Muhammadiyah Law Review 7 (1) Januari 2023, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## KEWENANGAN DEWAN ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM

## Sumarsih, Edi Rifa’i

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

## ABSTRAK
Sekarang  ini  perkembangan  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  dalam  dunia  hukum  saat  ini  terbukti  sangat kompleks. Dalam  kehidupan  sehari-hari  ada  beberapa  istilah  yang  digunakan  untuk  mengartikan  profesi  hukum. Dalam  sistem  peradilan  berlaku asas  fiksi hukum,  yaitu  setiap  orang  dianggap  mengetahui  hukum.  Negara hukum memberikan  kedudukan  tertinggi  terhadap  undang-undang,    menegaskan  bahwa  tidak  seorangpun  dapat  menolak penerapan  hukum,  terlepas  dari  kedudukan  dan  kekuasaannya. Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 Tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai ahli hukum, baik di dalam maupun di luardi luar pengadilan  yang  memenuhi  syarat-syarat  menurut  ketentuan  undang-undang  ini. Advokat  wajib  tunduk  mematuhi aturan profesional profesi  advokat dan peraturan dewan kehormatan asosiasi advokat. Putusan Dewan Kehormatan Asosiasi  Advokat  tidaklah  mengenyamping  kan  pertanggung  jawaban  pidana  jika  pelanggaran  terhadap  kode  etik profesi  profesi  advokat  menyangkut  dan  mengandung  unsur  pidana.  Dewan  kehormatan  pusat  berwenang  untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari advokat aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat advokat, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi  advokat.Kode etik profesi belum dapat diterapkan  dengan  maksimal.  Hambatan  atau  kendala  lainnya  adalah:  adanya  penyalahgunaan  profesi  hukum; Menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial serta sistem yang sudah ketinggalan zaman; kemajuan teknologi tidak dapat  dibarengi  dengan  kemajuan  yang  pesat  dibidang  hukum  sehingga  menimbulkan  perundang-undangan  yang ketinggalan zaman; tidak ada komitmen untuk melakukan atau karena fungsi dan tujuan dari kode etik profesi tidak dipahami dengan jelas atau karena tidak mau melakukannya; sumber daya manusia (SDM).
Kata Kunci: Advokat, Dewan Kehormatan Kode Etik, Penegak Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Negara  hukum  adalah  sistem  pemerintahan  yang  diatur oleh  Undang-Undang  yang  berlaku  dan adil  yang  disusun  dalam  satu  konstitusi  dimana  semua  rakyat  negara,  baik  yang  memerintah maupun  yang  diperintah,  harus  tunduk  pada  hukum  yang  sama  sehingga  setiap  orang diperlakukan  sama  tanpa  memandang  perbedaan.  warnakulit,  ras,  jenis  kelamin,  agama,  darah dan keyakinan, serta kekuasaan negara dibatasi menurut asas pemisahan kekuasaan. 1
Sekarang  ini  perkembangan    dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  dalam  dunia  hukum  saat  ini terbukti sangat kompleks. Persoalan hukum dan keadilan bukan lagi sekedar sarana teknis untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan atau apakah
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
1 Munir Fuady, 2007, Dinamika Teori Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor,hal.1.

## KEWENAGAN DEWAN ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM
Sumarsih, Edi Rifa’i
suatu  perbuatan  itu  sesuai  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Indonesia  atau tidak. Tentu  saja,  karena  begitu  banyak  hukum  yang  mengatur  setiap  aspek  kehidupan masyarakat,  tidak  semua  orang  dapat  mengerti  atau  memahaminya.  Meskipun  kita  tahu  bahwa persoalan hukum bisa terjadi pada siapa saja, namun tidak semua orang memahami hukum.
Perkembangan  pada era  globalisasi dalam pencarian keadilan  didunia peradilan  saat ini  terbukti sangat  kompleks.  Persoalan  hukum  dan  keadilan  bukan  lagi  sekedar  persoalan  teknis  prosedur untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah  perbuatan  itu  sesuai dengan  hukum  adat  yang berlaku  dimasyarakat  Indonesia atau tidak.  Mengingat  begitu  banyak  hukum  yang  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat tentu  tidak  semua  masyarakat  bisa  mengerti  atau  memahaminya.  Padahal  kita  tahu  bahwa masalah hukum itu bisa menimpa semua orang, akan tetapi tidak semua orang paham hukum.
Dalam  sistem  peradilan  berlaku  asas  fiksi  hukum,  yaitu  setiap  orang  dianggap  mengetahui hukum.  Negara  hukum  memberikan kedudukan  tertinggi terhadap undang-undang,  menegaskan bahwa  tidak  seorangpun  dapat  menolak  penerapan  hukum,  terlepas  dari  kedudukan  dan kekuasaannya.  Sehingga  disini  peran  advokat  atau  pengacara  diperlukan  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Advokat  Nomor  18  Tahun  2003  mengatur  bahwa  Advokat  berkedudukan sebagai  aparat  penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri,  yang  dijamin  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Status  Advokat  yang  diakui  secara  hukum  sebagai  aparat  penegak  hukum  secara langsung  menghubungkan  profesi  hukum  dengan  lembaga  penegak  hukum  lainnya  seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Selain Undang-Undang, advokat memiliki juga memiliki kode etik  yang  membebankan  kewajiban  kepada  setiap  anggotanya  sekaligus  memberikan perlindungan  hukum  dalam  menjalankan  profesinya.  Advokat  sebagai  profesi  kehormatan ( officiumnobile ) , yang dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh undang-undang, peraturan dan  kaidah  etik,  memiliki  kebebasan  yang  dilandasi  oleh  kehormatan  dan  kepribadian  advokat yang  menjunjung  tinggi  independensi,  kejujuran,  kerahasiaan,  dan  transparansi.  Berdasarkan Pasal  5  Undang-Undang  Advokat  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  dan  kedudukan  Advokat sebagai  lembaga  penegak  hukum  dijamin  secara  hukum.  Sebagai  salah  satu  alat  proses  hukum, advokat  memiliki  kedudukan  yang  setara  dengan  lembaga  penegak  hukum  lainnya  dalam membela  hukum  serta keadilan.  Pengakuan seorang advokat sebagai salah satu  penegak  hukum mempunyai konsekuensi tersendiri bagi siapapun yang menjalankan profesinya, tanggung jawab dan  profesionalitasnya  harus  dimiliki  oleh  setiap  advokat,  mereka  tidak  hanya  dituntut  menjadi advokat bagi klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan pada
semua tingkat penyidikan suatu perkara pidana.
Kedudukan profesi Advokat selaku penegak hukum adalah sama dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu harus ada rasa saling menghormati antar sesama rekan dan para penegak hukum  lainnya,  setiap  Advokat  harus  menjaga  citra  dan  martabat  kehormatan  profesinya,  serta setia dan menjunjung tinggi kode etik profesi dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya disahkan oleh  Dewan  Kehormatan  sebagai  mana  diatur  oleh  lembaga  yang  telah  dan  yang  harus  diakui oleh  setiap  advokat,  terlepas  dari  organisasi  profesi  yang  dia  berasal.  Pengambilan  sumpah profesi  mensyaratkan  bahwa  ia  mengakui  dan  mengikuti  aturan  profesi  pengacara.  Dalam menjalankan  kewenangannya,  advokat  memiliki  banyak  kewenangan  yang  dapat  mewujudkan keadilan dan supremasi hukum diIndonesia, namun banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, perlu adanya nilai tambah bagi pelaksanaan advokat dalam membela hukum sesuai dengan cita- cita hukum Indonesia.
Dalam prakteknya profesi kepengacaraan ini tidak hanya dilakoni oleh advokat pada saat proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan ( proses litigasi ), akan tetapi peranadvokat  juga  terlihat  di  luar  pengadilan.  Melalui  pemberian  jasa  konsultasi,  negosiasi  dan kontrak  untuk  memberdayakan  masyarakat  dan  reformasi  hukum  khususnya  dibidang  bantuan hukum dan bertindak berdasarkan undang-undang/pancasila. Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan,  merupakan  salah  satu  pilar  penghormatan  terhadap  supremasi  hukum  dan  hak  asasi manusia. Advokat adalah profesi mulia yang terkait erat dengan orang-orang. 2
Tanggung  jawab  seorang  advokat  untuk  mendidik  dan  memberdayakan  masyarakat  tentang hokum  ( ruleoflaw )  tidaklah  mudah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kesadaran  umum  akan  hak  yang tidak  sejalan  dengan  pemahaman  tentang  hakikat  masyarakat.  Produk  dan  proses  penegakan hokum  Indonesia  telah  bergerak  keluar  dari  kerangka  nilai  atau  paradigm  Pancasila  selama  40 tahun  terakhir  (1959-1998).  Penyebabnya  adalah  munculnya  system  politik  non-demokratis, dimana  kekuasaan  terkonsentrasi  disatu  tangan.  Oleh  karena  itu,  upaya  reformasi  legislasi merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  dilaksanakan  pada  awal  reformasi. 3 Pembaruan  hukum  bisa  dilakukan  oleh  MPR,  DPR,  Pemerintah,  Hakim  (melalui  lembaga peradilan), Pejabat Tata Usaha Negara, bahkan para pemikir atau pakar-pakar hukum.

## 2. METODE PENELITIAN
2 Frans Hendra Winata, 2002, Advokat dan Masyarakat , Jentera Jurnal Hukum, Edisi 19, hal. 48.
3 Moh. Mahfud MD,2012, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Rajawali Press, Jakarta, hal. 58.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha  menganalisis  badan  hukum  dengan  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Mengingat  penelitian  ini  menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, makapenelitian tertuju pada penelitian  kepustakaan.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  prosedur  identifikasi  dan inventarisasi  hukum  positif  sebagai  suatu  kegiatan  pendahuluan.  Biasanya,  pada  penelitian hukum  normatif  yang  diteliti  hanya  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yang  mencakup  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik  analisis  yang  diperoleh,  diinvetarisasi  dan diidentifikasi  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  logika berpikir secara deduksi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Dewan Etik Advokat Bagi Advokat
Untuk  menjaga  martabat  dan  kehormatan  profesi  advokat,  Asosiasi  advokat  telah menetapkan  aturan  profesi  untuk  profesi  advokat.  Advokat  wajib  tunduk  mematuhi  aturan profesional  profesi  advokat  dan  peraturan  dewan  kehormatan  asosiasi  advokat. 4 Kode  etik profesi  advokat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pengawasan atas  Pelaksanaan  kode  etik  profesi  advokat  dikendalikan  oleh  organisasi  advokat  Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan kehormatan organisasi advokat.
Putusan  Dewan  Kehormatan  Asosiasi  Advokat  tidaklah  mengenyampingkan  pertanggung jawaban  pidana  jika  pelanggaran  terhadap  kode  etik  profesi  profesi  advokat  menyangkut  dan mengandung  unsure  pidana.  Penyidikan  dan  prosespi  dana  dalam  hal  terjadinya  pelanggaran terhadap  aturan  profesi  advokat  tetap  diatur  dengan  keputusan  Dewan  Kehormatan  Asosiasi advokat.  Asosiasi  advokat  membentuk  dewan  kehormatan  ditingkat  pusat  dan  daerah.  Dewan Kehormatan  Daerah  menilai  tingkat  pertama  dan  Dewan  Kehormatan  Tingkat  Pusat  menilai banding  dan  tingkat  akhir.  Keanggotaan  Dewan  Kehormatan  Perhimpunan  Advokat terdiri  dari unsur organisasi advokat.
Dalam  putusannya,  majelis  kehormatan  merupakan  majelis  yang  terdiri  dari  anggota majelis  kehormatan,  pakar  atau  tenaga  ahli  dibidang  hukum,  dan  tokoh  masyarakat.  Ketentuan
4 Abintoro Prakoso,2015, Etika Profesi hukum , Surabaya, LaksBang Yustisia, hal. 45.

## KEWENAGAN DEWAN ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM
Sumarsih, Edi Rifa’i
lain  mengenai  susunan,  fungsi,  dan  wewenang  Dewan  Kehormatan  organisasi  advokat  diatur dalam  kode  etik  profesi. 5 Dewan  kehormatan  adalah  alat  perlengkapan  perkumpulan  yang dibentuk  dan  berfungsi  menegakkan  kode  etik,  harkat  dan  martabat  advokat,  yang  bersifat mandiri  dan  bebas  dari  keberpihakan,  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  dalam perkumpulan. 6
Dewan kehormatan terdiri atas:
a. Dewan kehormatan pusat pada tingkat nasional;
b. Dewan kehormatan wilayah pada tingkat propinsi;
c. Dewan kehormatan daerah
Dewan  kehormatan  pusat  berwenang  untuk  memutuskan  dan  menjatuhkan  sanksi  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota  biasa  (dari  advokat  aktif)  perkumpulan,  terhadap pelanggaran  norma  susila  atau  perilaku  yang  merendahkan  harkat  dan  martabat  advokat,  atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.
Advokat sendiri secara yuridis didefinisikan sebagai orang yang berprofesi melakukan jasa hukum,  baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan,  sebagaimana  dikualifikasikan  dalam  Undang- UndangNomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jasa hukum sendiri diartikan sebagai jasa yang diberikan  advokat  berupa  memberikan  konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan klien. 7 Peran  advokat  sebagai  penasehat  hukum  yang  penting  adalah  pada  saat  mendampingi terdakwa  didepan  persidangan,  tahapan  persidangan  dilakukan  secara  bertahap  hingga  majelis hakim mengeluarkan/membacakan putusan.
Berdasarkan  berbagai  dinamika  yang  terjadi  di  dunia  peradilan  selama  ini  maka  sangat  wajar kalau advokat harus bertindak secara professional dan tidak melanggar kode etik profesi advokat dalam menangani perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks ini, mau tidak mau,  suka  atau  tidak  suka,  para  advokat  sebagai  pengemban  profesi  hukum  harus  terampil dalam  mengekspresikan  pemikirannya  baik  melalui  tulisan  seperti  legal  memorandum,  legal opinion,  menyusun  gugatan,  somasi,  maupun  secara  lisan  seperti  menjawab  pertanyaan  yang diajukan klien atau mengajukan pertanyaan di depan majelis hakim.

## B. Hambatan Dalam Penerapan Kewenangan Dewan Etik Advokat Dalam Pembaharuan
5 Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 12-13.
6 Shidarta, 2009, Moralitas Profesi Hukum, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke-2, hal. 45-46.
7 Undang-UndangNomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

## Penegakan Hukum
Kode  etik  profesi  belum  dapat  diterapkan  dengan  maksimal.  Abdul  Kadir  Muhammad mengemukakan  alasan-alasan  mendasar  mengapa  professional  cenderung  mengabaikan  dan bahkan melanggar kode etik profesi, antara lain: Pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemah iman.

## 1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan
Salah  satu  ciri  kekeluargaan  itu  memberi  perlakuan  dan  penghargaan  yang  sama  terhadap anggota  keluarga  dan  ini  dipandang  adil,  berbeda  dengan  perlakuan  terhadap  orang  bukan keluarga.
2. Pengaruh Jabatan
Seyogyanya, salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan.

## 3. Pengaruh Konsumerisme
Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media masa akan  cukupberpengaruh  terhadap  peningkatan  kebutuhan  yang  tidak  sebanding  dengan penghasilan yang diterima oleh penegak hukum.

## 4. Pengaruh Lemah Iman
Salah  satu  syarat  menjadi  profesional  adalah  takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yaitu melaksanakan  perintah  dan  menjauhi  larangan-NYA.  Dengan  takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  profesional  memiliki  benteng  moral  yang  kuat,  tidak  mudah  tergoda  dan  tergiur  dengan berbagai  macam  bentuk  materi  disekitarny.  Dengan  iman  yang  kuat  kebutuhan  materi  akan dipenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.
Menurut  Sumaryono  terdiri  dari  lima  masalah  yang  dihadapi  sebagai  hambatan  atau  kendala yang cukup serius, yaitu:
1. Kualitas pengetahuan profesional hukum;
2. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum;
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian social dan sistem yang sudah usang.
Selain hambatan atau kendala diatas masih ditemukan hambatan lainnya, yaitu:
1. Kemajuan  teknologi  belum  dapat  diimbangi  oleh  percepatan  kemajuan  hukum,  sehingga hukum selalu ketinggalan zaman;
2. Tidak memiliki komitmen pelaksanaan baik karena belum memahami fungsi dan tujuan kode etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya;
3. Pengaruh  dari  pihak  luar;  sumber  daya  manusia  (sdm)  yaitu  rendahnya  kesadaran  untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal;
4. Kebijakan  atau  regulasi  yang  belum  memadai  dan  petunjuk  teknis  pelaksanaannya;  standar moral yang buruk;
5. Lemahnya penegakan hukum;
6. Sanksi kode etik yang kurang berat.
Proses  pembentukan  hukum  Indonesia  dikenal  dengan  istilah  pembaruan  hukum,  pembaruan hukumyang  sejatinya  memiliki  makna  yang  sama  bahkan  beberapa  ahli,  pasca  jatuhnya rezim orde baru menyebutnya dengan istilah reformasi hukum. Hukum perlu diperbarui karena hukum dalam  arti  yang  sempit  yaitu  undang-undang  selalu  tertinggal  oleh  perkembangan  masyarakat, cacat  sejak  lahir  dan  karena  pembaruan  hukum  dalam  pembentukan  undang-undang  selalu ditunggangi kepentingan atau ( hidden agenda )? 8
Hukum,  baik  sebagai  kumpulan  norma  (gejala  normatif)  maupun  sebagai  gejala  sosial,  adalah sebuah  sistem.  Ungkapan  Ciceor  “ ubi  societas  ibi  ius ”  (tidak  masyarakat  tanpa  hukum). Demikian  pula  negara,  baik  sebagai  organisasi  kekuasaan  ( macht  organisatie ),  atau  sebagai organisasi  hukum  ( rechts  organisatie ),  maupun  sebagai  organisasi  sosial  ( social  organisatie ) senantiasa  memiliki  sistem  hukum.  Tidak  ada  negara  tanpa  sistem  hukum.  Berdasarkan  premis tersebut, semestinya makna awal hukum (nasional). Pengertian mengubah hukum sebagai konsep law  as  o  tool  engineering yang  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound. 9 Hukum  harus  menjadi penggerak  ke  arah  perubahan  yang  lebih  baik  dari  pada  sebelumnya  yang  menurut  Mochtar Kusumaatmadja mengatakan konsep pembaruan hukum merupakan asas hukum sebagai wahana pembaruan masyarakat. 10
Pada  saat  ini  kita  hidup  di  era  globalisasi.  Hidup  di  era  globalisasi,  ditandai  dengan  adanya percepatan  perubahan  sosial  yang  didukung  dengan  terobosan-terobosan  ilmiah  dan  teknologi. Dengan  adanya  perubahan  yang  cepat,  terutama  yang  berkaitan  dengan  teknologi  menjadikan mindset dan culturalset masyarakat berubah. Untuk menyikapi perubahan paradigma  berhukum tersebut,  menurut  Supandimenyatakan  bahwa  setidaknya  ada  3  (tiga)  hal  yang  harus diimplemantasikan oleh lembaga pendampingan hukum, yaitu:
a) Konsepsi penegakan hukum  yang transparan, profesional dan akuntabel. Penegakan hukum yang  bermartabat  tidak  dapat  lepas  dar  keterbukaan  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskrimanatif  selama  proses  persidangan  berlangsung.  Selain  itu,  keterbukaanmenghendaki adanya  pengelolaan  secara  tepat  guna,  sehingga  harus  ditangani  oleh  aparatur  yang profesional  di  bidangnya  masing-masing  aparatur  yang  melaksanakan  penegakan  hukum
8 Tri Cahya Indra Permana, 2016, Pembaruan Hukum Administrasi Berbasis Pancasila Dan Tantangannya Di Era Globalisasi, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI, No. 369, IKAHI, Jakarta, hal. 71.
9 Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Kencana, Jakarta,hal. 12.
10 Mochtar Kusumaatmadja,1970, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional , Bina Cipta, Bandung, hal. 12.
harus sesuai standar kompentensinya. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penegakan hukum ini  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan.
b) Fungsi  peradilan  yang  berbasis  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  kaitannya  dengan lembaga  peradilan  merupakan  segalakegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar sesuai  hak  sesuai  hak-hak  dasar  setiap  para  pencari  keadilan  dan  stakeholder  atas  segala bentuk  pelayanan  dan  penyelenggaraan  proses  peradilan.  Ukuran  pelayanan  disini  seuai norma atau pedoman standar yang disepakati bersama-sama antara penyelenggara peradilan dan  penerima  pelayanan  dan  pihak  yang  berkepentingan.  Jadi,  penilaiannya  diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan.
c) Penggunaan teknologi  informasi dalam  lembaga peradilan. Keberadaan teknologi  informasi di  setiap  organ  negara  merupakan  suatu  keharusan.  Sebagai  adagium  yang  menyatakan “tidak  akan  ada  perbaikan”  mutu  pelayanan  publik  tanpa  inovasi,  tidak  ada  inovasi  tanpa aplikasi teknologi informasi dalam birokrasi, sebagai organ negara atau birokrasi, akan dapat melayani publik pencari keadilan dengan prima apabila menggunakan teknologi informasi. 11 Pengadilan  akan  bersih  jika  hakimnya  juga  bersih,  karenanya  faktor  rekrutmen  hakim  menjadi sangat penting sebab dari dulu rekrutmen yang terbebas dari kolusi dan nepotisme akan bermuara pada  hakim  yang  baik.  Hakim  yang  baik  hanya  lahir  dari  suatu  sistem  rekrutmen  yang  baik. Hakim  yang  baik  berpeluang  besar  berperilaku  baik  dan  mengahasilkan  putusan  yang  baik  dan sebagai konsekuensinya adalah terwujud peradilan yang bersih. 12 Rekrutmen hakim harus dilihat dari  sisi  memiliki  kemampuan  dibidang  hukum,  pengalaman  memadai,  memiliki  integritas, moral, dan karakter yang baik.

## 4. PENUTUP
Advokasi Dalam upaya mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,  maka  peran  dan  fungsi  penegak  hukum  sebagai  pertanggung  jawaban  profesi  yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, berdampingan dengan lembaga peradilan dan penegakan hukum.  Kode Etik merupakan  norma yang ditetapkan oleh Dewan Etik dan harus diterima oleh kelompok  profesi.  Namun  pada  kenyataannya  terkadang  tidak  berjalan  dengan  baik  bahkan timbul  masalah  dan  menemui  kendala  atau  hambatan.  Dalam  praktiknya,  seringkali  asas  atau prinsip  yang tertuang  dalam  kode etik  profesi  belum  diterapkan. Kode etik profesi  belum dapat diterapkan  dengan  maksimal,  hal  ini  disebabkan  antara  lain:  pengaruh  sifat  kekeluargaan,
11 Supandi,2016,  Capaian  Pembaruan  Oleh  Mahkamah  Agung  RI  Dan  Pembentukan  Persepsi  Publik  Terhadap  Peradilan  Indonesia,  dalam  Va ria Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXII No. 371, IKAHI, Jakarta, hal. 20.
12 Amir Syarifuddin, 2009, Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih , Makalah Seminar, Jakarta, Manado,hal. 2.
pengaruh  jabatan,  pengaruh  konsumerisme  dan  karena  lemah  iman.  Hambatan  atau  kendala lainnya  adalah:  terjadi  penyalahgunaan  profesi  hukum;  penurunan  kesadaran  dan  kepedulian sosial dan sistem yang sudah usang; kemajuan teknologi belum dapat diimbangi oleh percepatan kemajuan dibidang hukum, sehingga hukum selalu ketinggalan zaman; tidak memiliki komitmen pelaksanaan baik karena belum memahami fungsi dan tujuan kode etik profesi atau karena tidak ingin  melaksanakannya;  sumber  daya  manusia  (SDM)  yaitu  rendahnya  kesadaran  untuk mengembangkan  diri  baik  secara  formal  maupun  informal;  kebijakan  atau  regulasi  yang  belum memadai  dan  petunjuk  teknis  Kode  Etik  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum  Yang Baikpelaksanaannya;  standar  moral  yang  buruk;  lemahnya  penegakan  hukum;  sanksi  kode  etik yang kurang berat .

## Daftar Pustaka
Buku
Abdul, Manan, (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Kencana, Jakarta.
Abdulkadir Muhammad, (2006), Etika Profesi Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Artidjo,  Alkostar,  (2010).  Peran  dan  Tantangan  Advokat  dalam  Era  Globalisasi,  FH  UII  Press,
Cetakan Pertama.
Bagir Manan, (2014). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD  1945,  dalam  Varia  Peradilan ,  Majalah  Hukum  Tahun  XXIX  No.  340,  IKAHI, Jakarta.
--------, (2007). Menjadi Hakim yang Baik , MA-RI, Jakarta.
Machmudin,Dudu  Duswara,  (2016). Peran  Advokat  Dalam  Penelusuran  Hukum  Dan Dokumentasi  Hukum ,  Varia  Peradilan,  Majalah  Hukum  Tahun  XXXII  No.  372,  IKAHI, Jakarta.
Eddy.O.S.Hiariej, (2009). Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana , Erlangga.
Fatkhurohman, (2013). Penelusuran Hukum, Penerbit PKPA Widyagama, Malang, Fidel, (2010). Review UjianAdvokat, PT.Gramedia, Jakarta.
Syarifuddin,  Amir  ,  (2009), Peran  Komisi  Yudisial  dalam  Mewujudkan  Peradilan  yang Bersih ,Makalah Seminar, Jakarta.
Supandi,2016, Capaian  Pembaruan  Oleh  Mahkamah  Agung  RI  Dan  Pembentukan  Persepsi Publik  Terhadap  Peradilan  Indonesia,  dalam  Varia  Peradilan ,  Majalah  Hukum  Tahun XXXII No. 371, IKAHI, Jakarta.

## Jurnal
Alfaris,  M.  R.  (2018). Peran  Dan  Tindakan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Konteks Kekuasaan  Dan  Kewenangan  Yang  Merepresentasikan  Rakyat  Daerah.  Conference  on Innovation  and  Application  of  Science  and  Technology  (CIASTECH) (p.  212).  Malang:
LPPM Universitas Widyagama Malang.
Amir  Syarifuddin,  (2009). Peran  Komisi  Yudisial  dalam  Mewujudkan  Peradilan  yang  Bersih, Makalah  Seminar,  Jakarta,  Manado  Arief  Sidharta  dalam  Sentosa  Sembiring,  (2008). Penulusuran Hukum bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi tentang Profesi Advokat sebagai Pengemban Profesi Hukum) , Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1
Arief Sidharta dalam Dudu Duswara Machmudin, Kedudukan dan Peran Tindak Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , DSP, Jakarta, 2013 Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 /