JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 7 Nomor 2  2021 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) UNIVERSITAS HINDU NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online)
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM

## PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DALAM MENUNJANG MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA
Oleh

## I Nyoman Temon Astawa
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar temonastawa@gmail.com
diterima 25 Juli 2021, direvisi 25 Agustus 2021, diterbitkan 31 Agustus 2021

## Abstract
Religious education and religious education have very strong legal force, religious  schools  that  are  under  the  auspices  of  the  Indonesian  Ministry  of Religion  and  public  schools  that  are  under  the  auspices  of  the  Indonesian Ministry of  Education are still  a type of  belief, and both  formally and legally equal in law. The development of religious and religious education in schools refers to Government Regulation No. 19 of 2005 concerning National Education Standards,  especially  on  content  standards,  learning  process  standards, educator  standards  and  education  staff,  and  educational  facilities  and infrastructure.  The  development  of  religious  education  also  implements Government  Regulation  Number  55  of  2007  concerning  Religious  Education and Religious Education.

## Keywords : Religious Education, Religion And Public Schools

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  sebuah  proses dan  sekaligus  sistem  yang  bermuara  pada pencapaian  tujuan  tertentu  yang  dinilai  dan diyakini  sebagai  yang    paling  ideal.  Bagi bangsa  Indonesia  tujuan  ideal  yang  hendak dicapai  lewat  proses  dan  sistem  pendidikan nasional  ialah  sebagaimana  yang  telah dituangkan  dalam  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Bab II  Pasal  4  :  “Pendidikan  Nasional  bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan rohani,  kepribadian  dan  mandiri  serta bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan”.
Sebagai
usaha
untuk mengimplementasika dari UU Sitem Pendidikan  Nasional  tersebut,  dengan  ini pemerintah  memberikan  perhatian  yang sangat  besar  terhadap  Pendidikan  agama. Mengingat  agama  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia. Agama  merupakan  tata  nilai,  pedoman,
pembimbing,  dan  pendorong  manusia  untuk mencapai  kualitas  hidupnya  yang  lebih  baik dan sempurna.
Bagi bangsa Indonesia, agama merupakan  tenaga  penggerak  yang  sangat tinggi  nilainya  bagi  pengisian  aspirasi  – aspirasi  bangsa.  Sebagaimana  tercermin dalam  tujuan  pendidikan  nasional  yang muwujudkan insan yang bertakwa : ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa merupakan tujuan pendidikan nasional dalam rangka  pengembangan  bangsa  dan  budaya bangsa.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut pendidikan  agama  diberikan  kepada  semua jenis, tingkat (jenjang)  dan jalur sekolah baik negeri maupun swasta. Selain itu, pendidikan nasional  merupakan  komponen  pendidikan dalam  kurikulum  sekolah  -  sekolah  sejak taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi, dengan bobot kredit yang cukup.
Untuk mewujudkan insan yang bertaqwa tonggak utamanya adalah dengan menerapkan Pendidikan agama di segala lini kehidupan  dan  jenjang  pendidikan.  Karena pendidikan  agama  berfungsi  membentuk manusia  Indonesia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak  mulia  dan  mampu  menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
Dengan  modal  Pendidikan  agama  yang kuat,  akan  membentuk  kepribadian  yang handal  dan  professional,  tentunya  dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan  dari  peserta  didik  dalam memahami,  menghayati  dan  mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya  dalam  ilmu  pengetahuan, teknologi dan seni.
Di  Indonesia  pendidikan  terasa  ada dikotomi,  terbukti  dengan  adanya  perhelatan dualisme  sistem  pendidikan  di  Indonesia, yakni  antara  satuan  pendidikan  madrasah yang bernaung pada Kementerian Agama RI dan  Sekolah  umum  yang  bernaung  pada Kementerian  Pendidikan  RI  masih  menjadi suatu  keniscayaan.  Walaupun  keduanya secara  yuridis  formal  memiliki  kesamaan derajat  di  mata  hukum  namun  masih menimbulkan  “image”  dalam  masyarakat.
Disadari maupun tidak, di kalangan masyarakat masih menganggap bahwa madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  yang berada di bawah payung Kementerian Agama RI  secara  kualitas  masih  berada  di  bawah kualitas sekolah umum yang berada di bawah payung Kementerian Pendidikan Nasional RI.
Perbedaan  yang masih  mencolok  antara madrasah  dan  sekolah-sekolah  umum,  dapat dilihat dari dua bentuk. Pertama adalah tradisi proses, dimana tradisi proses pembelajaran di madrasah  masih  memprihatinkan,  masih bergaya tradisional dan juga proses pembelajaran  masih  didominasi  oleh  para pendidik  atau  guru  yang  kualitas  tenaga pengajarnya kurang memadai, tenaga pengajar  yang  mengajarnyapun  tidak  sesuai dengan  keahlian  yang  dimilikinya.  Kedua, akses  para  alumni  terhadap  perguruan  tinggi dan  dunia  kerja  sangat  berbeda,  lulusan  dari sekolah-sekolah  umum  memiliki  akses  yang lebih  terbuka  untuk  masuk  ke  perguruan- perguruan  tinggi  umum,  sementara  bagi lulusan madrasah, keterbukaan ini hanya ada pada  perguruan-perguruan  tinggi  .  Dari  segi akses ke lapangan kerja, tampaknya kalangan dunia  usaha  lebih  mempercayai  lulusan sekolah-sekolah umum dari madrasah. Lulusan sekolah-sekolah umum lebih mampu bersaing dengan lulusan dari madrasah.
Setiap  permasalahan  dalam  pendidikan ini  merupakan  permasalahan  yang  besar  dan ditujukan  tidak  hanya  bagi  penulis  sendiri namun  juga  bagi  para  pemerhati  dan pengelola lembaga-lembaga pendidikan khususnya. Penulisan ini juga ingin menjawab mengapa hal ini bisa terjadi, padahal muatan pelajaran  umum  antara  madrasah  dengan sekolah  umum  adalah  sama,  pada  kasus  ini sebenarnya madrasah masih memiliki keunggulan karena muatan pendidikan agama jelas lebih banyak dari pada sekolah-sekolah umum,  ini  berarti  pendidikan  moral  yang dikandung  dalam  pendidikan  agama  lebih banyak diberikan pada madrasah. Oleh karena itu penulisan ini sangat  penting,  yakni untuk mengilangkan  label  atau  image  bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan “kelas dua” di tengah-tengah masyarakat.
Untuk menelusuri seberapa jauh perhatian  pemerintah  dalam  memerankan Pendidikan  agama  dan  keagamaan  dalam Undang  –  undang  nomor  20  tahun  2003, dijelaskan  beberapa  tahapan  antara  lain  : definisi dari pendidikan Agama dan Keagamaan, bagaimana kebijakan pemerintah  terhadap  pendidikan  Agama  dan Keagamaan, serta seberapa jauh implementasi Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  yang diperankan oleh pemerintah.

## II. PEMBAHASAN
2.1. Pengertian  Pendidikan  Agama  dan
Keagamaan Kata
“pendidikan” mengandung pengertian  sebagai  proses  pengubahan  sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya  pengajaran  dan  pelatihan,  dan  bila pengertian  tersebut  dikaitkan  dengan  ajaran agama,  maka  pendidikan  adalah  sebagai sarana yang paling strategis untuk melahirkan manusia yang terbina seluruh potensi dirinya (fisik, psikis, akal, spiritual, talenta dan sosial) sehingga dapat melaksanakan fungsi pengabdiannya  dalam  rangka  beribadah kepada Tuhan Yang maha esa serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Dalam  arti  yang  sederhana  pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai- nilai  di  dalam  masyarakat  dan  kebudayaan. Dalam  perkembangannya,  istilah  pendidikan atau  paedagogie  berarti  bimbingan  atau pertolongan  yang  diberikan  dengan  sengaja oleh orang dewasa . Selanjutnya, pendidikan diartikan  sebagai  usaha  yang  dijalankan seseorang  atau  kelompok  orang  lain  agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupannya yang lebih tinggi dalam arti mental.
Dalam bahasa Inggris, education (pendidikan)  berasal  dari  kata  educate (mendidik),  artinya  memberi  peringatan (to elicit,  to  give,  to  rise ),  dan  mengembangkan (to  evolue,  to  develop ).  Dalam  pengertian yang  sempit,  education  atau  pendidikan berarti  proses  pembuatan  untuk  memperoleh pengetahuan.
Dalam  Undang-Undang    Nomor  20 tahun 2003 Bab I Pasal I ayat (1), Pendidikan diartikan  sebagai  usaha  sadar  dan  terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat  bangsa  dan Negara.
Kendatipun  demikian,  dalam  hal-hal tertentu,  memiliki  kesamaan  makna,  namun secara esensial, setiap hal memiliki perbedaan,  baik  secara  tekstual  maupun konstekstual.  Dengan  demikian  pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.
Selanjutnya Kata “agama” dalam kamus Ilmiah  Populer  “agama”  diartikan  sebagai keyakinan  dan  kepercayaan  kepada  Tuhan; akidah,  din  (ul).  Pendidikan  agama  adalah pendidikan  yang  memberikan  pengetahuan dan  membentuk  sikap,  kepribadian,  dan keterampilan peserta didik dalam mengajarkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan  sekurang-kurangnya  melalui mata  pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Sedangkan  “Keagamaan”  merupakan kata sifat dari “agama”. Sehingga keagamaan berarti  memahami  dan  mengamalkan  nTilai- nilai ajaran agama.
Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan Keagamaan disebutkan pada Bab I  Ketentuan Umum pasal 1, dijelaskan bahwa:
1. Pendidikan  agama  adalah  pendidikan yang  memberikan  pengetahuan  dan membentuk  sikap,  kepribadian,  dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang dilaksanakan sekurang-kurangnya
melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta  didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang  ajaran  agama  dan/atau  menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan  diniyah  adalah  pendidikan keagamaan    yang  diselenggarakan  pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren  atau  pondok  pesantren  adalah lembaga pendidikan keagamaan  berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan  diniyah  atau  secara  terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman  adalah  satuan  pendidikan keagamaan  Hindu  pada  jalur  pendidikan formal dan nonformal.
6. Pesantian  adalah  satuan  pendidikan keagamaan  Hindu  pada  jalur  pendidikan nonformal  yang  mengacu  pada  sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan
keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan  pada  semua  jalur  dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang  digunakan  untuk  melaksanakan pendidikan agama.
10. Rumah  ibadah  adalah  bangunan  yang secara  khusus  dibangun  untuk  keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan  yang  bersangkutan  dan/atau masyarakat umum.
2.2. Kebijakan Pemerintah Terhadap pendidikan Agama  dan Keagamaan
Undang-undang  No.20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  bahwa secara  yuridis  formal  satuan  pendidikan madrasah  (kementerian  Agama  RI)  dan sekolah  (Kementerian  Pendidikan  Nasional RI)  memiliki  kesamaan  derajat  di  mata hukum.  Sebagai  konsekwensi  dari  Undang-
undang tersebut tentu saja beragam peraturan, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional  (Permendiknas RI), serta Peraturan Menteri Agama (Permenag  RI)  sebagai  aturan  yang  secara teknis  operasional  menjelaskan  tentang pendidikan.
Dari  hirarki  Undang-undang  tersebut  di atas  maka  lahirlah  PP  No.  55  Tahun  2007 tentang  pendidikan  Agama  dan  Keagamaan. Sebagaimana  dalam  Pasal  30  ayat  (5),  dan Pasal  37  ayat  (3),  UU  Sisdiknas  20  2003, mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendidikan Agama dan Keagamaan. Mengingat pentingnya  penjabaran  lebih  rinci,  untuk mempermudah  pelaksanaan  secara  tekhnis sebagai panduan di lapangan, maka tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2007, Produk Hukum yang  berupa  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  55  Tahun  2007,  ditetapkan  oleh pemerintah  yang  dalam  pengelolaannya sesuai  dengan  PP  55  2007,  Pasal  9  ayat  3, dilakukan  oleh  Menteri  Agama.  Dalam Peraturan  Pemerintah  nomer  55  Tahun  2007 menyebutkan  bahwa“Pendidikan  keagamaan adalah  pendidikan  yang  mempersiapkan peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan  tentang  ajaran  agama  dan/atau menjadi  ahli  ilmu  agama  dan  mengamalkan ajaran agamanya.

## 2.3. Implementasi Pendidikan Agama dan Keagamaan
Kebijakan dan implementasi tidak dapat dipisahkan,  sebuah  kebijakan  tidak  berarti tanpa  diimplemetasikan.  Carl  J.  Frederick menyatakan  bahwa  kebijakan  itu  adalah serangkaian  tindakan  seseorang,  kelompok atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap  usulan  kebijakan  tersebut  dalam rangka  mencapai  tujuan  tertentu.  Kebijakan juga merupakan arah tindakan yang mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
Definisi tersebut menekankan
pentingnya  implementasi  kebijakan  yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan pengertian  bahwa  usaha  dalam  rangka implementasi  kebijakan  berarti  melakukan pelaksanaan  dan  pengendalian  arah  tindakan kebijakan  sampai  dengan  tercapainya  hasil kebijakan.
Implementasi  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan yang Pada Pasal 30 ayat (1)  UU RI  Sikdiknas  No.20  Th.2003  dijelaskan bahwa “pendidikan Keagamaan diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau kelompok  masyarakat  dari  pemeluk  agama, sesuai  dengan  peraturan  perundang  – undangan”.  Sebagai  bagian  dari  pendidikan nasional,  Pendidikan  Agama  mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka  mewujudkan  fungsi  dan  tujuan pendidikan  nasional.  Peraturan  Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan  Pendidikan  Keagamaan  Pasal  2  ayat  (1) secara  tegas  menyatakan  bahwa  Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan  hubungan  inter  dan  antarumat beragama.
Melihat
demikian pentingnya Pendidikan Agama di sekolah dan perguruan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka Pendidikan  Agama  memainkan  peran  dan tanggung jawab yang sangat besar dalam ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional,  terutama  untuk  mempersiapkan peserta didik dalam memahami ajaran-ajaran agama dan berbagai ilmu yang dipelajari serta melaksanakannya  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Pendidikan  Agama  hendaknya  lebih ditekankan  untuk  mempersiapkan  peserta didik agar memiliki budi pekerti atau karakter mulia  yang  ditunjang  dengan  penguasaan ilmu dengan baik kemudian mampu mengamalkan ilmunya dengan tetap dilandasi oleh iman yang benar. Dengan kriteria seperti ini,  diharapkan  pendidikan  Agama  mampu mengangkat derajat para peserta didik sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Untuk
mewujudkan  tujuan  Pendidikan  Agama  di atas,  bukanlah  hal  yang  mudah.  Banyak  hal yang harus diperhatikan mulai dari materinya, pengelolaan atau manajemennya, metodologinya,  sarana  dan  prasarananya, hingga guru/dosen dan peserta didiknya.
Berdasarkan  usaha  pemerintah  untuk mengimplementasikan  pendidikan  Agama dan Kegamaan, makalah ini akan menganalisis kualitas muatan mata pelajaran pendidikan  agama  ,  kemudian  dihubungkan dengan  misi  dari  Peraturan  Pemerintah    RI Nomor.  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Maksudnya adalah ingin menjawab pertanyaan apakah kualitas muatan pendidikan  agama    di  madrasah  dan  di sekolah  umum  ikut  mendukung  misi  dari Peraturan Pemerintah tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  Peraturan Pemerintah  terhadap  pendidikan  agama  dan keagamaan didasarkan pada empat hal :
1) Peraturan Pemerintah
tersebut dimaksudkan sebagai acuan dasar ( benchmark )  bagi  setiap  penyelenggara baik pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan di Indonesia.
2) Peraturan  Pemerintah  tersebut  memiliki makna  yang  sangat  penting,  sebab pendidikan agama dan pendidikan keagamaan  untuk  pertama  kalinya  diatur oleh Peraturan Pemerintah.
3) Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan turunan  dari  Undang-undang  Nomor  20 tahun  2003  tentang  Sistem  pendidikan Nasional.
4) Dengan  Peraturan  Pemerintah  ini  pada kenyataannya menunjukkan bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan  memiliki  kekuatan  hukum yang  sangat  kuat,  disamping  tentunya pemerintah  menunjukkan  perhatian  yang serius.
Terkait  dengan  misi  dan  implementasi Peraturan  Pemerintah  tersebut,  pemerintah sangat  menganjurkan  kepada  pemegang kebijakan  dan  pengelola  pendidikan  serta masyarakat luas untuk dijadikan acuan dasar ( benchnark )  dalam  memberikan  pelayanan
pendidikan  bermutu.  Dalam  hal  ini  usaha implementasi  pemerintah  akan  efektif  dan efesien bilamana sekolah keagamaan diberikan kesempatan untuk mampu bersaing menciptakan  keunggulan-keunggulan  yang menjadi  identitas  keagamaannya.  Sekolah agama  akan  lebih  unggul  karena  muatan pendidikan agama jelas lebih banyak daripada sekolah-sekolah umum, ini berarti pendidikan moral  yang  diakandung  dalam  pendidikan agama lebih banyak diberikan pada keagamaan. Atau dengan kata lain keterlibatan muatan pendidikan agama dibandingkan  dengan  muatan  pendidikan sekolah umum lebih dominan dalam mendukung  misi  dari  Peraturan  Pemerinatah nomor  55  Tahun  2007  tentang  pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pembahasan dalam makalah ini tidak berhenti disini,  karena  untuk  mengukur  kualitas muatan  pendidikan  agama  harus  melihat bagaimana titik tekan dan ruang waktu  yang cukup  yang  diberikan  kepada  siswa,  yang mana  muatan  mata  pelajaran  pendidikan agama yang diajarkan cukup padat.
Melihat  data-data  yang  ada  ternyata implementasi  pemerintah  hingga  saat  ini belum  melaksanakan  amanah  dalam  UU Pendidikan  Nasional  2003,  karena  adanya keterbatasan  ruang  waktu  untuk  mengkaji kualitas  muatan  mata  pelajaran  tersebut, secara otomatis apa yang tercermin dalam PP N0.55 Th 2007-pun menjadi kurang mendukung  tentang  pendidikan  agama  dan pendidikan  keagamaan.  Padahal  seharusnya dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  misi antara  pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan  mempunyai  titik  tekan  yang saling mendukung. Pendidikan agama adalah pendidikan  yang  memberikan  pengetahuan dan  membentuk  sikap,  kepribadian,  dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan  sekurang-kurangnya  melalui mata  pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur, jejang  dan  jenis  pendidikan.  Sementara pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk dapat  mejalankan  peranan  yang  menuntut penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran
agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
Upaya  mengimplementasikan  usaha pemerintah yakni enteripoint -nya memberikan  sebuah  terobosan  dan  masukan kepada  sistem  pendidikan  nasional  maupun pada peraturan pemerintah untuk memasukan buku Kegiatan agama dan kegiatan Keagamaan  bagi  siswa  yang  harus  dijadikan muatan  mata  pelajaran  pendidikan  agama  di madrasah  dan  sekolah  umum.  Fungsinya adalah sebagai implementasi dan kontrol atas ilmu  agama  yang  didapat  oleh  siswa  dari sekolah  terhadap  realitas  keagamaan  di masyarakat. Kegiatan itu menjadi kurukulum wajib di sekolah kemudian dilaporkan dalam buku kegaitan agama dan kegiatan keagamaan.
Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan  memberikan  prediksi  bahwa dengan mengetahui kualitas muatan pendidikan  agama  yang  diberikan  kepada siswa baik di sekolah keagamaan maupun di sekolah  umum  akan  menentukan  pada  misi dari  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  yakni pada  Peraturan  Pemerintah  nomor  55  tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan  keagamaan  yang  dimaksudkan sebagai acuan dasar (benchmark) bagi setiap penyelenggara baik pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan di Indonesia. Peraturan  Pemerintah  tersebut  memiliki makna yang sangat penting, sebab pendidikan agama  dan  pendidikan  keagamaan  untuk pertama  kalinya  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah.  Dengan  demikian  Peraturan Pemerintah  ini  merupakan  turunan  dari Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki  kekuatan  hukum  yang  sangat  kuat, disamping tentunya pemerintah menunjukkan perhatian  yan  serius,  namun  pada  dataran praktisnya  kurang  dari  harapan,  sehingga amanah  dari  UU  Pendididikan  Belum terjewantahkan  dalam  PP  No.55  Th.2007 secara optimal.
Menurut Malik Fadjar dalam hal materi, pendidikan  agama  terlalu  didominasi  oleh
masalah-masalah  yang  bersifat  normatif, ritualistik  dan  eskatologis.  Daya-daya  yang dimaksud adalah daya bernafsu sebagai daya terendah, daya berani sebagai daya pertengahan,  daya  berfikir  sebagai  daya tertinggi.  Dengan  ketiga  daya  tersebut memungkin  manusia untuk mengembangkan potensinya menjadi manusia yang berakhlak. Karena daya berfikir manusia akan membuatnya  paten  dalam  dirinya  dan  tidak akan hancur seperti kedua daya lainnya.

## III. KESIMPULAN
Pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan  memiliki  kekuatan  hukum  yang sangat  kuat,  sekolah  keagamaan  yang bernaung  pada  Kementerian  Agama  RI  dan Sekolah umum yang bernaung pada Kementerian  Pendidikan  RI  masih  menjadi suatu  keniscayaa,  dan  keduanya  secara yuridis  formal  memiliki kesamaan derajat di mata hukum.
Pengembangan  pendidikan  agama  dan keagamaan  pada  sekolah  mengacu  kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) terutama  pada  standar  isi,  standar  proses pembelajaran,  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  serta  sarana  dan  prasarana pendidikan. Pengembangan pendidikan keagamaan juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan.
Pendidikan  keagamaan  pada  umumnya diselenggarakan  oleh  masyarakat  sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka,  perguruan-perguruan  keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dalam pendidikan.  Pendidikan  keagamaan  juga
berkembang  akibat  mata  pelajaran/kuliah pendidikan  agama  yang  dinilai  menghadapi berbagai  keterbatasan.  Sebagian  masyarakat mengatasinya  dengan  tambahan  pendidikan agama  di  rumah,  rumah  ibadah,  atau  di perkumpulan-perkumpulan  yang  kemudian berkembang  menjadi  satuan  atau  program pendidikan  keagamaan  formal,  nonformal atau informal.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks,  J.  1993. Multicultural  Education: Historical  Development,  Dimension, and  Practice .  Review  of  Research  in Education.
Burnett.  1994.  Varieties  of  Multicultural Education:  An  Introduction.  Eric Clearinghouse  on  Urban  Education:
Digest.
Kuper,
Adam & Jessica Kuper.
2000. Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu  Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Naim,  Ngainun  dan  Achmad  Sauqi.  2008.
Pendidikan  Multikultural:  Konsep dan  Aplikasi.  Jokjakarta:  Ar-Ruzz
Media.
Suseno,  Frans  Magnis.  2000.  “Pendidikan
Pluralisme” dalam Suara Pembaharuan.
Tilaar, H.A.R. 2003. Kekuasaan dan
Pendidikan:  Suatu  Tinjauan  dari Perspektif Kultural. Magelang: Indonesia Tera.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Wuryanano. 2011. Mengapa Doa Saya Selalu
Dikabulkan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yaqin,  M.  Ainul.  Pendidikan  Multikultural: Cross-Cultural  Understanding  untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.