## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA TANJUNGPINANG

## Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang e-mail: emdymdy@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  tesis   ini  mengangkat  permasalahan  (1)  Apakah  tindakan Notaris/PPAT yang membuat  2 (dua) Akta dengan objek dan tanggal  yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana  Pemalsuan  Surat  ?  (2)  Bagaimana  penerapan  Pidana  terhadap Notaris/PPAT  dalam  hal  terbukti  melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan Surat? (3) Bagaimanakah akibat hukum pengenaan pidana terhadap Notaris PPAT?Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan menggunakan pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach). Bahan hukum  yang digunakan terdiri  atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Sedangkan analisisnya
dilakukan secara deskriptif
kualitatif.Kesimpulannya  adalah  (1)  Tindakan  Notaris  /PPAT  yang membuat  2  (dua)  akta  dengan  objek  dan  tanggal  yang  sama,  namun  para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat.  Hal  ini  terbukti  dengan  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung Pinang  Nomor  :  35/Pid.B/2022/  PN.  TPG  tanggal  19  April  2022.  (2) Penerapan  pidana  terhadap  Notaris/PPAT  dalam  hal  terbukti  melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana Nomor:
35/Pid.B/2022/  PN.  TPg  tanggal  19  April  2022,  Terdakwa  (Notaris  Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1  (satu)  tahun  dan  8  (delapan)  bulan  yang  akan  dikurangkan  seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Dasar dan landasan hukum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman  pidana  kepada  Terdakwa (Notaris  Ratu  Aminah  Gunawan,  SH,  MKn)  adalah  dakwaan  berbentuk alternatif,  dimana  Majelis  Hakim  langsung  mempertimbangkan  dakwaan yang  sesuai  dengan  fakta  persidangan,  yaitu  dakwaan  Pasal  264  ayat  (1) KUHP  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP.  (3)  Akibat  hukum  pengenaan pidana  terhadap  Notaris/PPAT  Ratu  Aminah  Gunawan,  SH.,MKn  oleh Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang,  dengan  pidana  berupa pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  8  (delapan)  bulan,  maka  secara
otomatis terpidana tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Notaris/PPAT di Kabupaten Bintan.
Kata Kunci: Pidana, Pemalsuan Surat, Notaris/PPAT

## Abstract
This  Tesis  examination  dismount  problems  are  (1).  If  a  Notary  / PPAT  made  2  (two)  letters  with  the  same  object  and  date  with  different people can be dessificated as criminal act of falsification letter ? (2). How are  the  criminal  sanction  gives  to  a  Notary  that  has  proved  doing  the criminal falsification letter ? (3). How about the criminal sanction to the Notary  /  PPAT  functionary  ?.Examination  using  is  normative  law examination, with using conceptual approach and statute approach. Law elements  that  used  include  primer  law  element  and  second  law  element. The  analysis  doing  by  descriptive  qualitative.The  conclutions  are  (1).  A Notary  that  made  2  (two)  letters  with  same  object  and  date,  but  with different  people  can  be  classified  as  doing  criminal  falsification  letter. This  proved  by  decision  of  Tanjung  Pinang  District  Court  Number  : 35/Pid.B/2022/PN.TPG date 19 th April 2022. (2). Criminal sanction gives to  a Notary / PPAT that has proved doing  criminal falsification  letter at criminal decision  Number : 35/Pid.B/2022/PT.TPG date 19 th April 2022, the Notary (Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) given punishement 1 (one) year and 8 (eight) months jail that will all decrease with time arrest that she  has  done.  The  law  fondation  an  evidence  from  the  Judges  to  give criminal punishment to the Notary (Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) in alternative charge, where the judges direct consider the charge that fix to the fact in the court, that the charge of article 264 paragraph (1) KUHP jo. article 55 paragraph (1)  number 1 KUHP. (3).  The  criminal sanction to  the  Notary  /  PPAT  Ratu  Aminah  Gunawan,  SH,  MKn  given  by  the judges  at  Tanjung  Pinang  District  Court  are  punishment  jail  along  1 (one) year and 8 (eight) months, that made automatically the Notary can not doing her rights and duty as a Notary at Bintan Regency.
Keywords : Criminal, Falsification Letter, Notary/PPAT.

## PENDAHULUAN
Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta  otentik.  Pembuatan  akta  otentik  oleh  dan/atau  dihadapan  Notaris, didasarkan  atas  perintah  undang-undang  atau  atas  permintaan  para  pihak. Pada hakikatnya, akta otentik memuat  kebenaran formal  sesuai  dengan apa yang  dikehandaki  oleh  para  pihak,  namun  Notaris  berkewajiban  untuk menjelaskan  dan  memberikan  informasi  yang  bersifat  penyuluhan  hukum berkaitan  dengan  hal-hal  yang  akan  dimuat  dalam  akta.  Dengan  demikian

## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA
TANJUNGPINANG(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg )(Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman)
para  pihak  bebas  menentukan  untuk  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  isi akta yang akan ditandatanganinya.
Menjadi  persoalan  adalah  apabila  Notaris/PPAT  membuat  akta otentik  yang  selanjutnya  dalam  perjalanan  waktu  dirubah  dan  dibatalkan sendiri oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum  akan  isi  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  bersangkutan  dan melanggar  UUJN  yang  menyatakan  bahwa:  “Isi  akta  tidak  boleh  dirubah atau  ditambah,  baik  berupa  penulisan  tindih,  penyisipan,  penocretan  atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Sehingga apabila Notaris melakukan perubahan terhadap akta tanpa sepengetahuan para pihak, maka hal  tersebut  mengindikasikan  adanya  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (disigkat  KUHP).  Dalam  Pasal  264  ayat  (1)  KUHP  ditegaskan bahwa:  “Pemalsuan  surat  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta otentik”.
Di  Kabupaten  Bintan  yang  merupakan  salah  satu  Kabupaten    di Propinsi  Kepulauan  Riau,  terdapat  sebuah  kasus  yang  melibatkan  seorang Notaris  bernama  Ratu  Aminah  Gunawan,  Sarjana  Hukum  Magister Kenotariatan yang pada tanggal 15 Desember 2016 diminta untuk membuat akta  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  antara  Nyonya  Supriati selaku  Pihak  Pertama/Penjual  dan  Tuan  Cheng  Liang  selaku  Pihak Kedua/Pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas  40.000  M2  (empat  puluh  ribu  meter  persegi)  dengan  harga  Rp. 180.000,-  (seratus  delapan  puluh  ribu  rupiah)  tiap  M2  (meter  persegi)  atau total harga tanah keseluruhannya sebesar Rp. 4.531.860.000,- (empat milyar lima  ratus  tiga  puluh  satu  juta  delapan  ratus  enam  puluh  ribu  rupiah) berdasarkan bukti kepemilikan awalnya berupa Surat Tebas yang terletak di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan.
Dalam perkembangannya, bukti kepemilikan telah ditingkatkan oleh Notaris  Ratu  Aminah  Gunawan,  Sarjana  Hukum,  Magister  Kenotariatan menjadi  Alas  Hak  dan  menjadi  10  (sepuluh)  unit  Sertifikat  Hak  Milik dengan  total  tanah  seluas  25.177  M2  (dua  puluh  lima  ribu  seratus  tujuh puluh  tujuh meter persegi) yang telah dilaksanakan proses jual belinya dan seluruh  sertifikat  dibalik  nama  ke  nama  Pihak  Kedua  yaitu  Tuan  Cheng Liang  dan  1  (satu)  unit  Alas  Hak  Nomor :  01/KTP/2018  tanggal  9  Januari 2018  yang  terdaftar  atas  nama  Notaris  Ratu  Aminah  Gunawan,  Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan seluas 5.081,15 M2 (lima ribu delapan ratus dua).
Pihak  Kedua  yaitu  Tuan  Cheng  Liang,  tidak  menerima  kenyataan bahwa  tanah  yang  dibelinya  berdasarkan  Perjanjian  semula  yaitu  seluas 40.000  M2  (empat  puluh  ribu  meter  persegi)  namun  hanya  diserahkan  10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik dengan luas 26.650 M2 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh meter persegi) saja. Sedangkan 1 (satu) bidang yang seluas 5.802 M2 (lima ribu delapan ratus dua) telah ditawarkan oleh Notaris untuk  dibeli  oleh  Pihak  Kedua  dimana  Pihak  Kedua  menolak  karena berdasarkan  Perjanjian  semula,  Pihak  Kedua  telah  berjanji  untuk  membeli dengan  luas  seluruhnya  40.000  M2  (empat  puluh  ribu  meter persegi).Berdasarkan  kecurigaan  Pihak  Kedua  sebagai  Pembeli  tanah tersebut, maka hal  ini dilaporkan ke Pihak Kepolisian Bintan dan sekarang telah  menjadi  Perkara  Pidana  Nomor:  35/PID.B/2022/PN.TPg  dengan Terdakwa  Notaris  Ratu  Aminah  Gunawan,  Sarjana  Hukum,  Magister Kenotariatan  yang  telah  memasuki  proses  Persidangan  dengan  Agenda Pemeriksaan  Saksi  Ahli  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang  dan selanjutnya telah dijatuhkan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 April 2022.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:
1. Apakah  tindakan  Notaris/PPAT  yang  membuat  2  (dua)  Akta dengan  objek  dan  tanggal  yang  sama,  namun  para  pihak  yang berbeda dapat  diklasifikasikan sebagai  Tindak Pidana Pemalsuan Surat ?
2. Bagaimana  penerapan  Pidana  terhadap  Notaris/PPAT  dalam  hal terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat?
3. Bagaimanakah  akibat  hukum  pengenaan  pidana  terhadap  Notaris PPAT?
4.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif, disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu  penelitian  terhadap  hukum yang  dikonsepsikan  dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  dan dikembangkan. 1 Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  kegiatan penelitian  ini  adalah  sebagai  berikuit:  (1)  Pendekatan  Konseptual ( conseptual  approach ).  Pendekatan  ini  memanfaatkan  pandangan-pandan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Dengan mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu
1 Soetandio Wignyosubroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya’ , Elsam dan Huma Jakarta,2002, h.148

## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA
TANJUNGPINANG(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg )(Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman)
hukum  diharapkan  akan  dapat  melahirkan  pengertian-pengertian,  konsep- konsep  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 2 (2) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) Penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  ( statute  approach) dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di bahas. 3
Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer adalah bahan hukum yang  memiliki  daya  ikat,  dan  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif,  artinya  mempunyai  otoritas, 4 Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  erat  hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: rancangan  undang-undang,  karya  ilmiah  para  sarjana  dan  hasil-hasil penelitian. 5 Sementara  itu,  bahan  hukum  tersier  atau  bahan  hukum penunjang,  pada  dasarnya  mencakup  bahan-bahan  yang  memberikan petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  bahan  hukum  sekunder, yang  lebih  dikenal  dengan  nama  bahan  acuan  bidang  hukum  atau  bahan rujukan  bidang  hukum. 6 Analisis  nya  menggunakan  preskriptif  analisis, yakni  mengadakan  analisa  dengan  mendiskripsikan  atau  menjelaskan konsep-konsep  hukum  dan  peraturan-peraturan  yang  ada  terkait  dengan permasalahan yang dibahas, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN
1. Tindakan  Notaris  /PPAT  yang  Membuat  2  (Dua)  Akta  Dengan Objek  dan  Tanggal  yang  Sama  Namun  Para  Pihak  yang  Berbeda Dapat Diklasifikasikan Sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Pada tanggal 15 Desember 2016 oleh seorang Notaris di Kabupaten Bintan  bernama  Ratu  Aminah  Gunawan,  Sarjana  Hukum,  Magister Kenotariatan  (Terdakwa)  telah  dibuat  akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli Nomor  06  antara  Nyonya  Supriati  selaku  Penjual  dengan  Tuan  Hariadi selaku  Pembeli  atas  sebidang  tanah  seluas  19.375  M2 (sembilan  belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan harga Rp. 2.518.750.000,-
2 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2008, h. 95
3 Ibid. , h. 93.
4 Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum’, Penerbit  Alfa  Beta, Bandung, 2020, h. 67
5 Ibid. 6 Ibid.
(dua milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang  terletak  di  Jalan  Indunsari  seberang  Dealer  Yamaha  RT.  004,  RW. 003, Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Seri Kuala Lobam,  Kabupaten Bintan, yang mana tanah tersebut dikuasai Penjual berdasarkan Surat Tebas Nomor : 0008/TU/1961 tanggal 23 Pebruari 1961 atas nama Kakek Penjual yaitu Hadji Husin yang akan dibayar secara bertahap oleh Pembeli.
Segera  setelah  Penjual  (Nyonya  Supriati)  dan  Pembeli  (Tuan Hariadi) meninggalkan kantor Terdakwa, Tuan Hariadi kembali mendatangi kantor  Terdakwa  dan  meminta  Terdakwa  untuk  membuatkan  lagi  Akta Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  lainnya  antara  Nyonya  Supriati  sebagai Penjual  dan  Tuan  Cheng  Liang  sebagai  Pembeli  atas  bidang  tanah  yang sama ditambah 5.802 M2 namun dengan harga Rp. 4.531.860.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana  untuk  penandatanganan  akta  tersebut,  Pembeli  yaitu  Tuan  Cheng Liang tidak hadir dihadapan Terdakwa namun akta dibawa Tuan Hariadi ke Batam untuk dimintakan paraf dan tanda tangan Tuang Cheng Liang. Yang selanjutnya  oleh  Terdakwa  dikeluarkan  Akta  Nomor  09  dengan  tanggal yang sama dan objek yang sama.
Terhadap  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut,  selanjutnya  oleh Tuan Cheng Liang sebagai pembeli telah melunasi harga tanah sebesar Rp. 4.531.860.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh satu  juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap.
Atas  bidang  tanah  yang  dibeli  Tuan  Cheng  Liang  tersebut selanjutnya  dilakukan  pengukuran  dan  ditingkatkan  menjadi  sertifikat  atas nama Tuan Cheng Liang dengan luas tanah adalah 19.375 M2 dan 5.802 M2 atau  total  keseluruhan  luas  tanah  yang  diterima  oleh  Pembeli  yaitu  25.177 M2.
Setelah  dilakukan  pengukuran  kembali,  di  atas  tanah  yang  dibeli oleh Tuang Cheng Liang masih terdapat sisa tanah seluas 5.081,15 M2 yang selanjutnya  didaftarkan  atas  nama  Terdakwa  berdasarkan  Alas  Hak  yang terregister  oleh  Lurah  Tanjung  Permai  Nomor  :  01/KTP/2018  tanggal  9 Januari 2018.
Selanjutnya,  bidang  tanah  seluas  5.081,15  M2  ditawarkan  kembali kepada  Tuan  Cheng  Liang  dengan  harga  Rp.  100.000,-  (seratus  ribu)  tiap M2 dan pada saat tersebut timbullah kecurigaan Tuang Cheng Liang setelah melihat  batas  tanah  yang  ditawarkan  tersebut  adalah  berbatasan  dengan tanah yang telah dibelinya terdahulu. Atas kecurigaan tersebut, Tuan Cheng Liang  mendatangi  kantor  Terdakwa  dan  karena  Tuan  Cheng  Liang  marah, maka  diserahkan  Alas  Hak  tersebut  oleh  Terdakwa  kepada  Tuan  Cheng Liang.

## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA
TANJUNGPINANG(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg )(Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman)
Namun  karena  Tuang  Cheng  Liang  merasa  dirugikan  disebabkan tanah yang telah dibelinya dengan harga Rp. 4.531.860.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah untuk  luas  40.000  M2  sesuai  luas  yang  tertera  pada  surat  tebas,  sedangkan tanah yang baru diterimanya baru 25.177 M2 dan 5.081,15 M2 maka masih ada  sisa  kekurangan  seluas  8.000  M2  (delapan  ribu  meter  persegi)  yang belum diserahkan oleh Tuan Hariadi yang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah lainnya.
Demikian pula Nyonya Supriati yang merasa dirugikan karena baru menerima  uang  dari  hasil  penjualan  tanahnya  sebesar  Rp.  2.518.750.000,- (dua milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari keseluruhan harga sebesar Rp. 4.531.860.000,- (empat milyar lima ratus tiga  puluh  satu  juta  delapan  ratus  enam  puluh  ribu  rupiah)  atau  masih kurang  sebesar  Rp.  2.013.111.000,-  (dua  milyar  tiga  belas  juta  seratus sebelas ribu rupiah).
Terhadap  perkara  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  tuntutan pada tanggal 8 April 2022 sebagai berikut :
1. Menyatakan  Terdakwa  RATU  AMINAH  GUNAWAN,  SH,  MKn telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan   akta   otentik   secara   bersama-sama” sebagaimana   dalam  Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  kepada  Terdakwa  dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan  bahwa  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti
6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Sementara  itu,  Pembelaan  Penasehat  Hukum  Terdakwa  pada pokoknya    memohon  agar  Majelis  Hakim  mengadili  perkara  ini  dengan memberikan putsan sebagai berikut :
a. Menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa RATU  AMINAH  GUNAWAN,  SH,  MKn  adalah  terbukti  akan tetapi  perbuatan  tersebut  bukan  merupakan  perbuatan  pidana,
melainkan termasuk ruang lingkup perdata ;
b. Melepaskan  Terdakwa  RATU  AMINAH  GUNAWAN,  SH,  MKn dari  tuntutan  hukum  ( Onslag  van  recht  vervolging )  dan  harus dibebaskan dari tahanan ;
c. Memulihkan  hak  Terdakwa  RATU  AMINAH  GUNAWAN,  SH, MKn dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
d. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Kemudian  keterangan  terdakwa  (Notaris  Ratu  Aminah  Gunawan,
SH, MKn), adalah sebagai berikut:
- Bahwa  Terdakwa  adalah  Notaris  yang  berkantor  di  Tanjung Uban.
- Bahwa  awalnya  sekira  bulan  November  2016  saksi  SUPRIATI dan  saksi  SRI  SUGIARTO  datang  ke  kantor  Terdakwa  untuk mengurus  jual  beli  dengan  dasar  surat  tebas  milik  kakek  saksi
SUPRIATI,  selanjutnya  Terdakwa  meminta  Saksi  SUPRIATI untuk  mengurus  kelengkapan  dokumen  surat  tanah  seperti  foto copy  KTP  ahli  waris  dari  Hadji  Husein  atas  nama  surat  tebas yang saksi SUPRIATI miliki tersebut.
- Bahwa  Terdakwa  tidak  ingat  berapa  kali  saksi  SUPRIATI  dan Saksi SRI SUGIARTO datang ke kantor Terdakwa.
- Bahwa  sekira  bulan  November  tahun  2016  Saksi  SRI SUGIANTO  dan  Saksi  SUPRIATI  kembali  ke  Kantor
Terdakwa bersama-sama dengan ibu FATIMAH dan ENDANG ISNARWATI,  yang  mana  saat  itu  Terdakwa  sudah  membuat
Surat  Kuasa  dari  Ibu  FATIMAH  kepada  Saksi  SUPRIATI selaku  anak  dari  FATIMAH  sehingga  pada  saat  itulah  Ibu FATIMAH  menandatangani  Surat  Kuasa  tersebut,  selanjutnya pada  saat  itu  jugalah  surat-surat  yang  pernah  Terdakwa  minta untuk  keperluan  jual  beli  tanah  diberikan  Saksi  SUPRIATI kepada Terdakwa.
- Bahwa  saat  Saksi  SRI  SUGIANTO  dan  Saksi  SUPRIATI datang  mengantarkan  surat-surat  kelengkapan  dokumen  surat tanah  tersebut  ke  Kantor,  Terdakwa  menyampaikan  kepada
Saksi  SRI  SUGIANTO  dan  Saksi  SUPRIATI  bahwa  pembeli lahan  tanah  tersebut  adalah  Orang  Cina  Batam  yang  Terdakwa ketahui dari saksi HARIADI.
- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  mengatakan  surat  tebas  tidak bisa  dijadikan  dasar  jual  beli  maka  harus  dinaikkan  menjadi SPORADIK  atau  alas  hak,  Terdakwa  hanya  menyampaikan kepada  Saksi  SUPRIATI  dan  Saksi  SRI  SUGIANTO  untuk mengurangi  biaya  pajak  dan  yang  lainnya  maka  SPORADIK akan  dibuat  ke  atas  nama  CHENG  LIANG  karena  sudah  pasti

## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA
TANJUNGPINANG(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg )(Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman)
CHENG  LIANG  yang  akan  membeli  lahan  tanah  tersebut, sehingga  disepakati  SPORADIK  langsung  dibuat  atas  nama pembelinya CHENG LIANG.
- Bahwa    Terdakwa    mengetahui    pembelinya    adalah    Cheng Liang  berdasarkan penjelasan saksi Hariadi sebelumnya kepada Terdakwa.
- Bahwa  Terdakwa  mengetahui  saat  saksi  Riki  dan  seorang temannya  dari  Kelurahan  Tanjung  Permai  melakukan pengukuran  bidang  tanah  yang  dijual  Saksi  SUPRIATI  yang terletak di Jln. Indunsari (seberang dealer Yamaha) RT. 004 dan
RW.  003,  Kel.  Tanjung  Permai,  Kec.  Seri  Kuala  Lobam,  Kab. Bintan  dengan  penunjukan  batas  oleh  Saksi  SRI  SUGANTO, sedangkan  Terdakwa  dan  Saksi  SUPRIATI  menunggu  di pondok yang ada di seberang lokasi tanah.
- Bahwa  sekira  akhir  bulan  November  tahun  2016  Saksi  SRI SUGIANTO  dan  Saksi  SUPRIATI  datang  ke  Kantor Terdakswa, lalu  Terdakwa menjelaskan kepada Saksi SUPRIATI  agar  meminta  tanda  tangan  FATIMAH  dan ENDANG ISNARWATI untuk menanda tangani sebagai saksi- saksi  dan  sebagai  Petunjuk  Batas  didalam  Surat  Pernyataan Penguasaan  Phisik  Bidang  Tanah  (SPORADIK)  atas  nama CHENG LIANG Nomor : 19/KTP/2016, tanggal 24 November 2016  seluas  19.375  M2,  dan  setelah  masing-masing  bertanda tangan  di  dalam  SPORADIK  tersebut,  kemudian  SPORADIK diserahkan kembali oleh Saksi SUPRIATI kepada Terdakwa.
- Bahwa  pada  tanggal  15  Desember  2016  Terdakwa,  Saksi  SRI
SUGIANTO, Saksi SUPRIATI, Saksi Candra dan saksi Hariadi bertemu  di  Kantor  Terdakwa,  dan  pada  saat  itu  Saksi  SRI SUGIANTO  DAN  Saksi  SUPRIATI  bertanya  kepada  saksi Hariadi dengan mengatakan “PAK HARIADI, KENAPA LUAS TANAHNYA  HANYA  SEMBILAN  BELAS  RIBU        LEBIH ?”  lalu  saksi  Hariadi  menjawab  “YA  ADANYA  CUMA SEGITU  YA  SEGITU  AJA  YANG  SAYA  BAYAR”,  lalu Terdakwa  juga  mengatakan  “ITULAH  HASIL  UKUR SETELAH  PAKAI  GPS  dari  BPN”,  karena  sebelumnya Terdakwa  pernah  meminta  pihak  Kadastral  untuk  melakukan pengukuran  untuk  keperluan  penerbitan  Sertipikat  sesuai SPORADIK atas nama CHENG LIANG Nomor : 19/KTP/2016
tanggal  24 November 2016 seluas 19.375 M2 dan SPORADIK atas  nama  CHENG  LIANG  Register  Lurah  Tanjung  Permai Nomor  :  20/KTP/2016  luas  5.802  M2  tanggal  24  November 2016 yang diterima Terdakwa dari saksi Candra.
- Bahwa  saat  dilakukan  pengukuran  persil  oleh  Kadastral  sudah ada  sertipikat  atas  nama  orang  lain  seluas  1.700  M2  di  atas bidang  tanah  sesuai  SPORADIK  atas  nama  CHENG  LIANG Register  Lurah  Tanjung  Permai  Nomor  :  20/KTP/2016  luas
5.802  M2  tanggal  24  November  2016,  sehingga  atas pemberitahuan dari Terdakwa, selanjutnya saksi RIKI dan saksi Candra  mengurus  SPORADIK  kembali  untuk  mencukupkan luas tanah yang akan dijual saksi Hariadi kepada saksi CHENG
LIANG sekira 2,5 (dua koma lima) hektar, sehingga terbitlah 1 (satu)  bundel  SPORADIK  (ke-III)  atas  nama  CHENG  LIANG Register  Lurah  Tanjung  Permai  Nomor  :  06/KTP/2016  luas
2.672  M2  tanggal  24  November  2016,  register  Camat  Seri Kuala Lobam Nomor : 01/SKL/2017, tanggl 17 Januari 2017. - Bahwa selain SPORADIK atas nama CHENG LIANG Nomor : 19/KTP/2016,  tanggal  24  November  2016  seluas  19.375  M2, Saksi  Candra  ada  memberikan  kepada  Terdakwa  2  (dua)  surat tanah  yaitu  SPORADIK  atas  nama  CHENG  LIANG  Register Lurah  Tanjung  Permai  Nomor  :  20/KTP/2016  luas  5.802  M2 tanggal 24 November 2016 dan SPORADIK atas nama CHENG LIANG Register Lurah Tanjung Permai Nomor : 06/KTP/2017 tanggal  21  Agustus  2017  seluas  2.672  M2  yang  telah diperlihatkan kepada saksi Hariadi saat di kantor Terdakwa.
- Bahwa  SPORADIK  yang  Terdakwa  perlihatkan  kepada  Saksi
SUPRIATI  dan  Saksi  SRI  SUGIANTO  di  hadapan  saksi Hariadi  untuk  digunakan  dalam  akta PPJB  Nomor  :  06 tanggal
15 Desember 2016 adalah atas nama CHENG LIANG Nomor :
19/KTP/2016  tanggal  24  November  2016  seluas  19.375  M2, sedangkan  SPORADIK  yang  lainnya  tidak  ada  diberitahukan kepada Saksi SUPRIATI maupun Saksi SRI SUGIANTO.
- Bahwa  Saksi  SUPRIATI  dan  Saksi  Hariadi  telah  melakukan jual  beli  tanah  dengan  menandatangani  Akta  PPJB  (  Perjanjian Pengikatan Jual Beli ) Nomor : 06 tertanggal 15 Desember 2016 yang  dibuat  dan  dikeluarkan  oleh  Terdakwa  selaku  Notaris antara  SUPRIATI  selaku  penjual  dan  saksi  Hariadi  selaku pembeli  di  hadapan  Terdakwa,  selanjutnya  saat  itu  dilakukan pembayaran  uang  muka  /  DP  (down  payment)  yang  telah diterima  Saksi  SUPRIATI  dari  saksi  Hariadi  sebesar  Rp.

## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA
TANJUNGPINANG(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg )(Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman)
200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  dari  harga  jual  beli sejumlah Rp. 2.531.759.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh satu  juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai  objek tanah berdasarkan  SPORADIK  atas  nama  CHENG  LIANG  Register Lurah  Tanjung  Permai  Nomor  :  19/KTP/2016  tanggal  24
November 2016 seluas 19.375 M2.
- Bahwa berdasarkan Akta PPJB ( Perjanjian Pengikatan Jual Beli )  Nomor  :  06  tertanggal  15  Desember  2016,  saksi  Hariadi membeli  tanah  dari  Saksi  SUPRIATI  dengan  pembayaran secara angsuran sejumlah Rp. 2.531.759.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap  kali  pembayaran  angsuran  Terdakwa  membuat  bukti legalisasi pembayarannya. - Bahwa Saksi SUPRIATI hanya melakukan 1 (satu) kali jual beli tanah  dengan  saksi  Hariadi  pada  tanggal  15  Desember  2016  di Kantor  Terdakwa  berdasarkan  PPJB  Nomor  :  06,  tanggal  25 Desember  2016  dengan  harga  Rp.  2.531.750.000,-  (dua  milyar lima  ratus  tiga  puluh  satu  juta  tujuh  ratus  lima  puluh  ribu rupiah). - Bahwa  saksi  Hariadi  mengatakan  pembayaran  kedua  akan dilakukan  pada  bulan  Maret  2017  sejumlah  Rp.  318.750.000,-
(tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran selanjutnya yaitu pada bulan April tahun 2017  sampai  dengan  paling  lambat  bulan  Desember  2017  akan dibayarkan  setiap  bulannya  sebesar  Rp.  250.000.000,-  (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 telah dilakukan pembayaran II  (kedua)  dari  saksi  Hariadi  kepada  SUPRIATI  dengan  cek Bank Mandiri  GL 310981 sebesar Rp. 318.750.000,-  kemudian atas  permintaan  Terdakwa  kepada  Saksi  SUPRIATI,  kemudian
Saksi SUPRIATI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.  100.500.000,-  (seratus  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk keperluan  biaya  pengurusan  surat  tanah  dengan  rincian  kepada Lurah Syamsuddin, S.Sos sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta  rupiah),  pengurusan  pajak  dibebankan  kepada  SUPRIATI selaku pihak penjual sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga  puluh  tujuh juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  kepada Camat Raja Lukman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
-
Bahwa  atas  permintaan  saksi  Hariadi,  Terdakwa  ada  membuat
Akta  PPJB  Nomor  07  tanggal  15  Desember  2016  tetapi  sudah Terdakwa  batalkan  pada  hari  yang  sama  yaitu  tanggal  15 Desember  2016  dikarenakan  Terdakwa  berpikir    Akta    PPJB
Nomor    07    bukan    perjanjian    yang    atas    nama    CHENG LIANG    melainkan    akta    orang    lain  maka  dari  itu  setelah membuat Akta PPJB Nomor : 08 barulah Terdakwa mengetahui adanya Akta Nomor 07 yang saat itu Terdakwa batalkan.
- Bahwa  pada  tanggal  15  Desember  2016  saat  di  Kantor Terdakwa,  saksi  Hariadi  mengatakan  kepada  Terdakwa  bahwa isi perjanjian PPJB Nomor 07 tanggal 15 Desember 2016 salah dikarenakan  Terdakwa  membuat  isi  perjanjian  pengikatan  jual beli 2 (dua) bundel Surat Alas Hak yaitu SPORADIK atas nama CHENG LIANG Nomor : 19/KTP/2016, tanggal 24 November 2016  seluas  19.375  M2  dan  SPORADIK  atas  nama  CHENG LIANG  Nomor  :  20/KTP/2016,  tanggal  24  November  2016 seluas  5.802  M2  antara  SUPRIATI  dengan  CHENG  LIANG sehingga  saksi  HARIADI  mengatakan  kepada  Terdakwa  untuk merubah  isi  PPJB  Nomor  :  07  tanggal  15  Desember  2016 menjadi  perjanjian  pengikatan  jual  beli  Nomor  :  08  antara SUPRIATI  dengan  HARIADI  kemudian  objek  yang  dijual hanya  SPORADIK  atas  nama  CHENG  LIANG  Nomor  : 19/KTP/2016,  tanggal  24  November  2016  seluas  19.375  M2, kemudian  atas  permintaan  saksi  Hariadi  yang  disaksikan  oleh saksi  Candra  juga  mengatakan  untuk  membuat  PPJB  satu  lagi yang nantinya berisi SUPRIATI dengan CHENG LIANG.
- Bahwa  Terdakwa  tidak  merubah  isi  perjanjian  dan  identitas penghadap  pada  Akta  PPJB  Nomor  07  tanggal  15  Desember
2016  sesuai  permintaan  saksi  Hariadi  sehingga  menjadi  PPJB Nomor  08  tanggal  15  Desember  2016  dikarenakan  Terdakwa sudah  mencatat  Minuta  Akta  kedalam  BUKU  AKTA  sebagai pelaporan  kepada  Kementrian  Hukum  dan  HAM  setiap bulannya. - Bahwa  akta  yang  Terdakwa  buat  berupa  PPJB  Nomor  :  06 tanggal  15  Desember  2016  dan  PPJB  Nomor  :  08  tanggal  15 Desember  2016  sebagaimana  yang  diperlihatkan  Penuntut Umum  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  isi  perjanjiannya adalah  sama,  alasan  nomor  akta  bisa  berbeda  karena  setelah Terdakwa  mengecek  kembali  buku  Akta  ternyata  Nomor  :  08 sudah  digunakan  untuk  jual  beli  saham  sehingga  Terdakwa membuat lagi dengan Nomor : 08.

## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA
TANJUNGPINANG(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg )(Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman)
- Bahwa  yang  meminta  dan  yang  menyuruh  Terdakwa  untuk membuat  akta  PPJB  Nomor  08  tanggal  15  Desember  2016 adalah saksi Hariadi.
- Bahwa  setelah  selesainya  dilakukan  penanda  tanganan  akta
PPJB Nomor : 06 tanggal 15 Desember 2016 oleh para pihak di Kantor  Terdakwa,  kemudian  Saksi  SUPRIATI  dan  Saksi  SRI SUGIANTO pergi meninggalkan kantor Terdakwa, lalu saat itu juga  saksi  Hariadi  meminta  Terdakwa  untuk  membuat  1  lagi (satu)  akta  PPJB  yang  menerangkan  objek  tanah  yang diperjualbelikan  seluas  25.177  M2  antara  SUPRIATI  selaku Penjual dengan CHENG LIANG selaku pembeli  menggunakan objek  tanah  yang  sudah  digunakan  dalam  akta  06  tanggal  15 Desember  2016  yaitu  SPORADIK  atas  nama  CHENG  LIANG Register  Lurah  Tanjung  Permai  Nomor  :  19/KTP/2016  luas 19.375  M2  tanggal  24  November  2016  dan  ditambah SPORADIK  atas  nama  CHENG  LIANG  Register  Lurah Tanjung  Permai  Nomor  :  20/KTP/2016  luas  5.802  M2  dengan harga  Rp.  4.531.860.000,-  (empat  milyar  lima  ratus  tiga  puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). - Bahwa  Terdakwa  selaku  Notaris  yang  membuat  dan mengeluarkan akta PPJB Nomor 09 tanggal 15 Desember 2016 atas  permintaan  saksi  Hariadi,  tetapi  tidak  pernah  dilakukan  di hadapan SUPRIATI selaku penjual dan CHENG LIANG selaku pembeli dan dibuat tanpa sepengetahuan Saksi SUPRIATI.
- Bahwa  saat  saksi  Hariadi  meminta  Terdakwa  selaku  Notaris membuat  akta  PPJB  (Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli)  Nomor  :
09  tanggal  15  Desember  2016  diketahui  saksi  Candra,  dimana saat  itu  saksi  Hariadi  mengatakan  kepada  Terdakwa  dan  saksi
Candra  “SETIAP  KELEBIHAN  TANAH,  JANGAN  KASIH TAHU  KEPADA  YANG  PUNYA TANAH”.  “TIDAK  USAH MEMBERITAHUKAN  SIAPA-SIAPA  YA  DI  LUAR  SANA,
BAIK  KEPADA  SUPRIATI  MAUPUN  KEPADA  CHENG
LIANG”.
- Bahwa  Terdakwa  ada  memberikan  Salinan  minuta  akta  PPJB Nomor  09  tanggal  15  Desember  2016  kepada  saksi  Hariadi untuk meminta tanda tangan CHENG LIANG dalam akta PPJB tersebut, dan setelah ditanda tangani oleh  CHENG LIANG akta tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa.
-
Bahwa  Terdakwa  mengakui  kesalahan  Terdakwa  dalam membuat  akta  PPJB  Nomor  :  09  tanggal  15  Desember  2016
karena  tidak  sesuai  dengan  tugas  dan  kewajiban  Terdakwa selaku  Notaris  yaitu  membuat  akta  PPJB  Nomor  :  09  dimana para  pihak  tidak  datang  menghadap  saksi  bertentangan  dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa  objek  tanah  sesuai  SPORADIK  atas  nama  CHENG
LIANG Register Lurah Tanjung Permai Nomor : 19/KTP/2016 luas 19.375 M2 tanggal 24 November 2016 yang belum ditanda tangani dan diregister Camat Seri Kuala Lobam telah Terdakwa gunakan  sebagai  objek  yang  sama  dalam  akta  nomor  :  06  dan akta nomor : 09 tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan 1 (satu) objek yang sama yaitu  SPORADIK  atas  nama  CHENG  LIANG  Register  Lurah
Tanjung Permai Nomor : 19/KTP/2016 luas 19.375 M2 tanggal 24 November 2016 dalam 2 (dua) akta PPJB dengan para pihak yang berbeda yaitu akta PPJB nomor : 06 dan akta nomor :  09
tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa  kemudian  atas  permintaan  CHENG  LIANG  kepada
Terdakwa  akhirnya  Terdakwa  memberikan  tanah  tersebut kepada CHENG LIANG DENGAN SKPPT atas nama CHENG
LIANG. - Bahwa  Saksi  SUPRIATI  hanya  mengetahui  jual  beli  tanah dengan  Terdakwa  berdasarkan  akta  PPJB  Nomor  :  06  tanggal
15  Desember  2016,  sedangkan  akta  PPJB  Nomor  :  07,  08  dan
09  tertanggal  15  Desember  2016  dibuat  tanpa  diketahui  oleh Saksi SUPRIATI dan SRI SUGIANTO.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan  uraian  diatas,  lalu  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri
Tanjung  Pinang,  memberikan  putusan  pada  hari  Senin  tanggal  25  April 2022 sebagai berikut :
1. Menyatakan  Terdakwa  RATU  AMINAH  GUNAWAN,  SH,  MKn tersebut  diatas,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “memalsukan  Akta  Otentik  secara bersama-sama”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan  Pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA
TANJUNGPINANG(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg )(Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman)
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  tindakan  Notaris/PPAT  yang membuat  2  (dua)  akta  dengan  objek  dan  tanggal  yang  sama,  namun  para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat.  Hal  ini  terbukti  dengan  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung Pinang  Nomor  :  35/Pid.B/2022/  PN.  TPG  tanggal  19  April  2022, sebagaimana tampak dalam kasus ini.

## 2. Penerapan  Pidana  Terhadap  Notaris/PPAT  Dalam  Hal  Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang  Nomor: 35/Pid.B/2022/PN.TPg  tanggal  19  April  2022,  Terdakwa  (Notaris  Ratu Aminah  Gunawan,  SH,  MKn)  dijatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  8  (delapan)  bulan  yang  akan  dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
Dasar  dan  landasan  hukum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman pidana kepada Terdakwa (Notaris Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) antara lain  sebagaimana  diuraikan  dalam  Putusan  adalah  bahwa  dalam  dakwaan alternatif,  maka  Majelis  telah  mempertimbangkan  dakwaan  yang  sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan  sebagaimana  telah  dipertimbangkan,  dimana  telah  dinyatakan terbukti  bahwa  akta  PPJB  Nomor:  09  tanggal  15  Desember  2016  adalah termasuk Kategori Akta Otentik Palsu, karena obyeknya sama dengan objek perjanjian  dalam  Akta  Nomor  06  tanggal  15  Desember  2016,  Akta  PPJB Nomor  09  tanggal  15  Desember  2016  dibuat  tanpa  diketahui  saksi SUPRIATI selaku pemilik yang sah, terbitnya Akta PPJB Nomor 09 tanggal 15  Desember  2016  berdasarkan  sporadik  yang  isinya  tidak  benar  yang dibuat  oleh  saksi  Syamsuddin  selaku  Lurah  Tanjung  Permai,  serta  terbit Akta PPJB Nomor : 09 tanggal 15 Desember 2016 memberikan keuntungan bagi  saksi  Hariadi,  namun  mengakibatkan  kerugian  bagi  saksi  Supriati selaku  pemilik  lahan,  bahkan  mengakibatkan  kerugian  bagi  saksi  Cheng Liang selaku Pembeli, meskipun secara nyata Akta PPJB Nomor 09 tanggal 15  Desember  2016  dibuat  oleh  Terdakwa  Ratu  Aminah  selaku  Notaris, namun  dalam proses penerbitannya jelas tergambar adanya kerjasama yang erat antara saksi Hariadi, Terdakwa Ratu Aminah Gunawan selaku Notaris,
saksi Riki Putra dan saksi Candra Gunawan yang telah mengurus sporadik, agar  Akta  Nomor  09  tahun  2016  tersebut  dapat  digunakan  saksi  Hariadi untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  mengklaim  pembayaran  kepada saksi  Cheng  Liang  uang  sejumlah  Rp.  4.531.860.000,-  (empat  milyar  lima ratus  tiga  puluh  satu  juta  delapan  ratus  enam  puluh  ribu  rupiah)  atas  tanah dengan  luas  19.375  M2  dan  luas  5.802  M2,  sedangkan  terhadap  saksi Supriati,  berdasarkan  Akta  Nomor  06  tahun  2016,  saksi  Hariadi  hanya membayar  menggunakan  uang  saksi  Cheng  Liang  sejumlah  Rp. 2.518.750.000,-  (dua  milyar  lima  ratus  delapan  belas  juta  tujuh  ratus  lima puluh  ribu  rupiah)  untuk  tanah  dengan  luas  19.375  M2,  sehingga  Majelis berpendapat unsur ini telah terpenhi.

## C. Akibat Hukum Pengenaan Pidana Terhadap Notaris/PPAT
Dengan dijatuhkannya pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun  dan  8  (delapan)  bulan  kepada  Terdakwa  (Ratu  Aminah  Gunawan) oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang,  maka  secara otomatis terpidana (Ratu  Aminah Gunawan) tidak dapat  melaksanakan hak dan  kewajibannya  sebagai  Notaris/PPAT  di  Kabupaten  Bintan,  yaitu  hak untuk mengajukan cuti dan hak untuk mendapatkan honorarium.
Akibat  Notaris  Ratu  Aminah  Gunawan  tidak  dapat  menjalankan jabatan selama menjalani sanski pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan)  bulan  tersebut,  maka  terhadap  Notaris  tersebut  diberhentikan sementara  berdasarkan  Pasal  9  huruf  e  UUJN    yang  menyatakan  Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena:
a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran  utang;
b. Berada di bawah pengampuan;
c. Melakukan perbuatan tercela;
d. Melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan  jabatan serta kode etik Notaris; atau
e. Sedang menjalani masa penahanan.

## KESIMPULAN
1. Tindakan  Notaris  /PPAT  yang  membuat  2 (dua) akta  dengan  objek dan  tanggal  yang  sama,  namun  para  pihak  yang  berbeda  dapat diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  pemalsuan  surat.  Hal  ini terbukti  dengan  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang Nomor: 35/Pid.B/2022/PN.TPg, tanggal 19 April 2022.
2. Penerapan  pidana  terhadap  Notaris/PPAT  dalam  hal  terbukti melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  dalam  Perkara  Pidana Nomor:  35/Pid.B/2022/  PN.TPg  tanggal  19  April  2022,  Terdakwa (Notaris  Ratu  Aminah  Gunawan,  SH,  MKn)  dijatuhi  pidana  berupa pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  8  (delapan)  bulan  yang

## PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA
TANJUNGPINANG(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/PID.B/2022/PN.TPg )(Sambudy Kuniawansyah Muhammad, Sunardi, Suratman)
akan  dikurangkan  seluruhnya  dengan  masa  penahanan  yang  telah dijalani  Terdakwa.  Dasar  dan  landasan  hukum  Majelis  Hakim menjatuhkan  hukuman  pidana  kepada  Terdakwa  (Notaris  Ratu Aminah  Gunawan, SH,  MKn)  adalah dakwaan  berbentuk  alternatif, dimana  Majelis  Hakim  langsung  mempertimbangkan  bahwa dakwaan sesuai  dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Pasal  264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
3. Akibat  hukum  pengenaan  pidana  terhadap  Notaris/PPAT  Ratu Aminah  Gunawan,  SH.,MKn  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Tanjung  Pinang,  dengan  pidana  berupa  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka secara otomatis terpidana tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Notaris/PPAT di Kabupaten Bintan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Peter  Mahmud  Marzuki,  (2008), Penelitian  Hukum, Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group.
Soetandio Wignyosubroto, (2002), Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya , Jakarta: Elsam dan Huma.
Suratman  dan  Philips  Dillah, (2020), Metode Penelitian  Hukum, Bandung: Penerbit Alfa Beta.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan  Pengadilan  Tanjung  Pinang  dalam  Perkara  Pidana  Nomor: 35/Pid.B/2022/ PN.TPg, tanggal 19 April 2022,