ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Tinjauan Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMEN PAN No. 45 Tahun 2013
Abdur Rahim 1, * ; Nisaul Fatona 2 ; Naufal Ghaly Rozani 3 ;  Budi Santoso 4 ; Sukamsi 5 1,2,3,4,5 Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, Indramayu, Indonesia; fatonahnisaul@gmail.com
* Correspondence :  fatonahnisaul@gmail.com
Kata kunci Jabatan Analis Kebijakan,
PERMEN PAN Keywords
Policy Analyst, Position,

## PERMEN PAN

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kualifikasi  jabatan  fungsional  analis  kebijakan pemerintah  daerah  berdasarkan  Permen  PAN  No.45  Tahun  2013.  Analisis kebijakan  merupakan  studi  sosiologi  terapan  dengan  tujuan  untuk  membuat kebijakan.  Melakukan  analisis  adalah  hal  yang  wajib  untuk  menentukan  isi kebijakan,  yang  mencakup  data  tentang  masalah  yang  akan  dipecahkan  dan konsekuensi potensial dari kebijakan yang diberlakukan. Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dirancang  oleh lembaga atau pejabat pemerintahan. Ada beberapa jenis kebijakan yang dapat ditemukan dalam berbagai  literatur,  yang  pertama,  kebijakan  yang  bersifat  mengatur  (regulatif). Undang-undang  adalah  peraturan  Negara  tingkat  makro  yang  harus  dipatuhi secara ketat dan secara eksklusif hanya pemerintah dapat merumuskannya. Yang kedua, kebijakan pengalokasian (alokatif), yaitu kebijakan yang meratakan sumber daya seperti uang, bangunan atau infrastruktur. Ketiga, Kebijakan Distributif yang bersifat  mendistribusikan.  Analisis  Kebijakan  Publik  akan  sangat  membantu dalam menghindari kebijakan yang hanya mengandalkan faktor keterbatasan atau kekuasaan.  Analisis  kebijakan  dapat  menjadi  antisipasi  untuk  mengurangi kegagalan eksekusi dengan memberikan informasi dan alasan yang lebih lengkap dan dapat diterima secara umum.

## ABSTRACT
This  research  examines  the  Qualifications  of  Functional  Position  of  Local Government  Policy  Analyst  Based  on  Permen  PAN  No.45  of  2013.  Policy analysis  is  an  applied  sociological  study  with  the  aim  of  making  policies. Conducting analysis is mandatory to determine the content of the policy, which includes data on the problems to be solved and the potential consequences of the policies enacted. Public policy is a series of interconnected choices designed by government agencies or officials. There are several types of policies that can be found  in  various  literatures,  the  first,  regulative  policies. Laws  are  macro-level State regulations that must be strictly obeyed and exclusively only the government can formulate them. Second, allocative policies, which are policies that distribute resources such as money, buildings or infrastructure. Third, Distributive Policy which  is  distributive.  Public  Policy  Analysis  will  be  very  helpful  in  avoiding policies that only rely on limitations or power factors. Policy analysis can be an anticipation to reduce execution failure by providing more complete and generally acceptable information and reasons.

## Pendahuluan
Profesi  analis  kebijakan  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberi  tugas, tanggung  jawab,  dan  wewenang  untuk  melakukan  kegiatan  pengkajian  dan penelaahan kebijakan dalam sebuah lembaga pusat dan daerah. Kajian dan Analisis Kebijakan merupakan berfungsi untuk meninjau dan menganalisis kebijakan untuk mencapai  tujuan  dan/atau  memecahkan  masalah  sosial  melalui  penerapan  prinsip keahlian,  tanggung  jawab,  konsistensi  dan  keteguhan,  maksimal  (efisien),  serta berdaya guna (efektif) (Soviyanti, 2019).
Perlunya penetapan jabatan fungsional analisis kebijakan untuk mengembangkan  keahlian  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  ketika  melaksanakan tugasnya  pada  bidang  kajian  dan  analisis  kebijakan  publik  sebagai  media  untuk meningkatkan  kinerja  organisasi.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Biokratis  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Jabatan  Fungsional Analis  Kebijakan  dan  Nilai  Kredit  dinilai  tsidak  dapat  memenuhi  persyaratan kualitas  dan  permintaan  dan  harus  diubah.  Perlu  ditetapkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokratis  Republik  Indonesia tentang  Jabatan  Fungsional  Analis  Kebijakan  dengan  mempertimbangkan  faktor- faktor  tersebut  pada  huruf  a  dan  b  (Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negaradan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, 2018).
Kebijakan publik adalah rangkaian ketentuan yang saling terkait yang diambil oleh  organisasi  dan  perwakilan  pemerintah,  termasuk  yang  tidak  mengambil tindakan apa pun. Banyak jenis kebijakan biasanya dapat ditemukan dalam literatur yang berbeda, yaitu: Pertama, Kebijakan yang bersifat mengatur (regulatif). Undang- undang  merupakan  peraturan  negara  pada  kedudukan  besar  yang  mempunyai keabsahan  untuk  ditaati,  hanya  pemerintah  yang  bisa  membuatnya.  Kedua, kebijakan pengalokasian (alokatif), yaitu kebijakan yang memeratakan sumber daya, seperti  uang,  sarana  dan  prasarana.  Ketiga,  kebijakan  distributif  yang  bersifat menyalurkan,  misalnya  Kementerian  Perdagangan  memiliki  peran  membuat program mengenai perdagangan, menangani penyaluran barang, sampai keputusan harga  BBM.  Keempat,  kebijakan  redistributif,  kebijakan  yang  dipakai  untuk mengatasi  kesenjangan  masyarakat  dalam  bidang  sosial  maupun  ekonomi,  seperti Kebijakan  Pajak  Progresif,  Program  Reformasi  Agraria,  dan  lainnya.  Kelima, kebijakan manajerial yang berusaha menyediakan pembangunan institusi, misalnya rencana  Lembaga  Administrasi  Negara  membuat  kebijakan  pembangunan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang bertujuan untuk membenahi kualitas SDM Analis Kebijakan (Anggara, 2014).
Jabatan  fungsional  di  era  simplifikasi  birokrasi  menjadi  salah  satu  jabatan fungsional  yang  cukup  banyak  disukai  disamping  jabatan  fungsional  Peneliti  dan Perencana. Jabatan fungsional "Analis Kebijakan" sudah banyak disetarakan dengan jabatan administrasi di Kementerian dan Lembaga. Belum lagi yang menjadi Analis
Kebijakan  melalui  jalur  inpassing,  hal  ini  memungkinkan  penyetaraan  jabatan administrasi  di  tingkat  pemerintah  daerah  akan  beralih  atau  disetarakan  dengan jabatan fungsional Analis Kebijakan. Memang jabatan fungsional Analis Kebijakan memiliki  pilihan  pengembangan  karir  yang  sangat  fleksibel  dan  bisa  "tinggal" dimana saja (Sahid et al., 2021).
Jabatan  fungsional  merupakan  penggerak  utama  jalannya  birokrasi  di  era fungsional saat ini, sehingga tetap sejalan dengan jabatan struktural yang semakin "ramping".  Peran  untuk  menghasilkan  informasi  kebijakan  yang  berkualitas  tinggi dan berbasis fakta, tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh semakin banyaknya pejabat fungsional analis kebijakan (evidence). Menyadari kenyataan bahwa masih banyak Analis  Kebijakan  di  era  fungsional  saat  ini  yang  kompetensinya  masih  di  bawah standar  dan  yang  memahami  tanggung  jawab  inti  dari  jabatan  Analis  Kebijakan menjadi penting. Jabatan fungsional analis kebijakan yang relatif baru di pemerintah daerah berpotensi untuk banyak diminati.
Di  Indonesia,  kualitas  kebijakan  publik  sangat  rendah.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  inisiatif  kebijakan  yang  gagal  memenuhi  harapan  rakyat  dan  harus dibatalkan  oleh  pemerintah  pusat  atau  Mahkamah  Konstitusi.  Dilansir  dari (Jabar.bpk,  2017)  13.000  kebijakan  dalam  bentuk  peraturan  daerah  (Perda), pemerintah  pusat  menolak  sekitar  3.143  Perda  karena  bertentangan  dengan  UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Banyak Perda yang tidak  disetujui  karena  tidak  mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat  seperti menghambat kebhinekaan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara, lalu perda yang  dianggap  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  antara  lain  memperpanjang jalur birokrasi sehingga menghambat proses perizinan dan menghambat kemudahan berusaha.  Kementrian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  menjelaskan  bahwa  sepajang tahun  2002  sampai  2009  ada  pembatalan  3.143  Perda  oleh  pemerintah  pusat, diantaranya Provinsi Aceh 65 Perda dibatalkan, Sumatera Utara sebanyak 133 Perda dibatalkan,  pembatalan  60  Perda  untuk  Sumatera  Barat,  30  Perda  untuk  Provinsi Riau,  36  Perda  untuk  Provinsi  Banten,  2  Perda  untuk  Provinsi  DKI  Jakarta,  serta beberapa  Perda  di  provinsi  lainnya.  Sementara  untuk  beberapa  Kabupaten/Kota, sepanjang 2002 sampai 2009 jumlah Perda yang dibatalkan Kemendagri antara lain; Kabupaten  Maluku  Tengah  21  Perda,  Kota  Ambon  8  Perda,  Maluku  Tenggara  2 Perda, dan Maluku Tenggara Barat sebanyak 24 Perda (Dayanto, 2016).
Sementara itu, 807 undang-undang yang ditetapkan sebagai kebijakan publik antara  tahun  2003  dan  2013  akan  diuji  secara  yudisial.  Dari  807  undang-undang tersebut,  127  undang-undang  memenuhi  syarat  untuk  diuji  secara  yudisial  (Hafil, 2011). Analis kebijakan yang mulai maju di Pemerintah Daerah memiliki peran dalam membantu  penyelesaian  tantangan  kebijakan,  memberikan  umpan  balik  tentang berbagai pilihan kebijakan dan risikonya, serta mengidentifikasi isu-isu publik yang menjadi  agenda  kebijakan  Pemerintah  Daerah.  Isu-isu  kebijakan  global  menjadi semakin  rumit,  ambigu,  dan  tunduk  pada  laju  perkembangan  teknologi  yang
mencengangkan.  Untuk  mengelola  proses  mulai  dari  penyusunan  agenda, pengembangan  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan  publik, diperlukan sumber daya yang kompeten karena kompleksitas isu-isu yang muncul dalam proses kebijakan publik. Dengan keluarnya Permen PAN RB Nomor 45 Tahun 2013  Jabatan  Fungsional  analis  kebijakan  memiliki  ruang  lingkup  tugas tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan  instansi  Pusat  dan  Daerah.  Tujuan  penulisan  untuk  memahami mengenai kualifikasi jabatan fungsional analis kebijakan pemerintah daerah menurut permen pan no. 45 tahun 2013.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  merupakan  studi  literatur  dengan  pendekatan  analisis deskriptif merupakan penelitian yang menceritakan dan menggambarkan fakta-fakta yang  ada  (Zed,  2004).  Data  yang  terkumpul  digunakan  sebagai  titik  awal  untuk analisis  sistematis  yang  akan  membantu  pembahasan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  studi  analisis  kritis,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengembangkan solusi melalui Permen PAN No. 45 Tahun 2013 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Analisisis Kebijakan
James  Anderson  menerangkan  bahwa  kebijakan  publik  itu  ialah “Purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (langkah tindakan yang disengaja yang dibuat oleh seorang aktor dalam menanggapi masalah atau situasi saat ini) (Karmanis & Karjono, 2020).
Penelitian  sosial  terapan  dengan  fokus  pembuatan  kebijakan  dikenal  sebagai analisis kebijakan. Untuk menentukan substansi kebijakan, yang mencakup rincian tentang  isu-isu  yang  akan  diselesaikan  dan  efek  potensial  dari  implementasinya, diperlukan analisis (Wahab, 2021).
Analis kebijakan publik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi pusat dan daerah, sesuai dengan Permenpan Nomor 45 Tahun 2013.  Seorang  analis  kebijakan  publik  seharusnya  mampu  menciptakan  kebijakan yang  dapat  mengatasi  masalah-masalah  kemasyarakatan  melalui  penelitian  dan analisis  yang  dilakukannya.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  bekerja  sebagai  analis kebijakan publik, seorang PNS harus memiliki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) (Soviyanti, 2019).
Ada lima langkah yang membentuk aplikasi sistematis dari analisis kebijakan. Yang  pertama  adalah  perumusan  masalah,  yang  menghasilkan  rincian  tentang keadaan  yang  mengarah  pada  isu-isu  kebijakan  yang  membantu  para  pengambil keputusan  membuat  agenda  untuk  bertindak  ( agenda  setting ).  Kedua,  Peramalan
adalah  proses  memperkirakan  efek  jangka  panjang  dari  berbagai  opsi  kebijakan. Langkah  kedua  ini  bisa  digunakan  bagi  pembuat  ketentuan  dalam  menyusun rencana  kebijakan.  Ketiga,  rekomendasi  yaitu  menjelaskan  informasi  tentang  nilai relatif dari  hasil  potensial  dari  suatu solusi.  Hal ini  digunakan  oleh  para pembuat kebijakan untuk mengadopsi salah satu solusi kebijakan yang disarankan. Keempat pemantauan,  yaitu  melihat  Informasi  mengenai  efek  terkini  dan  hasil  informasi kebijakan dari pemantauan tersebut bersifat historis. Dalam situasi ini, para pejabat dapat mempraktikkan beberapa opsi kebijakan yang berbeda. Kelima evaluasi, atau pengetahuan  mengenai  nilai  atau  penggunaan  hasil  dari  penanganan  atau penyelesaian  suatu  masalah  (Ali,  2017).  Pada  bagian  akhir  ini,  para  pengambil keputusan  mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  yang  telah  diberlakukan.  Interaksi antara  kelima  metode  analisis  kebijakan  dan  para  pengambil  keputusan  yang memberikan informasi kebijakan, dapat dilihat dalam gambar berikut ini.
Gambar 1 . Hubungan Antara Policy Maker dengan Analis Kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan
Sumber: diadaptasi dari (WN, 2004)
Menurut gambar di atas, analisis kebijakan adalah penggunaan berbagai teknik penelitian  oleh  seseorang  atau  sekelompok  analis  kebijakan  dengan  tujuan mengumpulkan  data,  mengolahnya  menjadi  informasi  yang  relevan  dengan kebijakan, dan menggunakan informasi tersebut untuk membantu mengorganisasikan  masalah  publik  yang  menantang  (masalah  kebijakan  yang terstruktur  dengan  baik)  agar  lebih  sederhana  untuk  dirumuskan  dan  dipilih  dari berbagai pilihan kebijakan.
Terbentuknya fungsi analis kebijakan merupakan salah satu dampak signifikan dari penerapan pendekatan rasional dalam seluruh proses analisis kebijakan. Seorang analis kebijakan bertugas mengevaluasi kualitas suatu kebijakan meskipun mereka tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  kebijakan.  Hal  ini  dimungkinkan
karena  tugas  seorang  analis  kebijakan  adalah  menghasilkan,  mengevaluasi  secara kritis,  dan  mengkomunikasikan  informasi  kebijakan  yang  berkaitan  kepada  para pembuat  kebijakan.  Memorandum  kebijakan,  makalah  isu  kebijakan,  ringkasan eksekutif, lampiran-lampiran, dan siaran pers hanyalah beberapa contoh media yang digunakan oleh analis kebijakan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan yang penting (Dunn, 2004).

## 2. Penerapan Analisis Kebijakan
Fungsi analis kebijakan dalam mendefinisikan agenda kebijakan publik diawali dengan identifikasi masalah, studi tentang elemen-elemen yang mempengaruhi dan menghasilkan  masalah,  peningkatan  kesadaran  publik,  dan  masuknya  masalah publik  ke  dalam  agenda  kebijakan  pemerintah.  Dalam  institusi  pemerintah,  para pelaku  terlibat  sepanjang  proses  analisis  kebijakan.  Menurut  Anderson  (1979)  dan Kay  (2006)  bahwa  kebijakan  merupakan  hasil  dari  kolaborasi  beberapa  pemegang kebijakan di lembaga pemerintah, maka penting untuk memahami kedudukan dan peran analis kebijakan di dalam proses penelaahan kebijakan tersebut.
Selain itu, seorang Analis Kebijakan berpartisipasi dalam proses pengembangan kebijakan  dengan  mengembangkan  alternatif-alternatif  kebijakan,  menghasilkan rekomendasi  kebijakan,  dan  membantu  merencanakan  pelaksanaan  kebijakan. Analis  kebijakan  mengevaluasi  suatu  kebijakan  dengan  melihat  pelaksanaannya pada  tahap  implementasi  kebijakan.  Analis  kebijakan  bertanggung  jawab  untuk mengevaluasi dampak kebijakan ( Policy Outcome ) atau keampuhan  kebijakan yang dilaksanakan pada tahap penilaian kebijakan (Widodo, 2021).
Menurut Quade (Kumorotomo et al., 2013), pekerjaan seorang analis kebijakan mencakup  berbagai  tugas,  mulai  dari  identifikasi  masalah  sampai  pada  alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi kebijakan dengan menggunakan data empiris dan  teknik  penelitian  yang  menggunakan  alat  uji  kuantitatif  dan  kualitatif, pemantauan  implementasi  kebijakan,  dan  akhirnya  proses  evaluasi  kebijakan. Prosedur  analisis  kebijakan  membedakan  antara  metodologi,  metode,  dan  teknik sehubungan  dengan  metode  penelitian.  Pendekatan  untuk  analisis  kebijakan meliputi norma, hukum, dan protokol. Namun demikian, standar dan peraturanlah yang mengarahkan pilihan dan penggunaan prosedur serta evaluasi kritis terhadap hasilnya.  Akibatnya,  metode-metode  tunduk  pada  persyaratan  umum  atau normanorma  keragaman  kritis  serta  kriteria  masuk  akal  dan  relevansi  kebijakan. Tujuan  dari  proses-proses  adalah  untuk  mengumpulkan  data  mengenai  isu kebijakan.  Cara  lain  untuk  mengatakannya  adalah  bahwa  analisis  kebijakan mengutamakan  prosedur  yang  logis  dan  sistematis  agar  dapat  menghasilkan kebijakan yang efektif. Hal ini memperjelas posisi masalah.
Kemampuan seorang analis kebijakan untuk melakukan penelitian independen -khususnya yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan dan menyaring esensi  dari  materi  yang  rumit  sangat  penting  untuk  mendukung  tugas-tugasnya. Pertama, apa masalah kebijakannya?  adalah pengetahuan yang diperlukan selama
proses  pembuatan  kebijakan.  Kedua,  apa  hasil-hasil  yang  diantisipasi  dari  suatu kebijakan  di  masa  depan.  Ketiga,  alternatif  kebijakan  mana  yang  terbaik  untuk mencapai  hasil  kebijakan  yang  diinginkan.  Keempat,  hasilhasil  kebijakan  setelah dipraktikkan. Kelima, seberapa baik kinerja suatu kebijakan dan apakah kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah yang diajukan.
Peran  analis  kebijakan  adalah  pertama-tama  merumuskan  masalah  untuk menciptakan  pengetahuan  kebijakan  ini.  Selanjutnya,  membuat  perkiraan.  Ketiga, memberikan  saran-saran.  Keempat,  melakukan  pemantauan;  kelima,  melakukan penilaian. Seorang analis kebijakan harus memiliki pengetahuan tentang metodologi analis  kebijakan,  keterampilan  analisis  kebijakan,  menyajikan  data,  strategi penulisan,  dan  taktik  presentasi  agar  dapat  melakukan  tugas  pekerjaannya  secara efektif.  Untuk  menjamin  keberhasilan  suatu  tindakan  yang  dipilih  karena  sifat kebijakan yang dinamis.
Sayangnya,  Indonesia  bahkan  belum  berusaha  mengubah  fungsi  analis kebijakan.  Seorang  pembuat  kebijakan  seringkali  membuat  agenda  kebijakan berdasarkan apa yang mereka yakini signifikan selama proses pembuatan kebijakan. Para pembuat kebijakan kemudian mengandalkan tenaga ahli, pekerja administratif, atau  individu-individu  dalam  posisi  struktural  yang  lebih  rendah  untuk menelaahnya.  Meskipun  pada  kenyataannya  mayoritas  dari  mereka  kurang mendapatkan  pelatihan  dalam  seni  analisis  kebijakan  publik.  Akibatnya,  sering terjadi  bahwa  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  bahkan  ketika  dilaksanakan  sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Hal ini yang  oleh  Raiffa  sebut  sebagai  kesalahan  tipe  (Dunn,  2004).  Suatu  kebijakan  akan menghasilkan  hasil  yang  tidak  konsisten  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditentukan sebelumnya, bahkan jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sukses, jika masalahnya dibingkai secara salah.
Bahkan para pengambil keputusan di Indonesia kurang memiliki keterampilan yang  diperlukan  untuk  melakukan  analisis  kebijakan.  Mayoritas  dari  mereka, terutama mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti presiden, bupati, walikota,  gubernur,  dan  menteri,  tidak  mampu  mengimplementasikan  program- program publik yang strategis. Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengalami hal yang sama.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  kebijakan-kebijakan  yang  mereka buat  seringkali  bersifat  elitis  dan  merugikan  masyarakat.  Ketersediaan  analis kebijakan sangat penting jika ingin menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Seorang analis  kebijakan  yang  bekerja  pada  suatu  keputusan  kebijakan  publik  harus ditugaskan pada peran fungsional.

## Kesimpulan
Menghindari kebijakan yang hanya mengandalkan alasan-alasan tertentu, akan sangat  terbantu  oleh  analisis  kebijakan  publik.  Karena  analisis  kebijakan menawarkan  fakta-fakta  dan  argumentasi  yang  lebih  menyeluruh  dan  faktual  di
kalangan  publik,  maka  hal  ini  akan  memperkecil  risiko  kegagalan  dalam implementasi  kebijakan.  Sebuah  organisasi  yang  tidak  memihak  di  luar  birokrasi pemerintah  harus  melakukan  analisis  kebijakan  publik  untuk  memastikan  bahwa hasilnya bebas dari bias pribadi. Perusahaan konsultan manajemen publik, profesor dari berbagai universitas, atau organisasi yang mengkhususkan diri dalam penelitian kebijakan  publik,  semuanya  dapat  melakukan  analisis  kebijakan  publik.  Analis kebijakan  publik  beroperasi  demi  kepentingan  publik  dan  tidak  terpengaruh  oleh kepentingan  atau  kelompok  politik.  Mereka  menggambarkan  keahlian  mereka sebagai  bebas  nilai.  Oleh  karena  itu,  seorang  analis  dapat  mengambil  sikap  netral dalam keputusan memperbaiki kebijakan publik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

## Referensi
Ali, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia .
Universitas Brawijaya Press.
Alyasin, U. M. (2022). Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Revitalisasi Taman Monas Berdasarkan Kepres No.  25  Tahun  1995  Tentang  Pembangunan  Kawasan  Medan  Merdeka  Di  Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta . Universitas Pasundan.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . CV. Pustaka Setia.
Dayanto.  (2016).  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Baik  Sebagai  Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah. Tahkim , IX (2), 131.
Dunn, W. (2004). Public policy analysis: An introduction . Hafil, M. (2011). Perda Ditolak, Kemenkumham Bentuk Pusat Hukum Terpadu di Daerah . Republika. https://www.republika.co.id/berita/llkokq/perda-ditolak- kemenkumham-bentuk-pusat-hukum-terpadu-di-daerah
Jabar, B. (2017). Mekanisme Pencabutan Produk Hukum Daerah . Jabar.Bpk.Go.Id. Karmanis, & Karjono. (2020). Buku Pedoman Belajar Studi Analisis Kebijakan Publik . CV. Pilar Nusantara.
Kay,  A.  (2006). The  dynamics  of  public  policy:  Theory  and  evidence .  Edward  Elgar Publishing.
Kumorotomo, W., Purwanto, E. A., Pramusinto, A., Widaningrum, A., Dwiputrianti, S., & Rahmalia, M. (2013). Naskah Akademik Jabatan Fungsional Analis Kebijakan . Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negaradan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Jabatan  Fungsional  Analis Transaksi Keuangan, (2018).
Sahid,  A.  A.,  Zulkarnain,  F.,  Nasrudin,  R.,  Sinka,  V.,  &  Jannah,  M.  (2021). Inovasi Pengembangan  Ilmu  Politik  Di  Indonesia :  Pengalaman  Universitas  Indonesia (Politicon).
Soviyanti,  N.  (2019).  Analisis  Kebutuhan  dan  Kondisi  Jabatan  Fungsional  di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Inspirasi , 10 (1), 68 – 77. https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.71
Wahab,  S.  A.  (2021). Analisis  kebijakan:  dari  formulasi  ke  penyusunan  model-model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.
Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik . Media Nusa Kreatif.
Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.