## METAMORFOSIS ADMIISTRASI NEGARA
Oleh: Lina Marliani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis
Abstrak
Administrasi  Negara  merupakan  terjemahan  dari  Public  Administration,  dimana  istilah administrasi Negara masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan sampai saat ini masih belum  menemukan  titik  temu.  Public  Administration  ada  yang  menterjemahkan  administrasi Negara  dan  ada  juga  yang  menterjemahkan  Administrasi  Publik,  sehingga  tampak  seolah-olah tampak  Administrasi  Negara  versus  Administrasi  Publik.  Jika  administrasi  Negara  diibaratkan sebagai makhluk hidup, Administrasi Negara sudah mengalami perubahan (metamorphosis) dalam perkembangan  paradigmanya.  Perubahan  ini  terjadi  karena  administrasi  negara  harus menyesuaikan  diri  dengan  perubahan/perkembangan  lingkungan  dan  tuntutan  kebutuhan masyarakat  yang  setiap  jaman  selalu  berubah.  Hal  ini  tidak  lain  untuk  keberlangsungan  hidup administrasi itu sendiri.
Kata Kunci : Administrasi Negara, administrasi publik, paradigma

## A. Latar Belakang
Konsep  administrasi  publik  pada  dasarnya sudah  ada  sejak  dulu,  hanya  istilah  administrasi publik tersebut diganti dengan istilah administrasi  Negara.  Istilah  publik  sering diartikan  sebagai  “negara”,  “umum”  dan “masyarakat”.  Adanya  pergeseran  istilah  negara menjadi publik disebabkan oleh beberapa hal:
1. Dinamika  ekonomi,  politik,  budaya  yang membuat  kemampuan  pemerintah  semakin terbatas  untuk  dapat  memenuhi  semua tuntutan masyarakat.
2. Globalisasi  yang  membutuhkan  daya  saing tinggi  di  berbagai  sektor  menuntut  makin dikurangi peran pemerintah melalui debirokratisasi dan deregulasi.
3. Tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak  muncul  organisasi  kemasyarakatan yg  menuntut  dilibatkan  dalam  proses perumusan kebijakan dan implementasinya.
4. Munculnya  fenomena hybrid  organization , yang merupakan perpaduan antara pemerintah dengan swasta.
Administrasi Negara/publik sampai dengan sekarang  sudah  mengalami  beberapa  perubahan baik dalam nomenklatur maupun dalam paradigmanya.  Karena  istilah  publik  sendiri belum  ada  kata  sepakat  di  antara  para  ahli  dan akademisi.  Hal  ini  bagi  para  pengguna  lulusan /pemerintah  dan  atau  swasta  pun  dihadapkan pada kebingungan pada saat penerimaan pegawai,  apakah  formasi  pegawai  lebih  tepat administrasi  Negara  atau  administrasi  publik. Selain  itu  implikasi  perbedaan  nomenklatur  di beberapa  perguruan  tinggi/program  studi  baik
negeri  atau  swasta  membuat  pilihan  namanya masing-masing sesuai dengan kepentingan mereka.

## B. Tinjauan Teori
A. Konsep Administrasi Negara/Publik
Administrasi Negara sendiri dalam pembahasannya lebih menekankan kepada kepentingan  publik.  Administrasi  Negara/publik menurut  Chandler  dan  Plano  dalam  Keban (2014:3)  mengartikan  sebagai  proses  dimana sumber daya dan personel publik diorganisir  dan dikoordinasikan untuk diformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan- keputusan  dalam  kebijakan  publik  dengan menggunakan  seni  dan  ilmu  yang  ditujukan untuk mengatur public affairs .
Dwight Waldo dalam Maksudi (2017:223) mengatakan  bahwa  tidak  ada  definisi  yang  tepat tentang  administrasi  publik.  Tetapi  setidaknya ada dua definisi administrasi Negara/publik yang dapat  dijadikan  sebagai  acuan,  yaitu  pertama, public  administration adalah  organisasi  dan manajemen  dari  manusia  dan  benda  atau  sumber daya lainnya seperti modal, sarana dan prasarana, teknologi,  dan  lain-lain  guna  mencapai  tujuan- tujuan  pemerintah.  Kedua, public  administration adalah  seni  dan  ilmu  tentang  manajemen  yang dipergunakan  untuk  mengatur  urusan-urusan Negara. Seni dalam administrasi publik merupakan  keterampilan  dalam  praktik  yang ditujukan  untuk  mengatur  hubungan-hubungan dalam melaksanakan tugas, sedangkan administrasi publik sebagai disiplin ilmu
bertujuan  untuk  memecahkan  masalah-masalah publik.
Dari  beberapa  pengertian  tersebut,  ada beberapa  makna  penting  yang  harus  menjadi perhatian  dalam  membahas  hakekat  administrasi Negara/publik yaitu:
1. Administrasi  publik  berkaitan  dengan  aspek kelembagaan  Negara  dan  lebih  banyak berkenaan dengan dunia eksekutif, dibandingkan  dengan  dunia  legislatif  dan yudikatif.
2. Administrasi  publik  berkenaan  dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik.
3. Administrasi publik berkaitan dengan berbagai permasalahan dengan umat manusia  dan  bagaimana  mereka  bekerja sama  dalam  melaksanakan  tugas-tugas pemerintah.
4. Administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta.
5. Administrasi publik diarahkan untuk menghasilkan  barang-barang  publik  dan pelayanan publik.
6. Administrasi publik memiliki dimensi teoritis dan praktis.
B. Sejarah Perkembangan Administrasi Negara/Publik
Pada  dasarnya  perkembangan  administrasi Negara/publik  terbagi  ke  dalam  dua  sejarah perkembangan,  yaitu  sebagai  seni  dan  sebagai ilmu  pengetahuan.  Administrasi  Negara/publik sebagi  seni  sudah  ada  sejak  jaman  nenek moyang,  dan  banyak  bukti-bukti  sejarah  yang menunjukkan  bahwa  administrasi  Negara/publik sebagai  seni  itu  ada.  Misalnya  tujuh  keajaiban dunia  (salah  satunya  Candi  Borobudur  di Provinsi Jawa Tengah) merupakan bukti peninggalan  administrasi  Negara/publik  sebagai seni.  Sedangkan  administrasi  Negara/publik sebagai  ilmu    merupakan  kajian  yang  relatif masih  baru,  yang  terjadi  seiring  perkembangan dan tuntutan masyarakat.
Perkembangan  administrasi  Negara/publik sebagai  seni  dan  sebagai  ilmu  pengetahuan Siagian  (2014),  Pasolong  (2014)  dan  Silalahi (2013)  dapat  diberikan  penjelasan  sebagai berikut.  Administrasi  Negara/publik  sebagi  seni terdiri  dari  tiga  fase  perkembangan  yaitu  fase prasejarah, fase sejarah dan fase modern.
1. Fase prasejarah Fase  ini  dapat  di  ketahui  dari  beberapa peradaban :
Kesatu,  peradaban  Mesopotamia    dimana sebagian  prinsip-prinsip  administrasi  dan manajemen  sudah  dijalankan  dalam  bidang
pemerintahan, perdagangan, komunikasi pengangkutan.  Pada  masa  peradaban  ini sudah  digunakan  uang  logam  sebagai  alat tukar  menukar  yang  sebelumnya  dalam perdagangan digunakan sistem barter. Kedua, peradaban Babilonia. Pada peradaban Babilonia,  bidang-bidang  di  masa  peradaban Mesopotamia  semakin  berkembang.  Salah satu  bidang  yang  paling  menonjol  adalah administrasi di bidang  teknologi dimana  saat itu  sudah  berhasil  dikembangkan  taman tergantung  yang  sampai  saat  ini  belum  bisa ditandingi karyanya. Ketiga, peradaban Mesir kuno,  yang  sudah  mempraktekkan  sistem desentralisasi  dan  penggunaan  staf  penasihat dalam kegiatan administrasi. Keempat, peradaban  Tiongkok  Kuno.  Pada  masa  ini Bangsa  Tiongkok/Cina  dalam  melaksanakan kegiatan administrasi dimana bidang kepegawaian  yang  paling  berkembang.  Pada peradaban  ini  prinsip-prinsip  administrasi kepegawaian  modern  yang  terkenal  dengan merit  system sudah  digunakan.  Kelima, peradaban  Romawi  kuno  yang  sudah melaksanakan pengembangan departementasi tugas-tugas  pemerintahan,  dikembangkan administrasi  perpajakan.  Keenam,  peradaban Yunani kuno. Pada masa peradaban ini sudah berkembang konsep demokrasi.
2. Fase sejarah. Perkembangan  administrasi  Negara  pada fase  ini  dimulai  dengan  munculnya  Gereja Katolik  Roma  yang  sudah  memberikan sumbangan besar dalam pemikiran administrasi  yaitu  dengan  menciptakan  pola dasar  struktur  organisasi  yang  sangat  rapi. Hal  yang  paling  penting,  pada  masa  ini timbul  revolusi  industri  yang  dipicu  oleh penemuan  mesin  uap.  Penggunaan  mesin- mesin  otomatisasi  semakin  mempermudah dan  menyederhanakan  suatu  pekerjaan dalam  administrasi  Negara.  Dengan  adanya revolusi industri terjadi juga perubahan yang sangat ekstrim, dari pekerjaan yang berorientasi job  centered menjadi human centered ,  dari  pekerjaan  manual  menjadi otomatisasi,  dalam  bidang  perekonomian dari  produksi  skala  kecil  menjadi  produksi skala  besar  dan  masal,  dan  timbulnya serikat-serikat buruh.
3. Fase modern, yang ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang menekankan  pada great mental revolution membawa  perubahan  cukup  besar  dalam administrasi negara. Great mental revolution menyangkut hubungan kerja antara pemimpin dengan bawahan, dimana
karyawan  bukan  pelayan  justru  harus dilayani  oleh  pemimpin. Trial  and  error
dalam pelaksanaan pekerjanya mulai dihilangkan, karena pada prinsipnya pelaksanaan  pekerjaan  administrasi  negara harus  berdasarkan  rasionalitas  agar  tujuan dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang  sudah ditentukan. Pada fase modern ini administrasi  Negara  mulai  ber-dwistatus, administrasi  Negara  sebagai  seni  juga sebagai ilmu pengetahuan.
Administrasi  Negara/publik  sebagai  ilmu pengetahuan dapat dilihat dari segi pentahapannya sejak lahir sampai dengan saat ini sudah melewati empat tahap yaitu :
1. Tahap  survival.  Disebut  juga  tahun  lahirnya administrasi  Negara/publik,  karena  pada masa  itu  gerakan  manajemen  ilmiah  yang dipelopori oleh F. W Taylor dan Henry Fayol dimulai. Pada tahap ini para ahli administrasi menspesialisasikan  dirinya  dalam  bidang administrasi dan manajemen untuk
memperjuangkan diakuinya administrasi Negara sebagai ilmu pengetahuan.
2. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Pada tahap ini prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil- dalil  administrasi  dan  manajemen  lebih disempurnakan,  agar  kebenarannya  tidak dapat dibantah lagi, pada masa ini gelar-gelar kesarjanaan  dalam  ilmu  administrasi  Negara muali  banyak  diberikan  di  perguruan- perguruan tinggi di Indonesia.
3. Tahap human  relations .  Setelah  prinsip- prinsip, rumus-rumus , dalil-dalil administrasi  dan  manajemen  diterapkan, perhatian  para  ahli  mulai  beralih  kepada hubungan  antar  manusia  yang  harus  dibina dengan  suasana  yang  harmonis,  intim  dan kondusif  dalam  suatu  organisasi  dalam berbagai tingkatan manajemen guna terlaksananya  kegiatan  secara  efektif  dan efisien.
4. Tahap  behaviouralisme.  Pada  tahap  ini peranan  manusia  dalam  usaha  mencapai tujuan semakin penting dan sangat menentukan terhadap
keberhasilan pencapaian  tujuan.  Perhatiannya  bukan  lagi pada sosok manusia yang memiliki martabat, cita-cita,  kepribadian  dan  keinginan,  tetapi sudah  meningkat  pada  penyelidikan  tentang perilaku manusia dalam kehidupan berorganisasi. Apakah
perilakunya menguntungkan  atau  merugikan  organisasi,
jika menguntungkan, bagaimana para pemimpin  memberikan  apresiasinya  dan  bila merugikan,  bagimana  pemimpin  melakukan pembinaan-pembinaan, bimbingan dan
pengarahan  agar  bisa  mengubah  menjadi perilaku yang positif.
Setelah tahap behaviouralisme ini berakhir, diperkirakan  akan    memasuki  tahap  matematis, hal ini diduga berdasarkan pada gejala perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang sangat pesat, dimana tugas-tugas pemerintahan  semakin  rumit  dan  kompleks, tetapi  bisa  dikerjakan  dengan  menggunakan mesin-mesin.
C. Perkembangan Paradigma Administrasi Negara/publik Perkembangan pemikiran administrasi Negara/publik dapat dilihat dari adanya perkembangan  paradigma  yang  memberikan gambaran perubahan-perubahan dalam hal tujuan,  teori,  pendekatan/metode  serta  nilai-nilai yang mendasari.
Nicholas  Henry  dalam  Thoha  (2014:18) mengemukakan  lima  paradigma  administrasi Negara/publik sebagai berikut :
1. Dikotomi  politik  dan  administrasi  (1900- 1926).  Pemerintah  memiliki  dua  fungsi pokok yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik berkenaan  dengan  tugas  pemerintah  dalam membuat kebijakan atau melahirkan keinginan-keinginan negara, sementara fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut.  dan  fungsi  politik.  Pemisahan  ini jelas  membedakan  antara  politik  dan administrasi.  Penekanan  paradigma  ini adalah  pada locus -nya  yakni  dimana seharusnya administrasi negara berada.
2. Prinsip-prinsip  administrasi  (1927-1937). Pada  paradigma  ini focus lebih  penting daripada locus .  Prinsip-prinsip  administrasi Negara memberikan indikasi dari perkembangan  ini  sekaligus  membuktikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dipelajari  pada  semua  tatanan  administrasi tanpa  mempedulikan  fungsi,  lingkungan, misi  atau  kerangka  institusi.  Prinsip-prinsip administrasi  yang  paling  terkenal  dari Gullick  dan  Urwick  adalah  singkatan POSDCoRB ( Planning, Organizing, Satffing, Directing, Coordinating,
Reporting, Budgeting ).
3. Administrasi  Negara  sebagai  ilmu  politik (1950-1970).  Paradigma  ini  merupakan usaha  untuk  menetapkan  kembali  hubungan antara  administrasi  negara  dengan  ilmu politik.  Penekanan  pada  paradigma  ini  pada locus yakni  birokrasi  pemerintahan,  dan focus pada wilayah kepentingan.
4. Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi  (  1954-1970).  Paradigma  ini merupakan  kritik  tajam  terhadap  paradigma sebelumnya,  dimana  administrasi  negara tidak  mau  dianggap  kelas  dua  setelah  ilmu politik,  maka  mereka  mencari  alternatif pemecahannya  dan  tampaknya  jalan  yang dipilih  adalah  kembali  pada  disiplin  induk yaitu ilmu administrasi.
5. Administrasi  Negara  sebagai  administrasi negara  (1970).  Paradigma  ini  mengukuhkan diri  bahwa  administrasi  Negara  merupakan disiplin  ilmu  mandiri  yang  memiliki  teori, istilah, obyek dan metode sendiri. Administrasi negara merambah perhatiannya pada  ilmu  kebijaksanaan,  politik  ekonomi, proses pembuatan kebijakan dan  analisisnya serta  cara  mengukurnya.  Aspek  perhatian paradigma  ini  menghubungkan  mata  rantai antara focus administrasi  negara  dengan locus -nya.  Dimana  fokusnya  adalah  teori organisasi, praktek analisis kebijakan publik, teknik-teknik  administrasi  dan  manajemen. Sedangkan locus normatifnya  ada  pada birokrasi  pemerintahan  dan  persoalan- persoalan masyarakat ( public affairs ). G. Frederickson dalam Pasolong (2013:30) mengemukakan  enam  paradigma  administrasi publik yaitu :
1. Paradigma  Birokrasi  klasik,  fokus  pada struktur organisasi dengan fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip  adm/mnj.  Lokusnya  pada berbagai jenis organisasi pemerintah/swasta. Nilai  yang  ingin  diwujudkannya  efisiensi, efektifitas, ekonomis, rasional.
2. Paradigma  Birokrasi  neo-klasik,  lokus  pada keputusan  yang  dihasilkan  oleh  birokrasi pemerintah. Fokusnya pada proses
pengambilan  keputusan  dengan  penerapan ilmu  perilaku,  manajemen  dan  analisa sistem.
3. Paradigma Kelembagaan, fokus pada perilaku  birokrasi  yang  dipandang  sebagai organisasi  yang  kompleks.  Salah  satu perilaku birokrasi
adalah dalam
pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan inkremental.
4. Paradigma  hubungan  kemanusiaan,  fokus pada  dimensi-dimensi  kemanusiaan  dan aspek  sosial.    Bahwa  keikutsertaan  dalam pengambilan  keputusan  akan  meminimalisir perbedaan,  status  dan  hubungan  antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri, optimalisasi tingkat kepuasan.
5. Paradigma pilihan publik, fokus pada politik tentang  pilihan-pilihan  untuk  melayani
kepentingan  publik  akan  barang  danjasa yang harus diberikan oleh organisasi.
6. Paradigma  administrasi  negara  baru,  fokus meliputi  usaha  untuk  mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain organisasi dapat  berjalan  ke  arah  mewujudkan  nilai- nilai kemanusiaan secara maksimal.
Pada  tahun  1992  muncul  paradigma  yang sangat  terkenal  yaitu reinventeing  government yang  dicetuskan  oleh  David  Osborn  dan  T. Gaebler  (Pasolong,  2013:33).  Dalam  paradigma ini pemerintah harus bersifat :
1. Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan, harus menjadi pengarah daripada pelaksana.
2. Pemerintah  sebagai  milik  masyarakat,  harus memberdayakan  masyarakat  dibandingkan harus melayani secara terus menerus.
3. Pemerintah  sebagai  institusi  yang  hidup dalam  kompetisi,  harus  membangkitkan semangat  persaingan  kepada  masyarakat untuk  mengembangkan  dirinya  dengan menghadirkan lembaga swasta dalam menangani  urusan-urusan  yang  biasanya dimonopoli oleh pemerintah.
4. Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai  misi,  harus  lebih  memberi kebebasan kepada masyarakat untuk berkreasi, bukan mengaturnya.
5. Pemerintah  sebagai  sebuah  pabrik  yang berorientasi  pada  hasil  dalam  strategi pembiayaannya.
6. Pemerintah  sebagai  pelayan  masyarakat, harus lebih mementingkan kepuasan pelanggan,  bukan  memenuhi  kemauan birokrasi.
7. Pemerintah  sebagai  badan  usaha,  harus pandai  mencari  sumber  penerimaan,  bukan hanya membelanjakan saja.
8. Pemerintah  sebagai  yang  memiliki  daya antisipatif, harus mencegah daripada menanggulangi.
9. Pemerintah  sebagai  pemegang  kewenangan, harus  menggeser  pola  kerja  hierarki  ke model kerja partisipasi dan kerjasama.
10. Pemerintah  sebagai  pihak  yang  berorientasi pada  pasar,  harus  mendongkrak  perubahan lewat  penguasaannya  terhadap  mekanisme pasar.
D. Administrasi        Negara/publik  :  dari Old Public  Administration  (OPA) ke Sound Government (SG)
1). Old Public Administration (OPA) disebut juga administrasi  negara  klasik,  dimana  OPA menyatakan  bahwa  bidang  administrasi  harus memiliki  struktur  hierarki  agar  tujuan  lebih efisien dan tujuan pemerintah adalah
melaksanakan kebijakan dan memberi pelayanan  yang  dilaksanakan  secara  netral, profesional dan lurus.
Dalam OPA timbul rasional model dari Herbert  Simon  dalam  Thoha  (2014:73), dengan ide-ide OPA sebagai berikut :
1. Titik  perhatian  pemerintah  adalah  jasa pelayanan  yang  langsung  oleh  instansi pemerintah,
2. Public  policy dan  administrasi  berkaitan dengan  merancang  dan  melaksanakan kebijakan,
3. Administrasi publik memiliki peran yang kecil dalam proses pembuatan kebijakan,
4. Pelayanan oleh administrator bertanggung  jawab  pada  pejabat  politik yang diberi diskresi terbatas.
5. Administrator  bertanggung  jawab  pada pimpinan  politik  yang  dipilih  secara demokratis,
6. Program-program
kegiatan diadministrasikan  secara  baik  melalui garis  hierarki  dandi  kontrol  oleh  pejabat dari hierarki atas organisasi,
7. Nilai  utama  dari  administrasi  publik adalah efisiensi dan rasionalitas,
8. Administrasi  publik  dijalankan  sangat efisien dan tertutup,
9. Administrasi  publik  dirumuskan  secara luas, seperti dalam POSDCoRB.
2). New Public Administration (NPA)
New  Public  Administration  (NPA) muncul sebagai hasil perdebatan tentangstatus administrasi  Negara  sebagai  disiplin  ilmu maupun  profesi.  Menurut  paradigma  ini bahwa kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai  dari  pencapaian  nilai  ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, tetapi juga pada nilai social  equity (keadilan  soscial).  Implikasi keadilan  social,  para  administrator  publik harus  menjadi  proaktif  administrator  bukan sekedar  birokrat  yang  apolitis.  Setiap  warga Negara yang menerima pelayanan mendapatkan  ukuran  yang  sama.  Dengan demikian tidak ada lagi gap atau  kesenjangan sosial  yang  mendalam  di  tengah-tengah masyarakat.  Oleh  karena  itu focus dari New Public  Administration  (NPA )  pada  usaha untuk  membuat  organisasi  publik  mampu mewujudkan  nilai-nilai  kemanusiaan  secara maksimal,  dan  organisasi  demokratis  yang responsif, partisipatif, dan memberikan pelayanan secara merata.
3). New Public Manajemen (NPM) New  Public  Manajemen  (NPM) menjadi begitu  populer  ketika  prinsip-prinsip Good
Governance diimplementasikan. Dalam
konsep New Public Manajemen (NPM) semua pimpinan  didorong  untuk  menemukan  cara- cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang  maksimal  atau  melakukan  privatisasi terhadap  fungsi-fungsi  pemerintahan.  Mereka tidak menyapu bersih  semua pekerjaan, tetapi membatasi  terhadap  pekerjaan  atau  fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan hal- hal  yang  bersifat  strategis  saja.  Dengan demikian  kunci  NPM  adalah  menitikberatkan pada  mekanisme  pasar  dalam  mengarahkan program-program publik.
Menurut  Keban  dalam  Pasolong  (2014:  34) ada  tujuh  prinsip  dalam New  Public Manajemen (NPM) , yaitu :
1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan  lebih  besar  pada  kontrol output
4. Pergeseran perhatian pada unit-unit  yang lebih kecil
5. Pergeseran  pada  kompetisi  yang    lebih tinggi
6. Penekanan  gaya  sektor  swasta  pada penerapan manajemen
7. Penekanan
pada disiplin dan penghematan  yang  lebih  tinggi  dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan orientasi New Public Manajemen
(NPM) menurut Ferlie, Ashbuerner,
Filzgerald  dan  Pettgrew  dalam  Keban (Pasolong, 2013:35) adalah :
1. Orientasi the  drive yaitu  mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
2. Orientasi downsizing and decentralization yaitu  mengutamakan penyederhanaan  struktur,  memperkaya fungsi  dan  mendelegasikan  otoritas  pada unit-unit  yang  lebih  kecil  agar  dapat berfungsi secara cepat dan tepat.
3. Orientasi in  search  of  excellence yaitu mengutamakan  kinerja  optimal  dengan memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
4. Orientasi public service yaitu menekankan  pada  kualitas,  misi  dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi public,  memberi  perhatian  lebih  besar pada  aspirasi,  kebutuhan  dan  partisipasi user dan warga masyarakat, memberikan otoritas  yang  lebih  tinggi  pada  pejabat yang dipilih oleh masyarakat, menekankan social  learning dalam pemberian  pelayanan  publik,  evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.
4). New Public Service (NPS)
Inti  dari  adalah  bagaimana  memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik. Sejalan dengan filosofi demokrasi yang  didefinisikan  secara  sederhana bahwa  pemerintahan  suatu  negara  yang diselenggarakan  dari  rakyat,  oleh  rakyat dan  untuk  rakyat,  merupakan  nilai-nilai atau  norma  mendasar  yang  harus diterapkan  oleh  pelayan  publik  dalam melayani kepentingan publik.
Denhart  dalam  Maksudi  (2017:308) mengatakan  bahwa New  Public  Service (NPS) dibangun  dari  konsep  (1)  teori demokrasi  kewarganegaraan,  (2)  model komunitas  dan  masyarakat  sipil,  (3) organisasi  humanis  dan  administrasi Negara  baru,  (4)  administrasi  publik postmodern.
Denhardt  dalam  pasolong  (2013:36)  ide pokok new public service :
1. Serve citizen, not customers , yaitu bahwa aparatur  pelayanan  publik  tidak  hanya merespon  keinginan  pelanggan,  tetapi lebih fokus pada pembangunan kepercayaan  dan  kolaborasi  dengan  dan antara warga Negara ( citizen ). 2. Seek the public interest , yaitu administrasi publik harus memberi kontribusi untuk
membangun kebersamaan,  membagi  gagasan  dari kepentingan publik.
3. Value  citizenship  over  entrepreneurship ,
yaitu kepentingan publik lebih didahulukan  oleh  komitmen  aparatur pelayanan publik dan warga negara untuk membuat  kontribusi  lebih  berarti  dari pada  oleh  para  manajer  swasta  sebagai bagian  dari  keuntungan  publik  yang menjadi milik mereka.
4. Think  strategically,  act  democracally yaitu  pertemuan  antara  kebijakan  dan program  agar  lebih  efektif  dan  efisien secara bertanggungjawab mengikuti upaya bersama dan proses kebersamaan.
5. Recognized  that  accountability  is  not simple yaitu  aparatur  pelayanan  publik harus penuh perhatian lebih baik daripada pasar.
6. Serve  rather  than  steer ,  yaitu  pelayanan
publik harus turut andil dalam membantu warga mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan yang menjadi  bagian  mereka  lebih  dari berusaha mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada petunjuk baru.
7. Value people, not just productivity ,  yaitu organisasi  publik  dan  kerangka  kerjanya lebih  sukses  dalam  kegiatannya  kalau mereka  mengoperasikan  sesuai  proses kebersamaan  dan  mendasarkan  diri  pada kepemimpinan  yang  hormat  pada  semua orang.
5). Good Governance (GG)
Good  Governance  (GG) muncul  dengan dimaknai  sebagai  kinerja  pemerintahan  yang efektif  mengingat  pengalaman  masa  lalu  bagi pemerintahan  yang  buruk  ( bad  government ). Seiring dengan kepopuleran Good
Governance  (GG) mempunyai  konsep  bahwa peran pemerintah, sektor privat dan masyarakat  sama  penting  dimana  pemerintah berperan untukmenciptakan situasi dan hukum yang  kondusif,  sektor  privat  berperan  dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, kemudian berperan dalam memfasilitasi  interaksi  sosial  dan  politik  bagi mobilitas  individu  atau  kelompok  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  aktivitas  ekonomi, sosial dan politik.
Good  Governance sebagaimana  dijelaskan LAN dalam Maksudi (2017:336) mengandung dua  pemahaman,  yaitu  pertama,  nilai-nilai yang  menjunjung  tinggi  keinginan/kehendak dan  nilai-nilai  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  rakyat  dalam  mencapai  tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan  dan  keadilan  sosial.  Kedua aspek-aspek  fungsional  dari  pemerintahan yang  efisien  dan  efektif  dalam  pelaksanaan tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  dimaksud. Dengan demikian Good Governance
menunjuk suatu nilai
moral-legal penyelenggaraan  negara  yang  bertanggung jawab dengan sinergitas di antara negara/pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.
Prinsip-prinsip  yang  melekat  dalam Good Governance ,  yang  dapat  mengukur  kinerja pemerintahan,  dalam  UNDP  dalam  Maksudi (2017 :337) ada Sembilan prinsip, yaitu :
(1) Partisipasi,  (2)  Penegakan  hukum,  (3)
Transparansi, (4) Daya tanggap, (5) Orientasi  konsensus,  (6)  Keadilan,  (7) Efektifitas  dan  efisiensi,  (8)  Tanggung jawab, (9) Visi strategis.
6). Sound Governance (SG)
Konsep Sound  Governance  (SG) digunakan sebagai  alternatif  dari  istilah Good  Governance karena beberapa alasan:
(1) Lebih  komprehensif,  (2)  berisi  fitur normatif dan rasional dari good governance ,  (3)  memiliki  karakteristik
kualitas governance yang  lebih  unggul,
(4)  bercocokan  dengan  nilai  konstitusi dan  responsif  kepada  norma,  aturan  dan rezim  internasional,  (5)  memiliki  sistem administrasi efektif dan efisien.
Istilah sound merupakan penghormatan terhadap  keberagaman. Sound bisa  diartikan layak,  pantas  atau  ideal. Sound  Governance (SG ) (tata pemerintahan yang layak)
merupakan  ide  yang  masih    baru.  Pada prinsipnya Sound Governance (SG)
memberikan  ruang  bagi  tradisi  atau  inovasi lokal tentang bagaimana negara dan pemerintahan  harus  di  tata,  sesuai  dengan kebiasaan, budaya, dan konteks lokal. Dimensi Sound  Governance  (SG) menurut Farazmand dalam Maksudi (2107:351) adalah :
1. Dimensi  proses,  yang  mengatur  segala interaksi elemen yang terlibat.
2. Struktur  yakni  sebuah  badan  elemen konstitutif, aktor, aturan, regulasi, prosedur, kerangka pembuatan keputusan dan sumber otoritatif yang bisa memberikan sanksi proses governance . 3. Kognisi dan nilai yang merepresentasikan sistem nilai yang unik dalam struktur atau proses governance .
4. Konstitusi pemerintahan sebagai dokumen  dasar  yang  menjadi  cetak  biru dari governance .
5. Organisasi dan institusi yang jelas.
6. Manajemen  dan  kinerja  yang  merupakan bagian integral dari keseluruhan.
7. Kebijakan  yang  memberikan  panduan, arahan  dan  kendali  yang  jelas  bagi elemen atau dimensi proses, struktur dan manajemen.
8. Sektor yang berfokus pada hal yang lebih spesifik.
9. Kekuatan internasional atau globalisasi.
10. Etika, akuntabilitas dan transparansi.

## C. Kesimpulan
Administrasi  negara  diibaratkan  sebagai makhluk  hidup  yang  mengalami  pertumbuhan dan  perkembangan,  mulai  dari  saat  lahir  sampai mencapai  kematangan  atau  dewasa  dan  mungkin bahkan  sampai  mati.  Supaya  bertumbuh  dan berkembang  dengan  baik  perlu  didukung  oleh sumber-sumber (daya), aktor-aktor yang memiliki  kompetensi  dan  kualitas  unggul. Perubahan  atau  metamorphosis  administrasi negara  dapat  dilihat  dari  beberapa  pemikiran administrasi melalui beberapa paradigma perkembangan. Sampai dengan saat ini administrasi  negara  masih  terus  bertumbuh  dan berkembang,  karena  dipicu  oleh  tuntutan
masyarakat,  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Maksudi,  Beddy  Iriawan.  2017. Dasar-dasar Administrasi  Publik,  dari  Klasik  ke Kontemporer . Depok:  PT  Rajagrafindo Persada.
Pasolong,  Harbani.  2013. Teori  Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. Keban,  Yeremias  T.  2014. Enam  Dimensi Startegis  Administrasi  Publik,  Konsep, Teori dan Isu . Yogyakarta: Gavamedia. Thoha, Miftah. 2014. Ilmu Administrasi Negara Publik  Kontemporer. Jakarta:  Kencana Prenamedia Grup. Silalahi,  Ulbert.  2013. Studi  Tentang  Ilmu Administrasi . Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Siagian, Sondang P. 2014. Filsafat Administrasi . Jakarta: PT Bumi Aksara.