## PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI AKTA
VANDADING (STUDI PUTUSAN No. 8/PDT.G/2018 PN TANJUNGBALAI)
Oleh:
Bahmid 1) , Irda Pratiwi 2) ,
dan Ayu Wandira Marpaung 3)
Universitas Asahan 1,2,3)
E-mail:
bahmid1979@gmail.com 1 ) , irdanasty@ymail.com 2 ) , dan Ayuwandiramarpaung94@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
Peace  occurs  when  one  of    the  parties,  making  a  joint  agreement,  does  not  carry  out  an achievement that has been agreed as outlined in a memorandum of agreement made in writing or not in writing form. If the achievement is harmed by one of the parties by not implementing an  achievement,  then  a  default  arises.    Default  arises  when  the  parties  violate  a  provision  of 1320 BW which is the main condition for the occurrence of an agreement and carry out a form of achievement. In this paper, a normative juridical research method was used that takes a case approach in it. The issue raised by the author is How to Regulate the Peace of Debt Based on the Applicable Law and How the Application of the Peace of Debt through the Vandading Deed (Decision Study No. 8 / Pdt.G / 2018 / PN Tanjungbalai). In this study it can be concluded that in settling accounts receivable debts can be mediated and the court can settle peace through the Vandading deed.
Keywords: Legal arrangements; case settlement; peace through Vandading deed.

## ABSTRAK
Perdamaian  terjadi  ketika  salah  satu  pihak,  yang  membuat  perjanjian  bersama,  tidak melaksanakan  prestasi  yang  telah  disepakati  sebagaimana  diuraikan  dalam  nota  kesepakatan yang dibuat secara  tertulis  atau  tidak dalam  bentuk tertulis. Jika pencapaian tersebut dirugikan oleh  salah  satu  pihak  dengan  tidak  menerapkan  prestasi,  maka  akan  muncul  default.  Default muncul ketika para pihak melanggar ketentuan 1320 BW yang merupakan kondisi utama untuk terjadinya  perjanjian  dan  melakukan  bentuk  prestasi.  Dalam  tulisan  ini,  metode  penelitian yuridis  normatif  digunakan  yang  mengambil  pendekatan  kasus  di  dalamnya.  Masalah  yang diangkat  oleh  penulis  adalah  Bagaimana  Mengatur  Kedamaian  Hutang  Berdasarkan  Hukum yang  Berlaku  dan  Bagaimana  Penerapan  Kedamaian  Hutang  melalui  Perbuatan  Vandading (Studi  Keputusan  No.  8  /  Pdt.G  /  2018  /  PN  Tanjungbalai).  Dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  menyelesaikan  piutang,  piutang  dapat  dimediasi  dan  pengadilan dapat menyelesaikan perdamaian melalui akta Vandading.
Kata kunci: Pengaturan hukum; penyelesaian kasus; perdamaian melalui perbuatan Vandading.
1. PENDAHULUAN
Hutang piutang adalah suatu perjanjian atau perikatan antara kedua belah pihak  untuk  saling  mengikatkan  diri, dimana  pihak  yang  satu  memberikan sebuah pinjaman dan pihak yang lainsebagai  yamg  menerima  pinjaman (hutang) yang pemgembalian hutangnya itu telah  di  tentu  dalam  jangka  waktu  tertentu yang  dimuat  dalam  akta  perjanjian  (Gatot Supramono, 2013:9). Hutang piutang merupakan  salah  satu  perjanjian    dalam jenis  perjanjian  pinjam  meminjam  yang telah  diatur  dalam  BAB  ke  tiga  belas  buku ke  tiga  di  dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) yang termuat  dalam  pasalnya  yang  ke  1754 KUHPerdata  yang  berbunyi  mengenai
bahwa pinjam habis pakai adalah perjanjian,  dimana  pihak  pertama  sebagai yang  menyerahkan  sejumlah  barang  yang dapat  dihabiskan  oleh  pihak  kedua  namun dengan  persyaratan  pihak  kedua  akan mengembalikan  sejumlah  barang  tersebut dalam  keadaan  dan  jumlah  yang  sama dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam perjanjian yang telah dibuat.
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia untuk  mengatasi  pihak  dibitur  yang  malas atau  lalai  dalam  melunasi  hutangnya,  yaitu dengan  cara  mengingatkan  pihak  debibur. Dalam  hukum  positif    di  Indonesia, peringatan  ini  dikenal  dengan  somasi,  hal ini  dilakukan  secara  tertulis  sebagaimana pasal  1238  dilakukannya  oleh  seorang  juru sita  dari  pengadilan.  Debitur  yang    lalai, maka kriditur berhak mengajukan permintaan  kepada  pengadilan  bahwasanya dibitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana  disebutkan  dalam  pasalnya yang  ke  1266  KUHPerdata  yang  mengenai bahwa  di  dalam  perjanjian  hutang  piutang syarat  batal  akan  selalu  dimuat  atau dicatumkan dalam persetujuan yang timbal- balik,  bilamana  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  kewajibannya  setelah  perjanjian
dibuat.  Walaupun  demikian,  persetujuan tidak  langsug  atal  demi  hukum  namun harus  memalui  proses  dipengadilan  dan pihak  yang  merasa  dirugiakan  harus melakukan  permintaan  terlebih  dahulu  ke pengadilan (R. Subekti, 296).
Mengenai kewajiban seseorang dibitur  memenuhi  suatu  hutang  dalam hukum  positif  tersirat  pada  pasal  1763  BW bahwa  seseorang  yang  telah  menerima pinjaman  sesuatu  barang  dari  orang  lain diwajibkan untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama serta pada  waktu  yang  ditentukannya.  Dalam hukum  positif  di  Indonesia,  selama  hutang itu  belum  dibayar  atau  dilunasi,  maka kewajiban  membayar  itu  masih  ada bilamana  sampai  terjadi  wanprestasi,  maka menurut  pasal  1243-1252  BW,  orang tersebut  dapat  dipaksa  dan  dikenai  sanksi (Salim, HS, 181).
Dalam
menyelesaikan permasalahan  hukum  ini  juga  dapat dilakukan  diluar  pengadilan  sekalipun kasus  tersebut  telah  masuk  kasusnya didalam  pengadilan  karena  dalam  proses persidangan  perkara  prdata  majelis  hakim haruslah berupaya pada dasarnya mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang sedang  berpekara.Hal  ini  termuat  dalam Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 1  tahun  2002  yaitu  bahwa  semua  hakim yang  menyidangkan  suatu  perkara  di pengadilan  dengann  sungguh-sungguh  agar mengusahakan perdamaian dengan menerapkan  berdasarkann  ketentuan  dalam pasalnya yang ke 130 HIR/RBG, yang tidak hanya sekedar formalitas melakukan perdamaian semata. Hakim yang telah ditunjuk
merupakan fasilitator yang kemudian
membantu ke dua belah pihakutuk berdamai  yang  pada  dasarnya  memberikan baik  itu  dalam  bentuk  waktu,  tempat perdamaian  dan  pengumpulan  data  beserta argumentasi-argumetasi  parapihak  yang
sedang  berpekara.Apabila  para  pihak  yang berpekara  menginginkan  hakim  yang  telah di  tunjuk  sebagai  fasilitator  menjadi mediator  maka  hakim  tersebut  dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan  pokok  persoalan  yang  lagi dihadapi  para  pihak.  Hakim  tersebut  dapat mencoba  menyusun  proposal  perdamaian yang  kemudian  di  konsultasikan  kepada para  pihak  yang  berpekara  guna  dalam menemukan  titik  keinginan  para  pihak untuk menemukan hasil yang menguntungkan  kedua  belah  pihak  yang berpekara tersebut. Hakim tersebut dalam
melaksanakan  tugasnya  sebagai  fasilitator atau  mediator  diberikan  waktu  selama  tiga bulan  oleh  ketua  pengadilan  negeri  yang bersangkutan  namun  itu  tidak  termasuk dalam waktu penyelesaina perkara berdasarkan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 (SEMA  RI  No.6/1992).  Dalam  hal  ini  juga hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator atau mediator  oleh  para  pihak  tidak  dapat menjadi  hakim  majelis  dalam  perkara  yang bersangkutan, untuk
menjaga
objektifitasnya persidangan di pengadilan.
Berdasarkan  dari  latar  belakang
diatas  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perdamaian Hutang Piutang Berdasarkan Hukum Yang Berlaku. 2. BagaimanaPenerapan Perdamaian Hutang Piutang Melalui Akta Vandading(Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PN Tanjungbalai).

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  hukum  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  metode  penelitian Yuridis-normatif dengan
melakukan pendekatan  kasus,  artinya  bahwa  menelaah bahan  hukum  dengan  pendekatan  terhadap pendekatan  kasus  menggunakan  putusan
hakim sebagai sumber bahan hukum (Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, 2014:119).
a. Sumber Bahan Hukum
Dalam  penulisan  ini  maka  sumber bahan-bahan  hukum  yang  akan  diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## b. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan- bahan hukum yang mengikat yaitu :
a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. c. Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tanjungbalai c. Bahan Hukum Sekunder Salah  satu  bahan  hukum  dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan yang dipergunakan  dalam  penelitian  yangberupa buku  hukum  dan  buku  lainnya  yang berkaitan  dengan  hutang  piutang,  tulisan paka-pakar  hukum,  laporan  penelitian, skripsi dan tesis.
d. Bahan Hukum Tersier
Dalam penulisan ini juga
diperlukan  adanya  bahan  hukum  tersier yang  merupakan  bahan  penunjang  dari bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti kamus hukum dan ensklopedia.
e. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Dalam bentuk prosedur mengumpulkan  bahan  hukum  diperoleh peneliti dari buku- buku perpustakaan yang berkaitan  dengan  permasalahan  hukum yang diangkat oleh penulis.
f. Analisis Bahan Hukum
Dalam  menganalisis  bahan  hukum, penulis  akan  menganalisis  secara  kualitatif berdasarkan  metode  penelitian  hukum normatif.  Tahap  awal  yang  dilakukan penulis  adalah  dengan  mengumpulkan bahan  hukum  primer  dan  sekunder  lalu akan  digunakan  dalam  rumusan  masalah yang telah
sebelumnya penulis ketengahkan.Bahan-bahan  hukum  tersebut
kemudian  akan  dianalisis  berdasarkan interpretasi  atau  akan    ditafsirkan  yang kemudian  hasil  penafsiran  dideskripsikan dan disimpulkan secara dedukatif.

## 3. HASIL dan PEMBAHASAN
Peraturan  Hukum  Perdamaian  Hutang
Piutang  Berdasarkan  Hukum  Yang Berlaku a. Perdamaian Menurut KUHP Perdata
Perdamaian  terjadi  apabila  para pihak  yang  telah  membuat  kesepakatan bersama  salah  satu  diantaranya  tidak melaksanakan  suatu  prestasi  yang  telah disepakati  yang  dituangkan  dalam  suatu nota  perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis.Apabila  prestasi dicederai oleh salah satu pihak dengan tidak melaksanakan suatu prestasi maka timbulah suatu  wanprestasi.Wanprestasi  yang  timbul ketika para pihak melanggar suatu
ketentuan 1320 BW yang merupakan syarat utama  terjadinya  suatu  perjanjian  serta melaksanakan  suatu  bentuk  prestasi  (R.
Subekti, pasal 1320). Berdasarkan pasal 1851 KUHPerdata, pasal 130 HIR dan pasal 154
RBg dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa maka majelis hakim akan membuat  putusan  perdamaian  antara  kedua belah  pihak  tersebut.  Dalam  pasal-pasal tersebut  menurut  Abdul  Manan  ada  empat manfaat  yang  terkandung  didalamnya adalah  bahwa  putusan  perdamaian  yang dibuat  oleh  majelis  hakim  merupakan putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap yang  sama  kedudukannya  dengan  putusan lain  ditingkat  penghabisan  dan  putusan tersebut  tidak  dapat  di  bantahkan  dengan alasan  khilaf  mengenai  hukum  oleh  salah satu pihak yang merasa dirugikan.
b. Peraturan  Mahkamah  Agung  RI
Nomor  01  Tahun  2008  Tentang Mediasi
pengertiam  mediasi  berdasarkan sistem  hukum  di  indonesia  termuat  dalam pasal  1  butirnya  yang  ke  7  Peraturan Mahkamah  Agunng  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur Mediasi  di  Indonesia  yang  berbunyi  bahwa mediasi  merupakan  upaya  penyelesaian suatu perkara dengan melakukan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak dengan  bantuan  pihak  lain  atau  hakim sebagai  mediator.  Dalam  hal  ini  mediator merupakan  pihak  yang  netral  yang  tidak memihak  salah  satu  pihak  namun  berupaya menyelesaikan  perkara  ini  dalam  bentuk perdamaian  dengan  cara  perundingan  agar para  pihak  dapat  berdamai  dan  pihak mediator  tidak  boleh  menggunakan  cara memutuskan  secara  sepihak  saja  namun harus  bersama-sama  dengan  para  pihak untuk menyelesaikannya hal ini berdasarkan pasala 1 butir yang ke emam.
Berdasarkan buku yang di ciptakan oleh  Gery  Goodpastes,  menurutnyaMediasi merupakan  sebuah  proses  perundingan penyelesaian  perkara  sengketa  yang  mana suatu pihak luar misalnya hakim yang telah ditunjuk yang sifatnya netral tanpa memihak  salah  satu  pihak  yang  bekerja bersama  dengan  para  pihak  yang  sedang bersengketa  guna  untuk  membantu  para pihak  yang  bersengketa  dalam  mencapai suatu  hasil  kesepakatan  yang  memuaskan para  pihak  yang  sedang  berpekara(Gery Goodpastes,  1999:241).  Menurut  Joni Emirzo  mediasi  adalah suatu  upaya penyelesaian perkara sengketa ke dua belah pihak  dengan  melakukan  kesepakatan bersama  melalui  mediator  yang  telah ditunjuk  yang  sifatnya  netral  dan  tidak boleh  membuat  suatu  keputusan  atau kesimpulan  bagi  ke  dua  belah  pihak  karna itu  diluar  dari  kewenangannya  sebagai mediator  akan  tetapi  menunjang fasilitator agar terlaksananya suatu dialog antar kedua belah  pihak  dengan  bentuk  keterbukaan,
kejujuran  dan  tukar  pendapat  supaya tercapainya mufakat (Joni Emirzon, 2001:69). Dalam penyelesaian perkara mediasi  adalah  salah  satu  bentuk  alternatif penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan atau  biasa  disebut non- liltigasi  yang membuat  ke  dua  belah  pihak  mendapatkan keuntungan yang lebih dari pada menggunakan  proses  litigasi  atau  didalam persidangan.  Dengan  adanya  mediasi  oleh kedua  belah  pihak  lebih  sedikit  menderita kerugian,  karna  apabila  menggunakan proses  litigasi  maka  salah  satu  pihak  yang kalah akan merasakan kerugian yang sangat besar.  Ke  dua  belah  pihak  yang  berpekara juga  dapat  memilih  sendiri  mediator  yang akan membantu mereka dalam penyelesaian perkara, dalam hal ini terkait dengan faktor psikologi  ke  dua  belah  pihak,  yaitu  apabila mereka  sama-sama  menunjuk  dan  dapat menerima  keberadaaan  mediator  dan  juga mereka  percaya  akan  kenetralan  mediator maka mereka akan lebih melasanakan  hasil mediasi  dengan  kesukarelaan  sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan cepat.Suatu  Penyelesaian  perkara  melalui pengadilan  (litigasi)adalah  bersifat  formal, memaksa  ke  dua  belah  pihak,  bercirikan pertentangan  didalamnya,  dan  berdasarkan hak-hak.

## c. Capaian Pelasakanaan Mediasi
Dalam penyelesaian
perkara melalui  proses  litigasi  atau  di  dalam persidangan  maka  tujuan  utamanya  adalah untuk  menentukan  yang  mana  salah  satu pihak  yang  akan  kalah  dan  pihak  mana yang  menang  berdasarkan  alat  bukti  yang dihadirkan  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam hal  ini  sangat  berbeda  dengan  tujuan  yang ingin  dicapai  dalam  proses  mediasi  yaitu sebagai berikut:
1. Di  lakukannya  mediasi  supaya  dapat menghasilkan suatu perundingan atau
kesempakatan  yang  dapat  di  terima oleh kedua belah pihak.
2. Di  lakukannya  mediasi  bertujuan untuk  mempersiapkan  kedua  belah pihak yang bermasalah untuk menerima  semua  konsekuensi  dari keputusan-keputusan  yang  mereka buat. 3. Tujuan  dari  mediasi  adalah  untuk mengurangi kekhawatiran dan
dampak  negatif  lainnya  dari  suatu konflik  yang  terjadi  dengan  cara membantu  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  untuk  mencapai  suatu penyelesaian secara konsesus.
Sejak  tahun  2003  mediasi  telah  di perkenalkan  di  Indonesia  melalui  proses pada  lembaga  peradilan.  Pemerintah  telah berupaya mengeluarkan peraturan Mahkamah  Agung  (Perma)  No.  3tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia.  Perma  ini  dilatar  belakangi  dari adanya  realita  sosial  yang  mana  pada  saat itu  pengadilan  sebagai  lembaga  yang diharapkan  mampu  untuk  menyelesaikan suatu  perkara  namun  tidak  mampu  dalam menyelesaikanya  berdasarkan  dengan  asas cepat  dan  biaya  ringan  yang  menjadi patokan di bentuknya pengadilan. Banyaknya perkara yang menumpuk dipengadilan  karna  proses  yang  lama membuat  para  pihak  yang  berpekara  lama mendapatkan  ke  pastian  hukum  dari  kasus yang lagi
dihadapinya. Maka diperkenalkanlah  mediasi  yang  mampu menyelesaikan  perkara  para  pihak  guna mempercepat adanya kepastian hukum bagi para  pihak  yang  berpekara  sehingga  kasus tersebbut  cepat  terselesaikan  dan  membuat para pihak dapat dapat berdamai dan saling mengutungkan ke duanya.
Pada hakikatnya Penyelesaian perkara  dengan  cara  perdamaian  (Mediasi) telah  diperkenalkan  dalam  sistem  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  pada  saat
pemerintahan  Hindia  belanda  pada  saat  itu melalui Reglement  op  de  burgerlijke
rechtvordering (RV) . Pada masa pemerintahan  BJ  Habibie  dikeluarkannya Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 Tentang Arbirase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  yang  bertujuan untuk  membuat  para  pihak  yang  berpekara dapat  lebih  menunjukan  maksud  keinginan dari  permasalahan  yang  sedang  dihadapi melalui adanya proses perdamaian.
Penerapan  Perdamaian  Hutang  Piutang Studi  Putusan No 8/Pdt.G/2018/PN Tanjung Balai Di Indonesia ada dasar hukum yang memperbolehkan suatu sengketa diselesaikan  melalui  mekanisme  alternatif penyelesaian sengketa yaitu Undang Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Juga  dalam  Kitab  Undang Undang  Hukum  Perdata  pada  Pasal  1851 menegaskan  bahwa  perdamaian  dapat dilakukan  atas  perkara  yang  telah  ada  baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara  yang  akan  diajukan  ke  pengadilan. Hal  tersebut  dimungkinkan  dan  sah  adanya sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaiakan suatu masalah. Dalam  hal  perdamaian  tersebut
baik  yang  dilakukan  oleh  hakim  sebagai mediator fasilitator juga  perdamaian  yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya  akan  dilakukan  secara  tertulis, untuk  menguatkan  perdamaian  tersebut. Dalam  Pasal  1851  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  menyebutkan  bahwa  : Perdamaian adalah  suatu perjanjian dimana kedua  belah  pihak,  dengan  menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.Mengakhiri  suatu  perkara  yang sedang  bergantung  ataupun  mencegah timbulnya  suatu  perkara.  Perjanjian  tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.
Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian  yang  dihasilkan  dari  suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan  dalam  bentuk  tertulis,  hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya  kembali  sengketa  yang  sama  di kemudian  hari.  Untuk  memenuhi  hal tersebut  di  atas  maka  proses  perdamaian  di luar  pengadilan  dapat  dilaksanakan  dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian.Akta  perdamaian  ini  dapat berupa  akta  di  bawah  tangan  maupun  akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris.
1. Akibat Hukum Acte Van Dading
Banyak  hakim  lebih  cenderung menggunakan Acte Van Dading untuk Akta perdamaian  yang  dibuat  oleh  para  pihak tanpa/belum  ada  pengukuhan  dari  hakim dan Acte  Van  Vergelijk adalah  akta  yang telah  memperoleh  pengukuhan  dari  hakim. Perdamaian  pada  hakikatnya  dapat  saja dibuat  para  pihak  dihadapan  atau  oleh hakim yang memeriksa perkarajuga perdamaian  dapat  dibuat  oleh  para  pihak diluar  pengadilan  dan  selanjutnya  dibawa ke  pengadilan  yang  bersangkutan  untuk dikukuhkan (Puslitbang, 164).
Dari hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan  bahwa  perdamaian  dapat dibagi 2 yaitu sebagai berikut:
1. Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan  dari  hakim,  yang  mana akta tersebut dibuat oleh kedua belah pihak  yang  berpekara  dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator  atau  yang  sering  disebut dengan Acte  Van  Vergelijk proses  ini merupakan  proses  yang  memang dihadirkan dipengadilan sebelum perkara sengketa dibacakan .
2. Akta  perdamaian  tanpa  persetujuan hakim  yaitu  yang  dilakukan  dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)  atau  yang  biasa  disebut  juga Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan  menggunakan Acta
Van  Dading maupun  akta  di  bawah tangan yang mana mediator sebelumnya  telah  di  tentukan  oleh kedua  belah  pihak  yang  berpekara secara bersama-sama. 2. Kekuatan Hukum Acte VanDading
Dalam kekuatan hukum acte vandading adanya  kepastian  hukum  yang merupakan perlindungan secara Yustisiabel terhadap  tindakan  kesewenang-
wenangan,  yang  artinya  bahwa  seseorang yang sedang berpekara mendapatkan sesuatu  hal  yang  dapat  dipasktikan  oleh hukum  sesuai  yang  diharapkan.  Maka dalam  hal  ini  perlu  suatu  kajian  hukum secara  lebih  mendalam  dan  menyeluruh mengenai  akta  perdamaian  sebagai  bentuk upaya  dalam  penyelesaian  perkara  yang menjadi  kewenangan  dari  Notaris  sebagai pembuat  akta  otentik  dalam  putusan pengadilan  dan  tidak  boleh  terjadi  dua  kali pemutusan terhadap satu kasus berdasarkan dari  asas Judicata  Habitur .  Sehingga  akta Acte Van  Dading telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  berdasarkan  asas Judicata Habitur dan  tidak  dikenal  lagi  upaya hukum lain seperti banding serta kasasi.

## 4. KESIMPULAN dan SARAN Kesimpulan
1. Pengaturan Hukum Perdamaian Hutang  Piutang  Berdasarkan  Hukum Yang  Berlaku.  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  nomor  : 01  tahun  2008  Tentang  Prosedur
Mediasi di Pengadilan, dimana dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor
01  tahun  2008  telah  mengatur
tahapan mediasi.
2. Penerapan Perdamaian Hutang Piutang Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PN Tanjungbalai.Banyak  hakim  lebih
cenderung  menggunakan Acte  Van Dading untuk Akta perdamaian yang dibuat  oleh  para  pihak  tanpa/belum
ada pengukuhan dari hakim dan Acte Van Vergelijk adalah akta  yang  telah memperoleh pengukuhan dari hakim,
Perdamaian  pada  hakikatnya  dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkarajuga  perdamaian  dapat  dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya  di  bawa  ke  pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan. Saran 1. Pengaturan Hukum Perdamaian Hutang  Piutang  Berdasarkan  Hukum Yang  Berlaku  yaitu  perlunya  suatu norma  hukum  yang  baru  yang mengatur  secara  tegas  dan  jelas mengenai  perjanjian  hutang  piutang. Serta  apabila  dikemudian  hari  teijadi permasalahan  maka  akan  mudah  dan cepat proses penyelesaiannya.
Karena  selalu  dalam  menyelesaikan perkara  perdata  dalam  hal  masalah hutang piutang akan memakan waktu yang lama dalam penyelesaiaannnya. 2. Penerapan Perdamaian Hutang Piutang Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PN Tanjungbalai setiap perdamaian yang dituangkan haruslah  dipatuhi  semua  para  pihak tanpa  terkecuali  yang  bertujuan dalam  menghormati  isi  putusan  akta vandading  tersebut.  Karena  akta vandading tersebut  merupakan  akta kesepakatan  yang  dituangkan  dan disepakati bersama.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Gatot  Supramono,2013, Perjajicm  Utang Piutang , Jakarta.
R.Subekti, Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.
Salim  HS,  Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis BW .
R.Subekti ,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
Gary Goodpastes, 1999, Pandnan Negosiasi dan Mediasi, Elips, Jakarta. Joni Emirzon , 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Retnowulan  Sutantio,  2003, Mediasi  dan Dading, Proceedings  Arbitrase  dan
Mediasi,  (a)  cet.  1,  Jakarta  :  Pusat
Pengkajian HukumDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
M.R. Tresna, 1975, Komentar HIR, Jakarta:
Pradnya Paramita.
b. Undang-undang
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01
Tahun  2008  Tentang  Mediasi,pasal  1 butir 6-7.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik IndonesiaNo. 6 Tahun 1992