## PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI DEDUCTIBLE EXPENSE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

## THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY AS
A DEDUCTIBLE EXPENSE ON TAX AGRRESIVITY

## IN MINING COMPANIES
Mudrika Berliana As sajjad mudrikaberliana@gmail.com Universitas Jember
Dewi Ayu Puspita dewiayu@unej.ac.id Universitas Jember
Sudarno sudarno@unej.ac.id Universitas Jember

## ABSTRACT
The pros and cons of the obligation to carry out and disclose Corporate Social Responsibility  (CSR)  by  companies  make  the  government  provide  incentives through taxes. The tax incentive is stated in Law No. 38 of 2008, which states that CSR  costs  can  be  categorized  as  deductible  expenses  or  as  a  deduction  from taxable income. The law can provide an opening for companies to carry out tax aggressiveness.  This  study  aims  to  analyze  and  prove  the  effect  of  CSR  as deductible expense on tax aggressiveness in mining companies in Indonesia. The data source used is secondary data from financial reports and annual reports of mining  companies  for  the  2017-2019  period  which  can  be  downloaded  at www.idx.co.id. The sample selection used purposive sampling technique and data processing was carried out through multiple linear analysis with SPSS software. The  results  showed  that  CSR  as  deductible  expense  on  tax  aggressiveness  and capital intensity had no effect on tax aggressiveness.
Keywords: Exchange Rate, Tax Rate, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

## ABSTRAK
Pro  dan  kontra  atas  kewajiban  melaksanakan  dan  mengungkapkan Corporate Social  Responsibility (CSR)  oleh  perusahaan  membuat  pemerintah  memberikan insentif  melalui  pajak.  Insentif  pajak  tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa biaya CSR dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan atau sebagai pengurang penghasilan kena pajak.  Undang-undang  tersebut  dapat  memberikan  celah  bagi  perusahaan  untuk melakukan  agresivitas  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan membuktikan pengaruh CSR sebagai biaya pengurang terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data  sekunder  berupa  laporan  keuangan  dan  laporan  tahunan  perusahaan pertambangan  periode  2017-2019  yang  dapat  diunduh  di  www.idx.co.id. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan pengolahan data dilakukan melalui analisis linier berganda dengan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR sebagai biaya pengurang terhadap agresivitas pajak dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Kata  kunci:  Nilai  Tukar,  Tarif  Pajak,  Tunneling  Incentive,  Transfer Pricing

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  pesat  dengan  didukung  adanya  globalisasi  membuat Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting. Pada awalnya, konsep dari CSR merupakan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan secara sukarela atau voluntary atas aktivitasnya  memperoleh  laba  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  ada. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bukan hanya disadari oleh perusahaan saja  namun  juga  disadari  oleh stakeholder sehingga  hal  inilah  yang  mendorong perusahaan  untuk  mengungkapkan  aktivitas  CSR yang  dilakukan  (Awuy,  Sayekti,  & Purnamawati, 2017).
Perkembangan  CSR di  Indonesia  semakin  pesat  hingga  tahun  2007,  pemerintah mengeluarkan 2 undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan  CSR di  Indonesia yakni UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan UU nomor 40 tahun 2007 tentang  perseroan  terbatas.  CSR merupakan  sebuah  kewajiban  sosial  yang  sifatnya sukarela (voluntary), namun  dengan  munculnya  dua  undang-undang  tersebut mengakibatkan menjadi  sebuah kewajiban. Konsekuensi  yang dihadapi ketika menjadi sebuah  kewajiban  adalah  perusahaan  akan  dikenai  sanksi  apabila  tidak  melaksanakan kegiatan CSR.
Munculnya  undang-undang  yang  mewajibkan  perusahaan  untuk  melaksanakan CSR ternyata  belum  seutuhnya  memiliki  kontribusi  terhadap  pembangunan berkelanjutan. Perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas yang berkaitan dengan CSR biasanya  dicantumkan  di  dalam  laporan  tahunan  atau annual  report. Minimnya perusahaan  yang  melaporan  atau  mengungkapkan  CSR di  dalam annual  report menyebabkan  pemerintah  kesulitan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  komitmen program  CSR yang  dilakukan  perusahaan.  Alasan  inilah  yang  mendasari  perusahaan untuk  mengeluarkan  peraturan  melalui  Ototitas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengenai pembuatan sustainability report atau laporan keberlanjutan. Tepatnya pada tahun 2017 OJK  mengeluarkan  peraturan  nomor  51/POJK.03/2017  tentang  penerapan  keuangan berkelanjutan bagi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
Sustainability  report atau  laporan  keberlanjutan  merupakan  sebuah  laporan  yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial  (majalahcsr.id,  2018).  Pembuatan sustainability  report bertujuan  sebagai  sarana mewujudkan  komitmen  dan  kontribusi  terhadap  pembangunan  berkelanjutan  dari  segi ekonomi, sosial dan masyarakat. Tak hanya itu, sustainability report juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan, memotivasi dan melibatkan karyawan, membangun kredibilitas  perusahaan,  dll.  Perusahaan  dalam  membuat sustainability  report mengadopsi  standar  dari  Global  Reporting  Initiative  (GRI).  GRI  merupakan  Lembaga organisasi  internasional  yang  berfokus  untuk  mencapai  transparansi  pengungkapan standar dan pedoman pelaporan keberlanjutan.
Penerapan CSR dan kewajiban membuat sustainability report akan memunculkan sebuah  masalah  baru  jika  dikaitkan  dengan  kewajiban  membayar  pajak.  Menurut Aguilera et al. (2007) membayar pajak merupakan salah satu bentuk dari kegiatan CSR. Undang-undang no 25 tahun 2007 dan no 40 tahun 2007 membuat  perusahaan merasa terbebani dengan kewajiban untuk melaksanakan CSR. Hal ini juga bertentangan dengan konsep dasar dari CSR yakni kesukarelaan.
Munculnya  peraturan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor  51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik  mengharuskan  perusahaan  untuk  mengungkapkan  aktivitas  CSR nya.  Ketika perusahaan telah melaksanakan CSR namun tidak mengungkapkan kepada publik melalui
laporan tahunan atau sustainability report sama halnya dengan perusahaan dianggap tidak melakukan  CSR. Stakeholder dalam  hal  ini  pemerintah,  investor,  masyarakat,  dll. menginginkan  adanya  bukti  yang  kongkrit  akan  aktivitas  CSR yang  dilakukan perusahaan.  Perusahaan  yang  telah  aktif  mengungkapkan  aktivitas  CSR ikut  andil membantu  negara  dalam  tugasnya  untuk  memetakan  kesejahteraan.  Peraturan  yang mewajibkan  perusahaan  untuk  mengungkapkan  aktivitas  CSR perlu  diimbangi  dengan pemberian kemudahan atau intensif bagi perusahaan yang mengungkapkan CSR . Pemberian  kemudahan  atau  insentif  ini  dapat  mendorong  perusahaan  untuk melaksanakan  CSR secara  ikhlas  dan  tidak  terbebani  sebagai  bentuk  menggugurkan kewajiban  saja.  Pemerintah  menjawab  keresahan  perusahaan  akan  kewajiban mengungkapan CSR dengan mengeluarkan undang-undang nomor 38 tahun 2008 tentang pajak penghasilan  dan Peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan  bencana  nasional,  sumbangan  penelitian  dan  pengembangan, sumbangan  fasilitas  pendidikan,  sumbangan  pembinaan  olahraga,  dan  biaya pembangunan  infrastruktur  sosial  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto. Undang-undang  tersebut  memberikan  insentif  untuk  program  CSR , khususnya  diatur dalam  pasal  6  ayat  1  bahwa  terdapat  komponen  CSR yang  diperkenankan  sebagai deductible expense dalam menghitung penghasilan kena pajak. Komponen pengungkapan CSR yang dapat dikategorikan sebagai deductible expense terbatas pada table 1.1.
Tabel 1.1  Indeks Pengungkapan Corporate Social Responsibility  (CSR) Indikator Deskripsi 1 Biaya pengolahan limbah 2 Beasiswa, magang dan pelatihan 3 Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
4 Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
5 Biaya pembangunan infrastruktur sosial 6 Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui Lembaga pendidikan 7

## Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga
Sumber : UU No. 38 tahun 2008, pasal 6 ayat 1
Berbicara  mengenai  pajak,  pajak  yang  merupakan  sumber  penerimaan  negara terbesar di Indonesia, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong orang pribadi maupun badan untuk membayar pajak (APBN, 2019). Segala upaya telah dilakukan  oleh  pemerintah  agar  penyerapan  pajak  menjadi  optimal.  Pemerintah melakukan beberapa terobosan dan kebijakan yang tertuang di dalam APBN 2019 salah satunya  adalah Tax  Expenditure (Keuangan,  2019).  Dilema  terjadi  ketika  pemerintah melakukan  berbagai  upaya  untuk  menggalakkan  rakyat  untuk  membayar  pajak.  Orang pribadi dan perusahaan juga melakukan upaya untuk meminimalisir pembayaran pajak.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  mengurangi  kewajiban  pajaknya disebut  dengan  agresivitas  pajak  (Frank  et  al.,  2018).   Perusahaan  dapat  mengurangi jumlah  beban  pajaknya  melalui  cara  yang  legal  maupun  illegal.  Upaya  illegal  yang dilakukan  perusahaan  digolongkan  sebagai tax  evasion seperti  memanipulasi  beban pajaknya, tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan, dll (Kompas.com, 2016). Upaya legal yang dapat  dilakukan oleh perusahaan melalui celah-celah dalam undang- undang  perpajakan  yang  disebut  dengan  praktik  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) dapat  dilakukan  seperti    melakukan  pinjaman  ke  bank  yang  nominalnya  besar,  hibah, pemberian  natuna,  dll  (Manurung,  2020).  Skema  insentif  pajak  melalui  penggolongan
pengungkapan CSR sebagai deductible expense dapat menjadi salah satu  cara lain dari perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak (Zsazya, 2019).
Praktik  ini  dapat  dilakukan  karena  pemerintah  tidak  menentukan  aktivitas  CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah mengeluarkan UU no. 40 tahun 2007 pasal  74  ayat  1  yang  menetapkan  perusahaan  yang  berhubungan  dengan  sumber  daya alam  yang  wajib  melaksanakan  kegiatan  CSR.  Perusahaan  dalam  mengungkapkan aktivitas CSR menganut standar dari Global Reporting Initiative (GRI). Pengelolaan CSR juga menjadi tanggungjawab penuh dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan praktik agresivitas pajak dengan memanipulasi CSR.
Berbicara  mengenai  agresivitas  pajak,  diduga  sebuah  perusahaan  di  Indonesia melakukan praktik agresivitas pajak yang ekstrim yakni penggelapan pajak. Tahun 2019 sebuah lembaga bernama Global Witness mengungkapkan bahwa salah satu perusahaan tambang di Indonesia bernama PT Adaro Energy Tbk membayar pajak US$ 125 juta lebih rendah  kepada  pemerintah  (investasi.kontan,  2019). Global  Witness menduga  adanya praktik menggelapkan pajak ini terjadi sejak tahun 2009 hingga 2017 (investasi.kontan, 2019). Skema yang dilakukan yakni dengan memindahkan sebagian besar keuntungan di Singapura  ke  negara  suaka  pajak  yakni  Mauritius  (investasi.kontan,  2019).  Setidaknya pemerintah  Indonesia  telah  merugi  setiap  tahunnya  senilai  US$  14  juta  akibat penggelapan pajak yang dilakukan PT Adaro Energy (investasi.kontan, 2019).
Sebelum kasus PT Adaro Energy Tbk menguak, perusahaan yang tergolong sektor pertambangan  memiliki  citra  buruk  di  bidang  perpajakan,  hal  ini  dikuatkan  dengan pernyataan dari Ekonom Faisal Basri (cnnindonesia.com, 2020). Catatan buruk ini dapat dibuktikan dengan rendahnya tax coefficient yang diperoleh dari persentase penerimaan pajak dibagi persentase sumbangan sektor usaha terhadap produk domestik bruto (PDB) (cnnindonesia,com, 2020). Ucapan ekonom Faisal Basri bukan hanya catatan yang tidak berdasar namun dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik, dalam rentang 2014- 2018  industri  pertambangan  batu  bara  rata-rata  menymbang  2,3%  terhadap  produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau setara dengan Rp 235 trilliun. Torehan yang baik sektor  pertambangan  pada  produk  domestik  bruto  tidak  diimbangi  dengan  penerimaan pada sektor perpajakan  padahal  selama puluhan  tahun sektor ini selalu dianakemaskan oleh  negara  lantaran  kontribusi  yang  besar  dalam  perekonomian  nasional  bahkan  pada krisis ekonomi global tahun 2008 sumbangsih pertambangan mampu membuat kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh (kadata.co.id, 2020).
Adanya  inkonsistensi  dan  perlunya  pengkajian  ulang  dari  hasil  dari  penelitian terhahulu, mendasari peneliti untuk menelitian ulang yang dilakukan oleh Rahmawati et al.  (2016)  namun  menambahkan  variabel  kontrol  didalamnya.  Data  yang  digunakan merupakan data sekunder (laporan keuangan dan laporan tahunan) yang diperoleh melalui website  idx.co.id.  Penelitian  Rahmawati  et  al.  (2016)  menggunakan  dua  variabel dependen dan independent namun pada penelitian ini menambahkan variabel kontrol dan mengubah variabel dependen dan independennya. Variabel independennya adalah CSR yang diukur menggunakan CSR Disclosure Index (CSRDI), variabel dependennya adalah agresivitas  pajak  yang  diproksikan  menggunakan  ETR  dan  variabel  kontrolnya  adalah capital intensity. Penelitian kali ini memiliki perbedaan dari segi variabel independent, dependen, dan variabel kontrol dan objek penelitian.
Pemilihan  variabel  kontrol  bertujuan  untuk    meredakan  atau  menekan  dan meminimalkan kesalahan-kesalahan yang ada atau kesalahan yang mungkin timbul dalam penelitian  (Chandrarin,  2017).  Variabel  kontrol  ini  tidak  dimasukkan  dalam  hipotesis karena bukan merupakan variabel  independen utama, selain itu variabel  kontrol dibuat
secara  konstan  guna  menghilangkan  pengaruh  diantara  variabel  dependen  dan independent tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah capital intensity yang memiliki rumus jumlah asset tetap dibanding dengan  total  asset.  Dalam  perpajakan,  aset  tetap  yang  memiliki  beban  penyusutan (kecuali tanah), beban tersebut merupakan beban yang diakui secara fiscal sehingga dapat mengurangi  penghasilan  kena  pajak  dan  dikategorikan  sebagai  deductible  expense. Semakin  banyak  deductible  expense  pada  perusahaan  makan  jumlah  penghasilan  kena pajaknya  semakin  tinggi  begitu  halnya  dengan  beban  pajak  juga  akan  semakin  tinggi. Komponen dalam capital intensity yang dikategorikan sebagai deductible expense inilah yang  membuat  penelitian  kali  ini  menggunakan  capital  intensity  sebagai  variabel kontrolnya disamping adanya CSR sebagai deductible expense .
Rentang  waktu  yang  dipilih  adalah  tahun  2017  hingga  tahun  2019  karena munculnya  peraturan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor  51/POJK.03/2017  tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi jasa  keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Peraturan  tersebut  berlaku  dimulai  pada  tahun  2017  hingga  saat  ini.  Penelitian  ini menggunakan  regresi  linier  berganda.    Indikator  CSR yang  digunakan  hanya  terbatas pada CSR yang termasuk dalam deductible expense yang tercantum dalam UU No. 36 tahun 2008, disajikan dalam tabel 1.1 Indeks Pengungkapan CSR.
Alasan  pemilihan  objek  pada  perusahaan  sektor  pertambangan  disebabkan  oleh beberapa hal yakni, adanya kasus penghindaran pajak yang menimpa PT Adaro Energy Tbk  dan  adanya  gap  diantara  penerimaan  Produk  Domestik  Bruto  dan  pajak (investasi.kontan, 2019). Dari sudut pandang undang-undang, perusahaan pertambangan mendapatkan insentif khususnya diatur pada UU nomor 36 tahun 2008 dan seringnya DJP kalah dalam sengketa pajak di pengadilan pajak menunjukkan bahwa masih banyaknya undang-undang  yang  sifatnya  abu-abu  dan  memberikan  celah  bagi  perusahaan  untuk menghindari pajak. Pemilihan perusahaan pertambangan juga didukung penelitian yang dilakukan  oleh  Fionasari  (2017)  menunjukkan  bahwa  sektor  primer  lebih  luas pengungkapan  tanggung  jawab  sosialnya  dibandingkan  sektor  sekunder  dan  tersier. Alasan  tersebut  menyebabkan  peneliti  menitik  beratkan  penelitian  pada  sektor pertambangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Teory Legitimasi
Teori  legitimasi  merupakan  salah  satu  teori  yang  berkaitan  dengan  bidang  akuntansi sosial dan lingkungan (Budianty, 2018). Teori legitimasi ( Legitimacy theory ) merupakan sebuah teori yang memiliki fokus atas interaksi diantara masyarakat dengan perusahaan (Budianty, 2018).

## Pajak
Beberapa  ahli  di  bidang  ekonomi  juga  mengemukakakan  definisi  mengenai  pajak  itu sendiri. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam (Resmi, 2018) mengemukakan pajak adalah peralihan kekayaan kepada kas negara oleh rakyat yang bertujuan sebagai pembiaayaan  pengeluaran  rutin  dan  kelebihan  atau  surplusnya  dapat  digunakan  untuk public saving yang juga merupakan sumber utama dari pembiayaan public investment .

## Agresivitas Pajak
Praktek  yang  sering  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  mengurangi  beban  pajak  secara illegal seperti manajemen laba, perataan laba, manipulasi laporan keuangan, dan transfer pricing.  Agresivitas  pajak  merupakan  sebuah  upaya  mengurangi  tanggung  jawab perpajakan  dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  kebijakan  atau  semangat  legislasi pemerintah (Bird dan Davis-Nozemack, (2018)) dalam (Whait, Christ, Ortas, & Burritt, 2018). Namun perlu dijelasakan bahwa agresivitas pajak tidak sama dengan penghindaran pajak (Whait et al., 2018).
Didasarkan pada penelitian terdahulu dari Rahmawati et al. (2016) dan Hoi et al. (2013) yang menunjukkan bahwa CSR sebagai deductible expense berpengaruh positif terhadap tax avoidance .  Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dikemukakan adalah:
H 1 : Corporate  Social  Responsibility  (CSR) sebagai deductible  expense berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Populasi merupakan suatu wilayah yang digeneralisasi terdiri dari objek atau subjek yang memiliki  kualitas  dan  karakteristik  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dilaksanakan kemudian  diambil  kesimpulan  (Sugiyono,  2017).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  pertambangan.  Metode  yang  digunakan dalam  pengambilan  sampel  adalah  metode non  probability  sampling .  Metode non probability sampling terdiri atas beberapa hal, namun pada penelitian ini menggunakan dengan teknik purposive sampling. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Perusahaan  pertambangan  yang  masih  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  berturut- turut pada 2017 hingga 2019.
b) Perusahaan  pertambangan  yang  melaporkan  laporan  tahunan  atau annual  report berturut-turut selama 2017 hingga 2019.
Sumber data yang digunakan terdiri atas 2 laporan yakni laporan keuangan, laporan tahunan  atau annual  report, dan sustainability  report atau  laporan  keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel independent, variabel dependen dan variabel  kontrol.  Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  adalah  agresivitas  pajak  yang diproksikan    menggunaka Effective  Tax  Rate (ETR).  Rumus  ETR  dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut :

## ETR = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
Variabel independen atau dikenal dengan variabel pemrediksi atau variabel bebas adalah variabel yang diguna memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Chandrarin, 2017).  Penelitian  kali  menggunakan  variabel  dependennya  adalah Corporate  Social Responsibility  (CSR). Proksi  yang  dipilih  untuk  pengungkapan CSR menggunakan Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI). Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut (Sayekti & Wondabio, 2007) CSRDI j = ∑X ij n j
Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah  rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan oleh investor Commanor dan Wilson (1967)  dalam  (Mustika,  Ratnawati,  &  Silfi,  2017).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rodriguez dan Arias dalam (Nugraha & Meiranto, 2015) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

## 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁 = 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  statistik  deskriptif.  menggunakan metode  analisis  statistik  deskriptif  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  melalui  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang terkumpul tanpa melakukan kesimpulan yang digeneralisasi (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Adapun model statistika persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut :
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + e
Uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  adalah  Uji  Normalitas  Data,  Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedasitas, dan Uji Autokorelasi. Uji hiptesisnya terdiri atas Uji T, uji koefisien determinasi, dan Uji F.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Menurut pengujian asumsi klasik mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi residual antara  lain  normalitas,  multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi menunjukkan hasil yang tidak ada satupun asumsi yang dilanggar. Hasil model regresi linier berganda yang didapatkan tidak mengandung data yang bias. Dari paparan tersebut, model  regresi  linier  berganda  pada  penelitian  ini  telah  memenuhi  asumsi  BLUE  ( Best Linear  Unbiased  Estimator) atau  dapat  dikatakan  bahwa  garis  regresi  yang  dihasilkan guna melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data, menghasilkan eror yang kecil, model  yang  digunakan  telah  memenuhi  kaidan  model  Ols  yang  menunjukkan  variabel penduganya hanya berpangkat satu, tidak bias , dan e yang menunjukkan bahwa kondisi best, linier, dan unbiased telah tercapai. Berikut merupakan paparan mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai deductible expense dan variabel kontrol Capital  Intensity yang  diuji  terhadap  variabel  dependen  agresivitas  pajak  yang diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR).

## Pengaruh CSR sebagai deductible expense terhadap agresivitas pajak
Penelitian ini menggunakan variabel independen CSR sebagai deductible expense dan  variabel  kontrol Capital  Intensity dan variabel  dependen  agresivitas  pajak  yang diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR sebagai deductible expense tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini  didasarkan  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  pada  Uji  t  menunjukkan  bahwa variabel  CSR  sebagai deductible  expense terhadap  agresivitas  pajak  memiliki  niilai signifikansi dari CSR sebagai deductible expense sebesar 0,255 lebih besar dari pada nilai signifikansinya.
CSR sebagai deductible expense tidak berpengaruh pada agresivitas pajak karena beberapa hal.  Pertama adalah pada tahun 2019 Indonesia dan dunia tengah mengalami pandemic covid-19 yang membuat menghambatnya perekonomian di dunia. Tahun 2019, perusahaan pertambangan di  Indonesia rata-rata  mengalami  kerugian, hal ini membuat
beban pajaknya semakin kecil sehingga membuat nilai ETRnya menjadi negative. Jika nilai  ETRnya  negative  menunjukkan  bahwa  skema  agresivitas  pajak  oleh  perusahaan pertambangan  tidak  dapat  dilakukan.    Perpajakan  mengatur  mengenai  dua  biaya  yang memiliki  pengaruh  pada  penghasilan  kena  pajak  yakni deductible  expense dan non- deductible expense.
Suatu  biaya  dapat  dikategorikan  sebagai deductible  expense jika  tergolong sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan, kerugian, dana pension, tujuh komponen yang tergolong CSR , dll. sesuai dengan UU No. 38 tahun 2008. Alasan kedua adalah perusahaan pertambangan memang melaksanakan CSR namun  komponen  yang  termasuk  dalam deductible  expense tidak  diterapkan seluruhnya  pada  perusahaan  sehingga  membuat  beban  pajaknya  tidak  terlalu  banyak. Rata-rata  perusahaan  hanya  mengungkapkan  5  dari  7  CSR  yang  termasuk  dalam deductible  expense. Hal  ini  menujukkan  bahwa  CSR bukan  menjadi  salah  satu  upaya perusahaan  untuk  melakukan  agresivitas  pajak  secara  legal.  Alasan  kedua  adalah perusahaan pertambangan, rata-rata jumlah biaya CSR tidak sebanding dengan laba yang dihasilkan.
Meskipun perusahaan telah mengungkapkan aktivitas dan biayanya terkait dengan CSR , hal ini tidak sebanding dengan besarnya penghasilan dari perusahaan pertambangan tersebut. Pada perusahaan pertambangan nilai laba yang dihasilkan cukup tinggi namun jumlah CSR tergolong kecil dan tidak sebanding dengan labanya. Alasan ketiga adalah CSR merupakan  suatu  konsep  kesukarelaan  bagi  perusahaan,  hal  ini  tidak  dapat didasarkan  pada  sebesar  nilai  ekonomis  saja  namun  dapat  dilihat  dari  dampak  yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun nilai ekonomisnya tergolong kecil namun jika diberikan kepada orang atau pihak yang tepat niscaya hal ini lebih bermanfaat dan tak ternilai harganya. Alasan keempat adalah adanya perbedaan pelaporan diantara laporan keuangan  komersial  dengan  laporan  fiskal  yang  didasarkan  pada  undang-undang  PPh, seperti  halnya  pada  pengakuan  pendapatan  dengan  beban  memiliki  perbedaan  di  sisi laporan fiskalnya.
Pada  penelitian  ini  capital  intensity  tidak  berpengaruh  pada  agresivitas  pajak karena  biaya  penyusutan  yang  timbul  dari  asset  tetap  tidak  mampu  mengoptimalkan penghematan beban pajaknya, disamping itu nilai kapitalisasi asset tetap cenderung lebih mahal  dibanding  asset  tetap  lainnya.  Nilai  kapitalisasi  ini  tidak  sebanding  dengan penghematan pajak atas beban penyusutan. Beberapa perusahaan mungkin memiliki asset tetap  yang  sudah  habis  manfaat  ekonominya  tetapi  tidak  dilakukan  penghentian pengakuannya  sehingga  hal  ini  membuat  tidak  terjadi  biaya  penyusutan  yang  dapat mengurangi  penghasilan  kena pajaknya. Asset  tetap tersebut  tidak mampu mengurangi beban pajak perusahaan tersebut.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari  Sari  and  Tjen  (2017),  Lanis and Richardson (2015), Ratmono dkk (2015), Fionasari et al. (2018), Hidayat dkk (2016) yang menemukan bahwa perusahaan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak.  Hidayat  dkk  (2016)  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi pengungkapan  CSR  maka  semakin  rendah  agresivitas  pajak,  terutama  jika  perusahaan memanfaatkan insetif pajak pada CSR yang dikategorikan sebagai  deductible expense. Hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Swada  Masyarakat  yang  bergerak  dibidang studi  dan  advokasi  kebijakan  publik  bernama  PIRAC  menunjukkan  bahwa  kesesuaian insentif pajak berupa tax deductible atas CSR telah meningkatkan kesadaran perusahaan untuk mengeluarkan CSR , sehingga semakin meningkatkan kesadaran suatu perusahaan
untuk mengungkapkan CSR (setelah diberi insentif pajak) maka agresivitas pajak akan menurun.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  legitimasi  yang  menunjukkan  bahwa perusahaan  menginginkan  adanya  legitimasi  dari  masyarakat  dan  melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi yang dibuktikan dengan semakin banyak perusahaan mengungkapkan CSR . Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah atas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, mendorong perusahaan untuk tidak  melaksanakan  tindakan  agresivitas  pajaknya.  Insentif  tersebut  malah  membuat perusahaan melaksanakan kegiatan CSR secara suka rela dan tanpa dibayangi oleh beban sehingga pelaksanaannya bernilai moril tinggi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk menganalisis  pengaruh Corporate  Social Responsibility  (CSR) dikategorikan  sebagai deductible  expense yang  diproksikan menggunakan CSR  Disclosure  Index  (CSRDI) terhadap  Agresivitas  Pajak  pada perusahaan  pertambangang  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Berdasarkan  hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR sebagai deductible expense dan variabel kontrol Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Alasana  pertama  adalah  perusahaan  pertambangan  di  Indonesia  rata-rata mengalami kerugian, hal ini membuat beban pajaknya semakin kecil sehingga membuat nilai ETRnya menjadi negatif. Alasan kedua adalah perusahaan pertambangan memang melaksanakan  CSR  namun  komponen  yang  termasuk  dalam deductible  expense tidak diterapkan seluruhnya pada perusahaan sehingga membuat beban pajaknya tidak terlalu banyak. Alasan ketiga adalah perusahaan pertambangan, rata-rata jumlah biaya CSR tidak sebanding dengan laba yang dihasilkan. Alasan keempat adalah  CSR merupakan suatu konsep kesukarelaan bagi perusahaan, hal ini tidak dapat didasarkan pada sebesar nilai ekonomis  saja  namun  dapat  dilihat  dari  dampak  yang  diberikan  kepada  masyarakat. Alasan kelima adalah adanya perbedaan pelaporan diantara laporan keuangan komersial dengan  laporan  fiskal  yang  didasarkan  pada  undang-undang  PPh,  seperti  halnya  pada pengakuan pendapatan dengan beban memiliki perbedaan di sisi laporan fiskalnya.
Pada penelitian ini capital intensity tidak berpengaruh pada agresivitas pajak karena biaya  penyusutan  yang  timbul  dari  asset  tetap  tidak  mampu  mengoptimalkan penghematan  beban  pajaknya,  nilai  kapitalisasi  asset  tetap  cenderung  lebih  mahal dibanding asset tetap lainnya, dan asset tetap telah habisnya masa manfaat namun tidak dilakukan penghentian pengakuan sehingga tidak terjadi penyusutan.

## REFERENSI
Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C. A., & Ganapathi, J. (2007). Putting the S back in  corporate  social  responsibility:  A  multilevel  theory  of  social  change  in organizations. Academy of management review, 32 (3), 836-863.
Andrayana, R. (2017). Pengaruh CSR dan Kinerja Kuangan Terhadap Nilai Perusahaan. IBI DARMAJAYA,
Awuy, V. P., Sayekti, Y., & Purnamawati, I. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social  Responsibility  (CSR)  Terhadap  Earnings  Response  Coefficient  (ERC) (Suatu  Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Pertambangan  yang  Terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010-2013).
Bhattacharya,  S.  (1979).  Imperfect  information,  dividend  policy,  and"  the  bird  in  the hand" fallacy. The Bell Journal of Economics , 259-270.
Bird,  R.,  &  Davis-Nozemack,  K.  (2018).  Tax  avoidance  as  a  sustainability  problem. Journal of Business Ethics, 151 (4), 1009-1025.
Bowen,  H.  R.  (2013). Social  responsibilities  of  the  businessman :  University  of  Iowa Press.
Budianty, P. I. (2018). PENGARUH PENGUNGKAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN, DAN  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY  (CSR)  TERHADAP  KINERJA KEUANGAN (Studi Komparatif pada Perusahaan Multinasional Indonesia dan Perusahaan Multinasional Jepang Tahun 2009-2016). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Carroll,  A.  B.  (1999).  Corporate  social  responsibility:  Evolution  of  a  definitional construct. Business & society, 38 (3), 268-295.
Chandrarin,  G.  (2017).  Metode  Riset  Akuntansi  Pendekatan  Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat .
Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
Deegan, C. (2014). An overview of legitimacy theory as applied  within the social and environmental accounting literature. Sustainability accounting and accountability, 2 , 248-272.
Dowling,  J.,  &  Pfeffer,  J.  (1975).  Organizational  legitimacy:  Social  values  and organizational behavior. Pacific sociological review, 18 (1), 122-136.
Elkington, J. (2018). 25 years ago I coined the phrase “triple bottom line.” Here’s why it’s time to rethink it. Harvard Business Review, 25 , 2-5.
Fionasari,  D.,  Savitri,  E.,  &  Andreas,  A.  (2018).  Pengaruh  Pengungkapan  Corporate Social  Responsibility  terhadap  Agresivitas  Pajak  (Studi  pada  Perusahaan  yang Listing di Bursa Efek Indonesia). Sorot, 12 (2), 95-105.
Fisher,  J.  M.  (2014).  Fairer  shores:  Tax  havens,  tax  avoidance,  and  corporate  social responsibility. BUL Rev., 94 , 337.
Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. The Accounting Review, 84 (2), 467-496.
Frank, M. M., Lynch, L. J., Rego, S. O., & Zhao, R. (2018). Are corporate risk-taking practices  indicative  of  aggressive  reporting  practices? The  Journal  of  the American Taxation Association, 40 (1), 31-55.
Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariete  IBM  SPSS  23. Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang .
Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. Journal of accounting and public policy, 24 (5), 391-430.
Hidayat,  A. T., &  Fitria, E. F.  (2018). Pengaruh  Capital  Intensity,  Inventory  Intensity, Profitabilitas  dan  Leverage  Terhadap  Agresivitas  Pajak. Eksis:  Jurnal  Riset Ekonomi dan Bisnis, 13 (2), 157-168.
Hoi,  C.  K.,  Wu,  Q.,  &  Zhang,  H.  (2013).  Is  corporate  social  responsibility  (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. The Accounting Review, 88 (6), 2025-2059.
Indonesia,  P.  R.  (2007).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Kamila, P. A. (2017). Analisis hubungan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. Jurnal keuangan dan perbankan, 16 (2).
Keuangan, K. (2019). Informasi APBN. Kementerian keuangan .
Lanis,  R.,  &  Richardson,  G.  (2015).  Is  corporate  social  responsibility  performance associated with tax avoidance? Journal of Business Ethics, 127 (2), 439-457.
Lestari,  T.  P.  (2015). Persepsi  mahasiswa  akuntansi  dalam  pemilihan  karir  menjadi praktisi  akuntansi  syariah:  Studi  empiris  mahasiswa  akuntansi  angkatan  2011 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
Lumbantoruan, S. (2008). Tax Accounting. Jakarta: Grasindo .
Mardiasmo,  P.  (2009).  Perpajakan  Edisi  Revisi  Prof.  Dr.  Mardiasmo,  MBA.,  Ak.
Perpajakan Edisi Revisi .
Mustika,  M.,  Ratnawati,  V.,  &  Silfi,  A.  (2017). Pengaruh  Corporate  Social Responsibility,  Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas,  Leverage,  Capital  Intensity dan  Kepemilikan  Keluarga  terhadap  Agresivitas  Pajak  (Studi  Empiris  pada Perusahaan  Pertambangan  dan  Pertanian  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia P. Riau University,
Nasional, D. P. (2019). Kamus besar bahasa Indonesia.
Nugraha,  N.  B.,  &  Meiranto,  W.  (2015). Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility, Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas,  Leverage  Dan  Capital  Intensity  Terhadap Agresivitas  Pajak  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Non-Keuangan  yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2012-2013). Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Rahmawati, A., Wi  Endang NP,  M. G., &  Agusti,  R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  dan  Corporate  Governance  Terhadap  Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 10 (1).
Resmi, S. (2018). Perpajakan teori dan kasus.
Sari,  D.,  &  Tjen,  C.  (2017).  Corporate  social  responsibility  disclosure,  environmental performance, and tax aggressiveness. International Research Journal of business studies, 9 (2).
Sayekti,  Y.,  &  Wondabio,  L.  S.  (2007).  Pengaruh  CSR  disclosure  terhadap  earning response coefficient. Simposium Nasional Akuntansi X , 1-35.
Suandy, E. (2013). Perencanaan pajak. Jakarta: Salemba Empat .
Subroto, G. (2019). Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia : Elex Media Komputindo.
Sugiyono,  P.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Sugiyono,  P.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Watson,  L.  (2015).  Corporate  social  responsibility,  tax  avoidance,  and  earnings performance. The Journal of the American Taxation Association, 37 (2), 1-21.
Whait, R. B., Christ, K. L., Ortas, E., & Burritt, R. L. (2018). What do we know about tax  aggressiveness  and  corporate  social  responsibility?  An  integrative  review. Journal of cleaner production, 204 , 542-552.
Yusuf,  M.  Y.  (2017). Islamic  Corporate  Social  Responsibility  (I-CRS)  Pada  Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik : Prenada Media.