Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 190-200

## PERAN RUMAH PEMBIAYAAN PERTANIAN KSM JAYA AMANAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN INKLUSI KEUANGAN PETANI

## (THE ROLE OF AGRICULTURAL FINANCING HOUSE OF KSM JAYA AMANAH IN IMPLEMENTING FARMERS' FINANCIAL INCLUSION)

## Selvi Jubaya*, Eliana Wulandari
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Jl. Raya Jatinangor Sumedang Km. 21 *Email: selvijubaya66@gmail.com (Diterima 18-11-2019; Disetujui 18-12-2019)

## ABSTRAK
Tingkat akses keuangan di Indonesia masih relatif rendah karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi  oleh  para  petani  di  Indonesia  dalam  mengakses  lembaga  keuangan  formal.  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  Jaya  Amanah  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  berupaya mengimplementasikan  inklusi  keuangan  petani  melalui  program  pemberdayaan  yaitu  Rumah Pembiayaan  Pertanian  (RPP).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  peranan  KSM  Jaya Amanah dalam mengimplementasikan inklusi keuangan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan KSM Jaya Amanah dalam mengimplementasikan inklusi keuangan bagi para petani yaitu dengan adanya program RPP yang fokus memberikan akses keuangan bagi petani yang dianggap unbankable . Hadirnya RPP juga memberikan dampak positif terhadap hasil usahatani anggotanya. Hambatan yang dihadapi KSM Jaya Amanah dalam  mengimplementasikan inklusi keuangan yaitu kurangnya dana dari investor dan sumber daya pengelola.
Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Program Pemberdayaan, Rumah Pembiayaan Pertanian

## ABSTRACT
The level of financial access in Indonesia is relatively low because of some obstacles that are faced by  farmers  in  Indonesia  to  access  formal  financial  institutions.  KSM  Jaya  Amanah  is  one  of  the institutions  that  seeks  to  implement  the  financial  inclusion  of  farmers  through  an  empowerment program i.e the agricultural financing house. This research aims to identify the role of KSM Jaya Amanah  in  implementing  financial  inclusion  in  Pacet  Subdistrict,  Bandung  District. Data analytical methods used in this research is descriptive statistics. The results of the analysis showed that several efforts have been made by KSM Jaya Amanah in implementing financial inclusion for farmers  through the agricultural financing house program that focuses to provide financial access for farmers who are considered unbankable people. The agricultural financing house has a positive impact  on  the  farm  results  of  its  members.  The  barriers  faced  by  the  KSM  in  implementing financial inclusion include lack of funds from investors and lack of the management resources.
Keywords: Financial Inclusion, empowerment program, Agricultural Financing House

## PENDAHULUAN
Pada tahun 1998 telah terjadi krisis keuangan  global  di  sejumlah  negara termasuk  Indonesia  yang  diikuti  dengan krisis  ekonomi  pada  tahun  2008.  Krisis
keuangan  global  kembali  terjadi  dan memuncak  pada  tahun  2011  di  kawasan Eropa  yang  membuat  perekonomian Eropa terpuruk. Sebaliknya, perekonomi-
an  di  kawasan  Asia  justru  mengalami pertumbuhan.  Maka  dari  itu,    krisis keuangan tersebut mengakibatkan beralihnya    perekonomian  dunia  dari negara-negara  Barat  ke  negara-negara Timur (Nengsih, 2015).
Menurut Cheng dan Degryse
(2010),  sektor  keuangan  baik  perbankan maupun non-perbankan mampu mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi.  Nengsih  (2015)  menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan karena adanya akses pelayanan perbankan yaitu dengan pemberian  kredit.  Namun,  setelah  krisis Eropa 2011 silam, pertumbuhan perekonomian  Asia  tidak  didukung  oleh peningkatan  akses  pelayanan  terhadap lembaga keuangannya (Nugroho dan Evi, 2018).
Inklusi  keuangan  adalah  keadaan dimana mayoritas individu dapat mengakses layanan keuangan tanpa biaya yang tinggi (Salim, 2014). Sistem inklusi keuangan  tidak  hanya  menyediakan kredit  tetapi  juga  bertujuan  mengurangi kemiskinan
sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas  (Ismawati,  2016).    Menurut Bahri et  al. (2018),  inklusi  keuangan merupakan  topik  penting  yang  dibahas dalam  forum  internasional  seperti  G20
( Group  of  Twenty ),  APEC  ( Asia-Pacific Economic  Cooperation ),  AFI  ( Alliance for  Financial  Inclusion ) dan  ASEAN ( Association of South east Asian Nations ) bahkan  telah  diterapkan  di  berbagai negara.  Namun,  di  Indonesia  program tersebut  baru  diluncurkan  pada  tahun 2010 dengan tujuan untuk meminimalisir hambatan  masyarakat  dalam  mengakses layanan keuangan.
Berdasarkan  data Global  Findex (Global  Financial  Inclusion  Database) 2011 , masyarakat Indonesia masih berada pada  kategori  rendah  dalam  mengakses layanan  keuangan  yaitu  hanya  19,6 persen.  Angka  tersebut  jauh  berbeda dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti  Thailand  yang  dapat  mencapai 77,7  persen  dan  Malaysia  sebesar  66,7 persen  (Nengsih,  2015).  Bahkan,  apabila tingkat  inklusi  keuangan  diukur  melalui tiga  indikator  utama,  Indonesia  hanya mampu  menduduki  peringkat  ke-empat untuk persentase kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal (35,95 persen), peringkat ke-lima untuk persentase formal  saving (26,56  persen)  dan peringkat  ke-tujuh  untuk formal  credit
(13,3  persen).  Inklusi  keuangan  di beberapa negara yang diukur berdasarkan tiga indikator utama dapat dilihat melalui grafik pada Gambar 1.

## Sumber: Global Findex 2014, diolah
Gambar 1. Inklusi Keuangan di Beberapa Negara berdasarkan 3 Indikator Utama (dalam persen)
Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia disebabkan beberapa  hambatan  dalam  mengakses lembaga  keuangan  formal.  Sulitnya mendapatkan  akses  pinjaman  terutama dari  lembaga  keuangan  formal  sangat dirasakan  oleh  para  petani  di  Indonesia. Menurut  Asep  (2016),  dibandingkan sektor  ekonomi  lainnya,  alokasi  dana kredit untuk sektor pertanian kurang dari 10  persen  dari  total  kredit  yang disalurkan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan data  Statistik  Perbankan  Indonesia  yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan
(2017),  proporsi  kredit  untuk  sektor pertanian dari perbankan nasional sebesar 6,61  persen.  Padahal, sektor  pertanian menyumbang  kontribusi  terbesar  dalam penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia yaitu  sebesar  30,46  persen  (BPS,  2018). Adapun proporsi penyaluran kredit perbankan  nasional  ditunjukkan  melalui Tabel 1.
Tabel 1. Proporsi Penyaluran Kredit
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan  model  pembiayaan  alternatif sebagai upaya membuka akses permodalan  khususnya  bagi  para  petani. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa funding dan financing pembiayaan syariah  tahun  2010  –  2014    mengalami pertumbuhan  yang  signifikan.  Artinya pembiayaan  syariah  memiliki  potensi besar dalam mengimplementasikan financial  inclusion (Mardani,  2018). Mahmoed  Mohieldin et  al. (2011)  pun lebih menekankan pada pengimplementasian  ekonomi  syariah dibandingkan  konvensional  yang  dapat
96,35 80,67 78,13 35,94 30,86 28,06 22,62 12,55 46,2 33,77 40,59 26,56 14,6 14,78 12,78 3,58 14,2 19,51
15,39 13,13 18,44 11,78 15,55 27,65 0 20 40 60 80 100 120 Singapura Malaysia Thailand Indonesia Vietnam Filipina Myanmar Kamboja formal account formal saving formal credit Sektor Ekonomi Porsi (%) Pertanian, Perburuan, Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi Perantara Keuangan 6,61 0,23 2,73 17,47 2,83 5,21 18,82 2,15 3,87 4,72
menyebabkan kesenjangan ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah terutama  di  negara-negara  muslim  yang serius dalam mengimplementasikan financial inclusion atau inklusi keuangan perlu  memanfaatkan  potensi  instrumen syariah  seperti  zakat,  shadaqah  dan qardul  hasan  untuk  dapat  mencapai tujuan dari inklusi keuangan. Hal tersebut diimplementasikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Amanah melalui
program pemberdayaannya.  KSM  Jaya  Amanah merupakan  lembaga  yang  memanfaatkan dana  zakat  untuk  menjalankan  program bantuan  akses  permodalan  bagi  petani yang disebut Rumah Pembiayaan Pertanian  (RPP).  Program  tersebut  telah digulirkan di Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung.
Berdasarkan pemaparan latar belakang  di  atas,  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengidentifikasi  peranan KSM Jaya Amanah dalam mengimplementasikan  inklusi  keuangan di Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  KSM Jaya Amanah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dengan
mempertimbangkan  bahwa  KSM  Jaya
Amanah merupakan KSM yang bersinergi dengan LAZ Al Azhar dengan penerima manfaat terbesar di Jawa Barat.
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  berasal  dari  KSM  Jaya Amanah.  Analisis  data  yang  digunakan adalah analisis statistik deskriptif.
Menurut Sugiyono (2017) statistik deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis dan  mendeskripsikan  data.  Beberapa teknik  statistik  deskriptif  yang  dapat digunakan  seperti  data  yang  disajikan dalam  bentuk  tabel,  visualisasi  data melalui  histogram,  diagram  batang  dan diagram  lingkaran.  Adapun  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah jumlah  anggota  KSM  per  periode, frekuensi  pembiayaan,  besarnya  jumlah pembiayaan, dan jumlah produksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat saat ini telah dimudahkan dengan adanya sistem keuangan yang telah diatur oleh pemerintah.  Maka  dari  itu,  kini  semua kalangan  masyarakat  dapat  menabung atau  menyimpan  uang  di  lembaga keuangan. Namun, berbeda dengan sistem  pembiayaan  yang  tidak  semua kalangan  masyarakat  dapat  menerima pembiayaan  dari  lembaga  keuangan.  Hal
tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat  dianggap bankable atau mempunyai  jaminan  dan  sebagainya. Oleh  karenanya,  pemerintah  berupaya agar  masyarakat  yang unbankable pun dapat mengakses layanan finansial melalui program inklusi keuangan.
Karakter keuangan syariah memang sudah  harus  inklusif  sejak  dari  awal sehingga inklusifitas yang sudah dibangun  harus  terus  didorong  dan dikembangkan. Hal tersebut bisa diupayakan  sesuai  dengan  tingkatannya. Tingkatan  pertama,  yakni  pemberian zakat  diperuntukkan  bagi  masyarakat lemah  atau  golongan dhuafa dengan harapan  dapat  naik  tingkatan  menjadi golongan yang zakat-able . Setelah mampu  membayar  zakat,  diharapkan masyarakat  dapat  mengakses  layanan keuangan minimal pada lembaga keuangan  mikro  dan  berlanjut  sampai tingkatan masyarakat yang dapat mengakses  lembaga  keuangan  formal atau masyarakat yang bankable.

## Gambaran Umum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Amanah
Kelompok  Swadaya  Masyarakat (KSM)  Jaya  Amanah  merupakan  sebuah lembaga  pemberdayaan  masyarakat  yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.  Berdirinya  lembaga  ini,
berawal  dari  pemberdayaan  santri  di Pondok  Pesantren  Al-Ikhlas  Manarul Huda.  Pemberdayaan  para  santri  dimulai dari  bidang  peternakan  dan  pertanian hingga menyebarluas di kalangan masyarakat.  Kemudian,  lembaga  ini bekerja  sama  dengan  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ)  Al  Azhar  dan  terbentuk kelompok  yang  diberi  nama  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Amanah.  KSM  Jaya  Amanah  resmi berdiri pada 4 Mei 2014 yang berlokasi di Kampung  Paninggaran,  Desa  Mekarjaya, Kecamatan  Pacet,  Kabupaten  Bandung. Pada  awal  didirikan,  KSM  Jaya  Amanah memiliki  perangkat  organisasi  yang sederhana  yaitu  terdiri  dari  ketua, bendahara,  sekretaris  dan  45  orang anggota.
KSM  Jaya  Amanah  bersama  LAZ Al  Azhar  menginisiasikan  tiga  program pemberdayaan  dengan  tiga  bidang  yang berbeda  yaitu  pertanian,  peternakan,  dan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Adapun  konsep  dasar  dari seluruh program yang dimiliki terdiri atas empat  tahapan yaitu  penyelamatan, penguatan (qardhul
hasan) ,
pengembangan, dan ketahanan. Salah satu program unggulan KSM
Jaya  Amanah  yaitu  Rumah  Pembiayaan
Pertanian (RPP) yang merupakan
program pemberdayaan di bidang
pertanian. Perkembangan Kelompok Swadaya  Masyarakat  Jaya  Amanah  pada tahun  2019  semakin  pesat.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  bertambah  besarnya jumlah  kelompok  penerima  manfaat  dan nilai  manfaat  yang  bisa  diberikan.  Para anggota  mulai  merasakan  kemudahan dalam  mengakses  pembiayaan  yang berbasis syariah melalui dana Qard yang dikelola oleh para pengurus KSM.
Implementasi  Inklusi  Keuangan  pada KSM Jaya Amanah
Ada  beberapa  tahapan  yang  telah dirumuskan  dari  program  pemberdayaan yang  dilakukan  oleh  KSM  Jaya  Amanah dalam mengimplementasikan inklusi keuangan,  terutama  dalam  memberikan pembiayaan  bagi  para  petani  melalui Rumah  Pembiayaan  Pertanian  (RPP) yaitu:
a. Penyelamatan .  Pendayagunaan  zakat yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  bagi  keluarga extrim poverty .
b. Penguatan. Penguatan ekonomi melalui  pinjaman  bergulir  ( qardhul hasan ).  Pinjaman  tersebut  digunakan untuk  modal  usaha  produktif.  Tahun pertama, murni pinjaman yang
diberlakukan  tabungan  dan  dana tabarru .  Tahun  kedua,  diberikan pinjaman yang disertai dengan pemberlakuan dana administrasi ( ujroh ).  Tahun  ketiga,  pemberlakuan akad jual beli dan bagi hasil. Terakhir, para  petani  yang  diberikan  pinjaman dapat  mendirikan  Kelompok  Usaha Bersama (KUB).
c. Pengembangan. Pada  tahapan  ini, para  petani  sudah  mendapatkan  akses keuangan  sehingga  bisa  digunakan untuk  meningkatkan  produktivitas usahanya.  Selain  itu,  KSM  Jaya Amanah  juga  menyediakan  akses pemasaran  melalui  Kelompok  Usaha Bersama  sehingga  para  petani  bisa menjual atau memasarkan hasil panennya ke KSM.
d. Ketahanan. Para  petani  diharapkan mampu mempertahankan kondisi sampai  tahap  ini.  KSM  Jaya  Amanah juga  mengadakan  tabungan  jangka panjang dalam rangka
mempersiapkan  kebutuhan  keuangan di masa depan. Selain itu, para petani juga diharapkan
terus mengembangkan usahanya agar
penghasilan  yang  meningkat  dapat digunakan  untuk  berinvestasi  sebagai wujud ketahanan.
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 190-200
Adapun  upaya  yang  telah  dilakukan KSM  Jaya  Amanah  dalam  rangka mengimplementasikan  inklusi  keuangan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan  sosialisasi  kepada  para petani padi sawah dan palawija untuk meningkatkan perekonomian dan mengupayakan pengembangan usahatani petani melalui RPP. Dengan adanya  RPP,  modal  para  petani menjadi bertambah sehingga diharapkan  mampu  meningkatkan hasil produksi dan pendapatan mereka.  Adapun  skema  pembiayaan yang  ditawarkan  KSM  Jaya  Amanah melalui RPP ditunjukkan pada Gambar  2.
Gambar 2. Skema Pembiayaan Melalui Rumah Pembiayaan Pertanian
Para  pengelola  KSM  berkeyakinan bahwa  dengan  program  RPP,  KSM dapat  berperan  secara  signifikan dalam  mengimplementasikan  inklusi keuangan.    Hal  ini  disebabkan  ketika para  petani  tidak  dapat  mengakses kredit  pada  jasa  keuangan  formal karena  tidak  memenuhi  persyaratan yang  diberikan  ( unbankable ),  maka pada  saat  ini  KSM  berperan  dalam membuka akses pembiayaan bagi para
petani untuk mengembangkan usahataninya.
Jumlah  penerima  pembiayaan  yang telah  diberikan  oleh  KSM  Jaya Amanah  di  Desa  Cinanggela  dan Desa  Pangauban  periode  2015-2018 disajikan pada Gambar 3.

## Sumber: KSM Jaya Amanah, data diolah
Gambar 3. Jumlah Anggota Penyaluran RPP Tahun 2015-2018
Berdasarkan  Gambar  3  dapat  dilihat bahwa  anggota  yang  dibiayai  baik  di Desa Cinanggela maupun Desa
Pangauban  oleh  KSM  Jaya  Amanah melalui RPP setiap tahunnya semakin bertambah.  Pada  tahun  2015,  jumlah anggota  yang  dibiayai  sebanyak  15 anggota,  meningkat  di  tahun  2016 menjadi  25  anggota,  dan  38  anggota di  tahun  2017  serta  di  tahun  2018 menjadi  54  orang  anggota.  Hal tersebut menggambarkan bahwa KSM
Jaya Amanah telah berupaya mengimplementasikan inklusi
keuangan kepada para petani.
b. Produk yang dipasarkan adalah
Rumah  Pembiayaan  Pertanian  (RPP).
Produk  tersebut  menggunakan  salah satu  akad  syariah  yang  sangat  cocok dengan karakter sektor pertanian yaitu akad salam .  Akad salam merupakan alternatif pembiayaan  yang cocok dengan keadaan  petani  Indonesia.  Mayoritas petani  Indonesia  bermodal  kecil  dan
baru dapat membayar pinjaman modal ketika  panen  tiba.    Akad salam merupakan  akad  jual  beli  barang dengan sistem pesanan dimana barang pesanannya dibiayai dimuka sedangkan barangnya diserahkan kemudian  dengan  waktu  yang  telah disepakati  (Widiana  dan  Annisa, 2017).
c. Pembiayaan  melalui  RPP  dilakukan sebanyak  dua  kali  musim  tanam dalam  satu  tahun.  Periode  pertama yaitu  pembiayaan  diberikan  pada bulan  Desember  untuk  masa  tanam Januari  hingga  April.  Periode  kedua, pembiayaan diberikan pada bulan Juni untuk  masa  tanam  Juli  hingga Oktober.  Frekuensi  pembiayaan  yang diberikan  ditunjukkan  pada  Gambar 4.

## Sumber: KSM Jaya Amanah, data diolah
Gambar 4. Frekuensi Penyaluran RPP Tahun 2015-2018 (Rp ‘000)
Berdasarkan  Gambar  4,  KSM  Jaya Amanah  menyalurkan  dana  dengan jumlah  yang  sama  pada  kedua periode.  Semakin  banyak  anggota yang  tergabung  dalam  RPP  maka
0 100.000 200.000 Periode I Periode II Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
dana  yang  digulirkan  setiap  tahunnya semakin besar.
d. Besarnya  jumlah  pembiayaan  yang diberikan  oleh  KSM  Jaya  Amanah melalui  RPP  disesuaikan  dengan besarnya  luas  lahan  yang  dimiliki. Jumlah  pinjaman  yang  diberikan maksimal  50  persen  dari  total  hasil panen  yang  diperoleh.  Hal  ini dikarenakan  KSM  Jaya  Amanah berharap  bahwa  setidaknya  setiap anggota mampu memenuhi kebutuhan pangan  yang  berasal  dari  hasil panennya sendiri.

## Inklusi  Keuangan  melalui  Rumah Pembiayaan Pertanian
Desa Pangauban dan Desa
Cinanggela  merupakan  dua  desa  yang menerima  pembiayaan    RPP  dari  KSM Jaya  Amanah.  Kedua  desa  tersebut sebagian  besar  hanya  mengandalkan modal pribadi dan pinjaman dari rentenir.
Bahkan,  angka  pinjaman  dari rentenir pada  kedua  desa  tersebut  cukup  tinggi. Oleh karena itu, KSM Jaya Amanah hadir dengan  program  Rumah  Pembiayaan Pertanian  dalam  rangka  membuka  akses layanan  keuangan  yang  lebih  berkualitas dan bertanggung jawab. Kini petani yang dianggap unbankable tetap bisa mengakses  layanan  keuangan  melalui RPP.  Dengan  demikian,  KSM  Jaya
Amanah  melalui  program  RPP  turut berupaya  dalam  mengimplementasikan inklusi  keuangan  petani  khususnya  bagi kedua desa tersebut.
Selain memberikan bantuan permodalan,  KSM  juga  memberikan pendampingan  mengenai  sistem  semi organik  sehingga  dana  yang  diberikan melalui RPP kepada para petani memberikan  dampak  positif  pada  hasil produksi  usahatani.  Berdasarkan  Gambar 5,  hasil  produksi  dari  63  persen  petani anggota  mencapai  1,2  ton  gabah  kering yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan  0,95  ton  gabah  kering. Pada  tahun  2018,  total    hasil  produksi para petani di kedua desa sebesar 68.900 kg.  Artinya,  rata-rata  petani  mampu menghasilkan  panen  sebesar  1.300  kg atau 1,3 ton.

## Sumber: KSM Jaya Amanah, data diolah
Gambar 5. Hasil Produksi Anggota RPP Tahun 2018
Hambatan

## Mengimplementasikan Inklusi Keuangan
Hambatan yang dihadapi oleh KSM Jaya  Amanah  dalam  mengimplementa- sikan inklusi keuangan yaitu: a) 5% 63% 15% 7% 4% 6% 1 ton
1,2 ton 1,3 ton 1,5 ton 1,6 ton 2,1 ton
Pertambahan  anggota  KSM  belum  bisa dilakukan  karena  jumlah  asset  atau  dana yang  dimiliki  belum  cukup  untuk membiayai  calon  anggota  baru.  Padahal, sudah  banyak  calon  anggota  yang berminat untuk bergabung ke dalam RPP KSM  Jaya  Amanah;  b)  Masih  terdapat kekurangan sumber daya manusia sebagai pengelola KSM sehingga bantuan permodalan RPP belum bisa menjangkau masyarakat  dengan  jarak  lokasi  yang jauh.  Selebihnya,  tidak  ada  hambatan yang begitu berarti mengenai permasalahan pengembalian dana
walaupun  KSM  tidak  memberlakukan adanya  jaminan.  Hal  ini  dikarenakan KSM menerapkan sistem tabungan sukarela yang digunakan untuk mengantisipasi apabila
terjadi keterlambatan  pengembalian  dana  baik karena  kegagalan  panen  atau  karena  hal lain.
Rencana  strategis  ke  depan  yang akan  dilakukan  KSM  Jaya  Amanah diantaranya:  a)  Menarik  para  investor untuk  memberikan  suntikan  dana  pada program RPP sehingga dapat meningkatkan  jumlah  aset  atau  modal untuk  disalurkan  kembali  kepada  para petani yang membutuhkan; b) Menambah jumlah anggota pengelola KSM sehingga
dapat lebih menjangkau lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kelompok  Swadaya  Masyarakat (KSM)  Jaya  Amanah  telah  berupaya mengimplementasikan  inklusi  keuangan melalui  pelaksanaan  Rumah  Pembiayaan Pertanian  (RPP).  Anggota  RPP  yang dibiayai  oleh  KSM  setiap  tahunnya semakin  bertambah  hingga  tahun  2018 mencapai 54 orang petani. RPP merupakan  program  pembiayaan  dengan menggunakan  salah  satu  akad  syariah yang sangat cocok dengan karakter sektor pertanian  yaitu  akad salam .  Pembiayaan RPP  ini  dilakukan  dua  semester  dalam satu  tahun  dengan  besaran  pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan besarnya  luas  lahan  yang  dimiliki masing-masing  anggota.  Hadirnya  RPP juga memberikan dampak positif terhadap  hasil  usahatani  anggotanya. Hambatan  yang dihadapi oleh KSM Jaya Amanah  dalam  mengimplementasikan inklusi  keuangan  yaitu  jumlah  aset  atau dana  yang  dimiliki  belum  cukup  untuk membiayai  calon  anggota  baru  dan kurangnya  sumber  daya  pengelola  KSM sehingga bantuan permodalan RPP belum bisa  menjangkau  masyarakat  dengan jarak lokasi yang jauh.
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 190-200

## DAFTAR PUSTAKA
Asep,  N.  (2016).  Sistem  Keuangan Pedesaan  dan  Pertanian  Melalui Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM)  Syari’ah  (BMT:  Alternatif Model  LKM  Syari’ah). Mimbar Agribisnis, 1(3): 181-196. Badan  Pusat  Statistik.  (2018). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018 . Badan Pusat Statistik, Jakarta. Bahri,  A.R.,  Fathoni,  A.,  &  Gagah,  E. (2018).  Model  Inklusi  Keuangan Terhadap Arah Pengembangan Nilai  CSR  Perbankan  (Studi Kasus  Program  CSR  BNI  46  di Usaha Batik Lasem). Jurnal Management , 4(4): 1-13.
Cheng,  X.,  &  Degryse,  H.  (2010).  The Impact  of  Banks  and  Non-Bank Financial  Institutions  on  Local Economic Growth in China. Journal  of  Financial  Services
Research , 37(2): 179-199.
Demirguc-Kunt,  A.,  Klapper,  L.,  Singer,
S.,  &  Oudheusden,  P.  V.  (2015) . The Global Findex Database 2014 Measuring Financial Inclusion Around  the  World .Policy  Research Working Paper World Bank. Washington, DC. no WPS. 7255. Ismawati.  (2016).  Persepsi  Usaha  Mikro dan Kecil terhadap Inklusi Keuangan  dan  Akses  Perbankan . Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya. Mardani,  D.A.  (2018).  Peran  Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif  di  Indonesia. Journal  of Islamic Studies , 1(1): 105-120.
Mohieldin,  Mahmoed.,  Rostom,  A.,
Iqbal,  Z . ,  &  Fu,  X. (2011).  The Role of Islamic Finance in Enhacing  Financial  Inclusion  in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries. Policy  Research  Working  Paper World  Bank. Washington,  DC.  no WPS. 5920. Nengsih,  N.  (2015).  Peran  Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan  Keuangan Inklusif di Indonesia. Jurnal
Etikonomi, 14(2): 221-240.
Nugroho,  A  &  Purwanti,  E.  Y.  (2018). Determinan  Inklusi  Keuangan  di
Indonesia  (Global  Findex  2014).
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1): 1-13. Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2017). Statistik Perbankan Indonesia: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II  2017 .  Otoritas  Jasa  Keuangan,
Jakarta.
Salim,  M.  (2014).  Analisis  Implementasi
Program  Financial  Inclusion  di Wilayah  Jakarta  Barat  dan  Jakarta Selatan  (Studi  pada  Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan,  Otoritas Jasa Keuangan dan  Bank  Indonesia).  [skripsi]. Universitas Bina Nusantara.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta. Widiana & Annisa, A.A. (2017). Menilik Urgensi  Penerapan  Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga KeuanganSyariah di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah , 8(2):88-101.