DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 3 Maret 2024, Revised: 10 April 2024, Publish: 11 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha
Anton Rosari 1 , Darnis 2 , Lerri Patra 3
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, antonrosari@law.unand.ac.id 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, darnis@law.unand.ac.id 3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, lerripatra@law.unand.ac.id
Corresponding Author: antonrosari75@gmail.com
Abstract: Simplifying licensing is an important issue in the administration of government and public services today. This policy was implemented because in the past there were too many types of permits that were handled by the community and this could make it difficult for the community to create jobs.
Keyword: Simplification of Licensing, Licensing Principles Based on the Amount of Business Risk.
Abstrak: Penyederhanaan  perizinan  merupakan  isu  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik saat  ini. Kebijakan ini dilakukan karena pada masa lalu terlalu banyak jenis perizinan yang ditangani oleh masyarakat dan hal ini dapat menyulitkan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja.
Kata  Kunci: Penyederhanaan  Perizinan,  Prinsip  Perizinan  Berdasarkan  Besaran  Risiko Usaha .

## PENDAHULUAN
Penyederhanan perizinan merupakan isu penting dalam Penyelengaraan  Pemerintahan dan pelayaan publik masa kini. Kebijakan  ini dilakukan  karena perizinan masa lalu  terlalu banyak  jenisnya  yang      diurus  masyarakat  dan  hal  tersebut    dapat  mempersulit  masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja.
Contohnya    kegiatan  perizinan  di  masa  lalu  di  sektor  usaha  perikanan,  tambak  ikan butuh:  izin  lokasi,  izin  usaha  perikanan,  UPL–  UKL,  HGU,  ber-Badan  Hukum  yang  mana usaha  perikanan  tersebut  adalah  sektor  yang  dikelola  masyarakat  ekonomi  menengah  dan kecil, termasuk juga usahawan. Penerbitan jenis perizinan di atas  merupakan hal yang wajib oleh peraturan perundang-undangan di Pusat dan  Peraturan Daerah. Perizinan yang banyak, menyulitkan  masyarakat  dan  dunia  usaha,  karena  walaupun  perizinan  sekarang  “gratis” pengurusannya. Tetapi merepotkan karena pengurusanya tidak seluruhnya di
desentralisasikan ke daerah. Masih ada beberapa perizinan yang harus diurus ke pusat. Biaya pengurusan  dalam  birokrasi  yang  panjang  mengakibatkan  bermainnya  “calo”  perizinan  dan gratifikasi.
Upaya  penyederhanan  perizinan  ini,  dijadikan  misi  Pemerintahan  Presiden  Joko Widodo,  tahun  2019-2024.  Dengan  upaya  pembuatan  Undang-undang  yang  disebut  dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau dikenal dengan omnibus law (Norma  Omnibus),  diundangkan  tanggal  2  November  2020.  Sebelumnya  disampaikan pemberitaan oleh Kemenkeu-Republik Indonesia tanggal 1 Januari 2020 menyatakan:
Penyederhanaan Perizinan Berusaha pada klaster I Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup  beberapa  poin.  Pertama,  yaitu  konsep  izin  kegiatan  usaha (license  approach) diubah  menjadi  penerapan  standar  dan  berbasis  risiko (Risk-Based  Approach/RBA) .Pada kegiatan  usaha  risiko  tinggi,  pengusaha  wajib  memiliki  izin.  Kegiatan  usaha  risiko  tinggi adalah kegiatan usaha yang berdampak kepada kesehatan (health) ,  keselamatan (safety) , dan lingkungan (environment) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam  (SDA). Pemerintah melakukan  pengawasan  dan  inspeksi  yang  ketat  atas  kegiatan  usaha  risiko  tinggi.  Pada kegiatan  usaha  risiko  menengah  menggunakan  standar.  Penilaian  standar (compliance) dilakukan  oleh  profesi  bersertifikat.  Sedangkan  kegiatan  usaha  risiko  rendah  cukup  melalui pendaftaran. Penataan kewenangan perizinan diatur dalam Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).
Adapun  cakupan  perizinan  sektor  usaha  pada  klaster  I  terdiri  dari  15  sektor  yaitu pertanian,  kehutanan,  kelautan  &  perikanan,  energi  dan  sumber  daya  mineral, ketenaganukliran,  perindustrian,  perdagangan,  kesehatan  obat  dan  makanan,  pariwisata, pendidikan,  keagamaan,  transportasi,  PUPR,  Pos,  Telekomunikasi  dan  Penyiaran,  seta Pertahanan dan Keamanan (Hankam).
Pada  klaster  2  persyaratan  investasi,  terdapat  6  kegiatan  usaha  yang  tertutup  untuk penanaman  modal  berdasarkan  kepentingan  nasional,  asas  kepatutan  dan  konvensi internasional  yaitu  perjudian  dan  kasino,  budidaya  dan  produksi  narkotika  golongan  I, industri  pembuatan  senjata  kimia,  industri  pembuatan  bahan  perusak  lapisan  ozon  (BPO), penangkapan  spesies  ikan  yang  tercantum  dalam Appendix  I ,  pemanfaatan  (pengambilan) koral/karang dari alam 1
Isu  undang-undang  ini  murni    adalah  isu  materil  dalam  bidang  penyelengaraan pemerintahan  yaitu  hendak  melakukan  penyederhanaan  perizinan  dan  perbaikan  birokrasi. Oleh karena Undang-undang ini diangap sangat rentan dengan isu materil, kepastian hukum, keadilan,  dan  kemanfaatan.    Hal  ini  dikarenakan    mengalihkan  perubahan  sistem  perizinan awalnya  pemberian  izin  secara  konvensional  dengan  konsep  izin  kegiatan  usaha (license approach) diubah  menjadi  penerapan  standar  dan  berbasis  risiko (Risk-Based Approach/RBA) .
Kenyataan  yang  terjadi  dari  pelayanan  perizinan  di  Indonesia  adalah  karena  masih tingginya  ego  sektoral  di  pemerintah  internal.  Kemudian  prosedur  perizinan  yang  berbelit- belit. Terjadinya duplikasi aturan  hingga lambatnya  proses perizinan yang kerap mengangu para    investor,  meskipun  ada  komitmen  pemerintah  untuk  mempermudah  proses  perizinan tetapi kenyataanya belum optimal. 2
Norma  omnibus  pernah  dibuat  oleh  beberapa  negara  bertujuan  men-sikronisasikan peraturan pusat dan daerah, harmonisasi peraturan antar lembaga dan perampingan birokrasi serta pernyederhanan perizinan.   Seperti dinyatakan oleh Muhamad Idris sebagai berikut:
1 Bidang  Usahanya  pada  Omnibus  law  Cipta  Lapangan  Kerja,  Tanggal  21  Januari  2020,    Sumber https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-poin-poin-penyederhanaan-perizinan-berusaha-dan-bidang- usahanya-pada-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja/
2 NN. Penyederhanaan Izin Usaha Masih Sulit Diterapkan , Ini sebabnya. Sumber https://hukumonline.com/baca/berita/it5ae029d16c9/penyederhanaan-izin-usaha-masih-sulit-diterapkan-    , tanggal 25  April 2018.
Omnibus  law  juga  bukan  barang  baru.  Di  Amerika  Serikat,  omnibus  law  sudah  kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus. 3
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tahun 2019-2024, mengunakan Norma Omnibush untuk mensederhanakan izin di Indonesia agar tercipta lapagan kerja lebih banyak.
Tujuan  penulisan  adalah  sebagai  koresponden  diantara  pengemban  ilmu  pengetahuan Hukum  Perizinan  serta  para  jurnalis  ilmiah,  sebagai  wacana  bagi  pengambil  keputusan hukum  dilapangan.  Metode  penulisan  dengan  membuat  rangkuman  dari  hasil  Focus  Group Discution  /FGD  diantara  sesama  penulis  dan  melakukan  wawancara  langsung    dengan informan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  ( doctrinal  research )  yakni penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  aturan  atau  norma  dalam  hukum positif.  Menurut  Peter  Mahmud  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi 4 .Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang- undang ( statues approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara pembagian  lapangan kerja dibagi atas  pekerjaan/pekerja yang berada di sektor formal  dan  informal.    Sektor  formal  merupakan  lapangan  kerja  atau  dunia  usaha  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berbasis  perizinan.  Jika  kita  mengkaji  sektor  lapangan  kerja formal  adalah  merupakan  upaya  perizinan  terhadap    pengelolaan    asset  publik/negara. Sehingga pemerintah harus memicu untuk bergeraknya sektor formal dengan produksi barang dan  jasa.  Sementara  sektor  informal  adalah  sektor  yang  mengelola  asset  prifat,  bukan  asset yang dikuasai negara. Oleh karena itu secara hukum kepentingan pemerintah dan masyarakat serta  dunia  usaha  sama  dalam  pengelolaan  sektor  publik  yang  mengelola  asset  publik 5 di Negara  Indonesia.  Contoh  perusahaan  adalah  badan  hukum  privat,  ketika  Badan  Hukum berusaha  maka  harus    memperoleh  izin  usaha  dan  izin  lokasi    dari  penguasa  publik  di  atas lahan  HGU  atau  HGB  yang  mana  lahan  itu  merupakan  alas  haknya  adalah  tanah  dikuasi negara, demikian juga sektor pertambangan mengelola tanah yang dikuasi negara. Sektor jasa juga merupakan pelayanan public yang diurus oleh pemerintah contohnya Klinik dan Rumah Sakit,  yang  mana  Rumah  Sakit  adalah  jenis  pelayanan  publik  yang  ditugaskan  kepada pemerintah  uantuk  melayani  masyarakat.    Hal  ini  seharusnya  menjadi  perhatian  bagi pemerintah dalam pegelolaan sektor publik.
Pembuatan  peraturan  atau  regulasi  merupakan  upaya  memperbaiki  ekonomi  Nasional (Makro  Ekonomi)  seperti  dikemukakan  oleh  Thomas  R  Dye 6 sebagai  berikut: “Macroeconomic theories, when applied to the government’s influence on the economy focus on  aggregate  amounts  of  spending,  taxes,  borrowing,  and  money.  Macroeconomic  theories try both explain economic cycles and prescribe government policies to counter inflation and recession.”
3 Muhammad  Idris, Masih  Bingung  Apa  Itu  Omnibus  Law?, https://money.kompas.com/read/2020/02/ 18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law .
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35
5 Anton  Rosari  (2021),  makala  judul; Pelayanan  Publik  di  Era  Digital .  disampaikan  dalam  Nasional  Video Confrence ALSA LC UNAND, berjudul “Tranformasi  Digital Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan  Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum tanggal 7 April 2021. hlm 5. powerpoint.
6 Thomas  R  Dye,  2008, Understanding  Public  Policy ,  Eleventh  Edition,  Pearson  Education  Inc.    New  Jersey 07458, Pg 156.
Peraturan sebagai  instrument  yang digunakan  negara untuk  menciptakan  “pasar”  yang harmonis dan penyelesaian sengketa. Karena hukum secara filsafat merupakan alat rekayasa sosial.
Perizinan  merupakan  upaya  dalam  pengambilan  keputusan  publik  yang  didasar regulasi,  oleh  karena  itu  setiap  keputusan  publik  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  seperti dijelaskan  Etzoni  sebagai  berikut:  Pembuat  keputusan    berada  diantara  perumusan kebijakakan dan implementasi… akan tetapi (kedua hal tersebut) saling terkait satu sama lain. Keputusan  mempengaruhi implementasi dan implementasi tahap awal akan  mempengaruhi terhadap  pembuatan  keputusan    selanjutnya  yang  pada  gilirannya    akan  mempengaruhi implementasi  berikutnya.  Pembuatan  keputusan,  karena  itu  bukanlah    proses  pasif …keputusan adalah proses dan keputusan awal seringkali hanya merupakan sinyal petunjuk arah  atau  dorongan    awal  atau  percobaan  awal.  Yang  nantinya  akan  mengalami  revisi  dan memberi spesifikasi (Etzoni, 1968; 203-4) 7
Pemikiran dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan Omnibus  Law .  Pada  bagian  Konsideran    menimbang  menyatakan  bahwa;  “Untuk mewujutkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujutkan  masyarakat Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur  berdasarkan    Pancasila    dan  Undang-undang Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  negara  perlu  melakukan  berbagai    upaya  untuk memenuhi hak warga negara  atas pekerjaan dan peghidupan  yang layak bagi kemanusiaan; dengan  cipta  kerja  diharapkan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  seluas-luanya di  tengah  persaingan  yang  semakin  kompetitif  dan  tuntutan  globalisasi  ekonomi;  untuk mendukung  cipta  kerja  diperlukan  penyesuaian    berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan dengan  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  peningkatan    ekosisistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional, termasuk  peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja;  pengaturan  yang  berkaitan dengan  kemudahan,  perlindungan  dan  pemberdayaan  koperasi  dan    usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi    dan  percepatan  proyek  strategis  nasional, termasuk  peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja  yang  tersebar  di  berbagai Undang-undang  sektor  saat  ini  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum  untuk  percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional, termasuk peningkatan perlindungan  dan kesejahteraan pekerja dilakukan  melalui perubahan Undang-undang  sector  yang  belum  mendukung  terwujutnya  sinkronisasi  dalam  menjamin percepatan  cipta  kerja,  sehingga  diperlukan  terobosan  hukum  yang  dapat    menyelesaikan berbagai  permasalahan  dalam  beberapa  Undang-undang  ke  dalam  satu  Undang-undang secara komprehensif.”
Dari  bagian  konsideran  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, dapat  kita  lihat  keinginan  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  memperbaiki  peraturan dengan  melaksanakan  siknronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  serta  penyederhanaan  aturan dalam  bidang  perizinan  agar  dapat  mendukung  iklim  usaha  swasta  nasional  dan  asing  juga masyarakat sehingga dapat bersaing di nasional maupun ekonomi global.
Tujuan  mendasar  dibentuknya  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta Kerja,  dijelaskan  dalam  pasal  3,  sebagai  berikut:  (a)  Menciptakan    dan  meningkatkan lapangan kerja  dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi  dan  UMK-M  serta  industri    dan  perdagangan  nasional  sebagai  upaya  untuk  dapat menyerap  tenagakerja    Indonesia  yang  seluas-luasnya  dengan  tetap  memperhatikan keseimbangan  dan  kemajuan  antar  daerah  dalam  kesatuan  ekonomi  nasional;  (b)  Menjamin
7 Wayne  Parsons,  2005, Public  Polycy,  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan ,  Prenada  Media, Jakarta, hlm 247.
setiap warga negara memperoleh  pekerjaan serta mendapat imbalan  dan perlakuan yang adil dan  layak  dalam  hubungan    kerja;  (c)  Melakukan    penyesuaian    berbagai  aspek  pengaturan berkaitan    dengan  keberpihakan,  penguatan,  dan  perlindungan  bagi  koperasi  dan  UMK-M serta  industri  nasional;  (d)  Melalukan    penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan    yang berkaitan    dengan  peningkatan  ekosistem  investasi,  kemudahan  dan  percepatan    proyek strategis nasional  yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasiona dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
Tujuan pembuatan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan apa  yang dijelaskan oleh bagian Konsideran menimbang Undang-undang Nomor 11 tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  dan  merupakan das  solen /  cita-cita  ideal  dan  cita  hukum yang  harus  diwujutkan  dilapangan  berkaitan  dengan  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan, yang secara materil dan imateril dirasakan oleh rakyat, pemerintah dan negara dan  secara  normatif  dapat  tercapainya  kesejahteraan  rakyat    yang  berkeadilan  social  sesuai dengan ground wet dijelaskan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.
Usaha pemerintah dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dijelaskan pasal  6,  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  sebagai  berikut; “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf  a meliputi;  (a) Penerapan Perizinan Berusaha berbasis resiko; (b) Penyederhanaan persyaratan  dasar  Perizian  berusaha;  (c)  Penyederhanaan  perizinan  berusaha  sektor;  dan  (d) Penyederhanaan persyaratan investasi.”  Di dasari pasal 6, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  sebagai  pisau  analisis  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini berkaitan dengan penyederhanaan perizinan pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Disini  diteliti  khususnya  bidang  usaha  perikanan  laut  dan  tambak  ikan  yang  mana akhir-akhir  ini  menjadi  kendala  di  masyarakat,    seperti  yang  pernah  ditulis    Renci  Gusri, tentang    “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tambak  Udang  Yang  Tidak  Berizin  di  Kota Pariaman”, dalam tulisannya Renci Gusri, membahas tentang kenapa masyarakat tidak dapat mengurus  izin  tambak  udang  di  Kota  Pariaman  padahal  tambak  udang  tersebut  usahanya sangat  produktif,  tetapi  seluruh  tambak  udang  tersebut  tidak  memiliki  izin  Usaha.  Setelah melaksanakan  penelitian    Renci    Gusri  mengemukaan  bahwa  tambak  tersebut  berada  di sempadan  pantai  yang  dilarang  untuk  pemanfaatannya  untuk  lokasi  berusaha  karena disinyalir dapat merusak kelestarian garis simpadan pantai, sementara aturan yang digunakan untuk penegakan hukum di daerah kurang sempurna. 8
Peraturan  pemerintah  yang  mengatur  perizinan  berbasis  resiko  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  5  tahun  2021  tentang  Penyelengaraan  Perizinan  Berbasis  Resiko. Peraturan  pemerintah  ini  dijadikan  dasar  normatif    untuk  menjelaskan  bagaimana  prosedur pembuatan  perizinan  berbasis  resiko,  yang  diakumulasikan  dengan  tata  cara  posedur  izin usaha  tambak  atau  perikanan  berbasis  resiko.  Resiko  sebagai  dasar  pemberian  izin  dapat dilalukan  kajian  terhadap  dugaan  resiko  berusaha  dari  objek  keilmuan  dan  peraturan  dan perundang-undangan yang mengaturnya selama ini.

## Penerapan Norma Perizinan Dalam Kegiatan  Berusaha
Perizinan merupakan salah satu bentuk layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tercapainya tujuan negara yang diinginkan,  dengan berkembang dan semakin banyaknya urusan pembangunan tiap sektoral di sebuah negara, maka keikutsertaan pemerintah di dalamnya-pun akan semakin aktif ditengah kehidupan masyarakatnya. 9
8 Renci Gusri, Penegakan Hukum Usaha Tambak Ikan Yang Tidak Berizin Di Kota Pariaman , Skripsi Fakultas Hukum Universiatas Andalas, 2021, pada bagian  Abstrak. Hlm iii.
9 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum , Edisi Revisi. Kencana,  Jakarta, 2005.  hlm. 136.
M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul  Pengantar Hukum Administrasi mengatakan bahwa  perizinan  merupakan  sebuah  bentuk  keputusan  dalam  ketentuan  larangan  dan  atau ketentuan  perintah.  Perizinan  adalah  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan bersifat  pengendalian  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan  kuota,  dan  izin  untuk  melakukan  suatu  usaha  yang  biasanya  harus  dimiliki  atau diperoleh  suatu  organisasi  perusahaan  atau  seseorang  sebelum  yang  bersangkutan  dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 10
Menurut  Bagir  Manan  izin  dalam  arti  luas  berarti  suatu  persetujuan  dari  penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 11 Sehubungan dengan pendapat Bagir Manan N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge disunting oleh Philipus M Hadjon membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut :
1. Dalam  arti  luas  Izin  adalah  salah  satu  instrumen  yang  paling  banyak  digunakan  dalam hukum  administrasi.  Pemerintah  menggunakan  izin  sebagai  sarana  yuridis  untuk mengemudikan  tingkah  laku  para  warga.  Izin  ialah  suatu  persetujuan  dari  penguasa berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  untuk  dalam  keadaan  tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.
2. Dalam  arti  sempit  Izin  adalah  pengikatan-pengikatan  pada  suatu  peraturan  izin  pada umumnya  didasarkan  pada  keinginan  pembuat  undang-undang  untuk  menghalangi keadaan-keadaan  yang  buruk.  Tujuannya  ialah  mengatur  tindakan-tindakan  yang  oleh pembuat  undang-undang  tidak  seluruhnya  dianggap  tercela,  namun  dimana  ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.
Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat  pengendalian  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Bentuk  perizinan  antara  lain:  pendaftaran,  rekomenadasi, sertifikasi,  penentuan  kuota  dan  izin  untuk  melakukan  sesuatu  usaha  yang  biasanya  harus memiliki  atau  diperoleh  suatu  organisasi  perusahaan  atau  seseorang  sebelum  yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.
Izin  ( vergunning )  berdasarkan  konsep  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  ialah  keputusan  pejabat pemerintahan  yang  berwenang  sebagai  wujud  persetujuan  atas  permohonan  warga masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Izin  dimaksudkan  oleh keinginan  pembuat  undang-undang  untuk  mencapai  suatu  tatanan  tertentu  atau  untuk menghalangi  keadaan-keadaan  yang  buruk,  namun  menginginkan  dapat  melakukan pengawasan sekedarnya.
Dalam  arti  sempit  konsep  perizinan  ialah  tindakan  dilarang,  terkecuali  diperkenankan dengan  tujuan  agar  dalam  ketentuan-ketentuan  yang  disangkutkan  dengan  perkenaan  dapat dengan  teliti  diberikan  batas-batas  tertentu  bagi  tiap  kasus. 12 Tujuannya  ialah  mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela.
Izin merupakan salah satu instrumen untuk dapat mengendalikan atau membatasi setiap hak  seseorang  untuk  mencapai  ketertiban,  hal  ini  sebagaimana  maksud  dari  pasal  28  J  ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap  orang  wajib  mentaati  hak  asasi  manusia  dalam  ketertiban  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Jadi  pemberian  izin  ini  bertujuan  untuk  dapat  mendata  kegiatan  dalam masyarakat  agar  tidak  mengurangi  ataupun  mengambil  hak  orang  lain  guna menyelenggarakan tata tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , 2017. hlm 168.
11 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara . Jakarta. 2006, hal 207-208
12 Philipus M. Hadjon. ed, Pengantar Hukum Perizinan ,  Yuridika,  1993, hlm 3
Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonkannya untuk melakukan  tindakan  tindakan  tertentu  yang  sebenarnya  dilarang  demi  memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan  oleh  aktifitas  tertentu,  melindungi  objek-objek  tertentu,  mengatur  distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan  yang demikian maka setiap  izin  pada  dasarnya  membatasi  kebebasan  individu.  Dengan  demikian  wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas. 13 Izin atau vergunning adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan  dispensasi  dengan  izin.  Dispensasi  beranjak  dari  ketentuan  yang  dasarnya “melarang”  suatu  perbuatan,  sebaliknya  “izin”  beranjak  dari  ketentuan  yang  pada  dasarnya tidak  melarang  suatu  perbuatan  tetapi  untuk  dapat  melakukannya  disyaratkan  prosedur tertentu harus dilalui. 14
Perizinan  Berusaha  adalah  legalitas  yang  diberikan  kepada  Pelaku  Usaha  untuk memulai  dan  menjalankan  usaha  dan/atau  kegiatannya.  Risiko  adalah  potensi  terjadinya cedera  atau  kerugian  dari  suatu  bahaya  atau  kombinasi  kemungkinan  dan  akibat  bahaya. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahayanya. 15 Melalui  UU  Cipta  kerja,    pemerintah  mengubah  pendekatan  dalam  sektor  perizinan  yang semula berbasis izin ( license based ) menjadi berbasis risiko ( risk based ).
Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 12,  Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko,  yang  meliputi:  pengaturan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  melalui  layanan  Sistem  OSS;  tata  cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko;  pendanaan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko;  penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan sanksi.
Dalam  pasal  2  Peraturan  Pemerintah  nomor    5  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  mengatakan,  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko meliputi : (a) Pengaturan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko;  (b)  Norma, Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko;  (c)erizinan  Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; (d) Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis  Risiko;  (e)  Evaluasi  dan  Reformasi  kebijakan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko;(f)  Pendanaan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko;  (g)  Penyelesaian  Permasalahan dan Hambatan PerizinanBerusaha Berbasis Risiko; dan (h)  Sanksi.
Dalam  pendahuluan  lampiran  III  Peraturan  Pemerintah  nomor  5  tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  juga  menjelaskan  bahwa  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  pada  dasarnya  mengubah  konsep  perizinan  yang  bersifat ex-ante (persyaratan  dipenuhi  dulu  di  awal)  dengan  konsep  peizinan ex-post (verifikasi  dilakukan setelahnya).  Konsep  ini  terutama  dapat  diterapkan  untuk  jenis  kegiatan  usaha  yang  berisiko rendah  atau  kegiatan  usaha  yang  telah  ditetapkan  standarnya.  Setelah  Pelaku  Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.
13 Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ,  Yogjakarta: Gadjah Mada University Press,  1998.
14 Atmosoedirjo, Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum , Ghalia Indonesia,  Jakarta,  1982,  hal 37
15 Pasal 1 angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021
Proses  verifikasi  atas  pemenuhan  standar  merupakan  bagian  dari  proses  Pengawasan, yang  merupakan  komponen  penting  dari  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  sebagaimana diatur pada pasal 12 di  Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen  pemerintah  dalam  mengendalikan  dan  melindungi  pelaksanaan  suatu  kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan. 16
Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  ditetapkan  berdasarkan  tingkat  Risiko  awal kegiatan  usaha  yang  diperoleh  dari  hasil  analisis  Risiko  setiap  kegiatan  usaha  dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Analisis Risiko kegiatan usaha  dilakukan  Pemerintah  Pusat  oleh  18  kementerian/lembaga  sesuai  kewenangan pembinaan  bidang  usaha  yang  selanjutnya  dilakukan  penetapan  jenis  perizinan  untuk  setiap bidang usaha. 17
Risiko  adalah  kemungkinan  terjadinya  kerusakan  atau  kerugian  dari  suatu  bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal  suatu  kegiatan  usaha  (initial  risk).  Aspek  Risiko  yang  diperhitungkan  meliputi: 18 (1) aspek  Keselamatan;  (2)  aspek  Kesehatan;  (3)  aspek  Lingkungan  (K2Ll);  (4)  aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya; dan (5) aspek lainnya.
Untuk aspek lainnya disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha dimaksud. Tingkat Risiko adalah  hasil  perkalian  nilai  bahaya  dengan  nilai  potensi  terjadinya  bahaya.  Tingkat  Risiko suatu  kegiatan  usaha  ditetapkan  dengan  menerapkan  konsep  Risiko  maksimum  (maximum Risk)  atas  seluruh  kriteria  yang  digunakan  dalam  proses  analisis  Risiko,  sehingga  tidak  ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk  setiap  kegiatan  usaha  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  tingkat  Risiko  utama,  yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.
Penetapan jenis  Perizinan Berusaha selanjutnya  ditentukan berdasarkan tingkat  Risiko suatu  kegiatan  usaha.  Untuk  usaha  dengan  tingkat  Risiko  rendah,  Pelaku  Usaha  cukup melakukan  pendaftaran  di  Sistem  OSS  untuk  mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB). Untuk  tingkat  Risiko  menengah  maka  perizinan  berusahanya  adalah  NIB  dan  Sertifikat Standar,  sedangkan  untuk  kegiatan  usaha  dengan  Risiko  tinggi,  maka  Perizinan  Berusaha adalah  NIB  dan  Izin.  Untuk  melengkapi  Izin  khususnya  pada  kegiatan  usaha  tertentu  dan dengan  tingkat  Risiko  tinggi  dimungkinkan  pula  Perizinan  Berusaha  ditambahkan  dengan Sertifikat Standar.
Dalam  negara  kesatuan,  pemerintah  daerah  sesuai  Pasal  18  ayat  (1)  UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi    atas  kabupaten  dan  kota  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  mempunyai pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  undangundang.  Urusan  Pemerintahan  adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh  kementerian  negara  dan  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  untuk  melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  sebagaimana  telah  diamanatkan  secara  jelas  di dalam  UUD  1945,  ditujukan  untuk  menata  sistem  pemerintahan  daerah  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memberikan keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  kewenangan  pemerintahan  ditingkat daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, dimaksud telah ditetapkan Undang- Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  dalam  perjalanan  sejarahnya  telah  mengalami beberapa kali perubahan.
16 Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  tahun  2021  tenteng  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko, lampiran III.
17 Ibid
18 Ibid, hal.2
Kemudian  pada  Pasal  18  ayat  (2)  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia, pemerintah  daerah  mempunyai  wewenang  otonomi  dan  tugas  pembantuan,  salah  satunya adalah mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  23/2014), dalam  pelaksanaan  pemberian  izin  oleh  pemerintah  dapat  dipandang  sebagai  wujud  dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  sebesar-besarnya  dan  meningkatkan perekenomian  negara  sebanyak-banyaknya,  sehingga  bangsa  Indonesia  dapat  sejajar  dengan negara-negara lain.

## Kewenangan Pejabat Pembuatan Perizinan
Dalam  melaksanakan  dan  menegakkan  ketentuan  hukum  positif  diperlukan wewenang,  tanpa  wewenang  tidak  dapat  dibuat  keputusan  yuridis  yang  bersifat  konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah  dalam  bidang  izin  itu  bersifat diskresionare  power atau  berupa  kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif  sendiri  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  izin,  misalnya  pertimbangan  tentang:(1) Kondisi-kondisi  apa  yang  memungkinkan  suatu  izin  dapat  diberikan  kepada  pemohon;  (2) Bagaimana  mempertimbangkan  kondisi-kondisi  tersebut;  (3)  Konsekuensi  yuridis  yang mungkin  timbul  akibat  pemberian  izin  atau  penolakan  izin  dikaitkan  dengan  pembatasan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  (4)  Prosedur  apa  yang  harus  diikuti  atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.
Wewenang  sebagai  salah  satu  asas  keabsahan  bagi  pemerintah  dalam  melakukan tindakan  pemerintah  merupakan  konsep  inti  dalam  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum Administrasi  sebagai  hukum  publik.  Wewenang  lazimnya  dideskripsikan  sebagai  kekuatan hukum/rechtsmacht,  sehingga  wewenang  senantiasa  berkaitan  dengan  kekuasaan  negara. Wewenang sekurang-kurangnya terdiri  atas 3 komponen,  yaitu:  pengaruh, dasar hukum  dan konformitas hukum. 19
Komponen pengaruh berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan  perilaku  subyek  hukum.  Dalam  pelaksanaan  wewenang  untuk  menetapkan digunakan  sebagai  sarana  mempengaruhi  masyarakat  untuk  menjalankan  cara-cara  yang ditetapkan pemerintah agar mencapai tujuan tertentu berupa pengendalian  terhadap aktivitas seseorang. 20 merujuk  pada asas  legalitas berarti wewenang tersebut  haruslah memiliki dasar hukum yang jelas, maka dari itu setiap kewenangan untuk memberikan sebuah izin haruslah memiliki Undang-undang yang mengaturnya.
Beragam  organ  pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat  maupun    tingkat  daerah,          mulai dari  administrasi  negara  tertinggi  (presiden)  sampai  dengan  administrasi  Negara  terendah (lurah),  berwenang  memberikan  izin.  Itu  berarti  bahwa  izin  hanya  boleh  dikeluarkan  oleh organ pemerintahan. 21 Sebenarnya dasar pemberian izin untuk perorangan atau badan hukum swasta  adalah  timbul  strategi  dan  teknik  yang  dipergunakan  oleh  pemerintah  untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  apapun  yang  hendak  diatur  atau  dikendalikan  oleh pemerintah. 22 sehingga  dapat  diartikan  bahwa  pemerintah  ikut  andil  atau  campur  tangan dalam proses jalannya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.
19 M.  P.,  Hadjon.  1992. Pengatar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Cetakan  ke-8,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
20 Ibid
21 Vica  J.  E.Saija, Wewenang  Pemerintah  Daerah  Dalam  Memberikan  Perizinan  Liingkungan  Hidup (2014) Jurnal Sasi Vol.20
22 Prajudi Atmosudirdjo, , Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, 1994, Jakarta. hlm 96
Hakikat  dan  kepastian  hukum  dalam  menentukan  adanya  inisiatif  suatu  pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. Tentunya pelaksanaan tersebut terdapat suatu akibat yang secara makna mengarah pada suatu kepastian hukum.  Dengan  demikian  bahwa  tindakan  kebebasan  pemerintah  tersebut  sangat dimungkinkan oleh hukum dan memenuhi unsur dari diskresi pemerintah atau ermessen. 23
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  merupakan salah  satu  perangkat  pemerintah  daerah  di  provinsi  dan  juga  kabupaten  atau  kota  yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP  sebagai  instansi khusus  yang bertugas  memberikan  pelayanan  mengenai  perizinan  yang  langsung  bersinggungan  kepada masyarakat  pada  dasarnya  dapat  dikatakan  sebagai    inovasi  manajemen  pemerintah  daerah, yang  diharapkan  mampu  memberikan      pelayanan  publik  yang  berkualitas  sesuai  dengan tuntutan  serta  harapan  ditengah-tengah  masyarakat.  Hal  tersebut  juga  membuktikan  adanya konsistensi  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah  untuk  dapat  meningkatkan  pelayanan perizinan yang ada di masyarakat.

## Pelaksananan  Penanaman  Modal  dan  Perizinan    di  Indonesia  dan  Sebelum Kemerdekaan RI
Pelaksananan Penanaman Modal dan Perizinan di Indonesia dari kajian Sejarah Hukum berkaitan dengan perkembangan paradikma di rinci sebagi berikut;
1. Pada masa Kolonial Belanda
Pengaturan  perizinan  dan  penanaman  modal  di  Indonesia  tak  lepas  dari  sejarah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  karena  sejarah  keberadaan    Pemerintahan  Hindia Belanda menjadi tonggak sejarah diperkenankan sistem hukum tertulis nusantara atau di Indonesia kemudian hari,  maka tilasan sejarah tersebut disajikan sebagai berikut;  Pasca Perang  Diponegoro  (25  Juli  1825-  9  Februari  1830)  dan  Perang  Paderi  di  Sumetera (1821-1838),  Pemerintah  Kolonial  Kerajaan  Belanda  aktif  di  Hindia  Belanda.  Hal  ini dibuktikan dengan  didirikan benteng/ kota Fort de Kock 24 dan Fort vander Capplen atau sekarang  diberi  nama  Bukitinggi  dan  Batusangkar.  Kota  ini  didirikan  untuk  menumpas perlawanan Paderi di Ranah Minang pada masa lalu oleh Pemerintah Kolonial Kerajaan Belanda.
Kemudian  Pemerintah Belanda juga mengizinkan berlakunya Burgelijk Wet Boek/ BW atau  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPrdt)  dan Wetbook  van Koophandel/ WvK atau Kitab Undnag-undang Hukum Dagang di Hindia Belanda tanggal 30 April  tahun 1847 kepada Golongan Bangsa Eropa di Hindia Belanda diberlakukan 1 Mei 1848.
Pada  tahun 1870, diberlakukan Agrarische Wet oleh Menteri Jajahan Engelbertus de Waal,  kemudian mengesahkan untuk diterapkan di Hindia Belanda. 25 Yang bertujuan melegalkan hak atas tanah di  Nusantara  dipergunakan untuk  kebutuhan investasi asing. Berkaitan dengan izin kegiatan usaha diberlakukan surat izin gangguan atau biasa disebut dengan HO ( Hinder Ordonnantie ) adalah surat  yang menyatakan tidak adanya keberatan dan  gangguan  atas  lokasi  usaha  yang  dijalankan.  Sejatinya,  HO  yang  ditetapkan melalui Undang-undang  Gangguan ( Hinder  Ordonnantie  Staatsblad Tahun  1926 Nomor  226)  adalah  aturan  warisan  zaman  kolonial  Belanda.  HO  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  sekitar  atas  berdirinya  suatu  tempat  usaha  dari  kemungkinan timbulnya  bahaya  kerugian  maupun  gangguan.  Untuk  pengusaha,  manfaat  HO  adalah memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai
23 Bega Ragawino, Hukum Administrasi Negara (Universitas Padjadjaran 2006). hlm 42.
24 http://p2k.unkris.ac.id/eng/1-3065-2962/Fort-De-Kock-Fortress_40545_unkris_p2k-unkris.html
25 Baca  selengkapnya  di  artikel  "Sejarah  Undang-Undang  Agraria  1870:  Latar  Belakang,  Tujuan, Dampak", https://tirto.id/gaYo
dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat, HO adalah sebuah perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat  yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan. 26
Pada  tahun  1905  diterbitkan Localen-Raden  Ordonantie ,  Stb  1905/191  Tahun 1905 27 yang  antara  lain  berisi  pemberian  wewenang  pada  pemerintahan  kota  untuk menentukan prasyarat persoalan pembangunan kota, aturan ini dibuat  karena mengalami beberapa  persoalan  mengenai  pembentukan  kota,  pada  akhirnya  pemerintah  Hindia Belanda menyadari perlunya perencanaan kota yang menyeluruh. Hal inilah yang memicu dimulainya pengembangan perencanaan kota di Indonesia, meskipun pada saat itu belum ada peraturan pemerintah yang seragam.
Peraturan  pembangunan  kota  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  usaha-usaha  Thomas Karsten,  yang  dalam  kegiatannya  dari  tahun  1902  sampai  dengan  1940  telah menghasilkan  dasar-dasar  yang  kokoh  bagi  perkembangan  peraturan  pembangunan  kota yang  menyeluruh,  antara  lain  untuk  penyusunan  rencana  umum,  rencana  detail,  dan peraturan  bangunan.  Laporan  Thomas  Karsten  mengenai  pembangunan  kota  Hindia Belanda  yang  diajukan  pada  Kongres  Desentralisasi  pada  tahun  1920  tidak  hanya berisikan  konsep  dasar  pembangunan  kota  dan  peran  pemerintah  kota,  tetapi  juga merupakan  petunjuk  praktis  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  penyusunan berbagai jenis rencana. Peraturan yang penting bagi perencanaan kota yang disahkan pada tahun  1926  adalah Bijblad, di  mana  peraturan  ini  yang  menjadi  dasar  kegiatan perencanaan kota sebelum perang kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1933, Kongres  Desentralisasi  di  Indonesia  meminta  pemerintahan  Hindia  Belanda  untuk memusatkan persiapan peraturan perencanaan kota tingkat pusat. 28
Berdasarkan  sejarah  tersebut  kita  dapat  melihat  awal  paradikma  pembangunan Hukum Ekonomi, investasi dan penataan ruang  di negari jajahan Hindia Belanda. Dalam hal ini Pemerintah Hinda Belanda telah melaksanakan pembangunan peraturan-peraturan sebagai sumber hukum /subtansi hukum dan membentuk aparatur hukum.
2. Pada masa tahun 1950 (Nasionalisasi Perusahaaan di Indonesia) Pada  tahun  1958  dengan  lembaran  Negara  162  tahun  1958,  diundangkan  Undang Undang  Nomor  86  tahun  1958  tentang  Nasionalisasi  Perusahaan-Perusahaan  Milik Belanda.  Undang-undang  ini  merupakan  upaya  nasionalisasi  perusahan-perusahaan Belanda/  asing  yang  berdiri  di  Indonesia  pada  masa  Pemerintahan  Kolonial  Kerajaan Belanda,  sampai  Indonesia  merdeka.  Dasar  pembentukan    Undang-undang  ini  adalah Pasal-pasal  27  jo,  38,  39,  89  dan  98  Undang-undang  Dasar  Sementara  Republik Indonesia.
Undang-undang ini mencabut Ketentuan-ketentuan tersebut dalam “ Onteigeningsordonnantie (Staatsblad  1920  No.  574)“,    untuk  nasionalisasi  ini  tidak berlaku. Onteigeningsordonnantie (Staatsblad  1920  No.  574)  adalah  berkaitan  dengan pencabutan hak atas tanah di Indonesia.  Kemudian azas nasional mewarnai pembentukan Hukum  Nasional    dibidang  investasi  di  Indonesia  berkaitan  dengan  Agraria  dan pemanfaatan tanah, serta Hukum Perusahaan Indonesia
3. Perizinan Era Undang-undang  PMA dan PMDN Pada  tanggal  10  Januari      1967  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Pakyat Gotong  Royong  (DPRGR),  Presiden  Indonesia  mengundangkan  Undang-undang  Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal  Asing,  Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah    penanaman  modal  di  Indonesia.  Pembentukan  Perundang-undangan  ini  didasari
26 Lihat :  https://www.easybiz.id/jangan-mengabaikan-izin-gangguan-ho-kalau-mau-bisnis-anda-lancar/
27 Daud  Silalahi, Hukum  Lingkungan:  Dalam Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia ,  Edisi  Revisi, Alumni, Bandung, 2001. hlm. 78‐79.
28 Rinaldi Mirsa, Elemen Tata Ruang Kota : Graha Ilmu, 2012, hlm. 3‐5
Ketetapan  Majelis    Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Republik  Nomor  XXIII/ MPRS/1966  tentang  Pembaharuan    Kebijakan  Landasan  Ekonomi,  Keuangan  dan Pembangunan.  Dalam  hal  ini  juga  berdasarkan  Nota  I  MPRS/1966  tentang  Politik  Luar Negeri Berdasarkan Pancasila. 29
Pada  bagian  menimbang  huruf  c,  d,  e,  Undang-undang  Nomor    1  tahun  1967 tentang Penanaman Modal Asing menjelaskan mengembangkan penanaman modal asing di  Indonesia  di  dasari    sebagai  berikut:  Huruf  c.  menyatakan    “bahwa  pembangunan ekonomi  berarti  pengolahan  kekuatan  ekonomi  potensiil  menjadi  kekuatan  ekonomi  riil melalui  penanaman  modal,  penggunaan  tekhnologi,  penambahan  pengetahuan, peningkatan  ketrampilan,  penambahan  kemampuan  berorganisasi  dan  managemen”, kemudian;  Huruf  d.  menyatakan  “bahwa  penanggulangan  kemerosotan  ekonomi  serta pembangunan  lebih  lanjut  dari  potensi  ekonomi  harus  didasarkan  kepada  kemampuan serta  kesanggupan  rakyat  Indonesia  sendiri”,  kemudian;  Huruf  e.  menyatakan  bahwa “dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak  boleh  menimbulkan  keseganan  untuk  memanfaatkan  potensi-potensi  modal, tekhnologi  dan  skiil  yang  tersedia  dari  luar  negeri,  selama  segala  sesuatu  benar-benar diabdikan  kepada  kepentingan  ekonomi  rakyat  tanpa  mengakibatkan  ketergantungan terhadap luar negeri”.
Dari kemauan pemerintah Indonesia waktu itu jelas ingin mengerakkan penanaman modal di Indonesia, sehingga penamaman  modal asing  marak di Indonesia.
Pada  tahun  1968,  diundangkan  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1968  tentang Penanaman  Modal  Dalam  Negari  oleh  Presiden  Republik  Indonesia    bersama  Dewan Perwakilan  Pakyat  Gotong  Royong(DPRGR),  yang  mana  undang-undang  ini  adalah bentuk  pengecualian  dari    Undang-undang  Nomor    1  tahun  1967  tentang  Penanaman Modal Asing,  dalam hal ini dapat dilihat dari pasal 1 ayat (1) berbunyi  sebagai berikut: “Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Modal Dalam Negeri ialah: Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki  oleh  Negara  maupun  swasta  nasional  atau  swasta  asing  yang  berdomisili  di Indonesia,  yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.”
Dengan  keberadaan    Undang-undang  ini  marak  kegiatan  perizinan  di  Indonesia dalam rangka investasi.
4. Perizinan Era Undang-undang Penanaman Modal Pada  tahun  2007  diundangkan  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  undang-undang  ini  menindak  lanjuti  Ketetapan    MPR  Nomor  XVI/ MPR/  1998  tentang  Politik  Ekonomi  dalam  rangka  Demokrasi  Ekonomi,  Kebijakan Penanaman  Modal  selayaknya    selalu  mendasari  ekonomi  kerakyatan  yang  melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Pada  huruf  e,  konsideran  menimbang  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2007 tentang    Penanaman  Modal  menyatakan    bahwa  Undang-undang  Nomor    1  tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1968  tentang Penanaman  Modal  Dalam  Negari  serta  Undang-undang  Nomor  12  tahun  1970  tentang Perubahan    dan  Tambahan    Undang-undang  Nomor  6  tahun  1968  tentang  Penanaman Modal Dalam Negari, dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan    percepatan  perkembangan  perkonomian  dan  pembangunan  hukum  nasional khusunya dibidang penanaman modal.
5. Perizinan Pasca Undang-undang Cipta Kerja.
29 Lihat bagian Mengingat, Konsideran UU nomor 1 tahun 1967
Pasca  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  pembentukan undang  undang  ini  pada  konsideran  menimbang  huruf  (c)  menyatakan      bahwa  untuk mendukung    cipta  kerja  diperlukan    penyesuaian    berbagai  aspek    pengaturan    yang berkaitan    dengan  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan    koperasi  dan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah,  peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja, kemudian  pada  huruf  (d)  menyatakan  bahwa    pengaturan    yang  berkaitan  dengan kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  uasha  mikro,  kecil  dan menengah,  peningkatan  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-undang Sektor saat  ini  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum  untuk  untuk  percepatan    cipta  kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.
Point  penting   yang diatur pasal 2,   Peraturan Pemerintah  5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah; (a) Analisis Resiko Kegiatan Usaha; (b) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria  (NSPK);(c) Sistem OSS; (d) Tatacara Pengawasan;  (e)  Evaluasi  dan  Reformasi  Kebijakan;  (f)  Pendanaan;  (g)  Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan; (h) Sanksi.
Prinsip  Penyederhanaan  Perizinan  Berusaha 30 ditindak  lanjuti  dengan  kemudahan perizinan berusaha; dengan prinsip Pasti, Mudah, Cepat.
1. Pasti yaitu:
a. Jenis dan bentuk Izin Sudah Pasti sesuai Kegiatan Usaha KBLI
b. Persyaratan dan standar Sudah Pasti sesuai yang ditentukan, tidak dapat ditambahkan
c. Waktu  Penyelesaian  Sudah  pasti    sesuai  jenis  perizinan;  dapat  dipercepat  dan perizinan    akan  terbit  otomatis  apabila  tidak  disaelesaikan  pemrintah  sesuai  waktu ditetapkan.
d. Lokasi kegiatan Sudah Pasti, OSS berbasis RDTR/ RTRW digital  yang dapat diakses pelaku usaha.
e. Pemanfaatan Kawasan Hutan  dan Kawasan Pesisir  dan laut Sudah Pasti: karena Peta Tata Ruang terintegrasi bertahap ke OSS.
f. Bentuk  dan  mekanisme  pengawasan  Sudah  Pasti  karena  Pengawasan  Berbasis Pembinaan pemenuhan standar.
2. Mudah yaitu:
a. Proses  Pengajuan  sampai  terbit  Sangat  Mudah  melalui  sistem  Elekronik;  New  OSS yang lebih Friendly
b. Sangat  mudah    mendapatkan  data/  informasi  yang  diperlukan  pelaku  usaha;  OSS terhubung/ terintegrtasi dengan seluruh  instansi pemerintah.
c. Sangat mudah melacak  proses perizinan; Fitur Tracking dan Tracking OSS.
d. Sangat mudah mendapatkan layanan; disediakan layanan  berbantuan samapi tingkat kecamatan
e. Sangat mudah  untuk membangun; Standar bagunan umum sudah tersedia di OSS.
3. Cepat yaitu;
a. Sangat  cepat  mendapatkan    perizinan  untuk  kegiatan  resiko  rendah  menengah;  OSS sudah    mengklarifikasi    perizinan  sesuai    dengan  resiko  (resiko  rendah  dan  resiko menengah rendah langsung  dapat perizinan dengan komitmen pemenuhan standar)
b. Sangat  cepat  mendapatkan    standart  kegiatan  usaha:  OSS  memberikan  standart  dsan panduan Pemenuhan standar
Perizinan  Berusaha  Berbasis    Resiko    pada  masing  sector  meliputi  pengaturan  ;  (1) Kode  KBLI/  KBLI,  judul  KBLI,  ruang  lingkup  kegiatan,  parameter  resiko,  tingkat  resiko, perizinan  berusaha,  jangka  waktu,  masa  berlaku,  dan  kewenangan    Perizinan  Berusaha;  (2) Persyaratan dan/ atau  kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (3) Pedoman perizinan
30 Ibid, hlm 5
Berusaha  Berbasis  Resiko;  (4)  Standar  kegiatan  usaha    dan/  atau  standart  produk  (termuat dalam lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021).
Kementrian/  lembaga  pemerintah  propinsi,  pemerintah  kabupaten  kota,  administrator KEK  dan  badan  Pengusahaan  KPBPB  dilarang  menerbitkan    Perizinan  Berusaha  diluar perizinan berusaha yang diatur PP Nomor 5 tahun 2021.
Pembinaan  dan    Pengawasan  oleh  Mentri/  Kepala  Lembaga,  Gubernur, Bupati/walikota,  Administrator  KEK,  Atau  Kepala  Badan  Pengusahaan    KPBPB  sesuai kewenangan masing-masing.
Sektor  kegiatan  usaha  yaitu  ;  (1)  Kelautan  dan  Perikanan;  (2)  Pertanian;  (3) Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan;  (4)  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (5) Ketenaganukliran; (5) Perindustrian; (6) Perdagangan; (7) Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat;  (8)  Transportasi;  (9)  Kesehatan,  Obat,  dan  Makanan;  (10)  Pendidikan    dan kebudayaan;  (11)  Pariwisata;  (12)  Keagamaaan;  (13)  Pos,  Telekomunikasi,  Penyiaran,  dan Sistem Transaksi Elektronik; (14) Pertahanan dan Keamanan; (15) Ketenagakerjaaan.
Menurut  Bapak  Fero,  Prinsip  Perizinan  Berbasis  Resiko  /  OSS-  RBA  adalah  prinsip penyederhanaan dan kemudahan perizinan, tatapi pengawasan diperketat. Hal ini bersamaan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah  yaitu dengan mengubah srtuktur birokrasi  sampai level  2  essalon sedangkan  selebihnya  hanya  jabatan  fungsional.  Jabatan fungsional ini yang diberi tugas pelayanan perizinan dan pengawasaan
Tabel 1. Perizinan Di Kota Padang 2019-2020 Tahun UKM kurang dari 1 Milayar Rupiah 2019 1908 2020 3554 Sumber Data: DPMPTSP Kota Padang.
Dari  data  tersebut  dapat  dipastikan  masyarakat  tidak    terkendala  dalam  mengurus perizinan berusaha, terutama UKM  ymg modalnya kurang dari 1 Miliayar, ada peningkatan 80 %, dengan dilaksanakan aplikasi Saporancak maupun OSS versi 1, masyarakat dan dunia usaha  tidak  terkendala  dalam  pengurusan  perizinnannya  dengan  sistem  elektronik  yang terintegrasi.
Upaya ini juga dikarenakan pihak DPMPTSP Kota Padang memberikan jasa Pelayanan Perizinan  berusaha  dengan  Nomor  Kontak  085805514773,  Pelayanan  ini  akan  memandu masyarakat untuk melengkapi syarat-syarat dan kendala pengunaan sistem OSS. Banyaknya masyarakat  yang  mengurus  izin  juga  didorong  kebutuhan    perkreditan  dengan    program pemerintah  tentang  kredit  pada  Usaha  Kecil  Mikro  yang  dikucurkan  Pemerintah  Pusat, sekarang    sekitar  245  Triliun  Rupiah  dari  Pengumuman  Menteri  Koordinator  Ekonomi Herlambang Hartarto, bulan  September 2021.

## KESIMPULAN
Metode Penyederhanaan perizinan dan Prinsip Perizinan Berbasis Resiko, dilaksanakan Pemerintah dengan membuat Undang-undang Cipta Kerja dan  Peraturan Pemerintah Nomor 5  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  dan  di  daerah dengan  PP  No.  6/2021,  dengan  mengunakan  aplikasi OSS  RBA ,  metode  ini  dilaksanakan dengan  sistem penyederhanaan  perizinan  dengan  menetapkan  pernyederhanaan  procedural yaitu  syarat  dasar  perizinan,  penyederhanaan  birokrasi  di  pemerintahan  dengan penyelengaraan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  yaitu      sistem  terintegrasi  dan norma,  standar    perizinan.  Dalam  hal  ini  disamping  mengunakan  logika  hukum  procedural juga mengunakan logika berbasis elektronik, terutama dalam penerbitan perizinan. Sehingga perizinan  itu  memperoleh  kepastian  hukum,  berkelanjutan    dan  dapat  dijalankan/ dikomerisialisasikan (bernilai ekonomis).
Pelaksanaan  Perizinan  Berusaha  Perikanan  dan  Tambak,  pasca  UU  Cipta  Kerja  telah disederhanakan  dan  mengunakan  Prinsip  Perizinan  Berusaha  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor    5  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Resiko  dengan  Penyelengaraan  Sistem OSS-RBA yang  terintegrasi  elektronik.  Sebelumnya Perizinan  ini  ada  yang  diberikan  secara  manual,  dengan  tujuan  efektitas  dan  tepat  sasaran walaupun  ada  kendala  dan  kelamahan  pemberian  izin  berusaha  seperti  ini.  Dalam  hal penyederhanaan  perizinan  telah  dilakukan  pemerintah  bersamaan  dengan  upaya  pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektonik

## REFERENSI
Anton  Rosari  (2021),  makala  judul; Pelayanan  Publik  di  Era  Digital .  disampaikan  dalam Nasional  Video  Confrence  ALSA  LC  UNAND,  berjudul  “Tranformasi    Digital Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan  Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum tanggal 7 April 2021. powerpoint.
Fred N Kerlinger , Azas-azas Penelitian Behavior , Gajah Mada University Perss, Yogyakarta, 1990
Morris  L.Cohen  and  Kent  c.  Olson ,    Legal  Research  in  a  Nutshell , ST  Paul,  Minn,  West Publishing co, 1992
Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum , PT Grafindo Persada, Jakarta,  2012
Soerjono Soekoamto dan Sri Mamudi Penelitian Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
Thomas  R  Dye,  2008, Understanding  Public  Policy ,  Eleventh  Edition,  Pearson  Education Inc.  New Jersey 07458,
Wayne  Parsons,  2005, Public  Polycy,  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan , Prenada Media,  Jakarta,.
Renci Gusri, Penegakan Hukum Usaha Tambak Ikan Yang Tidak Berizin Di Kota Pariaman , Skripsi Fakultas Hukum Universiatas Andalas, 2021.
NN. Bidang Usahanya pada Omnibushlaw Cipta Lapangan Kerja, Tanggal 21 Januari 2020, Sumber https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-poin-poin-penyederhanaan- perizinan-berusaha-dan-bidang-usahanya-pada-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja/
NN. Penyederhanaan  Izin  Usaha  Masih  Sulit  Diterapkan  ,  Ini  sebabnya. Sumber https://hukumonline.com/baca/berita/it5ae029d16c9/penyederhanaan-izin-usaha-masih- sulit-diterapkan-  , tanggal 25  April 2018.
Muhammad Idris, Masih Bingung Apa Itu Omnibus
Law?, https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu- omnibus-law .M  Ambari, Penyederhanaan  Peraturan  Pengelolaan  Laut  dalam Omnibus Law, Salah Kaprah? Tanggal di 20 May 2020, Sumber https://www.mongabay.co.id/2020/05/20/penyederhanaan-peraturan-pengelolaan-laut- dalam-omnibus-law-salah-kaprah/
NN,    Sumber https://www.antaranews.com/berita/2107530/skk-migas-hulu-migas-butuh- penyederhanaan-percepatan-perizinan Minggu, 18 April 2021 14:53 WIB