…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## ANALISIS PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KAMSELTIBCARLANTAS (STUDI KASUS KOTA SERANG)
Oleh
Charles Rio Valentine Pardede 1) , Surya Nita 2) , Chairul Muriman Setyabudi 3) 1,2,3 Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Email: 1 Valen.pardede@yahoo.com , 2 Suryanita.sksgui@gmail.com , 3 cak_iir@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Analisis  Program  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  dan menganalisis mekanisme serta sanksi hukum program Electronic Traffic Law Enforcement dalam rangka  menciptakan  Kamseltibcarlantas  di  wilayah  Kota  Serang.  Sebagai  ibu  kota  Provinsi Banten,  Kota  Serang  Memiliki  mobilitas  yang  cukup  tinggi,  Direktorat  Lalu  Lintas  memiliki tantangan  untuk  menciptakan  lalu  lintas  yang  Aman,  selamat,  tertib  dan  lancar  kepada  seluruh masyarakat  Kota  Serang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.    Keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  kelancaran  lalu lintas  (Kamseltibcarlantas)  merupakan  tujuan  yang  diinginkan  setiap  pengguna  jalan.  Perilaku pengguna  jalan  sangat  berpengaruh  terhadap  terwujud  atau  tidaknya  Kamseltibcarlantas. Penelitian ini menemukan bahwa Kehadiran Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Serang ini  sebetulnya  mampu  untuk  memberikan  pengaruh  kepada  masyarakat  untuk  semakin meningkatkan  kesadaran  hukum  akan  tertib  lalu  lintas.  Akan  tetapi,  dalam  praktik  di  lapangan masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor kendala, yaitu Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana/ prasarana, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya  perbaikan  dan  evaluasi  terkait  dengan  penerapan  Electronic  Traffic  Law  Enforcement agar lebih maksimal dalam penerapannya.
Kata Kunci:  Lalu Lintas, ETLE, Kamseltibcarlantas, Kota Serang

## PENDAHULUAN
Menurut  (Rapoport,  2006),  kota  adalah  suatu pemukiman  yang  relatif  besar,  padat,  dan permanen, terdiri dari kelompok individu yang heterogen  dari  segi  sosial.  Kota  merupakan tempat  bergabungnya  berbagai  hal  dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal.  Berbagai  strata  masyarakat  bergabung dalam  satu  tempat  yang  dinamakan  kota. Begitu  juga  dengan  kegiatan  ekonomi  saling melengkapi  dan  saling  bergantung.  Kota  juga merupakan simbol dari kesejahteraan, kesempatan  berusaha  dan  dominasi  terhadap wilayah  sekitarnya.  Menurut  Amos  Rapoport dalam Zahnd (2006), adal sepuluh kriteriayang secara  lebih  spesifik  untuk  merumuskan  kota, yaitu sebagai berikut :
1.  Ukuran  dan  jumlah  penduduknya  yang besar terhadap massa dan tempat
2.  Bersifat permanen
3.  Kepadatan  minimum  terhadap  massa  dan tempat
4.  Struktur  dan  tata  ruang  perkotaan  seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan ruang- ruang perkotaan yang nyata
5.  Tempat  dimana  masyarakat  tinggal  dan bekerja
6.  Fungsi perkotaan minimum yang terperinci, yang  meliputi  sebuah  pasar,  sebuah  pusat administratif  atau  pemerintahan,  sebuah pusat  militer,  sebuah pusat  keagamaan atau sebuah  pusat  aktivitas  intelektual  bersama dengan kelembagaan yang sama
7.  Heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat.
8.  Pusat ekonomi perkotaan yang
menghubungkan  sebuah  daerah  pertanian
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ditepi  kota  dan  memprotes  bahan  mentah untuk pemasaran yang lebih luas.
9.  Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat 10. Pusat penyebaran, memeiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan tempat itu.
Dalam  menetapkan  apakah  suatu permukiman  yang  terkonsentrasi  itu  sudah dapat  dikategorikan  sebagai  kota  atau  belum, maka  perlu  ada  kriteria  yang  jelas  untuk membedakannya.  Salah  satu  kriteria  yang umum digunakan adalah jumlah dan kepadatan penduduk.  Mobilitas  masyarakat  perkotaan yang tinggi memerlukan alat transportasi yang tinggi juga.
Menurut (Miro F. , 2005),
transportasi  merupakan  usaha  memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek untuk dapat lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Transportasi  bukan  merupakan  tujuan  akan tetapi  merupakan  alat,  artinya  transportasi dibutuhkan  bukan  karena  transportasinya tetapi  karena  suatu  maksud  yang  akan  dicapai melalui  pelayanan  transportasi.  Transportasi dibutuhkan  untuk mengantar  pergerakan manusia  atau  barang  dari  titik  asal  ketujuan pergerakan.  Masalah  transportasi  merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara yang telah  maju  (developed)  dan  juga  oleh  negara- negara  yang  sedang  berkembang  (developing) seperti  Indonesia  baik  di  bidang  transportasi perkotaan  (urban)  maupun  transportasi  antar kota (regional) (Tamin, 2000).
Lalu  lintas  merupakan  urat  nadi  kehidupan suatu  kota,  karena  suatu  masyarakat  dapat bertahan  hidup  dan  berkembang  dengan  baik membuthkan  produktifitas  yang  dihasilkan melalui lalu lintas. Oleh karena itu  diperlukan lalu  lintas  yang  aman,  selamat,  tertib,  dan lancar.  Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di Indonesia  beserta  sebagian  besar  sarana  dan prasarana  didalamnya  masih  belum  tertata dengan baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI  1945).  Lalu  lintas  merupakan  refleksi tingkat  kesadaran  dan  tanggung  jawab  serta disiplin  masyarakat  sebagai  pengguna  jalan akan menjaga Kamseltibcarlantas. Kamseltibcarlantas  akan  sulit  terwujud  jika belum  ada  rasa  tanggungjawab  kita  semua, dibutuhkan  peran  aktif  dari  berbagai  kalangan salahsatunya  adalah  akademisi.  (Ir.  Dwi Herianto, 2020, hal. 1).
Lalu  lintas  semestinya  didukung  oleh  semua pihak  yang  terkait  (termasuk  penggunanya), agar  terwujud  dan  terpelihara  keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) (Dwilaksana C. , 2020, hal. 37). Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran  lalu  lintas  (Kamseltibcarlantas) merupakan  tujuan  yang  diinginkan  setiap pengguna  jalan.  Perilaku  pengguna  jalan sangat  berpengaruh  terhadap  terwujud  atau tidaknya
Kamseltibcarlantas. Setiap pelanggaran lalu lintas selayaknya ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali dan menjaga  keselamatan  pengguna  jalan  (Polri, Literasi  Road  Safety  Demerit  Point  System, 2020, hal. 9).
Berdasarkan  Undang-undang  No.  22  tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan (LLAJ),  Tugas  kepolisian  adalah  melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin  berat.  Penegakkan  hukum  yang dilakukan  tidak  membedakan  status  sosial, tingkat  pendidikan,  warna  kulit,  suku  bangsa dan perbedaan agama. Hal tersebut ditegaskan dalam  UUD  1945  pasal  27  ayat  (1). Penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan  tugas  dan  kewenangan  polisi  yang merupakan  wujud  dari  upaya  penegakan hukum kepolisian.
Road safety dapat dipahami maknanya sebagai lalu  lintas  yang    aman,  selamat,  tertib,  dan lancar.  Policing  dikatakan  sebagai  pemolisian yaitu  segala  usaha  dan  upaya  kepolisian  pada tingkat  manajemen    maupun  operasional
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
dengan  atau  tanpa  upaya  paksa  untuk memelihara keteraturan sosial. Sejalan dengan konsep  tersebut  maka  road  safety  policing dapat  dipahami  sebagai  pemolisian  untuk mewujudkan  dan  memelihara  lalu  lintasyang aman,  selamat,  tertib,  dan  lancar  (Dwilaksana C. , 2020, hal. 99).
Penegakan  hukum  merupakan  upaya  dari membangun  peradaban.  Penegakan  hukum berguna  untuk  menyelesaikan  suatu  konflik secara beradap, mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang lebih luas, membangun budaya  tertib  berlalu  lintas,  memberikan perlindungan,  penyayoman,  pelayanan  kepada pengguna  jalan  lain  agar  tidak  ternggangu dengan adanya masalah lalu lintas, memeberikan kepastian, mencerdaskan kehidupan  bangsa  (edukasi),  dan  memberikan efek  jera  sehingga  masyarakat  dapat  patuh kepada peraturan lalu lintas. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan hal baru dalam  penegakan  hukum  lalu  lintas  di Indonesia yang berupa aplikasi tilang elektronomi.  Sistem  aplikasi  ini  merupakan suatu bentuk upaya dalam mengimplementasikan teknologi untuk
mencatat  pelanggaran  lalu  lintas  secara elektronik dalam rangka mendukung keamanan,  keselamatan,  dan  ketertiban.  Pada dasarnya, E-Tilang meminimalkan tatap muka antara  pelanggar  dengan  petugas  kepolisian, yang  digantikan  dengan  sistem  pencatatan online.  Pencatatan  tersebut  berlandaskan  pada pelanggaran  lalu  lintas  yang  terekam  melalui kamera CCTV.
Polres  Serang  Kota  baru  mulai  menerapkan tilang elektronik di wilayah hukumnya melalui Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE) tahap  pertama  pada  1  April  2021.  Hal  ini dilakukan sebagai salah satu implementasi dari Road  Safety  Policing,  penerapan  etle  salah satunya adalah guna meningkatkan
kedisiplinan  berkendara  dan  ketertiban  dalam berlalu lintas di masyarakat sehingga masyarakat  dapat  terhindar  dari  penindakan tilang  dan  angka  kecelakaan  dapat  menurun (Polri,  2021)  serta  guna  menciptakan  lalu lintas  yang  aman,  selamat,  tertib,  dan  lancar
bagi masyarakat. Mengingat bahwa permasalahan  terkait  dengan  lalu  lintas  lalu lintas  masih  terus  terjadi  di  wilayah  hukum Polres Serang Kota, maka dengan jelas peneliti ingin  melakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai Electronic Traffic Law Enforcement di wilayah  hukum  Polres  Serang  Kota,  dengan judul, “Analisis Program ETLE dalam Rangka Menciptakan  Kamseltibcarlantas  (Studi  Kasus Kota Serang)”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif.  Sedangkan  pendekatan yang  dipakai  berupa  deskriptif.  Pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian  menyajikan  data  observasi  agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai  objek  yang  diteliti  dalam  bentuk kata-kata dan bahasa.
Adapun  subyek  penelitian  dalam  tulisan  ini adalah  sumber  hukum  mengenai  analisis program  ELTE  dalam  rangka  menciptakan kamseltibcarlantas  di  wilayah  kota  Serang. Adapun  yang  menjadi  sumber  data  primer dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan wawancara  kepada  beberapa  aparat  penegak hukum  yang  bertugas  di  satuan  lalu  lintas  di wilayah  hukum  Polda  Banen  dan  Polres Serang  Kota.  Selain  itu,  untuk  memberikan tambahan  analisis,  penulis  juga  melakukan tinjauan ke bahan atau sumber lainnya, seperti referensi  dari  buku,  jurnal,  artikel,  dan sebagainya,  yang  mana  sumber-sumber  atau dokumen  tersebut  menjadi  sumber  data sekunder dalam penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam  hal  ini peneliti  menggunakan  analisis  data  deskriptif- kualitatif  yaitu  mengemukakan  data  dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Wilayah Provinsi Banten
Kota Serang berkedudukan sebagai pusat pemerintahan  Provinsi  Banten,  juga  sebagai daerah  alternatif  dan  penyangga  Ibukota Negara  Indonesia,  karena  Kota  Serang  dari Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  berjarak sekitar  70  km.  Kota  Serang    Pada  tahun  2015 berpenduduk  sebanyak  643.205  jiwa,  dengan jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak  329.806 jiwa  dan  penduduk  perempuan  yang  sebesar 313.399  jiwa.  Tingkat  kepadatan  penduduk  di wilayah  Kota  Serang  sebesar  2.411  jiwa/km² dengan sebagian besar penduduknya bertempat tinggal  di  daerah  perkotaan  (Dishub  Kota Serang, 2016).
Transportasi  Kota  Serang  merupakan  salah satu  kota  penghubung  transportasi  antara Pulau  Jawa  dan  Pulau  Sumatera  melalui pelabuhan  Merak  yang  berlokasi  di  Kota Cilegon  seihingga  hal  tersebut  mengakibatkan mobilitas yang cukup tinggi. Dengan demikian kondisi  jalan  di  Kota  Serang  menjadi  sangat krusial  dan  menentukan  kualitas  lalu  lintas darat  pada  jalur  yang  cukup  ramai  dan strategis  ini.  Berdasarkan  kondisi  jalan, sepanjang  115,53  km  jalan  di  kota  Serang dalam  kondisi yang baik. Selanjutnya, apabila dilihat  dari  kualitas  permukaan  jalan,  jalan raya  di  Kota  Serang  berlapis  aspal  sepanjang kurang  lebih  205,09  km,  sedangkan  sisanya berlapis  kerikil  dan  beton.  Kota  Serang memiliki  beberapa  simpul  transportasi  darat, diantaranya  terminal  dan  stasiun.  Berdasarkan data  dari  Peraturan  Daerah  Kota  Serang Nomor 6 Tahun 2011, Kota Serang memiliki 4 terminal  dan  3  stasiun.  Terminal  tersebut tersebar  di  lokasi  Kecamatan  Cipocok  Jaya dan  Kecamatan  Serang,  sementara  lokasi stasiun  berada  di  Kecamatan  Serang  (Dishub Kota Serang, 2016).

## Kamseltibcarlantas
Lalu  lintas  semestinya  didukung  oleh  semua pihak  yang  terkait  (termasuk  penggunanya), agar  terwujud  dan  terpelihara  keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran
(kamseltibcar) (Dwilaksana C. , 2020, hal. 37). Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran  lalu  lintas  (Kamseltibcarlantas) merupakan  tujuan  yang  diinginkan  setiap pengguna  jalan.  Perilaku  pengguna  jalan sangat  berpengaruh  terhadap  terwujud  atau tidaknya
Kamseltibcarlantas. Setiap pelanggaran lalu lintas selayaknya ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali dan menjaga  keselamatan  pengguna  jalan  (Polri, 2020, hal. 9). Selain berakibat pada kecelakaan,  pelanggaran  lalu  lintas  dapat mengakibatkan  kerugian  lainnya.  Kerugian tersebut  antara  lain,  kerusakan  sarana  dan prasarana  umum,  serta  dapat  merugikan pengendara  lain  atau  masyarakat  sekitar. Apabila pelanggaran lalu lintas tidak ditindaklanjuti  secara  serius,  maka  tingkat pelanggaran  yang  ada  akan  terus  meningkat. Hal tersebut akan berdampak besar pada angka kecelakaan  dan  membahayakan  pengguna jalan  lainnya,  kerugian  atas  sarana  dan prasarana  yang  ada,  serta  mempengaruhi kesejahteraan  masyarakat  umum.  Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar  tersebut,  maka  dibutuhkan  strategi  dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  tertentu yang  efektif  dan  lebih  baik.  Hal  tersebut dilakukan  guna  menciptakan  keadaan  dan kondisi  berlalu  lintas  yang  aman,  selamat, tertib dan lancar.
Road safety policing adalah pembuatan aturan yang bertujuan untuk mewujudukan lalu lintas yang  aman,  selamat,  tertib,  dan  lancar. Pemolisian merupakan segala usaha dan upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupunoperasional  dengan  atau  tanpa  upaya paksa  untuk  memelihara  keteraturan  sosial. Sejalan  dengan  konsep  tersebut  maka  road safety  policing  dapat  dipahami  sebagai pemolisian untuk mewujudkan dan memelihara  lalu  lintasyang  aman,  selamat, tertib, dan lancar.
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Polisi mengeluarkan undang-undang baru  penegakan  hukum  yang  disebut  ETLE (Electronic Traffic Law  Enforcement).  ETLE adalah  digitalisasi  proses  ticketing  dengan memanfaatkan  teknologi  yang  diharapkan lebih  efisien  dan  efektif  dalam  seluruh  proses ticketing  serta  membantu  kepolisian  dalam pengelolaan  administrasi  (Fernando,  2017). Proses  E-TLE  dibantu  dengan  pemasangan kamera  CCTV  di  setiap  lampu  merah  untuk memantau kondisi di jalan, sehingga pelanggar yang  tidak  mematuhi  rambu-rambu  lalu  lintas dapat memiliki nomor plat kendaraannya yang terekam.
Dengan  fitur  baru  ini,  polisi  juga  bisa melihat  apakah  pengemudi  tidak  mengenakan sabuk  pengaman  atau  menggunakan  ponsel saat  berkendara.  Selain  itu,  kamera  akan mengidentifikasi pelanggaran penggunaan plat nomor  ganjil-genap  hingga  batas  kecepatan mengemudi. Setidaknya ada 12 jenis pelanggaran imunitas yang dapat dipantau oleh E-TLE, yaitu:
a)  Pelanggaran plat nomor ganjil-genap.
b) Pelanggaran  marksor  jalan  atau  rambu- rambu.
c)  Pelanggaran batas kecepatan.
d) Pelanggaran jalur busway.
e)  Pelanggaran prosedur parkir dan berhenti.
f)  Pengendara menabrak lampu lalu lintas. g) Pengendara melawan arus.
h) Pengendara tidak mengenakan helm.
i)  Pengendara tidak mengenakan sabuk pengaman.
j)  Pengendara  menggunakan  ponsel  saat mengemudi.
k) Ambil  atau  turunkan  penumpang  dan berhenti di mana saja.
l)  Lebih  dari  satu  piggybacking  (Indarsih, 2021).

## Mekanisme ETLE di Kota Serang
Dalam  pelaksanaannya,  sistem  E-Tilang ini  didasarkan  pada  UU  No.  29-2009  yang kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan
(PP  No.  80-2012).  Hadirnya  kebijakan  ini bermula ketika banyak permasalahan- permasalahan  dalam  penegakan  hukum  di jalan  raya  seperti  adanya  oknum  polisi  untuk melakukan  pungutan  liar  dengan  istilah “damai ditempat” serta permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga  jumlah  uang  denda  yang  dibayarkan. Sehingga,  tujuan  dari  E-tilang  ini  diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut  dan  disambut  baik  oleh  implementor maupun  masyarakat  (Pratama  &  Novianto, 2021).
Adapaun  Mekanisme  ETLE  di  Kota  Serang adalah sebagai berikut:
1.  Yang  pertama,  kamera  pemantau  dipasang bersamaan  dengan  lampu  lalu  lintas  pada titik-titik yang dianggap rawan atau banyak terjadi  pelanggaran  lalu  lintas.  Dimana kamera pemantau tersebut bekerja secara 24 jam  terus-menerus  dan  mengawasi  kondisi keadaan jalan sekitar. Sehingga apabila dari pengguna  jalan  kedapatan  melanggar  lalu lintas,  maka  kamera  secara  otomatis  akan merekam kendaraan tersebut melalui nomor platnya.
2.  Yang  kedua,  hasil  pelanggaran  yang  sudah terekam  ini  kemudian  masuk  di  pihak Petugas  Back  Officer  untuk  memproses validasi  jenis  pelanggaran  apa  saja  yang telah  dilakukan  dan  pengecekan  nomor kendaraan  bermotor  (Ranmor)  data  dari pemilik  motor  yang  tersimpan  di  database ERI (Electronic Regulation and Identification).  Dalam  database  ERI  ini tersimpan  data-data  identitas  pengguna jalan.
3.  Yang  ketiga,  pihak  DITLANTAS  akan memverifikasi  hasil  pelanggarannya  serta kemudian  dilakukan  pencetakan  bukti pelanggaran  dan  surat  tilang  yang  akan diberikan  kepada  pelanggar  pengguna  jalan sesuai dengan alamat pelanggar.
4.  Yang  keempat,  setelah  pihak  pelanggar menerima hasil bukti pelanggaran dan surat tilang,  pihak  pelanggar  akan  disuruh  untuk mengisi data diri di  website sesuai  barkode yang tertera dalam bukti cetak print.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
5.  Yang  kelima,  pelanggar  akan  mendapat pesan  melalui  SMS  untuk  mendapatkan kode  nomor  pembayaran.  Yang  kemudian pelanggar  juga  melakukan  pengisian  data- data.  Setelah  dilakukan  pengisian  data, pelanggar  melakukan  konfirmasi  ulang  ke untuk  dilakukan  Tilang  yang  secara  fisik dan menghapus data E-Tilangnya.
6.  Selanjutnya,  pelanggar  melakukan  proses pembayaran  langsung  pada  bank  BRI  atau dapat  melakukan  transfer,  m-banking, melalui  setor  tunai.  Dengan  catatan  bahwa, jika ada pelanggar yang terlambat mengkonfirmasi  setelah  10  hari  sejak  surat tilang  sudah  diterima,  maka  Surat  Tanda Nomor  Kendaraan  (STNK)  pelanggar  akan otomatis  diblokir.  Untuk  mengaktifkan kembali  STNK  yang  diblokir,  maka  harus mengurus  data  di  Mall  Pelayanan  Publik (Gedung Siola).
Gambar  1.1  Mekanisme  ETLE  Polres  Serang Kota
Manfaat dan Hambatan
Implementasi  ETLE  dalam  mendukung Terwujudnya  Kamseltibcarlantas  di  Kota Serang
Karena  E-Tilang  mengubah  proses penegakan  hukum  lalu  lintas  jalan  yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh  anggota  Polri  beralih  menjadi  sebuah wajah  baru  yang  digital  dan  komprehensif karena  melibatkan  data  dan  foto  pada  sektor lain  dalam  lingkup  Polri  (Wicaksono  & Dwilaksana,  2020).  Berdasarkan  paparan
Polres Serang Kota, terdapat beberapa manfaat dari Implemntasi ETLE:
1. Supremasi Hukum . Terwujudnya efektivitas gakkum, jaminan asas transparansi,  dan  kepastian  hukum  yang dibuktikan  secara  scientific  berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran.
2. Smart  City .  Sebagai  bentuk  kontribusi pemerintah  dalam  mewujudkan  indonesia sebagai  smart  city  &  sejalan  dengan reformasi birokrasi.
3. Peningkatan  PAD .  Meningkatkan  PAD provinsi  dari  sektor  pajak    ranmor khususnya BEA balik nama (etle memberikan  dampak  tertib  administrasi kepemilikan ranmor).
4.  Budaya  tertib  Lalu  Lintas.  Meningkatkan budaya  tertib  masyarakat  dalam  berlalu lintas,  yang  merupakan  deterrence  effect dari adanya sistem etle
5. Mendukung Program Pemerintah . Menjadi  trigger  support  terhadap  program pemerintah mengurangi kemacetan.
Hal  ini  terbukti  dengan  peningkatan jumlah  kasus  yang  dapat  ditangani.  Dimana dari bulan April Sampai Agustus terdapat total 3467  jumlah  penindakan.  Pelanggaran  ini terbagi  menjadi  enam  jenis  pelanggaran yaitu: tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan  HP  saat  berkendara,  tidak menggunakan  helm,  melanggar  marka  jalan, menerobos  lampu  lalu  lintas,  serta  kelebihan penumpang.
Dengan  demikian,  penegakan  hukum lalu  lintas  di  jalan  bukan  semata-mata  hanya melakukan penilangan dan memberikan sanksi kepada  pelanggar  pengguna  jalan  lalu  lintas. Akan  tetapi,  pemberian  sanksi  atau  tindakan penilangan  ini  memiliki  dasar  atau  bukti  yang dihasilkan  dari  rekaman  kamera  yang  telah terpasang.  Selain  itu,  pemberian  sanksi  yang diberikan  didasarkan  pada  jenis  pelanggaran apa  yang  dilakukan  oleh  pelanggar.  Yang mana untuk mengetahui jenis pelanggaran apa yang  dilakukan  oleh  pelanggar  adalah  dengan melihat  hasil  rekaman  kamera.  Sehingga
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dengan  ini  penegakan  hukum  yang  dilakukan aparat  kepolisian  tidak  semena-mena  akan tetapi  didasarkan  pada  bukti  yang  ada.  Dalam penerapan  E-Tilang,  terkait  dengan  jenis-jenis pelanggaran  tetap  mengacu  pada  aturan  yang ada  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Pratama  & Novianto, 2021). Adapun jenis-jenis
pelanggaran  lalu  lintas  yang  sering  terjadi dengan adanya E-Tilang meliputi :
Tabel  1.1  Jenis  Pelanggaran  Lalu  Lintas dan Sanksinya
Dalam  penerapan  E-Tilang  ini,  tentu  tidak terlepas  dari  kendala  yang  merintanginya. Adanya  Faktor  Penegak  Hukum,  Faktor Sarana  dan  Prasarana,  Faktor  Masyarakat, yang  menjadi  hambatan  dalam  penegakan hukum E-Tilang:
1.  Faktor Penegak Hukum
Faktor  Penegak  Hukum  merupakan  pihak- pihak
yang membentuk
maupun menerapkan  hukum.  Salah  satu  kunci  dari keberhasilan  dalam  penegakan  hukum adalah  mentalitas  atau  kepribadian  dari penegak  hukumnya  sendiri.  Dalam  rangka penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga penegak  hukum,  keadilan  dan  kebenaran harus  dinyatakan,  terasa,  terlihat  dan diaktualisasikan.  Dalam  hal  ini  penegak hukum  merupakan  petugas  penindak  yang biasanya  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  terdapat  kesalahan  pada  aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan  jejak  pelanggar.  Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting.  Jika  terjadi  kesalahan  penginputan
misalanya  pada  identitas  pelanggar  tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar. 2.  Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor sarana dan prasarana berdasarkan CCTV  yang  terdapat  di  ruang  Command Center  terdapat  beberapa  marka  jalan  yang kurang  jelas  sehingga  petugas  penindak  tidak dapat  melakukan  penindakan  penilangan elektonik.  Selain  itu  dari  CCTV  yang  di ujicoba pada saat launching ada beberapa yang tidak  dapat  digunakan  dikarenakan  CCTV mengalami offline atau marga jalan yang tidak jelas 3.  Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu  faktor  kekurangan  dalam  penerapan sistem  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (E-TLE). masih terdapat banyak pengendara  atau  masyarakat  yang  tidak melakukan  proses  balik  nama  setelah melakukan  transaksi  pembelian  kendaraan bermotor,  yang  mangakibatkan  surat  yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar  atau  pemilik  kendaraan  saat  ini. Terdapat  juga  kendaraan  yang  tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang  terdapat  pada  registrasi  penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu) sehinggapetugastidakdapatmelakukanpenin dakan.

## PENUTUP Kesimpulan
Kehadiran  E-Tilang  di  Kota  Serang  ini sebetulnya mampu untuk memberikan pengaruh  kepada  masyarakat  untuk  semakin meningkatkan  kesadaran  hukum  akan  tertib lalu  lintas.  Akan  tetapi,  dalam  praktik  di lapangan  masih  belum  dilaksanakan  secara maksimal  dikarenakan  kendala-kendala  yang dihadapinya.  Sehingga  kesadaran  masyarakat terhadap  hukum  ketika  berlalu  lintas  masih belum  sepenuhnya  tercapai.  Di  dalam  hal  ini Kepolisian  Republik  Indonesia  harus  segera melakukan  tindakan  cepat  untuk  memberikan pemahaman  serta  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat Kota Serang dalam berlalu lintas  di  jalan  raya.  Dalam  pelaksanaannya
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dengan bukti  rekaman  elektronik,  belum  dapat digambarkan  dalam  bentuk  data  perbandingan efek dari pemberlakuan penindakan pelanggaran  lalu  lintas  dengan  bukti  rekaman elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdal,  M.  (2015).  Kebijakan  Publik (Memahami  Konsep  Kebijakan  Publik). Bandung:  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
[2] Akbar,  M.  (2016).  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Penanganan
Gelandangan  Dan  Pengemis  Di  Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
[3] Arikunto,  S.  (2016).  Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
[4] Asmara,  A.,  Wahyurudhanto,  A.,  & Sutrisno.  (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas  Melalui  Sistem  e-Tilang.  Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 13 No. 3, Desember 2019, 187-202.
[5] Bangun, G. E. (2018). Medan: Universitas Sumatera Utara.
[6] Bangun,  G.  E.  (2018).  Implementasi Kebijakan  Jakarta  Smart  City  dalam Mewujudkan  Mobilitas  Cerdas.  Medan: Universitas Sumatera Utara.
[7] Bogdan,  R.,  &  Taylor,  S.  J.  (1993). Kualitatif –Dasar-Dasar Penelitian. Surabaya: Usaha Nasional.
[8] Bradford,  B.  (2014).  Policing  and  Social Identity  :  Procedural  Justice,  Inclusion and  Cooperation  Between  Police  and Society. International Journal of Research and Policy, 24.
[9] Bram, D. A. (2016). Implikasi Liberalisasi Perdagangan  Terhadap  Sektor  Garam Nasional  (Studi  Kasus  Kebijakan  Garam Impor  di  Jawa  Timur).  Litigasi,  Vl  17, 3152.
[10] Darmadi,  H.  (2013).  Metode  Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta
.Dishub Kota Serang. (2016).
Inventarisasi  data  Eksisting  Perlengkapan Jalan  Kota  Serang.  PT.  Perintis  Artha Nusa.
[11] Dwilaksana,  C.  (2020).  Jakarta  Selatan: Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu Kepolisian.
[12] Dwilaksana,  C.  (2020).  Jakarta  Selatan: Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu Kepolisian.
[13] Dwilaksana,  C.  (2020).  Polisi  dan Pemolisiannya.  Jakarta  Selatan:  Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
[14] Dwilaksana,  C.  (2020).  Road  Safety  Urat Nadi Kehidupan Refleksi Budaya Bangsa. Jakarta  Selatan:  Yayasan  Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
[15] Emzir.  (2010).  Metodologi  Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif.
Jakarta: Rajawali Pers.
[16] Febriansyah,  M.  J.  (2018).  Aplikasi Hukum Pidana Berkendara Untuk Mengetahui Sanksi Yang Diterima Pelanggar Berbasis Android. Jurnal
Mahasiswa Teknik Informatika, 249.
[17] Fernando,  I.  (2017).  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM
E-TILANG DI POLRES TEMANGGUNG. Doctoral dissertation,Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Magelang. [18] Firdaus,  F.  R.,  &  Erliyana,  A.  (2020). PERLINDUNGAN KEBIJAKAN DISKRESI  DALAM  PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 2 TAHUN 2020. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020, Halaman 23-41.
[19] Handoko,  T.  H.  (2011).  Manajemen  Edsi 2. Yogyakarta: BPFE.
[20] Harahap,  R.  (2019).  Analisis  Fiqih Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut  Pasal  107  Ayat  2  UU  No  22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tembung/  Simpang  Jodoh).  Medan:
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
[21] Hasibuan, A. (2019). Smart  City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/  Kota,  di  Kota-Kota  Besar Provinsi  Sumatera  Utara.  Jurnal  Buletin Utama Teknik Vol 14, No 2, 128.
[22] Herman, M. (2017). PENGARUH PERILAKU  DAN  KINERJA  PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN  DAN  CATATAN SIPIL  KABUPATEN  DAN  KOTA  DI
PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
[23] Hunger,  D.,  &  Wheelen  ,  T.  (2020). Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi.
[24] Indarsih, Y. (2021). pplication of Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (E- TLE)  Ticketing  System  Management  at Polda  West  Java.  Enrichment:  Journal  of Management, 11(2), 402-406.
[25] Ir. Dwi Herianto, S. A. (2020). KAMSELTIBCARLANTAS Dalam Rangka Mewujudkan Road Safety
Menuju Zero Accident Provinsi Lampung.
Lampung: Universitas Lampung.
[26] Iskandar,  E.  (2019).  Mediasi  Penal Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pasuruan. Airlangga Development Journal, 1(2). [27] Kadir,  S.  A.  (2019).  REKONSTRUKSI KEBIJAKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION  (  CCTV  )  E-TILANG TERHADAP  PELANGGARAN  LALU
LINTAS  DAN  ANGKUTAN  JALAN BERBASIS  KEADILAN  PANCASILA. Semarang:  Universitas  Islam  Sultan Agung.
[28] Kelirey,  F.  Z.  (2018).  PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN  HUTAN  CAGAR ALAM PULAU SEMPU (STUDI PENERAPAN  PASAL  12  UU  NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASANPENGERUSAKAN
HUTAN  “JO”  PASAL  19  UNDANG- UNDANG NO 5 TAHUN 1990. Malang: University of Muhammadiyah Malang.
[29] Kepolisian,  A.  (2020).  Hanjar  3  Intelijen. Semarang: Akademi Kepolisian.
[30] Kumorotomo,  W.  (2009).  Governance Reform  di  Indonesia:  Mencari  Arah Kelembagaan  Politik  yang  Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Yogyakarta: Gava Media.
[31] Kustiawan,  I.  (2009).  Pengertian  Dasar dan  Karakteristik  Kota,  Perkotaan,  dan Perencanaan Kota. Bandung : ITB.
[32] Margono.  (2010).  Metodologi  Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
[33] Miro, F. (2005). Perencanaan Trasportasi.
Padang: Erlangga. [34] Miro, F. (2005). Perencanaan Transportasi. Padang: Erlangga. [35] Moleong, L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
[36] Moleong,  L.  J.  (2014).  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
[37] Munir,  A.  L.  (2017).  PENGARUH KEAHLIAN INDEPENDENSI DAN PROFESIONALITAS  PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  DAERAH  (Studi  Pada Inspektorat  Kabupaten  Banyumas  dan Kabupaten Cilacap). Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. [38] Nirmala, R. (2018). Pemberlakuan E-TLE tekan nego pelanggar dan polisi. Retrieved  November  6,  2019,  from Beritagar: https://beritagar.id/artikel/berita/pemberla kuan-e-tle-tekan-nego-pelanggar-dan- polisi
[39] Nugraha,  D.  (2016).  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN  GAMBAR  ASUSILA MELALUI JEJARING SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO 11 TAHUN 2008
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Journal of Innovation Research and Knowledge
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  ELEKTRONIK.  Bandung: Universitas Pasundan. [40] Nurfahmi, M. H. (2015). PENYELESAIAN PERCERAIAN PERNIKAHAN SIRRI MELALUI ISBAT  NIKAH  (Studi  Putusan  Hakim Pengadilan Agama Blitar No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL). Tulungagung: IAIN Tulungagun. [41] Panuntun, M. G. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran  Lalu  Lintas  Via  Electronic Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  yang Menggunakan  Kendaraan  Atas  Nama
Orang  Lain.  Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia.
[42] Perdana, W., Sihotang, A. P., & Mulyani, T. (2020). Pelaksanaan Electronic Traffict
Law  Enforcement  Di  Wilayah  Hukum Kota Semarang. Jurnal Universitas
Semarang, Februari 2020.
. .