e-ISSN : 2621-4105

## Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum

## Marwah Hasna Lathifah, Heru Suyanto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional Veteran Jakarta, Jakarta marwahhasnal@upnvj.ac.id

## Abstrak
Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis perubahan kebijakan struktur kepemilikan bank berkaitan dengan kebijakan single presence policy pasca diterbitkannya POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum  serta  mengkaji  dampak  kebijakan single  presence  policy atas  implementasi  dari  POJK  Konsolidasi  Bank Umum. Kebijakan single presence policy dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan perbankan terutama pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan penyelamatan. Kendati demikian kebijakan ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini sehingga menghambat upaya penyelematan bank-bank yang bermasalah. Maka dari itu POJK Konsolidasi Bank Umum penting untuk diterbitkan guna memberikan relaksasi atas kebijakan kepemilikan bank bagi para pelaku usaha untuk melakukan aksi korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum terkait penyesuaian struktur kepemilikan bank, yang mengesampingkan single presence policy pada peraturan-peraturan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, pasca POJK Konsolidasi Bank Umum diterbitkan sehingga terjadi relaksasi regulasi single presence policy, banyak investor baik lokal maupun asing yang hendak mengakuisisi bank nasional guna ditransformasi menjadi bank digital. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK perlu lebih berhati-hati dalam hal kepemilikan asing pada perbankan nasional guna mencegah implikasi negatif pada perekonomian nasional jangka panjang.
Kata kunci: Kepemilikan Bank; Konsolidasi; Single Presence Policy

## Single Presence Policy Towards The Structure Of Banking Ownership Post Consolidated Commercial Bank

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the changes in the banking ownership structure policy related to the single presence  policy  after  the  issuance  of  OJK  Regulation  No.12/POJK.03/2020  concerning  Commercial  Bank Consolidation,  and  to  examine  the  impact  of  single  presence  policy  on  the  implementation  of  OJK  Regulation Consolidated Bank. The single presence policy was established with the aim of increasing banking resilience, especially for  the  banks  that  are  distressed  and  need  to  be  rescued.  However,  this  policy  is  considered  irrelevant  to  current conditions and hinders efforts to rescue the distressed banks. Therefore it’s important to issue the OJK Regulation on the Consolidation of Commercial Banks in order to provide relaxation on banking ownership policy for parties who want to take the corporate actions. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The  novelty  in  this  research  refers  to  OJK  Regulation  No.12/POJK.03/2020  concerning  The  Commercial  Bank Consolidation regarding the adjustment of bank ownership structure, which overrides the single presence policy in the previous regulations. Based on the research of this study, after the OJK Regulation many local and foreign investors who want to acquire national banks to be transformed into digital banks. In this regard, OJK needs to be more careful in terms of foreign ownership in national banks in order to prevent negative implications for the long-term national economy.
Keywords: Banking Ownership; Consolidation; Single Presence Policy
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi  memberikan  dampak  secara  masif  kepada  hampir  seluruh  sektor  baik sosial,  budaya  maupun  ekonomi.  Berbagai  macam  perubahan  dilakukan  guna menyesuaikan  kondisi  yang  tidak  pasti,  tidak  terkecuali  pada  peraturan  perundang- undangan.  Peran  pemerintah  diperlukan  karena  pandemi  mengakibatkan  timbulnya permasalahan bukan hanya pada bidang kesehatan, namun juga aktivitas ekonomi yang memerlukan upaya penyelamatan. Salah satunya sektor perbankan yang turut terdampak dengan melandainya pertumbuhan asset, dana pihak ketiga maupun kredit ketika pandemi Covid 19.
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  memiliki  fungsi  intermediari  memegang peranan  penting  pada  pertumbuhan  perekonomian  nasional. 1 Apabila  dibandingkan dengan  jenis  lembaga  lainnya,  sektor  perbankan  disebut  sebagai  “ the  most  highly regulated  industry ”. 2 Faktor  pengaturan  penting  untuk  dilakukan  guna  perkembangan sektor  perbankan.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  pada  risiko  sistemik  yang  dimiliki  oleh perbankan, yaitu risiko yang terjadi apabila suatu institusi finansial mengalami kesulitan atau  keterpurukan,  maka  dapat  menyebabkan  sektor  perbankan  mengalami  kesulitan, yang  mana  dapat  berakibat  pada  runtuhnya  bank  dan  berdampak  terhadap  ekonomi nasional  dalam  jangka  panjang. 3 Untuk  itu  penyempurnaan  aturan  terhadap  tatanan perbankan secara menyeluruh sangat dibutuhkan dalam rangka menyehatkan perbankan Indonesia. 4 Integrasi industri perbankan membutuhkan tersedianya aturan yang mumpuni dan penerapannya yang konsisten. Upaya yang dapat dilakukan guna mencitakan sistem perbankan  yang  mumpuni  dan  stabil  maka  diperlukan  aturan  yang  mampu  untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraan fungsi perbankan secara menyeluruh.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  OJK  selaku  lembaga  yang  berwenang  dalam pengaturan  sektor  jasa  keuangan  mengeluarkan  POJK  No.12/POJK.03/2020  tentang Konsolidasi Bank Umum. POJK ini diterbitkan guna meningkatkan pertumbuhan sektor perbankan dengan harapan dapat memperkuat stuktur bank, daya tahan dan daya saing perbankan yang tidak hanya mencakup lingkup nasional namun juga secara global. Tidak terlepas dari pandemi yang saat ini masih menjadi tantangan bagi semua sektor, sektor perbankan  diharapkan  dapat  mendukung  stabilitas,  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran bank sebagai agent development yang digunakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional  melalui  fungsinya
1 Gunuarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 2003). hal. 20.
2 Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008). hal. 126.
3 Rihana Sofie Nabella, Ghozali Maski, and Setyo Tri Wahyudi, “Analisis Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Keuangan: Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” Journal  of  Business  and  Banking 10, no. 1  (2020): 19, https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2048, hal. 21.
4 Dadang Husen, Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hal. 5.
e-ISSN : 2621-4105
sebagai  lembaga  intermediasi  yang  menyalurkan  dana  guna  berkontribusi  dalam pemasukan negara. 5
POJK  Konsolidasi  Bank  Umum  mengatur  salah  satunya  terkait  struktur kepemilikan  bank  yaitu single  presence  policy yang  sebelumnya  diatur  dalam  POJK No.39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal. 6 Ketentuan Single Presence Policy yang mengatur adanya kepemilikan tunggal pada perbankan dengan diharuskannya salah satu skema konsolidasi, yaitu penggabungan, pembentukan bank holding company , atau fungsi holding terhadap pihak pengendali yang memiliki lembaga keuangan bank lebih daripada satu  tersebut  diubah melalui POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum,  yaitu pihak pengendali diperbolehkan memiliki bank lebih daripada satu bank  melalui  skema  konsolidasi  yang  tidak  hanya  melalui  merger,  konsolidasi,  atau integrasi namun pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) juga turut dapat dilakukan saat ini. 7
Pembentukan single  presence policy  tidak  terlepas  dari  krisis  tahun  1998  di Indonesia yang mendorong adanya aturan yang dapat memperkuat fundamental industri perbankan  nasional  pasca  dilanda  krisis  moneter.  Diterbitkan  pertama  kali  pada  tahun 2006  sebagai  langkah  penerapan  dari  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  dengan tujuan untuk menambah daya saing dan daya tahan perbankan, terutama pada bank-bank yang  sedang  mengalami  kesulitan  dan  membutuhkan  penyelamatan.  Kendati  demikian kebijakan tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada saat ini.  Terutama dengan adanya pandemi  mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat salah  satunya  dalam  hal  bertransaksi.  Desakan  digitalisasi  semakin  tinggi  mengikuti perkembangan  teknologi,  tidak  terkecuali  pada  sektor  perbankan.  Permodalan  sebagai faktor penting yang wajib dimiliki oleh bank juga turut harus ditingkatkan berhubungan dengan transformasi digital yang dilakukan. Bank-bank kecil membutuhkan permodalan yang cukup guna dapat bersaing di tengah perubahan yang terjadi. Namun dengan adanya kebijakan single presence policy ini  justru menghambat dan menyulitkan para pemegang saham pengendali  yang hendak melalukan aksi korporasi untuk melakukan penyehatan perbankan atau penyelamatan pada bank-bank yang bermasalah. 8
Pada penelitian sebelumnya kerap kali dibahas  mengenai single presence policy, seperti penelitian oleh  Joyce Olivia dkk (2019) yang penelitiannya  mengkaji mengenai “Penerapan Single  Presence  Policy Terhadap  Perbankan  Di  Indonesia”. 9 Penelitian tersebut  menyatakan bahwa kebijakan kepemilikan tunggal  yang diterbitkan oleh OJK tersebut  dibentuk  dalam  rangka  memperkuat  struktur  perbankan  di  Indonesia,  guna
5 Febriani Nur Fadilla, “Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019), hal. 233.
6 Bank  Indonesia,  “Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/24/PBI/2012  Tentang  Kepemilikan  Tunggal  Pada Perbankan Indonesia,” 2012.
7 Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum,” Ojk , 2020.
8 Marshall  and  Laurensius,  “OJK  Bakal  Tinjau  Aturan  Single  Presence  Policy,”  Kontan.co.id,  2019, https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bakal-tinjau-ulang-aturan-single-presence-policy.
9 Joyce Olivia, Muhammad Irsyad, and Syafa Nissa, “Penerapan Single Presence Policy Terhadap Perbankan Di Indonesia,” BLS FH UI , 2019, 1–9.
e-ISSN : 2621-4105
mengatasi  perkara  likuiditas  berkaitan  dengan  kewajiban  bank  untuk  memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank-bank di Indonesia diharapkan melakukan konsolidasi,  penggabungan,  pengambilalihan  dan  membentuk bank  holding  company guna  memenuhi  permodalan  bank  yang  kemudian  akan  dapat  menjaga  kestabilitasan perbankan nasional. Dari penerapan kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap perbankan nasional, yaitu salah satunya ialah meningkatkan daya tahan perbankan dalam mengantisipasi  perkembangan perekonomian  regional maupun  global demi terciptanya struktur perkembangan yang kuat. Disamping dampak positif yang disebabkan, kebijakan ini  juga  memberikan  dampak  negatif  yaitu  menyebabkan  fokus  pasar  perbankan  yang terpecah karena adanya pengelompokkan kepentingan nasabah.
Belle Risca dkk (2017) dalam penelitiannya mengkaji mengenai “Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank PT. TBK Lintas Negara Antara Malayan  Banking  Berhad  (Maybank)  dengan  Bank  Internasional  Indonesia  (BII)”. 10 Penelitiannya  tersebut  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  acuan  ialah  PBI No.8/16/2006  Tentang  Kebijkan  Kepemilikan  Tunggal  Perbankan,  dimana  skema konsolidasi yang dapat dilakukan bagi pihak yang memiliki bank lebih daripada satu ialah melalui a) pengalihan kepemilikan sahamnya baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain; b) penggabungan atau peleburan; atau c) Membentuk bank holding company . Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas tugas Bank Indonesia dalam hal mengawasi perbankan dan banyak pihak yang harus melakukan restrukturisasi kepemilikan atas bank yang dimilikinya pasca diterbitkannya peraturan tersebut. Temasek Holding salah  satunya  yang  berkedudukan  sebagai  pemegang  saham  pengendali  pada Bank Danamon dan BII, akhirnya harus mengalihkan saham yang dimilikinya tersebut di BII. Sehinnga dalam BII sendiri terjadi perubahan kepemilikan atau pengendalian saham, dari  pemilik  sebelumnya Temasek melalui Fullerton  Financial  Holdings  Pte  Ltd dan Kookmin Bank menjadi MOCS yang mana adalah anak dari Maybank.
Muhammad  (2017)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Implementasi  Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank Umum di Indonesia mengatakan bahwasannya banyak pihak yang melakukan restrukturisasi kepemilikannya atas perbankan berkaitan dengan penerapan dari kebijakan single presence policy yang diatur oleh Bank Indonesia pada saat  itu. 11 Sebagaimana  disebutkan  dalam  PBI  Kepemilikan  Tunggal  bahwasannya langkah konsolidasi yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan memebentuk fungsi holding . Dari pembentukan fungsi holding tersebut, terbentuk virtual holding yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam PBI Kepemilikan Tunggal Perbankan. Disamping itu, dalam penelitiannya ditemukan bahwasannya bank BUMN tidak mampu untuk  mengimplementasikan  kebijakan single  presence  policy tersebut  sehingga  Bank Indonesia  dalam  hal  ini  terkesan  terburu-buru  dalam  mengeluarkan  kebijakan single presence policy .
10 Budiharto, Siti Mahmudah, and Belle Risca Junia, “Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy  Pada  Bank  Pt.  Tbk  Lintas  Negara  Antara  Malayan  Banking  Berhad  (Maybank)  Dengan  Bank  Internasional Indonesia (Bii),” Diponegoro Law Journal 6 (2017): 1–11.
11 Devito  Tessar,  “Implementasi  Kebijakan  Single  Presence  Policy  Pada  Bank  Umum  Di  Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2017). hal.142
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan ketiga penelitian tersebut dapat dilihat bahwasannya kebijakan single presence  policy merupakan  aturan  yang  mengatur  struktur  kepemilikan  pada  bank  di Indonesia  dengan  pemegang  saham  pengendali  hanya  dapat  memiliki  satu  bank  saja, apabila kepemilikannya terdapat pada lebih daripada satu bank, maka harus melakukan skema  konsolidasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Adapun  peraturan  yang  mengatur single  presence  policy beberapa  kali  dilakukan perubahan  mengikuti  perkembangan  kegiatan  perekonomian,  relevansi  dan  efektifitas dari  implementasi  kebijakan  tersebut.  Sebagaimana  tercantum  dalam  penelitian sebelumnya, ketentuan kepemilikan tunggal diatur dalam PBI No.8/16/2006, kemudian dicabut  dengan    PBI  No.14/24/PBI/2012,  selanjutnyaa  dialihkan  kepada  POJK No.39/POJK.03/2017.  Maka  dari  itu  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  berbeda dengan  acuan  POJK  No.12/POJK.03/2020  tentang  Konsolidasi  Bank  Umum,  yang mengesampingkan  kebijakan  kepemilikan  tunggal  atau single  presence  pol icy  guna mengatur kembali struktur kepemilikan bank di Indonesia dan merelevansikan peraturan perundang-undangan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini.
Penelitian  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mengalisa  dan  mengkaji  lebih  lanjut terkait  kebijakan single  presence  policy pasca  diterbitkannya  POJK  Konsolidasi  Bank Umum  serta  implementasi  dari single  presence  policy pasca  diterbitkannya  POJK Konsolidasi Bank Umum terhadap perbankan nasional. Faktor pengaturan dalam sektor perbankan  memang  merupakan  salah  satu  faktor  yang  terpenting  mengingat  sektor perbankan  sebagai  “ the  most  highly  regulated  industry”. Peraturan  yang  sudah  tidak relevan dan berdampak pada terhambatnya proses penyehatan dan penyelematan bank- bank yang bermasalah dapat berakibat buruk pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  memfokuskan  pada  kualitas  dari  suatu  peristiwa,  keadaan, dan  masalah-masalah  sosial,  yang  kemudian  dikembangkan  menjadi  suatu  kerangka teori. 12 Metode pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan terhadap  kaidah-kaidah,  aturan,  norma,  asas,  filosofi,  ataupun  doktrin-doktrin  hukum guna  menyelesaikan  atau  memberikan  solusi  atas  permasalahan  hukum  yang  sedang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, metode pendekatan ini menekankan pada studi kepustakaan  melalui  sumber-sumber  kredibel  yang  ada. 13 Dalam  mengumpulkan informasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis  regulasi  yang  berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi  dalam penelitian. 14 Maka dari itu dalam penelitian ini berfokus pada POJK
12 Umar Sidiq and Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan , ed. Anwar Mujahidin (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). hal. 4.
13 Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20, https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14. hal. 8.
14 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hal. 91.
No.12/POJK.03/2020  tentang  Konsolidasi  Bank  Umum  berkaitan  dengan  struktur kepemilikan bank yang sebelumnya diatur dalam POJK No.39/POPJK.03/2017 tentang Kepemilikan  Tunggal  Pada  Perbankan  Indonesia,  kemudian  hubungannya  dengan peningkatan  permodalan  inti  minimum  bank  sebagaimana  diatur  dalam  PBI No.9/16/PBI/2007  tentang  Jumlah  Modal  Inti  Minimum  Bank  Umum.  Teknik pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan mengumpulkan  informasi  yang  relevan  melalui  bahan-bahan  yang  merupakan  data sekunder  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif,  komperhensif  dan  sistematis  sehingga akan  menciptakan  suatu  fakta  hukum  tertentu  dari  permasalahan  yang  tengah  dibahas dalam penelitian ini.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kebijakan  Single  Presence  Policy  Pasca  Diterbitkannya  POJK  Konsolidasi Bank Umum
Single  presence  policy merupakan  aturan  yang  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia dengan  tujuan  untuk  membentuk  struktur  perbankan  nasional  yang  sehat,  kuat  dan mampu  bertahan,  yakni  dengan  mendorong  konsolidasi  perbankan  melalui  kebijakan setiap pihak hanya diperbolehkan sebagai pemegang saham pengendali pada satu bank, diperbolehkan memiliki bank lebih daripada satu apabila bank-bank tersebut merupakan bank  dengan  prinsip  yang  berbeda,  yaitu  secara  konvensional  dan  berdasarkan  prinsip syariah, atau bank  yang  salah satunya merupakan bank campuran. Sebagaimana diatur dalam  POJK  No.39/POJK.03/2017  tentang  Kepemilikan  Tunggal  Perbankan bahwasannya pihak pengendali yang memiliki bank lebih daripada satu, maka perlu untuk melakukan  skema  konsolidasi  yang  telah  ditentukan,  yaitu:  1)  melakukan  merger  atau konsolidasi  atas  bank  yang  dimiliki;  2)  membentuk bank  holding  company ;  dan  3) membentuk fungsi holding. 15
Kebijakan kepemilikan tunggal ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dan berpotensi menghambat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Sebagaimana  disebutkan  dalam Roadmap Pengembangan  Perbankan  Indonesia  2020- 2025  bahwasannya  tantangan  yang  dihadapi  oleh  perbankan  semakin  beragam. Tantangan  tidak  terduga  datang  dari  wabah  pandemi  yang  tidak  hanya  memberikan dampak  pada  aspek  kesehatan,  namun  juga  pada  aspek  ekonomi.  Hal  tersebut  salah satunya  dengan  perubahan  perilaku  ekonomi  masyarakat  yang  diiringi  dengan transformasi  digital  pada sektor keuangan. 16 Transformasi  digital  pada sektor ekonomi terutama  perbankan  terlihat  pada  jumlah  jaringan  kantor  bank  umum  yang  terus mengalami  penurunan  seiring  dengan  proses  konsolidasi  dan  transformasi  digital.  Hal tersebut  dapat  terlihat  dari  penurunan  jumlah  jaringan  kantor  cabang  bank  sejak  2017 sampai  dengan  Agustus  2021,  yakni  sebesar  2.593  kantor  cabang.  Namun  berbanding terbalik dengan transaksi Mobile Banking yang malah memperlihatkan peningkatan, yaitu
15 Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia,  “POJK  No.39/POJK.03/2017  Tentang  Kepemilikan  Tunggal Pada Perbankan Indonesia,” OJK , 2017.
16 Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020).
e-ISSN : 2621-4105
dari Rp.1.159 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp.4.684 pada Agustus 2021, yang mana mengalami  peningkatan  lebih  dari  300%.  Selanjutnya  transaksi  internet  banking  juga mengalami  peningkatan  sebesar  50%,  yaitu  dari  Rp.13.223  triliun  pada  tahun  2016 menjadi Rp.20.096 triliun pada bulan Agustus 2021. Kemudian transaksi e-money yang mengalami  peningkatan  sebesar  4.000%,  yakni  dari  Rp.5,28  triliun  pada  tahun  2015 menjadi Rp.204,9 triliun pada tahun 2020. 17
Adanya desakan digitalisasi yang semakin meningkat dari masyarakat, maka akan menyulitkan bagi bank-bank kecil untuk turut berpatisipasi. Sedangkan bank-bank besar yang hendak melakukan aksi korporasi melalui akuisisi juga terhambat dengan adanya aturan single  presence  policy ,  yakni  dengan  harus  melakukan  merger  terlebih  dahulu apabila hendak mengakuisisi bank kecil. Adapun merger merupakan penggabungan dua atau lebih bank, yang mana dari dua atau lebih bank tersebut akan dibubarkan dan hanya akan dipertahankan salah satu bank. 18 Adanya penggabungan dari dua atau lebih bank, maka membutuhkan adanya persetujuan dari para pemegang saham sebagaimana diatur dalam  PP  No.28  Tahun  1999  tentang  Merger,  Konsolidasi  dan  Akuisisi  Bank. 19 Oleh karena itu, merger merupakan suatu aksi korporasi yang membutuhkan banyak waktu dan juga  biaya  yang  tidak  sedikit,  sehingga  dapat  menghambat  para  pemegang  saham pengendali  yang  sudah  memiliki  bank  lain  untuk  melakukan  akuisisi  karena  terhalang ketentuan single presence policy .
Sehubungan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang  Konsolidasi  Bank  Umum  guna  merelaksasi  kebijakan single  presence  policy , yaitu  pemegang  saham  pengendali  diperbolehkan  untuk  memiliki  bank  lebih  daripada satu. Bagi pemegang saham pengendali diperbolehkan memiliki lebih daripada satu bank dengan cara membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal  3  bahwasannya  konsolidasi  bank  dapat  dilakukan  dengan  skema  1)  merger, konsolidasi,  atau  integrasi;  2)  melakukan  akuisisi  yang  disertai  dengan  merger, konsolidasi  atau  integrasi;  3)  membentuk  Kelompok  Usaha  Bank  terhadap  bank  yang dimiliki; 4) membentuk  Kelompok Usaha  Bank  apabila terdapat  pemisahan unit usaha syariah; 5) Membentuk Kelompok Usaha Bank karena adanya akuisisi. 20
Diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum menyebabkan dikesampingkannya single  presence  policy atau  kebijakan  kepemilikan  tunggal  dengan  pemegang  saham pengendali  dapat  memiliki  bank  lebih  daripada  satu  melalui  skema  pembentukan Kelompok  Usaha  Bank  (KUB).    Kelompok  Usaha  Bank  (KUB)  merupakan  suatu kelompok usaha yang terdiri dari dua bank atau lebih yang terdiri dari satu perusahaan induk dan satu atau lebih perusahaan anak yang berhubungan karena adanya keterkaitan
17 Ferrika  Sari,  “Sampai  Agustus  2021,  OJK  Catat  2.593  Kantor  Cabang  Bank  Tutup,”  Kontan.co.id,  2021, https://keuangan.kontan.co.id/news/sampai-agustus-2021-ojk-catat-2593-kantor-cabang-bank-tutup.
18 Adetias  Febyanti,  2012,  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Merger  Perbankan  di  Indonesia  (Studi Kasus Pt. Bank “X”), Skrisi Thesis, UPN Veteran Jakarta, 2012, hal. 21.
19 Republik  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Merger,  Konsolidasi  Dan Akuisisi Bank,” 1999.
20 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum.”
e-ISSN : 2621-4105
kepemilikan  atau  pengendalian. 21 Keterkaitan  antara  perusahaan  induk  dengan perusahaan anak tersebut menjadikan perusahaan induk berwenang dalam bertindak atas kelompok  perusahaannya  sebagai  pemimpin  dari  perusahaan  anaknya. 22 Hal  ini  sesuai dengan  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  memperbolehkan suatu pihak pengendali untuk melakukan pengambilalihan saham pada perusahaan lain sehingga  menyebabkan  timbulnya  keterkaitan  antara  perusahaan  induk  dengan perusahaan  anaknya.    Meskipun  antara  perusahaan  induk  dengan  perusahaan  anak memiliki  keterkaitan  ekonomi,  namun  keterkaitan  tersebut  tidak  akan  menghapus kemandirian  yuridis  anak  perusahaan,  sehingga  menyebabkan  induk  perusahaan  tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahannya. Pembentukan KUB merupakan wujud dari pemanfaatan prinsip pertantanggungjawaban terbatas (UU Perseroan Terbatas).  Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai keterpisahan dan perbedaaan, maka asset yang dimiliki oleh induk perusahaan dengan anak perusahaan akan terpisah dari segala macam potensi kerugian yang mungkin akan timbul dari masing- masing perusahaan. 23
Sehubungan dengan hal tersebut pihak pemegang saham pengendali yang hendak membentuk KUB hanyalah pihak yang terkualifikasi mampu untuk memenuhi kebutuhan permodalan bank yang berada dalam kelompok usaha banknya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan induk harus mampu membantu perusahaan anaknya dalam memenuhi modal inti minimum sebagaimana yang telah ditentukan dalam POJK Konsolidasi Bank Umum dan diharapkan operasional anak perusahaan menjadi lebih berkembang dan terkontrol dengan adanya perusahaan induk selaku pemegang saham pengendali.
Langkah relaksasi kebijakan single presence policy ini dilakukan guna memperkuat struktur perbankan, meningkatkan daya tahan dan juga daya saing perbankan nasional, serta  untuk  mempermudah  proses  transformasi  digital  pada  sektor  perbankan. Sehubungan  dengan  penyesuaian  ketentuan  kepemilikan  bank  oleh  pemegang  saham pengendali, dalam POJK Konsolidasi Bank Umum juga diatur kembali terkait ketentuan modal  inti  minimum  bank  yaitu  dari  yang  sebelumnya  Rp.100  miliar  menjadi  Rp.3 Triliun,  yang  mana  paling  lambat  untuk  dipenuhi  pada  akhir  tahun  2022.    Kendati demikian bagi bank  yang termasuk kedalam anggota  dari KUB atau bukan merupakan perusahaan  induk  dalam  KUB  hanya  wajib  memenuhi  sebesar  Rp.1  triliun. 24 Melalui skema  konsolidasi  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  pembentukan  kelompok  usaha bank,  maka  akan  mempermudah  pihak  atau  investor  yang  hendak  melakukan  upaya penyelamatan  bank  melalui  akuisisi  tanpa  dilakukannya  merger  terlebih  dahulu sebagaimana diatur sebelumnya dalam POJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.
21 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
22 Andyna  Susiawati  Achmad  and  Astrid  Athina  Indradewi,  “Hubungan  Hukum  Antar  Perusahaan  Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Jurnal Usm Law Review 4, no. 2 (2021): https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912. hal. 476
23 M Yahya, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.50.
24 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum.”
e-ISSN : 2621-4105

## 3.2 Dampak  Implementasi  Single  Presence  Policy  Pasca  Diterbitkannya  POJK Konsolidasi Bank Umum
POJK  Konsolidasi  Bank  Umum  dibentuk  dengan  mengikuti  dinamika perekonomian saat ini yang dituntut untuk dapat bergerak secara cepat dan dinamis untuk bertransformasi  ke  arah  digitalisasi.  Peran  bank  secara  konvensional  saat  ini  sudah semakin terkikis. Bank dituntut untuk bertransformasi menjadi digital banking mengikuti perilaku  masyarakat  yang  terus  berubah-ubah.  Apabila  proses  transaksi  masyarakat sebelumnya hanya mengandalkan bank dengan cara mendatangi kantor cabang terdekat, namun  kini  masyarakat  sudah  beralih  kepada digital  banking sehingga  tidak  perlu mendatangi  kantor  cabang  apabila  hendak  melakukan  transaksi.  Guna  mewujudkan transformasi  digital  pada  sektor  perbankan,  maka  dibutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit sehingga memerlukan peningkatan permodalan guna menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik.
Peraturan single presence policy yang diatur dalam  POJK No. 39/POJK.03/2017 membatasi pemegang saham pengendali untuk dapat melakukan ekspansi, yaitu dengan harus dilakukannya merger, pembentukan fungsi holding atau bank holding company bagi pihak yang hendak melakukan akuisisi namun sudah memiliki saham pada bank lain. Hal ini dapat menghambat investor untuk melakukan aksi korporasi, terutama dalam upaya penyelamatan bank-bank kecil. Sedangkan jumlah bank BUKU I atau bank dengan modal inti hingga Rp. 1 triliun pada bulan Oktober 2019, tepatnya sebelum diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum ialah sebanyak 13 bank. 25 Apabila hal ini dibiarkan maka dapat menyebabkan  bank-bank  BUKU  I  tersebut  hilang  atau  tutup  gerai.  Apabila  banyak perbankan  nasional  yang  tutup  gerai,  maka  hal  tersebut  juga  akan  berdampak  pada perekonomian  nasional.  Sebagaimana  diketahui  bahwasannya  bank  memiliki  risiko sistemik yang berdampak pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.
Disamping  itu  dari  kebijakan single  presence  policy yang  mengharuskan  semua bank  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham  pengendali  dari  beberapa  bank  untuk melakukan  merger  atas  bank-bank  yang  dimiliki  juga  tidak  menciptakan  sinergi diantaranya,  justru  pelaksanaan  merger  berpotensi  untuk  menghilangkan  identitas individual bank yang lebih kecil apabila bank tersebut memiliki fokus pada sektor yang berbeda  karena  bank  yang  lebih  kecil  harus  dimerger  dengan  bank  yang  lebih  besar. 26 Maka  dari  itu  OJK  melakukan  peninjauan  kembali  aturan single  presence  policy sebagaimana  dikatakan  oleh  Heru  Kristiyana  selaku  Kepala  Ekskutif  Pengawasan Perbankan  OJK,  yang  kemudian  terbitlah  POJK  No.12/POJK.03/2020  tentang Konsolidasi  Bank  Umum  yang  didalamnya  mengesampingkan  atau  mengecualikan kebijakan single presence policy . 27
25 Hari  Widowati,  “Modal  Inti  Bakal  Naik,  Ini  Jumlah  Bank  BUKU  I  Dan  BUKU  II,”  Databoks,  2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/17/modal-inti-bakal-naik-ini-jumlah-bank-buku-i-dan-buku- ii#:~:text=Berapa jumlah bank umum kategori,akhir 2018 sebanyak 18 bank. (Diakses pada 23 Januari 2022).
26 Emir  Nurmansyah,  Nafis  Adwani,  and  Agus  Ahadi  Deradjat,  “OJK  Relaxes  Single  Presence  Policy  in Banking Sector But Tightens Minimum Capital Requirements,” Lexology, 2020, https://www.lexology.com/commentary/banking-financial-services/indonesia/abnr/ojk-relaxes-single-presence- policy-in-banking-sector-but-tightens-minimum-capital-requirements.
27 Marshall and Laurensius, “OJK Bakal Tinjau Aturan Single Presence Policy.”
e-ISSN : 2621-4105
Diterbitkannya  POJK  Konsolidasi  Bank  Umum  maka  akan  membantu pertumbuhan  ekonomi  nasional  melalui  pemegang  saham  pengendali  diperbolehkan untuk  memiliki  bank  lebih  daripada  satu  bank  dengan  cara  pembentukan  Kelompok Usaha  Bank  (KUB),  sehingga  tidak  perlu  melakukan  penggabungan  bank-bank  yang diakuisisinya.  Melalui  pembentukan  KUB  maka  akan  menciptakan  sinergi  antar  bank- bank  yang ada didalamnya, juga perusahaan induk dapat  membantu  sisi  likuiditas dari perusahaan anaknya. Perubahan kebijakan single presence policy tersebut maka diiringi dengan  peningkatan  modal  inti  minimum  yang  harus  dipenuhi  oleh  perbankan  di Indonesia, yakni dari sebesar Rp.3 triliun pada akhir tahun 2022. Sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  29  UU  Perbankan  bahwasannya  bank  wajib  untuk  memelihara  tingkat kesehatannya  sesuai  dengan  ketentuan  kecukupan  modal  sebagai  salah  satu  indikator utamanya. 28 Maka  dari  itu  bagi  bank  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  modal  inti minimum  tersebut  akan  diberikan  sanksi  berupa  teguran  tertulis,  larangan  melakukan ekspansi, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. 29
Implementasi dari POJK Konsolidasi Bank Umum ini dapat terlihat dari sudah tidak adanya  bank  dengan  kategori  BUKU  1  atau  bank  dengan  modal  inti  Rp.1  triliun  pada akhir tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, masih terdapat 71 bank yang masuk kedalam  BUKU  2  atau  bank  dengan  modal  inti  Rp.1  triliun  hingga  kurang  dari  Rp.5 triliun pada September 2021. 30 Oleh karena itu bagi bank yang belum memenuhi angka Rp.  2  triliun  pada  akhir  tahun  2021,  hingga  Rp.3  triliun  pada  akhir  tahun  2022  harus berusaha untuk mencari investor atau menggelar right issue (hak memesan efek terlebih dahulu) guna mendapatkan modal tambahan.
Sehubungan dengan hal tersebut, jual beli atau peralihan hak saham harus dilakukan dengan adanya akta pemindahan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas. Apabila pelaksanaan transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui  akuisisi,  maka  akan  mengakibatkan  beralihnya  kepemilikan  perusaahaan  dari penjual kepada pembeli. 31 Kepemilikan perusahaan beralih dari penjual kepada pembeli berlaku apabila pengambilalihan dilakukan paling sedikit sebesar 51%  dari keseluruhan saham yang diambil alih. 32 Sedangkan right issue merupakan kegiatan penawaran umum yang  dilakukan  dengan  adanya  hak  memesan  efek  terlebih  dahulu  kepada  pemegang saham  baik  pemegang  saham  mayoritas  maupun  pemegang  saham  minoritas. 33 Berdasarkan  situasi  tersebut,  maka  pemegang  saham  memiliki  hak  untuk  didahulukan untuk membeli efek baru sebelum dilakukan penawaran kepada pihak lain diluar daripada pemegang  saham  atas  saham  yang  bersangkutan.  Apabila  pemegang  saham  yang
28 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 1998.
29 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum.”
30 Lanny Budiati, “Bank Besar Agresif Berburu Bank Kecil,” Investor.id, 2021, https://investor.id/finance/264845/bank-besar-agresif-berburu-bank-kecil.
31 R.  Febrina,  “Proses  Akuisisi  Perusahaan  Berdasarkan  Undang-  Undang  No  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmu Hukum Riau 4, no. 1 (2014): 9091. hal. 165-156.
32 Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Bandung: Utomo, 2005). hal. 9.
33 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,” 1995.
e-ISSN : 2621-4105
bersangkutan tidak berminat untuk menggunakan haknya tersebut, maka ia dapat menjual haknya  kepada  pihak  lain  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan,  yaitu  masa penjualan  saham  dimulai  setelah  berakhirnya  distribusi right  issue ,  kemudian berlangsung paling singkat lima hari kerja dan paling lama tiga puluh hari kerja setelah tanggal ditribusi right issue berakhir. 34
Berkaitan dengan hal tersebut sudah banyak pihak yang melakukan aksi korporasi guna berkontribusi dalam penambahan modal inti perbankan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK Konsolidasi Bank Umum, diantaranya ialah PT. Bank Royal Indonesia Tbk. yang berubah nama menjadi Bank Digital BCA pasca diakuisisi oleh Bank Central Indonesia Tbk. (BCA) dan masuk ke dalam Kelompok Usaha Bank. BCA mengambilalih sebesar  99,99%  saham  dari  Bank  Royal  Indonesia  dan  ,01%  oleh  BCA  Finance. 35 Sebelumnya Bank Royal termasuk ke dalam bank BUKU 1 dengan modal inti sebesar Rp.  397  Miliar,  kemudian  BCA  sebagai  induk  perusahaan  memberikan  injeksi  modal sebesar Rp.1 triliun kepada Bank Royal sehingga total modal inti yang dimiliki oleh Bank Royal  ialah  sebesar  Rp.1,3  triliun.  Kemudian  terdapat  PT.  Mega  Corpora  yang mengakuisisi PT. Bank Harda Internasional Tbk. (BBHI), dengan pengambilalihan saham sebesar 73,71%. Selanjutnya PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) yang mengakuisisi PT. 36 Bank Mayora dengan pengambilalihan saham sebesar 63,92%. 37 Dari pelaksanaan akuisisi ketiga bank tersebut terdapat persamaan tujuan yaitu membentuk bank berbasis digital,  mengikuti  tuntutan  transformasi  transaksi  dari  secara  konvensional  menjadi secara digital.
Selanjutnya  terdapat  PT.  Bank  Ina  Tbk.  yang  melaksanakan right  issue dengan tujuan untuk penambahan modal dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp.3  triliun  pada  akhir  tahun  2022  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  POJK Konsolidasi  Bank  Umum.  Bank  Ina  menargetkan  dana  sebesar  Rp.1  triliun  guna pemenuhan modal inti sebesar Rp.3,3 Triliun pada akhir tahun 2022, setelah sebelumnya pada awal Desember 2021 Bank Ina telah menggelar right issue dengan penargetan dana sebesar Rp.1,8 triliun, melalui penawaran saham sebesar 282,7 Juta saham dengan harga pelaksanaannya yaitu Rp.4.200 per saham. Adapun Bank Ina telah memenuhi persyaratan modal inti minimum yang diamanatkan dalam POJK Konsolidasi Bank Umum dengan modal inti minimum sebesar Rp.2,33 triliun pada akhir tahun 2021 dari pelaksanaan right issue III. 38
34 Ertri  Wianti,  “Right  Issue  (Penawaran  Umum  Terbatas)  Sebagai  Sumber  Pendanaan  Bagi  Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” (Universitas Indonesia, 2009). hal. 12.
35 Erlangga  Djumena,  “Diakuisisi,  Bank  Royal  Segera  Ganti  Nama  Jadi  Bank  Digital  BCA,”  Kompas.com, 2020, https://money.kompas.com/read/2020/05/28/060700026/diakuisisi-bank-royal-segera-ganti-nama-jadi-bank- digital-bca#:~:text=BCA merampungkan akuisisi Bank Royal,masih Rp 319%2C7 miliar.
36 Dionosio  Damara,  “Jawab  Tantangan  Struktural,  3  Bank  Besar  Ini  Konsolidasi  Dengan  Bank  Mini.  Apa Saja?,” Bisnis.Com , 2021, https://finansial.bisnis.com/read/20211215/90/1478037/jawab-tantangan-struktural-3-bank- besar-ini-konsolidasi-dengan-bank-mini-apa-saja.
37 Dina  Miryanti,  “BNI  Akuisisi  63,9%  Saham  Bank  Mayora,  Target  Akuisisi  Efektif  Di  Mei  2022,” Kontan.co.id,  2021,  https://keuangan.kontan.co.id/news/bni-akuisisi-639-saham-bank-mayora-target-akuisisi-efektif- di-mei-2022,.
38 Ferrika  Sari,  “9  Bank  Ini  Aakan  Menggelar  Right  Issue,  Mana  Yang  Menarik,”  Kontan.co.id,  2021, https://keuangan.kontan.co.id/news/lewat-rights-issue-bank-ina-perdana-perkuat-permodalan-pada-
e-ISSN : 2621-4105
Perubahan kebijakan single presence policy dalam POJK Konsolidasi Bank Umum juga  turut  menarik  perhatian  para  investor  asing.  Aksi  korporasi  untuk  melakukan ekspansi perusahaan dengan cara akuisisi tanpa harus melakukan merger terlebih dahulu membuat  banyak  investor  asing  gencar  mengambialih  bank-bank  di  Indonesia  seiring dengan  tuntutan  peningkatan  modal  inti  minimum  bank  guna  memperkuat  sektor perbankan nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari Welab, investor asal Hongkong yang baru saja mengakuisisi PT. Bank Jasa Jakarta (BJJ) yang ditujukan untuk merubah BJJ menjadi  bank  digital.  Kemudian  terdapat  Sea  Group,  investor  asal  Singapura  yang mengakuisisi  Bank  Kesejahteraan  Ekonomi  (BKE),  yang  kemudian  bertransformasi menjadi bank digital dengan nama menjadi Sea Bank Indonesia. 39
Sebagaimana  diatur  dalam  POJK  No.12/POJK.03/2021  tentang  Bank  Umum bahwasannya pihak asing diperbolehkan untuk memiliki bank asing yaitu paling banyak sebesar  99%.  Aksi  liberalisasi  perbankan  dengan  membuka  peluang  bagi  pihak  asing untuk memiliki bank-bank nasional tidak terlepas dari tuntutan peningkatan permodalan guna mengejar transformasi sektor perbankan ke arah digitalalisasi. Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengatakan bahwasannya tidak banyak investor lokal yang hendak berinvestasi di bank digital, sedangkan dengan adanya investor asing akan dapat membantu melalui peningkatan modal, alih teknologi, sumber daya manusia dan juga pengetahuan kepada bank yang diakuisisinya. 40 Kendati demikian perlu diperhatikan bahwasannya perbankan memegang peranan penting dalam sistem keuangan nasional. Apabila diibaratkan maka bank adalah peredaran darah dalam tubuh manusia, apabila peredaran darah di tubuh seseorang dikendalikan oleh orang lain, maka hal tersebut sangat berbahaya dengan kematian seseorang bisa terjadi kapan saja tergantung kepada pengendalinya. 41 Berbeda dengan negara lain yang lebih berhati-hati dalam  pengaturan  kepemilikan  asing  atas  bank,  yaitu  Singapura  dengan  modal  asing melebihi  10%  harus  melalui  persetujuan  dari Monetary  Authority  of  Singapore  (MAS) terlebih dahulu, kemudian Malaysia dengan maksimal kepemilikan 30%, Thailand 40%, dan Filipina 49%. 42
Indonesia perlu lebih berhati-hati dalam penerapan kebijakan kepemilikan saham bank  oleh  asing  karena  kepemilikan  asing  pada  perbankan  nasional  tidak  hanya memberikan dampak positif, namun juga dapat berimplikasi negatif. Pihak asing sebagai pemegang  saham  pengendali,  maka  akan  dapat  mengendalikan  bank,  mengingat pemegang saham pengendali memiliki mayoritas suara pada RUPS. Pihak asing sebagai pemegang  saham  pengendali  akan  mampu  untuk  membentuk  visi,  misi,  dan  kebijakan
2022#:~:text=Awal  Desember  2021  lalu%2C  Bank,pelaksanaan  Rp  4.200  per  saham.&text=Hingga  September 2021%2C modal inti,sebesar Rp 1%2C15 triliun. ((Diakses pada 24 Januari 2022).
39 Maizal Walfajri, “Investor Asing Makin Gencar Akuisisi Bank Lokal Kecil Hingga Besar,” Kontan.co.id, 2021, https://keuangan.kontan.co.id/news/investor-asing-makin-gencar-akuisisi-bank-lokal-kecil-hingga-besar.
40 Maizal Walfajri.
41 Bambang Murdadi, “Kepemilikan Saham Perbankan Oleh Asing Sampai 99%, Wow!,” Unimus 11, no. 1 (2015): hal.2.
42 R D A Swasana, A I Munandar, and ..., “Analisis Kebijakan Kepemilikan Asing Pada Sektor Perbankan Di Indonesia  Terhadap  Ketahanan  Ekonomi  Negara,” Jurnal  Kajian  Stratejik  … , no. 1 (2019), http://jurnalpkn.ui.ac.id/index.php/jkskn/article/view/19. hal. 58.
internal  bank,  yang  mana  apabila  hal  tersebut  dilakukan  khawatir  visi,  misi,  serta kebijakan internal yang dibuat tidak selaras dengan yang tujukan oleh perekonomian di Indonesia. 43 Risiko terburuk yang mungkin dapat dihadapi dengan kepemilikan mayoritas asing  pada  perbankan  nasional  ialah  apabila  negara  asal  dari  induk  bank  sedang  tidak dalam kondisi baik sehingga menyebabkan pengurangan pendanaan atau bahkan menarik permodalan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan krisis sistemik dalam sistem perbankan nasional yang didominasi oleh kepemilikan asing. 44

## 4. PENUTUP
Pasca diterbitkannya POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum kebijakan single presence policy berubah menjadi pihak pengendali diperbolehkan untuk memiliki  bank  lebih  daripada  satu  bank  dengan  skema  konsolidasi  yaitu  selain penggabungan,  peleburan  atau  integrasi,  juga  terdapat  pembentukan  Kelompok  Usaha Bank  (KUB).  Perubahan  ini  merupakan  langkah  progresif  yang  dilakukan  oleh pemerintah setelah kebijakan kepemilikan tunggal atau single presence policy yang diatur dalam  POJK  No.  39/POJK.03/2017  dirasa  sudah  tidak  relevan  dan  dapat  menghambat upaya  penyehatan  perbankan  nasional.  Maka  dari  itu  pasca  diterbitkannya  POJK Konsolidasi Bank Umum akuisisi marak dilakukan oleh bank-bank besar terhadap bank- bank kecil, diantaranya ialah BCA  yang mengakuisisi  Bank Royal,  PT. Mega Corpora mengakuisisi  BBHI,  dan  BNI  yang  mengakuisisi  Bank  Mayora,  sehingga  pada  tahun 2021 sudah tidak ada lagi bank dengan kategori BUKU  1 atau bank dengan modal inti hingga Rp.1 triliun. Kendati demikian OJK selaku lembaga pengaturan dan pengawasan pada sektor perbankan perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan kepemilikan asing  pada  perbankan  nasional,  sehingga  kepemilikan  asing  pada  perbankan  nasional tidak mendominasi dan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Andyna  Susiawati,  and  Astrid  Athina  Indradewi.  “Hubungan  Hukum  Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2 (2021): 476. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912.
Bambang Murdadi. “Kepemilikan Saham Perbankan Oleh Asing Sampai 99%, Wow!” Unimus 11, no. 1 (2015): 1–17.
Bank  Indonesia.  “Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/24/PBI/2012  Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia,” 2012.
Bonin, John P., Iftekhar Hasan, and Paul Wachtel. Banking in Transition Countries . The Oxford Handbook of Banking , 2012. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199640935.013.0033.
Budiharto,  Siti  Mahmudah,  and  Belle  Risca  Junia.  “Akuisisi  Sebagai  Pelaksanaan Kebijakan  Single  Presence  Policy  Pada  Bank  Pt.  Tbk  Lintas  Negara  Antara
43 Dian Cahyaningrum et al., “Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional Law Politic of the Foreign Ownership in the National Banks,” 2015, hal. 89.
44 John P. Bonin, Iftekhar Hasan, and Paul Wachtel, Banking in Transition Countries , The Oxford Handbook of Banking , 2012, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199640935.013.0033.
Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (Bii).” Diponegoro Law Journal 6 (2017): 1–11.
Cahyaningrum, Dian, P D I Bidang Hukum, Gedung Nusantara Lantai, and Setjen D P R Ri. “Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional Law Politic of the Foreign Ownership in the National Banks,” 2015, 79–92.
Damara, Dionosio. “Jawab Tantangan Struktural, 3 Bank Besar Ini Konsolidasi Dengan Bank Mini. Apa Saja?” Bisnis.Com , 2021. https://finansial.bisnis.com/read/20211215/90/1478037/jawab-tantangan- struktural-3-bank-besar-ini-konsolidasi-dengan-bank-mini-apa-saja. Dina Miryanti. “BNI Akuisisi 63,9% Saham Bank Mayora, Target Akuisisi Efektif Di Mei  2022.”  Kontan.co.id,  2021.  https://keuangan.kontan.co.id/news/bni-akuisisi- 639-saham-bank-mayora-target-akuisisi-efektif-di-mei-2022,.
Djumhana, Muhammad. Asas-Asas Hukum Perbankan Di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
Erlangga Djumena. “Diakuisisi, Bank Royal Segera Ganti Nama Jadi Bank Digital BCA.”
Kompas.com, 2020.
https://money.kompas.com/read/2020/05/28/060700026/diakuisisi-bank-royal- segera-ganti-nama-jadi-bank-digital-bca#:~:text=BCA  merampungkan  akuisisi Bank Royal,masih Rp 319%2C7 miliar.
Fadilla,  Febriani  Nur.  “Implementasi  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 233.
Febrina,  R.  “Proses  Akuisisi  Perusahaan  Berdasarkan  Undang-  Undang  No  40  Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Jurnal Ilmu Hukum Riau 4, no. 1 (2014): 9091. Ferrika  Sari.  “9  Bank  Ini  Aakan  Menggelar  Right  Issue,  Mana  Yang  Menarik.” Kontan.co.id,  2021.  https://keuangan.kontan.co.id/news/lewat-rights-issue-bank- ina-perdana-perkuat-permodalan-pada-2022#:~:text=Awal
Desember 2021
lalu%2C  Bank,pelaksanaan  Rp  4.200  per  saham.&text=Hingga  September 2021%2C modal inti,sebesar Rp 1%2C15 triliun.
———.  “Sampai  Agustus  2021,  OJK  Catat  2.593  Kantor  Cabang  Bank  Tutup.” Kontan.co.id, 2021. https://keuangan.kontan.co.id/news/sampai-agustus-2021-ojk- catat-2593-kantor-cabang-bank-tutup.
Fuady, Munir. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas . Bandung: Utomo, 2005. Hari  Widowati.  “Modal  Inti  Bakal  Naik,  Ini  Jumlah  Bank  BUKU  I  Dan  BUKU  II.” Databoks,  2020.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/17/modal- inti-bakal-naik-ini-jumlah-bank-buku-i-dan-buku-ii#:~:text=Berapa  jumlah  bank umum kategori,akhir 2018 sebanyak 18 bank.
Husen, Dadang. Hukum Perbankan Di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2016. Joyce Olivia, Muhammad Irsyad, and Syafa Nissa. “Penerapan Single Presence Policy Terhadap Perbankan Di Indonesia.” BLS FH UI , 2019, 1–9. Lanny  Budiati.  “Bank  Besar  Agresif  Berburu  Bank  Kecil.”  Investor.id,  2021. https://investor.id/finance/264845/bank-besar-agresif-berburu-bank-kecil.
Maizal  Walfajri.  “Investor  Asing  Makin  Gencar  Akuisisi  Bank  Lokal  Kecil  Hingga Besar.”  Kontan.co.id,  2021.  https://keuangan.kontan.co.id/news/investor-asing- makin-gencar-akuisisi-bank-lokal-kecil-hingga-besar.
Marshall,  and  Laurensius.  “OJK  Bakal  Tinjau  Aturan  Single  Presence  Policy.”
e-ISSN : 2621-4105
Kontan.co.id,  2019.  https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bakal-tinjau-ulang- aturan-single-presence-policy.
Nabella, Rihana Sofie, Ghozali Maski, and Setyo Tri Wahyudi. “Analisis Risiko Sistemik Dan  Keterkaitan  Keuangan:  Studi  Pada  Bank  Umum  Syariah  Di  Indonesia.”
Journal of Business and Banking 10, no. 1 (2020): 19. https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2048.
Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani,  and  M.  Yasir  Said.  “Metodologi  Normatif  Dan  Empiris Dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum.” Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1 (2021): 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
Nurmansyah,  Emir,  Nafis  Adwani,  and  Agus  Ahadi  Deradjat.  “OJK  Relaxes  Single Presence Policy in Banking Sector But Tightens Minimum Capital Requirements.” Lexology, 2020. https://www.lexology.com/commentary/banking-financial- services/indonesia/abnr/ojk-relaxes-single-presence-policy-in-banking-sector-but- tightens-minimum-capital-requirements.
Otoritas  Jasa  Keuangan. Roadmap  Pengembangan  Perbankan  Indonesia  2020-2025 . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum.” Ojk , 2020.
———.  “POJK  No.39/POJK.03/2017  Tentang  Kepemilikan  Tunggal  Pada  Perbankan Indonesia.” OJK , 2017.
Republik  Indonesia.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank,” 1999.
———.  “Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 1998.
———. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,” 1995. Sidiq, Umar, and Miftachul Choiri. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan . Edited by Anwar Mujahidin. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Suhardi, Gunuarto. Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum . Yogyakarta: Kanisius, 2003.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Swasana, R D A, A I Munandar, and ... “Analisis Kebijakan Kepemilikan Asing Pada
Sektor  Perbankan  Di  Indonesia  Terhadap  Ketahanan  Ekonomi  Negara.” Jurnal Kajian Stratejik … , no. 1 (2019).
http://jurnalpkn.ui.ac.id/index.php/jkskn/article/view/19.
Tessar, Devito. “Implementasi Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank Umum Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2017.
Wianti, Ertri. “Right Issue (Penawaran Umum Terbatas) Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Perusahaan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar Modal.” Universitas Indonesia, 2009.
Yahya, M. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.