## INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DALAM PILKADA
Mimin Anwartinna 

## Abstract
This  paper  talks  about  the  role  of  the  General  Election  Commision  (KPU)  in  the  context  of holding  the  local  election.  The  KPU  is  part  of  the  bureaucracy  in  the  election  that  can  be regarded as a gateway to the legality of candidates. The normative role is stated in Law no. 15 of  2011 on the  General  Election  Organizer.  Talking about  the  KPU can  also  be  drawn to see the concept of KPU locality in performing their functions and roles at the local. In addition, in order to maintain the professionalism of KPU's role, it is important to consider the attitude of neutrality,  transparency,  capability,  and  accountability  as  a  form  of  creating  a  healthy democratic climate.

## Keywords: Integrity, Pilkada, and KPU

## Abstrak
Tulisan ini berbicara terkait peran KPU dalam konteks penyelenggaraan pilkada. KPU menjadi bagian  dari  birokrasi  dalam  pilkada  mengingat  KPU  dapat  dianggap  sebagai  pintu  gerbang atas  legalitas  para  calon  peserta  pilkada.  Secara  normatif  peran  tertuang  dalam  Undang- undang  nomor  15  tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum.  Berbicara  KPU  juga dapat  ditarik untuk  melihat  konsep  lokalitas  KPU  dalam  menjalankan fungsi  dan  perannya  di daerah.  Selain  itu,  demi  menjaga  profesionalitas  peran  KPU,  menjadi  penting  untuk memperhatikan  sikap  netralitas,  transparansi,  kapabilitas,  serta  akuntabilitas  sebagai  wujud menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
Kata Kunci: Integritas, Pilkada, dan KPU
Korespondensi: Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Raden Rahmat, Malang Jl. Raya Mojosari No.2 Kepanjen

## Pengantar
Pemilu merupakan suatu proses politik yang wajib dilalui bagi setiap calon yang ingin menduduki jabatan strategis  pemerintahan.  Dalam momentum pemilu, kontestasi hadir  untuk  memperebutkan  kursi  legislatif  maupun  eksekutif.  Pemilu  legislatif  ialah untuk memilih calon anggota dewan baik di level pusat (DPR) maupun di level daerah (DPD  dan  DPRD).  Sementara  pemilu  eksekutif,  ialah  memilih  presiden  atau  kepala daerah  (gubernur,  bupati  atau  walikota).  Keduanya  (pemilihan  legislatif  maupun eksekutif) dilaksanakan secara demokratis berlandaskan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 56 ayat (1) dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Dari segi waktu, penyelenggaraan pemilu legislatif atau eksekutif memiliki ritme secara  regular  yakni  setiap  lima  tahun  sekali.  Namun  pada  tataran  pelaksanaan  terjadi perbedaan  jadwal.  Perbedaan  tersebut  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemilu  di daerah  (pilkada)  yang  berbeda,  sehingga  berimplikasi  pada  perbedaan  masa  habis jabatan  politik.  Hal  tersebut  kemudian  menyuguhkan  situasi  dimana  agenda  politik terkesan  tidak  mengenal  kata  istirahat  dan  pemerintah  cenderung  lebih  disibukkan dengan pengaturan dan persiapan agenda pemilu dibanding fokus mengoptimalisasikan hasil pemilu.
Tahun 2015 menjadi titik baru bagi pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan penyelenggaraan  pilkada  secara  serentak.  Peserta  pilkada  merupakan  daerah  dengan masa jabatan politik yang habis di tahun 2015. Berdasarkan telusuran pada laman KPU RI,  setidaknya  terdapat  261  daerah  menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  pilkada  serentak tahun 2015, dengan rincian 9 provinsi, 219 kabupaten, dan 33 kota. Sedangkan agenda pelaksanaan pilkada diselenggarakan pada tanggal 9 desember 2015 di tiap wilayah.
Jika sebelumnya KPU disibukkan dengan persiapan dan pelaksanaan pilkada yang berbeda  di  tiap  daerah,  maka  sejak  kebijakan  pilkada  serentak  disahkan,  setidaknya KPU  harus  menguras  tenaga  lebih  ekstra  untuk  membagi  fokus  agar  pelaksanaan pilkada di tiap daerah dapat berjalan dengan baik dan optimal. Di level daerah, mungkin tidak  berimplikasi  seberapa  mengingat  KPU  daerah  tetap  fokus  pada  agenda  politik daerah masing-masing, tetapi untuk level KPU pusat, akan cukup mengalami kelelahan mengingat  jumlah  daerah  peserta  pilkada  jauh  lebih  banyak  dibanding  anggota  KPU yang memiliki keterbatasan jumlah tenaga.
Tentu  tidak  menjadi  pembenaran  ketika  jumlah  peserta  pilkada  berpengaruh terhadap surutnya profesionalitas KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam undang-undang  nomor  15  tahun  2011  tentang  penyelenggara  pemilu  pasal  3  ayat  (3) disebutkan  bahwa  dalam  menyelenggarakan  pemilu,  KPU  bebas  dari  pengaruh  pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Artinya bahwa tidak menutup  kemungkinan  semakin  banyak  jumlah  peserta  pilkada,  berbagai  kecurangan politik  akan  semakin  berpeluang  besar  muncul,  sehingga  KPU  perlu  tetap  menjaga konsistensi profesionalitasnya.
Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  berusaha  menarik  ide  terkait  perlunya  profesionalitas KPU  sebagai  pintu  birokrasi  di  pilkada.  KPU  penting  disorot  karena  bersinggungan dengan  proses  administratif  prosedural  di  pilkada  yang  rentan  terhadap  penyimpangan jika profesionalitas kerja kurang dijaga dengan baik.

## KPU : Legalitas Pencalonan
Pilkada  merupakan  satu  arena  politik  besar  yang  selalu  diperebutkan  bagi  siapa saja  yang  terobsesi  pada  jabatan  pemerintahan.  Posisi  kepala  daerah  merupakan  posisi paling strategis di daerah mengingat kepala daerah merupakan ujung tombak dari setiap perubahan  kebijakan  yang  ada  tanpa  menyampingkan  peran  legislatif.  Kepala  daerah menjadi  orang  nomor  satu  didaerah  dalam  hal  komando  kebijakan  dan  segala  bentuk pemanfaatan resource lainnya. Itulah sebab mengapa kepala daerah menjadi posisi yang paling diperebutkan dalam setiap kontestasi politik pilkada.
Setiap orang akan berlomba-lomba untuk mencalonkan diri di pilkada, baik lewat jalur partai maupun perseorangan. Berbagai strategi politikpun dipersiapkan sedemikian rupa  agar  kemenangan  dapat  diraih  dipilkada.  Kapabilitas,  kredibilitas  serta  finansial menjadi  beberapa  poin  yang  sangat  diperhatikan  setiap  kandidat.  Keseluruhan  aspek tersebut  kemudian  dipadukan  menjadi  satu  kekuatan  personal  untuk  pemenangan  di pilkada.
Setidaknya  dalam  proses  pencalonan  diri  sebagai  bakal  calon  kepala  daerah, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui seseorang. Secara prosedural, partai politik menjadi  pintu  gerbang  pertama  yang  dapat  digunakan  sebagai  kendaraan  politik  untuk pilkada.  Dalam  internal  partai  politik  sendiri,  terdapat  aturan  terkait  rekrutmen  bakal kandidat di pilkada dimana aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 2
tahun  2011  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  2  tahun  2008 tentang  partai politik. Penggunaan partai sebagai kendaraan politik satu sisi menunjukkan fungsi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Disisi lain, seorang akan sangat diuntungkan mengingat partai memiliki soliditas kader yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan pilkada.
Dalam  konteks  pencalonan  di  pilkada,  partai  hanya  bertindak  sebagai  organisasi politik  yang  diberi  kewenangan  mengusung  calon.  Namun  untuk  legalitas  pencalonan seseorang dianggap sah dan dinyatakan berhak mengikuti kontestasi pilkada, ialah KPU yang bertindak sebagai birokrasi di pilkada. KPU memiliki peran krusial karena sebagai penyelenggara  pemilu,  KPU  diamanatkan  undang-undang  untuk  bekerja  professional dalam  konteks  penyelengaraan  pilkada.  Tugas,  wewenang  dan  kewajiban  KPU  telah disebut jelas pada Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 10 ayat (3).
Berkaitan  dengan  KPU  sebagai  legalitas  pencalonan  untuk  pilkada,  disebutkan dalam  pasal  10  ayat  (3)  poin  (i),  yakni  KPU  menetapkan  calon  bupati/walikota  yang telah  memenuhi  persyaratan.  Artinya  bahwa  KPU  merupakan  satu-satunya  pintu  yang secara  sah  dapat  menetapkan  lolos  tidaknya  seorang  bakal  calon  kepala  daerah  untuk pilkada.  KPU  sesuai  amanat  undang-undang  menjadi  komponen  penting  dalam  hal membantu tugas pemerintah untuk mendukung jalannya demokrasi daerah dengan baik.

## Lokalitas KPU
Berbicara  KPU  sebagai  birokrasi  di  pilkada,  perlu  untuk  menjabarkan  terlebih dahulu  terkait  konsep  lokalitas  KPU  di  daerah.  Halim  (2009:8)  menyebut  lokalitas dalam  konteks  otonomi  daerah  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori,  yakni  territorial, hukum,  dan  sosio-kultur.  Setidaknya  konsep  lokalitas  tersebut  dapat  digunakan  untuk membantu menelaah sejauh mana peran KPU di daerah dalam konteks penyelengaraan pilkada.
Territorial  dimaknai  sebagai  wilayah,  daerah  atau  regionalisasi.  Namun  ternyata konsep  itu  tidak  hanya  sebatas  menjelaskan  lokalisasi  saja  melainkan  juga  mengacu pada praktik-praktik sosial (Halim, 2009). Artinya bahwa sekalipun secara tugas, peran dan  kewenangan  yang  sama  di  KPU,  tetapi  jika  merujuk  pada  konsep  territorial  maka akan dapat dilihat suatu perbedaan praktik sosial sebagai wujud memaksimalkan kinerja
KPU. Sebut  saja seperti  tugas sosialisasi  KPU Jakarta akan berbeda dengan sosialisasi KPU  di  Papua  misalnya.  Perbedaan  praktik-praktik  sosial  di  daerah  menjadi  dasar perbedaan  bagaimana  kemudian  KPU  mengeksekusi  perannya  agar  tetap  berjalan maksimal.
Hukum  jika  dilihat  dari  konsep  otonomi  daerah,  maka  daerah  diberi  ruang kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri. Unsur-unsur otonomi seperti wewenang, hak  dan  kewajiban  daerah  otonom  (Halim,  2009:14)  merupakan  poin  yang  menjadi bagian  dalam  konsep  otonomi  tersebut.  Namun  dalam  ranah  hukum  KPU  apakah berlaku serupa?. Dapat diketahui bersama bahwa KPU memiliki ketetapan hukum yang tercantum  dalam  undang-undang  nomor  14  tahun  2011  tentang  penyelenggara  pemilu. Secara global kebijakan tersebut mengatur terkait mekanisme penyelenggaraan pemilu. Namun jika kita dapat melihat lebih dalam, aturan terkait badan penyelenggara pemilu memiliki sedikit  perbedaan konsep dengan otonomi yang diterapkan di  daerah. Antara KPU  pusat  dan  KPU  daerah  hampir  tidak  memiliki  perbedaan  secara  eksplisit  selain perbedaan  wilayah  tugas.  Maka  secara  garis  besar  konsep  lokalitas  KPU  terlihat  dari ranah teritori saja.
Sosio-kultural  mengacu  pada  struktur  masyarakat  dan  kebudayaannya  (Halim, 2009:19).  Struktur  masyarakat  ialah  ciri-ciri  sosial  dimana  antara  satu  daerah  dengan daerah  lain  memiliki  perbedaan,  pun  dengan  pola  budaya  yang  telah  menjadi  aktifitas sosialnya. Berkaitan dengan KPU dalam konteks sosio-kultural ialah menjadi tugas dan tanggungjawab  KPU  di  masing-masing  daerah  untuk  bertugas  dengan  melihat  kondisi sosial  di  masyarakat.  Seperti  telah  disebut  sebelumnya,  proses  sosialisasi  KPU  pada pemilik hak pilih antara KPU Jakarta akan berbeda cara dengan KPU di Papua. Jakarta dengan  segala  modernisasi  sosial  tentu  akan  lebih  mudah  bagi  KPU  untuk  memberi pemahaman pentingnya menggunakan hak pilih di pilkada. Berbeda dengan masyarakat Papua yang lebih tradisional dimana tidak menutup kemungkinan mereka bahkan tidak mengetahui  siapa  presiden  Indonesia,  tentu  akan  membutuhkan  tenaga  lebih  ekstra untuk memahamkan pentingnya menggunakan hak pilih.

## KPU : Selektorat Pilkada
Jika  dalam  konsep  rekrutmen  politik  Hazan  dan  Rahat  (2001)  partai  politik bertindak sebagai selektorat kandidat untuk diajukan dalam pilkada, maka dalam poin
ini  KPU  ialah  selektorat  pada  tahapan  berikutnya  setelah  calon  lolos  seleksi  di  partai politik.  KPU  lah  yang  memiliki  kewenangan  meloloskan  atau  tidak  meloloskan kandidat sebelum masuk arena pilkada. Sehingga dapat dikatakan KPU menjadi bagian dalam proses seleksi kandidat di pilkada.
Merujuk  Undang-undang  nomor  15  tahun  2011  tentang  penyelengaara  pemilu pasal 6 ayat (1) menyebut bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota ialah sebanyak 5 (lima)  orang.  Dalam  hal  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  KPU  di  daerah  dibantu dengan  sekretariat,  seperti  dijelaskan  pada  pasal  5  ayat  (3).  Komposisi  tersebut kemudian  menjadi  bekal  bagi  KPU  di  daerah  untuk  saling  bekerjasama  mensukseskan penyelenggaraan pilkada melalui pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
KPU dalam ranah selektorat atau penyeleksi, sangat menjaga betul aturan hukum yang  menjadi  prasyarat  seseorang  bagi  seorang  calon  kepala  daerah.  Hal  ini  menjadi penting  mengingat  akan  berimplikasi  jangka  panjang.  Ketika  KPU  meloloskan  calon kepala  daerah  yang  kurang  memenuhi  persyaratan,  maka  tidak  menutup  kemungkinan akan  berpengaruh  pada  bagaimana  kepemimpinan  calon  tersebut  ketika  terpilih  dalam pilkada.  Lebih  lanjut,  jika  terjadi  penyimpangan  kepemimpinan  kepala  daerah,  maka kerugian  tidak  hanya  berdampak  di  personal  saja,  namun  seluruh  masyarakat  daerah akan  terkena  dampak.  Oleh  sebab  itu,  anggota  KPU  perlu  menjaga  ketat  aturan  untuk proses seleksi kandidat calon kepala daerah.
Menjelang pilkada serentak 2017, CNN Indonesia menyebut setidaknya 21 bakal calon  kepala  daerah  dinyatakan  tidak  lolos  seleksi  karena  gagal  di  tes  kesehatan. Padahal jika bakal calon sudah masuk ranah KPU, artinya kandidat tersebut sebelumnya telah  melewati  proses  dan  lolos  seleksi  di  internal  partai.  Namun  nyatanya  seleksi internal  partai  masih  memberikan  celah  bagi  kandidat  yang  berusaha  berbuat  curang. Sejumlah kandidat yang tidak lolos seleksi oleh KPU tersebut selain karena dari faktor fisik,  juga  faktor  psikologis  dan  efek  penggunaan  narkotika.  Tentu  jika  KPU  tidak menjaga profesionalitas tugas dengan baik, bisa jadi hal-hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyimpangan kepentingan calon dalam jabatan pemerintahan kelak.
Inilah  yang  dimaksud  dengan  KPU  sebagai  selektorat  di  pilkada.  Artinya  bahwa seleksi dari internal partai saja nyatanya belum cukup. Bahwa partai masih memberikan celah  bagi  mereka  yang  nyatanya  tidak  memenuhi  persyaratan  namun  tetap  bisa  lolos. KPU  sebagai  lembaga  independen  menjadi  corong  penciptaan  demokrasi  yang  sehat melalui  seleksi  kandidat  dari  tahap  awal  sebelum  menjadi  kepala  daerah.  Sekalipun
KPU  di  daerah  terkesan  lebih  sibuk  bekerja  ketika  menjelang  momen  pilkada,  namun sesuai amanat undang-undang KPU harus tetap bekerja secara professional.

## Integritas KPU
Poin sebelumnya telah disinggung terkait profesionalisme KPU yang sangat perlu dijunjung tinggi. Bagaimana kemudian profesionalisme dapat berimplikasi pada kualitas pemerintahan  ialah  dua  hal  yang  dapat  saling  dikaitkan.  KPU  selain  berperan  sebagai lembaga  penyelenggara  pemilu,  juga  turut  memberikan  sumbangsih  untuk  mencetak kepemimpinan  daerah.  Maksudnya  ialah  bahwa  setiap  kepala  daerah  yang  telah  lolos seleksi oleh KPU ialah mereka yang memang telah betul-betul memiliki kompetensi dan kecakapan  dalam  segi  politik  pemerintahan  dan  siap  mengemban  amanah  masyarakat daerah melalui jabatan sebagai kepala daerah.
Berkaitan  dengan  menjaga  integritas  KPU,  terdapat  asas-asas  yang  perlu ditegakkan.  Integritas  merupakan  nilai-nilai  yang  perlu  dijaga  oleh  KPU  di  daerah berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  lembaga  penyelenggara pemilu yang independen. Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu  pasal  2  dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan,  proporsionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi  dan  efektifitas. Sejumlah  asas  tersebut  tidak  bisa  dihilangkan  salah  satu  atau  sebagaian,  karena  asas yang  digunakan  adalah  sebagai  bentuk  rangkaian  menciptakan  badan  penyelenggara pemilu  yang  berkualitas.  Pun  KPU  di  daerah  dengan  berbagai  macam  kondisi  yang dihadapi tetap wajib untuk mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pilkada.
Berkaitan  dengan  KPU  dalam  konteks  birokrasi  di  pilkada,  pemikiran  Madison tentang  konsep  birokrasi  dan  pemerintah  (Agus  Margono:1998)  diintisarikan  berada pada satu misi politik yang sama, yaitu memberikan perlindungan warga, kemerdekaan dan  kebebasan  dari  dominasi  mayoritas.  Hal  ini  selaras  dengan  apa  yang  disampaikan dalam  undang-undang  nomor  15  tahun  2011  pasal  1  ayat  (1)  bahwa  KPU  sebagai penyelenggara  pilkada  wajib  melaksanakan  pilkada  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur  dan  adil.  Poin  ini  menunjukkan  independensi  KPU  sebagai  lembaga penyelenggara  pemilu  untuk  dapat  memproteksi  diri  dari  segala  bentuk  intervensi politik  baik  dari  dalam  maupun  diluar  KPU.  KPU  sebagai  lembaga  yang  independen haruslah  bersih  dari  segala  bentuk  kepentingan  yang  dapat  mencederai  demokrasi  di pilkada.

## Kesimpulan
Secara  keseluruhan  analisa  merujuk  pada  bagaimana  KPU  di  daerah  harus  tetap menjunjung  tinggi  integritas  dan  independensi  lembaga  untuk  menciptakan  iklim demokrasi  yang  sehat.  Hal  ini  menjadi  pondasi  dasar  KPU  di  daerah  sebagai  benteng dari segala bentuk intervensi politik yang intensitasnya bisa jadi makin tinggi menjelang momen-momen pilkada. Selain itu, KPU sebagai birokrasi di pilkada berfungsi sebagai penyeleksi  bakal  calon  kepala  daerah  secara  lebih  mendalam  agar  tidak  sampai  ada kandidat-kandidat  yang  kurang  memenuhi  kriteria  sebagai  pemimpin  daerah,  namun karena beberapa faktor tertentu kandidat tersebut bisa lolos dari seleksi di  partai.  Oleh sebab  itu,  secara  tidak  langsung  KPU  di  daerah  juga  turut  serta  memberi  sumbangsih pada  suksesi  kepemimpinan  daerah  melalui  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  dengan baik.

## Daftar Pustaka
Agus  Margono,  Subando,  1998. Birokrasi,  Demokrasi  dan  Reformasi:  Sudut  Pandang Administrasi Negara, Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.2 No.2, November 1998, UGM
Halim,  Abdul,  2014. Politik  Lokal:  Pola,  Aktor  dan  Alur  Dramatikalnya, Yogyakarta:

## LP2B
Katz, Richard S., William Crotty, 2006. Handbook of Party Politics : Chapter 10 Candidate Selection: Methods and Consequences, Sage Publications Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu www.kpu.go.id
http://www.cnnindonesia.com/politik/20161004154937-32-163243/kpu-21-bakal-calon- kepala-daerah-gagal-di-tes-kesehatan/