-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -
1702

## CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA
Nila Manda Sari, Yunanto Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
Grant  Agreement  in  the  modern  era  has  been  regarded  as  a  normal thing,  but  most  of  the  implementations  found  incorrect  according  to  legislation. The  method  used  in  this  research  is  juridical  empirical,  specification  of  this research  is  descriptive.  Deed  of  grant  can  be  canceled  after  the  grant  was  not carried out as required, that is done by notary deed pursuant to Article 1682 joint 1683  of  the  Civil  Code.  Then  if  the  donated  goods  are  not  the  property  of  the grantor in violation of the provisions of Article 200 Compilation of Islamic law is an  act  which  is  done  in  the  framework  of  the  delivery  of  goods  /  items  from  the grantor  to  the  grantee  and  the  goods  delivered  are  the  properties  of  their  own. Then,  if  the  grantor  proved  to  have  died  when  the  deed  of  grant  was  made contrary to the provisions of Article 1666 of the Civil Code clearly confirms that the grant is an agreement by who provides grants, at the time of his life, freely and irrevocably,  handed  some  object  for  the  purposes  of  the  grant  recipient  to  take advantage  of  it.  Then  grant  that  exceed  1/3  of  his  property  contrary  to  the provisions of Article 210 paragraph  (2)  Compilation of Islamic Law. As a result the  consequences  of  legal  defect  for  internal  party  and  the  third  party  of  the cancellation of the deed of grant ownership of the property / land will be returned to the grantor / owner of the land.
Keywords : Agreement Cancellation, Grant Agreement, Legal Defect in Grant

## Abstrak
Pembuatan Perjanjian Hibah di era modern sudah dianggap sebagai hal yang  lumrah,  akan  tetapi  dalam  implementasinya  banyak  pembuatan  perjanjian hibah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris, spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Pemberian  hibah  sebagai perjanjian  sepihak  terjadi  cacat  hukum  jika  hal  tersebut  tidak  dengan  akta Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdata. Apabila barang yang dihibahkan bukan barang milik pemberi hibah, melanggar ketentuan Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang/benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri. Kemudian apabila si  pemberi  hibah  terbukti  sudah  meninggal  dunia  ketika  akta  hibah  dibuat, bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  1666  KUHPerdata  menegaskan  bahwa
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
hibah  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  si  penghibah,  di  waktu  hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu. Kemudian  pengibahan  yang  melebihi  1/3  harta  bendanya  bertentangan  dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi dari akta hibah yang cacat hukum bagi pihak interrnal dan pihak ketiga adalah kepemilikan atas harta/tanah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah/pemilik tanah.
Kata kunci : Pembatalan Akta, Perjanjian Hibah, Cacat Hukum Hibah

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup  sendiri  tanpa bantuan  orang  lain.  Walaupun  dalam  kenyataannya  manusia  hidup  individual dikarenakan  urusan  dan  kesibukan  mereka  masing-masing,  tetap  menjadi  kodrat manusia  sebagai  makhluk  sosial.  Sehingga  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat manusia selalu membutuhkan antara satu dengan yang lain.
Manusia  dalam  perannya  sebagai  makhluk  sosial  adalah  makhluk  yang selalu memiliki  keinginan  dan  kebutuhan  untuk  bermasyarakat  dan  bersosialisasi dengan sesamanya. Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan  yang  lain,  biasanya  masing-masing  pihak  ingin  mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat  menimbulkan  perselisihan  di  antara  beberapa  pihak.  Salah  satu  contoh interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat manusia adalah hibah, dan sama seperti  bentuk  interaksi  sosial  manusia  lain,  dalam  pelaksanaanya,  hibah  diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma ataupun suatu bentuk hadiah  kepada  seseorang.  Pemberian  hibah  dilaksanakan  sebagai  fungsi  sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui  hibah,  tetapi  kenyataannya  hibah  bukan  merupakan  solusi  yang  tepat terhadap  permasalahan-permasalahan  tanah.  Pengertian  hibah  diatur  dalam  Pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima penyerahan itu.”.
Dalam hibah terdapat karakter yang bersifat sepihak, hanya si pemberi hibah saja  yang  dibebani  dengan  kewajiban-kewajiban,  sedang  penerima  hibah,  sama sekali tidak mempunyai kewajiban apa apa sebagai  tegen prestasi. Permasalahan- permasalahan  hukum  timbul  atas  hibah  cacat  hukum  karena  sifat  hibah  sebagai perjanjian  sepihak.  Untuk  hibah  yang  cacat  hukum  karena  telah  melanggar ketentuan  dan  aturan  hukum  maka  akibat  dan  konsekuensinya  adalah  hibah tersebut  harus  batal  demi  hukum  sepanjang  dapat  dibuktikan  telah  melanggar aturan  Hukum.  Hibah  cacat  hukum  walaupun  secara  hukum  harus  batal  demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyak terjadi atas pelaksanaan hibah maka  majelis  hakim  harus  memutus  perkara  secara  arif  dan  bijaksana  sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasa keadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.
Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah di antara orang- orang  yang  masih  hidup  (Pasal  1666  ayat  (2)  KUHPerdata).  Secara  sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.(Amanat, 2003)
Dari  bunyi  Pasal  1666  KUHPerdata  mengenai  hibah  terdapat  kata-kata “tidak  dapat  ditarik  kembali”  ini  tidak  berarti  bahwa  penghibahan  tidak  dapat ditarik  kembali  oleh  si  penghibah  dengan  tiada  izin  pihak  lain,  oleh  karena  tiap tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (Pasal  1338  ayat  2  KUHPerdata).  Oleh  karenanya  hibah  termasuk  ke  dalam perjanjian  sepihak  yaitu  perjanjian  yang  membebankan  prestasi  hanya  pada  satu pihak.
Timbulnya  sengketa  dalam  hibah  dapat  terjadi  apabila  ada  pihak  yang merasa  dirugikan.  Pihak  yang  dirugikan  misalnya  pihak  yang  merasa  ikut memiliki  benda  hibah  atau  pihak  yang  akan  mewarisi  benda  hibah.  Pelaksanaan pemberian hibah dianggap tidak sesuai dengan  yang dikehendaki oleh si pemilik barang hibah atau ahli waris dari barang hibah tersebut karena bagian harta yang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
akan  dihibahkan  tidak  boleh  melebihi  bagian  ahli  waris  (Pasal  919  -929 KUHPerdata) atau saat perjanjian hibah perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian. Para pihak yang merasa dirugikan akan  mengajukan  tuntutan  ke  pengadilan  yang  berwenang  untuk  memperoleh kepastian hukum atas hak milik benda hibah tersebut.
Hal yang membuat penulis tertarik kasus tersebut untuk diangkat dalam tesis yaitu  permasalahan-permasalahan  hukum  yang  mungkin  timbul  atas  hibah  cacat hukum  karena  sifat  hibah  sebagai  perjanjian  sepihak  adalah  hibah  tersebut diberikan  kepada  individu  tanpa  persetujuan  ahli  waris  yang  lain  oleh  pemberi hibah secara cuma-cuma kepada penerima hibah dengan menggunakan akta hibah yang  telah  disahkan  oleh  notaris,dan  lain  sebagainya.  Dengan  melihat  latar belakang  masalah  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengadakan  suatu  penelitian dengan  judul  “ Cacat  Hukum  Dalam  Hibah  Sebagai  Perjanjian  Sepihak  Dan Implikasinya ”

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  dengan spesifikasi  penelitiannya  secara  deskriptif  analitis.  Sumber  dan  jenis  datanya berupa  data  primer  dan  data  sekunder,  lalu  teknik  pengumpulan  data  diperoleh melalui  studi  lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Teknik  analisa  datanya menggunakan analisis kualitatif dengan pemikiran secara dedukatif-indukatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Akta Hibah Yang Cacat Hukum
Menurut  undang-undang,  hibah  adalah  suatu  perjanjian  dimana  si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima  penyerahan  itu.  Secara  sederhana,  hibah  dapat  diartikan  sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.(Suparman, 1995)
Dari  bunyi  Pasal  1666  KUHPerdata  mengenai  hibah  terdapat  kata- kata“tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
ditarik  kembali  oleh  si  penghibah  dengan  tiada  izin  pihak  lain,  oleh  karena tiap- tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (lihat  Pasal  1338  ayat  2  KUHPerdata).  Jadi  hibah  menurut  Pasal  tersebut  hibah adalah  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  penghibah  ketika  masih  hidup  untuk memberikan  suatu  barang  dengan  cuma-cuma  kepada  penerima  hibah.(Subekti, 1995)Hibah  merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  atas  kehendak  yang ikhlas dari pemberi hibah. Dengan kata lain, inisiatif pemberian hibah berasal dari pemberi hibah dan bukan dari penerima hibah.
Pemberian  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  yang  berarti  dari  ketentuan Pasal1666 KUHPerdata di atas, hibah disebutkan sebagai suatu persetujuan, yakni persetujuan  yang  terjadi  antara  si  pemberi  hibah  dengan  si  penerima  hibah,  oleh karena  itu  hibah  ditentukan  oleh  undang-undang  sebagai  suatu  persetujuan, dengan  sendirinya  hibah  itu  menimbulkan  suatu  konsekuensi  hukum;  pemberi hibah  wajib  menyerahkan  dan  memindahkan  barang  yang  dihibahkan  kepada  si penerima hibah.
Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  II  mengatur  tentang  hibah  dari  Pasal  171 sampai Pasal 214. Pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tak  ada  paksaan  dapat  menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3  (sepertiga)  dari harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  suatu  lembaga  untuk  dimiliki.(Abdul, 2006)  Hibah  harus  dilakukan  di  hadapan  dua  orang  saksi  dan  harta  yang dihibahkan  itu  haruslah  barang-barang  milik  pribadi  (hak  milik)  orang  yang memberi hibah.(Nasution, 1997)
Menurut Hukum  Adat hibah adalah harta kekayaan seseorang  yang dibagi- bagikannya  di  antara  anak-anaknya  pada  waktu  ia  masih  hidup.  Penghibahan  itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai  menikah  dan  membentuk  keluarga  sendiri.  Penghibahan  itu  dilakukan ketika  si  pemberi  hibah  itu  masih  hidup,  dengan  tujuan  untuk  menghindari percekcokan  yang  akan  terjadi  di  antara  anak-anaknya  itu  apabila  ia  telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
kekhawatiran  si  pemberi  hibah  sebab  ibu  dari  anak-anaknya  itu  adalah  ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.(Abdul, 2006)
Dari  ketiga  sumber  hukum  undang-undang,  hukum  adat  dan  Kompilasi Hukum  Islam  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  kalau  hibah  diatur  pelaksanaanya oleh  hukum,  hibah  dilakukan  secara  sepihak  dan  sukarela  dan  hanya  dapat dilakukan  apabila  si  penghibah  masih  hidup,  dan  ada  syarat-syarat  hukum  yang mengatur  pelaksanaan  hibah.  Di  Indonesia  hibah  tidak  diatur  secara  jelas  oleh hukum  adat.  Beberapa  suku  masyarakat  menggunakan  hibah  untuk  menghindari aturan  dan  hokum  tentang  hibah  dari  Kompilasi  Hukum  Islam,  sebagai  contoh masyarakat Minangkabau menggunakan hibah untuk membagi harta kepada anak- anak  perempuannya  yang  secara  adat  merupakan  penerus  garis  keturunan sedangkan  kurang  mendapatkan  bagian  waris  menurut  Hukum  Islam  atau  hibah biasanya digunakan untuk membagi harta warisan kepada anak angkat yang tidak diakui haknya dalam warisan dalam Hukum Waris Islam. (Sabiq, 1985)
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  210  mengatur  syarat  pelaksanaan  hibah yaitu:
a. Orang  yang  telah  berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun  berakal  sehat  tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah tidak dapat ditarik kembali dengan alasan  apapun  kecuali  hibah  yang  diberikan  oleh  orangtua  kepada anaknya  (KHI Pasal 212) Hal ini sejalan dengan Hukum Islam sebagai sumber hukum dari hibah menurut  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pelaksanaan  Kompilasi  Hukum  Islam  dimulai sejak  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Keputusan  Nomor  154 Tahun  1991  sebagai  pelaksana  Impres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum  Islam  kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.
Hal  di  atas  berarti  bahwa  sejak  tahun  1991  pelaksanaan  hibah  untuk masyarakat  beragama  Islam  menggunakan  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam.  Hal
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
ini  membuka  kemungkinan  untuk  hibah  yang  dilaksanakan  sebelum  tahun  1991 dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Syarat pelaksanaan  hibah  yang  sering  menjadi  dasar  gugatan  kepada  pengadilan  agama yaitu “Setiap  orang  yang  telah  berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun,  berakal sehat  dan  tak  ada  paksaan  dapat  menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3 (sepertiga)  dari  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  suatu  lembaga  untuk dimiliki.”
Hal  ini  membuktikan  bahwa  perkara  gugatan  cacat  hukum  atas  hibah umumnya  dilakukan  terhadap  hibah  yang  melanggar  syarat-syarat  dan  aturan pelaksanaan  hibah  baik  menurut  undang-undang  maupun  menurut  Kompilasi Hukum Islam. Menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun karena hibah adalah produk hukum, ditandai  dengan  adanya  akta  hibah  yang  diakui  secara  hukum  maka  dapat dilakukan  gugatan  cacat  hukum  hibah  untuk  membatalkan  hibah  melalui pengadilan.
Penulis  dalam  hal  ini  mengambil  contoh Akta  Hibah  Nomor  :  394/2011 oleh  salah  seorang  PPAT  di  Kota  Salatiga,  Jawa  Tengah  dan Putusan  Nomor: 236/Pdt.G/2010/PA.Pra oleh  Pengadilan  Agama  Praya  untuk  dibahas.  Kasus pertama  bermula  ketika  Nyonya  X,  seorang  pensiunan  berusia  77  tahun menghibahkan  sebidang  tanah  dan  bangunan  seluas  77  meter  persegi  kepada Nyonya Y. Nyonya X memiliki 8 orang anak kandung dimana Nyonya Y adalah salah satu anak kandungnya.
Untuk  menghibahkan  tanah  dan  bangunan  tersebut  kepada  Nyonya  Y, Nyonya  X  menghadap  ke  salah  seorang  PPAT  di  Kota  Salatiga.  Dalam  proses pembuatan aktahibah oleh PPAT tersebut hanya melibatkan 2 pihak yaitu Nyonya X selaku pemberi hibah, untuk selanjutnya disebut pihak pertama dan Nyonya Y selaku  penerima  hibah,  untuk  selanjutnya  disebut  pihak  kedua.  Saksi  yang  turut menandatangani  akta  hibah  ini  adalah  2  orang  staf  PPAT  tersebut.  Bukti pendukung dalam akta hibah ini hanyalah Surat Keterangan Waris yang bertanda tangan ke delapan anak kandung Nyonya X, tanpa adanya Surat Pernyataan Hibah yang sepersetujuan dan bertanda tangan ke delapan ahli waris dari pemberi hibah.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Pokok  permasalahan  dalam  akta  ini  adalah:  pertama,  apakah  akta  hibah tersebut telah memenuhi syarat suatu akta otentik. Kedua, apakah surat keterangan waris dapat menggantikan posisi surat pernyataan hibah sebagai syarat pembuatan akta hibah.
Dalam  kasus  di  atas,  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  membuktikan bahwa hibah tersebut cacat hukum. Pertama, dalam hibah ini tidak perlu memakai surat  keterangan  waris  dikarenakan  sampai  saat  akta  hibah  ditandatangani, pemberi  hibah  yaitu  Nyonya  X  masih  hidup.  Kedua,  dasar  penghibahan  tersebut seharusnya adalah surat pernyataan hibah yang ditandatangani pemberi hibah dan ke delapan anak kandungnya yang tidak menerima hibah memberikan persetujuan. Hal  ini  supaya  anak  kandung  yang  lain  tidak  dirugikan  dengan  penghibahan  ke salah satu anak tersebut. Sehingga akta hibah tersebut adalah cacat hukum.
Menurut  penulis,  persetujuan  ahli  waris  lain  yang  tidak  menerima  hibah dalam wujud tanda tangan pada Surat Pernyataan Hibah adalah sesuatu yang harus ada.  Hal  ini  mencerminkan  nilai  keadilan  hukum  bagi  semua  pihak.  Menurut Radbruch,  jika  terjadi  ketegangan  antara  nilai-nilai  dasar  tersebut,  kita  harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai  keadilan,  baru  nilai  kegunaan  atau  kemanfaatan  dan  terakhir  kepastian hukum.(Ali, 1996)
Meskipun  akta  hibah  tersebut  cacat  hukum,  namun  karena  dasar penghibahan adalah musyawarah mufakat kekeluargaan dan hingga tesis ini dibuat tidak  ada  gugatan  terhadap  akta  hibah  tersebut  hingga  proses  balik  nama  ke penerima  hibah  oleh  Badan  Pertanahan  Negara  (BPN),  maka  penghibahan  ini tidak menyebabkan masalah hukum hingga sekarang.
Berbeda  dari  kasus  pertama,  kasus  kedua  bermula  ketika  Tergugat mengajukan  permohonan  penerbitan  sertipikat  hak  milik  (SHM)  atas  nama Tergugat terhadap tanah sengketa yang dimiliki bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Awal mulanya Para Penggugat berniat untuk mengurus sertipikat tanah sengketa  tersbut  ke  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Praya.  Namun karena  keterbatasan  biaya  niat  tersebut  ditangguhkan.  Hal  tersebut  diketahui Tergugat  lalu  secara  diam-diam  Tergugat  melakukan  cara-cara  guna  memiliki
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
tanah tersebut. Dengan memanipulasi data seolah-olah Tergugat menerima hibah dengan munculnya  Surat Pernyataan Menerima Hibah dari Inaq Setip tanggal 26 Mei  2008  untuk  tanah  sengketa  1.  Sedangkan  untuk  tanah  sengketa  2  Tergugat memanipulasi  Surat  Pernyataan  Pemberian  Hibah  tanggal  24  Pebruari  2007.  Di pihak  lain,  Para  Penggugat  merasa  tidak  pernah  menandatangani  atau  mencap jempol Surat Hibah tersebut.
Pokok masalah dalam perkara ini adalah: pertama, apakah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Mei 2008 dan Surat  Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 24  Pebruari  2007  sah  atau  mempunyai  kekuatan  hukum.  Kedua,  apakah  benar pada  tanggal  tersebut  telah  terjadi  prosesi  atau  ijab-qobul  hibah  atas  tanah sengketa dari Inaq Setip dan dari Penggugat 2 kepada Tergugat.
Dari  permasalahan  dan  alat  bukti  yang  diajukan  Para  Penggugat  dan Tergugat,  Majelis  Hakim  memberikan  penilaian  bahwa  tanah  sengketa  tersebut sejak  lama  sudah  dikuasai  oleh  para  Penggugat.  Penggugat  1  mengusai  tanah seluas  ±  4.300  M2,  Penggugat  2  mengusai  tanah  seluas  ±  3.100  M2.  Orang  tua Tergugat  bernama  Inaq  Setip  mengusasi  tanah  di  sebelah  selatan  tanahnya Nuraman  sampai  ke  gunung  (sesuai  gambar  data  pembagian  tanah  dari  Kantor PBB Mataram tahun 1995) dan sekarang tanah bagian Inaq Setip tersebut dikuasai oleh  Amaq  Nasum.  Terhadap  pernyataan  para  saksi,  Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa  para  saksi  tidak  pernah  mengetahui  adanya  prosesi  (ijab– qobul)  hibah  terhadap  obyek  sengketa  kepada  Tergugat.  Hanya,  dari  keterangan saksi  Tergugat,  yang  ditunjukkan  oleh  Tergugat,  saksi  menyebut  adanya  surat pernyataan  tetapi  isinya  tidak  secara  jelas  saksi  ketahui.  Putusan  Majelis  Hakim dalam  kasus  ini  yaitu  membatalkan  hibah  terhadap  Tergugat  atas  tanah  sengketa tersebut.
Dalam  kasus  tersebut,  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  membuktikan bahwa  hibah  tersebut  cacat  hukum.  Pertama,  dalam  hal  pengikatan  hibah, berdasarkan Surat Pernyataan menerima hibah tertanggal 26 Mei 2008 dari orang tua  Tergugat  kepada  Tergugat,  pelaksanaan  pengikatan  hibah  tersebut  tidak  sah karena  orang  tua  Tergugat  yang  menghibahkan  tersebut  dapat  dibuktikan meninggal  dunia  pada  tahun  2005.  Pasal  1666  KUHPerdata  dengan  jelas
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
mengaskan bahwa “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali, menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima penyerahan itu.”
Kedua,  Terlihat  jelas  adanya  kepalsuan  materiil  dalam  Surat  Pernyataan menerima  hibah  tanggal  26  Mei  2008  dan  Surat  Pernyataan  Pemberian  Hibah tanggal  24  Pebruari  2007,  sehingga  tidak  dapat  dijadikan  dasar  peralihan  hak milik.  Selain  itu,  karena  hibah  tersebut  dilakukan  di  bawah  tangan,  maka  dapat dilakukan  pembatalan  hibah,  hal  ini  secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  1688 KUHPerdata  yang menjelaskan bahwa hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali penerima hibah melakukan kesalahan-kesalahan seperti tersebut di bawah ini:
a) Tidak memenuhi syarat-syarat pemberian hibah yang berkenan
b) Tidak  melakukan  atau  membantu  melakukan  usaha  membunuh  pemberi  atau kejahatan lain terhadap pemberi hibah, dan
c) Menolak  memberi  tunjangan  nafkah  kepada  pemberi  hibah  setelah  disebut terakhir ini berada dalam keadaan miskin.
Pembatalan  hibah  dapat  terjadi  dimana  salah  satu  penyebabnya  adalah pemberian  hibah  tidak  dilakukan  sebagaimana  yang  disyaratkan,  yaitu  dilakukan dengan  akta  Notaris  (Pasal  1682  jo  1683  KUHPerdata).  Kecuali  dalam  hal pemberi  hibah  telah  meninggal  dunia  dan  ahli  warisnya  atau  orang-orang  yang mendapat  hak  dari  si  penghibah  membenarkan  adanya  penghibahan  atau mengesahkannya,  maka  tidak  dapat  lagi  dikemukakan  oleh  mereka  suatu  cacat mengenai  cara  penghibahan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  (Pasal  1894 KUHPerdata).
Berdasarkan  Hukum  Islam,  pengertian  hibah  dalam  Pasal  200  Kompilasi Hukum  Islam  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  penyerahan suatu barang / benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan  tersebut  adalah  barang  milik  sendiri.  Dalam  kasus  tersebut,  Tergugat tidak  dapat  membuktikan  kebenaran  prosesi  (ijab  qobul)  pelaksanaan  hibah terhadap  obyek  sengketa.  Dalam  hal  ini  pertimbangan  Majelis  Hakim  benar,
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
karena selaras dengan pendapat ahli hukum terhadap Kitab Ianatut Thalibin jus III halaman 41yang artinya:
“Rukun  hibah  dalam  pengertian  khusus  sama  dengan  rukun  jual  beli  yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, dan ijab qobul.”
Dan  sesuai  dengan  dalil  syar’I  yang  terdapat  dalam  Kitab  Bajurijus  II halaman 62 yang artinya:
“Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan.”
Selain tidak dapat dibuktikannya kebenaran prosesi (ijab qobul) pelaksanaan hibah  oleh  Tergugat,  dapat  dibuktikan  dalam  fakta  persidangan  bahwa  obyek sengketa  sejak  awal  hingga  sekarang  masih  tetap  dikuasai  oleh  Para  Penggugat dan Penggugat pula yang  membayar pajaknya, sehingga tidak dipenuhinya unsur kepemilikan sendiri terhadap barang / obyek hibah.

## 2. Implikasi Dari Akta Hibah Yang Cacat Hukum
Hubungan  hukum  antara  pemberi  hibah  dan  penerima  hibah  adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian dimana pemberi hibah sebagai debitor dan  penerima  hibah  sebagai  kreditor.(Widya,  2006)Hibah  adalah  hubungan hukum  yang  sepihak.  Artinya,  pemberi  hibah  memberikan  hibah  pada  penerima hibah secara cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dari penerima hibah. Penerima hibah bisa berasal dari para waris/ waris itu sendiri.
Dengan  adanya  hibah,  maka  akan  timbul  hubungan  hukum  antara  pemberi hibah  dan  penerima  hibah  walaupun  hubungan  hukum  tersebut  sifatnya  sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya  dalam  memberikan  hibah  pada  seseorang  dilihat  terlebih  dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga  tidak  timbul  pembatalan  hibah  yang  menyebabkan  hubungan  hukum antara kedua pihak bermasalah.
Akibat  hukum  adalah  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  karena  adanya  suatu perbuatan,  menurut  aturan-aturan  yang  berlaku.Misalnya,  kesepakatan  dua  belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi  pula  karena  terjadinya  pembatalan  suatu  perbuatan  hukum,  misalnya adanya pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Akibat hukum bagi pihak internal atas pembatalan hibah yang dikabulkan di pengadilan  dengan  adanya  putusan  pembatalan  hibah  yang  telah  berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dalam putusan Pegadilan Agama Praya di atas tanah sengketa 1 dan tanah sengketa  2  yang  sudah  proses  pembuatan  sertipikat  di  BPN  Praya  dikembalikan hak  miliknya  kepada  Penggugat  I  dan  Penggugat  II.  Para  Penggugat  dapat mengajukan  permohonan  kepada  BPN  agar  sertipikat  obyek  sengketa  tersebut tidak  berlaku  lagi  dengan  adanya  putusan  pembatalan  hibah  tersebut  apabila proses  pembuatan  sertipikat  telah  selesai  diproses  oleh  BPN.  Dengan  demikian sertipikat obyek sengketa tersebut tetap atas nama Para Penggugat.
Sedangkan bagi pihak Tergugat  yang kalah dalam putusan ini, objek hibah yang telah diurus proses  sertipikatnya menjadi atas nama Tergugat di  BPN tidak dilanjutkan  lagi  prosesnya.  Apabila  Proses  balik  nama  sertipikat  sudah  selesai diproses,  maka  atas  sertipikat  tersebut  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dengan adanya  putusan  pembatalan  hibah  tersebut.  Sebagai  pihak  yang  kalah,  Tergugat dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  03  Tahun  2012  tentang  Biaya  Proses Penyelesaian  Perkara  dan  Pengelolaannya  Pada  Mahkamah  Agung  dan  Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Bagi  pihak  ketiga,  bilamana  dalam  suatu  keadaan  penerima  hibah menjual/memindahtangankan  harta  hibah  kepada  pihak  lain  dalam  hal  ini  adalah pembeli  tanah  sengketa,  Undang-undang  tidak  mengatur  secara  sistematis  akibat dari  kebatalan.  Pada  umumnya  akibat  dari  suatu  kebatalan  adalah  berlaku  surut dan  kembali  pada  keadaan  semula  atau ex  tunc .Akibat  hukum  yang  timbul  dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada pengadilan dengan adanya putusan pembatalan  hibah  yang  telah  berkekuatan  tetap,  maka  kepemilikan  atas  harta hibah yang telah dijual/dipindahtangankan kepada pembeli tersebut akan kembali kepada  pemberi  hibah  sehingga  seluruh  harta  hibah  akan  kembali  menjadi  hak miliknya sendiri. Apabila objek hibah telah dibalik nama atau telah disertipikatkan atas  nama  pembeli,  maka  sertipikat  tersebut  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi. Pemberi  hibah  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  BPN  agar  sertipikat  objek
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
sengketa  tidak  berlaku  lagi  dengan  adanya  putusan  pembatalan  hibah  tersebut. Kemudian sertipikat objek sengketa dapat kembali diatasnamakan pemberi hibah.
Mengembalikan  pada  keadaan  sebelum  terjadi  perbuatan  hukum  kadang tidak dapat dilakukan, dalam hal ini karena adanya cacat hukum dalam hibah dan bendanya telah dijual kepada orang lain. Ada kemungkinan nilai dari prestasi yang tidak dapat dikembalikan tersebut dikompensasikan dalam bentuk sejumlah uang. Yang  kerap  menjadi  masalah  mengenai  penilaian  tersebut  ialah  penentuan besarnya,  dan  memakai  dasar  penilaian  pada  waktu  perjanjian  dibuat  atau  pada waktu pembatalan dilakukan.(Budiono, 2012)
Menurut penulis, perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemegang sertipikat  hak  milik  terhadap  penerbitan  sertipikat  yang  cacat  administrasi  harus lebih  dijamin  oleh  Pemerintah.  Karena  pihak  ketiga  sebagai  pemegang  sertipikat hak milik nyatanya telah melakukan jual beli sebidang tanah dari pihak kedua dan melakukan proses penerbitan sertipikat dengan prosedur yang sesuai.

## D. Simpulan
Berikut  ini  merupakan  kesimpulan  Penulis  dari  beberapa  permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak yang ikhlas dari  pemberi  hibah.  Dengan  kata  lain,  inisiatif  pemberian  hibah  berasal  dari pemberi  hibah  dan  bukan  dari  penerima  hibah.  Hanya  si  pemberi  hibah  saja yang  dibebani  dengan  kewajiban-kewajiban,  sedang  penerima  hibah,  sama sekali  tidak  mempunyai  kewajiban  apa-apa.  Di  sinilah  letak  karakter  hibah sebagai  persetujuan  yang  sepihak  dengan  sifat  cuma-cuma.  Permasalahan- permasalahan hukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagai perjanjian  sepihak.  Perkara  gugatan  cacat  hukum  atas  hibah  umumnya dilakukan terhadap hibah yang melanggar syarat-syarat dan aturan pelaksanaan hibah baik menurut undang-undang maupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Banyak  gugatan  kepada  pengadilan  agama  untuk  membatalkan  hibah  seperti
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
salah  satu  kasus  diatas  yang  gugatannya  dikarenakan  tanah  yang  dijadikan objek  hibah  bukanlah  milik  pemberi  hibah  dan  pemberian  hibah  lebih  besar dari besar hibah yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya, sehingga pelaksanaan hibah dinilai cacat hukum. Menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik  kembali  namun  karena  hibah  adalah  produk  hukum,  ditandai  dengan adanya  akta  hibah  yang  diakui  secara  hukum  maka  dapat  dilakukan  gugatan cacat hukum hibah untuk membatalkan hibah melalui pengadilan.
b. Hibah,  baik  hibah  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  adat,  hukum perdata atau undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam sangat mungkin untuk  cacat  hukum.  Oleh  karena  itu  ada  akibat  dan  konsekuensi  dari  hibah apabila ternyata terbukti cacat hukum. Untuk Hibah yang cacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dan konsekuensinya adalah hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapat dibuktikan telah melanggar aturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, M. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Ali, A. (1996). Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Chandra Pratama.
Amanat,  A.  (2003). Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum Perdata BW . PT. Raja Grafindo Permai .
Budiono,  H.  (2012). Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nasution,  B.  J.  (1997). Hukum  Perdata  Islam,  Kompetensi  Peradilan  Agama Tentang  Perkawinan,  Waris,  Wasiat,  Hibah,  Wakaf  dan  Shodaqah . Bandung: Mandar Maju.
Sabiq, S. (1985). Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau . Jakarta: Gunung Agung.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. Suparman, E. (1995). Intisari Hukum Waris Indonesia . Mandar Maju .
Widya, A. (2006). Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah . Universitas Surabaya, Surabaya.