## REAKTUALISASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM MASYARAKAT PLURALIS DI KOTA MEDAN
Oleh : Rosmaida Sinaga

## ABSTRAK
Kota  Medan  merupakan  salah  satu  wilayah  Indonesia  yang  didiami  berbagai  suku, agama, ras dan antargolongan. Keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa di Kota  Medan  merupakan  indikator  masyarakat  pluralis.  Sebagai  masyarakat  yang pluralis, mempunyai dua sisi  yang saling bertolak belakang. Di satu sisi,  keragaman tersebut  berdampak  positif,  dan  di  sisi  lain  berdampak  negative.  Keragaman masyarakat  Kota  Medan  dapat  berdampak  positif,  apabila  mampu  dikelola  menjadi modal sosial untuk membangun persepsi bersama dan visi bangsa tanpa mengabaikan keragaman  budaya.  Di  sisi  lain  keragaman  itu  juga  berdampak  negatif  karena masyarakat pluralis sangat rawan terhadap munculnya disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi  bangsa  dapat  dicegah  dengan  mengaktualkan  (menghidupkan)  kembali nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa. Adapun nilai-nilai luhur bangsa yang mampu menjadi perekat dan pengikat persatuan adalah Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kata kunci: masyarakat pluralis, nilai-nilai kebangsaan, Kota Medan

## I. PENDAHULUAN
Secara  Geopolitik,  Indonesia  merupakan  negara  lautan  (archipelago)  yang ditaburi  oleh  pulau-pulau,  yang  dikenal  dengan  istilah  Negara  Kepulauan.  Letak Indonesia  yang  berada  pada  posisi  titik  persilangan  antar  benua  dan  antar  samudera menyebabkan terjadinya penyerbukan dan silang budaya dari peradaban besar dunia. Indonesia sebagai Negara kepulauan terdiri dari ribuan pulau, beragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari beberapa aspek. Indonesia menjadi bangsa yang majemuk secara paripurna karena kemajemukan kultural, agama, sosial dan territorial yang mampu menyatu dalam komunitas politik kebangsaan Indonesia.
Sejak  awal  berdirinya  Negara  Indonesia,  kemajemukan  merupakan  kekayaan Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Bhinneka  Tunggal  Ika  dipakai  sebagai  semboyan pemersatu yang merangkul keberagaman bangsa Indonesia.
Salah  satu  wilayah  Indonesia  yang  dihuni  masyarakat  prularis  adalah  Kota Medan.  Kota  Medan  sebagai  ibukota  Provinsi  Sumatera  Utara  didiami  masyarakat yang sangat majemuk. Penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya dan bahasa.  Adapun suku-suku bangsa  yang berdiam  di  Kota Medan adalah Suku  Melayu,  Batak,  Nias,  Jawa,  Minang,  Aceh,  Banjar,  Arab,  Cina,  dan  India  dan lain-lain. Agama yang dianut penduduk Kota Medan juga beraneka ragam yaitu Agama Islam,  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha,  Parmalim  dan  aliran  kepercayaan  lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Kota Medan disebut juga masyarakat yang pluralistik.
Masyarakat pluralis sangat rawan terhadap munculnya disintegrasi bangsa yang disebabkan berbagai faktor baik  yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Untuk mencegah  disintegrasi  bangsa  diperlukan  sebuah  prasyarat  tertentu  untuk  tetap mempertahankan persatuan ditengah pluralitas nilai dan kepentingan. Hal inilah yang mendorong  pentingnya  nilai-nilai  kebangsaan  sebagai  pemersatu  diaktualisasikan dalam  masyarakat  yang  pluralistik,  sehingga  terhindar  dari  ancaman  yang  serius
terhadap  persatuan  dan  kesatuan  serta  nilai-nilai  luhur  kehidupan  berbangsa.  Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat pluralis di Kota Medan.

## II. PEMBAHASAN

## A. Pengertian Reaktualisasi dan Nilai-nilai Kebangsaan
Kata reaktualisai berasal dari bahasa Inggris actual yang berarti sebenarnya atau sesungguhnya,  dan actualize yang  berarti  mewujudkan  dan  melaksanakan.  Kata tersebut  disusun  dari  kata re dan actualize menjadi reactulization yang  berarti menghidupkan kembali atau mewujudkan dan membangun kembali.
Menurut  Julianda  B.  Manalu,  nilai  adalah  konsep  umum  tentang  sesuatu  yang dianggap baik, patut, layak, pantas keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga suku, bangsa dan masyarakat internasional.
Reaktualisasi  nilai-nilai  kebangsaan  berarti  mengaktualkan  (menghidupkan) kembali nilai-nilai kebangsaan. Dengan kata lain, reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan adalah  upaya  untuk  membangun  kembali  satu  karakter  bangsa  yang  berdaulat  dan berintegritas tinggi.
Nilai-nilai kebangsaan bersumber dari nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa itu sendiri.  Menurut  Ernest  Renan,  nilai  kebangsaan  adalah  suatu  asas  kerohanian  yang timbul dari kemuliaan bersama  yang merupakan  aspek historis dan aspek solidaritas yang  tetap  mempergunakan  warisan  masa  lampau.  Nilai-nilai  kebangsaan  Indonesia berakar dari nilai-nilai budaya Indonesia yang dijadikan sebagai pemersatu bangsa dari berbagai  ras  dan  suku  bangsa.  Nilai-nilai  kebangsaan  tersebut  menjadi  tali  pengikat untuk menjalin persatuan dan kesatuan dari berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa Indonesia.  Lebih  lanjut  Rustam  E.  Tamburaka  (1999:  82)  menjelaskan  bahwa  nilai kebangsaan yaitu bila warga negara bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya.

## B. Masyarakat Pluralis Kota Medan dan Dampaknya
Medan  adalah  kota  multietnis,  yang  penduduknya  terdiri  dari  orang-orang dengan  latar  belakang  budaya  dan  agama  yang  berbeda-beda.  Dengan  kata  lain, masyarakat  Kota  Medan  merupakan  masyarakat  pluralis.  Kemajemukan  penduduk Kota  Medan  dilihat  dari  keberagaman  etnis  yang  berdiam  di  wilayah  itu.  Penduduk Kota  Medan  menurut  golongan  etnis  terdiri  dari  penduduk  asli  yaitu  Suku  Melayu, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Dairi/Fakfak, Batak Mandailing, Batak  Angkola,  dan  Nias.  Golongan  pribumi  pendatang  adalah  suku  Jawa,  Aceh, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Banjar Palembang, Riau, Minangkabau dan lain-lain. Sedangkan penduduk asing adalah orang Arab, India, Cina dan bangsa-bangsa lainnya.
Keberagaman etnis  yang berdiam di Kota Medan bertalian dengan pembukaan perusahaan perkebunan secara besar-besaran pada masa kolonial Belanda. Pada akhir abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20  terdapat  dua  gelombang  migrasi  besar  ke  Medan. Gelombang migrasi pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Namun, setelah 1880 pemilik perusahaan perkebunan tidak lagi mendatangkan  orang  Cina  sebagai  buruh  perkebunan.  Kebijakan  tersebut  diambil karena sebagian besar dari buruh Cina lari dari perkebunan dan sebagian lagi sering melakukan kerusuhan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perkebunan lebih memilih untuk  mendatangkan  orang  Jawa  sebagai  kuli  perkebunan.  Orang-orang  Cina  bekas buruh perkebunan didorong oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengembangkan sektor  perdagangan.  Gelombang  migrasi  kedua  adalah  kedatangan  orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, melainkan untuk berdagang, menjadi guru dan ulama.
Keberagaman  penduduk  Kota  Medan  dilihat  dari  agama  yang  dianut,  yaitu agama  Islam,  Kristen,  Katolik,  Budha,  Hindu,  Parmalim  dan  aliran  kepercayaan lainnya. Keberagaman agama di Kota Medan dapat dilihat dari jumlah mesjid, gereja dan vihara yang dibangun pemeluk agama masing-masing.
Keberagaman  penduduk  Kota  Medan  juga  dapat  diketahui  dari  bahasa  yang digunakan masyarakatnya. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sanat
beragam  yaitu  Indonesia,  Melayu,  Batak,  Jawa,  Hokkien,  Minangkabau,  Aceh, Mandailing dan Tamil.
Kemajemukan masyarakat Kota Medan di satu sisi memiliki dampak positif, di sisi yang lain memiliki dampak negatif. Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing suku bangsa mempunyai kelebihan yang dapat menutupi kekurangan dari suku lainnya. Keragaman tersebut dapat berdampak positif, apabila mampu dikelola menjadi modal sosial  untuk  membangun  persepsi  bersama  dan  visi  bangsa  tanpa  mengabaikan keragaman budaya. Dengan demikian keberagaman suku bangsa di Kota Medan dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan wilayah itu. Menurut Lyda Judson Hanifan dalam Rusidy Syahra (2003: 1) bahwa modal sosial bukanlah modal dalam arti kata biasa  seperti  harta  kekayaan  atau  uang,  tapi  lebih  mengandung  arti  kiasan,  namun merupakan  asset atau modal  nyata  yang penting  dalam hidup  bermasyarakat.  Modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Lebih lanjut Bourdieu dalam Rusidy Syahra (2003: 4)  mendefenisikan modal sosial  sebagai  keseluruhan  sumber  daya  baik  yang  aktual  maupun  potensial  terkait kepemilikan  jaringan  hubungan  kelembagaan  yang  tetap  dengan  didasarkan  pada saling kenal dan saling mengakui. Dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Besarnya modal sosial yang  dimiliki  seorang  anggota  dari  suatu  kelompok  tergantung  pada  seberapa  jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya.
Kemajemukan masyarakat Kota Medan memiliki probabilitas yang tinggi dalam menimbulkan perpecahan. Keberagaman suku, agama, ras dan bahasa mengakibatkan banyak perbedaan dan keragaman karakter. Perbedaan kultur dan keragaman karakter tersebut dapat menimbulkan sentimen-sentimen kelompok yang merupakan ancaman persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Kahin  (1995:  77)
bahwa  sifat  plural  masyarakat  Indonesia,  terutama  kelompok  sosial  ekonomi  dan kelompok etnis yang sejalan, sangat membatasi pertumbuhan nasionalisme Indonesia.
Munculnya  ancaman  yang  serius  terhadap  disintegrasi  bangsa  disebabkan berbagai faktor baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Faktor yang berasal dari dalam negeri antara lain:
1) Lemahnya  penghayatan  dan  pengamalan  agama  dan  munculnya  pemahaman terhadap  ajaran  agama  yang  keliru  dan  sempit,  serta  tidak  harmonisnya  pola interaksi antarumat beragama
2) Sistem  sentralisasi  pemerintahan  dan  pengabaian  terhadap  pembangunan  dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan
3) Tidak  berkembangnya  pemahaman  dan  penghargaan  atas  kebhinnekaan  dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.
4) Terjadinya  ketidakadilan  ekonomi  dan  munculnya  perilaku  ekonomi  yang bertentangan dengan moralitas dan etika
5) Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa
6) Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika  yang masih berlaku dalam masyarakat
7) Adanya  keterbatasan  kemampuan  budaya  lokal,  daerah  dan  nasional  dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar
8) Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, pemakaian, peredaran dan penyeludupan obat-obat terlarang.
9) Pemahaman  dan  implementasi  otonomi  daerah  yang  tidak  sesuai  dengan semangat konstitusi.
Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar negeri antara lain:
1) Pengaruh  globalisasi  kehidupan  yang  semakin  meluas  dengan  persaingan antarbangsa yang semakin tajam
2) Makin  kuatnya  intensitas  intervensi  kekuatan  global  dalam  perumusan kebijakan  nasional  (Pimpinan  MPR  dan  Tim  Kerja  Sosialisasi  MPR  Periode 2009-2014, 2012: 14-15).
Faktor-faktor  penghambat  tersebut  merupakan  ancaman  terhadap  persatuan  dan kesatuan masyarakat yang majemuk. Oleh sebab itu, penting dilaksanakan reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat yang pluralis.

## C. Nilai-Nilai Kebangsaan Sebagai Perekat dan Pengikat Kerukunan Bangsa
Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati, yang diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, kenyataan dalam sejarah perjalanan bangsa, sebagian masyarakat Indonesia tidak mampu mengelola kemajemukan dan tidak siap menerima  kemajemukan  tersebut.  Akibatnya  terjadi  berbagai  gejolak  yang membahayakan  persatuan  dan  kesatuan.  Hal  tersebut  berpotensi  melahirkan  konflik baik konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal antar berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi, agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial  dan  lain  lain  (Pimpinan  MPR  dan  Tim  Kerja  Sosialisasi  MPR  Periode  2009- 2014, 2012: x-xi).
Negara Indonesia yang mempunyai heterogenitas yang kompleks dengan potensi disintegrasi yang tinggi, seyogiyanya setiap langkah dan kebijakannya diarahkan untuk memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  serta  memperkokoh  komitmen  kebangsaan dengan  memandang  bahwa  keanekaragaman  ras,  suku,  agama  dan  bahasa  daerah merupakan  khasanah  budaya  yang  justru  dapat  menjadi  unsur  pemersatu  bangsa. Komitmen kebangsaan pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan sebagai suku bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam wilayah NKRI (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012: xi). Oleh karena itu diperlukan adanya semangat dan ketulusan segenap komponen bangsa untuk menerapkan  nilai-nilai  luhur  tersebut  sebagai  kontrol  dan  koreksi  dalam
penyelenggaraan  Negara,  sehingga  pelaksanaan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara tetap dalam koridor mencapai tujuan Negara.
Nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam empat konsepsi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal  Ika. Keempat pilar tersebut merupakan prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa  yang merdeka, bersatu,  berdaulat, adil dan makmur.
Menurut Julianda B. Manalu bahwa nilai-nilai kebangsaan terdapat dalam empat pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Selanjutnya  akan  diuraikan  nilai-nilai kebangsaan  yang  terkandung  dalam  masing-masing  pilar  tersebut.  Pancasila  sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara melahirkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai berikut:
1) Nilai  religiositas,  yakni  nilai-nilai  spiritual  yang  tinggi  yang  harus  dimiliki manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia.
2) Nilai  kekeluargaan,  mengandung  nilai  kebersamaan  dan  senasib  dan sepenanggungan  dengan  sesama  warga  Negara  tanpa  membedakan  asal-usul, agama, keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang.
3) Nilai  keselarasan,  memiliki  kemampuan  untuk  beradaptasi  dan  berkeinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan lokal sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia.
4) Nilai kerakyatan, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak pada kepentingan rakyat  banyak  dalam  merencanakan,  merumuskan  dan  menjalankan  kebijakan publik,  sebagai  perwujudan  dari  prinsip  kedaulatan  rakyat  dan  bangsa  yang berdaulat.
5) Nilai keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada sesama manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI sebagai berikut:
1) Nilai kesatuan wilayah, sebagai konsekuensi dan realitas geografis Indonesia sebagai  Negara  kepulauan  dengan  perairan  sebagai  pemersatu  ribuan  pulau, bukan sebagai pemisah.
2) Nilai persatuan bangsa, sebagai realisasi dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, agama, suku, ras, budaya, politik dan sebagainya.
3) Nilai kemandirian, membangun Negara dan bangsa di atas prinsip kemandirian dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia, alam, dan budaya yang dimiliki Indonesia serta diprioritaskan seluas-luasnya bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.
Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai berikut:
1) Nilai toleransi, sikap mau memahami dan menerima kehadiran orang lain yang berbeda  (keyakinan,  suku,  bahasa,  politik  dan  lain-lain)  untuk  hidup berdampingan secara damai.
2) Nilai keadilan, yaitu sikap seimbang antara mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga Negara.
3) Nilai gotong royong, sebagai  sikap dan tindakan  untuk  bekerja sama dengan orang  maupun  kelompok  warga  bangsa  yang  lain  dalam  urusan-urusan  yang terkait dengan kepentingan bersama, kemasyarakatan dan Negara.
Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 sebagai berikut:
1) Nilai demokrasi, yang mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat,  dan  setiap  warga  Negara  memiliki  kebebasan  berserikat  dan mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab.
2) Nilai kesamaan derajat, setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
3) Nilai  ketaatan  hukum,  setiap  warga  Negara  tanpa  pandang  bulu  harus  taat hukum dan peraturan yang berlaku.
Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam keempat pilar kehidupan berbagsa dan  bernegara  harus    kita  jaga,  pahami,  hayati,  dan  laksanakan  dalam  pranata
kehidupan sehari-hari, di mana Pancasila yang menjadi sumber nilai menjadi ideologi, UUD 45 sebagai aturan semestinya ditaati, NKRI adalah harga mati, serta Bhinneka Tunggal  Ika adalah perekat semua rakyat. Dengan menjaga, memahami, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai kebangsaan, bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan tujuan yang dicita-citakan.

## D. Pentingnya Reaktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat Pluralis di Kota Medan
Reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi. Masyarakat Kota Medan sebagai  masyarakat  yang  pluralistik,  tengah  berada  di  pusaran  arus  globalisasi  yang akan  mempengaruhi  pola  pikir  masyarakatnya  dalam  memandang  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  era  globalisasi  melekat  proses  transformasi  sistem nilai  yang  tidak  dapat  dibendung.  Dewasa  ini  ada  indikasi  bangsa  Indonesia  tengah mengalami  krisis  kebangsaan.  Hal  ini  terbukti  dari  munculnya  kelompok-kelompok eklusifisme berdasarkan pada sentimen primordial, terutama setelah diberlakukannya otonomi  daerah.  Misalnya,  untuk  memenangkan  seorang  calon  dalam  Pilkada,  para pengusung  calon  tersebut  memunculkan  segregasi  agama,  suku  dan  ras.  Semestinya para  elit  politik  bertugas  untuk  mensosialisasikan  visi  dan  misinya  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya masyarakatlah yang menilai visi dan  misi  calon  kepala  daerahnya  tanpa  dipengaruhi  sentiment  primordial.  Sebelum Negara ini terbentuk, para pejuang nasional Indonesia telah berupaya membangkitkan nasionalisme.  Budi  Utomo  pada  20  Mei  1908  telah  menggagas  kebangkitan nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme diperingati bangsa Indonesia setiap tahunnya pada tanggal 20 Mei. Peringatan kebangkitan nasionalisme hendaknya jangan hanya menjadi seremonial belaka. Akan tetapi, upacara peringatan kebangkitan nasionalisme seyogiyanya mampu menanamkan semangat nasionalisme dalam sanubari setiap insan Indonesia.
Dalam perspektif historis, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah suatu penyatuan perpsepsi bangsa – setidaknya melalui para pemudanya, yang berasal dari berbagai daerah Kepulauan Indonesia untuk melawan imperialisme dan kolonialisme Belanda. Substansi Sumpah Pemuda sesungguhnya adalah nilai persatuan yang hendak disebarluaskan  ke  daerah-daerah  yang  kemudian  menjadi  wilayah  NKRI.  Secara prinsip,  semangat  persatuan tidak berarti mengabaikan masyarakat  majemuk  dengan keragaman budayanya, misalnya: sejarah, bahasa, hukum adat.  Keindonesiaan berdiri tegak  dalam  kerangka  masyarakat  yang  majemuk  dengan  keragaman  budayanya (Susanto Zuhdi, 2014: 305-306). Hal ini jelas menunjukkan kesadaran untuk menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, budaya dan agama. Titik kulminasi  dari  perjuangan  untuk  membentuk  suatu  bangsa  adalah  Proklamasi  17 Agustus 1945. Mengapa dewasa ini bangsa Indonesia lupa bahwa bangsa Indonesia itu dibentuk dari keberagaman suku bangsa, ras agama, budaya, bahasa dan adat istiadat? Jawabannya adalah karena nilai-nilai kebangsaan telah tergerus dari sanubari bangsa Indonesia.
Tergerusnya nilai-nilai kebangsaan merupakan salah satu pengaruh negatif dari era globalisasi. Dalam era globalisasi yang ditunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  yang  melejit  menyebabkan  informasi  dunia  tanpa  batas.  Imformasi tersebut  dengan  mudah  diakses  di  media  cetak  dan  elektronik.  Teknologi  internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apalagi bagi anak muda, internet merupakan menu santapan sehari-hari bagi mereka. Jika internet digunakan sebagaimana mestinya tentu akan diperoleh manfaat yang  berguna.  Namun,  kenyataannya  banyak  pelajar  dan  mahasiswa  yang  tidak menggunakan  internet  sebagaimana  mestinya,  misalnya  membuka  situs-situs  porno. Selain  internet,  handphone  merupakan  pegangan  wajib  bagi  anak-anak  muda. Penggunaan handphone di kalangan anak-anak muda memiliki andil yang cukup besar dalam mendegradasi rasa sosial terhadap masyarakat. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi sirna karena mereka lebih memilih sibuk menggunakan handphonenya.
Tayangan  televisi  yang  mengedepankan  budaya-budaya  asing  yang berpandangan  liberalisme,  individualisme,  serba  modern,  vulgaritas,  dan  kurang mengangkat  budaya  lokal  akan  mempengaruhi  nilai-nilai  kebangsaan  Indonesia. Informasi televisi berdampak pada bergesernya nilai-nilai kebangsaan yang mengarah pada krisis nasionalisme. Dalam kalangan generasi muda ada indikasi yang cenderung meniru  budaya  Barat  yang  oleh  masyarakat  dunia  dianggap  sebagai  kiblat  dan mengabaikan budaya bangsa sendiri serta kurang peduli terhadap masyarakat. Dengan demikian,  dampak  negatif  globalisasi  antara  lain:  pola  hidup  konsumtif,  sikap individualistik, dan gayahidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dua sisi yang saling tolak  belakang.  Di  satu  sisi,  memberikan  dampak  positif  yang  dapat  membantu  dan memajukan kehidupan bangsa. Di sisi lain, memberikan dampak negative yang justru dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh dampak  negative  dari  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  adalah tindakan penggunaan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang bersifat  negative  yaitu  penyalahgunaan  media  sosial.  Penyalahgunaan  media  sosial dalam  kalangan  generasi  muda  turut  pula  memecah  belah  persatuan  dan  kesatuan bangsa.  Salah  satu  contoh  penyalahgunaan  media  sosial  adalah  penggunaan  media sosial untuk menyebarkan konten ujaran kebencian dan hoaks berbau suku, agama, ras dan antargolongan. Padahal Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antargolongan.
Saracen  merupakan  istilah  untuk  menyebut  penebar  konten  ujaran  kebencian ( hate speech ) dan hoaks berbau suku, agama, ras dan antargolongan untuk menyerang pihak-pihak  tertentu.  Terbongkarnya  jaringan  Saracen  yang  diduga  menyebarkan konten  SARA  melalui  teknologi  informasi  dan  komunikasi  merupakan  salah  satu ancaman  siber  yang  serius.  Modus  kejahatan  yang  dilakukan  kelompok-kelompok penebar kebencian sangat  berbahaya dalam masyarakat  yang pluralistic. Penyebaran ujaran  kebencian  yang  berbau  SARA  berpontensi  destruktif  dan  berimplikasi  buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena punya kans memantik api konflik
horizontal. Konflik horizontal dapat dicegah dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri  setiap  insan  Indonesia  untuk  tidak  menebarkan  ujaran  kebencian  yang  berbau SARA.  Di  pihak  lain,  para  penegak  hukum  harus  mampu  menindak  tegas  dan menjatuhkan  hukuman  yang  berat  bagi  para  pelaku  penebar  kebencian  sebagai  efek jera ( down effect ).
Sementara  itu,  pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia  berkewajiban  untuk menghidupkan  kembali  nilai-nilai  kebangsaan  untuk  membangun  satu  bangsa  yang dinamakan  bangsa  Indonesia.  Nilai-nilai  kebangsaan  bersumber  dari  dan  mengakar dalam budaya bangsa Indonesia yang dijadikan tali pengikat yang menjalin persatuan berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan pada hakekatnya  merupakan  persatuan  dan  kesatuan  secara  alamiah  karena  adanya kebersamaan  sosial  yang  tumbuh  melalui  sejarah  dan  aspirasi  perjuangan  masa  lalu serta  kebersamaan  dalam  menghadapi  tantangan  sejarah  masa  kini.  Hal  inilah  yang mendorong  pentingnya  reaktualisasi  nilai-nilai  kebangsaan  dalam  diri  setiap  insan Indonesia.  Reaktualisasi  nilai-nilai  kebangsaan  penting  agar  setiap  insan  Indonesia mengerti dan mendalami nilai-nilai kebangsaan yang telah disepakati bersama dalam Negara Indonesia dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Reaktualisasi  nilai-nilai  kebangsaan  bermuara  pada  semakin  kokohnya eksistensi bangsa dan Negara Indonesia.
Reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang pluralistik.  Masyarakat  Kota  Medan  sebagai  masyarakat  yang  pluralis  seyogiyanya menyadari  pentingnya  mencegah  ujaran  kebencian  yang  berbau  SARA  dan mengaktualisaikan  kembali  nilai-nilai  kebangsaan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## III. PENUTUP
Masyarakat Kota Medan merupakan masyarakat yang pluralistik. Di satu sisi keberagaman  etnisitas  dengan  kebudayaannya  dapat  dikelola  menjadi  modal  sosial dalam  pembangunan.  Di  sisi  lain,  keragaman  etnisitas  dapat  juga  menjadi  ancaman
terhadap  disintegrasi  bangsa.  Ancaman  disintegrasi  bangsa  dapat  dicegah  dengan mengaktualkan (menghidupkan) kembali nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa. Adapun nilai-nilai luhur bangsa yang mampu menjadi perekat dan pengikat persatuan adalah Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

## DAFTAR BACAAN
Kahin,  George  Mc  Turnan.  (1995). Refleksi  Pergumulan  Lahirnya  Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia . Jakarta: Sinar Harapan. Manalu, Julianda, B.(TT). Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara .
Pimpinan  MPR  dan  Tim  Kerja  Sosialisasi  MPR  Periode  2009-2014.(2012). Empat Pilar Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara . Jakarta:  Sekretaris Jenderal  MPR RI.
Rusidy  Syahra.  (2003). Modal  Sosial:  Konsep  dan  Aplikasi .  Jurnal  Masyarakat  dan Budaya, Volume 5 No. 1.
Susanto Zuhdi. (2014). Nasionalisme, Laut, dan Sejarah . Depok: Komunitas Bambu. Tamburaka,  Rustam  E.  (1999). Pengantar  Ilmu  Sejarah,  Teori  Filsafat  Sejarah . Jakarta: Rineka Cipta.
Sekilas  Teori  Kebangsaan  Ernest  Renan. https://narsulin .wordpress.com/  diakses  1 Agustus 2017.