## EVALUASI IMPLEMENTASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

## Nur Ihsan
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Evaluation of the Implementation of Civil Servants Income Supplement. This study aims to evaluate the implementation of policies and look at the factors that influence policy implementation Income Supplement Civil Servants. The method used is descriptive explanatory with a qualitative approach. The technique of collecting data using interviews, direct observa- tion, documentation. Determination of informants pusposive engineering research with sampling and snowball sampling. The process of data analysis with interactive analysis. Implementation of additional policies have been implemented employee income well as payments are made on a regular basis each month, in accordance with the level of discipline and work performance of employees.
Keywords: evaluation, implementation, civil servants, earnings performance
Abstrak: Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi implementasi kebijakan dan melihat faktor-faktor yang mempen- garuhi implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Metode yang di- gunakan adalah deskriptif explanatory dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung, dokumentasi. Penentuan informan penelitian dengan teknik pusposive sampling dan snowball sampling. Proses analisis data dengan analisis interaktif. Implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai sudah dilaksanakan dengan baik karena pembayaran dilakukan secara rutin setiap bulannya, sesuai dengan tingkat disiplin dan prestasi kerja pegawai.
Kata Kunci: evaluasi, implementasi, pegawai negeri sipil, penghasilan prestasi kerja
PENDAHULUAN Aparatur Sipil Negara (ASN) men- jadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan dan pelayanan publik pada bi- rokrasi atau lembaga-lembaga negara dan proses penyelenggaraan Pemerintahan. Atas dasar ini Pemerintah menerbitkan Undang- Undang nomor 005 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mewujudkan sistem merit dalam kebi- jakan dan manajemen ASN, profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan ini merupakan penyempur- naan kebijakan tentang kepegawain sebel- umnya. Selain itu ASN menjadi isu sentral secara nasional dari segi kinerja dan disip- linnya. Untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan, prestasi kerja dan kesejahter- aan ASN daerah, Pemerintah memberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut dengan kebijakan ditingkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah Provinsi Riau menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahter- aan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yaitu memberikan Tambahan penghasilan Pegawai kepada seluruh PNSD/CPNSD dil-
ingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kebi- jakan tambahan penghasilan ini ditetapkan dalam peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2013 tentang tambahan penghasilan pega- wai negeri sipil dilingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Didalam Peraturan  Guber- nur Nomor 48 tahun 2013 disebutkan tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah un- tuk meningkatkan kinerja PNSD dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), memotivasi PNSD dalam melaksanakan Tu- gas Pokok dan Fungsinya, dan meningkat- kan kesejahteraan PNSD dan CPNSD. Pada tahun 2015 Gubernur Riau me- nyempurnakan kebijakan tambahan peng- hasilan pegawai dengan Peraturan 07 tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pega- wai. Kebijakan ini dibuat agar meningkat disiplin , prestasi kerja, dan Kesejahteraan PNS/CPNSD di lingkungan Provinsi Riau. Dengan diberlakukannya kebijakan tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS dae- rah diharapkan berdampak kepada pening- katan disiplin prestasi kerja dan penghasilan, kesejahteraan, pegawai. Pemberian tambah- an penghasilan tersebut bersifat rutin diteri- ma pegawai per-bulan sehingga menumbuh- kan keyakinan pegawai dalam menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya.
Setiap penerima harus memenuhi kri- teria yang telah ditentukan dalam kebijakan. Kriteria penilaian pertama adalah Tingkat Kedisiplinan. Tingkat kedisiplinan meliputi masuk kerja dan mentataati ketentuan jam kerja mengikuti apel pagi dan siang/sore te- pat waktu; masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tugas pokok dan fungsi; dan melaksanakan tugas luar atau mengikuti Diklat berdasarkan perintah tugas dari atasan atau pejabat yang berwewenang. Sedangkan kriteria Prestasi kerja adalah penilaian capaian sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai di ling- kungan Provinsi Riau adalah tercantum pada tabel 1. Berdasarkan hal ini tentu PNS/ CPNS daerah mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan selain itu tunjangan yang diberikan sebagai alat untuk memotivasi
Pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan prestasi kerja.

## Tabel 1. Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian
Kriteria dan Indikator Bobot 1 DISIPLIN 60% Indikator Penilaian 1.  Masuk Kerja dan Mentaati ketentuan jam kerja, 2.  Menjalankan tugas setiap hari, 3.  Menyelesiakan tugas sesuai waktu yang ditentukan 15% 20% 25% 2 PRESTASI KERJA PEGAWAI 40% Indikator Penilaian 1.  Sasaran Kinerja Pegawai 2.  Perilaku Kerja 25% 15% Pada tahap implementasinya dalam birokrasi pemerintah Provinsi Riau, khu- susnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau dapat terlihat dari kriteria disiplin dan prestasi kerja pegawai dimana PNS/CPNSD di Dinas Kesehatan hanya rajin dalam pros- es pengisian daftar hadir dimulai dari apel pagi, pengisian daftar hadir siang dan pu- lang. Sedangkan indikator prestasi kerja be- lum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari proses pembayaran tambahan penghasilan pegawai oleh bagian keuangan Dinas Kesehatan terdapat pemo- tongan TPP setiap bulanan antara 5% sam- pai 10%, karena pegawai kurang disiplin. Dari latar belakang masalah tersebut maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana implementasi tambahan penghasilan pega- wai negeri sipil dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?.
Menurut Mulyadi (2015), kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimak- sudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemer- intahan Negara dan pembangunan, berlang- sung dalam satu kebijakan tertentu. Menurut Lister dalam Ekowati (2005) sebagai hasil maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirya pada
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 161-166
Nur Ihsan, Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan
tingkatan absraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar  yang menjadi sasaran kebijakan.Implementasi dapat di konseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan akibat.
Menurut Wollmann (2002) evaluasi dilihat dari jenis dan fungsinya yaitu Eval- uasi ex-ante, ongoing evalution , evaluasi ex-post . Dalam penelitian ini peneliti lebih melihat pada fungsi evaluasi ongoing evalu- tion yaitu proses mengidentifikasi efek-efek dan hasil-hasil sementara dari program dan langkah-langkah kebijakan sekaligus, dalam siklus kebijakan, implementasi dan realisa- siyang sedang berlangsung.
Untuk melakukan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) harus memenuhi kri- teria evaluasi kebijakan publik sebagai beri- kut: efektivitas, apakah hasil yang diingink- an sudah tercapai ? Efisiensi, seberapa ban- yak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ? Kecukupan, seber- apa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan mer- ata kepada kelompok-kelompok tertentu ? Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai- nilai kelompok tertentu ? Ketepatan, apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?.
Penelitian ini bertujuan untuk men- gevaluasi implementasi tambahan peng- hasilan pegawai dengan focus pada evaluasi terhadap implementasi pembayaran tamba- bahan penghasilan dilihat dari kriteria ke- disiplinan dan prestasi kerja di Dinas Kes- ehatan Provinsi Riau.
METODE Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif explanatory yaitu menggambarkan/menerangkan/menjelas- kan yang berhubungan dengan evaluasi implementasi tambahan penghasilan pega- wai PNS/CPNS daerah. Penelitian dilaku- kan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Un- tuk mendapatkan data dan informasi dan
bahan-bahan lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian ini, maka dilakukan penelitian perpustakaan dan in- forman. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai key informan dan untuk memperoleh informasi. Selanjutnya yang berkaitan masalah peneli- tian diambil sampel pegawai sebagai infor- man dengan teknik purposive sampling . Pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu pengamtan langsung pada objek dan lokus peneltian, wawancara sebagai instrumen penelitian yang ditujukan kepada informan serta melalui dokumentasi yaitu pengumpulan data dari informasi den- gan cara memanfaatkan sejumlah dokumen atau bahan-bahan tertulis (laporan, arsip) yang memuat data yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL
Penilaian terhadap implementasi Tam- bahan penghasilan Pegawai PNS/CPNS dae- rah di Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dima- na tambahan penghasilan merupakan salah satu cara agar PNS/CPNS daerah termoti- vasi untuk disiplin, meningkatkan prestasi kerja dan peningkatan kesejahteraan. Tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diterima oleh PNS selain gaji. Penghasilan ini diberi- kan oleh pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperboleh- kan pemberian penghasilan tetap secara bu- lanan bagi PNS di luar gaji pokok. Berdasarkan hasil penelitian pemberi- an tambahan penghasilan pegawai di Dinas Kesehatan secara laporan sudah dijalankan sesuai dengan disiplin dan prestasi kerja, namun masih ada kekurangan dalam pelak- sanaan nya terutama dalam memenuhi indi- kator yang telah ditentukan oleh kebijakan. Indikator disiplin yang dinilai adalah masuk kerja dan taat jam kerja, menjalankan tugas setiap hari kerja, menyelesaikan tugas tepat waktu. Sementara itu Prestasi kerja dinilai dari indikator sasaran kinerja pega- wai, perilaku kerja. Bila dilihat dari jawaban
informan dalam penelitian ini yakni tamba- han penghasilan pegawai yang dibayarkan dilakukan sebagai berikut:
Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai Neg- eri Sipil (TPP PNS/CPNS) sudah mencapai sasaran. Hal ini sesuai dengan hasil peneli- tian  bahwa dengan adanya TPP PNS/CPNS di Dinas Kesehatan kesejahteraan mening- kat dan kedisiplin sudah meningkat, namun peningkatanya belum maksimal, karena ma- sih terlihat dari rata-rata pengurangan TPP 10 % dari total jumlah pegawai.
Efesiensi Tambahan penghasilan yang dibayar- kan kepada PNS/CPNS di Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yaitu dengan melihat daftar hadir pada apel, siang dan jam pulang kerja, secara umum apabila dilihat dari pelaksa- naan pembayaran sesuai dengan besaran berdasarkan pangkat, golongan dan jabatan. Namun dari segi penilaian berdasarkan hasil penelitian masih mengunakan kriteria disip- lin tampa melihat prestasi kerja PNS/CPNS di Dinas Kesehatan Proviinsi Riau
Kecukupan Pelaksanaan TPP diharapkan dapat memberikan solusi mengatasi masalah ke- disiplinan dan prestasi kerja pegawai. Dari jawaban informan penelitian kebijakan TPP dapat memberikan solusi kesejahteraan dan meningkatkan kedisiplinan PNS/CPNS di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dengan adanya TPP merupakan solusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan pegawai.
Perataan Implementasi pembayaran TPP sudah jelas indikator penilaiannya 60% untuk ke- disiplinan dan 40% untuk Prestasi kerja, ber- dasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu pejabat yang memberikan penilaian (atasan langsung) belum terlaksa- na sebagaimana mestinya. Pemotongan TPP baru dilakukan oleh bagian umum berdasar- kan daftar hadir (apel, siang dan jam pulang)
sehingga prestasi kerja diberlakukan sama terhadap seluruh PNS/CPNS di Dinas Kes- ehatan Provinsi Riau.

## Responsivitas
TPP yang dibayarkan pada PNS/ CPNS di Dinas Kesehatan berdasarkan ha- sil wawancara dengan informan penelitian dibayarkan setiap bulannya walaupun ada keterlambatan namun tetap dibayarkan se- cara rapel. Hal ini disebabkan kendala pada penggunaan keuangan APBD yang terjadi pada awal tahun. Namun dari segi pem- bayaran yang dilakukan tidak memenuhi kriteria prestasi kerja tapi pembayaran pada pegawai tetap 100%, sehingga PNS/CPNS yang memiliki Prestasi kerja tetap dibayar sama dengan PNS/CPNS yang hanya memenuhi kriteria disiplin.
Ketepatan Kebijakan TPP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya kedisiplinan, prestasi kerja dan kesejahter- aan PNS/CPNS. TPP yang diberikan dapat memotivasi dan meningkatkan prestasi kerja. Dari hasil penelitian didapat TPP di- berikan secara bulanan sebagai upaya peng- gantian sistem honorarium kegiatan dan bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi prestasi kerja PNS. Pelaksanaan TPP pada Dinas Kesehatan sudah dibayarkan sesuai dengan kebijakan dan secara keselu- ruhan sudah memperoleh manfaat dari TPP. Berdasarkan seluruh indikator evaluasi im- plementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat dilihat bahwa pembayaran su- dah diimplementasi dengan baik walaupun penilaian prestasi kerja belum terlaksana.

## PEMBAHASAN
Evaluasi kebijakan yang dilihat dari segi Proses implementasi kebijakan Tamba- han Penghasilan Pegawai (TPP) dilingkun- gan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dimak- sudkan untuk melakukan penilaian untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor atau pelaksana terhadap standard dan prose- dur yang telah ditetapkan pada kebijakan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 161-166
sehingga bias melihat sejauhmana sumber daya sampai pada kelompok sasaran. Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai di Dinas Kesehatan dilihat dari in- dikator dari evaluasi kebijakan adalah apa- bila  terdapat  efektivitas,  efisiensi,  kecuku- pan, pemerataan, responsivitas dan ketepa- tan dalam pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dilihat dari kriteria kedisiplinan, prestasi kerja. Efektivitas adalah sasaran dari suatu kebijakan. Namun dalam mencapai sasaran kebijakan perlu diikuti dengan efisiensi. Sa- saran kebijakan ini adalah peningkatan kedi- siplinan pegawai, prestasi kerja pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai. karena bias saja tujuan atau sasaran kebijakan ter- capai tetapi kalau dalam proses implemen- tasi  tidak  terdapat  efisiensi  berarti  terjadi pemborosan sumber daya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.
Kebijakan TPP di Dinas Kesehatan belum terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan (belum sesuai dengan kriteria penilaian pembahyaran). Belum sesuainya efektivitas pembayaran TPP ini ada kaitan dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya karena dalam proses pembayaran kri- teria penilaian yang digunakan adalah kri- teria disiplin pegawai yaitu dengan melihat daftar hadir pegawai yang mengikuti apel pagi. Padahal dalam kriteria penilaian juga haru memenuhi prestasi kerja pegawai. Selain itu tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan terutama para atasan langsung ti- dak melakukan penilaian dan rekomendasi setiap bulannya. Sehingga Kasubag Umum melakukan rekapitulasi pembayaran hanya melihat kehadiran pegawai. Sehingga pega- wai yang kinerjanya baik tidak terhitung dalam penambahan penghasilan pegawai. Tujuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan disiplin dan prestasi kerja. Namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, ternyata pelaksanaan disiplin kerja pegawai belum dapat menin- gkatkan prestasi kerja secara maksimal. Hal ini disebabkan karena penilaian disiplin
pegawai hanya berdasarkan jumlah kehadi- ran kerja, tetapi tidak dihubungkan dengan prestasi kerja pegawai atas kehadirannya di- tempat kerja. Sedangkan dari hasil penelitian Lukman Afrianto (2015) ternyata disiplin kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kin- erja pegawai. Menurut Dunn (2003) dalam melakukan evaluasi implementasi dapat me- lihat faktor-faktor yang mempengaruhi dari segi kepatuhan, pemeriksaan, akuntasi, dan eksplanasi.
Kepatuhan jenis penilaian untuk me- nentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standard an prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Setiap pelaksana kebijakan harus mengikuti prosedur yang ada dalam kebijakan tambahan penghasilan pegawai yaitu harus memenuhi kriteria dis- iplin dengan indikator masuk dan ketaatan terhadap jam kerja, menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Krite- ria prestasi kerja dilihat dari indikator Sasa- ran Kinerja Pegawai dan perilaku kerjanya. Dalam pelaksanaan selaku implemen- tor dalam melakukan penilaian adalah atasan langsung yang melihat 2 kriteria, sehingga apa yang dikerjakan oleh bawahan dapat diawasi dengan efektif dan efisiensi. Namun dalam proses pelaksanaan yang melakukan penilaian adalah kasubag umum pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Sehingga pada tahap pembayaran yang maksimal dinilai adalah disiplin kerja pegawai. tetapi kepatu- han pelaksana dalam melihat prestasi kerja belum berjalan maksimal karena prestasi kerja seluruh pegawai di Dinas Kesehatan mendapat 100 persen.
Indikator pemeriksaan dalam evalu- asi implementasi untuk melihat sejauh mana sumber daya sampai pada kelompok sasa- ran. Dilihat dari proses implementasi pelak- sana kebijakan tidak melihat prestasi kerja sehingga tidak ada penghitungan secara adil terhadap pegawai yang melaksanakan peker- jaan memenuhi SKP da perilaku kerja yang baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya peng- hitungan lembur pegawai dan pegawai yang tidak melakukan pekerjaan namun diberlaku sama pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

## Nur Ihsan, Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan
Indikator akuntasi merupakan suatu kegiatan untuk mengkalkulasi perubahan social dan ekonomi yang terjadi setelah di- implementasikan kebijakan TPP. Dari hasil akuntasi terjadi perubahan pendapatan pada kalangan pegawai Dinas Kesehatan dan pe- rubahan social dari segi maotivasi untuk leb- ih awal hadir apel pagi dan pengisian daftar hadir siang dan sore. Jadi setelah kebijakan diimplementasikan berdampak padakese- jahteraan pegawai dan motivasi dalam pen- ingkatan kedisiplinan.
Dilihat dari hasil kebijakan telah ter- capai peningkatan disiplin dan motivasi PNS/CPNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, selain itu tujuan kebijakan dari segi peningkatan kesejahteraan pega- wai sudah tercapai sesuai dengan sasaran kebijakan. Namun masih kurang dari presta- si kerja pegawai, ini disebabkan karena ma- sih kurangnya pengetahuan atasan langsung dalam melakukan penilaian kepada bawa- han.

## SIMPULAN
Hasil evaluasi implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS/ CPNS di Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Namun yang belum memenuhi capaian ses- uai sasaran kebijakan dari segi penilaian prestasi kerja dalam proses pembayaran TPP terhadap Pegawai sehingga efektivitas dan efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya masih belum tercapai, dari segi perataan dan kecukupan masih belum maksimal karena indikator prestasi kerja tidak dijalankan ses-
uai dengan prosedur penilaian hal ini dise- babkan masih kurangnya keptuhan pelaksa- na dalam melakukan penilaian prestasi kerja PNS/CPNS. Faktor-faktor yang mempen- garuhi implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS/CPNS di Dinas Kesehatan adalah faktor kurangnya kepatu- han pelaksana dan komunikasi atasan dan bawahan, selain itu struktur birokrasi yang belum  efisien  karena  kurangnya  pedoman dalam pelaksanaan tupoksi pegawai.

## DAFTAR RUJUKAN
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Edisi Kedua, Gajah Mada University Press. Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. Perenca- naan, Implementasi dan EvaluasiKe- bijakan atau Program, Bandung: Edisi Revisi, PT Rosdakarya.
Kertapraja, Korwara E, 2010,  Pemerintahan Daerah, Jakarta: Inner. Lukman Afrianto. 2015. Pemberian Insentif, Disiplin Kerja, Iklim Organisasi dan Kinerja. Program Studi Magister Ilmu Administrasi  FISIP Universitas Riau. Pekanbaru. Jurnal JIANA 13 (3). Mulyadi Deddy, 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
Wollmann, Hellmut,2002. Contractual Re- search and Policy Knowledge, in in- ternational encyclopedia of social and behavioral sciences (vol 5) pp 11574- 11578.