Open Access : https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/index Penerbit : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah
Oleh Pihak Pengusaha ( Mudharib )
Samsul Arisandi, Farrah Syamala Rosyda
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: samsularisandy@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan pada pembiayaan mudharabah bisa saja terjadi baik wanprestasi ataupun perbuatan  melawan  hukum.  Penyelesaian  sengketa  dapat  diupayakan  sebagai  langkah menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  hal  ini  dapat  diupayakan  oleh  pihak  Mudharib. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyelesaian  dalam  akad mudharobah  dan  langkah  dilakukan  oleh  mudharib  yang  akad  mudharabahnya bermasalah.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  normatif  dengan  menggunakan  data- data berupa pustaka berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku-buku dan  literatur  yang  mendukung  dalam  penelitian  ini.  Data  yang  terkumpul  dianalisis menggunakan  metode  deskripsi  analitis  agar  dapat  menjawab  permasalahan. Penyelesaian  sengketa  dalam  akad  mudharabah  ada  3  (tiga)  dapat  melalui Restrukturisasi ulang,  Penyelesaian sengketa non  litigasi seperti negoisasi, mediasi  dan arbitrasi serta Penyelesaian sengketa litigasi melalui  pengadilan agama. Bagi mudharib, langkah  awal  dalam  penyelesaian  sengketa  dapat  mengajukian  restrukturisasi  ulang. Restrukturisasi  ulang  dapat  menjadi  sarana  mudah  dalam  penyelesaian  permasalahan pembiayaan.
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa; Mudharabah; Mudharib.

## Abstract
The  problems  with  mudharabah  financing  can  occur  either  in  default  or  against  the  law. Dispute resolution can be pursued as a step to resolve the problem. this can be pursued by  the  Mudarib.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  for  completion  within mudharobah  covenants  and  the  steps  taken  by  the  mudharib  whose  mudharabah contract was problematic.
The  research  method  used  is  a  normative  method  using  data in  the  form  of  literature  in the form of legislation,  DSN-MUI fatwas, books and literature that support this research. The collected data was analyzed  using  analytical  description  method in  order  to answer the  problem.There  are  3  (three)  dispute  resolutions  in  the  mudharabah  contract  through restructuring,  non-litigation  dispute  resolution  such  as  negotiation,  mediation  and arbitration and litigation dispute resolution through religious courts. For mudharib, the first step  in  dispute  resolution  is  to  apply  for  restructuring.  Restructuring  can  be  an  easy means of solving financing problems.
Keyword: Dispute Resolution; Mudharabah; Mudharib.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  bank-bank  dengan  prinsip  syariah  sangat tinggi di Indonesia. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
tahun  1991  dan  semakin  bertambah  banyak  setelah  adanya undang-undang  nomor  10  Tahun  1998  yang  mengubah  undang- undang  nomor  7  tahun  1992  tentang  perbankan.  Undang-undang ini  mulai  mengakui  dan  mengatur  mengenai  bank  dengan  prinsip syariah.  Saat  ini  pengaturan  mengenai  perbankkan  syariah  diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008.
Pembiayaan dalam perbankan syariah antara lain; 1
1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk transaksi multijasa.
Transaksi  bagi  hasil,  mudharabah  sangat  membantu pengusaha  sebagai  modal  usaha.    Mudharabah  merupakan  salah satu pembiayaan yang menjadi pilihan utama bagi para pengusaha.
Dalam  akad  mudharabah,  Keuntungan  usaha  secara mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung pemilik modal  selama  kerugian  tidak  dikarenakan  kelalaian  pengelola,  jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 2
1 Pasal  1  angka  25  UU  No.  21  Tahun  2008,  lembaran  negara  republik  Indonesia  No.  94  tahun 2008, tambahan lembaran negara nomor 4867.
2 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi ,  Ekonisia, Yogyakarta,  2004  hlm.  70.  yang  disadur  oleh  Muhammad  adfan  yhu'nanda,  2014,  analisis unsur  kesalahan  dan  kelalaian  mudharib  dalam  akad  pembiayaan  mudharabah  bermasalah sebagai dasar eksekusi jaminan, skripsi, universitas brawijaya, malang, hlm. 5
Namun  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  sengketa  atau masalah  antara  pihak  bank  dan  mudharib.  Sengketa  bisa  berupa wanprestasi,  perbuatan  melawan  hukum  pelanggaran  akad  yang sudah  disepakati  oleh  pihak  bank  dan  mudharib  (pihak  pengelola) atau  keadaan  memaksa.  Dengan  latar  belakang  diatas,  penulis tertarik  untuk  meneliti  mengenai  penyelesaian  sengketa  akad mudharabah dan langkah-langkah yang diambil pengusaha dengan pembiayaan mudharabah yang bermasalah tersebut.

## PEMBAHASAN
Mudharabah adalah  transaksi penanaman dana dari  pemilik dana  ( shahibul  maal )  kepada  pengelola  dana  ( mudharib )  untuk melakukan  kegiatan  usaha  tertentu  yang  sesuai  syariah,  dengan pembagian  hasil  usaha  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 3
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana  pihak  pertama  menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha  secara mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituang  dalam kontrak,  sedangkan  apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal selama  kerugian  itu  bukan  akibat  dari  kelalaian  pengelola. 4 Syarat mudharabah: 5

## 1. Modal
Modal  harus  dinyatakan  dengan  jelas  jumlahnya, seandainya  modal  berbentuk  barang  maka  barang  tersebut harus  dihargakan  dengan  harga  semasa  uang  yang  beredar.
3 Pasal  3 penjelasan peraturan Bank  Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam KEGIATAN Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi Bank Syariah
4 Muhammad  Syafi’I  Antonio,  2004,  Bank  Syariah  dari  teori  ke  praktik,  Gema  Insani,  Jakarta, hlm. 95.
5 Warkum Sumitro, 2004, asas-asas perbankan islam & lembaga-lembaga terkait, raja Grafindo, jakarta, hlm.34.
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
Modal  harus  dalam  bentuk  tunai  bukan  piutang.  modal  harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha
2. Keuntungan
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase  dari  keuntungan  yang  mungkin  dihasilkan  nanti. Kesepakatan  rasio  persentase  harus  dicapai  melalui  negosiasi dan  dituangkan  dalam  kontrak.  Pembagian  keuntungan  baru dapat  dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada rab al'mal.
Sistem  mudharabah  yang  di  aplikasikan  oleh  bank  syariah adalah 6 :
1. Perjanjian  dilaksanakan  dalam  bentuk  perjanjian  baku.  Adanya pembatasan  atas  kebebasan  berkontrak  agar  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku atau diawasi oleh Dewan Pegawas Syariah Nasional.
2. Akad  Mudharabah  dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis  disebut perjanjian bagi hasil.
3. Dalam perjanjian akad mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik  dana  (shahibul  mal)  dan  untuk  pengelola  (Mudharib). Nisbah  bagi  hasil  ini  berlaku  sampai  berakhirnya  perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
4. Akad  mudharabah  terjadi  apabila  calon  nasabah  yang  akan menabung  atau  meminjam  modal  dari  bank  syariah.  Sebelum ditanda  tangani,  akad  perjanjian  tertulis  tersebut  terlebih  dahulu dipelajari oleh calon kreditor atau penabung. Jika calon nasabah menyetujui maka calon nasabah menandatangani perjanjian.
6 Zainuddin Ali, 2008, Hukum Perbankkan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45-46.
5. Nasabah  yang  meminjam  uang  kemudian  terlambat  dalam membayar,  pihak  bank  tidak  memberi  denda,  tetapi  memberi peringatan.
6. System amanah (kepercayaan).
Skema  pembiayaan  mudharabah  di  bank  muamalat indonesia. 7
Perjanjian Bagi Hasil
Keahlian                Modal 100%
Keuntungan Nisbah X% Nisbah Y% Pengembalian Modal pokok
Sebab-sebab  permasalahan  yang  muncul  dalam  suatu pembiayaan terhadap dalam beberapa tahap, yaitu: 8
1. Permasalahan pada tahap analisis pembiayaan
Acuan  dalam  rangka  analisis  dan  penelitian  meliputi:  character, capacity, capital, collateral, condition of economy.
7 Dewi  Nurul  M,  2012,  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Praktik  Perbankan  Syariah,  Parama Publishing, Yogyakarta, hlm.67.
8 Ibid, hlm.123-127.
Nasabah Proyek Bagi hasil sesuai dengan nisbah Modal Bank
2. Permasalahan pada tahap akad
3. Permasalahan  pada  tahap  penggunaan  pembiayaan  dan pengawasan
Penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  adalah karena  kesulitan-kesulitan  keuangan  yang  dihadapi  nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam faktor internal dan eksternal. 9

## 1) Faktor Internal
Faktor  yang  ada  di  perusahaan  itu  sendiri,  dan  faktor utama  yang  paling  dominan  adalah  faktor  manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor  manajerial  dilihat  dari  kelemahan  dalam  kebijakan pembelian  dan  penjualan,  lemahnya  pengawasan  biaya  dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan  yang  berlebihan  pada  aktiva  tetap,  permodalan yang tidak cukup.
2) Faktor Eksternal
Faktor  yang  ada  diluar  kekuasaan  manajemen perusahaan  seperti,  bencana  alam,  peperangan,  perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan- perubahan teknologi dan lain-lain.
Dalam  fatwa  MUI  tentang  Pembiayaan  Mudharabah ( Qiradh ), 10 menjelaskan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian  akibat  dari  mudharabah,  dan  pengelola  tidak  boleh menanggung  kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari  kesalahan disengaja,  kelalaian,  atau  pelanggaran  kesepakatan.  Pada  bagian
9 Reza  Yudistira,  2011,  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  pada  Bank  Syariah Manidir, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 20-30
10 Fatwa MUI No. DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.
ketiga  menjelaskan,  dasarnya,  dalam  mudharabah  tidak  ada  ganti rugi,  karena  pada  dasarnya  akad  ini  bersifat  amanah  ( yad  al- amanah ),  kecuali  akibat  dari  kesalahan  disengaja,  kelalaian,  atau pelanggaran  kesepakatan.  Dan  jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  di  antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.
Dilihat dari pengertian mudharabah dan fatwa MUI mengenai mudharabah  maka,  jika  pengelola  melalakukan  kelalaian  maka tanggungjawab penuh pada pengelola. Tanggungjawab atau sanksi yang dikenakan sesuai dengan akad perjanjiannya.
Penyelesaian  sengketa  perbankan  termasuk  perbankkan syariah  di  Indonesia  dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu  litigasi dan  non  litigasi.  Litigasi  menunjuk  ada  lembaga  peradilan  dan arbitrase,  sedangkan  non  litigasi  menunjuk  pada  lembaga alternative  penyelesaian  sengketa.  Bank  Indonesia  mengatur perihal lembaga penyelesaian sengketa perbankkan yakni lembaga pengaduan nasabah (PBI No. 7/7/PBI/2005 diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008)  dan  mediasi  perbankan  (PBI  No.  8/5/PBI/2006 diubah menjadi PBI No. 10/1/PBI/2008). 11

## 1. Penyelesaian Sengketa Litigasi
Penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan.
Pengadilan  yang  berwenang  mengadili  sengketa  adalah pengadilan agama berdasarkan  Pasal 2 juncto pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman.
11 Abdul  Ghofur  Anshori,  2010,  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah,  UGM  Press, Yogyakarta, hlm.115.
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...

## 2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
12
Beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut;
1) Negosiasi (Negotiation)
Negosiasi  adalah  proses  konsensual  yang  digunakan para  pihak  untuk  memperoleh  kesepakatan  diantara  mereka yang bersengketa.
2) Mediasi (Mediation)
Mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah dimana  pihak  luar  yang  tidak  memihaka  (impartial) bekerjasama  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari kesepakatan bersama.
3) Konsiliasi (Conciliation)
Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan  keluar  sebagai  penyelesaian,  proses  ini  disebut konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian  secara  konsensus  dimana  pihak  netral  dapat berperan  secara  aktif  maupun  secara  pasif.  Pihak  yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga  terebut  dan  menjadikannya  kesepakatan  dalam penyelesian sengketa.
4) Arbitrase (arbitration)
Para  pihak  sepakat  menyetujui  untuk  menyelesaikan sengketa  kepada  pihak  yang  netral.  Dalam  arbitrase  para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai arbiter dan hokum  yang  diterapkan.  Arbitrase  hakikatnya  merupakan hakim  swasta  sehingga  mempunyai  kompetensi  untuk membuat  putusan  terhadap  sengketa  yang  terjadi,  dimana
12 Ibid, hlm.39-41.
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
putusan dimaksud bersifat final and binding, serta merupakan win-loss solution.
Terlepas  dari  lembaga  penyelesaian  sengketa  diatas, dalam  perbankan  syariah  terdapat  ketentuan  penyelesaian sengketa  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  syariah. Prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  islam  dalam  kegiatan perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  dibidang syariah. 13
Sumber-sumber  hukum  yang  dijadikan  dasar  dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah termasuk sengketa mudharabah setelah Al-Quran dan hadist, antara lain; 14
1) Isi perjanjian atau akad yang dibuat para pihak
2) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah
3) Kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah
4) Fatwa-fatwa  dewan  syariah  nasional  di  bidang  perbankan syariah
5) Yurisprudensi
6) Doktrin
Penyelesaian  sengketa  dalam  akad  mudharabah  antara pemilik  modal  dengan  mudharib  dapat  diselesaikan  dengan perdamaian  dan  atau  pengadilan. 15 Hal  ini  sesuai  dengan penyelesaian sengketa ekonomi islam berdasarkan hukum islam, yaitu perdamaian, arbitrase dan pengadilan.
1) Perdamaian ( Al-Sulh )
Ada  tiga  rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam  perjanjian
13 Ibid, hlm.116. 14 Ibid, hlm.118-125.
15 Ahmad  mujahidin,  2010,  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.233.
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian damai. Syarat sahnya perjanjian damai adalah: 16
a. Hal yang menyangkut subyek
Subyek  atau  orang  yang  melakukan  perdamaian harus  orang  cakap  bertindak  menurut  hokum.  Orang  yang melaksanakan  perdamaian  harus  orang  yang  mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan hak atau hal- hal yang dimaksud dalam perdamaian.
b. Hal yang menyangkut obyek
Obyeknya  berbentuk  harta,  baik  berwujud  maupun tidak  berwujud  dan  dapat  diketahui  secara  jelas  sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat melahirkan pertikaian baru.
c.  Persoalan yang boleh didamaikan
Hal  yang  boleh  didamaikan  hanya  bentuk  pertikaian harta  benda  yang  dapat  dinilai  dan  sebatas  hanya  kepada hak-hak manusia yang dapat diganti.
d. Pelaksanaan perdamaian
Dapat  dilaksanakan  diluar  siding  pengadilan  atau didalam sidang pengadilan
2) Arbitrase
Arbitrase  yaitu  pengangkatan  seseorang  atau  lebih sebagai  wasit  (hakam)  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang berselisih  guna  menyelesaikan  perselisihan  mereka  secara damai. 17
16 Nurul hak, 2011, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah , Teras, Yogyakarta, hlm.134-136.
17 Ibid, hlm.138.
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
Dalam  penyelesaian  sengketa  mudharabah  dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional.
3) Pengadilan/ kekuasaan kehakiman (wilayat al-Qadha)
Dalam  kekuasaan  kehakiman  ini  terdapat  beberapa lembaga yaitu: 18
a. Al-Hisbah
Merupakan  lembaga  resmi  negara  yang  diberi kewenangan  untuk  menyelsaikan  masalah-masalah  atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan  proses  peradilan  untuk  menyelesaiakannya. Kewenangan  lembaga  ini  terbatas  pada  pengawasan terhadap  penunaian  kebaikan  dan  melarang  orang  dari kemungkaran.

## b. Al-Madzalim
Badan  ini  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  membela orang-orang  teraniaya  akibat  sikap  semena-mena  dari pembesar  negara  atau  keluarganya,  yang  biasanya  sulit untuk  diselesaikan  oleh  pengadilan  biasa  dan  kekuasaan hisbah.

## c.  Al-Qadha
Artinya  adalah  memutuskan  atau  menetapkan  yang berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelsaikannya secara adil dan mengikat. Kewenangannya  adalah  menyelsaikan  perkara-perkara yang erhubungan dengan maslah al-akhwal asy-syakhsiyah (masalah  keperdataan,  yang  termasuk  hukum  keluarga) dan masalah jinayat (hal-hal pidana).
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
Upaya  penyelesaian  permasalahan  akad  disebut  juga penanganan  permasalahan  yang  terdiri  dari  2  tahap  yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian, yaitu: 19
a. Upaya  penyelamatan  lebih  fokus  pada  upaya  tercapainya pembayaran  kembali  pembiayaan  dengan  cara  cash, collection,  rescheduling,  reconditioning,  atau  restructuring atau  yang  dikenal  dengan  tahapan  pemenuhan  atas prestasinya.
b. Restrukturisasi  pembiayaan  dan  tindakan  hukum  yang diperlukan
Tindakan penyelamatan pembiayaan oleh bank dicantumkan dalam akad penyelamatan pembiayaan. Bentuknya berupa;
a. Penjadwalan  kembali,  yaitu  perubahan  syarat  pembiayaan yang  hanya  menyangkut  jadwal  pembayaran  dan  atau jangka waktunya.
b. Persyaratan  kembali  yaitu  perubahan  sebagian  atau seluruhnya  syarat  pembiayaan  yang  tidak  terbatas  pada perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
c.  Penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat pembiayan  yang  menyangkut,  penambahan  dana  bank dan/atau,  konversi  seluruh  atau  sebagian  tunggakan  bagi hasil  menjadi  pokok  pembiayaan  baru  dan  atau  konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan pembiayaan.
d. Analisis status hukum debitur/pemberi jaminan dan usaha.
19 Dewi Nurul, Op.Cit, hlm.187-191.
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
e. Analisis status hukum aset yang dimiliki/dikuasai debitur/pemberi jaminan.
f. Analisis  hukum:  offering  letter,  perjanjian  kredit,  dan dokumen restrukturisasi lainnya.
Tahap  kedua  yaitu  upaya  penyelesaian  pembiayaan lebih  fokus  pada  tindakan  untuk  mengupayakan  pembayaran kembali  pembiayaan  dengan  mengeksekusi  agunan,  baik dengan  melakukan  pencairan  cash  collateral,  penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh bank sendiri, penjualan  sukarela  atau  penjualan  agunan  melalui  lelang. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara:
a. Diselesaikan  melalui  internal  lembaga,  dalam  praktik diselesaikan  oleh  bagian  account  officer/remedial/dibentuk task  force  penyelesaian  sengketa  dikenal  dengan  The Informal Work Out” (TIWO). Tindakan yang ditempuh para petugas bank antara lain:
a) Pendekatan biaya, dengan cara;
b) Pendekatan psikologis;
c) Upaya melakukan dengan campur tangan pihak ketiga;
d) Motivasi dengan pendekatan religius
b. Diselesaikan melalui mediasi perbankan
Fungsi  mediasi  perbankan  oleh  bank  indonesia dilakukan  dengan  mempertemukan  nasabah  dan  bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa  guna  mencapai  kesepakatan  tanpa  adanya rekomendasi  maupun  keputusan  dari  bank  Indonesia. Mediasi  perbankan  tersebut  dilaksanakan  untuk  setiap sengketa  dengan  nilai  tuntutan  finansial  (potensi  kerugian) paling banyak Rp 500.000.000,00.
c.  Diselesaikan  melalui  arbitrase  dan  melalui  badan  arbitrase syariah nasional (BASYARNAS)
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
Jika  perdamaian  tidak  dapat  dicapai  maka  dapat diajukan  ke  lembaga  arbitrase.  Dasar  hukum  arbitrase syariah dalam syariah islam terdapat dalam Q.S. Al Hujurat ayat 9 dan Q.S An-Nisa ayat 35.
Lembaga arbitrase islam di Indonesia adalah  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  Indonesia  (BASYARNAS)  yang didirikan  oleh  MUI  berdasarkan  surat  keputusan  MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003. d. Diselesaikan melalui pengadilan agama
Berdasarkan  Pasal  2  juncto  pasal  49  UU  No.  3 Tahun  2006  tentang  kekuasaan  kehakiman  pengadilan agama  merupakan  badan  hukum  yang  berhak  mengadili perkara  tertentu  antara  orang-orang  yang  beragama  islam dibidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi  syariah.  Sengketa  ekonomi syariah  yang  menjadi  kewenangan  pengadilan  agama adalah:
a) Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga keuangan  dan  lembaga  pembiayaan  syariah  dengan nasabahnya.
b) Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
c) Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antar  orang-orang yang  beragama  islam,  yang  dalam  akad  perjanjiannya disebutkan  dengan  tegas  bahwa  perbuatan  atau kegiatan  usaha  yang  dilakukan  adalah  berdasarkan prinsip-prinsip  syariah.  Sengketa  ekonomi  syariah misalnya:
[a] Kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah, dalam akad wadi’ah .
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
[b] Bank  mengurangi  nisbah  keuntungan  nasabah  tanpa persetujuan yang bersangkutan, dalam akad mudharabah.
[c] Nasabah  melakukan  kegiatan  usaha  minuman  keras dari dana pinjamannya pada bank syariah dalam akad Qardh dll.
Pengadilan  agama  juga  berwenang  mengadili terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian riil.
Penyelesaian  sengketa  dalam  mudharabah  terdapat prinsip penyelesaian pembiayaan bermasalah: 20
a. melakukan  restrukturisasi  terhadap  utang  al-baqarah  ayat 280.
b. melakukan pembayaran  utang  dengan  mengalihkan  beban utang  yang  ditanggungnya  kepada  orang  yang  berpiutang kepadanya.
c.  Dialihkan  melalui  garansi/jaminan  pembayaran  utang  oleh orang lain.
d. Jika  harta  debitur  habis  dan  tidak  mampu  membayar  dan dia  dinyatakan bangkrut  oleh  hakim,  maka  sisa  harta  yang dimiliknya dialokasikan untuk pembayaran utang.
e. Pengampuan. Larangan bagi seseorang untuk melaksanakan  akad  dan  bertindak  hukum  terhadap hartanya.
f. Penerapan  hukum  ta'zir  bagi  debitur.  Eksekusi  jaminan termasuk sandera badan.
20 Faturrahman  Djamil,  2012,  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syari’ah,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm.78-81.
Samsul Arisandi | Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh...
Pembiayaan yang mengalami masalah dapat dilakukan restrukturisasi  pembiayaan  berdasarkan  surat  edaran  bank Indonesia  No.  10/34/Dpbs  tanggal  20  Oktober  2008  tentang restrukturisasi  pembiayaan  bagi  bank  umum  syariah  dan  unit Usaha syariah. Pembiayaan mudharabah, proses restrukturisasi dengan cara 21 :

## a. Penjadwalan Kembali
Restrukturisasi yang dilakukan dengan
memperpanjang  jangka  waktu  jatuh  tempo  pembiayaan tanpa  mengubah  sisa  kewajiban  nasabah  yang  harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.
b. Persyaratan Kembali
Restrukturisasi  yang  dilakukan  dengan  menetapkan kembali  syarat-syarat  pembiayaan  antara  lain  nisbah  bagi hasil,  jumlah  angsuran,  jangka  waktu,  jadwal  pembayaran, pemberian  potongan  pokok  dan/atau  lainnya  tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang hartus dibayarkan kepada BUS atau UUs.
c.  Penataan Kembali dengan Penambahan Dana
Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana  oleh  BUS  atau  UUS  kepada  nasabah  agar  kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.
d. Penataan  kembali  dengan  melakukan  konversi  menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah,
e. Penataan  kembali  dengan  melakukan  konversi  menjadi penyertaan modal sementara.

## KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  dalam  akad  mudharabah  ada beberapa  cara  yaitu  yang Pertama adalah  Restrukturisasi  ulang,
Kedua yaitu  Penyelesaian  sengketa  non  litigasi  seperti  negoisasi, mediasi  dan  arbitrasi.  Yang ketiga ,  Penyelesaian  sengketa  litigasi melalui  pengadilan  agama.  Penyelesaian  tersebut  dilakukan berdasarkan  akad  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu pihak bank dan pengusaha ( mudharib ).
Berdasarkan  bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  diatas, terdapat  penyelesaian  sengketa  akad  mudharabah  yang  dapat dilakukan  oleh  pengusaha  ( Mudharib )  adalah  dengan  cara restrukturisasi ulang pembiayaan mudharabah ke bank. Restrukturisasi ini dapat mempermudah dan membantu pengusaha ( mudharib )  untuk  mengatasi  masalah  dalam  hal  pembiayaannya.
Hal ini sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan Q.S. Al Baqarah ayat 280.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi dan Ilustrasi , Ekonisia, Yogyakarta, 2004
Muhammad Syafi’I Antonio, 2004, Bank Syariah dari teori ke praktik,
Gema Insani, Jakarta,
Warkum  Sumitro,  2004,  asas-asas  perbankan  islam  &  lembaga- lembaga terkait, raja Grafindo, Jakarta.
Zainuddin  Ali,  2008,  Hukum  Perbankkan  Syariah,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Dewi  Nurul  M,  2012,  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Praktik
Perbankan Syariah, Parama Publishing, Yogyakarta.
Reza Yudistira, 2011, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  pada  Bank  Syariah  Manidir,  Skripsi,  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abdul  Ghofur  Anshori,  2010,  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah, UGM Press, Yogyakarta.
Ahmad  mujahidin,  2010,  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi
Syariah di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nurul  hak,  2011, Ekonomi  Islam  Hukum  Bisnis  Syariah ,  Teras, Yogyakarta.
Abdul Manan, 2012, Hukum Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta.
Faturrahman Djamil, 2012, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah, Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU  No.  21  Tahun  2008,  lembaran  negara  republik  Indonesia  No.94 tahun 2008, tambahan lembaran negara nomor 4867.
Peraturan  Bank  Indonesia  No  9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan Prinsip  Syariah  dalam  kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi Bank Syariah
Fatwa  MUI  No.  DSN  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan mudharabah.