## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## UPAYA DINAS SOSIAL TERHADAP ORANG-ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS) DI KABUPATEN MERAUKE
Y. Budiman 1 , Farida Romaito Pohan 2 dan Aminah 3

## Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke

## Abstract
The objectives and scope of this research are, among others, to find out how the efforts of  the  social  services  in  carrying  out  their  duties  in  dealing  with  people  with  special  needs (disabilities)  and  to  find  out  what  supporting  and  inhibiting  factors  are  in  the  process  of implementing Regent Regulation number 52 of 2016 article 13 paragraph ( 2). The research method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study include: the rights  of  persons  with  disabilities  are  still  not  being  considered  such  as  education,  housing worthiness, lack of social services, health including accessibility to disabled services. Based on the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that  in  an  effort  to  empower  persons  with disabilities, the government, in this case the social service, has made several efforts, including: providing  assistive devices,  providing  social  assistance  to  each  person  with  disabilities both inside  and  outside  the  institution,  and  the  government  providing  opportunities  for  persons with disabilities to participate in banana chips making training in Malang as an effort to open their  own  business.  Supporting  factors  in  this  study  include  family  and  community  support and  inhibiting  factors,  including  the  limited  government  budget  to  allocate  funds  for  the provision and accessibility of disability aids.

## Keywords: Social Service, People with special needs, Disabilities

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021

## Pendahuluan
Indonesia  dikenal  sebagai  negara hukum  seperti  yang  tertera  pada  sila yang ke - 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan hal ini sesuai  dengan  Undang-  undang  Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2, yakni “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”, demi
untuk mengsejahterkan rakyatnya dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraaan  masyarakat,  termasuk orang-orang berkebutuhan khusus (disabilitas),  memberikan  rehabilitasi untuk  lansia,  anak  terlantar,  bahkan untuk  fakir  miskin.  Istilah  penyandang disabilitas  sering  digunakan  untuk menyebut  sekelompok  masyarakat  yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya.  Penyandang  disabilitas  pada dasarnya  bukanlah  merupakan  kaum minoritas  dan  wajib  mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal  lainnya.  Hak-  hak  penyandang disabilitas  ditegaskan  dalam  Pasal  42 Undang-  Undang  Dasar  No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Para  penyandang  disabilitas  di Kota
Merauke khususnya masih menghadapi tantangan
dalam memperoleh haknya. Selama ini hak para
penyandang  disabilitas  belum  secara khusus  diperhatikan.  Urusan  kehidupan bermasyarakatpun pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga belum memberikan ruang untuk menerima dan memahami arti dari keberadaan para penyandang disabilitas. Padahal aksesibilitas, ketersediaan sarana  dan  prasarana  ramah  bagi penyandang  disabilitas.  Masyarakat  juga masih  menganggap  bahwa  penyandang disabilitas adalah orang-orang yang tidak bisa  melakukan  apa-  apa,  membutuhkan bantuan  dalam  segala  hal.  Dunia  kerja pun,  sebagian  besar  masyarakat  masih menganggap  sebelah  mata  kemampuan penyandang  disabilitas.  Kebanyakan dalam  dunia  kerja  dan  pendidikan enggan untuk menerima seorang penyandang disabilitas sebagai karyawan dan siswa.
Masyarakat  berasumsi  bahwa seorang  penyandang  disabilitas  tidak akan  mampu  melakukan  pekerjaan seefektif  seperti  karyawan  lain  yang bukan  penyandang  disabilitas.  Sehingga bagi  para  penyedia  lapangan  pekerjaan, memberikan  pekerjaan  untuk  para penyandang  disabilitas  sama  halnya dengan  mendorong  perusahaan  dalam jurang  kebangkrutan  karena  harus  rela menyediakan  beberapa  alat-alat  bantu bagi  kemudahan  para  penyandang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
disabilitas dalam menunjang
aktivitasnya. Berdasarkan jumlah tersebut,  rekapitulasi  data  dari  Dinas Sosial  pada  tahun  2018  sampai  tahun 2019  menunjukkan  bahwa  penyandang disabilitas  terbanyak  adalah  terletak pada di dalam kota merauke. Satu tahun sekali  dinas  Sosial  hanya  mengirim  1 peserta saja untuk mengikuti pelatihan di luar  papua.  Apabila  dibandingkan dengan  jumlah  keseluruhan  penyandang disabilitas  di  Kota  Merauke,  jumlah penyandang  disabilitas  yang  diberikan pelatihan  keterampilan  tersebut  masih sangat minim. Pemerintah belum memiliki  tempat  penampungan  yang khusus  bagi  penyandang  disabilitas  dan juga  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang dimiliki sehingga, mempengaruhi kualitas  lowongan  perkerjaan  mereka atau  terbatasnya  ketersedian  perkerjaan bagi penyandang disabilitas.
Dampak  yang  terjadi  yaitu peneliti masih menemukan orang, remaja atau warga yang menyandang disabilitas yang  terlantar  di  pingir  jalan  (di  depan kodim,  mandala),  suka  menunggu  orang yang  datang  untuk  mengasihani  dan memberikan  uang  ataupun  makanan. Tujuan dan ruang lingkup dari penelitian ini  antara  lain  untuk  mengetahui bagaimana  upaya  dinas  sosial  dalam menjalankan  tugas  dalam  menangani
orang-orang berkebutuhan khusus (disabilitas)  dan  untuk  mengetahui faktor  pendukung  dan  penghambat  apa saja dalam proses implementasi peraturan  Bupati  nomor  52  tahun  2016 pasal 13 ayat (2).

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti  adalah  deskriptif  kualitatif. Penelitian deskriptif memberikan gambaran  secara  sistimatis  faktual  dan akurat  dari  objek  yang  di  teliti  sehingga mendapatkan  hasil  yang  secara  benar. Penelitian  di  sajikan  deskripsi  secara narasi  dengan  mengambil  data-  data yang  sudah  didapat  dari  informan  yang ada  di  dalam  instansi  terkait  atau  Dinas Sosial.  Peneliti  menggunakan  penelitian kualitatif  karena  permasalahan  yang  di bahas  dalam  penelitian  ini  tidak berkenaan  dengan  angka-  angka,  tetapi mendeskrepsikan,  menguraikan,  dan menggambarkan  tentang  Upaya  dinas sosial terhadap orang- orang berkebutuhan khusus (Disabilitas).
Tempat  penelitian  ini  yaitu  pada Kantor  Dinas  Sosial  Merauke  yang terletak  di  Jalan  R.E  Martadinata  dan penelitian  ini  di  laksanakan  selama  3 bulan.  Penelitian  memiliki  dua  sumber darra  yaitu  sumber  data  primer  dna sumber  data  sekunder.  Data  primer adalah  data  yang  didapat  dari  pelaku

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
utama  dari  objek  yang  diteliti.  Sumber data  primer  dari  penelitian  ini  adalah Sekretaris  Dinas  Sosial,  Kepala  bidang yang bertanggung jawab dalam penanganan  disabilitas,  kepala  panti asuhan  St.  Vinsentius,  dan  anggota keluarga  yang  memiliki  penyandang disabilitas  di  dalamnya.  Data  sekunder adalah  data  tambahan  yang  berupa informasi untuk melengkapi data perimer. Data sekunder dalam penelitian ini  adalah  dokumen  dan  arsip  dari Intansi  Dinas  Sosial    yang  berhubungan dengan  penelitian.  Data-  data  tersebut antara lain data jumlah pegawai dan data jumlah penyandang disabilitas.

## Hasil dan Pembahasan
Penyandang  Disabilitas  adalah setiap  orang  yang  mempunyai  kelainan fisik  dan/atau  mental,  yang  dapat mengganggu  atau  merupakan  rintangan dan  hambatan  bagi  mereka  untuk melakukan  kegiatan  secara  selayaknya. Di kabupaten merauke jumlah penyandang  Disabilitas  tidak  begitu banyak  dan  sangat  minim  jumblahnya, yaitu  sekitar  ±  38  orang  untuk penyandang yang disabilitas yang berada di luar panti atau di dalam naungan dinas sosial,  sedangkan  yang  didalam  panti terdapat  30  orang,  yaitu  jumblah penyandang  disabilitas  di  kabupaten merauke  sebanyak  68  orang.  Berikut
adalah  jumlah  penyandang  disabilitas yang  berada  di  luar/  ataupun  di  dalam panti.
Tabel 1.
Penyandang Disabilitas di Luar Panti
Tabel 2.
Penyandang Disabilitas di Dalam
Panti No Distrik Jumlah 1. Merauke 28 jiwa 2. Semangga 5 jiwa 3. Jagebob 4 jiwa 4. Kurik 1 jiwa No  Jenis penyandang disabilitas Jumlah 1.  Tuna Netra 6 orang 2.  Tuna Runggu/ tuli 5 orang 3.  Tuna wicara/ bisu 5 orang 4.  Tuna runggu dan wicara 3 orang 5.  Cacat anggota gerak 2 orang 6.  Lumpuh 4 orang 7.  Cacat mental 5 orang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Berdasarkan  peraturan  Bupati nomor 52 tahun 2016 pemerintah dalam hal ini dinas sosial memiliki tugas dalam upaya penanganan orang-orang
berkebutuhan khusus (Disabilitas) antara  lain  rehabilitasi  sosial  anak  dan lanjut usia, penyandang disabilitas diluar atau lembaga, pelayanan tuna wisma dan fakir  miskin,  dan  rehabiltas  sosial  dan korban perdagangan orang.
Hasil  penelitian  yang  didapatkan berdasarkan  peraturan  tersebut  antara lain:
1.
Upaya  dinas  soisal  dalam
pemberdayaan
penyandang disabilitas
Dalam  pelaksanaannya  dinas sosial  memiliki  peran  aktif  dalam pemberdayaan  penyandang  disabilitas. Dinas  sosial  adalah  salah  satu  instansi pemerintah  yang  menangani  masalah sosial  dalam  masyarakat.  Sebagai  salah satu  contoh  adalah  upaya  dinas  sosial dalam penanganan penyandang disabilitas.  Di  dalam  dinas  sosial memiliki  bidang  rehabilitas  sosial  dan penanganan  fakir  miskin  yang  memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:
a. Rehabilitas  sosial  anak  dan lanjut usia
Rehabilitas sosial ialah suatu
proses perbaikan ataupun penyembuhan dari  kondisi  yang  tidak  normal  menjadi
normal.  Didalam  kota  merauke  masih kerap kali di temukan anak- anak jalanan yang  pada  saat  jam  sekolah  justru mereka  menjadi  tukang  parkir  di beberapa  tempat  swalayan  yang  ada  di kota  merauke.  Rehabilitas  lanjut  usia juga,  kerap  kali  di  temukan  bahkan jumblahnya  lebih  banyak  bagi  mereka yang  tinggal  di  bagian  pedesaan  atau daerah terpencil yang jaraknya jauh dari kota.  Mereka  adalah  orang-  orang  yang minim  mendapatkan  fasilitas  dari pemerintah  yang  menuntut  untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah yang menangani hal ini, khususnya dinas sosial.
Dari hasil wawancara dan observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti, dapat  di  simpulkan  dinas  sosial  belum mengoptimalkan  kinerjanya,  karena kerap  kali  anak  maupun  lansia  masih belum  mendapatkan  kebijakan  dari pemerintah.
b. Penyandang  disabilitas  di  luar panti dan lembaga
Dalam  penanganannya  Dinas Sosial menangani penyandang disabilitas baik yang di dalam panti maupun di luar panti.

## (a) Luar Panti
Penyandang  Disabilitas  beberapa orang tidak mengiginkan untuk tinggal di dalam  panti  baik  dari  ke  inginannya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
sendiri  maupun  dari  pihak  keluarga, disini peran dinas sosial untuk menangani  penyandang  Disabilitas  di luar  panti  yaitu  dengan  memberikan bantun-  bantuan  tiap  tahunnya  kepada penyandang  Disabilitas,  seperti  tongkat, kursi  roda,  alat  pendengar  dan sembakau,  tergantung  dari  tingakat kebutuhan yang mereka butuhkan.
Di  dalam  dinas  sosial  memiliki data penyandang disabilitas kurang lebih ± 38 orang, yang di antaranya terdapat di Distrik  Merauke  sebanyak  28  orang, Distrik  semangga  5  orang,  Distrik jagebob  4  orang  dan  Distrik  kurik  1 orang.

## (b) Dalam Panti
Dinas sosial dalam upayanya juga menangani  penyandang  disabilitas  yang berada  di  dalam  panti,  salah  satunya adalah panti asuhan Alma, yang mana di dalam panti ini, bukan hanya menangani penyandang  Disabilitas,  namun  ada  juga yang  mengalami  cacat  ringan,  cacat sedang dan cacat berat.
c. Pelayanan  tuna  wisma  dan fakir miskin
Hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap pegawai dinas sosial yaitu sebagai berikut:
“Pada  tuna  wisma  dan  fakir  miskin  di kabupaten  merauke  belum  ada,  sebagian besar  masyarakat  yang  yang  hidup  di
kota  yang  tidak  memiliki  rumah  pribadi mereka  hidup  dengan  cara  mengekos  d rumah rumah kos yang ada di perkotaan”.
Dari  wawancara  di  atas  dapat  di simpulkan  bahwa,  jika  terdapat  tuna wisma dan faki miskin dinas sosial akan memberikan  kebijakan-  kebijakan  yang berkaitan mengenai hal tersebut.
d. Rehabilitas  sosial  dan  korban perdagangan orang.
Dinas  sosial  mempunyai  program melaksanakan  rehabilitasi  di  bidang sosial,  misalnya  pengobatan  cek  gula darah  gratis  untuk  masyarakat  yang rumahnya jauh dari kota. Dengan adanya Rehabilitasi  sosial  di  harapkan  dinas sosial mampu meningkatkan masyarakat dalam  kemampuan  bersosialisasi  atau mampu  memberikan  perubahan  lebih baik  kedepannya  di  bandingkan  kondisi sebelumnya.
Hasil  wawancara  dan  observasi peneliti kepada bapak S, mengemukakan bahwa,  “di  kabupaten  merauke  belum pernah ada kasus mengenai perdagangan orang,  jadi  dinas  sosial  belum  pernah menangani hal tersebut”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas dapat  di  simpulkan  bahwa,  dinas  sosial dalam hal ini telah menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun dalam penanganannya  belum  ada  korban,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
namun  dina  sosial  tetap  menyediakan, jika sewaktu- waktu akan ada korban.
Dari  hasil  penjabaran  di  atas dapat  di  simpulkan  bahwa,  dinas  sosial sangat bertanggung jawab dalam pengupayaan  yang  menjadi  tanggung jawab  dari  dinas  sosial,  meskipun  ada beberapa  ketidak  puasan  masyarakat dalam  pelaksanaan  dinas  sosial  tetapi dalam  hal  ini  dinas  sosial  telah memberikan yang terbaik.

## e. Penanganan Dinas Sosial
Dalam  menjalankan  tugasnya dinas sosial selaku dinas yang menaungi mengenai  masalah  kesejahteraan  sosial, memberikan  kesempatan  juga  kepada penyandang  disabilitas  yang  berada  di dalam  panti,  salah  satu  upayanya  yaitu dinas  sosial  memberikan  kesempatan kepada  penyandang  disabilitas  untuk dapat  di  berangkatkan  di  luar  kota (malang), guna untuk mengikuti pelatihan  pembuatan  keripik  pisang, sehingga  dari  pelatihan  tersebut  di harapakan  anak-  anak  penyandang disabilitas selain dapat melatih kemandirian dapat juga memiliki potensi yang nanatinya dapat di gunakan sebagai alat memperoleh rezeki.
Dapat disimpulkan bahwa peraturan  bupati  nomor  52  tahun  2016 sudah  di  jalankan  dengan  baik  namun masih  dengan  adanya  beberapa  faktor
pendukung  dan  juga  masih  mengalami beberapa hambatan antara lain :
2. Faktor  pendukung  dan  Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan penyandang Disabilitas a. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  adalah  faktor yang memberi pengaruh positif terhadap jalannya  upaya  Dinas  Sosial  terhadap penyandang  Disabilitas.  faktor-  faktor tersebut terdiri dari:
(a) Adanya regulasi peraturan bupati  nomor  52  tahun  2016  tentang organisasi dan tata kerja dinas sosial.
Dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, maka di buatkan aturan  mengenai  rehabilitas  disabilitas, guna untuk mensosialisasikan penyandang  disabilitas  di  kabupaten merauke, melalui dinas sosial.
(b) Dukungan dari keluarga
Dimana dukungan keluarga sangat mendukung dalam pemberdayaan penyandang  Disabilitas,  baik  dalam benyuk kesejahteraan penyandang disabilitas maupun pemulihan dalam diri penyandang  disabilitas.  Peran  keluarga sangat  di  harapkan  pemerintah  dalam pemenuhan  peyandang  Disabilitas.  Hasil wawancara  dengan  bapak  Siswo  selaku sekretaris  Dinas  sosial,  mengatakan bahwa;

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
‘peran  keluarga  sangat  memberikan dampak yang positif terhadap penyandang disabilitas, jika sang keluarga salah mendidik atau mengajarkan  maka  dampaknya  akan buruk,  jika  Ia  seorang  anak,  maka  akan mempengaruhi  tumbuh  kembangnya, seperti  penyandang  yang  berada  di depan  kodim  mandala,  beliau  di  tuntut oleh  keluarganya  agar  dapat  juga menghasilkan  uang,  walaupun  hanya bermodalkan belas kasihan dari orang’.

## (c) Dukungan Masyarakat
Dukungan  masyarakat  setempat juga  sangat  di  harapkan  oleh  pihak pemerintah  demi  untuk  mendukung perkembangan  penyandang  Disabilitas. Karna  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa banyak  dari  kalangan  masyarakat  yang kurang menerima penyandang disabilitas hidup  di  antara  mereka,  karna  faktor tersebut penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang minim dalam
memperoleh perkerjaan. (d) Tersedianya sumber daya
manusia yang memadai dalam penanganan penyandang disabilitas.
Dalam  mendukung  program  yang di  berikan  oleh  pemerintah  mengenai rehabilitas penyandang disabilitas masih mengalami  kurangnya  anggota  dalam penanganan  disabilitas,  karena  ada  juga pegawai  yang  menjabat  di  bagian
kasubag  umum  namun  juga  menangani penyandang disabilitas, sehingga mempengaruhi  kinerja  dalam  suatu perkerjaan menjadi kurang efisien dalam pengimplementasiannya.
(e) Sarana  dan  Prasarana  yang memadai.
Dalam  melakukan  pemberdayaan penyandang Disabilitas faktor sarana dan prasara yang memadai sangat mendukung tercapainya tujuan mengenai  kesejahteraan  penyandang Disabilitas. Dari hasil wawancara peneliti dengan Suster
Florensia, yang menangani penyandang Disabilitas mengemukakan bahwa; ‘mereka penyandang Disabilitas sangat mengalami hambatan dalam
memperoleh  haknya  sebagai  warga negara, di mana mereka selain dikucilkan oleh  masyarakat  mereka  juga  kerapkali merasa  bahwa  pemerintah  kurang memperhatikan mereka, contohnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana  penyandang  disabilitas  di dalam  panti,  sehingga  suster  para perawat penyandang Disabilitas mencari mitra  sendiri,  dan  turun  dengan membawa berkas mengenai penyandang Disabilitas, dengan tujuan mengharapkan mendapatkan  mitra  atau  perusahaan yang  ingin membantu.
b. Faktor Penghambat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Ada  beberapa  hambatan  dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial penyandang  Disabilitas  yaitu  sebagai berikut: (a) Belum adanya
tempat

## rehabilitasi sosial
Hal  ini  lah  yang  menjadi  salah satu  kendala  dalam  hal  penanganan penyandang  disabilitas.  Jika  pemerintah memiliki  tempat  rehabilitas  sosial penyandang  disabilitas  maka,  pastinya akan  dapat  memberikan  peluang  bagi penyandang  di  sabilitas  dapat  di  terima atas  keberadaannya,  serta  mampu menjadikan penyandang disabilitas menjadi  anak-  anak  yang  memiliki potensi  dan  bakat  yang  ada  pada  diri mereka sendiri.
(b) Kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat
Dalam  upaya  dinas  sosial  untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyandang  disabilitas,  tentunya  tidak hanya  terletak  pada  aparaturnya  saja tetapi  di  butuhkan  partisipasi  dan perhatian masyarakat.
Karena
masyarakat  menjadi  objek  utama  dari penanganan  disabilitas,  jika  masyarakat mampu menerima penyandang disabilitas dalam berkehidupan bermasyarakat
maka penyandang disabilitas  akan  merasa  di  hargai  oleh orang  lain,  sehingga  dampaknya  akan
memberikan  perubahan  fisik  maupun metal  penyandang  disabilitas  dalam kehidupannya.
Dari hasil wawancara dan observasi  peneliti  kepada  bapak  R bahwa:
“itu  yang  menjadi  kendala  bagi  kami, karena kami belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai penyandang disabilitas:
Dari hasil wawancara dan observasi peniliti di atas, bahwa dapat di simpulkan  dinas  sosial  dalam  hal  ini belum mengoptimalkan kinerjanya, karena  masih  di  temukan  masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hal- hal pokok  yang  di  berikan  dinas  sosial terhadap penyandang disabilitas, sehingga  jika  penyandnag  disabilitas berada  ditenggah-  tengah  masyarakat, mereka  hanya  menjadi  objek  bully  bagi anak  sebayanya  maupun  masyarakat yang kurang dalam hal pengetahuannya.
(c) Kerjasama  Dinas  sosial  dengan lembaga lain.
Dinas  sosial  belum  atau  tidak memiliki  mitra  lain  dalam  penanganan penyandang disabilitas, sedangkan Kerjasama  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  kehidupan  manusia  karena manusia  adalah  mahluk  sosial  yang saling  membutuhkan  antara  yang  satu dan yang lainnya.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Hasil  wawancara  dan  observasi peneliti  terhadap  sekretaris  pegawai dinas sosial, yaitu sebagai berikut:
“sejauh  ini  dinas  sosial  tidak memiliki  mitra-  mitra  lain  yang  turut membantu dalam pemberdayaan penyandang  disabilitas,  hal  itu  juga  yang menjadi  hambatan  bagi  kami,  sehingga penyandang  disabilitas  kebutuhannya tidak  dapat  sepenuhnya  dapat  terwujud, misalnya  dalam  hal  pendidikan,  namun hal tersebut tidak menuntut kemungkinan bahwa  kami  tidak  mengupayakan,  kami akan  tetap  mengupayakan  demi  untuk mereka yang penyandang disabilitas”.
Dari hasil wawancara dan observasi peniliti di atas, bahwa dapat di simpulkan  dinas  sosial  dalam  hal  ini sudah mengupayakan semampu mereka, walaupun  dalam  hal  anggaran  mereka masih  minim  di  karena  kan  dinas  sosial tidak  memiliki  mitra  lain  yang  mampu memberikan  anggaran  kepada  mereka, itu sebabnya dinas sosial masih memiliki kendala dalam pengoptimalisasian anggaran, yang memberi dampak kepada penyandang disabilitas.
Sebagai  harapan  peneliti  semoga penyandang disabilitas dapat dihargai di kalangan masyarakat walaupun berbanding  terbalik  dengan  harapan. Banyak  dari  masyarakat  yang  merasa  di rugikan  jika  mereka  memperkerjakan
penyandang  Disabilitas,  bahkan  mereka mengatakan  penyandang  Disabilitas adalah  orang  yang  sakit,  sehingga mereka tidak dapat berkerja. Dinas sosial selaku  penanggung  jawab  dalam  bidang pengayoman masyarakat, di nilai kurang produktif dalam membimbing penyandang Disabilitas karena selama ini aparat  dari  bidang  Disabilitas  mereka hanya  memberikan  bantuan  berupa  hal- hal  pokok  yang  di  butuhkan  oleh penyandang Disabilitas seperti uang dan pakaian.
Sedangkan  di  sini  yang  sangat  di butuhkan  sekali  oleh  penyandang Disabilitas  yaitu  sebuah  lapangan perkerjaan di mana lapangan perkerjaan dapat mempengaruhi perubahan struktur  kehidupan,  dan  jika  sewaktu- waktu  pemerintah  tidak  memberikan bantuan  lagi  terhadap  penyandang Disabilitas,  setidaknya  mereka  jadi memiliki  penghasilan  sendiri  dengan kemampuan  yang  di  kuasai,  dan  tanpa ada kehidupan yang ketergantungan oleh pihak  terkait.  Sebagai  saran  Misalnya pihak  terkait  memberikan  pelatihan menjahit, kreatif mendaur ulang sampah, atau dengan cara- cara yang lebih kreatif lainnya.  Sehingga  dimana  penyandang Disabilitas  tidak  merasa  sedang  di diskriminasi oleh masyarakat setempat.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan dan analisa sebagai hasil penelitian yang berkenaan  dengan  peraturan  bupati nomor 52 Tahun 2016 tentang organisasi dan  tata  kerja  dinas  sosial,  maka  dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pemberdayaan  penyandang  disabilitas, pemerintah  dalam  hal  ini  dinas  sosial telah melakukan beberapa upaya diantaranya  :  penyediaan  alat  bantu disabilitas untuk orang- orang penyandang  disabilitas  sesuai  dengan kebutuhan  yang  di  perlukan  dalam tumbuh  kembangnya  di  masyarakat sosial,  memberikan  bantuan  sosial kepada  masing-  masing  penyandang disabilitas,  baik  yang  di  dalam  panti maupun  di  luar  panti,  yaitu  berupa bantuan  sembako  pertahunnya  dan pemerintah juga
memberikan
kesempatan untuk
penyandang disabilitas  untuk  di  berangkatkan  ke malang,  untuk  mengikuti  pelatihan pembuatan  keripik  pisang,  guna  untuk memberikan kesempatan kepada penyandang  disabilitas  untuk  memiliki wira usaha sendiri.
Dari beberapa upaya- upaya yang di  lakukan  oleh  dinas  sosial  atau  yang terlah di paparkan di atas telah berjalan dengan baik, meskipun memiliki
hambatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  bupati  nomor  52  tahun  2016 tentang  organisasi  dan  tata  kerja  dinas sosial dan undang- undang yang telah di atur.  Ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  pelaksanaan  upaya  dinas sosial  terhadap  penyandang  disabilitas dapat  terselesaikan/  sebagai  faktor pendukung  di  antaranya:  dukungan  dari keluarga  mampu  membuat  penyandang disabilitas  tidak  merasa  sendirian  di dalam  hidupnya,  adanya  dorongan  yang menyebabkan  mereka  tidak  selalu terpuruk dalam sebuah kekurangan, dan dukungan dari masyarakat juga tidak lain demi untuk menyejahterakan penyandang  disabilitas  agar  terhindar dari  kasus  deskriminasi  terhadap penyandang disabilitas.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan  pelaksanaan  upaya  dinas sosial  terhadap  penyandang  disabilitas terhambat diantaranya: kurangnya respon  dari  keluarga  dan  masyarakat yang  merawat  penyandang  disabilitas dalam  mengajukan  permohonan  untuk mendapatkan  alat  bantu  disabilitas tersebut bagi anak- anak, dan terbatasnya  anggaran  pemerintah  untuk mengalokasikan dana kedalam penyediaan  dan  aksesbilitas  alat  bantuk disabilitas. Dengan terbatasnya anggaran

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
pemerintah  maka  penyediaan  dan fasilitas  alat  disabilitas  pun  sangat terbatas  bagi  penyandang  disabilitas. Dinas  Sosial  dalam  pemberdayaan  bagi penyandang  disabilitas  ini  sebagai  suatu kegiatan  yang  dilakukan  berdasarkan tugas  pokok  dan  fungsinya  untuk mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan  perilaku  penyandang disabilitas  untuk  bekerja  bersama-sama dalam  mencapai  tujuan  yang  di kehendaki yakni kemandirian.
Pemberdayaan  terhadap  penyandang disabilitas  perlu  dilakukan  oleh  Dinas Sosial  guna  meningkatkan  kemandirian penyandang  disabilitas  sehingga  mereka tidak  lagi  hanya  bergantung  pada  orang lain.
Dinas  Sosial  dalam  menjalankan suatu  upaya  dibutuhkan  suatu  tanggung jawab  untuk  menjalankan  sebuah organisasi sehingga dalam melaksanakan tugas  dan  fungsinya  sebagai  pelaksana dan  pembinaan  dibidang  sosial  dapat berjalan  dengan  efektif  dan  efisien. Meskipun dinas sosial memiliki hambatan dalam menjalankan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas  namun,  dinas  sosial  tetap pengupayakan  yang  terbaik  untuk penyandang  disabilitas.  Dari  peraturan yang  di  keluarkan  oleh  bupati  mengenai
organisasi  dan  tatakerja  dinas  sosial mengenai  rehabilitas  sosial  anak  dan lanjut usia, penyandang disabilitas diluar panti  dan/  lembaga,  pelayanan  tuna wisma  dan  fakir  miskin  dan,  rehabilitas sosial  dan  korban  perdagangan  orang. Bahwa,  dinas  sosial  telah  melaksanakan tugasnya  mengenai  rehabilitas  sosial anak  dan  lanjut  usia  serta  penyandang disabilitas di luar panti dan lembaga.
Namun  mengenai  pelayanan  tuna wisma dan fakir miskin serta rehabilitas sosial  dan  korban  perdagangan  orang. Belum terlaksana di karenakan mayoritas masyarakat merauke termaksud  kedalam  golongan  menegah ke  bawah  dalam  artian  masyarakat  kota merauke tidak memiliki masyarakat yang benar- benar menjadi fakir miskin, serta di  kabupaten  merauke  juga  belum  ada kasus  perdagangan  orang,  sehingga untuk  fungsi  pelayanan  tuna  wisma  dan fakir miskin serta rehabilitas sosisal dan korban  perdagagngan orang  dinas  sosial tidak/ belum melaksanakan.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani.  2002. Sosiologi  (skema  teori dan  terapan). PT.  Bumi  Aksara; Jakarta.
Anggara,  Sahya.  2014. Kebijakan  Publik . PUSTAKA STIA: Bandung
Miles,  Mattew  B  dan  Humberman,
Michael  A.  1992. Analisis  Data kualitatif. Univesity  Indonesia-
PRESS: Jakarta.
Refani.  Nur  Kholis.  2013 Panduan  Anak
Berkebutuhan Khusus .
Yogyakarta.
Coleridge  Peter.  2007. Pembahasan  dan Pembangunan, Perjuangan
Penyandang  Cacat  di  Negara- Negara  Berkembang .  Pustaka
Pelajar. Yogyakarta.
Undang-  Undang  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-  Umdang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang  Hak-  Hak  Penyandang Disabilitas.
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan
Tatakerja Dinas Sosial