## Perbandingan Profitabilitas Perusahaan Sebelum dan Setelah Penerapan UU
No. 40/ 2007 Tentang Kewajiban Perseroan Terbatas
(Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Bergerak di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral )

## Yanuar Santoso
(Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW saat ini bekerja di PT. Kalbe Farma) Email: yanz_santoso@yahoo.com
Maria Rio Rita*)
(Dosen Tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW) Email: maria.riorita@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
Law of the Republic of Indonesia  number 40 of 2007 concerning limited liability company  requires  for  every  company  operate  in  natural  resources  to  execute corporate  social  responsibility  (CSR).  The  purpose  of  CSR  is  to  embrace responsibility for the company’s actions and encourage a positive impact through its  activities  on  the  environment,  employees,  communities,  consumers  and  all other members of the public sphere who may also be considered as stakeholders. Sme  previous  studies  found  that  CSR  could  increase  financial  performanc  and gave  positive  image  to  communities.  This  purpose  of  this  study  is  to  test  clearly about  the difference of  firm’s profitability (gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on assets and  return on equity) before and after the requirement of law no. 40/ 2007. The analysis using Wilcoxon signed rank test and using data of financial annual report of firms between 2004 to 2009. Samples consist  of  mining  and  mining  services  companies  in  Indonesia  Stock  Market (IDX).  The  results  of  this  study  show  that  profitabilities  of  the  firms  before  and after  the requirement  of  law no. 40/  2007 have no  significantly differences.  This result probably due to research period is to short, so it can not show significant difference of increase in  profit.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Profitability, Act No. 40/ 2007.

## PENDAHULUAN
Kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( Corporate  Social Responsibility/ CSR)  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  proses  bisnis perusahaan. Pentingnya CSR ini juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan  yang  terjadi  di  Indonesia  maupun  dunia,  mulai  dari  penggundulan hutan,  polusi  udara  dan  air,  hingga  perubahan  iklim.  Lemahnya  undang-undang
yang  mengatur  mengenai  kegiatan  CSR  di  Indonesia  mengakibatkan  banyak terjadi pelanggaran sehingga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1997  Pasal  41  ayat  1  tentang pengelolaan  lingkungan  hidup  menyatakan  “barang  siapa  yang  melawan  hukum dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun  dan  denda  paling  banyak  lima  ratus  juta  rupiah.”  Pengaturan  pencemaran lingkungan hidup tidak mengikat sebagai tanggung jawab pidana mutlak sehingga tidak  menimbulkan  jera  bagi  para  pelaku  tindakan  ilegal  yang  merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan (Anatan, 2009).
Contoh  kasus  rusaknya  lingkungan  di  lokasi  penambangan  timah inkonvensional  di  pantai  Pulau  Bangka-Belitung  yang  berakibat  pencemaran  air permukaan  laut  dan  perairan  umum,  lahan  menjadi  tandus,  terjadi  abrasi  pantai dan  kerusakan  laut.  Tidak  dapat  ditentukan  siapakah  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  kerusakan  yang  terjadi  karena  kegiatan  penambangan  dilakukan  oleh penambangan  rakyat  tak  berizin  yang  mengejar  setoran  pada  PT.  Timah  Tbk. (Ambadar dalam Anatan, 2009).
Perusahaan seharusnya mempedulikan lingkungan sekitar dan stakeholder, tidak  hanya  berfokus  pada  keuntungannya  sendiri  atau  hanya  mengutamakan kepentingan  para  pemegang  saham  saja (shareholder) . Stakeholders disini  dapat mencakup  karyawan  dan  keluarganya,  pelanggan,  pemasok,  masyarakat  sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator (Surya, 2009).
Sebagai  wujud  perhatian  pemerintah  terhadap  isu  CSR,  maka  pemerintah menerbitkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas. Undang-Undang  ini  disahkan  oleh  DPR  pada  tanggal  20  Juli  2007  yang  lalu. Undang-Undang ini mewajibkan perseroan  yang bidang usahanya terkait dengan bidang  sumber  daya  alam  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.
Beberapa  penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa  CSR  berhubungan cukup  erat  dengan  profitabilitas  perusahaan.  Perusahaan  merupakan  suatu
organisasi  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  dan  merupakan  bagian  darinya. Sehingga  apapun  yang  terjadi  dalam  masyarakat  akan  mempengaruhi  keadaan perusahaan tersebut, (Tresnawati 2008).
CSR  juga  dapat  menjadi  strategi  bisnis  untuk  meningkatkan  daya  saing melalui reputasi dan citra perusahaan. Dengan demikian, tercipta hubungan yang saling  menguntungkan  bagi  semua  pihak  ( true  win  win  solution )  dimana konsumen  mendapatkan  produk  yang  berkualitas  dan  ramah  lingkungan sedangkan  perusahaan  bisa  mendapatkan  laba/keuntungan  dalam  operasi bisnisnya.  Hal  ini  dibuktikan  Goukasian  dan  Whitney  dalam  Lindrawati  (2008), bahwa  perusahaan  yang  mengeluarkan  biaya  untuk  bertanggung  jawab  secara sosial dan etis, tetap dapat menampilkan kinerja sebaik perusahaan lain yang tidak mengimplementasikan CSR.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Environics et al. dalam Surya (2009) menjelaskan bahwa diantara 25.000 responden di 23 negara menunjukkan bahwa 60%  responden mengatakan bahwa etika bisnis, praktek CSR terhadap karyawan maupun terhadap lingkungan  yang merupakan  tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)  sangat  berperan dalam  menentukan  produk  mana  yang  akan  dibeli sedangkan  untuk  40%  responden  adalah  citra  perusahaan  di  mata  responden  dan brand image yang mempengaruhi kesan masyarakat terhadap perusahaan.
Tetapi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Surya  (2009),  mengatakan    bahwa tanggung  jawab  sosial  yang  dilakukan  perusahaan  (CSR)  tidak  memberikan dampak  secara  signifikan  pada  kinerja  keuangan  perusahaan  sumber  daya  alam, yang dilihat dari rasio beban operasional terhadap total penjualan, rasio beban non operasional terhadap total penjualan, ROI dan rasio leverage.
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas menegaskan  bahwa  perusahaan  sumber  daya  alam  diwajibkan  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  pada  perusahaannya  dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Biaya perseroan ini berasal dari sebagian laba  tahunan  perusahaan  yang  disisihkan  untuk  melaksanakan  kegiatan  CSR tersebut.  Penerapan  CSR  yang  baik  dianggap  dapat  memperkuat brand  image
perusahaan,  meningkatkan  penjualan,  dapat  mengurangi  resiko  yang  sifatnya sosial, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak penerapan  Undang-Undang  No.  40/  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  terhadap profitabilitas  perusahaan  (GPM,  OPM,  NPM,  ROA,  ROE)  yang  bergerak  di bidang  energi  dan  sumber  daya  mineral.  Periode  penelitian  dimulai  tahun  2004 sampai tahun 2009 di mana tahun 2007 menjadi tahun yang memisahkan periode sebelum  dan  setelah  adanya  kewajiban  menerapkan  CSR  melalui  UU  No.  40/ 2007. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menyimak latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian  sebagai  berikut:  “apakah  terdapat  perbedaan  pada  profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang No. 40/ 2007 di perusahaan yang bidang usahanya terkait dengan bidang sumber daya alam dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan?”

## TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengertian  CSR  menurut World  Business  Council  for  Sustainable Development, yaitu:  “ Corporate  Social  Responsibility  is  the  continuing commitment  by  business  to  behave  ethically  and  contribute  to  economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” (WBCSD Publications on www.wbcsd.org.theswitzerland ) . Atau  komitmen  bisnis  untuk  memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para  karyawan  serta  perwakilan  mereka,  keluarga  mereka,  komunitas  setempat maupun  masyarakat  umum  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dengan  cara yang  bermanfaat  baik  bagi  bisnis  sendiri  maupun  untuk  pembangunan  (Anatan, 2009).
Merujuk  pada  definisi  CSR  di  atas  terlihat  bahwa  CSR  merupakan  suatu bentuk  perwujudan  tindakan  tanggung  jawab  terhadap  lingkungan  sosial  atau
lingkungan  sekitar  dimana  perusahaan  itu  berdiri  guna  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  umum.  Contoh  bentuk  tanggung  jawab  itu  beraneka-ragam, mulai  dari  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  perbaikan  lingkungan,  pemberian  beasiswa  bagi  pelajar  yang berprestasi dan sebagainya.
CSR dianggap sebagai model baru untuk meningkatkan daya saing dalam mencapai bisnis yang berkelanjutan ( sustainable ). Prambudi (2006) menyebutkan program-program corporate  social  responsibility dikelompokkan  menjadi  tiga aspek, yakni:
1.) Program Sosial
Program  sosial  merupakan  program  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan kedermawanan  untuk  membangun  dan  meningkatkan  taraf  hidup  manusia. Contohnya:  sumbangan  kepada  korban  bencana  alam,  beasiswa  pendidikan kepada  pelajar  yang  kurang  mampu,  dan  pelayanan  dan  kampanye kesehatan.

## 2.) Program Lingkungan
Program  lingkungan  merupakan  program  perusahaan  yang  bertujuan  untuk menjaga  ekosistem  dan  lingkungan  agar  terjaga  dari  kerusakan  dan meminimalisir terjadinya polusi akibat dari aktivitas perusahaan. Contohnya program  pengelolaan  limbah,  penanaman  pohon,  kampanye  lingkungan hidup dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan.
3.) Program Ekonomi
Program  ekonomi  merupakan  tindakan  untuk  terjun  langsung  di  dalam masyarakat  untuk  membantu  memperkuat  ketahanan  ekonomi  dan menjadikan  masyarakat  yang  mandiri.  Seperti  pembukaan  lapangan  kerja, membantu usaha mikro  dan usaha produktif lainnya.
Jika suatu perusahaan dapat melaksanakan program CSR dengan baik, maka ada banyak manfaat yang bisa didapat (Tresnawati, 2008):
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasionalisasi usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih bagus.
6. Mereduksi biaya,misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.
Banyak  perusahaan  yang  memanfaatkan  kekayaan  sumber  daya  alam dalam kegiatan operasinya, namun tidak peduli terhadap keadaan lingkungan dan sekitarnya.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 UU tersebut mewajibkan perseroan  yang  bidang  usahanya  di  bidang  atau  terkait  dengan  bidang  sumber daya  alam  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial.  Adapun  penjelasan mengenai  CSR  atau  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dalam  Pasal  74  ini terbagi menjadi 4 ayat, yaitu:
Pasal  74  Ayat  1 :  Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
Pasal 74 Ayat 2 : Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan  dan diperhitungkan  sebagai  biaya  Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
Pasal  74  Ayat  3 :  Perseroan  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pasal  74  Ayat  4 :  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tanggungjawab  Sosial  dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Inti dari Pasal 74 UU No. 40/ 2007 ini adalah mewajibkan setiap perseroan untuk  mengalokasikan  sebagian  laba  bersih  tahunan  untuk  melaksanakan tanggung  jawab  sosialnya,  dimana  disertai  dengan  ancaman  sanksi  jika  tidak
menaatinya.  Perusahaan  didirikan  bukan  hanya  untuk  waktu  yang  sesaat melainkan  untuk  berkembang  secara  berkelanjutan.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut  maka  perusahaan  perlu  melaksanakan  program Corporate  Social Responsibility yang  mencakup  pemberdayaan people,  profit,  and  planet atau disebut The Triple Bottom Line of Corporate Social Responsibility.
Tabel  1  berikut  akan  menguraikan  mengenai The  Triple  Bottom  Line  of Corporate Social Responsibility menurut Elkington dalam Hasibuan dan Sedyono (2006):
Tabel 1: The Triple Bottom Line of Corporate Social Responsibility People Profit Planet Definisi Sebuah bisnis harus bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat sosial serta seluruh stakeholdernya Perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja, tetapi harus dapat memberikan kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya. Perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya alam dengan sangat bertanggungjawab dan menjaga keadaan lingkungan serta memperkecil jumlah limbah produksi. Jenis Kegiatan Kegiatan kedermawanan yang dilakukan secara tulus untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia. Tindakan perusahaan untuk terjun langsung di dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggungjawab. Contoh Beasiswa Pendidikan Pelayanan Kesehatan Sumbangan bencana alam Pembinaan UKM Bantuan modal dan kredit Pemberdayaan tenaga lokal Pengelolaan limbah Penanaman pohon Kampanye lingkungan hidup
Sumber: Elkington dalam Hasibuan dan Sedyono (2006)

## Profitabilitas Perusahaan
Didalam  dunia  usaha,  perusahaan  diharapkan  untuk  dapat  menciptakan penghasilannya  secara  optimal  (Tresnawati,  2008).  Profitabilitas  dapat  kita  ukur dengan  menggunakan  rasio  keuangan  sebagai  salah  satu  alat  untuk  menganalisis kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.
Menurut  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan PSAK  paragraf  17  menyatakan  bahwa:  “Informasi  kinerja  perusahaan,  terutama profitabilitas, diperlukan  untuk  menilai  perubahan  potensial  sumber  daya ekonomi  yang  mungkin  dikendalikan  di  masa  depan.  Informasi  fluktuasi  kinerja
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) |Vol. 3, No. 1, 2012
adalah  penting  dalam  hubungan  ini.  Informasi  kinerja  bermanfaat  untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang  ada.  Disamping  itu  informasi  tersebut  juga  berguna  dalam  perumusan pertimbangan  tentang  efektivitas  perusahaan  dalam  memanfaatkan  tambahan sumber daya.”
Perusahaan  yang  melakukan  CSR  pasti  mengeluarkan  biaya  yang  harus diakui  oleh  perusahaan.  Pengakuan  merupakan  proses  pembentukan  suatu  pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba-rugi.  Menurut  PSAK  dalam  kerangka  dasar  penyusunan  dan  penyajian laporan keuangan, pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika:
- Ada  kemungkinan  bahwa  manfaat  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  pos tersebut dan mengalir dari atau ke dalam perusahaan
- Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Sebagai  contoh,  pada catatan atas laporan keuangan PT. Aneka Tambang Tb k ,  point  2  ikhtisar  kebijakan  akuntansi  huruf  L  mengenai  penyisihan  untuk pengelolaan  dan  reklamasi  lingkungan  hidup,  menyebutkan  bahwa  restorasi, rehabilitasi  dan  biaya  lingkungan  hidup  lainnya  yang  timbul  selama  tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.
Widayanti,  dkk  (2006)  menyatakan  bahwa  tingkat  profitabilitas perusahaan  dapat  dianalisis  menggunakan  teknik Common-Size  Income Statements dan Cross-Section .  Metode Common-Size  Income  Statements akan menganalisis tingkat keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan. Ada tiga pengukuran  profitabilitas,  yaitu Gross  Profit  Margin (GPM); Operating  Profit Margin  (OPM) dan Net  Profit  Margin (NPM). Sedangkan  metode cross-section , yaitu  mengevaluasi  tingkat  keuntungan  dalam  hubungannya  dengan  rekening yang ada di laporan neraca, terdiri dari rasio Return on Asset (ROA)dan Return on Equity (ROE).
Setelah  Undang-Undang  No.  40/2007    tentang  Perseroan  Terbatas  pada tanggal  20  Juli  2007    ini  dikeluarkan,  munculah  banyak  polemik  mengenai pelaksanaan  CSR.  CSR  yang  semula  dilakukan  perusahaan  berlandaskan  atas
kerelaan  ( voluntary )  kini  menjadi  sesuatu  yang  diwajibkan  ( mandatory ). Akibatnya  ada  pihak  yang  pro  dan  kontra  pada  UU  tersebut.  Pihak  yang  pro menganggap bahwa perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sosial akan membuat produk  atau  jasa  perusahaan  menjadi  lebih menyentuh  konsumen  secara keseluruhan, kondisi tersebut membuat perusahaan menjadi lebih menguntungkan (Hopkins dalam Lindrawati, dkk ,2008), ada juga yang menganggap bahwa CSR dapat  dipandang  sebagai  investasi  masa  depan  sebuah  perusahaan  dan  ada  yang beranggapan  bahwa  CSR  dapat  memberikan brand  image (citra  positif)  yang sangat  berpengaruh  guna  meningkatkan  volume  penjualan  serta  dapat mempertahankan loyalitas konsumen lama dan enggan untuk berpindah ke brand lain.
Dengan mengimpelentasikan CSR, secara tidak langsung perusahaan telah meminimalkan  biaya  yang  sifatnya  implisit  dari  tindakan  perusahaan  yang  tidak bertanggung  jawab.  Contoh  biaya  implisit:  biaya  hukum  akibat  tuntutan  adanya limbah  perusahaan  yang  merusak  lingkungan,  biaya  klaim  karyawan  akibat ketidakpedulian  perusahaan  terhadap  kondisi  kesehatan  dan  keamanan  karyawan selama bekerja (Lindrawati, 2008).
Pendapat  lain  dari  beberapa  perusahaan  yang  kontra  terhadap  UU  ini menilai  bahwa  CSR  justru  akan  menambah  pengeluaran  perusahaan  yang nantinya  akan  berdampak  negatif  pada  turunnya  laba  perusahaan.    Sebanyak  20 asosiasi  industri  yang  tergabung  dalam  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin) Indonesia  menolak  adanya  CSR  yang  sifatnya  diwajibkan  sejak  dikeluarkannya Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tersebut.  Mereka  tidak  mau  menjalankan program-program  CSR  karena  dianggap  hanya  sebagai  pengeluaran  biaya  atau disebut cost center . Penerapan CSR dianggap akan membebani kinerja perusahaan karena  setiap  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  atau  terkait  dengan  bidang sumber  daya  alam  wajib  mengalokasikan  dana  untuk  kegiatan  sosial  dan lingkungan (www.sinarharapan.com).
Ada  atau  tidak  adanya  keterkaitan  antara  kinerja  keuangan  perusahaan dengan  penerapan  CSR  telah  banyak  diteliti  dan  terdapat  perbedaan  hasil  antara satu  peneliti  dengan  peneliti  yang  lain.  Sternberg  (1999)  dan  Beardsell  (2008)
mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara kinerja keuangan perusahaan dengan  kinerja  sosial  perusahaan  dalam  menerapkan  CSR.  Sedangkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Heal  (2004),  Paul  dan  Siegel  (206)  mengatakan  bahwa terdapat  hubungan  positif    antara  kinerja  keuangan  perusahaan  dengan  kinerja sosial perusahaan dalam menerapkan CSR.   Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gilis dan  Spring  dalam  Surya  (2009)  menyatakan  bahwa  penerapan  CSR  dapat memperkuat brand  image ,  reputasi  perusahaan  dan  meningkatkan  penjualan. Survey  yang  dilakukan  Uni  Eropa  pada  tahun  2002  memberikan  hasil  dimana tanggung jawab sosial perusahaan dianggap penting oleh 70% konsumen di Eropa saat  mereka  membeli  produk.  Sebanyak  44%  konsumen  bahkan  rela mengeluarkan ongkos  lebih  untuk membayar produk  yang dikelola secara ramah lingkungan (Media Akuntansi, 2005). Jika profitabilitas perusahaan dihubungkan dengan  kegiatan  CSR,  dimana  kegiatan  CSR  didanai  dengan  sebagian  laba  yang disisihkan,  maka  dapat  memberikan  citra  positif  bagi  perusahaan  sehingga  dapat meningkatkan  penjualan,  sehingga  diwajibkan  melaporkan  pengeluaran  tersebut pada laporan keuangan mereka.
Bagi  perusahaan  yang  menerapkan  CSR,  tentunya  akan  mengeluarkan sejumlah  biaya  untuk  melaksanakannya,  seperti  biaya-biaya  yang  berkaitan dengan  sumber  daya  alam,  peningkatan  mutu  karyawan,  beasiswa,  penghijauan, dans  sebagainya.  Biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kegiatan  CSR  di  dalam  laporan keuangan dapat dikategorikan sebagai aset  yaitu dapat memberi manfaat di masa kini  atau  di  masa  yang  akan  datang,  atau  sebagai  beban  yang  mengurangi  profit perusahaan  sebagai  bagian  dari  aktivitas  operasional  perusahaan,  dan  tidak mendatangkan  manfaat  di  masa  yang  akan  datang.  Sedangkan  laba  usaha  adalah kelebihan  pendapatan  terhadap  beban-beban  yang  terjadi  selama  periode  waktu tertentu. Jadi, pada awal mengimplementasikan CSR memang akan meningkatkan biaya  bagi  perusahaan,  namun  keuntungan  yang  didapat  perusahaan  jauh  lebih besar dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dari  itu  penulis  menduga  bahwa  profitabilitas  perusahaan  sebelum  dan  setelah pemberlakuan kewajiban melakukan CSR melalui Undang-Undang No. 40/ 2007
akan berbeda. Berdasarkan uraian di atas serta didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :    Terdapat perbedaan  profitabilitas  sebelum  dan  sesudah  pemberlakuan kewajiban  CSR  pada  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

## METODE PENELITIAN

## Gambaran Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  perusahaan  yang  tergolong dalam  bidang  sumber  daya  alam.  Sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh perusahaan yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral yang terdaftar  dalam  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2004-2009.  Teknik  pengambilan sampel  yang digunakan  dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling ,  dengan menetapkan kriteria sebagai berikut :
1. Perusahaan-perusahaan energi dan sumber daya mineral yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap 2004-2009.
2. Perusahaan mengakui CSR diakui sebagai biaya dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan.
Berdasarkan kriteria diatas, akhirnya terpilih 6 sampel sebagai berikut:

## Tabel 2: Penentuan Jumlah Sampel
Perusahaan yang tergolong dalam bidang ESDM 12 Yang  tidak  menerbitkan  laporan keuangan tahunan (2) Yang tidak mengakui CSR sebagai biaya (4) Sampel yang dipakai 6
Sumber: www.idx.co.id
Keenam perusahaan tersebut adalah  PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT.  Bumi  Resources  Tbk  (BUMI),  PT.  Perusahaan  Gas  Negara  (Persero)  Tbk (PGAS),  PT.  International  Nickel  Indonesia  Tbk  (INCO),  PT.  Bukit  Asam
(Persero)  Tbk  (PTBA)  dulu  bernama  PT.  Tambang  Batubara  Bukit  Asam (Persero) Tbk, dan PT. Timah Tbk (TINS).

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan tahunan  perusahaan  energi  dan  sumber  daya  mineral  tahun  2004-2009  yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id.

## Pengukuran Variabel Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan    enam  variabel  yang  akan  diteliti, yaitu:
1. Gross Profit Margin (GPM)
GPM=
=            ………………(1)
2. Operating Profit Margin (OPM) OPM= ……………….(2) 3. Net Profit Margin (NPM)
NPM= … .……………(3) 4. Return on Asset (ROA)
ROA=
…………………(4) 5. Return on Equity (ROE) ROE= .....…………....(5)

## Teknik Analisis yang Digunakan
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  dapat  dijelaskan  dari  beberapa langkah di bawah ini:
1. Menghitung besarnya Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit  Margin,  Return  on  Asset,  Return  on  Equity untuk  masing-masing perusahaan.
2. Uji hipotesis
Menggunakan teknik analisis uji beda rata-rata dengan Wilcoxon Signed Test, dimana hipotesis statistiknya sebagai berikut:
H 0 : sblm = stlh
H 1 : sblm
stlh
Dimana =  rata-rata  nilai  dari  GPM,  OPM,  NPM,  ROA,  ROE  untuk masing-masing perusahaan.
Wilcoxon Signed Test digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dari 2 populasi  bila  asumsi  normalitas  tidak  terpenuhi  (mengingat  jumlah  sampel  yang terpilih  hanya  ada  enam  perusahaan)  (Bowerman,  2009).  Hipotesis  nol  (H 0 ) diterima  jika  nilai sign. >  α  (5%)  ,  atau  rata-rata  dua  populasi  tidak  berbeda secara signifikan. Sebaliknya H o ditolak jika nilai sign. < α (5%) artinya rata-rata dua populasi berbeda secara signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tabel. 3 berikut dicantumkan nilai rata-rata GPM, OPM, NPM, ROA, ROE  seluruh  perusahaan  baik  sebelum  maupun  setelah  penerapan  UU  No.  40/ 2007.
Tabel 3: Rata-Rata GPM, OPM, NPM, ROA, ROE pada Seluruh Perusahaan Sebelum dan Setelah Penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Keterangan ANTM  BUMI  PGAS  INCO PTBA  TINS  RATA-RATA GPM sebelum 0.469 0.313 0.518 0.526 0.387 0.17 0.397 sesudah 0.338 0.384 0.586 0.471 0.477 0.274 0.422 OPM sebelum 0.385 0.211 0.29 0.503 0.188 0.086 0.277 sesudah 0.262 0.235 0.38 0.451 0.324 0.213 0.311 NPM sebelum 0.271 0.107 0.187 0.341 0.152 0.049 0.185 sesudah 0.131 0.207 0.203 0.334 0.242 0.133 0.208 ROA sebelum 0.159 0.084 0.081 0.194 0.166 0.058 0.124
Lanjutan sesudah 0.125 0.147 0.113 0.3 0.271 0.217 0.196 ROE sebelum 0.322 0.705 0.236 0.253 0.233 0.104 0.309 sesudah 0.277 0.469 0.309 0.397 0.393 0.325 0.362
Sumber: Data diolah (2008)
Berdasarkan  paparan  deskriptif  statistik  di  atas  tampak  bahwa  rata-rata GPM, OPM, NPM, ROA, ROE seluruh perusahaan mempunyai nilai yang positif dan  nilainya  lebih  besar  dibanding  rata-rata  sebelum  UU  tersebut  diberlakukan. Pada  variabel  GPM  sebelum  diterapkannya  UU  tersebut  menunjukkan  angka 0.397 dan setelah diterapkannya Undang-Undang menjadi 0.422,  dapat  kita lihat bahwa  terjadi  peningkatan  pada  GPM  sebesar  0.025,  dimana  GPM  adalah persentase  dari  laba  kotor  penjualan  dibandingkan  dengan  penjualan.  Semakin besar gross  profit  margin ,  semakin  baik  keadaan  operasi  perusahaan,  karena  hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan lebih rendah dibandingkan dengan penjualan.
Pada variabel OPM  juga mengalami peningkatan setelah diberlakukannya UU  ini,  dari  0.277  menjadi  sebesar  0.311.  OPM  ini  adalah  rasio  yang menggambarkan tingkat  keuntungan murni  yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi  perusahaan  dengan  mengabaikan  biaya  bunga  dan  pajak  penghasilan. Semakin tinggi OPM maka semakin baik kinerja perusahaan.
Pada  variabel  NPM  terjadi  peningkatan  sebesar  0.024  yaitu  semula bernilai 0.184 selanjutnya meningkat menjadi 0.208. Semakin tinggi NPM berarti semakin  baik  operasi  perusahaan,  hal  ini  terlihat  dari  adanya  peningkatan  laba setelah pajak sebesar 0.024.
Pada  variabel  ROA  terjadi  peningkatan  sebesar  0.071  setelah diberlakukannya Undang-Undang, dimana sebelum diberlakukan Undang-Undang nilai  rata-rata  ROA  perusahaan  sebesar  0.124  dan  setelah  diberlakukannya  UU sebesar 0.195.
Pada  variabel  ROE  setelah  diberlakukannya  UU  ini  juga  mengalami peningkatan  sebesar  0.053.  Artinya  kemampuan  dari  modal  sendiri  untuk menghasilkan  keuntungan  bagi  seluruh  pemegang  saham,  baik  saham  biasa maupun saham preferen meningkat sebesar 0.053.
Gambar. 1. Perbandingan Sebelum dan Setelah diterapkan UU No. 40 Tahun 2007 Sumber: Data diolah (2008)
Dalam  gambar  1  menunjukkan  seluruh  rasio  profitabilitas  setelah diterapkannya  UU  No.  40  Tahun  2007  lebih  tinggi  dibandingkan  sebelum diterapkannya UU tersebut.

## Pengujian Hipotesis I
Berdasarkan  hasil  pengujian wilcoxon  sign-rank  test diperoleh  hasil sebagai berikut:
Tabel 4: Uji Wilcoxon Terhadap Rasio GPM
GPM_stlh - GPM_sblm Z -.734(a) Asymp. Sig. (2-tailed) .463
a Based on negative ranks.
b  Wilcoxon Signed Ranks Test
Sumber: Data Diolah, 2008
Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar  0.463 dimana nilainya lebih besar dari  5%,  yang artinya bahwa Ho diterima atau  tidak terdapat  perbedaan  profitabilitas  pada  GPM  perusahaan  sebelum  dan  sesudah diterapkannya Undang-Undang RI No. 40/2007 mengenai kewajiban CSR.
Berdasarkan tabel 5 tampak OPM sebelum UU mempunyai nilai rata-rata sebesar  0.27717  sedangkan  OPM  setelah  diberlakukannya  UU  mempunyai  nilai sebesar  0.31083,  yang  artinya  terjadi  peningkatan  OPM  setelah  diberlakukannya
Undang-Undang.  Dibawah  ini  dapat  terlihat  hasil  pengujian  dengan Wilcoxon Signed Test sebagai berikut:
Tabel 5: Uji Wilcoxon Terhadap Rasio OPM
OPM_stlh - OPM_sblm Z -.943(a) Asymp. Sig. (2-tailed) .345 a  Based on negative ranks.
b  Wilcoxon Signed Ranks Test Sumber: Data Diolah, 2008
Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar  0.345 dimana nilainya lebih besar dari 5%,  yang artinya bahwa Ho diterima atau  tidak terdapat  perbedaan  profitabilitas  pada  OPM  perusahaan  sebelum  dan  sesudah diterapkannya Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007.
Tabel 6: Uji Statistik NPM Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No. 40/ 2007
NPM_stlh - NPM_sblm Z -.734(a) Asymp. Sig. (2-tailed) .463
a  Based on negative ranks. b  Wilcoxon Signed Ranks Test Sumber: Data Diolah, 2008
Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar  0.463 dimana nilainya lebih besar dari 5%,  yang artinya bahwa Ho diterima atau  tidak terdapat  perbedaan  profitabilitas  pada  NPM  perusahaan  sebelum  dan  sesudah diterapkannya Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007.
Dibawah ini merupakan hasil pengujian Wilcoxon:
Tabel  7: Uji Wilcoxon Terhadap Rasio ROA
ROA_stlh - ROA_sblm Z -1.782(a) Asymp. Sig. (2-tailed) .075 a Based on negative ranks. b  Wilcoxon Signed Ranks Test Sumber: Data Diolah, 2008
Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar  0.075 dimana nilainya lebih besar dari α sebesar 5%, yang artinya bahwa Ho diterima
atau  tidak  terdapat  perbedaan  profitabilitas  pada  ROA  perusahaan  sebelum  dan sesudah diterapkannya Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007.
Dibawah ini dapat terlihat hasil pengujian Wilcoxon terhadap rasio ROE.
Tabel 8: Uji Wilcoxon Terhadap Rasio ROE
ROE_stlh - ROE_sblm Z -.734(a) Asymp. Sig. (2-tailed) .463 a Based on negative ranks.
b  Wilcoxon Signed Ranks Test Sumber: Data Diolah, 2008
Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebesar  0.463 dimana nilainya lebih besar dari α sebesar 5%, yang artinya bahwa Ho diterima atau  tidak  terdapat  perbedaan  profitabilitas  pada  ROE  perusahaan  sebelum  dan sesudah diberlakukannya UU No. 40/ 2007 tentang kewajiban melakukan CSR.
Berdasarkan  hasil  uji  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  GPM,  OPM, NPM, ROA dan ROE perusahaan ESDM ternyata tidak terdapat perbedaan secara signifikan  baik  sebelum  maupun  setelah  penerapan  Undang-Undang  No.  40/ 2007.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  penerapan  UU  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  profitabilitas  perusahaan.  Meskipun  secara statistik  tidak  memberikan  dampak  secara  signifikan  pada  profitabilitas perusahaan,  namun  terdapat  kemungkinan  penerapan  CSR  ini  berdampak  pada profitabilitas perusahaan jika diteliti dalam jangka panjang (Surya, 2009).
Alasan  yang  menyebabkan  kinerja  keuangan  perusahaan  tidak  berbeda secara  signifikan  kemungkinan  adaalah  adanya  kesadaran  perusahaan  untuk melakukan tanggungjawab sosialnya (CSR) telah dilakukan sebelum diberlakukannya  Undang-Undang  No.  40  tentang  Perseroan  Terbatas.  Kesadaran perusahaan  untuk  melakukan  tanggung  jawab  sosialnya  selama  bertahun-tahun telah  menjadi  suatu  kegiatan  yang  rutin,  sehingga  perusahaan  telah mengalokasikan  sejumlah  dana  untuk  kegiatan  tersebut,  sehingga  kinerja perusahaan  khususnya  pada  profitabilitas  sebelum  dan  sesudah  dikeluarkannya
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  bisa  dikatakan hanya sebagai formalitas saja (Surya, 2009).

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kinerja  keuangan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  khususnya  pada  profitabilitasnya  sebelum  dan sesudah  adanya  peraturan  yang  mewajibkan  pelaksanaan  CSR  bagi  perusahaan yang  bergerak  di  bidang  energi  dan  sumber  daya  alam  terbukti  tidak  berbeda secara signifikan. Hal ini berarti bahwa penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak memberikan dampak secara signifikan pada profitabilitas perusahaan.
Bagi  para  investor  dianjurkan  untuk  tetap  berinvestasi  pada  perusahaan- perusahaan  yang  melakukan  CSR-nya  dengan  baik.  Dimungkinkan  kinerja keuangan  perusahaan  akan  lebih  baik  mengingat  survey  yang  dilakukan  Uni Eropa  pada  tahun  2002  menyatakan  bahwa  tanggungjawab  sosial  perusahaan dianggap  penting,  bahkan  konsumen  rela  mengeluarkan  ongkos  lebih  untuk membayar produk yang dikelola secara ramah lingkungan.
Bagi  perusahaan,  pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosialnya dalam jangka panjang akan memberikan manfaat bagi kinerja keuangan perusahaan, khususnya profitabilitas, salah  satunya  adalah  meningkatnya  citra  perusahaan  di  mata  masyarakat  umum. Dengan  dasar  pemikiran  itulah,  disarankan  agar  perusahaan  tetap  melakukan tanggungjawab sosialnya dengan baik terlepas adanya kewajiban dari pemerintah ataupun tidak.

## SARAN
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  selama  dua  tahun  (2009-2010)  saja mengingat  ketersediaan  data  kala  penelitian  ini  dilakukan.  Sehingga  untuk menguji  dampak  penerapan  CSR  terhadap  kinerja  perusahaan  sebaiknya dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang  lebih  panjang.  Selain  itu  untuk  melengkapi hasil  penelitian  mengenai  CSR  maka  penelitian  selanjutnya  dapat  mengambil
sampel  perusahaan  dari  sektor  industri  yang  berbeda  seperti  sektor  manufaktur ataupun sektor jasa.

## DAFTAR RUJUKAN
Anatan,  L.  2009.  Corporate  Social  Responsibility  (CSR):  Tinjauan  Teoritis  dan Praktik  di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  Fakultas  Ekonomi  Universitas Kristen Maranatha. Vol.8, No. 2. Anoname.  2008. CSR  (Corporate  Social  Responsibility)”. http://www.madani- ri.com . Diakses pada 25 Maret 2011.
Beardsell,  J.  2008.  The  Influence  of  CSR  Disclosure  on  Corporate  Governance and Company Performance. SMC Working Paper Issues 11. ISSN. 1662- 761X: 1-20. Bowerman,  B.  L.  2009. Business  Statistic  in  Practice,  Fifth  Edition ,  New  York, Mc Graw-Hill Irwin International Edition.
Branco, M. C., & Lucia,  L. R. 2007. Positioning Stakeholder Theory within The Debate  on  Corporate  Social  Responsibility .  Electronic  Journal  of Business Ethics and Oraganization Studies. Vol. 12. No. 1: 5-15 . Hasibuan, C. S. 2006. CSR Communication: A Challenge On Its Own . Economics Business Accounting Review . Edisi III. September-Desember. Heal,  G.  2004.  Corporate  Social  Responsibility  .  An  Economic  and  Financial Framework. ( http://ssrn.com ). Diakses tanggal 28 Maret 2011. Ikhsan, A. 2009. Akuntansi Manajemen Lingkungan . Edisi Pertama – Yogyakarta. Graha Ilmu.
Lindrawati.  2008.  Pengaruh Corporate  Social  Responsibility Terhadap  Kinerja Keuangan  Perusahaan  yang  Terdaftar  Sebagai  100 Best  Corporate Citizen oleh  KLD Research  &  Analytic. Majalah  Ekonomi  Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya. Tahun XVIII. No. 1. April.
Nurmini  dan  Susilawati.  C.  2003.  Pentingnya  Tanggapan  Perusahaan  pada Tekanan  Eksternal  Stakeholder  terhadap  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan  (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Semarang). Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol.II, No. 3 Agustus: 51-60.
Paul, C.J.M., & Siegel, D.S. 2006. Corporate Social Responsibility and Economic Performance. ( http://www.ssrn.com ). Diakses tanggal 30 Maret 2011. Prambudi,  T.  S,  2006.  CEO  dan  CSR:  Antara  Citra  dan  Kepedulian. Economics and Business Accounting Review. Edisi III/September-Desember. Ridwan, M., 2007, Lintas Asosiasi Industri Tolak Wajib CSR .
http://www.sinarharapan.co.id . Diakses pada 27 Maret 2011. Rossje, 2006, “Akuntansi Lingkungan, Suatu Perspektif”.
http://rossje.com/?p=168 . Diakses pada tanggal 27 April 2011. Rudito,  B.,  &  Famiola,  M.  2007. Etika  Bisnis  dan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Indonesia. Edisi 1. Penerbitan Rekayasa Bisnis. Sternberg, E. 1999. The Stakeholder Concept: A  Mistaken Doctrine. Foundation for Business Responsibilities (UK). No. 4: 7-57.
Sulistyo,  H.,  2008,  “Pelaporan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Terhadap Kinerja Perusahaan Jangka Panjang”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 9, No. 1 Januari:31-37.
Surya, D. L., 2009. Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sumber Daya Alam atas Pertanggungjawaban Sosial Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas:  Sebuah  Kajian Literatur. Skripsi  Program  S1  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
Tresnawati, R. 2008. Pengaruh Sebelum Dan Setelah Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap  Profitabilitas  Perusahaan  (Studi  Kasus Terhadap  PT.  TELKOM), http://hdl.handle.net/10364/770 .  Diakses tanggal 5 Oktober 2010.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1997  Pasal  41  ayat  1  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  40  tahun  2007  Pasal  74    tentang Perseroan Terbatas.
Wibisono,  D.  2006. Manajemen  Kinerja,  Konsep,  Desain,  dan  Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan . Erlangga. Ciracas. Jakarta. Widayanti,  R.,  Ekawati,  H.,  Rita,  M.R.,  Sucahyo,  U.  S.  2006. Manajemen Keuangan .  Cetakan  I.    Fakultas  Ekonomi  Universitas  Kristen  Satya Wacana. Salatiga.