## Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Rangka
Menyongsong Pasar Global
oleh:
*) Rosmiati, S.Pd., M.Pd.

## **)Dosen Universitas Jambi

## Abstract
The era globalization has challenged business to compete produce a quality product types.  Once  the  importance  of  the  role  of  bussines  especially  micro,  small  and  medium enterprises  (SMEs)  in  producing  a  product,  it  is  necessary  effors  and  right  strategies  for empowering    micro,  small  and medium  enterprises  (SMEs).  This  study  aims  to  develop  a proper strategi to maximize and develop micro, small and medium enterprises (SMEs) and area  need  to  be  known  and  analyzed.  The  method  in  this  study  is  a  deskriptif  study  of literature  review  study  discussed  the  strategi  of  empowering  micro,  small  and  medium enterprises (SMEs). The are three (3) basic policies needed in empowering micro, small and medium enterprises (SMEs), which are (1) creating a conducive bussinessenvironment at the same time providing an evirontment that encourages the development of SMEs syistemically, independent, and sustainable, (2) creating insurance system financially to the operation of productive economic activities undertaken by SMEs and (3) provide technical assistance and managerial  assistance  in  order  to  improve  th  e  status  of  SME.  The  conclusion  of  this literature review provide an important means for achieving planning appropriate strategies on  micro, small and medium enterprises (SMEs).
Keywords : Strategi,Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs).

## PENDAHULUAN
Abad ke-21 sering disebut sebagai era ekonomi kreatif, hal ini terlihat dari keberadaan ilmu pengetahuan dan ide sebagai motor dalam perkembangan ekonominya. Perkembangan dari  ekonomi  industry  ke ekonomi  kreatif  ini  disikapi  oleh  pemerintah  diberbagai  Negara berkembang  untuk  memngembangkan  masyarakatnya  yang  berbasis  kreativitas  dalam menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  sustainable  dibandingkan  ekonomi  industry yang  sudah  sangat  bergantung  pada  resource.  Dalam  industry  kreatif  diperlukan  seorang wirausaha  yang  mempunyai  kreativitas  dan  inovasi  yang  tinggi,  yang  menggambarkan kepribadian/watak  seorang  wirausaha,  dan  untuk  membangun  semangat  kewirausahaan, pendidikan  kewirausahaan  merupakan  salah  satu  program  pendiodikan  yang  pada  intinya adalah  pengembangan  metodologi  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  membangun  manusia yang  berjiwa  kreatif,  inovatif,  sportif,  dan  wirausaha.  Globalisasi  telah  menuntut  kita
mengubah  tatanan  kehidupan  dalam  masyarakat,  dan  ini  merupakan  tantangan  dalam pendidikan untuk mennyiapkan dan membenahi sumber daya manusia  yangkita miliki agar mampu bersaing dipasar global.
Pada akhir dasa warsa ini daerah telah tumbuh dengan sangat ceapat dengan ditandai tiga hal, pertama jumlah pengangguran dan setengan pengangguran yang besar dan semakin meningkat,  kedua  proporsi  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  sector  industry  di  kota  hamper tidak dapat bertambah dan malahan mungkin berkurang, ketiga jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya  sudah  begitu  pesat,  sehingga  pemerintah  tidak  mampu  memberikan pelayanan kesehatan, perumahan dan transportasi yang memadai, ketiga hal tersebut menjadi ciri  khas  dari  setiap  kota  yang  mengalami  pertumbuhan  kegiatan  ekonomi  dengan  cepat. Study  yang  dilakukan  Todaro  (2000)  dikatakan  bahwa  sector  informal  pada  umumnya ditandai oleh beberapa karakteristikseperti sangat bervariasinya bidang kegiatannya produksi barang  dan  jasa,  berskala  kecil,  unit-unit  produksinya  dimiliki  perorangan  atau  keluarga, banyak  menggunakan  tenaga  kerja  (padat  karya)  dan  teknologi  yang  dipakai  relative sederhana.  Para  pekerja  yang  menciptakan  sendiri  lapangan  kerjanya  disektor  UMKM. Biasanya  tidak  memiliki  pendidikan  formal,  pada  umumnya  mereka  tidak  mempunyai keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja, oleh sebab itu produktivitasnya dan pendapatanmereka cendrung lebih rendah dari pada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya, selain itu  mereka  yang  ada  di  sector  tersebut  juga  tidak  memiliki  jaminan  keselamatankerja  dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di tempat lain.
Kawasan  perkotaan  di  Indonesia  seperti  juga  perkotaan  di  dunia  ketiga  banyak dijumpai  berkembangnya  industry  kecil  sebagai  akibat  tidak  mampunya  pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Beberapa kegiatan industry kecil bahkan masuk dalam sector informal, namun keberadaan mereka belum mendapat perhatian serius dari  pemerintah.  Pada  umumnya  pemerintah  daerah  sebagai  pengelola  kota  masih  banyak memikirkan  sector  formal  yang  lebih  mudah  dikontrol,  pada  sector  industry  kecil  dan menengah  memiliki  kontribusi  yang  nyata  bagi  pengentasan  masalah  pengangguran  dan masalah perekonomian kawasan perkotaan. ILO melaporkan bahwa 60% buruh di kota-kota Negara  berkembang  diserap  oleh  sector  informal  dan  kegiatan  pada  usaha  kecil  dan menengah  (UMKM).  Dilaporkan  juga  bahwa  peran  sector  UKM  sangat  penting  karena mampu menciptakan pasar – pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber alam, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, membangun masyarakat, dan menghidupi
keluarga mereka tanpa control dan fasilitas dari pihak masyarakat yang memadai (ILO, 1991 dan Redyy et al, 2002). Di Indonesia sector UKM bahkan menjadi tumpuan kehidupan yang semakin besar sejak terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 ( Sarosa, 2000).
Indonesia merupakan negara yang selama ini oleh para ekonomi dunia selalu dipuji karena  bisa  survive  dan  tahan  dari  terpaan  krisis  ekonomi  global.  Utamanya  krisis  yang terjadi  akibat  surbprime  mortgage  di  AS  pada  tahun  2008  silam.  Transimisi  krisis  global menyebabkan  pasar  finansial  bergejolak  akibat  ketidakpastian,  akhirnya  terjadi  kemacetan aliran modal yang mengganggu perdagangan dan secara sistemik berefek pada pertumbuhan ekonomi.  Secara  normatif  di  dalam  masterplan  percepatan  dan  perluasan  pembangunan ekonomi,  program  utama  pemerintah  adalah  bertujuan  mendorong  daulat  perekonomian nasional  dengan  menyasar  sektor  rill  seperti  pertanian,  industri,  pertambangan,  energy, kawasan      strategis,kelautan,  dan  pariwisata.  Namun  konsep  ini  belum  diimplementasikan sepenuhnya.
Usaha  kecil  dan  Menengah  (UKM)  mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam pembangunan  ekonomi  nasional,  oleh  karena  selain  berperan  dalam  pertumbuhan  ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam  krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  sejak  beberapa  waktu  yang  lalu,  diamana banyak  usaha  berskala  besar  yang  mengalami  stagnasi  bahkan  terhenti  aktifitasnya,  sektor Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  terbukti  lebih  tangguh  dalam  mengahadapi  krisis tersebut.  Mengingat  pengalaman  yang  telah  dihadapi  oleh  Indonesia  selama  krisis,  kiranya tidak  berlebihan  apabila  pengembangan  sektor  swasta  difoluskan  pada  UKM,  terlebih  lagi unit  usaha  ini  seringkali  terabaikan  hanya  karena  hasil  produksinya  dalam  skala  kecil  dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.
Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar  rakyat  Indonesia,  khususnya  melalui  penyediaan  lapangan  kerja  dan  mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian disadari pula bahwa pengembangan usaha  kecil  menghadapi  beberapa  kendala  seperti  tingkat  kemampuan,  keterampilan, keahlian,  manajemen  SDM,  kewirausahaan,  pemasaran  dan  keuangan.  Lemahnya kemampuan manajerial dan SDM mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.
Dalam  pembahasan  mengenai  sector  usaha  kecil  tentunya  tidak  terlepas  dengan permasalahan urbanisasi dan migrasi ataupun pengangguran. Kenyataan baru tersebut adalah tejadinya  arus  urbanisasi  dan  migrasi  yang  melanda  dunia  secara  besar-besaran.  Adanya perpindahan  atau  mobilisasi  dari  pedesaan  ke  perkotaan  tersebut  secara  berkait  mau  tidak mau  adalah  karena  akibat  strategi  pembangunan  yang  dijalankan,  terlepas  dari  terdapatnya implikasi  baik  positive  maupun  negative  yang  ditimbulkan  ternyata  keberadaan  urbanisasi dan  migrasimenjadikan  satu  kasus  tersendiri  yang  mutlak  memerlukan  pengelolaan  dan perencanaan dari sisi kebijakan ekonomi (economic policy).
Permasalahan urbanisasi dan migrasi dianggap sebagai kekuatan yang terus- menerus memperburuk  masalah  pengangguran  diperkotaan  yang  disebabkan  ketidakseimbangan structural dan ekonomi antar daerah pedesaan dan perkotaan, dimana lokasi perkotaan diberi insentif  untuk  mengembangkan  kegiatan  ekonominya.  Sementara  lokasi  pedesaan  justru makin lama makin dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan untuk mengakselerasi tingkat kemajuannya. Dengan  begitu terjadinya urbanisasi dan migrasi pada hakikatnya merupakan refleksi  perbedaan  pertumbuhan  dan  ketidakmerataan  fasilitas  pembnagunan  antara  satu daerah dengan daerah lain, dan untuk itu terdapat argumentasi bahwa model pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini tidak mengarahkan adanya suatun hasil atau pemerataan sejajar  antar  wilayah  didaerah  yang  sama  dalam  hal  ini  antara  wilayah  pedesaan  dan perkotaan.
Perkembangan  sector  usaha  kecil  dan  menengah  hingga  saat  ini  jumlahnya  telah menggelembung sedemikian besar bahkan hamper menyamai jumlah mereka yang bekerja di sector  formal  lainnya.  Dibanyak  Negara  miskin  dan  berkembang  kontribusi  yang  bias diberikan  pelaku  usaha  kecil  mencapai  30  % - 60  %  dari  seluruh  penduduk  perkotaan. Menurut Tambunan  (2000) , disebutkan bahwa di  Indonesia diihat dari jumlah unit usaha yang  sangat  banyak  yang  terdapat  disemua  sector  ekonomi  dan  kontribusinya  yang  besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan, khususnya di daerah pedesaan dan bagi keluarga berpendapatan  rendah  tidak  dapat  diingkari  betapa  pentingnya  UKM  bagi  pembangunan ekonomi nasional. Selain itu selama ini kelompok usaha tersebut juga berperan sebagai suatu motor penggerak  yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi dan komunitas local.
Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan
ekonomi.  Selain  itu  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  adalah  salah  satu  pilar  utama, dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  seluas-luasnya  sebagai  wujud  keberpihakan yang tegas kepada kelompo uasaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar BUMN.
Menurut Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas  kepada  masyarakat,  dan dapat  berperan  dalam  proses  pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan  yang  tegas  kepada  kelompo  uasaha  ekonomi  rakyat,  tanpa  mengabaikan peranan usaha besar BUMN.

## DEFENISI USAHA KECIL MENENGAH

## a. Usaha kecil
Badan  Pusat  Statistik  mendefenisikan  usaha  mikro  sebagai  usaha  yang  memiliki tenaga  kerja  lebih  dari  empat  orang,  sedangkan  usaha  kecil  sebagaimana  dimaksud Undang-undang  No.9  Tahun  1995  adalah  usaha  produktif  yang  beskala  kecil  dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200.000 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat  usaha,  dan  memiliki  hasil  penjualan  paling  banyak  1  milyar rupiah/tahun  serta  dapat  menerima  kredit  dari  Bank  maksimal  di  atas 50  juta  rupiah sampai  dengan  500  juta  rupiah.  Words  Bank  mendefenisikan  Small  enterpress  dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta, jumlah asset tidak melebihi $ 3 juta.
Namun demikian pengertian terbaru mengenai usaha kecil menurut Undang-undang No  20  tahun  2008  adalah  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  yang  dilakukan  oleh orang –perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsug dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp.500.000.00(lima ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah. Sampai dengan Rp. 2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## b. Usaha Menengah
Pengertian  Usaha  Menengah  menurut  Badan  Pusat  Statistik  adalah  uasaha  yang memiliki  tenaga  kerja  antara  20  orang  hingga  99  orang.  Sedangkan  usaha  menengah sebagaimana  menurud  Inpres  No.10  tahun  1998  adalah  usaha  bersifat  produktif  yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.00 (dua ratus juta rupiah) s/d paling banyak Rp. 10.000.000.000.00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  serta  dapat  menerima  kredit  dari  Bank  sebesar Rp.500.000.000.00  (lima  ratus  juta  rupiah)  s/d  Rp.  5.000.000.000.00  (  lima  milyar rupiah).
Sedangkan  pengertian  Usaha  Menengah  menurut  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2008 adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.00  (lima  ratus  juta  rupiah)  s/d  rp.10.000.000.000.00 (sepuluh  milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

## METODE PENELITIAN
Analisis ini memberikan gambaran pola-pola konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari ditafsirkan secara singkat dan mendalam berdasarkan hasil analisis deskriptif (kuncoro,  2003).  Dalam  analisis  deskriptif  dilakukan  interprestasi  atas data  dan  hubungan yang  ada  dalam  penelitian  tersebut.  Disamping  itu  juga  dilakukan  komparasi  antara  hasil penelitian  dengan  hasil-hasil  penelitian  terkait  dan  dilakukan  korelasi  antara  hasil-hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekomendasi  srtrategi  pengembangan  UKM  dalam  berbagai  konsep  mengenai pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  ekonomi,  berikut  beberapa  pilihan  strategi  yang dilakukan dalam pemberdayaan UKM, yaitu:

## 1. Kemudahan dalam Akses permodalan
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  UKM  adalah  upaya  permodalan  , lambannya  akumulasi  capital  di  kalangan  pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah,
merupakan  salah  satu  penyebabnya  lambannya  laju  perkembangan  usaha  dan rendahnya  surplus  usaha  di  sector  usaha  mikro, kecil  dan  menengah.  Factor  modal juga  menjadi  salah  satu  sebab  tidak  munculnya  usaha-usaha  baru  diluar  sector ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UKM pemecahan dalam aspek modal ini  penting  dan  memang  harus  dilakukan.  Yang  perlu  dicermati  dalam  usaha pemberdayaan UKM melalui aspek permodalan  ini adalah:
1. Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan
2. Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan system yang kondusif baru bagi usaha mikro, kecil d n menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan
3. Bagaimana  skema  penggunaan  atau  kebijakan  pengalokasian  modal  ini  tidak terjebak pada perekonomian subsistem.
Tiga  hal  ini  penting  untuk  dipecahkan  bersma.  Inti  pemberdayaan  adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik  untuk  bertanggung–jawab  kepada  dirinya  sendiri,  juga  akan  dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan  masalah  permodalan  untuk  usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  menengah, adalah  dengan  menjamin  kredit  mereka  di  lembaga  keuangan.  Cara  ini  selain mendidik  mereka  bertanggung-jawab  terhadap  pengembalian  kredit,  juga  dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbias bekerja sama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

## 2. Bantuan Pembangunan Prasarana
Usaha mendorong produktivitas  dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki  arti  penting  bagi  masyarakat,  kalau  hasil  produksinya  tidak  dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga  yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya sarana prasaranapemasaran dan atau transportasi  dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran pada akhirnya  akan  meningkatkan  penerimaanpetani  dan  pengusaha  mikro,  pengusaha kecil,  dan  pengusaha  menengah,  artinya  dari  sisi  pemberdayaan  ekonomi  ,  maka
pemberdayaan  ekonomi,  maka  proyek  pembangunan  prasarana  pendukung  desa tertinggal, memang strategis.

## 3. Pengembangan Skala Usaha
Pemberdayaan  ekonomi  pada  masyarakat  lemah,  pada  mulanya  dilakukan melalui pendekatan individual. pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan,  oleh  sebab  semenjak  tahun  80-an  pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi capital akan sulit dicapai dilangan orang miskin. Oleh sebab itu akumulasi harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok  atau  usaha  bersama  .  demikian  pula  dengan  masalah  distribusi,  orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi  dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok , mereka dapat membangun kekuatan  untuk ikut menentukan  distribusi.  Pengelompokan  atau  penggorganisasian  ekonomi  diarahkan pada  kemudahan  untuk  memperoleh  akses  modal  ke  lembaga  keuangan  yang  telah ada dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input  produksi.  Aspek  kelembagaan  ini  penting  untuk  ditangani  dalam  rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## 4. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha
Upaya  mengembangkan  jaringan  usaha  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai macam  pola  jaringan  misalnya  dalam  bentuk  jaringan  sub  kontrak  maupun pengembangann kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam  realitasnya  masih  belum  berjalan  optimal.  pola  jaringan  usaha  melalui  sub kontrak  dapat  dijadikan  sebagai  alternative  bagi  eksistensi  UKM  di Indonesia.
Meskipun  banyak  usaha  kecil  yang  justru  tidak  memiliki  jaringan  sub  kontrak  dan keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga eksistensinyapun menjadi sangat  rentan.  Sedangkan  pola  pembangunan  jaringan  melalui  pendekatan  kluster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam kluster bisnis sehingga  mempunyai  peluang  untuk  menjadi  produk  yang  mempunyai  keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar global.

## 5. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  factor  penting  bagi  setiap  usaha  termasuk juga di sector usaha kecil. Keberhasilan industry skala kecil untuk menembus pasar global  atau  menghadapi  produk-produk  impor  di  pasar  domestic  ditentukan  oleh
kemampuan  pelaku-pelaku  dalam  industry  kecil  tersebut  untuk  mengembangkan produk-produk  usahanya  sehingga  tetap  dapat  eksis.  Kelemahan  utama pengembangan  usaha  kecil  menengah  di  Indonesia  adalah  karena  kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relative masih tradisional.

## 6. Peningkatan Akses Teknologi
Penguasaan  teknologi  merupakan  salah  satu  factor  penting  bagi pengembangan  Usaha  Kecil  Menengah.  Di  Negara-negara  maju  keberhasilan  usaha kecil  menengah  ditentukan  oleh  kemampuan  akan  penguasaan  teknologi.  Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan usaha kecil menengah adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi  untuk  peningkatan  teknologi  yang  lebih  berorientasi  untuk  peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UKM, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengembangan pusat dan dwifungsi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi usaha kecil dan menengah dan peningkatan kerjasama antara asosiasi – asosiasi  UKM  dengan  perguruan  tinggi  atau  pusat-pusat  penelitian  pengembangan teknologi UKM.

## 7. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif
Perkembangan usaha kecil menengah akan sangat ditentukan dengan ada atau tidaknya  iklim  bisnis  yang  menunjang  perkembangan  usaha  kecil  menengah. Persoalan  yang  selama  ini  terjadi  iklim  bisnis  kurang  kondusif  dalam  menunjang perkembangan  usaha  seperti  terlihat  dengan  masih  rendahnya  pelayana  public, kurangnya  kepastian  hukum  dan  berbagai  peraturan  daerah  yang  tidak  pro  bisnis merupakan bukti adanya iklim yang kurang kondusif.

## KESIMPULAN
Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa usaha kecil dan menengah  (UKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian local daerah, khususnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi  regional  dan  penyediaan lapangan  kerja ,  namun  demikian  industry  UKM  masih menghadapi  berbagai  masalah  mendasar,yaitu  masalah  kualitas  produk,  pemasaran. Diperlukan berbagai kebijakan yang bersifat terobosan untuk memotong mata rantai masalah yang dihadapi UKM, khususnya untuk mengatasi beberapa hal yang menjadi hambatan dalam bidang  pengembangan  produk  dan  pemasaran  .  adapun  regulasi  dari  pemerintah  yang
diperlukan untuk memberikan peluang berkembangnya  UKM meliputi perbaikan sarana dan prasarana , akses perbankan dan perbaikan iklim ekonomi yang lebih baik untuk mendukung dan meningkatkan daya saing mereka serta untuk meningkatkan pangsa pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
ILO, (1991), The Dilemma of the informal sector, Report of the Director General
Kementrian Koperasi dan UKM, (2010), Renstra (Rencana Strategis) Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2010-2014
Kuncoro,  Mudrajat,  (2004),  Ekonomi  dan  Pembangunan  Daerah:Reformasi,  Perencanaan, strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta.
Kuncoro,Phd.M.2007. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi , Erlangga,Jakarta
Moelong.2007 Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung. Remaja Rosdakarya.
Rudjito,2003.Peran lembaga keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan menanggulangi kemiskinan. Jurnal ekonomi rakyat Th.II No.1- Maret 2003,www .Ekonomi Rakyat. Tanggal 4 januari 2009.
Suharjono,2003.  Manajemen Perkreditan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Jakarta:  UPP  AMP YKPN ikut mencerdaskan Bangsa.
Soetrisno,N.2004. Proses  Perkembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah , Makalah dipresentasikan pada makalah perkoperasian.
Tambunan, Tulus (2002) “Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan Prospeknya “
Usahawan –N0-07,Th XXXI-Juli, Hal 3-15.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah