JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik Volume 5,   Nomor 2 ,  September 2023
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara
Ahmad Aldo 1 , Rekho Adriadi 2* , Yogi Alfiansyah 3 1,2,3 Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu *E-mail : Rekhoadriadi@umb.ac.id
Abstract: This  study  aims  to  find  out  about  the  role  of  the  Regional Revenue Agency in increasing land and building tax revenues in North Bengkulu  Regency.  In  this  study  the  role  of  the  Regional  Revenue Agency in increasing land and building tax revenues is as a motivator, facilitator,  and  mobilizer.  This  study  uses  a  qualitative  method.  Data collection techniques with observation, interviews and documentation. The  data  in  this  study  uses  source  triangulation.  Data  analysis techniques  in this study  used qualitative  data analysis. The results of this  study  indicate  that  the  Motivator,  Facilitator,  and  Mobilizer indicators  used  in  this  study  indicate  that  the  Role  of  Bappenda  in Increasing  Land  and  Building  Tax  Receipts  in  North  Bengkulu Regency  has  not  gone  well,  due  to  low  Land  and  Building  Tax revenues  in  North  Bengkulu  Regency.  due  to  the  lack  of  counseling conducted  by  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara and the lack of efforts by Bappenda to mobilize the community directly to pay Land and Building Tax .
Keywords : Role of Regional Revenue Agency, Land and Building Tax
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  Peran Badan  Pendapatan  Daerah  Dalam  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak Bumi  Bangunan  Di  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Dalam  penelitian  ini peran  Badan  Pendapatan  Daerah    dalam  menigkatkan  penerimaan pajak  bumi  bangunan  yaitu  sebagai  motivator,fasilitator,  dan mobilisator.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Data-data  di  dalam  penelitian  ini  menggunakan  triangulasi  sumber. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dari  Indikator Motivator,  Fasilitator,  dan  Mobilisator  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Peran  Badan  Pendapatan  Daerah kabupaten  Bengkulu  Utara  Dalam  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  sudah  berjalan dengan  baik,  Namun    masih  rendahnya  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dikarenakan  masih kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  sehingga Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  perlu meningkatkan  penyuluhan  tentang  pentingnya  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Desa maupun Kecamatan.
Kata  Kunci :  Peran  Badan  Pendapatan  Daerah,  Pajak  Bumi  dan Bangunan

## PENDAHULUAN
Sejak pelaksanaan sistem otonomi, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya.  Kebebasan  berkreasi  membangun  daerah  benar-benar terbuka  lebar  bagi  daerah.  Keberhasilan  suatu  daerah  dalam pembangunan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  aparat  pemerintah dalam menjalankan perannya.Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya memerlukan adanya sistem penyelenggaraan  yang  terstruktur  dan  sistematis  (Djaenuri  &  Enceng, 2019). Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan pada tingkat pusat namun juga berada pada tingkat daerah ( Adiwilaga et al., 2018).
Indonesia  menjalankan  sistem  pemerintahan  negara  dengan berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh pejabat  atau  lembaga  yang  berwenang,  peraturan  tersebut  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  dan  ditaati  oleh  setiap  warga  negara. Dasar  dari  pelyelenggaraan  pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah salah  satunya  digerakan  oleh  anggaran  dan  pendapatan  negara.  Secara regulasi  pemerintah  mempunyai  sumber-sumber  penerimaan  negara, sumber-sumber  penerimaan  tersebut  dapat  digolongkan  menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Agusta, 2020).
Penerimaan dari sektor pajak mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah  dari  masyarakat  tanpa  balas  jasa  secara  langsung  dapat dibedakan  menja  berbagai  jenis,  salah  satunya  adalah  pajak  bumi  dan bangunan. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994  pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan negara bentuk dari pendapatan daerah  yang    sebagian  besar  penerimaannya  dipergunakan  untuk penyediaan  fasilitas  yang  menjadi  tanggungjawab  Pemerintah  Pusat maupun  Pemerintah Daerah.
Setelah  peralihan  ke  Pemerintah  Daerah  maka  dasar  hukum pemungutan  bagi  daerah adalah  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  serta  Peraturan  Daerah masing-masing.    Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  pajak  bumi  dan
bangunan  yang  awalnya  menjadi  pusat  dialihkan  menjadi  pajak  daerah/ dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan. Dalam hal ini masyarakat  wajib pajak  mempunyai peranan dan tanggung jawab  yang  besar  dalam  melaksanakan  Undang-Undang  perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya.
Masyarakat  sebagai  wajib  pajak  harus  mempunyai  pemahaman tinggi  dan  positif  mengenai  peraturan  pelaksanaan  pajak  bumi  dan bangunan  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  dan  wajib  pajak  yang  mempunyai  pemahaman yang rendah cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya  atau  tidak  patuh  (Windiarti  &  Sofyan,  2018).  Mengingat pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  kewajiban  warga  negara  yang harus  dilaksanakan  setiap  satu  tahun  sekali,  maka  upaya  pemerintah dalam hal ini wajib didukung oleh semua pihak termasuk wajib masyakat.
Penarimaan pajak bumi bangunan dalam hal ini  dapat merangsang pertumbuhan  dan  pembangunan  daerah,  dengan  hasil  yang  didapatkan dari  pajak  bumi  bangunan  dikembalikan  ke  daerah  dapat  dimanfaatkan dengan  baik  dan  sesuai  keinginan  rakyat  (Fauzan  et  al.,  2019).  Proses pemungutan  pajak  bumi  bangunan  sudah menjadi  kerangka  yang sangat ideal,dimana  sebagian  besar  dari  dana  pendapatan  dikembalikan  lagi  ke daerah untuk pembangunan daerah. Pajak bumi bangunan sangat penting sebagai  sumber  penerimaan  daerah  dalam  hal  inilah  pemerintah  perlu mengatur  mengelola  PBB  dengan  sebaik-  baiknya  untuk  meningkatkan pendapatan daerah.
Pelaksanaan  proses pemungutan pajak bumi dan bangunan  tidak jarang  sekali  mengalami  kendala  seperti  minimnya  pengatahuan masyarakat  pajak  yang  bijak  dengan  membayar  pajak  kepada  negara, serta masalah penunggakan membayar pajak di Negara kita ini sangatlah banyak  terjadi  beberapa  tahun  terakhir.  Sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  67  Tahun  2016  tentang  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara,    Badan pendapatan daerah merupakan tombak utama dalam mengatur sitem dan mekanisme  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  dari
tinggat  desa maupun masyarakat  kabupaten  akan  pentingnya  membayar pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan  data  Badan  pendapatan  daerah  kabupaten  Bengkulu Utara  mencatat  penerimaan  pajak  terealisasi  70%  atau  Rp  11,3M  dari targe/t  Rp  16,1M.  Salah  satu  pajak  tersebut  adalah  pajak  bumi  dan bangunan  yang  hanya  mencapai  35%  atau  Rp  1M  dari  target  2,9M. Dengan  persentase  tersebut  dapat  dikatakan  masyarakat  di  Kabupaten Bengkulu  Utara  masih  banyak  yang  tidak  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dengan  beberapa  alasan  salah  satunya  kurangnya  kesadaran akan  pentingnya  membayar  pajak  Bumi  dan  Bangunan,  salah  satunya adalah pajak atas kepemilikan tanah.
Data  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  Pemerintah  Daerah kabupaten Bengkulu  Utara belum maksimal dalam penyerapan anggaran dari  sektor  pajak  bumi  dan  bangunan.  Dalam  penelitian  ini  Badan pendapatan daerah kabupaten Bengkulu Utara selaku instansi pemerintah daerah  mempunyai  peran  untuk  mengurus  secara  mandiri  kepentingan masyarakat  dari tingkatan desa hingga kabupaten. Bintoro Tjokroamidjojo (2002)  menjelaskan  pemerintah  memiliki  peran  sebagai  motivator, fasilitator,dan mobilisator  dalam penggekan suatu  sistem  terutama  dalam kebijakan pemungutan pajak  bumi dan bangunan.
Peran  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan,  dimana peran  tidak  hanya  sebagai  hak  dan  kewajiban  individu  melainkan merupakan  tugas  dan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara, seperti  perannya  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  merupakan  tugas  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten Bengkulu  Utara  itu  sendiri.    Oleh  karena  itu  tulisan  ini  akan  membahas mengenai  Peran  Badan  Pendapatan  Daerah    dalam  meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bengkulu Utara

## METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Penelitian deskriptif adalah pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat  dengan  tujuan  untuk
membuat  deskripsi,  gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki.  Sementara  penelitian  kualitatif  bertitik  tolak  dari  paradigma fenomenologis  yang  objektivitasnya  dibangun  atas  rumusan  tentang situasi  tertentu  sebagaimana  yang  dihayati  oleh  individu  atau  kelompok sosial  tertentu  dan  relevan  dengan  tujuan  penelitian  itu  (Abdussamad  & Sik, 2021)
Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  mengenai  Peran  Badan Pendapatan  Daerah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  berdasarkan  teori  peran pemerintah  menurut  Bintoro  Tjokroamidjojo  (2002)  yakni  motivator, fasilitator  dan  mobilisator.Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.    Sumber data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  peneliti  dengan  memperoleh  data, diambil  dan  dikumpulkan,  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  data  yaitu data primer dan data sekunder.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini  adalah teknik  analisis  menurut  Miles  dan  Hubberman  (2002)  dengan  alur pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sebagai validasi data, karena pengumpulan data /dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan  informan  dalam  penelitian  dan  kemudian  dianalisis  dan  ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Peran  Pemerintah  Kabupaten  merupakan  pilar  utama  dalam mendukung  pelaksanaan  pemerintahan,  maju  tidaknya  suatu  Kabupaten tergantung pada para aparat pelaksana pemerintahan Kabupaten tersebut. hal  tersebut  senada  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Bintoro Tjokroamidjojo  (2002)  menjelaskan  tentang  peran  yaitu  peran  sebagai motivator, fasilitator, dan motivator. di tinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi sebagai
suatu  disiplin  mengenai  bahwa  individu  dipengaruhi  oleh  bagaimana pekerjaan di atur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaanya.
Peran  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara. dalam  menjalankan  tugasnya  terutama  dalam  menangani  urusan  pajak bumi  bangunan  merupakan  tugas  penting  dalam  hal  meningkatkan penerimaan  pajak  bumi  bangunan  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Hal tersebut  sesuai  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  67 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta  Tata  Kerja  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara. Dari  data  yang  diperoleh  jumlah  wajib  pajak  pajak  bumi  bangunan  pada tahun  2022  mencapai  132.845  dan  jumlah  masyarakat  yang  sudah melunasi sebanyak 40.345 wajib pajak dengan  kata lain presentase wajib pajak yang telah melunasi  pajak bumi bangunan  sebesar 30,70%.
Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak PBB Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun Jumlah Wajib Pajak STTS 2019 130.697 61.031 2020 132.000 59.443 2021 132.746 57.577 2022 132.845 40.345
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2023
Data  tersebut  menunjukan  bahwa  sejak  tahun  2019  jumlah  wajib pajak  yang  telah  membayarkan    tagihan    pajak  bumi  bangunan    belum mancapai    ataupun  lebih  dari  50%.  Dimana  pada  tahun  2019  realisasi hanya  sebesar  46,70%,  tahun  2020  sebesar  45,03%,  2021  sebesar  43, 37%  dan  2022  sebesar  30,70%.  Grafik  pelunasan  pajak bumi  bangunan mengalami  penurunan  setiap  tahunnya.  Sedangkan  pada  realisasi  target anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel.2 Target Dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Kab. Bengkulu Utara
Tahun Target Realisasi 2019 2.782.000.000,00 44,76% 2020 2.782.000.000,00 56,16% 2021 2.477.402.721,00 88,06% 2022 2.936.401.000,00 57,30%
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2023
Data diatas menunjukan perbandingan yang bertolak belakang dari jumlah  wajib  pajak  yang  sudah  melunasi  pajak  bumi  bangunan,  pada
target pendaptan terlihat grafik yang cukup baik dimana sejak tahun 2020 realisasi taget sudah diatas 50% kecuali tahun 2019. Dari dua tabel diatas dapat  kita  lihat  jumlah  wajib  pajak  serta  target  dan  realisasi  yang  belum bisa  dicapai  oleh  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Selama  ini  pendapatan PBB-P2  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  mengalami  kenaikan  penurunan. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Bengkulu Utara dalam memungut pajak bumi dan bangunan.
Peran  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara dalam  sektor  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  hanya  sebagai  petugas memberikan penyuluhan dan memberikan SPPT melalui Kecamatan yang disalurkan  ke  pemerintah  Desa,  Sehingga  aparat  Desa  yang  terjun langsung kemasyarakat  untuk memberikan SPPT dan pemungutan pajak dari pintu ke pintu namun cara tersebut dikira masih belum maksimal.

## PEMBAHASAN

## Peran Badan Pendapatan daerah Sebagai Motivator
Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  sebagai pendorong  dan  pemberi  semangat  kepada  masyarakat  setempat,  agar ikut  melakukan  tindakan  yang  positif  sehingga  yang  diharapkan  dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang  ada.  Sebagai  pemberi  motivasi  merupakan  peran  yang  sangat penting.  Motivasi  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara agar  masyarakat  mau  ikut  serta  berpartisipasi  dalam  membayar  PBB untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan peran yang sangat penting.  Motivasi  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara agar  masyarakat  mau  ikut  serta  berpartisipasi  dalam  membayar  PBB untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi  bangunan.  Dalam  hal  ini Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  Bengkulu  Utara dalam memotivasi masyarakat malakukan:
a. Penyuluhan Tentang Pentinganya Pajak Bumi Dan Bangunan
Penyuluhan  merupakan  upaya  untuk  memberikan  informasi kepada  orang  lain  yang  semula  tidak  tau  menjadi  tau.  Dalam  hal  ini penyuluhan  pajak  bumi  dan  bangunan  memberikan  dorongangan kepada  masyarakat  akan  pentingya  membayar  pajak  bumi  bangunan
yang merupakan tanggung jawab dari negara yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  BU  yang mengatakan bahwa sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat  melalui  Kecamatan  akan  pentingya  membayar  pajak  bumi dan bangunan tapi katanya memang masih sangat  jarang.  Sedangkan di Desa,  Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu  Utara hanya menunggu  dari  pihak  Pemerintah  Desa  yang  ingin  mengadakan kegiatan penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan.
Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu  Utara  mengadakan  penyuluhan  dan  penyuluhan  yang dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara masih  sangatlah  kurang.  Oleh  karena  itu  Badan  Pendapatan  Daerah kabupaten  Bengkulu  Utara  bersama  Pemerintah  Kecamatan  dan Pemerintah  Desa  sesuai  dengan  surat  edaran  Bupati  berkerja  sama untuk memberikan penyuluhan di Kecamatan dan Desa. Penyuluhan ini dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyaraka akan pentingya  pajak  bumi  dan  bangunan.  Dimana  dengan  pemahaman yang  baik  dapat  bisa  meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi  dan banguanan,tapi  seperti  yang  dikatakan  oleh  salah  seorang  warga bahwa  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  dan pemerintah desa masih sangat kurang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
b. Penghargaan
Penghargaan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  pada  perorangan atau  kelompok  jika  mereka  melakukan  suatu  keulungan  di  bidang tertentu.  Penghargaan  biasanya  diberikan  dalam  bentuk  medali, kado,hadiah, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Dalam hal ini pihak Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  meberikan penghargaan  bagi  masyrakat  yang  membayar  pajak  tepat  pada waktuya.  Pihak  Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara memang  memberikan  penghargaan  kepada  wajib  pajak  yang  patuh, tetapi  dalam  pelaksanaan  nya  belum  berjalan  dengan  baik  sehingga belum bisa teralisasi.
Peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara sebagai Fasilitator
Peran  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara sebagai Fasilitator adalah menyediakan sarana dan prasarana bagi Wajib Pajak  yang  ingin  Membayar  pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Badan Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  memberikan  fasilitas kepada  masyarakat  untuk  bisa  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan berbasis  bangking  atau  Atm.  Dengan  begitu  diharapkan  mempermudah wajib pajak bumi dan bangunan dalam melakukan pembayaran dan tidak perlu menyetor langsung ke kantor lagi.
Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembayaran pajak berbasis mobile banking, Tetapi masih adanya sebagian masyrakat yang  tidak  sama  sekali  paham  atau  mengerti  bagaimana  mekanisme pembayarannya,  sehingga  masih  ada  masyrakat  yang  melakukan pembayaran ke kantor langsung.

## Peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara sebagai Mobilisator
Peran  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara sebagai  mobilisator  adalah  menggerakan  partisipasi  masyarakat  dengan membayar  pajak  bumi  dan  bangunan.  Badan  Pendapatan  Daerah kabupaten Bengkulu Utara telah berupaya untuk menggerakan masyrakat dengan  cara  berkerjasama  dengan  pihak  Bank  Bengkulu  untuk memberikan  pelayanan  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan. Dimana Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara dan  Bank  Bengkulu  telah  memberikan  Sosialisasi  kepada  masyarakat untuk dapat membayar pajak dengan menggunakan mobile banking atau atm,  tetapi  untuk  pendistribusian  SPPT  wajib  Pajak  Badan  Pendapatan Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah Desa untuk langsung membagikan SPPT dari rumah kerumah. Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  juga  memberikan Sanksi  bagi  masyarakat  yang  telat  dalam  pembayaran  pajak  berupa  2% dari pajak terhutangnya.
Kemudian  peran  Badan  Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu Utara  sebagai  Mobilisator  yaitu  dengan  menggerakan  langsung masyarakat  sesuai  dengan  surat  edaran  Bupati  untuk  membayar  Pajak Bumi  dan  Bangunan  sebelum  jatuh  tempo  pembayaran.  Badan
Pendapatan  Daerah  kabupaten  Bengkulu  Utara  bermitra  berkerjasama dengan  bank  Bengkulu  untuk  memberikan  sosialisasi  yang  baik  dalam bentuk  poster  atau  baliho  di  setiap  posisi  papan  pengumuman  yang informatif  yang  dapat  dijangkau  masyarakat  seperti  di  tepi  jalan  dan masyarakat dapat memahami akan pentingnya patuh terhadap pajak bumi dan bangunan ini. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara juga  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  Desa  dalam pembagian SPPT secara langsung rumah ke rumah, Dengan begitu tidak ada  lagi  alasan  wajib  pajak  untuk  tidak  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan.

## SIMPULAN
Kesimpulan    dari  tiga  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu peran Badan pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  sudah  berjalan dengan  baik,  namun  dilihat  dari  target  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan yang menurun bisa dikatakan akibat kurangnya kesadaran bagi masyarakat  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  karena  masih kurangnya penyuluhan tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . CV. Syakir Media Press.
Adiwilaga,  R.,  Alfian,  Y.,  &  Rusdia,  U.  (2018). Sistem  Pemerintahan  Indonesia . Deepublish.
Agusta,  R.  (2020).  Peranan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Bulukumba. Journal  Of  Applied  Managerial  Accounting , 4 (1),
33 –41. Https://Doi.Org/10.30871/Jama.V4i1.1909
Djaenuri,  A.,  &  Enceng,  D.  (2019).  Sistem  Pemerintahan  Daerah. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka . Fauzan,  A.  R.,  Ulum,  B.,  &  Najib,  K.  (2019). Peran  Kepala  Desa  Di  Kecamatan Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  Dalam  Pencapaian  Target  Pajak Bumi Dan Bangunan . UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The Qualitative Researcher’s Companion . Sage.
Tjokroamidjojo,  B.  (2002). Reformasi  Nasional  Penyelenggaraan  Good Governance  Dan  Perwujudan  Masyarakat  Madani .  Lembaga  Administrasi Negara.
Windiarti, W.,  &  Sofyan,  M.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi Dan Bangunan Kota Depok. Jurnal Ilmiah Ekbank , 1 (2).