Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020, pp.320-328 DOI 10.33087/jiubj.v20i1.890
ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)
Ridham Priskap

## Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

## Ridham Priskap
Dosen Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi Correspondence email: ridham_priskap@unja.ac.id
Abstrak. Kekuasaan  Kehakiman di Indonesia dari dulu sampai  sekarang tetap  eksis walaupun  mengalami pasang surut, sejarah pperkembangan  lembaga  ini  sudah  dimulai  jauh  sebelum  kemerdekaan,  bahkan  sebelum  Hindia  Belanda  bercokol  di  bumi nusantara  ini  kekuasaan  kehakiman  telah  eksis  dalam  bentuk  lembaga  peradilan  adat.  Sebagai  lembaga  yang  memberi perlindungan terhadap masyarakat kekuasaan kehakiman dari masa kemasa telah menunjukkan fungsi-fungsinya sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan hukum bagi masyarakat.

## Keywords: perkembangan; kekuasaan kehakiman
Abstract. Judicial power in Indonesia from the past until now still exists despite the ups and downs, the history of the development of this institution has begun long before independence, even before the Dutch East Indies were entrenched in the archipelago, this judicial  authority  has  existed  in  the  form  of  traditional  justice  institutions.  As  an  institution  that  provides  protection  to  the community, the judicial authority has shown its functions as the last stronghold to seek legal justice for the community.

## Keywords: development; judicial power

## PENDAHULUAN
Salah  satu  fungsi  pokok  kekuasaan  kehakiman adalah  untuk  memutus  perkara  dengan  menerapkan hukum  materil  secara  paksa,  pada  sisi  lain  dapat  dilihat bahwa  arti  penting  kekuasaan  kehakiman  adalah  untuk memutus  sengketa  hukum  yang  timbul  antara  anggota masyarakat  satu  sama  lain  dan  antara  anggota masyarakat  dengan  pihak  pemerintah.  Kewenangan untuk memutus perkara itu tujuan akhirnya sudah barang tentu untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui  putusan  yang  adil.  Diskusi  tentang  kewenangan pokok mengadili tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan luas  ruang  lingkup  kekuasaan  kehakiman.  Luas  ruang lingkup kekuasaan kehakiman itu dapat didekati dari dua aspek  yaitu :  pertama ,  aspek  institusional  berupa  jenis- jenis  kelembagaan  Peradilan  yang  diserahi  kekuasaan kehakiman; kedua ,  aspek  fungsional  berupa  ragam fungsi  yang  diserahkan  oleh  Undang-undang  kepada kekuasaan kehakiman.
Khusus  untuk  aspek  yang  pertama  sebagai institusi Peradilan dipandang perlu menelusuri perkembangan  kelembagaan  itu  mulai  dari  jaman kolonial  hingga  jaman  kemerdekaan.  Penelusuran  ini  di samping  bertujuan  untuk  memperluas  wacana  bahasan, juga  didasari  pada  pemahaman  bahwa  konsep  keadilan dan ketertiban  umum seperti diingkatkan oleh Friedman (1983:37), bahwa konsep kekuasaan kehakiman bukanlah  konsep  yang  statis  melainkan  konsep  yang terus  berkembang  (…  “ it  should,  however  be  borne  in mind that public order itself is not a static concept ”).
Dilihat  dari  sejarahnya  kekuasaan  kehakiman telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  panjang sesuai situasi dan kondisi politik yang terus berkembangan  menurut  era  ketatanegaraan  yang
mengikutinya.  Untuk  melihat  sejarah  pekembangan kekuasaan  kehakiman  tersebut  paling  tidak  penelusuran harus dikaji pada tiga tahapan, yaitu tahap pemerintahan Hindia  Belanda  dimana  badan-badan  peradilan  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bersifat  pluralistik  dan diskriminatif  karena  adanya  perbedaan  peradilan  yang khusus untuk orang-orang eropa atau yang dipersamakan dengannya  dan  ada  badan  peradilan  yang  khusus  untuk golongan pribumi seperti adanya peradilan Gubernemen dan peradilan Adat.
Peradilan Gubernemen mengadili atau melaksanakan  fungsinya  atas  nama  Raja  atau  Ratu Belanda,  sedangkan  Peradilan  Adat  tidak  demikian halnya.  Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  Hindia Belanda mengenai peradilan adalah dengan mengeluarkan Staatblad 1932 Nomor 80 yang mengatur tentang  susunan  dan  kedudukan,  kekuasaan  mengadili, hukum  materil  dan  hukum  acara  badan  Peradilan  Adat. Disamping itu diberi kewenangan kepada Residen untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. Dalam  prakteknya peradilan  ini  bukanlah  bentuk  peradilan  yang  bebas  dan merdeka karena Residen mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan adat atau memerintahkan  pemeriksaan  kembali  oleh  hakim  yang ditunjuk  oleh  Residen  dan  Residen  berkuasa  untuk menetapkan  bahwa  seseorang  tidak  termasuk  ke  dalam jurusdiksi Peradilan Adat setempat.
Pada masa pemerintahan Jepang dimana tujuannya  hanya  untuk  melindungi  kepentingan  dan keselematan prajurit yang sedang mengalami peperangan sehingga  karakteristik  pemerintah  penjajahan  Jepang  di Indonesia  adalah  pemerintah  militer  dengan  tujuan utamanya  adalah  untuk  menjaga  keselamatan  dan keamanan  personil  militer  Jepang  demi  tercapainya
tujuan  perang.  Sesuai  dengan  karakteristik  dan  tujuan perang  maka  yang  pertama-tama  dibentuk  oleh pemerintah  militer  Jepang  adalah  peradilan  yang melindungi militer yang disebut Gunritukaigi .
Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  setelah kemerdekaan,  kekuasaan kehakiman mendapat penataan secara  sungguh-sungguh  walaupun  dalam  berbagai  hal model  kekuasaan  kehakiman  yang  dirumuskan  masih menggambarkan  adanya  kekurangan  dan  kelemahan yang  belum  sepenuhnya  dapat  difungsikan  sebagai lembaga  yang  memberi  keadilan  dan  pengayoman masyarakat.  Bertolak  dari  pemikiran  yang  demikian dianggap perlu untuk mencermati dan mengakaji sejarah perkembangan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  yang pengkajiannya  dilakukan  baik  pada  masa  sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

## Rumusan Masalah
Dari  apa  yang  diuraikan  di  atas,  permalasahan yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  yang  singkat  ini dibatasi pada:
1. Kekuasaan  Kehakiman  pada  Masa    Pemerintahan Hindia Belanda
2. Kekuasaan  Kehakiman  Masa  Pemerintahan  Militer Jepang
3. Kekuasaan Kehakiman Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kekuasaan  Kehakiman  pada  Masa  Pemerintahan Hindia Belanda
Pada  masa  pemerintahan  kolonial  Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan  Peradilan  yang  dalam  bahasa  Belanda  dikenal dengan  istilah rechtspraaken ,  peradilan  yang  dimaksud terdiri dari: (Sotoprawiro, 1994:91-92):
1) Peradilan Gubernemen  ( Gouvernements  rechtpraak ) yang meliputi seluruh Hindia Belanda.
2) Peradilan  Pribumi  ( Inheemscherecht-spraak )  hanya terdapat  di  daerah  langsung  (administratif)  daerah seberang.
3) Peradilan  Swapraja  ( Zelfbestuurs  rechtspraak )  yang terdapat  di  daerah  tidak  langsung  (otonom),  kecuali daerah Swapraja Paku Alaman dan Pontianak.
4) Peradilan Desa ( Dorps rechtspraak ), dengan catatan, di samping yang berdiri sendiri ada yang merupakan bagian  dari  Peradilan  Gubernemen,  Peradilan Swapraja, maupun Peradilan Adat.
Pada masing-masing jenis Peradilan itu, dimungkinkan pula adanya sejenis kamar berupa Kamar Peradilan  Agama  ( Godsdienstige  Rechtspraak ).  Untuk lebih  jelasnya  pada  bagian  di  bawah  ini  akan  diuraikan beberapa  peradilan  yang  ada  pada  jaman  pemerintahan Hindia  Belanda.  Badan-badan  peradilan  tersebut  terdiri dari:

## Peradilan Gubernemen
Peradilan  Gubernemen  terdiri  dari  dua  bagian yaitu  Peradilan  Sipil  dan  Peradilan  Militer.  Peradilan Sipil terdiri atas 4 (empat) kamar yaitu:
1) Lansdgerecht dimana  peradilan  ini  berlaku  untuk semua golongan.
2) Inlandsche  Rechtspraak atau  Peradilan  Pribumi, yang  pada  prinsipnya  berlaku  untuk  golongan Pribumi.  Untuk  daerah  Jawa  dan  Madura  Peradilan bawahan berupa Districtsgerecht dan Regentschaosgerecht .  Peradilan  atasan  dari  kedua jenis Peradilan itu adalah Peradilan Landraad . Untuk daerah Seberang Peradilan bawahan berupa: Negorijrechtbank,  Districsgerecht/Districtsraad ,  dan Magistraats-gerecht .  Sama  dengan  di  daerah  Jawa dan Madura Peradilan atasan dari  kesemua peradilan itu adalah Peradilan landraad .
3) Europeesche  Rechtspraak (Peradilan  Eropa),  pada prinsipnya  berlaku  untuk  golongan  Eropa,  susunan peradilan  ini  pada  tingkat  banding  dikenal  dengan Raad  van  Justitutie dan  tingkat  kasasi  berupa Hoog Gerechtshof van Nederlandsche Indie .
4) Peradilan  Agama ,  peradilan  ini  mengadili  perkara agama Islam. Peradilan jenis ini terdapat: di Jawa dan Madura  berupa: Priesterraad dan Hof  voor Islamictische  Zaken; Di    Banjarmasin  dan  Hoeloe Soengai  berupa  Qadi;  sedangkan  di  daerah  lain seperti  Palembang,  Jambi,  Pontianak,  Ternate, Ambon,  Makasar  dan  lain-lain,  disesuaikan  dengan sebutan  yang  dikenal  di  daerahnya  masing-masing, dan pada umumnya menggunakan sebutan Qadi.
Sementara  peradilan  yang  merupakan  bagian  dar Peradilan  Militer  terdiri  dari Krijgsraad . Zeekrijgsraad, dan Hoog  Militer  Gerechtshof.  Krijgsraad merupakan peradilan  militer  yang terdapat  di  Cimahi,  Makasar  dan Padang. Pengadilan Krijgsraad ini mempunyai kekuasaan  dan  berwenang  mengadili  perkara  tentara Belanda  (KNIL)  yang  berpangkat  Kapten  ke  bawah, sedang Zeekrijgsraad merupakan  pengadilan  Militer yang  pada  prinsipnya  sama  dengan Krijgsraad , perbedaannya hanyalah bahwa Peradilan ini diselenggarakan di atas kapal perang. Sebagai Peradilan militer tertinggi adalah apa yang dikenal dengan sebutan Hoog  Militair  Gerehtshof yaitu  peradilan  yang berkedudukan  di  Batavia.  Kewenangan  dari Hoog Militair  Gerehtshof adalah  memeriksa  perkara  pada tingkat banding dari Krijgsraad dan Zeekrijgsraad, serta merupakan  Peradilan  pertama  dan  tertinggi  dari kalangan tentara yang berpangkat perwira ke atas.

## Peradilan Adat
Dasar  hukum  Peradilan  Adat  sama  dengan  dasar hukum  Peradilan  Gubernemen  yaitu  Pasal  130 Indische Staatregering (IS)  atau  Undang-undang  Dasar  Hindia Belanda.Walaupun  kedua  peradilan  ini  dibentuk  dengan dasar hukum yang sama, namun terdapat perbedaan yang sangat  prinsipil.  Peradilan  Gubernmen  mengadili  atau
melaksanakan  fungsinya  atas  nama  Raja/Ratu  Belanda, sedangkan  Peradilan  Adat  tidak.  Meskipun  demikian, pemerintah  Hindia  Belanda  mempunyai  pengaruh  yang cukup  besar  dari  segi  pengaturan  dan  pengangkatan hakim-hakim  badan  Peradilan  Adat  ini.  Pada  awalnya Peradilan  Adat  ini  hanya  terdapat  di  daerah  daerah seberang  yang  pelaksanaannya  dilakukan  menurut hukum adat masing-masing, kemudian terjadi perkembangan karena adanya perubahan sikap pemerintah  Belanda  untuk  membina  Peradilan  Adat  itu. Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  Hindia  Belanda adalah  mengeluarkan Staatblad 1932  Nomor  80  yang mengatur  tentang  susunan  dan  kedudukan,  kekuasaan mengadili,  hukum  materil  dan  hukum  acara  badan Peradilan  Adat.  Disamping  itu  diberi  kewenangan kepada Residen untuk menyusun peraturan pelaksanaannya.
Dilihat  dari  sudut  pandang  kedudukan  dan tingkatannya,  pada  umumnya  badan  Peradilan  Adat  ini terdiri  dari  tiga  tingkatan  pengadilan  yang  dikenal dengan:
1) Pengadilan Tingkat Desa (Rapat)
2) Pengadilan Tingkat Rendah (Kleine Rapat)
3) Pengadilan Tingkat Tinggi (Groote Rapat).
Pengadilan  desa  (Rapat)  dengan  pengadilan Tingkat  Rendah  (Kleine  Rapat)  pada  prinsipnya memiliki  kedudukan  (tingkatan)  yang  relatif  sama. Pengadilan  Desa  hanya  dapat  mengadili  urusan-urusan kecil  yang  dilakukan  oleh  anggota  persekutuan  adat setempat.  Sedangkan  Kleine  Rapat  mengadili  unsur- unsur  kecil  yang  dilakukan  oleh  orang  pribumi  bukan penduduk  setempat.  Di  sisi  lain,  Groote  Rapat merupakan pengadilan Tingkat Banding bagi kedua jenis pengadilan  tersebut,  atau  menjadi  pengadilan  pertama bila  di  daerah  tersebut  tidak  terdapat  pengadilan  Desa dan  atau  pengadilan  Tingkat  Rendah.  Di  beberapa daerah  seperti  di  Lombok  terdapat  pula  pengadilan agama  yang  mempunyai  tingkatan  yang  sejajar  dengan pengadilan  Desa  dan  Kleine  Rapat.  Dalam  prakteknya peradilan  ini  bukanlah  bentuk  peradilan  yang  bebas  dan merdeka karena Residen mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan adat atau memerintahkan  pemeriksaan  kembali  oleh  hakim  yang ditunjuk oleh Residen.
Berdasarkan  pada Staatblad Tahun  1932  Nomor 80, Jurisdiksi Peradilan Adat diatur sebagai berikut:
1) Pengadilan  Adat  berwenang  mengadili  perkara  yang terjadi di wilayah kekuasaan Badan Peradilan Adat.
2) Semua  orang  pribumi  dari  mana  pun  asalnya  dapat menjadi terdakwa atau pun tergugat.
3) Semua golongan penduduk dapat menjadi penggugat.
Dalam  kaitannya  dengan  Peradilan  Adat  ternyata kekuasaan Residen cukup besar. Residen berkuasa untuk menetapkan  bahwa  seseorang  tidak  termasuk  ke  dalam jurusdiksi Peradilan Adat setempat. Peradilan Adat tidak berwenang mengadili perkara kejahatan yang menyangkut  aspek  keamanan  dan  ketertiban.  Terhukum
dalam Peradilan Adat dapat meminta  grasi,  amnesti dan abolisi  kepada  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda. Peradilan Adat terdapat di wilayah:
1) Onderafdeeling Padanglawas, Afdeelingen Bataklanden  dan  Nias  kecuali  Batoe-Eilanden (Residentie Tapanoeli);
2) Onderafdeeling  Mentawai-Eilanden  dan  Distrik Kerinci (Residentie Sumatra’s Weskust);
3) Residentie Bengkoelen, kecuali ibukotanya;
4) Residentie Palembang, kecuali ibukotanya;
5) Bekas  kesultanan  Riau-Lingga  ( Residentie  Riow  en Onderhoorigheden);
6) Onderafdeelingen  Boven-Mahakam  dan  Pasir ( Residentie  Zuider  en  Ooster  Afdeeling  van Borneo);
7) Bekas kerajaan Gorontalo ( Resindetie Manado);
8) Adatgemeenschapeen Gatarang-Matinggi,  Kidnang, Laikang,  Wanora  Waro  ( Residentie  Celebes  en Onderhoorighheden);
9) Taoen,  Nila  en  Seroea-eilanden;  Laboeha.  Obi, Kekik en Lewin eilanden ( Residentie Molukken ); 10) Afdeeling Groot-Aceh  dan Onderafdeeling Singkel (Residentie Atjeh en Onderhoorigheden );
11) Onderafdeeling  Boven-Kapoeas  dan  Semitaoe  dan Distrik  Pinohlanden  dan  Meliaoe  ( Residentie Westerafdeeling van Borneo);
12) Afdeeling Lombok ( Residentie Bali en Lombok)

## Peradilan Swapraja
Peradilan  Swapraja  diselenggarakan  atas  nama kepala  Swapraja.  Peradilan  ini  terdapat  di  setiap Kadipaten  Pakoe  Alaman  dan  Swapraja  Pontianak. Keberadaan  Peradilan  Swapraja  diakui  oleh  Pemerintah Hindia  Belanda  melalui zelfbestuurs  Regelen 1938  atau Lange  Contact masing-masing  Swapraja.  Peradilan  ini ada,  baik  di  Jawa  dan  Madura  maupun  di  Daerah Seberang. Peraturan pelaksanaan mengenai susunan dan kedudukan,  kekuasaan  mengadili,  hukum  materiil  dan hukum formil Badan Peradilan Swapraja ditetapkan oleh Residen setempat setelah berkonsultasi dengan Swapraja yang  bersangkutan  dan  setelah  mendapat  persetujuan dari  Departemen  Van  Justitie.  Peraturan  Residen  ini dibuat  dengan  berpedoman  pada Staatblad 1932  Nomor 80, tentang Badan Peradilan Adat. Oleh karena itu, tidak ada  perbedaan  yang  mendasar  antar  Peradilan  Swapraja di Daerah Seberang dengan Peradilan Adat. Perbedaannya, hanya terbatas pada kewenangan penguasa Europessch  Bestur untuk  bertindak  sebagai penasehat, dan bukan sebagai Ketua Groote Rapat.
Dapat  ditambahkan  bahwa  Peradilan  Swapraja  di Kesultanan  Deli  dan  Swapraja  Baroesdjahe,  Lingga, Soeka,  Sarinembah  dan  Koetaboeloeh    yang  termasuk dalam  wilayah Onderafdeeling  Karolanden,  Residentie Oostkust  van  Sumatera mempunyai  Pengadilan  Desa sebagai  pengadilan  bawahannya.  Sementara  Peradilan Swapraja  di  Kesultanan  Deli  dan  Swapraja  Poerba Dolok  dan  Si  Lima  Hoeta    yang  juga  termasuk  wilayah
Onderafdeeling  Karolanden,  Residentie  OosEust  Van Sumatera memiliki  pula  Kamer  Agama  sebagai  salah satu unsurnya.
Menurut  Soetoprawiro  (1994:118-122)  badan- badan  Peradilan  Swapraja  yang  dibentuk  di  Jawa  dan Madura terdapat di Kesultanan Ngyogyakarta Hadiningrat  yang  dibentuk  berdasarkan  pada  ketentuan Rijksblad 1927  Nomor  35,  di  Kesunanan  Soerakarta Hadiningrat  dibentuk  berdasarkan Rijksblad 1930 Nomor  6  dan  Kadipaten  Mangkunegara  berdasarkan Rijksblad 1917  Nomor  22.  Peradilan  Swapradja  di Kasultanan Ngayogyakarta meliputi:
a) Peradilan Surambi Pengadilan  Surambi  pada  hakekatnya  merupakan sebuah  peradilan  agama,  diketuai  oleh  seorang Penghulu  Hakim  ( Hoofdpenghoeloe )  sebagai  hakim tunggal. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara nikah, talak dan waris bagi kerabat Sultan serta rapak (permohonan  cerai  oleh  istri)  bagi  semua  kaula. Banding atas putusan ini dapat dimintakan pada Patih dan  selanjutnya  pada  Sultan  karena  dalam  peradilan surambi  kedudukan  Sultan  sebagai  pemegang kekuasaan peradilan tertinggi.
b) Pengadilan Keraton Daerah Dalem
Pengadilan ini adalah pengadilan majelis yang terdiri dari  seorang  Ketua  dan  dua  orang  anggota,  dibantu oleh  seorang  Panitera  ditambah  seorang  jaksa  dan seorang  Penghulu.  Semua  pejabat  itu  diangkat  oleh Sultan.  Ketua  pengadilan  biasanya  dijabat  oleh Pangeran  Pati  (Putera  Mahkota)  atau  Pangeran Ngabehi  (Putra  sulung  dari  istri  selir)  atau  Pangeran yang ditunjuk oleh  Sultan. Pengadilan ini berwenang mengadili  perkara  pidana  yang  sejenis  dengan perkara yang ditangani oleh Landsgerecht . Sedangkan  untuk  perkara  perdata  pengadilan  ini dapat  mengadili  semua  perkara  yang  tidak  ditangani oleh  Surambi  atau  Sultan  sendiri.  Banding  atas putusan dapat dimintakan pada Sultan.
c) Pengadilan oleh Sultan
Sultan  mengadili  sendiri  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  semua  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Pangeran  Pati  dan  keluarganya,  semua  para  istri sultan  sendiri  dan  para  istri  sultan  yang  terdahulu dengan  keluarganya.  Untuk  perkara  perdata  Sultan berwenang  mengadili  semua  perkara  yang  tidak berada dalam kewenangan pengadilan Surambi.
Sedangkan  kekuasaan  dan  wewenang  yang dimiliki  oleh  Peradilan  Swapraja  di  Kasunanan Soerakarta Hadiningrat meliputi:
a) Peradilan Pradata
Pengadila  ini  dilakukan  oleh  seorang  hakim  tunggal dan seorang Panitera. Kewenangan peradilan perdata sama dengan kewenangan Peradilan Landsgerecht.
b) Peradilan Surambi Peradilan  ini  pada  hakikatnya  merupakan  sebuah peradilan  agama  yang  dilaksanakan  oleh  seorang Wedana  Yogaswara  (pejabat  agama  Kasunanan
Soerakarta)  sebagai  hakim  tunggal.  Kawenangan peradilan  Surambi  adalah  mengadili  perkara  nikah, talak,  rujuk,  dan  waris.  Permintaan  banding  atas putusan  surambi  dapat  dimintakan  pada  Peradilan Pradata Gede.
c) Peradilan Perdata Gede
Peradilan  ini  merupakan  perdilan  tertinggi  dengan sistem  majelis,  dimana  Majelis  hakim  terdiri  dari seorang Ketua dan dua orang hakim anggota. Pejabat lainnya  adalah  seorang  jaksa  dan  seorang  penghulu. Semua  pejabat  ini  diangkat  oleh  Patih.  Kewenangan peradilan  ini  adalah  mengadili  perkara  pidana  dan perdata.
Sama hal dengan apa yang terdapat di Kasultanan Ngayogyakarta  Hadingingrat  dan  Kasunanan  Soerakarta Hadiningrat peradilan Swapraja di Kadipaten Mangkoenegaran meliputi:
a) Peradilan Surambi Peradilan  Surambi  di  Kadipaten  Mangkoenegaraan adalah  merupakan  peradilan  agama  dengan  sistem majelis.  Bertindak  sebagai  hakim  ketua  adalah Penghulu  Hakim  dengan  dibantu  oleh  beberapa Khatib sebagai hakim anggota. Kewenangan peradilan  ini  adalah  mengadili  perkara  nikah,  talak, rujuk  dan  waris.  Permintaan  banding  atas  putusan peradilan  ini  dapat  dimintakan  pada  Peradilan Pradata.
b) Peradilan Pradata
Peradilan  ini  merupakan  pengadilan  majelis  yang diketui  oleh  Patih  dengan  dibantu  sejumlah  anggota Panitera, ditambah jaksa dan seorang penghulu. Akan tetapi  berkenan  dengan  perkara  pidana  sumir, pengadilan  ini  mengadili  dengan  sistem  hakim tunggal.  Kewenangan  peradilan  Pradata  adalah mengadili  semua  perkara  pidana  dan  perdata  yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Surambi.

## Peradilan Desa
Dalam prakteknya dikenal ada dua jenis Peradilan Desa,    yaitu pertama Peradilan  Desa  yang  merupakan bagian  dari  Badan  Peradilan  Gubernemen,  dan kedua Peradilan  Desa  yang  berdiri  sendiri.  Peradilan  yang disebut  belakangan  ini,  keberadaannya  diakui  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  melalui  penambahan  Pasal 3a  ke  dalam Rechtelijke  Organisatie (RO).  Peradilan Desa mengadili menurut hukum adat setempat dan tidak berwenang  menjatuhkan  putusan  yang  berisi  hukuman. Putusan paling jauh berupa permintaan maaf, perdamaian,  pengembalian  keseimbangan,  dan  lain-lain. Para  pihak  bila  tidak  mencapai  kepuasan  dapat membawa perkaranya ke Peradilan Gubernemen. Hakim Peradilan  Gubernemen  tidak  terikat  pada  putusan Peradilan Desa. Namun ia harus memperhatikan putusan itu dengan sungguh-sungguh.
Peradilan desa terdapat di Gubernemen Jogyakarta,  Onderafdeeling  Mandailing  en  Natal (Residentie  Tapanuli)  dan  Minangkabau  (Residentie

## Soematera’s  Westkust),  Residentie  Lampungsche
Districten,  Bangka  en  Biliton,  Afdeelingen  Banjarmasin dan Hoeloe Sungai (Residentie
Zuider en Oosterafdeeling van Borneo), Onderafdeeling Minahasa, Residentie  Manado  serta  sejumlah  desa  di  Afdeeling Ambina (Residentie Molukken).
Pada  umumnya  Peradilan  Desa  itu  berupa  Rapat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Hanya ada kekecualian di Mandailing dan Minangkabau. Di Mandailing pengadilan diselenggarakan  oleh  Kepala  Adat  sebagai  hakim tunggal, sementara di Minangkabau Peradilan Desa juga mengadili  perkara  agama  yang  tersusun  atas  tiga tingkatan yaitu: Rapat Nagari (tingkat desa), Rapat Ninik Mamak  (tingkat  keluarga  besar)  dan  terendah  Rapat Kaum (tingkat keluarga kecil).

## Kekuasaan  Kehakiman  Pada  Masa  Penjajahan Jepang
Karakteristik  pemerintah  penjajahan  Jepang  di Indonesia  adalah  pemerintah  militer.  Pada  masa pemerintahan  militer  Jepang  tidak  ada  lembaga perwakilan  rakyat  (badan  legislatif)  yang  berwenang membuat Undang-undang seperti halnya suatu pemerintah  demokratis  yang  berjalan  normal.  Tujuan utama  pada  awal  pemerintahan  militer  Jepang  di Indonesia  adalah  untuk  menjaga  keselamatan  dan keamanan  personil  militer  Jepang  demi  tercapainya tujuan perang seperti diungkapkan oleh Oppenheim yang kemudian  disitir  oleh  Francois  (1950:333)  sebagai berikut:  …  “ temporarily  necessitated  by  his  interest  in the maintenance and safety of his army in the realisation of the purpose of war ”.
Sesuai  dengan  karakteristik  dan  tujuan  perang  itu maka  yang  pertama-tama  dibentuk  oleh  pemerintah militer Jepang adalah peradilan yang melindungi militer yang  disebut Gunritukaigi .  Pembentukannya  didasarkan pada  Osamu  Gunrei  Nomor  2/1942,  sementara sebelumnya  dengan  Osamugunrei  Nomor  1/1942  telah diatur  tentang  jenis-jenis  hukuman  pidana  yang  dapat dijatuhkan.  Seiring  dengan  itu  Gunritukaigi  berwenang mengadili tindak pidana yang pada pokoknya dikualifisir sebagai kejahatan yang bersifat menggangu, menghalang-halangi  dan  melawan  Bala  tentara  Jepang. Jenis  hukuman  dapat  berupa:  pidana  penjara,  pidana pembuangan,  pidana  denda  dan  pidana  mati.  Osamu Gunrei  Nomor  1/1942  membenarkan  penjatuhan  pidana kumulatif yaitu penjatuhan bersama-sama atau penggabungan antara pidana penjara ditambah pembuangan.  Juga  dapat  dikenakan  hukuman  tambahan berupa  perampasan.  Dengan  UU  tanggal  2  Maret  1942 (UU  Nomor  Istimewa)  pidana  mati  dapat  juga dijatuhkan  terhadap  perbuatan  pidana  yang  berupa perusakan  atau  perampasan  barang  atau  alat  maupun sarana  yang  dipergunakan  oleh  atau  berhubungan dengan  tentara  Jepang  seperti  parit-parit,  perkebunan,
sumber  minyak,  jalan,  telepon,  pos  dan  lain-lain (Mertokoesoemo, 1971:11-13).
Selain  peradilan  yang  bersifat  melindungi kepentingan  milter,  dengan  UU  Nomor  14  Tahun  1942 kemudian  diubah  dengan  UU  Nomor  34  tahun  1942 dibentuklah  Gunsei  Hoin    yaitu  Pengadilan  Pemerintah Balatentara dan Gunsei Kensatu Kyoku atau Kejaksanaan  Pemerintah  Balatentara.  Kedua  Undang- undang itu merupakan peraturan dasar bagi pembentukan  organisasi  peradilan  di  Jawa  dan  Madura. Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  UU  Nomor  1  tahun 1942,    pada  prinsipnya  organisasi  dan  struktur  badan peradilan  sama  dengan    organisasi  dan  struktur  badan peradilan  sebelumnya  yang  berlaku  pada  masa  Hindia Belanda  dengan  di  sana  sini  diadakan  perubahan seperlunya. Perubahan yang mendasar adalah:
1) Dihapuskannya perbedaan antara peradilan
Gubernemen dan Peradilan Bumi Putera;
2) Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan;
3) Hakim  untuk  golongan  Bumi  Putera  kekuasaannya diperluas sehingga meliputi semua golongan;
4) Penghapusan  kewenangan  mengadili  pada  tingkat pertama dari Raad van Justitie dan Hooggerechtshof ; 5) Penghapusan peradilan Residentiegerecht ;
6) Perubahan  istilah-istilah  badan  peradilan  seperti “ Landraad ”  menjadi Tihoo  Hooin (Pengadilan Negeri), “ Landgrecht ” menjadi Keizei Hooin (Hakim Kepolisian),  “ Regent  Schapsgercht ”  menjadi Gun Hooin (Pengadilan  Kawedanan),  “ Hof voor Islamietsche Zaken” menjadi Kaikyoo Kootoo Hooin (Mahkamah  Islam  tinggi),  “ Priesterraad ”  menjadi Sooryoo Hooin (Rapat Agama).
Untuk  daerah  di  luar  Jawa  dan  Madura  kondisi seperti  itu  baru  diberlakukan  pelaksanaannya  berupa Timo  Seirei  Otsu  Nomor  40  Tahun  1943  yang  mulai berlaku  sejak  tanggal    1  Januari  1944  (Mertokoesoemo, 171:14-20).
Kekuasaan Kehakiman Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia
Kemerdekaan  Indonesia  yang  diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan landasan bagi terbentuknya sistem tata hukum baru yaitu sistem hukum Ketatanegaraan  Indonesia.  Dengan  sistem  hukum  baru tersebut  bangsa  Indonesia  bertekad  untuk  mengganti seluruh  sistem  hukum  kolonial  dengan  sistem  hukum nasional  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi suatu  negara  merdeka  yang  dengan  bebas  berhak mengatur  sendiri  tata  negara  dan  tata  hukumnya (Joeniarto, 1968:49).
Seiring dengan tekad itu bangsa Indonesia melalui PPKI  (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia)  pada tanggal  18  Agustus  1945  mensyahkan  berlakunya  suatu UUD  yang  rancangannya  berasal  dari  hasil  karya BPUPKI  yang  berupa  rancangan  “Mukadimah”  dan rancangan  “Batang  Tubuh  UUD”.  Kedua  rancangan  itu diterima  oleh  PPKI  setelah  mengadakan  pembahasan
seperlunya  (Machfud,  1998:32).    Kemudian  UUD  yang disyahkan  tanggal  18  Agustus  1945  itu  populer  dengan sebutan UUD 1945.
Sejak berlakunya UUD 1945 (tanggal 18 Agustus 1945)  hingga  kini  telah  berhasil  dibuat  tiga  buah Undang-undang  pokok  yang  mengatur  kekuasaan kehakiman,  yaitu:  UU  Nomor  19  Tahun  1948,  UU Nomor  19  Tahun  1964  dan  UU  Nomor  14  Tahun  1970 sebagaimana  dirobah  dengan  UU  No.35  Tahun  1999. Ketiga UU itu diciptakan dalam rangka untuk memenuhi perintah  Pasal  24  dan  25  UUD  1945.    Sebelum berlakunya  UU  Nomor  19  Tahun  1948  sepanjang menyangkut  peraturan-peraturan  dan  badan-badan  atau institusi  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman berlaku  peraturan-peraturan  dan  badan-badan  sebelum kemerdekaan  (masa  Jepang  dan  Belanda).  Keberlakuan semacam  itu  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  II  Aturan Peralihan  UUD  1945  yang  pada  intinya  mengatakan bahwa  segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  ada masih  terus  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut Undang-undang Dasar.

## Undang-undang No. 19 Tahun 1948
Setelah  Indonesia  merdeka,  kebijakan  yang ditempuh  berkaitan  dengan  pengembangan  kekuasaan kehakiman  adalah  didasari  pada  prinsip  “unifikasi”, sebagai  lawan  dari  prinsip  “pluralistis”  yang  diterapkan pada  masa  pemerintah  kolonial  Belanda”.  Prinsip “unifikasi”  itu  kemudian  muncul  dalam  Pasal  6  dan Pasal  7  UU  No.  19  Tahun  1948.  Pasal  6  menyatakan bahwa  dalam  negara  Republik  Indonesia  hanya  ada  tiga lingkungan peradilan yaitu:
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan
3. Peradilan Ketentaraan
Sementara  Pasal  7  UU  itu  menegaskan  bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Umum dilaksanakan oleh:
1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Tinggi
3. Mahkamah Agung
Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  6  dan  Pasal  7  itu ternyata  keberadaan  Peradilan  Agama  tidak  tercakup  di dalamnya.  Juga  tidak  ada  ketentuan  yang  tegas  dalam UU  itu  yang  menghapuskan  keberadaan  Peradilan Agama  itu.  Dalam  ketidakjelasan  itu,  ketentuan  yang dapat dipakai sebagai pegangan adalah Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan  bahwa perkara-perkara perdata antara orang  Islam  yang  menurut  hukum  yang  hidup,  harus diperiksa  dan  diputus  menurut  hukum  agamanya,  harus diperiksa  dan  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  yang terdiri  dari  seorang  Hakim  yang  beraga  Islam  sebagai Ketua,  dan  dua  orang  Hakim  ahli  agama  Islam  sebagai anggota  yang  diangkat    oleh  Presiden  atas  usul  Menteri Agama dengan persetujuan Meteri Kehakiman.
Ketidakjelasan  juga  terlihat  pada  eksistensi Peradilan  Adat  yang  selama  ini  diakui  keberadaannya.
Ketentuan  yang  berkaitan  dengan  hal  itu  diatur  dalam Pasal  10  yang  menyatakan  bahwa  perkara-perkara  yang menurut  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  desa  dan sebagainya  harus  diperiksa  dan  diputus  oleh  pemegang kekuasaan  yang  tinggal  tetap  dalam  masyarakat  itu (saleh,  1977:27).  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Pemerintahan  Pasal  66  menyatakan  bahwa  sepanjang dalam  suatu  Undang-undang  tidak  disebut  dengan  tegas perkara  tata  usaha  pemerintahan  harus  diadili  oleh peradilan  tertentu  maka  Pengadilan  Tinggi  berwenang memeriksa  dalam  tingkatan  pertama  dan  Mahkamah Agung  berwenang  memeriksa  dalam  tingkatan  kedua. Sementara  tentang  Peradilan  Ketentaraan  Pasal  68 menyatakan  bahwa  Peradilan  Ketentaraan  akan  diatur dengan undang-undang.

## Undang-undang No. 19 Tahun 1964
Penjelasan  umum  UU  No.  19  tahun  1964 menyatakan  bahwa  pembentukan  UU  itu  didasarkan pada  Ketetapan  MPRS  No.  II/MPRS/1960  tentang Haluan  Negara  yang  berupa  Manipol  Usdek.  Salah  satu ciri  jiwa  Manipol  Usdek  adalah  menempatkan  Presiden sebagai Pimpinan Nasional dan sebagai Pemimpin Besar Revolusi  yang  memiliki  kedudukan  superior  terhadap lembaga-lembaga  negara  lainnya,  termasuk  terhadap kekuasaan  kehakiman.  Sebagai  suatu  UU  yang  berjiwa Manipol  Usdek,  Pasal  3  dari  UU  itu  dengan  tegas menyebutkan  bahwa  Pengadilan  adalah  alat  revolusi. Senada  dengan  itu  Pasal  14  dan  Pasal  20  menekankan bahwa  hukum  dan  hakim  juga  merupakan  alat  revolusi. Oleh  karena  pengadilan,  hukum  dan  hakim  merupakan alat  revolusi,  maka  Presiden  adalah  sebagai  pemimpin besar bangsa dan negara, demikian isi Pasal 19 UU itu.
Berkenaan dengan jenis-jenis kekuasaan kehakiman,  UU  tersebut  mengaturnya  dalam  Pasal  7 yang secara garis besar berisi empat hal yaitu:
1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat jenis peradilan  yaitu:  (1)  Peradilan  Umum;  (2)  Peradilan Agama;  (3)  Peradilan  Militer;  (4)  Peradilan  Tata Usaha Negara.
2) Semua  pengadilan  berpuncak  pada  Mahkamah Agung  yang  merupakan  pengadilan  tertinggi  untuk semua lingkungan peradilan.
3) Keempat  jenis  peradilan  itu  secara  teknis  berada  di bawah  pimpinan  Mahkamah  Agung  sedang  secara organisatoris,  administratif  dan  finansial  berada  di bawah Departemen terkait.
4) Dengan adanya keempat jenis peradilan tidak tertutup kemungkinan  penyelesaian  perkara  perdata  secara damai dapat dilakukan di luar peradilan.
Perihal  poin  ke-3  yang  menempatkan  para  hakim di  bawah  pengawasan  eksekutif  melalui  Departemen terkait  selain  di  bawah  pengawasan  Mahkamah  Agung sesungguhnya pada saat perancangan UU No. 19 Tahun 1964  itu  masalah  itu  telah  mendapat  reaksi  keras  dari organisasi  profesi  para  hakim.  Namun  reaksi  keras  itu ternyata  kandas  karena  Menteri  Kehakiman  dalam
pembahasan  rancangan  UU  tetap  menolak  usulan organisasi profesi hakim itu (Lev, 1990:49).
Kembali  kepada  persoalan  jenis-jenis  kekuasan kehakiman, penjelasan Pasal 7 UU tersebut  menyatakan bahwa:
a) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 membedakan antara  Peradilan  Umum,  Peradilan  Khusus,  dan Peradilan Tata Usaha Negara.
b) Peradilan  Umum  meliputi:  pengadilan  ekonomi, pengadilan subversi, dan pengadilan korupsi.
c) Peradilan  Khusus  terdiri  dari  pengadilan  agama  dan pengadilan militer.
Hal  yang  menarik  dari  penjelasan  Pasal  7  itu, bahwa penjelasan itu tidak menyebut dengan tegas jenis Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  apakah  pengadilan  ini termasuk  Pengadilan  Umum  atau  termasuk  Pengadilan Khusus.  Dengan  kata  lain,  menurut  UU  Nomor  19 Tahun  1964  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tidak dimasukkan ke dalam jenis Peradilan Khusus, melainkan dinyatakan  memiliki  jenis  tersendiri.  Dalam  penjelasan Pasal  7  UU  tersebut  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  apa  yang disebut “Peradilan Administratif” dalam Tap MPRS No. II/MPRS/1960  yang  antara  lain  meliputi  “Peradilan Kepegawaian”

## Undang-undang No. 14 Tahun 1970
Pada  awal  kemunculannya,  pemerintah  orde  baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni  dan  konsekuen.  Untuk  itu  pemerintah  segera melakukan  “ Legislative  Review ”  (penilaian  materi perundang-undangan  oleh  lembaga  legislatif)  dengan menciptakan  empat  buah  Undang-undang  yang  sangat erat  hubungannya  dengan  kekuasaan  kehakiman, keempat Undang-undang tersebut adalah:
a) Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1968  tentang pernyataan  tidak  berlakunya  berbagai  Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden.
b) Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1969  tentang pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.
c) Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1969  tentang Pernyataan  tidak  berlakunya  Undang-undang  dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
d) Undang-undang  Nomor  7  tahun  1969  tentang Penetapan  berbagai  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 yang mulai berlaku  pada  tanggal  5  Juli  1969  menyatakan  Undang- undang Nomor 19 tahun 1964 adalah salah satu Undang- undang  yang  tidak  memiliki  kekuatan  berlaku  karena materinya  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Namun ketidakberlakuan itu berlangsung bila telah ada Undang- undang  baru  yang  menggantikannya.  Untuk  keperluan penggantian  itu  badan  legislatif  kemudian  berhasil menciptakan  Undang-undang  baru  yaitu  UU  Nomor  14 Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok
Kekuasaan  Kehakiman.  Pada  saat  Undang-undang  ini masih  berupa  rancangan,  ada  beberapa  persoalan  yang cukup  menonjol  sehingga  mendapat  pembahasan  cukup hangat  dari  kalangan  DPR.  Persoalan-persoalan  itu antara lain (Saleh, 1977:32-33):
a) Mahkamah  Agung  sebagai  pucuk  tertinggi  lembaga kekuasaan kehakiman
b) Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)
c) Lingkungan Peradilan
d) Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan
e) Hak uji peraturan Toetsingsrecht
f) Forum Privilegiatum
g) Hukum Acara
h) Status dan Jaminan Hakim
i) Connexiteit
j) Lembaga Henzeining (Peninjauan Kembali)
Kecuali  persoalan  b)  dan  f)  yaitu  tentang  Majelis Pertimbangan  Penelitian  Hakim  (MPPH)  dan  Forum Privilegiatum  semua  persoalan-persoalan  itu  ( ius constituendum )  telah  menjelma  menjadi  hukum  positif ( positifitus constitutum ) diatur dalam berbagai pasal UU Nomor  14  Tahun  1970.  Khusus  tentang  jenis-jenis kekuasaan  kehakiman,  UU  Nomor  14  Tahun  1970, mengaturnya dalam Pasal 10 ayat (1). Menurut Pasal itu, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:
a) Peradilan Umum
b) Peradilan Agama
c) Peradilan Militer
d) Peradilan Tata Usaha Negara
Tentang Peradilan Umum lebih jauh diatur dengan UU Nomor 2 Tahun 1986 yang sekaligus mencabut UU Nomor  13  Tahun  1965  tentang  Pengadilan  Dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Mahkamah  Agung. Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  2  Tahun  1986  menyatakan bahwa  kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  Peradilan Umum  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan Tinggi,  masing-masing berkedudukan di Ibu Kota  Kabupaten  (Kotamadya)  dan  Ibu  Kota  Propinsi (Pasal  4).  Pengadilan  Negeri  merupakan  pengadilan Tingkat  pertama  dan  Pengadilan  Tinggi  merupakan Pengadilan Tingkat Banding.
Perihal  Peradilan  Agama,  keberadaannya  lebih jauh  diatur  dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989.  Sebagai  Peradilan  Khusus,  Pasal  1  ayat  (1) menegaskan  Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan kehakiman  pada  Peradilan  Agama  dilaksanakan  oleh Pengadilan  Agama  yang  berkedudukan  di  Kotamadya atau  ibu  kota  Kabupaten  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama berkedudukan  di  Ibukota  Propinsi.  Sama  halnya  dengan Peradilan  Umum,  Kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung.
Berkenan  dengan  Peradilan  Militer,  lebih  jauh peradilan  ini  diatur  dengan  Undang-undang  Nomor  31 tahun  1997.  Sebagai  peradilan  khusus.  Pasal  9  UU tersebut  menyatakan;  Peradilan  Militer  berwenang mengadili  pidana  militer  dan  perkara  pidana  militer:  a)
prajurit;  b)  mereka  yang  berdasarkan  Undang-undang dipersamakan  dengan  prajurit;  c)  anggota  suatu golongan  atau  jawatan  atau  badan  atau  yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang; d) seorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan  huruf c,  tetapi atas keputusan Penglima  dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman  harus diadili  oleh  suatu  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Militer.  Selain  kewenangan  itu,  Peradilan Militer  berwenang  menggabungkan  perkara  gugatan ganti  rugi  dalam  perkara  pidana  atas  permintaan  pihak yang  dirugikan  dan  sekaligus  memutus  dua  perkara pidana dan perdata itu dalam satu putusan.
Adapun  kekuasaan  kehakiman  dalam  lingkungan Peradilan Militer dijalankan oleh:
a) Pengadilan Militer
b) Pengadilan Militer Tinggi
c) Pengadilan Militer Utama
d) Pengadilan Militer Pertempuran
Tempat  kedudukan  Pengadilan  Militer  Utama berada  di  Ibukota  Negara  RI,  sementara  Pengadilan Militer  yang  lainnya  tempat  kedudukannya  lebih  lanjut diatur  dengan  keputusan  Panglima.  Pengadilan  Militer merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  bagi  prajurit yang  berpangkat  Kapten  ke  bawah.  Pengadilan  Militer Tinggi  merupakan  pengadilan  banding  bagi  Pengadilan Militer  dan  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  bagi prajurit  yang  berpangkat  Mayor  ke  atas.  Pengadilan Militer  utama  merupakan  Pengadilan  banding  dan merupakan  pengadilan  militer  atas  Pengadilan  Militer Tinggi yang telah memutus pada tingkat pertama perkara pidana  militer  dan  perakara  tata  usaha  angkatan bersenjata.  Sementara  Pengadilan  Militer  Pertempuran adalah pengadilan yang agak spesifik karena  pengadilan ini  bersifat  mobil  mengikuti  gerakan  pasukan  serta kedudukannya  di  daerah  pertempuran.  Pengadilan  ini berwenang memutus perkara pidana militer pada tingkat pertama  dan  terakhir  yang  tertuduh  atau  terdakwanya prajurit yang terlibat kegiatan pertempuran.
Terakhir, mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, keberadaan  peradilan  ini  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1986.  Sifat  khusus  dari  peradilan  ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU tersebut yang menyatakan bahwa  Peradilan  tata  Usaha  Negara  adalah  salah  satu pelaksana  kekuasan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari keadilan  terhadap  sengketa  Tata  Usaha  Negara. Pelaksana  kekuasaan  kehakiman  dalam  lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dilaksanakan  oleh:  a) Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berkedudukan  di Kotamadya  atau  ibu  kota  Kabupaten;  b)  Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara  yang  berkedudukan  di Ibukota  Propinsi,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara berpuncak ke Mahkamah Agung.
Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  tata usaha  negara.  Jika  suatu  sengketa  tata  usaha  negara tertentu menurut Undang-undang tertentu harus
diselesaikan dengan upaya administratif, maka Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berwenang  mengadili jika  sebelumnya  telah  ditempuh  upaya  administratif tersebut. Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa  Tata  Usaha  Negara  dalam  hal  keputusan  yang disengketakan  itu  dikeluarkan:  a)  dalam  waktu  perang, keadaan  bahaya,  keadaan  bencana  alam  atau  keadaan luar  biasa  yang  membahayakan,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;  b)  dalam  keadaan mendesak  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SIMPULAN
Dilihat  dari  sejarahnya  kekuasaan  kehakiman telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  panjang sesuai situasi dan kondisi politik yang terus berkembangan  menurut  era  ketatanegaraan  yang mengikutinya.  Pada masa pemerintahan Hindia Belanda badan-badan  peradilan  yang  dibentuk  sebagai  pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat pluralistik dan diskriminatif  dengan  membedakan  peradilan  yang khusus untuk orang-orang eropa atau yang dipersamakan dengannya  dan  badan  peradilan  yang  khusus  untuk golongan pribumi dengan peradilan adatnya.
Peradilan  Gubernemen  bertugas  mengadili  atau melaksanakan  fungsinya  atas  nama  Raja  atau  Ratu Belanda,  sedangkan  Peradilan  Adat  menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan hukum adat di daerah setempat. Dalam prakteknya peradilan adat ini bukanlah bentuk  peradilan  yang  bebas  dan  merdeka  karena Residen  yang  diangkat  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda mempunyai  kewenangan  untuk  membatalkan  putusan pengadilan  adat  atau  memerintahkan  pemeriksaan kembali  oleh  hakim  yang    ditunjuk  oleh  Residen  dan Residen  berkuasa  untuk  menetapkan  bahwa  seseorang tidak  termasuk  ke  dalam  jurusdiksi  Peradilan  Adat setempat.
Pada  masa  pemerintahan  militer  Jepang  sesuai karakteristik pemerintah penjajahan Jepang di  Indonesia berupa pemerintah militer yang bertujuan untuk menjaga keselamatan  dan  keamanan  personil  militer  Jepang, peradilan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  militer  Jepang adalah  peradilan  yang  melindungi  militer  yang  disebut Gunritukaigi .  Selain  peradilan  yang  bersifat  melindungi kepentingan milter, dibentuklah Gunsei Hoin dan Gunsei Kensatu Kyoku.
Setelah  Indonesia  merdeka,  kebijakan  yang ditempuh  berkaitan  dengan  pengembangan  kekuasaan kehakiman  adalah  didasari  pada  prinsip  “unifikasi”, sebagai  lawan  dari  prinsip  “pluralistis”  yang  diterapkan pada masa pemerintah kolonial Belanda”. “Unifikasi” itu kemudian  muncul  dalam  kekuasaaan  kehakiman  yang bebas  dan  merdeka  yang  pada  dasarnya  terjelma  dalam empat  lingkungan  peradilan  yang  terdiri  dari:  Peradilan Umum,  Peradilan  Militer,  Peradilan  Agama  dan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dimana  masing-masing lingkungan  peradilan  ini  berpuncak  pada  Mahkamah
Agung,  sebagai  lembaga  tertinggi  pemegang  kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan, Kekuasaan  Kehakiman  Republik Indonesia , Universitas Islam Bandung, 1995. Bob  Brouwer  (et.al), Cohorence  and  Conflict  in  Law , WEJ Tjeenk Willink, Zwolle, Netherland, 1992.
C.F.  Strong  OBE, Modern  Political  Constitution , Sidgewick & Jackson Limited, London, 1952. DCM  Yordley, Introduction  to  British  Constitusional Law , Butter Worths,  London, 1969. Fergus  on  &  Mc  Henry, The  American  System  of Government , Mc Graw-Hill Book Company, New York, Dst., 1965.
H.  McCourbey  &  ND  White, Text  Boook  on Jurisprudence ,  Black  Stone  Press,  Ltd.,  London,
1996.
JB.  Grossman  &  RS  Well, Constitution  Law  and Judicial  Policy  Making ,  John  Willey  &  Sons,
Toronto, New York, London, Sydney, 1972. L  Lloyd  of  Hampsted  &  MDA  Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurispuredence , Stevens &  Sons, London, 1985. Philipus M. Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga- Lembaga  Tinggi  Negara  Menurut  UUD  1945 , Suatu  Analisa  Hukum  dan  Kenegaraan,  PT.  Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Soedirdjo, Mahkamah  Agung,  Kedudukan,  Susunan dan  Kekuasaannya ,  Media  Sarana  Press,  Jakarta,
1987.
W. Friedman, The State and The Rule of Law In Mixed
Economy , Steven & Sons, London, 1971.
W.  Keefe  &  M.S.  Ogul, The  American  Legislative
Process ,  Prentice  Hall,  Inc,  Engle    Cliffs,  New
Jersey, 1964.
Wirijono  Prodjodikoro, Hukum  Negara  dan  Politik , Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1971.