INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9337-9349 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Ramli Siregar 1 ✉ , Robi Krisna 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi Email : ramlisiregar906@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Suatu  tindak  pidana,  pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan  penting  dalam proses  pemeriksaan  sidang  pengadilan.  Dengan  pembuktian  inilah  ditentukan  nasib  terdakwa, Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  maka  terdakwa  dibebaskan  dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah disebutkan didalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhi hukuman,  oleh  karena  itu  para  hakim  harus  hati-hati,  cermat,  matang  menilai  dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Keterangan ahli adalah alat bukti yang sah, dan Visum et Repertum dapat digunakan juga sebagai barang bukti pengganti jenazah berupa surat. Visum et Repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan/atau keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  Penelitian  pada  penulisan  ini  dengan  menggunakan  jenis penelitian ini adalah Penelitian bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, deskriptif analisis yaitu penelitian  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  rinci,  sistemmatis  dan  menyeluruh  mengenai segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  ini  dan  metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  yuridis normative yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari  peraturan perundang-undangan, dokumen maupun buku serta penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah proses mengidentifikasi dan mengambil  informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi.  Alat bukti keterangan ahli yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) b KUHAP dalam pelaksanannya dipertegas dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP dimana keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan Kata Kunci: Hukum, Pembuktian,Ahli Forensik, Tindak Pidana, Penganiayaan

## Abstract
A criminal act, proof is an issue that plays an important role in the trial court examination process. With this proof, the fate of the accused is determined. If the results of the evidence using the evidence determined  by  law  are  not  sufficient  to  prove  the  guilt  charged  with  the  defendant,  then  the defendant is acquitted from punishment, on the other hand, if the defendant's guilt can be proven by the evidence already mentioned. in Article 184 of the Criminal Procedure Code, the accused must be found guilty to be sentenced, therefore the judges must be careful, careful, mature in assessing and considering the problem of proof. Expert testimony is valid evidence, and Visum et Repertum can also be used as evidence to replace the body in the form of a letter. Visum et Repertum as an aspect  of  the  role  of  an  expert  and/or  expert  testimony,  the  link  between  the  two  cannot  be separated. Research at this writing using this type of research is descriptive analytical and juridical empirical research, descriptive analysis, namely research that aims to describe in detail, systematically and thoroughly everything related to the problem of this research and the approach method used in this research is the method normative juridical, namely research obtained directly from laws and regulations, documents and books as well as legal research, according to one source, is the process of identifying and retrieving information needed to support legal decision-making. In a broad sense, legal research includes every step of action that begins with the analysis of the facts of the matter and ends with application and communication. The evidence of expert testimony contained in the provisions of Article 184 paragraph (1) b of the Criminal Procedure Code in its implementation is confirmed by the provisions of Article 186 of the Criminal Procedure Code where expert testimony is what an expert states in court.
Keywords: Law, Evidence,Forensic Expert, Crime, Persecution

## PENDAHULUAN
Pembuktian adalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu  kebenaran  sejati  atau  yang  sesungguhnya  maka  diperlukan  alat  bukti  bisa  berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka/terdakwa. Sesuai dengan Bab XVI Bagian keempat Pasal 183 sampai 189 KUHAP yang membahas tentang masalah pembuktian Bagi aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim akan mudah  membuktikan  kebenaran  materiil  bila  saksi  dapat  menunjukkan  bukti  kesalahan tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, namun sebaliknya akan sulit apabila  saksi  tidak  dapat  menunjukkan  bukti  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan tersangka/terdakwa (JUWITA MAHARANI, 2021).
Dieara  globalisasi  ini  sebuah  sistem  transparansi  pada  penyidik  harus  meningalkan cara  lama  dengan  pengakuan  tersangka  ataupun  saksi.  Kerana  sistem  tersebut  sudah berubah  dengan  istilah  metode  cara  scientif  crime  inverstigation  atau  dengan  istilah
penyidikan  secara  ilmiah  (Muksin  &  Rochaeti,  2020).  Karena  itu  visi  misi  khususnya  Polri sejalan  dengan tuntutan masyarakat baik nasional maupun  internasional yang  bertujuan bahwa suatau penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan hukum berdasarkan KUHP yang  tidak  lain  untuk  mengajar  keadilan  dalam  sistem  pembuktian  dan  terwujudnya kepastian  hukum  dan  meningkatkan  rasa  kesadaran  seluruh  masyarakat  untuk  dapat mematuhi hukum. Tugas kepolisian selalu mendapat perhatian dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan (Susanto, 2021).
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pembuktian lain yang sah dijadikan alat bukti. Dalam hal pembuktian suatu kasus tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan perlu ada bukti yang memperkuat menjadi petunjuk siapa pelaku, apa sebab kematiannya. Semua  itu  dibutuhkan  instansi  yang  bertugas  membuktikan  yaitu  laboratorium  forensik. Adanya  suatu  laboratorium  forensik  untuk  keperluan  pengusutan  kejahatan  sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian, yang mana khusus membantu Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan  tugas‐tugas  penegakan  hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dan macam psikotropika  siapa  pemakainya  maupun  pengedarnya.  Pengusutan  kejahatan  tidaklah semata‐ mata didasarkan pada saksi mata (eye witness), akan tetapi juga pada bukti‐ bukti pisik (physical evidence) yang diketemukan di tempat kejadian (Ansar & Pengantar, 2020).
Hukuman  atau  sanksi  yang  didapatkan  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana bertujun untuk memberikan efek jera dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum. Setiap sanksi dalam perkara tindak pidana tergantung pada unsur yang diperoleh pada proses penyelidikan karena disini akan terlihat bahwa tindak pidana yang melibatkan seseorang mempuyai unsur unsur sengaja ataupun tidak sengaja. Peraturan perundang - undangan  juga  memberikan  kewenangan  yang  luas  terhadap  pihak  penyidik  untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP (Widiantari et al., 2022).
Alat  bukti  yang  disebutkan  dalam  pasal  184  KUHAP  adalah  keterangan  saksi  yang merupakan  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan  keterangan  saksi  ahli  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seseorang  yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.
Suatu  tindak  pidana,  pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan penting  dalam  proses  pemeriksaan  sidang  pengadilan.  Dengan  pembuktian  inilah ditentukan nasib terdakwa, Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah disebutkan didalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhi hukuman, oleh karena itu para hakim  harus  hati-hati,  cermat,  matang  menilai  dan  mempertimbangkan  masalah pembuktian (Ekoyusmario et al., 2020).
Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti sudah diatur dimana keterangan ahli dapat dikatakan alat bukti dan sebagaimana alat bukti; yang esensinya dapat memberikan pendapat, petunjuk terhadap hal hal yang diajukan kepada saksi sesuai dengan keahliannya yang memperoleh keterangan dalam memperjelas suatu duduk perkaranya. Fenomena hukum tersebut menjadi menarik untuk dibahas karena dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada  seorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya.”

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode  penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasianal penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  dari  segi  istilah  , pengertian  metodologi  penelitian  berbeda  dengan  pengertian  metode  penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji (Simarmata & Sanjaya, 2023).
Metode  diartikan  sebagai  logic  dari  penelitian  ilmiah,  studi  terhadap  prosedur  dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena
itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau  untuk  menemukan  sesuatu  kebenaran  dari  fakta-fakta  yang  ada.  Peter  R.Senn mengartikan  metode  yaitu  “  Suatu  prosedur  atau  cara  mengetahui  sesuatu  dengan menggunakan  langkah-langkah  yang  sistematis,  yang  mengandung  prosedur  berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah dan teratur”.
Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian  bersifat  deskriptif  analisis  dan  yuridis  empiris, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistemmatis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini  dan  juga  secara  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang  langsung  dari  masyarakat berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terjadi  atau  meneliti  pada  data  primer.  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan  perhitungan  secara  statistic.  Deskriptif  analitis  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan,  dan  juga  perilakunya  yang  nyata,  yang  diteliti  dan dipelajari secara utuh (Sridevi, 2023).
Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum dekriftif. Penelitian hukum yang bersifat deskriftif  yaitu  menggambarkan  atau  mendeskripsikan  fakta-fakta  dengan  analisis  dan sistematis. I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa penelitian hukum yang besifat deskriftif dimaksudkan agar peneliti memaparkan apa adanya peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang  beraspek hukum, terjadi  disuatu  tempat tertentu pada saat tertentu.
Penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktik  hukum.  Pendekatan  jenis  ini  biasanya digunakan  mengenai  kasus-kasus  yang  telah  mendapat  putusan.  Kasus-kasus  tersebut bermakna  empirik,  namun  dalam  suatu  penelitian  normatif,  kasus-kasus  tersebut  dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum. Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah terhadap penerapan tindak pidana penganiayaan ringan.
Menurut  Peter  mahmud  Marzuki,  Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach) merupakan  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  guna  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu  argumrntasi  hukum  dalam  memecahkan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab
materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.Bahan hukum penelitian hukum normatif adalah menggunakan data sekunder yang pada umumnya dikenal dengan sebutan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Tehnik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen melalui  data  tertulis  dngan  menggunakan  content  analysis.  Dalam  penelitian  ini  juga sepanjang  diperlukan.  Dengan  mengambil  data  dari  perpustakaan  maupun  jural  dan peratura perundang-undangan terkait dengan penelitian ini yaitu analisis hukum terhadap pembuktian ahli forensic dalam tindak pidana penganiayaan berat. Analisis data merupakan analisis  untuk  mendapatkan  argumentasi  akhir  yang  berupa  jawaban  terhadap permasalahan yang diteliti (Purba & Silalahi, 2020). Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif yaitu dilakukan  dengan  memaparkan  apa  adanya  suatu  peristiwa  hukum  atau  kondisi  hukum. Peristiwa hukum atau kondisi hukum dalam penelitian ini adalah aspek norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundangan-undangan  sepanjang  berkaitan  dan  relevan dengan topik penelitian ini.
Tahapan analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan literatur dan kasus serta data primer untuk mendukung analisis data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dipilah-pilah untuk  mendapatkan  norma,  kaidah  hukum  dan  asas  yang  benar-benar  relevan  untuk menjawab  masalah  penelitian,  dan  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  tersebut  dianalisis dengan  menggunakan  metode  interprestasi  konsep  dan  abstraksi  untuk  mendapatkan kaidah hukum, asas maupun doktrin hukum yang terkandung di dalamnya.
Tahapan analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan literatur dan kasus serta data primer untuk mendukung analisis data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dipilah-pilah untuk  mendapatkan  norma,  kaidah  hukum  dan  asas  yang  benar-benar  relevan  untuk menjawab  masalah  penelitian,  dan  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  tersebut  dianalisis dengan  menggunakan  metode  interprestasi  konsep  dan  abstraksi  untuk  mendapatkan kaidah hukum, asas maupun doktrin hukum yang terkandung di dalamnya..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dalam hukum pembuktian tidak dapat dipisahkan seeara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu inisiatif untuk melindungi kepentingan umum,  melalui  suatu  alat  negara  yang  khusus  yakni  kejaksaan  dibebani  tugas  untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perka-  ra  pidana  diwajibkan  untuk  meneari  kebenaran  materiil.  Menurut  Lilik  Mulyadi, menyebutkan bahwa : "Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorikan kedalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya  pendekatan  dari  hukum  perdata  sehingga  aspek  pembuktian  ini  mas  uk  dalam kategorisasi  hukum  perdata  materiil  dan  hukum  perdata  formal.  (hukum  acara  perdata) (Yustrisia & Azriadi, 2023).
Pemeriksaan  persidangan  perkara  pidana  hakim  yang  melakukan  pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan  dan harus ada, apabila  peradilan dihadapkan pada kasus-kasus  yang berhubungan dengan luka, dokter forensic sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Alat  bukti  yang  disebutkan  dalam  pasal  184  KUHAP  adalah  keterangan  saksi  yang merupakan  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut (Christi, 2016).
Untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana  yang  sedang  dalam  pemeriksaan,  dimana  kekuatan  pembuktian  yang  dapat dianggap  cukup  memadai  membuktikan  kesaiahan  terdakwa  melalui  alat-alat  bukti,  dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana yang diatui dalam KUHAP
Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana tereantum dalam Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti sah yang kedua. Pasal 1 butir 28 KUHAP dimana keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Hal ini merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan. Keterangan ahli sangat berperan  penting  dalam  peradilan  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  186  KUHAP. Adapun  tata  cara  menilai  keterangan  ahli,  yakni  untuk  kepentingan  penyidikan,  maka
penyidik  berhak  untuk  mengajukan  permintaan  keterangan  ahli,  kepada  ahli  kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, hal ini sesuai dengan Pasai 133 KUHAP.
Permintaan pendapat ahli atau pendapat orang yang memiliki keahlian khusus yang memberi  keterangan  dengan  mengangkat  sumpah  keuali  jabatannya  mewajibkannya menyimpan  rahasia.  Dalam  hal  terkait  dengan  tindak  pidana  penganiayaan  untuk mengetahui bekas atau akibat penganiayaan tersebut sedangkan dalam hal yang sangat diperlukan,  terutama  apabila  pemeriksaan  bedah  mayat  tidak  dapat  dihindarkan,  maka penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada keluarga korban dan bila ada keberatan dari keluarga maka keterangan yang diberikan oleh  dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan biasa (Nasarudin & Arafat, 2023).
Forensik (berasal dari bahasa Latin "forensis" yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata forum yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses  penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu  kimia  forensik,  ilmu  psikologi  forensik,  ilmu  kedokteran  forensik,  ilmu  toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya.
Tahap-tahap forensik diantaranya ialah sebagai berikut:
a. Pengumpulan(Acquisition)
b. Pemeliharaan(Preservation)
c. Analisis(Analysis)
d. Presentasi (Presentation)
Ilmu kedokteran forensik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Secara garis besar ilmu ini dapat dibagi dalam tiga kelompok  bidang  ilmu,  yaitu  ilmu  patologi  forensik,  ilmu  forensik  klinik,  dan  ilmu laboratorium forensik. Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Dari  semula  hanya  pada  kematian  korban  kejahatan, kematian tak diharapkan dan tak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari  manusia.  Jenis  perkaranya  pun  meluas  dari  pembunuhan,  penganiayaan,  kejahatan seksual,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  child  abuse  and  neglect,  perselisihan  pada perceraian, fraud dan abuse pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.
Selain  menerbitkan  Visum  et  Repertum,  ahli  forensik  dapat  dihadirkan  dalam persidangan untuk menjelaskan kembali tentang sebab hilangnya nyawa korban, luka yang
ada di tubuh korban, barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dan petunjuk dari pelaku tindak pidana. Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli forensik dalam undang-undang lebih tinggi dari alat bukti surat berupa Visum et Repertum. Tetapi dalam prakteknya keterangan ahli secara lisan tidak dibutuhkan jika sudah ada Visum et Repertum dalam Berita Acara Pemeriksaan (Siadari et al., 2016).
Ahli forensik yang sangat menentukan dalam sistem pembuktian perkara pidana, dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sesuai KUHAP lebih tinggi dari alat bukti lain sehingga ahli forensik seharusnya dapat dihadirkan dalam persidangan. Dokter Ahli Forensik saat  memberikan  keterangan  secara  lisan  di  persidangan  dapat  menjelaskan  dengan terperinci  tentang  sebab  luka  korban  maupun  sebab  hilangnya  nyawa  korban.  Bagi Kejaksaan, mengingat pentingnya keterangan yang diberikan oleh dokter ahli forensik pada kasus yang membutuhkan Visum et Repertum (Dudin et al., 2018), sebaiknya dokter ahli forensik  dapat  dihadirkan  dalam  persidangan.  Penerapan  sistem  pembuktian  menurut undang-undang  secara  negatif  sebagaimana  yang  dirumuskan  pada  Pasal  183  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem  pembuktian  itu  sendiri, tanpa  mengurangi segala macam keluhan  dan kenyataan yang  dijumpai.  Keluhan  dan  kenyataan  ini  timbul  disebabkan  masih  terdapat  kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum yang menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa, berdasar keyakinan hakim (Winardi & Wahyuni, 2015).
Dalam pertimbangan putusan, penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering juga dijumpai pertimbangan  putusan  pengadilan  yang  mendasarkan  penilaian  salah  atau  tidaknya terdakwa,  semata-mata pada  sistem pembuktian menurut undang-undang  secara positif (Cahyani  et  al.,  2021).  Jarang  sekali  ditemukan  uraian  keterbuktian  kesalahan  terdakwa dengan  keyakinan  hakim  Pokoknya  asal  kesalahan  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah menurut cara  dan  dengan alat  bukti  yang  disebut pada umumnya sudah merasa  cukup "menimpali"  keterbuktian  itu  dengan  rumusan  kalimat  yang  sudah  model  dan  baku" kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini".
Tindak  pidana  kekerasan  juga  dapat  di-  kategorikan  sebagai  tindak  penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa:
a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun de!apan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
b. Jika  perbuatan  itu  berakibat  luka  terat,  yang  bersalah  dihukum  dengan  hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
c. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang  bersalah dihukum penjara selama- selamanya tujuh tahun.
d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
e. Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.
Alat bukti keterangan ahli yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) b KUHAP dalam pelaksanannya dipertegas dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP di mana keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 186 huruf c KUHAP yaitu  berupa surat keterangan dari  seorang ahli yang memuat pendapat  berdasarkan  keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang diminta secara resmi dan padanya berupa surat Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sehingga dengan adanya Visum et Repertum dalam melihat kondisi mayat tersebut dan dapat menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian  pemberitaan,  yang  karenanya  dapat  dianggap  sebagai  pengganti  barang  bukti. Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi)  penyidik  tentang  pemeriksaan  medis  terhadap  seseorang  manusia  baik  hidup maupun mati atau pun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan..
Dalam kasus tindak pidana penganiayaan tersebut betapa pentingnya aiat bukiti dali keterangan  ahli.  Keterangan  ahli  harus  diberikan  oleh  seorang  ahli  yang  memenuhi persyaratan kualifikasi dan berisikan  keterangan yang  berada dalam lingkup keahliannya (bukan  keterangan  yang  bersifat  awam).  Ahli  tidak  perlu  harus  melihat,  memeriksa  atau mengalami  sendiri,  melainkan  dapat  pula  hanya  memberikan  pendapatnya  berdasarkan keilmuannya (Azis & Hamsir, 2022). Jadi keterangan ahli berceda dengan keterangan saksi oleh karena dapat memberikan opini berdasarkan inferensi ilmiah, sepanjang berdasarkan fakta atau data yang kuat dan secara teknis dianggap benar (Ali & Sulfiati, 2023). Secara umum dapat dikatakan bahwa keterangan ahli dapat diterima apabila :
a. Relevans dan material
b. Tidak  ada  sanggahan  atau  keberadaan,  baik  terhadap  ahlinya  maupun  terhadap keterangannya.
c. Bila berupa surat atau dokumen haruslah otentik.
d. Sahih dan reliable, dalam hal ini metodologi ataupun  penalaran yang digunakannya harus memenuhi aturan kesahihan dan reliabelitas ilmiah.
Memang  di  dalam  peraturan  perundang-  undangan  (KUHP  dan  KUHAP)  tidak menyebutkan secara tegas dokter wajib memberikan bantuannya dalam proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi apabila kita berpedoman pada pasal 224 KUHPidana, maka kesan  tidak  wajib  tersebut  menjadi  wajib,  dokter  wajib  memberikan  bantuannya  apabila diminta (Gagundali, 2017). Disamping itu juga, perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang  berkewajiban untuk mengabdi  kepada  kepentingan masyarakat  dan Negara dalam  pengertian  yang  sangat  luas,  sehingga  penolakan  terhadap  kewajiban  itu  berarti melanggar undang- undang (Hasna & Juarsa, 2022).
Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokler mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga  dengan membaca Visum et  Repertum, dapat diketahui dengan  jelas apa yang telah terjadi  pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia (Yusuf et al., 2020). Apabila  Visum  et  Repertum  belum  dapat  menjernihkan  duduk  persoalan  di  sidang pengadilan,  maka  hakim  dapat  meminta  keterangan  ahli  atau  diajukannya  bahan  baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukli, apabila timbul keberatan yang beralasan dan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan, hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.

## SIMPULAN
Alat bukti keterangan ahli yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) b KUHAP dalam pelaksanannya dipertegas dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP dimana keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 186 huruf c KUHAP yaitu  berupa surat keterangan dari  seorang ahli yang memuat pendapat  berdasarkan  keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang diminta secara resmi serta ahli forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan tubuh atau jiwa  manusia  terutama  dalam  hal  pembuatan  visum  et  repertum  dan  sebagai  saksi  ahli dipersidangan  pada  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  yang  juga  diperlukan  dalam pembuktian pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  I.,  &  Sulfiati,  A.  (2023).  Visum  Et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Tindak  Pidana
Penganiayaan. Legal Journal of Law, 2(1), 43 – 55.
https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/48
Ansar, N., & Pengantar, I. (2020). Penggunaan Alat Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.
Azis, I. W., & Hamsir. (2022). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana  Penganiayaan  Berat. Alauddin  Law  Development  Journal,  4(1),  102 – 113. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.15999
Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Jurnal  Analogi  Hukum,  3(1),  122 – 128. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128
Christi, D. (2016). Kedudukan Visum et Repertum (VER) dalam Tindak Pidana Pembunuhan. LEX ET SOCIETATIS, 4(2.1). https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11416
Dudin, M. N., Zasko, V. N., Frolova, E. E., Pavlova, N. G., & Rusakova, E. P. (2018). Mitigation of cyber risks in the field of electronic payments: organizational and legal measures. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 9(1 (31)), 78 – 88.
Ekoyusmario, M., Humaerah, H., & Djanggih, H. (2020). Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(4),
489 – 501. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i4.173
Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan  Ringan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Lex Administratum, 5(9).
Hasna, G. A., & Juarsa, E. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum  Acara  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Bandung  Conference Series: Law Studies, 2(1), 708 – 714.
https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1164
JUWITA MAHARANI, J. (2021). PROSES PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU PENGANIAYAAN BERAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAH NEGERI JAMBI  Diajukan  Untuk  mengikuti  Ujian  Skripsi  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas Batanghari. Universitas batanghri.
Muksin,  M.  R.  S.,  &  Rochaeti,  N.  (2020).  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 343 – 358.
Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai
Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(14), 131 – 142. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8171562
Purba, O., & Silalahi, R. (2020). Peran Ilmu Kedoteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Retentum, 1(2), 127 – 133.
Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. Diponegoro Law Journal, 5(3),
1 – 18.
Simarmata,  A.  N.,  &  Sanjaya,  O.  (2023).  Visum  Et  Repertum  dalam  Pembuktian  Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan No. 434/Pid. B/2018/PNSim). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 104 – 114.
Sridevi, M. (2023). Pembuktian Autopsi Forensik Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat  Yang  Menyebabkan  Kematian  (Tinjauan  Yuridis  Putusan  Nomor:  42/Pid.
B/2020/PN. Tka).
Universitas Jenderal Soedirman.
http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/21669
Susanto,  W.  I.  (2021). PEMBUKTIAN  TINDAK  PIDANA  PENGANIAYAAN  BERAT  DENGAN RENCANA SEBAGAI UNSUR KEALPAAN (Analisis Putusan Nomor: 372/Pid. B/2020/PN. Jkt.  Utr).  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55825
Widiantari, N. P.  P. N., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Kasus Penganiayaan
Berat. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(2), 292 – 297.
https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5067.292-297
Winardi, M., & Wahyuni, T. (2015). Kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti surat. Verstek, 3(1). https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v3i1.38970
Yustrisia,  L.,  &  Azriadi,  A.  (2023).  PERANAN  VISUM  ET  REPERTUM  SEBAGAI  ALAT  BUKTI DALAM  PEMBUKTIAN  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA. Sumbang12 Law Journal, 1(2), 157 – 164.
Yusuf, M., Karim, M. S., & Badaru, B. (2020). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat.
Journal of Lex Generalis (JLG), 1(2), 166 – 182.
https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93