## KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN LANGSUNG (TILANG) DAN PENYITAAN BARANG BUKTI  KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK PADA LANTAS POLRES LABUHANBATU DITINJAU DARI SEGI HUKUM
Oleh:
Abdul Hakim, SH, MH*, Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH* *STIH Labuhan Batu Email : abdulhakim1846@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  aspek  hukum  dasar  Kewenangan  Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Dan Penyitaan Barang Bukti  Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada Lantas Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menggunakan  kajian  ini  sebagai  dasar  dan  teori dalam  hal  mengetahui  dan  menganalisis  aspek  hukum  KEWENANGAN  MELAKUKAN TINDAKAN LANGSUNG (TILANG) DAN PENYITAAN BARANG BUKTI  KENDARAAN YANG  TIDAK  MEMBAYAR  PAJAK  PADA  LANTAS  POLRES  LABUHANBATU DITINJAU  DARI  SEGI  HUKUM,  kajian  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  membantu  para praktisi  hukum  khususnya  Pengacara  untuk  mengetahui  dan  memperkuat  kewenangannya  dalam menangani perkara hukum yang dihadapkan kepadanya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara Hukum  Pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia  berwenang  melakukan  Tindakan  Langsung  (Tilang) terhadap  kendaraan  apabila  pada  saat  diadakan  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  jalan  setiap orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  tidak  mampu    menunjukkan:  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan  Bermotor  (STNK)  atau  Surat  Tanda  Coba  Kendaraan  Bermotor  (STCK);  Surat  Izin Mengemudi  (SIM);  Bukti  lulus  uji  berkala;  dan  /  atau  Tanda  bukti  lain  yang  sah.  Selanjutnya berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pihak  Kepolisian  sama  sekali  tidak  berwenang untuk melakukan Penyitaan terhadap Kendaraan yang telat malakukan pembayaran pajak oleh karena sepanjang  benda  yang  akan  dilakukan  penyitaan  tidak  memenuhi  unsur  sebagaimana  yang  telah ditentukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP.
Kata Kunci :  Kewenangan, Tindakan Langsung & Penyitaan.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sebagai penegak hukum, polisi merupakan  bagian  dari  jajaran  sub  sistem peradilan  pidana  yang  merupakan  “pintu gerbang”  bagi  para  pencari  keadilan.  Sebagai penegak  hukum,  tugas  kepolisian  telah  diatur secara  tegas  dalam  ketentuan  Pasal  14  ayat  1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki  tugas  pokok  yaitu  :  memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat.    Dalam  melaksanakan tugas  pokok  ini,  maka  Polisi  Republik Indonesia bertugas :
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
d. Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional;
e. Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum;
f. Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan.  Penyelidikan  diartikan  sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari  dan  menemukan  suatu  keadaan  atau peristiwa  yang  diduga  merupakan  kejahatan atau  tindak  pidana  guna  mendapatkan  bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan
apakah  diperlukan  penyidikan  atau  tidak sesuai dengan perintah undang-undang.
Wewenang  yang  dimiliki  penyidik, sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  7 Ayat  (1)  huruf  b  sampai  dengan  huruf  j KUHAP, yaitu :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
d. Melakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, dan Penyitaan
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. Mengambil  sidik  jari  dan  memotret seorang
g. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggung jawab.
Penyitaan  Barang  bukti  yang  terkait suatu  tindak  pidana  secara  hukum  harus dilakukan  Penyitaaan  karena  barang  bukti tersebut  dapat  dipakai  untuk  membuktikan apakah  benar  barang  bukti  yang  diajukan  ke Persidangan  itu  merupakan  hasil  kejahatan atau  barang  bukti  itu  merupakan  alat  untuk
melakukan  kejahatan.  Berkaitan  barang  bukti ini juga akan diputuskan oleh Hakim, apakah barang bukti  akan  dikembalikan kepada yang berhak, atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara.
Pasal  39  KUHAP  mengemukakan bahwa    :1.  Yang  dapat  dikenakan  penyitaan adalah:  a.  benda  atau  tagihan  tersangka  atau terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagian  diduga diperoleh  dari  tindakan  pidana  atau  sebagai hasil  dari  tindak  pidana;  b.  benda  yang  telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan  tindak  pidana;  d.  benda  yang khusus  dibuat  atau  diperuntukkan  melakukan tindak pidana;  e. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan. (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga  disita  untuk    kepentingan  penyidikan, penuntutan  dan  mengadili  perkara  pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).
Terkait  dengan  penyitaan  terhadap barang  bukti  tidak  dapat  dilepaskan  dengan tujuan  Hukum  Acara  Pidana  untuk  mencari dan menemukan kebenaran materiil, sehingga apabila  proses  peradilan  pidana  atas  suatu kejahatan berlangsung, maka tidak akan terjadi adanya putusan Hakim yang error in obyecto dan berakibat adanya error in persona, artinya terjadi  kekeliruan  barang  bukti  yang  akan berakibat kekeliruan orang yang dihukum.
Hal  tersebut  ada  kemungkinan  terjadi ketika  dalam    proses  Peradilan  Pidana  atas suatu kejahatan dimungkinkan adanya “Barang  Bukti  Pengganti”  (penggantian barang bukti yang bukan merupakan alat untuk melakukan    kejahatan  atau  bukan  merupakan hasil kejahatan).
Dalam  proses  Sistem  Peradilan  pidana, pada tingkat penyidik tidak jarang Melakukan Tindakan  langsung  (Tilang)  Dan  Penyitaan Barang  Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak  khususnya Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu.
Dalam  ketentuan  pasal  68  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengemukakan  bahwa  :”  Setiap  Kendaraan Bermotor    yang  dioperasikan  di  Jalan  wajib dilengkapi  dengan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan  Bermotor  dan  Tanda  Nomor Kendaraan Bermotor. (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor  sebagaimana   dimaksud pada  ayat  (1)  memuat  data  Kendaraan Bermotor,  identitas  pemilik,  nomor  registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku”.
Ketentuan tersebut memberikan penafsiran  dan  sekaligus  menjawab  bahwa terhadap  Kendaraan  Yang  Tidak  Membayar Pajak  tidak  dapat  dilakukan  penindakan langsung, apalagi dilakukan penyitaan
Untuk  itu  dalam  upaya  mengetahui  dan menganalisis aspek hukum dasar dan Kewenangan  Melakukan  Tindakan  Langsung (Tilang)  Dan  Penyitaan  Barang  Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada

## Lantas Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi
Hukum  maka  Penelitian  ini  diberi  judul “Kewenangan Melakukan Tindakan Langsung  (Tilang)  Dan  Penyitaan  Barang Bukti  Kendaraan  Yang  Tidak  Membayar Pajak  Pada  Lantas  Polres  Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Ketentuan  hukum  tentang
Kewenangan Melakukan
Tindakan
Langsung (Tilang)  Kendaraan Yang Tidak Membayar  Pajak  Pada  Lantas  Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum;
2. Bagaimana  Ketentuan  hukum  Landasan Hukum  Pihak  Kepolisian  Melakukan Penyitaan  Barang  Bukti  Kendaraan  Yang Tidak Membayar Pajak;
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan  maka  yang  menjadi  tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Kewenangan Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Kendaraan Yang Tidak Membayar  Pajak  Pada  Lantas  Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum;
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis kewenangan pihak kepolisian Melakukan Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Yang
Tidak Membayar Pajak;

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yaitu  penelitian  dengan  melihat  kondisi  yang ada  dilapangan  dengan  menkaitkan  sumber hukum  peraturan-peraturan  yang  berlaku  di Negara Republik Indonesia.

## III. PEMBAHASAN
3.1.KETENTUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN LANGSUNG (TILANG)
KENDARAAN.

## 3.1.1 Kewenangan
Kewenangan  mewujudkan  kebenaran materiil sebagai tujuan Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan tujuan Hukum Acara Pidana ini, Andi Hamzah mengatakan sebagai  berikut :  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia diartikan  sama  dengan  wewenang,  yaitu  hak dan  kekuasaan  untuk  melakukan  sesuatu. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi  Negara  berpendapat  tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :
“Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang  berasal dari  Kekuasaan  Legislatif  (diberi  oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif.  Kewenangan  adalah kekuasaan terhadap segolongan  orang-orang tertentu  atau  kekuasaan  terhadap  sesuatu bidang  pemerintahan  (atau  bidang  urusan) tertentu  yang  bulat,  sedangkan  Wewenang adalah  kekuasaan  untuk  melakukan  sesuatu tindak hukum publik”.
3.1.2 Penyitaan
Penyitaan  diartikan  sebagai  proses, cara,  perbuatan  menyita  atau  pengambilan
milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan  hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya  penyitaan  merupakan  tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan  untuk  sementara  waktu  barang- barang  dari  tangan  seseorang  atau  kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.    Pengertian  Penyitaan  itu    sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:
"Penyitaan adalah serangkaian tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan pembuktian  dalam  penyidikan,  penunjukan dan peradilan".
Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.  Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil  pemeriksaan  yang    telah  dilakukan sehingga  jelas  “hubungan  langsung”  barang yang  akan  disita    dengan  tindak  pidana  yang sedang  disidik.  Apabila  tidak  disertai  dengan resume    maka  permohonan  izin  penyitaan tersebut  dapat  ditolak  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri setempat. Rumusan “Ketua Pengadilan Negeri setempat” dimaksudkan  adalah tempat dimana  barang-barang  yang  akan  disita  itu termasuk  dalam  wilayah  hukumnya.    Hal  ini perlu  dipahami  agar  tidak  terjadi  kekeliruan. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau
menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan  benda  yang  berhubungan  dengan tindak  pidana  yang  bersangkutan,  kecuali benda  atau  surat  yang  berhubungan  atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut.  Untuk  itu  penyidik  wajib  segera melaporkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat guna memperoleh  persetujuan.
Selain  apa  yang  telah  ditentukan didalam KUHAP,  Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan mengemukakan  bahwa    (1)    Dalam  hal penindakan  pelanggaran  dan  penyidikan tindak  pidana,  Penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab  UndangUndang    Hukum  Acara  Pidana dan  Undang-Undang  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  di  bidang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  berwenang:  (d) melakukan  Penyitaan  terhadap  Surat  Izin Mengemudi,  Kendaraan  Bermotor,  muatan, Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor, Surat  Tanda  Coba  Kendaraan  Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
3.1.3 Tindakan Langsung.
Pemeriksaan  Perkara  pelanggaran  lalu lintas  diatur di  dalam  BAB  XVI  Bagian ke  6 KUHAP  Berdasarkan  Pasal  211  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  mengenai  acara    pemeriksaan perkara  pelanggaran  lalu  lintas  jalan,  yang diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  ini adalah  perkara  pelanggaran  tertentu  terhadap
peraturan  perundang-  undangan  lalu  lintas jalan.
Adapun yang dimaksud dengan “Perkara Pelanggaran  tertentu”  terhadap  pelanggaran lalu  lintas  jalan  berdasarkan  Pasal  211 KUHAP,  sendiri  dapat  diperinci  sebagai berikut:
1) Mempergunakan  jalan  dengan  cara  yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban  atau  keamanan  lalu  lintas  atau yang  mungkin  menimbulkan  kerusakan jalan;
2) Mengemudikan  kendaran  bermotor  yang tidak  dapat  memperlihatkan  Surat  Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK), surat tanda
uji  kendaraan  yang  sah  atau  tanda  bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang – undangan lalu litas jalan  atau  ia  dapat  memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa;
3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan  bermotor  dikemudikan  orang lain  yang  tidak  memiliki  Surat  Ijin Mengemudi;
4) Tidak  memenuhi  ketentuan  peraturan perundang  -undangan  lalu  -lintas  jalan tentang penomoran, penerangan,
perlengkapan,  pemuatan  kendaraan  dan syarat  penggabungan  dengan  kendaraan lain;
5) Membiarkan kendaran bermotor yang ada di  jalan  tanpa  dilengkapi  plat  nomor kendaraan  yang  sah,  sesuai  dengan  surat
tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
6) Pelanggaran  terhadap  perintah  yang diberikan oleh petugas pengatur lalu-lintas jalan dan atau isyarat pengatur lalu -lintas jalan serta rambu - rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan;
7) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  tentang ukuran  dan  muatan  yang  diijinkan,  cara menaikkan  dan  menurunkan  penumpang dan  atau  cara  memuat  dan  membongkar barang;
8) Pelanggaran  terhadap  ijin  trayek,  jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan;

## 3.2. KEWENANGAN MELAKUKAN
TINDAKAN  LANGSUNG  (TILANG) DAN  PENYITAAN  BARANG  BUKTI KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR

## PAJAK
PADA

## LANTAS  POLRES  LABUHANBATU
DITINJAU DARI SEGI HUKUM. Berbicara mengenai Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Melakukan Tindakan Langsung  (Tilang)  tidak  dapat  dilepaskan dengan ketentuan sebagaimana yang termaktub  dalam  Pasal  260  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah  mengemukakan  bahwa    (1)    Dalam  hal penindakan  pelanggaran  dan  penyidikan tindak  pidana,  Penyidik  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab  UndangUndang  Hukum  Acara  Pidana dan  Undang-Undang  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  di  bidang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
a. memberhentikan, melarang, atau menunda  pengoperasian  dan  menyita sementara  Kendaraan  Bermotor  yang patut diduga melanggar peraturan berlalu  lintas  atau  merupakan  alat dan/atau hasil kejahatan;
b. melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. meminta  keterangan  dari  Pengemudi, pemilik  Kendaraan  Bermotor,  dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin
Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,  Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,  dan/atau  tanda  lulus  uji sebagai barang bukti;
e. melakukan  penindakan  terhadap  tindak pidana pelanggaran  atau kejahatan Lalu Lintas  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
f. membuat  dan  menandatangani  berita acara pemeriksaan;
g. menghentikan  penyidikan  jika  tidak terdapat cukup bukti;
h. melakukan  penahanan  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  kejahatan  Lalu Lintas; dan/atau
i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Selanjutnya Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan mengemukakan bahwa : Pemeriksaan Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  264  (Kewenangan Kepolisian) meliputi pemeriksaan:
a) Surat  Izin  Mengemudi,  Surat  Tanda Nomor  Kendaraan  Bermotor,  Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
b) Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
c) Tanda  bukti  lulus  uji  bagi  kendaraan wajib uji;
d) Fisik Kendaraan Bermotor;
e) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;  dan/atau
f) izin penyelenggaraan angkutan.
Berdasarkan  hasil  wawancara      yang telah dilakukan oleh Peneliti terhadap Praktisi Hukum Muhammad Yusuf Siregar, SHI., MH, terkait  dengan  Kewenangan  Melakukan Tindakan  Langsung  (Tilang)  Dan  Penyitaan Barang  Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada Lantas Polres
Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum, maka beliau  memberikan  Pendapatnya  berdasarkan ketentuan  Undang-undang  (UU)  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (UU  22/2009)  dan  berbagai  sumber lainnya yaitu; Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat  (1)  UU  22/2009  menyebutkan  bahwa Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan-Bermotor
(STNK-B)  dan  Tanda  Nomor  Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama lima tahun, yang  harus  dimintakan  pengesahan  setiap tahun.  Dalam  praktiknya,  pengesahan  STNK ini  dilakukan  setiap  tahun  bersamaan  dengan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  di kantor  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu Atap  (Samsat)  pada  masing-masing  Provinsi. Pasal 106 ayat (5) UU 22/2009 menyebutkan bahwa  pada  saat  diadakan  Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  wajib menunjukkan:
1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor  (STNK)  atau  Surat  Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK);
2) Surat Izin Mengemudi (SIM);
3) Bukti lulus uji berkala; dan / atau
4) Tanda bukti lain yang sah.
Kemudian  lebih  lanjut  dalam  ketentuan Pasal 288 ayat (1) UU 22/2009 menyebutkan bahwa  setiap  orang  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  tidak dilengkapi  dengan  STNK  atau  STCK  yang ditetapkan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106  ayat  (5)  huruf  a  dipidana  dengan  pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Maka  oleh  karena  itu  berdasarkan referensi  dasar  hukum  yang  dikemukan  oleh praktisi  hukum  tersebut  di  atas,  meskipun terdapat  landasan  hukum  yang  menyatakan Pihak Kepolisian berwenang untuk melakukan
Tindakan  Langsung  (TILANG)  Kendaraan yang  telat  malakukan  pembayaran  pajak. Dengan  alasan  bukan  karena  pengendara belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor, melainkan  karena  pengendara  mengendarai kendaraan  bermotor  tanpa  dilengkapi  STNK yang sudah disahkan. Maka peneliti berkesimpulan  bahwa  Pihak  Kepolisian  sama sekali  tidak  berwenang  untuk  melakukan Penyitaan  terhadap  Kendaraan  yang  telat malakukan  pembayaran  pajak  oleh  karena sepanjang  benda  yang  akan  dilakukan penyitaan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang  telah  ditentukan  berdasarkan  Pasal  39 KUHAP  yang  mengemukakan  bahwa    yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
a. Benda  atau  tagihan  tersangka  atau terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagian diduga  diperoleh  dari  tindakan  pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung  untuk  melakukan  tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda  yang  dipergunakan  untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. Benda  yang  khusus  dibuat  atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.
Pasal  260  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor    22    Tahun    2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 02 September 2019
mengemukakan  bahwa    (1)    Dalam  hal penindakan  pelanggaran  dan  penyidikan tindak  pidana,  Penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab  UndangUndang    Hukum  Acara  Pidana dan  Undang-Undang  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  di  bidang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  berwenang:  (d) melakukan  Penyitaan  terhadap  Surat  Izin Mengemudi,  Kendaraan  Bermotor,  muatan, Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor, Surat  Tanda  Coba  Kendaraan  Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Secara  Hukum  Pihak  Kepolisian  Republik
Indonesia berwenang melakukan Tindakan
Langsung  (Tilang)  terhadap  kendaraan apabila  pada  saat  diadakan  Pemeriksaan Kendaraan  Bermotor  di  jalan  setiap  orang yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor tidak mampu  menunjukkan:
a) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor  (STNK)  atau  Surat  Tanda
Coba Kendaraan Bermotor (STCK);
b) Surat Izin Mengemudi (SIM);
c) Bukti lulus uji berkala; dan / atau
d) Tanda bukti lain yang sah.
2.  Pihak  Kepolisian  sama  sekali  tidak berwenang  untuk  melakukan  Penyitaan
terhadap  Kendaraan  yang  telat  malakukan pembayaran  pajak  oleh  karena  sepanjang benda yang akan dilakukan penyitaan tidak memenuhi  unsur  sebagaimana  yang  telah ditentukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP

## 4.2 Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka penulis  memberikan  saran-saran    sebagai berikut :
1) Perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang Peraturan  perundang-Undangan  mengenai kewenangan  berwenang  untuk  melakukan Penyitaan  terhadap  Kendaraan  yang  telat malakukan pembayaran pajak
2) Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum  khususnya  Kepolisian,  Jaksa  Dan Hakim  di  Indonesia  agar  terlebih  dahulu menggali  hukum  sebelum  mengadili  suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Achmad  Ali,  2008,  Menguak  Tabir  Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia Sukarno Aburaera. 2012. Kekuasaan Kehakiman
Indonesia.Makassar :  Arus Timur Ahmad  Rivai,  2010,  Penemuan  Hukum  Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif, Jakarta: Sinar Grafika
And Sofyan.2013.Hukum Acara Pidana suatu pengantar. Yogyakarta: Rangkang education
Andi  Hamzah,  2013,  Hukum  Acara  Pidana Indonesia,  Edisi  Kedua,  cet.ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
Atmasasmita,  Romli.  1996,  Sistem  Peradilan Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.

## Hamzah, A. 2010. Hukum Acara Pidana
Indonesia.  Jakarta : Sinar Grafika
Idul  Rishan.  2013.  Komisi  Yudisial  Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan.
Jakarta: Genta Press
Jasim  Hamidi,  2005  Hermeneutika  Hukum, Teori  Penemuan  Hukum  Baru    dengan Interpretasi Teks, Yogyakarta: UII Pres
Kuffal, H.M.A. 2003. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
Lilik  Mulyadi,  2007,  Hukum  Acara  Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya, Bandung : Alumni

## M.  Yahya  Harahap,  2000,  Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika
S.  Tanubroto,  1983,  Peranan  Praperadilan
Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung:
Alumni
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo,  1993,
Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
Sudikno  Mertokusumo,  1996,  Penemuan Hukum  suatu  pengantar,  Yogyakarta  : Liberty
Utrecht,  E.    Hukum  Pidana  II,  Surabaya  :
Pustaka Tinta Mas,  2000.
Waluyo,  B.  2000.  Pidana  dan  Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.
Wirjono  Projodikoro,  1983,  Hukum  Acara Pidana Indonesia, cet.Ketujuh,
Bandung:. Sumur
Yudha  Bakti  Ardiwisastra,  2000,  Penafsiran dan  Konstruksi  Hukum,  Bandung:
Alumni
Zainal  Abidin  Farid,  2010,  Hukum  Pidana  1, Jakarta: Sinar Grafika

## Siregar  Yusuf  Muhammad,  Delik  Aduan
Dalam  Teori  Dan  Praktek,  Medan  ; Mentari Persada, 2015, Medan.
2. Peraturan Perundang-Undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)