Jurnal WIDYA LAKSMI | http://jurnalwidyalaksmi.com Vol 4 | No 2 | Juli 2024 e-ISSN : 2775-0191 | p-ISSN : 2774-9940 | DOI : 10.59458 Penerbit : Yayasan Lavandaia Dharma Bali

## PENGABDIAN MASYARAKAT SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  WALIKOTA  DAN  WAKIL  WALIKOTA  TAHUN  2024  DAN NETRALITAS ASN DI TANGERANG SELATAN

## Didik Suhariyanto
Program Studi Hukum, Program Magister, Universitas Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur No. 17 A Menteng Jakarta Pusat e-mail: suhariyanto.didik@yahoo.co.id
Received : Juli, 2024 Accepted : Juli, 2024 Published : Juli, 2024

## Abstrak
Pengabdian  Masyarakat  Sosialisasi  Pencegahan  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur  Serta Walikota  Dan  Wakil  Walikota  Tahun  2024  Dan  Netralitas  ASN  Di  Tangerang  Selatan,  diharapkan  semakin berkurang pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daearah (Pilkada), dan semakin minim pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. Pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat, harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, untuk menjalankan sistem demokrasi sesuai  dengan  konstitusi  yang  berada  pada  wilayah  provinsi/kabupaten/kota.  Pilkada  secara  langsung  yang legitimate  dapat  menghasilkan  kepala  daerah  yang  memiliki  akuntabilitas  lebih  tinggi  kepada  rakyat,  untuk kesejahteraan rakyat.

## Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat, Pencegahan Pelanggaran, Pilkada

## Abstract
Community Service: Socialization of Prevention of Violations in the Election of Governors and Deputy Governors and Mayors and Deputy Mayors in 2024 and the Neutrality of ASN in South Tangerang. It is hoped that there will be fewer violations in the implementation of Regional Head Elections (Pilkada), and fewer violations committed by ASN regarding neutrality in the implementation of Regional Head Elections (Pilkada). Pilkada as a form of popular sovereignty must be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly, to implement a  democratic  system  in  accordance  with  the  constitution  in  the  province/district/city  area.  Legitimate  direct regional elections can produce regional heads who have higher accountability to the people, for the welfare of the people.
Keywords: Community Service, Prevention of Violations, Regional Elections

## Pendahuluan
Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil Walikota)  atau  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah (Pilkada)  pada  tatanan  pemerintahan  daerah  turut diatur  di  dalam  konstitusi  yakni  pada  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945)  18  ayat  (4)  UUD  NRI  1945, Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing
sebagai kepala  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Artinya  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sesuai
dengan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (J. Kristiadi, 1997).
Awal  mula  adanya  kegiatan  Pemilihan Umum  bagi  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  merupakan  respon  pemerintahan  untuk meningkatkan  iklim  demokrasi  yang  ada  di Indonesia.  Pasalnya  setelah  terjadinya  proklamasi sistem  pemerintah  di  Indonesia  tidak  menjalankan sistem  demokrasi  seutuhnya.  Harapannya  dengan memunculkan  kontestasi  pesta  demokrasi  pada lapisan  masyarakat  yang  berada  pada  wilayah provinsi/kabupaten/kota, dapat meningkatkan atmosfir  demokrasi di  Indonesia.  (Ibnu    Tricahyo, 2009).
Dengan  diadopsinya    pemilihan      kepala daerah  secara  langsung,  diharapkan  tidak  hanya menjadi  muara  kebebasan  warga  negara  dalam menentukan  kepemimpinan  daerah,  tetapi  juga mampu  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  warga hingga  tingkat  daerah.  Pilkada  secara  langsung yang diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang  memiliki  akuntabilitas  lebih  tinggi  kepada rakyat.
Pemilihan    umum    kepala    daerah    pada mulanya  tidak    dilaksanakan  secara  serentak. Namun  pasca  adanya  pembaharuan  regulasi  pada Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor    1    Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Nomor  1 Tahun 2014  tentang Pemilihan Umum (PERPPU 1/2014 ) mengamanatkan  untuk  pelaksanaan  dilaksanakan serentak. Hal  ini disampaikan di pada  Pasal  3 ayat (1)  Pemilihan  dilaksanakan  setiap  5  (lima)  tahun sekali  secara  serentak  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hingga  saat  ini  Pemilihan  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  pernah  dilaksanakan secara  serentak,  namun  tidak  secara  menyeluruh bagi  seluruh  daerah,  dikarenakan  pasca  penetapan regulasi  ini,  proses  pemilihan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  dipilih  disesuaikan  dengan habisnya masa jabatan, kemudian proses pemilihan mengikuti  peraturan  perundang-undangan  tersebut. (Topo  Santso,  Ida  Budhihati,  2018).  Pada  tahun 2024  ini  menjadi  sebuah  kontestasi  yang  menarik bagi  masyarakat  baik  di  Kabupaten/Kota  yang hendak  memilih  siapa-siapa  yang  akan  memimpin daerah.
Aparatur    Sipil  Negara  (ASN)  adalah profesi    bagi    pegawai    negeri    sipil  dan  pegawai pemerintah dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja pada    instansi    pemerintah,  dan  diangkat    oleh pejabat    pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas dalam  suatu  jabatan  pemerintahan    atau    diserahi tugas    negara    lainnya  dan  digaji  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam  pelaksana  Pemilu  Serentak  ASN harus  netral  sesuai  ketentuan  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur
Sipil  Negara,  bawah  penyelenggara  kebijakan  dan manajemen ASN berdasarkan  asas  netralitas  dan ditegaskan    dalam  Pasal  12  bahwa    Pegawai  ASN berperan    sebagai        perencana,    pelaksana,    dan pengawas    penyelenggaraan    tugas    umum pemerintahan  dan pembangunan  nasional  melalui pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tentunya aparatur sipil negara harus netral dalam  pelaksanaan    Pemilihan    Umum    (Pemilu) secara  serentak    Tahun  2024  dalam    Pemilihan Gubernur/Wakil  Gubernur,Bupati/Wakil  Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
Pelaksanaan    Pemilihan    Kepala    Daerah (Pilkada)    dilaksanakan    27    November  2024. Memilih  Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,  Serta  Wali  Kota/Wakil  Wali  Kota  di  33 Provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan pemilihan  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil Walikota di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Diharapkan Pilkada (Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil Walikota),  tidak  banyak  terjadi  pelanggaran  baik pelanggaran  administratif  maupun  sampai  ranah pidana  begitu  juga  pelanggaran  terhadap  netralitas ASN.  Sehingga  diperlukan  pencegahan  terhadap bentuk-bentuk  pelanggaran  dalam  ranah  Pilkada. (Ahmad Ali, 2005).
Sehubungan    dengan    peran    dan    tujuan pengabdian    kepada    masyarakat    khususnya    di Bawaslu  Tangerang  Selatan  dilaksanakan  Hari Selasa,  2  Juli  2024  bertempat  di  Marilyn  Hotel Serpong, Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong Utara,  Kota  Tangerang  Selatan,  Banten,  ada fenomena    menarik  dalam    rencana    pelaksanaan Pemilu  Seretak    Tahun    2004    di    Indonesia,  kami dari Universitas  Bung  Karno  Jakarta  dengan acara secara    formal    yang    diikuti  oleh    para    Aparatur Sipil  Negara  (ASN),  organisasi  sosial  masyakarat, pemuda    dan    mahasiswa  sebuah    program Pengabdian    kepada    Masyarakat    dengan    tema “Pengabdian  Masyarakat  Sosialisasi  Pencegahan Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil Gubernur  Serta  Walikota  Dan  Wakil  Walikota Tahun  2024  Dan  Netralitas  ASN  Di  Tangerang Selatan”. Dalam sosialisasi ini diharapkan semakin berkurang pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daearah (Pilkada). Dan juga semakin minim  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  ASN terkait netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

## Metode
Sebelum  dilakukan  program Pengabdian kepada    Masyarakat    dengan    tema  “Pengabdian Masyarakat  Sosialisasi  Pencegahan  Pelanggaran Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur  Serta Walikota  Dan  Wakil  Walikota  Tahun  2024  Dan Netralitas  ASN  Di  Tangerang  Selatan  sebelumnya dilakukan    penelitian  terkait  dengan  adanya
pelanggaran  dalam  pelaksanaan    Pilkada    di Indonesia.
Dengan  penelitian  sebelumnya  program sebagaimana  di  atas  pelaksanaan  penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan  maupun  teknologi,  bertujuan  untuk mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis, metodologis  dan  konsisten,  termasuk  penelitian hukum.  Penelitian  hukum  berbeda    dengan penelitian sosial, karena ilmu hukum tidak termasuk kategori  ilmu  sosial,  melainkan  ilmu  hukum  itu adalah sui generis . (Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati,  2005)  Artinya  ilmu  hukum  merupakan ilmu jenis sendiri. Metode penelitian yang ditujukan untuk mengambarkan fenomena-fenomena yang ada berlangsung pada saat ini atau saat lampau.

## Hasil dan Pembahasan
Indonesia  menganut  kedaulatan  rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)  (UUD  NRI  1945)  yang  mengatakan  bahwa Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat.  Terlihat  jelas bahwa  asas  kedaulatan  rakyat  telah  diwadahi  oleh UUD NRI 1945 sebagai manifestasi untuk menjadi sebuah  negara  yang  demokratis  dalam  kehidupan bernegara. (Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, 2019)
UUD NRI 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat  hal  ini  tercantum  dalam  pembukaan  UUD NRI  1945  yang  dijiwai  dari  ideologi  Pancasila sebagai  falsafah  Negara  yang  menyebutkan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang dipertegas oleh batang tubuh UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan adalah ditangan rakyat. Ajaran  kedaulatan  rakyat  itu  pada  hakekatnya adalah  penyelenggaraan  kedaulatan  Tuhan  yang Maha  Esa,  implementasinya  dalam  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat  dimusyawarahkan oleh  rakyat  dengan  perantaraan  wakil-wakilnya berdasarkan  kehendak  rakyat  yang  disalurkan  ke wakilnya. (Ismail Suny, 1987)
Faktor penting yang tidak boleh terlewatkan adalah  dengan  mengedepankan  asas  kedaulatan rakyat  dimana  rakyatlah  yang  berdaulat,  maka semua  aspek  penyelenggaraan  pemilihan  umum secara langsung itu sendiri juga harus dikembalikan kepada  rakyat  untuk  menentukannya.  (Jimly Asshiddiqie, 2006)
Demokrasi adalah semangat yang mencerminkan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan  tertinggi  di  suatu  negara.  Khususnya Indonesia  salah  satu  negara  yang  menganut  faham demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, hak demokrasi itu dilaksanakan oleh rakyat menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 setelah Amandemen. (Bahrun Azmi, 2015)
Hasil dari Pilkada dapat melahirkan pemimpin  berkualitas.  Yang  terjadi  justru  sangat jauh  dari  harapan.  Kepala  daerah  terpilih  pada
akhirnya disibukkan dengan harus mengganti biaya politik  tinggi  yang  telah  dikeluarkan,  bukan  fokus pada  realisasi  visi  misi  yang  disampaikan  selama masa tahapan kampanye. Hal ini tentu sangat ironis. Jika pasca-pilkada ini terus-menerus terjadi, sampai kapan demokrasi substansial dapat terwujud.
Permasalahan itu mulai dari biaya penyelenggaraan Pilkada yang membutuhkan biaya politik  tinggi,  maraknya  money  politik  yang menyebabkan  potensi  korupsi  kepala  daerah terpilih,  potensi  konflik  yang  tinggi  dalam  sistem sosial  masyarakat,  sengketa  hukum,  hingga  gejala mewabahnya praktik politik dinasti.
Ada  empat  sumber  pengeluaran  yang menjadikan tingginya biaya politik pada pemilihan kepala daerah yakni biaya pencalonan kepala daerah (biasa  disebut  mahar  politik),  dana  kampanye politik,  biaya  konsultasi  dan  survei  pemenangan serta  praktik  jual  beli  suara  dan  kegiatan  sosial lainnya,  bahkan  tak  jarang  para  kandidat  juga membayar  langsung  pada  para  pemilih  agar  bisa memenangkan  pertarungan.  Sehingga  hal  ini  juga dapat  memicu  tingginya  tingkat  kemungkinan korupsi  oleh  para  kandidat  yang  nantinya  terpilih, untuk  mengganti  biaya  yang  sebelumnya  telah  di keluarkan.
Permasalahan  dalam  Pilkada  mulai  proses pemilihan hingga terpilihnya pemimpin (Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati, Walikota/Wakil  Walikota)  benar-benar  legitimate dan terus melibatkan rakyat dalam menjalankan dan mengawasi pemerintahan disuatu daerah. Paham di dalam  demokrasi  menganggap  bahwa  kekuasaan tertinggi  berada  di  tangan  rakyat.  Pada  hakikatnya kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.
Maka  dengan  demikian,  negara  yang menganut asas demokrasi ditandai dengan kekuasaan  yang  berada  di  tangan  rakyat  yang menegaskan  bahwa  rakyatlah  yang  menentukan segala  gerak  hidup  di  negara  dan  pemerintahan, karena negara atau pemerintahan merupakan sarana mewujudkan  kedaulatan  rakyat  maka  negara berlangsung atas kehendak rakyat, bukan sebaliknya,  yaitu  negara  dan  pemerintahan  yang menentukan gerak hidup rakyat. (M. Arif Nasution, 2000) Terkait  dengan  netralitas  ASN    dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur  Sipil  Negara Pasal    66  (1)  Setiap calon PNS  pada  saat  diangkat  menjadi  PNS  wajib mengucapkan  sumpah/janji.  Dalam  Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara Dan  Reformasi  Birokrasi, Menteri   Dalam  Negeri, Kepala      Badan    Kepegawaian    Negara,  Ketua Komisi  Aparatur Sipil  Negara,   Dan Ketua  Badan Pengawas    Pemilihan    Umum,  Nomor:  2  Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun  2022, Nomor :  246 Tahun  2022,    Nomor:    30  Tahun  2022,    Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman
Pembinaan  Dan    Pengawasan    Netralitas    Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Penyelenggaraan Pemilihan    Umum  Dan  Pemilihan  dalam  rangka mewujudkan  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum dan  Pernilihan  yang  netral, objektif dan akuntabel serta  untuk  membangun  sinergitas,  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  instansi  pemerintah  pusat dan    daerah    dalam    melakukan    pembinaan, pengawasan,    penanganan    pengaduan    untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Keputusan Bersama tersebut, pada hari Senin, 31 Januari 2023, Bawaslu dan KASN telah menandatangani Perjanjian    Kerja    Sama    tentang    Pengawasan Netralitas  Pegawai  ASN.  Terdapat  lima  ruang lingkup  kerja  sama  antara  Bawaslu  dan  KASN, meliputi :
a.Pencegahan;
b.Pengawasan
c.Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan d.Monitoring tindak lanjut Rekomendasi KASN. Sanksi  terhadap  ASN  yang  tidak  netral diatur  dalam  Undang-Undang    Nomor    5    Tahun 2014  Tentang  Aparatur  Sipil  NegaraPasal  33 (1) bahwa,  Komisi   Aparatur  Sipil  Negara  (KASN) merekomendasikan    kepada    Presiden    untuk menjatuhkan  sanksi  terhadap    Pejabat    Pembina Kepegawaian  dan  Pejabat  yang  Berwenang  yang melanggar  prinsip  Sistem  Merit/kompetensi  dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam    Ayat    (2)    Sanksi    sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  berupa:  a.peringatan;  b. teguran;    c.  perbaikan,    pencabutan,    pembatalan, penerbitan    keputusan,dan/atau    pengembalian pembayaran;  d. hukuman  disiplin  untuk   Pejabat yang    Berwenang    sesuai    dengan    ketentuan peraturan    perundang-undangan;    dan    e.sanksi untuk  Pejabat    Pembina    Kepegawaian,  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Dalam  Ayat  (3)    Sanksi    sebagaimana    dimaksud pada      ayat      (2)  dilakukan oleh:  a. Presiden selaku        pemegang        kekuasan        tertinggi pembinaan    ASN,    terhadap    keputusan    yang ditetapkan  oleh    Pejabat    Pembina    Kepegawaian; dan    b.  Menteri        terhadap        keputusan        yang ditetapkan   oleh    Pejabat      yang   Berwenang,  dan terhadap  Pejabat Pembina  Kepegawaian  di  tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945  Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil)  dapat  terselenggara,  salah  satu  aspek  yang penting diperhatikan dalam Pemilu adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui  dan  menjamin  Pemilu  agar  berjalan sesuai  dengan  norma,  nilai,  dan  aturan  yang  ada. (Maria  Farida  Indrati  S.  2007)  Dengan  demikian, kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan, dapat terjaga dengan sebenarnya tanpa manipulasi atau kecurangan.
Sesuai  dengan  visi  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  yaitu  Menjadi  Penyelenggara Pemilihan  Umum  yang  Mandiri,  Professional,  dan Berintegritas  untuk  Terwujudnya  Pemilu  yang LUBER dan JURDIL
Untuk mencapai Misi dari KPU yaitu :
1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu  dengan  mengukuhkan  code  of  conduct penyelenggara Pemilu;
3. menyusun  regulasi  di  bidang  Pemilu  yang memberikan  kepastian  hukum,  progesif,  dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan  partisipasi  dan  kualitas  pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat;
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan Pemilu.
Adapun tugas KPU sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu :
1. Merencanakan  program  dan  anggaran  serta menetapkan jadwal,
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan  dan  memantau  semua  tahapan pemilu,
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
6. Memutakhirkan  data  pemilih berdasarkan  data pemilu  terakhir  dengan  memperhatikan  data kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan oleh  pemerintah  dan  menetapkannya  sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  pemilu dan Bawaslu,
8. Mengumumkan  calon  anggota  DPR,  calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu  atas  temuan  dan  laporan  adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
10. Menyosialisasikan  penyelenggaraan  pemilu dan/atau  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan wewenang KPU kepada masyarakat,
11. Melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disamping  penyelenggara  Pemilu  yaitu KPU,  juga  Pemilu  dilakukan  pengawasan  oleh Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU)  untuk mencegah  dan  menindak  apabila  ada  pelanggaran Pemilu  sesuai  dengan  Visi-nya  yaitu  Menjadi Lembaga  Pengawas  Pemilu  yang  Tepercaya. Dengan Misi-nya yaitu :
1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan  pemilu  yang  inovatif  serta kepeloporan  masyarakat  dalam  pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan  kualitas  produk  hukum  yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat  sistem  teknologi  informasi  untuk mendukung  kinerja  pengawasan,  penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat  penguatan  kelembagaan,  dan SDM  pengawas  serta  aparatur  Sekretariat  di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui  penerapan  tata  kelola  organisasi  yang
profesional  dan  berbasis  teknologi  informasi sesuai  dengan  prinsip  tata-pemerintahan  yang baik dan bersih.
Proses  pemilihan  umum  sering  kali kompleks  dan  penuh  dengan  tantangan,  seperti potensi  pelanggaran,  manipulasi,  dan  sengketa. Sehingga diperlukan kemahiran dalam mengidentifikasi,  mengatasi,  dan  melaporkan masalah dengan tepat.
Serta  diperlukan  peningkatan  pengawasan dan  respons  yang  cepat  terhadap  pelanggaran pemilihan  umum,  Bawaslu  dapat  membantu mencegah  konflik  politik  dan  ketegangan  yang dapat muncul akibat ketidaksetujuan terhadap hasil pemilihan.
Gambar 2 . Penyampaian materi Pengabdian  kepada  Masyarakat  dengan  tema “Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Dan Netralitas ASN Di Tangerang Selatan. Selasa, 2 Juli 2024 bertempat di Marilyn Hotel Serpong, Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

## Simpulan dan Saran
Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil Walikota)  sebagai  sarana  kedaulatan  rakyat,  harus dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil,  untuk  menjalankan  sistem demokrasi  sesuai  dengan  konstitusi  yang  berada pada  wilayah  provinsi/kabupaten/kota.  Pilkada secara langsung yang legitimate dapat menghasilkan  kepala  daerah  yang memiliki
akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Diharapkan Pilkada  (Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil Bupati,  Walikota/Wakil  Walikota),  tidak  banyak terjadi  pelanggaran  baik  pelanggaran  administratif maupun sampai ranah pidana begitu juga pelanggaran  terhadap  netralitas  ASN.  Sehingga diperlukan  pencegahan  terhadap  bentuk-bentuk pelanggaran dalam ranah Pilkada. Pilkada diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan warga  hingga  tingkat  daerah

## Daftar Rujukan
Ahmad  Ali,  (2005).  Keterpurukan  Hukum  Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia Ali  Ismail  Shaleh  and  Fifiana  Wisnaeni,  (2019).
Hubungan  Agama  Dan  Negara  Menurut Pancasila  Dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Bahrun  Azmi,  (2015).  Politik  Hukum  Pembatasan Masa  Jabatan  Kepala  Daerah  Pasca  Orde Baru.  Yogyakarta:  Universitas  Islam
Indonesia
Didik Suhariyanto, (2024). Optimizing the Authorities  of  the  Election  Supervisory Board  (Bawaslu)  in  the  Convenient  2024 Election  in  Indonesia,  London:  Jurnal Migration Letters Ibnu    Tricahyo,    (2009).    Reformasi    Pemilu, Menuju    Pemisahan    Pemilu    Nasional Lokal,  Malang:  In-Trans Publising
Ismail  Suny,  (1987).  Mekanisme  Demokrasi Pancasila. Jakarta: Aksara Baru Jimly  Asshiddiqie,  (2006).  Pengantar Ilmu  Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press
J.  Kristiadi,  (1997).  Menyelenggarakan  Pemilu Yang  Bersifat  Luber  Dan  Jurdil,  Jakarta: CSIS
M. Arif Nasution, (2000). Demokratisasi & Problem Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju Maria  Farida  Indrati  S.  (2007).  Ilmu  Perundang-
Undangan: Yogyakarta: Kanisius
Philipus  M.  Harjon,  Tatiek  Sri  Djatmiati,  (2005).
Argumentasi  Hukum, Yogyakarta:    Gajah Mada University Prees
Topo  Santso,  Ida  Budhihati,  (2018),  Pemilu  Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika