licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Wabah Virus Korona Di Kabupaten Bekasi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
Yeremia Juan Dewata 1 , Imam Budi Santoso 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Legal  protection  regarding the  rights obtained  from  workers  who  have  been  Termination  or  layoffs by  the company as a result of the Corona Virus outbreak and Bekasi Regency Government programs that have been prepared  to  reduce  the  number  of  unemployed  in  Bekasi  Regency  during  the  Corona  Virus  outbreak.  This research was conducted using normative juridical law research. Protecting the rights of workers and it is the obligation of companies to carry it out during the Corona Virus outbreak. The form of efforts to reduce the number of unemployment rates in Bekasi Regency is by implementing cooperation and job training programs with companies in Bekasi Regency.
Keywords
Workers' Rights; Unemployment; Corona Virus Cite This Paper Yeremia Juan Dewata, I. B. (2022). Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Wabah Virus Korona Di Kabupaten Bekasi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Di awal tahun 2020, masyarakat dan negara-negara di dunia menghadapi suatu ujian dengan  dihadapi  oleh  wabah Corona  Virus  Disease  2019 ( COVID-19 )  atau  yang  dikenal dengan Virus Korona. Virus Korona ini pertama kali muncul pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2019, Provinsi Wuhan, China. Wabah Virus Korona tidak berada di wilayah Wuhan saja, akan tetapi menyebar hingga ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Virus Korona ini tersebar sangat luas, cepat, dan singkat ke berbagai negara-negara di dunia. 1
Wabah  Virus  Korona  muncul  dan  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  saat  2  (dua)  Warga Negara Indonesia (WNI) terinfeksi Virus Korona pada tanggal 1 Maret 2020. Kedua orang yang terinfeksi Virus Korona tersebut, pernah melakukan perjalanan ke luar negeri tepatnya ke Malaysia dan kembali ke Indonesia. Berdasarkan data pada tanggal 10 Oktober 2021, ada 4.227.038 jiwa  kasus yang terkonfirmasi. Sebanyak 142.612 jiwa di antaranya meninggal dunia dan 4.059.267 jiwa yang dinyatakan sembuh. 2
Pada  saat  yang  bersamaan  dengan  itu,  Pemerintah  Republik  Indonesia  menetapkan bahwa Virus Korona adalah salah satu jenis penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kedaruratan  dalam lingkungan bermasyarakat. Oleh karenanya, untuk mencegah sebaran Virus  Korona  semakin  meluas,  Pemerintah  Republik  Indonesia  memutuskan  dan menetapkan wabah Virus Korona adalah bencana nasional dan memberikan arahan kepada
1 Randi Yusuf. (2020). Pandemi Corona sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jurnal Yurispruden, 3 (2), 119.
2 Peta Sebaran COVID-19 Di Indonesia. 2021. Diambil Oktober 10, 2021, Dari https://covid19.go.id/peta- sebaran-covid19
seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar melakukan jaga jarak fisik, melakukan kegiatan belajar mengajar, dan bekerja dari rumah atau yang bisa di sebut dengan Work From Home (WFH). Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  berbagai  jenis  peraturan perundang-undangan  untuk  mendukung  dan  mencegah  Virus  Korona  agar  tidak  lebih meluas  di  wilayah  Indonesia. 3 Oleh  sebab  itu,  dengan  adanya  himbauan  Pemerintah Republik  Indoensia tersebut, yaitu jaga jarak fisik,  pembatasan aktivitas  dan pembatasan mobilitas masyarakat telah mengakibatkan seluruh aktivitas masyarakat menjadi terbatas dan sekaligus menjadi terhenti, seperti kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah dan di berbagai  kampus,  aktivitas  usaha  kecil  dan  besar,  aktivitas  publik,  hingga  kegiatan peribadatan menjadi terhenti sama sekali.
Akibat  dari  pembatasan  aktivitas  sosial  masyarakat  yang  dibatasi  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia,  seluruh  kegiatan  menjadi  terdampak,  salah  satunya  dalam  sektor ketenagakerjaan. Virus Korona yang semakin menyebar secara luas ke berbagai wilayah di Indonesia  jelas  memberikan  dampak  negatif  bagi  kegiatan  masyarakat,  perusahaan,  dan berbagai  pelayanan  publik  yang  lainnya.  Perusahaan  kecil  sampai  perusahaan  besar mengalami  kesulitan  untuk  melakukan  kewajibannya  kepada  para  karyawan  atau  buruh, dengan  mengalami  keterlambatan  pembayaran  upah  bagi  para  pekerjanya  atau  bahkan tidak  sama  sekali  bisa  membayar  upah.  Dengan  adanya  pembatasan  aktivitas  sosial masyarakat serta diiringi oleh himbauan Pemerintah Republik Indonesia agar  melakukan pekerjaan dari rumah atau yang disebut dengan Work From Home (WFH) mengakibatkan permasalahan  yang  berlipat  bagi  perusahaan,  perlu  untuk  diingat  bahwa  tidak  semua aktivitas pekerjaan bisa dilakukan secara Work From Home (WFH) . 4
Perusahaan  yang  ada  di  Indonesia  banyak  yang  terdampak  serta  kesulitan  untuk membayarkan kewajiban perusahaan kepada para pekerjanya. Para pengusaha juga dituntut agar bisa memberikan kebijakan yang berdampak positif bagi para pekerja. Karena banyak perusahaan yang melakukan praktik meliburkan atau merumahkan para pekerja sehingga tidak mendapatkan upah yang layak, hingga pada akhirnya dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK secara sepihak dan penuh dengan kesewenang-wenangan. Akibat dari alasan tersebut, mengakibatkan hak-hak daripada para pekerja tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan oleh para pengusaha.
Dilain sisi, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,  Ida Fauziyah, memberikan peringatan kepada seluruh perusahaan atau pengusaha bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK adalah langkah akhir yang bisa diputuskan pengusaha bagi yang terdampak wabah Virus Korona. 5 Data yang diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida  Fauziyah,  bahwa  pada  tanggal  20  April  tahun  2020,  para  pekerja  yang  mengalami dampak negatif wabah Virus Korona adalah sebanyak 2.084.593 pekerja pada sektor formal dan sektor informal yang terdapat dari 116.370 perusahaan. Dari jumlah pekerja di sektor formal  yang  mengalami  dampak  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK  adalah  241.431 pekerja dari 41.236 perusahaan. 6
Menurut  Umar  Kasim  yang  memberikan  penjelasan  bahwa  Pemutusan  Hubungan Kerja atau PHK adalah suatu isu rentan bagi para pekerja, seharusnya pengusaha mengambil keputusan yang bijak untuk Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, perlu diingat Pemutusan
3 Siregar Putra PM, Zahra Ajeng Hanifa. 2020. Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?. Diambil Oktober 10, 2021, Dari Web DJKN KEMENKEU.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/art  ikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-  sebagai- Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html 4 Randi Yusuf. (2020). Pandemi Corona sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jurnal Yurispruden, 3 (2), 121.
5 Thea Ady. 2020. Menaker : PHK Langkah Terakhir Hadapi Dampak Covid-19. Diambil Oktober 9, 2021, Dari Hukum  Online https://www.hukumonline.com/berita/a/menaker--phk-langkah-terakhir-hadapi-dampak- covid-19-lt5e8edae3d0c9f
6 Biro Humas Kemenaker. 2020. Menaker : Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja yang ter-PHK Nanti. Diambil  Oktober  9,  2021,  Dari https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil- kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti
Hubungan Kerja atau PHK mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi turun, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, dan yang terburuk yaitu mengakibatkan tingkat  pengangguran  mengalami  peningkatan. 7 Oleh  sebab  itu,  dalam  Pasal  27  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  RI  1945)  yang m emberikan  amanat,  berbunyi  “ tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”. 8 Sehingga apa yang telah tertulis dalam UUD RI 1945 itu tidak tercapai dengan baik.
Memberikan  perlindungan  tentang  apa  yang  menjadi  hak  para  pekerja  yang mengalami dampak Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK adalah suatu hal yang penting dan wajib dilakukan. 9 Pemerintah Republik Indonesia adalah unsur terpenting guna melindungi hak-hak  para  pekerja  serta  menyediakan  perlindungan  hukum  untuk  pekerja  yang mengalami dampak  dari Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK oleh perusahaan  ataupun pengusaha,  hal  tersebut  telah  tertuang  didalam  Pasal  151  hingga  Pasal  160  11/2020 CIPTAKER atau OMNIBUS LAW.
Pedoman aturan dalam bidang ketenagakerjaan adalah UU 13/2003 Tenaga Kerja dan 11/2020 CIPTAKER atau OMNIBUS LAW memiliki keterkaitan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. 10 Dalam aturan tersebut, tidak hanya memberikan aturan tentang melaksanakan hubungan industrial sejak dan/atau akan membentuk hubungan industrial, akan tetapi memberikan aturan tentang mengakhiri hubungan industrial.
Akibat  dari  wabah  Virus  Korona  memaksa  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk melakukan  pembatasan  aktivitas  dan  pembatasan  mobilitas  masyarakat,  tentu  hal  ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi melambat, bahkan cenderung menurun. Hal ini juga beriringan dengan banyaknya pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK oleh perusahaan karena perusahaan itu tidak dapat lagi membayar upah sekian banyaknya para  pekerja dan/atau buruh. Sehingga menyebabkan angka  pengangguran di Indonesia cenderung bertambah, hal ini juga terjadi khususnya di Daerah Kabupaten Bekasi yang  mengalami  pertambahan  jumlah  angka  pengangguran  yaitu  sebanyak  212.000  ribu jiwa  atau  2,5%,  tepatnya  adalah  11,54%  pada  tahun  2020,  dibandingkan  angka pengangguran  pada  tahun  2019  yang  hanya  sebesar  9%,  pada  tahun  2018  angka pengangguran berjumlah 9,69%, pada tahun 2017 angka pengangguran berjumlah 10,97%, pada  tahun  2015  angka  pengangguran  berjumlah  10,03%,  pada  tahun  2014  angka pengangguran berjumlah 6,79%. Penggangguran tertinggi di Kabupaten Bekasi terdapat di periode tahun 2020, yang pada masa itu terjadi wabah Virus Korona. 11
Berdasarkan dari uraian permasalahan yang ada di atas, terdapat sejumlah rumusan masalah, sebagai berikut: bagaimana perlindungan hak pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan akibat dari wabah Virus Korona?; dan apa saja program Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menekan jumlah angka pengangguran di Kabupaten Bekasi  pada  masa  wabah  Virus  Korona?  Dari  rumusan  masalah  tersebut  yang  diteliti, terdapat  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini,  yaitu  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan melakukan analisis jaminan  hukum  yang diperoleh  dari para  pekerja yang telah di putus Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK  oleh  perusahaan  sebagai  akibat  dari  wabah  Virus Korona  dan  untuk  mengetahui  program  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  yang  telah dipersiapkan untuk menekan jumlah angka pengangguran di Kabupaten Bekasi pada masa wabah Virus Korona.
7 Kasim Umar. (2004). Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja. 2, 26.
8 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9 Soleh  Ahmad.  (2017).  Masalah  Ketenagakerjaan  dan  Pengangguran  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Cano Ekonomos, 6 (2).
10 Fadilah Khalda. (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi COVID-19 Di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8 (1).
11 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bekasi.  2020.  Diambil  Oktober  10,  2021,  Dari https://bekasikab.bps.go.id/indicator/6/419/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu menggunakan pendekatan dengan peraturan perundang-undangan atau statute approach . Pendekatan  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau statute  approach adalah menggunakan  pendekatan  dengan  melakukan  telaah  seluruh  peraturan  perundang- undangan serta seluruh peraturan yang erat kaitan dalam fenomena hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  untuk  mendapatkan  data  tambahan  untuk  mendukung penelitian  ini  serta  menjadi  petunjuk.  Data  sekunder  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini bersumber dari literatur hukum serta jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini digunakan data primer terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengumpulan  data  sekunder  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  data  primer, metode analisis melalui referensi terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat dari berbagai ahli, artikel jurnal, laman internet, dan kamus. Analisa dan metode penelitian yang digunakan  tersebut,  dapat  diharapkan  pengumpulan  bahan  pustaka  dan  data  dapat dimaksimalkan, agar penelitian ini terdapat pembahasan secara terstruktur dan mendukung segala tujuan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan  Hak  Pekerja  yang  Terdampak  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Oleh Perusahaan Akibat Dari Wabah Virus Korona
Pada  dasarnya  hubungan  kerja  adalah  lahirnya  perjanjian  kerja  antara  pekerja dengan  majikannya,  yaitu  keterkaitan  terhadap  suatu  perjanjian  antara  pihak  pekerja kepada pihak majikan untuk melakukan suatu jenis pekerjaan dengan mendapatkan suatu imbalan atau upah yang diberikan dari majikan kepada pekerja. 12
Hubungan  kerja  juga  tercantum  pada  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di dalam pasal tersebut berbunyi tentang  “ hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah. ” 13 Demikian juga ditegaskan kembali tentang hubungan kerja yang terdapat didalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan  tentang  “ hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara pengusaha dan pekerja/buruh. ” 14 Berdasarkan penjelasan itu terdapat sebuah kesimpulan bahwa hubungan kerja itu memiliki keterkaitan tentang hak dan kewajiban yang terdapat dalam  pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  kerja,  dalam  hal  ini  adalah  para pengusaha atau yang memiliki modal dan para pekerja atau buruh.
Dimasa  wabah  Virus  Korona,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  mengalami goncangan ekonomi dalam negeri sehingga sejumlah perusahaan-perusahaan yang berada di  Indonesia  baik  kecil  maupun  besar  terdampak  dari  goncangan  ekonomi  tersebut. Perusahaan  yang  mengalami  krisis  keuangan  yang  disebabkan  oleh  merebaknya  wabah Virus Korona di Indonesia, banyak yang mengambil jalan pintas, dengan jumlah yang sangat besar para perusahaan banyak yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, ini terjadi  karena  banyak  para  pengusaha  yang  mengalami  kesulitan  dalam  hal  mengelola keuangannya  sehingga  para  pengusaha  tidak  bisa  memenuhi  kewajibannya  dalam  hal melakukan pembayaran upah kepada para pekerjanya. Disisi lain, para pekerja merasakan banyak sekali dampak negatif dari kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK tersebut, dikarenakan pada kondisi yang sulit di masa wabah Virus Korona seperti itu para pekerja tidak ingin adanya kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, para pekerja memiliki banyak alasan mendasar jika kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dijatuhkan kepada  mereka,  yaitu  tidak  miliki  pekerjaan  serta  tidak  mendapatkan  penghasilan  untuk
12 Asikin, Z. (2004). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
13 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
14 Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.  Efisiensi  menjadikan  alasan  perusahaan  untuk melakukan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK demi meringankan beban biaya perusahaan,  perusahaan  yang  merugi  sebagai  akibat  dari  dampak  wabah  Virus  Korona dianggap dan dinilai peristiwa force majeure atau yang dikenal sebagai keadaan memaksa atau  kahar,  hal  inilah  yang  menjadi  alasan  banyak  perusahaan  melakukan  Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap para pekerjanya.
Aturan peristiwa kahar terdapat didalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang berbunyi tentang “ jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. ” 15 Diperjelas kembali pada Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, ya ng berbunyi tentang “ tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian  tak  disengaja  si  berhutang  berhalangan  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. ” 16 Merujuk  pada  ketentuan  penjelasan  diatas,  unsur  utama  yang  terkandung  dalam force majeure, yaitu: 17
1. Terdapat suatu peristiwa yang tidak dapat diduga;
2. Terdapat  hambatan  melakukan  suatu  prestasi,  sehingga  tidak  dapat  dipenuhi prestasinya;
3. Hambatan melakukan prestasi bukan dilakukan oleh debitur;
4. Hambatan melakukan prestasi tidak boleh membebani risiko kepada debitur.
Berdasarkan unsur yang ada pada uraian diatas, aturan tentang force majeure yang tercantum  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau  KUH  Perdata  tidak ditemukan  pasal  yang  memberikan  aturan  secara  umum  tentang force  majeure terhadap perjanjian  atau  kontrak  antara  para  pihak  yang  terlibat,  oleh  sebab  itu  tidak  ada  aturan umum tentang force majeure untuk memberikan arti tentang hal tersebut. Menurut  pendapat  ahli,  yang  bernama  Riduan  Syahrani  memberikan  penjelasan tentang force  majeure adalah  suatu  peristiwa  yang  memaksa  serta  banyak  pula  yang menyebutkan  keadaan  kahar. 18 Yang  dimaksudkan  sebagai  peristiwa  kahar  menurut berbagai ahli hukum memberikan pengertian adalah peristiwa yang sifatnya mutlak bukan kehendak dari debitur untuk tidak melakukan prestasi yang harus dipenuhi. Pemikiran para ahli hukum melihat pada faktor yang disebabkan oleh peristiwa alam  atau peristiwa yang tidak  bisa  diatur  atau  dikehendaki  oleh  seorang  manusia  pada  umumnya,  sehingga  hal tersebut tidak dapat dihindari. Tetapi, ada perkembangan yang muncul dari pengertian force majeure yang menyatakan bahwa suatu kejadian force majeure tidak harus sifatnya multak. Merujuk  pada  penjelasan  tentang force  majeure terdapat  2  (dua)  jenis  perbedaan, pertama , force majeure yang sifatnya mutlak atau absolut dan yang kedua , force majeure yang sifatnya  relatif. 19 Pada  pengertian force  majeure yang  sifatnya  mutlak  atau  absolut, memberikan arti apabila suatu prestasi tidak dapat dipenuhi dan tidak bisa dilakukan oleh debitur.  Kemudian,  pada  pengertian force  majeure yang  sifatnya  relatif,  memberikan  arti apabila perjanjian kontrak masih mungkin dilakukan, akan tetapi dengan suatu pengeluaran biaya yang lebih besar oleh debitur tersebut.
15 Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
16 Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
17 Harnowo Tri. 2020. Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian. Diambil Okrober 9, 2021, Dari https://www.hukumonline.com/klini k/detail/ulasa n/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai- alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/
18 Syahrani R. (2006). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni.
19 Subekti. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa
Bila merujuk pada periode waktu terjadinya suatu peristiwa yang disebabkan oleh force majeure , terdapat perbedaan: 20
1. Force majeure konstan atau permanen
Dapat  dikatakan  sebagai force  majeure yang  memiliki  sifat  konstan  atau permanen,  apabila  suatu  prestasi  yang  lahir  dari  perjanjian  kontrak  tidak  bisa dilaksanakan lagi sama sekali secara terus-menerus dalam suatu periode.
2. Force majeure kondisional atau temporer
Suatu  keadaan  kahar  memiliki  sifat  kondisional  atau  temporer,  apabila  suatu prestasi tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilaksanakan dalam suatu waktu tertentu yang sifatnya sementara.
Pada  masa  wabah  Virus  Korona  banyak  perusahaan  ataupun  pengusaha  yang menjadikan  alasan wabah Virus Korona sebagai suatu  keadaan memaksa atau overmacht dengan  secara  sepihak  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK.  Perilaku pengusaha  yang  melakukan  hal  tersebut  diatas,  karena  terdampak  dari  operasional perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  atau financial dalam  hal  memenuhi kewajiban  perusahaan  kepada  para  pekerja  dengan  memberikan  upah  kepada  mereka. Disisi lain, wabah Virus Korona dapat dikatakan sebagai suatu kejadian yang bersifat tidak bisa di duga oleh manusia itu sendiri, hal itu terjadi suatu peristiwa  tersebut berada diluar kewenangan  atau  keinginan  pihak  yang  terlibat,  oleh  sebab  itu  hal  tersebut  tidak  dapat dicegah  keberadaannya.  Apabila  merujuk  pada  periode  waktu  terjadinya  suatu  peristiwa yang disebabkan oleh force majeure, wabah Virus Korona masuk dalam keadaan memaksa yang sifatnya kondisional atau temporer karena ketidakmampuan dari perusahaan untuk melakukan  kewajiban  yang  sifatnya  tidak  dapat  dipenuhi  atau  tidak  dapat  dilaksanakan dalam suatu waktu tertentu yang sifatnya sementara, sehingga harus menunggu keadaan menjadi normal atau pulih kembali.
Merujuk pada suatu peristiwa di atas, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan bahwa wabah Virus Korona adalah peristiwa bencana nasional yang berbentuk non-alam, oleh  sebab  itu  para  pengampu  kewenangan  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Republik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan-peraturan hukum yang dapat dijadikan alasan oleh para pengusaha bahwa wabah Virus Korona adalah suatu kejadian yang tidak dapat  dihindari  adanya  atau  yang  dikenal  sebagai overmacht atau  keadaan  kahar,  hal tersebut  karena  disebutkan  secara  gambling  atau  secara  tegas  bawasannya  wabah  Virus Korona ditetapkan menjadi bencana nasional yang berbentuk non-alam.
Pada  penjelasan  di  atas,  Pemerintah  Republik  Indonesia  memengeluarkan  aturan perundang-undangan, yaitu seperti:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana,
2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ,
3. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19) ,
4. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) .
Berdasarkan  hal  itu,  dalam  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berb unyi tentang “ Bencana Non  Alam  adalah  bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa atau  rangkaian peristiwa  non- alam  yang  antara  lain  beruba  gagal  teknologi,  gagal  modernisasi,  epidemi,  dan  wabah penyakit. ” 21
20 Isradjuningtias Agri Chairunisa. (2015). Force Majeure ( Overmacht ) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. Jurnal Veritas et Justitia , 1 (1), 150.
Menurut pendapat para ahli, yaitu Rahmat S.S. Soemadipradja, menyatakan dengan jelas  apabila  membandingkan  keadaan  memaksa  yang  tertulis  di  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  atau  KUH  Perdata  terjadi  suatu  perkembangan,  yang  artinya  keadaan memaksa atau overmacht bukan hanya dibatasi oleh faktor kejadian alam dan objek dalam perjanjian kontrak menjadi hilang, tetapi berkembang luas terhadap keputusan yang dibuat oleh pengampu kewenangan, ataupun situasi politik layaknya peperangan. 22
Senada dengan hal tersebut, menurut Aloysius Uwiyono, menyatakan bahwa wabah Virus Korona termasuk kedalam suatu overmacht yang mengakibatkan para pengusaha dan juga  para  pekerja  tidak  bisa  menjalankan  aktivitas  perusahaan  dan  pekerjaan kesehariannya. 23 Pada masa wabah Virus Korona seluruh elemen masyarakat Indonesia baik pekerja maupun pengusaha ataupun perusahaan serta juga Pemerintah Republik Indonesia menjadi terdampak. Oleh sebab itu, karena banyak perusahaan di Indonesia yang terdampak dari  adanya  wabah  Virus  Korona,  mengalami  kerugian  dalam  menjalankan  suatu perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi faktor produksi pada perusahaan, sehingga untuk melakukan  efisiensi  keuangan  perusahaan  serta  menyelamatkannya,  maka  perusahaan memangkas jumlah para pekerja dalam perusahaannya dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dengan beralasan karena faktor keadaan yang memaksa atau overmacht . Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja, tidak ada penjelasan tentang maksud dari efisiensi tersebut. Dalam penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan yang melakukan efisiensi artinya suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak atau bahkan melakukan pengurangan tentang jumlah waktu,  pekerja,  serta  pembiayaan  saat  perusahaan  sedang  dijalankan,  supaya keberlangsungan  bisnis  perusahaan  tetap  stabil. 24 Dari  penjelasan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  efisiensi  adalah  mekanisme  perusahaan  yang  dijalankan,  disebabkan oleh faktor keuangan perusahaan yang melemah. Kemudian, hal tersebut dikaitkan dengan para  pekerja,  perusahaan  yang  melakukan  pengurangan  jumlah  tenaga  kerja  dapat dikatakan sebagai perusahaan yang sedang melakukan efisiensi.
Pada masa wabah Virus Korona memberikan  dampak yang sangat besar terhadap perekonomian  Negara  Indonesia,  yang  dapat  menyebabkan  ekonomi  Indonesia  menjadi tidak stabil, bahkan ekonomi dunia pun merasakan akibat dari wabah Virus Korona yang merusak  perekonomian  dunia.  Hal  tersebut  mempengaruhi  semua  sektor,  mulai  dari perekonomian yang adalah kegiatan bisnis dalam suatu perusahaan.
Merujuk  pada  dampak  dari  wabah  Virus  Korona  di  atas,  seluruh  kegiatan  yang dilakukan oleh perusahaan menjadi berhenti secara total atau tidak ada aktivitas ekonomi yang  berjalan.  Terjadinya  wabah  Virus  Korona  serta  dengan  diberlakukannya  keputusan Pemerintah  Republik  Indonesia,  yaitu  membatasi  mobilitas  masyarakat,  berdampak  juga terhadap  penurunan  jumlah  permintaan  faktor  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang dilakukan oleh perusahaan, akibatnya aktivitas produksi menjadi berkurang, tetapi terdapat para  pekerja  yang  sangat  banyak,  sehingga  terciptanya  sebuah  ketidakstabilan  atau ketidakseimbangan.  Oleh  sebab  itu,  banyak  perusahaan  tidak  bisa  lagi  mempertahankan keberlangsungan  usahanya  yang  terdampak  besar  dari  wabah  Virus  Korona,  sehingga mengambil  keputusan  untuk  menutup  seluruh  atau  sebagian  kegiatan  usaha,  serta  yang paling  mendesak  adalah  melakukan  keputusan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK kepada  seluruh  ataupun  sebagian  pekerja,  inilah  yang  disebut  sebagai  perusahaan  yang melakukan efisiensi terhadap operasional biaya keuangan, sehingga diharapkan keuangan perusahaan dapat pulih dan stabil kembali.
22 Soemadipradja Rahmat S S. (2010). Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa . Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia.
23 Thea Ady. 2020. Guru Besar Ini Bicara PHK Alasan Force Majeure Dampak Covid-19. Diambil Oktober 12, 2021, Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-bicara-phk-alasan-force-majeure- dampak-covid-19-lt5ea02c57c5dc8
24 Randi Yusuf. (2020). Pandemi Corona sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jurnal Yurispruden, 3 (2), 128.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tentang  alasan  efisiensi  yang  dilakukan  oleh perusahaan, bahwa perusahaan boleh melakukan efisiensi sebagai langkah atau keputusan paling akhir, tetapi harus serta wajib melakukan lebih dulu berbagai upaya yang terdapat di dalam  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  SE- 907/MEN/PHIPPHI/X/2004  tentang  Pencegahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Massal, seperti: 25
a. Melakukan pengurangan upah serta pengurangan fasilitas pekerjaan pada tingkat atas, seperti manager dan direktur;
b. Pengurangan shift;
c. Pembatasan atau penghapusan kerja lembur;
d. Pengurangan waktu kerja;
e. Pengurangan hari kerja;
f. Meliburkan  atau  merumahkan  pekerja  secara  bergantian  dalam  waktu  yang sementara;
g. Tidak melakukan perpanjangan kontrak atau melakukan perpanjangan kontrak untuk pekerja yang masa kontraknya telah berakhir;
h. Bagi pekerja yang telah memenuhi syarat perusahaan memberikan pensiun.
Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK  adalah  sesuatu  hal  yang  tidak  diharapkan terjadi  oleh  para  pekerja,  dikarenakan  para  pekerja  tidak  lagi  memiliki  pekerjaan  untuk membiayai kebutuhan sehari-hari para pekerja dan juga  keluarga, oleh sebab itu  dengan banyak harapan dari para pekerja yang juga menjadi pihak kedalam  hubungan industrial, termasuk  pengusaha,  para  pekerja,  ataupun  Pemerintah  Republik  Indonesia,  harus melakukan usaha supaya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK tidak terjadi. 26 Dijelaskan pengertian Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha .” 27 Pengaturan  itu  lahir  setelah  adanya  Lembaga  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial,  yang  terdapat  berbagai  cara  untuk  melakukan  penyelesaian permasalahan dibidang perjanjian kerja antara para pekerja dengan pengusaha, mulai dari melakukan  mediasi,  konsilisasi,  ataupun  sampai  kepada  Pengadilan  Hubungan  Industrial atau PHI. 28
Bilamana  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK  harus  terjadi,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah aturan utama yang memberi payung hukum tentang hak para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi “ Dalam hal terjadi pemutusan  hubungan  kerja,  pengusaha  wajib  membayar  uang  pesangon  dan/atau  uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima .” 29 Berkaitan jaminan  hukum  untuk  para  pekerja  yang  diputus  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK dengan beralasan faktor overmacht atau keadaan memaksa hal tersebut telah diaturkan di dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja, 30 yang  intinya  adalah  memberikan  aturan
25 Khakim Abdul. (2014). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
26 Putri  Ayu  Ratna  H.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Pekerja  yang  Terkena  Pemutusan Hubungan  Kerja  Akibat  Efisiensi  Perusahaan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Diponegoro Law Review, 5 (2).
27 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
28 Husni Lalu. (2014). Pengantar Hukum ketenagakerjaan . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
29 Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
30 Sedayu & Partner LAWYERS. 2021. Hak Pekerja yang di-PHK Karena Alasan Force Majeure. Diambil Oktober 13,  2021,  Dari https://pengacaraphk.com/2021/07/14/hak-pekerja-yang-di-phk-karena-alasan-force- majeure/
tentang  hal  terjadinya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK,  menjadi  kewajiban  bagi pengusaha  untuk  tetap  memberikan  uang  pesangon  dan/atau  uang  penghargaan  waktu kerja kepada para pekerjanya yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK karena alasan force majeure di masa wabah Virus Korona, serta semua uang yang menjadi hak harus dan wajib didapatkan oleh pekerja.
Merujuk pada aturan yang dijelaskan di atas tersebut, maka pekerja dapat menerima jumlah  uang  pesangon  sesuai  dari  masa  bekerja  yang  telah  tertera  pada  aturan  di  atas tersebut, yaitu:
a. Waktu kerja 1 (satu) tahun kurang, didapat upah selama 1 (satu) bulan;
b. Waktu  kerja  1 (satu)  tahun atau bahkan  lebih,  tapi kurang dari 2 (dua) tahun, didapat upah 2 (dua) bulan;
c. Waktu  kerja  2  (dua)  tahun  atau  bahkan  lebih,  tapi  kurang  dari  3  (tiga)  tahun, didapat upah 3 (tiga) bulan;
d. Waktu kerja 3 (tiga) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 4 (empat) tahun, didapat upah 4 (empat) bulan;
e. Waktu kerja 4 (empat) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 5 (lima) tahun, didapat upah 5 (lima) bulan;
f. Waktu kerja 5 (lima) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 6 (enam) tahun, didapat upah 6 (enam) bulan;
g. Waktu kerja 6 (enam) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, didapat upah 7 (tujuh) bulan;
h. Waktu kerja 7 (tujuh) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 8 (delapan) tahun, didapat upah 8 (delapan) bulan;
i. Waktu  kerja  8  (delapan)  tahun  atau  bahkan  lebih,  didapat  upah  9  (Sembilan) bulan.
Kemudian, para pekerja juga dapat menerima uang penghargaan atas jasanya dari masa bekerja yang telah tertera pada aturan di atas tersebut, yaitu:
a. Waktu kerja 3 (tiga) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 6 (enam) tahun, didapat upah 2 (dua) bulan;
b. Waktu  kerja  6  (enam)  tahun  atau  bahkan  lebih,  tapi  kurang  dari  9  (sembilan) tahun, didapat upah 3 (tiga) bulan;
c. Waktu kerja 9 (Sembilan) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, didapat upah 4 (empat) bulan;
d. Waktu kerja 12 (dua belas) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, didapat upah 5 (lima) bulan;
e. Waktu kerja 15 (lima belas) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, didapat upah 6 (enam) bulan;
f. Waktu kerja 18 (delapan belas) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, didapat upah 7 (tujuh) bulan;
g. Waktu kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau bahkan lebih, tapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, didapat upah 8 (delapan) bulan;
h. Waktu  kerja  24  (dua  puluh  empat)  tahun  atau  bahkan  lebih,  didapat  upah  10 (sepuluh) bulan.
Sementara itu yang masih berkaitan dengan aturan di atas tersebut, beberapa yang harus  diterima  oleh  para  pekerja  sebagai  uang  pengganti  hak  karena  dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, yaitu:
a. Mendapatkan  uang  pada  saat  para  pekerja  bagi  yang  belum  mengambil  cuti tahunan;
b. Mendapatkan  uang  pulang  atau  biaya  bagi  para  pekerja  dan  keluarga  pekerja menuju tempat pada saat pekerja ke tempat diterimanya bekerja;
c. Hal yang lain yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama.
Kemudian, bilamana pekerja itu diputus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dari keputusan para pengusaha yang dikarenakan suatu hal force majeure , terdapat suatu aturan untuk melindungi para pekerja di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, hak-hak para pekerja tetap harus diterima, seperti:
 Perusahaan yang tutup, disebabkan oleh alasan keadaan memaksa atau overmacht sehingga  harus  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau  PHK  terhadap  para pekerjanya:
a. Bahwa pekerja tetap mendapatkan uang pesangon dengan besar 0,5 (nol koma lima) kali pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 atau (2);
b. Bahwa  pekerja  tetap  mendapatkan  uang  penghargaan  pada  masa  melakukan kerja dengan besar 1 (satu) kali pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (3);
c. Bahwa pekerja tetap mendapatkan uang pergantian hak yang terdapat di dalam Pasal 40 ayat (4).
 Perusahaan yang tidak tutup, namun disebabkan oleh alasan keadaan memaksa atau overmacht harus tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap para pekerjanya:
a. Bahwa pekerja tetap mendapatkan uang pesangon dengan besar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2);
b. Bahwa  pekerja  tetap  mendapatkan  uang  penghargaan  pada  masa  melakukan kerja dengan besar 1 (satu) kali pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (3);
c. Bahwa pekerja tetap mendapatkan uang pergantian hak yang terdapat di dalam Pasal 40 ayat (4).
Berdasarkan aturan yang telah dipaparkan di atas, bilamana ditemukan pekerja yang tidak menerima atas keputusan perusahaan yang secara terpaksa memutuskan Pemutusan Hubungan  Kerja  atau  PHK  dan  tidak  tercapainya  sebuah  kesepakatan  antara  pengusaha dengan pekerja, maka selain daripada hak-hak yang telah dijelaskan di atas para pekerja juga mendapatkan hak untuk menyelesaikan konflik permasalahan hubungan industrial melalui jalur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mulai dari bipartid, tripartit (mediator, konsiliator,  dan  arbitrase)  serta  dapat  melalui  Pengadilan  Hubungan  Industrial  atau  PHI yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Program  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  untuk  Menekan  Jumlah  Angka Pengangguran di Kabupaten Bekasi Pada Saat Wabah Virus Korona
Pengertian tentang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terdapat di dalam Pasal 1 angka  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “ Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha .” 31 Dapat diartikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK adalah sesuatu hal yang tidak diharapkan terjadi oleh para pekerja, dikarenakan para pekerja tidak lagi memiliki pekerjaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari para pekerja dan  juga  keluarga,  oleh  sebab  itu  dengan  banyak  harapan  dari  para  pekerja  yang  juga menjadi  pihak  kedalam  hubungan  industrial,  termasuk  pengusaha,  para  pekerja  ataupun Pemerintah Republik Indonesia, harus melakukan usaha supaya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK tidak terjadi.
Akibat  dari  wabah  Virus  Korona  memaksa  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk melakukan  pembatasan  aktivitas  dan  pembatasan  mobilitas  masyarakat,  tentu  hal  ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi melambat, bahkan cenderung menurun. Hal ini juga beriringan dengan banyaknya pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK oleh perusahaan, karena perusahaan itu tidak dapat lagi membayar upah sekian
banyaknya para pekerja dan/atau buruh. 32 Sehingga menyebabkan angka pengangguran di Indonesia cenderung bertambah, hal ini juga terjadi khususnya di Daerah Kabupaten Bekasi yang  mengalami  pertambahan  jumlah  angka  pengangguran  yaitu  sebanyak  212.000  ribu jiwa  atau  2,5%,  tepatnya  adalah  11,54%  pada  tahun  2020,  dibandingkan  angka pengangguran  pada  tahun  2019  yang  hanya  sebesar  9%,  pada  tahun  2018  angka pengangguran berjumlah 9,69%, pada tahun 2017 angka pengangguran berjumlah 10,97%, pada  tahun  2015  angka  pengangguran  berjumlah  10,03%,  pada  tahun  2014  angka pengangguran berjumlah 6,79%. Penggangguran tertinggi di Kabupaten Bekasi terdapat di periode tahun 2020, yang pada masa itu terjadi wabah Virus Korona. 33
Kabupaten Bekasi berupaya mengurangi jumlah angka pengangguran di wilayahnya, serta  melakukan  berbagai  cara  untuk  mengundang  para  investor  agar  berkeinginan menanamkan  modal  atau  berinvestasi  di  Kabupaten  Bekasi,  oleh  sebab  itu  Pemerintah Kabupaten  Bekasi  berupaya  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  perusahaan- perusahaan, khususnya  pengelola  kawasan industri. Menurut  Fatma Hanum,  yang adalah Anggota  Komisi  IV  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bekasi,  memberikan pernyataan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi atau Perbub tentang Kesempatan Kerja  bagi  masyarakat  lokal,  sangatlah  tepat  dibentuknya  kesepakatan  melalui  klausul perjanjian  kerja  sama  dengan  para  investor  kawasan  industri  di  Kabupaten  Bekasi,  agar supaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja. Sementara itu, menurut Faizal Hafan, yang adalah Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat memberikan  pernyataan bahwa  Pemerintah Kabupaten Bekasi bisa memanfaatkan peran sektor informal supaya jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi bisa menurun. Apabila banyak perusahaan yang terlibat, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memberikan fasilitas yang  memberikan  untung  satu  sama  lain,  antara  perusahaan  besar  dengan  usaha-usaha rakyat  atau  UMKM  dalam  dunia  usaha.  Menurutnya,  dengan  banyak  perusahaan  yang menciptakan  berbagai  lapangan  pekerjaan  belum  tentu  dapat  mengurangi  jumlah  angka pengangguran. Akan tetapi, industri besar dapat memberikan fasilitas kepada usaha kecil yang  menjadi  usaha  rakyat,  sehingga  hal  tersebut  dapat  menciptakan  kesempatan  bisnis yang  berkelanjutan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Faizal  Hafan,  berkaitan  dengan  kenaikan jumlah angka pengangguran yang tertinggi pada tahun 2020, dikarenakan sebagai dampak dari  merebaknya  wabah  Virus  Korona  di  Indonesia. 34 Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, jumlah pengangguran mencapai sekitar 212.000 ribu jiwa atau sekitar 11,54%, dalam artian naik sekitar 2,5% dari tahun 2019 yang berada pada angka 9%. Lebih dari 7000 jumlah industri yang tersebar di Kabupaten Bekasi. 35 Oleh sebab itu, hal ini menjadi kesempatan agar bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja, sehingga apa yang dilakukan dan dilaksanakan tersebut dapat mengurangi jumlah penggangguran yang ada di Kabupaten Bekasi.
Merujuk pada  penjelasan di  atas, Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengakui bahwa upaya untuk menekan jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi, harus mempunyai rencana yang matang dan bervariasi. Melakukan koordinasi serta kerjasama dengan para pengusaha adalah salah satu caranya, selain menciptakan lapangan pekerjaan, serta perlu juga untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusianya. Maka Penjabat Bupati Bekasi menugaskan  kepada  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  untuk  melakukan serangkaian upaya untuk bisa menekan jumlah penggangguran di Kabupaten Bekasi, dengan cara  menambah  jumlah  pelatihan  kerja  dari  macam-macam  keterampilan  serta  keahlian sesuai yang diperlukan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten
32 Nuraeni  Yeni.  (2020).  Analisis  Terhadap  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Indonesia  dalam  Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. Jurnal Ketenagakerjaan, 15 (1).
33 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bekasi.  2020.  Diambil  Oktober  10,  2021,  Dari https://bekasikab.bps.go.id/indicator/6/419/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html
34 Negara  I.  2021.  DPRD  Dorong  Pemda  Kerjasama  dengan  Pengusaha.  Diambil  Oktober  16,  2021,  Dari https://radarbekasi.id/2021/10/14/dprd-dorong-pemda-kerjasama-dengan-pengusaha/
35 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bekasi.  2020.  Diambil  Oktober  10,  2021,  Dari https://bekasikab.bps.go.id/indicator/6/419/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html
Bekasi melakukan upaya dengan cara mengadakan program magang serta pelatihan kerja agar kemampuan sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan yang cukup.  Program  magang  yang  dibentuk  berdasarkan  kerjasama  antara  Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pengusaha di Kabupaten Bekasi adalah Magang Injection Molding atau MIM, setidaknya terdapat 60 sumber daya manusia yang mengikuti program magang tersebut. Bertempat di Hotel Primebiz pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, yang juga dihadiri  oleh  Penjabat  Bupati  Bekasi,  Dani  Ramdan.  Inovasi  untuk  menekan  jumlah pengangguran  terus  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  melalui  Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang selalu memberikan pelatihan kerja untuk seluruh angkatan kerja di Kabupaten Bekasi. 36
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Bekasi perlu terus dikembangkan demi  menekan  jumlah  penggangguran  di  wilayahnya,  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan Kabupaten  Bekasi  haruslah  menambah  berbagai  pelatihan-pelatihan  kerja  dalam  bentuk magang, pelatihan kemampuan sumber daya manusia, pelatihan untuk menjadi pengusaha UMKM dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya berbagai macam pelatihan kerja yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  dapat  diharapkan meningkatkan  keterampilan  serta  keahlian  sumber  daya  manusia  demi  menunjang kebutuhan perusahaan. Dengan demikian tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi dapat menurun,  terlebih  pada  saat  masa  wabah  Virus  Korona  yang  mana  banyak  sekali perusahaan-perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.
Berdasarkan data yang tertera, pada tahun 2020 terdapat 1,8 juta jiwa angkatan kerja di  Kabupaten  Bekasi,  selanjutnya  212.000  ribu  jiwa  diantaranya  adalah  pengangguran terbuka yang mana tidak memiliki pekerjaan serta kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. 37 Untuk melakukan  pelatihan jumlah angkatan  kerja dan juga untuk menekan jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi terlebih pada saat masa wabah Virus Korona, maka Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sesuai arahan dari Penjabat Bupati  Bekasi  melakukan  kerja  sama  dengan  para  pengusaha  atau  perusahaan  untuk mengadakan  pelatihan  magang  di  setiap  industri  yang  berada  di  wilayahnya,  kerjasama tersebut dilakukan oleh berbagai industri di Kabupaten Bekasi dan mengadakan program pelatihan serta program magang, dengan harapan dari Penjabat Bupati Bekasi bahwa  apa yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi,  jumlah  pengangguran  dapat berkurang di Kabupaten Bekasi.
Menurut  Suhup,  selaku  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi, memberikan pernyataan pelaksanaan Magang Injection Molding atau MIM dilakukan dalam jangka  waktu 3 bulan dan para peserta terlebih dahulu menerima pengajaran teori serta praktek yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja atau BLK. Sebagai bentuk kerjasama yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan para perusahaan, maka PT. Spitze  Sentosa  Indonesia  memberikan  fasilitas  laboratorium  molding  selama  program pelatihan. Sebanyak  60 peserta magang mengikuti program pelatihan ini,  kemudian para peserta tersebut. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan kerja sama dengan para perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk mengadakan Magang Injection Molding atau MIM, terdapat 7 perusahaan, antara lain adalah: 38
 Perseroan Terbatas Samindo;
 Perseroan Terbatas Dharma Poliplast;
 Perseroan Terbatas Mandom Indonesia;
36 Portal Berita Metro Dua. 2021. Dani Ramdan Minta Dinas Insentifkan Program Pemagangan Bagi Putra Putri Daerah.  Diambil  Oktober  16,  2021,  Dari https://metrodua.com/2021/10/dani-ramdan-minta-dinas- intensifkan-program-pemagangan-bagi-putra-putri-daerah/
37 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bekasi.  2020.  Diambil  Oktober  10,  2021,  Dari https://bekasikab.bps.go.id/indicator/6/419/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html
38 Portal Berita Metro Dua. 2021. Dani Ramdan Minta Dinas Insentifkan Program Pemagangan Bagi Putra Putri Daerah.  Diambil  Oktober  6,  2021,  Dari https://metrodua.com/2021/10/dani-ramdan-minta-dinas- intensifkan-program-pemagangan-bagi-putra-putri-daerah/
 Perseroan Terbatas Spitze Sentosa Indonesia;
 Perseroan Terbatas Shuangying Internasional Indonesia;
 Perseroan Terbatas Eunsung Indonesia; dan
 Perseroan Terbatas Yasunli Abadi Utama Plastik.
Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  juga  berharap  kepada  seluruh peserta yang sudah menerima ilmu dan skill selama pelatihan berlangsung, peserta dapat mengimplementasikan  semua  ilmu  dan  skill  yang  telah  dipelajari  di  setiap  perusahaan, supaya perusahaan yang menerima para peserta tersebut dapat memperpanjang perjanjian kerja serta dapat diangkat menjadi pekerja yang tetap.
Dalam  hal  menekan  jumlah  angka  pengangguran  di  Kabupaten  Bekasi  pada  masa wabah Virus Korona, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan beberapa cara. Salah satunya  dengan  melakukan  kerjasama  dan  mengadakan  pelatihan  magang  melalui  Dinas Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  yang  dilaksanakan  oleh  Balai  Latihan  Kerja  atau  BLK dengan  sejumlah  perusahaan  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Bekasi.  Program  pelatihan tersebut  bertujuan  untuk  memberi  pelatihan  kepada  para  angkatan  kerja  termasuk  yang tidak memiliki atau bahkan kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, melalui kegiatan magang yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja atau BLK yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan tersebut. Diharapkan angkatan kerja dan yang tidak  memiliki  pekerjaan  atau  kehilangan  pekerjaan  bisa  melatih  dan  mendapatkan  ilmu serta skill atau kemampuannya untuk bersaing dalam dunia industri. Para peserta magang tersebut,  jika  sudah  melakukan  program  magang,  kemudian  disalurkan  dan  akan dipekerjakan di perusahaan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK. Dengan langka  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi,  diharapkan  jumlah  angka pengangguran di Kabupaten Bekasi yang berjumlah 212.000 ribu jiwa pada tahun 2020 bisa menurun pada tahun berikutnya.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian yang ada di atas, terdapat berbagai kesimpulan sebagai berikut:
1. Langkah perusahaan untuk memutus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK kepada para  pekerja  dengan  beralasan force  majeure sebagai  langkah  atau  cara  paling terakhir  yang  bisa  dilakukan  oleh  perusahaan.  Hak-hak  para  pekerja  dilindungi hukum oleh yang berlaku serta menjadi kewajiban yang dilakukan para perusahaan kepada pekerjanya.
2. Melakukan kerjasama dan mengadakan pelatihan magang di setiap industri adalah cara  serta  upaya  yang  telah  dilaksanakan  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  untuk menekan jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi pada masa wabah Virus Korona.
3. Pemerintah  Republik  Indonesia  harus  tetap  melindungi  segenap  hak-hak  yang melekat pada pekerja yang diputus hubungan kerjanya dan seluruh peraturan yang menjadi perlindungan hukum bagi para pekerja haruslah dipatuhi dan dilaksanakan oleh  seluruh  perusahaan  yang  ada.  Bentuk  perlindungan  terhadap  hak-hak  para pekerja dengan memberikan insentif serta uang pesangon.
Peningkatan kerjasama yang konkrit serta masif perlu dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama sejumlah perusahaan yang terdapat di Kabupaten Bekasi untuk mengurangi jumlah angka pengangguran serta terjaminnya hak para angkatan kerja dalam jaminan sosial dan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asikin Zainal. (2004). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan . Jakarta: Rajagrafindo Persada. Husni Lalu. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Khakim  Abdul.  (2014). Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Soemadipradja Rahmat S.S. (2010). Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa . Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia.
Syahrani Riduan. (2006). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni.
Subekti. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa

## Artikel Jurnal
Fadilah  Khalda.  (2021).  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Pada  Saat  Pandemi  COVID-19  Di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(1).
Isradjuningtias Agri Chairunisa. (2015). Force Majeure ( Overmacht ) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. Jurnal Veritas et Justitia, 1(1).
Kasim Umar. (2004). Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja. 2.
Nuraeni Yeni. (2020). Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. Jurnal Ketenagakerjaan, 15(1).
Putri Ayu Ratna H. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Studi Putusan MA Nomor 474/K/Pdt.Sus-PHI/2013). Jurnal Diponegoro Law Review, 5(2).
Randi Yusuf. (2020). Pandemi Corona sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh  Perusahaan  Dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Jurnal Yurispruden, 3(2).
Soleh  Ahmad.  (2017).  Masalah  Ketenagakerjaan  dan  Pengangguran  Di  Indonesia.  Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(2).

## Website
Biro Humas Kemenaker. 2020. Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja yang ter-PHK Nanti. Diambil Oktober 9, 2021, Dari https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil- kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bekasi.  2020.  Diambil  Oktober  10,  2021,  Dari https://bekasikab.bps.go.id/indicator/6/419/1/tingkat-pengangguran- terbuka.html
Harnowo Tri. 2020. Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian. Diambil Oktober  9,  2021,  Dari  https://www.hukumonline.com/klini  k/detail/ulasa n/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam- perjanjian/
Negara Indra, 2021. DPRD Dorong Pemda Kerjasama dengan Pengusaha. Diambil Oktober 16,  2021,  Dari  https://radarbekasi.id/2021/10/14/dprd-dorong-pemda- kerjasama-dengan-pengusaha/
Portal Berita Metro Dua. 2021. Dani Ramdan Minta Dinas Insentifkan Program Pemagangan Bagi Putra Putri Daerah. Diambil Oktober 6, 2021, Dari https://metrodua.com/2021/10/dani-ramdan-minta-dinas-intensifkan- program-pemagangan-bagi-putra-putri-daerah/
Peta  Sebaran  COVID-19  Di  Indonesia.  2021.  Diambil  Oktober  10,  2021,  Dari https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19
Siregar  Putra  PM,  Zahra  Ajeng  Hanifa.  2020.  Bencana  Nasional  Penyebaran  COVID-19
sebagai  Alasan  Force  Majeure,  Apakah  Bisa?.  Diambil  Oktober  10,  2021,  Dari DJKN KEMENKEU https://www.djkn.kemenkeu.go.id/art ikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19- sebagai-Alasan-
Force-Majeure-Apakah-Bisa.html
Sedayu & Partner Lawyers. 2021. Hak Pekerja yang di-PHK Karena Alasan Force Majeure. Diambil  Oktober  13,  2021,  Dari  https://pengacaraphk.com/2021/07/14/hak- pekerja-yang-di-phk-karena-alasan-force-majeure/
Thea  Ady.  2020.  Menaker:  PHK  Langkah  Terakhir  Hadapi  Dampak  Covid-19.  Diambil Oktober 9, 2021, Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/menaker--phk- langkah-terakhir-hadapi-dampak-covid-19-lt5e8edae3d0c9f
Thea Ady. 2020. Guru Besar Ini Bicara PHK Alasan Force Majeure Dampak Covid-19. Diambil Oktober  12,  2021,  Dari    https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar- ini-bicara-phk-alasan-force-majeure-dampak-covid-19-lt5ea02c57c5dc8