The Effect Of The Application Of The E-Billing System, The Quality Of Tax Services, Tax Penalties, And Understanding Of Taxation On Individual Taxpayer Compliance At Kpp Pratama Bandung Cicadas.
Pengaruh  Penerapan  Sistem E-Billing, Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Dan Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kpp Pratama Bandung Cicadas
Nadine Fitri Assyadira 1 , R. Weddie Andriyanto 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung 1,2 nadinefitri22@gmail.com 1 , rweddiefeb@gmail.com 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This research aims to analyze understanding of the implementation of the e-billing system, quality of tax services, tax sanctions, and understanding of taxation on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Cicadas. The sample used in this research was 100 taxpayer respondents registered at KPP Pratama Bandung Cicadas. The sampling technique used in this research was simple random sampling. The type of data used is primary data. The type of research  used  is  quantitative  research  with  data  collection  techniques,  namely  the  method  of  distributing questionnaires to KPP Pratama Bandung Cicadas taxpayers. The data analysis technique in this research was carried out  using  the  SmartPLS  version  4.0  software  program  method.  The  results  of  this  research  indicate  that  the implementation of the e-billing system, quality of tax services, tax sanctions, and understanding of taxation have a positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Cicadas.
Keywords: Taxpayer  Compliance,  Implementation  of  the  e-billing  system,  quality  of  tax  services,  tax  sanctions, understanding of taxation

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman penerapan sistem e-billing, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  metode  penyebaran  kuesioner  kepada  wajib  pajak  KPP  Pratama Bandung Cicadas. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode program software SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan sistem e-billing, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan

## 1. Pendahuluan
Menurut Muslimah (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan pada wajib pajak yang sudah memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah  suatu  bentuk  kesanggupan  pemenuhan  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diidentifikasi  dari  kepatuhan  wajib  pajak  dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi permasalahan utama yang selalu ada setiap tahun nya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas telah mencatat jumlah wajib pajak orang pribadi beserta rasio kepatuhan berdasarkan tabel.
Tabel 1. Rasio Kepatuhan KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2021 – 2022 Tahun Total WPOP Jumlah WP Wajib Lapor SPT SPT  Orang Pribadi Non Karyawan SPT  Orang Pribadi Karyawan Total  SPT WP OP Lapor Rasio Kepatuhan 2021 287.441 83.776 31.481 55.453 86.934 103,77% 2022 300.740 102.520 10.268 68.120 78.388 76,46%
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2023
Berdasarkan data tabel 1 rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2021 terus mengalami peningkatan  sehingga  mencapai  103,77%%,  namun  di  tahun  2022  kepatuhan  wajib  pajak menurun sebesar -26,31 %. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak ini juga dialami oleh KPP Pratama X di Bandar Lampung.
Berikut tabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama X di Bandar Lampung .
Tabel 2. Rasio Kepatuhan KPP Pratama X di Bandar Lampung Tahun 2021 – 2022 Tahun Total WPOP Jumlah WP Wajib Lapor SPT SPT  Orang Pribadi Non Karyawan SPT  Orang Pribadi Karyawan Total  SPT WP OP Lapor Rasio Kepatuhan 2021 189.652 49.020 3.481 45.272 48.753 99,46% 2022 194.796 50.348 4.473 42.083 46.556 92.47%
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2023
Berdasarkan data dari tabel 2 rasio kepatuhan wajib pajak KPP Pratama X di Bandar Lampung  dari  tahun  2021-2022  mengalami  penurunan  -7,02  %.  Kedua  KPP  ini  memiliki pemasalahan atau fenomena yang sama, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadinya menurun. Namun, penurunan yang paling signifikan terjadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini di Kota Bandung karena  kota ini merupakan ibu kota Provinsi  Jawa  Barat  yang  sekaligus  menjadi  pusat  perekonomian  dan  pusat  pemerintahan  di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Selain itu, Kota Bandung juga dikenal sebagai kota yang tumbuh menjadi pusat perdagangan lokal dan regional, pusat pendidikan, kota pariwisata, kebudayaan, serta industri (Purwanto, 2021)
Di Kota Bandung terdapat delapan kantor pelayanan pajak (KPP) dan satu kantor wilayah (Kanwil),  yaitu  kantor  wilayah  (Kanwil)  DJP  Jawa  Barat  I,  KPP  Madya  Bandung,  KPP  Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Soreang, KPP Pratama Majalaya.
Fasilitas sistem administrasi yang disediakan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak,  yaitu e-billing terus  mengalami  pembaharuan  serta  semakin  memudahkan  para  wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Akan tetapi, adakalanya wajib pajak mengeluh karena harus menunggu lama untuk membuat kode tagihan karena tidak tersedia komputer/perangkat yang memadai. Hal ini membuat wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Ketidakpatuhan  wajib  pajak  pun  dilihat  dari  kualitas  pelayanan  pajak.  Kurang  tanggapnya instansi pelaksana pelayanan pajak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak dirasa  masih  kurang  maksimal  dalam  menangani  pengaduan  dan  pertanyaan  wajib  pajak, sehingga menyebabkan wajib pajak bingung dan tidak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Efriyenty, 2017).
Masalah ketidakpatuhan yang lainnya adalah pemahaman perpajakan. Pada umumnya wajib  pajak  hanya  sekadar  mengetahui  peraturan  perpajakan,  tetapi  tidak  seutuhnya memahami arti yang terdapat di dalamnya. Sehingga mereka cenderung melalaikan peraturan tersebut dan tidak takut atas sanksi yang akan diterima. Namun, tidak sedikit juga di antara wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tetapi mereka justru berupaya
untuk mencari cara dalam melakukan penghindaran pajak. Realitanya kepatuhan bukan sebuah tindakan yang mudah untuk diterapkan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak. Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis akan meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dan Kurnia (2020) pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak,  sanksi  pajak,  dan  pemahaman perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pebrina  dan  Hidayatulloh  (2020)  pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.Siti  Khodijah  dkk  (2021)  pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan, kualitas layanan fiscus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi.  Visrizamet  dan  Frinaldi  (2022)  pengaruh  penerapan e-billing dan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak di kota padang. Fadilah dan Sapari (2021) pengaruh penerapan sistem e-billing , e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Tinjauan Pustaka
Teori Atribusi Teori  atribusi  ( attribution  theory )  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Heider  (1958)  yang mengasumsikan  bahwa  perilaku  seseorang  ditentukan  dari  perilaku  yang  ditimbulkan  secara internal  maupun  eksternal.  Perilaku  yang  disebabkan  secara  internal  adalah  perilaku  yang berada  di  bawah  kendali  pribadi  individu  itu  sendiri  dalam  keadaan  sadar,  seperti  ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.
Hubungan  teori  atribusi  dengan  penelitian  ini  adalah  karena  teori  ini  dapat  menjelaskan mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan seluruh Wajib Pajak. Teori Atribusi juga menetapkan hal apa saja yang harus dilakukan oleh seluruh wajib pajak dan bagaimana Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan sebuah kesan kepada Wajib Pajak.
Teori Technology Acceptance Model (TAM) Technology  Acceptance  Model (TAM)  merupakan  pengembangan  teori  oleh  Davis (1989) dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang merupakan teori tindakan reaksi dan persepsi penggunaan atas teknologi informasi.
TAM  relevan  untuk  menjelaskan  e- billing system .  Wajib  pajak  akan  menerima  dan memutuskan untuk menggunakan e-billing system sebagai pelayanan proses pembayaran pajak apabila merasakan kemudahan dan kebermanfaatan. Kemudahan dan manfaat yang dirasa akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi wajib pajak, sehingga e-billing system akan digunakan secara terus-menerus untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Muslimah (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan pada wajib pajak yang sudah memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya. Menurut Wulandari (2020),  kepatuhan  pajak  memiliki  dua  sudut  pengertian  yang  berbeda.  Pertama,  dari  segi sederhana yaitu keterlibatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, dari segi komprehensif sikap rasa tanggung jawab seorang wajib pajak dan kesadaran sebagai warga negara. Menurut Fitria dkk (2021) kepatuhan wajib pajak terbagi  menjadi  dua,  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal merupakan  sebuah  situasi  dimana  wajib  pajak  memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  secara  formal  sesuai  dengan  dasar  dan  ketentuan  dalam  Undang-Undang
Perpajakan.  Sedangkan,  kepatuhan  material  merupakan  sebuah  situasi  dimana  wajib  pajak memenuhi serta melaksanakan seluruh ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa dari Undang-Undang Perpajakan.

## Penerapan Sistem e-billing
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-26/PJ/2014  Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik , electronic billing system(e-billing) adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

## Kualitas Pelayanan Pajak
Kualitas pelayanan pajak adalah salah satu cara yang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  beberapa  keadaan  yaitu,  penerapan  sistem informasi yang berkualitas oleh DJP akan memberikan informasi yang berkualitas juga, sehingga memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak (Mahardika, 2015).

## Sanksi Pajak
Sanksi  adalah  bentuk  hukuman  atas  ketidakpatuhan  atau  ketidaktaatan  terhadap peraturan  yang  berlaku.  Sanksi  tersebut  merupakan  konsekuensi  atas  suatu  perbuatan menyimpang  yang  telah  dilakukan.  Sanksi  pajak  ialah  jaminan  bahwa  ketentuan  perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/dituruti/ditaati. Selain itu pemberian sanksi juga dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2013).

## Pemahaman Perpajakan
Menurut Resmi (2019) pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak  mengetahui  tentang  perpajakan  dan  mengimplementasikan  pengetahuan  itu  untuk membayar pajak . Pemahaman peraturan perpajakan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata  cara  perpajakan,  serta  mengaplikasikannya  pada  kegiatan  perpajakan  termasuk pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya (Rahayu, 2010). Apabila individu sudah memahami  dan  mengerti  mengenai  perpajakan  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  akan meningkat (Adiasa, 2013).

## Pengembangan Hipotesis
Penerapan e-billing dengan kepatuhan wajib pajak didasari oleh teori atribusi dan teori Technology  Acceptance  Model .  Menurut  penelitian  Novimilldwiningrum  dan  Hidajat  (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  Pengaruh  positif  berarti  semakin  efektif  penerapan e-billing maka  kepatuhan  pajak semakin meningkat. Sebaliknya semakin rendah efektifitas penerapan e-billing maka kepatuhan wajib pajak semakin rendah.
H 1 : Sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kualitas  pelayanan  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  beberapa kondisi yaitu, sistem informasi yang diterapkan oleh DJP berkualitas akan memberikan informasi yang  berkualitas  pula,  sehingga  memberikan  pengaruh  kepada  kepatuhan  wajib  pajak (Mahardika, 2015). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Chrisita dan Kurnia, 2022) menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  perpajakan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh  Febrianti dan Kurnia
(2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
H 2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi  perpajakan  adalah  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya (I Asfa dan Meiranto, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pebrina  dan  Hidayatulloh  (2020)  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  sanksi tersebut diberlakukan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat
H 3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pemahaman peraturan perpajakan adalah sebuah proses ketika wajib pajak memahami dan  mengetahui  tentang  peraturan,  undang-undang  serta  tata  cara  perpajakan,  serta mengaplikasikannya pada kegiatan perpajakan (Adiasa, 2013). Khodijah dkk (2021) menyatakan bahwa  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakannya, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Raharjo dkk (2020) menyarankan bahwa wajib pajak harus lebih  memperbaharui  pengetahuannya  dan  pemahaman  mengenai  peraturan  perpajakan, karena  masih  banyak  ditemukan  wajib  pajak  yang  minim  pengetahuan  tentang  kapan  batas akhir untuk melaporkan SPT sehingga wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara tepat waktu.
H 4 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kerangka Konseptual
Berikut ini adalah kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data ialah teknik wawancara dan dokumentasi. Populasi dari penelitian ini, yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung  Cicadas  yang  berjumlah  300.740  wajib  pajak  orang  pribadi.  Pengambilan  sampel menggunakan teknik simple random sampling sebanyak 100 sampel .
Defenisi Operasional Variabel 1. Penerapan Sistem e-billing
• Kemudahan dalam proses pembayaran pajak
• Kemudahan dalam menggunakan sistem
• Mempercepat proses pembayaran pajak
2. Kualitas Pelayanan Pajak
• Realibility
• Responsiveness
• Assurance
• Empathy
• Tangibles
3. Sanksi Perpajakan
• Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang
• Penerapan sanksi harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
• Sanksi diperlakukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak
• Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
4. Pemahaman Perpajakan
• Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
• Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
• Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
5. Kepatuhan Wajib Pajak WPOP
• Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam mendaftarkan diri
• Kepatuhan  Wajib  Pajak  (WP)  untuk  dapat  menyetorkan  kembali  Surat  Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
• Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
• Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Uji Validitas Berikut merupakan hasil perhitungan model SEM PLS:
Tabel 3. Nilai Outer Loading Penerapan sistem e - billing Kualitas Pelayanan Pajak Sanksi Pajak Pemahaman Perpajakan Kepatuhan WPOP X1.1 0,885 X1.2 0,874 X1.3 0,750 X1.4 0,803 X1.5 0,765 X2.1 0,867 X2.2 0,847 X2.3 0,766 X2.4 0,797 X2.5 0,774 X3.1 0,898 X3.2 0,843
Penerapan sistem e - billing Kualitas Pelayanan Pajak Sanksi Pajak Pemahaman Perpajakan Kepatuhan WPOP X3.3 0,809 X3.4 0,826 X3.5 0,880 X4.1 0,788 X4.2 0,873 X4.3 0,749 X4.4 0,773 X4.5 0,753 Y.1 0,847 Y.2 0,836 Y.3 0,866 Y.4 0,869 Y.5 0,858 Sumber: Hasil olahan Smart PLS 4.0, 2023

## Gambar Model Diagram Jalur
Berdasarkan pada output outer loading dapat dilihat bahwa hasil loading factor semua indikator  untuk  masing-masing  konstruk  sudah  memenuhi convergent  validity .  Setelah dilakukan hasil uji faktor tahap awal, kemudian di interpretasikan ke dalam gambar berikut:
Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada gambar di atas, memperkuat temuan penelitian  yang  telah  disajikan  pada  tabel  sebelumnya  yang  menunjukkan  bahwa  setiap indikator yang digunakan pada penelitian ini telah memenuhi kriteria convergent validity yang baik, temuan penelitian ini dibuktikan dengan tidak ada butir indikator dengan loading factor < 0,7, mengindikasikan tingkat validitas yang tinggi. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan dengan uji discriminant validity.

## Discriminant Validity
Discriminant Validity dilakukan untuk menguji alat ukur secara akurat dalam mengukur konstruk yang diukur. Instrumen validitas ditentukan oleh convergent validity dan discriminant validity. Hal tersebut dilihat dari output cross loading dan akar AVE (Ghozali & Latan 2015).
Tabel 4. Hasil Uji Cross Loading Penerapan sistem e - billing Kualitas Pelayanan Pajak Sanksi Pajak Pemahaman Perpajakan Kepatuhan WPOP X1.1 0,885 0,220 0,363 0,163 0,398 X1.2 0,874 0,315 0,346 0,218 0,480 X1.3 0,750 0,216 0,126 -0,014 0,323 X1.4 0,803 0,298 0,345 0,058 0,351 X1.5 0,765 0,192 0,192 0,066 0,191 X2.1 0,304 0,867 0,427 0,359 0,572 X2.2 0,222 0,847 0,397 0,312 0,554 X2.3 0,342 0,766 0,290 0,186 0,416 X2.4 0,255 0,797 0,405 0,306 0,513 X2.5 0,156 0,774 0,286 0,345 0,489 X3.1 0,341 0,385 0,898 0,269 0,602
X3.2 0,341 0,279 0,843 0,183 0,522 X3.3 0,316 0,459 0,809 0,334 0,506 X3.4 0,275 0,425 0,826 0,288 0,484 X3.5 0,231 0,379 0,880 0,356 0,551 X4.1 0,146 0,353 0,313 0,788 0,540 X4.2 0,167 0,401 0,258 0,873 0,452 X4.3 0,043 0,216 0,254 0,749 0,319 X4.4 0,143 0,216 0,253 0,773 0,458 X4.5 -0,029 0,263 0,221 0,753 0,298 Y.1 0,349 0,602 0,604 0,542 0,847 Y.2 0,349 0,490 0,515 0,477 0,836 Y.3 0,451 0,496 0,438 0,448 0,866 Y.4 0,468 0,562 0,549 0,481 0,869 Y.5 0,327 0,542 0,565 0,379 0,858 Tabel 5. Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE) AVE √AVE Penerapan Sistem e-billing 0.668 0.817 Kualitas Pelayanan Pajak 0.658 0.811 Sanksi Pajak 0.726 0.852 Pemahaman Perpajakan 0.622 0.789 Kepatuhan WPOP 0.732 0.855

## Uji Reliabilitas
Berikut merupakan hasil uji reabilitas diolah menggunakan PLS: Tabel 6. Hasil Uji Reliability Cronbach’s Alpha Composite Reliability Penerapan Sistem E-Billing 0.878 0.909 Kualitas Pelayanan Pajak 0.870 0.906 Sanksi Pajak 0.905 0.93 Pemahaman Perpajakan 0.851 0.891 Kepatuhan WPOP 0.908 0.932 Sumber: Hasil olahan Smart PLS 4.0, 2023 Berdasarkan output  composite  reliability dan cronbach’s  alpha di  atas  menunjukkan bahwa  nilai  masing-masing  konstruk  sudah  di  atas  0.70  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa masing-masing konstruk dalam model yang diestimasi memiliki reliabilitas yang baik.

## Uji Struktur Model (Inner Model)

## Coefficieny Of Determination (R2 )
Berikut merupakan hasil uji R Square:
Tabel 7. Hasil Uji R Square R Square R Square Adjusted Kepatuhan WPOP 0.651 0.636 Sumber: Hasil olahan Smart PLS 4.0, 2023
Berdasarkan tabel diatas variabel bebas ( penerapan sistem e-billing , kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan) memiliki hubungan yang moderat sebesar 65,1 % terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak, temuan ini dibuktikan dengan koefisien
r square sebesar 0,651. Uji signifikansi setalah nilai R-Square yaitu melakukan uji-t signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.
Path Coefficients (β) Berikut merupakan hasil uji path coefficient:
Tabel 8. Hasil Uji Path Coefficient Original Sample Sample Mean Standar Deviation T Statistics  P Value Penerapan  Sistem e-Billing -> Kepatuhan WPOP 0.202 0.214 0.082 2.461 0.014 Kualitas  Pelayanan Pajak -> Kepatuhan WPOP 0.316 0.306 0.124 2.560 0.010 Sanksi  Pajak  -> Kepatuhan WPOP 0.315 0.318 0.109 2.886 0.004 Pemahaman Perpajakan -> Kepatuhan WPOP 0.295 0.291 0.086 3.423 0.001
Sumber: Hasil olahan Smart PLS 4.0, 2023 Berdasarkan Tabel diatas nilai Path coefficient atau P values pada  variabel penerapan sistem e-billing menunjukkan nilai sebesar 0,014, kualitas pelayanan pajak sebesar 0,010, sanksi pajak sebesar 0,004, dan pemahaman perpajakan sebesar 0,001 yang artinya masing-masing variabel  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## Pengujian Hipotesis
Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis:
Tabel 9. Pengujian Hipotesis Hipotesis t table t value Keterangan Hipotesis 1 2.461 1.985 Terdukung Hipotesis 2 2.560 1.985 Terdukung Hipotesis 3 2.886 1.985 Terdukung Hipotesis 4 3.423 1.985 Terdukung
Sumber: Hasil olahan Smart PLS 4.0, 2023 Hasil  pengujian  hipotesis  penelitian  memberikan  makna  bahwa  variabel  bebas  yang terdiri  dari  penerapan  sistem  e-billing,  pelayanan  pajak,  sanksi  pajak,  dan  pemahaman perpajakan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  secara  terpisah  memiliki  pengaruh  yang positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
Penerapan Sistem E-Billing Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengujian  hipotesis  pertama  membuktikan  bahwa  penerapan  sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil evaluasi inner model atas penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dihasilkan nilai t statistic sebesar 2,461 dimana nilainya lebih besar dari pada t table 1,985 sehingga hipotesis ini dinyatakan terdukung. Hasil pengujian hipotesis menyatakan penerapan  sistem e-billing memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  I. M. W. Putra dkk (2021),  Sari  dan  Widyawati  (2019),  yang  menyimpulkan  bahwa  penerapan  sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil evaluasi inner  model  atas  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan  WPOP    dihasilkan  nilai t  statistic sebesar  2,560  dimana  nilainya  lebih  besar  dari  pada t  table 1,985  sehingga  hipotesis  ini dinyatakan  terdukung.  Hasil  pengujian  hipotesis  menyatakan  kualitas  pelayanan  pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Febrianti dan Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Artinya,  semakin  tinggi  kualitas  pelayanan  pajak,  maka  akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengujian  hipotesis  ketiga  membuktikan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Berdasarkan hasil evaluasi inner model atas sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP  dihasilkan nilai t statistic sebesar 2,886 dimana nilainya lebih besar dari pada t table 1,985 sehingga hipotesis ini dinyatakan terdukung. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pebrina  dan Hidayatulloh  (2020)  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  sanksi  tersebut diberlakukan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengujian  hipotesis  keempat    membuktikan  bahwa  pemahaman  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib paja orang pribadi. Berdasarkan hasil evaluasi inner  model atas  pemahaman  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pakak  orang  pribadi dihasilkan  nilai t  statistic sebesar  3.423  dimana  nilainya  lebih  besar  dari  pada t  table 1,985 sehingga hipotesis ini dinyatakan terdukung. Hasil pengujian hipotesis menyatakan pemahaman perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khodijah  dkk  (2021), Febrianti  dan  Kurnia  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman  perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Semakin  tinggi  pengetahuan  dan pemahaman perpajakannya, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 5. Penutup
Dari  hasil  penelitian  pemahaman  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak dapat disimpulkan bahwa :
1. Terdapat pengaruh yang positif antara penerapan sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas
2. Terdapat pengaruh yang positif antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas
3. Terdapat pengaruh yang positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas
4. Terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dapat diajukan saran-saran yang ditujukan kepada:
1. Direktorat Jendral Pajak (DJP) khususnya KPP Pratama Bandung Cicadas diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas e-billing serta memberikan workshop terkait penggunaan sistem e-billing , sehingga pemahaman dan kemampuan wajib pajak terhadap penggunaan sistem e – billing menjadi lebih baik.
2. Pada  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  populasi  dan  sampel  yang digunakan, sehingga hasil penelitian yang ditemukan dapat dipercaya.

## Daftar Pustaka
Adiasa, Nirawan. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. Accounting Analysis Journal 2 (3): 345–52.
Chrisita, Leagustina, dan Kurnia. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 1–20.
Davis, Fred D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly: Management Information Systems 13 (3): 319–39. Fadilah, Khusnul, dan Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 9 (5): 1–15. Febrianti, Nur Dwita, dan Kurnia. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Wajib Pajak. Ilmu dan Riset Akuntansi 9: 1–17. Fitria, Adinda Elfon, Yaya Sonjaya, dan Muhammad Ridhwansyah Pasolo. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak,
Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Pada  KPP  Pratama  Jayapura  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19). Accounting Journal Universitas Yapis Papua 2 (2): 72–87. Ghozali, Imam, dan Hengky Latan. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Heider, Fritz. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations . The Psychology of Interpersonal Trust . New York: Wiley.
I  Asfa,  Esti  Rizqiana,  dan  Wahyu  Meiranto.  (2017).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus, Pengetahuan  Dan  Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Esti. Diponegoro Journal Of Accounting 6: 1–13.
Mahardika, I Gusti Ngurah Puta. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kpp  Pratama  Singaraja. Jurnal  Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) . Mardiasmo. (2013. Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi.
Pebrina,  Rizky,  dan  Amir  Hidayatulloh.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  E-Spt,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis 17 (1): 1–8.
Putra, I Made Widnata, I Nyoman Kusuma AMP, dan I Made Sudiartana. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Sosialisasi  Pajak  Dan  Penerapan  E-Billing  Terhadap  Kepatuhan Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung  Utara. Jurnal Kharisma 3 (1): 117–27.
Raharjo, Nabilla Karlinda, Majidah Majidah, dan Kurnia Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Cibinong Periode 2020). E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7: 671–86. Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal . Graha Ilmu . Yogyakarta. Resmi, Siti. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Visrizamet,  Seftrini,  dan  Aldri  Frinaldi.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  E-Billing  dan  E-SPT  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) 4: 131–37.