## THE STUDY OF BUILDING ESTABLISHMENT IN BORDER RIVER IN RAISING LAW OF AWARENESS TO BE GOOD CITIZENS

## KAJIAN TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK
Andi Juandi Departemen PKn FPIPS UPI E-mail : ndi.juandi@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study to determine the  legal  awareness of owners of buildings  in  the river banks in order to become a good citizen. The research approach used is a qualitative approach to the  method  used  is  descriptive  method.  Data  collected  through  observation,  interviews, literature, study the documentation and field notes. The results of this study are (1) a low level of  legal  awareness  shown  by  the  building  owner;  (2)  The  efforts  made  in  improving  the  legal awareness  building  through  awareness  founder  legal  products  and  approaches  to  building owners  in  order  to  understand  the  ban  on  building  in  Border  River;  (3)  Obstacles  encountered by the government arising from the legal consciousness and mental attitude of the owners of the building  did  not  heed  the  ban  on  building;  (4)  Efforts  by  the  government  to  improve  the  legal kesadadaran done to diffuse back, further enhancing the dissemination and undertake preventive measures that make a garden in the area of the river border.

## Keywords: Border River, Law of Awareness, Good Citizen

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kesadaran  hukum  pemilik  bangunan  di  sempadan sungai  agar  menjadi  warga  negara  yang  baik.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu pendekatan  kualitatif  dengan  metode  yang  digunakan  yaitu  metode  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  studi  literatur,  studi  dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Tingkat kesadaran hukum yang rendah ditunjukan oleh pemilik bangunan; (2) Upaya dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum pendiri bangunan melalui sosialisasi produk hukum dan melakukan pendekatan kepada pemilik bangunan  agar  memahami  larangan  untuk  mendirikan  bangunan  di  Sempadan  Sungai;  (3) Hambatan  yang  ditemui  oleh  pihak  pemerintah  ditimbulkan  dari  kesadaran  hukum  dan  sikap mental pemilik bangunan tidak mengindahkan larangan mendirikan bangunan; (4) Upaya  yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan kesadadaran hukum dilakukan dengan memberikan teguran  kembali,  lebih  meningkatkan  sosialisasi  dan  melakukan  langkah  preventif  yaitu membuat taman di kawasan sempadan sungai tersebut.
Kata Kunci : Sempadan Sungai, Kesadaran Hukum, Warga Negara Yang Baik
Perkembangan zaman, kemajuan teknologi serta pertumbuhan penduduk menimbulkan  berbagai  permasalahan  sosial, terutama  pesatnya  perkembangan  masyarakat di  perkotaan  ditandai  dengan  padatnya pemukiman  warga.  Permasalahan  sosial tersebut  menyangkut  masalah  keamanan, ketertiban, dan keindahan. Masalah
keamanan  yaitu  tingginya  angka  kriminalitas di  perkotaan  yang  semakin  tinggi  sebagai efek  dari  pertambahan  penduduk  yang  tidak diimbangi  dengan  ketersediaan  lapangan pekerjaan. Permasalahan ketertiban di perkotaan besar terjadi dalam berbagai aspek misalkan  dalam  hal  pemukiman  warga, dewasa  ini  banyak  pemukiman  liar  yang
tumbuh diantaranya dibawah jalan layang dan dipinggir  sungai  hal  ini  menyebabkan keadaan menjadi tidak tertib karena menganggu  kenyamanan,  akibatnya  banyak bangunan  tersebut  terkesan  tidak  rapi  atau semrawut sehingga mengganggu keindahan.
Kota  Bandung  sebagai  kota  besar banyak  menimbulkan  berbagai  masalah.  Hal ini dilihat dari padatnya pemukiman,
komplek pertokoan, lembaga instansi pemerintahan serta banyaknya pabrik dikawasan industri. Adapun konsekuensi dari pelbagai  kondisi  yang  terdapat  dalam perkotan  adalah  kerusakan  lingkungan  di Kota Bandung, indikator
kerusakan lingkungan  yang  paling  mudah  dilihat  secara kasat  mata  adalah  kerusakan  yang  terjadi didaerah  aliran  sungai,  yaitu  banyaknya sampah  rumah  tangga,  berbagai  kotoran, limbah industri, dan diperparah oleh penyalah gunaan  lahan  dipinggiran  daerah  aliran sungai oleh masyrakat, pinggiran sungai yang disebut  dengan  sempadan  sungai  banyak disalah  gunakan  oleh  masyrakat,  seperti membuat  rumah  toko  dan  tempat  usaha. Padahal  sempadan  sungai  digunakan  untuk menjaga  ekosistem  sungai  agar  tidak  rusak, seharusnya sempadan sungai tertata dan tidak ada  satu  bangunan  pun  yang  berdiri  agar aliran sungai tetap terpelihara.
Dalam Peraturan Daerah Kota
Bandung  Nomor  3  Tahun  2005  Tentang Penyelenggaraan Ketertiban,  Kebersihan dan Keindahan  (k3)    dalam  pasal  1  nomor  39 disebutkan  “Sungai  adalah  pengaliran  air mulai  dari  mata  air  sampai  muara  dengan dibatasi  kanan  dan  kirinya  serta  sepanjang pengalirannya  oleh  garis  sempadan  “. Kemudian  disebutkan  larangan  penggunaan sempadan sungai pada pasal 38 yaitu
Dalam  rangka  mewujudkan  ketertiban pada  sempadan  sungai  dan  saluran  air  di Daerah, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :
a. Mendirikan  bangunan  pengairan  tanpa ijin untuk keperluan usaha;
b. Melakukan  pengusahaan  sungai  dan bangunan pengairan tanpa ijin;
c. Mengubah  aliran  sungai,  mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-  bangunan  di  dalam  atau melintas sungai; d. Mengambil  dan  menggunakan  air sungai  untuk  keperluan  usahanya  yang bersifat komersial tanpa ijin;
e. Membuang  benda-benda/bahan-bahan padat  dan/atau  cair  ataupun  berupa limbah  ke  dalam  maupun  di  sekitar sungai;
f. Membuang/memasukkan  limbah  B3 atau  zat  kimia  berbahaya  pada  sumber air  yang  mengalir  atau  tidak,  seperti sungai,  jaringan  air  kotor,  saluran  air minum,  sumber  mata  air,  kolam-kolam air  minum  dan  sumber  air  bersih lainnya;
g. Membuang  air  besar  (hajat  besar)  dan hajat  kecil  atau  kecil  dan  memasukan kotoran  lainnya  pada  sumber  mata  air, kolam  air  minum,  sungai  dan  sumber air bersih lainnya;
h. Memelihara,  menempatkan  keramba- keramba ikan di saluran air dan sungai;
i. Mengambil  atau  memindahkan  tutup got  selokan  saluran  air  lainnya  kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
j. Mempersempit,  mengurug  saluran  air dan  selokan  dengan  tanah  atau  benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.
Bunyi  pasal tersebut  dijelaskan bahwa  penggunaan  sempadan  sungai  telah melarang  setiap  kegiatan  yang  di  lakukan baik  perorangan,  badan  hukum  dan/atau perkumpulan    mengunakan  sempadan  sungai tanpa  izin.  Jika  larangan  tersebut  tidak  di indahkan  maka  tindakan  tersebut  dapat dikatakan  melanggar  peraturan  karena  dapat menimbulkan  kerusakan  pada  sempadan sungai.
Sungai  Cicadas  yang  terletak  di Bandung  Timur  memiliki  peran  yang  sangat vital,  karena  berada  di  tengah  perkotaan, sungai yang seharusnya dipelihara akan tetapi sangat  ironis  banyaknya  sampah,  air  sungai yang bercampur dengan limbah dan bangunan  di  pinggiran  sungai  cicadas tersebut  menambah  kerusakan  ekosistem daerah aliran sungai.
Salah  satu  permasalahan  daerah  aliran sungai  biasa  terjadi  pada  perkotaan  besar yaitu  permasalah  bangunan  dipinggir  sungai, hal ini dapat terjadi karena lahan diperkotaan semakin  hari  semakin  sempit  sehingga
masyarakat  mendirikan  bangunan    di  pinggir sungai,  pemukiman  di  pinggir  sungai  sangat tidak  sehat  karena  akan  menimbul  penyakit bagi  masyarakat  yang  membangun  bangunan di  pinggir  sungai,  seperti  yang  sudah  kita ketahui  bahwa  air  sungai  di  perkotaan merupakan  pembuangan  air  dari  pemukiman warga  dan  limbah  industri  yang  masuk kedalam  sungai  sehingga  airnya  dapat menimbulkan penyakit.
Dengan kondisi seperti ini, Pemerintahan Kota Bandung sebagai
pembuat  dan  pelaksana  regulasi  perlu membuat  aturan  yang  berkaitan  dengan  tata ruang  kota  agar  pemukiman  dapat  dirancang dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan tata  ruang  kota.  Agar  permasalahan  yang terjadi seperti mendirikan bangunan disempadan sungai yang menggangu kelestarian  daerah  aliran  sungai,  selain  itu mendirikan  bangunan  di  sempadan  sungai merupakan  perbuatan  melanggar  peraturan yang  berlaku  karena  penggunaan  sempadan sungai  telah  diatur  dalam  peraturan  yang telah  diatur  oleh  pemerintah.  Hal  tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2011 Tentang  Sungai  pasal  1  ayat  (9)  berbunyi “Garis  sempadan  adalah  garis  maya  di  kiri dan  kanan  palung  sungai  yang  ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai”.
Bunyi  pasal  tersebut  menjelaskan bahwa  larangan  untuk  mendirikan  bangunan di sempadan sungai, karena sempadan sungai berfungsi sebagai perlindungan sungai sehingga  jika  ada  masyarakat  mendirikan bangunan  di  sempadan  sungai  maka  dapat merusak  sungai  itu  sendiri  dan  dikatakan melanggar  peraturan.  Selanjutnya  disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 pasal 22 ayat (2) pada butir b; Dalam  hal  di  dalam  sempadan  sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
a. menanam tanaman selain rumput
b. mendirikan bangunan; dan
c. mengurangi dimensi tanggul.
Butir  pasal  tersebut  menjadi  landasan yuridis  adanya  larangan  untuk  mendirikan bangunan  di  sempadan  sungai,  karena  jika
mendirikan  bangunan  disempadan  sungai akan  merusak  ekosistem  sungai  dan  merusak daerah  aliran  sungai  sehingga  menganggu kenyamanan  dan  ketertiban,  artinya  dalam membuat bangunan sebaiknya dibangun pada tempat  yang  memang  diperuntukan  untuk mendirikan  bangunan  masyarakat  jangan mendirikan bangunan secara dengan mendirikan  bangunan  dilahan  yang  dilarang oleh pemerintah.
Dewasa  ini  terjadi  di  Kota  Bandung, salah  satu  kota  yang  sedang  berkembang ternyata  banyak  warga  yang  mendirikan bangunan  di  sempadan  sungai,  padahal  telah ada  larangan  untuk  mendirikan  bangunan disempadan sungai, aturan tersebut tercantum dalam  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  Pasal  120  pada  ayat  1  dan 2, yaitu:
(1) Setiap orang atau badan dilarang :
a. menempatkan,  mendirikan,  baik secara  keseluruhan  atau  sebagian bangunan  di  daerah  sempadan sungai  dengan  jarak  kurang  dari ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan Daerah ini;
b. membuang sampah, limbah padat atau cair ke sumber air;
c. mendirikan bangunan untuk hunian  atau  kegiatan  usaha  di daerah sempadan sungai dan/atau di atas saluran/sungai.
(2) Pengecualian  pemanfaan  lahan  di daerah  sempadan  sungai  atau  saluran adalah untuk kegiatan-kegiatan :
a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
b. pemasangan rentang kabel listrik, kabel telpon dan pipa air minum;
c. pemasangan  tiang  atau  pondasi prasarana  jalan  atau  jembatan baik umum maupun kereta api;
d. penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan  yang  bersifat  sosial  dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi  kelestarian  dan  keamanan fungsi sungai; e. pembangunan prasarana lalu lintas dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
Namun  pada  kenyataannya,  masih terdapat  pelanggaran  yang  terjadi  yaitu pelanggaran mendirikan bangunan di sempadan  sungai  padahal  peraturan  atau regulasi  yang  mengatur  tentang  penggunaan sempadan  telah  jelas  dan  tegas  melarang menggunakan  sempadan  sungai  tidak  sesuai dengan peruntukan. Mengingat masih banyaknya  pelanggaran  yang  terjadi,  oleh karena  itu  peneliti  sangat  tertarik  untuk mengetahui  sejauh  mana  tingkat  kesadaran hukum  masyarakat  khusunya  mereka  yang membuat  bangunan  di  sempadan  sungai. berdasarkan  latar  bealakang  tersebut  maka peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan judul “Kajian Tentang Pendirian Bangunan di Sempadan  Sungai  dalam  Meningkatkan Kesadaran  Hukum  Masyarakat  agar  Menjadi Warga  Negara  yang  Baik” (Studi  Deskriptif di  Daerah  Babakan  Surabaya  Kel.  Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung)

## METODE
Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti,  peneliti  mengunakan  pendekatan penelitian  yang  tepat    yaitu  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Pengertian  penelitian kualitatif  dijelaskan  oleh  Moleong  (2005, hlm. 6),yakni :
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami penomena  tentang  apa  yang  dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi  tindakan, secara  holistik  dan  dengan  cara deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Untuk  mempermudah  langkah-langkah penelitian,  peneliti  menggunakan  metode penelitian  yaitu  metode  deskriptif.  Sumadi (2012, hlm.76) menjelaskan pengertian
deskriptif yaitu:
Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandaraan  (deskripsi)  mengenai situasi-situasi  atau  kejadian-kejadian. Dalam  arti  ini    peneliti  deskriptif  itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif  semata-mata  tidak  perlu mencari  atau  menerangkan  saling
hubungan,  mentest  hipotesis,  membuat ramalan  atau  mendapatkan  makna  dan implikasi,  walaupun  penelitian  yang bertujuanuntuk  menemukan  hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode” deskriptif.
Dari  penjelasan  tersebut  penelitian deskriptif berusaha menggambarkan kejadian-kejadian  yang  terjadi  itu  dikaitkan satu  sama  lain  sehingga  mendapatkan gambaran  fenomena  permasalahan  yang sedang terjadi dilapangan.
Ada  beberapa  teknik  pengumpulan data  yang  lazim  digunakan  dalam  sebuah penelitian  ,karena    peneliti  menggunakan pendekatan  kualitatif  dalam  penelitiannya sehingga  ada  beberapa  teknik    pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.  Untuk  mendapatkan  data-data penelitian maka peneliti menggunakan beberapa  teknik  pengumpulan  data,  yaitu: wawancara,observasi, studi dokumentasi, studi literatur dan catatan lapangan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan  kualitatif,  maka  dalam  penelitian kualitatif instrumen penelitian yang digunakan adalah alat peneliti utama atau key instrument yaitu  manusia  sebagai  peneliti dibantu  dengan  pedoman  observasi  dan pedoman wawancara. Pada penelitian kualitatif yang melakukan  validasi  adalah  peneliti,  seperti yang  dijelaskan  Sugiyono  (2013.  Hlm,222) yaitu:
Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus  penelitian,  memilih  informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan  data,  menilai  kualitas data,  analisis  data,  menafsirkan  data dan menbuat kesimpulan atas temuan.
Peneliti  merupakan  instrument  itu sendiri, karena peneliti memilih
permasalahan apa yang akan diteliti, kemudian  peneliti  memilih  informan  yang tepat sebagai narasumber untuk mendapatkan imformasi  sesuai  dengan  permasalahan  yang akan diteliti, peneliti melakukan
pengumpulan  data,  pengumpulan  data  yang digunakan peneliti ialah pedoman wawancara
dan  pedoman  observasi  agar  mudah  dalam proses pengumpulan data.
Penelitian ini lebih banyak
menggunakan  pendekatan  personal  dengan narasumber,  yang  mana  selama  proses penelitian  penulis  akan  banyak  berhubungan dengan  orang-orang  di  lingkungan  lokasi penelitian,  dengan  demikian  diharapkan peneliti dapat lebih leluasa mencari informasi dan  mendapatkan  data  yang  lebih  terperinci tentang berbagai permasalahan yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.
Dalam  hasil  penelitian  kualitatif,  data yang  diperoleh  harus  sesuai  dengan  kondisi nyata  yang  ada  dilapangan,  bukan  rekaan semata  peneliti.  Oleh  sebab  itu  perlu  ada cara-cara  memperoleh  tingkat  kepercayaan, yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kriteria  kredibelitas,  agar  peneliti  bisa menghasilkan  hasil  data  sesuai  dengan keabsahan atau validitas data.
Menurut  Sugiyono  (2013,  Hlm.  270) menguraikan  bahwa  “  Uji  keabsahan  data dalam  penelitian  kualitatif  meliputi  uji credibility (validitas  internal), transferability (validitas eksternal),
defendability (realiabilitas), dan
confirmabiliti (obyektivitas)”.  Dari  pernyataan  tersebut menguraikan bahwa dalam uji keabsahan data dalam  penelitian  kualitatif  melalui  empat tahapan,  dimana  dalam  setiap  tahapan tersebut  memiliki  kegunaan  masing-masing dalam  menentukan  keabsahan  data  yang diperoleh oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat  Kesadaran  Hukum  Masyarakat yang  Mendirikan  Bangunan  di  Sempadan Sungai  di  Tinjau  dari  Perspektif  Warga Negara yang Baik.
Kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah, terutama pendiri bangunan  di  Kawasan  Babakan  Surabaya Sempadan Sungai Cicadas, Kelurahan
Babakan  Sari,  Kecamatan  Kiaracondong Kota  Bandung  cenderung  mengabaikan Peraturan  yang  mengatur  tentang    larangan mendirikan  bangunan  di  Sempadan  Sungai. Adapun pengertian bangunan difinisikan oleh Adisasmita  (2012,  hlm.  8),    yaitu  :  “ bangunan  adalah  bentuk  fisik  kegiatan pembangunan yang dilaksanakan yang terdiri dari  atas  bangunan  gedung  dan  bangunan
bukan  gedung.”  Para  pendiri  bangunan membangun bangunan tersebut dengan tujuan untuk  berdagang  atau  melakukan  kegiatan ekonomi.
Kurangnya  kesadaran  hukum  pemilik bangunan  di  Sempadan  Sungai  terlihat dengan  mendirikan  bangunan  di  Sempadan Sungai  yang  merupakan  ruang  publik  tetapi digunakan  untuk  kepentingan  umum  bukan untuk  kepentingan  pribadi,  seperti  yang diamanatkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Bandung  Nomor  18  Tahun  2011  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun  2011-2031  Pasal  1  Nomor  62  yaitu Sempadan  sungai  adalah  ruang  yang  tidak diperkenankan  didirikan  bangunan  diatasnya yang  dibatasi  oleh  garis  batas  luar  daerah sempadan. Dari isi landasan yuridis seharusnya paham bahwa masyarakat dilarang  untuk  mendirikan  bangunan  di sempadan sungai.
Hal  ini  terjadi  menurut  Kepala  Seksi Pemaanfaatan  Daerah  Aliran  Sungai  Dinas Bina  Marga  dan    Pengairan    Kota  Bandung kurangnya  kesadaran  hukum  dan  tidak  patuh terhadap hukum sehingga mendirikan bangunan  di  Sempadan  Sungai,  senada dengan pendapat tersebut Lurah dari Kelurahan Babakan Sari memaparkan kesadaran  hukum  yang  kurang  ditunjukan oleh  pemilik  bangunan  di  Sempadan  Sungai dengan  mendirikan  bangunan  di  areal tersebut.  realitas  dilapangan  sesuai  dengan tingkatan  kepatuhan  hukum  menurut  Ahmad Sanusi  (1984.  hlm,188)    yaitu  tingkata  nilai- nilai  kesadaran  hukum  pencerminan  takut akan  hukum  yakni  kesadaran    hukum  dan penataan  hukum  didasarkan  pada  rasa  takut atau  khawatir  akan  sanksi  dan  ancaman hukum  jika  tidak  ditaati,  oleh  karena  itu orang  taat  pada  hukum  tertentu  dikarenakan pada  hukumnya  secara  fisik.  Namun  karena dorongan faktor ekonomi mereka mendirikan bangunan di sempadan sungai.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  salah  satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat  yaitu  tentang  kesadaran  dari  tiap individu  tersebut  untuk  memahami  hukum yang berlaku. Sikap seseorang patuh terhadap hukum  dapat  terlihat  dari  keinginan  individu tersebut  dalam  mematuhi  peraturan  yang berlaku.  Artimya  belum  terjadi  kesadaran yang  kuat  terhadap  pemilik  bangunan  di
Sempadan  Sungai  Cicadas  untuk  memahami sekaligus  melaksanakan  apa  yang  telah menjadi  kewajiban  warga  negara  untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah demi  terciptnya  hukum  ketertiban  dalam masyrakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang diungkapkan oleh A .W. Widjaja (1984, hlm. 14)  yaitu :
Sadar  atau  (kesadaran)  merupakan sikap/prilaku mengetahui atau mengerti taat  dan  patuh  pada  peraturan  dan ketentuan  perundangan  yang  ada  pula merupakan  sikap/prilaku  mengetahu atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat  dan  kebiasaan  yang  hidup dalam  masyarakat.  Maka  sadar  dan kesadaran  mengerti  dan  mengetahui tidak hanya sekedar berdasar peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui adat istiadat, kebiasaan dan norama dalam masyarakat.
Kesadaran    hukum  pemilik  bangunan tidak  timbul  dalam  hati,  karena  pemilik secara sadar mengetahui perbuatannya
melanggar peraturan namun pemilik
bangunan tersebut masih bertahan mendirikan bangunan di areal sempadan tersebut. padahal jika mereka  sadar tentang aturan atau hukum yang  berlaku  seharusnya  mereka  tidak mendirikan  bangunan  di  sempadan  sungai. jika hal ini tetap dibiarkan maka dikhawatirkan  bangunan  tersebut  bukannya berkurang  tetapi  bangunan  tersebut  akan semakin bertambah, maka perlu upaya dalam meningkatkan  kesadaran  hukum  pemilik bangunan tersebut.
Kondisi  yang  terjadi  di  lapangan ditunjukan oleh pemilik bangunan di Sempadan  Sungai  Cicadas  tersebut  sesuai dengan  pendapat    N.  Y.  Bull  (dalam  Prof. Ahmad Kosasih Djahiri. 1985. Hlm, 24) yaitu pencerminan  dari  kesadaran    hukum  bersifat anomous ,  yakni  kesadaran  terhadap  hukum yang  berlaku  dengan  tidak  dilandasi  oleh alasan  atau  orientasi  yang  jelas,  kesadaran hukum  ini  merupakan  tingkat  yang  terendah. Banyak  alasan  yang  diungkapkan  mengenai alasan  mendirikan  bangunan  karena  tidak mengetahui peraturan yang mengatur
larangan  mendirikan  bangunan  di    sempadan sungai.
Hal ini terjadi karena pemilik bangunan tidak mengetahui isi dari peraturan yang  mengatur  tentang  larangan  mendirikan bangunan di Sempadan Sungai, mereka hanya tahu bahwa ada larangan mendirikan bangunan  di  Sempadan  Sungai.  selain  itu dilematis  terhadap  hukum  sering  terjadi karena disini antara mematuhi peraturan yang berlaku  dengan  dorongan  ekonomi,  pasalnya para  pendiri  bangunan  mendirikan  bangunan mendirikan  bangunan  di  Sempadan  Sungai tersebut untuk berjualan memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Melihat  kondisi  realitas  yang  ada  dan melalui  analisi  wawancara  yang  dilakukan oleh  peneliti  agar  memahami  sejauh  mana tingkat kesadaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat  terutama  pemilik  bangunan  di Sempadan Sungai Cicadas . Berkaitan dengan masalah  tersebut  maka  Soerjono  Soekanto (1982,  hlm  159)  mengemukakan  bahwa  : “Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat  terdapat  empat  indikator  yang dijadikan  tolok  ukur,  yaitu  pengetahuan hukum,  pemahaman    hukum,  sikap  hukum, dan pola perilaku hukum”.
Dari hasil wawancara dapat disebutkan bahwa  pemilik  bangunan  belum  mengetahui tentang  peraturan  mana  saja  yang  mengatur tentang  larangan  mendirikan  bangunan  di sempadan  sungai,  sejalan  dengan  Otje Salman (2007, hlm. 40) adalah “Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum  yang  dimaksud  disini  adalah  hukum yang  tertulis  dan  tidak  tertulis”.  Pendiri bangunan  tidak  mengetahui  isi  peraturan yang mereka tahu  hanya dilarang mendirikan bangunan di sempadan sungai tanpa mengetahui  secara  menyeluruh  peraturan yang berlaku.
Selanjutnya pemilik bangunan menurut hasil wawancara sepertinya terlihat minimnya pemahaman  hukum,  hal  ini  sejalan  dengan Otje Salman (2007, hlm. 40) adalah:
Pemahaman hukum juga dalam pengertiannya tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu
mengetahui adanya suatu aturan
tertulis  yang  mengatur  sesuatu  hal.
Akan  tetapi  yang  dilihat  disini  adalah bagaimana  persepsi  mereka  dalam menghadapi  hal,  dalam  kaitannya
dengan  norma-norma  yang  ada  dalam masyarakat.  Persepsi  ini  biasanya diwujudkan  melalui  sikap  mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
Pemilik  bangunan  di  sempadan  sungai tersebut  tidak  memahami  isi  peraturan  yang melarang mendirikan bangunan di Sempadan Sungai.  jika  mereka  paham  dipastikan  tidak akan  melanggar  peraturan  dan  membangun bangunan  di  sempadan  sungai.  Pendiri bangunan tidak tetap mendirikan bangunan di sempadan  sungai  walau  ada  surat  teguran tidak boleh mendirikan bangunan di sempadan sungai,hal ini tidak   sesuai dengan Otje  Salman  (2007,  hlm.  42)  menjelaskan “Sikap  hukum  adalah  suatu  kecenderungan untuk  menerima  hukum  karena  adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang  bermanfaat  atau  menguntungkan  jika hukum itu ditaati”. Pendiri bangunan terkesan acuh  dengan  peraturan  yang  ada  padahal mereka telah melanggar hukum.
Peraturan  yang  mengatur  tentang larangan  mendrikan  bangunan  di  Sempadan Sungai Cicadas tidak diindahkan oleh pemilik bangunan,  Otje  Salman  (2007,  hlm.  42) definisi  “Pola perilaku hukum merupakan hal yang  utama  dalam  kesadaran  hukum,  karena dapat  dilihat  apakah  suatu  peraturan  berlaku atau  tidak  dalam  masyarakat”.  Dari  perilaku pemilik bangunan terlihat tidak peduli dengan peraturan yang mengatur dilarang mendirikan bangunan  di  sempadan  sungai  walau  sudah dberi  arahan  dari  pihak  kelurahan  melalui surat  teguran  meraka  masih  bertahan  di sempadan sungai.
Maka  perlu  adanya  usaha  dalam meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat terutama  pemilik  bangunan  tersebut  yang dengan  secara  sengaja  menggunakan  lahan milik  pemerintah  yaitu  sempadan  sungai sudah  jelas  peruntukan  lahan  tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Melihat kondisi  tersebut  maka  perlu  upaya  dalam meningkatkan  kesadaran  hukum  pemilik bangunan.
Upaya  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  yang  Mendirikan  Bangunan di Sempadan Sungai Ditinjau dari
Perspektif Warga Negara yang Baik
Berdasarkan    hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  ada  beberapa  kendala  yag dihadapi  dalam    meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat terutama pemilik bangunan  di  sempadan  sungai,  cara  yang harus dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman  pemilik  bangunan  terhadap kaidah  hukum,  dilihat  dari  kesadaran  hukum yang  ditunjukan  pemilik  bangunan  sangat rendah  karena  tidak  memahami  hukum,  atau peraturan yang melarang mendirikan bangunan di sempadan sungai.
Agar  adanya  peningkatan  kesadaran hukum  maka  perlu  adanya  sosiasasi  tentang hukum.  Pengetahuan  tentang  definisi  hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat.    Adapun pengertian hukum menurut  Dadang Sundawa (2008, hlm. 3) yaitu: “ … seperangkat aturan atau  kaidah  yang  pada  hakekatnya  bertujuan untuk  terjadinya  suasana  tertib  dan  damai  di masyarakat”.    Dari  penjelasan  tersebut  maka jika pendiri bangunan tersebut dapat memahami  pengertian  hukum  maka  akan tercipta ketertiban.
Sejalan  dengan  uraian  diatas  definisi hukum  menurut  J.  C.  T.  Simonangkir  dan Wuryono  (  dalam    Kansil  1986,  hlm.  36-38) yaitu : “Hukum  itu ialah peraturan-peraturan yang  bersifat  memaksa,  yang  menentukan tingkah  laku  manusia  dalam  lingkungan masyarakat  yang  dibuat  oleh  badan-badan resmi  yang  berwajib,  pelanggaran  mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan  diambilnya  tindakan  yaitu dengan hukuman tertentu”. Peraturan merupakan  hal  yang  memaksa  setiap  elemen masyarakat  agar  mengikuti  peraturan  yang ada,  oleh  karena  itu  apabila  melanggar  maka akan  mendapat  sanksi  atau  hukuman  dari pelanggaran tersebut.
Melihat keadaan yang terjadi dilapangan pemilik bangunan tidak memahami arti yang secara mendasar  apa itu hukum  sehingga  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat terutama pendiri bangunan sangat rendah,    karena  jika  mereka  mengetahui hukum  itu    apa  mereka  tidak  akan  mendapat surat  teguran  karena  melanggar  hukum, sehingga dilakukan sosialisasi atau
pengarahan  mengenai  produk  hukum  oleh pihak  yang  berwenang.  Dengan  sosialisasi maka  diharapkan  fungsi  hukum  dapat
tercapai,  namun  hal  di  lapangan  berbeda dengan  pengertian  fungsi  hukum  menurut Mochtar  Kusumaatmadja  (dalam    Soerjono Soekanto,  1982,  hlm  9)  adalah    sebagai berikut: …Fungsi hukum didalam pembangunan  adalah  sebagai  sarana pembaharuan    masyarakat.  Hal  ini didasarkan  pada  anggapan  bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan,  merupakan  suatu  yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Disamping itu, maka hukum  sebagai  tata  kaedah  dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah. Disini terlihat bahwa kondisi dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang dilakukan, harapan adanya sosialisasi dengan berbagai  bentuk  mulai  dari  rapat  dengan pemilik  bangunan,  kemudian  pembuatan spanduk  mengenai  larangan  mendirikan bangunan  di  sempadan  sungai,  survey kelapangan hingga memberikan surat teguran kepada  pemilik  bangunan  itu  akan  menjadi hambatan dalam menertibkan bangunan yang berada disempadan sungai agar dengan secara sadar dapat meninggalkan bangunanya tersebut.
Hambatan Yang dihadapi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Sungai Cicadas Kota Bandung Banyaknya  kendala  yang  dihadapi menjadi  hambatan  dalam  meningkatkan kesadaran  hukum  pemilik  bangunan  di sempadan sungai tersebut. Dalam meningkatkan    kesadaran  hukum  masyarakat ada beberapa hambatan yang terjadi dilapangan, hal ini tentu saja menjadi kendala dalam menertibkan masyarakat agar terciptanya keserasian. Hambatan yang
dihadapi  oleh  pihak  Kelurahan  Babakan  Sari yaitu  kesadaran  dan    pemahaman  hukum yang  kurang  kemudian  faktor  ekonomi sehingga  pemilik  tetap  bertahan  walaupun sudah  diberikan  sosialisasi  dan  surat  teguran tetap saja tidak diindahkan.
Hal senada diungkapkan oleh
Sekretaris  Camat  Kecamatan  Kiaracondong hambatan  itu  karena  dari  pemilik  bangunan
itu  sendiri  kurangnya  kesadaran  hukum  dan dorongan  ekonomi  sehingga  tetep  bertahan disempadan  sungai  dan kendala  yang dihadapi  adalah  susah  menemukan  lahan relokasi untuk memindahkan pemilik bangunan  di  Sempadan  Sungai  tersebut.    hal ini  didukung  dengan  ungkapan  pemilik bangunan  itu  sendiri  mereka  menyebutkan bahwa  mereka  pemilik  bangunan  terpaksa bertahan di sempadan sungai walaupun sudah diberi  pengarahan  bahkan  surat  teguran, selain itu dorongan ekonomi yang sangat kuat untuk  mendirikan  bangunan  di  sempadan sungai, kemudian tidak ada tempat lain untuk berjualan  kembali,  hal  ini  yang  mejadi hambatan yang ada di lapangan.
Banyaknya  hambatan  yang  menjadi dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum, melihat  keadaan  yang  ada  dilapangan halangan  tersebut  terjadi  karena  dorongan faktor  ekonomi  sehingga  pemilik  bangunan tetap  mempertahankan  bangunan,  padahal mereka  sudah  tahu  bahwa  perbuatan  yang dilakukannya merupakan tindakan melanggar hukum,  selanjutnya  minimnya  pengawasan dari  pihak  yang  berwenang  sehingga  kurang termonitor  bangunan  yang  ada  di  sempadan sungai tersebut, kemudian belum menemukan  lahan  untuk  relokasi  pemilik bangunan  tersebut  menjadi  hambatan  dalam menertibkan  pemilik  bangunan,  dan  yang paling  utama  yaitu  sikap  mental  terhadap kurangnya  mematuhi  peraturan  yang  telah dibuat oleh pemerintah.
Hal  ini  begitu  sangat  terlihat  dengan adanya  larangan  mendirikan  bangunan  di Sempadan  Sungai,  seperti  yang  tercantum dalam    Peraturan  Dareah  Kota  Bandung Nomor    05  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Pasal 120, yaitu:
(1)  Setiap orang atau badan dilarang :
a. menempatkan,  mendirikan,  baik secara  keseluruhan  atau  sebagian bangunan  di  daerah  sempadan sungai  dengan  jarak  kurang  dari ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan Daerah ini;
b. membuang sampah, limbah padat atau cair ke sumber air;
c. mendirikan bangunan untuk
hunian  atau  kegiatan  usaha  di daerah sempadan sungai dan/atau di atas saluran/sungai.
Menurut  landasan  yuridis  tersebut dalam    butir  a  dan  c  menegaskan  larangan mendirikan  bangunan  di  sempadan  sungai. namun  masih  saja  para  pemilik  bangunan tidak  mematuhi  peraturan  tersebut,  ini menjadi  masalah  dalam  tujuan  hukum  itu sendiri,  seperti  yang    Prof.  Mr.  J.  Van  Kan  , (dalam  Kansil1986,  hlm.  41-45)  yaitu  : “Hukum  bertujuan  menjaga  kepentingan tiap-  tiap  manusia  supaya  kepentingan- kepentingan itu tidak dapat diganggu”.
Hal  yang  ada  dilapangan  tidak  sesuai dengan    tujuan  hukum  yang  diungkapkan salah  satu  tokoh  tersebut  yang  pada  intinya bahwa tujuan hukum yakni menjaga kepentingan-kepentingan  manusia  tersebut tidak  diganggu,  dengan  adanya  bangunan  di Sempadan Sungai tersebut menganggu kepentingan  umum  sehingga  menganggu kepentingan  orang  lain.  Dengan  banyaknya kendala  yang  adadilapangan  perlu  adanya upaya  mengatasi  kendala  tersebut  oleh berbagai pihak.
Sumber  Upaya  Mengatasi  Hambatan dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  yang  Mendirikan  Bangunan di Sempadan Sungai.
Hambatan yang ada dilapangan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan, maka dapat diambil  kesimpulan upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi hambatan  dalam  meningkatkan  kesadaran hukum  masyarakat,  berbagai  pihak  berupaya dalam  mengatasi  hambatan  tersebut,  upaya tersebut  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Bina Marga  dan  Pengairan  Kota  Bandung  dengan meningkatkan  kembali  sosialisasi  terhadap produk hukum karena proses sosialisasi harus terus  dilakukan,  kemudian  dari  pihak Kecamatan  Kiaracondong  yaitu  Seketaris Camat  menungungkapkan  upaya  dalam mengatasi hambatan tersebut dengan mencari lahan  yang  ada  di  Kawasan  Kecamatan Kiaracondong  sehingga  dapat  dipindahkan dari  sempadan  sungai,  kemudian  dari  pihak kelurahan  upaya  yang  dilakukan  yaitu meningkatkan kembali sosialisasi dan pendekatan secara kekeluarga kepada pemilik bangunan agar dapat meninggalkan bangunan disempadan  sungai  dengan  sukarela,  selain itu  langkah  terakhir  yaitu  upaya  yang dilakukan  yaitu  pembongkaran  dilakukan
oleh  Satgas  Polisi  Pamong  Praja  Kota Bandung  jika  langkah-langkah  yang  sudah dilakukan  tidak  diindahkan  oleh  pemilik bangunan.
Langkah yang dilakukan ini merupakan  langkah  preventif  yang dilakukan pihak Kelurahan Babakan Sari dan Kecamatan  Kiaracondong  yaitu  membangun lahan di Sempadan Sungai dengan membangun  taman  dan  jalan  setapak  untuk pejalan  kaki  agar  warga  mengetahui  fungsi seharusnya sempadan sungai. kegiatan tersebut merupakan inisiatif Kelurahan
Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung  dengan  bantuan  para  donator  dan pembuatannya  dilaksanakan  oleh  masyarakat dengan cara swadaya masyarakat. Taman dan jalan  setapak  tersebut  dibangun  diareal  lahan kosong  sehingga  tidak  digunakan  untuk mendirikan  bangunan,  harapan  dibangunnya taman pada lahan tersebut dapat memberikan informasi  bahwasannya  sempadan  sungai tidak diperuntukan untuk mendirikan bengunan untuk kepentingan individu.
Selain  itu  upaya  dalam  meningkatkan kesadaran  hukum,  harus  dilakukan  dengan cara  serius  yaitu  dengan  memberlakukan hukum  secara  cara  tegas  karena  hukum merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan tingkah laku manusia.
Sosialisasi  dengan  baik  harus  dilakukan  agar seluruh  elemen  masyarakat  mengetahui sehingga  pemahaman  dan  kesadaran  hukum akan  meningkat.  Hal  ini  terlihat  dari  surat teguran  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait kepada pemilik bangunan tidak dipatuhi oleh pendiri  bangunan  dan  pihak  terkait  akan memberikan  surat  teguran  hingga  3x,  selain itu  langkah  yang  sedang  ditempuh  yaitu mencari  relokasi  untuk  pendiri  bangunan  di Sempada  Sungai  tersebut  namun  hal  ini masih sulit dilakukan karena belum ada lahan yang  bisa  digunakan  untuk  merelokasi,  jika langkah-langkah tersebut tidak dapat memberikan  hasil  yang  maksimal  maka penggusuran  akan  dilakukan  oleh  Satpol  PP Kota Bandung. Demikian langkah yang sedang ditempuh  untuk  mengatasi  hambatan  dalam meningkatkan  kesadaran  hukum  pemilik bangunan  di  sempadan  sungai,  namum pangkal  dari  permasalahan  yaitu  ketegasan pihak  terkait  dalam  menegakan  hukum,
seharusnya hukum harus dilaksanakan dengan  tegas  walaupun  alasan  mendirikan bangunan  terkadang  dilematis  yaitu  kaitanya dengan  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  tetapi  didepan  hukum  semua  harus mendapatkan sanksi jika melakukan pelanggaran, padahal sudah jelas ada peraturan  yang  mengatur  larangan  untuk mendirikan bangunan di Sempadan sungai Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung  Nomor  3  Tahun  2005  Tentang Penyelenggaraan Ketertiban,  Kebersihan dan Keindahan  (K3)  dalam pasal 38 yaitu  dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan  sungai  dan  saluran  air  di  Daerah, setiap  Orang,  Badan  Hukum  dan/atau Perkumpulan, dilarang :
a. Mendirikan bangunan pengairan tanpa ijin untuk keperluan usaha;
b. Melakukan  pengusahaan  sungai  dan bangunan pengairan tanpa ijin;
c. Mengubah aliran sungai, mendirikan,
mengubah atau membongkar bangunan-  bangunan  di  dalam  atau melintas sungai;
d. Mengambil  dan  menggunakan  air sungai  untuk  keperluan  usahanya yang bersifat komersial tanpa ijin;
e. Membuang benda-benda/bahan- bahan  padat  dan/atau  cair  ataupun berupa  limbah  ke  dalam  maupun  di sekitar sungai;
f. Membuang/memasukkan  limbah  B3 atau  zat  kimia  berbahaya  pada sumber  air  yang  mengalir  atau  tidak, seperti  sungai,  jaringan  air  kotor, saluran  air  minum,  sumber  mata  air, kolam-kolam  air  minum  dan  sumber air bersih lainnya;
g. Membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau kecil dan memasukan kotoran  lainnya  pada  sumber  mata air,  kolam  air  minum,  sungai  dan sumber air bersih lainnya;
h. Memelihara,  menempatkan  keramba- keramba  ikan  di  saluran  air  dan sungai;
i. Mengambil  atau  memindahkan  tutup got  selokan  saluran  air  lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
j. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda
lainnya sehingga mengganggu
kelancaran arus air ke sungai.
Landasan  yuridis  tersebut  dengan  jelas melarang untuk mendirikan bangunan di sempadan  sungai,  maka  seharusnya masyarakat  dapat  mematuhi  peraturan  yang ada,  karena  pendiri  bangunan  merupakan warga negara yang kedudukanya sama dalam peraturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat sejalan  dengan  Turner  (dalam  Udin  S. Winataputra.  2014,  hlm.  11.3)  yaitu:  “warga negara  adalah  anggota  dari  suatu  kelompok yang  hidup  dalam  aturan-aturan  pemerintah (a member of a group living under the rule of a  government)”. artinya  masyarakat  harus patuh  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah,  namun  pada  kenyataannya pendiri bangunan tidak mengindahkan  aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Jika terjadi pelanggaran maka seharusnya sanksi diberikan, sanksi merupakan upaya untuk menekan pelanggaran  hukum  dalam  masyarakat,  agar terciptanya efektivitas hukum yang menimbulkan  sanksi  kepada  pelanggarnya, sebuah  hipotesa  penelitian  Scwartz  dan Orleans  (dalam  Soerjono  Soekanto  1982,
hlm. 234-235) menguraikan:
a. Sanksi negatif (c.q hukuman) mengurangi  pelanggaran  baik  yang dilakukan  oleh  pelanggar  maupun pihak-pihak lainnya.
b. Semakin keras sanksi negatif, semakin tinggi derajat efektifitasnya.
c. Sanksi negatif dapat diterapkan tanpa mengakibatkan  terjadinya  kerugian- kerugian.
d. Kemungkinan-kemungkinan lain tidak  dapat  dianggap  sebagai  suatu alternatif  yang  sederajat  dengan penerapan sanksi negatif.
Dari  hipotesa  yang  dikemukakan  oleh Scwartz  dan  Orleans  di  atas,  sehingga  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  menekan pelanggaran  harus  diberikan  sanksi  kepada pemilik  bangunan  di  sempadan  sungai karena  telah  melanggar  peraturan,  tentunya sanksi  yang  diberikan  kepada  pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian akan tercipta warga  negara  yang  baik  seperti  yang
diungkapkan  Aristoteles  (dalam  Sri  Wuryan dan  Syaifullah.  2008,  hlm  108)  yaitu: “...warga negara  yang baik ialah kemampuan untuk  menguasai  dan  dikuasai  dengan  baik atau  kemampuan  untuk  memerintah  dan diperintah  dengan  baik ”.  Namun  kondisi dilapangan  tidak  sejalan  dengan    penjelasan yang  para  ahli  tersebut  karena  pemilik bangunan  masih  melanggar  peraturan  yang berlaku.
Dengan  demikian  perlu  koordinasi semua pihak dalam menyelesaikan permasalan  tersebut,  karena  warga  negara yang  baik  dapat  terlihat  jika  masyarakatnya dapat  mematuhi  peraturan  yang  ada  dengan cara  penuh  kesadaran  tanpa  ada  unsur paksaan, warga negara yang baik mempunyai kemampuan  untuk  melakukan  hak  dan kewajibanya secara seimbang didalam kehidupannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dari hasil
penenelitian  yang  telah  dilaksanakan,  maka adapun  kesimpulan  khusus  yaitu  sebagai berikut:
a. Tingkat kesadaran hukum pemilik bangunan  di  Sempadan  Sungai  Cicadas Kawasan  Babakan  Surabaya,  Kelurahan Babakan  Sari,  Kecamatan  Kiaracondong,
Kota  Bandung  masih  sangat  rendah  hal ini terlihat dari pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap peraturan yang mengatur larangan mendirikan  bangunan  di  Sempadan Sungai sehingga tercermin kedalam sikap dan perilaku pemilik bangunan yang acuh terhadap peraturan yang berlaku.
b. Dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran hukum  pemilik  bangunan  dirasa  belum efektif  dan  efisien  pasalnya  meskipun pihak terkait sudah memberikan Sosialisasi  terhadap  produk  hukum  dan memberikan surat teguran kepada pemilik  bangunan  namun  mereka  tidak meninggalkan bangunan tersebut.
c. Banyak  kendala  yang  menjadi  hambatan dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum faktor utama yaitu kesadaran yang minim dimiliki oleh pemilik bagunan di Sempadan  Sungai  kemudian  ditambah dengan dorongan ekonomi untuk
mendirikan  bangunan  di  Sempadan Sungai  sehingga  makin  sulit  pendiri bangunan  di  Sempadan  Sungai  untuk meningginggalkan bangunan diSempadan Sungai.
d. Upaya dalam mengatasi hambatan meningkatkan  kesadaran  hukum  sangat terlihat, hal ini dibuktikan dengan adanya pemanggilan  terhadap  pemilik  bangunan dengan  cara  memberikan  pengarahan mengenai  larangan  mendirikan  bangunan disempadan  Sungai,  kemudian  langkah preventif  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah  setempat  dengan  membuat lahan  yang  masih  kosong  dibuat  taman dan jalan untuk pejalan kaki memberikan efek  yang  baik  pasalnya  lahan  tersebut tidak  dapat  digunakan  untuk  mendirikan bangunan  dan  memberikan  edukasi kepada  masyarakat  bahwa  sempadan sungai  bukan  areal  untuk  mendirikan bangunan.  Namun  perlu  kerja  sama berbagai  pihak  dalam  menyelesaikan masalah  ini  karena  hingga  saat  ini bangunan  tersebut  masih  bertahan  di Sempadan  Sungai  Cicadas  Kawasan Babakan  Surabaya,  Kelurahan  Babakan Sari,  Kecamatan  Kiaracondong,  Kota Bandung.

## DAFTAR RUJUKAN
Moleong,  Lexy  J.  (2005).  Metodelogi Penelitian  Kualitatif.  Bandung;  PT.
Remaja Rosdakarya Sugiyono (2009). (Metode Penelitian Pendidikan  (Pendekatan  kuantitatif, penelitian kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. Adisasmita,  Rahardjo.  (2012).  Analisis  Tata Ruang Pembangunan. Yogyakarta;
Graha Ilmu. Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor 18Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Bandung  2011- 2013.
Achmad  Sanusi.  (1984).  Masalah  Kesadaran Hukum  dalam  Masyarakat  Indonesia Dewasa  ini.  dalam  “Seminar  Hukum Nasional  ke-4  Tahun  1979,  Buku  III”. Jakarta : Bina Cipta.
Widjaja,  AW.  (1984).  Kesdaran  Hukum Manusia  dan  Masyarakat  Pancasila. Jakarta; CV. Era Swasta.
Achmad  Kosasih  Djahiri.  (1985).  Strategi Pengajaran  Afektif-Nilai  Moral  VCT dan  Games  terhadap  VCT.  Bandung  : Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung
Salman,  Otje.  (2007).  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris. Bandung; P.T. Alumni. Soekanto, Soejono. (1982). Kesadaran
Hukum  &  Kepatuhan  Hukum.  Jakarta: Rajawali. Sundawa,  Dadang.  (2008).  Hukum  Indonesia Suatu Pengantar. Bandung; Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan PKn FPIPS. C.S.T.  Kansil,  (1986).  Pengantar  Ilmu  Hukm dan  Tata  Hukum  Indonesia.  Jakarta.; Balai Pustaka. Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  05 Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Sumber Daya Air Sri  Wuryan  dan  Syaifullah.  (2008).  Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS), Bandung; Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan  Fakultas  Pendidikan Ilmu  Pengetahuan  Sosial  Universitas Pendidikan Indonesia.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  03 Tahun  2005  Tentang  Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kebersihan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  05 Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Sumber Daya Air