## Analisis Penguatan Fungsi Badan Permus yawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo
Suaib Napir Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gorontalo suaibnapir@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is  to  investigate  the  function  empowerment  of  the  Village Deliberation  Agency  (VDA)  in  Karyamukti  Village, Gorontalo  Regency.  This  research is  tring  to  investigate  the  function  empowerment  of  the  Village  Deliberation  Agency (VDA)  in  Karyamukti  Village,  Gorontalo  Regency.  The  research  method  was  the qualitative  method  with  the  institutional  approach,  and  the  research  type  was descriptive-qualitative  in  character.  The  data  collections  is  doing  by  interviews, observation,  and  documentation.  The  research  informants  were  the  Chairman  and the  Vice-Chairman  of  the  Village  Deliberation  Agency,  the  Village  Chief,  and  the Community  Members.  The  research  results  revealed  that,  First,  the VDA has  not been fullest accommodating and channeling the aspirations of society because VDA is using his own way system division of region and all its members are accountable  to their  respective  territories in  receiving  the community's  aspirations. Second, the VDA has made the draft, discuss and instituted regulations of the village along the  village  chief Karyamukti,  but has  not  shown maximum  results due  to a lack  of human  resources capabilities and  less effective organization  of VDA  in manufacturing  process of  the  regulation  of  the  Karyamukti  village.  Third,  the VDA was  already conducting  surveillance  performance village  chief  Tallambalao but has not shown the maximum supervision because of the limited regulation which became guidelines for VDA and the lack of human resources capabilities of members of VDA in the surveillance.
Keywords: VDA; aspirations; village regulation; control.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki fungsi pemberdayaan Musyawarah Desa  (VDA)  di  Desa  Karyamukti,  Kabupaten  Gorontalo.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menginvestigasi  fungsi  pemberdayaan  Musyawarah  Desa  (VDA)  di  Desa Karyamukti,  Kabupaten  Gorontalo.  Metode  penelitian  adalah  metode  kualitatif dengan  pendekatan  institusional,  dan  tipe  penelitiannya  bersifat  deskriptif- kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Informan  penelitian  adalah  Ketua  dan  Wakil  Ketua  Badan Musyawarah  Desa,  Kepala  Desa,  dan  Anggota  Masyarakat.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa,  Pertama,  VDA  belum  sepenuhnya  mengakomodasi  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  karena  VDA  menggunakan  sistem  pembagian wilayahnya  sendiri  dan  semua  anggotanya  bertanggung  jawab  kepada  wilayah masing-masing dalam menerima aspirasi masyarakat. Kedua, VDA telah membuat rancangan, membahas dan menetapkan peraturan desa di sepanjang kepala desa Karyamukti,  tetapi  belum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal  karena  kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan organisasi VDA yang kurang efektif dalam proses manufaktur dari peraturan tersebut. Desa Karyamukti. Ketiga, VDA sudah melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa  Tallambalao  tetapi  belum menunjukkan  pengawasan  maksimal  karena  peraturan  yang  terbatas  yang menjadi pedoman untuk VDA dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia anggota VDA dalam pengawasan.
Kata Kunci: VDA; aspirasi; peraturan desa; kontrol.

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  mendasar  dalam  pengaturan  desa  adalah  munculnya  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi  yang  sangat  luas.  Pada  tahun  1955  terbentuk  lembaga  desa  yang berfungsi  merencanakan  segala  kebutuhan  desa  bersama-sama  dengan perangkat  desa  dengan  sebutan  Badan  Perencanaan  Pemerintah  Desa (Bappensa).  Nama  ini  berubah  menjadi  Badan  Musyawarah  Desa    (Bamudes), berubah  lagi  menjadi  Lembaga  Musyawarah  Desa  (LMD)  pada  UU  No  5/1979, lahirnya UU No 22/1999 berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam UU No32/2004 dan UU No 12/2008 BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Perbedaan  yang  substansial  antara  LMD  dan  BPD  ditinjau  dari  aspek fungsi dan Yuridis formal, yaitu LMD hanya memiliki fungsi legislasi, sementara BPD  selain  berfungsi  legislasi  juga  berfungsi  mengawasi  pemerintah  desa,  dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa dimainkan oleh Badan Perwakilan  Desa  berdasarkan  kemauan  dan  proses  politik.  Pada  Tahun  2010 sampai  tahun  2014  APBDes  di  desa  Karyamukti  Kabupaten  Gorontalo  dengan total  Rp  1.164.937.168,15,  yang  dikelola  secara  otonomi  oleh  pemerintahan desa.  Alokasi  dana  Desa  sebagaimana  UU  No  6  Tahun  2014  didalam  pasal  72 ayat  (2)  mengatur  pula  keuangan  desa paling  sedikit  10% (sepuluh  perseratus) dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.  Selain potensi  keuangan  juga  terdapat  potensi  sumber  daya  alam,  seperti  tambang galian c, pariwisata, air bersih dan pertanian. Oleh karena itu penguatan fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengelola  APBDes  merupakan  langkah strategis  yang perlu dilakukan.   Penyusunan  APBDes  mengatur  alokasi  belanja pemerintah desa lebih banyak digunakan untuk menggerakkan pemerintah desa daripada  digunakana  pada  masyarakat  desa.  Ini  menunjukkan  bahwa  bahwa penggunaan dana desa belum dapat memecahkan masalah-masalah kemiskinan,  infrastruktur,  peningkatan  pendidikan  dan  kesehatan.  Padahal APBDes  dapat  dimanfaatkan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat. Diperlukan  upaya  BPD  untuk  mengatur  anggaran  dengan  baik  sehingga penggunaan anggaran efektif dan efisiensi.
Menurut  Fauzan  (2010),  peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Proses  dan  Penyususnan  Preaturan  Desa  masih  lemah  karena  dipengaruhi faktor  Rendahnya  SDM  anggota  BPD  dibidang  hukum,  kurangnya  bimbingan teknis  dari  pemerintah  daerah  dalam  bidang  legislasi,  budaya  hukum masyarakat  rendah,  dan  adanya  kepentingan  politik.  Kusandajani  (2008), menyatakan  bahwa  proses  pengambilan  keputusan  dilakukan  melalui  proses musyawarah  antara  BPD,  kepala  Desa,  dan  masyarakat.  Proses  itu  dilakukan setiap tahun dan dilaksanakan dibalai desa melalui musyawarah pembangunan desa (Musbangdes). Musbangdes bertujuan untuk merumuskan peraturan desa Tallambalao.
Sementara Svein (2009), menyatakan bahwa tolok ukur baik atau buruknya sebuah substansi legislasi dapat dianalisi dengan empat kategori, yaitu  Kriteria Moral (Moral Criteria) Menilai baik buruknya suatu produk legislasi dari kategori moral  secara  umum.  Kriteria  Politik  (Political  Criteria)  menilai  substansi peraturan  perundang-undangan  secara  politik.  Kriteria  Hukum  (Legal  Criteria) menilai  suatu  produk  legislasi  dari  aspek  hokum.  Ketidakharmonisan  dalam
Praktek  (Practical  Disharmonie)  milhat  sebuah  situasi  dimana  beberapa  produk hukum  secara  hukum  tidak  bertabrakan  akan  tetapi  sebenarnya  saling menegaskan  tujuan  dari  pengaturan  antar  produk  hukum  tersebut.  Badan Permusyawaratan  Desa  memiliki  peran  penting  didalam  mengatur  potensi  di desa Karyamukti.
BPD sebagai lembaga politik yang strategis di pedesaan dapat menciptakan chek and balance yang kuat dalam proses pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan  maseyarakat  desa.  Fungsi  BPD  mempunyai  peran  yang  strategis dalam  penyelengaraan  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  desa.  Kemajuan suatu  desa  dipengaruhi  kuat  oleh  kinerja  BPD  dalam  proses  politik  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  penguatan  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  di  desa  Karyamukti  merupakan  suatu  hal  yang  sangat menarik  untuk  dikaji.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo.

## 2. KAJIAN TEORI
Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 bahwa Badan  Permusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi  membahas  dan  menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  Desa,  serta  melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa. Menurut Wulandari (2011), menyatakan peranan BPD telah melaksanakan tugas pokok  dan  fungsinya  dalam  menetapkan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  walaupun  belum  secara  sepenuhnya semua  aspirasi  dijadikan  peraturan  desa.  Salim  (2012),  peranan  BPD  telah melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  menetapkan  peraturan  desa bersama  kepala  desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  walaupun  belum sepenuhnya  semua  aspirasi  dijadikan  peraturan  desa.  BPD  merupakan  suatu organisasi  ditingkat  desa  yang  berada  dalang  lingkup  sosial  yang  segala tindakannya memiliki tujuan tertentu.
Menurut    Scott  (2008),  menyatakan  bahwa  institusi  berada  pada  lingkup struktur  social,  memiliki  elemen-elemen  simbolis,  aktifitas  sosial,  dan  sumber daya  materil.  Keberadaan  institusi  diperlukan  sebagai  seperangkat  proses  yang dicirikan  dengan  elemen-elemen  regulatif,  normatif  dan  kultur  kognitif  yang syarat  dengan  perubahan.  Meskipun  unsur-unsur  utama  dari  institusi  adalah rules,  norms,  and  cultural  benefit,  konsep  institusi  juga  menyangkut  asosiasi perilaku  dan  sumber  daya  materil.  Dengan  demikian  pengertian  institusi ditentukan  oleh  batasan  legal,  procedural,  moral  dan  cultural  yang  memiliki legitimasi. Tidak hanya menyangkut property or social order, tetapi juga sebagai proses intitusionalisasi maupun deintitusionalisasi.
Proses  institusional  dalam  pembuatan  kebijakan  ditingkat  desa  menurut Kusandajani  (2008),  menyatakan  bahwa  proses  pengambilan  keputusan dilakukan  melalui  proses  musyawarah  antara  BPD,  kepala  desa,  dan masyarakat.  Proses  itu  dilakukan  setiap  tahun  dan  dilaksanakan  dibalai  desa melalui  musyawarah pembangunan desa  (musbangdes).  Musbangdes bertujuan untuk merumuskan peraturan desa Tallambalao. Peraturan Desa adalah produk hukum  tingkat  desa  yang  ditetapkan  melalui  proses  politik  oleh  Kepala  Desa bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Peraturan  desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari
peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
Natabaya (2007), menyatakan bahwa menilai kualitas peraturan perundang- undangan  harus  dilihat  dari  hulu  sampai  hilir.  Disamping  itu  peraturan perundang-undangan  adalah  sebuah  produk  politik  yang  mengandung  dua makna.  Makna  pertama  adalah  politik  dalam  arti  kebijakan,  yakni  peraturan yang  mengikat  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  yang  kedua politik dalam artian politik praktis. Tuori (2009), membaginya dalam tiga bentuk rasionalitas yaitu Object Rationality, Internal Rationality dan Normatif Rationality. Object  rationality  adalah  memastikan  bahwa  legislasi  mampu  menjalankan fungsi sosialnya, misalnya dalam mencapai tujuan bersama dan menjadi media integrasi  sosial.  Internal  Rationality  menekankan  kepada  koherensi  dan konsistensi  pada  sistem  hukum,  dan  yang  terakhir  normatif  rationality  terkait dengan  legitimasi  dari  legislasi  tersebut.  Sedangkan  Wasistiono &  Tahir  (2007), melihat  bahwa  peraturan  desa  merupakan  penjabaran  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  sosial dan budaya masyarakat desa setempat.
Peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  menguatkan  organisasi dalam membangun masyarakat. Atmosoeprapto dalam Nogi (2005), mengemukakan  bahwa  penguatan  organisasi  BPD  diakibatkan  oleh  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  eksternal,  teridiri  dari:  pertama  faktor politik,  yaitu  berhubungan  dengan  keseimbangan  kekuasaan  Negara  yang berpengaruh  pada  keamanan  dan  ketertiban,  yang  akan  mempengaruhi ketenangan  organisasi  BPD  desa  Tallambalao  untuk  bekerja  secara  maksimal. Kedua  faktor  ekonomi,  yaitu  tingkat perkembangan ekonomi  yang berpengaruh pada  tingkat  pendapatan  masyarakat  sebagai  daya  beli  untuk  menggerakkan sektor-sektor  lainnya  sebagai  suatu  system  ekonomi  yang  lebih  besar.  Ketiga faktor  social,  yaitu  orientasi  nilai  yang  berkembang  dimasyarakat,  yang mempengaruhi  pandangan  mereka  terhadap  etos  kerja  yang  dibutuhkan  bagi peningkatan kinerja organisasi BPD. Sementara faktor internal,  pertama tujuan organisasi BPD, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu  organisasi.  Kedua  struktur  organisasi  BPD,  sebagai  hasil  desain  antara fungsi  yang  akan  dijalankan  oleh  unit  organisasi  dengan  struktur  formal  yang ada. Ketiga sumber daya manusia Anggota BPD, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota  organisasi  sebagai  penggerak  jalannya  organisasi  secara  keseluruhan. Keempat  system,  yaitu  bagian-bagian  suatu  organisasi  dalam  pola  kerja  yang baku dan menjadi satu kesatuan organisasi yang bersangkutan.
Menurut  Skelley  (2010),  menyatakan  bahwa  organisasi  dibentuk  oleh lingkungan  institusional  yang  mengitarinya.  Pengamatan  terhadap  organisasi harus  dilihat  sebagai  totalitas  symbol,  bahasa,  ataupun  ritual-ritual  yang melingkupinya.  Sehingga  dalam  memahami  sebuah  prilaku  organisasi  tidak dapat  dilakukan  hanya  dengan  melakukan agregasi  atas  pengamatan  terhadap prilaku individu. Justru sebaliknya, banyak penelitian tentang institusionalisme yang  mengkaji  seberapa  besar  pengaruh  institusi  terhadap  prilaku  manusia melalui  aturan  dan  norma  dibangun  oleh  institusi.  Jadi  bukan  manusia  yang menentukan corak institusi, melainkan institusi yang berdasarkan pada aturan dan  norma  itulah  yang  mempengaruhi  prilaku  individu.  Jadi  kesejahteraan masyarakat desa Tallambalao sangat ditentukan peranan BPD.
Untuk  menciptakan  kesejahteraan  maka  diperlukan  pengawasan  BPD. Nawawi  (2007),  menyatakan  bahwa  BPD  perlu  menggunakan  pengawasan dengan  metode  pengawasan  langsung  (direct  control)  dan  Metode  Pengawasan Tidak  Langsung.  Metode  pengawasan  langsung  dilakukan  dengan  melindungi unit  kerja  yang bersangkutan.  Metode  pengawasan  ini dapat dilakukan  dengan pendekatan formal dan informal.
Meotode  pengawasan  tidak  langsung  artinya  kegiatan  pengawasan  yang dilakukan  tanpa  mendatangi  objek  yang  diawasi.  Caranya  mempelajari  dan menganalisis  segala  dokumen-dokumen  yang  menyangkut  objek  yang  diawasi, baik berupa laporan dari pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya berkala, laporan hasil  pemeriksaan  yang  diperoleh  dari  perangkat  pengawasan  langsung,  surat- surat pengaduan, berita atau artikel di media, dan dokumen-dokumend lainnya. Baranta    (2009),  menyatakan  bahwa  pengawasan  dapat  meningkat  kinerja organisasi.  oragnisasi  juga  memberikan  penilaian  atas  kinerja  organisasi  dan membantu  untuk  mengkoreksi  masalah-masalah  yang  ada  dalam  kinerja organisasi,  sekaligus  mencegah  terjadinya  kerugian/pemborosan  yang  tidak diinginkan. Selain itu pengawasan juga Mempertebal rasa tanggung jawab para aktor yang terkait.
Badan  Permusyawaratan  Desa  atau yang disebut  dengan  nama lain adalah lembaga  yang  melakukan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan secara demokratis. Oleh karena itu penguatan BPD dapat dilihat dengan menilai tolak ukur dari baik buruknya sebuah substansi legislasi dan dinilai dari aspek yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuannya  BPD  dalam  menciptakan  chek and balance proses pemerintahan desa. Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Desa  bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa;  serta melakukan pengawasan.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  institusionalisme karena penelitian ini  dilakukan  pada  suatu  bagian  organisasi  pemerintahan desa.  Pierson  &  Skocpol  (2008),  menyatakan  bahwa  analisis  institusional digunakan  untuk  mengkaji  segala  sesuatu  dari  proses  legislatif,  efek  terhadap gerakan sosial, sampai politik hukum.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Karyamukti  Kabupaten  Gorontalo  dengan pertimbangan  bahwa  desa  tersebut  merupakan  desa  yang  memiliki  potensi sumber  daya  alam  yang  melimpah  dan  pengembangan  pembangunan  pada sektor  publik  yang  baik.  Di  desa  tersebut  tersedia  sarana  dan  prasarana pemerintahan  yang  lengkap,  baik  sarana  dan  prasarana  pemerintah  desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembangunan asrama siswa desa Karyamukti  di  Kota  Kabupaten    Gorontalo  dan  memiliki  mobil  desa  yang merupakan hasil dari pembangunan desa.

## 3.3. Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yag  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  dengan menggunakan  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Wawancara  mendalam (Indepth  Interview),  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  secara langsung  mengadakan  tanya  jawab  dengan  Ketua  BPD,  Wakil  Ketua  BPD, Kepala  Desa  dan  Tokoh  Masyarakat  di  desa  Karyamukti.  Dokumentasi,  yaitu teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  untuk  mendokumentasikan  semua data  dan  informasi  yang  diperoleh  di  Kantor  Desa  Tallambalao.  Penemuan sumber  data  pada  orang  yang  diwawancarai  dilakukan  secara  purposive sampling,  yaitu  dipilih  dengan  pertimbangan  dan  tujuan  tertentu.  Informan penelitian ini adalah kepala desa, BPD, dan masyarakat.
3.4. Analisis Data
Menurut  Norman  (2009),  kegiatan  analisis  data  kualitatif  mencakup pengujian,  mengerutkan,  mengkategorikan,  mengevaluasi,  membandingkan, mensintesiskan  dan  mengkontemplasikan  data  yang  dikode  seperti  halnya interview  data  mentah  dan  data  yang  direkam.  analisis  data  yang  dilakukan dalam penelitian ini melalui analisis kualitatif dengan tahapan pengelolaan data yaitu penafsiran data, reduksi data,  penyusunan data, pemeriksaan keabsahan data, dan menarik kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  temuan  penelitian  ini  ada  dua  jenis  pendekatan  dalam  menampung aspirasi,  yakni  top  down  dan  bottom-up.  Untuk  bottom-up  tersedia  mekanisme penjaringan  pendapat  dari  bawah  melalui  forum-forum  seperti  koordinasi dengan oranisasi-organisasi dipedesaan. Dalam perjalanannya ide-ide masyarakat  ini  kemudian  harus  dipadukan  dengan  berbagai  dokumen  seperti pola  dasar  (poldas)  pembangunan  yang  berkarakter  top  down.  Dalam prakteknya, pendekatan top down lebih sering terjadi atas ide yang berasal dari atas mengatasnamakan masyarakat desa.
Aspirasi  masyarakat  pada  umumnya  melibatkan  level  bawah  dalam menyuarakan  aspirasi  kepada  BPD.  Apirasi  digunakan  dalam  pengambilan keputusan  BPD  disesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat.  Pengambilan keputusan  dilakukan  melalui  pertemuan  yang  melibatkan  masyarakat,  kepala desa dan BPD. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat  merupakan hal  mendasar  dalam  proses  pembahasan  peraturan  desa.  Hal  ini  menandakan bahwa  partisipasi  masyarakat    merupakan  hal  mendasar  dalam  proses pembahasan  peraturan  desa.  Adapun  dimensi  partisipasi  masyarakat  di  desa Karyamukti terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi keluar dan dimensi kedalam. Dimensi  keluar  berkaitan  dengan  pelibatan  desa  dalam  pembuatan  keputusan tentang  desa.  Mulai  level  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  sampai  level pemerintah  Kecamatan  Tammerodo  Sendana.  Sementara  dimensi  kedalam menyangkut  partisipasi  masyarakat  desa  Karyamukti  terhadap  jalannya pemerintahan desa.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  BPD  sudah  mulai  ada  peran,  tetapi belum  maksimal  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  karena BPD  menggunakan  caranya  sendiri  yaitu  mengguakan  system  pembagian wilayah dan semua anggotanya bertanggung jawab pada wilayah masing-masing dalam  menerima  aspirasi  masyarakat  Desa.  Pada  tabel  1  menunjukkan kemampuan  BPD  dalam  mengelola  aspirasi  masyarakat  dalam  pembuatan
peraturan  desa  tentang  APBDes  di  desa  Karyamukti  66,67  persen  informan menyatakan  kurang  mampu.  Karena  proses  pembuatan  perdes  lebih  banyak berpedoman pada asumsi BPD dan kepala desa, dibandingkan berpedoman pada kondisi  masyarakat  desa  yang  sebenarnya.  Kondisi  tersebut  membuat  antara kepala desa dan BPD masing-masing memainkan perannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam perdes. Akibatnya, fungsi BPD menjadi macet dan terjadi  konspirasi  antara  kepala  desa  dan  BPD    dalam  pembuatan  peraturan desa  sulit  diantisifasi.  Jadi,  demokrasi  desa  tetap  saja  sekedar  simbol,  belum menyentuh realitas yang sesungguhnya.
Tabel 1. Tanggapan informan terhadap kemampuan BPD  mengelola aspirasi
Penilaian Persen Sangat mampu - Mampu 16,67 Kurang mampu 66,66 Tidak mampu 16,67 Total 100
Sumber: Hasil olah data primer 2015.
Menurut  Wulandari    menyatakan  peranan BPD dalam  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsinya  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  walaupun belum  sepenuhnya  semua  aspirasi  dijadikan  peraturan  desa.  Salim  juga menyatakan  bahwa  peranan  BPD  telah  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  walaupun    belum sepenuhnya  semua  aspirasi  dijadikan  peraturan  desa.  BPD  merupakan  suatu organisasi  ditingkat  desa  yang  berada  dalang  lingkup  sosial  yang  segala tindakannya  memiliki  tujuan  tertentu.  Belum  maksimalnya  BPD  dalam menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa  menjadi  sebuah kebijakan karena pengaruh persinggungan BPD dengan Kepala desa.
Akibat  persinggungan  menyebabkan  hubungan  kurang  baik  antara  Ketua BPD  dengan  kepala  desa  menyebabkan  pengambilan  keputusan  di  desa Karyamukti menjadi kurang maksimal. Padahal adanya BPD di desa Karyamukti dapat  menciptakan  check  and  balance  dalam  mengelola  aspirasi  masyarakat dengan  baik.  Namun  kenyataan  menunjukkan  bahwa  BPD  belum  bisa memengelola  aspirasi  sesuai  harapan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  masyarakat mendorong agar BPD dapat mengelola aspirasi masyarakat dengan baik. Karena selama  ini  BPD    dinilai  masyarakat  masih  belum  maksimal  menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam peraturan desa Karyamukti.
Lemahnya kemampuan BPD karena BPD tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam mengelola aspirasi. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa BPD dinilai kurang memiliki  kemampuan  sumber  daya  manusia  dari  tingkat  pendidikan  formal karena  4  orang  SMA  dan  1  orang  SMP.  Karena  itu  BPD  dinilai  masih  lemah dalam  mengelola  aspirasi  masyarakat  desa  Karyamukti.  Upaya  peningkatan kemampuan  BPD  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  kualitas,  professional dan  komitmen  dalam  melaksanakan  tugas.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut maka  BPD  desa  Karyamukti  dapat  melakukan  upaya  yang  memberikan kesempatan kepada semua anggota BPD untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dirinya, antara lain dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Formal Anggota BPD di Desa Karyamukti
Nama Pendidikan Hasbi P SMA Rusdi K SMA Hirman SMP Sudirman SMA Rohana SMA
Sumber: Hasil Olah data Sekunder, 2017
Pendidikan merupakan sebuah proses transformasi suatu pengetahuan dari seseorang  kepada  orang  lain  secara  sistematis  dan  pembinaan  yang  bersifat mendasar.  Dengan  kata  lain  merupakan  upaya  mendorong  perkembangan  cara berpikir serta merangsang pertumbuhan pola pikir BPD. Adanya tugas BPD yang kompleks, maka faktor pendidikan mutlak dibutuhkan karena pendidikan dapat mengubah cara betindak dan cara hidup dimasyarakat. Disampin itu BPD perlu terlibat  secara  aktif  untuk  mengikuti  pelatihan-pelatihan  teknis,  diskusi, seminar  yang  relevan  dengan  fungsinya  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga- lembaga  lainnya.  Pendidikan  dan  pelatihan  dapat  meningkatkan  insiatif  dan keahlian  anggota  BPD  dalam  melaksanakan  fungsinya,  baik  dimasa  sekarang maupun dimasa mendatang.
Untuk  memaksimal  fungsi  BPD  dalam  membahas  dan  menyepakati ranperdes  menurut  Scott  perlu  dikembangkan  tiga  pilar  dalam  tatanan  sebuah kelembagaan  BPD,  yaitu  regulatif,  normatif,  dan  kognitif.  Pilar  regulatif menekankan  pada  aturan  dan  pengaturan  sanksi,  pilar  normatif  mengandung dimensi  evaluatif  dan  kewajiban,  sedangkan  pilar  kognitif  melibatkan  konspesi bersama dan frame yang menempatkan pada pemahaman oleh BPD. Setiap pilar tersebut  meberikan  alasan  yang  berbeda  dalam  hal  legitimasi  BPD,  baik  yang berdasarkan  sanksi  hukum,  secara  kewenangan  moral  dan  dukungan  budaya. Dengan  adanya  tiga  pilar  tersebut  maka  kedudukan  BPD  di  desa  Karyamukti dapat berjalan dengan baik.
Tabel  3.      Tanggapan  informan  terhadap  kemampuan  BPD  dalam mengundangkan perdes di desa Karyamukti.
Penilaian Persen Sangat mampu - Mampu - Kurang mampu 66,67 Tidak mampu 33,23 Total 100
Sumber : Hasil olah data primer 2017
Selain lemah dalam mengelola aspirasi, BPD juga  belum mampu membuat rancangan,  membahas  dan  mengundangkan  peraturan  desa  dengan  benar disebabkan kurangnya kemampuan SDM dan kurang efektifnya organisasi BPD dalam  proses  pembuatan  peraturan  desa  Karyamukti.  Ketidak  mampuan  BPD diakibatkan  karena  kemampuan  BPD  begitu  terbatas  dalam  mengetahui substansi  yang  akan  diundangkan  kedalam  peraturan  desa.  Pada  tabel  3 menunjukkan  bahwa  BPD  di  desa  Tallambalao  66,67  persen  informan
menyatakan  kurang  mampu  dalam  mengundangkan  peraturan  desa  bersama kepala desa.  Dimana hanya dapat membentuk 1 peraturan desa  setiap tahun sejak  tahun  2010  sampai  pada  tahun  2016  yaitu  peraturan  desa  tentang anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  Karyamukti.  Oleh  karena  itu  BPD memerlukan  pembinaan  dalam  bidang  pembuatan  perundang-undangan sehingga  aturan  dapat  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Menurut Natabaya  menyatakan  bahwa  menilai  kualitas  peraturan  perundang-undangan harus dilihat dari hulu sampai hilir.
Proses  BPD  dalam  pembuatan  kebijakan  ditingkat  desa  menurut Kusandajani  menyatakan  bahwa  proses  pengambilan  keputusan  dilakukan melalui  proses  musyawarah  antara  BPD,  kepala  desa,  dan  masyarakat.  Proses tersebut  dilaksanakan  setiap  tahun  dan  dilaksanakan  kantor  desa  melalui musyawarah  pembangunan  desa  (musbangdes).  Musbangdes  bertujuan  untuk merumuskan  peraturan  desa  Karyamukti.  Peraturan  Desa  adalah  produk hukum  tingkat  desa  yang  ditetapkan  melalui  proses  politik  oleh  Kepala  Desa bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Peraturan  desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan kondisi  sosial  budaya  masyarakat  desa  setempat.  Kesejahteraan  masyarakat dapat  dicapai  apabila  kondisi  social  dan  budaya  masyarakat  dapat  dapat melakukan pengawasan secara maksimal dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Untuk  menciptakan  kesejahteraan  maka  diperlukan  pengawasan  BPD.
Menurut  Nawawi  menyatakan  bahwa  BPD  perlu  menggunakan  pengawasan dengan  metode  pengawasan  langsung  (direct  control)  dan  Metode  Pengawasan Tidak  Langsung.  Metode  pengawasan  langsung  dilakukan  dengan  melindungi unit  kerja  dari  BPD  itu  sendiri.  Pengawasan  ini  dapat  dilakukan  dengan mempelajari  dan  menganalisisi  berbagai  informasi  dan  data  sebagai  bahan masukan  yang  meneggambarkan  berbagai  kegiatan  yang  hendak  diketahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan oleh BPD. Metode ini bisa dilakukan dengan wawancara langsung kepada pelaksana kegiatan atau orang lain yang dianggap mengetahui  dengan  baik  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Dengan  demikian metode  pengawasan  BPD  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  formal  dan informal.  Pengawasan  formal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pejabat instansi  yang  berwenang  baik  bersifat  eksternal  maupun  internal.  Pengawasan informal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  masyarakat,  misalnya  dengan media massa dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat ataupun melalui surat- surat pengaduan.
Pengawasan  sistem  pemerintah  desa  merupakan  suatu  usaha  penertiban untuk  menjamin  terealisasi  segala  ketentuan  Undang-undang  dan  ketentuan daerah  itu  sendiri.  Tujuan  pengawasan  adalah  agar  hasil  pekerjan  dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perencanaan. BPD belum dapat melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa  secara  maksimal  karena terbatasnya  regulasi  yang  menjadi  pedoman  bagi  BPD  dan  kurangnya kemampuan  sumber  daya  manusia  anggota  BPD  dibidang  pengawasan.  Pada tabel 5 menunjukkan bahwa kemampuan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa  Karyamukti  masih  lemah  karena  50  persen  informan  menyatakan  kurang mampu  dan  50  persen  lagi  informan  menyatakan  tidak  mampu.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  beberapa  potensi  sumber  daya  alam  desa  Karyamukti  belum  dapat
dikelola dengan menggunakan peraturan desa. Selain itu, pengawasan BPD juga lemah  dalam  menjaga  dan  memperkuat  nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai kekuatan  utama  dalam  proses  demokrasi  dipedesaan.  Dapat  dilihat  dari terjadinya  pergeseran  nilai-nilai  kearifan  local  dipedesaan  akibat  pengaruh tatanan politik pedesaan. Tatanan politik pedesaan telah merusak tatanan desa, sehingga desa kehilangan karakter kearifan lokal.
Tabel  5.  Tanggapan  informan  terhadap  kemampuan  BPD  dalam  mengawasi kinerja kepala desa Karyamukti.
Penilaian Persen Sangat mampu - Mampu - Kurang mampu 50 Tidak mampu 50 Total 100
Sumber : Hasil olah data primer 2017
Pengawasan  kinerja  kepala  desa  yang  dilakukan  BPD  belum  menunjukkan adanya  jaminan  dapat  memenuhi  harapan  masyarakat.  BPD  belum  mampu menganalisis  dan  mengurai  anggaran  ranperdes  dengan  benar.  Hal  inilah  yang membuat BPD masih didominasi oleh kepala desa ketika pembahasan anggaran, sehingga  pengawasan  BPD  terhadap  kinerja  kepala  desa  masih  lemah.  Dalam melakukan  penguatan  proses  pengawasan  yang  perlu  dipersiapkan  oleh  BPD, yaitu  Menetapkan  beberapa  jenis  standar  atau  sasaran,  Mengukur  dan membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. BPD juga perlu melakukan  Identifikasi  penyimpangan  dan  pengambilan  tindakan  korektif. Rangkaian  tindakan  yang  tercakup  dalam  proses  pengawasan  terebut merupakan tindakan untuk menetapkan standar pengawasan.
Pengawasan  BPD  terhadap  pelayanan  dan  penggunaan  anggaran  desa Karyamukti  dapat  ditingkatkan.  kendala  penguatan  BPD  karena  belum  ada payung  hukum  yang  jelas  mengatur  pengawasan  BPD,  sehingga  ketika  ada masalah hanya dapat dibicarakan melalui musyawarah bersama dengan kepala desa  dan  tokoh  masyarakat.  Perlu  adanya  penguatan  pengawasan  BPD  dalam menilai kinerja melalui pembinaan secara intensif yang dilakukan oleh instansi pemerintah  yang  berhubungan  dengan  pemerintahan  desa.  Penguatan  dapat melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  work  shop,  dan  bimbingan  teknis.  Menurut Baranta menyatakan bahwa pengawasan dapat meningkatkan kinerja organisasi BPD.  BPD  dapat  memberikan  penilaian  atas  kinerja  organisasi  dan  membantu untuk  mengkoreksi  masalah-masalah  yang  ada  dalam  kinerja  organisasi, sekaligus  mencegah  terjadinya  kerugian/pemborosan  yang  tidak  diinginkan. Selain  itu  pengawasan  juga  Mempertebal  rasa  tanggung  jawab para  aktor  yang terkait.

## 5. PENUTUP
Hasil  penelitian  ini  disimpulkan:  Pertama,  BPD  telah  melaksanakan  fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diantaranya BPD menerima aspirasi  masyarakar  desa  Karyamukti  dibidang  pendidikan,  agama,  seni  dan olah  raga.  Tetapi  hal  itu  tidak  menunjukkan  keberhasilan  yang  maksimal disebabkan  karena  BPD  belum  dapat  bekerja  maksimal  dan    gaji  BPD  yang
masih  rendah.  Kedua,  BPD  telah  membuat  rancangan,  membahas  dan mengundangkan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa  Karyamukti,  namun belum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal  disebabkan  kurangnya  kemampuan SDM dan kurang efektifnya organisasi BPD dalam proses pembuatan peraturan desa  Karyamukti.  Ketiga,  BPD  sudah  melakukan  pengawasan  kinerja  kepala desa  Karyamukti  namun  belum  menunjukkan  pengawasan  yang  maksimal karena  terbatasnya  regulasi  yang  menjadi  pedoman  bagi  BPD  dan  kurangnya kemampuan sumber daya manusia anggota BPD dibidang pengawasan. Penulis menyarankan  agar  BPD  melakukan  cara  musyawarah  usul  antar  dusun, kemudian  dirembukkan  kedalam  musyawah  tingkat  desa.  Perlu  juga  diberikan kesempatan    kepada  BPD  mengkuti  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  bentuk pelatihan,  work  shop,  seminar  dan  diskusi  serta  sistem  regulasi  tentang  BPD segera dilengkapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Baranta  Atep.  (2009).  Dasar-  dasar  Pengawasan.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Fauzan  Ali.  (2010).  Implementasi  peraturan  pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang desa Terkait dengan peran badan permusyawaratan desa Dalam penyusunan  dan  penetapan  Peraturan  Desa  Di  Kecamatan  Wanasari Kabupaten Brebes. The Journal Politic, 14 (5): 316-318
Kushandajani.  (2008).  Otonomi  Desa  Berbasis  Modal  Sosial  Dalam  Perspektif Socio Legal. Jakarta: PT. Golbal Media.
Natabaya  HAS.  (2007).  Peningkatan  Kualitas  Peraturan  Perundang-undangan; Suatu  Pendekatan  Input  dan  Output.  Jurnal  Legislasi  Indonesia, 4(2):176-179.
Nawawi  Hadari.  (2007).  Manajemen  Pengawasan  Melekat.  Jakarta:  Haji  Mas Agung.
Nogi  Hessel  Tangkilisan.  (2005).  Manajemen  Publik.  Jakarta:  Penerbit PT.Grasindo.
Norman Denzin. K. (2009). Qualitatid Reseach. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pierson  &  Skocpol.  (2008).  Historical  institusinalism  in  Contemporary  Political Science. Dalam I. Katzenold & H.V. Miller (ed). New York: W. W. Norton.
Salim  Agus  (2012).  dengan  topik  penelitian  Peranan  Badan  Permusywaratan Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Desa  Kaumang Kecamatan Kaumang. Jurnal Borneo Administrator, 9(3): 223-225.
Skelley.  (2010).  Institutions  and  Organizations.  Handbook  of  Industrial Organization: North Holland.
Svein  Eng.  (2009).  Legislative  Inflation  and  the  Quality  of  Law  dalam  Luc  J. Witngens et.al. Legisprudence: A New Theoritical Approach Of Legislation. Oregon: Hart Publishing.
Tuori  Kaarlo. (2009). Legislation Between Politic and Law dalam Luc J. Witngens et.al.  Legisprudence:  A  New  Theoritical  Approach  Of  Legislation.  Oregon: Hart Publishing.
Wasistiono  Kaarlo  &  Tahir  Irawan.  (2007).  Prospek  Pengembangan  Desa. Bandung: CV Fokus Media.
Wulandari  Putri.    (2011).  Peranan  Badan  Permusywaratan  Desa  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pinrang. Jurnal Pemerintahan Desa, 16 (2): 185-187.