……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## DETERMINANSI KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK
Oleh
Febriyan Dina Putri 1 , Siska Yulia Defitri 2 , Juita Sukraini 3 1,2,3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
Email: 1 febriyandinaputri2304@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Akuntabilitas  (X1)  Terhadap  Kinerja Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok  (Y),  Pengaruh  Transparansi  (X2)  Terhadap Kinerja  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok  (Y)  dan  Partisipasi  Publik  (X3) Terhadap  Kinerja  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok  (Y),  Pengaruh  secara simultan  Akuntabilitas  (X1),  Transparansi  (X2),  dan  Partisipasi  Publik  (X3)  Terhadap  Kinerja Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok  (Y).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Akuntabilitas  (X1)  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Solok  (Y).  Hasil  ini  dibuktikan  dengan  thitung  sebesar  2,818  >  1,678  dan  nilai  signifikasi  t sebesar  0,007  <  0,05.  sedangkan  Transparansi  (X2)  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Organisasi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok  (Y).  Hasil  ini  dibuktikan  dengan  thitung sebesar 2,448 > 1,678 dan nilai signifikasi t sebesar 0,018 < 0,05. kemudian Partisipasi Publik (X3) berpengaruh terhadap  Kinerja  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok  (Y).  Hasil  ini  dibuktikan dengan  thitung  sebesar  3,616  >  1,678  dan  nilai signifikasi  t  sebesar  0,001  <  0,05.  Setelah  itu, Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Publik (X3) berpengaruh secara simultan terhadap  Kinerja  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok  (Y).  Hasil  ini  dibuktikan dengan sebesar 89,235 > 2,81. dan nilai signifikasi F sebesar 0,000 < 0,05.
Kata  Kunci:  Akuntabilitas  (X1),  Transparansi  (X2),  Partisipasi  Publik  (X3),  Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y)

## PENDAHULUAN
Akuntansi  sektor  publik  di  Indonesia berkembang  sangat  cepat,  maka  dari  itu pemerintah  mulai  memperhatikan  penilaian praktik  manajemen  pemerintah,  salah  satunya dalam  kinerja  organisasi  pemerintah,  baik  di pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Organisasi  Pemerintah  Daerah  merupakan gambaran  mengenai  pencapaian  tujuan  dan sasaran  pemerintah  sebagai  penjabaran  dari visi,  misi  maupun  strategi  instansi  tersebut yang  mengindikasikan  tingkat  keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Suatu
lembaga  yang  disediakan  pemerintah  yaitu dengan  dibentuknya  sistem  administrasi  dan birokrasi  yang  bagus  sehingga  menghasilkan pelayanan  publik  yang  baik.  Pemerintah daerah  patut  memiliki  kinerja  yang  mengarah terhadap kepentingan masyarakat dan diharapkan  tanggap  dengan  lingkungannya, karena  kinerja  organisasi  layanan  publik  yang optimal  sanggup  membantu  pelaksanaan pembangunan  di  daerah.  Pemerintah  daerah berwenang  atas  pemerintahan,  pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus di pertanggung jawabkan kinerjanya  oleh  masing-masing  organisasi layanan  publik  untuk  mengetahui  tingkat
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.
Pada dasarnya kinerja organisasi merupakan  hasil  proses  yang  kompleks,  baik berasal  dari  faktor  internal  maupun  faktor eksternal.  Kinerja  organisasi  dapat  membantu pihak pemirintah daerah dalam meraih prestasi kerja, serta mewujudkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.
Pengelolaan organisasi yang profesional dapat meningkatkan kinerja dan mampu mempermudah  pencapaian  tujuan  organisasi. Untuk  meningkatkan  kinerja  perlu  di  tetapkan prinsip good  governance seperti  akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

## LANDASAN TEORI
Pada  dasarnya  pelayanan  didefinisikan sebagai  kegiatan  seseorang,  anggota  atau organisasi secara langsung atau tidak langsung untuk  memenuhi  kebutuhan.  Jadi  dapat dikatakan  bahwa  dalam  pelayanan  terdapat dua  aspek  yaitu  seseorang/organisasi  dan pemenuhan  kebutuhan.  Mahmudi  (2015;219) pelayanan  publik  merupakan  segala  kegiatan pelayanan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  publik  dan  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,  aparatur  pemerintah  bertanggung jawab  untuk  memberikan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat  dalam  rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat  telah  memberikan  dananya  dalam bentuk  pembayaran  pajak,  retribusi,  dan berbagai pungutan lainnya. Organisasi pelayanan  publik  merupakan  organisasi  yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara  pelayanan  kepada  setiap  warga negara,  baik  secara  langsung  (melalui  sektor publik)  atau  dengan  membiayai  pemberian pelayanan  swasta.  Warga  negara  berharap pelayanan  publik  dapat  dilaksanakan  dengan
jujur  dan  pengelolaan  sumber  penghasilan secara
teapat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kinerja  organisasi  layanan  publik adalah  keluaran/hasil  dari  kegiatan    maupun program  yang  telah  atau  hendak  dicapai sehubungan  dengan    penggunaan  anggaran dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang  terukur daris  uatu    instansi  yang  memberikan pelayanan  kepada  publik  (Wahyu,  2018). Peningkatan  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah harus memberikan kepuasan kepada  publik.  Apabila  semakin  baik  kinerja organisasi  maka  akan  semakin  baik  juga pelayanan  public  sehingga  dapat  mewujudkan peningkatan  kinerja  organisasi  dinegeri  sangat dibutuhkan Mahmudi (2015).
Setiap pelaksanaan pemerintahan selalu  dikatkan  dengan  akuntabilitas  dalam kinerja  layanan  publik.  hal  ini  penting  untuk diperhatikan  agar  menjamin  efesiensi  dan efektivitas  pelayanan  publik.  Akuntabilitas juga berhubungan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas setiap  kegiatan  dalam  pencapaian  target kebijakan  atau  program.  Mahmudi  (2015;09) akuntabilitas  adalah  kewajiban  pemerintah untuk  menjalankan,  dan  mengungkapkan segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  sumber  daya  publik  kepada pemberi  amanah.  Akuntabilitas  adalah  suatu prinsip  dilahirkannya  tata  kelola  menjadi penting  dikarenakan  menyediakan  legistimasi untuk  otoritas  publik  dan  organisasi  publik (Wardiana, 2019).
Akuntabilitas  sebagai  bentuk good governance
berkaitan dengan pertanggungjawaban  pimpinan  atas  keputusan dan  hasil  yang  dicapai,  sesuai  dengan wewenang  yang  dilimpahkan  dalam  tanggung jawab  mengelola  sebuah  organisasi.  Prinsip akuntabilitas dapat diciptakan untuk menciptakan  kontrol  efektif  berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan komisaris (Arifin, 2014).
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Transparansi adalah
pemberian pelayanan  publik  harus  bersifat  terbuka, mudah  dan  dapat  di  akses  oleh  semua  pihak yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai  serta  mudah  dimengerti  (Mahmudi, 2015;224).  Transparansi  dibangun  atas  dasar kebebasan  memperoleh  informasi,  informasi yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik seara  langsung  dapat  diperoleh  oleh  mereka yang  membutuhkan,  Mardiasmo  (2018;23). Transparansi  juga  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  penyelengaraan  pelayanan karena  dengan  adanya  transparansi  maka publik  mendapat  kesempatan  mengetahui kebijakan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kushartiningsih, 2021).
Transparansi dibutuhkan untuk memajukan  kinerja  organisasi  pemerintah daerah.  Transparansi  berlandaskan  dengan tersedianya  informasi  yang cukup,  akurat, dan tepat waktu mengenai seluruh kebijakan publik dan proses pembentukannya. Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi  konsep good governance. Melalui  informasi  yang  transparansi,  dan mudah  diakses,  akan  memudahkan  publik untuk  memahami  dan  berpartisipasi  secara nyata dalam
proses-proses yang berkepentingan  dengan  publik  (Triyuwono, 2017).
Partisipasi  publik  merupakan  bentuk keterlibatan  suatu  individu  atau  kelompok dalam  pencapaian  suatu  tujuan  dan  adanya pembagian  kewenangan  atau  tanggungjawab bersama.  Partisipasi  adalah  keikutsertaan masyarakat  dalam  penyusunan  suatu keputusan langsung ataupun tidak langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang dapat  menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi tersebut didirikan berlandaskan dasar keleluasaan, berasosiasi, berbicara dan berpartisipasi  secara  konstruktif  Mardiasmo (2018;23).  Pelayanan  publik  yang  partisipatif mampu  mendorong  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik berdasarkan ambisi, kepentingan dan   harapan
masyarakat.  Masyarakat  bisa  mencurahkan keinginannya melalui lembaga yang berwewenang  serta  menerima  keluhan  dan permasalahan  yang  dihadapi  untuk  ditindak lanjuti  dan  mengambil  keputusan  untuk langkah  selanjutnya.  Partisipasi  publik  yaitu partikel  yang  tak  terpisahkan  dari  organisasi pelayanan  publik,  seluruh  lapisan  masyarakat akan  memperoleh  hak  dan  kekuatan  untuk menuntut  atau  mendapatkan  bagian  yang  adil dari  manfaat  pelayanan  yang  diberikan,  hal tersebut  didukung  dengan  Permenpan  Nomor 13  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  dengan  Partisipasi Masyarakat.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode  ilmiah  yang  datanya  berbentuk  angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran & Bougie 2017;76).

## Jenis Data dan Sumber Data
Dalam  penelitian  menggunakan  data primer. Data primer adalah data yang diperoleh  dari  tangan  pertama  untuk  analisis berikutnya  untuk  menemukan  solusi  atau masalah yang diteliti (Sekaran 2011;242). Data primer  mengacu  pada  data  yang  berasal  dari peneliti  untuk  pertama  kalinya.  Data  primer selalu  spesifik  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  peneliti.  Data  primer  ini  biasanya dapat  mengontrol  atau  menentukan  kualitas penelitian.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini pengisian  kuesioner  yang  telah  dibagikan kepada responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dengan  metode  survei  ke lapangan,  menggunakan  instrumen  kuesioner dengan  cara  memberikan  daftar  pertanyaan tertulis  kepada  responden.  Kuesioner  adalah merumuskan  set  pertanyaan  tertulis  pada responden untuk mendapatkan jawaban.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## Populasi dan Sampel
Populasi  yaitu  keseluruhan  kelompok orang,  peristiwa,  atau  hal  yang  ingin  peneliti investigasi  (Sekaran  2011;64).  Populasi  tidak hanya  orang,  tetapi  juga  obyek  dan  benda- benda  alam  yang  lain.  Populasi  juga  tidak sekedar  jumlah  pada  obyek  atau  subyek  yang dipelajari,  tetapi meliputi  seluruh karakteristik yang  dimiliki  oleh  obyek  atau  subyek  itu. Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu,  Seluruh OPD  di  Kabupaten  Solok  dengan  responden, Kepala  Sub  Bagian  Keuangan  OPD,  dan Kepala  Sub  Bagian  Umum  pada  OPD.  Daftar nama populasi dan sampel dicantumkan dalam lampiran penelitian ini.
Sampel merupakan bagian dari populasi. Terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi  dengan  kata  lain  beberapa  namun tidak  semua  elemen  populasi  dari  sampel (Sekaran  2013;241).  Jika  populasi  besar peneliti  tidak  mungkin  mempelajari  semua yang  ada  pada  populasi,  umpamanya  karena keterbatasan  dana,  tenaga  dan  waktu,  hingga peneliti  dapat  menggunakan  sampel  yang diambil dari populasi itu.
Dalam  penelitian  ini  penentuan  sampel menggunakan  metode Total  Sampling.  Total Sampling adalah  teknik  penentuan  sampel dengan  cara  mengambil  seluruh  populasi sebagai responden atau sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu, seluruh OPD di Kabupaten Solok  yang  terdiri  atas,  Kepala  Sub  Bagian Keuangan  OPD,  dan  Kepala  Sub  Bagian Umum  pada  OPD.  Daftar  nama  populasi  dan sampel dicantumkan dalam lampiran penelitian ini.
Analisis Regresi Linear Berganda
Dalam  Penelitian  ini  menggunakan analisis  regresi  linear  berganda  dengan persamaan:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Keterangan:
Y = kinerja organisasi layanan publik a =koefisien konstanta b 1, b 2, b 3= koefisien  regresi  dari  masing-masing variabel
X 1 = akuntabilitas X 2 = transparansi X 3 = partisipasi publik
e = koefisien error (variabel penganggu)

## Pengujian Hipotesis

## Uji t
Uji  t  untuk  menguji  pengaruh  secara parsial  antara  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  dengan  variabel  lain dianggap konstan. Ghozali (2018;98)
mengatakan  bahwa  uji  t  digunakan  untuk mengetahui msing-masing
variabel independen  terhadap  variabel  dependen.
Kriterianya adalah sebagai berikut:
a. Jika  |thitung|      ≥  ttabel      maka disimpulkan  bahwa  secara  individual variabel  independen  (X)  berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
b. jika  |thitung|  ≤  ttabel  dan  maka disimpulkan  bahwa  secara  individual variabel independen (X) tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
Untuk  pengujian  signifikansinya  pada 0,05 (a=5%) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Hartono, 2014;171) adalah :
a. Jika  nilai  signifikan  sig  ≤  0,05  maka hipotesis  teruji  yang  berarti  variabel independen  (X)  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen (Y).
b. Sebaliknya  Jika  signifikan  sig  ≥  0,05 maka  hipotesis  tidak  teruji  yang  berarti variabel  independen  (X)  berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji F Ghozali  (2018;98)  uji  statistik  F menunjukkan apakah semua variabel independen  atau  bebas  dimasukkan  dalam model  yang  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama  terhadap  variabel  dependen atau  terikat.  Uji  ini  digunakan  untuk mengetahui  apakah  model  regresi  dapat digunakan  untuk  mempengaruhi  variabel dependen  secara  simultan  atau  tidak,  dengan kriteria pengujian tingkat signifikan α = 0,05.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Uji  ini  dilakukan  dengan      kriteria  dikutip dari (Hartono, 2014;171) adalah :
a. Jika  nilai  |F  hitung|  ≥      F  tabel  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama  variabel  independen  (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
b. Jika  nilai  |F  hitung|  ≤  F  tabel  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama  variabel  independen  (X)
tidak  berpengaruh  terhadap  variabel dependen (Y).
Untuk  pengujian  signifikansinya  pada 0,05 (a=5%) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Hartono, 2014;171) adalah :
a. Jika  nilai  signifikan  sig  ≤  0,05  maka hipotesis  teruji  yang  berarti  variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
b. Sebaliknya  Jika  signifikan  sig  ≥  0,05 maka  hipotesis  tidak  teruji  yang  berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap variabel dependen (Y).
Koefisien Determinasi (R 2 )
Ghozali  (2018;97)  koefisien  determinasi (R 2 )  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan model regresi daam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisiensi Determinan  (KD)  digunakan  untuk  melihat seberapa  besar  variabel  independen  (X) berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Y) yang  dinyatakan  dalam  persentase.  Nilai koefisien  determinansi  adalah  antara  nol  dan satu.  Nilai  R 2 yang  kecil  berarti  kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  sangat terbatas,  dan  sebaliknya  nilai  R 2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memperediksi variasi variabel dependen.
Apabila  teknik  analisa  datanya  terdiri dari satu sampai dua variabel bebas maka kita menggunakan  R  square,  tetapi  apabila  jumlah
variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan  lebih  baik  menggunakan adjusted R square  yang  nilainya  selalu  lebih  kecil  dari  R square. Dalam penelitian ini penguji koefesiensi  menggunakan adjusted R  square, karena  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini lebih dari dua variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Kabupaten solok adalah sebuah kabupaten  di  Sumatra  barat  merupakan wilayah  rantau  dari  Luhak  Tanah  Datar,  yang kemudian  terkenal  sebagai  Luhak  Kubung Tigo  Baleh.  Perpindahan  ini  diperkirakan terjadi  pada  abad  13  sampai  14  Masehi. Kabupaten  Solok  tidaklah  daerah  baru  karena Solok  telah  ada  jauh  sebelum  undang-undang pembentukan wilayah ini dikeluarkan. Kabupaten  solok  memiliki  luas  wilayah 4.594,23  Km 2 yang  terdiri  dari  14  Kecamatan 74 Nagari dan 403 Jorong. Saat ini Pemerintah Kabupaten  Solok  juga  mempunyai  beberapa instansi  atau  organisasi  perangkat  daerah (OPD) yang berjumlah 26 OPD.
Responden dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui distribusi responden jika dilihat dari usia, jenis kelamin, tingkat  pendidikan  dan  jabatan,  dalam  bentuk persentase.  Berdasarkan  jenis  usia,  usia  20-29 tahun sebanyak 5 orang atau yang dipersentasekan  sebanyak  10,41%.  Sedangkan responden  yang  masuk  kelompok  usia  30-39 tahun sebanyak 7 orang atau yang dipersentasekan  sebanyak  14,58%.  Dalam kelompok usia 40-49 tahun sebanyak 16 orang atau dipersentasekan sebanyak 33,33%. Untuk kelompok usia 50-59 tahun sebanyak 20 orang dan dipersentasekan menjadi sebanyak 41,68%.  Berdasarkan jenis  kelamin  responden yang  berjenis  kelamin  laki-laki  sebanyak  21 orang  atau  yang  dipersentasekan  sebanyak 43,75%. Sedangkan responden berjenis kelamin  perempuan  sebanyak  27  orang  atau yang dipersentasekan sebanyak 56,25%. untuk tingkat  pendidikan  D3  sebanyak  2  orang  atau
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
yang dipersentasekan sebanyak 4,16%. Dalam tingkat  pendidikan  S1  yaitu  sebanyak  36 orang,  dipersentasekan  menjadi  75%.  Setelah itu, responden yang memiliki tingkat pendidikan  S2  yaitu  sebanyak  7  orang  atau dipersentasekan  menjadi  14,58%.  Sedangkan, dalam  tingkat  pendidikan  S3,  tidak  ada responden yang memiliki kualifikasi pendidikan  tersebut.  Dan  yang  terakhir  yaitu dalam  tingkat  lain-lain  yaitu  pendidikan SMA.SMK sebanyak 3 orang atau dipersentasekan sebanyak 6,26%. Berdasarkan jabatan  responden  yang  menduduki  jabatan Kasubag Umum  sebanyak 24 orang atau yang dipersentasekan  sebanyak  50%.  Sedangkan responden  yang  menduduki  jabatan  Kasubag Keuangan  sebanyak  24  orang  atau  yang dipersentasekan sebanyak 50%. Adapun untuk deskripsi sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 responen.
Tabel 1. Responden Berdasarkan usia

## Sumber: Data primer, diolah 2022
Uji Kualitas Data
Dalam penelitian ini diketahui keseluruhan  item  dalam  instrument  penelitian ini  dinyatakan  valid  kaarena  r  hitung  lebih besar  dari  r  tabel.  Begitu  juga  untuk  uji reliabilitas  menunjukkan  bahwa  pernyataan- pernyataan kuesioner sudah melengkapi persyaratan  reliabilitas  yaitu  nilai Cronbach alpha > 0,70.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  untuk melihat  perubahan  nilai  variabel  variabel dependen  jika  nilai  variabel  dependen  di  naik turunkan.
Tabel 2. Hasil Uji Analisi Regresi Linier

## Berganda

## Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 23.00
Dari  tabel  2.  uji  regresi  linier  berganda di  atas,  maka  diperoleh  persamaan  regresi berganda sebagai berikut:
Y = 9,151 + 0,288 X1 + 0,223 X2 + 0,340 X3 + e Persamaan  regresi  berganda  diatas, diketahui  memiliki  konstantan  sebesar  9,151 dengan  tanda  positif.  Sehingga  besaran konstanta  menunjukkan  bahwa  jika  variabel- variabel  independen  yaitu  Akuntabilitas  (X1), Transparansi  (X2),  Partisipasi  Publik  (X3) diasumsikan  bernilai  =  0,  maka  variabel dependen  yaitu  Kinerja  Organisasi  Layanan Publik (Y) dalam kondisi ini sudah ada sebesar 9,151 satuan.
Koefisien  regresi  Akuntabilitas  (X1) sebesar  0,288  adalah  positif.  Artinya  terjadi hubungan  positif  antara  Akuntabiltas  (X1) terhadap  Kinerja  Organisasi  Layanan  Publik (Y).  Jika  terjadi  pengingkatan  satu  satuan variabel Akuntabilitas (X1) dengan menganggap  nilai  Transparansi  (X2)  dan Partisipasi  Publik (X3) bernilai  tetap atau nol, maka  Kinerja  organisasi  layanan  publik  (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,288 satuan.
Koefisien  regresi  Transparansi  (X2) sebesar  0,223  adalah  positif.  Artinya  terjadi hubungan  positif  antara  Transparansi  (X2) terhadap  Kinerja  Organisasi  Layanan  Publik (Y).  Jika  terjadi  pengingkatan  satu  satuan variabel
Transparansi (X2) dengan
menganggap  nilai  Akuntabilitas  (X1)  dan Partisipasi  Publik  (X3)  bernilai  tetap,  maka
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Kinerja  organisasi  layanan  publik  (Y)  akan mengalami peningkatan sebesar 0,223 satuan.
Koefisien regresi Partisipasi Publik (X3) sebesar  0,340  adalah  positif.  Artinya  terjadi hubungan positif antara partisipasi publik (X3) terhadap  Kinerja  organisasi  layanan  publik (Y).  Jika  terjadi  pengingkatan  satu  satuan variabel  Partisipasi  Publik  (X3)  dengan menganggap  Akuntabilitas  (X1)  Transparansi (X2)  bernilai  tetap,  maka  Kinerja  Organisasi
Layanan Publik (Y) akan mengalami
peningkatan sebesar 0,340 satuan.
Pengujian Hipotesis Uji t Untuk menguji  pengaruh antara variabel bebas  dengan  variabel  tidak  bebas  digunakan uji t. Ghozali (2018;98) mengatakan bahwa uji t  digunakan  untuk  mengetahui  msing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
Berdasarkan  tabel  2,  hipotesis  pertama (H1) diterima yaitu adanya pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Kinerja
Organisasi  Layanan  Publik  (Y).  Hal  ini dibuktikan,  dengan  nilai  ketentuan =
1,678,  yaitu  thitung  sebesar  2,818  >  1,678. Selain  itu,  hipotesis  pertama  dapat  dibuktikan dengan  ketentuan  nilai  signifikasi  sebesar 0,05,  yaitu  nilai  signifikasi  t  sebesar  0,007  < 0,05.
Berdasarkan  tabel  2,  hipotesis  kedua (H2) diterima yaitu adanya pengaruh Transparansi (X2) terhadap Kinerja Organisasi Layanan  Publik  (Y).  Hal  ini  dibuktikan, dengan  nilai  ketentuan =  1,678,  yaitu thitung  sebesar  2,448  >  1,678.  Selain  itu, hipotesis  kedua  dapat  dibuktikan  dengan ketentuan  nilai  signifikasi  sebesar  0,05,  yaitu nilai signifikasi t sebesar 0,018 < 0,05.
Berdasarkan  tabel  5,  hipotesis  ketiga (H3) diterima yaitu adanya pengaruh Partisipasi  Publik  (X3)  terhadap  Kinerja Organisasi  Layanan  Publik  (Y).  Hal  ini dibuktikan,  dengan  nilai  ketentuan = 1,678,  yaitu  thitung  sebesar  3,616  >  1,678. Selain  itu,  hipotesis  ketiga  dapat  dibuktikan
dengan  ketentuan  nilai  signifikasi  sebesar 0,05,  yaitu  nilai  signifikasi  t  sebesar  0,001  < 0,05.

## Uji F
Untuk  menguji  apakah  variabel  bebas secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel tidak bebas, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan α = 0,05.
Tabel 3. Hasil Uji F

## Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 23.00
Berdasarkan  tabel  3,  hipotesis  keempat (H4) diterima yaitu adanya pengaruh Akuntabilitas  (X1),  Transparansi  (X2)  dan Partisipasi  Publik  (X3)  secara  simultan terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah  (Y).  Hal  ini  dibuktikan,  dengan  nilai ketentuan =  2,81,  yaitu
sebesar  89,235  >  2,81.  Selain  itu,  hipotesis keempat  dapat  dibuktikan  dengan  ketentuan nilai  signifikasi  sebesar  0,05,  yaitu  nilai signifikasi F sebesar 0,000 < 0,05.
Koefisien Determinansi (R 2 ) Pada  intinya  koefisien  determinansi degunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  regresi  dalam  mengukur variabel  dependen.  Penelitian  ini  untuk koefesiensi  menggunakan adjusted R  square, karena  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini lebih dari dua variabel.
Tabel 4. Hasil Koefisien Determinansi

## Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 23.00
Dari  tabel  4  diatas  diketahui  bahwa adjusted  R  square sebesar  0,849  atau  84,9%. Hal  ini  berarti  84,9%  dari  variabel  dependen yaitu  Kinerja  Organisasi  Layanan  Publik  (Y) dipengaruhi  oleh  variabel  independen  yaitu
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Akuntabilitas  (X1),  Transparansi  (X2)  dan Partisipasi  Publik  (X3).  Sedangkan  15,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Pengawasan (Kushartiningsih, 2021),
Partisipasi  Anggaran  (Safitri,  2019),  Budaya Organisasi (Indarwati, 2017), dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  hipotesis pertama  (H1),  dapat  diketahui  bahwa  terdapat pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja Organisasi  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  nilai  ketentuan  t tabel = 1,678,  yaitu  t hitung sebesar  2,818  >  1,678. Selain  itu,  hipotesis  pertama  dapat  dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikan sebesar 0,05 yaitu  nilai  signifikan  t  sebesar  0,007  <  0,05. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Winirpin  (2015),  bahwa adanya hubungan yang
signifikan Akuntabilitas  terhadap  Kinerja  Organisasi Layanan  Publik.  Hasil  penelitian  ini  bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Indarwati (2017) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja organisasi layanan publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila akuntabilitas diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah,  maka  akan  meningkatkan  kinerja organisasi  pelayanan  publik.  Akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban tingkat keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik.
Akuntabilitas  menyediakan  legistimasi  untuk otoritas publik dan organisasi publik.
Akuntabilitas sebagai bentuk good governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan  atas  keputusan  dan  hasil  yang dicapai,  sesuai  dengan  wewenang  yang dilimpahkan dalam tanggung jawab mengelola sebuah  organisasi.  Oleh  karena  itu,  maka
akuntabilitas  harus  diterapkan  di  organisasi layanan publik, agar kinerja organisasi layanan publik menjadi meningkat.
Berdasarkan  penelitian  yang  diteliti  di Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Solok,  Akuntabilitas  sudah  dilaksanakan  di beberapa  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Solok. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan pelayanan  publik,  seperti  pengurusan  E-KTP di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil, pelayanan  perizinan  di  Dinas  Penanaman Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  dan Tenaga  Kerja,  pelayanan  bantuan  bibit pertanian gratis di  Dinas Pertanian, Pelayanan PKH, bantuan sosial  (bansos) di  Dinas Sosial, dan lain-lain.
Pengaruh  Transparansi  Terhadap  Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah
Dari  hasil  analisis  hipotesis  kedua  (H2), dapat  diketahui  bahwa  adanya  pengaruh Transparansi  terhadap  Kinerja  Organisasi Pemerintah  Daerah.    Hal  ini  dibuktikan, dengan  nilai  ketentuan =  1,678,  yaitu thitung  sebesar  2,448  >  1,678.  Selain  itu, hipotesis  kedua  dapat  dibuktikan  dengan ketentuan  nilai  signifikasi  sebesar  0,05,  yaitu nilai signifikasi t sebesar 0,018 < 0,05. Hal ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  dari  Hidayat (2016)  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan signifikan  antara  transparansi  terhadap  kinerja organisasi  layanan  publik.  Selain  itu,  hasil penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  dari Putra  (2014),  yang  mengungkapkan  bahwa transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja organisasi layanan publik.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apabila transparansi diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah,  maka  akan  meningkatkan  kinerja organisasi layanan publik. Transparansi adalah pemberian  pelayanan  publik  harus  bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan secara  memadai  serta  mudah  dimengerti. Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan memperoleh informasi, informasi yang
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
berkaitan  dengan  kepentingan  publik  seara langsung  dapat  diperoleh  oleh  mereka  yang membutuhkan.  Transparansi  diperlukan  untuk meningkatkan  kinerja  organisasi  layanan publik. Transparansi dilandasi dengan tersedianya  informasi  yang cukup,  akurat, dan tepat waktu mengenai seluruh kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan demikian,  masyarakat  mampu  mengetahui serta  mengawasi  sehingga  kebijakan  publik dapat  memberikan  hasil  yang  optimal  bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, maka transparansi  harus  diterapkan  pada  organisasi layanan publik, agar kinerja organisasi layanan publik menjadi lebih baik.
Berdasarkan  penelitian  yang  diteliti  di Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Pemerintah  Kabupaten  Solok,  transparansi sudah dilaksanakan di beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan  dengan  mudahnya  masyarakat Kabupaten
Solok dalam memperoleh informasi  tentang  pelayanan  publik,  seperti informasi syarat-syarat dan prosedur pengurusan  E-KTP  di  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil,  informasi  syarat-syarat  dan prosedur  pelayanan  perizinan  di  Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, dan lain-lain. Pengaruh  Partisipasi  Publik  Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah
Dari  hasil  analisis  hipotesis  ketiga  (H3), dapat  diketahui  bahwa  adanya  pengaruh Partisipasi  Publik  terhadap  Kinerja  Organisasi Pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan, dengan nilai  ketentuan =  1,678,  yaitu  thitung sebesar  3,616  >  1,678.  Selain  itu,  hipotesis ketiga dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikasi sebesar 0,05, yaitu nilai signifikasi t sebesar  0,001  <  0,05.  Hal  ini  sejalan  dengan hasil penelitian dari Wahyu (2018)
menyatakan dalam penelitiannya bahwa Partisipasi  Publik  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap Kinerja Organisasi Layanan  Publik.  Hasil  penelitian  ini  bertolak
belakang  dengan  hasil  penelitian  dari  Hidayat (2016) yang mengungkapkan bahwa Partisipasi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa,  apabila  partisipasi publik  meningkat,  maka  akan  meningkatkan kinerja  organisasi  layanan  publik.  Partisipasi publik  merupakan  bentuk  keikutsertaan  suatu badan  atau  anggota  dalam  pencapaian  suatu tujuan  dan  adanya  pembagian  kewenangan atau  tanggungjawab  bersama.  Partisipasi publik memberikan kesempatan dan wewenang  kepada  masyarakat  untuk  ikut serta dan bersama-sama memecahkan berbagai  persoalan  yang  dihadapi.  Partisipasi publik  bertujuan  untuk  mencari  jalan  keluar dari  permasalahan  yang  dihadapi  dengan melibatkan  masyarakat  untuk  ikut  serta memberikan donasi sehingga kegiatan berjalan lebih positif, tepat, dan berkelanjutan. Pelayanan publik yang partisipatif  mampu  mendorong  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik  berdasarkan  aspirasi,  kebutuhan  dan harapan  masyarakat.  Masyarakat      mampu menyalurkan  keinginannya  melalui  lembaga yang  berwewenang  serta  menerima  keluhan atau  permasalahan  yang  dihadapi  untuk ditindak  lanjuti  dan  mengambil  keputusan untuk  langkah  selanjutnya.  Oleh  karena  itu, maka  masyarakat  diharapkan  lebih  aktif dalam Partisipasi Publik agar Kinerja Organisasi  Layanan  Publik  menjadi  lebih baik.
Berdasarkan  penelitian  yang  diteliti  di Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Pemerintah  Kabupaten  Solok,  Partisipasi Publik  sangat  aktif  dalam  menilai  kinerja pelayanan publik di beberapa OPD Pemerintah Kabupaten  Solok.  Hal  ini  dibuktikan  dengan respon  masyarakat  Kabupaten  Solok  yang aktif dalam mengisi kotak saran yang terdapat di  beberapa  OPD,  seperti  di  Dinas  Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, dan lain-lain. Pengaruh  Akuntabilitas  Transparansi  dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja

## Organisasi Pemerintah Daerah
Dari  hasil  analisis  diatas  menunjukkan bahwa  nilai  adanya  pengaruh  atau  hubungan yang signifikan antara Akuntabilitas, Transparansi  dan  Partisipasi  Publik  secara simultan terhadap Kinerja Organisasi
Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan, dengan nilai  ketentuan =  2,81,  yaitu
sebesar  89,235  >  2,81.  Selain  itu,  hipotesis keempat  dapat  dibuktikan  dengan  ketentuan nilai  signifikasi  sebesar  0,05,  yaitu  nilai signifikasi  F  sebesar  0,000  <  0,05.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian dari  (Putra,  2014)  yang  menunjukkan  bahwa Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi Publik  secara  simultan  berpengaruh  terhadap Kinerja Organisasi Publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, dapat disimpulkan bahwa, apabila Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Partisipasi Publik  meningkat,  maka  akan  meningkatkan
Kinerja Organisai Layanan Publik. Akuntabilitas
memberikan pertanggungjawaban  tingkat  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media  pertanggungjawaban  dan  dilaksanakan secara  periodik.  Akuntabilitas  menyediakan legistimasi untuk otoritas publik dan organisasi publik. Akuntabilitas sebagai bentuk good  governance berkaitan  dengan pertanggungjawaban  pimpinan  atas  keputusan dan  hasil  yang  dicapai,  sesuai  dengan wewenang  yang  dilimpahkan  dalam  tanggung jawab mengelola sebuah organisasi.
Transparansi  adalah  pemberian  pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan  disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti.  Transparansi  dibangun  atas  dasar kebebasan  memperoleh  informasi,  informasi yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik
seara  langsung  dapat  diperoleh  oleh  mereka yang  membutuhkan.  Transparansi  diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi layanan publik. Partisipasi public merupakan keikutsertaan  suatu  badan  atau  anggota  dalam pencapaian suatu tujuan dan adanya pembagian  kewenangan  atau  tanggungjawab bersama. Partisipasi publik memberikan kesempatan dan wewenang kepada masyarakat untuk ikut serta dan bersama-sama memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.  Tujuan  Partisipasi  Publik  adalah untuk  mencari  jalan  keluar  dari  permasalahan yang ditemui dengan melibatkan publik/masyarakat untuk ikut serta memberikan donasi sehingga kegiatan berjalan lebih  efektif,  efesien,  dan  berkelanjutan. Pelayanan  publik  yang  partisipatif  mampu mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan  aspirasi, kebutuhan dan   harapan masyarakat. Oleh karena itu, maka Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Partisipasi Publik harus meningkat, agar Kinerja Organisasi Layanan Publik juga meningkat.
Berdasarkan  penelitian  yang  diteliti  di Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Pemerintah  Kabupaten  Solok,  akuntabilitas, transparansi,  serta  partisipasi  publik  sudah dilaksanakan  di  beberapa  OPD  Pemerintah Kabupaten  Solok.  Penerapan  akuntabilitas dapat dibuktikan dengan kemudahan pelayanan  publik,  seperti  pengurusan  E-KTP di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil, pelayanan  perizinan  di  Dinas  Penanaman Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  dan Tenaga  Kerja,  pelayanan  bantuan  bibit pertanian  gratis  di  Dinas  Pertanian,  pelayanan PKH, bantuan sosial  (bansos) di  Dinas Sosial, dan lain-lain.
Selain  itu,  pelaksanaan  transparansi dapat dibuktikan dengan mudahnya masyarakat Kabupaten Solok dalam memperoleh  informasi  tentang  pelayanan publik,  seperti  informasi  syarat-syarat  dan prosedur pengurusan E-KTP di Dinas
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  informasi syarat-syarat dan prosedur pelayanan perizinan di  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu,  dan  Tenaga  Kerja,  dan lain-lain.
Keaktifan Partisipasi Publik dapat dibuktikan dengan respon masyarakat Kabupaten  Solok  yang  aktif  dalam  mengisi kotak  saran  yang  terdapat  di  beberapa  OPD, seperti di Dinas Kesehatan,
Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, dan lain-lain.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  mengenai  Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi Publik  Terhadap  Kinerja  Organisasi  Layanan Publik,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis, dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama (H1)  diterima,  yaitu  Akuntabilitas  (X1) berpengaruh  terhadap  Kinerja  Organisasi Layanan  Publik  (Y).  Berdasarkan  hasil penelitian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  meningkat  akuntabilitas  diterapkan dalam  organisasi  layanan  publik,  maka  akan meningkatkan  kinerja  organisasi  pelayanan publik.
2. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, yaitu Transparansi (X2) berpengaruh terhadap  Kinerja  Organisasi  Layanan  Publik (Y).  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  meningkat transparansi  diterapkan  dalam  organisasi layanan  publik,  maka  akan  meningkatkan kinerja organisasi layanan publik.
3. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, yaitu Partisipasi Publik (X3) berpengaruh  terhadap  Kinerja  Organisasi Layanan  Publik  (Y).  Berdasarkan  hasil penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa,
semakin  meningkat  partisipasi  publik  dalam menilai  kinerja  layanan  organisasi  publik, maka  akan  meningkatkan  kinerja  organisasi layanan publik.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis,  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  keempat  (H4) diterima, yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi  (X2)  dan  Partisipasi  Publik  (X3) secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Kinerja Organisasi  Layanan  Publik  (Y).  Berdasarkan hasil  penelitian  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa,  Semakin  meningkat  Akuntabilitas, Transparansi,  dan  Partisipasi  Publik  dalam organisasi layanan publik, maka akan meningkatkan  Kinerja  Organisai  Layanan Publik. Saran Adapun saran-saran yang akan diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  OPD Pemerintah  Kabupaten  Solok,  disarankan kepada  seluruh  OPD  di  Kabupaten  Solok untuk lebih meningkatkan lagi tingkat akuntabilitas agar kinerja pelayanan publiknya bisa lebih baik, seperti memberikan bimbingan teknis  pelayanan  publik  kepada  pegawai, menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana  yang  mendukung  kinerja  pelayanan publik.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  OPD Pemerintah  Kabupaten  Solok,  disarankan kepada  seluruh  OPD  di  Kabupaten  Solok untuk  meningkatkan  lagi  transparansi  dalam layanan  publik,  serta  melibatkan  partisipasi publik  dalam  layanan  publik  agar  pelayanan publiknya bisa lebih baik, seperti menyediakan layanan  pengaduan online tentang  pelayanan publik, menyediakan informasi tentang pelayanan  public  masing-masing  OPD  di media sosial/ online .
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan melakukan  penelitian  dengan  menambahkan variabel  lain  seperti  Budaya  Organisasi,  Gaya Kepemimpinan,  Pengawasan  dan  lain-lain. Selain itu, juga disarankan memperluas sampel
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
dan  lokasi  penelitiannya  agar  hasil  penelitian menjadi akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Arifin,  A.  Z.  (2014).  Pengaruh  budaya organisasi  dan  akuntabillitas  publik  terhadap kinerja  organisasi  publik  (studi  pada  rumah sakit  daerah  massenrempulu,  Kabupaten Enrekang). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisinis.  Universitas Hasanuddin .
[2]  Bastian,  I.  (2010).  Akuntansi  Sektor  Publik Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga. Jakarta: Erlangga .
[3]   Dr.  Harbani  Pasalong,  M.  S.  (2019). Teori Administrasi Publik (Cetakan ke). alfabeta.
[4]  Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 . [5]  Hartono,  N.  (2014). Metode  Penelitian Kuantitatif  Analisis  Isi  Dan  Analisis  Data (Edisi ke 2).
[6]  Hidayat,  N.  (2016). Pengaruh  Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik . Universitas Negeri Padang.
[7]  Indarwati,  S.  (2017). Pengaruh  Budaya Organisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah  HA  Sultan  Daeng  Radja  Kabupaten Bulukumba . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. [8]  Iswahyudi,  A.,  &  Triyuwono,  I.  (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas,
Transparansi,  Partisipasi,  Value  for  Money dan  Good  Governance  (Studi  Empiris  pada SKPD  di  Kabupaten  Lumajang). JIA  (Jurnal Ilmiah Akuntansi) , 1 (2).
[9]  Kushartiningsih,  R.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2021). Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  Dan Pengawasan  Terhadap  Kinerja  Pelayanan Publik. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi
(JIRA) , 10 (3).
[10] Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi ke t). UPP STIM YKPN.
[11] Mardiasmo.  (2018). Akuntansi  Sektor  Publik . Andi.
[12] Putra,  H.  G.  (2014).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja  Organisasi  Layanan  Publik  (Studi Empiris  pada  Badan  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Pasaman Barat). Jurnal Akuntansi , 2 (3). [13] Safitri,  D.  D.,  &  Mildawati,  T.  (2019).
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran
Terhadap  Kinerja  Anggaran  (Studi  Empiris pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Surabaya). Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi (JIRA) , 8 (3).
[14] Sekaran,  U.  (2011).  Research  Method  For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis). In Salemba Empat. Jakarta .
[15] Sekaran, U. (2013). Edisi 5, Research Method For  Business:  A  skill  Building  Approach. Jhon Wiley@Spsn. New York . [15] Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis_Pendekatan Pengembangan Keahlian Buku 2 .
[16] Sugiyono,  P.  D.  (2017).  Metode  Penelitian Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung .
[17] Ulum,  I.  (2010). Akuntansi  sektor  publik . Bumi Aksara.
[18] Wahyu, S. R. (2018). Pengaruh Akuntabilitas,
Transparansi, Dan
Partisipasi Publik
Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik Di  Rsud  Dr.  Harjono  Kabupaten  Ponorogo .
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
[19] Wardiana,  I.  A.,  &  Hermanto,  S.  B.  (2019).
Pengaruh Akuntabilitas, Gaya Kepemimpinan,  Kompetensi  dan  di  Mediasi Motivasi Terhadap Kinerja Organisasi.
Akuntabilitas , 12 (1), 129–144.
[20]  Wirnipin, K. S., Adiputra, I. M. P., SE, S. H., Yuniarta,  G.  A.,  &  AK,  S.  E.  (2015). Pengaruh  komitmen  organisasi,  budaya organisasi,  dan  akuntabilitas  publik  terhadap kinerja  organisasi  publik  pada  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Kabupaten  Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)
Undiksha , 3 (1).