## MANAJEMEN ZISWAF DUNIA

## Octavia Setyani, Maulati Mushafi, Abdul Ghofur, Peni Rahmadani
Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trisakti 2020
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950,

## Abstrak
This study describe about the management ziswaf international. This method of this study is using library research such as secondary data in the journal articles, books, and other literature based on topic being discussed. In general, the management of zakat in Muslim societies  can  be  categorized  intotwo  categories.  First,  the  mandatory  payment  system where  the management  system  is  managed  by  the  state. Second, the voluntary payment system, where authorityManagement of zakat depends on the hands of the government or even civil society.

## Keyword ; ZISWAF Management Model, Muslim World
Abstrak
Penelitian  ini  mendeskripsikan  tentang  pengelolaan  ziswaf  internasional.  Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa data sekunder pada artikel jurnal, buku, dan literatur lain sesuai topik yang sedang dibahas. Secara umum pengelolaan zakat pada masyarakat  muslim  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  kategori.  Pertama,  sistem pembayaran  wajib  dimana  sistem  pengelolaannya  dikelola  oleh  negara.  Kedua,  sistem pembayaran  sukarela,  dimana  kewenangan  pengelolaan  zakat  bergantung  pada  tangan pemerintah atau bahkan masyarakat sipil.
Kata kunci; Model Manajemen ZISWAF, Dunia Muslim

## Pendahuluan
Umumnya,  ada  dua  model  pengelolaan  zakat  yang  dikenal  di  dunia Muslim. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah departemen. Pada model ini, pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah  dengan  melihat  pada  kebutuhan  masyarakat  sehingga  mirip seperti pajak yang dilakukan pada negara-negara sekuler. Sistem pengelolaan zakat seperti  ini  bersifat  langsung, artinya  bahwa warga  masyarakat Muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya.
Model  kedua  adalah  zakat  dikeola  oleh  lembaga  non  pemerintah (masyarakat  sipil)  atau  semi  pemerintah  dengan  mengacu  pada  aturan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  zakat  dilakukan oleh  masyarakat  sipil  dengan  cara  sukarela  dan  negara  hanya  bertindak sebagai  fasilitator  dan  regulator.  Meskipun  demikian,  kedua  model  ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Salah  satu  kelemahan  yang  menonjol  pada  model  pertama  adalah adanya  keterlibatan  negara  yang  sangat  dominan  dalam  pengelolaan  zakat dan  rakyat  kurang  mendapat  peran.  Sementara  itu,  pada  model  pengelolaan zakat  yang  kedua  justru  sebaliknya,  dimana  masyarakat  memiliki  peran dominan  dan  peran  pemerintah  nihil.  Pengumpulan  zakat  pun  bersifat sukarela  sehingga  pendapatan  zakat  cenderung  kecil.  Termasuk  kategori manakah negara kita didalam kategori tersebut?
Tulisan  ini  merupakan  studi  pustaka  dimana  penulis  ingin  melihat lebih  jauh  tentang  pengelolaan  zakat  dan  wakaf  di  negara-negara  Muslim yang nantinya bisa kita jadikan perbandingan dengan Indonesia.

## Kerangka Teori

## 1.Zakat
Istilah  zakat  merupakan  istilah  khusus  dalam  agama  Islam  yang diambil  dari  bahasa  Arab,  yaitu zaka yang  berarti  bertambah  atau berkembang.  Secara  istilah  syariat,  zakat  merupakan  kewajiban  yang diperintahkan  oleh  Allah  SWT  untuk  mengeluarkan  harta  tertentu  kepada pihak tertentu.
Menurut  istilah  syariat  atau  fiqih,  zakat  mengacu  pada  bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu  yang  layak  menerima.  Menurut  Imam  Nawawi,  porsi  ini  disebut zakat  karena  meningkatkan  kekayaan.  Ibnu  Taimiyah  menjelaskan  bahwa dengan  membayar zakat  maka pembayar zakat akan  menjadi  lebih  baik dan kekayaannya  menjadi  bersih.  Zakat  bersifat  menumbuhkan  harta  dan membersihkan  jiwa  mereka.  Sedangkan  menurut  makna  fiqih,  pengertian zakat menurut berbagai pendapat ulama pada dasarnya hampir sama, dimana zakat  merupakan  pengeluaran  yang  diwajibkan  atas  harta  tertentu  kepada pihak tertentu dengan cara tertentu.
Harta yang akan diberikan kepada yang berhak harus memenuhi persyaratan yang  telah  ditentukan  secara  syara’.  Syarat  wajib  zakat  adalah  merdeka, Islam,  baligh  dan  berakal,  harta  yang  dikeluarkan  adalah  harta  yang  wajib dizakati,  harta  yang  disepakati  telah  mencapai  nisab,  harta  yang  dizakati adalah  milik  penuh,  kepemilikan  harta  telah  mencapai  satu  tahun,  harta tersebut  bukan  merupakan  hasil  hutang  dan  harta  yang  dizakati  melebihi kebutuhan pokok.

## 2.Wakaf
Definisi  wakaf  secara  etimologi  berarti  menahan,  mencegah,  selama,  tetap, paham,  menghubungkan,  mencabut,  meninggalkan,  dan  sebagainya.  Kata
wakaf  sendiri  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  bermakna  pemberian yang  ikhlas  dari  seseorang  berupa  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  bagi kepentingan umum yang berkaitan dengan agama Islam.
Adapun  rukun  wakaf  menurut  ulama  Hanafiyah  hanya  akad  saja.  Adapun sebagian  besar  ulama  Malikiyah,  Syafiiyah,  dan  Hanabilah  berpendapat bahwa  rukun  wakaf  ada  empat,  yaitu  orang  yang  berwakaf,  tujuan  atau tempat wakaf, harta yang diwakafkan, dan harta.
Dalam  Al Quran, kata wakaf tidak ditemukan secara tekstual. Tujuan wakaf sebagai  amalan  kebaikan  dijadikan  dasar  para  ulama  dalam  menerangkan konsep  wakaf  pada  keumuman  ayat-ayat  Al  Quran  yang  memerintahkan manusia  untuk  berbuat  baik  dengan  berinfaq.  Diantaranya  adalah  Surat  Al Baqarah ayat 261-262 yang menjelaskan tentang imbalan pahala dan kebikan berlipat-lipat bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan studi literature. Studi literature ini  menjelaskan  manajemen pengelolaan zakat dan wakaf di dunia yang  berisikan tentang regulasi, dan tata kelola zakat dan wakaf di  berbagai negara.

## Pembahasan
A. Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Negara yang Mewajibkan Zakat

## 1. Sudan
Zakat  pertama  kali  dikelola  oleh  negara  pada  masa  Dinasti  Mahdia  tahun 1884  sampai  1898.  Sejak  runtuhnya  dinasti  tersebut,  pengelolaan  zakat  di Sudan dilakukan secara  individu, sukarela, dan  langsung diserahkan kepafa fakir miskin yang membutuhkan.
Perjalanan  sejarah  zakat  di  Sudan  hingga  akhirnya  dikelola  oleh  Dewan Zakat  melalui  tahapan  panjang.  Pada  tahun  1980,  pemerintah  Sudan mengeluarkan zakat fund yang berbentuk korporasi. Selanjutnya pada tahun 1984  dikeluarkan Zakat  Act atau  Undang-Undang  Zakat  1404,  dimana kewajiban  mengelola  zakat  merupakan  tanggung  jawab  negara  melalui Direktorat  Pajak  meskipun  masih  bersifat  sukarela.  Uniknya  pada  masa  ini tarif pajak yang dikenakan kepada non muslim sama dengan tarif zakat.
Zakat  menjadi  suatu  yang  wajib  bagi  masyarakat  Sudan  sejak  tahun  1986 melalui  UU  Zakat  Nomor  1406. Pada  waktu  itu, dibentuklah  Dewan  Zakat secara  tersendiri,  terpisah  dari  Direktorat  Pajak.  Karena  di  lapangan  terjadi ketimpangan  antara  zakat  dan  pajak,  maka  ditetapkan  bahwa  zakat  itu khusus  untuk  muslim  dan  dibayarkan  ke  Dewan  Zakat.  Sedangkan  pajak untuk  non  muslim  dan  dibayarkan  ke  Negara.  Dewan  Zakat  Sudan  ini merupakan  lembaga  independen  yang  secara  sturktural  langsung bertanggung jawab kepada Presiden dibawah pimpinan Dirjen Dewan Zakat. Independensi  Dewan  Zakat terlihat  dalam  Pasal  4  ayat  1  UU  Zakat  Nomor 1406. Ditegaskan bahwa Dewan Zakat mempunyai wewenang penuh dalam menangani perzakatan, baik pemungutan, pengelolaan, maupun pendistribusian zakat. Zakat yang berhasil dihimpun di wilayah atau provinsi tertentu  tidak  disetorkan  ke  pusat,  tetapi  dikelola  dan  didistribusikan  di wilayah atau provinsi masing-masing. Namun hasil zakat belum benar-benar signifikan  karena  belum  ada  sanksi  bagi  wajib  zakat  yang  tidak  membayar zakat.  Sanksi  tegas  baru  muncul  pada  UU  Zakat  Nomor  1410  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Sudan  tahun  1990.  Dalam  UU  tersebut disebutkan  bahwa  zakat  adalah  wajib.  Bagi  yang  tidak  membayar  zakat, menolak, atau menghindari pembayaran zakat dengan sengaja dan melawan hukum akan dikenakan sanksi denda maksimal dua kali lipat dari zakat yang harus dibayarkan atau hukuman satu tahun penjara.
Pada  tahun  2001,  Pemerintah  Sudan  mengeluarkan Zakat  Act 2001  yang membahas  secara  detail  seluruh  aspek  zakat.  Misalnya,  zakat  penghasilan dibedakan  dengan  zakat  atas  upah  dan  zakat  atas  gaji.  Zakat  penghasilan diambil dari penghasilan seseorang yang bekerja bagi dirinya sendiri, seperti dokter  dan  konsultan.  Sedangkan  zakat  atas  upah  dan  gaji  diambil  dari pendapatan bekerja untuk orang lain, seperti karyawan.
Dengan adanya UU Zakat yang tegas dan jelas ini, perolehan dana zakat di Sudan  kian  meningkat.  Saat  ini,  Republik  Sudan  sudah  menjadikan  zakat sebagai  alat  utama  dalam  memberantas  kemiskinan  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dewan  Zakat  tidak  hanya  sukses  memastikan  di setiap  rumah  orang  miskin  di  Sudan  selalu  tersedia  makanan  pokok,  tetapi juga  sukses  dalam  sektor  pemberdayaan  petani,  nelayan,  peternak,  dan perajin.  Buktinya,  Sudan  menjadi  eksportir  daging  dan  produk  peternakan terpenting bagi negara-negara Arab.
Beberapa karakter utama regulasi zakat di Sudan adalah sebagai berikut:
a. Perluasan kategori harta yang wajib dizakati, seperti zakat hasil sewa dan profesi
b. Kewajiban  membayar  zakat  bagi  warga  negara  Sudan  yang  beragama Islam baik sedang berada di Sudan ataupun diluar Sudan
c. Hak  muzaki  untuk  membagi  zakatnya  sendiri  maksimal  sebesar  20% kepada sanak saudara
d. Pembentukan  Dewan  Pengawas  dan  Dewan  Syuro  diseluruh  jenjang organisasi  pengelolaan  zakat.  Ditingkat  pusat,  dewan  ini  diketuai  oleh Menteri Urusan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang
e. Penerapan sanksi bagi yang tidak mampu membayar zakat, berupa denda dua kali lipat dan hukuman penjara bagi yang menolak membayar zakat secara sengaja
f. Penghimpunan zakat dan pajak dilakukan satu atap, dan distribusi zakat didelegasikan kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional
g. Distribusi  zakat  hanya  kepada  lima  kelompok  mustahik,  yaitu  fakir,
miskin, amil, ibnu sabil, dan gharim.
Pengelolaan  zakat  di  Sudan  telah  banyak  membantu  kondisi  fiskal  negara.
Salah  satunya  adalah  keberanian  dan  kemampuan  Pemerintah  memberikan pendidikan  dari  tingkat  paling  dasar  sampai  menengah  atas  secara  gratis. Bahkan  mereka  telah  mewajibkan  warganya  untuk  kuliah.  Tak  hanya  itu, Pemerintah  Sudan  juga  mampu  memberikan  beasiswa  kepada  pelajar Indonesia.  Di  bidang  kesehatan,  Sudan  juga  telah  menggratiskan  biaya berobat  kepada  seluruh  warganya  dan  Sudan  termasuk  salah  satu  negara miskin  yang  tingkat  kriminalnya  cenderung  rendah.  Keberhasilan pengelolaan zakat di Sudan  ini tidak terlepas dari peran Dewan  Zakat  yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Merupakan institusi resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang
b. Penerapan dilakukan dalam empat tahap (1980-2001)
c. Adanya sinergi dengan Kementerian Penyuluhan Masyarakat di Sudan
d. Memiliki  kewenangan  yang  luas  berijtihad  fiqih  zakat  dan  melakukan ekspansi
e. Amil zakat mendapatkan hak sebagai pegawai pemerintah
f. Pengelolaan zakat mengikuti otonomi daerah non sentralistik
g. Pendapatan  zakat  sebesar  10%  digunakan  untuk  operasional  dan  sisa selebihnya hingga 12,5% diambil untuk amil
h. Adanya mekanisme pengawasan dari masyarakat
i. Adanya hak amil untuk mengelola infaq dan sedekah

## 2. Pakistan
Sejak  Pakistan  lepas  dari  India  pada  tahun  1947  dan  berdiri  sendiri  sebagai negara Islam, pengumpulan zakat sudah tidak lagi menjadi masalah. Saat ini, Pemerintah  Pakistan  menyatakan  bahwa  zakat  dikelola  oleh  Negara  yang tercermin dalam Pasal 31 UUD Pakistan 1954 yang berupaya mengorganisasi zakat. Sejak 1980, UU ini telah lebih dari 12 kali diamandemen.UU zakat ini menghasilkan  lembaga  pemerintahan  yang  mengelola  zakat  dan  merupakan afiliasi  dari  Kementerian  Keuangan.  Isi  pokok  dari  UU  dan  amandemen  ini adalah sebagai berikut:
a. Mempertegas peran pemerintah dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat
b. Kewajiban  zakat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu:Item  zakat  yang  dipungut pemerintah,  meliputi  tabungan,  surat  berharga,  anuitas,  polis  asuransi, dan  produk  pertanian.  Item  zakat  lain,  seperti  ternak,  emas  perak,  uang kas, giro, dan saham. Pemerintah mewajibkan individu membayar zakat atas  item  tersebut  yang  telah  melebihi  nisab  secara  sukarela  dan pemerintah tidak melakukan pengukuran atau pengecekan nisab.
c. Non  muslim,  warga  asing,  dan  lembaga  pemerintahan  tidak  terkena wajib zakat
d. Pembayaran zakat atas ushr hanya dalam bentuk uang tunai dan tarifnya ditetapkan 5% tanpa membedakan bentuk irigasinya
e. Beberapa  keringanan  pajak  diberikan,  seperti  zakat  digunakan  sebagai pengurang pendapatan kena pajak
Setiap Muslim warga negara yang memiliki harta melebihi nisab diwajibkan membayar  zakat  dan  zakat  langsung  dipotong  dari  harta  muzaki  tersebut. Harta  zakat  diklasifikasikan  menjadi  dua.  Pertama,  aset  yang  langsung dikeluarkan  zakatnya  berdasarkan  UU,  terdiri  dari  rekening  tabungan  di bank, rekening tabungan khusus, rekening deposito, sertifikat tabungan, NIT
unit,  sertifikat  ICP,  sekuritas  pemerintah,  saham  perusahaan,  anuitas,  polis asuransi  jiwa,  dan  dana  pensiun.  Pemerintah  atau  lembaga  keuangan  yang mendapat  otoritas  dapat  memotong  zakat  tersebut  secara  langsung  tanpa persetujuan dari pemilik.
Kedua,  merupakan  aset  yang  diserahkan  kepada  muzaki  untuk  menghitung dan  membayarnya.  Meliputi  uang  tunai,  emas  perak,  surat  berharga, perdagangan,  industrim  dan  lain  sebagainya.  Zakat  ini  boleh  dibayarkan melalui  organisasi  pengelola  zakat,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah, atau langsung ke mustahik, baik perorangan maupun lembaga.
Berdasarkan  UU  Zakat  dan  Ushr  tahun  1980  yang  berhak  menerima  zakat ada  tujuh  sektor,  yaitu  tunjangan  hidup,  tunjangan  pendidikan  umum, tunjangan  pendidikan  agama,  kesehatan,  kesejahteraan  sosial,  bantuan pernikahan,  dan  rehabilitasi.  Tahun  perhitungan  zakat  menggunakan  tahun Qamariah  dengan  awal  mulai  bulan  Ramadhan.  Pendistribusian  zakat diberikan  kepda  delapan  mustahik  dengan  memperhatikan  skala  prioritas. Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin, melalui penyaluran langsung tunai ataupun program bantuan lainnya, seperti beasiswa, biaya rumah sakit, dan sebagainya. Distribusi alokasi zakat ditargetkan 60% untuk fakir miskin, 18% untuk biaya pendidikan umum, 8% untuk biaya pendidikan agama, 6% untuk  kesehatan,  4%  untuk  kesehatan  sosial,  dan  4%  untuk  biaya pernikahan.

## 3. Saudi Arabia
Pengaturan  zakat  di  Saudi  Arabia  dimulai  tahun  1951  berdasarkan  pada Keputusan  Raja  No  17/2/28/8634  yang  menetapkan  sistem  wajib  zakat. Keputusan  tertanggal  7  April  1951  ini  berbunyi  “Zakat  Syar’i  yang  sesuai dengan  ketentuan  syariah  Islamiyah  diwajibkan  kepada  individu  dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia.”
Menurut  Keputusan  Raja  ini,  zakat  tidak  dikenakan  atas  warga  non  Saudi Arabia sehingga warga non Saudi Arabia hanya dikenakan pajak pendapatan. Sebaliknya warga Saudi Arabia tidak dikenakan pajak dan zakat diperlakukan sebagao  pengganti  pajak.  Untuk  pengelolaannya,  Departemen  Keuangan Saudi  Arabia  membentuk  bagian  khusus  yaitu  Kantor  Pelayanan  Zakat  dan Pajak Pendapatan.
Dalam  beberapa  aturannya,  negara  memberikan  izin  kepada  muzaki  untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik maksimal 50% dari zakat yang dibayarkan dan setengahnya lagi harus disetorkan ke Departemen Keuangan.  Sedangkan  untuk  muzaki  perusahaan  diharuskan  menyetorkan seluruh zakatnya ke Departemen Keuangan.
Kewenangan  penghimpunan  zakat  seluruhnya  menjadi  kewenangan  Menteri Keuangan  dan  Perkonomian  Nasional,  mulai  dari  aspek  kebijakan  hingga teknis  pelaksanaan  penghimpunan.  Sedangkan  aspek  penyaluran  zakat diserahkan  kepada  Departemen  Sosial  dan  Ketenagakerjaan.  Tugas  dan fungsi dari Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak adalah:
a. Melakukan  pengumpulan  zakat  dan  pajak  dari  pihak-pihak  yang diwajibkan untuk membayarnya. Pembayaran zakat 2,5% sifatnya wajib bagi  perusahaan  Saudi  Arabia  dan  pajak  20%  diwajibkan  kepada perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Saudi Arabia
b. Memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penilaian  dan  pengecekan  atas harta kekayaan perusahaan dan jumlah zakat yang wajib ditunaikan atau nilai pajak yang harus dibayarkan ke kas negara
c. Tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menagih  zakat  perorangan  atau individu. Bagi perorangan atau individu, kewajiban zakatnya diserahkan kepada masing-masing individu
d. Hanya memiliki kewenangan pengumpulan atau pemungutan.
Setiap  warga  negara  individu  diwajibkan  membayar  zakat,  tetapi  ia  boleh menyalurkan  zakatnya  langsung  kepada  mustahik  atau  melalui  yayasan sosial.  Jika  sudah  membayar  zakat,  ia  tidak  ditarik  pajak  lagi.  Berbeda dengan  zakat  individu,  zakat  perusahaan  harus  dibayarkan  melalui  Kantor Pelayanan  Zakat  dan  Pajak.  Setiap  perusahaan  yang  telah  membayar  zakat akan  mendapatkan sertifikat tanda telah  membayar zakat. Sertifikat ini  akan memudahkan  perusahaan  itu  untuk  memperpanjang  izin  usahanya.  Bagi perusahaan  yang  tidak  memiliki  sertifikat  menandakan  perusahaan  itu  tidak membayar zakat sehingga izin usahanya tidak diperpanjang lagi.

## 4. Yordania
Pengaturan  zakat  di  Kerajaan  Yordania  dimulai  pada  tahun  1944  dengan menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat. Yordania merupakan negara  Islam  pertama  yang  melahirkan  undang-undang  zakat.  UU  ini membuat  zakat  wajib  pada  semua  umat  Islam  di  Yordania,  namun  dibatasi aplikasinya  hanya  untuk  ternak,  tanah,  dan  barang-barang  impor.  UU  yang berlaku  sampai  tahun  1953  ini  tidak  berdasarkan  nisab  dan  tariff  yang ditetapkan oleh hukum itu jauh dibawah tingkat wajib zakat yang ditentukan oleh syariat.
UU Zakat tahun 1944 ini dihapus pada tahun 1953 sejalan dengan berlakunya UU  Pajak  Pelayanan  Sosial  sampai  dengan  tahun  1978  dimana  UU  Zakat yang  baru  dikeluarkan.  Dalam  UU  Zakat  tahun  1978  menyediakan pembentukan sebuah lembaga otonomi zakat dalam domain pelayanan wakaf. Lembaga  ini  menerima  dana  zakat  atas  dasar  sukarela,  dan  diizinkan  untuk menerima  sumbangan  selain  zakat.  Selain  itu,  UU  Zakat  tahun  1978  ini memberikan konsesi pajak sebagai  insentid untuk pembayaran zakat dengan mengurangi jumlah zakat yang dibayarkan dari penghasilan kena pajak.
Di  tahun  1988,  ditetapkan  UU  mengenai  lembaga  amil  zakat  yang  disebut dengan  UU  Shunduq  az  Zakat.  Undang-undang  ini  memberikan  kekuatan hukum  kepada  lembaga  tersebut  untuk  mengelola  anggaran  secara independen dan hak penuntutan di pengadilan. Pengelolaan zakat di Yordania memiliki beberapa karakter, diantaranya adalah:
a. Dana  zakat  yang  otonom  tetapi  dikelola  oleh  direktorat  kecil  dalam pelayanan wakaf
b. Direktorat  memiliki  struktur  organisasi  yang  sama  sebagai  pelayan wakaf,  yaitu  memiliki pusat  manajemen di  ibukota dan bagian provinsi.
Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan di pusat dan provinsi
c. Selain direktorat zakat, ada 43 komite zakat sukarela
d. Model  pendistribusian  zakat  yang  ditetapkan  cukup  inovatif,  misalnya seorang  muzaki  bisa  menunjuk  mustahik tertentu dan  setelah dievaluasi oleh  direkrorat,  direktorat  tersebut  dapat  memutuskan  untuk  menerima dana tersebut atau mentransfernya ke penerima yang ditunjuk
e. Sebuah dana cadangan yang dibentuk sekitar 10% ditransfer setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan
f. Para ahli syariah membuat integrasi dana zakat dengan pelayanan wakaf yang diakses oleh Direktorat Zakat
g. Penerima  zakat  diminta  untuk  mengisi  aplikasi  dan  menghadiri wawancara  dan  kadang-kadnag  seorang  petugas  dikirim  ke  tempat tinggal pemohon untuk verifikasi.
h. Direktorat  Zakat  mempersiapkan  rencana  tahunan  untuk  kegiatan.
Namun, karena kecilnya ukuran direktorat dan keterbatasan sumber daya membuat target tidak terlalu ambisius dan sulit mencapai target
Model pendistribusian zakat di Yordania dikelompokkan  menjadi tiga,  yaitu dalam  bentuk bantuan  bulanan dan  bantuan sesaat, bantuan anak  yatim, dan
program  pemberdayaan  SDM  Produktif.  Model  program  pemberdayaan cukup bervariatif yaitu:
a. Program  pemberdayaan  pertanian  dan  peternakan  produktif  di  wilayah perkampungan.  Bentuk  programnya  ada  8,  yaitu  pemeliharaan  sapi perah,  pemeliharaan  kambing  Syria,  pembuatan  produk  berbasis  susu, peternakan  lebah,  ayam  pedaging,  kelinci,  pembuatan  produk  hasil pertanian, dan program penanaman sayuran local
b. Program  industri  kecil  dan  kerajinan.  Meliputi  10  jenis  program  yaitu tenun pakaian adat, kerajinan border, replica budaya setempat, kerajinan berbasis  pasir,  seni  kaligrafi  kaca,  seni  merangkai  bunga,  kerajinan keramik, permadani sajadah, permadani Arab, dan piring hias
c. Program  pelatihan  keahlian,  seperti  elektro,  servis  peralatan  rumah tangga, jasa perhotelan, dan sebagainya
d. Program pemberdayaan wanita
e. Layanan kesehatan kepada orang miskin, kerja sama dengan rumah sakit dan apotik untuk memberikan keringanan biaya
B. Regulasi  dan  Tata  Kelola  Zakat  di  Negara  yang  Tidak  Mewajibkan
Zakat
1. Bangladesh
Pada  tahun  1982,  Bangladesh  mengeluarkan Zakat  Fund  Ordiance untuk  mengatur  pengelolaan  zakat. Zakat  Fund  Ordiance 1982  ini  pernah mengalami  amandemen  setahun  berikutnya.  Melalui  peraturan  tersebut, Pemerintah  Bangladesh  membentuk  Dewan  Zakat  yang  bertugas  menyusun kebijakan  manajemen  dan  administrasi  zakat  dan  fungsi-fungsi  lain  yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan UU tersebut.
Meskipun  penduduk  Bangladesh  mayoritas  Muslim,  namun  praktik zakat  di  negara  tersebut  belum  cukup  menggembirakan.  Hal  ini  disebabkan
oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  kurangnya  pengetahuan  umat  Islam  di Bangladesh  tentang  pentingnya  zakat  dan  potensi  zakat.  Kedua,  adanya sentiment  anti  religious  dalam  kalangan  intelektual  sejak  perang kemerdekaan Bangladesh, dimana ketika sesama muslim saling menumpahkan  darah,  umat  Hindu  mengulurkan  bantuan  kepada  salah  satu kelompok  muslim  sehingga  sekularisme  menjadi  basis  konstitusi  di Bangladesh.  Ketiga,  para  perencana  strategi  pengentasan  kemiskinan  baik dari kalangan pemerintah  maupun LSM  merupakan hasil didikan barat yang menganggap  ide  keagamaan  sebagai  sesuatu  hal  yang  non  progresif. Keempat, terjadinya peristiwa 9/11 yang semakin menambah kecurigaan non muslim terhadap umat Islam, tak terkecuali di Bangladesh.
Dana  zakat  di  Bangladesh  tidak  hanya  disalurkan  dalam  bentuk  kariatif, tetapi  disalurkan  dalam  berbagai  bentuk  program,  seperti  layanan  kesehatan untuk  anak-anak  miskin,  beasiswa  bagi  pelajar  miskin  dan  berprestasi, bantuan  modal  usaha  berupa  pemberian  becak,  mobil  van,  mesin  jahit, binatang ternak dan unggas sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, pembangunan  rumah  untuk  tuna  wisma,  pemberian  modal  dan  asistensi pembagunan usaha mikro, dan penanggulangan bencana.

## 2. Kuwait
Perkembangan  pengelolaan  zakat  di  Kuwait  dapat  disimpulkan menjadi  tiga  tahap.  Pertama,  zakat  dikelola  secara  pribadi  dan  sukarela, langsung  didistribusikan  oleh  muzaki.  Kedua,  aktivitas  kolektif.  Ketiga, aktivitas  terlembaga  diawal  abad  ke  20  dengan  berdirinya  Perhimpunan Kebajikan Arab tahun 1931.
Dalam  perkembanganya,  pengelolaan  zakat  diarahkan  pada  otoritas dan  pengawasa  negara  yang  direpresentasikan  oleh  dua  kementerian, yaitu:Kementerian  Waqaf  dan  Urusan  Islam  yang  tugasnya  mengarahkan
kerja  Baituz  Zakat  Kuwait  sekaligus  mengurus  lembaga  milik  pemerintah, dan Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang tugasnya mengurusi lembaga zakat swasta. Pada 16 Januari 1982, Pemerintah Kuwait menerbitkan UU No 5/ 82 tentang Pendirian Baituz Zakat. Karakter utama dari peraturan zakat di Kuwait adalah:
a. Peran  pemerintah  terbatas  untuk  mengatur  upaya  pengumpulan  dan distribusi  zakat.  Untuk  tujuan  ini,  lembaga  otonom  pemerintah  telah membentuk afiliasi dengan pelayanan wakaf, lembaga ini disebut Baituz
Zakat.
b. UU  dan  peraturan  yang  terkait  tidak  memaksakan  Baituz  Zakat  untuk menerima zakat dan sumbangan. Baituz  Zakat telah  menetapkan  bagian tertentu  untuk  menerima  dan  menyalurkan  zakat dalam  bentuk  tertentu. Di  sisi  lain,  lembaga  ini  dapat  menerima  ushr  serta  zakat  pada  setiap jenis  harta  tetap  selama  hal  itu  diberikan  kepada  lembaga  atas  dasar sukarela.
c. Karena  Kuwait  tidak  memiliki  pajak  penghasilan  atau  pajak  kekayaan, maka  peraturan  tersebut  tidak  membuat  referensi  atau  aturan  apapun untuk  konsesi  pajak,  juga  tidak  menyebutkan  kerahasiaan  catatan  dan informasi zakat.
Undang-undang  zakat  di  Kuwait  memberikan  bentuk  manajemen  inovatif yang  menciptakan  sebuah  organisasi  untuk  mengelola  zakat  (Baituz  Zakat). Aspek utama dari jenis manajemen ini adalah sebagai berikut:
a. Baituz  Zakat  telah  menempatkan  penekanan  khusus  pada  perencanaan dan  memperkenalkan  ide-ide  baru  dengan  menciptakan  sebuah departemen untuk penelitian dan perencanaan
b. Beberapa ide-ide dan proyek baru telah diperkenalkan oleh Baituz Zakat.
Termasuk protek keamanan sosial anak  yatim, dana siswa  miskin,  dana
amal  permanen,  proyek  pelatihan  rehabilitasi,  tunjangan  dana mahasiswa, dan lain-lain
c. Sumber  pendapatan  Baituz  Zakat  termasuk  zakat,  bantuan  dari pemerintah, donasi umum, amal, dan pengembalian atas dana investasi
d. Pemerintah  Kuwait  menanggung  semua  beban  administrasi  organisasi zakat
e. Baituz  Zakat  memiliki  akses  langsung  ke  ahli  syariah  melalui  badan konsultatif  yang  dibentuknya.  Dengan  bantuan  badan  ini,  Baituz  Zakat telah  mampu  melakukan  beberapa  informasi  kegiatan  yang  bertujuan untuk menciptakan kesadaran diantara pembayar zakat dan penerima
f. Kendati  upaya  untuk  menjangkau  orang-orang  yang  membutuhkan  dan miskin  masih  bergantung pada  aplikasi  yang disampaikan oleh  individu yang  potensial,  namun  Baituz  Zakat  Kuwait  masih  belum  mampu meninggalkan metode ini
g. Selain  itu,  Baituz  Zakat  masih  ada  beberapa  komite  sukarela  yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat

## 3. Mesir
Dalam tiga dekade hingga tahun 1980-an, penegakkan hukum zakat di Mesir  telah  mengalami  beberapa  upaya  namun  belum  menunjukkan kesuksesan.  Mesir  memiliki  jaringan  penghimpunan  dan  pendistribusian zakat berbasis sukarela yang sangat besar sejak dulu. Jaringan zakat di Mesir terdiri dari empat elemen utama, yaitu:
a. Komite sukarela yang tidak terafiliasi dengan komite badan public
b. Komite wakaf dan perusahaan berafiliasi dengan relawannya
c. Nasir Social Bank dan relawannya
d. Mesir Faisal Bank dan relawannya
Oleh  karena  fungsi  penegakkan  hukum  zakat  belum  berhasil,  maka akibatnya  zakat  dibayarkan  sukarela  untuk  komite  ini  dan  didistribusikan kepada  orang  layak  dan  keluarga  sesuai  dengan  kebijakan  penuh  dan pengambilan keputusan dari relawan.
Lahirnya  Bank  Sosial  Nasir  pada  tahun  1971  merupakan  tonggak awal  pengelolaan  zakat  di  Mesir.  Bank  yang  sepenuhnya  dimiliki  oleh pemerintah ini diberi tanggung jawab membuat proyek-proyek kesejahteraan sosial.  Sejak  berdirinya,  Bank  Nasir  telah  mengambil  langkah-langkah konkrit  dalam  mengorganisir  pengumpulan  dan  distribusi  zakat  di  seluruh negeri. Bank mendirikan pusat direktorat zakat di kantor pusatnya. Direktorat ini  memiliki  aksesibilitas  untuk  semua  cabang  bank.  Melalui  kegiatan  di berbagai  wilayah  negara,  direktorat  ini  telah  mampu  membentuk  dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.
Selain Bank Sosial Nasir, Mesir Faisal Islamic Bank telah membentuk dana zakat sendiri. Sumber daya ini terdiri dari dana zakat yang dinilai dari modal dan  keuntungan  pemegang  saham  sebagaimana  disyaratkan  oleh  peraturan Bank. Zakat dibayarkan secara sukarela oleh pemilik deposito investasi dan setiap  sumbangan  lainnya  dan  zakat  yang  diberikan  oleh  pihak  manapun. Dana zakat dari Mesir Faisal Islamic Bank ini telah tumbuh melampaui batas dana individu yang berafiliasi dengan perusahaan, karena daya akses bank ini untuk sejumlah besar investasi dan banyaknya cabang di berbagai daerah.

## 4. Malaysia
Malaysia  dikenal  sebagai  negara  yang  sukses  mengelola  zakat. Namun,  sebelum  periode  1980-an,  pengelolaan  zakatnya  pernah  mengalami kondisi yang terbengkalai. Ketika itu, belum ada sistem dan sosialisasi zakat, sehingga penghimpunan dana zakatnya relatif  masih  sangat rendah. Melihat kondisi  itu, Majlis  Agama Islam (MAI)  yang  memiliki otoritas  besar dalam
pengelolaan  zakat  membuat  terobosan  dengan  membentuk  Pusat  Pungutan Zakat (PPZ).
Sejak  berdirinya  PPZ,  pengelolaan  zakat  di  Malaysia  mengalami perubahan cukup signifikan. Sebagai akibatnya, model pengelolaan zakat ala PPZ ini dicontoh secara luas di negara-negara bagian Malaysia. Kini, selain Wilayah  Persekutuan  di  Kuala  Lumpur,  lima  negeri  bagian  lain  seperti Malaka,  Pahang,  Selanggor,  Pulau  Pinang,  dan  Negeri  Sembilan  juga memiliki PPZ yang independen. Delapan negeri lainnya tidak memiliki PPZ tersendiri,  namun  memiliki  BM  yang  selain  bertugas  menyalurkan  juga menghimpun zakat. Ini menandakan, pengelolaan zakat di Malaysia itu tidak secara  nasional.  Ke-14  negeri  bagian  itu  diberi  hak  mengelola  zakatnya masing-masing.
Secara  umum,  model  kelembagaan  zakat  di  Malaysia  terbagai  jadi tiga kelompok setelah dibentuknya PPZ ini, yaitu, korporasi, semi korporasi, dan  badan  usaha  milik  negara.  Penghimpunan  dan  penyaluran  zakat  yang dilakukan  oleh  korporasi  atau  PPZ  berada  di  Selangor,  Serawak,  dan  Pulau Pinang. Sementara yang dilakukan oleh semi korporasi penghimpunan zakat oleh  PPZ,  tapi  penyalurannya  oleh  MAI  (Baitul  Maal)  berada  di  Kuala Lumpur,  Negeri  Sembilan,  dan  Pahang.  Sedangkan  yang  dilakukan  oleh badan usaha milik negara, penghimpunan dan penyaluran zakatnya dilakukan oleh MAI (pemerintah) atau Baitul Maal di tujuh negara bagian sisanya.
Karena  pengelolaan  zakat  ada  di  masing-masing  negara  bagian, regulasinya  juga  berbeda-beda.  Ini  memungkinkan  terjadinya  perbedaan penafsiran.  Misalnya,  penafsiran  nisab,  harta  wajib  zakat,  sanksi  untuk muzaki  yang  tidak  membayar  zakat,  dan  definisi  delapan  mustahik  yang disebutkan dalam Al-Quran.
Karena lembaga zakatnya independen di masing negara bagian, maka pada Maret 2004 Perdana Menteri Badawi mendirikan Jabatan Wakaf, Zakat
dan  Haji  (Jawazh).  Jawazh  ini  ada  di  bawah  kantor  Perdana  Menteri  dan menjalankan  fungsi  koordinasi  seluruh  lembaga  zakat  di  Malaysia.  Dengan adanya  koordinasi  ini,  pengelolaan  zakat  Malaysia  tergolong  berhasil, terutama dalam hal penghimpunan zakat.
Semua  jenis  zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzaki  kepada  lembaga pengelola zakat di  Malaysia  mendapat  insentif sebagai  pengurang pajak.  Di samping itu, terdapat budaya kerja BM yang berorientasi profesional dimana karyawan  diposisikan  sebagai  aset,  bekerja  secara  tim,  dan  dibekali  oleh pelatihan-pelatihan.  Dalam  operasional  BM,  pemerintah  memberikan anggaran  tersendiri.  Dengan  adanya  dana  tambahan  dari  pemerintah  itu, maka  makin  banyak  dana  yang  bisa  digunakan  untuk  membantu  kaum dhuafa, baik berupa dana pendidikan maupun berbagai latihan keterampilan, seperti  menjahit,  bengkel,  dan  catering  lewat  Institut  Kemandirian  yang didirikan  BM.  BM  juga  membangun  Institut  Profesional  dan  Institut Pengajian Tinggi. Dengan  membangun  berbagai  hal  itu,  nyatanya dana BM masih  berlebih.  Maka,  dana  berlebih  ini  diinvestasikan  ke  berbagai  bisnis, seperti perdagangan dan perumahan.
Mengikuti  struktur  politik  di  Malaysia,  zakat  dikelola  oleh  masing- masing  negeri  (negara  bagian)  dan  negeri  mempunyai  hak  dan  kewajiban penuh dalam  mengelola zakat. Selain  sebagai pengelola, penanggung  jawab pengelolaan  dan  pelaksanaan  zakat  di  Malaysia,  Pemerintah  melalui perwakilan  kerajaan  negeri  juga  berperan  dalam  membuat  regulasi  dalam bentuk  undang-undang  zakat.  Undang-undang  tentang  zakat  dibuat  oleh Majelis  Perundang-undangan  Negeri.  Setiap  negeri  bebas  untuk  membuat perundang-undangan  zakat,  namun  harus  berada  dalam  wilayah  undang- undang syariat Islam Negeri.
Kebebasan  dalam  kompetensi  pembuatan  undang-undang  zakat  ini, berakibat  pada  beragamnya  beberapa  aspek  pengelolaan  zakat  dan  cara
penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman  bagi  kesalahan  tidak  membayar  zakat  dalam  akta  atau  undang- undang  kesalahan  pidana  syariah.  Perkara-perkara  yang  ada  dalam  undang- undang  boleh  ditegakkan  hukumannya.  Namun  demikian,  jika  peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan addendum (facia enakmen) dan tidak dimasukkan  ke  dalam  Lembaran  Negara,  maka  tidak  boleh  ditegakkan hukumannya.  Berkaitan  dengan  undang-undang  zakat  di  Malaysia,  ada  tiga aspek  utama  berkaitan  dengan  undang-undang  zakat  di  Malaysia.  Pertama, jenis-jenis  zakat  yang  dikumpulkan  oleh  lembaga  resmi.  Kedua,  dakwaan pada  pelanggaran  pelaksanaan  zakat.  Ketiga,  bentuk  serta  jumlah  hukuman dan denda yang boleh dikenakan.
Organisasi  pengeloaan  zakat  di  Malaysia  berdiri  pada  bulan  Mei  1989 dengan  nama  Pusat  Pungutan  Zakat  (PPZ).  PPZ  sebagai  organisasi  yang diamanahkan  untuk  mengambil  zakat  bagi  pihak  baitu  mal  MAIWP,  juga berperan  melaksanakan  proyek  berbentuk  kebajikan/  kemanusiaan  kepada umat Islam di dalam dan luar negeri. Proyek dan program yang dilaksanakan oleh  PPZ  sebagai  bukti  keprihatinan  dan  kepeduliannya  terhadap  masalah umat, yaitu:
a. Mewujudkan  Skuad  Bantuan  Kecemasan  (SBK)  untuk  membantu korban-korban  bencana  alam  di  sekitar  Kuala  Lumpur  dalam  waktu  24 jam setelah kejadian.
b. Mendirikan  pusat  dialisasi  PPZ-MAIWP  untuk  membantu  pembiayaan biaya pengobatan hemodialisasi bagi pasien ginjal yang kurang mampu.
c. Bekerjasama  dengan  pihak  baitul  mal  Nanggroe  Aceh  Darussalam membiayai  kehidupan  265  anak-anak  yatim  di  Aceh  pasca  tsunami, melaui  perhimpunanan  dana  yang  disalurkan  dari  seluruh  donatur  di Malaysia.
d. Memberikan  makanan  dan  minuman  bergizi  secara  gratis  kepada golongan  dhaif  dan  fakir  miskin  di  Kuala  Lumpur  seminggu  sekali kecuali di bulan Ramadhan.
e. Menyumbangkan  buku-buku  agama  Islam  kepada  umat  Islam  di Kamboja  sebagai  usaha  memelihara  akidah  mereka  yang  hidup  miskin sebagai  akibat  sikap  pemerintah  yang  kurang  peduli  tentang  kehidupan masyarakat muslim di sana.

## C. Regulasi dan Tata Kelola Wakaf di Negara Muslim

## 1. Malaysia
Tidak  ada  konsensus  mengenai  awal  mula  praktik  wakaf  di Malaysia,  namun  banyak  sumber  menyatakan  bahwa  perwakafan  di Malaysia  telah  dimulai  sejak  awal  mula  penyebaran  Islam  di  Malaysia. Wakaf telah menjadi praktik umum di masyarakat Malaysia. Hal ini ditandai dengan  beberapa  masjid  di  Malaysia  yang  berbasis  wakaf,  seperti  Masjid Hulu  di  Malaka  dan  Masjid  Sultan  Abu  Bakar  di  Johor  (Alawiah,  2012). Meskipun  tidak  sebanyak  yang  terdapat  di  Kesultanan  Turki  Utsmani, Mesir,  dan  Afrika  Selatan,  dapat  dikatakan  bahwa  wakaf  tidaklah  terlepas dari  kehidupan  masyarakat  di  Malaysia.  Praktik  wakaf  di  Malaysia dipercaya telah berlangsung selama delapan abad, sejak kehadiran pedagang muslim Arab yang menyebarkan agama Islam di semenanjung Melayu pada abad kesepuluh.
Kerangka  hukum  wakaf  di  Malaysia  mengikuti  kerangka  hukum Islam  lainnya  di  Malaysia.  Konstitusi  federal  Malaysia  mengamanatkan bahwa  aturan  agama  Islam  termasuk  perwakafan  di  negara-negara  bagian yang  memiliki  sultan  (atau  dengan  gelar  lain  yang  setingkat)  diatur  oleh peraturan  yang  berlaku  di  negara  bagian  tersebut.  Adapun  pada  negara- negara  bagian  yang  tidak  memiliki  sultan,  seperti  Sabah,  Serawak  dan
Malaka,  serta  teritori  federal  seperti  Kuala  Lumpur  dan  Putrajaya, pengaturan  agama  Islam  termasuk  pengelolaan  wakaf  mengikuti Administration of the Religion of Islam ( Federal Territories ) Act 1993.
Sistem  perwakafan  di  Malaysia  sendiri  berpusat  pada  pemerintah pada  setiap  negara  bagian.  Hal  ini  dikarenakan  9  dari  13  negara  bagian  di Malaysia  adalah  negara  berbentuk  kesultanan  dengan  sultan  (atau  dengan gelar  lain  yang  setingkat)  sebagai  kepala  pemerintahan  lokal  merupakan kepala  agama  Islam  di  daerah  yang  dipimpinnya.  Adapun  pada  negara- negara  bagian  yang  tidak  memiliki  sultan  seperti  Sabah,  Serawak  dan Malaka,  serta  teritori  federal  seperti  Kuala  Lumpur  dan  Putrajaya,  maka pengaturan  wakafnya  sebagaimana  aturan  agama  Islam  lainnya  berada  di bawah pemerintah federal.
Setiap  negara  bagian  memiliki  sebuah  Majlis  Ugama  Islam  (MUI) sebagai pelaksana setiap aturan agama Islam di negara bagian bersangkutan. Kemudian, setiap MUI memiliki wewenang untuk mengesahkan, mengatur, mengawasi  dan  mengelola  wakaf  konsumtif  yang  berada  di  dalam  negara bagian. Majlis tersebut memiliki Dewan Penasihat dan Komite Manajemen Aset Wakaf. Dewan Penasihat terdiri atas individu-individu berpengalaman di  bidang  hukum  syariah  yang  ditunjuk  oleh  Majlis  dengan  Mufti  negara bagian, sekretaris MUI, Direktur Agraria negara bagian serta pejabat negara bagian di  bidang konsultan  hukum  menjadi anggota tetap. Adapun anggota lainnya  terdiri  atas  pejabat  keuangan  negara  bagian,  para  akademisi  dan praktisi  pada  profesi  terkait  hukum  syariah,  manajemen  properti  dan manajemen keuangan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  secara  implisit  dapat  disimpulkan bahwa kerangka hukum yang berlaku di Malaysia cenderung tidak seragam antarnegara  bagian.  Menurut  Khalil  et  al  (2014),  kerangka  hukum  dan praktik  pengelolaan  wakaf  yang  tidak  seragam  berpengaruh  pada  efisiensi
perencanaan dan distribusi antarnegara bagian. Ketiadaan aturan wakaf yang bersifat  tunggal  menyebabkan  permasalahan  atas  pemahaman  dan interpretasi  wakaf,  karena  adanya  perbedaan  fatwa  di  tiap  negara  bagian (Ibrahim,  2012).  Kondisi  tersebut  menyebabkan  implementasi  wakaf menjadi inkoheren (Alawiah, 2012).
Selain itu, pengelolaan wakaf di Malaysia yang secara umum berada pada wewenang MUI dianggap  belum  secara  signifikan  berkontribusi pada kesejahteraan  masyarakat,  baik  secara  ekonomi  dan  sosial.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  pengabaian  otoritas  terhadap  manajemen  keuangan  wakaf (Alawiah  &  Kharbhari,  2007).  Permasalahan  tersebut  mendorong masyarakat  Malaysia  agar  pemerintah  membentuk  institusi  wakaf  yang mengelola  wakaf  secara  terpusat  dengan  manajemen  yang  efisien  sehingga dapat mendorong pertumbuhan aset wakaf di Malaysia.
Oleh  sebab  itu,  Perdana  Menteri  Tun  Abdullah  Ahmad  Badawi mengumumkan  pembentukan  Department  of  Waqf,  Zakat  and  Haj (JAWHAR) pada tahun 2008. JAWHAR merupakan pelaksana kewenangan pemerintah  federal  dalam  urusan  pengelolaan  wakaf.  Pembentukan JAWHAR  diharapkan  memberikan  perkembangan  pada  pengelolaan  wakaf secara  lebih  terorganisir,  sistematis  dan  efektif.  Namun,  pada  dasarnya, Majlis Ugama Islam atau Majelis Agama Islam setiap negara bagianlah yang diberi  kewenangan  penuh  untuk  mengatur  dan  mengelola  aset  wakaf  yang berada di  daerahnya, karena  MUI setiap  negara  bagianlah  yang  merupakan pengelola utama aset wakaf di negara bagian masing-masing (Ibrahim et al, 2013).  Karenanya,  JAWHAR  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai pelaksana kekuasaan federal di bidang perwakafan hanya bertindak sebagai koordinator MUI yang terdapat di negara bagian.
Isu lainnya terkait aspek hukum dari sistem wakaf di Malaysia ialah terkait kekuasaan kehakiman dalam penanganan sengketa wakaf. Meskipun
sistem  perwakafan  di  Malaysia  berpusat  pada  MUI  setiap  negara  bagian, banyak sengketa wakaf yang justru berujung pada pengadilan umum, bukan pengadilan syariah. Dalam  sistem  yudikatif di  Malaysia, pengadilan umum berada  lebih  tinggi  dari  pengadilan  syariah.  Hal  ini  menyebabkan  banyak perbedaan dalam perkara syariat  yang  seharusnya hanya dapat diselesaikan di  pengadilan  syariah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kompetensi  hakim  di pengadilan  umum  yang  menguasai  hukum  sipil  dan  hanya  sedikit  sekali penguasaan syariat Islam.

## 2. Kuwait
Aktivitas  perwakafan  di  Kuwait    sudah  berlangsung  sejak  tahun 1695. Pada  masa-masa  itu, sektor wakaf di  Kuwait dikelola secara  mandiri oleh wakif secara langsung atau melalui pihak yang ditunjuk sebagai nazhir oleh hakim setempat. Seiring perjalanan waktu, perubahan ekonomi, sosial, dan  budaya  di  negeri  Kuwait  berkontribusi  keterlibatan  pemerintah  dalam pengelolaan wakaf dengan berdirinya Departement of Waqf pada tahun 1930 dan diikuti oleh pendirian Waqf Affairs Board pada dekade 1940-an.
Pada  perkembangan  selanjutnya,  Keputusan  Emir  Kuwait  pada  29 Jumadil  Tsaniyah  tahun  1370  Hijriyah  yang  bertepatan  pada  5  April  1950 memberikan  jalan  bagi  adanya  regulasi  perwakafan  di  Kuwait  yang  lebih maju.  Pasca  kemerdekaannya  pada  1962,  berdirilah Ministry  of  Awqaf  and Islamic  Affairs yang  salah  satu  tugasnya  ialah  mengelola  aset-aset  wakaf.
Pada  masa  berikutnya,  perkembangan  regulasi  wakaf  di  Kuwait  menjadi signifikan  pada  tahun  1993  dengan  adanya Awqaf  Institutions  Law yang bertujuan  untuk  memberikan  sarana  bagi  pengelolaan  wakaf  secara  lebih efektif.
Di  Kuwait,  fungsi regulator perwakafan dijalankan oleh Ministry of Awqaf. Akan  tetapi,  lembaga  pemerintah  yang  berwenang  mengurus  aset-
aset  wakaf  ialah Kuwait  Awqaf  Public  Foundation (KAPF)  yang  terbentuk sejak  tahun  1993.  Manfaat  dari  pengelolaan  wakaf  dialokasikan  untuk pengembangan  kesehatan  masyarakat,  beasiswa  bagi  para  pelajar, pemberdayaan  sosial  dan  kegiatan  ilmiah.  KAPF  telah  menjalankan perannya  dengan  sangat  baik  sebagai  operator  aset-aset  wakaf  di  Kuwait, sehingga  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  menunjuk  Kuwait  menjadi koordinator bagi lembaga-lembaga wakaf di dunia Islam.

## 3. India
India  merupakan  negara  dengan  jumlah  wakaf  yang  besar.  Rashid (2011),  menyatakan  bahwa  terdapat  375.000  aset  wakaf  yang  tersebar  di India. Hal ini menjadi menarik mengingat India pada masa kini adalah negara sekuler. Meskipun demikian, keterkaitan India dengan wakaf adalah hal yang wajar.  India,  khususnya  bagian  utara,  telah  dikuasai  oleh  penguasa  muslim sejak abad ke-13 dan wakaf pertama di India tercatat pada abad ke-12. Pada abad ke-18, Kesultanan Mughal mulai mengalami disintegrasi yang mencapai klimaksnya  pada  tahun  1757  dengan  kemenangan British  East  India Company (BEIC)  pada  pertempuran Plassey dan  berakibat  pada  jatuhnya India sebagai koloni Britania Raya.
Meskipun  menjadi  koloni  Britania  Raya,  pemerintah  kolonial  setuju untuk  menerapkan  syariat  Islam  bagi  umat  muslim  di  India.  Hal  ini mengingat tujuan utama koloni Britania di India adalah perdagangan. Adanya ketentuan  ini  diharapkan  dapat  menghindari  konflik  antara  penduduk  lokal dan BEIC.
Pada  sisi  lain,  kerajaan  Britania  Raya  juga  memberikan  kekuasaan kepada  BEIC  untuk  membuat  aturan  secara  independen  di  India.  Hal  ini menyebabkan  munculnya  konflik  pada  tahun  1772  saat  BEIC  mulai  ingin mengatur  masyarakat  di  India  secara  lebih  luas,  tidak  hanya  pada  aspek
komersial bahkan hingga hukum keluarga. Perbedaan antara hukum Britania dan  hukum  Islam  berujung  pada  perubahan  hukum  waris  yang  didasarkan pada  hukum  Anglo-Saxon.  Selain  itu,  hakim-hakim  Britania  menduduki posisi  di  pengadilan  yang  sebelumnya  dijalankan  oleh  ahli  fikih  kaum muslimin.
Pada  awalnya,  kepentingan  umat  Islam  untuk  memiliki  hukum mereka sendiri yang terpisah dari hukum Britania masih diakomodasi melalui pemberlakuan Anglo-Muhammadan Law yang merupakan hukum positif bagi kaum  muslim  India  di  koloni  Britania,  yang  didasarkan  pada  tafsir  atas literatur  dan  praktik  umat  Islam  dan  mencakup  semua  aspek  hukum,  baik pidana,  perdata,  dan  hukum  keluarga.  Namun,  pemberlakuan  hukum  pidana komprehensif  pada  tahun  1860  dan  terbitnya Muslim  Personal  Law Application  Act pada  tahun  1937,  menyebabkan Anglo-Muhammadan  Law tidak  lagi  berlaku  dan  hukum  Islam  di  India  hanya  berlaku  pada  hukum keluarga semata.
Perlakuan  wakaf  sebagaimana  hukum  keluarga  muslim  di  India menyebabkan  pengelolaan  wakaf  di  India  terdesentralisasi  pada nazhir- nazhir individual dengan ketiadaan keterlibatan dari pemerintah kolonial. Hal ini  ditunjukkan  dengan  terbitnya Indian  Trusts  Act pada  1882  yang  pada pasal 1 berbunyi: “nothing herein contained affects the rules of Muhammadan law  as  to  waqf,  …  or  applies  to  public  or  private  religious  or  charitable endowments.”
Pada satu sisi, kebijakan di atas memberikan independensi yang besar bagi  pengelolaan  wakaf  di  India.  Pengelolaan  wakaf  di  India  dapat  berjalan secara  mandiri tanpa terganggu oleh  intervensi pemerintah. Akan tetapi, sisi lain dari kebijakan ini ialah ketiadaan jaminan akan pengelolaan wakaf yang optimal  karena nazhir tidak  memiliki  lembaga  pengawas,  sehingga  para nazhir dapat  melakukan  tindakan-tindakan  yang  merugikan  wakaf  tanpa
mendapatkan sanksi dari negara. Hal ini semakin diperberat dengan ketiadaan dukungan negara bagi lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri dan dikelola melalui wakaf.
Permasalahan  lain  yang  terjadi  terkait  pengelolaan  wakaf  ialah mengenai  wakaf  keluarga.  Wakaf  keluarga  menjadi  marak  di  India  sebagai akibat  pemberlakuan  Undang-Undang  Pewarisan  yang  berdasarkan  hukum Britania  sebagai  ganti  Fikih  Mawarits  dalam  Islam.  Undang-Undang Pewarisan  kolonial  menghendaki  pembagian  harta  waris  yang  seimbang antara  laki-laki  dan  perempuan.  Kondisi  tersebut  menjadikan  aset-aset strategis keluarga, seperti lahan pertanian, menjadi mudah terkotak-kotak dan peralihan  kepemilikannya  menjadi  mudah.  Wakaf  keluarga  hadir  menjadi solusi  bagi  keluarga  yang  menginginkan  agar  aset  properti  mereka  tetap berada di tangan keluarga atas nama harta wakaf.
Mengetahui  hal tersebut, Privy  Council di  London  merespon dengan menerbitkan  keputusan  pada  tahun  1889  bahwa  wakaf  keluarga  dibolehkan dengan  syarat  harus  diberikan  suatu  periode  waktu  untuk  dikelola  bagi kepentingan masyarakat luas. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir seiring penerbitan Mussalman Waqf Validating Act pada tahun 1913 yang mengakui adanya wakaf keluarga sesuai dengan fikih Hanafi.
Permasalahan  berikutnya  dalam  pengelolaan  wakaf  di  India  adalah pemisahan  wilayah  Barat  Laut  dan  Timur  India  menjadi  Pakistan.  Hal tersebut  diikuti  dengan  eksodus  masyarakat  muslim  India  ke  Pakistan  serta eksodus nonmuslim dari Pakistan ke India. Fenomena tersebut menyebabkan banyak  tanah  wakaf  yang  ditinggalkan  oleh nazhir maupun mauquf  ‘alaih yang  bermigrasi  ke  Pakistan.  Kondisi  tersebut  mendorong  pemerintahan Jawaharlal Nehru  menerbitkan Wakf Ac t  pada tahun 1954  yang pada  intinya menjadikan pengelolaan wakaf menjadi terpusat di tangan pemerintah federal dengan harapan adanya administrasi yang teratur dan efektif.
Pada tahun 1964, pemerintah India membentuk Central Waqf Council yang  bertugas  sebagai  dewan  yang  memberikan  pertimbangan  kepada pemerintah  terkait  pengelolaan  wakaf  yang  dijalankan  oleh  Dewan  Wakaf Negara Bagian.
Kemudian,  peraturan  perundangan  wakaf  di  India  mengalami Waqf Act tahun 1995 yang kemudian diamandemen menjadi Waqf Reform Act pada tahun  2010  dan  kemudian  diamandemen  kembali  pada  tahun  2013. Pelaksanaan  wakaf  di  tingkat  pusat  dijalankan  oleh Central  Waqf  Council . Namun,  setiap  negara  bagian  memiliki  Badan  Wakaf  yang  bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur administrasi aset-aset wakaf di negara bagian  yang  bersangkutan.  Pada  saat  amandemen  pada  tahun  2010,  sempat terjadi  kontroversi  karena  pemerintah  India  berencana  menghapuskan  aset- aset  wakaf  yang  didonasikan  oleh  para  raja  di  masa  dahulu  yang  tidak teregistrasi  secara  resmi  atau  dianggap  telah  habis  masa  berlaku  wakafnya meskipun  diawasi  oleh Central  Waqf  Council .  Hal  tersebut  mendorong kembali  amandemen Waqf  Act pada  tahun  2013.  Secara  umum,  aset-aset wakaf di India diarahkan untuk pembangunan sekolah umum maupun teknik, madrasah, perguruan tinggi, panti asuhan dan masjid.

## 4. Mesir
Mesir  adalah  negara  yang  telah  mengenal  praktik  wakaf  seiring dengan  penyebaran  agama  Islam.  Praktik  perwakafan  di  Mesir  terus berkembang dari waktu ke waktu. Kurang lebih 40% dari lahan pertanian di Mesir  adalah  tanah  dengan  status  wakaf,  baik  dalam  bentuk  aset  bergerak dan tak bergerak yang berada di bawah pengawasan beragam institusi wakaf di  Mesir  (Kholosi,  2002).  Pada  awalnya,  pengaturan  wakaf  di  Mesir didasarkan  pada  fikih,  yaitu  bidang  ilmu  dalam  Islam  yang  secara  khusus membahas  tentang  berbagai  hukum.  Pada  masa  klasik  tersebut,  belum  ada
kebutuhan untuk kodifikasi hukum khusus terkait wakaf, karena pada masa itu tradisi dan ajaran Islam masih menjadi referensi utama pengaturan wakaf yang dijalankan para pengelola wakaf.
Kodifikasi  hukum  pertama  yang  berkaitan  dengan  wakaf  di  Mesir tercatat  pertama  kali  muncul  pada  tahun  1525  M  (Ateyah,  2002). Pengelolaan  wakaf  pada  masa  tersebut  masih  didominasi  oleh wakif atau pihak yang ditunjuk sebagai nazhir . Meskipun demikian, pada masa Hisyam bin  Abdul  Malik  (196H),  tercatat  adanya  administrasi  wakaf  di  bawah supervisi  hakim  lokal,  yaitu  Tauba  Bin  Namr  (Direktorat  Pemberdayaan Wakaf,  2015:114).  Pada  masa  berikutnya,  lembaga  wakaf  di  Mesir  terus berkembang  selama  berabad-abad  hingga  pada  tahun  1832M,  Muhammad Ali Pasha,yang merupakan penguasa Mesir pada masa itu, mendirikan badan pemerintah  pertama  yang  khusus  mengurusi  administrasi  wakaf  (Kholosi, 2002).
Pada abad berikutnya, terdapat sejumlah usaha yang ditujukan untuk memunculkan  undang-undang  wakaf  di  Mesir.  Beberapa  usaha  yang  telah dilakukan sebagaimana dicatat oleh Omer (2004) adalah sebagai berikut:
a. Usaha  pertama  tercatat  diinisiasi  oleh  para  ulama  dan  anggota  dewan legislatif Mesir pada awal abad ke-20.
b. Pada  tahun  1926,  Kementerian  Kehakiman  Mesir  menyetujui  sebuah memorandum yang merupakan rekomendasi dari Komite Ulama Senior.
c. Pada tahun 1946, Undang-Undang  Wakaf pertama di Mesir (nomor 48 tahun  1946)  akhirnya  terbit  dengan  tujuan  mengatur  lembaga-lembaga wakaf.
Pada  masa  berikutnya,  terdapat  sejumlah  aturan  perundangan  lain terkait  pengelolaan  wakaf  di  Mesir,  yaitu:  Undang-Undang  No.  247  of 1953;Undang-Undang No. 44 of 1962; dan Undang-Undang No. 80 of 1971.
Undang-undang  Wakaf  No.  80  tahun  1971  merupakan  UU  terbaru  yang menjadi  dasar  pelaksanaan  praktik  wakaf  di  Mesir.  UU  ini  menyediakan landasan  bagi  pendirian Egyptian  Waqf  Authority yang  merupakan  badan independen  di  bawah  Kementerian  Wakaf  yang  dipimpin  oleh Board  of Directors.  Egyptian  Awqaf  Authority yang  bertanggung  jawab  mengelola beberapa  aset wakaf  seperti  lahan pertanian dan  properti  yang dimiliki oleh lembaga  tersebut.  Keuntungan  lembaga,  selain  diperoleh  dari  pengelolaan aset-aset  tadi,  juga  didapatkan  dari  investasi  dan  dividen  saham. Waqf  Act mengarahkan  distribusi  pendapatan  wakaf  secara  rinci,  yaitu  15%  untuk pemeliharaan aset, 10% untuk diinvestasikan kembali dan 5% untuk hal-hal terkait  teknis  operasional.  Adapun  70%  lainnya  diarahkan  untuk mauquf ‘alaih dan kepentingan sosial.
Kerangka  hukum  perwakafan  di  Mesir  beserta  pelaksanaannya merupakan salah satu contoh sistem perwakafan yang mendapat apresiasi di kalangan  dunia  Islam.  Namun,  sistem  perwakafan  Mesir  tidaklah  terlepas dari  kritik.  Khalil  et  al  (2014),  menyebutkan  sejumlah  permasalahan perwakafan di Mesir sebagai berikut:
a. Banyaknya  amandemen  dan  penggantian  undang-undang  wakaf  diikuti oleh  regulasi  eksekutif  menghalangi  implementasi  dari  hukum  yang mengatur otoritas perwakafan di Mesir.
b. Administrasi  wakaf  berjalan  secara  tidak  stabil  selama  bertahun-tahun.
Sebelum  berlakunya UU Wakaf tahun 1971, terdapat beberapa  lembaga yang  berwenang  mengelola  wakaf,  seperti  lembaga  kehakiman,  dewan tertinggi wakaf dan juga lembaga lainnya. Pasca UU Wakaf tahun 1971, seluruh aset wakaf di Mesir berada di bawah pengawasan Egyptian Waqf Authority .
c. Model pengelolaan wakaf di Mesir  sempat  mengalami  masa kritis  yang menghasilkan  kerugian  dan  penyalahgunaan  aset  wakaf  selama bertahuntahun sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat atas wakaf.
d. Perencanaan  dan  pengelolaan  aset  wakaf  yang  bersifat  inefisien berkontribusi  pada  rendahnya  performa  keuntungan  aset  wakaf  yang dihasilkan  apabila  dibandingkan  dengan  tingkat  pengembalian  oleh deposito bank syariah.

## Penutup
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:
1. Secara  umum,  efektivitas  pengelolaan  zakat,  terutama  penghimpunan zakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan peran regulasi dan peraturan zakat. Negara yang mewajibkan warganya untuk membayar zakat secara umum  telah  memulai  mengatur  zakat  lebih  awal  dibandingkan  negara yang tidak mewajibkan.
2. Baru  sebagian  kecil  negara  muslim  mayoritas  memiliki  peraturan perundangan  yang  mewajibkan  zakat,  yaitu  Sudan,  Yordania,  Saudi Arabia,  dan  Pakistan.  Secara  umum,  dukungan  legal  ini  mampu meningkatkan  jumlah  zakat  yang  bisa  dihimpun.  Namun  dalam  hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, tidak menjamin bahwa negara yang  memiliki  landasan  hukum  lebih  kuat  adalah  lebih  efektif  dan efisien. Tata kelola zakat antarnegara juga bervariasi.
3. Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia,
termasuk negara yang tidak mewajibkan warga negara muslimnya untuk membayar  zakat.  Bahkan  penyiapan  undang-undang  zakat  di  Indonesia relatif  lambat  dibandingkan  dengan  negara  muslim  lainnya,  seperti Malaysia  dan  Bangladesh.  Oleh  karena  itu,  kesiapan  infrastruktur
kelembagaan  zakat  perlu  dipertimbangkan  agar  zakat  terkelola  dengan baik.
4. Harta  wakaf  mempunyai  potensi  yang  besar  untuk  berperan  dalam membangun  ekonomi  umat  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Wakaf  uang dan  wakaf  produktif  penting  sekali  untuk  dikembangkan  disaat  kondisi perekonomian yang kini sedang memburuk.

## Daftar Pustaka
Alawiah, S. 2012. An Empirical Investgaton into the Accountng,Accountability and Eectveness of Waqf Management in the StateIslamic Religious Council (SIRCs) in Malaysia . Thesis for the requirementof  Doctoral degree, Cardi university.
Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  Bank  Indonesia  dan
Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, 2016. Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang  Efektif  (Seri  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah). Bank Indonesia.
Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  Bank  Indonesia  dan  P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2016. Pengelolaan Zakat  yang Efektif: Konsep dan Praktik di  Berbagai  Negara (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah). Bank Indonesia. Ibrahim,  M.  2012. Waqf  Land  Administraton:  Comparatve  Studiesbetween State  Islamic  Religious  Council  (SIRCs)  of  Johor  and Selangor. Research Report, Kuala Lumpur, Malaysia.
Khalil,  et  al.  2014. Waqf  Fund  Management  In  Kuwait  And  Egypt:Can Malaysia  Learns  From  Their  Experiences. Proceeding  of theInternatonal  Conference  on  Masjid,  Zakat  and  Waqf  (IMAF
2014).
Khalosi, M. .2002. Problems Facing Contemporary Waqf Insttutons(Experience  of  Egyptan  Awqaf  Authority) .  Presented  by the Chairmanof Egyptan Awaqf Authority in a Panel Discussion on Emerging  Issuesin  Waqf,  Sheikh  Saleh  Kamel  Center  for  Islamic
Economics, Cairo 2002.
Omer, A. 2004. The Experience of the Management of Awqaf in Egypt .Paper presented  in  a  Symposium  on  Contemporary  Applicaton  ofWaqf, the Republic of Tatarstan, 14 17/6/2004