Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 6, No.1 (2022) June 2022, pp. 86-100 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Analisis Strategi Treasury Single Account dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Kas Umum Daerah
Isti’anah
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi, istimahfud@gmail.com ail

## ABSTRACT
The Indonesian government has developed a Treasury Single Account (TSA) as a form of Public Financial Management reform since the last decade and a half. Despite its impressive success where previously idle cash  balances  in  commercial  banks,  its  have  been  consolidated  into  government  accounts  at  Bank Indonesia (BI). T he development of the TSA is not yet complete. This paper investigates the TSA has been  developed  in  Indonesia  and  identifies  the  gap  between  international  best  practice.  The  current literatures on TSA used to observe the existing TSA policies in Indonesia. Based on the analysis of the literatures, this study found that there is still a gap between the achievements and some significant things. The veracity of some of the literatures that has proven successful is worth considering. I n addition to ensuring that the development of the current TSA has been carried out properly. This study is expected to  contribute  to  the  development  of  the  current  TSA  in  Indonesia  by  providing  recommendations regarding the overall implementation of Virtual Accounts for all public fund accounts, the continuous development of all TSA supporting components, as well as the adoption of other countries' success by adjusting the specific conditions of Indonesia
Keyword: bank, cash, government, account, balance

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Gelombang transformasi untuk memperkuat penggunaan dana publik secara bijaksana sampai  juga  di  Indonesia.  Kementerian  Keuangan  c.q  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan mulai  mengimplementasikan Treasury  Single  Account (TSA)  pada  tahun  2008.    Rekening pengeluaran  terplih  menjadi  pionir  dalam  pelaksanaannya  melalui  penerapan  rekening bersaldo nihil di bank-bank operasional. Bank operasioanl langsung melakukan pembayaran kepada supplier tanpa ada jeda lagi. Tahapan-tahapan selanjutnya terus bergulir, mulai dari konsolidasi saldo, Treasury Notional Pooling (TNP), sweeping hingga yang terbaru penggantian rekening tradisional milik satuan kerja menjadi Virtual Account (VA).
Prestasi keberhasilan penerapan TSA dalam tabel 1 terus dibayangi oleh keprihatinan meluas terkait berbagai kelemahan pengelolaan rekening kas daerah yang menampung dana transfer dari pemerintah pusat. Pengendapan dana transfer di rekening kas daerah terjadi sejak awal penerapan dana transfer. Fenomena tersebut terus berulang dari tahun ke tahun. Terkesan daerah mengelola keuangan mereka seperti “kerajaan independent” yang tidak tersentuh oleh
pemerintah  pusat.  Untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  negara  yang selama ini sudah diterapkan di negara-negara maju seolah-olah terhambat oleh regulasi.
Tabel 1. Prestasi Pengelolaan KEuangan Daerah Melelui Implementasi TSA No Tahun Prestasi penerapan TSA 1 2008 Pembayaran ke supplier dilakukan di hari yang sama tanpa ada mengendap di bank 2 2009 - Konsolidasi  saldo  kas di  BI,  satu  rekening  untuk  penerimaan  dan  pengeluaran. Semua penerimaan di tampung dalam satu rekening dan  pengeluaran di ambil dari rekening yang sama
- Biaya jasa ke bank komersial penampung pajak dan PNBP.
- Pendapatan  remunerasi atas uang pemerintah yang mengendap di BI
- Penerapan TNP ke rseluruh ekening satker
3 2010 - Sweaping  (penyapuan)  seluruh  rekening  penerimaan  setiap  hari,  sehingga rekening penampungan di bank komersial bernilai nihil setiap hari kerja
- Penempatan  uang  menganggur  di  BI  atau  bank  operasional  untuk  mendapat pendapatan
- Investasi  jangka  pendek  dan  instrument-intrumen  yang  aman  dan menguntungkan 4 2012- 2013 Menerima  remunerasi  antara  2-4  trilyun  per  tahun  dan  meningkat  untuk  tahun- tahun selanjutnya 5 2014 Penerapan TSA pada rekening bendahara pengeluaran 6 2015 Perluasan penerapan TSA atas rekening bendahara pengeluaran diantaranya dengan Cash Management System (CMS) BRI dan Bank Indonesia Government electronic Banking System (BIG-eB)
7 2021 Menyederhanakan jumlah rekening pengeluaran dari 25.000 an menjadi 4 000 an rekening Virtual Account

## Sumber : KPPN Jambi dan diolah penulis
Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung  jawab  untuk  sebesar  besarnya  kemakmuran  rakyat,  yang  diwujudkan  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal  mengenai  keuangan negara di atur dengan  Undang-Undang  Keuangan  Negara.    Beberapa  ahli  menafsirkan  arti  luas  adalah seluruh  keuangan  negara,  namun  beberapa  ahli  menafsirkan  keuangan  negara  dalam  arti sempit  bahwa  harus  dipisahkan  keuangan  negara  dengan  keuangan  daerah  terkait pelaksanaan anggaran. Penafsiran dalam arti sempit sudah sejalan dengan UU No 1 Tahun2004 bahwa
pelaksanaan
anggaran merupakan tanggung tawab Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota. Demikian pula pemahaman dalam arti luas juga sudah tertulis  jelas  dalam  UU  yang  sama,  Keuangan  Negara  adalah  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  negara,  termasuk  investasi  dan  kekayaan  yang  dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah: (1) menilai tingkat kemajuan penerapan TSA di Indonesia, dibandingkan best  practice ,  (2)  memberikan  alternatif  usulan  dalam  implementasi  TSA  di Indonesia;  dan  (3)  memberikan  sumbangan  pemikiran  yang  dapat  digunakan  dalam perumusan kebijakan manajeman kas pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Karakteristik TSA
TSA adalah proses dan alat untuk manajemen keuangan pemerintah, perbankan dan posisi kas yang efektif. Ini adalah alat untuk mengumpulkan dan menyatukan semua rekening dan  keuangan  pemerintah  dalam  satu  tempat  yang  sama  (Oyedekun,  2016).  TSA  juga didefinisikan  sebagai  rekening  bank  yang  menghubungkan  penerimaan  dan  pembayaran pemerintah serta dapat memberikan pandangan pada pemerintah atas semua sumber daya kas pemerintah. Dalam arti sempit, TSA dapat didefinisikan sebagai satu rekening bank (sebaiknya disimpan di bank sentral) atau struktur terpadu rekening bank dan akuntansi atau "rekening virtual"  (sub-rekening)  yang  dengannya  pemerintah,  melalui  satu  administrator  (umumnya perbendaharaan),  dapat  mengelola  pendapatan  dan  pembayaran  secara  terpusat  untuk memperoleh posisi  kas konsolidasi  pada setiap akhir hari  (Fainboim dan Pattanayak, 2011). Mereka juga memberikan definisi dalam arti yang lebih luas, TSA adalah seperangkat sistem, proses,  norma,  dan  prosedur  yang  diterapkan  pada  perbendaharaan  nasional  untuk konsolidasi dana dan pengelolaan keuangannya.
Selanjutnya Fainboim dan Pattanayak menjelaskan tentang enam karakteristik utama TSA  yang  efisien.  Yang  pertama  lokasi,  TSA  harus  dioperasikan  di  bank  sentral  karena memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan bank komersial termasuk resiko moral hazard. Cakupan merupakan karateristik kedua. TSA harus mencakup semua entitas dan sumber daya pemerintah, sumber daya anggaran dan non anggaran (terlepas dari sumber pendapatannya), lembaga  pengumpul,  entitas  penerima  atau  pengguna  akhir  sumber  daya  tersebut  untuk memastikan  bahwa  jumlah  maksimun  sumber  daya  tunai  dikelola  oleh  pusat.  Hal  ini  akan mengurangi  biaya  eksplisit  dan  biaya  peluang  yang  dikeluarkan  perbendaharaan  untuk mengelola kas pemerintah. Karateristik ketiga adalah konsentrasi, instansi pemerintah tidak boleh  memelihara  sumber  daya  di  rekening  bank  yang  berada  di  luar  pengawasan perbendaharaan, dan perbendaharaan harus diberi wewenang untuk mengizinkan pembukaan atau  penutupan  rekening  bank  di  perbendaharaan  pemerintah.  Fitur  ini  mengikuti  yang sebelumnya dimana saldo semua rekening bank pemerintah disapu ke TSA pada akhir setiap hari.
Kesesuaian  menjadi  karakteristik  berikutnya,  agar  perbendaharaan  dapat  mengelola arus kasnya sesuai dengan prinsip keuangan, kesepadanan sumber daya harus diizinkan untuk mencapai efisiensi yang maksimum. Rekening pemindahbukuan dirancang untuk menjamin kesepadanan  sumber  daya  TSA  untuk  penggunaan  perbendaharaan,  terlepas  dari  alokasi anggarannya  atau  apropriasi.  Fungsi  utama  dari  rekening-rekening  ini  adalah  untuk memastikan  bahwa  sumber  daya  yang  dialokasikan  dimiliki  dan  tersedia  bagi  penerima manfaat  tanpa  harus  menyimpannya  di  rekening  bank  yang  terpisah.  Dengan  demikian, mereka  memfasilitasi  pembukuan  dan  pengendalian  arus  kas  dan  saldo,  biasanya  fungsi
rekening  bank.  Praktik  terbaik  adalah  menyelenggarakan  pembukuan  di  IFMIS  ( Integrated Financila  Management  Information  System )  pemerintah,  meskipun  dimungkinkan  untuk mengadopsi  sistem  di  mana  subrekening  TSA  dalam  fungsi  bank  yang  sama  dengan pembukuan.
Transaksi  pendapatan  dan  pembayaran  yang  tepat  waktu  merupakan  karateristik kelima.    Sumber  daya  pemerintah  harus  dimasukkan  ke  dalam  TSA  segera  setelah dikumpulkan dan pencairan dilakukan hanya jika pengeluaran dibenarkan. Beberapa literatur menyebutkan sebagai meminimalkan float . Karateristik terakhir adalah informasi tepat waktu: Informasi tentang posisi kas agregat pemerintah harus tersedia dan dapat diakses setiap hari, lebih disukai dalam waktu nyata. Informasi yang tepat waktu tentang ketersediaan kas sangat diperlukan untuk memperbarui perencanaan kas dan operasi harian perbendaharaan dalam keuangan pasar (misalnya, investasi surplus sementara, penerbitan utang jangka pendek).

## Manajemen Kas
Storkey (2003) mendefinisikan manajemen kas pemerintah adalah serangkaian strategi yang diambil pemerintah untuk memiliki sejumlah uang pada waktu dan tempat yang tepat untuk  memenuhi  kewajiban  pemerintah  dengan  biaya  yang  paling  menguntungkan. Sementara Mu (2006), manajemen kas pemerintah adalah strategi dan seluruh proses terkait pengaturan arus kas pemerintah dalam jangka pendek di antara berbagai lembaga pemerintah dan  antara  pemerintah  dengan  sektor  swasta.  Selanjutnya  Mu  juga    mengatakan  bahwa Manajemen kas yang efektif dapat mencapai empat tujuan ideal. Pertama, menyediakan dana tepat waktu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembayaran utang. Menghindari munculnya biaya atas saldo kas menganggur dalam sistem perbankan menjadi tujuan kedua. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan penerimaan dari investasi kas yang menganggur ( idle cash ). Tujuan terakhir atau keempat adalah mengurangi  dan mengendalikan berbagai risiko seperti  r efinancing,  credit,  roll  over ,  dan market  risks. Sejalan  dengan  Mu,  Lienert  (2009)  juga menyebutkan bahwa memastikan ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran yang jatuh tempo  adalah  tujuan  pertama  dilakukannya  manajemen  kas  pemerintah.  Sedangkan  tujuan kedua  adalah  untuk  mengumpulkan  semua  penerimaan  pada  satu  rekening.  Melakukan pinjaman  jika  diperlukan  dengan  meminimalkan  jumlah  biaya  bunga  dari  pinjaman merupakan tujuan ketiga. Optimalisasi idle cash dan mengelola risiko dengan investasi surplus hanya  pada  instrumen  yang  memiliki  agunan  yang  memadai  adalah  tujuan  keempat  dan kelima.
Dalam  implementasinya  TSA  menggunakan Principle  Unity  of  Cash -  didasarkan  pada teori berhemat uang, pengaturan perbankan pemerintah harus terstruktur dan terpadu untuk memastikan  penghematan  uang  tunai  pemerintah.  Dikatakan  bahwa  posisi  ini  diambil  oleh sebagian besar ekonom seperti halnya dengan berhemat dan pengelolaan sumber daya yang terbatas  (Ajugwe,  2020).  Bank  Dunia  (2009)  mempertegas  Prinsip  Kesatuan  Perbendaharaan dimana dinyatakan bahwa perbendaharaan mengkonsolidasikan kontrol atas semua dana yang tersedia untuk pengelolaan dan akuntabilitas yang efisien. Dengan kata lain, tidak ada lembaga pemerintah  lain  yang  diizinkan  untuk  mengoperasikan  rekening  bank  tanpa  diketahui kementerian Keuangan selaku BUN.  Secara konseptual, Patternayak menyatakan bahwa TSA harus berfungsi sebagai kumpulan sumber daya kas pemerintah dalam satu akun atau sejumlah akun  yang  terhubung  ke  akun  utama.  Tujuannya  adalah  meminimalkan  biaya  transaksi
perbankan,  mempercepat  pengiriman  pendapatan  yang  dikumpulkan  ke  kas,  pembayaran segera  untuk  pengadaan  pemerintah  yang  disetujui,  memfasilitasi  rekonsiliasi  antara  data perbankan dan akuntansi, kontrol dan pemantauan yang efisien atas dana yang dialokasikan ke berbagai  instansi  pemerintah,  dan  memfasilitasi  koordinasi  yang  lebih  baik  antara  program fiskal dengan kebijakan moneter yang menghilangkan kejutan fiskal mendadak bagi otoritas moneter (Patternayak & fainbaim 2010 ).
Teori  Manajemen  Keuangan  Publik,  teori  ini  berasumsi  bahwa  pemerintah  akan berhati-hati  dalam  mengelola  pengeluarannya  untuk  kepentingan  rakyat.  Teori  ini  juga menekankan bahwa pendapatan pemerintah harus dimobilisasi dengan baik untuk melarang penjarahan seperti dimasukkan pendapatan ke dalam kantong pribadi (Udo & Esara, 2016). Sementara  Teori  Moneter  Modern – memberikan  prioritas  pada  proses  penganggaran  dan pengelolaan  sumber  daya  yang  efisien  (Ajugwe,  2020).    Menurutnya  pemerintah  yang berdaulat harus bertindak, beroperasi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan dampak tindakannya terhadap Ekonomi. Teori ini menganjurkan keberadaan TSA secara bersamaan di BUN sekaligus BUN sebagai penanggung jawab dan pengendali TSA.  Menurut Wang et al. (2016),  para  manager  keuangan  akan  menghadapi trade-off antara  kebutuhan  likuiditas  dan optimalisasi kas sehingga target utama dalam pengelolaan kas perusahaan adalah memperoleh imbal hasil yang maksimal dengan basis kestabilan kas.
Kondisi pengelolaan kas seperti itu juga akan dihadapi pengelolaan kas negara yang modern di mana BUN selain dituntut untuk menjaga likuiditas juga harus mengoptimalkan kas yang  menganggur  ( idle  cash ).  Rekening  Kas  Umum  Daerah  adalah  rekening  tempat penyimpanan  Uang  Daerah  yang  ditentukan  oleh  gubernur/bupati/walikota  untuk menampung  seluruh  penerimaan  daerah  dan  membayar  seluruh  pengeluaran  daerah  pada bank yang ditetapkan.

## Penelitian Terkait
Penelitian terkait TSA cukup banyak dilakukan sebelumnya diantaranya Daniel C. Dan Emmanuel  N  Iheanacho  (2015,) dalam  penelitiannya  membahas  detail  tujuan diimplementasikannya TSA di Nigeria. Mereka berdua mengeksplorasi secara keseluruhan TSA  dan  menyimpulkan  bahwa  TSA  harus  dilaksanakan  secara  menyeluruh  atas  seluruh rekening pemerintah.
Meskipun hasil kajiannya sudah tidak relevan lagi, karena rekening yang dimaksudkan sudah  dihapuskan  semua  oleh  pemerintah,  namun  secara  global  semangat  dan  tujuan penelitian dengan judul Penerapan Treasury Single Account Sebagai Bentuk Manajemen Kas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta) juga menjadi acuan bagi kami. Tulisan ini ditulis oleh Siswo Nugroho dan Bowo  Setiyono,  S.E.,  M.Com.  Dalam  bahasannya  mereka  berdua  menganalisa  pengaruh penerapan  treasury  single  account-TSA  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara  yang merupakan manajemen kas yang mengarah pada pengendalian pengelolaan kas.
Tema  global  lainnya  yang  cukup  menarik  untuk  kami  jadikan  referensi  adalah “E valuasi  Implementasi  Manajemen  Kas  Pemerintah  Pusat  (Studi  Kasus  pada  Direktorat Pengelolaan Kas  Negara  Ditjen Perbendaharaan).  Menarik  disimak  karena  kajian  dilakukan langsung oleh para pegawai yang membidangi langsung dengan pelaksanaan implementasi TSA  di  direktorat  terkait  di  Ditjen  Perbendaharaan.  Berbagai  hal  telah  ditempuh  untuk
penyempurnaan  implementasi  TSA,  sehingga  beberapa  hasil  kajian  ini  sudah out  of  date , namun secara globalnya masih bisa digunakan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif analisis kebijakan.  Moleong  (2012)  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian. Sementara  Penelitian  Kebijakan  adalah  penelitian  yang  dapat  dilakukan  apabila  sedang diimplementasikan  atau  pun  sudah  diimplementasikan  (Putra  2012).  Apabila  sedang diimplementasikan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas,  efektivitas,  dan  efesiensi  dari kebijakan tersebut, sedangkan apabila penelitian kebijakan itu dilakukan pada saat kebijakan itu  sudah  selesai  diterapkan  atau  diimplementasikan  bertujuan  untuk  menilai  kebijakan tersebut  secara  menyeluruh.  Penelitian  kebijakan  harus  dilakukan  dengan  cepat,  tepat,  dan akurat, karena permasalahan yang timbul dalam masyarakat memerlukan solusi yang cepat atau segera ditangani.
Menurut Nugroho (2011), beberapa acuan yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian kebijakan yang pertama bagaimana menempatkan kawasan atau bidang penelitian kebijakan. Berfokus pada pembedaan penelitian apakah penelitiannya untuk kebijakan atau penelitian  tentang  kebijakan.  Untuk  kebijakan  lebih  bersifat  layanan  kebijakan  untuk memberikan  masukan,  evidensi  data,  pertimbangan,  dasar  konseptual-teoritis,  deskripsi konteks  yang  lebih  lengkap  serta  rinci  yang  membantu  dalam  merumuskan, menyempurnakan,  dan  mengimplementasikan  kebijakan.  Berikutnya  bagaimana  seorang peneliti memposisikan dirinya sebagai orang luar atau sebagai orang dalam, apakah seorang peneliti  itu  adalah  seorang  praktisi  atau  seorang  peneliti  kebijakan  yang  profesional  dalam melakukan  penelitian.  Dilanjutkan  dengan  Apa  yang  menjadi  fokus  investigasinya,  proses perumusan  atau  pembuatan  kebijakan,  apakah  diseminasi,  implementasi  atau  dampak kebijakan.  Yang  terakhir  Apakah  penelitian  tesebut  dilakukan  dalam  ruang  lingkup  global, makro, atau mikro.
Menurut  Dukeshire  dan  Thurlow  dalam  Putra  (2012),  langkah-langkah  penelitian kebijakan yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap isu-isu kebijakan utama dan berbagai  kemungkinan,  kemudian  merusmuskan  masalah,  dilanjutkan  dengan  menyusun rencana  aksi  terhadap  pengimplementasian  kebijakan  dan  yang  terakhir  adalah  melakukan mentoring  dan  evaluasi.    Kebijakan  tentang  TSA  yang  sedang  diimplementasikan  menjadi obyek penelitian ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efesiensi dari kebijakan  TSA  tersebut.  Waktu  penelitian  yang  dibutuhkan  intensif  4-6  bulan  dengan memberikan masukan, evidensi data, pertimbangan yang lebih lengkap serta rinci yang dapat membantu  dalam  merumuskan,  menyempurnakan,  dan  mengimplementasikan  kebijakan. Tulisan  ini  menginvestigasi  sejauh  mana  TSA  telah  dikembangkan  di  Indonesia  dan mengindentifikasi  gap  antara  praktik  terbaik  internasional  dan  implementasi  TSA  saat  ini dengan  menggunakan  literatur  terkini  terkait  TSA  dan  observasi  atas  kebijakan  TSA  yang sudah berlaku di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Krisis keuangan Asia tahun 1997 membawa Indonesia ke posisi fiskal terendah dimana tingkat  utang  pemerintah  meningkat  namun  pendapatan  menurun  drastis.  Hal  tersebut diperparah  dengan  perubahan  sistem  pemerintahan  otokratis  menjadi  demokratis  dengan dalih peningkatan layanan publik. Gema keprihatinan atas transparansi dan akuntabilitas yang rendah dan korupsi di berbagai Lembaga pemerintah terasa semakin menggelora.
Pemerintah  menjawab  permasalahan  diatas  dengan  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah menyatakan bahwa semua pengeluaran berasal dari Rekening Kas Umum  Negara  (RKUN),  dan  semua  penerimaan  masuk  RKUN.  Sejalan  dengan  itu,  saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja  wajib disetorkan seluruhnya ke RKUN di Bank Indonesia. Pengelolaan Kas Negara yang semula hanya bersifat administratif, berubah kepada prinsip pengelolaan kas yang sesuai dengan  best practice pengelolaan kas negara yang modern atau yang lebih dikenal sebagai Treasury Single Account ( TSA). Perencanaan kas yang baik, pengelolaan  dan  monitoring  atas  rekening  pemerintah  merupakan  siklus  paten  yang  dapat meminimalisir f loat fund dan optimalisasi pemanfataan dana yang belum digunakan ( idle cash ). Oleh karena itu, pembentukan TSA menjadi prioritas.

## Implementasi TSA Belum Menyeluruh
Indonesia  melaksanakan  tahapan  TSA  sesuai  dengan  praktik-praktik  internasional. Reformasi  peraturan  dan  kelembagaan  sebagai  tahap  persiapan  melibatkan  juga  proses penyusunan  kerangka  TSA.  Survei  dilakukan  atas  rekening-rekening  bank  yang  dimiliki Pemerintah dan rekening-rekening belanja yang dimiliki oleh kementerian/lembaga di bank- bank  komersial  dan  secara  bertahap  disertakan  ke  dalam  TSA  yang  dikelola  oleh  BI. Berbanding  terbalik  dengan  pengelolaan  Rekening  Kas  Negara  sebelum  tahun  2004, perkembangan implementasi TSA sangat signifikan. Saldo kas yang sebelumnya menganggur di bank- bank komersial kini telah terkonsolidasi ke dalam rekening-rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI). Seluruh saldo kas penerimaan dan pengeluaran atas transaksi keuangan negara  terkumpul  dalam  waktu  singkat  dan  menghasilkan  pendapatan  tambahan  buat pemerintah.
Dengan  sistem  ini,  bank  operasional  melakukan  pembayaran  kepada  penyedia barang/jasa secara langsung sehingga meniadakan dana mengambang di rekening pemerintah di luar TSA. Selanjutnya, di tahun 2009, dilakukan konsolidasi saldo kas pemerintah dengan dibukanya  Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  sebagai  bentuk  TSA  di  Bank  Indonesia. Semua penerimaan negara harus disetorkan ke dalam dan semua pengeluaran negara harus dibayarkan keluar dari RKUN. Pada bulan Januari 2009, kesepakatan dibuat oleh Kementerian Keuangan dan BI atas remunerasi. Remunerasi yang sesuai atas saldo pemerintah di BI. Secara umum terlihat remunerasi yang diberikan BI lebih rendah daripada tingkat bunga pasar namun hal tersebut mewujudkan suatu situasi yang mendukung bagi keduanya ( win-win ). Rendahnya remunerasi berakibat pada kecilnya dividen yang diterima   pemerintah  dari BI, namun hal tersebut sepadan dengan ketiadaan resiko yang harus ditanggung  pemerintah. Remunerasi pasti  menambah  pendapatan  negara.  Pengurangan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  BI  atas
operasional  kebijakan  moneter  untuk  sterilisasi  likuiditas  saldo  kas  pemerintah  di  bank komersial menjadi keuntungan dari sisi BI.
Di  tahun  2009  juga  disepakati  pembayaran  biaya  jasa  atas  layanan  perbankan  bagi pemerintah yang disediakan oleh bank komersial yang melakukan pemungutan penerimaan negara  pajak  dan  bukan  pajak,  sementara  atas  surplus  saldo  kas  pemerintah  di  BI  disekati remunerasinya . Pemberlakuan  konsolidasi  non-kas  dan  pengawasan  saldo  di  rekening pengeluaran yang dikelola oleh Satker melalui penerapan TNP juga dilakukan di tahun yang sama.  Seluruh rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menjadi obyek TNP dimana konsolidasi dilakukan tanpa pemindahbukuan kas apapun. Di akhir setiap hari kerja setelah proses penutupan saldo konsolidasi dilakukan atas semua rekening Bendahara Penerimaan dan rekening Bend ahara Pengeluaran. Dalam konsep “ notional pooling ”, kas tidak benar-benar dikumpulkan. Koordinasi dilakukan secara virtual, kemudian informasi mengenai saldo  tersebut  digunakan  untuk  menentukan  bunga. Setiap  hari  bunga  dibayarkan  sesuai dengan jumlah saldo yang terkumpul . Besaran suku bunga telah ditentukan dalam perjanjian antara pemerintah dan bank terkait, dan tertera di dalam kontrak.
Sepuluh prinsip penerapan TNP di Indonesia diterapkan. Prinsip awal penerapan TNP, Satker  Kementerian/Lembaga  meminta  izin  kepada  KPPN  untuk  membuka  rekening baru/tambahan atau menutup rekening.  KPPN mencatatkan perubahan terhadap rekening tersebut  ke  basis  data  rekening  dan  melaporkannya  ke  Direktorat  Pengelolaan  Kas  Negara merupakan  prinsip  kedua.    Selanjutnya  Direktorat  Pengelolaan  Kas  Negara  mendaftarkan rekening bendahara Satker tersebut ke kantor pusat bank komersial yang mengelola TNP, agar dapat dicatatkan ke dalam sistem TNP. Setiap akhir hari kerja TNP melakukan konsolidasi atas seluruh  rekening  bendahara  di  bank  bank  komersial  adalah  prinsip  keempat.  Prinsip selanjutnya setiap awal bulan kantor pusat bank komersial menyetorkan ke RKUN sejumlah remunerasi  atas saldo rekening bendahara. Prinsip  keenam,  penerapanTNP dilakukan pada setiap  kantor  pusat  bank  komersial  dimana  bendahara  terkait  membuka  rekening  tersebut; Penerimaan dari bunga yang langsung diperoleh atas saldo di rekening bendahara disetorkan ke  RKUN  423253  merupakan  prinsip  selanjutnya. Rekening  bendahara  satker  yang  tidak terdaftar dalam TNP tetap mendapatkan penerimaan bunga yang akan disetorkan ke RKUN oleh Kementerian/Lembaga terkait menjadi prinsip ke Sembilan dan prinsip terakhir Jumlah remunerasi  TNP ditentukan  melalui  suatu  perjanjian  antara  bank  komersial  dan  Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN.
Tahapan TSA Rekening Penerimaan adalah merupakan suatu upaya pemerintah untuk mempercepat pemasukan kas untuk penerimaan kas negara sekalgus mengurangi float atau penundaan  waktu  dalam  proses  penerimaan  kas  negara.  Tahun  2010  penyapuan (sweeping ) harian atas rekening penerimaan di bank/kantor pos persepsi dan ketentuan bahwa semua penerimaan  negara  di  rekening  bank/kantor  pos  persepsi  harus  disapu  (sehingga  bersaldo nihil) ke TSA di Bank Indonesia secara harian. Dengan pertimbangan instrumen yang aman dan menguntungkan, Bank Indonesia/bank komersial menjadi pilihan pemerintah untuk investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan.
Hal  tersebut  merupakan  perwujudkan  pengelolaan  kas  yang  aktif. Penjagaan  kas negara  dijalankan  secara  disiplin  dan  hati-hati  dan  didukung  oleh Integrated  Financial
Management  Information  System  (IFMIS) atau  lebih  kenal  SPAN  (Sistim  Perbendaharaan  dan Anggaran  Negara).  Sebuah  sistem  berbasis  informasi  dan  teknologi  yang  dimiliki  Ditjen Perbendaharaan. Penerapan TSA sangatlah positif bagi Pemerintah Indonesia baik dari sudut pandang kemanfaatan ekonomi maupun pengambilan kebijakan strategis. Berdasarkan sudut pandang  kemanfaatan  ekonomi,  pemerintah  telah  menerima  remunerasi  yang  dibayarkan sebesar 65% dari  suku bunga BI, sebesar Rp2 trilyun sampai  dengan Rp4 trilliun per tahun selama kurun tahun 2012 dan 2013. Sementara itu, dari sudut pandang pengambil kebijakan, penerapan  TSA  membantu  pemerintah  untuk  secara  lebih  baik  mengelola  berbagai  risiko terkait dengan penyimpanan kas dan mengambil keputusan tentang keuangan publik secara keseluruhan, khususnya yang terkait dengan defisit dan surplus kas.
Ketangguhan  TSA  juga  teruji  di  masa  pandemi  COVID  19  ini.  Sampai  akhir  tahun anggaran  2020  dan  2021  Pemerintah  mampu  menjaga  ketersediaan  kas.    Tantangan  dan tekanan baik terhadap penerimaan, belanja, maupun pembiayaan dalam APBN akibat pandemi COVID-19 berhasil dilewati. Saldo kas penerimaan dan pengeluaran telah dikonsolidasikan, sehingga pemerintah berhasil memastikan ketersediaan dana untuk membiayai belanja pada waktu yang tepat. Peran vital TSA sebagai strategi pengelolaan kas negara terbukti tangguh. Selain  memberikan  manfaat  bagi  kebijakan  fiskal,  penerapan  TSA  juga  dapat  membantu  BI dalam melaksanakan operasi moneter dan pengendalian stabilitas suku bunga.
Implementasi  TSA  selama  periode  yang  ditinjau,  dianalisis,  dan  dicatat  bahwa meskipun  menghadapi  tantangan  dalam  masa  transisi,  implementasinya  sebagian  besar berhasil.  Tercatat  bahwa  pengaturan  tersebut  telah  menyebabkan  penutupan  sejumlah rekening yang berlebihan, yang dapat menjadi jalan untuk penyalahgunaan dana. Awal tahun 2022 pemerintah telah berhasil menyederhanakan rekening dari hampir dua puluh lima ribuan menjadi empat ribuan.
Dengan  keberhasilan  penerapan  TSA  yang  telah  terbukti  di  tingkat  kementerian pemerintah pusat, Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan konsolidasi lebih lanjut atas TSA dengan menyertakan BLU-BLU dan dana-dana bersifat khusus secara kasus per kasus tanpa mempengaruhi otonomi pengoperasian mereka. Dari analisis kebijakan yang sudah ada diperoleh kesimpulan bahwa TSA semakin membantu untuk mendukung pengumpulan dan pengiriman  semua  pendapatan  pemerintah  tetapi  belum  mengamankan  pemantauan  yang ketat  terhadap  pengeluaran  pemerintah.  Para  kritikus  mengkhawatirkan  keberhasilan  TSA pada sisi pengeluaran terutama di tingkat pemerintah daerah.

## Rekening Kas Umum Daerah
Awal Januari 2001 Desentralisasi fiscal resmi dijalankan di IndonesiaUndang-Undang No.  33  Tahun  2004  mengamanahkan  pemberian  diskresi  belanja  daerah  yang  luas  dengan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat ke daerah. Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 diimplementasikan sebagai penyempurna otononomi daerah, yang disempurnakan kembali dengan  Undang-Undang  nomor  2  tahun  2015.  Desentralisasi  fiskal  diarahkan  untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional  yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel melalui instrumen: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU berfungsi untuk mengurangi
horizontal imbalance. Sedangkan DAK berfungsi sebagai sarana mendukung daerah miskin. Sebagai sarana mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan fungsi DBH.  Dengan instrumen DAU, daerah diharapkan memiliki sumber daya fiskal yang memadai untuk menunjang tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis keotonomian.
Seperti  tertuang  dalam  UU  APBN,  sepertiga  APBN  di  Indonesia  dibelanjakan  oleh berbagai kementerian teknis untuk kepentingan kegiatan operasional mereka (pegawai, barang dan  jasa,  dan  belanja  modal),  biasanya  kita  kenal  dengan istilah dana pusat.  Sepertiga  yang kedua  dialokasikan  untuk  dana  transfer  ke APBD.  Pengeluaran subsidi,  bantuan  social  dan pelunasan utang menjadi bagian terakhir. Dana yang beredar di daerah masih bertambah lagi, karena  sebagian  dana  pusat  juga  di  belanjakan  di  daerah.  Sekitar  sepertiga  dana  pusat dibelanjakan  di  daerah  melalui  dana  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  serta  belanja instansi pusat yang ada di daerah. Dengan jumlah sebesar itu artinya pemerintah pusat telah menaruh  kepercayaan  tinggi  kepada  pemerintah  daerah  untuk  secara  mandiri  menjalankan kewenangan  yang  dilimpahkan  kepadanya  di  semua  bidang  kecuali  kewenangan  dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Namun  kondisi  yang  diharapkan  ternyata berbanding  terbalik  dengan  kenyataan.  Besarnya nilai  dana  transfer  menjadikannya  sebagai  hal  yang  sangat  menggiurkan.  Banyaknya  kasus yang  menyeret  oknum  aparatur  pemda,  menjadikan  pengelolaan  keuangan  dana  transfer benar-benar harus dievaluasi. Resiko moral hazard sebagai isu utama menjadi tantangan.
Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah melewati dua dekade, fenomena klasik yang melekat sejak pertama kali dilaksanakannya adalah banyaknya pemda yang memarkir dana di bank daerah (BPD).  Kemenkeu mencatat saldo dana pemda yang ada di perbankan hingga Desember 2021 sebesar Rp113,38 triliun.  Posisi Desember 2020 sebesar Rp93,96 triliun setelah mengalami penurunan dari  Desember 2019 sebesar Rp101,52 triliun.  Dari  sisi  pemerintah,  pengendapan  dana  menandakan  pertumbuhan  ekonomi  tidak optimal  karena  dana  yang  seharusnya  menggerakkan  perekonomian  hanya  diparkir  di perbankan. Realisasi belanja pemerintah merupakan stimulus bergeraknya perekonomian di daerah,  memicu  investasi,  membuka  lapangan  kerja,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  bisa maksimal. Kenyataan tersebut menciderai otonomi keuangan itu sendiri. Otonomi keuangan daerah mensyaratkan pemerintah daerah untuk dapat menggunakan dana yang dialokasikan ke  daerah  tersebut  sesuai  dengan  sasaran  pembangunan  daerah,  sehingga  mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Suatu bukti nyata  Pemerintah Indonesia belum mengadopsi dan sepenuhnya menerapkan TSA untuk kontrol yang sukses dan akuntabilitas dana publik untuk menghindari dana talangan dari sumber mana pun.
Upaya untuk menerapkan TSA secara penuh sesuai best praktis internasional seolah- olah  terhambat  oleh  peraturan.  Meskipun  sudah  termaktub  dengan  jelas  dalam  Undang Undang  Dasar  kita,  namun  UU  turunanya  memberikan  ruang  lingkup  yang  lebih  terbatas. Tujuan pengelolaan kas dalam UU No 1 tahun 2004  adalah untuk memastikan (i) tersedianya kas untuk membiayai kewajiban negara, (ii) adanya tindakan yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan imbalan-imbalan dari surplus kas atau untuk mengatasi kekurangan kas, (iii) penyediaan kas bagi semua Kementerian/Lembaga sesuai dengan proyeksi arus kas mereka
untuk membiayai berbagai kegiatan mereka, dan (iv) pembayaran tepat waktu kepada para penyedia barang/jasa Kementerian/Lembaga sesuai dengan jadwal kegiatan mereka. Bertolak belakang  dengan  pendapat  para  akademisi,  bahwa  TSA  harus  mencakup  semua  entitas, kementerian/Lembaga, pemenrintah daerah dan lain-lain.  Beberapa negara membuat undang- undang  dan  dukungan  hukum  baru  untuk  memfasilitasi  keberhasilan  implementasi  TSA secara  total  di  negara  tersebut.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  peneliti,  pemerintah Indonesia perlu membuat berbagai peraturan turunan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar  yang  sudah  ada.  Sedangkan  untuk  mendukung  sistem  penerimaan  berjalan  baik, diperlukan kebijakan yang mengatur dan ketegasan pelaksanaannya.
Dalam praktik TSA, semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran harus dikelola dengan baik di pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Dalam perkembangan zaman  sumber  daya  keuangan  pemerintah semakin  terbatas  sehingga harus  dikelola  secara lebih  efisien.  Sejalan  dengan  TSA  fungsi  perbendaharaan  harus  dipertajam  mulai  dari perencanaan  kas  yang  baik,  pencegahan  agar  jangan  sampai  terjadi  kebocoran  dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan murah, mudah dengan memanfaatkan uang pemerintah  yang  sementara  menganggur.  idle  as  yang  paling  murah  untuk  menjadi penambah  pendapatan  bagi  negara.  Keuangan  Negara  pada  tingkat  pemerintahan  pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini termasuk mobilisasi sumber daya, prioritas  program,  proses  penganggaran,  pengelolaan  sumber  daya  yang  efisien  dan melakukan  kontrol  untuk  mencegah  penyalahgunaan  dana  masyarakat.  TSA  memastikan transparansi  dan akuntabilitas yang lebih besar dalam keuangan publik. Fungsi  utama TSA dalam pengelolaan kas adalah mengontrol belanja pemerintah termasuk di dalamnya belanja yang telah di transfer ke pemda.
Sesuai PMK 233/PMK.07/2020 DAU sebagai dana transfer terbesar di transfer setiap bulan satu perduabelas setelah pemda mengirim berkas persyaratannya. Penyaluran berbasis kinerja istilah popular yang digunakannya. Pemda harus sudah menyampaikan ke Direktorat Jenderal  Perimbangan  dan  Keuangan  (DJPK)  paling  lambat  tanggal  14  bulan  sebelumnya. Adapun berkas yang dikirimkan terdiri dari: realisasi belanja pegawai, tunjangan pegawai dan belanja pembayaran non pns. Dana-dana transfer lainnya memiliki mekanisme yang hampir serupa  dengan  DAU,  pemerintah  pusat  akan  mentransfer  sejumlah  dana  sesuai  ketentuan setelah persyaratan administratif dipenuhi.  Tidak ada batasan dan sanksi yang dikenakan jika pemda tidak memenuhi batasan waktu penyampaian persyaratan administratif. Transfer akan selalu dilakukan kapanpun oleh DJPK asal pemda mengirim persyaratan administratif. Bahkan jika hingga akhir tahun pemda belum mengirimkannya, DJPK tetap mengirimkan keseluruhan hak pemda dimaksud.    Dengan mekanisme yang lebih ketat, pemerintah pusat memilki Uang Persediaan ( Petty Cash ). Uang Persedian (UP), dimana satker diberikan sejumlah uang yang bisa  dibelanjakan  sesuai  keperluannya.  Disini  Pemdapun  diberi  otonomi  untuk penggunaannya. Perbedaannya uang persediaan di rekening Bank Umum sudah masuk dalam manajemen TSA, sementara ini masih belum tersentuh karena otonominya. Empat puluh ribu dua  ratus  empat  puluh  delapan  rekening  satuan  kerja  untuk  menampung  UP  berhasil  di ujicobakan dalam TNP yang merupakan implementasi TSA . Meskipun dana kecil, namun awal
penerapan TNP hingga tahun 2013 pemerintah mendapatkan penerimaan PNBP sekitar Rp669 milyar.
Manfaat  utama  dari TSA adalah  untuk  meningkatkan  perolehan  pendapatan pemerintah  dan  untuk  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengeluaran pemerintah. Hal itu juga dapat membantu meminimalkan kebocoran pendapatan yang menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Indonesia.  Pengenalan TSA dapat menghentikan pemda yang mengelola keuangan mereka seperti entitas independen dan mengirimkan pendapatan ke kas pemerintah sesuka hati. Jika TSA dipandu dengan benar dan ada tinjauan terus-menerus terhadap implemetasinya, kecerobohan keuangan lembaga pemda dapat dibatasi dan memaksa pengeluaran sesuai dengan ketentuan anggaran yang disetujui. Diperlukan adanya suatu cara untuk mengkonsolidasikan saldo-saldo kas bernilai besar yang saat  ini  terdapat  di  luar  TSA,  terutama  dana  pada  pemerintah-pemerintah  daerah  yang merupakan  sepertiga  APBN.  Rekening-rekening  kas  ini  dapat  terus  dikelola  oleh  pemilik rekening  tetapi  ditempatkan  masuk  dalam  lingkup  TSA.  Kemenkeu  selaku  BUN  hanya mengatur  UP  kementerian/Lembaga  yang  mengendap  di  bank  karena  belum  waktunya digunakan.  Sementara  kekuasaan  penuh  penggunaan  uang  UP  tetap  berada  di kementerian/Lembaga, sesuai konsep Let’s manager manage istilah popular dari implementasi Undang Undang no 17 tahun 2003.  Hal yang sama bisa dilakukan dengan sedikit modifikasi yaitu  remunerasi  langsung  terkirim  ke  rekening  pemda,  Kemenkeu  hanya  melakukan pencatatan.
Best  practice International  TSA  dapat  digambarkan  sebagai  bagian  dari  Program Reformasi  Ekonomi  untuk  memfasilitasi  struktur  terpadu  rekening  bank  pemerintah  untuk semua transaksi pemerintah. TSA harus dioperasikan di bank sentral. Sumber daya yang ada di sana memiliki risiko lebih kecil dibandingkan dengan simpanan bank komersial swasta atau publik dan, oleh karena itu, tidak akan menghadapi risiko moral hazard. Di beberapa negara, meskipun saldo-saldo kas beberapa entitas pemerintah dipegang oleh bank sentral di luar TSA, namun oleh bank sentral saldo-saldo kas tersebut dianggap sebagai bagian dari keseluruhan saldo  kas  pemerintah  demi  kepentingan  informasi  atas  saldo  kas  harian  pemerintah  pusat. Perjanjian  dengan  pemerintah  daerah  di  lakukan  oleh  Kementerian  Keuangan  di  beberapa negara yang mengimplemnetasikan TSA untuk menggunakan dan saling  meminjamkan dana cadangan kas mereka dengan sejumlah imbalan atau remunerasi.
Praktik  manajemen  kas  pemerintah  di  Indonesia,  dewasa  ini  semakin  menuju  pada praktik terbaik. Dalam praktik manajemen kas pemerintah, konsolidasi dan perencanaan kas menjadi faktor yang sangat penting. Sesuai peraturan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk menampung semua dana transfer jumlahnya Lima ratus empat puluh dua. Hal tersebut sesuai  dengan  jumlah  pemda  yang  ada  di  Indonesia.  Namun  kenyataannya,  para  pakar mengatakan  sulit  mengetahui  secara  akurat  jumlah  rekening  yang  dikelola  oleh  seluruh pemerintah daerah dan Satkernya, karena peraturan yang ada tidak mensyaratkan pemerintah daerah menyampaikan laporan apapun, baik mengenai jumlah rekening maupun saldo yang disimpan di rekening-rekening tersebut, kepada Menteri Keuangan selaku BUN.
Keikutsertaan  pemda  dalam  implementasi  TSA  membantu  pemda  untuk mengumpulkan dana yang lebih besar untuk operasional pemda. Dari sisi pemerintah pusat mempunyai  data  yang  valid  atas  berapa  kas  yang  dimiliki  pemerintah  secara  real  time.
Dimungkinkan  juga  sekiranya  dibutuhkan  pemerintah  dapat  melakukan  pinjaman  jangka pendek hingga menengah dengan suku bunga pasaran ke kas pemda. Dengan berkurangnya kecenderungan  pemerintah  untuk  meminjam  dari  sektor  keuangan,  diharapkan  dapat memperkuat  ruang  fiskal  pemerintah.  Rendahnya  aktivitas  pemerintah  juga  diharapkan memberikan  ruang  bagi  sektor  swasta  untuk  mengakses  dana  di  sektor  keuangan  untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pembangunan.
Saldo  kas  yang  dipunyai  pemerintah  juga  bisa  mendapatkan  renumerasi (bunga/imbalan)  dari  kesepakatan  yang  dibuat  dengan  Bank  Indonesia,  potensi  dari renumerasi ini cukup besar. Namun, perlu dicatat bahwa saldo kas pemda yang besar ini hanya dimiliki dan disimpan di bank pembangunan milik daerah. Akumulasi dari beberapa rekening bersaldo besar di beberapa BPD menimbulkan tantangan tersendiri bagi BI dalam mengelola kebijakan moneter. Berbagai opsi yang dapat dipertimbangkan dalam menghadapi tantangan ini  antara  lain:  (i)  memberi  insentif  kepada  pemerintah  daerah  untuk  berpartisipasi  dalam program  investasi  kas  pemerintah  pusat;  (ii)  membantu  pemerintah  daerah  membuat  TSA Pemerintah  Daerah  dan  menempatkannya  di  BI;  dan  (iii)  meyakinkan  pemerintah  daerah untuk membuka rekening buku besar di Ditjen Perbendaharaan dan mengkonsolidasikan saldo mereka ke dalam TSA (seperti halnya yang diterapkan di Perancis).
Para  analis  mendalilkan  bahwa  bank-bank  pemerintah  daerah  mungkin  kehilangan simpanannya jika dana transfer ikut dalam TSA. Sisi positifnya ada tercipta persaingan yang ketat di pasar uang dimana bank-bank berebut dana untuk meningkatkan posisi likuiditasnya. Dimungkinkan  awal  penerapan  kebijakan  ini  BPD  agak  dirugikan.  namun  sesuai  teori manajemen keuangan publik menguatkan temuan bahwa semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran harus dikelola dengan baik di pemerintahan untuk kepentingan warga negara. Penerapan kebijakan-kebijakan ini telah mendesak bank-bank untuk berubah dari  armchair banking dan peraturan mereka, tetapi  untuk melipatgandakan upaya mereka dalam  menarik  lebih  banyak  pelanggan  ke  dalam  sistem  untuk  memungkinkan  mereka memiliki dana yang cukup untuk beroperasi.
Secara umum, manfaat TSA sangatlah positif bagi Pemerintah Indonesia; akan tetapi, sulit  untuk  secara  akurat  mengukur  keseluruhan  manfaat  keuangan  dan  ekonomi.  Guna mengukur  manfaat  kuantitatif  pelaksanaan  TSA,  mungkin  bisa  dihitung  manfaat  keuangan yang  langsung  didapat  Perbendaharaan  atas  konsolidasi  saldo-saldo  kas  pemerintah  dan diperkenalkannya remunerasi yang dibayarkan sebesar 65% dari suku bunga BI. Sedangkan berbagai manfaat kualitatif dan tidak langsung terkait dengan hadirnya TSA yang bisa kita lihat bersama antara lain berkurangnya peluang korupsi, keamanan yang lebih baik bagi saldo-saldo kas pemerintah, serta koordinasi yang lebih baik antara pengelola kas dan utang. Khusus untuk pemda  karena  dananya  yang  cukup  signifikan,  TSA  akan  mendorong  belanja  daerah  lebih efektif dan produktif.

## SIMPULAN
Treasury  Single  Account (TSA)  yang  sedang  diimplementasikan  oleh  pemerintah diharapkan  mampu  meningkatkan  efektifitas  pengelolaan  kas  negara.  Dengan  system  ini pemeritah memiliki memiliki kemampuan untuk mencatat, memonitor, dan memproyeksikan
aliran  kas  masuk  dan  keluar.  Tahapan  TSA  sesuai  praktik-pratik  internasional  sedang dilaksanakan  saat  ini,  termasuk  di  dalamnya  reformasi  peraturan  dan  kelembagaan. Keberhasilan penerapan TSA telah terbukti di tingkat kementerian pemerintah pusat.
Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  diberikan  wewenang  untuk melakukan konsolidasi kas dan menyusun perencanaan kas. Namun kenyataannya, masih sulit mengetahui secara akurat jumlah rekening yang dikelola oleh seluruh pemerintah daerah dan satkernya, karena peraturan yang ada tidak mensyaratkan pemerintah daerah menyampaikan laporan apapun, baik mengenai jumlah rekening maupun saldo yang disimpan di rekening- rekening  tersebut,  kepada  Menteri  Keuangan  selaku  BUN.  Karena  dana  transfer  ke  APBD merupakan bagian APBN sudah seharusnya merupakan bagian dari TSA
Adopsi  TSA  atas  RKUD  akan  memberikan  manfaat  terbesar  dan  mungkin  ada tantangan  dalam  jangka  pendek  tetapi  manfaat  dalam  jangka  panjang  pasti  akan  melebihi tantangan.  Dengan  penerapan  TSA  akuntabilitas  dana  publik  yang  cukup  besar  dapat  di control  dan  dana  talangan  bisa  dihindari.  Dengan  hasil  penelitian  ini,  rekomendasi  yang diajukan sebagai berikut:
a)  Efektivitas  dan  efisiensi  kebijakan  TSA  dapat  ditingkatkan  dengan  pengawasan  yang memadai dan ketat terhadap pengeluaran pemerintah dan bukan hanya penerimaan.
b) Sistem akuntansi pemerintah daerah harus dirancang untuk mencatat semua transaksi dan menangkap informasi yang relevan secara independen dari arus kas di rekening bank tertentu.

## KETERBATASAN
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  menggunakan  data  sekunder. Penelitian kualitatif berpotensi bias tanpa adanya triangulasi data yang memadai. Penelitian ini telah menerapkan triangulasi data melalui pengumpulan data sekunder dari sumber yang berbeda  dan  observasi.  Penelitian  selanjutnya  perlu  mempertimbangkan  proses  triangulasi data yang lebih luas termasuk pada triangulasi metode analisis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajugwe, O. 2020. A critical Analysis of treasury single account policy in Nigeria. International Journal of Research and innovation in social sciences, 4(12),103-110. Amtiran, Paulina Y. 2020. Pengelolaan Keuangan Negara. Journal of Management (SME’s ). Vol.12 No.2 2020 p203-2014.
Babatz, G. 2013. “Sustained Effort, Saving Billions: Lessons from the Mexican Government’s Shift to Electronic Payments.” Evidence Paper. Better than Cash Alliance. Available at http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2013/12/Evidence-Paper- English1.pdf.
Ekubiat JU, Ime EE (2016) Adoption of Treasury Single Account (TSA) by State Governments of Nigeria: benefits, challenges and prospects. Journal of Finance and Accounting 4: 126- 130.
Eme OI, Chukwurah DC (2015) An Analysis of Pros and Cons-Treasury Single Account Policy in Nigeria. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter). ESADE, KPMG, and Invest in Spain. 2014. Fondos Soberanos. Madrid, Spain: Invest in Spain. Fainboim,  I.,  and  S.  Pattanayak.  2010,  Treasury  Single  Account:  Concept,  Design  and Implementation Issues, IMF Working Paper, International Monetery Fund.
Fainboim,  I.  and  S.  Pattanayak.  2011.  “Treasury  Single  Account:  An  Essential  Tool  for Government  Cash  Management.”  IMF  Technical  Notes  and  Manuals  11/04. Washington, DC: International Monetary Fund.
IMF  (International  Monetary  Fund).  2014.  Government  Finance  Statistics  Manual  2014.
Washington, DC: IMF.
Isa, Ahmed A. 2016. The Treasury Single Account (TSA) as an Instrument of Financial Prudence and Management: Prospect and Problem. Research Journal Finance and Accounting. Vol.7 No.4 2016 p66-71.
Isti’anah. 2008. Optimalisasi Peran Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol.3 No.1 Januari 2008 pp 45- 54.
Isti’anah. 2009. Manajemen Keuangan Daerah: “Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pembangunan Daerah”. Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik . Vol.4 No.2 Juli 2009 pp 171-179. Nugroho, R. 2011. Publik Policy. Jakarta: Gramedia Okerekeoti,  U.,  &  Okoye,  E.I.  2017.  Treasury  single  account  (TSA)  in  Nigeria:  A  theoretical perspective. Paper Treasury single account (TSA) in Nigeria: A theoretical perspective. Paper presented at the 2017 International Conference on African Entrepreneurship and Innovation for Sustainable Development (AEISD)
Oyedokun, Godwin E. 2016. Imperative of Treasury Single Account (TSA) in Nigeria.Available at https://ssrn.com/abstract=2910315 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2910315
Putra  Nusa  dan  Hendarmawan.  2012. Metodologi  Penelitian  Kebijakan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Storkey,  I.  2003.  Government  Cash  Management  and  Treasury  Management  Reform.  Asian Development Bank: Governance Brief
Udo,  U.  A.  &  Esara,  Y.K.  2016.  Implementation  of  TSA  and  Nigerian  economy  Business  & Economy, Market Development, Report generated on Thu, 21 Apr
Wang, Z., Xu, G., Zhao, P. & Lu, Z. 2016. The optimal cash holding models for stochastic cash management of continuous time. Journal of Industrial and Management Optimization , 14(1), 1-17 doi: 10.3934/jimo.2017034
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  233/PMK.07/2020  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  39/PMK.07  /2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi Umum, dan  Dana Otonomi Khusus
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.