## MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN
Oleh: Mohammad Maiwan 

## ABSTRACT
This  study discusses ethical  theory. The method used  is  descriptive analysis  with  a qualitative approach. Ethics affirms the principles of behavior that must be carried out by individuals to adjust to the good they receive. We know several ethical theories, namely:  First,  sosial  morality  theory.  This  theory  states  that  society  is  the  most authorized  in  describing  sosial  truth.  Something  that  is  considered  good  or  bad, appropriate or inappropriate, moral or immoral if it is in harmony with values, norms, and law in society. Second, personality virtue theory. This theory argues that efforts to develop morals must lead to the formation of noble and best character. Problems that are more emphasized are individual or human dimensions, and not actions. Third, teleological theory. This theory states that good or bad actions depends on the goals achieved.  An  action  that  means  good,  but  does  not  produce  anything  meaningful, according to this theory is not called good. The theory emphasizes the impact of the actions. Teleological theory divided into two school of thought, namely; utilitarianism and  egoism.  Fourth,  deontology  theory.  This  theory  confirms  that  good  or  bad behavior is not assessed based on its impact, but because of obligation. The behavior is  never  good  because  the  results  are  good,  but  only  because  they  are  needed.  So determining value is a good, right, and moral are from characteristic actions.
Keywords: Ethics, morals, theory.
Pendahuluan Pembahasan  tentang  teori etika amat penting dilakukan mengingat dalam setiap sepak terjang kehidupan  kita  senantiasa  berkaitan dengan  individu  dan  kelompok  lain. Perbedaan-perbedaan  dalam  sikap, nilai,  dan  pandangan  membawa implikasi pada hubungan sosial yang lebih  luas.  Dewasa  ini,  dalam kehidupan  manusia  modern  yang
 Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
berkembang pesat, aspek-aspek yang menyangkut dimensi etika seringkali terabaikan  dalam  praktek  kehidupan nyata.  Meskipun  orang  menggebu- gebu berbicara tentang etika moral di sepanjang  segi-segi  kehidupan,  baik ekonomi,  politik,  sosial,  pendidikan, budaya,  teknologi,  dan  lain-lain, tetapi  hakikatnya  praktek  kehidupan kita belum sepenuhnya sejajar dengan etika moral ideal yang diharapkan.
Adanya  pergeseran  orientasi dan  cara  pandang  manusia  dalam memecahkan  persoalan  kehidupan menyebabkan wujud perubahan nilai- nilai serta standar etika yang berlaku. Pada  kenyataannya,  kita  mengetahui bahwa  eksistensi  individu  bukanlah semata-mata  produk  dirinya,  tetapi juga  lingkungan  sosialnya.  Manusia hakikatnya berdimensi monopluralis,
dalam  arti  selain  merepresentasikan jati dirinya sebagai individu,
sekaligus  bagian  dari  lingkungan sosialnya,  sehingga  memiliki  tingkat kesadaran yang berbeda-beda tentang nilai hidup. Selain itu, sebagai subyek atau pelaku, agen, penilai, penyebar, bahkan  pengkritik  moral,  manusia sesungguhnya  juga  adalah  obyek moral  itu  sendiri,  baik  itu  sebagai
konsekwensi interrelasi dengan sesama  maupun  tatanan  sistem kehidupan  yang  hadir  (Palese  2013: 366). Harapan akan kehidupan yang damai dan membahagiakan senantiasa  bersandar  pada  nilai-nilai etika dan kemoralan. Kesadaran akan nilai-nilai  tersebut  perlu  dipupuk secara  terus  menerus.  Berdasarkan pandangan  tersebut,  kajian  ini  akan menumpukan perhatian pada
pembahasan  tentang  teori-teori  etika untuk memberikan landasan
pemahaman  yang  baik,  tentang bagaimana  kita  menilai  berbagai fenomena  yang  ada  serta  bertindak sesuai  dengan  etika.  Secara  khusus, kajian  ini  lebih  bersifat  menggali perspektif-perspektif  tentang  teori etika  serta  relevansinya  dengan persoalan kemanusiaan yang dihadapi hari ini.

## Konsep dan Makna Etika
Istilah  etika (ethice) berasal dari  Bahasa  Yunani  yang  berarti perilaku  seseorang,  adat  istiadat (kebiasaan),  perasaan  batin,  watak, serta  kecenderungan  hati,  untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah  etika  juga  dipahami  sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau  salah,  sengaja  atau  tidak. Menurut  pakar  filsafat  Mesir  yang tersohor,  Ahmad  Amin  (1983:  3), etika  adalah  ilmu  yang  menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang  seharusnya  dilakukan  oleh manusia,  menyatakan  tujuan  yang harus  dituju  oleh  manusia  di  dalam perbuatan  mereka  dan  menunjukkan jalan  untuk  melakukan  apa  yang
seharusnya  diperbuat.  Sementara Hamzah Ya’qub (1983: 12) menyatakan  etika  sebagai  ilmu  yang menyelidiki  mana  yang  baik  dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui
oleh akal pikiran. M. Amin Abdullah (2002: 15) mengartikan etika sebagai ilmu  yang  mempelajari  tentang  baik dan  buruk.  Beliau  selanjutnya menyatakan  bahwa,  etika  berfungsi sebagai  teori  perbuatan  baik  dan buruk,  yang  praktiknya  dapat dilakukan dalam disiplin filsafat.
Etika  menegaskan  prinsip- prinsip perilaku yang perlu ditempuh individu  agar  bersesuaian  dengan kebajikan  yang  diterima.  Melalui etika  individu  dapat  mengontrol seluruh sikap dan perbuatannya agar tidak bertentangan dengan orang lain. Etika sangat dipengaruhi pengalaman pribadi  dan  sosial  seseorang  serta tingkat perkembangan psikologisnya. Dengan demikian, penerapan prinsip- prinsip  etis  juga  merupakan  refleksi dari  kematangan  pribadi  seseorang. Dalam  konteks  yang  lebih  luas, perbuatan  etis  mengarahkan  orang pada  satu  tanggungjawab  tertentu untuk  mewujudkan  kebaikan  dalam
komunitas.  Secara  ilmiah,  etika adalah  suatu  kajian  ilmiah  tentang perilaku  manusia  dalam  masyarakat, yakni suatu bidang yang mendefenisikan  perilaku  manusia sebagai  benar  atau  salah,  baik  atau buruk,  patut  atau  tidak  patut. Sedangkan  dalam  perspektif  ajaran Islam,  etika  merujuk  pada  tingkah laku yang baik dan betul berdasarkan nilai-nilai Islam, yakni merujuk pada al- Qur’an dan al -Sunnah. Oleh karena itu,  bagi  kaum  Muslim,  di  manapun juga  rujukan  terhadap  kebaikan  etis tidak  dipisahkan  dari  patokan  al- Qur’an  d an  al-Sunnah  yang  secara empirik  mampu  membentuk  pribadi yang baik.
Dalam  lingkup  kehidupan sehari-hari,  kita  mengenal  adanya berbagai macam pedoman etika atau kode etik, mulai dari etika organisasi, lembaga-lembaga  pemerintah  dan swasta, korporasi, sekolah, pesantren, serta profesi, yang menjadi pemandu bagi perilaku individu, atau kelompok dalam organisasi atau profesi pekerjaan.  Dalam  dunia  kedokteran, pengacara, konsultan, insinyur,
birokrasi,  anggota  parlemen,  guru, kita  mengenal  adanya  etika  masing- masing bidang profesi tersebut. Etika
organisasi ialah garis pedoman untuk menjalankan tugas seperti berpegang pada  prinsip  bersih,  cakap,  amanah,
jujur, benar, ikhlas, bertanggungjawab  dan  adil.  Etika profesi (professional  ethics) ialah kode  yang  menggariskan  apa-apa yang  harus  dibuat  dan  tidak  harus dibuat oleh pelaksana profesi tersebut (Davis  2014:  2).  Misalnya,  etika Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  yang menggariskan  prinsip-prinsip  yang perlu  dipegang  teguh  setiap  ASN yang  meliputi:  Sikap  jujur,  tulus, netral,  bertanggungjawab,  komited, adil, terbuka, melayani, yang menjadi panduan dalam bekerja. Adalah menjadi tanggungjawab  setiap  individu  agar mematuhi prinsip-prinsip etika sesuai
bidang  kehidupan  masing-masing. Dalam  kaitan  ini,  konsep  etika berkaitan erat dengan moral dan insan bermoral,  yang  bermaksud  bahwa seseorang  yang  mempunyai  perilaku etis dapat dianggap sebagai bermoral (Ljupco  2017:  86).  Ada  tiga  aspek penting  yang  dapat  dikemukakan  di sini  berkaitan  dengan  konsep  etika, yakni: Isi, bentuk, serta dimensi etika. Aspek  isi  adalah  berkaitan  dengan peraturan  dalam  masyarakat  yang
perlu  dipatuhi  bersama.  Adanya peraturan di dalam masyarakat sangat diperlukan  karena  peraturan  tersebut dapat  menjamin  kenyamanan  hidup bermasyarakat, prinsip dalam
hubungan kemanusiaan lingkungan.
Tanpa peraturan, masyarakat manusia tidak  dapat  berfungsi  secara  efektif karena  nilai-nilai  individu  akan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat memungkinkan seseorang  itu  kelihatan  seenaknya, sombong,  individualis,  kurang  ajar, sehingga boleh jadi merusak masyarakat. Kita bisa melihat hal ini dari  beberapa  insiden,  misalnya:
Adanya  perilaku  kebut-kebutan  di jalan,  begal  motor,  penyalahgunaan narkotika, korupsi, pencurian, perusakan lingkungan dan sebagainya, yang menunjukkan tidak dipatuhinya peraturan.
Dalam  konteks  Indonesia yang  memiliki  masyarakat  beragam yang terdiri dari berbagai suku bangsa, asal  daerah,  lapisan  sosial,  serta keyakinan  dan  tradisi  yang  berbeda maka kepatuhan dan saling memahami nilai dan peraturan adalah sangat  penting  dalam  menjaga kestabilan  masyarakat.  Kesadaran individu  maupun  kelompok  dalam
memahami perbedaan akan menjauhkan  dari  konflik  nilai, prasangka,  yang  dapat  menggugat kedamaian.  Etika  persamaan  dan kebebasan  misalnya  perlu  dipahami dengan  matang  dan  dipraktekkan secara wajar mengikuti tata nilai yang berlaku. Kebebasan bukanlah semata- mata  bebas  untuk  melakukan  semua tindakan,  tetapi  perlu  memikirkan dampak  yang  diakibatkannya  lebih jauh.  Apa  yang  hari  ini  disebut sebagai kebebasan yang bertanggungjawab perlu dilihat dalam konteks ini. Beberapa Teori Moral 1. Teori    Moralitas  Sosial (Sosial Morality Theory) Teori bersumber dari pemikiran  Thomas  Hobbes  (1588-
1679), Emile Durkheim (1858-1917) dan  Max  Weber  (1864-1920).  Teori ini  menyatakan  bahwa  manusia  itu hidup  bermasyarakat,  karena  itu moralitas  sosial  menjadi  landasan dalam  kehidupan.  Moralitas  sosial perlu  untuk  menjamin  manusia sebagai  anggota  masyarakat  akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Peraturan masyarakat yang ditetapkan  oleh  kelompok  ataupun
otoritas  yang  berwenang  perlu dipertahankan. Kelompok masyarakatlah yang paling berwenang  dalam  menggariskan kebenaran sosial. Karena itu peraturan  moral  bersifat  kolektif. Dalam  masyarakat  ada  persoalan- persoalan  yang  dianggap  baik  dan dianggap buruk. Masyarakat
mempengaruhi  tindak  tanduk,  sikap dan  cara  berpikir  individu.  Segala peraturan,  larangan,  dan  pantangan yang  ditetapkan  oleh  masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat dan  bukannya  individu.    Individu hanya  perlu  patuh  kepada  peraturan yang  ada  dan  jangan  membantah. Memenuhi  kehendak  individu  yang bertentangan dengan peraturan masyarakat  adalah  dianggap  salah dan tidak bermoral. Teori moralitas sosial menekankan bahwa segala peraturan, nilai,  norma  dan  tatasusila  yang diwujudkan dalam sebuah masyarakat  itu  adalah  sesuatu  yang disetujui  bersama.  Kewujudannya juga adalah untuk kebaikan, kepentingan dan keselamatan kelompok masyarakat tersebut. Contohnya,  masyarakat  menuntut nilai berdikari, hormat menghormati,
kasih sayang, kebersihan, membantu, kerjasama, gotong royong, bersyukur, menghormati  agama  dan  adat  orang lain. Keadaan ini menjadikan keadaan kehidupan kita secara umum berlangsung damai. Masyarakat juga menolak sikap tamak, zalim, korupsi, kebohongan yang dapat mengganggu kesejahteraan hidup.
Semua nilai-nilai di atas pada intinya  perlu  disokong  dan  dipatuhi setiap  individu  sebagai  bagian  dari rasa  tanggungjawab  mereka  sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Sebuah  masyarakat  yang  aman  dan damai  adalah  masyarakat  yang senantiasa  patuh  dan  mengamalkan peraturan-peraturan kolektif kehidupan. Sejauh kepentingan kelompok di tempatkan dalam posisi yang  tinggi,  di  atas  kepentingan individu, maka tidak akan ada konflik di  antara  individu  yang  tidak  bisa diatasi.  Jadi,  teori  ini  menekankan pada kepatuhan pada autoriti. Sesuatu tindakan itu dianggap baik atau buruk, patut  atau  tidak  patut,  bermoral  atau tidak  bermoral  jika  selaras  dengan nilai-nilai, norma-norma, dan undang-undang  dalam  masyarakat tersebut. Kelemahan  teori  ini  adalah karena terlalu memberikan keutamaan  pada  autoriti  masyarakat
(kelompok) maka kebebasan individu akan  dikekang,  sehingga  tidak memberikan  keleluasaan.  Keadaan tersebut  bisa  melahirkan  wujudnya individu-individu  yang  tidak  kritis dan  pengekor,  mengikuti  peraturan- peraturan  masyarakat  yang  telah digariskan. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat  diperlukan  individu- individu  kreatif  yang  bukan  hanya menjadi  penurut  tetapi  juga  kritis menyikapi keadaan. Selain itu, karena kebenaran moral itu bersifat dinamis, berkembang  dari  waktu  ke  waktu, dari  satu  jaman  kepada  jaman  yang lain,  maka  sangat  mungkin  ada sebagian  nilai-nilai  moral  itu  dapat berkembang dengan realitas kehidupan,  sehingga  masyarakat dapat “terkungkung” karena tidak ada yang  berani  menentang  kebenaran moral yang sudah berlaku.
2. Teori Kepribadian Mulia (Personality Virtue Theory)
Teori  ini  bersumber  dari pemikiran Aristoteles (384-322 SM). Menurut  Aristoteles,  etika  dikaitkan pada kepribadian, sifat, perangai atau
ciri-ciri perwatakan. Usaha pengembangan  moral  seharusnya mengarah  pada  pembentukan  watak mulia  dan  terbaik,  bukan  kepatuhan kepada peraturan masyarakat. Melalui pengembangan watak mulia, nilai-nilai  etis  secara  intrinsik  lebih mudah tertanam. Aristoteles menggariskan  sejumlah  watak  mulia manusia yang bermoral sesuai dengan jaman beliau hidup, seperti: Keadilan, kejujuran,  persahabatan,  amanah, bijaksana,  murah  hati,  berani,  dan sebagainya.  Pada  hari  ini,  sifat-sifat tersebut  dapat  kita  elaborasi  lebih jauh  sesuai  dengan  perkembangan kehidupan.  Berdasarkan  teori  ini,
masalah yang lebih ditekankan adalah dimensi  individu  atau  manusianya, dan bukan perbuatan yang dihasilkannya.  Dalam  pandangan Aristoteles,  manusia  perlu  fokus kepada  usaha  membina  kepribadian mulia,  seperti  yang  dikatakannya sebagai etika virtue (Bailey 2010: 2) .
Wujudnya pribadi mulia dengan  sifat-sifat  yang  terpuji  akan menciptakan keseimbangan dan kebahagiaan  hidup.  Sebagai  suatu contoh, sifat jujur dan amanah dapat menjauhkan  kita  dari  watak  korupsi dan  perbuatan  mementingkan  diri
sendiri.  Sementara  sikap  suka menolong orang lain akan membantu orang  dalam  memecahkan  sebagian urusan  hidupnya.  Sifat  tegas  akan menjadikan kita lebih berprinsip dan dihormati,  tidak  mudah  diombang- ambingkan  oleh  situasi.  Sedangkan sikap  bekerja  keras  membawa  pada sifat  kesungguhan,  kecemerlangan dan  keberhasilan.  Dengan  demikian, pribadi  mulia  akan  mendorong  pada perilaku  bermoral.  Sifat  dasar manusia hakikatnya memiliki kecenderungan  untuk  menjadi  lebih baik.  Aristoteles  sendiri  sangat menekankan bahwa manusia mencapai kebahagiaan bukan dengan mengejar kesenangan dan menghindari  perasaan  sakit  (seperti diajarkan kaum hedonis), atau dengan mengharapkan  pemenuhan  segala keinginan, melainkan melalui tindakan  yang  mengaktualisasikan potensi-potensi dalam dirinya.
Dengan  kata  lain,  kebahagiaan manusia  dicapai  melalui  usaha pengembangan diri (Grcic 2013: 416).
Teori  ini  juga  menjelaskan bahwa  memiliki  pribadi  mulia bukanlah  sesuatu  yang  bersifat alamiah,  maksudnya  manusia  tidak dilahirkan dengan sifat baik atau jahat.
Kepribadian  yang  ada  pada  manusia itu  perlu  diasuh,  dipelajari  dan dipraktekkan, baik itu melalui latihan serta  pengamalan  sehingga  menjadi kebiasaan,  tabiat,  cara  hidup  dan menyenangkan  diri  sendiri.  Seperti disampaikan  Kees  Bertens  (1975: 162),  pandangan  ini  menjelaskan bahwa untuk memperoleh keutamaan, kita  mesti  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  baik  secara  obyektif saja,  artinya  perbuatan-perbuatan yang  oleh  umum  dianggap  baik. Secara  lambat  laun  suatu  kebiasan yang  baik  dan  terpuji  itu  akan terbentuk  dalam  diri  kita,  sehingga selanjutnya kita melakukan perbuatan-perbuatan  baik  tersebut berdasarkan keutamaan.
Selain  itu,  teori  kepribadian mulia  menyatakan  bahwa  untuk mencapai  kemuliaan  hidup,  manusia perlu mengikuti “jalan tengah”. Jalan tengah  ialah  tingkah  laku  yang sederhana,  moderat,  yaitu  tidak berlebihan dan keterlaluan serta juga tidak  terlalu  kurang.  Sebagai  contoh (Bertens  1975:  163),  dalam  hal membelanjakan uang ada kemungkinan  dua  sikap  ekstrim.  Di satu  pihak  ada  orang  yang  dapat mengeluarkan  uang  begitu  banyak.
Sementara  pada  pihak  lain  ada sebagian orang yang cenderung pelit dan sukar mengeluarkan uang. Pihak yang  pertama  disebut  sebagai pemboros,  sedangkan  yang  kedua adalah  kikir  atau  pelit.  Kita  dapat mengambil  nilai  keutamaan  dalam membelanjakan  uang  ini  dengan mengambil jalan tengah dari dua titik ekstrim tersebut. Nilai keutamaan ini ialah  “kemurahan  hati”,  yakni  tidak terlalu  boros  dan  tidak  terlalu  pelit. Dengan  demikian,  setiap  keutamaan dapat menentukan jalan tengah antara dua  titik  ekstrem  yang  berlawanan. Keutamaan selalu merupakan pertengahan  antara  kelebihan  dan kekurangan.  Berdasarkan  andaian tersebut  sesuatu  yang  betul,  benar, baik  dan  bermoral  itu  ialah  perilaku yang mengikut kadar sederhana atau pertengahan.
Menurut  Aristoteles,  berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis kepribadian mulia, yakni kepribadian mulia  intelektual  dan  kepribadian mulia  moral.  Kepribadian  mulia intelektual  ialah  keutamaan  melalui proses berpikir, yang menyempurnakan  langsung  rasio  itu sendiri.  Kepribadian  jenis  ini  dapat dipelajari.  Sementara  kepribadian
mulia moral diperoleh melalui latihan, praktek,  dan  kebiasaan  dalam kehidupan sehari-hari (Bertens 2005: 243).  Pandangan  ini  berhadapan dengan berbagai kritikan.
Aristoteles  juga  berpendapat    dalam konsep etikanya bahwa  tujuan akhir manusia  adalah  untuk  mencari
kebahagiaan (eudaimonia) dalam hidup.  Menurut  beliau,  orang  yang bahagia  bukanlah  seseorang  yang kehidupannya dipenuhi dengan kenikmatan pasif, namun orang yang
mampu  melampaui  seluruh  aktifitas dan kecerdasan yang merupakan ciri dari manusia. Kebahagiaan bukanlah sekedar  kepuasan,  namun  kesehatan, bisa  menggunakan  fakultas-fakultas mental secara imajinatif dan produktif, dan  dapat  menjalin  hubungan personal,  professional,  dan  publik yang baik (Graham 2015: 77).
Namun  demikian,  terlepas dari  berbagai  kelebihan  pandangan Aristoteles,  teori  ini  mendapatkan sejumlah  kritik  tajam.  Di  antaranya ialah:  Pertama,  teori  ini  lupa  bahwa ukuran  kebahagiaan  untuk  setiap manusia  tidaklah  sama.  Antara  satu individu  dengan  yang  lain  berbeda. Bagi sebagian individu, kebahagiaan adalah  jika  ia  mempunyai  kekayaan
yang  banyak.  Sedangkan  bagi  yang lain  jika  ia  merasa  dirinya  sehat. Sebagian  lagi  yang  lain  merasa bahagia  jika  bisa  bersedekah.  Ada yang  bahagia  kalau  bisa  menang dalam  judi.  Dengan  demikian, kebahagiaan  sesungguhnya  bersifat relatif.
Kedua,  kepribadian  mulia mungkin  juga  dapat  terjadi  secara palsu  dan  pura-pura.  Banyak  orang yang berpribadi mulia di depan umum karena peraturan. Misalnya ada orang yang  tidak  melanggar  peraturan dalam  urusan  di  kantor,  jujur  dalam urusan  kantor,  tetapi  melanggar peraturan ketika melintas di jalan raya. Dalam satu situasi mereka taat, tetapi dalam situasi lain mereka melanggar. Dengan  kata  lain,  kepribadian  mulia pada  taraf  tertentu  mencetuskan hipokrisi.  Ketiga,  kepribadian  mulia menurut  Aristoteles  bukanlah  watak dan  kemampuan  yang  bersifat alamiah.  Argumen  ini  bertentangan dengan ajaran agama, di mana semua nabi  memiliki  akhlak  mulia  secara alamiah, sejak dilahirkan. Maksudnya, banyak perilaku baik atau buruk tidak dipelajari  tetapi  diperoleh  melalui contoh keteladanan.
Keempat,
menyangkut  konsep  “jalan  tengah”,
apakah  setiap  keutamaan  itu  selalu merupakan  jalan  tengah  antara “kurang”  dan  “terlalu  banyak”.  Hal ini  tidak  dapat  dipraktekkan  pada semua  persoalan.  Apalagi  di  jaman sekarang yang serba kompleks.
Meskipun demikian, terlepas dari segala  kelebihan  dan  kekurangan, teori  ini  dapat  menjadi  panduan  kita dalam mewujudkan kehidupan bersama yang damai dalam masyarakat. Adanya kemuliaan pribadi  pada  individu  diharapkan mendorong wujudnya prinsip-prinsip kebaikan  yang  dijunjung  secara kolektif  serta  memberi  ruang  bagi terbentuknya watak-watak terpuji.

## 3. Teori  Teleologi (Teleological Theory)
Istilah  teleologi  berasal  dari Bahasa Yunani, “telos”, yang berarti tujuan.  Teori  ini  menyatakan  bahwa baik  atau  buruknya  suatu  perbuatan itu  tergantung  pada  tujuan  yang dicapainya.  Suatu  perbuatan  yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut  aliran  ini  tidak  pantas disebut  baik  (Bertens  2000:  67). Berlaku  jujur,  bijaksana,  komited pada janji, ikhlas, menghormati orang
yang  lebih  tua,  adalah  baik,  karena hasil  dari  perbuatan  tersebut  adalah baik. Bukan karena sifat-sifat interen dari  perbuatan  tersebut.  Begitu  juga dengan perilaku berbohong, sombong, melanggar  hak  orang  lain,  menipu masyarakat, adalah buruk, karena apa yang  dihasilkan  dari  perbuatan tersebut  adalah  buruk.  Dengan demikian, penilaian terhadap sesuatu perilaku atau tindakan itu, apakah itu bermoral  atau  tidak  bermoral  adalah berdasarkan  pada  akibat  yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jika  perbuatan  tersebut  memberi akibat baik, maka perbuatan tersebut dianggap bermoral dan kalau perbuatan  tersebut  meninggalkan akibat  yang  buruk  maka  perbuatan tersebut  dianggap  sebagai  tidak bermoral.  Jadi  sekali  lagi,  teori  ini mementingkan  dampak  dari  suatu perbuatan. Dengan kata lain, sebelum seseorang  itu  melakukan  sesuatu tindakan  atau  perbuatan,  maka  ia perlu  memikirkan  terlebih  dahulu dampak apa yang ditimbulkan,  baik atau  buruk.  Kita  dapat  meneruskan perbuatan  sekiranya  itu  berdampak baik, sebaliknya tidak akan melakukan sesuatu perbuatan sekiranya  berdampak  buruk.  Dalam
prakteknya,  teori  ini  menekankan pada individu untuk mempertimbangkan konsekwensi dari  perilakunya  (Baumane-Vitolina, Cals, Sumilo 2016: 110). Bagaimanapun  juga  setiap  perilaku akan membawa konsekwensi- konsekwensinya sendiri. Tanpa adanya  pertimbangan  yang  matang maka individu akan jatuh pada situasi yang tidak diinginkan.
Di kalangan para ahli, teori ini kemudian  mencetuskan  perdebatan. Muncul  suatu  pertanyaan,  tentang siapakah  yang  lebih  utama,  apakah individu atau masyarakat, yang harus menerima  manfaat  dari  akibat  baik sesuatu perbuatan? Selanjutnya,
timbul  pula  persoalan    tentang  apa yang  dikatakan  baik  dan  jahat? Perdebatan  ini,  telah  memunculkan aliran    Utilitarianisme  dan  Egoisme. Meskipun demikian, kedua aliran ini menekankan pada asumsi dasar yang sama,  bahwa  perilaku  dan  tindakan manusia  haruslah  didasarkan  pada akibat  atau  dampak  tindakan  yang dapat  membawa  kebaikan  atau keburukan.

## 3.1. Utilitarianisme
Aliran  utilitarian  dicetuskan oleh  filosof  Inggris,  yakni  Jeremy Bentham  (1748-1832)  dan  John Stuart Mill (1806- 1873). Kata “utility” bermakna “berguna” atau “kegunaan”. Menurut  teori  ini,  suatu  perbuatan adalah  baik  jika  membawa  manfaat pada  masyarakat  secara  keseluruhan atau  banyak  orang,  dan  bukan  pada satu  atau  dua  orang  saja.  Kriteria untuk  menentukan  baik  buruknya suatu  perbuatan  adalah, the  greatest happiness  of  the  greatest  number, yakni  kebahagiaan  terbesar  dari jumlah orang terbesar. Jadi perbuatan yang  mengakibatkan  orang  banyak bahagia  adalah  perbuatan  terbaik (Bertens 2000: 66). Kenapa kita harus berlaku  jujur  dan  tidak  melakukan korupsi? Kaum utilitarian menjawab, karena dengan berperilaku jujur maka pembangunan  akan  berjalan  baik, sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat  luas  meningkat.  Ini berarti  kebahagiaan  bagi  sebagian besar  orang.  Dengan  demikian, doktrin  utilitarianisme  mempunyai watak  yang  sepenuhnya  bersifat kuantitatif,  di  mana  satu-satunya tolok ukur perbedaan adalah quantum
kebahagiaan  yang  ditimbulkan  oleh
tindakan yang berbeda-beda (Schmandt 2002: 445). Persoalan individu tidak dipentingkan dalam aliran ini, malah individu  perlu  berkorban  untuk kesenangan manusia terbanyak. Dari penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami bahwa  aliran  utilitarianisme  sangat menekankan pentingnya dampak atau konsekwensi  dari  suatu  perbuatan dalam  menilai  baik  dan  buruknya. Jika  suatu  perbuatan  mengakibatkan manfaat  paling  besar,  dalam  arti memajukan kesejahteraan, kebahagiaan, serta kemakmuran bagi orang  banyak  maka  itu  adalah perbuatan baik. Namun, jika sebaliknya  yang  terjadi  maka  itu adalah perbuatan buruk. Konsekwensi di sini amat dipentingkan,  karena  menentukan seluruh  kualitas  moralnya.  Dari  segi ini,  aliran  utilitarianisme  seringkali disebut sebag ai, “konsekuensialisme” (Bertens 2000: 67).
Pada tahap ini, aliran utilitarian seringkali dianggap membuka  peluang  lahirnya  tindakan menghalalkan  segala  cara (ends always  justify  the  means), di  mana orang  bertindak  dengan  cara-cara yang  jahat  agar  tujuannya  tercapai.
Suatu perbuatan yang bertujuan baik tidak  boleh  dilakukan  dengan  cara- cara  yang  tidak  dapat  dibenarkan secara  moral.  Kritikan  lain  terhadap teori utilitarian ialah, dapat menimbulkan  konflik  keadilan,  di mana tindakan-tindakan yang diambil seseorang tidak menjamin berlakunya keadilan  bagi  hak  setiap  individu. Walaupun  kepentingan  masyarakat lebih utama, tetapi perilaku bermoral mestilah  juga  menghormati  hak-hak mutlak  individu.  Kita  bisa  melihat contoh  bagaimana  tindakan  yang diambil sebagian pemimpin-
pemimpin  politik  yang  atas  nama masyarakat  luas  (terbanyak)  meraih ambisinya  mengobarkan  perang  dan kemudian membawa dampak penderitaan  pada  sebagian  orang. Contoh  lain  misalnya,  pembunuhan besar-besaran  terhadap  kelompok- kelompok
kriminal, seperti penembakan misterius di tahun 1980- an jaman Orde Baru, yang melampaui hak-hak  sebagian  orang  meskipun tujuannya untuk membuat masyarakat  Indonesia  secara  luas aman.

## 3.2. Egoisme
Aliran  egoisme  merupakan  cabang dari Teori Teleologi. Tokoh pencetus teori  ini  adalah  Friedrich  Wilhelm Nietzsche  (1844-1900).  Nietzsche merupakan  tokoh  filsafat  yang  yang menentang  kecenderungan  moral masyarakat yang mengaitkan autoriti agama  dan  Tuhan.  Menurut  beliau, jika  Tuhan  dan  daya  supernatural disingkirkan  dari  pikiran  manusia, maka seluruh fondasi nilai-nilai moral tradisional  juga  runtuh  (Graham 2015:  38).  Nietzsche  menentang pandangan umum yang berlaku ketika itu,  di  mana  moral  dikaitkan  dengan pengorbanan  diri,  suara  batin,  serta konsep  pahala  dan  dosa.  Nietzche memandang bahwa pengkaitan moral dengan  dimensi  spiritual  seperti  itu hanya  akan  mengkerdilkan  manusia serta  melahirkan  mentalitas  moral “budak” yang merendahkan martabat manusia.
Padahal,  menurut  beliau, moral  mestilah  dikaitkan  dengan pemeliharaan  diri,  kepentingan  diri,
peningkatan  martabat  serta  tekad individu untuk unggul dalam kehidupan. Manusia sudah sepatutnya  didorong  untuk  memilih unsur  kehidupan  yang  memberikan
kesempatan  pada  hasrat  untuk mewujudkan  ego  individu  pada tataran  yang  lebih  tinggi  sehingga menjadi Ubermensch (manusia unggul).  Manusia  unggul  atau  super adalah  manusia  yang  kuat,  berani, berbudi  luhur,  berbudaya,  estetik, bebas,  yang  tidak  dihadang  belas kasih  dengan  yang  lemah,  dan  yang seperlunya  bertindak  kejam  (Franz Magnis-Suseno 1997: 198).
Menurut  Nietzsche,  secara esensial  setiap  tindakan  manusia didorong  oleh  “kehendak  untuk berkuasa”.  Adapun  yang  dimaksud Nietzsche  sebagai  “kehendak  untuk berkuasa”  ada lah  hasrat  untuk menang  dalam  pertarungan  yang merupakan kondisi esensial manusia. Karena  itu,  filsafat  pemikirannya digolongkan sebagai egoisme
(Graham 2015: 41). Dalam kaitan ini, beliau  menentang  segala  peraturan mutlak  dari  autoriti.  Peraturan haruslah  bersifat  individualistik, membelakangkan semangat kemasyarakatan, mengarahkan individu  agar  lebih  kuat,  cakap  dan berkuasa.  Prinsip  utama  aliran egoisme adalah, bahwa sebagai agen moral,  individu  bertanggungjawab
memajukan  diri  dengan  sebanyak mungkin kebaikan.
Kebijaksanaan mementingkan diri dan mengutamakan diri merupakan satu tindakan moral yang betul, benar, mulia dan terpuji. Dalam pandangan Nietzsche, sifat-sifat seperti  itu  akan  membebaskan individu  dari  belenggu-belenggu psikis  yang  tidak  perlu,  yang menjerumuskan manusia pada ketakutan  dan  surutnya  semangat hidup. Jadi, dalam konteks kehidupan, menurut  aliran  ini  nilai  baik  dan bermoral  adalah  nilai  yang  dapat memberi  keuntungan  pada  diri,  dan sebaliknya nilai buruk (tidak bermoral) jika sesuatu itu merugikan diri sendiri. Teori ini jelas bertentangan dengan teori kemoralan sosial sehingga menganggap kemoralan sosial sebagai “kemoralan hamba”  dan  manusia  tidaklah sepantasnya menjadi hamba. Pandangan  aliran  ini,  dalam prakteknya diikuti sebagian pemimpin-pemimpin  dunia  yang pada  akhirnya  jatuh  juga  dari kekuasaan.  Sebagai  contoh  kita  bisa melihat  tokoh-tokoh  seperti:  Stalin, Lenin, Saddam Hussein, Hitler, Syah Reza  Pahlevi,  Muammar  Gaddafi,
dan  lain-lain,  yang  dengan  penuh keegoisan mengumbar nafsu berkuasa dengan melakukan petualangan politik yang mengakibatkan kerugian pada sebagian  besar  rakyat.  Mereka akhirnya tumbang juga dari kekuasaan.  Dengan  demikian,  aliran egoisme  sesungguhnya  bertentangan dengan dimensi keadilan, kesetaraan, demokrasi  dan  mendorong  manusia untuk bertindak zalim.
Secara teoritik, terdapat
beberapa  faktor  yang  menyuburkan munculnya aliran egoisme ini, yakni: Pertama, pengaruh lingkungan sosial.
Banyak  perilaku  dan  sifat-sifat manusia dihasilkan karena lingkungan sosial. Di antara perilaku satu individu  dan individu  lain tidak ada  yang  sama  persis  karena perbedaan lingkungan sosial mereka. Kedua, karena adanya sikap mempertahankan  diri  (ego),  dalam arti  wujudnya  perasaan  mengagumi diri  sendiri.  Dorongan  tersebut semata-mata karena manusia
berusaha  untuk  eksis  dan  saling mengungguli.  Ketiga,  adanya  motif peribadi yang kekal, di mana manusia dalam  berhubungan  dengan  orang lain selalu terpikir untuk kebaikan diri
sendiri.  Kepentingan  yang  demi kebaikan  orang  lain  akan  ditempuh sekiranya berkaitan dengan kebaikannya sendiri. Kelemahan  lain  teori  ini  adalah, tidak memperhatikan sifat-sifat manusia  yang  beragama,  serta kecenderungan  naluriah  spiritual yang  dimiliki.  Di  mana  tidak  semua niat baik perbuatan individu semata- mata bermotifkan kepentingan pribadi  semata-mata.  Padahal  ada kecenderungan  dalam  diri  manusia untuk bekerjasama, saling menolong, berbakti, toleran, sifat haru, mengasihi satu sama lain secara tulus. Selain  itu,  teori  egoisme  secara mentah-mentah menolak ajaran
agama  dan  mengingkari  prinsip- prinsip moralitas agama. Seolah-olah individu  bisa  memecahkan  sendiri semua urusannya tanpa bantuan orang lain, serta tanpa bimbingan kebenaran dari Tuhan.
4. Teori Deontologi (Deontological Theory)
Istilah  deontologi  berasal  dari perkataan  Yunani,  “deon”,  yang berarti,  “kewajiban”  atau  “sesuatu yang  diwajibkan”.  Tokoh  teori deontologi  adalah  Immanuel  Kant
(1724-1804).  Dalam  teori  ini  yang menjadi  dasar  baik  dan  buruknya suatu  perilaku  itu  adalah  kewajiban. Suatu perbuatan itu baik, dan karena itu kita wajib melakukannya.
Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang  bagi  kita.  Teori  ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak  yang  ditimbulkannya,  tetapi kewajiban.  Sebagai  contoh,  kenapa kita  harus  berlaku  jujur,  adil,  ikhlas, amanah,  tidak  menyakiti  orang  lain, karena  itu  adalah  kewajiban.  Begitu juga  kenapa  kita  dilarang  mencuri, korupsi,  iri  hati,  karena  hal  tersebut dilarang  dalam  semua  ajaran agama. Prinsip deontologi menyatakan, konsekwensi  yang  lahir  setelah perbuatan  itu  dilakukan,  adalah persoalan  lain  dan  tidak  boleh menjadi pertimbangan.
Perbuatan tidak pernah menjadi  baik  karena  hasilnya  baik, melainkan  hanya  karena  wajib dilakukan. Karena itu, bisa dimengerti  bahwa  deontologi  selalu menekankan  bahwa  perbuatan  tidak dihalalkan karena tujuannya. Meskipun  suatu  perbuatan  itu tujuannya  baik,  namun  cara  yang ditempuh salah maka tetap tidak bisa
dianggap baik. Contoh misalnya, ada mahasiswa  yang  bertujuan  untuk memperoleh  nilai  indeks  prestasi yang  tinggi,  tetapi  ketika  dia  ujian melakukan  segala  cara  agar  dapat nilai yang baik, termasuk dengan cara menyontek  dan  sebagainya.  Maka perilaku semacam itu tetap tidak bisa dianggap  baik.  Jadi  teori  ini  sangat bertolak  belakang  dengan  teori teleologis yang kita bahas sebelumnya. Secara  substansial,  aliran  ini berpandangan bahwa perilaku bermoral  itu  mesti  melibatkan kesadaran diri pelaku, yakni menekankan  sifat  perilaku  manusia. Manusia dikatakan melakukan sesuatu  itu  tidaklah  semata-mata karena  tindakan  tersebut  dipikirkan baik  atau  buruk,  bukan  pula  karena adanya  sesuatu  dampak  perbuatan tersebut,  bukan  pula  perbuatan tersebut akan membawa dampak bagi sebanyak  mungkin  orang,  tetapi  kita melakukan perbuatan tersebut karena nilai perbuatan tersebut (Dierksmeier 2013:  3).  Jadi  penentuan  nilai  baik, betul,  wajar  dan  bermoral  sesuatu tindakan  atau  perbuatan  itu  karena ciri-ciri  atau  sifatnya  sendiri.  Sifat perilaku  dan  ciri-ciri  perilaku  itu
sendiri  yang  menentukan  apakah suatu tindakan itu bermoral atau tidak. Dalam  kaitan  ini,  ada  beberapa bentuk  teori  deontologi,  yakni:
Deontologi tindakan, seperti eksistensialisme  (etika  situasi)  dan deontologi  peraturan  seperti,  Prinsip Kewajiban.  Deontologi  peraturan menyatakan  bahwa  pertimbangan moral  diukur  bergantung  pada standard  yang  berlaku  dan  bukan karena kenikmatan (kesenangan) atau kesengsaraan.  Tindakan  yang  sesuai dengan peraturan dianggap bermoral.
Sementara deontologi tindakan berpendapat  bahwa  bermoral  atau tidaknya suatu perilaku itu bergantung pada cara kita melaksanakan  tanggungjawab  pada orang  lain.  Adapun  yang  termasuk bagian  dari  deontologi  tindakan adalah teori eksistensialisme.
4.1. Teori Eksistensialisme Teori ini bersumber dari pemikiran Soren Kierkegaard (1813-
1855),  Albert  Camus  (1913-1960) dan  Jean  Paul  Sartre  (1905-1980). Aliran  ini  muncul  setelah  Perang Dunia  Kedua.  Salah  pandangan eksistensialis  berasal  dari  gagasan Kierkegaard  tentang  tiga  gaya  hidup
yang  bersifat  estetis,  etis,  dan religious, yang bertransformasi menemukan  pijakan  hidup,  yakni bagaimana  kita  harus  mengisi kehidupan ini? Aliran Eksistensialisme menekankan kepentingan individu untuk memenuhi kehendak pribadi. Manusia  bebas  dan  tidak  terikat dalam  menentukan  pilihan-pilihan dalam  kehidupan  mereka.  Manusia juga bertanggungjawab dengan pilihan dan tindakan yang
dilakukannya. Aliran ini menolak ide- ide,  norma-norma,  peraturan  dan kekuasaan yang datang dari luar diri manusia,  karena  manusialah  yang lebih berhak dan pantas menentukan dirinya sendiri.
Jadi  manusia  bertanggungjawab atas dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan  dan membuat keputusan  atau pilihan yang bebas dari norma-norma dan  peraturan  masyarakat.  Konsep manusia berdasarkan aliran ini adalah bebas,  tidak  ada  ikatan,  menentukan baik atau buruk untuk dirinya sendiri, serta  mencorakkan  kehidupannya sendiri.  Pada segi ini tidak ada satu hal  pun  yang  dominan  menentukan pilihan hidup kita, karena kita bebas, dan karenanya juga tidak ada satu pun
yang bisa menjelaskan atau menjustifikasi siapakah
sesungguhnya  diri  kita.  Kesadaran mengenai kondisi tanpa pijakan atau dasar  inilah  yang  disebut  Albert Camus sebagai, “absurd”.
Menurut  Sartre,  manusia  wujud dahulu sebelum fungsinya ditetapkan, yang  berarti  kewujudan  manusia mendahului  esensinya  hidupnya. Dengan  kata  lain,  manusia  wujud dahulu  sebelum  tujuan  hidupnya ditentukan.  Sesudah  manusia  hidup, barulah  dia  menentukan  corak kehidupannya.  Dalam  pandangan eksistensialis kondisi manusia merupakan kebebasan sehingga menuntut tanggungjawab, yang tiada henti-hentinya  pada  kita,  agar memilih  nilai  kita  dan  berkomitmen dengan  nilai  tersebut.  Inti  dari eksistensialisme  adalah  kebebasan radikal  (Graham  2015:  132).  Aliran ini  jelas  bertentangan  dengan  ajaran agama  dan  meniadakan  kewujudan Tuhan  yang  menciptakan  manusia. Sartre  menegaskan,  bahwa  oleh karena tidak wujudnya Tuhan, berarti segala-galanya diizinkan, maka tidak ada hukuman Tuhan atau nilai agama, dan  nilai  obyektif  disediakan  untuk diikuti manusia.
Tiada nilai moral yang tetap yang menjadi  pegangan.  Nilai-nilai  moral senantiasa berubah mengikuti tanggapan dan tafsiran manusia serta keperluan  dan  situasi  masanya. Golongan eksistensialis menitikberatkan  kebebasan  memilih dalam  situasi  terkini.  Apakah  kita adalah pencipta nilai? Sartre
menjawab,  ya.  Kita  adalah  pencipta ni lai, dalam arti “kita” sebagai bagian dari  komunitas,  etnik,  ras,  kultur  di mana  kita  hidup.  Dengan  demikian sesuatu  itu  bisa  disebut  nilai  dan bernilai  ataupun  tidak  bernilai bergantung  pada  konteks.  Jika  nilai dibebaskan dari konteks, hal tersebut tidak masuk akal, tidak akan menjadi nilai. Karena itu, filsafat nilai paham eksistensialisme  seringkali  disebut sebagai “relativisme”.
4.2. Teori Prinsip Kewajiban Teori ini dipelopori oleh Immanuel  Kant  (1724-1804),  salah seorang  tokoh  filsafat  Jerman  yang terkenal.  Beliau  merupakan  ahli filsafat moral yang terkenal sepanjang masa  dan  memberikan  pengaruh besar  pada  pemikiran  modern.
Melalui pemikiran-pemikirannya
beliau  memberikan  argumen  tentang karakter  fundamental  dan  rasional dari  pemikiran  dan  tindakan  moral. Kant mencetuskan Prinsip Kewajiban (principle  of  duty) yang  bermaksud tanggungjawab  perlu  dilaksanakan semata-mata karena perbuatan tersebut adalah suatu tanggungjawab. Menurut  Immanuel  Kant,  suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan atau harus dilakukan karena kewajiban. Selanjutnya ia menyatakan,  suatu  perbuatan  adalah baik  jika  dilakukan  berdasarkan “imperatif kategoris”.
Imperatif  kategoris  mewajibkan kita begitu saja, tidak tergantung pada syarat  apapun.  Misalnya  uang  yang telah  dipinjam  harus  dikembalikan. Keharusan  itu  berlaku  begitu  saja tanpa syarat. Bukan karena kita takut akan  dilaporkan  ke  polisi,  terkena denda,  atau  dimarahi  peminjamnya. Bukan  karena  hal-hal  tersebut, melainkan  seharusnya  dikembalikan. Tanpa  syarat  apapun  (Bertens  2000: 70).  Teori  moral  yang  dikemukakan secara  mendalam  oleh  Kant  ini akhirnya  melahirkan  etika  Kant (Kant’s  ethics) atau  etika  Kantian (Kantian ethics).
Kant  banyak  memperjuangkan kebebasan  manusia,  harkat  dan martabat  manusia,  serta  pandangan bahwa  kewajiban  moral  bukan diperoleh dari Tuhan; atau bukan dari otoritas manusia dan masyarakat; atau dari  kegemaran  dan  keperluan  agen- agen  manusia  tetapi  dari  proses berpikir.  Hal  ini  sejajar  dengan pengertian  deontologi  yang  berasal dari  kata  “deon”  dalam  Bahasa Yunani  yang  bermakna  “yang diharuskan atau diwajibkan”.
`Teori  etika  ini  menyatakan bahwa  nilai  moral  suatu  tindakan tidak  boleh  dinilai  pada  dampaknya (hasil  atau  kebaikan  yang  akan diperoleh),  karena  kesudahannya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan pada saat tindakan tersebut dilakukan. Nilai  prinsip  bermoral  sesuatu tindakan  itu  bergantung  kepada  niat seseorang  itu  sebelum  ia  membuat keputusan  atau  melakukan  suatu tindakan. Dampak atau akibat-akibat dari  tindakan  kita  sebenarnya  tidak berada  di  bawah  kontrol  kita. Sementara  motif  atau  niatlah  yang ada di bawah kontrol kita, dan karena itu  kita  harus  bertanggungjawab secara  moral  atas  motif  kita  untuk membuat  kebaikan  atau  keburukan.
Seperti  dicontohkan  oleh  Gordon Graham (2015: 147) berikut:
…ada  seseorang  yang  bekerja untuk lembaga amal internasional. Dia  mengumpulkan  uang  dan mengorganisasi  penyaluran  obat- obatan  bagi  orang-orang  yang tinggal  di  kamp  pengungsian.  Di saat  terjadi  bencana  besar  dia bekerja  dan  berupaya  keras  untuk mengumpulkan uang dan mengumpulkan  sejumlah  besar obat-obatan yang sangat diperlukan.  Namun  akibat  suatu kesalahan  yang  bukan  diperbuat olehnya,  gudang  penyimpanan mengalami masalah sehingga stok obat-obatan terkontaminasi. Sayangnya, mereka tidak mengetahui  kondisi  ini  sehingga kemudian  tingkat  kematian  di kamp  pengungsian  jauh  melebihi sebelum obat-obatan tersebut tiba. Ini  tentu  saja  merupakan  sebuah tragedi  besar.  Namun  meski pekerja  lembaga  amal  tersebut merasa  sangat  bersalah,  dia sebenarnya  bukan  pihak  yang bertanggungjawab  atas  kejadian ini.  Kesalahan  utama  adalah  pada ‘nasib  buruk’  atau  ‘hal -hal  buruk lainnya…
Dalam  pandangan  Immanuel Kant,  niat  dan  upaya  pekerja  amal t ersebut  akan  “tetap  mengkilap seperti permata, seperti sebuah benda yang  memiliki  makna  penuh  bagi dirinya sendiri”. Menurut Kant, sifat - sifat  seperti  kebaikan,  keberanian, ketabahan,  kepandaian,  kekayaan
serta  kehormatan  adalah  diingini semua  orang.  Namun  semua  hal tersebut  tidak  dapat  dianggap  baik atau  buruk  tanpa  syarat.  Sesuatu  itu baik,  buruk,  bermoral  atau  tidak, bergantung  pada  tekad  baik  atau buruk  yang  diniatkan  oleh  individu yang  bersangkutan.  Motif  tunggal tekad  baik  adalah  melaksanakan kewajiban  (Walschots  2015:  103- 104). Mengamalkan kewajiban haruslah  dengan  tekad  baik  secara batin.  Jadi  manusia  yang  baik  dari segi  moral  ialah  manusia  yang senantiasa  bertindak  atas  dasar kewajiban  atau  karena  peraturan. Berperilaku yang semata-mata dilandasi oleh kecenderungan alamiah  saja  dianggap  tidak  rasional dan tidak melibatkan nalar pikir yang bebas. Kehendak baik adalah kehendak rasional murni. Dengan hidup menurut hukum  moral  yang  rasional  manusia
tidak menyerahkan diri pada sesuatu yang asing bagi dirinya (heteronom). Di sinilah manusia dapat menemukan “otonomi  kehendak”,  yang  serentak juga  menemukan  kebebasannya. Dalam  konteks  perbuatan  manusia,
Kant menolak segala bentuk kewujudan dan campur tangan Tuhan. Dalam  pandangan  beliau,  manusia perlu berperilaku mengikuti peraturan universal. Pertimbangan moral, apakah  itu  benar  atau  salah bergantung pada kepatuhan peraturan universal,  yang  mencakup  prinsip-
prinsip: Kebebasan, keadilan, kebijaksanaan,  pilihan  yang  tepat. Dengan  adanya  kebebasan  dan keadilan  kita  boleh  menggunakan kebijaksanaan untuk membuat pilihan tindakan  yang  bersifat  universal. Suatu  prinsip  bertindak  hanyalah benar apabila dapat diuniversalisasikan, yakni dapat diberlakukan  pada  siapa  saja  dan komunitas mana saja.
Penguniversalan  ini  ciri  hakiki kewajiban  moral  (Franz  Magnis- Suseno 1997: 148).
Pada  kenyataannya,  teori Prinsip  Kewajiban  ini  mengundang berbagai kritik. Salah satunya adalah, pandangan  Kant  yang  menyatakan bahwa kita perlu bertindak mengikuti “motif  kewajiban”  dan  bukan mengik uti “kecenderungan”.
Bagaimanapun  hal  ini  mengingkari kenyataan, di mana dalam kehidupan ini  banyak  perilaku  bermoral  kita yang  dilakukan  dengan  sebab kewajiban,  seperti:  membayar  pajak,
taat  berlalu  lintas,  bersih-bersih lingkungan, dan sebagainya. Namun, banyak juga perilaku moral kita yang dilakukan  karena  kecenderungan alamiah  untuk  melakukan  tindakan tersebut,  di  mana  kita  mendapat kepuasan  dari  tindakan  seperti  itu. Perilaku  ini  justru  lebih  memberi kesan  mendalam,  karena  membawa kepuasan  inheren  dalam  diri  kita,
yang  bisa  jadi  karena  dorongan agama. Pemikiran Kant yang sepenuhnya  bertitik  tolak  dari  nilai sekularisme tentu tidak akan ketemu dengan nalar moral seperti itu. Kesimpulan Berdasarkan  penjelasan  yang disampaikan di atas dapat dikemukakan  bahwa  etika  adalah
suatu  kajian  ilmiah  tentang  perilaku manusia  dalam  masyarakat,  yakni suatu  bidang  yang  mendefenisikan perilaku  manusia  sebagai  benar  atau salah,  baik  atau  buruk,  patut  atau tidak  patut.    Etika  menegaskan prinsip-prinsip  perilaku  yang  perlu ditempuh  individu  agar  bersesuaian dengan  kebajikan  yang  diterima. Kesadaran  akan  nilai-nilai  tersebut perlu  dipupuk  secara  terus  menerus. Dalam lingkup kehidupan sehari-hari,
kita  mengenal  adanya  berbagai macam pedoman etika atau kode etik, mulai dari etika organisasi, lembaga- lembaga  pemerintah  dan  swasta, korporasi,  sekolah,  pesantren,  serta profesi,  yang  menjadi  pemandu  bagi perilaku  individu,  atau  kelompok dalam organisasi atau profesi pekerjaan.
Sejauh  yang  kita  kenal  ada beberapa teori etika, yakni: Pertama, teori  moralitas sosial (sosial morality theory). Teori ini menyatakan bahwa manusia hidup bermasyarakat, karena itu  kelompok  masyarakatlah  yang paling berwenang dalam menggariskan kebenaran sosial. Masyarakat  mempengaruhi  tindak tanduk,  sikap  dan  cara  berpikir individu.  Sesuatu  tindakan  itu dianggap baik atau buruk, patut atau tidak  patut,  bermoral  atau  tidak bermoral  jika  selaras  dengan  nilai- nilai,  norma-norma,  dan  undang- undang dalam masyarakat tersebut.
Kedua, adalah,  teori  kepribadian mulia (personality  virtue  theory).
Teori  ini  bersumber  dari  pemikiran Aristoteles  (384-322  SM).  Menurut teori ini, usaha pengembangan moral seharusnya mengarah pada pembentukan watak mulia dan terbaik,
bukan  kepatuhan  kepada  peraturan masyarakat.  Berdasarkan  teori  ini, masalah yang lebih ditekankan adalah dimensi  individu  atau  manusianya, dan bukan perbuatan yang dihasilkannya.  Dalam  pandangan Aristoteles,  manusia  perlu  fokus kepada  usaha  membina  kepribadian mulia,  seperti  yang  dikatakannya sebagai etika virtue.
Ketiga, teori  teleologi.  Teori ini  menyatakan  bahwa  baik  atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang
dicapainya.  Suatu  perbuatan  yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut  aliran  ini  tidak  pantas disebut  baik.  Jika  perbuatan tersebut memberi akibat baik, maka perbuatan tersebut dianggap bermoral dan kalau perbuatan  tersebut  meninggalkan akibat  yang  buruk  maka  perbuatan tersebut  dianggap  sebagai  tidak bermoral.  Teori  ini  mementingkan dampak  dari  suatu  perbuatan.  Teori teleologi  terbagi  menjadi  dua,  yakni aliran  Utilitarianisme dan Egoisme.
Keempat adalah,  teori  deontologi.
Teori  ini  menegaskan  baik  atau buruknya  suatu  perilaku  itu  tidak dinilai  berdasarkan  dampak  yang
ditimbulkannya,  tetapi  kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena  hasilnya  baik,  melainkan hanya  karena  wajib  dilakukan.  Jadi penentuan nilai baik, betul, wajar dan bermoral  sesuatu  tindakan  atau perbuatan  itu  karena  ciri-ciri  atau sifatnya sendiri. Ada beberapa bentuk teori  deontologi,  yakni:  Deontologi tindakan,  seperti  eksistensialisme (etika situasi) dan deontologi peraturan seperti, Prinsip Kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Amin.  1983. Etika  (Ilmu Akhlak), Terj. KH. Farid Ma’ruf, Jakarta: Bulan Bintang.
Bailey, Olivia. 2010. “What Knowledge  is  Necessary  for
Virtue?”, Journal  of  Ethics  & Sosial Philosophy, Vol. 4, No. 2 (February), p. 1-17.
Baumane-Vitola,  Cals,  Igo,  Sumilo,
Erika. 2016. “Is Ethics Rational? Teleological, Deontological and Virtue Ethics:  Theories  Reconciled  in the  Context  of  Traditional Economic  Decision  Making”, Procedia Economics and
Finance, Vol 39, p. 108-114.
Bertens,  K.  1975. Sejarah  Filsafat Yunani:  Dari  Thales  Ke
Aristoteles, Yogyakarta: Kanisius.
Bertens,  K.  2000. Pengantar  Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius.
Bertens,  K.  2005 .  Etika, Jakarta: Gramedia.
Davis,  Michael.  2014.  “Professional
Ethics without Moral Theory: A Practical Guide for the Preplexed  Non- Philosopher”, Journal  of  Applied  Ethics  and Philosophy, Vol. 6, No. 9, p. 1-
9. Dierksmeier,  Claus.  2013.  “Kant  on Virtue”, Journal Business Ethics, April, p. 1-8.
Franz  Magnis-Suseno.  1997. 13 Tokoh  Etika:  Sejak  Zaman Yunani  Sampai  Abad  Ke  19, Yogyakarta: Kanisius.
Graham,  Gordon.  2015. Teori-Teori Etika, Terj.  Irfan  M.  Zakkie, Bandung: Nusa Media.
Grcic, Joseph. 2013. “Virtue Theory,
Relativism  and  Survival”, International Journal of Sosial Science and Humanity, Vol. 3, No. 4, Juli, p. 416-419.
Hamzah  Ya’qub.  1983. Etika  Islam, Bandung: Diponegoro.
Ljupco,  Ristovski.  2017.  “Morality and  Ethics  in  Politics  in  the
Contemporary Societies”, Journal of Liberty and International  Affairs, Vol.  2,
No. 3, p. 83-93.
M.  Amin  Abdullah.  2002. Filsafat Etika Islam, Bandung: Mizan.
Palese, Emma. 2013. “Ethics without Morality,  Morality  without Ethics-Politics, Identity, Responsibility in Our Contemporary  World”, Open Journal  of  Philosophy, Vol.  3. No. 3, p. 366-371.
Schmandt,  Henry  J.  2002. Filsafat Politik:  Kajian  Historis  Dari Zaman  Yunani  Kuno  Sampai Zaman  Modern, Terj.  Ahmad Baidlowi  &  Imam  Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suikkanen, Jussi. 2009. “Consequentialism,  Constrains and  the  Good  Relation-to:  A
Reply  to  Marx  Schroeder”, Journal  of  Ethics  &  Sosial Philosophy, March, p. 1-8.
Walschots,  Michael  H.  2015. Moral Sense Theory and the Development  of Kant’s  Ethics, Thesis  Doctor  of  Philosophy,
The  School  of  Graduate  and Post  Doctoral  Studies  The University  of  Western  Ontario, Canada.