Vol. 6 No. 1 (2024) pp. 162-173 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Konsekuensi  Yuridis  atas  Putusan  Pengadilan  yang Terikat dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel)
Ni Nyoman Mitha Sakarani 1* , Komang Satria Wibawa Putra 2
1*,2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia *email: mithasakarani12@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.3980
Submitted: Desember 2023 Revision: Januari 2024 Accepted: Februari 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Perjanjian Arbitrase, Putusan Arbitrase  adalah  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang berisi kesepakatan para pihak  bahwa terhadap sengketa  atau  perselisihan  antarpihak  yang  berjanji  diserahkan  kepada lembaga  arbitrase.  Adanya  pemilihan  forum  arbitrase,  menutup kemungkinan  bagi  forum  lain  untuk  mengadili  perkara  yang  terikat perjanjian  arbitrase  sebagaimana  ketentuan  Pasal  3  dan  Pasal  11  UU AAPS.  Namun  dalam  Putusan  Sela  Nomor  420/Pdt.G/PN  Jkt.  Sel., Majelis  Hakim  menyatakan  berwenang  mengadili  perkara  Para  Pihak yang  terikat  perjanjian  arbitrase  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang  terikat  perjanjian arbitrase dan konsekuensi yuridis atas Putusan Nomor
420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  karena permasalahan  pokoknya  tentang  perbuatan  melawan  hukum  dan  tidak semua pihak terikat dengan klausul arbitrase. Meskipun terdapat klausul arbitrase,  namun  objek  perkara  tersebut  bukan  menjadi  kewenangan lembaga  arbitrase  selama  mampu  dibuktikannya  perbuatan  melawan hukum  tersebut  tidak  terkait  dengan  perjanjian  yang  memilih  arbitrase sebagai  forum  penyelesaian  sengketanya.  Dengan  begitu,  konsekuensi yuridis  yang  timbul  atas  putusan  pengadilan  tersebut,  yaitu  putusan
Vol. 6 No. 1 (2024)
tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum.

## ABSTRACT
Keywords:
Authority of Judges, Arbitration Agreement, Verdict Arbitration is a dispute resolution based on an arbitration agreement containing the  agreement  of  the  parties  that  the  dispute  or  dispute  between  the  promised parties  is  submitted  to  the  arbitral  institution.  The  selection  of  an  arbitration forum  closes  the  possibility  for  other  forums  to  adjudicate  cases  bound  by arbitration  agreements  as  stipulated  in  Article  3  and  Article  11  of  the  AAPS Law. However, in Interim Decision Number 420/Pdt.G/PN Jkt. Sel., the Panel of  Judges  stated  that  it  was  authorized  to  adjudicate  the  cases  of  the  Parties bound  by  the  arbitration  agreement.  The  purpose  of  this  study  is  to  know, understand, and examine the basis for judges' considerations in examining and adjudicating  cases  bound  by  arbitration  agreements  and  the  juridical consequences  of  Award  Number  420/Pdt.G/2020/PN  Jkt.  Sel.  The  research method used is normative legal research. The results of this study show that the basis  for  judges'  consideration  in  examining  and  adjudicating  is  because  the main  issue  is  about  unlawful  acts  and  not  all  parties  are  bound  by  the arbitration clause. Although there is an arbitration clause, the object of the case is not the authority of the arbitral institution as long as it is able to prove that the  unlawful  act  is  not  related  to  the  agreement  that  chooses  arbitration  as  a forum for resolving disputes. Thus, the juridical consequences arising from the court decision, namely that the decision is valid and has legal force.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  umumnya  suatu  sengketa  diselesaikan  melalui  litigasi  atau  badan- badan  peradilan.  Hal  ini  karena  kewenangan  untuk  mengadili  suatu  sengketa diberikan kepada badan-badan peradilan sesuai doktrin Trias Politika . Peradilan dijadikan  sebagai  “ the  first  and  the  last  resort ”  karena  adanya  anggapan  bahwa yang  mampu  memberikan  penyelesaian  yang  adil  hanyalah  badan  peradilan (Adi  Nugroho,  2017) .  Akan  tetapi,  anggapan  ini  dianggap  kurang  tepat  bagi para pelaku bisnis karena penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang sifat  putusannya win-lose  solution, kurang  responsif  dalam  menyelesaikan perkara,  lamanya  proses  beracara  karena  sifatnya  yang  formal,  biaya  perkara yang tidak murah, dan sifatnya yang terbuka untuk umum yang mana hal-hal tersebut cenderung menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu, saat ini pelaku  bisnis  lebih  tertarik  jika  sengketanya  diselesaikan  di  luar  pengadilan atau non-litigasi seperti lembaga arbitrase karena dibandingkan dengan litigasi, arbitrase  mempunyai  beberapa  keunggulan  seperti  sifatnya  yang  tertutup sehingga  terjamin  kerahasiaannya,  lebih  cepat  dan  efisien  dalam  proses beracaranya, dan putusannya yang final, dan mengikat.
Vol. 6 No. 1 (2024)
Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  AAPS) menyatakan  bahwa “Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dari penjelasan itu, dasar penyelesaian di arbitrase adalah perjanjian arbitrase.
Kesepakatan  para  pihak  bahwa  terhadap  sengketa  atau  perselisihan antarpihak yang berjanji ini diserahkan kepada lembaga arbitrase sebagaimana disepakati dalam perjanjian arbitrase merupakan bentuk penerapan kebebasan berkontrak/ freedom  of  contract yang  membebaskan  pihsk-pihak  untuk  memilih forum penyelesian sengketanya ( choice of forum ) (Syafran, 2012) . Dengan adanya pemilihan  forum  arbitrase,  menutup  kemungkinan  bagi  forum  lain  untuk mengadili perkara tersebut selain lembaga arbitrase yang disepakati para pihak sebagai forum penyelesaian sengketanya. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 UU AAPS “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase”,  yang  dipertegas  dengan Pasal 11 Ayat (2) UU AAPS “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur  tangan  di  dalam  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan melalui  arbitrase,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini”.
Pada  praktiknya,  masih  dapat  ditemui  sejumlah  perkara  yang  terikat perjanjian  arbitrase  tetapi  diajukan  ke  pengadilan  negeri  dan  hakim  tetap mengadilinya. Salah satunya dalam perkara Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., antara  PT  Aserra  Capital  yang  berkedudukan  sebagai  Penggugat  I  dan  PT Aserra Mineralindo Investama berkedudukan sebagai Penggugat II dengan PT Asia Pacific Mining Resources yang berkedudukan sebagai Tergugat I, PT Citra Lampira  Mandiri  berkedudukan  sebagai  Tergugat  II,  Thomas  Azali berkedudukan  sebagai  Tergugat  III,  Ruskin  berkedudukan  sebagai  Tergugat IV,  Emmanuel  Valentinus  Domen  berkedudukan  sebagai  Tergugat  V,  dan Helmut Hermawan berkedudukan sebagai Tergugat VI. Di mana Para Tergugat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa antara Penggugat I  dengan  Tergugat  I  dalam  PJBB  dan  antara  Penggugat  II  dengan  Tergugat  I, Tergugat  III,  dan  Tergugat  IV  dalam  PPS  terikat  dengan  perjanjian  arbitrase. Meskipun  demikian,  Para  Penggugat  tidak  menggugat  Para  Tergugat  di arbitrase  melainkan  di  pengadilan  negeri.  Di  sisi  lain,  Para  Pihak  dalam  PJBB
Vol. 6 No. 1 (2024)
dan  PPS  atas  perselisihannya  terkait  dengan  pelaksanaan  perjanjian  saling menggugat di arbitrase BANI.
Terhadap  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  pada  Para Penggugat  dan  Para  Tergugat  dalam  perkara  tersebut  menarik  untuk  dikaji. Adanya problematika yuridis terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang  mana  beberapa  pihak  di  dalamnya menyepakati  perjanjian  yang  memilih  arbitrase  sebagai  forum  penyelesaian sengketanya.  Sebagaimana  Pasal  3  UU  AAPS  dan  Pasal  11  UU  AAPS, meniadakan kewenangan pengadilan negeri terhadpa perkara yang para pihak di  dalamnya  telah  sepakat  mengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian  arbitrase untuk  diperiksa  dan  diadili.  Selain  itu,  belum  ada  pengaturan  mengenai konsekuensi  yuridis  terhadap  hakim  yang  tetap  memeriksa  serta  mengadili perkara yang terikat perjanjian arbitrase. Di sisi lain, setiap perkara wajib untuk diperiksa dan diadili hakim sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)  bahwa  “Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipergunakan  untuk  membahas  isu  hukum  ini,  yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  kepustakaan (Efendi  &  Ibrahim,  2016) ,  dengan  pendekatan kasus  ( case  approach ),  perundang-undangan  ( statute  approach ),  dan  konsep ( conceptual  approach ).  Penelitian  hukum  normatif  dengan  studi  putusan  yang dilakukan  dengan  mengkaji  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas,  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  ini bertujuan  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim dalam memutus perkara tersebut dan konsekuensi yuridisnya. Adapun untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dipergunakan teknik studi kepustakaan  dan  teknik  bola  salju  yang  setelah  itu  untuk  menganalisisnya menggunakan  teknik  analisis  deskriptif,  komparatif,  evaluatif,  dan argumentatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Memeriksa  dan  Mengadili  Perkara yang Terikat Perjanjian Arbitrase Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel.
Gugatan  yang  diajukan  di  pengadilan  oleh  Para  Penggugat  ini  didasari atas  adanya  perbuatan-perbuatan  yang  melawan  hukum  seperti  bujuk  rayu, tipu daya, dan pemufakatan jahat yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat  sehingga  Para  Penggugat  ini  menandatangani  PJBB  dan  PPS  yang kemudian  sebagai  tindak  lanjut  dari  perjanjian  tersebut  Para  Penggugat menyerahkan dana sejumlah USD2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) sebagai  deposit/ down  payment (DP)  dan  dana  bantuan  modal  kerja Rp20.000.000.000,-  (dua  puluh  miliar  rupiah).  Telah  ditandatanganinnya perjanjian dan diserahkannya dana tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan karena  sebelum  penandatanganan  perjanjian  itu  terjadi  Para  Tergugat  ini sangat meyakinkan Para Penggugat dengan pernyataan-pernyataannya namun pada  nyatanya  tidaklah  demikian,  di  mana  pernyataan-pernyataan  yang disampaikan  tersebut  tidak  benar  dan  menyesatkan.  Atas  gugatan  tersebut, eksepsi diajukan oleh Tergugat I, III, sampai dengan Tergugat VI.
Hukum acara perdata memaknai eksepsi sebagai tangkisan atau bantahan ( objection )  atau  dapat  juga  sebagai  pembelaan  ( plea ) (Asikin,  2016) .  Salah  satu jenis  eksepsi,  yaitu  eksepsi  kewenangan  mengadili  yang  diajukan  bila pengadilan  dipandang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  perkara yang bersangkutan. Sebagaimana Para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi yang  salah  satunya  eksepsi  kewenangan  absolut  karena  gugatan  Para Penggugat bersumber dari penandatanganan PJBB dan PPS. Para Pihak dalam PJBB dan PPS telah mencantumkan kalusul arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo yang  memilih  BANI  sebagai  forum  penyelesaian  sengketanya sehingga terhadap perselisihan yang timbul  tekait dengan perjanjian-pejanjian dalam  PJBB  dan  PPS  akan  diperiksa  dan  diputus  oleh  BANI  sebagaimana dimuat dalam PJBB dan PPS sebagai berikut:
Pasal 14.3 PJBB
“…  Setiap  perselisihan  yang  timbul  sehubungan  dengan  atau  sebagai akibat dari  perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan oleh  Para Pihak secara  musyawarah  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk  memusyawarahkan  penyelesaian  sengketa  tersebut,  harus
Vol. 6 No. 1 (2024)
diselesaikan  melalui  dan  oleh  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI)  berdasarkan  peraturan  BANI  yang  berlaku  dan  oleh  karenanya para  pihak  secara  tegas  setuju  dan  mufakat  bahwa  tidak  ada badan/peradilan/pengadilan lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan tersebut selain badan arbitrase dimaksud…”
Pasal 8.2 PPS
“Jika  gagal  mencapai  penyelesaian  secara  damai  setiap  dan  semua perselisihan,  pertentangan  atau  kontroversi  yang  timbul  dari  atau sehubungan  dengan  perjanjian  ini,  atau  pelaksanaannya,  harus diselesaikan  melalui  arbitrase  yang  akan  diadakan  di  Jakarta  dalam Bahasa  Indonesia  menurut  Peraturan  Arbitrase  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (“Peraturan”) arbitrase akan dilangsungkan dihadapan  suatu  panel  yang  terdiri  dari  satu  arbiter  yang  dipilih  oleh ketua BANI”
Eksepsi  Para  Tergugat  tersebut  kemudian  ditolak  dalam  Putusan  Sela dengan  menyatakan  yanng  berwenang  mengadili  adalah  PN  Jakarta  Selatan dengan begitu pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan. Pertimbangan hakim  dalam  mengadili  perkara  ini  karena  pokok  permasalahannya  tentang perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi, di mana Para Tergugat ini telah  melakukan  bujuk  rayu,  tipu  daya,  dan  pemufakatan  jahat  untuk mengambil  keuntungan  sepihak  sehingga  merugikan  Para  Penggugat.  Selain itu,  tidak  semua  pihak  terikat  dengan  klausul  arbitrase.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila perkara para pihak mengenai wanprestasi dan semua pihak terikat dalam perjanjian arbitrase maka barulah lembaga arbitrase yang  mempunyai  kewenangan  terhadap  perkara  para  pihak  tersebut. Sebagaimana perjanjian arbitrase merupakan dasar hukum bagi konstitusi dan arbitrase, yang tanpanya tidak ada arbitrase. Senada dengan pendapat Jan van den  Berg  seorang  arbiter  terkenal  bahwa  “ of  course,  no  arbitration  is  possible without  its  basis,  the  arbitration  agreement ” (Vlahna  et  al.,  2020) .  Dengan  begitu harus  ada  perjanjian  arbitrase  terlebih  dulu  agar  sengketanya  dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase.
Dipilihnya  lembaga  arbitrase  berdasarkan  kesepakatan  kedua  pihak dalam  perjanjian  arbitrasenya  itu  kemudian  mempunyai  kompetensi  absolut untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  diserahkan  kepadanya,  sebagai konsekuensinya  kompetensi  pengadilan  negeri  terhadap  sengketa  tersebut ditiadakan sebagaimana digariskan oleh Pasal 3 UU AAPS “Pengadilan Negeri
tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.
Merujuk  perkara  Para  Pihak  yang  diperiksa  dan  diadili  di  pengadilan selain karena perbuatan melawan hukum tetapi juga karena tidak semua Para Tergugat  terikat  dengan  perjanjian  arbitrase  dengan  Para  Penggugat sebagaimana  Pasal  1340  KUH  Perdata,  bahwa  “Persetujuan  hanya  berlaku antara  pihak-pihak  yang  membuatnya”,  sebab  itu  Para  Tergugat  hanya  dapat dituntut  melalui  pengadilan,  hal  ini  karena  lembaga  arbitrase  hanya  akan menyelesaikan  perkara  yang  para  pihaknya  telah  sepakat  mengikatkan  diri dalam  perjanjian  yang  memilih  arbitrase  sebagai  forum  penyelesaian sengketanya.
Kemudian  sebagaimana  dinyatakan  Para  Pihak  dalam  PJBB  dan  PPS menyelesaikan sengketa wanprestasi di BANI. Meskipun wanprestasi termasuk dalam kompetensi peradilan umum namun karena terdapat perjanjian arbitrase di  antara  para  pihak  maka  menjadi  kompetensi  absolut  lembaga  arbitrase untuk  menyelesaikannya.  Berwenangnya  lembaga  arbitrase  karena  lembaga arbitrase  hanya  dapat  menyelesaikan  masalah  yang  berkenaan  dengan  hak maupun  kewajiban  yang  timbul  dalam  suatu  perjanjian (Adi  Astiti  & Tarantang, 2016).
Suatu  hubungan  hukum  yang  berawal  dari  perjanjian  tidak  selalu merupakan  wanprestasi  karena  sebelum  perjanjian  disepakati  dimungkinkan adanya  cacat  kehendak.  Pasal  1321  –  1328  KUH  Perdata  menentukan  ada  tiga unsur  cacat  kehendak,  salah  satunya  penipuan/ bedrog .  Dalam  ranah  perdata, penipuan  menurut  Subekti  itu  terjadi  ketika  salah  satu  pihak  secara  sengaja menyampaikan  informasi-informasi  palsu  atau  tidak  benar  yang  disertai dengan  tipu  muslihat,  dengan  tujuan  mempengaruhi  pihak  lawan  untuk memberikan  persetujuannya.  Di  mana  yng  sebagai  penipu  itu  berusaha menjerumuskan  pihak  lawannya (Yaman,  2014) .  Apabila  dikaitkan  dengan perkara  Para  Pihak,  bahwa  Para  Tergugat  telah  melakukan  penipuan  dengan memberikan  informasi-informasi  tidak  benar  mengenai  kondisi  Tergugat  II disertai  dengan  bujuk  rayu  dan  tipu  daya  sehingga  Para  Penggugat  tertarik menandatangani  PJBB  dan  PPS.  Sebagaimana  penipuan  tidak  dapat  hanya dipersangkakan  tetapi  harus  dibuktikan,  terdapat  fakta  bahwa  Tergugat  III sampai dengan Tergugat VI berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor  B/34-4/IV/2020/Dittipidum  tertanggal  24  April  2020  telah  ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan
Vol. 6 No. 1 (2024)
yang  menggunakan  nama  dan  jabatannya  pada  Tergugat  I  dan  Tergugat  II kepada  Para  Penggugat.  Oleh  karena  perbuatan-perbuatan  yang  melawan hukum  Para  Tergugat,  Para  Penggugat  kemudian  menggugat  ke  PN  Jakarta Selatan karena yang mempunyai kompetensi absolut terhadap gugatan tersebut adalah pengadilan negeri.
Hakim  dalam  memutus  perkara  harus  mendasarkan  pada  berbagai pertimbangan agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimoang dari kaidah hukum yang ada (Isnantiana, 2017) . Dasar perbuatan melawan hukum dalam perkara ini merujuk kepada Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti  kerugian  tersebut” .Terdapat  bberapa  unsur  pasalnya,  yaitu:  adanya perbuatan; kesalahan; suatu hubungan kausalitas antara suatu tindakan dengan kerugian  yang  timbul;  serta  kerugian.  Unsur  pada  perbuatan  ini  kemudian dapat  diartikan  secara  sempit  yang  mencangkup  perbuatan  melanggar  aturan hukum  atau  undang-undang  sedangkan  secara  luas  diartikan  Arrest  Hoge Raad  mencangkup  tindakan  yang  bertentangan  atau  melanggar  hak  subjektif orang  lain;  kewajiban  hukum  si  pelaku;  kaidah  kesusilaan;  atau  kepatutan dalam masyarakat (Srihandayani, 2021) .
Bahwa  hakim  kemudian  menjatuhkan  putusan  akhir  pada  perkara 420/Pdt.G/2020/PN  Jkt.  Sel.,  dengan  dilanggarnya  hak  subyektif  dari  Para Penggugat  maka  Para  Tergugat  dinyatakan  melakukan  perbuatan  melawan hukum.  Meskipun  putusan  pengadilan  tersebut  kemudian  dibatalkan  dengan Putusan Nomor 92/Pdt/2022/PT DKI yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2022.  Bahwa  dibatalkannya  putusan  pengadilan  tersebut  bukanlah karena ketidakberwenangan pengadilan yang bersangkutan untuk mengadilinya  yang  mana  seharusnya  menjadi  kewenangan  lembaga  arbitrase oleh  karena  adanya  klausul  arbitrase  dalam  PJBB  dan  PPS  melainkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didalilkan tidak terbukti dan telah dihentikannya  penyidikan  perkara  pidana  atas  Tergugat  III  sampai  dengan Tergugat VI.
Dengan  demikian,  majelis  hakim  dalam  Putusan  Sela-nya  telah  tepat menyatakan  PN  Jakarta  Selatan  berwenang  mengadilinya  karena  mempunyai objek  perkara  yang  berbeda,  yakni  mengenai  perbuatan-perbuatan  yang melawan hukum dan bukan mengenai pasal-pasal dalam PJBB dan PPS. Selain itu,  objek  perkara  tersebut  juga  bersinggungan  dengan  perkara  pidana
Vol. 6 No. 1 (2024)
dan/atau  penipuan  sehingga  klausul  arbitrase  tidak  dapat  diterapkan  pada perkara  tersebut  karena  objek  perkaranya  berada  di  luar  PJBB  dan  PPS.  Oleh sebab  itu,  bukan  menjadi  kewenangan  arbitrase  BANI  untuk  menangani perkara  tersebut  selama  mampu  dibuktikannya  perbuatan  yang  melawan hukum tersebut tidak terkait dengan perjanjian yang memilih arbitrase sebagai forum  penyelesaian  sengketanya.  Namun  demikian,  jika  objek  perkara mengenai  sengketa  yang  timbul  terkait  dengan  pelaksanaan  PJBB  dan  PPS maka  tetap  menjadi  kewenangan  arbitrase  BANI  untuk  memeriksa  dan mengadilinya.
Berkaitan  dengan  yurisdiksi  absolut  arbitrase  yang  telah  dikuatkan dengan  Pasal  3  UU  AAPS  yang  juga  memberikan  kepastian  hukum  kepada pengadilan  untuk  tidak  mengadili  perkara  yang  terikat  perjanjian  arbitrase, namun  hal  tersebut  tidaklah  mutlak.  Dalam  hal  timbulnya  sengketa  tersebut memang  di  luar  substansi  dari  kontrak  yang  memuat  klausul  arbitrase  maka pengadilan  dapat  kembali  memeriksa  dan  mengadilinya (Situmorang,  2019) . Sebagaimana  meski  terdapat  klausul  arbitrase  dalam  PJBB  dan  PPS,  namun karena objek perkaranya di luar substansi PJBB dan PPS maka hakim memiliki kewajiban  terhadap  perkara  tersebut  sesuai  Pasal  10  Ayat  (1)  UU  Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya”. Larangan menolak  perkara  pada  Pasal  10  UU  Kekuasaan  Kehakiman  ini  berkaitan  erat dengan  asas ius  curia  novit, karena  dianggap  mengetahui  hukum  maka  hakim dituntut  untuk  memutus  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya (Kusumawati et al., 2013) .
3.2 Konsekuensi  Yuridis  atas  Putusan  Pengadilan  yang  Terikat  dalam Perjanjian Arbitrase Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel.
Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan suatu putusan yang diambil  melalui  proses  yang  panjang  dalam  rangka  pelaksanaan  dan penegakkan  hukum.  Putusan  hakim  merupakan  pernyataan  resmi  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  negara  yaitu  hakim  yang  mempunyai  wewenang yang diucapkan di persidangan, untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara para  pihak.  Istilah  “putusan”  tidak  saja  merujuk  pada  pernyataan  yang diucapkan  saja,  tetapi  mencangkup  juga  pernyataan  tertulis  yang  diucapkan oleh hakim di persidangan (Mertokusumo, 2006) . Pertimbangan yng digunakan
Vol. 6 No. 1 (2024)
oleh  hakim  dalam  mengambil  suatu  keputusan  harus  benar-benar diperhatikan,  hal  ini  agar  semua  pihak  memahami  mengapa  hakim  sampai pada  suatu  kesimpulan  yang  demikian (Margono,  2019) .  Putusan  hakim tersebut  kemudian  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat,  kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial (Soleh, 2018) .
Terhadap  putusaan  perkara  Para  Pihak  tentang  perbuatan  melawan hukum  yang  mana  juga  terdapat  beberapa  pihaknya  yang  terikat  dengan perjanjian  yang  memilih  arbitrase  sebagai  forum  penyelesaian  sengketanya, yang  diperiksadan  diadili  di  pengadilan  negeri  ini  kemudian  menimbulkan konsekuensi yuridis.  Khususnya  putusan yang dijatuhkan oleh  hakim dengan segala pertimbangan hukumnya dalam putusan ini bahwa putusannya sah dan mempunyai  kekuatan  hukum.  Hal  ini  karena  yang  diperiksa  dan  diadili  di pengadilan adalah objek perkara yang berbeda yang mana tidak terkait dengan PJBB dan PPS yang memuat klausul arbitrase. Dengan begitu pengadilan negeri yang  bersangkutan  memang  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  dan mengadilinya.  Berbeda  halnya  jika  yang  diperiksa,  diadili,  dan  diputus  oleh pengadilan  adalah  objek  perkara  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  yang memuat  klausul  arbitrase  yang  mana  harus  diselesaikan  di  lembaga  arbitrase maka  secara  formil  putusan  pengadilan  tersebut  dianggap  mengandung  cacat karena  telah  melanggar  yurisdiksi  absolut  lembaga  arbitrase  dan  dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut.
Pada  dasarnya  jika  terdapat  pihak  yang  tetap  menggugat  ke  pengadilan negeri  meskipun  objek  perkaranya  terikat  klausul  arbitrase  yang  seharusnya menjadi  wewenang  lembaga  arbitrase  maka  pengadilan  negeri  terhadap perkara  tersebut  tidak  mempunyai  kewenangan  sesuai  ketentuan  Pasal  3  UU AAPS.  Selain  itu,  Pasal  134  HIR  juga  harus  dipatuhi  bahwa: “Tiap  dalam  hal perselisihan  itu  mengenai  suatu  perkara  yang  tidak  masuk  kekuasaan  pengadilan negeri,  maka  setiap  saat  pemeriksaan  perkara  itu  boleh  dituntut,  supaya  hakim mengaku  dirinya  tidak  berhak  dan  hakim  sendiri  wajib  mengakui  itu  karena jabatannya”. Penegasan  mengenai  kompetensi  absolut  lembaga  arbitrase  juga terlihat  dalam  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3179 K/Pdt/1984 bahwa:
“…  eksepsi  tidak  berwenangnya  pengadilan  dengan  adanya  klausula arbitrase,  bersifat  absolut,  karena  lingkungan  Peradilan  Umum  secara keseluruhan  tidak  berwenang  mengadilinya.  Maka,  apabila  pihak  yang bersangkutan tidak mengajukan, hakim secara ex officio (sebagai bagian
Vol. 6 No. 1 (2024)
dari badan peradilan umum) berwenang untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa”.
Dalam  praktiknya,  terjadi  ketidakseragaman  sikap  pengadilan  negeri terhadap  gugatan  yang  perkaranya  terikat  dengan  perjanjian  arbitrase.  Ada yang  tidak  dapat  diterima  ( niet  ovankelijkeverklaard / NO )  gugatanya,  ada  yang diterima  dan  bahkan  gugatan  tersebut  dikabulkan (Sutiyoso,  2012) . Ketidakseragaman  sikap  pengadilan  negeri  ini  dapat  terjadi  karena  belum adanya  pengaturan  yang  mengatur  tentang  konsekuensi  yuridis  terhadap hakim  yang  tetap  memeriksa  serta  mengadili  perkara  yang  terikat  perjanjian arbitrase  yang  mana  seharusnya  menjadi  kewenangan  lembaga  arbitrase. Dengan  demikian,  diperlukan  suatu  pengaturan  untuk  itu  sehingga  dapat menjamin  hukum  itu  ditaati  dan  dilaksanakan  dan  sesuai  dengan  esensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

## 4. KESIMPULAN
Bahwa,  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili perkara yang terikat perjanjian arbitrase studi putusan nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel. karena permasalahan pokoknya tentang perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi. Selain itu, tidak semua pihak terikat dengan klausul arbitrase. Meskipun terdapat klausul arbitrase dalam PJBB dan PPS, namun objek perkara di pengadilan negeri bukanlah mengenai pasal-pasal dalam  PJBB  dan  PPS.  Oleh  sebab  itu,  bukan  menjadi  kewenangan  arbitrase BANI  untuk  menangani  perkara  tersebut  sehingga  konsekuensi  yuridis  yang timbul  atas  putusan  tersebut  adalah  putusan  tersebut  sah  dan  mempunyai kekuatan hukum. Berbeda halnya jika yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan  adalah  objek  perkara  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  yang memuat  klausul  arbitrase  yang  mana  harus  diselesaikan  di  lembaga  arbitrase maka  secara  formil  putusan  pengadilan  tersebut  dianggap  mengandung  cacat karena  telah  melanggar  yurisdiksi  absolut  lembaga  arbitrase  dan  dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, Z. (2016). Hukum Acara Perdata di Indonesia (1st ed.). Kencana, Jakarta.
Astiti,  N.  N.  A.,  &  Tarantang,  J.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui Lembaga Arbitrase. Jurnal Al Qardh , 5 , 1–23.
Efendi,  D.  J.,  &  Ibrahim,  P.  D.  J.  (2016). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  &
Vol. 6 No. 1 (2024)
Empiris (2nd ed.). Kencana, Jakarta.
Isnantiana,  N.  I.  (2017).  Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Pengambilan  Putusan Perkara di Pengadilan. Islamadina , 18 (2), 41–56.
Kusumawati, E., Putra Erwin, Y., & Farmadita Pranoto, V. (2013). Kewenangan Badan  Peradilan  Memeriksa  Sengketa  Dengan  Klausula  Arbitrase. Jurnal Privat Law , Edisi 02 J , 54–59.
Margono,  H.  (2019). Asas  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian  Hukum  dalam Putusan Hakim (1st ed.). Sinar Grafika, Jakarta.
Mertokusumo,  S.  (2006). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (7th  ed.).  Liberty, Yogyakarta.
Nugroho,  S.  A.  (2017). Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  dan  Penerapan  Hukumnya (1st ed.). Kencana, Jakarta.
Situmorang,  S.  F.  B.  (2019).  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Dikaitkan  Ditinjau Berdasarkan  Konsep  Keadilan. Jurnal  Ilmiah  Dunia  Hukum , 4 (2528–6137), 25–36.
Soleh, M. A. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Mimbar Keadilan , 18–46. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604
Srihandayani, L. (2021). Perspektif Yuridis dan Praktis Pembedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Kawruh Abiyasa , 1 (2), 166–181.
Sutiyoso,  B.  (2012).  Akibat  Pemilihan  Forum  dalam  Kontrak  Yang  Memuat Klausa Arbitrase. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 24 (1), 159–174. https://doi.org/10.22146/jmh.16152
Syafran.  (2012).  Pilihan  Hukum,  Forum  Dan  Domisili  Suatu  Kontrak  Dalam Transaksi Bisnis. Masalah-Masalah Hukum , 41 (4), 606–613.
Vlahna, K., Krasniqi, D., Krasniqi, B., & Vlahna, D. (2020). Arbitration and the Importance  of  the  Arbitration  Agreement. European  Journal  of  Educational and Social Sciences , 5 (2), 160–169.
Yaman. (2014). Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual (1st ed.). Kencana, Jakarta.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License