## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS): SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
Lailatul Mahpuja Dasopang 1 *; Shinny Syafitri Sagala 2 ; Riska Fadilla Pasaribu 3 ; Siti Fanisa 4 ; Sri Hajijah Purba 5
1) lailatulmahpuja17@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2 ) shinnysyafitrisagala@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3) riskapasaribu6451@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4) sfanisaa@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5) srihajijah20@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
The  execution  of  the  Public  Medical  coverage  (JKN)  strategy  through  the  Federal  retirement  aide  Regulating Body (BPJS) Kesehatan expects to work on the nature of wellbeing administrations in Indonesia. Be that as it may, there are deterrents in its execution in different locales. Based on a comprehensive literature review, the purpose of this study is to ascertain how the JKN policy was implemented through BPJS to enhance the quality of health services in Indonesia. This study utilized an orderly writing survey approach by breaking down 6 diaries connected with  the  execution  of  BPJS  Kesehatan  strategies  in  different  locales  in  Indonesia.  The  execution  of  the  BPJS Kesehatan strategy has by and large been running great, however there are a few obstructions, like absence of correspondence  and  socialization,  restricted  HR  and  deficient  offices,  miscommunication  among  strategy partners,  lopsided  help  conveyance,  and  specialized  requirements.  Although  the  BPJS  Kesehatan  policy's implementation improves access to health services, continuous improvement and evaluation are still required to overcome existing obstacles.
Keywords: BPJS Kesehatan, National Health Insurance, Policy Implementation, Quality of Health Services

## Abstrak
Penerapan strategi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) melalui  Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  diharapkan  dapat  memperbaiki  kualitas  pelayanan  kesejahteraan  di  Indonesia.  Meski  begitu,  ada hambatan  dalam  pelaksanaannya  di  berbagai  daerah.  Berdasarkan  tinjauan  literatur  yang  komprehensif,  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan JKN diterapkan melalui BPJS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei penulisan teratur dengan memecah 6 artikel terkait pelaksanaan strategi BPJS Kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia. Eksekusi strategi BPJS Kesehatan secara umum telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya korespondensi  dan  sosialisasi,  terbatasnya  SDM  dan  kurangnya  kantor,  miskomunikasi  antar  mitra  strategi, penyampaian bantuan yang timpang, dan persyaratan khusus. Meskipun implementasi kebijakan BPJS Kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, namun tetap diperlukan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada.
Kata Kunci: BPJS Kesehatan, National Health Insurance, Policy Implementation, Quality of Health Services

## PENDAHULUAN
Kesehatan ialah hak untuk tiap masyarakat negeri serta dilindungi oleh undang-undang sebab  ialah  kebutuhan  bawah  manusia.  Seluruh  negara  yakin  kalau  modal  terbanyak  buat menggapai  kesejahteraan  merupakan  kesehatan.  Oleh  sebab  itu,  kenaikan  layanan  kesehatan pada dasarnya ialah sumber energi manusia yang bisa digunakan buat menggapai masyarakat yang sejahtera. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah wajib berperan  lewat  pelayanan  publik  buat  penuhi  kebutuhan  bawah  masyarakat  semacam kesehatan, pembelajaran serta sebagainya (Ardinata, 2020)
Menurut Pasal  28 H UUD 1945, setiap orang berhak hidup  sejahtera lahir dan batin, berhak mendapat tempat tinggal, berhak hidup dalam lingkungan hidup yang sehat dan nyaman, serta  berhak  mendapat  pelayanan  kesehatan  (Kalingga,  2021).  Masyarakat  Indonesia  masih mempunyai  mutu  kesehatan  yang  kurang  baik.  Faktor-faktor  yang  bisa  menimbulkan permasalahan  ini  tercantum  penyebaran  tenaga  kesehatan  yang  tidak  menyeluruh  keahlian
masyarakat  buat  mengakses  pelayanan  kesehatan  yang  rendah,  pelayanan  yang  tidak mencukupi serta pemahaman masyarakat hendak sikap hidup sehat (Kusumastuti & Fajar ND, 2020)
Pelayanan kesehatan ini dirancang buat tingkatkan pemahaman kemauan serta keahlian masyarakat buat menempuh kehidupan sehari-hari dengan metode yang sehat untuk tiap orang, sehingga kesehatan segala masyarakat bisa dicapai. Pelayanan kesehatan yang berjalan secara maksimal  merupakan  fakta  kesuksesan  sesuatu  daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya  selaku penyedia  layanan  kesehatan  kepada  masyarakatnya.  Meski  Meskipun  di  negara  semacam Amerika Serikat, Jaminan Kesehatan Nasional tidak efisien sebab biaya kesehatan atas rokok serta  HIV,  program  pemerintah  Indonesia  Jaminan  Kesehatan  Nasional  bertujuan  buat membagikan jaminan kesehatan yang merata untuk masyarakat  Indonesia supaya bisa hidup sehat.
Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 1 Januari 2014. Seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari program ini,  yang  meningkatkan  layanan  medis  dan  rehabilitasi.  Program  JKN  yang  dicanangkan pemerintah  Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  aksesibilitas  pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  Indonesia  (anggota  JKN)  guna  menjamin  mereka  mendapat perlindungan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatannya.  Program  JKN  dijalankan sebagai  BPJS  Kesejahteraan.  BPJS  Kesejahteraan  merupakan  variasi  dari  PT  Askes  yang awalnya memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada setiap masyarakat Indonesia. Sesuai dengan  Deklarasi  Pemimpin  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan Pelayanan  Kesehatan,  BPJS  Kesejahteraan  merupakan  substansi  sah  yang  dibentuk  untuk mengawasi program jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia  (Nuryati et al., 2016). Selain itu, program  JKN yang  dikoordinasikan oleh BPJS Kesejahteraan juga sesuai  dengan tujuan negara dalam menggarap bantuan open goverment sebagaimana tertuang dalam Pendahuluan UUD  1945,  yaitu  menggarap  bantuan  sosial  pemerintah  daerah  setempat  melalui  penataan kantor di wilayah administrasi siang bolong, khususnya di wilayah kesejahteraan.
Pemerintah  sendiri  memiliki  kedudukan  serta  tanggung  jawab  dalam  mengendalikan urusan pelayanan publik serta kehidupan kolektif, dan membagikan pelayanan yang maksimal kepada  masyarakat  Tetapi  perbandingan  sosial  kerap  ditemui  dalam  pemberian  pelayanan, spesialnya  di  bidang  pelayanan  kesehatan.  Sementara  itu  pelayanan  kesehatan  ialah  upaya dalam  organisasi  yang  diperuntukan  buat  tingkatkan  serta  memelihara  kesehatan,  dan menghindari serta menyembuhkan penyakit di masyarakat (Nugroho et al., 2021) . Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses terhadap layanan kesejahteraan dengan memberikan beberapa jenis bantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 2011 sebagai dana pensiun yang ditanggung pemerintah, berupa BPJ dan BPJ kesejahteraan. Menurut undang-undang 24 tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah organisasi yang mempunyai kewenangan mendistribusikan jaminan sosial kepada masyarakat BPJS  dan  mengelola  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  sesuai  dengan  prinsip kemanusiaan, kemaslahatan, dan kemaslahatan. keadilan.
Kedatangan BPJS bertujuan untuk memenuhi persyaratan UUD 1945 bahwa pemerintah membantu seluruh warga negara Indonesia dalam hal kesehatan. Terlepas dari kenyataan bahwa kehadiran BPJS di Indonesia merupakan salah satu inisiatif  yang didukung oleh wajib pajak untuk  melayani  daerah  setempat,  khususnya  masalah  kesejahteraan,  kami  menyadari  bahwa BPJS adalah jawaban yang harus dijalankan dengan regulasi terbuka untuk memberikan proyek perlindungan. kepada semua individu yang tidak mampu mengelola biayanya (Hasan, 2019). Badan  Pengatur  Pensiun  (BPJS)  Kesejahteraan  yang  didukung  Pemerintah  merupakan  suatu unsur  pemerintahan  yang  mempunyai  unsur  sah  yang  diberi  perintah  luar  biasa  oleh  badan pemerintah  untuk  memberikan  sertifikasi  penyelenggaraan  kesejahteraan  kepada  setiap
masyarakat  Indonesia,  khususnya  pegawai  pemerintah  dan  pensiunan  TNI/Polri,  para pengusaha dan populasi secara keseluruhan. (Faizah & Panjawa, 2020).
Bersumber pada hasil survei analisis pelayanan kesehatan yang dicoba Unair News pada tahun 2021 terhadap pengguna BPJS, 100% responden melaporkan BPJS Kesehatan membantu masyarakatnya mendapatkan layanan serta sarana kesehatan. Berdasarkan temuan survei, 85% responden  mengakui  bahwa  ketika  mereka  berobat  ke  layanan  BPJS  Kesehatan,  mereka mendapatkan  pelayanan  yang  sangat  baik.  Meski  demikian,  15%  responden  mengaku  tidak mendapatkan bantuan yang besar selama berobat melalui BPJS Kesejahteraan. Di antara 15% responden, keberatan yang sering dialami antara lain tidak adanya pemisahan dan kebutuhan, penolakan oleh klinik medis, keterlambatan yang signifikan dalam menjawab dokter spesialis, dan sebagainya. Kesenjangan serta minimnya prioritas di antara partisipan yang memakai BPJS Kesehatan  menampilkan  kalau  layanan  BPJS  memanglah  demikian.  tidak  menghormati  sila kelima Pancasila, ialah asas keadilan. Dalam perihal ini yang diartikan merupakan kesetaraan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada segala penderita baik yang ialah pengguna BPJS Kesehatan  ataupun  bukan.  Oleh  sebab  itu,  riset  ini  bertujuan  buat  mengenali  implementasi Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  lewat  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) dalam rangka tingkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

## METODE
Penulisan  ini  menggunakan  studi  review  literatur,  yang  berarti  membuat  kesimpulan dan gagasan baru berdasarkan berbagai literatur dan sumber ilmiah yang telah dipilih.  Menurut (Sugiyono,  2021)  menjelaskan  bahwa  untuk  menulis  laporan  penelitian  secara  detail,  beliau banyak  mempraktekkan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  desain  analisis  deskriptif  dan melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan. Alasan dilakukannya tinjauan pustaka ini adalah bahwa pengetahuan berkembang seiring berjalannya waktu melalui perubahan dan perluasan. Alasan dilakukannya survei tertulis adalah untuk membantu proyek eksplorasi.  Untuk  itu,  dengan  melakukan  survey  penulisan  diharapkan  dapat  memperbaiki gambaran  penulis  terhadap  titik  eksplorasi  yang  dibuat  untuk  membantu  penulis  dalam menemukan  permasalahan  penelitian  dan  membedakan  hipotesis,  metode  dan  penemuan pemeriksaan  yang  penting  untuk  digunakan  dalam  penelitian.  Saputra  (2017)  mengatakan penelitian melihat literatur dengan mencari referensi teori yang berkaitan dengan kondisi atau permasalahan yang dihadapi. Definisi hipotetis yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan digunakan sebagai premis dan perangkat utama dalam praktik penelitian di lapangan. Google Cendekia  dan  database  jurnal  seperti PubMed digunakan  dalam  pencarian  penelitian  untuk mengumpulkan beberapa artikel dari literatur. Penulisan ini telah memilih beberapa artikel yang mengkaji materi dengan slogan seperti “BPJS Kesejahteraan” dan “Implementasi”. Pasal-pasal tersebut  kemudian  dipilih  dengan  mempertimbangkan  kaidah  pertimbangan  yang  telah ditetapkan,  yaitu  harus  didistribusikan  antara  rentang  tahun  2021  dan  2023,  didistribusikan dalam bahasa Indonesia, dan memuat materi terkait pelaksanaan strategi program BPJS. Penulis sebenarnya telah melihat artikel-artikel tersebut dan melacak enam artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Enam  jurnal  nasional  yang  sejalan  dengan  penelitian  penulis  dipilih  sebagai  subjek tinjauan  pustaka  ini.  Di  bawahnya  akan  diperkenalkan  hasil  telaah  dari  artikel  yang  terpilih dalam studi penulisan ini:
Tabel 1. Hasil Telaah 6 Jurnal Sesuai Dengan Topik Penulisan Penulis dan Tahun Judul Desain Penelitian Hasil Joko Lelono dan Annisa Rahmadanita, 2023 Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan) Metode Kualitatif Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa menurut empat dimensi yang digunakan  peneliti,  pada  dimensi komunikasi  ditemukan bahwa belum pernah  ada  sosialisasi  yang  khusus dan  terencana  terkait  alur  prosedur dan aturan pelayanan dalam pemberian pelayanan. Layanan kesehatan.  Masyarakat,  luas  tempat, sumber  daya  dan  beberapa  fasilitas belum  terealisasi,  terutama  di  ruang tunggu  pasien.  Selanjutnya  dua dimensi sisanya, yaitu dimensi “distribusi”  menunjukkan  bahwa pegawai  direkrut  sesuai  dengan kemampuannya, dan dimensi “struktur  birokrasi”  menunjukkan bahwa  prosedur  kerja  sudah  jelas. Terakhir, mengenai pelaksanaan kebijakan Rawat Jalan Medis. Badan Pengelola  Asuransi  RSUD  Dr.  H. Soemarno Sosroatmodjo dari Kabupaten  Bulungan  berada  pada kategori cukup baik. Ignasia Suryani dan M. Harun, 2021 Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Deskriptif Kualitatif Menurut  teori  yang  dikemukakan Randall  B.,  implementasi  kebijakan BPJS kesehatan di RSUD Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai rencana, namun belum mencapai titik keberhasilan.  Grace  A  dan  Putar
Ulang  Franklin  dengan  tiga  cara berbeda.  Terbukti  RSUD  Kabupaten Bekasi  telah  memenuhi  seluruh kewajiban  mitra  BPJS  Kesehatan, termasuk  seluruh  persyaratan  yang dituangkan  dalam  nota,  pada  tataran pendekatan  pertama  yaitu  tingkat kepatuhan  terhadap  peraturan  yang berlaku. jika syarat tersebut dan surat kontrak kerja sama (SPK) terpenuhi.
Tidak ada hambatan dan permasalahan.  Selain  itu,  proses pemberian  pelayanan  medis  juga masih  terkendala  oleh  beberapa permasalahan atau hambatan, khususnya  di  salah  satu  area  rumah
sakit  yaitu  Politeknik  Obigna  yang masih mengalami keterlambatan dalam  penerbitan  surat  kelayakan pasien  (SEP)  kepada  anggota  BPJS Kesehatan.  menjadi  Rp  600.000.000 per tahun. Di sisi lain, ada juga pasien yang merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak klinik, mengingat cara ketiga memahami  efek  yang  ideal,  namun hal ini bisa diketahui melalui penanda kepuasan  pasien  yang  sangat  baik.
Namun,  pejabat  di  beberapa  rumah sakit  belum  memberikan  respons positif terhadap kepuasan rumah sakit terhadap  penerapan  kebijakan  BPJS kesehatan, hal  ini dibuktikan dengan wawancara dengan penyedia informasi terkait. Hal ini terlihat dari hasilnya. Triayu Nur Afifah et al., 2022 Studi Literatur: Analisis Implementasi Kebijakan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Literatur Riview Hasil dari enam jurnal yang dicermati menunjukkan  bahwa  program  BPJS Kesehatan di Indonesia berjalan baik di sejumlah rumah sakit dan puskesmas
Indonesia. Namun,
banyak  fasilitas  kesehatan  masih menghadapi tantangan implementasi. Kurangnya  sumber  daya  manusia (SDM)  dan  kesalahpahaman  antara organisasi  dan  pelaksanaan  kegiatan merupakan  keluhan  yang  paling sering  terdengar  di  rumah  sakit  dan puskesmas.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan  dan  mengevaluasi pelaksanaan  BPJS  Kesehatan  di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit. Kudwah Zamzami dan Hayat, 2023 Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna BPJS Di Puskesmas Masalembu Kabupaten Sumenep Kualitatif Deskriptif Dampak  lanjutan  dari  eksplorasi  ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan strategi harus dilihat dari lima  komponen,  antara  lain;  (1) Aksesibilitas;
aksesibilitas administrasi, krisis, USG dan laboratorium. (2). Memadai; Program BPJS diakui sepenuhnya oleh masyarakat  sumenep.  (3).  Sederhana untuk dicapai. Di mana bisa digunakan,  masyarakat  sepenuhnya
bisa mengaksesnya, sehingga sebaran institusi  kesehatan  menjadi  regulasi utama.  (4)  Dapat  diakses;  Adanya program BPJS tentu berdampak pada masyarakat dan membantu perekonomian  mereka.  (5)  Mutu  : Mutu  program  BPJS  mempunyai mutu  yang  paling  tinggi  dan  sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Resa Listiani et al., 2022 Analisis Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional : a Systematic Review Systematic Review Akibat  dari  riset  ini  menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya diambil alih oleh  otoritas  publik,  namun  ada beberapa organisasi lain yang menahannya.  Permasalahan  yang diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah masyarakat  umum  belum  merasakan dampak dari program jaminan kesehatan masyarakat, dan masyarakat umum belum mendapatkan data mengenai penyelenggaraan  program  jaminan kesehatan  masyarakat.  Diputuskan bahwa  kurangnya  komunikasi  dan koordinasi sumber daya antara pembuat kebijakan, profesional kesehatan, dan masyarakat merupakan  akar  penyebab  kesulitan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Eko Bayu Nugroho et al., 2021 Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Bandung Deskriptif Kualitatif Hasil  kajian  terhadap  substansi  dan status pelaksanaan strategi
menunjukkan  bahwa  strategi  JKN  di Peraturan  Bandung  telah  terlaksana dengan  baik.  Meskipun  demikian, masih ada hambatan dalam pendaftaran penduduk sehingga informasi  BDT  di  tingkat  sub- wilayah  belum  disegarkan  secara ideal.
Metodologi subyektif adalah salah satu yang paling sering digunakan di antara keenam artikel tersebut. Metode ini sangat relevan dengan kebutuhan untuk memperoleh hasil terkait penelitian  terhadap  implementasi  kebijakan  jaminan  kesehatan  nasional  (BPJS)  oleh  badan penyelenggara jaminan sosial.
Mengingat  hasil  dari  enam  catatan  harian  yang  dinilai  dalam  survei  penulisan  yang disengaja  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  strategi  jaminan  kesehatan  publik  melalui Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) telah berjalan secara positif di beberapa daerah di Indonesia. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan.:
1. Komunikasi dan Sosialisasi
Beberapa  artikel  mengungkap  kurangnya  korespondensi  dan  upaya  yang  berhasil sehubungan  dengan  pengembangan  sistem  administrasi  dan  pedoman  administrasi kesejahteraan di wilayah setempat. (Lelono, 2023). Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  mekanisme  dan  prosedur  yang  harus  diikuti  dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan.
2. Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Kendala lain yang sering muncul adalah terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan  fasilitas  yang  tidak  memadai,  seperti  ruang  tunggu  pasien  yang  kurang  nyaman (Lelono,  2023).  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada peserta BPJS Kesehatan.
3. Miskomunikasi dan Koordinasi Adanya  miskomunikasi  antara  aktivitas  pelaksana  dan  organisasi  terkait  juga  menjadi kendala dalam implementasi kebijakan BPJS Kesehatan (Triayu Nur Afifah et al., 2022). Efisiensi  pelaksanaan  program  dapat  terhambat  jika  pembuat  kebijakan,  profesional kesehatan, dan masyarakat tidak bekerja sama dengan baik.
4. Ketidakmerataan Pelayanan Beberapa jurnal juga mengungkap adanya ketidakmerataan dalam pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Misalnya, adanya defisit pendapatan di salah satu bagian rumah sakit  (Suryani  &  Al  Rasyid,  2021)  atau  adanya  keluhan  dari  pasien  yang  merasa  tidak diprioritaskan dalam pelayanan (Listiani et al., 2022)
5. Kendala Teknis dan Data
Kendala  lain  yang  ditemukan  adalah  terkait  masalah  teknis,  seperti  keterlambatan penerbitan Surat Elegibilitas Pasien (SEP) (Suryani & Al Rasyid, 2021)atau masalah dalam pencatatan data kependudukan yang belum terupdate secara optimal (Nugroho et al., 2021).
Meskipun demikian, beberapa jurnal mencatat bahwa kebijakan BPJS Kesehatan secara umum  telah  berjalan  dengan  baik  dan  telah  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  seperti kemudahan  akses  ke  layanan  kesehatan  dan  kemampuan  untuk  membantu  mereka  yang memiliki uang terbatas (Zamzami et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan optimalisasi  dan  evaluasi  yang  berkelanjutan  untuk  mengatasi  masalah  yang  ada  dan meningkatkan  layanan  BPJS  Kesehatan  di  seluruh  Indonesia,  baik  di  rumah  sakit  maupun puskesmas.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini melakukan review literatur secara sistematis dan menganalisis berbagai penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan  kebijakan  BPJS  Kesehatan  di  Indonesia.  Tujuan  dari review ini  adalah  untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang masalah dan tantangan yang dihadapi saat menerapkan program ini di berbagai daerah. Penelitian-penelitian terdahulu yang dibahas dalam systematic review ini cenderung berfokus pada satu atau beberapa daerah tertentu saja, sedangkan systematic review ini mengumpulkan hasil dari berbagai daerah di Indonesia

## PENUTUP Simpulan
Meskipun  kebijakan  BPJS  Kesehatan  berhasil  diterapkan  di  sejumlah  wilayah Indonesia, namun terdapat masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Kendala yang umum terjadi antara lain miskomunikasi dan kurangnya koordinasi antara pengambil kebijakan, petugas  kesehatan,  dan  masyarakat,  serta  fasilitas  yang  tidak  memadai,  keterbatasan  sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat  yang tidak efektif. Permasalahan lain yang ditemukan adalah ketidakmerataan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, adanya kendala teknis seperti keterlambatan penerbitan Surat Elegibilitas Pasien (SEP), serta masalah dalam  pencatatan  data  kependudukan  yang  belum  terupdate  secara  optimal.  Namun  secara
umum penerapan strategi  BPJS Kesejahteraan telah memberikan manfaat  bagi  daerah dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan menjangkau masyarakat dengan kondisi keuangan terbatas.

## Saran
Untuk  mengoptimalkan  implementasi  kebijakan  jaminan  kesehatan  nasional  melalui BPJS, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala, meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada  masyarakat,  memastikan  ketersediaan  SDM  dan  fasilitas  memadai,  memperbaiki koordinasi  antar  pemangku  kebijakan,  menjamin  pemerataan  pelayanan  tanpa  diskriminasi, serta mengatasi kendala teknis seperti keterlambatan penerbitan SEP dan masalah pencatatan data kependudukan agar  seluruh masyarakat  di  berbagai  wilayah  Indonesia dapat  merasakan manfaat optimal dari program ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia (HAM). Jurnal HAM , 11 (2), 319. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332
Faizah,  S.  N.,  &  Panjawa,  J.  L.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan Peserta  Bpjs  Kesehatan  Kc  Magelang. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 9 (3),  145–153. https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.128
Hasan,  N.  (2019).  Implementasi  Pelayanan  Kesehatan  Kepada  Penerima  Bpjs  (Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial). Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  IlmuPolitik , 8 (4),  352–358. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2013/1465
Kalingga,  Q.  R.  H.  .  et  al.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peserta  BPJS  Kesehatan Menurut  UU  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS  di  Desa  Bandar  Setia  Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Justiqa , 3 (2), 51–63.
http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojssystem /index.php/JUSTIQA/article/view/611%0Ahttp://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojss ystem /index.php/JUSTIQA/article/viewFile/611/346 Kusumastuti,  F.  A.,  &  Fajar  ND,  M.  (2020).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Bpjs Terkait Sistem Rujukan Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta. Media of Law and Sharia , 1 (3), 162–175. https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9495
Lelono, J. (2023). Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) . 5 (1), 45–59. Listiani,  R.,  Pebriyanti,  A.,  Fawwaz,  M.,  &  Istanti,  N.  D.  (2022). Analisis  Implementasi Kebijakan Kesehatan Nasional : A Systematic Review Program . 3 , 645–652.
Nugroho, E. B., Setiabudhi, W., Alexandri, M. B., Padjadjaran, U., & Nasional, J. K. (2021). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan . 7 , 493–511.
Nuryati,  -,  Budi,  S.  C.,  &  Rokhman,  N.  (2016).  Kendala  Pelaksanaan  Program  Jkn  Terkait Penerimaan Pasien, Pengolahan Data Medis, Pelaporan, Dan Pendanaan Jkn Di Puskesmas Gondokusuman Ii Yogyakarta. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 4 (1). https://doi.org/10.33560/jmiki.v4i1.96
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta Suryani, I., & Al Rasyid, M. H. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Governance , 9 (2), 73–98. https://doi.org/10.33558/governance.v9i2.3165
Unair News. (2021). Pelayanan BPJS: Sudahkah Mencerminkan Nilai Keadilan?. Available at: https://news.unair.ac.id/2021/12/23/pelayanan-bpjs-sudahkah-mencerminkan-nilai keadilan/?lang=id, diakses tanggal 15 Juni 2024.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial, 9 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1 (2011)
Zamzami,  K.,  Ilmu,  F.,  Universitas,  A.,  Malang,  I.,  &  Kesehatan,  P.  (2023). Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bagi pengguna bpjs di puskesmas masalembu kabupaten sumenep . 07 (02), 294–311.