PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKU  TINDAK PIDANA KORUPSI  APBDES YANG  DILAKUKAN  OLEH  KEPALA  DESA GUNUNG BESAR KABUPATEN LAMPUNG  UTARA  (STUDI PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2022/PN  TJK)
Oleh: Dikdik  Ramdani Fakultas  Hukum,  Universitas  Bandar  Lampung E-mail: rdikdik45@gmail.com

## ABSTRAK.
Dana desa memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan tren tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan kasus terbanyak dialami oleh Kepala Desa.  Kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangan dan minimnya pengawasan terhadap dana desa menjadikan  desa  ladang  penyelewengan  anggaran  atau korupsi.  Korupsi  dianggap extraordinary crime karena korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diberlakukan dengan  pidana  khusus. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengkaji, dan menganalisis faktor penyebab serta pertanggungjawaban tindak pidana korupsi APBDes yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Gunung  Besar  berdasarkan  putusan  Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Tjk.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan pendekatan yuridis  normatif dan empiris.  Hasil  penilitian  ini  yaitu faktor utama pelaku pidana korupsi APBDes yang dilakukan Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara  Fahrul  Rozi  Bin  Imron  Hopia  berdasarkan  Putusan  Nomor:  5/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Tjk didasarkan adanya kesempatan kebutuhan dan atas keinginannya untuk memperkaya diri sendiri. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,-.

## Kata Kunci:  APBDes, Kepala Desa, Korupsi

## ABSTRACT
Village  funds have a high  level  of corruption  and  this trend  is  expected to continue to increase with the village head experiencing the most cases. Lack of knowledge in managing finances  and  lack  of  supervision  of  village  funds  makes  villages  a  field  for  budget misappropriation or corruption. Corruption is considered an extraordinary crime because corruption is a special crime that is imposed with a special  punishment. The purpose of this study was to find out, study, and analyze the causal factors and accountability for the APBDes corruption crime committed by the Gunung Besar Village Head based on decision Number:  5/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Tjk. The  research  method  used is  a  normative  and empirical juridical approach. The results of this research are the main factors involved in criminal  corruption in  the APBDes  carried  out by the Head  of Gunung  Besar  Village, North  Lampung  Regency,  Fahrul  Rozi  Bin  Imron  Hopia  based  on  Decision Number: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk based on the opportunity, need and desire to enrich self. The defendant was  sentenced to  imprisonment for  2  years  and  2 months and  a  fine  of  Rp. 50,000,000,-.
Keywords:  APBDes, Village Head, Corruption

## PENDAHULUAN
Tingkat  Pemerintahan terakhir  yang diatur  di  dalam  Undang-Undang  adalah Desa.  Dalam  Pasal  1  Undang-Unda ng Nomor  6  Tahun  2014  mengenai  Desa,
menyatakan  bahwa  desa adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memilliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerinta ha n, kepentingan masyarakat setempat
Dikdik Ramdani
berdasarkan  Prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati dalam  system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Pada Pasal 72 Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa
pendapatan Desa bersumber dari pendapatan  asli  desa,  alokasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN),  bagian  dari  hasil  pajak  dan retribusi  daerah  kabupaten/kota,  alokasi dana desa  yang  merupakan  bagian  dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota,  bantuan  keuangan  dari provinsi  dan  kabupaten/kota,  serta hibah dan sumbangan.  Lalu  diperkuat  lagi  oleh Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 bahwa  alokasi  dana  Desa  berasal  paling sedikit 10% berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD) setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus. Pengalokasian  dana desa yang  ditujukan untuk  membangun  desa  adalah  salah satu  wujud  dari  pengelolaan  desa  (Adi Fauzanto,  2020).
Dana Desa pertama  kali  diselenggaraka n pada  Tahun  2015  dengan  dana  yang berasal  dari  Pemerintah  pusat.  Pada tahun 2022  anggaran dana Desa mencapai angka  68  triliun rupiah. Sayangnya,  dengan  jumlah  anggaran Desa yang  besar itu  tidak diiringi  dengan sumber  daya  manusia  (aparatur  desa) yang  mumpuni.  Kurangnya  pengetahua n mengenai  pengelolaan  keuangan  serta minimnya  pengawasan  menjadikan  dana desa  sebagai  ladang  penyelewe nga n anggaran  atau  korupsi.  Tindak  pidana yang  sering  dijumpai  di  desa  yaitu penggelapan  dana  desa  karena  aparat desa  tergiur  dengan  dana  yang  besar. Penyalahgunaan wewenang dalam mengelola dana desa merupakan masalah serius  karena  hal  tersebut menyangkut  nasib  dan  kesejahteraan masyarakat desa  (Risalis  Maswatu,
2021).  Pada  Tahun  2015  kasus  tindak pidana  korupsi  dana  desa  meningk at hingga mencapai angka  96  kasus. Mayoritas  pelaku  dilakukan  oleh  kepala desa,  yaitu  sebanyak  214  (dua  ratus empat  belas)  orang,  dan  total  kerugian yang  dialam  keuangan  negara  yaitu sebesar  107,7  Miliar  Rupiah  (Rizki Zakariya  2020).
Dalam Undang-undang Nomor 20
Tahun  2001  menjelaskan  bahwa  setiap orang  yang  secara sadar melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi yang dapat merugika n keuangan  negara  atau  perekonomia n negara,  dipidana  dengan  penjara  seumur hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat 4  tahun dan  paling  lama  20  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,- dan paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,-. Meski  hukum  pidana  dan  denda  bagi pelaku  korupsi  itu  berat,  namun  hal  itu tidak  menjadikan  para  oknum  pejabat publik  merasa  takut  untuk  melakukan tindakan  korupsi.  Kasus  korupsi  yang melibatkan  pejabat  publik  masih  sering kali  terjadi,  contoh  nyata  kasus  pidana korupsi  yaitu  tindakan  yang  dilakukan oleh Kepala  Desa  Gunung Besar Kabupaten  Lampung  Utara  yang  sudah terbukti  melakukan  korupsi  oleh  Majelis Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang  Timur  dan  ditangkap  berdasar pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-
TPK/2022/PN Tjk.
Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  terhadap  kasus  hukum ini  memutuskan  (1)  Terdakwa  Fahrul Rozi  bin  Imron  Hopia  dinyatakan  tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinka n melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana  dakwaan primair  (dakwaan awal yang disangkakan kepada terdakwa)  (2)  Membebaskan  terdakwa Fahrul  Rozi  bin  Imron  Hopia  dari dakwaan  primair.  (3)  Terdakwa  Fahrul Rozi  bin  Imron  Hopia  dinyatakan terbukti  secara  sah  dan  meyakinka n
bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan subsidair.  (4) Terdakwa  Fahrul  Rozi  bin
Imron  Hopia  dijatuhkan  pidana  penjara selama  2  tahun  2  bulan  dan  denda sebanyak Rp. 50.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, diganti dengan  dengan  pidana  penjara  selama  2 bulan.  (5)  Terdakwa  dijatuhkan  pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti  sebesar  Rp.  289.500.000,- dalam  waktu  paling  lama  satu  bulan sesudah  putusan  ini  memiliki  kekuatan hukum tetap.  Jika  terdakwa  tidak membayar  uang  pengganti  ini,  maka harta  benda  terdakwa  akan  disita  dan kemudian  harta  bendanya  dilelang  oleh jaksa.  Jika  harta  benda  yang  dimilik i terdakwa tidak mencukupi untuk membayar  uang  penggantitersebut,  maka terdakwa  dijatuhkan pidana  penjara selama  1  tahun.  (6)Masa  penangkapan dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh terdakwa  sebelum  terdakwa  dijatuhka n pidana  dikurangi  dari  pidana  yang  telah ditetapkan.  (7)  Terdakwa  dinyatakan untuk  tetap  ditahan.
Berdasar  pada latar  belakang  masalah  di atas,  maka  penulis  akan  meneliti  dan akan  dituangkan  karya  ilmiah  dengan judul
Pertanggungjawaban Pelaku tindak  Pidana  Korupsi  APBDes  yang dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Gunung Besar  Kabupaten  Lampung  Utara  (Studi Putusan
Nomor:
5/Pid.Sus-
TPK/2022/PN Tjk).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan secara  yuridis  normative  dan  empiris sehingga  pada  penelitian  ini  bersumber dari  Peraturan  Per- Undang-undanga n, putusan  pengadilan  dan  doktrin  dari pakar  hukum  terkemuka  serta  pendapat yang  bersumber  dari  hasil  wawancara yang  dilakukan  kepada narasumber  yang berhubungan  secara  langsung  dengan permasalahan  dan  berdasarkan  pada
efektifitas  dan identifikasi  hukum. Data yang digunakan  bersumber  dari data primer,  yaitu  data-data  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara  langsung  dengan para  narasumber  yang  berkaitan  dengan penelitian  di  lapangan.  Selain  itu,  data- data  yang  digunakan  juga  didapatkan dari  data  sekunder,  yang  terdiri  atas bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder),  dan bahan  hukum  tersier. Selanjutnya  data  diolah  dengan  cara: editing,  klasifikasi,  dan  sistemasi.  Lalu akan  dilakukan  analisis  data.  Data  yang telah  dikumpulkan  akan  dihubungka n dan  dilakukan  pemecahan  masalahnya sehingga  dapat  dianalisis  dan  dapat diambil   kesimpulan  yang  merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang telah dirumuska n sebelumnya  di dalam  penelitian  ini.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak Pidana Korupsi APBDes yang dilakukan  oleh Kepala  Desa Gunung Besar  Berdasarkan  Putusan  Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Korupsi  menjadi  tindak  pidana  khusus yang diberlakukan dengan hukum pidana khusus, korupsi dianggap kejahatan  luar  biasa  atau extraordinary crime .  Dalam  tindak  pidana  korupsi terdapat  penyimpangan  hukum  acara dan  penyimpangan  KUHP,  sehingga korupsi  dispesifikasikan  berbeda  dari hukum  pidana  umum.
Menurut  Syed  Hussen  Alatas  (1983) menjelaskan bahwa faktor-faktor
penyebab  terjadinya  korupsi,  yaitu:  (a) kepemimpinan yang lemah mampu memengaruhi  tingkah  laku  yang  dapat menghilangkan  tindak  pidana  korupsi; (b)  pengajaran  agama  dan  etika  lemah; (c)  kemiskinan;  (d)  kolonialisme;  (e) Pendidikan  yang  kurang;  (f) hukum  yang tidak  tegas  bagi  pelaku  korupsi;  (g) sedikitnya  lingkungan  anti  korupsi;  (h) struktur  pemerintahan;  (i)  perubahan yang radikal; serta (j) keadaan masyarakat.
Dikdik Ramdani
Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang  Kelas  IA,  yaitu  Hendro Wicaksono menyatakan  faktor  penyebab pelaku  melakukan  korupsi  antara  lain adalah adanya kesempatan untuk korupsi,  kebutuhan  yang  mendesak, serta keserakahan atas  harta dan kekayaan.  Ketiga  faktor  tersebut  timbul dari  faktor  internal  maupun  eksternal.
Sedangkan  menurut  Djoko Susilo  selaku KBO  Sat  Reskrim  Polres  Lampung Utara  menyatakan  bahwa  faktor  utama pelaku  melakukan  korupsi  karena  ingin memperkaya  dirinya  sendiri.  Selain  itu, lemahnya pengawasan keuangan di tingkat  tertentu  seperti  di  tingkat  desa dimanfaatkan  pelaku  untuk  mengeruk harta  negara  yang  seharusnya  dana tersebut  digunakan  untuk  kesejahteraan masyarakat desa namun justru dipergunakan  pelaku  untuk  memperkaya diri  sendiri.
Sejalan  dengan  itu,  Jaksa  Penuntut
Umum Kejaksaan  Negeri  Lampung Utara Hardiansyah menyatakan penyebab  utama  pelaku  melakukan tindak  pidana  korupsi  yaitu  karena keserakahannya,  pelaku  merasa  tidak puas atas pencapaiannya
Pada peristiwa  hukum  yang  terjadi  pada perkara Nomor: 5/Pid.Sus- TPK/2022/PN  Tjk  merupakan  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh pelaku  berdasarkan pada keinginan  untuk memperkaya diri sendiri serta penyalahgunaan  atas  kesempatan  yang ada,  sarana yang memadai, serta wewenang yang dimilikinya untuk
mempertanggugjawabkan
anggaran Dana Desa tanpa melaksanakan  kegiatan sampai  dengan  selesai.  Sehingga  atas tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku tersebut  merugikan  keuangan  negara sebagaimana  pelaku  telah  melanggar Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam Menjatuhkan  Putusan  Tindak  Pidana Korupsi Yang  Dilakukan  oleh  Kepala Desa  Gunung  Besar  Berdasarkan
Putusan Nomor: 5/Pid.Sus - TPK/2022/PN  Tjk Bambang  Waluyo  (2008)  menyatakan bahwa hakim dapat menjadika n Rancangan
Kitab Undang-Unda ng Hukum  Pidana  sebagai  referensi  untuk menjatuhkan  pidana  bagi  pelaku tindak pidana  korupsi  dengan  memperhat ika n pertimbangan-pertimbangan  seperti:  (1) kesalahan  yang  dilakukan;  (2) motif  dan tujuan;  (3) cara yang  dilakukan;  (4) sikap pelaku;
(5)  Riwayat  hidup  dan  keadaan  social ekonomi;  (6)  tindakan  yang  dilakukan setelah  pelaku  melakukan  korupsi;  (7) pengaruh pidana terhadap masa depannya;  (8) pandangan masyarakat;  (9) pengurus  terhadap  korban  dan  keluarga korban;  serta  (10)  tindakan  dilakukan secara terencana  atau  tidak.
Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas 1A, Hendro
Wicaksono  menyatakan  bahwa  hakim memberikan  putusan  untuk  terdakwa tindak pidana korupsi atas  dasar pembuktian  yang  ada  di  persidangan yang diperoleh dari keterangan- keterangan saksi yang terlibat, keterangan-keterangan  terdakwa,  dan keyakinan  hakim  itu  sendiri.  Putusan hakim  harus  adil  bagi  seluruh  pihak  yang terkait serta dapat memberika n kemanfaatan dan  kepastian hukum.
Hendro  Wicaksono  juga  menyatakan bahwa  pada  tindak  pidana  korupsi terdapat suatu hal yang bisa meringankan bahkan memberatkan putusan  bagi  terdakwa.  Jika  terdakwa dapat  mengembalikan  seluruh  kerugian yang  dialami  oleh  negara atas  perbuatan yang  dilakukannya  dan  terdakwa  dapat kooperatif dalam memberika n keterangan yang jelas di dalam
persidangan  maka  hal  tersebut  dapat meringankan      hukuman  bagi  terdakwa Namun, jika terdakwa  tidak bisa mengembalikan  kerugian  yang  dialami Negara akibat perbuatannya serta
terdakwa
berbelit-belit dalam memberikan kesaksian di dalam persidangan, serta jika perbuatan tersebut  merupakan  pengulangan  atau recidivice maka  hal  tersebut  dapat memberatkan  hukuman  bagi  terdakwa.
Lebih  lanjut  Hendro  menjelaskan  bahwa dalam perkara Nomor: 5/Pid.Sus- TPK/2022/PN Tjk. Berdasarkan  fakta  di persidangan  bahwa  awal  mula  kejadian tersebut  adalah  saat  Fahrul  Rozi  Bin Imron  Hopia  diangkat  menjadi  kepala desa  berdasar  pada  putusan  Bupati Lampung  Utara  Nomor:  B  525/29- LU/HK/2015  pada tanggal  30 November 2015 tentang  pengangkatan  kepala  desa serentak
Desa Gunung Besar,
Kecamatan  Abung  Tengah,  Kabupaten
Lampung Utara.  Pada  tahun  2018, diadakan  musyawarah desa  tentang
pemindahan  pasar  Desa  Gunung  Besar yang  dihadiri  oleh  terdakwa  beserta aparatur  desa,  Camat  Abung  Tengah, Ketua BPD, Ketua LPM, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, tokoh- tokoh  masyarakat,  tokoh-tokoh  agama, tokoh-tokoh  pemuda, PKK,  karang taruna  serta  masyarakat  desa.  Hingga akhirnya diperoleh putusan bahwa pembelian lahan tanah  yang akan diperuntukkan  sebagai  pasar  disediakan oleh  APBDes  desa  Gunung  Besar  yaitu Rp. 309.500.000,-.
Terdakwa  menghubungi  saksi  Hi.  Aris Munandar  agar  menjual  tanah  milik nya yang  berada di Dusun  06 Bungkuk  Desa Gunung  Besar.  Diperoleh  kesepakatan antara  terdakwa  dan  saksi dengan nominal  pembelian  tanah  sebesar  Rp. 300.000.000,- dengan  luas  tanah  16.276 m² dengan syarat saksi meminta disisakan  tanah  seluas  15 x 35 yang  akan dijadikan  bangunan  usaha  milik nya. Pada tanggal  30 Agustus  2018, saksi  Hi
Aris  Munandar  dipanggil  oleh  terdakwa ke  kantor  desa  untuk  menandatanga ni tanda  terima  uang  muka  pembayaran tahan  sebesar  Rp.  100.000.000,- dengan metode  pembayaran  transfer  dan sisanya akan  dilunasi  pada saat  pencairan  Dana Desa  tahap selanjutnya, kemudian terdakwa  Munandar  meminjam  uang kepada  saksi  secara  bertahap  hingga berjumlah  Rp. 80.000.000,-.
Pada  pencairan  Dana  Desa  Tahap  III pada  tahun  2018  setelah  anggaran dicairkan  dan  terdakwa  sudah  memilik i anggaran  pelunasan  pembelian  lahan, saksi  Hi.  Aris  Munandar dipanggil  oleh terdakwa  untuk  menandatangani  surat pelunasan  pembelian  tanah.  Namun, sebelumnya terdakwa menjelaska n kepada  saksi  bahwa  saksi  Hi.  Aris Munandar  tidak  akan  menerima  uang pelunasan  pembelian  tanah  tersebut  akan tetapi  uang  tersebut  akan  digunaka n sebagai  pembangunan  pasar  terlebih dahulu  dan  uang  pelunasan  pembelia n tanah  akan  dilunasi paling lambat Desember
2018 sehingga saksi menandatangani surat pelunasan pembelian tanah sebesar Rp. 200.000.000,- diatas  materai  Rp. 6.000,- . Tenggat waktu  hingga tanggal 31
Desember  2020 terdakwa  tidak  kunjung membayarkan pelunasan pembelia n tanah  yang  telah  dijanjikan  kepada saksi pada  tahun  2018.  Sedangkan  anggaran Dana  Desa Tahun  2018 sudah  terdakwa lakukan  pencairan  dan  telah  dibuatkan laporan  pertanggungjawaban  akan tetapi lahan tanah pasar  tersebut belum menjadi  aset  desa  dan  sertifikat  tanah tersebut  masih  dalam  penguasaan  saksi Hi.  Aris  Munandar  karena  terdakwa belum  membayar  lunas  tanah  tersebut. Atas perbuatan terdakwa dalam melaksanakan  kegiatan  APBDes  desa Gunung  Besar,  Kec.  Abung  Tengah, Kab. Lampung  Utara, Provinsi  Lampung tahun  anggaran  2018  telah  terdapat kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp. 280.000.000,-  sesuai  dengan  laporan
Dikdik Ramdani
audit  perhitungan  kerugian  negara  dalam kegiatan  APBDes  Desa  Gunung  Besar Tahun  Anggaran  2018, Nomor 700/733- Investigasi/13-LU/LHA-PKK/2021 tanggal 29  September  2021  yang dikeluarkan  oleh  inspektorat  Kabupaten Lampung  Utara.  Terdakwa juga  terbukti menyalahgunakan  kesempatan,  sarana, dan  kewenangan  selaku  Kepala  Desa Gunung  Besar.
Berdasarkan  perbuatan  terdakwa  yaitu mempertanggugjawabkan anggaran Dana Desa tanpa melaksanakan  kegiatan sampai  dengan  selesai  dan  berdasarkan keterangan  ahli  Deni  Candra  yaitu seorang  Auditor  Muda  pada Inspektorat Kabupaten  Lampung  Utara  sejak  tahun 2017  dipersidangan  bahwa  terdakwa menggunakan
Dana Desa yang seharusnya untuk pembelian tanah sebagai  lahan  pasar  tahun  2018  sebesar Rp.300.000.000,-  yang  telah  dicairkan oleh  bendahara  Desa  lalu  diberikan kepada  terdakwa,  namun  Dana  Desa tersebut  yang  telah  dicairkan  tidak sampai  seluruhnya  kepada pemilik tanah, pemilik  tanah  hanya  menerima  Rp. 20.000.000,-  sehingga jumlah total kerugian keuangan negara adalah sebesar  Rp.  280.000.000,-  hal  tersebut sejalan dengan Hasil Pemeriksaan Khusus  Audit  Investigasi  dalam  rangka
PKKN terhadap  APBDes  Gunung  Besar Tahun  2018,  telah  dibuatkan  LHPA (Laporan  Hasil  Pemeriksaan Audit) Nomor 700/733-Investigasi/13- LU/LKA-PKKN/2021 tanggal 29 September  2021.
Hakim dapat melakukan berbagai pertimbangan  untuk  dapat  menetapkan pidana bagi terdakwa. Hakim menjatuhkan putusan dengan dasar keadilan  ( moral  justice ),  kemanfaata n ( social  justice ),  dan  kepastian  hukum.
Berdasarkan
pertimbanga n- pertimbangan tersebut,  maka  hakim dapat  menentukan  dalam  amar  putusan Nomor  5/Pid.Sus- TPK /2022/PN   Tjk. terdakwa  dijatuhkan pidana  dengan
hukuman  penjara  2  tahun  dan  2  bulan serta  membayar  denda  sejumlah  Rp. 50.000.000,-.  Jika  denda  tersebut  tidak bisa  dibayarkan  maka  diganti  dengan pidana penjara selama 2 bulan. Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti  sejumlah  Rp.  289.000.000,- dalam  jangka  waktu  paling  lama  sebulan dari  putusan  ini  berkekuatan  hukum tetap.  Jika  terdakwa  tidak  membayar uang  pengganti  tersebut,  maka  harta benda terdakwa akan disita dan kemudian  dilelang  jaksa.  Apabila  harta benda  terdakwa  tidak  mencukupi  untuk membayar uang  pengganti tersebut, maka  terdakwa  akan  dipidana  penjara selama  1 tahun. Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Korups i APBDes yang  dilakukan  oleh  Kepala Desa  Gunung  Besar  Berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus - TPK/2022/PN  Tjk.
Seseorang  yang  telah  melakukan  tindak pidana, harus segera dimint a i pertanggungjawaban yang  memenuhi unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan  yang dipuarbuatnya  dan  perlu  memerhat ika n kondisi  psikis  serta  fisik  pelaku  tindak pidana.
Menurut  Hakim  pada Pengadilan  Negeri
Tanjungkarang Kelas IA,
pertanggungjawaban tindak pidana
korupsi  adalah  penjara  paling  sedikit  1 tahun  dan  paling  lama  penjara  seumur hidup  serta  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-  dan  pengembalia n asset  berdasarkan  pada perhitungan  dari kerugian  keuangan  yang  dialami  negara akibat  perbuatan  pelaku  korupsi.
Sesuai dengan
Undang-Unda ng
Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001,  negara  sebagai  korban  tindak pidana korupsi berhak melakukan penegakkan hukum dengan cara
mencabut, merampas,
serta menghilangkan  hak  asset  dari  hasil tindak pidana korupsi melalui serangkaian  proses dan mekanisme  yang sesuai.
Menurut  Hardiansyah  selaku  Jaksa  di Kejaksaan  Negeri  Lampung Utara, dalam  pengembalian  aset  negara  akibat korupsi  yang  diperbuat  Fahrul  Rozi selaku  kepala  desa  Gunung Besar Lampung  Utara  terdapat  tata  cara  yang harus ditempuh yaitu melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki  terdakwa  sesuai  dengan  yang tercantum dalam  Pasal  1  ayat  (2)
KUHAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi  harta  kekayaan  yang dimiliki  terdakwa,  dimana  menyimpa n harta  kekayaan,  serta  hubungan  harta kekayaan  terdakwa dengan  tindak pidana korupsi  yang  menimpanya.  Selanjut nya yaitu  menghitung kerugian  yang  dialami negara  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi yang  telah  dilakukan  terdakwa,  dalam perkara  tersebut  perhitungan  dilakukan oleh  Inspektorat  Kabupaten  Lampung Utara  setelah  sebelumnya  terdapat  Hasil Pemeriksaan  Khusus  Audit  Investiga s i dalam  rangka  PKKN terhadap  APBDes Gunung  Besar Tahun  2018 yang  terdapat kejanggalan.
Kemudian dilakukan penuntuta n pembayaran uang penggant i
dipersidangan dengan memberika n pidana tambahan kepada  terdakwa terhadap  kerugian  yang  dialami  negara dengan membayar uang penggant i senilai dengan jumlah uang yang dikorupsi  oleh  terdakwa.  Selanjut nya kejaksaan  negeri memberikan surat perintah  untuk  pelaksanaan  putusan pengadilan.  Terakhir,  Jaksa  melakukan putusan  mengenai  pengembalian  asset negara.
Pertanggungjawaban yang harus dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Gunung
Besar  atas  tindak pidana korupsi APBDes  berdasarkan  Putusan  Nomor:
5/Pid.Sus- TPK/2022/PN  Tjk  yaitu melalui putusan hakim yaitu menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa Fahrul  Rozi  Bin  Imron  Hopia  dengan hukuman  pidana  penjara  selama  2 tahun 2 bulan  serta  membayar denda  sejumla h Rp.  50.000.000,-  .  Apabila denda tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti dengan  hukuman  pidana  penjara  selama 2 bulan.
Serta Hakim memberikan pidana tambahan  kepada  terdakwa,  yaitu  untuk membayar  uang pengganti  sebanyak  Rp. 289.500.000,-  dengan  jangka  waktu paling  lama  1  bulan  setelah  putusan ditetapkan.  Jika  terdakwa  tidak  dapat membayar uang  pengganti tersebut, maka terdakwa akan  disita harta bendanya  untuk  dilelang  oleh  jaksa dengan  tujuan  untuk  menutupi  uang pengganti  tersebut.  Apabila  harta  benda terdakwa tidak mencukupi, maka terdakwa akan dipidana  penjara selama  1 tahun.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan maka  dapat  disimpulka n bahwa  yang  menjadi  faktor  penyebab terdakwa  melakukan korupsi yaitu karena  adanya  keinginan  yang  kuat untuk memperkaya dirinya sendiri. Keserakahan  dan kurangnya  rasa syukur serta  keadaan  masyarakat  yang  minim informasi  terkait  tindak  pidana  korupsi membuat  pelaku  dengan  sadar  dan leluasa memanfaatkan wewenang, adanya  kesempatan,  serta  didukung dengan  sarana  yang  didapatkan  selaku kepala  desa  untuk  melakukan  korupsi sehingga  pelaku  melakukan  tindakan yang  bisa  merugikan  keuangan  negara. Hakim di Pengadilan Negeri
Tanjungkarang  Kelas  1A  menjatuhka n pidana  kepada terdakwa melalui  berbagai pertimbangan-pertimbangan. Keadaan yang  memberatkan  bagi  terdakwa  yaitu terdakwa  melakukan  perbuatan  yang
Dikdik Ramdani
bertentangan  dengan  program pemerintahan  mengenai  pemberantasan korupsi,  terdakwa  selalu  berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, serta  terdakwa  belum mengganti  kerugian  keuangan  negara akibat perbuatannya. Sedangkan
keadaan yang  dapat meringankan  pidana terdakwa  yaitu  terdakwa  sebelumnya belum  pernah  dihukum  pidana  dan terdakwa  merupakan  tulang  punggung
dari keluarganya. Sehingga hakim memberikan putusan berdasarkan dengan keadilan ( moral justice ),
kemanfaatan ( social justice ), dan kepastian hukum.  Berdasarkan  beberapa pertimbangan tersebut,  maka  hakim
menentukan dalam  putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Tjk. Pertanggungjawaban yang dilakukan
oleh  Kepala Desa Gunung  Besar sebagai terdakwa tindak  pidana  korupsi  APBDes yaitu  dijatuhkan  pidana  kepada terdakwa Fahrul  Rozi  Bin  Imron  Hopia  dengan pidana  kurungan  selama  2 tahun  2 bulan serta  denda  sejumlah  Rp.  50.000.000-,. Serta  terdakwa  harus  membayarka n uang pengganti sejumlah
Rp.
289.500.000,-.
Oleh  karena  adanya  perkara  tersebut, penulis  berharap  para  penegak  hukum dapat  lebih  teliti  dan  cermat  serta memberikan  keadilan  dan  rasa  jera dalam  memberikan  putusan  untuk  para pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Kepada pemerintahan  Desa, hendaknya  memilk i sistem  keuangan  yang  transparan  dan akuntabilitas  sehingga  masyarakat  dapat mengawal  proses  pembangunan  Desa. Serta  kepada  masyarakat  agar  lebih paham  mengenai  tindak  pidana  korupsi sehingga dapat  menjadi pengawas sistem  keuangan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Alatas,  Syed  H.  (1983). Sosiologi
Korupsi : Sebuah  Penjelajahan Dengan Data Kontenporer . Jakarta:  LP3ES. Hartono, B. (2012). Upaya pengembalian  Aset  Negara  di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister. HasjimZoem, Y.  (2014).  Dinamika Hukum  Pemerintahan  Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 463. Johnny,  E.  J. (2018). Metode Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris. Depok: Prenadamedia  Group. Rifai,  A.  (2010). Penemuan  Hukum. Jakarta:  Sinar  Grafika.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa. (2014). Kamus Bahasa  Indonesia . Jakarta:Pusat Bahasa
Wahyuni, F.  (2017). Dasar-dasar
Hukum  Pidana  di  Indonesia.
Tangerang  Selatan:  PT Nusantara
Persada Utama.
Waluyo,
B. (2008). Pidana dan
Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Fauzanto  Adi.  (2020). Probematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi,  Akuntabilitas,  dan Pastisipatif. Widya Yuridik a: Jurnal  Hukum. P-ISSN:  2615- 7586, E-ISSN: 2620-5556
Hasjimzoem  Yusnani.  (2014). Dinamika Hukum  Pemerintahan  Desa .  Fiat Justisia:  Junal  Ilmu  Hukum.  8(3).
463-476. https://doi.org/10.25041/fiatjustisi a.v8no3.312 Risalis Maswatu. (2021). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana  Korupsi  Pejabat Desa  Tayando Yamru  Kecamatan  Tayando  Tam
Kota Tual. Skripsi  Institut  Agama Islam  Negeri  Ambon.
Waluyo  Bambang  (2014). ‘ Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia ’, Jurnal Yuridis,  Vol  1. No. 2
Zakariya Rizki. (2020). Partisipasi Masyarakat  dalam  Pencegahan Korupsi  Dana  Desa:  Mengenali
Modus Operandi .  Integritas:  Jurnal Antikorupsi. 6(2).  263-282.  e- ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-
118X.
DOI:
10.32697/integritas.v6i2.670