## HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME (ANALISIS SOSIOLOGI)
Asnawi Abdullah
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Email: asnawiabdullah@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  fokus  pada tinjauan  Islam  hukuman  yang  relevan terhadap  pelaku  terorisme, serta  upaya-upaya  apa  saja  yang  perlu  diterapkan  oleh  pemerintah  atau  pihak  yang berwenang terhadap mereka yang telah berkembang diseluruh dunia dan dapat meresahkan masyarakat  hampir  disemua  negara.  Jenis  penelitian  ini  bersifat  yuridis  normative  dengan pendekatan  kualitatif  sedangkan  data  yang  digunakan  data  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kontroversi penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan sudah mulai dihilangkan mengingat adanya sebuah konsekuansi hukum terhadap penerapan pidana tersebut. Kendati kemudian berbicara persoalan tersebut dari sisi HAM adanya pelanggaran namun dari sisi efek jera perlu pertimbangan lebih mendalam mengingat kondisi Indonesia yang rentan terhadap perkembangan terorisme.
Kata Kunci: Teroris, HAM, Efek Jera

## ABSTRACT
This  study  focuses  on  an  Islamic  review  of  the  relevant  punishments  for  perpetrators  of terrorism,  as  well  as  what  efforts  need  to  be  applied  by  the  government  or  the  authorities against those who have developed throughout the world and can disturb the public in almost all countries. This type of research is normative juridical with a qualitative approach while the data used are secondary data. The results of the study indicate that the controversy over the application of the death penalty to criminals has begun to be eliminated considering the legal  consequences  for  the  application  of  the  crime.  Although  later  talking  about  the  issue from  a  human  rights  perspective,  there  are  violations,  but  from  a  deterrent  effect,  deeper considerations need to be made considering Indonesia's condition which is vulnerable to the development of terrorism.
Keyword: Terrorists, Human Rights, Deterrence Effect

## A. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  adalah  segala  jenis perbuatan  maupun  pelanggaran  yang diancam dengan  hukuman pidana.  Pelaku dapat  dikatakan  sebagai  subjek  tindak pidana  yang  dapat  diancam  hukuman tertentu,  karena  melawan  hukum  dan merupakan  suatu  kejahatan  yang  oleh pelakunya  harus  dipertanggungjawabkan (Musclih,  2007).  Salah  satu  bentuk
hukuman  sebagai  akibat  dari  kejahatan pelaku  terorisme  adalah  hukuman  mati. Hukuman  mati  tersebut temasuk  hukuman yang  paling  berat,  dalam  artian  diberikan atau  dijatuhkan  kepada  seseorang  yang telah  melanggar  ketentuan  hukum  yang mengganggu  ketertiban  dan  keselamatan serta kepentingan umum dan dikhawatirkan  akan  menimbulkan  banyak
korban dan mengganggu  stabilitas nasonal dan internasional (Wikipedia, 2020).
Dalam perkembangan terakhir, keabsahan hukuman mati harus dipertanyakan.  Gugatan  ini  terkait  dengan pandangan “hukum kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak  melekat  pada  setiap  orang  yang  tidak dapat  dirampas  dan  dikurangi  oleh siapapun,  atas  nama  apapun  dan  dalam situasi  apapun  termasuk  oleh  negara,  atas nama hukuman atau dalam situasi dharurat (Makaarim, n.d.)
Sementara  dalam  syari’at  islam sebagai ajaran yang universal dan konprehensif,    hukuman  mati  sering digambarkan  secara  keliru  oleh  sebagian orang,  khususnya  oleh  ahli  hukum konvensional. Hukum islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisilain  yang  sangat  banyak  manfa’atnya, oleh  karena  itu  tidak  heran  jika  ada  yang menyatakan  bahwa  hukum  islam  itu kejam,  sadis  dan  tidak  manusiawi.  Dalam ajaran islam ada beberapa macam perbuatan  yang  dijatuhi  hukuman  mati, seperti  kepada  penzina  yang  sudah menikah,  yang  hukuman  matinya  dalam bentuk  dilempar  dengan  batu (rajam).
Begitu juga dala hal kasus, pemberontakan (al-bughah), orang  pindah  agama (ar- riddah) dan  kasus-kasus  lain  yang  tidak dapat dielakkkan lagi.
Dalam  konteks  ini  penulis  lebih menyoroti  kepada  hukuman  mati  terhadap pelaku  terorisme,  karena  hukuman  yang semacam  ini  adalah  salah  satu  hukuman yang  dapat  meminimalisirkan  kejahatan atau perbuatan kemungkaran yang dilarang dalam  islam.  Sehingga  tatanan  kehidupan masyarakat  akan  tetap  bermartabat  dan selalu  menjadi  pengayoman  hukum  serta mendapat keridhaan Allah SWT.

## B. KAJIAN LITERATUR
Ada  beberapa  kajian  terhadap hukuman  mati  bagi  pelaku  terorisme sebagaimana yang telah dilakukan, diantaranya  yang dilakukan oleh   marshall (Tambajong, 2021) dengan fokus penelitian  pada  Analisis  tentang  Hukum Penerapan Hukuman mati Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  dalam Perspektik  HAM  di  Indonesia.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan pidana atau criminal  policy dalam  menanggulangi masalah kejahatan, baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.
Selanjutnya penelitian yang dillakukan  oleh (Darmayatna  et  al.,  2021) menunjukkan  hasil  bahwa  hukuman  Mati Terhadap  Narapidana  Terorisme  dalam
Perlindungan HAM telah  mengakibatkan munculnya berbagai pendapat dan perdebatan dimana hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia dan beberapa  menganggap  hukuman  ini  untuk diterapkan. Upaya terorisme untuk mendapatkan Juggleries merupakan kebijakan  hukum  yang  memiliki  ide  dasar untuk  melindungi  hak  asasi  manusia. Upaya hukum untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali hingga
pengajuan grasi permohonan
pengampunan  dari  Presiden  terhadap narapidana untuk mengurangi hukum.
Sama halnya penelitian yang dilakukan  oleh  (Tauhid,  2012)  yang menngungkapkan bahwa hasil penelitiannya  adalah hukuman  mati  bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana  diatur  dalam  hukum  positif, yakni  UU  N0.  15  tahun  2003  tentang pemberantasan  terorisme  sesuai  dengan spirit hukum pidana Islam yang melindungi  harta,  jiwa,  keturunan,  akal dan  agama.  Tindakan  terorisme  dalam Islam dikategorikan sebagai jarimah hudud “hirabah”  karena  dampaknya  sangat merugikan umat manusia. Oleh karenanya, hukum  pidana  mati  bagi  mereka  layak diterapkan dengan syarat tertentu.
Berbeda  halnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Firmansyah,  2021)  yang
fokus  pada  t erorisme  karena  dianggap permasalahan  yang  sangat  serius  di Indonesia,  pasca  serangan  bom  di  Bali pada  November  2002.  Dengan  keadaan sekarang  di  mana  Indonesia  masih menghadapi  permasalahan  serius  serangan militant  dengan  jaringan  baru  dan  lebih banyak  ahli  bom,  tulisan  ini  bertujuan menganalisis cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme.

## C. METODELOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis gunakan merupakan yuridis normative, hal ini  diakrenakan  focus  penelitiannnya dengan  menitik  beratkan  pada  sumber hukum  yang  berkaitan  dengan  focus penelitian penulis. Sumber datanya berupa data  sekunder  meliputi  berbagai  sumber baik  jurnal,  artikel,  buku,  bahkan  sumber data lainnya yang relevan dengan penulisan  artikel  ini  tentunya  dengan melakukan berbagai tahapan yang kemudian  dianalisis  berdasarkan  sosiologi untuk  menarik  kesimpulan  yang  sesuai dengan objek penelitian.

## D. HASIL DAN ANALISIS PENULIS

## 1. Pengertian Terorisme
Berbicara tentang pengertian terorisme merupakan suatu hal yang masih baku  dan  definitif,  karena  sampai  saat  ini belum  ada  keseragaman  diantara  para
pakar-pakar  hukum    dalam  mengartikan apa  dan  bagaimana  sebenarnya  yang dimaksud dengan terorisme. Namun demikian,  penulis  akan  mengemukakan dari beberapa pandangan tentang pengertian terorisme berdasarkan beberapa sumbernya, menurut Undang-undang Tindak Pidana Terorisme diartikansebagaikejahatan
terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan  salah  satu  ancaman  serius terhadap kedaulatan setiap negara.
Karena  bentuk  kejahatannya  sudah bersifat universal atau sudah pada tingkatan internasional yang mana ia dapat menimbulkan  bahaya  terhadap  keamanan, perdamaian  dunia  dan  dapat  merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya pemberantasan secara berencana  dan  berkesinambungan  supaya hak  asasi  orang  pada  umumnya  dapat dilindungi serta dijunjung tinggi(Indonesia,  n.d.).  Kemudian  definisi yang dikemukan oleh Depertemen Pertahanan  USA  terorisme  adalah  suatu perbuatan  yang  melawan  hukum  atau tindak yang mengandung ancaman dengan kekerasan dan paksaan terhadap seseorang atau  milik  untuk  memaksa  dengan  tujuan politik  agama  dan  idiologi  (Kurniawan, n.d.).
Bahkan  defisini  yang  sama  juga dikemukan  oleh  bebrapa  atifis  muslim
diantaranya Fauzan al-Anshari berpendapat  bahwa,  terorisme  adalah tindakan yang mengunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan  yang  dilatarbelakangi oleh  politik  atau  kekuasaan  dalam  suatu perintah negara. Sedangkan Imam Samudera mendefinisikan terorisme adalah sebagai  menggetarkan  ( irhab )  musuh. Untuk  itu  mereka  mengartikan  terorisme menjadi bagian dari jihad fisabilillah serta menuju ridha Allah SWT. Sementara disisi lain  yaitu  para  penulis  barat  menyebutkan terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan    persaan  teror  terhadap kelompok  masyarakat.  Terorisme  itu berbeda  dengan  perang,  aksi  terorisme tidak  tunduk  pada  tatacara  peperangan karena  terorisme  bisa  dilakukan  secara terorganisir dan dalam waktu lama.
Berbeda  halnya  dengan  jika  dilihat dalam  hukum  pidana  islam  (Fiqh  Jinayat) para  pelaku  terorisme  dimasukkan  dalam golongan Jarimah Hibarah . Jenis Jarimah semacam  ini  adalah  termasuk  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang, yaitu dengan cara pengambilan harta milik orang  lain  dengan  cara  terang-terangan yang  disertai  dengan  kekerasan.  Perilaku seperti  ini  dapat  disebut  sebagai ghasab (perampokan).
Modus  operasinya  hirabah  ini dibagikan  kepada  empat  macam  (Rasyid, 2009):
a) Bermaksud  untuk  mengambil  harta secara kekerasan, melakukan intimidasi,  tetapi  kemudian  tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
b) Keluar  mengambil  harat  secara kekerasan,  membunuh  tetapi  tanpa mengambil harta.
c) Keluar  mengambil  harat  secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
d) Keluar  mengambil  harat  secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan membunuh korban.
Dalam kaidah hukum islam disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang berada  dinegara  islam  sama  dihadapan hukum,  maksudnya  bahwa  hukum  islam itu  dapat  diberlakukan  terhadap  siapa  saja yang berada dinegara islam. Dalam kaidah lain  disebutkan  bahwa  suatu  perbuatan tidak  akan  dikenai  hukuman  kecuali berdasarkan dalil nash.
Terorisme  merupakan  perbuatan terkutuk,  karena  terorisme  tidak  sama dengan  jihad.  Antara  jihad  dengan terorisme  tidak  boleh  dicampur  aduk  atau disalah  artikan,  karena irhab (terorisme) realitanya  dilihat  cenderung  mengarah
pada  tindakan  merusak  ,  membuat  orang resah,  takut  dan  itu  jelas  bertentangan dengan  hukum  syari’ah.  Sedangkan  jihad itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap ummat  islam  dalam  mempertahankan agamanya  dari  hinaan,  rongrongan  atau berupa serangan dari pihak orang lain.
Dari  berbagai  pandangan  dan pendapat  mengenai  pengertian  atau  istilah yang  berkaitan  dengan  terorisme  diatas, dapat  disimpulkan,  bahwasanya  terorisme adalah suatu bentuk kekerasan terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus  alat  pencapaian  tujuan.  Dari berbagai definisi yang dikemukakan,  yang menjadi  ciri-ciri  dari  suatutindak  pidana terorisme adalah:
a) Terlebih  dahulu  adanya  rencana untuk melakukan tindakan tersebut
b) Bentuk  kejahatannya  dilakukan oleh suatu kelompok tertentu
c) Bentuk  yang  dilakukannya  secara kekerasan
d) Mengambil  korban  bukan  hanya dari  para  pejabat-pejabat  negara, naman  masyarakat  sipil  pun  akan menjadi sasaran yang sama, dan
e) Dilakukannya bertujuan untuk mencapai  penuhan  atas  tujuan tertentu  dari  pelaku  yang  dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.
2. Latar  Belakang  Terjadinya

## Kejahatan Terorisme
Dilihat  dari  peristiwa  kejahatan, tentunya  terorisme  itu  bukan  suatu  yang muncul  dari  ruang  hampa,  namun  itu memerlukan  kultur  tertentu  untuk  tumbuh dan berkembang, penyebab terorisme perlu dikenali karena itu berkaitan dengan upaya pencegahannya.
1. Kesukuan, nasionalisme dan separatisme
Tindak  teror  ini  sering  kali  terjadi di  daerah-daerah  atau  negara-negara  yang sedang  di  landa  konflik,  baik  konflik  itu antar  etnis  atau  suku  dan  pada  suatu  suku atau  bangsa  yang  ingin  memisahkan  diri atau  memerdekakan  diri.  Maka  salah  satu cara  atau  langkah  yang  mereka  tempuh agar  bisa  tercapai  maksudnya  adalah dengan  cara  menebar  teror,  bahkan  tak jarang  dijumpai  juga  dengan  cara  bom bunuh  diri.  Bom-bom  yang  dipasang  di tempat  keramaian  orang  dan  di  tempat- tempat  menjadi  perbuatan  yang  paling sering  dikerjakan.  Aksi  teror  semacam  ini bersifat  acak,  sehingga  yang  menjadi korbanpun bisa siapa saja(Hadinito, n.d.).
2. Kemiskinan dan kesejangan
Realita dilihat dilapangan menunjukkan  bahwa,    faktor  kemiskinan dan  kesejangan  menjadi  masalah  serius serta  dapat  mengakibatkan  bertumpahnya
manusia  dan  menjadi  masalah  sosial  yang mampu mengakibatkan terorisme. Kemiskinan  ini  dapat  dibagikan  kepada dua macam, yaitu; kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah  kemiskinan  dari  dasarnya.  Orang yang tinggal ditanah subur, akan cenderung  lebih  makmur  dibandingkan dengan  yang  tinggal  di  tanah  tandus. Sedangkan  kemiskinan struktural adalah kemiskinan  yang  memang  dibuat-buat. Bentuk  kemiskinan  yang  semacam  ini terjadi  ketika  penguasa-penguasa  sering mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang salah,  yang  dengan  sebab  kebijakan tersebut  justru  dapat  memiskinkan  rakyat. Jenis  kemiskinan  ini  sering  kali  punya potensi  lebih  tinggi  bagi  munculnya terorisme, dibandingkan dengan dasar.
3. Non demokrasi.
Realita dilihat dilapangan menunjukkan  bahwa,    Suatu  negara  yang tidak  demokrasi  juga  disinyalir  sebagai tempat  tumbuh  suburnya  terorisme.  Di negara  demokratis,  semua  warga  negara memilihak  hak  dan  kesempatan  untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai  representasi  kekuasaan  tertinggi dalam  pengaturan  negara,  maksudnya semua  rakyat  dapat  merasai terlibat  dalam pengeloaan  negara.  Hal  seperti  ini  tentu tidak  terjadi  di  negara  yang  tidak
demokratis.  Selain  tidak  memberikan kesempatan  partisipasi  masyarakat,  para penguasa  non  demokratis  sangat  mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya.  Keterkungkungan  ini  menjadi kultur  subur  bagi  tumbuhnya  benih-benih para terorisme juga.
4. diskriminasi.
Tak  bisa  dipungkiri  bahwa,  aksi teror  akan  muncul  juga    karena  adanya diskriminasi  antar  etnis  atau  kelompok dalam  masyarakat.  Kejadian  ini  sering terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan  tidak  sama;  hanya  karena kulit, agama, adat atau budaya dan lainnya. Sehingga kelompok yang merasai direndahkan  akan  mencari  cara  agar mereka  didengar,  diakui  dan  diperlakukan sama  dengan  yanag  lain.  Faktor  yang semacam  ini  juga  sering  kali  akan mendorong  berkembangnya  kejahatan  dan terorisme  di  suatu  daerah  dan  negara, seperti  di  negara  adidaya  atau  amerika serikat,  yang  mana  pihak  yang  berkulit putik sering kali di hina dan direndahkan.
5. Redikalisme agama
Berdasarkan  hasil  researd  atau penelitian para pakar menyebutkan bahwa, peristiwa  teror  yang  selama  ini  terjadi  di indonesia  para  umumnya  ada  kaitan dengannya radikalisme agama.
Redikalisme  ini  menjadi  penyebab  unik
atas  kejadian  teror  tersebut,  karena  motif yang  mendasari  kadang  bersifat  tidak nyata. Lain halnya dengan kemiskinan atau perlakuan  diskriminatif,  yang  mana  ia mudah  untuk  diamati  radikalisme  agama sebagian  tumbuhnya  oleh  cara  pandang dunia  para  penganutnya.  Menganggap bahwa dunia ini sedang dikuasai kekuasaan hitam dan sebagai utusan tuhan, mereka merasa terpanggil untuk membebaskan  dunia  dari  cengkraman tangan-tangan jahat.
6. Penyebaran buku-buku yang memuat idiologi terorisme.
Perlu  diwaspadai  bahawa,  para penganut  pemikiran  menyimpang  sangat antusias  untuk  melariskan  pemikiran  atau idiologi mereka dalam segala kesempatan. Dan penulisan buku-buku agama termasuk sarana  yang  sangat  mereka  manfaatkan dalam  hal  tersebut.  Jikapun  para  ulama, teungku  dan  tokoh  masyarakat  kita terdahulu lebih dari cukup untuk menjelaskan  segala  titik  masalah  agama yang  pasti  dibutuhkan  oleh  manusia.  Juga harus  kita  akui  bahwa  pemahaman  keliru yang  terdapat  dalam  sebuah  buku  kadang bersumber dari kesalahan pribadi dari sang penulis  tanpa  ada  maksud  jelek  dari  sang penulis  tersebut.  Namun  kebenaranlah yang  harus  diucapkan  dan  diterim  dan kebatilan harus ditolak, siapapun pembawanya,  setelah  nampak  dari  nash-
nsh  syari’at  akan  kebaathilan  dan kesalahannya (Kurniawan, n.d.).

## 3. Tujuan Hukuman Mati
Untuk  mellihat  tujuan  dari eksekusi  hukuman  mati,  maka  terlebih dahulu  secara  umum  kita  harus  melihat tujuan  hukuman  itu  diterapkan  atau diberlakukan.
Adi Hamzah mengemukakan,  tujuan  hukuman  dapat disingkat dengan empat istilah, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh (Sumangilepu, 1985).
1. Reformasi, berarti  memperbaiki atau  merehabilitasi  penjahat supaya  ia  berubah  menjadi orang  baik  dan  berguna  bagi masyarakat.
2. Restraint, berarti  mengasingkan pelanggar hukum dari
masyarakat, karena dengan
tersingkirnya  pelanggar  hukum dari masyarakat maka
masyarakat  akan  menjadi  lebih aman
3. Retribution, berarti  pembalasan terhadap pelanggar hukum karena  ia  telah  melakukan kejahatan, dan
4. Deterrence, ini  dibagi  kepada dua  macam,  yaitu; individual deterrence (pencegahan khusus) dan general deterrence (pencegahan umum), yang
maksudnya  mencegaah  atau membuat  jera,  sehingga  efek jera tersebut ia menjadi takut.
Selain  mencegah  dan  menakuti, hukuman  dalam  syari’at  islam  juga memberi  pelajaran  dan  mengusahakan kebaikan terhadap pelaku kejahatan. Dengan  demikian  dapat  menghindari manusia  dari jarimah ,  bukan  disebabkan oleh  rasa  takut  akan  hukuman,  tetapi karena  kesadaran  dan  kebencian  terhadap jarimah demi mendapatka ridha dari Allah SWT(Hanafi, 1993). Disamping itu hukuman juga diwujutkan untuk memperbaiki,  membentuk  pribadi  serta mental  pelaku  agar  tidak  mengulagi kejahatannya  serta  menghindari  dendam dari  pihak  keluarga  korban  atau  siapapun yang  berkaitan  dengannya.  Sedangkan bagi  orang  lain,  penjatuhan  hukuman merupakan  teladan  atau  contoh  dan pelajaran  yang  dapat  menyadarkan  serta mecegah  mereka  dari  mengikuti  dan melaksanakan kejahatan yang serupa(Abdurrahman, 1999).
Sementara  tujuan  hukuman  mati menurut  hukum  pidana  islam  adalah sebagaimana  tujuan  hukum  pidana  pada umumnya, yaitu untuk melindungi kepentingan  setiap  individu,  terpelihara dan  terjaminnya  hak-hak  asasi  manusia serta  melindungi  kepentingan  masyarakat dan negara. Menurut syari’at islam, agama,
harta, akal pikiran dan keturunan merupakan perkara yang diberi perlindungan.  Oleh  karena  itu,  siapa  saja yang mengusiknya maka harus bertanggung  jawab  dan  akan  menerima hukuman  yang  setimpal(Abdurrahman, 1999).
Kalau  kita  meninjau  secara  akal dan  tidak  memikirkan  kemaslahatan  dari hukuman  mati  itu,  maka  tentunya  kita beranggapan  bahwa  hukuman  mati  itu sangat  kejam  dan  tidak  manusiawi  atau  di istilahkan sekarang ini dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun ketika kita  mengkaji  secara  bijak  dan  mendetil yaitu dengan mengunakan kacamata agama dan memikirkan tentang cara untuk mengantisipasinya  kejahatan  yang  telah banyak menelan korban jiwa manusia yang tidak  berdosa,  tentunya  kita  akan  berkata bahwa  dengan  adanya  hukuman  mati kemaksiatan  akan  bisa  terbendung,  karena orang  yang  ingin  melakukan  kejahatan tersebut  akan  berpikir  akibat  yang  akan dialaminya, yait mati.

## E. ANALISIS SOSIOLOGI TENTANG HUKUMAN MATI
Mengingat kontroversinya
penerapan  hukuman  mati  terhadap  pelaku kejahatan  serta  trend  yang  ada  sejak  abad ke 20 menunjukkan semakin ditinggalkannya  penerapan  pidana  mati
terhadap  pelaku  kejahatan.  Oleh  sebab  itu perlu  untuk  dipikirkan  secara  matang, apakah diperlukan hukuman mati terhadap pelaku  tindak  pidana  tertentu  untuk mengintisipasi meluasnya kejahatan ataupun tidak diperlukan, karena mengingat  hukuman  mati  itu  tidak manusiawi.  Teori  dan  praktek  pidana sekarang  ini  lebih  mengedepankan  aspek tidak  manusiawi  atau  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  daripada  aspek pembalasan  untuk  membuat  jera  terhadap pelaku kejahatan.
Menurut ahli pidana, mempertahankan  pidana  mati  disebabkan keadaan  khusus  di  indonesia  menuntut supaya  penjahat-penjahat  terbesar  dapat dilawan  dengan  pidana  mati.  Dalam wilayah  yang  begitu  luwas  dan  penduduk yang  begitu  heterogen,  alat  kepolisian negara tidak sanggup menjamin keamanan. Selain  itu  bagi  yang  setuju  dengan hukuman mati tidak hanya dilihat dari segi kepentingan  yang  terancam  pihak  korban pidana  mati,  tetapi  juga  dilihat  dari  segi kepentingan  si  korban  kejahatan  dan keluarganya  serta  kepentingan  masyarakat pada  umumnya.  Bagi  yang  tidak  setuju, akan  beralasan  bahwa  dengan  hukuman mati,  terpidana  tidak  dapat  memperbaiki dirinya di lingkungan masyarakat(Sumangilepu, 1985).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (KOMNASHAM)  terbelah  dua tentang  hukuman  mati,  artinya  ada  yang pro dan ada yang kontra. Hukuman mati di indonesia  harus  dipertahankan  atau  harus dihapuskan. Bagi yang pro, hukuman berat tersebut  yang  dijatuhkan  majelis  hakim terpidana  masih  diperlukan,  terutama tindak  pidana  kejam.  Bagi  yang  kontra, hukuman  mati  inskonstitusional  atau bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang  dasar  1945  terutama  hak hidup.
Sementara  itu,  dalam  hukum islam telah  dikenal  adanya  hukuman  mati terhadap pelaku kejahatan. Hal ini didukung  oleh  beberapa  pendapat  para ‘ulama  atau  para  pakar  hukum  islam, seperti  Al-Jazuli,  beliau  mengatakan bahwa  ditinjau  dari  segi  sasaran  hukum, hukuman  dibagi  kepada  empat,  yaitu; Hukuman  harta,  berupa  pengambilan  diat (denda). Hukuman yang dikenakan terhadap  kemerdekaan  manusia  seperti hukuman penjara atau pengasingan.
Hukuman  badan  yang  dikenakan  terhadap badan  atau  tubuh  pelaku  pidana  seperti hukuman cambuk. Hukuman yang dikenakan  kepda  jiwa  atau  lebih  dikenal dengan hukuman mati (Al-Maliki, 2002).
Mengenai  pandangan  hukum  islam terhadap  eksekusi  terpidana  mati  di indonesia  khususnya  terhadap  pelaku
terorisme  dapat  dipahami  bahwa,  pada dasarnya  islam  menerapkan  hukuman mati.  Kebanyakan  fuqaha’  mengharuskan pelaksanaan hukuman mati, apabila terdapat  kepentingan  umum  atau  apabila orang  yang  melakukan  kejahatan  tersebut dianggap  sangat  berbahaya  atau  telah melakukan kejahatan yang sangat berbahaya.
Dengan  demikian  bentuk-bentuk pemidanaan  yang  dijatuhkan  terhadap pelaku  kejahatan  tidaklah  terlepas  dari latar  belakang  filosifis  yang  melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan. Pada hakikatnya  suatu  hukuman  dijatuhkan dengan  maksud  sebagi  upaya  pembalasan yang  akan  mengakibatkan  kecendrungan untuk  memuaskan  pihak  korban,  dimana secara  esttika  terpidana  harus  menerima penderitaan yang seimbang dengan korbannya.  Dan  dalam  tinjauan  yang  lain, tujuan  pemidanaan  adalah  lebih  menitik beratkan sebagai provensif dengan maksud agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.
Dalam  Hasyiah  Amirah,  Syaikh Amirah  menjelaskan  berikut  ini  tentang tujuan  pemberlakukan  hukuman  pidana, baik  pidana  terhadap  jiwa  ataupun terhadap anggota badan:
“Tujuan  pemberlakuan  pidana qishash  terhadap  jiwa  (nywa)  adalah
untuk  memelihara  jiwa  orang  lain,  dan begitu juga  tujuan pidana qishash terhadap anggota badan pelaku kejahatan adalah  untuk  memelihara  anggota  badan orang  lain  (yang  menyaksikan  eksekusi pidana tersebut) (‘Amirah, n.d.) ”.
Dengan demikian, tujuan pemidanaan selain memiliki unsur sebagai pencegahan terhadap orang lain atau calon pelaku  kejahatan,  juga  memilki  unsur untuk  memperbaiki  terpidana  dan  ini memang  bukan  dalam  kasus  pidana  mati. Karena  dengan  adanya  sanksi  berupa cambuk atau penjara, bisa membuat pelaku kejahatan itu sadar akan perbuatannya dan bisa  berubah  kepada  ta’at  akan  segala ketentuan hukum.
Mengenai  tentang  ketidakefektifan hukuman  mati  itu,  tak  lain  karena pelaksanaan pidana mati itu kini tidak lagi di muka umum, melainkan dilaksanakannya secara sembunyi- sembunyi
disuatu tempat yang
dirahasiakan,  jauh  dari  kesaksian  umum yang  mana  dengan  disaksikan  oleh  orang banyak  dapat  memberi  akibat  sebagai contoh  pelajaran  bagi  khalayak  ramai. Maka  manakala  eksekusi  pidana  mati  tak bisa  lagi  ditonton  demi  efeknya  sebagai sarana  pecegah  kejahatan  berat,  adanya hukuman  matipun  berkurang  efeknya. Lebih lanjut tentang argumen
ketidakefektifan  itu,  sesungguhnya  belum ada  survey  yang  menyatakan  hukuman mati  tidak  dapat  mengurangi  suatu kejahatan.

## F. KESIMPULAN
Hukuman  mati  terhadap  pelaku terorisme  yang  kejahatannya  sudah  masuk dalam  katagori  syara’  telah  menghalalkan darahnya,  merupakan  suatu  keharusan untuk  dilaksanakan.  Hal  ini  terlepas  dari pandangan  bahwa  hukuman  mati  itu  tidak manusiawi  atau  bertentangan  dengan  Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Memang  semua orang  itu  punya  hak  untuk  hidup, kedatangan islam juga untuk menjaga jiwa manusia  bahkan  binatang  dan  makhlik lainnya.  Namun  ketika  seseorang  itu  tidak layak  lagi  untuk  hidup  karena  dapat menjadi malapetaka atau membuat kerusakan  terhadap  orang  lain,  maka haknya untuk hidup telah dicabut dan mati merupakan  suatu  keharusan  terhadap dirinya.
Terlepas  dari  pembahasan  ini, pemberlakuan  hukum  jinayah  di  Aceh salah satu penyebabnya adalah berbedanya persepsi dalam memandang dampak positif dan  negatif  hukum  jinayah  tersebut. Sebagian  orang  ada  yang  pro  terhadap pemberlakuan  hukum  jinayah  dan  ada sebagian orang kontra terhadap pemberlakuan  hukum  jinayah,  karena
mereka  beranggapan  semakin  minimnya infestor  asing  yang  masuk  ke  Aceh,  yang apabila hukum jinayah tersebut diberlakukannya di Aceh Darussalam.

## G. DAFTAR PUSTAKA
‘Amirah,  S.  (n.d.). Qalyuby  wa  ‘Amirah
(Juz.  IV).  Darul  Ihya  Al-Kutub  Al- Arabiyah.
Abdurrahman,  A.  (1999). Jinayah  Kanak- Kanak Menurut Undang-Undang Islam . Dewan Bahasa dan Pustaka.
Al-Maliki,  A.  (2002). Sistem  Sanksi Dalam Islam . Pustaka Thariqul Izzah.
Darmayatna,  P.  G.  I.  P.,  Sepud,  I.  M.,  & Karma,  N.  M.  S.  (2021).  Hukuman
Mati  terhadap  Narapidana  Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. JUrnal  Preferensi  Hukum ,
2 (2).
Firmansyah,
H. (2021). UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME di Indonesia. Mimbar Hukum , 23 (2).
Hadinito.  (n.d.). Setidaknya  ada  5  Biang Penyebab Terjadinya Terorisme .
Hanafi,  A.  (1993). Azas-azas  Hukum Pidana Islam . Bulan Bintang.
Indonesia,  P.  R.  (n.d.). Perpu  No  I  tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme . htt;//hukum
unsrat.ac.id/uu/perpu_1_02 htm
Kurniawan, M. (n.d.). Sebab-sebab Munculnya Terorisme . htt://jahatbukankenistaan.com/
terorisme/  sebab-sebab  munculnya terorisme-7.html
Makaarim.  (n.d.). Beberapa  Pandangan Tentang Hukuman Mati dan Relevansinya  Dengan  Perdebatan Hukum di Indonesia.
Musclih,  A.  W.  (2007). Hukum  Pidana Menurut Al-Qura’an . Diadit Media.
Rasyid,  S.  (2009). Fiqh  Islam  (Hukum Fiqh Lengkap) (43rd ed.). Sinar Baru
Algensindo.
Sumangilepu,  A.  H.  dan.  (1985). Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan . Ghalia Indonesia.

## Tambajong, M. (2021). ANALISIS HUKUM  TENTANG  PENERAPAN HUKUMAN  MATI  TERHADAP
PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  DI  INDONESIA. LEX ADMINISTRATUM , 9 (8).
Tauhid,  A.  Z.  (2012).  HUKUMAN  MATI

## TERHADAP  PELAKU  TINDAK
PIDANA
TERORISME
PERSPEKTIF FIKIH  JINAYAH.
Jurnal  Agama  Dan  Hak  Azazi
Manusia , 1 (1).
Wikipedia.  (2020). Ensiklopedia  Bebas . htt:/id. Wikipedia.
Org/Wiki/Terorisme