Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam
p-ISSN: 2086-0641 (Print)
Volume 12, No. 02, Oktober 2020, Hal. 223-243
e- ISSN: 2685-046X (Online)
DOI: https://doi.org/10.37850/cendekia.V12i2.152 https://journal.stitaf.ac.id/index.php/cendekia.

## GERAKAN NU DALAM MEMAHAMI AJARAN ISLAM DARI TRADISIONALME KE POST TRADISIONALME
Muhammadong 1 , Lukman 2
1 Universitas Negeri Makassar 2 Universitas Negeri Makassar Pos-el : muhammadong74@yahoo.com 1 )
lukmanalipawellangi@gmail.com 2 )

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adaah untuk Gerakan tradisionalme menuju post tradisionalisme yang digagas  oleh  NU  yang  merupakan  bentuk  pembaharuan  pemikiran  supaya  dapat mewujudkan  eksistensinya  dalam  bernegara.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  pendekatan  berbagai  kajian  pustaka  yang  berkaitan  dengan  NU  dan segala  aspek  persoalannya.  Adapaun  hasil  yang  ditemuka  bahwa  gerakan  NU  dalam memahami  ajaran  Islam  selalu  konsisten  pada  budaya  tradisionalisme  yang  dimiliki sehingga  dapat  dapat  mengembangkan  ke  ajaran  postradisionalisme.  Gerakan  tradisional yang dikembangkan merupakan bentuk kesadaran warga nahdiyyin untuk mengembangkan tradisi  yag  dimiliki  sebagai  simbolitisme  agar  dapat  menerapkan  kuasi  ideologi.  Dalam dekade  tahun  2000-an  kaum  intelektual  muda  NU  mulai  mengembangkan  kajian pemikirannya  ke  post  tradisionalme  untuk  merespon  fenomena  kekinian  sehingga  NU mampu  mengambil  peran  dalam  memajukan  Negara  dalam  bingkai  keislaman.  Post tradisionalme  yang  digagas  bukan  merupakan  antitesa  dari  gerakan  tradisonalme  akan tetapi sebagai bentuk pemaduan dalam menjawab tantangan zaman.
Kata kunci: Gerakan, NU, Tradisionalisme, Post Tradisionalisme.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  for  the  traditional  movement  towards  post  traditionalism initiated by NU which is a form of renewal of thought in order to realize its existence in the state.  The  method  used  is  a  qualitative  approach  with  a  variety  of  literature  review approaches  related  to  NU  and  all  aspects  of  its  problems.  The  results  show  that  the  NU movement  in  understanding  Islamic  teachings  is  always  consistent  with  its  traditionalist culture so that it can develop into post-traditionalism teachings. The traditional movement that has been developed is a form of awareness of the nahdiyyin people to develop their own traditions  as  symbolism  in  order  to  apply  quasi  ideology.  In  the  2000s,  NU's  young intellectuals  began  to  develop  their  thought  studies  into  post-traditionalism  to  respond  to current phenomena so that NU was able to take a role in advancing the State in an Islamic frame.  The  post-traditionalism  that  was  initiated  was  not  the  antithesis  of  the  traditional movement but as a form of integration in responding to the challenges of the times.
Keywords: Movement NU, Traditional, Post Traditional

## PENDAHULUAN
Kelahiran  NU  pada  tahun  1926  yang  merupakan  gagasan  dari beberapa  tokoh-tokoh  nahdliyyin  yang  pada  umumnya  berada  di  Jawa Timur  dapat  dikatakan  sebagai  cara  dalam  memanajemen  ajaran  agama
secara  budaya  yang  berkembang  sejaka  Islam  masuk  di  nusantara. Diantara  sebab  kelahiran  NU  adalah  adanya  reaksi  terhadap  lahirnya organisasi  Islam  modern  di  Indonesia,  yakni  Muhammadiyah  yang  lahir pada tahun 1912. Jika Muhammadiyah disebut sebagai orgsnisasi pembaruan,  maka  NU  mengklaim  sebagai  penjaga  ajaran  tradisi  dengan mengambil  kebiasaan  lokal  dan  dapat  diterima  sebagai  kelompok  ajaran Islam yang mengembangkan budaya..
NU  sebagai  organisasi  tradisional  sangat  sulit  untuk  dibantah karena  ciri  khasnya  yang  selalu  mempertahankan  kebiasaan  dulu  yang selalu  sejalan  dengan  nilai-nilai  agama.  Hasil  pengamatan  terhadap masalah  sosial  keagamaan  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  NU,  selalu menganggap  bahwa  organisasi  tersebut  merupakan  penjabaran  ajaran Islam  memalui  nilai-nilai  tradisionnal.  Oleh  karena  itu,  NU  secara  umum digambarkan sebagai organisasi yang menampakkan dirinya sebagai identitas  tradisional,  diantaranya  konservativ  dan  tertutup.  Gambaran  ini didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  warga  NU  dan  anggotanya  yang  pada umumnya  tinggal  di  pedesaan,  tampak  sangat  kental  dengan  adat  istiadat tradisioal.  Misalnya  cara  berpakaian  mereka  kenakan  yang  terkesan ketinggalan  jaman,  dan  dalam  tata  cara  peribadatan  mereka  lebih  senang memilih  aliran  konservatif,  seperti  shalat  jumat  dengan  dua  azan,  niat shalat  dilafalkan,  shalat  subuh  dengan  qunut,  pembacaan  tahlil  dan  talqin untuk  orang  yang  meninggal,  zikir  jamaah,  peringatan  maulid  dan sebagainya.
Gerakan  di  atas  merupakan  fenomena  umum  kalangan  generasi tua  NU,  yang  memang  didefinisikan  sebagai  kelompok  tradisional  Islam. Kelompok  tradisional  memahami  dan  mengamalkan  hukum  islam  atau fiqih,  harus  mengacu  kepada  hasil  pemikiran  salah  satu  dari  beberapa pendapat  Imam  Mazhab.  Selain  itu  generasi  tua  kaum  Nahdiyin  memahami dan  mengamalkan  agama  didasarkan  atas  penafsiran  klasik  terhadap agama  yang  dirumuskan  secara  baku  dalam  buku-buku  yang  mengadopsi ajaran tradisional, yang sering disebut kitab kuning.
Dalam satu dasawarsa terakhir ini, muncul penomena baru dikalangan  kaum  Nahdiliyin,  sebuah  gerakan  pembaruan  yang  dilakukan generasi  NU.  Mereka  melakukan  pembaruan  wacana  tentang  berbagai  isu keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan global. Pembaruan  dilakukkan  dengan  merespon  wacana  lama  yang  tradisional, konservatif dan tertutup yang telah lama berkembang dikalangan nahdiliyin  sejak  kelahiran  organisasi  NU  pada  tahun  1926.  Gelombang wacana baru dikalangan kaum Nahdhiyyin tersebut, menemukan momentumnya  pada  saat  perhelatan  muktamar  ke-26  NU  di  Situbondo Jawa  Timur  pada  tahun  1984,  yang  ditandai  dengan  pembalikkan  arah
gerakan  NU  dari  gerakan  politik  ke  gerakkan  kultural,  ataupun  apa  yang dikenal  dengan  momentum  kembali  ke  khitbah  1926,  dimana  NU merupakan  organisasi  yang  memperjuangkan  aspirasi  umat  Islam,  yang dipelopori  oleh  KH.  Abdul  Rahman  Wahid  (Gusdur).  Momentum  ini menjadi  starting  poin  bagi  bergulirnya  pemikiran-pemikiran  di  kalangan Nahdhiyyin  sebagai  respon  konsepsional  menyikapi  tuntutan  zaman  tanpa keluar  dari  akar  tradisi  dan  ideologi  ahlusunnah  waljamaah,  bahkan konsepsi  Islam  ahlusunnal  waljamaah  kembali  dikaloborasi  dengan  tradisi lokal  dengan  kemasan  yang  lebih  maju  dan  dinamis.  Loncatan  ini kemudian dapat disebut dengan post tradisionalisme.
NU  yang  didirikan  beberapa  pemuka  agama  dan  Ulama  tradisional Jawa Timur. Pembetukannya sering diargumentasikan sebagai raksi definisi  yang  mengarah  sebagai  kegiatan  pemuka  modermis  dari  kalangan Muhammadiyah  dan  kelompok  modernis  moderat  dari  aksi  dari  partai serikat  Islam.  Kelahiran  NU  sebagai  reaksi  dari  gerakan  Muhammadiyah yang  mengutamakan  aktivitasnya  pada  aspek  edukasi  ataupun  kepedulian masyarakat.  diantaranya,  membuat  lembaga  pendidikan  dengan  nuansa Eropa,  mendirikan  klinik  serta  tempat  penampungan  anak.  Hanya  saja, pada  aspek  akidah  dan  ibadah  cenderung  bersifat  revivalis  dan  puritanik. Dalam  prakteknya,  Muhammadiyah  selalu  tidak  sejalan  atas  budaya  local masyarakat dan tidak sepaham dengan ulama NU.
Berbeda  dengan  Muhammadiyah,  Sarekat  Islam  yang  lahir  pada tahun  1912  selalu  mengatas  namakan  wong  cilik  terlebih  kepada pedagang  dari  kaum  muslim  yang  selalu  berkompetisi  dengan  pedagan cina  dan  pada  akhirnya  menjadi  suatu  kelompok  tersendiri  untuk membela  kepentingan  bangsa.  Karena  mempunyai  banyak  pengikut,  maka Sarekat  Islam  memperoleh  simpati  banyak  kalangan  dari  berbagai  elemen masyarakat  mulai  masyarakat  pedesaan,  masyarakat  partisan  dan  sudah mengakar. dengan demikian serikat Islam dapat menjadi saingan khususnya  Ukama  Nahdiyyin  yang  mempertahan  budaya  dan  dimotori oleh Ulama.
Keberadaan Kyai dalam Oranisasi NU dapat menjadi pionir melebihi  seorang  guru.  Maka,  posisinya  dapat  menjad  Mursyid  dalam ritual  keagamaan  supaya  dapat  mengimplementaskan  ajaran  agama  ke dalam  hidup  mereka.  Kiay  terkadang  bertugas  melaksanakan  kegiatan keagamaan  dan  memanjatkan  doa  untuk  keselamatan  bersama  supaya masyarakat  dapat  menemukan  kesejahteraan  dalam  hidupnya.  Seorang kiay mempunyai karamah tersendiri yang sangat dipercaya oleh masyarakat dan pengaruhnya sangat luas. Bahkan kiay terkadang mengajarkan  thariqat  yang  dapat  lebih  mendekatkan  masyarakat  kepada
tuhannya.  Dari  ajaran  tersebut  menuai  berbagai  pengikut  dari  berbagai kalangan yang dinilai ketaatannya sangat tinggi.
Pesantren tidak lain dari ciri khas organisasi NU yang mengembangkan  nilai-nilai  pendidikan  yang  bernuansa  islami.  Pesantren dan  NU  merupakan  perpaduan  nilai  pedidikan  dengan  religious  sehingga santri  selalu  mengedepankan  aspek  akhlak  dalam  melakukan  intraksi sehinga  selalu  mendapat  respon  positif  dari  masyarakat.  Lembaga- lembaga  pendidikan  yang  dikelola  NU  selalu  berafiliasi  dengan  pemerintah sehingga perkembangannya sangat dinamis mengikuti keadaan.

## METODE
Dari segi jenis yang diteliti maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan menggambarkan paham yang dikembangkan oleh NU. Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif  karena  permasalahan  yang diteliti bersifat fenomenologis. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan atau  mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  terhadap  obyek  yang diteliti  yang  menyangkut  persoalan  budaya  tradisionalisme  yang  dimiliki  agar dapat dikembangkan dalam budaya post tradisionalisme.
Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  dengan  pendektan  kulaitatif  agar  dapat menjelaskan  secara  mendalam  terhadap  gejala  personalitas  yang  diteliti  atau kelompok agar tanda-tanda yang ada di dalamnya dapat diketahui. NU merupakan organisasi  keagamaan  yang  didalamnya  tentu  mencakup  person  yang  mengambil peran  sehingga  dapat  mengembangkan  paham  tradisionalisme  ke  paham  pos tradisionalisme.  Paham-paham  tersebut  merupakan  gejala  yang  harus dikembangkan  dalam  peneitian  ini  sehingga  ditemukan  pemahaman  yang  utuh terhadap suatu persoalan. Penelitian semacam ini pernah dikembangkan oleh oleh Moleong  bahwa  penelitian  kualitatif  apabila  memenuhi  krteria  sebagai  berikut yaitu  (a)  latar  alamiah  yang  dimiliki;  (b)  manusia  sebagai  alat  atau  instrument yang diteliti (c) analisis data yang diteliti dapat dikembangkan secara induktif (d) teori  yang  dikembangkan  merupakan  teori  dasar  dasar  agar  tidak  ditemukan kesulitan dalam penelitian.
Penelitian  ini  ditujuakan  agar  dapat  lebih  memahami  secara  mendalam tentang  organisasi  NU  sebagai  lembaga  yang  bergerak  dibidang  dakwah  dan pendidikan,  maka  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologis  keagamaan dengan melihat sistem paham yang dikembangkan organisasi tersebut agar dapat mentransformasikan pemahamannya dari budaya tradisionalisme menuju budaya post tradisionalisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kelahiran NU Sebagai Organisasi
Muncul  anggapan  bahwa  bahwa  NU  didirikan  sebagai  reaksi  dari ulama  tradisional  atas  berkembangannya  pengaruh  muhammadiyah  dan sarekat  Islam  yang  secara  tidak  langsung  dapat  memarginalkan  peran kiyai  dan  masyarakat.  NU  lahir  sebagai  reaksi  dari  kaum  revivalis  dan sarekat  islam  sedang  gencar  mengembangkan  pengaruhnya  disamping sebagai  respon  atas  perubahan  peta  politik  Islam  dan  gerakan  keagamaan pada dunia internasional.
Bermula  pada  bulan  pebruari  Tahun  1924,  pemerintah  Mustafal Kemal  Attaturk  di  Turki  menghapuskan  jabatan  khalifah  atau  sistem khilafah  dalam  pemerintahan.  Hal  ini  mendorong  lahirnya  diskursus tentang  teori  politik  Islam  dan  gerakan  politik  untuk  membangun  institusi Pan  Islami  yang  baru.  Gelar  khalifah  menunjukan  klaim  mereka  sebagai pengganti  Nabi  yang  menyebabkan  kewenangan  penuh  dapat  disandang. Pergantian model kepemimpinan yang dulunya mengadopsi model khalifah,  umat  Islam  merasa  termarjinalkan  oleh  penjajah  sehingga eksistens  umat  islam  kehilangan  wibawa  sehingga  muncul  aspirasi  untuk mengadopsi  model  kepemimpinan  yang  simbolik  yang  dapat  membawa kepada  perubahan.  Model  kepemimpinan  NU  menjadi  innspirasi  yang dapat membawa kepada perubahan dikalangan nahdliyyin.
Gagasan  itu  kemudian  ditindak  lanjuti  pada  tahun  1924  untuk melakukan  pertemuan  sehingga  terwujud  suatu  gagasan.  Tentu  yang menginisiasi  para  ulama  terutama  dari  Timur  Tengah.  Maka  muncul  lah ulam  terkenal  misalnya  Muh.  Rasyid  Ridha  sebagai  pemeikir  pembaharu untuk  melakukan  pertemuan  dengan  ulama  Muhammadiyah  dan  NU. Namun demikian, karena fakter internal yang terjadi di Mesir menyebabkan  persiapan konres harus dibatalkan dan pertemuannya terpaksa  ditunda  sampai  pada  tahun  1926  atau  dua  tahun  kemudian. Namun  semangat  untuk  mengusung  gagasan  pembaharuan  tetap  menjadi impian para Ulama yang bermukim di Indonesia.
Ibnu  Sa’ud  menilai  bahwa  rencana  pertemuan  yang  dilaksanakan  di Mesir  tidak  lain  dari  kudeta  yang  akan  terjadi  bagi  Raja  Fuad  pada  waktu itu  sehingga  eksistensinya  sebagai  penguasai  dapat  dihilangkan.  Oleh karenanya,  diselenggarakanlah  pertemuan  yang  dilaksanakan  di  Arab saudi  selama  juni-juli  1926,  dengan  alas  an  membicarakan  tentang  urusan haji,  namun  faktanya  ia  berusaha  mendapatkan  legimasi  bagi  kekuasaanya atas  hijaz.  Kedua  kongres  yang  hampir  bersamaan  itu,  menunjukkan adanya  persaingan  untuk  meraih  kedudukan  sebagai  pemimpin  seluruh umat Islam.
Pada saat yang tidak begitu jauh pertemuan yang akan dilaksanakan  di  Mesir,  tentu  sangat  mempengaruhi  pertemuan  Umat  Islam yang  dilaksanakan  di  Indonesia  pada  Tahun  1920.  Tentu  banyak  yang akan  mengambil  kesempatan  dari  pertemua  konres  tersebut  karena berbagai  persoalan  dibahas  dalam  kongres  tersebut  dan  sangat  rentang terjadi  kudeta.  Itulah  sebabnya  banyak  tokoh  mengkhawatirkan  sehingga perlu  dilaksanakan  secara  hati-hati  demi  tercapainya  keutuhan  umat Islam. Namun demikian, peran aktivis, pemuda dan Ulama selal mengambil peran agar terjadi kesamaan persepsi sekalipun kaum modernis selal mendomiinasi.
Pertemuan  yang  dilakanakan  pada  tahun  1924  tema  hagat  yang diangkat  adalah  system  khalifah  sebagai  wujud  dari  refresentasi  umat Islam  dalam  model  system  kepemimpinan.  Dari  berbagai  peserta  yang hadir  tentu  mewakili  organisasi  keagamaan  sebagai  bentuk  penyaluran aspirasi  mulai  dari  Muhammadiyah,  kaum  intelektual  sampai  kepada perwakilan  dari  kaum  tradsional.  Namun  rencana  perteman  tersebut  tidak jadi  dilaksanakan  karena  mengalami  enundaan.  Ketika  hendak  dihelat pertemuan  pada  tahun  1925  maka  seketika  terjadi  pla  pertemuan  yang diselenggarakan  di  Arab  Saudi.  Hanya  saja  terjadi  perdebatan  karena Mesir juga hendak mengelar hajatan yang sama sehingga terjadi perdebatan  dari  berbagai  organisasi  mulai  dari  SI,  Muhammadiayah  dan kaum tradisionalis. muhammadiyah, dan kaum tradisionalis.
Gerakan kelompok Muhammadiyah sejak awal tampak lebih cenderung  ke  kongres  kairo,  akan  tetapi  pemimpin  sarekat  islam cokrominoto  keberatan  atas  pemimpin  raja  fa’ad  dalam  pertemuan  ini, yang  dia  curigai  sebagai  siasat  tersembunyi  inggris  untuk  menguasai  dunia islam.  Dia  menegaskan  bahwa  umat  Islam  di  Indonesia,  demi  alas  an politik  hendaknya  memilih  kongres  Mekkah  yang  diadakan  Ibnu  Sa’ud. Kaum  tradisionalis  juga  memilih  mekkah,  walaupun  dengan  alasan  yang berbeda:  keberadaan  hijaz  bagi  mereka  merupakan  masalah  yang  lebih penting dari pada semua permasalahan kepemimpinan.
Kelompok  tradisional  menginginkan  agar  rencana  pertemuan  yang akan  dihelat  di  Arab  Saudi  harus  memberikan  jaminan  agar  Mazhab- mazhab  yang  dipakai  di  Indonesia  tidak  di  intervensi  oleh  pihak  kerajaan. Dimana  Indonesia  sudah  mempedomani  mazhab  dari  klangan  syafi’I  yang notabene  banyak  di  ikuti  oleh  kalangan  tradisional  dan  sudah  sejak  lama mempraktekannya.  Bahkan  mereka  meminta  eksistensi  ketradisonalnya dapat  dipertahankan  dan  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  pihak  Arab  Saudi. Karena  mereka  berpendapat  bahwa  dengan  eksis  pada  ke  tradionalnya dengan  mzhab  syafi’I  membuat  ke  ulamaannya  di  Indonesia  semakin kokoh.      Jaminan  inilah  yang  harus  dipegang  oleh  mere  dari  pihak  kerajaan
agar paham-paham keagamaan dengan corak khasnya tidak termarjinalisasi.  Masih  banyak  lagi  ajaran  yang  ditolak  diwilayah  tersebut selama  dapat  merusak  aqidah  umat  Islam.  Diantaranya  tidak  dibolehkan muncul  berbagai  paham  tarikat  dan  melakukan  ziarah  kubur  yang dianggap suci bagi kaum tradisional sehingga dapat meniadakan mendapatkan keberkahan.
Keagamaan  kelompok revalis Islam Indonesia untuk mewakili aspirasi  kelompok  tradisionalis  pada  kongres  Mekkah,  mendorong  KH. Wahab  Hasbullah  untuk  mengorganisir  ulama  terkemuka  jawa  timur  yang tergabung  dalam taswirul  afkar,  agar  mengutus  perwakilan  dari  kalangan mereka  menuju  kongres  Mekkah  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan berkaitan  fatalisme  bermazhab  dengan  pihak  kerajaan.  Untuk  tujuan  ini kemudian mereka mendirikan sebuah perkumpulan, yang kemudian disebut perkumpulan hijaz, dan menetapkan untuk musyawarah penentuan  utusan  di  rumah  KH.  Wahab  Hasbullah  di  Surabaya  pada tanggal  31  januari  1926.  Intuk  lebih  kuat  memperkuat  image  pihak  luar, maka  komite  ini  kemudian  mereka  mendirikan  sebuah  persatuan  yang disebut sebagai Nahdatul Ulama (NU).
Ciri  khas  sebuah  pesantren  dapat  diidentifikasi  dari  adanya  tempat meginap bagi santri di dalamnya terdapat sebuah masjid untuk menjalankan  ibadah  bagi  santri.  Namun  pada  biasanya  kalau  santri bermukim  di  dekat  pesantren,  mereka  tidak  menginap  akan  tetapi  kembali kerumahnya  karena  berjarak  dekat.  Biasanya  hanya  santri  senior  yang tinggal  menetap  dipesantren.  Bahkan  orang  tua  mereka  mendorong  untuk tinggal  di  pesantren.  Pembiayaan  pesantren  bersumber  dari  pembayaran santri,  aktifitas  pertanian  dan  perdagangan  kecil-kecilan  yang  dilakukan oleh  para  kiyai,  dan  sebagian  bersumber  dari  luar  seperti  simpatisan  dan pengikut setia para kiyai yang kaya.
Dari  beberapa  pesantren  yang  muncul,  mulai  dari  yang  paling sederhana  yang  hanya  mengajar  tentang  kaifiyat  kosa  kata  Arab  kemudian dihafal  sebagian  atau  seluruh  yang  terdapat  dalam  Alquran.  Yang  lebih tinggi  lagi  adalah  santri  diajar  oleh  Ustadz  dengan  berbagai  referensi sebagai  bahan  pembelajaran  nahwu  sharaf,  buku  tasawuf,  kajian  tafsir  dan masih  banyak  lagi  yang  lain  yang  dapt  memperkaya  khazanah  keilmuan santri.  Referensi  tersebut  menjadi  acuan  utama  dalam  belajar  agar  dapat mendalami  ilmu  agama  sekaligus  mejadi  identitas  pesantren.  Disamping itu,  ilmu  pengetahuan  umum  juga  menjadi  obyek  kajian  di  pondok pesantren  supaya  dapat  menkombinasikan  antar  dua  kurikulum.  Hanya saja,  sebuah  pesantren  memiliki  identitas  pribadi  sebagai  pembeda dengan lembaga pendidikan yang ada di bumi Nusantara.
Dua  kelompok  yang  sangat  getul  bertentangan  dengan  kaum tradisional yaitu modernid dan reformis elalu mempertentankan kebiasaan-kebiasaan  yang  dilakukan  karena  berlawanan  dengan  ajaran Islam  menurut  paha  mereka  bahkan  kedua  kelompok  tersebut  berani membid’akan  kelompok  tradisional.  Bahkan  kaum  revival  berusaha  keras melawan  kaum  tradisional  mlalui  budaya  yang  dikembangkan.  Sehingga kedua paham tersebut sangat sulit untuk dipertemukan dalam pemahaman keagamaan.
masukan  tajam  yang  dilontarkan  oleh  alangan  revival  adalah bentuk  tradisionalisme  yang  sering  dilakukan  terutama  paham  agama yang  sering  dikerjakan  baik  yang  sudah  meniggal  ataupun  yang  masih hidup.  Kelompok  revival  selalu  tidak  mengaitkan  lagi  amalan  yang seseorang  apabila  sudah  meninggal  sehingga  paham  mereka  tidak  ada  lagi bentuk  komunikasi  dikalangan  mereka  bahkn  lebih  tegas  lagi  mereka membid’akan  perbuatan  tersebut  misalnya  kegiatan  tahlilan  yang  dapat mengarahkan  umat  Islam  kepada  penyelewengan  aqidah.  Tentu  paham tersebut  sangat  bertentangan  degan  paham  tradisional  yang  sangat menjunjung tingggi nilai-nilai agama melalui pemahaman tradisional yangmereka lakukan.
Pemahaman  tekstualisasi  seorang  kiay  yang  berkaitan dengan persoalan  fiqh  dalam  mengembangkan  wawasan  pengetahuan  tradisional tidak  berhenti  mendapatkan  perlawanan  dari  kalangan  revivalis  yag menganggap fiqh sebagai bentuk bid’ah dari persoalan yang dikemukakannya.  Bagi  mereka,  membentuk  fiqh  tradisional  tidak  lain  dari memperkuat  pemahaman  taklid  saja  dari  persoalan  hokum  yang  telah dikemukakan  oleh  para  Imam  mazhab.  Mazhab  syafii  misalnya  tidak  lain merupakan  dari  pemahaman  tentang  hasil  kajian  syar’I  dan  ide-ide tentang  karya  paraImam  pada  abad  pertengahan  yang  dapat  menjadi penghalan  munculnya  gagasan  pada  abad  modern  dengan  yang  terjadi pada  masa  Nabi  saw.  Sehingga  tidak  jarang  dikalangan  mereka  tidak menerima  paham  tentang  thariqah,  tasawuf,  aqidah,  karena  mereka  lebih mengacu  pada  filsafat  yang  dikembangkan  oleh  orang  Yunani    dan  sebagan pemikir dari Romawi.
Dikalangan  ulama  salafi  munculnya  berbagai  masukan  merupakan antitesa  terhadap  pemhaman  tentang  Islam  dan  merupakan  pertanyaan bagi  eksistensi  seorang  Kiay  dalam  memegang  kekuasaan  di  bidang keagamaan. Munculnya pembelaan terhadap ulama-ulama salafi merupakan  sebagai  perlawanan  untuk  memwujudkan  eksistensinya  dalam mempertahankan  tradisi  yang  mereka  kembangkan  agar  tidak  mudah pudar.
2. NU dan Dinamika Politik di Indonesia.
Menelusuri  lebih  dalam  tentang  sejauh  mana  kiprah  gerakan  dan pemikiran  NU  dalam  dinamika  gerakan  politik  dan  pemikiran  islam  di Indonesia, meniscayakan pembacaan menyeluruh tentang semua perkembangan  NU  dalam  tahapan  sejarah  hingga  bentuknya  yang  terakhir sebagai  lokomotif  gagasan  pos  tradisionalisme  islam  di  Indonesia.,  yang kiranya  mulai  terbuka  sejak  dekade  1980-an.  Hal  ini  terjadi  sebab  banyak dari  kalangan  aktor  tahun  1980,  tetap  merujak  model  dahulu  kala  yang dapat  menjadi  legitimator  dalam  berbagai  pemikiran  yang  hidup  dan berkembang  hari  ini,  maupun  sebagai  pengalaman  buruk  yang  harus ditarik hikmahnya.
Sejak  tahun  1980-an  NU  telah  menarik  perhatian  yang  cenderung meningkat.  Mewakili  kepentingan  ekonomi  dan  keagamaan,  NU  segera menjadi  organisasi  penting  yang  anggota  anggotanya  terdiri  dari  para petani,  pedagang,  pegawai  negeri,  dan  politisi  dari  latar  belakang  yang berbeda.  Meskipun  pendukung  NU  terutama  dari  masyarakat  pedesaan, searah dengan tumbuhnya masyarakat perkotaan, menyebabkan penyerapan  organisasi  tersebut  terhadap  masyarakat  kota  cenderung meningkat.  Dan  sejak  tahun  1984,  NU  eksis  di  atas  kendali  kepemimpinan gabungan antara ulama dan intelektual.
Perpolitikan  Nahdatul  Ulama  (NU),  sering  dipandang  berawal  pada 1952,  ketika  organisasi  ini  memisahkan  diri  dari  masyumi  dan  menjadi parpol  sendiri.  Mulai  saat  itu,  secara  penuh  NU  terlibat  dalam  kegiatan- kegiatan  dan  proses-proses  politik,  disamping  masih  melakukan  kegiatan- kegiatan  social  keagamaan.  Hal  demikian  berlangsung  hingga  tahin  1973, ketika  ia  dipaksa  harus  berfusi  kedalam  organisasi  baru,  ppp.  Maka identitasnya  sebagai  parpol  secara  otomatis  di  tanggalkan,  dan  berbagai semula.  Namun  faktanya  kepolitikan  itu  berlangsung  hingga  1984  karea pada  kurung  waktu  ini  ia  secara  penuh  masih  terlibat  didalam  ppp.  Fusi  di dalam  ppp  masih  belum  tuntas  karena  kepentingan  unsur  masih  menonjol. Baru  pada  muktamanya  yang  ke  -27,  di  situbondo,  8-12  desember  1984. NU  menyatakan  secara  resmi  meninggalkan  kegiatan-kegiatan  politiknya, dan  secara  penuh  hendak  kembali  ke  jam’iyah  diniyah.  Adanya  priodisasi kepolitikan  secara  ini  1954-1984  dipengaruhi  oleh  penglihatan  perubahan actual  otoritas  yang  ada  di  dalam  tubuh  NU.  Pada  periode  ini  para  politisi memiliki  peran  berlebih  mengatur  dan  menentukan  arah  organisasi dibandingkan para kiyai.
Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya tepat, karena pada kenyataan  kepolitikan  ini  (kegiatan-kegiatan  politik  yang  secara  langsung maupun  tidak  langsung  berinteraksi  dengan  sistem  politik)  telah  terlihat pada  saat  ia  berdiri,  dan  masih  terlihat  pada  tahun-tahun  setelah  kembali
ke  khitbah  1926.  Pada  awal  berdirinya  kepolitikan  NU  memang  kurang tampak  jelas.  Pada  masa  itu  organisasi  islam  ‘pembaru’-lah  yang  ebih  aktif dalam  kegiatan-kegiatan  politik,  terutama  sarekat  islam.  Hal  ini  terjadi karena  pada  awal-awal  berdirinya  NU  lebih  banyak  bergerak  di  bidang social  keagamaan.  Perbincangan  dari  muktamar  ke  muktamar  lebih tercurah pada masalah-masalah keagamaan dari pada persoalan- persoalan  politik.  Namun  ada  sikap  satu  dari  para  kiyai  NU,  yang menunjukan  dirinya  secara  tidak  langsung  terlibat  dalam  kepolitikan. Yakni sikap kiyai yang tidak kooperatif terhadap belanda. Sikap nonkooperatif  ini  terlihat  dar  “larinya”  para  kiyai  ke  pedalaman  guna mempertahankan  dan  mengembankan  nilai-nilai  keagamaan  yang  di  anut. Dan  di  pedalaman  di  pesantren-pesantren  yang  di  dirikan,  terdapat penumbuhan semangat sosialisme di kalangan santri. Secara tidak langsung,  hal  ini  merupakan  upaya  sosialisme  terhadap  para  santri  untuk melawan belanda. Pemberontakan-pemberontakan di pedesaan juga melawan  belanda,  seperti  pemberontakan  petani  Cirebon,  merupakan perilaku aktual dari kesadaran nasionalisme.
Ketika  belanda  memberikan  kesempatan  pada  pribumi  terlihat secara  langsung  dalam  proses  politik,  lewat  volskraad,  yang  didirikan  pada tahun  1918,  beberapa  organisasi  menempuh  jalan  kooperatif  untuk memasuki  lembaga  yang  dipandan  sebagai  tempat  wakil  rakyat.  Dari golongan  Indonesia  antara  lain:  budi  utomo,  sarekat  islam,  sarekat sumatera,  pasundan,  malukschpolitiek  verbund,  kaum  minahasa,  kaum betawi.  Sampai  lembaga  perwakilan  rakyat  ini  dibubarkan  setelah  jepang menduduki  Indonesia,  NU  tidak  pernah  ada  di  dalamnya,  meskipun  ia pernah  ditawari.  Pada  muktamar  ke-13,  11-16  Juni  1938,  di  Banjarmasin, sebenarnya  ada  pemikiran  menempatkan  wakil  NU  di  volksraad.  Namun pemikiran  ini  pada  akhirnya  mentah  kembali  karena  mayoritas  peserta muktamar  menolaknya.  Dari  58  peserta    yang  turut  mengambil  keputusan, 54 diantaranya menolak.
Kalau kegiatan-kegiatan politik dipandang sebagai keterlibatan orang  atau  sekelompok orang  dalam struktur-struktur  politik yang memiliki  otoritas  dalam  pembuatan  keputusan-keputusan  politik  yang mengikat  masyarakat,  barangkali  langkah-langkah  NU  itu  islam  bukan termasuk  kegiatan  politik.  baru  setelah  ia  bersedia  duduk  di  dalam struktur  politik  pada  masa  pendudukan  jepang  saja  barangkali  bisa dimasukan sebagai kategori berimplikasi politik pada struktur politik_sebenarnya termasuk kategori nasionalisme dan perilaku kagamaan  yang  cenderung  non  kooperatif  terhadap  belanda.  Kepolitikan NU  secara  umum  dapat  di  analisis  dengan  dengan  tiga  topic  utama: pertama,  kepolitikan  NU  selama  bergabung  dengan  masyumi  (1945-
1952), kedua,  kepolitikan  NU  ketika  menjadi  parpol  (1952-1937),  ketika, kepolitikan NU ketika fisi dalam ppp, (1973-1984).
Ketik  Wakil  Presiden  Muh.  Hatta  mengeluarkan  maklumat  pada tanggal  3  Novemver  1945  seakan  memberi  sinyal  bagi  masyumi  untuk membentuk  partai  politik  sekaligus  sebagai  sinyal  adanya  kemenagan  bagi kelompok  pemuda  supaya  ide  pluralitas  dan  bebas  membentuk  partai politik.  Pada  tanggal  23  Agustus  1945  preside  Soekarno  juga  sudah memberi  sinyal  adanya  gagaasan  tersebut  supaya  segera  dibentuk  hanya saja  partainya  bersifat  tunggal  yaitu  PNI  saja.  Tujuan  yang  ingin  dicapai adalah  supaya  terwujud  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Di  satu  sisi Soekarno  juga  menhendaki  adanya  parai  pelopor  sebagai  tantangan adanya  kebebsan  yang  digagas  oleh  Muh.  Sahri  pada  sisi  lain.  Dengan adanya  partai  politik  maka  tentu  ide  dan  saran  bias  disalurkan  melalui partai politik tersebut. Dengan alasan polaritas, soekarno tentu mengembangkan adanya nasionalisme, marxisme, islamsme supaya jangan  ada  partai  yang  hanya  memonopoli  kemandirian  partai  saja  dengan mengabaikan adanya partai-partai lain.
Sikap  antusiasme  dperlihatkan  kaangan  Islam  ketika  kelompok- kelompok  membuat  parati  politik  sebagaimana  amanah  konres  umat Islam  di  Yogyakarta  pada  tanggal  7-8  november  1945.  Yang  dikemukakan dalam  kongres  tersebut  adalah.  Dalam  kongres  tersebut  mencuat  issu untuk  membentuk  partai  politik  dari  kalangan  NU.  Adapun  keputusan yang  dihasilkandalam  pertemuan  tersebut  adalah  pembentukan  masyumi sebagai  gerakan  partai  politik  sekaligus  sebagai  representasi  umat  Islaam yang  mewakili  dalam  kanca  perpoitikan.  Dari  gagasan  tersebut  tentu  NU dan  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  keislama  tentu  angat  setuju dengan pembentukan tersebut.
Kegiatan  politik  NU  kian  jelas  manakala  ia  bersama  organisasi keagamaan jenisnya membentuk masyumi (yang lai dari masyumi bentukan  jepang)  setelah  Indonesia  merdeka.  Keanggotaan  masyumi  yang pertama  adalah:  NU,  muhammadiyah,  perserikatan  ulama  islam,  dan persatuan  ummat  islam.  Pada  priode  berikutnya  keanggotan  masyuma bertambah  dengan  bergabungnya  organisasi  keagamaan  islam  yang  lain, seperti:  al-irsyad,  al-jamytul  wasliyah,  persatuan  islam.  Yang  menjadi anggota  biasa  lewat  dua  jalur:  secara  individual  dan  secara  organisasi. Cara  keanggotaan  seperti  inilah  dikemudian  hari  yang  di  persoalkan  NU, dan menjadi salah satu factor penyebab NU keluar dari Masyumi.
Secara  kolektif,  dapat  terbagi  dalam  dua  kepemimpinan,  yaitu pertama;  pengurus  partai  dapat  dikatakan  sebagai  pengurus  eksekutif. Dalam  tugasnya,  menjalankan  roda  partai  setiap  hari.  Dari  kelompok  ini dapat  melahirkan  kelompo  pembaharu  dikalangan  mereka  yang  dapat
meneruskan pergerakan organisasi. Kedua; majelis syura hanya menyelesaikan  persoalan  keagamaan.  Adapan  berbagai  tokoh  dan  ulama dapat menjadi bagian darinya. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil  tidak  boleh  berjalan  sendiri  akan  tetapi  harus  di  musyawarahkan terlebih dahulu untuk menghasilkan kesepakatan.
Struktur  kepemimpinan  yang  telah  dikemukakan  menurut  para intelektual masyumi dinilai penhalangt laju perkembangan partai. Banyaknya  masalah  yang  berkaitan  dengan  agama,  terlebih  dahulu  harus dikonsultasikan  dengan  Majelis  Syuro.  Padahal  menurutnya,  partai  harus berjalan  cepat.  Untuk  itulah  pada  muktamar  masyumi  yang  ke-4,  15-19 desember 1949, di Yogyakarta, di usulkan kemudian ditetapkan perubahan  AD/ART.  Di  dalamnya  mencakup  perubahan  fungsi  dan  tugas majelis  syuro.  Pada  wal  dibentuknya,  dewan  syora  merupakan  jbatan tertinggi  dan  kebijakan  yang  diambil  sangat  mengikat  ara  anggotanya. Namun seteelah terjadi perganttian, kedudukannya hanya sebagai penasehatdan tidak bias mengambil kebijakan strategis sehingga keputusan  untuk  mempeto  tidak  diakai  lagi.  Nasehatnya  tidak  wajib dilaksanakan.  NU  sealu  menganggap  tidak  tidak  ada  lagi  keuntungan  yang diperoleh sehinga mereka pun melakukan protes karena sangat merugikan  bagi  organisasi  hanya  saja  apa  yang  sdisampaikan  tidak membuahkan  hasil.  Itulah  sebabanya  NU  keuar  dari  keanggotaan  dalam organisasi  masyumi.  Maka  dari  situlah  NU  berubah  haluan  dari  organisasi keagamaan menjadi organisasi politik.
Di bentuknya NU sebagai partai politik, merupakan suatu perjalanan  awal.  Meskipun  ia  telah  belajar  berpolitik  di  masyumi,  tetapi langkahnya  ini  akan  membawa  peran  baru.  Kiyai  menurut  chalid  mawardi telah  lama  tersingkir  dari  peraturan  politik,  mulai  saat  itu  akan  terlibat langsung  dalam  permainan  politik.  Dalam  rangka  mencari  solusi  dari berbagai  problem  yang  ditemukan,  NU  menerima  tenaga-tenaga  handala dalam  menelesaikan  masalah,  yang  tentu  saja  tidak  asal  comot,  karena mereka  haruslah  menganut  aliran  ahlusunnah  waljamaaah.  Tenaga  muda ini  amat  perlu,  karena  setelah  NU  menjadi  NU  menjadi  parpol,  program pelaksanaan pemilu telah di rancang.
Meskipun  pemilu  merupakan  salah  satu  harapan  dari  NU,  tetapi pelaksanaanya  yang  relative  dekat  dengan  pembetukannya  sebagai  parpol, membuat  persiapan  organisasi  ini  menjadi  kurang  bila  di  bandingkan dengan  masyumi misalnya.  Karena pada awal-awal  pembentukannya sebagai  partai,  yang  banyak  di  lakukan  adalah  membenahi  intern organisasi, terutama menutupi kekurangan-kekuranganya selama ini, seperti  kurangnya  tenaga  professional.  Nafas  NU  sebaga  jam’iyah  diniyah sendiri  masih  Nampak.  Hal  ini  terlihar  pada  muktamarnya  yang  ke-20  di  8-
13 september di Surabaya. Persoalan diniyah masih dominan di perbincangkan, meski sudah mulai bergeser. Dalam muktamar ini misalnya,  sudah  diperbincangkan  strategi  yang  dipakai  dalam  menghadapi pemilu  1955.  Bagi  NU  pemilu,  pemilu  pertama  ini  amat  penting.  Lewat pemilu inilah, NU bsa menunjukan bahwa dirinya besar (kepada masyumi).  Dipihak  lain  lewat  pemilu  ini  pula  NU  akan  mendudukan  orang- orangnya  kedalam  konstitusi,  yang  didalam  wadah  wakil  rakyat  itulah akan  di  diskusikan  persoalan  yang  palin  mendasar  nagi  bangsa  Indonesia, yakni dasar Negara.
Untuk melapangkan jalannya strategi parpol, NU mengawali kiprahnya  dengan  sebuah  kebijakan  strategis  dengan  ikut  dalam  kabinet Ali  Wongso-Zaenal  (PNI-PIR-NU),  hal  ini  dimaksudkan  untuk  memperkuat posisi  politiknya,  juga  untuk  mengimbangi  ofersifitas  politik  masyami. Dalam  kabinet  ini  NU  memperoleh  tiga  kursi,  yakni  Zainal  Arifin  sebagai wakil  pertama  menteri  2,  KH.  Masykur,  sebagai  menteri  agama,  dan Muhammad  hanafiyah  sebagai  menteri  agraria.  Pada  kabinet  ini,  tidak seorangpun dari masyumi yang duduk didalamnya.
Pada  masa  priode  Burhanuddin  Harahap  (pengganti  Ali)  NU  juga  bagian yng ada di dalamnya, walaupun masih berada disekitar oleh suasana pertentangan dengan  masyumi.  Dua  orang  NU  menempati  urutan  ketiga,  atau  masuk  dalam kementerian,  yakni;  Mr.  Sunaryo  sebagai  menteri  dalam  negeri,  dan  K,  H  Ilyas sebagai  menteri  agama.  Keikut  sertaan  NU  dalam  kabinet  ini,  menurut  chalid nurwadi  hanya  untuk  menjaga  agar  pemilu  dapat  dilaksanakan  tepat  pada waktunya.
Pemilu akhirnya dilaksanakan tepat pada waktunya tahun 1955, dan diluar dugaan NU menempati urutan ketiga atau masuk dalam empat besar di bawah PNI dan masyumi, dengan perolehan suara PNI, 8.434.653. (22,3%) dengan perolehan 57 kursi, masyumi, 7.903.886 (20,9%) dengan perolehan 57 kursi, NU, 6.955.141 (18,4%) dengan perolehan 45 kursi, lain-lain 8.314.705 (22%) dengan perolehan 59  kursi.  Karena  tidak  dapat  partai  dominan,  kabinet  yang  di  bentuk  kemudian adalah  kabinet  koalisi:  PNI-Masyumi-NU,  PKI  yang  di  usulkan  oleh  presiden soekarno agar turut dalam kabinet koalisi di tolak oleh masyumi dan NU. Polarisasi ideology  antara  keduanya  sebagaimana  di  gambarkan  oleh  feth  dan  carles  begitu tajam sehingga tidak mungkin menyatu.
Beriring  dengan  perolehan  susunanya  dalam  pemilu,  kedudukan  NU  kian kuat. Kalau dalam kabinet burhanuddin harahap, kelompok nahdliyyin mendapat jabatan  dalam  susuna  kabinat,  ali  sastromidjoyo  II  NU  memperoleh  lima  kursi kementerian, yakni K.H Idham Chalid selaku wakil perdana menteri II, Mr. sunaryo diangkat  menjadi  menteri  dalam  negeri,  Mr.  burhanuddin  sebagai  menteri perekonomian,  K.H.  Fatah  Yasin  sebagai  menteri  social,  dan  K.H.M.  Ilyas,  dilantik
menjadi  menteri  agama.  Masyumi  sendiri  dalam  kabinet  Aii-rum_idham  ini, memperoleh empat kursi kementerian.
Dalam beberapa kasus perbedaan antara Masyumi-NU memang sepertinya sulit terjembatani. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, mereka justru bisa berpadu. Di dalam siding konstitusi yang membahas dasar Negara misalnya antara Masyumi dan  NU,  bahkan  hampir  seluruh  wakil-wakil  partai  islam,  berada  dalam  satu kelompok.  Mereka  sama-sama  pemperjuangkan  islam  sebagai  dasar  Negara Indonesia.  Mengingat  presentasi  hasil  pemilu  1955,  partai-partai  islam  hanya memperoleh  suara  45,2%,  mengakibatkan  “pertarungan”  dalam  sidang-sidang konstitusi pada pembahasan tentang dasar Negara menjadi alot dan berlarut-larut, dan  akhirnya  atas  dukungan  militer_nasution_presiden  soekarno  mengeluarkan dikrit presiden 5 juli 1959, yang terpenting dari dekrit ini adalah diberlakukannya kembali UUD 1945, dan dibubarkannya konstitusi, sekalipun merupakan titik awal dari demokrasi terpimpin soekarno.
Menghadapi  babak  baru  ini,  kekuatan  politik  Islam  terpisah  menjadi  dua kelompok,  yakni  kelompok  yang  menolak  dan  yang  mendukung.  Yang  pertama, masyumi  menilai  sistem  politik  demokrasi  terpimpin  itu  otoriter.  Dalam  sistem demikian, menurut masyumi merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran islam. Yang  kedua,  NU,  PSII,  dan  perti,  yang  bergabung  dalam  liga  muslimin,  menilai bahwa  dukungan  atas  sistem  ini  sebagai  sikap  yang  realistik  dan  pragmatic, kebijaksanaan  dan  musyawarah.  Bahkan  lebih  dalam,  ketika  presiden membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1960, sebagai akibat penolakan DPR terhadap  RAPBN,  NU  masih  tetap  terlibat  dalam  DPRGR  bentukan  presiden soekarno.
Kolaborasi  yang  kuat  antara  NU  dan  soekarno,  dalam  pandangan  yafi’I ma’arif,  Karena  adanya  aliansi  antara  dua  sub  kultur  politik  polemalistik  yang  di anut oleh NU dan soekarno. Sukarno merupakan penganut sub kultur jawa tentang hubungan  “bapak-anak”.  Sub  kultur  ini  hendak  dimanifestasikan  ke  dalam hubungan  keluarga  besar  bangsa  Indonesia.  Sementara  itu  NU  menganut  islam faternalistik  sebagai  sub  kulturalnya.  Dalam  hubungan  inilah  sukarno  dan  NU berkolaborasi.  Dalam  menyatukan  NU,  sukarno  hanya  rangkul  beberapa  kiyai senior.  Maka  dari  itu,  NU  sebagai  organisasi  besar  yang  bergerakan  menjujung kemanusiaan,  maka  Soekarno  dijadikan  bagian  tak  terpisakan  agar  tujuan politiknya dapat tercapai.
Hanya saja, pola hubungan seperti ini memudar, seiring dengan perubahan- perubahan  yang  terjadi  kemudian.  Revolusi  30  september  1965  yang  gagal dilakukan oleh letkol untung sutopo, kemudian cakrabirawa dan melibatkan PKI di belakangnya,  telah  mengubah  cocok  dan  warna  kehidupan  politik  Indonesia. Jaringan  sistem  politik  demokrasi  terpimpin  yang  menampilkan  pilar-pilar kekuatan politik yang berpusat pada militer-soekarno-PKI, bersama-sama dengan peristiwa itu ikut memudar.
Surutnya dua kekuatan penyangga demokrasi terpimpin, sukarno dan PKI, telah  menghantarkan  kekuatan  ketiga:  militer,  sebagai  satu-satunya  pemimpin politik  terkuat  di  panggung  politik.  Yang  kemudian  dengan  sukses  mengantar jenderal  Suharto  mengambil  alih  kepemimpinan  dari  tangan  sukarno,  melalui SUPERSEMAR  yang  kemudian  di  lakukan  secara  legitimet  menjadi  penjahat presiden  melalui  ketetapan  siding  istimewa  MPRS  No.  XXXIII/MPRS/1976,  dan kemudian  dilakukan  menjadi  presiden  defenetif  setahun  kemudian  melalui ketetapan MPRS tahun 1968.
Pada  masa  orde  baru,  berdirinya  NU  sebagai  organisasi  keagaman mendapatkan  banyak  tantangan  bahkan  tidak  sedikit  yang  menaruh  kecurigaan karena  dikhawatirkan  munculnya  gerakan  yang  dapat  menentang  pemerintah. Denga adanya gerakan kepemudaan yang digalakkan oleh Anshar setidaknya dapat memberi  kepercayaan  sehingga  NU  dengan  mudah  dirangkul  untuk  melakuka kerjasam  dengan  pemerintah.  Gerakan  kepemudaan  NU  memberikan  angin  segar sehingga  demokrasi  dapat  berjalan  dengan  baik.  Beberapa  di  antaranya  adalah; kiyai dahlan, subhan ZE, ahmad sijchu, dan KH. Idham Chalid.
Kehangatan  Orde  Baru  terhadap  NU  tidak  berlangsung  lama,  terutama ketika  presiden  soekarno  melalui  Ali  murtopo  dan  amir  Mahmud  serta  kekuatan fungsionalnya  memaksakan  kemenangan  golkar  pada  pemilu  orde  baru  yang pertama yang di selenggarakan pada tahun 1971, yang kemudian disikapi dengan sangat kristis oleh tokoh-tokoh NU, terutama subhan ZE. Pemilu 1971, merupakan sebuah  kesempatan  untuk  mengekspresikan  ketikpuasan  terhadap  rezim  baru. dari berbagai partai politik yang ada pada waktu itu, kaum Nahdliyyin mengambil sikap ktiris dalam rangka menghadapi pemilu. Disaat hendak melakuka kampanye, tentu  mengambil  sika  tegas  dank  eras  demi  untuk  meraih  suara  umat  Islam terutama dari kaum tradsonal. Maka dilakukanlah langka kritis dari bebagai tokoh partai  poitik  misalnya  Amir  Mahmud  dan  Ai  Murtopo.  Pada  saat  berkampanye ditemukan  berbagai  intimidasi  dari  kalangan  TNI  bahkan  pemerintah  juga memberi tekan supaya memilh golkar sebagai partai refresentasi bagi pemerintah. dan  hasil  akhir  dari  pemilu  tersebut  menempatkan  golkar  sebagai  pemenang mutlak  dengan  meraih  62,8%  suara.  Sementara  NU  di  urutan  kedua  dengan perolehan suara 18,7% suara.
Proses  depolitisasi  orde  baru  terbaru  terus  berjalan  pada  tahun  1973, program penataan kehidupan politik yang dilakukan pemerintah memaksa partai- partai islam fusi. Bagi NU, fusi ke PPP dipahami seperti kembali ke masa dimana ia kembali  menjadi  bagian  dari  masyumi.  Dapat  diramalkan  sebagian  problem  dan konflik  lama  muncul  kembali  kemurkaan,  dan  selanjutnya  semakin  diperparah oleh campur tangan pemerintah dalam ke dalam mekanisme dan struktur partai.
Kondisi  tersebut  mencapai  puncaknya  ketika  pada  tahun  1978  PPP melakukan  tindakan  “wolk  out”  pada  saat  pembahasan  GBHN  tentang  aliran kepercayaan,  menyebabkan  kemudian  kemudian  pengurus  pusat  NU  mintareja
dipecat  sekaligus  mengankat  Djaelani  Naro  untk  menggantikannya  dengan  tidak dilakukan  lagi  musyawarah  dengan  pengurus-pengurus  lainnya.  Bahkan  lebih mengejutkan lagi ketika Naro mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pemilu pada tahun  1982  dan  ini  diakukan  juga  tanpa  musyawarah  sehingga  menimbulkan kekecewaan  terhadap  pengurus  lainna.  dimana  proposisi  anggota  NU  yang  vokal seperti:  yusuf  hasyim,  saffuddin  zuhri,  dan  Imran  rasyid  di  letakkan  pada  nomor urut paling bawah, sehingga mereka tidak mungkin terpilih.
Namun demikian, kelompok NU tentu memperlihatkan jati dirinya sebagai organisasi  sehigga  harus  mengambil  sikap  antara  ikut  pemerintah  atau  menjadi oposisi.  dengan  pemaksaan  atas  tunggal  pancasila  dalam  berorganisasi  dan bernegara.  Pada  saat  itu  NU  harus  mengikuti  kebijakan  yang  diamil  oleh pemerintah atau setidaknya memberi dukungan. Maka dapat dikatakan bahwa NU tidak  lagi  mngambil  peran  oposisi  akan  tetapi  menjadi  dudkunga  pemerinntah. Keputusan  yang  diambil  di  Situbindo  merekomedasikan  agar  NU  tidak  lagi berperan  aktif  dalam  politik  praktis  dan  kembali  kepda  khittahnya  sebagai organisasi  keagamaan  dalam  rangka  memperjuangkan  aspirasi  umat  Islam. Disamping  itu,  menjadikan  Pancasila  sebagai  asas  dalam  bernegara.  Kedua keputusan  tersebut  tentu  mendapat  respon  dari  berbagai  kalangan  bahkan  lebih mempermulus kedudukan Abdurrahman Wahid menduduki jabatan sebagai ketua NU.
Pada saat tokoh NU an alim uama berkumpul di Situbondo pada taun 1984- 1984 disepakati adanya penyamaan persepsi dengan pemerintah agar NU kembali ke khittahnya menjadi sebuha gerakan keagamaan. Namun bukan berarti menolak adanya  Pancasila  sebagai  dasar  beragama  akan  tetapi  memberi  dukungan  kepda pemerintah  untuk  melakukan  kerjasama  dalam  membagun  negara  kesatuan.  NU lahir demi memperjuangkan kepentingan masyarakat bukan untuk memperjuangkan  keentingan  perseorangan  apalagi  golongan.  Hanya  saja  dalam kurrung  waktu  tertentu  NU  bukan  hanya  lahir  sebagai  gerakan  organisasi keagamaan  akan  tetapi  menjadi  sebuha  gerakan  politik.  Mereka  selalu  berpaham bahwa  untuk  memperjuangkan  kepentigan  masyarakatnya,  maka  harus  selalu berafiliasi dengan pemerntah.
3. NU dan Transformasi Pemikiran Islam di Indonesia
Gerakan  transformasi  pemikiran  di  lingkungan  NU  di  tandai  dengan kelahiran kaum tokoh generasi muda NU yang melakukan pembaruan wacana dan gerakan.  Kelahira  ini  di  didahului  dengan  prakondisi  di  dalam  organisasi,  setelah Nu  kembali  ke  khittahnya,  maka  harus  konsisten  dengan  perjuangan  dengan mengusng  konsep  keagamaan  dan  jauh  dari  intrik  politik.  NU  dideskripsikan sebaga  wadah  pembentukan  intelektuaisme  yang  dapat  ealhirkan  cendikiawan Muslim.
Salah satu keunggulan yang dimiliki ole pemuda NU adalah rutinitas dalam melakukan  kajian  ilmiah  sehingga  mereka  dapat  menjadi  pembahru-pembaharu
dalam melihat perspektif Islam secara luas. Gagasan pemikiran mereka dituangkan dalam satu juranal kajian ilmiah atau dalam bentuk makalah agar paham mereka dapat  tersosialisasi  di  masyarakat  dan  dapat  menjadi  bagian  internalisasi masyarakat  supaya  mengakar  dengan  ajarannya.  Tidak  sedikit  diantara  mereka mempublikasikan  hasil  karyanya  bahkan  mendirikan  lembaga  studi  keagamaan hingga  mendirikan  lembaga-lebaga  kepemudaan  agar  aspirasi  mereka  dapat tersalurkan.
Tampilnya  Gusdur  dan  KH.  Ahmad  Siddiq,  merupakan  bagian  dan penting  dari  kampanye  pembaruan  dalam  NU.  Keputusan  kembali  ke Khitbah  1926,  banyak  didorong  oleh  sejumlah  gagasan  dan  pemikiran Gusdur  dan  KH.  Ahmad  Siddiq  yang  di  dukung  oleh  kiyai-kiyai  muda  dan generasi  muda  NU.  Hefner  memilih  khitbah  1926  bisa  dianggap  sebagai kekuatan  moral  yang  mampu  mempengaruhi  politik  nasional  dengan  cara agama.  Keluar  dari  partai  politik  bagi  Gusdur  merupakan  peluang  untuk mempergunakan pengaruh kemana saja. Parpol, ABRI, LSM, dan sebagainya. Menurutnya keluar dari partai politik bukan berarti kemunduran  tetapi  sebagai  peralihan  ke  militansi  yang  lebih  efektif,  meski tidak  melalui  partai  politik.  Kecerdasan  dan  kecakapan  gusdur  dan  KH. Ahmad  Shiddiq  merupakan  sumbangan  besar  bagi  proses  perubahan  dan pembaruan dalam NU.
Pembaruan  wacana  dan  pemikiran  dalam  NU  menjadi  beberapa topik yang terkait dengan masalah keagamaan, kemasyarakatan, kebanggaan,  dan  global,  sebagai  kritik  atas  pembaruan  lama  di  kalangan Nahdiyyin,  diantaranya  [1]  menggugat  ortodoks  ahlusunnah  waljamaah, membongkar  konservatisme  dan  menyegarkan  kembali  pembaruan  Islam. [2]  Islam  sebagai  agama  universal  dan  lokal,  mengkritisi  pembaruan  izma bahwa  islam  adalah  ajaran  universal,  [3]  membangun  syarah  demokratik, mengkritisi  pembaruan  lama  bahwa  syariah  bersifat  dogmatis  yang  harus diterima  apa  adanya.  [4]  fiqih  sosial  dan  tekstual  menuju  kontekstual, mengkritisi  pandangan  lama  bahwa  fiqih  social  harus  merujuk  pada  teks- teks  agama.  [5]  libralisasi  wacana  mendepak  konsevatisme,  kritik  atas pandangan lama yang bersifat konservatif dan anti liberal.
Wacana  tentang  berbagai  masalah  kemasyarakatan,  kebangsaan, dan  kenegaraan,  diantaranya:  [1]  Islam  Pribumusasi  ;  Mencari  wajah  islam Indonesia, mengkritisi pandangan lama yang mengidentikkan Islam dengan  arab  atau  timur  tengah.[2]  militerisasi;  penguatan  militer  dan buka militerisme, kritik atas pandangan lama bahwa penguatan masyarakat  dengan  meliterisme  dapat  dibenarkan  [3]  involusi  transisi demokrasi;  kendala  penegakan  kedaulatan  rakyat,  kritik  atas  banyaknya kendali  demokrasi  yang  kadang  mendapat  legitimasi  ulama.  [4]  Kultur
Hibrida;  Anak  muda  NU  di  jalur  kultural,  ungkapan  generasi  baru  bahwa membangun NU tidak mutlah harus dengan tradisi pesantren.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah  berdirinya  NU  pada  tahun  1926  yang  diprakarsai  beberapa tokoh  dan  alim  uama,  maka  banyak  persepsi  miring  yang  muncul dikahwatirkan  akan memunculkan  suatu  gerakan.  Padahal  tujuannya bukan untuk memecah belah orgnisasi keagamaan yang muncul sebelumnya  yang  mengusung  gerakan  reformis.  Nu  lahir  tidak  lebih  dari mempertahankan  tradisinalisme  dan  bukan  berarti  menngabaikan  post tradisionaisme.  Perpolitikan  NU  secara  umum  dapat  dianalisis  dengan  tiga topik utama: pertama, perpolitikan NU selama bergabung dengan Masyumi  (1945-1952), kedua,  perpolitikan  NU  ketika  menjadi  Parpol (1952-1973), ketiga,  kepolitikan  NU  ketika  bergabung  dengan  PPP  (1973- 1984).
Gerakan  transformasi  pemikiran  di  lingkungan  NU  di  tandai  dengan kelahiran  kaum  Nahdiyyin  dari  tokoh  generasi  muda  NU  yang  melakukkan pembaruan  wacana  dan  gerakan.  Kelahiran  ini  di  dahului  dengan prakondisi  di  dalam  organisasi,  kembalinya  NU  ke  khitbah  1926  pada tahun  1984.  Kembali  ke  khitbah  berarti  NU  harus  kembali  menjadi organisasi  sosial  keagamaan  dan  tidak  lagi  berhubungan  dengan  politik. Kondisi  ini  menjadikan  generasi  muda  NU  tidak  lagi  sibuk  dengan  kegiatan politik,  tetapi  beralih  kepada  kajian-kajian  ilmiyah,  penelitian,  dan  aksi sosial.
Sebagai  organisasi  keagamaan  yang  terbesar  di  Indonesia  aka disarankan  agar  mengambil  peran  yang  lebih  strategis  lagi  supaya  dapat memberi  sumbangsi  pemikiran  demi  kelanjutan  dalam  proses  berbangsa dan  bernegara.  Melalui  gerakan  tradisionalisme  yang  dimiliki  supaya  NU dapat  lebih  mengembangkan  nilai-nilai  budaya  dimiliki  sehingga  mampu adaptip  terhadap  persoalan-persoalan  kekinian  dengan  tidak  membuang budaya tradisionalism yang sudah berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aboebakar,  1998, Sedjarah  Hidup  KHA  Wahid  Hasjim  dan  Karangan  Tersiar (Djakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. KHA Wahid Hasjim.
Ali,  M.  Haidar,  1994. Nahdatul  Ulama  dan  Islam  di  Indonesia,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ali,  A  Saifullah,  985, Pondok  Pesantren  Modern  Darussalam  Gontor (Jakarta: LP3ES.
Alfian,1983. P emikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia: Jakarta.
Amin,  Samsul  Munir,  1996, NU  dan  Perjuangan  Nasional:  Jakarta:  Remaja Rosdakarya.
Andre’e  Fellard.  2008. Islam  etAannee  dons.’indonesie  contcmporaine  les pionniers  de  la  Tradition,  diterjemahkan  oleh  lesmana,  NU  vis  a  vis Negara, pencarian isi, bentuk, dan makna, Cet..II, Jogyakarta.
Arif, Mahmud, 2008. Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta: LKIS. Asy'ari, Muhammad
Hasyim, 1998, Adāb al-‘Ālim wa al-Muta'alim
(Jombang: Maktabah alTurats al Islami.
Azra,  Azyumardi,  2014  “ libralisasi  pemikiran  NU”,  dalam  mujammil  Qamar,  NU  “ liberal” dari Tradisionalisme ahlusunnah ke universalisme islam, Bandung : Mizan.
_________,  Azyumardi,  1999, Esei-Esei  Intelektual  Muslim  dan  Pendidikan Islam. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
Basori,  Ruchman,  2006, The  Founding  Father  Pesantren  Modern  Indonesia, Jejak Langkah K.H.A. Wahid Hasyim (Banten: INCEIS.
Bruinessen,  Martin  Van,  2016. NU  Tradisi,  Relasi-Relasi  Kuasa,  Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: LKIS.
Chalid,  Mawardi,  2015. prutica  politica  nahdatul  ulama;  mendayung  di  tengah gelombang, (Yayasan Pendidikan Practica : Jakarta-Surabaya.
Dawam,  Ainurrafiq  dan  Ahmad  Ta’arifin, Manajemen  Madrasah  Berbasis Pesantren,  2005.  Listafariska  Putra,  2005)  Jurnal  Tarbiyah,  Vol.  23, No. 2, Juli-Desember 2016 ISSN : 0854 – 2627 232.
Dhofier,  Zamakhsyari,  1985, Tradisi  Pesantren  Studi  tentang  Pandangan Hidup Kyai. Jakarta, LP3ES.
Hamalik,  Oemar.  2004. Proses  Belajar  Mengajar,  Cet.  IV;  Jakarta:  Bumi Aksara.
_________,  Oemar.  2003. Proses  Belajar  Mengajar.  Cet.  Ke  III;  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Hasan,  Tholha  dkk,  2010. Konfigurasi  Nalar  Nahdlatul  Ulama,  Cet.  I; Malang: Jawa Timur: Pustaka lqtishad.
Hasbullah,  1995, Sejarah  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia:  Lintasan  Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
Herbert,  Faith  dan  Lane  Castles,  1988, pemikiran  politik  indonesia  1945-1965: Jakarta LP3S.
Jeanne  H.  Ballantine.  1993. The  Sociology  of  Educatioan:  A  Sistematic Analysis, New York: Prentice Hall.
Karim.  A.  Gafar,  1995. Metamorfosis  NU  dan  Politisasi  Islam  di  Indonesia :Yogyakarta: Pustaka Pelajar LKIS.
Maarif,  Syafi’I,  1988, islam  dan  politik  di  Indonesia:  Pada  Masa  Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga press.
Marijan  Kacung,1992. Quo  vodis  NU  setelah  kembali  ke  khitbah  1926,  Erlangga :Jakarta.
Martin Van Bruinessan, 2005. T raditionalist Muslims in A Modermizing World: the Nahdatul  Ulama  and  indonesia’s  new  order  politics.  Factional  conflit  and the sourch for A New Discourse, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana-Wacana Baru, ( Cel, V, LP3S : Yogyakarta.
chalid mawardi, prutica politica nahdatul ulama; mendayung di tengah gelombang,
(yayasan pendidikan practica : Jakarta-surabaya, 1967),h.29.
Muzadi,  Abdul  Muchith.  2007. NU  dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Ajaran Surabaya: Khalista.
Muzadi,  Achmad  Hasyim  dkk,  2009. Profil  Dan  Direktori  Nahdlatul  Ulama Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Yellow Multi Media.
Noer,  Deliar,  1990. Gerakan  Modern  Islam  di  Indoneia  1900-1942.  Jakarta: LP3ES.
________,  Deliar ,  1982.  Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia    1900-1942  Jakarta: LP3ES.
Rahman, Fazlur, 2001. Islam  dan Modernitas  tentang Tansformasi Intelektual, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka. Ridwan,  M.  Nasir,  1993. “Pendidikan  di  NU  antara  Cita  dan  Fakta”,  dalam Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 2/201Edisi No. 5, Juli-Agustus.
Ridwan, Nur Kholik, 2008. NU dan Neoliberalisme. Yogyakarta: LKIS. Rofangi,  H.M.,  2016 “Lembaga  Pendidikan  Nahdlatul  Ulama  (Analisis  Kritis Terhadap  Sekolahan  NU  di  DIY)”  Jurnal  AN-NUR  Vol.  II  No.  4,
Februari.
Shunhadji,  Soleh,  2004. Arus  Baru  NU,  perubahan  pemikirann  kaum  muda dan  tradisionalisme  k  epos  tradisionalisme,  (Cet.  I:  Surabaya;.  JP Books.
Saridjo,  Marwan,  dkk.,  2016, Sejarah  Pondok  Pesantren  di  Indonesia (Jakarta:  Dharma  Bhakti,  1979)  JURNAL  TARBIYAH,  Vol.  23,  No.  2, Juli-Desember ISSN : 0854 – 2627 233.
Siddiq, Achmad, 2006. Khittah Nahdiyyah Cet. VI; Surabaya: Khalista.
Sirozi,  Muhammad,  2005. Politik  Pendidikan.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Sobary,  Mohammad,  2010. NU  dan  Keindonesiaan.  Cet.  I;  Malang:  Jawa
Timur.
Suwito et.al, 2005. Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Jakarta: Prenada Media.
Syaukani,  Ahmad,  1997. Perkembangan  Pemikiran  Modern  dalam  Dunia Islam. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.
Turmudi,  Endang,  (Ed.),  2003. Nahdlatul  ’Ulama;,  Ideology  Politics  and  The Formation  of  Khaira  Ummah,  The  Central  Board  of  The  Ma’arif Education Institution of NU. Yogyakarta: LKIS.
________Endang  (ed),  2004. Nahdlatul  Ulama:  Ideology,  Politics  and  The Formulation  of  Khaira  Ummah.  Jakarta:  PP  Lembaga  Pendidikan Ma’arif NU.
Yusuf,  Slamet  Efendi,  dkk.  1983. Dinamika  Kaum  Santri,  Menelusuri  Jejak dan Pergolakan Internal NU. Jakarta : Rajawali.