## Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit
Zakia Fhadillah, Ni Made Yordha Ayu Astiti, Mochamad Cholil, Muhammad Amirul Alfan dan Maghfirah Aliefia zakia.fhadillah-2022@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Decisions regarding bankruptcy issued by the Indonesian Commercial Court have several legal consequences. One of the legal consequences that arises is regarding the legal authority of the debtor to be able to manage his assets. Since the bankruptcy decision, the debtor’s assets will be subject to general confiscation. However, in implementing the bankruptcy decision, managing the assets of a bankrupt debtor is not as easy as one might imagine. Therefore, this article was created to analyze problems regarding the implementation of bankruptcy decisions such as the authority of foreign courts where the bankrupt debtor’s assets are located to be able to confiscate and auction off the debtor’s assets abroad if the debtor is declared bankrupt by the Indonesian Commercial Court. As well as regarding the status of the curator appointed by the Indonesian Commercial Court. The research in this article is legal research. This research uses statutory approach (statute approach), comparative approach (comparative approach), and conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that the implementation of bankruptcy decisions from the Indonesian Commercial Court cannot be executed immediately for the management and settlement of bankrupt debtor assets by the curator. So that finally raises a question about the status of the curator appointed by the Indonesian Commercial Court.
Keywords: Bankruptcy; Transnational Bankruptcy; Debtor Assets.

## Abstrak
Putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia memiliki beberapa akibat hukum. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkannya berkaitan dengan kemampuan hukum debitur untuk menguasai harta kekayaannya. Harta debitur pada umumnya akan disita sebagai akibat putusan pailit. Namun, mengelola aset debitur pailit setelah keputusan pailit dibuat lebih sulit dari yang diperkirakan. Tujuan artikel ini adalah untuk membahas masalah pelaksanaan putusan pailit, seperti kewenangan pengadilan asing untuk menyita dan menjual aset debitur pailit di luar Indonesia. Juga mengenai status kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil akhir dari penelitian ini menyatakan bahwasanya pelaksanaan putusan pailit dari Pengadilan Niaga Indonesia tidak bisa untuk dapat segera dilaksanakan mengenai pengurusan dan penyelesaian harta kekayaan debitur pailit oleh kurator. Sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang status dari kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga Indonesia.
Kata Kunci: Pailit; Kepailitan Transnasional; Aset Debitur.

## Notaire
Article history: Submitted 30 March 2023; Accepted 5 June 2023; Available online 15 June 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i2.43545
Vol. 6 No. 2, June 2023
Copyright © 2023 Zakia Fhadillah, Ni Made Yordha Ayu A., Mochamad Cholil, Muhammad Amirul A., Maghfirah A. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
308
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...

## Pendahuluan
Dalam era globalisasi masa kini, dimana batas-batas dari suatu negara semakin menipis (borderless) yang mana dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis juga membuat cakupannya semakin luas dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk menghadapi perkembangan dunia bisnis yang sangat dinamis tersebut, diperlukan kemampuan adaptasi yang cepat agar dapat tetap dapat bersaing dengan persaingan usaha yang semakin ketat. Indonesia pun dalam menghadapi era itu, menandatangani diantaranya Asean Free Trade Area (AFTA) yang ada semenjak tahun 1992 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang ada dan diberlakukan pada akhir tahun 2015. Dengan ditandatanganinya perjanjian- perjanjian tersebut maka dampaknya bagi Indonesia adalah membuat Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain dalam melakukan kegiatan dapat semakin mudah dan cepat. Hal tersebut juga dapat melahirkan banyak perusahan yang cakupannya lintas nasional ( multinational companies ). Perusahan lintas nasional atau multinasional artinya adalah perusahaan yang menanamkan modal atau berada di lebih dari satu negara dan memiliki anak perusahaan di negara-negara lain yang memproduksi komponen-komponen atau barang-barang tertentu yang nantinya akan dirakit dan dirangkai di negara lain yang berbeda pula. 1
Namun kiranya, kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha tersebut, memunculkan pula problematika-problematika hukum dalam kaitannya dengan bisnis transnasional. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan- perusahaan multinasional ( multinational companies ) tadi bisa saja mengalami kegagalan dalam transaksi bisnis yang dilakukannya sehingga dapat menyebabkan kondisi kesehatan keuangan dari suatu perusahaan tersebut melemah, sehingga perusahaan tersebut dengan terpaksa harus dipailitkan. Akan tetapi dikarenakan cakupan bisnis yang melintasi batas negara tersebut, maka keadaan pailit dari suatu perusahaan transnasional tadi merupakan masalah hukum kepailitan yang cakupannya lebih kompleks. Atau dengan kata lain dapat dikatakan juga dengan
1 Hikmahanto Juwana, Prosiding  Kepailitan  dan  Transfer  Aset  Secara  Melawan  Hukum (Pusat Pengkajian Hukum 2004).[289].
masalah hukum kepailitan lintas batas negara ( cross border insolvency ). Masalah kepailitan tersebut haruslah ditinjau dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur penyelesaian sengketa yang melintasi batas-batas suatu negara.
Secara hukum internasional, telah ada konvensi-konvensi yang mengatur tentang hukum kepailitan transnasional atau hukum mengenai kepailitan yang cakupannya melintasi batas negara (transnasional) yang diantaranya adalah Konvensi Apostille (1961); kemudian Konvensi Hague (1970); dan Konvensi Hague (1971). Sementara terkhusus untuk kawasan ASEAN, terdapat konvensi mengenai pengaturan kepailitan lintas-batas negara yang dilakukan melalui Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) di tahun 1977.
Di Indonesia, dalam peraturan mengenai kepailitan yang sudah berlaku sejak 18 Oktober 2004, atau selama kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun ini, masih belum diatur mengenai kepailitan transnasional. Dalam UU Kepailitan di Indonesia yang diatur adalah mengenai pengaturan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dari pengadilan yang berada diluar negara Indonesia maupun pengadilan yang berada di dalam negeri (nasional). Akan tetapi penerapan dari pengaturan tersebut terbentur oleh adanya asas teritorial suatu negara yang menyebabkan proses eksekusi terhadap harta kepailitan transnasional tersebut sulit untuk dilaksanakan. 2
Menjadi sebuah isu yang perlu diteliti lebih mendalam bagaimana kepastian hukum untuk mengatasi masalah-masalah kepailitan transnasional. Mengingat dalam era globalisasi sekarang yang memungkinkan kegiatan usaha atau bisnis juga cakupannya semakin luas dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Diperlukan suatu kepastian hukum untuk menjamin hak-hak kreditur dalam mendapatkan hak pembayaran dari debitur pailit.
Apakah, dalam hal ini kurator yang berada di Indonesia dapat melakukan penyitaan atas aset-aset yang dimiliki suatu perusahaan yang telah pailit yang
2 A. S Widiari, P. A. O., & Indrawati, ‘Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional di Indonesia’ (2018) 6 Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.[4].
310
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...
letaknya berada diluar negeri karena hal ini tidak hanya berdasarkan hukum nasional Indonesia saja, melainkan bersinggungan dengan ketentuan hukum yang ada di negara tempat aset perusahaan yang pailit itu berada. Serta menjadi permasalahan tambahan adalah terkait dengan status pengangkatan kurator Pengadilan Niaga di Indonesia, apakah kurator tersebut memiliki otoritas atau kewenangan yang sifatnya melintasi suatu negara ( cross border ).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka artikel ini mengangkat permasalahan sebagai berikut:
a.  Penyitaan dan Pelelangan Harta Kekayaan Debitur Pailit Sebagai Kewenangan
Pengadilan Luar Negeri.
b.  Status Pengangkatan Kurator Pengadilan Niaga Indonesia.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum ( legal research) . Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, “penelitian hukum ( legal research ) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan ( act ) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum”. 3 Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach ), serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## Penyitaan dan Pelelangan Harta Kekayaan Debitur Pailit Sebagai Kewenangan Pengadilan Luar Negeri
Perundang-undangan mengenai kepailitan telah mengalami perubahan beberapa kali. Peraturan mengenai kepailitan pertama kali yang berlaku di Indonesia adalah Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi (Kencana 2021).[47].
348 tentang Verordening op de Faillissement en Surseance van Betaling. Setelah itu direvisi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Perubahan ini dilatarbelakangi Indonesia yang diharuskan terpenuhi atas persyaratan International Monetary Fund ( IMF ). 4 Lebih lanjut, yakni digantikan dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan).
Definisi kepailitan dalam UU Kepailitan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1, yakni bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Syarat pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, yakni bahwa: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat kepailitan adalah:
a.  Adanya dua atau lebih pihak kreditur;
b.  Adanya satu utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) serta dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh pihak debitur.
Adapun beberapa prinsip yang terdapat dalam hukum kepailitan, antara
lain:
a.  Prinsip “ Concursus Creditorum ,”, tecermin serta menjadi salah satu syarat kepailitan, yakni adanya dua atau lebih pihak kreditur.
b.  Prinsip “ Paritas Creditorium ”, yaitu para kreditur memiliki hak yang sama atas seluruh harta benda pihak debitur.
c.  Prinsip “ Pari Passu Pro Rata Parte ”, yang berarti harta kekayaan debitur menjadi
4 Soogeun Oh, Comparative Overview of Asian Insolvency Reforms in the Last Decade (OECD 2007) [5].
312
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...
jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika di antara para kreditor ada yang didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya menurut undang- undang.
Jerry Hoff menyatakan bahwa, “tujuan kepailitan adalah untuk dibayarkannya hak para kreditur yang semestinya didapatkan sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka”. 5 Mengenai mekanisme kepailitan diawali dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya di antaranya ialah Kreditur, Debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Kejaksaan demi kepentingan umum ( public interest ). Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh Pengadilan Niaga selanjutnya akan diproses melalui sidang pemeriksaan serta selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.
Setelah itu muncul suatu putusan pernyataan pailit. Lebih lanjut, terdapat beberapa akibat hukum atas putusan pailit terhadap debitur pailit, salah satunya berkesudahan kewenangan berbuat debitur pailit atas bidang hukum harta kekayaan. Akibatnya, tentu menjadi sangat terbatasnya kewenangan debitur pailit. Bagi sosok debitur pailit tidak lebih dari melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menjadikan bertambahnya jumlah harta kekayaan untuk selanjutnya dijadikan boedel pailit.
Sebagai pengecualian bilamana perbuatan debitur pailit dimungkinkannya akan muncul kerugian ataupun mengurangi boedel pailit, terhadap kurator dapat memintakan suatu pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan dimaksud sifatnya relatif, berarti apabila dipergunakan untuk kepentingan boedel pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 UU Kepailitan, yakni:
(1)  “Demi kepentingan harta pailit, Debitur dapat meminta kepada Pengadilan
5 Jerry Hoff, Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law), Diterjemahkan Oleh Kartini Muljadi (Tata Nusa 2000).[66].
pembatalan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan oleh Debitur sebelum putusan yang menyatakan pailit diucapkan”.
(2)  “Pembatalan tersebut hanya dapat diimplementasikan apabila Debitur dapat membuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak satunya yang melakukan perbuatan hukum tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat menyebabkan suatu kerugian bagi Kreditur”.
(3)  “Kecuali perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang”.
Atas hal ini, Kurator dapat meminta suatu tindakan pembatalan yang dapat disebut dengan Actio Pauliana . Tindakan ini berfungsi guna melindungi kekayaan yang telah pailit agar tidak terjadi pengurangan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan kreditur agar tidak ada kerugian.
Menjadi suatu isu yang baru, ketika Pengadilan Niaga Indonesia menyatakan pailit kekayaan debitur yang tidak berada di Indonesia tetapi berada di negara lain (lintas batas). Menurut pandangan PhilipiR.iWood pengertian kepailitan ini ialah “ cross-border insolvency is proceeding overrode the previous strict territorially of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in foreign countries or vice versa ”. 6 Kemudian pendapat lain menurut Daniel Suryana, kepailitan lintas batas adalah suatu hal yang dapat terjadi karena adanya transaksi bisnis yang berskala internasional kemudian di dalamnya mengandung suatu elemen asing (foreign elements) , tetapi tidak berasal dari negara tempat dilakukannya kepailitan ini dinamakan kepailitan melintasi batasan negara (cross-border insolvency) . 7
Kemudian harus ada komisi untuk mengatasi problematika kepailitan melintasi batasan negara, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Commision on
6 Bayu Seto Hardjo Wahono, Bayu Seto Hardjo Wahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu (PT Citra Aditya Bakti 2006).[4].
7 Daniel Suryana, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Pustaka Sastra 2007).[2].
314
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...
International Trade Law (UNCITRAL) , adalah komisi secara areanya khusus berada di sektor hukum perdagangan internasional, kemudian dibuat sesuatu tatanan model aturan hukum yang disebut “ Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment” . Sejak tahun 1997 beberapa negara telah meratifikasi aturan tersebut dan dijadikan suatu pedoman umum untuk mengatasi problematika eksekusi kepailitan lintas batas. 8 Berdasarkan Model Law ( UNCITRAL ) ini, kepailitan yang melintasi batas negara diartikan dengan “...included cases where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place ”.
Mengacu pada pandangan Marek Porzycki, suatu kepailitan dapat dikatakan menjadi kepailitan transnasional ketika terdapat keadaan di mana:
a.  debitur memiliki beberapa kekayaan yang berada di negara lain; b.  debitur mempunyai beberapa kreditur di negara lain;
c.  debitur melakukan kegiatannya secara transnasional;
d.  debitur adalah perusahaan multinasional yang telah mempunyai cabang bisnis di negara lain; dan
e.  debitur adalah perusahaan berbentuk multinasional telah menjalankan perusahaannya di suatu negara tertentu menurut model hukum setempat kemudian telah memiliki beberapa perusahaan di negara lain. 9
Secara sederhana, kepailitan lintas batas dapat diartikan salah satu permasalahan kepailitan yang di dalamnya melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Dengan adanya Model Law (UNCITRAL) tadi, tidak serta merta telah menjadi suatu solusi universal yang memungkinkan dilakukannya eksekusi harta debitur pailit diluar batas teritorial suatu negara. Apabila suatu negara telah menerapkan Model Law tersebut, maka dapat dilakukan pengeksekusian untuk aset kekayaan debitur pailit yang telah terdapat di negara-negara itu. Namun, jika suatu negara tidak menerapkan atau mengimplementasi Model Law tersebut, maka mengenai harta pailit tadi harus melihat prinsip hukum kepailitan yang dianut negara tersebut. Indonesia, mengenai hal ini tidaklah mengadopsi Model
8 Loura Hardjaloka, ‘Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara’ (2015) 30 Yuridika.[481].
9 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prenada Media Group 2018).[504].
Law tersebut. Sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih dalam mengenai model hukum kepailitan yang dianut di Indonesia.
Dalam UU Kepailitan, disebutkan bahwasanya kepailitan merangkap segala harta benda kepemilikan debitur saat waktu dinyatakannya keputusan pailit termasuk semua yang telah didapatkan dalam kurung waktu kepailitan. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU Kepailitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pailit, berlaku terhadap keseluruhan aset kekayaan debitur tanpa terkecuali sehingga berarti dimanapun beradanya harta debitur pailit tersebut, bahkan terdapat di luar negeri pun termasuk di dalamnya. Ketentuan tersebut juga secara implisit, menyatakan bahwa terhadap harta kepailitan debitur di luar negeri, dianut asas universalitas. 10
Prinsip universalitas dalam hukum kepailitan adalah suatu asas yang menganggap suatu keputusan kepailitan adalah berlaku di seluruh dunia, sehingga keputusan tersebut berlaku pada dimanapun harta benda atau kekayaan dari debitur yang pailit bahkan di luar negeri sekalipun. 11 Walaupun begitu, untuk dapat mengeksekusi harta milik debitur pailit tadi, karena berhubungan dengan lebih dari satu yurisdiksi hukum suatu negara. Sehingga, dalam praktik eksekusi harta kepailitan, juga harus dapat dilihat prinsip-prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam negara tersebut, atas hal ini tempat beradanya kekayaan pailit debitur. Sehingga, selain asas universalitas tadi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa, ketika membicarakan kepailitan lintas batas tersebut juga ditemukan asas lain yakni asas teritorialitas. Asas tersebut adalah asas yang menyatakan bahwa putusan pailit yang dibuat di suatu negara tertentu hanya berlaku pada harta-harta debitur yang berada dalam negara tersebut, tidak termasuk pada harta kekayaan debitur pailit yang berada diluar negara tempat putusan tersebut diucapkan. 12 Secara prinsip, suatu negara mengizinkan pemberlakuan putusan pailit dari negara lain hanya jika ada perjanjian internasional antar negara, hal ini
10 Loura Hardjaloka (n 8).
11 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan (Kencana Prenada Media Group 2008).[89].
316
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...
juga berlaku untuk Indonesia. 13
UU Kepailitan tidak mengatur perihal kepailitan lintas batas dan penyelesaian perkara kepailitan. Kreditur dan debitur asing dianggap seperti kreditur dan debitur domestik. Dalam hal kepailitan, terhadap para pihak bersengketa tidak dimungkinkan memilih hukum yang berlaku karena adanya pilihan hukum baru pada aspek hukum kontrak niaga; tidaklah undang-undang menentukan sistem hukum melainkan telah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini hukum Indonesia; tidak mengizinkan pilihan hukum ( lex fori ). 14
UU Kepailitan hanya menentukan mengenai hukum acara dalam urusan kepailitan. Seperti yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 299 UU Kepailitan, bahwa hukum acara yang berlaku dalam perkara kepailitan adalah mengikuti ketentuan dalam hukum acara perdata, kecuali untuk hal-hal yang ditentukan berbeda dalam UU Kepailitan. Oleh sebab itu, maka kesimpulannya adalah mekanisme penyelesaian dari perkara kepailitan lintas batas negara harus dilakukan dengan berdasar pada hukum acara perdata di Indonesia.
Dalam UU Kepailitan Indonesia, tidak ada disebutkan juga baik secara implisit maupun eksplisit mengenai pengakuan dan penegakan putusan pailit dari negara lain. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering , yakni:
a.  Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 724 KUHD dan lain-lain perundangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
b.  Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa, dan diputus lagi di muka Pengadilan Indonesia.
c.  Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (1), putusan-putusan hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, dimana putusan itu harus dijalankan.
d.  Dalam hal memohon dan memberikan izin ini perkaranya tidak akan diperiksa kembali.
13 Loura Hardjaloka (n 8).
14 Tedjasukmana, Aspek  Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Perkara-Perkara  Kepailitan  Dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 (Refika Aditama 2007).[9].
Berbeda halnya dengan Uni Eropa ( the European Union ) yang telah mengatur suatu regulasi terkait kepailitan transnasional, yakni Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency procedings (recast) ” yang mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juni 2017. Ketentuan “ Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency procedings (recast) “ terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) pasal dan 7 (tujuh) bab, serta Lampiran A (“ Annex A ”), Lampiran B (“ Annex B ”), Lampiran C (“ Annex C ”), dan Lampiran D (“ Annex D ”) yang termuat di dalamnya.
Bahwa berdasarkan “ Chapter II – Recognition of Insolvency Proceddings ”, khususnya ketentuan “ Article 19 (1) Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency procedings (recast) ” merupakan ketentuan yang memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan atas putusan pernyataan pailit yang berasal dari sebuah negara keanggotaan Uni Eropa ( the European Union ) agar dapat dilaksanakan pada negara keanggotaan Uni Eropa
( the European Union ) lain.
Ketentuan “ Article 19 (1) Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency procedings (recast) ” menyatakan bahwa:
“ Any judgment opening insolvency proceedings handed down by a court of a Member State which has jurisdiction pursuant to Article 3 shall be recognised in all other Member States from the moment that it becomes effective in the State of the opening of proceedings ”.
Artinya, bahwa di Uni Eropa ( the European Union ) telah dimungkinkan terhadap putusan pernyataan pailit yang berasal dari sebuah negara keanggotaan Uni Eropa ( the European Union ) agar dapat dilaksanakan pada negara keanggotaan Uni Eropa ( the European Union ) lain.
Sehingga dapat disimpulkan, prinsip yang dianut oleh Indonesia adalah memegang Prinsip Teritorialitas dimana untuk setiap perkara menyangkut dengan kepailitan ditegakkan hanya terbatas di area atau wilayah negara tempat perkara kepailitan itu diputus. Putusan hakim diluar Indonesia yang memutus perkara kepailitan, hanya akan diterima sebatas untuk sebagai alat bukti surat
318
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...
yang dapat digunakan untuk menguatkan pihak-pihak yang akan mengajukan perkara mengenai kepailitan yang baru di Indonesia.

## Status Pengangkatan Kurator Pengadilan Niaga Indonesia
Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Kepailitan dijelaskan mengenai definisi kurator, yakni adalah sebagai orang atau Balai Harta Peninggalan yang disahkan oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta milik debitur yang dinyatakan pailit dengan diawasi oleh Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan dari UU Kepailitan.
Kurator merupakan seorang profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga Indonesia untuk melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka melakukan pengurusan dan pemberesan kepailitan. Tujuan dari pengurusan yang dimaksud adalah untuk melakukan pencatatan, untuk menemukan, mempertahankan nilai, melindungi, dan melakukan pemberesan aset dengan menjualnya melalui mekanisme lelang. Kurator harus dapat memastikan bahwa harta sitaan dapat diidentifikasi,  dikelola,  dipertahankan,  bahkan  dapat  dikembangkan  nilainya untuk dijual dan dibagi-bagikan hasilnya kepada para kreditor. 15
Mengenai tugas dari kurator dijelaskan dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan, yakni: “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Jerry Hoff 16 berpendapat bahwa, “tujuan dari kepailitan adalah untuk dapat membayar dan memulihkan hak dari para kreditur yang seharusnya dapat mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan yang mereka ajukan”.
Dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan diatur mengenai pemberian kewenangan kepada kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, yakni: “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”.
15 Freisy Maria Kukus, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan’ (2015) 3 Lex Privatum.[148].
16 Jerry Hoff (n 5).
Sehingga jelaslah bahwa UU Kepailitan memberikan kewenangan kepada Kurator untuk melakukan kewenangan-kewenangannya sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan tersebut. Selain itu UU Kepailitan mengatur kewenangan Kurator dan Pengurus yang adalah:
a.  Melakukan pengamanan harta pailit;
b.  Melakukan pencatatan harta pailit;
c.  Melakukan penjualan harta pailit;
d.  Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit;
e.  Melanjutkan usaha debitur pailit;
f.  Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk menempatkan pengurus badan hukum, komisaris Perusahaan yang dinyatakan pailit dalam tahanan.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Kepailitan tadi, Kurator merupakan orang atau suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan boedel pailit dari debitur. Berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan, yang mana disebutkan bahwasanya harta debitur pailit berarti termasuk semua harta kekayaan debitur tidak peduli dimana harta itu berada, memiliki konsekuensi bagi Kurator untuk dapat melakukan eksekusi boedel pailit atas harta debitur yang dinyatakan pailit yang letaknya berada di luar batas yurisdiksi negara Indonesia atau di negara lain.
Kewenangan dari kurator seperti yang disebutkan tadi tentulah menimbulkan problematika ketika harus menghadapi ketentuan hukum atau memasuki yurisdiksi negara lain. Setiap negara tentu saja memiliki hukum dan kedaulatannya. Dan berdasarkan pada asas teritorialitas, kedaulatan hukum tersebut tentu saja tidak bisa ditembus maupun digugat oleh hukum dari negara lain. Sehingga kurator dalam menjalankan kewenangannya tidak bisa seenaknya dalam melakukan eksekusi boedel pailit terhadap harta debitur yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. 17 Mengenai hal itu, hanya terdapat tiga pasal dalam UU Kepailitan yang memuat ketentuan tentang kepailitan diluar batas yurisdiksi negara Indonesia yakni pada pasal 212, 213, dan 214 UU Kepailitan. Dalam pasal-
17 Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, ‘Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitur Pada Kepailitan Lintas Batas Negara’ (2020) 2 Arena Hukum.[330].
320
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...
pasal tersebut hanya menyebutkan mengenai perlindungan terhadap boedel pailit dari tindakan kreditur yang ingin melakukan eksekusi boedel pailit tanpa kurator. Sedangkan untuk kewenangan dari kurator dalam mengeksekusi harta pailit tidak diatur.
Untuk mengatasi adanya kekosongan hukum tersebut dan agar dapat melakukan eksekusi, yang dapat dilakukan adalah dengan mengacu pada ketentuan dari Hukum Perdata Internasional yang digunakan oleh Indonesia dengan negara yang tempat harta debitur pailit tersebut berada. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi prinsip yang digunakan dalam negara yang bersangkutan apakah negara tersebut menganut prinsip teritorialitas atau prinsip universalitas.
Apabila mengacu pada sistem Hukum Perdata Internasional Indonesia, pada dasarnya Indonesia menganut prinsip atau asas teritorialitas terhadap putusan kepailitan. 18 Ketika dihadapkan juga dengan sistem hukum perdata internasional negara lain, maka dalam pelaksanaan putusan pailit lintas batas, masing-masing pihak dapat menentukan mengenai pilihan hukumnya, pilihan forumnya, dan pilihan domisilinya. 19

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis terhadap problematika kepailitan transnasional terhadap pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit, dapat diambil kesimpulan bahwa:
Mengenai perkara kepailitan lintas batas adalah perkara mengenai kepailitan yang didalamnya melewati juga batas teritorial dari suatu negara ke negara lainnya. Meskipun dalam UU Kepailitan Indonesia dijelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta dengan segala sesuatu yang didapat atau diperoleh selama
18 Loura Hardjaloka (n 8).[487].
19 Munir Fuady, ‘Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase’ (2005) 21 Jurnal Hukum Bisnis.[88].
kepailitan yang mana dalam ketentuan itu tidaklah disebutkan dengan gamblang dimana harta debitur pailit berasal, sehingga secara prinsip seharusnya UU Kepailitan tersebut menganut asas universalitas. Namun, dalam eksekusinya, UU Kepailitan Indonesia tidak mengakui kepailitan lintas batas dan belum ada pengaturan yang mengaturnya atau dengan kata lain, prinsip yang dianut oleh UU Kepailitan Indonesia terhadap eksekusi harta debitur pailit di luar negeri adalah prinsip teritorialitas. Untuk menjalankan eksekusi harta debitur pailit, adalah bergantung pada prinsip hukum kepailitan dimana harta benda debitur pailit itu berada serta berdasarkan perjanjian-perjanjian serta konvensi-konvensi yang disepakati oleh Indonesia dengan negara-negara tempat dimana harta milik debitur yang dinyatakan pailit tersebut berada.
Kurator merupakan profesional yang diberikan kewenangan oleh Pengadilan Niaga Indonesia untuk dapat mengurus dan membereskan harta milik debitur pailit. Mengenai tugas dan kewenangan kurator telah diatur dalam Undang- undang secara luas. Kewenangan Kurator yang melintasi batas suatu negara
(cross border) dengan tujuan melakukan pengurusan dan pemberesan kepailitan di luar batas yurisdiksi Indonesia yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga di Indonesia,  haruslah  diidentifikasi  terlebih  dahulu  mengenai  prinsip  kepailitan yang dianut oleh negara-negara yang bersangkutan serta sistem hukum perdata internasional yang ada pada negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, putusan mengenai kepailitan yang diucapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia terhadap harta debitur pailit yang berada di luar negeri dapat dilakukan eksekusi oleh Kurator Indonesia atau tidak.
Terdapatnya kekosongan hukum serta pertentangan norma dalam permasalahan kepailitan lintas batas di Indonesia tersebut, maka sebaiknya aturan mengenai kepailitan lintas batas segera direalisasikan. Selain itu dapat dilakukan perjanjian  mengenai  kepailitan  lintas  batas,  atau  dengan  melakukan  ratifikasi, terhadap konvensi-konvensi seperti yang terdapat dalam Model Law UNCITRAL . Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur yang menerima hak pembayaran dari harta debitur pailit.
322
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...

## Daftar Bacaan

## Buku
Bayu Seto Hardjo Wahono, Bayu Seto Hardjo Wahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu (PT Citra Aditya Bakti 2006).
Daniel Suryana, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Pustaka Sastra 2007).
Hikmahanto Juwana, Prosiding Kepailitan Dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum (Pusat Pengkajian Hukum 2004).
Jerry Hoff, Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law), Diterjemahkan Oleh Kartini Muljadi (Tata Nusa 2000).
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan (Kencana Prenada Media Group 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revi, Kencana 2021).
Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prenada Media Group 2018).
Tedjasukmana, Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan Dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 (Refika Aditama 2007).

## Jurnal
Freisy Maria Kukus, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan’ (2015) 3 Lex Privatum 148.
Loura Hardjaloka, ‘Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional Dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara’ (2015) 30 Yuridika 481.
Munir Fuady, ‘Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase’ (2005) 21 Jurnal Hukum Bisnis 88.
Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, ‘Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitur Pada Kepailitan Lintas Batas Negara’ (2020) 2 Arena Hukum 330.
Widiari, P. A. O., & Indrawati AS, ‘Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional Di Indonesia’ (2018) 6 Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4.

## Peraturan Perundang-undangan
Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency procedings (recast).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

## Lainnya
Soogeun Oh, Comparative Overview of Asian Insolvency Reforms in the Last Decade (OECD 2007).
How to cite: Zakia Fhadillah, Ni Made Yordha Ayu Astiti, Mochamad Cholil, Muhammad Amirul Alfan dan Maghfirah Aliefia, ‘Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit’ (2023) 6 Notaire.
324
Zakia Fhadillah, et.al : Problematika Kepailitan Transnasional...
--This page is intentionally left blank--