## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Tertundanya Pembentukan Provinsi Tapanuli dalam Tinjauan Antropologis dan Historis

## Armansyah Matondang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

## Abstrak
Tapanuli di masa pemerintahan kolonial Belanda adalah sebuah keresidenan yaitu daerah setingkat provinsi di masa kini. Namun setelah  Indonesia  memperoleh  kemerdekaanya  dari  pemerintahan  kolonial  Belanda,  wilayah  Tapanuli  tidak  mendapatkan statusnya sebagai sebuah daerah setingkat provinsi. Tapanuli secara geografis terbagi dua, yaitu Selatan yang merupakan daerah terbuka  dan  Utara adalah  wilayah terisolir.  Dihuni  berbagai puak yang  dikenal sebagai  bangsa  Batak  di masa  kolonial  dan  kini etnis  Batak  dan  dibagi  ke  dalam  enam  sub  etnik  Batak.  Namun  persoalan  penamaan  Batak  tidak  disepakati  oleh  berbagai  sub etnik Batak yang ada, misalnya orang Karo yang tidak mau disebut sebagai Batak. Bahkan orang Mandailing paling keras menolak penyematan  kata  Batak  Mandailing,  dan  tegas  mengatakan  Mandailing  bukan  Batak.  Penolakan  tersebut,  kemudian  diketahui telah  menimbulkan  konflik  identitas  dan  memberikan  dampak  kepada  kehidupan  sosial-budaya  dan  politik  di  Tapanuli, semenjak masa kolonial hingga Indonesia merdeka. Menariknya,  konflik identitas ini pecah bermula di Tanah Rantau (Deli) dan kemudian  muncul  kekhasan  yang  mewakili  kedua  wilayah  itu,  yaitu  Selatan  adalah  Islam  dan  Utara  adalah  Kristen.Terlihat seakan  ada  rivalitas  antara  dua  wilayah  tersebut,  dimana  kondisi  itu  tidak  terlepas  dari  keberadaan  kolonialisme  di  Tapanuli. Pembentukan  provinsi  Tapanuli  yang  tertunda  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dampak  sosial-budaya,  dan  politik  semenjak  era kolonial bahkan sebelum kolonial.
Kata Kunci : Pembentukan; Provinsi Tapanuli; Antropologis; Historis

## Abstract
Tapanuli  in  the  Dutch  colonial  administration  is  a  provincial-level  regions,  namely  residency  in  the  present.  But  after  Indonesia gained independence from Dutch colonial rule, the Tapanuli region is not getting its status as a provincial-level regions. Tapanuli is geographically divided into two, namely the South is an open area and the North is isolated areas. Inhabited kinds puak as known as Batak peoples in the colonial and present ethnic Batak and is divided into six sub-ethnic Batak. But Batak naming issues not agreed upon by the various sub-ethnic Batak that exist, such as a person who does not want to Karo Batak called. Even the most adamant embedding  Mandailing  Batak  Mandailing  word,  and  expressly  say  Mandailing  not  Batak.  The  refusal,  later  known  to  have  been  a conflict  of  identity  and  the  impact  on  the  socio-cultural  life  and  politics  in  Tapanuli,  since  the  colonial  period  until  Indonesia's independence. Interestingly, this identity conflict broke out began in the Overseas Land (Deli) and then came the peculiarities that represent  the  two  regions,  namely  North  is  Kristen  and  South  is  Islam.  Looking  as  if  no  rivalry  between  the  two  regions,  where conditions were  inseparable from  the  existence of  colonialism  in  Tapanuli.  Pending  the formation  of  Tapanuli  province  can not be separated from the socio-cultural, and political since the colonial even before colonial era.
Keywords : Formation; Tapanuli Province; Anthropological; Historical
*Corresponding author: E-mail: armatondang@gmail.com

## PENDAHULUAN
Azis  Angkat,  orang  Pakpak  ketua  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Sumatera Utara  (DPRD  –  SU)  meninggal  dunia.  Ia  (Azis Angkat)  menghembuskan  nafas  terakhirnya pada  hari  dimana  ia  menghadapi  para  peserta aksi  pendukung  pemekaran  provinsi  Tapanuli dari provinsi induknya yakni provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi meninggal dunia  di salah satu rumah  sakit  di  kota  Medan  setelah  ia menghadapi  demonstrasi  pendukung  Protap yang  berakhir  dengan  kacau chaos dan  pada akhirnya berujung ke ranah hukum. Kekacauan yang  terjadi  di  lingkungan  kantor  DPRD  SU  itu sangat  mengejutkan,  tidak  seperti  aksi  unjuk rasa  lainnya  yang  jikalau  berakhir  dengan bentrokan  biasanya  hanya  berlangsung  di pekarangan  kantor  tersebut  saja.  tapi  kali  ini tidak, peserta aksi memiliki militansi tinggi dan benturan tidak hanya terjadi diareal pekarangan  saja,  tetapi  peserta  aksi  mampu masuk  menerobos  masuk  keruangan  sidang DPRD  SU  tersebut,  bahkan  pada  saat  para legislator  provinsi  Sumatera  Utara  itu  sedang bersidang. Disitulah malapetaka bermula, kematian  sang  ketua  DPRD  SU.    Diketahui  pula peserta  aksi  atau  demonstrasi  yang  meminta pemekaran  mayoritas  adalah  orang  –  orang Batak  di  wilayah  yang  dahulunya  merupakan kabupaten  Tapanuli  Utara.  Mereka  dikenali sebagai  orang  Toba, par  utara (orang  Utara) dalam istilah di Mandailing.
Seperti  diketahui,  provinsi  Sumatera Utara  adalah  wilayah  pertama  di  Indonesia yang berhasil melakukan pemekaran wilayahnya pasca reformasi bergulir di Indonesia.  Kejadian  ini  (pemekaran)  terlihat sebagai  suatu  pemanfaatan  momentum  yang tepat,  sebagai  mana  diketahui  Indonesia  telah berada  dalam  kekuasaan  rezim  Orde  Baru selama  32  tahun.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Schmitter  dan  O’Donnel  (1986:6)  “perilaku suatu  rezim  otoriter  dapat  diumpamakan seperti  gelang  karet  ketika  stabilitas  politik dalam  keadaan  mantap  ikatan  terhadap  nilai- nilai  demokrasi  akan  dikencangkan  namun akan  diendurkan  ketika  stabilitas  rezim terancam.  Itulah  yang  dimaksudkan  sebagai
pemanfaatan  momentum  dengan  tepat,  atau dikarenakan  ketakutan  rezim  akan  terhadap tekanan  yang  ada”.  Atau  dapat  juga  dikatakan betapa  pentingnya  posisi  Tapanuli  dalam menjaga  integritas  nasional  negara  bangsa bangsa      yang  kini  bersatu  menamakan  diri sebagai Indonesia?
Otonomi  daerah  adalah  implementasi berubahnya
kebijakan pemerintah yg
sentralistik ke desentralisasi merupakan landasan  bagi  pemekaran  wilayah  baik  di tingkat  kabupaten  maupun  kota  dan  provinsi. Menariknya  pemekaran  pertama  di  Indonesia pasca  reformasi  itu  bermula  di  provinsi Sumatera Utara, dimana wilayah tingkat II yang dimaksud  yang  mengawali  pemekaran  di  era reformasi  itu  keduanya  berada  di  wilayah Tapanuli,  satu  berada  di  Selatan  Tapanuli  dan satu  di  bagian  Utara  Tapanuli.  Yang  berada  di wilayah  Selatan  Tapanuli  itu  adalah  wilayah Mandailing  dan  Natal  ia  dimekarkan  dari kabupaten  Tapanuli  Selatan  dan  karena  itulah kabupaten  termuda  di  Indonesia  itu  disebut sebagai  kabupaten  Mandailing  Natal  dan disingkat  dengan  Madina.  Terkesan  sedikit mirip  dengan  Madinah,  tapi  entah  karena kebetulankah  wilayah  itu  memang  dijuluki sebagai  serambi  Makkahnya  provinsi  Sumatera Utara  dikarenakan  sifat  religius  penduduknya dalam  menjalankan  ajaran  Islam,  dan  umum disebutkan  orang  luar  sebagai  pemeluk  Islam yang fanatik.
Sedangkan yang di bagian Utara Tapanuli itu  adalah  wilayah  Toba  dan  Samosir,  karena itulah  wilayah  hasil  pemekaran  dari  kabupaten Tapanuli  Utara  itu  dinamai  kabupaten  Toba Samosir  dan  disingkat  dengan  Tobasa.  Begitu pula  dengan  penduduk  (saudara)  mereka  di Utara itu, entah karena suatu ketepatan jugakah dikenali  sebagai  orang-orang  yang  mengimani ajaran  Kristus  dengan  taat,  dan  dapat  juga dikatakan sebagai pemeluk Kristen yang fanatik dibandingkan  dengan  pemeluk  Kristen  lainnya di  Sumatera  Utara.  Untuk  soal  itu  menarik untuk memaknai ungkapan mereka sebagaimana  didapati  dalam  buku  Pedersen, Batak  Blood  Protestant  Soul .  Mereka  (orang Batak)  mengatakan  “kehadiran  agama  Kristen
telah  menjadikan  mereka  menjadi  orang  Batak yang  lebih  baik”.  Setidaknya  begitu  dalam anggapan  orang  sebelah  Selatan  jauh (southern faar) Tapanuli  atau  orang  yang  menyebut dirinya  sebagai  orang  Mandailing  mengatakan Toba  karisten  lobi  fanatik  dei (orang  Kristen Toba lebih fanatik). Ya, orang Mandailing tanpa kata  awal  Batak  mengatakan  itu.  Terlihat  ada perbedaan  tegas  di  kedua  wilayah  tapanuli  itu, Selatan  adalah  Islam  dan  Utara  adalah  Kristen, itulah unsur penting yang mempengaruhi kedua budaya di wilayah Tapanuli.
Kembali  ke  soal  pemekaran  di  Sumatera Utara,  setelah  kedua  wilayah  itu  memekarkan diri  maka  secara  berantai  wilayah-wilayah  lain di  Sumatera  Utara  mengikut  pula  menuntut pemekaran.  Wilayah  itu  misalnya  seperti Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Dairi, Nias. Bahkan  hingga  kini  wilayah  Simalungun  dan Langkat masih dilingkupi penuntutan pemekaran.  Menariknya  soal  pemekaran  di Sumatera  Utara  wilayah  yang  juga  paling  getol melakukan pemekaran adalah kabupaten Tapanuli  Selatan  dan  Tapanuli  Utara.  Dan berlangsungnya  pemekaran  disana  relatif  lebih damai  dan  cepat,  setidaknya  tidak  seperti proses  kelahiran  kabupaten  Batubara  dari kabupaten  Asahan  yang  berlarut,  memakan waktu  lama  dan  berdarah  serta  sarat  konflik. Kabupaten  Tapanuli  Selatan  kini  telah  menjadi lima daerah setingkat kabupaten dan kota yakni kabupaten Mandailing Natal, kabupaten Padang Lawas,  kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  Kota Padangsidempuan  dan  kabupaten  Tapanuli Selatan,  sedangkan  Tapanuli  Utara  telah menjadi  empat  kabupaten,  yakni  kabupaten Toba  Samosir,  Kabupaten  Samosir,  kabupaten Humbang  hasundutan  dan  Tapanuli  Utara. Kondisi  ini  secara  tersirat  apakah  menandakan adanya  suatu  kompetisi  atau  rivalitas  antara Selatan Tapanuli dan Utara Tapanuli?
Kemudian  mengapa  pula  pemekaran  di tingkat  provinsi  itu  berlangsung  sulit,  panjang dan  berlarut,  menimbulkan  pro  dan  kontra tidak semulus pemekaran di tingkat kabupaten. Khususnya seperti pemekaran daerah-daerah di tingkat kabupaten/kota yang sudah berlangsung di wilayah Tapanuli sendiri. Untuk
persoalan  pemekaran  provinsi  Tapanuli  ada beberapa  faktor  yang  perlu  untuk  diperhatikan dan  terlihat  diabaikan  oleh  pemrakarsa  dan panitia  (apapun  sebutannya)  pembentukannya. Faktor  faktor  tersebut  adalah  sebagaimana berikut. Pertama ,  berlangsungnya  penolakan yang  masif  dari  penduduk  di  bagian  Selatan Tapanuli,  walaupun  penolakan  tersebut  tidak dilakukan  secara  eksplisit  dalam  bentuk gerakan  jalanan  yang  vulgar.  Diketahui    juga tidak  ada  antusiasme  orang-orang  di  Selatan untuk  memperjuangkan  pemekaran  untuk menghidupkan kembali wilayah ex Keresidenan Tapanuli menjadi provinsi Tapanuli. Bahkan isu atau  gerakan  pembentukan  provinsi  Tapanuli cenderung  disikapi  acuh  tak  acuh  atau diabaikan saja. Kedua , isu percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi yang ditawarkan  tidak  dapat  menjadi  diterima menjadi  isu  bersama.  Dikarenakan  dengan bercermin  kepada  kondisi  berbagai  wilayah hasil  pemekaran  yang  ada  isu  yang  ditawarkan tersebut menjadi tidak relevan. Ketiga , Siborongborong  sebagai  Ibukota  provinsi  baru tersebut  tidak  dapat  diterima  dan  dianggap sebagai  sebuah  arogansi  dan  tidak  memiliki akar  historis  yang  kuat  bagi  wilayah  Tapanuli secara keseluruhan.
Keempat , gerakan pembentukan
provinsi
Tapanuli telah
merangsang  berbagai  wilayah  di  Sumatera Utara  untuk  membentuk  gerakan  pemekaran provinsi  yang  lain  seperti,  provinsi  Asahan  – Labuhan  Batu  (Aslab),  provinsi  Nias  dan  yang mengejutkan  wilayah  Selatan  Tapanuli  hadir dengan  nama  yang  lebih  nasionalis  yaitu Sumatera Tenggara (Sumtra).
Lantas  dengan  uraian  faktor-faktor  di atas muncullah bagi kita pertanyaan- pertanyaan,  seberapa  bermaknakah  nama Tapanuli  dan  urgensi  kelahirannya  sebagai wilayah  setingkat  provinsi  kembali  bagi keseluruhan  penduduk  di  wilayah  tersebut? Kemudian,  apa  sebenarnya  yang  menyebabkan tidak  adanya  kesatuan  pandangan  dan  sikap pada  penduduknya (south  and  north  Tapanuli region) dalam  upaya  memekarkan  provinsi Sumatera  Utara  dan  menghidupkan  kembali  ex Kresidenan Tapanuli menjadi Propinsi Tapanuli
dimasa  kini?  lalu  kemudian  masih  adakah harapan  untuk  lahirnya  provinsi  Tapanuli? Dengan bersandar pada paparan di atas berikut akan  dijabarkan  aspek-aspek  antropologis  dan historis yang terabaikan dari para pemrakarsanya  dimana  semestinya  aspek- aspek  tersebut  seharusnya  mesti  mendapat perhatian  penuh  dari  semua  pihak  yang berkepentingan  untuk  kehadiran  dan  lahirnya Provinsi Tapanuli kembali. Dikarenakan dengan mengabaikan  faktor-faktor  tersebut  sama  saja seperti  suatu  kondisi  dimana  seseorang menolak suatu kenyataan yang terang benderang  seterang  matahari  bersinar  disiang hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  tinjauan  sejarah,  tapanuli  adalah sebuah  kata  yang  akan  memberikan  kesan berbeda  bagi  tiap  orang  yang  mendengarnya, bagi  para  ilmuan  ia  (Tapanuli)  adalah  suatu lapangan yang kaya untuk melakukan penelitian,  baik  bagi  ilmu-ilmu  sosial  maupun bagi  ilmu  eksakta.  Seperti  kita  ketahui  di wilayah  Keresidenan  itulah  terdapat  nama- nama  seperti  berikut;  Pansur-Barus,  Sibolga, Natal,  Tano  Bato,  Musthafawiyah-Purba  Baru, Kotanopan,  Pakantan,  Muarasipongi,  komplek percandian  di  tepi  sungai  Barumun  dan  Panai, Parausorat,  Lembah  Silindung,  dataran  tinggi Humbang  tempat  pohon  kapur  Barus,  Bakkara tempat  kedudukan  Sisingamangaraja  dinasti, Parmalim (agama  malim),  invasi  gerakan  Islam puritan  kaum  paderi,  Sigumpar,  RMG  dengan I.L. Nommensen, Huria Batak keristen Protestan (HKBP),  dan  akhirnya  danau  Toba.  Semua tempat  di  atas  ada  di  Tapanuli,  dan  bagi  para akademisi  dan  ilmuwan  diseluruh  dunia tempat-tempat  itu  adalah  sarat  makna  dan diketahui keberadaannya. Sekali lagi itulahTapanuli.
Nama Tapanuli sendiri diambil dari suatu tempat  pancuran,  pemandian (Tapian) yang indah (na  uli) di  wilayah  Tapanuli  Tengah  kini, tempat  itu  adalah  pemandian  bagi  para pedagang  dari  dataran  tinggi  Toba  yang  akan turun ke pantai atau pesisir. Dari padanan kata itulah  nama  Tapanuli  bermula,  dan  kemudian
dari  pemandian  yang  indah  itu  pula  suatu tempat  di  pesisir  itu  kelak  akan  menjadi Ibukota  dari  Keresidenan  Tapanuli  tersebut yakni  Sibolga  (Castles:2001:XIi).    Tapanuli adalah  tempat  yang  terkepung  secara  budaya, dari  Timur  ia  berhadapan  dengan  kebudayaan Melayu,  di  Selatan  ia  bertemu  dengan kebudayaan Minangkabau, dan di Barat – Utara ia bertetangga dengan Aceh. Dimana keseluruhan  kebudayaan  yang  disebutkan  itu adalah  wilayah  yang  memeluk  agama  Islam (Causey:2003:87).
Selain  itu  tanah  yang  disebutkan  sebagai Tapanuli  itu  dihuni  oleh  bermacam-macam etnik  yang  satu  dengan  lainnya  memiliki kemiripan  budaya.  Kemudian  ada  suatu  hal yang  penting,  yakni  soal  agama (religion) , wilayah Tapanuli terbelah menjadi dua wilayah sebelah  Utara  mayoritas  penduduknya  adalah beragama Kristen sedangkan di Selatan penduduk dapat dikatakan hampir keseluruhan memeluk  Islam,  kecuali  disuatu  desa  kecil  di wilayah Pakantan dimana orang Mandailing asli memeluk agama Kristen, dan jumlahnya sangat sedikit (Parlindungan:2011:78).
Penting untuk diketengahkan disini, pada era  kolonial  tempat  ini  (Keresidenan  Tapanuli) adalah  tempat  yang  sangat  dinamis  bagi  kaum pergerakan  nasional  Indonesia,  dan  dapat dikatakan  setara  dengan  Jawa  Timur  sebagai wilayah  pergerakan  nasional  paling  dinamis untuk kemerdekaan
Indonesia (Castles:2001:173).  Dikarenakan  keadaan  yang sangat  dinamis  itu  didapati  pulalah  dinamika dengan  eskalasi  yang  tinggi  dan  panas  dalam menyikapi  persoalan  -persoalan  internal  di Keresidenan  Tapanuli.  Dimana  dinamika  itu didapati  telah  berubah  dan  berujung  menjadi konflik  antara  penduduk  di  bagian  Selatan  dan di  Utara  (Castles:2001:95).  Bahkan  tidak sampai  disitu  saja,  konflik  orang  orang  yang berasal  dari  Tapanuli  itu  juga  berlanjut  dan pernah berlangsung di tanah rantau sebagaimana  di  Deli,  suatu  konflik  identitas yang  pahit  bagi  orang  Mandailing  dan  Batak (Pelly:1995:66-70).  Kejadian  itu  sepertinya relevan  dengan  yang  dikatakan  oleh  Reid (2011:46),  “orang-orang  di  dataran  tinggi
Sumatera  benar  hidup  disatu  pulau  tetapi mereka tidak pernah bersatu, satu dengan yang lainnya  nyaris  tidak  pernah  berinteraksi, mereka hanya diikat oleh satu persamaan yakni budaya  mereka  sama-sama  berbasis  pada pertanian  padi  basah”.  Dan  Reid  (2011:46-47) masih  menambahkan,  mereka  orang-orang dataran tinggi itu berjiwa egaliter, merdeka dan bermental  wirausaha (enterpreneurship) ,  bagi mereka  pemimpin  hanya  menduduki  posisi tinggi  sebenang  (Reid:2011:1.  Dikarenakan  itu pulalah kelihatannya penduduk didataran tinggi Toba di Utara dan di dataran Tinggi Mandailing di  Selatan  tak  pernah  merasa  senasib  dan sejiwa.
Dari  sisi  antropologis,  ada  beberapa  hal yang menarik apabila ditinjau dari kolonialisme,  perbedaan  agama,  mitologi  dan rivalitas  selatan  dan  utara  dari  daerah  yang disebut  dengan  Tapanuli.  Agresifitas  identitas, atau  lebih  tepat  rasa  atau  ego  superioritas  dari penduduk  Tapanuli  di  bagian  Utara  terutama terhadap orang-orang
Tapanuli
asli
(indegineous) baik  dari  wilayah  lain  di  luar danau toba (Lake Toba region) atau diseputarnya adalah suatu persoalan tersendiri. Hal  ini  dapat  dijelaskan  dari  kejadian-kejadian yang berlaku sehari-hari ketika ada perkenalan atau  ramah-tamah  yang  berlangsung  antara sesama  orang-orang  bermarga  dari  Tapanuli semiasal  antara  orang  Toba  dan  orang Mandailing,  atau  antara  orang  Toba  dan Simalungun.  Orang-orang  dari  Utara  Tapanuli jikalau  berkenalan  dengan  orang  yang  belum dikenal  pertama  sekali  akan  mendefinisikan orang  yang  belum  dikenal  itu  sebagai alak  hita ( orang  kita)  atau  bukan  (Ihromi:2001:167). Setelah  diketahui  orang  tersebut  adalah sebangsa  (Batak)  dalam  anggapan  orang bermarga  dari  UtaraTapanuli  tersebut  maka pertanyaan  selanjutnya  adalah, aha  margamu (apa margamu) kepada orang tersebut.
Kemudian  ketika  identitas  marga  dari orang  itu  diketahuinya  maka  klaim  atau  vonis identitas sebagai Batak terhadap orang tersebut akan jatuh. Lalu kemudian posisi orang tersebut akan  diberitahukan  atau  ditegaskan  kepada orang  tersebut  ketika  ia  tidak  mengetahui
keberadaan dirinya dalam struktur kekerabatan orang  Batak.  Dalam  struktur  adat  dan kekerabatan  orang  Batak  yang  dikenal  sebagai dalihan na  tolu (exogamic  Three  Clans Intermarriage) atau (tungku  nan  tiga)  ke tiga unsur  dalam  dalihan  na  tolu  itu  sendiri  adalah boru (wife  takers) , hula-hula (wife  givers) dan dongan  sabutuha  (brother  in  one  clan (Gultom, Parlidungan:2010:  65,2008:78).  Orang  seperti itu biasa disebut dalle oleh  orang  Toba. Setelah penjelasan  itu  maka  orang  tersebut  biasanya akan  mendapatkan  kursus  singkat  mengenai silsilah  siraja  Batak  yang  turun  dari Banua Ginjang (dunia  kayangan)  di  Puncak  Pusuk Buhit dan  merupakan asal mula manusia Batak dan  ditegaskan  bahwa  seluruh  marga-marga asli  yang  ada  di  Tapanuli  keseluruhannya adalah  bermula  dari  siraja  Batak  (Causey:85- 86).
Menyikapi  kejadian  di  atas  bagi  orang Tapanuli  yang  tidak  tahu  menahu  atau  tidak begitu  perduli,  atau  tidak  perduli  sama  sekali maka  orang  tersebut  akan  menerima  identitas Batak tersebut bagi dirinya atau hanya bersikap pasif  saja.  Tetapi  bagi  orang  yang  menaruh keperdulian  pada  persoalan  identitas  kejadian itu dapat berujung pada pertengkaran, perdebatan  yang  pada  akhirnya  dapat  menjadi konflik  antar  sesama  orang  Tapanuli.  Keadaan inilah  salah  satu  persoalan  yang  nyata  ada  di Tapanuli  ketika  tuntutan  pemekaran  sedang berlangsung.  Bahkan  kini  keadaan  itu  tetap berlaku.  Bahkan  sebagaimana  dituliskan  oleh Castles (2001:3) pernyataan bahwa tanah Toba atau  Utara  Tapanuli  merupakan  jantung  (the heart  land)  tanah  Batak  adalah  sesuatu  yang tidak begitu penting bagi orang-orang di Selatan namun  menjadi  sesuatu  yang  berarti  di  Utara untuk menopang rasa superioritas di Tapanuli.
Kondisi  di  atas  jika  ditilik  dari  persfektif primordial  adalah  tiadanya  elemen  intangible berupa  ikatan  emosional  yang  terbentuk  dari pengalaman,  keyakinan  dan  nilai-nilai  bersama yang mengikat kebersamaan psikologis penduduk di Tapanuli bagian Selatan dan Utara (Tambunan:2004:4).  Perihal  di  atas  relevan pula  dengan  pernyataan  Peter  M.  Leslie (2002:21), “persamaan nenek moyang
(meskipun  bersifat  dongengan),  membagi kenangan  sejarah  dan  membagi  warisan kultural  “.  Keadaan  sebagaimana  diungkapkan leslie di atas itulah yang tidak dimiliki dan tidak diakui  terutama  oleh  penduduk  di  Selatan Tapanuli  terutama  di  Mandailing.  Ini  terlihat dengan  terjadinya  konflik  identitas  di  tanah rantau  antara  orang  Mandailing  dengan  orang- orang  Sipirok  yang  sama-sama  menganut agama  Islam  di  perantauan  yaitu  di  Deli  pada tahun  1922-1926,  sedangkan  percikan  konflik identitas  itu  bermula  pada  tahun  1921 (Ihoetan:1926:8).  Diketahui  pada  awalnya orang-orang  Sipirok  mengakui  dirinya  sebagai orang  Mandailing  tetapi  seiring  berjalannya waktu mereka menyatakan diri mereka sebagai bangsa  Batak  dan  mengatakan  bahwa  orang Mandailing  juga  sebenarnya  adalah  berbangsa Batak  (Ihoetan:1926:6).  Konflik  identitas  yang disimbolisasi  dengan  tanah  perkuburan  bangsa Mandailing  di  Sei  Mati  di  tanah  rantau  ini  juga merupakan  suatu  luka  yang  mendalam  bagi bangsa  Mandailing  dan  bangsa  Batak,  dimana sedikit  banyaknya  masih  diingat  dan  bukan mustahil masih diwarisi oleh keduanya.
Seperti telah dijabarkan upaya
pembentukan provinsi Tapanuli dapat dikatakan  nuansanya  sangat  beraroma  Utara sentris,  namun  begitu    perlu  juga  dipahami ketidak  acuhan  di  Selatan  Tapanuli  adalah berbeda  keadaanya.  Di  Mandailing,  orang mengabaikannya dikarenakan persoalan identitas  kebangsaan  atau  suku  (etnik)  dimasa kini dan ditambah dengan Islam sebagai agama yang dianut berbeda dengan agama yang dianut para pengusungnya. Namun di Selatan tepatnya di  luar  Mandailing  soal  identitas  etnik  terlihat bukan  menjadi  faktor  dominan  penolakan, faktor  dominasi  Utara  dan  Islam  adalah  hal yang terlihat memiliki relevansi.
Persoalan  Islam  dan  Kristen  di  Tapanuli tidak  dapat  dikesampingkan  dari  keberadaan campur tangan pemerintah koloniali Belanda di Tapanuli,  suatu  hal  yang  paling  menyolok  yang menggambarkan posisi kolonial terhadap perkembangan  agama  Islam  dan  Kristen  di Tapanuli adalah penerapan kebijakan keberpihakan  yang  bijaksana  yang  dikenali
sebagai  politik  penyekatan  wilayah (wedge policy) Tapanuli  oleh  pemerintah  kolonial  di Tapanuli  yang  bertujuan  agar  agama  Kristen menjadi  agama  dari  penduduk  wilayah  yang baru  dikuasai itu, artinya agama Islam dilarang atau  dalam  bahasa  yang  lebih  lunak  dicegah berkembang di Utara Tapanuli (Castles:200:79). Dari  semua  itu  wilayah  yang  paling  menderita merasakan dampak sosio politik dari penerapan  kebijakan  tersebut  adalah  Sipirok dan  Sarulla.  Kondisi  demikian  itulah  yang berlangsung  di  wilayah  Sipirok  dan  Angkola yakni  luka  lama  terkait  hubungan  Islam  disatu sisi  dan  pemerintah  kolonial,  misi  zending  – RMG  dan  penduduk  Utara  Tapanuli  yang memeluk  agama  Kristen.  Artinya  bagi  wilayah Sipirok,  Angkola,  dan  Padang  Lawas  Utara  soal identitas  etnik  tidak  menjadi  faktor  penting dalam  memandang  isu  pembentukan  provinsi Tapanuli  tetapi  soal  kekuasaan,  politik  dan Islam  adalah  persoalannya.  Tidak  seperti  di Mandailing  dimana  soal  identitas  etnik    adalah menjadi sangat menonjol disamping Islam.
Di masa pemerintahan kolonial ada suatu peristiwa  yang  mengguncang  Tapanuli  yaitu persoalan  pembentukan  suatu  dewan  bagi Tapanuli,  tujuan  ini  diajukan  pemerintah kolonial untuk menguatkan identitas etnik atau kesukuan bagi wilayah-wilayah kekuasaanya di Hindia  Belanda,  dalam  kata  lain  untuk membendung  gerakan  nasionalisme  di  Hindia. Selain  itu  juga  bertujuan  buat  efisiensi pendanaan pemerintah terhadap publik. Persoalan  yang  mengguncang  itu  adalah  soal nama  dewan  yang  akan  dibentuk  tersebut, adalah Batakraad (dewan Batak) yang diajukan dan  hampir  seluruh  wilayah  di  Tapanuli menerimanya  kecuali  di  wilayah  Mandailing dan  Natal  nama Batakraad ditolak  keras. Kemudian usul nama Tapanuliraad juga kandas walaupun  wilayah  pesisir  seperti  Natal  dan
Sibolga-Tapanuli Tengah
menerimanya walaupun  nama Batakraad tetap  diinginkan mayoritas penduduk.
Ujungnya  giliran  Tapanuli  Utara  pula yang  menolak  nama Tapanuliraad karena dianggap  sebagai  sebuah  nama  yang  tidak memiliki akar identitas yang merujuk
kesiapapun  di  Tapanuli.  Mengejutkannya  lagi dari  Mandailing  diterima  pesan  andai  satu dewan-Batakraad di Tapanuli dipaksakan maka Mandailing mengatakan lebih memilih bergabung  ke  Minangkabau  (Castles:2001:  98- 205). Terlihat persoalan secara terang benderang  gagalnya  pembentukan Batakraad adalah  karena  soal  identitas  etnik,  Batak  dan Mandailing,  Kristen  dan  Islam  adalah  suatu persoalan  yang  ada  dan  nyata.  Bahkan  orang Mandailing mengatakan lebih jauh lagi sebenarnya  persoalannya  orang  Mandailing semenjak  dahulu  sebelum  Islam  hadir  dan mereka  peluk  tidak  pernah  ada  hubungan dengan orang-orang bagian Tapanuli Utara, jadi ini bukan semata soal agama semata, tetapi soal identitas Batak yang tidak dapat mereka terima disematkan pada mereka (Castles:2001:98).
Seterusnya  adalah  rencana  soal  Ibukota dari  provinsi  Tapanuli  nantinya  ketika  telah disahkan  juga  merupakan  isu  sensitif,  namun mengejutkannya  isu  ini  terlihat  tidak  begitu diperhitungkan  dari  aspek  antropologis  dan historis.  Siborongborong  adalah  Ibukota  dari provinsi  Tapanuli  andai  provinsi  Tapanuli berhasil  diloloskan,  pilihan  ini  menjadi  sebuah pertanyaan  besar  bagi  banyak  pihak  baik  bagi orang-orang  di  Tapanuli  sendiri  maupun  di Tapanuli.  Pertanyaan  ini  muncul  dikarenakan secara  historis  Ibukota  keresidenan  Tapanuli dahulu  adalah  Sibolga,  dan  secara  antropologis Siborongborong  terkesan  dan  dimaknai  oleh wilayah-wilayah  di  ex  keresidenan  Tapanuli adalah  sebagai  sebuah  arogansi  dan  tempat  itu bukan  representasi  buat  semuanya.  Kemudian secara  geografis  juga  tidak  memiliki  letak  dan nilai  strategis  secara  sosio  politik  dan  ekonomi bagi  keseluruhan  wilayah  Tapanuli.  Sekali  lagi Utara  dipandang  mengulangi  sikap  yang  sama, menyederhanakan  persoalan  yang  memiliki sensitifitas yang tinggi. Yaitu soal identitas.

## KESIMPULAN
Demikianlah  aspek-aspek  antropologis dan historis yang dimiliki oleh wilayah Tapanuli semenjak  pra  kolonialisme  hingga  masa kekuasaan  kolonial  Belanda.  Kiranya  faktor- faktor  yang  melingkupi  wilayah  itu  secara
sosio-kultur  masih  relevan  hingga  kini,  tetapi sayangnya  faktor-faktor  yang  diuraikan  diatas cenderung  diabaikan  oleh  kelompok-kelompok strategisnya ketika mereka sedang menggerakkan  suatu  usaha  yang  dikatakan ingin  memajukan  dan  membangun  Tapanuli menjadi lebih baik dan beradap. Padahal sesuai dengan  yang  dikatakan  oleh  Evers  (990:xvii), “kelompok strategis secara khas, didaerah yang terbuka  kesempatan  untuk  perolehan  baru”. Akibatnya  adalah  seperti  suatu  sikap  yang kurang mengambil pelajaran dari kata pepatah, “Keledai saja tidak mau masuk lubang dua kali” atau  relevan  dengan  ungkapan  berikut  sejarah terulang  kembali  dengan  pelaku  yang  berbeda dan  diwaktu  yang  berbeda  tetapi  dalam persoalan yang sama. Padahal semestinya andai aspek-aspek  antropologis-historis  ini  tidak cenderung  diabaikan  tentu  akan  ada  catatan baru tentang Tapanuli.

## DAFTAR PUSTAKA
Castles,  L.  2001.  Tapanuli-Kehidupan  Politik  Suatu Keresidenan di Sumatra. KPG. Jakarta. Causey,  A.  2006.  Danau  Toba  Pertemuan  Wisatawan dengan  Batak  Toba  di  Pasar  Souvenir.  BMP.
Medan.
Evers,  H.  D  &  Tilman  S.  1990.  Kelompok-Kelompok Strategis. Jakarta: Buku Obor.
Gultom,  I.  2010.  Agama  Malim di  Tanah  Batak.  Bumi Jakarta: Aksara.
Ihoetan,  M.  1926.  Riwajat  Tanah  Wakap  Bangsa Mandailing  di  Sungai  Mati  Medan.  Medan: Sjarikat Tapanoeli.
Ihromi, T.O. 2006. Pokok Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Pelly, U. 1994. Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi
Budaya Minangkabau dan Mandailing.
Jakarta: LP3ES.
Parlindungan,  M.O.  1997.  Tuanku  Rao.  Yogyakarta: LkiS
Reid,  A.  2011.  Menuju  Sejarah  Sumatera-Antara Indonesia  dan  Dunia.  Jakarta:  Buku  Obor- KITLV.
Tambunan.  M.T.E.  2004.  Nasionalisme  –  Etnik Kashmir  dan  Quebec.  Semarang  Timur:  Intra Pustaka Utama.
O’Donnel  &  Schimitter.  1986.  Transitions  from
Authoritarian Rule. New York
Zon,  F.  2002.  Gerakan  Etnonasionalisme-Bubarnya Imperium Uni Soviet. Jakarta: Sinar Harapan.