Studi kritis terhadap kurikulum MI/SD 2013

## STUDI KRITIS TERHADAP KURIKULUM MI/SD 2013

## HENDRI PURBO WASESO
Email: hendripw@unsiq.ac.id
Prodi Pendidikan Guru MI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

## Abstract
This  paper  attempts  to  criticize  the  MI/SD  2013  curriculum  by  using  critical education theories (Paulo Freire, Michael Apple and Henry Giroux). The critical study starts from the construction process to the content contained in it. The results of this study indicate that the  first,  the  birth of  the  2013  curriculum  motivated  by global  economic  conditions  where  high-quality  and  highly  competitive  workforce become the main demand. Negative phenomenon that emerged in the community also became the background of the birth of the curriculum 2013. The imposition of the implementation of curriculum 2013 dominant because of political factors. Second, the construction of MI/SD 2013 curriculum can be explained through four things: the compaction of subjects in the curriculum structure of MI / SD, core competencies in the curriculum of 2013 have better character strengthening when compared with competency standards in SBC, scientific approach and integrative thematic learning for MI / SD children is designed so that learning can encourage children to master scientific skills and authentic assessment is used as an effort to measure the process and  learning  outcomes  comprehensively.  The  construction  of  MI  /  SD  2013 curriculum  seen  from  the  perspective  of  critical  education  results  in  several conclusions:  first,  the  objective  of  MI  /  SD  2013  curriculum  leads  to  production relation where learners are designed to be ready and able to fill the roles that have been provided in the formation of capitalist society. In addition to research-based teacher education, the maximization of religious teaching content contained in the MI curriculum can be functioned as a language of possibility. Second, the concept contained in the MI / SD 2013 curriculum that requires learners to think high level and  qualified  educators  precisely  indicates  a  separation  between  theory  and practice.  This  condition  does  not  apply  to  urban  schools.  Third,  MI  /  SD  2013 curriculum is only for children who have better capital economically, socially, and intellectually.
Keywords : Curriculum MI/SD 2013 and Critical Pedagogy

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  suatu  aspek  mendasar  dalam  usaha mempersiapkan  sumber  daya  manusia  dalam  menghadapi  proses  dan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa  dan bernegara di tengah- tengah  pluralitas  (Zainuddin,  2008:1).  Pendidikan  memiliki  posisi  yang
signifikan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan perubahan sosial. Pendidikan  dalam  arti  ini  merupakan  media  penting  untuk  mempersiapkan masyarakat yang peka terhadap perubahan sosial. Jika melihat realitas yang ada, ternyata kondisi pendidikan Indonesia mengalami berbagai problematika baik  pada  tataran  praksis  maupun  konseptual  atau  pemikiran.  Pada  tataran praksis,  Agus  Salim  memahami  pendidikan  saat  ini  hanya  menghasilkan kepatuhan,  kepatutan  dan  ketaatan  pada  otoritas  negara.  Kepatuhan  pada guru, kolektivisme kepatuhan pada norma sekolah yang pada tingkat mikro menjelma menjadi pemaksaan individu secara sistematis melahirkan pribadi- pribadi  pengekor  (Salim,  2007:14).  Lebih  lanjut  Agus  Salim  (2007:15) melihat  bahwa  praktik  pendidikan  mengajarkan  anak  untuk  takut  berbuat keliru,  kekeliruan  dipandang  sebagai  ‘aib’  sehingga  harus  dihindari. Sedangkan problematika konseptual atau pemikiran dapat dilihat dari produk- produk  yang  dihasilkan  terutama  terkait  dengan  kebijakan-kebijakan pendidikan  seperti  misalnya  dalam  bentuk  undang-undang  atau  kurikulum nasional. Problemnya adalah sejauh mana gagasan-gagasan konseptual yang dirumuskan tersebut menjadi berguna dan sejalan dengan upaya pencerdasan kehidupan  bangsa.  Pertanyaan  tersebut  juga  berlaku  pada  kurikulum  2013 sebagai salah satu produk pemikiran yang akan serentak diberlakukan pada tahun ajaran 2014/2015 lalu.
Dalam prosesnya, kurikulum 2013 mendapat berbagai kritikan. Seperti menurut Ketua Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Itje Chodijah yang menganggap bahwa proses penyusunan desain kurikulum 2013 dinilai tidak transparan. Selain itu, proses uji publik juga dinilai asal- asalan  serta  minim  sosialisasi  (kompas.com,  2/01/2014).  Jika  hal  tersebut sesuai dengan fakta yang ada, maka perubahan kurikulum 2013 masuk dalam wacana  politik  pendidikan  dimana  kepentingan  kelompok  dominan  selalu menang  atau  paling  tidak  ada  kelompok  minoritas  yang  tidak  diperhatikan dalam perubahan kurikulum tersebut. Kritik tersebut dapat menjadi titik tolak untuk mengkaji secara dalam substansi yang dibawa oleh kurikulum 2013.
Dalam  tulisan  ini,  persoalan  kurikulum  2013  tersebut  dilihat  dari prespektif  pendidikan  kritis.  Sedangkan  pendidikan  kritis  dengan  Freire
sebagai  pelopor  utamanya  memiliki  asumsi  bahwa  tujuan  utama  dari pendidikan adalah memberdayakan kaum tertindas agar memiliki kesadaran untuk bertindak melalui praksis emansipatoris (Suharto, 2012:275). Asumsi asumsi yang dibangun pendidikan kritis selanjutnya digunakan peneliti untuk melihat seberapa jauh kurikulum 2013 memiliki muatan-muatan pendidikan kritis atau bahkan bertentangan dengannya. Tentunya dengan melihat lebih lanjut komponen-komponen kurikulum yang ada dalam kurikulum 2013 dan konsep-konsep kunci yang ada didalamnya.
Kurikulum  2013  dilihat  dari  prespektif  pendidikan  kritis  cukup signifikan dalam meneropong kondisi pendidikan bangsa masadepan. Artinya seberapa jauh pemerintah mampu melakukan upaya pencerdasan kehidupan bangsa  melalui  pendidikan.  Di  sinilah  letak  perlunya  mengadopsi  dan menginkorporasikan  asumsi-asumsi  pendidikan  kritis  dalam  kurikulum. Untuk kepentingan fokus penelitian, kurikulum MI/SD yang terdapat dalam kurikulum  2013  akan  digali  lebih  dalam.  Pertanyaan  penelitian  ini  adalah bagaimana  latar  belakang  lahirnya  kurikulum  MI/SD  2013?,  bagaimana konstruksi  kurikulum  MI/SD  2013?,  dan  bagaimana  konstruksi  kurikulum MI/SD 2013 dilihat dari perspektif pendidikan kritis?

## B. HASIL PENELITIAN
Materi kajian dalam tulisan ini adalah  kurikulum 2013 untuk MI/SD. Dengan menggunakan metode library research, penulis menelaah berbagai produk  perundang-undangan  yang  berbicara  tentang  kurikulum  2013. Perundang-undangan  tersebut  adalah  Bahan  Uji  Publik  Kurikulum  2013, Permendikbud  No.  67  Tahun  2013  Tentang  Kerangka  Dasar  dan  Struktur Kurikulum  SD/MI,  Permendikbud    No.  81a  Tahun  2013  Tentang Implementasi  Kurikulum  2013  dan  Permenag  No.  000912  Tahun  2013 tentang  Kurikulum  Madrasah  2013.  Buku-buku  teknis  kurikulum  yang diterbitkan  oleh  Kemendikbud  juga  termasuk  dalam  data  primer  seperti Panduan  Teknis  Penilaian  di  SD,  Panduan  Teknis  Pembelajaran  Tematik Terpadu  Dengan  Pendekatan  Saintifik  di  Sekolah  Dasar,  Kurikulum  2013: Kompetensi  Dasar  SD/MI,  Permendikbud  No.  64  Tahun  2013  Tentang
Standar  Isi,  Permendikbud  No.  66  Tahun  2013  Tentang  Standar  Penilaian, Permendikbud  No. 68 Tahun 2013, Permendikbud No. 69 Tahun 2013, UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 dan PP No 32/2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi kemudian dianalisa  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  dengan  teknik deskriptif analitik .  Sedangkan  untuk  melakukan  interpretasi  atas  data-data  penelitian dalam  analisisnya  digunakan  pola  penalaran  abduktif  atau  reflektif.  Dalam proses mengkitisi kurikulum MI/SD 2013, penulis menggunakan teori-teori pendidikan kritis baik yang digagas oleh Freire, Apple maupun Henry Giroux.
1. Tinjauan Kritis Kurikulum 2013
Sebagai sebuah produk kebijakan, kurikulum 2013 tidak bisa terlepas dari  realitas  sosial  politik  yang  melatarinya.  Kurikulum  2013  sendiri dirumuskan  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  oleh  para pengambil kebijakan sehingga dirasa perlu untuk memberlakukan kurikulum 2013.  Untuk  mengetahui  kecenderungan  kurikulum  2013,  hendak dideskripsikan  terlebih  dahulu  konten-konten  utama  apa  yang  terdapat didalamnya  dan  bagaimana  proses  konstruksi  kurikulum  2013  itu  berjalan sampai kemudian diberlakukan secara resmi oleh pemerintah.
Konten-konten  utama  dalam  kurikulum  2013  yang  dimaksud  adalah ide-ide baru  atau istilah baru  yang digunakan dalam  menjelaskan substansi yang  ada  dalam  kurikulum  2013.  Ide-ide  tersebut  dibatasi  hanya  sisi perubahan yang dilakukan dengan melihat perbedaan antara kurikulum 2013 dan  kurikulum  sebelumnya  yaitu  kurikulum  satuan  tingkat  pendidikan (KTSP).  Dalam  upaya  perumusan  kurikulum  2013,  perubahan  dan pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  menata  empat  elemen  standar nasional yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan  standar  penilaian  (Mulyasa,  2013:60).  Isi  perubahan  keempat  standar tersebut  dituangkan  dalam  kurikulum  dengan  menggunakan  istilah-istilah yang relatif baru seperti kompetensi inti, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik.
Tiga  konten  utama  dalam  kurikulum  2013  yaitu  kompetensi  inti, pendekatan saintifik dan penilaian autentik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah  untuk  membenahi  konten  kurikulum  yang  ada  didalam  KTSP. Secara  konseptual,  kurikulum  2013  memiliki  keunggulan  tersendiri  jika dibandingkan  dengan  KTSP.  Keunggulan  tersebut  dapat  dilihat  dari kompetensi inti (sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan) sebagai pengikat  seluruh  kompetensi  dasar  yang  ada  dalam  setiap  mata  pelajaran. Sehingga  semua  mata  pelajaran  yang  terdapat  dalam  struktur  kurikulum terpusat  pada  pemenuhan  sikap  spiritual,  sosial,  pengetahuan  dan ketrampilan.
Perubahan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP)  menjadi kurikulum  2013  merupakan  perintah  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang salah satu poinnya harus ada penataan kurikulum (Junizar, 2014). Atas dasar ini, Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merasa perlu untuk merumuskan suatu kurikulum baru yang nantinya disebut sebagai kurikulum 2013.  Jika dilihat proses konstruksi kurikulum sebagai salah satu kebijakan publik, kurikulum 2013  melewati  tiga  tahap. Pertama ,  proses  akumulasi  aspirasi.  Akumulasi aspirasi dalam kurikulum 2013 dimulai dari dilakukannya uji publik selama tiga pekan. Dalam prosesnya, kurikulum 2013 mempertimbangkan masukan- masukan dari berbagai elemen masyarakat seperti masyarakat umum (dialog virtual), dialog tatap muka diberbagai kota dan daerah se Indonesia, maupun dari  lembaga  dan  organisasi  yang  berkaitan  dengan  pendidikan.  Uji  publik kurikulum  2013  sebagai  bentuk  proses  akumulasi  aspirasi  cukup  terlihat. Akumulasi aspirasi tersebut misalnya kekhawatiran tentang kemampuan guru dalam implementasi, implementasi kurikulum 2013 terlalu terburu-buru, dan kajian evaluasi kurikulum KTSP yang tidak melalui riset.
Kedua , proses artikulasi. Proses artikulasi dalam perumusan kurikulum 2013  dapat  dilihat  dari  jawaban-jawaban  Kemendikbud  yaitu  keresahan kualitas guru yang masih rendah dijawab dengan diagendakannya pelatihan kurikulum 2013 untuk guru. Sedangkan pada kenyataannya, terdapat banyak masalah teknis yang menjadikan pelatihan tersebut tidak maksimal. Ketiga ,
proses  akomodasi.  Dalam  proses  ketiga  ini,  tidak  semua  tuntutan  bisa diakomodasi. Bahkan jika dilihat dari dokumen bahan uji publik kurikulum 2013  dibandingkan  dengan  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  pemerintah melalui  Permendikbud  No.  81a  tentang  implementasi  kurikulum  tidak  ada perubahan esensial.
Melihat  tahap-tahap  proses  perumusan  kurikulum  2013  yang  terjadi, pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam perumusan kurikulum 2013 menganut teori advokasi yang mendasarkan pada argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai. Dalam teori ini, pemerintah pusat sangat perlu menyusun kurikulum 2013 yang bersifat nasional demi kepentingan umum. Kurikulum 2013  diterapkan  bukan  berdasarkan  pada  kondisi  yang  mendesak,  namun kurikulum  2013  dianggap  sebagai  ‘menu  terbaik’  yang  seharusnya  dapat dinikmati  oleh  generasi  masa  depan  bangsa.  Muhammad  Nuh  menyatakan bahwa  “jika  kurikulum  2013  ini  tidak  segera  diterapkan,  berapa  juta  anak yang akan merugi karena tidak dapat menikmati manfaat dari kurikulum 2013 ini” (Najwa, 2013).
Terdapat  tiga  kritik  terhadap  kurikulum  2013. Pertama ,  dominasi Faktor  politik  dalam  perubahan  kurikulum  2013.  Pendidikan  dimaknai sebagai  suatu  aktifitas  yang  tidak  pernah  terlepas  dari  muatan  politik (Nuryatno,  2011:1).  Kelly  menyebutkan  bahwa  kebijakan  pendidikan  yang kontroversi  biasanya  bersifat  politis,  karena  sistem  pendidikan  dapat dimanipulasi  oleh  kepentingan  politik  dalam  rangka  mencapai  tujuannya (Kelly,  2004:38).  Melihat  proses  perjalanan  dalam  perumusan  kurikulum 2013  yang  hanya  selesai  dalam  waktu  enam  bulan  jika  dikaitkan  dengan kondisi politik pada waktu itu, diterapkannya kurikulum 2013 pada bulan Juli 2013 adalah dominan karena faktor politik. Terdapat dua argumentasi utama mengapa kurikulum 2013 harus secepat mungkin diterapkan,
a. Bahasa  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  2010-2014  tentang  penataan  kurikulum  digunakan  oleh Kemendikbud  untuk  melegitimasi  perlunya  perubahan  kurikulum. Kenyataannya,  kurikulum  tidak  hanya  dilakukan  penataan,  melainkan
berubah secara mendasar yaitu pada standar kompetensi lulusan, isi, proses dan penilaian.
b. Tahun  2014  sebagai  tahun  politik  mengharuskan  kurikulum  2013 diterapkan pada Juli 2013. Pemaksaan implementasi kurikulum 2013 pada Juli  2013  merupakan  salah  satu  efek  dari  kondisi  perpolitikan  nasional dimana pada tahun 2014 hendak dilaksanakan pemilihan presiden. Secara otomatis, kurikulum 2013 harus selesai dibahas dalam waktu yang singkat walaupun harus menghadapi banyak kendala-kendala di lapangan.
Selain faktor politik, munculnya kurikulum 2013 dilatarbelakangi oleh fenomena  negatif  yang  mengemuka  di  masyarakat.  Dalam  draft  uji  publik disebutkan bahwa alasan pengembangan kurikulum selain tantangan ekonomi global adalah fenomena negatif yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, narkoba,  korupsi,  plagiarisme,  kecurangan  dalam  ujian  dan  gejolak masyarakat.  Artinya,  pemerintah  berupaya  merespon  fenomena-fenomena negatif  tersebut  melalui  konten-konten  utama  dalam  kurikulum  2013 terutama  pada  rumusan  kompetensi  inti  yang  secara  proporsional menempatkan  aspek  spiritual  dan  sosial  sebagai  media  untuk  menguatkan karakter  peserta  didik.  Bahkan  setiap  mata  pelajaran  diwajibkan  memuat aspek spiritual dan sosial dimana secara integral disampaikan kepada peserta didik  bersamaan  dengan  aspek  pengetahuan  dan  ketrampilan.  Walaupun demikian,  beberapa  mata  pelajaran  seperti  mata  pelajaran  matematika terkesan  dipaksakan  karena  konten  materi  tidak  koheren  dengan  aspek spiritual.
Kedua , kritik ideologi dalam kurikulum 2013. Jika dilihat dari hirarki perundang-undanganan, kurikulum 2013 bagian dari amanat dari PP No. 32 Tahun 2013 perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan PP No. 32 Tahun 2013 adalah turunan dari UU Sisdiknas No. 20  Tahun  2003.  Adapun  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  sedikit  banyak menganut ideologi liberalisme yang mengedepankan persoalan optimalisasi kualitas individu yang sanggup bersaing dan bertanggungjawab dalam iklim kapitalisme  (Achmadi,  2010:4-5).  Artinya,  kurikulum  2013  dirumuskan untuk  semakin  mengafirmasi  ideologi  liberalisme  yang  dianut  dengan
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 p-ISSN 2355-1925 e-ISSN 2580-8915
memposisikan  peserta  didik  agar  mampu  berperan  dalam  formasi  sosial kapitalis.
Pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi kekuasaan berperan penuh dalam suksesi pendidikan sebagai apparatus Negara ideologis. Louis Althusser  menjelaskan  bahwa  aparatus  Negara  yang  ditempatkan  sebagai aparatus  nomor  satu  dalam  formasi  sosial  kapitalis  yakni  sebagai  aparatus Negara  ideologis  yang  dominan  adalah  aparatus  pendidikan  (Althuser, 2008:28-31). Pendidikan  dalam  hal  ini  melalui  kurikulum  2013  sebagai instrument  vital  pendidikan  sangat  mungkin  untuk  disisipi  ideologi  yang diselewengkan  untuk  memenuhi  kepentingan-kepentingan  dan  tujuan penguasa. Inilah yang menurut Haryatmoko disebut dengan istilah disimulasi yaitu  sebagai  sifat  negatif  ideologi  yang  mencolok  terutama  bila  terkait dengan  peran  kekuasaan.  Kekuasaan  akan  selalu  mencari  legitimasi  dan dalam  hubungan  kekuasaan  akan  mendapat  pembenaran  ideologi  pula (Haryatmoko, 2003:16-20). Peserta didik sebagai sasaran dari diimplementasikannya  kurikulum  2013  merupakan  objek  dari  ideologi penguasa yang bersifat teori dimana peserta didik dipaksa secara halus hanya karena  faktor  politik.  Sedangkan  teori  yang  dijadikan  ideologi  adalah pengetahuan  yang  berorientasi  pada  kepentingan  ekonomi  agar  penguasa dapat menyesuaikan diri dengan formasi sosial masyarakat ekonomi kapitalis.
Ketiga , kepentingan  ekonomi sebagai  basis kurikulum 2013. Sekolah sebagai  sasaran  utama  implementasi  kurikulum  2013  sangat  efektif  dalam penanaman ideologi-ideologi penguasa. Kurikulum 2013 mampu mengarahkan  institusi  pendidikan  sekaligus  perilaku  peserta  didiknya  agar sesuai dengan tuntutan-tuntutan ekonomi global. Pemerintah memiliki andil besar dalam proses penyesuaian satuan pendidikan dengan kondisi ekonomi global  yaitu melalui kekuasaan  yang dimilikinya. Tuntutan ekonomi global sebagai  acuan  utama  dalam  pengembangan  kurikulum  2013  dinyatakan dalam dokumen kurikulum 2013 (Permendikbud No. 67 Tahun 2013) sebagai berikut:
….Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan  perniagaan  tradisional  menjadi  masyarakat  industri  dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization
(WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA).  Tantangan  eksternal  juga  terkait  dengan  pergeseran kekuatan  ekonomi  dunia,  pengaruh  dan  imbas  teknosains  serta  mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan….
Dalam  draft  uji  publik  kurikulum  2013  juga  disebutkan  beberapa rasionalisasi  diperlukannya  perubahan  kurikulum  yang  menunjukkan kecenderungan  kepentingan  ekonomi  sebagai  basis  dari  kurikulum  2013. Salah  satu  rasionalisasi  tersebut  adalah  perlunya  ekonomi  berbasis pengetahuan.  Ekonomi  berbasis  pengetahuan  dalam  kurikulum  2013  juga terlihat  pada  tujuan  kurikulum  2013  yang  memusatkan  kompetensi  peserta didik pada perilaku produktif, kreatif, dan inovatif. Hal tersebut diberlakukan dikarenakan  kondisi  ekonomi  global  yang  mengarah  pada  masyarakat industri  dan  perdagangan  modern  sehingga  tidak  ada  cara  lain  kecuali mempersiapkan  peserta  didik  untuk  selalu  siap  bersaing  dan  berkompetisi dalam  dunia  kerja.  Sedangkan  logika  kompetisi  adalah  paradigma  yang dipakai  oleh  neoliberal  yang  pada  akhirnya  hanya  akan  menghasilkan pemenang  dan  pecundang.  Agus  Nuryatno  menyatakan  bahwa  kompetisi dalam pendidikan tidaklah fair jika anak yang sudah kuat dan mapan secara ekonomi  dan  modal  dipersaingkan  dengan  anak  yang  lebih  lemah. Selanjutnya  Agus  Nuryatno  mengistilahkan  kondisi  ini  dengan  kompetisi yang  tidak  sehat,  bahkan  malah  eksploitasi  dan  kontraproduktif  (Nuryatno, 2011:70). Eksploitasi tersebut terjadi karena ada diskriminasi terhadap anak yang memiliki berbagai keterbatasan intelektual, sedangkan kurikulum 2013 mensyaratkan kondisi anak yang siap dan memiliki high thinker .
2. Kurikulum MI/SD 2013 dalam Perspektif Pendidikan Kritis
Kurikulum  MI/SD  2013  dideskripsikan  dalam  dua  bentuk  analisis.
Pertama ,  kurikulum  MI/SD  2013  dijelaskan  berdasarkan  komponen- komponen  yang  merujuk  pada  berbagai  perundang-undangan  yaitu Permendikbud No. 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi, Permendikbud No. 67  Tahun  2013  Tentang  Kerangka  Dasar  dan  Struktur  Kurikulum  SD, Permendikbud No. 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 dan Permenag No. 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013.
Komponen-komponen  kurikulum  MI/SD  2013  meliputi  tujuan,  isi,  strategi pelaksanaan, dan evaluasi.
Tujuan kurikulum MI/SD 2013 mengacu pada tujuan kurikulum 2013. Dalam permendikbud No. 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum  MI/SD  disebutkan  bahwa  kurikulum  MI/SD  bertujuan  untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi  dan  warga  negara  yang  beriman,  produktif,  kreatif,  inovatif,  dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,  dan  peradaban  dunia.  Jika  dilihat  tujuan  kurikulum  2013  untuk SMP/MTs  dalam  Permendikbud  No.  68  Tahun  2013  dan  SMA/MA  dalam Permendikbud  No. 69 Tahun 2013 tidak ada perbedaan redaksi  sedikitpun. Dalam redaksi yang digunakan dalam tujuan kurikulum 2013 memiliki titik tekan yang berakar pada ideologi liberasime. Asumsi yang digunakan adalah pendidikan  merupakan  aktifitas  peserta  didik  yang  mendorong  tumbuhnya kreativitas,  semangat  inovatif,  dan  optimalisasi  kualitas  individu  yang sanggup  bersaing  dan  bertanggungjawab  dalam  iklim  kapitalisme.  Itulah sebabnya  pendidikan  lebih  diarahkan  untuk  mengejar  kualitas  (akademis ataupun  professional)  walaupun  dengan  resiko  biaya  tinggi  (Achmadi, 2010:5).
Isi  kurikulum  bukan  sekedar  berkenaan  dengan  pengalaman  belajar siswa, namun pengetahuan ilmiah yang harus diberikan kepada siswa dalam rangka  mencapai  tujuan  pendidikan  (Sudjana,  1996:27).  Kompetensi  inti untuk  setiap  tingkat  kompetensi  tersebut  dirinci  kemudian  ke  dalam kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang terdapat pada struktur kurikulum MI/SD.  Struktur  kurikulum  menggambarkan  konseptualisasi  konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum,  distribusi  konten/mata  pelajaran  dalam  semester  atau  tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik.
Dalam  struktur  kurikulum  SD  dan  struktur  kurikulum  MI,  perbedaan antara SD dan MI terletak pada muatan pendidikan agama Islam dimana MI memberi porsi lebih banyak yaitu dipecah menjadi empat mata pelajaran (Al-
Qur’an  Hadist,  Fikih,  Akidah  Akhlak,  dan  Sejarah  Kebudayaan  Islam). Sedangkan  Bahasa  Arab  menjadi  mata  pelajaran  tersendiri  dalam  struktur kurikulum  MI.  Selebihnya,  tidak  ada  perbedaan  yang  substansial  antara struktur kurikulum SD dan MI.
Adapun muatan materi Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum MI 2013 dipersiapkan oleh Kementerian Agama melalui Permenag No 000912 Tahun  2013  sebagai  pengganti  dari  Permenag  No.  02  Tahun  2008.  Jika dibandingkan tujuan dan ruang lingkup kelompok mata pelajaran PAI di MI yang ada didalam Permenag No 000912 Tahun 2013 dan Permenag No. 02 Tahun  2008  tidak  ada  perbedaan  sedikitpun.  Perbedaan  yang  terjadi kemudian adalah pada rumusan kompetensi dasar setiap mata pelajaran PAI di  MI  yang  harus  mengacu  pada  kompetensi  inti  dimana  kompetensi  dasar diklasifikasikan  menjadi  empat  aspek  kompetensi  (sikap  spiritual,  sosial, pengetahuan dan ketrampilan). Artinya, Materi PAI MI dalam kurikulum MI 2013 diperluas atau bahkan dipersempit sehingga terjadi perimbangan antar aspek kompetensi. Hal tersebut adalah implikasi dari penggunaan kompetensi inti untuk semua mata pelajaran dalam kurikulum 2013.
Selanjutnya,  untuk  mata  pelajaran  umum,  struktur  kurikulum  MI/SD 2013  memposisikan  IPA  dan  IPS  sebagai  materi  pembahasan  pada  semua mata pelajaran, bukan sebagai mata pelajaran tersendiri. Argumentasi  yang diberikan  oleh  Kemendikbud  adalah  penggabungan  IPA  dan  IPS  dalam semua  materi  pelajaran  dapat  dijadikan  sumber  kompetensi  untuk membentuk  sikap  ilmuwan  dan  kepedulian  dalam  berinteraksi  sosial  dan dengan  alam  secara  bertanggung  jawab.  Dampak  dari  penggabungan  ini mengharuskan  guru  MI/SD  yang  memiliki  kemampuan  tinggi  dalam memahami indikator-indikator IPA dan IPS yang digabungkan dengan mata pelajaran lain. Selain itu, menurut Prof. Yohanes Surya pengintegrasian IPA ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat menghilangkan esensi dari indikator  IPA  itu  sendiri  sehingga  pengintegrasian  itu  sungguh  tidak mungkin.  Lebih  lanjut,  Prof.  Yohanes  Surya  mengaku  sudah  mencoba mempraktikkan pengintegrasian tersebut dengan timnya dan hasilnya sangat tidak memungkinkan (Najwa, 2013). Sampai disini, integrasi IPA dan IPS ke
dalam mata pelajaran tertentu menjadi kontraversi dalam kurikulum MI/SD 2013.
Strategi  pelaksanaan  kurikulum  berkaitan  dengan  cara  dalam menyampaikan  isi  kurikulum  kepada  siswa  agar  tujuan  kurikulum  dapat tercapai.  Nana  Syaodih  Sukmadinata  menyebutkan  strategi  pelaksanaan  ini sebagai  metode  dan  strategi  pembelajaran  yang  digunakan  sesuai  dengan karakteristik bahan ajar atau isi kurikulum (Sukmadinata, 2008:107). Adapun strategi  pelaksanaan  yang  digunakan  dalam  kurikulum  MI/SD  2013  adalah pembelajaran tematik terpadu dan pendekatan saintifik. Pembelajaran tematik integratif  merupakan  pendekatan  pembelajaran  yang  mengintegrasikan berbagai  kompetensi  dari  berbagai  mata pelajaran ke dalam berbagai  tema. Pendekatan  saintifik  untuk  anak  MI/SD  didesain  agar  pembelajaran  dapat mendorong  anak  untuk  melakukan  ketrampilan-ketrampilan  ilmiah  seperti mengamati,  menanya,  mengumpulkan  informasi,  mengasosiasi  dan mengkomunikasikan  (Kemendikbud,  2013:8).  Ketrampilan-ketrampilan ilmiah  tersebut  diperoleh  melalui  berbagai  model  pembelajaran.  Model pembelajaran yang disebutkan dalam buku panduan teknik pembelajaran di SD yang diterbitkan oleh Kemendikbud disebutkan tiga model pembelajaran yaitu Project  based  learning , problem  based  learning ,  dan discovery learning .  Ketiga  model  pembelajaran  tersebut  merupakan  model pembelajaran  yang  mengharuskan  peserta  didik  untuk  aktif  baik  secara pengetahuan, sikap, maupun psikomotorik. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah  bagaimana  nasib  anak-anak  MI/SD  yang  memiliki  keterbatasan intelektual  dimana  model-model  pembelajaran  seperti Project  Based Learning sulit untuk diserap oleh mereka.

## C. PEMBAHASAN
Penilaian hasil belajar siswa dalam kurikulum MI/SD 2013 dijelaskan dalam  buku  panduan  teknis  penilaian  di  SD  yang  menggunakan  istilah penilaian  autentik.  Penilaian  autentik  mencerminkan  masalah  dunia  nyata, bukan dunia sekolah. Dalam penerapannya, penilaian autentik menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik yaitu kompetensi utuh yang merefleksikan
pengetahuan,  ketrampilan  dan  sikap.  Penilaian  autentik  tidak  hanya mengukur  apa  yang  diketahui  oleh  peserta  didik,  tetapi  lebih  menekankan pada mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik (Kemendikbud, 2013:5).  Jika  dibandingkan  dengan  KTSP,  model  penilaian  autentik sebenarnya  hanyalah  istilah  baru  yang  dikemas  untuk  menunjukan  bahwa penilaian  yang  dilakukan  harus  melihat  keseimbangan  antara  aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
Kedua , kurikulum MI/SD 2013 dilihat dari perspektif pendidikan kritis. Dalam analisis ini, uraian mengenai kurikulum MI/SD 2013 dideskripsikan secara tematik berdasarkan pandangan dari pendidikan kritis yaitu kurikulum sebagai basis ekonomi, diskriminasi terhadap peserta didik dan guru sebagai alat kekuasaan.
a. Kurikulum sebagai basis ekonomi
Kegagalan  lembaga  pendidikan  sebagai  transformasi  terciptanya humanisasi  kehidupan  publik  ditandai  dengan  orientasi  sekolah  menjadi penyedia birokrat elit masyarakat dan pendukung kapitalisme modern melalui pasar kerja (Hidayat, 2011:180). Dalam hal ini kurikulum MI/SD 2013 dilihat sebagai sebuah seperangkat pengetahuan untuk memiliki berbagai kebutuhan pragmatis  yang  akhirnya  terjebak  pada  logika  komodifikasi.  Salah  satu rasionalisasi perlunya pengembangan kurikulum 2013 adalah tantangan masa depan  yang  berorientasi  pada  pengetahuan  sebagai  basis  ekonomi. Implikasinya  terlihat  secara  jelas  dalam  tujuan  kurikulum  2013  dimana pilihan kata “produktif, kreatif, inovatif” menjadi mainstream yang hendak ditanamkan  kepada  peserta  didik  agar  mereka  mampu  berperan  secara maksimal  dalam  dunia  kerja.  Penerjemahan  kata  produktif,  kreatif  dan inovatif  sebagai  penekanan  terhadap  pembangunan  ekonomi  dapat  dilacak lebih  lanjut  dalam  prinsip  penyusunan  kurikulum  2013  yang  disebutkan dalam Permendikbud No. 81a Tahun 2013, yaitu:
Kegiatan  pembelajaran  harus  dapat  mendukung  tumbuh  kembangnya pribadi  peserta  didik  yang  berjiwa  kewirausahaan  dan  mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja.
Secara  otomatis,  jika  prinsip  di  atas  dijadikan  acuan  dalam pengembangan  kurikulum  MI/SD,  maka  proses  pembelajaran  apapun  yang diterapkan tetaplah berujung pada penyiapan peserta didik memasuki dunia kerja.  Sedangkan  dunia  kerja  yang  ada  sekarang  masih  dibawah  kendali kapitalisme  melalui  paradigma  “kompetisi”  nya.  Meskipun  demikian, kurikulum  MI/SD  belum  begitu  terlihat  bagaimana  mekanisme  ekonomi neoliberal  ditransmisikan,  dikarenakan  satuan  pendidikan  MI/SD  masih dominan  pada  bagaimana  anak  MI/SD  memiliki  pengetahuan  dasar  yang cukup. Sulitnya  dalam memahami bagaimana mekanisme paham neoliberal masuk  dalam  kurikulum  MI/SD  2013  akan  sedikit  berkurang  ketika memposisikan kurikulum MI/SD 2013 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari  asumsi-asumsi  dasar  yang  dipakai  kurikulum  2013  secara  umum. Mengingat  konstruksi  kurikulum  2013  memang  didesain  sedemikian  rupa untuk  mengatur  sekolah  dari  tingkat  pendidikan  dasar  sampai  perguruan tinggi.  Adapun  sebelumnya  sudah  disebutkan  bahwa  kurikulum  2013 merupakan  produk  yang  dirumuskan  berdasarkan  kondisi  ekonomi  global sehingga  diperlukan  penyesuaian-penyesuaian  yang  mengarahkan  peserta didik  pada  dunia  pasar  kerja.  Sampai  disini,  pemain  utama  neoliberal menyadari  dengan  sangat  bahwa  pendidikan  adalah  media  utama  untuk mentransformasikan  ideologi-ideologinya  melalui  apa  yang  terdapat  dalam sebuah kurikulum sekolah. Hidden curriculum dalam kurikulum MI/SD 2013 sebagai  sesuatu  yang  tidak  tertulis  seperti  norma,  nilai,  kepercayaan  yang melekat  serta  ditransmisikan  kepada  murid  berdasarkan  aturan  yang mendasari  struktur  rutinitas  dan  hubungan  sosial  di  sekolah  semakin terjelaskan.
b. Diskriminasi terhadap Peserta didik
Jika  peserta  didik  dalam  kurikulum  MI/SD  2013  diposisikan berdasarkan  kompetensi  inti  dan  strategi  pembelajarannya,  maka  terdapat beberapa  kecenderungan  yang  mengarah  pada  keharusan  peserta  didik memiliki pra kondisi-pra kondisi tertentu. Keharusan ini adalah implikasi dari kekuatan hukum yang melekat pada kurikulum MI/SD 2013 melalui berbagai perundang-undangannya.  Pra  kondisi-pra  kondisi  tersebut  yaitu pertama ,
peserta  didik  harus  berada  pada  lingkungan  yang  mendukung  terhadap peningkatan high  tinker nya. Pra kondisi  ini adalah implikasi  dari rumusan kompetensi  inti  untuk  kelas  akhir  tingkat  MI/SD  dimana  peserta  didik diharapkan mampu menyajikan tidak hanya pengetahuan faktual saja, tetapi juga pengetahuan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis. Pemaksaan itu kemudian muncul ketika anak usia MI/SD diharapkan mampu  berpikir  kritis.  Padahal  untuk  menyampaikan  pengetahuan  secara logis  dan  sistematis  saja  sudah  cukup  memberatkan  ketika  melihat kemampuan anak-anak MI/SD di daerah pedalaman yang serba kekurangan. Kritik  ini  sedikit  terbantah  ketika  melihat  model  pembelajaran  tematik integratif  yang  diterapkan  dalam  pembelajaran  kelas  I  sampai  kelas  VI. Dikarenakan pembelajaran berdasarkan tema lebih meringankan dibandingkan dengan pembelajaran dengan model mata pelajaran terpisah.
Kedua , peserta didik harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Pra kondisi ini merupakan implikasi strategi pembelajaran yang berorientasi pada ketrampilan  ilmiah.  Teknik  pembelajaran  seperti project  based  learning , problem based learning , dan discovery learning yang diterapkan di kelas IV sampai VI juga menjadi konsekuensi logis dari keharusan peserta didik untuk selalu  memiliki  motivasi  belajar  yang  tinggi.  Tanpa  motivasi  belajar  yang tinggi,  proses  pembelajaran  dengan  menggunakan  teknik project  based learning , problem  based  learning ,  dan discovery  learning hanya  akan berfungsi  secara  teori  tidak  sampai  muncul  dalam  ranah  praktik.  Padahal pendidikan kritis memandang pemisahan antara teori dan praktik merupakan bagian dari aktivitas penindasan. Hal ini ditambah dengan rendahnya kualitas guru dalam menerapkan proses pembelajaran berbasis ilmiah.
c. Guru Sebagai Alat Kekuasaan
Kurikulum  memiliki  kontribusi  dalam  menciptakan  reproduksi ketimpangan  sosial  dalam  masyarakat  kapitalis  (Hidayat,  2011:107). Mekanisme terjadinya reproduksi ketimpangan sosial bermula dari kurikulum MI/SD  2013  yang  diberlakukan  secara  nasional  dan  menjadi  acuan  dalam pengembangan kurikulum MI/SD di setiap satuan pendidikan. Guru sebagai pelaksana  kurikulum  difungsikan  untuk  keberhasilan  kurikulum  yang
diberlakukan.  Dibawah  kendali  dan  kontrol  pemerintah,  peran  guru  dalam proses transformasi di kelas akan termarjinalkan.
Jika asumsi bahwa kurikulum MI/SD 2013 dijadikan sebagai basis dari pembangunan  ekonomi  dan mengikuti  trend pasar kerja  global dibenarkan, maka  posisi  guru  juga  menjadi  bagian  dari  objek  kekerasan  terselubung melalui  standardisasi  kurikulum  di  mana  mekanisme  kurikulum  melalui pembelajaran di kelas telah dibuat sedemikian rupa dan terpusat. Pertanyaan yang  kemudian  menjadi  persoalan  krusial  adalah  mengapa  pemerintah merubah kurikulum, bukannya membenahi kualitas guru yang masih rendah? Pertanyaan tersebut hendak mengantarkan pada afirmasi terhadap kekerasan terselubung  dan  menempatkan  guru  sebagai  instrument  atau  alat  dari kekuasaan Negara.
Kondisi guru saat ini dilihat dari hasil uji kompetensi yang dilakukan selama  tiga  tahun  terakhir  menunjukkan  kualitas  guru  di  Indonesia  masih sangat  rendah  (antaranews.com,  12/01/2015).  Rendahnya  kualitas  guru berimplikasi terhadap munculnya pesimisme implementasi kurikulum 2013 yang mengamanahkan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Pendekatan saintifik dan penilaian autentik ini hanya akan menjadi  dokumen  belaka  ketika  paradigma  yang  dibangun  adalah  guru mekanis-instrumental  bukan  guru  transformatif.  Guru  diposisikan  sebagai instrument  kekuasaan  Negara  dimana  tugasnya  adalah  mematuhi  dan melayani kepentingan penguasa. Tekanan birokrasi pemerintah terhadap guru menggeser  paradigma  guru  sebagai  pendidik  menjadi  guru  sebagai  pekerja Negara. Pada akhirnya, guru hanya berfokus pada kelengkapan administratif yang  diwajibkan  pemerintah  sebagai  persyaratan  memperoleh  berbagai tunjangan  sehingga  inovasi  dan  peningkatan  kualitas  diri  pada  guru  dalam mengelola pembelajaran yang efektif secara otomatis terabaikan.
Relasi-relasi kekuasan dengan diberlakukannya kurikulum MI/SD 2013 dengan  guru  dan  murid  sebagai  korbannya  tidak  sertamerta  memposisikan pemerintah  sebagai  titik  pusat  dari  suatu  kondisi  diskriminatif  atau  bahkan penindasan yang terjadi. Pendidikan kritis dengan language of possibility -nya masih tetap memiliki asumsi bahwa sekolah pinggiran, penindasan terhadap
guru, dan diskriminasi peserta didik sangat mungkin untuk diubah. Luasnya wilayah  Indonesia  dengan  berbagai  macam  karakteristik  dan  kondisinya memang  memerlukan  perjuangan  yang  keras  baik  dilevel  teori  maupun praktik.

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan dalam tulisan ini adalah pertama , lahirnya kurikulum 2013 dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi global dimana tenaga kerja berkualitas dan  berdaya  saing  tinggi  menjadi  tuntutan  utama.  Fenomena  negatif  yang mengemuka  di  masyarakat  juga  menjadi  latar  belakang  dari  lahirnya kurikulum  2013.  Adapun  dipaksakannya  implementasi  kurikulum  2013 dominan karena faktor politik.
Kedua ,  konstruksi  kurikulum  MI/SD  2013  dilihat  dari  perspektif pendidikan kritis menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu tujuan kurikulum MI/SD 2013 mengarah pada relasi produksi di mana peserta didik didesain agar  siap  dan  mampu  mengisi  peran-peran  yang  telah  disediakan  dalam formasi masyarakat kapitalis, konsep yang terdapat dalam kurikulum MI/SD 2013  yang  mengharuskan  peserta  didik  untuk  berpikir  tingkat  tinggi  dan pendidik  yang  memiliki  kualitas  mumpuni  justru  mengindikasikan  adanya pemisahan  antara  teori  dan  praktik,  dan  kurikulum  MI/SD  2013  hanya diperuntukkan untuk anak yang memiliki modal lebih baik secara ekonomi, sosial, maupun intelektual.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Achmadi, 2010. Ideologi Pendidikan Islam . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Althuser,  Louis.  2008. Tentang  Ideologi;  Marxisme  strukturalis, Psikoanalisis. Cultural studies. Jalasutra. Yogyakarta.
Haryatmoko.  2003. Etika  Politik  dan  Kekuasaan .  Penerbit  Buku  Kompas. Jakarta.
Hidayat,  Rakhmat.  2011. Pengantar  Sosiologi  Kurikulum .  Rajawali  Press. Jakarta.
Kelly,  A.V.  2004. The  Curriculum  Theory  and  Practice .  Sage  Publication.
London.
Luki Junizar. Kurikulum 2013 (bagian 1), dalam
www.tentangkurikulum2013.blogspot.com,  diakses  tanggal  15 September 2014
Mulyasa,  E.  2013. Pengembangan  dan  Implementasi  Kurikulum  2013 . Rosdakarya. Bandung.
Nuryatno,  M.  Agus.  2013. Mazhab  Pendidikan  Kritis .  Resist  Book. Yogyakarta.
Panduan  Teknis  Pembelajaran  Tematik  Terpadu  Dengan  Pendekatan Saintifik di Sekolah Dasar. 2013. Kemendikbud. Jakarta.
Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar. 2013. Kemendikbud. Jakarta.
Permenag No. 000912 Tahun 2013
Permendikbud No. 67 Tahun 2013 Tentang Kurikulum MI/SD
Salim,  Agus.  2007. Indonesia  Belajarlah  !,  Membangun  Pendidikan Indonesia. Tiara Wacana. Yogyakarta.
Suharto,  Toto.  “Pendidikan  Kritis  Dalam  Prespektif  Epistemologi  Islam”. Paper dipresentasikan dalam acara AICIS 2012 di IAIN Sunan Ampel Surabaya .
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2008. Pengembangan  Kurikulum;  Teori  dan Praktek. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sudjana,  Nana.  1996. Pembinaan  dan  Pengembangan  Kurikulum  di Sekolah,Cet. Ketiga. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
Zainuddin. 2008. Reformasi Pendidikan; Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Draft uji publik kurikulum 2013 tanggal 29 November 2012
Video  Talkshow  Mata  Najwa  “Terkungkung  kurikulum”  tanggal  9  januari 2013
Kompas.com edisi kamis 2 januari 2014. diakses tanggal 4 April 2014. http://www.antaranews.com/berita/397722/kemdikbud-akui-kualitas-guru- masih-rendah, diakses tanggal 12 Januari 2015