## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG MELIBATKAN NOTARIS

## Iin Purwaningsih
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan Email : iinpurwaningsih1408@gmail.com

## Abstrak
Kasus  yang  berhubungan  dengan  kejahatan  atau  tindak  pidana seringkali  dilakukan  oleh  notaris.  Meskipun  notaris  ini  diangkat  oleh pemerintah  sebagai  pejabat  umum,  akan  tetapi  ada  diantaraya  yang terjerumus dalam perilaku yang berlawanan denan norma hukum  dank kode etik.  Salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  terkadang  mejerumuskan  notaris adalah  pemalsuan  akta  autentik.  Kasus  pemalsuan  akta  autentik  ini  terjadi akibat  kecenderungan  salah  yang  diikuti  notaris,  yakni  kecenderungan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau penghasilan itu diperoleh dengan cara yang normal.
Kata kunci: notaris, profesi, pemalsuan, akta autentik

## Abstract
Case which deals with crimes or criminal acts is often carried out by notaries.  Although  this  notary  is  appointed  by  the  government  as  a  public official,  there  are  some  who  fall  into  behavior  that  is  contrary  to  legals norm and code of ethics. One of crimes that sometimes plunge the notary is falsification  of  authentic  deeds.  The  case  of  falsifying  this  authentic  deed was due to wrong tendency followed by the notary, namely the tendency to earn more income than the income was obtained in a normal way.
Keywords : notary, profession, falsification, authentic deed

## PENDAHULUAN
Di  tengah  masyarakat  ini,  banyak  dan  beragam  tindak  pidana, diantaranya  tindak  pidana  pemalsuan.  Dalam  kaitannya  dengan  dugaan tindak  pidana  pemalsuan  yang  melibatkan  notaris,  terdapat  norma  yuridis yang  selama  ini  masih  digunakan  oleh  penyidik,  diantaranya  yang bersumber dari Kitab undang-undang Hukum Pidama (KUHP).
Menurut  pemahaman  para  pembentuk  KUHP  yang  berlaku,  yang dapat  menjadi  objek  dari  tindak  pidana  pemalsuan  sebagaimana  yang dimaksudkan  dalam  Bab  ke-XII  dari  Buku  ke-II  KUHP  itu  juga  hanya berkaitan  dengan  tulisan-tulisan.  Hal  ini  cukup  jelas  bahwa  pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di negara Indonesia

## PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG MELIBATKAN NOTARIS (Iin Purwaningsih)
ini,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaturan  tindak  pidana  pemalsuan  di dalam Code  Penal yang  menurut  sejarahnya  pernah  juga  diberlakukan  di Negeri Belanda.
Dari sumber sejarahnya  (KUHP) dapat diketahui bahwa pengaturan masalah  tindak  pidana  pemalsuan  di  dalam  Code  Penal  ternyata  juga mendapat  pengaruh  dari  pengaturan  masalah  perkembangan  tindak  pidana yang sama di dalam Hukum Romawi. 1
Menurut  hukum  Romawi,  yang  dipandang  sebagai  tindak  pidana pemalsuan  yang  sebenarnya  ialah  pemalsuan  surat-surat  berharga  dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak  pidana  yang  sebenarnya  tidak  dapat  dipandang  sebagai  pemalsuan- pemalsuan,  sehingga  tindak  pidana  tersebut  di  dalam  doktrin  juga  disebut quasti falsum atau pemalsuan yang sifatnya semu. 2
Karena  ditambahkannya  sejumlah quasi  falsum di  dalam  Hukum Romawi  itulah,  kemudian  orang  tidak  pernah  berusaha  untuk  membuat perbedaan yang tegas antara tindak pidana pemalsuan dengan tindak pidana yang  sifatnya  menipu  yang  sebenarnya  tidak  mempunyai  sifat  yang  sama dengan  tindak  pidana  pemalsuan,  yang  sebagai  satu  keseluruhan  telah mereka  sebut  sebagai  kejahatan  dan  pelanggaran  terhadap  kepercayaan umum.
Hukum  Romawi  juga  telah  menyebabkan  orang  tidak  pernah berusaha  untuk  membuat  suatu  rumusan  yang  jelas  tentang  tindak  pidana pemalsuan,  yakni  untuk  dapat  membuat  suatu  garis  pemisah  antara pengertian  pemalsuan  dengan  tindak  pidana  yang  lain,  terutama  dengan tindak pidana penipuan. 3
Pada  waktu  pemalsuan  tulisan  ataupun  tindak  pidana  pemalsuan surat  dapat  dijumpai  dalam  Bab  ke-XII  dari  Buku  ke-II  KUHP  itu dibicarakan  di  dalam  Komisi,  terdapat  dua  paham  tentang  tindak  pidana mana yang harus dimasukkan ke dalam pengertian tindak pidana pemalsuan surat (akta autentik) yang dibuat oleh notaris.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1), angka 1 (KUHP) yang berkenaan dengan akta-akta autentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat  atau  pemalsuan  tulisan  diatur  dalam  Pasal  263  KUHP  yang  ancaman pidana penjara paling lama enam tahun
Ketentuan  yang  termuat  dalam  KUHP  itu  menjadi  bagian  dari ketentuan  yang  mengatur  perbuatan  seseorang  atau  sekelompok  orang, termasuk  pengemban  profesi  hokum  seperti  notaris  untuk  dituntut
1 Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 23.
2 Ibid , hal. 4.
3 Ibid , hal. 5.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pertanggungjawabannya  secara  yuridis  atas  dugaan  perbuatan  diduga bertentangan atau berlawanan dengan hukum.
Dapat dipahami, bahwa jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  atau  hukum  dengan maksud untuk membantu dan melayani  masyarakat yang membutuhkan alat bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik,  mengenai  keadaan  peristiwa  atau perbuatan  hukum  atas  keterlibatan  langsung  oleh  para  pihak  yang menghadap.  Namun  demikian  Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  tidak jarang  dipanggil  oleh  pihak  aparat  hukum  kepolisian  sebagai  tersangka sehubungan dengan pemalsuan akta autentik yang dibuatnya.
Dalam  perjalanan  karier,  tidak  sedikit    notaris  hanya  dapat (legal/sesuai  dengan  aturan  hukum)  dijadikan  sebagai  tersangka  apabila notaris  tersebut  dengan  sengaja  tetap  membuat  akta  palsu  sesuai  yang diminta  oleh  penghadap,  padahal  ia  mengetahui  bahwa  para  pihak penghadap tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan. Hal ini menunjukkan  bahwa  notaris  tersebut  tidak  berpegang  teguh  pada  Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi Notaris. Artinya apa yang  dilakukan  notaris  mengarah  pada  tindak  pidana  pemalsuan  surat/akta autentik. 4 Kasus deperti ini dari waktu ke waktu dapat ditemukan, sehingga mengindikan kalau peran notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam kaitannya  dengan  pembuatan  akte  autentik  menghadapi  tantangan  yang serius, khusunya berkaitan dengan menjaga kewibawaan profesinya. Tindak pidana  pemalsuan akte  autentik  merupakan  bukti,  bahwa  notaris  dapat  saja tersejerumus melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  itu  merupakan  usaha  untuk  mengemukakan,  menyelidiki, dan meriksa, dan lain sebagainya yang dilakukan secara cermat . 5 Penelitian juga  dapat  disebut menguji  kebenaran  suatu  pengetahuan  yang  dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan  metode-metode yang  bersifat  ilmiah,  sedangkan  sistematis berarti  sesuai  dengan  pedoman  atau aturan  penelitian  yang  berlaku  untuk suatu  karya  ilmiah.  Adapun  ilmu  yang memperbincangkan  metode-metode ilmiah  dalam  menggali  kebenaran pengetahuan  disebut  metodologi penelitian. 6 Menurut  Soerjono  Sokanto,  penelitian  dapat  disebut  sebagai
4 http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/246,  akses  7 Desember 2018.
5 Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  Alfabeta, 2015), hal. 34.
6 Sutrisno  Hadi, Metodologi  Reserarch  I, Cetakan  XVII,  (Yogyakarta:  Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2013), hal. 23.

## PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG MELIBATKAN NOTARIS (Iin Purwaningsih)
suatu    kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  analisa  dan  konstruksi  yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 7
Penelitian  ini  menggunakan  dua  sumber  data,  yakni  studi kepustakaan  daan    lapangan.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  beberapa  teknik,  yakni  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti).  Adapun  populsasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Polres  Kota  Batu. Untuk sampelnya, peneliti menunjuk atau menetukan Bapk Yussi Purwanto (Kanit  Reskrimsus  Polres  Kota  Batu)  dan  Yudik  dan  Joko  (anggota Reskrimsus  Polres  Kota  Batu).  Data-data  yang  terkumpul  dalam  penelitian ini disusun secara deskriptif kualilatif,

## PEMBAHASAN
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN)  disebutkan  pertimbangan: bahwa  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap warga  negara;  b.  bahwa  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik mengenai  perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang dibuat  di  hadapan  atau  oleh  pejabat  yang  berwenang;  c.  bahwa  Notaris sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam  memberikan  jasa hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
Selain itu ada pertimbangan penting lain yang menyebutkan, bahwa beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
Perubahan  tersebut  jelas  sekali  mempertimbangkan  peran  notaris yang  semakin  lama  membutuhkan  pijakan  yuridis  yang  memadai  supaya kehadirannya  di  tengah  masyarakat  memperoleh  kepastian  hukum  atau mempunyai payung yuridisnya.
Hukum, termasuk di dalamnya UU Jabatan Notaris   disebut sebagai aturan  yang  dibuat  oleh  negara.  Pemahaman  demikian  memang  belum menjadi  kesepakatan,  karena  banyak  ahli  yang  berpendapat  berbeda. Menurut  E.Utrecht    hukum  itu  adalah  himpunan  peraturan-peraturan (perintah-perintah  dan  larangan-larangan)  yang  mengurus  tata  tertib    suatu
7 Suratman dan Philips Dillah, Log.Cit ,

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
masyarakat  dan  karena  itu  harus  ditaati  oleh  masyarakat  itu. 8 Notaris merupakan  bagian dari unsur  masyarakat yang memerlukan norma yuridis supaya perilaku atau kegiatannya tetap berada dalam koridor norma-norma hukum yang berlaku.
Di  dunia  ini,  tidak  ada  manusia  atau  masyarakat  atau  kalangan professional    yang  tidak  berambisi  dalam  mendapatkan  sesuatu  yang berharga dalam kehidupannya, apalagi setiap manusia hidup di muka bumi ini  mempunyai  keinginan  yang  berbeda-beda,  termasuk  manuia berpendidikan seperti notaris
Pilihan  yang  dijatuhkan  oleh  manusia  terkadang  ada  yang  sama antara  satu  dengan  lainnya,  namun  tidak  sedikit  pula  yang  berbeda. Perbedaan  pilihan  ini  terkadang  didasari  oleh  perbedaan  kepentingan  atau latar belakang kehidupannya. Bagi orang yang hidup berkecukupan, pilihan hidupnya  bisa  lebih  dari  satu,  sedangkan  bagi  seseorang  yang  secara ekonomi  kurang  mampu  atau  berstatus  miskin,  pilihan  hidupnya  pun terbatas  atau  tidak  banyak. 9 Bagi  orang  berpendidikan  seperti  notaris, terkadang menghadapi beragam masalah akibat keinginannya yang diikuti.
Status  atau  jabatan  dan  pekerjaan  atau  profesi  yang  dilakukan seseorang  seringkali  berpengaruh  pula  terhadap  keinginan-keinginannya. Pekerjaan  yang  bisa  menjadi  bagian  dari  cara  mendapatkan  uang  dapat dijadikan  alasan  untuk  mempermudah  seseorang  dalam  mewujudkan  apa yang  menurut  orang  lain  dianggap  sulit  dipenuhinya.    Banyaknya  masalah yang  dihadapi  oleh  para  pekerja  atau  kalangan  professional  seperti  notaris yang menghadapi masalah hukum seperti disangka melakukan tindak pidana pun demikian.
Di  Indonesia  ini,  jenis  pekerjaan  memang  terkadang  dalam  proses hingga  menentukan  hasil  yang  tidak  selalu  sejalan  dengan  norma  hukum. Dalam  suatu  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  anggota masyarakat,  yang  kepentingannya  ini  sangat  vital  atau  tergolong  punya bobot  tinggi  secara  ekonomi,  maka  bisa  jadi  pekerjaan  ini  dapat  menjadi sumber  pendapatan  utama,  meskipun  untuk  melakukan  pekerjaan  atau aktifitas ini, tidak setiap orang bisa atau tidak berkompeten melakukannya.
Dalam  kehidupan  manusia  disadari  bahwa  yang  benar,  yang  indah dan    yang  baik  itu  menyenangkan,  membahagiakan,  menentramkan,  dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan,  menyusahkan,  dan  membosankan  manusia.  Berdasarkan dua  sisi  yang  bertolak  belakang  ini,  manusia  adalah  sumber  penentu  yang
8 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,  2000), hal. 9
9 Mohammad Fahmi, Manusia dan  Etika , (Jakarta: Permata, 2007),, hal 45.

## PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
YANG MELIBATKAN NOTARIS (Iin Purwaningsih)
menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral), atau yang berlawanan dengan norma hukum 10
Dalam  kehidupan  manusia  itu  ada  kewajiban,  hak,  dan tanggungjawab  sebagaimana  yang  sudah  digariskan  oleh  norma,  termasuk yang  diatur  dalam  UU  Jabatan  Notaris.    Tanggungjawab  itu  dapat dipelajatri.  Setiap  orang  dapat  melatih,  memupuk,  mengembangkan tanggungjawab itu dalam dirinya sehingga terbiasa, tahu bertanggungajwab atas segala perbuatan dan dapat bertanggungjawab/ mempertanggungjawabkan  tugas/amanah  yang  diberikan  kepadanya, 11 khususnya  keika  dihadapkan  dengan  tugas,  kewajiban,  atau  kewenangan yang dilakukan (diimplementasikan) notaris.
Kehidupan  manusia  adalah  terikat  dengan  norma-norma.  Tanpa terikat dan berpijak dengan nornma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan  bukan  tidak  mungkin  kesulitan-kesulitan  yang  datangnya  bertubi- tubi  menyerang  kehidupannya  dapat  menjerumuskan  pada  kehancuran. Tidak salah kemudian jika ada yang mengkaitkan antara posisi kehancuran suatu  bangsa  dan  negara  dengan  etika.  Artinya,  ketika  etika  tidak  lagi ditempatkan sebagai kekuatan utama dan pondasi kehidupan manusia, maka hidup manusia menjadi kehilangan makna.
Ketika  manusia  memperbincangkan  tentang  makna,  tujuan  dan fungsi  kehidupannya,  maka  sulit  hal  itu  untuk  melepaskan  atau membebaskan  diri  dari  perbincangan  tentang  esensi  dan  eksistensi  norma- norma,  sebab  di  dalam  norma-norma  itu  terkandung  nilai-nilai  yang menjanjikan  manusia  pada  kesenangan,  kebahagiaan,  ketenangan  dan keselamatan.
Di dalam norma-norma yang diperbincangkan itu, ada norma yuridis yang  memiliki  tempat  sangat  terhormat  di  tengah-tengah  kehidupan kemasyarakatan  dan  kenegaraan.  Keduanya  bukan  hanya  menjadi  simbol kelangsungan  dan  kejayaan  hidup  warga  bangsa,  tetapi  juga  menentukan bagaimana  kehidupan  warga  bangsa  atau  rakyat  dalam  suatu  negara  dapat terkabul cita-citanya.
Pendapat  tersebut  menunjukkan,  bahwa  norma  hukum  itu mengikat setiap  anggota  masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  notaris  supaya  dalam kehidupan  masyarakat  terjadi  penghormatan  hak  yang  diakui  baik  oleh
10 Abdulkadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Adtya,  1997), hal. 1-2.
11 Burhanudin  Salam, Etika  Sosial  Asas  Moral  dalam  Kehidupan  Manusia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),  hal. 3.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
hukum  maupun  kesepakatan  bersama  seperti  yang  dilakukan  oleh  notaris terhadap kiennya.
Setiap  orang  atau  kalangan  pengemban  profesi  hukum  yang  hidup dalam  negara  hukum  adalah  manusia  yang  paling  berbahagia,  karena  pola hidup  dan  berinteraksi  sosial,  budaya,  politik,  dan  aspek-aspek  lainnya sudah  diatur  oleh  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  jaminan  secara  positip  terhadap  hak-hak  asasinya  (HAM). Peraturan perundang-undangan ini diantaranya adalah peraturan  perundang- undangan yang mengatur soal notaris.
Berdasarkan  peraturan    perundang-undangan,  notaris  mendapatkan tempat  dalam  kenyataan  hidup  di  tengah  masyarakat,  karena  notaris menjalankan  peran  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  peraturan perundang-undangan.  Dasar  yuridis  ini  yang  membuat  notaris  mempunyai kedudukan atau bisa memainkan peran sesuai yang digariskan.
Notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah,  tetapi  tidak menerima  gaji  dan  pensiun  dari  pemerintah.  Notaris  hanya  menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal  36  ayat  (1)  UUJN).  Notaris  juga  wajib  memberikan  jasa  hukum  di bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu (Pasal 37 UUJN).
Jabatan  notaris  bukan  suatu  jabatan  yang  digaji,  notaris  tidak menerima  gajinya  dari  pemerintah  sebagaimana  halnya  pegawai  negeri, akan  tetapi  dari  mereka  yang  meminta  jasanya.  Notaris  adalah  pegawai penerintah  tanpa  gaji  pemerintah,  notaris  dipensiunkan  oleh  pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.
Kehadiran  notaris  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang memerlukan  akta  otentik  dalam  bidang  hukum  perdata,  sehingga  notaris mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melayani  masyarakat,  masyarakat  dapat menggugat secara perdata notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika  ternyata  akta  tersebut  dapat  dibuktikan  dibuat  tidak  sesuai  dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada  masyarakat. 12 Meskipun  dari  aspek  ini  sudah  menjadi  bagian  dari kewenangan notaris, tetapi akibat kewenangan ini juga, tidak sedikit notaris yang  menghadapi  masalah  dari  aspek  hukum  pidana,  khususnya  ketika dikaitkan  dengan  dugaan  keterlibatan  notaris  dalam  pemalsuan  akte autentik.
Menurut beberapa putusan pengadilan, bahwa pembuatan akta pihak, Notaris  hanya  sekedar  mengkonstatir  saja  apa  yang  diinginkan  atau dikehendaki  oleh  penghadap  yang  bersangkutan,  dengan  cara  mencatat,
12 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33053/3/Chapter%20II.pdf, akses 5 Oktober 2018

## PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
YANG MELIBATKAN NOTARIS (Iin Purwaningsih)
kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan  kalau  sudah  selesai  dengan  kehendak  penghadap,  maka  penghadap diminta  untuk  membubuhkan  tanda  tangannya  serta  menulis  nama terangnya, hal ini merupakan prosedur pembuatan akta Notaris akta pihak.
Dalam  pandangan  lain  disebutkan,  jika  kemudian  ternyata  terbukti bahwa yang menghadap notaris tersebut bukan orang yang sebenarnya atau orang  yang  mengaku  asli,  tapi  orang  yang  sebenarnya  tidak  pernah menghadap  notaris,  sehingga  menimbulkan  kerugian  orang  yang sebenarnya.  Pertanggungjawaban  pidana  dalam  kejadian  seperti  tersebut  di atas,  tidak  dapat  dibebankan  kepada  notaris,  karena  unsur  kesalahannya tidak ada, dan notaris telah melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku, sesuai asas tiada hukum tanpa kesalahan, dan tiada kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, maka notaris tersebut harus dilepas dari tuntutan.
Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  263  KUHP  merupakan ketentuan  pidana  yang  sifatnya  umum,  apabila  bagi  suatu  tindak  pidana pemalsuan  surat  itu  terdapat  ketentuan  pidana  lain  yang  mengatur  secara lebih khusus, maka ketentuan pidana yang sifatnya khusus itulah yang harus diberlakukan.    Artinya  penyidik  lebih  sering  memilih  ketentuan  yang bersifat khusus jika unsur tinak pidana pemalsuannya terpenuhi. 13
Dalam analisi pembahasan ini, memang jika seorang terdakwa telah didakwa  melanggar  larangan  yang  diatur  dalam  Pasal  263  KUHP, sedangkan  bagi  tindak  pidana  pemalsuan  surat  yang  ia  lakukan  terdapat suatu  ketentuan  pidana  yang  sifatnya  khusus,  maka  walaupun  yang didakwakan  atau  disangkakan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  ternyata dapat dibuktikan, tetapi karena jaksa telah keliru mendakwakan pasal KUHP yang  dilanggar  oleh  terdakwa,  hakim  harus  memberikan  putusan ontslag van  rechtsvervolging atau  bebas  dari  tuntutan  hukum  ataupun  lepas  dari tuntutan hukum bagi terdakwa.
Adapun  yang  berkenaan  dengan  tidak  pidana  pemalsuan  akta autentik  dan  lain-lainnya  yang  melibatkan  notaris  dan  kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan, maka oleh  pembentuk  undang-undang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  264  KUHP sebagai berikut:
(1)  Orang  yang  bersalah  melakukan  pemalsuan  surat  dipidana  dengan pidana  penjara  selama-lamanya  delapan  tahun,  jika  perbuatan  tersebut dilakukan terhadap:
1.  Akta-akta autentik;
13 Ibid.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
2.  Surat-surat  utang  atau  sertifikat-sertifikat  utang  dari  se-suatu negara  atau  bagian  dari  negara  tersebut  atau  dari  sesuatu  lembaga umum;
3.  Saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau  utang  dari  sesuatu  perkumpulan,  yayasan,  perseroan  atau maskapai;
4. Talon-talon, bukti-bukti  dividen  atau  bunga  dari  salah  satu  surat seperti  yang  dimaksudkan  dalam  dua  nomor  yang  terdahulu  atau bukti-bukti  yang  dikeluarkan  sebagai  pengganti  dari  surat-surat tersebut;
5.  Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
(2)  Dipidana  dengan  pidana  yang  sama,  barangsiapa  dengan  sengaja menggunakan  salah  satu  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seperti  yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat  yang  asli  dan  tidak  dipalsukan,  jika  penggunaannya  dapat menimbulkan suatu kerugian.
Pasal 264 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih  khusus  tindak  pidana  pemalsuan  surat  yang  dimaksudkan  di  dalam Pasal 263 KUHP, yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap  surat-surat  seperti  yang  dimaksudkan  di  dalam  Pasal  264  ayat  (1) KUHP,  pidana  yang  diancamkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  tersebut  telah diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  264  KUHP  dapat dikategorikan  sebagai  keentuan  yang  lebih  khusus  dari  ketentuan  pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1)  KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan  surat  dengan  kualifikasi  lebih  serius  atau  special  karena berurusan dengan jabatan. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah,  sehingga  kalau  notaris  ini  diduga  terlibat  dalam  tindak  pidana pemalsuan, maka ancaman hukumannya  juga lebih berat.
Berdasarkan  penjelasan    tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  yang  memuat  identitas  para  pihak  atau bagi para penghadap, juga mencantumkan identitas dan kedudukan  notaris, Notaris  sebagai  pejabat  publik,  mempunyai  kewenangan  membuat  akta (notaris);  dan  akta  tersebut  sebagai  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta-akta notaris yang dibuat dengan prosedur yang  benar  tidak  dapat  dibatalkan;  fungsi  notaris  sebagai  pejabat  publik hanya mencatat (menulis) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris, tidak ada kewajiban bagi notaris untuk

## PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
YANG MELIBATKAN NOTARIS (Iin Purwaningsih)
menyelidiki  secara  materil  apa  yang  dikemukakan  oleh  para  penghadap. Penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik, secara formal akta Notaris,  dibuat  oleh  Notaris  (membuat  surat  palsu);  melakukan  pemalsuan akta-akta  autentik  dan  surat-surat  yang  dapat  menimbulkan  kerugian, menjadi ukuran untuk mempertanggungjawabkan notaris, apakah kewenangannya  dalam  membuat  akte  sudah  benar  menurut  hukum  atau tidak.
Pemeriksaan  terhadap  notaris  di  wilayah  hokum  Polres  Batu  pun mengindahan  keterikatan  notaris  pada  prosedur  pembuatan  akta-akta,  atau surat-surat  yang  selanjutnya  dijadikan  objek  perkara  pidana    dengan melibatkan notaris adalah tergantung pada benar tidaknya kewenangan yang dijalankan oleh notaris menurut hukum. Notaris tidak mempunyai kekebalan hukum,  sehingga  ketika  akta  yang  dikeluarkan  diduga  merupakan  akta palsu, akta yang dipalsukan, atau terindikasi sebagai hasil dari tindak pidana pemalsuan,  maka  peluang  terjerat  sebagai  pelaku  pealsuan  adalah  sudah selaras dengan norma hukum.
Berdasarkan  uaraian  di  atas,  maka  pemalsuan  surat-surat  sebagai tindak  pidana  umum  diatur  dalam  Pasal  263  KUHP.  Adapun  Pasal  264 KUHP mengatur ketentuan pidana secara khusus dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan pembedaan arti akta Pasal 263 KUHP ”membuat  secara  palsu  atau  memalsukan”  Pasal  264  KUHP  “pemalsuan surat” yang dimaksud adalah akta-akta autentik.
Surat yang dipalsukan sebagaimana ketentuan itu harus surat yang:
1)   Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2)   Dapat  menerbitkan  suatu  perjanjian  (misalnya  surat  perjanjian  piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3)   Dapat  menerbitkan  suatu  pembebasan  hutang  (kuitansi  atau  surat semacam itu); atau
4)   Surat  yang  digunakan  sebagai  keterangan  bagi  suatu  perbuatan  atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).
Adapun  bentuk-bentuk  pemalsuan  surat  menurut  Soesilo  dilakukan dengan cara:
1)   Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2)   Memalsu  surat:  mengubah  surat  sedemikian  rupa  sehingga  isinya menjadi  lain  dari  isi  yang  asli.  Caranya  bermacam-macam,  tidak senantiasa  surat  itu  diganti  dengan  yang  lain,  dapat  pula  dengan  cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3)   Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
4)   Penempelan foto orang lain dari pemegang  yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).
Unsur-unsur  pidana  dari  tindak  pidana  pemalsuan  surat  selain  yang disebut di atas adalah:
1)   Pada  waktu  memalsukan  surat  itu  harus  dengan  maksud  akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah- olah asli dan tidak dipalsukan;
2)   Penggunaannya  harus  dapat  mendatangkan  kerugian.  Kata  “dapat” maksudnya  tidak  perlu  kerugian  itu  betul-betul  ada,  baru  kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3)   Adapun  yang  dihukum  menurut  pasal  ini  tidak  saja  yang  memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang  ia  gunakan  itu  palsu.  Jika  ia  tidak  tahu  akan  hal  itu,  ia  tidak dihukum.  Sudah  dianggap  “mempergunakan”  misalnya  menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan
4)   Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu  bertindak  seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. 14
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polres  Batu  terhadap Notaris  selaku  tersangka  harus  didasarkan  pada  pengetahuan  tentang kewenangan  yang  dimiliki  oleh  notaris  secara  hukum    untuk  mengetahui perbuatan  mana yang diperbolehkan atau terlarang menurut hukum. 15
Dugaan  notaris  terlibat  dalam  pemalsuan  akta  dapat  dipahami melalui pihak-pihak penghadap yang diduga terlibat dalam pemalsuan akta, sehigga  untuk  mengetahui  adanya  permufakatan  jaat  atau  tidak  saat terbitnya  akta, adalah dilidik dan disidik perbuatan atau  tingkat peran yang dilakukan  oleh  masing-masing  pihak,  yakni  antara  notaris  dengan penghadap. 16
Kalau  berpijak  pada  uraian  di  atas,  maka  bentuk  pemalsuan  akta autentik  yang  diduga  dilakukan  atau  melibatkan  notaris  adalah  bentuk pemalsuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  263  dan  264  KUHP,  sehingga kedua  Pasal  dalam  KUHP  ini  digunakan  untuk  menjeratnya.  Dari  kedua ketentuan  tersebut,  yang  diutamakan  untuk  menjeratnya  adalah  Pasal  264
14 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan- bentuk-pemalsuan-dokumen, akses 15 Desember 2018.
15 Wawancara  dengan  Yussi  Purwanto,  Kanit  Reskrimsus  Polres  Kota  Batu,  5 Desember 2018.
16 Wawancara dengan Yudik, Penyidik Polres Kota Batu, 5 Desember 2018.

## PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG MELIBATKAN NOTARIS (Iin Purwaningsih)
KUHP,  karena  merupakan  pemalsuan  surat  yang  diperberat  dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi.
Pelaksanaan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polres    Kota Batu terhadap notaris yang diduga melakukan  tindak pidana pemalsuan akta autentik sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahapan-tahapan  pemeriksaan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  telah  dijadikan  sebagai  pedoman  atau  pegangan  dalam pemeriksaan  (penyidikan).    Dalam  tahapan-tahapan  itu,  penyidik  berusaha mengumpulkan  barang  atau  alat  bukti  yang  bisa  digunakan  mendukung dugaan  terhadap  keterlibatan  notaris  dalam    tindak  pidana  pemalsuan  akta autentik.

## KESIMPULAN
Bentuk  pemalsuan  akta  autentik  yang  diduga  dilakukan  atau melibatkan  notaris  adalah  bentuk  pemalsuan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  263  dan  264  KUHP,  sehingga  kedua  Pasal  dalam  KUHP  ini digunakan  untuk  menjeratnya.  Dari  kedua  ketentuan  tersebut,  yang diutamakan untuk menjeratnya adalah Pasal 264 KUHP, karena merupakan pemalsuan  surat  yang  diperberat  dikarenakan  obyek  pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Penyidik di Polres Batu menilai atau  menduga,  bahwa  bentuk  pemalsuan  akta  autentik  yang  dilakukan notaris  adalah  pemalsuan  akte  jual  beli  yang  diterbitkannya    Keterlibatan notaris  dalam  pembuatan  akta  autentik  dapat  dikenakan  sanksi  yuridis sebagaimana diatur dalam KUHP.
Notaris  dapat  disangka  terlibat  dalam  pemalsua  akta  autentik, sehingga  dirinya  data  dituntut  pertanggungjawaban  hukumnya.  Ketentuan pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  264  KUHP  dapat  dikategorikan  sebagai keentuan  yang  lebih  khusus  dari  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di  dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi  lebih  serius  atau  special  karena  berurusan  dengan  jabatan. Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  pemerintah,  sehingga kalau  notaris  ini  diduga  terlibat  dalam  tindak  pidana  pemalsuan,  maka ancaman hukumannya  juga lebih berat.
Diharapkan penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap notaris dengan  memperlakukan  notaris  ini  sebagaimana  tersangka  yang  lainnya, sehingga  notaris  pun  tidak  menjadi  seseorang  yang  lebih  istimewa  di  mata hukum.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, 1997, Etika Profesi Hukum , Bandung: Citra Adtya. Burhanudin  Salam,  1997, Etika  Sosial  Asas  Moral  dalam  Kehidupan Manusia , Jakarta: Rineka Cipta. CST.  Kansil,    2000, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,
Jakarta: Sinar Grafika,  2000.
Mohammad Fahmi, 2007, Manusia dan  Etika , Jakarta: Permata. PAF. Lamintang, 2009, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan , Jakarta: Sinar Grafika.
Suratman  dan  Philips  Dillah,  2015, Metode  Penelitian  Hukum ,  Bandung:
Alfabeta.
Sutrisno  Hadi,  2013, Metodologi  Reserarch  I, Cetakan  XVII,  Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang
Jabatan Notaris.

## Internet
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/246, akses 7 Desember 2018.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33053/3/Chapter%2
0II.pdf, akses 5 Oktober 2018 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana- dan-bentuk-pemalsuan-dokumen, akses 15 Desember 2018.