## URGENSI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ISLAM : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
1 Widya Rahmat, 2 Luci Afiani Oktavia
1-2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya *email: widiarahmat@umpr.ac.id

## Abstrak
Setiap aspek kehidupan suatu bangsa sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh penyelenggaraan pemerintahannya. Administrasi publik, baik pemerintahan, keuangan, militer, maupun peradilan, telah ada sejak zaman peradaban Islam. Dalam perspektif Islam, pemerintahan diawali dengan kegiatan literasi. Seperti diketahui, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan rezim Islam turut berperan dalam pembangunan Indonesia. penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang administrasi dalam konsep Islam dan relevansinya  terhadap  praktik  administrasi  modern.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  (library  study)  dengan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengemukakan bahwa administrasi publik dalam Islam menekankan prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), adl (keadilan), shura (konsultasi), dan  maslahah (kesejahteraan umum). Selain  itu,  pemimpin publik  dalam  Islam  diharapkan  untuk  bertindak  dengan  integritas,  transparansi,  dan  tanggung  jawab.  Studi  ini menyimpulkan  bahwa  pendekatan  administrasi  publik  Islam  dapat  memberikan  kerangka  kerja  yang  kuat  dan  etis  bagi  praktik administrasi modern, yang tidak hanya berfokus pada hasil tetapi juga pada proses yang adil dan bermartabat. Temuan ini memberikan wawasan penting  bagi  akademisi dan  praktisi  dalam  memahami  dan  mengintegrasikan  nilai-nilai  Islam  ke  dalam  administrasi publik kontemporer. Fokus administrasi publik yang mengadopsi prinsip Maslahah Mursalah adalah untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat. Diharapkan kebijakan yang dibuat dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan partisipasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama . Kata Kunci: Administrasi, Publik, Maslahah Mursalah

## Abstract
Every aspect of a nation's life is heavily influenced and determined by the maintenance of its rule. Public administration, whether governmental, financial, military, or judicial, has existed since the era of Islamic civilization. In Islamic perspectives,  government begins with literacy. As is well known, the majority of the Indonesian population is Muslim, and the Islamic regime plays a role in the  development  of  Indonesia.  This  study  attempts  to  explore  more  deeply  about  administration  in  Islamic  concepts  and  its relevance to modern administrative practices. This research is a type of library study with a research approach using qualitative research  methods.  This  research  suggests  that  public  administration  in  Islam  emphasizes  such  principles  as  trust  (faith),  adl (justice), shura (consultation), and maslahah (kesejahteraan umum). Moreover, public leaders in Islam are expected to act with integrity, transparency, and accountability. The study concludes that Islamic public administration approaches can provide a strong and ethical framework for modern administrative practices, which focus not only on results but also on fair and dignified processes. The  findings  provide  important  insights  for  academics  and  practitioners  in  understanding  and  integrating  Islamic  values  into contemporary public administration. The focus of the public administration that adopts the principle of Maslahah Mursalah is to good for the community. It is hoped that policies made with priority on justice, transparency, and participation can meet the needs of communities and enhance common well-being.
Keywords : Administration, Public, Maslahah Mursalah

## PENDAHULUAN
Islam  terkait  dengan  banyak  aspek  kehidupan manusia. Itu ada untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka  yang  menganutnya.  Hal  ini  tercermin  dalam kandungan universal Al-Quran. Selain itu, masyarakatnya sendiri menunjukkan nilai Islam melalui praktiknya.  Islam  dapat  dipecahkan  oleh  pemikiran manusia  karena  luasnya  dan  kemampuan  untuk melampaui  ruang  dan  waktu  (Dewi,  2013).  Dalam perkembangannya  studi  islam  menjadi  kajian  yang
multidisiplin  hingga  mengeksplorasi  berbagai  sektor (Wahdini, 2021). Termasuk dalam sektor Administrasi publik  yang  menjadi  bagian  terpenting  dari  berbagai birokrasi  pemerintahan  di  seluruh  dunia.  Ini  dilakukan oleh negara-negara dengan berbagai ideologi dan sistem pemerintahan,  seperti  demokratis,  sosialis,  kapitalis, atau monarki (Setiyono, 2023).
Setiap  aspek  kehidupan  suatu  bangsa  sangat dipengaruhi  dan  ditentukan  oleh  penyelenggaraan pemerintahannya. Administrasi publik, baik
pemerintahan,  keuangan,  militer,  maupun  peradilan, telah  ada  sejak  zaman  peradaban  Islam.  Dalam perspektif Islam, pemerintahan diawali dengan kegiatan literasi. Jika kita Tarik dalam konteks negara kita, seperti diketahui,  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama Islam,  dan  rezim  Islam  turut  berperan  dalam pembangunan Indonesia .
Oleh  karena  itu,  administrasi  dari  perspektif Islam  menjadi  topik  diskusi  penting  dan  menarik  di banyak perguruan tinggi negeri dan swasta, terutama di bidang  administrasi  publik  dan  perguruan  tinggi  Islam. Misalnya,  Arab  Saudi  adalah  negara  pertama  yang menganut Islam dan rumah bagi banyak orang Muslim. Jutaan  orang  dari  seluruh  dunia  berkumpul  di  Tanah Nabi untuk ibadah haji karena dianggap sebagai tempat suci bagi umat Islam. Tidak ada keraguan bahwa negara dengan  ibukotanya  Mekkah  ini  adalah  contoh  negara Islam.  Meskipun  Islam  sendiri  merupakan  ajaran  yang mengajak  umatnya  untuk  mengamalkan  nilai-nilainya secara  luas,  penerapan  nilai-nilai  Islam  masih  belum lengkap (Wiryanto, 2020).
Secara historis perkembangan Islam meningkat pesat selama masa Khilafah Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan  oleh  pesatnya  pertumbuhan  wilayah, kemajuan  pemerintahan,  dan  pemekaran  gelar  Emirul. Umar bin Khattab mengubah dan memperbaiki sistem pemerintahan  Kekhalifahan  Abu  Bakar  yang  telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sistem ini disebut Khilafah. Administrasi dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk  mengatur  tetapi  juga  untuk  menjaga  keadilan, efisiensi,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Studi  ini meneliti  administrasi  dalam  konsep  Islam  dan hubungannya  dengan  administrasi  modern  karena sejarah  Islam  memberikan  banyak  contoh  bagaimana administrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Putra, 2021).

## METODOLOGI
Penelitian ini tergolong penelitian pustaka yaitu jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan metode
penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melihat literatur,  buku,  catatan,  dan  berbagai  laporan  yang terkait dengan subjek penelitian (Subagiya, 2023).
Penelitian  kualitatif  sering  disebut  sebagai "metode  penelitian  naturalistik"  karena  dilakukan  di lingkungan  alamiah (lingkungan alami). Metode  ini juga disebut  sebagai  "metode  etnografi"  karena  awalnya difokuskan pada penelitian tentang antropologi budaya. Selain  itu,  metode  ini  juga  disebut  sebagai  "metode kualitatif" karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif (Saebani & Ahmad, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teori Maslahah Mursalah
Para  ulama  fikih  masih  memperdebatkan  salah satu  dalil  hukum  Islam,  masalah  mursalah.1  Maslahah mursalah ini berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan suatu  masalah  baru  yang  belum  disebutkan  secara eksplisit di dalam sumber utama, yaitu al-Quran dan as- Sunnah, baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Imam Mâlik, tokoh dan pendiri mazhab Mâliki, dianggap sebagai  pencetus  pertama  maslahah  mursalah  sebagai dalil hukum ini. Sebagai pilihan dalil hukum ini, maslahah mursalah  bermula  dari  wafatnya  Muhammad  saw sebagai  nabi  dan  rasul.  Wahyu  al-Quran  dan  sabda- sabda nabi berhenti turun bersamaan dengan wafatnya. Sementara itu, masalah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan masyaraka titu sendiri. Gagasan maslahah mursalah sebagai pilihan dalil hukum Islam berasal dari sini (Rosyadi, 2013).
Kata  "maslahah  mursalah"  berasal  dari  bahasa Arab  dalam  bentuk  sifat-mausûf  dan  terdiri  dari  dua kata,  "maslahah"  dan  "mursalah."  Sebelum  membahas pengertian  maslahah  mursalah  secara  khusus,  terlebih dahulu  pahami  pengertian  maslahah  secara  umum. Maslahah berasal dari kata salaha, yang berarti baik. Kata itu digunakan untuk menunjukkan apakah sesuatu atau seseorang baik, tidak korup, benar, adil, saleh, dan jujur. atau  untuk  menunjukkan  keadaan  yang  mengandung
kebajikan  tersebut.  Maslahah  berarti  sebab,  cara,  atau tujuan  yang  baik  dalam  pengertian  rasionalnya. Maslahah juga dapat didefinisikan sebagai suatu masalah atau  bagian  dari  suatu  pekerjaan  yang  menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah  masâlih,  dan  biasanya  dibedakan  secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau rusak,  dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi'ah, yang berarti keburukan (Rusfi, 2017).
Imam   al-Ghazali   memandang   bahwa   suatu kemaslahatan  harus    sejalan    dengan    tujuan  shara’, sekalipun    bertentangan    dengan  tujuan-tujuan manusia,     karena     kemaslahatan     manusia     tidak selamanya  didasarkan  kepada  kehendak  shara ’,  tetapi sering didasarkan   kepada   kehendak   hawa   nafsu. Misalnya,      di      zaman  jahiliyah    para    wanita    tidak mendapatkan    bagian    harta    warisan    yang  menurut mereka   hal   tersebut   mengandung   kemaslahatan, sesuai  dengan      adat      istiadat      mereka,      tetapi pandangan   ini   tidak   sejalan dengan  kehendak shara’; karenanya  tidak  dinamakan maslahah.Oleh sebab  itu, menurut    Imam    al-Ghazali,    yang    dijadikan  patokan dalam  menentukan  kemaslahatan  itu  adalah  kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.
Tujuan shara’ yang   harus   dipelihara   tersebut, menurut      al  Ghazali      ada      lima      bentuk      yaitu: memelihara   agama,   jiwa,   akal, keturunan,  dan  harta. Apabila  seseorang melakukan  suatu  perbuatan yang intinya    untuk    memelihara    kelima    aspek    tujuan shara’di  atas, maka  dinamakan maslahah.Di  samping itu,  upaya  untuk  menolak segala  bentuk  kemudaratan yang    berkaitan    dengan    kelima    aspek  tujuan shara’tersebut, juga dinamakan maslahah (Hidayatullah, 2018).
Ada  perbedaan  pendapat  ulama  ushul  tentang kehujjahan  maslahah  mursalah.  Sebagian  ulama  syafi'i dan  hanafiyyah,  serta  beberapa  ulama  maliki,  seperti ibnu Hajib, berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil. Namun, beberapa ulama
imam  maliki  dan  ulama  syafi'i  menganggapnya  sebagai hujjah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh  Menurut  hukum  Hanafiyyah  dan  Syafi'iyyah, mashlahah  ini  harus  dimasukkan  di  bawah  qiyas  jika terdapat hukum ashl yang  dapat diqiyaskan kepadanya dan juga illat mudhabit . Ini dilakukan agar kemaslahatan dapat direalisasikan dalam hubungan hukum (Aminudin et al., 2024).

## Administrasi Publik dalam Perspektif Islam
Administrasi  publik  sebagai  bidang  akademik mengalami  perubahan  yang  dinamis  seiring  dengan perkembangan  zaman.  Administrasi  publik  modern mengalami  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  sebagai respon  terhadap  tuntutan  zaman  yang  semakin kompleks. Dari sudut pandang Barat, administrasi publik mengalami perkembangan  dari paradigma administrasi lama  menuju  manajemen  publik  baru  dan  pelayanan publik baru (Zein & Septiani, 2023).
Konsep dan praktik administrasi yang diciptakan oleh  negara-negara  berkembang,  termasuk  Indonesia, sebenarnya  relevan  dengan  negara  maju.  Akibatnya, negara-negara berkembang meniru konsep dan praktik administrasi  negara  maju  dalam  menjalankan  sistem administrasi  mereka.  Setiap  daerah  di  Indonesia memiliki  budaya  dan  kearifan  unik,  jadi  meniru pemerintahan  Barat  tidak  akan  efektif.  Kenyataan  ini berdampak  pada  metode  administrasi  yang  digunakan. Rezim  ini  disebut  al-Idara  dari  sudut  pandang  Islam. Pemerintahan  Islam  mengacu  pada  Al-Quran  dan tafsirnya, bukan hanya Hadist dan Shara (Putra, 2021) . Menurut pandangan Islam, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas  yang  tinggi  adalah  ciri-ciri  administrasi publik.  Pemerintahan  yang  baik  adalah  penting  untuk kepemimpinan  yang  bertanggung  jawab  dan  moral menurut  Islam.  Administrasi  publik  telah  memainkan peran penting dalam mengelola negara dan masyarakat sejak zaman Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.
Banyak  ajaran  dari  Al-Qur'an  dan  hadis  yang menekankan betapa pentingnya amanah (kepercayaan), syura (nasihat), dan hisbah (pengawasan) dalam praktik administrasi.  Dalam  administrasi  publik  Islam, kesejahteraan  sosial  dan  keadilan  juga  merupakan prioritas utama (Pramesti, 2018).
Prinsip-prinsip  seperti  kebajikan  (ihsan), kebenaran  (sidq),  dan  kejujuran  (amanah)  merupakan landasan utama seluruh aspek administrasi publik. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan kolektif dalam mengelola sumber daya dan menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dalam  konteks  modern,  prinsip-prinsip  administrasi Islam  dapat  diterapkan  di  berbagai  bidang,  mulai  dari pemerintahan,  bisnis,  hingga  organisasi  nirlaba. Penerapan  prinsip-prinsip  tersebut  diharapkan  dapat menciptakan  sistem  administrasi  yang    adil  dan manusiawi,  tidak  hanya  efisien  tetapi  juga  holistik  dan komprehensif sejalan dengan ajaran Islam.
Secara historis pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadi pembentukan beberapa lembaga untuk meningkatkan  kinerja  pemerintahan  disektor  publik (Putra, 2021).
1. Lembaga  logistik  yang  bertanggung  jawab  atas penyediaan bekalan tentara
2. Pemisahan lembaga legislatif dan yudikatif
3. Pembentukan  kantor  polisi  dan  departemen pekerjaan  umum  untuk  menjaga  keamanan  dan ketertiban.
4. Pembentukan dua badan penasehat, yang membahas masalah umum dan khusus
5. Lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  penyediaan bekalan  tentara  Delapan  provinsi  membentuk wilayah negara ini: Mekah, Madinah, Suriah, Jazeera, Basra,  Kufah,  Palestina,  dan  Mesir.  Seorang  emir bertanggung jawab atas setiap provinsi.
6. mewajibkan pejabat dan pekerja untuk melaporkan harta  kekayaan  mereka.  Ini  adalah  cara  khilafah Umar bin Khattab mengawasi pegawainya.
Urgensi Administrasi Publik Perspektif Islam
Sebenarnya,  dalam  hal  administrasi  publik, nampaknya  lebih  cocok  untuk  disiplin  ilmu  umum seperti  ekonomi  dan  akuntansi  daripada  disiplin  ilmu Islam.  Meskipun  demikian,  Islam  tidak  mewakili dikotomi  ilmu  pengetahuan;  itu  mewakili  persepsi manusia yang membedakan keduanya. Bahkan dikatakan bahwa Imam al-Ghazali membagi dimensi ilmu ke dalam variabel  "Farduh  Ain"  dan  "Fardu  Kifaya",  yang merupakan bukti kejeniusan yang luar biasa. Perpisahan ini  pasti  berdampak  besar  pada  pengikutnya,  sehingga mereka hanya belajar tentang hakikat akhirat (fardu ain). Intinya,  agama  Islam  meminta  umatnya  untuk menyeimbangkan  masalah  duniawi  dengan  masalah akhirat, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan memiliki nilai  yang  sama.  Tidak  peduli  apakah  Anda  menyadari atau tidak, kehidupan ini dan akhirat adalah dua sisi yang sama dari satu sama lain (Anzaikhan, 2019).
Menurut  D.B.  MacDonald,  yang  dikutip  dari Pulungan,  "Disini  terbentuk  negara  Islam  pertama  dan diletakkan  dasar  politik  bagi  perundang-undangan Islam."  Nabi  bertindak  sebagai  pemimpin  agama  dan negara secara bersamaan di Madinah, dan dia berfungsi sebagai  referensi  untuk  menetapkan  dasar  untuk mengatur  masyarakat  untuk  model  negara  yang pluralistik. Nabi tidak mendirikan sistem pemerintahan, jenisnya, dan struktur kekuasaan, termasuk administrasi. Al-Qur'an  pun  tidak  menetapkan  struktur  atau  cara pemerintahan dalam teks piagam Madinah. Muhammad "Izzat  Darwazat"  menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  ayat dalam al-Qur'an yang menyebut sistem dan negara Islam (Gultom, 2021).
Di negara-negara berkembang, perilaku abuse of  power  dan  mal  administrasi  pejabat  publik  sangat umum. Menjamurnya perilaku penyalahgunaan kekuasaan dan mal administrasi telah merusak nilai-nilai integritas  dan  identitas  bangsa.  Salah  satunya  kasus korupsi,  banyak  orang  menganggap  korupsi  sebagai penyakit  menular.  alasan  mengapa  perilaku  korupsi dapat  menyebabkan  penurunan  kualitas  perilaku
manusia  secara  sistemik  jika  tidak  ditangani  (Oktari, 2023).
Apa yang dilakukan administrasi publik sangat beragam  karena  tujuan  administrasi  publik  adalah memenuhi kepentingan publik.
Paradigma  lama  administrasi  publik  menggambarkan pemerintah  sebagai  penyusun  dan  pelaksana  kebijakan untuk  memenuhi  kepentingan  masyarakat.  Dalam paradigma lama administrasi publik, birokrat eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif  adalah  aktor  utama  yang bertanggung  jawab  hanya  untuk  mengatur  kehidupan masyarakat.  Paradigma  administrasi  publik  baru  lebih terbuka, di mana pemerintah tidak lagi dapat beroperasi secara mandiri karena keterbatasan pasar, keterbatasan sumber  daya,  tuntutan  publik  yang  meningkat,  dan kemajuan teknologi. Perkembangan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh partisipasi berbagai pihak, mulai dari  pihak  swasta  hingga  lembaga  internasional (Pramesti, 2018).
Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  agama  islam. Islam memang dikenal sebagai agama yang mengajarkan ketertiban dan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip-prinsip  seperti  ibadah  yang  teratur,  hukum- hukum  syariah,  dan  etika  sosial  membentuk  kerangka untuk  menciptakan  masyarakat  yang  harmonis.  Selain itu, ajaran Islam juga mendorong umatnya untuk hidup rukun  dan  saling  menghormati,  baik  dalam  konteks keluarga maupun komunitas.

## Administrasi  Publik  Perwujudan  Maslahah Mursalah
Maslahah Mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam  yang  mengacu  pada  upaya  mencapai  kebaikan umum dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks administrasi  publik,  konsep  ini  sangat  relevan  untuk menciptakan  kebijakan  yang  berorientasi  pada kesejahteraan masyarakat.
Penerapan Maslahah Mursalah
dalam Administrasi Publik:
1. Perumusan  Kebijakan:  Kebijakan  publik  harus didasarkan  pada  analisis  yang  mendalam  tentang
manfaat  dan  dampak  bagi  masyarakat.  Kebijakan yang  dirumuskan  harus  dapat  meningkatkan kesejahteraan  dan  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakat. Perumusan kebijakan dalam perspektif Maslahah  Mursalah  mengacu  pada  pendekatan dalam  hukum  Islam  yang  menekankan  pada mencapai  kebaikan  umum  (maslahah)  dan menghindari  kerusakan  (mafsadah).  beberapa aspek penting dalam perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan  konsep  Maslahah  Mursalah Perumusan kebijakan harus dimulai dengan analisis yang  komprehensif  terhadap  manfaat  yang  akan diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan harus dapat meningkatkan kesejahteraan  umum  dan  mempromosikan kebaikan  bersama.  Lebih  lanjut  Kebijakan  harus didasarkan  pada  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan, sehingga tidak ada diskriminasi dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Selain
memperhitungkan manfaatnya, perumusan kebijakan  juga  harus  mempertimbangkan  potensi dampak buruk atau mafsadah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Upaya harus dilakukan  untuk  meminimalkan  risiko  mafsadah atau dampak negatif. Kemudian Proses perumusan kebijakan  harus  melibatkan  konsultasi  dengan masyarakat  dan  pihak-pihak  terkait.  Partisipasi publik penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang  dihasilkan  mencerminkan  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat.
2. Pelayanan  Publik:  Administrasi  publik  harus berorientasi  pada  pelayanan  yang  efektif  dan efisien.  Ini  termasuk  transparansi,  akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-Prinsip  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Maslahah Mursalah diawali dengan Orientasi pada Kebaikan  Umum  Setiap  layanan  harus  dirancang untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa
manfaatnya  dirasakan  oleh  semua  lapisan masyarakat.  Kemudian  Pelayanan  publik  harus bersifat  inklusif,  memberikan  akses  yang  setara kepada  semua  individu  tanpa  memandang  latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. lebih lanjut Proses  dan  hasil  pelayanan  publik  harus transparan,  dan  pihak  yang  bertanggung  jawab harus  dapat  mempertanggungjawabkan  tindakan dan  keputusan  mereka  kepada  masyarakat. kemudian Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam  perumusan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi layanan  publik  untuk  memastikan  bahwa kebutuhan  mereka  terakomodasi  dengan  baik. serta  Pelayanan  harus  cepat  dan  responsif terhadap  kebutuhan  dan  keluhan  masyarakat, sehingga  dapat  menjawab  tantangan  yang  ada secara efektif.
3. Pembangunan
Sosial: Program-program
pembangunan harus mempertimbangkan
maslahah,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan infrastruktur  yang  mendukung  kualitas  hidup masyarakat.
4. Partisipasi Masyarakat: Mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  yang  diambil benar-benar  mencerminkan  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat.
5. Penegakan  Hukum:  Kebijakan  yang  diterapkan harus  menciptakan  keadilan  dan  menghindari diskriminasi,  sehingga  setiap  individu  dapat merasakan manfaat dari kebijakan publik.
Sebagai Contoh Implementasi: Program Kesehatan:
Kebijakan yang memberikan akses kesehatan yang lebih baik  bagi  masyarakat,  seperti  program  imunisasi  dan layanan kesehatan gratis, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Pendidikan: Penyediaan  pendidikan  yang  merata  dan  berkualitas untuk  semua  lapisan  masyarakat,  sebagai  upaya menciptakan  generasi  yang  berpendidikan  dan  mampu berkontribusi bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
Sebagai  bidang  akademik,  administrasi  publik mengalami  perubahan  yang  dinamis  seiring  dengan zaman.  Dari  perspektif  Barat,  administrasi  publik berkembang  dari  paradigma  administrasi  lama  menuju manajemen publik dan pelayanan publik baru .
Pemerintahan  Islam  mengacu  pada  Al-Quran dan tafsirnya, serta Hadist  dan Shara.  Sumber-sumber tafsir  memberikan  penjelasan  tentang  tanda-tanda  Al- Qur'an  yang  melampaui  norma  konvensional  dalam mengatur masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, baik  pemerintah  maupun  pegawai  negeri  sipil  harus memberikan  pelayanan  yang  baik.  Pelayanan  publik didasarkan  pada  ajaran  Islam  bahwa  pelayanan  harus bermutu, jujur, dan dapat dipercaya. Karena pengamalan kehidupan  beragama  merupakan  sumber  etika  dalam kehidupan  umat  Islam,  etika  menjadi  landasan  bagi pemerintah  dan  otoritas  negara  dalam  memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Dalam  agama Islam, melakukan pekerjaan sesuai perintah Allah SWT adalah ibadah dan mendapat pahala .
Fokus  administrasi  publik  yang  mengadopsi prinsip  Maslahah  Mursalah  adalah  untuk  mencapai kebaikan  bagi  masyarakat.  Diharapkan  kebijakan  yang dibuat  dengan  mengutamakan  keadilan,  transparansi, dan partisipasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama .

## REFERENSI
Aminudin,  A.,  Panjaitan,  B.  S.,  &  Lubis,  F.  (2024).
Perdebatan  Para  Mujtahid  Tentang  Teori
Mashlahah Mursalah. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum , 2 (2), 67 – 73.
Anzaikhan,
M. (2019). Hakikat Administrasi
Pemerintahan Islam. Al-Ijtimai: International Journal
of Government and Social Science , 5 (1), 56 – 80.
Dewi,  R.  (2013).  Universalisme  Islam  dan
Kosmopolitisme  Peradaban. Nurani:  Jurnal  Kajian
Syari’ah Dan Masyarakat , 13 (1), 47 – 67.
Gultom, M. (2021). Administrasi  Dalam  Pemerintahan Islam. ANSIRU  PAI:  Pengembangan  Profesi  Guru Pendidikan Agama Islam , 5 (1), 79 – 99.
Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al- Ghazali. Al-Mizan:  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi Islam , 2 (1), 115 – 163.
Oktari,  Y.  (2023).  Urgensi  Etika  Pejabat  Publik  dan
Peranan  Generasi  Z  dalam  Studi  Administrasi Publik. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik , 9 (1),  11 – 20.
Pramesti,  M.  W.  (2018).  Dimensi-Dimensi  Strategis Administrasi  Publik  dalam  Islam. POLITEA:  Jurnal Pemikiran Politik Islam , 1 (1), 37 – 48.
Putra,  N.  H.  (2021).  Administrasi  Publik  Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar  Bin  Khattab. Politica:  Jurnal  Hukum  Tata
Negara Dan Politik Islam , 8 (2), 17 – 24.
Rosyadi,  I.  (2013). Pemikiran  Asy-Syâtibî  Tentang
Maslahah Mursalah .
Rusfi,  M.  (2017).  Validitas  Maslahah  Mursalah  Sebagai Sumber Hukum. Al- ’Adalah , 11 (1), 63 – 74.
Saebani,  A.,  &  Ahmad,  B.  (2012).  Metode  Penelitian
Kualitatif Cet. II. CV. Pustaka Setia, Bandung . Setiyono, B. (2023). Birokrasi dalam perspektif politik dan
administrasi . Nuansa Cendekia.
Subagiya,  B.  (2023).  Eksplorasi  penelitian  Pendidikan
Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual  dan  aplikasi  praktis. Ta’dibuna:  Jurnal
Pendidikan Islam , 12 (3), 304 – 318.
Wahdini,  M.  (2021).  SEMANTIC  APPROACH (BAYANI) IN ISLAMIC STUDIES. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika , 18 (2), 261 – 276.
Wiryanto, W. (2020). Administrasi Islam di Indonesia:
Administration  of  Islam  in  Indonesia. Restorica: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara  Dan  Ilmu Komunikasi , 6 (2), 21 – 34.
Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). Ilmu Administrasi Negara . Sada Kurnia Pustaka.