## ANALISIS HUKUM BUNGA BANK DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Syarifah Isnaeni Chamim Thohari Email: syarifahbms@gmail.com

## ABSTRACT
The background of this research is the exixtance of the difference opinion between ulama and  moslem  scholars about the  law of  interest  in  Islam, which  is until  now still  not discovered the  solusion  opinion  and  it  make  interesting  for  the  researcher  to  make  a  research  about  the object  more  deep  and  more  wide.  But  the  researcher  will  not  use  Islamic  law  perspective  as analysis  basic, the researcher will use the objectives of sharia as analysis  basic.This research  is limited  by  several  problems  as  following:  (1)  Why  bank  interest  is  needed  by  conventional banks? And (2) How is the law of interest if observed from the objectives of syariah (maqashid sharia)?This  research  is  a  library  research.  In  this  research  the  researcher  choose  to  use  a conceptual approach because the purposes which  need to be achieved trouhg this research  is to result  an  Islamic  law  thought  about  the  law  of  interest  which  is  not  being  bounded  by  the opinions or theories launched by majority of the moslem scholar. So this research can originally refer to the objectives of the sharia as what has been agreed by majority of ulama.
The results of this research there are: (1) the interest is a  money  amount addition which have  to  paid  by  bank  to  the  costumer  based  on the  loan  percentage that  given  by  bank  to  their customer. Bank interest is used for the Bank's operational costs, if there is no interest instrument, it is likely that the Bank will not be able to survive. And (2) there are three opinions of ulama’s law  judgments  about  the  law  of  interest,  it  is  forbidden  (haram),  permitted  (halal)  and  dubious (shubhat).  If  this  law  opinions  observed  based  on  the  objevtives  of  sharia,  the  researcher  can make  a  conclusion  that  the  opinion  which  is  permit  the  interest  is  the  most  according  to  the objectives of sharia, and it is related to the concept of hifz al-nafs (take care of soul) and hifz al- mâl(take care of property) than the opinion whih has been forbid the interest. The permitted law of  interest  in  the  concept  of  hifz  al-nafs  (take  care  of  soul)  can  be  located  in  the  dharuriyah, hajiyah  and  tahsiniyah  degrees.  While  The  permitted  law  of  interest  in  the  concept  ofhifz  al- mâl(take care of property)can be located in the dharuriyah and hajiyah degrees.
Keywords:  Interest,  Usury,  Maqashid  Sharia,  hifz  al-nafs  (Take  care  of  soul),  hifz  al-mâl (Take care of Property).

## PENDAHULUAN
Pada  masa  sekarang  ini  masyarakat  dihadapkan  pada  masalah  bunga  bank  yang menerapkan  sistem  bunga  pada  pinjaman  yang  diberikan.  Sistem  perbankan  adalah  sistem keuangan  yang  baru  ada  di  era  modern  seperti  saat  ini.  Adapun  masyarakat  pada  masa  awal Islam  belum  mengenal  sistem  perbankan  modern  dalam  arti  praktis.  Karena  itu  dalam menanggapi fenomena tentang hukum bunga bank ini di kalangan para ulama dan sarjana Islam terjadi perbedaan pendapat. perbedaan pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan-kesimpulan  hukum  yang  berbeda  pula,  dalam  hal  boleh  atau  tidaknya,  halal haramnya umat Islam bermu’amalah dengan bank.
Jika  kembali  kepada  ajaran  Islam  di  mana  al-Quran  sendiri  telah  melarang  bentuk mu’amalah yang mengandung unsur riba. Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam 3 ( tiga) tempat, yakni dalam al-Quran surat al-Rum ayat 39, dalam surat Ali Imran ayat  130,  dan  juga  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  275-279.  Semua  ulama  di  dunia  ini  sepakat bahwa  riba  adalah  haram.  Namun  ketika  dihadapkan  pada  masalah  apaka  bunga  bank  adalah sama dengan riba, para ulama berselisih pendapat.
Misalnya saja di kalangan ulama Nahdhatul Ulama terdapat tiga pendapat, 1 yakni: 1.  Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente);
2.  Halal:  sebab  tidak  ada  syarat  sewaktu  akad,  menurut  ahli  hukum  yang  terkenal  bahwa  adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat; dan
3.  Syubhat (tidak tentu haram halalnya): sebab para ahli hukum masih terjadi selisih pendapat.
Adapun Muhammadiyah yang dalam masalah ini diwakili oleh lembaga fatwanya, yakni Majelis  Tarjih.  Dalam  menetapkan  hukum  bunga  bank,  Majlis  Tarjih  mangaitkannya  dengan masalah  hukum  riba,  yakni  apakah  bunga  bank  dapat  dipersamakan  dengan  riba  atau  tidak. Untuk  memastikan  jawaban  tersebut,  Majelis  Tarjih  menggunakan  qiyas  sebagai  metode ijtihadnya.  Bagi  Muhammadiyah  ‘illat  diharamkannya  riba  adalah  adanya  eksploitasi  atau penganiayaan ( al-zulm ) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau ‘illat keharaman riba tersebut  terdapat    pada  bunga  bank,  maka  bunga  bank  sama  dengan  riba  dan  hukumnya  riba. Sebaliknya  kalau ‘illat itu  tidak  ada  pada  bunga  bank,  maka  bunga  bank  bukan  riba,  sehingga hukumnya tidak haram.
Bagi  Muhammadiyah ‘illat diharamkannya  riba  disinyalir  sedikit  banyak  juga  ada  pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram. Namun keputusan tersebut  hanya  berlaku untuk bank  milik  swasta. Adapun bunga bank  yang diberikan oleh  bank  milik  pemerintah  pada  para  nasabahnya  atau  sebaliknya,  termasuk  perkara musytabihat (meragukan), tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. 2
Tidak hanya NU dan Muhammadiyah, para ulama kontemporer pun berselisih pendapat tentang  hukum  bunga  bank.  Dalam  konteks  ini  setidaknya  ada  tiga  kelompok  ulama  yang berpendapat  tentang  hukum  bunga  bank. Pertama ,  kelompok  yang  mengharamkan  bunga  bank karena dipersamakan dengan riba. Kedua , kelompok yang  menganggap bunga  bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal. Ketiga , kelompok yang menganggap bahwa bunga bank hukumnya  syubhat.pendapat  ini  sebagaimana  pendapat  para  ulama  di  Majelis  Tarjih  di Muhammadiyah.
Di  antara  ketiga  pendapat  di  atas  yang  paling  dominan  adalah  pendapat  yang  pertama, yakni  pendapat  yang  mengharamkan  buang  bank  karena  dipersamakan  dengan  riba  yang  harus dijauhi.  Hal  serius  yang  sebenarnya  terjadi  dalam  masyarakat  saat  ini  berkaitan  erat  dengan pendapat  keharaman  bunga  bank  ini.  Di  satu  sisi  umat  di  zaman  modern  hampir  tidak  bisa terlepas  dari  berinteraksi  dengan  dunia  perbankan,  namun  di  sisi  lain  tersimpan  rasa  ketakutan dan  ketidaknyamanan  akibat  pendapat  yang  mengharamkan  bungan  bank  tersebut.  Di  antara mereka ada  yang beralih ke  bank-bank  yang  berbasis syari’ah, namun kenyataannya  bank-bank syari’ah  tidak  jauh  berbeda  dengan  bank-bank  konvensional  dalam  sistem  keuangannya, meskipun  berbeda  dalam  istilah  pelaksanaannya.  Bahkan  dalam  kasus  tertentu  bank konvensional  dirasa  jauh  lebih  manusiawi  daripada  bank-bank  yang  berlabel  syari’ah.  Inilah realitas  yang  banyak  terjadi  pada  saat  ini  dimana  masyarakat  seharusnya  mendapatkan  solusi
1 Lihat Keputusan MUktamar NU II di Surabaya pada tanggal 12 Rabi’ah as-Sani 1346 H atau 9 Oktober 1927 No. 28.
2 Fathurrahman Jamil, Metode Ijtihad Muhamamdiyah , (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 124-131.
hukum  yang  benar-benar  realistis  terutama  dalam  masalah  ekonomi  yang  menyangkut  taraf hidup  banyak  orang,  namun  karena  fatwa-fatwa  yang  tidak  bersifat  solutif  justru  semakin menyengsarakan masyarakat.
Berdasarkan  realitas  di  atas,  penelitian  ini  hendak  mengungkapkan  argumentasi- argumentasi  para  ulama  tentang  hukum  bunga  bank  dalam  Islam.  Setelah  itu  penulis  akan menganalisis  pendapat-pendapat  ulama  baik  yang  mengharamkan,  yang  menghalalkan  maupun yang  menganggap  bunga  bank  adalah  perkara  syubhat,  dari  sekian  pendapat  tersebut  manakah yang paling relevan dengan maqashid syari’ah atau tujuan-tujuan pokok syariat Islam sehingga lebih layak untuk diikuti.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjawab  pokok-pokok  permasalahan  yang  telah dirumuskan  tersebut,  yakni:  1.  Mengapa  bunga  bank  dibutuhkan  oleh  bank  konvensional?  2. Bagaimana hukum bunga bank ditinjau dari perspektif maqashid syariah?.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan kegunaan studi kepustakaan hakekatnya adalah untuk menunjukkan jalan  pemecahan  atas  permasalahan  penelitian.  Apabila  peneliti  mengetahui  apa  yang  telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. 3
Dalam  penelitian  ini  penulis  memilih  menggunakan  pendekatan  konseptual  mengingat tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  menghasilkan  satu  konsep  pemikiran hukum  Islam  tentang  hukum  bunga  bank  yang  tidak  terikat  oleh  pandangan-pandangan    atau teori-teori  yang  telah  ada,  tetapi  benar-benar  merujuk  kepada  tujuan-tujuan  syariat  Islam sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama.
Dalam  penelitian  ini,  karena  objek  penelitian  ini  adalah  pandangan  para  ulama  tentang hukum  bunga  bank,  maka  sumber  data  primernya  tentunya  adalah  fatwa-fatwa  resmi  yang dikeluarkan oleh institusi fatwa, atau jika fatwa tersebut sifatnya personal atau berupa pandangan pribadi seorang ulama, maka sumber data primernya adalah pendapat ulama tersebut baik berupa tulisan, record, atau instrumen lainnya yang memungkinkan fatwa tersebut ter-akses.
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik atau  metode  dokumentasi.  Menurut  Arikunto,  teknik  pengumpulan  data  dengan  dokumentasi adalah  mencari  data-data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berhubungan  dengan  tema penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 4 Teknih pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui media elektronik atau media sosial yang saat  ini  berkembang  pesat  seperti  situs-situs  atau  website  institusional,  blog  pribadi,  dan  lain sebagainya. Terkait dengan penelitan ini, teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah teknik pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan  dan  mempelajari  tema-tema  yang  menjelaskan tentang pandangan para ulama tentang hukum bunga bank, baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Selain itu untuk melihat landasan metodologis yang digunakan dalam argumentasi hukumnya,  penulis  juga  akan  mengumpulkan  sumber-sumber  lain  yang  menjelaskan  tentang metodologi  penetapan  hukum  Islam  sebagai  bagian  dari  proses  pengumpulan  data  dalam penelitian ini.
3 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), lm. 112.
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 135.
Berkaitan dengan penelitian ini, setelah pengumpulan dan verifikasi data dilakukan, maka langkah penelitian berikutnya adalah analisis data. Adapun teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini setidaknya ada dua, yakni:
1. Metode induktif, yaitu teknik analisis data dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan bentuk-bentuk  pendapat  para  ulama  yang  bermacam-macam  menjadi  model-model  tertentu beserta  karakteristik  metodologis  yang  digunakan  tentang  masalah  yang  diteliti  dalam penelitian ini, yakni tentang hukum bunga bank.
2.  Metode  komparatif,  yaitu  mengaitkan  atau  melihat  kesesuaian  dan  ketidaksesuain  antara model-model  pendapat  ulama  tersebut  dengan  konsep  tujuan-tujuan  syari’ah  atau  maqashid syari’ah.  Jadi  dalam  tahap  ini  penulis  hendak  menganalisis  pendapat  yang  manakah  tentang hukum bunga bank yang sejalan atau relevan dengan maqashid syari’ah.

## PEMBAHASAN

## A. Mengapa Bunga Bank dibutuhkan oleh Bank Konvensional
Perbankan adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang jual beli uang.  Untuk dapat hidup dan berkembang, maka bank membeli dana atau uang dari masyarakat dan atau pihak lain, misalnya  dari  Bank  Indonesia  yang  dinamai  Kredit  Likuiditas.  Maksudnya  adalah  kepada masyarakat  penyimpan  dana  maupun  kepada  Bank  Indonesia  akan  diberikan  balas  jasa  atas pemakaian dana tersebut yang disebut dengan istilah bunga.
Untuk dapat membayar balas jasa atau bunga yang dibayarkan kepada penyimpan, maka bank  akan  meminjamkan  pula  dana  tersebut  dalam  bentuk  kredit  kepada  masyarakat  yang membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk  investasi, modal kerja, maupun perdagangan.  Atas  keuntungan  usaha  yang  diperoleh  debitur  dengan  memakai  atau mempergunakan  kredit  dari  bank,  maka  debitur  menunjukkan  tindakan  yang  terpuji  dengan memberikan balas jasa atau bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan.
Selisih  bunga  yang  diterima  bank  dari  debitur  dengan  bunga  yang  dibayarkan  kepada penyimpan  dana  di  Bank,  itulah  yang  menjadi  keuntungan  Bank.  Keuntungan  inilah  yang dipergunakan  oleh  Bank  untuk  menutupi  biaya  operasionalnya  antara  lain  untuk  gaji  pegawai, biaya  pengobatan  pegawai,  biaya  promosi,  biaya  gedung,  biaya  kendaraan  bermotor,  biaya listrik/air dan lain sebagainya.
Dapat ditambahkan bahwa kalau penyimpan dana meminta kembali dananya, maka Bank harus  mengembalikannya  tanpa  alasan.  Maksudnya  biarpun  simpanan  nasabah  tersebut  sudah dipinjamkan  dalam  bentuk  kredit  kepada  debitur,  dan  debitur  karena  sesuatu  hal  tidak  dapat mengembalikan hutangnya kepada Bank, maka Bank harus dan wajib mengembalikan uang/dana penyimpan  tersebut.  Dari  uraian  ini,  dapat  diketahui  bagaimana  urgennya  bunga  dalam perbankan. Kalau tidak ada instrumen bunga, maka kemungkinan besar bank tidak akan mampu bertahan.  Dan  secara  umum  di  suatu  daerah  dimana  tidak  ada    bank  yang  beroperasi  disana, maka akibatnya daerah tersebut akan tertinggal atau tidak berkembang.
Pada  bagian  ini  penulis  akan  membahas  beberapa  poin  penting  yang  berkaitan  dengan mekanisme penerapan sistem bunga pada bank konvensional yang akan dijelaskan secara singkat dalam tulisan ini.

## 1. Macam-macam Bunga Bank
Dalam  kegiatan  sehari-hari  di  dunia  perbankan  yang  menerapkan  prinsip  konvensional terdapat dua macam atau jenis bunga perbankan yaitu:
(1) Bunga simpanan.
Bunga simpanan adalah bunga  yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan  atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga simpanan juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh Bank kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank.
(2) Bunga pinjaman.
Bunga pinjaman adalah bunga atau balas jasa yang dibayar oleh nasabah peminjam atau debitur  -  misalnya  orang  yang  memperoleh  kredit  dari  bank  -  kepada  bank.  Sebagai  contoh bunga kredit investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perdagangan. Bunga pinjaman juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada Bank.
Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan faktor pendapatan bagi  bank  yang  bersangkutan.  Bunga  simpanan  merupakan  biaya  dana  yang  harus  dibayarkan kepada  nasabah  yang  menyimpan  dananya  di  bank,  sedangkan  bunga  pinjaman  merupakan pendapatan  yang  diterima  dari  nasabah  yang  telah  mendapatkan  kredit  dari  bank.  Baik  bunga simpanan maupun bunga pinjaman, masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.
Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya, semakin rendah bunga simpanan, maka bunga pinjaman juga berpengaruh ikut turun. 5

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga
Faktor-faktor  utama  yang  mempengaruhi  besar  kecilnya  penetapan  suku  bunga 6 adalah sebagai berikut:
(1) Kebutuhan dana
Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan.  Peningkatan  suku  bunga  simpanan  secara  otomatis  akan  pula  meningkatkan  bunga pinjaman.  Namun  apabila  dana  simpanan  banyak,  sementara  permohonan  pinjaman  sedikit, maka bunga simpanan akan turun.
(2) Persaingan
Dalam  memperebutkan  dana  simpanan,  maka  disamping  faktor  promosi,  yang  paling utama  harus  pihak  perbankan  perhatikan  adalah  bank  pesaing.  Dalam  arti  jika  untuk  bunga simpanan  rata-rata  1%  perbulan,  maka  jika  hendak  mendapatkan  dana  cepat  sebaiknya  bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing, misalnya 1,25% perbulan. Namun, sebaliknya untuk suku  bunga  pinjaman  yaitu  harus  berada  dibawah  suku  bunga  bank  pesaing  agar  dana  yang tersedia di bank dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.
(3) Kebijakan pemerintah
Maksudnya  adalah  baik  untuk  bunga  simpanan  maupun  bunga  pinjaman,  pihak perbankan  tidak  boleh  melebihi  bunga  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Maksudnya adalah  ada  batasan  maksimal  dan  batasan  minimal  untuk  suku  bunga  yang  diizinkan  oleh pemerintah. Tujuannya ditetapkan batasan maksimal dan minimal untuk suku bunga adalah agar perbankan di Indonesia dapat bersaing secara sehat.
(4) Target laba yang diinginkan bank
Target laba dari bank adalah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika  laba  yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman  ikut  besar  dan  bunga  simpanan  ditekan  sekecil  mungkin,  demikian  pula  sebaliknya,
5 Kasmir , Manajemen Perbankan , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 132.
6 Ibid, hlm. 132-135.
sesuai  dengan  target  laba  yang  diinginkan.  Akan  tetapi  untuk  menghadapi  bank  pesaing,  target laba harus diturunkan seminimal mungkin.
(5) Jangka waktu
Jangka  waktu  pinjaman  atau  kredit  maupun  simpanan  sangat  menentukan  tinggi rendahnya suku bunga. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif akan lebih rendah.
Akan tetapi untuk bunga simpanan (Giro dan Tabungan) tergantung kepada besar kecilnya saldo Giro  dan  Tabungan,  semakin  besar  saldonya  maka  semakin  besar  pulalah  persentase  (%)  suku bunganya.  Sedangkan  untuk  Deposito,  semakin  panjang  jangka  waktunya  maka  semakin  besar pula persentase (%) bunganya.
3. Mekanisme Penetapan Sistem Bunga Berdasarkan Komponen-komponennya Pada Bank Konvensional 7
Sebelum  menjelaskan  bagaimana  mekanisme  penetapan  sistem  bungan  pada  bank konvensional,  terlebih  dahulu  akan  dibahas  tentang  komponen-komponen  yang  mempengaruhi besar kecilnya suku bunga. Adapun komponen-komponen dalam menentukan jumlah suku bunga adalah sebagai berikut:
1. Total biaya dana (Cost of Fund)
Total  biaya  dana  adalah  merupakan  total  bunga  yang  dikeluarkan  oleh  bank  untuk memperoleh  dana  simpanan,  baik  dalam  bentuk  simpanan  giro,  tabungan,  maupun  deposito. Total  biaya  dana  tersebut  tergantung  dari  seberapa  besar  bunga  yang  ditetapkan  untuk memperoleh  dana  yang  diinginkan.  Semakin  besar  bunga  yang  dibebankan  terhadap  bunga simpanan,  semakin  tinggi  pula  biaya  dananya.  Demikian  pula  sebaliknya,  semakin  kecil  bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin kecil pula biaya dananya. Total biaya dana tersebut  harus  dikurangi  dengan  cadangan  wajib  atau  Reserve  Requirement  (RR)  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat ini  besarnya RR  yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 5%.

## 2. Biaya operasional
Dalam  melakukan  kegiatan  usaha  setiap  perbankan  membutuhkan  berbagai  sarana  dan prasarana, baik berupa  manusia  maupun berupa alat. Penggunaan sarana dan prasarana tersebut memerlukan sejumlah biaya  yang harus ditanggung oleh  bank sebagai biaya operasional. Biaya operasional  ini  merupakan biaya  yang dikeluarkan oleh  bank dalam  melakukan operasionalnya. Biaya ini antara lain terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.
3. Cadangan risiko kredit macet
Cadangan  risiko  kredit  macet  adalah  merupakan  cadangan  yang  dipersiapkan  terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan karena atas setiap kredit yang direalisir pasti  mengandung  suatu  risiko  tidak  dibayar.  Risiko  ini  timbul  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja.  Oleh  sebab  itu,  pihak  perbankan  perlu  mencadangkannya  sebagai  sikap  berhati-hati menghadapinya  dengan  cara  membebankan  sejumlah  persentase  tertentu  terhadap  kredit  yang disalurkan.
4. Laba yang diharapkan perbankan
Dalam  melakukan  setiap  transaksi,  pihak  perbankan  selalu  ingin  memperoleh  atau mendapatkan laba yang maksimal. Penetapan laba yang diinginkan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya suku
7 Ibid, hlm. 135-137.
bunga kredit. Dalam  situasi  semacam  ini,  biasanya pihak perbankan disamping  melihat kondisi bank  pesaing,  juga  melihat  kriteria  calon  nasabah,  apakah  nasabah  prima  atau  bukan,  dan  juga melihat  sektor-sektor  yang  dibiayai,  misalnya  jika  yang  dibiayai  tersebut  adalah  proyek pemerintah atau untuk pengusaha atau rakyat kecil, maka suku bunga kredit nya pun akan lebih rendah, berbeda dengan kredit yang sifatnya untuk komersial.
5. Pajak
Pajak  merupakan kewajiban  yang dibebankan pemerintah kepada pihak perbankan  yang memberikan  fasilitas  kredit  kepada  nasabahnya.  Untuk  lebih  mudah  memahami  pembebanan suku  bunga,  berikut  ini  contoh  komponen-komponen  pembebanan  suku  bunga  dalam menentukan suku bunga kredit.
Misalnya    PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Kantor  Cabang  Balerejo  Kabupaten  Madiun menentukan  suku  bunga  deposito  sebesar  12%  PA  kepada  para  deposannya.  Cadangan  Wajib (RR)  yang  ditetapkan  pemerintah  adalah  sebesar  5%.  Kemudian  biaya  operasional  yang dikeluarkan  adalah  sebesar  5%  dan  cadangan  risiko  kredit  macet  sebesar  1%.  Laba  yang diinginkan  misalnya  adalah  5%  dan  pajak  sebesar  20%.  Hitung  berapa  suku  bunga  kredit  yang diberikan (based lending rate)  kepada para debiturnya (peminjam).
Jawab:
Cost of Fund = Bunga yang dibebankan 100% - Cadangan wajib = (12%) / (100% - 5%) = (12%) / (95%) = 12,63%
Jadi Cost of Fund 12,63% dibulatkan menjadi 13%. Untuk menghitung bunga kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: Total biaya dana (Cost of Fund) .............................. 13% Total biaya operasi ................................................... 5% Cadangan risiko kredit macet ..................................  1%
Laba yang diinginkan ..............................................  5% P a j a k 20% dari laba (5%) ...................................   1%
Bunga kredit yang diberikan (based lending rate)…  25%
Demikan  deskripsi  tentang  mekanisme  penentuan  suku  bunga  pada  bank-bank konvensional.

## B. Hukum Bunga Bank Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah
Sebelum  membahas  tentang  perdebatan  ulama  dalam  maslaah  hukum  bunga  bank  dan perspektif  maqashid  syariah,  penulis  terlebih  dahulu  akan  membahas  istilah  yang  seringkali dikaitkan dengan hukum bunga bank, yakni riba.
1. Istilah Riba a. Pengertian Riba
Secara  etimologis,  kata riba bermakna tambahan .  Karena  bentuk  dari  perbuatan  riba adalah  meminta  tambahan  dari  sesuatu  yang  diutangkan.  Karena  itu  riba  dalam  konteks perbankan disebut sebagai  bunga, karena salah satu perbuatan riba adalah  membuat harta, uang atau  yang  lainnya  yang  dipinjamkan  kepada  orang  lain  berlebih  atau  menggelembung  dan bertambah besar. Raghib al-Isfahani  memaknai kata riba sebagai sesuatu yang  naik, bertambah, tumbuh dan berkembang. 8
8 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer , (Bogor: Ghalia Indonesiaa, 2012), hlm. 69.
Definisi  riba  menurut  al-Ma’ali  adalah  akad  yang  terjadi  atas  pertukaran  barang  atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut syara’ manakala berakad atau mengakhiri penukaran kedua  belah pihak atau salah satu dari keduanya.  Abdurrahman  al-Zajiri adalah “ Bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk penukaran  ini .”  Definisi  ini  mengandung  pengertian  bahwa  riba  adalah  suatu  kelebihan  yang terjadi  dalam  tukar-menukar  barang  yang  sejenis  dengan  tanpa  disertai  imbalan.  Namun  yang perlu  diketahui  adalah  bahwa  tidak  semua  bentuk  tambahan  atas  modal  pokok  yang ditransaksikan tersebut dilarang dalam Islam. Seperti profit yang didapat dalam suatu usaha juga terpotensi untuk menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam.
Syeikh  Muhammad  Abduh  mendefinisikan  riba  sebagai  penambahan-penambahan  yang disyaratkan  oleh  orang  yang  memiliki  harta  kepada  orang  yang  meminjam  hartanya,  karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Definisi Syeikh Muhammad Abduh ini menurut penulis yang paling sesuai dengan konteks diharamkannya riba. Karena  dalam  konteks  turunnya  ayat-ayat  riba,  suatu  perbuatan  disebut  riba  karena  adanya permintaan tambahan pembayaran dari pemilik modal kepada peminjam tanpa adanya perjanjian di  awal.  Artinya  penambahan  pembayaran  dituntut  secara  satu  pihak  tanpa  persetujuan peminjam. Konsep riba seperti ini dikenal dengan riba nasi’ah, dan inilah sebenarnya bentuk riba yang dilarang oleh al-Qur’an.

## b. Dasar Hukum Larangan Riba
Di dalam al-Qur’an hukum tentang haramnya riba dijelaskan dalam beberapa ayat secara terpisah,  yakni  surat  al-Rum  ayat  39;  surat  Ali  Imran  ayat  130;  surat  al-Baqarah  ayat  275  dan 278.  Sedangkan  di  dalam  Sunnah  terdapat  beberapa  hadis  yang  menjelaskan  larangan  riba,  di antaranya:
1. Hadis Abu Hurairah Dari  Abu  Hurairah,  Nabi  saw  bersabda  “Jauhilah  tujuh  perbuatan  yang  merusak.  Para sahabat  bertanya  “Ya  Rasulullah  apakah  tujuh  perbuatan  tersebut?”  Nabi  saw  menjawab “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh juwa  yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba,  memakan harta anak  yatim,  melarikan diripada saat pertempuran, dan  menuduh wanita yang muhsan berbuat maksiat.” 9 2. Hadis Abdullah Ibn Mas’ud
Dari  Ibn  Mas’ud  berkata;  “Rasulullah  saw  mengutuk orang  yang  memakan  riba,  orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya.” 10
3. Hadis Abu Hurairah
Dari  Abu  Hurairah  berkata;  “Rasulullah  saw  bersabda:  “emas  dengan  emas  dengan timbangan  yang sama dan  jumlah  yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan  yang sama  dan  jumlah  yang  sama.  Barangsiapa  yang  menambah  atau  meminta  tambahan  maka  ia adalah riba.” 11
Ayat-ayat  al-Qur’an  dan  hadis  di  atas  tampak  jelas  dan  tegas  menyebutkan  larangan perbuatan  riba.  Bahkan  dalam  hadis  kedua  disebutkan  bahwa  mereka  yang  memakan  riba  dan semua orang yang terlibat dalam transaksi riba dilaknat. Jadi semua redaksi dalil yang disebutkan di atas kiranya cukuplah sebagai dasar tentang keharaman transaksi riba.
c. Klasifikasi Riba
9 Shahih Bukhari, juz 6, hadis nomor 6465.
10 Sunan al-Tirmidzi, juz 3, hadis nomor 1206.
11 Muhammad Ibn Ismail al-San’ani, Subulus Salam , juz 3, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1960), hlm. 38.
Secara umum riba diklasifikasikan menjadi dua, yakni riba fadhal dan riba nasi’ah. Imam Ibn Qayyim al-Jauzi  menyebut riba nasi’ah dengan riba  jali dan riba fadhal dengan riba khafiy. Riba  jaliy  diharamkan  karena  ada  kemudharatan  yang  sangat  besar,  pasti  dan  jelas.  Sedangkan riba khafiy diharamkan karena ia merupakan wasilah atau jalan perantara kepada terjadinya riba jaliy. 12 Sementara  itu  ulama  Syafi’iyah  mengklasfikasikan  riba  menjadi  tiga,  yakni  riba  fadhal, riba al-yad, dan riba nasi’ah. 13
(1) Riba Fadhal
Menurut Wahbah Zuhaili, riba fadhal adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar menukar yang menggunakan ukuran syara’ (timbangan) yang sama jenis barangnya. Sedangkana menurut  Sayid  Sabiq,  riba  fadhal  adalah  jual  beli  uang  dengan  uang  atau  makanan  dengan makanan yang disertai dengan kelebihan atau tambahan. 14
Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa esensi sebenarnya dari riba fadhal adalah  tambahan  yang  disyaratkan  dalam  tukar  menukar  barang  yang  sejenis  (jual  beli  barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras yang sama jenisnya 10 kilogram  dengan  beras  12  kilogram.  Dan  tambahan  beras  2  kilogram  tersebut  tidak  ada imbalannya.  Karena  itu  dalam  pelaksanaan  jual  beli  disyaratkan  bahwa  tukar  menukar  barang yang  sejenis  ukurannya  haruslah  sama,  baik  takarannya  maupun  timbangannya.  Jika  terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perkanjian maka hal itu termasuk dalam kategori riba fadhal. (2) Riba Al-Yad
Riba model ini hanya dikenal di kalangan mazhab Syafi’iyah. Dalam mazhab Hanafiyah riba al-yad termasuk dalam kelompok riba nasi’ah. Mereka menyebutnya dengan istilah “fadhul ‘ain ‘ala  al-dain (kelebihan  barang atas hutang)”. Wahbah  Zuhaili  menjelaskan pengertian riba al-yad  sebagai  “Jual  beli  atau  tukar  menukar  dengan  cara  mengakhirkan  penerimaan  kedua barang  yang  ditukarkan  atau  salah  satunya  tanpa  menyebutkan  masanya.  Yakni  terjadinya  jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenisnya, seperti gandum dengan jagung tanpa dilakukan penyerahannya di majelis akad.” 15 Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa riba al- yad adalah riba  yang terjadi karena  berpisahnya salah saorang dari dua pihak dari  majelis akad sedangkan barang belum diserahkan. Dikatakan riba karena ketika barang yang diakadkan belum diserahkan,  maka  akan  ada  kemungkinan  terjadinya  harga  barang  yang  diakadkan  tersebut berkurang  atau  bertambah,  kemungkinan  berkurang  atau  bertambahnya  nilai  jual  barang  yang diakadkan  tersebut  jika  terjadi  pada  saat  penyerahan  barang  yang  diakadkan  setelah  salah  satu pihak yang bertransaksi meninggalkan majelis akad, maka itu menjadi riba yang dikenal dengan riba al-yad.

## (3) Riba Nasi’ah
Para  ulama  Hanafiyah  mendefinisikan  riba  nasi’ah  sebagai  kelebihan  tunai  atas  tempo dan  kelebihan  barang  atas  hutang  di  dalam  barang  yang  ditakar  atau  ditimbang  ketika  berbeda jenisnya, atau di dalam  barang  yang tidak ditakar atau ditimbang ketika  jenisnya sama. Dengan kata  lain,  riba  nasi’ah  adalah  menjual  suatu  barang  dengan  barang  yang  sama  jenisnya,  atau dengan  barang  yang  tidak  sama  dengan  dilebihkan  takaran  atau timbangannya  sebagai  imbalan diakhirkannya  penukaran,  atau  tanpa  tambahan  seperti  menjual  satu  kilogram  kurma  yang penyerahannya  dilakukan  secara  langsung  (di  majelis  akad)  dengan  satu  kilogram  kurma  yang penyerahannya bertempo. Definisi yang lebih jelas tentang pengertian riba nasi’ah adalah seperti
12 Ibn Qayyim al-Jauzi, I’lamul Muwaqi’in , juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 135.
13 Aul Abbas al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj , juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 424.
14 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , juz 3, (Beirut: Dar alikr, 1981), hlm. 178.
15 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuh , juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 674.
apa yang diungkapkan oleh Sayid Sabiq, yakni “Tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang  yang  memberikan  hutang  dari  orang  yang  menerima  hutang  sebagai  imbalan  atas ditundanya pembayaran.” 16
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  riba  nasi’ah  adalah  tambahan  yang dituntut  oleh  pemberi  hutang  kepada  pihak  yang  berhutang  sebagai  imbalan  atas  penundaan waktu pembayaran hutang tersebut. Riba nasi’ah inilah yang seringkali terjadi di zaman jahiliyah dimana ayat-ayat riba turun dalam konteks riba nasi’ah sudah biasa dipraktikkan oleh masyarakat pada  masa  itu.  Riba  nasi’ah  hukumnya  haram  berdasarkan  al-Qur’an  dan  hadis.  Menurut pendapat  yang  lain,  seperti  Ibn  Abbas,  Usamah  bin  Zaid,  Zubair  dan  yang  lainnya,  riba  yang diharamkan  oleh  al-Qur’an  hanya  riba  nasi’ah  berdasarkan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  a- Bukhari  dari  Usamah  bin  Zaid  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda  “Tidak  ada  riba  kecuali nasi’ah.” 17

## B. Tinjauan Maqashid Syariah
Untuk  menganalisis  masalah  hukum  bunga  bank  dengan  menggunakan  perspektif maqashid syari’ah  ini penulis  hanya akan  menggunakan konsep  maqashid syari’ah dari tingkat kepentingannya seperti yang telah dijelaskan konsepnya pada bab sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk  membatasi  luasnya  cakupan  maqashid  syari’ah  serta  untuk  membatasi  objek  kajian  agar hasil kajian dapat difokuskan dan dipahami secara jelas.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  maqâshid  al-syari’ah bentuk  ini dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) maslahah level al-darûrât , (2) maslahah level al-hâjât , dan (3) maslahah level al-tahsînat/al-tazyînat .  Masing-masing  bagian  disertai  oleh maslahah penyempurna/pelengkap  ( takmilah / tatimmah ).  Pemeliharaan  lima  tujuan/prinsip  dasar  ( al-usûl al-khamsah )  yang  berada  pada  level al-darûrât merupakan  level  terkuat  dan  tertinggi  dari maslahah .  Kelima  tujuan/prinsip  dasar  mencakup  (1)  memelihara  agama  ( hifz  al-dîn ),  (2) memelihara  jiwa  ( hifz  al-nafs ),  (3)  memelihara  akal  pikiran  ( hifz  al-‘aql ),  (4)  memelihara keturunan ( hifz al-nasl ), dan (5) memelihara harta kekayaan ( hifz al-mâl ). 18 Pandangan al-Gazâli tentang al-usûl  al-khamsah ini  disempurnakan  lagi  oleh  Syihâb  al-Dîn  al-Qarafi  dengan menambahkan  satu  tujuan/prinsip  dasar  lagi,  yakni  memelihara  kehormatan  diri  ( hifz  al-‘ird ) meskipun diakui sendiri oleh al-Qarafi bahwa hal ini menjadi bahan perdebatan para ulama. 19 Pada  bagian  ini  penulis  tidak  akan  melihat  hukum  bunga  bank  dari  semua  perspektif, melainkan  hanya  akan  menggunakan  konsep  memelihara  jiwa  ( hifz  al-nafs )  dan  memelihara harta kekayaan ( hifz al-mâl ) sebagai landasan analisisnya. Karena masalah bunga bank berkaitan erat  dengan  masalah keuangan, sedangkan  masalah keuangan berkaitan secara langsung dengan kebutuhan hidup manusia.
Di  atas  telah  disebutkan  bahwa  hukum  bunga  bank  terbagi  menjadi  tiga  yakti  haram, halal,  dan  syubhat.  Namun  dalam  kajian  ini  penulis  hanya  akan  melihat  hukum  haram  dan halalnya  bunga  bank dari tinjauan teori  maqashid syari’ah. Jadi  yang hendak dijelaskan adalah bagaimana  bunga  bank  itu  jika  hukumnya  haram  jika  dilihat  dari  tujuan-tujuan  syari’ah,  dan bagaimana jika hukumnya halal, dari kedua hukum tersebut manakah yang lebih sejalan dengan maqashid syari’ah.
(1) Hukum Bunga Bank Perspektif Hifz Al-Nafs (Memelihara Jiwa)
16 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , juz 3, hlm. 672.
17 Shahih Bukhari, juz 2, hadis nomor 2069.
18 Ibid , hlm. 417.
19 Syihâb  al-Dîn  al-Qarafi, Syarh  Tanqîh  al-Fusûl  fi  Ikhtisâr  al-Mahsûl  fi  al-Ushûl ,  (Kairo:  Al-Matba’ah  al- Khairiyyah, 1307 H).
Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa  bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  fungsi utamanya  adalah  menerima  dan  menyalurkan  dana.  Penerimaan  dana  dari  masyarakat  selalu dihubungkan  dengan  penyalurannya  kepada  oranng  atau  lembaga  yang  memerlukan  dana  itu. Besar  bunga  yang diberikan oleh  bank kepada pemasok modal disesuaikan dengan  bunga  yang dikenakan  kepada  peminjam  dari  bank.  Selisih  antara  bunga  yang  diberikan  kepada  pemasok modal  dan  bunga  yang  dikenakan  kepada  peminjam  merupakan  keuntungan  bank  itu  sendiri. Biasanya  bank  hanya  akan  memberikan  kredit  kepada  orang  atau  lembaga  yang  diduga  kuat dapat  mengembangkan  usahanya,  dan  bukan  untuk  keperluan  hidup  sehari-hari.  Dengan  kata lain,  bank  hanya  memberikan  pinjaman  yang  bersifat  produktif,  bukan  konsumtif.  Karena  itu wajar  jika  pemilik  modal  dan  bank  mendapatkan  keuntungan  seiring  dengan  keuntungan  yang akan  diperoleh  pengusaha  yang  meminjam  modal.  Sedangkan  bagi  orang  yang  memerlukan bantuan  keuangan  untuk  biaya  kebutuhan  harian  atau  biaya  pengobatan,  tidak  selayaknya menggunakan  jasa  bank  dengan  sistem  bunga  itu.  Di  sini  perlu  ada  lembaga  sosial  yang menyediakan  dana  dan  bersifat  non-profit.  Jika  kepada  orang  yang  disebut  terakhir  ini dibebankan  bunga,  maka  kemungkinan  adanya  unsur  pemerasan  yang  menjadi  illat  haramnya riba menjadi lebih besar. Karena itu, pembebanan tambahan atas pokok peminjam menjadi riba, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur’an.
Betapapun kredit dari bank itu dimaksudkan untuk usaha yang bersifat produktif, namun harus  segera  ditambahkan  bahwa  bunga  yang  dibebankan  kepada  debitur  tidak  melebihi  batas- batas  kewajaran,  apalagi  berlipat  ganda.  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  hal  ini  Bank Indonesia,  telah  menetapkan  jumlah  suku  bunga  maksimal,  dengan  maksud  untuk  mengontrol suku bunga yang diberikan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, sehingga akan terhindar dari suku  bunga  yang  tidak  wajar.  Jika  suku  bunga  itu  melebihi  batas  kewajaran,  apalagi  berlipat ganda, seperti yang berlangsung pada masa jahiliyah, maka sudah dapat dipastikan bahwa bunga bank  itu  menjadi  haram.  Harus  dipahami  bahwa  suku  bunga  yang  melebihi  batas  kewajaran sebagaimana  ditetapkan  pemerintah  akan  membawa  kepada  penghisapan  orang  kaya  terhadap orang yang lemah ekonominya. Itulah illat dari dilarangnya riba.
Apabila dilakukan pengamatan secara seksama, suku bunga yang diberikan bank kepada pemasok  modal  atau  peminjam  modal  tidak  dapat  dilepaskan  dari  masalah  nilai  riil  mata  uang yang  dipinjamkan.  Di  Indonesia  biasanya  tingkat  inflasi  hamper  mendekati  10%  per  tahun. Keadaan  ini  menunjukkan  nilai riil  mata uang rupiah  mengalami penyusutan kurang  lebih 10% setiap  tahun.  Jika  pemasok  modal  meminjamkan  uangnya  kepada  bank,  untuk  kemudian disalurkan kepada pengusaha tanpa disertai tambahan apapun, berarti bank dan pengusaha telah berbuat  aniaya  (dhalim)  kepada  orang  yang  memiliki  uang  (pemasok  modal).  Semakin  lama uang itu dipinjamkan, semakin menurut nilai riil uang tersebut. Keadaan seperti inilah yang tidak dikehendaki  oleh  firman  Allah “la  tadhlimuna  wala  tudhlamun” .  Pernyataan  ini  dikemukakan dengan  maksud  untuk  menggambarkan  bahwa  tidak  setiap  tambahan  atau  kelebihan  itu dinyatakan  riba.  Memang  harus  diakui  bahwa  jumlah  inflasi  setiap  tahun  selalu  lebih  kecil daripada  suku  bunga  pertahun  yang  diberikan  oleh  bank.  Selebihnya  merupakan  konpensasi resiko  bagi  kreditor.  Belum  lagi  jika  masalahnya  tertuju  kepada  mata  uang  asing  yang mempunyai nilai tukar yang tinggi dan constant. Atas dasar realitas yang telah diuraikan di atas tampaknya penulis lebih sepakat dengan kehalalan hukum bunga bank.
Kembali  kepada  pokok  masalah  dalam  sub-tema  ini,  yakni  kaitan  hukum  bunga  bank dengan konsep hifz al-nafs (memelihara jiwa), dalam pandangan penulis hukum halalnya bunga bank  lebih  sejalan  dengan  konsep hifz  al-nafs (memelihara  jiwa)  daripada  hukum  haramnya. Alasan penulis sederhana, yaitu dengan kehalalan bunga bank maka bank-bank yang menerapkan
sistem  bunga  akan  tetap  dapat  beroperasi  dan  akan  dapat  menggaji  karyawannya  sehingga mereka  dapat  memberi  nafkah  keluarganya.  Kepada  para  nasabah  penyimpan  dana  dapat terjamin  dananya  sehingga  tidak  khawatir  kekurangan  hidupnya.  Demikian  pula  para  nasabah peminjam  dana  akan  dapat  mengembangkan  usahanya  dengan  bantuan  pinjaman  modal  dari bank  untuk  memperbesar  usahanya  sehingga  dapat  tercapai  kemakmuran  yang  tentunya  akan berimbas pada kesejahteraan  hidup  minimal untuk keluarganya. Hal  ini tentu tidak akan terjadi jika bunga bank diharamkan.
Karena  itu  dalam  konteks hifz  al-nafs (memelihara  jiwa),  hukum  kehalalan  bunga  bank dapat  ditempatkan  pada  tingkatan  dharuriyat  atau  setidaknya  hajiyat,  karena  dampaknya menyangkut kualitas hidup pihak bank, nasabah atau masyarakat, dan juga pemerintah.
Apabila  dilihat  dari  tingkatan  kemaslahatannya,  dalam  konsep hifz  al-nafs (memelihara jiwa), terdapat tiga tingkatan,  yaitu:  (a) Memelihara  jiwa dalam tingkatan dharuriyah,  misalnya disyariatkannya  kewajiban  memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  seperti kebutuhan  akan  makanan  yang  sehat  demi  keberlangsungan  hidup.  Apabila  kebutuhan  pokok tersebut  tidak  terpenuhi  atau  diabaikan,  maka  akan  berakibat  pada  terancamnya  eksistensi kehidupan. Karena itu kebutuhan dalam tingkatan ini haruslah diupayakan dengan berbagai cara yang  dibenarkan  oleh  syariah  Islam.  (b)  Memelihara  jiwa  dalam  tingkatan  hajiyat,  yaitu  usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwa yang apabila tidak terpenuhi sebenarnay tidak akan membahayakan  eksistensi  jiwa  tetapi  akan  menyulitkan  terhadap  upaya  pemeliharaan  jiwa. Misalnya  dibolehkannya  bercocok tanam  dan  menikmati  makanan  yang  halal  dan  bergizi,  atau menyediakan sarana tempat tinggal yang bersih dan terjaga dari berbagai macam penyakit. Dan (c) Memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyat, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sebagai  penyokong  atas  kebutuhan  jiwa  dalam  tingkatan  dharuriyah  dan  hajiyat.  Apabila kebutuhan  dalam  tingkatan  tahsiniyat  ini  tidak  terpenuhi,  tidak  akan  memnahayakan keberadaann  kehidupan,  tetapi  hanya  akan  mempersulit  tercapainya  kebutuhan  hajiyat  saja. Misalnya  makan  dan  minum  dalam  takaran  yang  tepat,  istirahat  tepat  waktu  dan  teratur,  dan sebagainya.
Apabila  dilihat  dari  konsep  tingkatan hifz  al-nafs (memelihara  jiwa)  tersebut  di  atas, masalah hukum kehalalan bunga bank menurut penulis dalam kondisi tertentu dapat berada pada ketiga tingkatan tersebut. Misalnya kepada seseorang yang memiliki anggota keluarga yang sakit parah  dan  membutuhkan  biaya  pengobatan  dalam  jumlah  besar,  dimana  ia  tidak  mampu mendapatkan uang sebanyak yang dibutuhkan dalam saat tertentu, maka meminjam uang di bank dengan  sistem  bunga  dimana  ia  berdasarkan  perhitungannya  akan  mampu  membayar  hutang tersebut  tepat  pada  waktunya,  adalah  suatu  kemaslahatan  karena  akan  dapat  menyelamatkan nyawa  keluarganya  yang  sakit  tersebut.  Dan  ini  adalah hifz  al-nafs (memelihara  jiwa)  dalam tingkatan  dharuriyah.  Adapun  contoh hifz  al-nafs (memelihara  jiwa)  dalam  tingkatan  hajiyat adalah  kredit  perumahan  dengan  memanfaatkan  jasa  bank  dengan  sistem  bunga.  Atau  kredit multiguna  untuk  biaya  pendidikan.  Kebutuhan  akan  tempat  tinggal  adalah  sama  pentingnya dengan  kebutuhan  akan  pendidikan,  meskipun  ketiadaannya  tidak  secara  langsung  mengancam eksistensi  jiwa,  tetapi  keduanya  merupakan  kebutuhan  dalam  tingkatan  hajiyat  dimana  apabila tidak  dipenuhi  maka  akan  mempersulit  upaya  pemeliharaan  kehidupan.  Sedangkan  contoh hifz al-nafs (memelihara  jiwa)  dalam  tingkatan  tahsiniyat  misalnya  seseorang  meminjam  sejumlah uang  di  bank  dengan  sistem  bunga  untuk  keperluan  memperbesar  usaha  atau  bisnisnya. Keperluan  untuk  memperbesar  usaha  bisnis  bukanlah  kebutuhan  yang  dharuriyat  atau  hajiyat, tetapi  keberadaannya  dapat  menyokong  terpenuhinya  kebutuhan  dalam  kedua  tingkatan  di atasnya sebagaimana disebutkan.

## (2) Hukum Bunga Bank Perspektif Hifz Al-Mâl (Memelihara harta)
Dalam  konteks  ini  penulis  lebih  sepakat  dengan  kehalalan  bunga  bank,  karena  apabila bunga  bank  dihukumi  haram,  maka  dalam  pandangan  penulis  berdasarkan  konsep  maqashid syari’ah  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  konsep hifz  al-mâl (memelihara  harta).  Dalam  sistem bunga, apabila peminjam dana adalah perorangan untuk keperluan konsumtif, maka beban bunga pinjaman tadi tentunya harus ditangani sendiri. Tetapi apabila peminjam dana adalah pedangang maka logislah apabila beban bunga pinjaman itu digeserkannya kepada harga barang yang dijual. Dari  mekanisme  kerja  antar  bank  dengan  nasabah  inilah,  baik  nasabah  peminjam  maupun nasabah  penyimpan,  maka  bank  konvensional  tidak  dapat  mempertahankan  hidupnya,  apalagi mengembangkannya  tanpa  mekanisme  sistem  bunga.  Oleh  karenanya,  di  sini  dapat  diambil sedikit pengertian segi positif  bank dari  sistem  bunga  yaitu dengan  melalui sistem  bunga,  bank dapat melaksanakan aktivitas perbankannya.
Hukum  halalnya  bunga  bank  sepertinya  juga  sejalan  dengan hifz  al-mâl (memelihara harta)  baik  bagi  nasabah  peminjam  maupun  bagi  nasabah  penyimpan.  Bagi  nasabah  peminjam, bunga bank selama dimanfaatkan untuk keperluan usaha yang dapat meningkatkan ekonominya tentunya  bunga  yang  harus  dibayar  tidak  akan  memudharatkan  baginya.  Atau  misalnya  dana pinjaman  digunakan  untuk  keperluan  konsumtif  seperti  membangun  rumah  pun  tidak  dapat dikatakan  bahwa  bunga  bank  tersebut  memerasnya,  karena  dengan  itu  nasabah  peminjam  juga diuntungkan dengan  harga properti  yang semakin hari  semakin  mahal.  Jadi adanya  bunga  bank tentulah bukan merupakan bentuk pemerasan terhadap nasabah peminjam.
Apabila  nasabah  adalah  nasabah  penyimpan,  maka  hukum  kehalalan  bunga  bank  pun sejalan  dengan  konsep hifz  al-mâl (memelihara  harta),  dimana  seseorang  tersebut  dapat menyimpan  hartanya  dengan  aman,  hartanya  dapat  bertambah  tanpa  merugikan  bank  sebagai pihak  yang  bertanggung  jawab  sebagai  pengelola  uang  nasabah  penyimpan.  Karena  untuk menyimpan dan mengelola uang dalam jumlah besar, keberadaan bank sangat dibutuhkan.
Jadi  dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  keharaman  bunga  bank  tidak  sejalan dengan  konsep hifz  al-mâl (memelihara  harta)  baik  bagi  pihak  bank,  bagi  nasabah  peminjam atau  debitur,  juga  bagi  nasabah  penyimpan.  Sedangkan  hukum  kehalalan  bunga  bank  menurut penulis  sejalan  dengan  konsep hifz  al-mâl (memelihara  harta)  baik  bagi  pihak  bank,  bagi nasabah peminjam atau debitur, juga bagi nasabah penyimpan.
Perlu  dicatat  bahwa  kaitan  hukum  bunga  bank  dengan  konsep hifz  al-mâl (memelihara harta) tersebut dapat terjadi pada level hajiyat hingga level dharuriyat. Karena keharaman hukum bunga bank jika dikaitkan dengan konsep hifz al-mâl (memelihara harta) pada ranah hajiyat dan dharuriyat akan menyebabkan orang tidak diperbolehkan berhubungan dengan bank, meminjam dan menyimpan uang di bank konvensional, padahal saat ini hampir seluruh transaksi keuangan dari  gaji  hingga  untuk  keperluan  ibadah  sekalipun  selalu  berhubungan  dengan  bank  yang menggunakan  sistem  bunga.  Dan  hukum  keharaman  bunga  bank  tidak  saja  dapat  menyulitkan umat  dalam  bertransaksi  ekonomi  mereka,  tetapi  bisa  jadi  dapat  menghilangkan  kesempatan untuk meninggatkan ekonomi masyarakat.
Apabila dilihat dari tingkatan kepentingan atau kemaslahatannya, jenis tujuan syariah hifz al-mâl (memelihara  harta)  tersebut  memiliki  tiga  tingkatan  yaitu:  (a)  Memelihara  harta  dalam tingkatan dharuriyat, adalah upaya pemeliharaan harta dari hilangnya atau berkurangnya karena sebab-sebab  yang  menyelisihi  syariah  Islam.  Misalnya  hilangnya  harta  karena  penipuan, perampokan,  pencurian  serta  sebab-sebab  lainnya  yang  semisal.  Karena  itu  syariah  Islam memberikan  aturan  tentang  kepemilikan  harta  beriktu  larangan  mengambil  harta  orang  lain dengan  cara  yang  tidak  benar.  (b)  Memelihara  harta  dalam  tingkatan  hajiyat,  yaitu  upaya
memelihara harta dengan jalan mengembangkannya agar tidak berkurang dengan cara-cara yang tidak  melanggar  aturan  syariat  islam.  Misalnya  melakukan  pemeliharaan  harta  dengan  cara bekerja untuk mendapatkan kekayaan, jual beli, mudharabah atau kerja sama bisnis, murabahah atau perniagaan, musaqah dan lain sebagainya. Tidak adanya pemeliharaan harta dalam tingkatan hajiyat  ini  tidak  akan  menyebabkan  hilangnya  eksistensi  harta,  tetapi  akan  mempersulit mewujudkan  terpeliharanya  eksistensi  harta.  Dan  (c)  Memelihara  harta  dalam  tingkatan tahsiniyat, yaitu upaya pemeliharaan harta yang dilakukan demi kelancaran upaya pemeliharaan harta  dalam  tingkatan  dharuriyat  dan  hajiyat.  Misalnya  berlaku  jujur  dalam  berdagang,  bekerja tepat  waktu  sesuai  jam  dan  tidak  bermalas-malasan,  serta  menghadirkan  kepuasan  terhadap orang yang menggunakan jasanya. Pemeliharaan harta dalam tingkatan ini tentunnya tidak akan mengancam  pemeliharaan  harta  pada  tingkatan  dharuriyat  dan  hajiyat,  tetapi  dengan terpenuhinya  pemeliharaan  harta  dalam  tingkatan  tahsiniyat  tersebut  akan  mempermudah tercapainya pemeliharaan harta dalam tingkatan dharuriyat dan hajiyat.
Hukum kehalalan bunga bank apabila ditinjau dari ketiga konsep hifz al-mâl (memelihara harta)  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  akan  dapat  ditemukan  relevansinya  dalam ketiga  tingkatan  tersebut.  Misalnya hifz  al-mâl (memelihara  harta)  dalam  tingkatan  dharuriyat jika  dikaitkan  dengan  hukum  kehalalan  bunga  bank  adalah  bagi  nasabah  deposito  maka  uang yang  disimpan  di  bank  tidak  akan  berkurang  sedikitpun  dan  bahkan  dapat  bertambah,  karena tidak  ada  penipuan  maupun  pencurian  dalam  sistem  perbankan.  Sementara  bagi  pihak  bank, adanya  nasabah  yang  bertransaksi  dan  menyimpan  uang  di  bank  akan  dapat  membantu keberlangsungan operasional bank dan dengan demikian kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan. Adapun hifz al-mâl (memelihara harta) dalam tingkatan hajiyat misalnya, bunga bank dibutuhkan untuk  mengatasi  kerugian  akibat  adanya  inflasi  mata  uang,  karena  apabila  sistem  bunga ditiadakan  maka  pihak  bank  lah  yang  akan  menanggung  kerugian  akibat  inflasi  tersebut. Demikian  pula  dengan  nasabah  penyimpan  uang  di  bank,  jika  sistem  bunga  ditiadakan  maka nasabah akan terkena dampak dari inflasi atau perubahan nilai mata uang yang lumrah terjadi di masa  sekarang.  Sedangkan hifz  al-mâl (memelihara  harta)  dalam  tingkatan  tahsiniyat  berkaitan dengan hukum kehalalan bunga bank misalnya adalah adanya pembayaran dan penagihan secara jujur dan disiplin yang dilakukan dalam sistem perbankan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian,  penulis  menemukan  ada  tiga  pandangan  ulama tentang  hukum  bunga  bank,  yaitu  haram,  halal,  dan  syubhat.  Apabila  ditinjau  dari  perspektif maqashid syari’ah, penulis menyimpulkan bahwa pendapat yang menghalalkan bunga bank lebih sejalan dengan maqashid syari’ah, yakni dalam hal hifz al-nafs (memelihara jiwa) dan hifz al-mâl (memelihara harta) daripada hukum keharamannya. Adapun hukum kehalalan bunga bank dalam hal hifz al-nafs (memelihara  jiwa) dapat ditempatkan pada tingkatan dharuriyat atau setidaknya hajiyat, karena dampaknya menyangkut kualitas hidup pihak bank, nasabah atau masyarakat, dan juga  pemerintah.  Sedangkan  hukum  kehalalan  bunga  bank  dalam  hal hifz  al-mâl (memelihara harta) tersebut dapat terjadi pada level hajiyat hingga level dharuriyat. Karena keharaman hukum bunga bank jika dikaitkan dengan konsep hifz al-mâl (memelihara harta) pada ranah hajiyat dan dharuriyat akan menyebabkan orang tidak diperbolehkan berhubungan dengan bank, meminjam dan menyimpan uang di  bank konvensional, padahal saat ini hampir seluruh transaksi keuangan dari  gaji  hingga  untuk  keperluan  ibadah  sekalipun  selalu  berhubungan  dengan  bank  yang menggunakan  sistem  bunga.  Dan  hukum  keharaman  bunga  bank  tidak  saja  dapat  menyulitkan
umat  dalam  bertransaksi  ekonomi  mereka,  tetapi  bisa  jadi  dapat  menghilangkan  kesempatan untuk meninggatkan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Hasan,  Masail  Fiqhiyyah:  Zakat,  Pajak,  Asuransi  dan  Lembaga  Keuangan,  Jakarta:  Raja
Grafindo Husada, 1996.
Al-Jauzi, Ibn Qayyim, I’lamul Muwaqi’in , juz 2 Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
Al-Kilȃnî, Abd al-Rahmȃn Ibrahîm, Qawȃ’id al-Maqȃshid ‘inda al-Imȃm al-Shȃthibî: ‘Aradhan wa Dirȃsatan wa Tahlîlan , Damshiq: IIIT, 2000.
Al-Muqrî,  Ahmad  bin  Muhammad bin  Alî  al-Fȃyûmî, Al-Mishbȃh al-Munîr fî Gharîb  al-Sharh al-Kabîr li al-Rafi’î , Libanon: Maktabah Lubnan, 1987.
Al-Qarafi,  Syihâb  al-Dîn, Syarh  Tanqîh  al-Fusûl  fi  Ikhtisâr  al-Mahsûl  fi  al-Ushûl ,  Kairo:  Al- Matba’ah al-Khairiyyah, 1307 H.
Al-Qardhawi, Yusuf, Dirasah fi  Fiqih Maqâshid Syari’ah: Baina  al-Maqâshid  al-Kulliyyah  wa an-Nushush al-Juz’iyyah , Kairo: Dar as-Syuruq, 2006.
Harahap, Syabirin Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam , Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984. Jamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Muhamamdiyah , Jakarta: Logos, 1995.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajagrafindo, 1997.
Thohari,  Chamim, Argumentasi  Ibn  Hazm:  Dekonstruksi  Kehujjahan  Qiyas  Sebagai  Metode Penetapan Hukum Islam , Jurnal Istinbath, Vol. 13 No. 1, Mei 2016.
Umar,  Umar  bin  Shȃlih  bin, Maqâshid  al-Sharî’ah  ‘inda  al-Imȃm  al-‘Izz  bin  ‘Abd  al-Salȃm , Urdun: Dȃr al-Nafȃ’is li al-Nahr wa al-Tawzi, 2003.
Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillatuh , juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah , cet VIII, Jakarta: Surya Grafindo, 1998.