## PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TUGAS PENYIDIK POLRI DENGAN PERKEMBANGAN DELIK-DELIK DILUAR KUHP MUKHLIS R
Jalan Duyung No. 20 Tangkerang Barat Pekanbaru
Abstrak Abstract Untuk   Mempertahankan   Hukum Pidana materil diperlukan hukum pidana   Formil,   yang   diatur   di dalam   KUHAP. Sebelum keluarnya Undang-Undang Pidana Khusus kedudukan dan Tugas/Kewenangan Penyidik Polri adalah sebagai penyidik tunggal,dan penyidik PPNS harus berkoordinasi   dengan   Penyidik Polri, sedangkan setelah perkembangan delik-delik Khusus diluar   KUHP(Undang-Undang
Narkotika   dan   Undang-Undang Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi), Penyidik Polri tidak lagi sebagai   penyidik   tunggal   tetapi dapat dilakukan oleh Polri, PPNS, dan   BNN.   BNN   dalam   Perkara Narkotika   Berkedudukan   sebagai Koordinator diantara penyidik lain dengan   kewenangan   yang   luar biasa   jika   dibandingkan   dengan kewenangan penyidik Polri dalam KUHAP   dan   UU   Kepolisian. Demikian   juga   halnya   dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor   20   Tahun   2001   Tentang Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi,   Yang   berwenang melakukan   Penyidikan   adalah Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK. Penyidik Polri berkedudukan   dibawah   penyidik KPK,   sebagai   Koordinator, monitoring,   supervisi,   dari penyidik lain dengan kewenangan For  Maintaining  Criminal   Law criminal law required materialistic  Formal,  which  is set in the Criminal Code. Prior to the release  of  Criminal  Law  and  the position   of  Special  Duties  / Authority  Police  Investigator  is  a single investigator, and investigator  investigators  should coordinate   with the   Police
Investigator,  whereas  after   the development   of  offense-offense out of  the Criminal Code  (Special Narcotics  Law  and   Law  on Corruption   Eradication),  Police investigator  is no longer  a  single investigator, but  can be done  by the  police,  investigators,  and BNN. BNN Domiciled in Narcotics Case  Coordinator  among  other investigators  with  extraordinary powers  when   compared   to   the authority   of   the police investigator  in   the  Criminal Procedure   Code  and  Police  Act. Similarly,   the  discharge   of  Law Number  31   Year  1999  Jo  Law Number  20   Year  2001   on Combating Corruption, the investigation  is  authorized   to exercise police investigator, prosecutor  and  investigator  KPK investigators.  Police  investigators located  under  KPK investigators, as coordinator, monitoring, supervision  of  other  investigators with  extraordinary  powers  when compared   to   the  appropriate
luar   biasa   jika   dibandingkan dengan   kewenangan   Penyidik Polri   sesuai   KUHAP   dan   UU kepolisian. authority   of the   police investigators  and   the  Criminal Procedure Police Act.
Kata Kunci : Penyidik,Tugas dan Kewenangan
A. Pendahuluan
Manusia adalah makhluk sosial atau menurut Aristoteles manusia sebagai Zoon Politikon.Perkembangan peradaban manusia seiring dengan perkembangan   teknologi   dan   tingkat   kesejahteraan/ekonomi 1 memunculkan lahirnya perbuatan-perbuatan melawan hukum baru, yang sebelumnya tidak terprediksi oleh kemampuan  akal manusia dan disisi lain   perlu   sarana   hukum   yang   tepat   untuk   menindak   setiap   perbuatan melawan hukum tersebut.
Perbuatan melawan hukum merupakan istilah lain dari perbuatan pidana,   tindak   pidana,   delik   dan   perbuatan   yang   dapat   dihukum,   dan secara umum lebih banyak dikenal dengan tindak pidana. Istilah  Tindak Pidana   merupakan   istilah   yang   dipakai   dalam   menyebutkan   suatu perbuatan   yang   dikatakan   sebagai   kejahatan   atau   pelanggaran   yang terdapat  dalam   ruang   lingkup   hukum   pidana.  Istilah   tindak   pidana   ini diambil   sebagai   terjemahan   ke   dalam   Bahasa   Indonesia     dari   istilah Belanda   yaitu ’Strafbaar   Feit’ (WvS   /   KUHP   Belanda)   atau   ada   yang menyebutkan dengan istilah ’Delik ( Delictum ). Mengenai yang dimaksud dengan delik adalah perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang 2 .  Menurut Wirjono tindak pidana berarti   suatu   perbuatan   yang   pelakunya   dapat   dikenakan   hukuman Pidana,   dan   pelakunya   ini   dapat   dikatakan   merupakan   subjek   tindak pidana 3 .
1 Sukanda Husin, Kapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum  Remedium , Padang Ekspres 21 Aapril 2000.
2 Laden Marpung, Azas, Teori, Praktek Hukum  Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6
3 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Penerbit Eresco, Jakarta, 1981. hlm. 50
Dengan   terjadinya   tindak   pidana   menimbulkan   persoalan bagaimana   dan   siapa   yang   berwenang   untuk   menangani   pelaku   tindak pidana? Sebab didalam hukum pidana materil hanya mengatur perbuatan apa   saja   yang   dapat   dipidana,   siapa   yang   dapat   dipidana   dan   berapa ancaman   pidana   yang   dapat   dijatuhkan.   Oleh   karena   itu   diperlukan hukum pelaksana/ hukum acara pidana agar setiap perbuatan melawan hukum/tindak pidana dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Hukum   acara   pidana   yang   merupakan   aturan   pelaksana   dari hukum pidana materil mempunyai tujuan dan fungsi, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, untuk menjatuhkan putusan hakim dan untuk melaksanakan putusan hakim 4 sehingga dengan berjalannya hukum acara pidana akan menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri oleh korban atau masyarakat.
Untuk   mencapai   tujuan   tersebut   diatas   diperlukan   alat perlengkapan   negara   yang   diberi   wewenang   untuk   menangani   setiap terjadinya   tindak   pidana,   dan   KUHAP   menetapkan   penyidik,penuntut umum   dan   hakim   sebagai   wakil   dari   negara   untuk   menjalankan     hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan penting dan secara tegas KUHAP secara tunggal menetapkan Kepolisian sebagai penyidik. 5
Karena   pesatnya   pertumbuhan   teknologi   dan   kegiatan   ekonomi dalam   masyarakat,   menimbulkan   aturan   yang   terdapat   dalam   hukum pidana materil (KUHP) dianggap telah tidak mampu lagi menjawab dan mengatasi persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, untuk itu pembuat undang-undang   harus membuat aturan hukum baru untuk mengatasi kekosongan hukum dalam mengatasi perkembangan teknologi dan   perkembangan   kegiatan   ekonomi. 7) Hal   ini   secara   otomatis 4 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia ,   Sinar Grafika,  Jakarta, 2008, hlm. 82-83.
5 Pasal 7 angka 2 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981 Tentang  KUHAP.
7) 7) Sukanda Husin, op cit . Hal,2
mempengaruhi terhadap hukum acara yang diatur dalam KUHAP, karena dalam   undang-undang   pidana   diluar   KUHP   yang   baru   dibuat,   secara sekaligus juga mengatur tentang pidana formil/hukum acaranya.
Pengaturan   Undang-undang   pidana   secara   khusus   diluar   KUHP tersebut membawa pengaruh terhadap penyidik POLRI yang secara tegas ditentukan dalam KUHAP. Hal   tersebut berkaitan dengan penanganan terhadap   pelanggaran   delik-delik   khusus   diluar   KUHP   tersebut   yang memerlukan   keahlian   khusus   sesuai   bidangnya(Penyidik   PPNS), bagaimana   kedudukan   dan   tugas   penyidik   Polri   sebelum   dan   sesudah berkembangnya   delik-delik   khusus   diluar   KUHP,   dan   bagaimana hubungan   perobahan   kedudukan   dan   tugas   penyidik   POLRI   dengan efektivitas   penyidikan   setelah   berkembangnya   delik-delik   khusus   diluar KUHP.
Dengan   penelitian   ini   tujuan   yang   diharapkan   adalah   untuk mengetahui   kedudukan   dan   tugas   penyidik   Polri   sebelum   dan   sesudah berkembangnya delik-delik khusus diluar KUHP dan untuk mengetahui hubungan   perobahan   kedudukan   dan   tugas   penyidik   POLRI   dengan efektivitas   penyidikan   setelah   berkembangnya   delik-delik   khusus   diluar KUHP.Sehingga hasil penelitian ini bermamfaat secara teoritis dan secara praktis, secara teori penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khnsusnya hukum pidana terutama berkaitan dengan   perobahan   kedudukan   dan   tugas   Penyidik   POLRI   dengan perkembangan   delik-delik   diluar   KUHP   sedangkan   secara   praktisi bermanfaat Penyidik dapat mengetahui bagaimana perubahan kedudukan dan   tugas   tersebut   dalam   rangka   menjaga   efektivitas   penyidikan,   dan bahan   literatur   bagi   mahasiswa   yang   menlakukan   penelitian   lanjutan dalam persoalan sejenis.

## C. Pembahasan
1.   Kedudukan   dan   Tugas     Penyidik   Kepolisian   Sebelum Berkembangnya delik-delik Khusus di luar KUHP
Penyidikan   menurut   KUHAP   dijelaskan     dalam   Pasal   1   butir   2 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan   cara   yang   diatur   oleh   undang-undang   ini   untuk   mencari   dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana. 8
Dengan demikian Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah sebagai berikut : Ketentuan tentang alat-alat bukti, Ketentuan tentang terjadinya delik, Pemeriksaan di tempat   kejadian,   Pemanggilan   tersangka   atau   terdakwa,   Penahan sementara,   Penggeledahan,   Pemeriksaan   dan   introgasi,   Berita   acara, Penyitaan, Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada Penyidik untuk disempurnakan 9 .
Penyidik   adalah   orang   atau   pejabat   yang   oleh   undang-undang ditunjuk/ditugaskan   untuk   melaksanakan   Penyidikan   pekara   pidana, Menurut Pasal 1 butir 1 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesaia   atau   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   tertentu   yang   diberi wewenang   khusus   oleh   undang-undang   untuk   melakukan   Penyidikan. Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang berwenang melakukan Penyidikan adalah, yaitu:
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, menyebutkan bahwa   salah   satu   instansi   yang   diberi   wewenang   untuk   melakukan Penyidikan   ialah   “Pejabat   Polisi   Negara   RI”.   Namun   agar   seseorang
8 8 KUHAP. Op . Cit
9 9 Andi   Hamzah, Hukum   Acara   Pidana   Indonesia ,   Sinar   Grafika,   Jakarta, 2006. hlm. 118.
pejabat   Kepolisian   diberi   jabatan   sebagai   Penyidik,   maka   ia   harus memenuhi   “syarat   kepangkatan”   menurut   penjelasan   Pasal   6   ayat   (2) KUHAP   ditentukan   bahwa   syarat   kepangkatan   Pejabat   Polisi   Negara Republik   Indonesia   yang   berwenang   akan   diatur   lebih   lanjut   dengan Peraturan   Pemerintah.   Kemudian   dalam   penjelasannya   dikatakan kepangkatan   yang   ditentukan   dengan   Peraturan   Pemerintah   itu diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim pengadilan umum. 10
Selanjutnya   Penyidik   Polri   karena   kewajibannya   mempunyai wewenang :
a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda        pengenal tersangka
d     Melakukan   penangkapan,   penahanan,   penggeledahan,   dan penyitaan
e  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat f  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
g.   Memanggil   orang   untuk   didengarkan   dan   diperiksa   sebagaimana tersangka atau saksi.
h.   Mendatangkan   orang   ahli   yang   diperlukan   dalam   hubungannya dengan pemerikasaan perkara
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Sedangkan wewenang PPNS dalam KUHAP tidak diatur secara jelas dan   terinci.   Hal   ini   dapat   dipahami   karena   wewenang   Penyidik   PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan terdiri dari berbagai undang-undang yang substansi berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut
10 10 M.   Yahya   Harahap, Pembahasan   Permasalahan,   dan   Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan) ,  Sinar Grafika,Jakarta, 2002. Hlm. 110-111.
disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan dan ruang lingkup tugas   yang   dimiliki   dari   berbagai   instansi/aparat   terkait   dimana   tugas mereka sangat berbeda satu sama lainnya.

## 2.   Kedudukan   dan   Tugas   penyidik   kepolisian   Sesudah
Berkembangnya Delik-Delik Khusus di Luar KUHP
a. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
Munculnya   Delik-Delik   Khusus   diluar   KUHP,   menimbulkan bertambahnya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan   disamping,penyidik   kepolisian   yang   masih   tetap   berwenang melakukan   penyidikan.   Sebagai   contoh   dalam   rangka   pencegahan   dan pemberantasan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan Prekursor   Narkotika,   dengan   Undang-Undang   ini   dibentuk   Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. 11
Badan   Narkotika   Nasional     sesuai   dengan   undang-undang mempunyai tugas: 12
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan   pemberantasan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.   mencegah   dan   memberantas   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.   berkoordinasi   dengan   Kepala   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11 11 Pasal   64   ayat   1   Undang-Undang   Nomor   35   Tahun   2009   Tentang Narkotika
12 12 Pasal 70 Ibid
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e.  memberdayakan   masyarakat  dalam  pencegahan   penyalahgunaan   dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f.   memantau,   mengarahkan,   dan   meningkatkan   kegiatan   masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional,   guna   mencegah   dan   memberantas   peredaran   gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
i.   melaksanakan   administrasi   penyelidikan   dan   penyidikan   terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Penyidikan   terhadap   penyalahgunaan   Narkotika   dan   Prokursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 :
Penyidikan,   penuntutan,   dan   pemeriksaan   di   sidang   pengadilan terhadap   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,   kecuali   ditentukan   lain   dalam   Undang- Undang ini. 13
Berdasarkan   pasal   tersebut   khusus   perkara   penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Penyidik BNN.
Dalam   rangka   melakukan   penyidikan   terhadap   penyalahgunaan Narkotika   dan   Prekursor   Narkotika,   Badan   Narkotika   Nasional   (BNN) mempunyai wewenang sebagai berikut : 14
13 13 Pasal 73 ibid
14 14 Pasal 75 Ibid
1. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang   adanya   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memeriksa   orang   atau   korporasi   yang   diduga   melakukan penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan   Prekursor Narkotika;
3. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan   Prekursor   Narkotika   serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan Prekursor Narkotika;
6. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. menangkap   dan   menahan   orang   yang   diduga   melakukan penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan   Prekursor Narkotika;
8. melakukan   interdiksi   terhadap   peredaran   gelap   Narkotika   dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
9. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran   gelap   Narkotika   dan   Prekursor   Narkotika   setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. melakukan   teknik   penyidikan   pembelian   terselubung   dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. melakukan   tes   urine,   tes   darah,   tes   rambut,   tes   asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. melakukan   pemindaian   terhadap   orang,   barang,   binatang,   dan tanaman;
15. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan Prekursor Narkotika;
16. melakukan   penyegelan   terhadap   Narkotika   dan   Prekursor Narkotika yang disita;
17. melakukan   uji   laboratorium   terhadap   sampel   dan   barang   bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan   tugas   penyidikan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
19. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan   Prekursor Narkotika.
Dalam   melakukan   Upaya   Paksa   penangkapan,   Penyidik   BNN mempunyai   kewenangan   yang   secara   waktu   bersifat   khusus   jika dibandingkan   dengan   jangka   waktu   yang   diatur   di   dalam   KUHAP,   hal tersebut   dijelaskan   sebagai   berikut   :  Pelaksanaan   kewenangan penangkapan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   75   huruf   g   diatas dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak   surat   penangkapan   diterima   penyidik.   Penangkapan   sebagaimana
dimaksud   dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. 15
Berdasarkan   keterangan   tersebut   diatas,   kewenangan   BNN melakukan   upaya  paksa  penangkapan   dalam  jangka  waktu   tiga  kali   24 jam,   dan   dapat   diperpanjang   paling   lama   tiga   kali   24   jam,   jadi   waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang terhadap BNN paling lama 6 hari, Penyidik BNN mempunyai waktu yang sangat cukup, hal ini terdapat perbedaan  dari   jangka  waktu  penangkapan  yang  diatur   dalam KUHAP   hanya   paling   lama   satu   kali   24   jam,   dan   setelahnya   harus dibebaskan.
Penyidikan,   penuntutan,   dan   pemeriksaan   di   sidang   pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.
Selain   penangkapan   dalam   melakukan   penyidikan   BNN,   dalam melakukan   penyidikan   dapat   melakukan   penyadapan   :   Penyadapan sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   75   huruf   i   dilaksanakan   setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan  terhitung  sejak surat penyadapan diterima penyidik, Penyadapan sebagaimana dimaksud   hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan dan Penyadapan sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang 1 (satu)   kali   untuk   jangka   waktu   yang   sama.   Tata   cara   penyadapan dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 16
Kewenangan   melakukan   penyadapan   terhadap   pembicaraan tersangka,   yang   melakukan   penyalahgunaan   narkotika   dan   precursor Narkotika merupakan kewenangan baru penyidik dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, penyadapan ini sangat   melanggar   HAM   bagi   seseorang   sehingga   aparat   penyidik   BNN harus   hati   dalam   melakukannya,   syarat   awal   untuk   melakukan
15 15 Pasal 76 ibid
16 16 Pasal 77 ibid
penyadapan   harus   ada   izin   ketua   pengadilan   negeri,   dan   dilaksanakan sesuai   dengan   ketentuan   undang-undang   yang   berlaku,   dan   waktu penyidik melakukan penyidikan cukup lama yaitu maksimal 6 bulan, tiga bulan untuk waktu penyadapan pertama, jika penyidik menganggap perlu tambahan waktu dapat diperpanjang paling lama 3 bulan lagi.
Dalam   melakukan   Penyidikan   juga   dapat   melakukan   pembelian terselubung sebagaimana :Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.
Selain   sebagaimana   kewenangan   sebagaimana   dimaksud   diatas BNN juga berwenang :
Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: 17 a.   mengajukan   langsung   berkas   perkara,   tersangka,   dan   barang   bukti , termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
b.   memerintahkan   kepada   pihak   bank   atau   lembaga   keuangan   lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran   gelap   Narkotika   dan   Prekursor   Narkotika   milik   tersangka atau pihak lain yang terkait;
c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan   yang   terkait   dengan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e.   meminta   secara   langsung   kepada   instansi   yang   berwenang   untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
g.   menghentikan   sementara   suatu   transaksi   keuangan,   transaksi perdagangan,   dan   perjanjian   lainnya   atau   mencabut   sementara   izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang
17 17 Pasal 80 ibid
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap   Narkotika   dan   Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
h.   meminta   bantuan   interpol   Indonesia   atau   instansi   penegak   hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
Kewenangan tambahan dari penyidik BNN sebagaimana dimaksud dengan   undang-undang   Narkotika   tersebut   diatas,   menjelaskan   bahwa penyidik BNN dalam melakukan penyidikan dapat berdiri sendiri, tampa berkoordinasi   dengan   penyidik   Polri,   hal   ini   terlihat   dari   kewenangan penyidik   BNN   untuk   melimpahkan   berkas   perkara   kepada   penuntut umum   tanpa   melalui   penyidik   Polri. 18 selain   itu   kewenangan   yang   luas dalam meminta keterangan terkait dengan harta kekayaan tersangka pada lembaga keuangan Bank dan Non Bank serta PPATK, dan meminta kepada instansi   yang   berwenang   untuk   mencegah   seseorang   berpergian   keluar negeri, serta dapat melakukan kerjasama dengan Interpol.
Terkait dengan alat bukti, dalam melakukan penyidikan :Penyidik dapat   memperoleh   alat   bukti   selain   sebagaimana   dimaksud   dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
Alat bukti sebagaimana dimaksud berupa:
a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b.   data   rekaman   atau   informasi   yang   dapat   dilihat,   dibaca,   dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik   yang   tertuang   di   atas   kertas,   benda   fisik   apa   pun   selain   kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Alat Bukti sebagaimana dimaksud diatas, tambahan dari dari alat ukti sebagai mana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri dari : Keterangan   saksi,   Keterangan   ,Ahli,   Surat,   Petunjuk,   dan   Keterangan terdakwa.
Sistem Pembuktian ini, berkembang dari pembuktian yang diatur dalam   KUHAP   karena   dalam   pembuktian   ini,   mengakui   alat   bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
Penyidik   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri   setempat   dalam   waktu   paling   lama   3   x   24   (tiga   kali   dua   puluh empat)   jam   sejak   dilakukan   penyitaan   dan   tembusannya   disampaikan kepada   ketua   pengadilan   negeri   setempat,   Menteri,   dan   Kepala   Badan Pengawas Obat dan Makanan
Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik   BNN   atau   penyidik   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak   dilakukan   penyitaan   dan   tembusan   berita   acaranya   disampaikan kepada   kepala   kejaksaan   negeri   setempat,   ketua   pengadilan   negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Penyerahan   barang   sitaan   sebagaimana   dimaksud   diatas   dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan   daerah   yang   sulit   terjangkau   karena   faktor   geografis   atau transportasi. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita  acaranya  kepada  penyidik  BNN  atau  penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya   disampaikan   kepada   kepala   kejaksaan   negeri   setempat,   ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Untuk   keperluan   penyidikan,   penuntutan,   dan   pemeriksaan   di sidang   pengadilan,penyidik   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil   menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang   pengadilan,   penyidik   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang
sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

## b.Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dengan keluarnya undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penyidik   Kepolisian   bukan   lagi   sebagai   penyidik   tunggal   sebagaimana diatur   dalam   KUHAP   dan   Undang-Undang   kepolisian,   melainkan munculnya   penyidik   lain   yang   diakui   oleh   undang-undang   sebagai penyidik,yaitu   penyidik   kejaksaan   dan   penyidik   Komisi   Pemberantasan Korupsi.
Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 19
Apabila   suatu   tindak   pidana   korupsi   terjadi   dan   komisi
19 19 Pasal 45 ayat (1) UU 30 ahun 2002 Tentang KPK
pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah   dilakukan   penyidikan   oleh   kepolisian   atau   kejaksaan,   instansi tersebut   wajib   memberitahukan   kepada   komisi   pemberantasan   korupsi paling   lambat   empat   belas   hari   kerja   terhitung   sejak   dimulainya penyidikan,   jika   komisi   pemberantasa   korupsi   sudah   mulai   melakukan penyidikan,   maka   kepolisian   atau   kejaksaan   tidak   berwenang   lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan   yang   dilakukan   oleh   kepolisian   atau   kejaksaan   segera dihentikan.
Berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, KPK sebagai lembaga super body dalam menangani tindak pidana korupsi, tugas dan kedudukan KPK berada diatas lembaga lain yang berwenang melakukan   penyidikan   tindak   pidana   korupsi,   tugas   KPK   sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi   dengan   instansi   yang   berwenang   melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Supervise   terhadap   instansi   yang   berwenang   melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 20
Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan  secara   konvensional   selama   ini   terbukti   mcngalami berbagai hambatan. Untuk  itu diperlukan metode penegakan hukum secara   luar   biasa   melalui   pembentukan  suatu   badan   khusus   yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan
manapun   dalam   upaya   pemberantasan   tindak   pidana   korupsi,   yang pelaksanaannya   dilakukan   secara   optimal,   intensif,   efektif,   profesional serta berkesinambungan. 21
Berdasarkan   ketentuan   Pasal   43   Undang-Undang   Nomor   31 Tahun   1999  tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   20   Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi pemberantasan korupsi yang memiliki     kewenangan   melakukan   koordinasi   dan   supervise,   termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan undang-undang.
Kewenangan   Komisi   Pemberantasan   Korupsi   dalam   melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap   tindak  pidana korupsi yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:
1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain   yang  ada   kaitannya   dengan   tindak   pidana   korupsi   yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 21
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas supaya berjalan secara efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasa tindak pidana korupsi lembaga anti korupsi ini perlu dilengkapi dengan sejumlah kewenangan,   Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
21 21 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi(edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta 2008 , hlm 69
21 21 Pasal 11 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
d. Melaksanakan   dengar   pendapat   atau   pertemuan   dengan instansi   yang  berwenang   melakukan   pemberantasan   tindak   pidana korupsi.
e. Meminta   laporan   instansi   terkait   mengenai   pencegahan   tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
f. Wewenang lain bisa dilihat dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Dalam   menjalankan   tugas  Penyelidikan,   Penyidikan,   Dan Penuntutan komisi pemberantasan korupsi memiliki kewenangan, Segala kewenangan   yang   berkaitan   dengan   penyelidikan,   penyidikan,   dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 38 ayat (1)). Secara   khusus   kewenangan   penyelidikan   dan   penyidikan   yang   dimiliki oleh   KPK   adalah:   melakukan   penyadapan   dan   merekam   pembicaraan, memerintahkan kepada instansi terkait utk melarang seseorang bepergian keluar negeri, meminta keterangan kepada Bank dan lembaga keuangan lainnya   tentang   keadaan   keuangan   tersangka/terdakwa   yg   sedang diperiksa, memerintahkan kepada Bank dan lembaga keuangan lainnya utk   memblokir   rekening   yg   diduga   hasil   dari   korupsi   milik tersangka/terdakwa/pihak lain yg terkait.
Selain   itu   kewenangan   lain   adalah   :Memerintahkan   kepada pimpinan   atau   atasan   tersangka   untuk   memberhentikan   sementara tersangka dari jabatannya, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka   atau   terdakwa   kepada   instansi     yg   terkait,   menghentikan
sementara   suatu   transaksi   keuangan,transaksi   perdagangan   dan perjanjian   lainnya   atau   pencabutan   sementara   perizinan,licence,serta konsesi yg dilakukan atau dimiliki oleh tersangka/terdakwa yang diduga berdasarkan   bukti   awal yg  cukup  ada hubungan   dgn  tipikor  yg  sedang diperiksa,   meminta   bantuan   interpol   indonesia   atau   lembaga   penegak hukum negara lain utk melakukan pencarian,penangkapan dan   penyitaan barang bukti diluar negeri, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yg berkaitan utk melakukan penangkapan,penahanan,penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tipikor yg sedang ditangani. 22
Penyelidikan,   penyidikan,   dan   penuntutan   tindak   pidana   korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan undang-undang   Nomor   31   Tahun   1999   tentang   pemberantasan   tindak pidana   korupsi   sebagaimana  telah   diubah   dengan   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31   Tahun   1999   tentang   Pemberantasan   tindak   pidana   Korupsi. Penyelidikan,   penyidikan,   dan   penuntutan,   dilaksanakan   berdasarkan perintah   dan   bertindak   untuk   dan   atas   nama   Komisi   Pemberantasan Korupsi. 23
Untuk kepentingan penyidikan , tersangka tindak pidana korupsi wajib   memberikan   keterangan   kepada   penyidik   tentang   seluruh   harta bendanya  dan  harta benda  istrinya, atau   suami, anak  dan  harta  benda setiap   orang   atau   korporasi   yang   diketahui   dan/atau   yang   diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi untuk ditindaklanjuti.
Apabila   suatu   tindak   pidana   korupsi   terjadi   dan   komisi
22 22 Djaja Ermansjah, Memberantas Korupsi bersama KPK ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009,hlm 189
23 23 Evi Hartati, Op-cit hlm. 70-73
pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah   dilakukan   penyidikan   oleh   kepolisian   atau   kejaksaan,   instansi tersebut   wajib   memberitahukan   kepada   komisi   pemberantasan   korupsi paling   lambat   empat   belas   hari   kerja   terhitung   sejak   dimulainya penyidikan,   jika   komisi   pemberantasa   korupsi   sudah   mulai   melakukan penyidikan,   maka   kepolisian   atau   kejaksaan   tidak   berwenang   lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan   yang   dilakukan   oleh   kepolisian   atau   kejaksaan   segera dihentikan.
Berdasarkan tugas dak kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, KPK sebagai lembaga super body dalam menangani tindak pidana korupsi, tugas   melakukan   kedudukan   KPK   berada   diatas   lembaga   lain   yang berwenang   melakukan   penyidikan   tindak   pidana   korupsi,   hal   tersebut dalam   tugas   KPK   melakukan   koordinasi,   ,Monitoring,   Supervisi, menetapkan   Standar   Pelaporan,dan   KPK   mengumpulkan   dan   menilai perkembangan penanganan korupsi dan dapat mengambil alih penangan korupsi yang tidak jalan, atau terhambat dalam proses penyidikannya.

## D.Penutup (Kesimpulan Dan Saran)

## 1. Kesimpulan
a. Penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana sebagai mana yang dimaksud   dalam   Pasal   6   KUHAP   adalah   Penyidik   Polri   dan Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   tertentu,   dengan   tugas   dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan UU yang masing-masing   mengatur   penyidik   PPNS.   Kedudukan   penyidik sebelum lahirnya delik-delik khusus diluar KUHP adalah sebagai penyidik   tunggal,   dan   Penyidik   lain/PPNS   harus   berkoordinasi dengan   Penyidik   POLRI   dan   Pelimpahan   Berkas   Penyidikan   ke pada Penuntut Umum harus melalui penyidik kepolisian.
b. Perkembangan Delik-Delik Khusus sebagaimana diatur dalam UU Pidana khusus diluar KUHP, selain melahirkan lembaga penyidik baru,   juga   terjadi   perobahan   terhadap   tugas   dan   kewenangan masing-masing   penyidik.   Penyidikan   terhadap   tindak   Pidana Narkotika terdiri dari penyidik Polri,Penyidik PPNS dan Penyidik BNN,   dengan   tugas   dan   kewenangan   sebagaimana   diatur   dalam UU,dan secara kedudukan penyidik Polri tidak lagi sebagai penyidik tunggal   dan   kedudukan   sebagai   koordinator   dalam   penyidikan tindak Pidana Narkotika adalah beralih ke Penyidik BNN. Demikian juga dengan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Penyidik   Kepolisian,   penyidik   Kejaksaan   dan   Penyidik   KPK, Kedudukan   Penyidik   Kepolisian   hanya   sub   ordinat   dibawah penyidik KPK, sebagai sentral penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan   kewenangan   Koordinasi,   supervisi,   dan   pengambilalihan perkara, serta menetapkan Standar Pelaporan  penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Saran-Saran
a. Dengan   perobahan   kedudukan   dan   kewenangan   penyidikan tindak   pidana   tidak   lagi   tunggal   di   tangan   penyidik   kepolisian, diharapkan sebagai motifasi bagi penyidik Polri untuk memperbaiki citra dan profesionalisme dalam melakukan penyidikan.
b. Perobahan   kedudukan   dan   kewenangan   dalam   melakukan penyidikan   terhadap   tindak   pidana   khusus   mestinya   diikuti   dengan persiapan SDM dan Finansial serta sarana dan Prasarana yang memadai dalam   mendukung   kinerja   penyidikan   terhadap   tindak   pidana   khusus, misalnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi.

## E.Daftar Pustaka
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 , PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007.
Djaja Ermansjah, Memberantas Korupsi bersama KPK ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Gatot   Suparmono, Masalah   Penangkapan   dan   Penahanan   Dalam   Tingkat Penyidikan Tindak Pidana, Sinar Garfika, Jakarta,  1992.
______________, Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta: 2001.
H.   Hilman   Hadikusuma, Bahasa   Hukum   Indonesia, Mandar   Maju,   Bandung, 1992.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia ,Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Hartati, Evi, Tindak Pidana Korupsi(edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Mochammad   Jefry, Kewenangan   Jaksa   Dalam   Melakukan   Penyidikan Korupsi ,Universitas Sriwijaya, Palembang,  2004.
Marpaung, Leden , Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana , Sinar Grafika,Jakarta, 2005
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta,  2000.
Poerwadarminta, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta,
1976.
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Gramedia, Jakarta,  1983
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum di Indonesia , Fakultas Hukum UNDIP,
Semarang, 1989.
Sukardi, Illegal   Logging   Dalam   Perspektif   Hukum   Pidana(   Kasus   papua) , Universitas Admajaya, Yogyakarta,  2005.
Topo   Santoso   dan   Eva   Achjani   Zulfa, Kriminologi ,   Raja   Grafindo Persada,Jakarta,  2004.
Tiena Masriani,Yulies, Pengantar Hukum Indonesia ,Sinar Grafika,Jakarta, 2008 Yahya   Harahap,M, Pembahasan   Permasalahan,   dan   Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan) ,  Sinar Grafika,Jakarta, 2002.
Waluyo,R, Pembahasan   UU   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi ,   Sinar Grafika, Jakarta,  2009.
Wirjono   Prodjodikoro, Tindak   Pidana   Tertentu   di   Indonesia ,Penerbit Eresco,Jakarta,  1981.
Wisnubroto,Al. dan G.Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,  2006.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang   No.   2   Tahun   2002 Tentang   Kepolisian   Negara   Republik Indonesia , Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2324 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 4168).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perobahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Perobahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   2004   Tentang   Kejaksaan   Negara   Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
Himpunan Peraturan tentang Korupsi, 2006, Jakarta: Sinar Grafika.
Sukanda Husin, Kapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium , Padang Ekspres, April 2000.
http://respository.usus.ac.id ,   dikunjungi   terakhir   pada   Tanggal   30   November 2011.