Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda
(Legal Protection With Respect to Guarantor in Individual Guarantee Agreement (Borgtocht) Within PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Samarinda Branch)

## Panji Yuda Pamungkas
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Timur Email: pamungkaspanji8889@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi Jaminan Perorangan ( Personal Guarantee ) pada PT Bank Artha Graha Internasional Cabang Samarinda  dan  dapat  memberikan  masukan  kepada  pihak-pihak  pengambil  kebijakan  agar pemberian kredit dengan jaminan perorangan dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat  bagi  pemberi  jaminan  perorangan  dan  menjamin  penyelesaian  kredit  bermasalah. Berdasarkan  hasil  analisa  dapat  disimpulkan  klausula  perjanjian  jaminan  perorangan  yang diterapkan oleh PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk tidak selalu mengutamakan hak-hak istimewa  yang  dimiliki  oleh  seorang  penjamin  sehingga  terdapat  kemungkinan  pihak penjamin tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet. Hal ini dikarenakan  dengan  tidak  dimilkinya  hak-hak  istimewa  tersebut,  harta  penjamin  bisa langsung dieksekusi terlepas dari apakah pihak debitur bisa membayar kreditnya atau tidak. Oleh  karena  itu,  perlu  penataan  draft  perjanjian  jaminan  perorangan  yang  dimiliki  oleh PT.Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk.  Poin  penting  yang  menegaskan  bahwa  pihak Ppnjamin  adalah  jaminan  cadangan  setelah  eksekusi  asset  yang  dimiliki  oleh  pihak  debitur harus menjadi landasannya.
Kata Kunci: penjamin dan jaminan perorangan

## ABSTRACT
This  research  is  to  analyze  how  legal  protection  with  respect  to  Personal  Guarantee  in  PT Bank  Artha  Graha  Internasional  Branch  Samarinda  and  hopefully,  this  could  give  positive suggestion to legislative party so the credit which is given to personal guarantee could have precise legal protection and guarantee the problem solving of credit. Based on analyzing, it could be concluded that clausal of individual guarantee agreement which is implemented by PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk not always priories the privilege right that is owned by  a  guarantor  and  this  will  cause  the  probability  that  the  guarantor  party  has  no  legal protection available when the credit is having problem. This condition is caused by the un- belonging  of  privilege  right,  the  treasury  of  guarantor  could  be  execute  even  when  from debtor  party  could  pay  the  credit  bills.  Thus,  it  is  essential  to  have  agreement  draft  of personal  Guarantee  in  PT  Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk.  The  essential  point  which stated that the guarantor side is warranty reserve after executing the asset which is owned by debtor must be the foundation.
Key Words : guarantor and personal guarantee.

## PENDAHULUAN
Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Bank  sebagai  unit  penggerak  perbankan memiliki  peran  yang  vital  untuk  menggerakan  ekonomi  melalui  pemberian  dana berupa  kredit  tersebut.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  usaha  pokok  bank  adalah memberikan kredit dan jasa-jasa, dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, Sedangkan sumber utama pendapatan, bank adalah berasal dari bunga kredit. 1 Menurut Iswantoro, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut: 2
1. Mengumpulkan  dana  yang  sementara  menganggur  untuk  dipinjamkan  kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga ( Financial Investment);
2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
3. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
4. Menciptakan  kredit  ( Credit  Money  deposit)  yaitu  dengan  cara  menciptakan Demand  Deposit  (Deposit  yang  dapat  diuangkan  sewaktu-waktu  dari  kelebihan cadangan)
Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga,  imbalan  atau  pembagian  hasil  keuntungan. 3 Pemberian  fasilitas  kredit  tersebut  dilandasi  kehati-hatian  dari  pihak  lembaga keuangan.  Hal  ini  dikarenakan  dari  pembiayaan  tersebut  akan  timbul  resiko  yang cukup besar, mengenai apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak.
Jenis kredit dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa: 4
1. Kredit Produktif
Kredit  produktif  yaitu  kredit  yang  diberikan  kepada  usaha-usaha  yang menghasilkan  barang  dan  jasa  sebagai  konstribusi  dari  usahanya.  Untuk  kredit jenis ini terdapat 2(dua) kemungkinan yaitu :
a. Kredit  modal  kerja,  yaitu  kredit  yang  diberikan  untuk  membiayai  kegiatan usaha-usaha,  termasuk  guna  menutupi  biaya  produksi  dalam  rangka peningkatan produksi atau penjualan.
b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun  jasa  yang  dimaksudkan  untuk  menghasilkan  suatu  barang  dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
2. Kredit Konsumtif
Kredit  konsumtif  yaitu  kredit  yang  diberikan  kepada  orang  perorangan  untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat
Di  Indonesia,  program  pemberian  kredit  tersebut  sangat  terbantu  dengan berkembangnya  begitu  banyak  bank  yang  beroperasi,  berdasarkan  rilis  Bank Indonesia 5 hingga  mencapai  120  Bank  pada  akhir  2012.  Salah  satu  bank  yang beroperasi di Indonesia berdasarkan rilis dari Bank Indonesia adalah PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.
PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. atau yang biasa disebut Bank Artha Graha  berkedudukan  di  Jakarta  Selatan,  semula  didirikan  dengan  nama  PT.  Inter-
1 Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, hlm. 88.
2 Iswardono, Uang dan bank, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, hlm. 62.
3 Widjanarto,  1993, Hukum  dan  Ketentuan  Perbankan  di  Indonesia,  PT  Balai  Pustaka,  Jakarta, hlm.119.
4 H.R.Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.125.
5 www.bi.go.id , diakses pada 10 Oktober 2012.
Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 7 September 1973, berkomitmen  untuk  menjadi  lembaga  keuangan  yang  terkemuka  dan  selalu menghasilkan  yang  terbaik  dengan  memberikan  layanan  prima  untuk  mewujudkan kepedulian terhadap kemanusiaan, sosial dan budaya.
Bank  Artha  Graha  Internasional  melalui  cabang  Samarinda  juga  berperan aktif melakukan pemberian kredit bagi para pelaku ekonomi dalam rangka berperan serta dalam peningkatan ekonomi dan menggerakkan sektor riil. Aspek ekonomi kota Samarinda  yang  ditopang  oleh  sektor  pertambangan  memicu  Bank  Artha  Graha cabang  Samarinda  memberikan  kredit  dalam  nominal  yang  besar  hingga  milyaran rupiah  dengan  harapan  dapat  berperan  untuk  memenuhi  tuntutan  persaingan ekonomi global.
Bank  Artha  Graha  sebagai  penanggung  resiko  mengelola  pemberian  kredit berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku. Pemberian kredit secara ketat tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  dikemukakan  bahwa  dalam  memberikan  kredit,  bank  wajib  mempunyai keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pemberian  kredit  tersebut  semakin  diperketat  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Bank  Nomor:  11/  25  /PBI/2009  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank Umum  yang  mewajibkan  menerapkan  Manajemen  Risiko  secara  efektif,  baik  untuk bank  secara  individual  maupun  untuk  bank  secara  konsolidasi.  Meskipun  tidak disebutkan  secara  tegas  bahwa  setiap  pemberian  kredit  debitur  wajib  memberikan jaminan  ( collateral)  kepada  kreditur  tetapi  dalam  Penjelasan  Pasal  8  ayat  (1) ditegaskan  bahwa  untuk  memperoleh  keyakinan  sebagaimana  disebutkan  di  atas, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,  agunan  dan  prospek  usaha  dari  debitur.  Kondisi  ini  merupakan  suatu implementasi dari  asas prudential banking yang selama ini telah menjadi pedoman bank-bank  dalam  melakukan  pemberian  kredit,  tercermin  dari  prosedur  pemberian kredit  yang  harus  dilakukan  secara  hati-hati  dan  selektif.  Sebagai  upaya  untuk mengeliminasi  risiko  kredit,  bank  senantiasa  memperhatikan  aspek  jaminan ( collateral) sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur.
Standar yang diterapkan pihak Bank Artha Graha cabang Samarinda ini dikenal dengan  istilah Five  C’s  yaitu: 6 Character  (watak),  Capacity  (kemampuan),  Capital (modal), Collateral  (agunan)  dan  Condition  of  Economic  (kondisi  atau  prospek usaha). Untuk itu perlu dibahas satu persatu kelima faktor di atas, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan:
1. Character,  sifat-sifat  calon  debitur  seperti  kejujuran,  perilaku  dan  ketaatannya guna  mendapat  data-data  mengenai  debitur  tersebut  maka  bank  dapat rnelakukannya dengan mengumpulkan informasi dari referensi bank yang lain.
2. Capital  (pemodalan),  hal  yang  menjadi  perhatian  dari  segi  pemodalan  ini  yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan  apabila  debiturnya adalah  perusahaan,  dan  segi  pendapatannya bila debiturnya merupakan perorangan.
3. Capacity  (kemampuan),  perhatian  yang  diberikan  terhadap  kemampuan  debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya di perusahaan.
6 Hasibuan, H.Malayu S.P., 2009, Dasar-Dasar Hukum Perbankan, PT.Bumi Aksara, Jakarta, hlm.91.
4. Collateral (agunan), kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum rnaupun secara ekonomi.
5. Condition  of  economi  (kondisi  perekonomian),  yaitu  segi  yang  cepat  berubah, yang menjadi perhatian meliputi kebijakan pemerintah, politik sosial budaya, dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri. 7
Kemitraan  antara  bank  dan  nasabah  perlu  dilandasi  beberapa  asas  hukum supaya  tercipta  suatu  kemitraan  yang  baik.  Beberapa  asas  hukum  tersebut  antara lain:
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas  ini  secara  tegas  ada  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang  Perbankan  yang  menyatakan  :”Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan usahanya  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  menggunakan  prinsip  kehati- hatian”.
2. Asas Kepercayaan
Penjelasan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan  bahwa  bank  terutama  bekerja  dengan  dana  dari  masyarakat  yang disimpan  pada bank  atas dasar kepercayaaan.  Menurut  Sutan  Remy  Syahdeni 8 , bunyi  pasal  itu  mengandung  makna  bahwa  nasabah  menyimpan  dana  dalam hubungan  dengan  bank  dilandasi  oleh  kepercayaan  bahwa  bank  akan berkemauan  membayar  kembali  simpanan  nasabah  penyimpan  dana  itu  pada waktu  ditagih  sehingga  hubungan  antara  kreditur  dan  debitur  bukan  hanya secara kontekstual semata melainkan hubungan berdasarkan kepercayaan.
3. Asas Kerahasiaan ( Confidential Principle)
Asas  Kerahasiaan  adalah  asas  yang  mengharuskan  atau  mewajibkan  bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan
4. Asas Kehati-hatian ( Prudental Principle)
Salah satu asas perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan adalah asas kehati-hatian, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas  tersebut.  Asas  kehati-hatian  berhubungan  dengan  tugas  bank,  karena  di dalam  menjalankan  tugasnya  bank  wajib  bekerja  dengan  penuh  ketelitian, melakukan  pertimbangan  dengan  matang,  menghindari  kecurangan  dan  tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan. 9
Landasan hukum yang jelas dan kuat sangat penting dalam pemberian kredit yang  memiliki  resiko  tersebut,  maka  diperlukan  suatu  perjanjian  kredit  dan pengikatan jaminan untuk menjamin keamanan bagi bank dalam pemberian kredit.
Pengaturan  mengenai  jaminan  sendiri  secara  umum  diatur  didalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  yaitu  dalam  Pasal  1131  dan  Pasal 1132 yang dikenal dengan jaminan umum. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 10
1. Pasal  1131  KUH  Perdata  “Segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.
7 Muhammad  Djumhana,  2000, Hukum  Perbankan  di  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm.236.
8 Sutan  Remy  Syahdeni,  1996, Beberapa  Permasalahan  UUHT  Bagi  Perbankan  dalam  Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10.
9 Gatot Supramono , 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.46.
10 Djojo  Muldjadi,  “Pengaruh  Penanaman  Modal  Atas  Perkembangan  Hukum  Persekutuan  Perseroan Dagang (Venoontschafrecht) Dewasa Ini” , Majalah Hukum dan Keadilan Nomor 5/6, 1997.hlm.5.
2. Pasal  1132  KUH  Perdata  “Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda- benda  itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbangan  yaitu  menurut  besar  kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara  para berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan”.
Jaminan  tersebut  dianggap  kurang  cukup  dan  belum  sepenuhnya  aman karena  selain  bahwa  kekayaan  si  debitur  pada  suatu  waktu  habis,  juga  jaminan secara  umum  itu  berlaku  untuk  semua  kreditur  atau  kedudukan  kreditur  sama (kreditur concurent),  sehingga  kalau  terdapat  banyak  kreditur  ada  kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak dapat bagian lagi. 11
Debitur  yang  mempunyai  banyak  kreditur,  ada  kemungkinan  tidak  semua piutangnya  dapat  dilunasi  kepada  para  krediturnya.  Oleh  karena  itu  Bank  Artha Graha  memiliki  ketentuan  untuk  meminta  diberikan  jaminan  khusus  yaitu  jaminan yang adanya diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.
Jaminan  ini  lazim  dikenal  dengan  istilah  Jaminan  Perorangan  ( Personal Guarantee).  Bank  menginterprestasikan  bahwa  Jaminan  Perorangan  ini  merupakan perangkat  yang  dapat  memberikan  perlindungan  jaminan  yang  lebih  optimal  dan dinilai  dapat  mendukung  keyakinan  dalam  mekanisme  pemberian  kredit  yang semakin meningkat.
Jaminan  yang  diberikan  tersebut  dapat  mengakibatkan  kewajiban  secara finansial dari pihak penanggung ( guarantor) selaku pihak ketiga untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (wanprestasi).
Jaminan  yang  diberikan  tersebut  dapat  mengakibatkan  kewajiban  secara finansial dari pihak penanggung ( guarantor) untuk menanggung pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitor) melakukan cidera janji (wanprestasi).
Mekanisme penggunaan Jaminan Perorangan dalam prakteknya dipersyaratkan secara konsisten di Bank Artha Graha antara lain untuk:
a. kredit-kredit  yang  dikucurkan  bagi  perusahaan-perusahaan  baik  yang  sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang penting di perusahaan tersebut antara lain pemegang saham, direksi atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan tersebut;
b. kredit  yang  dikucurkan  bagi  perorangan  yang  dengan  alasan-alasan  tertentu disyaratkan  untuk  diberikan  jaminan  tambahan  berupa  Jaminan  Perorangan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena:
1) Jaminan fixed assets kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.
2) Kredibilitas Debitor masih diragukan dalam mengelola usahanya.
3) Usaha Debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain.
4) Kredit yang jumlahnya relatif besar.
Pada  sebagian  kalangan  masih  sering  terjadi  kesalahpahaman  mengenai essensi  yuridis  dengan  apa  yang  disebut  Jaminan  Perorangan.  Hal  ini  terjadi mungkin  karena  kurangnya  pemahaman  terhadap  ketentuan  terkait  yang  berlaku, khususnya bab-bab mengenai penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata. Pemahaman yang keliru ini tercermin dari adanya anggapan bahwa dengan adanya Jaminan  Perorangan  dalam  perjanjian  kredit,  maka  kewajiban  pemenuhan  prestasi dari  pihak  penanggung  bersifat  seketika  tatkala  pihak  debitur  yang  dijamin melakukan wanprestasi.
11 R.  Subekti,  1996, Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15.
Kondisi  yang  sebenarnya  tidaklah  bersifat  sedemikian  sederhana,  namun harus  melalui  beberapa  tahapan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1820  sampai dengan  Pasal  1864  KUH  Perdata,  bab  ketujuhbelas  tentang  Penanggungan  Utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme Jaminan Perorangan pada kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Seperti dikutip dari Sutarno 12 ,  “Seorang  Penjamin  adalah  cadangan  artinya  seorang  Penjamin  itu  baru membayar hutang  debitur jika tidak  memiliki kemampuan  lagi”,  atau  dalam  halnya debitor  itu  sama  sekali  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  dapat  disita.  Kalau pendapatan lelang sita atas harta benda di debitor tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda si penjamin. Tegasnya apabila seorang penjamin dituntut untuk membayar utang debitor (yang ditanggung olehnya),  ia  berhak  untuk  menuntut  supaya  dilakukan  lelang  sita  lebih  dahulu terhadap kekayaan debitor.
Hak  istimewa  yang  dimilki  seorang  Penjamin  tercantum  dalam  pasal  1831 KUHPerdata  yaitu  “Penanggung  tidak  wajib  membayar  kepada  kreditur  kecuali  jika debitur lalai membayar utangnya; dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.”
Hak istimewa tersebut dipertegas pada Pasal 1834 KUHPerdata yaitu “Pihak penanggung yang menuntut supaya harta benda si berutang lebih dahulu disita dan dilelang,  diwajibkan  menunjukkan  kepada  si  berpiutang  benda-benda  di  berutang dan  membayar  lebih  dahulu  biaya  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  penyitaan serta pelalangan tersebut”.
Di Bank Artha Graha, prosedur yang berjalan adalah pihak penanggung tidak dapat menuntut harta benda pihak berutang lebih dahulu disita dan dilelang untuk meluansi  hutangnya  seperti  dinyatakan  di  KUH  Perdata  tersebut.  Karena  pihak pemberi  jaminan  perorangan  tanpa  mereka  pahami  di  dalam  klausula  Perjanjian Pemberian  Jaminan  Perorangan  diwajibkan  untuk  melepaskan  semua  hak istimewanya  termasuk  hak  istimewanya  untuk  menuntut  dilakukannya  lelang  sita lebih dahulu atas harta benda pihak berutang jika terjadi kredit macet. Hal ini terjadi karena secara psikologis apabila debitur membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal  sehingga  posisi  bank  selaku  kreditur  selalu  lebih  tinggi  atau  kuat  apabila dibandingkan  dengan  posisi  debitur.  Dengan  dasar  alasan  di  atas,  maka  penulis tertarik  untuk  menganalisa  tentang  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Penjamin  Dalam Perjanjian  Jaminan  Perorangan  ( Borgtocht)  Pada  PT.  Bank  Artha  Graha Internasional,  Tbk  Cabang  Samarinda”.  Pembahasannya  difokuskan  pada permasalahan  “Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penjamin  Dalam  Perjanjian Jaminan  Perorangan  ( Borgtocht)    Pada  PT.  Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk Cabang Samarinda?”.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Penjamin  Dalam  Perjanjian  Jaminan Perorangan  (Borgtocht)  Pada  PT.  Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk Cabang Samarinda
Perbankan  Indonesia  dalam  menjalankan  fungsinya  berasaskan  prinsip kehati-hatian  mengingat  fungsi  utama  perbankan  Indonesia  adalah  sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat.  Fungsi  tersebut  bertujuan  untuk menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan  pembangunan  dan  hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
12 Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm.239.
Bank Artha Graha selaku bagian penting dalam dunia perbankan di Indonesia memiliki  kebijakan  kredit  bahwa  aspek  jaminan  merupakan  aspek  yang  sangat penting  dalam  pemberian  kredit  karena  eksekusi  jaminan  merupakan  salah  satu solusi  apabila  terjadi  kredit  bermasalah.  Sehubungan  dengan  kegiatan  pemberian kredit  perbankan  tersebut,  mengenai  jaminan  utang  disebut  dengan  sebutan jaminan  kredit  atau  agunan.  Jaminan  kredit  umumnya  dipersyaratan  dalam pemberian  kredit,  mengingat  penyaluran  kredit  merupakan  kegiatan  yang  beresiko tinggi dalam dunia perbankan. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting  bagi  pengamanan  pengembalian  dana  bank  yang  telah  disalurkan  kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit
Dasar  Hukum  perjanjian  kredit  adalah  pinjam  meminjam  yang  didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditur dengan debitor). 13
Secara  umum  jaminan  kredit  diarahkan  sebagai  penyerahan  kekayaan  atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. 14
Resiko gagal bayar dari debitur merupakan suatu permasalahan resiko kredit yang  sangat  serius  dan  tidak  dapat  begitu  saja  dengan  mudah  diselesaikan  oleh bank selaku kreditur. Pada umumnya penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai akibat  gagal  bayarnya  debitur  atas  kredit  yang  telah  diberikan  diakibatkan  oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1. Debitur yang tidak memiliki itikad baik.
Tidak  semua  pemohon  kredit  mempunyai  itikad  baik,  karena  banyak  pemohon kredit  justru  telah  mengelabui  bank  agar  memberikan  kredit  dan  setelah  kredit dicairkan peruntukannya adalah bukan untuk pengembangan usaha tetapi justru untuk kepentingan pribadi yang lain (side streaming).
2. Keterbatasan kualitas debitur dalam mengelola kredit. Bank seringkali tidak melakukan penilaian yang layak atas prospek usaha, kondisi keuangan  ataupun  kapasitas debitur.  Sebagai akibat  keterbatasan  debitur dalam mengelola  kredit  yang  dikucurkan  maka  resiko  gagal  bayar  debitur-pun  akan semakin meningkat.
3. Musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usaha debitur. Musibah  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dihindari  dan  diluar  kekuasaan dan  kehendak  manusia. Debitur sebagai akibat musibah  yang  dialaminya  sangat mungkin  akan  mengalami  kendala  yang  serius  dalam  pengembalian  kreditnya kepada bank.
Berdasarkan  kebutuhan  akan  pengamanan  pengembalian  kredit  dengan resiko  seperti  tersebut  di  atas  maka  Bank  Artha  Graha  mengatur  bentuk-bentuk pengikatan jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:
1. Perjanjian Pengikatan Gadai
Perjanjian kebendaan dimana bank sebagai kreditur memperoleh hak kebendaan atas suatu benda bergerak yang dimiliki oleh debitur/penjamin. Dalam Perjanjian Gadai ini bank sebagai kreditur menguasai secara keseluruhan fisik barang yang dijadikan  jaminan.  Barang  bergerak  yang  diikat  secara  gadai  contohnya:  emas, logam mulia, berlian, saham, sertifikat deposito, deposito berjangka, obligasi, dan lain-lain
2. Perjanjian Pengikatan Fiducia ( Fiduciare Eigendomsoverdracht) Perjanjian Pengikatan Fiducia yaitu penyerahan hak milik atas suatu benda secara kepercayaan  dari  debitur  kepada  kreditur.  Ini  berarti  atas  benda  tersebut,
13 Sembiring, Sentosa, 2008, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, hlm.67.
14 Suyatno dkk, 1993, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.70.
kepemilikannya  secara  hukum  sudah  berpindah  kepada  kreditur,  namun  fisiknya dikuasai  oleh  debitur/penjamin.  Barang  bergerak  yang  diikat  secara  fiducia contohnya: kendaraan bermotor/kendaraan berat, persediaan barang ( inventory), kapal  laut  dibawah  20m 3 ,  pesawat  terbang  berstatus  hak  sewa  guna  usaha  dan belum memiliki Grosse Akta
3. Hak Tanggungan
Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  perundang-undangan  tentang  agraria/ pertanahan,  sedangkan  ketentuan  mengenai  Hak  Tanggungan  mengacu  pada perundang-undangan mengenai Hak Tanggungan
4. Pengikatan  Hipotik,  yang  dulunya digunakan  untuk  mengikat  jaminan  tanah  dan bangunan  sudah  tidak  digunakan  lagi  dengan  berlakunya  perundang-undangan mengenai  Hak  Tanggungan.  Namun  pengikatan  Hipotik  masih  digunakan  untuk melakukan pengikatan atas kapal-kapal laut berbendara Indonesia dengan ukuran diatas 20m³, pesawat terbang, dan helikopter
5. Dalam  rangka  menambah  pengamanan  dalam  pemberian  kredit,  Komite  Kredit dapat  memintakan  pemindahan  hak  piutang  atau  tagihan  yang  dimiliki  oleh debitur yang disebut dengan Cessie
6. Personal Guarantee dan Corporate Guarantee.
Jenis jaminan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab debitur dalam membayar cicilan pinjaman yang telah diterimanya, maka Komite Kredit wajib mensyaratkan penanggungan hutang oleh pihak ketiga baik perorangan maupun badan hukum ( personal  guarantee  corporate  guarantee).  Penanggungan  hutang  atau  disebut juga borgtocht adalah suatu persetujuan guna kepentingan kreditur dimana pihak ketiga  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  kewajiban  debitur  kepada  kreditur, apabila  debitur  yang  bersangkutan  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  atau melakukan wanprestasi
Persyaratan kredit dengan jaminan seperti dijelaskan di atas merupakan hal yang  umum  dalam  setiap  pemberian  kredit,  namun  di  Bank  Artha  Graha  selain jaminan berupa Fixed Asset, kebijakan kredit di Bank Artha Graha juga mewajibkan adanya  jaminan  lainnya  berupa  jaminan  perorangan  dari  pihak  tertentu.  Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang  lebih  optimal  dan  dinilai  dapat  mendukung  keyakinan  dalam  mekanisme pemberian kredit. Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara  finansial  dari  pihak  penanggung  ( guarantor)  untuk  menanggung  terhadap pemenuhan  prestasi  apabila  pihak  yang  dijamin  (debitur)  melakukan  cidera  janji (wanprestasi).
Jaminan personal  guarantee  mampu  menjadi  kontrol  kelangsungan  usaha debitur.  Sekalipun  dalam  kenyataannya  penanggung bersedia  menjaminkan  harta kekayaannya  untuk  kepentingan  pihak  lain yang  menjadi  debitur,  namun penanggung  tidak  mau sia-sia  apabila  harta kekayaannya hanya untuk usaha yang tidak layak/tidak sehat. Untuk itulah dengan masuknya penanggung sebagai agunan tambahan namun  mampu  sebagai  alat  bantu  kreditur  dalam  memonitor kelangsungan usaha debitur.
Pengikatan  Jaminan  Perorangan  tersebut  menjadi  sebuah  pengaman  yang sangat  efektif  bagi  pihak  bank  untuk  menjaga  kualitas  kredit  yang  telah  diberikan kepada debitor. Sebuah perjanjian akan menjadi ideal pada saat dapat memberikan manfaat  bagi  kedua  belah  pihak.  Dengan  adanya  seorang  penanggung  tersebut maka  kreditur  memandang  kedudukannya  menjadi  lebih  baik  atau  kuat,  dengan demikian  pada  dasarnya  perjanjian  jaminan  perorangan  diadakan  bukan  untuk kepentingan debitur tetapi untuk kreditur.
Posisi bank selaku kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan  posisi  debitur  dalam  setiap  perjanjian  kredit,  karena  debitur  yang membutuhkan  dana  atau  modal  sedangkan  kreditur  yang  menyediakannya.  Secara psikologis  apabila  debitur membutuhkan  dana  atau  modal maka akan  tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal.
Perjanjian  Jaminan  Perorangan  ( borgtocht)  selama  ini  dibuat  dalam  akta otentik/notariil.  Bentuk  Akta  Penjaminan  atau  Akta Borgtocht  sebenarnya  dapat dibuat  dengan  akta  di  bawah  tangan  atau  dengan  akta  otentik  karena  undang- undang tidak mensyaratkan atau menentukan secara formal mengenai bentuk akta borgtocht  tersebut. Namun di Bank Artha Graha akta borgtocht selalu dibuat dengan akta  Notaris  karena  lebih  menjamin  kebenaran  dan  kelengkapan  isi  akta borgtocht tersebut dan dapat menjamin kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.
Rangkaian  perbuatan  hukum  Perjanjian  Penjaminan  ( Borgtocht)  tersebut memerlukan beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Pertama: Penandatangan perjanjian Kredit
Tahap  pertama  didahului  dengan  dibuatnya  perjanjian  pokok  yang  berupa perjanjian kredit antara pemberi kredit (kreditur) dan peminjam kredit (debitur). Undang-undang perbankan tidak menentukan bentuk dari suatu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit bisa dibuat dengan akta di bawah tangan atau bentuk akta  otentik  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  Notaris.  Pemberian  kredit  harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan calon  debitur/debitor  yang  dituangkan  dalam  dokumen  Perjanjian  Kredit  yang merupakan  pengikatan  kredit  dan  pengikatan  jaminan  (jika  ada)  sebagai  bukti tertulis bagi bank.
2. Tahap Kedua: Penandatangan Akta Borgtocht
Pembuatan Perjanjian Penjaminan (akta borgtocht) antara Kreditur dengan pihak ketiga  yang  mengikatkan  diri  sebagai  Penjamin  hutang  dilakukan  setelah  tahap pertama  berupa pembuatan  perjanjian  kredit  selesai.  Pihak  Ketiga  di  sini  adalah siapa  saja  (bukan  debitur)  yang  memenuhi  syarat  hukum  dan  bersedia  untuk mengikatkan  diri  sebagai  Penjamin  yang  menjamin  pembayaran  kembali  hutang debitur manakala debitur cidera janji. Pihak Ketiga yang bersedia mengikatkan diri sebagai Penjamin biasanya orang-orang yang memiliki hubungan dan kepentingan bisnis dengan debiturnya.
Hubungan  tersebut  bisa  terjadi  karena  ada  hubungan  keluarga,  hubungan teman  dan  hubungan  bisnis.  Kepentingan  bisnis  atau  ekonomi  bisa  terjadi  karena antara  debitur  dengan  pihak  ketiga  yang  sama-sama  mempunyai  kepentingan bisnis/ekonomi  untuk  memajukan  perusahaan.  Misalnya  suatu  perusahaan meminjam  kredit  ke  Bank  yang  menjadi  Penjamin  adalah  Komisaris,  Direktur  atau Pemegang Sahamnya. Hal tersebut dikarenakan akan lebih mudah untuk mengetahui lebih  dalam  tentang  karakter  pemberi  jaminan  perorangan  dan  menghitung  asset yang dimiliki oleh pemberi jaminan perorangan tersebut, sehingga jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit yang dijamin dengan jaminan perorangan lebih terjamin.
Pemberian Penanggungan ( Borgt) tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai pribadi,  oleh  Komisaris  atau  Direktur  atau  Pemegang  Sahamnya  dan  bukan  dalam kapasitas  selaku  organ  perseroan.  Dalam  Jaminan  Perorangan,  pemberi  jaminan harus mempunyai hubungan dengan debitur yang dijaminnya, karena tidak mungkin seseorang mau menjamin orang lain (debitur) tanpa mengenalnya.
Di  PT  Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk,  kewajiban  pihak  debitur  untuk memberikan  jaminan  berupa Personal  Guarantee  merupakan  keputusan  yang dikeluarkan  Komite  Kredit  Kantor  Pusat  sebagai  salah  satu  persyaratan  utama pemberian  kredit  yang  akan  dilakukan  kemudian.  Dalam  pemberian  jaminan
perorangan  ini,  penjamin  tidak  secara  spesifik  memberikan  suatu  barang  /benda kepada  kreditor/bank,  sehingga  secara  teoritis  penjamin  akan  bertanggung  jawab untuk membayar hutang tersebut dengan seluruh harta kekayaannya. Keyakinan ini didasarkan  kepada  analisis  kelayakan  yang  telah  dilakukan  oleh  Bank  Artha  Graha cabang Samarinda melalui staf Account Officer/Marketing.
Persyaratan pemberian Personal Guarantee dari pihak ketiga tersebut selalu diwajibkan oleh Komie Kredit karena beberapa pertimbangan:
1. Debitur  termasuk  dalam  jenis  Debitur  Komersial  atau  Debitur  Korporasi  yang memiliki plafond kredit dengan nominal yang besar.
2. Nasabah  mempunyai  beberapa  perusahaan  lainnya  atau  termasuk  dalam  suatu kelompok/group perusahaan.
3. Pembiayaan yang membutuhkan penanganan resiko kredit yang khusus. Pemberian Penanggungan ( Borgt) tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai pribadi,  oleh  Komisaris  atau  Direktur  atau  Pemegang  Sahamnya  dan  bukan  dalam kapasitas  selaku  organ  perseroan.  Unsur  esensial  dari  suatu  perjanjian  Jaminan Perorangan meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut:
a. penanggungan utang yang diberikan untuk kepentingan kreditur;
b. utang yang ditanggung tersebut haruslah suatu kewajiban, prestasi atau perikatan yang sah demi hukum;
c. kewajiban  penanggung  untuk  memenuhi  atau  melaksanakan  kewajiban  debitur baru ada segera setelah debitur wanprestasi.
Pada isi akta perjanjian Jaminan Perorangan ini telah ditetapkan secara rinci mengenai kewajiban-kewajiban pihak Personal Guarantee:
a. Penjamin  wajib  membayar  lunas  Hutang  atas  permintaan  pertama  dari  Bank terhadap  Penjamin  tanpa  untuk  itu  diperlukan  lagi  sesuatu  pembuktian  tentang kelalaian Debitor.
b. Kewajiban  Pihak  Penjamin  melepaskan  hak-hak  istimewa  yang  dimiliki  seorang penjamin untuk menuntut kepada kreditur agar melakukan penjualan harta benda atau jaminan milik debitur terlebih dahulu. Jika hasil penjualan harta benda milik debitur  belum  mencukupi  untuk  melunasi  hutangnya  baru  kemudian  penjamin bertanggung jawab untuk melunasi kekurangannya.
c. Kewajiban dari penjamin melepaskan hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut kepada kreditur agar dilakukan pemecahan hutang atau membagi hutang.
d. Penjamin wajib tidak meminta kepada kreditur agar diberhentikan dari kedudukan sebagai  penjamin,  karena  perbuatan  kreditur  yang  dapat  mengakibatkan penjamin  tidak  akan  dapat  menggunakan  hak-haknya  yang  diperoleh  dari subrogasi seperti melaksanakan hak hipotik/hak tanggungan dan hak-hak lainnya yang semula dimiliki kreditur.
Berdasarkan uraian di atas didapati bahwa perjanjian Jaminan Perorangan ini lebih fokus mengatur segala tindakan hukum yang wajib dipatuhi oleh pihak pemberi Jaminan  Perorangan.  Poin-poin  yang  sangat  krusial  dan  patut  menjadi  sorotan adalah Pasal 1 tentang Jaminan yang menyebutkan:
1.1. Jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank untuk menjamin pembayaran seluruh  Hutang  dan  oleh  karenanya  Penjamin  bertanggung  jawab  serta  wajib membayar  lunas  Hutang  atas  permintaan  pertama  dari  Bank  terhadap  Penjamin tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian Debitor.
1.2.  Jaminan  ini  adalah  jaminan  yang  terus  menerus,  tanpa  syarat  dan  tidak  bisa dipisahkan dari Perjanjian Kredit karena tanpa Jaminan ini Perjanjian Kredit tersebut tidak  akan  ditandatangani  dan  karena  itu  selama  Perjanjian  Kredit  masih  berlaku Jaminan ini tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.
Berdasarkan Pasal di atas maka dapat dengan jelas dilihat bahwa pihak bank berhak untuk langsung meminta kepada pihak Penjamin untuk melakukan pelunasan utang debitur seketika pada saat kredit tersebut macet. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1820 KUH Perdata yang menyebutkan “Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya”.
Pemaparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  sebuah  perlindungan  hukum  yang komprehensif  adalah  suatu  kebutuhan  yang  mendesak.  Negara  Indonesa  sebagai Negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  haruslah  memberikan  perlindungan hukum  terhadap warga  masyarakatnya  yang  sesuai dengan  Pancasila.  Oleh  karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum  akan  harkat  dan  martabat  manusia  atas  dasar  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha Esa, kemanusiaan, permusyawaratan serta keadilan sosial.
Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut: 15
1. Membuat peraturan ( by giving regulation), yang bertujuan untuk:
a. Memberikan hak dan kewajiban;
b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan ( by the law enforcement) melalui:
a. Hukum  administrasi  Negara  yang  berfungsi  untuk  mencegah  ( preventif) terjadinya    pelanggaran  hak-hak  konsumen,  dengan  perijinan  dan pengawasan;
b. Hukum  pidana  yang  berfungsi  untuk  menanggulangi  ( repressive)  setiap pelanggaran    terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dengan  cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
c. Hukum  perdata  yang  berfungsi  untuk  memulihkan  hak  ( curative,  recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.
Philipus  M.  Hadjon  membagi  bentuk  perlindungan  hukum  menjadi  2(dua), yaitu: 16
1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan  hukum  ini  memberikan  kesempatan  kepada  rakyat  untuk mengajukan  keberatan (inspraak)  atas  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  dan  sangat  besar  artinya  bagi tindak  pemerintah  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak.  Dan  dengan adanya  perlindungan  hukum  yang  preventif  ini  mendorong  pemerintah  untuk berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang  berkaitan  dengan  asas freies ermessen,  dan  rakyat  dapat  mengajukan  keberatan  atau  dimintai  pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
2. Perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia  dewasa  ini  terdapat  berbagai  badan  yang  secara  partial  menangani perlindungan hukum bagi rakyat
Perjanjian  Jaminan  Perorangan  melibatkan  tiga  pihak  yang  terkait,  yaitu kreditur,  debitur  dan  pihak  ketiga.  Kreditur  berkedudukan  sebagai  pemberi  kredit atau  pihak  yang  berpiutang,  sedangkan  debitur  adalah  orang  yang  mendapat
15 Wahyu  Sasongko,  2007, Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.31.
16 Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia;  Sebuah  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum, PT  Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2.
pinjaman  uang  atau  kredit  dari  kreditur.  Pihak  ketiga  adalah  orang  yang  akan menjadi  penangung  utang  debitur  kepada  kreditur,  manakala  debitur  tidak memenuhi prestasinya.
Perjanjian Borgtocht  bersifat  Accessoir  tetapi  dari  sudut  pemenuhan kewajiban  bersifat  subsider  artinya  bahwa  kewajiban  Penjamin  untuk  memenuhi hutang  debitur  terjadi  manakala  debitur  tidak  memenuhi  hutangnya.  Bila  debitur sendiri  telah  memenuhi  kewajiban  utangnya  maka  Penjamin  tidak  perlu  memenuhi kewajiban sebagai seorang Penjamin. 17
Pada  prinsipnya,  penanggung  utang  tidak  tidak  wajib  membayar  utang debitur  kepada  kreditur,  kecuali  jika  debitur  lalai  membayar  utangnya.  Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual  terlebih  dahulu  untuk  melunasi  utangnya.  Bentuk  perlindungan  seperti dijabarkan  di  atas  diwujudkan  dalam  beberapa  peraturan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.
KUHPerdata  Bagian  2  tentang  Akibat-akibat  Penanggungan  Antara  Kreditur Dan  Penanggung  Pasal  1831  menyatakan  bahwa  “Penanggung  tidak  wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya,  dalam hal itu pun  barang  kepunyaan  debitur  harus  di  sita  dan  dijual  terlebih  dahulu  untuk melunasi  utangnya”.  Pernyataan  tersebut  diperkuat  Berdasarkan  Pasal  1832  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  hak-hak  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  si penjamin adalah sebagai berikut ini:
1. Hak  si  penjamin  untuk  menuntut  agar  harta  kekayaan  debitur  disita  dan dieksekusi  terlebih  dahulu  untuk  melunasi  utangnya.  Dan  apabila  hasil  eksekusi tidak  mencukupi  untuk  melunasi  utangnya,  maka  harta  si  penjamin  yang kemudian akan di eksekusi hartanya;
2. Hak  si  penjamin  untuk  tidak  mengikatkan  diri  bersama-sama  dengan  debitur secara  tanggung  menanggung.  Hak  ini  ada  kemungkinan  penjamin  telah mengikatkan  diri  bersama-sama  debitur  dalam  suatu  perjanjian  secara  jamin menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan dirinya bersama-sama debitur dalam suatu akta perjanjian dapat dituntut oleh si kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk keseluruhan utang;
3. Hak  si  penjamin  untuk  mengajukan  tangkisan  yang  tertuang  dalam  Pasal  1849 dan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak ini lahir dari perjanjian penjaminan.  Penjamin  memiliki  hak  untuk  mengajukan  tangkisan  yang  dapat dipakai  oleh  debitur  kepada  kreditur  terkecuali  tangkisan  yang  hanya  mengenai pribadinya  debitur  (tertuang  dalam  Pasal  1847  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata);
Penulis  memandang  ada  sebuah  prosedur  dalam  perlindungan  hukum  bagi pihak  Penjamin  yang  tidak  berjalan  secara  optimal.  Prosedur  tersebut  terkait  erat dengan  transparansi  informasi  mengenai  produk  bank.  Bank  Indonesia  telah Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005  tentang  Transparansi  Informasi Produk  Bank  dan  Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah  yang  menekankan  tentang pentingnya  transparansi yang sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank. 18
Kredit  yang  diberikan  oleh  Bank  Artha  Graha  dengan  berbagai  bentuknya termasuk  dalam  kategori  produk  bank  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005  tentang  Transparansi  Informasi  Produk  Bank dan  Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah.  Pasal  4  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
17 Sutarno, Op.cit., hlm.240.
18 www.bi.go.id tentang Peraturan Perbankan, diakses pada 1 Maret 2013.
7/6/PBI/2005  tentang  Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan  Penggunaan  Data Pribadi Nasabah:
(1). Bank  wajib  menyediakan  informasi  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
(2). Informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  disampaikan  kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
(3). Dalam  memberikan  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan ( mislead) dan  atau tidak etis ( misconduct).
Karena  itu  dalam  pemberian  produk  bank  tersebut  Bank  Artha  Graha  harus memenuhi amanat PBI tersebut, yaitu:
(1). Bank  wajib  menerapkan  transparansi  informasi  mengenai  Produk  Bank  dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.
(2). Dalam  menerapkan  transparansi  informasi  mengenai  Produk  Bank  dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang  meliputi:
a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan
b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;
(3). Kebijakan  dan  prosedur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank.
Peraturan yang tercantum dalam PBI dan Undang-undang di atas merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi para nasabah bank. Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Philipus  M.Hadjon  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana  mestinya  sehingga  membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yaitu preventif dan represif. Karena itu terkait  dengan  penanganan Personal  Guarantee  yang  diberikan  oleh  pihak  ketiga dalam  sebuah  perjanjian  kredit  dengan  pihak  bank,  sangat  mendesak  untuk menyusun  sebuah  skema  yang  seimbang  antara  pihak  bank  dengan  pihak  ketiga selaku Penjamin.
Di bidang perbankan, belum pernah ada suatu ketentuan yang secara khusus dan  konkret  memberikan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pihak  Penjamin. Perlindungan  Hukum  semakin  krusial  diperlukan  dalam  proses  pemberian  Jaminan Perorangan jika kita merujuk dari salah satu Asas perjanjian yaitu Asas Itikad Baik. Bahwa  orang  yang  akan  membuat  perjanjian  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik. Itikad  baik  dalam  pengertian  yang  subyektif  dapat  diartikan  sebagai  kejujuran seseorang  yaitu  apa  yang  terletak  pada  seorang  pada  waktu  diadakan  perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu  perjanjian  hukum  harus  didasarkan  pada  norma  kepatuhan  atau  apa  yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 19
Itikad  baik  dari  kedua  belah  pihak  Dibutuhkan  saat  membuat  perjanjian jaminan perorangan antara pihak bank dengan pihak pemberi Jaminan Perorangan. Pihak  ketiga  telah  menjaminkan  seluruh  harta  atau  asset  yang  dimilikinya  dalam perjanjian  jaminan  tersebut.  Karena  itu  dari  pihak  bank  juga  patut  melaksanakan asas itikad baik itu sebagaimana mestinya.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil analisa mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemberi Jaminan  Perorangan  Pada  Pengikatan  Kredit  di  PT.Bank  Artha  Graha  Iternasional, Tbk Cabang Samarinda” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
19 Sutarno, Op.cit., hlm.77.
1. Pihak pemberi Jaminan Perorangan pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk cabang  Samarinda  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  komprehensif dan  konkret.  Hal  ini  membuat  pihak  pemberi  jaminan  perorangan  tidak  dapat melaksanakan  hak-hak  yang  dimilikinya  berdasarkan  KUH  Perdata  pada  saat eksekusi kredit macet.
2. Klausula  perjanjian  jaminan  perorangan  yang  diterapkan  oleh  PT.Bank  Artha Graha  Internasional,  Tbk  mengesampingkan  hak-hak  istimewa  yang  dimiliki oleh seorang  Penjamin  sehingga  pihak  penjamin  tidak  memiliki  suatu  perlindungan hukum  yang  layak  pada  saat  kredit  macet.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  tidak dimilkinya  hak-hak  istimewa  tersebut,  harta  Penjamin  bisa  langsung  dieksekusi terlepas dari apakah pihak debitur bisa membayar kreditnya atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Edy Putra , 1989, Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis, Liberty,Yogyakarta. Gatot Supramono , 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta.
H.R.Daeng  Naja, 2005 Hukum  Kredit  dan  Bank  Garansi,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Hasibuan, H.Malayu S.P. 2009, Dasar-Dasar Hukum Perbankan, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
Iswardono , 1990, Uang dan bank, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta. Muhammad Djumhana , 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra AdityaBakti, Bandung.
Philipus M.Hadjon , 1986, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
R  Subekti ,  1996, Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sembiring, Sentosa , 2008, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung.
Sutan  Remy  Syahdeni ,  1996, Beberapa  Permasalahan  UUHT  Bagi  Perbankan dalam  Persiapan  Pelaksanaan  Hak  Tanggungan  di  Lingkungan Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sutarno , 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung.
Suyatno dkk ,  1993, Kelembagaan  Perbankan,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Widjanarto ,  1993, Hukum  dan  Ketentuan  Perbankan  di  Indonesia,  PT  Balai Pustaka, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  yang  telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005 tentang  Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25 /PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003  tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

## Jurnal
Djojo  Muldjadi ,  1997,  “Pengaruh  Penanaman  Modal  Atas  Perkembangan  Hukum Persekutuan  Perseroan  Dagang  (Venoontschafrecht)  Dewasa  Ini” , Majalah Hukum dan Keadilan Nomor 5/6, Jakarta.
Sumber Lainnya www.bi.go.id