## Paris Langkis

## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.2 Nomor 2, Maret 2022 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI-KONSTITUSI INDONESIA

## Yudi Hamsah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pos-el: yudirese1@gmail.com

## Abstrak
Indonesia sebagai Negara hukum sudah termaktub di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal tersebut terbukti dengan pluralnya  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  ini  yang  terdiri  dari  Hukum  Barat,  Hukum  Islam, sampai dengan Hukum Adat yang merupakan Hukum tertua di Indonesia. Hukum Islam menjadi sumber dari pembentukan Hukum Nasional yang datang disamping hukum-hukum yang lainnya. Hukum  Islam  yang  terus  berkembang  di  tengah-tengah  konstitusi  Negara  Indonesia  terkadang mendatangkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  politisi,  praktisi  bahkan  masyarakat  setemmpat. Beragamnya  sumber  hukum  di  Indonesia  juga  memberikan  dampak  yang  begitu  besar  terhadap penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan Indonesia. Bagi mereka orang muslim menggunakan hukum  Islam  untuk  menyelesaikan  sengketa  perdatanya  sedangkan  non  muslim  menggunakan hukum nasional atau hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa perdatanya. Meskipun sudah mempunyai  kompetensi  masing-masing  peradilan  terkadang  masih  ada  beberapa  peradilan  yang menuai pro kontra saat sengketa perdata antara orang muslim dengan orang non muslim. Banyak orang  yang  memiliki  persepsi  bahwa  hukum  nasional  yang  harus  di  kedepankan  dalam  keadaan demikian  begitupun  sebaliknya  hukum  Islam  yang  harus  di  kedepankan.  Hal  tersebut  menjadi pertanyaan besar tentang bagaimana eksistensi hukum Islam di tengah-tengah konstitusi-konstitusi Indonesia atau sistem hukum nasional Indonesia.
Kata Kunci; Eksistensi; Hukum Islam; Konstitusi Indonesia

## Abstract
Indonesia as a state of law has been enshrined in the 1945 Constitution article 1 paragraph (3) which reads "The State of Indonesia is a State of Law". This is proven by the plurality of laws that apply in Indonesia, which consists of Western Law, Islamic Law, to Customary Law which is the oldest law in Indonesia. Islamic law is

## Paris Langkis
the source of the formation of National Law which comes in addition to other laws. Islamic law that continues to develop in the midst of the constitution of the State of Indonesia sometimes brings pros and cons among politicians, practitioners and even the local community. The variety of legal sources in Indonesia also has a huge impact on dispute resolution within the Indonesian judiciary. For them, Muslims use Islamic law to resolve their civil disputes, while non-Muslims use national law or civil law to resolve their civil disputes. Even though each court already has the competence of each court, sometimes there are still some courts that reap the pros and cons of civil disputes between Muslims and non-Muslims. Many people have the perception that national law must be put forward in such circumstances and vice versa, Islamic law must be put forward. This is a big question about the existence of Islamic law in the midst of the Indonesian constitutions or the Indonesian national legal system.
Keywords : The existence of Islamic Law, Indonesia Constitution

## A. PENDAHULUAN
Hukum Islam pada konsepnya sudah lama hadir di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia, seiringan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri dapat ditelusuri mulai dari awal masuk Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi. Meski Islam masuk  ke  Indonesia  pada  abad  ke-7,  penyebarannya  baru  terjadi  pada  sekitar  abad  ke-12.  Pada awalnya  Islam  diperkenalkan  melalui  para  pedagang  Muslim  Arab.  Setelah  itu,  lewat  aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Jauh sebelum datangnya penjajah ke Indonesia Islam sudah masuk  ke  Indonesia.  Waktu  penjajah  Belanda  tiba  di  Indonesia  mereka  menyaksikan  kenyataan bahwa Hindia Belanda sudah terdapat hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia  Belanda,  seperti  Islam,  Hindu,  Buddha  dan  nasrani,  di  samping  hukum  adat  bangsa Indonesia (adatretch). Berlaku hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda yang berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar  tahun  1518  M.  Menurut  C  Snouck  Hurgronj  sendiri  bahwa  pada  abad  ke  16  di  Hindia Belanda  sudah  muncul  kerajaan-kerajaan  Islam,  seperti  di  Mataram,  Banten  dan  Cirebon  yang berangsur-angsur mengislamkan penduduknya. 1
Tidak dapat dinafikan bahwa sebelum terlembaganya dalam bangunan negera, Islam secara kultur telah  berakar  dalam  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  telah  menjadi  bagian  penting  dari kebudayaan Indonesia. Menguraikan sejarah perjalanan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam dalam konstitusi, pada dasarnya merupakan bentuk perjuangan eksistensi. Dari persefekti tersebut, diungkap  bagaimana  pola  hubungan  antara  Islam  dan  Undang-undang  Dasar  1945,  termasuk hukum  Islam  yang  menjadi  living  law  atau  hukum  yang  hidup  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Penelitian ini menurut penulis sangat menarik untuk dikaji dan dibahas dalam rangka memberikan  pemahaman  tentang  sejauhnya  mana  eksistensi  Hukum  Islam  dalam  konstitusi-
1 Zainul Toyib dan Arhjayati Rahim, Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan, Jurnal As-Syam: Hukum Islam , Vol 1, No.2 (Agustus,2020), hlm.196

## Paris Langkis
kosntitusi di Indoensia baik itu pra kemerdekaan, setelah kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini.

## B. HASIL PENELITIAN

## 1. Hukum Islam Pra Kemerdekaan Indonesia
Berbicara tentang perkembangan Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia, karena islam paling banyak dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Signifikansi yang  begitu  erat  antara  Islam  dan  Indonesia  sebagai  suatu  daerah  teritorial,  menyebabkan penjajahan lebih dari tiga abad oleh Belanda dan Jepang gagal dalam upaya deislamisasi agar akidah Islam tercabut dari umat Islam.
Umat Islam Indonesia hidup dalam aneka ragam situasi dan kondisi sari sejak Islam masuk ke Indoensia. Karena agama Islam merupakan agama yang membuka alam pikiran manusia serta mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  sesamanya.  Ajaran  Islam  dapat  mengisi kekosongan hati dan dapat memebrikan harapan pada manusia untuk hidup ruku dan damai dengan harapan gemilang serta dapat membimbing manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Agama Islam agama yang memberikan sikap kepribadian dan mengajarkan norma- norma hidup, sehingga setaip  penganut  agama Islam mempunyai kesadaran yang  tinggi dan kepribadian kokoh yang sukar untuk diubah.
VOC (Verenigde  Oost  Indiche  Companie) dan  imperialism  Belanda  dalam  politik devide  at Impera, secara  fisik  dapat  menguasai  Nusantara,  akan  tetapi  secara  psikologis  pemerintahan colonial Belanda sama sekali tidak dapat menundukkan pribada rakyat yang telah mempunyai jalan pikiran dan pegangan hidup. Islam dan semangatnya tetap berkembang di hati umat Islam dan pendidikan Islam tetap berjalan di pesantren-pesantren yang berdri di hamper sebagaian besar daerah di Indenesia. 2
Masuknya  Hukum  Islam  ke  Indonesia  ke  Indenesia  bersama  dengan  masuknya  Islam  ke Indonesia. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad 7/8 Miladiyah. Hukum barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad XVII Miladiyah. Sebelum Hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, sangat mejemuk sifatnya. Dapat diduga, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat.
Ibnu Batutah, pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345 M. singgah di samudera Pasai, dan sempat berjumpa dengan Sultan Al-Malik Al-Zahir, melaporkan bahwa Sultan sangan mahir dalam fiqih Mazhab Syafi’i. Menurut Hamka, dari sinilah Fiqih Mazhab Syafi’I kemudian merata di seluruh wilayah Nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam. 3
Pada  waktu  VOC  sebagai  pedagang  dan  badan  pemerintah,  hukum  Belanda  mulai diperkenalkan  kepada  bangsa  Indonesia.  Badan  peradilan  dibentuk  dengan  maksud  berlaku
2 Duriana,  Islam  di  Indonesia  Sebelum  Kemerdekaan, Jurnal  Dialektika, Vol  9,  No  2,  (Januari  -Desember,  2015) hlm.58.
3 https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/5599/5023, diakses pada 14 Februari 2022.

## Paris Langkis
juga bagi bamgsa Indonesia. Tetapi usaha VOC itu tidak berhasil. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat berjalan sebagaimana keadaa sebelumnya. Dalam  statute  Jakarta  tahun  1642  bahkan  disebutkan  bahwa  dalam  hukum  kewarisan  bagi bangsa Indonesia tetap diperlakukan hukum kewarisan Islam.
Untuk melegakan perasaan umat Islam, pada tahun 1760 diterbitkan Compendium Freijer yang  menghipun  hukum  perkawinan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  yang  diberlakukan  di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dikalangan umat Islam. Terbit pula kitab Mugharraer  untuk  pengadilan  negeri  semarang  yang  memuat  hukum-hukum  Jawa,  yang mencerminkan  hukum  Islam.  Terbit  pula  Kitab  Pepakem  Cirebon  yang  berisi  kumpulan hukum-hukum  Jawa  yang  tua-tua.  Dibuat  pula  peraturan  untuk  daerah  Bone  dan  Goa  atas prakarsa B.J Clootwijk.  Demikian keadaan hukum Islam pada masa VOC yang berlangsung pada abad lamanya, mulaitaun 1602 hingga 1800.
Setelah  masa  VOC  berakhir  dan  pemerintahan  colonial  Belanda  bener-bener  menguasai seluruh  Nusantara,  Hukum  Islam  megalami  pergeseran.  Secara  berangsur-angsur  kedudukan hukum Islam dipelemah. Pada masa Daendeles (1808-1811) kedudukan hukum Islam belum mengalami pergeseran. Thomas Raffles (1811-1816) bahka masih mengukuhkan hukum Islam sebagai  hukum  rakyat  di  Jawa.  Tetapi  setelah  Inggris,  berdasarkan  konvensi  London  tahun 1814, menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada colonial Belanda dikeluarkanlah peraturan  perundang-undangan  tentang  kebijaksanaan  pemerintah,  susunan  pengadilan, pertanian  dan  perdagangan  di  wilayah  jajahannya  di  Asia.  Hukum  Islam  mulai  mengalami pergeseran dalam tata hukum hindia Belanda yang sangat merugikan eksistensi Hukum Islam. Pada abad ke XIX muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka, juga di  Indoensia  (Hindia  Belanda)  dengan  proses  keristenisasi.  Mereka  berasumsi,  jika  banyak pribumi yang berpindah kepada agama Kristen, maka kedudukan pemerintah colonial Belanda akan makin kuat,sebab mereka akan loyal lahir batin kepada pemerintah colonial Belanda. Pembaharuan tata Hukum Hindia Belanda pun dilakukan, rakyat disadarkan agar menerima Hukum Belanda yang lebih baik, untuk menggantikan hukum asli mereka. Di bentuklah komisi yang  di  ketuai  Mr.  Scholten  van  Oud  Haarlem  yang  bertugas  untuk  menyesuaikan  Hukum Belanda dengan situasi Hindia Belanda. Komisi Scholten melihat rakyat yang beragama Islam itu  sangat  kuat  kesadaran  Hukum  mereka.  Akhirnya  di  kirim  nota  kepada  pemerintahan Belanda,  agar  kesadaran  hukum  pribumi  terhadap  hukum  Islam  tidak  diganggu.  Untuk keuntungan  pemerintah  Belanda  itu  sendiri,  sebaiknya  pribumi  dibiarkan  menggunakan hukum agama dan adat istiadat mereka sendiri-sendiri.
Akhirnya dibentuklah Pengadilan Agama pada tahun 1882 di tempat terdapat Pengadilan Negeri (Landraad). Wewenang pengadilan Agama mencakup hukum-hukum perkawinan dan kewarisan  berdasarkan  hukum  Islam.  Dengan  didirikannya  Pengadilan  Agama  itu,  Hukum Islam memperoleh pengukuhan.
Lodewijk Williem Cristian van den Berg (1857-1927) dalam penelitiannya sampai kepada kesimpulan  bahwa  bangsa  Indonesia  pada  hakekatnya  telah  menerima  sepenuhnya  hukum

## Paris Langkis
Vol.2 Nomor 2, Maret 2022
Islam sebagai hukum yang mereka anut. Teor van den Berg itu disebut “theory reception in complexu”. 4
Christian  Snouck  Hurgronje  (185-1936),  penasehat  pemerintah  Hindia  Belanda  urusan Islam dan bumi putra, menetang teori van den Berg. Berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Tanah Goya, disimpulkannya bahwa umat Islam di dua daerha tersebut tidak menganut hukum Islam tetapi menganut hukum adat masing-masing. Meskipun harus diakui bahwa hukum adat mereka telah menerima pengaruh beberpaa bagian hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam mereka terapkan jika telah terjadi bagian dari hukum adat mereka. Teori ini kemudian dikenal  dengan  “theory  receptive”,  yang  dianut  oleh  banyak  ahli  hukum  Belanda  seperti Comelis Van Vollen Hovem dan Bertrand ter Haar Bzn, yang di Indoensia pun banyak murid- muridya yang mendukungnya. Teori ini kemudian dikukuhkan dalam Indische Staatsregeling (I.S) Hindia Belanda tahun 1929 pasal 134 ayat (2).
Terhadap teori resepsi ini telah timbul rekasi keras dari kalangan umat Islam. Pemunculan hukum  adat  sebagai  hukum  yang  dominan  dianut  bangsa  Indonesia  itu  dipandang  sebagai usaha  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  mematikan  semangat  perlawanan  terhadap pemerintah colonial Belanda yang dijiwai oleh Hukum Islam.
Teori  resepsi  tersebut  sanag  besar  pengaruhnya  terhadap  tata  hukum  Hindia  Belanda. Terjadilah kemudian pengebirian wewenang pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Perkara warisan  ditarik  dari  wewenang  Pengadilan  Agama  ,  dan  dialihkan  menjadi  wewenang pengadilan  Negeri.  Pada  tanggal  1  April  1937  diterbitkan  Staatsblad  1937  no.  116  yang mencabut  wewenang  Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura  untuk  menyelesaikan  perkawa kewarisan.
Kedudukan Pengadilan Agama makin diperlemah dengan ditaruhnya dibawah pengawasan pengadilan  Negeri.  Keputusan  Pengadilan  Agama  hanya  dapat  diekseskusi  setelah  mendaat persetujuan  ketua  Pengadilan  Negeri  yang  diwujudkan  dalam  “executoire  verklaring” (pernyataan dapat dilaksanakan).
Umat Islam memberikan reaksi sengat besar terhadap S. 1937. Namun pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan perhatian juga. Perkara kewarisan berdasarkan hukum adat menjadi keputusan Pengadilan Negeri. Hukum Kewarisan Islam dapat menjadi dasar keputusan, jika memang telah menjadi bagian dari Hukum Adat yang berperkara. Pengadilan Agama hanya dapat  memberikan  fatwa  waris  menurut  Hukum  Islam,  tetapi  tidak  mempunyai  kekuatan mengikat menurut hukum.
Mahkamah  Syar’yah  diluar  Jawa-Madura  pada  umumnya  masih  memiliki  wewenang menyelesaikan  perkara  kewarisan  dan  wakaf  di  samping  perkara  nikah,  talak  dan  rujuk sebagaimana  semula.  Di  dalam  praktek  sehari-hari  dapat  di  saksikan  pula  bahwa  kesadaran hukum Islam masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf terlihat secara nyata. Misalnya dalam mu’amalat, jual beli, utang-piutang gadai dan sewa menyewa. 5

## 2. Hukum Islam Pasca Kemerdekaan
4 Ibid .,hlm.10 5 Ibid. ,hlm.12

## Paris Langkis
Hukum  Islam  Pasca  kemerdekaan  Indoensia  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  masa  atau periode yang diklasifikan sebagai berikut.
a. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945)
Jepang yang memberikan pengalaman baru kepada pembesar Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang berakibat membuka jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Jepang mengubah arah  kebijakannya  dengan  cara  melirik  dan  memberikan  dukungan  kepada  para  tokoh- tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis  untuk  memimpin  Indonesia  masa  depan.  Menanggapi  hal  tersebut  dibentuk beberapa badan dan komite negera yang terdiri dari BPUPKI dan lain sebagainya. Perdebatan panjang tentang dasar BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya piagam Jakarta.  Pada  kalimat  Piagam  Jakarta  yang  berbunyi  “  Negara  Berdasar  atas  Ketuhanan dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”.  Menurut Muhammad  Yamin  kalimat  ini  menjadikan  Indonesia  merdeka  bukan  sebagai  negera sekuler dan bukan pula Negara Islam”. 6
b. Hukum Islam Periode Revolusi sampai Terbitnya Dekrit Presiden 1950
Selama kurang lebih lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masuk era revolusi  (1945-1950).  Disusul  kalahnya  Jepang  oleh  tentara-tentara  sekutu.  Dari  sekian pertempuran  Belanda  berhasil  menduduki  serta  menguasai  beberapa  wilayah  Indonesia, kemudian  Belanda  mendirikan  Negara-negara  kecil  yang  bertujuan  untuk  mengepung Republik  Indonesia.  Beragam  perundingan  dan  perjanjian  kemudian  dilakukan  sampai akhirnya  tidak  lama  setelah  Linggarjati,  lahirlah  Konstitusi  Indoensia  Serikat  (RIS  27 Desember 1949). 7
Berlakunya  konstitusi  RIS  pada  tahun  1950  hanya  tersisa  tiga  Negara  saja  Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Muhammad Natsir salah seorang tokoh umat Islam, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “ Mosi Integral Natsir ” sebagai upaya untuk melebur ketiga Negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950  semuanya  sepakat  membentuk  kembali  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Demikian Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan tidak berlaku digantikan dengan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Tetapi jika  dikaitkan  dengan  Hukum  Islam  perubahan  ini  tidaklah  membawa  dampak  yang signifikan, sebab ketikjelasan posisinya masih ditemukan baik dalam Mukaddimah maupun batang  tubuh  Undang-undang  Dasar  Sementara  1950,  kecuali  pada  pasal  34  yang rumusannya sama dengan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 bahwa “ Negara berdasar Ketuhanan  yang  Maha  Esa ”  dan  jaminan  Negara  terhadap  kebebasan  setiap  penduduk menjalankan  agamanya  masing-masing.  Pada  pasal  43  yang  menunjukkan  keterlibatan
6 Ramli Rutabarat, kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional , (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indoenesia, 2005) hlm.85.
7 Ibid., hlm.89-90

## Paris Langkis
Negara dalam urusan-urusan keagamaan. Kelebihan dari Undang-undang Dasar Sementara 1950  ini  adalah  terbukanya  peluang  untuk  merumuskan  Hukum  Islam  dalam  wujud peraturan dan undang-undang. 8

## c. Hukum Islam dalam Konstitusi RIS
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang dicapai melalui revolusi pada tahun 1945 ternyata  mendpaatkan  tantangan  baik  dan  luar  negeri  maupun  dalam  negeri.  Belanda sebagai  bekas  penjajah  Indonesia  dengan  sendirinya  tidak  rela  dengan  kemerdekaan Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dengan  membonceng  pasukan  sekutu  Belanda  memasuki wilayah Indonesia pada akhir Agustus 1945. Mereka datang kembali utnuk menegakkan kekuasaan jajahannya dan berusaha untuk mengahapuskan Negara Indonesia. Kehadiran pasukan  Belanda  dan  pemerintahan  sipilnya  (NICA  Netherlands  Indies  Civil Administration)  mendapat  perlawanan  sengit  dari  para  pejuang  melaluo  pertempuran maupun diplomasi.
Melalui  berbagai  pertempuran,  Belanda  berhasil  menguasai  kembali  sebagian  wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang dikuasainya dibangun Negara-negara kecil yang bertujuan mengepung  Indonesia  yang  sejak  awal  tahun  1946  telah  memindahkan  pusat pemerintahannya ke Yogyakarta. Negara-negara yang didirkan belanda tersebut berhimpun dalam satu wadah permusyawaratan federal yang dinamakan dengan istilah BFO. Dalam perundingan  antara  delegasi  Indonesia  dan  delegasi  Belanda  pada  tahun  1947,  dapat dicapai persetujuan linggarjati. 9
Pokok-pokok  persetujuan  itu  antara  lain  adalah  bahawa  kedua  pihak  sama-sama beriktikad untuk menyelesaikan persengketaan dan mengakhiri permusahan dengan sama- sama mencari jalan keluar dari kesulitan. Jalan kelaur yang disepakati adalah, baik Belanda mapun  Republik  Indonesia  secara  bersama-sama  akan  membentuk  Negara  Republik Indonesia  Serikat  (RIS).  Republik  Indonesia  Serikat  dengan  Kerajaan  Belanda  akan dijadikan satu ikatan yang dinamakan Uni Indonesia Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Pesetujuan Linggarjati ini mendapat banyak tantangan dari dalam negeri, tetapi akhirnya  sidang  pleno  KNIP  di  Malang  memberikan  ratifikasi  atau  pengesahan  kepada perjanjian yang didatangkan oleh perdana menteri Sultan Sjahrir.
Dalam  konteks  pembentukan  RIS  itulah  disusun  rancangan  konstitusi  baru  oleh  tiga pihak, yaitu Republik Indonesia, BFO, dan Kerajaan belanda. Soepomo salah satu tokoh penting  dalam  proses  penyusunan  Undang-undang  Dasar  1945.  Beliau  diangkat  sebagai ketua tim Republik Indonesia dalam perundingan penyusuanan konstitusi baru tersebut. Sehingga lahirlah konstitusi Indonesia Serikat  yang mulai berlaku di seluruh wilayah RIS pada tanggal 27 Desember 1949.
8 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-hukum-islam-di-indonesia-sejak- zaman-penjajahan-hingga-pasca-kemerdekaan-oleh-nursal-213, diakses pada 15 Februari 2022.
9 Abdi Widjaja, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia, Jurnal Al-Daulah , Vol. 7, No.2 (Desember 2018), hlm.241.

## Paris Langkis
Dengan berlakunya RIS, Undang-undang Dsar 1945 dinyatakan tidak berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi RIS terdiri atas mukaddimah dan batang tubuh yang  terdiri  atas  197  pasal,  tanpa  penjelasan  resmi.  Mengenai  landasan  falsafah  Negara, mukaddimah  Konstitusi  RIS  menyebutkan  bahwa  Negara  itu  berdsarkan  “pengakuan ketuhanan yang maha esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadialan sosial”. Inilah pokok-pokok dari cita Negara dan cita hukum yang dikandung oleh mukaddimah Konstitusi RIS.
Rumusan-rumusan itu tidak secara eksplisit menghubungkan dengan Islam, meskipun dilihat  dari  sudut  prinsip-prinsip  yang  dikandung,  ia  menunjukkan  kesejalanan  sengan prinsip-prinsip  Islam  melalui  suatu  penafsiran  substansi  yang  hati-hati.  Meskipun kemungkinan keterkaitannya dengan Islam tetap ada, namun mukaddimah Konstitusi RIS tidak memberikan penegasan tentang kedudukan hukum Islam sebagaimana dalam naskah rancangan Undang-undang Dsar 1945 yang dihasilkan oleh BPUPKI. 10
Ketentuan-ketentuan  di  dalam  Batang  Tubuh  Konstitusi  RIS  dalam  hubungannya dengan  agama,  nampaknya  dipengaruhi  oleh  paham  liberal  yang  berkembang  di  Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengaruh rumusan deklarasi universal hak-hak asasi manusia dari  perserikatan  bangsa-bangsa  terlihat  juga  dalam  Konstitusi  RIS.  Dalam  pasal  18 Konstitusi  RIS  dikatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran,  keinsafan batin  dan  agama”.  Akan  tetapi  pasal  ini  mengakui  kebebasan  setiap  orang  baik  secara pribadi  maupun  kelompok  untuk  berpindah  agama,  baik  dilakukan  secara  diam-diam maupun dilakukan secara terbuka di depan umum.
Meskipun  rumusan  pasal  18  Konstitusi  RIS  mengandung  semangat  liberal,  pasal  itu sekaligus  menjamin  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  “mengajarkan,  mengamalkan, beribadat,  mentaati  perintah  dan  aturan-aturan  agama,  serta  mendidik  anak-anak  dalam iman dan keyakinan orang tua mereka”. Rumusan seperti itu nampaknya menempatkan Negara  pada  posisi  netral  dalam  hubungannya  dengan  agama.  Secara  tersirat  pasal  ini menempatkan  agama  menjadi  urusan  pribdai  masing-masing,  keluarga,  dan  lembaga- lembaga keagamaan belaka, bukan urusan Negara.
Dalam  konteks  itulah  dapat  dipahami  pandangan  Hazairin  bahwa  mukaddimah Konstitusi RIS yang menyebutkan Ketuhana Yang Maha Esa sebagai salah satu landasan falsafah Negara hanyalah “pancasila palsu” sebagai lipservice belaka. Pandangan Hazairin ini dapat dipahami karena meskipun dalam cita Negara dan cita hukum yang terkadung dalam mukaddimah Konstitusi RIS, masih terdapat kemungkinan persesuaiannya dengan prinsip- prinsip Islam, tetapi dalam Batang Tubuh Konstitusi itu, cita Negara dan cita hukum tadi tidak  tercermin  dengan  jelas.  Bahkan  dilihat  dari  rumusan  pasal  18,  interplasi  unsur Liberalisme  Nampak  lebih  menonjol  dibadingkan  dengan  implementasi  cita  masyarakat baik dalam Islam maupun dalam cita masyarakat adat suku-suku bangsa Indonesia. Hanya beberapa minggu setelah RIS dibentuk, usaha-usaha untuk membubarkan negera- negara bagian ciptaan Van Mook itu segera dilakukan. Pada awal 1950, Negara bagian RIS tinggal  tiga  Negara  saja,  yaitu  Republik  Indonesia,  Negara  Sumatera  Timur  dan  Negara
10 Ibid .,hlm.241-242

## Paris Langkis
Indonesia Timur. Pemerintah federal RIS maupun pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dihadapkan kepada berbagai kesukaran dalam berbagai usaha untuk menyatukan ketiga Negara bagian ini ke dalam sebuah Negara kesatuan.
Dalam  suasana  kritis  diatas,  salah  seorang  tokoh  golongan  agama  Islam  Muhammad Natsir, mengajukan sebuah konsepsi untuk melebur ketiga Negara bagian RIS itu kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu perundingan segitiga. Konsepsi Natsir ini diajukan sebagai mosi yang kemudian dikenal degan sebutan “Mosi Intergral Natsir” dan mendapat dukungan suara mayoritas parlemen sementara RIS.
Perdana menteri RIS, Mohammad Hatta akhirnya melaksanakan mosi parlemen RIS itu persetujuan  ketiga  Negara  bagian  itu  dengan  RIS  dicapai  pada  tanggal  19  Mei  1950. Semuanya sepakat untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai jelmaan  daripada  Rebuplik  Indonesia  berdasarkan  proklamasi  17  Agustus  1945. Pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akhirnya dapat dilakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Konstitusi RIS pun dengan resmi dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan UUDS. 11

## d. Hukum Islam pada Masa Orde Lama dan Orde Baru
Orde lama merupakan era kaum nasionalis dan komunis. Sementara umat musli di era ini  perlu  sedikit  merunduk  dalam  memperjuangkan  cita-citanya.  Salah  satu  partai  yang mewakili aspirasi umat Islam saat itu Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960  oleh  Soekarno  dengan  alasan  tokoh-tokohnya  terlibat  pemberntakan  PPRI  di Sumatera Barat. 12
Meskipun hukum Islam merupakan salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesiadan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya. Namun ketidak jelasan batasan perhatian itu membuat hal ini semakin kabur. Peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan temapt yang semestinya. Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru banyak  pimpinan  Islam  Indonesia  yang  sempat  meletakkan  harapan  besar  dalam  upaya politik  mereka  meletakkan  hukum  Islam  sebagaimana  mestinya  dalam  tatanan  politik maupun hukum Indonesia(Saefulloh, Razali, & Famularsih, 2020).
Eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Nasional pada orde ini tidak begitu tegas. Namun para tokoh umat Islam terus berupaya untuk mempertegas itu semu, seperti  yang  dilakukan  oleh  K.H  Mohammad  Dahlan  selaku  menteri  Agama  Nahdatul Ulama  yang  mengajukan  rancangan  undang-undang  Perkawinan  Umat  Islam  dengan  di dukung kuat oleh parpol Islam lainnya. Upaya tersebut gagal, namun kemudian dilanjutkan dengan  mengajukan  rancangan  hukum  formil  yang  mengatur  lembaga  peradilan  di
11 Ibid. ,hlm.242-243
12 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-hukum-islam-di-indonesia- sejak-zaman-penjajahan-hingga-pasca-kemerdekaan-oleh-nursal-213, diakses pada 15 Februari 2022.

## Paris Langkis
Indonesia  pada  tahun  1970.  Hal  ini  mendapatkan  hasil  yang  positif  dengan  lahirnya Undang-undang  No  14  tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menjadikan Pengadilan Agama salah satu badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pada  Masa  Orde  Baru  lahirlah  sebuah  Undang-undang  yang  mengatur  tentang Perkawinan secara nasional yang pada umunya diadopsi dari Hukum Islam yaitu Undang- undang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang sah berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia.
Pada masa ini juga muncullah beberapa peraturan yang mengatur tentang perwakafan dan  peraturan-peraturan  yang  lainnya  yang  berkaitan  tentang  hak  milik,  pelaksanaan penyertifikatan Tanag Wakaf. Pada masa ini juga penegasan atas berlakunya hukum Islam semakin jelas pada saat Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Masa  ini  juga  yang  paling  signifikan  adalah  seketika  lahirnya  Intrusik  Presiden  No  1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto yang isinya terdiri dari:
1) Buku I Hukum Perkawinan
2) Buku II Hukum Kewarisan
3) Buku III Hukum Perwakafan 13

## e. Hukum Islam Era Reformasi
Ketika  sat  itu  Presiden  Soeharto  jatuh,  membahana  demokrasi  dan  kebebasan membahana  di  seluruh  penjuru  Indonesia.  Era  ini  hukum  Islam  mulai  menempati posisinya, lahirnya Ketetapan Majekis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/2000 tentang Sumer  Hukum  dan    Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-undang  semakin  menciptakan peluang  lahirnya  aturan  Undang-undang  yang  bernuansa  Hukum  Islam.  Terutama  pada pasal  2  ayat  7  yang  menegaskan  bahwa  Perda  yang  didasarkan  pada  kondisi  khusus  di Indonesia akan ditampung, dan juga akan dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Era ini membuktikan bahwa peluang Hukum Islam dalam mewujudkan Undang- undang dan peraturan membuahkan hasil manis  setelah beberapa peraturan perundang- undangan lahir diantaranya :
1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang diubah menjadi Undang- undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah.
2) Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  yang  merupakan  perubahan  atas Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  yang  operasionalnya  berlandaskan Perbankan Syariah.
3) Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentnag Perwakafan
4) Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan undang-undang lainnya yang bernuansa hukum Islam. 14

## C. KESIMPULAN
13 Ibid .,hlm.11 14 Ibid .,hlm.12

## Paris Langkis
Eksistensi Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia dapat ditinjau dari beberapa periode yang  terdiri  dari,  Hukum  Islam  periode  pra  kemerdekaan  dan  Hukum  Islam  periode  pasca kemerdekaaan.  Pada  periode  setelah  kemerdekaan  Hukum  Islam  mengalami  beberapa  masa berkembangan  yang  terdiri  dari  masa  kemerdekaan  Indonesia  (1945),  Hukum  Islam  periode reformasi  sampai  dengan  Terbitnya  Dekrit  Presiden  1950,  Hukum  Islam  dalam  Konstitusi  RIS, Hukum Islam pada Masa Orde Lama dan Orde Baru, dan Hukum Islam Era Reformasi.
Pada era reformasi ini Hukum Islam bisa kita katakan masuk pada periode keemasan, hal tersebut dikarenakan era reformasi ini Hukum Islam mendapatkan respon yang sangat baik oleh pemerintah  Indonesia.  Hal  tersebut  dibuktkan  dengan  banyaknya  terbit  peraturan-perundang undangan yang bernuansa Islam seperti Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang diubah menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  yang  operasionallnya  berlandaskan Perbankan Syariah, Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentnag Perwakafan,Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan undang-undang lainnya yang bernuansa hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi  Widjaja,  Sejarah  Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam  Konstitusi-Konstitusi  Indonesia, Jurnal Al-Daulah , Vol. 7, No.2 Desember 2018.
Duriana, Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan, Jurnal Dialektika, Vol 9, No 2, Januari - Desember, 2015.
https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/5599/5023, diakses pada 14 Februari 2022. Ramli Rutabarat, kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan  Hukum Nasional , Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indoenesia, 2005.
Saefulloh,  A.,  Razali,  R.,  &  Famularsih,  S.  (2020).  RELIGION,  EDUCATION,  AND SPORTS:  INTERNALIZATION  OF  ISLAMIC  EDUCATION  VALUES  IN  MAHATMA SPORTS. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam . https://doi.org/10.32332/akademika.v24i2.1922 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-hukum-islam- di-indonesia-sejak-zaman-penjajahan-hingga-pasca-kemerdekaan-oleh-nursal-213,  diakses  pada  15 Februari 2022
Zainul  Toyib  dan  Arhjayati  Rahim,  Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam  Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan, Jurnal As-Syam: Hukum Islam , Vol 1, No.2 Agustus,2020.