## KEBHINEKAAN: SEBUAH RETORIKA?

## Dewa Agung Gede Agung
Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri malang
Abstrak: Secara  nasional  maupun  lokal,  keragaman  tidak  bisa  dihindari,  baik keragaman  agama,  budaya,  etnis  dan  sebagainya.  Keragaman  merupakan keniscayaan dalam sebuah masyarakat post-kolonial seiring dengan meningkatnya intensitas  komunikasi  global.  Semua  orang  sadar  akan  semua  itu,  karena  sudah terdapat pada lambang negara yang bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika”. Istilah ini bukan saja diposisikan sebagai jargon politik sebagai satu nation , tetapi seharusnya menjadi  pedoman  yang  merupakan  hasil  renungan  pendiri  bangsa  berdasarkan kondisi  objektif  dari  negara  Indonesia.  Peningkatan  tensi  konflik  semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bernuansa SARA baik yang bersifat manifest maupun latten ,  membuktikan  belum  dihayati  dan  diaplikasikannya  makna  dari  istilah tersebut, artinya baru dalam tatanan “retorika”. Perilaku kebhinekaan tidak perlu diretorikakan dengan bahasa yang indah, karena seseorang bisa berkata-kata bijak, tetapi belum tentu bisa berperilaku bijak.
Kata-kata kunci : perilaku kebinekaan, sebuah retorika
Abstract : Nationally and locally, diversity can not be avoided, whether the diversity of religious, cultural, ethnic and so forth. Diversity is a necessity in a post-colonial society as the intensity of global communications increases. Everyone is aware of it all, because it already exists on the state symbol that reads "Bihneka Tunggal Ika". This term is not only positioned as a political jargon as a nation, but should be a guide which is the result of the founders' reflection based on the objective condition of the Indonesian state. Increasing the tension of conflicts of the Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity) slogan, both manifest and latten, proves that they have not yet appreciated and applied the meaning of the term, meaning new in the "rhetorical"  order.  Behavior  diversity  does  not  need  to  be  re-fabricated  in  a beautiful language, because one can speak wisely, but not necessarily be able to behave wisely.
Keywords: behaviour of diversity, a rhetoric

## PENDAHULUAN
Banyak orang mempunyai kemampuan  berkata-kata  bijak  dengan intonasi  yang  menarik,  susunan  kata-kata yang teratur yang dibarengi oleh gerak tubuh yang  menarik  pula  sehingga  pendengarnya bisa  terbuai.  Pertanyaannya,  apakah  yang menghumbar kata-kata bijak tersebut sudah “berperilaku bijak” ?, kalau yang dikatakan tidak  sesuai  dengan  yang  dilakukan  itu
hanya  “sebuah  retorika”.  Retorika  adalah kepandaian  menggunakan  bahasa  secara efektif  sehingga  menimbulkan  rasa  indah (Badudu, 1996:  1165). Begitu juga dengan kata  yang  sudah  menjadi  perbendaharaan umum, bahwa Indonesia adalah negara yang “bhineka,  inklusif,  plural,  cinta  damai, toleran, religius”, dan sebagainya. Di dalam prektik bernegara pada akhir millennium ke- 2  prinsip-prinsip  tersebut  terbukti  masih dalam  tataran  slogan.  Berarti  semua  itu hanyalah  sebuah  retorika.  Dalam  tatanan
aplikasi  yang  dibutuhkan  bukanlah  orang yang “berkata-kata bijak”, tetapi orang yang “berperilaku  bijak”  dalam  mengatasi perbedaan,  terutama  perbedaan  agama  dan etnis.  Tulisan ini mencoba mendeskripsikan gabungan antara slogan, lisan dna perilaku di antara beberapa orator.
Hidup  bukan  sekedar  kata-kata, verbalitas, tetapi diperlukan tindakan nyata, terlebih  lagibagi  para  tokoh  yang  menjadi panutan  dalam  masyarakat.  Harmoni  yang menggambarkan  potret  utuh  segenap komponen  dalam  masyarakat  bangsa, kebangsaan  dan  kenegaraan,  sehingga perwujudannya  harus  juga  mencerminkan gambaran yang tidak sebatas verbal-formal dan di atas permukaan yang sering bersifat umum, melainkan harus merupakan kondisi objektif yang meliputi rincian riil, akurat dan benar.  Apabila  gambaran  tersebut  tidak memenuhi kriterium dimaksud, itu hanyalah sekedar retorika atau jargon-jargon kosong, gambaran  semu  yang  tidak  lebih  adalah rekayasa, kamuflase dan  fatamorgana (Ronowidjojo, 2010: 59-60).
Mengapa  ini  perlu  kita  renungkan, mengingat konflik horizontal yang terjadi di Indonesia  pasca  reformasi  umumnya bernuansa  agama  dan  etnis.  Sejak  tahun 1980-an, terjadi pergeseran istilah, apa yang dikenal dengan istilah “rasisme baru”. Istilah ini sebagai label praktis terhadap perubahan- perubahan  dalam  hakekat  penguasaan  dan ketidaksejajaran  etnik  dalam  masyarakat multikultur  kontemporer.  Rasisme  baru berfokus pada perbedaan-perbedaan kultural,  posisi  inferior/superior  bilogis- genetis,  sehingga  menyebabkan    menindas kelompok  lain  ( orthes )  melalui  kerugian “sosial-ekonomis” (Dijk, 1999:4).
Sejak  reformasi  banyak  terjadi konflik-konflik  bernuansa  agama  seperti  di Ambon,  Kalimantan  Barat,  dan  berbagai peristiwa  sparatisme  sebagai bukti  cukup
kuat  nasionalisme  Indonesia  mengalami kemunduran.  Begitu  juga  meningkatnya sentimen-sentimen  lokal  dalam  melawan pemerintah  pusat  untuk  mendapatkan otonomi  yang  lebih  luas  (Azra,  2003:74). Menurut  telusuran KOMPAS.com — Identitas  keberagaman  di  Indonesia  terus diuji dengan beragam tindakan diskriminasi. Selama  14  tahun  setelah  reformasi, setidaknya  ada  2.398  kasus  kekerasan  dan diskriminasi  yang  terjadi  di  Indonesia. Yayasan Denny JA mencatat, dari jumlah itu paling  banyak  kekerasan  terjadi  karena berlatar  agama/paham  agama  sebanyak  65 persen. Sisanya, secara berturut-turut adalah kekerasan  etnis  (20  persen),  kekerasan jender (15 persen), dan kekerasan orientasi seksual (5 persen). Diakses, Sabtu, 16 April 2016 ( Kompas , 2015)
Struktur  sosial  ternyata  mempunyai peranan  penting  dalam  menghasilkan kehidupan  yang  harmonis,  itu  sangat disadari  oleh  negara-negara  di  dunia  ini. Seperti  pandangan  Ai  Guo  Han,    bahwa nampaknya mereka percaya bahwa struktur sosial  yang  lebih  efektif  dan  efisien  akan menghasilkan keharmonisan sosial, terutama “kearifan  lokal”.  Namun,  harmoni  sosial adalah  menyangkut  psikologis  sosial. Fenomena  yang  ditentukan  oleh  interaksi antara  nilai-nilai  sosial  seseorang,  dan masyarakat. Orang mencapai harmoni sosial ketika  mereka  merasa  nilai-nilai  dan keinginan mereka dicapai dalam masyarakat.  Mereka  harus  memproduksi struktur  sosial  dan  psikologis  sosial  yang kuat  jika  mereka  ingin    berhasil  mencapai keselarasan  dengan  alam,  masyarakat,  dan diri mereka sendiri (Han, 2008:113).
Penyelesaian  konflik  bisa  dilakukan dengan  berbagai  pendekatan  antara  lain: pendekatan ekonomi, sosial-budaya, politik, agama,  bahkan  dengan  pendekatan  nilai- nilai  lokal  ( local  wisdom ).  Menurut
Abdurrahman Wahid, penanaman nilai-nilai moral  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan dan kearifat lokal. Adat-istiadat dalam suatu masyarakat  menjadi  bagian  yang  tak terpisahkan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Norma adat yang berlaku menjadi landasan moral  dalam  berperilaku.  Kearifan  lokal yang  terbentuk  dari  tradisi  dan  lokalitas ajaran mampu memberikan pelajaran hidup yang  berguna  bagi  proses  perkembangan kedewasaan seseorang (Nurcholish, 2014:150). Kearifan lokal sebagai kebudayaan, bukan sekedar wadah dari adat- adat, kegunaan-kegunaan, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan,  melainkan  sebagai serangkaian  mekanisme  kontrol,  kontrol sosial (social control) dari rencana-rencana, anjuran-anjuran,  aturan-aturan,  instruksi- instruksi  untuk  memandu  perilaku  demi terciptanya social order (Leege & Kellstedt, 2006:12-13). Ini memerlukan gerakan sosial yang  bersifat  positif.  Menurut  Marcionis dalam  Sukmana,  social  movements  adalah upaya  kolektif  yang  ditujukan  untuk  suatu perubahan  tatanan  lehidupan  yang  baru menuju  ke  tatanan  yang  lebih  baik (Sukmana, 2016, hal. 4-5). Indonesia adalah negara  yang  serba  beda  dilihat  dari  sisi agama,  budaya,  etnis  dan  sebagainya. Perbedaan  bukan  biang  keladi  dari  sebuah krisis, tetapi “kebodohan” dan “kepicikan”, begitu  juga  konflik  adalah  cara  yang dilakukan  oleh  orang-orang  “bodoh”  dan “picik” dalam menyelesaikan masalah (As- Sirjani, 2015:51).
Kebhinekaan Sebuah Kodrati
“Etika  kodrati”  dalam  kehidupan beragama  tidak  membenarkan  konflik apapun  alasannya,  tetapi  selalu  menjaga kesejahteraan dan kedamaian bagi penghayat agama. Etika kodrati yakni etika yang penuh dengan penghargaan yang dalam terhadap  perbedaan  religiusitas  yang menggerakkannya,  dan  hal  ini  nampaknya
kemungkinan  dapat  mengantisipsi  konflik- konflik  horisontal.  Etika  kodrat  cocok dengan prinsip-prinsip etika yang ditemukan di  atas  iman  pada  transendensi  atau  adi kodrati. Etika kodrat merupakan etika yang bersifat komunikatif-persuasif. Etika kodrat bersifat  komunikatif  karena  manusia,  baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial,  pada  hakekatnya  memerlukan komunikasi vertikal dan horisontal, sehingga kebaikan selalu menang dalam menghadapi kemungkinan  konflik.  Realitas  toleransi menunjuk   betapa  “etika  kodrati”  berperan dalam  masyarakat  beragama.  Etika  kodrat bersifat  persuasif  karena  manusia  pada hakekatnya  cenderung  menggerakkan  ke arah  antusias  dalam  kehidupan  sehari-hari yang  nyaris  tidak  terelakkan  dari  kondisi konflik.
Saat  ini,  pluralitas  adalah  bersifat kodrati, masalah realitas, sehingga diperlukan  pandangan  “pluralitas  realitas”. Terdapat  beberapa  karakteristik  dasar  dari suatu masyarakat plural, yakni; 1) terjadinya polarisasi  ke  dalam  bentuk  kelompok- kelompok  yang  sering  kali  memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain, 2)  memiliki struktur sosial  yang terbagi  ke dalam  lembaga-lembaga  yang  bersifat nonkomplementer, 3) kurang
mengembangkan  konsensus  diantara  para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, 4) secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik  di  antara  kelompok  yang lain, 5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang  ekonomi,  serta  6)  adanya  dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok- kelompok yang lain (Nasikun, 2014:40-41).
Penggambaran  struktur  masyarakat Indonesia secara umum ditandai oleh dua ciri yang  bersifat  unik.  Secara  horizontal, ditandai  oleh  kenyataan  oleh  adanya kesatuan-kesatuan
sosial berdasar
perbedaan-perbedaan  suku-bangsa,  agama, adat, serta perbedan-perbedaan kedaerahan. Secara  vertikal,  struktur  masyarakat Indonesia  ditandai  oleh  adanya  perbedaan antara  lapisan  atas  dan  bawah  yang  cukup tajam  (Nasikun,  2014:34-35).  Dalam perspektif  agama  maupun  sosiologis, homoginitas, tidak akan ada di muka bumi ini,  termasuk  Indonesia.  Gus  Dur mengatakan,
“pluralisme
sebenarnya merupakan  ajaran  nilai-nilai  kebangsaan yang hakiki berangkat dari realitas sosiologi keindonesiaan,  berangkat  dari  penghargaan yang tinggi terhadap hakekat dan eksistensi kemanusiaan”. Kita tidak bisa menghindari diri  dari  kenyataan  multi-etnik  dan komunitas  dengan  budaya  dan  agama masing-masing,  yang  sebenarnya  sudah menjadi bagian dari fondasi folosofi bangsa Indonesia  yang  berbhineka.  Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan panggilan Gur Dur  mengembangkan  pemikiran  dan gerakan  sosial  budaya  untuk  penghargaan terhadap eksistensi pluralisme, sebenarnya ia tengah  melakukan  penyadaran  kepada masyarakat dan penyelenggara negara untuk terus memperkokoh bangunan keindonesiaan.  Sebaliknya  bagi  siapapun yang menghalanginya, boleh jadi merupakan bagian  dari  segelintir  warga  negara  yang secara tidak langsung berupaya merapuhkannya,  dan  pasti  ini  tidak diinginkannya (Ida, 2010:7-8). Multikultural adalah fakta demografis,  ideologi  yang  terkait  dengan keragaman  budaya  (Anonim,  2015:748). Multikulturalisme  sangat  erat  kaitannya dengan “politik identitas”, “politik
perbedaan”  dan  “politik  pengakuan”,  yang semuanya  menganggap  pengakuan  yang tepat  dari  segala  keragaman  (Colombo, 2015:801).  Multikulturalisme  tidak  hanya mengacu pada koeksistensi pluralitas budaya tetapi  konteks  sosial  yang  mendorong
kemungkinan  interaksi  yang  harmonis  dari budaya  yang  berbeda.  Dialog  di  sini  tidak terbatas pada pengertian harfiah dari istilah, melainkan  adalah  sebuah  metafora  untuk hubungan  damai  dan  harmonis,    saling percaya dan kekaguman serta diinformasikan oleh semangat dan substansi multikulturalisme      (Alatas,  2006:1-2). Menurut Supriyono, “pluralisme di Indonesia sudah ada sejak dulu,  mulai dari beragam etnis, budaya, adat istiadat, bahasa, mata  pencaharian,  sampai  keberagaman agama”. Supriyono mengutip dari pandangan      K.H.  Hasyim  Muzadi  (2008), bahwa konflik berlatar agama terjadi karena belum  ada  keseimbangan  antara  agama sebagai  nilai  kognitif  dan  nilai  universal. Ketika  keduanya  tidak  seimbang,  akan muncul eksklusif agama. Di luar Islam atau Kristen nilai-nilai itu sama, misalnya bahwa orang  berbuat  baik  pasti  dapat  pahala (Supriyono,  2016:3-4).  Seperti  yang dikatakan oleh Belinda, “bahwa pengembangan sifat multikultural
hendaknya  dibantu  juga  dengan  berbagai acara  di  media  siaran  baik  yang  bersifat nasional maupun global. Ini cara yang tepat untuk  menciptakan  sikap  yang  mengikat antar individu, antar warga negara di dunia” (Belinda,  2002:13-14).  Menurut  penulis  di Indonesia,  hal  semacam  ini  perlu ditingkatkan. Diperlukan siaran-siaran yang bernuansa  harmonisasi,  film,  sinetron  yang bernuansa  multikultulral.  Hal  semacam  ini tidak perlu ditakuti bagi orang beriman kuat terhadap  keyakinannya,  karena  ketakutan merupakan wujud lemahnya iman seseorang.
Pendidikan  faktor  penting  dalam penanaman  sifat  multikultural  karena dengan  pendidikan  secara  ideal  akan membentuk manusia yang cerdas.
Pendidikan  multikultural akan  memberikan sumbangan dalam kehidupan manusia yang
adil dan bebas dalam keberagaman (Teasley & Tyson, 2007:390-391). Apalagi Indonesia sebagai  negara  yang  melabeli  diri  sebagai negara  demokrasi.  Seharusnya  dalam pluralisme demokrasi akan  tumbuh dengan subur  atau  sebaliknya,  karena  mereka dibiasakan dengan kehidupan yang berbeda, keragaman,  pluralisme,  multikulturalsme. Dengan  demikian  akan  terbiasakan  dengan berbagai  kesempatan  berdiskusi  dengan berbagai  perbedaan  pendapat,    melakukan transpormatif  berbagai  isu  yang  bersifat lintas  budaya  yang  akan  memunculkan rekonstruksi  sosial  (Dylla  &  Faircloth, 2014:111). Kondisi semacam ini hendaknya diawali dengan kurikulum yang berwawasan multikultural. Hal yang terpenting adalah ke- mampuan  guru  dalam  menyampaikan  hal- hal  sebagai  berikut;    (a)  multikulturalisme sebagai komunitas yang menguntungkan, (b) klaim  untuk  menghindari  diskriminasi kelompok  minoritas,  dan  (c)  penolakan rasisme  dan  membangun  sekolah  sebagai lingkungan  toleran  di  mana  semua  orang bisa  bergaul  (Kirkham,  2016:1).  Seorang agen/aktor,  apakah  itu  tokoh  struktural maupun  kultural  harus  mengerti  bahwa “kasih”  harus  diberikan  kepada  siapa  saja yang membutuhkan di dalam realitas agama dan kebudayaan (Ule, 2015:1-4).  Kearifan lokal  sebagai  salah  satu  unsur  kebudayaan dan  menjadi  unsur  penting  dalam kemajemukan,  menjadi  dasar  kehidupan yang  berprikemanusiaan.  Jadi  “iman” sebagai bentuk pengetahuan dan kecerdasan yang khas, yang lahir dari kepekaan terhadap rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Ule, 2015:163).
Perdamaian  positif  sebagai  salah satu  pesan  yang  harus  dicapai  melalui pendidikan,  untuk  mencapai  kondisi  damai positif  memang  tidaklah  mudah.  Perlu upaya-upaya kultural dan struktural. Upaya kultural  antara  lain  dengan  menghidupkan
kembali kearifan lokal ( local wisdom ) yang ada  di  tiap  daerah  di  seluruh  tanah  air. Harmoni  diperlukan perjuangan inilah yang mengkristal  menjadi  ke  Indonesiaan,  yang menjadikan  kita  sebagai  bangsa  yang dilimpahi  berkat  rahmat  oleh  Tuhan sehingga  dapat  memiliki  simpul-simpul kekayaan yang humanis yang tidak ternilai harganya.  Hampir  di  setiap  daerah mempunyai kearifan lokal yang menekankan akan harmonisasi antar sesama.
Di  dalam  masyarakat  Jawa;  dikenal  ada konsep Rukun  agawe  santosa ,  di  Sulawesi Tengah; sintuwu  maroso (bersatu  teguh); Minagkabau; tungku  tigo  sajarangan,  tali tigo  sapilin ;  Bali; manyama  braya, tatwamasi , Sulawesi Utara; sitou timou tou, baku  beking  pandai,  torang  samua basudara , dsb. (Ronowidjojo, 2010:59-60). Secara  struktural,  mau  tidak  mau kita  harus  segera  dan  secara  masif mengimplementasikan pendidikan perdamaian  ( peace  education )  di  semua jenjang pendidikan formal maupun nonformal. Mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi  (Nurcholish,  2015:213).  Sebagai lembaga  pendidikan  sekolah  memberi  arti bagi peserta didik karena merupakan proses internalisasi  dalam  melakukan  hubungan dengan  sesama,  sekaligus  untuk  belajar berinteraksi, bekerja sama, hidup berdampingan secara damai, saling memahami,  saling  menghormati,  dan menambah  pengalaman  hidup  dalam konteks  kemajemukan  atau  kebinekaan (Nurcholish, 2015: 22).
Peran  tokoh  tersebut  sangat diperlukan  supaya  tidak  terjadi  dominasi terhadap  subdominasi.  Menurut  Bourdieu, dalam  masyarakat  multikultural  biasanya akan  terjadi  kekerasan  simbolik  dari  ke- lompok  mayoritas  terhadap  kelompok minoritas.  Ini  akan  terjadi  dalam  praktik kehidupan sehari-hari dengan memproduksi
dan  mengembangan  dominasi  yang  akan berkontribusi terhadap pemberdayaan kelompok  subordinasi  (Schubert,  2002: 1088). Karena itu tokoh-tokoh struktural dan kultural  selalu  berusaha  menyadarkan  cara hidup  dalam  masyarakat  multikultural. Menurut  McCabe,  terdapat  beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya; menanamkan  sifat  multikultural  yaitu;  “(1) mengakui  dan  menghargai  perbedaan,  (2) pengajaran  dan  pembelajaran  melalui program formal dan informal interaksi, dan (3)  menghubungkan  beragam  individu  dan organisasi melalui persahabatan dan aliansi organisasi” (McCabe, 2011:522).
Peranan  tokoh  agama  dalam memberikan khutbah-khutbah tentang
toleransi  beragama  di  rasa  masih  sangat signifikan  dan  urgen,  bersamaan  dengan gejala  masih  mengentalnya  sentimen- sentimen keagamaan di berbagai kawasan di negeri kita. Fenomena ini tentu merupakan tantangan  bagi  para  cendikia  untuk  segera merumuskan  sistem,  pola  sebagai  media hidup  toleransi  beragama  di  Indonesia.  Ini tentu menjadi tanggung jawab semua pihak, apakah itu pemuka agama, tokoh adat atau masyarakat  untuk  memahamkan  umatnya akan hakekat toleransi sesuai ajaran agama yang  dianutnya.  Kondisi  semacam  ini diharapkan  dapat  membangun  hubungan intern dan ekstern antarumat beragama yang lebih baik dapat segera terwujud, bukan lagi hanya  dalam  awang-awang,  keinginan  dan teori  semata,  melainkan  dalam  kehidupan nyata sehari-hari (Zein, 2014:68).
Han  Kung  mengatakan  perlunya “etika  global”  yang  berlaku  dalam  skala makro  untuk  membuka  jalan  menuju kedamaian  (Philips,  2016:88),  dikatakan; “.....tidak ada keberlangsungan hidup tanpa sebuah  etika  dunia.  Tidak  ada  perdamaian dunia  tanpa  perdamaian  diantara  agama- agama.  tidak  ada  perdamaian  di  antara
agama-agama tanpa dialog di antara agama- agama.....”.  kenali  perbadaan  kalau  ingin damai, jika kita berkenalan, maka kita dapat melihat kesamaan yang begitu banyak yang telah  menyatukan  kita  dengan  saudara- saudara  kita  sesama  manusia  (As-Sirjani, 2015:5).  Semua  agama  pada  prinsipnya mengajarkan  kehidupan  yang  harmonis berdasarkan  nilai-nilai  yang  dikandungnya sebagai  dasar  hukum  yang  utama.  Seperti yang  dikatakan  oleh  Smith  (Smith,  2008: 414):
“...bukanlah masing-masing agama itu  mengandung  bentuk  tertentu dari “hukum utama”, hukum cinta akan  semua  manusia  ?,  bukankah semua  agama  itu  beranggapan bahwa  sikap  mementingkan  diri sendiri  itu  merupakan  sumber kesulitan  hidup  manusia  dan berusaha untuk membantu manusia  itu  untuk  mengatasi kesulitan  itu  ?,  bukankah  setiap agama  itu  mengakui  adanya  satu dasar Ilahi yang bersifat universal dari mana berasal seluruh manusia ini,  dan  dimana  harus  dicari kebaikan manusia yang sebenarnya itu  ?.  Jika  semua  kebenaran  yang diperlukan bagi keselamatan manusia itu bisa ditemukan dalam suatu  agama,  maka  kebanaran  itu juga  bisa  ditemukan  dalam  tiap- tiap agama besar lainnya.....”
Konsep menyayangi dan santun serta mengormati  pemeluk  agama  lain  adalah ajaran  utama  agama,  karena  dalam beragaman  bukan  saja  masyarakat  dituntut untuk  memperdalam  pemahaman  dan kepatuhan  religius  mereka  melainkan  juga dianjurkan untuk meningkatkan kepribadian mereka. Dengan kata lain, agama di samping berusaha  untuk  meningkatkan  sikap-sikap “keberagamaan”
( religiusitas ), para
pemeluknya juga berusaha membina akhlak mereka  akan  “keberagaman”.  Dengan pembinaan keberagamaan dalam keberagamaan  ini  diharapkan  muncul manusia  yang  bertqwa,  dengan  pembinaan akhlak sehingga akan muncul manusia yang berperadaban  yang  menghargai  kedirian orang  lain  dan  memberikan  tempat  bagi perbadaan  pemahaman  atau  bahkan keyakinan  di  antara  mereka.  Semua  ini sebenarnya  sudah  disediakan  secara langsung  oleh  agama  itu  sendiri.  Agama pada  dasarnya  tidak  membentuk  para pemeluknya untuk melakukan hal-hal yang merugikan kalangan lain (Turmudi, 2000:147-148).  Dalam  rangka  membina kerukunan antarumat beragam di Indonesia, Ulama Komisi Fatwa sudah merekomendasikan  membuat  Rancangan Undang-Undang  (RUU)  Kerukunan  Umat
Beragama. Rekomendasi tersebut adalah:
“.... pertama , mendesak pemerintah agar  segera  membuat  Undang- Undang  (UU)  tentang  kerukunan umat  beragama  dengan  alasan untuk  mendukung  tercapaimya umat  beragama  dan  memberikan kepastian hukum mengenai hubungan  antarumat  beragama. Alasan lain adalah untuk mencegah konflik beragama guna memantapkan ketahanan dan integrasi bangsa. Kedua , mendesak pemerintah, dalam hal ini Departeman  Agama  untuk  segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama  (RUU  KUB). Ketiga , meminta berbagai pihak agar tidak apriori terhadap pembahasan RUU KUB tersebut dengan menyikapinya secara jernih, proporsional,  dan  rasional.  MUI berasalan, bahwa RUU KUB tidak bermaksud  mencampuri  doktrin
agama,  melainkan  pengaturan hubungan  antarumat  beragama guna memberikan kepastian hukum  terhadap  kerukunan  umat beragama (Ahmad, 2016:211).
Apapun  produk dan proses  ratifikasi aturan  ini,  hal  terpenting  adalah  adanya kesadaran akan pentingnya hakekat pluralisme  dan  adanya  struktur  sosial  yang fair dalam mengekpresikan keyakinan baik antar  agama,  maupun  intra  agama  akan mampu  mewujudkan  agama  sebagai  salah satu perekat sosial ( social cement ) dalam arti yang  luas. Sementara  sikap yang bersendikan  pada  klaim  kebenaran    ( truth claim )  yang  radikal  dan  fundamentalistik akan  lebih  memunculkan  agama  sebagai faktor  penyebab  konflik  sosial  (Rosidin, 2015:66). Dalam studi agama, para ilmuwan secara  umum  mengelompokkan  agama- agama  yang  ada  didunia  ini  berdasarkan karakter  utamanya  kepada  agama  misi  dan agama non misi (Rosidin, 2015, hal. 38-39). Karena itu Bolong mengatakan, pelaksanaan misi  keagamaan  di  Indonesia  harus memerhatikan  akan  perbedaan  yang  sudah terbentuk  sehingga  tidak  menyebabkan konflik. Indonesia  adalah nama untuk suatu realitas yang majemuk. Ia adalah rumah dari penduduk  dengan  beranekaragam  budaya, adat-istiadat,  keyakinan,  stradisi,  struktur sosial,  sistem  politik  dan  sebagainya.  Oleh karena  itu,  dalam  menjalankan  misi  dan dakwah  keagamaan,  perbedaan  tersebut harus  mengedepankan  saling  menjaga  dan menghormati  perasaan  masing-masing pemeluk  agama.  Atas  dasar  inilah,  mereka yang  diutus  dalam  menjalankan  tugas  misi dan  dakwah  perlu  menghargai  perbadaan. Kecurigaan  dan  konflik  timbul  karena seseorang tidak saling menghargai perbedaan.  Agar  tidak  terjadi  konflik  dan kecurigaan,  mereka  yang  mendapat  tugas
khusus misi atau dakwah mesti meleburkan diri  dalam  lingkungan  kebudayaan  tempat mereka diutus, dengan tetap bergerak di atas batas-batas budaya mereka sendiri (Bolong, 2013:167-169).
Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan dalam  menyelesaikan  masalah,  semua  itu sebuah pilihan dengan segala konsekuensinya.  Dengan  segala  dinamika dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat,  diantaranya  terdapat  lima strategi dasar dalam menyelesaikan konflik yaitu; 1) Contending (bertanding, bersaing),
2) Problem Solving (pemecahan masalah), 3) Yielding, (mengalah),  4) Inaction (diam), dan 5) Withdrawing (menarik diri) (Pruit & Rubin,  2011:56-59).  Suseno  mengajukan beberapa  strategi  untuk  menciptakan perdamaian, diantaranya; 1) semuanya harus kembali  ke  akar  mereka  masing-masing untuk  mencari  “dasar-dasar  normatif toleransi”, 2) melalui membangun hubungan yang  positif  antara  komunitas  agama  yang berbeda  tidak  cukup  dengan  seruan-seruan moral  secara  umum  saja,  3)  tokoh-tokoh agama  yang  formal  maupun  informal memegang  tanggung  jawab  yang  besar dalam menyampaikan hal-hal yang kondisif yang  tidak  menyebabkan  terangsang seseorang untuk konflik (Suseno, 2003: 129- 130).  Menurut  Gus  Dur,  penanaman  nilai- nilai  moral  dapat  dilakukan  melalui pendidikan dan kearifat lokal. Adat-istiadat dalam  suatu  masyarakat  menjadi  bagian yang  tak  terpisahkan  dalam  kehidupan sehari-hari.  Norma  adat  yang  berlaku menjadi landasan moral dalam berperilaku. Kearifan  lokal  yang  terbentuk  dari  tradisi dan  lokalitas  ajaran  mampu  memberikan pelajaran  hidup  yang  berguna  bagi  proses perkembangan kedewasaan seseorang (Nurcholish, 2014:150).
Kearifan  lokal  sebagai  kebudayaan, bukan  sekedar  wadah  dari  adat-adat,
kegunaan-kegunaan,  tradisi-tradisi,  dan kebiasaan-kebiasaan,  melainkan  sebagai serangkaian  mekanisme  kontrol,  kontrol sosial ( social control ) dari rencana-rencana, anjuran-anjuran,  aturan-aturan,  instruksi- instruksi  untuk  memandu  perilaku  demi terciptanya social  order, bukan social disorder (Leege & Kellstedt, 2006:12-13). Kearifan lokal bersifat lintas perbedaan yang dapat memasukan berbagai  perbedaan yang ada  dalam  masyarakat.  Dalam  kondisi seperti  ini  “ideologi  buta  warna”  tidak berlaku,  karena  (a)  mengakui  dan menghargai  perbedaan,  (b)  mengajar  dan belajar  tentang  perbedaan,  dan  (c) menjembatani perbedaan
melalui persahabatan pribadi dan aliansi organisasi. Perbedaan  tersebut  menyangkut  pada beberapa  perbedaan  (misalnya,  ras,  etnis, agama,  identitas  seksual,  dsb)  dan mengabaikan  orang  lain  (yaitu,  kelas  dan jenis kelamin), karena itu harus menghindari “ideologi buta warna” (McCabe, 2011: 521).

## SIMPULAN
Kebhinekaan adalah suatu keharusan dalam hidup, karena semua itu adalah kodrat. Berbicara  kodrat  terkait  dengan  kehendak- Nya,  manusia  tidak  bisa  menghalangi apabagi  membatalkan  hukum  Tuhan. Kesadaran  akan  semua  itu  hendaknya diimbangi juga dengan pemahan akan etika kodrati.  Etika  adalah  salah  satu  cabang filsafat  yang  berhubungan  dengan  perilaku baik,  buruk,  larangan  atau  anjuran. Berdasarkan  hal  tersebut  etika  sangat diperlukan dalam melalukukan relasi sosial dengan  insan  yang  berbeda,  sehingga terhindar  dari  konflik  baik  yang  bersifat manifest maupun latten dengan  semikian akan  mengghasilkan social  order, bukan social  disorder. Pengingkaran  terhadap perbedaan sama artinya dengan
pengingkaran  terhadap  kehendak-Nya. Pendidikan  mempunyai  peranan  penting untuk mencerdaskan seseorang, pendidikan seharusnya dapat membuat manusia manjadi insan merenung akan hakekat masalah yang dihadapi  dan  cara  penyelesaian  yang beretika  dengan  mengedepankan  rasional bukan  emosional.  Pendidikan  bisa  lewat kurikulum dengan mencanangkan pendidikan  multikultural.  Begitu  juga melalui  merevitalisasi  kearifan  lokal. berdasarkan  pengalaman  sejarah  konflik  di Indonesia, khususnya pasca reformasi tahun 1998,  konflik  yang  terjadi  pada  umumnya selalu  bensentuhan  dengan  agama,  bukan karena  kearifan  lokal.  Dalam  kondisi semacam  ini,  kearifan  lokal  mempunyai kontribusi dalam menyelesaikan masalah.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad,  R.  2016.  Fatwa  Hubungan Antaragama.  In  R.  Ahmad, Fatwa Hubungan Antaragama di  Indonesia,  Kajian  Kritis Tentang Karakteristik, Praktik, dan  Implikasinya (pp.  2-3). Jakarta: Gramedia. Alatas,  S.  F.  2006.  From  Jami`ah  to University Multiculturalism and Christian–Muslim Dialogue. Current  Sociology , Vol.54, 112-113. Anonim..  2015.  How  Does  the  Majority Public React to Multiculturalist Policies? A Comparative Analysis of European Countries. American Behavioral  Scientist ,  Vol.  59, 748. As-Sirjani,  R.  2015. The  Harmony  of
Humanity . Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. Azra,  A.  2003.  Kerusuhan-Kerusuhan Massal  yang  Terjadi  di Indonesia Baru-baru Ini: Kemuduran Nasionalisme dan Kemunculan  Separatisme.  In Anonim, Konflik-Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini
(p. 74). Jakarta: INIS.
Badudu,  Z.  1996. Ka mus  Umum  Bahasa Indonesia.  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Belinda,  S.  2002.  Narrating  Community:
Multiculturalism and Australia’s  SBS  Television. Journal  of  Communication Inquiry , 391.
Bolong,  B.  2013. Paradigma  Misi Kesejahtraan Islam & Kristen .
Yogyakarta: San Juan.
Colombo,  E.  2015.  Multiculturalisms:  An overview  of  multicultural debates  in  western  societies. Current  Sociology ,  Vol.  63,
801.
Dijk,  T.  A.  1999.  Rasisme  Baru  Dalam
Pemberitaan  Media.  In  S. Kartika, Dari  Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana  Multikultural  dalam Media (p. 4). Jakarta: LSPP.
Dylla, C. H., & Faircloth, S. 2014. A Feather in Her Cap. Journal of Cases in
Educational Leadership , 111.
Erwin,  K.  S.  2001.  Multiculturalism,
Diversity, And African American  College  Students Receptive,  yet  Skeptical? Journal  of  Black  Studies ,  Vo. 31, 772. Han,  A.  G.  2008.  Building  a  Harmonious Society and Achieving Individual  Harmony. Journal
of  Chines  Political  Science ,
113. Ida, L. 2010. Menghargai dan Mencari Figur Penggati  Gur  Dur.  In  Z. Misrawi, Santri Par Excellence,  Teladan  Sang Guru  Bangsa (pp.  7-8). Jakarta: Kompas. Kirkham, S. 2016. Constructing multiculturalism  at  school: Negotiating tensions . Discourse & Society , 1. Kompas.  2015. Kasus  Diskriminasi  di Indonesia. Jakarta: Kompas.com. Leege, D. c., & Kellstedt, L. 2006. Agama Dalam Politik Amerika . Jakarta: Yayasan Obor. McCabe,  J.  2011.  Multiculturalism:  An Interactionist Analysis . Journal  of  Contemporary Etnhography , 521.
Nasikun.  2014. Sistem  Sosial  Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo. Nurcholish, A. 2014. Pendidikan Perdamaian Gur Dur . Jakarta: Kompas Gramedia. Nurcholish, A. 2015. Pendidikan
Perdamaian Gur Dur . Jakarta:
PT. Gramedia. Philips,  G.  2016. Melampui  Pluralisme .
Malang: Madani.
Pruit,  D.,  &  Rubin,  J.  2011. Teori  Konflik Sosial .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar. Ronowidjojo,  C.  D.  2010.  Harmoni Indonesia  Raya  di  Tengah Jelaga  Dekadensi.  In  J. Oentoro, Indonesia Satu, Indonesia  Beda,  Indonesia Bisa (pp.  59-60).  Jakarta: Gramedia.
Rosidin, D. N. 2015. Agama Dalam Bingkai Konflik.  In  A.  Fanani,  M.
Jamil,  &  I.  Sari, Mengelola Konflik  Membangun  Damai (pp. 38-39). Semarang: Walisongo Mediation Centre. Schubert, J. D. 2002. Defending Multiculturalism From Hegemony to Symbolic Violence. American Behavioral  Scentist, Vol.45 No.7, 1088. Smith,  H.  2008. Agama-Agama  Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sukmana,  O.  2016. Konsep  dan  Teori
Gerakan  Sosial .  Malang:
Instrans Publishing. Supriyono.  2016.  Memperkuat  Social Paedagogy  untuk  Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa.  Seminar  Nasional merajut Persatuan dan Kesatuan  Bangsa  dengan Bhineka  Tunggal  Ika  dalam
Perspektif  Pendidikan (pp.  3-
4).  Malang:  Pusat  Pengkajian Pancasila.
Suseno,  F.  M.  2003.  Faktor-Faktor  yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara  Kelompok  Etnis  dan Agama  di  Indonesia.  In Anonim, Konflik  Komunal  di Indonesia Saat  Ini  (pp.  120- 130). Jakarta: INIS.
Teasley,  M.,  &  Tyson,  E.  2007.  Cultural Wars  And  The  Attack  On Multiculturalism. Journal  of Black  Studies ,  Vo.  37,  390- 391. Turmudi,  E.  2000.  Faktor-Faktor  yang Menimbulkan Konflik Keagamaan dan Upaya
Melakuka  Integrasi  Sosial  di Antara  Para  Pemeluk  Agama.
In  I.  Qoyim, Agama  dan
Keutuhan  Sosial (pp.  147-
148). Jakarta: LIPPI.
Ule, S. 2015. "Melakukan Teologi" di Abad Plural. Maumere: Ledalero. Zainuddin, A. R. 1996. Islam dan Masalah Integrasi.  In  S.  bahar,  &  A. Tangdililing, I ntegrasi nasional,  Teori,  Masalah  dan Strategi (p.  101).  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Zein,  D.  2014. Kumpulan  Khutbah  Jum'at Sepanjang  Jaman .  Surabaya: DAFA Publishing.