## Article

## Institusionalisasi dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan pada Praktik Kawin Lari
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2022, Vol. 4 (2), 108-122 © The Journal, 2022 DOI : 10.36256/ijrs.v4i2.296 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received  : October 18 th , 2022 Revised   : December 27 th , 2022 Accepted  : December 30 th , 2022

## Mufti Ulil Amri
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia. mufti_ulilamri@uinib.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to find a network of the phenomenon of the practice of elopement that occurs in  the city of Padang. The aim of elopement in this discussion is more intended as an act of institutionalizing elopement in a negative sense, meaning that it violates the rules of religion, the  state,  and  Minangkabau  customary  provisions  which  form  the  cultural  locality  of  West Sumatra  Province.  The  research  question  that  is  to  be  answer  are  how  is  the  process  of forming  elopement  networks?;  what  is  the  service  pattern  of  the  practice  of elopement?;  and what  factors  trigger  the  practice  of  elopement?.  Research  data  obtained  from  observation, document  study  and  interviews.  This  study  tries  to  present  data  and  qualitative  analysis related  to  the  problem  of  elopement  in  the  city  of  Padang,  which  is  the  location  where  the research  was  conducted.  From  the  research  findings,  it  was  concluded  that  even  though  it was  prohibited  by  various  norms,  the  existence  of  elopement  services  was  recognized,  the benefits  were felt by elements of society, so  that it continued  to be  accepted  as  a  pattern of behavior and action as an alternative to marriage with various variant factors.
Keywords : Eloping; Institutionalization; Dysfunction of Marriage Law

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  jaringan  fenomena  praktik  kawin  lari yang  terjadi  di  Kota  Padang.  Kawin  lari  yang  dituju  dalam  bahasan  ini  lebih dimaksudkan tindakan institusionalisasi kawin lari dalam artian negatif, bermakna melanggar aturan agama, negara, dan ketetapan adat Minangkabau yang menjadi latar  lokalitas  budaya  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pertanyaan  yang  dijawab  melalui penelitian  ini  adalah  bagaimana  proses  terbentuknya  jaringan  kawin  lari?; bagaimana pola jasa praktik kawin lari?; dan faktor apa saja yang menjadi pemicu praktik  kawin  lari?.  Data  penelitian  diperoleh  dari  observasi,  studi  dokumen  dan wawancara. Penelitian ini mencoba menyajikan data, dan analisis kualitatif terkait persoalan kawin lari di Kota Padang, yang menjadi lokasi penelitian dilangsungkan. Dari  temuan  penelitian,  disimpulkan  bahwa  meski  dilarang  oleh  berbagai  norma, keberadaan jasa kawin lari diakui, dirasakan manfaatnya oleh oknum masyarakat, sehingga  terus  diterima  sebagai  pola  prilaku  dan  tindakan  sebagai  alternatif perkawinan dengan berbagai faktor variannya.
Kata kunci: Kawin Lari; Institusionalisasi; Disfungsi Hukum Perkawinan

## 1. Pendahuluan
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia untuk bersama antara seorang pria dan wanita  di dalam keluarga (rumah tangga) yang bahagia, ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai  aturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik mengikat dirinya yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Setiap manusia mendambakan hal yang  namanya  pernikahan,  baik  itu  pria  maupun  wanita,  karena  manusia  itu  diciptakan untuk  berpasang-pasangan.  Dan  pernikahan  itu  adalah  suatu  yang  sangat  sakral  sehingga terkadang  orang  harus  berfikir  seribu  kali  dalam  mempersiapkan  pernikahan.  Perkawinan merupakan  hal  penting,  karena  dengan  sebuah  perkawinan  seorang  akan  memperoleh keseimbangan  hidup  secara  sosial  biologis,  psikologis  maupun  secara  sosial  (Kuzari,  1995; Syarifuddin, 2014; Ainiyah, 2018).
Dalam  praktiknya,  perkawinan  ada  dua  jenis,  yaitu  perkawinan  ideal  dan  tidak  ideal. perkawinan ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan melalui proses resmi sesuai dengan ketentuan  perkawinan  yang  berlaku.  Sedangkan  perkawinan  tidak  ideal  yaitu  perkawinan yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  resmi  dan  tidak  melalui  proses  ketentuan  perkawinan yang dibenarkan dalam  norma, baik norma agama maupun norma adat, seperti kawin lari. Dalam tradisi perkawinan di Indonesia, bagi umat Islam kawin lari adalah salah satu bentuk pelanggaran  terhadap  aturan  dan  norma  perkawinan.  Secara  implisit,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan regulasi yang bersifat mengikat bagi masyarakat yang beragama Islam. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan,  selanjutnya  Pasal  2  Ayat  2 menyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya di dalam Pasal dua Undang-Undang Perkawinan tersebut memberi amanat  bahwa  setiap  pelaksanaan  perkawinan  rukun  dan  syaratnya  harus  terpenuhi  agar dinyatakan sah secara agama, dan perkawinan yang sah secara agama tersebut juga harus didaftarkan  kepada  pegawai  pencatat  nikah  (KUA)  setempat,  agar  secara  administrasi  dan aturan negara dianggap sah (Manan, 2012; Murni et al., 2019). Selain dinyatakan tidak sah menurut  peraturan  perundang-undangan,  kawin  lari  berstatus  tidak  sah  dalam  ketentuan dan  ketetapan  agama,  karena  tidak  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  perkawinan,  terutama yang  bertindak  sebagai  wali  dan  saksi  yang  tidak  sah.  Kawin  lari  merupakan  pertemuan antara  dua  kebutuhan:  kebutuhan  pasangan  calon  pengantin  untuk  dapat  diakui  atau mengakui  berstatus  suami  istri;  dan  kebutuhan  wali  hakim  palsu  sebagai  sumber  bisnis (Syaerozi, 2019). Pelaksanaan praktik kawin lari tidak pernah melibatkan wali dan saksi yang dibenarkan dan sah secara hukum, apalagi terdaftar resmi oleh institusi negara yang diberi amanah untuk itu. Dalam praktiknya, kawin lari tidak bertujuan membuka ruang agar calon pengantin  tersebut  menciptakan  keluarga sakinah,  mawaddah  warahmah ,  juga  tidak  ada tekad untuk menjadi keluarga yang bahagia  dan harmonis,  kecuali tekad wali hakim palsu dan  pasangan  pengantin  yang  dikawinkan  itu  menjaga  rahasia  proses  perkawinan  mereka yang dinilai bermasalah (Doi, 1996). Meski sudah lebih dari puluhan tahun Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, masalah kawin lari masih terjadi  di banyak daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Lebih dari alasan agama hukum, di Sumatera Barat yang berlatar belakang  budaya  Minangkabau,  kawin  lari  juga  berarti  penyimpangan  dari  norma  adat, dimana  proses  perkawinan  menurut  adat  Minangkabau  harus  melalui  tahapan  dan  proses " basuluah di matohari, bagalanggang di mato urang banyak ". Artinya, prosesi pernikahan bagi masyarakat  Minangkabau  selain  harus  memenuhi  aturan  dan  hukum  agama,  juga  harus memenuhi  ketentuan  adat  dan  diperlihatkan  kepada  seluruh  masyarakat  adat  sebagai ungkapan kebahagiaan (Idrus Hakimi Datuk Rajo Panghulu, 1998).
Berbagai  studi  menampilkan  fenomena  kawin  lari  yang  masih  eksis  sebagai  pilihan perkawinan oleh oknum masyarakat, ini ditandai dari laporan aparatur negara yang bertugas menangani  persoalan  perkawinan  cukup  kesulitan  dalam  menangani  persoalan  tersebut. Masalah  ini  hampir  di  setiap  daerah  ditemukan  pasangan  yang  kawin  lari  kemudian mengajukan  legalisasi  buku  nikah  untuk  pengurusan  akta  kelahiran  anaknya.  Indikasi kawin lari terlihat dari nomor pendaftaran dan data di buku nikah yang tidak sesuai dengan data  KUA  setempat.  Dari  beberapa  pasangan  kawin  lari  yang  dinikahkan  oleh  wali  hakim gadungan  tersebut,  mereka  mengaku  kepada  petugas  KUA  setempat  bahwa  pernikahan mereka  terjadi  di  Padang.  Namun  buku  nikah  rata-rata  mencantumkan  tanda  tangan  dan stempel KUA di kabupaten tetangga di luar Kota Padang (“Menyorot Pelayanan KUA Bungus,” 2014; Shalihin, 2015; Syafitra, 2021; Iqbal, 2021). Atas dasar itu, perlu dilakukan penelitian lebih  lanjut  untuk  mengungkap  maraknya  praktik  kawin  lari.  Artikel  ini  merupakan  salah
satu  upaya  untuk  memenuhi  tuntutan  kajian  untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang  isu tersebut.

## 2. Kerangka Teori Theoretical Framework

## 2.1. Institusionalisasi Praktik Kawin Lari
Sebelum menjelaskan lebih lanjut persoalan institusionalisasi praktik kawin lari, ada bagian terpenting  yang  perlu  diuraikan  dalam  artikel  ini, pertama ;  institusionalisasi  merupakan proses  terbentuknya  sebuah  institusi,  keberadaannya  diakui,  dapat  dirasakan  manfaatnya, sehingga  terus  diterima  sebagai  pola  prilaku  dan  tindakan.  Oleh  sebab  itu  dalam  proses institusionalisasi  yang  terpenting  bukan  kehadiran  suatu  organisasi  atau institute sebagai wadahnya,  melainkan  hadirnya  suatu  pola  tingkah  laku  yang  semakin  melembaga  (Syani, 2002; Setiyaningsih, 2022; Basri, 2022). Kedua kawin lari. Meminjam analisis Hadikusuma, kawin  lari  merupakan  perkawinan  yang  menghindari  persyaratan  adat  (adat  istiadat  dan administrasi Negara) dalam melakukan perkawinan. Kawin lari juga bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan kedua pihak yang bersangkutan  (Hadikusuma,  1989;  Sefri  Noviardi  S,  2003;  Rahmat  Abd.Fatah,  2019). Berdasarkan  dua  konsep  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  institusionalisasi  praktik  kawin lari  merupakan  perkawinan  yang  tidak  melalui  cara  yang  dibenarkan  dalam  agama  dan Negara.  Kendatipun  berada  pada  kategori  perkawinan  yang  illegal,  fenomena  praktik  kawin lari  sudah  menjadi  rahasia  umum  bagi  masyarakat  kota  Padang  dan  bagian  dari  prilaku serta tindakan masyarakat dalam perkawinan. Jika dikaitkan dengan semangat lahirnya UU No  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  Negara  telah  membuktikan  keseriusannya dalam  mengurus  umat  Islam  dengan  fungsi  legalisasi  peraturan  tersebut.  Namun,  jika dihubungkan  fungsi  legalisasi  peraturan  perkawinan  dalam  teori  fungsi  aliran  fungsionalis, barangkali produk hukum yang tertuang dalam peraturan tidak hanya meninggalkan fungsi manifest, tetapi  juga menyisakan  fungsi laten, yaitu  maraknya  praktik  kawin  lari  sebagai alternatif perkawinan legal.
Produk  hukum  yang  tertuang  dalam  perundang-undangan  tidak  lahir  dalam  ruang hampa,  sehingga  berbagai  fungsi  dan  kepentingan  harus  dipenuhi  menjadi  indikatornya. Meminjam  analisis  Mahfud,  karakter  suatu  produk  hukum  jika  dihubungkan  dengan konfigurasi politik terbagi dua, yaitu hukum responsif dan hukum ortodoks. Kedua karakter produk hukum ini bisa dilihat dengan menggunakan tiga indikator, yaitu; proses pembuatan, fungsi  dan  penafsiran  atas  produk  hukum  tersebut  (MD,  1998;  Najib,  2020).    Dalam pembahasan  ini,  yang  dilihat  adalah  fungsi  dari  lahirnya  hukum  perkawinan.  Fungsi  yang dimaksud didefinisikan sebagai “ Sebuah akibat yang ditujukan pada sistem sosial dari sebuah peristiwa  sosial,  di  mana  peristiwa  ini  dianggap  sebagai  pencipta  kontribusi  esensial  bagi bekerja dan berlanjutnya sistem tersebut ” (Jery, 1991).
Dalam  sosiologi  aliran  fungsional,  membagi  fungsi  kepada  dua  bagian;  pertama fungsi manifest, yaitu fungsi-fungsi yang sadar dan memang diniatkan dalam proses social. Kedua fungsi  laten, yaitu  fungsi-fungsi  yang  tidak  sadar  dan  tidak  diniatkan  dalam  proses  social (McGee, 1972; Merton, 1968) Berdasarkan dua pembagian ini, maka yang akan dilihat pada fungsi lahirnya hukum perkawinan di Indonesia adalah fungsi manifest sebagai berikut:
1. Legitimasi  Hukum.  Fungsi  hukum  yang  paling  fundamental  adalah  fungsi  legitimasi ini.  Hukum  berfungsi  untuk  mendefinisikan  hubungan  antara  anggota  masyarakat, dan menegaskan apa tindakan yang dibolehkan dan apa yang dilarang (Hoebel, 1954). Hukum  datang  untuk  men-sahkan  tatanan  yang  sesuai  dengannya  dan  menafikan yang  berlawanan.  Dalam  hal  hukum  perkawinan  maka  hukum  melegitimasi hubungan  pernikahan  yang  telah  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku beserta implikasi-implikasi yang mengikutinya seperti anak, harta, warisan dan lain- lain.  Karena  fungsi  legitimasi  ini,  maka  hukum  selalu  mengikuti  perubahan  sosial. Hukum baru akan muncul setelah setumpuk perubahan sosial terjadi, lebih-lebih di era postindustrial (Sungkar, Dramanda, Harijanti, & Zulfikar, 2021) .
2. Alokasi  Otoritas.  Melalui  fungsi  ini,  hukum  mendefinisikan  ‘siapa’  yang  memiliki kekuasaan  untuk  melakukan  ‘apa’.  Artinya,  hukum  telah  menentukan  siapa  saja yang akan diberi otoritas demi berjalannya hukum tersebut. Dalam UUP ini misalnya lihat  pasal  7  ayat  (2)  bahwa  yang  diberi  hak  oleh  hukum  untuk  memberikan dispensasi  adalah  hakim,  atau  pasal  14  ayat  (1)  dan  pasal  16  tentang  siapa  yang berhak mencegah terjadinya perkawinan. Yang harus dicatat bahwa dalam pembagian otoritas ini bukan bersifat personal, tapi impersonal. Impersonaliltas dalam birokrasi hukum ini merupakan salah satu ciri birokrasi modern (Wrigh, 1949; Daud, 2021).
3. Limitasi  oleh  Undang-Undang.  Yang  dimaksud  dengan  fungsi  limitasi  adalah  fungsi untuk memberi batasan terhadap perilaku yang selama ini telah jamak terjadi dalam masyarakat.  Pembatasan  itu  boleh  jadi  dari  yang  sebelumnya  banyak  kemudian dijadikan sedikit, atau yang sebelumnya sedikit dijadikan banyak. Fungsi limitasi ini diwujudkan  oleh  Undang-Undang  dalam  beberapa  bentuk,  yaitu:  pembatasan  usia perkawinan,  pembatasan  terhadap  jumlah  pasangan,  dan  Pembatasan  izin perceraian.
4. Transformasi  Strata  Sosial.  Maksud  transformasi  di  sini  adalah  perubahan  bentuk pola  hubungan  antara  suami  dengan  istri.  UUP  ini  mentransformasikan  kedudukan istri  yang  sebelumnya  tersubordinasi  menjadi  sejajar  dengan  suami,  mereka  adalah pasangan yang seimbang, baik dalam hak maupun kewajiban. Sebagaimana banyak dipaparkan  dalam  berbagai  literatur  kajian  tentang  perempuan,  bahwa  perempuan memang  berada  dalam  kondisi  yang  terpuruk,  baik  secara  ekonomi,  politik  sosial, budaya  dan  pendidikan.  Maka  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  mengangkat status  perempuan  (secara  legal-formal)  ke  tingkat  lebih  tinggi,  yaitu  dalam  posisi setara dengan laki-laki dalam rumah tangga (Muslih, 2020). Untuk Kompilasi Hukum Islam,  sebagai  hukum  materil,  memiliki  fungsi  yang  sama  dengan  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974.  Sungguhpun  begitu,  di  samping  fungsi-fungsi  seperti  yang dimiliki  oleh  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  yang  telah  dipaparkan  di  atas, Kompilasi  Hukum  Islam  memiliki  fungsi-fungsi  istimewa.  Di  antara  fungsi-fungsi tersebut  adalah  sebagai  penjabaran  dan  penegasan  bagi  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  dan  sebagai kelengkapan bagi Undang-Undang Peradilan Agama (Khair, 2016).

## 2.2. Disfungsi Sistim Perkawian pada Praktik Kawin Lari
Penggunaan  Istilah  kawin  lari  dapat  diartikan  sebagai  dua  model  perkawinan.  Pertama, perkawinan  tidak  dilangsungkan  di  hadapan  pegawai  pencatat  perkawinan  tetapi  tetap dilaksanakan oleh wali dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah menurut peraturan agama. Hanya saja prosesnya tidak diketahui atau tidak dihadiri banyak orang. Kedua, perkawinan dilakukan oleh wali dan saksi yang tidak sah menurut agama, sedangkan wali dan keluarga kedua  belah  pihak  hampir  tidak  mengetahui  prosesnya.  Makna  bentuk  pertama  biasanya lebih populer dengan istilah “nikah siri”, sedangkan istilah “kawin lari” lebih tepat diartikan dalam bentuk kedua. Adapun untuk  bahasan ini, istilah kawin lari adalah dalam pengertian kedua.
Tradisi  kawin  lari  juga  dikenal  di  berbagai  daerah,  yang  tergolong  salah  satu  bentuk tradisi  perkawinan.  Kawin  lari  dalam  konteks  tradisi  ini  bukanlah  yang  dimaksud  dalam pembahasan ini, terlepas dari kesamaan poin-poin tertentu. (HM, Muti’ah, & Bahri, 2009). Di Lampung dan suku Komering di Palembang, kawin lari dikenal dengan kawin sebambangan, yaitu  mengantarkan  calon  istri  ke  rumah  kepala  adat  untuk  melangsungkan  pernikahan, karena proses lamaran menurut tata cara adat belum mencapai kesepakatan antara keluarga calon  istri.  dua  pihak.  Dalam  hal  ini,  sebambangan  merupakan  jalan  terakhir  bagi  calon suami  karena  pihak  keluarga  pihak  perempuan  tidak  setuju  atau  pihak  laki-laki  tidak mengikuti tata cara yang ditetapkan adat. Proses melarikan mempelai wanita tidak dilakukan sendiri  oleh  mempelai  pria.  Meski  demikian,  ia  dibantu  oleh  teman  dan  kerabatnya,  dan kemudian  keduanya  dinikahkan  oleh  kepala  adat  yang  berwenang  (Moita,  Rusli,  &  Jabar, 2022).
Tradisi  serupa juga  dapat  ditemui  di  daerah lain, seperti  perkawinan merariq di  antara Suku  Sasak  di  Lombok  Nusa  Tenggara  Barat,  kawin  lari  di  Bali,  perkawinan  Nangkih  di antara  orang  Karo,  atau  tradisi  Marlojong  di  Sumatera  Utara.  Varian  perkawinan  ini merupakan  bagian  dari  tradisi  yang  hidup  di  daerah  setempat  sebagai  jalan  terakhir  bagi pasangan  yang  bertekad  menikah  namun  terhalang  berbagai  prosedur.  Setiap  kelompok masyarakat  adat  tentunya  memiliki  kearifan  tersendiri  dalam  melestarikan  tradisi  ini (Syaerozi,  2019;  Thirwaty  Arsal,  2020).  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  ditekankan  bahwa berbagai  varian  perkawinan  tersebut  tidak  termasuk  dalam  pengertian  kawin  lari  yang dimaksud  dalam  pembahasan  ini.  Kawin  lari  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  lebih dimaksudkan sebagai perbuatan yang memiliki makna negatif, dalam arti melanggar aturan negara, ketentuan agama, dan aturan adat Minangkabau yang sebenarnya berlatar belakang budaya  Provinsi  Sumatera  Barat.  Dalam  hal  ini,  kawin  lari  yang  dilakukan  di  wilayah Sumbar sebagian besar dilakukan di Kota Padang.

## 3. Metode Penelitian
Studi  tentang  “Institusionalisasi  Kawin  Praktik  Kawin  Lari:  Aktor,  Pola  Kerja  dan  Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan” ini merupakan kajian sosio-legal yang berasumsi bahwa hukum dan norma  perkawinan, sejatinya dapat menjadi  pemain utama dalam mengatasi  persoalan hubungan  dalam  perkawinan  (Ziegert,  2005).  Di  samping  itu  kajian  ini  juga  merupakan fenomena perubahan sosial dalam praktik perkawinan yang ditimbulkan oleh dinamika sosial yang berkembang. Data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, artikel ini mencoba menyajikan data, informasi, dan analisis kualitatif terkait isu kawin lari di Kota Padang.
Analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan:  Pertama,  data yang  diperoleh  melalui  wawancara  dilengkapi  dengan  diperbandingkan  dan  diuji  dengan beberapa  keterangan  informan  lain,  melalui  buku,  dokumen-dokumen  dan  hasil-hasil penelitian  yang  berkaitan,  kemudian  diklasifikasi  sehingga  melahirkan  kategori-kategori. Kedua, kategori-kategori itu selanjutnya dicari ciri-ciri pokoknya untuk diketahui persamaan dan  penggabungannya.  Ketiga,  kategori  itu  dihubungkan  antara  satu  sama  lain,  sehingga melahirkan  proposisi.  Keempat,  proposisi-proposisi  dihubungkan  lagi  satu  sama  lain sehingga  membangun  sebuah  pemahaman  akhir  terhadap  fenomena  praktik  kawin  lari sebagai  pilihan  oleh  oknum  masyarakat,  dan  selanjutnya  dianalisis  dengan  teori-teori  yang berkaitan yang pada akhirnya membawa pada suatu kesimpulan (Sarwono, 2013).

## 4. Hasil Penelitian

## 4.1. Institusionalisasi Jaringan Kawin Lari
Perlu ditekankan bahwa berbagai varian kawin lari yang disebutkan di atas tidak termasuk dalam  pengertian  kawin  lari  yang  dimaksudkan  dalam  temuan  penelitian  ini. Sebaliknya , kawin  lari  yang  diuraikan  dalam  pembahasan  ini  bertujuan  untuk  melembagakan  makna negative,  dalam  arti  melanggar  peraturan  pemerintah,  peraturan  agama  dan  adat Minangkabau, yang sebenarnya mewakili latar  belakang  budaya  provinsi Sumatera Barat. Konteks  temuan  ini  melihat  proses  pembentukan  pelembagaan  praktik  kawin  lari,  diakui keberadaannya,  dirasakan  manfaatnya,  sehingga  tetap  diterima  sebagai  model  perilaku. Praktik  kawin  lari  di  Sumatera  Barat  banyak  terjadi,  terutama  di  Kota  Padang.  Beberapa studi  mengatakan  bahwa pasangan yang kawin lari sering mengklaim  pernikahan mereka dilangsungkan  di  Padang  (Agustini,  2021).  Beberapanya  lagi  mengaku  menikah  di  daerah tertentu,  namun  penyelidikan  lebih  lanjut  mengungkapkan  bahwa  pernikahan  mereka masih berlangsung di Kota Padang.
Sepengetahuan  saya, tempat mereka melangsungkan kawin lari itu ada di beberapa lokasi: di Pasia nan Tigo, Lubuk Minturun, Lubuk Begalung, dan di Jurai (wawancara, 2014; 2021).
Informasi  di  atas  menunjukan  bahwa  di  Kota  padang  cukup  banyak  orang  yang mengaku sebagai wali nikah bagi pasangan kawin lari di salah satu kawasan tersebut, hal ini juga diakui oleh salah seorang petugas Kantor Urusan Agama setempat.
Di Padang ini banyak tempatnya, salah satunya di daerah Bukik Lampu. Lokasi pastinya saya tidak  tahu  dan  siapa  orangnya,  karena  tidak  melihat  secara  langsung.  Dari  mulut  ke  mulut mengatakan tempatnya di sana. (wawancara, 2021).
Penuturan  informan  di  atas  tampaknya  benar,  dan  sudah  menjadi  rahasia  umum. Keberadaan  jasa  kawin  lari  kian  dirasakan  manfaatnya,  setidaknya  seorang  wanita  yang mengaku  pernah  kawin  lari  di  daerah  tersebut  (sambil  menunjukan  buku  nikah  yang didapatkannya di lokasi tersebut) mengatakan:
dulu  saya  menikah  di  sana.  Mendapatkan  buku  nikah.  Kalau  tidak  punya  buku  nikah,  saya tidak  berani  kembali  ke  kampung.  Nanti  dikucilkan  oleh  orang  kampung.  Kalau  buku  nikah sudah ada,maka mereka tidak bisa berkomentar negatif tentang saya (wawancara, 2021).
Pernyataan  perempuan  di  atas  menjadi  bukti  bahwa  wali  gadungan  yang melangsungkan  praktik  kawin  lari  memang  ada  di  kawasan  Bukik  Lampu,  Padang. Sedangkan  penggunaan  nama  daerah  tertentu  yang  tertulis  di  buku  nikahnya  sebagai strategi untuk menghilangkan jejak pelaku, terutama pihak yang menikahkan (wali palsu). Hal serupa juga ditemukan pada kasus kawin lari lainnya, pemberian buku nikah asli juga menjadi  alat  pembenaran  bagi  wali  hakim  palsu  kepada  pasangan  suami  istri  bahwa perkawinan  mereka  sah  menurut,  agama,  hukum  dan  adat.  Menguatkan  informasi  ini,
seorang  perempuan  penduduk  daerah  Pasia  Jambak  yang  memiliki  hubungan kekeluargaan dengan pihak wali palsu juga mengatakan:
Bapak itu bekerja sebagai tukang kawinkan orang. Ia punya pondok di Pasia. Kalau ada orang yang  datang  untuk  dinikahkan,  maka  mereka  dikawinkan  di  pondok  itu.  Selain  itu,  ia  juga dikenal  sebagai  paranormal  atau  dukun.  Jika  diminta  untuk  mengobati  penyakit,  akan diberikan ramuan obat. Begitu pekerjaan bapak itu (wawancara, 2014) .
Meskipun  seperangkat  aturan  tentang  perkawinan  telah  dirumuskan  dan diaplikasikan, namun aktifitas praktik kawin lari terus ada. Hal ini sebenarnya merupakan profesi  warisan  kepada  penerusnya,  sehingga  tidak  terlalu  mengherankan  jika  praktik kawin  lari  sudah  ada  sejak  dahulunya.  Poin  yang  terakhir  ini  diduga  sebagai  akar persoalan praktik kawin lari di Kota Padang, karena bagaimanapun kuatnya peraturan, jika pola  kaderisasi  masih  berlanjut,  kemungkinan  fenomena  tersebut  tetap  berjalan  hingga seterusnya.  Kaderisasi  ini  biasanya  dilakukan  terhadap  orang-orang  yang  berguru kepadanya dan kepada anaknya sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa banyak wali  palsu  untuk  prosesi  kawin  lari  di  kota  Padang.  Kegiatan  ini  sudah  dilakukan  sejak lama,  bahkan  secara  berkelanjutan  dan  terpola  sampai  saat  ini.  Dengan  demikian, pemahaman  tentang  perkawinan  pada  masyarakat  tertentu,  terdapat  perubahan  nilai dalam  budaya,  baik  secara  agama  maupun  adat  pada  masyarakat.  Nilai  budaya perkawinan merupakan unsur-unsur penting suatu tradisi perkawinan, yang berhubungan yang terdapat dalam prosesi aktifitas perkawinan, baik material perkawinan maupun sosial yang  menjadi  dasar  dan  tujuan  sebuah  perkawinan  dalam  masyarakat  tertentu,  sehingga menjadikan kawin lari sebagai alternatif jika mendapatkan halangan untuk melaksanakan perkawinan,  terlepas  halangan  itu  karena  faktor  agama,  adat  atau  aturan  dari  Negara (Samsudin, 2016).
Gambar 1. Pemberian nasehat perkawinan kepada pasangan kawin lari oleh
wali nikah palsu.
Gambar 2. Proses berlangsungnya akad nikah pasangan kawin lari. Sumber: observasi pelaksanaan praktik kawin lari, 2021.

## 4.2. Bisnis Jasa dan Pola Kerja Praktik Kawin Lari
Orang yang  mengaku sebagai wali hakim dan menikahkan pasangan  kawin lari  termasuk orang yang paling dihormati di masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang paham bahwa  pekerjaannya  salah  menurut  norma  hukum.  Orang-orang  ini  bahkan  dikenal sebagai pemuka agama di desa mereka. Faktor ketokohan dalam perkembangannya saat ini tidak  hanya  berperan  dalam  urusan  agama,  tetapi  juga  berperan  bagi  masyarakat  dalam kaitannya  dengan  agenda  perubahan  sosial-keagamaan,  dan  dalam  hal  interpretasi keagamaan  dan  gaya  hidup  berdasarkan  referensi  agama,  yang  memberikan  indikasi konkrit  tentang  tujuan  perubahan  sosial  dan  budaya  masyarakat,  yang  memberikan dukungan finansial dan tidak mengarahkan perilaku keagamaan masyarakat atau bahkan partisipasi dalam praktik bisnis sesuai dengan yang diinginkan (Zuhrah, 2016; Porawouw, 2016). Pergeseran perubahan peran ketokohan di tengah masyarakat tersebut juga terjadi pada bisnis jasa sebagai Wali hakim palsu alias gadungan. Wali hakim gadungan tersebut antara  lain  adalah  mantan  Panitera  Nikah  yang  biasanya  juga  menjabat  sebagai  (atau mantan)  angku  kali  di  desanya,  orang  yang  biasa  disebut  urang  siak  (tokoh  agama),  atau oknum  pegawai  KUA  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari  dikenal  baik.  Apalagi  bekerja  di lembaga  negara  yang  mengurusi  urusan  agama.  Mantan  anggota  P3N  yang  berprofesi sebagai  wali  hakim  palsu  biasanya  memiliki  beberapa  motif  dalam  bekerja,  diantaranya memprotes  kebijakan  Kementerian  Agama  Nomor  11  tahun  2007  yang  menghapuskan lembaga  P3N.  Selain  itu,  potensi  bisnis  jasa  dari  pasangan  juga  menjadi  alasan  motif
pekerjaannya,  ada  juga  dengan  alasan  untuk  membantu  pasangan  terkendala  dalam pernikahan bagaimana bisanya agar tidak terjadi pelanggaran asusila (Shalihin, 2015).
Yang  menikahkan  saya  dulu  biasanya  dipanggil  angku  kali.  Tapi  waktu  itu,  saya  rasa  dia sudah pensiun dan tidak lagi bekerja dari tugasnya sebagai anggota P3N. Ada beberapa yang saya tahu, dia mantan anggota P3N yang lama, sudah pensiun. mengerti tatacara berurusan di KUA,  tetapi  karena  ilmu  agamanya  sedikit,  makanya  mau  melakukan  pekerjaan  seperti  itu (wawancara, 2014) .
Gambar 3. Contoh akta nikah yang dipalsukan lokasi perkawinan praktik kawin lari.
Gambar3. Contoh surat pernyataan akad nikah pasangan kawin lari yang dikeluarkan oleh jasa praktik kawin lari
Adapun  tokoh  agama  yang  melangsungkan  pernikahan  pasangan  kawin  lari  mereka beralasan  tidak  setuju  dengan  peraturan  negara.  Menurut  mereka,  pernikahan  itu  tidak perlu  dicatat.  Bahkan,  tatacara  pernikahan  dan  prosesi  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh negara  telah  melanggar  aturan  agama.  Di  samping  alasan  itu,  mereka  menikahkan pasangan  kawin  lari  dengan  alasan  membantu  pasangan  yang  tidak  direstui, dikhawatirkan  melakukan  perzinaan.  Dengan  demikian,  pemahaman  oleh  sebagian masyarakat berpendidikan rendah memahami orang yang menikahkan pasangan kawin lari dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang paham agama atau disebut ulama. Pemahaman ini akan  semakin  kuat  di  mata  pasangan  kawin  lari  ketika  dia  memahami  semua  tata  cara pernikahan, lengkap dengan khotbah pernikahan, dan diperkuat dengan adanya buku nikah. Sangat  mungkin  kondisi  ini  akan  merangsang  pasangan  kawin  lari  bahwa  tindakan  mereka sudah benar. Kawin lari yang mereka lakukan tidak akan dipahami sebagai perbuatan dosa karena seolah-olah telah dijamin oleh ulama yang ia yakini. Hal ini juga membuktikan bahwa pasangan  kawin  lari  itu  tidak  memahami  tata  cara,  rukun,  dan  syarat  perkawinan.  Mereka hanya  percaya  bahwa  selama  pernikahan  mereka  dilakukan  oleh  orang  yang  dianggap  alim
maka  tidak  akan  ada  masalah.  Apalagi  mereka  diyakinkan  kembali  dengan  adanya  buku nikah.
Mereka  menduga  bahwa  yang  akan  menikahkan  itu  orang  paham  agama,  atau  disebut  juga dengan  ulama.  Dipahami  dari  kemampuannya  memberikan  khutbah  nikah,  menerangkan tentang prosedur nikah, ditambah lagi ia fasih berdoa (wawancara, 2021) .
Selain mantan anggota P3N dan pemuka agama, kawin lari terkadang dibantu oleh oknum pegawai  KUA.  Keterlibatan  oknum  pegawai  KUA  ini  pun  sepertinya  sudah  menjadi  rahasia umum  di  beberapa  daerah  di  Sumatera  Barat.  Hal  ini  ditandai  dengan  sering  terjadi hilangnya buku nikah. Diduga kuat oknum tersebut sengaja mengambil buku tersebut untuk dibagikan kepada orang yang telah kawin lari. Asumsi ini didasarkan pada fakta bahwa tidak ada jejak kekerasan yang mirip dengan perampokan berupa pembobolan pintu, jendela, atau lemari.
Kalau keterlibatan pegawai KUA kemungkinannya ada. Kalau jeli memperhatikan dan menilai, akan  ketahuan  nantinya  siapa-siapa  saja  yang  terlibat,  tetapi  saya  tidak  bisa  sebutkan identitasnya. Buku atau akta nikah itu pernah lenyap di Kemenag. Setelah dikorscek, ternyata stok  jumlah bukunya  kurang dari  jumlah  semestinya. Bekas  tanda-tanda pencurian di kantor juga tidak ditemukan. mungkin itu faktor kelalaian, tidak disengaja, atau sengaja dihilangkan oleh oknum-oknum tertentu, saya tidak mengetahui persis. Saya meyakini pejabat terkait bisa melacak hingga selesai, (wawancara, 2014) .
Tabel 1. Daftar Buku/Akta Nikah (jenis NA) yang hilang
No Seri No Registrasi Jumlah Kab/Kota 1 AC 210.801-213.600 2.800 pasang (5.600 buku) Kab. Padang Pariaman 2 AC 0254019-0254031 13 pasang (26 buku) Kab. Padang Pariaman 3 AC 0242801-0243000 200 pasang (400 buku) Kab. Dharmasraya Tabel 2. Daftar Duplikat Buku/Akta Nikah (jenis DA) yang hilang No Seri Register Jumlah Kab/Kota 1 AH 0121226-0121238 13 pasang (26 buku) Kab. Padang Pariaman 2 AC 1034210-1034250 40 pasang (80 buku) Kab. Dharmasraya 3 AH 0124551-0124600 50 pasang (100 buku) Kab. Dharmasraya Sumber: Kementerian Agama Sumatera Barat (lampiran surat No: Kw.03/5- b/PW.01/1828/2014. Tanggal 14 November 2014)
Hilangnya stok buku nikah di Kementerian Agama, di satu sisi, dan adanya buku nikah asli  yang  beredar  di  luar  nikah  yang  dipegang  oleh  KUA  merupakan  indikasi  kuat  adanya persekongkolan oknum pejabat Kementerian Agama. dan orang yang menikahi pasangan yang telah kawin lari. studi menunjukan bahwa beberapa tahun sebelumnya, Kementerian Agama pernah  mengalami  kehilangan  sekitar  1.000  buku  nikah  di  tahun  2014,  kejadian  serupa kembali terjadi, dengan hilangnya lebih dari 6.000 buku (Shalihin, 2015). Dugaan pencurian dan  pendistribusian  buku  nikah  dilakukan  oleh  sindikat  tampaknya  cukup  beralasan.  Dari lebih  dari  2.000  buku  yang  dicuri  di  Kabupaten  Padang  Pariaman,  misalnya,  buku-buku tersebut  kemungkinan  besar  diedarkan  ke  daerah  lain.  Nampaknya  kebutuhan  buku  nikah dalam  praktik  kawin  lari  di  daerah-daerah  sepertinya  tidak  mencapai  angka  tersebut, termasuk  di  Padang  Pariaman.  Tidak  mungkin  buku  nikah  sebanyak  itu  hanya  digunakan untuk  keperluan  kawin  lari  di  Padang  Pariaman.  Sindikat  ini  merupakan  gabungan  oknum pegawai  Kementerian  Agama,  perantara,  dan  orang-orang  yang  berperan  sebagai  wali pasangan kawin lari.
Skema sistem kerja jaringan bisnis jasa praktik kawin lari (wawancara, 2014)
Uraian  di  atas  juga  menunjukkan  bahwa  calon  mempelai  adalah  orang  yang  mudah diyakinkan bahwa wali palsu tersebut memang orang yang bisa menikahkan orang, sehingga calon mempelai tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar tetapi juga dari luar kota Padang. Jika  dilihat  dari  strata  sosial,  calon  mempelai  tidak  hanya  berasal  dari  kalangan  terpelajar tetapi  juga  dari  kalangan  yang  berdomisili  di  instansi  pemerintahan  dan  juga  pengusaha. Perkawinan  yang  benar  di  mata  hukum  adalah  perkawinan  yang  hanya  dapat  dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah/buku nikah, pembuktian ini adalah bila perkawinan itu telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, seorang pencatat perkawinan, dan khusus bagi yang beragama Islam ditambah wali nikah yang sah. (Shaleh, 1976; Usman, 1989). Bagi pasangan yang kawin lari, hal ini juga dijadikan pembenaran bahwa pernikahan mereka juga mendapat akta otentik.

## 4.3. Disfungsi Hukum Perkawinan dalam Kasus Kawin Lari
Pengertian  masalah  perkawinan  selalu  dikaitkan  dengan  suatu  hubungan  hukum.  Selain melegalkan  hubungan  seksual,  perkawinan  juga  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara mereka yang dibekukan oleh hubungan perkawinan dan mengatur kewajiban sosial setelah mereka  resmi  menjadi  suami  istri,  terutama  ketika  mereka  memiliki  anak  dan menempatkan diri sebagai bagian dari kekerabatan kedua belah pihak dimana baik suami maupun  istri  berasal.  (Erwinsyahbana,  2019).  Dalam  kajian  sosiologi,  perkawinan  adalah suatu pola sosial yang disepakati di mana dua orang atau lebih membentuk satu keluarga. Perkawinan  tidak  hanya  mencakup  hak  untuk  melahirkan  dan  membesarkan  anak  tetapi juga  menetapkan  kewajiban  dan  hak  istimewa  yang  mempengaruhi  banyak  orang  atau masyarakat.  Makna  hidup  yang  sebenarnya  adalah  penerimaan  status  baru,  dengan serangkaian hak dan kewajiban baru, dan pengakuan status baru oleh orang lain (Paul, B. Horton, dan L. Hunt, 1984).
Di  satu  sisi,  kawin  lari  merupakan  penyimpangan  dari  norma  perkawinan,  namun  di sisi  lain  merupakan  jalan  keluar  bagi  pasangan  yang  punya  halangan  perkawinan.  Paling tidak,  pilihan  untuk  kawin  lari  menunjukkan  bahwa  mereka  tidak  mau  hidup  bersama tanpa ada pembenaran untuk menikah, meskipun itu tidak memenuhi standar keabsahan sebuah  pernikahan.  Pilihan  untuk  kawin  lari  setidaknya  mencerminkan  bahwa  pasangan tersebut  tidak  ingin  bersama  tanpa  hubungan  resmi  suami  isteri,  meskipun  pemahaman mereka  terbatas  bahwa  tindakan  mereka  setelah  itu  masih  tergolong  zina.  Dari  sudut pandang  ini,  wali  palsu  mendasarkan  tindakan  mereka:  jika  mereka  tidak  dinikahkan, mereka akan melakukan perzinaan, dan menikahkan mereka mungkin lebih baik daripada membiarkan (Zaini, 2015). Faktor atau pemicu mengapa kawin lari menjadi pilihan ketika prosedur normal gagal, penelitian ini menunjukan beberapa hal. Pertama, pernikahan tidak diarahkan  oleh  orang  tua.  Ketika  keinginan  untuk  menikah  dengan  orang  yang  menjadi pilihan hatinya tidak mendapat restu dari orang tuanya, keduanya berusaha mencari jalan lain. Dalam kondisi ini, keduanya tidak berharap untuk hidup dalam kondisi ideal karena yang terpenting bagi keduanya adalah mengklaim bahwa mereka sudah menikah. Dengan kata lain, selama mereka bisa menikah, mereka akan menempuh kebiasaan apapun.
Saya  mau  menikah,  tetapi  oleh  keluarga  tidak  direstui,  dan  saya  juga  tidak  disukai  pihak keluarga  suami,  dan  juga  suami  tidak  disukai  oleh  keluarga  saya.  Karena  kami  saling mencintai  dan  berniat  kuat  bersama  untuk  menikah,  akhirnya  kami  menempuh  jalan  ini.  Ini kami pilih, karena tidak mau berbuat yang dilarang oleh agama atau dianggap berzina, bergaul tidak  dilandasi  perkawinan  agama,  lebih  baik  kami  menikah,  walaupun  dengan  cara  yang tidak biasa tetapi sudah benar dalam agama (wawancara, 2014)
Saat keinginan dan restu tidak didapatkan, keduanya memenangkan keinginan ke arah kawin lari dan mengesampingkan restu orang tuanya. Selain itu juga dapat dilihat bahwa meskipun  ada  keinginan  yang  besar  untuk  bersama,  namun  ada  juga  ketakutan  untuk melakukan  perbuatan yang bertentangan  dengan norma, dalam artian  mereka tidak ingin bersama  dan  menjalin  hubungan  tanpa  dilegitimasi  sebagai  pernikahan  yang  resmi. Dengan kata lain, rasa takut akan perzinahan lebih kuat daripada keinginan untuk hidup bersama.  Rumitnya  masalah  ini  akhirnya  menemukan  jawabannya,  yakni  dengan melangsungkan kawin lari.
Ditelusuri lebih jauh, ketiadaan restu orang tua tersebut didasari oleh berbagai alasan, antara  lain  orang  tua  atau  keluarga  salah  satu  pihak  merasa  strata  sosialnya  tidak sebanding,  keluarga  salah  satu  pihak  sudah  menemukan  jodoh  lain  atau  keluarga  kedua belah  pihak.  tidak  dapat  menemukan  kesepakatan.  Dalam  proses  pengusulan,  masing-
masing  memutuskan  untuk  tidak  menyetujui  (Arifin,  Nurhidayat,  &  Panji,  2022).  Dari alasan  tersebut,  alasan  yang  paling  mendasar  mereka  memutuskan  untuk  kawin  lari adalah  ketika  orang  tua  (wali)  si  wanita  tidak  merestui.  Sedangkan  ketika  laki-laki  tidak mendapatkan  restu,  wanita  memberikan  restunya.  Biasanya,  perkawinan  tetap dilaksanakan secara normal di KUA. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa calon suami istri, serta keluarga  kedua  belah  pihak  kurang  memahami  norma  dan  aturan  perkawinan yang  berlaku,  baik  dari  segi  agama  maupun  hukum  positif.  Pilihan  untuk  kawin  lari menunjukkan  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  mereka  tentang  syarat  dan ketentuan  pernikahan.  Andai  saja  mereka  memahami  aturan  pernikahan  dalam  hukum agama  atau  hukum  positif,  mereka  akan  mengikuti  prosedur  yang  terkandung  dalam aturan  tersebut  ketika  keinginan  mereka  terhalang.  Apabila  keinginan  untuk  menikah terhalang  oleh  larangan  orang  tua  (wali),  maka  permohonan  penetapan  wali adhal (wali yang  enggan  menikahkan)  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  agar  perkawinan  dapat dilangsungkan  oleh  wali  hakim.  Ketentuan  wali  adalah  ini  selain  termasuk  dalam ketentuan fikih juga diakomodasi dalam hukum perkawinan di Indonesia
Kedua, poligami tanpa izin. Di Indonesia, izin poligami diperbolehkan berdasarkan Pasal 3  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  yang  menyatakan  bahwa  seorang laki-laki hanya dapat mempunyai satu istri dalam perkawinan. Seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Pengadilan dapat mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri jika para pihak menginginkannya. Dalam pelaksanaan teknisnya, menurut pasal 40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  menjelaskan  bahwa  jika  seorang  suami bermaksud  beristri  lebih  dari  seorang,  ia  harus  mengajukan  permohonan  tertulis  kepada pengadilan  (Akbarizan,  Nurcahaya,  Murhayati,  &  Hayani,  2021).  Dalam  hal  ini,  pilihan untuk  kawin  lari  didasarkan  pada  ketakutan  seorang  pria  beristri  yang  ingin  berpoligami tetapi  tidak  mendapat  restu  dari  istri  pertamanya.  Alih-alih  menjadi  pertengkaran  atau dinilai  buruk  oleh  keluarga  dan  masyarakat  sekitar,  kawin  lari  juga  menjadi  pilihan terakhir.  Sulitnya  mendapat  izin  dari  istri  sebelumnya  dalam  perkawinan  poligami sebagaimana  yang  dipersyaratkan  oleh  Pengadilan  Agama,  sehingga  kemungkinan  besar untuk  dapat  melakukan  poligami  adalah  dengan  melakukan  perkawinan  di  luar nikah/kawin  lari.  Salah  satu  alasan  seorang  suami  yang  ingin  berpoligami  memilih menikah  dengan  wali  hakim  gadungan  adalah  karena  sulitnya  mendapatkan  izin  dari instansi  tempatnya  bekerja,  maupun  dari  istri  pertamanya.  Lebih  dari  itu  bukan  karena mendapatkan  izin,  tetapi  juga  untuk  melindungi maruah dari  pandangan  masyarakat sekitar,  karena  biasanya  mereka  adalah  orang-orang  yang  dihormati  di  masyarakat (Darmawijaya,  2020).  Apalagi  bagi  mereka  yang  berprofesi  sebagai  politikus  atau  sedang menjabat,  poligami  yang  diketahui  masyarakat  bisa  dijadikan  “senjata”  oleh  lawan  politik untuk menjatuhkannya.
Banyak dari Profesi yang beragam meminta untuk dikawinkan itu. ada yang pejabat, pengusaha, ada yang polisi, dan pegawai. mereka ingin poligami, ingin menambah istri dengan berbagai alasan, tetapi tidak mendapatkan izin, baik  dari  istri  atau  dari  pimpinan  tempat  mereka  bekerja.  Namun  karena  banyak  uang,  mereka  datang  ke  jasa kawin lari tersebut, untuk dikawinkan secara agama yang diyakini kebenarannya (wawancara, 2014).
Ketiga,  calon  istri  telah  hamil  di  luar  nikah  karena  perzinaan.  Banyak  faktor  yang menjadi  penyebab  pernikahan  wanita  hamil  karena  zina,  yang  mencerminkan  masalah sosial di dalamnya, diantaranya masalah rendahnya pendidikan, keluarga yang berkualitas dan lingkungan, serta pemahaman dan pemeliharaan tradisi yang tergerus perkembangan sosial menjadi hal yang harus diperhatikan, karena masih adanya perkawinan wanita hamil karena  perzinaan. Masalah ini tidak hanya menyangkut jumlah kasus  kawin hamil akibat zina, tetapi dari segi sosiologis merupakan masalah yang berkaitan dengan perkembangan hukum masyarakat dan realitas perkawinan hamil akibat zina, tanpa penanggulangan yang optimal.  Bahkan  ada  sikap  budaya  pergaulan  bebas  terkait  dengan  maraknya  kasus perzinaan  yang  melibatkan  wanita  menikah  karena  perzinaan.  Sikap  ini  tercermin  dalam pesta pernikahan, yang sebagian besar dirayakan seperti pernikahan biasa, sehingga kesan galau, malu atau malu diekspresikan.
Distorsi  pemahaman  tentang  dampak  perkawinan  wanita  hamil  karena  perzinaan merupakan  fakta  sosial  yang  merepresentasikan  pertentangan  persepsi  masyarakat terhadap upaya penyelesaian masalah perkawinan. Dari sudut pandang lain, mengenai zina yang  mengakibatkan  nikah  hamil,  dari  segi  fikih  tidak  ada  perselisihan  mengenai  sanksi hukum  yang  berlaku  bagi  pelaku  zina.  Oleh  karena  itu,  dalam  hukum  Islam  tidak  ada pemisahan  antara  perkawinan  wanita  hamil  karena  zina  itu  sendiri  dengan  perbuatan
hukum  yang  menyebabkannya.  Menikah  bukan  berarti  sanksi  hukum  terhadap  pezina dicabut.  Fakta  bahwa  wanita  hamil  menikah  karena  perzinahan  merupakan  indikasi buruknya  efektivitas  tugas  hukum  untuk  menyelesaikan  masalah  ini.  Pandangan kewajaran  dan  penjelasan  terkait  kemudian  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu terjadinya  kasus  perkawinan  wanita  hamil  karena  zina  (Mujib,  2015;  Shufiyah,  2018). Dalam konteks kawin lari, kasus ini tidak berakhir dengan banyaknya kawin lari terutama di  kota  Padang,  karena  biasanya  seorang  wanita  yang  telah  hamil  akan  mendapat  restu dari  keluarga  untuk  dinikahkan.  Padahal,  jika  tidak  disetujui  sebelumnya,  maka  dalam keadaan seperti ini, pernikahan  mereka akan  direstui dengan sangat terpaksa, mengingat kondisi  tersebut  akan  menjadi  aib  di  mata  masyarakat  luas.  Oleh  karena  itu,  meskipun pada  akhirnya  pihak  keluarga  memilih  menghindari  petugas  KUA  karena  malu,  namun tetap  dilakukan  dengan  wali  yang  sah  berdasarkan  agama.  Menggunakan  jasa  praktik kawin  hanyalah  cara  untuk  melegitimasi  dan  mendapatkan  buku  nikah.  Kalaupun  ada pasangan yang memilih kawin lari tanpa kehadiran wali dan keluarganya, biasanya karena tidak  berani  kembali  ke  kampungnya  (ke  tempat  asalnya),  dan  ini  sangat  jarang  terjadi. Perkawinan  yang  tidak  dilakukan  di  hadapan  pencatat  perkawinan  yang  sah  lebih dilatarbelakangi  oleh  rasa  malu.  Bagi  pasangan  yang  tidak  direstui,  mereka  memilih menikah  di  hadapan  hakim  palsu  karena  merasa  malu  dianggap  hidup  bersama  tanpa ikatan.  Bagi  yang  sebelumnya  pernah  hamil  juga  ada  rasa  malu  untuk  menikah  di  KUA karena  khawatir  akan  dimintai  keterangan  oleh  pencatat  nikah  di  KUA  terkait  keadaan tersebut.  Begitu  pula  dengan  alasan  poligami  tanpa  izin,  meski  mendapat  izin  dari  istri pertama,  tetap  saja  berpotensi  menjadi  bahan  cemoohan  di  masyarakat.  Terutama  bagi mereka yang berprofesi sebagai politikus atau sedang menjabat. Jadi, motif kawin lari lebih karena ingin menutupi aib atau sesuatu yang dianggap tercela di masyarakat.
Terkait  dengan  fenomena  kawin  lari  di  Kota  Padang,  ada  beberapa  faktor  yang melatarbelakangi  terbentuknya  jaringan  praktik  kawin  lari  tersebut.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  data  yang  terhimpun  di  lapangan,  jaringan  ini  muncul  disebabkan  beberapa hal sebagai berikut:

## 4.3.1. Pergulatan Antara Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perkawinan
Adanya  ketegangan  antara  perilaku  aktual  dengan  perilaku  yang  dinginkan  oleh  hukum sudah menjadi ciri semua masyarakat. Misalnya, hukum menghendaki masyarakat supaya tidak  melakukan  kawin  lari,  tapi  pada  kenyataannya  fenomena  tersebut  tetap  saja  marak terjadi. Ketegangan tersebut tidak saja terjadi antara perilaku yang dituntut hukum dengan perilaku dalam kenyataan, tapi terkadang juga antara perilaku yang dituntut oleh hukum (positif)  dengan  perilaku  yang  dinginkan  oleh  nilai  moral,  adat  bahkan  agama  Dalam hukum perkawinan Indonesia, ketegangan hal di atas merupakan pergulatan dalam proses penggarapan  Undang-Undang  perkawinan,  bahkan  ketegangan  ini  berawal  ketika  hukum pada kenyataannya tidak menjawab kebutuhan yang muncul akibat terjadinya perubahan sosial,  seperti  kasus  kawin  lari  yang  berakibat  munculnya  jaringan  yang  mengakomodir praktik  tersebut.  Pada  dasarnya  jaringan  kawin  lari  terbentuk  karena  hukum  positif, hukum adat dan hukum Islam tidak memiliki  aturan yang sama. Sehingga bagi pasangan pengantin yang sudah memenuhi persyaratan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum Positif, tidak bisa melangsungkannya jika belum memenuhi persyaratan hukum adat, dan bagi  pasangan  yang  sudah  dibenarkan  perkawinannya  dalam  hukum  Islam  dan  Adat, namun  jika  tidak  melengkapi  persyaratan  administrasi  dalam  hukum  positif  juga  tidak dapat melakukan prosesi perkawinan.
secara hukum positif, adat tidak ada urusan dalam hal mensetujui. Pejabat KUA tetap saja bisa menikahkan sesuai dengan prosedurnya (wawancara, 2014).
Kalau  mengacu  UU  dan  peraturan  tidak  jadi  soal,  sebab  dalam  peraturannya  tidak mengakomodir harus ada persetujuan mamak atau adat (wawancara, 2015).
dulu  pernah  disurati,  bahwa  kawin  satu  suku  itu  tidak  dibenarkan,  begitu  juga  didaerah lainnya. Namun pejabat KUA tidak peduli hal itu, mereka hanya berdasarkan undang-undang, nah disinilah letak kelirunya mereka (wawancara, 2021).

## 4.3.2. Kawin Lari: Buah Fungsi Laten Undang-Undang Perkawinan
Selain pergulatan hukum perkawinan, faktor yang turut membentuk jaringan kawin lari ini adalah fungsi laten dari lahirnya produk hukum, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974
tentang  perkawinan  dan  Inpres  No  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam. Ketimpangan-ketimpangan  antara  hukum  dengan  hukum  yang  terlaksana  dalam masyarakat  di  atas  mungkin  bisa  diterangkan  dengan  konsep  “fungsi  laten”. Bagaimanapun, fungsi laten itu bisa disebabkan oleh faktor struktural (perubahan struktur sosial  dalam  masyarakat)  dan  bisa  pula  oleh  faktor  yang  sifatnya  ideasional (berkembangnya  ide  baru  dalam  masyarakat).  Fungsi  laten  merupakan  pembagian  dari teori  fungsi  aliran  fungsionalisme  dalam  sosiologi.  Aliran  fungsional,  membagi  fungsi kepada  dua  bagian;  pertama fungsi  manifest, yaitu  fungsi-fungsi  yang  sadar  dan  memang diniatkan dalam proses sosial. Kedua fungsi laten, yaitu fungsi-fungsi yang tidak sadar dan tidak diniatkan dalam proses sosial. Fungsi manifest sebagaimana yang telah dikemukakan bagian di atas, maka analisis ini akan dilihat fungsi laten dari produk hukum perkawinan di Indonesia, yaitu maraknya praktik kawin lari sebagai alternatif perkawinan legal (Merton, 1968). Berdasarkan data dikumpulkan tentang perkawinan dan isbat nikah bisa diketahui, bahwa memang praktik kawin lari di Kota Padang belum merupakan budaya yang pantas ditinggalkan,  tentu  yang  jadi  pertanyaan  apa  yang  terjadi,  kenapa  mereka  tidak  mau mengikuti ketentuan Undang-Undang?. Jawaban yang mungkin mendekati adalah: hal ini merupakan pembangkangan sipil dalam rangka melakukan perlawanan, yaitu perlawanan diam-diam  orang-orang  yang  berada  di  bawah  kekuasaan,  yaitu  kekuasaan  adat  dan Negara.
Menurut  James  C.  Scott,  penelitian  tentang  perlawanan  ini  ilmuwan  seringkali membedakan antara perlawanan sesungguhnya dengan perlawanan yang dianggap sebagai aksi  kecil-kecilan  yang  lebih  sering  dilihat  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran  tatanan yang  ada  (Scott,  2000).  Kebanyakan  ilmuwan  itu  sepakat  bahwa  yang  bisa  dibilangkan sebagai  perlawanan  sesungguhnya  adalah  perlawanan  yang  bersifat; Pertama, organik, sistematik  dan kooperatif. Kedua, berprinsip dan tidak  mementingkan  diri sendiri. Ketiga, tidak  berkonsekuensi  revolusioner. Keempat, mencakup  gagasan  atau  maksud-maksud yang  meniadakan  basis  dominasi  itu  sendiri.  Sementara  perlawanan  jenis  kedua  yang bersifat; Pertama, tidak  teratur,  tidak  sistematik  dan  terjadi  secara  individual. Kedua, bersifat  oportunistik  dan  mementingkan  diri  sendiri. Ketiga, tidak  berkonsekuensi revolusioner. Keempat, menyiratkan  dalam  maksud  dan  arti  mereka  terhadap  sistem dominasi,  tidak  dianggap  sebagai  sebuah  perlawanan.  Dengan  demikian  fenomena  yang diidentifikasi sebagai  pembangkangan  di atas tidak  bisa dimasukkan sebagai  perlawanan. Karena bagaimanapun, minimal dari data lapangan, pembangkangan tersebut lebih bersifat sporadis  dan  oportunistik  (kepentingan  sendiri).  Calon  pasangan  pengantin  tetap melakukan praktik kawin lari bukan karena menentang Undang-Undang Perkawinan, tapi lebih karena alasan praktis, yaitu anggapan birokrasi yang selalu mempersulit.
Orang  capil  tidak  tahu,  makanya  untuk  melakukan  pencatatan  itu  dikembalikan  ke  kua  agar mereka melakukan legalisir, sehingga ada beberapa orang yang melakukan legalisir tidak kami legalisir dan kami tarik (wawancara, 2015).
kami  telah  pernah  mengusahakan  pertemuan  terkait  perkawinan  dengan  KUA,  Camat  dan KAN, tapi hal itu tidak pernah terlaksana (wawancara, 2015).
Berdasarkan  analisa  tersebut,  pembentukan  jaringan  kawin  lari  merupakan  bentuk perlawanan  hukum  masyarakat  atas  ketidakmampuan  birokrasi  mengakomodir  persoalan perkawinan, baik pada tingkat adat maupun institusi terkait. Setidaknya faktor perlawanan ini  disebabkan  oleh  lemahnya  koordinasi  antara  institusi  terkait  dengan  institusi  lainnya untuk  memberantas  jaringan  tersebut,  seperti  institusi  Kelurahan,  Kecamatan,  Catatan Sipil dan KUA maupun lembaga adat.

## 5. Kesimpulan
Sudah menjadi rahasia umum jika Kota Padang menjadi salah satu pilihan bagi pasangan yang ingin kawin lari. Di kota ini, ada beberapa orang yang bersedia menikahkan pasangan tanpa  wali  yang  sah,  dan  mereka  dapat  memberikan  buku  nikah  asli  kepada  pasangan tersebut.  Kegiatan  ini  diduga  kuat  dilakukan  sejak  lama.  Jika  tukang  nikahkan  tersebut telah  meninggal,  maka  ada  generasi  selanjutnya  yang  akan  melanjutkan  profesinya,  dan tidak  menutup  kemungkinan  generasi  selanjutnya  adalah  keluarga  atau  kerabatnya sendiri. Di antara para jasa kawin lari tersebut adalah mantan anggota P3N yang biasanya juga menjabat sebagai angku kali di desa mereka. Selain itu, ada sebagian orang yang biasa disebut urang siak (ahli agama) yang sengaja  melakukan  praktik ini,  dan oknum  pegawai
KUA yang dalam kesehariannya dikenal sebagai orang baik-baik, terutama yang bekerja di lembaga negara yang mengurusi urusan agama.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya kawin lari di kota Padang: Pertama, orang tua tidak merestui pasangan tersebut. Dalam hal ini, pasangan tersebut tidak ingin melakukan  hubungan  suami  istri  tanpa  ikatan.  Mereka  juga  tidak  mengetahui  tata  cara pengajuan  wali adhal (wali  hakim)  ke  Pengadilan  Agama.  Agar  hubungan  mereka  tetap terasa sah, kawin lari dipilih sebagai alternatif. Kedua, poligami tanpa izin. Dalam kondisi ini, suami tidak mendapat izin dari istrinya untuk berpoligami atau dari instansi tempatnya bekerja.  Ketiga,  calon  istri  hamil  di  luar  nikah.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  kawin  lari dianggap  sebagai  pilihan  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh pasangan  karena  prosesnya  dianggap  lebih  cepat  dan  dianggap  dapat  mengantisipasi terbongkarnya rahasia calon istri hamil terlebih dahulu.
Keberadaan  sebuah  fenomena  pasti  tidak  hadir  dalam  ruang  hampa,  ia  hadir dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mendukung. Dalam kasus institusionalisasi praktik kawin lari, fenomena jaringan tersebut sudah menjadi rahasia umum oleh masyarakat Kota Padang.  Terkait  hal  ini,  ada  dua  faktor  penyebab  yang  membentuk  jaringan  kawin  lari  di tengah  masyarakat;  Pertama,  pergulatan  antara  hukum  Islam,  hukum  adat  dan  hukum positif  dalam  perkawinan.  Sehingga  pasangan  yang  ingin  melakukan  prosesi  perkawinan, tidak bisa melaksanakannya manakala terbentur dengan persoalan hukum adat, walaupun dalam  hukum  positif  dan  hukum  Islam  tidak  ada  masalah.  Pergulatan  ini  kemudian menjadi  alasan  bagi  calon  pengantin  untuk  keluar  dari  peraturan  yang  ada,  dan  memilih kawin  lari  sebagai  solusinya.  Kedua,  fungsi  laten  dari  sebuah  produk  hukum.  Hal  ini didasari  atas  data  yang  diolah  dari  Pengadilan  Agama  dan  Kemenag  Kota  Padang,  bahwa angka  perkawinan  cenderung  menurun  sedangkan  angka  pengajuan  isbat  nikah  selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kemudian fungsi laten dari produk hukum tersebut, disebabkan oleh bentuk perlawanan masyarakat atas ketidakpuasannya dalam pengaturan perkawinan.  Dengan  demikian,  bukan  tanpa  alasan  jaringan  kawin  lari  terbentuk  dengan sendirinya.  Paling  tidak  dua  alasan  di  atas  sudah  menjadi  dasar  bahwa  produk  hukum yang  dilahirkan  tidak  hanya  meninggalkan  fungsi  manifest,  tapi  juga  fungsi  laten  dan sebagai tanda sulitnya birokrasi yang berakibat terbentuknya jaringan kawin lari

## Referensi
Agustini,  S.  (2021).  Pelaksanaan  Isbad  Nikah  Dan  Dispensasi  Nikah  Di  Kota  Padang.
Ensiklopedia Social Review , 3 (1), 63–71. https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.677
Ainiyah, Q. (2018). Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku. Jurnal Aqlam , 3 (2), 197–212. Akbarizan,  A.,  Nurcahaya,  N.,  Murhayati,  S.,  &  Hayani,  N.  (2021).  Poligami  Dan  Kasus Hukum  (Studi  Perbandingan  Antara  Malaysia,  Enakmen  Islam  Selangor  2003,  Dan Indonesia,  Kompilasi  Hukum  Islam). Jurnal  Hukum  Islam , 21 (1),  17–29. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9602
Arifin,  I.,  Nurhidayat,  A.,  &  Panji,  M.  (2022).  Pengaruh  Pernikahan  Dini  Dalam Keharmonisan  Keluarga. Jurnal  Pendidikan  Sosial  Keberagaman , 8 (2),  66–80. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248
Basri,  H.  (2022).  Difusi  Dan  Institusionalisasi  Teknologi  Instruksional  Sebagai  Upaya Peningkatan Kualitas
Pembelajaran.
Jurnal Penelitian Progresif , 1 (1). https://doi.org/10.5281/zenodo.6927346
Darmawijaya,  A.  (2020).  Dampak  Poligami  Siri  Terhadap  Kehidupan  Keluarga  Di  Desa
Cigugur Girang Bandung Barat. Asy-Syari’ah , 21 (2), 207–220. https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5447 Daud, F. K. R. W. S. (2021). Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali  di  Indonesia  Perspektif  Fiqh  dan  Hukum  Positif. Akademika , 15 (2),  148–169. https://doi.org/https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544 Doi, A. R. I. (1996). Shari`ah the Islamic Law (H. Basri Iba Asghary, H. Wadi Masturi, & A. R. I. Doi, Eds.). Jakarta: Pustaka Panjimas.
Erwinsyahbana,  T.  (2019).  Sistem  hukum  perkawinan  pada  negara  hukum  berdasarkan pancasila.
Journal Ilmu Hukum , 1 (1), 1–15. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027 Fatah, R. A., & Kasim, I. (2019). Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat. Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom , 1 (1), 1–15.
Hadikusuma, H. (1989). Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung . Bandung: Bandar Maju. HM,  A.,  Muti’ah,  A.,  &  Bahri,  S.  (2009). Harmonisasi  Agama  dan  Budaya  Indonesia . Jakarta: Balitbang Kemenag RI. Hoebel, E. A. (1954). The Law of Primetive Man . Massachusetts: Harvard University Press.
Idrus  Hakimi  Datuk  Rajo  Panghulu.  (1998). Rangkaian  Mustika  Adat  Basandi  Syarak  di Minangkabau . Bandung: Remaja Rosdakarya. Iqbal, E. A. (2021, July). Klarifikasi Mahasiswi UNP yang Diduga Dilarikan Dukun: Ternyata Kawin lari. Haluan.Com . Jery,  D.  J.  dan  J.  (1991). Collins  Dictionary  of  Sociology .  Great  Britain:  Harper  Collins Publishers.
Khair,  A.  (2016).  Telaah  Kritis  “Counter  Legal  Draft  Kompilasi  Hukum  Islam”  (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia). Al-Risalah , 2 (1), 20–37.
https://doi.org/https://doi.org/10.30863/al-risalah.v1i1.392.g318
Kuzari, A. (1995). Nikah Sebagai Perikatan (Cet. 1). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Manan, A. (2012). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana. McGee, R. (1972). Point of Departure; Basic Consep in Sociology . Illinois: The Dryden Press. MD, M. M. (1998). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: PT LP3ES. Menyorot Pelayanan KUA Bungus. (2014, October). Padang Exspres . Merton, R. K. (1968). The Social Theory and Social Structure . New York: Free Press. Moita, S., Rusli, M., & Jabar, A. S. (2022). Proses Penyelesaian Kawin Lari (Mombolasuako) Pada  Masyarakat  Suku  Tolaki  di  Kabupaten  Konawe  Selatan. Indonesian  Annual Conference Series , 39–42.
Mujib,  F.  (2015).  Pernikahan  Wanita  Hamil  Karena  Zina  (Married  By  Accident)  Dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya). Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 12 (1), 1–17. Murni,  Muslimin,  A.,  &  Suardi.  (2019).  Penerimaan  Masyarakat  Tehadap  Perilaku  Kawin Lari  (Study  Kasus  Kelurahan  Malakaji  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Gowa). Equilibrium: Jurnal Pendidikan , 7 (2), 257–263.
Muslih,  M.  (2020).  Peran  Fikih  Indonesia  dalam  Modernisasi  Hukum  Islam  (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974). Nurani Hukum , 2 (1), 61. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5477
Najib,  A.  (2020).  Legislasi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jurnal  Ekonomi Dan Hukum Islam , 4 (2), 116–126. https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.267 Noviardi,  S.  (2003). Kawin  Lari  Dalam  Budaya  Siri  pada  Masyarakat  Suku  Bugis  di Kecamatan  Nipah  Panjang  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Propinsi  Jambi .  Universitas Diponegoro.
Paul,  B.  Horton,  dan  L.  Hunt,  C.  (1984). Sosiologi (T.  S.  Aminuddin  Ram,  Ed.).  Jakarta: Erlangga.
Porawouw,  R.  (2016).  Peran  Tokoh  Masyarakat  dalam  Meningkatkan  Partisipasi Pembangunan. Jurnal Ilmu Politik , 3 (1), 1154. Samsudin. (2016). Perubahan Nilai Perkawinan. Manhaj , 4 (2), 9–25.
Sarwono, J. (2013). Strategi Melakukan Riset . Yogyakarta: ANDI. Scott,  J.  C.  (2000). Senjatanya  Orang-Orang  yang  Kalah (S.  Dkk,  Ed.).  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Setiyaningsih,  D.  (2022).  Gerakan  Perempuan  Dalam  Mendorong  Pertumbuhan  Norma Kesetaraan Gender Internasional. POPULIKA , 10 (1), 42–62. Shaleh, K. W. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Gahlia Indonesia. Shalihin, N. (2015). Peta Masalah Kehidupan Beragama di Sumatera Barat (Cet. 1). Padang: Imam Bonjol Press.
Shufiyah,  F.  (2018).  Pernikahan  Dini  Menurut  Hadis  dan  Dampaknya. JURNAL  LIVING HADIS , 3 (1), 47–70. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362 Sungkar,  L.,  Dramanda,  W.,  Harijanti,  S.  D.,  &  Zulfikar,  A.  Y.  (2021).  Urgensi  Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas Urgency of Procedural Review in Validity. Jurnal Konstitusi , 18 (4), 748–773. https://doi.org/10.31078/jk1842
Syaerozi,  A.  (2019).  Revitalisasi  Adat  Kawin  Lari  (Merariq)  Suku  Sasak  Sebagai  Upaya Pencegahan  Pernikahan  Anak  Dan  Sirri:  Sebuah  Pemikiran. Harmoni:  Jurnal Multikultural & Multireligius , 18 (2), 337–354. https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334
Syafitra, F. (2021). Keabsahan Wali Nikah Pada Kasus Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam:  Studi  kasus  di  Nagari  Tluk  Kualo  Inderapura  Kecamatan  Airpura  Kabupaten
Pesisir Selatan Sumatera Barat. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Syani, A. (2002). Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan . Jakarta: Bumi Aksara. Syarifuddin,  A.  (2014). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia :  Antara  Fiqih  Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Ed. 1. Cet). Jakarta: Kencana. Thirwaty  Arsal.  (2020).  Nikah  Siri  dalam  TInjauan  Demografi. Sosiologi  Pedesaan , 12 (02), 178. Usman, S. (1989). Kawin Lari dan Kawin Antar Agama . Yogyakarta: Liberty.
Wrigh, H. H. G. dan C. (1949). From Max Weber: Essey in Sociology (Mills, Ed.). New York: Oxford University Press.
Zaini,  A.  (2015).  Membentuk  Keluarga  Sakinah  Melalui  Bimbingan  Dan  Konseling
Pernikahan. Bimbingan Konseling Islam , 6 (1), 89–106.
https://doi.org/10.21043/kr.v6i1.1041
Ziegert, K. A. (2005). Systems Theory and Qualitative Socio-Legal Research (Reza Banakar & Max Travers, Ed.). Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.
Zuhrah, F. (2016). Pergeseran Peran dan Posisi Ulama pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura  Kabupaten  Langkat. HIKMAH  Journal  of  Islamic  Studies , XII (1),  83–106. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.58