licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Tata Ruang Wilayah: Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products M. Fahrudin Andriyansyah 1 , Muhammad Usman Syahirul Azmani 2 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia, fahrudin@unisma.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Community involvement and participation are very important in the drafting of  regional  regulations.  If  involvement  and  participation  are  neglected,  the consequences  will  have  an  impact  on  the  formal  legitimacy  of  the  regional regulations.  The  legalized  of  Malang City  Regional  Regulation  Number  6  of 2022  on  the  Spatial  Planning  for  the  City  of  Malang  for  2022-2042  in  its development raises a big question,  has the community been involved? Even if the community is involved, to what extent has this involvement been carried out? Does it meet reasonable eligibility criteria? The purpose of this study is to find  out  and  analyse  the  application  of  meaningful  participation  in  the establishment  of  Malang  City  Regional  Regulation  Number  6  of  2022  on Spatial  Planning  for  Malang  City  for  the  2022-2042  period.  The  research method used by the author is empirical legal research by conducting direct interviews  with  the  Chairperson  Regional  Representative  Council  of  the Malang  City  and  Deputy  Mayor  of  Malang  in  the  Field  of  Economics  and Development. The stages of preparing the Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on Spatial Planning for the City of Malang for 2022-2042 include  the  stages  of  planning,  preparation,  discussion,  evaluation,
determination  and  publication.  The  implementation  of  meaningful participation in the formation of the Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on the Malang City Spatial Plan for 2022-2042 was not carried out properly because the documents for forming the a quo Regional Regulation were prepared by the Malang City DPRD and the City Government.
Manuscript History:
Received: 2023-08-07
Accepted: 2024-07-06
Corresponding Author: M. Fahrudin Andriyansyah, fahrudin@unisma.ac.id
Keywords : Meaningful Participation; Regional regulations ; Spatial planning
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Andriyansyah, M. F., & Azmani, M. U. (2024). Tata Ruang Wilayah: Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan. Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum,  7 (2). doi:10.31328/wy.v7i2.4878

## PENDAHULUAN
Otonomi  Daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  Daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Implementasi  dari otonomi daerah dijalankan melalui pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  yang  disetujui  bersama-sama  dengan  Kepala  Daerah. 1 Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  (baca:  Perda  Kab/Kota)  adalah  Peraturan  Perundang-Undangan  yang
1 Dadang  Sufiyanto,  “ Pasang  Surut  Otonomi  Daerah  di  Indonesia ” , Jurnal Academia  Praja,  Volume  3, Nomor 2 (2020), hlm. 273.
dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan  persetujuan bersama  Bupati/Walikota. 2 Pembentukan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dilakukan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan.
Keterlibatan dan pastisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah menjadi  hal  yang  sangat  penting.  Jika  pelibatan  dan  partisipasi  tidak  dilakukan  maka akibatnya akan berdampak pada keabsahan secara formil atas Peraturan Daerah tersebut. Hal  ini  dengan  sendirinya  akan  meniadakan  isi/substansi  Peraturan  Daerah,  yang  pada akhinya Peraturan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap masyarakat. Partisipasi  masyarakat  mencakup  peran  serta  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi. 3
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pembentukan peraturan daerah bertujuan, antara lain untuk: 4
1. Menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelegence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih  luas  dalam  proses  legislasi  untuk  kualitas  hasil  yang  lebih  tinggi  secara keseluruhan;
2. Membangun  lembaga  legislatif  yang  lebih  inklusif  dan  representatif (inclusive  and representative) dalam pengambilan keputusan;
3. Meningkatkatnya  kepercayaan  dan  keyakinan (trust  and  confident) warga  negara terhadap lembaga legislatif ;
4. Memperkuat legitimasi dan tanggung jawab ( legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
5. Meningkatkan  pemahaman (improved  understanding) tentang  peran  parlemen  dan anggota parlemen oleh warga negara;
6. Memberikan  kesempatan  bagi  warga  negara (opportunities  for  citizens) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan
7. Menciptakan  parlemen  yang  lebih  akuntabel  dan  transparan (accountable  and transparent).
Partisipasi  mayarakat  perlu  dilakukan  secara  bermakna (meaningful  participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan  publik secara sunggung-sungguh. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan  bertanggung  jawab  dengan  memenuhi  tiga  prasyarat,  yaitu: Pertama ,  hak  untuk didengarkan  pendapatnya (right  to  be  heard) ; Kedua, hak  untuk  dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) ; dan Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) . Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap  rancangan  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang dibahas. 5 Pemenuhan meaningful  participation menjadi  tolak  ukur  suatu  produk  hukum  telah tersusun  dengan  sempurna  secara  formil  sehingga  secara  materiil  juga  memenuhi  rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Konsep partisipasi yang bermakna awalnya berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara doctors  for  life di  tahun  2006. 6 Mahkamah  Konstitusi  Afrika  selatan  menyatakan  bahwa jaminan  atas  hak  berpatisipasi  dari  masyarakat  untuk  dapat  terlibat  dalam  penentuan
2 Suko Prayitno, “mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas lex superiori derogfat legi inferiori” , Jurnal Surya Kencana Satu, Volume 8, Nomor 2 (2017), hlm. 111
3 M.  Fahrudin  Andriyansy ah,  “Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  strategi  nasional  pencegahan korupsi (Stranas PK)” , Jurnal Yurisprunden, Volume 4, Nomor 2 (2021), Hlm. 138
4 Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Hlm. 392-393
5 Ibid., Hlm. 294
6 Indonesia Center for Legislative Drafting (ICLD), Upaya terburu-buru mengakomodir bentuk undang- undang  yang  diperkenalkan  oleh undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Catatan Kritis ICLD atas RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2022
kebijakan, pembentukan undang-undang, dan berbagai mekanisme pengambilan keputusan lainnya di pemerintahan, merupakan manifestasi ajaran demokrasi partisipatif. Oleh karena itu,  pemenuhannya  harus  dilakukan  secara  layak  dengan  membuka  semua  akses  yang memungkinkan bagi masyarakat terlibat secara aktif.
Mahkamah Konstitusi Afrika selatan mengembangkan doktrin “meaningful involvement test” untuk menguji, apakah lembaga legislatif telah menempuh langkah-langkah yang layak dalam  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  secara efektif  di  dalam  proses  pembentukan  undang-undang. ‘Meaningful  involvement  test’ yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Afrika  Selatan  dilakukan  dengan  cara  menguji prosedur yang disediakan oleh legislatif terhadap dua pertanyaan mendasar sebagai berikut. Pertama, apakah  kewajiban  untuk  membuka  partisipasi  bagi  masyarakat  dalam pembentukan  undang-undang  telah  dijamin  secara  normatif  ? Kedua, apakah  lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki  kesempatan  atau  kemampuan  untuk  menggunakan  mekanisme  partisipasi  yang diberikan. 7 Mekanisme partisipasi yang layak menurut Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dapat  berbentuk ‘road  show’ . ‘regional  workshop’ ,  termasuk  publikasi  melalui  berbagai media  yang  bertujuan  mengedukasi  dan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat, mengenai  berbagai  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk  dapat  mempengaruhi  keputusan legislatif.
Secara  normatif,  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  telah  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Berdasarkan  Pasal  96  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa:
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pemberian  masukan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3) Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  orang perseorangan  atau  kelompok  orang  yang  terdampak  langsung  dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan.
(4) Untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  membenrikan  masukan  sebagaimana dimaksud  padaa  ayat  (1),  setiap  Naskah  Akademik  dan/atau  Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
(5) Dalam  melaksanakan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pembentuk peraturan perundang-undangan menginformasikan kepada masyrakat tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.
(6) Untuk  memenuhi  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pembentuk Peraturan  Perundang-undangan  dapat  melakukan  kegiatan  konsultasi  publik melalui:
a. Rapat dengar pendapat umum;
b. Kunjungan kerja;
c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
d. Kegiatan konsultasi publik lainnya.
(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan  pertimbangan  dalam  perencanaan,  penyusunan,  dan  pembahasan Rancangan Peraturan Perundan-undangan.
(8) Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dapat  menjelaskan  kepada masyarakat  mengenai  hasil  pembahasan  masukan  masyarakat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pada bulan Oktober tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang bersama  dengan  Walikota  Malang  telah  menyetujui  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2022-2042. Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah tahun 2010-2030. 8 Peraturan Daerah ini  sejatinya  telah mulai  dibahas  sejak  tahun  2016,  dalam  kurun  waktu  6  tahun  lamanya rancangan Perda tersebut akhirnya disetujuai oleh DPRD bersama dengan Walikota.
Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah merupakan Produk Hukum Daerah yang sangat penting. Setidaknya terdapat 2 (dua) urgensi Perda Tata Ruang Wilayah, Pertama, Perda tentang Tata Ruang Wilayah merupakan cetak biru pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan  di  daerah.  Perda  ini  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan. Kedua , Perda tentang Tata Ruang merupakan legalitas bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi  daerah.  terutama  dalam  menjalankan  urusan  pemerintah  wajib  yang  berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 9
Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 pada perkembangannya memunculkan tanda tanya besar, apakah  dalam  proses  pembentukannya  DPRD  Kota  Malang  dan/atau  Pemerintah  Kota Malang telah melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah tersebut.  Jikapun  masyarakat  telah  dilibatkan,  maka  sejauhmana  pelibatan  itu  dilakukan. Sudahkah  memenuhi  kriteria meaningful  participation .  Rumusan  masalah  penelitian  ini terdiri dari 2 (dua) pertanyaan: 1) bagaimana pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022-2042 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022- 2042? 2) Bagaimana penerapan meaningful participation dalam   pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022-2042 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang  Tahun  2022-2042?.  Tujuan  Penelitian  ini  yakni,  1)  Menganalisis  pembentukan Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  6  Tahun  2022-2042  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Malang  Tahun  2022-2042?  dan  2)  menganalisis  penerapan meaningful participation dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  6  Tahun  2022- 2042 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penyusunan  ini  adalah  penelitian hukum  empiris  untuk  mendapatkan  data  primer  berupa  wawancara  yang  didukung  oleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2022-2042, bahan hukum sekunder, dan tersier.  Wawancara  dilakukan  dengan menggunakan  daftar  pernyataan  terbuka  terhadap pihak-pihak yang dianggap kompenten sesuai dengan wewenang yang dimiliki, yakni Ketua DPRD  Kota  Malang  dan  Asisten  Walikota  Bidang  Perekonomian  dan  Pembangunan. Pengumpulan  dan  pengolahan  data  dilakukan  secara  kualitatif  untuk  mendapatkan
8 Rifqi  Edgar, setelah  7  tahun  akhirnya  dprd  Kota  Malang  selesaiakan  Ranperda  rt/rw  2022-2042,
(Sumber: https://jatim.tribunnews.com/2022/10/25/setelah-7-tahun-akhirnya-dprd-kota-malang- selesaikan-ranperda-rtrw-2022-2042 diakses pada tanggal 7 November 2022
9 Putu  Tasya  Ratna  dan  I  Nyoman  Bagiastra,  Urgensi  Keberadaan  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata Ruang terhadap Lingkungan Hidup di Daerah Perkotaan, Jurnal Universitas Udayana, Hlm. 5
pemahaman  gejala  permasalahan  pembentukan  peraturan  daerah  dan  penerapan meaningful  participation dalam  pembentukan  peraturan  daerah.    Analisis  data menggunakan  Teknik  deskriptif  analitik.  Analisis  data  dimulai  dengan  teknik mengidentifikasi,  mengorganisasikan,  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola  dan kategorisasi,  sehingga  dapat  ditemukan  hasilnya  sesuai  dnegan  masalah  peneltiian. Tahapan-tahapan  analisis  data  terdiri  atas  tahap  reduksi  data,  tahap  penyajian  data  dan menjadi kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042
Pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Kota  Malang  didasarkan  pada  Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Pembentukan  Peraturan Daerah  yang  dinilai  sudah  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan. Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melakui tahapan dan prosedur mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.
1. Tahap Perencanaan
Tahap  perencanaan,  dilakukan  kegiatan  penyusunan  program  pembentukan peraturan  daerah  (Propemperda).  Di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Walikota menugaskan  Kepala  Perangkat  Daerah  menyusun  Propemperda  yang dikoordinasikan oleh Bagian  Hukum  dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal. Instansi  vertikal  yang  dimaksud  adalah  kementerian  yang  menyelenggarakan pemerintahan  di  bidang  hukum  atau  instansi  vertikal  sesuai  dengan  kewenangan, materi  muatan  atau  kebutuhan.  Sedangkan  Penyusunan  Prompemperda  di lingkungan  DPRD  dikoordinasikan  oleh  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Bapemperda).
Penyusunan  Propemperda  didasarkan  atas  perintah  perundang-undangan  yang lebih  tinggi,  rencana  pembangunan  daerah,  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. Hasil penyusunan Propemperda antara  DPRD  dan  pemerintah  daerah  disepakati  menjadi  Propemperda  dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
Berdasarkan  penjelasan  ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Malang Ir. I Made Riandina Kartika, SE, 10 Rencana Pergantian Peraturan Daerah Kota Malang  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Malang Tahun  2010-2030  telah  masuk  dalam  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Propemperda)  pada  tahun  2016  yang  didasarkan  pada  kebutuhan  pembangunan Kota  Malang  dan  perubahan  perkembangan  kota  yang  terjadi  secara  pesat  dan dinamis.
2. Tahap Penyusunan
Penyusunan  Raperda  dapat  berasal  dari  DPRD  atau  Walikota.  Pada  tahap penyusunan  ini  pemrakarsa  mempersiapkan  Raperda  disertai  penjelasan  atau keterangan dan/atau naskah akademik. Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah  akademik  dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari  kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  pihak  ketiga  yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.
Penyusunan  Perda  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah,  Walikota  memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda. Selanjutnya  Walikota  membentuk  Tim  penyusun  Raperda.  Walikota  dapat mengikutsertakan  instansi  vertikal  yang  terkait  dan/atau  akademisi  dalam
10 Wawancara dengan Ir. I Made Riandina Kartikam SE, Ketua DPRD Kota Malang di Kota Malang pada tanggal 29 April 2023
keanggotaan  tim  penyusun.  Tim  penyusun  dapat  mengundang  peneliti  dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan  kebutuhan.  Penyusunan  Perda  di  lingkungan  DPRD  dilakukan  dengan membentuk panitia khusus yang memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun. Jika dalam masa 1 (satu) tahun tidak selesai maka penyusunan Raperda dilanjutkan oleh Bapemperda.
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota  Malang  Tahun  2022-2042  merupakan  inisiatif  dari  Pemerintah  Kota Malang dan mulai dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sejak tahun 2018. Pada Tahun 2020  Pemerintah Kota Malang mengundang DPRD  Kota  Malang  dalam  agenda  Sosialisasi  dan  meminta  DPRD  untuk menandatangani  Berita  Acara  kegiatan.  Selanjutnya  Pemerintah  Kota  Malang menyampaikan  seluruh  dokumen  terkait  kepada  Kementerian.  Menurut  penuturan Ketua  DPRD  Kota  Malang  dokumen  tersebut  mendapatkan  catatan/ review dari kementerian terkait selama kurang lebih 1.5 Tahun. 11 Hal senada disampaikan oleh Asisten  Walikota  Bidang  Perekonomian  dan  Pembangunan,  Ir.  Diah  Ayu  Kusuma Dewi,  MT  bahwa  pemerintah  Kota  Malang  mengirimkan  dokumen  penyusunan Raperda  kepada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional (Kemeterian  ATR  BPN)  dan  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  Republik  Indonesia untuk diberikan catatan. 12

## 3. Tahap Pembahasan
Pembahasan  Raperda  yang  berasal  dari  Walikota  disampaikan  dengan  surat pengantar  Walikota  kepada  pimpinan  DPRD.  Walikota  membentukan  tim  dalam pembahasan  Raperda  di  DPRD  yang  diketuai  oleh  Sekretaris  Daerah.  Pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpian DPRD kepada Walikota. Pembahasan Raperda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, Pembicaraan  tingkat  I  dan  Pembicaraan  tingkat  II.  Di  dalam  pembicaraan  tingkat  I baik DPRD maupun Walikota secara bergantian memberikan penjelasan, memberikan pandangan  umum  dan  tanggapan  yang  disesuaikan  dari  asal  Raperda.  Selain  itu, pembahasan juga dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang  dilakukan  Bersama  dengan  Walikota  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk mewakilinya.
Pada  tahap  pembahasan  Raperda  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Malang  DPRD mendapatkan  surat  pengantar  dari  Walikota  pada  tahun  2022.  Ketua  DPRD selanjutnya  membentuk  Panitia  Khusus  (Pansus)  untuk  melakukan  pembahasan terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selama kurang lebih 20 hari. Pada proses pembahasan, Pansus DPRD menghadirkan tenaga ahli dari Universitas  Brawijaya  dan  Persatuan  Planologi  Jawa  Timur  untuk  memberikan masukan dan catatan terhadap rancangan Perda. Selain itu, Pansus DPRD Kota Malang juga  telah  melakukan Hearing dengan  TIM  Penyusun  Pemerintah  Kota  Malang sebanyak 2-3 kali. 13
Setelah  usai  melakukan  pembahasan  pada  pembicaraan  tingkat  I,  selanjutnya dilakukan  Pembicaraan  tingkat  II  yakni  pengambilan  keputusan  dalam  rapat paripurna  terhadap  rancangan  Perda  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Malang.
4. Tahap Evaluasi
Evaluasi  Reperda  dilakukan  terhadap  Raperda  tata  ruang  daerah.  Walikota menyampaikan  Raperda  kepada  Gubernur  paling  lama  3  (tiga)  hari  sebelum
11 Ibid.,
12 Wawancara dengan Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi Asisten Walikota Malang Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2023.
13 Wawancara dengan Ir. I Made Riandina Kartikam SE, Ketua DPRD Kota Malang di Kota Malang pada tanggal 29 April 2023
ditetapkan  oleh  Walikota.  Apabila  Gubernur  menyatakan  hasil  evaluasi  Raperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Nomor Register. Dan Apabila gubernur menyatakan  hasil  evaluasi  Raperda  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan/atau  kepentingan  umum,  Walikota Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
5. Tahap Penetapan
Penetapan  dan  pengundangan  Raperda  dilakukan  setelah  Nomor  Register disampaikan  kepada  Walikota.  Raperda  yang  telah  mendapat  Nomor  Register ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui Bersama oleh DPRD dan Walikota. Pada akhirnya rancangan  Perda  telah  mendapatkan  Nomor  Register  dan  secara  resmi  berjudul “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022- 2042”.
6. Tahap Pengundangan
Peraturan  Daerah  yang  telah  ditetapkan,  diundangkan  dalam  lembaran  daerah. lembaran  daerah  merupakan  penerbitan  resmi  pemerintah  daerah.  pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
Penerapan meaningful  participation dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  Kota Malang  Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Malang Tahun 2022-2042
Partisipasi  mayarakat  perlu  dilakukan  secara  bermakna (meaningful  participation) sehingga  tercipta/terwujud  partisipasi  dan  keterlibatan  publik  secara  sungguh-sungguh. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan  bertanggung  jawab  dengan  memenuhi  tiga  prasyarat;  yaitu Pertama ,  hak  untuk didengarkan  pendapatnya (right  to  be  heard) ; Kedua, hak  untuk  dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) ; dan Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) . Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap  rancangan  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang dibahas.
Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Hukum Daerah menyebutkan:
Pasal 95
(1) Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam pembentukan Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. Rapat dengan pendapat umum;
b. Kunjungan kerja;
c. Reses;
d. Sosialisasi; dan/atau
e. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau  kelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  atas  substansi  Raperda, Raperwal, dan/atau Peraturan DPRD.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap  raperda,  raperwal,  dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  dilakukan  pada  setiap tahapan  pembentukan  Peraturan  Daerah.  Terutama  dalam  tahapan  Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan.
1. Pada tahap Perencanaan
Partisipasi  mayarakat  dapat  dilakukan  dengan  cara  masyarakat  daerah menyampaikan  aspirasi  sebagai  dasar  penyusunan  Propemperda.  Hal  tersebut disebut secara jelas di dalam Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 12
(4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. Rencana pembangunan daerah;
c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. Aspirasi masyarakat daerah.
Jika merujuk pada konsideran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Malang  Tahun  2022-2042  diuraikan mengenai pertimbangan pembentukan daerah ini adalah:
a. Bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Pemanfaatan Ruang yang  serasi,  selaras,  dan  seimbang  sehingga  terwujud  kualitas  ruang  yang mampu  meningkatkan  kesejahteraan  umum,  keadilan  sosial,  kelestarian lingkungan serta berkelanjutan;
b. Bahwa  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  diimbangi  dengan  pemenuhan kebutuhan  sarana  dan  prasarana  kota  yang  optimal  dan  berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku;
c. Bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar  sektor,  daerah,  dan  pemangku  kepentingan  di  Kota  Malang,  maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selaras dengan Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Nasioanl,  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang.
Jika  merujuk  pada  konsideran  peraturan  daerah  tersebut  tidak  nampak  aspirasi masyarakat  daerah.  Namun,  jika  merujuk  pada  keterangan  dari  Asisten  Walikota Malang  Bidang  Perekonomian  dan  Pembangunan  pergantian  peraturan  daerah  ini juga  berangkat  dari  laporan  dan  aduan  masyarakat  Kota  Malang  terkait  dengan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Malang. 14
2. Pada tahap Penyusunan .
Pada  tahap  penyusunan  Pemerintah  Kota  Malang  telah  melakukan  sosialisasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepada DPRD  Kota  Malang. 15 Pada  tahap  penyusunan  Pemerintah  Kota  Malang  telah melibatkan  seluruh  kelurahan  dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan (LPMK).  Pemerintah  juga  telah  menyampaikan  informasi  melalui  media  cetak  dan
14 Wawancara dengan Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi Asisten Walikota Malang Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2023.
15 Wawancara dengan Ir. I Made Riandina Kartikam SE, Ketua DPRD Kota Malang di Kota Malang pada tanggal 29 April 2023
online agar masyarakat memberikan masukan. 16 Terdapat 5 poin besar masukan yang diterima oleh pemerintah Kota Malang yakni:
a. Persoalan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik;
b. Infrastruktur Jalan;
c. Drainase/gorong-gorong;
d. Semrawutnya penataan kabel;
e. Masifnya papan Reklame;
Sayangnya,  Pemerintah  Kota  Malang  tidak  secara  khusus  melibatkan  masyarakat atau  organisasi  masyarakat  sipil  untuk  meminta  masukan  secara  langsung  melalui pertemuan.  Padahal  kehadiran  masyarakat  atau  organisasi  masyarakat  sipil  akan sangat  berguna  dalam  memberikan  masukan  terhadap  penyusunan  Ranperda  Tata Ruang Wilayah.
3. Pada tahap pembahasan
Pada tahap pembahasan yang dilakukan kurang lebih 20 hari. Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Malang  telah  melibatkan  Tim  Ahli  dari  Universitas Brawijaya dan Persatuan Planologi Jawa Timur. Sayangnya DPRD Kota Malang tidak melibatkan  publik  atau  masyarakat  Kota  Malang  untuk  berpartisiapsi  memberikan masukan.  Hal  ini  penting  dilakukan  untuk  memastikan  apakah  Raperda  yang  telah disusun  oleh  Pemerintah  Kota  Malang  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat ataukah justru sebaliknya.
Bagian  yang  tidak  kalah  penting  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  adalah penyebarluasan. Penyebarluasan perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, pembahasan rancangan Perda dan Perda yang telah diundangkan.  Penyebarluasan  dilakukan  untuk  dapat  memberikan  informasi  dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.  Sejauh pemantauan yang  telah  dilakukan  baik  Pemerintah  Kota  Malang  maupun  DPRD  Kota  Malang  tidak menyebarluaskan dokumen pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang di dalam Website resmi mereka. 17

## PENUTUP
Tahapan  pembentukan  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  6  Tahun  2022  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Malang  Tahun  2022-2042  dilakukan  melalui  tahap perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  evaluasi,  penetapan  dan  tahap  pengundangan. Pada  tahap  perencanaan,  Pemerintah  Kota  Malang  sebagai  pemrakarsa  telah memasukannya  dalam  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Propemperda)  pada tahun  2016.  Pada  tahap  penyusunan,  Pemerintah  Kota  Malang  menyampaikan  dokumen kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (Kemeterian ATR BPN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia untuk diberikan catatan. Pada  tahap  pembahasan,  DPRD  Kota  Malang  membentuk  Pansus  untuk  melakukan pembahasan selama 20 hari dengan mengundang tenaga ahli dari Universitas Brawijaya dan Persatuan Planologi Jawa Timur.
Penerapan meaningful participation dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 belum dilakukan sesuai dengan prasyarat meaningful participation. Pemerintah Daerah Kota Malang  dan  DPRD  Kota  Malang  tidak  menyebarluaskan dokumen  Program  Pembentukan Peraturan  Daerah  pada  tahap  perencanaan,  dokumen  rancangan  Peraturan  Darah  dan
16 Wawancara dengan Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi Asisten Walikota Malang Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2023.
17 Peniliti telah melakukan pencarian di website Pemerintah Kota Malang ( https://malangkota.go.id ) dan website DPRD Kota Malang ( https://dprd.malangkota.go.id ) pada tanggal 19 Juni 2023
naskah akademiknya pada tahap penyusunan, dokumen rancangan Peraturan Daerah pada tahap  pembahasan  dan  dokumen  resmi  peraturan  daerah  yang  telah  diundangkan. Pemerintah Daerah Kota Malang dan DPRD Kota Malang juga tidak sepenuhnya

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), (2008) “ Menutup Akses, Menuai Bencana ” , Jakarta: ICEL.
Artikel Jurnal Dadang  Sufiyanto,  (20 20),  “ Pasang  Surut  Otonomi  Daerah  di  Indonesia,  Jurnal  Academia Praja , Volume 3, Nomor 2.
M.  Fahrudin  Andriyansy ah, (2021) “Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)” , Jurnal Yurisprunden, Volume 4, Nomor 2.
Safrina, (2015) “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Aceh ”, Jurnal Hukum Lingkungan Hidup, Vol. 2/Issue 1.
Suko  Prayitno,  (2017) ,  “mekanisme  pembatalan  peraturan  daerah  dan  akibat  hukumnya berdasarkan  asas  lex  superiori  derogfat  legi  inferiori”, Jurnal  Surya  Kencana  Satu, Volume 8, Nomor 2.
Artikel Internet Rifqi  Edgar,  https://jatim.tribunnews.com/2022/10/25/setelah-7-tahun-akhirnya-dprd- kota-malang-selesaikan-ranperda-rtrw-2022-2042  diakses  pada  tanggal  7 November 2022.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Ir.  I  Made  Riandina  Kartikam  SE,  Ketua  DPRD  Kota  Malang  di  Kota Malang pada tanggal 29 April 2023.
Wawancara  dengan  Ir.  Diah  Ayu  Kusuma  Dewi  Asisten  Walikota  Malang  Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2023.

## Lainnya
Indonesia Center for Legislative Drafting (ICLD), Upaya terburu-buru mengakomodir bentuk undang-undang  yang  diperkenalkan  oleh  undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  dalam  Sistem  Perancangan  Peraturan  Perundang-Undangan. Catatan  Kritis  ICLD  atas  RUU  Perubahan  Kedua  atas  UU  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2022.
Aya  Sofia,  “ Strategic  Lawsuit  Against  Public  Participation  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen ”  (Skripsi  Program  Kekhususan  Hukum  Tentang  Kegiatan  Ekonomi, Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2022-2042