## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## RESPONSIBILITY FOR SUPERVISION OF SOES AS MAJORITY SHAREHOLDERS IN SUBSIDIARIES

## TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN BUMN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA ANAK PERUSAHAAN 
Tharisya El Subekti 1 , Suherman 2
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1 e-mail: tharisyaelsubekti@upnvj.ac.id 2 e-mail: suherman_upn@yahoo.com

## Abstract
BUMN as a legal entity that aims to improve people's lives is carried out based on article 33 of the 1945 Constitution. To increase the role of BUMN in the country's economy, various efforts have been made, one of which is restructuring by forming a holding company concept. The type of research  carried  out  by  the  author  is  normative  juridical  law  research  by  conducting  analysis techniques  and  studies  of  the  laws  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  19  of  2003  concerning State-Owned  Enterprises,  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies,  and also the Regulation of the Minister of SOEs related. The legal relationship that arises between the parent  company  and  its  subsidiaries  is  a  contractual  relationship  limited  to  the  position  of  the parent  company  as  a  shareholder.  The  responsibility  for  supervision  carried  out  by  the  parent company as the majority shareholder is carried out by appointing the board of commissioners in its subsidiaries as representatives of BUMN in terms of supervision. In carrying out its duties the board of commissioners must carry out it in accordance with the provisions that have been set. However, if negligence is found in carrying out their duties, the board of commissioners may be subject to the doctrine of piercing the corporate veil as a form of accountability.
Keywords: BUMN; Majority Shares; Subsidiaries; Supervision.

## Abstrak
BUMN  sebagai  badan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mensejahterahkan  kehidupan  rakyat dijalankan  sesuai  dengan  pasal  33  UUD  1945.  Untuk  meningkatkan  fungsi  BUMN  terkait  aspek ekonomi  negara  maka  dilakukan  berbagai  upaya  salah  satunya  ialah  restrukturisasi  dengan membentuk  konsep  holding  company.  Penelitian  hukum  ini  berjenis  yuridis  normatif  serta melakukan teknik analisa dan kajian terhadap peraturan Undang-Undang No 19 tahun 2003 terkait BUMN, Undang-Undang No 40 tahun 2007 terkait perseroan terbatas dan juga peraturan menteri BUMN  terkait.  Hubungan  hukum  yang  timbul  antara  induk  perusahaan  dengan  anak perusahaannya  merupakan  hubungan  kontraktual  sebatas  posisi  induk  perusahaan  sebagai pemegang  saham.  Pertanggung  jawaban  pengawasan  yang  dilakukan  induk  perusahaan  sebagai pemegang  saham  mayoritas  dilakukan  dengan  cara  mengangkat  dewan  komisaris  pada  anak perusahaannya  sebagai  perwakilan  BUMN  dalam  hal  pengawasan.  Dalam  menjalankan  tugasnya dewan  komisaris  harus  melaksanakannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Namun apabila ditemukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya maka dewan komisaris dapat dikenakan doktrin piercing corporate veil sebagai bentuk pertanggung jawabannya.
Kata Kunci: Anak Perusahaan, BUMN, Pengawasan, Saham Mayoritas
 Naskah diterima: 09 September 2022, direvisi: 27 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.573

## PENDAHULUAN
BUMN  sebagai  salah  satu  badan hukum  Mandiri (separate  legal  entity) diatur  dalam  pasal  1  ayat  1  UU  No  19 tahun 2003 yang menjelaskan bahwasanya  BUMN  merupakan  suatu organisasi  bisnis  yang  semua  maupun bagian  mayoritas  dari  modal  dalam organisasi  tersebut  merupakan  milik negara  dengan  penyertaan  langsung  yang bersumber  dari  kekayaan  negara  yang telah  dipisahkan.  BUMN  diklasifikasi  ke dalam  dua  jenis  yakni  berbentuk  Persero dan  Perum.  Pada  pasal  1  ayat  2 disebutkan  pula  mengenai  persero,  yakni suatu  perusahaan  perseroan  sebagai  suatu BUMN  berupa  PT  di  mana  modal  dari perusahaan tersebut diklasifikasikan menjadi  saham  keseluruhan  atau  minimal 51%  dimiliki  negara  dan  bertujuan  untuk memperoleh  profit.(Undang-Undang  No 19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha Milik  Negara,  n.d.)  Menurut  Ridwan Syahroni  persero  yang  sekaligus  menjadi badan hukum memiliki beberapa ciri yaitu kekayaan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan dipisahkan  terhadap  kekayaan  pemilik saham,  memiliki  suatu  tujuan  dan kepentingan  tertentu  serta  mempunyai struktur dan keteraturan dalam berorganisasi.(Freddy  Harris  dan  Teddy Anggoro, 2010)
BUMN  sebagai  salah  satu  perseroan yang menjadi perpanjangan tangan negara dijalankan  berdasarkan  pasal  33  UUD 1945  sebagai  dasar  konstitusi  utama dalam  aktivitas  perekonomian  Indonesia dan  penguasaan  atas  SDA  yang  ada  di dalamnya guna digunakan dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Rumusan  dalam  aturan  tersebut  tidak hanya  untuk  dijadikan  petunjuk  terkait sistem  ekonomi  dan  juga  kekuasaan
negara untuk mengelola aktivitas ekonomi serta SDA namun juga sebagai representasi  dari  tujuan  serta  apa  yang diyakini  dan  terus  diperjuangkan  para pemimpin.  (Bagir  Manan,  1995)  Guna memberikan jaminan terhadap kedudukan dan  juga  kesejahteraan  masyarakat  maka dibuatlah  pasal  33  ayat  2  undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwasanya: sektor produksi yang dianggap  urgent  bagi  negara  dan  juga hajat  hidup  masyarakat  banyak  maka dikuasai  oleh  negara.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya penguasaan  Oleh  segelintir  orang  terkait aktivitas produksi dan menjadikan masyarakat secara umum tertindas. Berikutnya  diterangkan  pula  bahwasanya perusahaan  secara  orang  perorangan hanya  boleh  menguasai  sektor  produksi yang  tidak  menyangkut  keperluan  hidup banyak orang.
Terkait  perihal  SDA  maka  dibuatlah pasal  33  ayat  3  UUD  1945  yang menjelaskan  bahwasanya  Bumi,  Air  dan kekayaan  alam  didalamnya  dikuasai negara dan dimanfaatkan guna kepentingan  kesejahteraan  masyarakat dengan  sebesar-besarnya.(Edi  Wibowo, 2013).Dalam  pasal  33  UUD  1945  negara sebagai  penguasa  seluruh  sumber  daya alam  yang  ada  menjalankan  beberapa fungsi  yakni  membuat  suatu  kebijakan (beleid) dan Tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan  pengawasan.  Fungsi pengawasan  dari  negara  terhadap  BUMN dimaksudkan  agar  seluruh  sumber  daya yang dimiliki memang benar dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat secara optimal. Dalam menjalankan usahanya selain diawasi oleh
negara, BUMN juga perlu memperhatikan mekanisme pertanggungjawaban, dikarenakan  adanya  keharusan  BUMN dalam  setiap  aktivitas  bisnisnya  dalam rangka  memperhatikan  keperluan  dan kesejahteraan  masyarakat  dan  turut  pula mempertimbangkan aspek untuk memperoleh  keuntungan  serta  memiliki daya  saing  terhadap  perusahaan  swasta lain.  Hal  tersebut  menuntut  BUMN mampu  bertanggung  jawab  secara  sosial dan  menempatkan  perusahaan  menjadi representasi  dari  hak  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  negara  dalam  aktivitas membangun hubungan
bisnis,
mempertimbangkan
keperluan dan kesejahteraan  masyarakat  serta  dalam aktivitas memonopoli sumber daya dengan  efektif  dan  efisien.(Dian  Puji  N,
2011)
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mempertahankan kedudukannya  pada  BUMN  salah  satu cara yakni melalui Restrukturisasi.
Adapun  cara  yang  sering  digunakan  oleh pemerintah  dalam  upaya  restrukturisasi yakni privatisasi dan
Rightzing . (Kementrian BUMN, n.d.) Dalam
penerapan  Rightzing sendiri  terbagi
menjadi  beberapa  metode  lagi  salah satunya ialah pembentukan sebuah konsep baru  berupa  induk    perusahaan (holding company) . Tujuan diadakannya Restrukturisasi
ini ialah untuk meningkatkan  kinerja  dan  nilai  BUMN dalam  jangka  Panjang.  Berdasarkan KepMen BUMN No. SK- 16/MBU/01/2016 Terkait rencana strategis 2015-2019 dengan pokok bahasan  yakni  menyusun dan menjadikan BUMN  secara  lebih  efisien,  Gesit  dan bisa  terlepas  dari  perihal  yang  sifatnya non  profesional.(Kementerian  BUMN,
n.d.) Berdasarkan dikeluarkannya regulasi tersebut maka Kementerian BUMN melakukan agenda rapat terkait dibentuknya  suatu  konsep  perusahaan induk (holding company). Namun peraturan  khusus  mengenai  perusahaan induk  (holding  company)  tersebut  masih belum diatur dengan spesifik.
Pembentukan holding  company ini  masih mengikuti konsep pembentukan perusahaan persero biasanya sesuai dengan  UUPT.  Di  Indonesia  salah  satu contoh  perusahaan  BUMN  yang  telah melakukan restrukturisasi ialah perusahaan  di  sektor  minyak  dan  gas seperti  pada  PT.  Pertamina  (Persero). Dengan  adanya  restrukturisasi  ini  maka terbentuklah  6  subholding  pada  PT. Pertamina  (Persero).  (Rizqi  Afshahani, 2021)
Dijelaskan  pada  pasal  1  ayat  2 Permeneg  BUMN  nomor  3  tahun  2012 yang menjelaskan bahwasanya anak usaha perusahaan  BUMN  merupakan  suatu persero di mana mayoritas saham dikontrol oleh BUMN. Kemudian dijelaskan lagi dalam UU Nomor 19/2003 yang  menjelaskan  bahwasanya  anak perusahaan dari BUMN bukanlah BUMN sehingga  terdapat  perbedaan  perlakuan dalam  konteks  pemberian  tugas  dan pengaturan  sumber  daya  strategisnya. (Siti  Anisah,  2017)  Namun  dengan dibentuknya  konsep holding  company di Indonesia mengakibatkan ketidak
sesuaian  antara das  sein (kenyataan)  dan das  sollen nya  (harapan),  dimana  realita yang  terjadi  yakni  anak  perusahaan tersebut dikendalikan oleh induk perusahaannya yang menyebabkan terjadinya ketidakmandirian dalam perseroan  tersebut,  selain  itu  ketentuan dan perlakuan  yang sama juga diterapkan
dalam  anak  perusahaan  tersebut  sama seperti ketentuan pada induk perusahaannya,  padahal  jelas  dikatakan bahwa  Anak  BUMN  bukanlah  BUMN. Fungsi  pengawasan  terhadap  jalannya operasional  suatu  anak  perusahaan  pun dilakukan  oleh  induk  perusahaannya. Pengawasan  yang  dilakukan  dalam  suatu perseroan  BUMN  dimuat  pada  pasal  6 angka 1 dan 2 UU BUMN yang berbunyi:
(1) Pengawasan BUMN dilaksanakan pihak dewan pengawas beserta komisaris
(2) Pihak  di  atas  memiliki  tanggung jawab secara penuh untuk memonitoring BUMN demi tujuan serta keperluan BUMN
Peran  pengawasan  dalam  perusahaan sangat  penting  dalam  jalannya  suatu operasional  bisnis  perusahaan  tersebut agar  dapat  mencapai  kesuksesannya.  Di Indonesia  sendiri  belum  ada  kajian  lebih mendalam terkait aspek pengawasan yang juga  ikut  menentukan  kesuksesan  suatu bisnis  perusahaan,  seringnya  kesuksesan suatu  perusahaan  hanya  dilihat  pada direksi  yang mengambil  keputusan dalam perusahaan  tersebut,  padahal  sebenarnya keterkaitan  organ  perusahaan  satu  sama lain  sangat  berperan  penting  dalam suksesnya suatu perusahaan.
Dalam  analisis  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Sindy Riani Putri Nurhasanah  dengan  judul  pertanggung jawaban  hukum  direksi  induk  terhadap risiko  bisnis  anak  perusahaan  pada holding  company  BUMN  menunjukkan bahwa  adanya  ketidak  sesuaian  antara status  badan  hukum  sebagai  perseroan yang  mandiri  namun  berada  dalam  satu kesatuan ekonomi dengan induk perusahaannya,  selain  itu  kompleksitas hubungan  anak  dan  induk  perusahaan dalam  konsep  holding  company  disertai
kedudukan  PMN  yang  dikotomis  dan pemahaman yang masih minim menyebabkan  munculnya  ketidakpastian hukum  terhadap  tanggung  jawab  direksi induk  perusahaan  terhadap  resiko  anak perusahaannya. Selanjutnya pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rosida Diani  dengan  judul  tanggung  jawab holding  company  terhadap  pihak  ketiga yang  terikat  hubungan  dengan  anak perusahaan  menunjukkan  hasil  bahwa peraturan khusus terkait holding company masih  belum  diatur  secara  jelas  di Indonesia,  sehingga  masih  merujuk  pada ketentuan  konsep  perseroan  tunggal dengan pendekatan undang-undang perseroan terbatas biasanya. Hasil penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa adanya  prinsip  separate  patrimony  dan limited  liability  dengan  arti  setiap  badan hukum  diakui  sebagai  entitas  mandiri terpisah dari pemegang sahamnya, konsekuensinya  perusahaan  induk  tidak dapat  dituntut  oleh  pihak  ketiga  selama tidak  melebihi  sahamnya  pada  anak perusahaan yang dibentuknya. Pada kedua penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya  ketidakpastian  hukum  yang timbul  akibat  masih  adanya  kekosongan hukum  terkait  peraturan  khusus  dalam konsep holding company BUMN.
Kemudian  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  Naga  Suyanto  yang berjudul tanggung jawab komisaris dalam mengelola  perusahaan  sesuai  undang- undang perseroan terbatas. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa dewan komisaris  juga  ikut  berperan  penting dalam kesuksesan setiap perseroan, kelalaian  yang  dilakukan  oleh  dewan komisaris  dapat  diajukan  ke  pengadilan negeri apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian pada perseroan.
Dengan  adanya  ketiga  penelitian terdahulu  menunjukkan  bahwa  masih adanya kekosongan hukum terkait konsep holding  company  BUMN  di  Indonesia serta  keterlibatan  dewan  komisaris  dalam mengambil  keputusan  Bersama  direksi untuk kepentingan perusahaan juga
penting untuk mencapai tujuan dibentuknya perusahaan tersebut.
Sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana hubungan hukum yang timbul dari adanya konsep  holding  company  antara  induk perusahan  dan  anak  perusahaannya  serta bagaimana  bentuk  pertanggung  jawaban yang  timbul  dalam  aspek  pengawasan yang  dilakukan  oleh  induk  perusahan terhadap  anak  perusahaan  yang  dibentuk untuk  mendukung  kesuksesan  induk perusahaannya mengingat penelitian terlebih dahulu  belum ada  yang mengkaji terkait hal ini.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas penulis
ingin mengkaji terkait
Bagaimanakah  hubungan  hukum  yang timbul  dari  adanya  konsep holding company antara induk perusahaan dengan anak  perusahaannya  dalam  suatu group company dan  bagaimana  pula  bentuk tanggungjawab  pengawasan  oleh  Induk
Perusahaan yang juga ikut berperan dalam beroperasinya  anak-anak  perusahaannya yang dibentuk untuk mendukung kesuksesan  perusahaan  induk  dalam Holding Company BUMN?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  berjenis  yuridis normatif  dengan  menggunakan  data sekunder mencakup sumber hukum primer  dan  sekunder  yang  selanjutnya dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif. Sumber  primer  yang  dimaksud  yakni regulasi  atau  undang-undang  terkait  dan
sumber sekunder yang dimaksud berdasarkan hasil studi terdahulu  maupun jurnal ilmiah terdahulu dengan menggunakan  teknis  analisis  di  dalam penulisannya.  Data  dikumpulkan  dan dilakukan melalui studi pustaka, dianalisis serta  disajikan  dengan  tersistematis  dan kritis, konstruktif dan argumentatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya  dalam  suatu group company
Berdasarkan  ayat  1  dan  2  pasal  63 UU  BUMN  disebutkan  bahwasanya proses  penggabungan  atau  peleburan suatu  BUMN  bisa  dilakukan  dengan pengambilan  BUMN  yang  telah  ada  atau perseroan  terbatas  yang  lain.  Konsep holding tersebut bisa didefinisikan menjadi  suatu  organisasi  bisnis  yang mengambil  alih  organisasi  lainnya  untuk mendapatkan  semua  maupun  sebagian saham guna dapat mengontrol kepentingan  di  dalamnya.  Organisasi yang  memiliki  kontrol  atas  organisasi lainnya  di  istilahkan  sebagai holding company dan organisasi yang dikontrol di istilahkan  menjadi subsidiary  company dan  keduanya  di  istilahkan  menjadi grup of  company .  (Utoyo,  2019)  Pembentukan dari  konsep holding  company tersebut mengakibatkan  adanya  anak  perusahaan baru  yang  mayoritas  sahamnya  dikuasai oleh induk perusahaan . Adapun terbentuknya group  of  company tersebut yakni dari prosedur:
1. Residu Suatu  tahapan  Di  mana  organisasi asal akan dipisahkan dan diklasifikasikan  ke  dalam  beberapa sektor bisnis yang selanjutnya diubah ke  dalam  suatu  entitas  badan  hukum
Mandiri serta residunya akan dijadikan  perusahaan  induk  Sebagai pemegang  saham  mayoritas  pada perusahaan hasil pecahannya.
2. Penuh Suatu prosedur yang diaplikasikan ke dalam  organisasi  yang  mana  belum terjadi  pemecahan.  Jika  terdapat keterhubungan  antar  suatu  organisasi dan kesamaan kepemilikan serta tidak berpusat  pada  suatu  organisasi  maka mekanisme ini dapat diterapkan.
3. Terprogram Suatu perencanaan usaha yang menjadikan  organisasi  yang  berdiri pertama  sebagai holding  company dan  organisasi  berikutnya  diakuisisi demi keperluan usaha. (Wartaekonomi, 2020.)
Selain  itu  juga  terdapat  klasifikasi dari  organ holding  company yang berakibat  dengan  timbulnya  hubungan hukum  yang  bisa  dilaksanakan  melalui beberapa  kriteria  yaitu  keikutsertaan dalam  aktivitas  usaha,  keikutsertaan  pada pengambilan  kebijakan  dan  juga  equity. (Munir  Fuady,  1999)  Mengacu  pada kegiatan  usaha  dari holding  company maka terdapat dua jenis perusahaan induk yaitu:
1. Investment  Holding  Company,  di mana holding company hanya melakukan  dan  menempatkan  modal serta saham untuk subsidiary company  dan  tidak  terlibat  dalam aktivitas operasional maupun aktivitas pendukung usaha dan hanya memperoleh  deviden  dari  subsidiary company tersebut
2. Operating  Holding  Company,  di mana  holding  company  turut  terlibat dalam aktivitas bisnis serta mengendalikan  subsidiary  company
dan  dalam  implementasinya  holding company  dijadikan  acuan  untuk menentukan bentuk perizinan kegiatan  usaha  dan  wajib  dijalankan subsidiary Company. (Sulistiowati,
2010) . Adanya  group  of  company tersebut  tentunya  tidak  terlepas  dari suatu problem hukum yang dikarenakan  tidak  adanya  pembaruan regulasi  terkait  hal  tersebut.(Dimas Prakoso, 2016) Pembentukan mengenai  anak  perusahaan  belum secara  jelas  dimuat  pada  suatu regulasi  akan  tetapi  sampai  saat  ini tentang pembentukan anak perusahaan  tersebut  masih  mengikuti UU  No  40/2007  terkait  perseroan terbatas.  UU  PT  ini  menitikberatkan mengenai payung legalitas perseroan, peraturan mengenai hubungan holding company terhadap subsidiary company dengan  memakai  konsep perseroan  tunggal.  Di  dalam  undang- undang  tersebut  juga  diakui  secara yuridis bahwasanya kedudukan antara holding company dan subsidiary company menjadi masing- masing  badan  hukum  yang  sifatnya Mandiri  yang  berdampak  dengan adanya hak untuk tiap-tiap perusahaan dalam menjalankan tindakan hukum.(KGDM Wiguna dan IG  artha,  2018).  Penggabungan  dari subsidiary  company ke  dalam  suatu grup  of  company bukan  berarti menghilangkan  pengakuan  secara yuridis atas kedudukan dari subsidiary  company untuk  menjadi subjek hukum sehingga dapat menjalankan  aktivitas  hukum  seperti halnya  pembuatan  kontrak  terhadap pihak ketiga. (Sulistiowati, 2010)
Kemandirian  suatu  PT  didasarkan terhadap  kekayaan  yang  dimilikinya terlepas  dari  kekayaan  pemilik  sahamnya dan  bisa  diperoleh  melalui  pendapatan pemilik  sahamnya  baik  itu  modal  pokok, modal  yang  ditempatkan,  ataupun  modal yang dialokasikan. Aset yang dimiliki tiap Persero  ini  ditujukan  untuk  kepentingan Persero tersebut dalam mengejar tujuannya  masing-masing  seperti  terkait pembuatan pengikatan terhadap pihak luar dan digunakan sebagai jaminan perjanjian yang  dilakukan  dengan  pihak  ketiga.
Perseroan mempunyai beberapa
kemandirian  dalam  beberapa  perihal yaitu: 1. Power atau
kekuasaan dan kemampuan  perseroan  dikarenakan adanya payung hukum untuk perseroan  dan  memiliki  wewenang dalam  pembuatan  ataupun  berbuat berdasarkan  kewenangan  tersebut yang  dimuat  pada  anggaran  dasar perseroan.
2. Memiliki kekuasaan tegas atau
Express  power  Contohnya  yaitu dalam  hal  mendapatkan  keuntungan, penggugatan maupun digugat  dengan menggunakan nama perseroan.
3. Kekuasaan  implisit  yaitu  kebebasan dalam berbuat suatu tindakan asalkan memiliki  alasan  logis  dan  sifatnya urgent  demi  kepentingan  perseroan Contohnya  yaitu  penguasaan  serta pendistribusian  barang,  peminjaman kekayaan, pemberian sumbangan dan sejenisnya.(M. Yahya Harahap, 2009) Suatu organisasi bisnis bisa diklasifikasikan  telah  menjadi  group  of Company  jika  adanya  satu  kesatuan ekonomi  di  dalamnya  dan  terdapatnya total  jamak  dalam  grup  tersebut  secara yuridis.  Hal  ini  bisa  dijadikan  landasan
dalam  menetapkan  terkait  klasifikasi perseroan  tersebut  Apakah  tergabung dalam group of company atau perusahaan tunggal. Antara holding company terhadap subsidiary company juga terdapat beberapa hubungan yang diantaranya yaitu:
1. Kepemilikan  saham  oleh holding company terhadap subsidiary Company
Kepemilikan saham oleh induk perusahaan  dengan  kuantitas  yang cukup  besar  akan  menyediakan  atau menghasilkan  suatu  wewenang  bagi holding  company sekaligus  menjadi pemimpin  Sentral  dan  bisa  berperan sebagai  kontrol  terhadap subsidiary company atas satu kesatuan manajemen.  Kepemilikan  saham  dari holding company terhadap subsidiary company tersebut  juga  menyediakan hak  suara  bagi holding  company dalam mengontrol subsidiary
company berdasarkan prosedur controlling yang berlaku.
2. Rapat  Umum  Pemegang  Saham
(RUPS)
RUPS adalah suatu prosedur controlling dari holding  company terhadap subsidiary Company. Dalam hal  ini holding  company berhak menentukan  rencana  strategis  yang dapat  menunjang achievement serta meraih tujuan dari group of Company dengan  menentukan  target  jangka panjang  berupa  rencana  bisnis  dalam 5  tahun  ke  depan.  Pada  bisnis  plan tersebut direksi dari holding company membuat  aturan  dasar  organisasi yang  mencakup  visi  misi  kultur organisasi, dan juga target organisasi. Aturan  dasar  dari holding  company tersebut harus dipatuhi seluruh
subsidiary  company ketika  hendak membuat rencana jangka panjang
3. Penentuan  dan  juga  penempatan dewan komisaris serta anggota
direksi subsidiary Company Holding
company berdasarkan kepemilikan sahamnya berhak menentukan dan melakukan
penetapan  dewan  komisaris  serta direksi holding company yang merangkap sebagai komisaris maupun direksi dari subsidiary Company . Hal tersebut juga dijadikan sebagai  jenis  control  secara  tidak langsung  atas  aktivitas  bisnis  dari Company  sehingga holding  company memahami pertumbuhan dari aktivitas bisnis tiap subsidiary Company.
4. Keterkaitan  berdasarkan  perikatan hak suara Jenis  ini  dilaksanakan  oleh  para founder pemilik  saham  yang  sepakat bahwasanya  dewan  komisaris  serta direksi  ditunjuk  berdasarkan  pilihan dari  salah  satu founder pemilik saham.
5. Keterkaitan berdasarkan kontrak Perusahaan  bisa  memberikan  kontrol manajemen kepada perusahaan lainnya berdasarkan kontrak pengelolaan perusahaan. (Sulistiowati, 2010) Sehingga  hubungan  hukum  yang timbul  antara holding  company terhadap subsidiary  company ialah  hubungan hukum  yang  bersifat  kontraktual  yang dapat  diartikan  bahwasanya subsidiary company berhak  melakukan  perjanjian mandiri  terhadap  pihak  ketiga  selama  hal tersebut  tidak  melanggar  batasan  yang dimuat pada anggaran dasar tiap perusahaan.(Putu Harini, 2015).
Kewajiban dan hak setiap anak perusahaan dijalankan berdasarkan konsep  perseroan  tunggal.  Namun  segala tindakan hukum yang akan dilakukan oleh subsidiary company terkait perihal anggaran  dasar  wajib  memperoleh  izin pemilik  saham  yakni holding  company . Selain itu jalannya operasional subsidiary company wajib  mendapatkan monitoring
dari holding company sebatas kedudukannya  yang  menjadi  pemilik saham  dan  ketentuan  dalam  anggaran subsidiary company tersebut.
Tanggung  jawab  pengawasan  oleh Induk  perusahaan terhadap  anak perusahaannya  dalam group  company BUMN Berdasarkan konsep holding
company maka suatu perusahaan membawahi beberapa subsidiary company yang  dibentuknya  di  mana holding  company memiliki  saham  dari anak perusahaannya. Hal ini
mengakibatkan  keterkaitan  dalam  aspek ekonomi . Controlling dari holding company atas subsidiary  company pada suatu group  of  Company menyebabkan adanya dualitas dalam subsidiary company yang  menjadi  badan  hukum Mandiri serta yang patuh terhadap kendali dari holding  company .  (Sulistiowati, 2010). BUMN dalam mendirikan subsidiary  company harus  tetap  selaras dengan tujuan dari BUMN dan harus tetap bertujuan  sebagaimana  pasal  33  UUD 1945.  Pendirian  anak  perusahaan  bukan berarti memisahkan diri atau bertransformasi dalam status
disertakannya  saham  BUMN  menjadi anggaran  finansial  yang  patuh  atas ketetapan  dari  hukum  privat.  Karena tujuan  dibentuknya subsidiary  company tersebut ialah mendukung serta
memberikan
kemudahan induk
perusahaan  tersebut  dalam  meraih  tujuan holding  company BUMN.  Berdasarkan hal tersebut apabila sebagian besar saham (51%)  dimiliki  BUMN  maka  setiap subsidiary  company berjenis  perseroan merupakan  kepemilikan  dari  negara  dan harus  patuh  sesuai  dengan  kebijakan BUMN  dan  finansial  negara.  Namun posisi hukum dari subsidiary company itu tidak  menjadi  BUMN  dan  tetap  menjadi perseroan  swasta  maupun  perseroan privat.
Organisasi  bisnis  swasta  bisa  berupa organisasi bisnis perseorangan, persekutuan badan hukum  dan non badan hukum  namun  pada  perusahaan  negara wajib  untuk  berbentuk  BUMN  yang berbadan hukum. Seluruh jenis organisasi itu  mempunyai  harta  atau  aset  yang dipisahkan  dari  pemilik  saham  dimana letak  perbedaannya  yaitu  hanya  bentuk tanggung  jawab  yang  mana  organisasi bisnis  perorangan  non  badan  hukum pertanggungjawabannya  hanya  sebatas kekayaan  pribadi  pemilik  dan  pada organisasi  bisnis  badan  hukum  sebatas pada kekayaan maupun saham organisasi.(Somadiyono,  2021)  Akibat yang timbul dari pembentukan suatu anak perusahaan  yakni  keduanya  mempunyai wewenang  dan  tanggung  jawab  secara individual yang wajib untuk dilaksanakan. Namun kewajiban dan hak antara keduanya  pun  berbeda.  Perikatan  yang dibentuk subsidiary  company maupun dari holding  company sifatnya  tidak mengikat  satu  sama  lain.  Keutamaan dibentuknya  konsep holding  company ini terletak  pada  adanya  pendanaan  dan jaminan utang sehingga diantara keduanya bisa melebarkan usaha bisnisnya melalui subsidi secara silang.
Dengan  adanya  konsep holding company dalam  BUMN  secara  tidak langsung peran pemerintah sebagai pengawas menjadi lemah. Hal ini dikarenakan  terjadinya  penurunan  level atau  kelonggaran  pengawasan,  dimana pemerintah  bukan  menjadi  organ  yang memonitoring  secara  langsung  namun hanya  dari  perwakilan  oleh  BUMN terhadap anak perusahaan yang dibentuknya. Keikutsertaan holding company dalam aktivitas usaha subsidiary company bisa terjadi dengan
menempatkan orang yang telah mendapatkan  kepercayaan  dari holding company untuk  menjadi  dewan  komisaris maupun  direksi subsidiary  company sehingga secara langsung holding company dapat  mengontrol  aktivitas usaha  dari subsidiary  company dan  juga bisa dilakukan melalui adanya keterikatan kontraktual.(Titik  Tri  Sulistyawati,  n.d.) Landasan  hukum  terkait  diangkatnya direksi dan atau dewan komisaris subsidiary  company BUMN  tertuang dalam  PER-  03  /MBU/2012  pada  pasal  1 angka 5.
Selain  itu,  agar  anak  perusahaan dapat berjalan dengan maksimal pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BUMN ini  harus  dijalankan  berdasarkan  prinsip GCG (Good Corporate Governance). (Lisnawati,2019).Implement asi  dari  GCG  tersebut  wajib  disertai dengan
disusunnya pembuatan manajemen  risiko,  board  manual,  sistem controlling dan monitoring intern, prosedur  laporan  terkait  adanya  indikasi penyelewengan BUMN terkait, tata pengelolaan  teknologi  informasi,  dan pedoman  etika  serta  tingkah  laku.(Moh. Wahyudin  Zakarsyi,  2008).  Mengacu pada  pasal  12  permen  BUMN  no:  PER-
01/MBU/2011 Yang menjelaskan bahwasanya  pengelolaan  organisasi  yang baik mengatur mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris  yang  bertugas  menjadi  dewan pengawas  yang  memiliki  wewenang dalam  mengawasi  segala  keputusan  dan juga  urusan  perusahaan,  keberlangsungan perusahaan baik terkait BUMN itu sendiri ataupun mengenai usaha BUMN tersebut. Berdasarkan  hal  itu  tanggung  jawab komisaris  sering  diistilahkan  menjadi bisnis  oversight  dikarenakan  berkaitan erat  terhadap  aktivitas  monitoring  dan controlling  terhadap  suatu  perusahaaan untuk  bertahan  hidup  serta  menjalankan aktivitas usaha untuk terus bisa mengalami  pertumbuhan.  (Roni  Kusuma Muntoro, 2007)
Peran  dari  komisaris  dalam  hal pengawas,  menyajikan  laporan  tanggung jawab atas pengawas terhadap manajemen perusahaan  oleh  direksi.  Laporan  yang dilakukan oleh komisaris tersebut berbentuk  laporan  tahun  dan  akan disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan perizinan.  Hal  tersebut  juga menjadi  suatu  bentuk  dari  akuntability monitoring terhadap
perusahaan berdasarkan  konsep  GCG  fungsi.  Fungsi monitoring  komisaris  atas  perseroan diatur  dalam  sebuah  anggaran  dasar diantaranya yaitu:
1. Mengadakan dengar argumen bersama  akuntan  yang  melakukan pemeriksaan pembukuan perusahaan
2. Turut Andil dalam melakukan penandatanganan  laporan  tahunan serta  neraca  hitung  untung  rugi perusahaan
3. Melakukan pemanggilan RUPS
4. Memberikan saran dalam RUPS
5. Sebagai  perwakilan  perusahaan  baik secara  internal  maupun  eksternal pengadilan  jika  terdapat  perbedaan kepentingan  dari  direksi  terhadap perusahaan
6. Membebas tugaskan secara sementara  direksi  jika  kedapatan telah  melakukan  perbuatan  yang menjadikan perusahaan rugi
7. Menunjuk  pakar  pembukuan  guna memberikan  bantuan  dalam  proses monitoring  pembukuan  perusahaan secara insidentil. (Suyanto, 2017) Fungsi pengawas dari dewan komisaris diwujudkan dalam dua tingkatan yaitu performance dan conformance .  (Roni  Kusuma  Muntoro,
2007) Pada tingkatan yang pertama fungsi monitoring  komisaris  guna  mengarahkan kepada direksi perusahaan dan RUPS dan di  tingkatan  yang  kedua  yakni  berbentuk implementasi aktivitas melaksanakan monitoring selanjutnya  sehingga  ditaati dan  dijalankan  baik  atas  petunjuk  yang berlaku  maupun  terhadap  aturan  dalam perundang-undangan yang berlaku. (Munir Fuady, 1999). Berdasarkan pendapat  dari  Nindya  Pramono  tanggung jawab monitorin g komisaris
diklasifikasikan menjadi monitoring
pencegahan dan juga monitoring represif . Monitoring pencegahan adalah menjalankan  perbuatan-perbuatan  yang berorientasi  terhadap  penjagaan  sehingga terhindar  dari  peristiwa  yang  tidak dikehendaki dan dapat menjadikan perusahaan  merugi  Contohnya  yaitu pengawasan dari komisaris terkait tindakan  dari  direksi  yang  wajib  untuk dimintai perizinan  lebih dulu dari komisaris  telah  dijalankan  atau  belum. Kemudian  pada  monitoring Represif adalah  monitoring  yang  bertujuan  guna
melakukan  pengujian  terhadap  tindakan direksi  Apakah  seluruh  tindakan  tersebut menguntungkan  perusahaan  dan  tidak melanggar  regulasi  atau  aturan  dan apakah  nasehat  komisaris  maupun  RUPS sudah  dijalankan  atau  belum.  (Rosida Diani, n.d.) Selain itu komisaris berdasarkan ayat 1 dan 2 pasal 118 sesuai dengan  ketetapan  RUPS  juga  bisa menjalankan perbuatan pengurusan perusahaan  dalam  kondisi  tertentu  dan dalam periode tertentu selayaknya direksi.(Dewi,  2018)Selain  melakukan pengawasan dewan komisaris juga dibebankan  dalam  mengambil  suatu keputusan  atau decision  maker .  Dalam konteks  tersebut  komisaris  di  samping mengawasi  hal-hal  tertentu,  diajak  pula dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut terdapat pada pasal 98 ayat 3 UU PT.  Dewan  komisaris  ketika  mengambil sebuah keputusan bermakna bahwa setiap perbuatan  yang  akan  dilakukan  direksi terhadap  pengurusan  perseroan  terbatas dan  sebuah  anggaran  dasar  sehingga wewenang  direksi  sebagai  perwakilan perusahaan  baik  di  luar  atau  di  dalam pengadilan  memiliki  batasan  dan  harus mendapatkan persetujuan dari RUPS serta komisaris. Hal  yang wajib untuk dimintai perizinan  dari  komisaris  yakni  seperti
Pengambilan kredit melalui bank,
Meminjamkan aset yang dimiliki perusahaan, Melakukan
pembelian maupun penjualan aset penting perusahaan,
Menjadi penanggung , Mendirikan  kantor  cabang,  Membuat pengeluaran  pendanaan  lebih  dari  batas tertentu, Melakukan pemberhentian direksi  dalam  kurun  waktu  tertentu, Melakukan  perubahan  aturan  anggaran dasar, Menggabungkan, melebur, mengambil  perusahaan,  merubah  status
perusahaan  dari  yang  sifatnya  tertutup sebagai perusahaan terbuka dan Begitupun  sebaliknya,  serta  Aktivitas lainnya yang wajib dimuat pada anggaran dasar perusahaan. (Dewi, 2018)
Namun dalam menjalankan fungsinya sebagai  pengawasan  sebuah  persero Komisaris bisa lalai atau menyalahgunakan  wewenang  yang  akan berdampak  terhadap  pihak  lain.  Oleh karena  itu,  anggota  Dewan  Komisaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  secara  hukum.  Ketentuan yang  biasanya  dipakai  masih  merujuk pada  undang-undang  Perseroan  Terbatas yakni terdapat dalam pasal 114 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa:
“(2) Setiap anggota Dewan Komisaris  wajib  dengan  itikad  baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan  dan  pemberian  nasihat kepada Direksi sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  l08  ayat  (1) untuk  kepentingan  Perseroan  dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan.”
“(3) Setiap anggota Dewan Komisaris  ikut  bertanggung  jawab secara pribadi atas kerugian
Perseroan
apabila yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai menjalankan  tugasnya  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “
Berdasarkan ketentuan di atas bermakna  bahwasanya  masing-masing komisaris  diharuskan  agar  beretika  baik untuk melakukan tanggung jawab pengawasannya  terhadap  perusahaan  dan memberikan  saran  bagi  direksi.  Dan apabila  terjadi  kesalahan  dari  komisaris dapat dibuktikan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian dan menimbulkan  kerugian  terhadap  pihak terkait  maka  pertanggungjawaban  pun
dapat  dimintai  sampai  harta  pribadinya. Doktrin piercing  the  corporate  veil
adalah  landasan  pokok  pada  hukum perseroan. Doktrin ini berguna menyediakan  arahan  terkait  Bagaimana seharusnya  komisaris,  direksi,  pemilik saham  bertindak  dan  menentukan  aturan tertentu  yang  mana  jika  aturan  tersebut ditentang  berdampak  dengan  hilangnya limitatif pertanggungjawaban terbatas dan bertransformasi sebagai pertanggungjawaban tidak terbatas. (Irwan Saleh Indrapradja, n.d.) Penerapan doktrin ini  merupakan akibat dari pelanggaran fiduciary duties yang dilakukan oleh organ perseroan.
Kekebalan (immunity) yang  dimiliki  oleh setiap  organ  persero  yang  memiliki tanggung  jawab  terbatas  dapat  diterobos (piercing) hingga berubah sebagai pertanggungjawaban  yang  tidak  memiliki batasan  sampai  dengan  harta  kekayaan pribadinya  jika  melakukan  tindakan  yang melanggar,  menyimpang  dan  menyalahi urusan  perusahaan.  Terdapat  persyaratan umum  sehingga  doktrin  tersebut  bisa diberikan  sesuai  dengan  hukum  yaitu: (Munir Fuady, 1999)
1. Adanya tindakan penipuan
2. Adanya inproporsionalitas
3. Adanya penindasan
4. Tidak sesuai dengan unsur hukum
5. Pemilik saham yang memiliki dominasi berlebih
6. Perusahaan menjadi Alter Ego pemilik saham Fungsi  pengawasan  komisaris  dalam sebuah  perseroan  memiliki  sifat  kolegial artinya  apabila  salah  satu  bagian  dari dewan  komisaris  berbuat  suatu  kesalahan kecuali  telah  dinyatakan  lain  dalam perundang-undangan maka seluruh anggota  komisaris  ikut  menanggung
tanggung  jawab.  (Suyanto,  2017)  Namun dalam konsep tanggung jawab kolegial ini tidak  dapat  diterapkan  apabila  terbukti sebagaimana  terdapat  dalam  pasal  114 ayat 5 UUPT yakni:
“Anggota dewan komisaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap  kerugian  sesuai  penjelasan ayat 3 jika mampu membuktikan:
a. Sudah  menjalankan  monitoring dengan  etika  baik  serta  hati-hati demi  keperluan  perusahaan  dan berdasarkan tujuan dari perusahaan.
b. Tidak adanya keperluan
personal  baik  secara  langsung atau  tidak  terhadap  perbuatan pengurusan direksi yang berdampak dengan adanya kerugian perusahaan.
c. Sudah menyediakan nasihat bagi direksi terhindar dari munculnya dan  juga  berlanjutnya  kerugian yang dimaksud"
Berdasarkan penjelasan di atas sehingga pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan  setiap  komisaris  selaku tanggung  jawabnya  sebagai  pengawas dalam  jalannya  sebuah  Persero  harus selaras  terhadap  undang-undang  yaitu UUPT dan tugas lainnya yang telah diatur dalam  sebuah  anggaran  dasar  tiap perusahaan. (Sihotang, 2021)

## SIMPULAN
1. Hubungan  hukum  yang  timbul  dari holding  company  terhadap  subsidiary Company pada suatu konsep perusahaan holding di  Indonesia adalah hubungan hukum yang bersifat kontraktual yakni hanya sebatas induk perusahaan  yang  menjadi  pemilik saham mayoritas pada anak perusahaannya. Anak perusahaan tersebut  mempunyai  kebebasan dalam melakukan  hubungan  hukum  seperti
mengadakan  perjanjian  dengan  pihak ketiganya  karna  mengingat  setiap perseroan  yang  ada  di  Indonesia masih  diakui  sebagai  badan  hukum yang mandiri, namun apabila melakukan  perjanjian  dengan  pihak ketiga,  perjanjian  yang  dibuat  tidak melebihi anggaran dasar anak perusahaan tersebut  yang menyangkut dengan  persetujuan  holding  company. Peraturan  khusus  diperlukan  untuk menerapkan  konsep  holding  company di  Indonesia  agar  adanya  kepastian hukum terkait anak perusahaan tersebut  apakah  masih  dikatakan perseroan  tunggal  namun  yang  harus tunduk  dengan  perseroan  di  atasnya atau  perseroan  tersebut  dikategorikan sebagai  konsep  perseroan  yang  satu dengan induk perusahaannya sehingga tidak lagi dikategorikan dalam perseroan tunggal.
2. Pertanggungjawaban
aspek pengawasan  dari  BUMN  sebagai holding company atas
anak
perusahaannya  dilaksanakan  dengan cara  melalui  pengangkatan  dewan komisaris  pada  anak  perusahaan tersebut  yang  telah  diajukan  BUMN yang nantinya ditunjuk menjadi anggota  dewan  komisaris  sebagai perwakilan dari BUMN terkait. Dalam melakukan  tugasnya  komisaris  wajib melakukan tugasnya berdasarkan regulasi yang ditetapkan dalam UUPT atau  aturan  lainnya  yang  dimuat  pada anggaran  dasar  perusahaan.  Apabila dewan  komisaris  terbukti  lalai  atau adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan  kerugian  terhadap  anak perusahaannya maka ia dapat dikenakan  doktrin piercing  corporate veil ,  yang  menyebabkan  pertanggung
jawaban  seorang  komisaris  dapat dilakukan sampai harta pribadinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  syukur  penulis  ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan  rahmat-Nya  lah  penulis  dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Tanggung  Jawab  Pengawasan  BUMN Selaku  Pemegang  Saham  Mayoritas  pada Anak  Perusahaan”.  Selain  itu  ucapan terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada Almamater kampus tercinta UPN Veteran Jakarta  beserta  Dosen  Fakultas  Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan  masukan  serta  bimbingan dalam  menyelesaikan  penelitian  ini.  Tak lupa  juga,  penulis  mengucapkan  rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua, sahabat-sahabat  penulis  yang  tidak  bisa penulis  sebutkan  satu  persatu  namun  ikut serta  membantu  dan  mendukung  penulis dalam  menyelesaikan  penelitian  ini  guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fuady,  M.  (1999). Hukum  Perusahaan Dalam  Paradigma  Hukum  Bisnis .
Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
Harahap, M.Y., (2009). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika.
Harris, F., &  Anggoro, T. (2010). Hukum
Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi . Bogor: Ghalia Indonesia.
Manan, Bagir. (1995). Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara . Bandung: Mandar Maju.
Muntoro,  R.  K.,  (2007). Membangun Dewan  Komisaris  Yang  Efektif
Dalam Manajemen Usahawan
Indonesia . Jakarta: Lembaga
Manajemen Ui.
Nugraha,
D.P. (2011). Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup  Keuangan  Negara  Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintahan .  Jakarta:
Badan Penerbit Fh Ui.
Sulistiowati.  (2010). Aspek  Hukum  Dan Realitas  Bisnis Perusahaan  Grup Di Indonesia . Erlangga.
Zakarsyi.  M.W., (2008). Good Corporate Governance :  Pada  Badan  Usaha
Manufaktur,  Perbankan  Dan  Jasa
Keuangan Lainnya . Bandung:
Alfabeta

## Jurnal
Dewi,  Sandra.  (2018).  Mengenal  Doktrin
Dan  Prinsip  Piercing  The  Corporate Veil  Dalam  Hukum  Perusahaan.
Soumatera  Law  Review  Journal ,1(2) 397.
Diani,  R.  Tanggung  Jawab  Komisaris
Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian.
Journal Simbur Cahaya , 25(1), 39.
Harini,  P.  (2015).  Tanggungjawab  Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok. Jurnal  Ilmiah  Fakultas Hukum Universitas Udayana , 5.
Indrapradja, I. S. Kajian Yuridis Terhadap
Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan
Komisaris  Pada  Struktur  Organisasi
Perseroan  Terbatas  Yang  Bersifat
Kolegialitas Menurut Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas. Jurnal
Ilmiah  Magister  Ilmu  Administrasi,
1, 140.
Lisnawati. (2019). Tantangan
Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Negara Di Indonesia. Puslit 1, 23.
Sihotang,  E.  (2021).  Pertanggungjawaban Direksi  Atas  Tindakan  Komisaris Melampuai  Wewenang. Ilmu  Raad Kertha, 4(2), 9.
Somadiyono,  S.  (2021).  Kedudukan Hukum  Anak  Perusahaan  Badan Usaha  Milik  Daerah. Wajah  Hukum 5(1), (2021), 407. Https://Doi.Org/10.33087/Wjh.V5i1. 428. Sulistyawati,  T.  T.,  Eksistensi  Doktrin
‘Piercing  The  Corporate  Veil’  Atas
Pelaksanaan Sentralisasi
Procurement  Anak  Perusahaan  Oleh Induk  Perusahaan. Journal  Notaire ,
1, 193.
Suyanto,  N.  (2017).  Tanggung  Jawab
Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan  Sesuai  Undang-Undang Perseroan  Terbatas. Jurnal  Of  Law And  Policy  Transformation 2(2),
176.
Utoyo,  B.  (2019).  Apakah  Pembentukan
Holding Meningkatkan Kinerja Perusahaan ?  Analisis  Perbandingan Kinerja Anak Perusahaan Abc Bumn Holding Sebelum Dan Setelah Holdingisasi Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen 9(2), 253.
Https://Doi.Org/10.22441/Mix.2019. V9i2.001.
Wibowo,  S.  E.,(2015)  Memahami  Makna Pasal  33  Undang-Undang  Dasar Negara Republik
Inodonesia.
Journal  Of  Chemical  Information And Modeling 53(9), 2–3.
Wiguna,  K.  G.  D.  M.,  &  Artha.  I.  G.
(2018). Tanggungjawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung (Corporate Guatantee) Anak Perusahaan  Dalam  Perjanjian  Kredit Jika  Terjadi  Wanprestasi. Kertha Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum ,6(7),
Hal 3

## Tesis
Prakoso,  D.  (2016). Tanggung  Jawab Hukum  Induk  Perusahan  Terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaannya . UII. Afshahani,  R.  (2021). Analisa  Yuridis Terhadap  Pembentukan  ‘Holding Company’  Pt  Pertamina  (Persero) Dalam Perspektof Hukum Perusahaan. UIR.

## Website
Kementerian  Bumn.  “Keputusan  Menteri Bumn No. Sk-16/Mbu/01/2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian  Bumn  Tahun  2015- 2019.,”.
Https://Bumn.Go.Id/Storage/Report/
Nn7s8ll5ogo2fy5xi583txzg9sfxfett1
u1vnfpc.Pdf.  (Diakses  20  Agustus 2022). Kementrian Bumn. Master Plan Kementrian Bumn 2004-2014. Https://Jdih.Bumn.Go.Id/Kepmenbu mn. (Diakses 20 Agutus 2022) Siti  Anisah.  “Holding  Bumn :  Masalah Dan  Implikasi  Hukum  Induk  Dan Anak Perusahaan,”
Https://Karya.Uii.Ac.Id/?I=Ki- Dosen&Act=Detil&Kd=014100111. (Diakses 20 Agustus 2022)
Wartaekonomi.  Apa itu anak perusahaan,https://www.republika.co .id/berita/qb2v1f2917000/apa-itu- anak-perusahaan. Diakses tanggal 20 Agutus 2022

## Undang-Undang
Undang-Undang.  Undang-Undang  No  19
Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha Milik Negara .
Undang-Undang  No  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas