## PEMBAGIAN EPISTEMOLOGI  HABERMAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL-BUDAYA
THE CLASSIFICATION OF HABERMAS EPISTEMOLOGY AND ITS IMPLICATION TOWARD SOCIAL-CULTURAL RESEARCH METHODOLOGY
Anas Saidi
Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI anastopone@yahoo.com

## Abstract
As  a  branch  of  philosophy  which  studies  the  nature  of  science,  epistemology  seems  to  be neglected in the research world. Some of young researchers assume that epistemology is only an abstract philosophical material unrelated with the methodology. As a consequence, research is often  conducted  based  on  the  known  methods  rather  than  the  nature  of  the  reality.  From  the very  beginning,  therefore,  the  research  has  been  biased  in  methodology.  This  paper  discusses the  classification  of  Habermas’  epistemology.  Habermas  has  classified  the  science  paradigm into  three  categories,  namely  (1)  Positivism  (Technical  knowledge  interest  or  dominative knowledge),  (2)  Interpretative  Paradigm  (Humanistic  or  practical  knowledge  Interest  or descriptive  science),  and  (3)  Critical  Paradigm  (Emancipatory  knowledge  interest/  liberating knowledge). Understanding the strengths and weaknesses of each paradigm will encourage the researchers to determine the appropriate methodology based on the the nature of reality.
Keywords: implication, epistemology,  methodology, social-cultural, Jurgen Habermas

## Abstrak
Sebagai  cabang  filsafat  yang  memelajari    hakikat  ilmu  pengetahuan,  epistemologi  agaknya paling terabaikan dalam dunia penelitian. Sebagian peneliti muda umumnya beranggapan bahwa epistemologi  hanyalah ulasan filsafat yang abstrak dan tidak ada kaitannya dengan metodologi. Implikasinya,  setiap  penelitian  yang  dilakukan  tidak  didasarkan  pada  sifat  realitas  yang  akan diteliti,  tetapi  lebih  pada  pilihan  metode  yang  dikuasai.  Akibatnya,  penelitian  yang  dilakukan telah mengalami bias metodologi sejak dari awalnya. Tulisan ini akan menguraikan pembagian epistemologi menurut Jurgen Habermas. Filsuf ini telah membagi paradigma Ilmu Pengetahuan menjadi  tiga,  yaitu  (1)  Paradigma  positivisme  atau    juga  disebut  sebagai technical  knowledge interest / ilmu pengetahuan dominatif, (2) Paradigma Interpretatif/ Humanistik  atau juga disebut sebagai practical  knowledge  interest /  ilmu  pengetahuan  deskriptif,  dan  (3)  Paradigma  Kritis atau  yang  disebut emancipatory  knowledge  interest /ilmu  pengetahuan  yang  membebaskan. Dengan  mengetahui  kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing  paradigma  tersebut,  diharapkan peneliti dapat menyadari bahwa penetapan metodologi yang digunakan akan disesuaikan dengan sifat realitas yang diteliti.
Kata kunci: implikasi, epistemologi, metodologi, sosial-budaya, Jurgen Habermas

## Pendahuluan
Epistemologi, barangkali, cabang filsafat yang  bersentuhan  dengan  metodologi  penelitian sosial,  tetapi  paling  “terabaikan”  diperkenalkan kepada  para  peneliti  muda.  Sejak  mahasiswa umumnya  mereka  hanya  diperkenalkan  metode kuantitatif  (survei)  atau  kualitatif  (etnografi- hermeneutik),  tanpa  diperkenalkan  landasan filosofis  yang ada di belakangnya. Epistemologi seringkali  hanya  dianggap  sebagai  filsafat  ilmu pengetahuan yang abstrak dan tidak ada kaitanya
dengan  metodologi,  apalagi  metode  penelitian yang  dibutuhkan.  Ketidaktahuan  relasi  antara epistemologi  dengan  metodologi  memiliki implikasi  serius  bagi  penelitian  sosial-budaya yang  dilakukan.  Pilihan  penetapan  metodologi atau  lebih  tepatnya  metode,  yang  tidak didasarkan  pada  pilihan  epistemologi  sebagai filter atas sifat realitas yang diteliti, mengundang bias awal yang akut. Sifat realitas yang beragam akhirnya sekadar dihampiri oleh pilihan metodologi  yang  semena-mena.  Bagi  mereka yang  terbiasa  menggunakan  metode  kuantitatif
(survei), apapun subject matter yang diteliti akan dikuantifikasi  dengan  uji  statistik.  Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki kebiasaan melakukan  penelitian  kualitatif,  apapun  jenis datanya  akan  menggunakan etnografi, misalnya. Tulisan  ini  akan  memperkenalkan  epistemologi dan implikasinya terhadap metododolgi penelitian  sosial-budaya,  dengan  mengikuti pembagian  filsuf  kenamaan,  Jurgen  Habermas yang  juga  profesor  pada  Universaitas  Frankfrut, Jerman.
Jurgen  Habermas  adalah  filsuf  generasi kedua  dari  mazab  Frankfurt  yang  lahir  di Dusseldorf,  Jerman,  tahun  1929.  Seperti umumnya  keluarga  Jerman  pada  tahun  1930-an dan 1940-an, keluarga  Habermas juga pro-Nazi. Habermas sendiri, menjelang akhir perang dunia kedua,  juga  bergabung  dengan  Pemuda  Hitler. Namun,  akhirnya  ia    menyadari  kebrutalan Nazisme. Pengalaman itu rupanya yang membuat Habermas menghabiskan seluruh minatnya  untuk  mempelajari  dan  memromosikan demokrasi sepanjang karyanya. Habermas belajar  filsafat  dan  memperoleh  doktor  yang pertama  pada  tahun  1954  di  bawah  bimbingan Thedoro  Adorno  dan  Max  Horkheimer.  Di sinilah  Habermas  memulai  dialog  panjang dengan Kant, Hegel, Marx, dan Weber.
Pengetahuannya  yang  sangat  luas  dan sulit  dipahami  itu  antara  lain  meliputi  masalah: sosiologi,  linguistik,  sejarah,  hukum  dan demokrasi, epistemologi dan moralitas. Meskipun  tema  utamanya  yang  paling  kuat adalah  mempromosikan  demokrasi  radikal  -- proses  demokrasi  yang  inklusif,  partisipatif, informatif,  dan  deliberalif  (partisipasi  yang membebaskan). Kuatnya semangat bahwa perlunya  apa  yang  ia  sebut  “ emancipatory knowledge ”  (pengetahuan  yang  membebaskan), membuat  Habermas  digolongkan  ke  dalam paradigma teori Kritis.   Beberapa  bukunya  yang utama antara lain: The Structural Transformation  of  the  Public  Sphere (1989), Knowledge and Human Interest (1971), Legitimation Crisis (1975), The Theory Communication Action (1984) dan Between Fact and Norm (1986).
Tulisan  ini  hanya  akan  mengulas pandangan  epistemologinya,  khususnya  atas pembagian  yang  dilakukan  dan  implikasinya terhadap  metodologi  ilmu  sosial-budaya.  Untuk membawa  pada  pengertian  yang  lebih  rinci kaitan  antara  epistemologi  dengan  metodologi,
ada  baiknya  dibahas  secara  sekilas  apa sebenarnya  yang  menjadi  konsentrasi  dalam epistemologi;  khususnya  hubungannya  dengan ontologi.
Secara definitif, ontologi sering didefinisikan sebagai being of reality atau “ From a  philosophical  point  of  view,  ontology  is  the science  or  study  of  being”.  ...Ontological assumptions are concerned with what we believe constitutes  social  reality  (Blaikie,  2000:  8). … Sementara  itu, epistemology  is  the  science  of knowing, methodology  (a subfield of epistemology) might  be  called  “the  science  of  finding  out ” (Babbie, 1992: 7).
Kaitan antara ontologi, epistemologi dan metodologi inilah sering kali disebut paradigma. Istilah ini pertama  kali dipopulerkan oleh Thomas Kuhn (1970) dalam bukunya yang terkenal The  Structure  of  Scientific  Revolutions. Secara  sederhana  paradigma  dapat  diartikan sebagai  serangkaian  keyakinan  dasar  yang membimbing  tindakan  (Guba,  1990:  17). Paradigma  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip dasar.  Paradigma  adalah  konstruksi  manusia. Paradigma  menentukan  pandangan  dunia.  Ada tiga  elemen  yang  ada  dalam  paradigma,  yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi  berbicara  tentang  hakikat  realitas, epistemologi  berbicara  tentang  hakikat  ilmu pengetahuan,  dan  metodologi  berbicara  cara memperoleh pengetahuan.
Dalam  dunia  ilmu  pengetahuan  sosial terdapat  sejumlah  kategori  paradigma  yang dilakukan para  ahli.  Egon  G.  Guba  (1990)  telah membagi menjadi  empat paradigma; (1) paradigma  positivisme:  (2)  paradigma  post- positivisme; (3) konstruksivisme; (4) teori kritis. Poluma (1987) membagi menjadi tiga paradigma,  yaitu  Paradigma  Fakta  Sosial (Durheimian),  Paradigma Definisi  Sosial  (Weberian), dan  Paradigma  Behaviorisme  (Skinnerian). Sementara  Habermas  (1968)  membagi  menjadi tiga  paradigma,  yaitu  (1)  Positivisme,  (2) Interpretatif/  Humanistik,  dan  (3)  Kritis.  Dalam perspektif sosiologi klasik, paradigma Posivistik seringkali  dikaitkan  dengan  Emile  Durkheim, Paradigma Interpretatif dengan Max Weber, dan Paradigma Kritis dengan Karl Marx.
Pada dasarnya  hampir tidak ada perbedaan  yang  mendasar  atas  pembagian paradigma  tersebut,  terutama  jika  dilihat  dari sumber  ontologi  dan  epistemologi  yang  dianut. Epistemologi  Positivistik  berangkat  dari  asumsi
filsuf  Windeband  tentang nomotetis yang diteruskan oleh Comte, Durkhiem, dan terutama sekali dipopulerkan oleh Karl Popper. Paradigma interpretatif didasarkan pada epistemologi  filsuf    Dilthey  tentang ideografis , ditemukan  fakta  sosiologisnya  pada    Max Weber,  Husserl,  Albert  Schutz,  Gadamer, Ricoeur,  Geertz,  dan  Peter  Berger.  Adapun paradigma  Kritis  didasarkan  pada  pemikiran Karl  Marx,  yang  dipopulerkan  oleh  kelompok Frankfrut,  seperti:  Adordo,  Herbert  Marcuse, dan termasuk Jurgen Habermas.

## Ontologi: Ada dan Menjadi
Dalam dunia filsafat, perdebatan tentang hakikat  realitas  ( being  of  reality )  itu  sudah dimulai  oleh  Parminides  (540-515  SM)  filsuf Yunani  Kuno  pertama  yang  memikirkan  dasar segala  sesuatu  secara  ontologis.  Menurut Parmenides    segala  yang  ada  dalam  “Ada”  ( all what  is )  dengan  ungkapan  yang  terkenal  “yang ada  itu  ada,  yang  tidak  ada  itu  tidak  ada”. Parmenides  meyakini  ketetapan  nalar  dalam menyerap  dan  memeluk  kebenaran  mutlak, yakni  “Ada”.  Sebaliknya  menurut  Herakleitos (540-475 SM), yang ada itu menjadi ( becoming ).
Dengan  kata  lain,  Parmenides  menekankan tentang  “Ada”  dan  Herakleitos  menekankan yang ”menjadi” (Adian, 2010:1).
Perdebatan  itu  dilanjutkan  Plato  dan Aristoteles yang mempersoalkan subtansi realitas.  Plato  yang  terkenal  dengan  gagasannya tentang  ide,  menyebutkan  bahwa  sumber pengetahuan  itu  terletak  pada  “gagasan” (idealisme)  yang  bersumber  pada  fikiran. Sebaliknya  Aristoteles    menganggap  sumber pengetahuan  adalah  (realisme)  yang  bertumpu pada  empirisme.  Perdebatan  ini  ditengahi  oleh Immanuel  Kant  dengan  kata-katanya  yang terkenal  bahwa  “pikiran  tidak  bisa  melihat, pancaindra  tidak  bisa  berfikir”.  Intinya  sumber pengetahuan bermuara dari keduanya.
Dengan  demikian  kita  tidak  dapat membicarakan  masalah  epistemologi,  sebelum mendiskusikan    masalah  ontologi.  Sebab,  ontologi merupakan  asumsi dasar tentang hakikat realitas yang  harus  dipahami  sebelum  membicarakan asumsi  tentang  hakikat  ilmu  pengetahuan. Demikian  juga  kita  tidak  dapat  membahas masalah metodologi tanpa membahas lebih dulu masalah epistemologi.
Sementara  itu,  ada  sejumlah  masalah yang biasanya dipersoalkan dalam epistemologi.
Pertama , apakah realitas sosial itu objektif yang berpusat pada pengalaman (indra) atau subjektif yang bertumpu pada makna . Kedua , apakah ilmu pengetahuan  itu  bebas  nilai  ( free  value )  atau terikat  nilai. Ketiga ,  apakah  realitas  sosial  itu bersifat  deterministik,    bersifat  kausalitas,  dan linier  atau  sebaliknya  bersifat  cair  dan    siklus. Keempat ,  apakah  asumsi  kebenaran  itu  harus dibuktikan melalui verifikasi pengalaman indrawi atau melalui pemahaman (tafsir).
Perdebatan itu ternyata memiliki implikasi  luas. Pertama, bagi  kaum  positivis pewaris  tradisi  Aristotelian  realitas  itu  bersifat objektif  dan  hanya  dapat  diketahui  melalui pengalaman indrawi. Bagi realisme “dunia yang kita  ketahui  berada  terlepas  dari  pengetahuan kita  terhadapnya”.  Sebaliknya,  bagi  kaum ideografis  (subjektivis)  realitas  merupakan  hasil konstruksi  berbagai  kepentingan  yang  bersifat subjektif.
Kedua ,  bagi  kaum  positivis  ilmu  adalah bebas  nilai.Tidak  ada  pertanyaan  moral  yang dapat  disertakan  dalam  kebenaran  ilmu.  Tugas ilmuwan  hanyalah  memotret  realitas  itu  apa adanya  ( how  to  know )  dan  tidak  ada  kewajiban untuk  mengubahnya  ( how  to  change ).  Sebaliknya bagi  kaum  subjektivis  (kelompok  kritis),  ilmu tidak  netral.  Tugas  ilmuwan  bukan  sekadar mengetahui  realitas  ( how  to  know )  secara  apa adanya, tetapi juga  berkewajiban untuk mengubahnya ( how to change ).
Ketiga ,  pada  hakikatnya  dalam  ilmu pengetahuan  (sosial)  ada  keteraturan  ( pattern ) yang dapat dilacak sebab-akibatnya dan jalannya perubahan  bersifat  linier.  Karenanya    dapat diramalkan.  Sebaliknya  bagi  kaum  subjektivis, tidak  ada  keteraturan  yang  dibakukan  dalam sebab-akibat  yang  deterministik.  Terlalu banyak keunikan yang  tidak  bisa  diseragamkan  dan diprediksi    secara  matematis,  karena  jalannya realitas cenderung mengulang (siklus).
Keempat ,  kebenaran  realitas  sosial hanya bisa disebut objektif, jika dapat dibuktikan ( verified )  melalui  verifikasi  empiris  yang  dapat ditempuh  melalui  uji-statistik.  Bagi  kaum subjektivis  kebenaran  bukan  sekadar  fakta, melainkan  lebih  berkaitan  dengan  nilai  (makna) dan  makna  tidak  dapat  direduksi  melalui verifikasi  atau  falsifikasi,  melainkan  oleh pemahaman (tafsir).
Perdebatan apakah ilmu itu “bebas nilai” dan netral atau sebaliknya terikat nilai dan tidak
netral  telah  memiliki  implikasi  terhadap  peran ilmuwan.  Apakah    peneliti  dan  objek  yang diteliti    harus  dianggap  terpisah  atau  keduanya harus  dilibatkan  sebagai  instrumen  perubahan sosial.  Implikasinya  apakah  seorang  ilmuan hanya bertugas untuk memotret realitas sosial itu secara  apa  adanya,  berjarak,  dan  tidak bertanggungjawab  atas  realitas  itu  ataukah mereka bertanggungjawab atas perubahan sosial seperti yang dikehendaki.
Sementara itu, Habermas membagi paradigma  ilmu  pengetahuan  menjadi  tiga. Pertama ,  paradigma instrumental  knowledge . Dalam  paradigma ini pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya.Yang digolongkan dalam paradigma  ini  adalah  Positivisme.  Positivisme adalah  suatu  aliran  filsafat  yang  berakar  pada tradisi  ilmu  sosial  yang  dikembangkan  dengan mengambil  cara  tradisi  ilmu  pengetahuan  ilmu alam,  dengan  kepercayaan  adanya  generalisasi dan  universalisme.Tujuan  ilmu  pengetahuan adalah  untuk  menemukan  hukum-hukum  dalam fenomena alam dan fenomena sosial (Habermas, 1968,  Akhyar,  2011).  Prinsip-prinsip  epistemologi inilah  yang  menjadi  dasar  dari  penelitian kuantitatif.
Habermas  mengelompokkan  sebagai ilmu empiris-analitis, yang  perlakuannya seperti ilmu  alam.  Tugasnya  mencari  hukum-hukum kausalitas  yang bersifat nomotetis. Tujuan ilmu ini  pada  dasarnya  untuk  penguasaan  alam. Habermas  menunjuk  bahwa  apa  yang  biasanya dianggap  sebagai  pengamatan-pengamatan  indrawi bukanlah sebuah pengamatan, melainkan pengorganisasian  kesan-kesan  indrawi  di  bawah kepentingan  penggunakan  teknis  proses-proses yang  diobjektifkan  (Habermas,  1968;  Magnis, 1990; Akhyar, 2011).
Di  dalam  ilmu-ilmu  empiris-analitis, sistem  referensi  yang  sudah  mengambil  sikap lebih  dulu  terhadap  makna  dari  pernyataan- pernyataan  yang  mungkin  dihasilkan  oleh  ilmu- ilmu  empiris  menetapkan  aturan-aturan,  baik untuk  membangun  teori-teori  maupun  untuk pengujiannya  secara  kritis  (Habermas,  1968: 165).
Kedua ,  paradigma  ilmu-ilmu  historis hermeneutik  ( hermeneutic  knowledge,  interpretative knowledge ).  Dasar  filsafat  aliran  ini  adalah phenomenology dan hermeneutics, yaitu  tradisi filsafat yang lebih menekankan minat yang besar untuk  memahami  ( verstehen,  understand ).
Epistemologi inilah yang menjadi dasar metodologi  penelitian  kualitatif.  Bidang  yang biasanya dikategorikan dalam ilmu-ilmu historis-hermeneutik  antara  lain  sejarah,  ilmu pengetahuan  budaya,  dan  ilmu  kemanusiaan lainnya.  Tujuannya  untuk  mengungkapkan makna,  sedangkan  yang  diusahakan  adalah peningkatan  saling  pengertian  dengan  tujuan tindakan bersama.
Ketiga ,    paradigma  kritis  atau critical/ emancipatory  knowledge .  Bagi  paradigma  ini, ilmu  sosial  lebih  dipahami  sebagai  proses katalisasi  untuk  membebaskan  ( emancipatory ) manusia  dari  segenap  ketidakadilan.  Paradigma ini  memperjuangkan  pendekatan  yang  bersifat holistik serta menghindari cara berfikir determinisktik  dan  reduksionistik.  Paradigma inilah  yang  menjadi  penyumbang  utama Action Research atau  yang  juga  terkenal  dengan Participatory  Action  Research (PAR)  dan Community Base Research (CBR ) itu. Kelompok  ini  oleh  Habermas  dikategorikan sebagai  ilmu  tindakan.  Bidang  yang  termasuk dalam  kategori  ini  antara  lain  ilmu  ekonomi, sosiologi,  atau  ilmu-ilmu  reflektif,  seperti  kritik ideologi  atau  filsafat.  Kepentingan  internal kategori  ilmu  ini  adalah  pembebasan.  Metode dasar  ilmu-ilmu  ini  adalah  refleksi  kritis  atas sejarah  subjek  manusiawi  (Habermas,  1968; Magnis, 1990).
Jika  dalam  paradigma  Positivis  tugas ilmu  adalah  untuk  meramalkan,  mencari penjelasan  sebab-musabab,  dalam  paradigma Interpretatif tugas ilmu adalah untuk memahami realitas,  mencari  makna.    Sementara  dalam paradigm  kritis  tugas  ilmu  bukan  hanya  untuk memotret  realitas,  tetapi  juga  mengubahnya (membebaskan).  Dalam  ilmu-ilmu  humaniora ( Geisteswissenschaften )  fakta-faktanya  hanya bisa  ditangkap  dengan Verstehen (pemahaman), yang  di  dalamnya  tidak  begitu  penting  untuk hukum-hukum umum (generalisasi). Fenomenologi menyingkapkan  kemampuan-kemampuan  suatu subjektivitas  yang  memberi  makna.  Dalam pandangan  Husserl,  subjektivitas  yang  aktif  ini menghilang    di  bawah  selimut  pemahaman  diri yang objektif.
Ilmu-ilmu  historis-hermeneutis  memperoleh pengetahuannya  dalam  kerangka  metodologis yang  lain.  Di  sini  makna  validitas  pernyataan- pernyataan  tidak  mengkonstitusikan  diri  di dalam  sistem  referensi  penguasaan  teknis. Pemahaman  makna  ( sinnverstehen ),  dan  bukan
pengamatan,  yang  merintis  jalan  menuju  fakta- fakta. Pengujian hipotesis-hipotesis yang sistematis  digantikan  oleh  penafsiran  teks (Habermas, 1968).
Di  dalam  dunia  filsafat,  perdebatan antara epistemologi Positivistik dengan epistemologi  interpretatif  (hermeneutik)  sebenarnya sudah  lama  terjadi.  Jauh  sebelum  Habermas (1968)  membagi  tipe  ilmu  pengetahuan  sosial itu. Filsuf Jerman  Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan  Windeband  telah  mempermasalahkan  apa yang mereka namakan ilmu ideografis dan ilmu nomotetis .  Ilmu nomotetis (beta)  berkaitan dengan  pengkajian  ilmu  alam  ( natural  science ) dengan gejalanya yang berulang-ulang, memungkinkan terciptanya sebuah hukum. Sebaliknya  ilmu  ideografis  (alfa)  berhubungan dengan  gejala  yang  unik  dan  tak  berulang sehingga  dibutuhkan  metode  yang  berbeda  dari metode ilmu alam.
Sementara  itu,  di  dalam  ilmu  sosial, khususnya  sosiologi,  biasanya  yang  disebut- sebut  sebagai  pelopor  epistemologi  Positivistik adalah Auguste Comte (1798-1875). Dia pulalah yang menamakan sosiologi sebagai fisika sosial. Namun,  sebenarnya  yang  paling  berjasa  dalam penggunaan  metode  itu  adalah  Emile  Durkheim (1858-1917).  Kendati  Karl  Popper  (1906-1994) yang sebenarnya paling berjasa mempromosikan logika  Positivistik  dalam  beberapa  bukunya, antara  lain The  Logic  of  Scientific  Discovery (1959) dan Objective Knowledge (1973).
Paradigma Positivistik ini pada dasarnya terikat  pada  ide  yang  memandang  sosiologi sebagai  ilmu  yang  memiliki  kesamaan  dengan posisi  ilmu  alam  sebagai  ilmu.  Salah  satu  hal yang  paling  penting  dari  pandangan  ini  adalah adanya  keyakinan  bahwa  fenomena  sosial  pada dasarnya  memiliki  pola  serta  tunduk  pada hukum-hukum  yang  deterministik,  sebagaimana hukum-hukum yang mengatur hukum ilmu alam (Poluma,  1984:  5;  Tashakkori  &Teddlie  (Eds.), 2003).
Emile Durkheim adalah salah satu tokoh yang  menghasilkan  karya  klasik  yang  menjadi tumpuan teori Positivistik. Ia menyebut sosiologi sebagai “fakta sosial” dan fakta sosial itu adalah suatu  konsep  yang  memiliki  realitas  empiris  di dalam imajinasi individu. Fakta sosial antara lain meliputi status perkawinan, usia, agama, kondisi ekonomi, tingkat bunuh diri dan kejahatan. Fakta sosial  atau  variabel  itu  konkret,  dapat  diamati, dan dapat diukur.
Dalam penelitiannya tentang bunuh diri, melalui  data  statistik,  Durkheim  melihat keajegan  yang  mencolok  dalam  data  yang ditemui  dan  ternyata  gejala  itu  tidak  dapat dijelaskan melalui faktor-faktor iklim, keturunan,  penyakit  jiwa,  dan  sebagainya. Keajegan itu harus dijelaskan secara sosial. Data juga  menunjukkan  bahwa  orang-orang  yang sendirian  ternyata  lebih banyak  yang bunuh diri daripada  orang  yang  sudah  menikah.  Hal  ini menunjukkan  tidak  adanya  kepaduan  kelompok (kohesi  sosial).  Oleh  karena  itu,  fenomena  yang menunjukkan lebih banyak orang Protestan yang bunuh  diri  daripada  orang  Katolik  dapat dijelaskan,  yaitu  karena  orang  Katolik  lebih terikat  pada  komunitas-komunitas  keagamaan, sedangkan dalam Protestanisme terdapat anjuran yang  kuat  untuk  bertanggungjawab  secara individual (Denzin & Lincons, 1997; Laeyendecker,  1983;  Johnson,  1981).  Temuan- temuan inilah yang di kemudian hari melahirkan sebuah teori yang terkenal, yang menyatakan ada korelasi positif antara lemah dan kuatnya kohesi sosial dengan gejala bunuh diri.
Dari uraian singkat atas pengertian fakta sosial Durkheim di atas, sangatlah jelas apa yang sebenarnya  menjadi  dasar  epistemologi  Durkheim yang membawa pada kesimpulan atas kebutuhan- kebutuhan pengutamaan faktor  eksternal,  keajegan hukum  sosial,  hukum  kausalitas,  tuntutan objektivitas, dan  sifat  empiris dalam  ilmu  sosial yang  kemudian  menjadi  dasar  epistemologi Positivistik.
Semua  hal  itu  menampilkan  ciri-ciri paham Positivistik sebagai paham yang memiliki kecermatan  dalam  mengkonstruksikan  teori, khususnya  dalam  penyusunan  proposisi  yang berkaitan  dengan  sifat  teori  sebagai  “ set  of interconnected propositions ” di samping sebagai “ unified  theory  of  society ”.  Oleh  karena  itu, konseptualisasi  seharusnya  mampu  melakukan prediksi  setelah  mengalami  verifikasi  dan falsifikasi.
Mengenai masalah falsifikasi, Popperlah yang  memperkenalkannya  sebagai  pelengkap epistemologi  Positivistik.  Dengan  batasan  yang sangat  ketat  antara  pengetahuan  ilmiah  dan bukan  ilmiah,  yaitu  testabilitas,  refutabilitas, verifikasi  dan  falsifikasi,  maka  epistemologi Positivistik  menjadi  kokoh.  Popper  tidak  puas atas  tuntutan  empiris  yang  hanya  melalui verifikasi tanpa falsifikasi. Sebab, hukum ilmiah pada  dasarnya  merupakan  hipotesis  atau
merupakan dugaan belaka, yang perlu pengujian dengan  metode  “ trial  and  error ”.  Semakin sering  dan  semakin  berhasil  suatu  hipotesis  itu diuji  serta  mendapatkan  konfirmasi,  maka semakin besar kebenarannya (Kleden, 1983).
Hal itulah yang sering dianggap sebagai pemecah  kemacetan  pendekatan  induksi  yang menjadi  dasar  metode  kualitatif.  Induksi  yang selalu terbatas pada sejumlah hal yang terhingga tidak  mungkin  dijabarkan  dalam  pernyataan umum.  Sebaliknya,  pernyataan  umum  tidak dapat diverifikasikan oleh suatu proses verifikasi yang  terhingga.  Dengan  demikian  cara  induksi dianggap tidak berperan dalam epistemologi atau metode ilmiah.
Dengan  falsifikasi,  seseorang  teorisi selalu  akan  memilih  teori  yang  akan  ditolak, dengan  pengertian  bahwa  ia  akan  menerima unsur-unsur  teori  lama  itu  yang  ternyata  dapat bertahan  melalui  pengujian  dan  sekaligus menjelaskan  di  mana  teori  lama  itu  gagal  dan sekaligus  di  mana  teori  itu  berhasil.  Teori  baru itu  akan  tetap  dipegang  selama  ternyata  dapat bertahan terhadap pengujian dan akan digugurkan  apabila ternyata tidak  cocok (Kleden, 1983).
Pemikiran Popper tersebut memiliki tiga unsur.  Pertama,  sebagai  metode  untuk testing hanya  bisa  digunakan  metode  deduksi.  Kedua, kekuatan  teori  tidak  dapat  diukur  berdasarkan verifikasi,  melainkan  hanya  mungkin  berdasarkan falsifikasi.  Ketiga,  pengetahuan  tidak  dapat dicari dasarnya pada observasi, melainkan hanya mungkin  pada  teori  yang  diajukan  sebagai ikhtisar pemecahan masalah (Kleden, 1983).
Singkatnya  epistemologi  Positivistik atau  juga  disebut  sebagai  pendekatan  Objektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
(1) Cenderung  menganggap  manusia  bersifat pasif dan perubahan banyak ditentukan oleh faktor dari luar.
(2) Kebenaran  hanya  dapat  ditemukan  jika peneliti mengambil jarak dari objeknya.
(3) Perilaku  manusia  adalah  nyata,  dapat diamati,  diukur  melalui  variabel,  indikator yang ditentukan dan sebagainya serta dapat diramalkan.
(4) Memandang  ada  keteraturan  dalam  realitas sosial  dan  dalam  perilaku  manusia,  meskipun keteraturan itu bersifat probabilistik.
(5) Peneliti  memulai  dengan  suatu  kerangka teoritis,  merumuskan  hipotesis,  dan  secara
logis  mereduksi  apa  atau  bagaimana seharusnya hasil penelitian jika hipotesis itu benar.
(6) Untuk  menguji  hipotesis,  peneliti  harus mengoperasionalkan  variabel  yang  terkandung dalam  hipotesis  dan  mengujinya  secara logis dan empiris.
(7) Dalam  derajat  tertentu  perilaku  manusia dapat diramalkan, meskipun ramalan tersebut tidak setepat perilaku alam.
(8) Pengetahuan  dapat  disebut  jika  penjelasannya dapat  diamati  oleh  setiap  orang  melalui pancaindra.
(9) Perilaku  manusia  banyak  ditentukan  oleh struktur  sosial  yang  bersifat  eksternal, umum, dan memaksa.
(10) Unsur terpenting dalam pendekatan positivistik  (objektif)  adalah  eksplanasi atau penjelasan (Denzin & Lincons, 1997).

## Evaluasi terhadap Epistemologi Positivistik
Kritik yang paling tajam atas paradigma Positivistik  ini  dilancarkan  oleh  historisme. Menurut  aliran  ini,  metode  generalisasi  yang diambil alih oleh ilmu fisika, sangat menyesatkan.  Sebab,  metode  eksperimen  dalam ilmu-ilmu  sosial  tidak  mempunyai  arti  yang sama  dengan  eksperimen  dalam  bidang  fisika. Keajegan dalam ilmu sosial lebih bersifat semu, dalam arti tidak akan diulang seperti dalam ilmu alam,  karena  masyarakat  memang  selalu berubah. Ini berarti bahwa setiap saat kita harus siap menghadapi kejadian yang pada hakikatnya merupakan  kejadian  baru.  Dan  ini  juga  tidak terjadi  dalam  bidang  fisika.  Kalaupun  metode yang  digunakan  dalam  bidang  fisika  bisa diterapkan dalam bidang masyarakat, metode itu tidak  dapat  diterapkan  pada  sifat  yang terpenting.  Dengan  kata  lain,  cara  fisika  tidak akan  menyumbangkan  banyak  kepada  pengertian kita tentang perkembangan sosial.
Lebih  dari  itu,  dalam  ilmu  sosial  tidak dikenal  suatu  hal  yang  dapat  dibandingkan dengan  hukum  kausal  yang  dirumuskan  secara matematis seperti dalam bidang fisika. Kendatipun  begitu,  menurut  Historisme,  ilmu sosial harus mencari penjelasan-penjelasan yang bersifat  kausal,  misalnya,  dapat  menerangkan bahwa  imperialisme  disebabkan  oleh  ekspansi industri. Akan tetapi apabila usaha itu dilakukan untuk menerjemahkan hukum sosiologi ke dalam bentuk  kuantitatif,  maka  usaha  itu  merupakan hal yang sia-sia. Dengan kata lain, hukum sosial tidak  dapat  dirumuskan  secara  matematis.
Terlalu  banyak  “keunikan”  yang  terjadi  dalam tingkah laku manusia. Malahan, secara konseptual,  ilmu  sosial  tertentu  lebih  mengandung teka-teki  dibandingkan  ilmu  alam  (Ryan,  1969: 24).
Kekurangnisbian ilmu-ilmu sosial menyebabkan tingkat keberhasilan dalam memprediksi  fenomena  sosial  sangat  rendah, jika dibandingkan dalam ilmu-ilmu alam seperti astronomi.  Hal  itu  disebabkan  oleh  fenomena sosial jarang yang muncul secara berulang-ulang dan  pasti  dalam  bentuk  yang  sama.  Itulah sebabnya  memprediksi  gerhana  matahari  akan sangat berbeda kejituannya dibandingkan meramalkan sebuah revolusi.
Dalam  hal  ini,  Mc.  Iver  memberikan ilustrasi yang menarik, yaitu ada distingsi antara tipe  kausalitas  yang  menyangkut  sehelai  kertas yang  diterbangkan  angin  dengan  tipe  kausalitas yang menyangkut orang yang melarikan diri dari masyarakat  yang  mengejarnya.  Kertas  tidak takut dan angin tidak membenci. Namun, orang- orang  lari  itu  ada perasaan  ketakutan. Demikian juga  apa  sebabnya  pemerintahan  jatuh,  akan berbeda  dengan  apa  sebabnya  sebuah  meteor jatuh  ke  bumi.  Oleh  Karena  itu,  dalam  metode penelitian  sosial,  “ verstehen ”  ( understanding ) merupakan masalah kunci. Makin rumit persoalan dalam penelitian sosial, “pemahaman” semakin  diperlukan.  Ilmu  pada  dasarnya  tidak hanya menerangkan (kausalitas), melainkan juga berusaha memahami ( verstehen ).
Bagaimanapun setiap masyarakat menuntut  analisis  yang  khas.  Tidak  mungkin menerangkan  perilaku  manusia  dengan  hanya memeriksa  keteraturan  statistik  dalam  bahasa fisika. Berbeda dengan hukum alam, orang dapat menyimpang  dari  kaidah  untuk  menaati  atau tidak. Tanpa melihat keyakinan ini,  dunia sosial tidak akan pernah dianalisis (Peursen, 1985: 57). Memahami  bukan  sebagai  usaha  batiniah  yang subjektif,  melainkan  sebagai  keharusan  melihat kerangka yang lebih luas.
Singkatnya,  perilaku  manusia  tidak “teratur”  dan  tidak  “berulang”  ( uniform ),  baik dilihat dari sudut individu maupun antarmasyarakat.  Oleh  karena  itu,  perilaku manusia  tidak  dapat  diukur  dan  tidak  dapat diramalkan  secara  pasti.  Menurut  Weber,  ilmu tentang  manusia  mempunyai  orisinalitas  atau kekhasan  yang  disebabkan  oleh  kenyataan bahwa  kelakuan  manusia:  (a)  Dapat  dipahami dari  dalam,  (b)  Bersifat  histori,  dan  (c)  Selalu
mempunyai  hubungan  dengan  kebudayaan. Variabel  seperti  umur,  tingkat  pendidikan,  jenis kelamin  dan  sebagainya,  seperti  diungkapkan Durkheim,  tidak  memainkan  peran  yang  sama sebagaimana suhu tekanan dalam benda.
Dengan verstehen ,  Weber  mengkritik secara  tajam  logika  Positivistik  yang  tidak mengindahkan peran aktor dalam realitas sosial. Weber  tidak  menganut  “hemean”  tentang kausalitas  tapi  lebih  menjelaskan  aksi-aksi  itu secara  subjektif  (Turner,  1984:10).  Kecenderungan Positivistik  yang  berpegang  pada  keterangan sebab  akibat,  memiliki  keterbatasan.  Baginya, ada  keterbatasan  berlakunya  mata  rantai  sebab akibat (A muncul karena B, B muncul karena C, dan seterusnya).
Sementara itu, kritik terhadap epistemologi Popper adalah  bahwa verifikasi maupun falsifikasi  ternyata  mengandung  masalah  yang tidak hanya bersifat empiris. Pertama, penerapan benar  (verifikasi)  dan  tidak  benar  (falsifikasi) merupakan  kasus  batas  yang  dalam  bentuk mutlak  jarang  terjadi.  Tuntutan  falsifikasi sebagai  tuntutan  penolakan  terlalu  logis  dan terlalu  jauh  dari  praktik  kegiatan  ilmu.  Kedua, pada  kegiatan  ilmiah  sering  terjadi  bahwa sesuatu  teori  dipertahankan,  walaupun  ada bagian  yang  jelas dapat dibantah  (ada  imunisasi dalam  teori).  Ketiga,  dapat  dikatakan  bahwa suatu  teori  menghantar  seluruh  sistem  ilmu. Suatu  teori  tidak  memberikan  pendeskripsian fakta,  yang  bisa  “benar”  dan  “tidak  benar”, melainkan ketentuan apa yang harus dilaksanakan  untuk  mengemukakan  ilmu  lebih lanjut;  dan  hal  itu  dapat  “tepat”  atau  “tidak tepat” (Peursen, 1985: 49).
Sebenarnya  kritik  yang  paling  tajam untuk  Popper  ini  dilancarkan  Thomas  Kuhn (1922-1996) dalam bukunya yang terkenal “ The Structure  of  Scientific  Revolutions ”  (1969). Menurut  Kuhn,  Karl  Popper  sangat  dipengaruhi oleh  “ idea of  progress ”,  yaitu  keyakinan  bahwa perkembangan  ilmu  pengetahuan  akan  berjalan secara  linear  dan  setiap  pergantian  paradigma lama  oleh  paradigma  baru  selalu  diartikan sebagai  kemajuan.  Hal  ini  menurut  Kuhn dianggap  suatu  model  yang  “ahistoris”  yang tidak  terbukti  dalam  sejarah  ilmu  pengetahuan (Kleden, 1983: 19).
Ditunjukkan bahwa apabila suatu eksperimen  tidak  berhasil  membuktikan prognosis , maka yang pertama-tama harus dipermasalahkan bukanlah  teori  yang  mendasarinya,  melainkan
ilmuwan yang merencanakan prosedur eksperimen. Menghadapi sebuah masalah tak banyak bedanya dengan  menghadapi  teka-teki.  Seorang  peneliti yang  buru-buru  menyalahkan  teorinya  seperti seorang tukang  kayu yang menyalahkan pemukul dan gergaji kalau kursi yang dibuatnya ternyata  tidak  sesuai  dengan  model  yang dipesan. Di samping menurut Kuhn, eksperimen crusi,  yaitu  eksperimen  yang  sungguh-sungguh menjatuhkan  teori  lama,  merupakan  peristiwa yang  terjadi  sekali  saja  dalam  sejarah  ilmu pengetahuan. Seharusnya menurut Kuhn, apabila suatu  hipotesis  tidak  terbukti  dalam  suatu  tes empiris, hipotesis itu tidak langsung difalsifikasi, melainkan  dimasukkan  dalam  kelompok  anomali; dan apabila anomali itu mulai bertambah banyak dan  kian  menumpuk,  barulah  kemudian  timbul krisis (Kleden, 1983: 20).
Kritik  lain  yang  sangat  tajam  terhadap Popper,  dilancarkan  oleh  P.  Wich  (1926-1988) dalam  bukunya  “ the  idea  of  social  science  and its relation to philosophy” (gagasan tentang ilmu pengetahuan  sosial  dan  hubungannya  dengan filsafat)  1988.  Menurut  Winch,  antara  ilmu sosial  dan  ilmu  alam  terdapat  perbedaan  yang mendasar.  Tingkah  laku  manusia  tidak  terlepas dari  pemberian  makna  dan  interpretasi  oleh manusia  itu  sendiri  dan  sedikit  banyak dipengaruhi  oleh  pertimbangan  rasional  untuk mencapai  sasaran  tertentu.  Itulah  sebabnya dalam menggambarkan dan menjelaskan perilaku  manusia  harus  memperhitungkan  ciri- ciri  spesifik  dari  kenyataana  sosial  yang ada.Tugas ilmu sosial adalah memberi interpretasi  dengan  menerangkan  “pengertian” ( meaning )  konsep  yang  berkaitan  dengan perilaku  aktor,  dengan  metode verstehen (Wuisman, 1996: 29).

## Asumsi Dasar Epistemologi Interpretatif
Dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, pada  dasarnya  ada  tiga  isu  pokok  yang mendasari  paradigma  Interpretatif  ini.  Pertama, paradigma  ini  menerima  “ common  sense ” tentang  sifat  manusia.  Kedua,  paradigma  ini yakin  bahwa  pandangan  “ common  sense” dapat dan  harus  diberlakukan  sebagai  premis,  tempat perumusan  sosiologi ini berasal. Ketiga, paradigma  ini  lebih  mengetengahkan  masalah kemanusiaan  daripada  usaha  untuk  menggunakan preskripsi  metodologi  yang  bersumber  pada ilmu-ilmu  alam.  Dengan  kata  lain,  ilmu  sosial berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, penggunaan  metode  fisika  (matematik)  untuk
memperoleh  watak  ilmiah  dianggap  terlalu menyimpang dari masalah kemanusiaan.
Sebenarnya  yang  menjadi  peletak  dasar dari  paradigma  ini  adalah  W.  Dilthey,  yang kemudian diteruskan oleh Gadamer (1900), Paul Ricoeur  (1913),  O.Apel  (1922).  Secara  umum, yang  menjadi  ciri  utama  hermeneutika  yang mengandalkan verstehen ini antara lain; pertama, metode  ilmu  sosial  yang  dianggap  paling  cocok untuk  menghasilkan  pengetahuan  interpretatif adalah  yang  berdasarkan  pada verstehen ,  yang merupakan  cara  pengembangan  pengetahuan yang memanfaatkan kemampuan manusia menempat  diri  dalam  situasi  dan  kondisi  orang lain; dengan tujuan memahami pikiran, perasaan, cita-cita,  dorongan,  dan  kemauannya.  Kedua, kalau ilmu alam dikatakan bersifat “nomologis”, yakni  bertujuan  menghasilkan  sejenis  “penjelasan” ( explanation )  yang  megungkapkan  hukum  alam ( natural  laws )  yang  umum  atau  universal,  yang memungkinkan  penurunan  metode  matemtatis, ilmu  sosial  seharusnya  bersifat  “ hermeneutic ”, yaitu  memberikan  “pemahaman”  ( understanding ) yang  bersifat  menyeluruh  ( comprehensive )  dan mendalam  ( in  depth )  tentang  gejala  yang menjadi objek studinya (Wuisman, 1996: 50).
Jika  Emile  Durkheim  yang  dianggap paling  berjasa  mengembangkan  epistemologi Positivistik,  dalam  epistemologi  Humanistik  ini tokoh yang dianggap berjasa adalah Max Weber. Sebagaimana diuraikan di depan, Weber menolak kecenderungan  epistemologi  Positivistik  yang berpegang  pada  keterangan  sebab  akibat, terutama  adanya  keterbatasan  berlakunya  mata rantai  sebab  akibat  itu.  Oleh  karena  itu,  ia berpijak dari metodologinya yang sering disebut sebagai  “ verstehen ”’  atau  substansi  yang dihadapi, yakni suatu pendekatan yang berusaha mengerti makna yang mendasari peristiwa sosial dan  historis.  Pendekatan  ini  berpijak  dari  ide bahwa  setiap  situasi  sosial  didukung  oleh jaringan makna yang dibuat oleh sang aktor yang terlibat  di  dalamnya.  Dari  jaringan  makna  yang diberikan  aktor  terjadi  sebuah  dialog  yang  terus menerus.  Tugas  seorang  sosiolog  atau  peneliti adalah  berusaha  “mengerti”  maksud  itu, sebagaimana diartikan oleh aktor dalam peristiwa  sosial.  Dengan  demikian  “pengertian” dari usaha merangkul fenomena secara keseluruhan dan utuh, dengan harapan seseorang akan  dapat  menangkap  struktur  internal  dari sebuah  tindakan.  Setidaknya,  pendekatan  secara verstehen adalah  sebuah  upaya  menjaring sesuatu  yang  ada  di  belakang  tindakan  yang
eksplisit yang dapat dilihat (Abdullah, 1979: 14- 16; Turner, 1984).
Ringkasnya,  Weber  mengembangkan analisis metode sosiologis yang bersentral dalam arti  subjektif;  aksi  dilihat  dari  pandangan  si pelaku  sosial  dan  bukan  perilaku  itu  sendiri. Oleh  karena  itu,  menurut  Weber,  peristiwa  fisik yang sama dapat menumbuhkan berbagai makna yang  berbeda.  Dalam  hal  ini,  tugas  seorang sosiolog  adalah  memahami  aksi-aksi  yang  ada melalui  definisi  subjektif  sang  aktor  atas keadaan  yang  bersangkutan.  Metode  Weber  ini berbeda  dengan  pendekatan  intuitif  yang mengharap  penghayatan  sosiolog  atas  peran aktor sosial (Turner, 1984: 71).
Teori  Weber  ini  sekaligus  mengatasi kesulitan  yang  biasanya  terdapat  dalam  aliran intuitif  bahwa  aliran  fenomenologis  yang  sering mengalami jalan buntu dalam menerka motivasi sang  aktor.  Metode  interpretatif  Weber  tidak sepaham dengan pandangan aktor sosial menurut fenomenologis. Kalaupun sosiologi harus menerima  tuntutan  sang  aktor  sebagai  data, sosiologi  tidak  diharuskan  menerima  kebenaran atas si pelaku. Kesulitan-kesulitan motivasi sang aktor  bisa  terjadi  karena  beberapa  hal.  Pertama, tingkah  laku  manusia  sangat  sukar  dipahami. Kedua,  tingkah  laku  manusia  hanya  dapat dipahami melalui manusia lain. Ketiga, manusia sebagai  subjek  atas  ramalan  ilmiah  seringkali mempunyai  kemampuan  membalik  ramalan- ramalan itu (Goode & Paul, 1962: 2).
Weber sebenarnya cukup hati-hati dalam memakai  metode verstehen .  Ia  secara  kasar membagi  tipe  interpretasi  dalam  tindakan  sosial menjadi dua. Pertama, tipe tindakan yang paling rasional,  berupa  tindakan  yang  paling  mudah dimengerti.  Kedua,  tipe  tindakan  yang  kurang rasional, berupa tindakan yang sulit dimengerti.
Dengan demikian, sosiologi Weber telah menyajikan  suatu  program  metodologis  yang menggariskan patokan yang harus diambil untuk mengelakkan  diri  dari  satu  tafsiran  si  pelaku yang  bersifat  subjektif  tentang  hubungan- hubungan  sosial  ke  suatu  penjelasan  yang berasal  dari  si  pengamat.  Kendatipun  begitu, Weber sangat menyadari akan bahaya subjektivisme.  Oleh  karena  itu,  ia  menyarankan agar  sosiologi  dibentuk  sedemikain  rupa sehingga  menjadi  titik  temu  antara  yang  ‘unik’ dengan  yang  berulang-ulang  ( recurrent ),  antara yang  individu  dengan  yang  umum.  Sosiolog harus  memahami  arti  yang  dipesan  oleh  aktor
dan pemahaman yang dituangkan dalam konsep- konsep.
Pandangan-pandangan Weber yang rumit di atas sebenarnya dimulai dari interpretasi kenyataan  sosial  yang  bersifat  sederhana  dan induktif.  Bermula  dari  fakta  sosiologis  yang ditemukan di Jerman, bahwa sebagian besar dari “pimpinan  perusahaan”,  “pemilik  modal”,  dan personil  teknis  dan  komersial  di  tingkat  atas adalah  orang-orang  Protestan  dan  bukan  orang- orang  Katolik.  Setelah  ditelusuri,  ternyata  ada ajaran  Calvinisme  (sebuah  sekte  dari  agama Protestanisme) tentang takdir dan nasib manusia di  hari  nanti.  Dan  ini,  menurut  Weber, merupakan kunci utama yang menentukan sikap hidup para penganutnya. Takdir telah ditentukan, keselamatan diberikan pada Tuhan kepada orang yang terpilih. Jadi manusia sesungguhnya dalam ketidakpastian yang abadi. Apakah ia merupakan orang  yang  terpilih  atau  tidak,  tidak  ada kepastian.  Namun,  merupakan  kewajiban  setiap orang  untuk  beranggapan  bahwa  dirinya  adalah orang  terpilih.  Sebab,  tiadanya  kepercayaan berarti  kurangnya  rahmat.  Untuk  memupuk kepercayaan  diri  sendiri,  maka  manusia  harus bekerja  keras,  karena  bekerja  keras  merupakan satu-satunya  hal  yang  dapat  menghilangkan keraguan  religius.  Dalam  kerangka  pemikiran teologis  seperti  inilah  ‘semangat  kapitalisme’, yang  bersandarkan  kepada  cita  ketekunan, hemat,  berperhitungan,  rasional  dan  sanggup menahan diri, menemukan pasangannya (Abdullah,  1979:  8-9;  Turner,  1984;  Weber, 1979).
Dengan  kata  lain,  dilema  psikologis yang  dihadapi  orang-orang  Calvinis  adalah mereka menginginkan kepastian tentang keselamatan  abadi  saat  berada  dalam  situasi mereka tidak punya kekuasaan untuk mengubah status keagamaannya maupun mengetahui takdirnya.  Untuk  keluar  dari  kemelut  ketidakpastian ini,  kaum  Calvinis  telah  mengembangkan  dua bimbingan kependetaam. Pertama, setiap penganut  Calvinis  yang  takut  kepada  Tuhan secara  religius  wajib  memiliki  kepercayaan  diri bahwa  ia  adalah  manusia  terpilih.  Sebab keraguan  adalah  bujukan  syaitan.  Kedua, mengintenskan kegiatan duniawi untuk menghilangkan keragu-raguan dan membangkitkan kepercayaan  diri.  Bangunan  posisi  semacam  ini yang  kemudian  hari,  menurut  perkiraan  Weber, menjadi  seperangkat  motif-motif  khusus  yang secara  konsepsi  keagamaan  telah  mengilhami lembaga kapitalisme (Turner, 1984:76).
Dari  metodologi  yang  digunakan  Weber di atas  sangatlah  terlihat  bahwa  teori  yang dihasilkan  itu  dibangun  dari  cara  kerja  yang induktif,  berangkat  dari  pemahaman  “makna” kepercayaan  orang-orang  Calvin  yang  subjektif dengan menggunakan metode verstehen .
Akhirnya secara ringkas dapat dikatakan bahwa  paradigma  epistemologi  humanistik, memiliki ciri-ciri yang bertolak belakang dengan paradigma epistemologi positivistik, antara lain:
 Menolak  paham  “kesatuan  ilmu”  dan menganggap  esensi  ilmu  sosial  berbeda dengan  ilmu  alam.  Oleh  karenaitu,  metode ilmu  fisika  tidak  dapat  ditransfer  dalam metode ilmu sosial.
 Akibat begitu menonjolnya fenomena tingkah  laku  manusia  yang  bersifat  “unik”, maka  metode verstehen merupakan  kunci utama  untuk  memperoleh  pengetahuan dalam ilmu sosial.
 Perilaku  manusia  pada  dasarnya  “tidak teratur”  dan  tidak  berulang  ( uniform ).  Oleh karena  itu,  perilaku  manusia  tidak  dapat diukur  atau  diramalkan  dengan  menggunakan mekanisme benda mati.
 Persoalan “makna” menjadi sentral pemahaman  untuk  mengerti  gejala  sosial (mengutamakan  masalah  yang  bersifat implisit daripada yang eksplisit).
 Interpretasi  atas  perilaku  manusia  tidak bersifat  kausal  dan  tidak  dapat  dijelaskan melalui hukum yang permanen atas generalisasi umum.
 Realitas  sosial  adalah  sesuatu  yang  cair  dan mudah  berubah  melalui  interaksi  manusia dalam kehidupan sehari-hari.
 Tindakan manusia yang menentukan struktur dan bukan sebaliknya struktur yang menentukan tindakan manusia.
 Struktur sosial sekedar merupakan kontruksi sosial dan dapat dinegoisasikan.
 Struktur sosial bersifat rentan, tidak permanen,  dan  artifisial.  Jatuhnya  rezim komunisme  di  Uni  Soviet,  misalnya, menunjukkan  struktur  bersifat  tidak  permanen (Turner, 1984).

## Evaluasi terhadap Epistemologi Interpretatif
Seperti  apa  yang  dilontarkan  secara tajam  oleh  Popper  atas  “kegagalan”  historisme, pada  umumnya  tradisi  humanistik-interpretatif dianggap  sangat  subjektif  serta  tidak  memiliki takaran  ilmiah  yang  jelas.  Dengan  kata  lain,
Popper  menolak verstehen sebagai  metode ilmiah,  karena  tidak  menghasilkan  hipotesis yang  dapat  diverifikasi. Verstehen dianggap hanya  memiliki  fungsi heuristic ,  padahal  alam lingkungan  dianggap  sangat  analog  dengan pengalaman  yang  diperoleh  dari  perubahan lingkungan sosial dan sejarah.
Oleh  karena  itu,  argumen  keunikan ( uniqueness ),  yakni  bahwa  sifat-sifat  unik  ilmu sosial dan kemanusiaan menuntut sebuah metode tersendiri,  adalah  tidak  beralasan.  Setiap  objek studi  mempunyai  sifat  keunikan  atau einmalig ketika objek itu mempunyai sifat-sifat yang tidak terdapat  pada  objek  lain  (Vredenbregt,  1985: 17).  Bahkan,  jika  keunikan  itu  tidak  bisa dikategorikan  dan  dibandingkan,  keunikan  itu bukanlah  objek  studi  ilmiah.  Cara  kerja verstehen yang  begitu  subjektif,  apabila  hendak dimanfaatkan pada ilmu pengetahuan, memerlukan  tindak  lanjut  untuk  melihat  apakah hipotesis-hipotesis yang diperoleh melalui verstehen juga  berhasil  tahan  uji  melalui pengendalain objektif secara empiris (Vredenbregt,  1985:  60).  Metode  fisika  telah banyak  membuktikan  keberhasilan  dalam  ilmu- ilmu  sosial.  Percobaan  untuk  menggunakan eksperimen  ilmu  fisika  di  dalam  psikologi  oleh generasi  Wilhelm  Wund,  misalnya,  dianggap salah  satu  bukti pembaruan dalam  ilmu  tersebut (Popper,  1985:  1).  Dalam  arti  ini, verstehen sebagai  alat  untuk  memahamai  sifat einmalig dari  gejala  sosial  menjadi  batal,  karena  hal  itu dianggap salah jika dilihat dari segi metodologi. Verstehen tidak  pernah  bisa  menggantikan pengujian hipotesis secara deduksi.
Sementara  itu,  kritik  yang  dilontarkan terhadap  pemikiran  Max  Weber,  umumnya karena  pemikirannya  dianggap  mangabaikan beberapa  hal. Pertama ,  faktor-faktor  sosial  dari luar  sang  sosiolog  atau  peneliti  yang  ikut menentukan  pilihannya  dan  proses  penelitian ilmiah  tidak  dipetimbangkan. Kedua ,  faktor- faktor  dan  proses  sosial  yang  dari  luar  orang berpengaruh  atas  isi  dan  arah  perilaku  mereka terlihat  diabaikan.  Seperti  apa  yang  dikatakan Alfred Schutz, selalu ada dilema dalam sosiologi Weber.  Di  satu  saat,  Weber  mengambil  posisi yang  sama  dengan  si  pelaku,  di  saat  yang  lain tak  jarang  tergelincir  dalam  posisi  si  pengamat. Demikian  juga  yang  dikatakan  Mills.  Menurut Mills,  perhatian  Weber  tentang  motif-motif timbul  dari  niat  untuk  mengetahui  bagaimana seorang pengamat mempertalikan motif- motifnya  dan  bagaimana  pelaku-pelaku  sosial
menafsirkan  kegiatan-kegiatannya  dan  kegiatan orang lain (Turner, 1984: 23-24).
Schutz  juga  berpendapat  sama.  Dia menyatakan  keprihatinannya  atas  kegagalan metodologi  Weber,  seperti social  meaning , action, social relationship , yang masih membutuhkan  dasar  filosofis  yang  lebih  kukuh. Kerancuan yang ditemukan Schutz terletak pada keburaman pemahaman dari sudut si pelaku atau dari sudut si pengamat. Schutz membedakan arti subjektif  dan  objektif.  Arti  objektif  mengacu pada tanda-tanda, aksi-aksi yang mempunyai arti bagi  umum,  terlepas  dari  maksud dan  kehendak si  pengamat.  Arti  subjektif  mengacu  pada  aksi dari  orang  lain  dapat  dipahami  sepenuhnya  jika menghadirkan  secara  langsung  orang  lain  itu. Proporsi  perbedaan  Schutz  inilah  yang  oleh Turner  (1984)  dianggap  telah  menyumbangkan konsep  analisis  tentang social  relationship yang kurang diisi oleh Weber.
Dalam kesadaran kita, penerapan metode verstehen dalam  penelitian  ternyata banyak  menemukan  kesulitan  teknis.  Tidak jelasnya  takaran-takaran  ilmiah  yang  dapat diukur  cenderung  menjebak  peran  peneliti sebagai pengamat danmenjadikan peneliti memasukkan  opini  dalam  menjaring  realitas sosial,  meskipun  dalam  antropologi  sudah dipisahkan  antara  masalah  emik  dan  masalah etik untuk tidak mencampuradukkan antara tafsir peneliti  dan  pendapat  sang  aktor  atau  antara pengamat dengan yang diamati.

## Paradigma Teori Kritis
Ciri  khas  dari  paradigma  teori  Kritis yang  mengambil  titik  pangkal  dari  pemikiran Karl Marx adalah pemikiran filosofis disebutkan selalu  berkaitan  erat  dengan  kritik  hubungan sosial  yang  nyata.  Intinya  bahwa  para  filsuf terdahulu hanya dianggap menafsirkan dunia dan kini  sudah  waktunya  untuk  mengubah  dunia. Lebih lanjut pemikiran teori kritis merefleksikan masyarakat  serta  diri  sendiri  dalam  konteks dialektika  struktur-struktur  penindasan  dan emansipasi  (Magnis,  1990).  Teori  ini  mulai berkembang  tahun  1920-an  dengan  tokoh-tokoh yang  terkenal,  seperti  George  Luckas,  Karl Korsh,  Ernast  Bloch,  Antonio  Gramscy,  dan tentu  saja  kelompok  Frankfurt,  seperti  Max Horkeimer,  Theodor  W.  Adorno,  Herbert Marcus, Eric Fromm, serta tokoh neo-Marxisme.
Menurut Ben Agger (2003) ada sejumlah  ciri-ciri  pokok  dalam  Teori  Sosial
Kritis. Pertama ,  teori  sosial  kritis  berlawanan dengan  Positivisme.  Teori  ini  beranggapan bahwa  pengetahuan  bukan  semata-mata  refleksi atas  dunia  statis  “di  luar  sana”.  Ilmu pengetahuan  tidak  bebas  nilai.  Teori  ini  juga berlawanan  dengan  Positivis  yang  mengatakan bahwa  sains  harus  menjelaskan  hukum  alam masyarakat.  Sebaliknya,  teori  kritis  percaya bahwa  masyarakat  ditandai  oleh  historisitas (terus mengalami perubahan).
Kedua ,  teori    Kritis  membedakan  masa lalu  dan  masa  kini,  yang  secara  umum  ditandai oleh  dominasi,  eksploitasi,  dan  penindasan. Masyarakat  masa  depan  ini  dapat  diciptakan dengan  aksi  sosial  dan  politis  yang  dilakukan secara  intensif.  Peran  teori  sosial  Kritis  bersifat politis  karena  teori  ini  berpartisipasi  dalam mendorong perubahan.
Ketiga ,  teori  sosial  Kritis  berpandangan bahwa dominasi itu bersifat struktural. Kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dipengaruhi oleh  institusi  sosial  yang  lebih  besar  seperti politik,  ekonomi, budaya, diskursus,  jender, dan ras.Teori  sosial  Kritis  mengungkap  struktur  ini untuk  membantu  masyarakat  dalam  memahami akar  global  dan  rasional  penindasan  yang mereka alami.
Dalam  level  ini,  teori  sosial  Kritis berkeyakinan bahwa struktur dominasi direproduksi  melalui  kesadaran  palsu  manusia, dilanggengkan  oleh  ideologi  (Marx),  reifikasi (Georg Lukacs), hegemoni (Gramsci), pemikiran satu dimensi (Macuse), dan metafisika keberadaan  (Derrida).  Kini  kesadaran  palsu dipelihara  oleh  ilmu  sosial  positivis  seperti ekonomi  dan  sosiologi  yang  menggambarkan masyarakat  sebagai  entitas  yang  dikendalikan oleh  hukum  yang  kaku.  Akibatnya  orang  diajak berfikir  bahwa  satu-satunya  perilaku  yang beralasan  berkaitan  dengan  penyelesaian  pada pola-pola  keajegan  ini.Teori  sosial  kritis mematahkan  kesadaran  palsu  dengan  meyakini adanya  kuasa  manusia,  baik  secara  pribadi maupun  secara  kolektif  untuk  mengubah masyarakat (Angger, 2003; Magnis, 1990).
Mengikuti  pemikiran  Marx,  teori  sosial Kritis menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia secara dialektis. Meskipun struktur mengkondisikan pengalaman sehari-hari, pengetahuan tentang  struktur  dapat  membantu  masyarakat mengubah  kondisisosialnya.  Teori  sosial  kritis membangun  jembatan  dialektis  ini  dengan menolak determinisme ekonomi.
Kritik  utama  yang  dilancarkan  kepada epistemologi    teori  Kritis  umumnya  hampir mirip  dengan  paradigm  Interpretatif.  Hanya  ada dua perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan  dua  paradigma  lainnya.  Teori Kritis memiliki pandangan bahwa realitas sosial pada  dasarnya  merupakan  hasil  konstruksi kepentingan (ideologis) yang tidak pernah netral dan  objektif.  Realitas  sosial  pada  dasarnya merupakan  hasil  konstruksi  kepentingan  yang rumit,  atau  menggunakan  istilah  Stuart  Hall (1982),  telah  dikonstruksikan  oleh  berbagai kepentingan ideologis. Oleh karena itu, ilmuwan  harus  memihak  dan  tidak  hanya menjadi penghuni menara gading. Bagi pengkritiknya,  pandangan  seperti  ini  bukan pandangan keilmuan tetapi  ideologi. Jadi, sekali lagi,  ada  perbedaan  mendasar  dibandingkan dengan  paradigma  Positivistik  dan  Interpretatif, yang  beranggapan  ilmu  itu  netral  dan  tugas utama ilmuan hanyalah memotret realitas secara objektif.  Menurut  teori  Kritits,  ilmuwan  harus bisa  mengubah  realitas  dengan  cara  yang partisipatoris dan emansipatoris (partisipasi yang membebaskan).
Pokok-pokok  pemikiran  teori  Kritis inilah  yang  akhirnya  mengilhami  Kurt  Lewin (1947),  Corey  (1953),  Hopkins  (1985),  Hult  & Lennung  (1980),  Carl  Glickman  (1992),  Peter Park  (1993),  dan  lainya  melahirkan  apa  yang sering disebut dengan Action Research atau yang lebih  terkenal  dengan Participacy  Action Research (PAR).  Poin  pokok  dari  PAR  adalah “ participatory dan emancipatory ”,  yang  kemudiaan dimodifikasi  oleh  CBR  ( Community  Base Research ).
Seperti  dirumuskan  Fals  Borda  (2001), “ Participatory Action Research has not been just a quest  for knowledge. It  is  also  transformation of  individual  attitudes  and  values,  personality and  culture,  and  altruistic  process ”. Participatory Action  Research ,  juga  sering  disebut  PRA ( Participatory  Rural  Apprasial )  merupakan sebuah pendekatan dan metode untuk mempelajari  kondisi  dan  kehidupan  pedesaan dari,  dengan, dan oleh masyarakat  desa  itu sendiri. Participatory  Action  Research dipandang mampu  membawa  tindakan  dan  refleksi,  teori dan praktik, dengan cara terlibat dengan lainnya, dalam  mengejar  penyelesaian  praktis  terhadap berbagai  isu  penting  yang  menjadi  perhatian masyarakat  dan  untuk  mencapai  kesejahteraan individu perorangan dan masyarakatnya (Bradbury  &  Reason,  2001:  2).  Riset  aksi
partisipatif tidak saja sekadar mencari pengetahuan.  Riset  tersebut  juga  merupakan proses  transformasi  sikap  dan  nilai  individu, personality , dan budaya serta sifat altruistik.
Sebagai metode alternatif, PAR
memiliki beberapa kelebihan. Pertama , berusaha menutupi kelemahan dengan merumuskan permasalahan  atas dasar masalah yang langsung dirasakan  oleh  masyarakat. Kedua, pendekatan dirancang berdasarkan kesepakatan antara masyarakat  dengan  peneliti. Ketiga, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi si peneliti, tetapi juga masyarakat. Perubahan situasi, meningkatnya  pengetahuan,  dan  kemampuan masyarakat  dalam  memahami  dan  mengubah serta  kemampuan  memecahkan  masalah  mereka atau  mengubah  situasi  kehidupan  mereka merupakan hasil yang diharapkan.
Prinsip-Prinsip  PAR  ( Participacy  Action Research )
(1) PAR  melibatkan  seluruh  kelompok  masyarakat yang  tak  berdaya--- involves  a  whole  range of  powerless  groups  of  people -  kelompok masyarakat  yang  tereksploitasi,  miskin, tertindas, dan kelompok marginal.
(2) PAR  melibatkan  partisipasi  masyarakat secara  penuh  dan  aktif  dalam  keseluruhan proses riset.
(3) Subjek penelitian berasal dari masyarakat itu sendiri dan penetapan masalah, analisis. dan penyelesaian  masalahnya  dilakukan  oleh masyarakat yang bersangkutan.
(4) Tujuan akhirnya  adalah transformasi radikal atas  realitas  sosial  dan  perbaikan  kehidupan masyarakat  itu  sendiri.  Penerima  hasil  riset adalah anggota masyarakat itu sendiri.
(5) Proses  riset  partisipatif  dapat  menciptakan sebuah  kesadaran  masyarakat  yang  lebih besar  terhadap  sumber  daya  mereka  sendiri dan memobilisasinya untuk mencapai pembangunan yang berdikari.
(6) Participatory Action Research lebih merupakan  metode  atau  riset  ilmiah  yang mampu menciptakan analisis autentik mengenai realitas sosial.
(7) Peneliti ikut berpartisipasi dan belajar dalam proses  penelitian,  yaitu  sebagai  pengamat militan  daripada  sekedar  sebagai  pengamat yang terpisah (Hall & Kidd, 1978: 5)

## Penutup
Setelah  secara  singkat  disajikan  pokok- pokok  pikiran  epistemologi  Positivistik  yang mendasari
penelitian kuantitatif dan epistemologi Interpretatif yang mendasari penelitian    kualitatif,  serta  epistemologi  Kritis yang  mendasari    penelitian  aksi,  ada  beberapa hal yang perlu ditegaskan di sini.
Pertama , dalam kaitannya dengan epistemologi Positivistik, Interpretatif dan Kritis, meskipun  berbeda tetapi ketiganya dapat saling mengisi. Ilmu-ilmu empiris analitis (Positivistik) mencegah  kelompok  pendekatan  ilmu-ilmu hermeneutik  (Interpretatif)  dari  subjektivisme yang  ditandai  oleh  interpretasi  yang  semena- mena.  Sebaliknya,  pendekatan  ilmu  historis hermeneutik  mencegah  kelompok  pendekatan empiris-analitis  terjebak  dalam  determinisme yang  membuta  dan  menyerdehanakan  realitas sosial seperti benda alam. Sementara pendekatan epistemologi  kritis  lebih  menagih  ilmu  sosial agar  tidak  hanya  berfungsi  memelihara status- quo tetapi  juga  sebagai  intrumen  pembebasan dan sekaligus menagih ilmuwan sosial bertanggungjawab terhadap objek yang diteliti.
Kedua , dari segi tugas keilmuan, karena ilmu pengetahuan sosial memiliki sifat menerangkan dan “memahami” ( verstehen ) yang merupakan  dua  belah  mata  uang  yang  sama, keduanya  pada  dasarnya  bisa  saling  mengisi. Untuk menjelaskan realitas sosial membutuhkan pemahaman  yang  mendalam  dan  sekaligus verifikasi  yang  terukur.  Demikian  juga  ramalan keilmuan  tidak  akan  memberikan  kontribusi yang  berarti  jika  tidak  didampingi  imajinasi- refleksi.  Sebaliknya  imajinasi  yang  tajam  saja tidak  akan  mencukupi,  jika  tidak  dapat dibuktikan  secara  empiris.  Demikian  juga, tugas  ilmu  sosial  bukan  hanya  mendiskripsikan, menjelaskan  atau  meramalkan  jalannya  realitas sosial. Tanpa ada kemampuan untuk mendalangi perubahan  sosial,  lembaga  ilmu  pengetahuan hanya akan menjadi menara gading.
Ketiga ,  dari  segi  tujuan,  tugas  utama penelitian kuantitatif  adalah menjelaskan gejala sosial,  menguji  teori,  membentuk  fakta,  dan menunjukkan  hubungan  antarvariabel.  Oleh karena  itu,  semakin  luas  lingkup  variabel  yang dijelaskan,  semakin  akurat  pula  penelitian  yang dilakukan.  Sementara  tujuan  utama    penelitian kualitatif    adalah  memahami  ( verstehen )  terhadap fenomena  sosial,  mencari  konsep  dengan grounded ,  dan  melakukan  kategorisasi  sebagai
bahan  untuk  menemukan  teori.  Hal  yang diutamakan  dalam  penelitian  kualitatif  bukan keluasan  tetapi  kedalaman.  Sementara  tujuan utama Partisipatory  Action  Research adalah melakukan  perubahan  sosial  dengan  prinsip emancipatory dan partisipatory ,  membebaskan masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran kritis.
Keempat ,  dalam  penelitian  kuantitatif, proses  yang  digunakan  bersifat  deduksi,  yaitu memverifikasi  teori  dengan  mengembangkan hipotesis.  Dalam  penelitian  kualitatif,  proses yang  digunakan  bersifat  induksi  sehingga  tidak ada  teori  yang  dibuktikan  atau  tidak  menguji hipotesis.  Sementara  dalam  PAR  proses  siklus yang  menciptakan link antara  teori  dan  praktik adalah  transformasi  sosial.  Di  sini  tidak  ada hipotesis  kecuali  yang  dirumuskan  masyarakat sendiri.
Kelima ,  dalam  penelitian  kuantitatif, teori  diletakkan  sebagai  landasan  uji  hipotesis. Dalam  survei  ini  ada  prinsip  keterwakilan ( representativeness )  atau  probabilitas  untuk generalisasi  hasil  temuan,  sehingga  masalah sampel  sangat  penting.  Sementara  fungsi  teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memahami  dan  menafsirkan  fenomena  sosial. Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  ada  prinsip keterwakilan  atau  probilitas,  sehingga  masalah jumlah  sampel  tidak  dipersoalkan.  Sementara dalam  penelitian  aksi,  fungsi  teori  hanya  untuk mempermudah  pemetaan  masalah,  bukan  untuk menjelaskan (verifikasi) atau memahami ( verstehen ).  Di  sini  tidak  dikenal  prinsip probabilitas dalam artian generalisasi, melainkan lebih  mengutamakan  pendalam  sebagai  upaya memahami masyarakat.
Lampiran
Tabel 1 . Skema Pembagian Metodologi Ilmu Sosial-Budaya Positivis (Kuantitatif) Interpretatif (Kualitatif) Kritis (Aksi)  Tujuan ilmu pengetahuan untuk dominasi, meramalkan dan rekayasa sosial
 Realitas sosial bersifat objektif
 Ilmu pengetahuan bebas nilai
 Realitas sosial tunggal
 Tujuan utama penelitian adalah menjelaskan gejala sosial, menguji teori, membentuk fakta dan
menunjukkan hubungan antarvariabel
 Pendekatan objektif
 Proses yang digunakan bersifat deduksi, yaitu memverifikasi teori dengan mengembangkan hipotesis
 Dalam proses deduksi merupakan proses apriori tanpa empiri
 Fungsi teori dalam penelitian survei ada prinsip keterwakilan ( representativeness ) atau probabilitas dalam generalisasi hasil temuan, karena itu sampel sangat penting
 Dalam penelitian survei yang menjadi instrumen utama adalah kuisioner
 Teknik/metode yang digunakan biasanya eksperimen, survei, wawancara berstruktur dan pengamatan berstruktur
 Keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh instrumen (kuesioner)
 Tujuan ilmu pengetahuan untuk interaksi, memahami dan empati
 Realitas sosial bersifat subjektif
 Ilmu pengetahuan bebas nilai
 Realitas sosial sifatnya kasuistik
 Tujuan utama  penelitian  adalah memahami ( verstehen ) terhadap fenomena sosial, mengembangkan konsep dengan grounded
 Pendekatan subjektif
 Proses yang digunakan bersifat induksi sehingga tidak ada teori yang dibuktikan atau tidak menguji hipotesis
 Proses induksi merupakan hipotesis proses aposteriori dan empiri
 Fungsi teori dalam penelitian kualitatif untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial
 Dalam penelitian kualitatif tidak ada prinsip keterwakilan atau probilitas, sehingga masalah jumlah sampel tidak dipersoalkan  Teknik/metode yang digunakan: pengamatan terlibat, wawancara tak berstruktur (terbuka dan mendalam), life history , dokumen dan sebagainya
 Keberhasilan penelitian sangat tergantung pada peneliti sendiri
 Tujuan ilmu pengetahuan untuk emansipatory,
membebaskan dan pemberdayaan  Realitas sosial subjektif
 Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai
 Realitas sosial bersifat plural
 Tujuan utama penelitian membebaskan masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran kritis
 Pendekatan subjektif
 Proses siklus menciptakan link antara teori, praktik, dan
transformasi sosial. Tidak ada hipotesis kecuali yang dirumuskan masyarakat sendiri  Proses diagnosis, rencana, aksi, evaluasi, dan refleksi yang dilakukan masyarakat
 Fungsi teori hanya untuk mempermudah pemetaan masalah, bukan untuk menjelaskan (verifikasi) atau memahami ( verstehen )
 Tidak mengenal prinsip probabilitas dalam artian generalisasi, melainkan lebih mengutamakan pendalam,
sebagai upaya memahami masyarakat  Teknik/metode yang digunakan: pendampingan, partisipatif.  Peneliti menjadi bagian masyarakat yang diteliti,  terutama melalui FGD  Keberhasilan penelitian sangat tergantung pada masyarakat yang diteliti sendiri
Bagan 2 . Hierarki Paradigma Ilmu Pengetahuan
Ontology Realism-nomotetive Nominalism-ideografis Epestimology Methodology
Quantitative PAR (Participatory Action Research) Qualitative Positivism Critis Intrepertative Realitas Sosial Proses Ilmu Aplikasi Teori Sifat Dasar Pandangan FENOMENOGI S Bebas Nilai Deskripsi Kasus (Keunikan) Kasus-Terlibat- Pahami-Deskripsi Subyekti f Kasus TEORI KRITIS Memihak Anti Generalisasi Kasus-Analisis-Masalah- Rencana-Aksi Subyektif Plural POSITIVISME Bebas Nilai Generalisas i Obyektif Tunggal Hipotesa-Teori- Data-Uji Teori Pendekatan Tujuan Dominasi Meramalkan & Rekayasa Sosial
Interaktif Memahami,
Empati & Simpati Emancipatory Pembebasan & Pemberdayaan Habermas as quoted by Mahmudi, 1999

## Tipe-tipe Ilmu Pengetahuan Sosial
Source: The Cicle of Theory Construction and Testing (Wallace 1971)

## Daftar Pustaka
Adian,  D.G.    (2010). Pengantar  Fenomenologi . Depok: Penerbit Koekoesan.
Agger,  B.  (2003). Critical  Social  Theory , terjemahan Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Abdullah,  T.  (1979). Agama  Etos  Kerja  dan Pengembangan Ekonomi , LP3ES, Jakarta.
Akhyar,  Y.L.  (2011). Teori  Kritis  dan Postmodernisme: Pengaruhnya pada Filsafat Ilmu  dan  Metodologi  Ilmu  Pengetahuan Sosial-Budaya Kontemporer . Jakarta: FIB-UI.
Blaikie, N. (2000). Designing Social Reasearch .
First  published  by  Polity  Press  in association  with  Blackwell  Publishers Ltd.
Borda, O.F. (2001). Participatory action research in social theory: Origins and challenges. in  Peter  Reason  &  Hillary  Bradbury (Eds.). Handbook  of  Action  Research
Participative  Inguiry  &  Practice .  London: Sage Publication Ltd.
Denzin,  N.  &  Lincons,  Y.S.  (Eds.).  (1997).
Handbook  of  Qualitative  Researach .
California: SAGE Publications.
Guba, E.G. (Ed.). (1990). The Paradigm Dialog. California: Sage Publications.
Gustavsen,  B.  (2002).  Theory  and  Practice:  the Mediating Discourse. in Peter Reason & Hilary Bradbury (Eds), dalam Handbook  of Action Research Participative Inquiry & Practice . London: Sage Publication Ltd.
Goode,  W.  &  Paul,  K.H.  (1962). Methodes  and Social  Research .  New  York,  Toronto,
London:  Mc.  Graw-Hill,  Book  Company, Inc.
Habermas,  J.(1990). Ilmu  dan  Teknologi  Sebagai Ideologi . Jakarta: LP3ES.
_______________,  (1968). Theory  and  Practice , translated by John Viersel, Heimemaun, London.
Theory Empirical Generalization Data Analysis Hypotheses Testable Data Collection Test of A Theory Operationalization of Concept Induction Deduction
_______________,    1972. Knowledge  and Human  Interests ,  Translated  by  Jeremy J. Shapioro, Boston: Beacon Press.
Hall,  S.  (1982).  The  rediscovery  of  ideology: Return  of  the  pressed  in  media  studies.
In Micheal Gurevitch and Janet Wollacott (Ed). Mass Comunication and Society . Baverly Hills: Sage Publication.
Hardiman, F.B. (2003). Kritik Ideologi Menyingkap Pengetahuan Bersama Habermas . Yogyakarta: Penerbit Buku Baik.
Johnson,  P.D.  (1981). Sociological  Theory Classical  Founders  and  Contemporary Perspectives .
Kleden,  I.  (1983).  “Teori  ilmu  sosial  sebagai variabel  sosial:  Suatu  tinjauan  filsafat sosial”, Prisma Juni. Jakarta: LP3ES.
Kuhn,  T.  (1970). The  Structure  of  Scientific Revolution .  Chicago:  University  of Chicago Press.
Laeyendecker,  L.  (1983).  Orde,  Verandering, Ongelijkheid  Een  Inleiding  in  de Geschiedenis Vande Sociologie, terjemahan Smekto, Tata Perubahan dan Ketimpangan,
Suatu  Pengantar  Sejarah  Sosiologi. Jakarta: Gramedia.
Magnis,  F.  von.  (1990). Ringkasan  Sejarah Marxisme  dan  Komunisme .  Jakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Drijarkara.
Martinjay.  (2005 ).  Sejarah  Mazhab  Frankfrut: Imajinasi  Dialektis  dalam  Perkembangan Teori Kritis , terjemahan Nurhani. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
McCarthy,  T.  (2006). Teori  Kritis  Jurgen Habermas , terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Mills.  C.W.  (1959). The  Sociological  Imaginations : Harmond Worth: Middlesexx.
Peursen,  van.  CA.  (1985) .  Susunan  Ilmu Pengetahuan  Sebuah  Pengantar  Filsafat . Jakarta: Gramedia.
Reason, P. & Bradbury, H. (Eds.). Handbook of Action Research Participative Inguiry & Practice . London: Sage Publication Ltd.
Ritzer,  G.  (1980). Sociology:  Multiple  a Pardigm  Sciences, Revised  edition, Allyn and Bacon, Boston.
Ryan,  A.  (1985). The  Philosophy  of  Socal Sciences . London.
Tashakkori,  A.  &  Teddlie,  C.  (Eds.).  (2003) . Handbook  of  Mixed  Methods  in  Social &  Behavior  Research, California:  SAGE
Publication, Inc Teller Road.
Turner,  B.  (1984). Weber  and  Islam:  Critical Study , terjemahan G.A. Ticoalu, Jakarta: Penerbit Rajawali.
Weber,  Max,  1979,.  Sekte-sekte  Agama Protestan  dan  Semangat  Kapitalsime dalam  Taufik  Abdullah  (ed)  Agama, Etos  Kerja  dan  Perubahan  Ekonomi,
LP3ES, Jakarta.
Wuisman,  J.J.J.  M.  (1996).  dengan  penyunting M. Hisman, Penelitian Ilmu-ilmu social ,
Jilid  I,  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.