## Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019

## Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra,
Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari Pusat Studi Politik dan Demokrasi (Puspoldem), Universitas Padjadjaran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta Research Centre for Politics and Government (Polgov), Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Politik dan Demokrasi (Puspoldem), Universitas Padjadjaran Pusat Studi Politik dan Demokrasi (Puspoldem), Universitas Padjadjaran Pusat Studi Politik dan Demokrasi (Puspoldem), Universitas Padjadjaran
Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Universitas Andalas
l.h.husin@unpad.ac.id, heroik@perludem.org, wegikprasetyo21@gmail.com, hendra2017@unpad.ac.id, wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id, firman.manan@unpad.ac.id, feriamsari@gmail.com

## Abstract
This article attempts to examine the relationship between election malpractice and corruption by focusing on analyzing frauds in the 2019 Indonesian Legislative Election. This study seeks to fill the gaps in literature of electoral malpractice in Indonesia which mostly focuses on campaign rather than vote counting and recapitulation stage. It specifically analyses the General Election Commission (KPU) as election organizer in electoral malpractice. The finding through document analysis and case study method shows the vote recapitulation process, especially in district level, is the most vulnerable phase where the involvement of the ad-hoc election administrator and attestants play the crucial role.
Keywords: Corruption, Democracy, Electoral Integrity, Electoral Malpractice

## Abstrak
Penelitian ini mencoba untuk mengkaji hubungan antara malpraktik pemilu dengan korupsi dengan berfokus pada analisis terhadap penyimpangan di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi  suara  pada  Pemilu  Indonesia  2019,  dengan  fokusan  pemilihan  legislatif. Penelitian  ini mencoba mengisi  kekosongan  literatur  yang mengkaji  malpraktik  pemilu  di Indonesia  yang  lebih  banyak  dilihat  pada  tahapan  kampanye  ketimbang  tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara di mana peran penyelenggara pemilu menjadi sangat sentral.  Untuk  menganalisis  hal  tersebut,  penelitian  ini  menganalisis  secara  lebih  spesifik pada keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di dalam malpraktik pemilu. Menggunakan metode analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini menemukan  bahwa  tahapan  rekapitulasi  suara,  khususnya  pada  tingkat  kecamatan, merupakan  fase  paling  rawan  terjadinya  malpraktik  pemilu  di  mana  keterlibatan penyelenggara pemilu ad-hoc dan saksi kandidat memiliki peran penting di sana.
Kata Kunci: Demokrasi, Integritas Kepemiluan, Korupsi, Malpraktik Pemilu
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari

## Pendahuluan
Bagaimana  malpraktik  di  dalam proses pemilu dilakukan? Apakah
penyimpangan  di  tahapan  elektoral, utamanya  dalam  fase  penghitungan  dan rekapitulasi  suara,  dapat  dikategorisasi lebih lanjut sebagai korupsi politik? Studi ini berawal dari dua pertanyaan tersebut. Selama  ini  terminologi  korupsi  politik dalam  proses  pemilu  melekat  pada praktek vote  buying atau  yang  lebih dikenal  dengan  istilah  politik  uang. Dengan tujuan utama untuk meraih suara terbanyak  dan  mememangkan  pemilu, praktek  jual-beli  suara  yang  melibatkan peserta  pemilu  (partai  politik/  kandidat) dengan  pemilih  dikategorisasi  sebagai salah  satu  bentuk  suap  terhadap  pemilih atau electoral  bribery. Tidak  sedikit  studi ilmu  politik  dan  hukum  membahas korupsi politik dalam fokus kajian politik uang dalam  kerangka  analisa  patronase atau  klientelisme  (Aspinall  &  Sukmajati (ed), 2015; Muhtadi, 2019; Orr, 2006) . Secara etimologi korupsi berasal dari bahasa  Latin corrumpere yang  artinya merusak atau menghacurkan. Black’s Law Dictionary  menjelaskan  korupsi  sebagai praktek  ilegal  yang  bertentangan  dengan hukum  untuk  meraih  keuntungan  bagi dirinya  sendiri  atau  orang  lain  dan bertentangan dengan tugas dan hak orang lain  (Black,  1968).  Dalam  sudut  pandang politik,  korupsi  dapat  dilihat  sebagai dampak  yang  ditimbulkan  dari  relasi kuasa  yang  melibatkan  uang  sebagai elemen utama untuk memperoleh kekuasaan.  Sehingga  dalam  konteks pemilu  secara  sederhana  korupsi  politik dapat  dijelaskan  sebagai  praktek  ilegal yang  bertentangan  dengan  hukum (undang-undang  pemilu)  yang  untuk meraih  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri atau  orang  lain  dalam  rangka  meraih kekuasaan  melalui  perolehan  suara terbanyak di pemilu.
Dengan  berpegang  pada  definisi tersebut, korupsi politik dalam penyelenggaraan  pemilu  dapat  dimaknai secara  luas  tidak  terbatas  pada  jual-beli suara  antara  pemilih  dengan  peserta pemilu,  namun  bisa  juga  jual-beli  suara antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Electoral fraud dan electoral  malpractice merupakan  dua konsep  yang  biasa  digunakan  dalam menjelaskan korupsi politik dalam Pemilu. Electoral fraud secara sederhana dimaknai sebagai gangguan/ intervensi ilegal dalam proses  pemilu  seperti  manipulasi  kotak suara, vote  buying, penyimpangan  yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan bentuk  lainnya.  Fabrice  Lehoucq  (2003) mendefinisikan electoral  fraud sebagai upaya diam-diam untuk membentuk hasil pemilu.  Sedangkan  malpraktik  pemilu merupakan  segala  bentuk  penyimpangan dalam  konsep  demokrasi  ideal  yang menyalahi prinsip-prinsip universal
pemilu  bebas,  adil,  dan  berintegritas seperti:  (a) secret  ballot; (b) under universal and equal suffrage; (c) in a non- discriminatory manner; (d) allowing direct choice; (e) free expression (Birch, 2011a) . Undang-undang  No.  7  Tahun  2017 tentang  Pemilu  di  Indonesia  melarang segala  bentuk  malpraktik  pemilu dan mengklasifikasikannya  sebagai  bentuk tindak  pidana  pemilu.  Sebagai  contoh,
Pasal 551 mengatur ketentuan sanksi dari bentuk malpraktik pemilu berupa manipulasi suara yang menyebutkan: “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota, PPK,  dan/atau  PPS  karena kesengajaan mengakibatkan hilang  atau  berubahnya  berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara/sertifikat rekapitulasi penghitungan  perolehan  suara dipidana paling lama 2 tahun dan denda sebanyak Rp. 24.000.000” .

## Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019
Tindakan malpraktik yang melibatkan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu bukan  hal  baru  di  Indonesia.  Di  Pemilu 2014,  sebagai  contoh,  terdapat  dua anggota  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD)  di  Kabupaten  Serang  yang diberhentikan  oleh  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  akibat terbukti  menerima  suap  dari  peserta pemilu  untuk  mengamankan  suara  di pemilu  legislatif  (Detik.com,  2014).  Di Pilkada  2018,  Ketua  Panitia  Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan salah satu anggota KPUD  di  Garut,  ditangkap  karena menerima  suap  dalam  bentuk  uang  dan mobil dari salah satu calon kepala daerah (Kompas.com, 2018).
Terbaru,  di  Pemilu  Legislatif  2019 lalu, terdapat beberapa kasus serupa yang ditujukan  untuk  memanipulasi  suara untuk mendapatkan kursi legislatif. Salah satu calon anggota legislatif mengemukakan  bahwa  terdapat  mafia suara  yang  terstruktur  melibatkan penyelenggara  pemilu  di  Kabupaten Karawang  untuk  merubah  suara  dengan tarif tertentu (Detik.com, 2019). Salah satu petugas  anggota  Panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK)  di  Kecamatan  Depok, Kabupaten  Sleman,  Yogyakarta  divonis empat  bulan  penjara  akibat  terbukti melakukan  tindak  pidana  pemilu  dalam bentuk  merubah  hasil  pemilu  dengan sengaja (Merdeka.com, 2019).
Dari  sini  nampak  bahwa  korupsi politik  di  pemilu  Indonesia  memiliki cakupan  dan  dimensi  yang  cukup  luas dengan melibatkan relasi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Persoalannya  praktek  malpraktik  pemilu berupa  manipulasi  suara  hasil  pemilu Indonesia masih dianggap seperti “folklore” atau  cerita  rakyat  yang  sering terdengar  namun  keberadaannya  sulit untuk dilacak. Sementara itu, studi tentang malpraktik pemilu di Indonesia kebanyakan  berfokus  pada  praktik  jual
beli  suara  atau vote  buying (Aspinall  & Sukmajati  (ed.),  2015;  Muhtadi,  2019), politik  uang  (Muhtadi,  2020),  dan  juga klientelisme (Paskarina, 2018; Aspinall & Berenschot; 2019). Dilihat dari sini, kajian yang secara spesifik mengkaji malpraktik pemilu dan hubungannya dengan korupsi dalam  konteks  penyelenggaraan  pemilu menjadi  ruang  alternatif  di  dalam memahami  penyimpangan  pemilu  dan praktik  berdemokrasi  di  Indonesia  pada umumnya.
Berangkat  dari  kekosongan  literatur dan  juga  fenomena  empirik  tersebut, penelitian  ini  mencoba  menganalisis malpraktik pemilu pada Pemilu Indonesia 2019, khususnya pada pemilihan legislatif. Artikel  ini  mula-mula  akan  meninjau malpraktik pemilu dari sisi teoretis, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan studi dokumen pada Hasil Putusan DKPP untuk  melihat  tren  dan  pola  malpraktik pemilu, dan juga studi kasus di beberapa daerah untuk pendalaman.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan  metode  studi  kasus  dalam menganalisis fenomena korupsi politik di dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.  Neuman  (1997)  menjelaskan metode  studi  kasus  berusaha  untuk menggali  informasi  sebanyak-banyaknya dari  satu  atau  beberapa  kasus  yang spesifik dan terbatas dengan analisis yang lebih  detail  dan  mendalam.  Karenanya, relevansi dan signifikansi dari kasus yang akan  dijadikan  ojek  penelitian  menjadi sangat penting di dalam metode ini. Dalam  melakukan  studi  kasus, penelitian  ini  terinsiprasi  dari  metode yang dikembangkan Leemann & Bochsler (2014).  Menurutnya,  setidaknya  terdapat tiga  cara  di  dalam  menganalisis penyimpangan pemilu: 1) Forensik pemilu atau electoral  forensic dengan  menelaah
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
secara forensik suatu kasus penyimpangan  tertentu;  2)  Investigas keseluruhan  kasus  yang mungkin  terjadi; dan  3)  Mengamati  tingkat  kesulitan  dan efektifitas dari suatu modus penyimpangan untuk menemukan modus penyimpnagan  lainnya. Dalam  penelitian ini,  penulis  mengikuti  cara  nomor  satu dengan  berfokus  kepada  pendalaman kasus-kasus  pilihan  yang  spesifik  dengan beberapa tahap analisis.
Pertama,  penelitian  ini  menganalisis beberapa  data  sekunder,  utamanya putusan-putusan DKPP, untuk
mendapatkan  beberapa  kasus  yang relevan dan potensial untuk dikaji. Sebagai lembaga  peradilan  yang  bertugas  untuk menanggani  pelanggaran  kode  etik penyelenggara pemilu, putusan dari DKPP berguna untuk mengelaborasi kasus-kasus penyimpangan  yang  dilakukan  oleh penyelenggara pemilu, salah satunya pada tahapan  penghitungan  dan  rekapitulasi suara. Kedua, tahapan selanjutnya adalah menganalisis  secara  mendalam  kasus- kasus yang telah dipilih dan mencari pola dan temuan. Ketiga, tahapan akhir adalah mencari pola dan temuan unik antar kasus dan mengkomparasikannya dengan temuan pada kasus lain untuk mendapatkan  pengetahuan  yang  lebih luas.

## Konteks Penelitian
Terdapat  dua  unit  analisis  yang menjadi  fokus  utama  kajian  ini.  Pertama, penelitian  ini  menganalisis  keterlibatan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam penyimpangan  pada  Pemilu  Legislatif 2019 di. Kedua, penelitian ini juga menguji sejauh mana hubungan tindakan
malpraktik  tersebut  dengan  korupsi politik secara lebih luas.
Untuk  menjawab  hal  tersebut, penelitian  ini  memiliki  beberapa  batasan dan  konteks  pada  objek  penelitiannya. Pertama,  penelitian  ini  berfokus  pada
malpraktik pemilu yang terjadi pada tahap penghitungan  dan  rekapitulasi  suara  di dalam Pemilu Legislatif 2019.
Kedua,  penelitian  ini  memberikan cakupan penelitian hanya pada keterlibatan  KPU  dengan  mendasarkan, salah satunya, pada putusan-putusan dari DKPP yang berkenaan dengan pelanggaran  kode  etik  KPU  beserta jajarannya  (termasuk  penyelenggara ad-
hoc )  dalam  tahapan  rekapitulasi  suara  di pemilu legislatif. Dari sini dapat diihat dan dianalisis pola-pola keterlibatan penyelenggara pemilu di dalam
malpraktik  pemilu  dan  juga  peluang terjadinya korupsi. Ketiga, berdasar pada kajian awal pra- penelitian,  penelitian  ini  berfokus  pada keterlibatan KPU pada tingkatan kabupaten/daerah,  utamanya  pada  level grassroot yaitu:  1)  Panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK);  Panitia  Pemungutan Suara (PPS); dan 3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Teknik Pengumpulan Data Data yang dibutuhkan dalam
penelitian  ini  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data sekunder  diambil  dengan  menganalisis utamanya  putusan-putusan  DKPP  yang berkenaan  dengan  kasus  penyimpangan pemilu pada KPU di Indonesia. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan  dan  penelitian- penelitian terdahulu. Selain itu, untuk kepentingan pendalaman data primer, teknik wawancara dilakukan guna memperdalam beberapa  kasus  yang  mungkin  untuk diakses.  Teknik  pengumpulan  data  ini menjadi  penting  untuk  memperoleh informasi  langsung  dari  informan  yang kredibel  dalam  memahami  suatu  kasus. Pertanyaan  dalam  wawancara  yang digunakan  menggunakan question  guide .
Dalam penentuan informan pada wawancara,  penelitian  ini  menggunakan teknik snow ball sehingga daftar informan terus berkembang seiring dengan adanya rekomendasi dan referensi dari informan sebelumnya.  Di  antara  informan  adalah anggota  DKPP,  komisioner  KPUD  dan Bawaslu di provinsi/ kabupaten/ kota.

## Teknik Analisis dan Pengujian Keabsahan Data
Dalam  penelitian  kualitatif,  proses analisis data umumnya dilakukan sepanjang  proses  penelitian  dilakukan. Sebagai  teknik  analisisnya,  penelitian  ini melakukan  beberapa  tahapan  analisis sebagaimana  yang  dijelaskan  Neuman (1997). Pertama, penelitian ini melakukan memo-writing dengan melakukan pelabelan  data  yang  didapat,  seperti misalnya  pada  putusan-putusan  DKPP terkait penyimpangan pemilu oleh KPU di tingkatan  kabupaten/  kota.  Dengan demikian,  dapat  dilakukan  penyortiran dan  reduksi  data  berdasar  relevansi  dan signifikansinya  dengan  peneitian  yang dilakukan.
Kedua,  tahap  analisis  selanjutnya adalah  melakukan  kategorisasi  terhadap data-data  yang  sudah  dilabeli  tersebut berdasar  pada  proposisi  teoretik  yang dibangun,  dalam  hal  ini,  yaitu:  1) malpraktik  pemilu  dan  korupsi  dalam penghitungan dan rekapitulasi suara; dan 2) konsepsi soal EMB sebagai penyelenggara pemilu. Melalui kategorisasi  ini,  data-data  yang  relevan dan  terkodifikasi  ke  dalam  skema pelabelan  dapat  terbaca  pola  dan kecenderungan  yang  terjadi.  Ketiga, sebagai  tahapan  akhir,  analisis  dilakukan dengan  cara  melakukan  interpretasi terhadap  temuan  berdasarkan  pada asumsi teoretik yang dibangun.
Dalam  menguji  keabsahan  data, penelitian  ini  melakukan  triangulasi sumber  dengan  mengkomparasikan  satu
data  dari  seorang  informan/  sebuah dokumen  dengan  data  lainnya.  Dalam konteks  data  primer,  triangulasi  sumber dilakukan dengan cara membangun inter- subjektifitas antar informan perihal suatu konsep  atau  informasi,  sehingga  didapati pemahaman  yang  lebih  komperhensif terhadap suatu kasus.

## Pembahasan
Malpraktik Pemilu dan Korupsi Politik: Sebuah Kerangka Teoretik 1. Demokrasi dan Konsep Integritas Kepemiluan
Meski  proses  demokratisasi  telah terkonsolidasi secara desain kelembagaan dan  peraturan  perundang-undangan, pengalaman  berdemokrasi  di  Indonesia dalam praktiknya masih memiliki banyak catatan. Sebagai contoh, penerapan sistem demokrasi di Indonesia memiliki kecenderungan  yang  mengarah  kepada bentuk-bentuk illiberal dikarenakan proses  demokratisasi  yang  terjadi  tidak sepenuhnya  kongruen  dengan  kondisi empirik  di  Indonesia  (Fukuoka,  2013). Perubahan  secara  institusional  yang terjadi dalam fase transisi demokrasi tidak diiringi  dengan  perubahan  pada  struktur politik  ke  arah  yang  lebih  demokratis,  di mana  struktur  oligarki  yang  berkuasa  di era otoritarianisme dulu kini bertransformasi  ke  alam  demokrasi dengan menggunakan
instrumen- instrumen  demokratis,  seperti  partai politik, pemilu, dll. (Hadiz, 2001).
Karenanya,  tidak  heran  jika  struktur politik  seperti  itu  kerap  mengakibatkan berbagai  penyimpangan  di  dalam  proses demokrasi,  utamanya  dalam  konteks pemilu, seperti praktik jual beli suara atau vote  buying (Aspinall  &  Sukmajati  (ed.), 2015;  Muhtadi,  2019),  politik  uang,  dan klientelisme  (Aspinall  &  Berenschot; 2019).  Lebih  lanjut,  kajian  kekinian  yang utamanya mengangkat fenomena keterjebakan  demokrasi  Indonesia  pada
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
pertarungan wacana populis yang
dikonstruksi  oleh  struktur  oligarki tersebut (Husin & Al Akbar, 2019; Aspinall, 2015; Mietzner, 2015a).
Berangkat  dari  kritisisme  tersebut, sebagai fokusan dalam studi ini, salah satu dimensi  terpenting  yang  dapat  ditelaah dalam  konteks  pertaruhan  demokrasi sebagai  sistem  politik  adalah  dengan melihat  bagaimana  pemilu  dikelola  dan diselenggarakan.  Dilihat  dari  perspektif prosedural-minimalis  ala  Schumpeterian, sistem  demokrasi  pada  dasarnya  dapat dilihat  sebagai  seperangkat  prosedur elektoral  yang  menggunakan  logika agregatif di dalam penentuan posisi publik atau  arah  kebijakan  (Held,  2006).  Dalam konteks  ini,  pemilu  tidak  hanya  dilihat sebagai  ciri  khas  dasar  dari  sistem demokrasi  yang  diturunkan  dari  tradisi politik  pada  era  Yunani  Kuno  dahulu, tetapi juga sebagai sumber legitimasi bagi sistem demokrasi itu sendiri. Pengelolaan dan  penyelenggaraan  pemilu  yang  baik akan  memberikan  legitimasi  politik  yang ajeg bagi sistem demokrasi, dan begitupun sebaliknya.  Karenanya,  kajian  secara serius  di  dalam  penyelenggaraan  pemilu menjadi  hal  yang  penting  dalam  melihat sejauh mana sistem demokrasi diterapkan, khususnya berkenaan dengan isu integritas kepemiluan.
Banyak  penulis  yang  menyoroti pentingnya  integritas  sebagai  prinsip dasar  dalam  sistem  pemilu.  Konsep integritas kepemiluan mula-mula berangkat dari adanya kesepakatan norma pada  tataran  global  yang  berdasar  pada
Pasal  21(3)  dalam 1948  Universal Declaration of Human Right dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 64/155 yang berbunyi, “ Strengthening the role  of  the  United  Nations  in  enhancing periodic  and  genuine  elections  and  the promotion  of  democratization” (Birch, 2011a;  Norris,  2013a,  2013b). Dari konvensi  inilah  kiranya  konsep  dasar
mengenai integritas kepemiluan dijadikan bahasa  universal  dalam  bagaimana seharusnya pemilu diselenggarakan.
Norma  global  ini,  akan  tetapi,  pada perjalanannya  tidak  serta  merta  dilihat sebagai  “pemaksaan”  standar  elit  global, dalam  hal  ini  negara-negara  Barat, terhadap  dunia.  Survei  yang  dilakukan Norris  (2013a)  di  beberapa  negara berdemokrasi menunjukkan bahwa integritas  kepemiluan  sebagai  norma universal  juga  tercipta  karena  adanya proses internalisasi nilai yang terbentuk di dalam aktor-aktor domestik.
Lebih  lanjut,  Norris  (2014)  dalam bukunya Why  Electoral  Integrity  Matters menunjukkan bahwa tercapainya integritas  kepemiluan  menjadi  alasan terpenting  yang  mengakibatkan  pemilu gagal di suatu negara. Dalam teoritisasinya,  dia  menjelaskan  bahwa penyelenggaraan pemilu yang dimanipulasi dan dipenuhi penyimpangan akan  berdampak  pada  persepsi  rakyat terhadap  proses  elektoral  yang  mana nantinya  akan  mempengaruhi  legitimasi yang akan diperoleh suatu pemerintah.
Sejalan  dengan  itu,  Bowler  dkk.
(2015)  berpendapat  bahwa  integritas kepemiluan menjamin terselenggarakannya  pemilu  yang  adil sehingga berdampak pada persepsi rakyat. Dalam  hal  ini,  legitimasi  pemerintah ditentukan  oleh  sejauh  mana  persepsi rakyat  terhadap  penyelenggaraan  pemilu tersebut.  Dalam  konteks  administrasi pemilu, misalnya, riset Bowler dkk. (2015) menunjukkan bahwa daerah yang
memiliki  administrasi  pemilu  yang  baik berdampak  pada  kepercayaan  rakyat bahwa pemilu telah dilakukan secara jujur dan adil. Hasil riset yang dilakukan Frank & Coma (2017) juga menunjukkan bahwa baik atau tidaknya kinerja penyelenggara pemilu  sangat  berdampak  pada  persepsi rakyat terkait legitimasi pemerintah.

## Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019

## 2. Malpraktik Pemilu sebagai Bentuk Korupsi
Mengingat  diskusi  soal  integritas kepemiluan  sebelumnya,  potensi  korupsi dan manipulasi seringkali “menghantui” di setiap  tahapan  dalam  proses  pemilu.  Di Indonesia,  demokrasi  elektoral  telah ditandai  oleh  dominasi  praktik  korupsi politik  yang  mempengaruhi  tingginya biaya politik dan permasalahan penyelenggaran  pemilu  (Allen,  2014; Mietzner,  2015b). Studi dominan  tentang korupsi  dan  manipulasi  dalam  pemilu setidaknya  dikerangkai  dalam  tiga terminologi utama, yakni: korupsi pemilu ( electoral  corruption ) , malpraktik  pemilu ( electoral malpractice ),
dan penyimpangan  pemilu  ( electoral  fraud ) . Ketiga  istilah  tersebut  digunakan  dalam pengertian setara oleh para penulis dalam melihat  hubungan  antara  korupsi  dan manipulasi dalam pemilu. Ciri utama yang menentukan  praktik  dari  tiga  istilah tersebut adalah pelibatan dan penyalahgunaan  lembaga  pemilu  untuk keuntungan secara pribadi maupun politik (Birch, 2011b). Birch (2011a) melihat definsi malpraktik pemilu dalam empat pendekatan.  Pertama,  hal  tersebut  dapat dilihat  sebagai  definisi  umum  dan sederhana  dalam  norma  hukum  yang dimaknai sebagai segala bentuk pelanggaran  terhadap  undang-undang pemilu,  atau  regulasi  lainnya  yang mengatur  tata  kelola  penyelenggaraan pemilu.  Kedua,  malpraktik  dilihat  dalam pendekatan  sosiologi  yang  berdasarkan pada  persepsi  umum  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  pelenggaran  norma/ nilai  budaya  (Elktit  &  Reynolds,  dalam Birch, 2011a), yang mana pendekatan ini memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  dari pendekatan  legal  formalistik.  Ketiga, pendekatan  alternatif  lainnya  yang terstandar dan memiliki kosensur bersama  ialah  merujuk  pada  norma
internasional yang diperkenalkan sebagai
“ best practice ” dari komunitas internasional, utamanya dari The Universal Declaraction  of  Human  Rights .  Keempat, definisi  dari  malpraktik  pemilu  merujuk pada teori demokrasi yang merujuk pada praktik  menyimpang  dari  model  yang ideal. Penyimpangan dari model demokrasi ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah persoalan dari malpraktik pemilu, ketika ruang-ruang akuntabilitas tertutup bagi pemilih.
Birch (2011a) membuat tipologi dari malpraktik  pemilu  ke  dalam  tiga  bentuk yakni:
1) Manipulasi institusi/
kelembagaan;  2)  Manipulasi  pilihan pemilih;  dan  3)  Manipulasi  suara. Manipulasi  institusi  dimaknai  sebagai perubahan  desain  lembaga  tata  kelola penyelenggaraan  pemilu  dalam  rangka memperoleh keuntungan untuk satu atau lebih  kontestan,  pelanggaraan  prinsip inklusifitas,  imparsialitas,  keterbukaan, dan  transparansi.  Manipulasi  pilihan pemilih  merupakan  berbagai  bentuk pengaruh  yang  tidak  semestinya  untuk pemilih menggambarkan preferensi pilihannya  sesuai  kehendaknya  masing- masing.  Sedangkan  manipulasi  suara meliputi berbagai bentuk tindakan seperti ketidakseimbangan implementasi kerangka regulasi, pengambilan
keputusan  administratif  yang  bias  untuk menguntungkan satu atau lebih kontestan pemilu.
Membantu  mengurai  kategorisasi tersebut,  Norris  (2013b)  membedakan tipologi  malpraktik  pemilu  ke  dalam  dua tingkatan, yaitu malpraktik pemilu tingkat pertama  ( first-order  malpractices )  dan malpraktik pemilu tingkat kedua ( second- order  malpractices ).  Malpraktik  pemilu pada  tingkat  pertama  dilihat  sebagai bentuk-bentuk  penyimpangan  pemilu, atau biasa disebut sebagai electoral fraud , seperti  manipulasi  sistem  dan  proses pemilu, pelanggaran hukum secara serius,
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
kekerasan atau intimidasi, dan
penggunaan  politik  uang,  yang  dapat membahayakan hak azasi manusia. Dalam konteks  ini, electoral  fraud biasanya terjadi  dalam  pertarungan  politik  yang lebih  konfrontatif  dengan  melibatkan represifitas  negara  atau  tekanan  politik dari kekuatan oposisi secara revolusioner. Sementara itu, malpraktik  pemilu  tingkat kedua lebih dilihat sebagai bentuk-bentuk maladministrasi  pemilu,  atau  biasa disebut sebagai electoral maladministration ,  yang  terjadi  akibat adanya  kesalahan  teknis  dan  kurangnya kapasitas dan profesionalitas
penyelenggara pemilu.
Hampir setiap analisis electoral fraud menyetujui dua asumsi dasar bahwa selain mendorong adanya tindakan korupsi yang timbul  sebagai cost bagi  pelaku, electoral fraud juga  membuat  kompetisi  elektoral tidak  berimbang.  Salah  satu  tujuan  dari tindakan electoral fraud adalah mengubah hasil  pemilu  atau  memperoleh  suara mayoritas  dari  kongres.  Untuk  tindakan tersebut,  pelaku  tindakan electoral  fraud bersedia menanggung biaya korupsi yang ditimbulkan  (Magaloni,  2006). Tindakan ini  dianggap  logis  bagi  pelaku  untuk menjamin  ketidakpastian  hasil  pemilu (Przeworski, 1991;  Schedler,  2002; Lehoucq,  2003).  Dalam  kondisi  ekstrim,
electoral fraud ditujukan untuk memastikan hasil pemilu bahkan sebelum pemilu dilaksanakan. Karenanya, Simpser (2013) menekankan  bahwa  manipulasi  sangat tergantung  pada  manfaat  dan  biaya  yang diproyeksikan dari suatu pemilu. Bentuk- bentuk manipulasi tersebut terkait dengan tingkat  persaingan  antar  partai  politik yang  dimaknai  sebagai  penguasaan sumber  daya,  kekuatan  politik,  dan keuntungan  institusional di  antara  partai politik.  Tingkat persaingan  tidak  hanya mempengaruhi tingkat korupsi yang dilakukan oleh para petahana, tetapi
juga akan sangat menentukan upaya partai politik dalam menetralkan usaha manipulasi dari lawannya. Pengalaman di beberapa tempat seperti di negara-negara paska-Soviet  (Baghdasaryan  dkk.,  2018), Singapura  (Ong,  2018),  dan  Zimbabwe (Bratton dkk., 2016) menunjukkan bahwa manipulasi  pemilu  yang  dilakukan  oleh rejim otoritarian mengakibatkan rendahnya voter  turnout pada  kandidat penantang yang berdampak pada lemahnya kekuatan politik alternatif.
Lebih  lanjut,  malpraktik  pemilu terutama  dalam  bentuk electoral  fraud dalam  perkembangannya  mengalami perubahan  yang  cukup  siginifikan.  Bader (2012)  menjelaskan  dalam  risetnya  di beberapa  negara  bekas  Soviet  bahwa terdapat peralihan modus dalam malpraktik  pemilu  di  negara  post- autoritarian yang semula dilakukan secara terang-terangan,  utamanya  pada  hari pemungutan suara, menjadi lebih tersembunyi dan strategis.  Hal ini terjadi karena rejim-rejim pemerintah yang non- demokratis  sekarang  mulai  menaruh perhatian terhadap pandangan
masyarakat  internasional. Electoral  fraud yang semula terkesan membahayakan hak asasi  manusia,  bertransformasi  ke  dalam bentuk-bentuk yang lebih rapi dan seakan- akan  legal,  termasuk  dengan  melibatkan oknum penyelenggara pemilu (Casas dkk., 2017).  Bahkan, electoral  fraud kerap dilakukan  dengan  melibatkan  peran  dan asesmen aktor-aktor pada tingkatan lokal, utamanya penyelenggara pemilu di daerah (Sjoberg, 2016).

## Tren dan Pola Malpraktik dalam Pemilu Legislatif 2019: Analisis pada
Putusan DKPP Mengeksplorasi bagaimana malpraktik yang  terjadi  selama  Pemilu Legislatif  2019,  khususnya  pada  tahapan penghitungan  dan  rekapitulasi  suara, penulis melakukan analisis dan kodifikasi

## Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia:
Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019
terhadap  putusan  DKPP  pada  periode April  hingga  Desember  2019.  Analisis  ini dilakukan  untuk  memberikan  pemetaan awal terkait praktik pelanggaran kode etik penyelenggara  pemilu  baik  yang  terkait dengan electoral fraud , electoral maladministration ,  atau  tindak  pidana korupsi. Pemetaan  ini  penting  untuk dilakukan  untuk  memberikan  gambaran besar  tentang  aktor  yang  terlibat,  letak pelangggaran kode etik, potensi
kerawanan  dalam  tahapan  pemilu,  dan modus yang digunakan. Pemetaan ini juga menjadi penting untuk menentukan kasus malpraktik yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk didalami melalui studi kasus. Dalam kurun waktu tersebut, DKPP telah memutus  76  kasus  dugaan  pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

## 1. Aktor yang Terlibat
Sumber: Diolah oleh peneliti
Gambar 1 . Persentase pengadu kepada DKPP pada kurun waktu April – Desember 2019
Sumber aduan terbesar berasal unsur partai  politik  baik  anggota  DPR/DPRD yang  sedang  menjabat  dan  mencalonkan diri  kembali,  calon  anggota  legislatif (caleg),  maupun  pengurus  partai  politik, yakni dengan 36 aduan atau 47% dari total aduan.  Hal  ini  tidak  mengherankan dikarenakan  partai  politik  berposisi sebagai  peserta  pemilu  yang  memiliki kepentingan  terbesar  terhadap  hasil
pemilu. Dalam konteks ini, caleg maupun pengurus  partai  politik  membuat  aduan kepada  DKPP  untuk  melaporkan  dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU maupun Bawaslu.  Menurut  wawancara  dengan Didik  Supriyanto,  anggota  DKPP  2020- 2022,  tujuan  dari  pelaporan  ini  bukan untuk  merubah  hasil  perolehan  suara, namun lebih kepada menghukum kesalahan penyelenggara pemilu.
Sumber aduan terbesar kedua berasal dari  kategori  gabungan  berbagai  elemen masyarakat, baik dari masyarakat umum, pengawas  lapangan,  mahasiwa,  aktivis lembaga  sosial  masyarakat  (LSM),  yakni dengan  28  aduan  atau  37%  dari  total aduan. Hal ini dapat dibaca secara positif, bahwa  masyarakat  juga  aktif  melakukan pengawasan  terhadap  proses  pemilu. Partisipasi  masyarakat  menjadi  elemen penting  dalam  penyelenggaraan  pemilu, bukan  hanya  dalam  proses  pemberian suara , namun  juga  dalam  proses pengawasan  pemilu . Selama  ini  tingkat partisipasi  masyarakat  cenderung  dilihat dalam voter  turnout, bukan  dalam bagaimana  masyarakat  turut  serta  aktif berpartisipasi mengawasi jalannya proses penyelenggaraan  pemilu.  Hal  ini  dinilai penting untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
Sumber  aduan  terbesar  ketiga  atau secara  kuantitas  paling  rendah  berasal dari  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) yakni dengan 12 aduan atau 16% dari total aduan.  Catatan  aduan  ini  menunjukan bahwa adanya indikasi kegagalan koordinasi  antar  penyelenggara  pemilu, ketidaksiapan penyelenggara pemilu, dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Ada tiga  pola  umum  dalam  motif  aduan Bawaslu terhadap KPU yakni: 1) KPU tidak menjalankan  rekomendasi  atau  putusan,
2) ketidaksiapan KPU dalam menyediakan logistik  pemilu,  dan  3)  KPU  tidak menjalankan tugas penyelenggaran
Anggota DPR/DPRD , Caleg, &
Pengurus
Partai; 36;
47% Bawaslu ; 12; 16% Lain-Lain (Umum, Pengawas Lapangan, Mahasisw a, LSM,
dll); 28; 37%
Pengadu
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
pemilu  secara  profesional  dan  sesuai aturan.

## 2. Letak Aduan Pelanggaran Kode
Etik
Sumber: Diolah oleh peneliti.
Gambar 2 . Letak aduan dalam putusan DKPP pada kurun waktu April – Desember 2019.
Letak  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu paling  banyak  terletak  di  tahapan penghitungan dan rekapitulasi dengan 50 aduan  atau  66%  dari  total  aduan. Sedangkan  sisanya  yakni  26  aduan  atau 32% dari total aduan bukan berada dalam tahapan  penghitungan  atau  rekapitulasi. Dilihat  dari  sini,  tahapan  penghitungan dan rekapitulasi merupakan tahapan yang paling  rawan  karena  berkaitan  dengan perolehan  suara  yang  menjadi  penentu lolos tidaknya kandidat dalam pemilu.
Pelanggaran dalam tahap penghitungan dan rekapitulasi ini dikategorikan oleh Birch (2011a) sebagai manipulation  of  the  voting  act .  Tindakan manipulation  of  the  voting  act meliputi berbagai bentuk tindakan seperti kegagalan implementasi framework regulation , baik dalam konteks maladministration yang bersifat ketidaksengajaan  maupun electoral  fraud yang bersifat kesengajaan oleh penyelenggara  pemilu.  Magaloni  (2006)
juga menekankan bahwa salah satu tujuan dari electoral fraud adalah mengubah hasil pemilu.  Sehingga  tahapan  rekapitulasi suara menjadi tahapan yang paling rawan terjadinya electoral fraud dalam pemilu.
Sumber: Diolah oleh peneliti.
Gambar 3 . Letak aduan berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam putusan DKPP pada kurun waktu April – Desember 2019 Tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara dibagi menjadi beberapa  tahapan  sesuai  dengan  tingkat pemilihannya. Proses diawali dari
penghitungan  suara  di  tingkat  Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang kemudian dilanjutkan  dengan  rekapitulasi  dan penetapan  hasil  penghitungan  suara  di tingkat  kecamatan,  kabupaten,  provinsi, dan  nasional.  Tahapan  penghitungan  dan rekapitulasi  suara  tertuang  dalam  PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Tahapan,  Program,  dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasar pada data kodifikasi yang  dilakukan  pada  Gambar  3,  letak aduan pelanggaran kode etik pada tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara paling banyak  pada  tahapan  rekapitulasi  tahap kecamatan  yakni  dengan  24  aduan  atau 48%  dari  total  aduan  pada  tahap
Tahapan
Penghitunga n dan Rekapitulasi
Suara; 50;
66% Bukan Tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara; 26; 34% Letak Aduan Pelanggaran Kode Etik Provinsi ; 2; 4% Kabupaten /Kota; 14; Kecamatan; 24; 48% TPS; 10; 20% Letak Aduan Pelanggaran Kode Etik pada Tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara berdasarkan Tahapan Pelaksanaan
Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019
pemungutan  dan  rekapitulasi  suara.  Hal ini mengindikasikan  tahapan  rekapitulasi suara  di  tingkat  kecamatan  menjadi tahapan  paling  rawan.  Letak  aduan pelanggaran  kode  etik  terbesar  kedua pada tahapan pemungutan dan
rekapitulasi  suara  terletak  pada  tahapan kabupaten/kota  dengan  14  aduan  atau 28%  dari  total  aduan  pada  tahap pemungutan dan rekapitulasi suara. Letak aduan  pelanggaran  kode  etik  terbesar ketiga  pada  tahapan  pemungutan  dan rekapitulasi  suara  terletak  pada  tingkat TPS dengan 10 aduan atau 20% dari total aduan  pada  tahap  pemungutan  dan rekapitulasi suara.

## 3. Indikasi Electoral Fraud/ Electoral Maladministration
Sumber: Diolah oleh peneliti.
Gambar 4 . Kategorisasi putusan DKPP berdasar bentuk pelanggarannya pada kurun waktu April – Desember 2019
Indikasi  malpraktik  terbesar  pada tahap rekapitulasi yang dikabulkan dalam putusan  DKPP  terletak  pada electoral maladministration. Sebagaimana  dibahas pada kerangka teoretik, electoral maladminitration lebih disebabkan karena kelalaian  yang  bersifat  teknis  daripada sebuah  kesengajaan  untuk  melanggar hukum.  Beberapa  contoh electoral maladministration adalah tidak ditaatinya prosedur  rekapitulasi  dalam  pemilu, mekanisme perbaikan dokumen
rekapitulasi,  dan  kelengkapan  peserta rapat pleno dalam tahap rekapitulasi.
Indikasi  malpraktik  terbesar  kedua pada  tahap  rekapitulasi  yang  dikabulkan dalam  putusan  DKPP  terletak  pada electoral  fraud yang  mana  merupakan bentuk penyimpangan pemilu yang secara sengaja  dilakukan  untuk  memanipulasi pemilu dan melanggar hukum. Salah satu contoh electoral  fraud dalam  tahap rekapitulasi  suara  adalah  persengkolan antara peserta dan penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi rekapitulasi suara.  Contoh  dalam electoral  fraud yang terungkap adalah praktik pemberian uang kepada  salah  satu  komisioner  KPUD  dari peserta pemilu.

## 4. Hasil Putusan DKPP
Sumber: Diolah oleh peneliti.
Gambar 5 . Persentase hasil putusan DKPP pada kurun waktu April – Desember 2019
Dari 75 putusan DKPP dalam periode April  hingga  Desember  2019,  tercatat bahwa  ada  40  aduan  atau  53%  yang dikabulkan  sebagian,  1  aduan  atau  1% yang  dikabulkan  sebagian,  dan  24  aduan atau  46%  yang  ditolak  seluruhnya. Dikabulkan  dan  tidaknya  sebuah  aduan tergantung  kekuatan  pembuktian  dari pengadu  maupun  teradu.  Setiap  petitum
9 20 Electoral Fraud Electoral Maladministration Ditolak Seluruhn ya; 34; Dikabul kan
Sebagia n; 40;
53% Dikabulkan
Putusan DKPP
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
pengadu  harus  dapat  dibuktikan  dan dikonfrontasi  dengan  pembelaan  dan bukti dari teradu. Jika aduan diputus untuk dikabulkan  sebagian,  berarti  sebagian aduan  pengadu  terbukti  kebenarannya. Jika  aduan  diputus  untuk  dikabulkan seluruhnya,  berarti  seluruh  aduan pengadu
terbukti kebenarannya.
Sedangkan jika ditolak seluruhnya, berarti seluruh  aduan  pengadu  tidak  terbukti kebenarannya.
Sumber: Diolah oleh peneliti.
Gambar 6 . Jumlah sanksi putusan DKPP berdasarkan bentuknya
Setidaknya ada lima jenis sanksi yang diberikan  DKPP  kepada  penyelenggara pemilu sebagai teradu jika melanggar kode etik  kepemiluan,  yakni  peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara, pemberhentin tetap, dan tidak memenuhi  syarat  penyelenggara  pemilu. Dari  75  putusan  DKPP  yang  dianalisis, terdapat  23  putusan  yang  memberikan sanksi  peringatan,  empat  putusan  yang memberikan  sanksi  peringatan  keras, enam  sanksi  yang  memberikan  sanksi peringatan/peringatan  keras  dan/atau pemberhentian sementara/tetap, dan dua putusan  yang  memberikan  sanksi  tidak memenuhi  syarat  sebagai  penyelenggara
pemilu. Menurut wawancara dengan Didik Supriyanto,  anggota  DKPP  2020-2022, penentuan  sanksi  yang  diberikan  DKPP kepada  penyelenggara  pemilu  sangat tergantung  dengan  jenis  kode  etik  yang dilanggar  dan  dampak  yang  diakibatkan dari perbuatan penyelenggara pemilu. Jika pelanggaran  menyangkut  pengubahan hasil  penghitungan  suara  sehingga berpengaruh terhadap keterpilihan kandidat,  maka  DKPP  dapat  memberikan sanksi pemecatan. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara yang disebabkan  kelalaian,  maka  DKPP  akan memberikan sanksi peringatan.
Relasi Kuasa di dalam Penyelenggaraan Pemilu:  Studi  pada  Daerah-daerah
Pilihan
Banyaknya  aduan  pelanggaran  etik penyelenggara pemilu di level kecamatan dan  kabupaten/kota  ke  DKPP  di  tahapan rekapitulasi suara, menandakan rawannya malpraktik  pemilu  di  tahapan  tersebut. Sekalipun  proses  rekapitulasi  manual  di kedua tingkatan tersebut dilakukan secara terbuka,  dalam  hal  ini  partai  politik peserta  pemilu,  saksi,  pengawas  pemilu, pemantau  pemilu,  hingga  publik  dapat menyaksikan proses rekapitulasi perolehan suara tersebut, pada realitasnya potensi pelanggaran pemilu dalam bentuk perubahan  angka-angka  perolehan  suara hasil  pemilu  kerap  terjadi  pada  dua tingkatan  tersebut.  Berdasar  pada  hasil analisis terhadap putusan DKPP
sebelumnya  dan  juga  data  sekunder  lain, studi ini paling tidak berhasil menemukan dan  menelaah  lebih  dalam  kasus malpraktik pemilu di empat daerah, yakni: Kabupaten  Bekasi,  Kabupaten  Sleman, Kabupaten Manokwari, dan Kota Batam. Kasus  malpraktik  pemilu  pada  level kecamatan  terjadi  di  Kabupaten  Bekasi dan  Kabupaten  Sleman.  Di  Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hasil penyidikan yang
23 4 6 6 2 Sanksi Putusan DKPP Peringatan Peringatan Keras
dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menemukan terjadi perbedaan hasil rekapitulasi suara di  tingkat  kabupaten  dengan  kecamatan, dimana  PPK  Cikarang  Barat  terbukti menghilangkan  dokumen  C1  hologram (wawancara,  Abdullah  Dahlan,  Ketua Bawaslu Jawa Barat, 16 September 2020).
Berdasarkan hasil persidangan di
Pengadilan Negeri Cikarang, terdapat lima orang anggota PPK yang terlibat di dalam penghilangan dokumen C1 hologram di 12 TPS di Desa Telaga Murni.
Penemuan kasus manipulasi suara ini pertama  kali  diadukan  oleh  Dewan Pengurus  Daerah  (DPD)  Partai  Nasional Demokrat  (Nasdem)  Kabupaten  Bekasi kepada Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti  melalui  mekanisme  dan prosedur  penagakan  hukum  pemilu  yang diatur  dalam  undang-undang  pemilu (Radarbekasi.id,  2019).  Dikonfirmasi kepada  Ketua  Bawaslu  Jawa  Barat  dalam wawancara,  kasus  tersebut  memang masih  dalam  kategori  maladministrasi pemilu di mana pelanggaran lebih bersifat teknis.  Akan  tetapi,  tambahnya,  menjadi pertanyaan bagaimana bisa PPK setempat melakukan  penghilangan  dokumen  C1 secara  sengaja  tanpa  adanya  relasi  atau hubungan  kepentingan  yang  lebih  jauh. Kasus  ini  akhirnya  berakhir  dengan adanya  putusan  Pengadilan  Negeri Kabupaten Bekasi yang memvonis kelima PPK  dengan  hukuman  penjara  masing- masing  selama  dua  bulan  dan  denda sebesar Rp. 10 juta.
Berbeda dengan kasus yang terjadi di Kabupaten  Bekasi,  di  Kabupaten  Sleman, Yogyakarta, salah satu anggota PPK divisi data  di  Kecamatan  Depok  terbukti melakukan electoral  fraud dalam  bentuk memanipulasi perolehan suara. Terdakwa melakukan manipulasi data dan pengubahan  hasil  perolehan  suara  dari PPP, Partai Nasdem, Partai Berkarya, dan Nasdem  pada  Pemilu  2019.  Pengubahan
perolehan  suara  terungkap  pada  rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Sleman  pada  8  Mei  2019.  Saat  itu,  saksi dari  PPP  memprotes  hasil  rekapitulasi yang berbeda dengan hasil perhitungan di kecamatan.  Protes  itu  ditanggapi  dengan membuka  dokumen  DA1  Plano  tingkat kecamatan  yang  kemudian  dugaan manipulasi dan enghiangan suara tersebut akhirnya  terbukti  (wawancara,  Trapsi Haryadi, Ketua KPUD Sleman, 7 November 2020).
Tindakan  yang  dilakukan  terdakwa menyebabkan  ribuan  suara  hilang  dan berpindah  ke  partai  lain.  Dalam  uraian surat  putusan  hakim,  menjabarkan  jika terdakwa  telah  mengubah  perolehan suara PPP, dari 2.929 suara menjadi 1.421 suara,  Partai  Berkarya  dari  620  menjadi 460  suara  dan  Perindo  dari  664  menjadi 339  suara.  Sementara  itu,  Nasdem berubah  dari  5.067  menjadi  7.033  suara. Terdakwa  terbukti  melanggar  Pasal  551 UU  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu. Terdakwa sebagai anggota PPK dan/ atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan  berubahnya  berita  acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat bulan dengan masa percobaan enam bulan, dan pidana denda Rp  5.000.000,-  subsider  tiga  bulan kurungan (Kompas.com, 2019).
Perbedaan hasil rekapitulasi perolehan  suara  terjadi  juga  di  level kabupaten/kota. Di Kota Batam, Kepulauan Riau, salah satu calon anggota legislatif  dari  Partai  Amanat  Nasional (PAN) melaporkan mengalami pengurangan  hasil  pemilu  sebanyak  13 suara  pada  saat  rekapitulasi  perolehan suara di level Provinsi. Dalam Rapat Pleno yang  dilaksanakan  pada  hari  Minggu tanggal  12  Mei  2019,  KPU  Kota  Batam mengeluarkan  Berita  Acara  Nomor 78/PL.01.7-BA/2171/KOTA/V/2019 tentang  Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
Suara  di  Tingkat  Kabupaten/  Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB KPU), dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan  Perolehan  Suara  atas  nama Syamsuri  dengan  total  perolehan  suara sebanyak 4119 suara. Namun pada Pleno Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Suara Tingkat  Provinsi  yang  dilaksanakan  pada hari  Senin  tanggal  13  Mei  2019,  hasil perolehan  suara  tersebut  berubah
sebagaimana  tertuang  Berita  Acara Nomor: 134/PL.01.7- BA/21/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil  Penghitungan  Perolehan  Suara
Ditingkat  Provinsi  Pemilihan  Umum Tahun  2019  (MODEL  DC-KPU),  Calon Anggota  legislatif  atas  nama  Syamsuri memperoleh  Total  Perolehan  Suara sebesar 4106 suara.
Tabel 1 . Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Amanant Nasional pada DB 1 DPRD Provinsi Dapil Kepri 4 dan DC 1 DPRD Provinsi Dapil Kepri 4 No Nama Partai dan Calon DB 1 DPRD Provinsi DC 1 DPRD Provinsi 1 Danir 3714 3714 2 Dra. H. Titin Nurbaini Djeng Ayu, S.Ag., MM. 1474 1474 3 Ir. H.M. Nursyafriadi., M.Si. 1979 1992 4 H. Syamsuri, S.T., M.Si 4119 4106 5 Harni Subhiarni S.E. 442 442 6 Hendri Mulya 1057 1057 7 Massiara Alias S.E. 378 378 Sumber: Diolah dari www.dkpp.go.id. Akibat perbedaan perolehan suara ini, calon anggota legislatif tersebut
melaporkan anggota KPU Kota Batam dan KPU  Provinsi  Kepulauan  Riau  ke  DKPP yang berujung pada pemecatan ketua dan empat  anggota  KPU  Kota  Batam.  Dalam putusanya  DKPP  menilai  teradu  tidak mampu  teradu  anggota  KPU  Kota  Batam tidak  mampu  mempertanggungjawabkan perubahan perolehan suara pada formulir Model  DB-1  yang  tidak  sesuai  dengan formulir  Model  DAA1  dan  DA-1.  Para teradu  tidak  melakukan  upaya  apapun untuk membuktikan tidak adanya perubahan  dan  perbedaan  perolehan suara  hasil  pemilu  yang  dengan  sengaja tidak  menghadirkan  formulasi  DAA1- DPRD  Provinsi  dan  formulir  model  DA1- DPRD provinsi merupakan tindakan yang melanggar  prinsip  kepastian  hukum,
profesional,  dan  akuntabel  (dkpp.go.id, 2019).
Serupa  dengan  kasus  Kota  Batam, dugaan  perubahan  suara  yang  terjadi sesama calon anggota legislatif dalam satu partai  politik  terjadi  jugai  di  Kabupaten Manokwari,  Papua  Barat.  Perbedaan perolehan  suara  terjadi  pada  dua tingkatan  yakni  di  leve  distrik  dan kabupaten.  Perbedaan  perolehan  suara pada level distrik diadukan oleh salah satu calon anggota legislatif dari Partai Hanura. Dalam  Putusan  DKPP  Nomor  278-PKE- DKPP/VIII/2019  pengadu  menjelaskan bahwa  adanya  penggelembungan  suara kepada koleganya calon anggota legislatif nomor  urut  satu  di  beberapa  TPS  yang melibatkan  oknum  Panitia  Pemilihan Distrik (PPD) Manokwari Selatan. Penggembosan  suara  diduga  mencapai 819  suara  yang  disinyalir  menyebabkan turunya  peringkat  suara  terbanyak
pengadu  yang  semula  pertama  menjadi kedua.
Selain itu, calon anggota DPRD Papua Barat  dari  PAN  mengadukan  adanya pengurangan  suara  miliknya  di  DIstrik Manokwari  Barat.  Menurutnya,  terdapat kesepakatan  antara  Ketua  DPD  PAN Manokwari  dengan  KPUD  Manokwari pada  tahapan  rekapitulasi  suara  untuk mengubah  perolehan  suara  sehingga pengadu  mengalami  pengurangan  suara yang  berakibat  pada  kegagalan  PAN mendapatkan  kursi  di  dapil  tersebut. Tidak  hanya  itu,  dalam  aduannya  dia mengungkapkan  terdapat  salah  satu komisioner  KPU  Kabupaten  Manokwari meminta uang sebesar Rp. 50 juta kepada pengadu.  Berdasarkan  Putusan  DKPP
Nomor
278-PKE-DKPP/VIII/2019 menjatuhkan  sanksi  berupa  peringatan keras  kepada  Aplena  Rumaikeuw  selaku anggota KPU Kabupaten Manokwari.

## Elaborasi  dan  Diskusi:  Usaha  untuk Membaca  Celah  Malraktik  Pemilu  di Indonesia
Berdasarkan  empat  studi  kasus tersebut,  keberadaan  malpraktik  pemilu pada
tahapan penghitungan dan rekapitulasi  suara  dapat  dilihat  dalam beberapa  pola  penting.  Pertama,  tahapan rekapitulasi  suara  yang  melibatkan penyelenggara  pemilu ad-hoc cenderung lebih  rawan  malpraktik  pemilu.  Tahapan rekapitulasi  suara  berjenjang  di  empat pemilu  sebelumnya  (1999,  2004,  2009, dan 2014) di mulai dari TPS ke PPS di level desa  sebelum  ke  kecamatan.  Namun, Undang-Undang  7  Tahun  2017  tentang pemilu menghapus ketentuan rekapitulasi perolehan  suara  di  desa  yang  salah  satu tujuannya  adalah  untuk  meminimalisir praktik  manipulasi  suara  di  level  desa yang  kerap  terjadi.  Akan  tetapi  faktanya penghapusan  tahapan  rekap  di  desa sedikit  banyak  berpengaruh  terhadap
semakin  rawannya  rekapitulasi  suara  di level kecamatan.
Kedua,  rawannya  malpraktik  pemilu dalam rekapitulasi suara berjenjang selain disebabkan  faktor  lemahnya  integritas penyelenggara pemilu, hal ini disebabkan juga oleh rendahnya partisipasi masyarakat  untuk  mengawasi.  Tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi suara di Indonesia seluruhnya dilakukan secara manual dengan membuka surat suara satu per  satu  di  levae  TPS  dan  membuka dokumen  C1  di  level  kecamatan  secara terbuka.  Pada  level  TPS,  keterlibatan pemilih untuk menyaksikan penghitungan suara  cenderung  tinggi  yang  terbukti pasca  waktu  pemungutan  suara  ditutup pukul  13.00,  pemilih  kembali  datang  ke TPS untuk menyaksikan proses penghitungan  suara  yang  dilakukan  oleh KPPS.  Sehingga  terjadi  pengawasan partisipatif  yang  dilakukan  oleh  pemilih yang  meminimalisir  upaya  malpraktik pemilu  dengan  merubah  hasil  pemilu. Sayangnya situasi ini tidak terjadi di level kecamatan  dan  kabupaten/  kota.  Hal  ini karena  semakin  berjaraknya  proses rekapitulasi  suara  di  jenjang  berikutnya dengan  pemilih  yang  berbeda  dengan penghitungan  suara  di  TPS  yang  sangat dekat dengan pemilih. Hal ini dikonfirmasi oleh anggota DKPP:
“ Mengapa  terjadi  pengubahan hasil penghitungan suara di
kecamatan?  Itu  karena  pada  saat dilakukan  rekapitulasi,  masyarakat sudah tidak melihat lagi. Yang datang di  situ  adalah  saksi  partai,  kalau kitabicara  pemilu  legislatif  ya, kemudian Panwas, dan PPS atau PPK. Kalau  di  level  desa  kan  namanya pengawas  lapangan,  di  kecamatan pengawas  kecamatan” (wawancara, Didik Supriyanto, Anggota DKPP RI, 18 September 2020).
Ketiga, terjadinya perubahan perolehan  suara  pemilu  dalam  tahapan
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
rekapitulasi  tidak  hanya  selalu  dilandasi atas  motif  transaksional  dalam  bentuk materi,  namun  juga  persengkongkolan untuk  memperoleh  kursi  legislatif. Berangkat  dari  tingginya  kerawanan  di tingkat kecamatan, peran aktor-aktor pada tingkatan  tersebut  sangat  signifikan  di dalam  malrapktik  pemilu.  Dikonfirmasi dalam  beberapa  wawancara  dengan narasumber,  dibutuhkan  setidaknya  dua prasyarat  untuk  terjadi  malpraktik  di tingkat kecamatan: 1) ada keinginan dari saksi  partai  yang  ingin  mengubah perolehan  suara;  dan  2)  ada  persetujuan dari PPS maupun PPK yang bersekongkol dengan  Panwascam.  Kedua  elemen  ini menjadi  penting  dan  sebagai  bentuk electoral fraud, di mana terjadi kesengajaan dari kedua belah pihak untuk merubah hasil pemilu. Hal ini dikonfirmasi oleh  anggota  DKPP, “Pengubahan  hasil penghitungan  suara  terjadi  manakala keinginan  mengubah  suara  dari  saksi  itu mendapat  persetujuan  dari  PPS  maupun PPK,  Panwas  Lapangan  maupun  Panwas Pemilih.”  Meski  tidak  bisa  teridentifikasi peran saksi partai di dalam penyimpangan pemilu dalam pendalaman kasus sebelumnya, beberapa temuan menunjukkan peran sentral PPK di dalam memanipulasi  suara  yang  sejalan  dengan penyataan dari narasumber tersebut.
Keempat,  pola electoral  fraud yang terjadi  dalam  tahap  rekapitulasi  suara  di tingkat  kecamatan  terjadi  tidak  hanya antar  partai,  tapi  juga  kebanyakan  antar kandidat dalam internal partai. Setidaknya ada  beberapa  variabel  yang  mendorong tindakan  tersebut:  1)  Adanya  pergeseran peran saksi, terutama setelah diterapkannya sistem pemilu proporsional  terbuka,  yang  semula merepresentasikan partai menjadi kandidat  secara  personal.  Pergeseran  ini menjadikan  masing-masing  saksi  lebih
“mengamankan” suara kandidatnya ketimbang suara partai secara
keseluruhan; 2) Pergeseran peran saksi ini memuka  peluang  manipulasi  antar kandidat,  di  mana  mereka  yang  memiliki peluang  lebih  rendah  biasanya  akan menawarkan suara yang diperoleh untuk diberikan kepada kandidat yang memiliki peluang  lebih  tinggi;  3)  Kesepakatan tersebut biasanya diiringi dengan transaksi dark money untuk penyelenggara maupun penggantian biaya kampanye yang telah dikeluarkan kandidat; sebagian ataupun keseluruhan.
Hal ini pun dikonfirmasi oleh Abdullah Dahlan, Ketua Bawaslu Jawa Barat, dalam wawancara  bahwa  terdapat  multi-aktor yang  berkepentingan  dan  menginterfensi tahapan  penghitungan  dan  rekapitulasi suara  karena  masing-masing  kandidat bertarung dengan kandidat lainnya bukan hanya  antar  partai,  melainkan  juga  di internal  partai.  Banyaknya  aktor  di belakang  layar  yang  terlibat,  utamanya pada  tingkat  kecamatan  di  mana pengawasan masyarakat berkurang, memudahkan terjadinya kasak-kusuk antar kandidat  di  internal  partai.  Lebih  lanjut, berdasar pada temuan dalam pendalaman kasus sebelumnya, kasus manipulasi suara yang terjadi di Kota Batam dan Kabupaten Manokwari menunjukkan adanya
persoalan  perselisihan  suara  antar kandidat yang berakibat pada berubahnya urutan perolehan suara terbanyak. Namun demikian,  manipulasi  antar  partai  masih juga terjadi, jika kita melihat temuan kasus manipulasi  suara  di  Kabupaten  Sleman yang menguntungkan salah satu partai dan merugikan perolehan suara partai lainnya.
Kelima, meski secara statistik malpraktik  pemilu  yang  terjadi  lebih cenderung berbentuk electoral maladministration dan  lebih  sedikit  yang mencapai electoral  fraud ,  temuan  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kemampuan  pengawasan,  baik  secara kelembagaan manajemen kepemiluan atau electoral management body (EMB) maupun
secara  lebih  luas  dengan  melibatkan masyarakat,  masih  sangat  terbatas  dalam mengungkap korupsi elektoral dan korupsi politik yang terjadi. Sistem keadilan pemilu ( electoral  justice  system )  di  Indonesia dirasa  masih  belum  maksimal  dalam mengusut  kasus  pidana  pemilu  yang terjadi  adalah  salah  faktor  dari  masih terjadinya  pelanggaran  pemilu  yang meruskan integritas pemilu di Indonesia.

## Penutup
Sebagaimana  dibahas  sebelumnya, malpraktik  dan electoral  fraud termasuk ke  dalam electoral  corruption maupun korupsi  politik . Korupsi  politik  dalam penelitian  ini  tidak  hanya  dibatasi  pada tindakan  jual-beli  suara (vote  buying) antara  pemilih  dengan  peserta  pemilu, namun  lebih  luas  daripada  hal  tersebut. Korupsi  politik  didefinisikan  sebagai praktek  menyimpang  dari  prinsip  dasar pemilu demokratis yang melibatkan relasi antara  penyelenggara  pemilu  dengan peserta  pemilu.  Ketika  tahapan  pemilu diselenggarakan  dengan  mangabaikan prinsip  profesionalitas  dan  imparsialitas, terbuka  ruang abuse  of  power yang  bisa mengintervensi  hasil  pemilu  untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu.
Berdasar pada hasil analisis, peneitian
ini menunjukan bahwa tahapan penghitungan  dan  rekapitulasi  suara menjadi salah satu tahapan yang menjadi titik  rawan  terjadinya  malpraktik  dalam pemilu.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari krusialnya  tahapan  penghitungan  dan rekapitulasi  suara  yang  menentukan menang  dan  kalahnya  kandidat  dalam kontestasi  elektoral.  Malpraktik  pemilu tersebut melibatkan penyelenggara pemilu  dan  terjadi  di  semua  tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota,  maupun  provinsi.  Dari semua tingkatan tersebut, penulis menunjukan  bahwa  tahapan  rekapitulasi
yang melibatkan panitia pemilihan ad-hoc seperti  di  tingkat  kecamatan  merupakan tahapan paling rawan terjadinya malpraktik  pemilu.  Hal  ini  dikarenakan tingkat  kecamatan  merupakan  fase perpindahan  dari  proses  penghitungan suara ke proses rekapitulasi suara. Selain itu,  minimnya  aktor  yang  telibat  dalam pengawasan  dan  ketidakhadiran  publik menjadi  faktor  lain  yang  meningkatkan kerawanan.  Validitas  terhadap  hasil rekapitulasi  suara  merupakan  isu  utama dari aduan kode etik yang masuk ke DKPP.
Dalam  hal  ini,  dapat  dilihat  bahwa semakin  rendah  partisipasi  publik  untuk ikut  mengawasi  proses  rekapitulasi semakin rawan terjadi malpraktik pemilu. Penghitungan  suara  di  TPS  yang  tidak hanya disaksikan oleh penyelenggara dan saksi partai politik, melainkan disaksikan secara langsung oleh pemilih, berdampak pada tertutupnya ruang upaya manipulasi suara. Sekalipun setiap tahapan rekapitulasi  suara  di  pemilu  Indonesia dilakukan secara terbuka, namun semakin tinggi  level  rekapitulasi  semakin  minim publik  untuk  ikut  terlibat  menyaksikan langsung  proses  rikapitulasi  karena terkendala  jarak,  sehingga  kerawanan akan manipulasi suara terjadi.
Berikutnya, peralihan sistem kepemiluan  dari  proposional  tertutup menjadi  proporsional  terbuka  membuka peluang kompetisi baru yang semula antar kandidat  antar  partai  menjadi  antar kandidat  di  internal  partai.  Hal  ini bedampak pada malpraktik pemilu dalam bentuk manipulasi suara yang tidak hanya terjadi  antar  partai  politiknamun  juga terjadi  di  internal  partai  politik  dengan merubah  perolehan  suara  antar  calon anggota legislatif di partai yang sama dan satu  daerah  pemilihan  yang  sama. Perebutan  kursi  legislatif  dalam  sistem proporsional  daftar  terbuka  menuntut setiap  calon  anggota  legislatif  di  setiap partai  politik  untuk  memperoleh  suara
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
terbanyak. Dampaknya, kompetisi perebutan suara bukan hanya terjadi antar partai  melainkan  sesama  calon  anggota legislatif di internal partai politik.
Guna meminimalisir malpraktik pemilu  yang  berujung  pada  korupsi politik,  kiranya  terdapat  beberapa rekomendasi  perbaikan  kedepan  dari penelitian  ini.  Pertama,  pengawasan pemilu perlu dievaluasi
secara kemampuan  dan  sistemnya,  mengingat adanya  keterbatasan  sumber  daya manusia  dengan  minimnya  jumlah personel  panitia  pengawas  baik  di  TPS maupun  di  kecamatan.  Penguatan  ini diasumsikan  akan  memperkuat  sistem pengawasan  berjenjang  yang  menjadi tumpuan  Bawaslu  di  dalam  melakukan tugasnya.
Kedua, secara kelembagaan, kelembagaan di dalam penegakan hukum pemilu  juga  perlu  untuk  dievaluasi.  Pada aspek ini desain keadilan pemilu ( electoral justice ) harus secara responsif, efektif, dan efisien  mampu  melakukan  penegakan hukum  terhadap  manipulasi  suara  di pemilu.  Sentra  Gakkumdu  belum  cukup efektif melakukan investigasi dan penyelesaian  kasus  yang  melibatkan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dalam  manipulasi  suara  di  tahapan rekapitulasi suara di pemilu. Pada sisi lain, sistem  pengawasan  berjenjang  dan terlembagakan di Bawaslu mulai dari level TPS sampai dengan level pusat harus lebih diperkuat  dalam  meminimalisir  upaya malpraktik pemilu.
Ketiga,  dalam  pendekatan electoral governance , pemanfaatan teknologi pemilu dalam bentuk electronic recapitulation (e-recap) sering  kali dijadikan  rujukan  untuk  meminimalisir campur  tangan  manusia  terhadap  upaya manipulasi  perolehan  suara  melalui pemilu. Dalam hal ini, diperlukan payung hukum yang lebih kuat dalam menerapkan e-recap sebagai  instrumen  yang  sah  di
dalam  tahapan  pemilu.  Namun  demikian, pemanfaatan  teknologi  informasi  jangan sampai  menutup  ruang  dan  akses  bagi publik  untuk  ikut  serta  memantau  dan mengawasi  secara  langsung  proses rekapitulasi  pemilu.  Ruang  partisipasi publik  yang  terbuka  untuk  ikut  serta memantau  dan  mengawasi  proses rekapitulasi  suara  sangat  penting  guna membangun legitimasi hasil pemilu.

## Referensi
Allen, N. (2014). From patronage machine to  partisan  melee:  Subnational corruption and the evolution of the Indonesian  party  system. Pacific Affairs 87 (2): 221-245, https://www.jstor.org/stable/435908 73.
Aspinall,  E.  (2015).  Oligarchic  Populism: Prabowo  Subianto’s  Challenge  to Indonesian  Democracy. Indonesia 9:1-28.
Aspinall,  E.,  &  Berenschot,  W.  (2019). Democracy  for  Sale:  Pemilihan Umum,  Klientelisme,  dan  Negara  di Indonesia. Yayasan  Obor  Indonesia. Jakarta.
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan  klientelisme  pada  pemilu legislatif 2014. PolGov. Yogyakarta.
Bader, M. (2012). Trends and patterns in in electoral  malpractice  in post-Soviet Eurasia. Journal  of  Eurasian  Studies
3: 49-57.
Baghdasaryan, V., Iannantuoni, G., Maggian,  V.  (2018).  Electoral  fraud and voter turnout: An experimental study. European  Journal  of  Political Economy 58: 203-219, https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco. 2018.12.001.
Black,  H.  (1968). Black’s  Law  Dictionary Fifth  Edition. West  Publishing  Co . New York.
Bowler,  S.,  Brunnel,  T.,  Donovan,  T.,  &
Gronke, P. (2015). Election administration  and  perceptions  of fair elections. Electoral Studies 38: 1-
9, http://dx.doi.org/10.1016/j.electstu d.2015.01.004.
Bratton, M., Dulani, B., & Masunungure, E. (2016).  Detecting  manipulation  in authoritarian  elections:  Survey- based  methods  in  Zimbabwe.
Electoral Studies 42: 10-21, https://doi.org/10.1016/j.electstud.
2016.01.006.
Brich,  S.  (2011a). Electoral  Malpractice.
Oxford University Press. New York.
__________. (2011b). Briefing Paper: Electoral  Corruption .  Institute  for
Democracy & Conflict Resolution.
Casas,  A.,  Diaz,  G.,  &  Trindade,  A.  (2017). Who monitors the monitor? Effect of party  observers  on  electoral outcomes. Journal of Public Economics 145: 136-149, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco. 2016.11.015. CNN Indonesia. (2019). Rekapitulasi Suara Pemilu  Tingkat  Kecamatan  Mulai Hari Ini , diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20190419105630-32- 387823/rekapitulasi-suara-pemilu- tingkat-kecamatan-mulai-hari-ini. 15 September 2020.
DKPP RI. (2019). DKPP Berhentikan Ketua dan  Anggota  KPU  Kota  Batam , diakses dari: https://dkpp.go.id/dkpp- berhentikan-tetap-ketua-dan- anggota-kpu-kota-batam/ 20
September 2020.
Frank, R. & Coma, F. (2017). How election dynamics  shape  perceptions  of electoral  integrity. Electoral  Studies 48: 153-165, https://doi.org/10.1016/j.electstud. 2017.05.007. Fukuoka,  Y.  (2013).  Oligarchy  and Democracy in Post-Soeharto Indonesia. Political  Studies  Review 11: 52-64, https://doi.org/10.1111/j.1478-
9302.2012.00286.x.
Hadiz,  V.  (2001).  Capitalism,  oligarchic power  and  the  state  in  Indonesia. Historical  Materialism 8(1):  119- 151, https://www.doi.org/10.1163/1569 206X-00801005.
Held,  D.  (2006). Models  of  Democracy. Polity Press. Cambridge.
Husin, L. & Al Akbar, N. (2019). Beyond the Binary Logic of Populist Articulations  in  2019  Indonesian Election: A Post-Structuralist Analysis of ‘Sexy Killers’ Documentary. Central  European Journal of International and Security Studies 13(4): 411 – 431, h ttp://www.cejiss.org/issue- detail/beyond-the-binary-logic-of- populist-articulations-in-2019- indonesian-election .
Kompas.com.  (2019). Divonis  4  Bulan Karena  Ubah  Perolehan  Suara, Petugas  PPK  Ini  Tak  Diketahui . Kompas. https://yogyakarta.kompas.com/rea d/2019/07/12/21455481/divonis-4- bulan-karena-ubah-perolehan- suara-petugas-ppk-ini-tak-diketahui. 15 September 2020.
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019 di Wilayah  Kerja  KBRI  Kuala  Lumpur, Nomor: 067/PanwasluLN- KualaLumpur/HK.0101/IV/2019. Leemann,  L.  &  Bochsler,  D.  (2014).  A systematic  approach  to  study
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
electoral fraud. Electoral Studies 35: 33-47, http://dx.doi.org/10.1016/j.electstu d.2014.03.005.

## Lehoucq,  F.  (2003).  Electoral  Fraud:
Causes,  Types,  and  Consequences. Annual  Review  Political  Science Journal 6(1): 233-256, https://doi.org/10.1146/annurev.po lisci.6.121901.085655.
Magaloni, B. (2006). Voting for autocracy: Hegemonic  party  survival  and  its demise  in  Mexico .  Cambridge University Press. Cambridge.
________________.  (2010).  The  game  of electoral  fraud  and  the  ousting  of authoritarian rule. American Journal of  Political  Science 54(3):  751-765, https://doi.org/10.1111/j.1540- 5907.2010.00458.x.
Mietzner,  M.  (2015a). Reinventing  Asian Populism:  Jokowi’s  Rise,  Democracy, and Political Contestation in Indonesia. East-West Center. Honolulu. ________________.  (2015b).  Dysfunction  by design: Political finance and corruption  in  Indonesia. Critical Asian Studies 47(4): 587-610. ________________. (2007c). Party financing in post-Soeharto  Indonesia:  between state subsidies and political corruption. Contemporary Southeast
Asia 29(2): 238-263.
Muhtadi,  B.  (2019). Vote  Buying  in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery. Palgrave Macmillan. Basingstoke. ________________. (2020). Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Paca-Orde Baru. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta. Neuman,  L.  (1997). Social  Research Methods. Needham Heights: Allyn & Bacon.
Norris,  P.  (2013a).  Does  the  world  agree about  standards  of  electoral integrity? Evidence for the diffusion of global norms. Electoral Studies 32: 576-588, http://dx.doi.org/10.1016/j.electstu
d.2013.07.016.
___________.  (2013b).  The  new  research agenda  studying  electoral  integrity. Electoral  Studies 32:  563-575, http://dx.doi.org/10.1016/j.electst ud.2013.07.015.
P Norris.  (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge University Press. New York. Ong,  E.  (2018).  Electoral  manipulation, opposition  power,  and  institutional change:  Contesting  for  electoral reform  in  Singapore,  Malaysia,  and Cambodia. Electoral Studies 54: 159- 171, https://doi.org/10.1016/j.electstud. 2018.05.006.
Orr,  G.  (2006).  Suppressing  Vote  Buying: the “War” on Electoral Bribery from 1868. The  Journal  of  Legal  History , 27 (3): 289-314, https://doi.org/10.1080/014403606 01041142. Paskarina, C. (2018). Korupsi Politik dalam
Kompetisi  Elektoral. Prisma 37(3): 37-50, http://prismajurnal.com/issues.php? id={8BE884A7-4FCD-5168-10D7- 3AD7E7B9CC5D}&bid={3EFE2EA0- 2E3F-29AB-4C05-A1CCABEA1516}.
Przeworski, A. (1991). Democracy and the market:  Political  and  economic reforms in Eastern Europe and Latin America .  Cambridge  University Press. Cambridge.
Radar  Jogja.  (2019). Anita  Divonis Hukuman  Percobaan .  Radar  jogja.
https://radarjogja.jawapos.com/201
9/07/13/anita-divonis-hukuman- percobaan/ . 16 September 2020.
Republika.co.id. (2019). KPU Tidak Hitung Surat Suara Metode Pos di Malaysia . Republika. https://nasional.republika.co.id/beri ta/nasional/politik/pq2w3m428/kp u-tidak-hitung-surat-suara-metode- pos-di-malaysia . 16 September 2020. Schedler,  A.  (2002).  The  nested  game  of democratization by elections, International Political Science Review 23(1): 103-122, https://doi.org/10.1177%2F019251 2102023001006.
Simpser, A. (2013). Why governments and parties manipulate elections: theory, practice, and implications . Cambridge University Press. Cambridge.
Sjoberg, F. (2016). Bring the Party Back in:
Institutional  Design  for  ‘Smart Election Fraud’. Electoral Studies 44: 307-318, https://doi.org/10.1016/j.electstud. 2016.06.015.
Tempo.co.  (2019). Kronologi  Penemuan Surat  Suara  Tercoblos  di  Malaysia . Tempo. https://nasional.tempo.co/read/119
5269/kronologi-penemuan-surat- suara-tercoblos-di-
malaysia/full&view=ok . 16
September 2020.
Tirto.id.  (2019). KPU  Ungkap  Sebab Rekapitulasi  Suara  di  Kecamatan Butuh  Waktu  Lama ,  Tirto.id. https://tirto.id/kpu-ungkap-sebab- rekapitulasi-suara-di-kecamatan- butuh-waktu-lama-dno1. 15 September 2020.
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari