## STATUS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN OLEH RENTENIR SEBAGAI KREDITUR DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Mlg)
M. Hambali. S.H., M.H Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah Email: Bangham66@gmail.com

## ABSTRACT
The  last  few  years  the  development  of  the  Islamic  economy  is  very  fast. Then  to  follow  the  development  of  Islamic  based  economy,  a  sharia financial institution was established with a management system that is in accordance  with  sharia.  But  there  are  still  peoples  who  carry  out  debt transactions  to  moneylenders  in  the  absence  of  a  clear  agreement,  of course, with large additional returns. Things like this very disturbing, and cause a lot of losses to debtors.  This research focuses on the case in the decision number 202/Pdt.G/2020/Pn.Mlg. This research using a literature review  debts  and  receivables  in  fiqh  muamalah.  Then  analyzed  with existing materials so as to describe this probles clearly. A debt by a person must  have  a  clear  agreement.  Well  its  agreement  was  made  orally  or  in writing  by  presenting  a  number  of  witnesses.  There  are  so  many  benefits that can be obtained if a debt receivable is written in writing. All of that is explained  directly  in  the  QS.  Al-Baqarah:  282  which  is  famous  for  the verse Muamalah.
Keyword: Agreement, debts, and fiqh muamalah

## ABSTRAK
Beberapa  tahun  terahir  perkembangan  perekonomian  Islam  sangat pesat  sekali.  Kemudian  untuk  mengikuti  perkembangan  perekonomian yang berbasis Islam tersebut berdirilah lembaga keuangan syariah dengan system  pengolaan  yang  sesuai  dengan  syariat.  Tetapi  masih  saja  banyak masyarakat  yang  melakukan  transaksi  hutang  piutang  kepada  rentenir dengan tidak adanya kesepakatan yang jelas tentu dengan pengembalian dengan  tambahan  yang  besar.  Hal  seperti  ini  sangat  meresahkan,  dan banyak  menimbulkan  kerugian  kepada  debitur.  Penelitian  ini  berfokus pada  kasus  yang  ada  dalam  putusan  Nomor  202/Pdt.G/2020/PN  Mlg. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan literature review hutang  piutang  dalam  fikih  muamalah.  Kemudian  dianalisa dengan  materi-materi  yang  telah  ada  sehingga  dapat  menguraikan
permasalahan  ini  dengan  jelas.  Suatu  hutang  piutang  yang  dilakukan seseorang  harus  mempunyai  perjanjian  yang  jelas.  Baik  perjanjian  itu dilakukan  secara  lisan  maupun  dengan  cara  tertulis  dengan menghadirkan  sejumlah  saksi.  Sangat  banyak  sekali  manfaat  yang didapat  jika  suatu  hutang  piutang  dituangkan  dalam  tulisan.  Semua  itu dijelaskan  secara  langsung  dalam  QS.  Al  Baqarah:  282  yang  terkenal dengan ayat Muamalah.
Kata kunci ; perjanjian, hutang piutang, dan fiqh muamalah

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  notabenya  saling membutuhkan  antar  satu  dengan  lainya.  Hubungan  manusia  dengan manusia lain dalam Islam diatur dalam muamalah. Contohnya seperti jual beli,  sewa-menyewa,  dan  hutang-piutang.  Dalam  bermuamalah  tak  bisa lepas  dari  suatu  ikatan  akad  atau  perjanjian.  Kitab  undang-undang perdata  menjelaskan  bahwa  perjanjian  adalah  perbuatan  seseorang  yang mengikatkan  dirinya  kepada  orang  lain.  Akibat  perikatan  tersebut  maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut didalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban yang yang harus dijalankan  masing-masing  pihak.  Didalam  tulisan  ini,  perjanjian  yang dimasuk  adalah  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  rentenir  sebagai kreditur dengan debiturnya. Hubungan  ini timbul karena ikatan hutang- piutang.
Menurut  Chairuman  Pasaribu  dalam  bukunya  Hukum  perjanjian dalam  Islam  mengartikan  hutang  piutang  adalah  memberikan  sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia membayar yang sama dengan hal itu.  (Lubis,  1994)  Sedangkan  didalam  Islam  hutang  piutang  ini  sering disebut  dengan al  qardh.  Qardh merupakan  kegiatan  pinjam  meminjam uang  atau  barang  antara murtaridh dengan  orang  yang  memiliki  barang atau  uang/ muqridh kemudian  dipinjamkan  dan  selanjutnya  uang  atau barang  tersebut  akan  dikembalikan  dengan  jumlah  dan  nilai  yang  sama dnegan apa yang dipinjam tanpa ada tambahan sesuatu. (Muslich, 2010)
Transaksi hutang piutang ini merupakan salah satu tindakan yang diperbolehkan  oleh  Islam.  Karena  didalam  hutang  piutang  ini  terdapat unsur  tolong  menolong  yang  sangat  dianjurkan  oleh  Allah  SWT.  Hutang piutang  dalam  Islam  diperbolehkan  karena  jenis  muamalah  ini merupakan transaksi yang bisa menstabilkan perekonomian masyarakat. Sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  QS.  Baqarah  ayat  245  yang artinya : barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah  akan  melipat  gandakan  ganti  kepadanya  dengan  banyak.  Allah
menahan  dan  melapangkan  (rezeki)  dan  kepada-Nyalah  kamu  di kembalikan.
Ayat  diatas  merupakan  anjuran  untuk  membantu  sesama  dengan cara  memberikan  pinjaman  kepada  yang  membutuhkan.  Sesuai  dengan perkembangan  zaman  banyak  sekali  permasalahan  yang  timbul.  Salah satunya  dalam  pola  hidup  konsumtif.  Kegiatan  ini  memicu  masyarakat tidak  bisa  memenuhi  kebutuhanya.  Karena  pendapatan  yang  didapat tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Akibat tidak bisa memenuhi  kebutuhan,  maka  dengan  terpaksa  banyak  masyarakat  yang berhutang  kepada  yang  lain.  Disini  sebagai  contoh  adalah  dalam  kasus perkara  Nomor:  202/Pdt.G/2020/PN  Mlg  Yaitu  dimana  seseorang  telah meminjam uang kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu dengan cara  mengembalikan  dengan  tambahan  sebesar  2,5  %  perbulan.  Tetapi pada prosesnya peminjaman ini tidak disertakan dengan perjanjian akad yang  tertulis.  Banyak  sekali  kasus-kasus  yang  lain  yang  serupa  dengan ini,  ketika  seseorang  tidak  bisa  membayar  kemudian  barang-barangnya diambil  alih  secara  paksa  karena  tidak  ada  perjanjian  yang  ditulis. Debitur  seperti  tidak  bisa  melawan  karena  merasa  dipinjami.  Tapi  hal seperti  ini  tidak  bisa  dibenarkan,  maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk meneliti  bagaimana Status  Perjanjian  Hutang  piutang  yang  Dilakukan Rentenir sebagai Kreditur ditinjau dari Fikih Muamalah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan literature  review hutang  piutang  dalam  fikih  muamalah.  Penelitian  ini menggunakan  dua  sumber  data,  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data primer,  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama. (Asikin,  2003)    Berhubung  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  mengangkat  hasil  putusan  hakim  dalam  suatu  kasus,  maka diisini data primernya adalah putusan  hakimNomor 202/Pdt.G/2020/PN Mlg.  Data  sekunder  adalah  data  yang  tidak  langsung  yang  dikumpulkan oleh  pengelola  data  (Sugiono,  2008).  Contohnya,  hasil  penelitian terdahulu, baik buku jurnal maupun artikel internetyang relevan dengan materi  yang  dikaji.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengambarkan, mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan dengan materi yang telah ada.

## PEMBAHASAN
A. Perjanjian  Hutang-piutang  yang  dilakukan  oleh  Rentenir  sebagai Kreditur
1. Rentenir
Dalam  KBBI  mengartikan  bahwa,  rentenir  adalah  orang  yang memberikan  nafkah  dengan  mengharap  imbalan  uang  lebih  atau
bunga.  Sedangkan  menurut  para  ahli  mengartikan  rentenir  sebagai berikut;
Suhrawardi,  rente  adalah  keuntungan  yang  diperoleh  oleh seseoramg  karena  memberikan  jasa  meminjamkan  uang  demi kelancaran  usaha  baik  perusahaan  atau  perorangan  yang  telah meminjam  uang  tersebut  (Suhrawardi,  2012).  Deni  insan  Kamil, rentenir atau kegiatan rente ialah sebuah kegiatan meminjamkan uang yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  imbalan  bunga  yang  sangat besar bisa jadi bunga tersebut melebihi hutang pokok jika cicilan yang dilakukan mengalami keterlambatan (Kamil, 2018).
Dari  beberapa  definisi  rentenir  diatas  maka  dapat  penulis simpulkan  bahwa  rentenir  merupakan  lembaga  usaha  peminjaman uang yang tidak memiliki badan hukum dan dikelola oleh orang pribadi dengan  aktifitas  kegiatan  meminjamkan  uang  kepada  yang membutuhkan dalam hal ini adalah masyarakat dengan imbalan bunga yang tidak sedikit bahkan bisa melibihi pokok.

## 2. Perjanjian
Didalam  KUHP  Perdata  Pasal  1233  dijelaskan  bahwa  sumber perikatan  adalah  adanya  perjanjian  atau  bisa  disebut  juga  dengan persetujuan  ( obligation  ex  controctu )  dan  karena  undang-undang ( obligation  ex  lege )  (Singa,  2015).  Bila  diuraikan  lebih  jelas  maka, seseorang  yang  terikat  kepada  orang  lain  karena  orang  tersebut  telah melakukan  perbuatan  hukum  yang  disebabkan  karena  perjanjian maupun undang-undang.
Merujuk  pada  Pasal  1233  KUHPerdata,  Wirijono  Prodjodikoro menerangkan bahwa perikatan itu bersumber dari perjanjian maka arti perjanjian menurutnya sama dengan persetujuan (Prodjodikoro, 2000).
Subekti,  menjelaskan  bahwa  perjanjian  adalah  peristiwa  dimana ada  satu  orang  atau  lebih  berjanji  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan  sesuatu  hal  dimana  perbuatan  tersebut  menimbulkan suatu  perikatan  (Subekti,  2005).  Sedangkan  menurut  Sri  Soedewi menjelaskan  bahwa  pada  buku  ketiga  KUHPerdata  berisikan  tentang perhutangan. Sumber dari perhutangan adalah perjanjian atau undang- undang.  Maka  dari  itu  kata  perikatan  menurut  Sri  sama  dengan perhutangan  namun  tetap  memakai  suatu  perjanjian  sebagai  sumber perikatan yang di definisikan oleh Subekti.
Dari  uraian  mengenahi  definisi  perjanjian  semua  sitem  hukum baik common  law maupun continental  law memiliki  titik  temu  yaitu bahwa, para pihak dengan membuat perjanjian atau persetujuan telah terikat atau timbul kewajiban pihak satu dengan pihak lainya.
Dalam  perkembangannya  perjanjian  dibagi  menjadi  dua,  yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama, perjanjian yang  telah  diberikan  nama  secara  husus  baik  dalam  KUHPerdata
maupun  KUHDagang.  Contohnya  dalam  KUHPerdata,  perjanjjian pemborongan,  perjanjian  sewa-menyewa,  dan  perjanjian  jual  beli. Contoh dalam KUHDagang, perjanjian asuransi dan perjanjian wesel.
Perjanjian  tidak  bernama,  perjanjian  yang  timbul  dalam  praktik hukum  yang  belum  terdapat  pengaturanya  secara  khusus  dalam undang-undang  (Singa,  Hukum  Acara  Perdata,  2015).  Contohnya, perjanjian sewa beli, kesepakatan bersama, kesepakatan pembanguanan perumahan, kesepakatan pengangkutan pasir, dan lain sebagainya.
Syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 adalah sebagai berikut;
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecapakan untu berbuat perikatan;
c. Mengenahi suatu hal tertentu;
d. Adanya sebab yang halal.
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian itu mempunyai dua segi, yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak- hak yaitu semua hak yang dapat dituntut oleh pihak lain dalam hal ini adalah pihak dalam perjanjian.

## 3. Kredit
Pasal  1  Undang-undang  No  10  Tahun  1968  Tentang  Perubahan atas  Undang-undang  No  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, mendifinisikan  kredit  adalah  tempat  penyedia  uang  atau  tagihan  yang telah  disepakati  anatara  pihak  bank  dengan  pihak  yang  lainya  dalam proses  pinjam  –  meminjam.  Pihak  lain  tersebut  mempunyai  kewajiban untuk membayar hutang setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga.
Azhar  alam  mengartikan  kredit  sebagai  penyedia  uang  atau tagihan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemberi  pinjaman  kepada penerima  pinjaman.  Dengan  ketentuan  peminjam  mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jatuh waktu kesepakatan (Alam, 2021).
Kredit  memiliki  tujuan  guna  meningkatkatnya  daya  guna  uang, barang,  lalu  lintas  peredaran  uang,  gairah  usaha  serta  dapat meningkatkan pemerataan pendapatan usaha.

## 4. Hutang Piutang
Berdasarkan KBBI hutang artinya, sejumlah uang tunai maupun nontunai atau barang yang dipinjamkan dari orang satu ke orang yang lainya.  Piutang  yaitu,  uangjenis  tunai,  nontunai  atau  barang  yang
dipinjamkan  dan  dapat  ditagih  dari  orang  yang  yang  meminjam (Poerwadarminto, 2003).
Pengertian  hutang  piutang  ini  bisa  sama  dengan  perjanjian pinjam-meminjam  dalam  Pasal  1754  KUHPerdata,  yang  berbunyi sebagai berikut;
“pinjam  meminjam  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  satunya  suatu  jumlah barang-barang  tertentu  dan  habis  karena  pemakaian,  dengan  syarat bahwa  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sma macam keadaan yang sama pula” (R. Subekti, 2002).
Menurut  fikih  muamalah,  hutang  piutang  diartikan  sebagai Qardh . Qardh , secara Bahasa bermakna memotong ( al qath’u ) (Isnawati Rais, 2011). Kenapa demikian, uang yang diberikan kepada orang yang meminjam  memotong  sebagain  harta  milik  orang  yang  memberi pinjaman.  Harta  yang  telah  dibayarkan  kepada  orang  yang  berakad meminjam  ( muqtaridh )  disebut  harta qaradh ,  karena  itu  merupakan harta potongan dari harta pemilik uang ( muqridh ). (Lathif, 2005) Disini qiradh  berarti  kata  benda  yang  mempunyai  makna qardh .  Jadi  bisa ditarik  kesimpulan  bahwa al  qaradh berarti  pinjaman  yang  diberikan kepada muqtaridh yang  sedang  membutuhkan  dana/atau  pinjaman uang.
Berhutang  bukan  saja  berupa  uang,  melainkan  apa  saja  yang dapat  diperjual  belikan  itu  bisa  dihutangkan.  Mengenahi  hal  ini mayoritas  ahli  fiqih  bersepakat  bahwa  apa  saja  yang  sah  untuk  dijual belikan  maka  sah  untuk  dihutangkan.  Barang  tersebut  merupakan barang  yang  bisa  ditakar,  ditimbang  atau  uang.  Tetapi  dali  golongan hanafiyah  berbeda  pendapat,  bahwa  yang  boleh  untuk  diutangkan adalah  barang  yang  dapat  ditakar  atau  ditimbang  dengan  alasan  yang lain  tidak  bisa  disamakan  dengan  barang-barang  tersebut. Sebagaimana contoh barang yag tidak bisa disamakan adalah mutiara, berlian dan lainsebagainya (Abu Sura’I Abdul Hadi, TT).
Perbedaan  pendapat  ulama  salaf  mengenahi  pengertian  hutang- piutang atau al qardh , yaitu;
a. Arti qardh menurut mendapat Malikiyah adalah, penyeahan sejumlah harta  kepada  orang  lain  yang  tidak  disertai  adanya  imbalan  atau imbuhan saat waktu pengembalianya (Lathif A. , 2005).
b. Menurut syafiiyah dan hanafiyah mengartikan Al Qordh sebagai harta yang diserahkan kepada orang lain untuk dikembalikan dengan harta yang sama. Jadi harta yang pinjamkan dengan yang dikembalikan itu jumalahnya sepadan.
c. Ulama  hanabilah  memaknai qordh ,  penyerahan  harta  kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan wajib dikembalikan dengan harta yang sama sebagai balasanya.
d. Sedangkan menurut sayid sabid dalam fikih sunah dalam memaknai qord  adalah  harta  yang  diberikan  oleh  pemberi  pinjaman  ( muqridh ) kepada  yang  meminjam  ( muqtaridh )  supaya  mengembalikan  harta muqridh sejumlah  harta  yang  dipinjamkan  dengan  catatan  ketika muqtarid sudah mampu mengembalikan (Sabiq, 2013).
Tetapi ada beberapa madhhab-madhhab yang sepakat mendifinisikan  hutang  piutang  atau qardh sebagai  bentuk  pemberian harta dari seseorang ( kreditur ) kepada  orang lain ( debitur )  dengan cara menganti  harta  yang  sepadan  yang  telah  menjadikan  tanggungan debitur  yang  sama  dengan  harta  yang  dipinjam.  Hal  seperti  itu dimaksudkan  untuk  membantu  kepada  orang  yang  membutuhkan. Harta yang diberikan mencakup barang yang memiliki kesepadaan dan kesetaraan  di  pasar  ( mithliyat )  hewan,  dan  barang  dagangan  (Zuaili, 2007).
Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa al qardh atau  hutang-piutang  maksudnya  adalah  peminjaman  sejumlah uang baik tunai maupun nontunai atau barang kepada seseorang yang telah  membutuhkan  dan  dikembalikan  sesuai  dengan  pinjaman  yang diberikan setelah jangka waktu tertentu.

## 5. Rukun Dan Syarat Hutang-Piutang
Secara  umum  ulama  fikih  bersepakat  bahwa  ada  empat  rukun hutang-piutang;
a. Orang yang memberi pinjaman Syarat-syaratnya adalah;
1) Baligh
2) Berakal
3) Orang tersebut mau dan bisa berfikir.
b. Orang yang meminjam
1) Baligh
2) Berakal
3) Orang tersebut mau dan bisa berfikir (Supramono, 2013).
c. Barang yang dihutangkan Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan;
1) Benda yang pinjam dapat dimanfaatkan.
2) Bisa dimiliki
3) Dapat diserahkan kepada yang berhutang
4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan (Al-Jaziri, 1996).
d. Sighat,  yaitu  suatu  yang  menunjukan  kebolehan  untuk  mengambil manfaat  baik  dengan  ucapan  atau  perbuatan.  Seperti  contoh  lafadz “saya  hutangkan  benda  ini  kepada  kamu”  dan  yang  menerima berkata  “saya  mengaku  berhutang  kepada  kamu  (dengan  menyebut benda yang di pinjam)”.
Contoh  dalam  kasus  perkara  nomor  202/Pdt,  G/2020/PN  Mlg tentang gugatan wanprestasisalah satu isi gugatanya menjelaskantelah terjadi  pinjam  meminjam  antara  dua  orang  dengan  inisial A  dan  B.  A selaku  Penggugat  telah  memberikan  pinjaman  sebesar  RP. 1.000.000.000,00 ( satu milyar sekian rupiah) kepada B selaku tergugat dengan  bunga  2,5%/bulan  serta  batas  waktu  pengembalian  3  (tiga) bulan  dengan  kesepakatan  lisan.  Adanya  tambahan/bunga  dalam praktik  pinjam  meminjam  ini  sangat  meresahkan.  Karena  tambahan diberikan  kepada  kreditur  dalam  hal  ini  adalah  seseorang  rentenir bukan suatu lembaga yang sah untuk mengelola keuangan secara syar’i (LKS).
Lembaga  keuangan syari’ah  (LKS)  dalam  fatwa  MUI  NO:19/DSN- MUI/IV/2001  merupakan  lembaga  komersial  serta  lembaga  lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Dalam keputusan MUI ini telah dijelaskan secara rinci penjelasan Qardh, tata cara,  sanksi  serta  pengelolaan  keuanganya.  Jadi  LKS  ini  sudah  jelas proses  qardh  yang  dijalankan  dan  ini  sangat  berbeda  dengan  praktik hutang piutang yang dilakukan oleh seorang rentenir.
Tambahan yang diberikan saat pengembalian sejumlah uang yang telah  dipinjam,  itu  merupakan  riba  dan  tidak  dibenarkan.  Ketika  kita melihat  kasus  ini,  angka  bunga  yang  diminta  sangatlah  besar.  Dalam agama  Islam  sangat  menjungjung  tinggi  aspek  tolong  menolong  antar sesama  manusia,  sangat  disayangkan  jika  dinodai  dengan  adanya praktik hutang-piutang yang mengharapkan imbalan saat meminjamkan  sesuatu.  Sebenarnya  ini  hanya  salah  satu  contoh  yang masuk  dilingkungan  persidangan.  Tetapi  masih  banyak  lagi  kasus dimasyarakat yang notabenya seseorang itu meminjamkan uang kepada orang lain dengan tambahan ketika mengembalikanya. Tambahan disini tidak  lumrah,  bahkan  bisa  mencekik  si  penerima  pinjaman  atau  yang berhutang.  Debitur  selaku  peminjam  akan  merasa  dirugikan  dengan adanya  tambahan  tersebut  tetapi  karena  terpaksa  kebutuhan,  maka pinjaman tersebut tetap di ambil.
Majelis  dalam  perkara  ini  memutuskan  bahwa,  para  pihak terbukti mempunyai hubungan hukum hutang piutang dengan catatan debitur  menyangkal  adanya  bunga  2,5%/Bulan.  Hutang  piutang  ini dilakukan  kedua  belah  pihak  dengan  jangka  waktu  pelunasan  3  (tiga)
bulan. Tetapi dalam kasus ini tidak terdapat perjanjian hutang-piutang secara tertulis.
Ketika  para  pihak  mengakui  bahwa  telah  mempunyai  hutang kepada  salah  satu  pihak  dengan  jangka  waktu  pelunasan  tertentu maka bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka telah membuat perjanjian secara lisan. Ketika ada kata “sepakat” antara kedua belah pihak maka akan terjadi perikatan. Dalam hal ini adalah perjanjian hutang-piutang. ketika dua belah pihak terikat akan timbul kewajiban antara keduanya. Biarpun  tidak  adanya  tulisan  yang  menjelaskan  bahwa  kedua  belah pihak  telah  melakukan  hutang  pitang  dengan  syarat  dan  ketentuan yang  berlaku.    Didalam  islam  telah  dijelaskan  bahwa  selain  adanya syarat  dan  rukun  dalam  suatu  hutang  piutang,  juga  terdapat ketentuan-ketentuan  yang  harus  diperhatikan  dalam  hutang  piutang yaitu;
Pertama , hutang piutang harus ditulis dan dipersakiskan. Untuk dijadikan  dasar  dan  pegangan  kedua  belah  pihak  supaya  mengingat dan  menjalankan  kewajiban-kewajibannya  baik  kreditur  maupun debitur. Kedua , bagi pemberi hutang ( muqridh ) seharusya  memberikan jatuh tempo supaya ada kemudahan dalam membayar. Jangan sampai menagih  sebelum  batas  tempo  yang  telah  disepakati  bersama. Memberikan  kelonggaran  waktu  ketika  debitur  belum  bisa  melunasi setelah  batas  waktunya  habis.  Sesuai  dengan  Firman  Allah  dalam  QS Al-Baqarah ayat 280 Yang artinya: dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan  maka  berilah  tenggang  waktu  ampai  dia  memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu  mengetahui. Ketiga ,  etika  orang  yang  berhutang  ( muqtaridh ). Alangkah  baiknya  orang  yang  berhutang  untuk  segera  mungkin melunasi  hutang-hutangnya.  Sebab  orang  yang  menunda-nunda pengembalian  hutang  padahal  sebenarnya  mampu  maka  tergolong orang  yang  dzolim.    Sebagaimana  sabda  Nabi  Muhammad  SAW  yang artinya  “melambatkan  membayar  hutang  pdahal  ia  mampu,  maka termasuk Zalim” (HR. Muslim) (Munziri, 2000)
Pemberi  hutang  ( muqridh )  dilarang  mengambil  keuntungan apapun  atau  menfaatkan  orang  yang  berhutang  ( muqtaridh )  dalam bentuk  apapun.  Berhutang  dengan  niat  yang  baik,  bukan  untuk berfoya-foya.  Jika  terjadi  keterlambatan  dalam  pengembalikan  hutang karena  sebab  kesulitan  keangan,  supaya  memberitahu  kepada  orang yang memberikan hutang ( muqridh ). Jangan berdiam diri karena belum bisa  membayar  hutang,  karena  diberitahu  perihal  ini  merupakan  hak pemberi  hutang  ( muqridh ).  Jangan  sampai  jika  belum  bisa  membayar langsung melarikan diri atau lari dari tanggung jawab.

## B. Pandangan  Fikih  Muamalah  terhadap  Perjanjian  Hutang  Piutang yang  dilakukan  oleh  Rentenir  serta  Sanksi  Yang  Diberikan  Kepada Debitur
Telah  kita  ketahui  bahwa  dari  beberapa  pendapat  ulama  salaf mengenahi  arti  daripada al  qardh maka  bisa  dilihat  bagaimana  konsep utang-piutang  menurut  fikih  muamalah. Qardh merupakan  salah  satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan salah satu  jenis  muamalah  yang  bercirikan ta’awun (pertolongan)  kepada manusia  lain  untuk  memenui  kebutuhan  lainya.  Disini debitur tidak diwajibkan  untuk  memberikan iwadh atau  tambahan  saat  melakuan pengembalikan  harta  yang  dipinjam  kepada  kreditur  karena qardh merupakan  alat  untuk  mengasihi,  memberikan  kemudahan  atau pertolongan  dalam  urusan  mereka  serta  memberikan  jalan  keluar terhadap beban yang mereka alami.
Al qardh pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan kepada orang yang  membutuhkan,  maka  tidak  dibenarkan  bagi  yang  meminjamkan mencari  kesempatan  keuntungan  kepada  orang  dalam  siatusi  sulit. Perjanjian qardh merupakan  perjanjian  pinjam  peminjam.  Dalam perjanjian qardh ,  pemberi  pinjaman  ( kreditur )  memberikan  pinajaman kepada  seseorang  dengan  ketentuan  penerima  pinajaman  akan mengembalikan  pinjaman  tersebut  pada  waktu  yang  telah  diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.
Amir  syarifuddin  memberikan  difinisi  hukum  yang  mudah dipahami,  yaitu  penyerahan  harta  yang  berbentuk  uang  untuk dikembalikan  pada  waktunya  dengan  nilai  yang  sama.  Kata  “penyerahan harta” diartikan pelepasan kepimilikan dari yang punya. Sedangkan kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikanharta berlaku untuk sementara dalam artian yang diserahkan itu  hanya  manfaatnya.  “bentuk  uang”  disini  artinya  adalah  uang  atau yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam – meminjam  karena  yang  diserahkan  disini  adalah  harta  yang  berbentuk barang.  Kata  “nilai  yang  sama”  mengandung  arti  bahwa  mengembalikan dengan  nilai  yang  bertambah  tidak  disebut  utang-piutang,  tetapi  adalah usaha  riba  (syarifuddin,  2003).  Yang  dikembalikan  itu  adalah  nilainya, yang artinya bila yang dikembalikan adalah wujudnya semua ia termasuk pada pinjam meminjam dan bukan utang-piutang.
Jadi  disini al  qardh adalah  suatu  akad  antara  kedua  belah  pihak, dimana  pihak  pertama  memberikan  uang  atau  barang  kepada  pihak kedua untuk dimmanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut  harus  dikembalikan  persis  seperti  yang  diterima  dari  pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa al qard juga bisa diartikan
sebagai  akad  atau  trasaksi  antara  dua  belah  pihak.  Jadi,  dalam  hal  ini qardh  diartikan  sebagai  perbuatan  memberikan  sesuatu  kepada  pihak lain  yang  nanti  harus  dikembalikan,  bukan  sesuatu  (mal/harta)  yang diberikan itu (muslich, 2010).
Adapun  mengenahi  perjanjian  yang  tidak  tertulis  dalam  suatu hutang piutang dalam surat Al Baqarah ayat 282 Yang artinya : hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.
M Quraisyihab dalam tafsir al misbah menjelasakan, pada ayat 282 ini  merupakan  ayat  yang  panjang  dalam  Al  Quran  dan  dikenal  dengan sbeutan  ayat Al  Mudayanah yang  artinya  ayat  hutang-piutang  (Shihab, 2002).  Ayat  ini  menjelaskan  bahwasanya  menekankan  perlunya  menulis jika  terjadi  hutang  piutang  meskipun  sedikit  disertai  dengan  batas temponya.  Ayat  ini  turun  untuk  mengatur  aturan-aturan  dalam perekonomian  islam.  Sangat  jelas  disini  bahwa  wajib  bagi  seseorang untuk menulis hutang piutang. Kemudian dijelasakan lagi pada Ayat 283 Surat  Al  Baqarah  yang  artinya :  akan  tetapi  jika  sebagian  kamu mempercayai  sebagian  lainnya,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan amanatnya (hutangnya) (QS.AL Baqarah ayat 283).
Ayat-ayat  yang  telah  menjelaskaan  tentang  kewajiban  menulis, mengadakan saksi, dan mengambil jaminan adalah suatu ketetapan asal dalam  upaya  pemeliharaan  muamalah  tidak  tunai  atau  hutang  piutang (Nahidhoh, 2014). Ahad Musthafa dalam Tafsir al Maghribi menjelasakan bahwa, ayat 283 surat Al Baqarah ini hadir sebagai rukhsah bahwa allah SWT membolehkan ketika dalam keadaan darurat dengan tidak memakai ketentuan  yang  telah  disebutkan  oleh  ayat-ayat  sebelumnya,  seperti dalam wkatu ketika penulis dan saksi tidak ada apabila seseorang hendak meberikan hutang kepada orang laindalam keadaan seperti ini maka Allah tidak  mengharamkan  untuk  melantukan  transaksinya  jika  mempercayai walaupun  tidak  ada  saksi  dan  juru  tulis.  Tentang  kesaksian  dalam  ayat 282 dipertegas lagi oleh Allah SWT alam ayat 283 yang artinya; “ jangalah kalian  membangkang  tidak  menunaikan  kesaksian  apabila  dibutuhkan. Maka, siapa saja yang telah mebangkang, maka ia telah berbuat dosa”.
Suatu  perjanjian  dalam  hutang  piutang  merupakan  keharusan. Karena  itu  bisa  memberikan  rasa  tenang  dan  nyaman  terutama  kepada orang  yang  berhutang.  Tidak  takut  jika  ada  kesepakatan  sepihak mengenai  riba  atau  tambahan  saat  pengembalian  hutangnya.  Penulisan ini  merupakan  perintah  dan  anjuran  yang  sangat  dianjurkan  biarpun kreditur  tidak  meminta.  Manfaat  penulisan  ini  sangatlah  penting  untuk memelihara  hak  jika  saksi-saksi  sudah  tidak  ada  atau  meninggal  dunia. Jika  terjadi  sengketa  seperti  dalam  kasus  nomor  202/Pdt,  G/2020/PN
Mlg bisa dijadikan alat bukti dan acuan dalam persidangan. Jadi tulisan ini  bisa  dijadikan  sumber  rujukan  yang  bermanfaat  bagi  kedua  belah pihak.
Tentang  bunga  pinjaman  dalam  suatu  hutang-piutang  jika  tidak diperjanjikan di awal secara tertulis maka bunga tersebut dianggap tidak pernah  ada.  Dalamkasus  nomor  202/Pdt,  G/2020/PN  Mlg,  perjanjian hutang-piutang  antara  kedua  belah  pihak  hanya  sebatas  akad  (sepakat) tidak pernah ada proses perjajian tertulis. Tetapi itu sudah dianggap sah oleh  hakim.  Dalam  akad  hutang-piutang  antara  kedua  belah  pihak  telah menentukan  jatuh  tempo  pembayaran,  dalam  perkara  ini  jatuh  tempo yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  tiga  bulan.  Ternyata setelah  batas  kesepakatan  waktu  pengembalikan  pihak  yang  meninjam belum juga mengembalikan pinjamananya.
Dalam  hal  ini  hakim  yang  mengadili  perkara  tersebut  menimbang kerugian  akibat  dari  keterlambatan  debitur  dalam  membayar  hutang setelah  jatuh  tempo.  Majelis  hakim  dalam  perkara  ini  memandang  perlu menggunakan  bunga  moratoir  sesuai  dengan staatsblad tahun  1848  No 22  sebesar  6%  (enam  persen)  setahun  terhadap  pinjaman  tersebut sebagaimana  Pasal  120  Paragraf  1  KUHPerdata,  yang  berbunyi;  “dalam tiap-tiap  perikatan  yang  semata-mata  berhubungan  dengan  pembayaran sejumlah  uang,  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  sekedar  disebabkan terlambatnya  pelaksaan,  hanya  terdiri  atas  bunga  yang  ditentukan  ioleh undang-undang,  dengan  tidak  mengurangi  peraturan-peraturan  undang- undang  khusus”  (R.  Subekti,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, 2002).
Mengenahi  tambahan  dalam  pengembalian  hutang  tersebut  dalam islam  banyak  sekali  perbedaan  pendapat  antar  ulama.  Pada  dasarnya tambahan  ketika  membayar  hutang  itu  adalah  tidak  wajib,  tetapi merupakan  suatu  kesadaran  dari  seseorang  yang  telah  diberikan pinjaman  ia  boleh  menambahkan  dari  hutang  pokoknya  dengan  syarat tambahan  tersebut  tidak  pernah  diucapkan  pada  akad  awal.  Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya “ jabir Bin Abdullah Berkata “Beliau Bersabda:  Sholat  dua  Rakaat.,”  Ketika  itu  beliau  mempunyai  hutang kepadaku.  Maka  beliau  membayarnya  dengan  memberi  tambahan kepadaku”. (HR. Bukhori) (Albani, 2007) .
Dari  hadist  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  Nabi  Muhammad SAW, mengembalikan hutangnya dengan memberi tambahan sebagai rasa syukur  dan  terima  kasih  kepada  si  pemberi  pinjaman.  Penambahan  ini dilakukan  suka  rela  oleh  Nabi,  dan  tidak  bisa  dijadikan  patokan  sebagai bentuk  pengembalikan  dengan  tambahan  kepada  seseorang  yang  telah memberikan pinajaman.
Mengenahi  hal  ini,  maka  penulis  sepakat  kepada  putusan  hakim yang yang memutus bahwa debitur dibebani penambahan 6% dari hutang sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  karena  debitur  telah  lalai dalam  pengembalian  hutang  yang  telah  disepakati  jatuh  tempo  baik sepakat  dalam  perjanjian  tertulis  maupun  secara  lisan.  Itu  merupakan salah satu bentuk sanksi atas kelalaian debitur terhadap kreditur.

## PENUTUP
Sesuai dengan ayat 282 Surat Al Baqarah telah jelas bahwa, ketika melakukan  muamalah  hutang  piutang  ada  syarat-syarata  yang  harus dilakukan  yaitu  dengan  cara  di  tulis  atau  di  catat,  menghadirkan  saksi yang cakap dan adil saat melakukan transaksi. Tetapi ketika kedua belah pihak  telah  sepakat  biarpun  tidak  tertuang  dalam  suatu  tulisan  maka telah  terikatlah  mereka  dalam  satu  tanggung  jawab  dan  harus menjalankan  hak  dan  kewajiban  sebagai  kreditur  dan  debitur.    Maka status  perjanjian  hutang  piutang  baik  dilakukan  secara  tertulis  maupun tidak  tertulis  jika  akadnya  jelas  maka  sah  untuk  dikatakan  sebuah perikatan dan akan mempunyai akibat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminudin  dan  Zaenal  Asikin,  2003, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , Jakarta; PT. Raja Grafindo.
Abdurrahman  Al-Jaziri,1996, al  Fiqh  ‘ala  almadhab  al-Ar-ba’ah ,  Juz  2, Beirut; Dar-Al Kutub al-ilmiyah.
Ahad Musthafa, Tafsir al Maghribi , jilid III.
Amir syarifuddin,2003, Garis-garis besar fikih , Jakarta; Prenada media.
Ahmad Wardi muslich, 2010, Fikih Muamalah , Jakarta; Amzah.
Al  Hafidz  Zaki  Al  Din  Abd  al-Azim  Al  Munziri,  2000, Muhtasar  Shohih Muslim ,  terjemahan  Jamaluddin  dan  Mochtar  Zoerni,  Bandung; Mizan.
Azharuddin Lathif, 2005 , Fiqih Muamalah , Jakarta; UIN Jakarta Press.
Azhar  Alam,  2021, Unsur  Riba  dalam  Pebedaan  Konsep  Pinjaman  Kredit anatara Rentenir dan Bank Plecit.
Abu Sura’I Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam .
Choiruman Pasaribu Suhrawandi K Lubis,1994, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta; Sinar Grafika.
Deni  Insan  Kamil, Pengaruh  Rentenir  Terhadap  Kesejahteraan  Pedagang Pasar Tradisional Studi
Gatot Supramono,2013, Perjanjian Hutang-piutang , Jakarta; Kencana.
Isnawati  Rais,  dkk,  2011, Fikih  Muamalah  dan  Aplikasinya  dalam Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta;  Lembaga  Penelitian  UIN Syarif Hidaatullah.
M quraish shihab,2002, Tafsil Al Misbah , Jilid 1, Jakarta; Lentera Hati.
Muhammad  Nashiruddin  Al  Albani,  2007, Shahih  Sunan  Abu  Daud , Jakarta; Pustaka Azzam.
Poerwadarminto, 2003, KBBI , Jakarta; Balai Pustaka.
R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, 2002, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita.
Sugiono,2008, Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  dan  R  &  D , Bandung; Alfabeta.
Suhrawardi, 2005, Hukum Ekonomi Islam , Jakarta; Sinar GrSubekti.
Sayyid  Sabiq,2013, Fikih  Sunnah ,  Terjemahan  Syauqina,  PT  Tinta Gemilang, 2013.
Shofiyun  Nahidhoh,2014, Sistem  Kredit  dalam  Ekonomi  Islam  Tinjauan Tafsir AhkamPasar .
V Harlen Singa, 2015, Hukum Acara Perdata , 2015, Jakarta: Erlangga.
Wirjono  Prodjodikoro,2000, Asas-asas  Hukum  Perjanjian ,  Bandung; Mandar Maju.
Wahbah zuaili, 2007, al fiqh al islami  wa dillatuhu , jilid 5, Jakarta; gema insani dar al fikr.