## Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi
Delfiyan Widiyanto 1 , Annisa Istiqomah 2
1 S-1 PBSI, FKIP, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
2 S-1 PPKn, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Received: September 29, 2022 Accepted: Desember 07, 2022 Online Published: Maret 01, 2023 Abstrak: Artikel ini bertujuan memberikan tinjauan teoretik dan analisis kurikulum 2013 edisi revisi 2018 pada mata pelajaran PPKn dalam kontribusi pendidikan demokrasi di Indonesia. Suasana demokrasi Indonesia menjelang pemilihan umum 2019 memberikan pengalaman menarik bagi bangsa Indonesia. Intrik dan kusak kusuk politik praktis membahwa dampak pada sisi negatif seperti politic money, black campaign , isu hoax , saling bersingungan antar pendukung membuat suasana menjadi panas dan terjadinya konflik. Rendahnya pemahaman demokrasi mengakibatkan masyarakat mudah tersulut emosi dan konflik yang terjadi diakar rumput. Dari beberapa literature dan analisis kurikulum menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaran dengan pendidikan demokrasi memiliki kesamaan yaitu menanamkan dan memahamkan nilai prinsip, konsep, dan budaya demokrasi pada warga negara. Pada kurikulum 2013 edisi 2018 bahwa PPKn memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pilar-pilar demokrasi. Kompetensi yang terdapat pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan mengandung kesepuluh pilar demokrasi.
Kata-kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Wahana Pendidikan Demokrasi

## Citizenship Education as A Vehicle of Democracy Education
Delfiyan Widiyanto 1 , Annisa Istiqomah 2
1 S-1 PBSI, FKIP, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
2 S-1 PPKn, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Abstract : This article aims to provide a theoretical review and analysis of the 2013 revised 2018 edition of the curriculum on Civics subjects in the contribution of democratic education in Indonesia. Indonesia's democratic atmosphere ahead of the 2019 general election provides an interesting experience for the Indonesian people. Practical political intrigue and gossip have an impact on the negative side such as political money, black campaigns, hoax issues, clashes between supporters, making the atmosphere hot and conflict occurring. The low understanding of democracy causes people to be easily ignited by emotions and conflicts that occur at the grassroots. From some literature and curriculum analysis, it is shown that civic education and democratic education have something in common, namely instilling and understanding the values ​ ​ of democratic principles, concepts, and culture in citizens. In the 2018 edition of the 2013 curriculum, Civics has competencies related to the pillars of democracy. The competencies contained in the civics education curriculum contain the ten pillars of democracy.
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Keywords : Citizhenship Education, Democracy Education Forum

## Pendahuluan
Pendidikan di negara Indonesia memiliki tujuan untuk mengenbangakan warga negara menjadi demokratis. Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan memberikan pemahaman dan pembiasaan kepada siswa untuk berperilaku demokrasi. Pendidikan seyogyanya memberikan kesempatan kepada warga negara dapat berkontribusi dan partisipasi dalam mengebangkan kehidupan. Salah satu cara untuk membentuk warga negara demokratis, yaitu dengan Pendidikan Kewarganegaraan.
Demokrasi sebuah proses untuk mencapai tujuan peradaban manusia. Demokrasi bukanlah sebuah wacana pola pikir, atau perilaku politik yang dibangun satu kali jadi, namun demokrasi adalah proses dimana masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dab sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik Syafi’I Ma’arif (Ubaedilah & Abdul, 2014: 21). Demokrasi dapat tercipta apabila masyarakat dan pemerintah bersama membangun kesadaran pentingnya demokrasi.
Permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang paling mencolok dengan adanya pemilihan umum. Pemilihan umum dapat menjadikan konflik secara horizontal yang terjadi di masyarakat. Berbagai macam isu, kampanye hitam dapat mempengaruhi hingga mengakibatkan keretakan keharmonisan yang terjadi. Sisi negatif dari pemilu adanya kondisi memanas dan konflik, akibat belum dewasa dalam menyikapi pada demokrasi.
Dirasa perlu untuk memberikan pemahaman budaya demokrasi. Dengan memahami budaya demokrasi dapat memberikan sebuah kesegaran untuk demokrasi lebih dewasa dan bisa menerima proses, dan hasil demokrasi. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab warga negara dan partisipasi aktif pada penyelenggaraan pemerintahan. Langkah yang perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, upaya sistematis yang dilakukan dengan pendidikan kewarganegaraan yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan HAM untuk membentuk masyarakat madani di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan denganmetode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahanpenelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaanuntuk memperoleh data penelitiannya (Mustika Zed, 2004:2-3. Referensi tersebut terdiri sumber primer dan sumber sekunder seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai jenis informasi yang didapatkan dari situs- situs internet. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat permasalahan yang dikaji dan menjadi dasar dalam memberikan berbagai argumen relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Demokrasi.
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## Hasil Penelitian
Pendidikan Kewarganegaraan Kewarganegaraan memberikan makna keanggotaan bagi seseorang dalam sebuah negara. Pada perspektif psikologi bahwa kewarganegaraan memberikan sifat keanggotaan sosial yang terdapat praktik sosial yang mencakup instrument hokum, partisipasi masyarakat, dan identitas bersama (Keating, 2014: 43). Selain aspek politik kewarganegaraan memberikan maka kehidupan peribadi interpersonal dan tingkat sosio politik (Veurgelers, 2007 :106). Wahana untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada warga negara mengenai demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Fokus pendidikan kewarganganegaraan bergeser dari politik yang berpusat pada negara menuju politik pada bangsa (Himmelmann, 2013 :4). Cogan dan Derricot (Wahab: 2011) bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pokok studi yang memberikan kontribusi mendukung perkembangan karakteristik warga negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuh upaya untuk membentuk warga negara dengan berbagai karakteristik.
Demokrasi memperlukan sikap atau perilaku seorang warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki peran terhadap negara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran digunakan untuk memahamkan dan membiasakan w arga negara dengan nilai-nilai demorkasi. Menurut Kerr (1999:6) bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses mempersiapkan generasi muda dalam mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, bahwa pendidikan kewarganegaran menjadi pembelajaran kewarganegaraan bagi warga negara untuk belajar terlibat dalam partisipasi aktif dalam masyarakat demokratis modern (Kisby, 2009: 50). Adanya perbedaan berupa multikultural dan pluralisme perlu dipahami dan dijaga dalam kehidupan bersama, shingga pendidikan kewarganegaraan dimaknai menjadi wahana memahami keragaman, dan warga negara dalam demokrasi harus menjaga keterikatan pada komunitas budaya serta partisipasi efektif dalam budaya nasional bersama (Banks, 2011: 246). Pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa aspek kompetensi. Menurut Putra & Lopez (2006:4) bahwa kompetensi yang dikembangkan pada pendidikan kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan, dan disposisi. Selain itu, menurut Doganay (Print & Lange, 2012: 34) bahwa pendidikan kewarganegaraan berupa pengetahuan, nilai, watak, dan keterampilan partisipasi. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan dua kompetensi, yaitu kompetensi afektif dan kognitif (Audigier, 200:21). Kompetensi yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan selain afektif dan kognitif, namun terdapat aspek keterampilan intelektual dan sosial. Kompetensi pengetahuan dan sikap kewarganegaraan dapat memberikan rasa percaya diri pada warga negara (Winarno, 2013: 27).
Negara Indonesia pendidikan kewarganegaraan memiliki makna sebuah pendidikan yang mengutamakan demokrasi politik yang diperluas dengan pengetahuan lainnya, untuk melatih siswa berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (Sumantri, 2001: 299). Pendidikan Kewarganegaraan bagian dari demokrasi yang menginginkan adanya perilku yang demokratis yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki upaya untuk pembentukkan warga negara seperti yang dikemukakan oleh Samsuri (2011: 377) bahwa upaya pembentukan warga negara yang mendasarkan diri pada Pancasila dengan adanya
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
pendidikan kewargangeraan. Pendidikan kewarganegaraan membekali warga negara muda berupa kecintaan, kesetiaan, keberanian, untuk berkorban tanah air Indonesia (Bakry, 2014: 3). Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bebera kali mengalami perubahan nomenklatur maupun kurikulum. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami perubahan kebijakan, perubahan baik dari nama mata pelajaran, muatan isi kurikulum, dan buku teks beserta inovasi pembelajaran (Samsuri, 2011: 357). Pada perkembangannya pendidikan kewarganegaraan mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali diberikan nama pelajaran civics (1957/1962), pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964), pendidikan Kewargaan Negara (1968/1969), Pendidikan Kewarganegaraan, Civics, dan hukum (1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975/1984), dan PPKn (1994). (Ubaedilah & Abdul, 2014: 5-6). Setelah reformasi berlaku kurikulum KBK (2004) dengan nomenklatur PPKn, bergantinya kurikulum menjadi KTSP (2016) menjadi PKn dan pada masa kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013 berubah menjadi PPKn. Perubahan kurikulum dan nomenklatur pada pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan politis dan dekat dengan kekuasaan penguasa. Pendidikan kewarganegaraan pada masa orde baru memiliki dampak negatif, hal ini dikarenakan adanya pendidikan kewarganegaraan sebagai alat pengguasa untuk melanggengkan kekuasaan (Sunarso, 2016: 8). Adanya muatan politis penguasan menjadikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih bersifat politis daripada akademis, lemah landasan keilmuannya , tidak tampak sosok keilmuahnya, dan lain-lain.
1. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk dan memberikan kesadaran bagi warga negara. Menurut Sumantri (2001: 279) bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang digambarkan dengan warga negara yang berjiwa rasa toleransi tinggi, setia terhadap bangsa, demokratis dan jiwa Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara yang partisipasi aktif. Menurut Veldhuis (1997:8) pendidikan kewarganegaraan untuk merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat sipil dalam pembuatan keputusan politik. Kewarganegaraan Eropa diarahkan tujuan spesifik kewarganegaraan aktif sebagai konstruksi yang berkaitan dengan versi republik demokrasi liberal (Kennedy & Brunold, 2016: 8).
Pendidikan kewarganegaraan digunakan untuk menyiapkan warga negara muda yang baik. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting sebagai penyiapan generasi muda yang memiliki identitas dan kebangsaan nasional, serta pengetahuan dan kecakapan serta nilai yang diperlukan dalam menjalankan hak dan kewajiban (Cogan & Derricot, 1998: 5). Negara Inggris pendidikan kewarganegaran memiliki tujuan untuk mengembalikan rasa kewarganegaraan yang sama, termasuk identitas nasional (Starkey, 2018: 2). Pada sisi global bahwa munculnya keanekaragaman keragaman berdampak pada fokus pendidikan kewarganegaraan mempromosikan kepemilikan dan loyalitas nasional sebagai nation- building juga mempromosikan solidaritas global (Osler, 2010: 2). Warga negara yang baik memiliki berbagai kriteria. Karateristik warga negara yang baik di negara Indonesia berupa kemampuan kecerdasan, keterampilan, dan berkarakter
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
setia terhadap bangsa dan negara dengan perilaku yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 (Sunarso dkk, 2006: 5); (Hakim, 2014: 9). Selain itu, ditambahan Murdiono (2012: 47) tujuan pendidikan kewarganegaraan memiliki kecapakan kepeduliaan.
2. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan mencakup beberapa hal yang dipelajari. Menurut Print (1999:12) memuat tentang hak dan kewajiban warga negara, pemerintah dan lembaga, sejarah dan konstitusi, identitas nasional, sistem hukum dan aturan hukum, manusia dan hak politik, prinsip demokrasi, partisipasi warga negara aktif, dan perspektif internasional dan nilai kewarganegaraan demokratis. Alasan pendidikan kewarganegaraan membicara semua aspek kehidupan negara, sehingga pendidikan kewarganegaraan digunakan untuk membangun partisipasi aktif dalam budaya, sosial, politik, ekonomi (Biesta, 2011: 6).
Pendidikan kewarganegaraan menekankan pada moralitas warga negara, namun juga kecapakan lain seperti pengetahuan, nilai, keterampilan, warga negara aktif, partisipatif, dan berfikir mandiri (Pan, 2017: 5). Selain itu, pendidikan kewargangeraan memiliki kompetensi yang perlu dikuasai yaitu civic knowledge, cognitives civic skiil, participatory civic skill, dan civic disposition ( Patrick & Vontz, 2001: 41). Kompetensi kewarganegaraan disampaikan oleh Honskins (Print, 2013: 42) bahwa kompetensi kewarganegaran meliputi pengetahuan, keterampilan dan kompeten, nilai, sikap, dan identifikasi.
Pendidikan Demokrasi Pendidikan demokrasi sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai demokrasi dapat dipahami oleh warga negara. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, pengetahuan mengenai mekanisme demokrasi seperti democratic responsibility, transfarancy, peaceful dan lain-lain (Yuniarto, 2018: 33). Pendidikan demokrasi dapat membentuk budaya demokrasi baru dalam kerangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal (Sunarso, 2016: 371). Pendidikan demokrasi digunakan dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi pada warga negara. Menurut Sukarno (2015: 54) pendidikan demokrasi berupa proses pembelajaran yang memerlukan waktu lama untuk keberlangsungan demokrasi dan keberhasilan pendidikan demokrasi tergantung dari keberhasilan transformasi nilai-nilai demokrasi pada masyarakat (Sukarno, 2015: 54). Selain itu, menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:210) bahwa pendidikan demokrasi memberikan upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat kepada warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan peran dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi memiliki misi, sebagai berikut memberi fasilitas warga negara untuk mendapatkan berbagai akses tentang demokrasi, memberikan fasilitas warga negara untuk melakukan kajian konseptual dan operasional tentang demokrasi, dan memberi fasilitas warga negara untuk memperoleh dan manfaat kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab (Winataputra dan Budimansyah, 2007:219) adalah sebagai berikut. Kecakapan warga negara mengenai demokrasi dari dilihat dari mengetahui pilar-pilar demokrasi. Menurut Sanusi (1998:4-12) terdapat 10 pilar demokrasi, yaitu demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan Kecerdasan, demokrasi yang
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan “ Rule of Law” , demokrasi dengan Pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.
Pendidikan Demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 Edisi 2018 Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku untuk saat ini adalah kurikulum 2013 dengan edisi 2018 sebagai edisi revisi dari kurikulum sebelumnya. Berikut ini kompetensi aspek pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi dengan berdasarkan pendapat Sanusi (1998:4-12).
Tabel 1. Kompetensi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sekolah dasar dan menegah Tingkat Kelas Kompetensi Pilar demokrasi I SD 1. Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari hari di rumah 2. Mengidentifikasi keberagaman karateristik individu di rumah 3. Mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman dirumah karateristik individu di rumah (Demokrasi kecerdasan) II SD 1. Pancasila” Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 2. Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah 3. Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah (Demokrasi kecerdasan) III SD 1. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah (Demokrasi kecerdasan) 2. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar (Demokrasi kecerdasan) 3. Memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar (Demokrasi yang berkeadilan sosial) IV SD 1. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Demokrasi yang berkeadilan sosial) 2. Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari- hari (Demokrasi kecerdasan) 3. Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan (Demokrasi kecerdasan) V SD 1. Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari (Demokrasi kecerdasan) 2. Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat (Demokrasi kecerdasan) 3. Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup (Demokrasi kecerdasan) (Demokrasi kecerdasan) VI SD 1. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari (Demokrasi dengan Kecerdasan)
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
2. Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Demokrasi dengan Kemakmura n) VII SMP 1. Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 2. Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antargolognan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Demokrasi rule of law) (Demokrasi dengan hak asasi manusia) VIII SMP 1. Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peratuan perundangan- undangan lainnya dalam sistem hukum nasional 2. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia (Demokrasi rule of law) IX SMP 1. Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Demokrasi rule of law) 2. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaualatan negara sesuai Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Demokrasi Berkedaulata n Rakyat) 3. Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ( Demokrasi yang berkeadilan sosial) 4. Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Demokrasi kecerdasan) X SMA 1. Menelaah ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan (Demokrasi rule of law) 2. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Demokrasi dengan otonomi daerah) 3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Demokrasi dengan pembagian kekuasaan) 4. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Demokrasi kecerdasan 5. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (demokrasi kecerdasan) XI SMA 1. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara (Demokrasi dengan hak asasi manusia)
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . 2. Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Demokrasi rule of law) 3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Demokrasi dengan peradilan yang merdeka) 4. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Demokrasi rule of law) 5. Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Demokrasi kecerdasan) XII SMA 1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Demokrasi yang berkeadailan sosial) 2. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian 3. Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Demokrasi rule of law)
Pada kurikulum 2013 edisi 2018 bahwa pendidikan kewarganegaraan sudah sesuai dengan paradigma baru, yaitu sebagai wahana untuk membentuk warga negara demokratis. Sesuai dengan pendapat (Sumantri, 2001: 299) bahwa pendidikan mengutamakan demokrasi politik. Materi pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan pendidikan demokrasi berupa memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prisnsip, dan nilai demokrasi dengan peran dalam masyarakat sesuai dengan pendapat (Winataputra dan Budimansyah, 2007:210). Muatan kurikulum 2013 secara kompetensi pengetahuan memiliki kecapakan pengetahuan mengenai pilar pilar demokrasi yang dikemukakan oleh Sanusi (2016), namun pada demokrasi dengan ketuhanan yang maha esa secara implisit terdapat pada muatan kurikulum. Dengan muatan kompetensi yang terdapat di kurikulum 2013 edisi 2018 dapat mewujudkan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi sebagai upaya memberikan fasilitas kepada warga negara mengenai akses informasi, kajian konseptual dan operasional tentang demokrasi, dan memberi fasilitas warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan manfaat kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab

## Simpulan
Pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki cakupan kompetensi dengan demokrasi. Kompetensi Pendidikan Demokrasi di Pendidikan Kewargenaegaran meliptui, yaitu demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan Kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan “ Rule of Law” , demokrasi dengan Pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Pada kompetensi demokrasi
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
dengan Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat secara implisit di dalam muatan kurikulum 2018, sehingga tidak muncul materi yang disajikan dalam satu kompetensi.

## Daftar Rujukan
Anggraini, A. I., Suwarto, S., & Iskandar, D. (2020). Analisis aktivitas pembelajaran biologi pada google classroom di masa pandemi covid-19. Jurnal Pendidikan Surya Edukasi , 6 (2), 168-174.
Audigier, F. (2000). Project education for democratic citizenship basic concept and core competencies for education for demokratic citizenship . Strassbourg: Council Eropa. Bakry, M. (2014). Pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Banks, J. (2011). Educationg citizens in diverse societies. Intercultural education. 22 (4). Hal 243-251. http://dx.doi.org/10.1080/14675986.2011.617417.
Biesta, G. J. J. (2011 ). Learning democracy in school and society, education, lifelong learning, and the politics of citizenship . Sense Publishers: Rotterdam.
Cogan, J.J dan Derricot, R. (1998). Citizenship for the 21st century: an international perspektif on education . London: Kogan Page. Doganay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. Dalam Print, M., & Large, D. Schools currikulum and civic education for building democratic citizens. Rotterdam: Sense Publisher. Hakim, Al Suparlan. (2014). Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia . Malang: Madani. Himmelmann, G. (2013). Competences for teaching, learning, and living democratic citizenship . Dalam Print, M., & Lange, M. (Eds). Civic education and competences for engaging citizens in democracies. Sense Publish: Rotherdam/Boston/ Taipei. Keating, A. (2014). Education for citizhenship in europe . Palgrave Macmillan: New York.
Kennedy, K. J., & Brunold, A. (Eds). (2016). Regionalism and citizenship education-new identities and new commitments . Routledge: London & New York. Kerr, D. (1999). Citizenship education: an international comparisson . London: National foundation for education research (NFER). Kisby, B. (2009). Social capital and citizenship lessons in england. Education, citizenship and social justice . 4 (1) Hal 41-62. DOI 10.1177/1746197908099376. Murdiono, Mukhamad. (2012). Kewarganegaraan berbasis portofolio . Yogyakarta: Penerbit ombak.
Mustika Zed. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Nasional. Osler, Audrey. (2010). Teacher interpretations of citizenship education: national identify cosmopolitan ideals, and political realities. Journal of curriculum studies . 43 (1). Hal 1-24. http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2010.503245. Pan, S. Y. (2017). Reframing citizhenship education in beijing: competing views and strategies . Oxford review of education. http://dx.doi.org/10.1080/0305
4985.2017.1295929. Patrick, J. J & Vontz, T. S. (2001). Components of education for democratic citizenship in the preparation of social studies teachers . Dalam Patrick, J. J & Leming, R. S (Eds). Principles and practices of democracy of democracy in the education of social studies
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
teachers: civic learning in teachers’ education. Bloomington, Indiana, USA: Office of Educational Research and Imformation Center. Print, M. (2013). Competence for democratic citizhenship in europa . Dalam Dalam Print, M., & Lange, M. (Eds). Civic education and competences for engaging citizens in democracies. Sense Publish: Rotherdam/Boston/ Taipei.
Putra, J. T., & Lopez, S.V. (2006). Developing citizhenship competencies from kindergarten thourgh grade 12: a back ground paper for policy makers and educators . New York: Education Commison of the State. Samsuri. (2011). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana membangun karakter warga negara demokratis . Dalam Zuchdi, D. (Ed). Pendidikan karakter dalam perspektif teori dan praktik. UNY Press: Yogyakarta.
Sanusi, A. (2007). “ Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi”, dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung: Lab. PMPKn FPIPS UPI.
Starkey, H. (2018). Fundamental british values and citizenship education: tensions between national and global perspectives. Geofiska annaler: series b, human geography. https://doi.org/10.1080/04353684.2018.143442 Sukarno. (2015). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sumantri, Numan. (2001). Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung : Rosda Karya. Sunarso, dkk. (2002). Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi . Yogyakarta: UNY press. Suwarto, D. (2013). Pengembangan Tes Diagnostik Dalam Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Suwarto, S. (2014). Teori Tes Klasik dan Teori Tes Modern. WIDYATAMA , 20 (1). Ubaedilah. A & Abdul Rozak (2014). Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. ICCE: Jakarta. Veldhuis, R. (1997). Education for democratic citizenship, core competence, variables, and international activities . Paper seminar on basic concepts and core competence, council for culture cooperation, strasbourg, Prancis 11-12 Desember 1997. United States of America: Educational resources information center.
Veurgelers, W. (2007). Creating critical-democrtatic citizenship education: empowering humanity and democracy in dutch education. Compare: A Journal of comparative and international education. 37 (1). Hal 105-119. http://dx.doi.org/10.1080/030579206010
Wahab, A. A. (2013). Pendidikan kewarganegaraan dalam ilmu dan aplikasi pendidikan . Bandung: Pedagogian Pers. Winarno. (2013). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan isi, strategi, dan penilaian.
Jakarta: Bumi Aksara. Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D. (2007). Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas . Bandung: Prodi PKn SPS UPI. Yuniarto, Bambang. (2018). Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional . Jakarta: Deepublish.