## Abstract
The emergence of a school economic in the world will always be associated with the school of economic that have developed previously, so is the pattern of the Indonesian economy. Fierce struggle of capitalism and socialism gives a significant influence toward  Indonesian economic ideology. Pancasila as the foundation of economic nation, through the dialectical process raises three kinds of terms that is the constitution of the economy, the economic constitution, and economic Pancasila, the three have the same phrase with a different meaning. The idea of    democracy in economy are listed in UUD 1945 Article 33 paragraph (4) does contain the idea of   political democracy as well as economic democracy. That is, the highest authority of the State of Indonesia is the people, both in the field of politics or the economy. Indonesia which has more give priority to economic growth from economic equality appears to have difficult times, the economic crisis experienced since mid-2007 has been a fundamental component of economic meluluhlantahkan until economic growth rate for 2008 was measured with a minus sign. This condition indicates that since the signing of the 21st century, Indonesia is not ready to face the era of free trade.

## Abstrak
Kemunculan suatu aliran ekonomi di dunia akan selalu terkait dengan aliran  ekonomi yang telah berkembang sebelumnya, begitu

## HUKUM, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN: Telaah Yuridis atas Dinamika Pengaturan dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945

## Udiyo Basuki
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta. Email: udiyobee@gmail.com
pula dengan garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan sengit kapitalisme dan sosialisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ideologi perekonomian Indonesia. Ekonomi Pancasila sebagai landasan perekonomian bangsa, melalui proses dialektika menimbulkan tiga macam istilah yaitu konstitusi ekonomi, ekonomi konstitusi dan ekonomi pancasila, ketiganya memiliki frase sama dengan makna yang berbeda. Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam Penjelasan  UUD 1945 maupun  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  pasca reformasi.  UUD  1945  memang mengandung  gagasan  demokrasi politik  sekaligus  demokrasi  ekonomi.  Artinya, pemegang  kekuasaan tertinggi  Negara  Indonesia  adalah  rakyat,  baik  di  bidang politik maupun ekonomi. Negara Indonesia yang selama ini lebih memberi prioritas pada pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi ternyata mengalami masa-masa yang sulit, krisis ekonomi yang dialami sejak pertengahan tahun 2007 telah meluluhlantahkan komponen fundamental ekonomi sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian untuk tahun 2008 telah terukur dengan tanda minus. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak saat masuk abad ke-21 atau millenium baru ini, Indonesia belum siap menghadapi era perdagangan bebas.
Kata Kunci : ekonomi pancasila, demokrasi ekonomi, kapitalisme, sosialisme

## A. Pendahuluan
Ekonomi merupakan suatu bagian hidup manusia yang paling krusial. Urusan kesejahteraan manusia dalam kehidupannya bergantung pada kebutuhan ekonominya. Hal ini tak terbantahkan oleh apapun termasuk agama, politik, sosial bahwa kesejahteraan adalah hal yang utama. Manusia dalam menjalankan kehidupan ekonominya tidak terlepas dari kedudukannya sebagai makhluk sosial atau zoon politicon sehingga dalam kondisi ini, saling tabrak antar kepentingan sangat mungkin terjadi. Kondisi seperti ini membuat hukum sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, mutlak dibutuhkan. 1
1 Nunung Nuryartono dan Hendri Saparini, Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia , (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009), hlm. 283.
Kemunculan suatu aliran ekonomi di dunia akan selalu terkait dengan aliran  ekonomi yang telah berkembang sebelumnya, begitu pula dengan garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan sengit kapitalisme dan sosialisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ideologi perekonomian Indonesia. Era pra-kemerdekaan merupakan masa dimana kapitalisme mencengkeram erat  Indonesia, bahkan dapat dikatakan  dalam bentuk  yang paling ekstrim. Pada masa ini, Belanda sebagai agen kapitalisme benar-benar mengisi tiap inci tubuh bangsa Indonesia dengan ide-ide kapitalisme dari Eropa. Dengan ide kapitalisme itu,  seharusnya  bangsa  Indonesia  berada  dalam  kelas pemilik  modal.  Namun ironisnya, sebagai  pemilik, bangsa Indonesia dirampok hak-haknya. Sebuah bangsa yang seharusnya  menjadi tuan di  tanahnya  sendiri  harus  menjadi  budak dari  sebuah  bangsa  asing. Hal  ini  berlangsung  hingga  bangsa  Indonesia  mampu melepaskan diri dari penjajahan Belanda. 2
Ekonomi Pancasila sebagai landasan perekonomian bangsa, melalui proses dialektika menimbulkan tiga macam istilah yaitu konstitusi ekonomi, ekonomi konstitusi dan ekonomi pancasila, ketiganya memiliki frase sama dengan makna yang berbeda. Konstitusi ekonomi sebagai norma dasar yang terdapat kebijakan ekonomi nasional yang terkandung, sedangkan ekonomi konstitusi yakni perekonomian berdasarkan konstitusi, dan ekonomi pancasila merupakan sebuah falsafah. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan melengkapi. 3
Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi landasan dasar terciptanya tujuan negara, yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah  Indonesia  merdeka,  barulah  tersusun  sebuah  narasi besar  aturan yang  paling  mendasar  negara.  Tak  terkecuali  sistem perekonomian  negara  juga diatur dalam aturan tersebut, Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: 4 “Perekonomian  disusun  atas  usaha  bersama
2 Revrisond Baswir , Manifesto Ekonomi Kerakyatan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5
3 Mubiyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1998), hlm. 20.
4 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 216
berdasar  atas  asas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
Seiring dengan laju perkembangan zaman dan arus globalisasi telah merambah hampir semua ranah kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, budaya, dan pendidikan. Globalisasi merupakan sesuatu proses alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia sebagai mahluk sosial, akibat penemuan alat-alat teknologi modern. Di samping itu, reformasi hukum ekonomi di Indonesia tampaknya sudah sangat mendesak untuk ditangani karena globalisasi ternyata telah memakan korban. 5 Negara Indonesia yang selama ini lebih memberi prioritas pada pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi ternyata mengalami masa-masa yang sulit, krisis ekonomi yang dialami sejak pertengahan tahun 2007 telah meluluhlantahkan komponen fundamental ekonomi sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian untuk tahun 2008 telah terukur dengan tanda minus. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak saat masuk abad ke-21 atau millenium baru ini, Indonesia belum siap menghadapi era perdagangan bebas. 6
Salah satu yang menjadi penyebab hancurnya fundamental ekonomi Indonesia adalah karena selama ini, hukum atau lebih khusus lagi hukum ekonomi, yang seharusnya digunakan untuk memandu sekaligus sebagai landasan bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah mendapatkan perhatian atau bahkan dilecehkan keberadaannya. 7

## B.   Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia
Di semua negara di seluruh dunia, dan juga di Indonesia, trend menguatnya peran dunia usaha dalam pembangunan bangsa di era globalisasi dan pasar bebas membutuhkan evaluasi menyeluruh tentang pola hubungan kerja yang adil dan layak bagi kemanusiaan. Fenomena  trias politika yang terdiri atas negara (state ), masyarakat madani ( civil society ) dan dunia usaha
5 Adi Sulistiyono, Reformasi  Hukum  Ekonomi  Indonesia ,  (Surakarta:  Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2008), hlm. 3.
6 Ibid.
7 Ibid, hlm. 4. Lihat juga Tulus  T.H Tambunan,  Perekonomian  Indonesia  (Kajian Teoritis  dan  Analisis  Empiris) , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 7-9.
atau pasar ( market) yang saling memiliki hubungan antar peran secara seimbang dan saling imbang mengimbangi merupakan suatu kenyataan di zaman sekarang . Karena itu, ketiganya dinamakan ‘trias politica’ baru yang juga harus tunduk kepada prinsip hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi ( checks and balances ) dalam arti yang lebih luas. Perkembangan demikian itu harus pula diikuti oleh upaya reformasi, restrukturisasi dan refungsionalisasi pada tingkat mikro kelembagaan, baik pada sisi internal institusi - institusi dunia usaha, institusi negara, dan institusi masyarakat itu masing - masing maupun antar institusi dan antar ketiga sektor itu. Reformasi kelembagaan itu diperlukan agar efektifitas dan efisiensi fungsi - fungsi kelembagaan di masing - masing sektor berkembang menjadi lebih atau menjadi semakin mencerminkan keadilan struktural dengan orientasi memperdekatkan jarak ketimpangan vertikal dan horizontal. Dengan demikian cita - cita kebangsaan Indonesia yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat diwujudkan dengan sebaik - baiknya. 8
Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari dari istilah welfare state adalah tanggung jawab  negara  terhadap  kesejahteraan  warganya. Seperti  dalam Encyclopedia Britannica,  welfare state diartikan  sebagai konsep  pemerintahan dimana  negara  memainkan  peran  kunci dalam  menjaga  dan  memajukan kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial warga  negaranya. Sedangkan The Concise Oxford Dictionary of Politics mendefinisikannya  sebagai  sebuah  sistem  dimana pemerintah menyatakan  diri  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  jaminan sosial  dan  ekonomi  bagi  penduduk  melalui  sarana  pensiun,  tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya. 9
Welfare  state diasosiasikan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar, oleh karena  itu  ia  dianggap  sebagai  mekanisme  pemerataan  terhadap kesenjangan yang  ditimbulkan  oleh  ekonomi  pasar.  Jaminan  sosial, kesehatan,  perumahan dan  pendidikan  adalah  wilayah  garapan  utama dari  kebijakan  pemerintah  yang menganut welfare state . Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai
8 Jimly Asshiddiqie, “Tentang UUD 1945 sebagai Welfare Constitution”, Makalah Seminar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang : 2013 , hlm. 2.
9 Alvitri,  “Ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional” dalam
Jurnal Konstitusi Volume 9,  Nomor  3, Tahun  2012,  hlm. 454.
aspek dari welfare state. Alasan dimasukkannya perpajakan ke dalam kategori sifat welfare state adalah jika penarikan pajak bersifat progresif dan dananya digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar dan  bukan  hanya  sekadar  untuk  meningkatkan  pendapatan negara.  Disamping itu,  dana  pajak  tersebut  juga  digunakan  untuk membiayai  pembayaran  asuransi sosial dan manfaat-manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi  sosial.  Di  negara- negara  sosialis, welfare  state juga  meliputi  jaminan pekerjaan dan administrasi harga barang dan jasa pada level konsumen ( consumer prices ). Konsep welfare state biasanya  didasarkan  pada  prinsip persamaan kesempatan (equality  of  opportunity) ,  pemerataan  pendapatan ( equitable distribution of wealth ), dan tanggung jawab publik ( public responsibility ) terhadap  mereka  yang  tidak  mampu menyediakan sendiri kebutuhan minimum untuk bisa hidup layak.
Istilah welfare state sangat umum dan bisa meliputi berbagai bentuk organisasi sosial ekonomi. Di  dalam  negara  modern, pemerintah  atau negara  tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, namun juga  harus aktif turut serta dalam kegiatan  masyarakat  sehingga  kesejahteraan  bagi setiap  orang  terjamin.  Dengan demikian,  pemerintah  harus  memberikan perlindungan  bagi  warganya  bukan hanya  dalam  bidang  politik,  tetapi juga  dalam  bidang  sosial  ekonomi  sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah. 10 Jadi di dalam welfare  state pemerintah  diserahi bestuurzorg ,  yaitu  penyelenggaraan kesejahteraan umum.  Ciri-ciri atau persyaratan negara hukum yang baru ( welfare state ) adalah: 11
1.  Perlindungan  konstitusional,  dalam  arti  bahwa  konstitusi  selain menjamin  hak-hak  individu  harus  menentukan  juga  cara
10 Ini merupakan dinamika gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara dibidang sosial maupun ekonomi bergeser ke gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahtraan rakyat. Gagasan ini membawa demokrasi kepada hal yang lebih luas cakupannya yaitu demokrasi ekonomi dan sosial terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Ide ini sering disebut sebagai “negara kesejahtraan” ( welfare  state ) atau negara hukum materiil. Disarikan dalam Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, (Surakarta: Sebelas Maret Universty Press, 2008), hlm. 44.
11 SF.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi Negara, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hal. 45-46.
prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu.
2.  badan kehakiman yang bebas ( independent and impartial tribunals ).
3.  pemilihan umum yang bebas.
4.  kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5.  kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6.  pendidikan kewarganegaraan.
7.  Sistem ekonomi kerakyatan.
Dalam ekonomi kerakyatan yang murni tanpa muatan politis, sebenarnya ide tentang kesejahteraan ekonomi, welfare economics mencapai bentuknya yang ideal dalam bisnis sehari-hari. Konsep welfare state yang masih bersifat abstrak pada  dasarnya  adalah  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan  ekonomi. Sementara  itu,  kesejahteraan  ekonomi  yang dimaksud  dalam  negara  yang berkembang  seperti  Indonesia  ialah ekonomi  kerakyatan.  Konsep  tersebut memberi peluang yang adil bagi setiap warga negara (tanpa pandang bulu) untuk berpartisipasi  dalam perekonomian. Untuk  itu,  hukum  harus  berperan memfasilitasinya. 12
Istilah  “sistem”  berasal  dari  kata  “systema”  (bahasa  Yunani),  yang dapat diartikan  sebagai  keseluruhan  yang  terdiri  dari  macam-macam bagian. Pada dasarnya  sebuah  sistem  adalah  suatu  organisasi  besar yang  menjalin  berbagai subjek  atau  objek  serta  perangkat  kelembagaan dalam  suatu  tatanan  tertentu. Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi  kebutuhankebutuhannya.  Pemenuhan kebutuhan  manusia  yang  sangat  bervariasi  akan memunculkan sistem yang berbeda-beda.  Kebutuhan manusia yang bersifat dasar  (pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu sistem ekonomi. Berikut adalah pengertian sistem ekonomi menurut para ahli antara lain: 13
1.  Menurut Dumairy, sistem ekonomi ialah suatu sistem  yang mengatur serta  menjalin  hubungan  hubungan  ekonomi  antar  manusia dengan seperangkat  kelembagaan  dalam  suatu  tatanan  kehidupan. Sebuah sistem  ekonomi  terdiri  atas  unsur-unsur  manusia  sebagai subyek; barang-barang ekonomi sebagai obyek; serta seperangkat kelembagaan yang  mengatur  dan  menjalinnya  dalam  kegiatan
12 Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha  (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia) , (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), hlm. 207.
13 ummpress.umm.ac.id/uploads/files/Sistem%20Ind.ppt, diakses pada tanggal 14 Februari 2014 pukul 10:03 WIB
berekonomi. Perangkat  kelembagaan  yang  dimaksud  meliputi lembaga-lembaga ekonomi  (baik  formal  maupun  nonformal); cara  kerja;  mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan initermasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapakan  dalam  berbagai  aktifitas  yang  berkenaan  dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan. 14
2.  Sheridan,  menurutnya  dalam  publikasi  mengenai  sistem-sistem ekonomi  yang  ada  di  Asia  mengatakan,  bahwa  “Echonomics system refers to the way people perform economic acticities in their search for personal  happiness.”  Dengan  kata  lain,  sistem  ekonomi ialah  cara manusia  melakukan  kegiatan  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. 15
3.  Sanusi, menguraikan  bahwa  sistem  ekonomi  merupakan  suatu organisasi  yang  terdiri  atas  lembaga  atau  pranata  (ekonomi, sosial politik, ide-ide)  yang saling mempengaruhi satu dengan  yang lainnya dan  ditujukan  ke  arah  pemecahan  problem-problem  serta produksi distribusi  konsumsi  yang  merupakan  problem  dasar  setiap perekonomian. Ia juga  mengutip  pengertian  sistem  ekonomi  dari Lemhanas,  bahwa  sistem  ekonomi  merupakan  cabang  dari  ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling tergantung menuju tujuan-tujuan tertentu. 16
Menurut  Suharsono  Sagir,  perekonomian  setiap  negara  pasti berjalan menurut  sistem  ekonomi  tertentu.  Jenis  sistem  perekonomian Indonesia  dari waktu  ke  waktu  adalah  Sistem  Ekonomi  Kerakyatan (SEK).  Dalam  sistem  ini, kedaulatan  ekonomi  ada  di  tangan  rakyat, dan  ekonomi  kerakyatan  ini  terkait dengan  gagasan  demokrasi  ekonomi yang  tidak  lain  ialah  paham  kedaulatan rakyat  di  bidang  ekonomi.
14 Dumairy, Perekonomian Indonesia , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hlm. 30.
15 Tulus  T.H. Tambunan,  Perekonomian  Indonesia ... , hlm. 1.
16 Ibid.
Yang  menjadi  sasaran  dari  dari  Sistem  Ekonomi Kerakyatan  ialah membebaskan  rakyat  dari  kemiskinan,  kebodohan, ketergantungan, perlakuan  tidak  adil,  kerusakan  lingkungan  dan  rasa  was-was dalam menatap masa depan. Karena itu, kebijakan pembangunan nasional sudah seharusnya  tidak  keluar  dari  asas  ekonomi  kerakyatan  yang  menurut Suharsono Saqir  tercermin  dalam  prinsip triple  track  development ,  yaitu pro-poor, pro-job dan pro-growth. Dalam mengimplementasikan ketiga prinsip itu, ada enam tolok ukur yang dapat dipakai untuk menilai berhasil tidaknya suatu proses pembangunan, yaitu:
1.  Rakyat  terbebas  dari  kemiskinan  dengan  laju  pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2.  Rakyat  terbebas  dari  kebodohan  dan  menjadi  sumber  daya  insani ( human capital ) yang produktif.
3.  Rakyat terbebas dari  penganggguran dan bekerja kreatif dan produktif untuk meningkatkan penghasilan sendiri dan orang lain.
4.  Negara terbebas dari ketergantungan kepada utang luar negeri.
5.  Negara  terbebas  dari  kekurangan  devisa  karena  nilai  ekspor melebihi impor, dan
6.  Negara  terbebas  dari  kerusakan  ekosistem  sehingga  pembangunan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam Penjelasan  UUD 1945 maupun  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  pasca  reformasi.  UUD  1945 memang mengandung  gagasan  demokrasi  politik  sekaligus  demokrasi ekonomi.  Artinya, pemegang  kekuasaan  tertinggi  Negara  Indonesia adalah  rakyat,  baik  di  bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat  yang  berdaulat.  Dalam demokrasi  eknomi  yang  dibangun  tentu  tidak semuanya  dilakukan langsung  oleh  rakyat.  Beberapa  bagian  pokok  yang  wajib diwakilkan pengurusannya kepada negara, dalam hal ini kepada: 17
1.  MPR,  DPR,  DPD  dan  Presiden  dalam  urusan  penyusunan  haluan- haluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi bernegara, dan
2.  kepada  Presiden  dan  lembaga-lembaga  eksekutif-pemerintahan lainnya  dalam  urusan-urusan  melaksanakan  haluan-haluan  dan kebijakan-kebijakan negara itu.
3.  secara  tidak  langsung  kepada  lembaga  peradilan  dalam  urusan
17 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi , (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 216.
mengadili pelanggaran terhadap haluan dan kebijakan-kebijkan negara itu.
Namun, terlepas dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat  kepada  para  delegasi  rakyat,  baik  di  bidang legeslatif,  eksekutif  dan yudikatif  itu,  makna  kedaulatan  rakyat  sebagai kekuasaan  tertinggi  menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak dapat dikurangi dengan dalih  kewenangan  rakyat sudah  diserahkan  kepada  para  pejabat.  Dalam  konteks bernegara, kedaulatan  rakyat  itu  bersifat  relatif  mutlak,  meskipun  harus diberimakna yang terbatas sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensi tauhid, yaitu keimanan bangsa Indonesia kepada Allah Swt,  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka  setiap manusia  Indonesia  dipahami  sebagai khalifah  Tuhan  di  atas  muka bumi  yang  diberi  kekuasaan  untuk  mengolah  dan mengelola alam kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi-berkedailan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemnadirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. 18

## C.  Dinamika Pengaturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

## 1.  Dasar Hukum Perekonomian Indonesia
Dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia,  sistem  perekonomian Indonesia  telah  mengalami  pasang  surut,  yaitu  dalam  rangka trial  by error mengelola  perekonomian  bangsa. 19 Menurut  Muhammad  Hatta, salah  satu  dari dua  proklamator  dan  merupakan founding  father bangsa,  Indonesia  harus menjalankan  ekonomi  terpimpin,  bukan  soal lagi.  Hal  ini  sudah  menjadi keyakinan  umum  dalam  pergerakan kebangsaan  di  masa  penjajahan  dan keyakinan itu telah tertuang -kemudian-  di dalam UUD 1945.  Penderitaan rakyat akibat kekuasan ekonomi asing mempengaruhi jalan pikiran untuk terlaksananya
18 Ibid.
19 Neni  Sri  Imaniyati, Hukum  Bisnis  (Telaah  tentang  Pelaku  dan  Kegiatan Ekonomi), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 9.
ekonomi terpimpin. Pergerakan kebangsaan tidak dapat menerima stelsel  (sistem) ekonomi  liberal.  Sesudah  Indonesia  merdeka  dengan sebuah  UUD  1945  yang berdasarkan  Pancasila  dan  di  dalamnya memuat  beberapa  pasal  yang merumuskan  cita-cita  perjuangan  lama, masalah  ekonomi  terpimpin  bukan merupakan cita-cita lagi. Tinggal pelaksanaannya yang menjadi kewajiban sosial dan moral. 20
Mengingat tugas tersebut tidaklah mudah, maka diperlukan adanya dasar pelaksannannya,  sebuah  filsafat  negara  yang  menjadi  dasar dan  pedoman  dan segala  kerja.  Maka  tersimpullah Pancasila  sebagai pernyataan  keempat pembukaan UUD 1945, rumusannya sebagai berikut: “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah negara Indonesia yang melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia  itu  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang terbentuk  dalam suatu  susunan  negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta dengan  mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pembahasan tentang Ekonomi Pancasila sangatlah menghangat, salah satu sorotannya ditujukan pada lima ciri sistem Ekonomi Pancasila, yaitu: 21
1.  Roda  perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2.  Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah  keadaan kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan.
3.  Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang  tangguh  yang  berarti  nasionalisme  menjiwai  tiap  kebijakan ekonomi.
4.  Koperasi merupakan  soko guru  perekonomian dan merupakan bentuk yang paling kongkret dari usaha bersama.
20 Djoko  Dwiyanto  dan  Ignas  G.  Saksono, Ekonomi  (Sosialis)  Pancasila  vs Kapitalisme , (Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenisme DIY, 2011), hlm. 150.
21 Mubyarto, Ekonomi  Pancasila  (Gagasan  dan  Kemungkinan ),  (Jakarta:  PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1993), hlm. 53.
5.  Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional  dengan  desentralisasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.
Menurut Bung Hatta, Pancasila berguna untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan,  perdamaian,  dan  kemerdekaan  dalam masyarakat  dan  negara hukum Indonesia yang benar-benar merdeka dan berdaulat. Rakyat Indonesia baru dapat  dikatakan  menikmati kebahagiaan  apabila  mereka  benar-benar  merasa bahagia. Orang akan merasakan bahagia apabila makanannya cukup, pakaiannya layak, mempunyai  rumah  meskipun  sederhana,  bisa  menyekolahkan  anak- anaknya,  ada  perasaan  hari  tuanya  tidak  terlantar,  kebutuhan  dasarnya dapat terpenuhi meskipun belum mencapai kemakmuran. 22
Kesejahteraan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kesejahteraan adalah perasaan  hidup  setingkat  lebih  tinggi  dari  kebahagiaan.  Orang merasa  hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas-batas yang mungkin dicapainya. Jiwanya tenteram, lahir dan batin. Ia merasakan adanya keadilan dalam hidupnya, tidak ada hal-hal yang menimbulkan iri hati dan tidak ada  gangguan  dari lingkungan  sekitarnya.  Ia  terlepas  dari  bahaya  ancaman kemiskinan. 23
Sementara  itu,  yang  dimaksud  dengan  perdamaian  ialah  apabila dalam masyarakat  itu  orang-orang  merasa  hidup  dalam  suasana  damai baik  keluar maupun  ke  dalam.  Keluar  pada  hal  perdamaian,  jika bangsa  Indonesia  hidup damai  dengan  negara  lain.  Hal  ini  dapat dicapai  dengan  politik  luar  neeri  yang bijaksana dan bebas aktif. Ke dalam ada  jika sesama rakyat saling hidup tenteram dan damai, di dalam masyarakat tidak ada pertentangan hebat yang nantinya  akan menimbulkan perjuangan kelas. Kekuasaan (penjajahan) ekonomi golongan kuat atas  golongan  lemah  berganti  menjadi  kerja  sama berdasar  atas  asas kekeluargaan. 24
Tentang  kemerdekaan,  paham  kemerdekaan  ini  tidak  hanya mengenai kemerdekaan bangsa dari penjajahan, tetapi meliputi juga kemerdekaan manusia pribadi,  bebas  dari  segala  tindakan.  Mengutip
22 Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT,  (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 15.
23 Ibid., hlm.16.
24 Ibid., hlm.17.
dari  Rosevelt,  kemerdekaan mengeluarkan  pendapat,  kemerdekaan untuk  beragama,  kemerdekaan  untuk terbebas  dari  rasa  takut,  dan bebas  dari  kesengsaraan  hidup.  Perjuangan kemerdekaan  Indonesia tidak  hanya  berjuang  untuk  meraih  kemerdekaan,  akan tatapi  juga terbebas  dari  segala  jenis  penindasan.  Apabila  dalam  Pembukaan tersirat  tujuan  bangsa  dan  Pancasila  sebagai  pegangan  dalam pelaksanaannya, dalam  UUD  1945  sendiri  terdapat  beberapa  peraturan bagaimana  melaksanakan ekonomi  terpimpin.  Peraturan  itu  terdapat pada  Pasal  33;  Pasal  27,  ayat  2;  dan Pasal 34. Yang disebut pertama mengenai sistem, yang kedua mengenai hak sosial warga, dan yang ketiga mengenai tugas pemerintah. 25

## 2.  Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
Dalam sejarah perjalanan  konstitusi Indonesia,  khususnya  yang mengatur sistem  perekonomian  negara,  terjadi  beberapa  kali  perubahan  dalam beberapa dekade pula.

## a.  Masa Sebelum Reformasi

## 1)  Pembahasan dalam Sidang BPUPK
Seperti banyak konstitusi ekonomi di negara-negara lain, UUD 1945 juga memuat  ketentuan  mengenai  perekonomian secara  tersendiri,  bahkan  dalam  bab tersendiri. Bab mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam UUD  1945 saat  pertama  dirumuskan  oleh  BPUPKI atau Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai yang  kemudian  dilanjutkan  oleh  PPKI,  pada  awalnya hanya  berjudul Kesejahteraan Sosial  seperti tercantum pada naskah UUD 1945 sebelum diubah. Istilah  “Kesejahteraan  Sosial”  pertama kali  digunakan  oleh  Soekarno  saat menyampaikan pidato dalam rapat BPUPKI 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar  negara dengan  salah  satu  dasar  yakni  “Kesejahteraan  Sosial”.  Dasar  itu menurut Soekarno dimaksudkan agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan  pemerataan  kepada  seluruh  rakyat. 26
Berikut  kutipan  pidato  Soekarno tersebut: “ Prinsip  No. 4  sekarang  saya  usulkan.  Saya  di  dalam  tiga  hari  ini  belum
25 Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, Ekonomi (Sosialis) Pancasila vs Kapitalisme, hlm. 152 .
26 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, hlm. 219.
mendengarkan prinsip itu,  yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada  kemiskinan  di  dalam  Indonesia  Merdeka.  Saya katakan  tadi, prinsipnya Sanmin  Chu I.  Ialah  Min Tsu,  Min Chuan, Min Chen: nationalism,  democrazy,  socialism. Maka  prinsip  kita harus:  apakah  kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah  yang semua  rakyatnya  sejahtera,  yang  semua orang  cukup  makan,  cukup pakaian,  hidup  dalam  kesejahteraan dan  dipangku  oleh  ibu  pertiwi  yang cukup memberikan sandang pangan kepadanya”. 27
Prinsip-prinsip yang dinamakan Pancasila itulah yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan UUD 1945 oleh BPUPKI.  Pada rapat Panitia perancang  UUD, 11 Juli 1945, telah dihasilkan  rancangan  UUD,  bab  mengenai Kesejahteraan  Sosial ditempatkan  dalam  bab  XIII  dengan  nama  “Kesejahteraan Sosial”. Pasal-pasal dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

## Pasal 32
1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah.
3)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  harus  diperjuangkan untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pasal 33
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintahan.
Sehari  setelah  proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus  1945, dalam  sidang  PPKI 18 Agustus 1945, disahkan UUD 1945 oleh PPKI. Dalam UUD 1945 yang telah disahkan tersebut, bab “Tentang Kesejahteraan Sosial” diubah dengan nama “Kesejahteraan Sosial” dengan menghilangkan kata “tentang”. Selain itu, nomor babnya juga  berubah  menjadi  Bab  XIV  setelah  panitia  mengusulkan agar  UUD memasukkan  bab  tentang  pendidikan.  Begitu  juga
27 http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/09/28/0027.html  diakses  pada tanggal 1 Januari 2014 pada pukul 08:08 WIB.
dengan  nomor  pasalnya berubah menjadi  Pasal  33, dan  Pasal 34. Pada  Pasal  33 ayat 1 diantara “atas” dan “kekeluargaan” ditambah kata “asas”, sehingga menjadi “atas asas kekeluargaan”. Sementara itu  pada  Pasal  33  Ayat  (2)  dan  Pasal  34,  kata  “pemerintah” diganti dengan kata “negara.” 28
Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soekarno, dampak dari peperangan yang  masih terus berlangsung akibat Agresi Militer I dan II oleh Belanda serta masih belum pulihnya infrastruktur pasca perang kemerdekaan, mengakibatkan kondisi perekonomian masih belum  mampu  menyejahterakan  rakyat.  Selain  itu, sektor-sektor industri strategis seperti pertambangan, perbankan, dan pertanian komersial, masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing sehinga orientasinya adalah untuk ekspor.  Pada  dasarnya  kegiatan-kegiatan ekonomi  yang  masih dikuasai oleh perusahaan asing tersebut lebih bersifat kapital dibanding kegiatankegiatan ekonomi yang dilakukan oleh  pengusaha  pribumi.  Hal inilah yang mendorong Soekarno untuk menasionalisai perusahaan-perusahaan  peninggalan Belanda. 29
Pada masa pemerintahan Suharto, perekonomian Indonesia sebagaimana diatur  dalam  UUD  1945  pasal  33  yang  menganut sistem  dengan  landasan kebersamaan  dan  kekeluargaan  atau koperasi,  tetap  menggunakan  ideologi Pancasila.  Pada  masa  ini kekuasaan  negara  atas  sumber  daya  alam  diwujudkan dalam bentuk pendirian badan-badan usaha milik negara. 30
Seiring gejolak politik yang diiringi gejolak ekonomi dan moneter,  dinamika politik yang berkembang pasca reformasi menghendaki  dilakukannya perubahan terhadap UUD  1945 tersebut,  ketentuan  yang  mengatur  tentang kesejahteraan  sosial berkembang.  Selanjutnya,  setelah  diadakan  perubahan terhadap UUD  1945,  bab  tentang  kesejahteraan  sosial  dirubah  menjadi bab tentang  Perekonomian  Nasional  dan  Kesejahteraan  Sosial. Jumlah  Pasal  33 bertambah dari sebelumnya 3 ayat menjadi 5 ayat.
28 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi... , hlm. 220.
29 Malcom  Caldwell  dan  Ernst  Utrecht ,  Sejarah  Alternatif  Indonesia , alih bahasa  Saut Pasaribu (Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe Yogyakarta, 2011), hlm. 208.
30 M.C  Ricklefs, Sejarah  Indonesia  Modern , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 437
Begitu pula dengan Pasal 34 yang sebelumnya tanpa ayat menajadi empat ayat. 31

## 2) Kontitusi Republik Indonesia Sementara
Perekonomian  Nasional  tidak  memiliki  pengaturan  khusus dalam Konstitusi  RIS.  Sedangkan  mengenai  Kesejahteraan  Sosial, konstitusi  RIS mengaturnya dalam bagian enam tentang asas-asas dasar, yaitu pada Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 Konstitusi RIS menentukan bahwa: 32
“Penguasa  sesanggupnya  memajukan  kepastian  dan  jaminan  sosial, teristimewa  pemastian  dan  penjaminan  syarat-syarat  perburuhan dan  keadaan-keadaan  perburuhan  yang  baik,  pencegahan  dan pemberantasan  pengangguran serta penyelenggara penyediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu.”

## Pasal 35 Konstitusi RIS
“....penyelenggara penyediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda janda dan anak-anak yatim piatu.”

## Pasal  34 UUD 1945
“Fakir miskin dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.”
Janda  dan  manusia  lanjut  usia tidak tercakup di dalamnya. Selain itu, Konstitusi RIS  juga memperhatikan soal yatim piatu, sedangkan dalam UUD 1945 yang diperhatikan adalah anak terlantar apakah  yatim piatu atau tidak, pokonya siapa saja anak terlantar dipelihara oleh negara. 33
Sementara itu, Pasal 36 Konstitusi RIS menyatakan: 34
1)  Meninggikan kemakmuran rakyat ialah suatu hal yang harus terus menerus  diselenggarakan  oleh  penguasa,  dengan  kewajibannya senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya dan keluarganya.
2)  Dengan  tidak  mengurangi  pembatasan  yang  ditentukan  untuk kepentingan  umum  dengan  peraturan-peraturan  undang-
31 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, hlm. 220.
32 Ibid, hlm. 221.
33 Ibid 34 Ibid, hlm. 223.
undang, maka  kepada  sekalian  orang  yang  menurut  sifat, bakat  dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.
3) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
Ketentuan  mengenai  Perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan  Sosial diatur  dalam  UUDS  1950,  dimuat  dalam bagian  VI  tentang  asas-asas  dasar, khususnya  pada  Pasal  36, Pasal  37,  dan  Pasal  38.  Pasal  36  UUDS  1950 berbunyi: 35
“Penguasa  sesanggupnya  memajukan  kepastian  dan  jaminan  sosial, teristimewa  pemastian  dan  penjaminan  syarat-syarat  perburuhan dan  keadaankeadaan  perburuhan  yang  baik,  pencegahan  dan pemberantasan  pengangguran serta penyeleggara penyediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu.”
Selanjutnya, Pasal 37 UUDS 1950 menyatakan bahwa:
1)  Penguasa terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran  rakyat  dan  berkewajiban senantiasa  menjamin  bagi setiap  orang  derajat  hidup yang  sesuai  dengan  martabat  manusia untuk dirinya serta keluarganya.
2)  Dengan  tidak  mengurangi  pembatasan  yang  ditentukan untuk kepentingan  umum  dengan  peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang yang menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing  untuk  turut  serta dalam  perkembangan  sumber-sumber kemakmuran negeri.
3)  Penguasa  mencegah  adanya  organisasi-organisasi  yang bersifat monopoli  pasar  yang  merugikan  ekonomi  nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sementara itu,  Pasal  38 UUDS 1950 mengambil oper saja rumusan  Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 38 UUDS 1950 tersebut menyatakan:
1)  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  bedasar atas  asas kekeluargaan.
2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3)  Bumi dan air dan kekayaaan  yang terkandung di dalamnya dikuasai pleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Apabila dibandingkan dengan UUD 1945, ketentuan yang terkait langsung dengan sistem perekonomian dan kesejahteraan sosial   yang dapat dikatakan sama sekali baru dalam UUDS 1945 ini adalah Pasal 36 dan 37. Pasal 38 UUDS 1950 sama  persis  dengan rumusan  Pasal  33  UUD  1945.  Artinya,  falsafah  dasar  yang melatar belakangi paham ekonomi dalam kedua konstitusi ini adalah sama, yaitu sama-sama  menganut  demokrasi  ekonomi  seperti  yang telah  diuraikan  dalam penjelasan UUD 1945. Paham demokrasi ekonomi tersebut sempat terhenti karena pada masa pemberlakuan Konstitusi RIS 1949, konsep perekonomian yang dianut berbeda  dan lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  cara  berfikir  eropa  barat  dengan pemikiran  dimana  belanda  berusaha  kembali  mengendalikan bangsa  Indonesia melalui struktur negara federal. 36
Sangat  disadari  bahwa  UUD  1945  sejak  disahkan  pada  18 Agustus  1945 belum  memperoleh  kesempatan  yang  leluasa  untuk diterapkan  dalam  praktik, terutama dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Karena itu, ketika Indonesia  berhasil  kembali  ke bentuk  negara  kesatuan,  lepas  dari  Belanda  yang ingin  memecah belah  wilayah  Indonesia  ke  dalam  banyak  negara  bagian, idealisme dan  paham  ekonomi  UUD  1945  kembali  mendapat  tempat untuk diterapkan  di  dalam  UUDS  1950.  Idealisme  tersebut  terus berlaku  ketika  UUD 1945  kembali  diberlakukan  dengan  adanya Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  sampai dengan  masa  reformasi, ketika  muncul  ide  untuk  mengubah  Pasal  33  UUD 1945. 37
Ide  untuk  mengubah  Pasal  33  itu  muncul  karena  anggapan bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, tidak  realistis  dan  sama  sekali  tidak  operasional, tidak  efektif  atau  dalam kenyataannya  memang  terbukti  tidak
36 Malcom  Caldwell  dan  Ernst  Utrecht, Sejarah  Alternatif  Indonesia ...,hlm. 171.
37 Frans Mardi Hartanto ,  Beberapa Pokok Pikiran untuk Perubahan UUD  1945 di Bidang Ekonomi dalam “Amandemen UUD 45 (Gagasan Beberapa Anggota Masyarakat Akademik ITB)”, (Bandung: Penerbit ITB, 2000), hlm. 91
berjalan  ( workable )  di  lapangan.  Oleh karena  itu,  terlepas  dari idealisme  formal  yang  terdapat  dalam  teks  Konstitusi, kenyataan di lapangan memang harus diakui sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga  idealisme  memerlukan  penyesuaian  dengan perkembangan  zaman. Dengan kata lain, sejak kemerdekaan sampai dengan reformasi, secara legal dan konstitusional,  bangsa  Indonesia tidak  pernah  keluar  dari  paradigma  paham demokrasi  ekonomi, meskipun  dalam  kenyataannya  di  lapangan,  cita-cita demokrasi eknomi itu tidak berjalan atau dijalankan sebagaimana mestinya. 38

## b.  Masa Setelah Reformasi
Dalam perubahan keempat UUD 1945, pasal-pasal perekonomian dirumuskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV semula  judul Bab XIV adalah “Kesejahteraan  Sosial”  kemudian diubah menjadi  “Perekonomian Nasional  dan Kesejahteraan  Sosial.”  Pasal-pasal  yang  dirumuskan dalam  Bab  XIV  tersebut adalah sebagai berikut:

## Pasal 33 UUD 1945
1)  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.
2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  harus  dipergunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4)  Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5)  Ketentuan lebih l lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

## Pasal 34 UUD 1945
1.  Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2.  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
38 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi , hlm. 224
3.  Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4.  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Rumusan kedua pasal tersebut berbeda dari rumusan asli UUD 1945 yang disahkan  pada  18  Agustus  1945  sebagaimana  diberlakukan kembali  Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebelumnya Pasal 33 hanya terdiri dari 3 ayat saja, sekarang ditambah dengan 2 ayat baru. Sementara Pasal 34 yang semula hanya terdiri dari 1 pasal tanpa ayat. Nomor  pasal  lama diubah menjadi Pasal 34 Ayat (1). Rumusan semula  itu  Pasal  34  itu adalah  “Fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara oleh negara”. Sedangkan rumusan asli Pasal 33 adalah sebagai berikut:
1.  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.
2.  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3.  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan harus diperjuangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketiga  ayat  Pasal  33  yang  merupakan  warisan the  founding leaders tersebut tetap tidak diubah, sehingga dapat diartikan bahwa ideologi ekonomi atau paham  demokrasi  ekonomi yang dianut oleh para  pendiri  bangsa tetap dijadikan  pegangan  dengan  tambahan- tambahan  yang  diperlukan  untuk  maksud terus-menerus  meningkatkan kesejahteraan  umum  sebagaimana  yang  dicitacitakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dari perubahan judul Bab XVI ini jelas dapat diketahui bahwa corak UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi semakin diperkuat dan dipertegas,  yaitu secara langsung  dikaitkan dengan  “Perekonomian  Nasional”.  Dengan  judul  ini  berarti UUD 1945  menegaskan  diri  sebagai  konstitusi  ekonomi  di  samping  sebagai konstitusi di bidang politik. Sebagai  konstitusi ekonomi tentu harus ditempatkan dalam kedudukan yang tertinggi dalam sistem kebijakan perekonomian nasional. Semua  kebijakan  perekonomian  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  harus tunduk  dan  tidak  boleh bertentangan dengan  Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi ekonomi. 39
39 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi..., hlm. 268.

## c.  Demokrasi Ekonomi
Dalam  arti  umum,  demokrasi  adalah  pemerintahan  atau  pengaturan tata kehidupan  masyarakat/bangsa  oleh  rakyat,  artinya  seluruh warga  negara,  baik besar  atau  kecil,  terlibat  dalam  pengambilan setiap  keputusan  yang  menyangkut kehidupan mereka. Penjelasan resmi  Pasal  33  UUD  1945  menegaskan  bahwa,  dalam  bunyi Pasal 33 ayat  1   ini  tercantum  pengertian  dasar  demokrasi  ekonomi.  Dan demokrasi ekonomi diartikan sebagai produksi dikerjakan oleh semua, dan untuk semua,  di  bawah  pimpinan  atau  pemilikan  anggota- anggota  masyarakat,  dalam perekonomian  yang  dasarnya  adalah demokrasi  ekonomi,  kemakmuran masyarakatlah  yang  diutamakan, bukan  kemakmuran  perorangan,  sebab  kalau tidak, tampuk produksi akan jatuh ke orang-seorang yang kebetulan berkuasa, dan tidak urung rakyat banyak akan ditindasi. 40
Sementara itu, Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menentukan, “Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi  nasional”. Di  sini terdapat  konsep  yang  perlu  dipahami sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yaitu perekonomian diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 41
Penyelenggaraan  pembangunan  nasional  harus  bersifat  pro lingkungan atau melindungi lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development )  yang menjamin kelangsungan hidup dan terpeliharanya  daya  lingkungan  untuk kehidupan  generasi  selanjutnya.  Adanya unsur-unsur  kebijakan  pro lingkungan  tidak  berlebihan  jika  UUD  1945  disebut sebagai salah satu green constitution di dunia meskipun nuansa hijau masih sangat tipis. Selain itu, di tengah gelombang ekonomi regional dan global dewasa ini, ekonomi  Indonesia  harus  berdiri  tegak  dengan  kemandirian. Ketergantungan kepada negara lain dengan segala aspeknya hendaklah
40 Mubyarto, Ekonomi  Rakyat,  Program  IDT  dan  Demokrasi  Ekonomi  Indonesia,
(Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 82.
41 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi..., hlm. 282.
dikikis sedikit demi sedikit. Pembangunan nasional juga harus menjamin “keseimbangan  dan  kemajuan kesatuan ekonomi nasional”. Semua pelaku usaha dan pelaku eknomi dalam arti luas  terikat  dan  diikat oleh  sistem  ekonomi  yang  sama  berdasarkan  peraturan-perundangan yang  berlaku  dengan  pengecualian-pengecualian  yang  berlaku  dan diizinkan oleh undang-undang berdasarkan prinsip affirmative policy atau prinsip perlakuan  khusus  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Pasal 28H  Ayat  (2)  UUD 1945. 42
Otonomi khusus yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 18B Ayat (1) 1945 adalah otonomi administratif pemerintahan, bukan otonomi di bidang  ekonomi. Memang diharuskan adanya hubungan keuangan dan  pemanfaatan  sumber  daya alam ekonomi yang adil dan selaras antara pemerintahan pusat dan daerah. 43 Apabila prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan,  baik  secara  horizontal maupun  vertikal  tersebut dapat  dipelihara  dan  dikembangkan  secara  seimbang, maka  strategi pembangunan Indonesia tidak  perlu  dipecah-pecah  sesuai perwilayahan, seperti Indonesia timur versus Indonesia barat atau Indonesia tengah. Perwilayahan semacam ini tidak meiliki dasar konstitusional untuk dikembangkan apalagi dipraktekkan. 44
Yang lebih utama menurut ketentuan Pasal 18 UUD 1945 bahwa satuan-satuan eknomi di Indonesia harus dilihat sebagai unit-unit yang terintegrasi secara nasional  berdasarkan  keadilan  dan  keselarasan  satu dengan  yang  lain.  Apabila diperlukan  perlakuan  yang  bersifat  khusus, maka dapat diterapkan  prinsip affirmative  policy berdasarkan  ketentuan Pasal  28H  Ayat  (2)  UUD  1945.  Pasal 28H Ayat (2) ini secara harfiah memang hanya terkait dengan pengertian hak-hak asasi  manusia  atau hak-hak  setiap  orang  manusia  Indonesia  untuk  mendapat kemudahan dan  perlakuan  khusus  agar  dapat  memperoleh  kesempatan  dan manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan.  Akan tetapi  akibat tidak langsung dari adanya jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu yang demikian itu, maka suatu kolektivitas masyarakat dalam lingkungan administrasi pemerintahan per daerah juga mempunyai hak konstitusional yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 28H
42 Ibid., hlm. 283. 43 Syaukani dkk, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 210.
44 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi , hlm. 284
Ayat (2) UUD 1945. 45
Dengan demikian, tidak diperlukan lagi logika dan kebijakan antar wilayah  yang  cenderung  menggeneralisasikan  tingkat  perkembangan kemajuan  antar daerah. Karena satuan-satuan ekonomi yang harus dibangun ialah satuan ekonomi dalam konteks ruang sistem administrasi pemerintah di tiap-tiap daerah provinsi dan bahkan di tiap-tiap kabupaten atau kota. Daerah-daerah kabupaten, kota atau bahkan  daerah  provinsi  yang  jelas- jelas  tertinggal  dari  daerah  lain,  dengan sendirinya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang khusus itu  dengan  maksud untuk  menjamin  agar  keseluruhan  satuan  perekonomian di seluruh Indonesia terintegrasi dalam satu kesatuan ekonomi nasional. Namun demikian,  bersamaan  dengan  itu,  proses  demokratisasi, desentralisasi pemerintahan,  dan  otonomi  daerah  yang  dikembangkan  masa reformasi, harus pula disadari, tidak boleh  menyebabkan perekonomian Indonesia terpecah-pecah  dalam  unit-unit  kesatuan  ekonomi  daerah  secara  sendiri- sendiri. Setelah reformasi, Indonesia menghadapi arus global dan lokal sekaligus. Di satu pihak, berkembang tuntutan kenyataan untuk mengikuti arus globalisasi, tetapi di pihak  lain  berkembang  pula  tumbuhnya demokratisasi  dan  desentralisasi pemerintahan lokal. Tuntutan globalisme dan lokalisme secara simultan ini harus diimbangi dengan memperkuat integrasi nasional yang beridentitas dan mandiri. 46
Sementara itu, ayat terakhir dari Pasal 33 UUD 1945 itu adalah Ayat (5) yang  berbunyi: “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal ini  diatur dalam undang-undang”. Semua ketentuan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 itu berisi kebijakan-kebijakan konstitusional mengenai  perekonomian nasional, yang rincian  serta operasioanalisasinya masih  harus  dijabarkan  secara lebih  konkret  dan  dapat  dijadikan pedoman  yang  secara  hukum  mengikat  untuk umum.  Artinya, DPR bersama Presiden/Pemerintah masih harus  menjabarkan kebijakan konstitusional di bidang Perekonomian Nasional itu  dalam  bentuk undang-undang  sebagai  produk  legislasi.  Sedangkan  Pasal  33  Ayat (5) menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. 47
45 Agussalim  Andri  Gadjong ,  Pemerintah  Daerah  (Kajian  Politik  dan  Hukum),
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 224.
46 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi..., hlm. 285.
47 Ibid, hlm. 286.

## 3.  Sistem Perekonomian Indonesia
Untuk  mengetahui  sistem  ekonomi  apa  yang  diterapkan  oleh  Indonesia, apakah  sistem  ekonomi  kapitalisme,  sosialisme  atau  gabungan  dari keduanya, maka  diperlukan  beberapa  analisa  yang  tidak  mudah. 48 Di dalam  pembukaan UUD  1945  diantaranya  menyatakan  bahwa  salah satu  tujuan  negara  Indonesia ialah  memajukan  kesejahteraan  umum. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  pokok-pokok pikiran  yang  terkandung dalam  “pembukaan”  UUD  1945,  yaitu  “negara  hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat”. Arti keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan  dalam  pembukaan  UUD  1945  tersebut  mengandung makna  yang sangat penting. 49
Adapun  arti  keadilan  sosial  sebagai  sila  kelima  Pancasila menghendaki  adanya  kemakmuran  yang  merata diantara seluruh rakyat, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan berkembang.  Artinya,  seluruh  kekayaan  alam  Indonesia,  seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi  kebahagiaan yang sebesar-besarnya  bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi  yang  lemah, bukan berarti yang lemah boleh tidak bekerja dan hanya menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja  menurut  kemampuan  dan  bidangnya. Perlindungan  yang diberikan  ialah  untuk  mencegah  kesewenang-wenangan  dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan. Melaksanakan keadilan sosial tidak lain ialah dengan serta merta dinikmati oleh seluruh rakyat. Ini antara lain berarti, bahwa  segala  bentuk  kepincangan  sosial  dan  kepincangan dalam  pembagian keakayaan nasional harus ditiadakan. 50
Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor  produksi,  tidak  terdapat  alasan  untuk  menyatakan bahwa  sistem  ekonomi Indonesia  adalah  kapitalistis.  Sama  halnya, tidak  juga  cukup  argumentasi  untuk mengatakan  bahwa  Indonesia menganut  sistem  sosialis.  Indonesia  mengakui kepemilikan  individual atas  faktor-faktor  produksi,  kecuali  untuk  sumber daya-sumber daya yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  maka  dikuasai  oleh
48 Tulus T.H Tambunan, Perekonomian  Indonesia ..., hlm. 5 49 Ibid.
50 Zulkarnain  Djamin, Perekonomian  Indonesia ,  (Jakarta: Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), hlm. 6.
negara. Hal ini diatur dengan jelas dan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional,  sistem  ekonomi  Indonesia  bukan  kapitalisme dan  bukan  pula sosialisme. 51

## D. Penutup
Perbedaan  antara  sistem  kapitalis  dan  sosialais dengan  sistem  ekonomi yang  dianut  Indonesia  adalah  dalam  kedua  makna  yang terkandung dalam  keadilan  sosial  yang  merupakan  sila  ke  lima  Pancasila,  yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil (disertai dengan pertumbuhan ekonomi) dan  prinsip  demokrasi  ekonomi.  Kedua  prinsip  ini sebenarnya  merupakan pencerminan  sistem  ekonomi  Pancasila atau  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang jelas-jelas menentang sistem individualisme atau free fight liberalism dan sistem ekonomi sosialisme ekstrem.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika pengaturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 di Indonesia mengamanatkan negara untuk menganut sistem demokrasi ekonomi serta secara  yuridis, filosofis  dan  sosiologis dibangun  atas  dasar  prinsip ekonomi  kekeluargaan, dimana  kemakmuran  masyarakatlah  yang diutamakan  dibanding kemakmuran  individu. Ke depan mengutip pendapat Sri-Edi Swasono, 52 menghadapi era globalisasi demi kesejahtraan rakyat harus diselenggarakan perekonomian nasional berdasar Sistem Ekonomi Pancasila, yang tak lain adalah Sistem Ekonomi Konstitusi atau Sistem Ekonomi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Wallahua’lam bishawab.
51 Dumairy, Perekonomian Indonesia , hlm. 33.
52 Sri-Edi Swasono, “Pancasila Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan: Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” Makalah untuk Kongres Pancasila 2012, bertema Strategi Pelembagaan Nilai- nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia , Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 31 Mei dan 1 Juni 2012, hlm. 31.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvitri,  “Ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  Negara  Indonesia: Analisis  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional” dalam Jurnal Konstitusi Volume 9,  Nomor  3, Tahun  2012.
Asshidiqie, Jimly,  “Tentang UUD 1945 sebagai Welfare Constitution”, Makalah Seminar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang : 2013 .
______________, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
2010.
Baswir, Revrisond , Manifesto Ekonomi Kerakyatan , Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008.
Caldwell, Malcom dan  Ernst  Utrecht ,  Sejarah  Alternatif  Indonesia , alih  bahasa  Saut Pasaribu Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe Yogyakarta, 2011.
Djamin, Zulkarnain, Perekonomian  Indonesia , Jakarta: Lembaga  Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.
Dumairy, Perekonomian Indonesia , Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
Dwiyanto, Djoko dan  Ignas  G.  Saksono, Ekonomi  (Sosialis)  Pancasila  vs Kapitalisme , Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenisme DIY, 2011.
Gadjong, Agussalim  Andri ,  Pemerintah  Daerah  (Kajian  Politik  dan Hukum), Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
Hartanto, Frans Mardi ,  Beberapa Pokok Pikiran untuk Perubahan UUD 1945 di Bidang Ekonomi dalam “Amandemen UUD 45 (Gagasan Beberapa Anggota Masyarakat Akademik ITB)”, Bandung: Penerbit ITB, 2000.
Ibrahim, Johnny, Hukum Persaingan Usaha  (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia) , Malang: Bayu Media Publishing, 2009.
Imaniyati, Neni Sri, Hukum  Bisnis  (Telaah  tentang  Pelaku  dan  Kegiatan Ekonomi), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Marbun, S.F.,  dan  Moh.  Mahfud  MD, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 2009.
Mubiyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: BPFE UGM,
1998.
____________, Ekonomi  Pancasila  (Gagasan  dan  Kemungkinan ),  Jakarta: PT  Pustaka LP3ES Indonesia, 1993.
____________, Ekonomi  Rakyat,  Program  IDT  dan  Demokrasi  Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
____________, Ekonomi Rakyat dan Program IDT,  Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Nuryartono, Nunung dan Hendri Saparini, Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi
Indonesia , Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009.
Ricklefs, M.C., Sejarah  Indonesia  Modern , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
Sulistiyono, Adi, Reformasi  Hukum  Ekonomi  Indonesia , Surakarta:  Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2008.
Sulistiyono, Adi, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral,
Surakarta: Sebelas Maret Universty Press, 2008.
Swasono, Sri-Edi, “Pancasila Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan: Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” Makalah untuk Kongres Pancasila 2012, bertema Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia , Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 31 Mei dan 1 Juni 2012.
Syaukani dkk, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Tambunan Tulus  T.H., Perekonomian  Indonesia  (Kajian  Teoritis  dan Analisis  Empiris) , Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.