## KESETARAAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DAN B YOGYAKARTA
Siti Nurningsih dan Nur Hidayah Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta Email: sitinurningsih0@gmailcom
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan kesetaraan  hak  warga  binaan  laki-laki dan perempuan, serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A dan B Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah  10  orang  yang  dipilih  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Teknik  validitas  data  menggunakan  trianggulasi  sumber.  Teknik  analisa  data menggunakan  analisis  model  interaktif  Miles  dan  Huberman.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa adanya kesetaraan hak antara warga binaan laki-laki dan perempuan di lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  A  dan  B.  Hal  tersebut,  terlihat  dari  adanya  kesetaraan gender  pada  aspek  akses,  partisipasi, kontrol  dan manfaat.  Pelaksanaan  program-program kemandirian memiliki faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi sukses tidaknya program  tersebut.  Sejak  diterapkan  program  kemandirian  tersebut  telah  terjadi  adanya kesetaraan gender antara hak warga binaan laki-laki dan perempuan.
Kata  Kunci:  Kesetaraan  Gender,  Warga  Binaan  Pemasyarakat  (WBP),  Program Kemandirian

## Abstract
This study aims to describe the equal rights of male and female assisted citizens, and to determine  the  driving  and  inhibiting  factors  for  the  implementation  of  the  independence program at Wirogunan Prison Class II A and B Yogyakarta. The method used in this research is  qualitative.  There  are  10  informants  in  this  study  who  were  selected  using  purposive sampling technique. The data analysis technique used interactive model analysis by Miles and Huberman. The results of this study indicate that there is equal rights between men and women in  prisons  Class  II  A  and  B.  This  can  be  seen  from  the  existence  of  gender  equality  in the aspects  of  access,  participation,  control  and  benefits.  The  implementation  of  self-reliance programs has driving and inhibiting factors that influence the success or failure of the program. Since  the  implementation  of  the  independence  program,  there  has  been  gender  equality between the rights of male and female assisted citizens.
Keywords:  Gender  Equality,  Community  Assisted  People  (WBP),  Independence Program

## Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi  hukum  yang  berlaku  tanpa terkecuali,  dan  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  telah  tercantum  dalam  Undang-undang. Negara  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  warga  negaranya  tanpa  terkecuali. Jika seseorang melakukan perlawan terhadap hukum atau penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma hukum, maka akan dipidanakan secara hukum, dan dikenakan sanksi berdasarkan keputusan hakim sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kesetaraan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan B Yogyakarta
Hakim  yang  mengadili  pelaku  perlu  untuk bertindak  dengan  baik  dan  mengadili perkara  untuk  mencapai  suatu  keadilan. Begitu  pun  dengan  kehidupan  mantan warga binaan setelah kembali kemasyarakat,  dikhawatirkan  mereka  akan mendapatkan stigma dan perilaku ketidakadilan dari masyarakat.
Ketidakadilan  sering  menimpa  warga binaan  atau  mantan  warga  binaan  ketika hidup  di  lingkungan  masyarakat,  seperti dikucilkan  atau  tidak  dianggap  bagian  dari keluarga mereka sendiri, dan tidak diizinkan bekerja  di  salah  satu  tempat.  Hal  kecil tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk suatu ketidakadilan. Mereka ingin mendapatkan  keadilan  dan  kesejahteraan dilingkungan  lapas,  lingkungan  keluarga, dan lingkungan masyarakat.
Warga binaan yang direnggut kebebasannya  oleh  negara  atas  dasar hukum,  merupakan  kelompok  yang  rentan dalam  masyarakat.  Kemungkinan  mereka untuk  mendapatkan  perlakukan  baik  dan tanggapan baik dari masyarakat masih sulit, bahkan ada masyarakat yang masih belum bisa menerima keberadaan mereka setelah terkena kasus dan dianggap sebagai warga binaan  atau  mantan  warga  binaan. Sehingga  perlu  memberikan  pemahaman kepada masyarakat untuk dapat menerima keberadaan mereka sebagai warga binaan atau mantan warga binaan, baik pelaku laki- laki maupun perempuan.
Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan  oleh  Kanwil  Yogyakarta
pada Januari 2019, bahwa jumlah tahanan perempuan sebanyak 38 orang, dan jumlah narapidana perempuan sebanyak 84 orang dengan kasus penipuan, korupsi, pencurian,  narkotika,  dan  sebagainya. Tindakan  kriminal  dan  modus-modus tindakan kejahatan yang dilakukan mengikuti perkembangan zamannya, seiring  dengan  perkembangan  zaman seperti perkembangan pada teknologi, yang kemudian  dapat  memengaruhi  pola  pikir dan  perbuatan  manusia.  Pelanggaran kasus-kasus  hukum  sering  dilakukan  oleh laki-laki  dari  kalangan  muda  hingga kalangan tua. Akan tetapi, perempuan juga berpotensi  untuk  melakukan  tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Tindakan yang  dilakukan  biasanya  disebabkan karena  faktor  ekonomi  dan  faktor  sosial, Sujarwa,  Polemik  Gender:  104  (dalam Yunitri  Sumarauw,  halaman  4).  Menurut Badan Pusat Statistik, dari tahun 2011-2013 terdapat  342.084  kasus  kejahatan  di Indonesia yang telah dilaporkan oleh Polda Metro Jaya. Tindakan kriminal bukan hanya dilakukan  oleh  laki-laki  melainkan  juga dilakukan  oleh  perempuan.  Tindakan kriminal  yang  dilakukan  oleh  perempuan seperti  narkoba,  pencurian,  penipuan, korupsi,  dan  perbuatan  yang  melanggar hukum lainnya (Afriyanti, 2013:18). Berdasarkan Sistem Database
Pemasyarakatan oleh Kanwil pada Januari 2019,  bahwa  jumlah  tahanan  perempuan sebanyak 38 orang, dan jumlah narapidana perempuan  sebanyak  84  orang  dengan
Kesetaraan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan B Yogyakarta
kasus  penipuan,  korupsi,  pencurian, narkotika, dan sebagainya.
Peran lembaga pemasyarakatan membentuk  warga  binaan  menjadi  orang yang lebih baik dan memperbaiki kesalahan,  dan  memberikan  binaan,  serta pengetahuan.  Istilah  “pemasyarakatan” merupakan  istilah  yang  lazim  digunakan untuk  memperhalus  kata,  yang  semula “penjara” berubah menjadi “pemasyarakatan”.  Warga  binaan  yang direnggut  kekebasannya  oleh  negara berdasarkan hukum, mereka sangat rentan di  masyarakat.  Kemungkinan  mereka menerima  risiko  diperlakukan  buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan  untuk  memeroleh  pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada  menerima  kondisi  tempat  tahanan yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa warga binaan.
Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan oleh Kanwil pada Januari 2019,  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan yang  ada  di  Indonesia  melebihi  kapasitas. Terdapat  tiga  provinsi  di  Indonesia  yang kapasitasnya  masih  rendah,  yaitu  D.I. Yogyakarta over kapasitas 0%, Maluku over kapasitas  0%,  dan  Maluku  Utara  0%. Menurut  Direktur  Jenderal  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Kusnianta Dusak,
"Idealnya  kami  memerlukan  1.000  lapas, tapi  sekarang  baru  ada  512  lapas." (Tempo.co, 17 Mei 2017).
Sesuai dengan tujuan dan tugas lapas yang memberikan pelayanan dalam kesetaraan hak warga binaan, lapas selalu berpedoman  pada  undang-undang  yang berlaku.  Penelitian  ini  dilakukan  sebagai kajian  tentang  Kesetaraan  Hak  Warga Binaan  Laki-Laki  dan  Perempuan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  dan Kelas II B di Yogyakarta. Kesetaraan gender yang ada di Indonesia sudah menempatkan wanita  secara  baik  dan  tidak  tejadi diskriminasi  antara  kaum  laki-laki  dan perempuan.  Perempuan  sudah  selalu dilibatkan dalam proses pembangunan, dan memberikan partisipasi atau suara.
Perempuan diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mengeksplor kemampuan  mereka.  Begitu  pun  dengan kesetaraan gender yang ada di lapas Kelas II  A  dan  Kelas  II  B  ini  telah  berjalan semestinya,  dan  memberikan  hak-hak sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku.  Khususnya  kepada  warga  binaan perempuan  dilibatkan  dalam  memberikan hak  berpolitik  dan  pendidikan  seperti pendidikan  Paket  C,  kerohanian,  dan keterampilan.  Sarana  dan  prasarana  di lapas  telah  mendukung  untuk  terwujudnya kesetaraan geder, seperti poli klinik/puskesmas,  koperasi,  transportasi, hak  untuk  makan  sekaligus  pemenuhan kebutuhan lainnya.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan
Kesetaraan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan B Yogyakarta
kualitatif  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  A  dan  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Yogyakarta  Jalan  Taman  Siswa No.6  Yogyakarta  55111.  Alasan  peneliti memilih  lokasi  penelitian  di  lapas  tersebut karena Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah melakukan kesetaraan gender dengan berbagai  layanan  atau  program  yang diberikan  oleh  pihak  lapas.  Selain  itu, peneliti  telah  melihat  bagaimana  layanan dan  hak  yang  diberikan  kepada  warga binaan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  hak warga  binaan.  Penelitian  ini  dilakukan selama  3  bulan  terhitung  dari  bulan  April 2019  sampai  bulan  Juni  2019.  Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive  sampling, yaitu:  warga  binaan laki-laki dan perempuan, dan petugas lapas laki-laki dan perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan obsrvasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Di Indonesia mengenal istilah
“pemasyarakatan” yang merupakan
pembinaan untuk Warga
Binaan
Pemasyarakatan  (WBP).  Menurut  UU No.12 Tahun  1995 Pasal 1 Ayat  2 tentang pemasyarakatan
bahwa, “sistem pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan secara  terpadu  antara  pembina,  yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan agar  menyadari  kesalahan,  memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan  bertanggung  jawab”.  Sesuai  dengan Pasal  1  Ayat  3,  bahwa  “Lembaga Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan. Fungsi sistem pemasyarakatan  telah  tercantum  dalam Pasal  3,  bahwa  “sistem  pemasyarakatan berfungsi  menyiapkan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat  berperan  kembali  sebagai  anggota masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggung jawab”.
Praktik sistem pemasyarakatan bukan hanya  melibatkan  para  petugas  dari  pihak Lembaga Pemasyarakatan, melainkan juga melibatkan keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  “memasyarakatkan” mereka  seperti  manusia  normal  pada umumnya setelah mereka keluar dari rutan. Setidaknya  mereka  tetap  mendapatkan perlakuan  baik,  dibina  dan  dibimbing  ke arah yang lebih baik, serta tidak dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat.
Lembaga pemasyarakatan memberikan  warga  binaan  program- program  kemandirian,  dengan  tujuan  agar warga  binaan  dapat  mandiri  dan  diterima
Kesetaraan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan B Yogyakarta
masyarakat  luar  setelah  habis  masa hukumannya. Program kemandirian diberikan  sebagai  bekal  dan  pengetahuan untuk warga binaan, serta sebagai kegiatan keterampilan sehari-hari di lapas. Program- program  tersebut  biasa  disebut  dengan bimker  (bimbingan  kerja).  Bimbingan  kerja yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kalas  II  A  dan  Kelas  II  B  berbeda, disesuaikan  dengan  kebutuhan  warga binaan laki-laki dan perempuan.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta memiliki bimker yang digunakan sebagai  tempat  untuk  warga  binaan mendapatkan  pengetahuan,  bimbingan, bekerja,  dan  menuangkan  inspirasinya dalam  sebuah  karya.  Adapun  bimker  yang ada  di  lapas  tersebut  seperti  musik, produksi  minuman  susu  kedelai,  bengkel mobil  dan  motor  (otomotif), laundry , pertukangan,  perkebunan,  produksi  tas kado,  produksi  sepatu  kulit,  souvenir  dari sisa-sisa bahan produksi, dan melukis.
Lembaga
Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Yogyakarta memiliki bimker  yang  digunakan  sebagai  tempat untuk warga binaan mendapatkan pengetahuan,  bimbingan,  bekerja,  dan keterampilan.  Adapun  bimker  yang  ada  di lapas  tersebut  seperti  musik  akustik  dan hadroh,  keterampilan  salon,  merajut,  tas manik-manik, handycraft , catering , pembuatan  aksesoris,  menjahit,  souvenir, dan hiasan dinding.
Membahas  terkait  konsep  gender, kata  gender  dalam  kamus  bahasa  Inggris
adalah  jenis  kelamin,  seks.  Menurut The Contemporary English-Indoneisan Dictonary ,  gender  adalah  penggolongan jenis kelamin. Menurut Cixous dalam Tong (2004:41),  gender      diartikan      sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai  dan tingkah laku. Gender merupakan perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan secara kultural  dan  secara  emosional,  dan memiliki hak yang sama.
Kesetaraan gender merupakan persamaan  kondisi  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  memperoleh  haknya sebagai manusia dan dapat berperan serta berpartisipasi  dalam  kegiatan  yang  dapat membangun  dan  berkembang  seperti pendidikan, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum,  nilai,  norma,  dan  sebagainya. Adapun  terwujudnya  kesetaraan  gender memiliki 4 indikator, yaitu: akses, partisipasi, kontrol,  dan  manfaat.  Akses  merupakan kesempatan  dalam  memperoleh  suatu kebutuhan,  dan  memperoleh  akses secara adil  antara  laki-laki  dan  perempuan,  serta menggunakan  sumber  daya  yang  ada  di wilayah  tersebut.  Partisipasi  merupakan turut  serta,  keikutsertaan  seseorang  atau kelompok  dalam mengikuti  suatu kegiatan, dan menjalankan perannya sebagai laki-laki dan perempuan. Kontrol merupakan kuasa atau wewenang seseorang dalam mengambil  suatu  keputusan.  Kontrol memiliki sistem, kebijakan, dan aturan yang harus  dipatuhi  dan  menjadi  kesepakatan bersama.  Manfaat  merupakan  fungsi,
Kesetaraan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan B Yogyakarta
kegunaan  yang  dapat  dinikmati  oleh seseorang atau kelompok.
Usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak lapas  dalam  menunjang  hak-hak  warga binaan  laki-laki  dan  perempuan  adalah memberikan pelayanan dan fasilitas umum yang  dapat  digunakan  oleh  warga  binaan. Pemenuhan  hak  warga  binaan,  pemberian fasilitas, dan pelayanan di lapas berpedoman  pada  UU  RI  No.  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan.  Adapun hak-hak tersebut meliputi:
a.  Melakukan  ibadah  sesuai  dengan agama atau kepercayaannya
b.  Mendapat  perawatan,  baik  perawatan rohani maupun jasmani
c.  Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d.  Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e.  Menyampaikan keluhan
f.  Mendapatkan  bahan  bacaan  dan mengikuti  siaran  media  massa  lainnya yang tidak dilarang
g.  Mendapatkan  upah  atau  premi  atas pekerjaan yang dilakukan
h.  Menerima kunjungan keluarga,
penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya
i.  Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j.  Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
k.  Mendapatkan pembebasan bersyarat l.   Mendapatkan  cuti  menjelang  bebas, dan
m.  Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak  yang  menjadi  pembeda  warga binaan  laki-laki  dengan  perempuan  adalah warga  binaan  perempuan  mendapatkan haknya  sebagai  kodratnya  perempuan, seperti mengalami menstruasi, mengandung,  melahirkan,  dan  menyusui. Pemberian pembalut kepada warga binaan dan tersedianya koperasi sangat dibutuhkan  warga  binaan  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Jika  warga  binaan sedang mengandung, mereka mendapatkan  hak  untuk  melakukan  cek kesehatan  janin  yang  dibimbing  petugas lapas. Kemudian, untuk warga binaan yang melakukan proses persalinan mendapatkan hak  sepenuhnya  sesuai  dengan  undang- undang  dengan  melakukan  rujukan  di rumah  sakit  terdekat  yang  dibimbing petugas lapas, dan biaya sudah ditanggung oleh pemerintah. Mereka mendapatkan hak untuk  menyusui  dan  bersama  bayinya  di lapas  selama  2  tahun.  Jika  si  bayi  sudah berusia  2  tahun  harus  dibawa  pulang  oleh keluarga.  Sedangkan  untuk  warga  binaan laki-laki diberikan kebebasan untuk merokok di lapas, bahkan tersedia koperasi dengan menjual berbagai rokok.
Adapun wujud dalam pemenuhan hak warga binaan agar mendapatkan kesejahteraan  warga  binaan melalui pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan  untuk  meningkatkan  ketakwaan
Kesetaraan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan B Yogyakarta
warga  binaan.  Wujud  dari  pembinaan kepribadian  pembinaan  agama  dengan mengadakan  kelas  TPA  setiap  pagi  dan mengadakan  pengajian  setiap  bulannya. Pembinaan  kemandirian  bertujuan  untuk menjadikan  warga  binaan  mandiri  melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan.  Wujud  dari  pembinaan kemandirian  kejar  paket, pendidikan olahraga, pelatihan keterampilan di bimker, seperti bengkel otomotif, souvenir, hendicraft, musik, tata boga, menjahit, salon kecantikan, perkebunan, dan lain-lain.
Secara  umum,  warga  binaan  sudah sejahtera  dan  hidup  dengan  layak  di lembaga pemasyarakatan. Pemberian fasilitas  yang  sudah  baik  dan  mendukung untuk pemenuhan kebutuhan warga binaan, serta  pemenuhan  hak  warga  binaanyang sudah baik, membuat warga binaan menjadi lebih  baik  dan  memiliki  pengetahuan,  nilai dan  moral  yang  baik,  disiplin,  serta lingkungan  yang  lebih  agamis.  Sebagai warga binaan yang hak kebebasannya telah direggut  dan  dinyatakan  bersalah  secara hukum, mereka tetap memiliki hak sebagai makhluk  sosial  yang  dilindungi  secara hukum, serta hak-haknya sebagai WNI.
Adapun yang menjadi faktor pendorong  dari  program  kemandirian sebagai berikut:
a.  Partisipasi  dan  antusias  warga  binaan
dalam mengikuti kegiatan yang diadakan.
b.  Biaya dan fasilitas yang diberikan pihak lapas dalam kegiatan bimbingan kerja.
c.  Pelayanan  yang  diberikan  petugas kepada  warga  binaan  dalam  proses pembinaan  seperti  ramah  tamahnya kepada warga binaan.
d.  Pembinaan keterampilan yang dilakukan di lapas berdasarkan potensi yang  dimiliki  oleh  warga  binaan  dan kebutuhan warga binaan.
e.  Adanya  kerja  sama  yang  baik  antara pihak lapas atau petugas lapas dengan pembina  teknis  dari  luar  lapas  agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.
f.  Adanya bantuan dari warga binaan yang sudah  memiliki  keterampilan  di  salah satu  bidang  pembinaan  dan  dapat membantu  pembina  dalam  kegiatan berlangsung.
g.  Adanya subsidi dari pemerintah dan dari luar  seperti  lembaga-lembaga  dan bekerja  sama  dengan  pihak  luar  lapas yang  bertujuan  untuk  mendukung kegiatan  tersebut  dalam  memberikan fasilitas.
Adapun  faktor  penghambat  dari program kemandirian sebagai berikut:
a.  Keaktifan  dan  partisipasi  warga  binaan dalam  kegiatan  pelatihan  maupun bimker.
b.  Dana  yang  terbatas  dari  program- program kemandirian.
c.  Terbatasnya  fasilitas  yang  tersedia seperti  mesin  jahit  dalam  pelaksanaan program kemandirian.

## Simpulan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Kesetaraan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan B Yogyakarta
merupakan lembaga pemasyarakatan untuk warga  binaan  laki-laki,  dan  bersebelahan dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  II  B  yang  merupakan lembaga  pemasyarakatan  perempuan. Sistem  administrasi  masih  menjadi  satu dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.
Secara  umum,  warga  binaan  sudah sejahtera  dan  hidup  dengan  layak  di lembaga pemasyarakatan. Pemberian fasilitas  yang  sudah  baik  dan  mendukung untuk pemenuhan kebutuhan warga binaan dalam aspek pengetahuan, nilai dan moral yang  baik,  disiplin,  serta  lingkungan  yang lebih  agamis.  Sebagai  warga  binaan  yang hak  kebebasannya  telah  direggut  dan dinyatakan bersalah secara hukum, mereka tetap  memiliki  hak  sebagai  makhluk  sosial yang  dilindungi  secara  hukum,  serta  hak- haknya sebagai WNI.
Pada  dasarnya,  kesetaraan  hak warga binaan  dan  program-program pembinaan  yang  ada  perlu  partisipasi  dari warga  binaan  sendiri  dan  petugas  lapas, serta  pihak  luar  yang  bersedia  turut berperan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan  dan  pelaksaan  program-program pembinaan  di  lapas.  Partisipasi  warga binaan  dan  masyarakat  menjadi  faktor pendukung  untuk  terwujudnya  kesetaraan hak  warga  binaan  dan  pelaksanaan program  kemandirian.  Sedangkan  dalam pelaksaan  kegiatan  tersebut,  seringkali membutuhkan  dana.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, pihak lapas bekerja sama dengan
pihak  luar  untuk  mendukung  pendanaan seluruh  kegiatan  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan.  Selain  itu,  warga  binaan perlu  berpartisipasi  aktif  dalam  setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan, guna menunjang pemenuhan  hak  warga  binaan  dan pengembangan program kemandirian.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  redaksi  Jurnal Dimensia yang telah menerbitkan tulisan ini, dan  kepada  semua  pihak  yang  telah mendukung  penyelesaian  penulisan  artikel ini.

## Daftar Pustaka
https://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%202 %20%2008110241024.pdf.  Diakses pada  23  Desember  2019  pukul 12:10 WIB.
http://lppjogja.kemenkumham.go.id/index.p hp/profil/sejarah-pemasyarakatan. Diakses  pada  23  Juli  2019  pukul 11:58 WIB.
Mastuti, S., dan Kemal, D. (2010). Panduan Perencanaan  dan  Pengangguran Responsif  Gender  dalam  Bidang Perdagangan  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Ilmu Komunkasi, 191-203. Moleong,  L.  (2014). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Prastowo,  Andi.  (2012). Metode  Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan  Penelitian. Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media.
Presiden  Republik  Indonesia,  Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Presiden  Republik  Indonesia,  Undang- Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan
Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan. Ritzer,  George  dan  Douglas  J.  Goodman. Cetakan  ke  9. Teori  Sosiologi  Dari
Teori  Sosiologi  Klasik  Sampai
Perkembangan Mutakhir Teori
Sosial Postmodern. Kreasi Wacana. Tohirin. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dalam  Pendidikan  dan  Bimbingan
Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip
Hasil  Wawancara  Serta  Penyajian Data. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.