## ANALISIS KEBIJAKAN REHABILITASI NARKOTIKA TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BATAM
Junimart Girsang * , Beny K. Simanjuntak **
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
In  2017,  the  Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  found  in  the  Surabaya District Court, the majority of the pleas of the Public Prosecutor for the accused as addicts  and  victims  of  narcotics  abuse  for  convicting  prison  were  90%  (ninety percent)  and  10%  (ten  percent)  are  terminated  by  the  imposition  of  narcotics rehabilitation as an attempted conviction. Therefore, this research was conducted in Batam city as one of the regions with high levels of narcotics illicit trafficking. The purpose of this study is to find out the procedures for implementing narcotic rehabilitation, to analyze the effectiveness of the law in the application of narcotic rehabilitation  for  addicts  and  victims  of  narcotics  abuses  in  Batam  City,  and  to measure  the  level  of  justice  in  providing  penalization  for  addicts  and  victims  of narcotics abusers processed through court verdicts. This research was carried out by  conducting  empirical  legal  research  at  the  Riau  Islands  Police  Narcotics Directorate, BNN Riau Islands Province, Batam District Court, and Batam BNN Rehabilitation Atelier.
Keywords: Effectiveness, Narcotics Rehabilitation, Addicts, Victims of Narcotics Abuse, Batam city

## Abstrak
Pada tahun 2017, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menemukan bahwa di  Pengadilan  Negeri  Surabaya  mayoritas  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut terdakwa  sebagai  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  dilakukan pemidanaan  penjara  sebanyak  90%  (sembilan  puluh  persen),  dan  sebanyak  10% (sepuluh  persen)  yang  diputus  dengan  pengenaan  rehabilitasi  narkotika  sebagai upaya pemidaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait rehabilitasi narkotika di Kota Batam sebagai salah satu wilayah dengan tingkat peredaran gelap narkotika yang tinggi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  tata  cara  penerapan  rehabilitasi narkotika, menganalisis efektivitas hukum dalam penerapan rehabilitasi narkotika, serta  mengukur  tingkat  keadilan  dalam  memberikan  ganjaran  hukuman  (Vonis) melalui putusan pengadilan. Peneliti melakukan penelitian hukum secara empiris pada  Direktorat  Narkotika  Polda  Kepri,  BNN  Provinsi  Kepri,  Pengadilan  Negeri Batam, dan Loka Rehabilitasi BNN Batam.
Kata  Kunci:  Efektivitas,  Rehabilitasi  Narkotika,  Pecandu,  Korban Penyalahgunaan Narkotika, Kota Batam
* Alamat Korespondensi : elza@uib.ac.id
** Alamat Korespondensi : beny.simjtk@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Dengan  diratifikasinya Single  Conventions  On  Narcotic  Drugs,  1961 dan Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 ke dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya, Pemerintah RI menerbitkan UU RI Nomor 9 Tahun  1976  Tentang  Narkotika,  dimana  pada  penjelasan  Pasal  33  dan  Pasal  34 Undang-undang tersebut menyebutkan aturan terkait Rehabilitasi terhadap pecandu dan  pengalahgunaan  Narkotika  sebagai  upaya  pendekatan  kesehatan  melalui putusan  Pengadilan.  Kemudian,  Pemerintah  RI  menerbitkan  UU  RI  Nomor  35 Tahun 2009 dimana pada pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009  yang berbunyi “Pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial” 1 , menunjukkan bukti bahwa Pemerintah serius dalam melakukan upaya pendekatan kesehatan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
Dengan  diterbitkannya  undang-undang  tersebut,  Mahkamah  Agung  RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap terdakwa yang  tertangkap  tangan  ditemukan  barang  bukti  Narkotika  untuk  pemakaian  1 (satu) hari pada terdakwa. Namun pada prakteknya, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menemukan bahwa pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap sebanyak 32 putusan terkait kasus terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan  Narkotika,  mayoritas  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) menuntut dilakukan pemidanaan penjara sebanyak 90% (sembilan puluh persen), dan  hanya  sebanyak  10%  (sepuluh  persen)  yang  dituntut  dengan  pengenaan rehabilitasi  narkotika. 2 Hal  tersebut  telah  mencederaikan  apa  yang  diamanatkan oleh Undang-undang dan apa yang tertulis dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Tujuan dilakukannya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum dalam penerapan kebijakan rehabilitasi Narkotika bagi pecandu dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  di  Kota  Batam,  menganalisis  tingkat keadilan  dalam  memberikan  ganjaran  hukuman  terhadap  pecandu  dan  korban penyalahgunaan Narkotika pada Pengadilan Negeri Batam, mengetahui kebijakan hukum yang diambil guna mengoptimalkan rehabilitasi Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika khususnya di Kota Batam.
1 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).
2 Institute For Criminal Justice Reform, Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010 , 2017, Diambil pada 20 Juli 2018 dari:https://icjr.or.id/hakim-diminta-untuk-memberikan-putusan-rehabilitasi-kepada-pengguna- dan-pecandu-narkotika-sesuai-sema-42010/

## B. Rumusan Masalah
Dengan  tujuan  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengangkat beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu :
1. Bagaimana  tata  cara  penerapan  rehabilitasi  Narkotika  terhadap  pecandu  dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam ?
2. Bagaimana  efektivitas  terhadap  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam ?

## C. Metode Penelitian
Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 3 Penelitian hukum juga berperan sebagai pemecahan masalah ( problem solving ). Dalam rangka pemecahan masalah, maka salah satu prinsip utama adalah mencari penyebab masalah karena hanya  dengan  mengetahui  apa  penyebab  permasalahan  tersebut,  maka permasalahan tersebut harus dapat dipecahkan atau diatasi. 4 Sehingga pentingnya membuat suatu rancangan penelitian, guna menetapkan alur atau langkah-langkah yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  dan  diharapkan  dapat  mencapai  apa  yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut.
Berkaitan dengan penelitian hukum, Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum itu  menjadi  2  (dua)  penelitian  hukum,  yaitu  Penelitian  Hukum  Normatif,  dan Penelitian  Hukum  Sosiologis  atau  Empiris. 5 Dalam  melakukan  penelitian  ini, peneliti  memutuskan  untuk  melakukan  penelitian  hukum  empiris,  guna memperoleh  gambaran  (deskripsi)  yang  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, dalam hal ini di Kota Batam, serta untuk mengetahui gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat Kota Batam. 6 Dalam menentukan objek penelitian, metode penelitian dengan teknik purposive sampling dengan menentukan penelitian pada Direktorat Narkotika  Polda  Kepri  sebagai  tempat  penyidikan  perkara  Narkotika,  BNN Provinsi  Kepri  yang  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  dan  juga menaungi  Tim  Asesmen  Terpadu  (TAT)  dalam  melakukan  Asesmen  terhadap pecandu  dan  penyalahguna  Narkotika,  serta  Pengadilan  Negeri  Batam  (Hakim) sebagai  tempat  dalam  memutuskan  atau  menetapkan  Rehabilitasi  Narkotika terhadap  terdakwa  sebagai  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika. Disamping itu, peneliti juga menentukan objek penelitian pada Loka Rehabilitasi Narkotika  BNN  Batam,  dimana  Loka  Rehabilitasi  merupakan  tempat  untuk melakukan  rehabilitasi  Narkotika  sebagai  upaya  penulihan  kesehatan.  Sehingga
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet.2, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 29
4 Syahruddin Nawawi, Penelitian Hukum Normative Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017, hlm. 41
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 54.
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.50.
dinilai penting untuk pengambilan data terhadap narasumber yang ditentukan, dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur terhadap narasumber tersebut. Bambang Sunggono menegaskan bahwa suatu penelitian  tidak dapat berlangsung dengan  benar  kalau  tidak  memanifestasikan  penalaran  yang  benar  dan memanifestasikan  ketaatan  yang  benar  pada  hukum-hukum  logika, 7 sehingga penelitian  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif dinilai  tepat  dalam melakukan  penelitian  ini.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara  holistik  dan dengan cara deskripsi. Data deskriptif yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 8

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Tata  cara  penerapan  rehabilitasi  Narkotika  terhadap  pecandu  dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam Dalam melakukan wawancara terhadap salah satu penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika  Polda  Kepri  yang  menangani  perkara  Narkotika,  didapatkan  data pertahun  perkara  Narkotika  yang  ditangani  Polda  Kepri  beserta  jajarannya  yaitu sebagai berikut :

## Tabel 1. Data Perkara Narkotika Tahun 2015 s/d 2018

## Sumber : Polda Kepri beserta Jajarannya
Dengan  tingginya  perkara  Narkotika  di  Provinsi  Kepri,  sehingga  adanya penekanan dari pimpinan Polri terhadap penyelidik dan penyidik Kepolisian untuk mencari  informasi,  dan  melakukan  penangkapan  terhadap  terduga  pelaku  tindak pidana Narkotika yang tanpa izin menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika diatas  jumlah  barang  bukti  sebagaimana  ditetapkan  didalam  SEMA  Nomor  04 Tahun  2010  terkait  batasan  barang  bukti  Narkotika,  sehingga  diharapkan  dalam penyidikannya  dapat  dilanjutkan  ke  proses  peradilan  umum.  Namun,  untuk tersangka  yang  tertangkap  tangan  yang  memiliki  barang  bukti  dibawah  aturan SEMA  Nomor  04  Tahun  2010,  penyidik  akan  mencari  fakta,  apakah  tersangka tersebut  merupakan  pengedar  atau  kurir  (perantara),  atau  hanya  merupakan
7 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Cet. 1, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 9.
8 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 4
2015 2016 2017 2018 Ditnarkotika Polda Kepri 104 101 82 106 Polresta Barelang 213 188 130 142 Polresta Tg. Pinang 51 65 51 70 Polres Karimun 64 86 56 59 Polres Bintan 15 23 30 26 Polres Natuna 7 13 3 16 Polres Lingga 3 2 3 8
penyalahguna  Narkotika.  Apabila  tersangka  tersebut  merupakan  hanya penyalahguna  Narkotika,  penyidik  akan  meminta  kepada  Tim  Asesmen  Terpadu (TAT)  BNNP  Kepri  untuk  dilakukan  Asesmen,  agar  dapat  dilakukan  rehabilitasi Narkotika  sebagai  upaya  pendekatan  kesehatan.  Peneliti  juga  melakukan wawancara  terhadap  salah  satu  pemyidik  pembantu  pada  Satnarkotika  Polresta Barelang, dan meminta identitasnya dirahasiakan dan tidak mau disebutkan dalam penelitian  ini,  bahwa  terhadap  tersangka  yang  tertangkap  yang  tidak  memiliki barang bukti Narkotika, namun pada saat dilakukan cek urine menunjukkan bahwa tersangka tersebut positif menggunakan Narkotika. Penyelidik atau penyidik dapat melakukan bargaining (tawar menawar) terhadap tersangka karena adanya faktor X bagi  penyelidik  atau  penyidik.  Sedangkan  berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat didalam Pasal 103 ayat  (1) huruf  b UU RI No. 35 Tahun 2009, bahwa terhadap tersangka  yang  tidak  terbukti  bersalah  menurut  pasal  tersebut  dilakukan  proses hukum sampai ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan rehabilitasi narkotika. Namun tersangka lebih memilih faktor X tersebut. Faktor X yang dimaksud disni dapat  berupa  materi  atau  dapat  juga  berupa  sebuah  informasi  untuk  memberikan informasi  terkait  peredaran  gelap  Narkotika.  Dengan  situasi  seperti  dimaksud diatas,  faktanya  bahwa  banyak  masyarakat  lebih  memilih  factor  X  tersebut  agar dapat  lepas  dari  proses  atau  jerat  hukum.  Kemudian,  narasumber  tersebut  juga menjelaskan  bahwa  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  tersangka sebagai  penyalahguna  yang  tertangkap  tangan  memiliki  barang  bukti  dibawah batasan  barang  bukti  pemakaian  1  (satu)  hari  sebagaimana  diatur  didalam  pada SEMA  Nomor  4  Tahun  2010,  bahwa  pada  saat  proses  penyidikan,  penyidik memiliki kewenangan untuk meminta secara tertulis kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT)  agar    dilakukan  Asesmen  terhadap  tersangka  untuk  mendapatkan  Surat Rekomendasi  dapat  dilakukannya  rehabilitasi  Narkotika.  Dalam hal  ini, penyidik juga  dapat  melakukan  bargaining  terhadap  tersangka  ataupun  dengan  keluarga tersangka, karena pihak tersangka lebih memilih dilakukan rehabilitasi  Narkotika dari pada pemidanaan penjara.
Kemudian,  narasumber  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  dalam pemberantasan  narkotika,  hal  yang  sangat  dituntut  dalam  pembuktian  sebagai penyalahguna narkotika adalah unsur memiliki dan menguasai untuk menetapkan tersangka  sebagai  penyalahguna  narkotika.  Unsur  memiliki  disini,  seorang tersangka  tersebut  harus  menguasai  barang  bukti  narkotika,  sehingga  dengan kekuasaannya  tersebut,  tidak  memungkinkan  ada  orang  lain  yang  dapat mengambilnya.  Sebagai  contoh,  seseorang  yang  menyimpan  barang  bukti  tidak didalam badannya atau tidak didalam rumahnya (penguasaannya), namun barang bukti  tersebut  disimpan  diluar  rumah  yang  tidak  memiliki  perkarangan  tertutup (tidak  memiliki  pagar),  sehingga  setiap  orang  dengan  bebas  dapat  mengakses tempat  tersebut.  Disini,  Penyelidik  yang  menemukan  barang  bukti  yang  berada dipekarangan rumah si  pemilik rumah, tidak dapat  langsung menuduh si  pemilik rumah  merupakan  pemilik  barang  bukti  narkotika  tersebut.  Hal  inilah  yang menyulitkan  penyelidik  untuk  membuktikan  bahwa  si  pemilik  rumah  adalah sebagai  pemilik barang bukti  yang disimpan diluar di  pekarangan rumah terbuka tersebut.
Narasumber  juga  menjelaskan  bahwa  masyarakat  kita  yang  memiliki  ekonomi rendah,  sehingga  sering  ikut  membantu  secara  tidak  langsung  peredaran  gelap narkotika. Sebagai contoh di Kampung Aceh yang berada di Simpang Dam Kota Batam, bahwa setiap penyelidik Kepolisian yang masuk ke wilayah tersebut, akan sulit mendapatkan informasi melalui masyarakat disekitar kampung aceh tersebut, meskipun  warga  tersebut  tidak  terlibat  secara  langsung  melakukan  kegiatan peredaran  gelap  narkotika  sehingga  memiliki  kesan  yang  menutupi  kegiatan peredaran  gelap  narkotika  diwilayah  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa masyarakat  yang  berdomisili  diwilayah  kampung  aceh  tersebut  dalam  mencari rejeki dari penyediaan tempat parkir, penyewaan kamar kos yang biasa digunakan oleh pengedar  narkotika, warung sembako, dan lain sebagainya untuk  kebutuhan warga di kampung aceh tersebut. Sehingga, wilayah tersebut sangat tertutup bagi warga luar yang baru atau warga yang tidak dikenal masuk ke lingkungan tersebut.
Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kabid Rehabilitasi BNNP Kepri dan juga  merupakan  salah  satu  Tim  Asesmen  Terpadu  (TAT)  pada  BNNP  Kepri, menjelaskan  terkait  tugas  dan  wewenang  dari  Badan  Narkotika  Nasional sebagaimana diatur didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam melakukan  wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dalam melakukan Rehabilitasi terhadap  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika,  Rehabilitasi  Narkotika dapat dilakukan dengan cara :
Rehabilitasi secara sukarela ( Voluntary ) atau dikenal dengan istilah ‘wajib lapor’ dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Rehabilitasi  Narkotika  secara  sukarela  ( Voluntary )  atau  dikenal  dengan  istilah ‘wajib lapor’ diatur dalam pasal 55 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dituliskan bahwa Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur, wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk  mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 9 Dengan adanya aturan terkait wajib lapor tersebut, diharapkan adanya peran serta dari orang tua atau wali atau keluarga untuk aktif melaporkan pecandu dan korban penyalahguna ke lembara rehabilitasi narkotika guna dilakukan  upaya pemulihan kesehatan sebelum ditangkap atau tertangkap tangan, dan demi melindungi orang tua  atau  wali  dari  pecandu  Narkotika  dari  jeratan  hukum,  serta    mewajibkan masyarakat  ikut  berpartisipasi  terhadap  program  pemerintah  untuk  memberantas peredaran  gelap  Narkotika.  Tata  cara  pelaksanaan  ‘wajib  lapor’  diatur  dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Untuk itu, setiap pelaksanaan rehabilitasi secara sukarela yang dilakukan  oleh  institusi  penerima  wajib  lapor  (IPWL)  yang  telah  ditunjuk  oleh Pemerintah, wajib mempedomani Peraturan Pemerintah tersebut. Namun, sebelum dilakukannya rehabilitasi narkotika, setiap calon residen (pasien) wajib dilakukan
9 Pasal  55  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143).
Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan tingkat keparahan kecanduan  calon  residen  (pasien)  tersebut  dan  dapat  menentukan  langkah selanjutnya dalam menangani calon residen tersebut.
Berikut  ini  digambarkan  diagram  alur  tata  cara  penerapan  rehabilitasi narkotika  dengan  sukarela  ( Voluntary )  atau  wajib  lapor  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu Narkotika.
Gambar  1. Diagram  Alur  Tata  Cara  Rehabilitasi  Narkotika  Secara  Sukarela berdasarkan  data  dari  BNNP  Kepri  dan  Loka  Rehabilitasi  BNN  Batam,  dan peraturan perundang-undangan.
Rehabilitasi Narkotika yang dilakukan terhadap tersangka/ atau terdakwa melalui proses hukum ( Compulsary ).
Penetapan  rehabilitasi  narkotika  melalui  proses  hukum  ( Compulsary )  dilakukan karena  tertangkapnya  seseorang  penyalahguna  Narkotika  atau  korban penyalahguna  narkotika  yang  sedang  menggunakan,  membawa,  menyimpan  atau menggunakan Narkotika (dalam penguasaan tersangka). Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, rehabilitasi Narkotika juga dapat
PECANDU
ORANG TUA /
KELUARGA
WALI PETUGAS NON
IPWL INSTANSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)
ISI FORM / PERSYARATAN REKOMENDASI DALAM LOKA LUAR  LOKA ASESMEN REHAB MEDIS REHAB SOSIAL PASCA REHABILITASI
dilakukan  terhadap  tersangka  yang  pada  saat  sedang  dalam  proses  penyidikan  di Kepolisian  maupun  dalam  penyidikan  pada  BNN,  karena  melihat  tingkat  dari keparahan kecanduan tersangka tersebut, dan sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukannya  proses  penyidikan,  maka  diharuskan  untuk  dilakukan  upaya pemulihan kesehatan terlebih dahulu, dan kemudian baru dilanjutnya pada proses hokum  untuk  mendapatkan  penetapan  atau  putusan  dari  Hakim.  Hal  ini  sesuai dengan pasal 103 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dalam pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 juga meyebutkan bahwa dalam  memutuskan  perkara  narkotika,  hakim  wajib  mempertimbangkan  untuk memutuskan rehabilitasi narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, wajib hukumnya untuk dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), untuk mendapatkan Surat Rekomendasi. dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terkait jumlah barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari yang ditemukan pada tersangka, apabila tidak terbukti terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, terhadap terdakwa yang menjalani persidangan pada pengadilan, ditetapkan atau diputuskan untuk dilakukan rehabilitasi narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Namun, pada prakteknya, bahwa tidak semua tersangka  ataupun  terdakwa  dilakukan  rehabilitasi  narkotika.  Dan  terhadap tersangka atau terdakwa sering dikenakan persangkaan pasal 112 Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  untuk  menjerat  tersangka  atau  terdakwa  agar  dilakukan pemidanaan.  mBerikut  ini  digambarkan  diagram  alur  penerapan  rehabilasi narkotika melalui proses hukum (Compulsary), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
TANGKAP PENYIDIKAN PENUNTUTAN PENGADILAN PENJARA (KURUNGAN) JAKSA HAKIM TAT (REKOMENDASI) PUTUSAN REHABILITASI
Gambar 2. Diagram Alur Tata Cara Rehabilitasi Narkotika Melalui Upaya Hukum (Compulsary)  berdasarkan  data  dari  BNNP  Kepri  dan  peraturan  perundang- undangan
Peneliti  melakukan wawancara terhadap  salah satu  petugas pada  IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) pada Loka Rehabilitasi BNN Batam, yaitu dengan dr. Danu Cahyono  selaku  Kepala  Loka  Rehabilitasi  BNN  Batam  yang  menangani  pasien pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika.  Bahwa  Loka  Rehabilitasi  BNN Batam sifatnya hanya menerima calon residen (pasien) untuk dilakukan rehabilitasi narkotika,  baik  secara  sukarela  ( voluntary )  maupun  melalui  putusan  pengadilan ( compulsory ),  baik  melalui  putusan  Pengadilan  Negeri  Batam  atau  Putusan Pengadilan  Negeri  pada  daerah  lainnya.  Dalam  hal  ini,  Loka  rehabilitasi  BNN Batam tidak hanya merawat pasien yang merupakan warga Batam atau Kepulauan Riau  saja,  namun  dapat  merawat  pasien  yang  berasal  dari  provinsi  lain.  Dalam setiap putusan Pengadilan yang memutuskan atau menetapkan terhadap terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi narkotika, dalam putusannya wajib disebutkan tempat dilakukannya  rehabilitasi  narkotika ,  dan lamanya  dilakukan  proses  rehabilitasi narkotika . Hal ini sesuai dengan Point nomor 3 SEMA No. 4 Tahun 2010.
Peneliti mendapatkan data jumlah residen pada Loka Rehabilitasi Narkotika BNN Batam, yaitu :
Tahun 2014 sebanyak 20 (dua puluh) orang rehabilitasi yang dilakukan rehabilitasi secara sukarela, dan sebanyak 12 (dua belas) orang yang dilakukan melalui upaya Hukum (Compulsary).
Tahun  2015  sebanyak  202  (dua  ratus  dua)  orang  rehabilitasi  yang  dilakukan rehabilitasi secara sukarela, dan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang dilakukan melalui upaya hukum (Compulsary).
Tahun  2016  sebanyak  325  (tiga  ratus  dua  puluh  lima)  orang  yang  dilakukan rehabilitasi  secara  sukarela,  dan  sebanyak  20  (dua  puluh)  orang  yang  dilakukan rehabilitasi melalui upaya hukum (Compulsary).
Tahun  2017  sebanyak  196  (seratus  Sembilan  puluh  enam)  orang  yang  dilakukan rehabilitasi  secara  sukarela,  dan  sebanyak  5  (lima)  orang  yang  dilakukan rehabilitasi melalui upaya hukum (Compulsary).
Tahun  2018  sebanyak  221  (dua  ratus  dua  puluh  satu)  orang  yang  dilakukan rehabilitasi secara sukarela, dan sebanyak 2 (dua) orang yang dilakukan rehabilitasi melalui upaya hukum (Compulsary).
Berikut  ini  peneliti  gambarkan  grafik  jumlah  pasien  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan  rehabilitasi  pada  Loka  Rehabilitasi BNN Batam, baik secara Sukarela ( Voluntary ) atau wajib lapor, dan melalui upaya hukum ( Compulsary ) :
Tabel 2. Data Pasien Rehabilitasi Narkotika Tahun 2014 s/d 2018 pada Loka Rehabilitasi BNN Batam.
Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  terjadinya  penurunan  jumlah  residen Rehabilitasi  Narkotika  melalui  putusan  pengadilan  dibandingkan  tahun sebelumnya, sedangkan jumlah perkara tindak pidana Narkotika sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika cukup signifikan dari tahun ke tahun. Lantas, apa  yang  menyebabkan  jumlah  rehabilitasi  narkotika  yang  berdasarkan  putusan pengadilan semakin menurun ?  dr. Danu Cahyono juga menerangkan bahwa ada beberapa  perkara  tindak  pidana  narkotika,  dimana  terhadap  terdakwa  yang dikenakan  pasal  penyalahguna  narkotika  berdasarkan  pasal  127  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009,  dan  telah  mendapatkan  surat  rekomendasi  dari  Tim Asesmen Terpadu (TAT), namun Pengadilan menjatuhkan vonis pidana kurungan atau  penjara.  Terhadap  hal  ini,  dr.  Danu  Cahyono  tidak  dapat  memberikan penjelasan,  karena  hal  tersebut  merupakan  penilaian  dari  hakim  yang  memimpin persidangan. Hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara, dan setiap hakim  memiliki  alasan  tertentu  mengapa  terhadap  penyalahguna  dikenakan pemidanaan, bukan dilakukan upaya pemulihan kesehatan.
dr.  Danu  Cahyono  juga menjelaskan  bahwa  tidak  ada  langkah  hukum  atau kebijakan  hukum  yang  diambil  untuk  mengoptimalkan  penerapan  rehabilitasi tersebut di Kota Batam sebagai upaya pemulihan kesehatan. Namun ada kebijakan hukum secara nasional yang diambil oleh para pemangku jabatan, yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, Menteri  Sosial  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional Republik Indonesia.
0 50 100 150 200 250 300 2014 2015 2016 2017 2018 Voluntery Compulsery
Dalam  melakukan  wawancara  terhadap  narasumber  yang  merupakan  salah  satu Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Batam  yaitu  TAUFIK  ABDUL  HALIM NAINGGOLAN,  S.H,  yang  juga  menjabat  selaku  pejabat  bidang  Humas Pengadilan  Negeri  Batam,  peneliti  mendapatkan  sumber  data  jumlah  perkara narkotika yang masuk ke Pengadilan Negeri Batam, yaitu :
Tahun 2016 sebanyak 413 perkara; Tahun 2017 sebanyak 373 perkara; Tahun 2018 sebanyak 344 perkara.
Dengan data yang didapat tersebut, peneliti menggambarkan dengan grafik jumlah perkara tindak pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Batam :

## Tabel  3.  Data  Perkara  NarkotikaTahun  2016  s/d  2018  Yang  Masuk  Pada Pengadilan Negeri Batam
Dari data perkara Narkotika tersebut, Pengadilan Negeri Batam tidak secara khusus merincikan  secara  terpisah  jumlah  perkara  tindak  pidana  Narkotika  yang diputuskan  bersalah  sebagai  pengedar,  perantara,  penyalahguna  dan  korban penyalahgunaan  Narkotika,  sehingga  tidak  tergambarkan  jumlah  terdakwa  yang ditetapkan atau diputuskan untuk dilakukan rehabilitasi Narkotika.
Taufik  Abdul  Halim  Nainggolan,  S.H juga  menjelaskan  bahwa  setiap  putusan terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika, Hakim dapat berpedoman pada jumlah barang bukti yang telah diatur didalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, namun setiap Hakim dalam memutuskan perkara harus bersifat mandiri, tanpa ada intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Terhadap putusan  hakim yang memutuskan untuk dilakukan Rehabilitasi Narkotika, dalam amar putusannya disebutkan secara jelas tempat  rehabilitasi  yang  terdekat  dengan  Pengadilan,  dan  lamanya  dilakukan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan angka 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Terkait  data  sekunder  yang  didapatkan  oleh  peneliti,  yaitu  putusan  pengadilan negeri Batam yang didapatkan oleh peneliti, yaitu :
0 100 200 300 400 2016 2017 2018 Perkara Narkotika 2016-2018 Perkara Narkotika
Perkara  nomor  :  157/Pid.B/2015/PN.BTM  terdakwa  atas  nama  HAMDAN SYUHADA  SARAGIH  Alias  GELENG  Bin  M.  Abdul  Halim  SARAGIH  yang terbukti  bersalah  dikenakan  pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  RI  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika, memiliki barang bukti Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,29 Gram, dan dan telah mendapatkan surat rekomendasi dari TAT untuk dilakukannya rehabilitasi narkotika, dan terhadap terdakwa dipidana penjara selama 1  (satu)  tahun  dan  rehabilitasi  selama  6  (enam)  bulan  Rehabilitasi  di  Loka Rehabilitasi BNN Batam.
Perkara  nomor  :  566/Pid.B/2014/PN.BTM  terdakwa  CANG  KENG  HUA  Alias AHU yang terbukti bersalah dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan memiliki barang bukti sebanyak 1 (satu) butir  Narkotika  Golongan  jenis  Ekstasi  warna  merah  jambu  dengan  kode  B29 dengan berat 0,39 gram. Terdakwa tidak mendapatkan surat rekomendasi dari TAT untuk dilakukannya rehabilitasi narkotika, sehingga terhadap terdakwa diputuskan divonis 3 (tiga) bulan dengan pidana penjara.
Putusan  perkara  pada  tingkat  kasasi  Nomor  2158/Pid.sus/2015  terdakwa  1  atas nama Muhammad Agus Salim bin Abdul Karim dan terdakwa 2 atas nama Ahmad Yusuf  bin  Yusuf,  diputuskan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Penyalahguna Narkotika bagi diri Sendiri dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  karena  memiliki  barang  bukti  sebanyak  1  (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,6 gram, dan terhadap terdakwa  tidak  mendapatkan  surat  rekomendasi  dari  TAT  untuk  dilakukannya rehabilitasi narkotika, dan terhadap terhadap terdakwa 1 Muhammad Agus Salim bin  Abdul  Karim  divonis  penjara  selama  1  (satu)  tahun,  dan  terdakwa  2  Ahmad Yusuf bin Yusuf divonis penjara selama 6 (enam) bulan.
Adanya  perbedaan  putusan  perkara  tersebut,  Hakim  Taufik  Abdul  Halim Nainggolan,  S.H  menjelaskan  bahwa  adanya  perbedaan  putusan  untuk dilakukannya rehabilitasi narkotika terhadap terdakwa dikarenakan hakim melihat adanya Surat Rekomendasi dari TAT untuk dilakukannya rehablitiasi medis, dan yang melatarbelakangi perbedaan setiap putusan tersebut adalah keyakinan masing- masing Hakim  yang memeriksa perkara dalam persidangan. Setiap Hakim dalam memutuskan  perkara,  harus  bersifat  mandiri,  sehingga  bersifat  bebas  dalam menafsirkan  dan  menerapkan  SEMA  tersebut.  Terhadap  terdakwa  penyalahguna Narkotika  yang  merasa  vonis  yang  tidak  adil,  maka  terdakwa  dapat  melakukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung RI.
Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu petugas pada Pengadilan Negeri  Batam  yang  tidak  ingin  disebutkan  namanya  dalam  penelitian  ini,  bahwa terhadap  perkara  Narkotika  yang  merupakan  penyalahguna  narkotika  yang  telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, dapat dilakukannya bargaining  (tawar  menawar)  karena  adanya  factor  X  terhadap  vonis  hukuman, apakah terhadap terdakwa diputuskan untuk  dilakukannya rehabilitasi  Narkotika, atau  terhadap  terdakwa  divonis  hukuman  kurungan  atau  pidana  penjara.  Dan lamanya vonis hukuman juga dapat dilakukan bargaining (tawar menawar) karena
adanya faktor X yang dapat mempenggaruhi berat ringannya vonis hukuman. Hal tersebut  sering  dilakukan,  karena  setiap  terdakwa  penyalahguna  Narkotika,  tidak ingin  mendapatkan  hukuman  penjara,  atau  tidak  ingin  mendapatkan  pemidanaan yang  lama  ke  dalam  Lembaga  Permasyarakatan.  Dan,  terhadap  perkara  tindak pidana  penyalahguna  narkotika  yang  belum  mendapatkan  Surat  Rekomendasi untuk  dilakukannya  Rehabilitasi  Narkotika  terhadap  terdakwa,  Hakim  dapat meminta secara tertulis kepada TAT (Tim Asesmen Terpadu) untuk dilakukannya Rehabilitasi  Narkotika  terhadap  terdakwa.  Namun,  sekali  lagi  disini  sering disebutkan bahwa adanya faktor X yang dapat menentukan arah dari putusan hakim terhadap terdakwa penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika.

## 2.  Efektivitas  terhadap  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  Narkotika  bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam
Berdasarkan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut, peneliti menyimpulkan  bahwa  penerapan  kebijakan  rehabilitasi  terhadap  pecandu  dan korban  penyalahgunaan  Narkotika  di  Batam  tidak  efektif.  Tidak  efektifnya penerapan  kebijakan  rehabilitasi  terhadap  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam berdasarkan penelitian ini :

## 1) Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang):
Menurut Achmad Ali, faktor-faktor  yang mengukur ketaatan terhadap hukum, bahwa salah satu syarat-syarat dalam membuat suatu undang-undang,  seyogyanya aturan  tersebut  bersifat  melarang  (prohibitur),  dan  jangan  bersifat  mengharuskan (mandatur),  sebab  hukum  yang  bersifat  melarang  (prohibitur)  lebih  mudah dilaksanakan  ketimbang  hukum  yang  bersifat  mengharuskan  (mandatur).    Pada pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah bersifat mandatur, yaitu mewajibkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, namun pasal  112  merupakan  pasal  karet  yang  dapat  menjerat  pidana  bagi  penyalahguna narkotika, dan pada Pasal 127 merupakan aturan yang menjelaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara terdakwa sebagai  pecandu dan korban penyalahguna narkotika  harus  memperhatikan  pasal-pasal  yang  mengatur  terkait  rehabilitasi narkotika.  Dengan  adanya  inkonsistensi  pengaturan  terkait  rehabilitasi  Narkotika tersebut, menjadikan ruang bagi penegak hukum (Penyidik, penuntut dan Hakim) dalam menginterpretasikan maksud dalam pasal tersebut, sehingga Faktor hukum dalam mengukur efektivitas hukum berjalan tidak efektif.
Dan  kemudian,  SEMA  Nomor  04  Tahun  2010, pada  Angka  nomor  2  disebutkan bahwa  klasifikasi  terdakwa  yang  dapat  dijatuhkan  pidana  berdasarkan  jumlah barang  bukti  Narkotika  untuk  pemakaian  1  (satu)  hari  pada  terdakwa  yang tertangkap tangan. Hal ini tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan batasan  atau  jumlah  barang  bukti  yang  ditemukan  pada  tersangka  atau  terdakwa yang  tertangkap  tangan.  Sehingga,  dalam  penerapan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 menjadi tidak efektif.
2) Faktor  Penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum:
Pemanfaatan  inkonsistensi  aturan  sebagaimana  disebutkan  diatas,  oleh penegak  hukum  menjadi  tujuan  tersendiri  demi  kepentingannya  sendiri  atau kelompoknya. Adanya faktor X sebagaimana disebutkan dalam wawancara dengan narasumber  diatas,  faktor  Penegak  hukum  dalam  mengukur  efektivitas  hukum berjalan tidak efektif.

## 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  dalam  penerapan  rehabilitasi narkotika  di  Kota  Batam  sudah  lengkap,  dengan  adanya  Loka  Rehabilitasi narkotika,  dimana  Tim  Asesmen  Terpatu  (TAT)  yang  sudah  terbentuk  dan  telah mendapatkan sertifikati, maka faktor efektivitas hukum menurut faktor sarana dan prasarana, sangat efektif.
4) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;
Berkaitan dengan faktor masyarakat yang dibahas disini, diharapkan fungsi hukum sebagai  sarana  perubahan  sosial,  atau  sarana  merekayasa  masyarakat  (“social engineering”)  dapat  menjadi  kearah  mana  tujuan  hukum  tersebut  diciptakan. Hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat yang dikenal dengan istilah “a tool of  social  engineering”,  suatu  istilah  yang  pertama  dicetuskan  oleh  ahli  hukum Amerika  yang  terkenal  yaitu  Roscou  Pound.    Roscoe  Pound  juga  mengatakan bahwa “Law as a tool of social engineering” yang artinya Hukum adalah alat untuk memperbaharui  atau  merekayasa  masyarakat.  Secara  sederhana,  penulis berpendapat bahwa apa yang dimaksud oleh Roscoe Pound dengan “Law as a tool of  social  engineering”  dapat  diartikan  bahwa  Hukum  diharapkan  dapat mengarahkan  perilaku  masyarakat  ke  dalam  apa  yang  menjadi  tujuan  hukum  itu sendiri.
Rehabilitasi  Narkotika  merupakan  momok  yang  memalukan  (negatif)  yang didengar  di  kalangan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  cenderung  menutupi apabila ada bagian keluarganya yang merupakan pecandu Narkotika. Hal ini dapat dilihat  dari  data  yang  didapatkan  oleh  peneliti,  bahwa  jumlah  perkara  Narkotika yang dilakukan proses hukum oleh penyidik Polda Kepri dan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Batam masih banyak. Dan kemudian, sebagian dari masyarakat  kita  secara  tidak  langsung  membiarkan  adanya  kegiatan  peredaran gelap narkotika, sebagaimana telah diuraikan pada wawancara dengan salah satu penyelidik/penyidik  pada  Polresta  Barelang  sebagaimana  terjadi  di  wilayah Kampung Aceh Kota Batam.
Berdasarkan uraian diatas, faktor masyarakat dalam mendukung berjalannya aturan terkait  rehabilitasi  Narkotika  terhadap  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan Narkotika, tidak dapat berjalan efektif.
5) Faktor kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya, cipta dan rasa  yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
E.B Taylor yang dikutip oleh Koentjaraningrat, menerangkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,  hukum,  dan  segala  kecakapan,  dan  kebiasaan  yang  diperoleh  manusia sebagai  anggota  masyarakat.    Pengembangan  kebudayaan  adalah  usaha  manusia untuk  menambah  kebudayaan  dari  kondisi  tertentu  menuju  pada  kondisi kebudayaan  yang  lebih  dapat  memenuhi  tuntutan  kehidupannya.  Tujuan pengembangan  kebudayaan  tersebut  adalah  agar  manusia  lebih  memahami eksistensi  dirinya  ditengah  alam,  masyarakat,  dan  waktu,  untuk  kemudian melakukan evaluasi pemahaman tentang budayanya dan menetapkan strategi untuk menghadapi  kondisi  dan  tantangan  silih  berganti.  Sifat  kebudayaan  yang  baik adalah dinamis, selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat pelakunya.  Perubahan Kebudayaan berpengaruh ke arah positif maupun negatif.
Kota Batam  yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan  Malaysia,  menyebabkan  Batam  menjadi  multi  kultural.  Dengan  pengaruh kebudayaan  yang  datang  ke  Kota  Batam,  dapat  dilihat  sebagai  contoh,  semakin banyaknya  tempat  hiburan  malam  di  Kota  Batam.  Dengan  semakin  banyaknya tempat hiburan malam di Kota Batam, dapat dipastikan menjadi tempat yang rawan dalam  peredaran  gelap  narkotika,  dimana  seseorang  dapat  dengan  mudahnya menemukan  barang-barang  yang  memabukkan  termasuk  Narkotika  untuk dikonsumsi.
Dikaitkan  dengan  Teori  efektivitas  hukum,  bahwa  faktor  kebudayaan  dapat mempengaruhi tidak efektifnya aturan hukum.

## E. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  didapatkan  oleh  peneliti,  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
Tata  cara  penerapan  Rehabilitasi  Narkotika  terhadap  pecandu  dan  korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara :
1. Rehabilitasi Narkotika melalui Wajib Lapor (Sukarela/Voluntery). Tata cara penerapan rehabilitasi narkotika melalui wajib lapor
(Sukarela/Voluntery) telah diuraikan pada halaman 8 diatas.
Rehabilitasi Narkotika karena adanya Upaya Hukum (Compulsary).
Tata cara penerapan rehabilitasi narkotika melalui wajib lapor (Sukarela/Voluntery) telah diuraikan pada halaman 9-10 diatas.
2. Tidak ada kebijakan hukum yang dilakukan secara khusus yang dilakukan para pemangku jabatan di kota Batam untuk mengoptimalkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Bandung  :  PT.  Citra Aditya Bakti, 2004
Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence), Jakarta: Penerbit Kencana, 2009
Bambang  Sunggono,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Cet.  1,  Jakarta  :  PT.Raja Grafindo Persada, 2007
Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.2, Jakarta : Kencana, 2008 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986
Syahruddin  Nawawi,  Penelitian  Hukum  Normative  Versus  Penelitian  Hukum
Empiris, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika

## Artikel Jurnal
Adi Purnomo, Fasilitas Pertukaran Budaya Indonesia -Jepang, Yogyakarta : UGM,

## Internet
Institute For Criminal Justice Reform, Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010, 2017,  Diambil  pada  20  Juli  2018  dari  https://icjr.or.id/hakim-diminta-untuk- memberikan-putusan-rehabilitasi-kepada-pengguna-dan-pecandu-narkotika- sesuai-sema-42010/

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara Tahun 2009 Nomor 143).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Pecandu Narkotika
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara  Penanganan  Tersangka  Dan/Atau  Terdakwa  Pecandu  Narkotika  Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
Peraturan  Bersama  antara Ketua Mahkamah Agung Republik  Indonesia,  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  Tentang  Penanganan  Pecandu  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi,  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.