Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA

## M. Kholil Nawawi
Ketua Jurusan Syariah dan Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Abstract
Zakat and taxes are two obligations that must be implemented by Muslims in Indonesia. This paper aims to examine the similarities and differences between zakat and taxes. Although both a liability in the field of property, but zakat and taxation both have own philosophy, and they vary in nature and principle, different source, target, and measure parts, and also different in the principles, objectives and guarantee. This paper also stressed that the people who pay taxes cannot be said to have paid the zakat, otherwise, those who have to pay zakat cannot be said to have paid the tax. However, if tax funds are used for things that are diametrically opposed to the values of Islam and the common good, and it has to be used for corruption etc, it is not
obligatory for the Muslims of Indonesia to pay taxes.
Keywords: zakat, taxes, Muslims, Indonesia

## Abstrak
Zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam persamaan dan perbedaan antara zakat dengan pajak. Meski sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun zakat dan pajak mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Ditekankan pula bahwa orang yang membayar pajak tidak dapat dikatakan telah membayar zakat, dan orang yang telah membayar zakat tidak dapat dikatakan telah membayar pajak. Meskipun demikian, apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal  yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan kemaslahatan umum, serta tidak jelas pengelolaannya bahkan menjadi peluang untuk terjadinya korupsi dan lainya, maka tidak wajib bagi umat Islam Indonesia untuk membayar
pajak.
Kata Kunci: zakat, pajak, umat Islam, Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Kajian tentang  zakat  di  Indonesia, pasti  akan bersentuhan  dan  bersinggungan dengan  pajak,  terlebih  sejak  lahirnya  Undang-undang  Nomor  38  tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  (yang  kini  telah  digantikan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2011) dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak.
Ada  yang  mempertentangkan  antara  pembayaran  pajak  dengan  pembayaran zakat.  Sebagian  dari  mereka  ada  yang  berpendapat  bahwa  umat  Islam  di  Indonesia seolah-olah  menanggung  dua  beban,  yaitu  pajak  dan  zakat.  Untuk  menghindari
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
terjadinya  beban  ganda  ini  ada  yang  berpendapat agar  zakat  yang  dibayarkan  kepada amil yang ditunjuk  penguasa dapat megurangi beban pajaknya kepada negara. Menarik untuk dipahami pernyataan Wahbah Zuhaili bahwa pajak tidak bisa dizakatkan dan zakat tidak bisa dipajakkan. Pernyataan ini secara mudah dapat dipahami karena antara pajak dan zakat keduanya bertolak dari kutub yang berbeda.
Bahwa  orang  yang  membayar  pajak  tidak  dapat  dikatakan  telah  membayar zakat,  dan  orang  yang  telah  membayar  zakat  tidak  dapat  dikatakan  telah  membayar pajak.  Konsekwensi  dari  adanya  perbedaan  yang  mendasar  tersebut,  masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat, diwajibkan membayar pajak sebagai kewajiban  warga  negara  dan juga wajib  menunaikan  zakat sebagai  kewajiban agama yang dianutnya. Masalahnya mana dulu yang harus dibayar: pajak  atau  zakat. Beruntunglah  bahwa  waktu  yang  ditetapkan  untuk  membayar  pajak  berbeda  dengan waktu  untuk  membayar  zakat.  Waktu  untuk  membayar  pajak  telah  ditetapkan  sebagai tahun  fiskal  yaitu  dari bulan  Januari s/d  Desember  dan paling lambat dibayarkan  pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sedang waktu membayar zakat disesuaikan dengan kondisinya  yaitu  dihitung  setelah  satu  tahun  dari  memulainya  pada  zakat perdagangan/perusahaan, emas dan perak, hewan ternak dan ketika panen pada zakat pertanian  .  Karena  waktu  berjalan  terus,  maka  tidak  dapat  ditentukan  lagi  mana  yang terlebih  dahulu  pajak  atau  zakat.  Keberatan  membayar  pajak  karena  telah  membayar zakat  sebenarnya  juga  merugikan  umat  Islam  sendiri  apalagi  dalam  keadaan  dimana pembayaran zakat belum sesuai dengan yang seharusnya. Penurunan penerimaan pajak akan  mengakibatkan  menurunnya  kemampuan  Pemerintah  dalam  membiayai pembangunan  sektor  agama  dan  sektor-sektor  lainnya  yang  menjadi  sasaran pembayaran zakat. Dengan demikian beban ganda yang ditanggung umat Islam itu telah diimbangi dengan manfaat ganda yang diterima umat Islam.
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  pandangan  kritis  terhadap literatur yang ada dan observasi terhadap kondisi yang berkembang saat ini.

## II. PENGERTIAN ZAKAT DAN DASAR HUKUM ZAKAT
Zakat  menurut  pengertian  bahasa  adalah  mempunyai  beberapa  arti  kata  “ al- Musytarak” artinya  yang  mempunyai  pengertian  lebih  dari satu) al-namâ ialah  tumbuh  , ath-Thaharatu ialah kesucian dan ash-Shalahu artinya beresan.  Kata  “zakat”  itu  berlaku umum bagi shadaqah wajib, shadaqah sunnah, nafaqah, ampunan dan hak. 1
Menurut  Nuruddin  Mhd.  Ali,  ditinjau  dari  segi  bahasa,  kata  zakat  merupakan bantuk  kata  dasar  (masdar)  dari zakaa yang  berarti  berkah,  tumbuh,  bersih,  dan  baik. Karenanya, zakaa ,  berarti  tumbuh dan berkembang, bila  dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.
Sedang menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang  agak  berbeda  antara  satu  dan  lainnya,  akan  tetapi  pada  prinsipnya  sama,  yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari  harta dengan  persyaratan  tertentu,  yang  Allah SWT mewajibkan  kepada  pemiliknya,  untuk  diserahkan  kepada  yang  berhak  menerimanya, dengan persyarakatn tertentu pula. 2
Zakat adalah rukun  Islam yang ketiga. Dasar  hukum wajibnya cukup banyak dan jelas diterangkan dalam al-Qur’an dan al-hadits. Karenanya umat Islam telah Ijma’.
1 Imam Muhammad Ibnu Ismail, Subulus Salam Juz II (Surabaya; Alhidayah, 1926), hlm.120.
2 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta; Gema Insani Press, 2002), hlm.7.
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Harta  yang  dibagi-bagi  itu  namanya  zakat,  sedangkan  kata  zakat  itu  berarti bertambah suci dan berubah, karena dengan dikeluarkannya zakat diharapkan kekayaan menjadi bertambah, suci dan barakah (serba berkecukupan).
Madzhab  Hanafi  mendefinisikan  zakat  dengan  menjadikan  sebagian  harta  yang khusus  dari  harta  yang  khusus  sebagai  milik  orang  yang  khusus,  yang  ditentukan  oleh syari’at karena Allah. 3
Menurut  Madzhab  Syafi’i  zakat  adalah  sebuah  ungkapan  keluarnya  harta  atau tubuh sesuai dengan cara  khusus. Sedangkan menurut madzhab  Hanbali,  zakat  adalah hak  yang  wajib  dikeluarkan  dari  harta  yang  khusus  untuk  kelompok  yang  khusus  pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur’an. 4
Meskipun  zakat  merupakan  ibadah  fardhiyah  yang  diwajibkan  secara  individual, namun berimplikasi luas pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan lain  sebagainya.  Zakat  dengan  definisi  sedekah  wajib  sebenarnya  hanya  merefleksikan nilai spiritual dan nilai kedermawanan dalam Islam. 5
Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  atau  pejabat  berwenang,  tanpa  mendapat  imbalan tertentu  yang  dilakukan  pemerintah  sesuai  dengan  kemampuan  pemilik  harta,  yang dialokasikan untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. 6
Zakat telah dijelaskan dalam al-qur’an pada 82 ayat (tempat). Dari antara ayat al- Qur’an tersebut ialah surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:
:
ُﷲ َ و  ْ مُﮭَ ﻟ  ٌ ن َ ﻛَ ﺳ َ ك َ ﺗَ ﻼَﺻ  ﱠ نِ إ  ْ م ِ ﮭْﯾَ ﻠَ ﻋ ﱢل َ ﺻ َ و ﺎَﮭِ ﺑ ْ م ِ ﮭ ْﯾﱢ ﻛ َ زُ ﺗ َ و ْ مُھُرﱢﮭ َ طُ ﺗ  ً ﺔَ ﻗ َ دَ ﺻ ْ م ِ ﮭِ ﻟا َ و ْ ﻣَ أ  ْ ن ِﻣ  ْ ذ ُ ﺧ ﻲِﻠ َ ﻋ ٌﻊْﯾِﻣ َ ﺳ
Artinya,”Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan menyucikan mereka”. Maksudnya, dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan berlebih-lebihan dalam mencintai harta mereka.”
Dan surat ar-Ruum 39 yang berbunyi:
: َ د ْ ﻧِﻋ وُﺑ ْ رَﯾ َ ﻼَ ﻓ  ِ سﺎﱠ ﻧﻟا  ِ لا َ و ْ ﻣَ أ  ِ ﻲﻓ  َ وُﺑ ْ رَﯾِﻟ ﺎًﺑ ِ ر  ْ ن ِﻣ  ْ مُ ﺗْﯾَ ﺗآ ﺎَ ﻣ َ و َنوُ ﻔ ِﻌ ْ ﺿُﻣْ ﻟا ُمُھ  َ كِﺋَ ﻟوُ ﺄَ ﻓ ِﷲ َ ﮫ ْ ﺟ َ و  َ نوُدﯾ ِ رُ ﺗ ٍةﺎ َ ﻛ َ ز  ْ ن ِﻣ  ْ مُ ﺗْﯾَ ﺗآ ﺎَ ﻣ َ و ِﷲ
Artinya  :  “Dan  sesuatu  riba  (tambahan)  yang  kamu  berikan  agar  dia  bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai  keridhaan  Allah,  Maka (yang  berbuat  demikian)  Itulah  orang-orang  yang  melipat  gandakan  (pahalanya).”  (QS. Ar- Ruum : 39)
Zakat  disebut  hak,  oleh  karena  memang  zakat  itu  merupakan  ketetapan  yang bersifat  pasti  dari  Allah  SWT  yang  harus  diberikan  kepada  mereka  yang  berhak menerimnya (mustahik). 7
Untuk menegaskan wajibnya kaum muslim menunaikan ibadah zakat maka harus melihat  adanya  sumber  hukum  atau  pedoman  sebagai  acuan  dalam  mengikuti  hukum
3 Wahbah Zuhailiy, Zakat Kajian Beberapa Madzhab (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000), h.. 83.
4 Ibid, hal. 84.
5 Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007), h.. 153.
6 Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2003),h..3.
7 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Shadaqah (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.. 15
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Islam. Ajaran Islam itu bersifat dinamis dan responsif terhadap situasi zaman dan tempat serta  mampu  menjawab  tuntutan-tuntutan  pembaharuan  dan  perkembangan  zaman. Demikian  pula  dengan  zakat,  sebuah  ajaran  yang  berkaitan  dengan  harta  dan  pribadi orang perorangan pemilik harta, bersih harta dan bersih pula hati pemilik harta dari sifat- sifat tercela (kikir, hasad dan tak peduli).
Zakat  adalah  ibadah  yang  berkaitan  dengan  harta  benda.  Pertumbuhan  dan perkembangan  usaha  manusia  yang  mendatangkan  hasil  dan  keuntungan  membawa pengaruh  pula  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  zakat.  Seseorang  yang memenuhi  syarat-syaratnya,  yaitu  setiap  muslim  yang  mempunyai  kekayaan-kekayaan itu sampai pada nisabnya, wajib mengeluarkan zakatnya. Para pengusaha  yang sukses apakah  melalui  usaha  pertanian,  perkebunan,  peternakan,  perikanan,  perhutanan, pertambangan,  perindustrian,  perdagangan,  dan  jasa  atau  usaha-usaha  lainnya  harus menyadari  bahwa  di  dalam  kekayaannya  itu  ada  sebagian  milik  orang  lain  yang  harus diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  melalui  zakat  bila  telah  sampai  nisabnya. Dan  jika  belum  sampai  nisabnya,  mengamalkan  sebagian  hartanya  melalui  infaq  dan shadaqah. 8
Adapun landasan dasar wajib berzakat ini disebutkan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan pendapat ulama.
a. Al-Qur’an Di dalam Al-Qur’an disebutkan antara lain : “Dan  Dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  ruku'lah  beserta  orang-orang  yang ruku' “(QS. Al-Baqarah : 43)
“Hai  orang-orang yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian dari  hasil usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  kami  keluarkan  dari  bumi  untuk kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan memincingkan  mata  terhadapnya.  dan  Ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha Terpuji”. (al-Baqarah : 267)
ُﷲ َ و  ْ مُﮭَ ﻟ  ٌ ن َ ﻛَ ﺳ َ ك َ ﺗَ ﻼَﺻ  ﱠ نِ إ  ْ مِ ﮭْﯾَ ﻠَ ﻋ ﱢل َ ﺻ َ و ﺎَﮭِ ﺑ  ْ مِ ﮭ ْﯾﱢ ﻛ َ زُ ﺗ َ و ْ مُھُرﱢﮭ َ طُ ﺗ  ً ﺔَ ﻗ َ دَ ﺻ ْ م ِ ﮭِ ﻟا َ و ْ ﻣَ أ  ْ نِﻣ  ْ ذ ُ ﺧ ﻲِﻠ َ ﻋ ٌﻊْﯾِﻣ َ ﺳ
Artinya  : Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan[658]  dan  mensucikan[659]  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah : 103)
b. Hadits/Sunnah
Dalam hadits / sunnah Rasulullah SAW diterangkan antara lain : Dalam hadits riwayat Bukhari Rasulullah Bersabda :
Artinya  :  Beritahukan  kepada  mereka  bahwa  Allah  mewajibkan  kepada  mereka zakat yang diambl dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan/diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. (HR Bukhari)
A.  Orang yang berhak menerima zakat
Orang  yang  berhak  menerima  zakat  fitrah  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  dalam  Al-Qur’an ada delapan Golongan.
“ Sesungguhnya sedekah – sedekah (zakat) itu hanya untuk orang – orang Fakir, Miskin, Pengurus  zakat  (amil),orang  –  orang  yang  telah  dibujuk  hatinya  (muallaf),  Untuk
8 B. Wiwoho, Usman Yatim, Enny A. Hendargo (Ed.), Zakat dan Pajak ( Jakarta; PT. Bina Rena Pariwara, 1991), h..30.
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
memerdekakan  budak  –  budak  yang  telah  dijanjikan  akan  dimerdekakan,  orang  yang berhutang  (gharim)  untuk dijalan Allah  (sabilillah)  dan untuk orang musafir  (orang  yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah ” (Q.S. At taubah : 60)
Penjelasan ayat tersebut menurut imam syafi’i sebagai berikut :
a) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta.
b) Miskin,  adalah  orang  yang  memiliki  pekerjaan  namun  penghasilanya  tidak mencukupi kebutuhannya.
c) Amil, adalah panitia yang menerima dan membagikan zakat.
d) Muallaf, adalah
i. Orang yang baru masuk Islam karena Imannya belum teguh.
ii. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya dengan harapan agar orang lain dari kaumnya masuk Islam.
iii. Orang  Islam  yang  berpengaruh  di  orang  Kafir  agar  kita  terpelihara dari kejahatan orang – orangkafir dibawah pengaruhnya.
iv. Orang yang sedang menolak  kejahatan  dari orang  –  orang yang  anti zakat.
e) Riqab,  adalah  budak  yang  ingin  memerdekakan  diri  dengan  membayar  uang tebusan.
f)  Gharim,  adalah  orang  yang  banyak  hutang,  baik  untuk  diri  sendiri  maupun  untuk mendamaikan orang yang berselisih maupun untuk menjamin hutang orang lain.
g) Sabilillah, adalah untuk kepentingan agama.
h) Ibnu sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal.

## III. PENGERTIAN PAJAK
Pajak  adalah  prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terutang  kepada penguasa  (menurut  norma-norma  yang  ditetapkannya  secara  umum),  tanpa  adanya kontraprestasi,  dan  semata-mata  digunakan  untuk  menutup  pengeluaranpengeluaran umum.
Menurut  Prakoso  pengertian  “Pajak  adalah  iuran  wajib  anggota  masyarakat kepada  negara  karena  Undang-Undang,  dan  atas  pembayaran  tersebut  pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.”
Sedangkan  pengertian  pajak  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menyebutkan  bahwa  Pajak  adalah  pungutan  wajib,  biasanya  berupa  uang  yang  harus dibayar  oleh  penduduk  sebagai  sumbangan  wajib  kepada  negara  atau  pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb.
Menurut  Sudarsono  (1994)  pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  yang  dapat dipaksakan  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  yang  menurut  peraturan dengan  tidak  dapat  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Soemitro (1997,h.7) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan  kekayaan  dari  sektor  partikelir  kepada  sektor  pemerintahan)  berdasarkan
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum.
Pajak  juga  dapat  diartikan  penyerahan  sebagian  kekayaan  kepada  Negara karena  suatu  keadaan  tertentu,  kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman  tetapi  menurut  pemerintah  hal  ini  dapat dipaksakan  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  secara  langsung,  untuk  memelihara kesejahteraan umum.
Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai  pengeluaran secara umum disamping  kewajiban  suatu  warga  Negara.  Secara  politik  pajak  merupakan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembangunan  dan  pertahanan  menuju  masyarakat  yang berkeadilan.  Oleh  karena  itu  pajak  merupakan  alat  yang  paling  efektif  dari  kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada Negara.
Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak  merupakan  alat  untuk  menggerakkan  ekonomi  yang  digunakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pajak  juga  digunakan  sebagai  motor penggerak  kehidupan  ekonomi  rakyat.    Dari  sudut  pandang  hukum  pajak  adalah masalah  keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan  pemerintah untuk mengatur  permasalahan  keuangan  Negara.  Dari  sudut  pandang  keuangan  pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.
Dari  pengertian-pengertian  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa unsur-unsur pajak adalah :
a.  Iuran  masyarakat  kepada  negara,  dimana  swasta  atau  pihak  lain  tidak  boleh memungut.
b.  Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum.
c.  Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
d.  Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
e.  Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai public investment

## IV. TUJUAN DAN FUNGSI PAJAK
Secara  umum  tujuan  diberlakukannya  pajak  adalah  untuk  mencapai  kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara :
1.  untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi
2.  untuk mendorong tabungan dan menanam modal
3.   untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
4.   untuk memodifikasi pola investasi
5.  untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
6.  untuk memobilisasi surplus ekonomi

## V. SUBYEK, OBYEK DAN BESARAN PAJAK
Subjek pajak adalah : Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.
Objek  pajak  adalah  penghasilan  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
memelihara penghasilan,  penyusutan,  iuran, kerugian,  biaya penelitian  dan pengembangan perusahaan dan piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih.
Pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh berdasarkan pasal 17 no. 17 tahun 2000 yaitu (PKP dalam rupiah).
- Orang Pribadi
#  PKP s/d 25 juta Rp. 05 % #  > 25 juta s/d 50 juta Rp. 10 % #  > 50 juta s/d 100 juta Rp. 15 % #  > 100 juta s/d 200 juta Rp. 25 % #  > 200 juta Rp. 35 %
- Badan #  PKP s/d 50 juta Rp. 10 % #  > 50 juta s/d 100 juta Rp. 15 % # > 100 juta Rp. 30 %

## VI. ZAKAT DAN PAJAK DALAM ISLAM
Zakat  dan  pajak,  meski  keduanya  sama-sama  merupakan  kewajiban  dalam bidang  harta,  namun  keduanya  mempunyai  falsafah  yang  khusus,  dan  keduanya berbeda  sifat  dan  asasnya,  berbeda  sumbernya,  sasaran,  bagian  serta  kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.
Dalam  hukum  Islam,  istilah  pajak  dapat  diartikan  Al-jizyah,  Al-kharaaj,  Adh- dhariibah  dan  Al-usyuriyah.  Al-jizyah  merupakan  suatu  bagian  kekayaan  yang  diambil dari  orang-orang  kafir  dzimmi  sebagai  kewajiban  baginya,  karena  telah  dilindungi keselamatan  diri  dan  hartanya  oleh  pemerintah  Islam.  Al-kharaj  merupakan  suatu bagian  kekayaan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  setiap  penduduk  yang  tunduk  di  bawah kekuasaan  pemerintah  Islam,  bagi  yang  memiliki  tanah  pertanian  atau  perkebunan. Sedangkan  istilah  Adh-Dhariibah  merupakan  suatu  bagian  kekayaan  yang  dikeluarkan oleh  orang-orang  kafir  yang  telah  ditaklukan  oleh  tentara  Islam  dengan  sebutan  “Ahlu Harbi”.  Kalau mereka  dibebani  pajak 10%  dari  harta kekayaan, maka hal itu  disebu Al- ‘usyuriyah.

## VII. HAKIKAT PAJAK DAN ZAKAT
Pajak  ialah  kewajiban  yang  ditetapkan  terhadap  wajib  pajak,  yang  harus disetorkan kepada negara sesuai  dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umumdi satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.
Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala terhadap kaum  Muslimin  yang diperuntukkan  bagi  mereka,  yang  dalam Quran  disebut  kalangan fakir  miskin  dan  mustahik  lainnya,  sebagai  tanda  syukur atas  nikmat  Allah  Subhanahu Wa Ta’ala  dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk  membersihkan diri dan hartanya.
Dapat dipetik beberapa titik persamaan antara zakat dan pajak:
a. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan
b. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat)
c. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
d. Mempunyai  tujuan  kemasyarakatan,  ekonomi  dan  politik  disamping  tujuan keuangan.
Adapun segi perbedaannya:
a. Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat: suci, tumbuh. Pajak ( dharaba ): upeti.
b. Mengenai hakikat dan tujuannya Zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.
c. Mengenai  batas  nisab  dan  ketentuannya.  Nisab  zakat  sudah  ditentukan  oleh  sang Pembuat  Syariat,  yang  tidak  bisa  dikurangi  atau  ditambah-tambahi  oleh  siapapun juga.  Sedangkan  pada  pajak  bisa  hal  ini  bisa  berubah-ubah  sesuai  dengan  polcy pemerintah.
d. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya, Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
e. Mengenai  pengeluarannya,  Sasaran  zakat  telah  terang  dan  jelas.  Pajak  untuk pengeluaran umum negara.
f. Hubungannya dengan penguasa, hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.
g. Maksud  dan  tujuan,  zakat memiliki  tujuan spiritual  dan  moral  yang  lebih  tinggi  dari pajak.
Perbedaan lain yang sangat jelas antara pajak dan zakat di antaranya.
a.  Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nishabynya. 9 Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasaa di suatu tempat.
b.  Zakat  berlaku  bagi  kaum  muslimin  saja,  hal  itu  lantaran  zakat  berfungsi  untuk menyucikan  pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita  katakan kepada  orang kafir 10 karena orang kafir tidak akan menjadi suci malainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan  pajak  berlaku  bagi  orang-orang  kafir  yang  tinggal  di  tanah  kekuasaan kaum muslimin
c.  Yang  dihapus  oleh  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  tentang  penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun  zakat,  maka  ia  bukanlah  pajak,  karena  zakat  termasuk  bagian  dari  harta yang  wajib  ditarik  oleh  imam/pemimpin  dan  dikembalikan/diberikan  kepada  orang- orang yang berhak. 11
d.  Zakat  adalah  salah  satu  bentuk  syari’at  Islam  yang  cicontohkan  oleh  Rasulullah Shallallahu  ‘alaihi wa sallam. Sedangkan  pajak merupakan sunnahnya  orang-orang jahiliyah  yang  asal-usulnya  biasa  dipungut oleh para  raja  Arab  atau  non Arab,  dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui/melewati daerah kekuasannya
9 Lihat At-Taubah : 60
10 Lihat Al-Mughni 4/200
11 Asal perkataan ini diucapkan oleh Al-Jashshah dalam Ahkamul Qur’an 4/366
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Tabel 1. Persamaan antara zakat dan pajak
Uraian Zakat Pajak Unsur paksaan at-taubah : 103 dan diperangi Pada masa kholifah Abu Bakar peringatan dan penyitaan Unsur pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) Dijen Pajak, KPPN Tujuan Kesejahteraan masyarakat “Pembangunan kesejahteraan” Imbalan tidak ada imbalan tidak ada imbalan Tabel 2. Perbedaan zakat dengan  pajak Nama Zakat Pajak Dasar hukum Al-Qur’an dan al-Hadits Undang-undang & PP. Sifat Kewajiban Kenegaraan Kewajiban Agama Subyek Umat Islam saja Semua warga negara Ketentuannya Dari pembuat syari’at (Allah) Kebijakan dan kekuatan dari penguasa Kelestarian dan keberlangsungannya Bersifat tetap dan terus menerus Ada selagi diperlukan dan lenyap bila tidak diperlukan Hubungan dengan Penguasa Hubungannya dengan Allah Hubungannya dengan pemerintah
Berdasarkan poin-poin di atas dapatlah dikatakan bahwa “zakat adalah ibadat dan  pajak sekaligus”.  Karena sebagai  pajak,  zakat  merupakan  kewajiban berupa  harta yang  pengurusannya  dilakukan  oleh  negara.  Negara  memintanya  secara  paksa,  bila seseorang  tidak  mau  membayarnya  sukarela,  kemudian  hasilnya  digunakan  untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.
Apa  yang  coba  diterangkan  dalam  masalah  perpajakan  dewasa  ini  telah dilaksanakan  Islam  jauh sebelumnya.  Inilah syariat  yang berasal  dari  Pembuat  Syariat yang Maha Tahu. Berikut ini adalah salah satu bab dalam buku Yusuf Al Qardhawi yang mengupas hal tersebut :

## VIII. PRINSIP KEADILAN ANTARA PAJAK DAN ZAKAT
Para  ahli  ekonomi  keuangan  menyerukan  agar  dalam  masalah  perpajakan hendaknt  tetap  memegang  prinsip  dan  kaedah  yang  dapat  menghalangi  timbulnya penipuan dan  kecurangan sehingga  menepati prinsip keadilan, disamping  itu dapat mencapai  sasaran  yang  tepat  dengan  tidak  memberatkan  pihak  wajib  pajak  disatu
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
segi dan  pihak pelaksana administrasi keuangan  di sisi  lain. Hal  ini ternyata sudah diterapkan Islam dalam mekanisme zakat jauh sebelumnya.
Dikenal empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu: keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.

## a)  Tentang Keadilan
Ini  merupakan  prinsip  pertama  yang  wajib  diperhatikan  dalam  setiap pajak  yang  dikenakan  pada  masyarakat.  Prinsip  yang  sesuai  dengan  syariat Islam, dimana Islam menuntutnya dalam segala hal. Prinsip keadilan ini dijumpai pada:
i. Sama  rata  dalam  kewajiban  zakat.  Setiap  Muslim  yang mempunyai  satu  nisab  zakat  adalah  wajib  zakat  tanpa memandang  bangsa,  warna  kulit,  keturunan  atau  kedudukan dalam  masyarakat,  laki-laki,  perempuan,  pemerintah,  yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama.
ii. Membebaskan harta yang kurang dari nisab
iii. Larangan  berzakat  dua  kali.  Banyak  hadits  yang  menerangkan larangan  ini.  Dalam  studi  perpajakan  dikenal  dengan  nama: “Larangan Pajak Ganda”.
iv. Besar zakat sebanding  dengan besar  tenaga  yang  dikeluarkan. Semakin  mudah  memperoleh,  semakin  besar  zakatnya,  seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%.  Prinsip ini masih belum begitu dihiraukan oleh para ahli keuangan.
v. Memperhatikan  kondisi  dalam  pembayaran.  Dengan  juga memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang- hutang yang dimiliki, dipungut dari pendapatan bersih, dan lain- lain.
vi. Keadilan  dalam  praktek.  Islam  memberikan  perhatian  istimewa dan  hati-hati  terhadap  pelaksana  pemungut  zakat  (amil),  yaitu dengan  persyaratan  yang  tinggi  untuk  menjadi  amil,  dan  posisi yang  mulia  bagi mereka, seperti  hadits sebagai berikut:  “ Orang yang  bekerja memungut sedekah  dengan  benar  adalah  seperti orang yang berperang di jalan Allah” (Hadits shahih).

## b)  Tentang Kepastian
Pengetahuan  para  subjek  pajak  tentang  kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan sedikitpun, sebab ketidakpastian dalam sistem  pajak  apapun  sangat  membahayakan  bagi  tegaknya  keadilan  dalam distribusi  beban  pajak.  Kepastian  itu  sangat  erat  hubungannya  dengan kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas.
c)  Tentang Kelayakan
Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga  dengan sukarela mereka  akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.
Dalam zakat hal ini sudah mendapat perhatian seperti halnya:
i. Perintah untuk memungut zakat dari harta yang kualitasnya pertengahan dan melarang memungut yang terbaik, misalnya ternak.
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
ii. Nabi menyuuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah- buahan.
iii. Bolehnya  menangguhkan  zakat  karena  ada  satu  sebab  yang  menghalangi,  misalnya ketika terjadi wabah kelaparan.
iv. Dan lain-lain.

## d)  Tentang Faktor Ekonomis
Yang  dimaksudkan  disini  adalah  ekonomis  dalam  biaya  pemungutan pajak  dan  menjauhi  berbagai  pemborosan.  Jangan  sampai  bagian  besar  dari pajak  yang  terkumpul  hanya  habis  terserap  oleh  petugas  pajak.  Islam  sangat melarang  pemborosan  kepada  harta  pribadi  seseorang,  apalagi  terhadap  harta kepunyaan  umum  terutama  lagi  terhadap  harta  zakat.  Diceritakan,  bagaimana para  petugas  zakat  berangkat  untk  mengumpulkan  zakat,  yang  lalu  dibagikan kepada  yang  berhak,  sehingga  ketika  mereka  pulang  pun  mereka  tidak membawa  apa-apa  lagi.  Jatah  untuk  para  amilpun  di  batasi  (maksimal  1/8 bagian).

## IX. HUKUM  PAJAK MENURUT TOKOH-TOKOH MUSLIM
1.  Ibnu  Umar  Radhiyallahu  ‘anhuma  pernah  ditanya  apakah  Umar  bin  Khaththab Radhiyallahu  ‘anhu  pernah  menarik  pajak  dari  kaum  muslimin.  Beliau  menjawab  : “Tidak, aku tidak pernah mengetahuinya” [Syarh Ma’anil Atsar 2/31] 2. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menulis sepucuk surat kepada Adi bin Arthah, di dalamnya ia berkata : “Hapuskan dari manusia (kaum muslimin) Al-Fidyah, Al-Maidah,  dan  Pajak.  Dan  (pajak)  itu  bukan  sekedar  pajak  saja,  melainkan termasuk dalam kata Al-Bukhs yang telah difirmankan oleh Allah.
“…Dan janganlah kamu merugikan/mengurangi manusia terhadap hak-hak mereka, dan  janganlah  kamu berbuat  kejahatan  di  muka bumi dengan  membuat kerusakan” [Hud:85]
Kemudian  beliau  melanjutkan  :  “Maka  barangsiapa  yang  menyerahkan  zakatnya (kepada  kita),  terimalah  ia,  dan  barangsiapa  yang  tidak  menunaikannya,  maka cukuplah Allah yang akan membuat perhitungan dengannya” [Ahkam Ahli Dzimmah 1/331]
3.  Imam  Ahmad  rahimahullah  juga  mengharamkan  pungutan  pajak  dari  kaum muslimin,  sebagaimana  yang  dinukil  oleh  Ibnu  Rajab  rahimahullah  dalam  kitab Jami’ul Ulum wal Hikam 4. Imam Al-Jashshash rahimahullah berkata dalam kitabnya Ahkamul Qur’an (4/366) :  “Yang  ditiadakan/dihapus  oleh  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  dari pungutan  sepersepuluh  adalah  pajak  yang  biasa  dipungut  oleh  kaum  jahiliyah. Adapun  zakat,  sesungguhnya  ia  bukanlah  pajak.  Zakat  termasuk  bagian  dari  harta yang  wajib  (untuk  dikeluarkan)  diambil  oleh  imam/pemimpin  (dikembalikan  untuk orang-orang yang berhak)” 5. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Syarh As-Sunnah (10/61) :” Yang dimaksud dengan sebutan ( ِ س ْ ﻛ َ ﻣْ ﻟا ُبِﺣﺎَ ﺻ )Shahibul Maks, adalah mereka yang biasa  memungut pajak  dari  para  pedagang  yang  berlalu  di wilayah mereka dengan memberi nama Al-Usyr ( ُرﺎﱠ ﺷ َ ﻌْ ﻟا ). Adapun para petugas yang bertugas mengumpulkan shadaqah-shadaqah  atau  yang  bertugas  memungut  upeti  dari  para  ahli  dzimmah atau  yang  telah  mempunyai  perjanjian  (dengan  pemerintah  Islam),  maka  hal  ini memang ada dalam syari’at Islam selama mereka tidak melampaui batas dalam hal
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
itu.  Apabila  mereka  melampaui  batas  maka  mereka  juga  berdosa  dan  berbuat zhalim. Wallahu a’lam.
6. Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya, Nailul Authar (4/279) mengatakan : “Kata  Shahibul  Maks  ( ِ س ْ ﻛ َ ﻣْ ﻟا ِﺣﺎ َ ﺻ ُب )adalah  para  pemungut  pajak  dari  manusia  tanpa haq”.
7.  Syaikh  Ibnu  Baz  rahimahullah  dalam  kitabnya,  Huquq  Ar-Ra’iy  war  Ra’iyyah, mengatakan  :  “Adapun  kemungkaran  seperti  pemungutan  pajak,  maka  kita mengharap agar pemerintah meninjau ulang (kebijakan itu)”.
8.  Ijma’  kaum  Muslimin,  Imam  Ibnu  Hazm  Al  Andalusi  Rahimahullah  mengatakan dalam  kitabnya,  Maratib  Al  Ijma’  (hal.  121),  dan  disetujui  oleh  Syaikhul  Islam  Ibnu Taimiyah  rahimahullah  :”Dan  mereka  (para  ulama)  telah  sepakat  bahwa  para pengawas  (penjaga)  yang  ditugaskan  untuk  mengambil  uang  denda  (yang  wajib dibayar)  di  atas  jalan-jalan,  pada  pintu-pintu  (gerbang)  kota,  dan  apa-apa  yang (biasa)  dipungut  dari  pasar-pasar  dalam  bentuk  pajak  atas  barang-barang  yang dibawa  oleh  orang-orang  yang  sedang  melewatinya  maupun  (barang-barang  yang dibawa)  oleh  para  pedagang  (semua  itu)  termasuk  perbuatan  zhalim  yang  teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik.
Kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat barang yang mereka  perjualbelikan  (zakat  perdagangan)  setiap  tahunnya,  dan  (kecuali)  yang mereka  pungut  dari  para  ahli  harbi  (kafir  yang  memerangi  agama  Islam)  atau  ahli dzimmi  (kafir  yang  harus  membayar  jizyah  sebagai  jaminan  keamanan  di  negeri muslim), (yaitu) dari barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah beselisih tentang hal tesebut, (sebagian) berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil sedikitpun dari itu semua, kecuali apa yang telah  disepakati  dalam  perjanjian  damai  dengan  dengan  ahli  dzimmah  yang  telah disebut dan disyaratkan saja”
9. Fatwa moratorium pajak munas NU di Cirebon Jawa Barat  sebagaimana yang di kemukakan  ketua  PB  NU  KH.  Said  Aqil  Siraj  “  kewajiban  membayar  pajak  untuk sementara sebaiknya dihentikan (moratorium) sampai pemerintah bisa membuktikan tidak  ada  kebocoran  dari  sektor  penerimaan  pajak  ,  dan  tidak  ada  kewajiban  bagi umat  Islam  untuk  membayar  pajak,  yang  ada  hanya  membayar  zakat.“  (Radar Bogor, 18 September 2012 halaman 5).

## X.  KESIMPULAN
Dari kajian dan pembahasan tentang Hukum Zakat dan Pajak bagi umat Islam di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Zakat  sebagai  salah  satu  rukun  Islam  yang  merupakan  ibadah  maaliyah      yang      memiliki kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  membangun  masyarakat.  Untuk    terjaminnya pengelolaan  zakat dengan baik dalam lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  ditentukan  harus  adanya  unsur  pertimbangan,  pengawas  yang terdiri  atas ulama,  kaum  cendikia, masyarakat dan  pemerintah serta adanya  sanksi  hukum terhadap  pengelola  zakat  yang  tidak  mencatat  dengan  tidak  benar.  Jika  zakat  dikelola dengan  baik,  pengambilan  maupun  pendistribusiannya,  pasti  akan  mengangkat kesejahteraan masyarakat.
2  Pajak  adalah  bagian  dari  harta  kekayaan  seseorang  atau  badan  yang  dikeluarkan  untuk Negara  oleh  Wajib  Pajak  dalam  setiap  tahun.  Pendayagunaan  pajak  berfungsi  sebagai Budgetair  yaitu  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  dalam  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  dan  berfungsi  untuk  mengatur  (Regulerend)  yaitu  sebagai  alat  untuk melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  sosial  ekonomi.  Pajak  Penghasilan  yaitu
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
yang  berkenaan  dengan  penghasilan  yang  diperolehnya  selama  satu  tahun  pajak. Penerimaan  Pajak  Penghasilan  dibagi  untuk  pemerintah  pusat  80  %  dan  20  %  untuk pemerintah daerah tempat Wajib Pajak.
Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya dilakukan penagihan dengan surat paksa dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.
3. Di kalangan masyarakat terjadi perkembangan perbedaan pendapat tentang persamaan dan perbedaan  antara  zakat  dan  pajak.  Sebagian  mempersamakannya  secara  mutlak  dan sebagian  lain  membedakannya  secara  mutlak.  Persamaan  antara  Zakat  dan  Pajak  adalah unsur  paksaan,  unsur  pengelola,  dari  sisi  tujuan  dan  imbalan.  Sedangkan  perbedaannya adalah dari segi nama dan etikanya, segi dasar hukum dan sifat kewajiban, mengenai batas dan ketentuannya, mengenai kelestarian dan kelangsungannya, mengenai pengeluarannya, hubungan dengan penguasa dan maksud tujuannya.
4.  Apabila  dana  zakat  belum  memenuhi  kebutuhan  mustahiq  secara  optimal,  terutama  dalam rangka  peningkatan  kwalitas  kehidupanya  atau  untuk  kepentingan  negara  dalam  rangka pembangunan  masyarakat  secara  lebih  luas  dalam  berbagai  sektor,  maka  bagi  kaum muslimin  Indonesia  wajib  menunaikan  zakat  sekaligus  membayar  pajak.  Bahkan  ajaran Islam  mendorong umatnya    untuk  tidak  hanya    menunaikan  zakat,  tetapi  juga  menunaikan imfak  dan  sedekah  yang  tidak  terbatas  jumlahnya  sekaligus  pemamfaatan  dan pendayagunaanya yang sangat luas dan pleksibel yang sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal  yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai  ajaran  Islam  dan  kemaslahatan  umum  serta  tidak  jelas  pengelolaannya  bahkan menjadi  peluang  untuk  terjadinya  korupsi  dan  lainya,  maka  tidak  wajib  bagi  umat  Islam Indonesia untuk membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat (terjemahan), Litera Antar Nusa, Bogor Baru, tt,
B. Wiwoho, Usman Yatim, Enny A. Hendargo (Ed.), Zakat dan Pajak ( Jakarta; PT. Bina Rena Pariwara, 1991
Gazi  Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2003
Hafidhuddin,  Didin, Zakat  dalam  perekonomian  modern ,Jakarta,  Gema  Insani  press, 2002
,                ,    Panduan  Praktis  Tentang  Zakat  Infaq  Sedekah (Jakarta:  Gema Insani, 1998
Jahrah, Abu, Zakat  Dalam Perspektif Sosial ,  terj.  Ali Jawawi, Jakarta : Pustaka  Firdaus, tt,
Keputusan  Menteri  Agama  RI  nomor  581/1999  ,  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 38/1999 , Bandung, BAZIS Kabupaten Bangdung, 2000.
Mardiasmo, Perpajakan , Jogyakarta, Andi, 1997
Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007
Nawawi -- HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Tunggal,  Hadi  Setia, Peraturan  pelaksanaan  Undang-undang  Perpajakan  tahun  2000, Harvarindo,   2001
Undang-undang Perpajakan tahun 2000, Citra Umbara, Bandung, tt.
Undang-undang  RI  Nomor  38/1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat  di  lengkapi  Panduan Praktis Amil Zakat, Jakarta, Forum Zakat,  tt.
Zuhaili,  Wahbah, Zakat  Kajian  Berbagai  Madzhab, terj.  Bandung,  PT.  Remaja Rosdakarya, tt.