Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96

## IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 YANG SUDAH KADALUARSA DI KOTA BUKITTINGGI
Mutia Anggraweni 1* , Ria Ariany 2 , Kiki Ameliza 3
1 Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Sumatera Barat, Email : wenimutia75@gmail.com
2 Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia email : riaariany@soc.unand.ac.id
3 Amik Mitra Gama Email : qqameliza@gmail.com

## Abstract
The movement of the realization of the reduction in  uncollectible accounts in Bukittinggi did not change significantly, because the execution only started processing in 2020 after BPK finds it. The process of eliminating uncollectible accounts that have expired is where data  rearrangement  or  updating  is  carried  out  first,  but  in  fact  the  Bukittinggi  City Government  does  not  do  it  due  to  a  shortage  of  human  resources.  It  can  indirectly provide  a  negative  picture  of  the  performance  of  Bukittinggi  City  Government.  This research is a descriptive research with a qualitative approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data. The data collection technique used was obtained  by  field  research  and  library  research.  Data  analysis  was  carried  out  by qualitative analysis and using purposive sampling technique in determining the sources. Testing the validity of the data is done by triangulation method. The results showed that the implementation of the policy for the write-off of PBB-P2 receivables that had expired at  the  Bukittinggi  City  Finance  Agency  when  viewed  from  the  Eward  III  theory  had not been implemented optimally. In terms of communication, there are still shortcomings and in  terms  of  resources  there  are  deficiencies  both  in  terms  of  quantity  and  quality.The focus of attention is the implementation of the Mayor of Bukittinggi Regulation Number 11 of 2014 so that it can be successfully implemented to overcome the problem of expired land and building tax receivables in rural and urban areas. Keywords: Accounts receivable, PBB, Edward’s III theory

## Abstrak
Pergerakan  realisasi  pengurangan  piutang  tak  tertagih  di  Bukittinggi  tidak  mengalami perubahan  secara  signifikan,  karena  eksekusinya  baru  mulai  diproses  pada  tahun  2020 setelah mendapat temuan dari BPK. Proses penghapusan piutang tak tertagih yang sudah kadaluarsa  ini  dimana  terlebih  dahulu  dilakukan  penataan  ulang  atau  pemutakhiran  data akan  tetapi  pada  kenyataannnya  Pemko  Bukittinggi  tidak  melakukannya  karena kekurangan  SDM.  Dari  hasil  temuan  BPK  ini  maka  secara  tidak  langsung  dapat memberikan  gambaran  negarif  terhadap  kinerja  pegawai  Pemerintah  Kota  Bukittinggi. Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  yang  dipakai  diperoleh  dengan  cara  penelitian  lapangan  dan  penelitian  pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling  dalam  menentukan  narasumber.  Pengujian  keabsahan  data  dilakukan  dengan metode  triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan penghapusan  piutang  PBB-P2  yang  sudah  kadaluarsa  pada  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi  jika  ditinjau  dari  teori  Eward  III  belum  terlaksana  secara  optimal.  Dari  segi komunikasi  masih  terdapat  kekurangan  serta  dari  segi  sumber  daya  terdapat  kekurangan baik  dalam  bentuk  kuantitas  maupun  kualitas.Fokus  perhatian  adalah  implementasi Peraturan  Walikota  Bukittinggi  Nomor  11  Tahun  2014  agar  bisa  berhasil  dilaksanakan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
untuk  mengatasi  masalah  piutang  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan yang sudah kedaluwarsa.
Kata Kunci : Penghapusan Piutang, PBB, Teori Edward III
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  1  butir  37 Undang  Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan adalah  pajak  atas  bumi  dan/atau bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai, dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  Sementara  itu  dalam
Pasal  2  ayat  (2),  dijelaskan  bahwa jenis  pajak  kabupaten/kota  tersebut, salah  satunya  adalah  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebelum dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah,  diatur  dengan peraturan tersendiri. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009,  maka  Pajak Bumi  dan  Bangunan  menjadi  pajak yg dipungut daerah. Akibatnya semua pemungutan  yang  terjadi  menjadi kewajiban daerah.
Sebagai dasar pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah  oleh  Pemerintahan
Daerah Kota Bukittinggi, maka turunannya  adalah  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan.  pelaksanaan  pemungutan PBB-P2  di  Kota  Bukittinggi  tidak berjalan sebagaimana mestinya,
karena  terdapat  data  piutang  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  tidak  bisa  tertagih  dan sudah kedaluwarsa.
Tahun  2017  terdapat  piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan  Tak  tertagih  sebesar Rp.12.271.639.111,-,  Tahun  2018 sebesar  Rp.12.835.383.873,-  Tahun 2019  sebesar  Rp.13.556.208.826,- dan Tahun 2020 sebesar Rp.10.263.347.977,-. Terdapat gambaran  bahwa  pergerakan  realisasi pengurangan  piutang  tak  tertagih  ini tidak  mengalami  perubahan  secara signifikan,  karena  eksekusinya  baru mulai  diproses  pada  tahun  2020 setelah  mendapat  temuan  dari  BPK, yang menggambarkan rendahnya kinerja  Pemerintah  Kota  Bukittinggi. Untuk menindaklanjuti
temuan tersebut maka pemerintah Kota Daerah  Bukittinggi  menindaklanjuti Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor  11  Tahun  2014  Tentang  Tata Cara  Penghapusan  Piutang  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa. Berdasarkan Peraturan Walikota  Bukittinggi  Nomor  11 Tahun 2014, walikota dapat menghapuskan  piutang  pajak  daerah dikarenakan  tidak  bisa  tertagih  dan sudah kedaluwarsa. Penghapusan piutang pajak tersebut dilakukan oleh walikota  berdasarkan  permohonan penghapusan  piutang  pajak  oleh kepala  dinas.  Piutang  wajib  pajak orang  pribadi  yang  menurut  data
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
tunggakan  pajak  bumi  dan  bangunan yang  tidak  dapat  atau  tidak  mungkin ditagih  lagi  disebabkan  karena  wajib pajak  tidak  dapat  ditemukan  atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan  harta  warisan,  tidak mempunyai harta kekayaan lagi, tidak ditemukan  alamat  pemiliknya,  hak untuk  melakukan  penagihan  sudah kedaluwarsa,  maupun  karena  sebab lain sesuai hasil penelitian. Sedangkan piutang wajib pajak badan yang  menurut  data  tunggakan  pajak bumi  dan  bangunan  yang  tidak  dapat atau  tidak  mungkin  ditagih  lagi disebabkan  karena  wajib  pajak  bubar atau  pailit,  tidak  memiliki  harta kekayaan lagi, penagihan pajak secara aktif  telah  dilaksanakan  dengan penyampaian salinan surat paksa, hak untuk  melakukan  penagihan  sudah kedaluwarsa,  maupun  karena  sebab lain sesuai hasil penelitian.
perpindahan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan menjadi  pajak  daerah  tahun  2014 diserahkan  dari  KPP  Pratama  ke pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi, beserta  tunggakannya  sekitar  10 miliar.  PBB-P2  bisa  dihapus  secara global  dengan  nilai minimal  5  miliar, dengan  menerbitkan  Perda  dengan persetujuan  gubernur  melalui  sidang paripurna  dan  memakan  waktu  yang lama serta berpengaruh kepada kemampuan  keuangan  daerah.  Dan besaran gaji DPRD.
Maka  dikeluarkanlah  Peraturan Walikota  dibawah  Peraturan  Daerah yang  dipandang  lebih  efektif  untuk menyelesaikan  permasalahan  piutang pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan dan perkotaan yang sudah kedaluwarsa dengan Peraturan Walikota  Bukittinggi  Nomor  11 Tahun 2014. Maka yang menjadi titik fokus  perhatian  adalah  implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor  11  Tahun  2014  agar  bisa berhasil dilaksanakan untuk
mengatasi  masalah  piutang  pajak bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan yang sudah kedaluwarsa.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang  telah  diuraikan  sebelumnya, maka  rumusan  masalah  penelitian dirumuskan sebagai berikut :“Bagaimana  Implementasi  kebijakan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan yang  sudah  kedaluwarsa  berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 tahun 2014?”. Tinjauan Teoritis Kebijakan Pubik Negara memiliki kewajiban untuk berperan secara aktif di seluruh aspek kehidupan publik, maka sebagai  salah  satu  implementasi  dari peran administrasi publik (pemerintah)  adalah  merealisasikan kebijakan publik secara konkrit dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.  Hal  itu  sebagaimana diakui  oleh  Jones  (1994),  bahwa "masyarakat telah banyak dipengaruhi oleh kebijakan publik dalam kehidupan  sehari-hari".  Kebijakan publik  diperlukan  guna  mendorong terwujudnya pelayanan kepada publik (masyarakat)  agar  lebih  berkualitas dan  semakin  meningkat,  karena  itu publik (masyarakat) merupakan subyek  dari  setiap  kebijakan  publik.
Masyarakat sangat membutuhkan tugas  dan  fungsi  pemerintah  dalam penyelenggaraan  kebijakan  publik secara efektif, karena menurut
Anderson  (1979)  "kebijakan  publik merupakan arah tindakan yang mempunyai  maksud  yang  ditetapkan oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah atau suatu persoalan". Dalam hubungan itu, Wahab (2001)
memandang  kebijakan  sebagai:  Suatu tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan yang  diusulkan  seseorang,  kelompok, atau  pemerintah  dalam  lingkungan tertentu  sehubungan  dengan  adanya hambatan-hambatan  tertentu  seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai  tujuan  atau  mewujudkan sasaran yang diinginkan (Phuk Tjilen, 2019). Menurut Ramdhani & Ramdhani  (2016)  sifat  kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan  ini,  dapat  diasumsikan bahwa  kebijakan  publik  merupakan kebijakan  yang  dibuat  pemerintah yang  berorientasi  pada  kesejahteraan masyarakat,  yang  dapat  diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan  dan  sebagainya.
Kebijakan  publik  mempunyai  sifat mengikat  dan  harus  dipatuhi  oleh seluruh  anggota  masyarakat  tanpa terkecuali.  Sebelum  kebijakan  publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan  tersebut  harus  ditetapkan dan  disahkan  oleh  badan/lembaga yang  berwenang.  Berdasarkan  hal tersebut, maka penegakan aturan atau penegakan hukum itu sendiri merupakan  bagian  dari  pelaksanaan kebijakan  publik,  maka  penggunaan teori  penegakan  hukum  mempunyai relevansi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi Kebijakan Menurut  Edwards  III  (dalam Ramdhani & Ramdhani, 2016), pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai  bagian  dari  tahapan  proses kebijaksanaan,  yang  posisinya  berada diantara
tahapan penyusunan
kebijaksanaan dan konsekuensi-
konsekuensi  yang  ditimbulkan  oleh kebijaksanaan tersebut. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi  winarno  (dalam  Siregar,  2016), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, kejelasan  dan  konsistensi.  Faktor pertama yang mendukung implementasi  kebijakan  adalah transmisi.  Seorang  pejabat  yang mengimlementasikan keputusan harus  menyadari  bahwa  suatu keputusan  telah  dibuat  dan  suatu perintah untuk pelaksanaanya telah  dikeluarkan.  Faktor  kedua yang  mendukung  implementasi kebijakan  adalah  kejelasan,  yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya  harus  diterima  oleh  para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi  tersebut  harus  jelas. Faktor  ketiga  yang  mendukung implementasi  kebijakan  adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 2. Sumber Daya Sumber Daya penting yang mendukung implementasi kebijakan  meliputi  :  staf  yang memadai  serta  keahlian-keahlian yang  baik  untuk  melaksanakan tugas-tugas  mereka,  wewenang dan  fasilitas-fasilitas  yang  dapat menunjang pelaksanaan
pelayanan publik.
3. Disposisi atau Tindak Lanjut Tindak Lanjut dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap  baik  terhadap  suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini  berarti  adanya  dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh  para  pembuat  keputusan awal.
4. Struktur birokrasi. Birokrasi  merupakan  salah  satu badan  yang  paling  sering  bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana  kebijakan,  baik  itu struktur  pemerintah  dan  juga organisasi-organisasi swasta

## Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut  Hardiyanti  (2017)
pajak  diartikan  sebagai  iuran  wajib, ini artinya pembayaran pajak merupakan  kewajiban.  Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran pajak  dilaksanakan atas dasar undang-undang, konsekensinya apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan  sebagaimana  mestinya, undang-undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan, dan lain-lain merupakan  manifestasi  pemberian kontraprestasi bagi pembayaran pajak selaku anggota masyarakat. Potensi  daerah  berbeda-beda, ada  daerah  yang  memiliki  financial resources yang cukup bahkan banyak, tetapi kurang pada unsur lain seperti human resources (jumlah dan
mutu).  Ada  pula  daerah  yang  dalam keadaan sebaliknya, memiliki human resources yang  memadai  tetapi kurang  pada  financial  resources-nya.
Bahkan  mungkin  ada  daerah  yang memiliki dengan cukup kedua
sumber  tersebut  atau  kurang  untuk kedua-duanya.  Apabila  tidak  diatur secara nasional, dapat terjadi ketidakseimbangan antar daerah
(Priandana, 2009).
Pajak  daerah  salah  satunya adalah  PBB-P2  merupakan  salah satu  pendapatan  asli  daerah.  Pada tahun 2014, merupakan tahun pertama  pajak  PBB-P2  dipungut oleh Pemerintah Daerah.Oleh karena itu,  perlu  diketahui  seberapa  besar tingkat  efisiensi  PBB-P2,  tingkat efektivitas  PBB-P2  dan  kontribusi penerimaan PBB-P2
terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Sehingga perlu  adanya  pengukuran  kinerja untuk  menilai  sukses  atau  tidaknya suatu  organisasi,  program  atau kegiatan (Masitoh, 2018).
Kerangka Konseptual Adapun kerangka konseptual
dalam penelitian ini dirancang sebagai berikut :
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian
Kebijakan Publik Teori Edward III Perwako Nomor 11 Tahun 2014 Penghapusan Piutang PBB-P2 Kadaluarsa Implementasi Kebijakan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
Metode Penelitian Pendekatan  yang  diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan beberapa pendapat ahli maka disimpulkan bahwa penelitian kualitatif  adalah  pengumpulan  data pada  suatu  latar  alamiah  dengan maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan  dengan  trianggulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna dari  pada  generalisasi  (Anggito  & Setiawan, 2018).
Jenis  penelitian  ini  adalah dengan  cara  deskriptif  analisis,  yaitu menguraikan  terlebih  dahulu  data yang  diperoleh  baik  dari  studi kepustakaan atau studi literatur maupun  dokumen  lain  dan  kemudian penelitian  lapangan  dilakukan  atas data-data  sekunder  yang  kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh temuan-temuan  dan  saran-saran  yang diberikan oleh penulis. Maka berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggambarkan  objek  permasalahan dengan secara teliti hingga mendapatkan gambaran terhadap objek tersebut untuk kemudian dilakukan penilaian terhadap imlpementasi Peraturan Walikota Bukittinggi  Nomor  11  Tahun  2014 Tentang  Tata  Cara  Penghapusan Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
Perdesaan  dan  Perkotaan  yang  sudah Kedaluwarsa.
Penelitian  ini  dilakukan  pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi  yang  berlamat  di  Jalan
Sudirman  No.  27-29,  Kelurahan
Belakang  Balok,  Kecamatan  Aur Birugo Tigo  Baleh, Kota  Bukittinggi, Sumatera  Barat  26181.  Semua  data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tersedia pada lokasi penelitian tersebut.
Berdasarkan  kebutuhan  data, maka  jenis  data  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  adalah data pokok dari penelitian, sedangkan data  sekunder  adalah  data  tambahan yang berguna untuk menjelaskan data primer.
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dengan 2 cara yaitu dengan cara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. 1. Teknik pengumpulan Data primer Diperoleh dengan melakukan penelitian  lapangan.  Teknik  yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara b. Studi Dokumen
2. Teknik Pengumpulan Data sekunder Diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi  dari  literatur  yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan  cara  analisis  kualitatif. Maksudnya  bahwa  terhadap  data yang  ada  akan  dipelajari  dan dilakukan  pembahasan  dengan menggunakan  argumentasi  yang terurai  dalam  kalimat-kalimat.
Penguraian dilakukan dengan penalaran induktif maupun deduktif. Hasil Penelitian dan Pembahasan Komuni kasi Struktur Birokrasi Sumber daya Dispo sisi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
Pelaksanaan Penghapusan Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang  sudah kadaluarsa di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi  Nomor  11  Tahun  2014 tentang  Tata  Cara  Penghapusan Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
Perdesaan  dan  Perkotaan  yang  sudah Kadaluarsa,  peraturan  ini  berlaku terhitung  mulai  tanggal  26  Maret 2014.
Berdasarkan  basis  data  Sistem Informasi  Manajemen  PBB-P2  yang diserahkan  KPP  Pratama  Bukittinggi pada tahun 2014 dan hasil pemeriksaan  BPK-RI  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi  tahun  2019  terdapat piutang PBB-P2 sebesar Rp13.556.208.826,00  (Tiga  belas miliar  lima  ratus  lima  puluh  enam juta  dua  ratus  delapan  ribu  delapan ratus  dua  puluh  enam  rupiah). Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan  mulai  dari  tahun  1993 sampai  dengan  tahun  2010  adalah sebesar  Rp4.595.770.539,00  (Empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah). Menindaklanjuti usulan tersebut, Walikota Bukittinggi mengeluarkan  Keputusan  Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-251-2020 tentang  Penghapusan  Piutang  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa secara Hapus Buku Kota Bukittinggi Tahun  2020.  Dalam  penghapusan Piutang  PBB-P2  ada  dua  cara  yaitu secara  hapus  buku  dan  hapus  tagih, sementara  Pemerintah  Daerah  Kota Bukittinggi  hanya  melakukan  hapus buku  dengan  besaran  maksimal  5 miliar dan cukup dengan menggunakan surat keputusan walikota  saja  atas  usulan  Kepala Badan  Keuangan.  Sedangkan  jika pemerintah daerah melakukan tindakan hapus tagih dengan besaran 5  miliar  keatas  maka  dengan menerbitkan Perda dan akan memakan  waktu  yang  lama.  Maka dari  itu  Pemerintah  Daerah  Kota Bukittinggi hanya melakukan penghapusan secara hapus buku saja dengan harapan adanya kemungkinan untuk menerima kembali tunggakan yang telah terjadi selama  ini  dan  dapat  dimasukan kedalam  penerimaan  tahun  berjalan, tujuan  dari  hapus  buku  hanya  untuk memperbaiki laporan Keuangan
Daerah, karena dalam laporan neraca selalu  terdapat  piutang  tak  tertagih dengan  perubahan  angka  yang  tidak signifikan.  Sementara  jika  kita melakukan hapus tagih, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tidak  mempunyai  hak  lagi  untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan PBB-P2 oleh wajib pajak. Surat keputusan walikota tersebut menghapus piutang PBB-P2 yang  sudah  kadaluarsa  secara  hapus buku  Kota  Bukittinggi  Tahun  2020 dari  tahun  1993  sampai  dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp4.595.770.539,00  (Empat  miliar lima  ratus  sembilan  puluh  lima  juta tujuh  ratus  tujuh  puluh  ribu  puluh lima  ratus  tiga  puluh  sembilan rupiah). Dalam menganalisis implementasi  kebijakan  Peraturan Walikota  Bukittinggi  Nomor  11 Tahun  2014  tentang  Tata  Cara
Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa, peneliti  mengkajinya  menggunakan model implementasi George Edward III yang mengukur implementasi  kebijakan  dengan  4 indikator  yaitu  komunikasi,  sumber
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
daya, disposisi dan struktur birokrasi. a. Komunikasi Diketahui bahwa Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi  terkait masalah komunikasi tentang Perwako  Nomor  11  Tahun  2014  ini agak  kurang,  baik  itu  komunikasi antara  pimpinan  dengan  bawahan yang  ada  pada  Bidang  Pendapatan maupun kolektor di kelurahan ataupun  dengan  wajib  pajak,  tujuan dari  komunikasi  dalam  konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan  kebijakan  Penghapusan Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah  Kadaluarsa  ini  dapat  berjalan sebagaimana mestinya. Terkait komunikasi dengan ASN selaku pegawai Badan Keuangan  maupun  sebagai  kolektor yang  berada  di  kelurahan  yang kurang  sehingga  petugas  pajak hanya sekedar melakukan penyerahan  SPPT  kepada  wajib pajak  di  kelurahan  masing-masing tanpa  adanya  inovasi  bagaimana agar tagihan PBB-P2 ini selain dapat mancapai target juga bisa tunggakan yang  telah  terjadi  selama  ini  dapat berkurang, disamping itu komunikasi ini dilakukan oleh pihak Badan Keuangan (BK) Kota Bukittinggi untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang adanya kebijakan pemerintah yang baru yaitu mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah Kadaluarsa agar dapat berkomunikasi  langsung  terhadap kebijakan ini. Namun dalam hal ini, hanya  sebagian  kecil  saja  wajib pajak  yang  mengetahui  adanya kebijakan penghapusan piutang
pajak  PBB-P2.  Hal  ini  dikarenakan akan  memberikan  efek  negatif  bagi wajib  pajak.  Jika  mereka  tahu tentang penghapusan ini akan berakibat  kelalaian  bagi  mereka dalam  membayar  pajak  karena dalam jangka waktu lima tahun akan kadaluarsa sehingga bisa dihapuskan,  serta  pendapatan  bagi daerah akan berkurang. Transmisi  dalam  implementasi kebijakan Penghapusan PBB-P2 yang  sudah  Kadaluarsa berupa penyampaian atau pengiriman informasi  dari  pemerintah  kepada instansi  pelaksana  kebijakan  yang kemudian diteruskan kepada masyarakat.  Berdasarkan  Peraturan Walikota  Bukittinggi  Nomor  11 Tahun 2014, diketahui bahwa transmisi pada kebijakan Penghapusan  Piutang  PBB-P2  yang sudah  Kadaluarsa  tidak  dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi  melalui  Surat  Teguran maupun Surat Paksa. Berdasarkan  hasil  wawancara dan  data  sekunder  dapat  diketahui bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi tidak dilakukan oleh pihak Badan
Keuangan  Kota  Bukittinggi  kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria penghapusan piutang PBB-P2. Dalam  pelaksanaan  kebijakan
Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa, agar  penyampaian  informasi  dapat diterima maka dalam tata cara teknis menerangkan  bahwa  terdapat  dua metode  sosialisasi  yaitu  secara langsung  dan  tidak  langsung  yaitu melalui  pemasangan  spanduk  atau mengirimkan  surat  melalui  kantor pos.  Sosialisasi  langsung  tidak disampaikan  oleh  pihak  Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi  kepada
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
kelompok masyarakat seperti memberikan penyuluhan di aula. Selanjutnya isu k ejelasan dalam implementasi kebijakan Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa belum  sepenuhnya  dilakukan  oleh Badan  Keuangan  Kota  Bukittinggi secara konsisten serta Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi  belum melakukan  sosialisasi  secara  rutin kepada  wajib  pajak  khususnya untuk  permohonan  penghapusan piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## b. Sumber Daya
Dalam kebijakan  Penghapusan Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah  Kadaluarsa ,  Staff  belum memadai  dalam  hal  kualitas  karena di  Bidang  Pendapatan  terkait  PBB-
P2  hanya  2  orang  staf  yang memiliki sertifikat yang telah mengikuti  pelatihan  dan  itupun yang ada hubungan dengan pemetaan  saja  disamping  itu  juga belum memadai dalam hal kuantitas dalam  menjalankan  proses-proses yang seharusnya dilaksanakan guna menyampaikan  isi  dari  kebijakan penghapusan  piutang  PBB-P2  di Kota Bukittinggi. Informasi dalam implementasi kebijakan Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa di  Kota  Bukittinggi sudah  cukup memadai  sebagai  bahan  acuan pelaksanaan  kebijakan.  Informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa
yaitu  informasi  bagaimana  maksud dan  tujuan  kebijakan  Penghapusan
Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah  Kadaluarsa,  serta  tentang koordinasi antara aparat implementor  kebijakan.  Informasi tentang  kebijakan  harus  jelas, sehingga para implementor
kebijakan  tahu  apa  yang  akan mereka lakukan.
Setiap implementor kebijakan mempunyai  peran  dan tanggung jawab  sesuai  kewenangan  dari instansi  pelaksana  kebijakan  yang telah  ditetapkan.  Tim  Penghapusan Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah  Kadaluarsa  secara  Hapus Buku Kota Bukittinggi Tahun 2020 mempunyai  kewenangan  masing- masing  sesuai  dengan jabatannya dan  telah  diatur  melalui Keputusan Kepala  Badan  Keuangan  Nomor: 188.45/970/28a/BK.02/2020.
Fasilitas yang merupakan indikator terakhir dari sumber daya, Fasilitas  merupakan  faktor  yang sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan
Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa . Fasilitas  seperti  gedung,  ruangan, peralatan  kantor  dan  lain-lainnya dalam  menunjang  keberlangsungan kegiatan  sangat  dibutuhkan  dalam proses implementasi kebijakan Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa . Fasilitas  yang  tersedia  di  Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi  sudah cukup memadai dilihat dari gedung, ruangan  dan  ketersediaan  lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam hasil wawancara  dan  observasi  yang dapat  diketahui  bahwa  fasilitas
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
yang  digunakan  aparat  pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya seperti speksifikasi komputer dan internet sudah sangat mendukung karena sudah difasilitasi untuk Implementasi kebijakan- kebijakan  Penghapusan Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah Kadaluarsa .

## c. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  dari pelaksana  kebijakan  adalah  faktor yang  penting  dalam  pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan  publik.  Jika  pelaksana suatu  kebijakan  ingin  efektif, maka para  pelaksana  kebijakan  tidak hanya  harus  mengetahui  apa  yang akan  dilakukan  tetapi  juga  harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya,  sehingga  dalam praktiknya bisa tidak terjadi. Implementor  dan  wajib  pajak sangat mendukung adanya kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah  Kadaluarsa  karena  sangat membantu  khususnya  kepada  wajib pajak  yang  sudah  tidak  dapat  atau tidak mungkin ditagih lagi kewajiban  pembayaran  pajaknya. Walikota dapat menghapuskan piutang  pajak  daerah  dikarenakan tidak  bisa  tertagih  dan  sudah kedaluarsa.  Penghapusan  piutang pajak  dilakukan  oleh  Walikota berdasarkan permohonan penghapusan  piutang  pajak  oleh Kepala Dinas. Permohonan penghapusan  piutang  pajak  paling sedikit  memuat  nama  dan  alamat wajib  pajak,  jumlah  piutang  pajak, tahun pajak, dan alasan penghapusan piutang pajak.
d. Struktur Birokrasi
Implementasi kebijakan Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa di  Kota  Bukittinggi  sudah  sesuai dengan SOP, dalam hal ini mengikuti  tata  cara  penghapusan piutang pajak berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara  Penghapusan  Piutang  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluarsa. Berdasarkan Peraturan Walikota  Nomor  11  Tahun  2014 tentang  Tata  Cara  Penghapusan Piutang Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah Kadaluarsa menjelaskan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui  jangka  waktu  lima  (5)
tahun terhitung sejak saat terutangnya  pajak,  kecuali  apabila Wajib  Pajak  melakukan  tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluarsa penagihan
pajak yang dimaksud apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa  atau  ada  pengakuan  utang pajak  dari  Wajib  Pajak  baik langsung  maupun  tidak  langsung. Pengakuan  utang  pajak  secara langsung sebagaimana yang
dimaksud  adalah  Waijb  Pajak dengan  kesadarannya  menyatakan masih  mempunyai  utang  pajak  dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
permohonnan keberatan oleh Wajib Pajak. Walikota dapat menghapuskan piutang pajak daerah  dikarenakan  tidak  bisa tertagih  dan  sudah  kedaluarsa. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan  piutang  pajak  oleh Kepala Dinas. Permohonan penghapusan  piutang  pajak  paling sedikit  memuat  nama  dan  alamat wajib  pajak,  jumlah  piutang  pajak, tahun pajak, dan alasan penghapusan piutang pajak. Piutang pajak yang dapat dihapuskan  adalahSPPT  PBB-P2, SKPD  PBB-P2,  STPD  PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, Obyek  pajak  tidak  termasuk  PBB- P2. Hasil penelitian menunjukkan bahwad alam melakukan  implementasi  perwako ini ada beberapa kelemahan dimana dalam melaksanakan penghapusan  tidak  melaksanakan semua kriteria yang terdapat dalam perwako  ini  secara  full,  adanya beberapa ktiteria yang tidak dilakukan hanya mengikuti perintah  atasan  untuk  melakukan penghapusan terhadap piutang PBB-P2  yang  sudah  kadaluarsa, intinya  bahwa  perwako  nomor  11 ini  dijalankan  tetapi  tidak  full implementasi  ini  dilakukan  hanya focus pada penghapusan saja untuk mengurangi beban daerah”. (Kutipan wawancara dengan
Mantan Kabid Pendapatan).

## II. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  dan  hasil penelitian  yang  telah  dijelaskan  pada bab  sebelumnya  serta  mengacu  pada teori
yang telah dijelaskan
sebelumnya  maka  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan Penghapusan  Piutang  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  yang  sudah  Kadaluarsa di Kota Bukittinggi belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan  Walikota  Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014. 2. Implementasi kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan  yang  sudah
Kadaluarsa  di  Kota  Bukittinggi mengalami  beberapa  hambatan seperti  komunikasi  yang  masih kurang  baik  itu  antara  atasan dengan bawahan maupun kolektor  yang  ada  di  kelurahan sehingga  kurang  termotivasi untuk  menagih  tunggakan  dan hanya focus mengantarkan SPPT  ke  wajib  pajak,  terdapat beberapa  pasal  dalam  peraturan walikota  yang  tidak  terlaksana,
yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia  yang  ada  di  Bidang Pendapatan sehingga Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi  belum  sepenuhnya melakukan  pemutakhiran  data terkait  penghapusan  piutang yang  sudah  kadaluarsa,  terkait masalah  disposisi  bagi  yang menjalankan  kebijakan  sesuai dengan  arahan  dari  atasan langsung dan begitu juga terkait struktur birograsi, semua kawan-kawan bidang pendapatan yang menjalan kebijakan  ini  sudah  sesuai dengan standar operasional.
3. Kelemahan dalam implementasi kebijakan  ini  yaitu  terdapat beberapa  pasal  yang  tidak terlaksana  dan  hanya  fokus
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
pada penghapusan piutang pajak  untuk  mengurangi  beban daerah. Kelemahan dalam implementasi Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka  peneliti  dapat  memberikan beberapa rekomendasi terkait penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bukittinggi  melakukan kerjasama dengan  pihak  ketiga  (appraisal) untuk  menilai  NJOP  sebagai patokan dalam menentukan besaran  nilai  objektif  sesuai dengan  harga  pasar  sehingga dapat mengurangi tunggakan PBB-P2.
2. Pemerintah Kota Bukittinggi seharusnya membentuk tim khusus  untuk  turun  ke  lapangan agar dapat melakukan pemutakhiran data serta penerbitan  surat  teguran  yang berguna untuk penghitungan kadaluarsa  piutang  PBB-P2  yang terhitung  sejak  diterbitkannya surat teguran, sehingga kesempatan  untuk  wajib  pajak dalam membayar tunggakan
dapat  dilaksanakan  dan  akan berpengaruh  terhadap  pendapatan daerah. 3. Sebaiknya Pemerintah Kota Bukittinggi  di  zaman  digitalisasi ini  melakukan  pelayanan  online yang  dapat  mempermudah  akses dalam proses pembayaran tagihan
PBB-P2  sehingga  wajib  pajak dapat membayar tagihannya dimanapun berada. Serta membuat data base yang berbasis aplikasi  yang  bertujuan  untuk pemutakhiran data terhadap wajib pajak. 4. Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Pemerintah Kota Bukittinggi Sebaikanya  sebelum  melakukan penghapusan  piutang  PBB-P2  ini Pemerintah Kota Bukittinggi dapat melaksanakan Perwako Nomor  10  tahun  2014  tentang pemberian  sanksi  administrasi bagi wajib pajak yang lalai dalam pembayaran  kewajibannya  dan bukan hanya dilakukan penghapusan  langsung  karena pekerjaan ini butuh adanya keseriusan  dan  tanggung  jawab yang penuh.
5. Pemeintah  Daerah  dalam  hal  ini Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan agar menambah jumlah pegawai dalam hal kualitas  dan  kuantitas  supaya penghapusan  piutang  pajak  yang udah  kadaluarsa  dapat  berjalan dengan baik.
6. Bagi  wajib  pajak,  disarankan untuk tetap tertib dalam pembayaran kewajiban pajak meskipun telah diterbitkan peraturan mengenai penghapusan piutang pajak. Hal ini dikarenakan agar tidak berdampak pada pendapatan daerah yang akan diterima melalui pajak PBB-P2.

## Ucapan Terimakasih
Penelitian  dan  penulisan  jurnal  ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan  dari  berbagai  pihak.  Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :
1.  Badan  Keuangan  Kota  Bukittinggi beserta  seluruh  kasi  dan  staf  yang telah  bersedia  memberikan  data yang penulis butuhkan dan bersedia untuk diwawancarai terkait penelitian ini.
2.  Institut  Teknologi  dan  Bisnis  Haji Agus  Salin  Bukittinggi  yang  telah membekali  penulis  dengan  ilmu yang dibutuhkan guna merampungkan penelitian ini.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96

## DAFTAR PUSTAKA
28, 2009 UU  No. (2009).  UU No. 28 Tahun 2009. 2(5)
Rusli,  B.  (2013).  Kebijakan  publik membangun  pelayanan  publik yang responsif. Hakim Publishing.
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak.
Nugroho,  R.  (2019).  Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. Academia Praja.
Arikunto, S. (1997). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik. Rineka Cipta. Mahmudi.  (2016).  Analisis  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.
UII Press.
Nordiawan,  D.,  &  Hertianti,  A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
Phuk Tjilen, A. (2019). Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi,  Kebijakan  Publik. Nusamedia.
Syahruddin.  (2019).  Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap  Masyarakat  Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke. Ilmu Ekonomi Dan Sosial, 10(1), 1–7.
Wahab,  S.  W.  (2001).  Analisis
Kebijaksanaan. Bumi aksara. Absor, U. (2014). Analisis Kontribusi dan  Efektivitas  Retribusi  Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Jurnal Permana, VI, 35–36. Astri,  E.  Y.  (n.d.).  Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Depok  dan  Pasar  Gading  Kota Surakarta. 0–14. https://scholar.google.com/schol ar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Im plementasi+Kebijakan+E- Retribusi+Pasar+Depok+dan+Pa sar+Gading+Kota+Surakarta&bt nG= Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan  Publik  Berbasis  E- Government : Studi Kasus Aplikasi  Ogan  Lopian  Dinas. Jurnal  Politikom  Indonesiana Vol. 3 No. 1, 3(1), 66–77.
Christianto,  P.  A.,  Nurhayati,  S.,
Mujiyono,  M.,  Imtikhanah,  S., Angkasa,  P.,  Rismawati,  S.  D.,
& Latief, V. N. (2017). Pengembangan  Smart  Economy Kota Pekalongan Melalui Penerapan E-Retribusi Pelayanan  Pasar.  Jurnal  Litbang Kota Pekalongan, 13(38), 56–61. https://doi.org/10.54911/litbang.
v13i0.55
Doloksaribu,  T.  A.,  &  Sudarma,  M. (2019).  2019.  South  East  Asia Journal of Contemporary Business,  Economics  and  Law, 18(5), 335–343. Ilham,  M.  Y.,  &  Purnawan,  A. (2019). Implementation Of Withdrawal Of Retribution Based On Kudus Regency Regulation  No.  14  Of  2012  On The Market Services Retribution
In  Kliwon Market Kudus.  Jurnal Daulat  Hukum,  2(2),  215–222. http://lppm- unissula.com/jurnal.unissula.ac.i d/index.php/RH/article/view/542 6%0Ahttp://lppm- unissula.com/jurnal.unissula.ac.i d/index.php/RH/article/downloa d/5426/3347
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
Magdalena,  M.,  Sediyono,  E.,  & Marwata,  M.  (2018).  Analisis Penerimaan Teknologi E- retribusi Pasar dengan Pendekatan  Theory  of  Reasoned Action.  Jurnal  Sistem  Informasi Bisnis, 8(2), 60. https://doi.org/10.21456/vol8iss2 pp60-66 Novitasari, D., Hidayat, R., & Azhari, A.  K.  (2019).  Daya  Dukung Kesiapan  E  -  Retribusi  Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi ( Supporting Capacity  of  E  -  Retribution Readiness in Blambangan Market  Banyuwangi  Regency  ). Jurnal Sospol, VI(April), 40–48. Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan  Tentang  Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas  Dinas  Perindustrian Dan  Perdagangan  Kabupaten Tasikmalaya  Tahun  Anggaran 2017. Studi Administrasi Publik, 117–126. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 82/KMK.0412000  tanggal  21 Maret  2000  tentang  Pembagian Hasil  Penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Suaib,  M.  R.  (2016).  Pengantar Kebijakan Publik.
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian Kualitatif (Edisi ke-3). Alfabeta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16
Tahun  2000  Tentang  Pembagian Hasil  Penerimaan  Pajak  Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor  11  Tahun  2014  Tentang Tata  Cara  Penghapusan  Piutang
Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang sudah Kedaluwarsa
Afandi  Ibnu,  M.,  &  Warijo.  (2011). Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Asahan  Nomor  11 Tahun  2011  Tentang  Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (Studi
Deskriptif  Di  Kelurahan  Bunut Barat  Kecamatan  Kota  Kisaran Barat). Administrasi Publik, 6(2), 1–21 Agung Kurniawan, L. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan  Buduran,  Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4(3), 1–8 Agustin,  I.  W.,  Apriliawati,  Y.,  & Irawan,  A.  (2021).  Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  Kota  Bandung  The
Effect  of  Sunset  Policy  toward
Compliance of Land and Building Tax of Rural and Urban Sectors  Taxpayers  in  Bandung
City. Akun, 1(2), 271–279
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  dan Bagaimana. Administrasi Publik,
1(1), 1–11
Cahyo Nugroho, T. (2021). Implementasi kebijakan program gerakan  “mappadeceng”  dalam bidang  pendidikan  di  kabupaten soppeng. Universitas hasanuddin makassar
Hardiyanti,  S.  D.  (2017).  Penerapan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak  Yang  Terutang  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  Perkotaan Pada  Kantor  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Irawati, & Safitri, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberian  Keringanan  Pokok dan Penghapuasn Sanksi Administrasi  Piutang  PBB-P2 pada  Unit  Pelayanan  Pajak Retribusi  Daerah  Koja  Jakarta
Utara  Tahun  2016.  Institut  Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Kemala,  R.  I.  (2017).  “analisis kepatuhan  wajib  pajak  terhadap pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan  kota  bandar  lampung dalam  perspektif  ekonomi  islam periode  2014-2016.”  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Larasati,  D.  C.  (2017).  Evaluasi Program Inovasi “ Sunset Policy
“  Di  Kota  Malang  Guna Menurunkan  Angka  Tunggakan Pajak  Bumi  Dan  Bangunan. Reformasi, 7(1), 19–28
Masitoh, S. (2018). Analisis efisiensi, efektivitas,  dan  kontribusi  pajak bumi  dan  bangunan  perdesaan dan  perkotaan  (pbb-p2)  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Institut Agama Islam Negeri.
Nurjanah, I. (2005). Sistem penagihan pajak  bumi  dan  bangunan  di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan  ungaran.  Universitas
Negeri Semarang.
Pradiptya,  G.,  &  Johan,  A.  (2019).
Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda
Adminstrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  di  Kecamatan  Jatiasih pada Tahun 2018. 1–3. Priandana,  H.  B.  (2009).  Keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai  pajak  pusat  dalam  era otonomi daerah. Universitas diponegoro semarang.
Puspita Wardhani, A., Budi Hasiolan, L.,  &  Magdalena  Minarsih,  M. (2016).  Pengaruh  lingkungan kerja, komunikasi dan kepemimpinan  terhadap  kinerja pegawai  (Studi  Kasus  di  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang).  Managemen,  2(2),
1–11.
Rahmawati,  A.,  Ansari,  M.  I.,  & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten  Bone.  Unimusuh, 1(1), 1–14. Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan  Kebijakan  Publik. Publik, 11(1), 1–12. Resmawan,  E.  (2015).  Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar  Udara  dan  Jalan  di Kabupaten  Malinau.  Universitas
Hasanuddin.
Saraswaty, D. (2019). Analisis Implementasi Pengurangan Pokok  dan  Penghapusan  Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 269-274 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.96
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi
Indonesia.
Sirajudin Arief, I. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan  Publik  Dasar  Bidang Sosial Di Kota Makassar. Administrasi Publik, 4(1), 1–14. Siregar, P. (2016). Pengaruh implementasi kebijakan kependudukan dan kualitas pelayanan  masyarakat  terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan  ktp  elektronik  pada kantor catatan sipil bekasi selatan.  Universitas  prof.  Dr. Moestopo (beragama)
https://www.pajakku.com/read/60c32 5cceb01ba1922ccadeb/Mengenal -Apa-Itu-Pajak-Bumi-dan- Bangunan, diakses terakhir
tanggal 25 Februari 2022
Keputusan  Kepala  Badan  Keuangan Daerah  Bukittinggi  Nomor  : 188.45/ 970/BK.02/ 2022.