## PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA
Guntur Priyantoko
Kepolisian Daerah Sumatera Utara E-mail: gunturpryantoko@yahoo.com

## Abstract
Basicly,  demonstration  is  peace  way  to  show  opinion  by  mass,  without unrest  and  under  control  but  unfortunately  it  could  be  change  anytime  to  be terrified  condition  because  demonstrant  do  anarchy,  such  as  throwing  stone  to house,  office,  and  other  strategic  area  so  highest  potential  damages  increase morevoer lives. It can’t be let so needed police officer to handle mass especially the demonstrant based on law. But the statute not always rules clearly about the police officer duty in facing demonstrant so that what police can be done is known as discretion. Discrestion application is done based on special procedure which is not defied the rule of law.

## Kata Kunci: Demonstrasi, Diskresi, Kepolisian

## A. Latar Belakang
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  telah  mengumandangkan  kebebasan  berpendapat  sebagai  salah  satu  hak asasi  manusia.  Kebebasan  berpendapat  tersebut  telah  dimuat  dalam  Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 F UUD Tahun 1945, yang kemudian  dikembangkan  lagi  dalam  Undang-undang  Indonesia  Nomor  9  Tahun 1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  (selanjut- nya  disingkat  UU  No.  9  Tahun  1998),  yang  berdasarkan  Pasal  1  Angka  1 dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara  untuk  menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan  dan  sebagainya  secara bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Pelaksanaan  kemerdekaan  atau  kebebasan  menyampaikan  pendapat  di muka  umum  yang  diatur  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  UU  No.  9  Tahun  1998  dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau
mimbar  bebas.  Berbagai  cara  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  tersebut, terkadang  tidak  selamanya  berjalan  dengan  baik.  Terdapat  kemungkinan  terjadi unjuk  rasa  anarkis,  dimana  terdapat  korban  yang  tidak  hanya  harta  tapi  sampai nyawa  manusia.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  setiap  orang  membutuhkan tempat  berlindung  dan  polisilah  sebagai  lembaga  yang  tepat  bagi  pencari  per- lindungan  tersebut.  Sebagai  lembaga  penegak  hukum,  kepolisian  tidak  hanya sebagai  pihak  yang  melindungi  masyarakat  dari  kekerasan  atau  ancaman kekerasan. Melainkan juga sebagai pengayom dan pembuat rasa aman.
Ruang lingkup kinerja polisi dibebani dengan suatu tanggung jawab yang bersandarkan kepada hukum,  yakni segenap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.  Hal  ini  dikarenaka  Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara hukum.  Parameter  negara  hukum  diukur  dari  terpenuhinya  berbagai  unsur-unsur kategorikal,  seperti  supremasi  hukum  ( supremacy  of  law ),  persamaan  dalam hukum  ( equality  before  the  law ),  proses  hukum  yang  adil  ( due  process  of  law ), peradilan  bebas  dan  tidak  memihak  ( independence  and  impartiality  of  judiciary ) dan  lain  sebagainya  (Rahardjo  2009:  v).  Hubungan  hukum  dengan  demokrasi adalah  kedua  unsur  tersebut  saling  melengkapi.  Di  mana  negara  hukum  tanpa dilengkapi  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  justru  akan  membawa  pada  upaya instrumenisasi hukum oleh negara untuk merepresi rakyatnya (Winarta 2011: 80).
Menurut  Frans  Hendra  Winarta  (2011:81),  terdapat  empat  elemen  pokok untuk mencapai tujuan action program sebagai negara hukum, yakni: (1) Adanya sistem-sistem  ketatanegaraan  yang  efektif  dan  demokratis;  (2)  Negara  hukum yang demokratis  hanya  mungkin  dapat  dicapai  apabila rakyat  memiliki kekuatan politik,  ekonomi  dan  sosial;  (3)  Berkembangnya  negara  hukum  yang  demokratis juga  dilandasi  oleh  semakin  menguat  dan  mandirinya  lembaga  peradilan  serta semakin  berkembangnya  hukum  sebagai  alat  kontrol  rakyat  terhadap  praktik pemerintahan;  (4)  Indikator  penting  dalam  sistem  demokratis  adalah  dapat diterimanya norma pergaulan yang menunjuk pada penghormatan HAM baik oleh negara maupun rakyat.
Berdasarkan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  2  Tahun
2002),  maka  fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Fungsi  kepolisian  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat harus  didukung  dengan  otoritas  hukum.  Salah  satunya  adalah  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2009  Tentang  Sistem Laporan  Gangguan  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (selanjutnya  disingkat Perkap  No.  7  Tahun  2009).  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  3  Perkap  No.  7  Tahun 2009,  maka  yang  dimaksud  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (selanjutnya disingkat Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional  dalam  rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan  tegaknya  hukum,  serta  terbinanya  ketenteraman,  yang  mengandung kemampuan  membina  serta  mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat dalam  menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Setiap  anggota  polisi  harus  selalu  siap  menghadapi  masalah-masalah kemasyarakatan  yang  merupakan  gangguan  terhadap  kedamaian.  Masalah- masalah  tersebut  bukan  hanya  pelanggaran  dan  kejahatan  belaka.  Alangkah banyaknya tugas polisi, akan tetapi masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi (Rahardjo 2009: 47-48).
Masalah yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengatasi kamtibmas tidak terukur  dan  tidak  terbatas.  Dapat  saja  kondisi  demonstrasi  yang  awalnya  damai, tanpa  kerusuhan  dan  dapat  dikendalikan.  Namun  suasana  damai  tersebut  dalam kurun  waktu  yang  singkat  dapat  berubah  secara  drastis  menjadi  kondisi  yang mencekam  (kontinjensi).  Keadaan  demikian  dapat  disebabkan  demonstran  yang awalnya damai berubah drastis menjadi anarkis, seperti melempar batu atau benda lainnya  ke  rumah,  perkantoran  atau  tempat  strategis  lainnya  sehingga  eskalasi perhitungan masalah berpotensi mengakibatkan kerugian harta maupun hilangnya nyawa.
Permasalahan  yang  diuraikan  di  atas,  membutuhkan  berbagai  macam tindakan  yang  terkadang  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  hukum.  Sehingga diperlukan  suatu  tindakan  di  luar  batas  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  polisi. Tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya dalam menjalankan tugas disebut sebagai diskresi yang diberikan sebagai langkah untuk menjalankan tugas sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  yang  diamanahkan.  Diskresi  sebagai  keputusan yang  lebih  bertitik  tolak  pada  kecerdasan  dan  keluhuran  nurani,  merupakan kebijaksanaan  yang  layak  diapresiasi.  Diskresi  semakin  patut  dikedepankan, terlebih  manakala  aturan-aturan  hukum  positif  masih  tertatih-tatih  dalam beradaptasi  dengan  segala  problematika  yang  terjadi  (Mulyadi  dan  Sujendral 2011: 3).
Persoalan  mendasar  yang  perlu  menjadi  perhatian  di  sini  adalah  terkait dengan  penerapan  diskresi  kepolisian  itu  sendiri  khususnya  dalam  penanganan unjuk  rasa  yang  banyak  terjadi  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu perlu  dilakukan  penelitian  yang  tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dalam  bidang  hukum  yang  jenisnya merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder, yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  sedangkan teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  teknik  studi  dokumen. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analisis datanya dilakukan dengan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Diskresi kepolisian dalam fungsi dan tugas kepolisian
Polri  merupakan  bagian  dari  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dalam  rangka menjalankan  fungsi  tersebut,  perlu  membangun  dirinya  harus  selalu  selaras
dengan  agenda  pembangunan  nasional  yang  memuat  visi,  misi,  strategi  pokok pembangunan,  kebijakan  dan  sasaran  serta  program  dan  kegiatan.  Dengan demikian,  ianya  diberi  tugas  yang  di  dalamnya  memuat  kewenangan  dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Nanan Sukarna (2008: 2), dikatakan bahwa  tugas  atau  peran  kepolisian  secara  universal  antara  lain  meliputi:  (a) to serve  to  protect ; (b) public  servant (perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan);
(c) maintain security & public order (menjaga keamanan dan ketertiban); (d) law enforcement  agency/officer (penegak  hukum/penyidik);  dan  (e) peace  keeping official (juru damai).
Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan ( role ). Kedudukan  merupakan  posisi  tertentu  di  dalam  struktur  kemasyarakatan,  yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan  suatu  wadah,  yang  isinya  adalah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban tertentu.  Hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tersebut  merupakan  peranan  ( role ). (Soekanto 2008: 19-20).
Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggal- kan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap  dan  perilaku  pada  saat  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  ( www. krisnaptik.wordpress.com , diakses  pada  tanggal  22  Maret  2013).  Tugas  pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Mengingat  modus  operandi  dan  teknik  kejahatan  semakin  canggih, seiring  perkembangan  dan  kemajuan  jaman  maka  profesionalisme  polisi  amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional  maka  proses  penegakan  hukum  akan  timpang,  akibatnya  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  akan  senantiasa  terancam  sebagai  akibat  tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.
Terhadap  demonstran  yang  anarkhis,  kekerasan  dapat  dibenarkan  selama dalam  batas-batas  yang  wajar,  namun  tetap  harus  dilakukan  secara  selektif  dan terkendali.  Tindakan  keras  dari  kepolisian  harus  tetap  berdasarkan  aturan-aturan hukum  yang  berlaku  dan  menghormati  HAM.  Pada  demonstran  yang  bertindak
brutal  dan  anarkhis  harus  diperiksa  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  tetapi terkadang  dalam  menghadapi  situasi  di  lapangan,  Polisi  dihadapkan  pada  suatu keputusan diamana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinanannya ( www.krisnaptik.wordpress. Com ., diakses pada tanggal 22 Maret 2013).
Diskresi  merupakan  kewenangan  polisi  untuk  mengambil  keputusan  atau memilih  berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah  pelanggaran  hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan  dengan  benar  dengan  mempertimbangkan  segala  aspek  atau  hal-hal  di atas disertai etika  yang baik seperti  yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan  diskresi  ini  maka  tindakan  yang  diambil  oleh  Polisi  harus  benar  secara hukum.
Diskresi  kepolisian  pada  dasarnya  merupakan  kewenangan  kepolisian yang  bersumber  pada  asas  kewajiban  umum  kepolisian  ( plichtmatigheids beginsel )  yaitu  suatu  asas  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pejabat kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ( www.krisnaptik.wordpress.com ., diakses pada tanggal 22 Maret 2013).
Diskresi  kepolisian  diatur  dalam  Pasal  18  UU  No.  2  Tahun  2002,  yang menentukan  bahwa  untuk  kepentingan  umum,  pejabat  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut  penilaiannya  sendiri.  Ketentuan  tersebut  mengandung  maksud  bahwa seorang anggota Polri  yang melaksanakan tugasnya di  tengah-tengah masyarakat seorang  diri,  harus  mampu  mengambil  keputusaan  berdasarkan  penilaiannya sendiri  apabila  terjadi  gangguan  terhadap  ketertiban  dan  keamanan  umum  atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.
Diskresi  kepolisian  dapat  pula diartikan sebagai  wewenang Pejabat  Polisi untuk  memilih  bertindak  atau  tidak  bertindak  secara  legal  atau  ilegal  dalam menjalankan  tugasnya.  Diskresi  membolehkan  seorang  Polisi  untuk  memilih  di antara  berbagai  peran  (memelihara  ketertiban,  menegakkan  hukum  atau
melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli  atau  berjaga  pada  suatu  tempat)  ataupun  tujuan  (menilang  pelanggar atau  menasehatinya)  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Seorang  pejabat  Polisi  dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai  literatur  tentang  diskresi  lebih  difokuskan  kepada  penindakan  selektif ( selective enforcement )  yaitu berkaitan dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi apakah  seorang  pelanggar  hukum  akan  ditindak  atau  tidak.  Diskresi  pada umumnya  dikaitkan  kepada  dua  konsep  yaitu  penindakan  selektif  dan  patroli terarah  ( directed  patrol )  ( www.krisnaptik.wordpress.com .,  diakses  pada  tanggal 22 Maret 2013).
Diskresi  merupakan  kewenangan  polisi  untuk  mengambil  keputusan  atau memilih  berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah  pelanggaran  hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan  dengan  benar  dengan  mempertimbangkan  segala  aspek  atau  hal-hal diatas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan  diskresi  ini  maka  tindakan  yang  diambil  oleh  Polisi  harus  benar  secara hukum.
Diskresi  yang  dijalankan  setiap  penegak  hukum  termasuk  anggota kepolisian  muncul  sebagai  peranan  dari  penilaian  pribadi.  Hal  tersebut menggambarkan bahwa  diskresi  atau pengambilan keputusan sangat  tidak terikat oleh hukum. Menurut Wayne R. La Fave dalam bukunya The Decision To Take a Suspect  Into  Custody ,  maka  dalam  penegakan  hukum,  diskresi  sangat  penting dikarenakan:  (a)  Tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  demikian lengkapnya,  sehingga  dapat  mengatur  semua  perilaku  manusia;  (b)  Adanya kelambatan-kelambatan  untuk  menyesuaikan  perundang-undangan  dengan perkembangan-perkembangan  di  dalam  masyarakat  sehingga  menimbulkan ketidakpastian;  (c)  Kurangnya  biaya  untuk  menerapkan  perundang-undangan sebagaimana  yang dikehendaki  oleh pembentuk undang-undang;  dan (d)  Adanya kasus-kasus  individual  yang  memerlukan  penanganan  secara  khusus  (Soekanto 2008: 21-22).
Keputusan  anggota  untuk  tidak  menindak  pelanggar  hukum  pada  situasi tertentu  tidak  dapat  dikritik  atas  dasar  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah pelanggaran  hukum.  Sebaliknya  penggunaan  diskresi  secara  tidak  benar  dapat dikritik  dengan  alasan  lain.  Oleh  karena  itu  dalam  Ilmu  Hukum  Kepolisian dikenal  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  apabila  seorang  anngota kepolisian  akan  melakukan  diskresi  yaitu:  (1)  Tindakan  harus  benar-benar diperlukan  ( noodzakelijk  notwendig )  atau  asas  Keperluan;  (2)  Tindakan  yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian ( zakelijk, sachlich ); dan (3) Tindakan yang paling tepat untuk mencapai saaran  yaitu hilangnya suatu gangguan  atau  tidak  terjadinya  sesuatu  yang  dikhawatirkan  ( www.krisnaptik. wordpress.com ., diakses pada tanggal 22 maret 2013).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  diskresi  tetap  dapat  digunakan  dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut  maka  pemerintah  berkewajiaban  memperhatikan  dan  memaksimalkan upaya  keamanan  sosial  dalam  arti  seluas-luasnya.  Hal  tersebut  mengakibatkan pemerintah  harus  aktif  berperan  mencampuri  bidang  kehidupan  sosial-ekonomi masyarakat  ( public service )  yang mengakibatkan administrasi  negara tidak boleh menolak  untuk  mengambil  keputusan  ataupun  bertindak  dengan  dalih  ketiadaan peraturan  perundang-undangan (rechtsvacuum ).  Oleh  karena  itu  untuk  adanya keleluasaan  bergerak,  diberikan  kepada  administrasi  negara  (pemerintah)  suatu kebebasan  bertindak  yang  seringkali  disebut  diskresi  atau Fries  Ermessen (Simamora 2009: 93).
Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002, maka dalam menjalankan  kewenangan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum dapat  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggungjawab. Wewenang  Polri  dalam  melakukan  tugas  penegakan  hukum  di  bidang  proses pidana  sebagaimana  disebut  terakhir,  erat  kaitannya  dengan  istilah  diskresi. Diskresi  berasal  dari  kata freies  ermessen dan  menurut  Prayudi  Atmosudirjo (2011: 33), maka diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan pada  pejabat  publik  yang  berwenang  berdasarkan  pendapat  sendiri.  Dengan demikian,  tindakan  lain  tersebut  bukan  hanya  dalam  hal  penanganan  perkara
pidana  namun  dapat  pula  tindakan  lain  atau  diskresi  tersebut  dilaksanakan  pada tindakan  atau  penanganan  lainnya,  yakni  dalam  melaksanakan  fungsi  perlin- dungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penanganan unjuk rasa oleh kepolisian
Peran  Polisi  secara  umum  dikenal  sebagai  pemelihara  Kamtibmas  juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum  jalanan  yang  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat  dan  penjahat. Ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian adalah salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain  sebagai  agen  penegak  hukum  ( law enforcement agency ) dan polisi juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  ( order  maintenance  officer ).  Polisi  adalah  ujung  tombak  dalam integrated criminal  justice  system .  Di  tangan  polisilah  terlebih  dahulu  mampu mengurai  gelapnya  kasus  kejahatan.  Polisi  dituntut  mampu  menyibak  belantara kejahatan  di  masyarakat  dan  menemukan  pelakunya.  Polisi  harus  melakukan serangkaian  tindakan  untuk  mencari  dan  menemukan  bukti-bukti  guna  membuat terang  suatu  kejahatan  dan  menemukan  pelakunya  ( www.krisnaptik.wordpress. com ., diakses pada tanggal 22 Maret 2013).
Para demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan  hukum  yang  berlaku,  tetapi  terkadang  dalam  menghadapi  situasi  di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan diamana ia harus memilih suatu tindakan  yang  terkadang  di  luar  batas  kewenangannya  dan  di  luar  komando pimpinannya.  Kerangka  untuk  menghindari  berbagai  macam  persoalan  yang muncul  dalam  menangani  unjuk  rasa,  dilakukan  penetapannya  melalui  berbagai Peraturan Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia. Hal  demikian dilakukan dalam upaya  memberikan  pelayanan  terhadap  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka umum  yang  mencakup  perlindungan  hak  dan  kewajiban  warga  negara  secara berimbang  serta  petunjuk  pelaksanaan  yang  jelas  bagi  aparat  sebagai  jaminan perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  dalam  pengamanan  pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.
Pasal  2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik  Indonesia Nomor  7 Tahun 2012  Tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  dan Penanganan  Perkara  Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum  (selanjutnya disingkap Perkap No. 7 Tahun 2012) menegaskan pengaturan tentang penanganan unjuk  rasa  bertujuan:  (a)  sebagai  pedoman  dalam  memberikan  pelayanan, pengamanan  kegiatan,  dan  penanganan  perkara  dalam  penyampaian  pendapat  di muka  umum;  (b)  terselenggaranya  pelaksanaan  penyampaian  pendapat  di  muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan (c) terwujudnya koordinasi yang baik  antar  pejabat  Polri  yang  melaksanakan  kegiatan  pengamanan  penyampaian pendapat di muka umum.
Setiap  orang  atau  warga  negara  yang  menyampaikan  pendapat  di  muka umum  berhak  untuk:  (a)  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dan pendapat  dengan  lisan  atau  tulisan;  (b)  mengeluarkan  pikiran  secara  bebas  dan memperoleh perlindungan hukum; (c) mempunyai, mengeluarkan, dan menyebar- luaskan  pendapat  sesuai  hati  nuraninya,  secara  lisan  dan  tulisan  melalui  media cetak  maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusilaan, ketertiban,  kepentingan  umum,  dan  keutuhan  bangsa;  (d)  mengajukan  pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan (e) mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara ber- tanggungjawab.
Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Perkap 7/2012 mengatur bahwa warga negara yang  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  berkewajiban  untuk:  (a)  meng- hormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan ketertiban  umum  dalam  masyarakat  demokratis;  (c)  menghormati  hak-hak  dan kebebasan  orang  lain,  menghormati  aturan-aturan  moral  yang  diakui  umum, menaati  hukum  dan  ketentuan  peratuan  perundang-undangan  yang  berlaku,
menjaga  dan  menghormati  keamanan  dan  ketertiban  umum,  dan  menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan (d) berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.
Mekanisme  penyelenggaraan  unjuk  rasa  dilakukan  dengan  penyampaian secara  tertulis  kepada  kepolisian  setempat  sebelum  pelaksanaan  kegiatan.  Dalam pelaksanaannya sendiri, penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Unjuk rasa  itu  sendiri  tidak  dapat  dilakukan  di  tempat-tempat  tertentu  yang  dilarang, yakni:  (a)  tempat  ibadah,  rumah  sakit,  pelabuhan  udara  atau  laut,  stasiun  kereta api,  terminal  angkutan  darat;  (b)  objek-objek  vital  nasional  dalam  radius  kurang dari 500 meter dari pagar luar; (c)  instalasi militer dalam radius  kurang dari 150 meter dari pagar luar; (d) di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan (e) tempat yang rutenya  melalui  atau  melintasi  wilayah  Istana  Kepresidenan  dan  tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.
Mekanisme  penanganan  unjuk  rasa  oleh  kepolisian  dilakukan  dengan penyelenggaraan  pelayanan,  pengamanan,  penanganan  perkara,  serta  pembinaan yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Penyelenggaran pelayanan
Pelayanan  merupakan  bentuk  penanganan  unjuk  rasa.  Pelayanan  ini meliputi  tindakan  penerimaan  pemberitahuan  dari  warga  negara  yang  akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Menurut Pasal 10 Ayat (1) UU No. 9 Tahun  1998, maka siapapun  yang akan melakukan penyampaian pendapat di  muka  umum  yang  salah  satu  bentuknya  adalah  unjuk  rasa,  maka  ianya  harus menyampaikan  pemberitahuan  kepada  kepolisian  Republik  Indonesia.  Pemberi- tahuan dimaksud dibuat secara tertulis dan  disampaikan oleh  yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan dilakukan selambat- lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima  oleh  Polri  setempat.  Surat  pemberitahuan  memuat:  (a)  maksud  dan tujuan;  (b)  tempat,  lokasi,  dan  rute;  (c)  waktu  dan  lama;  (d)  bentuk;  (e)  penang-
gungjawab;  (f)  nama  dan  alamat  organisasi,  kelompok  atau  perorangan;  (g)  alat peraga yang dipergunakan; dan atau (h) jumlah peserta.
Surat  pemberitahuan  yang ditujukan kepada kepolisian, secara berjenjang disampaikan kepada:
1) Markas  Besar  (Mabes)  Polri,  diterima  oleh  Bidang  Pelayanan  Masyarakat Badan Intelijen Keamanan (Bidyanmas Baintelkam Polri), melalui Subbidang Kegiatan  Masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  apabila  massa  peserta  aksi  berasal dari  beberapa  wilayah  provinsi  dan  aksi  dilakukan  di  satu  wilayah  provinsi atau lintas provinsi;
2) Kepolisian  Daerah  (Polda),  diterima  oleh  Direktorat  Intelkam  Polda  melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin) Ditintelkam Polda. Pemberitahuan tentang  unjuk  rasa  ini  dilakukan  apabila  massa  peserta  aksi  berasal  dari beberapa  wilayah  Kota/Kabupaten  dan  aksi  dilakukan  dalam  lingkup  satu wilayah provinsi setempat;
3) Kepolisian  Resor  (Polres),  diterima  oleh  Bagian/Satuan  Intelkam  Polres. Pemberitahuan  kegiatan  unjuk  rasa  dilakukan  apabila  massa  peserta  aksi berasal  dari  beberapa  kecamatan  dan  aksi  dilakukan  dalam  lingkup  wilayah kabupaten/kota setempat; dan
4) Kepolisian  Sektor  (Polsek),  diterima  oleh  unit  pelayanan  Polsek.  Pemberi- tahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari satu  wilayah  kecamatan  dan  aksi  dilakukan  di  lingkup  wilayah  kecamatan setempat.
Setelah  menerima  surat  pemberitahuan  tersebut,  petugas  Polri  melakukan penelitian  kebenaran  dan  kelengkapan  surat  pemberitahuan  serta  keterangan lainnya  yang  berhubungan  dengan  ini  surat.  Penelitian  juga  dilakukan  terhadap identitas penanggung jawab yang disertai dengan fotokopi tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM). Selanjutnya, petugas Polri tersebut melaksanakan kegiatan: (1) menerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan  kepolisian  yang  terkait,  instansi  yang  terkait,  dan  pemilik/lokasi  tempat objek/sasaran  penyampaian  pendapat  di  muka  umum;  (2)  berkoordinasi  dengan penanggung  jawab  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  untuk  perencanaan
pengamanan,  pemberian  arahan/petunjuk  kepada  pelaksana  demi  kelancaran  dan ketertiban  penyampaian  pendapat;  (3)  berkoordinasi  dengan  pimpinan  instansi/ lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum; dan (4) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
b. Penyelenggaraan pengamanan
Penyelenggaraan  pengamanan  dalam  pelaksanaan  unjuk  rasa  bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan  penyampaian  pendapat  dari  intervensi  pihak  lain;  dan  menjaga keamanan  dan  ketertiban  umum.  Kerangka  perlindungan  keamanan  terhadap peserta  unjuk  rasa  dilakukan  dengan  cara:  (1)  melakukan  survei  lokasi  kegiatan; (2)  menyiapkan  perencanaan  kegiatan  pengamanan  meliputi  personel,  peralatan dan metode/pola operasi; (3) melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung  jawab  kegiatan;  (4)  memberikan  arahan  kepada  penyelenggara  agar menyiapkan  pengamanan  di  lingkungannya;  dan  (5)  memberikan  fasilitas  peng- amanan  berupa  peralatan  ataupun  pengaturan  demi  kelancaran  kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.
Kegiatan  unjuk  rasa  yang  dilakukan  dengan  cara  melanggar  peraturan perundang-undangan, maka kepolisian dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
1) melakukan  upaya  persuasif,  agar  kegiatan  dilaksanakan  dengan  tertib  dan sesuai aturan hukum;
2) memberikan  peringatan  kepada  massa  peserta  penyampaian  pendapat  di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
3) memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat  di  muka  umum  bahwa  tindakannya,  dapat  dipidana  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) menghentikan  dan  membubarkan  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;
6) melakukan  tindakan  hukum  terhadap  pelaku  pelanggaran  dan  perbuatan anarkis;
7) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan
8) melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan.
Berbagai  tindakan  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  dapat  diterapkan  atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan. Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi  dalam  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum,  petugas  Polri melakukan  kegiatan:  (1)  pengamanan  tertutup  oleh  unsur  intelijen  dalam  rangka mendeteksi  kemungkinan  timbulnya  gangguan  dan  mendokumentasi  jalannya kegiatan unjuk rasa; (2) pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan  Samapta  dan  lalu  lintas  bersama-sama  dengan  panitia  penyelenggara;  (3) penyiapan  unsur-unsur  pendukung  teknis  pengamanan  antara  lain  negosiator, public address ; dan (4) penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi  terkait,  seperti  Brimob  Polri,  Sabhara  Polri,  Poludara  Polri  dan  Humas Polri.
c. Penanganan perkara
Kegiatan  unjuk  rasa  yang  melanggar  ketentuan  perundang-undangan, wajib  dilakukan  tindakan  oleh  pejabat  Polri  dengan  menerapkan  tindakan  yang profesional,  proporsional,  prosedural  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Penindakan  terhadap  pelanggaran  unjuk  rasa  dilakukan  secara  dini  dengan menerapkan  urutan  tindakan  dari  metode  yang  paling  lunak  sampai  yang  paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.
Kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  atau  unjuk  rasa dinyatakan  sebagai  bentuk  pelanggaran  apabila:  (1)  dilakukan  tanpa  pemberi- tahuan  terlebih  dahulu;  (2)  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  surat pemberitahuan;  (3)  mengganggu  keamanan  keselamatan  ketertiban  kelancaran lalu  lintas;  (4)  mengganggu  ketertiban  umum  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan; (5) berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau  kejahatan  terhadap  ketertiban  umum,  kejahatan  yang  membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan (6) menimbulkan kerusuhan massa.
Apabila  unjuk  rasa  yang  berlangsung  terjadi  anarkis,  maka  dapat  dilaku- kan tindakan: (1) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan
edukatif;  (2)  menerapkan  upaya  paksa  sebagai  jalan  terakhir  setelah  upaya persuasif gagal dilakukan; (3) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; (4) dalam hal  penindakan  hukum  tidak  dapat  dilakukan  seketika,  maka  dilakukan  upaya mengumpulkan  bukti-bukti  dan  kegiatan  dalam  rangka  mendukung  upaya penindakan  di  kemudian  hari;  dan  (5)  melakukan  tindakan  rehabilitasi  dan konsolidasi situasi.
Kondisi genting dapat saja terjadi ketika kegiatan unjuk rasa. Kegentingan tersebut  menimbulkan  kerusuhan  massa,  sehingga  petugas  dapat  melakukan tindakan  dengan  ikatan  kesatuan  yang  ketat  di  bawah  kendali  pejabat  yang berwenang  dengan  menerapkan  pola:  (1)  sistem back  up satuan  secara  hierarkis; dan (2) sistem back up rayonisasi (satuan Polri terdekat).
Peserta  unjuk  rasa  yang  taat  hukum  harus  tetap  diberikan  perlindungan hukum.  Terhadap  pelaku  pelanggar  hukum  harus  dilakukan  tindakan  tegas  dan Proporsional  dan  terhadap  pelaku  yang  anarkis  dilakukan  tindakan  tegas  dan diupayakan  menangkap  pelaku  dan  berupaya  menghentikan  tindakan  anarkis dimaksud, sampai dengan dilakukannya upaya paksa seperti penangkapan. Dalam melakukan  tindakan  upaya  paksa  harus  dihindari  terjadinya  hal-hal  yang  kontra produktif,  antara  lain:  (1)  tindakan  aparat  yang  spontanitas  dan  emosional, mengejar  pelaku,  membalas  melempar  pelaku,  menangkap  dengan  tindakan kekerasan,  dan  menghujat;  (2)  keluar  dari  ikatan  satuan  atau  formasi  dan melakukan  pengejaran  massa  secara  perorangan;  (3)  tidak  patuh  dan  taat  kepada perintah  penanggungjawab  pengamanan  di  lapangan  sesuai  tingkatannya;  (4) tindakan  aparat  yang  melampaui  kewenangannya;  (5)  tindakan  aparat  yang melakukan  kekerasan,  penganiayaan,  pelecehan,  melanggar  HAM;  dan  (6) melakukan  perbuatan  lain  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## 3. Problema dalam penanganan unjuk rasa yang anarkis
Anarkis berasal dari bahasa Yunani ( ναρχία ), yang berarti tanpa pemimpin atau  tanpa  kepala  suku.  Dalam  artinya  yang  paling  luas,  anarkis  adalah  sebuah paham yang berpendapat bahwa semua bentuk otoritas tidaklah diinginkan, maka
harus  dimusnahkan  dan  ketidakmauan  untuk  tunduk  kepada  otoritas  itulah  yang dapat disebut tindakan anarkis. Ketidakmauan itu lahir dapat karena terdapat rasa ketidakpuasan terhadap otoritas tertentu, tetapi lebih tepat disebut karena terdapat- nya  ketidakbutuhan.  Artinya,  masyarakat  atau  sekumpulan  orang,  merasa  tidak memerlukan kepemimpinan tertentu, sehingga mereka bersama-sama memutuskan untuk menghancurkannya.
Anarkis  juga  terkait  dengan  pemikiran  beberapa  filsuf  dan  juga  dengan beberapa gerakan sosial yang mempelopori penghancuran institusi yang tidak lagi dibutuhkan,  baik  karena  ketidakpuasan  ataupun  karena  sebab  lainnya.  Anarkis juga  seringkali  dikaitkan  dengan  anti  kapitalisme,  yang  ini  sering  juga  disebut sebagai anarcho  capitalism .  Penafsiran  lain  tentang  anarkis  juga  sering  muncul, seperti konsep anarkis yang banyak digunakan oleh mereka yang mengaku dirinya anarkis,  tidaklah  melulu  menggambarkan  kekacauan,  nihilisme  ataupun  anomi, melainkan lebih menggambarkan anti-totalitarianisme yang harmonis,  yang dida- sarkan  pada  asosiasi-asosiasi  bebas  dan  sukarela  dari  individu-individu  di  dalam komunitas yang otonom. Jadi, anarkis juga dapat dilihat di dalam ketidakpatuhan sipil  terhadap  suatu  keputusan  politis  di  masyarakat-masyarakat  demokratis  dan hal ini merupakan wajah lain dari anarkis.
Berdasarkan beberapa penafsiran tentang anarkis di atas, ada satu hal yang dapat dikerucutkan,  yakni anarkis sebagai kealergian terhadap tatanan. Alergi itu bukan muncul semata-mata karena ketidakpuasan, tetapi karena ketidakpercayaan terhadap  kehadiran  tatanan  itu  sendiri  sebagai  sesuatu  yang  alamiah.  Tatanan adalah suatu rekayasa, yang kerap kali dipaksakan dan dibangun di atas darah dan korban.
Donald  Black  (dalam The  Behavior  of  Law ,  1976)  merumuskan  bahwa ketika  pengendalian  sosial  oleh  pemerintah  yang  sering  dinamakan  hukum  tidak jalan,  maka  bentuk  lain  dari  pengendalian  sosial  secara  otomatis  akan  muncul. Suka  atau  tidak  suka,  tindakan-tindakan  individu  maupun  massa  yang  dari  optik yuridis  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan  main  hakim  sendiri  ( eigenrichting ), pada  hakikatnya  merupakan  wujud  pengendalian  sosial  oleh  rakyat  (Ahmad  Ali. http://www.hamline.edu. diakses pada tanggal 13 April 2016). Berbagai tindakan
anarkis  dalam  wujud  tindakan  main  hakim  sendiri  maupun  tawuran,  per-tikaian suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  (SARA)  dan  jenis  lainnya,  menjadi fenomena  yang kini tampak di berbagai tempat di tanah air. Bahkan  yang paling mengerikan,  pembakaran  tersangka  penodong,  perampok  atau  pelaku  tindak pidana  lain  oleh  warga  masyarakat  setempat.  Ironisnya  tindakan  ini  dilakukan masyarakat karena alasan ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum.
Berbagai  tindakan  anarkis  tersebut,  terkadang  hanya  ditanggapi  dengan penanganan sangat parsial dan sempit oleh penguasa dan aparat penegak hukum, serta  mengabaikan  akar  masalahnya  sendiri.  Padahal  mestinya  disadari,  perilaku anarkis  itu  lahir  dalam  suatu  lingkungan  yang  kondusif,  baik  secara  struktural maupun  situasional  dan  setiap  kasus  merupakan  suatu  struktur  kompleks  pososi- posisi dan hubungan-hubungan sosial.
Ahmad Ali (http://www.hamline.edu. diakses pada tanggal 13 April 2016), mengatakan bahwa para aparat  penegak hukum  hanya bicara tentang keberadaan rambu-rambu  hukum  yang  ada,  tetapi  dalam  kenyataannya  justru  tidak  berdaya atau mungkin sengaja tidak diberdayakan oleh sosok-sosok petinggi atau penegak hukum  tertentu).  Sementara  menurut  kaum  realis: generally  speaking , legal doctrine  alone  cannot  adequately  predict  or  explain  how  cases  are  handled (secara  umum,  doktrin  hukum  semata  tidak  dapat  secara  memadai  meramalkan atau  menjelaskan  bagaimana  kasus-kasus  ditangani).  Memang  di  satu  pihak penanganan  situasional  dibutuhkan,  misalnya  diha-rapkan  suatu  tindakan  tegas dan profesional oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku anarkis, namun di  pihak  lain,  penanganan  secara  mendasar  pada  akar  masalahnya,  juga  harus ditangani  secara  nasional.  Semestinya  disadari  bahwa  berbagai  tindakan  anarkis yang  terjadi  belakangan  ini,  merupakan  perwujudan  dari  apa  yang  diistilahkan oleh  Smelser  sebagai: a  hostile  outburst (ledakan  kemarahan)  atau a  hostile frustration (ledakan tumpukan kekecewaan).
Tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata formal, termasuk terhadap law enforcement , sudah teramat buruk. Bahkan sudah menjadi  adagium yang universal, ketika tingkat kepercayaan warga terhadap penegakan hukum itu memburuk,  otomatis  tingkat  tindakan  main  hakim  akan  meningkat,  demikian
sebaliknya. Untuk itulah dibutuhkan suatu strategi  besar  dalam upaya penanggu- langan tindakan anarkis ini, dengan cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.
Bagaimana  mungkin  masyarakat  akan  pulih  kepercayaannya  jika  yang mereka saksikan dalam proses penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus KKN kelas kakap, masih seperti yang dialunkan oleh syair aku masih seperti  yang dulu.  Berbagai  sikap diskriminatif, dilakonkan para penegak hukum negeri  ini.  Tampak  benar  oleh  mata  hati  masyarakat  bahwa asas  equal  justice under  law masih  merupakan lips  service ,  dengan  kata  lain  hanya  sebagai  bahan retorika belaka para petinggi negara, baik di pusat maupun di daerah.
Disadari atau tidak, apabila kita berpikir tentang polisi maka yang muncul dalam  bayangan  kita  adalah  apa  yang  dinamakan  konsep authoritative  inter- vention dan  konsep symbolic  justice. Yang pertama ,  penggambaran  untuk  mem- perbaiki ketertiban, bersifat reaktif (tidak atau kurang antisipatif), karena bersifat rutin,  tidak  terlintas  untuk  memikirkan  kondisi-kondisi  yang  ada  di  belakang peristiwa  yang mendorong polisi  untuk  melakukan intervensi  dengan mengguna- kan  kewenangannya.  Sedangkan kedua, pengambaran  yang  bersifat  demonstratif untuk  menunjukkan kepada pelaku tindak pidana (baik  aktual maupun potensial) dan  publik  pada  umumnya  bahwa  ada  tatanan  hukum  yang  harus  dihormati.  Hal ini  juga  cenderung  merupakan  sikap  reaktif  yang  dicapai  melalui  penegakan hukum.  Langkah-langkah  yang  bersifat  antisipatif  juga  tidak  tergambar  secara langsung pada jenis ini.
Kenyataan  di  atas  menimbulkan  kesan  bahwa  langkah-langkah  polisi untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan dilakukan dengan cara menimbul- kan  efek  pencegahan  ( deterrence )  terhadap  tindak  pidana  yang  telah  terjadi melalui  sistem  peradilan  pidana  dan  karenanya  sangat  kurang  menyentuh  kebi- jakan kriminal dalam arti luas yang sistemik, baik yang bersifat preventif maupun represif.  Hal  ini  perlu  dipikirkan,  sebab  secara  konseptual  masyarakat  menuntut lebih besar terhadap peranan polisi.
Lingkup  tugas  kerja  polisi  bersinggungan  langsung  dengan  kehidupan warga  negara.  Dari  masalah  sederhana  (seperti  masalah  pelanggaran  lalu  lintas)
sampai  masalah  serius  (seperti  tindak  pidana  politik  dan  korupsi),  polisi  selalu bersinggungan dengan HAM. Dalam pencegahan kejahatan misalnya, masyarakat secara konseptual menginginkan kebijakan yang komprehensif baik dalam bentuk pencegahan  primer  yang  diarahkan  kepada  masyarakat  umum,  pencegahan sekunder yang targetnya adalah para pelaku potensial dan pencegahan tersier yang diarahkan kepada mereka yang terlanjur telah melakukan tindak pidana.
Dalam bentuk lain kita semua menghendaki bahwa pencegahan kejahatan dilakukan  baik  secara  sosial  yang  ditujukan  untuk  mengatasi  akar  kejahatan, secara  situasional  untuk  mengurangi  kesempatan  melakukan  tindak  pidana  dan pencegahan  yang  bersifat community based ,  yaitu  meningkatkan  kapasitas masyarakat untuk mengurangi tindak pidana dengan cara meningkatkan kapasitas mereka  untuk  mengembangkan  kontrol  sosial  yang  bersifat  informal.  Dalam kehidupan demokratis  pelbagai  usaha di  atas sering membawa konsekuensi  yang hampir  tak  terhindarkan,  sebab  polisilah  sebagai  penyidik  yang  menghadapi langsung tindak pidana di lapangan baik secara faktual maupun secara yuridis.
Kedudukannya yang demikian menyebabkan polisi sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan bahkan dapat dikatakan bahwa polisi merupakan potential offender terhadap HAM. Konsekuensi seperti itu tidak perlu harus dilihat sebagai kendala,  tetapi  harus  dipandang  sebagi  tantangan  untuk  menjadikan  polisi  lebih profesional. Disebut sebagai kendala mengingat semakin vokalnya para penasehat hukum  dan  aktivis  LSM  dalam  menyoroti  kinerja  para  penegak  hukum  sebagi konsekuensi  proses  demokratisasi,  yang  antara  lain  menuntut  adanya  peme- rintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.
Sedapat mungkin polisi dalam keadaan apapun juga harus menghindarkan diri dari police misconduct , yang dapat diartikan sebagai penyimpangan prosedur oleh polisi yang kadang-kadang disertai penggunaan kekuasaan secara tidak pada tempatnya.  Harus  disadari  betul  bahwa  kecenderungan  perilaku  yang  demikian mempunyai  dampak  yang  bersifat  luas,  seperti  merosotnya  kepercayaan  masya- rakat  terhadap  polisi,  memperburuk  keresahan  sosial,  menghambat  efektivitas penuntutan  di  pengadilan,  menjauhkan  polisi  dari  masyarakat,  salah  menentukan tersangka,  menelantarkan  korban,  merusak  konsep  dan  citra  penegakan  hukum,
membuka kesempatan media untuk terus mengkritik polisi dan pada akhirnya juga mengkritik atau bahkan menekan pemerintah.
Sebaliknya, kredo yang mungkin harus dikembangkan adalah menjadikan polisi bukan sebagai pelanggar HAM, tetapi berada di garis terdepan dalam mem- perjuangkan HAM. Ini akan menjadi kunci yang menentukan efektivitas lembaga kepolisian,  yang  dampak  positifnya  akan  segera  dapat  diukur  dan  dirasakan, seperti  kepercayaan  masyarakat  meningkat  disertai  peningkatan  sikap  kooperatif mereka, penyelesaian konflik dapat dilakukan secara damai dan proses yuridis ke pengadilan  dapat  berhasil  dengan  baik.  Lalu  citra  positif  polisipun  melekat  di benak  masyarakat,  seperti:  polisi  dilihat  sebagai  bagian  masyarakat  dalam melaksanakan fungsi sosial, administrasi peradilan dilakukan secara jujur dan adil, memberi contoh kepada masyarakat untuk menghargai hukum, kebijakan proaktif dapat dikembangkan dengan bantuan masyarakat dan dukungan media massa.
4. Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa
Unjuk  rasa  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau  lebih untuk  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  secara demonstratif  di  muka  umum.  Selama  pelaksanaan  unjuk  rasa,  dimana  diawali dengan  suasana  damai  dapat  berubah  drastis  menjadi  anarkis  sehingga  meng- ganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Keadaan  perubahan  secara  drastis menjadi kondisi yang mencekam di sebut kontinjensi.
Pada  setiap  pelaksanaan  pengendalian  massa  unjuk  rasa,  maka  setiap anggota  kepolisian  memiliki  kewajiban  dan  larangan-larangan.  Adapun  larangan tersebut  yakni:  (a)  bersikap  arogan  dan  terpancing  oleh  perilaku  massa;  (b) melakukan tindakan kekerasan  yang tidak sesuai dengan prosedur;  (c) membawa peralatan di luar peralatan Dalmas; (d) membawa senjata tajam dan peluru tajam; (e)  keluar  dari  Ikatan  Satuan/Formasi  dan  melakukan  pengejaran  massa  secara perorangan;  (f)  mundur  membelakangi  massa  pengunjuk  rasa;  (g)  mengucapkan kata-kata  kotor,  pelecehan  seksual/perbuatan  asusila,  memaki-maki  pengunjuk rasa; dan (h) melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang- undangan.
Pengendalian  massa  dilakukan  berdasarkan  tempat  berlangsungnya  unjuk rasa,  yakni  di  jalan  raya,  di  gedung,  dan  di  lapangan  atau  lahan  terbuka. Kewajiban  yang  harus  ada  pada  setiap  anggota  kepolisian  saat  pelaksanaan pengendalian  massa  unjuk  rasa,  antara  lain:  (a)  menghormati  hak  asasi  manusia dari  setiap  orang  yang  melakukan  unjuk  rasa;  (b)  melayani  dan  mengamankan pengunjuk  rasa  sesuai  ketentuan;  (c)  setiap  pergerakan  pasukan  Dalmas  selalu dalam  Ikatan  Satuan  dan  membentuk  Formasi  sesuai  ketentuan;  (d)  melindungi jiwa dan harta benda; (e) tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa  selesai;  dan  (f)  patuh  dan  taat  kepada  perintah  Kepala  Kesatuan  Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.
Diskresi kepolisian diatur dalam ketentuan hukum  yang ada di  Indonesia, khususnya diatur dalam  UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP. Dalam Pasal 2 UU No.  2  Tahun  2002,  fungsi  Kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib,  dan  tegaknya  hukum,  terseleng- garanya  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Ketentuan berikutnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.  2  Tahun  2002  yang  menyatakan  bahwa  untuk  kepentingan  umum  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang- nya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri.  Dalam  Pasal  18  ayat  (2) ditentukan  bahwa  pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) hanya  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan peraturan  perundang-undangan  serta  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Indonesia.
Ketentuan Pasal 15 Ayat 2 huruf k UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  berwenang:  melaksanakan  kewenangan  lain  yang  termasuk
dalam  lingkup  tugas  kepolisian.  Selanjutnya  ketentuan  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  l disebutkan  pula  bahwa  dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  dibidang  proses pidana,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang  untuk  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”
Pelaksanaan  tentang  tindakan  lain  tersebut  di  atas  dikemukakan  dalam Pasal 16 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, dimana tindakan lain dimaksud adalah tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  jika  memenuhi  syarat: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b)  selaras dengan kewajiban hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut  dilakukan;  (c)  harus  patut,  masuk akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan  jabatannya;  (d)  pertimbangan  yang  layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (e) menghormati HAM.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  Ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2002,  maka untuk  kepentingan  umum,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri.  Ayat  (2)  mengatur  bahwa  pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  menegaskan  diskresi  yang berhubungan  dengan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana.  Ketentuan sebagaimana  maksud  Pasal  7  Ayat  (1)  j  KUHAP,  yang  memberikan  wewenang kepada  penyidik  yang  karena  kewajibannya  dapat  melakukan  tindakan  apa  saja menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab.  Adapun  “tindakan  lain”  ini  dibatasi dengan  syarat:  (a)  tidak  bertentangan  dengan  suatu  aturan  hukum;  (b)  Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; (c) Tindakan  itu  harus  patut  dan  masuk  akal  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatanya;  (d)  Atas  pertimbangan  yang layak berdasarkan keadaan memaksa; (e) Menghormati  hak  asasi  manusia  (penjelasan  pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  sub  4  dan pasal 7 ayat (1) sub j).
Berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, maka Polri dalam kedudukan- nya  sebagai  aparat  penegak  hukum  mempunyai  fungsi  menegakkan  hukum  di bidang  yudisial, tugas preventif maupun represif.  Dengan demikian, kewenangan diskresi  di  bidang  yudisial  yang  tertuang  dalam  UU  Kepolisian  pada  Pasal  18 Ayat  (1)  bahwa  untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya  sendiri.  Tentunya  dalam  melakukan  tindakan  tersebut  harus  sesuai dengan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian, istilah Diskresi Kepolisian menurut ketentuan Pasal 15 Ayat 2 huruf k UU No. 2 Tahun 2002 dikenal dengan “kewenangan lain.” Selanjutnya berdasarkan  ketentusn  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  l  dikenal  dengan  “tindakan  lain menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab”  dan  menurut  Pasal  7  ayat  1  huruf  j KUHAP  dikenal  dengan  istilah  “tindakan  apa  saja  menurut  hukum  yang bertanggung jawab”.
Tugas-tugas  kepolisian  khususnya  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan maka  dalam  menerapkan  diskresi  kepolisian  harus  memenuhi  syarat:  (a)  tidak bertentangan  dengan  suatu  aturan  hukum;  (b)  selaras  dengan  kewajiban  hukum yang  mengharuskan  tindakan  tersebut  dilakukan;  artinya  tindakan  yang  diambil diatur  dalam  aturan  tertentu  sebagai  suatu  kewajiban  hukum  untuk  wajib ditegakkan;  (c)  harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatannya, artinya dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan  itu  diambil;  (d)  pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  yang memaksa,  artinya  pada  pelaksanaannya  atau  cara  penyampaian  dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu ( emergencies ) tanpa  pengamatan  ataupun  penelitian  yang  mendalam  tentang  apa  yang  diputus- kannya  tersebut;  (e)  menghormati  HAM,  artinya  sesuai  dengan  ketentuan  HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.
Selain  itu,  menurut  Anton  Tabah  (2003:  78)  dikatakan  bahwa  agar pemerintah  dan  Polri  tidak  ragu  bertindak,  dalam  menangani  tindakan  anarkis, oleh karena itu setidaknya ada tujuh perdekatan yang perlu dipedomani, yaitu:
a. Pendekatan  yuridis,  melalui  penyadaran  masyarakat  bahwa  demokrasi  itu harus konstitusional, patuh pada hukum bukan patuh pada penguasa.
b. Pendekatan  empiris,  bahwa  masyarakat  sering  memahami  kepolisian  secara keliru. Anggapan polisi bukan hanya tidak boleh salah, tetapi juga harus serba tahu dan serba bisa adalah asumsi yang harus diluruskan.
c. Pendekatan  sosiologis,  artinya  penegak  hukum  seharusnya  bukan  sekedar tahu hukum, tetapi juga harus mahir dan tunduk pada hukum.
d. Pendekatan ekologis, artinya harus dipahami bahwa polisi juga manusia biasa yang mempunyai dua sifat buruk, yaitu khilaf dan salah.
e. Pendekatan  politis,  yaitu  dengan  memahami  kelemahan  pemerintah  yang ragu-ragu menghadapi kekerasan massa bahkan sparatisme.
f. Pendekatan  teknis,  yang  mengacu  pada  profesionalisme  sekalian  mengukur mutu profesionalisme menangani kasus.
g. Pendekatan  moral,  harus  ada  komitmen  untuk  menjunjung  tinggi  morality, karena tugasnya selalu menghadapi godaan.
Sebagai negara hukum berarti segala tindakan aparat kepolisian juga harus berdasarkan hukum, namun walaupun ada aturan-aturan hukum yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian menggunakan kekerasan untuk menghadapi kekerasan massa, tetap saja aparat kepolisian dituntut untuk lebih mengedepankan cara-cara  persuasif  dalam  menangani  aksi  massa  tersebut,  apalagi  alasan  mereka melakukan  aksi  itu  adalah  untuk  memperjuangkan  kebenaran.  Hal  ini  sesuai dengan semboyan polisi adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
Polisi  dalam  keadaan  bagaimanapun  juga  harus  menghindarkan  diri  dari penyimpangan prosedur, karena perilaku demikian mempunyai dampak luas yang menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi, memperburuk keresahan  sosial,  menghambat  efektivitas  penuntutan  di  pengadilan,  menjauhkan polisi  dari  masyarakat  dan  tentunya  juga  dapat  merusak  konsep  serta  citra  pene- gakan hukum.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Pengamanan  unjuk  rasa  merupakan  bagian  dari  peran  dari  fungsi kepolisian.  Unjuk  rasa  merupakan  salah  satu  bentuk  dalam  rangka  penyampaian pendapat di muka umum dimana menyampaikan pendapat di muka umum tersebut merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  diatur  dalam  Pasal  28  E  UUD  1945.
Dengan  demikian,  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  salah  satunya  dikenal dengan  unjuk  rasa.  Penanganan  unjuk  rasa  oleh  pihak  kepolisian  yang  meliputi penyelenggaraan  pelayanan,  penyelenggaraan  pengamanan  dan  penanganan perkara,  dan  bentuk  diskresi  kepolisian  dilakukan  dengan  cara  melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Saran
Tindakan  kepolisian  lain  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  merupakan bentuk  kewenangan  diskresi  kepolisian  yang  belum  ada  pembatasan  secara  jelas dan tegas, sehingga dapat saja disalah artikan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu  perlu  ada  revesi  terhadap  UU  No.  2  Tahun  2002,  khususnya  terkait  dengan bentuk dan penerapan diskresi kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anton  Tabah.  2003. Membangun  Polri  yang  Kuat ( Belajar  dari  Macan-macan Asia ). Cetakan Ketiga. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
Frans  Hendra  Winarta.  2011. Bantuan  Hukum  di  Indonesia,  Hak  Untuk Didampingi  Penasihat  Hukum  bagi  Semua  Warga  Negara .  Jakarta:  PT. Alex Media Komputindo.
Mahmud  Mulyadi  dan  Andi  Sujendral.  2011. Community  Policing:  Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis . Jakarta: PT. Sofmedia,
Satjipto  Rahardjo.  2009. Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya , Yogyakarta: Genta Publishing.
Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

## Jurnal/Makalah:
Nanan Sukarna. 2008. “Reformasi Kepolisian Negara RI: Taking The Heart and Mind”. Makalah . Disampaikan pada Diskusi Publik ProPatria, Jakarta. 29 Januari.
Simamora,  Janpatar.  2009.  “Efektivitas  Penggunaan  Diskresi  dalam  Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”. Jurnal Visi.

## Internet:
Ahmad  Ali. Menyoal  Anarki  dan  Penegakan  Hukum , http://www.hamline.edu. diakses pada tanggal 13 April 2016.
Krisnaptik.  “Diskresi  Kepolisian”. http://krisnaptik.wordpress.com .  diakses  pada tanggal 22 Maret 2013.
Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Nomor  7  Tahun  2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Nomor  9  Tahun  2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  dan  Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Guntur Priyantoko Pekerjaan :  Kepolisian Daerah Sumatera Utara Jabatan :  Kaorpamwal Spripim Nomor HP :  08126414247 E-mail :  gunturpryantoko@yahoo.com
Alamat Kantor  :  Jln. Sisingamangaraja Tanjung Morawa Km. 10.6, Medan