## FUNGSI AIPA DALAM PERWUJUDAN ASEAN COMMUNITY
2015
Saptopo B. Ilkodar
Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta
Email : saptopo@yahoo.com

## Abstract
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) faces at least two challenges, its organizational structure and its performance. In the matter of organizational structure the members debate on the possibility to change AIPA from an assembly to be a parliament. As for the performance matter the members intend to increase its support to ASEAN in achieving ASEAN community targets. Considering Treaty of Amity  and  Cooperation  (TAC)  and  the ASEAN  way,  the  basic  principles  of ASEAN,  the  writer suggest AIPA  to  maintain  its  current  structure  while  increasing  the  performance  of  the  members’ national parliament respectively.
Keywords : ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Treaty of Amity and Cooperation,

## ASEAN way

## A.  Pendahuluan
Terdapat  setidaknya  dua  masalah  yang saat  ini  harus  dihadapi  oleh ASEAN  Inter- Parliamentary Assembly (AIPA).  Masalah  yang pertama berkaitan dengan eksistensi kelembagaan AIPA  yang  sejak  awal  kelahirannya  hingga kini  belum  benar-benar  tuntas.  Masalah  kedua berkaitan  dengan  bagaimana  meningkatkan efektifitas  kinerja  lembaga  tersebut  agar  lebih berdaya guna dalam mendukung pencapaian cita- cita ASEAN,  termasuk  di  dalamnya  pewujudan ASEAN Community 2015 .
Tulisan  ini  membahas  dua  masalah  di atas  dengan  pendekatan  yang  selaras  dengan cara  ASEAN  berproses  dan  berkembang,  yaitu konsep  yang  dikenal  dengan  sebutan  “ASEAN way”.  Intinya,  ASEAN  beserta  organ-organ lain  yang  mendukung,  semestinya  dikelola dan  dikembangkan  berdasar  nilai  asli  yang melingkupinya.  Dengan  demikian  target  dan arah  pengembangannya  pun  berbasis  pada  dan diselaraskan  dengan  kondisi  riil  setempat.  Pada bagian  akhir  tulisan  ini  ditambahkan  uraian tentang  bagaimana  membangun  keunggulan Indonesia melalui forum AIPA maupun ASEAN.

## B.  Revitalisasi AIPA
Telah  disebutkan  di  atas  bahwa  salah
satu  permasalahan  yang  dihadapi  AIPA  sejak tahun-tahun  pertama  kelahirannya  adalah masalah  kelembagaan.  Seperti  diketahui, gagasan untuk membangun kerjasama parlemen negara-negara  anggota  ASEAN  datang  dari Indonesia  dan  diwujudkan  dalam  pertemuan ASEAN  Parliamentary  Meeting (APM)  yang diselenggarakan  pada  tahun  1975. Setelah melalui  pertemuan  kedua  di  Malaysia  (1975), pada  pertemuan  ketiga  di  Filipina  (1977) disepakati  statuta ASEAN  Inter-Parliamentary Organization (AIPO).  Selanjutnya  pada  tahun 1978  diselenggarakan  Sidang  Umum  pertama AIPO  di  Singapura.  Hanya  selang  dua  tahun kemudian, yaitu pada Sidang Umum AIPO yang ketiga,  yang  diselenggarakan  di  Jakarta  pada tahun  1980,  muncul  usulan  dari  Filipina  untuk membentuk  Parlemen  ASEAN.  Perdebatan mengenai  hal  itu  terus-menerus    berlangsung sepanjang sejarah AIPO, dan baru berakhir pada tahun 2006 saat lembaga tersebut berubah menjadi AIPA.  Itu  pun  diwarnai  dengan  ketidakhadiran delegasi  dari  Filipina  dan  Brunai  Darussalam (AIPA Secretariat, 2012).
Terus  belanjutnya  perdebatan  tentang kelembagaan  itu  menandakan  bahwa  sampai saat  ini  AIPA  belum  secara  utuh  menemukan jati  dirinya.  Kenyataan  tersebut  untuk  sebagian bisa  menjadi  penjelas  mengapa  sampai  saat  ini
AIPA  belum  mampu  menunjukkan  peran  dan fungsi yang signifikan dalam dinamika ASEAN. Pada  saat  yang  sama  kenyataan  itu  melahirkan keraguan akan efektifitas kinerja AIPA pada masa kini  dan  mendatang.  Oleh  karena  itu  masalah kelembagaan sangat perlu diperjelas.
Gagasan  tentang  palemen ASEAN  pada satu  sisi  memang  bisa  lebih  memperjelas  peran dan  fungsi  untuk  lebih  mendukung  pencapaian cita-cita  ASEAN.  Dengan  format  sebagai lembaga  legislatif  maka  parlemen  ASEAN bisa  mengontrol  kinerja  ASEAN  sehingga kemajuannya  dapat  dipacu.  Dalam  hal  ini arahnya  bisa  mendekati  pola  kerja  Uni  Eropa. Sekalipun  demikian,  pada  sisi  lain,  gagasan tersebut berlawanan dengan spirit dan nilai-nilai ASEAN  seperti  tertuang  dalam Treaty  of Amity and  Cooperation (TAC). Traktat  kerjasama  dan persahabatan  ASEAN  tersebut  mengandung  6 (enam) prinsip yang dijadikan landasan interaksi ASEAN baik ke dalam maupun ke luar, yaitu: 1) Saling  menghormati  kemerdekaan,  kedaulatan, kesetaraan,  integritas  terirorial  dan  indentitas nasional masing-masing; 2) Setiap negara berhak untuk  mengarahkan  eksistensi  nasionalnya  agar terbebas dari campur tangan pihak luar, subversi, ataupun  pemaksaan  kehendak;  3)  Tidak  saling campur  tangan  dalam  urusan  internal  masing- masing; 4) Penyelesaian perbedaan dan sengketa secara  damai;  5)  Menahan  diri  untuk  tidak mengancam  atau  menggunakan  kekerasan;  dan 6)  Menjalin  kerjasama  yang  efektif.  (ASEAN Secretariat, 1976)
Pembentukan  parlemen  ASEAN  sangat potensial  melanggar  TAC  butir  1,  butir  2,  dan terutama butir 3. Dengan status sebagai lembaga perwakilan  warga  dari  seluruh  negara  anggota ASEAN,  parlemen  ASEAN  akan  memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan domestik masing-masing  negara.  Dengan  demikian melanggar  pula  prinsip  untuk  menghormati kemerdekaan,  kedaulatan,  kesetaraan,  integritas terirorial dan indentitas nasional masing-masing.
Kesadaran, penghormatan, dan kepatuhan terhadap  TAC  sangat  penting  dipegang  teguh oleh semua pemangku kepentingan ASEAN. Hal ini  mengingat  TAC  merupakan  “nyawa”  untuk tetap lestarinya ASEAN hingga saat ini. Seperti dinyatakan  Agnese  (2003),  TAC  merupakan bagian  dari  perkembangan  ASEAN  sejak kelahirannya hingga menjadi sebuah komunitas.
TAC yang intinya adalah prinsip non-intervensi merupakan  ekspresi  mengenai  kebutuhan  akan adanya  stabilitas  internal  dan  keamanan  rejim yang berkuasa di masing-masing negara anggota. Dengan  demikian  TAC  menjadi  satu-satunya prinsip  paling  penting  untuk  dapat  bertahannya ASEAN (Agnese, 2003).
Hal lain yang juga penting untuk dipergang teguh  oleh  semua  pemangku  kepentingan ASEAN adalah ASEAN Way , sebuah metode yang mengedepankan  cara-cara  informal,  konsultasi, serta  musyawarah  dan  mufakat.  Kedua  hal  itu (TAC dan ASEAN Way ), menurut Agnese, sejalan dengan  pilihan  bentuk  ASEAN  yang  berupa asosiasi,  dan  bukan  organisasi.  Ikatan  dalam asosiasi  bersifat  lebih  longgar  dibanding  ikatan dalam  organisasi.  Akta  pendirian  ASEAN  juga berupa  deklarasi  (pernyataan  bersama),  bukan traktat.  Deklarasi  jelas  menunjukkan  adanya kehendak  dari  dalam  masing-masing  pihak dan  dengan  demikian  tidak  terdapat  paksaan. Sedang traktat merupakan bentuk perikatan antar para  pihak  yang  dengan  demikian  mengandung daya  paksa  bagi  para  pihak  tersebut  untuk mematuhinya.  Secara  bersama-sama  TAC  dan ASEAN way berupaya membangun prinsip untuk saling menghormati perbedaan identitas nasional masing-masing negara anggota, dan bukan untuk membangun sebuah integrasi regional.
Berdasar  pemikiran  di  atas,  sudah semestinya  wacana  pembentukan  parlemen ASEAN  dihentikan.  AIPA  dengan  struktur kelambagaan yang ada sekarang memang belum mampu  berkiprah  secara  optimal.  Sekalipun demikian  struktur  kelembagaan  tersebut  telah selaras  dengan  prinsip  dan  nilai-nilai  ASEAN. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang adalah penyempurnaan  mekanisme  kerja  dan  arah pengembangannya.
Selama  ini  terkesan  ada  ketidakjelasan jati  diri  AIPA.  Dalam  satu  kesempatan  AIPA seolah memainkan peran sebagai eksekutif, tetapi pada kesempatan lain memposisikan diri sebagai legislatif,  baik  dalam  fungsi  legislasi  maupun pengawasan.  Pembahasan  berbagai  bidang dalam panitia tetap AIPA serta kaukus AIPA jelas menunjukkan kesan bahwa AIPA masuk ke dalam urusan  yang  bersifat  terlalu  detail,  menyerupai cara  pembahasan    kalangan  eksekutif.  Padahal AIPA  tidak  berwenang  dan  karenanya  tidak
akan  mampu  mengambil  langkah  implementasi lebih lanjut. Sementara itu, pada sisi lain, AIPA mengundang  perwakilan  sekretariat  ASEAN untuk meminta penjelasan mengenai suatu bidang yang sedang dibahas. Di sini terlihat nyata AIPA sedang  bertindak  seolah  sebagai  legislatifnya ASEAN.
Agar  menjadi  lebih  efektif,  semestinya AIPA kembali ke jati dirinya sebagai kumpulan lembaga  legistatif  dari  masing-masing  negara anggota  ASEAN.  Jati  diri  lembaga  legislatif adalah  fungsi  yang  melekat  padanya,  yaitu penganggaran,  pembentukan  perundangan,  dan pengawasan.  Ketiga  fungsi  tersebut  diterapkan pada  lingkup  dalam  negeri  masing-masing, bukan  dalam  lingkup  regional  Asia  Tenggara. Hanya  saja,  dalam  menjalankan  ketiga  fungsi tersebut  setiap  parlemen  dari  masing-masing negara  anggota  ASEAN  selalu  memasukkan aspek ASEAN.
Dari  ketiga  fungsi  yang  ada,  fungsi anggaran  lebih  bersifat  “mengikuti”  dua  fungsi yang lain. Maksudnya, ketika fungsi pengawasan dan  fungsi  pembentukan  perundangan  sudah dilandasi  kesadaran  akan  aspek  dan  spirit ASEAN, maka alokasi anggaran akan mengikuti pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, mengenai fungsi anggaran nampaknya tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
Dalam  fungsi  pengawasan  mestinya semua  anggota  parlemen  selalu  memasukkan aspek dan perspektif ASEAN (semangat kekitaan ASEAN). Maksudnya, pengawasan pelaksanaan kerjasama  ASEAN  semestinya  tidak  dilakukan hanya  oleh  komisi  yang  membidangi  masalah politik luar negeri. Mengingat lingkup kerjasama ASEAN meliputi hampir semua aspek kehidupan maka  pengawannya  juga  harus  dilakukan  oleh semua komisi di parlemen setiap negara anggota.
Dengan  pemikiran  seperti  itu  maka harus dipastikan bahwa setiap anggota parlemen memiliki pemahaman yang baik tentang riwayat dan  perkembangan  ASEAN.  Hanya  dengan pemahaman yang baik sajalah maka pengawasan dapat  dilakukan  secara  efektif.  Oleh  karena  itu diperlukan  mekanisme  penyampaian  informasi kepada setiap anggota parlemen tentang riwayat dan  perkembangan  kerjasama  ASEAN.  Cara yang  bisa  ditempuh  misalnya  dengan  setiap
parlemen anggota AIPA mengundang Sekretariat ASEAN  untuk  terlibat  dalam  pembekalan  bagi anggota  parlemen  yang  baru.  Selain  itu,    bisa juga  setiap  palemen  mengundang  sekretariat nasional ASEAN di masing-masing negara untuk menyampaikan  perkembangan  terbaru,  kepada komisi-komisi  terkait,  mengenai  bidang  yang sedang dikerjakan.
Setelah  semua  anggota  parlemen,  sesuai komisi masing-masing, terlibat dalam pengawasan pelaksanaan  kerjasama  ASEAN,  selanjutnya mereka diharapkan selalu memasukkan aspek dan spirit  ASEAN  dalam  perumusan  perundangan. Pada  tahap  ini  kesadaran  akan  pentingnya harmonisasi  perundangan  antarnegara  anggota ASEAN  sangat  diperlukan.  Dengan  demikian diperlukan  pertukaran  pandangan  dan  upaya- upaya harmonisasi antarnegara anggota ASEAN. Di sinilah fungsi AIPA menjadi nyata.
Dalam kaitan itu  perlu dibuat klasifikasi perundangan  untuk  mementukan  mana  yang perlu  diselaraskan,  mana  yang  perlu  didorong kelahirannya, dan mana yang cukup untuk saling diketahui.  Peraturan  perundangan  yang  perlu penyelarasan  misalnya  tentang  penanganan teroris,  pemberantasan  Narkoba,  keamanan pelayaran,  perbankan,  dan  tentang  migrasi. Peraturan  perundangan  yang  perlu  didorong kelahirannya  misalnya  tentang  pelestarian lingkungan, pengelolaan pendidikan, dan tentang penanggulangan  bencana.  Sedang  peraturan perundangan yang cukup untuk saling diketahui misalnya  tentang  pengadaan  energi  terbarukan, ketahanan  pangan,  dan  tentang  pencapaian Millennium Development Goals (MDGs). Dengan klasifikasi semacam itu maka aktivitas AIPA bisa menjadi  lebih  fokus,  yaitu  terutama  ditujukan untuk  menangani  peraturan  perundangan  yang memerlukan harmonisasi. Dengan aktivitas yang lebih  fokus  maka  pencapaian-pencapaian  AIPA menjadi  lebih  terukur  dan  pada  gilirannya  bisa berperan  secara  lebih  nyata  dalam  mendukung pencapaian cita-cita ASEAN.

## C.  Pewujudan ASEAN Community 2015
Pembentukan
komunitas ASEAN dicanangkan  pada  KTT  ASEAN  ke-9  di  Bali pada  bulan  Oktober  2003.  Komunitas  ASEAN
terdiri atas tiga pilar, yaitu kerjasama politik dan keamanan,  kerjasama  ekonomi,  dan  kerjasama sosial-budaya. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan saling memperkuat dalam upaya mewujudkan kawasan  Asia  Tenggara  yang  damai,  stabil, dan  sejahtera.  Untuk  mewujudkan  komunitas ASEAN  ( ASEAN  Communit y),  telah  dibangun kerangka  kerja  yang  terdiri  atas  ketiga  pilar tersebut  yang  masing-masing  disebut ASEAN Security  Community (ASC) ,  ASEAN  Economic Community (AEC),  dan ASEAN  Socio-Cultural Community (ASCC) .
ASEAN  Security  Community (ASC) dimaksudkan  untuk  membawa  kerjasama politik  dan  keamanan  ASEAN  ke  tingkat  yang lebih  tinggi  guna  menjamin  negara-negara  di kawasan  Asia  Tenggara  hidup  dalam  damai, baik  antarnegara  sekawasan  maupun  dengan negara-negara  lain  di  dunia  secara  luas,  dalam lingkungan  yang  berkadilan,  demokratis,  dan harmonis.  Dalam  menyelesaikan  perbedaan- perbedaan  intra-regional  anggota  ASC  harus sepenuhnya mendasarkan diri pada proses damai. Selain  itu,  anggota  ASC  harus  menempatkan keamanan  mereka  sebagai  bagian  yang  secara fundamental  terkait  satu  dengan  lainnya  serta terikat oleh lokasi geografi dan visi serta tujuan bersama.
ASC  mengakui  kedaulatan  masing- masing  negara  anggotanya  untuk  melaksanakan politik luar negeri maupun pengaturan pertahanan masing-masing.  ASC  juga  menyadari  adanya keterkaitan  antara  politik,  ekonomi,  dan  realita sosial.  Lebih  dari  itu,  ASC  memegang  prinsip bahwa  pertahanan  komprehensif  mengandung aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya yang  sejalan  dengan  Visi  ASEAN  2020,  yaitu terwujudnya  perpaduan  bangsa-bangsa  Asia Tenggara yang berpandangan keluar, hidup dalam damai,  stabil,  dan  sejahtera,  serta  terikat  dalam kerjasama  pembangunan  yang  dinamis  dalam komunitas  yang  saling  peduli.  Di  samping  itu, diharapkan  para  anggota    tidak  memaknai ASC sebagai pakta pertahanan, aliansi militer ataupun politik luar negeri bersama.
ASEAN  Economic  Community (AEC) bertujuan  mewujudkan  integrasi  ekonomi  guna menciptakan  kondisi  ekonomi  regional ASEAN yang stabil, berkemakmuran, dan berdaya saing. Di  dalam  AEC  diharapkan  terjadi  perpindahan barang,  jasa,  dan  investasi  secara  bebas.  Selain
itu diharapkan terdapat kesetaraan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.
AEC bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan sebagai basis produksi bersama.  Dengan  demikian  akan  mengubah kondisi yang selama ini bercorak sangat beragam, kelak  menjadi  wilayah  yang  saling  melengkapi sehingga  ASEAN  menjadi  lebih  dinamis  dan lebih kuat dalam percaturan ekonomi global.
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)  bertujuan  agar  negara-negara    Asia Tenggara  teriikat  oleh  kebersamaan  dalam kemitraan sebagai sebuah komunitas yang saling peduli ( community of caring society ).  Komunitas semacam  itu  diharapkan  dapat  meningkatkan kerjasama  pembangunan  sosial  yang  bertujuan meningkatkan standar hidup kelompok- kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan warga pedesaan. Di samping itu, diharapkan ada keterlibatan semua lapisan masyarakat terutama perempuan,  pemuda  dan  komunitas-komunitas lokal.
Peran  yang  dapat  dijalankan  parlemen dalam  mendukung  pewujudan  Komunitas ASEAN sebagaimana digambarkan di atas tidak lain  dengan  menjalankan  fungsinya  masing- masing  secara  optimal  dengan  memasukkan aspek  dan  spirit  ASEAN  di  dalamnya.  Seperti dikemukakan sebelumnya, secara internal masing- masing  parlemen  anggota AIPA  dapat  meminta penjelasan  perkembangan ASEAN  Community dari  Sekretariat  ASEAN,  khususnya  Dewan Komunitas ASEAN.  Disebutkan  dalam  Piagam ASEAN  (Pasal  9)    bahwa  Dewan  Komunitas ASEAN  terdiri  atas  Dewan  Komunitas  Politik- Keamanan ASEAN, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN,  dan  Dewan  Komunitas  Sosial  Budaya ASEAN.  Masing-masing  Dewan  Komunitas tersebut  mencakup  badan-badan  kementerian sektoral  yang  relevan,  dimana  semua  negara anggota mengirimkan wakilnya.
Dengan  cara  demikian  menjadi  semakin nyata  kebutuhan  akan  keterlibatan  semua anggota parlemen dalam mendukung pewujudan Komunitas  ASEAN,  bukan  terbatas  hanya anggota  komisi  yang  membidangi  politik  luar negeri saja. Menjadi nyata pula kebutuhan akan pasokan informasi terkini yang akurat agar setiap anggota parlemen dapat melakukan pengawasan dan pengawalan sebagaimana mestinya.
Penting  untuk  ditegaskan  di  sini  bahwa peran  parlemen  harus  tetap  dalam  koridor ketugasannya.  Dengan  demikian  agenda  dan langkah-langkahnya  harus  senantiasa  sejalan dengan  agenda  ASEAN.  Akan  menjadi  tidak efektif  jika  AIPA  membangun  agenda  sendiri yang  tidak  sejalur  dengan  agenda  ASEAN. Juga  menjadi  kurang  relevan  dan  tidak  efektif jika AIPA  membahas  hingga  tingkat  teknis  dan membuat keputusan mengenai  langkah-langkah operasional  tentang  sesuatu  bidang,  kecuali bidang yang berhubungan dengan keorganisasian AIPA.
Usulan  solusi  di  atas  merupakan  upaya penulis  untuk  mempertajam  resolusi  Sidang Umum  AIPA  ke-28  di  Malaysia  tahun  2007 tentang pengembangan kerjasama AIPA-ASEAN yang menyatakan, “ Recommend that members of the Standing Committees of AIPA namely Committee on  Political  Matters,  Committee  on  Economic Matters,  Committee  on  Social  Matters  will  have reciprocal  attendance  with  ASEAN  Ministerial Meetings to ensure better communication between AIPA and ASEAN ”.

## Membangun Keunggulan Indonesia
Telah diketahui bersama bahwa Indonesia menempatkan  ASEAN  sebagai  “soko-guru” (tiang  penyangga  utama)  pelaksanaan  politik luar negeri. Juga telah diketahui bersama bahwa Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  pendiri ASEAN dan juga penggagas kelahiran AIPA. Oleh karena  itu  sangat  wajar  jika  Indonesia  berharap dapat membangun keunggulannya dalam politik luar negeri melalui lembaga tersebut.
Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (DPR  RI)  untuk  mencapai  maksud  tersebut? Pertanyaan  ini  penting  untuk  dikemukakan mengingat  DPR  RI  sebagai  lembaga  legislatif memiliki  keterbatasan  dalam  banyak  hal, baik  sumberdaya,  alokasi  dana,  dan  terutama kewenangan.  Dalam  hal  sumberdaya,  sesuai fitrahnya,  DPR  RI  tidak  memiliki  apartus  yang menjangkau hingga level operasional. Dalam hal alokasi dana, sesuai tugas pokok dan fungsinya, DPR  RI  tidak  memiliki  alokasi  dana  untuk menginisasi  kegiatan  yang  bersifat  operasional. Sementara  dari  segi  kewenangan  sudah  sangat jelas  lingkupnya  ada  pada  bidang  anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Dengan  keterbatasn  semacam  itu  maka tidak bisa lain kecuali DPR harus mengoptimalkan peran dan fungsi yang dimilikinya. Optimalisasi peran dan fungsi itu sendiri sudah bisa menjadi sumbangan  yang  sangat  strategis  dalam pencapaian keunggulan Indonesia. Sama seperti uraian  sebelumnya,  dalam  soal  ini  pun  fungsi anggaran  akan  mengikuti  dua  fungsi  yang lain.  Oleh  karena  itu  uraian  di  bawah  ini  akan difokuskan pada fungsi pengawasan dan legislasi.
Pada fungsi pengawasan, DPR RI sangat perlu  mengikuti  setiap  rancangan  kerjasama ASEAN  secara  cermat  sejak  dini.  Hal  ini dimaksudkan  agar  kesepakatan  kerjasama itu  tidak  merugikan  masyarakat,  bangsa,  dan negara.  Sebagai  ilustrasi,  ketika  kesepakatan perdagangan  bebas  antara  Indonesia  dan  Cina hendak  diberlakukan  pada  awal  tahun  2010, banyak  warga  yang  terkejut  dan  menyatakan belum  siap.  Tak  urung  beberapa  anggota  DPR RI  harus  menyalurkan  aspirasi  warga  yang meminta  agar  kesepakatan  tersebut  ditunda. Hal  itu  menandakan  kurangnya  sosialiasi  dan dengan  demikian  kurangnya  pengawasan  dan pengawalan  DPR.  Contoh  serupa  terjadi  pada saat  hendak  diberlakukan ASEAN  Free  Trade Area (AFTA) pada awal dekade 2000-an. Pengawasan  dan  pengawalan  intensif oleh  DPR  dalam  masalah  kerjasama  semacam itu  memungkinkan  rakyat  menjadi  lebih  siap. Dengan  demikian  rakyat  bisa  bersaing  secara setara  dan  bahkan  bisa  memetik  keunggulan dibanding  negara-negara  lain.  Sebaliknya,  jika misalnya ditemukan kemungkinan dampak buruk dari  kesepakatan  tersebut,  DPR  bisa  meminta pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif.
Hal  lain  yang  dapat  dilakukan  DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesepakatan  kerjasama  internasional,  temasuk ASEAN, adalah memastikan bahwa kesepekatan yang  akan  ditandatangani  oleh  kementerian luar  negeri  telah  benar-benar  dikoordinasikan dengan  kementerian-kementerian  lain  yang terkait.  Harus  dipastikan  bahwa  kementerian teknis  telah  memahami  dengan  baik  substansi kesepakatan yang akan dibuat dan telah memiliki langkah-langkah  konkrit  untuk  mengedukasi dan  melindungi  kepentingan  rakyat.  DPR  harus memastikan  bahwa  koordinasi  tersebut  tidak hanya bersifat ala kadarnya.
Pada  fungsi  legislasi,  bisa  dikatakan bahwa  DPR  merupakan  aktor  penentu.  Hal  ini karena  setiap  perjanjian  internasional  harus mendapat  ratifikasi  dari  DPR.  Dengan  peran vitalnya itulah DPR dapat menyaring perjanjian- perjanjian  internasional  yang  sekiranya  akan membuat  bangsa  Indonesia  terpuruk.  Dalam hal  seperti  itu  bisa  saja  DPR  menolak  ratifikasi sebuah  persetujuan  kerjasama,  atau  sekurang- kurangnya menyarankan langkah-langkah ikutan yang harus dijalankan pemerintah.
Di  luar  masalah  ratifikasi,  pembuatan semua  peraturan  perundangan  sangat  perlu dilandasi visi yang jauh ke depan dan semangat untuk  menggapai  keunggulan.  Maksudnya, hendaklah  peraturan  perundangan  itu  dibuat bukan sekedar untuk menjawab tantangan keadaan saat  ini  saja,  melainkan  untuk  mengantisipasi perkembangan jaman jauh ke depan. Dengan cara demikian maka secara tidak langsung pemerintah dan  rakyat  Indonesia  telah  dipersiapkan  untuk menghadapai kompetisi. Dari situlah keunggulan dapat diharapkan.

## D.  Penutup
Semua  pemangku  kepentingan  harus benar-benar menyadari bahwa ASEAN merupakan organisasi  regional  yang  unik.  ASEAN  tidak bisa  dipersamakan  atau  dibandingkan  dengan organisasi regional lain manapun karena ASEAN didirikan dan dikembangkan berdasar situasi dan nilai-nilai lokal yang melingkupinya. Oleh karena itu,  menjadi  tidak  tepat  apabila  ada  di  antara pemangku  kepentingan  yang  menghendaki  agar ASEAN  atau  lembaga-lembaga  pendukungnya bergerak  ke  arah  yang  berbeda  dengan  gerak ASEAN selama ini.
Kemampuan ASEAN untuk bertahan dan berkembang  hingga  saat  ini  tidak  lain  karena ditopang  TAC  dan ASEAN  way ,  dua  konsep yang  pada  awalnya  banyak  dipandang  sebelah mata.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  AIPA juga  semestinya  menggunakan  landasan  dan spirit  yang  sama.  Dengan  demikian  kehendak setiap  negara  untuk  meraih  keunggulan  harus dilandasi semangat untuk unggul secara bersama- sama,  bukan  mencapai  keunggulan  dengan mengorbankan  negara  lain.  Dari  situ  jurang perbedaan  antarnegara  dapat  dipersempit  dan pada  gilirannya  dapat  mewujudkan  komunitas ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera.

## Referensi
Agnese,  Ellena  dell’  (2003),  “One  Southeast Asia: Emerging Iconographies in the
Making of a Region”, Ekistics ; Sept-Dec; 70;
AIPA Secretariat (2010), Report of the 2 nd AIPA Caucus .
AIPA Secretariat (2011), Report of the 3 rd AIPA Caucus .
AIPA Secretariat (2011), Report of the 31 st AIPA General Assembly .
AIPA Secretariat (2012), The Transformation and Renaming of the ASEAN Inter-
Parliamentary Organisation (AIPO) to the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
(AIPA)
ASEAN Secretariat (2007), ASEAN Charter .
ASEAN  Secretariat  (1976), Dokumen  Treaty  of Amity and Cooperation in Southeast Asia .
Luhulima,  et.all.  (2008), Masyarakat  Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015 . Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Luhulima,  (2011), Dinamika  Asia  Tenggara Menuju 2015 . Yogyakarta, Pustaka Pelajar