## SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG MELALUI PEMANFAATAN RUANG UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Sri Kusriyah 1* , Ariyani Witasari 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang kusriyah@unissula.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel : Diterima : 09 Oktober 2023 Disetujui : 21 Januari 2024 Sosialisasi  mengenai  Kebijakan  penataan  ruang  melelui pemanfataan  ruang  untuk  pemabgungunan  yang  berkelanjutan adalah untuk memberikan pemahanan kepada masyarakat tentang kebijakan  Kabupaten  Demak  dalam  memanfaatan  ruang  untuk pembangunan melalui penyusunan pemabangunan jangka panjang , Pembangunan jangka menengah dan program kerja pembangunan  tahunan,  bertujuan  agar  masyarakat  ketika  akan memanfaatkan  ruang  untuk  pembangunan  bisa  menyesuiakan kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten Demak.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengandian  adalah sosiologis,  yakni  dengan  tatap  muka  tehadap  masyarakat, sosialisasi  dengan  cara  penyuluhan,  serta  diskusi  untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tata ruang melalui pemanfataan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan.  Hasil  dari  pelaksanaan  pengabdian  terciptanya kesadaran  masyarakat  ketika  akan  melaksanaan  pemanfataan ruang  untuk  mendirikan  suatu  usaha  tertentu  harus  melalui prosedur  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  kabupaten  Demak, yang  dituangkan  dalam  Rencana  Pembanguanan  Jangka Menengah  dan  Rencana  Program  Pembangunan  Tahunan,  serta dalam standar operasional perijinan untuk pemanfataan ruang.
Kata Kunci :
Kebikajan;  Penataan;  Pemanfataan; Pembangunan;  Sosialisasi;  Tata Ruang.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History : Received : 09 October 2023 Accepted : 21 January 2024 Socialization regarding spatial planning policies through the use of  space  for  sustainable  development  is  to  provide  an understanding  to  the  community  about  the  policy  of  Demak Regency  in  utilizing  space  for  development  through  the preparation of long-term development, medium-term development and  annual  development  work  programs,  with  the  aim  that  the community  will  utilize  space  for  development  can  adapt  to policies set by the Demak district government. The method used in the  process  is  sociological,  namely  face-to-face  contact  with  the community,  outreach  through  counseling,  and  discussions  to determine  the  community's  understanding  of  spatial  planning policies  through  the  use  of  space  for  sustainable  development. The results of the service implementation create public awareness when  implementing  space  utilization  to  establish  a  particular business  must  go  through  procedures  determined  by  the  Demak district  government,  which  are  outlined  in  the  Medium  Term Development  Plan  and  Annual  Development  Program  Plan,  as well  as  in  the  operational  standards  for  licensing  for  space utilization. Keywords: Wisdom;  Structuring;  Utilization;
Development; Socialization; Spatial.

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  penataan  ruang  dan  wilayah  di Kabaupaten  Demak  diatur  dengan  Peraturan Daerah  (Perda)  Nomor  6  tahun  2011  dirubah dengan  Perda  nomor  1  tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  nomor  6 tahun  2011  tentan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Demak  Tahun  2011-2031, dalam  salah  satu  pertimbangannya  bahwa perubahan kabijakan dan dinamika pembangunan  nasional,  provinsi  jawa  tengah, kabupaten demak dan sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten  demak,  sehingga  meuntut  adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten demak.
Rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW) kabupaten  menjadi  dasar  untk  penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 A Perda  Nomor  1  tahun  2020  selanjutnya  dalam Pasal  1  B  mengatur  bahwa  RTRW  kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. Penyusunan  rencana  pembangunan jangka panjang daerah
b. Penyusunan  rencana  pembangunan jangka menengah daerah
c. Pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor
e. Penetapan  lokasi  dan  fungsi  ruang untuk investasi
f. Penataan ruang kawasan strategi kabupaten Pasal  2  Perda  nomor  1  tahun  2020 mengatur  bahwa  penataan  ruang  bertujuan mewujudkan  ruang  wilayah  daerah  berbasis sektor  pertanian  dan  industri  yang  unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Demak sebagai  salah  satu  daerah  otonom  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  urusan  sendiri dengan melaksanakan serangkaian pembangunan  yang  dilaksanakan  berdasarkan kebijakan  tentang  Perencanaan  Pemabungan jangka  Panjang  Daerah(  RPJPD),  Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Dan Renca Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  Tahun  2023    RPJMD  Kabuapaten Demak  dituangkan  dalam  Peraturan  daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten  Demak  Tahun  2021  –  2026. Penjelasan umum menerangkan bahwa RPJMD adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan daerah untuk periode 5(lima) tahun dari tahuan 2021  sampai  2026  yang  merupakan  penjabaran visi,  misi  dan  program  Bupati  yang  memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan  daerah  dan  lintas  perangkat daerah  dengan  disertai  kerangka  pendanaan bersifat inisiatif untuk jangka waktu lima tahun yang  disusun  dengan  berpedoman  pada  RPJPD dan  RPJP  Nasional.  Selanjutnya  yang  disebut dengan  pembangunan  yang  berkelanjautan adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang memadukan  aspek  lingkungan  hidup  ,  sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan  dan mutu  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa depan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan perencanaan  tata  ruang  merupakan  penjabaran strategi  dan  arahan  kebijakan  pemanfaatan ruang wilayah  nasional dan pulau/kepulauan ke dalam standar dan pola ruang wilayah.
Terkait dengan penataan ruang Pemerintah  kabupaten  Demak  telah  memiliki Perda    Nomor  6  tahun  2011  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Demak  Tahun 2011- 2031, dalam salah satu pertimbangannya dikatakan  bahwa  “  untuk  mengarahkan pembangunan  di  kabupaten  Demak  dengan memanfaatkan  ruang  wilayah  secara  berdaya guna,  berhasil  guna,  serasi,  selaras,  seimbang  , dan  berkelanjutan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu rencana tata ruang”,
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut maka sangat penting untuk dilakukan sosialisas tentang  Sosialisasi  Kebijakan  penataan  ruang dalam  pemanfataan  ruang  untuk  pembangunan yang berkelanjutan.

## 2. METODE
Metode yang digunakan dalam pengabdian dengan  metode  sosiologis,  yakni  dengan  tatap muka  dengan  masyarakat  Desa  Sri  Wulan
Kecamatan  Sayung  Kabupaten  Demak,  dengan memberikan  penyuluhan  dan  berdiskusi  untuk mengetahui  pemahaman  masyrakat  serta  untuk mencari  problem  masyarakat  terkait  dengan lingkungan wilayahnya  serta solusinya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kebijakan Penataan Ruang dan Wilayah Sebagai Dasar Penyusunan
Progran

## Pembangunan
Kebijakan    dalam  kamus  besar bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  pernyataan cita-cita,  tujuan,  prinsip  atau  maksud  sebagai garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam  usaha mencapai  sasaran. 1 Istilah  kebijakan  lazim digunakan  dalam  kaitannya  dengan  tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan  dalam  berbagai  bentuk  peraturan. 2 Kebijakan  juga  sering  disamakan  dengan politik,  program,  undang-undang,  peraturan, keputusan, ketentuan-ketentuan, kebijakan umumnya  berupa  intervensi  pemerintah  dan publik  untuk  mencari  cara  pemecahan  masalah dalam  pembangunan. 3 Mengacu  pada  konsep good governance, kebijakan publik itu memandang  bahwa  tidak  ada  lagi  pemilihan proses  internal  kebijakan  publik  di  satu  sisi, dengan  dinamika  masyarakat  di  sisi  yang  lain, artinya  mulai  dari  perumusan  kebijakan  publik sampai  pada  evaluasinya  semua  elemen  yang ada  dalam  masyarakat  harus  dilibatkan,  tidak saja secara partisipatif, namun juga emansipatif. 4
Kebijakan  publik  tentang  penataan ruang  diatur  dalam    UU  No  26  tahun  2007 tentang  Tata  Ruang,  pelaksanaan  dari  UU Nomor  26  tahun  2007    pemerintah  telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor  21  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Penataan  Ruang,  Pasal  1  ayat  (8)  disebutkan bahwa  Penataan  Ruang  adalah  suatu  sistem proses  perencanaan  tata  ruang  ,  pemanfaatan ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan  tata ruang,  ayat  (14)  Pemanfaatan  ruang  adalah upaya  untuk  mewujudkan  struktur  ruang  dan pola  ruang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang
melalui  penyusunan  dan  pelaksanaan  program beserta  pembiayaannya.  Pasal  9  mengatakan bahwa  penyusunan  rencana  umum  tata  ruang meliputi:  a)  penyusunan  rencana  tata  ruang wilayah  nasional,  b)  penyusunan  rencana  tata ruang wilayah propinsi, c) penyusunan rencana tata  ruang  wilayah  kabupaten,  d)  penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
Pada  dasarnya  untuk  merencanakan dan  mengendalikan  tata  ruang  dapat  digunakan dua prinsip yakni: 5
a. mengenali dan merumuskan berbagai fungsi  yang  harus  dilaksanakan  pada tingkat regional dan lokal
b. menentukan  kerangka  kebijakan nasional  dimana  bermacam-macam masalaah
pembangunan akan dipecahkan pada tingkat atau hierarkhi  yang  sesuai  pada  tingkat nasional, regional dan local.
Dengan  demikian  perencanaan  tata  ruang akan  menghasilkan  rencana  tata  ruang  untuk memberikan  gambaran  tentang  ruang  dimana, untuk kegiatan apa dan kapan. 6
Kebijakan  Pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  tugasnya  sebagai  daerah  otonom dituangkan  antara  lain  dalam  bentuk  Peraturan daerah ( Perda), untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan  tujuan  otonomi  daerah  antara  lain meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah  kabupaten  Demak  dalam  rangka melaksanakan  pembangunan  daerah  yang berkelanjutan antara lain mengeluarkan kebijakan  berupa  Perda  Nomor  1  tahun  2020 tentang  Perubahan  Perda  Nomor  6  tahun  2011 tentang    Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. salah satu pertimbangannya  dibentuknya  Perda  nomor  6 tahun  2011  dikatakan  bahwa  “  untuk mengarahkan  pembangunan  di  kabupaten Demak  dengan  memanfaatkan  ruang  wilayah secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  serasi, selaras,  seimbang  ,  dan  berkelanjutan  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  pertahanan  keamanan  perlu  rencana  tata ruang”,
Penjelasan umum Perda nomor 6 tahun 2011,  mengatakan  bahwa  Rencana  tata  ruang
wilayah  kabupaten  Demak  yang  selanjutnya disebut  RTRW  kabupaten  Demak  adalah rencana yang berisi tentang; arahan, strategi dan kebijakan umum pengendalian serta pengaturan tata  ruang  secara  keseluruhan  di  wilayah kabupaten Demak, yang disusun untuk menjaga keserasian  pembangunan  antar  sektor  dalam rangka  pengendalian  program  pembangunan dalam  jangka  panjang.  Rencana  tersebut merupakan rumusan tentang:
a) Kebijakan pengembangan penduduk
b) Rencana  pemanfaatan  ruang  wilayah daerah
c) Rencana lokasi investasi oleh pemerintah dan masyarakat daerah d) Rencana perincian tata ruang daerah
e) Pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan
f) Sebagai  dasar  dalam  mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.
Perda  nomor  6  tahun  2011  dirubah dengan  Perda  nomor  1  tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  nomor  6 tahun  2011  tentan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Demak  Tahun  2011-2031, pertimbangan  adanya  perubahan    dapat  dilihat dalam: salah satu pertimbangan dibentuk Perda nomor  1tahun  2020  adalah    bahwa  perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan nasional, provinsi  jawa  tengah,  kabupaten  demak  dan sekitarnya  telah  mempengaruhi  penataan  ruang wilayah  kabupaten  demak,  sehingga  menuntut adanya  peninjauan  kembali  terhadap  rencana tata ruang wilayah kabupaten demak.  Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten menjadi dasar untk penerbitan perizinan lokasi pembangunan  dan  administrasi  pertanahan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1  A  Perda Nomor  1  tahun  2020.    Pasal  1  B  mengatur bahwa  RTRW  kabupaten  menjadi  pedoman untuk:
a) Penyusunan  rencana  pembangunan jangka panjang daerah
b) Penyusunan  rencana  pembangunan jangka menengah daerah
c) Pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
d) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor
e) Penetapan  lokasi  dan  fungsi  ruang untuk investasi
f) Penataan  ruang  kawasan  strategi kabupaten
tujuan  penataan  ruang  adalah  bertujuan mewujudkan  ruang  wilayah  daerah  berbasis sektor  pertanian  dan  industri  yang  unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  2 Perda  nomor  1  tahun  2020.  Dengan  demikian RPJMD  Kabupaten  Demak  sekarang  ini dituangkan  Dalam  Perda  nomor  Nomor  11 Tahun  2021  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Demak Tahun  2021  –  2026,  dalam  penyusunannya tidak  boleh  menyimpang  dari  kebijakan  tata ruang di kabupaten Demak.
Rencana Pembangaunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD)  memiliki keterkaitan dengan  berbagai  dokumen  perencanaan  lain pada  tingkat  nasional,  provinsi,  dan  kabupaten, yaitu:  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional 2020-2024,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2018- 2023.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  disusun  dari  sebuah  proses penjabaran  atas  visi,  misi,  dan  program  kepala daerah.  Oleh  karena  itu,  penyusunan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  harus selaras  dengan  dokumen  perencanaan  lainnya. Dalam hal menjaga keberlanjutan pembangunan, perencanaan juga harus memperhatikan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup  Strategis  (KLHS)  Keterkaitan  antar dokumen perencanaan dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut. 7
1) RPJMD  dengan  RPJPD  Kabupaten Demak  RPJMD  Kabupaten  Demak Tahun  2021-2026  merupakan  rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Tahun 2006-2025.  Oleh  sebab  itu,  penyusunan dokumen  RPJMD  selain  memuat  visi, misi,  dan  program  Bupati  dan  Wakil Bupati  Kabupaten  Demak  periode  2021-
2026,  juga  berpedoman  pada  visi,  misi serta arahan RPJPD Kabupaten Demak.
2) RPJMD  dengan  RTRW  Kabupaten Demak  Penyusunan  dokumen  RPJMD berpedoman  pada  Peraturan  Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Demak 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Demak 2011  –  2023.  RPJMD  memperhatikan dan  mempertimbangkan  berbagai  pola dan  struktur  tata  ruang  yang  telah ditetapkan  dalam  dokumen  RTRW. Penyusunan  RPJMD  juga  menggunakan RTRW sebagai acuan untuk
mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun  program  pembangunan  yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan kawasan,  sehingga  pembangunan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan dalam RTRW. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten  Demak  Tahun  2011  –  2031, Kabupaten  Demak  merupakan  bagian dari  beberapa  kawasan  strategis,  yaitu Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan  Strategis  Provinsi.  Sedangkan Kawasan  Strategis  Daerah  Kabupaten Demak  meliputi  kawasan  strategis  dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,  kepentingan  fungsi,  dan  daya dukung  lingkungan  hidup.  Kawasan Strategis Nasional dari
sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa  Kawasan  Perkotaan  Kendal  – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang –  Purwodadi  (Kedungsepur),  berada  di
Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah,  Kecamatan  Demak  dan Kecamatan Mranggen. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial  dan  budaya  berupa  Kawasan Masjid Agung Demak. Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Demak.
Strategi dan arah pembagunan kabupaten  demak  dijelaskan  bahwa  strataegi
merupakan  rangkaian  tahapan  atau  langkah- langkah yang berisikan grand design perencanaan  pembangunan  dalam  upaya  untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan  daerah  yang  telah  ditetapkan. Rumusan  strategi  akan  mengimplementasikan bagaimana  sasaran  pembangunan  akan  dicapai dengan  serangkaian  arah  kebijakan  dari pemangku  kepentingan.  Oleh  karena  itu, strategi  diturunkan  dalam  sejumlah  arah kebijakan dan program pembangunan operasional  dari  upaya-upaya  nyata  dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi dan  arah  kebijakan  pembangunan  jangka menengah  Kabupaten  Demak  periode  2021- 2026 dapat dilihat dalam Buku ke VI RPJMD 8 Salah  satu  strategi  pembangunan  kabupaten Demak  adalah  Strategi  Perluasan    Kawasan Perkotaan Dan Pemerataan Infrastruktur Pembagunan Daerah sebagai berikut:
Kawasan  perkotaan  adalah  wilayah yang  mempunyai  kegiatan  utama  dengan susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan  sosial,  dan  kegiatan  ekonomi. Peningkatan  aktivitas  di  Kabupaten  Demak berdampak  pada  perkembangan  fisik  yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten, hal ini perlu  untuk  diatur  dengan  menggunakan  suatu acuan  atau guideline yang  mengatur  arah perkembangan  fisik  Kota  Demak.  Perluasan kawasan perkotaan ditujukan untuk membentuk kawasan perkotaan yang aman, nyaman,  indah, berkesinambungan  dan  menjadikan  wisatawan lebih  betah  di  Demak.  Strategi  perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur  pembangunan  daerah  merupakan tindak  lanjut  atas  rekomendasi  KLHS  yang  di dalamnya  terdapat  kebijakan  untuk  menjaga daya dukung air, kualitas air dan daya tampung air  melalui  penataan  drainase  pemukiman, taman  maupun  ruang  terbuka  hijau  di perkotaan. Selain itu terdapat pula rekomendasi kebijakan  untuk  menjaga  daya  dukung  lahan bangunan  melalui  peningkatan  pengawasan kesesuaian  pembangunan  dengan  rtrw  daerah dan  penyusunan  masterplan  perluasan  kawasan perkotaan.
Infrastruktur  berperan  penting  dalam menunjang  perekonomian  daerah.  Selain  itu, pembangunan  infrastruktur  juga  diarahkan untuk  memperkuat  konektivitas  dalam  rangka mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan  dan  kawasan  permukiman  (air minum  dan  sanitasi),  menjamin  ketahanan  air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional dan mengembangkan sistem transportasi  massal  perkotaan.  Kesemuanya dilaksanakan  secara  terintegrasi  dan  dengan meningkatkan  peran  kerjasama  Pemerintah- Swasta.  Pemerintah  Kabupaten  Demak  perlu mengupayakan  dukungan  terhadap  sistem transportasi massal sesuai dengan Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Demak,  terdapat pengembangan  angkutan  umum  Kawasan Perkotaan  Kendal  –  Demak  –  Ungaran  – Salatiga
– Semarang – Purwodadi
(Kedungsepur)  yang  berupa  penyediaan  bus perkotaan  dan  fasilitas  pendukungnya  yang menghubungkan wilayah Kedungsepur.
Infrastruktur  juga  difokuskan  dalam mendukung  penangnan  kawasan  rob  dan kawasan  pesisir.  Penanganan  rob  dan  banjir tidak  dapat  dilakukan  secara  terpisah,  harus komprehensif  dari  hulu  sampai  hilir,  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten. Dalam telaah perencanaan  Pemerintah  Pusat,  kebijakan  yang diterapkan  untuk  Kabupaten  Demak  dan sekitarnya  yaitu  pembangunan  Tol  Semarang- Demak  yang  terintegrasi  dengan  tanggul  laut (2021-2024) dan dilanjutkan dengan pembangunan  tanggul  penahan  rob  dan  abrasi mulai  dari  Desa  Bedono  sampai  Desa Kedungmutih  (perbatasan  Jepara).  Pada  tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Demak mengusulkan  kepada  Pemerintah  Pusat  untuk pembangunan colector  drain Kali  Sayung sampai  dengan  Kali  Dolog  yang  dilengkapi dengan long  storage dan  kolam  retensi  serta melanjutkan pembangunan tanggul penahan rob dan  abrasi  sampai  ke  wilayah  Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang.
Kewenangan  penanganan  rob  dan banjir  pada  tingkat  Pemerintah  Kabupaten Demak  yaitu  dengan  pemulihan  sisi  sosial melalui peninggian jalan kewenangan kabupaten  (pembangunan  penahan  tanggul
abrasi),  perbaikan  sistem  drainase,  pemugaran permukiman  terdampak  rob  dan  relokasi masyarakat terdampak, pemberdayaan masyarakat  pesisir  dan  rehablitasi  tanah-tanah bekas  terkena  abrasi.  Penanganan  kawasan pesisir  dilakukan  secara  kolaboratif  dan  lintas Perangkat  Daerah  dengan  memperhatikan strategi  penanganan  bencana  yang  telah disebutkan sebelumnya.
Arah  kebijakan  pembangunan  bisa dilihat  dalam  tema-tema  pembangunan  setiap tahun, sebagai berikut:
1) Tema  Pembangunan  Tahun  Pertama (2022)  Tema  pembangunan  pada  tahun 2022  adalah  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat  yang  Menitikberatkan  pada Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Pemulihan  Daya  Saing Ekonomi. Tema tersebut memiliki makna strategis  mengingat  kinerja  yang  dicapai akan  menjadi  dasar  atau  faktor  penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan  tahap  berikutnya.  Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak  tahun  2022    Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia  dan  pemulihan  daya  saing ekonomi  ,  peningkatan  pelayanan  publik dan  pemerataan  pembangunan  melalui pemanfataan tekhnologi informasi, peningkatan  kesejahteraan  masyarakat melalui  penguatan  daya  saing  ekonomi berbasis  potensi  lokal  ,  penguatan kapasitas  pembangunan  infra  struktur berkelnjutan  ,  perwujudan  masyarakat Demak  yang  bermartabat  ,  maju  dan Sejahtera,    2022 2023 2024 2025 2026 2026 kualitas SDM yang sempat terkena dampak  pandemi  Covid-19  dan  yang kemungkinan masih terasa dampaknya di tahun  2022.  Selain  itu,  perlu  adanya upaya  pemulihan  di  bidang  ekonomi terutama  bagi  masyarakat  di  bidang informal  yang  tidak  memiliki  kepastian penghasilan.  Peningkatan  kualitas  SDM dan pemulihan daya saing ekonomi dapat diawali dengan penguatan penelitian dan inovasi daerah.
2) Tema Pembangunan Tahun Kedua (2023)  Tema  pembangunan  pada  tahun 2023 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik  dan  Pemerataan  Pembangunan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pada tahun 2023 arah kebijakan  pembangunan  dititikberatkan pada  pemanfaatan  teknologi  informasi terutama  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan publik dan menyokong pertumbuhan  usaha  berbasis  teknologi informasi. Pelayanan publik yang diselenggarakan  Pemerintah  Kabupaten Demak harus menjangkau seluruh
masyarakat  dan  mampu  meningkatkan kepuasan layanan. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka program-program
yang akan dijalankan pemerintah di masa yang akan datang lebih mudah didiseminasi.  Kepercayaan  publik  juga diperlukan untuk  menarik minat investor masuk ke Kabupaten Demak. Pemanfaatan  teknologi  informasi  juga diharapkan mampu menciptakan birokrasi  yang  lebih  efisien,  sehingga sumber-sumber pendapatan
dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi  informasi  di  bidang  pelayanan publik, peningkatan
kapasitas perekonomian  masyarakat  dapat  pula digenjot  melalui  dukungan  terhadap usaha-usaha berbasis teknologi informasi.  Pembinaan  terhadap  start-up, pencetakan wirausaha baru dan pengembangan  ekonomi  kreatif  menjadi salah  satu  awal  yang  baik  dalam penguatan perekonomian masyarakat.
3) Tema Pembangunan Tahun Ketiga (2024)  Tema  pembangunan  pada  tahun 2024  adalah  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat  melalui  Penguatan  Daya Saing  Ekonomi  Berbasis  Potensi  Lokal. Arah  kebijakan  penguatan  ekonomi kerakyatan  dilakukan  melalui  upaya- upaya  penciptaan  sentra-sentra  ekonomi rakyat  dan  promosi  komoditas  unggulan daerah.  Penguatan  ekonomi  kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara
regional  dapat  meningkatkan  PDRB Kabupaten  Demak.  Potensi  lokal  yang dimaksud  adalah  lapangan  usaha  yang selama  ini  menjadi  penggerak  utama perekonomian  daerah  dan  sektor  lain yang  berpotensi  menyumbang  kenaikan PDRB  secara  signifikan,  yaitu  lapangan usaha  pertanian,  perikanan,  industri (termasuk  UMKM)  dan  perdagangan. Potensi  lainnya  yaitu  sektor  pariwisata yang  menjadi  penggerak  lapangan  usaha lainnya  serta  sektor  teknologi  informasi. Penguatan daya saing ekonomi
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  salah satunya  ditandai  dengan  penurunan tingkat kemiskinan dan angka
pengangguran.
4) Tema  Pembangunan  Tahun  Keempat (2025)  Tema  pembangunan  pada  tahun 2025 yaitu Penguatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.  Kondisi  pandemi  selama beberapa tahun mengakibatkan menurunnya  kapasitas  keuangan  daerah dalam membiayai proyek-proyek
infrastruktur strategis. Berdasarkan gambaran  proyeksi  keuangan  daerah, penataan  kawasan  Kabupaten  Demak dapat  difokuskan  pada  tahun  keempat RPJMD. Pembangunan infrastruktur menjadi  pendorong  peningkatan  dan pemerataan  ekonomi  yang  telah  dimulai pemulihannya sejak tahun 2022. Pemerataan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan konektivitas melalui  pembangunan  jalan,  jembatan, ketersediaan  air  bersih  dan  sanitasi  serta penataan kawasan kumuh. Pembangunan infrastruktur  juga  mencakup  penataan kawasan  perkotaan  dan  kawasan  pesisir. Penataan  kawasan  dan  pembangunan infrastruktur secara umum harus memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan,  yaitu  pembangunan  yang memperhatikan keberlanjutan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan
lingkungan.
Pembangunan harus memperhatikan kesesuaian  RTRW  dan  telah  disiapkan infrastruktur  dasar  seperti  air  minum,
sanitasi  dan  pengelolaan  sampah/limbah terpadu.
5) Tema  Pembangunan  Tahun  Kelima (2026)  Tema  pembangunan  pada  tahun 2026  merupakan  arah  kebijakan  pada tahun  terakhir  kepemimpinan  Bupati- Wakil Bupati Demak periode 2021-2026. Pada  tahun  2026  diharapkan  semua prioritas  sudah  dapat  diselesaikan.  Pada tahun  2026  ini  pembangunan  Kabupaten Demak  menitikberatkan  pada  upaya akselerasi  pembangunan  seluruh  aspek guna  mewujudkan  Demak  Bermartabat, Maju dan Sejahtera.
d)    Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah
Kabupaten Demak tahun 2023 (RKPD)
Iplementasi  kebijakan  tata  ruang  bisa dilihat  juga  dalam  RKPD  kabupaten  Demak tahun  2023  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Bupati  Nomor  24  tahun  2022  tentang  Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahuan  2023,  Pasal  2  menyebutkan  RKPD tahun  2023  adalah  Dokumen  perencanaan Pembangunan dalam Jangka  Waktu satu  tahun. Prioritas  Pembangunan  Nasional  dalam  RKP Tahun  2023  Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas  untuk  Transformasi  Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”.
Pembangunan  tahun  2023  masih  diarahkan untuk  mendukung  7  (tujuh)  prioritas  nasional, yaitu: 9
1) Memperkuat  Ketahanan  Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan  Wilayah  untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi  Mental  dan  Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun  Lingkungan  Hidup, Meningkatkan  Ketahanan  Bencana, dan Perubahan Iklim;
.
7) Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam  dan  Transformasi
Pelayanan Publik.
Program  penyelenggaraan  penataan ruang  berupa  percepatan  pembangunan  infra struktur  terutama  di  kawasan  pesisir,  pertanian dan  pusatpertumbuhan/pusat  produksi,  rencana implementasinya antara lain:
a. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
b. Jaringan irigasi terpadu usaha tani
c. Penangan rob/banjir
d. Jalan usaha tani
e. Rahabilitasi tanggul sungai/sanitasi
f. Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
g. Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah (SPAL)
h. Peningkatan  sarana  dan  prasarana obyek wisata.
Pembangunan  infrastruktur  pada  tahun 2023  difokuskan  pada  penanganan  banjir  dan rob  serta  pemenuhan  infrastruktur  dasar  seperti SPAM  dan  SPAL.  Permasalahan  rob  di Kecamatan  Sayung,  Karangtengah,  Bonang, dan  Wedung,  dilakukan  dengan  meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan konsolidasi  antar  daerah.  Sebagai  kewenangan kabupaten,  Pemerintah  Kabupaten  Demak masih  akan  menangani  kawasan  kumuh  di daerah  terdampak  rob  dengan  perbaikan  jalan, air  minum  dan  sanitasi,  melakukan  program relokasi,  rehabilitasi  ekosistem  pantai  dengan penanaman mangrove dan meningkatkan koordinasi  dengan  pemerintah  provinsi  dan pusat dalam pembangunan tanggul laut terintegrasi. Selain banjir dan rob,
pembangunan  infrastruktur  juga  diprioritaskan untuk  mendukung  perkembangan  pusat-pusat produksi, yaitu
dengan pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan, jalan usaha  tani,  jaringan  irigasi  dan  prasarana menuju  objek  wisata.  Sistem  pengelolaan  air minum  dan  air  limbah  juga  masih  menjadi prioritas di  tahun 2023 karena termasuk urusan wajib  dasar  yang  harus  dipenuhi  dan  berkaitan erat  dengan  program  pengentasan  kemiskinan ekstrem dan stunting .
Berdasarkan    berdasarkan  UU  NO  23 tahun  2014  dalam  salah  satu  pertimbangan
dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujdnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan  , pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat, serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan ,keadian  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam sistem  negara  kesatuan  Republin  Indonesia, Kabupaten  Demak  sebagai  Daerah  otonom memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  masyarakat,  berdasarkan  teori kewenangna , Kabupaten Demak telah menggunakan
kewenangannya untuk
mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  antara lain  dalam  Perda  No  11  tahun  2021  tentang Rencana Pembanguna
Daerah Jangka Menengah Kabupaten Demak tahun 2021-2026, Peraturan  Buapati  Nomor  24  tahun  2022, tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah kabupaten  Demak  Tahun  2023  ,  terkait  denagn Penataan  Ruang  Kabupaten  Demak  telah membuat  Perda  No  6  tahun  2011  sebagaimana telah  dirubah  dengan  Perda  No  1  tahun  2020, Tentang  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Demak  Tahun  2011-2031,  Pasal  1B  Perda nomor  1  tahun  2020  antara  mengatakan  bahwa Rencana  tata  ruang  wilayah  sebagai  dasar dalam penyusunan Rencana Pembanguna Jangka  Panjang  dan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak.
3.2.  Prosedur  Pemberian  ijin  Tata  Ruang Untuk Pembangunan
Proses pemberian ijin untuk pembangunan  terkait  dengan  penataan  ruang dan  wilayah  di  kabupaten  Demak  dilaksanakan oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Wilayah  Kabupaten  Demak  disingkat dengan  Dinparu,  mempunyai  tugas  membantu Bupati  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang tatar  ruang yang menjadi wewenang  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang diberikan  kepada  daerah,  yang  memiliki  tugas sebagai berikut: 10
a) Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan bidang pekerjaan umum
10 https://sikeren.demakkab.go.id , diunduh tanggal 10 Juli 2023
b) Pembangunan infra struktur dan perumahan Terkait  dengan  tugasnya  maka  Dinpura memiliki  kewenangan  dalam  memberikan perizinan yang harus diroses yakni:
a) Izin pemanfaatan tata ruang (IPR)
b) Izin mendirikan bangunan (IMB)
c) Izin  pembebasan  lahan  proyek  infra struktur.
Dinparu Bidang Tata Ruang , Bangunan dan  Pertanahan  mempunyai  tugas  merumuskan kebijakan tekhnis, merencanakan, melaksanakan, membina , mengembangkan dan mengendalikan    Tata  Ruang,  Bangunan,  dan Pertanahan, sedangkan fungsinya: 11
a) Penyiapan  bahan  rumusan  kebijakan tekhnis  pembinaan  dan  pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang, bangunan dan pertanahan
b) Pengelolaan dan penyelenggaraan
kegiatan di bidang tata ruang, bangunan, dan pertanahan
c) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan  kegiatan  di  bidang  tata ruang, bangunan, dan pertanahan
d) Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan oleh  kepala  dinan  sesuai  dengan  tugas dan fungsinya. Dinputaru bidang Tata Ruang mendorong  masyarakat  untuk  menggunakan sistem  online  singgle  submission  (OSS)  dalam pengajuan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan ruang  (KPPR).  Standar  operating  procedur (SOP) dalam KPPR antara lain sebagai berikut: a) Pendaftaran PKKPR melalui OSS.GO.ID, dengan persyaratan 1) Polygon  SHP,  merupakan  data yang  berisikan  informasi  mengenai area  dan  lokasi  dari  usaha  yang diajuakan 2) Koordinat lokasi 3) Klasifikasi baku lapangan usaha/KBLI 4) Rencana tehnis bangunan 5) Luas tanah 6) Bukti penguasaan tanah b) Verifikasi kelengkapan
c) Validasi pengajuan KPPR
d) Pembayaran dan pemrosesan
11 https://dinputaru,demakkab.go.id ,  diakses,  tanggal,  10 Juli 2023
e) Koordinasi forum penataan ruang
f) Memproses berkas kajian
g) Pengesahan  berkas  kajian  dari forum penataan ruang
h) Penerbitan PKKPR.

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Arah  kebijakan  pembangunan  bisa  dilihat dalam  tema-tema  pembangunan  setiap  tahun,
Tema  pembangunan  pada  tahun  2025  yaitu Penguatan Kapasitas Pembangunan
Infrastruktur
Berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur  juga  mencakup  penataan  kawasan perkotaan  dan  kawasan  pesisir.  Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur secara umum  harus  memenuhi  kaidah  pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan  keberlanjutan  tidak  hanya  dari segi  ekonomi,  tetapi  juga  dari  segi  sosial  dan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan  kesesuaian  RT/RW  dan  telah disiapkan infrastruktur dasar seperti air minum,
sanitasi dan pengelolaan sampah/limbah terpadu.

## 4.2. Saran
Perlu  adanya  sosialisasi  tentang  kebijakan kabupaten  Demak  terkait  dengan  penataan ruang  dan  kebijakan  pembangunan  kepada masyarakat melalui organisasi masyarakat yang ada  mapun  tokoh-tokoh  masyarakat,  supaya timbul  kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  serta mendukung kebijakan kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus  Besar  Bahasa. Jakarta,  Balai Pustaka, 2005
Euis  Amalia, Keadilan  Distributif  Dalam
Ekonomi Islam , Jakarta: PT Radjagrafindo
Persada, 2009
Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktek
Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,
Jakarta: Grasindo, 2005
M  Daud  Silalahi, Hukum  Lingkungan  Dalam Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia, Alimni, Bandung, 2010
Seotomo, Strategi  Pembangunan  Masyarakat, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2006 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  17  tahun  2007  tentang rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Tahuan 2005-2025 Undang-undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang Tata Ruang
Peraturan Daerah (Perda ) Nomor 6 tahun 2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Tahun 2011-2031
Perda  Nomor  1  tahun  2020  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  daerah  Nomor  6  tahun 2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031
Perda  Nomror  11  tahun  2021  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten Demak, 2021-2026.
Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah Kabupaten Demak, Tahun 2023.
Lain-lain: https://sikeren.demakkab.go.id , https://dinputaru,demakkab.go.id .