## PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)

## DI KABUPATEN NGAWI
Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The limited human resources that has bbeen a problem in the Ministry of Agrarian Affairs and  Spatial  Planning/  National  Land  Agency  was  resolved  by  involving  the  community  through the  mechanism  of  Community-Based  Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL+PM).  a PTSL+PM program had been carried out at the Land Office of Ngawi Regency before the technical guidelines were issued, so this raised a question on whether the implementation was in accordance with  the  regulation  in  the  technical  guidelines. The  objectives  of  this  study  are  to  (1) Find  out  the information about the implementation and comparing the activity PTSL+PM in Ngawi Regency to PTSL+PM  technical  guidelines;  (2)  Evaluate  PTSL+PM  in  Ngawi  Regency.  To  achieve  those objectives,  a  qualitative  research  method  with  a  descriptive  approach  was  used.  This  method described and reviewed each PTSL+PM implementation process in Ngawi Regency so that it could be  used  to  evaluated  PTSL+PM  technical  guidelines  to  be  more  effective  to  be  implemented in  all regions  in  Indonesa.  The  result  of  this  study  shows  that  there  are  several  elements  of  PTSL+PM implementation  in  Ngawi  Regency  that  are  not  in  accordance  with  the  technical  guidelines, including  work  maps,  measurenments  by  land  data  collectors,  and  criteria  and  mechanism  for forming  land  data  collectors.  Ngawi  Land  Office  implemented  the  PTSL+PM  program  with  the established  community  participation  and  is  administratively  going  to  follow  the  technical guidelines of PTSL+PM.
Keywords: Land Registration, Community Participation, Technical Guidelines, Work Map
Intisari: Keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  selama  ini  menjadi  kendala  di  Kementerian ATR/BPN  diselesaikan  dengan  pelibatan  masyarakat  melalui  mekanisme  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Pelaksanaan program PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan sebelum Juknis PTSL+PM terbit sehingga menimbulkan  permasalahan  apakah  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Juknis PTSl+PM.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  Mendeskripsikan  pelaksanaan  dan membandingkan  kegiatan  PTSL+PM  di  Kabupaten  Ngawi  dengan  Juknis  PTSL+PM;  (2) Mengevaluasi PTSL+PM di Kabupaten Ngawi. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  guna  menggambarkan  dan  mengkaji  setiap proses pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi Juknis PTSL+PM agar lebih efektif dijalankan di seluruh daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan  adanya  beberapa  unsur  pelaksanaan  PTSL+PM  di  Kabupaten  Ngawi  yang  tidak sesuai  dengan  Juknis  meliputi  peta  kerja,  pengukuran  oleh  Puldatan,  kriteria  dan  mekanisme pembentukan  Puldatan.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  melaksanakan  program  PTSL+PM dengan  partisipasi  masyarakat  yang  sudah  terbentuk  dan  secara  adminsitrasi  akan  mengikuti ketentuan Juknis PTSL+PM.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Partisipasi Masyarakat, Petunjuk Teknis, Peta Kerja
140 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman

## A. Pendahuluan
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian ATR/BPN)  mendapatkan  amanat  untuk  mendaftar  seluruh  bidang  tanah  yang  ada  di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  hingga  tahun  2025. Sebagai  upaya untuk  menjawab  tantangan  tersebut,  Kementerian  ATR/BPN  melakukan  program percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia dan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah  yang  telah  terdaftar  atau  telah  dibukukan  haknya    melalui  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL (Ratmono 2017, 58).
Tahun  2018,  Kementerian  ATR/BPN  menerbitkan  Peraturan  Menteri  ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggantikan  Permen  ATR/BPN  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  yang  mempunyai  tujuan  mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah  rakyat  secara  pasti,  sederhana,  cepat,  lancar, aman,  adil,  merata  dan  terbuka  serta  akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  dan  ekonomi  negara  serta  mengurangi  dan mencegah  sengketa  dan  konflik  pertanahan.  Permasalahan  di  bidang  sumber  daya manusia  pernah  diungkapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Infrastruktur  Keagrariaan  Adhi Dharmawan  yang  menyebut  tenaga  ukur  tanah  atau  surveyor  baik  swasta  jika  dijumlah totalnya  hanya  sekitar  9.200  tenaga  ukur  tanah,  jika  dibandingkan  dengan  target  9  juta sertifikat maka dibutuhkan minimal sekitar 10.000 surveyor. Selain itu, 9.200 tenaga juru ukur ini juga belum tersebar merata (Nadjib, 2018).
Jumlah  sumber  daya  manusia  yang  terbatas  serta  target  pendaftaran  tanah  yang tinggi,  Kementerian  ATR/BPN  harus  melakukan  terobosan  yang  aplikatif.  Salah  satu terobosan  yang  paling  penting  dan  strategis  adalah  pemberdayaan  masyarakat  yaitu melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan membangun masyarakat yang partisipatif serta  pelibatan stakeholder terkait  (Ratmono  2018,  58).  Terkait  kajian  tentang  Gerakan Nasional  Pendaftaran  Tanah  Melalui  Pelibatan  Multipihak,  Abdullah  (2017,  224) menyarankan  bahwa  untuk  meningkatkan  animo  masyarakat  terhadap  program  PTSL maka  perlu diterbitkan  suatu  aturan  agar  masyarakat/pemilik  tanah  berkewajiban  untuk melaporkan  ke  desa  dalam  kurun  waktu  tertentu  untuk  mewujudkan  Bank  Data Pertanahan  di  setiap  kantor  desa.  Seiring  dengan  perlunya  keseragaman  dalam pelaksanaan  PTSL  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  (PTSL+PM),  maka  pada  tanggal  1 Februari  tahun  2019  diterbitkan  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  PTSL+PM  yang    menekankan pada 3 aspek yaitu standar teknis, alur kegiatan dan standar kelembagaan.
Faktanya,  tahun  2018  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  dapat  menyelesaikan target  63.000  bidang  tanah  dan  memperoleh  prestasi  kategori  I  pemetaan  lengkap  tanpa
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
141 membentuk lembaga Puldatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keaktifan perangkat desa  dan  antusias  masyarakat  yang  tinggi  dijadikan  faktor  utama  dalam  pelaksanaan PTSL. Permasalahan yang muncul adalah apakah ketentuan partisipasi masyarakat yang diatur  dalam  Juknis  PTSL+PM  pada  tanggal  1  Februari  tahun  2019  dilaksanakan  oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada program PTSL+PM tahun 2019.
Kajian  terkait  partisipasi  masyarakat dalam  pendaftaran  tanah,  bentuk  kepanitiaan dan evaluasi program PTSL sudah banyak diteliti namun semuanya bersifat parsial karena belum  dapat  menemukan  bentuk  ideal  partisipasi  masyarakat  yang  dapat  diterima  dan dilaksanakan  di  berbagai  daerah.  Kajian  tersebut  di  antaranya  Aisyiah,  Syaifullah,  dan Suyudi  (2015)  mendeskripsikan  tentang  tahapan  kegiatan  pemetaan  partisipatif  dan evaluasi  kegiatan  pemetaan  partisipatif  yang  berujung  strategi  pelaksanaan.  Penelitian partisipasi  masyarakat  tersebut  bersifat  pada  tahapan  penyiapan  peta  kerja  hingga kemudian perlu di korelasikan dengan program PTSL melalui kajian Istiningdyah (2017) yang  mengevaluasi  pelaksanaan  PTSL  di  Kabupaten  Pasuruan  dan  menyatakan  bahwa dalam  pelaksanaan  PTSL  di  Kabupaten  Pasuruan  terdapat  beberapa  ketidaksesuaian praktik lapangan dengan Juknis, hal tersebut dilakukan untuk merealisasikan target yang dibebankan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Kendala lain dalam pelaksanaan selain keterbatasan sumber daya manusia dan alat juga karena ketidakpahaman perangkat desa  terhadap  kelengkapan  berkas,  dukungan  pemerintah  desa  dan  masyarakat  yang rendah.
Kajian terkait partisipasi masyarakat dalam PTSL tersebut diperbandingkan  dengan kajian  Saputro  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  adanya  kesamaan  peran  partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Sawahan dan Desa Karangmojo hanya saja yang  membedakan  adalah  dalam  hal  bentuk  kepanitiaan  dan  keaktifan  panitia  tersebut sehingga menghasilkan perbedaan realisasi target PTSL di kedua desa tersebut. Beberapa kajian terkait partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah tersebut seolah melupakan poin tujuan partisipasi masyarakat, pihak terkait dan keterlibatan masyarakat, hal tersebut sangat  ditekankan  dalam  kajian  Ratmono  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  a)  Pelibatan masyarakat dalam PTSL tidak hanya sebatas sarana untuk mencapai tujuan, namun proses pemberdayaan,  dokumentasi  kearifan  lokal,  membangun  keterampilan  teknis, membangun  partisipasi  dan  kemandirian  masyarakat,  b)  Pelibatan  masyarakat  dalam PTSL  meliputi  pemetaan  partisipatif,  gerakan  massal  pemasangan  tanda  batas  dan penunjukan serta persetujuan batas sebagai pemilik, c) Pelibatan stakeholder (Dinas Pemda) dalam  PTSL  dalam  hal  pemilihan  lokasi.  Kajian  terkait  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  (PTSL+PM)  ini  perlu  di  teliti  sebagai  wujud
142 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman
evaluasi  terhadap  program  baru  Kementerian  ATR/BPN  apakah  mampu  menjadi  solusi atas  kendala  pelaksanaan  PTSL  terkait  sumber  daya  manusia,  bentuk  serta  pelibatan masyarakat dalam pendaftaran tanah
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif 1 dengan  pendekatan deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  awal  dari  Juknis PTSL+PM,  data  tersebut  berupa  analisis  kegiatan-kegiatan,  standar  teknis,  alur  kegiatan dan  kelembagaan  dalam  Juknis  PTSL+PM  yang  dibuat  dalam  tabel  matriks perbandingan,  kemudian  mengumpulkan  data  hasil  wawancara,  dokumen  pendukung, observasi  terkait  pelaksanaan  PTSL+PM  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Ngawi  kemudian  mendeskripsikan  dan  membandingkan  kegiatan  tersebut dengan  tabel  matriks  yang  dibuat  dan  menanyakan  pertimbangan  Kantor  Pertanahan apabila  terdapat  kegiatan  yang  tidak  dilaksanakan/  tidak  sesuai.  Penulis  kemudian menganalisis  ketidaksesuaian  dan  pertimbangan  kebijakan  kantor  pertanahan  tersebut dengan peraturan terkait serta hasil penelitian lain yang sejenis.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Kebon  Kecamatan  Paron  dan  Desa  Gerih Kecamatan  Gerih,  Kabupaten  Ngawi,  Provinsi  Jawa  Timur.  Desa Kebon  dan  Desa  Gerih merupakan  desa  yang  ditunjuk  menjadi    peserta  PTSL+PM  di  tahun  2019  berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi PTSL Nomor 9/KEP.35.21/I/2019. Penunjukan desa peserta PTSL+PM didasarkan pada kesesuaian jumlah bidang tanah pada 2 desa tersebut dengan  jumlah  target  bidang  tanah  dalam  PTSL+PM.  Jumlah  bidang  tanah  Desa  Gerih yaitu 8.069 bidang dan Desa Kebon 1.931 bidang. Desa Gerih juga ditunjuk sebagai peserta PTSL+PM dalam rangka mewujudkan kecamatan lengkap.

## B. Pelaksanaan Petunjuk Teknis PTSL+PM
Pasal  9  Permen  ATR/Ka  BPN  Nomor  6  tahun  2018  mengungkapkan  bahwa  dalam rangka persiapan, Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL  dengan  menyiapkan  1)  Sarana  dan  prasarana  kegiatan  PTSL;  2)  Sumber  daya manusia; 3) Kebutuhan transportasi; 4) Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya dan 5) Alokasi anggaran, sehingga tahapan persiapan hingga pengukuran dapat dilaksanakan sebelum  tahun  anggaran.  Peraturan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  dalam  rangka percepatan program pemerintah dan sebagai bagian dari strategi yang dijalankan kantor pertanahan,  maka  pelaksanaan  program  yang  dimulai  pada  tahun  sebelum  tahun
1 Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung,  Remaja  Rosdakarya,  2010,  hlm.  4. Bogdan  dan  Taylor  mendefinisikan  metode  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang dapat diamati.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
143
anggaran  diperbolehkan.  Strategi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  dalam menyelesaikan  target  PTSL  tahun  2019  sejumlah  65.000  bidang  salah  satunya  dengan memulai pelaksanaan program mulai bulan Juli 2018 yang diawali dengan pemberitahuan desa-desa yang terpilih menjadi obyek PTSL.  Target 65.000 bidang tanah tersebut terbagi atas  PTSL  sejumlah  55.000  bidang  dan  PTSL+PM  sejumlah  10.000  bidang.  Adapun perbedaan  antara  PTSL  dengan  PTSL+PM  adalah  adanya  ketentuan  standar  teknis, kelembagaan  dan  anggaran  yang  disyaratkan  dalam  PTSL+PM.  Standar  teknis  pada PTSL+PM  meliputi  penetapan  lokasi,  kriteria  peta  kerja,  metode  pengukuran  serta penunjukan dan penetapan batas.

## 1. Standar Teknis
Kriteria  utama  lokasi  peserta  PTSL+PM  ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan antara  lain  jumlah  bidang  tanah  terdaftar  di  desa  tersebut  maksimal  30%,  keaktifan perangkat  desa  dan  partisipasi  masyarakat,  pertimbangan  pemerintah  daerah  serta kesesuaian  jumlah  bidang  tanah  pada  desa  peserta  terhadap  target  PTSL+PM.  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  menjadikan  keaktifan  perangkat  desa  dan  partisipasi masyarakat  menjadi  faktor  utama  dalam  pemilihan  lokasi  karena  kelancaran  proses pendaftaran tanah sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut, hal senada juga diungkapkan Septiana  M.  (2018)  dimana  fungsi  perangkat  desa  sangat  penting  dalam  pengumpulan data  yuridis  terutama  mempengaruhi  kesediaan  masyarakat  dalam  mengumpulkan, melengkapi  dan  memberikan  informasi  alas  hak  mengenai  aspek  yuridis  tanahnya. Meskipun kriteria penetapan lokasi tidak sama dengan ketentuan dalam Juknis PTSL+PM dikarenakan  saat  pelaksanaan  Juknis  belum  terbit,  namun  berdasarkan  analisis  peneliti lokasi  peserta  PTSL+PM  sudah  memenuhi  kriteria  dalam  Juknis  PTSl+PM.  Hasil  analisis tersebut  dijabarkan dari  beberapa  peta antara  lain  Peta  Identifikasi  K4 2 ,  Peta  Kelerengan dan Peta Perbandingan Lahan Pertanian. Peta hasil analisis peneliti tersebut sebagaimana terdapat pada gambar 1.
Gambar 1. Peta Identifikasi K4, Peta Kelerengan, Peta Perbandingan Lahan Pertanian
2 Menurut  Permen  ATR/Ka  BPN  No  6  Tahun  2018  Pasal  25  ayat  (1)  huruf  d Kluster 4  (K4)  yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat.
Sumber: Analisis Data Sekunder Peneliti, 2019
Hasil  analisis  terhadap  desa  lokasi  PTSL+PM    bahwa  Desa  Kebon  dan  Desa  Gerih terletak  pada  kelerengan  0-2  %  yang  dapat  dikategorikan  topografi  datar.  Berdasarkan perbandingan lahan pertanian bahwa Desa Kebon memiliki lahan pertanian seluas 195.235 ha  (22,2%),  non  pertanian  seluas  122,831  ha  (14%)  dan  hutan  produksi  seluas  560,9  ha (63,8%).  Sedangkan  Desa  kebon  memiliki  lahan  pertanian  seluas  431,85  ha  (42,2%)  dan lahan  non  pertanian  seluas  502,15  ha  (57,8%).  Perbandingan  kriteria  penetapan  lokasi antara  Juknis  PTSl+PM  dan  pelaksanaan  di  Kantor  Kabupaten  Ngawi  yang  di  detailkan dalam  matriks  perbandingan  yang  dibuat  peneliti  menghasilkan  bahwa  dari  5  kriteria penetapan lokasi terdapat 4 kriteria yang sesuai.
Peta  kerja  yang  digunakan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  dalam menyelesaikan PTSL+PM adalah peta yang terdiri dari citra satelit Quickbird tahun 2007 sebagai basemap yang  di overlay kan  dengan  bidang  tanah  terdaftar,  serta  dalam pelaksanaan  orientasi  lapangan  di  kombinasikan  dengan  peta  blok  pbb  maupun  peta persil. Adapun peta kerja tersebut sebagaimana gambar 2.
Gambar 2. Peta Kerja PTSL+PM
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, 2019
Peta  blok  pbb  dan  peta  persil  ini  digunakan  oleh  panitia  desa  untuk mengidentifikasi  pemilik  dan  letak  objek  bidang  tanah.  Keberadaan  peta  blok  pbb maupun peta persil ini sangat penting dalam menunjang proses pendaftaran tanah karena peta  tersebut  sudah  familiar  sehingga  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terkait interpretasi  citra  satelit  peda  peta  kerja  sesuai  dengan  Juknis  PTSL+PM  membutuhkan waktu  yang  lama.  Menurut  Kariyono  (2018)  dalam  penyajian  sebuah  peta  desa  lengkap diperlukan  data  pendukung  seperti  gambar  ukur,  surat  ukur,  buku  tanah,  peta pendaftaran,  peta  blok/DHKP  per  desa,  sehingga  untuk  menyelesaikan  PTSL+PM  dan menciptakan pemetaan desa lengkap maka keberadaan peta blok pbb maupun peta persil sangat diperlukan.
Adapun setelah Juknis PTSL+PM terbit, terdapat beberapa ketentuan terkait kriteria peta kerja dan pelaksanaan pembuatannya sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi melakukan penyesuaian terhadap peta kerja sebagaimana dalam gambar 3.
Gambar 3. Peta kerja hasil penyesuaian terhadap Juknis PTSL+PM
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, 2019
Peta  kerja  penyesuaian  tersebut  dilaksanakan  dengan  pembuatan  peta  kerja  yang terdiri  dari  citra  satelit  Quickbird  tahun  2007  sebagai basemap yang  di overlay kan  dengan bidang  tanah  hasil  pengukuran  untuk  di  konfirmasi  dan  didelineasi  oleh  Puldatan. Analisis  peneliti  berdasarkan  pelaksanaan  lapangan  terkait  peta  kerja  dan  wawancara terhadap  panitia  desa  maupun  satgas  fisik,  bahwa  untuk kegiatan  pembuatan  peta  kerja dengan  cara  delineasi  bidang  tanah  pada  citra  satelit  yang  dilakukan  oleh  Puldatan kurang  efektif  karena  dibutuhkan  pelatihan  lebih  dari  sekali  untuk  memahamkan Puldatan  terkait  interpretasi  citra  satelit  dan  hasil  delineasi  belum  tentu  sesuai  fakta lapangan. Kegiatan pembuatan peta kerja akan lebih efektif apabila dilakukan dengan cara delineasi  bidang  tanah  pada  citra  satelit  dilakukan  oleh  pegawai  Aparatur  Sipil Negara(ASN), Surveyor Kadaster (SK) maupun Asisten Surveyor Kadaster (ASK) dibantu dengan orientasi bidang tanah yang dilakukan oleh Puldatan dan dilakukan saat kegiatan pengukuran.  Perbandingan  unsur-unsur  peta  kerja  antara  Juknis  PTSL+PM  dan pelaksanaan di Kantor Kabupaten Ngawi yang di detailkan dalam matriks perbandingan yang  dibuat  peneliti  menghasilkan  bahwa  dari  12  kriteria  penetapan  lokasi  terdapat  4 kriteria yang tidak sesuai diantaranya peta kerja belum memuat informasi pajak bumi dan bangunan,  jaringan  jalan,  sungai dan  bangunan  penting  serta  peta  kerja  tidak dilakukan melalui smartphone dikarenakan  peta kerja  dibuat  dalam  bentuk hardcopy .  Kriteria  dalam perbandingan  tersebut  terdapat  1  kriteria  yang  belum  dilaksanakan  yaitu  peta  kerja
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
147
dijadikan  lampiran  Gambar  Ukur  (GU) 3 karena  sampai  selesai  penelitian  proses pembuatan GU belum selesai.
Kegiatan  penunjukan  batas  di  desa  peserta  PTSL+PM  dilaksanakan  oleh  pemilik bidang  tanah  dan  kepala  dusun  selaku  pendamping  petugas  ukur.  Kepala  dusun menunjukkan  batas  bidang  tanah  hanya  pada  bidang  tanah  tertentu  yang  saat dilaksanakan pengukuran, pemilik bidang tanah tidak hadir dan karena sebelum kegiatan pengukuran  terlebih  dahulu  dilaksanakan  gerakan  massal  pemasangan  tanda  batas sementara sehingga penunjukan batas oleh kepala dusun sudah sesuai dengan ketentuan dalam Juknis PTSL+PM. Penetapan batas dilaksanakan oleh pegawai ASN,  maupun atas nama  ASN.  Atas  nama  ASN  disini  dapat  dilakukan  antara  lain  oleh  Surveyor  Kadaster Berlisensi  (SKB)  sesuai  dengan  Permen  ATR/Ka  BPN  No  17  Tahun  2017  Pasal  9a  bahwa surveyor  kadaster  berlisensi  dapat  melaksanakan  pekerjaan  survei  dan  pemetaan berdasarkan  penugasan  dari  kepala  kantor  wilayah,  kepala  kantor  pertanahan  atau pejabat yang ditunjuk dalam mekanisme swakelola oleh kantor wilayah BPN atau kantor pertanahan.
Kegiatan  pengukuran  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  yang  dilaksanakan pada  lokasi  PTSL+PM  adalah  metode  pengukuran  terestris,  satelit  menggunakan  GNSS Cors  dan kombinasi.  Metode  pengukuran  terestris  untuk  daerah  pemukiman yang  tidak dapat  terjangkau  sinyal  internet    dan  tidak  dapat  menangkap  sinyal  satelit.  Metode pengukuran  satelit  menggunakan  GNSS  Cors  digunakan  mencari  koordinat  titik  ikat virtual Total  Station (TS),  mengukur  batas  terluar  blok,  jalan  dan  titik  batas  bidang  yang dengan  tutupan  rendah  dan  dapat  terjangkau  sinyal  satelit,  sedangkan  metode pengukuran  kombinasi  antara  GNSS  CORS  dengan meetband dan  TS  digunakan  untuk mengukur  area  persawahan  yang  memiliki  sisi  panjang,  berkelok-kelok,  memiliki  segi banyak,  terbuka  dan  tutupan  vegetasi  sedang.  Metode  pengukuran  utama  yang  diatur dalam  Juknis  PTSL+PM  adalah  metode  pengukuran  fotogrametris,  akan  tetapi  pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  tidak  melaksanakan  pengukuran  tersebut  karena selain  kegiatan  pengukuran  sudah  dilaksanakan  sebelum  Juknis  PTSL+PM  terbit,  untuk melakukan pengukuran secara fotogrametris oleh Puldatan perlu dilaksanakan pelatihan lebih dari sekali sehingga berpotensi menghambat proses pendaftaran tanah.
Perbandingan  metode  pengukuran  antara  Juknis  PTSl+PM  dan  pelaksanaan  di Kantor  Kabupaten  Ngawi  yang  di  detailkan  dalam  matriks  perbandingan  yang  dibuat peneliti  menghasilkan  bahwa  dari  28  ketentuan  metode  pengukuran  terdapat  ketentuan
3 Menurut  PMNA/Ka  BPN  No  3  Tahun  1997  Pasal  1  Gambar  ukur  adalah  dokumen  tempat mencantumkan  gambar  suatu  bidang  tanah  atau  lebih  dan  situasi  sekitarnya  serta  data  hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.
148 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman
yang  tidak  sesuai  diantaranya  georeferensi  dan  digitasi  peta  kerja  hasil  pengukuran fotogrametris,  pencantuman  ukuran  panjang  sisi  2  sisi  blok  pada  GU  hasil  pengukuran fotogrametris,  pengumpulan  data  fisik  dengan  aplikasi gadget ,  pencantuman  hitung  sisi bidang,  luas  dan  nama  sementara  pada  GU.  Adapun  kegiatan  yang  belum  terlaksana hingga  selesai  penelitian  sebanyak  9  ketentuan  diantaranya  berkaitan  dengan  GU,  peta bidang tanah, inventarisasi data yuridis dan klarifikasi peta bidang tanah.

## 2. Inventarisasi Kluster 4 (K4)
Inventarisasi  K4  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  dilaksanakan  setelah kegiatan  pengukuran  selesai  sehingga  konfirmasi  bidang  tanah  dan  pemetaan  bidang tanah  terdaftar  dilakukan  diatas  peta  hasil  pengukuran.  Pemetaan  K4  dilaksanakan dengan  membawa  daftar  K4,  buku  tanah,  surat  ukur  dan  juga  peta  hasil  pengukuran untuk kemudian dikonfirmasi kepada kepala dusun dan kepala seksi pemerintahan. Hasil inventarisasi  K4  Desa  Kebon  sebagai  salah  satu  desa  peserta  PTSL+PM  terdapat  dalam gambar 4.
Gambar 4. Peta Inventarisasi K4 Desa Kebon
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2019
Ketentuan  dalam  Juknis  PTSL+PM  mengindikasikan  inventarisasi  K4  dalam  dua tahapan  yaitu  pembaharuan  data  bidang  tanah  terdaftar  yang  merupakan  hasil  unduh aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) baik dengan kondisi terpetakan maupun belum  terpetakan  dan  tahapan  verifikasi  letak,  batas  maupun  pemilik  bidang  tanah terdaftar  yang  dilakukan  oleh  Puldatan  saat  dilapangan.  Tahapan  ini  mengindikasikan bahwa  kegiatan  inventarisasi  k4  dilakukan  dengan  memetakan  bidang  tanah  terdaftar dalam  rangka  pembuatan  peta  kerja  dan  kemudian  melakukan  klarifikasi  pada  saat kegiatan pengukuran. Kegiatan inventarisasi K4  di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dilakukan  oleh  tim  yang  berbeda  dengan  petugas  pengukuran  menimbulkan permasalahan  seperti  pengurangan  jumlah  bidang  tanah  dikarenakan  menurut  peta pendaftaran  tanah  1  bidang  sudah  bersertipikat  namun  menurut  hasil  ukur  dan ketidaktahuan  pemilik  tanah,  bidang  tersebut  di  pecah  menjadi  4  pada  saat  pengukuran karena  dianggap  belum  bersertipikat  oleh  pemilik  tanah.  Selain  permasalahan  di  atas, dalam  pemetaan  k4  juga  ditemukan  beberapa  sertipikat  yang  memiliki  bentuk  yang berbeda dengan saat dilakukan pengukuran.

## 3. Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Puldatan
Partisipasi masyarakat di Kabupaten Ngawi dalam kegiatan PTSL+PM terlihat pada tahapan  pemilihan  lokasi,  persiapan,  penyuluhan,  pengumpulan  data  fisik  dan  yuridis. Tahapan  pemilihan  lokasi  ditunjukkan  dengan  inisiatif  mengajukan  menjadi  peserta dilakukan  oleh  masyarakat  dan  perangkat  desa  dengan  koordinasi  masyarakat  dan perangkat  desa  dalam  menyiapkan  data-data  pendukung  seperti  daftar  nominatif  dan jumlah bidang tanah terdaftar serta jumlah bidang tanah potensi Kluster 1 (K1) 4 ; tahapan persiapan dengan mengadakan kegiatan pra sosialisasi terkait PTSL, pembentukan panitia desa  dan  anggaran  pembiayaan  PTSL+PM,  tahapan  penyuluhan  ditunjukkan  dengan kehadiran  masyarakat  peserta  PTSL+PM,  tahapan  pengumpulan  dafa  fisik  dengan gerakan tata batas, klarifikasi terkait pemecahan dan pemisahan bidang, penunjukan batas dan menghadiri serta menyaksikan kegiatan pengukuran serta pengumpulan data yuridis dengan  aktif  mengumpulkan  berkas  pendaftaran  melalui  posko  kantor  desa  maupun melalui panitia desa.
4 Menurut Permen ATR/Ka BPN No 6 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 huruf a  Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah

## 150 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman
Partisipasi  masyarakat  pada  2  desa  yang  menjadi  peserta  PTSL+PM  memiliki perbedaan  dalam  hal  pengusulan  lokasi  dimana  mempengaruhi  proses  pelaksanaan PTSL+PM.  Usulan  lokasi  yang  berasal  dari  masyarakat  di  Desa  Kebon  membuktikan proses pendaftaran terlaksana dengan cepat karena masyarakat sangat antusias terhadap instruksi  dari  kantor  pertanahan  maupun  perangkat  desa.  Berbeda  dengan  Desa  Gerih dimana  inisiatif  usulan  lokasi  berasal  dari  perangkat  desa,  pelaksanaan  proses pendaftaran  tanah  cenderung  lebih  lambat  karena  masyarakat kurang antusias.  Tahapan tersebut antaralain tidak adanya gerakan massal pemasangan tanda batas, pengumpulan data yuridis yang lambat, kegiatan penunjukan batas yang banyak dilakukan oleh kepala dusun dikarenakan pemilik tanah tidak hadir dan patok belum terpasang.
Partisipasi  masyarakat  dalam  PTSL+PM  diatur  dengan  mekanisme  kelembagaan Puldatan.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  membentuk  kelembagaan  Puldatan sebagai  wujud  penyesuaian  terhadap  Juknis  PTSL+PM,  namun  karena  kegiatan perencanaan  hingga  pengukuran  sudah  dilaksanakan  oleh  panitia  desa  sebelum  Juknis PTSL+PM terbit maka anggota Puldatan merupakan bagian dari panitia desa yang sudah lebih  dulu  terbentuk.  Panitia  desa  dibentuk  berdasarkan  musyawarah  perangkat  desa, BUMD  dan  masyarakat  desa.  Panitia  desa  dipilih  berdasarkan  kriteria  tertentu  sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program PTSL. Kriteria tersebut antara lain berusia antara 20 - 65 tahun, menguasai kondisi dusun maupun desa, bisa memanfaatkan Microsoft Excel maupun Microsoft  Word ,  menguasai gadget dan  orang  yang  dipandang  cakap,  disegani masyarakat  atau  tokoh  masyarakat.  Unsur  yang  terdapat  di  dalam  kepanitiaan  adalah sekretaris  desa,  kepala  seksi  pemerintahan  dan  bendahara  yang  bertindak  sebagai pengurus,  admin  desa  yang  berfungsi  pengumpulan,  verifikasi  dan  menginput  berkas pada  aplikasi  yuridis  dan  yang  terakhir  adalah  kepala  dusun  yang  berfungsi  untuk mengkoordinir pemasangan tanda batas, memastikan pemilik tanah menghadiri kegiatan pengukuran dan pendampingan petugas ukur.
Adapun Puldatan dibentuk setelah terbit Juknis PTSL+PM melalui sosialisasi kepada perangkat desa dan panitia desa, kemudian dipilih anggota Puldatan berjumlah 10 orang dan  kemudian  diberi  pelatihan  dengan  materi  terkait  interpretasi  citra  satelit  dan pendelineasian  bidang  tanah  serta  metode  pengukuran  terrestris  dan  satelit.  Perbedaan pembentukan panitia desa dan Puldatan pada dasarnya tersaji pada tabel 1.

## Tabel 1. Perbedaan Pembentukan Panitia Desa dengan Puldatan
Kriteria Panitia Desa Puldatan Dasar pembentukan SK  Kepala  Desa  dan  berita acara musyawarah SK Kepala kantor Pertanahan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
151 Dasar melaksanakan Pekerjaan SK pembentukan dan arahan lisan ketua panitia Surat tugas panitia ajudikasi Jumlah anggota Sesuai kebutuhan desa 10 orang Unsur dalam tim 1. Pengurus 2. Admin 3. Kepala dusun -Kepala desa/perangkat desa -Babinsa/bhabinkamtibnas -Para surveyor -Tokoh masyarakat Pembagian sub-tim  Dusun rt/rw/blok Kewenangan -Penyimpanan berkas selama pengumpulan -Penunjukan  batas  apabila pemilik berhalangan - Mediasi sengketa -Penunjukan batas apabila pemilik berhalangan -Tanda tangan PBT klarifikasi -Pembuatan gambar ukur -Mediasi sengketa Sumber pembiayaan Sesuai kesepakatan musyawarah desa DIPA Kantor Pertanahan Supervisi pekerjaan  Satgas fisik dan satgas yuridis Satgas fisik dan satgas yuridis Proses pembentukan Hasil musyawarah berdasarkan kriteria seleksi dan pelatihan Kualifikasi Berdasarkan kecakapan terhadap pelaksanaan tugas Umur minimal 17 tahun, diutamakan mengenal desa PTSL+PM,  dapat  membaca  dan menulis,  Untuk  para  surveyor minimal tamat SMA, diutamakan dapat menggunakan gadget Sumber: Olah Data Primer, 2019
Pembentukan Puldatan setelah terbit Juknis PTSL+PM pada dasarnya adalah sebagai wujud  ketaatan  administrasi  terhadap  ketentuan  yang  diatur  dalam  Juknis  tersebut. Adapun  pelaksanaan  tugas  di  lapangan  tetap  dikerjakan  oleh  panitia  desa  yang  sudah terlebih  dulu  dibentuk.  Mengesampingkan  pembentukan  kelembagaan  dan  pelaksanaan tugas sebelum atau sesudah terbit Juknis PTSL+PM, pada dasarnya tugas yang dijalankan oleh panitia desa lebih kompleks dibandingkan dengan tugas  Puldatan yang diatur dalam Juknis  tersebut.  Perbandingan  tugas  tersebut  dapat  diamati  dari  tahapan  persiapan, gerakan  massal  pemasangan  tanda  batas  dan  pengumpulan  data  fisik  maupun  data yuridis.
Tugas  panitia  desa  pada  tahapan  persiapan  dilakukan  berdasarkan  pembagian unsur  didalamnya  diantaranya  admin  desa  yang  memulai  menyiapkan  dan  melengkapi daftar  nominatif  desa,  menginput  berkas  pendaftaran  yang  sudah  terkumpul.  Kepala dusun  yang  mulai  melakukan  penyuluhan  kepada    masyarakat  untuk  mensertipikatkan
152 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman
tanahnya,  berkoordinasi  dengan  pengurus  terkait  penyiapan alat  bukti  hak  dan formulir pendaftaran  PTSL,  mengkoordinasi  waktu  untuk  penataan  batas  bidang  tanah,  dan penyiapan patok batas serta pengurus panitia yang bertugas membuka loket pendaftaran PTSL serta pengumpulan berkas dan penyiapan alat bukti hak. Ketentuan tugas Puldatan yang  diatur  Juknis  PTSL+PM  pada  tahapan  ini  diantaranya  pengumpulan  data  yuridis dengan  pengumpulan  berkas  pendaftaran  serta  verifikasi  dan  digitalisasi  berkas yuridis. Adapun perbedaan tugas kelembagaan tersebut terdapat pada digitalisasi yang dilakukan panitia  desa  sebatas entry berkas  ke  aplikasi  pemberkasan  dan  panitia  desa  tidak melakukan scan atau foto berkas yang sudah diverifikasi seperti dalam Juknis PTSL+PM.
Kepala  dusun  selaku  bagian  fisik  di  kepanitiaan  desa  mempunyai  tugas  untuk mengkoordinir  gerakan  penataan  batas 5 .  Kepala  dusun  berfungsi  memimpin  kegiatan pemasangan patok batas, menyaksikan penunjukan dan kesepakatan batas antar pemilik bidang  tanah  dengan  tetangga  sebatas  serta  melakukan  mediasi  apabila  terjadi  sengketa batas. Kegiatan ini juga dimanfaatkan kepala dusun untuk memastikan tanah yang sudah bersertipikat  dengan  cara  mengumpulkan  fotokopi  sertipikat  dan  juga  mengumpulkan fotocopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK)  sebagai  kelengkapan berkas. Kegiatan ini dilakukan sesuai instruksi SK kepanitiaan yang telah diterbitkan, juga merupakan  amanat  dari  Juknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  tahun  2018  dimana  sebelum dilakukan  pengukuran  maka  pemilik  bidang  tanah  diwajibkan  melakukan  pemasangan patok  tanda  batas  atas  dorongan  dan  dukungan  kepala  kantor  pertanahan  dan  instansi terkait melalui  sebuah  gerakan  bersama pemasangan  tanda  batas  bidang  tanah. Adapun detail penjelasan tahapan ini serta tugas Puldatan terkait gerakan pemasangan tanda batas tidak  diatur  dalam  Juknis  PTSL+PM.  Terkait  dengan  PTSL+PM  seharusnya  kegiatan  ini dapat  dimanfaatkan  untuk  inventarisasi,  memetakan  dan  klarifikasi  bidang  tanah terdaftar yang belum maupun sudah terpetakan sebagai tahapan penyiapan peta kerja.
Kegiatan  pengumpulan  data  fisik  yang  dillaksanakan  oleh  panitia  desa  dengan mendampingi dalam kegiatan pengukuran, mengkoordinir masyarakat untuk menghadiri kegiatan  pengukuran,  menunjukkan  batas  bagi  bidang  tanah  yang  pemilik  maupun tetangga berbatasan tidak dapat hadir serta mengklarifikasi  letak bidang  tanah terdaftar. Kegiatan pengumpulan data yuridis dilaksanakan dengan membuka posko pengumpulan berkas  dan  menjumpai  warga  dirumahnya  untuk  melengkapi  berkas.  Kegiatan pengumpulan data fisik maupun yuridis yang dilaksanakan panitia desa berbeda dengan
5 Menurut hasil wawancara kepada Kepala Desa dan Observasi lapangan bahwa gerakan penataan batas  merupakan  gerakan  serentak  masyarakat  untuk  memasang  patok  batas  bagi  tanah  yang belum  terdaftar,mengklarifikasi  ulang dengan  mencari  patok lama  bagi bidang  tanah  yang  sudah terdaftar yang dikoordinir oleh kepala dusun.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
153 kegiatan  yang  harusnya  dilakukan  Puldatan  dalam  Juknis  PTSL+PM.  Tugas  Puldatan pada tahapan kegiatan pengumpulan data fisik Puldatan diantaranya pengukuran bidang tanah  secara  fotogrametris,  membantu  pembuatan  GU,  membantu  inventarisasi  dan klarifikasi  tanah  terdaftar.  Sebagai  bentuk  penyesuaian  terhadap  Juknis  PTSL+PM, Puldatan  yang  dibentuk  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  diberi  tugas  untuk melakukan pendelineasian batas bidang tanah pada peta kerja yang telah dibuat dengan cara menebalkan garis batas bidang tanah pada peta hasil pengukuran.
Terkait  dengan  kelembagaan  Puldatan,  peneliti  membuat  perbandingan  antara ketentuan  dalam  Juknis  PTSL+PM  dengan  pelaksanaan  di  desa  peserta  lokasi  PTSL+PM yang  di  detailkan  dalam  matrik  perbandingan.  Hasil  penelitian  tersebut  menghasilkan perbandingan  bahwa  dari  44  ketentuan  yang  diatur  dalam  Juknis  PTSL+PM  terdapat  15 ketentuan  yang  tidak  terlaksana  diantaranya  terkait  mekanisme  pembentkan  Puldatan dan tugas Puldatan, selain itu juga terdapat 3 ketentuan yang belum terlaksana berkaitan dengan  tugas  Puldatan  dalam  hal  klarifikasi  dan  penandatanganan  peta  bidang  tanah serta  verifikasi data fisik dan data yuridis.

## 4. Anggaran Pelaksanaan PTSL+PM
Anggaran  pelaksanaan  PTSL+PM  terbagi  menjadi  2  yaitu  anggaran  pelaksanaan di desa  peserta  PTSL+PM  yang  merupakan  hasil  kesepakatan  panitia  dengan  masyarakat serta  anggaran  kantor  pertanahan  yang  dibayarkan  kepada  Puldatan.  Surat  Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  (SKB  3  Menteri)  Nomor  25/SKB/2017;  590 — 3167A  tahun 2017;  dan  34  tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis yang diterbitkan oleh pemerintah pada dasarnya  bertujuan sebagai wujud perlindungan hukum terkait pembiayaan PTSL. Bagian kesembilan SKB 3 Menteri yang berbunyi
“  Dalam  hal  biaya  persiapan    Pendaftaran  Tanah  Sistema tis  tidak  dianggarkan dalam  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)  sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ketiga, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat  peraturan  Bupati/Walikota  bahwa  biaya  tersebut  dibebankan  pada masyarakat” .
Terkait  hal  tersebut  Bupati  Kabupaten  Ngawi  tidak  menindaklanjuti  tambahan  biaya persiapan  PTSL  dengan  peraturan  bupati,  sehingga  terdapat  perbedaan  pelaksanaan  di desa peserta PTSL+PM. Desa Kebon menindaklanjuti penambahan biaya tersebut dengan berita acara musyawaran penambahan biaya yang dikenakan pada tanah pertanian yang luasnya diatas 1.750 m2 dikenakan tambahan sebesar Rp50.000,- sedangkan di Desa Gerih
154 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman
untuk biaya pelaksanaan sesuai dengan kekentuan SKB 3 Menteri tanpa ada penambahan biaya.
Pelaksanaan  anggaran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  merujuk  pada  Daftar Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  tahun  2019  Nomor    SP  DIPA-056.01.2.430411/2019 tanggal 5 Desember tahun 2018. Struktur anggaran PTSL+PM juga sudah mengakomodasi pola  keterlibatan  masyarakat  dengan  skema  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  69/PMK.02/2018  tentang  Standar  Biaya Keluaran  Tahun  Anggaran  2019  dimana  struktur  anggaran  terbagi  menjadi  2  keluaran ( output )  yaitu output Peta  Bidang  Tanah  (PBT)  dan output Sertipikat  Hak  Atas  Tanah (SHAT). Detail anggaran PTSL + PM terdapat pada tabel 2.
Tabel 2. Anggaran PTSL+PM Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
Kategori Anggaran (Rp) PBT Kategori V (ASN+PM) bahan 7.000.000 Biaya Puldatan 580.000.000 ATK Puldatan dan Partisipatif 30.400.000 Honor dan Transport Narasumber 57.400.000 Penyuluhan Bahan 81.000 Biaya Penyuluhan 46.400 ATK 19.000 Bersambung... Kategori Anggaran (Rp) Pengukuran dan Pemetaan Pencetakan Peta Kerja 2.000.000 Biaya Pengukuran 888.000.000 ATK 144.000.000 SHAT(PM+ASN) Pengumpulan Data Biaya Pengumpulan Data 93.670.000 ATK 19.000.000 Pemeriksaan tanah Bahan 13.300.000
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
155 Honor Pengolah data/Sidang panitia A 266.000.000 Biaya Pemeriksaan Tanah 330.600.000 Barang Persediaan/ATK 53.200.000 Penerbitan SK Hak/Data Fisik dan Yuridis Barang Persediaan 19.000.000 Pelaporan Barang Persediaan 19.000.000 ATK 144.000.000
Sumber: Kantor Pertanahan Kab. Ngawi, 2019
Penyesuaian Evidence kegiatan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  dalam  rangka pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan terdapat pada tabel 3 sebagai berikut.
Tabel 3. Output Pertanggungjawaban Kegiatan PTSL+PM No Tahapan Output/Keluaran Keterangan 1 Persiapan dan Perencanaan Kegiatan SK Penetapan Lokasi Ada SK Tim Ajudikasi Ada Daftar Bidang Tanah K4 Ada Update Bidang Tanah K4 Belum disesuaikan BA Penyuluhan Ada SK Puldatan,ST Puldatan Ada Daftar Hadir Training Ada Peta Kerja Per blok Ada Bersambung... No Tahapan Output/Keluaran Keterangan 2 Pengumpulan data Pertanahan Perta Kerja Terdeliniasi, NUB,GU Ada Dokumen  Yuridis  Bidang  Tanah, NUB,  Rekapitulasi  Bidang  Tanah kegiatan PTSL+PM Belum disesuaikan 3 Kendali Mutu NIB Belum disesuaikan 4 Pencetakan Peta Bidang Tanah PBT (dalam rangka klarifikasi) Belum disesuaikan 5 Klarifikasi data Fisik PBT (dalam rangka pengumuman) Belum disesuaikan

## 156 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman
Bidang Tanah
Sumber: Olah Data Sekunder, 2019
Terkait dengan output kegiatan yang belum disesuaikan adalah dikarenakan hingga penelitian selesai, output tersebut belum dibuat.

## C. Evaluasi PTSL+PM
Berdasarkan perbandingan pelaksanaan dengan Juknis PTSL+PM yang mengaturnya,  penulis  melakukan  evaluasi  aspek-aspek  yang  harus  terpenuhi  dalam pelaksanaan  Juknis  tersebut  dan  apa  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaannya. Evalusi  terhadap  pelaksanaan  Juknis  tersebut  meliputi:  karakteristik  masyarakat, infrastruktur dan anggaran PTSL+PM, output kegiatan dan Juknis PTSL+PM.

## 1. Karakteristik Masyarakat
Pada  pelaksanaan  PTSL+PM  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi,    desa  yang menjadi peserta PTSL+PM mempunyai level dan tipe partisipasi masyarakat yang berbeda dan  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  PTSL+PM.  Dalam  6  kategori  bentuk  dan  tipe partisipasi masyarakat menurut (Syahyuti 2006), Desa Kebon dapat dimasukkan kedalam bentuk  partisipasi collaboration di  mana  memiliki  tipe  partisipasi  masyarakat  lokal bekerjasama  dengan  pihak  luar  dalam  menentukan  prioritas  dan  pihak  luar bertanggungjawab  langsung  pada  proses.  Penerapan  pada  program  PTSL+PM ditunjukkan  dengan  adanya  keinginan  masyarakat  lokal  untuk  mensertipikatkan tanahnya  yang  kemudian  diusulkan  kepada  perangkat  desa  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Ngawi  untuk  ditindaklanjuti,  dalam  pelaksanaannya  tahapan  yang diinstruksikan kepada masyarakat mendapat dukungan penuh sehingga dalam prosesnya berjalan lancar. Kesesuaian juga ditunjukkan dengan perbandingan lahan pertanian yang lebih  luas  dibandingkan  dengan  non  pertanian/pemukiman,  namun  secara  kondisi perekonomian,  kemiskinan  di  Desa  Kebon  masih  tergolong  tinggi  sehingga  kebutuhan akan setipikat tinggi. Hal berbeda ditunjukkan di Desa Gerih dimana area pertanian lebih sedikit dibandingkan dengan area nonpertanian, meskipun mayoritas masyarakat sebagai petani  namun  keinginan  untuk  mensertipikatkan  tanah  masih  tergolong  rendah dikarenakan perekonomian berkecukupan.
Berdasarkan  kondisi  lokasi  penetapan  lokasi  yang  disyaratkan  pada  Juknis PTSL+PM,  peneliti  beranggapan  bahwa  Juknis  PTSL+PM  hanya  dapat  diterapkan  pada daerah  tertentu  yang  masih  terdapat  karakteristik  masyarakat  pedesaan  dan  tidak  akan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
157 dapat berjalan lancar apabila diterapkan pada daerah-daerah yang memiliki karakteristik perkotaan.

## 2. Infrastruktur dan Anggaran PTSL+PM
Juknis  PTSL+PM  menuntut  adanya  fasilitas  infrastruktur  yang  lengkap  meliputi penyediaan  peta  kerja,  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  peralatan  ukur  yang  sesuai. Berdasarkan  kondisi  infrastruktur  yang  dimiliki  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi dan target yang dibebankan, untuk melakukan metode pengukuran secara fotogrametris oleh  Puldatan  sulit  terpenuhi.  Metode  pengukuran  fotogrametris  mensyaratkan tersedianya  peta  CSRT/UAV/Drone  yang  sudah  terkoreksi  dan update karena  perubahan kondisi  fisik  lapangan  cepat  berubah  sehingga  metode  tersebut  sulit  dilakukan  apabila kualitas peta kerja dengan tahun pembuatan maupun perekaman pada tahun lama.
Target pengukuran yang mencapai 65.000 bidang dan harus diselesaikan pada bulan April  berdasarkan  instruksi  Kanwil  ATR/BPN  Provinsi  Jawa  Timur,  maka  metode pengukuran  fotogrametris  oleh  Puldatan  akan  menjadi  kendala  tersendiri  karena  dalam pemilihan  para  surveyor  harus  memperhatikan  kriteria  tertentu,  kemudian  harus melakukan  pelatihan dan  hasilnya  belum  tentu  sesuai  dengan  standar  pengukuran yang diharapkan.  Oleh  karena  itu  kebijakan  kantor  pertanahan  lebih  mengutamakan pengukuran oleh ASN dan SKB yang sudah terlatih untuk melakukan pengukuran demi memenuhi  target  penyelesaian  pengukuran  dimana  sesuai  dengan  Juknis  pengukuran tahun  2018  yang  mengungkapkan  bahwa  petugas  pelaksana  kegiatan  pengukuran  dan pemetaan  bidang tanah dalam rangka pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh satgas fisik  berupa:  petugas  ukur  Kementerian  ATR/BPN  (ASN);  SKB  atau;  KJSKB  atau; perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial.
Pelaksanaan  anggaran  di  desa  lokasi  peserta  PTSL+PM  akan  mendapat perlindungan  hukum  apabila  anggaran  yang  di  bayarkan  masyarakat  peserta  PTSL+PM tersebut  dituangkan  dalam  sebuah  peraturan.  Secara  hierarki,  apabila  biaya  persiapan pelaksanaan  PTSL  yang  diatur  dalam  SKB  3  menteri  dirasa  kurang,  maka  perlu ditindaklanjuti  terlebih  dahulu  dengan  penerbitan  peraturan  bupati  agar  terjadi keseragaman  desa  peserta  PTSL  dalam  menentukan  biaya  persiapan  pelaksanaan  PTSL dan  apabila  masih  dirasa  kurang  dapat  diikuti  dengan  penerbitan  peraturan  desa. Pelaksanaan  di  Kabupaten  Ngawi,  Peraturan  Bupati  tersebut  tidak  ada  dan  masing- masing desa  mempunyai kebijakan masing-masing dalam  penerapan  anggaran  sehingga pada pelaksanaan anggaran tersebut masih rawan pungutan liar dan ancaman UU No. 20
158 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman
tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 3. Output Kegiatan PTSL+PM
Output Kegiatan PTSL+PM yang dapat dievaluasi adalah terkait peta kerja dan GU. Juknis  PTSL+PM  mengatur  peta  kerja  hasil  kegiatan  PTSL+PM  berupa  pemetaan  yang dilakukan  oleh  Puldatan  hasil  delineasi  bidang  tanah  diatas  citra  satelit/UAV/foto  udara yang  telah  diklarifikasi  bersama  masyarakat  dan  hasil  delineasi  tersebut  telah  melalui kendali  mutu  satgas  fisik  untuk  kemudian  peta  kerja  tersebut  sebagai  lampiran  GU. Pelaksanaan  di  kantor  pertanahan  peta  kerja  yang  dihasilkan  adalah  peta  kerja  hasil delineasi Puldatan pada bidang tanah yang sudah diukur diatas citra quickbird dan belum dijadikan lampiran GU karena hingga penelitian selesai, pembuatan GU belum selesai dan belum  melalui  kendali  mutu.  Secara  hasil output tersebut  sudah  sesuai  dengan  Juknis karena  hasil  delineasi  dapat  dipertanggungjawabkan  berdasarkan  hasil  pengukuran petugas  ukur,  namun  secara  kaidah  pelaksanaan  tidak  sesuai  karena  Puldatan mendelineasi  berdasarkan  garis  batas  bidang  tanah yang  sudah  terukur  secara  kadastral bukan diatas peta kerja dan berdasarkan partisipasi masyarakat sehingga salah satu tujuan untuk  memberi  pengetahuan  dan  keterampilan  pada  Puldatan  tidak  tersampaikan. Peneliti  berasumsi  bahwa  jika  yang  diutamakan  dalam  kegiatan  ini  hanya output maka untuk pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di tahun berikutnya berpotensi akan dilaksanakan dengan mekanisme yang sama.

## 4. Petunjuk Teknis PTSL+PM
Evaluasi  Juknis  PTSL+PM  dapat  dilaksanakan  setelah  program  tersebut  selesai dalam  satu  tahun  anggaran  untuk  mendapatkan  gambaran  lengkap  pelaksanaan PTSL+PM.  Penelitian  ini  mengevaluasi  Juknis  PTSL+PM  berdasarkan  tahapan  PTSL+PM yang  sudah  terlaksana  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  dan  studi  dokumen terkait.  Pelaksanaan  Juknis  PTSL+PM  berpotensi  menjadi  penghambat  kegiatan  PTSL terutama  dari  segi  target  waktu.  Potensi  yang  akan  menjadi  penghambat  adalah  terkait mekanisme  pembentukan  Puldatan,  kewajiban  Puldatan,  dan  metode  pengukuran fotogrametris.  Penyiapan  peta  kerja  dapat  dilakukan  dengan  membuat  sketsa  mengacu pada  peta  blok  atau  peta  persil  yang  dimiliki  desa  karena  lebih  familiar  bagi  perangkat dan  masyarakat  desa  sehingga  dapat  mempercepat  waktu  untuk  kemudian  dapat  di delineasi  pada softcopy peta  blok  dan  peta  persil  diatas  citra  satelit.  Hal  tersebut  dapat dihasilkan output yang  sama  tanpa  harus  melakukan  seleksi  dan  pelatihan  Puldatan  di mana akan membutuhkan waktu lebih lama.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
Pengukuran  secara  fotogrametris  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  ASN  maupun tenaga  terlatih  yang  sudah  ada  seperti  bekerjasama  dengan  perguruan  tinggi  maupun pihak  swasta  yang  mempunyai  lisensi  pengukuran  fotogrametris  dan  penyediaan infrastruktur  yang  lengkap.  Hal  tersebut  juga  dapat  mengefisienkan  dari  segi  waktu pelaksanaan  karena  tidak  perlu  melakukan  pelatihan.  Setelah  melihat  pelaksanaan PTSL+PM  di  Kabupaten  Ngawi,  peneliti  berkesimpulan  bahwa  ketentuan  Juknis PTSL+PM  terkait  pembentukan  dan  tugas  kelembagaan  Puldatan  serta  terkait  metode fotogrametris perlu ditinjau ulang.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Adapun  dari  penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi, peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  PTSL+PM  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Ngawi  dilaksanakan  secara  berbeda  dari  segi  alur  pelaksanaan,  penetapan lokasi,  peta  kerja,  metode  pengukuran  dan  kelembagaan.  Alur  kegiatan  dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan lokasi, dan pengukuran dilaksanakan pada tahun 2018  dan  administrasi  disesuaikan  ketika  tahun  anggaran  berjalan.  Hasil  perbandingan kegiatan  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ngawi  adalah kegiatan  pengukuran  secara  fotogrametris  oleh  Puldatan.  Hal  tersebut  dikarenakan kegiatan  pengukuran  sudah  selesai  dilaksanakan  sebelum  terbitnya  Juknis  sehingga  hal yang  berkaitan  dengan  Juknis  bersifat  penyesuaian  terhadap  pertanggungjawaban kegiatan.
Terkait  dengan  evaluasi  Juknis  PTSL+PM  perlu  ditinjau  ulang  terkait  dengan pembentukan  Puldatan,  tugas  Puldatan  dan  metode  pengukuran  fotogrametris  karena harus  mempertimbangkan  karakteristik  masyarakat,  infrastruktur  pertanahan,  target program pemerintah dan kewenangan pelaksana.

## 2. Saran
Saran  yang  diajukan  peneliti  setelah  mengkaji  pelaksanaan  PTSL+PM  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi antara lain:
a. Terkait  pelaksanaan  PTSL+PM,  dikarenakan  terdapat  beberapa  persiapan  yang berbeda  dengan  PTSL  maka  diperlukan  persiapan  dari  tahun  sebelum  tahun anggaran  berjalan,  dimana  persiapan  tersebut  meliputi  pemetaan  partisipatif  K4, peta kerja, seleksi dan pelatihan Puldatan.
b. Pelaksanaan  metode  pengukuran  fotogrametris  dapat  dilakukan  dengan  cara merekrut  ahli  ukur/  surveyor  yang    kompeten  di  bidang  fotogrametris,  dukungan

## 160 Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman
Kementerian  ATR/BPN  dalam  hal  penyiapan  peta  kerja,  pendampingan  oleh Puldatan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  terkait  metode  tersebut  sehingga tercipta kondisi untuk dilaksanakan pengukuran dengan metode tersebut.
c. Meninjau ulang dan mengubah mekanisme pembentukan Puldatan, tugas Puldatan dan  pengukuran  secara  fotogrametris  agar  menyesuaikan  dan  selaras  dengan mekanisme pembentukan dan tugas panitia desa serta mempertimbangkan kembali pengukuran  secara  fotogrametris  agar  Juknis  ini  dapat  mengubah  potensi menghambat  penyelesaian  program  menjadi  mempercepat  penyelesaian  target pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  R  2017, ‘ Gerakan  nasional  pendaftaran  tanah  melalui  pelibatan  multipihak (Penta  Helix), Prosiding  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dalam  Rangka Modernisasi  Administrasi  Pertanahan  di  Indonesia ,  Puslitbang  Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Aisyiah,  N,  Syaifullah,  A  &  Suyudi,  B  2015, ‘ Pemetaan  partisipatoris  (studi  kasus Kecamatan  Penawang  Kabupaten  Grobogan) ’ , Prosiding  FIT  ISI  Mewujudkan Pembangunan  Berkelanjutan  Melalui  Pengelolaan  Administrasi  Pertanahan  yang  Baik , Ikatan Surveyor Indonesia, Malang
Istiningdyah, R 2017, ‘ Evaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ’ , Prosiding  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dalam  Rangka  Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia, Puslitbang Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Kariyono  2018, ‘ Evaluasi  Kualitas  Data  Spasial  Peta  Informasi  Bidang  Tanah  Desa/ Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif ’ , Tesis Program Magister Teknik Geomatika Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
Marryanti,  S  &  Yudha,  P  2018, ‘ Optimalisasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap ’ , Jurnal  Bhumi ,  Vol.4  No.2, hlm.204, Yogyakarta.
Moleong, L 2010, Metodologi penelitian kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nadjib,  A  2018, ‘ Tenaga  ukur  kurang,  ribuan  tanah  di  DIY  belum  terdaftar ’ , Sindonews , web  diposting  tanggal  24  Oktober  2018,  dilihat  pada  10  Maret  2019, https://daerah.sindonews.com/read/1348931/189/tenaga-ukur-kurang-ribuan- tanah-di-diy-belum-terdata-1540383818
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi
161
Ratmono  2017, ‘ Pelibatan  masyarakat  dan  stakeholder  terkait  dalam  percepatan pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) ’ , Prosiding  seminar nasional  percepatan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia:  Tantangan  pelaksanaan  PTSL  dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
Saputro, K 2018, ‘ Partisipasi masyarakat terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (Studi  di  Desa  Sawahan  Kecamatan  Ponjong  dan  Desa  Karangmojo Kecamatan  Karangmojo  Kabupaten  Gunungkidul) ’ ,  Skripsi  Jurusan  Manajemen Pertanahan, Sekolah Tingggi Pertanahan Nasional.
Syahyuti  2006, 30  konsep  penting  dalam  pembangunan  pedesaan  dan  pertanian .  Jakarta,  Bina Rena Pariwara. hlm 30.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar
Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional,Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017,Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Petunjuk  Teknis  Nomor  01/Juknis-300.01.01/II/2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap
Petunjuk  Teknis  Nomor  002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019  tentang  Petunjuk  Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Masyarakat (PTSL+PM)