KONSTRUKSI YURIDIS HYBRID CONTRACT DALAM PEMBIAYAAN TAKE OVER KPR PADA PERBANKAN SYARIAH
Kholid Albar Moch. Tolchah e-mail: albarkholid46@gmail.com

## Abstract
In the process of the occurrence of hybrid contract in the process of take over  of  course  the  bank  which  in  this  case  is  sharia  banking  will  certainly experience the risks in the financing that is influenced by several factors including the  rate  of  inflation  so  that  it  also  affects  the  liquidity  of  sharia  banking  itself, today due to the liquidity of sharia banking largely depends on the acquisition of third  party  funds  either  in  the  form  of  investment  account  or  current  account which will be channeled into financing according to sharia, such as mudharabah, musyarakah,  murabaha,  salam,  isthisna  and  ijarah  which  can  generate  profit sharing margin which is the main profit source (income) of sharia banks. Lack of liquidity will cause banks to bankruptcy quickly, whereas if excess liquidity is also dangerous is a low probability that leads to the same thing. So the risk of liquidity will  be  a  consideration  for  depositors  to  choose  which  bank  for  customers  save funds.  Because  the  purpose  of  this  study,  First  to  determine  the  effect  of  hybrid contract  variables,  inflation  rate  and  concepts  of  profit  sharing  simultaneously and partially to liquidity risk in Islamic banking.
Keywords : Hybrid Contract, Take Over dan Syariah Bank

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  kebutuhan  setiap manusia  berbeda-beda.  Salah  satu yang menyebabkan perbedaan tersebut  adalah  pendapatan  yang didapat  oleh  masing-masing  pribadi. Harga  rumah  yang  begitu  tinggi menyebabkan  tidak  semua  orang mampu  membelinya  secara  tunai. Dewasa ini, pembiayaan hunian yang ditawarkan oleh berbagai bank kadang  menjadi  jalan  keluar  bagi orang-orang yang menginginkan sebuah  hunian  dengan  cara  mencicil ke  bank  yang  memberikan  fasilitas pembiayaan  hunian  tersebut.  Bank syariah  pun  mulai  mengembangkan fasilitasnya hingga kepada pembiayaan hunian syariah. Rumah adalah bangunan gedung  yang  berfungsi  sebagai tempat  tinggal  yang  layak  huni, sarana pembinaan keluarga,
cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.Perspektif Islam mengenal  konsep  rumahkusurgaku (baiti  jannat).  Rumah  selain  simbol bagi  status  ekonomi  seseorang  di dalam  masyarakat,  namun  berperan juga  membentuk  karakter,  akhlak,
serta kepribadian
bangsa.
Sebagaimana  yang  terdapat  dalam Surat  Al-Baqarah  ayat  125  yang artinya: “  Dan  (ingatlah),  ketika Kami  menjadikan  rumah  (Ka’bah) tempat  berkumpul  dan  tempat  yang aman  bagi  manusia.  Dan  jadikanlah maqam  Ibrahim  itu  tempat  sholat. Dan  telah  kami  perintahkan  kepada Ibrahim  dan  Ismail,  “Bersihkanlah rumah-Ku  untuk  orang-orang  yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud!”
Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi  kebutuhan  bisnis  modern dengan  menyajikan  produk-produk inovatif  dan  lebih  variatif  serta pelayanan  yang  memuaskan  sesuai dengan  tuntutan  bisnis  modern. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator,  konsultan,  dewan  syariah dan  akademisi  bidang  keuangan syariah  untuk  senantiasa  aktif  dan kreatif  dalam  memberikan  respon terhadap loncatan-loncatan dan perkembangan bentuk bisnis tersebut.
Salah satu  strategi  pemasaran yang  dikembangkan  oleh  bank-bank saat  ini  adalah  dengan  pengalihan (take  over)  pembiayaan  hunian syariah.  Take  over  pembiayaan hunian  adalah  pemindahan  fasilitas pembiayaan  yang  berjalan  disuatu bank  ke  pembiayaan  bank  lain. Pengambilalihan ini hanya untuk sisa pokok  pinjaman  nasabah  dari  bank pemberi  pembiayaan  pertama,  yang dilanjutkan  dengan  mencicil  sisa pokok  pinjaman  ke  bank  yang mengambilalih pembiayaannya. Take over  dapat  dilakukan  sesama  bank konvensional  atau  sesama  bank syariah, maupun dari bank konvensional ke bank syariah ataupun sebaliknya.
Take  over adalah  salah  satu pelayanan bank syariah dalam membantu  masyarakat  mengalihkan transaksi non  syariah yang  telah berjalan  menjadi  transaksi  yang sesuai  dengan  syariah  sesuai  dengan pemintaan nasabah. Dalam implementasinya, upaya pengembangan  perbankan  syariah memerlukan  aturan-aturan  syariah yang mengikat bagi perbankan syariah. Dalam kaitan ini, fatwa yang
t 1 erkait  dengan  perbankan  syariah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI),  fatwa  tersebut  sangat bernilai  dan  berperan  besar  sebagai referensi utama dalam proses penyusunan peraturan Bank Indonesia  bagi  perbankan  syariah (Muhammad: 2004). Transaksi perpindahan take  over pembiayaan dari  bank  konvensional  ke  bank syariah  diatur  dalam  fatwa  No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan  hutang.  Dalam  fatwa  ini disebutkan  ada  empat  alternatif  akad yang dapat digunakan yaitu :
1. Qardh dan murabahah 2. Syirkah al-milk dan murabahah 3. Qardh dan ijarah
4. Qardh dan  IMBT (ijarah muntahiya bit-tamlik) Bank  syariah  saat  ini  dapat menggunakan  ke  4  alternatif  di  atas untuk melakukan transaksi
pembiayaan  pengalihan  hutang (take over).
Di  era  transaksi  keuangan modern  yang  semakin  kompleks, dibutuhkan  design  kontrak  akad dalam  bentuk  kombinasi  beberapa akad  yang  disebut  dengan hybrid contract (multiakad),  atau  biasa disebut al-ukud al-murakkabah . Bentuk  akad  tunggal  sudah  tidak mampu meresponi transaksi keuangan  kontemporer.  Kombinasi akad  zaman  sekarang  adalah  sebuah keniscayaan,  akad  tunggal  sudah tidak  mampu  lagi  meresponi  kasus- kasus dan problem keuangan kontemporer.  Untuk  itu,  perbankan syariah  harus  memperbaiki  diri dalam  peningkatan  kualitas  SDM-
1 Adiwarman Karim, 2006 , Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 248
nya  dengan  melaksanakan  training dan  workshop  intensif  mengenai inovasi produk.
Buku-buku teks fikih muamalah  kontemporer  menyebut istilah hybrid contracts dengan istilah yang beragam, yaitu al-ukud- murakkabah , al-ukud  al  mujtami’ah , adapula  yang  menggunakan  istilah al-ukud almutajanisah . Menurut istilah  fikih,  kata  hybrid  contracts merupakan  terjemahan  dari  kata Arab  yaitu al-‘uqudal-murakkabah yang  berarti  akad  ganda  (rangkap), akad  yang  bergabung,  akad  yang berhimpun, akad yang berkombinasi. Al-‘uqud  al  murakkabah  terdiri  dari dua kata al-‘uqud (bentuk jamak dari ‘aqd)  dan  al-murakkabah.  Kata  ‘aqd secara  etimologi  artinya  mengikat, menyambung,  atau  menghubungkan (ar-rabt).  Menurut  Syamsul  Anwar akad  (perjanjian)  adalah  pertemuan ijab  dan  kabul  sebagai  pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 2
Ada beberapa fatwa transaski muamalah yang  dikeluarkan  oleh Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) prihal tentang hybrid contract . Beberapa  transaski  tersebut  antara lain  :  Fatwa  DSN  MUI  Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan take over atau pengalihan hutang  yang memberikan alternatif  beberapa  akad  yang  dapat digunakan  dalam  pembiayan take over ;  Fatwa  DSN  MUI  Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang
syariah  card (kartu  kredit  syariah) dengan  menggunakan  akad kafalah bil  ujrahdan  qard  wal  ijrah ;  dan Fatwa  DSN  MUI  Nomor  73/DSN- MUI/XI/2009
tentang akad
2 Dewan Syariah Nasional-MUI , 2000,
Himpuan Fatwa DSN-MUI, Cet ke-3, edisi revisi, Ciputat: CV.Gaung Persada.
musyarokah mutanaqisah yang merupakan  kombinasi  antara  akad musyarakah dan ijarah .
Pada proses terjadinya hybrid contract  dalam  proses  take  over tentunya  pihak  bank  yang  dalam  hal ini adalah perbankan syariah tentunya  akan  mengalami  resiko- resiko  dalam  pembiayaannya  yang dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  di antaranya  adalah  tingkat  inflasi sehingga  hal  ini  juga  berpengaruh terhadap  likiditas  dari  perbankan syariah  itu  sendiri,  dewasa  ini dikarenakan  likuiditas  perbankan syariah sebagian besar sangat tergantung  pada  perolehan  dana pihak  ketiga  baik  berupa  investment account  maupun  current  account yang akan disalurkan kedalam pembiayaan  sesuai  syariah,  seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, isthisna dan ijarah yang  dapat  menghasilkan  margin bagi  hasil  yang  merupakan  sumber profit  (pendapatan)  utama  bank syariah.  Kekurangan  likuiditas  akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan dengan cepat, sedangkan  jika  kelebihan  likuiditas juga  berbahaya  yaitu  probabilitas yang  rendah  yang  berujung  pada  hal yang sama. Sehingga resiko likuiditas akan menjadi pertimbangan  bagi  deposan  untuk memilih  Bank  mana  untuk  nasabah menyimpan dananya.
Terdapatnya  hybrid  contract dalam pembiayaan take over menarik minat  peneliti  untuk  mengkaji  dan menganalisislebih  lanjut  mengenai konstruksi  yuridis  akad-akad  dalam tranaksi  pembiayaan  take  over.  Hal ini  didasari  bahwa  setiap  akad tentunya  akan  melahirkan  hubungan hukum yang berbeda-beda dan menimbulkan  hak  dan  kewajiban diantara  para  pihak,  maka  rumusan
masalah yang diangkat dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana konstrksi  yuridis  hybrid  contract dalam  pembiayaan  take  over  pada perbankan  syariah  dan  pengaruhnya terhadap resiko likuiditas?

## PEMBAHASAN
Hybrid    contract  dimaknai secara harfiyah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. 3 Sementara  dalam  bahasa  Indonesia disebut  dengan  ‘Multiakad’.  Kata multi  dalam  bahasa  indonesia  brarti (1).  Banyak;  lebih  dari  satu;  lebih dari  dua.  (2).  Berlipat  ganda  (Tim penyusun, 1996 : 671). Maka dengan demikian  ‘Multiakad’  berati  akad ganda  atau  akad  yang  banyak,  lebih dari satu.
Sedangkan  menurut  istilah fiqih,  kata  multiakad  merupakan terjemahan  dari  kata  arab  yaitu  A- uqud  al-murakkabah  yang  berarti akad  ganda  (rangkap).  Al-uqud  al- murakkabah  terdiri  dari  dua  suku kata  al-uqud  (bentuk  jamak  dari  al- aqd) yang sudah dijelaskan sebelunya dan al-murakkabah (murakkab)  yang  secara  etimologi berarti al-jam’u, yakni mengumpulkan  atau  menghimpun (Al-Thanawi, tt : 534). Kata murakkab  sendiri  berasal  dari  kata rkkaba-yurakkibu-tarkian yang mengandung arti  meletakkan sesuatu pada sesuatu lain sehinnga menumpuk,  ada  yang  di  atas  danada yang dibawah. (Al-Fairuz, tt : 177). 4 Nazih  Hammad  (2005  :    7) mendefinisikan al-adq al- murakkabah adalah kesepakatan
3 Tim, penyusun. Kamus besar bahasa indonesia, (jakarta : balai pustaka, 1996), edisi II h. 671
4 Nazih Hammad, Al-uqud Al-Murakkabah fii al- Fqh al –islami, (Damaskus: Dar Al- Qalam, 2005), Cet. I h.7
antara dua pihak untuk melaksanakan suatu  akad  yang  mengandung  dua akad  atau  lebih  (sepertijual  beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah,  qard,  muzara’ah,  sahraf (penukaran  mata  uang),  syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum  akad- akad  yang  terhimpun  tersebut,  serta semua  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkannya  dipandang  sebagai satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisah-pisahkan, sebagaiamana akibat hukum dari satu akad. Sedangkan murakkab menurut  pengertian  para  ulama  fikih adalah:  Pertama,himpunan  beberapa hal  sehingga  disebut  dengan  satu nama.
Seseorangmenjadikan beberapa  hal  menjadi  satu  hal  (satu nama)  dikatakan  sebagaimelakukan penggabungan (tarkîb). Kedua,
sesuatu yang dibuat dari dua ataubeberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang
sederhana (tunggal/ basîth ) yang tidak memiliki
bagian-bagian.
Ketiga, meletakkan sesuatu di atassesuatu lain atau menggabungkan sesuatu  dengan  yang  lainnya.Ketiga pengertian  ini  memiliki  kelebihan dan kekurangan masing-masinguntuk menjelaskan makna persis dari istilah murakkab .  Pengertian  pertamalebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnyabeberapa hal dan bersatunya  beberapa  hal  itu  yang kemudian  menjadisatu  pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapahal itu. Walaupun pengertian kedua menyatakan  adanya  gabungan  dua ataubeberapa hal, tetapi tidak menjelaskan  apa  dan  bagaimana setelah terjadi
penggabungantersebut.
Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis,tidak menjelaskan  pengertian  untuk  suatu istilah tertentu. Dengan  demikian  pengertian pertama  lebih  dekat  dan  pas  untuk menjelaskanmaksud al-’uqûd al- murakkabah dalam  konteks  fikih muamalah. 5 Sedangkan menurut al- ‘Imrânî, akad murakkab adalah:Himpunan beberapa akad kebendaan  yang  dikandung  oleh sebuah  akad,baik  secara  gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga  seluruh  hakdan  kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum darisatu akad. Selain istilah akad murakkab , ada  beberapa  istilah  lain  yang digunakan  ahlifikih  yang  memiliki hubungan,  kemiripan,  dan  kesamaan dengan  pengertianakad murakkab .
Istilah-istilah itu antara lain al-’uqûd al-mujtami‘ah, al-’uqûd almuta’addidah,al-’uqûd al- mutakarrirah, al-’uqûd al- mutadâkhilah, al-’uqûd almukhtalithah .Berikut adalah penjelasan  pengertian  dari  beberapa istilah  yang  miripdengan murakkab ini.  Pertama, al-ijtimâ’. Kata  ini mengandung arti terhimpunatau
terkumpul,  lawan  dari  terpisah.
Sesuatu yang terhimpun dari beberapabagian  meski  tidak  menjadi satu  bagian  adalah  arti  dari  kata ijtimâ’ .Denganbegitu al-’uqûd  al- mujtami‘ah berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalamsatu akad.
5 Abd Allah Ibn Muhammad bin Abd Allah al-imrani, Al-uqud al-maliyah al- Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Thathbiqiyyah , (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al- Tauzi’, 2006) Cet. I, h. 45
Sekilas  ada  persamaan  antara istilah murakkab dan mujtami‘ah , yaitu  adanya  unsur  terhimpunnya beberapa  akad  dalam  satu  akad. Bedanya,  dalam murakkab beberapa akad  itu  lebur  menjadi  satu  akad (transaksi)  yang  memilikiimplikasi dan  satu  akibat  hukum.  Sedangkan dalam mujtami‘ah , belum tentuterjadi  peleburan  akad.  Artinya, dalam ijtimâ‘ beberapa  akad  itu dapat  meleburmenjadi  satu  akad  dan dapat pula akad-akad tersebut berdiri sendiri-sendiri.
Dalam  kondisi  pertama,  akad mujtami‘ah dapat  disebut  dengan— dan  merupakan  salah  satu  bentuk akad murakkab ,  sedangkan  dalam kondisi kedua (tidakmelebur menjadi satu),  ia  tidak  dapat  dikategorikan akad murakkab . Contohakad mujtami‘ah adalah akad sewa-
menyewa  ( ijârah )  dan  jual  beli (bay‘) yangdigabungkan  menjadi satu  meskipun  kedua  akad  tetap eksis.
Dengan  demikian,  pengertian ijtimâ‘  (mujtami‘ah) lebih  luas  dari pada murakkab , karena ijtimâ‘ mencakup murakkab dan tidak murakkab .  Ulama  puntidak  sekata atas  penggunaan  istilah ijtimâ‘ ini. 6 Al-‘Imrânî
tampaknya membedakanistilah murakkab dan mujtami‘ah seperti  diuraikan  di  atas.
Akan tetapi Nazih terlihat mempersamakan  istilah murakkab dan mujtami‘ah . Dalam beberapapembahasan, Nazih mencampuradukkan  antara  istilah akad murakkab danakad mujtami‘ah .Kedua, al-ta'addud . Kata ta'addud berarti berbilang dan bertambah. Ta'addud dalam terminologi  akad  adalah  adanya tambahan jumlah syarat, akad,
6 Al-imrani, Al-uqud al-Maliyah al- Murakkabah , h. 53
pelaku,harga,  objek,  atau  sejenisnya. Istilah ta'addud lebih  umum  dari pada murakkab .Akad murakkab yang diartikan  sebagai  terhimpunnya  dua akad  atau  lebihdalam  satu  akad, adalah makna dari terbilang (ta'addud) dalam akad. Bedanya, ta‘addud mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuanakad murakkab ,  seperti  berbilangnya  dua pihak,  atau  dalam  harga,  benda, ataulainnya.
Karena  itu  ada  perbedaan mendasar  antara murakkab dan ta'addud ,dimana murakkab mengandung konsekuensi satu, sedangkan ta'addud konsekuensinyabisa berbilang.Ketiga, al-tikrâr . Al-tikrâr berarti  berulang.  Kata  ini  digunakan untuk  menunjukkanadanya  proses terhimpun  atau  terulangnya  sesuatu.
Sedangkan secaraterminologi al- tikrâr diartikan  sebagai  mengulangi sesuatu yang telah dilakukan.
Dalam  hal  akad, al-tikrâr berarti  mengulangi  akad  yang  telah dilakukansebelumnya.Bedanya
dengan murakkab dalam  akad,  kalau al-tikrâr meskiberarti pula mengumpulkan  tetapi  maksud  yang paling  tetap  untuk  istilah  iniadalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi.Sedangkan dalam murakkab yang terjadi adalah terhimpunnya  dua  akad  ataulebih menjadi satu akad atau transaksi.Keempat, al-tadâkhul . Al- tadâkhul secara bahasa berarti masuk (al-wulûj) ,masuknya  sesuatu  pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa  hal  dan  salingmeliputi. Al- tadâkhul juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain.
Arti terakhir ini lebih spesifik karena  yang  masuk  adalah  suatu
bagian  padabagian  yang  lainnya, sedangkan  pengertian  pertama  lebih luas karena mencakupmasuknya sesuatu  pada  sesuatu  yang  lain. Sesuatu  itu  dapat  berupa  bagian atausuatu yang utuh.
Dalam  terminologi  fikih, al- tadâkhul diartikan sebagai terhimpunnya suatuhal tertentu dalam  dua  ketentuan  hukum  agama (syar'i) dan  cukup  hanyamelakukan salah  satu  ketentuan  hukum  tersebut pada  umumnya  boleh  dipilih,namun akibat  hukum  keduanya  atau  salah satunya dapat tercapai. Daripengertian ini, al-tadâkhul mengandung pula makna pengumpulan. Akan tetapipengumpulan akad di sini dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpaakad yang lain.
Sementara  pada murakkab , kedua akad atau lebih tidak bisadipisahkan satu dari yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu transaksitersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat yang satu.Jadi jelas, perbedaan mendasarnya bahwa murakkab
meniscayakan leburnyadua atau lebih akad  menjadi  satu  yang  memiliki akibat  hukum  yang  satu  pula(dalam arti  tidak  bisa  dipisahkan),  namun akad-akad tersebut harus dilaksanakan. Kelima, al-ikhtilâth .  Kata  ini memiliki  makna  yang  sama  dengan al-jam’u . Al-Ikhtilâth berarti terhimpun, terkumpul, insert (tadâkhul) , dan melebur. Seperticontoh seseorang
mencampurkan  sesuatu  pada  yang lain,  maka  keduanya  tercampuratau terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa  berakibat  melebur  menjadisatu sehingga  kedua  hal  itu  tidak  bisa dibedakan seperti tercampurnya
barang-barang  cair,  dan  bisa  juga dibedakan  seperti  dikumpulkannya suatu hewandengan hewan yang lain.
Multiakad (‘uqûd mukhtalithah) mengandung arti seperti  akad murakkab ,yaitu  akad- akad  yang  terhimpun  dalam  satu akad yang menimbulkan akibathukum satu akad. ‘Uqûd mukhtalithah (contract mixed) adalah menghimpun  beberapa  akadmodern di  mana  satu  akad  melebur  dengan akad  lainnya.  Dengan  kata  lain akadyang  terdiri  atas  peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad.Contoh akad yang mukhtalith adalah mengontrak rumah.  Beberapa  akad  yangada  di dalamnya  adalah  akad  sewa  untuk ruangan tinggal, akad bekerja
sebagaipembantu,  akad  jual  beli berkenaan  dengan  makanannya,  dan akad wadî'ah berkenaan dengan penitipan barang-barang (amti’ah) .
Akad mukhtalith digunakan pula untuk menyebutkan akad murakkab . Keduanyamemiliki makna  yang  sama,  hanya  berbeda dari  sisi  kedalaman  maknanyasaja. Kata murakkab lebih  spesifik  dan khusus  untuk  multiakad  ketimbang mukhtalith yang dapat pula mengandung  arti  yang  lain.16  Baik akad murakkab maupun mukhtalith dimaksudkan untuk menyatakan terhimpunnya  beberapaakad  menjadi satu  akad  dan  berimplikasi  hukum satu  pada  objek  akadnya.Al-‘Imrânî membagi  multiakad  dalam  lima macam, yaitu: al-’uqûd almutaqâbilah,al-’uqûd al- mujtami‘ah, al-’uqûd al- mutanâqidhah  wa  al-mutadhâdahwa al-mutanâfiyah, al-’uqûd al- mukhtalifah, al-’uqûd al- mutajânisah .  Darilima  macam  itu, menurut  dia,  dua  macam  yang pertama yaitu al-’uqûd
almutaqâbilah dan al-’uqûd al - mujtami‘ah ,  adalah  multiakad  yang umum  dipakai.Berikut  penjelasan dari lima macam multiakad tersebut.Pertama, akad bergantung/akad  bersyarat (al-’uqûd al-mutaqâbilah) . Taqâbul menurut bahasa  berarti  berhadapan.  Sesuatu dikatakan  berhadapan  jikakeduanya saling  menghadapkan  kepada  yang lain. Sedangkan yang dimaksuddengan al-’uqûd al- mutaqâbilah adalah multiakad dalam bentuk  akad  keduamerespon  akad pertama,  di  mana  kesempurnaan akad pertama
bergantungpada sempurnanya  akad  kedua  melalui proses  timbal  balik.  Dengan  kata lain,akad  satu  bergantung  dengan akad lainnya. 7
Dalam  tradisi  fikih,  model akad  seperti  ini  sudah  dikenal  lama dan praktiknyasudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang  berkaitandengan  hukumnya, atau  model  pertukarannya.  Misalnya antara  akad pertukaran (mu'âwadhah) dengan  akad tabarru’ ,  antara  akad tabarru' dengan  akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikanmodel akad ini dengan akad bersyarat (isytirâth ‘aqd bi ‘aqd). 8
Kedua,  akad  terkumpul (al- ‘uqûd  al-mujtami‘ah) . Al-’uqûd  al- mujtami‘ah adalah  multiakad  yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih  akad  terhimpunmenjadi  satu akad.  Seperti  contoh,  ‚Saya  jual rumah ini kepadamu dan sayasewakan rumah yang lain
7 Imam Malik ibn Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra, j. 4 (Bairut Dar: al-Shadir, 1323 H) Cet. I h. 26
8 Al-imrani, Al-uqud al-Maliyah al-
Murakkabah , h. 57
kepadamu  selama  satu  bulan  dengan harga lima ratusribu".
Multiakad  yang mujtami‘ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya duaakad yang memiliki  akibat  hukum  berbeda  di dalam  satu  akad  terhadap  duaobjek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akadterhadap  dua  objek  dengan  dua harga, atau dua akad dalam satu akad yangberbeda  hukum  atas  satu  objek dengan  satu  imbalan,  baik  dalam waktu  yangsama  atau  waktu  yang berbeda.Ketiga, akad berlawanan (al- ’uqûd  al-mutanâqidhah  wa  al- mutadhâdahwa al-mutanâfiyah) . Ketiga  istilah  ini, al-mutanâqidhah, al-mutadhâdah, almutanâfiyah ,memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud  adanyaperbedaan.  Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanâqidhah mengandung arti  berlawanan,  seperti  pada  contoh seseorangberkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yangpertama.  Seseorang  mengatakan bahwa  sesuatu  benar,  lalu  berkata lagi sesuatuitu salah. Perkataan orang ini  disebut mutanâqidhah ,  saling berlawanan. Dikatakan mutanâqidhah karena  antara  satu  dengan  yang lainnya tidak salingmendukung,
melainkan mematahkan.Keempat, akad berbeda (al-’uqûd al- mukhtalifah) . Yang dimaksud
denganmultiakad  yang mukhtalifah adalah  terhimpunnya  dua  akad  atau lebih yang memilikiperbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya.
Seperti perbedaan akibat hukum  dalam  akad  jual  beli  dan sewa.  Dalamakad  sewa  diharuskan ada  ketentuan  waktu,  sedangkan dalam  jual  beli  sebaliknya.Contoh
lain,  akad ijârah dan salam. Dalam salam, harga salam harusdiserahkan pada saat akad (fî al-majlis) ,
sedangkan dalam ijârah, harga sewatidak harus diserahkan pada saat akad.  Perbedaan  antara  multiakad yang mukhtalifah dengan yang mutanâqidhah,mutadhâdah , dan mutanâfiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing.
Meskipun  kata mukhtalifah lebih  umum  dan  dapat  meliputi ketiga  jenisyang  lainnya,  namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukanmenurut syariat.  Sedangkan  untuk  kategori berbeda  yang  ketiga  mengandung adanya  saling  meniadakan  di  antara akad-akad yang membangunnya .Dalam  kajian  ini,  yang  dimaksud dengan mutanâqidhah
adalah:
Pertama,dua  hal  yang  tidak  dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dantidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya.  Jika  seseorang hadir,  maka  tidak  hadirnya  tiada, tetapi jikatiada hadir yang ada, maka hadirnya  tiada.  Kedua,  dua  hal  yang saling bertolakbelakang dan berlawanan,  yang  mana  kehadiran yang  satu  menuntut  ketiadaanyang lainnya,  begitu  pula  sebaliknya. Seperti  contoh  antara  menyerahkan dan  menarik (salb) .  Ketiga,  dua  hal yang  saling  menafikan  antara  yang satu denganlainnya.
Sedangkan arti etimologi dari mutadhâdah adalah  dua  hal  yang tidakmungkin  terhimpun  dalam  satu waktu,  seperti  antara  malam  dan siang. Secara terminologis, mutadhâdah diartikan:  Pertama,  dua hal  yang  tidak  dapat  terhimpun  pada saat  yang  sama,  dan  mungkin  dapat hilang keduanya meskipunada perbedaan  dalam  hakekatnya,  seperti
antara  hitam  dan  putih.  Kedua,  dua sifat yang saling mengganti
(muta’âqibân) pada  satu  objek, namun  tidak  mungkin  disatukan, seperti  hitam  dan  putih.  Ketiga, saling  menerima  dan  menafikan secara  umum  dan  dalam  kondisi tertentu,  seperti  hitam  dan  putih. Keempat, sesuatu yang tidak mungkin  dipersatukan  dalam  satu objek.  Tampak  jelas  perbedaan antara mutanâqidhah dan mutadhâdah .  Pada mutanâqidhah
tidak  mungkin  dua  hal  bertemu  dan keduanya  tidak  mungkin  tiada  pada saat  yang  sama,  seperti  pergi  dan pulang.  Sedangkan mutadhâdah dua hal  tidak  mungkin  dipersatukan saling  meniadakan  seperti  hitam  dan putih,tetapi  keduanya  mungkin  tiada pada  saat  yang  sama.  Sesuatu  yang merah  dapat  menggantikan  yang putih atau hitam.
Adapun arti  dari mutanâfiyah adalah menafikan, lawan dari
menetapkan. Mutanâfiyah diartikan sebagai: Pertama, mustahilnya penyatuan  dua  hal  dalam  satu  waktu pada satu  objek, seperti  antara hitam dan putih, ada dan tiada. Kedua, satu tempat  (objek)  dengan  berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak  belakang  seperti  bergerak dan  diam,  atau  kondisi  berlawanan seperti  berdiri  dan  duduk.  Ketiga, mustahilnya kemungkinan bertemunya  dua  hal  yang  bertolak belakang  dalam  satu  tempat,  satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya  ada  dan  tiada  bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.  Dari  pengertian  di  atas,  para ahli  fikih  merumuskan  maksud  dari multiakad (‘uqûd  murakkabah) yang mutanâqidhah , mutadhâdah , dan mutanâfiyah , yaitu:
Pertama, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang
berlawanan,  maka  setiap  dua  akad yang  berlawanan  tidak  mungkin dipersatukan dalam satu akad. Kedua,  satu  hal  dengan  satu  nama tidak  cocok  untuk  dua  halyang berlawanan,  karena  dua  sebab  yang saling menafikan akan menimbulkanakibat yang saling menafikan  pula.  Ketiga,  dua  akad yang  secara  praktik  berlawanan  dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.Keempat, haram terhimpunnya  akad  jual  beli  dan sharf dalam satu akad. Mayoritas ulama Mâlikî
berpendapat  akadnya  batal  karena alasan  ketentuan  hukum  kedua  akad itu  saling  menafikan,  yaitu  bolehnya penundaan  dan khiyâr dalam  jual beli, sedangkan dalam sharf,
penundaan dan khiyâr tidak diperbolehkan.Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan ijârah dan  jualbeli  dengan sharf dengan satu imbalan (‘iwadh) . Pertama  mengatakan  kedua  akad batal  karena  hukum  dua  akad berlawanan  dan  tidak  ada  prioritas satu  akad  atas  yang  lain  karenanya kedua  akad  itu  tidak  sah.  Pendapat kedua  mengatakan,  sah  kedua  akad dan  imbalan  dibagi  untuk  dua  akad sesuai  dengan  harga  masing-masing objek  akad.  Penggabungan  ini  tidak membatalkan akad.
Terhimpunnya  dua  akad  atas objek  yang  memiliki  harga  berbeda dengansatu imbalan (‘iwadh) , seperti sharf dan bay‘ atau  menjual  barang yang  dinyatakanbahwa  akad  telah mengikat  sebelum  serah  terima, hukumnya sah, karenakeduanya dapat  dimintakan  imbalan  sebagai harga masing-masing. Oleh karenaitu,  kedua  akad  tersebut  boleh dimintakan imbalan secara
bersamaan.  Menurutpendapat  yang
lain  tidak  sah,  karena  ketentuan hukumnya berbeda.
Dari  pendapat  ulama  di  atas disimpulkan  bahwa  multiakad  yang mutanâqidhah , mutadhâdah , dan mutanâfiyah adalah  akad-akad  yang tidak  boleh  dihimpunmenjadi  satu akad.  Meski  demikian  pandangan ulama terhadap tiga bentuk multiakad  tersebut  tidak  seragam. Kelima,  akad  sejenis (al-’uqûd  al- mutajânisah) . Al-’uqûd al- murakkabah  almutajânisah adalah akad-akad  yang  mungkin  dihimpun dalam  satu  akad,  dengan  tidak mempengaruhi  di  dalam  hukum  dan akibat  hukumnya.  Multiakadjenis  ini dapat  terdiri  atas  satu  jenis  akad seperti  akad  jual  beli  dan  akad  jual beli,atau  dari  beberapa  jenis  seperti akad  jual  beli  dan  sewa  menyewa. Multiakad  jenis  ini  dapat  pula terbentuk  dari  dua  akad  yang memiliki  hukum  yang  samaatau berbeda.
Konstruksi  Hybrid  Contract  Pada Perbankan Syariah
Konstruksi  yang  dimaksud dalam  sub  bab  ini  lebih  fokus padapenerapan ragam hybrid contract  (multiakad)  yang  diadopasi oleh lembagakeuangan syariah,
utamanya  bank  syariah.  Konstruksi yang  ditonjolkanadalah  fakta  produk bank  syariah  yang  memuat  multi akad, baik secara eksplisit (sebagaiPenamaanproduk) maupun implisit  (tidak  dimunculkan  sebagai nama produk) dan diimplementasikan  di  banksyariah. Pembagian multiakad sebagai perspektif ini menggunakan pendapat Abdullâh  Al-‘Imrâni  (2006  :  69) sebagaimana  tersebut  di  atas,yang membagi  hybrid  contract  atau  al-
‘uqûd al-murakkabah atau multi akad dalam lima macam, yaitu
(1) al-’uqûd al- mutaqâbilah (akad bergantung/bersyarat),  (2)  al-’uqûd al-mujtami’ah  (akad  terkumpul),  (3) al-  ’uqûd  al-mutanâqidhah  wa  al- mutadhâdah wa al-mutanâfiyah (akad  berlawanan),  (4)  al-’uqûd  al- mukhtalifah  (akad  berbeda),  (5)  al- ’uqûd  al  mutajânisah  (akad  sejenis). Dari  lima  macam  itu,  menurutnya, dua  macam  yang  pertama;  al-’uqûd al-mutaqâbilah
(akad bergantung/bersyarat)  dan  al-  ’uqûd al-mujtami’ah (akad  terkumpul), adalah multiakad yang umum dipakai. Oleh karena itu, akan diuraikan  dan  dikonstruksikan  dua macamyang  pertama;  al-’uqûd  al- mutaqâbilah (akad bergantung/bersyarat)  dan  al-’uqûd al-mujtami’ah (akad  terkumpul),
yang umum dipakai di bank syariah,baik secara eksplisit (dimunculkan  sebagai  nama  akad yang  dipakai)  atauimplisit  (tidak disebutkan  tetapi  senyatanya  ada pada produk tersebut). Data diperoleh
dengan mengkombinasikan data  primer pada tiga  banksyariah  yaitu  Bank  Mandiri Syariah,  Bank  Muamalat  dan  BNI Syariah,dengan cara wawancara; dan data sekunder yang diperoleh dengan caradokumentatif dari website ketiga bank syariah tersebut dan literaturpendukung.Dengan banyaknya  produk  yang  ditawarkan oleh  bank  syariahtersebut,  maka penulis mempersempit uraian dengan fokus  pada  duaproduk,  yaitu  Bank Garansi sebagai fungsi jasa (services) dan PembiayaanKepemilikan Rumah (PKR)  sebagai  fungsi  pembiayaan (financing).
Keduanya  pada  ketiga  bank syariah  tersebut  menerapkan  dua multiakadyang  telah  dijelaskan  di
awal,  yaitu  al-’uqûd  al-mutaqâbilah (akadbergantung/bersyarat)  dan  al- ’uqûd al-mujtami’ah (akad terkumpul).Dalam  konteks  produk Bank  Garansi,  ketiga  bank  syariah (BankSyariah Mandiri, Bank Muamalat dan BNI Syariah) memilikikecenderungan  yang  sama. Baginya,  Bank  Garansi  merupakan suratpenjaminan  yang  dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjaminnasabah untuk  kepentingan pemilik  proyek.  Surat  penjaminan inidiberikan  untuk  tujuan  pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uangmuka  proyek  dan  pemeliharaan proyek. Bank  Garansi  (BG)  adalah Jaminan Pembayaran yang diberikanoleh  Bank  atas  permintaan Nasabahnya,  kepada  pihak  penerima jaminandalam  hal  Nasabah  yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya  kepadapihak  penerima jaminan. BG merupakan fasilitas non dana  (Non  FundedFacility)  yang diberikan  Bank  berdasarkan  akad Kafâlah bil Ujrah. Bankakan menerbitkan  BG  sejumlah  nilai tertentu yang dipersyaratkan olehpihak  penerima  jaminan  yang merupakan  klien  /  mitra  bisnis  / counterpart dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentuyang  akan  dijalankan  oleh Nasabah  Bank.Bank  Garansi  adalah pelaksanaan  pemberian  jaminan  dari bankatas  permohonan  nasabah  untuk membayar  sejumlah  uang  kepada pihaklain  dengan  persyaratan  dan jangka  waktu  tertentu  dengan  syarat (1)mempunyai hubungan dagang
atau  kontrak  dagang  dengan  pihak lain,dan  (2)  menyetorkan  Marginal Deposit  (MD)  dan/atau  memiliki fasilitaspembiayaan di BNI Syariah.
Jenis  Bank  Garansi,  pada
ketiga bank syariah
tersebut,diterbitkan untuk kepentingan sebagai berikut : 1. Bid Bond / Tender Bond (Garansi Penawaran) Bank Garansi yang diterbitkan  dalam  rangka  mengikuti tender suatuproyek. 2. Performance Bond (Garansi Pelaksanaan) Bank Garansi yang diterbitkan  dalam  rangka  menjamin selesainyapelaksanaan pekerjaan atau untuk  menjamin  pembayaran  atas barangyang telah diterima. 3.  Advance  Payment  Bond  (Garansi Uang Muka) Bank Garansi yang diterbitkan  dalam  rangka  menjamin selesainyasuatu  pekerjaan  setelah diterimanya pembayaran uang muka. 4.  Maintenance  Bond  /  Retention Bond (Garansi Pemeliharaan) Bank Garansi yang diterbitkan guna menjamin pemeliharaanpekerjaan  yang  telah selesai dilaksanakan.Dalam hal penamaan  produknya,  ketiga  bank syariah sama.Ketiganya
menggunakan  istilah  Bank  Garansi sebagai  produk  jasa  ataulayanan (service)  untuk  coorporate  customer (pelanggan perusahaan).
Demikian  pula  dalam  hal penggunaan akad yang digunakanketiganya menggunakan akad kafâlah. Hanya Bank Muamalat yangmenggunakan  istilah  yang  lebih tegas,  yaitu  kafâlah  bi  al-ujrah. Meskipunmemang  sudah  dimaklumi bahwa  profit  bank  syariah  dari produkberbasis  akad  kafalah  adalah al-ujrah  atau  upah.  Akad  kafâlah dalamproduk  Bank  Garansi  dari perspektif  hybrid  contract  atau  multi akad  termasuk  akad  al-’uqûd  al- murrakabah  al-mutaqâbilah  (akad bergantung/bersyarat),  di  mana  akad kedua  merespon  akad  pertama,dan
kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akadkedua  melalui  proses  timbal balik.  Dengan  kata  lain,  akad satubergantung dengan akad lainnya. Jika  diteliti  dari  karakteristik produk Bank Garansi, maka akanterlihat akad apa yang mendampingi  akad  kafâlah  tersebut. Jika proyekdigunakan untuk menjamin pembayaran dalam pembelian  barang,  makadidahului dengan  akad  salam  atau  akad hawalah  (pemindahan  hutang).Jika proyek  digunakan  sebagai  jaminan mengikuti  tender  barang  jadi,maka didahului oleh akad salam, tetapi jika mengikuti  tender  proyekkonstruksi (barang  belum  jadi),  maka  didahului dengan  akad  istishna’.Syarat  umum yang  dilakukan  adalah  nasabah  yang mengajukan  produk  Bank  Garansi harus  memiliki  minimal  Marginal Deposit  (MD)  yangdipersyaratkan oleh  bank  syariah  sebagai  jaminan keseriusan penjaminandari bank syariah kepada nasabah pemohon. Dalam  konteks  Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR), ketigabank  syariah  (Bank  Syariah Mandiri,  Bank  Muamalat  dan  BNI Syariah)juga  memiliki  definisi  dan cakupan  kriteria  garapan  yang  sama, yaitupembiyaan (1) bersifat
konsumtif,  (2)  kepemilikan  rumah, atau  bangunanlain  (termasuk  rumah toko  [ruko],  rumah  susun  [rusun], rumah  kantor[rukan],  apartemen  dan sejenisnya),  bahkan  tanah  kavling,
(3) pembelian,renovasi, pembangunan  dan  take  over.Dalam hal  penamaan  produknya,  ketiganya menggunakan  istilahyang  berbeda tetapi merepresentasikan produk pembiayaan  (fungsifinancing)  bank syariah.Bank Syariah Mandiri
dengan  nama  produk“Griya  BSM”,
Bank Muamalat dengan nama produk
“KPR MuamalatiB” dan BNI Syariah dengan  nama  produk  “Griya  iB Hasanah”.
Demikian  pula  dalam  hal penggunaan akad yang digunakanketiganya menggunakan akad murâbahah. Hanya Bank Muamalat  yang(juga)  menggunakan akad  lain  dalam  produk  ini  yaitu akad al-ijârah wa
alMusyârakah(musyârakah mutanâqishah).  Profit  bank  syariah yang  dihasilkandari  produk  berbasis akad  murâbahah  adalah  margin keuntungan.  Profitbank  syariah  yang dihasilkan  dari  produk  berbasis  akad al-ijârah  wa  almusyârakahadalah  al- ujrah atau upah.
Akad al-ijârah wa al- musyârakah (Bank Muamalat) dalam produkPKR  dari  perspektif  hybrid contract  atau  multiakad  termasuk  al- ’uqûd  alMurakkabahal-mutajânisah (akad  sejenis),  di  mana  akad-akad yangmungkin  dihimpun  dalam  satu akad,  dengan  tidak  mempengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis  ini dapat terdiri  darisatu  jenis  akad  seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau daribeberapa  jenis  seperti  akad  jual beli  dan  sewa  menyewa.  Multiakad jenisini dapat pula terbentuk dari dua akad  yang  memiliki  hukum  yang samaatau  berbeda.  Demikian  pula, pada  akad  murâbahah  (ketiga  bank syariah)dalam  produk  PKR  dari perspektif hybrid contract atau multiakadtermasuk  pula  al-’uqûd  al- murakkabah  al-mujtami’ah  (akad terkumpul),meskipun  tidak  secara ekplisit disebutkan.
Jika  diteliti  dari  karakteristik produk PKR yang menggunakanakad al-ijârah  wa  al-musyârakah,  maka akan terlihat jelas akad yang salingberdampingan  secara  eksplisit disebutkan  yaitu  akad  al-ijârah  dan
akad  almusyârakah,meskipun  tidak beralih menjadi nama yang baru. Jika produkPKR menggunakan akad murâbahah, maka setidaknya ada tiga akadsejenis  yang  menyertai  akad murâbahah,  tetapi  menyertai  secara implisitdan  tidak  disebutkan  secara jelas,  hanya  saja  karakteristik  akad tersebutsangat  kuat.  Akad  tersebut adalah  akad  istishnâ’,  akad  salam, dan  akadhawâlah.Jika  Pembiayaan
Kepemilikan  Rumah  (PKR)  berupa pembelianrumah jadi (dan sejenisnya), maka akad salam menyertai  akad  murâbahah,karena objek akadnya hanya tinggal menyerahkan saja. Sehingga dalamkonteks  ini,  ada  sebutan  salam paralel,  di  mana  pemilik  rumah jadimenjual  kepada  bank  syariah, kemudian  bank  syariah  menjual kepadanasabah pembeli rumah.
JikaPKRberupapembangunanatau renovasirumah(sejenisnya),
maka akad  istishnâ’  yang  menyertai  akad murâbahah,  karenaobjek  akadnya masih  harus  diadakan  (diwujudkan atau
dibuat), setelahselesai, kemudian diserahkan. Sehingga dalam konteks ini, ada sebutanistishnâ’  paralel,  di  mana pengembang  (pembuat  rumah  atau developer)membuatkan  rumah  untuk bank  syariah,  kemudian  setelah  jadi, rumahtersebut  dijual  kepada nasabah yang minta dibuatkan rumah.Berbeda lagi  jika  PKR  berupa  take  over  (alih kredit  ataupembiayaan),  maka  akad hawalah  menyertai  akad  murâbahah, meskipundominasi akad menjadi
akad hawâlah ketimbang akad murâbahah.  Tetapimuatannya  adalah bank membeli rumah milik bank lain (kredit  ataupembiayaan  pertama), kemudian  dijual  kembali  kepada nasabah yang sama.
KESIMPULAN
Pertama,  di  era  transaksi keuangan  modern  yang  semakin kompleks, dibutuhkan design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa  akad  yang  disebut  dengan hybrid  contract  (multiakad),  atau biasa disebut al-ukud al-murakkabah. Bentuk  akad  tunggal  sudah  tidak mampu meresponi transaksi keuangan  kontemporer.  Kombinasi akad  zaman  sekarang  adalah  sebuah keniscayaan,  akad  tunggal  sudah tidak  mampu  lagi  meresponi  kasus- kasus dan problem keuangan kontemporer.  Untuk  itu,  perbankan syariah  harus  memperbaiki  diri dalam  peningkatan  kualitas  SDM- nya  dengan  melaksanakan  training dan  workshop  intensif  mengenai inovasi produk.
Buku-buku teks fikih muamalah  kontemporer  menyebut istilah hybrid contracts dengan istilah yang beragam, yaitu al-ukud- murakkabah,  al-ukud  al  mujtami’ah, adapula  yang  menggunakan  istilah al-ukud almutajanisah. Menurut istilah  fikih,  kata  hybrid  contracts merupakan  terjemahan  dari  kata Arab  yaitu  al-‘uqudal-murakkabah yang  berarti  akad  ganda  (rangkap), akad  yang  bergabung,  akad  yang berhimpun, akad yang berkombinasi. Al-‘uqud  al  murakkabah  terdiri  dari dua kata al-‘uqud (bentuk jamak dari ‘aqd)  dan  al-murakkabah.  Kata  ‘aqd secara  etimologi  artinya  mengikat, menyambung,  atau  menghubungkan (ar-rabt).  Menurut  Syamsul  Anwar akad  (perjanjian)  adalah  pertemuan ijab  dan  kabul  sebagai  pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kata al-murakkabah (murakkab)  secara  etimologi  berarti al-jam’u  (mashdar),  yang  berarti pengumpulan atau
penghimpunan.160  Kata  murakkab sendiri  berasal  dari  kata  “rakkaba- yurakkibu-tarkiban” yang mengandung arti  meletakkan sesuatu pada  sesuatu  yang  lain  sehingga tersusun  dengan  baik,  ada  yang  di atas  dan  yang  di  bawah.Sedangkan murakkab  menurut  pengertian  para ulama  fikih  (dalam  konteks  akad) ialah himpunan beberapa akad sehingga  disebut  dengan  satu  nama akad. Dalam teorinya terdapat beberapa  penggabungan  akad  yang dilarang. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW secara jelas menyatakan  dua  bentuk hybrid contract  yang  dilarang,  yaitu  hybrid contracts  dalam  jual  beli  (bay’)  dan pinjaman  serta  dua  akad  jual  beli dalam  satu  akad  jual  beli  dan  dua akad  dalam  satu  transaksi.  Dalam sebuah  hadist  “Dari  Abu  Hurairah, Rasulullah  melarang  jual  beli  dan pinjaman”.  (HR.  Ahmad)  ,  yang artinya  salah  satu  yang  akad  yang dilarang  yaitu  menggabungkan  akad bay’ (jual beli) dan salaf (pinjaman). Sebagai contoh Ali meminjamkan (qardh) sebesar 1000dirham,  lalu  dikaitkan  dengan penjualan  barang yang  bernilai
900dirham, tetapi harga penjualan itu tetap  harga  1000dirham.  Seolah-olah Ali  memberi  pinjaman  1000dirham dengan  akad  qardh,  dan  menjual barang  seharga  900dirham,  agar mendapatkan  margin  1000dirham. Disini  Ali  memperoleh  kelebihan 100dirham.163Ibn Qayyin berpendapat bahwa Nabi Muhammad melarang  hybrid  contracts  antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan  jual  beli,  untuk  menghadiri terjerumus kepada riba yang diharamkan.  Namun  jika kedua  akad itu terpisah (tidak tergantung, muallaq)  hukumnya  boleh.Larangan
kedua  yaitu  penghimpunan  dua  akad jual  beli  dalam  satu  akad  jual  beli didasarkan pada hadist Nabi Muhammad  yang  artinya: “Dari Abu Hurairah, “Rasulullah
melarang  jual  beli  dan  pinjaman”.”
(HR. Malik) Banyak  tafsir  tentang  hadist ini,  pendapat  yang  dipilih  adalah pendapat  yang  mengatakan  bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan  ke  riba.  Misalnya seorang  penjual  berkata  kepada orang  banyak  di  sebuah  jamaah,
“Saudara-saudara, saya menjual barang  ini  seharga  satu  juta  rupiah, jika  dibayar  tunai,  dan  satu  juta  dua ratus ribu rupiah jika cicilan setahun”.  Lalu  seorang  yang  hadir berkata,  “Saya  beli”.  Disini  telah terjadi  ijab  dan  kabul,  sementara harganya tidak jelas, karena dipilihkan dua macam harga.164
Penafsiranlain, seseorang menjual suatu barang dengan cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual kembali  kepada  orang  yang  menjual itu dengan harga lebih rendah secara kontan.  Akad  al-‘Inah  seperti  ini merupakan  hilah  dari  riba.  Inilah yang  disebut  bay’  al-‘Inah.  Menurut Ibnu Qayyim,  penafsiran inilah  yang paling kuat.
Kedua,  Konstruksi  hybrid contract  model  pada  bank  syariah lebihmenganut pada (1) kontruksi al- ’uqûd al-mutaqâbilah (akad bergantungatau bersyarat) yaitu multiakad  dalam  bentuk  akad  kedua merespon  akadpertama,  di  mana kesempurnaan akad
pertama bergantung  padasempurnanya  akad kedua  melalui  proses  timbal  balik.
Konstruksi  inipada  bank  syariah diimplementasikan pada produk Bank Garansi (BG);dan (2) konstruksi  al-’uqûd  al-murakkabah
al-mutajânisah  (akad  sejenis)yaitu akad-akad  yang  mungkin  dihimpun dalam satu akad, dengan tidakmempengaruhi  di  dalam  hukum dan  akibat  hukumnya.  Multiakad jenisini  dapat  terdiri  dari  satu  jenis akad  atau  dari  beberapa  jenis. Multiakadjenis ini dapat pula terbentuk  dari  dua  akad  yang memiliki  hukum  yangsama  atau berbeda.  Konstruksi  ini  pada  bank syariah
diimplementasikanpada produk  Pembiayaan  Kepemilikan Rumah (PKR).

## DAFTAR PUSTAKA
Anto  Danjan,  “ Pengantar  Metode Statistik  Jilid  I” ,  Pustaka LP3ES  Indonesia,  anggota IKAPI, 1986. Abdullah, Ru‟fah dan Sohari Sahrani, 2011, Fikih Muamalah ,  Cet.  I;  Bogor: Ghalia Indonesia. Al-Asqani,  Abu  Fadli  bin  Ali  Hijr,
1409/1989 M, Bulughul Maram, Bab  al-Hiwalah  Wa adh-Dhamman  Beerut:  Daarb aal-Fikr.
Antonio,  Muhammad  Syafii,  2009, Bank Syariah Teori ke
Praktik, Jakarta: Tazkia. Arifin  Zainul,  2006, Dasar-Dasar Manajemen  Syariah, cet  4, Jakarta: Pustaka Alvabet. Ascarya,  2011, Akad  dan  Produk
Syariah, cet 3, Jakarta:
Rajawali press . Anwar,  Syamsul,  2007, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang  Teori  Akad  dalam Fikih Muamlaat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Dewan Syariah Nasional-MUI, 2000, Himpuan  Fatwa  DSN-MUI,
Cet ke-3, edisi revisi, Ciputat: CV.Gaung Persada. Al-Minawi.  1410. al-Ta’arif ,  ed.  M. Rhidwan  al-Dhayah,  cet  1. Beirut-Damaskus: Dar  al- Fikr al-Mu’ashir Karim A. Adiwarman, 2001, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani.
,  2004, Bank  Islam:  Analisis  Fiqh dan  Keuangan, Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada. Haroen, Nasrun, 2000, Fiqh Muamalat , cetakan 1, Jakarta: Gaya Media Pratama. Hasbi ash-Shidiqi, Tengku Muhammad,  2001, Koleksi Hadis  dan  Hukum ,  edisi  2, cet 3, Semarang: PT. Pustaka Riski  Putra  IAI,  “Akuntansi Perbankan  Syariah”, PSAK 59 , 2002.
Boediono  (1985),  Ekonomi  moneter,
seri  sinopsis  pengantar  ilmu ekonomi  no.5  BPFE,  Edisi
Ketiga, Yogyakarta Fadhila, Dewi Rohma (2004), Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Simpanan  Mudharabah  Studi Kasus Bank Syariah Mandiri . Skripsi S1, Fakultas Ekonomi,  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta. Cahyono, A. 2009. Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap DPK dan Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Thesis . PSKTTI UI. Jakarta Budiati,  A.  N.  2007.  Pengaruh Tingkat  Suku  Bunga  Dan Tingkat  Bagi  Hasil  Terhadap Pendanaan Pada Bank Muamalat  Indonesia. Skripsi .
Universitas Indonesia. Jakarta. Bank Mandiri Syariah (http://www.syariahmandiri.c o.id) Bank Muamalat (http://www.muamalatbank.c om) BNI Syariah
(http://www.bnisyariah.co.id