## MAQOSID SYARI’AH SEBAGAI DASAR SISTEM EKONOMI BERKEADILAN Khodijah Ishak

## Abstract
The  economic  principle  that  is  prescribed  in  Islam  is  not  to  live  luxuriously,  not  trying  to  work banned, pay zakat and riba away, is the sum of the creed, moral and Islamic sharia as the reference in the  development  of  an  Islamic  economic  system.  Moral  values  not  only  by  the  activity  of  the individual  but  also  the  collective  interaction,  even  the  relationship  between  the  individual  and  the collective  can  not  dichotomize.  Individual  and  collective  value  than  ever  that  should  always  be present in the development of the system, there are a tendency especially moral values and practices that  put  the  interests  of  the  collective  than  individual  interests.  Preferences  of  both  the  individual and  the  collective  economy  of  the  Islamic  economy  finally  has  its  own  character  with  a  distinctive form  of  activity.  Umer  Chapra  and  offers  basic  principles  of  Islamic  economics,  there  are  three aspects  are  as  follows:  a).  Ness,  b).  Caliphate  and  c).  Justice.  The  three  principles  are  inseparable, interrelated  due  to  the  creation  of  a  good  and  stable  interconnected  economy.  Theology  (God) should be used to reflect the purpose of sharia among others; fulfilment of needs (needs fulfilment), appreciated  source  of  income  (respectable  source  of  earnings),  income  distribution  and  welfare evenly (equitable distribution of income and wealth) as well as the stability and growth (growth and stability).
Keywords : Maqosid Sharia, Islamic Economics and Justice .

## I. PENDAHULUAN

## 1. 1 Latar Belakang
Kita mengetahui bahwa ekonomi modern tidak memiliki batasan improvisasi dalam berekonomi,    kecuali  mereka  harus  berhadapan  dengan  kekuatan  pasar  yang  biasa diklaim  sebagai invisible  hand .  Oleh  sebab  itu,  tumpuan  perhatian  masalah ekonomi  lebih  ditujukan  pada  bagaimana  mengatasi  kondisi  kelangkaan  akan sumber  daya  ekonomi  yang  dihadapi  setiap  individu.  Kemajuan  berupa kelengkapan  infrastruktur,fasilitas  dan  kemajuan  teknologi  yang  semakin memudahkan  hidup  dan  kehidupan  manusia  menjadi  klaim  sebuah  kesuksesan pembangunan  ekonomi      modern.  Gedung-gedung  yang  megah,  transportasi  yang semakin memendekkan  waktu, telekomunikasi yang semakin mengecilkan luasnya dunia menjadi prasasti ekonomi modern. Semua itu menjadi jejak betapa ekonomi modern telah berperan dalam pembangunan peradaban umat manusia.  Hingga saat ini kekuatan pasar telah menjadi prinsip umum yang secara konsisten dipertahankan dalam  pengembangannya.  Kepuasan  individu  menjadi  rujukan  teori  dan  praktek berekonomi.  Instrumen-instrumen  yang  tercipta  berikut  barang  dan  jasa  yang diproduksi dalam  pembangunan ekonomi akhirnya konsisten dengan prinsip umum tersebut.    Selanjutnya  sebagai  implikasi  dari  kecenderungan  tersebut,  parameter atau ukuran kemegahan dan keberhasilan pembangunan ekonomi direfleksikan oleh variabel-variabel jumlah materi yang dihasilkan oleh pelaku pelaku ekonomi. Tidak heran  jika  kemudian  prilaku  ekonomi  dari  individu  individunya  juga  sangat konsisten  dengan  paradigma  kekuatan  pasar  (kapitalisme),  kepuasan  individual (individualisme) dan materialistic (materialisme).
Namun dalam aplikasinya selama ini, tujuan dan praktek ekonomi modern ternyata tidak  berjalan  seiring.  Keduanya  tidak  pernah  bertemu  pada  puncak  pencapaian ekonomi. Yang terjadi adalah kontradiksi dan paradok-paradok antara praktek dan tujuan, kerja dan harapan serta prilaku dan cita-cita. Kekacauan ekonomi kerap dan selalu  terjadi,  baik  berupa  krisis  ekonomi  maupun  berbentuk  kekacauan  sosial. Pembangunan tidak malah memberikan kemakmuran yang merata namun semakin menunjukkan  ketimpangan  yang  semakin  dalam.  Kemegahan  ekonomi  tidak semakin  membuat  individu-individu  ekonomi  semakin  bersifat  sosial  yang mengedepankan nilai persaudaraan dan kekeluargaan tetapi malah membentuk dan menciptakan  manusia-manusia  yang  rakus.  Kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial  di sebuah  negara  yang  kaya  dengan  sumber  daya  alam  dan  mayoritas  penduduknya beragama  muslim,  seperti  Indonesia,  merupakan  suatu  keprihatinan.  Jumlah penduduk miskin terus bertambah  jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga  saat  ini.  Pengabaian  atau  ketidak  seriusan  penanganan  terhadap  nasib  dan masa  depan  puluhan  juta  kaum  orang  tidak  mampu  “dhuafa”  yang  tersebar  di seluruh  tanah  air  merupakan  sikap  yang  berlawanan  dengan  semangat  dan komitmen  Islam  terhadap  persaudaraan  dan  keadilan  sosial.  Menurut  Kepala Ekonom  Bank  Dunia  William  E  Wallace,  Rabu  10  Desember  2009  mengatakan, pihaknya  memerkirakan  pada  2008  angka  kemiskinan  menjadi  15,4  persen  atau 33,8  juta  jiwa  (bila  penduduk  220  juta  jiwa)  bila  pertumbuhan  ekonomi  di  akhir tahun mencapai 6,1 persen. Jumlah itu lebih rendah 1,2 persen dibandingkan pada 2007 yang mencapai 16,6 persen
Tidak  sedikit  setelah  terjadinya  krisis  ekonomi  tersebut  diatas  para  usaha  kecil menengah  banyak  yang  gulung  tikar  karena  terkena  dampak  krisis.  Islam  telah merumuskan  suatu  sistem  ekonomi  yang  sama  sekali  berbeda  dari  sistem-sistem lainnya. Hal ini karena Islam memiliki akad dari syari‟ah yang menjadi sumber dan panduan  bagi  setiap  muslim  dalam  melaksanakan  aktivitasnya.  Islam  memiliki tujuan-tujuan  syari‟ah (maqasid asy-syari‟ah) serta petunjuk operasional (strategy) untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Tujuan-tujuan  itu  sendiri  selain  mengacu  pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga  memiliki  nilai  yang  sangat  penting  bagi  persaudaraan  dan  keadilan  sosio ekonomi,  serta  menuntut  tingkat  kepuasan  yang  seimbang  antara  kepuasan  materi dan rohani. 1
Sesungguhnya  hukum  Islam  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  karena Syariah  bertujuan  mendorong  manusia  mencapai  nilai  kehidupan  yang  terbaik  di dunia  dan  akhirat.  Oleh  Karena  itu,  Al  Qur'an  dan  Sunnah  telah  memberi penekanan  terhadap  sifat  elastis  (  fleksibel  )  hukum  Syariah  dan  kepentingan memastikan  kesesuaian  aplikasinya  dalam  kehidupan  manusia.  Hal  ini  akan terjamin  apabila  hukum  atau  hukum  Syariah  dilaksanakan  berdasarkan  panduan sasaran  Syariah  yang  khusus  atau  umum.  Jadi,  hukum  Syariah  tidak  dapat diaplikasi  secara  terpisah  dari maqasid  Syariah  karena  jika  hal  ini  terjadi,  Syariah tidak  akan  terlaksana  secara  total  dan  tujuan  yang  diinginkan  dari  pelaksanaan
1 Tim Pengembangan Perbankan Syari‟ah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari‟ah , Jakarta: Djambatan, 2003, hlm.10.
hukum Syariah tidak akan dipenuhi. Jadi,prinsip maqasid Syariah bukanlah sekadar suatu teori tetapi perlu diaplikasi.
Antara  aspek  kehidupan  manusia  yang  mendapat  perhatian  khusus  Syariah  adalah urusan manajemen properti atau sistem ekonomi dan kegiatan keuangan. Ini adalah karena Syariah mengakui bahwa harta atau uang adalah salah satu kebutuhan hidup manusia dan harus dikelola dengan baik

## 1.2 Permasalahan
Perkembangan  ekonomi  dan  Keuangan  syari‟ah  dewasa  ini  terlihat  semakin  pesat khususnya  di  Indoensia.  Hal  ini  terbukti  dengan  berdirinya  beberapa  lembaga syari‟ah,  seperti  perbankan  syari‟ah,  asuransi  syari‟ah,  pasar  modal  syari‟ah, reksadana  syari‟ah,  Baitul  Mal  wat  Tamwil,  koperasi  syari‟ah,  pegadaian  syari‟ah dan lain-lain. Ekonomi dan bisnis syari‟ah ini bukan hanya dalam bentuk lembaga- lembaga di atas, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek  yang sangat luas, seperti ekonomi makro dan mikro dan masalah-masalah ekonomi lainnya.
Terkait dengan permasalahan ekonomi dan  Keuangan syari‟ah, agar perkembangan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari‟ah, maka menurut Agustianto keterlibatan ulama ekonomi syari‟ah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan  ekonomi  keuangan  yang  muncul  baik  sekala  mikro  maupun  makro, mengunakan akad-akad syari‟ah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syari‟ah, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan  syari‟ah  dijalankan  sesuai  syari‟ah. 2 Oleh  karena  itu,  menurut  hemat penulis bahwa konsep maqashid syari‟ah ini penting sekali untuk digunakan sebagai teori  kajian  dalam  ekonomi  dan  Keuangan  syari‟ah  terkait  dengan  permasalahan- permasalahan dewasa ini, sehingga roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat benar-benar  sesuai  dengan  maqashid  syari‟ah  dan  yang  diharapkan  oleh  umat manusia.
Menurut  Agustianto  bahwa  prinsip  utama  dalam  formulasi  ekonomi  islam  dan perumusan  fatwa-fatwa  serta  produk  keuangan  adalah  maslahah. 3 Oleh  karena  itu,
2 Artikel  tentang  “Ushul  Fiqh  dan  Ulama  Ekonomi  Syari‟ah”  oleh  Agustianto  di http // :www.agustiantocenter.com,
3 Artikel  tentang  “Urgensi  Maslahah  dalam  Ijtihad  Ekonomi  Islam”  oleh  Agustianto  di http // :www.agustiantocenter.com
Dari  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  mengambil  sebuah  rumusan  masalah bagaimana Maqasid  Syariah  dalam  Kegiatan  Ekonomi  dan  Keuangan dan  mekanisme Syariah dalam merealisasikan maqasid Syariah

## II. PEMBAHASAN

## 2.1  Maqashid Syariah
Maqashid merupakan bentuk plural (jama‟) dari maqshud . Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal qashada , yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. 4 Kata maqshud-maqashid dalam  ilmu  Nahwu  disebut  dengan maf‟ul bih yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan ‟tujuan‟ atau ‟beberapa tujuan. Sedangkan asy-Syari‟ah¸ merupakan bentuk subyek dari akar kata syara‟a yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber  kehidupan. 5 Secara  terminologis, al-Maqashid  asy-Syari‟ah Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Syariah  berarti nilai-nilai dan sasaran syara‟  yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran  itu  dipandang  sebagai  tujuan  dan  rahasia  syariah,  yang  ditetapkan oleh  al-Syari‟  dalam  setiap  ketentuan  hukum. 6 Adapun  yang  menjadi  bahasan utama maqashid as-syariah adalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum
Menurut  Syathibi  tujuan  akhir  hukum  adalah  satu,  yaitu  mashlahah  atau  kebaikan dan  kesejahteraan  umat  manusia. 7 Imam  Al-Syathiby  telah  melihat  maqashid syariah  dari  dua  sisi:  “wujud”  dan  “adam”  atau  “ the  presence  and  the  absence “. Dalam  bukunya  Al-Muwafaqat  beliau  mengatakan  bahwa:  “Menjaga  maqashid syariah harus dengan dua hal. Pertama, menegakkan pondasi dan tiangnya sebagai bentuk perhatian terhadap al-wujud. Kedua, menangkal kerusakan yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi sebagai bentuk perhatian terhadap al-‟adam”. Hanya saja ide dasar ini masih memerlukan uraian, penjelasan dan penjabaran yang dapat menghubungkannya dengan realita kehidupan umat dari masa ke masa.
Maqashid  syariah  adalah  jantung  dalam  ilmu  ushul  fiqh,  karena  itu  maqashid syariah   menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah.  Maqashid  syariah  tidak  saja  diperlukan  untuk  merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.
Dari  definisi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  maqasid  Syariah  adalah  merupakan tujuan atau hikmah atau rahasia di balik penetapan sesuatu hukum Syariah . Bahkan setelah  ulama'  meneliti  segala  atau  kebanyakan  hukum  Syariah,  mereka menemukan  bahwa  maqasid  Syariah  yang  utama  adalah  menjamin  manfaat  (
4 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), h. 767.
5 Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-„Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. h. 175
6 Wahbah az-Zuhaili.Ushul al-fiqih al-Islam. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986. Hlm. 1017
7 Muhammad Khalid Mas‟ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225
manusia)  dan  melindungi  mereka  dari  kejahatan  dan  kerusakan  baik  dalam kehidupan  dunia  atau  akhirat  serta  mencapai  keadilan.  Dengan  adanya    maqasid Syariah  manusia  terus  berada  dalam  kebaikan  dan  kesejahteraan  untuk  kebutuhan pengembang aspek ekonomi dunia dan memelihara keseimbangannya.
Perlu  dipahami  bahwa  maqasid  Syariah  diketahui  hasil  dari  penelitian  terhadap segala  hukum  Syariah.  Ini  adalah  hasil  panduan  Al  Qur'an  dan  Al  Sunnah  yang menunjukkan  bahwa  ada  rahasia  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  di  balik  setiap hukum Syariah. Seperti dalam firmanNya :
“Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi  Dia  berkehendak  membersihkan  (mensucikan)  kamu  dan  hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.” (Al Maidah: 6)
“Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki    kamu menanggung kesukaran ….” (Al Baqarah: 185) 8
Mengkaji  teori Maqashid tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan  tentang maslahah.  Hal  ini  karena  sebenarnya  dari  segi  substansi,  wujud al-maqashid  asy- syari‟ah adalah  kemaslahatan. 9 Meskipun  pemahaman  atas  kemaslahatan  yang dimaksudkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidaklah seragam, ini menunjukkan  betapa  maslahat  menjadi  acuan  setiap  pemahaman  keagamaan.  Ia menempati posisi yang sangat penting.
Imam  al-Haramain  al-Juwaini  dapat  dikatakan  sebagai  ahli  teori  (ulama  usul  al- fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan  mampu  menetapkan  hukum  dalam  Islam,  sebelum  ia  memahami  benar tujuan Allah mengeluarkan perin-tah-perintah dan larangan-larangan-Nya. 10
Dalam  pandangan  Syathibi,  Allah  menurunkan  syariat  (aturan  hukum)  bertujuan untuk  menciptakan  kemaslahatan  dan  menghindari  kemadaratan  ( jalbul  mashalih wa dar‟ul mafasid ), baik di dunia maupun di akhirat.  Aturan-aturan dalam syari‟ah tidaklah  dibuat  untuk  syari‟ah  itu  sendiri,  melainkan  dibuat  untuk  tujuan kemaslahatan. 11 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Muhammad  Abu  Zahrah  juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun  dalam  syari‟ah  baik  dalam  al-Qur‟an  dan  Sunnah  melainkan  di  dalamnya terdapat  kemaslahatan. 12 Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  serangkaian aturan  yang  telah  digariskan  oleh  Allah  dalam  syari‟ah  adalah  untuk  membawa manusia  dalam  kondisi  yang  baik  dan  menghindarkannya  dari  segala  hal  yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan,( Diponegoro : CV Penerbit Anggota IKAPI), 2000,h 22
9 Asafri  Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari‟ah menurut al-Syatibi (Jakarta:  Rajawali Press, 1996), h. 69.
10 Abd  al-Malik  ibn  Yusuf  Abu  al-Ma'ali  al-Juwaini, Al-Burhan  fi  Usul  al-Fiqh (Kairo:  Dar  al- Ansar,1400 H),h. 295
11 Fathi ad-Daraini, al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra‟yi fi al-Tasyri (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.
12 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1958), h. 336
di  akhirat.  Kata  kunci  yang  kerap  disebut  kemudian  oleh  para  sarjana  muslim adalah maslahah yang  artinya  adalah  kebaikan,  di  mana  barometernya  adalah syari‟ah.Adapun kriteria maslahah, ( dawabith al-maslahah ) terdiri dari dua bagian: pertama maslahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya  tunduk  pada  hawa  nafsu. 13 K edua ;  maslahat  itu  bersifat  universal ( kulliyah )  dan  universalitas  ini  tidak  bertentangan  dengan  sebagian  ( juz`iyyat )- nya.Terkait dengan hal tersebut, maka Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia  dapat  memperoleh  kemaslahatan  dan  mencegah  kemadharatan  maka  ia harus menjalankan syari‟ah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah Qashdu asy-Syari‟  fi  Dukhul  al-Mukallaf  tahta  Ahkam  asy-Syari‟ah (maksud  Allah mengapa  individu  harus  menjalankan  syari‟ah).  Jika  individu  telah  melaksanakan syari‟ah maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang— dalam  istilah  Syathibi— ikhtiyaran dan  bukan idhtiraran. 14 Selanjutnya  maslahah dapat  di- break  down menjadi  tiga  bagian  yang  berurutan  secara  hierarkhis dianatranya : 15
1. Maslahat  Dharuriyyat adalah  sesuatu  yang  harus  ada/dilaksanakan  untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila  hal  ini  tidak  ada,  maka  akan  menimbulkan  kerusakan  bahkan hilangnya  hidup  dan  kehidupan  seperti  makan,  minum,  shalat,  puasa,  dan ibadah-ibadah  lainnya. 16 Dalam  hal  mu‟amalat,  Syathibi  mencontohkan  harus adanya  ` iwadh tertentu  dalam  transaksi  perpindahan  kepemilikan,  jual-beli misalnya. 17 Ada  lima  tujuan  dalam maslahah  dharuriyyat ini,  yaitu  untuk menjaga agama ( hifdzud-din ), menjaga jiwa ( hifdzun-nafs ), menjaga keturunan ( hifdzun-nasl ), menjaga harta ( hifdzul-maal ), dan menjaga akal ( hifdzul-„aql ).
2. Maslahah  Hajjiyyat adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  sehingga  dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada,  maka  ia  tidak  akan  menimbulkan  kerusakan  atau  kematian  namun demikian akan berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan. 18 Contoh yang diberikan  oleh  Syathibi  dalam  hal  mu‟amalat  pada  bagian  ini  adalah dimunculkannya  beberapa  transaksi  bisnis  dalam  fiqh  mu‟amalat,  antara  lain qiradh, musaqah, dan salam. 19
3. Maslahah  Tahsiniyyat dimaksudkan  agar  manusia  dapat  melakukan  yang terbaik  untuk  penyempurnaan  pemeliharaan  lima  unsur  pokok.  Al-Tahsiniyat (tujuan-tujuan  tertier)  ini  didefinisikan  oleh Yudian  Wahyudi 20 :” sebagai
13 [13]  Muhammad  Khalid  Mas‟ud, Shatibi‟s  of  Islamic  Law (Islamabad:  Islamic  Research  Institute, 1995), h. 157-159.
14 Imam Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari‟ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz. I, h. 128.
15 Teori hirarki kebutuhan ini kemudian „diambil‟ oleh William Nassau Senior yang menyatakan bahwa kebutuhan  manusia  itu  terdiri  dari  kebutuhan  dasar  ( necessity ),  sekunder  ( decency ),  dan  kebutuhan  tertier ( luxury ).  Bandingkan  juga  dengan  pembagian  al-Juwaini  tentang al-Maqashid  asy-Syari‟ah ,  yang  ia  bagi menjadi  lima tingkatan  jika dilihat dari „illah-nya,  yaitu: asl yang  masuk  kategori daruriyat  ( primer), al-hajat al-ammah (sekunder), makramat (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajiyat, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma‟ali al-Juwaini, Al-Burhan fi  Usul  al-Fiqh (Kairo:  Dar  al-Ansar,1400  H),  II:  923-930.   Bandingkan  juga  dengan  hirarki al-masâlih yang yang diintrodusir oleh Asmuni,  yaitu pertama, al-masâlih al-hayawiyah , kedua al-masâlih al-aqliyah dan ketiga 16 Imam Syathibi, al-Muwafaqat ., Op.Cit, juz. II, h. 7
18 Ibdh, h. 4 19 Ibid, h 9 20 Yudian  Wahyudi, “Ushul  Fiqh  Versus  Hermeneutika”, (Yogyakarta:  Pesantren  Nawesea  Press, 2006), hlm 47
sesuatu  yang  kehadirannya  bukan  niscaya  maupun  dibutuhkan,  tetapi  akan bersifat  akan  memperindah  poses  perwujudan  kepentingan dharuriyat dan hajiyat. Sebaliknya,  ketidakhadirannya  tidak  akan  menghancurkan  maupun mempersulit  kehidupan,  tetapi  mengurangi  rasa  keindahan  dan  etik.  Hal-hal yang  masuk  dalam  kategori tahsiniyyat jika  dilakukan  akan  mendatangkan kesempurnaan  dalam  suatu  aktivitas  yang  dilakukan,  dan  bila  ditinggalkan maka  tidak  akan  menimbulkan  kesulitan.  Ilustrasi  yang  digunakan  Syathibi dalam bidang mu‟amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan  efisiensi  dalam  penggunaan  air  dan  rumput.  Pemahaman  nilai  serta  ide yang  terkandung  dalam  teks-teks  otoritatif,  dalam  hal  ini  al-Qur‟an  dan Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap Maqashid Syari‟ah.

## 2.2    Prinsip Dasar Ekonomi Isalm
Sistem ekonomi berbasis ajaran Islam ini telah dijalankan berabad-abad yang lalu, tepatnya  sejak  Islam  menjadi  sebuah  tatanan  peradaban  kehidupan  manusia.  Muhammad SAW,  menerapkan  kebersamaan  dengan  mengedepankan  sistem  bagi  hasil,  menghilang praktik  riba  dan  mufakat  atas  dasar  suka  sama  suka. 21 Nilai-nilai  Islam  dalam  ekonomi syariah  bukan  semata-semata  hanya  untuk  kehidupan  muslim,  tetapi  menyangkut  seluruh mahluk  hidup  di  muka  bumi.  Esensi  ekonomi  Islam  yaitu  pemenuhan  kebutuhan  manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara universal guna mencapai keseimbangan hidup. 22 Sedangkan  prinsip-prinsip  dasar  ekonomi  Islam  menurut  Umer  Chapra    adalah sebagai berikut: 23
1. Prinsip Tauhid .
Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam  semesta  ini  didesain  dan  dicipta  dengan  sengaja  oleh  Allah  SWT,  bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi  dan  makna  pada  eksistensi  jagat  raya,  termasuk  manusia  yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
Prinsip  Tauhid  menjadi  landasan  utama  bagi  setiap  umat  Muslim  dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa  penguasa  dan  pemilik  tunggal  atas  jagad  raya  ini  adalah  Allah  SWT. Prinsip  Tauhid  ini  pula  yang  mendasari  pemikiran  kehidupan  Islam  yaitu Khilafah (Khalifah) dan „Adalah (keadilan)
2. Prinsip Khilafah .
21 http://kalbar.menit.tv/read/2013/11/19/30144/36/38/Ekonomi-Syariah-Pilihan-Bijak-Kelola-Uang- yang-Menguntungkan , Di donlot pada hari jum’at tanggal 27 Desember 2013
22 http://kalbar.menit.tv/read/2013/11/19/30144/36/38/Ekonomi-Syariah-Pilihan-Bijak-Kelola-Uang- yang-Menguntungkan , Di donlot pada hari jum’at tanggal 27 Desember 2013
23 M.  Umer  Chapra  (2001), Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi, (terj.)  Ikhwan  Abidin, The  Future  of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 202-206.
Khilafah mempresentasikan bahwa manusia  adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan  sumberdaya  materi  yang  dapat  digunakan  untuk  hidup  dalam rangka  menyebarkan  misi  hidupnya.  Ini  berarti  bahwa,  dengan  potensi  yang dimiliki,  manusia  diminta  untuk  menggunakan  sumberdaya  yang  ada  dalam rangka  mengaktualisasikan  kepen-tingan  dirinya  dan  masyarakat  sesuai  dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta, Allah SWT

## 3. Prinsip Keadilan
Keadilan  adalah  salah  satu  misi  utama  ajaran  Islam.  Implikasi  dari  prinsip  ini adalah:  (1)  pemenuhan  kebutuhan  pokok  manusia,  (2)  sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.
Prinsip „Adalah (keadilan)  menurut  Chapra  merupakan  konsep  yang  tidak terpisahkan dengan Tauhid dan Khilafah, karena prinsip „Adalah adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al Syariah) . Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan „Adalah menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu;  pemenuhan  kebutuhan (need  fullfillment) ,  menghargai  sumber  pendapatan (recpectable  source  of  earning) ,  distribusi  pendapatan  dan  kesejah-teraan  yang merata (equitable  distribution  of  income  and  wealth) serta  stabilitas  dan pertumbuhan (growth and stability).
Tujuan  utama  Syari„at  Islam  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahahan  umat manusia,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Ini  sesuai  dengan  misi  Islam  secara keseluruhan  yang rahmatan  lil„alamin .  Al-Syatibi  dalam  al-Muwafaqat 24 menegaskan  yang  artinya:  “Telah  diketahui  bahwa  syariat  Islam  itu  disyariatkan atau  diundangkan  untuk  mewujudkan  kemaslahahan  makhluk  secara  mutlak”.
Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada maslahah, di sanalah hukum Allah”. 25
Dua  ungkapan  tersebut  menggambarkan  secara  jelas  bagaimana  eratnya  hubung antara Syariat Islam dengan kemaslahahan. Ekonomi Islam  yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.  Tujuan  utama  ekonomi  Islam  adalah  merealisasikan  tujuan  manusia  untuk mencapai  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat  (falah),  serta  kehidupan  yang  baik  dan terhormat  (al-hayah  al-tayyibah). 26 Ini  merupakan  definisi  kesejahteraan  dalam pandangan  Islam,  yang  tentu  saja  berbeda  secara  mendasar  dengan  pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.
Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kesejahteraan  ekonomi  adalah  tujuan  ekonomi  yang  terpenting.  Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
24 Al-Syatibi (t.t.), al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, hlm. 19
25 Yusuf al-Qaradawi (1998), al-Ijtihad al-Mu„asir, Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 68
26 M. B. Hendrie Anto (2003), Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonisia, hlm.7
b. Tercukupinya  kebutuhan  dasar  manusia,  meliputi  makan,  minum,  pakaian, tempat  tinggal,  kesehatan,  pendidikan,  keamanan  serta  sistem  negara  yang menjamin  terlaksananya  kecukupan  kebutuhan  dasar  secara  adil  dibidang ekonomi 27
c. Penggunaan  sumber  daya  secara  optimal,  efisien,  efektif,  hemat  dan  tidak membazir.
d. Distribusi  harta,  kekayaan,  pendapatan  dan  hasil  pembangunan  secara  adil  dan merata.
e. Menjamin kebebasan individu.
f. Kesamaan hak dan peluang.
i. Kerjasama dan keadilan.

## 2.3  Maqasid  Syariah dalam Aktiviti Ekonomi dan Keuwangan
Menurut Yusuf Wibisono bahwa tujuan ekonomi Islam diturunkan dari tujuan syariah  Islam  (Maqashid  syariah)  itu  sendiri  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 28
Memahami  maqasid  adalah  sangat  penting  dan  menyebabkan  pemahaman jelas  terhadap  kontrak-kontrak  dan  kegiatan  ekonomi  yang  diizinkan  Syariah. Penelitian  ini  juga  memberi  pemahaman  jelas  mengenai  maqasid  Syariah  dalam aktivitas  ekonomi  dan  keuangan  Islam.  Adapun  tempat  tujuan  Syariah  terkait kegiatan  ekonomi  dan  keuangan  Islam  yang  telah  ditemukan  oleh  para  ulama' adalah : 29
1. Distribusi/Putaran Properti Secara Berkelanjutan
Syariah  fokus  terhadap  keadilan  dan  manfaat  manusia.  Oleh  yang  demikian, Syariah  mementingkan  pencapaian  tujuan  ini  sehingga  sebagian  besar masyarakat  dapat  terlibat  dalam  aktivitas  keuangan  dan  mencegah  dari  itu terkumpul pada sebagian manusia saja. Hal ini sejalan dengan firman Allah:
"  Dan  jangan  sekali-kali  orang-orang  yang  bakhil  dengan  harta  yang  telah dikaruniakan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kondisi bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan dia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan  dikalungkan  (  disiksa  )  dengan  apa  yang  mereka  bakhilkan  itu  pada  hari kiamat dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan ( isi ) langit dan bumi dan (ingatlah ), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al Nisa ' : 180)
Tujuan  ini  adalah  untuk  membawa  kemakmuran  dan  kesejahteraan  kepada anggota  masyarakat.  Oleh  yang  demikian  Syariah  menetapkan  kewajiban menunaikan  zakat,  anjuran  melakukan  infaq  kebajikan  dan  larangan  monopoli
27 Warkum  Sumito  (2004),  Asas-asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-lembaga  Terkait.  Cet  ke  empat, Raja grafindo Persada: Jakarta, hlm.17.
28 http://nuepoel.wordpress.com/tag/ekonomi-berkeadilan di donlot hari Jum;at tanggal 27 Desember 2013
29 Artikel tentang “ Maqasid Syariah  Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan , Oleh . Prof. Madya Dr. Mohamad Akram, di www.wadah.org.my , di donlot pada hari Jum‟at  tanggal 27 Desember 2013
dan  menimbun  harta.  Bahkan,  Syariah  juga  mengharuskan  segala  kontrak selama  initidak  melanggar  batas-batas  Syariah.  Selain  itu,  Syariah  turut mengatur pelaksanaan berbagai kontrak dan kegiatan ekonomi yang menagajak ke berbagi sumber atau modal dan transfer uang .
2. Investasi Kekayaan Secara Berkelanjutan
Pembangunan  hidup  manusia  tidak  hanya  meliputi aspek  memenuhi  kebutuhan asasi  mereka  saja  tetapi  juga  peningkatan  taraf  hidup  dan  aspek  ini membutuhkan peningkatan terhadap kekayaan dan sumber . Oleh itu, harta yang ada  harus  diinvestasikan  sehingga  keuntungan  dapat  dihasilkan  dan  berbagai proyek  yang  meningkatkan  kehidupan  manusia  dapat  diluncurkan.  Kegiatan investasi dapat melahirkan potensi-potensi, modal, sumber dan perusahaan baru. Jadi, kegiatan ini harus disertai oleh sebanyak mungkin investor beserta berbagai mekanisme dan instrument investasi perlu dikembangkan sehingga modal dapat dimanfaatkan secara efektif. Tujuan ini mengajak manusia untuk memaksimalkan  manfaat  sumber  dan  modal  yang  ada  untuk  meningkatkan hidup manusia dan memakmurkan bumi selain membantu orang lain. Al Qur'an dan  hadis  melarang  manusia  meminta-minta  tanpa  terlebih  dahulu memanfaatkan sumber atau modal yang ada seperti ada barang atau tenaga kerja atau tubuh yang dimiliki untuk mencari pendapatan dan menjelajahi alam dalam mencari rezeki Allah
3. Pecapaian Kemakmuran Masyarakat yang lengkap
Tempat  tujuan  dasar  Syariah  adalah  memenuhi  kebutuhan  asasi  setiap  setiap anggota  masyarakat.  Jadi,  kemakmuran  secara  komprehensif  harus  diproduksi dan  kekayaan  harus  disebarkan  secara  adil  dalam  masyarakat.  Maka,  kegiatan ekonomi  dan  keuangan  tidak  dapat  berkonsentrasi  terhadap  pembangkit keuntungan  semata  tetapi  harus  juga  fokus  terhadap  keadilan  sosial  dan kesejahteraan  masyarakat.  Ekonomi  dan  keuangan  Islam  harus  membasmi praktek kasta atau kelas ekonomi dalam masyarakat. Jadi lebih banyak layanan mikro  harus  ditawarkan  oleh  lembaga  keuangan  Islam  selain  menjadi  wali masyarakat  dalam  mencari  solusi  terbaik  bagi  masalah  keuangan  mereka. Bahkan,  kegiatan  ekonomi  dalam  negeri  juga  harus  sejalan  dengan pembangunan sosio  ekonmi masyarakat.
4. Transparansi Kegiatan Ekonomi dan Keuangan
Syariah  turut  berusaha  untuk  mencapai  tujuan  ini  untuk  menghindari  terjadi konflik, penyalahgunaan dan pemborosan, sumber perselisihan dan pertengkaran atau dendam antara pihak- pihak transaksi dalam urusan ekonomi dan keuangan. Hal  ini  adalah  karena  Islam  sangat  mementingkan  keridhaan  antara  dua  pihak yang berdagang atau berbisnis serta keadilan dalam transaksi yang berlangsung. Jadi,  Syariah  mengatur  dalam  setiap  transaksi  serta  penetapan  persyaratan tertentu  dalam  transaksi  seperti  dalam  kontrak  murabaha,  mudarabah  dan
musyarakah.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  adalah  sangat  penting  dan  setiap pelanggaran dapat menyebabkan kontrak jadi tidak sah
5. Kepemilikan Sah
Tujuan  ini  didasarkan  pada  penekanan  Syariah  terhadap  kepemilikan  serta pengeluaran  sesuatu  harta  secara  halal  dan  sah.  Hal  ini  sejalan  dengan  firman Allah.
“Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan ( gunakan ) harta-harta  kamu  sesama  kamu  dengan  jalan  yang  salah  (  tipu,  judi  dan sebagainya ), kecuali dengan jalan bisnis yang dilakukan secara suka sama suka di  antara  kamu  dan  janganlah  kamu  berbunuh-bunuhan  sesama  sendiri. Sesungguhnya Allah selalu Penyayang kamu. " (Al Nisa ' : 29) 30
Bahkan Rasulullah saw juga melarang umat Islam menjual sesuatu barang yang belum  dimiliknya.  Jika  dilihat  dalam  aspek  transaksi,  Syariah  sangat mementingkan  aspek  qabdh  (  pegangan  )  dan  penyerahan  (  taslim  )  barang dalam setiap transaksi .
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  maqasid  Syariah  dalam  aspek  keuangan  dan ekonomi  Islam  adalah  terkait  erat  satu  sama  lain  dan  mendukung  pelaksanaan sistem  ekonomi  berkeadilan.  Selain  itu,  kita  juga  dapat  temukan  bahwa  ulama' turut  menggarisbawahi  tujuan  lain  seperti  redistribusi  properti,  mengurangi kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  dan  lain-lain  sebagai  bagian  dari maqasid Syariah dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam.

## 2.5      Mekanisma  Syariah  dalam  Merealisasi  Maqasid  dalam  Ekonomi  dan Kewangan Islam
Kesejahteraan  dalam  pembangunan  sosial  ekonomi,  tidak  dapat  didefinisikan  hanya berdasarkan  konsep  materialis  dan  hedonis,  tetapi  juga  memasukkan  tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan  ekonomi,  melainkan  juga  mencakup  permasalahan  persaudaraan manusia  dan  keadilan  sosial-ekonomi,  kesucian  kehidupan,  kehormatan  individu, kehormatan  harta,  kedamaian  jiwa  dan  kebahagiaan,  serta  keharmonisan  kehidupan keluarga dan masyarakat.
Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:
1. melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
2. terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat;
3. terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
30 Depeartem Agama RI,Op.Cit, h.150
5. tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat   diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan;
Cara  lain  menguji  realisasi  tujuan  kesejahteraan  tersebut  adalah  dengan  melihat perwujudan  tingkat  solidaritas  keluarga  dan  sosial  yang  dicerminkan  pada  tingkat tanggungjawab  bersama  dalam  masyarakat,  khususnya  terhadap  anak-anak,  usia lanjut,  orang  sakit  dan  cacat,  fakir  miskin,  keluarga  yang  bermasalah,  dan penangulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan  sosial.
Berlandaskan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  dengan  menyediakan  lingkungan yang sesuai  untuk  aktualisasi  pembangunan  dan  keadilan  melalui  implementasi  Syariah. Hal  itu  terwujud  dalam  pembangunan  dan  pemerataan  distribusi  kekayaan yang dilakukan  untuk  kepentingan  bersama  dalam  jangka  panjang.  Sebuah  masyarakat bisa  saja  mencapai  puncak  kemakmuran  dari  segi  materi,  tetapi  kejayaan  tersebut tidak  akan  mampu  bertahan  lama  apabila  lapisan  moral  individu  dan  sosial  sangat lemah,  terjadi  disintegrasi  keluarga,  ketegangan  sosial  dan  anomie  masyarakat meningkat,  serta  pemerintah  tidak  dapat  berperan  sesuai  dengan  porsi  dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi   kesejahteraan lahir  dan  bathin  bagi masyarakat  yang  sebagian  masih  berada di garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan  produktif  dengan  suatu  cara  yang  membuat  setiap  individu  mampu mempergunakan  kemampuan  artistik  dan  kreatif  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu tersebut  dalam  merealisasikan  kesejahteraan  mereka  masing-masing.  Hal  ini  tidak akan  dapat  dicapai  jika  tingkat  pengangguran  dan  semi  pengangguran  yang  tinggi tetap berlangsung.
Ibnu  Khaldun,  menjadikan  syariah  sebagai  variabel  terikat  di  dalam  teori   Model Dinamika, tetapi syariah  hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang  dibutuhkan untuk  menyusun  apa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  mungkin berubah seiring perubahan tempat dan waktu. Syariah harus diimplementasikan, dan akan  terlaksana  jika  kaum  ulama  tidak  terlalu  liberal  atau  tidak  terlalu  kaku  dan realistis.  Implementasi  syariah  tidak  dapat diwujudkan  jika  kekuasaan  politik menjadi  sekuler  dan  korup  serta  tidak  bersedia  menjalankan  perannya  sebagaimana mestinya.  Apabila masyarakat terlalu miskin, acuh dan tertindas, maka mereka juga akan  menggunakan  pengaruh  yang  ada.  Jadi,  syariah  tidak  akan  efektif  bila pemerintah  dan  masyarakat  (termasuk  kaum  ulama)  tidak  menjalankan  perannya dengan tepat.
Bukan  hanya  tujuan  akhir  kegiatan  ekonomi  dan  keuangan  Islam  menyebabkan sistem  ekonomi  berkeadilan,  tetapi  Syariah  juga  menguraikan  berbagai  panduan untuk memastikan maqasid aspek keuangan dan ekonomi Islam dapat direalisasikan. Maka, dapat disaksikan di sini bahwa Syariah tidak hanya menggarisbawahi  tujuan tetapi  juga  mencantumkan  aturan  (  panduan  )  untuk  mencapainya.  Justru,  harus dipastikan  bahwa  segala  panduan  ini  diikuti  dan  dilaksanakan.  Tempat  panduan- panduan tersebut adalah :
maqasid  yang  dapat  membimbing  kearah  sistem  ekonomi  berkeadilan.  Diantaranya adalah seperti berikut :
1. Aplikasi klasifikasi maqasid ( daruriyat ,Hajiyat dan Tahsiniyat ) sebagai Penduan dalam membuat keputusan terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Hal ini melibatkan  agen  ekonomi  dan  lembaga  keuangan  Islam  perlu  mengevaluasi kegiatan-kegiatan mereka dan mengutamakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan daruriyat  masyarakat  terlebih  dahulu,  sebelum  aspek  Hajiyat  dan  Tahsiniyat. Misalnya,  seperti  pembangunan  terkait  sumber  makanan,  perumahan  murah, pendidikan dan kesehatan diutamakan atau dilkasanakan terlebih dahulu sebelum menyediakan  layanan  terkait  pariwisata,  rekreasi  dan  lain-lain.  Justru, pembangunan secara bertahap dan menyeluruh akan dicapai dan segala kebutuhan saat  masyarakat  dipenuhi.  Maka,tiadalah  masyarakat  yang  terpinggirkan  dari menikmati  hasil  pembangunan  ekono  mi  dan  kemakmuran  dicapai  secara bersama.  Hal  ini  akan  membutuhkan  agar  penelitian  menyeluruh  dilakukan sebelum  kegiatan  ekonomi  atau  keuangan  dilaksanakan  dan  setiap  pengeluaran dilakukan secara bijaksana .
2. Menimbang  maslahah  dan  darar  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  keuangan  Islam. Hal  ini  akan  menuntut  para  agen  ekonomi  dan  lembaga  keuangan  melakukan evaluasi  secara  menyeluruh  terhadap  dampak  kegiatan  yang  ingin  dilakukan. Mereka  harus  berusaha  mengembangkan  sesuatu  yang  bebas  dari  membawa kerugian  bagi  masyarakat  selain  itu  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Segala metode  fikih  yang  terkait  dapat  dijadikan  panduan.  Bahkan  saat  ini,  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  ekonomi  turut  mempromosikan  investasi  hijau  (  green investment  )  dan  investasi  bertanggung  jawab  sosial  (socially  responsible investment)  yang  berusaha  menghindari  investasi  yang  membahayakan  pada masyarakat serta meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka. Konsep serupa dapat diterapkan dalam ekonomi Islam selama ini sejalan dengan Syariah
3. Promosi dan aplikasi konsep kewirausahaan sosial ( social entreprenueship ) yang sejalan  dengan  Syariah.  Konsep  ini  perlu  didorong  karena  ini  mendorong  semua individu  untuk  terlibat  memecahkan  masalah  dan  menghasilkan  kegiatan  yang dapat meningkatkan sosio  ekonomi masyarakat. Ini menyebabkan eksplorasi ide, plan atau aktivitas baru  yang luar  biasa untuk membantu masyarakat. Namun, ia akan  menuntut  agar  segala  modal,  energi,  sumber  dan  waktu  individu diinvestasikan dalam kegiatan yang keutamaannya membantu masyarakat beserta membawa  pengembalian  keuangan  pada  masa  kemudian.  Konsep  ini  sejalan dengan maqasid Syariah dan merupakan suatu kegiatan ekonomi baru yang perlu tersentuh.
4. Renovasi  praktek  urustadbir  perusahaan  (  corporate  governance  )  agar  sejalan dengan  panduan  Islam.  Hal  ini  adalah  karena  para  agen  ekonomi  dan  manajer lembaga  keuangan  Islam  perlu  bertindak  berdasarkan  panduan  Syariah  untuk menjamin  dan  potensi  lembaga  terkait  dapat  dioptimalkan  untuk  membawa  ke pencapaian  maqasid  Syariah.  Yang  demikian,  diusulkan  agar  rangka  urustadbir perusahaan  masa  kini  diterapkan  dengan  aspek  Syariah  dan  akhlak  serta  prinsip
Taqwa  kepada  Allah  diterapkan  dalam  diri  setiap  individu  yang  terlibat  dengan kegiatan  ekonomi.  Mereka  harus  jelas  bahwa  mereka  adalah  khalifah  yang  akan dihisab  Allah  di  atas  segala  perbuatannya  serta  menjadi  wali  Allah  ketika berurusan  dengan  properti  mengingat  Islam  menggariskan  bahwa  harta  adalah pinjman  dari  Allah  dan  bukan  milik  mutlak  manusia.  Bahkan,  beberapa  aspek dalam prinsip tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility ) yang sejalan dengan Syariah dapat dipertanggungjawabkan .

## III. PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan dan penjelasan di Benang merah yang dapat kita sarikan dari  uraian  di  atas  adalah  bahwa Maqashid  Syari‟ah sebagai  tujuan  dibalik  adanya serangkain  aturan-aturan  telah  digariskan  oleh  Allah  SWT.  Tujuan  tersebut  adalah untuk  mendatangkan  kemaslahatan  dan  mencegah  kemadharatan  bagi  manusia. Disamping  itu  juga  maqosid  syariah        memiliki  peran  yang  sangat  urgen  untuk digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam  menjawab  persoalan-persoalan  yang berhubungan  dengan  ekonomi  dan  Keuangan  Islam  yang  semakin  berkembang dewasa  ini.  Dengan  demikian,  maqashid  syari‟ah  digunakan  sebagai  pisau  analisis oleh  para  ahli  hukum  Islam  diharapkan  mampu  menemukan  hukum  baru  untuk menjawab  persoalan-persoalan  tersebut  sehingga  konsep  ekonomi  dan  Keuangan benar-benar diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua aspek dalam kehidupan  individu  muslim  harus  mengarah  pada  tercapainya  kemaslahatan  seperti yang  dikehendaki  dalam Maqashid  Syari‟ah. Berdasar  simpulan  pertama  tersebut, maka Ekonomi Islam juga menempatkan Maqashid Syari‟ah sebagai acuan, sehingga sistem  dan  ilmu  yang  kini  tengah  diformulasikan  dapat  memberi  kemaslahatan  dan mampu  menjadi pan-acea terhadap  kompleknya  problem  ekonomi  kekinian  yang kian akut. Para “mujtahid” di bidang Ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan Maqashid  Syari‟ah dalam  proses  analisis  mereka  tentang  ekonomi. Maqashid Syari‟ah dalam  dataran  idealnya  juga  harus  berimplikasi  pada  perilaku  ekonomi individu  muslim,  baik  dalam  posisinya  sebagai  konsumen  maupun  produsen. Kesemua  aktivitas  ekonomi  tersebut  harus  menuju  kepada  kemaslahatan  sehingga dapat memelihara Maqashid Syari‟ah .
Syariah  dan  maqasidnya  seharusnya  menjadi  dasar  bagi  segala  aktivitas manusia,  bahkan  harus  dipastikan  bahwa  segala  tercapai  secara  menyeluruh,
termasuk  maqasid  terkait  kegiatan  ekonomi  dan  keuangan  Islam.  Berbagai mekanisme  dan  panduan  Syariah  dapat  dimanfaatkan  dan  diterapkan  dalam  proses ini,  justru  menjamin  pelaksanaan  sistem  ekonomi  berkeadilan.  Jika  tidak  ,  ia  akan tetap  sebagai  teori  dan  ide  serta  impian  yang  tidak  akan  tercapai  dan  menjadi kerugian besar bagi manusia .
Manusia harus menyadari bahwa inilah panduan terbaik dan menyeluruh bagi kehidupan mereka dan melaksanakannya. Ini menjamin kesejahteraan hidup manusia di  dunia  dan  akhirat  dan  tidak  hanya  memenuhi  kebutuhan  asasi  manusia  tetapi membuka  peluang  kepada  mereka  menikmati  pembangunan  serta  peningkatan  taraf hidup.  Bahkan,  manusia  bertanggungjawab  melaksanakananya  sebagai  bagian  dari tanggung jawab mereka selaku khalifah dalam masyarakat dan wali Allah ( harta ). Oleh  karena  itu,  manusia  seharusnya  memainkan  peran  aktif  dalam  mengusahakan dan  mencapai  keadilan  ekonomi  dan  sosial  untuk  manfaat  seluruh  umat  manusia, selain  menjadi  contoh  teladan  kepada  orang  bukan  Islam  tentang  keadilan  dan manfaat panduan Syariah dan maqasidnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  al-Ma'ali al-Juwaini ,Abd al-Malik ibn Yusuf, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Ansar,1400 H) Artikel  tentang “ Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syari‟ah ” oleh Agustianto di ttp // :www.agustiantocenter.com, Artikel tentang “ Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam ” oleh Agustianto di http // :www.agustiantocenter.com al-Afriqi, Ibn Mansur, Lisan al-„Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII az-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-fiqih al-Islam . Damaskus: Dar al-Fikr. 1986 ar-Raysuni,  Ahmad, Nadzariyat  al-Maqashid  „inda  al-Imam  asy-Syathibi (Beirut:  International  Islamic Publishing House, 1995), h. 40-46.
Al-Badawy , Muhammad , Yusuf Ahmad , Maqashid al-Syari‟ah „inda Ibn Taimiyyah (Yordan: Dar an-Nafais, 2000
Al-Syatibi (t.t.), al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2 Al-Qaradawi, Yusuf, al-Ijtihad al-Mu„asir, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998 Anto, M. B. Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2003 Artikel tentang “ Maqasid Syariah  Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan , Oleh . Prof. Akram , Mohamad ,Madya, di www.wadah.org.my, di donlot pada hari Jum‟at  tanggal 27 Desember 2013
Bakri, Asafri, Jaya, Konsep Maqashid Syari‟ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996 Fathi ad-Daraini, al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al Chapra  M.  Umer, Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi, (terj.)  Ikhwan  Abidin, The  Future  of  Economics:  An  Islamic Perspective, Jakarta: Gema Insani Press. 2001
Darusmanwiati, Saepulloh,  Aep Imam  Syathibi:  Bapak  Maqashid  asy-Syari‟ah  Pertama, dalam www.islamlib.com, diakses 12 November 2007
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan,( Diponegoro : CV Penerbit Anggota IKAPI),2000 http://nuepoel.wordpress.com/tag/ekonomi-berkeadilan di donlot hari Jum;at tanggal 27 Desember http://kalbar.menit.tv/read/2013/11/19/30144/36/38/Ekonomi-Syariah-Pilihan-Bijak-Kelola-Uang-yang- Menguntungkan , Di donlot pada hari jum’at tanggal 27 Desember 2013
Mas‟ud, Muhammad, Khalid , Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial , terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
Salam,  Qodir,  Abdul, Teori  Dharurah  dan  Pengaruhnya  terhadap  Perubahan  Status  Hukum dalam www.jurnalislam.com, diakses 22  Desember  2007.
Wahyudi , Yudian, “Ushul Fiqh Versus Hermeneutika”, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press) 2006 Sumito  ,Warkum  ,Asas-asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-lembaga  Terkait.  Cet  ke  empat,  Raja grafindo Persada: Jakarta, 2004
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syari‟ah  Institut  Bankir  Indonesia,  Konsep  Produk  dan  Implementasi Operasional Bank Syari‟ah, Jakarta : Djambatan, 2003
Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: McDonald & Evan Ltd., 1980