Sumber Daya Manusia , Edisi ke-2, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
Sujarweni  ,V.  W.  (2015). Akuntansi  Desa  Panduan  Tatakelola  Keuangan  Desa .  Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
Sukarno,  E.  (2009) .  Sistem  Pengendalian  Manegemen  ,  Suatu  Pendekatan  Praktis ,  Edisi  Revisi Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI, Jakarta Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa . PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta ------------------ Pemerintahan Desa/Marga. Raja Grafindo Persada,  Jakarta Winanrno,  N.  B.  (2008).  Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi,  laksbang mediatama, Yogyakarta.