DIRĀSĀT: JURNAL MANAJEMEN & PENDIDIKAN ISLAM VOLUME 2, NOMOR 1, DESEMBER 2016; E-ISSN: 2527-6190; P-ISSN: 2503-3506; HAL. 132-145 PROGRAM PASCASARJANA UNIPDU JOMBANG

## PROSPEKTIF PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM KONSTRUKSI MULTIKULTURAL
MASYARAKAT INDONESIA
Abu Amar Bustomi abuamarbustomi@yahoo.com

## STAIS Salahuddin Pasuruan
Abstrak:  Multikulturalisme  dalam  hal  ini  bukan  hanya  sebuah  wacana namun  sebuah  ideologi  yang  harus  diperjuangkan,  karena  dibutuhkan sebagai  landasan  bagi  tegaknya  demokrasi,  HAM,  dan  kesejahteraan hidup  masyarakat.   Multikulturalisme  bukan  sebuah  ideologi  yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan  seperangkat  konsep  dalam  bentuk  bangunan  konsep yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  pemahaman  dan  pengembangan dalam  konteks  kehidupan  bermasyarakat.    Untuk  dapat  memahami multikulturalisme  diperlukan  landasan  pengetahuan  berupa  bangunan konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta fungsinya dalam kehidupan manusia.  Bangunan konsep ini harus dikomunikasikan antar para  ahli  yang  mempunyai  perhatian  ilmiah  yang  sama  tentang multikulturalisme  sehinga  terdapat  kesamaan  pemahaman  dan  saling mendukung dalam memperjuangkannya.  Berbagai konsep yang relevan dengan  multikulturalisme  antara  lain  adalah,  demokrasi,  keadilan  dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat,  sukubangsa,  kesukubangsaan,  kebudayaan  suku  bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik,  HAM,  hak  budaya  komuniti,  dan  konsep-konsep  lain  yang relevan.
Kata  kunci:  Konstruksi  Sosial,  Budaya,  Multikultural,  Masyarakat Indonesia.
Abstract:  Multiculturalism  in  this  case  is  not  just  a  discourse  but  an ideology that must be fought, because it is needed as a foundation for democracy,  human rights and the welfare of society. Multiculturalism is  not  an  ideology  that  is  independent  from  other  ideologies. Multiculturalism  requires  a  set  of  concepts  in  the  form  of  building  a concept  that  can  be  used  as  a  reference  for  understanding  and development  in  the  context  of  social  life.  To  understand multiculturalism,  someone  needs  a  foundation  of  knowledge  in  the form  of  building  concepts  that  are  relevant  and  supportive  to  the
existence and function of the human life. The building concept is to be communicated  between  the  experts  who  have  the  same  scientific concern about multiculturalism, thus there is a common understanding and mutual support in the struggle. Various concepts that are relevant to  the  multiculturalism  include  democracy,  justice  and  law,  cultural values  and  ethos,  unity  in  diversity,  equal  ethnic,  ethnicity,  culture, religious  beliefs,  expressions  of  culture,  domain  private  and  public, human rights, cultural rights of community, and other concepts that are relevant.
Keywords:  Social  Construction,  Culture,  Multicultural,  Indonesian Society.

## Pendahuluan
Dalam  suatu  masyarakat  pasti  akan  menemukan  banyak  kelompok masyarakat   yang  memiliki   karakteristik   berbeda-beda.   Perbedaan- perbedaan   karakteristik   itu   berkenaan  dengan   tingkat   diferensiasi dan   stratifikasi   sosial.   Masyarakat   seperti   ini   disebut   sebagai masyarakat   multikultural.  Masyarakat  Multikultural  disusun  atas  tiga kata,  yaitu Masyarakat , Multi ,  dan Kultural .  “ Masyaraka t”  artinya  adalah sebagai satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan terikat oleh rasa toleransi  bersama,  “ Multi ”  berarti  banyak  atau  beranekaragam,  dan “ Kultural ”  berarti  Budaya.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  banyaknya  suku  bangsa yang memilik struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa yang lainnya.
Multikultural   juga  dapat  diartikan  sebagai  keragaman  atau perbedaan  terhadap  suatu  kebudayaan  dengan  kebudayaan  yang  lain. Sehingga  masyarakat  multikultural  dapat  diartikan  sebagai  sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan  dan  ciri  khas  tersendiri  yang  mampu  membedakan  antara satu  masyarakat  dengan  masyarakat  yang  lain.  Setiap  masyarakat  akan menghasilkan  kebudayaannya  masing-masing  yang  akan  menjadi  ciri khas bagi masyarakat tersebut.
Berikut  ini  pendapat  dari  beberapa  ahli  tentang  pengertian masyarakat  multikultural.  JS  Furnivall  Menyatakan  bahwa  masyarakat multikultural  adalah  suatu  masyarakat  yang  terdiri  dari  dua  atau  lebih elemen yang hidup sendiri- sendiri, tanpa ada pembauran satu sama lain di  dalam  satu  kesatuan  politik.  Clifford  Geertz  menyatakan  bawah masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam
subsistem  yang  lebih  kurang  berdiri  dan  masing-masing  subsistem terikat  oleh  ikatan  primordial.  J  Nasikun  menyatakan  bahwa  suatu masyarakat  multikultural  bersifat  majemuk  sejauh  masyarakat  tersebut secara  struktural  memiliki  subkebudayaan  yg  bersifat  deverse  yang  di tandai  oleh  kurang  berkembangnya  sistem  nilai  yang  disepakati  oleh seluruh  anggota  masyarakat  dan  juga  sistem  nilai  dari  kesatuan  sosial, serta sering munculnya konflik sosial.
Adapun  ciri-ciri  dari  masyarakat  multikultural  adalah  sebagai berikut:  memiliki  lebih  dari  subkebudayaan;  membentuk  sebuah struktur  sosial;  membagi  masyarakat  menjadi  dua  pihak,  yaitu  pihak yang  mendominasi  dan  yang  terdominasi;  rentan  terhadap  konflik sosial.  Dalam  multikultural  akan  dijumpai  perbedaan-perbedaan  yang merupakan  bentuk  keanegaragaman  seperti  budaya,  ras  suku,  agama. Dalam  masyarakat  multikultural  tidak  mengenal  perbedaan  hak  dan kewajiban  antara  kelompok  minoritas  dengan  mayoritas  baik  secara hukum maupun sosial.

## Memahami Realitas Bangsa
Sudah  menjadi  Sunatullah  bahwa  keragaman  (pluralitas)  merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, baik pluralitas dalam hal agama, etnik maupun  budaya  masyarakat.  Indonesia  dikenal  sebagai  masyarakat majemuk ( pluralistic society ). Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada,  bukti  kemajemukan  ini  juga  dapat  dibuktikan  melalui  semboyan dalam  lambang  negara  Republik  Indonesia  yang  berbunyi  “Bhinneka Tunggal Ika.” Masyarakat Indonesia yang plural, dilandasi oleh berbagai perbedaan,  baik  horizontal  maupun  vertikal.  Perbedaan  horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat  dan  agama.  Sementara  perbedaan  yang  bersifat  vertikal  yakni menyangkut  perbedaan-perbedaan  lapisan  atas  dan  bawah,  yang menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya.
Konflik  dan  pertikaian  sebenarnya  tidak  hanya  terjadi  pada masyarakat  plural,  namun  terjadi  pula  pada  masyarakat  yang  relatif homogen. Namun yang pasti masyarakat plural (heterogen) relatif lebih sering  mengalami  konflik  daripada  masyarakat  yang  homogen. Masyarakat  Jepang  relatif  jarang  terjadi  konflik,  karena  karakteristik homogennya, berbeda dengan masyarakat Indonesia.
Di  Indonesia,  wacana  kerukunan  dan  toleransi  antar  umat beragama  telah  menyedot  banyak  energi  dan  pikiran.  Fenomena disharmoni ditandai dengan beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama.
Ketidakharmonisan  antar  pemeluk  agama,  secara  kategoris  simplistis dilatarbelakangi  oleh  dua  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal. Faktor  internal  adalah  faktor  yang  mempengaruhi  seseorang  bersikap disebabkan  faham  keagamaan  terhadap  ajaran  agamanya.  Seperti kecenderungan  faham  radikal-ekstrim  dan  fundamental-subjektif terhadap  ajaran  yang  dianut.  Demikian  pula  sikap  eksklusivisme, literalisme  dan  kesalahpahaman.  Selain  itu  sikap  hedonitas  dan oportunitas  sebagai  faktor  eksternal  dengan  mengatasnamakan  agama untuk  komoditas  kepentingan,  telah  menjadikan  petaka  kemanusiaan yang  berkepanjangan.  Dalam  kontek  inilah,  pluraritas  agama  menjadi perhatian  yang  penting  bagi  masyarakat  Indonesia.  Terlebih  jika  kita melihat  relitas  bangsa,  bahwa  agama-agama  besar  di  dunia,  selain Yahudi, dapat hidup dan berkembang di Indonesia. 1
Mengingat  secara  geografis  bangsa  Indonesia  terdiri  belasan  ribu kepulauan,  maka  pluralitas  agama  bisa  dipastikan  melahirkan  tradisi budaya yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini melahirkan implikasi yang dilematis. Pada satu sisi, keragaman ini akan melahirkan  dinamika  sosial  yang  ditandai  dengan  adanya  kompetisi sosial  dalam  berbagai  lapangan  kehidupan,  dan  yang  demikian  bisa menjadi  kekuatan  pendorong  lahirnya  berbagai  kreativitas  sosial, sehingga  terwujud  pembaharuan  dalam  berfikir  maupun  bertindak. Namun  pada  sisi  yang  lain  keragaman  beragama  apabila  tidak  mampu dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber konflik sosial dengan kepekaan/sensitivitas yang tinggi.
Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  dewasa  ini,  suatu  hal yang  paradoks  mungkin  terjadi,  globalisasi  yang  seharusnya  membawa arah  positif  (integrasi)  ternyata  juga  terdapat  indikasi-indikasi disintegrasi.  Proses  global  yang  direfleksi  oleh  masyarakat  akan memunculkan  tanggapan  yang  berbeda,  hal  ini  akan  memunculkan resistensi yang berdampak disintegrasi, atau terlihat pula dari adaptasi- adaptasi  yang  dilakukan  masyarakat  terhadap  berbagai  pengaruh globalisasi.
Globalisasi  pada  dasarnya  telah  melahirkan  suatu  jenis  ideologi yang  menjadi  embrio  pembentukan,  pelestarian  dan  perubahan  dasar masyarakat  yang  bertumpu  pada  proses  identifikasi  diri  dan pembentukan  perbedaan antara  orang.  Dalam  hal  ini  kapitalisme  akan menjadi  kekuatan  penting  (apalagi  setelah  runtuhnya  komunisme  dan
1 Lihat Said Agil Husain Al Munawar, Fiqih Hubungan Antar Umat Beragama (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
sosialisme)  yang  mengarah  pada  pembentukan  status  dengan  simbol- simbol modernitas yang menegaskan nilai-nilai autentik.
Modernisasi akan membawa masyarakat ke dalam proses estetisasi kehidupan, yakni menguatnya kecenderungan hidup sebagai proses seni, produk  yang  dikonsumsi  tidak  lagi  dilihat  dari  fungsi,  namun  dari simbol yang berkaitan dengan identitas dan status. Dalam hal ini sesuatu yang semula memiliki nilai etik akan cenderung bergeser ke estetik. Pada saat ini Georg Simmel sebagaimana dikutip Abdullah menyebut agama sebagai “ the work of art ” (karya seni), agama menjadi “ private of business ” (bisnis pribadi).
Akhir-akhir ini dampak dari globalisasi sudah semakin terasa dalam berbagai bidang kehidupan, baik hubungan antar negara, bangsa, apalagi suku  atau  etnis.  Hubungan  antar  orang  yang  berlatar  belakang  agama, bangsa,  suku,  dan  adat  istiadat  yang  berbeda-beda    semakin  intens. Bentuk-bentuk komunikasi pun semakin bervariasi dan banyak pilihan, terutama  sebagai  akibat  kemajuan  teknologi  informasi  ( information technology ). Setiap orang dapat berkomunikasi secara efisien, murah dan cepat,  seperti  komunikasi  melalui  fasilitas  elektronik,  seperti  TV, internet, email, dan lain-lain. Dahulu, sebelum era kemajuan  teknologi informasi,  orang  bisa  saja  melakukan  pembatasan-pembatasan  atau bentuk-bentuk proteksi lainnya untuk—misalnya—membatasi pergaulan dengan kelompok atau bangsa tertentu.
Namun,  pada  saat  sekarang  ini,  cara-cara  seperti  itu  sudah  tidak mungkin  lagi  ditempuh.  Pilihan-pilihan  bentuk  dan  alat  komunikasi sudah demikian luas. Bahkan karenanya, pergaulan  antar manusia, suku bangsa dan negara sudah sedemikian  bebas  dan terbuka. Di satu sisi fenomena kemajuan ini mendatangkan kemudahan-kemudahan; namun di  sisi  lain  liberalisasi  yang  muncul  dari  globalisasi  ini  harus  dapat diantisipasi  agar  tidak  malah  mengakibatkan  munculnya  kesulitan- kesulitan baru dalam kehidupan manusia. Banyak tantangan yang harus dihadapi  sebagai  ekses  kemajuan  ini.  Kendatipun  demikian, bagaimanapun, hubungan kemanusiaan dengan siapapun dan kapanpun harus  tetap  dijaga  untuk  saling  memahami,  menghargai  dan  atau menghormati satu dengan lain agar terjadi suasana harmoni. Dalam hal ini,  dunia  yang  sedang  kita  jalani  dan  alami  ini—di  sudut  manapun— tidak bisa mengelak dari sifat multikulturalnya.

## Konsep Dan Konteks Multikulturalisme di Indonesia
Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan  cara  membangun  dari  hasil  perombakan  terhadap  keseluruhan
tatanan  kehidupan  yang  dibangun  oleh  Orde  Baru.   Inti  dari  cita-cita tersebut  adalah  sebuah  masyarakat  sipil  demokratis,  ditegakkannya hukum  untuk  supremasi  keadilan,  pemerintahan  yang  bersih, terwujudnya  keteraturan  sosial  dan  rasa  aman  dalam  masyarakat  yang menjamin  kelancaran  produktivitas  warga  masyarakat,  dan  kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.  Bangunan Indonesia Baru  dari  hasil  reformasi  atau  perombakan  tatanan  kehidupan  Orde Baru  adalah  sebuah  “masyarakat  multikultural  Indonesia”  dari  puing- puing  tatanan  kehidupan  Orde  Baru  yang  bercorak  “masyarakat majemuk”  ( plural  society ).   Sehingga,  corak  masyarakat  Indonesia  yang bhinneka  tunggal  ika  bukan  lagi  keanekaragaman  sukubangsa  dan kebudayaannya  tetapi  keanekaragaman  kebudayaan  yang  ada  dalam masyarakat Indonesia. 2
Acuan  utama  bagi  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang multikultural  adalah  multikulturalisme,  yaitu  sebuah  ideologi  yang mengakui  dan  mengagungkan  perbedaan  dalam  kesederajatan  baik secara  individual  maupun  secara  kebudayaan. 3 Dalam  model multikulturalisme  ini,  masyarakat  (termasuk  masyarakat  bangsa  seperti Indonesia)  dilihat  sebagai  sebuah  kebudayaan  yang  berlaku  umum dalam  mozaik  masyarakat.   Di  dalam  mozaik  tercakup  unsur-unsur kebudayaan  masyarakat  yang  lebih  kecil,  yang  membentuk  masyarakat yang lebih besar, yang memiliki kebudayaan. 4 Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia  dalam  mendesain  apa  yang  dinamakan  kebudayaan  bangsa, seperti  yang  terungkap  dalam  penjelasan  Pasal  32  UUD  1945,  yang berbunyi,  “kebudayaan  bangsa  (Indonesia)  adalah  puncak-puncak kebudayaan di daerah.”
Walaupun  multikulturalisme  telah  digunakan  oleh  pendiri  bangsa Indonesia  untuk  mendesain  kebudayaan  bangsa  Indonesia,  namun realitasnya  konsep  ini  masih  terkesan  asing.  Konsep  multikulturalisme tidaklah  dapat  disamakan  dengan  konsep  keanekaragaman  secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk,  namun  multikulturalisme  menekankan  keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Oleh karena itu, ulasan multikulturalisme,  mau  tidak  mau,  juga  akan  mengulas  berbagai
2 Parsudi Suparlan, Bhinneka Tunggal Ika:  Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan? (Makalah Disampaikan dalam Seminar, 2001).
3 Parsudi  Suparlan,  “Indonesia  Baru  Dalam  Perspektif  Multikulturalisme” , Dalam Harian Media Indonesia (10 Desember 2001).
4 Ibid.
permasalahan  yang  mendukung  ideologi  ini,  yakni  politik  dan demokrasi,  keadilan  dan  penegakkan  hukum,  kesempatan  kerja  dan usaha,  HAM,  hak  budaya  komuniti  dan  golongan  minoritas,  prinsip- prinsip etika dan moral, serta tingkat mutu produktivitas.
Kalau  kita  melihat  apa  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  dan  di negara-negara  Eropa  Barat  maka  sampai  dengan  Perang  Dunia  ke-2 masyarakat  tersebut  hanya  mengenal  adanya  satu  kebudayaan,  yakni kebudayaan  Kulit  Putih  yang  Kristen.  Golongan  lain  yang  ada  dalam masyarakat  tersebut  merupakan  kalangan  minoritas  dengan  segala  hak yang dibatasi atau dikebiri.  Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan  hak  bagi  golongan  minoritas  dan  kulit  hitam  serta  kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950-an.  Puncaknya adalah pada tahun  1960an  dengan  dilarangnya  perlakuan  diskriminasi  oleh  orang Kulit Putih terhadap orang Kulit Hitam dan Berwarna di tempat-tempat umum,  yang  dilanjutkan munculnya  perjuangan  Hak-Hak  Sipil  melalui berbagai kegiatan affirmative action yang membantu mereka yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalannya dari golongan Kulit Putih  yang  dominan  di  berbagai  posisi  dan  jabatan  dalam  bidang pekerjaan dan usaha. 5
Di  tahun  1970-an  upaya-upaya  untuk  mencapai  kesederajatan dalam  perbedaan  mengalami  berbagai  hambatan,  karena  corak kebudayaan  Kulit  Putih  yang  Protestan  dan  dominan  itu   berbeda dengan  corak  kebudayaan  orang  Kulit  Hitam,  orang  Indian  atau Pribumi Amerika, dan kebudayaan-kebudayaan bangsa serta sukubangsa yang  tergolong  minoritas.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  para cendekiawan  dan  pejabat  pemerintah  pro  demokrasi  dan  HAM,  yang anti  rasisme-diskriminasi  melakukan  proses  penyebarluasan  konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolah- sekolah  di  tahun  1970-an.   Bahkan  anak-anak  Cina,  Meksiko,  dan berbagai golongan sukubangsa lainnya dewasa ini dapat belajar dengan menggunakan  bahasa  ibunya  di  sekolah  sampai  dengan  tahap-tahap tertentu. 6 Jadi kalau Glazer mengatakan bahwa “we are all multiculturalists now ” (sekarang ini kita semua adalah multikulturalis) dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini di Amerika Serikat, dan gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikulturalisme yang dilakukan sejak tahun 1970-an.
5 Supardi  Suparlan, Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural (Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002).
6 Ibid.
Jika  akar  kata  dari  multikulturalisme  adalah  kebudayaan,  maka pengertian  kebudayaan  diantara  para  ahli  harus  dipersamakan (disenergiskan)  antara  satu  konsep  yang  dipunyai  oleh  seorang  ahli dengan  konsep  yang  dipunyai  ahli  lainnya.   Demikian  pula  karena multikulturalsime  merupakan  ideologi  dan  alat  atau  wahana  untuk meningkatkan  derajat  manusia  dan  kemanusiannya,  maka  konsep kebudayaan  harus  dilihat  dalam  perspektif  fungsinya  bagi  kehidupan manusia dan operasionalitasnya melalui pranata-pranata sosial.
Selanjutnya  sebagai  sebuah  ide  atau  ideologi,  multikulturalisme akan terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan  kehidupan  manusia  yang  tercakup  dalam  kehidupan  sosial, ekonomi dan bisnis, politik, serta kegiatan lain dalam masyarakat, yang melandasi  corak  struktur  masyarakat  Indonesia  pada  tingkat  nasional dan lokal.  Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup  reformasi  dan  pembenahan  dalam  kebudayaan-kebudayaan yang  ada,  dalam  nilai-nilai  budaya  dan  etos,  etika,  serta  pembenahan dalam hukum dan penegakkan hukum bagi keadilan.  Dalam upaya ini, perlu adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman budaya lokal maupun nasional serta berbagai corak dinamikanya.

## Konsep Multikultural dalam Pemahaman Agama
Untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  luas  tentang  konsep multikultural  dalam  kehidupan  pesantren  dan  masyarakat,  maka  kita kembali  pada  beberapa  prinsip  pokok,  sebagaimana  berikut.  (1)  Islam adalah  agama yang  bersifat  universal,  Islam  bukan  diperuntukkan  bagi salah  satu  suku  bangsa,  etnis,  tertentu,  atau  golongan  tertentu, melainkan  sebagai rah } mat an li-al-‘ālamīn .  (2)  Islam  menghargai  agama- agama  dan  kepercayaan  agama  lain,  Islam  juga  mengajarkan  tidak  ada pemaksaan  dalam  beragama.  (3)  Islam  juga  merupakan  agama  yang terbuka  untuk  diuji  kebenarannya.  (4)  Islam  juga  menegaskan  bahwa keanekaragaman  dalam  kehidupan  umat  manusia  adalah  alamiah, perbedaan itu mulai dari jenis kelamin, suku, dan bangsa yang beraneka ragam. Perbedaan itu agar terjadi saling mengenal.  (5) Islam memiliki sejarah  yang  cukup  jelas  terkait  dengan  kehidupan  yang  majemuk sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh  Rasulullah  sendiri  ketika membangun  masyarakat  madani  di  Madinah.  Sebagai  sebuah  negara (waktu  itu  masih  berbentuk  negara  kota  ( city  state )  dan  belum  menjadi negara bangsa ( nation state ), Madinah sudah mengakui, menghargai, dan mengakomodasi  berbagai  etnik  dan  berbagai  golongan.  Semua  warga negara  menikmati  hak  hidup  dan  dilindungi  oleh  undang-undang,
sebagaimana  diatur  dalam  Piagam  Madinah  ( Madinah Charter ).  Prinsip- prinsip  dasar  seperti  ini,  merupakan  pemahaman  yang  dapat  dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan pendidikan multikultural.
Atas  dasar  beberapa  prinsip  tersebut  di  atas,  maka  sesungguhnya Islam  sendiri  pada  dasarnya  memberikan  ruang  yang  seluas-luas  pada pendidikan multikultural.  Bahwa perbedaan-perbedaan itu  justru telah dijelaskan  sendiri  oleh  al-Qur’ān.  Dalam  al-Qur’ān,  Allah  menjelaskan bahwa  Allah  bukannya  tidak  mampu  membikin  umat  manusia  ini menjadi  satu  umat  saja,  melainkan  dijadikan  berbeda-beda  atau bergolong-golongan  agar  setiap  orang  atau  setiap  golongan  dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Di samping itu, dalam ayat lain, Allah memang secara alamiah menjadikan umat manusia itu berbangsa-bangsa ( syu‘ūb an )  dan  berkelompok-kelompok  ( qabā’il an ),  agar  mereka  saling mengenal.  Oleh  karena  itu,  tidak  selayaknya  ditutup-tutupi,  apalagi diingkari adanya kelompok-kelompok itu. Sebagai ajaran yang terbuka, juga  tidak  selayaknya  para  umatnya  memiliki  rasa  takut  untuk terpengaruh  oleh  ajaran  lain.  Ketakutan  dapat  dimaknai  sebagai penyandang  mental  kalah  atau  ekspresi  penyakit  rendah  diri  ( inferiority complex )  yang  seharusnya  dihindari  oleh  umat  Islam.  Atas  dasar keyakinan  yang  kokoh,  maka  Islam  memberikan  kebebasan  umatnya bergaul secara bebas dan terbuka dalam pentas pergaulan umat manusia sejagat.  Rasulullah,  pernah  berkirim  surat  ke  Raja  Heraklius,  untuk memperkenalkan  ajaran  Islam.    Oleh  karena  itu    konsep  pendidikan multikultural bukan malah dijauhi, melainkan sebaliknya harus dihadapi secara obyektif dan penuh percaya diri. Di sinilah para pendidik Islam membuktikan  bahwa  Islam  dapat  mewujudkan  rahmat  bagi  seluruh alam  semesta,  termasuk  menyebarkan  rahmat  kepada  setiap  manusia dengan berbagai latar belakang kultural.
Pendidikan  multikultural,  bukan  bias  tauhid  atau  mentauhidkan beberapa ajaran agama menjadi suatu agama baru. Namun pendidikan multikultural  terbatas  pada  pengembangan  prinsip-prinsip  dasar pergaulan  antarsesama  manusia  ( ukhuwah bashariyyah ).  Oleh  karena  itu dalam  konteks  maupun  kontennya,  semangat  multikultural  dapat diintegrasikan  secara  langsung  dalam  kontens  kurikulum  dan dikontektualisasikan  dalam  bentuk  pendekatan  maupun  metodologi yang  strategis,  pragmatis  dan  relevan,  dengan  didukung hardware ,  serta penyiapan, pembinaan dan pengembangan manajemen dan SDM yang memadai dalam kehidupan pesantren dan masyarakat.
Dalam konteks pluralitas sosial, Islam mengajarkan prinsip-prinsip: (1)  kasih  sayang  antar  sesama,  (2)  saling  mengenal,  (3)  saling
menghargai,  (4)  saling  tolong  menolong.  Sebaliknya,  Islam  melarang bertindak  merendahkan  orang  lain,  bermusuh-musuhan,  apalagi  saling membinasakan,  karena  dalam  pandangan  Islam,  menghina  manusia sama  dengan  merendahkan  ciptaan  manusia  yang  termulia.  Islam melarang  umat  manusia  berbuat  kerusakan  di  muka  bumi,  lebih-lebih menumpahkan  darah,  menghilangkan  nyawa  dengan  alasan  yang  tidak benar. Islam mengkategorikan tindakan membunuh atau menumpahkan darah  tanpa  alasan  yang  benar  sebagai  dosa  besar.  Al-Qur’ān menegaskan  bahwa  membunuh  satu  jiwa  sama  artinya  dengan membunuh  seluruh  manusia.  Konsep  Islam  tentang  tata  pergaulan seperti  ini  mesti  dikedepankan  sebagai  basis  dalam  mengembangkan pendidikan.
Di  lingkungan  pesantren,  pengembangan  pendidikan  dengan kesadaran multikultural,  masih  tergolong  baru.    Walaupun sesungguhnya dalam tataran doktrin yang bersumber dari ajaran Islam, al-Qur’ān  dan  al-Sunnah,  sejak  diturunkan  ajaran  ini,  sudah diperkenalkan.  Hanya  saja,  oleh  karena  gejala  hidup  multikultural merupakan  fenomena  baru,  setidak-tidaknya  di  Indonesia,  maka  pro dan kontra selalu akan terjadi, sebab hal yang demikian sudah menjadi kelaziman tatkala hal-hal baru diperkenalkan atau terjadi secara tiba-tiba. Akan  tetapi,  sebagaimana  lazimnya  perubahan  itu  toh  akhirnya  akan diterima jika hal itu sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi.
Tidak terlalu berlebihan kiranya, ketika kita memiliki faham bahwa jika  agama-agama  diberikan  secara  terbuka,  maka  justru  akan memperkokoh  keyakinan  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pemeluk. Cara-cara  yang  dilakukan  sebagian  masyarakat  untuk  melakukan proteksi  berlebihan,  malah  justru  akan  menjadikan  miskin  informasi tentang dunia luar, dan akan memiliki efek yang membahayakan. Dalam beragama,  bahwa  meyakini  hanya    agamanya  sendirilah  yang  paling benar  (sebagai  bentuk  klaim  kebenaran  atau truth  claim )  adalah  suatu keniscayaan.  Akan  tetapi,  semestinya  keyakinan  seperti  itu  tidak  harus merendahkan  agama—atau  meniadakan  hak  hidup  keyakinan  lain— lebih-lebih jika bertindak demikian kepada orang yang memeluk agama lain.
Yang dipentingkan adalah bahwa pengakuan  membenarkan agama sendiri  dibekali  oleh  tanggung  jawab,  baik  bersumber  kitab  suci  atau alasan-alasan  lainnya  yang  dapat  dibangunnya.  Berangkat  dari pandangan ini, maka kita akan dapat terhindar dari sikap keberagamaan yang  hanya  bersifat  ikut-ikutan.  Bahkan  jika  kita  mau  sadari
sepenuhnya,  Islam  mengajarkan  umatnya  agar    beragama  secara sungguh-sungguh  atau kāffah .  Artinya,    dalam  beragama,  Islam  tidak menghendaki  beragama  secara    setengah-setengah.  Islam  yang  kaffah adalah  Islam  yang  secara  kumulatif  mendatangkan  kebaikan, kebersamaan, kedamaian, keadilan, dan keamanan bersama.

## Pendidikan  Pesantren:  Kontruksi  Sosial  Budaya  Multikultural Masyarakat
Sebuah pertanyaan yang sering muncul adalah, mungkinkah konstruksi sosial  budaya  multikultural  masyarakat  dikembangkan  melalui kontektualisasi  pendidikan  multiKultural  dalam  lingkungan  pesantren. Sementara stigma yang berkembang adalah bahwa pendidikan pesantren merupakan  pendidikan  agama—seperti  halnya civil  education —di institusi-institusi  pendidikan  yang  sering  dikesankan  sebagai  sistem rekayasa  sosial  pendidikan  yang  bercorak  dogmatis,  doktriner, monolitik,  dan  tidak  berwawasan  multikultural.  Agama  di  satu  sisi membentuk  tipe-tipe  kultur  masyarakat;  bahkan,  membentuk  kultur yang  begitu  khas  sehingga  secara  sosiologis  sering  muncul  dalam bentuknya  yang  sangat  eksklusif.  Agama  manapun  kemudian menampilkan corak kultural pemeluknya yang khas dan eksklusif pula.
Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dijelaskan bahwa Pesantren atau  pondok  pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam tradisional, lembaga sosial dan penyiaran agama 7 yang dewasa ini banyak mendapatkan  perhatian  dari  berbagai  kalangan,  baik  dari  kalangan “luar” maupun “dalam” pesantren. Hal ini memberikan nilai lebih bagi pesantren  dalam  hubungannya  dengan  penegasan  eksistensi kelembagaan  yang  telah  mampu  berperan  secara  positif  dalam kehidupan berbangsa selama ini.
Selain itu, perhatian tersebut akan menghidupkan suasana dialogis di  antara  komunitas  pesantren  yang  banyak  terlupakan  pada  masa belakangan  ini.  Padahal  apabila  diamati,  pesantren  sejak  berdirinya senantiasa berupaya berdialog dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kedudukannya  yang  mengakar  di  tengah-tengah  masyarakat  tidak memungkinkan pesantren untuk tampil terisolir, apalagi eksklusif. 8
Filosofi  lahirnya  pesantren  menurut  sementara  kalangan,  sama persis seperti filosofi wujudnya pasar sebagai tempat jual beli, di mana para pembeli dan penjual tidak dapat begitu saja “dipaksa” menempati pasar tersebut. Namun interaksi antara pembeli dan penjual itu sendiri
7 Lihat Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INNS, 1994).
8 Lihat M.A. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LkiS, 1994).
yang menciptakan tempat yang disebut pasar. Gambaran seperti itulah yang  semula  melahirkan  pesantren.  Dan  ini  merupakan  cermin intensifnya dialog antara pesantren dengan lingkungannya.
Dialog  ini  tercipta  secara  alamiah,  karena  berdirinya  pesantren adalah kehendak masyarakat. Justru tidak masuk akal, apabila pesantren tidak  dapat  berdialog  dengan  “pemilik”-nya  sendiri.  Tidak  pernah tersebut  dalam  sejarah,  bahwa  pesantren  adalah  hasil  paket  dari kalangan  tertentu.  Dengan  demikian,  setidaknya  ada  dua  hal  yang mendukung  terciptanya  fenomena  dialogis  pesantren  dengan masyarakat. Pertama, karena tempat dan kedudukannya yang berada di tengah-tengah  masyarakat.  Dan  kedua,  pendirian  pesantren  itu  sendiri berasal dari karsa masyarakat yang membutuhkan kehadirannya.
Dengan demikian, sasaran pesantren sebenarnya adalah masyarakat luas.  Keberadaan  pesantren  di  tengah  masyarakat  sebagai  suatu lingkungan  kehidupan,  pada  hakikatnya  membawa  sebuah  misi  yaitu upaya  merangkum  kehidupan  dalam  jalinan  nilai-nilai  sepiritual  dan moralitas  yang  Islami.  Selanjutnya  pesantren  dalam  hal  ini,  akan berfungsi  sebagai  kontrol  dan  sekaligus  stabilisator  dalam  proses perkembangan  masyarakat  yang  sering  menimbulkan  ketimpangan sosial  maupun  kultural.  Dan  jika  terjadi  ketimpangan,  maka  pesantren sudah barang tentu akan menjadi sasaran kritik dan gugatan.
Posisi  pesantren  yang  sedemikian  strategis  dalam  membangun dialog  dengan  masyarakat,  dapat  menjadi  potensi  besar  dalam  rangka membangun  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan  dan  menghargai antar  elemen  masyarakat  dari  berbagai  karakter  dan  latar  belakangnya. Salah  satu  yang  bisa  dilakukan  pesantren  adalah  membangun  toleransi antar  umat  beragama.  Sebuah  toleransi  yang  dibangun  atas  dasar kesadaran bersama akan pluralitas agama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.
Sebuah  kesadaran  bahwa  pluralitas  keagamaan  di  mana  pun  di dunia  ini,  kecuali  di  tempat-tempat  tertentu,  adalah  realitas  yang  tidak mungkin  diingkari.  Kontak-kontak  antara  komunitas-komunitas  yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada di belahan bumi sekarang  ini  kelompok  masyarakat  yang  tidak  pernah  mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Jaringan komunikasi telah menembus tembok-tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok  keagamaan  dalam  masyarakat.  Benarlah  jika dikatakan bahwa pluralitas keagamaan, sebagaimana pluralitas-pluralitas lain  seperti  pluralitas  etnik,  pluralitas  kultural,  dan  pluralitas  bahasa,
adalah  semacam  hukum  alam.  Artinya,  mengingkari  pluralitas keagamaan sama dengan mengingkari hukum alam. 9
Menyadari potensi di atas pada dasarnya pesantren sebagai institusi sosial  pendidikan  dan  keagamaan,  berarti  sangat  memungkinkankan untuk  melakukan  proses  penumbuhkembangan  kehidupan  masyarakat multikultural. Proses ini pada hakekatnya tetap berbasis pada pesantren sebagai civil education, yang  memiliki  potensi  untuk  melakukan  proses rekayasa sosial ( social engenering ) dengan hanya membalik paradigma atau orientasinya yang eksklusif menjadi inklusif, yang tadinya masih bersifat doktriner,  dogmatis,  dan  tidak  berwawasan  multikultural,  diubah orientasinya—juga  pendekatan  dan  metodologinya—agar  menjadi institusi pendidikan yang tidak malah justru memunculkan ekses negatif, yakni  permusuhan  antaragama,  antarbudaya,  antarsuku,  dan antargolongan.  Di  Barat,  perbedaan  kultur  menyebabkan  konflik, sehingga  di  sana  gagasannya  adalah  pendidikan  multikultural.  Di Indonesia,  pemicu  konflik  seringkali  bersumber  dari  perbedaan keagamaan,  baik  antaragama  maupun  interagama.  Atas  dasar  ini  maka pendidikan  agama  berwawasan  agama-agama  menjadi  sangat  penting. Artinya,  pendidikan  harus  memberi  ruang  bagi  eksistensi,  pengakuan, dan penghormatan kepada agama-agama lain.

## Catatan Akhir
Sasaran  pesantren  adalah  masyarakat  luas.  Keberadaan  pesantren  di tengah masyarakat sebagai suatu lingkungan kehidupan, pada hakikatnya membawa sebuah misi yaitu upaya merangkum kehidupan dalam jalinan nilai-nilai  sepiritual  dan  moralitas  yang  Islami.  Selanjutnya  pesantren dalam hal ini, akan berfungsi sebagai kontrol dan sekaligus stabilisator dalam  proses  perkembangan  masyarakat  yang  sering  menimbulkan ketimpangan  sosial  maupun  kultural.  Dan  jika  terjadi  ketimpangan, maka  pesantren  sudah  barang  tentu  akan  menjadi  sasaran  kritik  dan gugatan. Posisi pesantren yang sedemikian strategis dalam membangun dialog  dengan  masyarakat,  dapat  menjadi  potensi  besar  dalam  rangka membangun  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan  dan  menghargai antar  elemen  masyarakat  dari  berbagai  karakter  dan  latar  belakangnya. Salah  satu  yang  bisa  dilakukan  pesantren  adalah  membangun  toleransi antar  umat  beragama.  Sebuah  toleransi  yang  dibangun  atas  dasar kesadaran bersama akan pluralitas agama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.[]
9 Lihat Mun’im A Sirry (ed.), Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: Paramadina, 2004).

## Daftar Rujukan
Mahfudz, M.A. Sahal. Nuansa Fiqih Sosial . Yogyakarta: LkiS, 1994. Mastuhu. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren . Jakarta: INNS, 1994. Munawar,  Said  Agil  Husain  Al. Fiqih  Hubungan  Antar  Umat  Beragama . Jakarta: Ciputat Press, 2002.
Sirry, Mun’im A., Ed. Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis .Jakarta: Paramadina, 2004. Suparlan, Parsudi. Bhinneka Tunggal Ika:  Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan? . Makalah Disampaikan dalam Seminar, 2001.
_____.  “Indonesia  Baru  Dalam  Perspektif  Multikulturalisme” . Dalam Harian Media Indonesia . 10 Desember 2001.
_____. Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural .  Simposium Internasional  Bali  ke-3,  Jurnal  Antropologi  Indonesia,  Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.