## HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## Rafina Wiyanti Hanafiah
Universitas Sebelas Maret, rafinahanafiah@student.uns.ac.id

## ABSTRAK
Good governance atau tata kelola pemerintahan merupakan konsep yang sudah lama dikembangkan, dengan  konsep  ini  diharapkan  sebuah  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  efisien  serta  dapat menjunjung  tinggi  penegakan  hak  asasi  manusia  yang  sudah  lama  dicetuskan.  Namun  dalam pengimplementasiannya, Indonesia masih belum sepenuhnya menganut prinsip good governance yang terbukti pada masih adanya undang-undang yang dianggap bermasalah. Undang-undang bermasalah inilah  yang  menyebabkan  terhalangnya  penegakan  konsep  hak  asasi  manusia.  Banyak  faktor  yang menyebabkan maraknya undang-undang bermasalah, seperti regulasi yang rendah dalam peraturan perundang-undangan, kualitas legal drafters yang rendah, serta sarana prasarana yang menunjang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Regulasi, Good Governance, Pemerintahan.

## PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang hakikatnya sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak yang melekat ini merupakan anugerah yang wajib bagi siapapun untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi terkait harkat dan juga martabat manusia. 1 Indonesia sebagai negara dengan konsepsi hukum membutuhkan eksistensi hukum dalam pembentukan dan pengendalian tata kelola negara.
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang menerapkan prinsip good  governance . Good  governance sendiri  memiliki  definisi  berupa  penyelenggaraan pembangunang  yang  responsibel  serta  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  serta  bagaimana mencapai  suatu  pencapaian  bersama  dengan  asas  demokrasi  serta  dipertanggungjawabkan bersama. Good governance sendiri memuat prinsip partisipasi, yakni kesetaraan hak kepada rakyat  dalam  pembentukan  kebijakan  tata  negara.  Transparansi,  yakni  keterbukaan  dalam setiap  proses  pemutusan  dan  pembentukan  sebuah  keputusan  dan  memberikan  informasi sejelas-jelasnya  mengenai  informasi  terkait,  serta  akuntabilitas  yakni  kejelasan  administrasi kenegaaan  dalam  menjalankan  fungsinya.  Indonesia  sejak  lama  memiliki  gagasan  dalam mendirikan hak asasi manusia dengan konsep demokrasi. Maka dari itu, antara prinsip good governance  dengan  keputusan  peraturan  perundang-undangan  sangat  mempengaruhi berdirinya implementasi hak asasi manusia di Indonesia.
Hingga saat ini, birokrasi pemerintahan di Indonesia masih dibilang jauh dari harapan, contohnya  seperti  terdapat  beberapa  undang-undang  bermasalah  yang  kontroversial,  serta masih terbatasnya peran masyarakat yang merupakan subjek suatu negara untuk berpartisipatif dalam  pembentukan  keputusan  serta  kebijakan  dalam  pengelolaan  kenegaraan  sebagaimana tercantum  dalam  prinsip  dasar  negara,  yakni  Pancasila.  Permasalahan  tersebut  tentunya
1 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
mengganggu  berjalannya  implementasi  hak  asasi  manusia  di  Indonesia.  Permasalahan  yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah bagaimana perspektif good governance dalam pendirian hak  asasi  manusia?  dan  bagaimanakah  pengimplementasian  good  governance  yang berpengaruh dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia hingga saat ini?

## PEMBAHASAN

## A. RUANG LINGKUP HAK ASASI MANUSIA
Asal  muasal  mengenai  hak  asasi  manusia  berasal  dari  teori  hak  kodrati 2 (natural  law theory) ,  dimana  setiap  manusia  memiliki  hak-hak  yang  tidak  dapat  dicabut (inalienable) sebagai  hak  yang  melekat  sebagai  makhluk  insani  dan  tidak  terlepas  dari  gender,  bahasa, kewarganegaraan  maupun  budaya.  teori  hak  kodrati (natural  law  theory) sendiri  awalnya dipelopori oleh Grotius yang dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke yang mengakibatkan terbitnya revolusi hak yang bergejolak di Inggris, Amerika Serikat, Serta Prancis pada abad 17 dan 18. Locke berpedapat dalam bukunya “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” yang berisikan bahwa setiap individu memiliki kontrak sosial (social  contract) yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  negara.  Apabila  para  penguasa mengabaikan  hal  terkait  kontrak  sosial  tersebut,  maka  warga  negara  dapat  menurunkan  dan mengganti pemerintahan yang menghargai hal tersebut.
Doktrin  mengenai  hak  asasi  manusia  berdasarkan  teori  hak  kodrati  ini  ditentang  oleh Edmund Burke, salah satu tokoh yang resah terhadap Revolusi Perancis  pada abad 19. Juga ditentang oleh Jeremy Bentham yang merupakan filsuf utilitarian 3 yang berasal dari Inggris. Dimana ia mendasari bahwa teori kodrati itu merupakan teori yang tidak dapat dikonfirmasi maupun diverifikasi terkait kebenarannya. Kendati demikian, terlepas dari berbagai penolakan, teori  kodrati  inilah  yang  menggagas  munculnya  hak  asasi  manusia  di  ranah  internasional. Seperti mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjembatani internasionalisasi gagasan  mengenai  hak  asasi  manusia  yang  tercantum  pada “International  Bill  of  Human Rights ” 4 .
Selanjutnya  mengenai  universalitas  dari  hak  asasi  manusia,  hal  tersebut  memiliki konsepsi dimana setiap individu memiliki legitimasi atas diri mereka terkait mendefinisikan kebebasan dan kemanfaatan sebagaimana tercantum didalam katalog otoritatif yang ditetapkan pada Universal  Declaration  of  Human  Rights, yang  secara  politik  maupun  hukum  telah diterima  oleh  berbagai  negara .  Universal  Declaration merefleksikan  intuisi  moral  umum seperti  kebebasan  berekspresi,  persamaan  agama  atau  etnis,  kesetaraan  perempuan,  dan sebagainya. Pada era sebelum Perang Dunia II, salah satu contoh pendiri hukum internasional, yakni  Francisco  de  Vitoria  (1486-1546)  telah  menyadari  bahwa  setiap  orang,  terlepas  dari orang asing maupun lokal, hendaknya memberikan perlakuan yang pantas kepada orang asing. Hingga terbentuklah upaya sarana hukum yakni “Hukum Hak Asasi Manusia Internasional” yang  melakukan  perlindungan  terhadap  orang  asing,  serta  hal  kemanusiaan  lainnya.  Antara lain:
a. Hak Asasi Manusia & Hukum Internasional Tradisional
2 teori mengenai hak yang melekat sebagai konsekuensi bagi setiap manusia dan dapat dimengerti secara universal dengan akal dan daya pikir manusia.
3 Prinsip yang berkonsep pada ukuran kebahagiaan pada setiap orang.
4 Konvensi ini pertama kali didirikan pada tahun 1966.
Awalnya,  hukum  internasional  ini  hanya  sebagai  hukum  yang  memperantarai hubungan  diplomasi  antar  negara.  Serta  individu  merupakan  pihak  yang  tunduk kepada  peraturan  dan  kewenangan  negara,  dimana  negara  membuat  keputusan dengan tujuan mengutamakan kepentingan individu. Dengan prinsip “perlindungan terhadap warga negara asing”, siapapun yang dilanggar hak asasinya baik oleh aparat, maupun pemerintah negara tersebut dapat mengajukan tuntutan terhadap negara yang melakukan pelanggaran.
b. Intervensi Kemanusiaan Dalam  hal  ini,  awalnya  diperkenalkan  oleh  Hugo  Grotius  pada  abad  19,  dimana negara  memiliki  hak  yang  sah  dalam  melakukan  intervensi  secara  militer  yang bertujuan untuk melindungi warga negaranya apabila mendapat perlakuan semena- mena.
c. Penghapusan Sistem Perbudakan Penentangan praktik perbudakan awalnya tercantum pada Traktat Perdamaian Paris 1814 oleh Inggris dan Perancis, serta pada abad 20 perjuangan internasional dalam menentang  perbudakan  terus  berlanjut  liga  bangsa-bangsa  membentuk  Konvensi Perbudakan 1926 yang awalnya menentang keras perbudakan di wilayah bekas koloni Turki dan Jerman. Konvensi tahun 1926 ini menjadi dasar dalam pengimplementasian larangan  praktek  perbudakan  yang  telah  diamandemen  pada  tahun  1953  dan ditambahkan poin-poin terkait perbudakan yang terjadi pada zaman modern.
d. Palang Merah Internasional Organisasi ini terbentuk pada abad 19 yang bertujuan untuk memberi perlindungan serta perlakuan yang baik kepada korban perang serta tawanan perang yang tercantum pada  Geneva  Convention.  Serta  organisasi  ini  memprakarsai  hukum  humaniter internasional.
e. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) Organisasi ini didirikan melalui Perjanjian Versailles dengan tujuan untuk mencapai keamanan  serta  perdamaian  internasional.  LBB  sendiri  memiliki  prestasi,  salah satunya  adalah  mendirikan  Mandates  System  dimana  bekas  penjajahan  Turki  dan Jerman  yang  pihaknya  kalah  perang  ditempatkan  ke  perwalian  negara  yang memenangkan perang. LBB resmi dibubarkan pada 18 April 1946 dan dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dimana  individu  merupakan  objek hukum internasional. Seiring berjalannya waktu, individu menjadi subjek hukum internasional yang memegang hak dan kewajiban. Serta terdapat norma hukum internasional yang lahir pasca Perang Dunia II, antara lain:
a. HAM Internasional Modern
Hal ini menempatkan individu sebagai right-holders yang diberikan jaminan secara internasional, serta negara ditempatkan sebagai duty-holders . Relasi antara pemegang hak  dan  kewajiban  diwadahi  serta  diatur  dalam  mekanisme  pemantauan  dan pengaduan terkait hak asasi manusia.
b. Piagam PBB
Piagam PBB termuat secara eksplisit terkait pasal perlindungan hak asasi manusia. Seperti  contohnya  pasa  Pasal  1  ayat  3  berisi  “memajukan  dan  mendorong penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  bagi  semua  orang tanpa  membedakan  ras,  jenis  kelamin,  bahasa,  atau  agama”.  Piagam  PBB
mempopulerkan  internasionalisasi  dari  hak  asasi  manusia  serta  mengikat  secara hukum kepada anggotanya.
c. International Bill of Human Rights
d. Merupakan sebuah deklarasi yang dibentuk oleh PBB yang merupakan standar umum bahwa  HAM  haruslah  dilindungi  secara  internasional.  Deklarasi  ini  secara  umum terdiri  dari  Deklarasi  Universal  HAM,  Kovenan  Internasional  Hak  untuk  Sipil  dan Politil,  serta  Kovenan  Internasional  terkait  Hak  Ekonomi,  Sosial,  serta  Budaya. Deklarasi  ini  juga  melahirkan  berbagai  perjanjian  internasional  terkait  hak  asasi manusia.
Hak  asasi  manusia  dalam  ruang  lingkup  internasional  memiliki  prinsip,  antara  lain prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminasi. Prinsip kesetaraan sendiri memiliki definisi yakni setiap  manusia  berhak  atas  adanya  perlakuan  setara  dengan  sirkumstansi  yang  sama,  maka harus diperlakukan dengan sama. Lalu ada prinsip diskriminasi yakni, kesenjangan perlakuan terhadap  sirkumstansi  yang  sama.  Dalam  diskriminasi,  terbagi  menjadi  dua  yakni  secara langsung dan secara tidak langsung. Perkembangan dari hak asasi manusia juga dikemukakan oleh Karel  Vasak yang  berasal  dari Perancis,  dimana gagasan tersebut  berhubungan dengan semboyan  Revolusi  Perancis  silam,  yakni liberte (kebebasan), egalite (persamaan),  dan fraternite (persaudaraan).
Yang pertama yakni Generasi Pertama, yaitu terkait hak sipil serta politik atau berkaitan denan prinsip liberte . Hal ini dilandasi oleh pemerintahan yang mutlak oleh para raja di abad 17 hingga 18. Serta orang yang memiliki hubungan dekat dengan raja diberikan hak khusus atau  hak  istimewa.  Disini  masyarakat  menuntut  hak  untuk  hidup  serta  perkembangan kehidupan  yang  lepas  dari  kesewenang-wenangan.  Lalu  terdapat  Generasi  Kedua,  yakni berkaitan dengan prinsip egalite, pada saat ini masyarakat menuntut hak atas pekerjaan maupun memenuhi kebutuhan dasar. Yang terakhir terdapat Generasi Ketiga atau terkait dengan prinsip fraternite .  Dimana  perjuangan  bukan  lagi  untuk  sebatas  individual  tetapi  untuk  kelompok masyarakat, seperti hak identitas kultural, hak lingkungan hidup, dan sebagainya.

## B. FLUKTUASI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Indonesia  memiliki  banyak  pengalaman  terkait  hak  asasi  manusia,  dimana  Indonesia sempat merumuskan Hak Asasi Manusia secara tersembunyi dikarenakan sirkumstansi yang kritis karena pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, yang pada akhirnya Indonesia mencapai puncaknya dan dapat menyusun UUD 1945. Peran partisipatif Indonesia terhadap pergerakan hak asasi manusia ditandai dengan meratifikasi beberapa konvensi mengenai hak asasi manusia di lingkup Indonesia, seperti penghapusan diskriminasi terhadap wanita dalam UU No.7 Tahun 1984, anti Apartheid dalam olahraga dalam UU No.  48 Tahun 1993, serta Hak Anak dalam Keppres No. 36 Tahun 1990. Pada era Orde Baru, terdapat wacana mengenai penegakan serta perlindungan  hak  asasi  manusia,  dimana  pada  tahun  1967  pemerintahan  era  tersebut mengusulkan  membentuk  pengadilan  hak  asasi  manusia  serta  Komisi  dan  Pengadilan  Hak Asasi Manusia di regional Asia.
Dalam  pergerakannya,  terdapat  penolakan  terhadap  implementasi  hak  asasi  manusia dalam  pemerintahan  Indonesia  yang  demokrasi,  dikarenakan  hal  tersebut  dianggap  sebagai akar  dari  liberalisme  serta  individualisme  dan  tidak  sesuai  dengan  nilai  keluhuran  bangsa Indonesia  sebagaimana  dalam  implementasi  Pancasila.  Pada  tahun  1993,  didirikan  Komisi HAM  Nasional  untuk  mengakomodasi  usulan  dari  masyarakat  internasional,  serta  sebagai tumpuan harapan untuk lebih diterimanya serta sikap kooperatif terhadap hak asasi manusia di
Indonesia. Serta di tahun 1998, dengan tumbangnya era Orde Baru oleh Soeharto, diharapkan akan  terbitnya  pemerintahan  Indonesia  yang  bersifat  demokratis  sesuai  dengan  nilai  luhur dalam pancasila. Dibentuklah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berpedoman pada Universal Declaration of Human Rights . Dimana undang-undang ini juga  disesuaikan  dengan  kebutuhan  yuridis  masyarakat  serta  pembangunan  hukum  nasional yang berpedooman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Konsep demokrasi dalam ruang lingkup kenegaraan yakni rakyat sebagai peran utama dalam menjalankan pemerintahan. Seperti contoh pada tahun 2004, dilakukan sistem pemilu secara langsung, dimana rakyat memiliki hak untuk memilih kepala negara yang cocok untuk menjalankan  pemerintahan.    Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  juga  menegaskan  bahwa pemerintah merupakan peran utama sebagai penyelenggara negara dan DPR berperan dalam membentuk  perundang-undangan  terkait  tindakan  kejahatan  serta  pelanggaran  terkait implementasi  hak  asasi  manusia.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  yang  berisi  tata  kehidupan masyarakat Indonesia sudah terkandung nilai hak asasi manusia. Setelah terbentuknya Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga terbentuk Undang-Undang No. 26  Tahun  2000  tentang  pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Hal  ini  merupakan  implementasi perkembangan  hukum  serta  efleksi  dari  wawasan  kemanusiaan  serta  sebuah  bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam pancasila.
Bentuk  lain  dari  penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  adalah  pembentukan Pengadilan Hak Asasi Indonesia pada 14 Maret 2002 dengan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia  sebagai  perkara  pertama  yang  diatasi.  Di  Indonesia  sendiri,  permasalahan  terkait permaasalahan  hak  asasi  manusia  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Namun dalam pelaksanaannya, peraturan hukum tersebut belum dapat menampung segala permasalahan yang kian merebak seiring waktu.
Lembaga yang berperan mengadili permasalahan hak asasi manusia menurut Undang- Undang  antara  lain:  Peradilan  Umum,  Peradilan  Militer,  Peradilah  Agama,  serta  Peradilan Niaga. Dimana sudah seharusnya mereka menghukum para pelanggar hak asasi manusia tanpa pandang  bulu  serta  memulihkan  kondisi  psikologis  bagi  para  korban.  Walaupun  Indonesia memiliki  wacana  dalam  mengimplementasikan  hak  asasi  manusia,  tetap  saja  hingga  kini penyelesaian kasus tersebut belum bisa dikatakan sempurna hingga saat ini. Negara Indonesia yang  menganut  demokrasi  dalam  pemerintahannya  memiliki  makna  bahwa  negara  sangat membutuhkan rakyat  dalam  pelaksanaannya. Maka dari itu, dalam pemilihan pemerintahan, diharapkan  ia  adalah  seseorang  yang  mampu  menampung  segala  aspirasi  rakyat.  Dan  tentu saja, penyelesaian kasus hak asasi manusia ini bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Dari masa B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, serta sekarang masa Joko Widodo pun, kita belum menemukan penyelesaian yang mutlak.
Terdapat  beberapa  hal  yang  harus  menjadi  perhatian  pemerintah  sebagai  pelaksana eksekutif serta menjadi perwakilan masyarakat dalam mengimplementasikan good governance dalam rangka menyelesaikan permasalahan pelanggaran dari hak asasi  manusia, antara lain: pemerintah sebagai “policy obligation” , TNI Polri sebagai pelaksana keamanan, masyarakat sebagai “public  actor” ,  serta  yang  terakhir  adalah  kelompok  yang  terbentuk  di  dalam masyarakat. Dengan ini, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat serta melaksanakan sebijakan-kebijakan yang menargetkan basic problem di ranah pelanggaran hak asasi manusia. Namun  hingga  kini,  pemerintah  cenderung  menyelesaikan  permasalahan  hanya  di  lapisan teratas  permasalahan,  serta  terkesan  lamban  dalam  membuat  kebijakan  terkait  penyelesaian masalah.  Sehingga,  memunculkan  stereotip  setengah  hati  serta  tidak  serius  menyelesaikan
permasalahan hak asasi  manusia. Salah satu  dampak yang terjadi ialah,  masih rawan terjadi kekerasan di pemerintahan daerah kabupaten, sehingga banyak pegawai yang pindah maupun pergi.

## C. PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP HAM
Istilah “good governance” atau tata kelola pemerintahan yang baik sering kita kenal di ranah ilmu pemerintahan maupun ilmu hukum, dimana hal ini telah berkembang secara tatanan internasional  maupun  di  ranah  nasional  yang  diprakarsai  oleh  World  Bank  pada  1992. Indonesia  harus  menerima  konsep “good  governance” sebagai  syarat  administratif  untuk menerima  bantuan  dari  pihak  World  Bank.  Seiring  berjalannya  waktu,  konsep  dari “good governance ” ini berkembang dengan tujuan pembangunan dan sistem supremasi hukum, serta menghubungkan hal tersebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini berhasil berdiri dengan prinsip-prinsip dari “good governance” . Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berdirinya perlindungan hak asasi manusia.
Menurut World Bank, tata pemerintahan yang baik pada umumnya terdapat karakteristik antara lain:
a. Dapat diprediksi, terbuka, serta pembentukan kebijakan yang terang.
b. Birokrasi yang diisi oleh etos kerja yang profesional dalam memajukan kepentingan publik.
c. Peraturan undang-undang.
d. Proses  transparan  serta  masyarakat  sipil  yang  kuat  dalam  berpartisipasi  dalam hubungan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  dalam  suksesnya  penegakan  hak  asasi  manusia,  terdapat  birokrasi pemerintahan  yang  baik.  Salah  satu  pola  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum maupun penyusunan berbagai  kebijakan.  Dengan  melibatkan  masyarakat,  pemerintahan  tersebut  mencerminkan prinsip  keterlibatan  masyarakat,  akuntabilitas,  serta  transparansi.  Prinsip  tersebut  akan membawa ke pembentukan hukum maupun kebijakan yang menghormati berbagai keragaman budaya di masyarakat. Dan hal tersebut lah yang dikatakan sebagai pemerintahan yang ideal.
Prinsip “good governance” dalam pembentukan perundang-undangan juga merupakan pondasi penting dalam penegakan hak asasi manusia sebagai instrumen dalam mengoperasikan prinsip sebagai negara hukum. Namun pada kenyataannya masih banyak undang-undang yang masih  jauh  dari  harapan  atau  dikenal  dengan  undang-undang  yang  bermasalah.  Undang- undang bermasalah ini melahirkan beberapa hal, yakni: pelaksanaan undang-undang yang tidak efektif  di  masyarakat,  penolakan  oleh  masyarakat  karena  dianggap  tidak  memihak  kepada kondisi masyarakat, serta menghambat dalam pembangunan sosial karena kondisi yang tidak kondusif, dan mengancam berdirinya hak asasi manusia di Indonesia.
Mengenai undang-undang yang bermasalah, hal ini disebabkan oleh rendahnya peraturan mengenai  undang-undang yang tidak didukung  dengan evaluasi ilmiah yang memadai.  Juga rendahnya  kualitas  dari  legal  drafter,  sarana  prasarana,  serta  konfigurasi  politik  ikut terlibat dalam  rendahnya  kualitas  perundang-undangan.  Para  ilmuwan  mengemukakan  bahwa pembentukan  perundang-undangan  yang  masih  jauh  dari  harapan  ini  disebabkan  oleh Indonesia  belum  sepenuhnya  mengimplementasikan  prinsip “good  governance” ,  yakni partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas.
Dalam partisipasi masyarakat, masyarakat hendaknya diberikan kewenangan akses yang seluas-luasnya  dalam  pembentukan  perundang-undangan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam
berpartisipasi  dikenal  dengan Degrees  of  citizens  power ,  dimana  dalam  hal  ini  partisipasi masyarakat  diukur  dari  seberapa  dalam  menentukan  esensi  dari  hasil  kebijakan  peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya terdapat transparasi, yakni kebijakan bahwa semua orang berhak dalam memperoleh informasi apapun mengenai hal yang akan dipertimbangkan dan diatur dalam peundang-undangan, serta masyarakat dikehendaki paham akan konsekuensi yang logis dari perundang-undangan tersebut. Dan yang terakhir, dalam prinsip akuntabilitas, dialokasikan untuk memberikan sebuah jaminan bahwa segala bentuk pendapat, saran, maupun masukan harus dapat di pertanggung jawabkan. Kondisi sekarang ini, partisipasi Degrees of citizen  power belumlah  optimal  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan.  Implementasi  tata kelola pemerintahan peraturan kebijakan perundang-undangan yang belum sesuai dengan good governance akan mengancam pendirian serta penegakan dari hak asasi manusia di Indonesia.

## KESIMPULAN
Konsep hak asasi manusia yang awalnya berasal dari konsep teori hak kodrati (natural law  theory) yang  dipelopori  oleh  Grotius  telah  banyak  dikembangkan  haknya  baik  secara nasional  maupun  internasional  serta  terjadi  berbagai  gejolak  dalam  perkembangannya.  Lalu membentuk  Universal  Declaration  of  Human  Rights  yang  berisi  konsepsi  bahwa  setiap individu memiliki legitimasi atas kebebasan dalam berekspresi. Konsepsi hak asasi manusia di ranah internasional memiliki prinsip, yakni prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminasi. Serta Karel Vasak membagi perkembangan hak asasi manusia ke dalam tiga periode yang terinspirasi dari  pergerakan  revolusi  Perancis    yakni liberte (kebebasan), egalite (persamaan),  dan fraternite (persaudaraan), dimana hak yang diperjuangkan mulai dari hak individu hingga hak dalam kelompok masyarakat.
Indonesia telah mencetuskan gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dalam insiden pengeboman di Hiroshima serta Nagasaki dan berhasil menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia  juga  turut  meratifikasi  konvensi  mengenai  penegakan  hak  asasi  manusia  dan membentuk  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Penegakan  hak  asasi  manusia  awalnya  ditolak mentah-mentah  oleh  rakyat  Indonesia  dikarenakan  menurut  mereka  hal  tersebut  merupakan bibit  dari  liberalisme  serta  individualisme  yang  tidak  sesuai  dengan  dasar  negara  falsafah negara  yakni  Pancasila.  Dalam  penegakan  hak  asasi  manusia,  Indonesia  memiliki  konsep demokrasi  dimana  rakyat  seharusnya  memiliki  banyak  peran  dalam  mengatur  tatanan kehidupan  bernegara.  Hingga  saat  ini,  upaya  penegakan  hak  asasi  manusia  masih  terbilang belum  mencapai  harapan,  dikarenakan  Indonesia  belum  sepenuhnya  mengimplementasikan prinsip good governance .
Konsep good governance telah dipopulerkan oleh World Bank dengan tujuan mendirikan supremasi  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Serta  negara  yang  telah  meneima  prinsip good governance berhak  mendapatkan  bantuan  dari  World  Bank.  Prinsip good  governance dan pembentukan undang-undang merupakan pondasi penting dalam penegakan hak asasi manusia. Namun  hingga  saat  ini  masih  terdapat  undang-undang  yang  dianggap  bermasalah  dan  hal terbsebut  berpengaruh  dalam  penegakan  hak  asasi  manusia.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh rendahnya  regulasi  mengenai  peraturan  perundang-undangan,  rendahnya  kualitas legal drafters ,  serta  sarana  dan  prasarana.  Dan  yang  terpenting,  hal  tersebut  diakibatkan  oleh pengimplementasian good governance yang belum maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Henkin,  L,  1989. The  Universality  of  the  Concept  of  Human  Rights ,  The  Annals  of  the  American Academy  of  Political  and  Social  Science  Vol.  506,  Human  Rights  around  the  World  (Nov 1989), pp. 10-16.
Muni, A, 2020. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia , Jurnal Al’Adalah. Vol. 23 No.1. P. 6- 78.
Supriyatno,  B.  H.  2014. Penegakan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Menurut  Hukum Positif di Indonesia , Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3.
Zuliah, Azmiati dan Mhd. Asri Pulungan, 2020 . Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia , Jurnal Ilmiah Penelitian. Volume I, Nomor I.