## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE
Yohanis Sudiman Bakti a, Fransiscus X Watkat b a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: yohanisbakti09@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: 117102fxwatkat@gmail.com
Naskah diterima: 30 Maret; revisi: 6 April; disetujui: 15 April 2022 DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.%.pp%

## Abstrak:
Dalam  konteks  hukum  pidana  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak ini  menarik untuk dikaji khususnya mengenai pengaturan hukum serta praktek penanggulannya, bila  dikaitatkan  dengan  upaya  penerapan  konsep  atau  sistem  keadilan  restoratif ( restorative  justice  system )  yakni  suatu  sistem  yang  dikembangkan  dalam    konsep hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam koridor criminal justice system (sistem peradilan pidana), baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  sidang  pengadilan.Berdasarkan  hal  tersebut  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimanakah  praktek pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  pencabulan  anak  dibawah  umur  dalam  upaya penerapan  Restorative  Justice  dan  juga  mengetahui  faktor-faktor  apakah  yang menghambat praktek penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan anak dbawah umur  melalui  Restorative  Justice.  Dalam  penelitian  ini,  tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian Yuridis  Normatif dan  penelitian Yuridis  Empiris . Penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian  yang bersumber  dari  data  pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mempunyai  sikronisasi  dengan judul  dan  rumusan  masalah.  Penelitian  ini  diharapkan  Sebagai  masukan  dalam kerangka  pengembangan  kebijakan  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice system ) dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan  anak  dibawah  umur  serta  proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pencabulan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pencabulan; Anak di Bawah Umur.

## LATAR BELAKANG
Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM),  merupakan  wujud  perhatian masyarakat  internasional  untuk  menjawab  berbagai  tindakan  yang  terjadi  di  dunia yang  sarat  terhadap  tindakan-tindakan  yang  bertentang  dengan  hak-hak  asasi munusia  dalam  berbagai  wujud  dan  manefestasinya  seperti  praktek-praktek diskriminasi,  praktek  perbudakan,  penindasan,  kekerasan  fisik,  phisikis  terhadap
manusia,  praktek-praktek  human  trafficking  (perdagangan  manusia)  dan  tindakan- tindakan  kekerasan lainnya.  Yang  mana  dalam  prakteknya  banyak  menimpa  anak- anak, yang masih dibawah umur.
Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan perlindungan hak-hak anak juga menjadi  perhatian  masyarakat  internasional.    Oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, telah  dikeluarkan  beberapa  aturan  konvensi  yang  mengatur  tentang  hak-hak  anak, yakni    “ United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  of  Juvenile Justice” (Peraturan  PBB  Tentang  Standar  Minimum  Admnistrasi  Peradilan  Anak), “ United  Nations  Rules  for  the  Protection  of  Juvenile  Deprived  of  Their  Liberty” (Peraturan PBB yang mengatur yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang  kehilangan  kebebasan),  “ United  Nations  Guidelines  for  the  Protection  of Juvenile Deliquency” (Panduan PBB yang mengatur tentang Perlindungan terhadap prilaku  Penyimpangan  atau  tindak  pidana    terhadap  Anak),  dan    pada  tanggal  2 September  1990  di  New  York  Amerika  Serikat  oleh  Majelis  Umum  PBB  menyetujui satu perjanjian internasional tentang Hak- Hak Anak yakni “ United Nation Convention on The Rights of the Child (CRC)”. 1
Konvensi  ini  merupakan  instrument  hukum  untuk  mempromosikan  dan melindungi  hak-hak  anak,  dan  dianggap  sebagai  konvensi  yang  pertama  yang secara lengkap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya,  sipil  dan  politik.  CRC  juga  merupakan  instrument  hukum  pertama  yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari dari hak-hak mereka sendiri.
CRC  oleh  Pemerintah  Indonesia  diratifikasi  dengan  Keputusan  Presiden Nomor:  36  Tahun  1990.  Selanjutnya,  pada  tahun  2012  pemerintah  juga  telah meratifikasi 2 (dua) Protokol Opsional CRC yakni UU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan “ Optional Protocol to the Convention on the Rights of The Child on the Involvement of Children in Armed Conflict ” dan UU Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan “ Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the Sale of The Children, Child Prostitution and Child Pornography ”.
1 Resolusi  Majelis  Umum  PBB, A/RES/44/25, tanggal 25  November  1989,  dinyatakan  berlaku mulai tanggal    2  Septermber  1990.  Disamping  itu,  juga  terdapat  Resolusi  Badan-Badan  PBB  berkenaan dengan  Anak,  yakni  Resolusi  ECOSOC  1990/33  tanggal  24  Mei  1990 mengenai  “ the  Prevention  of Drug Consumption Young Person ; Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/45/115 tanggal 14 Desember 1990 tentang “ Instrumental Use of Children in Criminal Activity ”;  Resolusi Komisi HAM tahun 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 tentang “ Special Rapporteur on the Sale Children , Child Prostitution, and Child Pornography ”
Dengan diratifikasi CRC dan kedua protocol yang diatur dalam CRC,  dengan sendirinya pemerintah Indonesia wajib mengikuiti dan menerapkannya dalam segala kebijakan  hukum  secara  sungguh-sungguh  dan  menyatakan  kepada  seluruh  warga negara  tentang  arti  pentingnya  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak,  sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Langkah  kongkrit  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah dengan  menetapkan  berbagai  kebijakan  hukum  (substansi  hukum)  maupun membentuk kementrian dan lembaga dinas khusus yang berkaitan dengan masalah perlindungan  anak  yakni  membentuk  Kementerian  Negara  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  (PPPA)  serta  membentuk  Komisi  Perlidungan Anak Indonesia (KPAI).
Dalam  tataran  kebijakan  hukum  oleh  pemerintah  kemudian  membentuk undang-undang  khusus  tentang  perlindungan  anak  dan  peradilan  anak  yakni  UU Nomor  :  23  Tahun  2002  Tentang  Pelindungan  Anak,  sebagaimana  telah  diubah untuk  kedua  kalinya.  Perubahan  pertama  dengan  UU  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Perubahan  Kedua  yakni  dengan  UU  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemeritah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.  (Selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Anak),  UU  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Pengaturan  hukum  tersebut  diatas,  pada  prinsip  ditujukan  untuk  melindungi anak-anak di Indonesia dari berbagai macam perlakuan diskriminatif, kekerasan dan kejahatan yang dapat mengganggu tumbuh  kembang anak sebagai generasi muda penerus bangsa, yang wajib untuk dilindungi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa:
“Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-hak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesusi  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskrimin asi”.
Untuk  itu,  dalam  UU  Perlindungan  Anak  juga  secara  tegas  mengatur  tentang hak-hak  anak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  :  1).  Penyalahgunaan  dalam kegiatan  politik;  2).  Pelibatan  dalam  sengketa  bersenjata;  3).  Pelibatan  dalam kerusuhan  sosial;  4).  Pelibatan  dalam  setiap  peristiwa  yang  mengadung  unsur kekerasan, 5). pelibatan dalam perang dan 6). Kejahatan seksual.
Fenomena  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  suatu  realitas kontemporer. Hampir setiap hari dari berbagai pemberitaan media online, TV, surat kabar,  selalu  saja  disuguhi  berita-berita  tentang  kekerasan  terhadap  anak,  baik  itu kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual, pelecehan  seksual,  anak  korban  perundungan, anak  korban  pemerkosaan,  anak  korban  persetubuhan  dan  pencabulan  baik  yang terjadi dalam lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan pergaulan sosial. Walaupun pemerintah  telah  menetapkan  sanksi  pidana yang  cukup  berat  namun  kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur masih saja tetap terjadi.
Kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dibawah  umur  dari  tahun ketahun  semakin  meningkat.    Data  dari  Kementerian  PPPA,  berdasarkan  laporan masyarakat  untuk  tahun  2019  terdapat  11.057  Kasus,  tahun  2020  terdapat  11.278 kasus dan  2021 terdapat 14.517 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dibawah umum. dimana  7004  kasus  adalah  merupakan  kekerasan  seksual  (pemerkosaan, persetubuhan  dan  pencabulan). 2 Sedangkan  data  kekerasan  terhadap  anak  yang ditangani    KPAI  berdasarkan  aduan  masyarakat  untuk  tahun  2021  terdapat  aduan sejumlah 2.982 kasus, yang terbagi dalam 6 (enam) klaster, yaitu : 1). Anak korban kekerasan  fisik  dan  non  fisik  (phikis)  berjumlah  1.138  kasus;  2).  Anak  korban kejahatan  seksual  mencapai  859  kasus;  3).  Anak  korban  pornografi  dan  kejahatan siber sebanyak 345 kasus; 4). Anak Korban Penelantaran berjumlah 175 kasus; 5). Anak  Korban  Eksploitasi  Ekonomi  berjumlah  147  Kasus  dan  6).  Anak  Berhadapan dengan hukum berjumlah 126 kasus. Sementara itu aduan tertinggi kasus kejahatan seksual  terhadap  anak  berasal  dari  jenis  anak  korban  pencabulan  sebanyak  536 kasus dan jenis anak korban pemerkosaan dan persetubuhan sebanyak 285 kasus. 3
Berdasarkan  paparan  data    tersebut  diatas,  terlihat  jelas  bahwa  fenomena pencabulan  merupakan  salah  satu  tindakan,  atau  kejahatan  yang  marak  terjadi  di Indonesia.  Namun,  praktek  penyelesaian  perkara  terhadap  kasus  tindak  pidana
2 Kementerian  PPPA  :  11.952  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak  Terjadi  Sepanang  Tahun  2021, Mayoritas adalah Kekerasan Seksual. Dalam https://www.kompas.com , diakses 30 Juli 2022.
3 Susanto,  Ketua  KPAI,  Laporan  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  Capai  859  Kasus,  dalam https://republika.co.id , diakses 30 Juli 2022.
pencabulan terhadap anak ini banyak mengalami permasalahan oleh karena banyak yang tidak diadukan atau dilaporkan oleh korban, ada juga kasus-kasus pencabulan ini  dapat  diselesaikan  secara  damai  atau  kekeluragaan,  diluar  sistem  peradilan pidana,  khususnya  penerapan  hukum  pidana  adat  yang  terjadi  pada  masyarakat hukum adat.
Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  hukum  pidana  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  ini  menarik  untuk  dikaji  khususnya  mengenai  pengaturan  hukum serta  praktek  penanggulannya,  bila  dikaitatkan  dengan  upaya  penerapan  konsep atau  sistem  keadilan  restoratif  ( restorative  justice  system )  yakni  suatu  sistem  yang dikembangkan dalam  konsep hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu  dalam  koridor criminal  justice  system (sistem  peradilan  pidana),  baik  pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  diatas,  maka  judul  yang  penulis  angkat dalam  penelitian ini  adalah  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice”.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian Yuridis Normatif dan  penelitian Yuridis  Empiris .  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian  yang  bersumber  dari  data  pustaka  atau  data  sekunder,  (bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder),  khususnya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  mempunyai  sikronisasi  dengan  judul  dan  rumusan  masalah,  yakni KUHP,  UU  Nomor  :  23  Tahun  2002  Tentang  Pelindungan  Anak,  UU  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,    UU  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemeritah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Serta  peraturan perundang-undanga  yang  berkaitan  dengan  penerapan  Restorative  Justice  yakni Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor : 19 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,    Peraturan  Kepolisian  Negara  RI  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejakasaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penututan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan
Peradilan  Umum    Nomor  :  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pedoman Penetapan  Restorative  Justice  Dilingkungan  Peradilan  Umum.,  didasari  dan ditunjang  oleh  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  hukum,  doktrin-doktrin  atau  teori-teori ilmu hukum.
Sedangkan penelitian Yuridis Empiris , yakni penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan  dan/atau  menemukan  secara  langsung  fakta-fakta  yang  terjadi langsung dalam praktek yang berhubungan dengan pemberian perlindungan hukum tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umum  dalam  upaya restorative justice.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini dengan  menggunakan teknik,  studi  kepustakaan,  cara  ini  dilakukan  khusus  untuk  mencari  bahan-bahan yang  mendukung  atau  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Pengamatan (observasi)  yakni  Teknik  pengumpulan  data  dengan  pengamatan  atau  observasi dimana  calon  peneliti  melakukan  pengamatan  atau  melihat  langsung  ke  lokasi penelitian,  serta  wawancara  ( interview ).  Wawancara  dilakukan  dengan  masing- masing responden yang berwewenang memberikan keterangan dengan objek yang diteliti.
Data  yang  sudah  terkumpul,  baik  data  hukum  primer,  data  hukum  sekunder, maupun  bahan-bahan  pendukung lainnya  akan  di analisis  secara  diskriptif, dengan logika  deduktif.  Data  hukum  tersebut  akan  diuraikan  untuk  mendapat  penjelasan yang  sistimatis.  Pendiskripsian  dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau  makna  data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada.
Berdasarkan  data  yang  sudah  terkumpul,  baik  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  kepustakaan  maupun  penelitian  lapangan,  disusun  dan  dikelompokkan secara  sistimatis  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas  kemudian  dilakukan analisis  deduktif  kualitatif  yaitu  analisis  yang  mengambarkan  keadaan  sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

## ANALISIS DAN DISKUSI
1. Prosedur  Pemeriksaan  Perkara  Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak  Dalam Upaya Penerapan Restorative Justice Olek Kepolisian Resor Biak Numfor. Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia  adalah  pengaturan  tentang  hukum  pidana  dalam  perspektif  dan pencapaian  keadilan  kepada  perbaikan  maupun  pemulihan  keadaan  setelah
peristiwa  dan  proses  peradilan  pidana  yang  dikenal  dengan  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  yang  berbeda  dengan  keadilan  retributif  (menekankan  keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).
Apabila  ditinjau  dari  perkembangan  ilmu  hukum  pidana  dan  sifat  pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan  pelaku- korban  atau  “ Doer-Victims  Relationship ”.  Suatu  pendekatan  baru yang  telah  menggantikan  pen dekatan  perbuatan  atau  pelaku  atau  “ daad-dader straftecht ”.
Ahli  hukum  telah  memperkenalkan  formula  keadilan,  namun  hukum  bukan semata-mata  untuk  mencapai  keadilan,  hukum  juga  harus  memberikan kemanfataan,  kepastian  hukum  dan  yang  paling  penting  hukum  harus  dapat memberikan dan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. 4
Hal tersebut diatas, yang coba ditawarkan dalam penerapan konsep restorative justice (keadilan  restoratif)  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  tindak  pidana,  tak terkecuali  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  pemerkosaan,  persetubuhan  dan pencabulan terhadap anak dibawah umum, sebagaimana data hasil penelitian yang penulisan  peroleh  dari  Unit  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  Kepolisian  Resort Biak Numfor, pada tabel:1 berikut ini :
Tabel : 1 Jenis Dan Jumlah Penanganan Kasus Tindak Piada Anak
Tahun 2019 – 2022 Jenis Kasus TP 2019 2020 2021 CT CC P21  RJ  SP3  CC  CT  P21  RJ SP3  CC  CT  P21  RJ  SP3 Aborsi 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kekerasan
Terhadap Anak 21 12 5 6 1 12 10 4 6 0 10 3 1 2 0 Persetubuhan Terhadap Anak 23 21 13 7 1 9 9 6 3 0 18 13 11 2 0 Pencabulan
Terhadap Anak
3 2
1 1 0 7 5 3 2 0 2 1 1 1 0 Penculikan
Terhadap Anak
0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Kasus 47 35 19 14 2 30 26 15 11 0 30 17 13 5 0
Sumber Data : Unit PPA Polres Biak Numfor
Keterangan :   CT = Laporan Polisi. CC = Laporan Selesai
4 Yulia,  R.  (2012). Keadilan  Restoratif  dan  Korban  Pelanggaran  HAM  (Sebuah  Telaah Awal). Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2), 275-292.
P21 = Berkas Dinyatakan Lengkap Oleh Jaksa. RJ = Restorative Justice. SP3 = Surat Penghentian Penyelidik Perkara.
Berdasarkan data pada tabel:1 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah kasus tindak pidana terhadap anak yang  ditangani  oleh  Unit  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  (P2A)  Kepolisian Resort  Biak  Numfor  secara  keseluruhan  sebanyak  264  kasus.  Dari  total  jumlah kasus  dari  tahun  ke  tahun  ke  tahun  mengalami  penurunan.  Tahun  2019  berjumlah 117  kasus,  tahun  2020  turun  menjadi  82  kasus  dan  tahun  2021  turun  menjadi  65 kasus.
Penurunan  kasus  tindak  pidana  terhadap  anak  sebagaimana  tersebut  diatas, tentunya  tidak  dapat  dijadikan  ukuran  oleh  masih  banyak  kasus  yang  tidak dilaporakan ke kepolisian, namun demikian paling tidak jumlah kasus yang turun dari tahun  ke  tahun  memberikan  sedikit  gambaran  adanya  upaya  yang  untuk  menekan terjadinya  tindak  pidana  terhadap  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort  Biak Numfor.
Khusus  menyangkut  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umur, yang  mengalami  fluktuatif.    Tahun  2019  hanya  terdapat  3  (tiga)  kasus,  tahun  2020 naik menjadi 9 (Sembilan) kasus dan tahun 2021 turun menjadi 2 (dua) kasus yang ditangani  oleh  unit  P2A  Kepolisian  Resort  Biak  Numfor  dari  hasil  laporan  dan/atau pengaduan  masyarakat  melalui  Sentra  Pelayanan  Terpadu  Kepolisian  (SPTK) Kepolisian Resort Biak Numfor.
Disamping  itu,  data  pada  tabel:1  juga  memperlihatkan  adanya  kasus-kasus tindak  pidana  yang  diselesaikan  dengan  penggunaan restorative  justice ,    masing- masing  pada  tahun  2019  terdapat  14  Kasus,  yakni  6  kasus  kekerasan  terhadap anak,  7  kasus  persetubuhan  terhadap  anak  dan  1  kasus  pencabulan  anak,  tahun 2020  terdapat  11  kasus,  yakni  6  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  3  kasus persetubuhan  anak  dan  2  kasus  pencabulan  anak,  selanjutnya  pada  tahun  2021 terdapat  5  kasus  ,  yakni  2  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  2  kasus  persetubuhan dan 1 kasus pencabulan terhadap anak.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  walaupun  pengaturan  hukum  yang mengagatur tindak pidana perlindungan anak, dan tindak pidana kekerasan seksual khususnya  terhadap  anak  dibawah  umur  untuk  dapat  diselesaikan  di  luar  sistem peradilan  pidana,  namun  dalam  prakteknya  hal  ini  terjadi  dalam  praktek
pemeriksaan  tindak  pidana  pencabulan  anak  dibawah  umur  di  Kepolisian  Resort Biak Numfor.
Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  contoh  penyelesaian  kasus  pencabulan  terhadap anak dibawah umur dalam Laporan Polisi Nomor: LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res Biak,  tanggal  8  April  2020.    Dasar  dari  penyelesaian  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  dibawah  umum  adalah  :  1).  Pasal  7 ayat  (1)  huruf  I,  dan  Pasal  109 ayat (2) KUHAP; 2). Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  RI;  3).  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE/8/VII/2018;  4).  Laporan  Polisi Nomor  :  LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res  Biak;  5).  Surat  Pernyataan  Kesepakan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  sebagaimana contoh kasus tersebut diatas tentunya menimbulkan perdebatan mengapa sehingga ada  kasus  yang  sama  (tindak  pidana  pencabulan  anak  dibawah  umur)  yang  dapat diselesaikan dengan upaya restorative justice dan ada kasus-kasus yang tidak dapat diselesaian dengan restorative justice ? atau mengapa sehinga Laporan Polisi Nomor :  LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res  Biak  penyelesaian  kasusnya  dilakukan  dengan Resotorative Justice sedangkan terdapat beberapa kasus pencabulan anak dibawah umur  tidak  diselesaikan  dengan  menerapkan  restorative  justice  ?,  bahkan berdasarkan  data  pada  Tabel  1,  dari  tahun  2019  sampai  tahun  2021  terdapat  5 kasus yang dilanjutkan ke tahapan penuntutan (P21).
Secara  umum  persoalan  penyelesaian  kasus-kasus  tindak  pidana  yang melibatkan  anak  dibawah  umur  memang  masih  diperdebatkan  khususnya  anak dibawah  umur  yang  menjadi  korban lainnya halnya  dengan  anak  yang  bermasalah dengan  hukum  atau  anak  selaku  pelaku  tindak  pidana  maka  berdasarkan  UU Perlindungan  Anak  maupun  UU  Peradilan  Anak  wajib  dilakukan  penyelesaian kasusnya dengan restorative justice dan melalui penerapan diversi.
Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, baik selaku korban maupun anak  sebagai  pelaku,  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  harus mendapatkan  perlindungan  khusus,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  59,  Pasal  64 UU  Perlindungan  Anak.    Salah  satu  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan
terbaik  bagi  anak”.  Penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk  kepentingan  terbaik  bagi anak. 5
Proses  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  pencabulan  anak  dibawah  umur dengan  penerapan  sistem  keadilan  restoratif  oleh  penyidik  reserse  kriminal  umum Polres  Biak  tentunya  didasari  pada  alasan-alasan  yang  mendasar.  Penerapan konsep restorative  justice dalam  perkara  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak dibawah  umur,  masih  menjadi  perdebatan  oleh  karena  terhadap  pelaku  tindak pidana  pencabulan  oleh  sebagian  pihak  perlu  dijatuhi  sanksi  atau  hukum  yang setimpal  disamping  itu  penerapan  sanksi  atau  hukuman  pidana  diharapkan  dapat memberikan  efek  jera  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana,  namun  dalam  praktek seakan-akan tujuan penegakan hukum pidana sama sekali tidak mempunyai arti.
Nilai-nilai  pendekatan  restorative  ini  yang  membedakan  keadilan  restorative dari  sistem  pengadilan  atau  keadilan  kriminal  konvensional.  Howard  Zeht  dalam bukunya  “ Changing  Lenses;  a  new  focus  for  Crime  and  justice ”,  membuat perbedaan  antara  keadilan  restorative  dan  keadilan  restributif,  yang  dirangkum dalam tabel:2,  berikut ini : 6
Tabel 2

## Perbedaan Konsep Restoratif dan Restributif
Restributive Justice Restorative Justice 1.  Crime  defined  of  violation  of  state. (kejahatan didefeniskan sebagai pelanggaran terhadap negara) Crime  defined  of  violation  of  one person by  another  (kejahatan  diartikan  sebagai pelanggaran  seorang  (individu)  dengan orang lain. 2.  Focus  on  establishing  blame,  on  guilt,  on past. (perhatian diarahkan pada kesalahan pada masa lalu) Focus  on  problem  solving,  on  liabilities, and obligations, on future. (Titik perhatian  pada  pemecahan  masalah,
tanggungjawab  dan  kewajiban  dimasa depan).
3.  Adversarial relationship and process normative.  (Hubungan  para  pihak  bersifat perlawanan, melalui proses yang normative) Dialogue  and  negotiation  normative (penyelesaian  masalah  dibangun  atas dasar dialog (komuniskasi) dan negosiasi).
4.  Imposition  of  pain  to  punish  and  deter  / prevent. (Penekanan pada kosnep pembalasan,  penderitaan/  penjeraan  yang pemberantasan). Restitutions  as  means  of  restarting parties;  reconciliation  /  restorations  as goal  (restitusi  sebagai  sarana  perbaikan para  pihak,  rekonsiliasi  dan  restorasi sebagai tujuan utama)
5.  Interpersonal  conflict  nature  a  crime  Crime recognized as interpersonal
5 Setya  Wahyud, Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembentukan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak di Indonesia , Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm. 35
6 Atalim, Keadilan  Restoratif  Sebagai  Kritik  Inheiren  Pengadilan  Legal – Konvensional ,  Jurnal  Recht Vinding, Volume : 2 Nomor : 2, 2013,  Taruma Jaya University - Jakarta.
obscured,  repressed;  conflict  seen  as individual vs state. (konflik antar perorangan secara alami sering dikaburkan, dan diposisikan sebagai individu melawan negara) conflict;  value  of  conflict  recognized,
(kejahatan  diposisikan  sebagai  konflik antara  personal,  dan  diakui  sebagai konflik nilai). 6.  One  social  injury  replaced  by  another. (kerugian  sosial  harus  digantikan  oleh orang) Focus on repair of social injury (fokus  pada  upaya  perbaikan  atau kerugian sosial yang dialami) 7.  Community  on  side  line,  represented abstractly by state. (komunitas masyarakat dikesampingkan  dan  digantikan  secara abstak oleh negara) Community  as  facilitator  in  restorative process  (masyarakat  sebagai  fasilitator dan proses restoraitf) 8.  Victim  directed  from  state  to  offender :(korban  dan  pelaku  ditentukan  oleh negara) : a.  Victim ignored; (korban sering diabaikan) b.  Offender passive (Pelakunya Pasif) Victim’s and offender’s role recognized in both  problem  and  solution  :  (hak  korban dan  pelaku  diakui  dan  dilibatkan  dalam mencari solusi : a.  Victim  right/  need  recognized,  (hak korban diakui) b.  offender encouraged to take responsibility  (pelaku  didorong  untuk bertanggungjawab) 9.  Offender accountability defined as taking punishment  (tanggungjawab pelaku lebih diartikan sebagai pelaksanaan hukuman pidana)
Offender accountability defined as understanding  impact  of  action  and helping  decided  how  to  make  thing  right (tanggungjawab  pelaku  lebih  diarahkan bagaimana  cara  memperbaiki  akibat yang terjadi) 10. Debt owed to state and society in the abstract (kejahatan merupakan utang/tanggungjawab terhadap negara dan masyarakat) Debt/ Liability to victim recognized (tanggungjawab kepada korban diakui) 11. Stigma of crime un removable (stiga/cab/label sebagai seorang pelaku kejahatan sulit dihilangkan) Stigma  of  crime  removable  harmful consequences  of  offender’s  behavior. (menghilangkan  stigma  dan  perilaku jahat pada diri pelaku) 12. No  encouragement  for  repentance  and forgiveness  (tidak  ada  dorongan  untuk berubah dan bertobat) Possibility for repentance and forgiveness.
(keungkinan adanya perubahan  dan  pertobatan  pelaku  lebih besar). 13. Justice  defined  by  intent  and  by  process right  rules.  (keadilan  dirumuskan  sebagai suatu proses melanggar aturan hukum)
Justice  defined  as  right  relationship; judge by the outcome. (Keadilan dirumuskan sebagai pelanggaran hubungan yang berorientasi pada hasil).
Tabel  perbedaan  antara  pendekatan  konsep retributive dan  pendekatan dengan konsep restorative , menunjukan sisi prosedur hasil yang berbeda, retributive justice kejahatan  didefeniskan  sebagai  kekerasan  terhadap  negara,  fokus  hanya untuk  menyalahkan  dan  melihat  kesalahan  pada  saat  ini  saja,  permusuhan dihubungkan  dengan  proses  normatif,  menggambarkan  hukuman  sebagai
pencegahan  terhadap  kejahatan,  penggunaan  kekerasan,  pembalasan.  Sedangkan restorative  justice ,  kejahatan  didefenisikan  sebagai  kekerasan  terhadap  individu dengan  orang  lain,  fokus  mencari  solusi  (pemecahan  masalah),  tanggung  jawab serta pandangan ke depan apa yang akan dilakukan, masalah diselesaikan dengan cara  dialog  dan  negosiasi,  keadilan  diartikan  sebagai  hubungan  hak,  menekankan pada  inklusi  (terbuka  kepada  semua  pihak)  keseimbangan  kepentingan  (korban, pelaku dan komunitas).
Penyelesaian  perkara  dengan  pendekatan restorative  justice agar  tidak memunculkan  keberagaman  administrasi  penyelidikan  atau  penyidikan  dan perbedaan  interpretasi  pada  penyidik  serta  penyimpangan  dalam  pelaksanaannya, maka pedoman yang harus dipatuhi sebagai berikut :
1)  Terpenuhinya syarat materiil, yaitu :
1.  Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2.  Tidak berdampak konflik sosial;
3.  Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4.  Prinsip Pembatas :
a)  Pada Pelaku :
1)  Tindak  kesalahan  pelaku  relatif  tidak  berat,  yakni  kesalahan  (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) dan
2)  Pelaku bukan residivis.
b)  Pada Tindak Pidana Dalam Proses :
1)  Penyelidikan;
2)  Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
2)  Terpenuhinya syarat formil, yaitu :
1.  Surat Permohonan Perdamain kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2.  Surat  Pernyataan  Perdamaian  (akta  dading)  dan  penyelesaian  perselisihan para  pihak  yang  berperkara  (pelapor,  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3.  Berita  Acara  Pemeriksaan  Tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah dilakukan  penyelesaian  perkara  melalui  keadilan  restoratif  ( Restorative Justice );
4.  Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
5.  Pelaku  tidak  berkeberatan  atas  tanggungjawab,  ganti  rugi  atau  dilakukan dengan suka rela;
6.  Semua  Tindak  Pidana  dapat  dilakukan Restorative  Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  penyelesaian  suatu  perkara  tindak  pidana dalam  upaya  keadilan  restoratif,  sejalan  dengan  tujuan  hukum  penyelenggaraan sistem  peradilan  pidana  yang  dikemukakan  oleh  Burt  Galaway  dan  Joe  Hudson yakni The  aim  of  the  criminal  justice  process  should  be  to  create  peace  in communities  by  reconciling  the  parties  and  repairing  the  injuries  caused  by  the dispute ,  atau  tujuan  dari  proses  peradilan  pidana  harus  menciptakan  perdamaian dalam  masyarakat,  dengan  jalan  mendamaikan  semua  pihak  dan  menggantikan semua  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perselisihan  tersebut. 7 Terhadap  kasus tindak  pidana  yang  di  lakukan  oleh  anak,  maka  restorative  justice  system  setidak- tidaknya  bertujuan  untuk  memperbaiki/memulihkan  ( to  restore )  perbuatan  kriminal yang  dilakukan  anak  dengan  tindakan  yang  bermanfaat  bagi  anak,  korban  dan lingkungannya  yang  melibatkan  mereka  secara  langsung  (reintegrasi  dan rehabilitasi)  dalam  penyelesaian  masalah,  dan  berbeda  dengan  cara  penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

## 2.  Faktor-Faktor  Yang  Menghambat  Proses  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umum Dalam Upaya Restorative Justice
Dalam  tataran  teoritis  suatu  konsep  hukum,  prinsip  atau  asas-asas  hukum, dogma hukum dan/atau ajaran-ajaran ilmu hukum tentunya  mempunyai makna dan arti  tersendiri.    Namun,  apakah  konsep,  prinsip  atau  asas-asas  hukum,  dogma dan/atau ajaran-ajaran ilimu hukum tersebut mempunyai makna dan arti, perlu diuji dalam kebenarannya dalam praktek secara langsung di masyarakat. Demikian pula halnya,  dengan  konsep Restorative  Justice  System ,  dalam  penyelesaian  kasus- kasus  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umur  apakah  dapat dijalankan  sebagaimana  mana  mestinya  perlu  di  uji  pelaksanaannya.  Sebab bagaimanapun  juga  ada  berbagai  macam  faktor  yang  dapat  menjadi  penghambat dalam  penerapan  konsep  ini  terhadap  praktek-praktek  penyelesaian  tindak  pidana oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7 Muladi, Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  dan  Implementasinya  dalam Penyelesaian Tindak Pidana  yang dilakukan oleh Anak-Anak , Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 9-11.
Dalam praktek penyelesaian perkara tindak pidana pencanbulan terhadap anak dibawah umur oleh Kepolisian Resort Biak Numfor, berdasarkan data hasil penelitian yang  penulis  peroleh,  baik  yang  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  maupun  dari pengamatan  yang  dilakukan,  diperoleh  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat dalam upaya penerapan konsep keadilan restoratif, yaitu :

## 1)  Pemahaman Aparat Kepolisian Tentang Restoratif Justice.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada  pembahasan  terdahulu  bahwa Restoratif  justice  atau  keadilan  restoratif  merupakan  salah  konsep penyelesiaan suatu perkara tindak pidana yang dijalankan dalam koridor sistem peradilan  pidana,  dan  ini  merupakan  prosedur  formal  dalam  hukum  pidana. Berdeda  dengan  konsep  penyelesian  perkara  diluar  sistem  hukum  perdata yang  lebih  dikenal  dengan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR),  yang  terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
Pada awalnya sebelum dikenal dan diterapkan konsep Keadilan restoratif, timbul  berbagai  macam  teori  atau  konsep  yang  mengadopsi  konsep-konsep ADR,  antara  lain  dikenal  dengan  “ negosiasi  penal ”  (negosiasi  dalam  hukum pidana) dan “ mediasi penal ”, “ victim offender mediation ” (penyelesaian perkara pidana  diluar  peradilan).    Bahkan  dalam  kajian  teori Restorative  justice pun dikenal  dengan  berbagai  macam  istilah  antara  lain  “ communitarian  justice ”
(keadilan  komunitarian),  “ positive  justice ”  (keadilan  positif),  “ relational  justice ” (keadilan  relas ional),  “ reparative  justice ”  (keadilan  reparatif),  dan  “ community justice ” (keadilan masyarakat).
Dalam  praktek  pun  para  penyidik  masih  sering  menggunakan  istilah mediasi  dan  berkas  acara  penyelesaian  tindak  pidana  masih  dicancumkan dengan sebutan Berkas ADR Satuan Reserse Kriminal.
Misalnya dalam praktek pemeriksaan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor  :  LP/55/II/2020/SPKT/Papua/Res.Biak,  tanggal  6  Februari  2020,  dan Surat  Perintah  Penyelidikan  Nomor  :  SP.Liidik/53/II/2020/Reskrim.  Kasus dugaan  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak.  Berkas  Acara Pemeriksaan  masih  dipakai  sebutan Alternative  Dispute  Resolution (ADR). Penggunaan  konsep  ADR  sekali  lagi  tentunya  sangat  berbeda  dengan penggunaan konsep Restoratif Justice .
2)  Partisipasi Korban dalam Penyelesaian Perkara.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, inti dari keadilan retoratif adalah “ empowerment ” atau pemberdayaan semua pihak dalam menyelesaikan suatu perkara  tindak  pidana  secara  damai,  baik  itu  korban/keluarga  korban, pelaku/keluarga pelaku serta pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.
Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas  dan  menyelesaikan  masalah  peradilan  pidana  dalam  rangka memenuhi kebutuhan akan adanya keinginan dan perdaaian antara para pihak. Pemberdayaan  adalah  kekuatan  bagi  orang  untuk  memilih  antara  berbagai alternatif  yang  tersedia  untuk  menyelesaikan  masalahnya  sendiri,  dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses Restorative Justice .
Oleh  karena  itu,  dalam  praktek  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  dalam upaya restorative justice, harus melibatkan semua pihak, sebab jika hal ini tidak dilakukan maka upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan penerapan restorative justice tidak akan terjadi.
3)  Masalah Pembayaran Denda.
Penentuan besaran uang atau denda juga menjadi salah satu faktor yang menghambat    praktek  penyelesasaian  perkara  tindak  pidana  dalamm  upaya keadilan restoratif.
Salah  satu  contoh  kasus,  sebab  dalam  praktek  pemeriksaan  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umum,  pihak  korban  sering meminta denda yang cukup besar, bahkan bisa sampai puluhan juta, sehingga tidak  jarang  banyak  pihak  pilaku  tindak  pidana  yang  tidak  sanggup  untuk membayar.
Secara substansial sistem penyelesaian ini,  berlandaskan pada nilai-nilai yang terkadung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius  magis,  komunal  dengan  bertitik  tolak  bukan  atas  dasar  keadilan individu,  tetapi  keadilan  secara  bersama,  berdasarkan  pada  dimensi penyelesaian sengketa yang membawa keselarasan, kerukunan, keseimbangan, kebersamaan serta harmonisasi lingkungan keluarga.
Namun,  kembali  lagi,  bagi  aparat  kepolisian  dalam  pelaksnaan penyelesaian  tindak  pidana  dengan  menggunakan  konsep  keadilan  restoratif, semua  tergantung  dari  para  pihak  itu  sendiri.  Disamping  itu,  semua  penilaian yang  dilakukan  oleh  penyelidik  sangat  tergantung  dari  keseriusan  pada  pihak apakah  proses  penyelesaiannya  mau  dilakukan  secara  kekeluargaan  ataukah
tidak,  serta  hasil  penyelesaiannya  oleh  penyelidik  pada  tingkat  penyeledikan harus  mendapat  persetujuan  dari  Kepala  Kepolisian  Resort (Kapolres),  sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

## KESIMPULAN
Pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  pencabulan  anak  dibawah  umur  oleh penyelidik  pada  Satuan  Reserse  Kriminal,  khususnya  pada  Unit  Perlindungan Perempuan  Dan  Anak  Kepolisian  Resort  Biak  Numfor  dalam  upaya restorative justice hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  baik  itu korban/keluarga korban maupun pelaku/keluarga pelaku. Tanpa adanya kesepakatan damai para pihak maka upaya restorative justice tidak akan terlaksana.
Dalam  praktek  terdapat  tiga  faktor  yang  menghambat  penyelesaian  tindak pidana  pencabulan  anak  dibawah  umur  dalam  upaya restorative  justice yakni pertama,  pemahaman  aparat  tentang  konsep  restorative  justice,  kedua  partisipasi korban/keluarga  korban  tindak  pidana  pencabulan  dan  penentuan  besaran  denda atau barang pengganti dalam proses perdamaian antara masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Atalim,  2013, Keadilan  Restoratif  Sebagai  Kritik  Inheiren  Pengadilan  Legal – Konvensional ,  Jurnal  Recht  Vinding,  Volume  :  2  Nomor  :  2,    Taruma  Jaya University - Jakarta.
Kementerian  PPPA  :  11.952  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak  Terjadi  Sepanang Tahun 2021, Mayoritas adalah Kekerasan Seksual. Dalam https://www.kompas.com , diakses 30 Juli 2022.
Muladi,  2013, Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  dan Implementasinya  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana    yang  dilakukan  oleh Anak-Anak , Jakarta: BPHN.
Resolusi Majelis Umum PBB, A/RES/44/25, tanggal 25 November 1989, dinyatakan berlaku  mulai  tanggal    2  Septermber  1990.  Disamping  itu,  juga  terdapat Resolusi  Badan-Badan  PBB  berkenaan  dengan  Anak,  yakni  Resolusi ECOSOC  1990/33  tanggal  24  Mei  1990  mengenai  “ the  Prevention  of  Drug Consumption  Young  Person ;  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  A/RES/45/115 tanggal  14  Desember  1990  tentang  “ Instrumental  Use  of  Children  in  Criminal Activity ”;    Resolusi  Komisi  HAM  tahun  1994/92  tanggal  9  Maret  1994  tentang
“ Special  Rapporteur  on  the  Sale  Children  ,  Child  Prostitution,  and  Child Pornography ”
Setya    Wahyud,  2011, Implementasi    Ide    Diversi    Dalam    Pembentukan    Sistem Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia , Yogyakarta : Genta Publishing.
Susanto,  Ketua  KPAI,  Laporan  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  Capai  859  Kasus, dalam https://republika.co.id , diakses 30 Juli 2022.
Yulia,    R.    2012. Keadilan    Restoratif    dan    Korban    Pelanggaran    HAM    (Sebuah Telaah Awal). Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2), 275-292.