## STUDI LITERATURE PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
Adinda Dwi Fitria 1) ; Fadillah Salwa 2) ; Khovifah Khairani 3) ; Sofia Rahma Ujung 4) ; Sri Hajijah Purba 5)
1) dwifitriaadinda@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2) fadillahsalwa.2111@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3) khovifahkhairani@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4) sofiaujung123@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5) srihajijah20@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
The National Health Insurance (JKN) program is very beneficial for the people of Indonesia, especially those who are suffering.  However,  its  implementation  cannot  be  separated  from  many  factors,  including  functional  differences between  BPJS  and  non-BPJS  patients.  There  are  differences  between  various  hospitals,  including  RSUD,  in  the services provided to BPJS and non-BPJS patients. BPJS patients have shorter hospitalization periods, fewer rooms, and longer treatment periods. Sometimes the attitude and response of health workers towards BPJS patients is poor. The purpose of this study is to review the literature on "Legal support for BPJS patients in hospital". The method used in writing this article is a literature review approach. Literary research, also called literary research, is the collection of data from literature sources and historical research. This research uses data that is presented or available, not field data or eyewitnesses to events and uses secondary data. Factors that prevent patients from knowing their rights include lack of hospital information, non-payment of medical expenses by BPJS, and non-observance of hospital regulations. BPJS Kesehatan's efforts to guarantee the rights of BPJS Kesehatan participants include employees of each hospital who are directly involved in BPJS Kesehatan facilities. Legal protection between regular patients and BPJS patients ensures that both patients have the right to access and receive medical treatment.
Keywords: BPJS Health, Health Services, Hospitals, Legal Protection, Patients

## Abstrak
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  Indonesia,  khususnya  yang menderita. Namun penerapannya tidak lepas dari banyak faktor, antara lain perbedaan fungsional antara pasien BPJS dan non-BPJS. Terdapat perbedaan antara berbagai rumah sakit, termasuk RSUD, dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien BPJS dan non-BPJS. Pasien BPJS mempunyai masa rawat inap yang lebih singkat, ruang kamar yang lebih sedikit, dan masa pengobatan yang lebih lama. Terkadang sikap dan respon petugas kesehatan terhadap pasien BPJS buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau literatur tentang “Dukungan hukum pasien BPJS di rumah sakit”. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kajian pustaka. Penelitian sastra, disebut  juga  penelitian  sastra,  adalah  pengumpulan  data  dari  sumber-sumber  kepustakaan  dan  penelitian  sejarah. Penelitian  ini  menggunakan  data  yang  disajikan  atau  tersedia,  bukan  data  lapangan  atau  saksi  mata  kejadian  dan menggunakan data sekunder. Faktor yang menghambat pasien mengetahui haknya antara lain kurangnya informasi rumah sakit, tidak dibayarnya biaya pengobatan oleh BPJS, dan tidak dipatuhinya peraturan rumah sakit. Upaya BPJS Kesehatan  untuk  menjamin  hak-hak  peserta  BPJS  Kesehatan  mencakup  pegawai  masing-masing  rumah  sakit  yang terlibat langsung di fasilitas BPJS Kesehatan. Perlindungan hukum antara pasien reguler dan pasien BPJS memastikan bahwa kedua pasien berhak mengakses dan menerima pelayanan kesehatan yang baik dan aman. Namun pasien BPJS harus membayar dan mengikuti sistem rujukan. Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap pasien yang masuk JKN-KIS  tercermin  dari  terlaksananya  hak  pasien  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Pasien, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum, Rumah Sakit.

## PENDAHULUAN
Indonesia telah memperkenalkan berbagai  program  asuransi  sosial  selama sekitar 40 tahun, namun  program  tersebut  hanya  mencakup  sebagian  kecil  penduduk.  Oleh  karena  itu,  perlu dikembangkan sistem jaminan sosial (SJSN) yang dapat mencakup seluruh aspek jaminan sosial yang diberikan oleh berbagai kelompok untuk memperluas cakupan kepesertaan dan memberikan manfaat  lebih  kepada  setiap  peserta  (Ramadhani  &  Rahmawan,  2020).  Sistem  Jaminan  Sosial
(SJSN) merupakan sistem infrastruktur yang dibentuk oleh berbagai Badan Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Landasan dasar  SJSN  terletak  pada  tiga  prinsip:  Manusia,  Manfaat  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Program filantropi ini menganut nilai-nilai martabat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip Manfaat  menekankan  pada  program  perawatan  yang  efisien  dan  efektif  untuk  memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta. Saat ini konsep keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting yang ingin dicapai SJSN. Prinsip ketiga ini dirancang untuk memastikan bahwa program dan  hak-hak  peserta  ditegakkan.  SJSN  merupakan  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  kepada  seluruh  warga  negara  Indonesia. Program ini dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup mandiri setiap peserta dan  anggota  keluarga  jika  terjadi  kehilangan  atau  penurunan  pendapatan.  ,  seperti  kematian, kecelakaan, pengangguran, pensiun atau hari tua (Surya, 2023).
UU 24 Tahun 2011 mengatur pengelolaan Jaminan Kesehatan Negara (JSN) oleh dua badan penyelenggara  jaminan  sosial  (BPJS): BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Mahi.  Khusus  untuk  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN),  BPJS  Kesehatan  dipilih  sebagai  lembaga  pelaksana  dan pelaksanaannya dimulai pada 1 Januari 2014 (Hartati et al., 2022).
BPJS Kesehatan yang merupakan bagian dari SJSN bertujuan untuk memberikan perlindungan dan  kesejahteraan  sosial  kepada  seluruh  warga  negara  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  28H  (1),  (2),  (3)  dan  Pasal  34  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  .  Ayat  (1)  dan  (2).  Masyarakat  mempunyai  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan  melalui berbagai fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit. Rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan komprehensif yang meliputi promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi. Rumah Sakit tidak hanya  menjadi  tempat  pengobatan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan,  namun  juga  merupakan kekuatan  pemerintah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Pelayanan  kesehatan  yang terfokus  pada  pemenuhan  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  tidak  lepas  dari  kualitas.  Mutu pelayanan kesehatan diukur dengan standar keunggulan yang dapat memuaskan seluruh pengguna pada tingkat masyarakat terbaik dan budaya profesional yang mapan (Ghifari, 2021).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak membahayakan. Layanan kesehatan yang diskriminatif dan efektif, memastikan bahwa tunjangan pasien diatur sesuai dengan standar. Hal ini dijelaskan dalam pasal 29 b) dan 40.1. Untuk memenuhi standar tersebut, rumah sakit harus menjalani sertifikasi berkala minimal tiga tahun sekali (Simamora et al., 2020).
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya  pada  golongan  menengah  ke  bawah.  Namun  penerapan  sistem  ini  tidak  lepas  dari beberapa faktor, seperti lokalisasi manfaat antara pasien BPJS dan non-BPJS. Banyak rumah sakit, termasuk RSUD, menunjukkan perbedaan pelayanan yang signifikan terhadap pasien BPJS dan non-BPJS.  Pasien  BPJS  seringkali  merasa  rawat  inap  di  rumah  sakit  tidak  memadai,  ruangan terbatas, dan proses pengobatan lebih lama. Sikap dan respon petugas kesehatan terhadap pasien BPJS terkadang buruk. Hasil ini menunjukkan semakin besarnya kesenjangan sosial antara pasien BPJS dan non-BPJS. Tampaknya pasien BPJS mendapatkan pengobatan yang tidak sesuai standar dan prosedur yang tepat serta sering terabaikan (Utami & Ginting, 2022).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  merasa  terdorong  untuk  melakukan  tinjauan  pustaka mengenai “Perlindungan Hukum Pasien BPJS dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  dengan  pendekatan literature
review .  Penelitian  kepustakaan  atau  biasa  disebut  studi  literatur  ( literature  review )  adalah pengumpulan data , baik dari bahan pustaka dan juga penelitian terdahulu. Penelitian ini memakai data  atau  teks  yang  disajikan,  bersifat  siap  gunakan  dan  data-data  sekunder  yang  dipakai,  bukan memakai data lapangan atau melalui saksi mata pada suatu kejadian. Data yang digunakan diperoleh dari artikel  penelitian dan kajian pustakamengenai  perlindungan hukum  bagi  pasien BPJS dalam pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit.  Kriteria  artikel  yang  diambil  adalah  sumber  literatur berdasarkan penelitian terdahulu terbitan 3 tahun terakhir, penelitian dilakukan di  Indonesia, dan menggunakan kata kunci antara lain BPJS kesehatan, perlindungan pasien, dan rumah sakit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
No. Penulis Dan Tahun Terbit Penerbit Variabel Hasil 1. Nabhan Sofwatul Fuadhy, Zulkarnaen, Utang Rosidin. 2021.Perlindungan kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan Penulis oleh Ciamis Varia Hukum Pengaturan Pelayanan Kesehatan BPJS, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta 1)  Penyelenggaraan  pelayanan  BPJS kesehatan  di  wilayah  Ciami  diatur dengan  Undang-undang  Nomor  40 Tahun  2004  dan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. 40 Tahun 2011. BPJS  wajib  membiayai  pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta. 2)  Memberikan  perlindungan  hukum kepada peserta pelayanan BPJS kesehatan  di  wilayah  Ciamis,  sesuai tujuan UU 24 Tahun 2011. 2. Cindy Dara Sitorus, Manparisha, Zainal Abidin. 2021. Perlindungan hukum bagi
konsumen terkait pelayanan kesehatan masyarakat terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan (penelitian RSUD H Abdul Manan
Simatupang Kisaran). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Perlindungan Terhadap Konsumen, Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Dengan Pasien Non BPJS, Pelayanan Kesehatan Yang Dialami Oleh Pasien. Pelayanan kesehatan bagi pasien reguler dan BPJS berbeda.
Penyebab kesenjangan  tersebut  adalah  kurangnya komunikasi  antara  petugas  kesehatan dengan  pasien  yang  datang  ke  BPJS
Kesehatan dan kurangnya fasilitas di RS H Abdul Manan Simatupang.
3. Achmad Kafi, Sofa Laela. 2023. Perlindungan hukum bagi pengguna JKN Bpjs Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok Jurnal Ilmiah Publika Perlindungan Hukum, BPJS Kesehatan, Pelayanan Kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan kepada pengguna BPJS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Namun RSUD Depoxy masih menilai pelayanan yang diharapkan oleh pengguna
BPJS medis belum
sepenuhnya  terlaksana,  dan  berupaya mencegah  serta  menyalahgunakan  hak pasien dan pengguna. BPJS Tidak sehat. Faktor-faktor  yang  menghalangi  pasien untuk  menerima  perlindungan  hukum termasuk,  namun  tidak  terbatas  pada, staf  dan  fasilitas  rumah  sakit.  Faktor eksternal  antara  lain  pasien  tidak melengkapi dokumen persyaratan BPJS
Kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat  terhadap  prosedur  dan persyaratan pelayanan, serta
pemungutannya.  Peserta  BPJS  tidak menerima  pembayaran  sehingga  tidak mempunyai  akses  terhadap  pelayanan kesehatan. 4. En Gede Yudiana, Novita Listyaningrum dan Bq. Nuraini Dwi S. 2020. Perlindungan Xuridik Pasien Menggunakan Life Safety Test (Bpjs) di RSUD Kota Mataram. Open Journal Systems Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Bpjs, Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pasien Pengguna Bpjs 1) Perlindungan hukum terhadap pasien pengguna  BPJS  Kesehatan  di  RSUD Kota  Mataram  telah  melindungi  hak- haknya  sebagai  nasabah  pelayanan, pasien  rumah  sakit,  atau  peserta  BPJS Kesehatan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan diberikannya perlindungan hukum preventif  dan  pencegahan  penyakit  di Kota  Mataram  bagi  pasien  BPJS
Kesehatan.  Selain  itu,  perlindungan hukum  terhadap  pasien  medis  BPJS diatur  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional dan Undang-Undang Kesehatan. 2) Alasan yang menghalangi pasien BPJS Kesehatan untuk menggunakan  haknya  bukan  pada RSUD Kota Mataram, melainkan BPJS Kesehatan atau pasien yang menggunakan  BPJS  Kesehatan  secara langsung. 5. M. Yusuf Sidang Amin, Baharuddin Badaru dan Hardianto Djanggih. 2022. Perlindungan Xuridic bagi pasien pengguna BPJS untuk pelayanan medis di RS Pariwisata UIT Makassar Journal Of Lex Generalis Pelayanan Pasien BPJS, Pelayanan Kesehatan Pelayanan  hukum  terhadap  pasien pengguna BPJS terkait dengan pelayanan  medis  RS  Pariwisata  UIT Makassar  yang  menggunakan  BPJS kurang  baik  karena  setiap  hari  hak- haknya diabaikan. Misalnya, hak untuk menerima  informasi  dan  mengakses layanan  yang  tepat  selalu  menjadi perhatian  pasien.  Perlindungan  hukum terhadap  peserta  BPJS  kesehatan  ada dua  macam,  yaitu  perlindungan  hukum preventif  dan  perlindungan  hukum penindasan. Faktor yang mempengaruhi pengguna  BPJS  mencari  pelayanan medis  di  RS  Pariwisata  UIT  Makassar adalah  faktor  internal  dan  eksternal. Faktor  internal  yang  menghambat  hal tersebut antara lain kurangnya komunikasi, kurangnya fasilitas penanganan  keluhan  pasien  BPJS Kesehatan, kurangnya tenaga medis/medis  dan  lingkungan  kerja. Faktor  eksternal  yang  menjadi  kendala antara lain pasien yang tidak memenuhi persyaratan,  pendaftaran  pasien  yang salah, dan pasien yang tidak membayar biaya BPJS kesehatan. 6. Yulius Don Pratama, Sangking, Thea Farina. 2021. Rumah Sakit Pelayanan Medis bagi Journal Of Environment And Management Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS, 1.  Tata  cara  pembayaran  biaya  oleh peserta  JKN-KI.  Kegagalan  peserta
JKN-KIS  membayar  iuran  tepat  waktu

## Indonesian Journal of Health Science
Pasien BPJS yang mendapat pelayanan medis di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Pelayanan Kesehatan, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraann ya. membuat pasien tidak dapat
menggunakan haknya atas layanan. 2. Persyaratan pelayanan tidak jelas bagi peserta  JKN-KI,  syarat  pelayanan  di Puskesmas  Tingkat  Tinggi  (FKRTL) tidak diketahui peserta JKN-KIS,
diperlukan  surat  referensi  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  primer,  dll.  . periode
3.  Menurut  waktu  kerja.  Waktu  tunggu antrian  di  loket  rawat  jalan  untuk mengakses  pelayanan  kesehatan  cukup lama,  melebihi  jam  pelayanan.  Hal  ini merupakan  keluhan  sebagian  pasien peserta  JKN  HIS  yang  merasa  tidak mendapatkan  pelayanan  karena  standar waktu  pelayanan  dipercepat.4.  Sarana dan  Prasarana  Dr  Doris  Sylvanus mengatakan,  meskipun  sarana  dan prasarana  rumah  sakit  sudah  memadai untuk  pasien  dan  pengunjung,  namun masih  kurang  terutama  bagi  tenaga profesional.  Sebab,  jumlah  dokter spesialis  di  rumah  sakit  tidak  banyak. Pasien terkena penyakit tersebut. Terkadang,  perhatian  medis  tambahan diperlukan. Mebel (Banjarmasin, Surabaya).. 7. Alprindo Sembiring, Ledianto Sidi. 2024. Kapasitas Pelayanan dan Hukum Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Bagi Peserta BPJS Kesehatan RSUD Sembiring Deli Tua. Jurnal Ners Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, Efektifitas Dan Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Terhadap Peserta BPJS 1.  Tata  cara  pembayaran  biaya  oleh peserta  JKN-KI.  Apabila  peserta  JKN- KIS tidak membayar iuran tepat waktu, pasien dapat menggunakan haknya atas layanan.
2.  Kondisi  pelayanan  yang  tidak dipahami  oleh  peserta  JKN-KI,  kondisi pelayanan  di  fasilitas  kesehatan  tingkat tinggi  (FKRTL)  yang  tidak  diketahui oleh peserta
JKN-KIS, harus mendapatkan surat instruksi dari fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama (FKTP),  dll.  pasien  Surat  rekomendasi. Periode 3.  Menurut  waktu  kerja.  Waktu  tunggu antrian  di  loket  rawat  jalan  untuk mengakses  pelayanan  kesehatan  cukup lama,  melebihi  jam  pelayanan.  Hal  ini merupakan  keluhan  sebagian  pasien peserta  JKN  HIS  yang  merasa  tidak mendapatkan  pelayanan  karena  standar waktu pelayanan dipercepat.
4.  Sarana  dan  Prasarana  Dr  Doris Sylvanus mengatakan, meskipun sarana dan  prasarana  rumah  sakit  sudah memadai untuk pasien dan pengunjung, namun  masih  kurang  terutama  bagi
tenaga  profesional.  Sebab,  jumlah dokter  spesialis  di  rumah  sakit  tidak banyak. Pasien terkena penyakit tersebut.  Terkadang,  perhatian  medis tambahan diperlukan. Mebel (Banjarmasin, Surabaya). 8. Yeni Triana, Dini Noviati, tolong beri saya. 2023. Perlindungan hukum bagi pasien BPJS yang mengakses layanan rawat jalan di rumah sakit swasta di kota Pekanbaru. Jurnal Pendidikan Dan Konseling Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta BPJS, Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta BPJS Perlindungan  hukum  BPJS  Kesehatan yang  diberikan  kepada  pasien  yang berobat di rumah sakit ditetapkan untuk melindungi
hak-haknya sebagai pelanggan  layanan,  pasien,  dan  peserta BPJS Kesehatan. Namun masih terdapat kelemahan implementasi terkait ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, seperti kurangnya  komunikasi  pihak  rumah sakit  dengan  peserta  BPJS  Kesehatan. Yang belum tercapai bagi pasien medis BPJS  di  rumah  sakit  adalah  fasilitas kesehatan rumah sakit. Informasi jumlah ruang perawatan yang tersedia dan biaya jika  ruang  perawatan  diubah  atau ditambah..

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Peserta  BPJS  Dalam  Pelayanan  Rawat  Inap  di Rumah Sakit Swasta Kota Pekan Baru
Pasien peserta BPJS tidak mengetahui hak-haknya selama menjalani pelayanan di rumah sakit dan selama menjalani perawatan di RS Swasta Kota Pekanbaru. Apakah pasien telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Oleh karena itu, pasien merasa tidak bisa mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit swasta di Kota Pekanbaru. Terkait dengan perlindungan  hukum  terhadap  pasien,  maka  hukum  yaitu  hukum  pidana  dimaksudkan  untuk melindungi kepentingan pasien, sebagaimana dalam UU Perlindungan Pasien No. 11, kepentingan pasien harus dilindungi. Agustus  1999 dan UU  Kesehatan  No. Didirikan pada tanggal  36 tahun 2009. Setelah menganalisis kekuatan perlindungan hukum,  kami menganalisis pelayanan rumah sakit yang menimbulkan kerugian bagi pelaku kejahatan, tenaga medis dan pasien yang dirawat di rumah  sakit  tersebut.  Permasalahan  tersebut  terjadi  karena  rumah  sakit  tidak  mempunyai komunikasi  dengan  pasien,  kurangnya  informasi  keuangan,  tidak  mengetahui  dukungan  kepada pasien  untuk  tahapan  dan  proses  penerimaan  pengobatan.  Upaya  BPJS  Kesehatan  dalam melindungi hak pesertanya antara lain dengan menyediakan fasilitas informasi dan media di ruang pasien dan sekitarnya. Tempatkan staf di setiap rumah sakit. Hal ini dapat dilakukan melalui akses langsung ke kantor BPJS Kesehatan (Triana et al., 2023).

## Efektifitas Dan Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Studi Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua
Perlindungan  hukum  pasien  BPJS  di  rumah  sakit  pusat  pelayanan  kesehatan  tertuang  dalam Undang-Undang  24  Tahun  2011  tentang  BPJS.  Artinya,  peserta  BPJS  harus  dilindungi  dari diskriminasi dan menerima pelayanan kesehatan bagi pasien yang bukan pengguna BPJS di pusat pelayanan kesehatan yang terafiliasi  dengan BPJS. Dengan demikian, pasien umum dan peserta BPJS berhak mengakses dan memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Namun peserta  BPJS  boleh  berkontribusi,  dengan  syarat  mematuhi  sistem  pendanaan  yang  telah ditetapkan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  RSU  Sembiring  Deli  Tua  melayani  8.318  pasien
BPJS    pada  bulan  Juli.Banyaknya  pasien  BPJS  yang  dilayani  di  RSU  Sembirin  Deli  Tua menunjukkan  banyak  pasien  yang  membuktikan  kepuasannya  terhadap  pelayanan  di  RSU Sembirin Deli Tua (Sembiring & Sidi, 2024).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  JKN-KIS  Kesehatan  Dalam  Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
Perlindungan hukum bagi pasien pengguna JKN-KIS saat menerima pelayanan medis di RSUD Dr.Doris  Sylvanus  Palangka  Raya  unggul  dalam  mewujudkan  hak  pasien  untuk  mematuhi peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  menerima  pelayanan  medis  di  rumah sakit.Hambatan  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  JKN-KIS  di  RSUD Dr.Doris Sylvanus mengatakan kurangnya kepatuhan pembayaran iuran seluruh peserta pengguna JKN-KIS,  pasien  kurang  memahami  proses  pelayanan,  banyak  keluhan  mengenai  proses  jam pelayanan,  kurangnya  sarana  prasarana    di  dalam  rumah  sakit.  Berdasarkan    hasil  survei  bulan September 2019, skor keseluruhan sebesar 80 poin termasuk dalam kategori “baik”.Namun, rumah sakit harus terus meningkatkan pelayanan medisnya agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pratama et al., 2021).

## Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna BPJS Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar
Dari data yang diperoleh terlihat bahwa di RS Pariwisata UIT Makassar yang menggunakan BPJS,  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  yang  menggunakan  BPJS  untuk  pelayanan  medis masih  belum  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  atau  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini disebabkan  hak-hak  pasien  masih  belum  terlindungi  dan  terpenuhi  dalam  pemberian  pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat antara lain: masih kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien penyakit berat, sosialisasi terhadap pasien, ketidaktahuan pasien BPJS terhadap tata cara yang dilakukan di rumah sakit dan tidak dipatuhinya peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak, kesalahan entri data pada kartu BPJS pasien (Amin et al., 2022).

## Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Kota Mataram
Perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Kota Mataram telah melindungi  seluruh  haknya  sebagai  konsumen  pelayanan,  pasien  umum,  bahkan  pasien  yang mengikuti  BPJS  Kesehatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Phillips  M.  Hudgeon  yang menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  perlindungan  hukum preventif  dan  perlindungan  hukum  represif  oleh  RSUD  Kota  Mataram,  khususnya  bagi  pasien peserta BPJS Kesehatan, yang ditentukan berdasarkan basis. Ganti rugi preventif adalah undang- undang  yang  memberi  Anda  kesempatan  untuk  menolak  bentuk-bentuk  tertentu  sebelum pemerintah  menerimanya.  Perlindungan  hukum  yang  represif  menjadi  undang-undang  yang mampu  menyembuhkan  penyakit  tersebut.  Rumah  Sakit  Kota  Mataram  juga  telah  menetapkan pedoman  yang  mencakup  pemberian  informasi  kepada  pasien  mengenai  risiko  dan  cara mengelolanya  sebelum  layanan  medis  diberikan  kepada  pasien.  Hal  yang  menarik  dari perlindungan hukum RSUD Kota Mataram adalah masih adanya ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas rumah sakit. Oleh karena itu, pasien dapat menuntut pihak rumah sakit untuk meminta ganti rugi (Yudiana et al., 2020).
Perlindungan  Hukum Terhadap  Pengguna  JKN/BPJS  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Umum Daerah ( RSUD) Kota Depok
Seluruh pasien, khususnya pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Kota Depok harus dilindungi hukum.Namun, perilaku tidak pantas berikut ini lebih mungkin terjadi: Keterlambatan pemberian
pelayanan  medis yang diberikan oleh rumah sakit.Hal ini  bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit, namun juga tanggung jawab pasien yang  belum memahami hak-haknya sebagai pasien  pengguna  BPJS  Kesehatan.Dalam  perlindungan  hukum    pasien    BPJS  didasarkan  pada faktor internal dan  eksternal.Jika ada faktor internal seperti buruknya komunikasi antara pasien dan rumah sakit, pusat pengaduan tidak cocok untuk pasien BPJS, begitu pula fasilitas kesehatan rawat inap. Sedangkan faktor eksternal adalah pasien BPJS tidak membawa dokumen persyaratan, biaya kartu peserta BPJS yang belum dibayar, dan  kurangnya kontak dengan pasien (Kafi & Laela, 2023).

## Pelayanan Kesehatan  Bagi Pasien Bpjs Kesehatan Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Studi Di Rsud Dr. Sayidiman Magetan)
Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  berupaya  mengoptimalkan  jaminan sosial.Menyimpulkan  bahwa  pembentukan  rezim  hak  pasien  ini,  berdasarkan  Pasal  46  Perpres Nomor. 82 Tahun 2018, akan menghindari permasalahan dan konflik antara pasien pengguna BPJS dan  pihak  yang  berada  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan;  Faktor  Penyebab  ketidakpatuhan terhadap  hak-hak  pasien  adalah  kurangnya  rumah  sakit,  kurangnya  sumber  daya  keuangan  dan kurangnya pemahaman pasien tentang langkah-langkah dan proses yang harus mereka lalui ketika mencari pertolongan medis. Upaya BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak peserta BPJS Kesehatan mencakup  staf  di  setiap  rumah  sakit  yang  memiliki  akses  langsung  ke  cabang.  BPJS Kesehatan.Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Sayidiman mengatakan, rumah  sakit  komunitas  menyediakan  wadah  atau  ruang  untuk  mengatasi  permasalahan  terkait keluhan pasien (Ryani et al., 2023).

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Pasien  Umum Dengan  Pasien  Pengguna  BPJS  Kesehatan  (Studi  Di  Rsud  H  Abdul  Manan  Simatupang Kisaran)
Perlindungan hukum secara umum  diatur dalam UUPK yang mewajibkan pelayanan kesehatan untuk merawat pasien sesuai  standar yang berlaku dan tidak  membeda-bedakan pelayanan pada umumnya dan yang menggunakan BPJS. Terdapat perbedaan umum dalam pelayanan medis pasien BPJS  Kesehatan.  Faktor  penyebabnya  antara  lain  buruknya  komunikasi  antara  petugas  medis dengan  pasien  di  BPJS  Kesehatan,  buruknya  fasilitas  di  RSUD  H.  Abdul  Manan  Simatupang Kisaran, dan kurangnya pemahaman pasien terhadap prosedur medis yang ada. Berdasarkan hasil survei di RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, pasien menyatakan kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan di RSUD karena kurang perhatian yang diberikan kepada mereka dalam perawatan  pasien  rawat  inap.  Melakukan  sosialisasi  edukasi  secara  rutin  untuk  memberikan informasi  kepada  masyarakat  dan  pasien  pengguna  BPJS  Kesehatan  mengenai  kebijakan  dan prosedur yang mengatur layanan kesehatan (Sitorus et al., 2021).

## PENUTUP
Hasil  dari  beberapa  artikel  yang  diulas  untuk  perspektif  pelayanan  hukum  pasien  BPJS dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah sebagai berikut:
Pasien yang akan menerima pelayanan kesehatan BPJS adalah: Informasi dan informasi langsung dari pihak rumah sakit, sarana dan prasarana, kerjasama terkait BPJS, pasien yang tidak ikut serta dan  tidak  ada  satu  pun  pelayanan  yang  diberikan  rumah  sakit.  Tindakan  yang  dapat  dilakukan pasien untuk memenuhi Hak dan Hak Peserta BPJS Kesehatan: Tindakan yang dilakukan setiap saat  ketika  membicarakan  kebijakan  terkait:,  memberikan  akses  langsung  ke  Cabang  BPJS
Kesehatan, menyediakan fasilitas  informasi dan  media di  ruang pasien, dan tetap menempatkan staf di ruang pasien. masing-masing rumah sakit .

## Saran
Rumah  sakit  menjadi  penyedia  layanan  kesehatan  yang  mampu  memberikan  mutu pelayanan yang lebih baik, menjaga mutu pelayanan kesehatan, memberikan informasi yang akurat dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien. Diharapkan kepada BPJS selaku penyelenggara program  JKN  KIS  dapat  melakukan  kegiatan  edukasi  pelayanan  kesehatan  secara  rutin  untuk membahas  kebijakan  dan  prosedur  yang  berlaku  dalam  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat umum dan pasien pengguna BPJS Kesehatan. Pasien diharapkan dapat membantu dan mendukung Program JKN-KIS dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar iuran sesuai ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  M.  Y.  S.,  Badaru,  B.,  &  Djanggih,  H.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien Pengguna  BPJS  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Wisata  UIT  Makassar. Journal of Lex Generalis (JLS) , 3 (10), 1654–1670. Ghifari,  M.  I.  (2021). PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PASIEN  COVID-19  SEBAGAI KONSUMEN  JASA  DI  BIDANG  PELAYANAN  KESEHATANDI  RSUD  PRAYA  LOMBOK TENGAH . Universitas Muhammadiyah Mataram. Hartati, S., Hartati, O., Haryadi, T., & Pratama, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Peserta Asuransi Sosial BPJS Kesehatan. DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 118– 136. https://doi.org/10.24905/diktum.v6i2.96
Kafi, A., & Laela, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JKN BPJS KESEHATAN  DI  RUMAH  SAKIT  UMUM  DAERAH  (RSUD)  KOTA  DEPOK. Jurnal Ilmiah Publika , 11 (1), 234–243. https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8225 Pratama,  Y.  D.,  Sangking,  &  Farina,  T.  (2021).  Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
Journal of Environment and Management , 2 (2), 191–199.
https://doi.org/10.37304/jem.v2i2.2948 Ramadhani,  F.  A.,  &  Rahmawan,  D.  (2020).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP PESERTA  BPJS  KESEHATAN  YANG  DITOLAK  RUMAH  SAKIT. Reformasi  Hukum Trisakti , 2 (1),  1–15.  https://direktoriorganisasiprofesi.wordpress.com/2016/01/07/ikatan- dokter-indonesia/
Ryani, A. I., Syaifudin, A., & Bastomi, A. (2023). PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (STUDI DI RSUD dr. SAYIDIMAN MAGETAN). DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 29 (1), 6679–6692. Sembiring, A., &  Sidi, R. (2024). EFEKTIFITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM  DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN  STUDI  RUMAH  SAKIT  UMUM  SEMBIRING  DELI  TUA. Jurnal  Ners , 8 (1),
418–425.
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/17937%0Ahttp://journal .universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/download/17937/17443
Simamora, T. P., Batubara, S. A., Efrianto, I., & Sitorus, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. Al’ Adl: Jurnal Hukum , 12 (2), 270– 279. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.3091
Sitorus,  C.  D.,  Manfarisyah,  &  Abidin,  Z.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen
Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Pasien  Umum  Dengan  Pasien  Pengguna  BPJS  Kesehatan (Studi Di RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 4 (3), 382–392. https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6493 Surya, A. (2023). Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan  Operasi  Katarak  di  Rumah  Sakit. DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 19 (1),  1–10. https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.6562
Triana, Y., Noviarti, D., Budi, & Aida, Z. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta BPJS  Dalam  Pelayanan  Rawat  Inap  di  Rumah  Sakit  Swasta  Kota  Pekanbaru. Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 5 (1), 1041–1045.
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11099 Utami,  L.  F.,  &  Ginting,  L.  (2022).  Kurangnya  Pelayanan  Terhadap  Pasien  BPJS  Sebagai Konsumen Kesehatan. KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu , 1 (4), 333–339.
Yudiana,  I.  G.,  Listyaningrum,  N.,  &  S,  B.  N.  D.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien Pengguna  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Di  Rumah  Sakit  Kota  Mataram.
Media Bina Ilmiah , 14 (12), 3591–3602.
http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/600