Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
1 Hazid Jalma, 2 Roni Ekha Putera, 3 Kusdarini 123 Jurusan Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia Email : hazidj16@gmail.com , roniekhaputera@soc.unand.ac.id , kusdarini@soc.unand.ac.id Received: 7 Mei 2019; Revised: 12 Mei 2019; Accepted: 15 Mei 2019

## Abstract
As  a  form  of  e-Government  development  initiative,  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-kabu  Padang Panjang has an initiative in the form of using the OpenSID web application. But in its implementation, there are still shortcomings and problems in the OpenSID implementation process. This research was conducted  using  qualitative  descriptive  methods.  Data  were  collected  through  interviews  with respondents selected based on purposive sampling technique, documents on  the use of OpenSID web and observing the use of OpenSID web on improving public services. The study show that the use of the  OpenSID  web  in  improving  public  services  has  gone  well,  can  be  seen  from  the  dimensions  of public sector web analysis. Utilization  of the OpenSID  web has various information and is managed well with the PPID. The impact of public services that can be felt from the use of the OpenSID web is to easily obtain nagari information, information on public service processes and public services that can  be  resolved  quickly  because  of  population  data  that  already  exists  on  the  OpenSID  server. However, the utilization of the OpenSID website is still not running optimally. This is because some of the  information  contained  in  the  content  is  non-updated  information  and  some  information  does  not yet exist.
Keywords: E-Government; OpenSID; Village Government.

## Abstrak
Sebagai  bentuk  inisiatif  pengembangan  e-Government,  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-kabu  Padang Panjang  memiliki  inisiatif  dalam  bentuk  menggunakan  aplikasi  web  OpenSID.  Namun  dalam implementasinya, masih ada kekurangan dan masalah dalam proses implementasi OpenSID. Penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara dengan responden  yang  dipilih berdasarkan teknik purposive sampling,  dokumen tentang penggunaan  web  OpenSID  dan  mengamati  penggunaan  web  OpenSID  untuk  meningkatkan  layanan publik. Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan web OpenSID dalam meningkatkan layanan publik telah  berjalan  dengan  baik,  dapat  dilihat  dari  dimensi  analisis  web  sektor  publik.  Pemanfaatan  web OpenSID  memiliki berbagai informasi  dan  dikelola dengan baik  dengan PPID. Dampak dari  layanan publik  yang  dapat  dirasakan  dari  penggunaan  web  OpenSID  adalah  dengan  mudah  mendapatkan informasi nagari, informasi tentang proses layanan publik dan layanan publik yang dapat diselesaikan dengan cepat karena data populasi yang sudah ada di server OpenSID. Namun, pemanfaatan situs web OpenSID masih belum berjalan optimal. Ini karena beberapa informasi yang terkandung dalam konten adalah informasi yang tidak diperbarui dan beberapa informasi belum ada.
Kata Kunci : E-Government; OpenSID; Pemerintahan Desa
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  internet  oleh  orang- orang  disekitar  sekarang  sering  kali  kita jumpai  dalam  berbagai  kegiatan  yang  kita lakukan  sehari-hari. Sebuah  asosiasi  yang menaungi  penyelenggaraan  internet  di Indonesia,  yaitu  Asosiasi  Penyelenggara Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  mencatat pertumbuhan penggunaan internet di
Indonesia seperti gambar 1
Sumber : APJII (Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia
2017)

## Gambar 1 Pertumbuhan Pengguna Internet
Gambar  1  yang  telah  ditampilkan menggambarkan  terjadinya  peningkatan pengguna  internet  di  Indonesia  setiap tahunnya.  Tercatat  pada  tahun  2017  dari 262 juta orang populasi penduduk Indonesia,  143,26  juta  orang  atau  54,68% merupakan  pengguna  internet.  Karena internet  merupakan  sarana  penghubung penggunaan teknologi, tentu dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  teknologi di  masyarakat  mengalami  peningkatan.
Peningkatan  pemanfaatan  teknologi  di masyarakat sudah selayaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan hubungan pemerintah
dengan masyarakat terutama pada pelayanan publik. Karena pelayanan publik merupakan  pemenuhan  kebutuhan  yang dilakukan  pemerintah  kepada  masyarakat. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik,  pelayanan  publik  adalah  kegiatan atau  rangkaian  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan  oleh  penyelenggara  publik.
Pelayanan  kepada  masyarakat  sudah  men- jadi  tujuan  utama  dalam  penyelenggaraan administrasi publik. Pelayanan publik yang baik  merupakan  hal  wajib  dipenuhi  pada setiap  organisasi  kerja  baik  Pemerintah maupun  swasta  (Mohi,WK  &  Mahmud,I, 2018).
Pergeseran  pelayanan  publik  dengan menggunakan
teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah  terhadap  pelayanan  publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan  baru,  tetapi  dapat  merupakan suatu  pendekatan  baru  yang  bersifat kontekstual  dalam  arti  inovasi  tidak terbatas  dari  tidak  ada  kemudian  muncul gagasan  dan  praktik  inovasi,  tetapi  dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan  kualitas  pada  inovasi  yang ada.  Pandangan  mengenai  inovasi  pada sektor  yang  berhasil  merupakan  hasil kreasi  dan  implementasi  proses,  produk layanan,  dan  metode  baru  dan  juga  hasil dari  pengembangan  nyata  dari  efisiensi, efektivitas,  dan  kualitas  hasil  (Muluk, 2008). Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan 88.1 110.2 132.7 143.26 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2014 2015 2016 2017 Pengguna Internet dalam Jutaan
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, tentu mempermudah  penyelenggara  pelayanan publik dalam mengupayakan terealisasinya inovasi  pelayanan  publik  dalam  upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sejalan  dengan  inovasi  pelayanan publik  menggunakan  teknologi,  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
mengatakan,  saat  ini  Indonesia  memasuki era Connectivity  and  Internet  of  Think , dimana  batasan  ruang  diterjang  dan  waktu dipersingkat,  kemudian  juga  dalam  tata kelola  pemerintahan  penerapan  sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan e- Government (Electronic Government)
adalah  sebuah  keniscayaan.  Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  sebagai  penggerak utama reformasi birokrasi, menyadari betul pentingnya peningkatan efisiensi, efektivitas  dan  akuntabilitas  dalam  tata kelola  pemerintahan  di  era  digital  menuju terwujudnya  pemerintahan  kelas  dunia (Suara.com, 2018).
Penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  menjadi  sangat  penting  dalam era  globalisasi  sekarang  ini,  karena  dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan  hal  tersebut,  kemudian  melahirkan istilah  dan  konsep  baru  di  negara indonesia,  yaitu  apa  yang  biasa  disebut dengan Electronic  Government  (e- Government) yang  diwujudkan  sebagai penerapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan(Prasetyo,  n.d.).  Berdasarkan definisi e-Government menurut World Bank , e-Government adalah  penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah
seperti: Wide  Area  Network, Internet,  dan Mobile  Computing yang  memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan(Indrajit, 2005). Beberapa manfaat  e-Government adalah (1) menurunkan biaya administrasi; (2)  meningkatkan  kemampuan  response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan  tentang  pelayanan  publik  baik dari  sisi  kecepatan  maupun  akurasi;  (3) dapat  menyediakan  akses  pelayanan  untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai  sarana  untuk  menyalurkan  umpan balik  secara  bebas,  tanpa  perlu  rasa  takut (Satriya, 2006).
E-Government diselenggarakan  oleh pemerintahan  bertujuan  agar  Indonesia tidak  tertinggal  dari  negara-negara  lain dalam persaingan global. Banyak  hal  yang bermanfaat dapat diperoleh seperti efektive dan efisien apabila pemerintah menggunakan  teknologi  sebagai  pembantu untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan(Ramdhani &  Ramdhani,  2017).  Bukti  perhatian pemerintah terhadap penggunaan teknologi dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun  2001  tentang  Pengembangan  dan Pendayagunaan  Telematika  di  Indonesia. Salah  satu  konsep  yang  menjadi  fokus dalam
Inpres tersebut adalah pengembangan information and communications technology (ICT). Konsep inilah  yang  menyokong  berkembangnya aplikasi e-Government di Indonesia.
Setelah  keluarnya  Instruksi  Presiden Nomor  6  Tahun  2001,  dilanjutkan  dengan kebijakan yang lebih fokus dalam pelaksanaan e-Government melalui Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government .  Menurut Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003, bahwa pengembangan e-Government merupakan  upaya  untuk  mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elekronik dalam rangka
meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan  sistem  manajemen  dan  proses kerja  dilingkungan  pemerintahan  dengan mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi informasi.
Pemerintah melihat penerapan teknologi dalam melaksanakan
pemerintahan merupakan suatu yang penting, sehingga dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mendukung terciptanya  langkah-langkah  konkret  yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang  pemerintah  pusat  maupun daerah  agar  terlaksananya  pengembangan e-Government secara  nasional.  Menpan- RB mengatakan berjanji mulai menerapkan sistem pemerintah  berbasis elektronik atau e-Government secara  nasional tahun  2018. Adanya sistem pemerintahan secara nasional  ini  diyakini  bisa  menghadirkan efisiensi  belanja information  tecnology (IT)  yang  dikeluarkan  selama  ini.  Sistem yang  sudah  ada  di  daerah  akan  direplikasi untuk  penerapan e-Government secara nasional.
Instansi  Pemerintah  pada  Kantor Kepala  Desa  merupakan  suatu  instansi melakukan  pendataan  penduduk terutama dalam  proses  pembuatan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK), Surat  Kelahiran,  Surat  ematian,  dan  Surat Keterangan Pindah. Untuk dapat meningkatkan pendataan penduduk beserta laporannya  kepada  instansi  yang  lebih tinggi  yaitu  kecamatan,  maka    diperlukan langkah-langkah  pengembangan  sistem pendataan  yang  sudah  berjalan  dengan
sistem  baru  dimana  komputer  sebagai  alat bantu  dalam  menyelesaikan  tugastugas yang berkaitan dengan pendataan penduduk  sehingga  setiap  pekerjaan  dapat diselesaikan  dengan  efektif  dan  efisien (Fahrur, 2017). Peneliti menemukan inovasi
pelayanan  publik  berbasis web yang dibangun  melalui  inisiatif  pemerintah nagari  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- kabu  Padang  Panjang  Kecamatan  Luak Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Inovasi  di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang  berbentuk  Standar  Pelayanan Minimal  berbasis  digital  dan  Informasi Berbasis Web (OpenSID) yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  nagari. OpenSID  adalah  sebuah  sistem  informasi desa  yang  sengaja  dirancang  terbuka  dan dapat  dikembangkan  secara  bersama-sama oleh  komunitas  Peduli  Sistem  Informasi Desa  (SID).  SID  yang  bermakna  dan bermanfaat  bagi  masyarakat  nagari  baik secara internal maupun eksternal memerlukan  tidak  hanya  dorongan  yang bersifat top  down (Github.com,  2018). Pengelolaan SID yang efektif tentu dimulai dari  harapan  bahwasanya  SID  akan membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan dilakukan sendiri oleh masyarakat (Nunik, 2016). OpenSID dapat memudahkan pemerintah nagari dalam segala hal, karena fitur  yang  tersedia  dalam  OpenSID  sudah terbilang  sangat  lengkap.  Dalam  bahasa sistem  informatika,  pembuatan  SID  ini dibuat dengan  menggunakan aplikasi open source yaitu OpenSID. Arsistektur dimulai dari user dengan memasukkan alamat http, selanjutnya  akan  masuk  pada  layer interface .  Pada  layer interface ini  terdapat ketika user masuk ke web browser . Setelah masuk,  dimana  pada  layer  ini  terdapat bahasa program untuk memperbaiki tampilan web yaitu  Pustaka JavaScript (Jquery), Hypertext  Markup  Language
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
(HTML),  dan Cascading  Style  Sheet
(CSS).    Sementara  untuk  inti  dalam web
dibuat dengan menggunakan bahasa
Hypertext  Prepocessor (PHP)  dengan menggunakan  Apache  (HTTP)  sebagai server.  Bagian  database  akan  digunakan Sistem Manajemen Berbasis
Data
(MySQL) (Fahrur, 2017). Launcing  OpenSID  Nagari  Tanjung Haro  Sikabu-kabu  Padang  Panjang  ini dihadiri  oleh  Bupati  Irfendi  Arbi,  Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,  anggota  DPRD  Daerah  Pemilihan (Dapil)  Setempat,  dan  unsur  Musyawarah Pimpinan  Kecamatan  (Muspika)  pada  hari Selasa,  27  Februari  2018.  Bupati  Irfendi Arbi  mengapresiasi  inovasi  nagari  dalam mewujudkan pelayanan publik  yang prima serta  informasi  akurat  melalui  aplikasi OpenSID  melalui  pelayanan  berbasis digital dan media informasi publik berbasis web . Media aplikasi  ini  juga  sebagai  salah satu pendukung promosi obyek wisata baru di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota senantiasa  mengapresiasi  dan  mendukung upaya  nagari  dalam  melakukan  inovasi- inovasi yang
bermanfaat bagi
masyarakat. Apresiasi  juga  diberikan  oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui  Dinas  Pemberdayaan  Manyarakat
Desa  dan  Nagari. Web OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh  Kota  dapat  diakses  melalui  domain https://www.tanjungharosikabukabupadang panjang.desa.id/ . Masyarakat bisa mengakses informasi Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang secara uptodate (Limapuluhkota.go.id, 2018) .
Jadi, inovasi pelayanan publik dibutuhkan saat sekarang karena
perubahan  pola  interaksi  masyarakat  yang disebabkan  penggunaan  teknologi  yang
terhubung  dengan  internet.  Perubahan  ini direspon oleh pemerintah dengan penggunaan e-Government yang  dapat menciptakan  efisiensi,  efektivitas  dan akuntabilatas untuk penyelenggaraan pelayanan  publik.  Selain  itu,  dengan menggunakan e-Government waktu  dan jarak  tidak  lagi  menjadi  masalah  dalam memperoleh pelayanan publik.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana analisis pemanfaatan web OpenSID dalam peningkatan  pelayanan  publik  di  Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh  Kota.  Tulisan  mengulas  konsep  dan teori  tentang  analisis web sektor  publik, dengan mengangkat pembahasan mengenai bagaimana  analisis  pemanfaatan web OpenSID  dalam  peningkatan  pelayanan publik  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- Kabu  Padang  Panjang  Kecamatan  Luak Kabupaten  Lima  Puluh  Kota?.  Tulisan  ini juga  bertujuan  untuk  mendeskripsikan analisis  pemanfaatan web OpenSID  dalam peningkatan  pelayanan  publik  di  Nagari
Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang
Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini disusun dengan menggunakan  kualitatif  deskriptif.  Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi dengan membuat gambaran secara sistematis,  faktual  dan  akurat.  (Caldas, 2009).  Teknik  pemilihan  informan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik purposive sampling .  Dengan kata  lain peneliti  harus menentukan  karakteristik  dari  informan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
peneliti  dapat  mengumpulkan  data  yang sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  peneliti capai.
Menurut Johnson, peneliti
memaparkan dimensi-dimensi dimana variabilitas  dicari,  kemudian  mengambil informan yang memiliki pengetahuan yang sesuai  dengan  diteliti.  Tujuannya  adalah untuk  menemukan  orang-orang  yang  lebih berpengetahuan,  andal,  dan  akurat  dalam melaporkan peristiwa-peristiwa yanh sedang diteliti oleh peneliti (Miles, M.B & Huberman,  1994).  Dengan  desain  ini diharapkan  dapat  diperoleh  pemahaman yang  valid  mengenai  analisis  pemanfaatan web OpenSID dalam
peningkatan pelayanan  publik  di  Nagari  Tanjung  Haro Sikabu-kabu  Padang  Panjang  Kecamatan Luak  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota. Sedangkan  data  dan  informasi  yang dihadirkan  dalam  tulisan  ini  merupakan data  yang  diambil  dari  wawancara  adalah seni bersosialisasi, pertemuan dua manusia yang  saling  berinteraksi  dalam  jangka waktu  tertentu  berdasarkan  kesetaraan status,  terlepas  apakah  hal  itu  benar-benar kejadian nyata atau tidak (Crozier, Denzin, &  Lincoln,  1994),  dokumentasi  dan observasi yang kemudian dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimensi Analisis Web Sektor Publik Secara potensial, penggunaan teknologi web dapat membantu mengumpulkan  saran  dari  masyarakat untuk meningkatkan pembuatan kebijakan, menghasilkan transparansi dan
kepercayaan kepada pemerintah dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan  masyarakat.  Studi  tentang  situs web dalam  administrasi  publik  telah  semakin luas  dalam  literatur  sejak  akhir  1990-an. Sampai  sekarang  tidak  ada  keraguan tentang pentingnya teknologi khusus sebagai  saluran  baru  untuk  menjangkau
masyarakat dengan administrasi publik(Griffin, 2007).
Sumber:  Website  Dimensions  and  Orientation  To The Citizens, David Griffin (2007).

## Gambar 1
Website Dimensions and Orientation To The Citizens
Menurut David Griffin (2007), perkembangan situs web memiliki beberapa  dimensi  dan  indikator  yang membahas tentang pendekatan inisiatif dan kemajuan.  Secara  umum,  dimensi  analisis situs web memeriksa  kemampuan  untuk menyediakan  pelayanan  publik  elektronik menggunakan saluran elektronik baru.
Deskripsi Proses Inovasi dalam Menciptakan Pelayanan Publik
Berkualitas  di  Nagari  Tanjung  Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Dalam  melaksanakan proses  inovasi, tahapan yang dilewati oleh Nagari Tanjung Haro  Sikabu-kabu  Padang  Panjang  adalah tahapan  pengembangan inovasi yang
Content
• General information.
• Institutional and internal organisation.
• Services and functions (area). • Urban services and functions.
• Services and functions (groups of inhabitants).
Participation
• Relational information. • Feedback tools. Management • General Indicators. • Domain management. Style • Accessibility. • Usability.
meliputi  proses  pencarian  kebutuhan  atau masalah, riset dasar dan aplikatif, pengembangan, komersialisasi, difusi serta adopsi  dan  konsekuensi  (Suwarno,  2008). Tahapan  ini  mengartikan  bahwa  proses pengembangan  inovasi  yang  terjadi  secara terus menerus dan mengalami perkembangan  menjadi  sebuah  siklus inovasi.  Proses  inovasi  di  sektor  publik mencakup pencarian dan penerapan teknologi  baru  dalam  organisasi,  cara-cara baru  dan  lebih  baik  dalam  memberikan pelayanan dan proses serta sistem manajemen  yang  baru  atau  belum  di coba(McNabb,  2007).  Dalam  literatur modern,  inovasi  memiliki  pengertian  yang sangat  beragam  serta  banyak  perspektif yang  mencoba  mengartikannya.  Inovasi dapat diartikan pengenalan elemen baru ke dalam  layanan  publik  dalam  bentuk pengetahuan  baru,  organisasi  baru,  dan atau  manajemen  baru  atau  keterampilan proses, ini merepresentasikan keberlanjutan  dengan  masa  lalu  (Osborne & Brown, 2012).
Pertama, kebutuhan  dan  masalah menjadi  dasar  bagaimana  suatu  organisasi membutuhkan hal baru untuk menyelesaikan  kebutuhan  dan  masalah. Dasar  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-kabu Padang  Panjang  dalam  melihat  kebutuhan atau  masalah  untuk  melaksanakan web OpenSID.  Pemerintah  Nagari  Tanjung Haro Sikabu-kabu
Padang Panjang mengartikan  kebutuhan  dan  masalah  yang dihadapi  dalam  melaksanakan  pelayanan publik dengan menghadirkan web
OpenSID  sebagai  solusi  masalah  yang dihadapi. Mengenali kebutuhan atau masalah  dapat  dilakukan  melalui  proses politik.  Begitu  pun  dengan  cara  Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang  menghadirkan web OpenSID
menjadi prioritas hingga dapat dimasukkan
ke  dalam  RPJM  Nagari  yang  mendapat persetujuan dari unsur-unsur Pemerintahan Nagari.
Kedua, inovasi  dalam  sektor  publik pada  umumnya  selalu  identik  dengan teknologi.  Dalam  hal  ini  pengertian teknologi  adalah  sebuah  rancangan  untuk langkah instrumental mengurangi ketidakpastian  dalam  hubungan  sebab- akibat  dalam  mencapai  tujuan  yang dikehendaki. Maka dari itu, riset dasar dan aplikatif menjadi penting untuk melaksanakan inovasi sektor publik.
Pemerintah  Nagari  mencari  aplikasi  yang cocok  dengan  kebutuhan  nagari  dalam memberi  informasi  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Keinginan nagari dalam membangun web nagari  dimulai  dari mencari  cara  bagaimana  membuat web nagari yang akan melibatkan pihak swasta.
Setelah Operator Nagari menemukan jalan  keluar  dalam  membuat web nagari, maka  proses  bagaimana  belajar  membuat web OpenSID  tersebut  menjadi  penting dalam melaksanakan inovasi sektor publik. Proses  yang dilaksanakan Operator Nagari tersebut  merupakan  peran  utama  hingga inovasi  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- kabu  Padang  Panjang  dapat  terlaksana. Dengan  mengadopsi  aplikasi  OpenSID memberikan kemudahan Pemerintah Nagari melakukan pelayanan surat- menyurat karena data kependudukan tersimpan dalam aplikasi OpenSID sehinga hanya  membutuhkan  waktu  sedikit  dalam melakukan pelayanan.
Ketiga, tahap selanjutnya yang terjadi  dalam  inovasi  sektor  publik  adalah sebuah  pengembangan.  Pengembangan sebuah  inovasi  adalah  proses  meletakkan ide-ide  baru  ke  dalam  bentuk  yang diharapkan  dapat  menjawab  kebutuhan. Begitu juga dalam penerapan web
OpenSID, Pemerintah Nagari juga
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
melakukan  pengembangan  terhadap web agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- kabu  Padang  Panjang.  Pemerintah  Nagari
Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang
Panjang  melakukan  pengembangan  dalam penerapan web OpenSID.  Pengembangan yang  dilakukan  oleh  nagari  berkaitan dengan kebutuhan nagari untuk menghadirkan  informasi  sesuai  peraturan perundangan.  Pengembangan  ini  bertujuan agar web OpenSID  yang  dibangun  oleh nagari  merupakan  cerminan  dari  kondisi yang  terjadi  di  Nagari  Tanjung  Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.
Keempat, setelah pengembangan yang dilakukan oleh nagari, tahap selanjutnya adalah komersialisasi. Komersialisasi  dalam  sektor  publik  dapat dianalogikan sebagai tahapan penyebarluasan inovasi. Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang  melakukan  sosialisasi  penerapan web OpenSID. Sosialisasi Sistem Informasi  Desa  “OpenSID”  dihadiri  oleh Wali Nagari dan Operator Nagari Undangan  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota beserta  Camat  Luak  dan  Diskominfo Kabupaten Lima Puluh  Kota. Dalam acara ini,  Pemerintah  Nagari  Tanjung  Haro Sikabu-kabu Padang Panjang  mengundang Penggiat  OpenSID  yang  berasal  dari Yogyakarta  untuk  menjadi  narasumber yang  akan  menjelaskan  OpenSID  sebagai sistem informasi  desa  dan manfaat penggunaannya  untuk  nagari.  Proses  ini termasuk  dalam  tahap  komersialisasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  nagari  dalam melaksanakan penyebarluasan inovasi.
Kelima, Difusi dan Adopsi
merupakan  tahapan  menghadirkan  inovasi di  berbagai  tempat.  Pengenalan  inovasi yang dilakukan dan menentukan pengaplikasian  inovasi  dapat  digolongkan dalam  difusi  dan  adopsi.  Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang
Panjang mengajarkan pemakaian OpenSID ke  nagari-nagari  lain.  Proses  mengajarkan OpenSID  ini  bertujuan  agar  nagari-nagari juga bisa mengadopsi pemakaian OpenSID di nagari masing-masing.
Keenam, Konsekuensi  adalah  tahap yang  dapat  mengetahui  apakah  masalah atau  kebutuhan  yang  diidentifikasi  pada awal pengembangan inovasi sudah terjawab  atau  belum.  Seringkali  masalah- masalah  atau  kebutuhan-kebutuhan  baru muncul apabila telah dilaksanakan. Permasalahan yang timbul akibat penggunaan web OpenSID  belum  ada. Kendala yang sering ditemui oleh perangkat  nagari  beru  pada  jaringan internet  yang  sering  terganggu.  Evaluasi yang dilakukan untuk menemukan permasalahan penggunaan web juga belum dilakukan oleh nagari.
Pemanfaatan web OpenSID  oleh Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang  yang  merupakan  bagian  dari inovasi.  Proses  inovasi  yang  dijalankan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang  mulai  dari  proses  pencarian kebutuhan  atau  masalah,  riset  dasar  dan aplikatif,  pengembangan,  komersialisasi, difusi  serta  adopsi  telah  dijalankan  oleh nagari,  akan  tetapi  dalam  hal  konsekuensi yang  merupakan  penemuan  dari  masalah baru  yang  timbul  dari  pemanfaatan web OpenSID belum berjalan. Peneliti berasumsi dapat dilihat permasalahan  baru melalui evaluasi, namun proses evaluasi di nagari belum terlaksana secara terprogram.
Analisis  Pemanfaatan Web OpenSID dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-kabu Padang Panjang
Bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- kabu
Padang Panjang dalam mengupayakan peningkatan pelayanan
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
kepada masyarakat yakni dengan menghadirkan web nagari. Pembuatan web nagari  merupakan  gagasan  dan  ide  dari Wali  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-kabu Padang Panjang dengan melihat kebutuhan dari  nagari.  Pemerintah  Nagari  Tanjung Haro  Sikabu-kabu  Padang  Panjang  ingin perbaikan  dalam  urusan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  agar  dapat  menerima pelayanan yang berkualitas. Kerena pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan  diharapkan  mampu memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat, sehingga  pelayanan  publik  dapat  disebut pelayanan  yang  berkualitas.  Pelayanan publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan  diharapkan  mampu  memberikan kepuasan  kepada  masyarakat,  sehingga pelayanan  publik  dapat  disebut  pelayanan yang  berkualitas.  Pelayanan  publik  yang berkualitas  haruslah  dapat  memenuhi beberapa unsur yakni transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif,
kesamaan  hak, dan keseimbangan  hak dan kewajiban(Sinambela, 2006). Terlihat dalam  pemanfaatan web OpenSID  yang memberikan kemudahan masyarakat memperoleh  informasi  dan  pelayanan tercatat  peningkatan  masyarakat  yang mengakses pelayanan di nagari yang dapat dilihat dari tabel 1 berikut
Tabel 1 Jumlah Masyarakat Mengakses Layanan Surat Tahun 2017-2018 No Tahun Jumlah 1. 2017 1011 2. 2018 1219 Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2019 Berdasarkan tabel 1, terjadi peningkatan  pelayanan  surat  menyurat yang dilakukan masyarakat di Kantor Wali
Nagari.  Peningkatan  pelayanan  setalah penerapan  OpenSID  yang  dilakukan  di nagari  mencapai  20%.  Pelayanan  surat menyurat  yang  dilakukan  di  nagari  berupa surat  pengantar,  surat  keterangan,  surat permohonan,  surat  domisili  dan  lain-lain yang  dibutuhkan  masyarakat.  Berikut merupakan  analisis  pemanfaatan web OpenSID  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- kabu Padang Panjang.
Pada  bagian  variabel  konten  yang membahas tentang informasi umum,
lembaga-lembaga  dan  organisasi  internal, layanan dan fungsi, menghadirkan informasi tentang gambaran umum  nagari. Variabel konten memungkinkan masyarakat memperoleh informasi baik itu tentang Pemerintah Nagari maupun masyarakat.  Konten  merupakan  sarana bagi  nagari  memberikan  informasi  yang dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat  terhadap  nagari,  sehingga informasi  yang  dihadirkan  dalam web dapat  berupa  informasi uptodate sehingga informasi dapat dipercayai masyarakat.
Pada  pemberian  informasi  umum yang  dimasukkan  ke  dalam web OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Pajang  telah  terdapat  berbagai  informasi tentang  nagari  yang  bermacam-macam seperti  pemandangan,  sosial  ekonomi informasi,  simbol,  akses  ke  nagari,  peta dan  sejarah.  Namun  dalam  informasi tersebut  belum  mencantumkan  informasi akomodasi  dan  bangunan-bangunan  yang dimiliki oleh Nagari Tanjung Haro Sikabu- kabu Padang Panjang. Selain itu, penerapan  peta  secara  digital  yang  ada dalam web belum  dimanfaatkan  secara maksimal dengan adanya titik-titik koordinat  tentang  bangunan  atau  sarana umum  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- kabu Padang Panjang.
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Informasi Lembaga-lembaga  dan Organisasi  internal  tegolong  lengkap. Tetapi  pada penerapan di Nagari Tanjung Haro  Sikabu-kabu  Padang  Panjang  masih terdapat  informasi-informasi  lama  atau belum diperbaharui sesuai dengan keadaan di  nagari  seperti  steruktur  nagari.  Pada indikator  lembaga-lembaga  dan  organisasi internal, dalam upaya nagari meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  merupakan penyokong utama. Informasi yang dihadirkan berupa kegiatan nagari, peraturan  internal,  sumber  daya  manusia, anggaran,  diagram  alur  dan  struktur organisasi.
Lembaga-lembaga  dan  organisasi internal  memberikan  kemudahan  bagi nagari dalam melakukan tranparansi kepada  masyarakat.  Transparansi  yang dimaksud  adalah  proses  pelayanan  publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan  semata-mata  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan, tuntutan bagaimana  menghadirkan  informasi  dan pelayanan untuk masyarakat membutuhkan transparansi agar pelayanan bersifat terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh semua  pihak  yang  membutuhkan  dan disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti.
Layanan dan fungsi kelompok penduduk pada dasarnya data kependudukan yang dimiliki oleh Pemerintah  Nagari  dapat  dimanfaatkan dalam  upaya  melakukan  pelayanan  publik berkualitas.  Dalam  memanfaatkan  data kependudukan,  pemerintah  nagari  dapat mengetahui  kondisi  dari  masyarakatnya. Informasi  kependudukan  yang  disediakan dalam web OpenSID berupa area, organisasi dan kelompok penduduk. Dengan  mengetahui  kondisi  masyarakat, Pemerintah  Nagari  diharapkan  mampu menghadapi  setiap  kondisi  atau  kebutuhan
yang  dihadapi  saat  melakukan  pelayanan publik.
Pada  dasarnya,  pelayanan  publik yang berkualitas mempu  kondisional dalam  artian  sesuai  dengan  kondisi  dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
Pemerintah  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu- kabu  Padang  Panjang  secara  konsisten menghadirkan informasi kepada masyarakat.  Usaha-usaha  yang  dilakukan Pemerintah  Nagari  dalam  memberikan informasi kepada  masyarakat bukan  hanya melalui web OpenSID,  tetapi  juga  dengan kesiapan  aparatur  nagari  yang  ada  di Kantor Wali Nagari.
Pembahasan partisipasi, bukan hanya pemberian sarana dan prasarana. Pemerintah  nagari  seharusnya  juga  dapat merubah  kultur  masyarakat  agar  dapat lebih  terbuka  dalam  penyampaian  aspirasi sehingga  sarana  dan  prasarana  yang  telah diberikan  dapat  dimanfaatkan  masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik bukan hanya melibatkan pemerintah di dalamnya seperti Informasi  relasional,  tetapi  juga  terdapat masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan. Sebagai  proses  pemenuhan  kebutuhan masyarakat,  pelayanan  publik  diharapkan mampu  mendengar  aspirasi  dan  harapan masyarakat.  Partisipasi  menjadi  penting dalam  mendorong  peran  serta  terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan  dan harapan masyarakat.
Pendekatan
partisipasitif  merupakan  sebagai  strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung  pada  kesadaran  masyarakat untuk  mau  melibatkan  diri  dalam  proses pembangunan  (Akbar,MF,  Suprato,S  & Surati,2018).
Informasi  relasional  menawarkan kepada masyarakat yang mengunjungi web OpenSID  nagari  juga  dapat  memperoleh
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
informasi  tentang  lembaga-lembagai  lain di  nagari  hingga  tingkat  pemerintah lainnya.    Informasi  relasional yang disediakan  berupa  akses  ke  lembaga- lembaga  nagari  dan  lembaga  lain  yang memiliki sinergi dengan Pemerintah Nagari.  Berikutnya web OpenSID  juga menyediakan  alat  umpan  balik  berupa berita, forum, survey dan komentar. Dalam hal ini, web OpenSID menyediakan sarana bagi masyarakat dengan tingkat kebutuhan informasi yang beragam.
Pemenuhan kebutuhan informasi yang  beragam  menandakan  bahwa web
telah  memberikan  pelayanan  publik  sesuai kondisional. Pelayanan publik yang berkualitas memiliki salah satu unsur yaitu kondisonal.  Pemerintah  Nagari  Tanjung
Haro  Sikabu-kabu  Padang  Panjang  terus berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  menjalankan  kegiatan- kegiatan  yang  dilaksanakan  di  nagari. Pemberian  sarana  dan  prasarana  tentu memberi efek kepada keaktifan masyarakat dalam menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Belum  maksimalnya  penggunaan teknologi informasi di Pemerintah diakibatkan  karena  masalah  sumber  daya manusia. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi akan tidak
dimanfaatkan secara optimal tanpa didukung  SDM  yang  baik  dan  akan berakibat  pada  kinerja  yang  kurang  baik (Catur  &  Karis,  2011).  Pelaksanaan manajemen  dalam  penerapan  OpenSID  di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, baik itu manajemen secara umum dan  manajemen  domain  merupakan  usaha nagari  dalam  memberikan  kepastian  untuk melakukan  pelayanan  publik  berkualitas. Ketika masyarakat memperoleh efek positif  dari  manajemen  yang  dilakukan
oleh Pemerintah Nagari,  maka  manajemen yang  dilaksanakan  torgolong  berhasil. Manajemen  yang  dilakukan  nagari  dengan menghadirkan pengelola web yang diserahkan pada Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi (PPID), berita terbaru,  pembaharuan  pada web OpenSID
dan syarat bagi masyarakat untuk berpeluang  ditanggapi  dengan  landasan undang-undang.  Hal ini menandakan dengan  adanya  manajemen  yang  baik dilakukan Pemerintah Nagari, memberikan efek  terhadap  upaya  Pemerintah  Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  melalui pemanfaatan web OpenSID nagari.
Dengan  demikian,  membentuk  PPID Nagari  dan  melakukan  pekerjaan  sesuai peraturan memberikan jaminan bagi pemerintah dan masyarakat nagari kejelasan  tentang  hak  dan  kewajiban masing-masing. Dalam melaksanakan
pelayanan  publik,  keseimbangan  hak  dan kewajiban  merupakan  hal  yang  patut  di perhatikan.  Hal  itu  dikarenakan  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  tentu pemberi dan penerima pelayanan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.
Terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  masing- masing  antara  pemberi  dan  penerima pelayanan  bertujuan  agar  mempermudah pelayanan  dan  menciptakan  pelayanan yang berkualitas. Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang  telah  menjalankan  tugas  nagari sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila masyarakat juga melaksanakan  tugasnya  sebagai  penerima layanan,  maka  pelayanan  publik  yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan selesai  dengan  cepat  sehingga  dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Pada  bagian  variabel  gaya  yang terbagi  dalam  aksesibilitas  dan  kegunaan dimaksudkan untuk memfasilitasi berbagai macam masyarakat dan kesiapan Pemerintah  Nagari  dalam  melakukan pelayanan  publik  berkualitas.  Pelaksanaan aksesibilitas dan kegunaan  yang dilakukan nagari  menyokong  bagaimana  pelayanan publik  dapat  memberikan  kesamaan  hak bagi  satiap  masyarakat  dalam  melakukan pelayanan  publik.  Nagari  Tanjung  Haro Siakabu-kabu  Padang  Panjang  berusaha untuk memberikan pelayanan yang mengutamakan  kesamaan  hak  bagi  setiap orang  yang  memiliki  kepentingan  di nagari.  Kerena  kesamaan  hak  merupakan hal  serius  yang  harus  diperhatikan  dalam melakukan pelayanan publik.
Kesamaan  hak  bertujuan  agar  setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  kepada masyarakat  dapat  berjalan  dengan  adil tanpa  pembedaan  satu  dan  lainnya.  Selain itu,  kesamaan  hak  juga  diartikan  sebagai pelayanan  yang  tidak  diskriminatif  dalam arti  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama, golongan,  gender  dan  status  ekonomi. Namun dalam pemanfaatan web OpenSID, nagari belum menyadari pentingnya aksesibilitas  yang  terdiri  dari  penggunaan berbagai bahasa, pengguna khusus, subyek dan  penggunaan  ukuran  huruf  serta latarbelakang pada web. Akan tetapi usaha nagari  dalam  menghadirkan  alat  yang dibutuhkan dalam pemanfaatan web OpenSID  harus  dipertimbangkan  sebagai usaha  dalam  pemberian  pelayanan  publik yang mengutamakan kesamaan hak. Sbegitupun  dengan  hadirnya website  map yang  disusun  secara  lengkap  sehingga pengunjung  dapat  memperoleh  informasi yang telah dikelompokkan dengan mudah.
Dengan  demikian,  pelayanan  publik yang  diselenggarakan  di  Nagari  Tanjung Haro Siakabu-kabu Padang Panjang berusaha  untuk  menberikan  pelayanan
yang  mengutamakan  kesamaan  hak  bagi setiap orang yang memiliki kepentingan di nagari,  sehingga  dengan  tidak  membeda- bedakan  perlakuan  pelayanan  terciptalah pelayanan  yang  jauh  dari  diskriminatif. Pelayanan  secara online yang  dilakukan melalui web OpenSID  juga  memberikan efek  kepada  pelayanan  yang  dilakukan  di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.  Pelayanan  yang  dilaksanakan secara online mengurangi  proses  tatap muka  antara  pemberi  dan  penerima layanan,  sehingga  setiap  orang  yang membutuhkan  pelayanan  memiliki  potensi diperlakukan sama.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah diulas di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Pemanfaatan web OpenSID  di  Nagari
Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang masih tergolong baru di
Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan  inisiatif  (inovasi  pelayanan publik)  nagari.  Selanjutnya  untuk  dapat memanfaatkan web OpenSID, nagari telah melewati  beberapa  tahapan  proses  inovasi sektor  publik.  Pemanfaatan web OpenSID dalam  peningkatan  pelayanan  publik  telah berjalan  dengan  baik,  dapat  dilihat  dari dimensi analisis web sektor publik.
Pemanfaatan web OpenSID  telah memiliki informasi yang bermacam- macam  dan  dikelola  baik  dengan  adanya PPID  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-kabu Padang Panjang. Dampak pelayanan publik yang  dapat  dirasakan  dari  pemanfaatan web OpenSID  adalah  dengan  kemudahan memperoleh  informasi  nagari,  informasi proses  pelayanan  publik  dan  pelayanan publik  yang  dapat  diselesaikan  dengan cepat karena data kependudukan yang telah ada  dalam  server  OpenSID.    Namun, dalam  pemanfaatan web OpenSID  masih
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan  beberapa  informasi  yang terdapat dalam konten merupakan informasi  yang  tidak up  to  date dan beberapa  informasi  belum  ada.  Selain  itu, dalam  pemanfaatan web OpenSID  masih belum  disadari  pentingnya  aksesibilitas karena web OpenSID  memiliki  potensi dikunjungi oleh masyarakat dengan berbagai macam kebutuhan Saran Kepada  pihak  terkait  diharapkan dapat memberikan perhatian lebih khususnya dalam penambahan alat maupun sarana  dalam  menunjang  maksimalnya web  OpenSIG  di  Nagari  Tanjung  Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam bidang inovasi layanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  MF,  Suprapto,  S.,  &  Surati,  S.
(2018). Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan  Pembangunan  di  Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik (Jurnal  Ilmu  Administrasi),  6 (2),
135-142.
doi: http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.2 .135-142.2017
Caldas,  M.  P.  (2009).  Research  design: qualitative,  quantitative,  and  mixed methods  approaches. Revista  de Administração Contemporânea . https://doi.org/10.1590/s1415- 65552003000100015
Catur, P. Y. T., & Karis, W. (2011). Model
Penggunaan Teknologi Informasi Dan Kinerja  Pegawai  Kelurahan  Menuju Terwujudnya E-Government . 2011 (Semantik). Crozier,  G.,  Denzin,  N.,  &  Lincoln,  Y.
(1994).  Handbook  of  Qualitative
Research. British Journal of Educational Studies .
https://doi.org/10.2307/3121684 Fahrur,  R.  (2017). Pengembangan  website dan sistem informasi desa di kabupaten tulungagung . 02 , 107–112. Github.com.  (2018). Peran  dan  Manfaat Sistem  Informasi  Desa .  Retrieved from https://github.com/OpenSID/Op enSID/wiki/Peran- dan Manfaat Sistem-Informasi-Desa Griffin,  D.  (2007). Developments  in  e- government . Amsterdam: IOS Press. Indrajit,  R.  E.  (2005). E-Government  In Action:  Ragam  Kasus  Implementasi Sukses  di  Berbagai  Belahan  Dunia . Yogyakarta: Andi Offset. Limapuluhkota.go.id.  (2018). Launcing
Standar  Pelayanan  Minimal  Digital dan Media  Informasi  Publik Berbasis Website . Retrieved from http://www.limapuluhkotakab.go.id/b erita-launching-standar-pelayanan-
minimal-digital-dan-media-informasi- publik-berbasis-website.html
McNabb,  D.  E.  (2007).  Knowledge
management  in  the  public  sector:  a blueprint for innovation in government. October .
Miles,  M.B  &  Huberman,  A.  .  (1994).  An expanded  sourcebook:  Qualitative data  analysis  (2nd  Edition).  In Sage
Publications . https://doi.org/10.1016/ 0149-7189(96)88232-2 Muluk, K. (2008). Knowledge Management :  Kunci  Sukses  Inovasi Pemerintah Daerah . Malang: Bayumedia Publishing. Mohi,  WK.,  &  Mahmud,  I.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten  Gorontalo. Publik  (Jurnal
Ilmu  Administrasi),  6 (2),  102-110. doi: http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.2
.102-110.2017
Nunik,  H.  (2016). Citalinuabdi:  Upaya
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Membangun  Sistem  Informasi  Desa Yang Bermakna . 01 , 48–57.
Osborne,  S.  P.,  &  Brown,  K.  (2012).
Managing  change  and  innovation  in public service organizations. In Managing  Change  and  Innovation  in Public Service Organizations .
https://doi.org/10.4324/97802033911
29
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017).
Konsep  Umum  Pelaksaan  Kebijakan Publik. In Jurnal Publik .
https://doi.org/10.1109/ICMENS.200
5.96 Satriya, E. (2006). Pentingnya Revitalisasi E-Government  Asisten  Deputi  5  /  V Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  Kementerian  Koordinator
Bidang Perekonomian Gedung Induk ,
Lt III Jl . Lapangan Banteng Timur 2-
4  ,  Jakarta  ,  10710  ,  Indonesia .  38–
43. Sinambela,  P.  (2006). Reformasi  Pelayan Publik: Teori Kebijakan dan
Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Suara.com.  (2018). Kementrian  PAN-RB Luncurkan Tujuh Inovasi e- Government . Retrieved from
https://www.suara.com/news/2017/10 /04/121554/kemenpan-rb-luncurkan- e-goverment Suwarno,  Y.  (2008). Inovasi  di  Sektor Publik . Jakarta: STIA-LAN Press.