## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 379-388 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.23985
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i; Analisis Sosiologis Terhadap Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Rahman Ardiansyah 1* , Musyfikah Ilyas 2 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 iankdr82@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 05 October 2021 Revised: 05 October 2021 Accepted: 04 February 2022 How to Cite
Ardiansyah,  Rahman,  and  Musyfikah  Ilyas.  2022.  “Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al - Syafi’i: Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  41  Tah un  2004  Tentang  Wakaf”.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23985.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisiskan  perbedaan  pendapat dari  kedua dasar hukum yakni hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai berjangka (temporer) untuk permberdayaan  umat.  Dalam  menjawab  problematika  diatas,  penulis  menggunakan  Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang berpedoman terhadap pengelolahan data yang didapatkan dari beberapa  literatur.  Adapun  sumber  data  yang  didapatkan  diantaranya  data  sekunder,  primer  dan tersier.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  merupakan  sesuatu  yang didasarkan  oleh  studi  kepustakaan  dengan  menyelami  karya-karya  ilmiah  yang  berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisiskan dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan dan persamaan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai berjangka (temporer). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pendapat hukum Islam yakni Dalam  pandangan  mazhab  al- Syafi’i  harta  wakaf  bersifat  abadi  sehingga  harta  wakaf  tidak  boleh dijual, diganti, dan dipindah sehingga kondisi apapun benda wakaf yang digunakan al- Syafi’i. Landasan dari  pandangan  al- Syafi’I  adalah  Q.S  Surah  Ali -Imran/3  :  92.  Regulasi  dari  perwakafan  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak  bergerak  atau  benda  tetap  seperti  tanah  dan  bangunan,  dengan  adanya  undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang).
Kata kunci: Wakaf Temporer; Pemberdayaan Umat; Mazhab Al- Syafi’i; Sosiologis; Undang -Undang Wakaf

## Abstract
This article aims to describe and analyze the differences of opinion from the two legal bases, namely Islamic law and positive law regarding term cash waqf (temporary) for community empowerment. In answering the problems above, the author uses Library Research which is guided by the processing of data  obtained  from  several  literatures.  The  data  sources  obtained  include  secondary,  primary  and tertiary data. This research approach uses a qualitative approach which is something that is based on
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i;  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Rahman Ardiansyah, et. al.
literature studies by exploring scientific works that are directly related to the object under study and analyzing  literature  that  has  relevance  to  the  problem  being  discussed,  then  reviews  and  then concludes. The results of this study indicate that there are differences and similarities in the views of Islamic law and positive law regarding term cash waqf (temporary). The results of this study found that the opinion of Islamic law is that in the view of the al-Syafi'i school, waqf assets are eternal so that waqf assets may not be sold, replaced, and moved so that whatever condition the waqf objects are used by al-Syafi'i. The foundation of al-Shafi'I's view is Q.S Surah Ali-Imran/3: 92. The regulation of  waqf  has  been  regulated  in  Law  Number  41  of  2004  concerning  Waqf  which  has  expanded  the objects that can be donated by wakif, before this law was officially In general, it is only limited to immovable objects or fixed objects such as land and buildings, with the existence of this law it is also regulated regarding waqf of movable objects such as cash waqf (money) .
Keywords:  Temporary  Wakf;  Empowerment  Of  The  People;  Al-Syafi'i  Mazhab;  Sociological;  Law Wakf

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  masyarakat  sekarang  sangat  jauh  berbeda  dengan  kondisi  masyarakat dulu, khususnya dalam permasalahan wakaf, masyarakat di Indonesia yang mayoritas menganut madzhab  al- Syafi’i,  Beliau  berpendapat  bahwa  wakaf  itu  bersifat  lazim  artinya  harta  yan g  di wakafkan itu tetap ( mu’abbad ). 1
Pada prinsipnya, wakaf mengandung kemaslahatan, dimana investasi bagi wakif sendiri memperoleh pahala dari Allah swt dan dapat membangun ekonomi umat. Yang paling penting, investasi  wakaf  sebagai  prasarana  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  yang  layak  dalam aspek ekonomi-sosial
Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, akan tetapi perwakafan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16, bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak dan yang memiliki daya tahan lama dan/atau  manfaat  jangka  panjang  serta  mempunyai  nilai  ekonomi  menurut  syariah  yang diwakafkan oleh wakif. 2
Wakaf merupakan salah satu sarana ibadah kebendaan yang penting, yang secara ekplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat- ayat Al- Qur’an. Dijelaskan dalam Q.S Surah Ali -Imran/3:92.
Terjemahnya:
1 Sanuri,  “HIFZ  AL -MAL  SEBAGAI  DASAR  ETIK- MORAL  DALAM  MENEKAN  ANGKA  KEMISKINAN  DI  INDONESIA,” Maliyah 06, no. 01 (2016): 1187 – 1213.
2 R. (Rohidin) Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia  Hingga Indonesia (Lampung: Lintang Rasi Aksara, 2017).
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i;  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Rahman Ardiansyah, et. al.
“Kamu  sekali -kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna)  sebelum  kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui” 3
Terkait dengan perubahan status harta wakaf, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Dari beberapa pendapat yang sangat mencolok perbedaanya mengenai hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh al- Syafi’i. Dalam pandangan al - Syafi’i harta wakaf bersifat abadi sehingga harta wakaf tidak boleh dijual, diganti, dan dipindah sehingga kondisi apapun benda wakaf yang digunakan al- Syafi’i. jadi maksud dari kekekalan disini bukanlah mengenai objek barangnya saja tetapi juga dari segi kemanfaatan yang terus berkelanjutan. 4
Regulasi  dari  perwakafan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004 tentang  Wakaf  telah  memperluas  benda  yang  dapat  diwakafkan  oleh  wakif,  sebelum  adanya Undang-Undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti  tanah  dan  bangunan,  dengan  adanya  Undang-Undang  tersebut  juga  diatur  mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf tunai dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/  atau  kesejahteraan  umum  menurut syari’ah. 5

## 2. Literatur Review
2.1. Pengertian Wakaf
Kata  wakaf  berasal  dari bahasa  Arab  yakni  al-waqf  yang berarti  menahan  atau  al-habs (menahan). Kata al-waqf merupakan bentuk masdar kata benda yang terbentuk dari kata waqafa. Kata al-waqf ialah bentuk masdar atau kata benda yang terbentuk dari kata waqafa. Sedangkan kata al-habs berasal dari kata habasa. Perkataan waqf yang terdapat pula dalam bahasa indonesia berasal dari kata bahasa arab: waqafah-yaqifu- waqfan yang mengkuti wazan fa’ala, yaf’ilu, fa’lan, yang memiliki arti berhenti, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.
Pengertian ini senada dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadits muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para  ulama  lain  memberikan  pengertian  terhadap  wakaf  tanpa  menambah  kata  yang
3 Kementerian  Agama  RI, Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an  Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004.
4 Musyfikah  Ilyas,  “Istibdal  Harta  Benda  Perspektif  Hukum  Islam,” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (December 2016): 138 – 50, https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V3I2.2822.
5 Achmad  Musyahid  Majelis  Ulama  Indonesia  Sulawesi  Selatan,  “Diskursus  Maslahat  Mursalah  Di  Era  Milenial; Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Konsep  Maslahat  Im am  Malik,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2 (December 2019), https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i;  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Rahman Ardiansyah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
menunjukan  larangan  untuk  menjual,  mewariskan  atau  menghibahkan.  Salah  satu  dari pengertian-pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku fikih wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nadzir (pengurus wakaf), atau kepada  suatu  badan  pengelola  dengan  ketentuan  bahwa  hasil  atau  manfaatnya  digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.
Ulama Mazhab yang memiliki perbedaan dalam menghasilkan banyak varian pandangan sebagai alternatif untuk memilih pendapat sesuai dengan kondisi masing-masing orang bahkan kelompok. 6 Keberagaman para pendapat Ulama tersebut yakni satu dari sekian banyak poin yang menunjukkan bahwa hukum islam adalah hukum yang sangat dinamis shalih li kulli zaman wa makan.  Kapasitas  ulama  yang  mujtahid  memiliki  persyaratan  yang  begitu  ketat,  sedangkan problematika yang dihadapi manusia kian kompleks.
Wakaf di artikan juga dalam bahasa Arab habs yaitu menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah. maknanya disini bahwasanya menghentikan manfaat keuntunganya dan digantikan  untuk  amal  kebaikan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  itu  sendiri.  menghentikan  segala aktifitas  yang  pada  mulanya  diperbolehkan  terhadap  harta  (‘ain),  seperti  menjual, menghibahkan, mewariskan, mentransaksikan, maka setelah di jadikan harta wakaf maka harta tersebut hanya untuk keperluan agama semata bukan untuk keperluan si waqif ataupun untuk induvidual  lainnya.    Rasulullah  saw  menggunakan  kata  al-habs  dalam  menujukkan  pengertian wakaf,  maka  yang  dimaksud  wakaf  ialah  menahan  atau  al-habs  merupakan  sesuatu  yang menahan  harta  benda  yang  manfaatnya  diperuntukkan  bagi  kebajikan  yang  dianjurkan  oleh Agama.
Sedangkan secara istilah, ada beberapa pengertian wakaf, diantaranya yakni seperti yang di sampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Malik, wakaf yakni menahan benda tetap sebagai milik wakif dengan memberikan manfaatnya untuk kebajikan pada saat itu juga. Ulama Syafi’iyah, seperti Imam Nawawi mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya bukan untuk dirinya, dengan benda itu tetap ada, dan dapat dimanfaatkan untuk  kebaikan  dan  mendekatkan  diri  kepada  yang  maha  kuasa.    Ulama  Hambaliyah,  Ibnu Qudamah  dalam  kitab  Al-Mughni  Syarah  al-Kabir  mendefinisikan  wakaf  yaitu  menahan  harta (tanah) dan menyedehkakan hasil buahnya yang di dapat dalam wakaf tersebut.

## 2.2. Dasar Hukum Wakaf
Dalil yang menjadi dasar disyari’atkan wakaf bersumber dari pengetahuan terhadap teks Al- Qur’an dan As -Sunnah. Dalam Al- Qur’an pun tidak secar a tegas menjelaskan tentang ajaran
6 Sabir  Maidin  and  Rifka  Tunnisa,  “JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  TRANSAKSI  PERBANKAN  (Studi  Komparatif  Hukum Positif Dan Hukum Islam),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i;  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Rahman Ardiansyah, et. al.
wakaf tersebut, bahkan tidak satu pun ayat Al- Qur’an yang menyinggung kata “waqf”.  Dengan demikian,  karena  wakaf  tersebut  menjadi  salah  satu  bentuk  kebajikan  melalui  dengan  harta benda,  ada  beberapa  ayat  yang  memerintahkan  manusia  untuk  selalu  berbuat  baik  untuk kebaikan masyarakat. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2: 267.
Terjemahnya:
“ Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  kami  keluarkan  dari  bumi  untukmu.  Janganlah  kamu memilih yang buru untuk kamu keluarkan padahal, kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. ”
Allah berfirman dalam dan Qs. Ali-Imran/3: 92.
Terjemahnya:
Kamu  tidak  akan  memperoleh  kebajikan  (yang  lebih  baik),  sebelum  kamu  menafkakan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Kemashlahatan merupakan upaya untuk memenuhi aspek kerahmatan. Kriteria penilaian antara  kemashlahatan  dan  kemudharatan  dibangun  dari  tuntunan  teks  syariat.  Bangunan tuntunan  dari  teks  syariah  akan  memberkan  jaminan  kemashlahatan  duniawi  dan  ukhrawi. Kemashlahatan  duniawi  menyangkut  pemberian  manfaat,  kenyamanan,  dan  keselamatan manusia di dunia, sedangkan kemashlahatan ukhrawi menuntun jalan keselamatan di akhirat.

## 2.3. Wakaf Temporer
Wakaf  Berjangka  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  datang  untuk memberikan kemudahan, dengan wakaf berjangka ini seseorang tidak kehilangan hartanya, di samping itu undang-undang ini memperbolehkan wakaf jangka waktu sesuai dengan akad/ ikrar yang  disepakati  oleh  pewakif.    Dalam  fikih  gagasan  tentang  wakaf  berjangka  waktu  dikenal dengan istilah wakaf mu’aqqat, yaitu pembatasan wakaf berdasarkan durasi waktu tertentu. Para ulama  madzhab  kecuali  Imam  Malik  berpendapat  bahwa,  wakaf  tidak  bisa  terwujud  kecuali apabila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan harta bendanya untuk selamanya dan terus-menerus. Pendapat yang menyatakan bahwa wakaf harus bersifat permanen merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
Syarat permanen wakaf di Indonesia sempat dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya menyebutkan secara tegas bahwa wakaf harus berlaku untuk selama-lamanya. Namun ketentuan tersebut berubah menjadi, wakaf boleh di lakukan untuk jangka waktu tertentu di samping juga boleh berlaku untuk selamanya setelah lahirnya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i;  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Rahman Ardiansyah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
Dasar  pertimbangan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf adalah bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi,  sehingga  perlu  di  kelola  secara  efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan  ibadah  demi kesejahteraan umum. Di samping itu wakaf juga perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturanya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  dalam  upaya  mewujudkan  konsep  wakaf produktif lahirlah Undang- Undang wakaf ini

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Pelaksanaa Wakaf Temporer
Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan. Paling tidak, ada pola (standar pelaksanaan) yang dibakukan agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan  secara  maksimal.  Standar  atau  pola  tersebut  terkait  dengan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Memberi Peran Perbankan Syariah
2. Posisi LKS dalam Peraturan Perundangan Wakaf
3. Membentuk Lembaga Investasi Dana
4. Menjalin Kemitraan Usaha
5. Memberi Peran Lembaga Penjamin Syariah 7
Penerapan wakaf tunai berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo, beliau mewakafkan  uangnya  dengan  mengambil  jenis  wakaf  tunai  berjangka  dengan  jangka  waktu  5 tahun mulai dari tanggal 17 juli 2006 dan jatuh tempo sampai tanggal 16 September 2011, pada awal  Beliau  datang  ke  Bank  beliau  megisi  formulir  pengajuan  sebagai  wakif  kemudian  Bapak Ghufron  menyerahkan  uang  sebesar  Rp.  5.000.000,-  untuk  diwakafkan.  Dan  tidak  lupa  Bapak Ghufron menyatakan ikrar wakaf serta menandatangani FWU yang disertai dengan penerimaan AIW dan SWU dari Bank . Begitu juga yang terjadi dengan Bapak Fadil (mulai tanggal 11 Mei 2006 s/d  11  Mei  2011)  beliau  mewakafkan  uangnya  sebesar  Rp.  10.000.000,-,  Bapak  Imron  Kamil (mulai  tanggal  20  Februari  2006  s/d  11  Mei  2011),  beliau  mewakafkan  uangnya  sebesar  Rp. 8.000.000,- Bapak Bambang (mulai tanggal 16 September 2007 s/d 16 September 2012), beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 12.000.000,- dan Bapak Bustomi (mulai tanggal 17 Juli 2006 s/d 16 September 2011), beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 7.000.000,- . Penerapan wakaf berjangka yang terjadi tidak jauh berbeda hanya saja besar uang dan tahun yang diwakafkan tidak sama.193 Dari ke lima pewakif tersebut terkumpul dana sebesar Rp. 42.000.000,-, kalau dana
7 Sumuran Harapan, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementrian Agama RI, 2007).
yang  terkumpul  dikelolah  dengan  amanah,  semisal  didepositokan  selama  lima  tahun,  maka keuntungan yang diperoleh 12.600.000,- selama lima tahun. Semakin banyak masyarakat yang berwakaf  maka  akan  semakin  banyak  pula  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  mustahik  wakaf. 8 Untuk wakaf benda berjangka waktu kita membuat simulasi sebagai berikut.
Tanah  wakaf  di  medan  seluas  400-an  meter  persegi  dikelolah  dengan  membangun gedung bertingkat tiga, tingkat pertama ruko, dengan jumlah 5 ruko di tingkat kedua masjid, dan tingkat  ketiga  kantor  pengurus  wakaf  (nadzir).  Maka  ruko  yang  dibangun  di  lantai  dasar disewakan 10 juta pertahun, untuk satu ruko. Jika kelima ruko tersebut disewakan dengan harga yang  sama  maka  akan  diperoleh  dana  sebesar  Rp.50.000.000,-  pertahun.  Maka  selama  lima tahun  Rp.  250.000.000,-.  Aneka  kebutuhan  tersedia  di  kelima  ruko  itu.  Mulai  alat-alat  listrik, pakaian, sepatu, sampai jam tangan. Animo pembeli juga tinggi. Penyewa pun tak merasa rugi. ''Hasil sewa ruko itu cukup untuk membiayai kebutuhan operasional masjid.

## 4.2. Pemberdayaan Umat Melalui Wakaf Temporer
Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun  dalam  perkembangannya  terdapat  implementasi  wakaf  dengan  “Tunai“  sebagaimana yang  dilakukan pada  masa  kekhalifahan  Utsmaniyah.  Wakaf  dengan  sistem  ”Tunai”  membuka peluang  yang  unik  bagi  penciptaan  investasi  bidang  keagamaan,  pendidikan,  serta  pelayanan sosial.  Tabungan  dari  warga  negara  yang  berpenghasilan  tinggi  dapat  dimanfaatkan  melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut  dapat  dirumuskan  bahwa  ”Wakaf  Tunai”  merupakan  dana atau  uang  yang  dihimpun oleh  institusi  pengelola  wakaf  melalui  penerbitan  sertifikat  wakaf  tunai  yang  dibeli  oleh masyarakat.
Saat ini telah disepakati oleh para ulama’ bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum defenisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal  yang  sesuai  dengan  ajaran  syariat  islam  dengan  tidak  mengurangi  ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

## 4.3. Hakika t Wakaf Temporer dalam Pemberdayaan Umat dalam Mazhab Syafi’i
8 Nurul  Jannah,  “Tinjauan  Hukum  Islam Dan  Undang-Undang  No  41  Tahun  2004  Terhadap  Penerapan  Wakaf Berjangka Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i;  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Rahman Ardiansyah, et. al.
Imam  al- Syafi’i  mengatakan  bahwa  apabila  ikrar  wakaf  telah  sempurna  maka  Tidak dibenarkan  si  pewakif  untuk  menguasai  harta  wakaf  tersebut.  Menurut  al- Syafi’i  ,  pemberian suatu harta benda apakah yang bergerak atau tidak bergerak itu ada tiga macam yaitu
1. Hibah
2. Wasiat
3. Wakaf.
Selanjutnya menurut Imam Syafi’i , pemberian seseorang semasa ia masih hidup ada dua macam:
1. Pemberian berupa hibah atau hibah wasiat
2. Pemberian berupa wakaf.
Sedangkan pemberian seseorang ketika ia sudah meninggal dunia hanya ada satu macam yaitu yang disebut warisan.
Menurut Imam al- Syafi’i, 9 pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya  berupa  perkataan  dari  yang  memberi  (ijab),  sedangkan  dalam  wakaf,  baru  dinyatakan sempurna  bila  dipenuhi  dengan  dua  perkara:  pertama,  dengan  adanya  perkataan  dari  yang memberi  (ijab),  dan  kedua,  adanya  penerimaan  dari  yang  diberi  (qabul).  Tetapi  ini  hanya disyaratkan  pada  wakaf  yang  hanya  ditujukan  untuk  orang-orang  tertentu.  Sedangkan  untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan qabul.
Pernyataan  Imam  al- Syafi’i  di  atas  menunjukkan  bahwa pengakuan  yang  memberikan ( ijab )  dan  penerimaan  yang  menerima  ( qabul )  merupakan  syarat  sahnya  akad  wakaf  yang ditujukan  bagi  pihak  tertentu.  Imam  al- Syafi’i  menunjukkan  juga  bahwa  wakaf  dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana waqif telah menyatakan dengan perkataan waqaftu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan waqif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf ( maukuf alaih ), akan tetapi waqif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam al- Syafi’i , wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan  oleh waqif.  Beliau  juga  berpendapat  barang  yang  diwakafkan  haruslah  barang yang kekal manfaatnya baik berupa benda tak bergerak, benda bergerak maupun benda kongsi (milik bersama).
4.4. Relevansi  Implementasi  Pandangan  Mazhab  al- Syafi’ i  dan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf
9 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i;  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Rahman Ardiansyah, et. al.
Dalam  hal  jangka  waktu  wakaf,  Imam  al- Syafi’i  tidak  memperbolehkan,  sebagaimana tersebut  diatas  namun  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  membolehkan  wakaf  dengan jangka waktu. 10 Dengan demikian gabungan pendapat tersebut sangat relevan jika diterapkan dalam  kehidupan  masyarakat,  yaitu  Adanya  wakaf  dengan  jangka  waktu  tertentu  tidak diperbolehkan untuk harta tidak bergerak. Misalnya harta tidak bergerak yang disebutkan dalam UU 41/2004 pasal 16 (a) yaitu tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan  dengan  tanah,  serta  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sehingga  pengelolaan  dan pemanfaatan  harta  wakaf  menjadi  efektif  tanpa  berfikir  habisnya  waktu  wakaf  yang  telah ditentukan.  Dengan  demikian  wakaf  akan  mendapat  perluasan  pengelolaan  dan  perluasan pemanfaatan  kepada  para  pihak  terhadap  harta  wakaf  yang  diwakafkan  yang  memiliki  status benda yang bersifat permanen (selamanya) tersebut.
Diperbolehkannya  wakaf  dengan  jangka  waktu  tertentu  untuk  benda  bergerak  yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti  mushab,  kitab  atau  buku.  Dengan  adanya  wakaf  jangka  waktu  tertentu  ini  dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf dengan alasan harta yang diwakafkan akan kembali pada waqif dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang maximal maka harus adanya batasan-batasan waktu sehingga waqif tidak semaunya dalam menentukan waktu wakafnya. Misalnya wakaf itu dibatasi minimal 5 tahun atau 10 tahun.

## 5. Kesimpulan
Adapun  wakaf  menurut  ulama  al- Syafii’  yaitu  Menahan  harta  ya ng  dapat  diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan  pada  suatu  yang  diperbolehkan  oleh  agama.  Dari  pengertian  ini  maka  Mazhab Syafii’ tidak mengenal wakaf berjangka waktu. Imam al- Syafi’ i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi  milik  orang  yang  mewakafkan,  melainkan  berpindah  menjadi  milik  Allah  swt,  kalau seorang  mewakafkan  hartanya  berarti  menahan  harta  tersebut  untuk  selama-lamanya,  oleh karena  itu  pula  harta  merupakan  harta  yang  mempunyai  manfaat  lama,  tidak  habis  dengan dimanfaatkan,  alasan  yang  dipegang  Imam  al- Syafi’i  ialah  hadis  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu Khathab tentang tanah khaibar, yaitu sabda Nabi: Kalau kamu mau tahanlah harta asalnya, dan sedekah  kan  sebidang  tanah  (hasilnya),  maka  Umar  pun  menyedekahkan  dengan  tidak menjualnya, tidak memberikannya dan mewariskannya. Dalam hal jangka waktu wakaf, Imam al-
10 Fatkur Huda, “Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, Dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat,” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 2, no. 1 (2018): 1 – 18.
Wakaf  Temporer  Untuk  Pemberdayaan  Umat  Perspektif  Mazhab  Al- Syafi’i;  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Rahman Ardiansyah, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
Syafi’i tidak memperbolehkan, sebagaimana tersebut diatas namun Undang -Undang Nomor 41 tahun 2004 membolehkan wakaf dengan jangka waktu. Dengan demikian gabungan pendapat tersebut sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Diperbolehkannya wakaf dengan  jangka  waktu  tertentu  untuk  benda  bergerak  yaitu  logam,  uang,  surat  berharga, kendaraan, hak  atas  kekayaan  intelektual, hak  sewa,  serta benda  bergerak  lain  sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushab, kitab atau buku.  Dengan  adanya  wakaf  jangka  waktu  tertentu  ini  dapat  mendorong  masyarakat  untuk berwakaf dengan alasan harta yang diwakafkan akan kembali pada waqif dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

## Daftar Pustaka
Huda, Fatkur. “Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, Dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 2, no. 1 (2018): 1 – 18.
Ilyas, Musyfikah. “Istibdal Harta Benda Perspektif Hukum Islam.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (December 2016): 138 – 50.
https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V3I2.2822.
Kementerian Agama RI. Al- Qur’an Dan Terjema hannya . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004.
Maidin, Sabir, and Rifka Tunnisa. “JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Kompar atif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
Musyahid, Achmad. “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (December 2019). https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
Nurul Jannah. “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang -Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penerapan Wakaf Berjangka Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.
Rohidin, R. (Rohidin). Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia . Lampung: Lintang Rasi Aksara, 2017.
Sanuri. “HIFZ AL -MAL SEBAGAI DASAR ETIK-MORAL DALAM MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA.” Maliyah 06, no. 01 (2016): 1187 – 1213.
Sumuran Harapan. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementrian Agama RI, 2007.
Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Gowa: Alauddin University Press, 2021.