## Kontroversi Mengenai Konten Berita Pejabat Publik di Media Sosial
Nasya S. Rampen 1 , Nicholas Boer 2 , Sharon M. Gultom 3 1,2,3 Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Indonesia E-mail : nasyarbc@gmail.com, nicholas.boer13@gmail.com, shrnmichella@gmail.com
Article History:
Received: 02 April 2024 Revised: 16 April 2024 Accepted: 18 April 2024 Abstract: Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengeditan video oleh netizen mempengaruhi persepsi dan reaksi publik, serta implikasi etika komunikasi yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini didasarkan pada pentingnya memahami dampak dan implikasi dari konten yang disunting secara memihak terhadap persepsi masyarakat terhadap figur publik. Tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana pemotongan video tersebut memengaruhi narasi dan opini publik tentang Ahok, serta untuk menganalisis fenomena tersebut melalui lensa komunikasi massa dan etika jurnalisme. Metode penelitian ini menggunakan metode kuesioner kepada masyarakat untuk mengevaluasi tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap konten yang disunting tersebut. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori persepsi publik, dan teori konten kontroversial.
Hasil dari penelitian ini bahwa konten kontroversial yang dihasilkan dari pengeditan video oleh netizen memiliki potensi besar untuk memicu konflik di masyarakat. Implikasi etika komunikasi juga menjadi perhatian serius, karena pengeditan konten yang dapat merusak reputasi seseorang atau menyebarkan informasi palsu dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang serius. Dalam konteks ini, perlunya kesadaran akan tanggung jawab dalam berkomunikasi secara online menjadi penting, baik bagi individu maupun platform media sosial itu sendiri. Keywords: Kontroversi, Pejabat, Media Massa, Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Era digital dapat di katakan sebagai sebuah zaman atau era di mana segala sesuatunya dapat dioptimalkan melalui adanya teknologi. Media Sosial merupakan salah satu dampak dari adanya era digital yang saat ini semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, menjadikan media sosial ke dalam sebuah wadah yang mampu membawa para penggunanya untuk dapat lebih mudah berkomunikasi secara virtual, menciptakan relasi melalui jarak jauh, termasuk dengan membagikan, mencari, serta memperoleh suatu informasi (Qadri, 2020). Sedangkan data yang diperoleh dari We Are Social pada tahun 2023, menunjukkan bahwa
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
sebanyak 83,2% pengguna media sosial menggunakan internet sebagai platform untuk mencari, membagikan, serta memperoleh suatu informasi. Namun, dengan kemudahan yang disediakan oleh adanya media sosial juga tak jarang menimbulkan kontroversi melalui konten sebagai wadah yang digunakan baik untuk menyalurkan ataupun menerima informasi.

## Gambar 1. Data Pengguna Internet 2023
Sumber: WeAreSocial.com (2023)
Kemudahan akses untuk menerima suatu informasi serta penyalahgunaan kata atau kalimat yang digunaan oleh oknum-oknum dalam melakukan penyebaran informasi dapat memungkinkan terjadinya kesalahpahaman dari publik sehingga dapat mempengaruhi opini publik dan menimbulkan adanya kontroversi dalam sosial media. Dengan munculnya kontroversi dalam sosial media tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup merugikan bagi pihak atau individu yang bersangkutan, seperti merusak reputasi atau nama baik dari pihak yang dirugikan, menimbulkan adanya perdebatan sehingga dapat memicu terjadinya konflik, terutama apabila pihak tersebut memiliki nama yang cukup besar, seperti pejabat publik, maka akan mempengaruhi proses dalam berpolitik dan berdemokrasi.
Adanya cara atau gaya penyampaian komunikasi dapat menghasilkan bentuk dari konten yang disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa segala konten yang disampaikan melalui media massa tak hanya mencakup bahasa namun juga pandangan tertentu yang mungkin bertentangan dengan norma atau nilai-nilai sosial yang diakui secara luas. Seperti contoh, apabila seseorang yang cukup terkenal memberikan pandangannya terhadap suatu hal tanpa memilih penyampaian kata atau bahasa yang baik, maka akan memberikan perspektif yang tidak sehat pada pengikutnya. Atau apabila tujuan penyampaiannya baik, namun dengan salah penggunaan kata yang ia pakai maka dapat memungkinkan adanya oknum yang mengedit lalu menyebarluaskannya dalam media sosial (Putra & Yuliana, 2023). Masih dalam sumber yang sama, dikatakan bahwa hal ini akan lebih mendalam apabila dihubungkan dengan seseorang yang memiliki nama, terutama apabila orang tersebut ialah tokoh- tokoh publik yang dianggap dapat menginspirasi. Konten kontroversial seseorang dengan jumlah pengikutnya yang besar, maka hal tersebut akan berpengaruh pada tindakan atau perilaku masyarakat yang menerimanya.
Kontroversi dalam media sosial ini terjadi pada salah satu pejabat politik, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dikenal dengan nama Ahok. Dalam suatu pemberitaan di media, ia mengatakan bahwa Jokowi tidak bisa kerja dan hal tersebut dibantah oleh seorang nenek berusia 82 tahun yang mengatakan bahwa Jokowi ingin memindahkan ibu kota Jakarta ke IKN yang berada di Kalimantan Timur, sesuai impian Ir. Soekarno. Hal tersebut di bantah oleh Ahok, dengan mengatakan bahwa yang benar itu dipindahkan ke Kalimantan Tengah, bukan di
Kalimantan timur. “Kenapa harus ngebet dipindahkan ke Kalimantan Timur? Sedangkan Ir. Soekarno mengatakan bahwa akan dipindahkan ke Kalimantan Tengah. Dan mengapa kalau masih dipaksakan di Kalimantan Timur, kenapa tidak di Balikpapan saja? Kan tanahnya gratis. Banyak tanah pertamina, ada seribu hektar yang bisa diberikan untuk pembangunan ibukota di sana?” ujar Ahok.
Ahok sebelumnya juga mengatakan jika cukup sulit berdebat dengan nenek berusia 82 Tahun. Dan mempertanyakan, “di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama menjadi Walikota? Terus menurut ibu, Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu. Makanya saya tidak enak jika berbicara di depan umum. Tapi kalau ibu mau tetap pilih paslon Prabowo dan Gibran, itu adalah hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga kalau tidak sah kalau kita pilih Presiden jika bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu saja yang saya ingin sampaikan” Namun fakta membuktikan bahwa Ahok tidak berkata seperti itu. Dia mengklarifikasi, bahwa “Bukan saya bilang pak Jokowi tidak bisa kerja, saya bersama Pak Jokowi, mana Pak Jokowi tidak bisa kerja,” ujarnya. Ahok bilang, kalau Gibran tidak bisa bekerja, maka dalam dua tahun kepemimpinan sebagai Wali kota Solo mungkin ASN di sana tidak bisa terima gaji. "Pak Gibran dua tahun jadi Wali Kota. kalau dia enggak bisa kerja, udah enggak gajian dong di Wali Kota di Solo," tegasnya. "Jadi itu dipotong (yang beredar di media sosial)," Kasus ini menyoroti dinamika yang rumit antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab media, dan dampak sosial dari informasi yang tersebar di media sosial. Ketika seorang pejabat publik menjadi subjek liputan, baik dalam konteks positif maupun negatif, hal itu seringkali menjadi fokus perhatian publik secara luas. Namun, dalam era di mana siapa pun dapat dengan mudah membuat, mengedit, dan menyebarkan konten melalui media sosial, tantangan baru muncul dalam mengelola narasi dan memastikan integritas informasi.

## LANDASAN TEORI
Teori Normatif ( Normative Theory ) Penelitian ini menggunakan teori normatif yang memiliki pedoman pada guna media massa untuk dapat melayani tujuan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul “Normative Theory of the Media” yang menjelaskan bahwa teori normatif merupakan teori yang memiliki pandangan bagaimana media massa dioperasionalkan dan bagaimana media massa mampu mempengaruhi masyarakat secara positif melalui apa yang disampaikan kepada penerimanya. Segala informasi yang disampaikan melalui media massa dapat mempengaruhi bagaimana cara masyarakat menerimanya. Melalui penelitian ini, teori normatif dapat memberikan pengertian serta pandangan yang lebih baik dalam memahami penelitian ini. Teori normatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang kewajiban moral dan etika yang terlibat dalam penyebaran informasi publik di media sosial.
Menurut McQuail, (2011), terdapat juga sumber kewajiban normatif yang berasal dari konteks sejarah yang mana membentuk adanya peran media dan klaim atas media, yaitu opini publik yang terbentuk. Berita atau informasi yang benar akan menekankan pemahaman mengenai jurnalisme obyektif dari sumber-sumber yang memiliki wewenang dalam menyampaikan informasi yang dipercaya (Wardani & Indrayani, 2018)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Gambar 2. Pembentukan Teori Tentang Media dan Masyarakat
Sumber: Westley and MacLean, (1957)
Dalam hal ini, peran etika jurnalis dilibatkan. Jurnalis diharapkan dapat berperan secara profesional dalam menyebarluaskan segala berita atau informasi yang akan diterima oleh masyarakat. Menurut Baran & Davis, (2012) tujuan dari media itu sendiri adalah penghapusan konten yang dianggap buruk (elimination of shoddy) dan konten yang tak bertanggungjawab (irresponsible content) . Selain itu, teori etika jurnalisme juga menekankan prinsip-prinsip seperti kebenaran serta keterbukaan. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan video berita pejabat di media sosial, penting untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan, serta menjaga kejelasan dalam proses pemberitaan dan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dari teori normatif ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kontroversi seputar berita pejabat publik di media sosial.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang di mana bertujuan untuk menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menemukan solusi dari kasus yang ada. Analisa yang dilakukan ada pada bagaimana suatu konten di unggah melalui media sosial untuk menyelidiki secara mendalam isi dari pada konten tersebut. Hal ini melibatkan pemantauan dari adanya pemilihan kata, penggunaan bahasa, serta mimik wajah sehingga dapat memunculkan adanya kontroversial. Dengan berfokus pada gaya visual dan juga gaya bahasa, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi adanya kontroversial dalam konten tersebut. Selain itu, dilakukan penelitian ini guna memahami dan mengetahui lebih dalam isi dari konten tersebut yang cenderung provokatif, sehingga berdampak pada berbagai pihak, baik itu Ahok maupun publik.
Gambar 3. Proses Dimana Teori di Bangun Sumber: Christensen & Sundahl, (2001)
Gambar di atas merupakan gambaran untuk dapat lebih mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mampu memahami bagaimana suatu kasus atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dapat terselesaikan menggunakan teori yang ada dengan mudah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Berita Kontrovesial di Media Massa Terhadap Masyarakat Segala berita ataupun informasi yang disampaikan di media massa, baik itu terkait dengan adanya penggunaan gaya bahasa ataupun isi konten yang di anggap dapat merugikan pihak lain, merupakan kondisi yang cukup kompleks yang dapat berdampak pada berbagai faktor. Terutama menitikberatkan kepada pemerintah, seperti pejabat publik. Segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki kuasa, seperti pejabat publik dalam media massa dapat berpengaruh dalam membentuk dan menciptakan opini serta pemikiran masyarakat yang menerimanya. Walaupun pada faktanya, tak semua informasi atau berita yang dikonsumsi masyarakat melalui media massa benar adanya. Terkadang informasi yang disampaikan di media massa tak sesuai pada kebenarannya.
Basuki Tjahja Purnama atau yang kerap dikenal dengan nama Ahok merupakan salah satu tokoh pejabat publik. Beliau mulai masuk ke dunia politik pada 2004, yang mana kala itu ia berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung. Di lanjut pada 2009, Ahok mencalonkan diri menjadi bagian anggota DPR RI dari Partai Golkar dan berhasil duduk di komisi II DPR. Karir Ahok dalam dunia politik terus berlanjut hingga pada sebelumnya, Ahok sempat menjadi kandidat dalam pilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, walaupun hasil suara dimenangkan oleh Anies Baswedan. Dan pada tahun yang sama, Ahok memutuskan untuk keluar dan tidak melibatkan dirinya dalam dunia politik.
Berita pembicaraan Ahok dalam sebuah acara yang disampaikan kembali oleh salah satu media massa dengan tak berdasarkan pada kebenarannya. Dalam hal ini, berita yang disampaikan oleh suatu media massa dapat berpengaruh pada berbagai pihak. Segala informasi yang cenderung dapat memicu adanya kontroversial memiliki potensi yang cukup dapat berdampak pada opini, sikap, serta perilaku dari masyarakat secara luas. Masyarakat yang cenderung mudah menerima informasi di media massa tanpa menelaah terlebih dahulu kebenarannya dapat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
terpengaruhi pola pikirnya, sehingga menciptakan pemikiran bahwa apa yang mereka lihat dan terima di media massa merupakan informasi yang benar dan sah. Cara pandang masyarakat yang terlalu mudah menilai apa yang mereka terima di media massa dapat semakin memicu adanya kontrovesial konten yang disampaikan oleh media massa.
Dalam hal ini, pada dasarnya segala platform yang ditampilkan oleh media massa nyatanya juga memiliki peran dalam bertanggung jawab untuk mengimplementasikan adanya kebijakan yang mampu mendorong konten positif serta mendidik penggunanya mengenai konsekuensi dari penggunaan bahasa atau konten yang tak sesuai (Putra & Yuliana, 2023). Maka dari itu, untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pengimplementasian etika jurnalisme bagi pihak pengirim, yaitu menekankan pentingnya kejujuran, akurasi, integritas dalam mengunggah suatu konten di media massa. Selain itu, dengan meningkatkan kesadaran pola pikir masyarakat dalam menerima suatu informasi melalui media massa juga menjadi hal utama agar mereka yang menerima informasi tidak menelannya secara mentah.
Dalam hal ini, teori normatif pada media massa seharusnya digunakan dengan baik untuk kepentingan publik secara keseluruhan media massa serta menjalankan tujuan-tujuan sosial tertentu. Salah satunya media mampu memberikan dampak positif ke masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak netizen yang menggunakan media sosial untuk tujuan manipulasi opini publik atau bahkan menyebarkan disinformasi. Hal ini dapat membuat tidak ada kebebasan untuk menyampaikan suatu hal melalui media massa.
Dalam hal ini, meningkatkan literasi media dan kritis masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak negatif dari konten berita yang di publikasikan oleh netizen di media sosial. Masyarakat perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menilai informasi yang mereka lihat di media sosial agar dapat membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali manipulasi informasi.

## KESIMPULAN
Secara keseluruhan, pembahasan ini menggambarkan sebuah realitas yang kompleks dalam era digital dan media sosial yang semakin berkembang. Kontroversi seputar konten berita pejabat publik di media sosial, seperti yang ditampilkan dalam kasus video edit Ahok yang menjelekan Jokowi, menyoroti tantangan besar dalam mengelola informasi yang tersebar di platform-platform daring. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana manipulasi konten dapat dengan mudah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pejabat publik dan memicu konflik yang tidak perlu.
Dalam proses penanganan video kontroversial ini, penting juga untuk memperhatikan kebebasan berekspresi dan keberagaman opini. Upaya untuk mengatur konten haruslah seimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan sensor. Selain itu, literasi media juga menjadi penting dalam menghadapi tantangan ini. Masyarakat perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk memilah informasi, mengidentifikasi konten yang tidak benar, dan memahami konteks dari konten yang mereka konsumsi di media sosial. Pendidikan tentang kecerdasan digital dan kritisitas informasi harus ditingkatkan secara menyeluruh.
Dengan demikian, meskipun kontroversi seputar konten berita pejabat publik di media sosial merupakan fenomena yang kompleks dan menantang, namun dengan pendekatan yang tepat, kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat, kita dapat membangun lingkungan informasi yang lebih sehat dan berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat.
DAFTAR REFERENSI Baran, Stanley J and Davis, Dennis K. (2012). Mass Communication Theory: Foundation, Ferment, and Future Sixt Edition. USA: Wadsworth Christensen, C. M., & Sundahl, D. M. (2001). The process of building theory (Working Paper).
Christians, C. G., Glasser, T., McQuail, D., Nordenstreng, K., & White, R. A. (2010). Normative theories of the media: Journalism in democratic societies . University of Illinois Press. McQuail, D. (1983). McQuail's Mass Communication Theory 6th Edition. London: SAGE Publication Ltd.
McQuail, Dennis. (2011). Teori Komunikasi Massa Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika Putra, T. Y. H. A., & Yuliana, N. (2023). PERAN INFLUENCER KONTROVERSIAL DALAM MEMBENTUK GAYA KOMUNIKASI PENGIKUTNYA. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial , 2 (5), 21-30.
Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(1), 49-63.
Wardani, A. D., & Indrayani, H. (2018). Netralitas Konten Berita Online. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(1), 1-7.
WeAreSocial.com.(2023). “Digital 2023” Westley, B.H., dan MacLean, M.S. 1957. Sebuah model konseptual untuk penelitian komunikasi. Jurnalisme Kuartalan. 34 (1):31-3