## PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET ATAS PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT
Ketut Jodi Mahendra 1 , Komang Febrinayanti Dantes 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { jodimahendra.jm@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mekanisme penyaluran kredit dan upaya penyelamatan dan penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian  modal  usaha  mikro  kecil  menengah  yang  disalurkan  oleh  PT  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Seririt.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  PT Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Cabang  Seririt,  Area  Buleleng  2  yang pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  teknik  studi  dokumen,  observasi,  dan wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability Sampling dengan  menggunakan  teknik Purposive  Sampling dalam  penentuan  subjek penelitian,  dan  selanjutnya  data  diolah  menggunakan  kata-kata  atau  secara  kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pemberian kredit modal Mekaar disalurkan  tanpa  adanya  agunan.  Ada  pun  dua  produk  yang  ditawarkan  yaitu  produk pembiayaan  dan  produk  tabungan.  Sistem  pemberian  modal  Mekaar  terdiri  atas pencarian nasabah, penyesuaian syarat dan ketentuan, latihan pembiayaan, pencairan dana,  dan  model  angsuran.  2) Upaya  yang  dilakukan  PNM  Mekaar  Seririt  dalam menyelamatkan  kredit  bermasalah  atau  macet  yaitu  dengan  upaya  preventif  mengacu terhadap prinsip 6C. Upaya lainnya yaitu dengan mengimplementasikan sistem tanggung renteng  dan  menempuh  upaya  alternatif  secara rescheduling , reconditioning ,  dan restructuring .  Ada  pun  upaya  penyelamatan  yang  bisa  dilakukan  dengan  berpedoman terhadap KUH Perdata yaitu dengan pemberian somasi, penyelamatan melalui jaminan umum, dan gugatan ke pengadilan.
Kata kunci: Kredit Macet, Modal Usaha, Permodalan Nasional Madani

## Abstract
The  The  purpose  of  this  study  was  to  identify  and  analyze  the  mechanism  of  credit distribution and efforts to rescue and legalize bad credit for the provision of micro, small and  medium  business  capital  distributed  by  PT  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal  research  with  descriptive  research nature. This research was conducted at PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt Branch,  Buleleng  2  Area.  The  data  were  collected  using  document  study,  observation, and interview techniques. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique using the Purposive Sampling technique in determining the research subject, and then the data is processed using words or qualitatively. The research results show that: 1) Mekaar's capital credit system is distributed without any collateral. There are also two products offered, namely financing products and savings products. Mekaar's capital distribution  system  consists  of  finding  customers,  adjusting  terms  and  conditions, financing  training,  disbursing  funds,  and  installment  models.  2)  Efforts  made  by  PNM Mekaar  Seririt  in  rescuing  non-performing  or  non-performing  loans,  namely  by  taking preventive measures referring to the 6C principle. Another effort is to implement a joint responsibility  system  and  take  alternative  efforts  by  rescheduling,  reconditioning,  and
restructuring. There are also rescue efforts that can be carried out based on KUH Perdata , namely by giving subpoenas, rescue through general guarantees, and lawsuits in court.
Keywords: Non-performing Loans, Startup Capital, Permodalan Nasional Madani

## PENDAHULUAN
Bisnis menjadi perbincangan baik yang bersifat  nasional  maupun  internasional. Bisnis  menjadi  tolak  ukur  kemajuan  suatu negara  yang  mampu  menopang  dan menguatkan perekonomian. Kemajuan pada bidang  usaha  dalam  dunia  bisnis  menjadi tulang  punggung  dari  kemajuan  suatu negara.  Wujud  dari  bisnis  ini  adalah perusahaan  yang  bergerak  dalam  berbagai bidang  usaha  mulai  usaha  perdagangan, jasa,  industri,  keuangan  dan  usaha-usaha lainya.
Di  Indonesia,  bisnis  yang  bergerak dalam  bidang  usaha  mikro  kecil  menengah menjadi  salah  satu  penguat  perekonomian negara.  Tidak  salah  apabila  UMKM  di Indonesia dianggap sebagai tulang punggung  perekonomian  yang  patut  dijaga dan dikembangkan. Ada banyak potensi dan peluang  yang  bisa  digali  sebagai  solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan  lowongan  pekerjaan.  UMKM sendiri  memiliki  peluang  perkembangan yang  cukup  besar,  terutama  di  daerah pedesaan  yang  mana  belum  banyak kompetitor yang menguasai pasar.
Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI melaporkan  bahwa  secara  jumlah  unit, UMKM  memiliki  pangsa  sekitar  99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar  hanya  sebanyak  0,01%  atau  sekitar 5400  unit.  Usaha  Mikro  menyerap  sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta  (3,11%);  sementara  Usaha  Besar menyerap  sekitar  3,58  juta  jiwa.  Artinya secara  gabungan  UMKM  menyerap  sekitar 97%  tenaga  kerja  nasional,  sementara Usaha  Besar  hanya  menyerap  sekitar  3% dari  total  tenaga  kerja  nasional  (Marlinah, 2020: 119-120).
Kegiatan-kegiatan pembiayaan dilakukan oleh suatu lembaga pembiayaan. Lembaga  pembiayaan  dibentuk  agar  para pelaku  usaha  bisa  memperoleh  dana  atau modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan  usahanya.  Keberadaan
lembaga  pembiayaan  memegang  peranan yang  sangat  penting  karena  fungsinya hampir  serupa  dengan  bank.  Dalam praktiknya sekarang ini, lembaga pembiayaan  banyak  dimanfaatkan  oleh pelaku  usaha  yang  sedang  membutuhkan dana atau modal untuk kepentingan usaha. Sejalan  dengan  itu  pemerintah  sejak  tahun 1988  telah  menempuh  berbagai  kebijakan untuk semakin memperkuat sistem lembaga keuangan  nasional  melalui  pengembangan dan  perluasan  berbagai  jenis  lembaga keuangan, salah satunya lembaga pembiayaan,  dengan  tujuan  memperluas penyediaan pembiayaan modal kredit alternatif  bagi  dunia  bisnis/usaha  sejalan dengan  semakin  meningkatnya  kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.
Ada  beberapa  regulasi  yang  mengatur tentang  Lembaga  pembiayaan  antara  lain Keputusan  Presiden  No.  9  Tahun  2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden  Nomor  110  Tahun  2020  tentang Pencabutan  Peraturan  Presiden  Nomor  9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian lembaga  pembiayaan  menurut  Pasal  1 angka  9  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan menyatakan:
“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-undangan  mengenai lembaga pembiayaan”.
Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani  (Persero)  yang  selanjutnya  disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia  untuk  Pendirian  Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah. PT. Permodalan Nasional
Madani (PNM) adalah salah satu perusahaan  jasa  yang  bergerak  di  bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan  pinjaman  kredit  yang  lebih mudah  dan  cepat  prosesnya.  Adapun  yang menjadi  jaminan  yaitu  berupa  aktiva bergerak atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, rumah (Moi, 2013).
PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan  ekonomi  masyarakat  melalui pengembangan  akses  permodalan  dan program  peningkatan  kapasitas  bagi  para pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah,  dan Koperasi  (UMKMK).  PNM  didirikan  oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor  38/99  tanggal  29  Mei  1999  yang selanjutnya disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor C-
11.609.HT.01.TH.99  tanggal  23  Juni  1999. Pendirian  PNM  selanjutnya  dikukuhkan lewat  SK  Menteri  Keuangan  RI  Nomor 487/KMK.017/1999,  tanggal  13  Oktober 1999,  yang  menunjuk  PNM  sebagai  BUMN Koordinator  Penyalur  Kredit  Program  eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
Sejak tahun 2009, PNM
mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga yaitu  perbankan  dan  pasar  modal.  Hal  ini sekaligus  juga  membuktikan  bahwa  dalam menjalankan  fungsi  utamanya  sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan  prinsip-prinsip  akuntabilitas dan  best  practices  dari  sebuah  perseroan terbatas  yang  memiliki  komitmen  nyata untuk  mencapai  kemandirian  dan  martabat yang  lebih  baik  bagi  bangsa  (Mardiana, 2019:  2).  Untuk  mengoptimalkan  tugas pengembangan  UMKM,  PNM  memperluas sumber  pendanaan.  Sejak  2009,  PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan  sejak  2012  PNM  juga  berhasil memperoleh  pendanaan  dari  pasar  modal melalui  penerbitan  obligasi  (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C- 11.609.HT.01.TH.99  tanggal  23  Juni  1999 tentang Permodalan Nasional Madani).
Seiring  perkembangan  usaha,  pada tahun  2015,  PNM  meluncurkan  layanan
pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera  pelaku  usaha  ultra  mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga  Sejahtera  (PNM  Mekaar).  PNM Mekaar  dikuatkan  dengan  adanya  aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.  Nasabah  PNM  Mekaar  ini menyasar  perempuan  prasejahtera  pelaku usaha  ultra  mikro  dengan  menggunakan sistem  kelompok  tanggung  renteng  yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan  akses  pembiayaan  sehingga nasabah  dapat  mengembangkan  usaha dalam  rangka  menggapai  cita-cita  dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota  atau  individu  dalam  1  (satu) kelompok  adalah  50  ribu/minggu  atau  100 ribu/minggu. Akan tetapi realitas di lapangan bahwa  iuran  yang  harus  dibayarkan  setiap minggu mengalami iuran bermasalah/macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar  karena  modal  usaha  yang diterima  belum  mendatangkan  hasil  dan nasabah  ada  yang  melarikan  diri  dari tanggung  jawab  sehingga  menyebabkan anggota kelompok lain yang
menanggungnya. Tabel 1. Data Nasabah PNM Mekaar Tahun 2020 Kabupaten Buleleng Cabang Kab Jumlah Nasabah Mekaar M.BLLG-Buleleng Buleleng 4.526 M.BNJR-Banjar Buleleng 1.883 M.GRGK-Gerokgak  Buleleng 2.672 M.KBTB- Kubutambahan Buleleng 2.857 M.SRRT-Seririt Buleleng 3.084 M.TJKL-Tejakula Buleleng 1.013 Total 16.035 Bermasalah 462
Sumber:  Data  nasabah  di  PNM  Cabang Singaraja yang diambil dari pusat PNM  telah  memperluas  cabangnya  di Kabupaten  Buleleng  sehingga  mampu mendapatkan  nasabah  hingga  mencapai angka  16.035  nasabah.  Ini  menunjukkan program  Mekaar  yang  dikeluarkan  oleh  PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan  dampak  yang  baik  bagi masyarakat  dengan  memberikan  modal
kerja  UMKM.  Meskipun  demikian,  dalam penyaluran kredit modal usaha Mekaar tidak menjamin pembayaran iuran berjalan lancar, sekitar  3%  dari  nasabah  PNM  Mekaar  di Kabupaten  Buleleng  mengalami  kredit macet.  Jika  dikalkulasikan  maka  lebih  dari 400  nasabah  mengalami  kendala  dalam pembayaran iuran modal usaha tersebut.
Kegiatan penyaluran kredit pihak pembiayaan  harus  dilakukan  secara  hati- hati  dengan  memperhatikan  asas-asas perkreditan  yang  sehat  yaitu  dengan menganalisis kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh  keyakinan  tersebut,  pihak kreditur  sebelum  menyalurkan  kreditnya harus  melakukan  perjanjian  dengan  pihak debitur  yaitu  dengan  melakukan  penilaian melalui prosedur-prosedur dalam pemberian kredit.  Hal  ini  dilakukan  agar  pihak  kreditur menjadi  yakin  bahwa  debitur  adalah  orang yang tepat untuk diberikan pinjaman. Kredit yang  diberikan  oleh  kreditur  mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, kreditur  tidak  diperkenankan  memberikan kredit  tanpa  ada  suatu  perjanjian  tertulis. Pemberian  kredit  yang  tidak  dianalisis melalui prosedur dapat menyebabkan kerugian  bagi  pihak  pembiayaan  terhadap debitur yang apabila dibiarkan maka jumlah kredit  macet  akan  semakin  besar  dan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan (kreditur).
Perjanjian  kredit  adalah  perjanjian pokok  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban antara  kreditur  dan  debitur  (Ranti,  2019: 138).  Perjanjian  kredit  dalam  bentuk  yang bagaimanapun  pada  dasarnya  yang  terjadi menurut  hukum  adalah  suatu  perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku  III  KUH  Perdata  Pasal  1754  yang menegaskan  bahwa  pinjam  meminjam adalah  persetujuan  yang  mana  pihak  yang satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang habis  karena  pemakaian  dengan  syarat bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan mengembalikan  dalam  jumlah  yang  sama dari  jenis  dan  keadaan  yang  sama  pula (Jaya,  2015).  Namun  di  dalam  perjanjian pinjam-meminjam  tersebut  terkadang  salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian
sesuai  dengan  yang  telah  disepakati bersama.
Adanya kasus kredit bermasalah adalah ketika debitur dianggap mengingkari janji  atau  tidak  menjalankan  prestasinya untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran  atau  sama  sekali  tidak  ada pembayaran  sehingga  debitur  dianggap wanprestasi. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  kredit  bermasalah  di dalamnya  meliputi  kredit  macet,  meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah  adalah  kredit  macet  (Farhani, 2016: 2).
Adanya  kredit  bermasalah  apabila macet  menjadi  beban  bagi  PNM,  oleh karena  itu  adanya  kredit  bermasalah  atau macet  memerlukan  tindakan  penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan PNM  dalam  usaha  menyelamatkan  dan menyelesaikan  kredit  bermasalah  akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka peneliti  tertarik  untuk  meneliti  mengenai program  pemberian  kredit  Mekaar  di  PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dengan  judul :  “PENYELAMATAN  DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET ATAS  PEMBERIAN MODAL  USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PT PERMODALAN
NASIONAL

## MADANI
MEKAAR SERIRIT”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif. Penelitian  hukum  empiris,  dalam  bahasa Inggris,  disebut empirical  legal  research , dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan istilah empirisch juridisch onderzoek merupakan  salah  satu  jenis  penelitian hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020: 80). Sugiyono
menjelaskan  bahwa    penelitian  deskriptif adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel  atau  lebih  ( independent )  tanpa membuat perbandingan,
atau
menghubungkan  dengan  variabel  yang  lain (Sugiyono, 2021: 13).
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer berupa data lapangan  dan  data  sekunder  berupa  data kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam rangka pengumpulan  data  primer  maupun  data sekunder, maka  penulis menggunakan  dua teknik  pengumpulan  data,  yaitu  teknik penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik  penentuan  sampel  penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dengan  menggunakan  bentuk purposive  sampling .  Hasil  penelitian  akan dianalisis  dan  diolah  secara  kualitatif  yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.  Bentuk  analisis  ini  berupa penjelasan-penjelasan,  bukan  merupakan angka-angka  statistik  atau  bentuk  angka lainnya (Ishaq, 2017:126).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  Pemberian  Kredit  Modal  Mekaar Ditinjau dari Segi Hukum yang
Dikeluarkan oleh PT
Permodalan
Nasional Madani Mekaar Seririt PT Permodalan Nasional Madani Mekaar  Seririt  memiliki  program  Membina Ekonomi  Keluarga  Sejahtera  atau  Mekaar. Program  tersebut  merupakan  layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera  pelaku  usaha  ultra  mikro. Sebagai  salah  satu  Lembaga  Keuangan Mikro  tentunya  PT  Permodalan  Nasional Madani Mekaar Seririt menawarkan produk- produk kepada para nasabah untuk memulai dan  mengembangkan  usahanya,  hal  ini dilakukan untuk menarik minat para nasabah serta membantu para pelaku usaha khususnya  ibu-ibu  prasejahtera  dalam memulai  atau  mengembangkan  usahanya. Adapun  produk  yang  dimiliki  oleh  PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt, antara lain: 1.  Produk Pembiayaan Produk pembiayaan yang ditawarkan  PT  Permodalan  Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu
Pembiayaan  Ultra  Mikro  (UMI)  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi  Pemerintah  Nomor  KEP- 09/IP/2018 tentang Penunjukan Penyalur  dalam  rangka  pembiayaan Ultra  Mikro  pada  Pusat  Investasi. Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) merupakan investasi pemerintah dalam bidang  pemberdayaan  Usaha  Mikro yang ditata kelola oleh Badan Layanan Umum  Pusat  Investasi  Pemerintah (BLU  PIP).  Pembiayaan  Ultra  Mikro (UMI) adalah program fasilitas pembiayaan  kepada  usaha  ultra  mikro yang merupakan program tahap lanjutan  dari  program  bantuan  sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar  usaha  mikro  yang  berada  di lapisan  terbawah  dan  belum  bisa difasilitasi perbankan.
2.  Produk Tabungan Tabungan  adalah  simpanan  uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan  menurut  syarat  tertentu.
Syarat-syarat yang dimaksudnya adalah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan  yang  telah  dibuat  antara PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dengan si penabung.
Adapun  bentuk  tabungan  yang ditawarkan  PT  Permodalan  Nasional Madani Mekaar Seririt sebagai berikut: a.  Uang titipan, adalah bentuk penitipan uang sukarela dari nasabah  dengan  mudah  dan  aman yang mana penyetoran dan pengambilannya hanya bisa dilakukan  pada  saat  Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)
(Oktarila, 2020: 59).
b.  Uang  Solidaritas,  adalah  uang nasabah  yang  dikumpulkan  persub kelompok  sebanyak  Rp25.000  dan dimasukkan ke  dalam  amplop  yang disimpan oleh masing-masing ketua kelompok  untuk  digunakan  pada saat  ada  nasabah  dalam  keadaan darurat (banjir, gempa bumi, kebakaran,  dan  lain  sebagainya). Uang  tersebut  selanjutnya  wajib dikembalikan.
c.  Uang  Pertanggungjawaban  (UP), adalah  uang  milik  nasabah  yang dititipkan  PNM  Mekaar  Seririt  dan dicatatkan pada buku tabungan atau titipan  dengan  jumlah  nominal  UP pada pembiayaan tahap ke pertama adalah  5%,  untuk  tahap  kedua  dan tahapan  pengambilan  seterusnya 10%  dari  plafon  pembiayaan,  UP hanya dapat diambil setelah kewajiban  nasabah  selesai  atau pinjaman sudah lunas. Prosedur Pembiayaan Modal Usaha PT
Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.  Adapun  mekanisme  pelaksanaan produk penyaluran dana modal usaha di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sebagai berikut:
1.  Menentukan Nasabah
PT  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar Seririt melakukan praktik penyaluran  dana  modal  usaha  dengan terlebih  dahulu  mencari  nasabah  yang ingin melakukan pinjaman modal usaha dengan melakukan  pemasaran  dengan mendatangi
konsumen (target
perempuan  prasejahtera  berusia  18 sampai 58 tahun)  ke Kecamatan Seririt dengan  menawarkan  produk  modal usaha.  Selanjutnya  nasabah  yang berminat  mengambil  pinjaman  dana modal usaha harus membentuk kelompok  dengan  jumlah  anggota minimal  10  orang  dan  harus  meminta persetujuan suami atau saudara.
2.  Persyaratan dan Ketentuan PT  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar Seririt menyalurkan pembiayaannya dengan pola penyaluran  secara  langsung  kepada nasabah dengan persyaratan: a) perempuan  berusia  18-58  tahun  yang sudah  menikah  (termasuk  janda)  dan perempuan yang belum menikah tetapi merupakan  tulang  punggung  keluarga;
b)  calon  nasabah  adalah  mereka  yang telah  mempunyai  usaha,  atau  akan melakukan  usaha  serta  yang  pernah memiliki  usaha;  dan  c)  calon  nasabah harus warga setempat
dan menyerahkan  bukti  identitas  (KTP,  KK, Resi, atau Suket Domisili).
3.  Pelatihan Pembiayaan
Setelah semua persyaratan terpenuhi tahap selanjutnya yaitu pelatihan  pembiayaan  oleh  pihak  PT Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt, tahap ini dilakukan sebanyak tiga kali  tahapan.  Adapun  tahapan  tersebut sebagai  berikut:  a)  pelatihan  pertama yaitu  melakukan  pembentukan  Ketua Kelompok  dan  Ketua  SUB  dengan jumlah  nasabah  minimal  10  orang  per kelompok;  b)  pelatihan  pembiayaan kedua  yang  meliputi  materi  terkait  PT Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt seperti penjelasan produk penyaluran dana modal usaha Mekaar; c)  kemudian  tahap  ketiga  pelatihan pembiayaan  pada  tahapan  ini  kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu)
menguji kelayakan para nasabah dengan melakukan tes pelatihan pembiayaan. 4.  Pencairan Dana Pembiayaan modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000 (dua juta   rupiah) kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan  tingkat  pendapatan  dan kondisi rumah. Nasabah dapat memperolah  pembiayaan  model  usaha tahap  kedua  dan  seterusnya  setelah menyelesaikan pembiayaan tahap pertama dan seterusnya dengan riwayat pembiayaan  lancar  dan  memenuhi ketentuan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya.  Pembiayaan  tahap  kedua bisa tetap Rp2.000.000 atau
Rp3.000.000  untuk  tahap  seterusnya maksimal  pembiayaan  adalah  sebesar Rp5.000.000.
5.  Angsuran Pada  pembiayaan  dana  modal usaha  di  PT  Permodalan  Nasional Madani  Mekaar  Seririt  menggunakan sistem  kredit  dengan  jumlah  angsuran sebanyak  50  minggu  hal  ini  bertujuan untuk  memperingan  nasabah  dalam membayar pinjaman pembiayaan modal usaha.  Selain  itu  dalam  pelaksanaan angsuran  PT  Permodalan  Nasional Madani  Mekaar  Seririt  menerapkan sistem  Tanggung  Renteng  diaman  jika ada  satu  nasabah  yang  tidak  bisa
membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok. Tabel 2. Mekanisme Pinjaman Pinjaman Uang Jasa Jumlah Angsuran Rp2.000.000 Rp500.000  Rp2.500.000 Rp3.000.000 Rp750.000  Rp3.750.000 Rp4.000.000  Rp1.000.000  Rp5.000.000
Rp5.000.000  Rp1.250.000  Rp6.250.000 Sumber:  PT  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar Seririt
Upaya  Penyelamatan  dan  Penyelesaian Kredit  Macet  atas  Pemberian  Modal Mekaar  di  PT  Permodalan  Nasional Madani Mekaar Seririt
Kredit  dan  pembiayaan  tidak  dapat dilepaskan  dari  lembaga  keuangan,  hal  ini dikarenakan umumnya keduanya merupakan tempat penyedia kredit. Lembaga  keuangan  non  perbankan  adalah lembaga  keuangan  yang  berfungsi  untuk menghimpun  modal  dari  masyarakat  lalu memberikan  kembali  kepada  masyarakat yang  memiliki  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhan modal terhadap kegiatan produktif.
PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan pinjaman modal tanpa  agunan  sehingga  berhasil  menarik minat masyarakat untuk melakukan pinjaman.  Namun  di  sisi  lain  dengan diberikannya  kemudahan  bagi  nasabah dengan  meniadakan  suatu  agunan  dalam pemberian  kredit  pinjaman  modal  usaha kepada masyarakat, perusahaan cenderung mengalami  risiko  yang  sangat  tinggi terhadap  terjadinya  kredit  macet.  Kredit bermasalah  belum  tentu  dapat  dikatakan kredit macet, sedangkan kredit macet sudah tentu  menjadi  kredit  bermasalah  (Saputri dan Mariaty, 2015: 7).
Debitur memiliki kewajiban untuk membayar  angsuran  yang  telah  ditetapkan dalam perjanjian. Janji nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt telah  disepakati  bersama  ketika  melakukan pencairan  dana  dan  menjadi  komitmen pertanggungjawaban  yang  wajib  ditaati. Anggota nasabah PT Permodalan Nasional Madani  Mekaar  Seririt  akan  membaca  janji nasabah dan doa bersama setiap perkumpulan  kelompok  yang  diadakan
setiap  minggu.  Adapun  janji  nasabah  PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu:  1)  hadir  tepat  waktu;  2)  membayar angsuran  mingguan  sesuai  kewajiban;  3) menggunakan pembiayaan ini untuk usaha; 4) hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami;  dan  5)  bertanggungjawab  bersama bila  ada  nasabah  yang  tidak  memenuhi kewajiban.
Kewajiban debitur kepada PT
Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sesuai dengan asas yang mengikat. Asas ini terdapat  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata yang menjelaskan:
“semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai dengan  undang-undang  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan- alasan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.”.
Itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi  yang  terpenting  dari  hukum  kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  suatu  kontrak  agar  tidak melanggar kepatutan dan keadilan (Syaifuddin, 2012: 94). Pada Pasal tersebut juga tersirat ajaran asas kekuatan mengikat yang  dikenal  dengan  istilah  pacta  sunt servanda  yang  memiliki  arti  janji  yang mengikat.
Di  samping  itu  perjanjian  kredit  tanpa agunan  akan  memiliki  akibat  hukum  baik bagi  debitur  maupun  kreditur  apabila  tidak dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dengan menggunakan  asas  pacta  sunt  servanda. Debitur  memiliki  kewajiban  membayar hutang-hutangnya terhadap kreditur dengan menggunakan seluruh harta benda miliknya meskipun tidak dilakukan perjanjian pengikatan jaminan. Di sisi lain kreditur juga memiliki  hak  untuk  menuntut  debitur  dalam pelunasan pembayaran hutangnya (Evalina, 2016: 4).
Pemenuhan  prestasi  adalah  hakikat dari  suatu  perjanjian  karena  merupakan kewajiban debitur. Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan  tanggung  jawabnya  yang
disebabkan  kesalahan  debitur  baik  karena kelalaian maupun kesengajaan dan keduanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.    Unsur-unsur  dari  wanprestasi yaitu  debitur  sama  sekali  tidak  berprestasi, debitur  keliru  berprestasi,  atau  debitur terlambat berprestasi (Ridwan, 2014: 278).
PT Permodalan Nasional Madani Mekaar  Seririt  dapat  melakukan  upaya hukum  untuk  memperoleh  haknya  karena debitur telah melakukan wanprestasi sesuai yang  tercantum  dalam  Pasal  1267  KUH Perdata yang menyatakan:
“pihak  yang  terhadapnya  perikatan  tidak dipenuhi,  dapat  memilih;  memaksa  pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.
Dari  Pasal  1267  KUH  Perdata,  dapat disimpulkan  apabila  seorang  kreditur  yang menderita kerugian karena debitur melakukan  wanprestasi,  kreditur  memiliki alternatif  untuk  melakukan  upaya  hukum atau hak sebagai berikut:
1.  meminta pelaksanaan perjanjian atau; 2.  meminta ganti rugi;
3.  meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;
4.  dalam  perjanjian  timbal  balik,  dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi.
Untuk  menghindari  terjadinya  kredit macet,  maka  diperlukan  pengendalian. Teknik  pengendalian  kredit  macet  dapat diartikan  sebagai  suatu  penentuan  syarat- syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk  menghilangkan  risiko  kredit  tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang  diambil  oleh  pihak  bank  untuk pengamanan  kreditnya,  pada  pokoknya dapat  digolongkan  menjadi  dua  cara,  yaitu teknik  pengendalian  preventif  dan  teknik pengendalian  represif  (Hasnati,  2019:  91). Teknik pengendalian preventif dapat dilakukan  dengan  melakukan  penyeleksian debitur  dengan  cara  melihat  kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan  prinsip  6C,  yang  meliputi: character , capacity , capital , collateral , condition of economic , dan constraint .
Selain  itu,  dalam  upaya  penyelamatan kredit bermasalah atau macet PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat dengan  memberlakukan  sistem  tanggung renteng. Perjanjian tanggung renteng diatur dalam  buku  ketiga,  bagian  8,  Pasal  1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Pasal 1278 KUH Perdata menyatakan: “suatu  perikatan  tanggung  menanggung atau  perikatan  tanggung  renteng  terjadi antara  beberapa  kreditur,  jika  dalam  bukti persetujuan  secara  tegas  kepada  masing- masing  diberikan  hak  untuk  menuntut pemenuhan  seluruh  utang,  sedangkan pembayaran  yang  dilakukan  kepada  salah seorang  di  antara  mereka,  membebaskan debitur,  meskipun  perikatan  itu  menurut sifatnya  dapat  dipecah  dan  dibagi  antara para kreditur tadi”.
Tanggung renteng yang diterapkan oleh PT  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt yaitu apabila ada salah satu anggota dalam  kelompok  tersebut  tidak  hadir  dan tidak  membayar  di  waktu  pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok  tersebut  wajib  menalangi  atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dan angsuran anggota yang sudah ditalang tersebut selanjutnya harus dibayar/dikembalikan  ke  si  penalang  pada minggu berikutnya. Kemudian apabila salah satu anggota berhenti melakukan pembayaran  kredit  atau  kabur  dengan berpindah  rumah  tanpa  memberikan  kabar kepada  anggota  dalam  kelompoknya  maka kelompok  bertanggung  jawab  membayar sisa  dari  hutang  yang  ditinggalkan  dengan cara  sisa  utang  dibagi  kepada  masing- masing anggota dalam kelompok tersebut.
PT Permodalan Nasional Madani Mekaar  Seririt  melakukan  upaya  alternatif dalam menyelamatkan kredit dengan berpedoman  terhadap  Surat  Edaran  Bank Indonesia  No.  26/4/BPPP  tanggal  29  Mei 1993  yang  pada  prinsipnya  mengatur penyelamatan  kredit  bermasalah  sebelum diselesaikan  melalui  lembaga  hukum  yaitu secara  penjadwalan  kembali,  persyaratan kembali, dan penataan kembali
(Hermansyah, 2007: 77): 1. Rescheduling atau penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat kredit
menyangkut jadwal pembayaran dan/atau  jangka  waktu  pembayaran termasuk masa tenggang ( grace period ) serta  perubahan  besarnya  angsuran kredit. Jangka waktu kredit diperpanjang dengan memberikan debitur keringanan dalam  masalah  jangka  waktu  kredit misalnya  perpanjangan  jangka  waktu kredit  dari  6  bulan  menjadi  1  tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.
2. Reconditioning yaitu perubahan sebagian  atau  seluruh  syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka waktu,  tingkat  suku  bunga,  penundaan pembayaran  sebagian  atau  seluruh bunga  dan  persyaratan  lainnya.  Upaya ini  bisa  berupa  bunga  dijadikan  hutang pokok,  penundaan  pembayaran  bunga sampai  waktu tertentu,  penurunan  suku bunga,  dan  pembebasan  bunga  untuk nasabah.
3. Restructuring merupakan tindakan bank
kepada nasabah dengan cara menambah  modal  nasabah  dengan pertimbangan
nasabah memang membutuhkan  tambahan  dana  dan usaha  yang  dibiayai  memang  masih layak  (Pratiwi  dkk,  2016:  159).  PT Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt  dapat  mengubah  struktur  kredit, contohnya dari kredit berjangka menjadi kredit  angsuran  dengan  besarannya disesuaikan kemampuan nasabah.
Upaya penyelamatan kredit bermasalah termasuk  kredit  macet  di  PT  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Seririt  dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
1.  Upaya Pemberian Somasi
Akibat  yang  ditimbulkan  dari  tidak terpenuhinya  perikatan  karena  debitur lalai,  maka  kreditur  dapat  menempuh upaya salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi.  Ketentuan  Pasal  1238  KUH Perdata  telah  menentukan  adanya kewajiban  ganti  rugi  bagi  debitur  yang dianggap lalai yang menyatakan: “debitur  dinyatakan  lalai  dengan  surat perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini
mengakibatkan  debitur  harus  dianggap lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan”.
Hal  tersebut  sebagaimana  yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani  Mekaar  Seririt,  apabila  dalam pemberian kredit kepada debitur mengalami  permasalahan,  maka  PT Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt  memberikan  somasi  yang  berisi peringatan  atau  teguran-teguran  tertulis agar debitur segara melakukan pembayaran tunggakan angsuran kredit, bunga, dan denda keterlambatan pembayaran  angsuran  sesuai  dengan batas  waktu  yang  telah  ditentukan. Apabila setelah somasi diberikan kepada  debitur  tetapi  debitur  tidak segera  membayar  tunggakan  serta bunga kepada PT Permodalan Nasional Madani  Mekaar  Seririt  sampai  dengan batas  waktu  yang  diberikan,  maka  saat itu pula debitur dinyatakan telah wanprestasi.
2.  Penyelamatan melalui Jaminan Umum Pihak  PT  Permodalan  Nasional Madani Mekaar Seririt dalam menyalurkan  pinjaman  modalnya  tidak mensyaratkan  adanya  suatu  bentuk agunan atau tidak menentukan agunannya  sejak  dari  awal.  Maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai jaminan  umum  yang  mana  dimaksud jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur  yang  terjadi  by  the  operation  of law  dan  merupakan  mandatory  rule: bahwa  segala  kebendaan  si  berutang, baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan  perseorangan  (Gozali  dan Rachmadi, 2010: 286). Ketentuan mengenai  jaminan  umum  diatur  dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan:
“segala barang-barang bergerak dan tak bergerak  milik  debitur,  baik  yang  sudah ada  maupun  yang  akan  ada,  menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.
Oleh karena itu, meskipun tidak ada jaminan khusus yang diwajibkan oleh PT Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt  dalam  peminjaman  kredit  modal yang  disalurkannya  kepada  nasabah peminjam  selaku  debitur,  kreditur  bisa melakukan sita jaminan dengan merujuk pada  Pasal  1331  dan  Pasal  1132  KUH Perdata.  Pasal  1331  dan  Pasal  1132 KUH Perdata menjadi dasar hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani
Mekaar  Seririt  selaku  kreditur  untuk menggugat  nasabah  peminjam/debitur kredit  tanpa  agunan  untuk  mengganti kerugian biaya termasuk bunga maupun penuntutan pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan pelunasan hutang- hutangnya.
3.  Upaya Gugatan ke Pengadilan Kredit yang sudah jatuh tempo tidak dibayar, PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat mengajukan  gugatan  kepada  debitur melalui  pengadilan  negeri,  dengan memberikan  pernyataan  bahwa  mereka telah  ingkar  janji  atau  melakukan wanprestasi.  Dalam  Pasal  1243  KUH Perdata  diatur  bahwa  tuntutan  atas wanprestasi suatu perjanjian hanya bisa dilakukan  apabila  si  berutang  telah diberikan peringatan atau teguran bahwa ia telah melalaikan kewajibannya, namun  kemudian  ia  tetap  melalaikan peringatan tersebut.
Perlindungan hukum melalui pengadilan  negeri  dapat  dilakukan dengan  beberapa  macam  cara  di antaranya adalah (Tasman, 2021: 67): a.  Bank  mengajukan  gugatan  kepada debitur melalui pengadilan negeri.
b.  Bank  meminta  bantuan  pengadilan negeri  untuk  melaksanakan  sita eksekusi  terhadap  harta  jaminan debitur  yang  telah  diikat  secara sempurna. Debitur tidak memenuhi
kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian yang  telah  disepakati  (wanprestasi) sehingga kreditnya menjadi bermasalah, maka  dalam  keadaan  demikian  PT Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt sebagai kreditur dapat
mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri. Adapun proses gugatan tersebut yaitu: a.  Pengadilan Negeri akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah  diajukan  pihak  penggugat  dan tergugat. b.  Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan surat peringatan berupa  somasi  kepada  debitur  atas permintaan kreditur, bilamana debitur tidak mengindahkan somasi, kreditur  meminta  Pengadilan  Negeri melakukan  sita  harta  jaminan  atau conservatoir beslag (CB).
c.  Pengadilan Negeri melakukan
peringatan  atau  teguran  kepada debitur  dalam  jangka  waktu  tertentu untuk  melunasi  utangnya.  Apabila debitur tidak mengindahkan peringatan  atau  teguran  tersebut, Ketua  Pengadilan  Negeri  akan mengeluarkan surat perintah kepada juru  sita  Pengadilan  Negeri  untuk menjual harta jaminan melalui kantor lelang Negara.
d.  Hasil lelang harta jaminan diserahkan melalui Pengadilan Negeri kepada kreditur untuk melunasi pinjaman kredit debitur dan apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada debitur.
Dalam kasus gugatan kredit macet, kreditur meminta bantuan kepada ketua pengadilan  negeri  (di  daerah  domisili yang dipilih guna menyelesaikan perselisihan  seperti  tercantum  dalam perjanjian  kredit).  Penyelesaian  kredit macet  melalui  pengadilan,  utamanya dilaksanakan  oleh  bank-bank  swasta, karena  bank-bank  milik  pemerintah sudah mempunyai lembaga penyelesaiannya melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Sistem  pemberian  kredit  modal  Mekaar di  PT  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar  Seririt  disalurkan  tanpa  adanya
agunan  dengan  menyasar  perempuan prasejahtera  yang  ingin  memulai  usaha maupun  mengembangkan  usahanya. Produk  yang  ditawarkan  terdiri  atas produk pembiayaan dan produk tabungan (uang titipan, uang solidaritas, dan uang pertanggungjawaban). Sistem penyaluran  kredit  yang  dilakukan  oleh PT Permodalan Nasional Madani
Mekaar  Seririt  melalui  beberapa  proses yaitu:  (1)  menentukan  nasabah;  (2) penyesuaian  syarat  dan  ketentuan;  (3) pelatihan  pembiayaan;  (4)  pencairan dana; dan (5) skema angsuran.
2.  Adapun  upaya  penyelamatan  kredit macet  yang  dilakukan  PT  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Seririt  yaitu dengan menyusun upaya preventif yang mengacu  pada  prinsip  6C.  Selain  itu terdapat upaya alternatif yang ditempuh yaitu secara penjadwalan kembali ( rescheduling ), persyaratan kembali ( reconditioning ),  dan  penataan  kembali ( restructuring ).  Upaya  lain  yang  dapat ditempuh  PT  Permodalan  Nasional
Madani Mekaar Seririt dalam penyelamatan  dan  penyelesaian  kredit macet dapat dilakukan dengan pemberian somasi, penyelamatan melalui jaminan umum, dan gugatan ke pengadilan.
Ada pun saran yang dapat disampaikan berkaitan  dengan  upaya  penyelamatan kredit macet dari pemberian pinjaman modal UMKM  di  PT  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar Seririt yaitu:
1. Debitur  selaku  pihak  peminjam  perlu memerhatikan kewajiban dalam membayar kredit. Perjanjian yang telah disepakati seharusnya dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak ada bentuk wanprestasi.  Apabila  dalam  proses pembayaran kredit mengalami kendala, debitur dapat menyampaikannya
kepada PT Permodalan Nasional Madani  Mekaar  Seririt  sehingga  bisa dicarikan  jalan  keluar  agar  kredit tersebut bisa diselamatkan.
2. PT Permodalan Nasional Madani Mekaar  Seririt  selaku  kreditur  perlu mengevaluasi terkait penentuan
kelayakan masyarakat dalam menerima pinjaman  modal  karena  perusahaan
menawarkan  kredit  tanpa  agunan sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet  sangat  tinggi.  PT  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Seririt  juga perlu  memahami  karakter  nasabah sehingga  dapat  dicarikan  upaya  yang paling tepat diberikan untuk menyelamatkan  kredit.  Selain  itu,  PT Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Seririt dapat mempertimbangkan syarat yang  dapat  menjadi  nasabah  adalah perempuan  prasejahtera  yang  sudah memiliki usaha sebagai jaminan bahwa nasabah  menggunakan  modal  dengan baik .
3. Untuk  pemerintah  dapat  melakukan pembinaan  melalui  sosialisasi  kepada masyarakat  umum  terkait  perjanjian kredit,  dampak  dari  adanya  kredit macet,  dan  permasalahan  yang  akan ditimbulkan nantinya antara kreditur dan debitur. Pemerintah juga dapat melakukan  upaya  pengawasan  melalui Otoritas Jasa Keuangan tentang permasalahan kredit tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Evalina,  Dessy  Monica.  2016. Penerapan Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam Perjanjian  Kredit  Tanpa  Jaminan pada Bank Mandiri Cabang
Pembantu  Citra  Garden  Medan . Premise Law Journal 5: 161226. Farhani, Fatah Aulia. 2016. Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Kredit  Macet  (Studi  Kasus  di Pengadilan  Negeri  Klaten) .  PhD Thesis.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Gozali, Djoni, dan Rachmadi Usman. 2010.
Hukum  Perbankan .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Hasnati,  Hasnati.  2019. Tanggung  Jawab Direksi  Terhadap  Terjadinya  Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  40  Tahun  2007 .  Soumatera Law Review 2.1: 79-93.
Hermansyah.  2007. Hukum  Perbankan Nasional  (Edisi  Revisi) .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum. Bandung: Alfabeta CV.
Jaya,  MS  Chandra.  2015. Tinjauan  Umum Perjanjian  Kredit  dan  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD) .  Kerta Dyatmika, 12 (2). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.
Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie . Staatblad Tahun 1874 Nomor 23. Marlinah, Lili. 2020. Peluang dan Tantangan UMKM  Dalam  Upaya  Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah  Pandemi  Covid  19 .  Jurnal Ekonomi 22. (2), 118-124. Moi,  A.  2013. Prosedur  Pemberian  Modal pada  PT.  Permodalan  Nasional
Madani Kabupaten Gorontalo . Skripsi, 1(921310048). Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press. Oktarila,
Riska. 2020. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO)  Mekaar  Syariah  dalam Mengembangkan  Usaha  Kecil  di
Desa Terara . Skripsi, UIN Mataram. Peraturan  Menteri  Kehakiman  RI  No.  C- 11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni
1999  tentang  Permodalan  Nasional
Madani.
Ranti, F. A. (2019). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit  di  Bank  BRI  KCP  Jombang
Kota .  Jurnal  Privat  Law,  7(1),  137-
142.
Saputri,  Rini,  dan  Mariaty  Ibrahim.  2015.
Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pd. Bpr Sarimadu Cabang  Pekanbaru .  Jurnal  Online Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2.2.
Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Syaifuddin,  Muhammad.  2012. Hukum Kontrak . Bandung: Mandar Maju.
Tasman,  Syarief  Rahman,  dkk.  2021.
Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah  Pada  Bank  BNI  46 Cabang Polewali Mandar . Indonesian  Journal  of  Legality  of Law 3.2 (2021): 63-67.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan. Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2011  Nomor  111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.