Volume 6 Nomor 2 (2024)   1354 – 1363   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6396

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah
Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah

## Muhammad Yahya. S
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yahya.kocan88@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  whether  the  public  participates  in  the formation of the New Autonomous Region Law in Papua and whether the formation of the New Autonomous Region Law in Papua complies with the legislative process and principles of law formation  in  Islam.  The  research  uses  library  research  method  with  a  normative  juridical approach. The results show that the formation of the New Autonomous Region in Papua has not involved the participation of the Papua community in formulating and drafting the Papua NAR Law, and that the formation of the Papua NAR Law from a siyasah dusturiyah perspective does not meet the principles of consultation, freedom of expression, and jalb al-masalih wa dar al- mafasid (taking good and rejecting evil).
Keywords: community participation; the formation of DOB Papua; Siyasah Dusturtiah

## ABSTRAK
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  partisipasi masyarakat ikut serta dalam pembentukan Undang-undang pemekaran daerah Otonomi Baru Papua dan apakah pembentukan Undang-undang Otonomi Baru Papua sesuai dengan proses legislasi  dan  prinsip-prinsip  pembentukan  undang-undang  dalam  Islam,  di  mana  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  kepustakaan (library  research) dengan  pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua  belum  memenuhi  adanya  partisipasi  masyarakat  Papua  untuk  terlibat  dalam perumusan dan penyusunan Undang-undang DOB Papua, dan bahwa pembentukan Undang- undang  DOB  Papua  dalam  pandangan siyasah  dusturiyah tidak  memenuhi  prinsip-prinsip musyawarah,  kebebasan  menyatakan  pendapat  dan jalb  al-masalih  wa  dar  al-mafasid (mengambil kebaikan dan menolak keburukan).
Kata kunci: partisipasi masyarakat; pembentukan Dob Papua; Siyasah Dusturiyah

## PENDAHULUAN
Pemekaran dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki regulasi yang  cukup  kuat.  Secara  yuridis,  landasan  yang  memuat  persoalan  pembentukan daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang  lebih  kecil.  Kemudian  dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  memberi  peluang  pembentukan  daerah  dalam  suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi  daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik,  jumlah  penduduk,  luas  daerah,  dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1354 – 1363   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6396
Berkaitan  dengan  hal  ini,  pada  tanggal  30  Juni  2022  DPRI  mengesah  3 Undang-undang  provinsi  baru  Papua,  yaitu  Undang-undang  No.  14  Tahun  2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang  Pembentukan  Provinsi  Papua  Tengah,  dan  Undang-undang  No.  16  Tahun 2022  tentang  Pembentukan  Provinsi  Papua  Pegunungan.  DPR  dan  Pemerintah berpendapat  terhadap  urgensi  pembentukan  ketiga  provinsi  baru  di  Papua,  yaitu alternatif  percepatan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  wilayah  tiap-tiap  calon provinsi,  pembangunan  dapat  lebih  terfokus  dengan  rentang  kendali  lebih  dekat, upaya  menciptakan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  memperkuat  eksistensi serta  peran  wilayah  adat  dan  budaya  sebagai  modal  sosial,  memperhatikan  luas wilayah  setiap  calon  provinsi  dibanding  dengan  tingkat  pelayanan  belum  optimal sehingga  masih  terjadi  kesenjangan  dan  ketimpangan  pembangunan,  serta keberadaan daerah otonom baru untuk menjawab tentang pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Amirullah, 2022).
Namun,  pemekaran  Daerah  Otonomi  Baru  Papua  menuai  permasalahan hingga  berujung  dilakukannya judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Permohonan  tersebut  dilakukan  oleh  E.  Ramos  Patage  dengan  nomor  registrasi perkara 92/PUU-XX/2022. Kerugian pemohon yaitu; Pertama, Undang-undang a qua dianggap  tidak  mencerminkan  adanya  transparansi,  tidak  aspiratif  dan  tidak dilaksanakan  secara  adil  dan  bertanggung  jawab. Kedua, pembentukan  undang- undang tersebut tidak sesuai dengan cara dan prosedur yang diatur di dalam Undang- undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sehingga  dianggap  cacat  formil  dan  cacat  prosedural. Ketiga, pembentukan a  quo dianggap  tidak  mewadahi  prinsip  otonomi  khusus  yang  diberikan  kepada  Papua karena  pemekaran  wilayah  dilakukan  secara  sentralistik  dengan  dominasi pemerintah pusat yang besar sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat Papua tidak dilibatkan secara penuh (Maisari, 2022).
Selanjutnya,  pembahasan  ketiga  RUU  DOB  Papua  dilakukan  secara  cepat selama  10  hari.  Pembahasan  RUU  diawali  pada  Selasa  21  Juni  dan  mendapatkan persetujuan tingkat pertama pada Selasa 28 Juni. Kemudian draf akhir ketiga RUU disahkan  menjadi  undang-undang  pada  Rapat  Paripurna  DPR  pada  Kamis  30  Juni. Dengan  demikian,  pembahasan  ketiga  RUU  hanya  dilakukan  selama  delapan  hari untuk  kemudian  disahkan  menjadi  undang-undang  pada  hari  kesepuluh.  Menurut Feri  Amsari  Direktur  Pusat  Studi  Konstitusi  Universitas  Andalas  menilai  DPR  dan pemerintah tidak mendengarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembentukan  terkait  dengan  pembentukan  undang-undang  yang  harus  memenuhi prinsip partisipasi bermakna (Iqbal Basyari, 2022).
Berbagai perbedaan reaksi terkait pembentukan DOB menunjukkan bahwa proses  legislasi  tidak  akan  terlepas  dari  berbagai  pro  dan  kontra.  Meskipun  hal tersebut dianggap biasa sebab tidak mungkin pengambilan keputusan dapat diambil secara  persetujuan  penuh,  akan  tetapi  reaksi  penolakan  masyarakat  tidak  boleh diabaikan  begitu  saja.  Hal  ini  dikarenakan  praktik  pembentukan  undang-undang terkadang belum mengakomodir kebutuhan dan kehendak rakyat sehingga berujung kepada judicial review view yang tentu penyebabnya isi undang-undang tidak akan
pernah  sempurna  dalam  mengatur  dinamika  perkembangan  masyarakat  (Maisari, 2022).
Berdasarkan, Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  yang  menjelaskan, Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  mencakup  tahapan  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan pengundangan.
Dalam kaitan pembuatan peraturan perundang-undangan juga dikenal dalam sistem ketatanegaraan Islam, yaitu siyasah dusturiyah. Secara fokus keilmuan, siyasah dusturiyah masuk  dalam  kajian fiqh  siyasah yang  membahas  masalah  perundang- undangan  negara  mulai  dari  konsep  konstitusi,  legislasi,  lembaga  demokrasi,  dan syura  yang  merupakan  pilar  penting  dalam  sistem  perundang-undangan (Muhammad Iqbal, 2014). Menurut A.H. Djazuli, siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Objek siyasah dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari  Al-Qur’an,  Hadis,  kebijakan  pemimpin,  ijtihad  ulama,  dan  adat  kebiasan  suatu negara,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dengan  prinsip-prinsip  agama  yang merupakan perwujudan dari realisasi kemaslahatan demi memenuhi kebutuhannya (H.A. Djazuli, 2018).
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  atau  disebut  juga kekuasaan legislasi, dalam fiqh siyasah disebut al-sulthah al-tasyri’iyah yang dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh Ahlul halli wal Aqdi digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan  legislatif al-sulthah  al-tasyri’iyah berarti  kekuasaan  atau  kewenangan pemerintahan Islam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh  masyarakat  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  diturunkan  Allah  SWT  dalam syariat Islam (Muhammad Iqbal, 2014).
Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perlu ditelaah; Pertama, bagaimana  pandangan siyasah  dusturiyah dalam  pembentukan Undang-undang  pemekaran  Daerah  Otonomi  Baru  Papua? Kedua, apakah pembentukan  Undang-undang  Daerah  Otonomi  Baru  Papua  sudah  memenuhi partisipasi  masyarakat?  Penulis  ingin  mengetahui  apakah  pembentukan  Undang- undang pemekaran daerah Otonomi Baru Papua sesuai dengan proses legislasi dan prinsip-prinsip pembentukan Undang-undang dalam Islam atau tidak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah library  research. Artinya,  penelitian  ini didasarkan  data  tertulis  yang  berasal  dari  buku,  jurnal,  laporan  hasil  penelitian terdahulu  dan  sumber-sumber  data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-
bahan  data  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan dan data sekunder,  yaitu jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Undang-undang  Daerah Otonomi Baru Papua
Perubahan  kedua  Undang-undang  Otonomi  Khusus  Papua  menuai banyak permasalahan, salah satunya adalah mengenai prosedur pemekaran daerah  dan  provinsi  di  Papua.  Sebelum  perubahan  Undang-undang  Otsus Papua dalam Pasal 76 Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  Papua  menjelaskan  bahwa  pemekaran  Provinsi  Papua  menjadi provinsi-provinsi  dilakukan  atas  persetujuan  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP) dan DPRP setelah memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Hal ini sebagai bentuk aspirasi daerah (bottom up) , artinya pemekaran  daerah  dan  provinsi  adalah  inisiasi  pemerintah  daerah  sebagai aspirasi masyarakat Papua setelah adanya persetujuan dari MRP dan DPRP.
Namun,  setelah  perubahan  kedua  Otsus  Papua  dalam  Pasal  76
Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terdapat perubahan dan penambahan beberapa poin, yaitu:
a. Penambahan kata “dapat” dalam Ayat 1, bunyi lengkap:
“Pemekaran  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  menjadi provinsi-provinsi  dan  kabupaten/kota  dapat  dilakukan  atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh- sungguh  kesatuan  sosial-budaya,  kesiapan  sumber  daya  manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan masa yang akan data.”
Ketentuan  tersebut  menghilangkan  sifat  imperative  dari persetujuan  MRP  dalam  pemekaran  wilayah,  dengan  artian pemekaran wilayah boleh dilakukan oleh MRP dan DPRP, tetapi juga boleh dilakukan oleh pemerintah pusat. b. Penambahan  Ayat  2,  ketentuan  ini  yang  memungkinkan  proses pemekaran/penggabungan daerah Papua dilakukan secara top-down approach, artinya  bahwa  pemerintah  pusat  juga  boleh  untuk melakukan pemekaran daerah dan provinsi di Papua. Bunyi Ayat 2:
“Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  menjadi  daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya  manusia,  infrastruktur  dasar,  kemampuan  ekonomi, perkembangan  pada  masa  yang  akan  datang  dan/atau  aspirasi masyarakat Papua.”
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1354 – 1363   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6396
Pasca perubahan kedua Otsus Papua lahir 3 provinsi baru di Papua yang disahkan oleh DPRI pada tanggal 30 Juni 2022 DPRI mengesah 3 Undang- Undang  provinsi  baru  Papua,  yaitu  Undang-undang  No.  14  Tahun  2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-undang No. 16  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi  Papua  Pegunungan. Pembahasan ketiga RUU DOB Papua dilakukan secara cepat selama 10 hari. Pembahasan RUU diawali pada Selasa 21 Juni dan mendapatkan persetujuan tingkat  pertama  pada  Selasa  28  Juni.  Kemudian  draf  akhir  ketiga  RUU disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis 30 Juni.  Dengan  demikian,  pembahasan  ketiga  RUU  hanya  dilakukan  selama delapan  hari  untuk  kemudian  disahkan  menjadi  undang-undang  pada  hari kesepuluh. Menurut Feri Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas  menilai  DPR  dan  pemerintah  tidak  mendengarkan  masukan  dari Mahkamah  Konstitusi  terkait  dengan  pembentukan  undang-undang  yang harus memenuhi prinsip partisipasi bermakna(Amirullah, 2022).
Mahkamah  Konstitusi  memperluas  makna  partisipasi  masyarakat dalam putusan No 91/PPU-XXVIII/2020 yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat  perlu  dilakukan  secara  bermakna (meaningful  participation) sehingga  tercipta/terwujud  partisipasi  dan  keterlibatan  publik  secara sungguh-sungguh.  Partisipasi  masyarakat  yang  lebih  bermakna  tersebut setidaknya memenuhi tiga persyaratan, yaitu: pertama, hak untuk didengar pendapatnya  ( right  to  be  heard);  kedua, hak  untuk  dipertimbangkan pendapatnya (right  to  be  considered); dan ketiga, hak  untuk  mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi  masyarakat  tersebut  terutama  diperuntukkan  bagi  kelompok masyarakat  yang  terdampak  langsung  atau  memiliki  perhatian (concern) terhadap  rancangan  undang-undang  yang  sedang  dibahas  (Mahkamah Konstitusi, 2020).
Dengan demikian MK secara jelas memberikan Batasan-batasan bagi penerapaan  partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan  secara  bermakna tersebut. Di mana setidaknya harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu:
a. Memberikan masyarakat hak untuk didengarkan pendapatnya
Setiap hak dari masyarakat merupakan kewajiban dari negara.
Artinya, pemenuhan partisipasi masyarakat sebagai hak masyarakat dalam  pembentukan  undang-undang,  harus  dimaknai  juga  sebagai kewajiban di sisi lainnya oleh pembentuk undang-undang. Ketentuan partisipasi  masyarakat  sudah  diatur  dalam  dalam  Undang-undang PPP, namun sering kali dimaknai tidak ada kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk mendengarkan pendapat masyarakat tersebut dalam proses pembentukan Undang-undang. b. Memberikan masyarakat hak untuk dipertimbangkan pendapatnya Adanya  pendapat  masyarakat  sangat  penting  dalam pembentukan  undang-undang.  Masyarakat  akan  menjadi  objek  dari penerapan  hukum  ketika  RUU  disahkan  menjadi  undang-undang,
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1354 – 1363   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6396
maka sudah seharusnya pendapat masyarakat terutama masyarakat terdampak  dipertimbangkan  dalam  setiap  tahapan  pembentukan undang-undang. c. Memberikan  masyarakat  hak  untuk  mendapat  penjelasan  atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Salah  satu  kendala  bagi  pemenuhan  partisipasi  masyarakat terletak  pada  tidak  tersedianya  sarana  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban dari pendapat yang diberikan.
Untuk  mengatasi  hal  ini  harusnya  ada  sistem  informasi  proses pembentukan undang-undang yang dijalankan instansi atau lembaga yang diberikan tugas dan tanggung jawab penuh (Helmi Chandra SY, 2022).
Dapat kita simpulkan upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam  pembentukan  undang-undang  semakin  diberikan  ruang  dalam peraturan  terbaru  ini,  semakin  besarnya  porsi  keterlibatan  masyarakat  ini diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang lebih adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam putasan MK menjelaskan bahwa selain  terpenuhinya  asas  formil,  pembentukan  undang-undang  harus memberikan kesempatan partisipasi masyarakat sebagai pemenuhan amanat konstitusi  yang  menepatkan  prinsip  kedaulatan  rakyat  sebagai  salah  satu pilar utama bernegara(Muhamad Khoirul Wafa, 2023).
Selanjutnya  karena  tidak  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam pemekaran  Daerah  Otonomi  Baru  Papua  hingga  berujung  dilakukannya judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Permohonan  tersebut dilakukan oleh E. Ramos Patage dengan nomor registrasi perkara 92/PUU- XX/2022. Kerugian pemohon yaitu; Pertama, undang-undang a qua dianggap tidak  mencerminkan  adanya  transparansi,  tidak  aspiratif  dan  tidak dilaksanakan  secara  adil  dan  bertanggung  jawab. Kedua, pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan cara dan prosedur yang diatur di dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan  sehingga  dianggap  cacat  formil  dan  cacat  prosedural. Ketiga, pembentukan a quo dianggap tidak mewadahi prinsip otonomi khusus yang  diberikan  kepada  Papua  karena  pemekaran  wilayah  dilakukan  secara sentralistik  dengan  dominasi  pemerintah  pusat  yang  besar  sehingga menyebabkan  partisipasi  masyarakat  Papua  tidak  dilibatkan  secara  penuh (Mahkamah Konstitusi, 2022).
Maka  pembentukan  Undang-undang  DOB  Papua  seharusnya memperhatikan  partisipasi  masyarakat  melalui  MRP  sebagai  perwakilan masyarakat  asli  Papua  yang  keberadaanya  diakui  oleh  Otsus  Papua. Keberadaan  MRP  merupakan  bagian  dari  kekhususan  dalam  pemeberian Otsus  Papua  dan  merupakan  ketentuan  Pasal  18  UUD  1945  sehingga  MRP diberikan  kewenangan  khusus  dalam  rangka  perlindungan  hak-hak masyarakat  Papua.  Hak  ini  dijelaskan  pada  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  54  tahun  2004  tentang  Majlis  Rakyat  Papua
menyatakan  bahwa  ”anggota  MRP  merupakan  orang  Papua  asli,  dan  tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik sehingga pandangan MRP tidak mengandung kepentingan pilitik”(Rini Maisar, 2022).
Partisipasi masyarakat merupakan suatu yang sangat penting dalam pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 96 Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  yang  menjelaskan  bahwa  masyarakat berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui beberapa cara yaitu: rapat  dengar  pendapat  umum;  kunjungan  kerja;  sosialisasi;  dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi(Aprillia Jultje Saiya, 2021).
Selanjutnya,  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  adalah  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Pasal 5 huruf g Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Secara  teoritis  ada  empat konsep  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan, yaitu:
a. Partisipasi  sebagai  kebijakan.  Konsep  ini  melihat  partisipasi  sebagai prosedur  konsultasi  para  pembuat  kebijakan  kepada  masyarakat sebagai subjek peraturan.
b. Partisipasi  sebagai  strategi.  Konsep  ini  berpendapat  partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
c. Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini memandang partisipasi sebagai  alat  komunikasi  pemerintahan  selaku  pelayan  rakyat  untuk mengetahui keinginan masyarakat.
d. Partisipasi  sebagai  alat  penyelesai  sengketa.  Konsep  ini  melihat partisipasi  sebagai  alat  penyelesainsengketa  dan  membangun pengertian dan kepercayaan di masyarakat (Callychya Juanitha Raisha
Tuhumena, 2021).
Selain  itu,  manfaat  yang  akan  diperoleh  dengan  partisipasi masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yaitu: Pertama, meningkatkan  letigimasi  dan  kualitas  peraturan  perundang- undangan, kedua, meningkatkan  peluang  untuk  keberhasilan  dalam penerapannya, ketiga, meningkatkan  ketaatan  terhapa  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  tersebut  secara  sukarela, keempat, memperluas bentuk partnership dengan warga negara (Rahendro Jati, 2012).
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1354 – 1363   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6396
2. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Undang-undang  Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah
Siyasah  dusturiyah adalah  bagian fiqh  siyasah yang  membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep  konstitusi,  legislasi,  lembaga  demokrasi  dan  syura  yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Muhammad Iqbal, 2014).
Dalam  kajian fiqh  siyasah ,  legislasi  atau  kekuasaan  legislatif  disebut juga  dengan al-sulthah  al-tasyri’iyah. Yaitu  kekuasaan  pemerintahan  Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah , istilah al-sulthah al-tasyri’iyah digunakan untuk  menunjukkan  salah  satu  kewenangan  atau  kekuasaan  pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (al-sulthah  al-tanfidziyah), dan  kekuasaan  yudikatif (al-sulthah  al- qadha’iyah). Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:
a. Pemerintahan  sebagai  pemegang  kekuasaan  untuk  menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai- nilai dasar syariat Islam (Muhammad Iqbal, 2014).
Sumber  tertulis  utama  dalam  pembuatan  dan  menetapkan  Undang- Undang  Dasar  dalam  Islam  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Akan  tetapi,  karena memang  bukan  buku  undang-undang,  Al-Qur’an  tidak  merinci  lebih  jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyat serta hak dan kewajiban mereka  masing-masing.  Al-Qur’an  hanya  memuat  dasar-dasar  atau  prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan  pemerintahan  juga  tidak  banyak.  Ayat-ayat  yang  masih  global  ini kemudian  dijabarkan  oleh  Nabi  dalam  Sunnahnya.  Namun  demikian, penerapan  bukan  “harga  mati”.  Al-Qur’an  dan  Sunnah  menyerahkan sepenuhnya  kepada  umat  Islam  untuk  membentuk  dan  mengatur pemerintahan serta Menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman  dan  konteks  sosial  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  dasar-dasar  hukum Islam  lainnya,  seperti ijma,  qiyas,  istihsan,  maslahah  mursalah, dan urf’ memegang  peran  penting  dalam  perumusan  konstitusi  (Muhammad  Iqbal, 2014).
Menurut  Munawir  Sjadzali  ada  6  prinsip  dalam nash yaitu  tentang kedudukan  manusia  di  muka  bumi  dan  prinsip-prinsip  dalam  kehidupan bermasyarakat  seperti  musyawarah  atau  konsultasi,  ketaatan  kepada pemimpin,  keadilan,  persamaan  dan  hubungan  baik  antar  umat  atau kebebasan  beragama.  Sedang  prinsip jalb  al-masalih  wa  dar  al-mafasid tentunya  perlu  mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat  dan  tidak  memberatkan.  Sehingga  dirangkum  oleh  Abd  al-
Wahhab  Khalaf  bahwa  yang  diletakkan  dalam  perumusan  undang-undang dasar  dalam  prinsip  Islam  ialah  tentang  jaminan  atas  hak  asasi  manusia (HAM)  dan  persamaan  kedudukan  di  mata  hukum (equality  before  the law) (Lubis, 2019).
Selain itu, rakyat sebagai salah satu unsur dalam negara yang harus diberikan  hak-haknya.  Abu  A’la  al-Maududi  menjelaskan  hak-hak  rakyat dalam ketatanegaraan Islam, yaitu:
a. Perlindungan terhadap, hidup, harta, dan kehormatannya.
b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
d. Terjamin  kebutuhan  pokok  hidupnya,  dengan  tidak  membedakan kelas dan kepercayaan(H.A. Djazuli, 2018).
Jika dikaitkan dengan pembentukan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua, pembentukan undang-undang tersebut tentunya tidak terlepas dari  peran  Pemerintah  dalam  hal  ini  Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan Bersama  dengan  DPR  untuk  mewakili  dari  peran  masyarakat,  sama  halnya peran ahlu halli wal aqdi dalam siyasah dusturiyah, lembaga tersebut berhak membentuk  aturan  hukum  yang  bagi  masyarakat.  Namun  yang  menjadi persoalan  adalah  apakah  pembentukan  Undang-Undang  DOB  Papua  sudah sesuai dengan ketentuan siyasah dusturiyah?
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  mengenai  pembentukan  undang- undang/hukum dalam siyasah dusturiyah, jika dianalisis dalam pembentukan Undang-undang  DOB  Papua,  maka  prinsip  musyawarah,  kebebasan menyatakan  pendapat  dan jalb  al-masalih  wa  dar  al-mafasid dalam  Islam masih belum terwujud. Hal ini bisa dilihat pembentukan Rancangan Undang- undang  DOB  Papua  di  lingkungan  Pemerinntah  dan  DPR  pada  saat  itu nampaknya banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya terhadap  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  informasi,  dalam  hal  ini Majlis Rakyat Papua (MRP) sebagai perwakilan dari masyarakat asli Papua.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  terdapat  dua  kesimpulan,  yaitu Pertama, pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  Papua  belum  memenuhi  adanya  partisipasi masyarakat Papua untuk terlibat dalam perumusan dan penyusunan Undang-undang DOB Papua. Hal ini ditandai dengan tidak dilibatkannya Majlis Rakyat Papua (MRP) sebagai  representasi  masyarakat  asli  Papua  dalam  proses  persetujuan  pemekaran, sehingga  MRP  mengajukan Judicial  review ke  MK. Kedua, Pembentukan  Undang- undang  DOB  Papua  dalam  pandangan siyasah  dusturiyah tidak  memenuhi  prinsip- prinsip Musyawarah, kebebasan menyatakan pendapat dan jalb al-masalih wa dar al- mafasid (mengambil  kebaikan  dan  menolak  keburukan).  Hal  ini  ditandai  dalam pembentukan  Undang-undang  DOB  Papua  dilakukan  secara  cepat  selama  10  hari. Pembahasan RUU diawali pada Selasa 21 Juni dan mendapatkan persetujuan tingkat pertama  pada  Selasa  28  Juni.  Kemudian  draf  akhir  ketiga  RUU  disahkan  menjadi
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1354 – 1363   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6396
Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis 30 Juni. Dengan demikian, pembahasan  ketiga  RUU  hanya  dilakukan  selama  delapan  hari  untuk  kemudian disahkan menjadi Undang-undang pada hari kesepuluh.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah.  (2022).  DPR  Resmi  Sahkan  Tiga  RUU  DOB  Papua  Hari  Ini. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1607178/dpr-resmi-sahkan-tiga-ruu-dob- papua-hari-ini
Basyari, Iqbal. (2022). UU Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua Rentan Digugat ke
MK. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/30/tiga-uu- dob-papua-tuntas-dalam-10-hari
Djazuli,  A.  (2018).  Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu- Rambu Syariah. Prenadamedia Group.
Iqbal, Muhammad. (2014). Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. (P. Group (ed.)).
Jati, Rahendro. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang- Undanng yang Responsif. Rechts Vinding, 1(3).
Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling, 53( 9).
Mahkamah  Konstitusi.  (2020).  PUTUSAN  Nomor  91/PUU-XVIII/2020.  Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi.  (2022).  KETETAPAN  Nomor  92/PUU-XX/2022.  Mahkamah Konstitusi
Maisar, Rini. (2022). Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua. At-Tanwir Law Review, 2(1).
Maisari,  R.  (2022).  Problematika  Pemekaran  Daerah:  Tinjauan  dari  Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. Lex Renaissance, 7(4), 763– 785.
Saiya, D. Aprillia Jultje. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 1(6).
SY,  Helmi  Chandra.  (2022).  Perluasan  Makna  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembentukan  Undang-Undang  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 19(4).
Tuhumena,  D.  Callychya  Juanitha  Raisha.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembentukan Undang-Undang. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 1(3).
Wafa,  Muhamad  Khoirul.  (2023).  Peran  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembentukan Undang-Undang. Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1)