## UPAYA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN MEBERDAYAKAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA PASCA LEPASNYA SIPADAN
DAN LIGITAN (2002-2007)
Danar Widiyanta
Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta danar_widiyanta@uny.ac.id

## Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang konflik atas beberapa pulau  terluar  di  wilayah  Indonesia  karena  permasalahan  hukum  dan  politik  serta permasalahan  ekonomi.  Ketidakjelasan  batas  negara  dan  status  wilayah,  situasi politik negara, regional dan internasional, serta kepentingan ekonomi  merupakan sumber  sengketa  potensial.  Upaya  mempertahankan  pulau  terluar  dilakukan dengan menyiapkan perangkat hukum yang jelas serta meningkatkan kemampuan Angkatan  Laut  untuk  menopang  kemampuan  penegakkan  hukum  di  wilayah pulau-pulau  terluar  khususnya  dan  Indonesia  pada  umumnya.  Upaya  untuk memberdayakan  pulau-pulau  terluar  dilakukan  melalui  langkah  pengembangan aspek  kelembagaan,  aspek  yuridis  dan  aspek  program.  Aspek  kelembagaan dengan  dibentuknya  Tim  Koordinasi  Pengelolaan  pulau-pulau  terluar,  dalam aspek yuridis disiapkan berbagai undang-undang yang memadai untuk menopang proses  hukum  yang  mungkin  terjadi,  sedang  aspek  program  dengan  melanjutkan dan menyelesaikan penegasan batas wilayah serta meningkatkan pembangunan di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia.
Kata Kunci: Mempertahankan, Memberdayakan, Pulau Terluar Indonesia.

## Abstract
Research  proves  that  conflict  background  on  the  outer  islands  of Indonesia  arises  as  a  consequence  of  law,  politic,  and  economic  issue.  The ambiguous  national  border  and  district  status,  as  well  as  political  atmosphere appearing in  regional, national  and international  level,  also  economical  interest are the most potential cause of controversy. Indonesia needs to provide advanced legal board and develop the Navy competence to protect the dominion of the outer islands  of  Indonesia  in  specific  aspect  as  well  as  to  support  law  enforcement  in the  nation  in  general  aspect.  The  efforts  for  that  aim  start  from  evolving institutional aspect, juridical aspect, and program aspects. Institutional aspect is expected to develop by generating Coordination Team for Controlling Indonesian Outer  Island.  Juridical  aspect  is  advanced  by  preparing  proper  constitutional regulations  to  support  current  law.  On  the  other  hand,  program  aspect  is supported  by  continuing  and  accomplishing  the  affirmation  of  national boundaries  as  well  as  improving  the  quality  and  quantity  of  the  outer  islands’ development.
Keywords: Protecting, Empowering, Indonesian Outer Islands

## PENDAHULUAN
Masalah  ketidakjelasan  batas-batas  negara  dan  status  wilayah  sering menjadi  sumber  persengketaan  di  antara  negara-negara  yang  berbatasan  atau berdekatan.  Persengketaan  muncul  akibat  penerapan  prinsip  yang  berbeda terhadap  penetapan  batas-batas  landas  kontinen  di  antara  negara-negara bertetangga  sehingga  menimbulkan  wilayah  “tumpang  tindih”  yang  dapat menimbulkan persengketaan.
Menurut  hasil  identifikasi  pulau-pulau  yang  telah  dilakukan,  terdapat 17.508 pulau di seluruh Indonesia. Yang terinventarisasi 7.353 pulau bernama dan 10.155 pulau belum bernama di seluruh kesatuan Republik Indonesia 1 . Dari 7.353 pulau  yang bernama, terdapat  67 pulau  yang berbatasan langsung  dengan negara tetangga,  10  pulau  diantaranya  perlu  mendapat  perhatian  khusus,  karena  terletak di perbatasan terluar. Kesepuluh pulau tersebut adalah pulau Sekatung di provinsi Kepulauan  Riau,  Pulau  Marore  dan  Pulau  Miangas  di  Provinsi  Sulawesi  Utara, Pulau  Fani,  Pulau  Fanildo  dan  Pulau  Bras  di  Provinsi  Papua,  Pulau  Rondo  di Nangro Aceh Darrusalam (NAD), Pulau Berhala di Provinsi Sumatra Utara, Pulau Nipa di Provinsi Riau dan Pulau Batek di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  ada  beberapa  tujuan yang  dalam  kajian  ini,  yaitu:  mengetahui  latar  belakang  konflik  atas  beberapa pulau  terluar  di  wilayah  Republik  Indonesia,  mengetahui  strategi  bangsa Indonesia  dalam  mempertahankan  pulau-pulau  terluar  tersebut,  dan  mengetahui strategi  bangsa  Indonesia  dalam  memberdayakan  pulau-pulau  terluar  tersebut. Secara  umu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  beberapa  latar  belakang konflik perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan negara-negara tetangga, serta bagaimana mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar.
1 O.C  Kaligis  &  Associates, Sengketa  Sipadan-Ligitan:  Mengapa  Kita Kalah . Jakarta: O.C Kaligis & Associates, 2003, hlm. 8.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengikuti  prosedur  dan  kaidah-kaidah  yang  berlaku  dalam penelitian sejarah,  yang tersusun dalam empat langkah : heuristik, kritik sumber, interpretasi  dan  historiografi 2 .  Heuristik  adalah  aktifitas  mencari  dan mengumpulkan  sumber-sumber  penelitian  yang  relevan.  Langkah  berikutnya adalah  kritik  sumber,  di  mana  kritik  sumber  merupakan  upaya  untuk mempermasalahkan kesejatian sumber. Selanjutnya adalah melakukan interpretasi data dengan menggunakan pendekatan sosial dan politik dan sejumlah paradigma umum  untuk  melihat  masalah  yang  sedang  diteliti.  Kegiatan  terakhir  adalah pendiskripsian  secara  logis  dan  sistematis,  fakta-fakta  yang  telah  diolah  secara analisis ke dalam bentuk tulisan (historiografi).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Latar Belakang Konflik Pulau Terluar
Wilayah  adalah  salah  satu  unsur  utama  dalam  suatu  negara,  di  samping rakyat  dan  pemerintahan.  Wilayah  dalam  suatu  negara  perlu  ditetapkan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  jelas.  Dalam  UUD  1945  yang  asli  tidak tercantum  pasal  mengenai  “Wilayah  Negara  Republik  Indonesia”.  Meskipun demikian  umumnya  sepakat  bahwa  ketika  pendiri  bangsa  memproklamasikan kemerdekaan  Indonesia  pada  17  Agustus  1945,  wilayah  negara  Republik Indonesia  punya  cakupan  wilayah  Hindia  Belanda.  Wilayah  Negara  Indonesia mengacu  pada  Ordonansi  Hindia  Belanda  1939  yaitu Teritoriale  Zeen  en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939), pulau-pulau di wilayah ini dipisahkan oleh laut di sekelilingnya 3 .
Bangsa  Indonesia  kemudian  menyadari  bahwa  sebagai  kesatuan  wilayah Indonesia  ordonasi  Hindia  Belanda  1939  sangat  merugikan  bangsa  Indonesia. Maka  pada  tanggal  13  Desember  1957  Pemerintah  Indonesia  yang  waktu  itu
2 Nugroho  Notosusanto, Norma-norma  dalam  Penelitian  dan  Penulisan Sejarah . Jakarta: Dephankam, 1970.
3 Joenil  Kahar,  “  Penyelesaian  Batas  Maritim  NKRI”  dalam Pikiran Rakyat Cyber Media tanggal 3 Januari 2004, hlm 1.
dipimpin  oleh  Ir.  Djuanda  mengeluarkan  pengumuman  pemerintah  yang  dikenal dengan  Deklarasi  Djuanda.  Deklarasi  ini  menyatakan  bahwa  negara  Republik Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  ( Archipelagic  State ).  Tanggal  13 Desember  1957,  kemudian  menjadi  tonggak  sejarah  kelautan  Indonesia  yang kemudian  dikenal  dengan  Wawasan  Nusantara.  Deklarasi  ini  diratifikasi  melalui Undang-Undang  No.  4/PRP/1960  tentang  Perairan  Indonesia 4 .  Batas  wilayah negara Indonesia adalah 12 mil dari garis pantai pulau-pulau terluar.
Deklarasi  Djuanda  menjadi  dasar  dalam  hukum  laut  internasional  seperti tercantum  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Hukum Laut  yang  dikenal  dengan United  Nations  Convension  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)    yang  ketiga  tahun  1982  yang  selanjutnya  disebut  Hukum  Laut (HUKLA)  1982.  HUKLA  1982  ini  telah  ditratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.
Departemen Kelautan dan Perikanan menilai potensi konflik kewilayahan Republik Indonesia dengan negara lain berada pada 92 buah pulau terluar 5 .  Dari 17.508  buah  pulau  di  Indonesia,  ada  sebanyak  10.155  belum  diberi  nama, sebagian besar berada di Provinsi Riau Kepulauan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.
Indonesia  dan  Singapura  memiliki  permasalahan  tentang  batas  laut teritorial walaupun sebenarnya telah terdapat perjanjian perbatasan kedua negara. Indonesia juga merisaukan adanya perubahan batas kedua negara di Selat Malaka sebagai dampak dari kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura yang nota bene menggunakan  pasir  laut  dari  Indonesia.  Penambangan  pasir  laut  yang  berlebihan juga  berdampak  pada  tenggelamnya  Pulau  Nipa  yang  merupakan  Titik  Dasar dalam penentuan batas wilayah Indonesia dengan Singapura.
Indonesia  dan  Malaysia  memiliki  masalah  perbedaan  pemahaman  rezim laut dengan Malaysia di bagian utara Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.  Pulau  berhala  yang  terletak  di  Kecamatan  Tanjungbintang,  Kabupaten
4 Ibid .
5 Sinar Harapan , tanggal 28 April 2006, hlm. 1.
Serdang Bedagai, Propinsi Sumatra Utara merupakan pulau terluar yang berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia. Memiliki kekayaan alam berupa keindahan  terumbu  karang  bawah  laut  dan  hutan  tropis  dengan  keanekahayatan hayati  tinggi  namun  rawan illegal  fishing dan effective  occupation dari  negara tetangga 6 .  Di  samping  itu  pasca  lepasnya  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan,  masalah batas  wilayah  di  perairan  sebelah  timur  Pulau  Sebatik  dan  di  sekitar  Pulau Sipadan  dan  Ligitan  juga  akan  menjadi  “pekerjaan  rumah”  yang  harus  segera diselesaikan.
Indonesia  dan  Filipina  memiliki  perbedaan  secara  fundamental  mengenai perbatasan wilayah laut. Hal ini karena undang-undang Filipina telah menetapkan garis  batas  lautnya,  sedangkan  pemerintah  Indonesia  belum  menyatakan  dalam peraturan  perundang-undangan 7 .  Pulau  lain  yang  berbatasan  dengan  Filipina adalah  Pulau  Miangas.  Ada  penduduknya  yang  mayoritas  Suku  Talaud, perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi. Wilayah ini rawan terorisme dan penyelundupan. Pulau Marampit juga merupakan pulau terluar yang berbatasan  dengan  Filipina.  Pulau  Marampit  terletak  di  Kecamatan  Pulau Karatung, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.
Pasca  kemerdekaan  Timor  Lorosae,  garis  batas  laut  antara  Indonesia  dan Australia  perlu  penataan  ulang,  walaupun  persetujuan  garis  landas  kontinen pernah dilaksanakan pada tahun 1971 dan 1972, serta persetujuan garis batas ZEE pada tahun 1981. Pulau Dana merupakan Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan  Australia.  Pulau  ini  terletak  di  sebelah  selatan  Pulau  Rote,  letaknya strategis  karena  merupakan  pintu  masuk  jalur  pelayaran  internasional,  tidak berpenghuni. Jarak dengan Kota Kupang 120 kilometer dan dengan Pulau Rote 4 kilometer.
6 “Pulau Terluar Rawan Dikuasai Negara Tetangga”. Dalam Kompas.com .
Diakses pada tanggal 12 Maret 2005, hlm.2.
7 Peratutan  Pemerintah  RI  No.  38  Tahun  2002  tentang  Daftar  Koordinat Geografis  Titik-titik  Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia,  belum  disosialisasikan kepada  masyarakat  internasional,  serta  memerlukan  revisi  pasca  lepasnya  Pulau Sipadan dan Ligitan.
Perbatasan  wilayah  laut  antara  Indonesia  dan  Vietnam.  Pulau  Sekatung yang  terletak  di  Desa  Air  Payang,  Kelurahan  Pulau  Laut,  Kecamatan  Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Propinsi Riau merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Vietnam. Pulau ini termasuk gugusan Pulau Natuna selain Pulau Sedanau, Bunguran  dan  Midai,  luasnya  sekitar  0,3  kilometer  persegi.  Pulau  ini  tidak berpenghuni, sering digunakan sebagai persingahan nelayan lokal dan asing.
Indonesia  dan  RRC  juga  mempunyai  perbedaan  pandangan  tentang  batas perairan,  khususnya  di  perairan  Natuna.  Pada  25  Februari  1992  RRC mengumumkan  Hukum  Laut  Teritorial  dan    zona  tambahannya,  di  mana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayahnya.
Indonesia  dan  India  juga  menyimpan  potensi  konflik  perbatasan  perairan teritorial  di  sekitar  Pulau  Andaman  dan  Nicobar  yang  secara  tradisional  sering didatangi oleh para nelayan Aceh untuk menangkap ikan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kedua belah pihak karena dapat menjadi pemicu konflik lebih besar.
Indonesia  dan  Palau  juga  belum  sependapat  mengenai  batas-batas  ZEE kedua negara, terutama di Pulau-Pulau Asia dan Pulau –Pulau Mapia (wilayah RI) yang  terdapat  di  utara  Papua.  Pulau  Fani  di  Kecamatan  Ayau,  Kabupaten  Raja Ampat,  Propinsi  Papua  merupakan  salah  satu  pulau  terluar  yang  termasuk gugusan Pulau-Pulau Asia.
Perbatasan  wilayah  laut  antara  Indonesia  dengan  Timor  Lorosae. Indonesia  dan  Timor  Lorosae  sampai  saat  ini  belum  memiliki  perjanjian  batas wilayah  laut.  Dalam  konteks  ini  keberadaan  Pulau  Batek  perlu  mendapatkan perhatian,  terlebih  dengan  adanya  kunjungan  pejabat  Timor  Lorosae  ke  pulau tersebut.  Pasca  kemerdekaan  Timor  Lorosae  juga  membawa  dampak  terhadap perjanjian  pengelolaan  Timor  Gap,  walaupun  hal  ini  belum  mengemuka,  namun perlu segera diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.
Aspek kultural masyarakat di perbatasan juga turut menjadi permasalahan tersendiri. Kegiatan nelayan tradisional atau kegiatan lain di sekitar wilayah dapat juga menjadi pemicu pertentangan perbatasan. Misalnya: antara Indonesia dengan Papua  New  Guinea  meskipun  telah  memiliki  kesepakatan  tentang  batas-batas wilayah  darat  dan  perairan,  namun  bisa  juga  menjadi  masalah  krusial.  Ada
beberapa  aspek  ekonomi  dan  kultural  yang  berpotensi  menjadi  konflik,  di  mana kesamaan budaya, kepentingan ekonomi dan ikatan kekeluargaan antar desa yang terdapat  di  kedua  sisi  perbatasan,  menyebabkan  klaim  terhadap  hak-hak tradisional telah berkembang menjadi konplek. Kasus Warasmol dan pemanfaatan Sungai Fly bagi lalu lintas pelayaran dan sumber daya alam oleh penduduk kedua negara yang tinggal di kedua sisi sungai, tidak jarang menimbulkan masalah yang berimplikasi pada persengketaan perbatasan.
B. Upaya Mempertahankan Pulau Terluar Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  dan  memiliki  garis  batas  yang panjang terbuka dari mana-mana, menyimpan potensi kerawanan karena sulitnya pengawasan  terhadap  wilayah  perbatasan  dan  pulau-pulau  terluar  terutama  yang berbatasan dengan negara tetangga baik daratan, laut maupun udara. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, dan konsekuensinya Indonesia  harus  segera  menyusun  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  yang berkaitan  dengan  batas  wilayah  dengan  negara  tetangga  harus  ditindaklanjuti melalui perjanjian bilateral.  Indonesia saat ini telah menjabarkan UNCLOS 1982 yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 61  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Titik  Dasar  dan  Garis  Dasar  di  sekitar Kepulauan Natuna dan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Dalam  UU  No  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah,  memasukkan pengelolaan wilayah laut  dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di  wilayahnya  masing-masing.  Dengan  kewenangan  daerah  untuk  mengelola wilayah  laut  sampai  batas  yang  ditentukan,  daerah  mempunyai  peluang  lebih besar  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  pesisir  pada  khususnya  dan pendapatan asli daerah pada umumnya.
Batas  wilayah  negara  memiliki  aspek  internasional  karena  memberikan arti  penting  dalam  kepastian  hukum  dan  pemagaran  yuridis  bagi  suatu  negara. Permasalahan  pokok  tentang  perbatasan  menyangkut  penetapan  batas  dan manajemen  perbatasan.  Dalam  rangka  menjaga  integritas  nasional  dan  keutuhan
negara Indonesia maka batas wilayah darat dan laut ditetapkan secara bilateral dan trilateral,  sedangkan  untuk  batas  udara  ditetapkan  mengikuti  batas  wilayah  darat dan laut.
Hasil pendataan Depantemen Dalam Negeri, dari 17.504 pulau di seluruh wilayah NKRI baru 7.870 pulau yang telah memiliki nama. Sebanyak 9.634 atau 55  %  belum  bernama.  Mencermati  kondisi  nyata  yang  ada  di  lapangan,  dalam rangka inventarisasi  pulau-pulau dan menyatakan eksistensi kedaulatan Republik Indonesia  di  pulau-pulau  tersebut  perlu  ditempuh  upaya  pemberian  nama  pulau dengan  mengacu  pada  Resolusi  “ United  Nations  Conperence  in  the Standardization  of  Geographical  Name” No.  4  Tahun  1967.  Selanjutnya  di wilaah pulau-pulau tersebut dibangun pos pengamanan, infrastruktur, tanda batas, komunikasi  dan  fasilitas  umum  lainnya  yang  dibutuhkan  masyarakat/penduduk setempat.
Pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia  No. 78 tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar.  Adapun  tujuan  dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam pasal 2 yaitu 8 :
1. Menjaga keutuhan wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. 2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan,
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
Sebagaimana  Angkatan  laut  di  negara  lain,  TNI  AL  memiliki  tiga  peran universal  yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil 9 . Ketiga peran tersebut  dipraktekkan  oleh  TNI  AL  dalam  mengamankan  Perairan  Indonesia, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar dan terpencil. TNI AL harus melakukan
8 Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Pasal 2.
9 Markas Besar TNI AL, Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” dan Pokok- pokok  Pikiran  TNI  Angkatan  Laut  tentang  Keamanan  di  Laut .  Jakarta  :  Markas Besar TNI AL, 2002.
Patroli  Keamanan  Laut,  Kehadiran  kapal-kapal  perang  RI  di  seluruh  perairan Indonesia,  termasuk  pulau-pulau  terpencil  dan  terluar  dimaksudkan  untuk melaksanakan  patroli  rutin  dalam  rangka  penegakan  keamanan  di  laut.  Di samping  melakukan  patroli  rutin  juga  dimaksudkan  untuk  menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari  gangguan  pihak  asing  ( deterrence  effect ).  Dalam  terminologi  kekuatan  laut kagiatan ini disebut sebagai “pameran bendera” atau show of flag 10 . Kejahatan di daerah  perbatasan  juga  mengandung  potensi  konflik  bilateral  bahkan internasional.  Maraknya  perampokan  dan  pembajakan  di  Selat  Malaka  sempat mengundang  keinginan  negara  lain  seperti  Jepang  untuk  terjun  langsung  dalam pengamanannya 11 .
Survei  Hidrografi.  Batas  suatu  negara  di  laut  ditetapkan  dengan  menarik Garis-garis  pangkal  atau  Base  Line  yang  menghubungkan  rangkaian  titik-titik terluar  yang  disebut  Titik  dasar  atau  Base  Point.  Titik-titik  dasar  ini  ditentukan dengan  melakukan  survey  hidrografi  yang  dilakukan  oleh  TNI  AL  dalam  hal  ini Dinas  Hidro-Oseanografi  TNI  AL  atau  Dishidros.  Survei  Hidrografi  yang  telah dilakukan  oleh  TNI  AL  tidak  saja  dilakukan  untuk  menetapkan  Titik  Dasar  dan Garis  Pangkal,  tetapi  data  dan  informasinya  digunakan  juga  untuk  menunjang kegiatan pembangunan di daerah.
Operasi Bakti. TNI AL sejak tahun 1980-an telah melakukan operasi bakti yang  diberi  nama  Operasi  bakti  Surya  Bhaskara  Jaya  (SBJ).  Pada  hakekatnya, operasi  bakti  SBJ  merupakan  wujud  kepedulian  dan  peran  serta  TNI  AL  untuk mendinamisasikan  pembangunan  daerah  terpencil,  khususnya  pulau-pulau  kecil yang  tidak  terjangkau  oleh  transportasi  darat  dan  udara.  Operasi  ini  juga  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk di pulau-pulau terpencil dan pulau- pulau terluar Indonesia.
10 Bernard  Kent  Sondakh,  “Peranan  TNI  AL  dalam  Pengamanan  dan Pemberdayaan  Pulau  Terluar  RI”. Makalah dalam  Diskusi  Ilmiah  “Kasus Sipadan-Ligitan:  Masalah  Pengisian  Konsep  Negara  Kepulauan”  di  Fakultas Hukum UI, 5 Februari 2003, hlm.7.
11 International Herald Tribune , tanggal 28 April 2000.

## C. Upaya Memberdayakan Pulau Terluar Indonesia.
Dalam  rangka  menjaga  keutuhan  wilayah  negara,  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  perbataan,  maka  perlu  pengelolaan  pulau- pulau  kecil  terluar  dengan  memperhatikan  keterpaduan  pembangunan  di  bidang sosial,  ekonomi,  budaya,  hukum,  sumber  daya  manusia,  pertahanan,  dan keamanan.  Pulau-pulau  terluar  Indonesia  memiliki  nilai  strategis  sebagai  Titik Dasar dan Garis Pangkal  Kepulauan  Indonesia  dalam  penetapan  wilayah perairan  Indonesia,  zone  ekonomi  eksklusif  Indonesia  dan  landas  kontinen Indonesia. Berdasarkan pertimbangan di  atas maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan 12 :
a. menjaga  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
b. memanfaatkan  sumber  daya  alam  dalam  rangka  pembangunan  yang berkelanjutan.
c. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
Adapun prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah, wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
Dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar  Indonesia, pemerintah telah  mengambil  langkah-langkah  taktis  meliputi  tiga  aspek  yaitu  aspek kelembagaan,  aspek  yuridis  dan  aspek  program.  Untuk  menangani  masalah- masalah  perbatasan  umumnya  dan  pulau-pulau  terluar  khususnya  agar  lebih efektif  dan  optimal  pemerintah  telah  membentuk  Tim    Koordinasi  Pengelolaan Pulau-pulau  Kecil  Terluar.  Tim  Koordinasi  mempunyai  tugas  untuk mengkoordinasikan  dan  merekomendasikan  penetapan  rencana  dan  pelaksanaan pengelolaan  pulau-pulau  kecil  terluar.  Tim  Juga  bertugas  melakukan  monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
12 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Pasal 2.
Dalam  penanganan  pengelolaan  perbatasan  negara  dengan  negara tetangga,  pemerintah  masih  memprioritaskan  batas-batas  darat,  kerena  kejelasan batas  fisik  di  darat  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  pembangunan.  Dari  batas negara  di  darat  dapat  diketahui  bahwa  Republik  Indonesia  berbatasan  darat dengan  Papua  New  Guinea,  Malaysia  dan  Republik  Demokratik  Timor Leste/Timor Lorosae.
Peran  pemerintah  baik  pusat,  provinsi  maupun  kabupaten/kota  dalam pembangunan  pulau-pulau  kecil  terluar  perlu  dilakukan  secara  tepat  dan menekankan  pada  tiga  hal  pokok  yaitu  :  Regulator,  Eksekutor  dan  fasilitator 13 . Pemerintah  sebagai  regulator  berkewajiban  mendorong  penataan  aturan-aturan yang ada di dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh semua pengambil  keputusan.  Fungsi  regulasi  ini  harus  dilaksanakan  secara  transparan, demokratis dan berkeadilan. Sebagai eksekutor, pemerintah melaksanakan sebagai program  kebijakan  yang  secara  langsung  menyentuh  semua  lapisan  masyarakat. Sebagai  fasilitator,  pemerintah  mendorong  terciptanya  iklim  yang  kondusif  bagi pengembangan  dan  pemanfaatan  wilayah  pulau-pulau  kecil  melalui  penyediaan berbagai bentuk infrastruktur pendukung di wilayah yang dimaksud.
Dari  aspek  yuridis  penanganan  pulau-pulau  kecil  terluar  masih memerlukan  perangkat  perundangan-undangan  yang  memadai  dalam  rangka mempertahankan  serta  memberdayakannya.  Peninjauan  berbagai  peraturan perundang-undangan  seperti  UU,  PP,  Kepres  dll  yang  berkaitan  dengan penanganan batas dan perbatasan negara baik di darat maupun batas laut kiranya menjadi  hal  yang  sangat  mendesak.  PP  No  38  Tahun  2002  tentang  Daftar Koordinat  Geografis  Titik-Titik  Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia,  kiranya perlu segera direvisi menyusul keputusan tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

## KESIMPULAN
Ada  beberapa  hal  yang  melatarbelakangi  konflik  atas  beberapa  pulau terluar  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Masalah  ketidakjelasan  batas  negara  dan
13 Ibid , hlm. 61.
status  wilayah  adalah  sumber  sengketa  yang  potensial  terjadi.  Persengketaan  ini terjadi  karena  penerapan  prinsip  yang  berbeda  terhadap  batas-batas  landas kontinen  antar  negara  bertetangga.  Perbedaan  prinsip  muncul  akibat  banyak motivasi  yang  meliputi  kepentingan  hukum,    politik,  ekonomi,    keamanan  dan juga  kedaulatan.  Perkembangan  situasi  negara,  regional  dan  internasional  turut mempengaruhi tingkah laku negara yang bersengketa.
Beberapa  upaya  untuk  mempertahankan  pulau  terluar  Indonesia  telah dilakukan oleh bangsa ini. Bangsa Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum untuk  mempertahankan  pulau  terluar  kita,  dan  dalam  rangka  antisipasi  ke  depan akan  kemungkinan  munculnya  konflik  perbatasan.  Indonesia  telah  menjabarkan HUKLA  1982  ke  dalam  beberapa  ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan. Beberapa  undang-undang  telah  dihasilkan  di  antaranya  UU  No.  6  Tahun  1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna,  dan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar  Koordinat  Geografis  Titik-Titik  Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia.  UU No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah,  memasukkan  juga  pengelolaan wilayah  laut  dengan  tujuan  pemerintah  daerah  punya  tanggung  jawab  bagi pengembangan  potensi  kelautan.  Tahun  2005  keluarlah  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  No.  78  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil Terluar  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keutuhan  wilayah  serta  memanfaatkan sumber daya alam, di samping memberdayakan masyarakat.
Perangkat  hukum  juga  harus  ditopang  dengan  kemampuan  untuk menegakkan  hukum,  sehingga  salah  satu  usaha  mempertahankan  pulau  terluar Indonesia  dengan  meningkatkan  peran  Angkatan  Laut.  Angkatan  laut  yang  kuat diperlukan untuk  meningkatkan patroli  keamanan laut dalam  rangka penegakkan keamanan di laut. Patroli laut juga diarahkan untuk menjaga kedekatan  psiklogis masyarakat  di  daerah  terluar  dan  terpencil  sekaligus  menggugah  semangat kebangsan  dan  tanah  air.  Di  samping  patroli  laut,  angkatan  laut    kita  telah  juga melakukan  survey  Hidrografi  yang  digunakan  untuk  menetapkan  titik  dasar  dan garis pangkal dan operasi bakti untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di pulau-pulau terluar.
Upaya  memberdayakan  pulau  terluar  Indonesia  telah  dilakukan  oleh bangsa  Indonesia  dalam  berbagai  kegiatan.  Langkah  taktis  yang  dilakukan meliputi aspek kelembagaan, aspek yuridis dan aspek program. Dalam menangani masalah  perbatasan  maka  pemerintah  telah  membentuk  Tim  Koordinasi Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar.  Dari  aspek  yuridis  penanganan  pulau terluar  masih  memerlukan  perangkat  perundang-undangan  yang  memadai  dalam rangka  mempertahankan  dan  memberdayakannya.  Dalam  aspek  program, Indonesia  akan  melanjutkan  dan  menyelesaikan  penegasan  batas  wilayah  darat dan  wilayah  laut  dengan  negara  tetangga,  juga  melakukan  pendataan  dan pembakuan  nama  pulau  serta  disusun  pedoman  teknis  yang  memenuhi  standar nasional dan internasional untuk mendukung pekerjaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernard  Kent  Sondakh.  2000.  “Peranan  TNI  AL  dalam  Pengamanan  dan Pemberdayaan  Pulau  Terluar  RI”. Makalah dalam  Diskusi  Ilmiah “Kasus  Sipadan-Ligitan:  Masalah  Pengisian  Konsep  Negara Kepulauan” di Fakultas Hukum UI, 5 Februari
Hadi  Soesastro  dan  A.R.  Sutopo  (ed).  1981. Strategi  dan  Hubungan Internasional Idonesia dan Kawasan Asia Pasifik , Jakarta : CSIS
Joenil  Kahar.  2004.  “  Penyelesaian  Batas  Maritim  NKRI”  dalam Pikiran  Rakyat Cyber Media tanggal 3 Januari
Kaligis  O.C.,  &  Associates.  2003. Sengketa  Sipadan-Ligitan  :  Mengapa  Kita Kalah , Jakarta : O.C Kaligis & Associates
Nugroho  Notosusanto.  1970. Norma-norma  dalam  Penelitian  dan  Penulisan Sejarah , Jakarta : Dephankam