P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated

## PENERAPAN PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA PERATURAN KEPEGAWAIAN STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO
Author
Marlia Hafny Afrilies 1 , Yuris Tri Naili 2, Fania Mutiara Savitri 3
1,2 Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto
Email: marliahafny@uhb.ac.id
yuris@uhb.ac.id
3 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Email: faniamutiara@walisongo.ac.id

## Abstrak
Pekerjaan  sangat  dibutuhkan  semua  orang  untuk  membiayai  kebutuhan sehari-hari  dan  menjaga  kelangsungan  kehidupannya.  Bagi  sebagian  orang, melakukan suatu pekerjaan tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan agar dapat memenuhi  kebutuhan  hidup,  akan  tetapi  juga  sarana  untuk  menyalurkan  hobi, berkarya  sesuai  dengan  keinginan  hati  sehingga  pekerjaan  menjadi  salah  satu kenikmatan  hidup  dan menjadi  lebih  bermakna  tidak  hanya  secara  personal  bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya.
Dalam  menjalankan  manajemen  dan  operasionalnya  sehari-hari,  setiap perusahaan membutuhkan peraturan kepengawaian yang harus dilaksanakan oleh seluruh  karyawan  dan  pengusaha  agar  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Undang-undang  No.  13  tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  (UUK)  atau  sering  disebut  dengan  UU  Naker  telah menjelaskan  megenai  kebutuhan  tersebut.  UUK  merupakan  pokok  dasar  hukum dalam  pembuatan  peraturan-peraturan  kepegawaian dalam suatu perusahaan. Hal yang selalu menjadi perhatian bagi kalangan pekerja adalah masalah kesejahteraan dan perlindungan pekerja yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bidang ketenagakerjaan yang  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  peraturan perlindungan  pekerja,  pengupahan  pekerja,  dan  kesejahteraan  pekerja  dalam  UU No.13  Tahun  2003  sudah  dilaksanakan.  Sedangkan  rekomendasi  yang  diberikan penelitian  ini  adalah:  (1)  bagi  pekerja  diharapkan  menjaga  kedisiplinan  dan mematuhi peraturan yang ditentukan perusahaan, (2) bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan bekal yang memadai bagi pekerja terhadap pengetahuan dasar tentang  ketenagakerjaan,  (3)  bagi  perusahaan  diharapkan  untuk  melengkapi peraturan kepegawaian yang sudah dibuat agar menjadi lebih baik.
Kata kunci: Implementasi Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan Pekerja

## PENDAHULUAN
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
Serangkaian  usaha  pembangunan  yang  berkelanjutan  meliputi  seluruh kehidupan  masyarakat,  bangsa,  serta  negara  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa,  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  mewujudkan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan merupakan pengertian pembangunan nasional.
Sebagai pelaksana pembangunan, tenaga kerja harus memperoleh jaminan akan haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  masyarakat  merupakan  pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh beserta keluarganya dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan  usahanya,  seperti Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, Permerintah  harus  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  rangka menjamin  hak-hak  dasar  pekerja/buruh,  menjamin  kesamaan  kesempatan  kerja, serta  tidak  adanya  diskriminasi  atas  dasar  apapun    dalam  memperlakukan pekerja/buruh.
Dalam  rangka  membangun  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  dan seutuhnya,  perlu  adanya  pembangunan  nasional  sebagai  bagian  yang  tidak  boleh dilewatkan.  Pembangunan  nasional  ini  bertujuan  agar  dapat  menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan merata baik secara material maupun dari segi spiritual. 1 Sehingga,  harkat,  martabat,  dan  harga  diri  pekerja  dapat  ditingkatkan. Hal  ini  merupakan  salah  satu  implementasi  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Menurut  Lalu  Husni,  pemerintah  perlu  melibatkan  diri  untuk  melindungi keselamatan,  kesehatan,  serta  upah  yang  layak  bagi  pekerja.  Yakni  dengan mewujudkan  perburuhan  yang  adil,  sesuai  dengan  perundang-undangan
1 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 7 .
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
perburuhan  yang  memberikan  hak-hak  bagi  pekerja  atau  buruh  sebagai  manusia yang utuh. 2
Demi  kelangsungan  perusahaan,  pemerintah  juga  harus  memperhatikan kepentingan  pengusaha.  Pekerja  mempunyai  peranan  yang  penting.  Tidak mungkin tanpa apa ada pekerja perusahaan bisa berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan  maka  dari  itu  pekerja  atau  buruh  sering  disebut  sebagai  tulang punggung perusahaan 3 .
Lingkup  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  atau  buruh  terdapat  pada pasal  tentang  Perlindungan,  Pengupahan  dan  Kesejahteraan,  yang  diatur  dalam Bab  X  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, mulai  dari  pasal  67  sampai  dengan  pasal  101.  Perlindungan  yang  diatur  dalam Bab X memiliki bagian-bagian sesuai dengan kategori peraturannya. Perlindungan terhadap  Penyandang  cacat,  Anak,  Perempuan,  Waktu  kerja,  Keselamatan  dan kesehatan  kerja,  diuraikan  dalam  pasar  67  sampai  dengan  87  diatur  pada  Bab  X bagian  Kesatu.  Bagian  Kedua,  yakni  pasal  88  sampai  pasal  98  mengatur tentang Pengupahan.  Dan  Kesejahteraan  diatur  pada  bagian  Ketiha  pasal  99  sampai dengan 101.
Dibuatnya  ketentuan  tentang  perlindungan,  upah  dan  kesejahteraan menjadi  bagian  yang  sangat  penting  dalam  manajemen  perusahaan.  Sudah menjadi  kewajiban  bagi  sebuah  perusahaan  untuk  menjaga,  membina  serta mendukung pekerjanya agar pekerja menjadi pekerja yang loyal. Sehingga dapat berdampak  positif  bagi  perusahaan,  salah  satunya  meningkatkan  prestasi perusahaan.
Yayasan  Pendidikan  Dwi  Puspita  mendirikan  sebuah  institusi  pendidikan swasta  yang  bernama  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  sejak  September 2002. Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kesehatan  Harapan  Bangsa  Purwokerto bergerak dalam bidang pendidikan kesehatan dengan 3 program studi pada awal berdirinya yaitu S1 Keperawatan, D3 Kebidanan dan D3 Keperawatan. Pada awal berdirinya
2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Pensi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 11.
3 Zainal Asikin et al, Dasar-dasar Hukum Perburuhan , PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1997, hal 75.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
di  tahun  2002,  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  memiliki  pekerja  sebanyak 18 orang.
Sampai  dengan  saat  ini  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  telah memiliki  kurang  lebih  100  pegawai  yang  terdiri  dari  pegawai  tetap  dan  pegawai tidak tetap. Perkembangan jumlah pegawai tersebut menunjukkan bahwa STIKES Harapan  Bangsa  Purwokerto  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  baik, sehingga  pekerja  yang  lama  tetap  bertahan  bahkan  bertambah  dengan  cukup signifikan.
Mempertahankan  pekerja  dalam  sebuah  perusahaan  bukanlah  hal  mudah. Apalagi  dunia  pendidikan  juga  merupakan  dunia  yang  dinamis,  bergerak  maju sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  dan  globalisasi.  Lembaga  pendidikan menjadi  bagian  yang  krusial  untuk  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang mumpuni sebelum masuk dunia kerja. Persaingan lembaga pendidikan cukup kuat sehingga  penyelenggara  lembaga  pendidikan  harus  memiliki  strategi  agar  bisa terus  eksis  dan  menjadi  unggulan.  Salah  satu  bagian  penting  dari  bertahannya lembaga  pendidikan  tersebut  adalah  sumber  daya  manusia  sebagai  penopang utama.
Hukum  ketenagakerjaan  dapat  disebut  dengan  istilah  hukum  perburuhan, dan saat ini keduanya masih digunakan baik oleh para ahli hukum  maupun  dunia akademik,    dimana    hukum    perburuhan  berasal  dari  kata  “ arbeidsrecht”. Kata arbeidsrecht itu  sendiri,  banyak batasan pengertiannya. 4
Segala  hal  yang  mempunyai  hubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja merupakan pengertian ketenagakerjaan menurut  UU  No.  13  Tahun  2003  Pasal  1  angka  1.  Pemagangan  dan  kewajiban mengumumkan  lowongan  pekerjaan  merupakan  contoh  hal-hal  yang  berkaitan dengan tenaga kerja sebelum masa kerja.
Hukum ketenagakerjaan menurut Abdul Karim terdiri atas beberapa unsur, diantaranya :
a. Peraturan yang disusun baik tertulis maupun tidak tertulis;
b. Mengatur  mengenai  keadaan  hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha/
4 Libertus  Jehani, Hak-Hak  Pekerja  Bila  di  PHK, (Tangerang:  Visi  Media, 2006), h. 1
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
majikan;
c. Adanya    orang    yang    bekerja    pada    dan    dibawah    orang    lain,  dengan mendapat upah sebagai balas jasa;
d. Keadaan  sakit,  haid,  hamil,  melahirkan,  keberadaan  organisasi  pekerja/buruh dikelola dalam perlindungan pekerja/buruh. 5
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan Pembangunan Ketenagakerjaan menurut pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003, adalah sebagai berikut :
1) Pancasila
2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2; Pasal 28H ayat 1;
Pasal 28H ayat 2; Pasal 28H ayat 3; Pasal 28H ayat 4; Pasal 28I ayat 2;
Asas  demokrasi  Pancasila  serta  asas  adil  dan  merata  sesuai  dengan  asas pembangunan ketenagakerjaan seperti yang terdapat pada penjelasan Pasal 3 UU No.  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Oleh  karena  itu,  pembangunan sistematis dalam kegiatan ketenagakerjaan perlu diaksanakan dalam bentuk kerja sama  yang  saling  menguntungkan  antara  pihak  tenaga  kerja  dengan  pihak perusahaan. 6
Suatu  keadaan  atau  bidang  dimana  kaidah  itu  berlaku,  menurut  teori Gebiedsleer  dari  JHA  Logeman  merupakan  lingkup  hukum  ketenagakerjaan. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan ini berjumlah 4, yakni sebagai berikut :
1)   Lingkup berlaku pribadi:  berkaitan dengan pengaturan siapa atau apa.
2)   Lingkup   waktu   menurut   waktu:   menunjukan   kapan   suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaidah hukum,
3)   Lingkup  berlaku  wilayah:  lingkup  berlaku  menurut  wilayah  adalah  wilayah terjadinya suatu peristiwa hukum yang dibatasi oleh kaidah hukum,
4)  Lingkup berlaku menurut hal: lingkup berlaku menurut hal ihwal adalah berkaitan dengan  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  objek  pengaturan  dari  suatu  kaidah
5 Agusmidah, Hukum  Ketenagkerjaan  Indonesia, (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2010) h. 5
6 Dede  Agus, Hukum  Perburuhan  Konvensi  Dasar  ILO, (Serang:  Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012) h. 7
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated

## perselisihan hubungan industrial). 7

## a. Perlindungan
Terdapat  berbagai  macam  perlindungan  dalam  kegiatan  ketenagakerjaan. Namun, jika berdasarkan dari sisi teori, perlindungan kerja dapat dibagi menjadi tiga jenis perlindungan, antara lain:

## 1) Perlindungan Sosial
Jaminan  sosial  merupakan  sebutan lain  dari  perlindungan  sosial.  Jaminan sosial  adalah  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha  kemasyarakatan.  Usaha masyarakat  yang  dimaksud  bertujuan  untuk  memungkinkan  pekerja  atau  buruh dalam  mengenyam  serta  mengembangkan  kehidupan  mereka  sebagai  anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya.
Dengan  adanya  jaminan  sosial  yang  diterapkan  dalam  hubungan  kerja, tenaga  kerja  dapat  mendapakan  perlindungan  dari  perusahaan  ketika  terjadi  hal- hal  yang  tidak  diinginkan.  Sebaliknya,  apabila  tejadi  penekanan  yang  dilakukan oleh  suatu  perusahaan  dengan  tenaga  kerja,  maka  dapat  dipastikan  tenaga  kerja berada  dalam  kondisi  kesehatan  dan  kesusilaan  yang  terganggu.  Ketentuan  ini terdapat pada Bab X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## 2) Perlindungan Teknis
Usaha-usaha  yang  dilakukan  untuk  menjaga  agar  pekerja/buruh  terhindar dari  bahaya  kecelakaan  yang  ditimbulkan  oleh  alat-alat  kerja  atau  bahan  yang dikerjakan  disebut  sebagai  perlindungan  teknis  atau  keselamatan  kerja. Perlindungan  terhadap  keselamatan  pekerja  dari  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan oleh  alat  kerja  atau  bahan  yang  dikerjakan  termasuk  contoh  penerapan keselamatan kerja.
Tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan pekerja atau buruh, keselamatan kerja  juga  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  pengusaha  dan  pemerintah. Pemberian  perlindungan  dapat  memberikan  keuntungan  berupa  meminimalisir kerugian  yang  terjadi,  baik  bagi  pekerja  itu  sendiri,  pengusaha,  hingga  sampai
7 Dede  Agus, Hukum  Perburuhan  Konvensi  Dasar  ILO, (Serang:  Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012) h. 25
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
pada pemerintah. Jaminan perlindungan keselamatan bagi pekerja atau buruh akan menimbulkan  suasana  kerja  yang  tentram  sehingga  pekerja  atau  buruh  dapat memusatkan  perhatian  pada  pekerjaannya  semaksimal  mungkin  tanpa  hawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.
Bagi  pengusaha,  adanya  pengaturan  keselamatan  kerja  di  dalam perusahaannya  akan  dapat  mengurangi  terjadinya  kecelakaan  yang  dapat mengakibatkan  pengusaha  harus  memberikan  jaminan  sosial.  Manfaat  juga  akan dirasakan  bagi  pemerintah  (dan  masyarakat),  maka  apa  yang  direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya  produksi  perusahaan  baik  kualitas  maupun  kuantitas.  UU  No  1 Tahun  1970  tentang  keselamatan  kerja  masih  menjadi  landasan  pembicaraan mengenai keselamatan kerja.
3) Perlindungan Ekonomis
Perlindungan  ekonomis  sering  disebut  dengan  jaminan  sosial.  Jaminan sosial  merupakan suatu  jenis  perlindungan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  usaha- usaha  untuk  memberikan  kepada  pekerja/buruh  suatu  penghasilan  yang  cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari bagi diri dan keluarganya, termasuk dalam hal yang tidak mampu dilakukan pekerja/buruh di luar kehendaknya
Salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  dan  kewajiban  negara  untuk memberikan  perlindungan  sosial  ekonomi  kepada  masyarakat  dengan diselenggarakannya  program  jaminan  sosial . Penyelenggaraan  program  jaminan sosial  ini  harus  sesuai  dengan  kondisi  kemampuan  keuangan  negara. Funded social security merupakan program jaminan sosial yang dikembangkan Indonesia sebagai  negara  berkembang  yang  mendapatkan  sumber  dana  dari  peserta  dan masih terbatas pada masyarakat bekerja di sektor formal.
Dalam  kondisi  bekerja,  tidak  menutup  kemungkinan  peristiwa  atau keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  yang  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit, hamil,  bersalin,  hari  tua  dan  meninggal  dunia  akan  terjadi,  sehingga  perlu diberikan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  berupa  perlindungan  bagi  tenaga  kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
hilang  atau  berkurang  maupun  pelayanan  akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang dialami oleh tenaga kerja.

## b. Upah
Hak  yang  diterima  oleh  pekerja  berupa  imbalan  dalam  bentuk  uang  atas pekerjaan  yang  telah  dilakukan  seseorang  terhadap  perusahaan  berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja dan peraturan dinamakan upah.
Dewan  Penelitian  Pengupahan  Nasional,  berpendapat  bahwa  upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja  untuk  suatu  pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  maupun  yang  akan  dilakukan. Upah  berfungsi  sebagai  jaminan  kelangsungan  kehidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan  dan  dinyatakan  serta  dinilai  dalam  bentuk  uang  yang  ditetapkan menurut persetujuan, undang – undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.
Sederhananya,  upah  diartikan  sebagai  imbalan  jasa  yang  diterima seseorang  didalam  hubungan  kerja  yang  berupa  uang  dan  barang,  melalui perjanjian kerja, imbalan jasa diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan  keluarganya.  Berdasarkan  teori  ekonomi,  definisi  upah  yaitu  pembayaran yang  di  peroleh  berbagai  bentuk  jasa  yang  disediakan  dan  diberikan  oleh  tenaga kerja kepada pengusaha.
c. Kesejahteraan
Dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas  karyawan  agar  kerjanya meningkat  tidak  hanya  perlu  dikembangkan  tetapi  mereka  juga  perlu  dimotivasi agar mempunyai loyalitas yang tinggi pada perusahaan.  Pemberian kesejahteraan atau  kompensasi  pelengkap  ( fringe  benefits )  dapat  mempertahankan  karyawan. Pemberian  kesejahteraan  sangat  berarti  dan  bermanfaat  untuk  memenuhi kebutuhan  fisik  maupun  mental  karyawan  beserta  keluarganya.  Selain  itu, pemberian  kesejahteraan  dapat  menciptakan  ketenangan,  semangat  kerja, dedikasi,  disiplin,  dan  sikap  loyal  karyawan  terhadap  perusahaan.  Maka  dari  itu program  kesejahteraan  karyawan  merupakan  balas  jasa  pelengkap  baik  material maupun  nonmaterial  yang  diberikan  berdasarkan  kebijaksanaan.  Sehingga
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
bertujuan  agar  dapat  mempertahankan  dan  memperbaiki  kondisi  fisik  maupun mental karyawan.
Tujuan adanya program kesejahteraan menurut Moekijat yang dikutip oleh Hendra Eka yaitu untuk memberikan sebuah keamanan tambahan ekonomi di atas pembayaran pokok dan sebagai pembayaran perangsang serta hadiah-hadiah yang berhubungan  lainnya. 2 Kurangnya  tingkat  kesejahteraan  yang  diterima  karyawan dapat  menyebabkan  turunnya  kinerja  karyawan.  Biasanya  karyawan  menerima tunjangan  kesejahteraan  meliputi  tunjangan  makanan,  transport,  Tunjangan  Hari Raya (THR) dan tunjangan kesehatan. 3 Dalam era industrialisasi salah satu aspek dari pada kesejahteraan manusia ialah keselamatan dan kesehatan kerja karena itu kesejahteraan merupakan sasaran pokok terlepas dari sistem dan teknologi apapun yang dipakai dalam proses produksi. 4

## PERMASALAHAN
Rumusan  masalah  penelitian  berdasarkan  latar  belakang  di  atas  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  ketentuan  tentang  perlindungan,  upah  dan  kesejahteraan dalam  peraturan  kepegawaian  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Bagaimana  pelaksanaan  perlindungan,  upah  dan  kesejahteraan  dalam  peraturan kepegawaian  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  sudah  memenuhi  kebutuhan dan harapan pekerja STIKES Harapan Bangsa Purwokerto;
3. Apa  saja  ketentuan  dalam  perlindungan,  upah  dan  kesejahteraan  dalam  Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang belum diatur pada peraturan kepegawaian STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.

## METODE PENELITIAN
Sehubungan  dengan  objek  yang  akan  diteliti,  maka  lokasi  penelitian berada  di  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto.  Proses  pengumpulan  data penelitian  melalui  studi  pustaka  yang  dihimpun  dan  diolah  dengan  melakukan pendekatan  yuridis  normatif  untuk  memperoleh  hasil  data  yang  akurat  dan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
signifikan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  karena  lebih mengutamakan data sekunder atau library research, diantaranya:
a. Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
b. Peraturan Kepegawaian STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
c. Bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, berupa  hasil  penelitian  para  ahli,  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  hasil karya ilmiah dan buku-buku ilmiah
d. Bahan  hukum  tertier, yang terdiri dari  kamus  hukum,  kamus  ekonomi,  kamus bahasa  Inggris, Indonesia, untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

## Model Teknik Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yang  bertujuan untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  dengan  analisis  data  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Peter  Mahmud  Marzuki  mengatakan,  “Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekadar know- about .  Sebagai  kegiatan know-how ,  penelitian  hukum  dilakukan  untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi”. 8
Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  berupa  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam  bentuk  Undang-Undang  Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peraturan.

## PEMBAHASAN
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto sebagai lembaga pendidikan tinggi, wajib  memiliki  peraturan  kepegawaian.  Peraturan  kepegawaian  menjadi instrumen  penting  dalam  sebuah  lembaga  pendidikan  tinggi.  Peraturan kepegawaian  menjadi  salah  satu  komponen  penilaian  dalam  penilaian  akreditasi yang menentukan mutu manajemen sebuah lembaga pendidikan tinggi. Peraturan
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 60.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
kepegawaian  yang  dibutuhkan  lembaga  pendidikan  tinggi  cukup  dari  badan penyelenggaranya  saja,  dalam  hal  ini  adalah  disusun  dan  disahkan  oleh  Yayasan Pendidikan Dwi Puspita.
Peraturan  Kepegawaian  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  diatur dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dwi Puspita Nomor : KEP/005/0710. Selain  Peraturan  Kepegawaian  sebagai  pedoman  kepegawaian  utama  pegawai, juga terdapat surat keputusan  – surat keputusan terkait kepegawaian yang belum dikodifikasikan  menjadi  satu  pedoman  baku  karena  dinamisnya  aturan  –  aturan dalam  dunia  pendidikan.  Ketentuan  tentang  perlindungan,  pengupahan  dan kesejahteraan  dalam  Peraturan  Kepegawaian  STIKES  Harapan  Bangsa Purwokerto adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto telah melaksanakan perlindungan terhadap pekerja, seperti yang diuraikan dalam Peraturan Kepegawaian SHB yaitu :
1) Perlindungan waktu kerja, pada Bab II Pasal 6 dan 7 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja :
Hari Kerja
: senin – jumat Jam Kerja : 7.30 – 16.00
2) Ketentuan  lembur  diatur  dalam  Bab  II  Pasal  9,  kemudian  dirinci  dalam  Surat Keputusan  Yayasan  Pendidikan  Dwi  Puspita  Nomor  :  KEP/02/01/2015  tentang lembur yang mengatur tentang prosedur dan upah lembur.
3) Hak  atas  cuti  tahunan  diberikan  kepada  pegawai  sesuai  dengan  Bab  II  Pasal  10 Peraturan Kepegawaian SHB. Kemudian ketentuan pasal tersebut diuraikan secara lebih terperinci dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dwi Puspita Nomor : KEP/015/05/2018 yang mengatur antara lain :
a) Hak cuti tahunan pegawai adalah 14 hari
b) Hak cuti kepentingan, termasuk diantaranya cuti ibadah
c) Hak cuti diluar tanggungan perusahaan
4) Perlindungan terhadap perempuan, diatur pada Bab II tentang Hari Kerja dan Jam Kerja  yaitu  cuti  melahirkan  dan  keguguran,  Kemudian  ketentuan  pasal  tersebut
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
diuraikan secara lebih terperinci dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dwi Puspita  Nomor:  KEP/015/05/2018.  Pegawai  perempuan  yang  melahirkan,  akan mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan.
5) Perlindungan  Keselamatan  dan  Kesehatan  yaitu  pada  pasal  34  Bab  V  tentang Retensi antara lain pada pemberian fasilitas olahraga. Setiap hari Jumat STIKES Harapan  Bangsa  Purwokerto  mengadakan  senam  bersama  maupun  olahraga bersepeda,  senam  dilaksanakan  di  lapangan  olahraga  yang  terletak  di  depan Kampus STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
6) Penghargaan  diatur  dalam  Pasal  35  dan  36  Bab  V  tentang  Penghargaan,  yaitu berupa  penghargaan  umroh  dan  general  check  up  bagi  pekerja  yang  telah memenuhi kriteria.
Jenis Penghargaan Kriteria Umroh Masa kerja dan prestasi Medical Check Up Masa kerja dan usia pekerja
Penghargaan  umroh  mulai  dilaksanakan  setelah  dikeluarkan  surat  edaran tentang Penghargaan Umroh yaitu dengan Surat Edaran Yayasan Pendidikan Dwi Puspita  Nomor:  SE/YPDP/22.04/2012.  Umroh  diberikan  setiap  tahun  kepada  2 (dua) pegawai.
a. Pengupahan
Pengupahan  atau  penggajian  bagi  pekerja  STIKES  Harapan  Bangsa Purwokerto  telah  diatur  dalam  Pasal  20  Bab  III  tentang  Penggajian  dan  Bab  IV tentang  Remunerasi.  Antara  lain  mengatur  tentang  struktur  atau  komponen  gaji dan  jenjang  karier  bagi  pekerja.  Komponen  gaji  bagi  pegawai  STIKES  Harapan Bangsa  Purwokerto  terdiri  atas  gaji  pokok,  tunjangan  tetap  dan  tunjangan variable.  Gaji  pokok  disesuaikan  dengan  tingkat  pendidikan  dari  pegawai  yang bersangkutan.  Pegawai  dengan  tingkat  pendidikan  terendah  yaitu  SMA  masuk
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
dalam  golongan  II  c,  untuk  saat  ini  data  pendidikan  pegawai  STIKES  Harapan Bangsa Purwokerto yang tertinggi adalah S2.
Data Golongan Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
No Tingkat Pendidikan Golongan IIb IIc IIIa IIIb IIIc 1  Magister 57 3 2  Sarjana 11 3  Diploma 5 4  SMA 24
Gaji tetap pegawai STIKES Harapan Bangsa Purwokerto sudah berada di atas  Upah  Minimum  Regional  yang  berlaku  di  Kabupaten  Banyumas.  Upah Minimum  Regional  Kabupaten  Banyumas  untuk  tahun  2018  adalah  sebesar  Rp. 1.589.000,-  (Satu  juta  lima  ratus  delapan  puluh  sembilan  ribu  rupiah).  Untuk pegawai  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  dengan  jabatan  terendah  adalah office boy dan satpam, gaji terendah adalah Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
agi pekerja berupa jaminan sosial tenaga kerja, fasilitas kesejahteraan dan koperasi diatur dalam Bab IV tentang Remunerasi dan Bab V tentang Retensi.
1) Jaminan sosial
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto mengikutsertakan semua pegawai dan keluarga pegawai dalam kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan sejak  awal  masuk  dinyatakan  sebagai  pegawai.  STIKES  Harapan  Bangsa Purwokerto  tidak  hanya  memberikan  kepesertaan  bagi  keluarga  inti,  juga mengijinkan pekerja yang ingin mendaftarkan orang tua maupun mertua pegawai kedalam  BPJS  Kesehatan  untuk  ikut  serta  dalam  kepesertaan  pegawai  yang bersangkutan.
Kepesertaan  dalam  BPJS  Tenaga  Kerja  meliputi  jaminan  kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pension. Kepesertaan BPJS Kesehatan,  dibedakan  berdasarkan  jumlah  gaji  yang  diterima  oleh  masing  – masing pegawai. Pegawai yang gajinya berada di bawah Rp. 4.000.000,- (Empat juta  rupiah)  mendapatkan  fasilitas  pelayanan  kelas  II,  sedangkan  untuk  pegawai
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
dengan gaji diatas Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) mendapatkan fasilitas kelas I. STIKES Harapan Bangsa Purwokerto mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  dalam  mengikutsertakan  pegawai sebagai  peserta  BPJS  Tenaga  Kerja  dan Kesehatan  dalam  hal  pembayaran  iuran  pekerja  dan  pemberi  kerja  bagi kepesertaan  BPJS  Tenaga  Kerja  dan  Kesehatan.  Transparansi  pembayaran  iuran dapat dilihat pada email gaji yang diberikan setiap bulan oleh bagian kepegawaian STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.

## 2) Fasilitas Kesejahteraan
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto memberikan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja berupa pelayanan keluarga berencana yang didapatkan pegawai  melalui  kepesertaan  BPJS  Kesehatan.  Fasilitas  penitipan  anak  memang belum  secara  resmi  diadakan  oleh  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto,  akan tetapi  anak  –  anak  pegawai  dapat  diajak  kapanpun  apabila  diperlukan  karena berbagai  alasan.  Anak  – anak  dapat  bermain  di  taman  maupun  di  ruangan  dosen yang sebagian ada yang belum ditempati sehingga bisa di setting sebagai tempat istirahat bagi anak – anak.
STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  mengadakan  kegiatan  rekreasi bersama antara pegawai dan  keluarga  pegawai  setiap  2  (dua) tahun sekali, baik di  dalam  maupun  luar  negeri.  Kegiatan  rekreasi  yang  dilaksanakan  di  dalam negeri  antara  lain  di  Bali,  Bandung,  Jakarta,  dan  Yogyakarta.  Rekreasi  yang dilaksanakan  terakhir  kali  pada  tahun  2017  adalah  di  Singapura  sebagai  tujuan rekreasi luar negeri yang pertama.
STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  juga  membentuk  koperasi  pegawai sebagai  sarana  untuk  peningkatan  kesejahteraan  pegawai.  Koperasi  pegawai melaksanakan  kegiatan  simpan  pinjam.  Pegawai  setiap  bulan  memberikan  iuran wajib  senilai  Rp.10.000,-  (Sepuluh  ribu  rupiah).  Simpanan  pokok  diberikan pegawai saat pertama kali menjadi anggota koperasi, senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu  rupiah).  Pinjaman  yang  diberikan  kepada  pegawai  bervariasi  mulai  dari Rp.3.000.000,-  (Tiga  juta  rupiah)  serta  paling  banyak  adalah  Rp.  30.000.000,-
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
(Tiga  puluh  juta  rupiah).  Pembayaran  simpanan  wajib  dan  pemotongan  koperasi simpan pinjam dapat dilihat pada email gaji pegawai.
2.  Hal  –  hal  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  Kepegawaian  STIKES  Harapan Bangsa Purwokerto
Peraturan  kepegawaian  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  telah disusun dengan sedemikian rupa agar dapat menjadi pedoman kepegawaian yang baik  dan  memenuhi  kebutuhan  baik  untuk  manajemen  pengelola  maupun pegawainya.  Setelah  dilakukan  analisis  maka  dapat  terlihat,  pada  bagian perlindungan  terhadap  pekerja  perempuan  belum  diatur  secara  tegas  dalam peraturan kepegawaian yaitu tentang cuti haid.
Cuti  haid  sulit  dilaksanakan  karena  sebagian  besar  pegawai  di
STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  adalah  perempuan,  sehingga  apabila diberikan  cuti  haid  2  (dua)  hari  maka  dapat  dibayangkan  bahwa  setiap  bulan sebagian  besar  pegawai  akan  mengajukan  cuti  walaupaun  mungkin  tidak  dalam waktu  yang  bersamaan.  Tingkat  urgensi  dan  pembuktian  cuti  haid  belum  dirasa cukup perlu untuk diberlakukannya cuti haid.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  dalam  tesis  ini,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  telah  melaksanakan perlindungan terhadap pekerja, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepegawaian yaitu  Perlindungan  waktu  kerja  yaitu  pada  Bab  II  tentang  Hari  Kerja  dan  Jam Kerja.  Kemudian  perlindungan  terhadap  perempuan  yaitu  pada  Bab  II  tentang Hari  Kerja  dan  Jam  Kerja  meliputi  Cuti  melahirkan  dan  keguguran  dan  Cuti Kepentingan, termasuk didalamnya adalah cuti ibadah. Lebih lanjut, perlindungan Keselamatan  dan  Kesehatan  yaitu  Bab  V  tentang  Retensi  antara  lain  pada pemberian fasilitas olahraga.
Bab  VI  tentang  Penghargaan,  antara  lain  berupa  penghargaan  general  check up bagi pekerja yang telah memenuhi kriteria. Ketentuan pengupahan juga sudah
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
diberikan  dengan  jelas  dan  baik  sesuai  Peraturan  Kepegawaian.  Kesejahteraan yang  diberikan  kepada  pekerja  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  antara  lain jaminan  sosial  tenaga  kerja  dalam  Bab  V  tentang  Retensi  dan  Fasilitas kesejahteraan  yang  diberikan.  Kemudian  disertai  kesejahteraan  berupa membentuk  koperasi,  sebagai  wadah  perkumpulan  pekerja  STIKES  Harapan Bangsa  Purwokerto  hingga  ketentuan  dalam  bab  X  yang  belum  diatur  dalam peraturan  kepegawaian  STIKES  Harapan  Bangsa  Purwokerto  antara  lain  tentang perlindungan perempuan terhadap hak cuti haid.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengemukakan saran, yakni menjaga kedisiplinan dan mematuhi peraturan yang ditentukan perusahaan dalam Peraturan Kepegawaian STIKES Harapan Bangsa Purwokerto bagi pekerja; bagi pemerintah diharapkan  dapat  memberikan  bekal  yang  memadai  bagi  pekerja  terhadap pengetahuan  dasar  tentang  ketenagakerjaan;  bagi  pemerintah  diharapkan  dapat memberikan  petunjuk  pelaksana  yang  tegas  dalam  pengaturan  tentang  cuti  haid; pegawai  perempuan  yang  sedang  haid  dan  merasa  tidak  nyaman  karena dysmenorrhea  dapat  mengajukan  cuti  sakit  dengan  memberikan  surat  keterangan dokter agar bisa mendapatkan haknya; bagi STIKES Harapan Bangsa Purwokerto diharapkan  untuk  melengkapi  peraturan  kepegawaian  yang  sudah  dibuat  agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah, Hukum Ketenagkerjaan Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagkerjaan  Pasca  Reformasi, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014)
Dede  Agus, Hukum  Perburuhan  Konvensi  Dasar  ILO, (Serang:  Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012)
Lalu  Husni,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Edisi  Pensi,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 17/10/20 5 th Sinta Akreditated
Libertus Jehani, Hak-Hak  Pekerja  Bila  di  PHK, (Tangerang:  Visi  Media, 2006)
Moch.  Faisal  Salam, Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan  Industrial  di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi ,  Cetakan  ke-9, (JakartaKencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
Zainal Asikin et.al, Dasar – dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997