## PENDIDIKAN PLURALISME AGAMA

## (MEMBANGUN HUBUNGAN SOSIAL LINTAS AGAMA DI SEKOLAH)
Oleh: Sapendi
Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak
co.id

## ABSTRACT
Lately, religion has become something scary and worrying. Religion in the hands of its followers  often  appears  with  a  violent  face  and  seems  to  have  lost  its  friendliness.  In recent years, there have been a lot of conflicts, intolerance and violence in the name of religion and belief in various regions in Indonesia. In the context, it becomes reasonable when certain people call religion the source of the problem in the world. The religious views  that  tend  to  be  anachronistic  potentially  leads  to  conflict.  In  fact,  to  say  that religion is a source of problem is clearly not wise and  unhistorical, due to the fact for centuries,  religion  has  given  contribution  to  millions  of  people.  In  the  context  of eliminating the destructive aspects of religion and presenting constructive side of it as a unifying factor, schools as an institution mandated to educate the nation should take part in  providing  an  understanding  of  religion  and  should  be  capable  of  creating  an environment that provides educational opportunities to students to construct harmonious social relations between students of different religion.
Kata-kata kunci: pluralisme agama, konflik, intoleransi, harmonis

## A. Pendahuluan
Di  Indonesia,  aksi  kekerasan  atas  nama  agama  semakin  meningkat  beberapa tahun  belakangan  ini.  Peristiwa  perusakan  rumuah  ibadah  dibeberapa  daerah  adalah merupakan  gambaran  dari  semakin  terpuruknya  hubungan  sosial  lintas  agama  di Indonesia.  Realitas  ini  merupakan  bagian  dari  keberlanjutan  konflik  yang  disebabkan oleh  pola  hubungan  sosial  lintas  agama  yang  eksklusif.  Berkembangnya  paham pluralisme  agama  dan  multifaith  education  kemungkinan  besar  berasal  dari  kesalahan paradigma  orang  dalam  mempelajari  agama.  Mereka  mempelajari  agama  dengan mempelajari  kenyataan  umat  agama  yang  dinilai  sebagai  representasi  dari  agama  itu sendiri.
Belakangan  ini,  agama  adalah  sebuah  nama  yang  terkesan  membuat  gentar, menakutkan  dan  mencemaskan.  Agama  ditangan  para  pemeluknya  belakangan  ini sering  tampil  dengan  wajah  kekerasan  dan  seolah-olah  telah  kehilangan  wajah ramahnya.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini,  banyak  muncul  konflik,  intoleransi  dan kekerasan atas nama agama dan berkeyakinan diberbagai kawasan di Indonesia. Dalam konteks semacam ini menjadi sangat beralasan apabila da pihak yang menyebut agama
adalah  sumber  masalah  dari  seluruh  kekacauan  di  dunia.  Padangan  dunia  keagamman yang  cenderung  anakronistik  memang  sangat  berpotensi  untuk  memecah  belah  dan saling klaim kebenaran dipastikan akan berujung konflik. Memang, menyatakan agama semata-mata  sebagai  sumber  masalah  jelas  tidak  arif  dan  a-historis,  karena  faktanya selama berabad-abad agama telah menopang dan member sumbangsi bagi jutaan orang.
Paradoks agama pun tidak bisa dielakkan. Di satu sisi, agama adalah pembawa damai,  tetapi  di  sisi  lain,  agama  telah  ikut  mendorong  konflik,  bahkan  kadangkala tindakan  kekerasa.  An  Wilson  dalam  buku Against  Religion.  Why  We    Should  Try  to Live  Without  It (1990),  melukiskan  paradox  dan  dilema  dalam  konflik  antar-agama tersebut,  seperti  seseorang  ada  dalam  sebuah  agama,  konflik  dengan  agama  lain  akan dianggap  sebagai  “sebuah  tindakan  kebenaran  melawan  kezhaliman”,  sedangkan  jika orang  itu  ada  di  agama  lain  yang  dilawan  itu,  maka  ia  akan  menganggap  sebaliknya, agamanya  sendiri  sebagai    yang  benar,  melawan  agama  lawannya  itu  sebagai  yang salah, yang zhalim. Tetapi jika seseorang berada di luar dua agama yang sedang konflik itu,  ia  akan  melihat  keduanya  ada  dalam  kesalahan,  dan  ia  akan  menganggap  bahwa konflik  yang  sama-sama  menggunakan  klaim  kebenaran  itu  sebagai  kenaifan  karena jelas keduanya  salah.
Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan salah satu propinsi yang memiliki catatan sejarah  ”buruk”  tentang  konflik  yang  melibatkan  beberapa  kelompok  etnis,  baik penduduk  asli  maupun  pendatang.    Sejauh  ini  catatan  konflik  yang  terjadi  di  Kalbar lebih merupakan konflik sosial berbasis etnis, namun bukan berarti bahwa, faktor-faktor agama tidak berperan sama sekali.  Isu-isu keagamaan merupakan salah satu persoalan yang  juga  sensitif  bagi  masyarakat  Kalbar,  karena  harus  diakui  bahwa,  ada  beberapa ”letupan-letupan” – meskipun masih dalam skala kecil – yang terjadi karena persoalan agama.
Berbagai  friksi  terjadi  di  daerah-daerah  pedalaman,  terkait  dengan  proses penyebaran  agama  kepada  orang-orang  yang  telah  beragama,  atau  berkenaan  dengan kebebasan  mengekspresikan  kehidupan  beragama.    Hal-hal  seperti  ini    seringkali menimbulkan  persoalan  antar  ummat  beragama  di  Kalbar.    Terlebih  lagi  dalam momentum-momentum  politik  lokal,  seperti  pemilihan  Bupati,  Walikota  maupun Gubernur, eskalasi isu-isu keagamaan relatif cukup kuat.
Sebagai  salah  satu  pranata  sosial,  peran  agama  lebih  menyerupai    sebuah instrumen positif, dimana ia dapat berperan secara konstruktif dan sekaligus destruktif. Atau istilah yang lazim penulis kemukakan untuk kedua sisi mata uang peran agama ini yaitu  sebagai  faktor  pemecah  ( dividing  factor )  dan  faktor  perekat  atau  pemersatu ( uniting  factor ).    Agama  dapat  berperan  sebagai  pemecah  belah  persatuan  manakala agama  diperalat  untuk  satu  keperluan  politik  pragmatis  tertentu.    Karena  sebagaimana kita ketahui bahwa, agama itu tidak hanya terkait dengan aspek kognisi sang penganut, akan  tetapi  juga  mencakup  aspek  rasa,  emosi  dan  internalisasi  yang  sangat  subjektif. Seseorang  bisa  bersikap  tidak  rasional,  manakala  sudah  berkenaan  dengan  emosi  dan internalisasi keagamaan.  Terlebih lagi jika ia secara kaku  atau rigit memahami ajaran agamanya, maka seolah-olah apa yang dilakukannya adalah murni atas nama Tuhan dan dalam  restu  Tuhannya.    Meskipun  sesungguhnya  sikap  dan  tindakan  tersebut  sangat tidak rasional, cenderung merusak diri dan orang lain serta tidak jarang malah bergerak menjauh dari substansi nilai-nilai ajaran agama yang sesungguhnya.
Kemudian  agama  juga  bisa  menjadi  faktor  perekat  atau  pemersatu,  tapi  bukan penyatuan.    Konsep  pemersatu  atau  perekat  bukanlah  penyeragaman,  karena jika yang dimaksud  adalah  penyeragaman  ini  yang  menjadi  salah  satu  akar  penyebab  konflik. Konsep  agama  sebagai  pemersatu  lebih  kepada  semangat  inklusifitas,  toleransi, egaliterian,  humanisasi  yang  diderivasi  dari  ajaran  keagamaan.    Oleh  karenanya memang,  agama  yang  harus  dikedepankan  bukan  aspek  ideologis  dan  normatif  dari agama  --yang cenderung melihat persoalan secara hitam putih--  akan tetapi konsep dan pemahaman  agama  yang  lebih  apresiatif  terhadap  keragaman  (pluralitas),  terbuka  dan dialektis  (inklusif), lebih  berorientasi  kepada  persoalan  yang  riel  di  tengah  masyarakat bukan  mengurus  hal-hal  yang  bersifat  menara  gading  ( ivory  tower )  dan  semata persoalan  akhirat  (eskatologis).    Hemat  penulis,  dengan  tampilan  agama  yang sedemikian, maka peluang untuk membangun kesaling pengertian antar penganut agama akan dapat tercapai.
Dalam  konteks  mengeliminasi  aspek  destruktif  agama  dan  menghadirkan  sisi konstruktif agama sebagai faktor perekat dan pemersatu, maka sekolah sebagai lembaga yang  diamanahkan  untuk  mencerdas  bangsa  harus  mengambil  bagian  dalam memberikan  pemahaman  tentang  agama  dan  mampu  menciptakan  lingkungan pendidikan  yang  memberikan  peluang  pada  siswa  untuk  membangun  hubungan  sosial yang harmonis antar siswa lintas agama.
Untuk  itu,  diperlukan  adanya  upaya-upaya  untuk  mengubah  paradigma pendidikan  yang  eksklusif  menuju  paradigma  pendidikan  agama  yang  toleran  dan inklusif. Model pengajaran agama yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri mau  tidak  mau  harus  'dibongkar  ulang'.  Sebab  cara  pemahaman  teologi  yang  ekslusif dan  intoleran  pada  gilirannya  akan  dapat  merusak  harmonisasi  agama-agama  dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain.

## B. Pengertian Pluralisme Agama
Secara  etimologi,  pluralisme  agama,  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  "pluralisme" dan  "agama".  Dalam  bahasa  Arab  diterjemahkan  " al-ta'addudiyyah  al-diniyyah ", dan dalam bahasa Inggris " religious pluralism ". Oleh karena istilahpluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus  bahasa  tersebut.  Pluralism  berarti  "jama'"  atau  lebih  dari  satu.  Pluralism  dalam bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. Pertama , pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk  orang  yang  memegang  lebih  dari  satu  jabatan  dalam  struktur  kegerejaan,  (ii) memegang  dua  jabatan  atau  lebih  secara  bersamaan,  baik  bersifat  kegerejaan  maupun non  kegerejaan. Kedua, pengertian  filosofis;  berarti  system  pemikiran  yang  mengakui adanya  landasan  pemikiran  yang  mendasarkan  lebih  dari  satu.  Sedangkan ketiga , pengertian  sosio-politis:  adalah  suatu  sistem  yang  mengakui  koeksistensi  keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi  aspek-aspek  perbedaan  yang  sangat  kerakteristik  di  antara  kelompok-kelompok tersebut.
Kata  “plural”  bermakna  jamak  dan  beragam.  Pluralisme  merupakan  suatu kondisi dimana segala ragam corak dan warna terhimpun dengan segala perbedaan yang ada.  Kondisi  perbedaan  yang  ada  ini  bukan  ingin  dilebur  menjadi  satu  ragam  baru
melainkan  justru  dibiarkan  untuk  memperkaya  dinamika  ragam  yang  ada.  Dalam kehidupan  beragama,  pluralisme  merupakan  keyakinan  bahwa  kebenaran  terdapat dalam  berbagai  agama.  Tidak  ada  kebenaran  tunggal.  Para  penganut  paham  ini mengakui  dan  menghargai  perbedaan  yang  ada  dan  bersama-sama  berupaya  menjalin kerjasama. Sebagaimana pernah disyaratkan oleh Alwi Shihab bahwa dalam pluralisme sikap  yang  penting  untuk  diterapkan  adalah  tidak  semata  menunjuk  pada  kenyataan tentang  adanya  kemajemukan  namun  juga  keterlibatan  aktif  dalam  kemajemukan tersebut. Keterlibatan tersebut ditunjukkan melalui sikap interaktif secara positif dalam lingkungan yang majemuk, tidak melakukan klaim kepemilikan tunggal (monopoli) atas suatu  kebenaran,  dan  sikap  yang  terbuka  terhadap  perbedaan-perbedaan  yang  ada (Shihab, 1997: 41-42).
Dalam  kehidupan  politik,  pluralisme  berarti  adanya  perguliran/ruling  dalam kekuasaan. Penyebaran kekuasaan juga berarti adanya otoritas secara luas yang terbagi dalam strukturstruktur kekuasaan diantara pejabat pemerintah, individu, dan kelompok- kelompok.  Pluralisme  juga  menjadi  fondasi  yang  kokoh  bagi  terciptanya  demokrasi. Karakteristik  pluralisme  dalam  demokrasi  disyaratkan  dengan  kesempatan  untuk berfikir  secara  bebas,  adanya  penghargaan  terhadap  kelompok-kelompok  minoritas, adanya  konflik  dan  konsensus  yang  dapat  diatur  secara  damai  dan  menghindari kekerasan,  adanya  partisipasi  politik,  serta  adanya  tingkat  kepercayaan  dan  kepatuhan yang tinggi pada konstitusi dan kebijakan-kebijakan yang demokratis.
Sebagai  bangsa  yang  memiliki  keragaman  etnis,  agama,  dan  budaya  yang  luar biasa,  Indonesia  seringkali  dijadikan  ajang  pemantauan  bagaimana  proses-proses demokrasi dapat dilangsungkan. Persentuhan ragam budaya dan agama antar kelompok masyarakatnya  yang  telah  berlangsung  sejak  lama  ini  juga  telah  melahirkan  ragam konflik dan konsensus yang terjadi. Demokrasi yang oleh Robert Dahl juga disyaratkan dengan  terciptanya  karakteristik  pluralisme  yang  kondusif  bagi  sebuah  negara  ini mendapatkan gymnasium-nya di Indonesia.
Adapun  tentang  agama  para  ahli  sosiologi  dan  antropologi  cenderung mendefinisikan  agama  dari  sudut  fungsi  sosialnya-yaitu  suatu  system  kehidupan  yang mengikat  manusia  dalam  satuan-sataun  atau  kelompok-kelompok  sosial.  Sedangkan kebanyakan  pakar  teologi,  fenomenologi  dan  sejarah  agama melihat  agama  dari  aspek substansinya yang sangat asasi-yaitu sesuatu yang sakral (Riyal, 2005: 12).
Dari  definisi  diatas,  maka  dapat  di  tarik  suatu  pengertian  bahwa  "pluralitas agama" adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang  berbeda-beda  dalam  satu  komunitas  dengan  tetap  mempertahankan  ciri-ciri spesifik  atau  ajaran  masiang-masing  agama..  Namun  dari  segi  konteks  dimana "plurlisme agama' sering digunakan dalam studi-studi dan wacana sosio-ilmiah pada era modern ini, memiliki definisi yang berbeda. John Hick, yang dikutip Anis Malik Thoha (2005:  15)  misalnya  menyatakan  : "…pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama  besar  dunia  merupakan  persepsi  dan  konsepsi  yang  berbeda  tentang, dan  secara  bertepatan  merupakan  respon  real  atau  Yang  Maha  Agung  dari  dalam pranata  cultural  manusia  yang  bervariasi;  dan  bahwa  transpormasi  wujud  manusia dari  pemusatan-diri  menuju  pemusatan  hakiki  terjadi  secara  nyata  dalam  setiap masing-masing  pranata  cultural  manusia  tersebut  dan  terjadi,  sejauh  yang  dapat diamati,  sampai  pada  batas  yang  sama" .  Dengan  kata  lain,  Hick  menurut  Anis
menegaskan  sejatinya  semua  agama  adalah  merupakan  manifestasi-manifestasi  dari realitas  yang  satu.  Dengan  demikian,  semua  agama  sama  dan  tak  ada  yang  lebih  baik dari yang lain.
Lebih  lanjut  Nurchalish  Madjid  yang  dikutip  Adian  Husaini,  dalam  majalah Media  Dakwah Edisi  No.  358  tahun  2005  pluralisme agama  adalah  istilah  khas  dalam teologi.  Dia  juga  menyatakan  bahwa  ada  tiga  sikap  dialog  agama  yang  dapat  diambil, yaitu pertama , sikap ekslusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan  yang  salah,  yang  menyesatkan  bagi  pengikutnya; kedua, sikap  inklusif  (Agama- agama  lain  adalah  bentuk  inplisit  agama  kita); ketiga sikap  pluralis  yang  biasa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya  "  Agama-agama lain adalah jalan yang  sama-sama  sah  untuk  mencapai  kebenaran  yang  sama",  "Agama-agama  lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah". Atau “setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".
Komarudin  Hidayat  dalam  Andito  yang  dikutif  Atang  Abdul  Hakim  dan  Jaih Mobarak (2000: 6-7), mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan salah satu dari tipe sikap keberagamaan yang secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas,  masing-masing  berdiri  sejajar  sehingga  semangat  missionaris  atau  dakwah diangap tidak relevan.

## C. Sejarah Pluralisme Agama
Untuk  memahami  pluralisme  agama,  perlu  ditelusuri  sejarahnya,  paling  kurang sejak  awal  abad  ke-20  .  Ketika  itu  seorang  teolog  Kristen  Jerman  bernama  Ernst Troeltsch mengungkapkan perlunya bersikap pluralis ditengah berkembangnya konplik internal agama Kristen maupun antar agama. Dalam artikelnya berjudul " The Place of Chritianity  among  the  Word  Relegions" ,  ia  menyatakan,  umat  Kristiani  tidak  berhak mengklaim  paling  benar  sendiri.  Pendapat  senanda  banyak  dilontarkan  sejumlah pemikir  dan  teolog  Kristen  antara  lain,  seperti  William  E.  Hocking  dan  sejarawan terkenal  Arnpld  Toynbee.  Oleh  karena  itu  gerakan  ini  dapat  dikatakan  sebagai "liberalisasi  agama  Kristen"  yang  telah  dirintis  dan  diasaskan  oleh  tokoh  Protestan liberal  Friedrich  Schleiremacher  pada  sekitar  abad  pertengahan  ke-19  lewat pergerakannya  yang  dikenal  dengan  " Liberal  Protestantism ".  Konplik  internal  Kristen yang hebat ketika itu sampai mendorong Presiden AS, Grover Cleveland, turun tangan untuk  mengakhiri  perang  antar  aliran  tersebut.  Pada  awal-awal  abad  ke-20  juga  mulai bermunculan  bermacam-macam  aliran  fundamentalis  Kristen  di  Amerika  Serikat.  Jadi selain konplik antar aliran Kristen, ternyata faktor politik juga sangat erat dengan latar belakang gagasan ini.
Sebagai  sebuah  bentuk  liberalisasi  agama,  Pluralisme  Agama  adalah  respon teologis  terhadap political  pluralism (baca:  liberalisasi  politik)  yang  telah  cukup  lama digulirkan  (sebagai  wacana)  oleh  para  peletak  dasar-dasar  demokrasi  pada  awal  dan yang secara nyata dipraktikan oleh Amerika Serikat. Kecendrungan umum dunia Barat pada waktu itu telah berusaha menuju modernisasi di segala bidang. Dan salah satu ciri dari modern adalah demokrasi, globalisasi dan HAM. Maka, dari sinilah lahir political pluralism.  Jika  dilihat  dari  konteks  itu,  maka Relegious  Pluralism pada  hakikatnya adalah  gerakan  politik  par  excellen  dan  bukan  gerakan  agama.  Setiap  manusia
dipandang  sama  " by  virtue  of  being  human " , tidak  ada  ras,  suku,  angsa  atau  agama yang berhak mengklaim bahwa dirinya paling unggul (Anis, 2005 :50).
Menurut  Anis  Malik  Thoha,  wacana  pluralisme  lahir  dari  rahim  paham "liberalisme". Maka tidaklah aneh jika kemudian gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan "pluralisme politik "political liberalism". Jelas, faham "liberalisme"  tidak  lebih  merupakan  respon  politis  terhadap  kondisi  sosial  masyarakat Kristen  Eropa  yang  plural  dengan  keragaman  sekte,  kelompok  dan  mazhab.  Namun kondisi  pluralistik  semacam  ini  masih  senantiasa  terbatas  dalam  masyarakat  Kristen Eropa  untuk  sekian  lama,  baru  kemudian  pada  abad  ke-20  berkembang  hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia.
Dengan demikian menurut Anis Malik Thoha dapat disimpulkan bahwa gagasan pluralisme  agama  sebenarnya  merupakan  upaya  peletakan  landasan  teoritis  dalam teologi  Kristen  untuk  berinteraksi  secara  toleran  dengan  agama  lain.  Pada  dataran  ini, gagasan  plualisme  agama  bisa  dilihat  sebagai  salah  satu  elemen  gerakan  reformasi pemikiran  atau  liberalisasi  agama  yang  dilancarkan  oleh  Gereja  Kristen  pada  abad kesembilan  belas,  dalam  gerakan  yang  kemudian  dikenal  dengan  " Liberal Protestantism " yang dipelopori Friedrich Schleiremacher (Anis, 2005: 51).
Perlu  digarisbawahi  di  sini,  gagasan  pluralisme  agama  sebenarnya  bukan  hasil dominasi pemikir Barat, namun juga mempunyai akar yang cukup kuat dalam pemikiran agama  Timur,  khususnya  dari  India,  sebagaimana  yang  muncul  pada  gerakan-gerakan pembaruan  sosioreligius  di  wilayah  ini.  Beberapa  peneliti  dan  sarjana  Barat,  seperti Parrinder  dan  Sharpe,  justru  menganggap  bahwa  pencetus  gagasan  pluralisme  agama adalah tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir yang berbangsa India. Rammohan Ray (1772- 1833)  pencetus  gerakan  Brahma  Samaj  yang  semula  pemeluk  agama  Hindu,  telah mempelajari  konsep  keimanan  terhadap Tuhan  dari  sumber-sumber  Islam,  sehingga  ia mencetuskan  pemikiran  Tuhan  Satu  dan  persamaan  antar  agama.  Sri  Ramakrishna (1834-1886), seorang mistis Bengali, setelah mengarungi pengembaraan spiritual antar agama  ( passing  over )  dari  agama  Hindu  ke  Islam,  kemudian  ke  Kristen  dan  akhirnya kembali  ke  Hindu  lagi,  juga  menceritakan  bahwa  perbedaan-perbedaan  dalam  agama- agama sebenarnya tidaklah berarti, karena perbedaan tersebut sebenarnya hanyamasalah ekspresi.  Bahasa  Bangal,  Urdu  dan  Inggris  pasti  akan  mempunyai  ungkapan  yang berbeda-beda  dalam  mendeskripsikan  “air”,  namun  hakikat  air  adalah  air.  Maka menurutnya,  semua  agama  mengantarkan  manusia  ke  satu  tujuan  yang  sama,  maka mengubah  seseorang  dari  satu  agama  ke  agama  yang  lain  (prosilitisasi)  merupakan tindakan  yang  tidak  menjustifikasi,  di  samping  merupakan  tindakan  yang  sia-sia. Gagasan  Ramakrishna,  persahabatan  dan  toleransi  penuh  antar  agama,  kemudian berkembang  dan  diterima  hingga  di  luar  anak  benua  India  berkat  kedua  muridnya, Keshab Chandra Sen (1838-1884) dan Swami Vivekananda (1882-1902).

## D. Pluralisme dalam Pandangan Agama-Agama
a. Pluralisme Agama dalam Islam
Al-Qur'an  (Q.S.  al-Baqarah  [2]:  148),  mengakui  masyarakat  terdiri  berbagai macam  komunitas  yang  memiliki  orientasi  kehidupan  sendiri-sendiri.  Manusia harus  menerima  kenyataan  keragaman  budaya  dan  agama  serta  memberikan
toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena  itu  kecurigaan  tentang  Islam  yang  anti  plural,  sangatlah  tidak  beralasan dari  segi  idiologis.  Bila  setiap  muslim  memahami  secara  mendalam  etika pluralitas  yang  terdapat  dalam  al-Qur'an,  tidak  perlu  lagi  ada  ketegangan, permusuhan, dan konplik baik intern maupun antar agama selama mereka tidak saling memaksakan.
Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk meyakini agama yang  dipilihnya  dan  beribadat  menurut  keyakinan  tersebut.  Dalam  al-Qur'an banyak  ayat  yang  berbicara  tentang  penerimaan  petunjuk  atau  agama  Allah. Penerimaan  terhadap  sebuah  keyakinan  agama  adalah  pilihan  bebas  yang bersifat personal. Barang siapa yang sesat berarti ia menyesatkan dirinya sendiri (QS. al-Isra‟[17]: 15). Orang yang mendapat petunjuk yang benar tidak akan ada yang  menyesatkannya  (QS.  al-Zumar  [39]:  37)  dan  orang  yang  sesat  dari  jalan yang benar tidak akan ada yang dapat menunjukinya selain Allah (Qs. al-Zumar [39]:  9).  Selain  prinsip  tidak  ada  paksaan  dalam  agama  (QS  al-Baqarah  [2]: 256),  juga  dikenal  prinsif "untuk  kalian agama  kalian,  dan  untukku  agamaku" . (QS  al-Kafirun  [109]:  6).  Sungguhpun  demikian,  manusia  diminta  untuk menegakan  agama  fithrah  (QS  al-Rum  [30]:  30).  Fithrah  adalah  ciptaan  dan agama  adalah  ciptaan  Allah.  Dua  ciptaan  dari  Maha  Pencipta  yang  sama,  yaitu manusia  dan  agama,  tidak  mungkin  melahirkan  kontradiktif.  Karena  itu,  opsi yang  terbaik  adalah  memilih  agama  ciptaan  Allah.  Intinya  sama  sepanjang sejarah,  yang  dibawa  oleh  para  Nabi/Rasul  dan  disempurnakan  dengan kedatangan Nabi/Rasul terakhir, Muhammad Saw (Rifyal Ka'bah, 2005: 69-70).
Pluralitas  adalah  merupakan  "hukum  ilahi  dan  "sunnah"  ilahiyah  yang  abadi disemua  bidang  kehidupan,  sehinga  pluralitas  itu  sendiri  telah  menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah (lihat: QS Yaasiin [56]: 36, al-Zukhruf [43]: 13, al-Zaariyat [51]: 49; al-Fatir[35]: 27-28), bahkan manusia, macamnya, afialiasinya,  dan  tingkat  prestasi  ( performance )  dalam  melaksanakan kewajibannya . Allah berfirman dalam surat al-Hujurat [ 47 ] ayat 13 :
"Hai  manusia  sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari  seorang lakilakidan  perempuan,  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. "
Ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan fakta diatas secara jelas menerangkan, pluralisme  merupakan  realitas  yang  mewujud  dan  tidak  mungkin  dipungkiri. Yaitu  suatu  hakikat  perbedan  dan  keragaman  yang  muncul  semata  karena memang adanya kehususan dan karakterstik yang diciptakan Allah dalam setiap ciptaan-Nya.
Dari  segi  kenyataan  praktis  historis,  kita  saksikan  sejarah  masyarakat manusia,  dulu  maupun  kini,  penuh  berbagai  macam  peperangan  dan  konplik berdarah  yang  sering  diwarnai  agama,  antar  kelompok,  suku  atau  bangsa.  Kita masih  menyaksiakan  pertikaian-pertikaian  agama  berdarah  di  Palestina, Kashmir,  India,  Filifina  dan  sebagainya.  Belum  lagi  perang  peradaban  yang tidak  kalah  dahsyatnya  dengan  pertikaian  agama,  yaitu  perang  antar  peradaban
Islam  disatu  pihak  dengan  peradaban  Kristen  yang  didukung  sekularisme dipihak  lain.  Hal  ini  tentu  saja  menunjkan  secara  gambling  adanya  perbedaan mendasar antar agama-agama.
b. Pluralisme Agama dalam Pandangan Agama Kristen
Jika  eksklusivisme  dan  inklusivisme  tidak  memadai  bagi  kekristenan  dalam relasi  dengan  agama-agama  lain,  maka  paradigma  pluralisme  menjadi  pilihan terbaik.  Paradigma  ini  merupakan  kritik  atas  eklesiosentrisme  dan kristosentrisme yang muncul dalam eksklusivisme dan inklusivisme. Pluralisme menggunakan  pendekatan  teosentris  yang  menekankan  pada  kehendak universalitas  Allah  untuk  menyelamatkan  seluruh  manusia.  Paradigma pluralisme  ini  tidak  satu  sebab  dikembangkan  banyak  orang  seperti  John  Hick, Paul  F.  Knitter,  Gordon  D  Kaufmann,  Wilffred  Cantwel  Smith,  Rosemary Ruether,  dan  sebagainya  (Jhon  Hick  dan  Paul  F  Knitter,  2001).  Di  sini  penulis mengangkat pluralisme yang digagas oleh Paul F. Knitter.
Pendekatan  pluralisme  menurut  Knitter  berangkat  dari  keprihatinan  utama bagaimana  kepelbagaian  agama  dapat  berdialog  secara  jujur  dan  terbuka sehingga  dapat  memberikan  sumbangsih  penting  dalam  menanggulangi penderitaan  manusia  dan  kerusakan  lingkungan  yang  akut.  Tidak  pada tempatnya  dalam  relasi  dengan  agama-agama  lain  mengutarakan bahasa absolutis seperti:  hanya  satu-satunya,  definitif,  superior,  absolut,  final,  tak terlampaui  dan  total  untuk  menjelaskan  kebenaran  yang  ditemukan  dalam  Injil Yesus  Kristus.  Tanpa  mengklaim  bahwa semua  agama itu setara (equal),  umat Kristen  dengan  mentalitas  korelasional  berpendapat  bahwa  sejak  permulaan semua pihak harus saling mengakui persamaan hak di dalam dialog antar-agama sehingga  setiap  penganut  agama  berhak  berbicara,  atau  membuat  klaim,  dan peserta  lain  membuka  hati  dan  pikiran  terhadap  kebenaran  baru  dari  partner dialognya.
Di  dalam  semua  agama  bagi  Knitter  terdapat  suatu  ”kesamaan  yang  kasar” (rough  parity) .  Maksudnya,  bukan  berarti  semua  agama  pada  dasarnya memberitakan hal yang sama, tetapi bahwa karena perbedaan mereka dari agama Kristen,  agama-agama  lain  mungkin  juga  sama  efektif  dan  berhasilnya  dalam membawa  para  penganutnya  kepada  kebenaran,  perdamaian  dan  kesejahteraan bersama  Allah.  Dengan  kata  lain,  dengan  teologi  korelasional  umat  kristen berpegang  pada  kemungkinan  dan  mendorong  kemungkinan  bahwa  Sumber kebenaran  dan  transformasi  yang  mereka  sebut  Allah  dalam  Yesus  Kristus memiliki  lebih  banyak  kebenaran  dan  bentuk-bentuk  transformasi  lainnya  yang mampu  dinyatakan  daripada  yang  telah  dinyatakan  dalam  Yesus.  Teologi pluralis  atau  korelasional  tidak  hanya  mengakui  adanya  berbagai  perbedaan antar-agama  yang  mencolok  bahkan  tak  terbandingkan,  tetapi  juga  mengakui nilai dan keabsahan dari dunia yang serba berbeda ini. Agama-agama lain bukan hanya sangat berbeda, namun bisa juga sangat bernilai (Jhon dan Knitter, 2001: 42-45).
Secara  teologis,  umat  Kristen  mengatakan  bahwa  mereka  percaya  kepada suatu Allah yang benar-benar mau menyelamatkan semua orang yaitu Allah dari Yesus  Kristus,  Allah  ”kasih  yang  murni tanpa terikat”,  yang  merangkul  semua
dan menghendaki kehidupan dan keselamatan. Allah merangkul semua manusia yang dikasihiNya di dalam dan melalui tidak hanya persekutuan gerejawi, tetapi juga dalam persekutuan dari penganut agama-agama lain. Umat Kristen bisa dan harus mendekati agama-agama lain bukan hanya dengan harapan bahwa mereka mungkin  (possibly) akan  menemukan  kebenaran  dan  kebaikan  tetapi  bahwa mereka lebih  mungkin  (probably) menemukannya.  Dengan  demikian  teologi pluralistik  mendorong  agar  umat  beragama  untuk  mengkomunikasikan  dan membagikan kandungan yang bernilai dari agama mereka. Agama-agama harus berdialog.  Kebenaran  setiap  agama  bukan  untuk  dirinya  sendiri  dan mengabaikan  yang  lain,  tetapi  untuk  dipertemukan  sehingga  terjadi  proses belajar  yang  memperdalam  kebenaran  masing-masing.  Hakikat  agama  jelasnya relasional  dan  dialogis.  Jadi  semua  agama  perlu  berbicara  dan  bertindak bersama.  Perbedaan  dalam masing-masing  agama  tidak  menghalangi  hubungan antar sesama di antara mereka (Jhon dan Knitter, 2001: 49).
c. Pluralisme Dalam Pandangan Agama Budha
Seperti  halnya  agama-agama  lain,  Agama  Budha  juga  dapat  ditemukan dengan mudah ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang bersifat universal, yang intinya menganjurkan  para  pengikutnya  untuk  selalu  menegakkan  kebenaran,  keadilan dan  kesejahteraan  umat.  Hal  ini  terbukti  bahwa  ajaran  agama  Budha memposisikan ajaran menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan yang disebut  “ Hasta  Arya  Marga” sebagai  sebuah  ajaran  yang  penting  dan  utama (Yaqin, 2007: 42).
Dengan  menerapkan Hasta  Arya  Marga diharapkan  manusia  dapat melepaskan  diri    dari Dukka (penderitaan  hidup)  untuk  mendapatkan Nirwana (kesempurnaan  manusia  yang  bebas  dari  derita).  Ajaran  ini  disebut “Majjhimapattipada,” yaitu  suatu  prinsip  untuk  menghindari  dua  hal  yang terlarang dalam agama Budha. Dua hal tersebut adalah menghalalkan segala cara untuk  mencapai  kebahagiaan,  dan  mencari  kebahagiaan  dengan  cara-cara  yang merugikan diri sendiri baik dalam bentuk lahir maupun bathin.
d. Pluralisme dalam Pandangan Agama Hindu
Gagasan  pluralisme  agama  sebenarnya  bukan  hasil  dominasi  pemikir  Barat, namun  juga  mempunyai  akar  yang  cukup  kuat  dalam  pemikiran  agama  Timur, khususnya  dari  India,  sebagaimana  yang  muncul  pada  gerakan-gerakan pembaruan  sosioreligius  di  wilayah  ini.  Beberapa  peneliti  dan  sarjana  Barat, seperti  Parrinder  dan  Sharpe,  justru  menganggap  bahwa  pencetus  gagasan pluralisme  agama  adalah  tokoh-tokoh  dan  pemikir-pemikir  yang  berbangsa India.  Rammohan  Ray  (1772-1833)  pencetus  gerakan  Brahma  Samaj  yang semula  pemeluk  agama  Hindu,  telah  mempelajari  konsep  keimanan  terhadap Tuhan  dari  sumber-sumber  Islam,  sehingga  ia  mencetuskan  pemikiran  Tuhan Satu dan persamaan antar agama. Sri Ramakrishna (1834-1886), seorang mistis Bengali, setelah mengarungi pengembaraan spiritual antar agama (passing over) dari  agama  Hindu  ke  Islam,  kemudian  ke  Kristen  dan  akhirnya  kembali  ke Hindu lagi, juga menceritakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam agama-agama sebenarnya tidaklah berarti, karena perbedaan tersebut sebenarnya hanyamasalah ekspresi.  Bahasa  Bangal,  Urdu  dan  Inggris  pasti  akan  mempunyai  ungkapan
yang  berbeda-beda  dalam mendeskripsikan  “air”,  namun  hakikat  air  adalah  air. Maka  menurutnya,  semua  agama  mengantarkan  manusia  ke  satu  tujuan  yang sama,  maka  mengubah  seseorang  dari  satu  agama  ke  agama  yang  lain (prosilitisasi)  merupakan  tindakan  yang  tidak  menjustifikasi,  di  samping merupakan  tindakan  yang  sia-sia.  Gagasan  Ramakrishna,  persahabatan  dan toleransi penuh antar agama, kemudian berkembang dan diterima hingga di luar anak benua India berkat kedua muridnya, Keshab Chandra Sen (1838-1884) dan Swami Vivekananda (1882-1902).
Dalam agama Hindu, sebagaimana dalam agama-agama yang lain, ada ajaran yang  menekankan  pada  semua  pengikutnya  untuk  selalu  meningkatkan  dan menjaga  moral  dan etika.  Dalam agama Hindu  ada  tiga  kata  kunci  pokok  yang selalu  ditekankan  kepada  para  pengikutnya  untuk  selalu  diterapkan  dalam kehidupan  nyata  yaitu: “Rta,  Satya  dan  Dharma” .  Rta  yang  mengandung pengertian aturan-aturan moral dalam hidup yang harus selalu ditegakkan. Satya yang berarti kebenaran yang harus selalu ditegakkan dalam kehidupan manusia. Dharma adalah ajaran Hindu yang sangat menjunjung tinggi kebenaran.
Selain  itu  kisah-kisah  suci  agama  Hindu  yang  ada  dalam  kitab-kitab  suci Tanra  dan  Purana  juga  mengisahkan  tentang  cerita-cerita  yang  esensinya menjunjung tinggi kebenaran universal. Di dalam kesusastraan Brahmana, dalam kitab Weda, tepatnya dijelaskan dalam Arthavada, menganjurkan manusia untuk melakukan amal perbuatan yang baik (Stuti), dan meninggalkan perbuatan yang jelek (Ninda).

## E. Pendidikan Pluralisme Agama di Sekolah
Dalam  Undang-Undang  RI  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah: “Usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU RI No 20 Tahun  2003)  dari  defenisi  pendidikan  tersebut,  dengan  jelas  terungkap  bahwa pendidikan  indonesia  adalah  pendidikan  yang  usaha  sadar  dan  terencana,  untuk mengembangkan  potensi  individu  demi  tercapainya  kesejahteraan  pribadi,  masyarakat dan  negara.  Persoalannya  kemudian  adalah,  apakah  yang  menjadi  pijakan  bagi  usaha “perencanaan  sadar”  tersebut?,  Serta  apa  yang  menjadi  sasaran  standar  bagi  individu, masyarakat  dan  negara?  Pencarian  jawaban  atas  pertanyaan  ini  sangat  penting  untuk dicari, sebagai pagangan bagi seluruh insan pendidikan khususnya dan bangsa indonesia umumnya.  Insan  pendidikan  mulai  dari  guru,  sebagai  operator  pendidikan,  sampai dengan  menteri,  sebagai  pejabat  khusus  penanggung  jawab  pendidikan,  haruslah mengetahui  dengan  tepat  apa  yang  menjadi  landasan  dalam  perencanaan  pendidikan Indonesia. Pengetahuan mengenai landasan pendidikan Indonesia oleh para guru, akan membuat  pelajaran  menjadi  lebih  bermakna.  Kebermaknaan  ini  karena  guru  di  dalam kelas mengetahui untuk apa, mengapa, dan karena apa dia melakukan proses pendidikan di kelas. Demikian juga dengan siswa, akan merasa lebih nyaman untuk belajar, karena
mengetahui  alasan  dan  tujuan  ia  menginvestasikan  waktu  mudanya  untuk  belajar  di kelas (http://ciung16.blogspot.com).
Pendidikan  dan  agenda  pengembangan  budaya  menurut  Komaruddin  Hidayat, sesungguhnya  tidak  dapat  dipisahkan  karena  sejatinya  salahsatu  tujuan  yang  hendak diraih  oleh  proses  pendidikan  adalah  menghantarkan  anak  didik  untuk  bisa  hidup  di tengah dan bersama masyarakat guna memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya  tempat  mereka  lahir  dan  tumbuh.  Disayangkan,  sebagai  lembaga  pendidikan, kultur  sekolah  yang  berkembang  justru  seringkali  memisahkan  anak  didik  dari  nilai- nilai  dan  kehidupan  nyata  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  sehingga  sekolah  dan  para alumninya  semakin  teralienasi  dari  lingkungan    sosial  budaya  yang  mestinya  mereka cintai dan rawat (Widiastono, 2004: 94).
Pendidikan  memiliki  peran  yang  semakin  penting  dalam  masyarakat  industri yang  kompleks  dan  selalu  mengalami  perubahan.  Perkembangan  pendidikan  dalam masyarakat  ini  selalu  sejalan  dengan  perkembangan  kemajuan  yang  dicapainya. Pendidikan  mengacu  pada  berbagai  cara  di  mana  masyarakat  menyampaikan pengetahuan – termasuk informasi faktual dan keterampilan kerja serta norma dan nilai – kepada anggotanya (Macionis, 1993: 439). Proses pendidikan tersebut pertama-tama dialami  oleh  anak  dalam  lingkungan  keluarga,  dengan  orang  tua  sebagai  pendidik utamanya. Namun dalam masyarakat industri modern, karena keterbatasan kemampuan maupun  kesempatan  yang  dimilikinya,  keluarga  tidak  lagi  dapat  memenuhi  semua kebutuhan proses pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu, anak memerlukan lingkungan  pendidikan  lain  yang  dapat  memfasilitasi  proses  tersebut,  yakni  lembaga pendidikan  formal  atau  sekolah  (Nashir,  1983:  13).  Bahkan  proses  pendidikan  dalam masyarakat  ini  terpusatkan  pada  persekolahan (schooling) ,  yakni  pembelajaran  formal di bawah pengarahan guru yang terlatih secara khusus, karena itu merupakan salah satu lembaga sosial yang utama (Macionis, 1993: 439).
Di  zaman  modern  ini  sekolah  merupakan  lingkungan  pendidikan  yang  kedua bagi  anak  setelah  lingkungan  keluarga.  Bahkan  sekolah  telah  menjadi  fokus  dari pendidikan  dalam  masyarakat  industri.  Sekolah  telah  menjadi  lembaga  sosial  yang sangat  penting,  yang  berfungsi  untuk  melakukan  sosialisasi  formal,  melalui  kegiatan pendidikan, yang berupa transmisi pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang sistematis dan formal (Robertson, 1977: 342).
Di  samping  itu,  sekolah  juga  merupakan  wahana  bagi  anak  untuk  mengalami interaksi sosial dengan anggota kelompok  yang berlatar belakang sosial  yang berbeda- beda,  baik  teman  sebaya  maupun  orang  dewasa  (guru  dan  staf  sekolah  yang  lain). Bahkan  interaksi  tersebut  merupakan  proses  pendidikan  yang  utama  dalam  sistem sekolah (Ballantine, 1993: 230). Interaksi/ hubungan sosial di sekolah tersebut diperoleh anak  melalui  pengalaman  langsung,  yang  mungkin  saja  tidak  selalu  mnyenangkan. Karena  itu,  melalui  interaksi  tersebut  anak  belajar  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi sosial sehingga harus belajar bertenggang rasa dan menghargai prestasi dan perbedaan dengan orang lain (Nawawi, 1993: 199-201). Lebuh lanjut, sekolah juga berfungsi untuk melakukan  integrasi  sosial,  yakni  menyatukan  anak-anak  dari  berbagai  kultur  yang beragam  dan  mengembangkan  masyarakat  yang  memiliki  nilai-nilai  bersama  yang relatif  homogen  (Robinson,  1986:  351).  Hal  ini  tentunya  sangat  penting  dalam masyarakat  yang  pluralistik,  di  mana  berbagai  budaya  yang  berbeda,  bahkan  mungkin
bertentangan satu sama lain, diharapkan dapat hidup secara harmonis dan berdampingan dalam lingkungan yang sama.
Lebih  lanjut,  karena  untuk  tujuan  pembelajaran  di  sekolah  siswa  terikat  dalam satu  organisasi.  Maka  sebagai  satu  kesatuan  mereka  merupakan  satu  kelompok,  yang memungkinkan  mereka  berinteraksi  dan  dapat  menumbuhkan  kesadaran  diri  sebagai anggota  kelompok  (Bany  and  Johnson,  1975:  60-61).  Meskipun  kelompok  sosial  ini diatur  dalam  struktur  yang  formal,  hubungan  antara  individu  berkembang  dalam interaksi  dinamis  antar  anggotanya.  Interaksi  tersebut  terjadi  manakala  tindakan tindakan  masing-masing  anggota  kelompok  mempengaruhi  yang  lain  dalam  situasi tersebut (Bany and Johnson, 1975: 79). Dalam hal ini, mereka saling menstimulasi dan merespon  sehingga  dapat  mengembangkan  keeratan,  struktur,  norma,  tujuan  bersama, atau sebaliknya, mengarah pada konflik atau perpecahan organisasi kelompok. Budaya sekolah dan sistem sosial yang ada di sekolah  yang demikian itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa (Richman, 1991: 1), termasuk aspek sosial lain.
Dengan demikian, jelas bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang dapat  memberikan  fasilitas  bagi  perkembangan  sosial  anak.  Karena  sekolah memberikan konteks di mana siswa mengalami proses belajar, sekolah dapat dikatakan sebagai  lingkungan  pendidikan  bagi  anak  yang  memberikan  iklim  sosial  bagi perkembangan  sosial  mereka,  yang  tidak  mungkin  dapat  dipenuhi  di  lingkungan keluarga mereka. Sebagai salah satu lingkungan pendidikan, sekolah merupakan sistem sosial  yang  mengembangkan  sikap,  nilai-nilai,  dan  norma  yang  telah  dimiliki  anak dalam  suatu  iklim  sosial  tertentu  (Olive,  1976:  216).  Karena  lingkungan  atau  iklim sosial  sekolah  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  siswa,  termasuk  dalam mengembangkan  sikap,  keyakinan,  nilai-nilai,  dan  norma  yang  berkaitan  dengan hubungan  antar  kelompok  masyarakat,  maka  bila  lingkungan  sosial  pendidikan (sekolah)  yang  dimiliki  anak  berbeda,  maka  pengaruhnya  terhadap  prilaku  dan  nilai- nilai juga akan berbeda (Olive, 1976: 220).
Pengaruh  lingkungan  pendidikan  tersebut  juga  terjadi  pada  perkembangan hubungan  sosial  antar  kelompok.  Hal  ini  terjadi  karena  intensitas  interakasi  antar individu  dalam  kelompok  (sekolah)  mempengaruhi  perasaan  suka  antar  mereka. Semakin  tinggi  intensitas  interaksinya,  semakin  tinggi  pula  peluang  untuk berkembangnya  perasaan  tersebut.  Karena  intensitas  interaksi  antar  kelompok  yang dimungkinkan  terjadi  di  sekolah-sekolah  berbeda,  maka  „perasaan‟  kelompok  tersebut juga berbeda dari satu sekolah ke sekolah  yang lainnya. Dalam lingkungan pendidikan sekolah  yang  memungkinkan  individu  dari  berbagai  latar  belakang  budaya  dapat berinteraksi  secara  intensif,  rasa  suka  satu  sama  lain  meningkat.  Sedang  dalam lingkungan  pendidikan  sekolah  yang  tidak  memungkinkan  terjadinya  interaksi  antar individu  yang  berbeda  latar  belakang  budaya,  perasaan  suka  terhadap  kelompok  lain tidak berkembang.
Dengan kata lain, lingkungan pendidikan di sekolah akan mempengaruhi aspek afeksi  (perasaan)  hubungan  sosial  anak  dengan  individu  lain,  terutama  mereka  yang berlatar  belakang  sosial  budaya  yang  berbeda.  Sebagai  bagian  dari  budaya,  afeksi tersebut telah tumbuh dan berkembang sebelum anak memasuki lingkungan pendidikan sekolah  atau  jenjang  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  sekolah  yang  memungkinkan interaksi  yang  intensif  dengan  anggota  kelompok  lain  akan  memberikan  pengaruh
positif dalam hubungan dengan kelompok tersebut. Sebaliknya pengaruh positif tersebut tidak  dapat  diperoleh  dalam  sekolah  yang  tidak  memungkinkan  terjadinya  interaksi antar kelompok yang berbeda budaya.
Pendidikan sebagai proses humanisasi menekankan pembentukan makhluk sosial yang  mempunyai  otonomi  moral  dan    sensivitas  /kedaulatan    budaya,  yaitu  manusia yang  bisa  mengelola  konflik,  menghargai  kemajemukan,  dan  permasalahan  silang budaya. Toleransi budaya di lembaga pendidikan dapat diupayakan lewat pergaulan di sekolah  dan  muatan  bidang  studi,  transformasi  budaya  harus  dipandu  secara  pelan- pelan, bukan merupakan revolusi yang dipaksakan
Sekolah  sebagai  suatu  organisasi  mempunyai  ciri  khas  yang  terkait  dengan anggota  atau  bagian  dari  organisasi  tersebut,  salah  satunya  adalah  keberadaan  siswa. Siswa  merupakan  bagian  esensial  dari  setiap  sekolah  dan  mempunyai  ciri  khusus dibandingkan  dengan  unsur  yang  lain,  seperti  guru  dan  karyawan.  Secara  perorangan siswa  melewatkan  waktu  lebih  singkat  dibandingkan  dengan  guru  maupun  pegawai administrasi.  Oleh  karena  itu,  sebagai  suatu  organisasi,  sekolah  terus-menerus dihadapkan  pada  tugas  mensosialisasikan  siswa-siswa  baru  dengan  karakteristik  yang berbeda-beda.  Di  sinilah  pentingnya  menerapkan  prinsip  struktur  terbuka  dalam organisasi  sekolah.  Dengan  struktur  organisasi  yang  terbuka  memungkinkan  sekolah mengantisipasi kemungkinan menyangkut keberadaan siswa (Robinson, 1986).
Pada saat pertama memasuki sekolah, siswa akan bertemu dengan teman sebaya, guru,  dan  unsur  organisasi  sekolah  lainnya  dalam  suasana  dan  lingkungan  yang  baru. Dengan bersekolah, anak berada dalam suatu lingkungan sosial yang berbeda dan lebih luas daripada lingkungan keluarga. Di sinilah diperlukan adanya proses sosialisasi agar anak dapat menempati dan diterima dalam lingkungan yang baru.
Pluralisme  adalah  upaya  untuk  membangun  tidak  saja  kesadaran  normatif teologis,  tetapi  juga  kesadaran  sosial,  di  mana  kita  hidup  di  tengah  masyarakat  yang plural  dari  segi  agama,  budaya,  etnis,  dan  berbagai  keragaman  sosial  lainnya.  Karena itu,  pluralisme  bukanlah  konsep  teologis  semata,  melainkan  juga  konsep  sosiologis. Franz  Magnis  Suseno  memberikan  catatan  yang  patut  dikaji  oleh  masyarakat  agama- agama, bahwa tantangan agama-agama di masa mendatang adalah merebaknya konflik, baik  antarumat  agama  maupun  interumat  agama  itu  sendiri.  Di  sinilah  arti  penting pluralisme  sebagai  jembatan  untuk  meminimalisasi  dan  mengakhiri  konflik  tersebut. Maka,  kita  perlu  mengubah  mindset  (kerangka  berpikir)  yang  masih  keliru.  Menjalin kerukunan  antar  komunitas  beragama  dalam  Negara  yang  mempunyai  kemajemukan budaya dan agama menjadi kebutuhan yang mendesak (Wasim dkk., 2004: 9).
Kita mesti belajar untuk duduk bersama, saling mendengar dan bertukar pikiran, baik  dengan  sesama  muslim  maupun  nonmuslim.  Upaya  untuk  mencairkan  kebekuan wacana  pluralisme  juga  bisa  dipercepat  dengan  jalan  mengintensifkan  pendidikan pluralisme dan multikulturalisme di sekolahsekolah. Lembaga pendidikan adalah media yang paling tepat untuk mereparasi mindset seseorang.
Pendidikan agama yang seharusnya diarahkan menjadi media penyadaran umat, pada kenyataannya sampai saat ini masih memelihara kesan eksklusivitas. Jadi, dengan begitu,dalam  masyarakat  akan  tumbuh  pemahaman  yang  tidak  inklusif  sehingga harmonisasi  agama-agama  di  tengah  kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  terwujud.
Tertanamnya  kesadaran  seperti  itu  niscaya  akan  menghasilkan  corak  paradigma beragama yang rigid dan tidak toleran.
Untuk  itu,  diperlukan  adanya  upaya-upaya  untuk  mengubah  paradigma pendidikan  yang  eksklusif  menuju  paradigma  pendidikan  agama  yang  toleran  dan inklusif. Model pengajaran agama yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri mau  tidak  mau  harus  'dibongkar  ulang'.  Sebab  cara  pemahaman  teologi  yang  ekslusif dan  intoleran  pada  gilirannya  akan  dapat  merusak  harmonisasi  agama-agama  dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain (Tilaar, 2005: 117).
Menganggap  agama  yang  satu  lebih  baik  dari  agama  lain  adalah  ofensif, berpandangan  sempit.  Saat  ini  masih  belum  banyak  dijumpai  buku-buku  agama mengenai  pluralisme.  Kita  masih  miskin  dalam  hal  itu  dan  mesti  belajar  banyak  dan menulis  ulang.  Penulisan  ulang  buku  agama  dan  memasukkannya  dalam  kurikulum berbasis pluralisme harus sering dilakukan. Untuk selanjutnya, dapat dipakai buku ajar dan menjadi panduan guru-guru.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  agama  di  dunia  selain  memiliki  nilai-nilai khas (typical  values) yang  hanya  terdapat  pada  masing-masing  agama,  juga  memiliki nilai  universal  yang  bersifat  plural.  Wacana  pluralitas  sebenarnya  tidak  berpretensi menghilangkan  nilai-nilai  particular  dari  masing-masing  agama.  Namun  dalam menghadapi  pemeluk  agama  lain  yang  harus  dipegang  adalah  nilai-nilai  universal, berupa  keadilan,  kesetaraan,  berbuat  baik  terhadap  sesame,  kejujuran,  dan  lain sebagainya.
Amin  Abdullah,  dalam  sebuah  penelitiannya  mengatakan  bahwa  guru-guru agama  di  sekolah  yang  berperan  sebagai  ujung  tombak  pendidikan  agama  dari  tingkat yang  paling  bawah  hingga  yang  paling  tinggi  nyaris  kurang  tersentuh  oleh  gelombang pergumulan  pemikiran  dan  diskursus  pemikiran  keagamaan  di  seputar  isu  pluralisme dan dialog antarumat beragama.
Padahal, guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menerjemahkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif  dalam mentransformasikan  kesadaran  toleransi  secara  lebih  intensif dan masif.  Karena  itulah,  tidak  terlalu  mengherankan  jika  berkecambahnya  bentukbentuk radikalisme  agama  yang  dipraktikkan  sebagian  umat  menjadi  ancaman  serius  bagi berlangsungnya  pendidikan  pluralisme  yang  menekankan  pada  adanya  saling keterbukaan dan dialog.
Saling  menghargai  dan  berkomitmen  untuk  membangun  bangsa  yang  modern, yang  di  dalamnya  terdapat  banyak  agama  dan  etnis.  Pluralisme  adalah  simbol  bagi suksesnya  kehidupan  masyarakat  majemuk.Karena  itu,kurikulum  haruslah  dirancang sebaik  mungkin  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  siswa  tentang  arti  pentingnya pluralisme  dalam  kehidupan  beragama  dan  bermasyarakat.  Saya  menyebutnya kurikulum berbasis pluralisme (Mahfud,  2008: 222).
Salah  satu  persoalan  yang  sering  muncul  di  kalangan  tokoh  agama  adalah mereka mendambakan  terwujudnya  agama  tunggal  di  muka  bumi  ini.  Ini  adalah  suatu kemustahilan  dan  bertentangan  dengan  cetak  biru  Tuhan.  Pemahaman  seperti  itu  akan
menjadi penghambat bagi pendidikan berbasis pluralisme. Harold Coward menyatakan bahwa dunia selalu memiliki pluralitas keagamaan.
Untuk  menghadapi  realitas  dunia  yang  plural  ini,  umat  beragama  pun  dituntut untuk  mampu  menempatkan  diri  dan  memahami  konteks  pluralisme  yang  dilandasi semangat saling menghormati dan menghargai keberadaan umat beragama lain. Karena itu, ada beberapa pengertian pluralisme yang perlu dipahami oleh masing-masing umat beragama.  Pertama,  pluralisme  tidak  sematamata  menunjuk  pada  kenyataan  tentang adanya kemajemukan.
Namun,  yang  dimaksud  adalah  “keterlibatan  aktif”  terhadap  kenyataan kemajemukan tersebut. Pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut  bukan  saja  untuk  mengakui  keberadaan  dan  hak  agama lain,  tapi  juga  terlibat dalam  usaha  memahami  perbedaan  dan  persamaan  guna  tercapainya  kerukunan  dalam kebinekaan.  Kedua,  pluralisme  agama  bukanlah  sinkretisme,  yakni  menciptakan  suatu agama  baru  dengan  memadukan  unsur  tertentu  atau  sebagian  komponen  ajaran  dari beberapa  agama  untuk  dijadikan  bagian  integral  dari  agama  baru  tersebut  (Tilaar, 2007:190).
Senada  dengan  Harold  Coward,  Prof  Diana  L  Eck  menekankan,  pluralisme bukan  hanya  beragam  atau  majemuk,  pluralisme  lebih  dari  sekadar  majemuk  atau beragam  dengan  ikatan  aktif  kepada  kemajemukan  tadi.  Pluralisme  lebih  dari  sekadar toleransi  dengan  usaha  yang  aktif  untuk  memahami  orang  lain.  Meskipun  toleransi sudah pasti merupakan sebuah langkah ke depan dari ketidaktoleransian, toleransi tidak mengharuskan kita untuk mengetahui segala hal tentang orang lain.
Toleransi  dapat  menciptakan  iklim  untuk  menahan  diri,  tetapi  tidak  untuk memahami.  Toleransi  saja  tidak  banyak  menjembatani  jurang  stereotip  dan kekhawatiran  yang  bisa  jadi  justru  mendominasi  gambaran  bersama  mengenai  orang lain.  Sebuah  dasar  yang  terlalu  rapuh  untuk  sebuah  masyarakat  yang  kompleks  secara religius.  Sejatinya  pluralisme  harus  berkembang  melebihi  toleransi  untuk  mencapai pemahaman yang konstruktif.
Kita  harus  memiliki  sekolah-sekolah  yang  giat  mengajarkan  agama-agama  di dunia  dalam  konteks  bidang  studi  sosial  atau  sejarah.  Kita  membutuhkan  pemimpin agama yang terlatih yang tidak hanya mampu menanamkan keyakinan yang dalam pada komunitasnya, tapi juga terpelajar secara agama, dan mampu mencegah para agamawan lainnya  salah  menafsirkan  dan  mencemarkan  komunitas  agama  lain.  Karena  itu, pluralisme  sebagai  desain  Tuhan  ( design  of  God )  harus  diamalkan  berupa  sikap  dan tindakan yang menjunjung tinggi multikulturalisme.

## F. Tanggungjawab Pendidikan dalam Membangun Hubungan Sosial
Secara sosiologis, pendidikan merupakan bagian dari proses sosialisasi, di mana seseorang  belajar  tentang  nilai,  ide-ide,  dan  harapan-harapan  yang  membentuk kehidupannya sehari-hari dalam suatu kelompok masyarakat. Tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk menggerakkan anak berperilaku sebagaimana anggota kelompok yang lain (Ecksel, 1992:86). Karena itu pendidikan dapat diartikan sebagai proses formal di mana masyarakat  menyampaikan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  nilai  dari  seseorang  atau
kelompok  yang  lain  (Smelser,  1988:  260).  Dengan  kata  lain,  ia  merupakan  proses mengubah dan mengantarkan seseorang agar berprilaku yang sesuai untuk hidup dalam masyarakatnya.  Proses  sosialisasi  ini  terkenal  dengan  dua  kategori  pengalaman: langsung  dan  tidak  langsung.  Pengalaman  langsung  diperoleh  dalam  kondisi  yang dirancang  agar  anak  bersosiolisasi  dengan  cara  tertentu,  seperti  pembelajaran.  Sedang pengalaman  tidak  langsung  diperoleh  melalui  observasi  sendiri  dan  selanjutnya mengatur ekspresi atau perilaku (Irene B. Ecksel, 1992: 89).
Proses  pendidikan  tentunya  tidak  terjadi  dalam  kehampaan  dan  situasi  yang terisolasi. Ia selalu tidak dapat dilepaskan dari keadaan sekeliling, di mana anak berada. Dengan  kata  lain,  proses  pendidikan  yang  dilakukan  selalu  berada  dalam  suatu lingkungan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pengertian  pendidikan  yang  dikemukakan  oleh Ibrahim  Nashir,  yang  mengatakan  bahwa pendidikan  merupakan  proses  penyesuaian antara  seseorang  dengan  lingkungan  di  mana  ia  hidup,  ….  baik  lingkungan  alam maupun  sosial. (Nashir,  1983:13).  Proses  tersebut  terjadi  sepanjang  hidup,  tanpa  ada batas  akhirnya.  Dalam  pengertian  ini,  proses  pendidikan  atau  perubahan  perilaku seseorang  tidak  akan  pernah  terjadi  tanpa  adanya  lingkungan.  Yang  dimaksud  dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar seseorang yang mempengaruhi dan  berinteraksi  dengannya  (Sarhan,  1978:  24).  Pengertian  tersebut  memberikan petunjuk  bahwa  lingkungan  berfungsi  untuk  memberikan  fasilitas  bagi  perubahan perilaku  anak,  naik  berupa  pengetahuan,  keterampilan,  maupun  sikap  dan  nilai  yang dianutnya.  Dengan  kata  lain,  perubahan  perilaku  anak  dalam  proses  pendidikan merupakan  hasil  dari  adanya  interaksi  antara  anak  dengan  lingkungannya.  Interaksi dengan lingkungan tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  lingkungan  pendidikan adalah  segala  sesuatu  yang  berada  di  sekitar  anak  yang  sedang  mengalami  proses pendidikan.  Lingkungan  tersebut  tidak  hanya  memfasilitasi  proses  pendidikan.  Tetapi juga merupakan bagian dari proses tersebut karena juga berinteraksi dengan anak. Oleh karena  itu,  lingkungan  pendidikan  juga  mempengaruhi  dan  menentukan  proses pendidikan yang dialami oleh anak dan konsekuensinya juga akan tercermin dalam hasil proses tersebut.
Lebih  lanjut,  karena  apa  yang  berada  di  sekitar  anak  sangat  beragam,  maka lingkungan  pendidikan  juga  beragam.  Namun  demikian,  secara  garis  besar  lingkungan pendidikan  dapat  dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu:  alam,  sosial,  dan  kebudayaan  (Said, 1988:  31).  Meskipun  ketiga  lingkungan  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses pendidikan,  lingkungan  sosial  memiliki  pengaruh  yang  terpenting  karena  interaksinya dengan  anak  besifat  aktif.  Hal  ini  terjadi  terutama  dalam  kaitannya  dengan  hubungan antar    individu  maupun  dengan  kelompok.  Pengaruh  lingkungan  terhadap  seseorang tersebut  di  antaranya  dipengaruhi  oleh:  lamanya,  frekuensi,  dan  kekuatan  lingkungan, jenis, derajat makna, iklim kerjanya, serta sikap kritis orang yang bersangkutan terhadap lingkungannya.  Dengan  demikian,  dengan  bervariasinya  lingkungan  pendidikan,  maka bervariasi  pula  pengaruhnya  terhadap  seseorang  dalam  perkembangan  hubungannya dengan kelompok lain.
Proses  sosialisasi  merupakan  proses  yang  senantiasa  ada  dan  dialami  oleh manusia.  Sosialisasi  dilakukan  dengan  upaya  internalisasi  nilai-nilai  dan  penyesuaian serta  pengubahan  perilaku  sejalan  dengan  respon  yang  diterima.  Yang  dimaksud  nilai-
nilai  dalam  hal  ini  adalah  kebudayaan  suatu  masyarakat  tempat  proses  tersebut berlangsung.  Apabila  nilai-nilai  kebudayaan  tersebut  sudah  terinternalisasi  dan terintegrasi dalam diri seseorang, akhirnya akan membentuk struktur kepribadian dasar ( basic  personality  structure ).  Menurut  Parson  (Said,  1988:  58),  struktur  kepribadian dasar yang telah diletakkan dalam masa kanak-kanak bersifat relatif statis selama hidup.
Secara  sosiologis  terdapat  tiga  perspektif  sosialisasi  yang  dapat  dimanfaatkan dalam  proses  sosialisasi  anak  di  sekolah;  (1)  perspektif  sosialisasi  pasif,  (2)  perspektif sosialisasi  aktif,  dan  (3)  perspektif  sosialisasi  radikal.  Dalam  hubungannya  dengan upaya menciptakan kondisi yang kondusif pada proses sosialisasi siswa, pihak sekolah, terutama guru, dapat mempertimbangkan tiga perspektif tersebut.
Perspektif  sosialisasi  pasif  mendasarkan  diri  pada  asumsi  bahwa  anak  hanya sekadar  member  respon  kepada  rangsangan-rangsangan  yang  diterima,  baik  dari  guru maupun  orang  tua.  Dalam  hal  ini  ada  suatu  bentuk  pengabaian  kemungkinan  bahwa siswa akan mengalami beberapa konflik dalam dirinya mengenai perilaku yang layak.
Perspektif sosialisasi aktif berasumsi bahwa anak tidak sekadar memberi respon pada  perannya  melainkan  secara  aktif  menciptakan  perannya  dalam  kondisi-kondisi tempat  ia  hidup.  Seorang  anak  sebagai  individu-individu  menciptakan  model  sosial mereka,  merundingkan  makna-makna  yang  dianut  bersama  dan  mendefinisikan  situas- situasi tempat mereka bertindak.
Selanjutnya,  perspektif  sosialisasi  radikal  beranggapan  bahwa  sosialisasi berlangsung  dalam  suatu  kelompok  atau  masyarakat  yang  berlapis-lapis.  Dalam  arti bahawa  latar  belakang  sosial  siswa  sangat  berpengaruh  dalam  proses  sosialisasi  di sekolah. Perspektif ini mengakui bahwa tindakan seorang siswa merupakan bagian dari suatu struktur sosial yang lebih luas.
Pada  akhirnya,  sekolah  diharapkan  dapat  menjamin  jalannya  proses  sosialisasi anak  didik.  Proses  sosialisasi  harus  diarahkan  pada  terbentuknya  struktur  kepribadian yang  timbuh  dan  berkembang  menjadi  sistem  kepribadian  yang  stabil.  Dengan kepribadian  yang  mantap  dan  stabil  setiap  anak  didik  akan  memiliki  persiapan  dan kesiapan melakukan peran-peran baru di masa yang akan datang.
Faktor  terpenting  dalam  proses  sosialisasi  adalah  keinginan  untuk  melakukan sesuatu  dengan  baik,  kepuasan  untuk  mencapai  prestasi  pribadi.  Hal  itulah  yang dinamakan kebutuhan  akan  prestasi ( need  of  achievment )  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  D.C.  McCelland.  Seseorang  yang  memiliki  kebutuhan  untuk berprestasi lebih tinggi cenderung untuk bekerja lebih keras, belajar lebih cepat, bekerja sebaik  mungkin.  Selanjutnya,  Rosen  menjelaskan  bahwa  orientasi  prestasi  mempunyai dua  dimensi; pertama ,  karakteristik  kepribadian  terhadap  prestasi,  yaitu  dorongan  dari dalam untuk melebihi orang lain. Kedua , karakteristik kultural yang menjunjung tinggi nilai prestasi .
Dalam  rangka  keberhasilan  proses  sosialisasi  dan  pembentukan  struktur kepribadian yang mantap, tugas utama sekolah adalah membangun kebersamaan dalam suasana  keberagaman.  Dengan  kata  lain,  yang  lebih  penting  bagi  sekolah  bukan menjamin  adanya  kesatuan  dengan  menegasikan  keanekaragaman,  tetapi  menjaga kebersamaan dalam ke- bhineka -an. Pada aspek inilah sikap dan nilai multikulturalisme tampak jelas relevansinya.
Ditinjau  dari  perspektif  yang  lebih  luas,  sekolah  harus  menjadi  tempat tumbuhnya  bibit-bibit  demokrasi.  Sebagaimana  yang  diuangkapkan  Azumardi  Azra bahwa  pemeliharaan  tradisi  demokrasi  tidak  diwariskan  begitu  saja.  Pola  berpikir, tindakan,  dan  juga  budaya  demokrasi  adalah  sesuatu  yang  harus  disosialisasikan, diajarkan,  serta  diaktualisasikan  kepada  generasi  muda  melalui  pendidikan  (Azra: 2003). Dengan demikian, sudah menjadi suatu hal yang sangat penting apabila sekolah ikut  membentuk  pola  pikir,  perilaku,  dan  budaya  pada  anak  didik  untuk  selalu menghargai  keberagaman.  Lingkungan  sekolah  harus  memungkinkan  siswa  dapat membiasakan diri berada dalam kebersamaan tanpa mengorbankan kebhinekaan sebagai suatu hal yang bersifat asasi dalam diri manusia.

## G. Penutup
Pembahasan  dalam  bagian-bagian  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa sekolah  merupakan  lingkungan  pendidikan  yang  memberikan  konteks  bagi perkembangan siswa dalam berbagai aspeknya. Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara konseptual lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekolah yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan siswa.
Meskipun sekolah sebagai lingkungan terdiri dari berbagai aspek, hubungan sosial antar komponen pedidikan  yang ada di sekolah merupakan salah satu aspek  yang terpenting bagi  perkembangan  sosial  siswa  karena  berinteraksi  langsung  dengan  mereka.  Dalam kontek etnis, latar belakang etnis komponen pendidikan (siswa dan guru) serta suasana sosial  yang  ada  dilembaga  pendidikan  dasar  bervariasi  antara  satu  sekolah  dengan sekolah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adian Husaini " Islam Liberal Paska Fatwa MUI, dalam majalah Media Dakwah , Edisi No. 358 Sya'ban 1426 H-September 2005,
Adian Husaini, majalah Media Dakwah , Jakarta : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2005,Edisi No. 358
Alef  Theria  Wasim  dkk.,  Harmoni  Kehidupan  Beragama,  Problem,  Praktek  dan Pendidikan, Yogyakarta: Oasis Publesher, 2004.
Alwi Shihab, Islam Inklusif , Bandung: Mizan, 1997
Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis , Jakarta: Perspektif, 2005.
Atang Abdul Hakim, dan Jaih Mobarok, Metodologi Studi Islam , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. 3
Azyumardi  Azra, Pendidikan  Multikultural,  Membangun  Kembali  Indonesia  Bhineka Tunggal Ika , dalam Republika , Rabu 3 September 2003
Barbara  Smey-Richman, School  Climate  and  Structung  for  Low  Achieving  Students (http://ericae.net/ ericdc/ ED340101.htm, 1991
Chirul Mahfud,  Pendidikan Multilkultural, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
Dr.  Muhammad  Longhausen  dalam  jurnal al-Hayât  al-Thayyibah,  al-Ta„addudiyyah bayna  al-Islâm  wa  al-Librâliyyah:  Hiwâr  fî  al-Bunyi  wa  al-Munthaliqâ  t ,
(Lebanon-Beirut: al-Hayât al-Thayyibah, edisi ke-11, thn. ke-4, 2003/1423
H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural, Jakarta: Kompas, 2005
H.A.R.  Tilaar,  Mengindonesia,  Etnisitas  dan  Identitas  Bangsa  Indonesia,  Jakarta: Rineka Cipta, 2007
Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
Ian Robertson, Sociology (New York: Worth Publisher, 1977
Ibrahim  Nashir, Muqaddimah fi  al-Tarbiyah:  Madkhal  ila  al_tarbiyah ,  (Amman:  Al- Ta‟awuniyah, 1983), p. 13.
Irene B. Ecksel, Schools as Socializing Agents in Childrens‟s Lives, Educationa and the Family , ed. Leonard Kaplan, Boston: Allyn And Bacon, 1992.
Jeanne H. Ballantine, The Sociology of Education: A Systematic Analysis , (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993
Jhon  Hick  dan  Paul  F  Knitter, Mitos  Keunikan  Agama  Kristen (Jakarta:  BPK  Gunung Mulia, 2001
John J. Macionis, Sociology (Englewood Clifs, NJ: Prentice Hall, 1993), p. 439
Leo  Suryadinata et.all ., Indonesia‟s  Population;  Ethnicity  and  Religion  in  Changing Political Landscape , Singapore: ISEAS, 2003
M.  Ainul  Yaqin,  Pendidikan  Multikultural  Cross  Cultural  Understanding  untuk Demokrasi dan Keadilan, Yogyakarta, Pilar Media, 2007
Muh. Said, Ilmu Pendidikan , (Bandung: Penerbit Alumni, 1988)
Munir  al-Mursy  Sarhan, Fi  Ijtima‟iyyat  al-Tarbiyah, (Kairo:  Maktabah  al-Anjalu  al Mishriyyah, 1978)
Neil J. Smelser, Sociology Englewood Cliffs, NJ: Prentica Hall, 1988.
Olive Banks, The Sociology of Education (New York: Schocken Books, 1976
Philip Robinson, Beberapa Perpsektif Sosiologi Pendidikan, Terj. Hasan Basri (Jakarta: Penerbit Radjawali, 1986)
Riyal  Ka'bah, Nilai-Nilai  Pluralisme  Dalam  Islam,  Bingkai  gagasan  yang  berserak , (Ed.) Suruin, Bandung :Penerbit Nuansa, 2005
Ronald  H.  Chilcote, Theories  of  Comparative  Politics,  The  Search  for  a  Paradigm , Colorado: Westview Press, 1981.
Tonni D. Widiastono, Pendidikan Manusia Indonesia, Jakarta, Kompas, 2004