## PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP JALANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN
Oleh : Bambang Muljono, SH, S.pN, M.Hum, MM

## Abstrak
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  merupakan  salah  satu  unsur  Pemerintah  Daerah yang keaggotaannya mencerminkan kondisi perwakilan rakyat daerah yang diwujudkan dalam fraksi- fraksi  dan  bersama-sama  dengan  Kepala  Daerah  menjalankan  tugas  dan  wewenang  Pemerintah Daerah di bidang legislatif. Keberadaan Lembaga Legislatif Daerah telah mengalami perubahan dan pengembangan yang sangat pesat, baik dari segi hukumnya maupun dari segi praktek lembaga daerah itu  sendiri.  Sebagai  wakil  rakyat  di  daerah,  maka  DPRD  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar dalam mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah dapat  pula  dikatakan  sebagai  perwujudan  dari  Pasal  18  UUD  1945  yang  lebih  lanjut  diatur  dalam Undang-Undang organiknya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menekankan pentingnya otonomi  daerah  dalam  rangka  pemerataan  pembangunan  hingga  kedaerah-daerah.  Pelaksanaan pengendalian pengawasan  yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lamongan adalah dilakukan pada setiap  program  yang  dimulai  sejak  perencanaan  hingga  ke  perumusan  dan  sampai  akhir  tahun anggaran, hal tersebut dilakukan mulai :
a. Awal mulainya melalui penyusunan Panitia Anggaran dan alat perlengkapan Dewan yang lain.
b. Mengevaluasi laporan yangmasuk dari pelaksanaan di lapangan, bentuk dari laporan tersebut itu adalah  laporan  triwulan.  Evaluasi  tersebut  dengan  mengadakan  koordinasi  dengan  jajaran instansi pemerintah.
c. Melakukan  konsolidasi  mendadak  atau  peninjauan  mendadak  ke  lokasi  yang  menjadi  obyek pemeriksaan.
Kata Kunci   : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Otonomi Daerah
A. Pendahuluan Latar Belakang Masalah Sistem pemerintahan Indonesia dengan  berdasarkan UUD 1945,  memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerahnya. Kemudian  guna  menghadapi  perkembangan yang  ada,  baik  dalam  maupun  di  luar  negeri, serta  persaingan  global,  maka  dipandang perlu  menyelenggarakan  otonomi  daerah dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas nyata  serta  bertanggung  jawab  terhadap daerah itu sendiri secara proporsional.
Pemerintah  daerah  adalah  Kepala Daerah  beserta  perangkat  daerah  otonom yang  lain,  disebut  juga  sebagai  Badan Eksekutif  Daerah.  Dewan  Perwakinil  Rakyat Daerah,  yang  sering  disebut  DPRD  adalah Badan  Legislatif  Daerah.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  Pemerintah  Daerah  adalah penyelenggara  pemerintahan  daerah  otonom berdasarkan asas desentralisasi.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah adalah merupakan salah satu unsur Pemerintah  Daerah  yang  keaggotaannya mencerminkan  kondisi  perwakilan  rakyat
daerah  yang  diwujudkan  dalam  fraksi-fraksi dan  bersama-sama  dengan  Kepala  Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah di bidang legislatif. 1
Semenjak  dahulu  hingga  sekarang keberadaan  Lembaga  Legislatif  Daerah  telah mengalami  perubahan  dan  pengembangan yang  sangat  pesat,  baik  dari  segi  hukumnya maupun dari  segi praktek lembaga daerah  itu sendiri. 2 Sebagai  wakil  rakyat  di  daerah, maka  DPRD  mempunyai  tanggung  jawab yang besar dalam mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pembentukan Badan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dapat  pula dikatakan  sebagai  perwujudan  dari  Pasal  18 UUD  1945  yang  lebih  lanjut  diatur  dalam Undang-Undang  organiknya,  yaitu  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, menekankan pentingnya  otonomi  daerah  dalam  rangka
1 Achmad Fauzi dan Iskandar, Cara Membaca APBD, Universitas Sriwijaya, Malang, 192_ hlm 20 2 R N. Marbun, DPRD Pertumhuhan Masalah dan Masa Depannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3
pemerataan  pembangunan  hingga  kedaerah- daerah,  demikian  juga  di  daerah  Kabupaten Lamongan.  Hal  ini  didasarkan  atas  asumsi bahwa masyarakat daerah yang bersangkutanlah  yang  lebih  tahu  dan  lebih mengerti dinamika daerahnya. Dengan  landasan  itulah  kemudian
diletakkan  hak  dan  wewenang  pemerintah daerah otonomi dimana rakyat diikut sertakan,  walaupun  tidak  secara  keseluruhan. Badan  Perwakilan  Rakyat,  yang  merupakan perwujudan partisipasi rakyat dalam pemerintahan  di  daerah,  yang  merupakan perwujudan partisipasi rakyat dalam
pemerintahan  di  daerah.  Dalam  Pasal  1  (b)
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang pemerintahan di daerah menyebutkan
: a. Pemerintah Daerah adalah Kepala
Daerah beserta Perangkat Daerah (otonomi  yang  selain  sebagai  Badan
Eksekutif Daerah).
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
c. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otononi oleh Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  menurut asas Desentralisasi.
Mengenai  ayat  tersebut  pemerintah daerah  otonomi,  demikian  juga  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Lamongan  berkewajiban memberikan  keterangan  dan  pertanggung jawaban  kepada  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah tentang pelaksanaan pemerintahan  di  daerah.  Badan  Perwakilan
Rakyat  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang kemudian  disebut  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  untuk  Propinsi,  dibentuk  DPRD Tingkat Propinsi dan DPRD untuk Kabupaten Kota, dibentuk DPRD Kabupaten/ Kota. Disusunnya Badan-badan Perwakilan di Daerah bukan untuk menyusun dan  membentuk atau mendirikan negara baru dan  bukan  juga  untuk  merubah  UUD  1945, baik sebagian maupun keseluruhan, melainkan untuk menegakkan, mempertahankan, mengamalkan dan mengamankan, serta melaksanakan demokrasi sebagaimana yang telah diperjuangkan selama ini. Bahwa  sebelum  adanya  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  kita  ketahui bahwa  peranan  DPRD  sangatlah  minim.
Artinya seakan-akan pengawasan pelaksanaan DPRD hanya diberi cap persetujuan  oleh  para  anggota  DPRD  tanpa adanya  suatu  pertimbangan.  Dengan  adanya Tap  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta  melalui Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  diharapkan peranan  atau  kinerja  para  anggota  DPRD khususnya  Kabupaten  Lamongan  berjalan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  harapan masyarakat Lamongan.
Diletakkannva  hak  dan  wewenang Pemerintah daerah otonomi  itu, dewan diikut sertakannya  masyarakat,  walaupun  tidak secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang cocok sebagai Badan
Perwakilan Rakyat, yang merupakan perwujudan partisipasi rakyat dalam pemerintahan daerah.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah    di  Kabupaten Lamongan?.
2. Apakah faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD di Kabupaten Lamongan?.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah di Kabupaten Lamongan.
4. Untuk  mengetahui  faktor  penghambat dari  pelaksanaan  pengawasan  DPRD  di Kabupaten Lamongan.

## B. Kajian Teori Pengertian Pemerintahan  Daerah
Pengertian  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  yang  tersebut  dalam  ketentuan umum  Undang-Undang    Otonomi  Daerah Nomor
22 tahun 1999 adalah
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut  asas  Desentralisasi.  Sedangkan pengertian  Pemerintahan  Daerah  menurut
Undang-Undang    Otonomi  Daerah  Nomor 32  tahun  2004  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Otonomi Daerah  adalah  yang  memerintah  dan mengurus  daerahnya  sendiri. 3 Adapun  yang dimaksud Otonomi Daerah menurut Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonomi  untuk  mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam  pasal  22  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2004  menjelaskan  bahwa dalam  menyelenggarakan  otonomi,  daerah mempunyai kewajiban :
a. Melindungi  masyarakat,  menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan                nasional,  serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat.
c. Mengembangkan
kehidupan demokrasi.
d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
e. Meningkatkan  pelayanan  dasar pendidikan.
f. Menyediakan  fasilitas  pelayanan kesehatan.
g. Menyediakan  fasilitas  sosial  dan fasilitas umum yang layak.
h. Mengembangkan  sistem  jaminan nasional.
i. Menyusun  perencanaan  dan  tata ruang daerah.
j. Mengembangkan  sumber  daya produktif di daerah.
k. Melestarikan lingkungan hidup.
3 Daryanto  SS.  Kamus  Bahasa  Indonesia
Lengkap. Apollo. Bandung. 1997 hal 451
l. Mengelola administrasi pendidikan.
m. Melestarikan nilai sosial budaya.
n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai  dengan kewenangan, dan
o. Kewajiban  lain  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan . Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang  Dasar  1945  memberikan keleluasaan
kepada daerah untuk menyelenggarakan  Otonomi  Daerah.  Dalam penyelenggaraannya  dipandang  perlu  untuk lebih menekankan pada prinsio-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Dalam  menghadapi  perkembangan keadaan, baik di dalam  maupun di  luar  negeri serta  tantangan  persaingan  global  dipandang perlu  menyelenggarakan  Otonomi  Daerah dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas, nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah serta  proporsional  yang  diwujudkan  dengan pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan sumber  daya  nasional  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  sesuai  dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,  penerataan  dan  keadilan  serta potensi  dan  keanekaragaman  daerah  yang dilaksamakan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian  maka  aturan-aturan  yang  berlaku  di masing-masing  daerah  akan  berbeda,  sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

## Pengertian  Demokrasi  Dan  Perangkat Pendukungnya
Sistem  pemerintahan  suatu  negara ada  yang  mengakui  hak  segenap  anggota masyarakat  untuk  mempengaruhi  keputusan politik  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Yang  dimaksud  dengaa  demokrasi langsung,  yaitu  dimana  suatu  keputusan politik  ditentukan  oleh  warga  masyarakat dalam  suatu  pertemuan  bersama,  dan  hanya dimungkinkan  apabila  jumlah  penduduknya cuma  sedikit.  Demokrasi,  langsung  ini dilaksanakan  pada  masa  dahulu,  sedikit pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi perwakilan modern, dimana keputusan  politik  dilaksanakan  oleh  wakil-
wakil  yang  dipilih  dan  bertanggung  jawab kepada pemilih.
Demokrasi  perwakilan  ini,  mulai dikenal  dan  berkembang  di  berbagai  negara pada  abad  ke  18  dan  abad  ke  19  seperti halnya  di  negara  Inggris,  negara-negara Eropa  Barat  dan  Amerika  Serikat,  dengan lembaga  pusatnya  adalah  Dewan  Perwakilan (Repressentative Parliament) dimana keputusan diambil menurut suara terbanyak. 4
Lembaga  pemilihan  yang  hakiki dalam demokrasi perwakilan adalah pemilihan  secara  teratur  dengan  kebebasan untuk  memilih,  hak  pilih  tersebut  bagi  orang dewasa,  kebebasan  untuk  berbicara  dan kebebasan pers, dan terakhir  memelihara  hak kemerdekaan sipil.
Demokrasi  adalah  suatu  gejala masyarakat  yang  berhubungan  erat  dengan perkembangan suatu negara, mempunyai sifat dengan  berbagai  jenis,  yang  masing-masing terlihat  pada  sudut  kemasyarakatan  yang ditinjaunya  terutama  dalam  keputusan  para ahli  di  Perancis,  berbagai  sifat  demokrasi  itu dapat  ditinjau  seksama  oleh  para  ahli  ilmu kenegaraan. Pertama-tama pengertian demokrasi  itu  timbul  bermacam-macam pendapat.  Perkataan  demokrasi  berasal  dan kata Demos berarti rakyat dan krateins berarti memerintah,  yang  maknanya  adalah  “Cara memerintah negara
oleh rakyat”. Perkembangan  pengertiannya  sendiri  dari perkataan demokrasi yang pada asasnya tidak terjadi perubahan, yaitu suatu sistem pemerintahan  dimana  dipegang  oleh  rakyat atau  setidak-tidaknya  rakyat  diikut  sertakan dalam suatu pembicaraan masalah pemerintahan. Yang dimaksud dengan rakyat atau  masyarakat  negara  disini  adalah  rakyat dalam  arti  keseluruhannya  sebagai  satu kebulatan. Akan tetapi akibat dari perkembangan  zaman,  sudah  barang  tentu membawa pengaruh terhadap cara-cara pemerintahan, sehingga menimbulkan perbedaan  di  dalam  cara  melaksanakan  atas demokrasi  tersebut  di  atas,  asasnya  sama tetapi cara mekanisme pelaksanaan pemerintahannya  yang  kemudian  mengalami perbedaan.
4 AW. Wijaya, Demokrasi dan Aktualisasi Pancasila, Penerbit Alumni, Bandung. 1984, hlm 5
Pemerintahan rakyat (demokrasi)  ini dapat  dilaksanakan  dalam  arti  kata  yang sebenarnya, artinya seluruh rakyat diikutsertakan dalam memecahkan persoalan- persoalan negara tersebut, yang penting yaitu dengan jalan mengumpulkan rakyat negara di dalam suatu tempat.
Untuk  melaksanakan  sistem  ini tidaklah  terlalu  sulit,  sebab  dengan  rakyat masyarakatnya  yang tidak terlalu banyak dan begitu  pula  sifat  dari  pada  persoalan  negara itu  sendiri  masih  sangat  mudah  dan sederhana,  sehingga  rakyat  bisaa  pun  bisa diajak  berbicara  tentang  persoalan  atau permasalahan  negara  tersebut  dan  dapat mengerti pula akan persoalannya.
Demikian rumit dan berbelit- belitnya  masalah  negara  yang  ada  pada  saat sekarang,  menyebabkan  kesukaran  bagi rakyat  Mesa  pada  umumnya  untuk  mengerti persoalan yang sesungguhnya/ masalah pemerintahan  tersebut.  Make  dicari  jalan penyelesaiannya yaitu dengan sistem perwakilan  rakyat  dengan  menunjuk  wakil yang menjadi kepercayaannya untuk membawakan  kemauan  dan  suara  rakyat  di dalam pemerintahan. Dengan demikian wakil-wakil rakyat inilah yang akan membicarakan masalah pemerintahan negara. Oleh  karena  itu  timbullah  asas  sistem perwakilan.
Sistem  perwakilan  rakyat  dalam  arti dernokrasi ini dalam arti kata yang sebenarnya,  seperti  yang  dipergunakan  pada masa  dahulu  atau  masa  Yunani  kuno  yaitu rakyat  secara  menyeluruh  memang  benar- benar  diajak  serta  dalam  membicarakan masalah-masalah  pemerintahan.  Oleh  karena itu  sistem  perwakilan  rakyat  pada  masa dahulu disebut juga dengan sistem demokrasi secara  langsung,  sedang  pemerintahan  rakyat yang  demokrasi  dimana  rakyat  menunjuk wakil-wakilnya  disebut  demokrasi  dengan sistem perwakilan. 5
Sedangkan perangkat dari demokrasi tersebut  antara  lain,  rakyat  yang  diberi kebebasan  dalam  menjalankan  hak  asasinya dengan  dilindungi  aturan  hukum  yang  jelas, sistem  pemilihan  wakil  rakyat  yang  bebas, perangkat  pemerintahan  yang  menjalankan
5 Juniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 2
harus  adil,  dan  aturan  perundang-undangan yang adil, tidak sebatas untuk orang atas saja.
Tugas  dan  Wewenang  DPRD  Kabupaten Lamongan
Tugas  dan  wewenang  dari  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengawasan dan pengendalian  terhadap  jalannya  Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Lamongan.  Bentuk  tugas anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Lamongan  dalam  melaksanakan tugasnya, antara lain : 6
1. Membuat  Peraturan  bersama  eksekutif, Peraturan  tersebut  berbentuk  Peraturan Daerah/kesepakatan  yang  lain,  ada  juga yang berbentuk Surat Keputusan.
2. Disamping itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  melihat  juga  kinerja  eksekutif, apakah  sudah  sesuai  ataukah  belum dengan Peraturan Daerah yang dibuat.
3. Peraturan  Daerah  antara  lain  tentang Rencana  Strategis  Pembangunan,  APBD dan  Perda  yang  berkaitan  dengan pembentukan  dinas-dinas  di  lembaga tersebut.
4. DPRD  Kabupaten Lamongan  melakukan juga  penjaringan  aspirasi  warga  apakah warga  bisa  menikmati  otonomi  daerah, sebagaimana yang telah digariskan ataukah tidak.
5. Kemudian hasil penjaringan disampaikan dalam rapat DPRD.
6. Mengikut  sertakan  masyarakat  dalam proses pembahasan (meminta usulan/saran  dari  masyarakat,  LSM  dan Pemerintah Daerah) 7. Setelah  itu  DPRD  sebagai  representasi dari  rakyat,  maka  proses  pengambilan keputusan di DPRD tidak bisa meninggalkan  suara  dari  masyarakat  itu sendiri.
8. Permasalahan  transplantasi,  jadi  tidak semua hasil yang diperoleh dari pengawasan  oleh  badan  pemerintah daerah,  BPKP,  BPK,  diberikan  kepada DPRD  sehingga  seringkali  anggota DPRD tidak tahu pasti hasil pemeriksaan yang sebenarnya.
6 Sumber : Wawancara dengan Ketua Fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Lamonganl, tanggal 23 Maret 2012.
9. Adakalanya keputusan yang telah disepakati bersama DPRD dengan Pemerintah  tidak  dapat  diterima  oleh sebagaian masyarakat.
10. DPRD  Kabupaten  Lamongan  selalu memantau  dan  mengawasi  jalannya otonomi  di  daerah  dengan  istansi-istansi di Kabupaten Lamongan melalui komisi- komisi maupun melalui penerapan masyarakat.
11. Perundang-undangan yang dipakai DPRD  dalam  pengawasan,  UU  Nomor 32 Tahun 2004, PP 105 Tahun 2001, PP 108  Tahun  2001,  dan  PP  110  Tahun 2001.
12. Selalu mengadakan peninjauan di lapangan  baik  secara  insidentil  maupun secara  rutin  baik  untuk  mengantisipasi maupun mencegah bila terjadi permasalahan.
Adapun  perundang-undangan  yang dipakai  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten Lamongan  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  dalam  masalah  pengawasan, UU  Nomor  32  Tahun  2004,  PP  Nomor  105 tahun 2001, PP Nomor 108 Tahun 2001,  dan PP Nomor 110 Tahun 2001.

## C. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan  adalah  Yuridis  Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  logika keilmuan  dari  sisi  normatif 7 .  Oleh karena itu, penelitian hukum ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
2. Pendekatan Masalah Berawal  dari  tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah
7 Johny  Ibrohim,  Teori  Metode  Hukum
Normatif. Banyu Media Publishing, Malang tahun 2005 hal 47
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).  Pendekatan  tersebut  adalah dengan melakukan pengkajian perundang-undangan yang berkaitan dengan  pokok  permasalahan.  Selain  itu juga digunakan pendekatan analisa (Analisis  Approach),  pendekatan  ini diterapkan  kaitannya  untuk  mengkaji penerapan  aturan-aturan  hukum  yang dilakukan  dalam  terapan  atau  praktik, sehingga  diharapkan  penerapan  norma atau kaidah-kaidah hukum yang dipraktikkan sesuai dengan ketetapan.
3. Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Di antaranya : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu bahan  hukum  yang  diperoleh  dari buku  teks,  jurnal-jurnal,  pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum. c. Bahan  Hukum  Tersier,  yakni bahan hukum yang mengarah pada petunjuk atau penjelasan bermakna  terhadap  data  primer dan  sekunder,  seperti  kamus hukum, majalah, dan lain-lain.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan  bahan  hukum baik  bahan  hukum  primer  maupun bahan  hukum  sekunder  dikumpulkan menurut topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan berdasarkan  sumber  dan  hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang diperoleh dalam penelitian adalah studi kepustakaan  dan  aturan  perundang- undangan  yang  penulis  paparkan  dan dikaitkan  sedemikian  rupa,  sehingga disajikan  dalam  penulisan  yang  lebih
sistematis guna menjawab permasalahan  yang  dirumuskan.  Cara pengolahan  bahan  hukum  dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan  dari  suatu  permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan  nyata  yang  dihadapi, selanjutnya  dianalisa  sehingga  dapat diperoleh  gambaran  jelas  tentang pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. D. Pelaksanaan  Bentuk  Pengawasan  Yang Dilakukan Oleh DPRD Dalam
Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  di Kabupaten Lamongan.
Kabupaten Daerah Lamongan adalah salah  satu  daerah  Kabupaten  di  Indonesia yang  diberi  hak  otonom,  maka  dalam  hal  ini Kabupaten  Lamongan  diberi  wewenang  dan mempunyai  kewajiban  mengatur  rumah tangganya  sendiri.  Hak  otonom  merupakan realisasi dari system pemerintahan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan  dari  pemerintah  atau  daerah tingkat  atasnya  kepada  daerah  tingkat dibawahnya, menjadi urusan rumah tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diambilnya  sistem  pemerintahan
saat  ini  tidak  lain  adalah  untuk  tercapainya proses  demokrasi  dalam  pemerintahan  di daerah  dan  akan  kesempatan  yang  lebih  luas kepada  rakyat  untuk  berperan  serta  dalam mewujudkan pembangunan. Sehingga dengan sistem  tersebut,  muncul  daerah-daerah  yang diberi  otonomi  untuk  menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
Dengan  demikian  daerah  otonom dalam  menjalankan  kewenangannya  harus sesuai dengan kebijaksanaan dan kemampuannya  sendiri  dan  ini  dilakukan dengan  biaya  dari  daerah  sendiri.  Sehingga perlu  diadakan  pengawasan  yang  dilakukan legislative daerah terhadap jalannya pemerintahan.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD  harus  sesuai  dengan  nilai  demokrasi rakyat, maksudnya dalam pengambilan Keputusan Pemerintah harus mendaya gunakan  suara  rakyat.  Perangkat-perangkat yang  mendukung  nilai demokrasi, antara  lain partai, lembaga-lembaga swadaya masyarakat
yang  ada  di  masyarakat.  Lembaga  yang  ada dilingkungan  masyarakat  sebagai  penyerap, penyalur  aspirasi  masyarakat  dan  kadang- kadang  juga  menindak  lanjuti  jika  terdapat permasalahan.
Berikut ini adalah Peraturan Perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan masalah  otonomi  di  daerah,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004,  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004,  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2004,  UndangUndang Nomor  4  Tahun  2004,  Peraturan  Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2004, Peraturan  Pemerintah  Nomor  107  Tahun 2004,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  109
Tahun 2004.
Didalam pembahasan peranan dalam pengawasan  dan  pengendalian  DPRD  yang diemban  oleh  DPRD,  bisa  dimaknai  sebagai peran  keperentaraan,  DPRD  bukan  hanya menjadi perantara yang menjembatani ketegangan  dari  berbagai  sekmen  dalam masyarakat  yang  saling  memperjuangkan kepentingannya sendiri. Terserapnya kepentingan masyarakat/partai kedalam lembaga  perwakilan  rakyat  ini,  secara normatif harus dimaknai mekanisme penyerapan  konflik-konflik  yang  ada  di masyarakat  agar  dapat  dipecahkan  secara politik  melalui  peran  kepentaraan  anggota DPRD.  Pada  sisi  lain  DPRD  diberikan  peran yang  lebih  luas  menurut  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004,  peran  pengawasan terhadap  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Peran pengawasan  itu  dilakukan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal
112  sampai  Pasal  114  dimana  disitu  diatur mengenai pembinaan pengawasan penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09/KEP/DPRD/2004,  pasal  4  sub  e  dimana disitu  diatur  mengenai  :  Melaksanakan, pengawasan terhadap :
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lain,
2. Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah,
3. Pelaksanaan APBD,
4. Kebijakan Pemerintah Daerah,
5. Pelaksanaan  kerja  sama  internasional  di Daerah.
Ad. l, DPRD dalam melaksanakan pengawasan  terhadap  pelaksanaan
Peraturan  Daerah  dan  Peraturan perundang-undangan  lain,  antara lain  dengan  melihat  apakah  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah sudah  sesuai  dengan  mekanisme yang  ada  ataukah  belum,  serta apakah sudah sesuai dengan keadilan  bagi  masyarakat  ataukah tidak.  Contoh  dari  pelaksanaan  ini adalah  pelaksanaan  pengawasan terhadap Peraturan Daerah Retribusi Parkir. Ad.  2,  Demikian  juga  dengan  Keputusan
Kepala  Daerah,  apakah  di  dalam melaksanakan kepemimpinannya sudah  adil  dan merata  bagi masyarakat  ataukah  belum.  Serta apakah, di dalam kepemimpinannya  sudah  sesuai dengan aturan
mekanisme perundang-undangan yang ada, ataukah  tidak.  Bisa  saja  di  dalam kepemimpinannya  Kepala  Daerah melakukan kesalahan seperti korupsi,  kolusi  ataupun  nepotisme.
Contoh  Pelaksanaan  ini  adalah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Camat atau pengangkatan Kepala Desa. Ad. 3, Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD  yaitu  antara  lain  menerima rencana  anggaran  yang  diajukan oleh Pemerintah Daerah,
menyeleksi  apakah  benar-benar anggaran  tersebut  sudah  sesuai dengan  keperluan  pembangunan daerah ataukah tidak (mengoreksi), mengesahkan anggaran yang diajukan  oleh  Pemerintah  Daerah. Dan  terakhir  yaitu  melakukan pengawasan  dan  koreksi  selama pelaksanaan  APBD,  yaitu  dengan melakukan  sidak.  Contoh  dari pelaksanaan ini adalah pengawasan terhadap  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2004 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2004. Ad. 4, DPRD dalam memperhatikan kebijaksanaan  Pemerintah  Daerah mekanisme/langkah-langkahnya hampir sama dengan tindakan yang dilakukan
DPRD terhadap
pengawasan  lainnya.  Contoh  dari
pelaksanaan ini adalah Pengawasan terhadap  UU  No.  25  Tahun  2004 tentang perimbangan keuangan. Ad.  5.  DPRD  melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Internasional di Daerah, antara lain ikut melakukan penyusunan  rencana  kerja  atau kontrak,  melakukan  pengesahan rencana kerja tersebut dalam Keputusan  Daerah  atau  Keputusan DPRD, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya, apakah Pemerintah  Daerah  sudah  sesuai dengan mekanisme aturannya yang ada, ataukah belum. Disamping itu maksud dari pembinaan  itu  adalah,  upaya  memfasilitasi dalam  rangka  pemberdayaan  daerah  otonom. Sedangkan  pengawasan  lebih  ditekankan pada  pengawasan  represif  untuk  lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom  dalam  mengambil  keputusan  serta memberikan  peran  kepada  DPRD  dalam mewujudkan  fungsinya,  sebagai  pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal  itulah  maka  peraturan  yang  ditetapkan oleh  daerah  otonomi  tidak  memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu
memberikan  gambaran  bahwa  mekanisme pengawasan di dalam Undang-Undang tersebut  lebih  sederhana,  dalam  upaya memberikan  kemandirian  dan  keleluasaan bagi  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam hal pengawasan ini kita kenal ada  2  bentuk  pengawasan  yaitu  pengawasan yang bersifat preventif dan represif
Pengawasan  preventif  mengandung  prinsip bahwa  Peraturan  Daerah  dan  Keputusan Kepala  Daerah  mengenai  pokok  ketentuan baru  yang  berlaku  setelah  ada  pengesahan pejabat  yang  berwenang,  yaitu  Menteri Dalam  Negeri  bagi  Peraturan  Daerah  dan Keputusan Kepala Daerah.
Pengawasan represif dilakukan terhadap  Peraturan  Daerah  dan  Keputusan Kepala  Daerah.  Pengawasan  ini  berwujud, pembatalan Peraturan Daerah yang
bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih
tinggi tingkatannya. Pelaksanaan pengawasan yang berlaku pada Undang-Undang sebelumnya,  berbeda  dengan  UU  No  32 Tahun  2004  dimana  pada  Undang-Undang yang  baru  lebih  bersifat  represif,  DPRD Kabupaten  Lamongan  dalam  pelaksanaan pengawasan  dan  pengendaliannya  terhadap eksekutif dituangkan dalam Keputusan DPRD
Kabupaten Lamongan Nomor 09/KEP/DPRD/2004  tentang  Tata  Tertib DPRD  Kabupaten  Lamongan.  Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan sejak perencanaan  setiap  program  dan  kegiatan dimulai sejak perumusan APBD, pengawasan itu dilakukan melalui :
a. Melalui  Panitia  Anggaran  dan  alat perlengkapan Dewan yang lain turut aktif dalam  menyusun  rencanannya  sampai pada pelaksanaan.
b. Mengevaluasi pelaksanaan APBD
melalui Laporan Triwulan dengan mengadakan  koordinasi  dengan  instansi Pemerintah Daeerah.
c. Melakukan  tinjauan  cadanga  1  pada obyek-obyek pelaksanaan program sambil  menyerap  aspirasi  dan  pendapat masyarakat.
d. Melaksanakan dan penetapan anggaran/pelaksanaan sisa anggaran.
e. Meminta  pertanggungjawaban  Bupati setiap akhir tahun anggaran.
f. Turut  aktif  dalam  setiap  merencanakan dan penetapan Peraturan Daerah.
Anggota DPRD Kabupaten
Lamongan  dalam  melaksanakan  tugasnya tersebut  didukung  dengan  landasan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 8
a. Sebagai  landasan  kerja  anggota  DPRD telah  dikeluarkan  dengan  adanya  Surat Keputusan  DPRD  Kabupaten  Lamongan Nomor  09/KEP/DPRD/2004,  tentang Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  Kabupaten Lamongan.
b. Bupati  telah  mempertanggungjawaban tugas kinerja Bupati kepada DPRD.
Mekanisme tersebut selain
sederhana,  juga  memberikan  hak  kepada daerah  untuk  menyatakan  keberatan  atau ketidak setujuannya terhadap tindakan
8 Sumber : Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, 23 Maret 2012
pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.
Tugas pokok DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan Daerah, sedangkan tugas pokok Kepala Daerah adalah
Sebagai  pelaksanaan  kebijaksanaan  Daerah atau administator. Kebijaksanaan itu
diwujudkan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah, maupun  APBD. Disamping  itu  seperti tertera juga  dalam  Pasal  18  sub  d  dan  e  Undang-- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  menyatakan bahwa DPRD menyusun APBD dan Peraturan  Daerah.  Kemudian  dalam  Pasal  43 sub g UU No 32 Tahun 2004 ditetapkan pula bahwa  Kepala  Daerah  dengan  persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.

## B. Faktor  Penghambat  Dari  Pelaksanaan Pengawasan DPRD
Didalam  pelaksanaan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten Lamongan  terhadap  jalannya  otonomi  daerah di  daerah  Kabupaten  Lamongan,  khususnya yang  dilaksanakan  oleh  jajaran  Pemerintahan Daerah  tentunya  terdapat  faktor-faktor  yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambatnya.  Karena  tidak  mungkin sesuatu  hasil  yang  baik  bisa  berjalan  dengan baik tanpa adanya suatu permasalahan.
Oleh  karena  itu  kita  lihat  faktor- faktor  mana  saja  yang  merupakan  faktor pendukung dan faktor yang merupakan faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan DPRD bisa saja disebabkan  oleh  kurangnya  SDM  jajaran aparatur  Pemerintah  Daerah  sehingga  pada waktu  pengajuan  rancangan  suatu  Peraturan Daerah yang bertujuan untuk otonomi daerah lebih  dominan  dilakukan  oleh  aparatur Pemerintah  Daerah,  pada  hal  sebagai  wakil suara  rakyat  adalah  suara  dari  anggota legislative, sehingga pengawasan yang dilakukan  oleh  DPRD  tidak  bisa  berjalan dengan seoptimal  mungkin.  Kemudian  faktor lain  kemungkinan  disebabkan  oleh  tanggung jawab jalannya otonomi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, seharusnya Pemerintah Daerah bertanggungjawab pada DPRD, tidak bertanggungjawab  pada  Pemerintah  Pusat, sehingga hal tersebut menyulitkan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  anggota legislative daerah.
Kemudian  dilain  pihak  kita  lihat faktor  pendukung  dalam  pengawasan  yang dilakukan  oleh  DPRD,  yaitu  salah  satunya adalah  perubahan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  pada  saat  ini.  Yaitu Peraturan  tentang  otonomi  daerah.  Dalam perubahan  tersebut  kurang  lebih  sangat berpengaruh  pada  pengawasan  yang  ada, karena fungsi pengawasan yang dipunyai oleh DPRD lebih besar.
Disamping  itu  masih  ada  lagi  salah satu  fungsi  DPRD  yang  bersifat  mandiri yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan  kebijaksanaan  daerah  yang dilakukan  oleh  Kepala  Daerah.  Hal  ini  dapat disimpulkan  dari  ketentuan  dari  ketentuan dalam Pasal 18 sub f Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004.  Jadi  secara  ringkas,  DPRD mempunyai dua fungsi, yakni :
a. Sebagai  partner  Kepala  Daerah  dalam merumuskan kebijaksanaan daerah, dan
b. Sebagai  pengawas  atas  pelaksanaan kebijaksanaan  daerah  yang  dijalankan oleh Kepala Daerah.
Untuk  menjalankan  dua  fungsi tersebut  DPRD  mempunyai  kewenangan tertentu  atau  hak-hak  untuk  melakukan tindakan  tertentu  agar  tugas/fungsi  tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan fungsi pertama yaitu menetapkan  peraturan  Daerah  dan  APBD, DPRD mempunyai hak  prakarsa, hak anggaran,  dan  hak  amandemen,  sedangkan untuk  fungsi  kedua  yaitu  menjalankan pengawasan, DPRD memiliki hak mengajukan  pertanyaan  bagi  masing-masing anggota,  meminta  keterangan,  mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan. Untuk dapat
menentukan kebijaksanaan  yang  sesuai  dengan  kehendak rakyat  yang  diwakilinya,  DPRD  harus  dapat memperhatikan  kepentingan  dan  aspirasi rakyat.  Kepentingan  dan  aspirasi  rakyat  ini beraneka  ragam,  baik  karena  jumlah  rakyat yang  sangat  besar,  maupun  karena  rakyat terdiri  dari  berbagai  lapisan  yang  masing- masing  mempunyai  kepantingan  sendiri- sendiri.  Aspirasi  atau  kepentingan  rakyat dapat  terwujud  material  seperti  sandang, pangan,  papan,  kesehatan  dan  seterusnya, maupun  yang  bersifat  spiritual  seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan,
dan  sebagainya.  Kadang-kadang  keinginan tersebut saling bertentangan satu sama lain.
Kepentingan  rakyat  tersebut  akan dapat  diselenggarakan  dengan  baik  apabila wakil  rakyat  itu  mengetahui  aspirasi  mereka yang  diwakili  dan  kemudian  mewakili kemampuan  untuk  merumuskan  secara  jelas dan  umum  serta  menentukan  cara-cara pelaksanaannya.
Untuk dapat merealisasikan fungsinya  dengan  baik,  dengan  sendirinya mutu  atau  kualitas  anggota  DPRD  sangat menentukan. Penyusunan kebijaksanaan daerah  yang  tepat  sangat  tergantung  pada kecakapan anggota DPRD untuk
memecahkan  masalah-masalah  kehidupan yang  dihadapi  rakyat.  Pengetahuan  dan kecakapan  itu  diperoleh  dengan  melalui pendidikan  dan  pengalaman.  Demikian  juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan  pula  pendidikan  dan  pengalaman pendidikan,  karena  hal  itu  sangat  penting sebab : 9
a. Dapat  memberikan  pengetahuan  yang luas  dan  mendalam  tentang  bidang  yang dipilih atau yang dipelajari seseorang.
b. Melatih  manusia  untuk  berpikir  secara rasional  dan  menggunakan  kecerdasan kearah  yang  tepat,  melatih  manusia menggunakan  akalnya  dalam  kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat rnaupun bertindak.
c. Memberikan kemampuan dan ketrampilan kepada manusia untuk merumuskan  pikiran,  pendapat  yang hendak  disampaikan  kepada  orang  lain secara  logis  dan  sistematis  sehingga mudah untuk dimengerti.
Ketiga  hal  tersebut  akan  diperoleh anggota  DPRD  bila  mereka  memperoleh pendidikan  yang  cukup.  Ketiga  hal  tersebut sangat  penting  bagi  mereka  agar  dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Pengetahuan yang luas dan mendalam  akan  memberikan  kemampuan untuk  mengartikulasikan  segala  kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan  efisien.  Kemampuan  berpikir  secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan masyarakat
9 Sumber : Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, 23 Maret 2012
dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan
kebijaksanaan
Daerah
berdasarkan  urutan  prioritas  dan  kemampuan dari  Pemerintah  Daerah.  Ketrampilan  untuk merumuskan  pikiran  logis  dan  sistematis diperlukan  untuk  merumuskan  kebijaksanaan daerah,  sehingga  mudah  dipahami  oleh  para pelaksanaan dan masyarakat umum. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  anggota Dewan adalah : 10
a. Belum  terlambatnya  izin  yang  diberikan Walikota,
b. Tidak siapnya obyek yang diteliti. Oleh  karena  itu  sebaiknya  pihak Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  maupun Pemerintah Daerah mensosialisasikan terlebih dahulu  setiap  Peraturan  yang  dibuat,  agar masyarakat  memahaminya.  Dan  hendaknya setiap  temuan  yang  didapat  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  di  lapangan  di berita  tahukan  melalui  media  massa  untuk supaya  diketahui  kepada  masyarakat  umum, supaya  untuk  mengetahui  hasil  kerja  Dewan sebagai wakil rakyat.

## B. Penutup Kesimpulan
Dari  tulisan  tersebut  di  atas,  maka penulis  mengambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  pengendalian  pengawasan yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten Lamongan  adalah  dilakukan  pada  setiap program yang dimulai sejak perencanaan hingga  ke  perumusan  dan  sampai  akhir tahun  anggaran,  hal  tersebut  dilakukan mulai :
a. Awal  mulainya  melalui  penyusunan Panitia Anggaran dan alat perlengkapan Dewan yang lain.
b. Mengevaluasi  laporan  yangmasuk dari pelaksanaan di lapangan, bentuk dari  laporan  tersebut  itu  adalah laporan  triwulan.  Evaluasi  tersebut dengan mengadakan koordinasi dengan jajaran instansi pemerintah.
c. Melakukan  konsolidasi  mendadak atau peninjauan  mendadak ke  lokasi yang menjadi obyek pemeriksaan.
10 Sumber : Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, 23 Maret 2012
Disamping  itu  kita  tidak  bisa melupakan  tugas  dan  kewajiban  DPRD yang  essensial,  yaitu  adalah  membentuk komisi-komisi  bidang  pengawasan  serta pengendalian  yang  hasilnya  dilaporkan pada  Sidang  Paripurna  Dewan  untuk mengevaluasi  hasil  yang  didapatkan  di lapangan.
2. Faktor-faktor  yang    yang  menghambat pelaksanaan  pengawasan  DPRD  terebut adalah :
a. Kurangnya  kualitas  sumber  daya manusia dari anggota Dewan, dibandingkan dengan aparatur Pemerintah Daerah. b. Belum  atau  terlambatnya  izin  yang dibrrikan oleh jajaran Kepala Pemerintah Daerah, jika akan mengadakan pengawasan langsung.
c. Kurangnya pemahaman dari anggota Dewan akan obyek yang diteliti atau dengan  istilah  lain  tidak  siapnya obyek yang akan diteliti atau sedang diteliti.
Saran 1. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan hendaknya mensosialisasikan  terlebili  dahulu  setiap Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  akan
dibuat  atau  disahkan,  agar  masyarakat lebih dapat memahami.
2. Hendaknya setiap temuan yan didapatkan oleh  Dewan  di  lapangan  diberikan  ke mas  media  untuk  diberitakan,  agar masyarakat  dapat  mengetahui  hasil  kerja Dewan sebagai wakil rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR
Achmad Fauzi dan Iskandar, Cara Membaca APBD, Universitas Sriwijaya, Malang
AW. Wijaya, Demokrasi dan Aktualisasi Pancasila, Penerbit Alumni, Bandung. 1984 Daryanto SS. KamusBahasa Indonesia Lengkap.Apollo. Bandung. 1997. Juniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1982 JohnyIbrohim,
TeoriMetodeHukumNormatif. Banyu  Media  Publishing,  Malangtahun 2005
R N. Marbun, DPRD Pertumhuhan Masalah dan
Masa Depannya, Ghalia Indonesia.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-UndangDasar 1945. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004, TentangPemerintahan Daerah.