## AKTUALISASI NILAI–NILAI KARAKTER BANGSA DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Ascosenda Ika Rizqi 1* , Sapriya 2
1 Mahasiswa pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
2 Dosen Universitas Pendidikan Indonesia *Email: senda.air@gmail.com
Abstract : Indonesia right now is like losing local wisdom that becomes the character building aspect; the education of character that refers to the character of nations so that it can be built through existing cultures in society. Also, how implementation of national character values can be  implemented  within  socially-based  organizations.  Such  in  Pasuruan  City,  the  small  public organizations certainly always receive upgrading and orientation from the politic and national entities of Pasuruan City every year. Moreover, unofficial public organizations are so important to reform and orient deeper in order to make values-the value of national character especially in Pasuruan City can be understood and mitigate the impact of society.
Keywords: National Character, Community Organization, Pasuruan City

## PENDAHULUAN
Efendi  (2015)  menjelaskan  bahwa pendidikan merupakan kehidupan masyarakat  dan  juga  sebagai  dinamisator masyarakat itu sendiri, sehingga
harapannya  pendidikan  menjadi  status  quo bagi  pijakan  dalam  masyarakat,  walaupun jika  berbicara  mengenai  pendidikan  tidak sedikit persoalan yang mendasarinya terutama  di  era  pandemi  COVID–19  saat ini, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan karakter manusia pada dasarnya. Pendidikan
Karakter  juga  sudah  menjadi  permasalahan di  berbagai  negara  termasuk  di  Indonesia. Adanya  pandangan  pro  dan  kontra  telah mewarnai  pendidikan  karakter  sejak  lama yang seharusnya Pendidikan karakter menjadi  tugas  sekolah  namun  dalam implementasinya kurang mendapatkan perhatian,  hal  ini  juga  dijelaskan  oleh Lickona  (2013:9)  bahwa  berkembangnya penyakit sosial di tengah masyarakat seperti rusaknya dan mundurnya moral, akhlak dan etika  juga  disebabkan  karena  kurangnya perhatian terhadap keberhasilan implementasi Pendidikan karakter. Permasalahan  Pendidikan karakter  menurut Latif (2018:281) tercermin melalui
verbalisme  dengan  lalu  lintas  komunikasi satu arah, beberapa bentuk pendidikan budi
pekerti juga diberikan terfragmentasi dalam bentuk  pelajaran  khusus  tanpa  diupayakan terintegrasi  ke  dalam  keseluruhan  mata pelajaran dan pembelajaran terutama dalam dunia  nonformal  yang  pada  akhirnya menumpulkan  kapasitas  moral  judgement, selain itu pendidik juga memberikan prinsip moral  umum  secara  satu  arah  tanpa melibatkan  partisipasi  peserta  didik  guna bertanya  dan  mengajukan  pengalaman empiriknya.
Terlihat  jelas  bahwa  implementasi Pendidikan  karakter  termasuk  saat  ini  di Indonesia terutama di tengah–tengah kondisi  pandemi  Covid–19  tidak  sedikit permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini, mulai  dari  tidak  tertib  atau  tidak  patuhnya menjalankan  aturan  protokol  kesehatan, adanya perlawanan dari masyarakat terhadap  alat  negara,  tenaga  medis  serta tenaga kesehatan dalam menjalankan protokol  kesehatan,  maraknya  tawuran antar  pelajar  dan  kejahatan  yang  terjadi  di tengah  pandemi,  inilah  salah  satu  contoh bahwa  pendidikan  karakter  masih  terdapat rintangan  terjal  dalam  implementasinya  di lapangan.
Kelemahan nyata Pendidikan karakter  tersebut  menurut  Latif  (2018)
karena bangsa Indonesia menghadapi masalah  besar  yaitu  bangsa  yang  korup
dengan  moralitas  yang  lembek,  jika  hal  ini tetap  berlanjut  dalam  arti jatuhnya  karakter bangsa maka akan dipastikan bahwa bangsa akan kehilangan segalanya.
Wibowo (2013:3) juga menjelaskan bahwa  Indonesia  sekarang  ini  seperti kehilangan  kearifan  lokal  yang  menjadi character  building sejak  beberapa  puluh tahun  lalu,  beberapa  contoh  maraknya tawuran  antar  pelajar,  demonstrasi  yang berujung  ricuh,  kasus  Korupsi  Kolusi  dan Nepotisme  yang  seakan  di  bungkam  oleh media  terutama  di  tengah  arus  pandemi COVID-19 saat ini seakan menjadi pemandangan  sehari–hari  yang  bisa  kita saksikan  melalui  media  cetak  maupun media  elektronik.  Lonto  dan  Pangalila (2019:146) juga menjelaskan terkait lemahnya karakter yang dapat mempengaruhi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yaitu: In the National Character Development Master Design, it was emphasized that there was uncertainty  about  identity  and national character which led to: (1) the  disorientation  and  inadequacy of Pancasila values as the
philosophy  and  ideology  of  the nation,  (2)  the  limitations  of integrated  policy  tools  in  realizing essential  values  Pancasila,  (3)  the shifting  of  ethical  values  in  the  life of  nation  and  state,  (4)  waning awareness  of  national  cultural values,  (5)  threat  of  national disintegration,  and  (6)  weakening of national independence
Penjelasan  di  atas  menegaskan bahwa  ada  beberapa  komponen  yang menyebabkan  ketidakpastian  identitas  dan karakter bangsa, diantaranya adalah: disorientasi dan
ketidakmampuan
mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila sebagai  falsafah  dan  ideologi  bangsa, keterbatasan  kebijakan  integrasi guna mewujudkan nilai esensial Pancasila, adanya  pergeseran  nilai  etika  dalam kehidupan bangsa dan negara, memudarnya nilai  budaya  bangsa,  adanya  ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa.
Pembinaan  karakter  bangsa  dengan nilai–nilai  luhur  Pancasila  bertujuan  agar
bangsa  Indonesia  mampu  bersikap  dan bertingkah laku dengan sepatutnya sehingga mampu mengantar bangsa menuju
kesuksesan  hidup  sesuai  dengan  cita–cita bangsa  Indonesia  terutama  generasi  muda saat  ini  agar  terus  memperjuangkan  nilai luhur  Pancasila  agar  dapat  dirasakan kehadirannya  dalam  implementasi  dan aktualisasi  kehidupan  sehari-hari.  Kaelan (2014:13)  menegaskan  melalui  penjelasan bahwa:
Pancasila as way of life serves as a direction,  purpose  and  orientation of  life,  drawn  to  ourselves  each man,  continues  and  extends  the form  a  unit  with  nature  and proceeds  on  his  way  closer  to  the creator.  In  the  spiritual  dimension and  the  basis  of  the  sanctity “qalbu”,  clarity  of  conscience, every  man  able  and  very  easy  to understand and embrace the values of  Pancasila.  Based  on  the  belief about the truth of the Pancasila, the human will in turn moved to always put  pancasila  is  honored,  among other, as the paradigm of science.
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa  Pancasila  seyogyanya  digunakan sebagai  pedoman  hidup,  arah  dan  tujuan yang  ditujukan  kepada  diri  kita  masing- masing,  artinya  bahwa  Pancasila  harus hidup  dimulai  dari  diri  kita  sendiri  dan terlihat nyata dalam kehidupan bermasyarakat.  Mulyono  dalam  Sumarto (2018)  juga  menjelaskan  bahwa  Pancasila sebagai  dasar  negara  dan  ideologi  negara terbentuk  sebagai  hasil  kesepakatan  politik para  pendiri  bangsa  ketika  mendirikan Indonesia  yang  merdeka.  Pancasila  hadir sebagai  ideologi  di  tengah  konflik  antara kapitalisme  dan  komunisme,  Pancasila tidak  berorientasi  kepada  individualisme, kolektivisme  maupun  penganut  paham teokrasi  dan  sekuler,  akan  tetapi  Pancasila memposisikan  diri  sebagai  konsep  ilmiah, rasional  dan  kritis  yang  mendukung perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan,  keadilan  serta  kemakmuran rakyat  Indonesia  sebagaimana  tertuang dalam  Pembukaan  UUD  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 sebagai cita– cita luhur bangsa Indonesia.
Pertanyaannya adalah mengapa pendidikan karakter yang telah di implementasikan  sejauh  ini  di  dalam pendidikan formal ternyata belum maksimal,  lalu  bagaimana  implementasi nilai-nilai karakter bangsa dapat di implementasikan  dalam  organisasi  sosial berbasis masyarakat? Sebagai bahan pertimbangan  bahwa  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  dapat  dilakukan melalui  Pendidikan  formal  dan  Pendidikan masyarakat melalui organisasi sosial. Menurut  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional pasal  27  ayat  2  tahun  2003  dan  UU Pendidikan  Tinggi  nomor  12  tahun  2012 dijelaskan bahwa Pendidikan Pancasila  dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran  dan  mata  kuliah  wajib  di  jenjang Pendidikan  formal,  hal  ini  menjadi  kunci bahwa muatan materi Pendidikan Pancasila dan  Pendidikan  kewarganegaraan  tidak hanya  sebatas  teori  di  dalam  kelas  namun dalam praktiknya dapat di aktualisasikan ke dalam  kegiatan–kegiatan  kemasyarakatan dalam  hal  ini  bagaimana  keterlibatan  aktif masyarakat ( civic engagement ) serta budaya masyarakat  ( civic  culture )  dapat  berjalan beriringan melalui organisasi sosial berbasis masyarakat.
Merujuk  hasil  survey  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Kota  Pasuruan  tahun  2019 dan  kajian  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  (Bakesbangpol)  Kota  Pasuruan tahun  2019  menunjukkan  banyak  sekali organisasi  masyarakat  yang  ada  di  kota pasuruan,  dari  sekian  banyak  organisasi kemasyarakatan  tersebut  yang  terdaftar secara resmi di bakesbangpol hanya sedikit, artinya  pemerintah  kota  pasuruan  hanya mengakui keberadaan
organisasi kemasyarakatan  di  kota  pasuruan  yang sedikit tersebut. Organisasi  kemasyarakatan  yang terdaftar  di  bakesbangpol  tersebut  dapat dipastikan setiap tahunnya selalu mendapatkan  pembinaan  dan  orientasi  dari bakesbangpol  kota  pasuruan,  sehingga harapannya  dengan  adanya  perhatian  dari pemerintah  kota  pasuruan  ada  sinergitas antara organisasi masyarakat dan
pemerintahan,  karena  salah  satu  tugas  dari organisasi  kemasyarakatan  adalah  menjadi jembatan  antara  pemerintah  daerah  dengan masyarakat.
organisasi  kemasyarakatan  yang
tidak mendapatkan ijin resmi dari bakesbangpol inilah yang menjadi perhatian tersendiri  di  kota  pasuruan  sehingga  perlu adanya pembinaan dan orientasi yang lebih mendalam agar nilai–nilai karakter kebangsaan terutama di kota pasuruan dapat dipahami  dan  mengurangi  benturan  yang terjadi di masyarakat.
Aspek  penting  yang  hendaknya mendapatkan perhatian dalam berorganisasi terutama  dalam  organisasi  kemasyarakatan adalah  pendidikan  karakter  bagi  anggota organisasi  kemasyarakatan  yang  dalam beberapa  tahun  terakhir  menjadi  sorotan. Inilah  yang  menjadi  pertimbangan  bahwa organisasi masyarakat selain menjadi jembatan  antara  pemerintah  daerah  dengan masyarakat juga  harus  memberikan  teladan yang  baik  bagi  masyarakat  terutama  di wilayah kota pasuruan.

## NILAI-NILAI KARAKTER
Kedudukan  nilai  karakter  dalam sistem  pendidikan  di  Indonesia  memiliki tempat  yang  strategis.  Hal  ini  dapat diidentifikasi dari tujuan pendidikan nasional  bahwa  nilai  merupakan  inti  dari proses  pendidikan  (UU  No.  20  Tahun 2003).  Selain  itu,  nilai-nilai  karakter  yang ada  dalam  tujuan  pendidikan  nasional diperoleh pula dari kebudayaan daerah serta kebiasaan  yang  telah  lama  terpelihara  dan terjaga  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya. Membentuk nilai tentunya tidak langsung  berwujud  dalam  waktu  singkat, namun dibutuhkan sebuah usaha yang tidak sebentar serta membutuhkan suatu program yang tepat dan terencana dengan baik.
Mulyana  (2011:106)  menjelaskan mengenai Pendidikan bahwa
tujuan  dari  Pendidikan  adalah menghasilkan  kepribadian  manusia secara matang baik secara intelektual, emosional dan spiritual,
salah  satu  komponen  esensial tersebut  berupa  nilai  ( values )  dan kebajikan ( virtues ).
Nilai  menurut  Mustari  Mustafa (2011:15)  berasal  dari  Bahasa  asing  yaitu value ,  dalam  kehidupan  sehari–hari,  nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan  kualitas,  dan  berguna  bagi manusia.  Dalam  pembahasan  ini  nilai
merupakan  kualitas  yang  berbasis  moral. Menurut Muhaimin (1993:190) menjelaskan bahwa “ value is determination or  quality  of  an  object  which  involves  any sort  or  appreciation  or  interest ”  Artinya bahwa  “Nilai  merupakan  suatu  penetapan, atau  suatu  kualitas  objek  yang  menyangkut segala jenis apresiasi atau minat”.
Membicarakan nilai Hofstede (1980:19) juga menjelaskan bahwa nilai itu sebagai a  broad  tendency  to  prefer  certain states  of  affairs  over  others ,  yang  artinya nilai  itu  sangat  luas  daripada  sesuatu  yang lain,  disamping  itu  Hofstede  dalam  Ndraha (2005:29) juga menjelaskan bahwa
A  value  is  a conception, explicit  or implicit, distinctive of an individual or  characteristic  of  a  group,  of  the desirable  which  influences  the selection  from  modes,  means  and ends of actions
Nilai  berarti  sebuah  konsep  baik secara gamblang maupun secara khas setiap individu maupun kelompok yang diinginkan  guna  mempengaruhi  sebuah pilihan. Adapun beberapa nilai–nilai karakter  menurut  Snook  dalam  Aspin (2007:81)  menjelaskan  bahwa  nilai–nilai karakter diterjemahkan
sebagaimana berikut: 1. Care and Compassion 2. Doing Your Best (Menjadi yang Terbaik) 3. Fair Go
4. Freedom (Merdeka atau Kebebasan)
5. Honesty and Trustworthiness (Kejujuran dan Dapat Dipercaya)
6. Integrity (Integritas)
7. Respect (Peduli)
8. Responsibility (Tanggung Jawab)
9. Understanding,
Tolerance, and Inclusion (Pemahaman,  Toleransi,  dan Inklus)
Haidt  (2012)  juga  menjelaskan mengenai  nilai–nilai  karakter  sebagaimana berikut:
1. Care (Peduli)
2. Fairness (Keadilan)
3. Liberty (Kebebasan)
4. Loyalty (Kesetiaan)
5. Authority (Kewenangan) dan
6. Sanctity (Menjujung Nilai)
Menjelaskan  mengenai  nilai  atau karakter  terutama  dalam  pendidikan  formal memang  tidak  dapat  dikatakan  berjalan sebagaimana  mestinya,  hal  ini  juga  di perkuat  oleh  pendapat  Aspin  (2007)  yang menjelaskan “ values  education  in  schools  is unlikely  to  be  successful  (in  fact may  be  positively  miseducative) unless  care  is  taken  to  set  it  in context .”
Dalam  hal  ini  Aspin  menjelaskan bahwa  Pendidikan  nilai  yang  dilaksanakan melalui  Pendidikan  formal  dalam  hal  ini sekolah  tidak  mungkin  dapat  berhasil kecuali  di  atur  sedemikian  rupa,  sehingga pendidik juga dapat berkontribusi dalam hal proses belajar mengajar.
Nilai–nilai  seperti  inilah  yang seharusnya  terpatri  dalam  masyarakat  Kota Pasuruan  yang  notabene  selain  dikenal sebagai  masyarakat  pesisir  juga  dikenal sebagai salah satu kota santri.

## NILAI–NILAI KARAKTER BANGSA
Pasandaran  (2017:2)  menjelaskan bahwa  nilai–nilai  kebangsaan  menjadi semakin  penting  bagi  bangsa  Indonesia dalam membangun  serta  memperkuat kehidupan masyarakat yang sangat pluralistik. Nilai-Nilai Kebangsaan menjadi sangat penting, di satu sisi yang lain terkait dengan  realitas  kemajemukan  masyarakat, dalam  realitas  di  masyarakat  kita  belum mampu  membangun  kehidupan  bersama guna  menghargai  kemajemukan  yang  ada. Kehidupan  dan  laporan  media  masa  baik cetak  maupun  elektronik  masih  teramati kecenderungan  semakin  meluasnya  konflik horisontal, kesenjangan ekonomi masyarakat  dan  antar  daerah  yang  masih dirasakan,  pengabaian  atas  hak–hak  asasi manusia, lemahnya jaminan terhadap kebebasan  beragama  terhadap  kelompok– kelompok  minoritas,  rendahnya  kesadaran dan  penghormatan  terhadap  simbol–simbol negara,  rasa  keadilan  masyarakat  yang terusik,  rasa  ketenteraman  masyarakat terusik  dengan  perilaku  anarkistik  ketika hendak berdemonstrasi.
Di pihak lain, nilai–nilai kebangsaan  ini  mempunyai  peran  yang sangat besar karena terkait dengan identitas diri sebagai masyarakat, bangsa dan negara
atau sebagai identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan yang berisi nilai-nilai kebangsaan itu harus mendorong tumbuhnya  rasa  kebanggaan  diri  sebagai suatu  bangsa.  Identitas  kebangsaan  akan mendorong  sikap  dan  perilaku  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebangsaan itu.
Pembahasan tentang nilai-nilai kebangsaan memerlukan pemahaman
bersama  mengenai  nilai.  Nilai  selalu  akan menunjuk  pada  kualitas  atau  standar  yang menjadi  acuan  untuk  menyatakam  sesuatu bernilai  baik  sikap,  perilaku,  ide  ataupun gagasan,  benda,  peristiwa,  ataupun  produk. Nilai-nilai  tersebut  memiliki  fungsi  untuk memberikan  arah  baik  bagi  individu, masyarakat, bangsa dan negara dan ataupun institusi.  Aspin  dan  Judith  (2007:34) mendefinisikan tujuan nilai sebagai berikut:
One  of  the  aims  of  values education  therefore  will  be  to  give us  a  knowledge  of  the  rules  which function  in  this  locus  and  mode  of relating  to  other  people,  and  to seek to produce in us a grasp of its underlying principles, together with the  ability  to  apply  these  rules intelligently,  and  to  develop  the settled disposition to do so
Nilai–nilai  kebangsaan  merupakan standar  etik  yang  diakui,  diterima,  dan diyakini sebagai suatu yang baik dan benar oleh  suatu  masyarakat  bangsa,  dan  negara. Nilai-nilai  itu  tumbuh,  berkembang  dan menjadi a common spiritual and psychological sentiment sebagai ciri kebangsaan. Sebagai ciri kebangsaan, maka nilai-nilai  kebangsaan  akan  mencerminkan jati  diri,  identitas  bangsa  atau  nation identity.  Nilai-nilai  kebangsaan  ini  akan menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku baik individu maupun sosial. Nilai- nilai  kebangsaan  yang  kuat  di  dalam  diri seorang  atlit  misalnya  akan  menjadi kekuatan  motivasional  untuk  berprestasi, menjadi  kekuatan  motivasional  untuk berkorban  bagi  bangsa  dan  negara.  Nilai- nilai  kebangsaan  dengan  demikian  akan menjadi  kekuatan  suatu  bangsa  untuk memperkuat  ketahanan,  pembelaan  dan pembangunan  bangsa  dan  negara.  Nilai- nilai kebangsaan dilandasi oleh sistem nilai yang dipercayai, yang telah teruji
kebenarannya  melalui  perjalanan  sejarah suatu  bangsa,  negara,  dan  masyarakat.
Nilai-nilai itu apabila terinternalisasi melalui  proses  karakterisasi,  akan  menjadi karakter seseorang, masyarakat, bangsa dan negara.  Sebagai  bangsa  secara  normatif, sosiologis, politis, dan kultural kita memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tercermin  di  dalam  nilai-nilai  Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Binneka Tunggal Ika.

## OGANISASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
Organisasi  Sosial  menurut  Etzioni (1985) merupakan unit sosial (atau pengelompokan  manusia)  yang  sengaja dibentuk  atau  dibentuk  kembali  dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai  tujuan-tujuan  tertentu.  Dalam pembahasan  yang  lain  organisasi  sosial terbentuk guna memahami hubungan dalam suatu masyarakat, hal ini di ungkapkan oleh Brown dan Barnett (1942:34) yang menjelaskan: In terms of the above argument, the concept  of  social  organization comprehends the system of obligation-relations  existing  in  a given  society  at  a  given  time;  this system  of  obligation-relations  is most  adequately  evidenced  by  the commonly  held  sets  of  behavior anticipations.
Organisasi sosial merupakan kelompok  sosial  besar  yang  sederhana dimana  jenjang  kepemimpinan    dan pemisahan  peran  diformalkan  ke  dalam urutan  dan  birokrasi  yang  ditentukan  atau diatur  dalam  sebuah  norma  termasuk  cara berkomunikasi yang  menjadi sebuah aturan yang  harus  dijalankan.  Tanpa  sebuah manajemen  organisasi  yang  jelas,  sebuah kelompok  sosial  yang  besar  dapat  menjadi kacau  serta perkembangan  organisasi dapat dilihat  dari  sebuah  kualitas  SDM,  reaksi organisasi  terhadap  tugas  dan  kebutuhan anggotanya.
Organisasi  masyarakat  merupakan salah  satu  tanda  bahwa  suatu  negara menerapkan  prinsip  demokrasi  dan  Hak Asasi  Manusia  karena  dalam  organisasi masyarakat mengenal adanya hak kebebasan berserikat (freedom of association), berkumpul (freedom of
assembly)  dan  mengeluarkan  pendapat (freedom  of  expression),  dimana  ketiga kebebasan tersebut merupakan konsepkonsep  yang  terdapat  di  dalam  Hak Asasi Manusia. Kebebasan untuk berorganisasi  di  Indonesia  terdapat  juga dalam ketentuan Pasal 28 E ayat 3 Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa:
Setiap orang berhak atas kebebasan  berserikat,  berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Mendirikan  sebuah  organisasi  di Republik  Indonesia  juga  di  tulis  dalam Undang–Undang  Nomor  39  tahun  1999 pasal 24 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:
Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai  politik,  lembaga  swadaya masyarakat  atau  organisasi  lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan  dan  penyelenggaraan negara  sejalan  dengan  tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan  hak  asasi  manusia  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebebasan  tersebut  di  ataslah  yang menjadi  dasar  bagi  masyarakat  untuk membuat suatu wadah agar dapat menyalurkan  aspirasinya  serta  berperan aktif  dalam  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan dengan membentuk organisasi  masyarakat.  Wujud  partisipasi masyarakat  ini  yang  merupakan  suatu upaya konkret dalam pengembangan demokrasi  untuk  dapat  menjunjung  tinggi kebebasan,  kesetaraan,  kebersamaan,  dan kejujuran  yang  merupakan  implementasi dalam  menerapkan  Hak  Asasi  Manusia. Interaksi  yang  dilakukan  oleh  ormasormas yang  memiliki  kepentingan  yang  beragam ini  yang  akan  menjadi  suatu  acuan  dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan  serta  interaksi  politik  yang dipakai  dalam  negara  Indonesia  yang majemuk ini.
Organisasi masyarakat di Indonesia diharapkan  mampu menampung  serta mewujudkan  kepentingan  bersama  yang berazaskan  pancasila,  sehingga  semua masyarakat  mendapatkan  manfaat  yang  rill
dari  keberadaan  ormas.  Dalam  sejarahnya, tidak  dapat  di  pungkiri  bahwasanya,  ormas memang  memiliki  konstribusi  besar  dalam penyelenggaraan  negara, namun di lain sisi keberadaannya  juga  menimbulkan  banyak kekhawatiran  sehingga  muncul  berbagai macam pro dan kontra.
Menurut  Undang–Undang  nomor 17  tahun  2013  pasal  5  tentang  organisasi kemasyarakatan,  dijelaskan  bahwa  tujuan organisasi  masyarakat  adalah  sebagaimana beikut: a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat c. Menjaga  nilai  agama  dan  kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
d. Melestarikan  dan  memelihara  norma, nilai,  moral,  etika  dan  budaya  yang hidup dalam masyarakat
e. Melestarikan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup
f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong  royong  dan  toleransi  dalam kehidupan bermasyarakat
g. Menjaga,  memelihara  dan  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
h. Mewujudkan tujuan negara
Menambahkan  mengenai  fungsi organisasi  menurut Undang–Undang No.17 tahun  2013  pasal  6,  dijelaskan  bahwa organisasi  masyarakat  berfungsi  sebagai berikut:
a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan  anggota  dan/atau  tujuan organisasi
b. Pembinaan  dan  pengembangan  anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
c. Penyalur aspirasi masyarakat
d. Pemberdayaan masyarakat
e. Pemenuhan pelayanan sosial f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara,  menjaga,  dan  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa g. Pemelihara  dan  pelestari  norma,  nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan  fungsi  tersebut,  Ormas bebas  melakukan  atau  membuat  program sendiri  dengan  tujuan  untuk  kesejahteraan masyarakat  dan  tidak  terlepas  dari  nilai- nilai  dan  norma  yang  berlaku  dalam
masyarakat.  Namun,  Ormas  merupakan bagian  dari  bentuk  masyarakat  sipil  yang bersifat  independen  dan  mengutamakan kepentingan publik. Kedua lembaga tersebut merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi  atau  institusi-institusi yang  menyuarakan  kepentingan  rakyat. Karakteristik utama masyarakat sipil adalah di  ranahnya  yang  berada  antara  keluarga dan negara, menikmati otonomi dari negara dan  digerakkan  oleh  kesukarelawanan  dari para anggota masyarakat (White 1994).
Peningkatan jumlah organisasi sosial seperti halnya di Kota Pasuruan Jawa Timur yang menyediakan berbagai pelayanan  sosial  tersebut  patut  diberi dukungan  dan  disambut  gembira.  Hal  ini menunjukkan  tingginya  tingkat  kepedulian masyarakat dalam mengupayakan pelayanan  sosial  bagi  warga  ma-syarakat yang  mengalami  masalah  dan  memerlukan bantuan.  Namun  situasi  kondusif  terhadap pertumbuhan dan
perkembangan organisasi-organisasi  sosial  yang  bergerak dalam  usaha  kesejahteraan  sosial  tersebut pada sisi lain  memunculkan  persoalan  baru yaitu masih lemahnya kemampuan keorganisasian  dan  manaje-rial  sebagai keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial. Kemampuan dan keterampilan manajerial dan keorganisasian merupakan  sebagian  permasalahan  dari sejumlah  masalah  penting  yang  dihadapi oleh  sejumlah  organisasi  sosial  tersebut. Sebagian  besar  dari  orga-nisasi  sosial tersebut  dikelola  secara  tradisional,  dalam arti bahwa secara struktur serta penyelenggaraannya masih
bercirikan tradisional  yang  didominasi  dan  dikelola secara  „kekeluargaan‟  dengan  dorongan „altruistik‟ semata, padahal agar tercapainya pelayanan  sosial  yang  efektif  dan  efisien adalah tidak cukup dengan hanya mengandalkan  niat  „baik‟  semata.  Kondisi budaya  tardisional  yang  nampak  tidak hanya  pada  struktur  dan  pengelolaannya saja,  namun  juga  masih  tertanam  secara mentalitet yang kemudian muncul ke dalam perilaku  ke  sehariannya.  Pelayanan  sosial yang  sebagian  orang  menyebutnya  dengan usaha  kesejahteraan  sosial  merupakan perwujudan  konsep  kesejahteraan  sosial dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Kahn (1973:22),
mendefinisikan  pelayanan  sosial  sebagai berikut: Pelayanan sosial terdiri dari program-program  yang  diada-kan tanpa mempertimbangkan mekanisme  pasar  untuk  menjamin suatu tingkat dasar dalam penyediaan  fasilitas  pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan kemasyarakatan  serta  kemampuan perorangan  untuk  melaksanakan fungsifungsinya, guna memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga  masyarakat  yang mengalami kesulitan dan keterlantaran. Kemampuan dan keahlian manajemen  organisasi  pelayanan  tersebut akan menunjang efektifitas pelayanan sosial yang diberikan kepada para „pelanggannya‟.  Sebagaimana  di-nyatakan oleh  Jones  dan  May  (1992:20),  sebagai berikut:
The  final  set  of  reasons  for  social workers  and  welfare  workers  to develops  skills  in  organisational analysis and practice concern their personal  needs  as  workers.  If workers  are  to  be  effective  in organization,  they  need  to  under- stand  and  be  able  to  deal  with personal stress frequently experien- ced in organizational life.
Para pekerja sosial perlu mengembangkan  kemampuan  analisis  dan praktek dalam organi-sasi pelayanan sosial, dan  jika  ingin  bekerja  secara  efektif  maka mereka  juga  perlu  memahami  dan  mampu menghadapi  tekanan–tekanan  yang  dialami dalam  kehidupan  keorganisasian  tersebut. Akan sulit bagi seorang pengelola organisasi  pelayanan  sosial  dan  termasuk organisasinya  yang  akan  mengembangkan kariernya dalam organisasi pelayanan sosial jika mereka sendiri tidak dapat mengembangkan  keterampilan,  baik  dalam kemampuan  analisis  maupun  keterampilan praktek  sesuai  dengan  bentuk  dan  jenis
pelayanan  sosial  yang  diberikan  kepada kliennya.
ORGANISASI

## MASYARAKAT DALAM  PERSPEKTIF  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Manusia  merupakan  mahluk  sosial yang  ingin  berinteraksi  dalam  suatu pergaulan  komunitas  (zoon  politicon), demikian  pula  dalam  suatu  organisasi terdapat pembagian tugas dan petugas, yang pada  intinya  persekutuan  dari  beberapa orang, agar hubungan kerja dalam organisasi  berjalan  dengan  baik  maka dibentuk  sejumlah  aturan  yang  harus dipatuhi oleh segenap anggota organisasi.
Mengikuti  kegiatan  dalam  suatu organisasi  sangatlah  penting  peranannya terutama  dalam  mendewasakan  pola  pikir dan  sikap,  disamping  dapat  membangun sebuah  pergaulan  atau  jaringan.  Selain  itu mengikuti  sebuah  organisasi  dapat  melatih disiplin, tanggung jawab, berlatih memimpin  dan  dipimpin  oleh  orang  lain, melatih diri terhadap aturan main (mekanisme), dan banyak  manfaat lain-lain yang  bisa  didapatkan  dari  berorganisasi. Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas)
merupakan perkumpulan masyarakat dalam suatu  wilayah  yang  membentuk  organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai  dari  tingkat  tertinggi/pusat  sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. Ndraha (2005:14) juga menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan  manusia  sesuai  dengan  nilai hirarkisnya adalah kebutuhan sosial ( Belonging and social needs )
Membahas  organisasi  masyarakat juga  tidak  lepas  dari  peran  warga  negara selaku  anggota  dari  suatu  organisasi tersebut,  jika  di  relevansikan  dengan pendidikan kewarganegaraan terutama
berkaitan  dengan  organisasi  masyarakat tentu  tidak  lepas  dari    peran  Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (PKnK) yang memiliki tujuan membentuk warganegara menjadi manusia yang
memiliki  rasa  kebangsaan  yang  tentunya tetap  berpegang  teguh  kepada  Pancasila, pembahasan  tersebut  juga  di  tulis  oleh
Somantri dan Udin (2017:4) yang menjelaskan bahwa:
tujuan  akhir  PKnK  atau Civic
Community  Education sama,  yakni membentuk  individu  warganegara menjadi  manusia  yang  secara  utuh memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanaha  air  yang  dijiwai  oleh  nilai- nilai Pancasila, UUD Negara Republik  Indonesia  tahun  1945, semangat  Bhinneka  Tunggal  Ika dan  komitmen  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan  (PKnK)  merupakan  salah satu  konsep  penting  yang  dikaji  berkenaan dengan  civic  engagement  atau  keterlibatan warganegara. American Psychologist Association  (2012)  mendefinisikan  civic engagement sebagai " Individual and collective  actions  designed  to  identify  and address issues of public concern. ” Berdasarkan  definisi  tersebut,  keterlibatan warganegara  adalah  tindakan  individu  dan tindakan  bersama  yang  dirancang  untuk mengidentifikasi  dan  perhatian  terhadap isuisu umum.
Keterlibatan  warga  negara  (civic engagement)  menurut  Nasirin  dan  Isnami (2018:325)  merupakan  suatu  kondisi  atau norma dimana warga negara  secara individual  ataupun  kolektif  berpartisipasi aktif di kehidupan bermasyarakat berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan,  yang  berkombinasi  dengan nilai-nilai,  motivasi  dan  komitmen  untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat menjadi lebih baik. Sementara itu, Korten (1998) mendefinisikan  civic  engangement  sebagai berikut:
civic engagement is about the right of  the  people  to  define  the  public good,  determine  the  policies  by which  they  will  seek  the  good,  and reform  or  replace  institutions  that do not serve that good.
Pendidikan Kewarganegaraan
Kemasyarakatan  berkenaan  dengan  hak orang  untuk  mengartikan  kebaikan  umum, menentukan  beberapa  kebijakan  dan  akan merubah atau menempatkan kembali beberapa  lembaga  yang  tidak  melayani kebaikan tersebut.
Hoskin  and  Deakin  Crick  (2010) mengidentifikasi  warga  negara  aktif  pada abad  21  dari  berbagai  konsep  yang dijelaskan diantaranya:
1. Engagement and participation of people in their society;
2. Participation  is  not  only  political  but alsoabout civic and civic society;
3. Learning  inschool  is  part  of  a  lifelong experience;
4. Includes  both  active  and  „passive‟ elements;
5. Involves active dimensions of citizenship from  skills  development  as  well  as  a base of knowledge and understanding;
6. Citizenship based on theoretical
approaches from liberal, communitarian and  civic  republican  traditions  where activity  ranges  from  individualistic  and challenge  driven  approaches  to  more collective actions and approaches
Aulia dan Iqbal (2019:4) menjelaskan  mengenai  kewarganegaraan aktif  salah  satunya  adalah  warga  yang  dari waktu ke waktu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman untuk dapat membuat
keputusan  berdasarkan  informasi  tentang komunitas dan tempat kerja mereka dengan tujuan  meningkatkan  kualitas  hidup  di dalamnya.

## SIMPULAN
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (PKnK) inilah  harapannya  ada  sinergi  antara pemerintah  daerah  dengan  masyarakat pasuruan pada umumnya, disamping organisasi  masyarakat  dapat  membentuk karakter  anggotanya  agar  menjadi  teladan bagi  warga  sekitarnya  dalam  hal  ini merujuk  kepada  nilai  karakter,  disamping itu  dengan  adanya  organisasi  masyarakat juga  diharapkan  menjadi  jembatan  antara warga  dengan  pemerintah  daerah  agar program  kerja  pemerintah  daerah  dan organisasi masyarakat dapat berjalan beriringan, selain itu inilah salah satu bukti bahwa  Pendidikan  kewarganegaraan  tidak hanya  dapat  dilaksanakan  dalam  nuansa Pendidikan  formal  namun  juga  dapat dilaksanakan  dalam  nuansa  Pendidikan nonformal melalui masyarakat dalam
organisasi kemasyarakatan, sehingga pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi muatan  materi  yang  “mengasyikkan”  bagi dunia Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspin,  David  N.  and  Judith  D  Chapman.
(2007). Values  Education  and Lifelong Learning Principles, Policies,  Programmes .  Springer: Netherlands Aulia,  Syifa  Siti  dan  Iqbal  Arpannudin. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan  Dalam  Lingkup Sosio Kultural Pendidikan Nonformal . Jurnal Civic Education, 3 (1)
Brown,  G,  Gordon  and  James  H.  Barnett.
(1942). Social  Organization  And
Social  Structure .  University  Of Connectic: Philadelphia. Dewi, Dinie Anggraini. (2017). Membangun  Karakter  Kebangsaan Generasi  Muda  Bangsa  Melalui Integrasi Pendidikan Formal, Informal  Dan  Nonformal .  Jurnal CIVICS ISSN 2527-9742, 2 (1) 57
Efendi, Defindo. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan . UNP: Padang Etzioni, Amitai. (1985). Organisasi- organisasi Modern. Jakarta: Universitas Indonesia. Hofstede, Geert. (1980). Culture‟s concequences International Differences in Work Related . Values SAGA, Beverly Hills, Ca
Hoskins,  B.,  &  Deakin-Crick,  R.  (2010).
Competences  for  learning  to  learn and active citizenship:different currencies or two sides of the same coin? European Journal of Education, 45(1),Part II. Jones,  A.  &  May.  J.  (1995). Working  in Human Service Organizations . Longman.  (5-23)  Encyclopedia  of Social  Work.  19th  Edition,  Book third, NASW Press. (2483- 2490) Kaelan. (2014). The Philosophy of Pancasila:The  Way  of  Life  of Indonesian Nation . Pradigma Press: Yogyakarta
Kahn,  Alfred  J.  (1973). Social  Policy  and
Social  Services .  Random  house:
New York
Korten,  C.  David.  (1998). Pembangunan
Berdimensi  Kerakyatan .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia. Latif,  Yudi.  (2018). Wawasan  Pancasila: Bintang Penuntun untuk pembudayaan . Mizan Media Utama: Bandung Lickona,  Thomas.  (2013). Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik  Siswa  Menjadi  Pintar dan Baik . Nusa Media: Bandung Nasirin,  Ahmad  dan  Isnarmi.  (2018). Penguatan  civic  engangement  di
Lembaga  Pelayanan  Sosial  (Studi
Aksi  Cepat  Tanggap  Padang) . Journal  of  Civic  Education  ISSN:
2622-237X (1) 4 Ndraha,  Taliziduhu.  (2005). Teori  Budaya Organisasi . Asdi Mahasatya: Jakarta Somantri, M. Numan dan Udin Winataputra. (2017). Disiplin Pendidikan Kewarganegaran: Kultur  Akademis  dan  Pedagogis . Laboratorium PKn UPI: Bandung
Undang–Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia