## ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELUNASAN BPIH (BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI) DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEBERANGKATAN HAJI MENURUT PERSPEKTIF SYARI’AH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS
Oleh: Muhammad. Elsa Tomisa, S.EI.,M.E.,Sy Dan Rosy, SE

## Abstrak
Pelunasan  BPIH  bertujuan  untuk  menutupi  sisa  kekurangan  BPIH  (Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji),  dengan  jumlah  BPIH  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  sebesar  Rp  33.113.606,.  untuk  tahun  2016.Pengendalian  internal keberangkatan  haji  dilakukan  menggunakan  Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sistem  pelunasan  BPIH  menurut  Peraturan Menteri  Agama  No.  28  tahun  2015  dan  bentuk  pengendalian  internal  keberangkatan haji  menurut  Peraturan  Menteri  Agama  No.  29  tahun  2015  serta  untuk  mengetahui penerapannya  menurut  perspektif  syari’ah.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  wawancara  kepada  petugas  haji  Kementerian  Agama  kabupaten  Bengkalis. Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pelunasan BPIHdan pengendalian internal  keberangkatan  haji  sudah  diterapkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama No 28 dan No 29 tahun 2015 tetapi belum maksimal. Serta menurut perspektif syari’ah belum diterapkan.
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH, Pengendalian Internal Keberangkatan Haji

## A. PENDAHULUAN
Urusan haji di Indonesia dipercayakan kepada Kementerian Agama (Kemenag) sesuai  dengan  Undang-Undang.  Kementerian  ini  bertugas  sebagai  pelaksana  sekaligus pengawas pelaksanaan ibadah haji di tanah air, sehingga fungsi manajemen yang harus dilakukan  oleh  kementerian  ini  begitu  kompleks.  Pemerintah  bersama  dengan  DPR telah  menetapkan  Undang-Undang  pelaksanaan  haji  sebagai  landasan  yuridis  formal yang  dipakai  sebagai  bahan  rujukan  semua  pihak,  terutama  Kemenag  yang  menjadi pelaksana utama dalam urusan ini. 1
Pembiayaan  penyelenggaraan  haji  adalah  dari  jemaah  haji  yang  membayar sejumlah dana untuk menunaikan ibadah haji kepada Menteri Agama melalui bank-bank pemerintah atau swasta yang ditunjuk pemerintah. Penunjukkan bank penerima setoran jumlah  dana  untuk  menunaikan  ibadah  haji  dilakukan  setelah  mendapat  pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.
Biaya  yang  dibayar  oleh  jemaah  ini  yang  disebut  dengan  Biaya  Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang dahulu dikenal dengan ONH (Ongkos Naik Haji) inilah yang
1 Ladzi, Mengurai  Persoalan  Manajemen Administrasi  Publik. (Surabaya:  Widyaiswara  Madya, 2011) h. 5
menjadi  titik  awal  persiapan  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Hal  ini  dikarenakan  BPIH adalah salah satu syarat bagi warga negara muslim yang akan  menunaikan ibadah haji. Besarnya  BPIH  setiap  tahunnya  bervariasi  sesuai  dengan  fluktuasi  nilai  tukar  valuta asing  dan  kondisi  perekonomian.  Penetapan  BPIH  dilakukan  oleh  Presiden  atas  usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.
Biaya  pelunasan  BPIH  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  setiap  tahunya pasti  selalu  mengalami  perubahan  biaya  dimana  perubahan  itu  tergantung  dengan keputusan presiden. Perubahan jumlah BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang semakin besar inilah membuat banyak masyarakat menjadi kesulitan untuk menunaikan ibadah haji.
Namun  manajemen  penyelenggaraan  ibadah  haji  yang  terorganisir  di  Indonesia baru  mulai  dilaksanakan  mulai  dari  selang  4  tahun  setelah  Indonesia  merdeka,  yakni pada tahun 1949.
Kecenderungan umat muslim Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah haji terus meningkat tajam dari tahun ke tahun, namun tidak dikuti dengan penambahan kuota haji yang  cukup  signifikan.  Tentu  hal  ini  sangat  tidak  berimbang  dengan  jumlah  pemeluk agama Islam di Indonesia yang begitu besar. Hal ini menyebabkan penumpukan daftar tunggu jemaah calon haji yang meninggi.
Di  dalam  pelaksanaan ibadah  haji,  ada  banyak  aspek  yang  harus  dipenuhi  oleh pihak pengelola (pemerintah) seperti transportasi, konsumsi, dan kesehatan. Begitu pula dari pihak jemaah haji sendiri seperti memenuhi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), dan kelengkapan domumen-dokumen. 2
Berbagai  masalah  yang  menyelimuti  pelaksanaan  ibadah  haji  di  Indonesia, diantaranya mulai dari pendaftaran, pemberangkatan, transportasi, kesehatan, keamanan hingga  pemulangan  jemaah  kembali  ke  Indonesia.  Hal  ini  tentu  saja  banyak  membuat jemaah  calon  haji  merasa  kurangnya  keseriusan  pemerintah  dalam  hal  ini,  karena  jika kita  perhatikan    pemerintah  telah  menetapkan  kewajiban  terhadap  jemaah  calon  haji dalam  pelunasan  BPIH  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  ini,  tetapi  sayangnya masih  banyak  jemaah  calon  haji  yang  kurang  mendapatkan  hak  mereka  berupa keamanan dalam beribadah. 3
Di  dalam  sebuah  penyelenggaraan  ibadah  haji  dibutuhkan  sebuah  sistem akuntansi  dimana  sistem  itu  sangat  berguna  untuk  mengatasi  semua  masalah  yang timbul  serta  merancang  sebuah  gagasan  agar  pada  saat  penyelenggaraan  ibadah  haji selanjutnya bisa berlangsung dengan keadaan yang lebih baik sesuai dengan yang tertera dalam  undang-undang  penyelenggaraan  ibadah  haji  yang  menjadi  standarisasi penyelenggaraan ibadah haji yang semestinya.
Pengendalian  haji  dilakukan  dengan  menggunakan    SISKOHAT  (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Dimana sistem ini mulai berkembang di Riau pada tahun 2010,  dan  mulai  diresmikan  untuk  Kabupaten  Bengkalis  pada  tahun  2011.  Selama aplikasi  ini  diterapkan  jumlah  jemaah  calon  haji  terus  mengalami  peningkatan.  Pada tahun 2011 jumlah jemaah haji sebanyak 1438 orang, tahun 2012 sebanyak 1332 orang, tahun  2013  sebanyak  1890  orang,  tahun  2014  sebanyak  1817  orang,  tahun  2015 sebanyak 1830 orang, dan tahun 2016 sebanyak 1790 orang. 4
2 M. Amin Akkas , Haji dan Reprodruksi Sosial .  (Jakarta: Mediacita, 2011) h. 3
3 M. Basyuni,Muhammad, Reformasi Manajemen Haji .  (Jakarta: FDK Press, 2011) h. 51-52
4 Wawancara dengan salah satu staff  Kementrian Agama kabupaten Bengkalis
Menurut perspektif syari’ah, pelunasan BPIH dan pengendalian internal adalah suatu fungsi dasar dalam Islam yang munculdari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Apakah Sistem pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)  dan  pengendalian  internal  haji  ini  pada  praktiknya  telah  memenuhi  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan menurut perspektif syari’ah, atau belum diterapkan.

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi  Sektor  Publik  (ASP)  adalah  suatu  proses  pengidentifikasian, pengukuran,  pencatatan  dan  pelaporan  transaksi  ekonomi  (keuangan)  dari  suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, dan lain-lain  yang dijadikan sebagai informasi  dalam  rangka  mengambil  keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak  yang memerlukan. 5
Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah  kegiatan  jasa  dalam  rangka  penyediaan  informasi  kuantitatif  terutama  yang bersifat keuangan dari pemerintah guna pengambilan keputusan. 6

## 2. Proses Akuntansi Sektor Publik
Adapun proses akuntansi sebagai berikut:
a. Transaksi
Merupakan  dasar  yang  digunakan  untuk  pencatatan  akuntansi.  Setelah menerima transaksi, maka perlu dilakukan analisis terhadap transaksi itu kemudian  menentukan  akun  yang  sesuai  dengan  bukti  transaksi  untuk diinput pada posisi debet atau kredit.
b. Jurnal
Setiap  transaksi  akan  di  catat  dalam  perkiraan-perkiraan  yang  berkaitan dengan transaksi tersebut. Pencatatan pada sisi debit dari suatu perkiraan dan  pada  sisi  kredit  dari  perkiraan  lainnya  dengan  jumlah  yang  sama.
Pencatatan  input  jurnal  tersebut  umumnya  menggunakan  formulir  yang disebut buku harian atau dalam akuntansi lazim disebut jurnal.
1) Pembukaan  rekening  penyetoran  awal  BPIH  dilakukan  dengan menggunakan cash basis : Kas Rp xxx Tabungan Tn. A Rp xxx 2) Pelunasan BPIH Kas Rp xxx Biaya Pelunasan BPIH Rp xxx c. Buku besar Merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk  menampung  semua  transaksi yang telah dikelompokkan sesuai dengan transaksi yang sejenis. Setelah input  data  (jurnal)  sesuai  dengan  nomor  akun,  maka  transaksi  tersebut akan dikelompokkan ke dalam buku besar.
5 Halim  Abdul  Syam, Akuntansi  Sektor  Publik:  Dari  Anggaran  Hingga  Laporan  Keuangan . (Yogyakarta: Salemba Empat,  2012)  h. 30
6 Ihyaul Ulum, Akuntansi Sektor Publik. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005) h. 6-9

## d. Neraca saldo
Dari  buku  besar  akan  dapat  disusun  neraca  saldo,  neraca  saldo menggambarkan  informasi  atas  semua  transaksi  yang  terjadi  pada periode tertentu.
e. Jurnal Penyesuaian Merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan transaksi kerekening- rekening.  Dengan  dilakukan  jurnal  penyesuian,  maka  diharapkan  semua transaksi  yang  telah  dicatat  pada  periode  tertentu  akan  menggambarkan informasi yang akurat.
f. Neraca saldo setelah penyesuaian Neraca  saldo  setelah  penyesuaian  merupakan  daftar  saldo-saldo  akun dibuku besar. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan sarana untuk menyusun laporan keuangan yang dibuat akhir periode.
g. Laporan keuangan Merupakan  catatan  informasi  keuangan  suatu  perusahaan  pada  suatu periode  akuntansi  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja perusahaan  teresbut.  Laporan  keuangan  adalah  bagian  dari  proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan  yang lengkap biasanya meliputi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 7

## 3. Siklus Akuntansi Sektor Publik
Di  dalam  proses  menghasilkan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  berbagai  pihak yang  berkepentingan  akuntansi  harus  melewati  beberapa  tahap  proses.  Proses  tersebut mulai  dari  pengumpulan  dokumen  transaksi,  mengklarifikasi  jenis  transaksi, menganalisis,  meringkasannya  dalam  catatan,  sampai  dengan  melaporkannya  dalam bentuk  laporan  keuangan  yang  dibutuhkan.  Jadi  bisa  dikatakan  akuntansi  adalah aktivitas pengumpulan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan,  mencatat,  meringkas,  dan  melaporkan  aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. 8
Dengan  demikian,  untuk  sampai  pada  penyajian  informasi  keuangan  yang dibutuhkan,  maka  akuntansi  harus  melewati  suatu  proses  yang  disebut  dengan  siklus akuntansi.  Siklus  akuntansi  adalah  urutan  kerja  yang  harus  dibuat  oleh  akuntan,  sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan. 9
Gambar 1 Siklus Akuntansi Sektor Publik
1. Dokumen dasar Dokumen  dasar  adalah  bukti  transaksi  yang  dijadikan  dasar  oleh  akuntan untuk mencatat  transaksi yang dapat merubah posisi keuangan. 10
2. Jurnal
7 Ismail, Akuntansi Bank . (Jakarta: Kencana,  2014) h. 3-4
8 Rudianto, Pengantar Akuntansi . (Jakarta: Erlangga,  2009) h. 14
9 Ibid , h. 15
10 Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 . (Jakarta: Salemba Empat, 2007) h. 77
Dokumen Dasar Buku Jurnal Buku Besar Laporan Keuangan
Jurnal  adalah  aktivitas  meringkasi  dan  mencatat  transaksi  perusahaan berdasarkan  dokumen  dasar.Dalam  jurnal  ini,  transaksi  keuangan  untuk pertama  kalinya  diklasifikasikan  menurut  penggolongan  sesuai  dengan informasi  yang  akan  disajikan  dalam  laporan  keuangan.Dalam  jurnal  ini pula  kegiatan  peringkasan  data  dilakukan  dengan  hasil  peringkasannya (berupa  jumlah  rupiah  dari  transaksi  tertentu)  kemudian  diposting  ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 11
3. Posting
Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam Buku Besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan masing-masing.
4. Buku Besar Buku  besar  adalah  kumpulan  dari  semua  akun/perkiraan  yang  memiliki dimiliki suatu perusahaan.
5. Laporan Keuangan Laporan  keuangan  adalah  catatan  informasi  keuangan  suatu  perusahaan pada suatu periode akuntansi  yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja  perusahaan  dan  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  bagi  pihak yang berkepentingan. 12

## 4. Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik
Bentuk  laporan  keuangan  sektor  publik  digunakan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepadada  publik.  Laporan  keuangan  digunakan  untuk  memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 13

## 5. Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Pelunasan  adalah  suatu  konsep  yang  lebih  mengacu  kepada  pergerakan  uang yang  dijadikan  sebagai  alat  pelunasan.  Konsep  pencatatan  dilakukan  pada  dua  saat tersebut,  artinya  saat  pembayaran  awal  dan  saat  pelunasan.  Dalam  bentuk  dasar, pelunasan terjadi pada saat terjadinya hutang, maksudnya kita harus mengetahui terlebih dahulu  jumlah  hutang  kita,  kemudian  baru  kita  bisa  melakukan  proses  pelunasan pada waktu jatuh tempo telah ditetapkan. 14
Menurut  Ibnu  Al-Humam  haji  adalah  pergi  menuju  Baitul  Haram  untuk menunaikan  aktivitas  tertentu  pada  waktu  tertentu.  Pakar  fiqih  mengatakan  haji  pergi mengunjungi  tempat-tempat  tertentu  dengan  perilaku  tertentu  pada  waktu  tertentu. Tempat-Tempat  tertentu  yang  dimaksud  adalah  Ka’bah  di  Makkah,  Shafa  dan  Marwa, Muzdalifa,dan  Arafah.  Sedangkan  perilaku  tertentunya  adalah  ihram,  thawaf,  sa’i, dan tawaf di Arafah. 15
Berdasarkan  undang-undang  yang  diputuskan  oleh  Presiden  Nomor  21  tahun 2016  tentang  penetapan  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)  terdiri  dari  biaya penerbangan  haji,  biaya  pemondokan  di  Makkah  dan  biaya  hidup (Living  Cost). Pembayaran  BPIH  tahun  1437H/2016M  dilakukan  dalam  mata  uang  rupiah  sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  dan
11 Ibid , h. 65
12 Ibid, h. 70
13 Nordiawan Dedy, Akuntansi Sektor publik . (Jakarta: Salemba Empat, 2006) h.40
14 http://warlockgunkid.wordpress.com.tag/pelunasandiakses tgl 05Maret 2016
15 Abdul Aziz, Fiqih Ibadah. , (Jakarta: Amzah, 2013) h.482
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/3/PBI/2015  Tentang  Kewajiban  Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
Pelunasan  BPIH  dilakukan  pada  BPS  BPIH  (Bank  Penerima  Setoran  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tempat setoran awal calon jamaah haji. Kegunaan setoran awal ini dilakukan sebagai suatu jaminan dan syarat bagi jama’ah calon haji yang benar- benar  ingin  melaksanakan  ibadah  haji,  dan  proses  pelunasannya  menunggu  kabar  dari Kantor  Kementerian Agama  Kab/Kota untuk selanjutnya melengkapi persyaratan yang telah  ditetapkan.  Bagi  jamaah  yang  telah  lunas  namun    tertunda  harus  melakukan konfirmasi  pelunasan  di  BPS  BPIH  tempat  setoran  awal  dan  membayar/menerima selisih bila besaran BPIH tahun sebelumnya berbeda dengan tahun 1337H/2016M.
Proses  pembayaran  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)  reguler    ini dilakukan dua kali,  pertama pembayaran dibayar dimuka atau setoran awalsebesar Rp 25.000.000,- dan kemudian dilanjutkan dengan proses pelunasan berdasarkan ketetapan oleh  Presiden  yang  disetujui  oleh  DPR  pada  tahun  keberangkatan.  Penyetoran  ini  bisa dilakukan di bank yang berbasis syari’ah seperti bank mandiri syariah,bank riau syariah atau bank umun yang lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pembayaran  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)    reguler  ini  dilakukan dengan  mata  uang  dollar  Amerika  atau  mata  uang  Rupiah  sesuai  dengan  kurs  jual transaksi  Bank  Indonesia  yang  berlaku  pada  hari  dan  tanggal  pembayaran.  Dimana BPIH pada tahun 2016 sebesar Rp 33.113.606,-  dengan menggunakan kurs Rupiah. 16
6. Komponen-Komponen  yang  Mempengaruhi  Besaran  BPIH  (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
1. Biaya penerbangan
2. Biaya pemondokan atau operasional di Makkah
3. Biaya operasional didalam negeri.
7. Syarat Pelunasan dan Proses Pelunasan BPIH
1. Syarat Pelunasan BPIH Waktu  dan  besarnya  BPIH  yang  harus  dibayar  jama’ah  calon  haji ditentukan  oleh  pemerintah.  Ketika  telah  sampai  pada  waktu  yang  telah ditentukan, jama’ah calon haji datang ke BPS BPIH dengan membawa:
a) Bukti setoran awal
b) Setoran kekurangan BPH
c) Lima lembar pas foto
2. Proses Pelunasan BPIH Jama’ah calon haji yang berhak melunasi BPIH adalah:
a) Jama’ah  calon  haji  yang  telah  memiliki nomor  porsi  dan  masuk  ke dalam keberangkatan tahun berjalan.
b) Jama’ah calon haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun.
c) Jama’ah  calon  haji  yang  telah  melunasi  BPIH  tahun  sebelumnya namun tidak berangkat dan tidak mengambil BPIH nya, maka harus membayar  kekurangan  BPIH  tahun  berjalan  (apabila  lebih dikembalikan  dan  jika  kurang  harus  melunasinya).  Jama’ah  calon
16 Wawancara  dengan  salah  satu  staf    Penyelenggaraaan  Ibadah  Haji  Kementerian  Agama  Kab. Bengkalis, 12 Januari, 2017
haji  ini  disebut  calon  haji  tunda  dan  sebelumnya  mereka  harus mengikuti alur:
1) Jama’ah calon haji menyelesaikan kekurangan Pelunasi BPIH 2) Melapor  ke  Kementerian  Agama  domisili  dengan  membawa lembar bukti setoran penambahan BPIH berjalan yang dilengkapi dengan lembar pelunasan BPIH tahun sebelumnya 3) Kementerian  Agama  meniliti  kelengkapan  berkas  jama’ah  calon haji tersebut.
8. Proses Pembatalan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
1. Pembatalan setoran awal Jama’ah  calon  haji  mengajukan  permohonan  pembatalan  kepada Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  disertai  dengan  dokumen  yang disyaratkan:
a) Pengajuan  pembatalan  dan  penarikan  BPIH  dari  yang  bersangkutan bermaterai  Rp  6.000,-  (enam  ribu  rupiah)  dan  untuk  jama’ah  calon haji yang wafat dari ahli waris
b) Bukti BPIH asli
c) Foto kopi KTP
d) Surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh camat
e) Surat  kuasa  atas  dana  pengembalian  BPIH  bermaterai  Rp  6.000,- (enam ribu rupiah)
f) Surat keterangan kematian
Berkas permohonan pembatalan oleh Kementerian  Agama setempat diteruskan kepada Kanwil setempat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran. Kementerian Agama  Pusat  /  Bendahara  BPIH  memerintahkan  kepada  Cabang  BPS-BPIH  yang mengelola  rekening  setoran  awal   untuk  mentransfer  dana  pembayaran  pembatalan  ke Calon Haji. Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya.
2. Pembatalan BPIH lunas
Jama’ah  calon  haji  mengajukan  permohonan  pembatalan  kepada  Kementerian Agama  Kabupaten/Kota  disertai  dokumen  yang  dipersyaratkan.Berkas  permohonan pembatalan  oleh  Kementerian  Agama  setempat  melalui  Kanwil  setempat  diteruskan kepada  KementerianAgama  Pusat  untuk  diproses  pembatalan  data  dan  pembayaran. Kementerian Agama Pusat/Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal  untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke jama’ah calon haji yang bersangkutan.

## C. HASIL PENELITIAN
Sistem  akuntansi  pelunasan  BPIH  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  ini merupakan  suatu  sistem  yang  digunakan  untuk  mempermudah  proses  pembayaran BPIH  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  bagi  para  jama’ah  calon  haji.  Sistem  ini berguna  untuk  pengolah  yang  akan  mengubah  masukan  menjadi  keluaran.  Sistem  ini akan  diolah    dari  bahan  yang  baku  menjadi  bahan  jadi.  Dimana  data  tersebut  akan menjadi beberapa laporan keuangan.
Sebelum  melakukan  proses  pelunasan  BPIH  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah Haji), jama’ah calon haji harus terlebih dahulu membuka tabungan di BPS BPIH (Bank
Penerima  Setoran  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  dengan  membuka  tabungan sebesar  Rp  20.000.000,-  dan  ada  juga  Rp  25.000.000,-  setelah  itu  jama’ah  calon  haji akan  masuk  ke  daftar  tunggu.  Hingga  pada  akhirnya  proses  pelunasan  dikabari  pada tahun keberangkatan.
Jama’ah  calon  haji  dapat  melunasi  BPIH  ketika  nomor  porsi  yang  dimilikinya masuk  kedalam  alokasi  porsi  provinsi  pada  tahun  penyelenggaraan  berlangsung. Dengan lebih memprioritaskan mereka yang belum pernah pergi haji.
Di dalam proses pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ini BPS BPIH  (Bank  Penerima  Setoran  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  akan  menginput data  jama’ah  calon  haji  yang  pada  awalnya  telah  melakukan  setoran  awal.  Kemudian BPS  akan  melakukan  kerjasama  melalui  suatu  Sistem  Komputerisasi  Haji  terpadu (SISKOHAT)  yang  langsung  terhubung  ke  Kementerian  Agama,  untuk  melaporkan bahwa  jama’ah  calon  haji  telah  melakukan  proses  pelunasan  BPIH  (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
Di  Indonesia  untuk  mendapatkan  nomor  porsi  haji  para  calon  jama’ah  haji minimal harus sudah menyetor setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp 25.000.000,- melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  (BPS  BPIH),  dengan  jumlah  BPIH  tahun  2016  dengan  embarkasi  Batam  sebesar Rp 33.113.606,-.
1) Pembukaan rekening tabungan haji  di BPS BPIH Setoran  awal    Rp  20.000.000,-  terjadi  pada  saat  jama’ah  calon  haji membuka  rekening  tabungan  pada  bulan  Januari  sampai  bulan  April 2010.  Karena  pada  saat  itu  pemerintah  belum  membuat  peraturan  baru mengenai biaya BPIH.
Setoran awal Rp 20.000.000,- Tanggal Debet/Kredit Nominal 05.01/2010 Kas Tabungan Haji Tn. Umi Rp 20.000.000,- Rp 20.000.000.-
Setoran  awal  Rp  25.000.000,-  ini  terjadi  pada  saat  jama’ah  calon  haji membuka  rekening  tabungan  pada  bulan  Mei.  Karena  pada  bulan  itu pemerintah telah menetapkan biaya BPIH tahun 2016.
Tabel 1 Setoran awal Rp 25.000.000,- Tanggal Debet/Kredit Nominal 05/05/2010 Kas Tabungan Tn. Marianis Rp 25.000.000,- Rp 25.000.000,-
2) Syarat Pelunasan BPIH Syarat pelunasan BPIH adalah Jama’ah telah menerima bukti setoran  asli dan  nomor  validasi  dari  BPS  BPIH  (Bank  Penerima  Setoran  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Setelah jama’ah mendapatkan bukti setoran dan nomor valisadi itu, Jama’ah segera mendaftarkan diri ke Kementerian Agama  Kab.  Bengkalis  dengan  membawa  bukti  setoran  awal  dan
peryaratan, pendaftaran minimal enam hari setelah melakukan setoran awal di  BPS  BPIH.Kementerian  Agama  Kab.  Bengkalis  khususnya  bidang  haji melakukan  login  ke  dalam  SISKOHAT    untuk  melakukan  verifikasi  data jama’ah  calon  haji  yang  tercantum  dalam  bukti  setoran  dengan  data  yang ada.  Setelah  mendaftarkan  diri,    jama’ah  otomatis  telah    masuk  kedalam daftar  tunggu  haji.  Ketika  masa  keberangkatan  tahun  berjalan  tiba, Kementerian Agama Kab. Bengkalis meminta jama’ah calon haji melunasi kekuranga  BPIH  di  BPS  BPIH  tempat  penyetoran  awal  BPIH.  Besarnya BPIH yang ditetapkan pemerintah tahun 2016  adalah Rp 33.113.606,-.
Setoran awal BPIH Rp 20.000.000,- Setoran awal Rp 20.000.000,- Jumlah BPIH Rp 33.113.606,- Jumlah sisa pelunasan BPIH Rp 13.113.606 ,- Setoran awal Rp 25.000.000,- Setoran awal Rp 25.000.000,- Jumlah BPIH Rp 33.113.606,- Jumlah sisa pelunasan BPIH Rp 8.113.606,- Tabel 2 Pelunasan setoran awal Rp 20.000.000,- Tanggal Debet/Kredit Nominal 01/05/2016  Kas Biaya Pelunasan Tn. Umi Rp 13.113.606,- Rp 13.113.606,- Tabel 3 Pelunasan setoran awal Rp 25.000.000,-
Tanggal Debet/Kredit Nominal 01/05/2016  Kas Biaya Pelunasan Tn.Supi Rp 8.113.606,- Rp 8.113.606,-
Pada  tahun  2016  tercatat  Jumlah  jemaah  haji  yang  melakukan  pelunasan  pada Kantor  Kementerian  Agama  Kab.  Bengkalis  sebanyak  1790  orang.  Banyaknya  jumlah jemaah  haji  ini,  maka  penulis  mengambil  sampel  menggunakan  rumus  slovin mendapatkan  sampel  sebesar  95  orang.  Dari  jumlah  95  orang  jemaah  haji  yang melakukan  pelunasan  BPIH  ini,  Sebelumnya  mereka  harus  terlebih  dahulu  melakukan setoran awal sebesar Rp 20.000.000,- dan ada juga yang Rp 25.000.000,-.
Jumlah  BPIH  yang  terus  mengalami  kenaikan  ini  disebabkan  oleh  kenaikan biaya  transportasi  dan  akomodasi  di  tahan  suci.  Pada  tahun  2016  pembayaran  BPIH ditetapkan  pemerintah  dengan  menggunakan  kurs  Rupiah,  dengan  jumlah  BPIH  Rp 33.113.606,-  untuk  debarkasi  Batam.  Jika  kita  asumsikan  dengan  menggunakan    1790 orang untuk Kabupaten Bengkalis saja yang melakukan setoran awal BPIH,  maka dana deposito  dari  setoran  awal  mereka  dengan  daftar  tunggu  selama  5  tahun  yaitu  jemaah
yang mendaftar pada tahun 2010 sampai jadwal keberangkatan mereka pada tahun 2016 maka dana bunga depositonya sebesar:
Diketahui : Jumlah Jemaah = 1790 orang. Jumlah setoran awal = Rp 25.000.000,- Bunga deposito BI = 6,3 % Tenor = 1 bulan Bunga deposito= Jumlah uang simpanan x Bunga perbulan x Tenor
12 = Rp 25.000.000,- x 6,50% x 60
12
= Rp 25.000.000,- x 0,065 x 60 12 = Rp 8.125.000,- = Rp 8.125.000,- : 12 bulan =  Rp 678.000,-
Jika di kalikan jumlah tersebut dengan banyaknya jumlah jemaah maka: Rp 678.000,- x 1790 orang =  Rp 1.213.620.000,- Dan  jika  kita  asumsikan  dengan  menggunakan  bagi  hasil  Bank  Syari’ah  maka nisbah yang akan kita peroleh selama satu bulan sebesar:
Diketahui: Jumlah jemaah = 1790 orang Jumlah setoran awal = 25.000.000,- Nisbah bagi hasil = 55 % Nominal  deposito  :  nominal  seluruh  deposito  x  presentase  bagi  hasil  x keuntungan bank pada bulan tersebut = 25.000.000 : 5.000.000.000 x 55 % x 50.000.000,- = Rp 137.500,- = Rp 137.500,- x 1790 orang =  Rp 246.125.000,-  nisbah bagi hasil perbulan Jumlah  itu  hanya  berupa  asumsi  dari  jumlah  sebanyak  1790  jemaah  khusus untuk  Kabupaten  saja  dengan  debarkasi  Batam.  Pada  tahun  2011  jumlah  jemaah sebanyak  1438,  tahun  2012  sebanyak  1332,  tahun  2013  sebanyak  1890,  tahun  2014 sebanyak  1817,  dan  pada  tahun  2015  sebanyak  1830  jemaah.  Jemaah  yang  mendaftar pada  tahun  2016  akan  masuk  ke  daftar  tunggu  dan  akan  berangkat  pada  tahun  2031. Dana setoran awal jemaah dari tahun 2010 sampai tahun 2016 yang berada di rekening itu  pastilah  tidak  sedikit  jumlahnya  yang  didepositokan  pemerintah,  permasalahannya mengapa jumlah BPIH Indonesia selalu mengalami kenaikan.
Apalagi telah kita ketahui Indonesia adalah salah satu negara terbanyak didunia yang  mengirim  jemaah  hajinya  ke  tanah  suci.  Tahun  2016  sebanyak  168.000  jemaah Indonesia  yang  pergi  menunaikan  haji.  Menteri  Agama  Lukman  Hakim  Saifuddin mengatakan pada 31 Desember 2016 jumlah setoran dana haji Indonesia mencapai Rp 90.604 T. Dana  yang didepositokan pemerintah itu hanya mengharapkan bagi hasil dari pihak  bank  saja.  Ketua  Ikatan  Persaudaraan  Haji  Indonesia  (IPHI)    meminta Kementerian  Agama  lebih  transaparan  soal  pencatatan  dan  pengelolaan  deposito  dana
haji  ini,  pasalnya  dana  yang  berasal  dari  daftar  tunggu  ini  rawan  penyimpangan. 17 Seharusnya  dana  deposito  itu  diserahkan  kepada  calon  haji  untuk  digunakan  sebagai ongkos  naik  haji  meraka,  tetapi  faktanya  jemaah  masih  dibebankan  dengan  sisa kekurangan BPIH.
Jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia jumlah BPIH negara Malaysia hanya sebesar lebih kurang Rp29.940.000,- saja. Penetapan jumlah BPIH yang dilakukan  oleh  Negara  Malaysia  ini  dikarenakan  Negara  Malaysia  memiliki  tabungan haji  LTHM (Lembaga Tabungan Haji Malaysia) yang sangat efektif dalam memberikan kemudahan bagi warga muslim Malaysia terutama yang hendak pergi haji.
Tiap  muslim  mereka  wajib  membuka  rekening  tabungan  di  LTHM.  Dana  dari jemaah  calon  haji  itu  di  investasikan  pada  perkebunan  sawit  yang  berada  di  Indonesia tepatnya di Riau. Dari hasil keuntungan investasi kelapa sawit itu, LTHM memberikan subsidi kepada jemaah calon haji Malaysia.
Jika  dibandingkan  dengan  pengelolaan  tabungan  haji  di  Indonesia  sangat  jauh berbeda.  Tabungan  haji  di  Indonesia  masih  sangat  pasif,  apabila  Indonesia  bisa menginvestasikan  dana  haji  itu  pada  kegiatan  yang  produktif  seperti  investasi  pada perkebunan  sawit  yang  dilakukan  negara  Malaysia,  seharusnya  sudah  bisa  membantu menutupi  sisa  jumlah  pelunasan  BPIH,  sehingga  jama’ah  calon  haji  tidak  perlu  lagi membayar pelunasan BPIH.

## Sistem  Pengendalian  Internal  Keberangkatan  Haji  Menurut  perspektif  Syari’ah Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis
Pengendalian  keberangkatan  haji  dilakukan  ketika  nomor  porsi  yang  dimiliki jama’ah  calon  haji  masuk  dalam  kuota  keberangkatan  tahun  berjalan.  Dan  telah melunasi  setoran  BPIH  sesuai  dengan  penetapan  BPIH  tahun  berjalan.  Ketika  sudah mendaftar,    jama’ah  haji  tidak  dapat  langsung  berangkat  ke  tanah  suci  untuk menjalankan ibadah haji.  Hal ini karena kuota haji yang terbatas maka pendaftaran dan pemberangkatan jama’ah calon haji menggunakan konsep first come firs serve/waiting list,  maka  jama’ah  yang  baru  mendaftar  akan  dimasukkan  ke  dalam  daftar  tunggu hingga  nomor  porsi  yang  dimiliki  jama’ah  tetersebut  masuk  dalam  alaokasi  porsi provinsi pada tahun penyelenggaraan.
Sistem  pengendalian  internal  haji  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kab. Bengkalis  dilakukan  menggunakan  SISKOHAT  (Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu) Gen 2.  Dalam pengendalian internal yang dilakukan Kantor  Kementerian Agama Kab. Bengkalis  khususnya  bidang  Haji  pemantauan  yang  dilakukan  menggunakan  Siskohat pada proses pendaftaran dan pembatalan saja.
1) Proses pendaftaran haji
Berdasarkan Peraturan Menteri No 29 Tahun 2015, mengenai proses pendaftaran haji langah pertama jama’ah calon haji harus Memiliki tabungan BPS BPIH, kemudian mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis dengan menyerahkan lembar bukti setoran awal warna kuning, biru, dan merah dari BPS BPIH. Kementerian Agama  memverifikasi  data  ke  Siskohat, secara  otomatis  jama’ah  calon  haji  masuk  ke daftar  tunggu  dan  menungggu  konfirmasi  pelunasan  dari  Kementerian  Agama  Kab. Bengkalis untuk melakukan pelunasan BPIH. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji
17 http://obsessionnews.com/dana-deposito-haji-diduga-rawan-penyimpangan diakses tgl 02 Mei 2017
ibadah  haji  maka  boleh  mendaftar  lagi  setelah  10  (sepuluh)  tahun  sejak  menunaikan ibadah haji terakhir.
Kementerian Agama Kab. Bengaklis dalam hal ini memasukkan data jama’ah ke Siskohat  (Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu)  Layar  utama  aplikasi  Siskohat  Gen  2 adalah sebagai berikut:

## Gambar 2 Halaman Login
Halaman  Login  adalah  langkah  pertama  untuk  memasuki  aplikasi Siskohat Gen 2 ini.
Gambar 3 Halaman Entry SPPH
Tampilan  saat  halaman  Enty  SPPH  (Surat  Pendaftaran  Pergi  Haji) Kementerian  Agama  Kab.  Bengaklis  khususnya  bagian  haji  akan memasukkan data jama’ah pada SPPH.
Gambar IV. 4 Halaman Menu Rekapitulasi per Jenis Kelamain
Petugas mulai  rekapitulilasi  data jama’ah calon haji perjenis kelamin.
Pembatalan  haji  bisa  saja  terjadi  pada  jama’ah  calon  haji.  Pembatalan  yang paling  sering  terjadi  adalah  karena  meninggalnya  jama’ah  sebelum  berangkat  haji. Jama’ah haji yang meninggal bisa mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis oleh ahli waris.  Pembatalan setoran awalJama’ah calon  haji  mengajukan  permohonan  pembatalan  kepada  Kementerian  Agama  Kab. Bengkalis  disertai  dengan  dokumen  yang  disyaratkanPengajuan  pembatalan  dan penarikan BPIH dari  yang bersangkutan  bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk jama’ah calon haji yang wafat dari ahli waris. Bukti BPIH asli, Foto kopi KTP, surat  keterangan  ahli  waris  yang  diketahui  oleh  camat,  surat  kuasa  atas  dana pengembalian  BPIH  bermaterai  Rp  6.000,-  (enam  ribu  rupiah),  surat  keterangan kematian.
Berkas  permohonan  pembatalan  oleh  Kementerian    Agama  Kab.  Bengkalis diteruskan  kepada  Kanwil  setempat  untuk  diproses  pembatalan  data  dan  pembayaran. Kementerian Agama Pusat/Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal  untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke  Calon  Haji.  Pengembalian  setoran  awal  BPIH  kepada  Calon  Haji  batal  dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya.
Tabel 8 Jurnal pembatalan setoran awal Rp 20.000.000,- Tanggal Debet/Kredit Nominal 21/04/2014 Tabungan Tn. Siti Kas Rp 20.000.000,- Rp 20.000.000,- Tabel 9 Jurnal pembatalan setoran awal Rp 25.000.000,- Tanggal Debet/Kredit Nominal 10/05/2016 Tabungan Tn. Ali Kas Rp 25.000.000,- Rp 25.000.000,-
Pembatalan setoran awal dengan nominal Rp 20.000.000,- dan 25.000.000,- atas nama Tn Siti dan Tn. Ali ini dikarenakan beliau telah wafat sebelum menunaikan ibadah
haji.  Setoran awal  sebesar  Rp  20.000.000,-  ini  terjadi  pada  saat  jama’ah  mendaftarkan diri pada bulan Januari sampai Bulan Maret. Dan setoran Rp 25.000.000,- terjadi pada saat pendaftaran bulan Mei 2016.
Pembatalan  BPIH  lunas  adalah  jama’ah  calon  haji  mengajukan  permohonan pembatalan  kepada  Kementerian  Agama  Kab.  Bengkalis  disertai  dokumen  yang dipersyaratkan.  Berkas  permohonan  pembatalan  oleh  Kementerian  Agama  Kab. Bengkalis melalui Kanwil setempat diteruskan kepada Kementerian Agama Pusat untuk diproses  pembatalan  data  dan  pembayaran.  Kementerian  Agama  Pusat  /  Bendahara BPIH  memerintahkan  kepada  Cabang  BPS-BPIH  yang  mengelola  rekening  setoran awal  untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan 100% ke jama’ah calon haji yang bersangkutan sebesar jumlah BPIH yaitu Rp 33.113.606,-
Tabel 10 Jurnal pembatalan BPIH lunas 2016 Tanggal Debet/Kredit Nominal 10/06/2016 Tabungan Tn. Wati Kas Rp 33.113.606,- Rp 33.113.606,-

## D. PENUTUP
Sistem  akuntansi  pelunasan  BPIH  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kab. Bengkalis adalah merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah proses pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bagi para jama’ah calon haji. Sebelum  melakukan  proses  pelunasan  BPIH  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji), jemaah  calon  haji  harus  terlebih  dahulu  membuka  tabungan  di  BPS  BPIH  (Bank Penerima  Setoran  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  dengan  membuka  tabungan sebesar  Rp  20.000.000,-  dan  ada  juga  Rp  25.000.000,-  setelah  itu  jemaah  calon  haji akan  masuk  ke  daftar  tunggu.  Hingga  pada  akhirnya  proses  pelunasan  dikabari  pada tahun keberangkatan.
Pelunasan  BPIH  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015. Dari dana penyetoran awal BPIH ini seharusnya telah bisa membantu mengurangi biaya haji para jemaah apabila dana itu bisa di investasikan kepada kegiatan yang produktif. Pengendalian internal haji menurut perspektif syari’ah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis adalah suatu proses pengaturan atau  sebuah  aturan  yang  telah  dibuat  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pengendalian  haji.  Atau  dengan  kata  lain  pelaksanaan  dari  peraturan  yang  telah ditetapkan pemerintah agar terwujudnya kenyamanan dari jemaah haji, serta diharapkan semua rencana yang telah ditetapkan pemerintah dapat berjalan sesuai  dengan rencana, karena  jemaah  calon  haji  telah  membayar  BPIH  sebagai  kewajiban  mereka  dan pemerintah berhak memberi kenyamanan, agar jemaah haji lebih khusyuk beribadah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, Pengantar Manajemen Kenuangan Islam dari Teori ke Praktik, Edisi terjemahan . (Jakarta: Kencana, 2008) Abdul Aziz, Fiqih Ibadah. (Jakarta: Amzah, 2013)
Achmad Djunaidi, Pengelolaan Dana Haji dan Umrah . (Jakarta: Mediacita, 2011)
Andi  Sofyan, Analisis  Perlakukan  Akuntansi  Syariah  Tabungan  Haji  pada  PT.  Bank Riau Kepri Syariah , Pekanbaru, 2014)
Ismail, Akuntansi Bank . (Jakarta:Kencana, 2014) Bahtiar Effendy, Pelunasan Haji Menurut Syariat Islam. (Jakarta, Paradigma,  1998) Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Halim Abdul Syam, Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan . (Yogyakarta: Salemba Empat, 2012) Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 . (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
M. Amin Akkas, Haji dan Reprodruksi Sosial . (Jakarta: Mediacita, 2011) M. Basyuni, Muhammad, Reformasi Manajemen Haji . (Jakarta: FDK Press, 2011) Nordiawan Dedy, Akuntansi Sektor publik . (Jakarta: Salemba Empat, 2006) Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2015. Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Reguler Tahun 1436 H/2015M.

## PP
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2015 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Reguler