## Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur'an
Pesan Kemanusiaan yang Terlupakan
Agus Muhammad Moderate Muslim Soceity, Jakarta.
Secara umum, penahapan pembebasan budak dalam Al-Qur’an dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama , tahap pencanangan pembebasan budak dan anjuran untuk memperlakukan  budak  dengan  baik  dianggap  sebagai  kebajikan  yang  nantinya akan  mendapat  imbalan  pahala  di  akhirat. Kedua ,  tahap  implementasi,  yaitu ketika  pembebasan  budak  dijadikan  sanksi  hukum. Ketiga ,  menutup  sumber perbudakan.  Pada  waktu  Islam  datang,  salah  satu  sumber  perbudakan  adalah perang.  Pesan  moral  pembebasan  budak  dalam  Islam  adalah  komitmen  untuk menghargai manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat.
Kata kunci: budak, perbudakan, Al-Qur’an .
Generally,  the  steps for liberating  slaves  in the  Qur’an  are conducted in three gradual phases. The first step is the announcement of the liberation of the slaves, where the liberation of the slaves  is recommended and declared to be  a virtue that has its reward in the hereafter. The second step is the implementation phase, where the liberation of the slaves becomes sanctioned by law. The third step is shutting off the roots of the slavery. At the time of the arrival of Islam, one of the sources of slavery was warfare. The moral message in the liberation of the slaves is Islam’s commitment to value the dignity of human beings as creatures of God.
Keywords: slave, slavery, the Qur’an .

## Pendahuluan
Perbudakan merupakan bagian integral sejarah peradaban umat manusia.  Perbudakan  manusia  oleh  manusia  dalam  pengertian seperti yang terjadi pada zaman "jahiliah" memang sudah tidak ada lagi, namun jejak-jejaknya masih dapat kita lihat hingga peradaban modern  ini,  meski  dalam  bentuk  yang  lebih  lunak.  Kisah  tragis beberapa tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi, Malaysia, dan
Singapura,  yang  sering  diperlakukan  tidak  manusiawi  oleh  para majikannya  adalah  contoh  telanjang  mengenai  perbudakan  dalam bentuk  lain.  Kisah-kisah  senada  bahkan  juga  dapat  kita  jumpai  di
Tanah  Air,  tidak  hanya  di  dunia  pembantu  rumah  tangga,  tetapi hampir semua dimensi kehidupan yang masih memandang manusia hanya sebagai alat bagi kepentingan kelompok kuat.
Karena  itu,  sungguh  menarik  untuk  melihat  kembali  wacana yang  selama  ini  hampir-hampir  terlupakan.  Sebab,  isu  hak  asasi manusia  (HAM)  yang  semakin  kuat  sejak  dekade  90-an  ternyata juga  tidak  banyak  menyinggung  diskursus  perbudakan.  Padahal perbudakan inilah yang menjadi ‘akar’ dari berbagai bentuk pelang- garan HAM. Wacana  ini  menjadi  kian  menarik  jika  dihubungkan  dengan diskursus  perbudakan  dalam  Al-Qur’an.  Sebab,  bukan  saja  tema perbudakan merupakan salah satu topik yang sering disalahpahami oleh kaum orientalis; tetapi juga kalangan pemikir Islam sendiri tak jarang  hanya  melakukan  ‘apologi’  ketika  menghadapi  tuduhan Barat  bahwa  Islam  turut  mengakui  dan  ‘melanggengkan’  perbu- dakan.  Sejauh  ini  belum  ada  kajian  intelektual  yang  secara  serius mengupas masalah perbudakan secara komprehensif yang langsung merujuk  pada  Al-Qur’an  sebagai  salah  satu  sumber  utama  hukum Islam.  Kajian  yang  selama  ini  ada  seolah-olah  terlalu  sibuk  ‘me- nangkis’ serangan orientalis yang menuduh Islam mengakui perbu- dakan. Tapi bagaimana diskursus Al-Qur’an sebagai rujukan utama dalam masalah perbudakan, jarang mendapat perhatian yang semes- tinya.
“Cacat Bawaan”
Sebagai  anak  kandung  sejarah,  perbudakan  sebetulnya  meru- pakan  salah satu  “cacat bawaan” sejarah peradaban umat  manusia. Tidak  ada  satu  bangsa  pun  yang  tidak  mengenal  institusi  perbu- dakan,  mulai  dari  tingkat  yang  paling  kasar  hingga  yang  paling halus. Menurut catatan sejarah, bekas-bekasnya tampak dalam tiap zaman dan bangsa. Bahkan orang-orang Yahudi, Yunani, Romawi,
dan  Jerman  kuno  –  bangsa-bangsa  yang  lembaga-lembaga  hukum dan  sosialnya  paling  banyak  mempengaruhi  peradaban  modern  – mengenal dan menjalankan perbudakan. 1
Konvensi PBB tentang Penghapusan Perbudakan baru diadopsi tanggal  7  September  1956  dan  mulai  diterapkan  tanggal  30  April 1957.  Sebelum  betul-betul  dihapuskan  secara  resmi,  budak  tak
1 Syed Amir Ali, Api Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, hlm. 442.
lebih dari  hak  milik  seperti benda-benda kekayaan  lainnya. Bukan saja  hak-hak  dasar  kemanusiaannya  dirampas  sama  sekali,  keja- hatan-kejahatan yang mengerikan juga ditimpakan pada mereka. Di samping  tenaganya  diperas  habis-habisan,  menurut  Muhammad Qutb 2 , mereka  juga tidak diberi  makan  yang  layak kecuali sekadar cukup untuk tidak mati dan mampu melanjutkan pekerjaan. Selama bekerja,  dera  cambuk  bertubi-tubi  hanya  sekadar  untuk  memenuhi kepuasan nafsu tuan-tuannya.
Dalam  sejarah  peradaban  Romawi,  wajah  paling  buruk  dari potret  itu  terlihat  dari  kesenangan  para  pembesar  yang  sengaja mengadu sesama budak di "panggung pembantaian". Dengan diper-
senjatai  tombak  dan  atau  alat-alat  perang  lainnya,  mereka  digiring ke  arena  untuk  bertarung  dengan  sesama  budak,  bergulat  sampai salah seorang mati. Yang hidup, dengan darah dingin, mencincang temannya  sendiri  dan  kemudian  melemparkan  keluar  arena.  Pada detik itulah mereka disambut sorak sorai dengan gegap gempita. 3
Ketika  Islam  datang  pada  abad  ke-6  M,  lembaga  perbudakan tak ubahnya  seperti  lembaga sosial  lainnya. Budak pada waktu  itu merupakan  harta  benda  dan  kekayaan  manusia  yang  digunakan tanpa syarat untuk kepentingan pribadi. 4 Berbeda dengan minuman keras  yang  di  zaman  Jahiliah  sudah  ada  orang  yang  berpantang meminumnya,  orang  sama  sekali  tidak  terpikir  untuk  memerde- kakan  budak,  karena  perbudakan  pada  waktu  itu  merupakan fenomena  yang  sudah  berurat-berakar  dalam  budaya  masyarakat. Begitu  kuatnya  akar  perbudakan  itu  sehingga  sangat  sulit  untuk menemukan orang yang menentangnya, atau orang yang merasakan perlunya diadakan perombakan terhadap hal ini. 5
Namun demikian, bukan berarti Islam memperbolehkan perbu- dakan,  terutama  dalam  hal  perlakuan  keji  terhadap  budak.  Akan tetapi,  karena  sebab-sebab  obyektif  dan  konstektual,  Islam  juga tidak  dapat  menghapuskan  perbudakan  secara  drastis  dan  radikal. Di  samping  dapat  menimbulkan  gejolak  sosial  yang  justru  meru- gikan, nilai-nilai sosial waktu itu juga sama sekali tidak mendukung
2 Muhammad Qu¯b, Salah Paham terhadap Islam , Bandung: Pustaka, 1980, hlm. 59.
3 Ibid , hlm. 60.
4 Fuad  Mohd.  Fachruddin, Islam  Berbicara  soal  perbudakan ,  Jakarta: Mutiara, 1981, hlm. 23.
5 Muhammad Qu¯b, Salah Paham terhadap Islam , hlm. 74.
untuk  tujuan  itu.  Bahkan,  para  budak  itu  sendiri  sangat  boleh  jadi belum tentu siap untuk  menjadi  manusia  merdeka, karena karakter dasar  mereka  terlalu  sulit  untuk  diubah  dari  sikap  mental  budak yang  sudah  terlanjur  mendarah  daging  menjadi  manusia  merdeka yang  mandiri.  Sebagai  gantinya,  Islam  memberikan  ketentuan- ketentuan  hukum  untuk  menghapusnya  secara  bertahap.  Hal  ini sangat  jelas  ditunjukkan  dalam  Al-Qur’an.  Sekilas,  Al-Qur’an memang  potensial  untuk  disalahpahami  sebagai  sumber  nilai  yang turut  ‘mempertahankan’  perbudakan.  Di  samping  tidak  ada  satu ayat  pun  yang  secara  tegas  melarang  praktek  perbudakan,  ada beberapa ayat yang terkesan memberikan interpretasi yang membo-
lehkan  perbudakan.  Bahkan,  dalam  Q.S.  al-Mu’min ū n/23:  6,  al- A¥z ā b/33:  50  dan  al-Ma’ ā rij/70:  30,  disebut  kebolehan  menggauli budak perempuan.
Jika ayat-ayat tersebut dipahami secara harfiah tanpa  memper- hatikan  kondisi  sosial  waktu  itu,  ayat-ayat  tersebut  dapat  menim- bulkan penafsiran yang negatif. Dari ayat-ayat itulah lahir tuduhan bahwa Islam turut mengakui dan membolehkan perbudakan.

## Jalan Terjal
Dilihat  dari  jumlah  ayat  yang  secara  verbal  membicarakan masalah  budak,  perhatian  Qur’an  terhadap  masalah  ini  sebetulnya sangat  besar,  terutama  karena  kondisi  sosial  saat  itu  sama  sekali tidak  memungkinkan  bahkan  sekadar  untuk  memberi  sedikit perhatian  terhadap  budak.  Sebagai  ‘anak  buangan’  zaman,  mereka bukan  hanya  dianggap  ‘tidak  berhak’  untuk  mendapat  perhatian, bahkan  sering  menjadi  sasaran  kejahatan  hingga  yang  paling  keji sekalipun.  Karena  itu,  ketika  Al-Qur’an  membicarakan  masalah budak,  masyarakat  Quraisy  pada  waktu  itu  betul-betul  menertawai apa yang disitir Al-Qur’an. Dengan  beragam  tema  dan  penekanan,  lebih  dari  20  ayat tersebar di berbagai surah yang secara verbal membicarakan masa- lah  budak  dan  perbudakan.  Bahkan,  yang  cukup  menarik,  ada  9 ayat  yang  secara  spesifik  mempunyai  kaitan  masalah  pembebasan budak;  enam  ayat  diungkapkan  secara  lugas  dan  tersurat  (Q.S.  al- Balad/90:  3,  al-Baqarah/2:  177,  an-Nis ā ’/4:  92,  an-N ū r/24:  33;  al- Muj ā dalah/58: 3, al-M ā `idah/5: 79, dan tiga ayat dinyatakan secara tersirat, yakni Q.S. at-Taubah/9: 60, al-Anf ā l/8: 67, Mu¥ammad/47: 4).
Besarnya perhatian Al-Qur’an dapat segera kita lihat pada Q.S. al-Balad/90: 10-16: "Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (jalan  kebaikan  dan  jalan  kejahatan) ;  Maka  tidakkah sebaiknya  (dengan  hartanya)  ia  menempuh  jalan  yang  mendaki lagi  sukar?;  Tahukah  kamu  apa al-‘aqabah itu?  Yaitu  memerde- kakan budak dari perbudakan".
Ayat  di  atas  perlu  mendapat  perhatian  tersendiri  bukan  hanya karena ayat tersebut tergolong wahyu pertama yang secara spesifik membicarakan masalah budak, tetapi karena ayat tersebut langsung menukik  pada  persoalan  yang  memang  menjadi  keprihatinan  Al-
Qur’an, yakni pembebasan budak. Penekanan ini dengan sendirinya memberikan  gambaran  tersendiri  tentang  intensitas  perhatian  Al- Qur’an terhadap pembebasan budak. Namun demikian, oleh karena kondisi  sosial  waktu  itu  sama  sekali  tidak  memungkinkan  untuk mengubah  struktur  perbudakan,  apalagi  pranata  hukum,  adat  istia- dat  dan  pranata  sosial  sama  sekali  belum  siap  untuk  tujuan  itu, maka  boleh  dikata  ayat  tersebut  sekadar  mencanangkan  pembe- basan budak sebagai salah satu misi kenabian Muhammad. Sebagai  fakta  sejarah  yang  sudah sedemikian  mengakar dalam struktur  dan  sistem  sosial  waktu  itu,  perbudakan  memang  tidak mudah untuk dihapuskan. Itulah sebabnya ayat tersebut menggam- barkan upaya pembebasan budak dengan istilah al-‘aqabah . Dalam tafsirnya  yang  cukup  terkenal,  Al-Maragi  menyebut  ‘ aqabah sebagai ‘jalan terjal di gunung yang sulit didaki’ (Al-Maragi, 1961). Hal yang sama sulitnya dengan pembebasan budak adalah memberi makan orang miskin pada musim kelaparan seperti yang disebutkan dalam ayat berikutnya.

## Persuasif dan Bertahap
Secara  tematik,  diskursus  Al-Qur’an  tentang  pembebasan budak bisa diklasifikasi  menjadi dua. Pertama , pembebasan budak sebagai kebajikan (Q.S. al-Balad/90: 13, al- Baqarah/2: 177 dan an-
N ū r/24:  32-33);  dan kedua ,  pembebasan  budak  sebagai  sanksi hukum (Q.S. an-Nis ā ’/4: 92, al-Muj ā dalah/58: 3, al-M ā ’idah/5: 89).
Secara kronologis, tema pertama  lebih awal turunnya,  sedang- kan  yang  kedua  turun  lebih  kemudian.  Kronologi  ini  sangat  bisa dipahami.  Sebab,  dengan  melihat  kondisi  obyektif  waktu  itu, memang  tidak  mungkin  menjadikan  pembebasan  budak  langsung sebagai  perangkat  hukum  yang  sifatnya  mengikat.  Sehingga  apa
yang  dilakukan  pertama  kali  tak  lebih  sekadar  “memperkenalkan” pembebasan  budak  sebagai  salah  satu  misi  kenabian  Muhammad yang jika dilakukan maka dijanjikan pahala.
Karena  itu,  misi  yang  diistilahkan  Al-Qur’an  sebagai aqabah itu tidak berbicara banyak untuk bisa  melakukan  perubahan secara progresif  dan  radikal  dan  melakukan  perubahan  struktural  dalam masalah  pembebasan  budak.  Ditambah  dengan  kenyataan  bahwa pengikut Nabi ketika di Mekah masih sangat kecil dengan tekanan begitu hebat dari kaum Quraisy Mekah, maka realisasi dari wahyu Allah  swt  ke-11  itu  menjadi  semakin  sulit  untuk  bisa  langsung diimplementasikan.
Hampir bersamaan dengan ayat pertama  yang berbicara  masa-
lah  pembebasan  budak  tersebut,  turun  pula  ayat-ayat  mengenai perbudakan,  yakni  Q.S.  al-Mu’min ū n/23:  6  dan  al-Ma‘ ā rij/70:  30.
Kedua  ayat  ini  masih  menerima  praktik  perbudakan  sebagaimana adanya,  bahkan  di  antaranya  juga  berisi  kebolehan  menggauli  bu- dak perempuan. Akan  tetapi,  penerimaan  tersebut  harus  dipahami  dalam  kon-
teks  yang tepat. Sebagai  fakta  historis, perbudakan pada waktu  itu merupakan bagian  integral dari  sistem  sosial  yang sudah demikian mengakar dalam struktur masyarakat. Sehingga mau tidak mau, Al- Qur’an juga mengakui adanya lembaga tersebut. Namun dalam ayat ini  harus  ditekankan  bahwa  penerimaan  tersebut  harus  dikaitkan ajaran  moral  yang  mengharuskan  pemilik  budak  “menjaga  kema- luannya” yang ditegaskan dalam ayat berikutnya. Dengan  demikian,  kebolehan  menggauli  budak  perempuan tidak  dalam  pengertian  mubah  (boleh  dilakukan)  seperti  dalam terminologi  fiqh,  tetapi  lebih  dekat  ke  makruh  (sebaiknya dihindari).  Pesan  moral  yang  ingin  dikemukakan  ayat  tersebut adalah  bahwa  meninggalkan  praktik  tersebut  lebih  dianjurkan daripada mengikutinya. Pengertian ini menjadi semakin kuat dalam turunnya  beberapa  ayat  yang  secara  tegas  menekankan  supaya memperlakukan  budak  dengan  baik  (Q.S.  an-Nis ā ’/4:  36;  an- Nahl/16:  71,  an-N ū r/24:  32-33).  Ayat-ayat  ini  menekankan  agar budak tidak semata-mata diperlakukan sebagai "alat" bagi majikan- nya,  tetapi  juga  diimbangi  dengan  sikap  dan  perlakuan  yang  lebih manusiawi terhadap budak.
Senada dengan anjuran tersebut, Q.S. al-Baqarah/2: 177 mene- kankan bahwa pembebasan budak  merupakan bagian dari keiman-
an.  Dalam  ayat  ini  ditekankan  bahwa  yang  disebut  kebajikan bukanlah  menghadapkan  wajahnya  ke  barat  atau  ke  timur,  tetapi adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, Nabi dan kitab-
kitab  yang  telah  diturunkan  Allah,  memberikan  harta  kepada kerabat, anak yatim, kaum miskin, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan budak. Berbeda  dengan  ayat-ayat  sebelumnya  di  mana  pembebasan budak hanya dalam konteks “kebajikan sosial”, pembebasan budak pada  ayat  ini  tidak  lagi  semata-mata  masalah  kemanusiaan,  tetapi juga  bagian  dari  keimanan.  Di  sini  pembebasan  budak  naik derajatnya,  dari  sekadar  kebajikan  yang  berdimensi  kemanusiaan menjadi  kebajikan  yang  berdimensi  keimanan,  atau  dalam  istilah yang sering dipakai akhir-akhir  ini, pembebasan  budak  merupakan salah satu bentuk “kesalehan sosial”.
Q.S. an-N ū r/24: 33 semakin  mengukuhkan pembebasan budak sebagai  misi  kenabian  Muhammad.  Dalam  ayat  ini  ditekankan bahwa pemilik budak harus mengabulkan permintaan si budak yang ingin  menebus  dirinya  untuk  menjadi  manusia  merdeka  dengan cara  membayar  sejumlah  uang  secara  berkala.  Namun  demikian, ayat ini juga diikuti dengan syarat “jika kalian memang mengetahui adanya  kebaikan  pada  mereka  (dalam  proses  pembebasan  terse- but)”. Ibnu Katsir secara tegas mengatakan bahwa jika pemilik budak mengetahui  sang  budak  memang  memiliki  cukup  harta  untuk menebus kemerdekaan dirinya, maka sang pemilik wajib menerima tebusan  tersebut.  Ibnu  Katsir  mengutip  sebuah  hadis  yang  diriwa- yatkan  oleh  Imam  Bukhari  yang  menceritakan  bahwa  seorang sahabat  bertanya  kepada  Nabi,  apakah  saya  wajib  (memerdekakan budak)  jika  saya  tahu  bahwa  sang  budak  tersebut  memilki  harta (untuk  menebus  kemerdekaannya)?  Nabi  menjawab,  “Saya  tidak berpendapat lain kecuali wajib.” 6
Dalam  rangka  mengimplementasikan  ayat  di  atas,  Nabi  lang- sung  memberikan  contoh  melalui  tindakan  nyata,  bukan  hanya dalam  soal  bagaimana  seharusnya  memperlakukan  budak  dengan
6 Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an al- ‘ A«im , Beirut:  Mus¯afa Nur al-Ilmi, Juz V, hlm. 96.
baik, tetapi  juga dengan pembebasan budak. 7 Catatan sejarah  yang menegaskan  bahwa  pada  masa  Nabi  tidak  pernah  terjadi  transaksi jual  beli  budak 8 merupakan  bukti  lain  dari  usaha  Nabi  untuk mengeliminasi perbudakan secara bertahap dan berangsur-angsur.
Untuk  tujuan  itulah,  dalam  beberapa  ayat  yang  turun  bela- kangan (Q.S. an-Nisa’/4: 92, al-Muj ā dalah/58: 3, dan al-M ā ’idah/5: 89),  Al-Qur’an  mulai  menjadikan  pembebasan  budak  sebagai perangkat hukum  yang tegas dan  mengikat. Dalam an-Nis ā ’/4: 92, pembebasan  budak  dijadikan  sebagai  sanksi  hukum  atas  pembu- nuhan yang tidak disengaja. Dalam al-Muj ā dalah/58: 3, pembebas- an budak dijadikan sebagai sanksi hukum bagi orang yang melaku- kan §ih ā r (menyamakan  istri  dengan  mertuanya)  terhadap  istrinya. Sedangkan  dalam  al-M ā’ idah/5:  89,  pembebasan  budak  dijadikan sanksi hukum bagi orang yang melanggar sumpah ( kaff ā rat ). Bagi  orang  yang  melakukan §ih ā r dan  orang  yang  melanggar sumpah,  pembebasan  budak  memang  hanya  salah  satu  dari  sanksi hukum lainnya (puasa dan memberi makan orang miskin). Apakah pelaku  boleh  memilih  sanksinya?  Dalam  hal §ih ā r ,  a¯-°abari menekankan  agar  lebih  mengutamakan  pembebasan  budak.  Jika tidak  mampu,  baru  boleh  memilih  sanksi  hukum  yang  lain.  A¯- °abari mengutip sebuah hadis yang menegaskan bahwa orang yang melakukan §ih ā r tidak  boleh  menggauli  istrinya  sampai  dia memerdekakan budak. 9
Demikian juga dengan sanksi hukum bagi orang yang melang- gar  sumpah.  Tidak  ada  ketegasan  apakah  pelanggar  sumpah  boleh memilih  secara  bebas  sanksi  hukum  apa  yang  akan  dijalankan. Namun Syaikh Rasyid Rida  lebih  menekankan pembebasan budak berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Khuzaifah bahwa Nabi memang membolehkan memilih salah satu sanksinya. Tetapi, pembebasan budak disebut pertama kali oleh Nabi. 10
7 Banyak  hadis  yang  membicarakan  masalah  ini.  Lihat,  Fuad  Mohd. Fachruddin, Islam Berbicara Soal Perbudakan, hlm. 52-58; Bandingkan dengan Mohammad Qutb, Salah Paham terhadap Islam , hlm. 77-79.
8 Marcel  A.  Boisard, Humanisme  dalam  Islam ,  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1990, hlm. 129.
9 Al-°abari, J ā mi‘ al-Bay ā n ‘an Ta’w ī l al-Qur’ ā n , Beirut: Mus¯afa al-B ā b al-¦alabi, 1962, hlm. 9 10 Rasyid  Ridla, Tafsir  al-Man ā r, Beirut:  Mus¯afa  al-B ā b  al-¦alabi,  1962, hlm. 39.
Prof. Hamka memberikan penjelasan yang lebih detail. Mengu- tip pendapat para ulama, Hamka menegaskan bahwa sanksi hukum terhadap  orang  yang  melanggar  sumpah  tergantung  kepada  materi sumpahnya.  Makin  berat  materi  sumpah  yang  dilanggarnya,  maka makin besar pula kafarahnya, demikian juga sebaliknya. 11
Dengan  adanya  perangkat  hukum  ini,  upaya  Al-Qur’an  untuk mengeliminasi perbudakan semakin dipertegas dan bersifat  mengi- kat.  Artinya,  bagi  orang-orang  yang  melakukan  berbagai  pelang- garan  tersebut,  tidak  ada  alasan  untuk  menghindar  dari  kewajiban membebaskan  budak.  Meskipun  ada  keringanan  untuk  mengganti memerdekakan budak dengan sanksi hukum lain, namun ini hanya berlaku  pada  orang  yang  benar-benar  tidak  mampu.  Tidak  diragu- kan  lagi bahwa pembebasan budak sebagai  sanksi hukum  merupa- kan  pranata  hukum  yang  pertama  kali  dalam  masyarakat  Arab, bahkan mungkin di seluruh penjuru dunia waktu itu. Proses  pentahapan  hukum  dalam  masalah  pembebasan  budak,
yang awalnya dianggap sebagai kebajikan hingga ditetapkan sebagi perangkat  hukum  yang  sifatnya  mengikat,  memperlihatkan  bahwa penanganan masalah perbudakan betul-betul memperhatikan kondi- si obyektif pada waktu itu.

## Menutup Sumber Perbudakan
Upaya  Al-Qur’an  untuk  melakukan  perombakan  terhadap struktur perbudakan yang sudah mengakar kuat dalam sistem sosial waktu itu tidak hanya dilakukan melalui sanksi hukum, tetapi juga diimbangi dengan terobosan untuk menutup sumber perbudakan itu sendiri.  Setelah  kemenangan  kaum  muslim  dalam  Perang  Badar,
Al-Qur’an  menetapkan  suatu  ketentuan  radikal  yang  secara diametral bertentangan dengan tradisi kepemilikan budak waktu itu. Sebagaimana  sudah  menjadi  tradisi  dalam  proses  pemilikan budak pada waktu  itu, cara  yang paling umum di kalangan bangsa
Arab  adalah  melalui  peperangan  dengan  suku  lain.  Anggota  suku yang  kalah  perang  dan  tertawan,  jika  tidak  mampu  ditebus  oleh sukunya, maka mereka kemudian dijadikan budak.
Upaya  Al-Qur’an  untuk  menutup  sumber  perbudakan  melalui peperangan  tercermin  dalam  Surah  al-Anf ā l/8:  67  yang  berbunyi,
11 Prof. Hamka, Tafsir Al-Azhar , Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz VII , 1982, hlm. 38.
"Tidak  patut  bagi  seorang  Nabi  mempunyai  seorang  tawanan sebelum  ia  dapat  melumpuhkan  musuhnya  di  muka  bumi.  Kamu menghendaki  harta  benda  (duniawiah)  sedangkan  Allah  swt menghendaki  (pahala)  akhirat  (untukmu).  Dan  Allah  Maha Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana." Ayat  yang  turun  pada  masa-masa Perang  Badar  ini  menegaskan  sebaiknya  tawanan  perang  jangan dibiarkan jadi budak.
Dengan  nada  yang  sama,  Surah  Mu¥ammad/47:  4  justru  lebih tegas  lagi.  Ayat  ini  memberi  dua  pilihan  bagi  tawanan  perang. Pertama membebaskan  mereka  tanpa  tebusan  berupa  harta  atau lainnya,  atau kedua ,  melepaskan  mereka  dengan  meminta  tebusan berupa  harta  atau  tebusan  lainnya.  Jika  kaum  muslim  memenang- kan suatu peperangan dan berhasil menawan musuh, mereka boleh membebaskannya  tanpa  syarat,  atau  meminta  tebusan.  Dengan demikian,  Al-Qur’an  menganggap tawanan perang bersifat  semen- tara.  Mereka  pada  dasarnya  tidak  boleh  diperbudak  sebagaimana ketentuan peperangan yang berlaku pada saat itu. 12
Terobosan yang ditawarkan Al-Qur’an tentu saja sangat berani dan  tergolong  radikal.  Sebab,  dalam  tradisi  kepemilikan  budak waktu  itu,  para  tawanan  perang  yang  tidak  mampu  ditebus  oleh keluarga  atau  sukunya,  sudah  dengan  sendirinya  menjadi  budak. Tradisi kepemilikan seperti ini sudah mengakar kuat dalam struktur budaya  waktu  itu.  Tradisi  yang  sekaligus  menjadi  sumber  perbu- dakan inilah yang mencoba ditutup oleh Al-Qur’an.

## Kritik Struktural
Seluruh  ayat  yang  berbicara  masalah  perbudakan,  dan  khu- susnya pembebasan budak, memiliki hubungan yang saling terkait. Hubungan  ini  tidak  hanya  dalam  pengertian  bahwa  kronologi turunnya ayat-ayat itu memiliki intensitas yang semakin kuat, tetapi juga  dalam  pengertian  bahwa  antara  ayat  yang  satu  dengan  ayat lainnya memiliki hubungan interpretatif.
Dalam  Q.S.  an-N ū r/24:  33,  misalnya,  ungkapan  ‘ jika  kalian mengetahui  adanya  kebaikan  pada  mereka  (dalam  masalah pembebasan  budak) ’  merupakan  kata  kunci  bagi  setiap  ayat  yang berbicara  masalah  pembebasan  budak.  Artinya,  upaya  untuk
12 Taufik  Adnan  Amal  dan  Syamsu  Rizal  Panggabean, Tafsir  Kontekstual, Bandung: Mizan, 1989, hlm. 32-33.
memerdekakan  budak  harus  betul-betul  dilandasi  oleh  substansi ungkapan  tadi.  Sehingga  pembebasan  budak  itu  betul-betul membawa  kebaikan  bagi  budak  yang  bersangkutan,  bukan  justru sebaliknya.  Itulah  sebabnya  Al-Qur’an  juga  menyediakan  sarana bagi  kemerdekaan  budak  serta  kemandiriannya  di  kemudian  hari. Untuk  kepentingan  inilah,  dalam  Q.S.  at-Taubah/9:  60,  budak ditetapkan  sebagai  salah  seorang  yang  berhak  menerima  zakat. Dengan  demikian,  Al-Qur'an  tidak  hanya  menganjurkan  pembe- basan budak, tetapi sekaligus  menyediakan  sarana bagi kemandiri-
an  si  budak  ketika  sudah  menjadi  manusia  merdeka  dengan menjadikan  mereka  sebagai  salah  satu  dari  delapan  golongan masyarakat yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Namun  demikian,  apa  yang  diinginkan  Al-Qur’an  sebetulnya bukan  sekadar  membebaskan  budak  dalam  pengertian  verbal.  Ada keinginan  yang  lebih  substansial  dari  sekadar  mengubah  status budak  menjadi  manusia  merdeka,  yakni  terciptanya  sistem  sosial yang  adil,  egaliter  dan  mampu  melindungi  seseorang  dari  penin- dasan  orang  lain  serta  berbagai  bentuk  kesewenang-wenangan lainnya, sehingga  harkat dan  martabat  manusia betul-betul dijamin dan dilindungi oleh struktur semacam  itu. Karena  itu, pembebasan budak yang ditekankan Al-Qur’an pada dasarnya merupakan kritik struktural terhadap sistem sosial di mana seseorang tidak boleh lagi melakukan tindakan sewenang-wenang dan berbagai perbuatan keji terhadap orang lain. Dalam  konteks  ini pula bisa dipahami  mengapa tidak ada  satu ayat  pun  dalam  Al-Qur’an  yang  secara  tegas  melarang  praktik perbudakan.  Sebab,  sebagai  sumber  hukum  yang  keberlakuannya sama  sekali  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu,  Al-Qur’an memiliki jangkauan jauh ke depan, bahwa meskipun pada akhirnya perbudakan sudah secara resmi dihapuskan dari bumi, tetapi jejak- jejaknya  masih tetap terbawa  hingga dalam peradaban  modern  ini. Itulah sebabnya, ayat-ayat tentang perbudakan tetap relevan hingga saat ini.

## Penutup
Kenyataan bahwa manusia senantiasa memiliki kecenderungan berbuat  baik  dan  buruk  merupakan  bibit-bibit  bagi  munculnya perbudakan  dalam  bentuk  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  perbu-
dakan dalam pengertian yang sebenarnya. Di sinilah ayat-ayat yang berbicara  masalah  perbudakan  secara  umum  dan  pembebasan budak  secara  khusus,  menemukan  makna  kontekstualnya  bahwa perbudakan  seperti  apa  pun  bentuknya,  mulai  dari  yang  paling kasar  hingga  yang  paling  halus,  adalah  perbuatan  tercela  yang secara moral tidak bisa dibenarkan oleh sistem hukum mana pun.[]

## Daftar Pustaka
At-°abari, Jami‘  al-Bay ā n  ‘an  Ta’w ī l  al-Qur’ ā n, Beirut:  Mus¯af ā al-B ā b  al- ¦alabi, 1962.
Ali, Syed Amir Ali, Api Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Amal,  Taufik  Adnan  dan  Syamsu  Rizal  Panggabean, Tafsir  Kontekstual, Bandung: Mizan, 1989, hlm. 32-33.
Boisard, Marcel A. Humanisme dalam Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
Fachruddin,  Fuad  Mohammad, Islam  Berbicara  Soal  Perbudakan ,  Jakarta: Mutiara, 1981.
Hamka, Tafsir Al-Azhar , Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz VII , 1982.
Ibnu Kasir, Tafsir al-Qur’an al-‘A« ī m , Beirut: Mus¯a Nur al-‘ilmi, Juz V. Qutb, Muhammad, Salah Paham Terhadap Islam , Bandung: Pustaka, 1980. Ri«a, Rasyid, Tafs ī r al-Man ā r, Beirut: Mus¯af ā al-B ā b al-¦alabi, 1962.