JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK

## DETERMINASI EKONOMI KAPITALISME DALAM MENCIPTAKAN KETIDAKAMANAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

## Yusuf Fadillah Tirta Kusumah
Program Studi Ilmu Politik FISIP UNPAD E-mail: kusumahyusuf05@gmail.com

## Arfin Sudirman
Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNPAD E-mail: arfin.sudirman@unpad.ac.id

## Deasy Silvya Sari
Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNPAD E-mail: deasy.silvya@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Globalisasi  merupakan  salah  satu  peristiwa  yang  baru  dan  inheren  bersama  dengan  konsep  liberalisasi  pasar  dan keterbukaan setiap negara. Demikian pula keterkaitan ini tidak lepas dari cara pandang dan logika dari kapitalisme yang haus akan ekspansi akan tanah bernilai rendah. Hal ini terjadi terhadap negara berkembang sebagai entitas global yang berkecimpung  dalam  integrasi  pasar  global  dengan  mengharapkan  kompetisi  yang  setara  terhadap  negara  lain  demi terciptanya  keamanan  ekonomi  serta  terjaminnya  perdamaian.  Tujuan  dari  pembuatan  paper  ini  yaitu  memberikan pemahaman  sekaligus  menjelaskan  mekanisme  modernisasi  serta  dampaknya  terhadap  negara  negara  berkembang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan sumber data berupa  studi  pustaka  seperti  menggunakan  buku,  jurnal,  dan  laporan  sebagai  dasar  argumentasi  sehingga  data  yang dikeluarkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa negara berkembang yang masuk dalam integrasi ekonomi global malah menciptakan ketidakamanan ekonomi karena faktor eksternal, berupa tekanan dari rejim internasional dan negara maju untuk terus mengekspor hasil ekstraksi bahan primer dan menciptakan barang  sekunder  di  negara  berkembang.  Kesimpulan  yang  didapat  ialah  adanya  integrasi  ekonomi  global,  negara berkembang  tidak  bisa  meningkatkan  dan  menciptakan  poros  dan  pondasi  ekonomi  dalam  negeri  karena  sudah ketergantungan dengan hasil ekstraksi dan ekspor komoditi untuk dibawa ke negara maju.
Kata Kunci : Globalisasi, Kapitalisme, Ketidakamaman, Negara Berkembang.

## ABSTRACT
Globalization is one of the new and inherent events along with the concept of market liberalization and the openness of each country. Likewise, this connection cannot be separated from the perspective and logic of capitalism which is thirsty for  the  expansion  of  low-value  land.  This  has  happened  to  developing  countries  as  global  entities  engaged  in  global market integration by expecting equal competition against other countries in order to create economic security and ensure peace.  The  purpose  of  making  this  paper  is  to  provide  an  understanding  as  well  as  explain  the  mechanism  of modernization and its impact on developing countries. The research method used in this study is a qualitative research method by taking data sources in the form of literature studies such as using books, journals and reports as the basis for arguments so that the data released is credible and can be accounted for. The results of this study indicate that developing countries that are included in global economic integration actually create economic insecurity due to external factors, in the form of pressure from the international regime and developed countries to continue to export the results of primary material extraction and create secondary goods in developing countries. The conclusion obtained is that there is global economic integration, developing countries cannot increase and create the axis and foundation of the domestic economy because they are already dependent on the extraction and export of commodities to be brought to developed countries.
Keywords: Capitalism, Developing Country, Globalisation, Insecurity.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK

## PENDAHULUAN
Modernisasi merupakan
suatu perkembangan  dari  rasio  manusia  dalam meningkatkan  pengetahuan  serta  melepaskan jeratan  dari  nilai  feodalisme  yang  mapan. Adam  smith  menjelaskan  bahwa  moderninasi dibangun  atas  landasan  kapitalisme  dengan menitikberatkan pada spesialisasi dan akumulasi kapital individu dan pada akhirnya menapai  titik  dimana  susunan  individu- individu  sudah  mapan  secara  ekonomi berdasarkan kebebasan inisatif sebagai kedaulatan  tertinggi  dalam  kehidupannya (Smith, 2008).
Teoritikus selanjutnya adalah Max Weber, baginya masyarakat tradisional tertentu mempunyai  ciri  seperti  norma,  hidup  dalam dunia  tertutup,  kekerabatan,    takut  akan perubahan  dan  pasrah  pada  nasib  sehingga nilai nilai moderninasi akan sulit masuk dalam kehidupan kulturalnya namun sebagian memiliki  sifat  sifat  moderninasi  seperti berorientasi masa depan, pola terbuka dan gaya hidup  kreatif  dan  inovatif  (Oatley,  2008). Maka, Perjuangan terhadap kapitalisme memerlukan  penguasaan  dan  okupasi  lahan untuk  akumuluasi  modal  (Albritton  & Simoulidis, 2003).
Setelah  Adam  Smith  berpikir  tentang caranya mencapai kemakmuran dalam bukunya The wealth of Nation, para teoritikus abad  ke-19  sampai  ke-20  mendefinisikan moderninasi  sebagai  pertumbuhan  dan  proses dari  pembangunan  serta  kemakmuran  secara ekonomi  dengan  terbuka  luasnya  akses terhadap pasar dan hari ini sejatinya memang melihat modernisasi sebagai inovasi, menciptakan  teknologi,  dan  pengendelian sumber  daya  alam  dalam  mengatur  dan meningkatkan ekonomi (Gilpin, 1987). Namun dengan  dijalankannya  sistem  perekonomian yang  bersifat  kapitalistik,  tidak  semua  negara mampu  dalam  bersaing  secara  adil,  entah karena  masalah  internal  negara  maupun karenanya adanya faktor lain yang mempengaruhi keamanan negara dalam sektor politik, sosial dan ekonomi. Argumen tersebut dijalankan  oleh  sejumlah  negara  dalam memakmurkan negara mereka demi
terciptanya  kemakmuran  dan  keamanan  bagi masyrakatnya secara ekonomi. Shaw berpendapat bahwa globalisasi atau moderninasi  ini  adalah  seperangkat  yang kompleks dari tiap proses yang berbeda namun bersinggungan seperti ekonomi, sosial, budaya dan militer menuju skala global dan jangkauan global  (Ahmed,  2004).  Oleh  karenanya memang moderinisasi ini hanya bisa dijalankan  oleh  aktor  yang  hidup  lama dengannya.  Hal  ini  juga  disepakati  oleh Ellwood dimana menyebutkan secara spesifik bahwa globalisasi merupakan integrasi ekonomi  global  yang  diluncurkan  untuk kepentingan  beberapa  aktor  tertentu  lewat jaringan  perusahaan  multinasional  (Ahmed, 2004).
Namun,  setelah  terjadinya  perang  dunia kedua, perekonomian negara negara berkembang  jatuh  kedalam  jurang  ekonomi. Negara  berkembang  memang  merupakan negara  yang  notabene  baru  mengalami kemerdekaan  yang  cukup  singkat  dibanding negara  negara  yang  mapan  seperti  eropa  dan amerika  utara,  tapi  perlu  dilihat  bahwa kekayaan  alam  di  negara  berkembang merupakan salah satu absolute advantage -nya dalam  memenuhi  kepentingan  nasional  dan keamanan nasional (Arfard, 1999).
Merujuk  kepada  dokumen Canadian Security Intelligence Service, keamanan sektor ekonomi  yaitu  terpeliharanya  stabilitas  untuk mendorong  kelanjutan  produktivitas  baik tenaga  kerja  sampai  dengan  modal  sehingga bisa  terciptanya  keamanan  dan  kesejahteraan suatu  negara.(Chotimah  et  al.,  2019)  Jika semua  sumber  daya  negara  berkembang diambil  oleh  kekuatan  sktruktrual,  maka keamanan  ekonomi  di  negara  selatan  akan menjadi  terancam.  Ancaman  ekonomi  tak hanya fokus dalam wacana global, namun juga menjadi permasalahn akut di tingkat individu. Sehingga permasalahan keamanan ekonomi ini mencakup 2 analisis, negara dan entitas sosial (Morgan, 2002).
Indonesia  sendiri  juga  termasuk  negara berkembang  yang  didominasi  oleh  kekayaan alam  yang  melimpah  juga  masuk  dalam jaringan kerangka neoliberalisme yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
merujuk  pada  pasar  bebas.  Namun  dengan proses  ekspor  baik  itu  kekayaan  alam  dan banyaknya absolute advantage yang dimilikinya,  Indonesia  tidak  keluar  dalam kelas  negara  berkembang.  Alih-alih  proses dalam  menuju  pembangunan  yang  mapan, sebaliknya  ketimpangan  malah  semakin melebar dan keseteraan dalam akses ekonomi terganggu.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  paper  ini berupaya  untuk  mendeskripsikan  fenomena yang  berlangsung  di  Indonesia  baik  dalam jeratan  kapitalisme  dan  cara  untuk  mencapai keamanan ekonominya. Hal ini dapat memberikan  semacam  pemahaman  pada negara  berkembang  bagaimana  seharusnya dalam mencapai keamanan ekonominya diluar status quo yang ada. Nampaknya sangat perlu dikaji mengingat ini sangat kontradiktif seperti apa  yang  ingin  dicapai  oleh  moderninasi  dan senyatanya  perlu  adanya  refleksi  tentang perdagangan bebas berikut dengan mekanisme dan  bagaimana  cara  ia  bekerja.  Atas  dasar pemikiran  dan  latar  belakang,  paper  ini memunculkan suatu pertanyaan yakni “mengapa  negara  berkembang  tidak  bisa mencapai  keamanan  ekonomi  di  dalam  suatu moderninasi/globalisasi?”
Tujuan  dari  pembuatan  paper  ini  yaitu memberikan pemahaman sekaligus menjelaskan  mekanisme  modernisasi  serta dampaknya terhadap negara negara berkembang  khususnya  Indonesia,  berikut dengan menambah memberikan perspektif lain dalam  melihat  moderninasi  khususnya  dari kacamata  hubungan  internasional.  Paper  ini kiranya  cukup  untuk  mengkritik  sistem modernisasi  sehingga  tidak  terjebak  pada status quo dalam integrasi ekonomi internasional.  Penulis  juga  menggunakan beberapa literature review untuk memperkuat penelitian dan memberikan perspektif berbeda.
Pertama,  saya  mangambil  dari  tulisannya Nafeez Mossadeq Ahmed yang berjudul ”The Globalization  of  Insecurity  :  How  the International  Economic  Order  Undermines Human  and  National  Security  on  a  World Scale” yang  diterbitkan  oleh  Jurnal Historia Actual Online yang terbit pada bulan Oktober.
Nafeez menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara  sistem  ekonomi  pasar  bebas  dan keamanan  baik  negara  maupun  lingkup  yang lebih  kecil  yaitu  keamanan  manusia  atau human security. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa  sistem  itu  mempengaruhi  negara berkembang  dari  aspek  kebebasan  dalam berekonomi  maupun  kedaulatan  sebagai negara  merdeka  karena  adanya  jaringan  yang kuat.  Terlebih  cara  yang  dilakukan  dalam mencapai stagnasi ekonomi negara selatan, dia menambahkan  aktor  negara  yang  notabene maju yang didukung oleh perusahaan multinasional  dalam  menggerakan  sistem perekonomian  yang  timpang  dengan  terus memberikan  barang  sekunder  dari  negara tersebut  untuk  dikonsumsi  sedangkan  basis ekonomi  dalam  negeri  dirusak  dengan mengharuskan  barang  primer  diekspor  ke wilayah utara.
Selanjutnya saya memakai penelitian yang ditulis oleh Eart Conteh-Morgan yang berjudul “Globalization  and  Human  Security  :  A  Neo Gramscian Perspective” yang diterbitkan pada tahun 2002. Eart menuliskan bahwa dari abad ke dua puluh ke abad dua puluh satu dicirikan dengan tren  yang sangat bersinergi satu sama lain yaitu integrasi politik dan ekonomi global dengan  argumen  bahwa  internasionalisasi membawa  keuntungan  di  segala  aspek  skala global.  Namun  Eart  membantah  argumen  itu karena  satu  sisi  membawa  dampak  buruk untuk  belahan  dunia  lain  baik  itu  berbentur dengan  ideologi  dan  adanya  dorongan struktural, menjadikan neoliberalisme tidak di distribusikan  secara  merata  baik  itu  individu, kelompok,  maupun  negara  sekalipun.  Lebih lanjut  dia  mengatakan  bahwa  pasar  bebas merupakan aspek ‘kontrak sosial’ yang dibawa secara normatif antara negara dan masyarakat, karena  adanya  gerak  dari  kapitalisme  yang tidak  terorganisir  dengan  baik  sehingga menimbulkan ketidakamanan dan ketidakpuasan.  Menurut  Eart,  globalisasi adalah pelebaran ruang lingkup dan intensifikasi  kegiatan  sosial-ekonomi,  politik, dan budaya serta pengaruhnya di seluruh dunia (positif dan negatif) pada individu, kelompok, dan  seluruh  masyarakat.  Kecepatan  dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
kedalaman  keterkaitan  ini  dimanifestasikan dalam  perluasan  dan  internasionalisasi  pasar keuangan,  manajemen  perusahaan  global, komunitas epistemik dan interpretif di seluruh dunia  sehingga  berimplikasi  pada  hubungan kekuasaan  yang  relatif  baru  muncul  dari perubahan pola investasi global, dan konstruksi  sosial  baru  dari  kognisi,  identitas dan makna yang dibangun.
Yang  terakhir,  penulis  menggunakan literatur berupa buku yang ditulis oleh Richard Westra  yang  berjudul “Confronting  Global Neoliberalism  :  Third  World  Resistance  and Development  Studies” yang  diterbitkan  pada tahun  2010.  Richard  menjelaskan  bahwa negara  negara  di  negara  berkembang  dan terkhusus  di  Indonesia  telah  mengalami investasi  yang  besar  pada  tahun  1970  hingga 1990-an dengan kebijakan yang berpatok pada penggabungan  ekspor  dan  substitusi  impor. Sistem ekonomi politik yang dipakai di negara di Asia Tenggara pada akhirnya jatuh ke nilai nilai Pax  Americana dengan  mencetuskan pasar  bebas  sebagai  variabel  utamanya.  Pada krisis tahun 1998 dan 2008, Richard mengutip laporan  dari International  Monetary  Fund (IMF) bahwa  sebenarnya  kasus  yang  ada  di Asia  Tenggara  disebabkan  oleh  utang  yang besar  karena  investasi  dengan  bunga  relative rendah, ekspansi moneter yang cepat ditambah dengan  pondasi  ekonomi  dalam  negeri  tidak mampu  menopang  krisis  tersebut.  Dengan demikian negara berkembang di kawasan Asia Tenggara  mengalami  stagnasi  ekonomi  yang menjadikan  ketidakamanan  terhadap  kondisi dalam  negeri.  Krisis  ekonomi  pertengahan 1998  dan  2008  merupakan  sinyal  bahwa kebijakan  ekonomi  sudah  mulai  bertransisi secara  penuh  kepada  nilai  neoliberalisme dengan menerapkan Washington Consensus .

## TINJAUAN PUSTAKA
Keamanan Ekonomi dalam dimensi Negara Dalam buku People, States & Fear , Buzan berpendapat  bahwa  fokus  studi  keamanan hanya  eksklusif  pada  negara  berupa  ancaman militer  yang  menjadi  standar.  Setelah  perang dingin,  keamanan  yang  masih  bersifat hardpower menghasilkan  keterbelakangan
konseptualisasi keamanan. Keamanan ekonomi terletak pada belum terselesaikannya debat antara peran negara dan lepasnya negara dalam  ekonomi  politik  internasional,  yang melibatkan  sifat  hubungan  antara  struktur politik  anarki  dan  struktur  ekonomi  pasar. Perbedaan  pendapat  terjadi  antara  kelompok merkantil  dan  liberal  dengan  mendasarkan negara untuk ikut campur terhadap perekonomian  atau  negara  lepas  tangan terhadap  pasar.  Atas  dasar  inilah  buzan membuat asumsi yang dia kembangkan bahwa setiap  ancaman  terhadap  warga  negara  bisa jadi  karena  pertumbuhan  dan  perkembangan sosial,  sehingga  keamanan  bisa  menyasar kearah yang lain. Karena itu dia menguraikan lebih luas kerangka teoritis dengan mengembangkan  keamanan  dari  tiga  tingkat analisis:  sistem  internasional,  negara  dan individu.  Namun  dia  tetap  memusatkan perhatian  pada  negara  sebagai  aktor  yang berdaulat  dan  institusi  yang  menjamin keamanan  manusia.(Buzan,  1983)  Ia  juga memperluas  cakupan  konsep  keamanan  itu sendiri,  termasuk  dimensi  politik,  ekonomi, sosial  dan  lingkungan.  Menurutnya,  konsepsi keamanan ekonomi menyangkut soal akses ke sumber  daya  perbankan  dan  akses  terhadap pasar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan negara  dan  meningkatkan power negara, bahkan  untuk  menstabilkan  sosial  politik negara. Kerawanan ekonomi negara berkembang  seperti  kosekuensi  utang  dan kerugian  struktural  ditunjang  oleh  sistem kapitalisme  global  yang  bisa  menimbulkan konflik horizontal, kejahatan, dan kekerasan di berbagai teritorial negara (Buzan et al., 1998).
Fasher  berpendapat  bahwa  negara  negara berkembang  mengalami  ketimpangan  dan ketidakamanan  ekonomi  di  tingkat  negara karena kelemahan strukturalnya oleh ekonomi kapitalis,  akibatnya  kerentanan  konflik  intra negara  bahkan  antar  negara  (Gamayanti  & Nulhaqim,  2019).  Salah  satu  contoh  konkrit bagaimana  negara  kongo  secara  internal mengalami  konflik  bersenjata  namun  dilihat dari  cakupan  yang  luas,  kebingungan  negara itu  akibat  adanya  ekspansi  asing  yang mengakibatkan perebutan sumber daya karena
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
hanya  dengan  cara  itu  negara  kongo  dapat mengakumulasi kekayaan. Contoh lain adalah Amerika  Serikat  sangat  bergantung  pada  non bahan  bakar  seperti  mineral,  logam  untuk membuat  pesawat  terbang,  paeralatan  baja, mesin  jet,  giroskop  dan  alat  persenjataan  lain sehingga total mencapai 75 persen bergantung ke  negara  berkembang.  Dari  contoh  tersebut bahwa  semua  alutsista  bisa  memadai  karena adanya pasokan  yang tak terbatas dari negara lain dan keamanan ekonomi bagian dari hal itu (Ahmed,  2004).  Sedangkan  Klare  menyorot peran  dari  globalisasi  alam  memperburuk situasi  keamanan  negara  akibat  ekonomi dengan ucapannya :
"Kekuatan  pasar  global  hanya  dapat meningkatkan  kemungkinan  konflik, terutama  ketika  sumber  daya  yang diperebutkan dipandang sangat berharga  dalam  istilah  moneter sehingga  tidak  ada  penggugat  yang terlibat
bersedia menerima kerugiannya.  Risiko  konflik  internal atas sumber daya semakin diperburuk oleh kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin di banyak negara berkembang, sebuah fenomena yang secara luas dianggap berasal  dari  globalisasi.  Mereka semakin  terhalang  dari  akses  ke komoditas  penting  seperti  makanan, tanah, tempat tinggal, dan air minum yang aman. Ketika persediaan menyusut  dan  harga  banyak  bahan naik,  orang  miskin  akan  semakin putus asa dan dengan demikian lebih cenderung untuk mengindahkan desakan  para  fundamentalis,  dan ekstremis yang berjanji untuk
meringankan  penderitaan  mereka melalui
pemberontakan atau pemisahan etnis." (Renner, 2002) .
Artinya, pasar global secara harfiah hanya dapat  memunculkan  konflik  baru  Karena perebutan  komoditi  oleh  kumpulan  negara maju,  secara  internal  dapat  menjadi  ancaman karena adanya konflik senjata serta dipertinggi oleh  kesenjangan  dengan  basis  kekayaan, antara  kaya  dan  miskin.  Ditambah  adanya
globalisasi  akses  vital  seperti  komoditas sebagai pangan, lahan, dan komoditi lain serta air minum (Ahmed, 2004).

## Struktur Ekonomi dalam Modernisasi
Globalisasi  memang  sangat  panjang  dan internasionalisasi perdagangan melalui skema perdagangan dan pembagian kerja internasional  untuk  melayani  kaum  dominan memang  menjadi  sebuah  hal  yang  tak  bisa dihindarkan.  Menurut  Wallerstein  sendiri, seorang ekonom marxis terkenal mengungkapkan  bahwa  dunia  perlu  diakui sebagai suatu sistem, adanya sistem ini terdiri dari  kerangka  kerangka  lain  untuk  sistem  itu bekerja,  maka  perlu  dilihat  bahwa  salah  satu yang terkorbankan adalah negara dunia ketiga. Secara genealogi negara dunia ketiga mengalami kolonisasi yang secara fundamental  karena  adanya  kebutuhan  yang harus  dipenuhi  di  negara  maju,  baik  secara aturan kolonialnya dengan menerapkan spesialisasi agrarian sampai pada tahap distorsi sosial yang berdampak kumulatif pada kondisi negara dunia ketiga (Morgan, 2002).
Namun  proses  ini  tidak  lagi  seperti  yang dilakukan  pasca  kolonial,  skema  kapitalistik yang  dijalankan  lebih  terstruktur  berdasarkan jaringan  yang  sudah  terbentuk.  Ekspor  yang dilakukan  negara  terbelakang  ke  negara industri  maju  lebih  kepada  mengekspor komoditas.  Namun  dengan  adanya  skema pembangunan  tersebut,  negara  berkembang sudah  mengalami  ketergantungan  sehingga tidak  fokus  kepada  pembangunan  yang memperkuat  dalam  negeri.  Kedua,  bentuk industrialisasi dihadirkan di beberapa wilayah untuk  mendukung  produk-produk  utama  dari industri  maju,  melemahkan  industri-industri asli  dan  memperlebar  ketergantungan  pada pusat  produksi  di  negara  maju.  Program- program  modernisasi  maupun  globalisasi ekonomi  yang  didukung  oleh  pihak  industri maju  dirancang  untuk  memperkuat  distorsi struktural ini (Goldstein, 2005). Ini menandakan bahwa rezim perdagangan global melayani  kepentingan  industri  maju  dengan mengektraksi kekayaan alam di negara selatan, sementara negara selatan memproduksi barang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
bernilai  tinggi  sementara  negara  selatan dipaksa  untuk  meningkatkan  taraf  konsumsi dan  dikerahkan  untuk  memasok  tenaga  kerja murah  dan  bahan  mentah  dengan  pembagian tenaga kerja atau division of labour yang tidak setara (Tilly & Goodin, 2006).
Sebenarnya  menurut  Geogre  Nef  skema ekonomi  global  tidak  berbeda  dengan  skema kolonialisme, adanya kesamaan yang signifikan terletak pada sistem akumulasi yang terpusat,  konsentris,  dan  dilembagakan  untuk menjaga  stabilitas  komoditas  dan  keuangan. Lebih  jelasnya,  Nef  menjelaskan  komponen fundamental  yang  terkonsetrasi  adalah  soal perdagangan, keuangan, dan perlindungan hak kepemilikan bisnis internasional dimana sudah diatur untuk kepentingan rejim beserta langkah dan klasifikasinya:
1. Konteks historis dan struktural, perang dingin merupakan salah satu peristiwa yang menjadi kemenangan kapitalisme sehingga menjadi bertambahnya marginalisasi dunia ketiga (Nef, 1999).
2. Komponen  kedua  adalah  landasan budaya  dan  ideologi  ekonomi  global yakni neoliberalisme
yang menghegemon (Karliner, 2000).
3. Adanya  rejim  internasional  yang menjadi regulator seperti WTO, OECD,  IMF,  EBRD,  ASEAN  dan NAFTA. Rejim ini berkorelasi dengan struktur  domestik  seperti  kementerian keuangan,  dewan  perbendaharaan  dan bank sentral melalui perjanjian internasional dan persyaratan eksternal yang  melekat  pada  kebijakan  fiskal, moneter, dan kredit (Nef, 1999).
4. Mengakomodasikan  semua  komponen diatas untuk menegosiasikan kebijakan dan pelayanan untuk kepentingan kelas kapitalis dalam perluasan dan pemaksimalam akumulasi kapital (Karliner, 2000).

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  dipakai  dalam penulisan  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan mengedepankan argumentasi dan analisis berdasarkan pemikiran.
Sedangkan  dalam  pengambilan  data  penulis menggunakan  studi  pustaka  sebagai  basis seperti  buku,  jurnal,  berita,  majalah  ilmiah, laporan,  dan  surat  dari  pemerintah.  Penulis menggunakan beberapa litetarur review dalam meneliti dan memahami problematika sehingga  penulis  secara  jelas  dapat  menemui titik  terang  dan  kompatibel  dalam  menyusun tulisan  ini.  Literatur  yang  diambil  penulis merupakan  penulisan  ilmiah  yang  dapat dipertanggungjawabkan  keabsahannya  baik itu  jurnal,  buku,  laporan,  thesis  maupun disertasi yang terdaftar dalam dunia akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Masuknnya  Indonesia  dalam  Integrasi Ekonomi Global
Seluruh  industri  di  dunia  sekarang  telah dan sedang berubah kepada cara kerja jaringan produksi yang sangat besar, sering disebut juga sebagai  Jaringan  Produksi  Global  yang dijalankan oleh TNC’s dan MNC’s ( Transnational
Corporations and Multinational  Corporations ).  Jaringan  yang komplek  ini  mewakili  unit  alihdaya,  pusat pusat manufaktur, pusat pusat distribusi bagian mesin,  pusat  logistik,  kantor  pemasaran, penjual, dan konsumen sub nasional. Apa yang kita  miliki  sekarang  adalah  pembagian  kerja yang  kompleks  dan  lintas  global  dalam memfasilitasi arus barang, uang dan informasi yang  rumit  (Taylor,  2008).  Kompleksitas  ini juga mendarat di berbagai wilayah khususnya regional  Asia  Tenggara  yang  tertuang  dalam Master  Plan  of  ASEAN  Connectivity dalam memperluas  wilayah  kerja  serta  pengambilan surplus  dalam  arti  ekstraksi  sumber  daya. Salah satu bukti bagaimana ekspansi pasar luar negeri merusak tatanan ekonomi dalam negeri, penghapusan tarif sebanyak 99% dari seluruh barang  dan  jasa  yang  diperdagangkan  dui kawasan ASEAN sejak januari 2010 ( ASEAN- China  Free  Trade  Area:  Not  a  Zero-Sum Game , 2012).
Di  Indonesia,  orde  baru  adalah  era  yang mencerminkan  perubahan  rezim  populis  di negara dunia ketiga, berubah hampir ke semua aspek  menjadi  militer  dan  otoriter  (Putri Maharani  et  al.,  2022).  Mulanya  konsep
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
pembangunan  kesetaraan  yang  merujuk  pada Amartya  Sen  berubah  menjadi  pembangunan berdasarkan prinsip modernisasi ala kapitalisme.  Nilai  yang  dijalankan  oleh  rejim ini  sesuai  dengan  resep  yang  diambil  dalam ekonomi liberal yaitu industri substitusi impor (ISI).  Melalui  kebijakan  ISI,  Indonesia  harus secara progresif mengubah orientasi impor dan produksi  dalam  negeri  dengan  memusatkan perhatian pada industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan  akan  produk  sekunder  (Abdoellah &  Mulyanto,  2019).  Dengan  sokongan kebijakan  yang  akhirnya  bermuara  pada dukungan modal berupa investasi asing, PDB Indonesia  meningkat  sebesar  7,5  sampai  7,9 persen,  ditambah  dengan  laju  pertumbuhan industri  manufaktur  sebesar  9,6  sampai  14,6 persen  pada  rentang  waktu  1980an  (Wie, 1996).  Arah  bagi  industrialisasi  jaman  orde baru ditetapkan oleh GBHN oleh putusan MPR setiap  lima  tahun  dengan  tujuan  utama pembangunan  Indonesia  adalah  mencapai struktur  ekonomi  yang  seimbang  dimana industri  manufaktur  yang  kuat  dan  maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sektor  ini  diberi  nama  Repelita  (Rencana Pembangunan  Lima  Tahun)  meliputi  empat tahap dalam mendukung industri  manufaktur. Repelita I memprioritaskan pada pembangunan  industri  manufaktur  yang mendorong pertanian. Repelita II memprioritaskan  pada  industri  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  menghasilkan  bahan baku (primer). Repelita III menetapkan bahwa industri  yang  dapat  didirikan  adalah  yang dapat mengelola bahan baku industri menjadi produk  indutsri  manufaktur.  Sementara  yang terakhir  adalah  membangun  barang  industri menjadi  barang  hasil  rekayasa  (Barang Modal). Dalam membagi periodisasi di zaman orde  baru,  maka  ada  tiga  fase  utama  yang dilalui, yaitu :
1. Fase stabilisasi (1966-1973)
liberalisasi  di  sektor  tertentu  dan pemulihan ekonomi.
2. Fase  Boom  Minyak  (1974-1982) tumbuhnya  ekonomi  yan  drastis  dan adanya campur tangan pemerintah.
3. Pasca  Boom  Minyak  (1983-1996) deregulasi,  liberalisasi  kembali  dan pertumbuhan  yang  diproritaskan  oleh ekspor.
Dalam pengembangan industri juga ada 3 fase, yaitu pengembangan ISI  dengan spesialisasi  dan  penyempurnaan  struktur industry, pengembangan industri lewat penguasaan teknologi di  beberapa bagian dan pengembangan berorientasi ekspor (Setiawan, 2014).
Seluruh  strategi  pembangunan  di  negara terbelakang  dihapus  dan  diformulasikan  oleh nota kesepahaman perdagangan bebas. Indonesia  adalah  contoh  klasik  bagaimana entitas negara dipermainkan kedaulatan ekonominya lewat WTO dan IMF sejak tahun 1990an sedangkan cikal bakal nya terjadi pada 40  tahun  silam.  Ketika  masuknya  fase reformasi, Indonesia tidak mempunyai strategi dasar pembangunan ekonomi nasional sehingga  perencanaan  pembangunan  jangka menengah dan panjang diserahkan pada pasar bebas.  Kemudian  terikatnya  kepada  seluruh rejim  perdagangan  WTO  sejak  tahun  1994, ASEAN Free Trade Area , China-ASEAN Free Trade Area 2004, dan Jepang-Indonesia pada 2007 maka perlahan Indonesia membuka jalan lebar bagi  invasi ekonomi luar negeri. Cukup memasukan  segala  regulasi  dagang  dan  pasal ke  dalam  hukum  positif,  otomatis  kedaulatan atas  ekonomi  Indonesia  rusak  (Setiawan, 2013). Rejim devisa dan sistem keuangan yang sangat  pro  pasar  menyebabkan  Indonesia semakin  berada  dalam  kerentanan  krisis. Liberalisasi  oleh  IMF  awalnya  sebagai pembukaan  pintu  menjadi  paradoks  dan terjebak dalam perjanjian perdagangan bebas.
Perjanjian  di  WTO  mencakup  tiga  hal dasar  yaitu  barang,  jasa,  dan  kepemilikan intelektual.  Inti  dasarnya  adalah  liberalisasi, dengan penerapan komitmen anggota anggotanya  untuk  merendahkan  tarif  bea masuk  dan  hambatan  perdagangan  lainnya, serta  untuk  tetap  membuka  pasar  sektor  jasa. Disamping  itu  ada  yang  namanya  prosedur untuk  penyelesaian  sengketa  negara  dengan diharuskan  transparan  dalam  setiap  kebijakan dengan  selalu  melapor  kepada  WTO  lewat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
tinjauan  kebijakan  perdagangan  ( trade  policy reviews ), dengan struktur dasar dari perjanjian adalah sebagai berikut :

## Table 1. Struktur Dasar Perjanjian WTO
Umbrella Agreement Establishing WTO Good Services Intellect ual Propert y Basic Principle s GATT GATS TRIPS Addition al Details Other Goods agreeme nt and annexes Services Annexes
Market Access commit ment Countrie s Schedule s of commit ment
Countries ’ schedules of commitm ents (and MFN exemtion s Dispute settleme nt
Disputes Settlement
transpare ncy Trade policy reviews
Sumber:  Setiawan,  Bonnie. WTO  dan
Perdagangan abad 21 (Resist Book: Sleman) .
Pola  perjanjian  tentunya  tidak  statis, dengan  adanya  preposisi  bahwa  kapitalisme rentan terhadap krisis maka perjanjian tersebut terus  dirundingkan  dan  diperbarui  dari  waktu ke waktu, malah berpotensi untuk ditambahkan  dengan  perjanjian  lain.  Putaran Doha  sebagai  titik  dari  semua  perjanjian mempunyai sifat  yang mengikat  yang apabila tidak dilaksanakan, negara akan mendapatkan aduan dari pelaku pasar ke dispute settlement body sehingga dapat hukuman. Demi memiminalisir kejadian tersebut negara anggota  WTO  selalu  mendapat  kunjungan untuk tinjauan ulang atau trade policy reviews
atas  komitmen  yang  dijalankan.  Indonesia sendiri  masuk  kedalam  lingkaran  tersebut karena  adanya  paksaan  dari  pasar  dan cenderung  tidak  memperkuat  industri  dalam negeri  (Hoekman  et  al.,  2002)  Dalam kaitannya  dengan  perjanjian  ini,  Indonesia juga  melakukan  beberapa  kebijakan  yang disesuaikan dengan nilai WTO yang dikelompokan  menjadi  3  klasifikasi,  antara lain:
Table 2. Aturan WTO Terhadap Aktivitas
Dagang Barang ( goods) Jasa ( Services) / GATS TRIPS ( Trade Related Intellectual Property Right ) Pertanian Mobilitas Manusia Hak cipta ( Copy Right ) Aturan Kesehatan Produk Tani Transport Udara ( Air Transport )
Merk ( Trade Mark ) Tekstil dan Pakaian Jasa Keuangan ( Financial Services ) Indikasi Geografis ( Geographi c Indications ) Technical Berriers to Trade Perkapalan ( Shipping ) Desain Industrial ( Industrial Design ) Anti Dumping Telekomunikasi ( Telecomunicati ons ) Paten ( Patents ) Bea Customs Valuation Desain Layout ( Topograhi es ) Aturan asal usul barang Sirkuit Padu ( Integrated Circuit ) Inspeksi pra Keterbukaa an ( Undisclos
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
pengapala n ed Informatio n ) Lisensi Impor Rahasia Dagang ( Trade Secrets ) Subsidi Perlindung an Trade Related Invesment
Measured (TRIMS)
Sumber : www.wto.org
Keunikan  dari  WTO  terletak  pada meluasnya sektor sektor yang akan diatur dan dengan demikian kekuasaannya yang semakin besar,  meskipun  sebenarnya  hal  yang  diatur oleh  WTO  saat  ini  sudah  banyak.  Disamping itu karena sifatnya legal binding atau mengikat sehingga perjanjian yang dihasilkan mengikat terhadap seluruh negara anggota secara ketat, dsiplin, dan tentu saja sanksi. Di dalam WTO, negara  industri  maju  mempunyai  kekuasaan yang besar karena selalu mengaitkan komitmen  WTO  dengan  program  IMF  dan Bank  Dunia  terkait  bilateral  atau  utang,  yang membuat  negara  berkembang  tidak  bisa bergerak  ke  arah  alternatif  sehingga  makin lama perekonomian mereka terselimuti hutang (Baldwin, 2011).

## Stagnasi Rejim Ekonomi Global dan Krisis Indonesia
Krisis  moneter  yang  terjadi  di  Amerika Serikat  senyatanya  tidak  berdampak  pada ekonomi dalam negerinya saja, melainkan juga meluas  skala  global.  Kawasan  Eropa  yang menerapkan  regionalism  sebagai  pertahanan utama  ekonominya,  maupun  Asia  Timur dengan  kebangkitan  ekonomi  yang  mulai melesat tetap terkena dampak krisis. Fenomena  empirik  ini  pada  umumnya berdampak  pada  turunnya  nilai  tukar,  inflasi yang sangat tinggi, runtuhnya ekonomi makro yang  ditandai  oleh  bangkrutnya  perusahaan,
indeks bursa yang hancur karena ketidakpastian ekonomi. Stagnasi  ini satu  sisi mengurangi pasokan likuiditas sektor keuangan  dikarenakan  bangkrutnya  lembaga keuangan internasional terkhusus bank khusus investasi  yang  berpengaruh  pada  aliran  kas perusahaan (Utami, 2018).
Sedangkan untuk Indonesia sendiri secara langsung  ialah  kerugian  perusahaan  yang menanamkan  modalnya  di  Institusi  keuangan Amerika  Serikat  seperti  bursa  saham,  lalu pengaruh  yang  secara  tidak  langsung  terkait dengan  perekonomian  Indonesia  ditandai dengan  naiknya  suku  bunga,  menurunnya likuiditas,  nilai  komoditas  rontok,  mata  uang rupiah  turun,  dan  pertumbuhan  sumber  dana yang  stagnan  cenderung  turun.  Dalam menyelesaikan  krisis,  Bank  Sentral  Indonesia membuat strategi yaitu memperkuat likuiditas sektor  perbankan,  kebijakan  terkait  neraca pembayaran dan menjaga pertumbuhan kredit untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi. Regulasi ini berfungsi agar tetap memperkuat sektor  perbankan  untuk  mengurangi  bahkan mengantisipasi dampak pengeringan likuiditas global,  serta  upaya  mendukung  pertumbuhan ekonomi sektor kredit pada level yang tetap, di lain  hal  Indonesia  mencari  dana  untuk meminimalisir  defisit  anggaran  pendapatan dari sumber yang bukan berdasarkan mekanisme  pasar,  seperti  bilateral  maupun multilateral.  Selain itu Sinergitas dijalin oleh Bank Sentral Indonesia dan pemerintah untuk menjaga  jaring  pengamanan  sektor  keuangan (JPSK)  atau financial  safety  net ,  sehingga mekanisme yang dibuat berjalan lancar dalam menghadapi  krisis.  Maka  dari  itu  pemerintah mengupayakan  percepatan  pembahasan  UU JPSK  dan  mengeluarkan  Perppu  tentang amandemen kedua  UU  Nomor 3 Tahun 2004 tentang  Bank  Indonesia  serta  Perppu  tentang revisi Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang LPS (M. Zidny Nafi’ Hasbi, 2019).
Semua ini berawal dari kebijakan rekayasa AS  yang  dikenal  sebagai subprime  mortgage berupa  surat  kredit  rumah  atau  KPR  yang memiliki  bunga  yang  sangat  rendah  sehingga kebutuhan akan rumah meningkat ( boom in the housing  market ),  ditambah  dengan  adanya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
kelesuan pasar saham dan investasi teknologi. Pada  rentang  waktu  2001  sampai  2005 kebutuhan  yang  meningkat  akan  rumah  tadi membuat  masyrakat  konsumtif  namun  tidak digerakan oleh uang mereka sendiri, melainkan  dengan  meminjam  kepada  bank yang  menjadi  cikal  bakal  utang  bank.  Suku bunga yang rendah juga mendorong perusahaan  untuk  berekspansi  keluar  negara serta tendensi menjamurnya instrumen kapital yang  resikonya  tinggi  ( higher  risk  higher return ) (Teguh Sihono, 2008). Kerugian yang dialami bank khusus investasi dunia mencapai US  $160  miliar,  dan  terus  naik  bahkan berpotensi akan mencapai US $300 miliar.(M. Zidny Nafi’ Hasbi, 2019) Lebih parahnya para ahli moneter memprediksi  total  kerugian bisa mencapai USD 1 triliun. Pada tanggal 12 dan 13 April 2008 dalam hasil pertemuan IMF dan IBRD ( International Bank for Reconstruction and  Development )  yang  dihadiri  pejabat keuangan  dan  Gubernur  Bank  Sentral  yang berjumlah  185  dari  setiap  negara,  ditambah pertemuan G-7 pada April 2008 di Washington DC, memastikan angka kerugian  akibat krisis subprime  mortgage AS  mendekati  USD  1 triliun (Teguh Sihono, 2008).
Berdasarkan  genealoginya,  terlihatnya krisis ini menyatakan bahwa kapitalisme tidak mampu  lagi  mengatasi  perbedaan  padangan dari  kepentingan  yang  begitu  beragam,  yang malah  dikanalisasi  ke  dalam  satu  pandangan, yaitu perdagangan bebas ala neoliberalisme.(Harvey,  2010)  Selain  efek dominonya  krisis,  sistem  ekonomi  yang terintegrasi dan bebas dengan patokan negara maju sebagai faktor determinan yang tersentralisasi  menjadikan  pergeseran  ke  arah krisis  yang  semakin  inklusif  bisa  terjadi  jika kondisi  ekonomi  di  negara  mereka  sedang sulit. WTO yang menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme  secara  mendasar  bertentangan dengan paham pembangunan nasional, walaupun tetap bersifat kapitalistik.
Masalahnya  adalah  kepentingan  pasar  bisa diraih  oleh  negara  maju,  sementara  negara negara berkembang dan terbelakang tidak bisa selamat  atas  dilandanya  krisis  karena  sitem ekonomi  yang  tidak  berdasarkan  mekanisme
pasar dan hanya berupa komoditi baik sudah di ekstraksi atau belum (Setiawan, 2013).

## Ketidakamanan  Indonesia  dalam  Integrasi Ekonomi Global
Adanya  gejolak  dalam  perkembanganya dan kontradiksi antara kepentingan pasar bebas dan  kepentingan  negara  dalam  hal  ini pembangunan perlu adanya refleksi khususnya bagi negara berkembang. Persoalan yang kebih besar terletak pada negara berkembang dalam mengkonsepsikan  pembangunan  serta  adanya perbedaan antara mulainya proses pembangunan.  Menurut  Wallerstein  sendiri, pembangunan  yang  didasarkan  pada  prinsip neoliberalisme  dan  segala  macam  turunannya merupakan proses pengambil atau penghisapan  negara  berkembang  dalam  hal hasil  alam  yang  di  ekstraksi  maupun  mentah. Lebih  jauh  lagi,  ada  sekelompok  negeri  maju atau inti yang bersaing demi akses ke sumber daya dunia, dominasi ekonomi, dan hegemoni atas  negara  berkembang  dengan  melakukan tiga  cara  yakni  dominasi  produktivitas  yang memungkinkan  mereka  memproduksi  barang lebih  tinggi  kualitasnya  dengan  harga  lebih murah  disbandingkan  dengan  produk  sama namun  di  negara  lain,  mengekstrasksi  nilai- lebih  lebih  besar  dari  produk  dunia,  dan dominasi  finansial  ketika  bankir  dari  negara dominan cenderung mendapatkan kendali atas sumber  daya  finansial  dunia  (Abdoellah  & Mulyanto, 2019).
Siklus  industri  saat  ini  merujuk  pada pemimpin pasar yang sama dengan menerapkan monopoli-semu, melalui penguasaan  atas  industri    dan  produk  utama pasar  yang  memerlukan  campur  tangan teknologi,  paten,  pembatasan  atas  impor  atau ekspor,  subsidi  pemerintah  dan  lain  lain. Utilitas ini yang menjadikan negara maju dapat mengakumulasi  kapitalnya  melalui  industri dan monopoli-semu, ditambah dengan adanya negara pertengahan antara maju dan berkembang dengan terus menjaga ekonominya  tidak  persis  sama  seperti  negara berkembang,  ia  cenderung  mengekspor  lebih ke negara berkembang dan impor dari negara inti.  Ketika  kapital  sudah  terakumulasi  maka
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
efek  dominonya  ialah  lapangan  kerja  banyak dan  penghasilan  meningkat  sesuai  dengan logika kapital yang terus mencari tanah rendah nilai, maka ia harus ekspansi keluar dibarengi karena  overkomulasi  yang  menjadi  penyakit akut  dari  kapitalisme  yang  menyebabkan persaingan harga pula (Harvey, 2009). Dalam menekan  biaya  produksi,  proses  produksi dalam  industri  produk  sekunder  dialihkan  ke negara semi pinggiran dalam bentuk finansial seperti  komprador  menurut  pemikiran  Dos Santos,  sedangkan  dalam  bentuk  investasi langsung  ke  negara  berkembang  untuk memulai produksi barang.
Sejumlah studi mengatakan bahwa ketidakamanan  ekonomi  akibat  dari  krisis kapitalisme  berujung  pada  konflik  antar negara,  Paul  Collier  dan  Ankie  Hoffler misalnya  mengatakan  bahwa  kurangnya peluang  ke  sektor  ekonomi  akan  berdampak besar  bagi  keluhan  politik  selaras  dengan kebutuhan ekonomi karena adanya kewajiban negara  yang tidak bisa ditetapi sesuai  dengan fungsi  negara.  Teori  ini  persis  sama  dengan apa  yang  dikatakan  oleh  James  Fearon  dan David  Latin  yang  mengemukakan  bahwa korelasi antara konflik dan persoalan ekonomi, dengan  redistribusi  kekayaan  yang  tidak merata  karena  adanya  pemusatan  kekayaan secara  kumulatif  mengurangi  keterlibatan negara dalam aspek  ekonomi. Semua formasi ini  diakibatkan  oleh  sistem  ekonomi  yang terintegrasi dengan sedemikian rupa yang kita sebut sebagai neoliberalisme. Dibawah kebijakan  ini  seperti  stabilisasi  ekonomi makro, deregulasi  dan privatiasi  sumber daya mempunyai  efek  domino  yakni  utang  luar negeri  yang  besar  sedangkan  lembaga keuangan  internasional  hanya  menanggapi dengan menganjurkan pemotongan pengeluaran  pemerintah  dan  kebijakan  fiscal (Ahmed,  2004).  Ketimpangan  ekonomi  dan politik  yang  dilembagakan  ini  merupakan bagian  penguatan  ketergantungan  dengan pembatasan  perkembangan  pasar  yang  buruk dan membatasi kapasitas budaya. Keterbatasan yang  dikenakan  pada  pasar  negara-negara miskin  secara  khusus  tercermin  dalam pengalihan  sumber  daya  mereka  ke  negara-
negara  maju  dan  dominan.  Konsekuensinya adalah  ketidaksetaraan  yang  semakin  dalam, inefisiensi  yang dilembagakan, dan terkadang kekerasan  di  negara-negara  berkembang (Morgan, 2002).
Indonesia yang telah lama ikut dalam poros WTO  nyatanya  tidak  siap  dalam  penguasaan forum  perundingan  Rejim  tersebut,  bahkan dalam  mempersiapkan  strategi  besar  dalam perundingan  yang  sedang on  going atrau belum.  Premis  ini  diakui  sendiri  oleh  DELRI (Delegeasi RI) dan Depperindag (Kemendag), kenyataan  ini  terutama  disebabkan  tidak adanya  perumusan  agenda  nasional  selama orde baru, karena selalu ada intervensi politik berdasarkan  kepentingan  individu  apa  yang disebut  sebagai  kapitalisme  semu  atau komprador. Keterbukaan pasar dan terintegrasinya Indonesia dalam perekonomian global tidak membawa kesejahteraan sebagaimana dihendaki oleh pasar. Malah sakit yang  akut  juga  dibawa  ke  Indonesia  dengan menghatarkan  krisis  moneter  tahun  1997 datang  karena  liberalisasi  keuangan  yang terbuka tanpa kendali, sejalan dengan regulasi GATS  ( General  Agreement  on  Trade  in Service )  yang  sifatnya  mengikat.  Sehingga Indonesia  tidak  bisa  lagi  melindungi  dirinya bila ada goncangan keuangan global. Padahal fluktuasi  keuangan  global  berlangsung  terus menerus,  hal  yang  tidak  seberapa  bagi perekonomian  AS  dan  Jepang  karena  sudah mapan. Dampak umum selain ketergantungan akut  ialah  kebijakan.  Kini  Indonesia  sudah punya  lagi  ruang  kebijakan  dan  pilihan opsional  ( Policy  space  and  Policy  Options ) kebijakan  hanya  satu,  yakni  liberalisasi ekonomi  ke  arah  pasar  bebas  sebagaimana yang  dicetuskan  oleh  Rejim  Internasional, misalnya  pertanian  atau  pangan  dengan menerapkan bea masuk yang hampir 0% untuk komoditi  dari  luar.  Perubahan  regulasi  ini berbahaya karena sifatnya yang permanen dan sulit untuk diubah. Seperti metaphor perangkap,  dimana  orang  akan  masuk  ke sebuah  ruangan  lewat  pintu,  dan  pintu  itu ditutup  selamanya  dan  orang  itu  tidak  akan kembali kecuali menerapkan kebijakan neoliberalisme.  Maka,  bahwa  kebanyakan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
upaya negara berkembang yang niatnya adalah kesejahteraan  malah  membawa  kontradiksi karena  adanya  kebijakan  sejalan  dengan liberalisasi didorong oleh WTO guna memuaskan  investor  asing  dan  korporasi. Semakin jauh negara berkembang menerapkan kebijakan  yang  sama  dengan  pasar,  semakin jauh  negara  berkembang  akan  sejahtera  dan berdaulat.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  paparan  diatas,  ekonomi negara  berkembang  terkhusus  Indonesia  sulit untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  keamanan karena adanya faktor eksternal dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara. Adanya tekanan dari rejim perdagangan global yang terus menekan negara berkembang dalam mengikuti  seluruh  aturan  padahal  adanya perbedaan  yang  signifikan  terhadap  posisi negara  dan  kondisi  yang  berbeda.  Ditambah dirusaknya  kondisi  ekonomi  dalam  negeri dalam  menopang  seluruh  faktor  produksi dalam  mencapai  kedaulatan  atas  ekonomi sehingga  negara  tidak  perlu  menerapkan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Saat ini, negara  berkembang  hanya  mengutamakan hasil ekstraksi bahkan komoditi yan hanya siap di ekspor karena adanya kebijakan pasar bebas yang  tidak  memperbolehkan  negara  dalam memproteksi  ekonomi  dalam  negeri.  Bukan hanya itu, tindakan ini diperparah oleh adanya komprador  yang  terus  mendukung  kebijakan yang  berbau  liberalisasi  pasar  karena  dia diuntungkan  baik  sifatnya  material  atau legitimasi  atas  hasil  kerjanya.  Indonesia sendiri  masuk  kedalam  jeratan  integrasi ekonomi global dimulai ketika masa soeharto dalam hal ini regulasi yang sangat pro terhadap liberalisasi  pasar  dan  dia  sendiri  juga merupakan  komprador.  Satu  sisi  Indonesia belum  menopang  ekonomi  dalam  negeri, ditambah  harus  mengikuti  jejak  pasar  yang hanya  mampu  bergerak  diatas  kemapanan, membuat  Indonesia  hanya  bisa  menjadi  dan berkompetisi  denga  negara  berkembang lainnya  dalam  hal  ekstrasksi  hasil  komoditi bahkan komoditi nya saja. Ini yang menjadikan
korporasi  global  mengambil  langkah  dengan menerapkan race  to  the  bottom dengan mengekspansi  daerah  rendah  nilai  dalam mengambil  surplus  atas  hasil  ekstraksi  bahan primernya. Dengam demikian, negara berkembang  tidak  akan  pernah  bisa  untuk mencapai  keamanan  ekonominya  baik  secara jangka waktu dekat dan panjang, perlu adanya penguatan  ekonomi  dalam  negeri  terlebih dahulu.
Kesimpulan  ini  sekaligus  menjawab pertanyaan  penelitian  bahwasanya  negara berkembang  tidak  akan  pernah  mencapai tingkat  yang  aman  maupun  sejahtera  karena adanya faktor eksternal, baik secara consensus maupun  koersif  lewat  state  apparatus  negara itu sendiri.

## Saran
Negara Berkembang seharusnya menganut prinsip  pasar  mandiri  terlebih  dahulu  karena sebelum  suatu  entitas  baik  negara  maupun kawasan  harus  memperkuat  ekonomi  dalam negeri maupun dalam kawasan agar kedaulatan ekonomi  bisa  terwujud  dengan  sehingga perusahaan multinasional maupun aktor pasar bebas  yang  masuk  kedalam  suatu  negara tersebut bisa bersaing secara sempurna.
Indonesia  sebagai  negara  yang  besar  dan kekayaan  yang  sangat  melimpah  seharusnya mampu  dengan  penguasaan  sumber  daya dengan  mekanisme  ekonomi  terpimpin  atau ekonomi merkantilisme agar pondasi ekonomi seperti  komoditas  dan  manufaktur  bisa terwujud dan bisa bersaing dengan pasar bebas ketika  sumber  daya  dikuasai  dan  perusahaan dalam negeri dapat bersaing secara modal dan kapabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah, O. S., & Mulyanto, D. (2019). Isu Isu  Pembangunan :  Pengantar  Teoritis (First Edit). Gramedia Pustaka Utama. Ahmed,  N.  M.  (2004).  The  globalization  of insecurity. How the international economic  order  undermines  human  and national  security  on  a  World  scale. Historia Actual Online , 5 (5), 113–126. Albritton,  R.,  &  Simoulidis,  J.  (2003).  New
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
Dialectics  and  Political  Economy. New Dialectics and Political Economy .
https://doi.org/10.1057/9780230500914
Arfard,  R.  N.  (1999).  Kecenderungan  Politik Internasional  Kontemporer.  In Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–15).
ASEAN-China  Free  Trade  Area:  Not  a  Zero- Sum Game . (2012).
Baldwin, R. (2011). 21st Century
Regionalism:  Filling  the  gap  between 21st century trade and 20th century trade rules (ERSD-2011-08).
Buzan, B. (1983). People, States and Fear : the
National Security in International
Relations (First Edit). John Spiers.
Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). Security : A New Framework for Analysis (B.  Buzan,  O.  Waever,  &  J.  de  Wilde (Eds.); First Edit). Lynne Rienner.
Chotimah,  H.  C.,  Sandec,  J.  P.,  Dwi  C,  E.,
Yusvarini,  D.  R.,  &  Hong,  S.  (2019).
Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security. Journal  Transformasi  Global , 4 (1),  65–
76.
Gamayanti,  R.,  &  Nulhaqim,  S.  A.  (2019). Konflik Antara Pltu Indramayu Ii Dengan Warga  Mekarsari  Dilihat  Dari  Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher. Jurnal Kolaborasi  Resolusi  Konflik , 1 (1),  11. https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20888 Gilpin,  R.  (1987).  The  Political  Economy  of International  Relations.  In The  Political
Economy of International Relations (First Edit). Princeton University Press.
https://doi.org/10.4324/9781315254166- 8
Goldstein,  P. (2005). Post-Marxist Theory (J.
Natoli (Ed.); First Edit). State University of New York Press.
Harvey,  D.  (2009). Neoliberalisme  dan Restorasi  Kelas  Kapitalis (Darmawan (Ed.); First Edit). Resist Book.
Harvey,  D.  (2010). Imperialisme  Baru: Genealogi  dan  Logika  Kapitalisme Kontemporer (E.  P.  &  D.  Yanuardy (Ed.)). Resist Book.
Hoekman,  B.,  Mattoo,  A.,  &  English,  P.
(2002).  Development,  Trade,  and  the WTO.  In Development,  Trade,  and  the WTO (First Edit). The World Bank.
Karliner,  J.  (2000).  The  corporate  planet: ecology  and  politics  in  the  age  of globalization. Ecological Economics , 32 , 333–336.
M. Zidny Nafi’ Hasbi. (2019). Dampak Krisis
Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan , 13 (2), 385–400. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.
602
Morgan,  E.  C.  (2002).  Globalization  and
Human  Security :  A  Neo  Gramscian
Perpspective. International  Journal  of Peace Studies , 7 (2), 58–73. https://doi.org/10.1080/07488008708408 733 Nef,  J.  (1999). Human  security  and  Mutual Vulnerability :  The  Global  Political
Economy of Development and Underdevelopment (I. D. R. Centre (Ed.); Second  Edi).  International  Developnebt Research Centre.
Oatley,  T.  (2008). International  Political Economy (V. Mukhija (Ed.); Third Edit). Pearson Longman.
Putri  Maharani,  S.  H.,  Santoso,  P.,  &
Sukendro,  A.  (2022).  Konflik  Batas Wilayah  Daerah  Pemekaran  Kepulauan Seribu Mengancam Keamanan Nasional.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 4 (1), 40. https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.37915 Renner, M. (2002). The Anatomy of Resource Wars (T. Prugh (Ed.); First Edit, Issues 1–
93). Worldwatch Insitute.
Setiawan,  B.  (2013). WTO  dan  Perdagangan Abad 21 (First Edit). Resist Book. Setiawan,  B.  (2014). Jaringan  Rantai Kapitalisme  Global (1st  Editio).  Resist Book.
Smith,  A. (2008). An  Inquiry into the Nature and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations. Readings in Economic Sociology , 6–17.
Taylor, M. (2008). Global Economy
Contested :  Power  and  Conflict  across
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
the International Division of Labour (M. Taylor (Ed.); First Edit). Routledge. Teguh  Sihono.  (2008).  Krisis  Finansial Amerika  Serikat  dan  Perekonomian
Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan , 5 (2), 171–192.
Tilly, C., & Goodin, R. E. (2006). The Oxford
Handbook of Contextual Political Analysis.  In  R.  E.  Goodin  (Ed.), The Oxford Handbook of Contextual Political
Analysis . Oxford University Press.
Utami,  A.  T.  (2018).  Efisiensi  Pasar  Bentuk Lemah  Pada  Pasar  Modal  Indonesia, Malaysia  dan  Korea  Selatan  Periode Krisis  Ekonomi  Global  2008. Jurnal Inspirasi  Bisnis  Dan  Manajemen , 2 (2), 101–116. https://doi.org/10.33603/jibm.v2i2.1476 Wie,  T.  K.  (1996). Industrialisasi  di Indonesia :  Beberapa  Kajian (Second Edi). Pustaka LP3ES.