Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4954/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perkembangan Penyelesaian Sengketa Dalam WTO
Madeleine Lie

## Program Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 15 March 2023 Publish : 17 March 2023 The World Trade Organization (WTO) is an international organization whose job is to facilitate international trade so that all member countries can compete in an open,  fair  and  orderly  manner  in  accordance  with  the  Most  Favored  Nation principle stipulated in the 1994 GATT and the Agreement Establishing the WTO.
In  addition  to  regulating  how  international  trade  should  work,  the  WTO  also regulates the settlement of trade disputes between countries / Dispute Settlements. Trade disputes between countries can arise when one member of the WTO, namely a  country  believes  that  another  WTO  member  has  violated  an  agreement  or commitment that has been made and agreed upon at the WTO. The Handbook on WTO Dispute Settlement explains that having a mechanism to resolve disputes that will  occur within  the WTO organization can increase the practical  value of  the commitments  made  by  WTO  members  who  join  the  WTO.Since  2018,  Appellate Body in WTO was rendered non-functional as it lacked a quorum under its rules due to United States of America’s blockade of the appointment of new Appellate Body members, resulting in only 3 members remaining on the Body during 2018. Because of that, Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) was created in order to replace Appellate Body temporarily
Keywords: Dispute Settlement, Trade,
GATT, Investment, World
Trade Organization
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 15 Maret 2023 Publis : 17 Maret 2023 World Trade Organization (WTO) adalah organisasi  internasional yang bertugas memfasilitasi  perdagangan  internasional  agar  semua  negara  anggota  dapat bersaing  secara  terbuka,  adil  dan  tertib  sesuai  dengan  prinsip  Most  Favoured Nation yang diatur dalam GATT 1994 dan Agreement Establishing WTO. Selain mengatur bagaimana perdagangan internasional seharusnya berjalan, WTO juga mengatur  penyelesaian  sengketa  perdagangan  antar  negara/Dispute  Settlements. Sengketa dagang antar negara dapat muncul ketika salah satu anggota WTO yaitu suatu negara meyakini bahwa anggota WTO lainnya telah melanggar kesepakatan atau  komitmen  yang  telah  dibuat  dan  disepakati  di  WTO.  Handbook  on  WTO Dispute Settlement menjelaskan bahwa dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa  yang  akan  terjadi  di  dalam  organisasi  WTO  dapat  meningkatkan  nilai praktis  dari  komitmen  yang  dibuat  oleh  anggota  WTO  yang  bergabung  dengan WTO.  Sejak  tahun  2018,  Appellate  Body  di  WTO  dinonaktifkan  karena  tidak memiliki kuorum berdasarkan aturannya karena blokade Amerika Serikat terhadap penunjukan anggota Badan Banding baru, mengakibatkan hanya 3 anggota yang tersisa  di  Badan  selama  2018.  Oleh  karena  itu,  Pengaturan  Arbitrase  Banding Interim Multipartai (MPIA) dibuat untuk mengganti Appellate Body sementara.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Madeleine Lie Universitas Indonesia Email: matchamatchanii@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  perdagangan  internasional,  terdapat  dua  peranan  yang  dapat  meningkatkan  efisiensi dalam  perjanjian  perdagangan  yakni  menyediakan  perangkat  komitmen  bagi  pemerintah  yang tidak  dapat  berkomitmen  secara  kredibel  mengenai  liberalisasi  sehubungan  dengan  perilaku konstituen  domestik  yang  cenderung  lebih  mementingkan  produk  lokal    dan  menyediakan
perangkat  komitmen  bagi  pemerintah  negara-negara  besar  yang  secara  sepihak  tidak  dapat berkomitmen  dalam  penghapusan  kebijakan  perdagangan  yang  merugikan  negara-negara kecil/lainnya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  ada  kebijakan  sepihak  yang  ditetapkan dengan tanpa adanya perjanjian perdagangan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara optimal, sehingga diperlukan sebuah perangkat yang dapat menjaga komitmen dari negara-negara tersebut agar tetap berada di jalan yang benar (liberalisasi perdagangan).  Dalam hal ini, World Trade  Organization  (WTO)  adalah  sebuah  organisasi  internasional  yang  bertugas  untuk mempermudah perdagangan internasional agar semua negara anggota dapat berkompetisi secara terbuka, adil dan teratur sesuai dengan asas Most Favoured Nation yang diatur dalam GATT 1994 dan the Agreement Establishing the WTO.  Namun, berbeda dengan GATT yang dianggap sebagai kesepakatan  bersama  dikarenakan  kondisi  politik  di  Amerika  Serikat  saat  itu  yang  tidak  setuju dengan  pembuatan  International  Trade  Organization  (Sehingga  tidak  ada  institusi  resmi  daam GATT,  hanya  sebatas  sebuah  perjanjian  internasional  mengenai  perdagangan).  WTO  dianggap sebagai  organisasi  yang  dibuat  dan  digerakan  oleh  anggota-anggota  WTO  dikarenakan  klausa contracting  parties  dalam  WTO  dianggap  sebagai  satu-satunya  pihak  yang  berwenang  untuk mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat dengan sistem penyelesaian sengketa pada era GATT 1947. GATT memberikan beberapa hal spesifik tentang penyelesaian sengketa, tetapi pada awal 1950-an otoritas perdagangan mengembangkan sistem di mana panel pejabat perdagangan yang tidak memihak—yaitu, mereka yang tidak terkait dengan pihak yang bersengketa—akan bertindak sebagai  arbiter  atas  suatu  sengketa.  Namun,  sistem  tersebut  mempertahankan  beberapa  elemen diplomasi,  seperti  kemampuan  pihak  yang  berhasil  mengadu  untuk  menghalangi  penerimaan laporan panel oleh anggota GATT, mencegah laporan tersebut memiliki kekuatan hukum.   Selain mengatur  tentang  bagaimana  perdagangan  internasional  harus  berjalan,  WTO  juga  mengatur mengenai penyelesaian sengketa dagang antar negara/ Dispute Settlement.  Dengan bergabungnya negara-negara ke dalam WTO, para anggota WTO telah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa perdagangan,  maka  para  anggota  harus  menggunakan  sistem  dispute  settlement,  bukan menggunakan  cara  lain  secara  sepihak  dan  menghormati  segala  prosedur  dan  keputusan  yang dikeluarkan  dari  Dispute  Settlement  Board  (DSB),  organ  WTO  yang  bertugas  untuk  mengadili sengketa dagang antar anggota WTO. Sengketa dagang antar negara dapat muncul ketika salah satu anggota dari WTO yakni negara meyakini bahwa anggota WTO lainnya melanggar perjanjian atau  komitmen  yang  telah  dibuat  dan  disepakati  di  WTO.  Dalam  Handbook  mengenai  WTO Dispute  Settlement  dijelaskan  bahwa  dengan  adanya  mekanisme  untuk  menyelesaikan perselisihan  yang  akan  terjadi  dalam  organisasi  WTO  dapat  meningkatkan  nilai  praktis  dari komitmen yang dilakukan oleh para anggota WTO yang bergabung dalam WTO. Selama 27 tahun berdiri, WTO telah menerima 614 kasus sengketa dan menyelesaikan lebih dari 350 kasus sengketa menggunakan  sistem  Dispute  Settlement  dan  menjadikan  WTO  sebagai  salah  satu  organisasi internasional yang mempunyai sistem penyelesaian sengketa yang aktif.
Beberapa negara yang menggunakan sistem dispute settlement WTO paling sering adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, China, India, Argentina dan Canada. Sementara Indonesia sendiri sudah menggunakan sistem penyelesaian sengketa ini sebagai berikut :
• 12 kasus sebagai penggugat
➢ Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear / DS123
➢ United States – Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 /DS217
➢ Korea, Republic of – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia / DS312
➢ South Africa – Anti-Dumping Measures on Uncoated Woodfree Paper / DS374
➢ United States — Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes / DS406
➢ European Union — Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia / DS442
➢ Australia  —  Certain  Measures  Concerning  Trademarks,  Geographical  Indications  and Other  Plain  Packaging  Requirements  Applicable  to  Tobacco  Products  and  Packaging  / DS467
➢ Pakistan  —  Anti-Dumping  and  Countervailing  Duty  Investigations  on  Certain  Paper Products from Indonesia / DS470
➢ European Union — Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia / DS480
➢ United States  — Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia / DS491
➢ Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper / DS529
➢ European  Union  —  Certain  measures  concerning  palm  oil  and  oil  palm  crop-based biofuels / DS593
• 15 kasus sebagai yang tergugat
➢ Indonesia — Certain Measures Affecting the Automobile Industry / DS54, DS55, DS59, DS64
➢ Indonesia —Importation of horticultural products, animals and animal products / DS455, DS465, DS466, DS477, DS478
➢ Indonesia — Recourse to article 22.2 of the DSU in the US — Clove cigarettes dispute / DS481
➢ Indonesia  —  Measures  Concerning  the  Importation  of  Chicken  Meat  and  Chicken Products / DS484
➢ Indonesia — Safeguard on Certain Iron or Steel Products / DS490, DS496
➢ Indonesia — Measures Concerning the Importation of Bovine Meat / DS506
➢ Indonesia — Measures Relating to Raw Materials / DS592
• 47 kasus sebagai orang ketiga (anggota yang memiliki kepentingan yang bersifat substansial dalam masalah yang dipermasalahkan)
➢ Brazil — Measures Affecting Desiccated Coconut / DS22
➢ Argentina — Safeguard Measures on Imports of Footwear / DS121
➢ Argentina — Measures Affecting Imports of Footwear / DS164
➢ United States — Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 / DS 234
➢ China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum / DS431, DS432, DS433
➢ Australia  —  Certain  Measures  Concerning  Trademarks  and  Other  Plain  Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging / DS434
➢ Australia  —  Certain  Measures  Concerning  Trademarks,  Geographical  Indications  and Other  Plain  Packaging  Requirements  Applicable  to  Tobacco  Products  and  Packaging  / DS435,DS441,DS458
➢ European Union — Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Argentina / DS473
➢ European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia / DS474
➢ European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia (Second complaint) / DS494
➢ Russian Federation — Measures affecting the importation of railway equipment and parts thereof / DS499
➢ China — Export Duties on Certain Raw Materials / DS508
➢ China — Duties and other Measures concerning the Exportation of Certain Raw Materials / DS509
➢ United States — Certain Measures Relating to the Renewable Energy Sector / DS510
➢ China — Domestic Support for Agricultural Producers / DS511
➢ European Union — Measures Related to Price Comparison Methodologies / DS516
➢ China — Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products / DS517
➢ India — Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products /DS518
➢ United States — Tariff Measures on Certain Goods from China / DS543
➢ United  States  —  Certain  Measures  on  Steel  and  Aluminium  Products/  DS544,  DS547, DS548, DS550, DS551,DS552,DS554,DS556
➢ Canada — Additional Duties on Certain Products from the United States / DS557
➢ China — Additional Duties on Certain Products from the United States / DS558
➢ European Union — Additional Duties on Certain Products from the United States / DS559
➢ Mexico — Additional Duties on Certain Products from the United States / DS560
➢ Türkiye — Additional Duties on Certain Products from the United States / DS561
➢ United States — Certain Measures on Steel and Aluminium Products / DS564
➢ Russian  Federation  —  Additional  Duties  on  Certain  Products  from  the  United  States  / DS566
➢ India — Measures Concerning Sugar and Sugarcane / DS579,DS580,DS581
➢ India  —  Tariff  Treatment  on  Certain  Goods  in  the  Information  and  Communications Technology Sector / DS582
➢ Türkiye — Certain Measures concerning the Production, Importation and Marketing of Pharmaceutical Products / DS583
➢ India — Tariff Treatment on Certain Goods / DS584
➢ India — Additional duties on certain products from the United States / DS585
➢ India  —  Tariff  Treatment  on  Certain  Goods  in  the  Information  and  Communications Technology Sector / DS588
➢ European Union and Certain Member States — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels / DS600
Berdasarkan data base WTO Dispute Settlement Body, kasus-kasus yang dibawa oleh para negara-negara tersebut berhubungan dengan :
• GATT 1994 (488 kasus)
• Anti-Dumping (137 kasus)
• Subsidi yang dilarang (130 kasus)
• Agrikultur (80 kasus)
• Technical Barrier to Trade (54 Kasus)
• Sanitary and Phytosanitary Procedures (47 kasus)
• Safeguards ( 60 kasus)
• Licensing yang dilarang (49 kasus)
• TRIPS (42 kasus)
• TRIMs (45 kasus)
• GATs (30 kasus)
Dalam  perkembangan  Dispute  Settlement  dalam WTO  terdapat  berbagai  rintangan  yang muncul seperti tidak adanya badan banding / Appellate Body yang diakibatkan oleh keputusan presiden Amerika Serikat saat itu (Donald Trump) yang menolak untuk menyetujui penunjukan anggota  Appellate  Body  yang  menggantikan  anggota  yang  masa  jabatannya  telah  berakhir sehingga mengakibatkan kekosongan dalam Appellate Body dan terhambatnya penyelesaian sengketa dalam WTO.
Menurut  Trump,  WTO  terkesan  berat  sebelah  kepada  Amerika  Serikat.  Namun,    Jeffry Frieden  dan  Joel  Trachtman  yang  merupakan  ekonom  yang  berasal  dari  Amerika  Serikat menyatakan  bahwa  Amerika  Serikat  memenangkan  sebagian  besar  perselisihan  yang ditimbulkannya terhadap negara lain dan negara-negara lain kalah pada sebagian besar kasus yang diajukan terhadap Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat hanya membawa kasus ke Dispute Settlement Body jika kasus tersebut dapat dibenarkan menurut perjanjian-perjanjian yang ada dalam WTO.  Kekosongan Appellate Body dalam WTO berakibat pada mandeknya kasus-kasus yang sedang berlangsung di DSB.
Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai tata cara penyelesaian sengketa dalam WTO serta perkembangan dalam penyelesaian sengketa dalam WTO.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan artikel ini merupakan tipe penulisan yuridis normatif yaitu penulisan yang berdasar pada penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang sesuai untuk melakukan penyelidikan mengenai penyelesaian sengketa dalam WTO serta perkembangan dalam
penyelesaian  sengketa  dalam  WTO  setelah  adanya  kekosongan  dalam Appellate  Body .  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  dengan  menggunakan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Comparative Approach.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa dalam WTO.
Penyelesaian  sengketa  dalam  WTO  diatur  dalam  the  Understanding  on  Rules  and Procedures Governing the Settlement of Disputes or Dispute Settlement Understanding (DSU) yang  kemudian  menjadi  lampiran  dalam  Perjanjian  Marrakesh  /  Marrakesh  Agreement Establishing the World Trade Organization pada tahun 1994.  DSU sendiri terdiri dari 27 pasal dengan total 143 paragraf dalam pasal tersebut serta 4 lampiran dan dianggap sebagai salah satu pencapaian dalam putaran Uruguay.
Gambar 1 : Bagan silsilah WTO.
Perlu  diingat  bahwa  meskipun  disebut  dengan  Dispute  Settlement  Body,  DSB  sendiri sebenarnya  merupakan  bagian  dari  General  Council  WTO  dengan  anggota  yakni  seluruh anggota WTO (berbeda dengan ICJ yang diisi oleh hakim-hakim yang berpengalaman dalam hal  hukum  internasional  publik)Dengan  adanya  Dispute  Settlement,  diharapkan  laju perdagangan  internasional  dapat  bertambah  sehingga  menguntungkan  semua  pihak  yang terkait.
Ada beberapa hal baru yang patut diperhatikan mengenai sistem DSU di WTO.
1. Sistem DSU WTO berbeda dengan sistem dispute settlement dari organisasi internasional tertentu yang diciptakan untuk mengontrol bidang-bidang hubungan internasional tertentu di luar perjanjian-perjanjian regional seperti Pengadilan Hukum Laut adalah pengadilan yang mengawasi  sistem  hukum  maritim  sebagaimana  diatur  oleh  Konvensi  UNCLOS  1982. Namun,  kewenangannya  hanya  sangat  sempit,  dan  para  pihak  Konvensi  tidak  diperlukan untuk menggunakannya kecuali dalam keadaan yang sangat spesifik.
2. Bagaimana  temuan  panel  dan  Appellate  Body  dipraktikkan  setelah  disetujui  oleh  DSB. Kegagalan tatanan internasional untuk secara efektif menerapkan keputusan yang mengikat, baik  yang  dibuat  oleh  lembaga  politik  atau  badan  peradilan,  melemahkan  administrasi peradilan internasional. Ketika berhadapan dengan obligee yang sulit diatur, keseimbangan antara penggunaan tindakan koersif—keputusan monumental yang seringkali tidak praktis— dan menyerahkan beban kepatuhan kepada pihak itu sendiri, dengan risiko efektivitas sistem hukum dapat dipertanyakan.
Gambar 2 : Skema Penyelesaian Sengketa di WTO.
Sesuai  dengan  peraturan  DSU,  kedua  negara  yang  mengalami  sengketa  dagang  yang disebabkan oleh :
1. Anggota WTO menanggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota WTO lainnya mengenai  kebijakan  perdagangan  yang  diterapkan  dalam  negara  tersebut  dapat melanggar perjanjian WTO dan merugikan anggota tersebut;
2. Jika  salah  satu  negara  anggota  melakukan  Non-violation  nullification  of  benefits (menghindari  kewajiban  negara  tersebut  untuk  melakukan  beberapa  obligasi  dan konsensi  tarif  tertentu  dalam  perjanjian  perdagangan  multilateral  dengan  membuat peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan yang tidak jelas / ambigu  ) Dapat melakukan mediasi terlebih dahulu selama 60 hari dan jika tidak berhasil, maka  kasus  tersebut  akan  dibawa  ke  panel  WTO  kecuali ada  beberapa  kasus  khusus dimana secara konsensus, DSB menanggap bahwa tidak perlu dibuat sebuah Panel atau ditunda terlebih dahulu pembuatan Panel WTO.     Perlu diingat bahwa sengketa dagang WTO harus berlandaskan dari perjanjian-perjanjian yang berasal dari WTO dikarenakan WTO  sendiri  tidak  mempuyai  kewenangan  untuk  menggunakan  hukum  diluar  dari perjanjian-perjanjian  yang  disahkan  oleh  WTO.  Panel  WTO  terdiri  dari  tiga  anggota yang dipilih secara ad hoc ( hanya jika dibutuhkan ) oleh Sekretariat WTO dan bertugas untuk  menerima  pengajuan  tertulis  dan  lisan  dari  para  pihak  yang  terkait  yang berdasarkan temuan dan kesimpulan mengenai kasus yang dibawa. Panel WTO bersifat rahasia dan pihak-pihak swasta yang tidak terlibat dalam kasus yang dibawa ke DSB tidak dapat berpartisipasi meskipun kasus tersebut dapat mempengaruhi pihak tersebut dikarenakan  sifat  WTO  yang  government-to-government.  Setelah  Panel  WTO dilakukan  dan  putusan  final  dari  Panel  tersebut  dikeluarkan,  maka  hasil  dari  panel tersebut terlebih dahulu akan dibagikan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak yang terlibat sebelum dibagikan kepada semua anggota WTO 2 minggu kemudian. Jika dalam 60 hari tidak ada keputusan dari salah satu pihak untuk melakukan banding ke Appellate Body,  maka  keputusan  tersebut  akan  diadopsi  kedalam  DSB.    Putusan  tersebut seharusnya bersifat rahasia hingga dibagikan dalam DSB, hanya saja dalam praktiknya, ada  kebocoran  mengenai  putusan  final  tersebut  seperti  yang  terjadi  dalam  kasus Indonesia — Measures Relating to Raw Materials / DS592 dimana hasil putusan panel WTO tersebar luas sebelum jangka waktu yang ditentukan. Hal ini bisa disebabkan oleh kebocoran  dari  salah  satu  pihak  yang  bersengketa.30  hari  setelah  keputusan  tersebut diadopsi oleh DSB, anggota yang terkait
dalam keputusan tersebut harus melaporkan kepada DSB mengenai implementasi dari  hasil  panel  WTO  tersebut.  Jika anggota  tersebut  tidak  dapat  melaksanakan  hasil panel  tersebut  secara  langsung  maka  DSB  dapat  memberikan  jangka  waktu  kepada anggota  tersebut  untuk  melaksanakan  keputusan  tersebut  maksimal  15  bulan. Sementara, jika dalam 60 hari salah satu pihak memutuskan untuk melakukan banding, maka kasus tersebut akan masuk ke lembaga Appellate Body, Appellate Body hanya menerima  banding  yang  berhubungan  dengan  interpretasi  hukum  dari  panel  WTO. Appellate Body diatur dalam Article 17 DSU dan bertugas untuk memproses laporan banding  dari  laporan  yang  dibuat  oleh  panel  dalam  perselisihan  yang  diajukan  oleh Anggota WTO. Setiap proses banding didengar oleh tiga anggota dari Appellate Body yang  bertotalkan  tujuh  anggota  permanen  yang  dibentuk  oleh  DSB    dan    mewakili
berbagai  keanggotaan  WTO.  Anggota  Appellate  Body  memiliki  masa  jabatan  empat tahun.  Anggota  Appellate  Body  haruslah  individu  dengan  kedudukan  yang  diakui  di bidang hukum dan perdagangan internasional serta tidak berafiliasi dengan pemerintah mana  pun.  Appellate  Body  dapat  menegakkan,  memodifikasi  atau  membatalkan kesimpulan  hukum  yang  dihasilkan  oleh panel  WTO.  Biasanya  proses  banding  tidak boleh berlangsung lebih dari 60 hari, dengan maksimum absolut 90 hari. Setelah proses banding selesai, DSU akan menyatakan dengan tegas bahwa laporan Appellate Body harus  diadopsi  oleh  DSB  dan  diterima  tanpa  syarat  oleh  para  pihak,  kecuali  DSB memutuskan melalui konsensus dalam waktu tiga puluh hari sejak peredarannya untuk tidak mengadopsi laporan tersebut .
Total dari keseluruhan proses Dispute Settlement di WTO dapat memakan waktu maksimal 9 bulan jika tidak ada proses banding dan 12 bulan jika ada proses banding. Jika anggota WTO yang kalah dalam panel WTO dan/atau Appellate Body  gagal dalam "periode  yang  wajar"  untuk  melaksanakan  rekomendasi  dari  putusan  panel  WTO dan/atau  Appellate  Body,  negara  anggota  tersebut  dapat  bernegosiasi  dengan  negara yang mengajukan keluhan untuk memberikan kompensasi yang dapat diterima bersama. Kompensasi  dalam  perjanjian  mengenai  DSU  tidak  didefinisikan,  tetapi  kompensasi dalam DSU biasanya terdiri dari pemberian konsesi oleh negara tergugat atas produk atau layanan yang menjadi kepentingan negara penguggat.  Sementara, jika tidak ada kesepakatan  tentang  kompensasi  yang  dicapai  dalam  waktu  dua  puluh  hari  setelah berakhirnya "periode yang wajar", negara yang memenangkan kasus dalam DSU dapat meminta otorisasi dari DSB untuk menangguhkan permohonan konsesi atau kewajiban lain  kepada  anggota  yang  bersangkutan  berdasarkan  perjanjian  yang  tercakup.    DSU memperjelas bahwa pembalasan/retaliation tidak disarankan, dan menetapkan kriteria untuk retaliation.
Dalam  proses  dispute  settlement  di  WTO,  para  anggota  WTO  diwakilkan  oleh pengacara  yang  merupakan  pakar  hukum  internasional  publik  yang  sebagian  besar merupakan akademisi, dan beberapa ahli terkenal di bidang hukum internasional yang telah membangun  reputasi  untuk tampil atas  nama  pemerintah.  Banyak  firma  hukum internasional  yang  berspesialisasi  dalam  litigasi  internasional  dan  beberapa  anggota mereka  juga  muncul  secara  teratur  dalam  pengadilan  internasional  dalam  organisasi internasional lainnya.
Gambar 3 : Skema penyelesaian sengketa WTO Menurut kami, sistem dispute settlement system dalam WTO dapat dianggap sebagai suatu sistem yang revolusioner jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu GATT 1947 seperti hasil dari panel yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan kepada negara yang kalah dalam  panel,  dan  sistem  dispute  settlement  system  yang  tidak  mempunyai  basis  politik, namun berbasis hukum. Hanya saja, dalam praktiknya, terkadang ada permasalahan dalam sistem penyelesaian WTO seperti bocornya putusan final sebelum waktunya yang terjadi
dalam kasus Indonesia — Measures Relating to Raw Materials / DS592.
3.2. Bagaimana  perkembangan  dalam  penyelesaian  sengketa  dalam  WTO  setelah  adanya kekosongan dalam Appellate Body.
Menurut  Thompson,  Appellate  Body  adalah  penyempurnaan  alami  dari  langkah  luas menuju legalisasi internasional: Appellate Body adalah badan independen yang berperilaku seperti pengadilan dan berdasarkan dari aturan Konvensi Wina mengenai interpretasi suatu perjanjian  internasional,  yang  tercermin  dengan  sendirinya  dalam  yurisprudensi  melalui putusannya  yang  mengikat,  serta  temuan  yang  mempengaruhi  putusan tersebut tidak  dapat diubah.    Tetapi,  menurut  Kongres  di  Amerika  Serikat,  Appellate  Body  seharusnya  hanya boleh digunakan jika ada hal yang luar biasa yang tidak bisa dihandle oleh pengadilan dalam negeri Amerika Serikat dan beberapa anggota kongres sendiri sangat menentang pengadilan internasional yang secara tidak langsung memaksa adanya perubahan dalam kebijakan dagang Amerika Serikat jika kalah dalam Panel WTO dan kemudian dalam Appellate Body. Thomas  Cottier  berpendapat  bahwa  Appellate  Body  mempunyai  beberapa  kelemahan seperti :
1. Para  anggota  Appellate  Body  dipekerjakan  secara  paruh  waktu  dan  berperan  lebih seperti konsultan hukum dan bisnis dibandingkan sebagai hakim;
2. Para anggota Appellate Body tidak diwajibkan untuk tinggal di Jenewa, sementara staff WTO  lainnya  seperti  staff  Sekretariat  harus  tinggal  di  Jenewa  dan  dianggap  sebagai karyawan tetap dalam WTO;
3. Tidak adanya tata cara bagaimana para anggota Appellate Body harus bekerja sehingga para anggota harus mempunyai tata cara bagaimana mereka bekerja dalam menangani kasus banding, hal ini menyebabkan berbagai perbedaan dalam penyelesaian kasus; Proses  untuk  banding  hanya  diberikan  selama  3  bulan  sehingga  mempersulit anggota WTO yang mengajukan banding.  Didasari oleh hal-hal ini dan preseden bahwa Appellate  Body  berkesan  timpang  dan  tidak  adil  terhadap  Amerika  Serikat,  presiden Donald  Trump  memutuskan  untuk  menolak  penangkatan  anggota  baru  yang  akan menggantikan  anggota  yang  masa  jabatannya  sudah  selesai  sehingga  mengakibatkan hanya  tersisa  3  anggota  saja  dalam  Appellate  Body  per  tahun  2018.  Di  akhir  masa jabatan ketiga anggota tersebut , Appellate Body dianggap tidak berfungsi karena tidak memenuhi  kuorum  berdasarkan  peraturannya.  Blokade  Amerika  Serikat  pada pengangkatan tetap berlaku, dan Appellate Body tidak berfungsi hingga saat ini.    Saat ini  ada  kekhawatiran  bahwa  sistem  perselisihan  WTO  telah  jatuh  kembali  ke  GATT dalam hal tingkat keberlakuannya karena kurangnya Appellate Body yang berfungsi.
Diakibatkan  tidak  berfungsinya  Appellate  Body,  terdapat  beberapa  kasus  WTO yang mandek di Appellate Body, seperti :
▪ DS581: India — Measures Concerning Sugar and Sugarcane (Guatemala)
▪ DS580: India — Measures Concerning Sugar and Sugarcane (Australia)
▪ DS579: India — Measures Concerning Sugar and Sugarcane (Brazil)
▪ DS562:  United  States  —  Safeguard  Measure  on  Imports  of  Crystalline  Silicon Photovoltaic Products
▪ DS578: Morocco — Definitive Anti-Dumping Measures on School Exercise Books from Tunisia
▪ DS539:  United  States  —  Anti-Dumping  and  Countervailing  Duties  on  Certain Products and the Use of Facts Available
▪ DS538: Pakistan — Anti-Dumping Measures on Biaxially Oriented Polypropylene Film from the United Arab Emirates
▪ DS553: Korea — Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Bars
▪ DS484: Indonesia  — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products (Article 21.5 — Brazil)
Kasus-kasus diatas hingga saat ini belum menemukan titik terang dikarenakan habisnya masa  jabatan  sisa  anggota  Appellate  Body  pada  tanggal  30  November  2020.  Sebagai
pengganti  Appellate  Body,  47  anggota  WTO  membuat  The  Multi-Party  Interim  Appeal Arbitration  Arrangement  (atau  MPIA).  Para  anggota  yang  membuat  MPIA  menyatakan dalam pengajuan tertulis  bahwa mereka ingin meningkatkan efisiensi sambil menjaga dan mereplikasi  komponen  substantif  dan  prosedural  dari  mekanisme  banding  WTO,  seperti independensi  dan  ketidakberpihakan.  Para  anggota  ini  juga  menggarisbawahi  dedikasi mereka untuk mengakhiri kebuntuan di Appellate Body WTO dan mengakhiri MPIA segera setelah badan tersebut kembali beroperasi secara normal.
MPIA terdiri dari 10 arbitrators yang bertugas untuk mengurus kasus banding dalam WTO yang terdiri dari  :
a) Mateo Diego-Fernández ANDRADE;
b) Thomas COTTIER;
c) Locknie HSU;
d) Valerie HUGHES;
e) Alejandro JARA;
f) José Alfredo Graça LIMA;
g) Claudia OROZCO;
h) Joost PAUWELYN;
i) Penelope RIDINGS;
j) Guohua YANG.
k) Anggota WTO yang bergabung dengan MPIA adalah :
l) Australia;
m) Benin;
n) Brazil;
o) Kanada;
p) China;
q) Chile;
r) Kolombia;
s) Costa Rica;
t) Ekuador;
u) European Union / Uni Eropa;
v) Guatemala;
w) Hong Kong, China;
x) Iceland;
y) Macao, China;
z) Mexico;
aa) Montenegro;
bb) Selandia Baru;
cc) Nicaragua;
dd) Norwegia ;
ee) Pakistan;
ff) Peru;
gg) Singapura;
hh) Switzerland;
ii) Ukraina;
jj) Uruguay.
Agar  negara-negara  yang  mengalami  sengketa  dagang  dapat  menggunakan  MPIA, maka negara tersebut harus mengajukan pemberitahuan sesuai dengan Article 25 dari the WTO  Dispute  Settlement  Understanding    yang  menunjukkan  kesediaan  mereka  untuk menggunakan MPIA untuk menyelesaikan perselisihan mereka. MPIA sudah memproses 12  kasus  dan  3  dari  kasus  yang  diproses  oleh  MPIA  sudah  selesai  dengan  list  sebagai berikut   :
DS583  Turkiye  –  Certain  Measures  concerning  the  Production,  Importation  and
Marketing of Pharmaceutical Products (Dalam  kasus  ini,  meskipun  Turki  bukanlah  anggota  dari  MPIA,  tetapi  kedua belah  pihak  telah  bersepakat  untuk  menggunakan  MPIA  dalam  sistem  banding kasus mereka);
DS589: China — Measures Concerning the Importation of Canola Seed from Canada;
DS591: Colombia — Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany and the Netherlands;
DS598:  China  —  Anti-dumping  and  countervailing  duty  measures  on  barley  from Australia;
DS602:  China  —  Anti-Dumping  and  Countervailing  Duty  Measures  on  Wine  from Australia;
DS603:  Australia  —  Anti-Dumping  and  Countervailing  Duty  Measures  on  Certain Products from China;
DS607: European Union — Measures Concerning the Importation of Certain Poultry Meat Preparations from Brazil;
DS610 China – Alleged Chinese restrictions on the import and export of goods, and the supply of services, to and from Lithuania;
DS611 : China — Enforcement of intellectual property rights;m[Withdrawn] DS522 : Canada — Measures Concerning Trade in Commercial Aircraft;[Finalized]
DS524 : Costa Rica — Measures Concerning the Importation of Fresh Avocados from Mexico;[Settled]
DS537: Canada — Measures Governing the Sale of Wine. Menurut kami, sistem MPIA dapat menjadi  alternatif sementara untuk menggantikan Appellate  Body  yang  bermasalah,  hanya  saja  MPIA  tidak  dapat  dijangkau  oleh  semua anggota  WTO  dikarenakan  ada  beberapa  tambahan  langkah  untuk  dapat  menggunakan MPIA  sehingga  anggota  WTO  yang  sudah  terlanjur  memutuskan  untuk  menggunakan sistem  Appellate  Body  akan  kesulitan  untuk  menggubah  sistem  banding  yang  mereka inginkan  dari  Appellate  Body  ke  MPIA.    Selain  permasalahan  mengenai  penambahan langkah  jika  menggunakan  sistem  MPIA,  ada  juga  permasalahan  mengenai  sifat  dari arbitrase sendiri yang bersifat langsung mengikat, tidak seperti Appellate Body yang tidak langsung mengikat kedua belah pihak (harus diadopsi terlebih dahulu keputusannya dalam DSB).  Hal  ini  berpotensi  mengintervensi  kebijakan  ekonomi  nasional  negara  yang bersangkutan.

## 4. KESIMPULAN
Dari keseluruhan penulisan dapat disimpulkan bahwa dispute settlement system dalam WTO adalah sistem penyelesaian sengketa yang unik dan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa dagang antar negara agar semua negara anggota dapat berkompetisi secara terbuka, adil dan teratur sesuai  dengan  asas  Most  Favoured  Nation  yang  diatur  dalam  GATT  1994  dan  the  Agreement Establishing the WTO. Hal ini tentu saja berbeda dengan GATT 1947 yang lebih mementingkan elemen politik dan diplomasi dan hasil dari panel dalam GATT 1947 tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan seperti panel WTO. Hanya saja, blockade Amerika Serikat terhadap Appellate Body yang disebabkan oleh beberapa anggota kongres yang sangat menentang pengadilan internasional yang mempengaruhi perubahan kebijakan perdagangan AS jika mereka kalah dalam Panel WTO dan kemudian di Appellate Body, sehingga menurut mereka, seharusnya Appellate Body hanya digunakan  jika  ada  hal-hal  luar  biasa  yang  tidak  dapat  ditangani  oleh  domestik.  pengadilan  di Amerika Serikat.
Hal  ini  membuat    Donald  Trump  yang  merupakan  presiden  saat  itu  memutuskan  untuk menghalangi dilantiknya anggota Appellate Body yang baru, mengakibatkan sebagian kasus yang berada dalam proses banding di Appellate Body menjadi terhambat seperti beberapa negara yang memasukkan  kasusnya  ke  Appellate  Body.  Terbuatnya  MPIA  sebagai  pengganti  sementara Appellate  Body  menjadi  solusi  sementara  untuk  kasus-kasus  yang  mandek  di  Appellate  Body,
hanya saja harus ada pemberitahuan terlebih dahulu agar kasus tersebut dapat dijalankan dengan sistem  MPIA.  Sehingga  MPIA  masih  berlaku  sangat  terbatas  dibandingkan  dengan  Appellate Body.  Selain  itu,  permasalahan  mengenai  sifat  dari  arbitrase  sendiri  yang  bersifat  langsung mengikat  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  tersebut  membuat  beberapa  pihak  memutuskan untuk menggunakan Appellate Body dikarenakan hasil akhir dari  Appellate Body tidak langsung mengikat  kedua  belah  pihak  dan  harus  diadopsi  terlebih  dahulu  dalam  DSB.  Sistem  MPIA dikhawatirkan  dapat  secara  langsung  mengintervensi  kebijakan  ekonomi  sebuah  negara  dan melanggar asas anti-intervensi dari organisasi-organisasi internasional modern.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
AK,  Syahmin. Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis). Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007
Lowenfeld, A.F.. International Economic Law . Oxford : Oxford University Press, 2008 Merrills, J. G. International Dispute Settlement . Cambridge : Cambridge University Press. 2005 Organization., World Trade. A Handbook of The WTO Dispute Settlement System.
Cambridgeshire : Cambridge University Press. 2017)
Organization, World Trade. Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice . Geneva: WTO, 1995.
Palmeter, David et al. Dispute Settlement in the World Trade Organization . Cambridgeshire : Cambridge University Press, 2022
Pauwelyn, J. Conflict of Norms in Public International Law, How WTO Law Relates to Other Rules of International Law . Cambridge : Cambridge University Press, 2003) Petersmann, Ernst-Ulrich, The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement . London: Kluwer Law International, 1997.
Schropp, Simon. Trade Policy Flexibility And Enforcement In The WTO . Cambridge : Cambridge University Press. 2009.
Venzke, Ingo dan  K.J. Heller. Contingency in International Law: On the Possibility of Different Legal Histories . Oxford : Oxford University Press . 2021
Yerxa, Rufus. et al., KEY ISSUES IN WTO DISPUTE SETTLEMENT : The first ten years.
Cambridge : Cambridge University Press. 2005

## Jurnal
A.A.A.  Ngr.  Sri  Rahayu  Gorda,  Kadek  Januarsa  Adi  Sudharma,  dan  Pipin  Carolina  BR  Barus, “The Analysis  of  Tendency  on  Choice  of  Forum  in  the  Settlement  of  Dispute  of International Trade Among ASEAN Countries”, Arena Hukum , Vol. 13, No. 1, 2020)
Koesrianti,  “Analisa  Kekuatan  Mengikat  Piagam  ASEAN”, Yuridika, Vol.  26,  No.  1,  2011. Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  “Suatu  Kajian  Umum  Tentang  Penyelesaian  Sengketa Internasional
Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN”, Jurnal Perspektif , Vol. 17, No. 3, 2012.

## Internet
Bagwell, Kyle dan Robert W. Staiger, “ An Economic Theory of GATT”. American Economic Review . Vol. 89 No. 1. (1999).
Bown, Chad P. "On the Economic Success of GATT/WTO Dispute Settlement". The Review of Economics and Statistics. Volume 86 No. 3 (2004) Bown, Chad P. “Trump Ended WTO Dispute Settlement. Trade Remedies are Needed to Fix it”, World Trade Review . Volume 21 Special Issue 3. (2022). Cottier, Thomas. “Recalibrating the WTO Dispute Settlement System: Towards New Standards of Appellate Review”. Journal of International Economic Law.
Volume 24 No.3. (2021)
Jamilus. “Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya
Indonesia)” . Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 11 No. 2. (2017).
Johns, L., dan K. Pelc. “Who Gets to Be in the Room? Manipulating Participation in WTO Disputes”. International Organization . Volume 68 No. 3 (2014).
Maggi, Giovanni dan Andres Rodriguez-Clare. “The Value Of Trade Agreements In The Presence Of Political Pressures”. Journal of Political Economy . Volume 106 No. 3 (1998).
Mitchell, Andrew D. "Good Faith in WTO Dispute Settlement", Melbourne Journal of International Law. Volume 7 No.2 (2006).
Nuñez-Mietz, F. “Lawyering Compliance With International Law: Legal Advisors in the “War on Terror””. European Journal of International Security. Volume 1 No.2 (2016)
Pauwelyn, J., dan  K. Pelc. “WTO Rulings and the Veil of Anonymity”. European Journal of International Law. Volume 33 No.2 (2022) Romano, Cesare P.R. “ The Americanization of International Litigation”. Ohio State Journal Disputes Resolution . Vol. 19 No. 1. (2003).
Staiger, Robert W. dan Guido Tabellini. “Discretionary Trade Policy and Excessive Protection”. American Economic Review. Vol. 77. No. 5. (1987)
Stewart, Terence P. “The Broken Multilateral Trade Dispute System”, Asia Society Policy Institute . (Februari 2018)
Thompson, A. “The Power of Legalization: A Two-Level Explanation for U.S. Support of WTO Dispute Settlement”. ISA Annual Convention . 2007.
Voeten, E.“Populism and Backlashes against International Courts”. Perspectives on Politics . Volume 18 No. 2 (2020).
Perjanjian Internasional GATT, GATT doc MTN.GNG/NG13/W/40 . World Trade Organization. Communication from Canada to WTO, Non-Violation Nullification or Impairment Under the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) IP/C/W/127.
World Trade Organization. Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant To Article 25 Of The DSU.
World  Trade  Organization. Statement  On  A  Mechanism  For  Developing,  Documenting  And Sharing  Practices  And  Procedures  In  The  Conduct  Of  WTO  Disputes JOB/DSB/1/Add.12
World  Trade  Organization. the  Understanding  on  Rules  and  Procedures  Governing  the Settlement of Disputes or Dispute Settlement Understanding (DSU)