## MAKKIYAH – MADANIYAH ASY SYATIBI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM SUBSTANTIF DAN KULTURAL
Alamsyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung alamsyah_ppa@yahoo.co.id

## Abstract
This writing studies Syatibi‟s thought on the  appropriation of both the Qur‟an and  Hadith  of  the  makkiyah  period  as  “the  root”  (usul)  and  those  of  the madaniyyah  as  “the  branch”  (furu‟).  Such  thought  implies  the  function  of  the makkiyah  texts  as  “the  principle”,  and  the  madaniyah  ones  as  “the implementation”.  This paper then questions the extent to which such thought by Syatibi  is  relevant  with  the  renewal  of  Islamic  law  in  contemporary  Muslim societies. It uses literary study as its research method, and does its data analysis qualitatively. This research finds out that, Syatibi views the makkiyah texts as an ushul that constitutes a subsistence of maqasid syariah (purposes of the law), while the madaniyah texts as a furu‟, one that forms the implementation of that maqasid  syairah.  Using  his  theory  of  istiqrai  makwani,  Syatibi  views  the makkiyah texts as a deductive justification which consists of legal norms between human beings. The teachings of morality and ethics contained in the makkiyah justification are fixed, while those of the madaniyah justification are dynamic and contingent.  The  consequence  is  that  any  form  of  obligation  and  prohibition  in Islamic law which are derived from the madaniyah justification is dynamic and are  changing  according  to  its  spatial  and  historical  contexts:  hence  the compatibility of the texts with the principle of maqasid syariah.

## Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama
P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 15, Nomor 1, Januari - Juni, 2020 DOI:  https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i1.6213

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  pemikiran  Syatibi  yang  meletakkan  ayat  dan  hadis makkiyyah  sebagai  usul  dan  madaniyyah  sebagai  furu‟.  Implikasinya  adalah makkiyyah  sebagai  prinsip  dan  madaniyah  sebagai  implementasi.  Tulisan  ini lalu  mengkaji  relevansi  pemahaman  Syatibi  ini  dengan  pembaharuan  hukum Islam pada masa sekarang. Metode penelitian yang digunakan kajian pustaka, dengan  data  dan  analisis  secara  kualitatif.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa
Syatibi memahami dalil-dalil makkiyyah sebagai usul yang substansinya berisi maqasid  syariah,  sedangkan  madaniyyah  sebagai  furu‟  yang  menjadi implementasi  dari  maqasid  syari‟ah  tersebut.  Dengan  teori  istiqrai  maknawi- nya, Syatibi lalu menyatakan ayat makkiyyah sebagai dalil-dalil deduktif yang memuat  moral  atau  etika,  sedangkan  ayat  madaniyah  sebagai  dalil-dalil induktif  yang  memuat  norma  hukum  antar  manusia.  Ajaran  moral  –  etika dalam  dalil-dalil  makkiyah  bersifat  tetap  sedangkan  aturan  implementatif dalam dalil-dalil madaniyah adalah bersifat dinamis dan pelaksanaannya bisa berubah.  Sebagai  konsekuensinya,  maka  berbagai  perintah  atau  larangan dalam  syariat  yang  berbasis  pada  dalil-dalil  madaniyah  adalah  dinamis  dan bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Perubahan ini adalah untuk meraih kemaslahatan sesuai tujuan maqasid syariah.
Keywords : Makkiyah, Madaniyah, Istiqrai, Maqasid Syariah .

## A. Pendahuluan.
Salah  satu  tema  kajian  dalam  al-Qur‟an  adalah  bahasan tentang ayat makkiyyah dan madaniyyah. Konsep mengenai ketegorisasi ini telah muncul dan menjadi bagian integral dalam kajian al-Qur‟an sejak awal kelahiran ulum al-Qur‟an. Dalam bidang yang terakhir ini, kajian makkiyyah  madaniyyah dilihat  dalam  posisinya  sebagai  sebuah periodesasi  turunnya  al-Qur‟an.  Pembahasan  yang  muncul  lebih banyak  didominasi  oleh  kajian  normatif  dalam  arti  berkutat  pada persoalan  definisi,  batasan,  dan  ciri  masing-masing,  di  samping hikmah  yang  dikandungnya 1 .  Oleh  karena  itu  tidak  ada  atau  sedikit ulama  yang  mengkaji makkiyyah-madaniyyah sebagai  model  atau strategi  pembentukan  hukum  Islam,  dan  asy  Syathibi  adalah  salah seorang tokoh tersebut.
Persoalan makkiyyah-madaniyyah kurang  mendapat  perhatian. Kajian  yang  muncul  terkait  dengan  tema  ini  biasanya  berkisar  pada
1 Lihat,  misalnya  Muhammad  Amin  Suma, Ulumul  Qur‟an ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2014), h. 275-289.
masalah nasakh-mansukh. Jika terjadi pertentangan ( ta‟arud ) antara ayat satu  dengan  yang  lain,  maka  ayat  terakhir  yang  diberlakukan,  dan dengan  demikian  ayat  yang  pertama  berstatus mansukh (terhapus). Hanya  saja,  konsepsi  ini  tidak  secara  khusus  mengkaji makkiyyah- madaniyyah, sehingga  seringkali  tidak  dibedakan  apakah  pola nasakh yang  diberlakukan  berkenaan  dengan  antara  ayat makkiyyah- madaniyyah atau internal masing-masing jenis ayat.
Asy-Syatibi,  seorang  ulama  ushul  fikih  abad  ke-VII  H, memberikan  perhatian  dan  tawaran  mengenai  konsep makkiyyah- madaniyyah yang  ia  kaitkan  dengan  persoalan  metodologi  hukum Islam.  Ia  memanfaatkan  kajian  mengenai  konsepsi makkiyyah- madaniyyah sebagaimana  tertuang  dalam  ulumul-Qur‟an,  dan melanjutkannya dengan membahas pola relasi antara kedua jenis ayat dengan  pendekatan  metodologi  hukum  Islam.  Menurut  asy-Syatibi, status  ayat makiyyah dan madaniyyah tidaklah  setara  dan  dihadapkan pada posisi berhadapan. Baginya, ayat makkiyyah merupakan ayat-ayat usul (pokok)  yang  mengandung  ajaran-ajaran  pokok,  sedangkan madaniyyah merupakan  ayat-ayat furu‟ (cabang)  yang  berisi  ajaran derivatif  dari  ayat-ayat makkiyyah 2 .  Konsekuensinya,  produk  hukum yang  dihasilkan  dari  pemaknaan  terhadap  ayat madaniyyah ini  harus sejalan  dengan  semangat  mendasar  yang  dituangkan  dalam  ayat makkiyyah .  Antara  kedua  jenis  ayat-ayat  ini  harus  saling  melengkapi, dengan  ayat makkiyyah sebagai  pondasi  pokoknya,  dan madaniyyah sebagai pelengkapnya 3 .
Menurut  asy-Syatibi,  ayat-ayat makkiyyah secara  mendasar mengandung ad-daruriyyat  al-khamsah (lima  hal  pokok  yang  harus dilindungi),  yaitu ad-din (agama), an-nafs (jiwa), al-„aql (akal), an-nasl (keturunan),  dan al-mal (harta) 4 .  Lima  hal  di  atas  adalah  hal  pokok yang  harus  dilindungi  dan  diwujudkan  kemaslahatannya 5 .  Seluruh
2 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi  Usul  asy-Syari‟ah ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- „Ilmiyyah, 2005),  cet. ke-7, Juz III,  h., 33
3 Ibid., h., 304 4 Ibid., h., 33-35 5 Dalam  kajian  ushul  Fikih,  lima  hal  ini  adalah  prinsip  dasar  yang  harus diwujudkan kemaslahatannya. Para ulama usuliyyun mengakui bahwa tujuan hukum dikembalikan  kepada  upaya  mewujudkan  kemaslahatan  lima  hal  tersebut.    Dalam sejarahnya,  teori  tentang maqasid  syari‟ah ini  lahir  dari  tangan  al-Ghazali  dan mengalami  penyempurnaan  yang  mengagumkan  di  tangan  asy-Syatibi.  Lihat Syamsul  Anwar,    “Epistemologi  Hukum  Islam  dalam al-Mustasfa  min  „Ilm  al-Usul
bengunan  hukum  islam,  secara  substantif,  hakikatnya  mesti berorientasi kepada upaya mewujudkan kemaslahatan lima hal pokok di atas.  Keberadaan kelimanya tidak bisa dihapuskan oleh yang lain, dalam arti dinegasikan dari ketentuan hukum yang dihasilkan. Dalam batasan ini, jika ditarik ke atas, maka ayat-ayat makkiyyah tidak dapat dihapus  keberadaannya  oleh  ayat-ayat madaniyyah. Sebab,  ayat makkiyyah merupakan  ayat  pokok  yang  harus  direalisasikan keberadaannya  dalam  setiap  diktum  hukum  yang  dihasilkan. Sebaliknya,  ayat-ayat madaniyyah justru  yang  harus  menyesuaikan dengan  semangat  mendasar  ayat makkiyyah ini 6 .  Hal  ini  karena  ayat madaniyyah merupakan ayat „aplikasi kontekstual‟ bagi ayat makkiyyah .
Tulisan ini berupaya memaparkan logika yang dibangun oleh asy-Syatibi  dalam  mendudukkan makkiyyah sebagai  ayat ushul dan madaniyyah sebagai  ayat furu‟ ,  serta  kontribusi  pemikirannya  bagi pengembangan hukum Islam kontemporer.
B. Makkiyah - Madaniyah sebagai Metodologi Kajian Islam

## a. Makkiyyah sebagai ayat usul
Kata usul dalam  konteks  pemikiran  asy-Syatibi  merujuk kepada  makna  pokok  dimana  makna  ini  ia  pakai  untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  menjadi  landasan  fundamental  bagi konsepsi-konsepsi hukum berikutnya. Mengawali kajiannya dalam al- Muwafaqat, asy-Syatibi mengemukakan mengenai konsep dasar ushul fikih dimana ia  menggambarkan bahwa  ushul fikih sebagai landasan pokok  yang  akan  dijadikan  rujukan  dan  dasar  bagi  hukum  detail berikutnya 7 . Penggunaan kata usul dengan demikian merujuk kepada makna sebagai sesuatu yang mendasar dan fundamental.
Kaitannya  dengan  konteks  pembahasan makkiyyah- madaniyyah , usul memiliki  makna  sebagai  ayat-ayat    pokok  yang menjadi landasan bagi ayat-ayat lainnya. Isi atau pokok inilah yang ia sebut kulliyyat yang  merupakan  prinsip  dasar  yang  melandasi pembentukan  hukum  detail  sebagaimana  dalam  ayat madaniyyah.
karya Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 M)” , Disertasi tidak diterbitkan, (Jogjakarta:
IAIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 402
6 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat ..., h., 304 7 Ibid., I: 2
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni, 2020
Dalam  hal  ini  ayat-ayat makkiyyah menjadi  landasan  bagi operasionalisasi  ayat-ayat madaniyyah .  Asy-Syatibi  menyatakan  bahwa ayat-ayat makkiyyah menjadi  basis  bagi  pemahaman  terhadap  ayat madaniyyah 8 .  Kaitannya  dengan  ini,  menurut  Hallaq,  bagi  asy-Syatibi memahami al-Qur‟an secara komprehensif hanya bisa dilakukan jika kita  memiliki  pemahaman  yang  utuh  mengenai  al-Qur‟an  termasuk aspek  kesejarahannya.  Aspek  terakhir  ini  diantaranya  dilakukan dengan  memahami makkiyyah-madaniyyah .  Oleh  karena  itu,  bagian- bagian terakhir ( madaniyyah ) harus dipahami dalam kaitannya dengan bagian  pertama  ( makkiyyah ) 9 ,  sebab  antara  keduanya  terikat  satu sistem  hukum  dimana makkiyyah berperan  sebagai  basis  bagi madaniyyah .    Oleh  karena  menjadi  basis  yang  mendasari  lahirnya hukum  detail,  maka  ayat-ayat usul atau  dalil kulli dalam  ayat-ayat makkiyyah harus  mengandung  prinsip  umum  dan  mendasar  yang mampu  mencakup  dan  mendasari  semua  persoalan  yang  ada.  Asy- Syatibi menyebutnya dengan maqasid asy-syari‟ah .
Secara  tersurat,  Asy-Syatibi  menandaskan  bahwa  konsep- konsep  agama  yang  disampaikan  pada  periode  Makkah,  merupakan konsep pokok  yang  menjadi  dasar  bagi  konsep  agama  pada  periode Madinah. Asy-Syatibi juga menegaskan bahwa: ”sesungguhnya al-usul al-kulliyyat (prinsip-prinsip pokok-universal) yang dibawa oleh syari‟ah Islam  diorientasikan  untuk  menjaga  (kemaslahatan)  lima  hal,  yaitu: agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta” 10 .  Lima  hal  inilah  yang kemudian dikenal dengan maqasid asy-syari‟ah. Dengan demikian, ayat- ayat makkiyyah sebagai  ayat usul secara  substantif  berisi kulliyyat  al- khamsah atau maqasid asy-syari‟ah itu sendiri.
b. Metode Penetapan Usul
Teori maqasid  asy-syari‟ah asy-Syatibi  berdiri  atas  dua  asas, pertama, kausasi  atau  enumerasi  syari‟ah  ( ta‟lil )  dengan  menarik maslahah dan  menolak mafsadah .  Kedua, maqasid asy-syari‟ah sebagai produk  induksi  menjadi  dasar  ijtihad  terhadap  kasus-kasus  yang belum  tersentuh  oleh  nash  dan qiyas .  Dengan  demikian maqasid  asy-
8 Ibid., Juz III, h.  304
9 Hallaq,  Wael  B. Sejarah  Teori  Hukum  Islam,  Pengantar  untuk  Usul  Fikih Mazhab Sunni, Pen. Kusnadiningrat,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 2, h. 290; Lihat pula Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam, embongkar konsep istiqra‟ ma‟nawi asy-Syatibi (Jogjakarta: ar-Ruzz, 2008), , cet. ke-1, h. 16
10 Ibid., Juz III, h.  33
syari‟ah menjadi semacam landasan dan acuan bagi penalaran hukum berikutnya.  Keberadaannya  menjadi  sangat  penting  dan  karena  itu harus kokoh.
Menyikapi hal ini, asy-Syatibi membangun kerangka fikir yang menempatkan maqasid asy-syari‟ah pada  wilayah qat‟i ,  sehingga keberadaannya mutlak benar dan kuat. Kerangka fikir ini, ia bangun melalui  alur  induktif  yang  dalam al-Muwafaqat disebut isriqra‟ ma‟nawi 11 .
Istiqra‟  ma‟nawi merupakan  upaya  pemahaman  terhadap nass dengan  berpijak  kepada  metode  pengambilan  hukum  yang memanfaatkan  kolektivitas  dalil  dari  berbagai  bentuknya, mempertimbangkan  indikasi-indikasi  keadaan  tertentu  ( qara‟in  al- ahwal ), baik yang terkait dengan nass secara langsung ( manqulah ) atau tidak  langsung  ( gairu  manqulah ) 12 .  Menurut  Duski  Ibrahim,  setelah mengkaji  tentang istiqra‟ asy-Syatibi, istiqra‟ dapat  diartikan  sebagai suatu  metode  dalam  proses  penarikan  atau  penetapan  hukum  Islam yang  tidak  tergantung  kepada  satu  dalil  atau nass saja,  tetapi  dengan menghimpun  semua  dalil  dari  berbagai  bentuknya  yang  relevan dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya supaya didapatkan suatu  kepastian  hukum,  dengan  tetap  memerankan  akal, mempertimbangkan  kondisi-kondisi  sosial,  serta  dimensi  waktu  dan tempat.  Oleh  karena  itu,  dalam  kajian istiqra‟, dapat  ditarik  dua  hal penting.
1. Pemahaman  yang  komprehensif-korboratif  terhadap nass hukum.
Pada  posisi  ini,  seluruh  teks  hukum  ditempatkan  dalam  satu posisi  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh 13 .  Seorang  Mujathid,  dengan demikian,  dituntut  untuk  mampu  mengambil  dalil-dalil  hukum sebanyak-banyaknya, dalam ragam bentuknya dengan
11 Lihat,  Duski  Ibrahim, Metode  Penetapan  Hukum  Islam..., h.  161-162;  Dalam studinya,  Syamsul  Anwar  mengemukakan  bahwa  lahirnya  teori  induktif  –yang dalam  penelitiannya  dikemukakan  oleh  al-Gazali-  dikerenakan  adanya ketidakpercayaan  atau  skeptisisme  terhadap  kemampuan  bahasa  dalam mengungkapkan maksud secara mandiri. Lihat, Syamsul Anwar, Epistemologi Hukum ..., h. 320-330
12 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., Juz I, h. 24 . namun paling tidak di tangan asy-Syatibi-lah  metode  ini  berada  pada  puncak  kematangannya.  Syamsul  Anwar, Epistemologi Hukum .. ., 396, 401 13 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., Juz I, h. 24
mengikutsertakan  konteks  historis  saat  dalil-dalil  tersebut  lahir, landasan  atau  dalil  yang  dipakai  tidak  hanya  bersumber  dari  -dan bersandar pada- satu atau dua dalil saja. Sebaliknya, ia didasarkan atas „semangat‟  inti  dari  kumpulan  sejumlah  dalil.  Sebab,  jika  sampai terjadi pemahaman yang dikomik antar sumber-sumber hukum, maka akan  berakibat  pada  adanya  kecenderungan  „konflik‟  antara  produk hukum  satu  dengan  yang  lain,  padahal  tema  kasus  hukumnya  sama. Karenanya, satu keputusan hukum harus didasarkan pada kolektivitas dalil  secara  menyeluruh,  dan  bukan  sekedar  „mencomot‟  dalil tertentu,  tanpa  mempertimbangkan  konteks  sosiologis-historis  saat dalil itu lahir.
Kolektivitas antar dalil ini akan melahirkan satu pemahaman yang  utuh  tentang  makna  hakiki  dari  syari‟at  dan  tujuannya  ketika syari‟at  tersebut  diberlakukan,  sehingga  hasil  akhir  berupa  produk hukum  akan memiliki legitimasi yang kokoh, disamping mempunyai fleksibilitas  yang  tinggi  dan  tidak  cenderung  kaku.  Kolektivitas mengideakan  adanya  ketersalinghubungan  ( interconnection )  antara seluruh dalil hukum yang berujung pada pola saling mendukung dan memperkuat  satu  sama  lain.  Asy-Syatibi  menyatakan  bahwa sesungguhnya  kumpulan  dalil  memiliki  kekuatan  yang  tidak  dimiliki oleh  dalil-dalil  secara  mandiri.  Ia  mengatakan:  “Sesungguhnya kolektivitas (dalil) memiliki kekuatan yang tidak dimilki oleh dalil-dalil mandiri” 14 .  Sementara  dalil  yang  diberlakukan  secara  mandiri,  akan memiliki  posisi  yang  „rapuh‟  karena  tidak  memiliki  dukungan  yang menopang legitimasinya. 15
Dari  kolektivitas  dalil  ini,  lahirlah  lima  hal  pokok  yang menjadi maqasid  asy-syari‟ah dari  pemberlakukan  hukum  Islam.  Lima hal tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 16 . Menurut asy-Syatibi, konsep dasar semacam ini adalah hal mendasar yang  telah  disepakati  oleh  seluruh  umat  Islam,  termasuk  agama- agama di luar Islam. Ini berarti, menjaga kelima-nya adalah hal pokok
14 Ibid. 15 Ibid., 16 Bahkan,  menurut  Hamka  Haq,  dalam  kajian  disertasinya,  hal  pokok yang  mesti  dijaga  tidak  hanya  meliputi  lima  hal  sebagaimana  yang mafhum dalam ushul  fikih,  namun  berjumlah  enam.  Satu  yang  ia  tambahkan  adalah  memelihara keutuhan  umat.  Lebih  jauh,  ia  menempatkan  poin ini  pada  urutan  kedua,  setelah agama. Lihat Hamka Haq, Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam  Kitab  al- Muwafaqat, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 103
yang  tidak  bisa  ditawar,  dan  bersifat qat‟i 17 .  Pasalnya,  munculnya diktum tersebut berasal dari ijtima‟ ad-dalail (kumpulan dalil-dalil) yang saling  mendukung  dan  menguatkan,  sehingga  dalam  posisi  ini-lah  ia berstatus qat‟i.
Menurut asy-Syatibi, kolektivitas dalil dalam melegitimasi satu diktum hukum tidak mesti memiliki bentuk lafal yang sama. Ia dapat berupa  perintah  untuk  mengerjakan  sesuatu,  dan  ini  berarti  wajib. Keberadaan  yang  wajib  ini  didukung  oleh  sejumlah  dalil  yang menyatakan  pujian  bagi  orang  yang  melakukan  kewajiban  tersebut, dan  juga  celaan  bagi  yang  meninggalkannya.  Adanya  dalil-dalil  yang beragam  dengan  muatan  perintah,  pujian,  celaan  dan  sebagainya tersebut  mengerucut  dan  membentuk  kolektivitas  dalil  hingga menghasilkan hukum yang qat‟i 18 .
Menjaga  agama  misalnya,  jika  ditelusuri  menggunakan perspektif istiqra‟ ,  akan  menunjukkan  betapa  dalam  al-Qur‟an,  Allah menetapkan  kewajiban  untuk  beriman,  menjalankan  perintah,  dan menjauhi  larangannya.  Ini  masih  diperkuat  dengan  celaan  dan ancaman  bagi  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  dari  apa  yang Allah  perintahkan.  Beberapa  dalil  al-Qur‟an  sebagaimana  telah diuraikan  (mengenai  kemaslahatan  agama),  menunjukkan  betapa  al- Qur‟an membangun satu konsepsi kewajiban dengan memanfaatkan kolektivitas  dalil.  Oleh  karena  itu,  hasilnya  berupa  perintah  menjaga kemaslahatan agama menjadi sebuah kewajiban yang bersifat qat‟i. Selanjutnya,  seluruh  hukum  yang  muncul  dan  berasal  dari pemahaman  terhadap  nash  hukum  secara  parsial,  tidak  boleh bertentangan  dengan  upaya  mewujudkan  kemaslahatan  lima  hal pokok  tersebut.  Ini  karena  diktum  hukum  yang  „hanya‟  bersumber dari  satu  dalil,  statusnya  adalah  „ zanni‟ ,  sementara  lima  hal  di  atas adalah qat‟i .  Dan, yang zanni tidak boleh bertentangan dengan yang qat‟i. Dalam batasan ini, sebuah hukum fikih yang „hanya‟ didasarkan pada  satu  dalil  secara  parsial,  maka  statusnya  adalah zanni ,  sebab  ia tidak didukung oleh sejumlah dalil yang saling menguatkan 19 .
17 Asy-Syatibi , Al-Muwafaqat..., Juz I, h. 26
18 Ibid.
19 Konsep qat‟i-zanni yang  ditawarkan  oleh  asy-Syatibi  ini,  secara konseptual,  tampaknya  seolah  „berbanding  terbalik‟  dengan  apa  yang  selama  ini dipahami dan diformulasikan oleh kalangan ulama lain. Menurut kelompok terakhir ini, qat‟i adalah dalil yang menunjukkan makna pasti dalam tunjukan dalilnya, dan tidak  membuka  peluang  interpretasi.  Baca,  Abdul  Wahhab  Khallaf, „Ilm  Ushul  al-
2. Pemahaman terhadap nass secara holistik.
Ini  berarti pemahaman  terhadap nass hukum  dengan melibatkan  indikasi  tertentu  terkait  dengan  kelahiran nass hukum 20 . Indikasi  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini  adalah  aspek-aspek,  baik yang  terkait  dengan nass secara  langsung  atau  tidak.  Untuk  yang pertama  bisa  berupa  konteks  yang  melatarbelakangi  lahirnya nass hukum,  baik  berupa asbab  an-nuzul maupun asbab  al-wurud .  Kajian- kajian  kebahasaan  secara  intensif  penting  untuk  dilibatkan  hingga diketahui  apakah  teks  tersebut  „ amm,  khass,  mutlaq atau  yang  lain 21 . Penelusuran  ini  dalam  rangka  memahami  makna  hakiki  dari nass hukum  yang  ada,  sehingga  seorang  mujtahid  tidak  hanya  „terjebak‟ kepada artikulasi verbal dari nass hukum dan terjatuh pada kesalahan dalam „membaca‟ ayat hukum.
Dalam  batasan  pemahaman  dengan  indikasi  pertama  ini, terlihat  bahwa  asy-Syatibi  berupaya  mengangkat  konteks  historis kelahiran  ayat  hukum  sebagai  bagian  dari  „cara  baca‟  terhadap nass hukum.  Dengan  demikian,  secara  sederhana  pandangan  asy-Syatibi ini  sejalan  dengan  kelompok  „minoritas‟  yang  menyerukan  untuk melibatkan sabab (konteks  kelahiran nass) dalam  memahami ibarat (kandungan)  hukum  sebuah nass .  Secara  redaksional  konsep  ini dinyatakan  dengan al-„ibratu  bi  khususi  as-sabab  la  bi  „umumi  al-lafzi (kandungan hukum diambil dengan mempertimbangkan ke-khususan sebab, bukan ke-umaman redaksi) 22 . Selanjutnya,  indikasi  secara  tidak  langsung dalam  memahami nash  hukum  dapat  berupa  konteks  sosiologis  secara  umum 23 .  Ini berarti  kondisi  sosial  masyarakat  yang  menjadi  „objek‟  hukum  juga turut  dipertimbangkan  dalam  memamahami  makna  hakiki  dari nass
Fiqh,  ( Kuwait:  Dar  al  Kutub  al  „Ilmi,  1978 ), h.  34-35.  Namun,  konsep  yang ditawarkan  asy-Syatibi  tersebut  ternyata  tidak  diikuti  dengan  pendapatnya  yang membolehkan ijtihad merambah seluruh wilayah teks hukum. Asy-Syatibi mengakui bahwa ada teks hukum yang tidak boleh „dijamah‟.
20 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., Juz I, h. 24 21 Ibid.
22 Kalangan ulama memiliki dua konsep yang berbeda dalam memandang peran konteks kelahiran nass hukum sebagai bagian dalam memahami nass tersebut. Kemunculan  asy-Syatibi,  menurut  Nasarudin  Umar,  seolah  membawa  kaidah “al „ibratu bi maqasid asy-syari‟ah, la bi‟umum al lafzi au bi khusus as-sabab . Ini dalam rangka menghasilkan  produk  hukum  yang  lebih acceptable .  Lihat  Nasarudin  Umar,  Kata Pengantar, dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari‟ah Menurut Syatibi, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-1, h. vi
23 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., h. 24-25
hukum.  Ini  tentu  menjadi  satu  terobosan  penting,  dimana sebelumnya  pembacaan nass hukum  hanya  bertumpu  pada  logika kebahasaan dengan mengelaborasi teks hukum an sich . Kondisi sosial sebagai satu kenyataan yang hidup ( living reality ) hampir tidak pernah tersentuh.  Pola  ini  mengideakan nass hukum  sebagai  sesuatu  yang taken  for  granted (barang  jadi),  dan  terlepas  sama  sekali  dari  realitas sosial.
Dalam  batasan  pemahaman  ini,  penting  untuk  melihat kondisi  dan  struktur  masyarakat  Arab  sebagai  tempat  turun  dan lahirnya nass hukum.  Apa  dan  bagaimana  tradisi  mereka,  kebiasaan- kebiasaan baik dalam bentuk tradisi maupun bahasa, hukum-hukum yang  ada,  dan  lain  sebagainya.  Kemudian,  dari  sana  akan  terlihat sejauh  mana  hukum  Islam  tatkala  masuk  dalam  lanskap  kehidupan masyarakat  Arab,  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi  masyarakat tersebut.  Sehingga,  pada  gilirannya  akan  terlihat  pula  mana  hakikat hukum  yang  dituju  oleh nass hukum  dan  mana  yang  merupakan produk hukum hasil „kolaborasi‟ antara nass dengan realitas sosial 24 . Mengenai hal ini ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar syari‟ah, akan terlihat bahwa semua prinsip yang diberikan oleh Allah dalam  konsep maqasid  asy-syari‟ah ini,  sesungguhnya  merupakan penjelasan  mengenai  pembacaan  terhadap  realitas  masyarakat  yang ada. Sebagai  contoh, Maqasid berupa  menjaga  jiwa,  Allah  tetapkan dengan  menetapkan  berbagai  ayat  yang  memerintahkan  untuk menjaga  kemaslahatan  jiwa  dan  melarang  dari  segala  hal  yang merusak jiwa tersebut. Dalam hal ini, Allah juga melibatkan konteks masyarakat  Arab  dengan  menyebut  (dalam  bentuk)  kebiasaan- kebiasaan buruk orang Arab yaitu  membunuh bayi-bayi perempuan. Allah  menyebutkan  ini  sebagai  satu  bentuk  contoh  dari living  reality saat  itu,  dan  kemudian  melarangnya.  Larangan  ini,  karena  didukung banyak ayat  dan juga kenyataan sosiologis, maka menghasilkan satu makna yang pasti, yang kemudian mengkristal dalam konsep hifz an- nafs.
Contoh ini, tampaknya tidak jauh berbeda dengan maqasid asy- syari‟ah lainnya,  yaitu hifz  al-'aql,  hifz  an-nasl, dan hifz  al-mal. Masing- masing dari maqasid asy-syari‟ah ini dibangun atas dasar kesatuan dalil, baik  yang  berasal  dari nass hukum,  sebagaimana  telah  dipaparkan  di
24 Lihat, misalnya Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al- Qur‟an dengan Tafsir Perempuan, (Jogjakarta: Logung Pustaka, t.th)., h. 24
muka,  maupun  yang  berasal  dari  kenyataan  empiris  masyarakat  saat itu.  Hampir  semua  yang  „dikritik‟  oleh  al-Qur‟an  dalam  ayat-ayat makkiyyah ini, merupakan realitas masyarakat Arab saat itu. Kemudian Islam  menetapkan  mana  yang  boleh  dan  mana  yang  tidak  boleh dalam  berbagai  ayat-nya.  Kolektivitas  dari  dalil manqulah dan gairi manqulah ini  menghasilkan  diktum-diktum  konsepsi  hukum  dasar yang dikenal sebagai maqasid asy-syari‟ah . Oleh karena itu keberadaan maqasid asy-syari‟ah menjadi qat‟i.
c. Madaniyyah sebagai Ayat Furu’.
1. Makna dan Cakupan Madaniyyah sebagai Ayat Furu‟
Kata  furu  dalam  kajian  ushul  fikih  seringkali  dipersamakan dengan kata juz‟i. Asy-Syatibi sendiri lebih sering menggunakan kata juz‟i untuk menyebut istilah hukum derivatif.  Dalam kajian inipun  – mengikuti  istilah  yang  dipakai  asy-Syatibi  -,  kata juz‟I ini  pula  yang akan dipakai. 25 Juz‟i merupakan hukum derivatif yang berasal dan diturunkan dari  prinsip-prinsip  umum  ( kulliyyat ).  Secara  definitif,  menurut Hallaq, juz‟i adalah bagian dari kulli 26 . Karena itu, sebuah juz‟i pada hakikatnya  berisi  hukum-hukum  yang  sejalan  dengan  prinsip  umum yang mendasarinya. Namun demikian, hubungan juz‟i-kulli juga dapat dimaknai  secara  terbalik,  dimana juz‟i merupakan  pembentuk kulli . Artinya, juz‟i yang  memiliki  makna  khusus,  lantas  bertemu  dan bergabung dengan juz‟i lain yang memiliki makna seirama kemudian membentuk  makna  umum  yang  menjadi  muara  atau  payung  bagi juz‟i-juz‟i pembentuknya. Dengan posisi semacam ini, menghilangkan sebuah juz‟i dari sebuah kulli akan mengganggu keutuhan kulli , dan sebaliknya  menggunakan kulli dengan    mengabaikan juz‟i juga  akan merusak kulli 27 .
Asy-Syatibi  mengatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat juz‟i merupakan  bagian  dari  sebuah  ketentuan  umum  yang  bersifat usuli (pokok) 28 . Antar keduanya terjalin pola relasi yang menempatkan juz‟i sebagai bagian inheren dalam sebuah kaidah usul. Menjelaskan hal ini, Abdullah Darraz, menyatakan bahwa hukum juz‟i berisi ada dua, yaitu
25 Kata furu‟ misalnya dipakai Asy-Syatibi untuk menyebut istilah hukum- hukum fikih, lihat Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., Juz I, h. 29-31 26 Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam... , h. 246 27 Ibid., h. 247
28 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., Juz III, h.
juz‟i  haqiqi berupa  hukum tafsili (terperinci)  yang  berasal  dari nass hukum  yang  detail  ( nususu  at-tafsiliyyah ),  dan juz‟i  idafi berupa  kaidah kulliyyah yang berada di bawah kaidah lain yang lebih umum 29 . Kajian tentang maqasid asy-syari‟ah yang berisi lima hal pokok sebagaimana  telah  diuraikan,  biasanya  langsung  merujuk  kelimanya sebagai  tujuan  primer  dan  kaidah  universal  yang  mesti  diwujudkan. Sedangkan kulliyyat  as-salas merupakan  stratifikasi maqasid  asy-syari‟ah dari  sudut  pandang  kualitas  pencapaian.  Asy-Syatibi  sendiri menggunakan  istilah juz‟i  idafi untuk kulliyat  al-khamsah, yang  itu berarti  kelimanya  bukanlah juz‟i dalam  arti  hukum  derivatif.  Istilah idafi merujuk  kepada  identitas  yang  tidak  senyatanya.  Hal  ini  karena secara  hakiki  kelimanya  adalah  kaidah  dasar  yang  telah  dihasilkan melalui metode istiqra‟ yang dari sana dibangun hukum-hukum detail atau hukum juz‟i haqiqi 30 .
Sebagai  ayat-ayat  yang  mengandung  makna tafsili, ayat madaniyyah berposisi  sebagai  penjelas  dan penyempurna  bagi  konsep dasar  yang  telah  dibangun  oleh  ayat-ayat makkiyyah 31 .  Meski  kadang tampak  redaksinya  mengandung  makna kulli ,  namun  sesungguhnya makna  yang  dikandungnya  merupakan  perwujudan  dari  makna  lain yang  lebih  umum  yang  telah  dibangun  oleh  ayat makkiyyah. Menjelaskan  hal  ini,  misalnya  perintah  untuk  berjihad  yang merupakan  perintah  dalam  ayat madaniyyah .  Perintah  ini  tampak seperti  konsepsi  dasar  yang  memiliki  makna kulli, namun sesungguhnya  jihad  merupakan  perwujudan  konkret  dari  seruan  al- Qur‟an  dalam  ayat makkiyyah berupa amr  ma‟ruf  nahy  „an  al-munkar 32 . Oleh karena itu, tetap saja bahwa kandungan ayat madaniyyah bersifat furu‟iyyah-juz‟iyyah yang  merupakan  pengejawantahan  dari  ayat-ayat makkiyyah yang bersifat usuliyah-kulliyyah. Oleh karena berupa hukum juz‟i ,  maka  cakupan  hukum madaniyyah bersifat  detail-aplikatif  dan mencakup hukum-hukum amaliah (praktis).
Sebagai  ayat-ayat  yang  berisi  hukum  detail,  ayat-ayat madaniyyah mencakup beragam hukum praktis yang siap pakai. Untuk melihat  ini,  akan  digunakan  klasifikasi  hukum  sebagaimana disebutkan  oleh  asy-Syatibi  dengan  menyandingkan  penjelasannya melalui  penjabaran  perspektif maqasid  asy-syari‟ah sebagai  kaidah
29 Ibid., h. 5 30 Lihat footnote nomor 7 dalam Ibid., h. 5 31 Ibid., h. 33
32 Lihat footnote nomor 3 dalam Ibid.
pokoknya.  Dengan  demikian,  diharapkan  akan  terlihat  cakupan  dan isi ayat-ayat madaniyyah. Dalam hal ini asy-Syatibi menjelaskan, tatkala Rasulullah  keluar  (dari  Mekah)  menuju  Madinah,  dan  Islam  telah menyebar,  maka  sempurnalah  prinsip-prinsip  pokok-universal  ( al- kulliyyah  al-usuliyyah) secara  bertahap,  (dan  diikuti  dengan  hukum detail)  seperti  mendamaikan  dua  pihak,  menepati  transaksi, pengharaman  minuman  keras,  dan  penetapan  beberapa had (hukuman hudud), dalam upaya menjaga hal-hal pokok (sebagaimana ditetapkan di Mekah, pen) dan hal-hal lain yang menyempurnakannya,  menghilangkan  kesulitan, rukhsah ,  dan  lain sebagainya, yang kesemuanya merupakan penyempurna bagi prinsip- prinsip pokok-universal (tersebut) 33 .
Menurut  asy-Syatibi,  segera  setelah  Rasulullah  hijrah  ke Madinah, surat yang pertama kali turun kepada Nabi adalah surat al- Baqarah  yang  isinya  menjelaskan  dan  merinci  kandungan  surat  al- An‟am 34 .  As-Suyuti  mengatakan  bahwa  surat  al-Baqarah  merupakan surat madaniyyah, dengan mendasarkan pada riwayat dari „Ali bin Abi Talhah.  Selain  al-Baqarah,  lanjutnya,  surat madaniyyah adalah  „Ali „Imran,  an-Nisa‟,  al-Maidah,  al-Anfal,  dan  lain-lain 35 .  Sedangkan kandungan  dari  ayat-ayat madaniyyah ini  adalah  penjelasan  mengenai konsep  dasar  yang  tertuang  dalam  ayat makkiyyah yang  meliputi ibadah,  mu‟amalah,  kebiasaan-kebiasaan,  seputar  pernikahan,  dan jinayah 36 . Hal-hal yang demikian itulah yang merupakan isi dari ayat- ayat madaniyyah.
2. Metode memahami madaniyyah sebagai ayat furu‟-juz‟i.
Pada dasarnya, metode pemahaman terhadap ayat madaniyyah sama  dengan  metode  pemahaman  terhadap  ayat makkiyyah. Artinya, sebagai  titah  Tuhan  yang  sama-sama  diwujudkan  dalam  verbalitas bahasa, hal paling mendasar yang mesti dielaborasi adalah persoalan
33 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., h. 77-78 34 Secara  lebih  detail  kaitannya  dengan  kandungan  hukum  dalam  al- Qur‟an, Khallaf memberikan gambaran cakupan hukum beserta jumlah ayat yang menjelaskannya. Ia menjelaskan bahwa cakupan hukum dalam kategori mu‟amalat meliputi beberapa aspek, yaitu hukum keluarga yang dijelaskan oleh sekitar 70 ayat, hukum transaksi yang ditunjukkan oleh sekitar 70  ayat, hukum  jinayat dengan 30 ayat, hukum acara sekitar 13 ayat, hukum perundang-undangan sekitar 10 ayat, dan hukum  hubungan  antar  Negara  sekitar  25  ayat.  Lihat  Khallaf, Op.  Cit., h.  22-23, bandingkan dengan asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., Juz III, h. 305
35 Secara lengkap baca as-Suyuti, Op. Cit, h. 11
36 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., h.  305
bahasa  itu  sendiri.  Oleh  karena  bahasa  Arab  menjadi  bahasa pengantarnya,  maka  pemahaman  terhadap  seluk-beluk  ketata- bahasaan  mutlak  diperlukan.  Sampai  pada  titik  ini,  seluruh  ayat  al- Qur‟an,  baik  yang makkiyyah maupun  yang madaniyyah ,  diperlakukan sama.  Hanya  saja,  karena  kandungannya  yang  bersifat  elementer- fundamental,  maka  ayat-ayat makkiyyah lantas  dipahami  sebagai  ayat usul, sedangkan  untuk  uraian  praktisnya  didapatkan  dari  ayat madaniyyah, karenanya yang  terakhir ini disebut sebagai juz‟i. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan di awal, korborasi ayat-ayat juz‟i inilah  yang  –diantaranya-  menghasilkan  dalil kulli, yang  prinsip dasarnya tertuang dalam ayat makkiyyah.
Oleh  karena  itu,  perbedaan  antara  keduanya  dapat  dipilah dalam  dua  ranah,  yaitu  formal  dan  material.  Aspek  material  berarti perbedaan isi kandungan di mana ayat makkiyyah berisi prinsip dasar, sedangkan madaniyyah berisi  hukum  praktis-aplikatif.  Sedangkan  dari sisi  obyek  formal,  perbedaan  mendasar  antara  dua  jenis  ayat  ini adalah  perbedaan  logika  hukum  yang  dibangun,  dimana  ayat makkiyyah dipahami secara induktif, sedangkan ayat madaniyyah secara atomistik-partikular.  Meskipun,  hasil  dari  yang  terakhir  ini  –sekali lagi-  adalah  satu  diantara  elemen  dalam istiqra‟ tersebut.  Penjelasan mengenai hal ini dapat dipaparkan sebagai berikut.
Amr dan nahy ,  menurut  asy-Syatibi  memunculkan konsekuensi  lahirnya  perintah,  yang  pertama  perintah  mengerjakan sedangkan  yang  kedua  perintah  untuk  meninggalkan 37 .  Munculnya amr sesungguhnya merujuk kepada adanya  kehendak, baik kehendak Allah secara mutlak, maupun kehendak Allah yang dikaitkan dengan wujud  perintah-Nya  kepada  yang  Ia  perintahkan. 38 Dalam  kategori yang  kedua  inilah, amr dan nahy dalam  hukum  Islam  lahir.  Sebagai akibatnya,  perintah  berimplikasi  kepada  adanya  kewajiban  –baik dalam  bentuk  menjalankan  atau  meninggalkan-  yang  harus diwujudkan oleh orang Mukallaf sebagai pihak yang diperintahkan 39 . Sedangkan  perkara  yang  diperintahkan  ( al-matlub ),  menurut asy-Syatibi dibedakan menjadi dua, yaitu perintah yang sesuai dengan watak dasar manusia ( at-thab‟u ) dan perintah yang tidak sesuai dengan watak  dasarnya.  Yang  pertama,  dalam  klasifikasi  perintah
37 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., Juz III, h.  90 38 Ibid.
39 Ibid. , h. 91
mengerjakan,  dapat  berupa  perintah  untuk  makan,  minum  dan menjauhi  hal-hal  kotor.  Sementara  dalam  klasifikasi  yang  dilarang dapat berupa antonim dari jenis pertama, misalnya larangan memakan barang yang kotor. Sedangkan jenis kedua adalah perintah yang tidak bersesuaian  dengan  watak  dasar  manusia,  dalam  arti  tidak  terkait langsung dengan karakter-katakter manusiawi. Ini adalah jenis ibadah semisal shalat, puasa dan haji 40 . Menyikapi  bentuk sarih ,  menurut  asy-Syatibi,  terdapat  dua golongan  ulama.  Pertama,  kelompok  yang  memahami  perintah  dari sisi  lafalnya ansich ,  tanpa  mempertimbangkan  aspek  kemaslahatan  di dalamnya 41 .  Ini  adalah  kelompok  yang  memandang  perintah  sebagai murni  ketaatan  dengan  tidak  mencoba  melakukan  penalaran.  Kedua adalah kelompok yang mencoba memahami kalimat perintah dengan malibatkan  pemahaman  terhadap  maksud  syara‟  ketika  menetapkan perintah tersebut. Setiap perintah yang diberikan atau  larangan yang dimunculkan,  dianalisa  mengenai  rahasia-rahasia  syariah  di  balik perintah atau larangan  tersebut 42 . Ini terkait dengan maslahah dalam perintah,  dan mafsadah dalam  persoalan  yang  dicegah 43 .  Bisa dipastikan bahwa asy-Syatibi adalah bagian dari kelompok kedua ini. Sebagai  contoh,  surat  al-Jumu‟ah  ayat  9  melarang  orang  jual  beli dengan  mengatakan “wa  dzaru  al-bai‟” .  Asy-Syatibi  memahaminya sebagai  larangan  untuk  sibuk  jual  beli  dan  melupakan  shalat  jum‟at, bukan sebagai larangan mutlak tidak boleh jual-beli 44 . Sedangkan  bentuk amr-nahy yang gairu  sarih menurutnya  ada beberapa  macam,  yaitu  berupa  bentuk  kalimat  berita  yang menetapkan  satu  hukum  tertentu.  Ini  misalnya  ayat  183  surat  al- Baqarah  yang  berisi  kabar  penetapan  puasa  sebagai  kewajiban  umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Kalimat ini
40 Ibid., h. 99 41 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., III: 109 42 Ibid., h. 112 43 Secara  umum,  asy-Syatibi  mengakui  bahwa  dalam  setiap  perintah terdapat kemaslahatan dan sebaliknya dalam setiap larangan terdapat ke mafsadat an. Sebab, meurutnya seluruh bangunan hukum Islam pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan  kemaslahatan  manusia,  baik  di  dunia  maupun  akhirat  Lihat,  asy- Syatibi, Op. Cit., Juz. I, h. 3, Juz II, h. 54. Bandingkan dengan „Izz ad-Din Ibn „Abd as-Salam, Qawa‟id  al-Ahkam  fi  Masalih  al-Anam, (Beirut:  Dar  al-Kutub  al‟Ilmiyyah,
1999), cet. ke-1, Juz. I,  h. 7-8
44 Ibid., h. 11
mengandung  perintah,  namun  redaksinya  sebatas ikhbar, dan  tidak ber- sigat amr. Oleh karena itu, dianggap sebagai amr yang gairu sarih 45 . Selanjutnya, gairu  sarih juga  dapat  berupa  kalimat  yang  berisi pujian atau celaan bagi orang yang melakukan satu perbuatan. Pujian atau  celaan  ini  dapat  berarti  kalimat  yang  menyatakan  berita  pahala atau berita siksa bagi pelaku tersebut. Namun karena secara eksplisit tidak  menyebutkan  sebagai  perintah,  maka  jenis  ini  dimasukkan dalam  kalimat amr-nahy  gairu  sarih. Sebagai  contoh,  asy-Syatibi mengutip  ayat  93  surat  al-Maidah  yang  bermakna  “Allah  mencintai orang-orang yang berbuat baik” 46 . Termasuk kategori gairu sarih adalah perintah terhadap sesuatu yang menjadi syarat bagi terwujudnya sesutu yang diperintahkan oleh nass hukum.  Meski  tidak  diperintahkan,  namun  karena  ia  menjadi bagian  yang  tak  terpisahkan,  maka  secara  tidak  langsung  hal  yang terakhir  ini  juga  diperintahkan.  Menjelaskan  hal  ini,  asy-Syatibi mengutip satu kaidah: “Ma la yutimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib” 47 . Pemahaman nass hukum  melalui  pemahaman  bahasa  mutlak diperlukan, baik kaitannya dengan ayat makkiyyah maupun madaniyyah . Hanya  saja,  untuk  yang  pertama  karena  berisi  prinsip-prinsip  dasar dan  lantas  dilakukan  korborasi,  sehingga  menghasilkan  makna qat‟i dalam  bentuk maqasid  asy-syari‟ah .  Sedangkan  pada  ayat madaniyyah sebagai ayat juz‟i, pemahamannya bertumpu pada aspek kebahasaan, dan  hasilnya  dipahami  secara  mandiri-parsial.  Ini  karena  kandungan isinya  yang  memang  bersifat juz‟i ,  dan  merupakan  hukum  praktis- aplikatif  dari  konsep  dasar  dalam  ayat makkiyyah. Hal  menarik  yang diusulkan  asy-Syatibi  adalah  bahwa  hasil  pemahamn  yang juz‟i tersebut  harus  senantiasa  didasarkan  kepada maqasid  asy-syari‟ah 48 . Dengan demikian, seluruh hasil hukum yang ada selalu sesuai dengan tujuan dasar syari‟ah, dan di sisi lain, induksi dari hukum-hukum juz‟i tersebut  juga  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  pembentukan maqasid asy-syari‟ah.
45 Ayat  lain  yang  dikutip  asy-Syatibi  adalah,  an-Nisa‟:  141,  al-Maidah:  89, dan al-Baqarah: 233. Lihat, Ibid, h. 117
46 Ayat lain yang juga dikutip asy-Syatibi adalah al-Hadid: 19, al-A‟raf 81, an-Nisa‟: 14, dan  az-Zumar: 7, lihat Ibid. 47 Ibid., h. 118 48 Lihat, Ibid., Juz. III, h. 33 dan 304

## C. Implikasi terhadap Dinamika Pemikiran Islam
Implikasi  pemikiran  asy-Syahtibi  bisa  dibaca  melalui pemikiran  Fazlurrahman,  seorang  pemikira  Neo  Modernisme  Islam. Fazlur  Rahman 49 (selanjutnya  disebut  Rahman)  adalah  tokoh pembaharu  yang  memiliki  gagasan  brilian,  dan  ditempatkan  sebagai salah  seorang  pembaharu  garda  depan.  Wilayah  pembaharuannya tidak  hanya  pada  ranah  hukum,  namun  juga  merambah  wilayah metafisika,  termasuk  eskatologis 50 .  Dua  wilayah  ini,  sesungguhnya merupakan hasil dan akibat dari konstruk pemikiran yang ia bangun dengan  melatakkan  al-Qur‟an  sebagai  basis  hermeneutikanya. Rahman membangun satu konsep yang mengatakan bahwa al-Qur‟an merupakan  sumber  utama  ajaran  Islam,  dan  memberikan  beragam pengetahuan  kepada  manusia,  baik  pada  aspek  teologi,  hukum maupun  yang  lainnya 51 .  Pengetahuan-pengetahuan  ini  bukan  hanya berupa produk jadi dalam bentuk konsep-konsep yang sudah matang, namun lebih dari itu, al-Qur‟an mengajarkan sebuah perspektif yang didalamnya terbangun sistem analisis dan kritis. Inilah kerangka dasar yang  dibangun  Rahman,  dan  membedakannya  dengan  kalangan tradisionalis 52 .
Rahman  membangun  cara  baca  terhadap  teks  dengan mengusulkan  kajian  yang  bertumpu  pada  dua  gerakan  ganda,  yang
49 Fazlur  Rahman  dilahirkan  di  Distrik  Hazara,  Punjab,  satu  daerah  di Anak benua Indo-Pakistan pada tanggal 21 September 1919. Dari kawasan ini lahir pula pemikir-pemikir Islam kenamaan, seperti Syah Waliyullah ad-Dihlawi dan M. Iqbal.  Ia  menyelesaikan Bachelor  of  Art dan  Master  dalam  bidang  Bahasa  Arab  di universitas  Punjab.  Kemudian  ia  meraih  gelar  Philosophy  Doctor  (Ph.D)  di Universitas  Oxford  dengan  disertasi  tentang  Ibnu  Sina.  Nur  Cholish  Madjid. Rahman meninggal dunia di Chicago, 26 Juli 1988 dalam usia 69 tahun. Lihat, Abd. A‟la, Dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal, Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 33-44 50 Untuk kajian bidang eskatologi Rahman, misalnya telah dilakukan oleh Sibawaihi yang membandingkannya dengan al-Ghazali. Lihat, Sibawaihi, Eskatologi Al-Ghazali  dan  Fazlur  Rahman:  studi  Komparatif  Epistemologi  klasik-Kontemporer, (Yogyakarta: Islamika, 2004).
51 Diantara  tema  yang  dibahasnya  adalah  tentang  Tuhan,  manusia,  baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, setan dan kajian sosiologis mengenai kelahiran  masyarakat  muslim.  Lihat  misalnya,  Fazlur  Rahman. Tema    Pokok  al- Qur‟an, pen. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983), h. vii.
52 Lihat,  Wael  B.  Hallaq, Sejarah  Teori  Hukum  Islam..., h.  185-187; Bandingkan  dengan,  Abdul  Mustaqim,  Kata  Pengantar  Editor,  dalam  Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (editor), Studi Al-Qur‟an Kontemporer, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2002), cet. ke-1, h. x-xi.
oleh  para  ahli  dikenal  sebagai double  movement 53 .  Gerakan  pertama, mencakup  dua  hal,  yaitu pendekatan  historis dan upaya  generalisasi  ayat- ayat spesifik. 54 Kajian historis berusaha melihat teks al-Qur‟an dengan melibatkan  kondisi  riil  yang  melingkupi  saat  ayat  tersebut  turun. Kondisi  ini  bisa  bermakna  latar  belakang  spesifik  ayat,  dan  dalam makna luas berarti kondisi sosio kultur masyarakat Arab saat itu, yang mencakup  banyak  hal,  seperti  adat-istiadat,  lembaga-lembaga  sosial, bahkan  struktur  masyarakatnya.  Sebuah  pemahaman  terhadap  al- Qur‟an  diambil  dan  digali  secara  utuh  dan  menyeluruh,  tidak  hanya pada aspek bahasa an-sich, namun juga aspek sosio-kulturnya. Dengan demikian,  diharapkan  pemahaman  terhadap  al-Qur‟an  dapat menghasilkan konsep yang universal dan fleksibel, dan tidak terjebak kepada pemahaman yang parsial dan sepihak 55 . Sedangkan langkah kedua, yaitu generalisasi ayat-ayat spesifik merupakan upaya untuk melihat ayat-ayat khusus dan mengaitkannya dengan latar belakang sosio-kulturnya, serta „illat hukum (ratio legis) yang  ada,  sehingga  dari  sana  dapat  diambil  „semangat‟  dasar  yang hendak  dituju  oleh  al-Qur‟an.  Dengan  cara  seperti  ini,  pembacaan terhadap ayat al-Qur‟an tidak akan tercerabut dari akar sosiologisnya sekaligus tetap bersandar kepada „alasan logis‟ yang dikehendaki 56 . Selanjutnya, dalam lingkup kajian ini, Rahman juga mengakui bahwa  kandungan  al-Qur‟an  yang  disebut tasyri‟ (yang  bermuatan hukum) hampir semuanya diturunkan saat di Madinah, dan karenanya merupakan  ayat madaniyyah. Dalam  kajiannya,  Rahman  mengatakan bahwa  hal  ini  terjadi  karena  memang  secara  sosiologis,  baru  di Madinah  Rasulullah  berkesempatan  menetapkan  aturan-aturan  yang bersifat  hukum,  disamping  kondisi  masyarakat  yang  secara  empirik membutuhkan hukum praktis sebagai pedoman 57 . Hukum-hukum ini, karena  menjadi  petunjuk  praktis,  bersifat  derivatif  dan  merupakan cerminan  dari  semangat  dasar  al-Qur‟an  berupa  monoteisme  dan keadilan sosial untuk konteks masyarakat saat itu.
53 Lihat, Gufron A. Mas‟adi, Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum..., h. 152-161 54 Lihat, Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual,
(Bandung: Pustaka, 1995), h. 7
55 Gufron  A.  Mas‟adi, Hermeneutika  Hadis-Hadis  Hukum..., h.  152;  Ali
Mansur, Ahli Kitab dalam Al-Qur‟an, dalam Abdul Mustaqim, Op. Cit., h. 49
56 Sibawaihi, Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman..., h. 58
57 Fazlur Rahman, Tema Pokok..., h. 16
Sedangkan  masyarakat  Mekah,  dalam  perspektif  historis, adalah  masyarakat  yang  masih  „asing‟  dengan  Islam,  dimana  Islam pertama  kali  tumbuh 58 .  Oleh  karena  itu,  memahami  kondisi  mereka yang demikian menjadi amat penting, dan itu diwujudkan dalam ayat- ayat makkiyyah yang secara umum berbicara tentang „ketuhanan‟ dan „kemanusiaan‟.  Rahman  sendiri  mencatat  bahwa  masyarakat  Mekah saat  Islam  datang,  banyak  yang  tidak  sepaham  bahkan  mengambil posisi  berhadapan,  terutama  kaum  ningratnya.  Mereka  dalam persoalan  ini  tetap  bersikukuh  mempertahankan  warisan  leluhurnya berupa  kepercayaan-kepercayaan 59 .  Inilah  obyek  pertama  wahyu sebagai  upaya  meluruskan  dan  mengajak  komunitas  Mekah  dalam teologi  Islam,  disamping  beberapa  prinsip  dasar  yang  bersifat universal-kemanusiaan.  Dari  sinilah  kemudian  muncul  apa  yang disebut Rahman sebagai moralitas al-Qur‟an berupa monoteisme dan keadilan sosial. Keduanya merupakan semangat dasar al-Qur‟an yang dihasilkan  melalui  pola  induksi  sebagaiman  telah  dijelaskan.  Melihat perbedaan kandungan masing-masing ayat yang turun di Mekah dan Madinah, tampak bahwa disini ada faktor sosiologis dan pola evolusi hukum. 60
Konsep  Rahman  berupa double  movement ini,  jika dibandingkan  dengan  asy-Syatibi,  tampak  memiliki  beberapa persamaan.  Gerakan  pertama  yang  diusung  oleh  Rahman  sealur dengan konsep asy-Syatibi yang sejak awal juga sudah mencanangkan teori istiqra‟ atau  induktif  dalam  logika  ushul  fikih-nya 61 .  Dalam melihat  dan  merumuskan  induktif  ini,  asy-Syatibi  juga  sudah mengusulkan untuk melibatkan aspek-aspek di luar nash hukum yang ia  sebut qara‟in  al-ahwal  gairu  manqulah 62 ,  dimana  dalam  pemikiran Rahman, indikasi-indikasi ini termasuk aspek sosio-kultur. Mengenai  ayat madaniyyah, pemikiran  Rahman  sama  dengan asy-Syatibi  bahwa  ayat  ini  mengandung  hukum-hukum  praktis  yang bersifat  spesifik.  Pemahaman  terhadapnya  juga  melibatkan  aspek sosio-kultur  sehingga  makna  yang  dihasilkan  benar-benar  sesuai
58 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam..., h. 359
59 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas..., h. 216-222
60 Abd. A‟la, Dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal ... , h. 88
61 Lihat  kembali  misalnya  bagaimana  asy-Syatibi  membangun  postulat- postulat zanni agar  menjadi  sebuah  landasan  keilmuan  yang qat‟i, yang  kemudian menjadi ushul fikih. Lihat, asy-Syatibi, Al-Muwafaqat..., Juz. I, h. 24 62 Ibid.,
dengan  tujuan Syari‟. Sedangkan  ayat-ayat  makkiyah  lebih mengajarkan  substansi  ajaran  Islam,  seperti  syari‟at  yang  substantif dan ajaran Islam yang esensial.
Melihat  keterkaitan  yang  erat  antara  teori  yang  dibangun Rahman  dengan  asy-Syatibi  sebagai  ulama  „pendahulunya‟,  tidak berlebihan  kiranya  bila  dikatakan  bahwa  Rahman  dalam  rumusan teorinya  dipengaruhi  atau  mengadopsi  sebagian  teori  asy-Syatibi. Meski Hallaq menempatkan Rahman sebagai tokoh yang liberal dan karenanya  berbeda  dengan  kalangan  tradisionalis  termasuk  asy- Syatibi .63

## D. Mengokohkan Syari’at Substantif di Nusantara
Syariat  Islam  harus  ditegakkan  di  Indonesia,  tetapi  bukan secara  harfiyah  dan  formal,  melainkan  secara  substansial.  Substansi implementasi  prinsip  dan  tujuan  pokok  syari‟at  adalah  mewujudkan maqasid  syari‟ah, yaitu  menjaga  agama,  nyawa,  akal,  harta  dan keturunan,  dan  bukan  menerapkan  aturan  yang  tekstual . Sedangkan nilai-nilai  esensial  syari‟at  yang  harus  diwujudkan  kapanpun  dan  di mana pun adalah keadilan, persamaan dan kebebasan.
Ayat-ayat Makkiyah membawa  nilai-nilai  substansial, sedangkan Madaniyah memuat  aturan-aturan  yang  teknis. Pelaksanaan  syari‟at  harus  bersifat  strategis.  Jika  prinsip  dan  tujuan hukum  yang  dibuat  sudah  sejalan  dengan  prinsip  dan  tujuan  al- Qur‟an  dan  sunnah  nabi,  walaupun  teknis  pelaksanaannya  berbeda, maka hukum tersebut itu sudah sesuai dengan syara‟ , sudah syar‟i , dan karena  itu  juga  bisa  dinamakan  hukum  syari‟at.  Dengan  demikian, berbagai  undang-undang  di  Indonesia,  seperti  hukum  perkawinan, hukum zakat, wakaf dan haji, hukum ketenagakerjaan, hukum tentang kesehatan, hukum perlindungan konsumen, dan lain-lain, adalah syar‟i dan sudah tergolong hukum syara‟ atau sudah menjadi syari‟at untuk masyarakat  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  implementasi  peraturan
63 Lihat,  Hallaq, Sejarah  Teori  Hukum  Islam..., h.  358-359;  Muhyar  menilai bahwa  meski  asy-Syatibi  dikenal  sebagai  pengembang  teori  induksi  dan  dalam banyak  hal  pemikiran  ushul  fikihnya  gemilang,  namun  dalam  kerangka pemikirannya  masih  menggunakan  dan  dipengaruhi  paradigma  literalistik,  sebuah kerangka pikir yang berbeda dengan Rahman. Lihat, Muhyar Fanani, Fiqih Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, Yogyakarta: LKiS, cet. 1, 2010 h. 92-94
perundang-undangan  tersebut  adalah  sama  dengan  imlementasi syari‟at di Indonesia.
Oleh karena dianggap telah mengamalkan  syariat,  maka bagi umat  Islam  Indonesia  tidak  perlu  harus  membuat  hukum  negara persis  sama  dengan  negara-negara  Arab,  atau  harus  sama  dengan bunyi  literal  –  harfiyah  al-Qur‟an  dan  sunnah  nabi,  atau  mengikuti teks hukum dalam literatur klasik dan moderen. Semua  hukum yang dibuat  dan  dilaksanakan  di  Indonesia,  yang  prinsip,  spirit  dan tujuannya adalah sejalan dengan prinsip, spirit dan tujuan al-Qur‟an, yaitu  keadilan,  persamaan,  kebebasan  dan  kesejahteraan,  maka hukum-hukum  tersebut  adalah  ermasuk  hukum syar‟i atau  syari‟at Islam juga.
Pengembangan  dan  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia juga  harus  mengakomodir  budaya  lokal  dan  keindonesiaan.  Dengan demikian,  untuk  menjadi  negara  yang  sesuai  syariat  tidak  perlu merubah Indonesia menjadi khilafah atau  negara Islam  tetapi cukup dengan  menjalankan  hukum-hukum  secara  adil  dan  melindungi semua rakyat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya.

## E. Kesimpulan
Paparan mengenai konsep makkiyyah-madaniyyah asy-Syatibi dan  relevansinya  dengan  pembaharuan  hukum  Islam  di  dunia modern,  sebagaimana  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut.
Pertama, ayat-ayat makkiyyah adalah  ayat  fundamental  yang berisi  dasar-dasar  filosofis  bagi  hukum  Islam,  yang  dikenal  dengan maqasid  asy-syari‟ah dan  berisi kulliyatu  al-khamsah ,  lima  hal  universal yang harus dijaga kemaslahatnnya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk samapai pada konsep ini, asy-Syatibi menggunakan model penalaran induktif (istiqra‟ ma‟nawi).
Kedua, sedangkan  ayat-ayat madaniyyah adalah  ayat  yang kandungannya berupa hukum-hukum detail-aplikatif yang formatnya didasarkan atas spirit ayat makkiyyah. Oleh karena itu, ayat madaniyyah dapat  dikatakan  sebagai  aplikasi  atau  penerapan  dari  ayat-ayat makkiyyah. Dalam  memahaminya,  model  penalaran  yang  dipakai adalah atomistik-parsial.
Ketiga, Apa yang telah digagas asy-Syatibi dalam melihat relasi makkiyyah-madaniyyah, ternyata  merupakan  „cara  baca‟  terhadap  teks hukum  yang  memiliki  semangat  pembaharuan  dan  sampai  batas tertentu  mempunyai  tingkat  relevansi  dengan  pembaharuan  era modern.  Ini  terlihat  dari  adanya  gagasan  Fazlur  Rahman  sebagai pembaharu-modernis yang berpijak pada konsep asy-Syatibi. Rahman mengusulkan sebuah metodologi yang dikenal dengan double movement, di  mana  konsep  dasarnya  sebagaian  diadopsi  dari  konsepsi  asy- Syatibi.

## Daftar Pustaka
Abd al Wahhab Khallaf, „Ilm Ushul al Fiqh, Kuwait: dar al-Kutub al- „Ilmiy, 1978
Abd.  A‟la, Dari  Neo-Modernisme  ke  Islam  Liberal,  Jejak  Fazlur  Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 2003
Abdul  Mustaqim, Paradigma  Tafsir  Feminis,  Membaca  al-Qur‟an  dengan Tafsir Perempuan, Jogjakarta: Logung Pustaka, t.th
--------  dan  Sahiron  Syamsudin  (editor), Studi  Al-Qur‟an  Kontemporer,
Jogjakarta: Tiara Wacana, 2002
Amir Syarifudin, Amir Syarifudin, Ushul Fiqh I , Jakarta: Logos, cet. 1,
1997
Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari‟ah , Beirut: Dar al-Kutub al- „Ilmiyyah, 2005
Duski  Ibrahim, Metode  Penetapan  Hukum  Islam,  membongkar  konsep istiqra‟ ma‟nawi asy-Syatibi , Jogjakarta: ar-Ruzz, 2008
Fazlur  Rahman, Islam  and  Modernity,  Transformation  of  Intellectual Tradition, Chicago: Chicago University Press, 1980
Fazlur  Rahman ,  Islam  dan  Modernitas  tentang  Transformasi  Intelektual,
Bandung: Pustaka, 1995
--------, Tema    Pokok  al-Qur‟an, pen.  Anas  Mahyudin,  Bandung: Pustaka, 1983
Hallaq, Wael B. Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fikih Mazhab  Sunni, Pen.  Kusnadiningrat,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, Cet. 2, 2001
Hamka Haq, Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam  Kitab  al-
Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007
„Izz ad-Din Ibn „Abd as-Salam, Qawa‟id al-Ahkam fi Masalih al-Anam,
Beirut: Dar al-Kutub al‟Ilmiyyah, 1999, cet. ke-1, Juz. I
Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur‟an , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014..
Muhyar Fanani, Fiqih Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, , 2010
Musahadi HAM, Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum, Mempertimbangkan Gagasan  Fazlur  Rahman, (Semarang:  Walisongo  Press,  2009), cet. ke-1, h. 138
Mustafa  Sa‟id  al-Khin, Asar  al-Ikhtilaf  fi  al-Qawa‟id  al-Usuliyyah  fi
Ikhtilaf al-Fuqaha‟, Ttp: Muassasah ar-Risalah, tt.
Nasarudin  Umar,  Kata  Pengantar,  dalam  Asafri  Jaya  Bakri, Konsep Maqasid  Syari‟ah  Menurut  Syatibi, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1996), cet. ke-1, h. vi
Sibawaihi, Eskatologi  Al-Ghazali  dan  Fazlur  Rahman:  studi  Komparatif Epistemologi klasik-Kontemporer, Yogyakarta: Islamika, 2004
Syamsul Anwar,  “Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfa min „Ilm  al-Usul karya  Al-Gazzali  (450-505  H/  1058-1111  M)” ,
Disertasi  tidak  diterbitkan, Jogjakarta:  IAIN  Sunan  Kalijaga,
2000