## ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD KOTA SEMARANG
TAHUN 2010-2013

## Puji Astuti

## Abstract
Gender-responsive  budgeting  is  an  approach  to  integrate  a  kind  of  program  for  achieving gender  equity  and  gender  equality  by  budget  intervention.    This  approach  should  be embraced  by  local  governments  through  the  application  of  gender  perspective  to  identify processes,  resources  and  institutional  mechanisms.  In  accordance,  this  research  aims  to identify  and  comprehend  the  implementation  of  gender-responsive  budgeting  in  Semarang Municipal  during  the  fiscal  years  of  2010-2013.  Using  a  descriptive-qualitative  approach with  the  study  of  secondary  data  as  a  collecting  data  technique,  this  research  showed  the findings  as  follows:  (1)  there  is  a  local  regulation  enacted  to  implement  gender-responsive budgeting to all local government institutions (SKPD) within Semarang Municipal (2) there are many programs to improve and accelerate gender equality but the budget allocation still not  reflected  gender-responsive  budgeting  yet;  especially  in  terms  of  transforming  gender commitment as a local fiscal innovation.
Keywords :  Gender Mainstreaming, Gender-responsive Budgeting, Fiscal Innovation

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan semestinya memberikan kemajuan ataupun keadilan  bagi semua  warga  negara.  Namun  dalam  realitasnya  hasil  pembangunan  belum sepenuhnya  dirasakan  dan  memenuhi  harapan  serta  kebutuhan  dari  sebagian warganya,  terutama  perempuan  dan  kelompok  marginal  (miskin).  Fakta  inilah yang mendorong gerakan agar hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil  oleh  kaum  perempuan  karena  dua  alasan    yaitu  : pertama ,  jumlah  kaum perempuan  di  Indonesia  cukup  besar  bahkan  lebih  besar  dari  jumlah  kaum  laki- laki; kedua ,    bahwa  pembangunan  yang  memberikan  perhatian  bagi  kemajuan perempuan akan memberikan kontribusi pada percepatan hasil-hasil pembangunan secara keseluruhan.
Bagi  Indonesia  yang  secara  konstitusional  menjamin  terwujudnya kesejahteraan  umum,  maka  memberikan  apa  yang  menjadi    hak  kaum perempuan  dan  juga  masyarakat  miskin  adalah  tanggungjawab  pemerintah  baik di pusat maupun di daerah. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat maka pemerintah  harus  mendasarkan  pada  lima  pilar  kenegaraan  yaitu  demokrasi, penegakan  hukum,  keadilan  sosial  dan  anti  diskriminasi.    Penghapusan diskriminasi  menjadi  isu  yang  sangat  penting  karena  sudah  cukup  lama  juga menjadi  isu  global.  Diskriminasi  pada  hakekatnya  merupakan  pelanggaran  Hak Asasi  manusia,  maka  penghapusan    diskriminasi  sejatinya  menjadi  bagian  dari upaya  penegakan  Hak  Asasi  Manusia.  Terkait  dengan  praktek  diskriminasi  baik oleh  masyarakat  maupun  negara,  maka    kelompok  yang  paling  rentan  menjadi korban  adalah  perempuan,  anak,  dan  juga  kelompok  miskin.  Bagi  kaum perempuan,  diskriminasi  adalah  sumber  penderiaan  sebagaimana  pula dinyatakan oleh Kabeer bahwa tidak semua perempuan adalah miskin dan tidak semua orang miskin adalah perempuan, tapi semua perempuan menderita karena diskriminasi.  (Reevess  and  Baden,  2000:7).Fakta  mengenai  kerentanan
perempuan  sebagai  korban  diskriminasi  juga  dikuatkan  hasil  penelitian    Oxfam pada tahun 1995 yang menunjukan bahwa perempuan menghabiskan 67 % dari jam  kerja  dunia;  bahwa  kalau  ada  tiga  orang  buta  huruf  maka  dua  diantaranya adalah perempuan; perempuan mendapatkan upah kerja lebih rendah berkisar 50 %-85  %  dari  yang  didapatkan  laki-laki;  dan  secara  global  perempuan    hanya terwakili tidak lebih dari 10 %  di politik dan pemerintahan. Oleh karenanya wajar apabila  penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan  menjadi  prioritas  bagi penggiat  perempuan.  Perjuangan  ini  mulai  memperoleh  hasil  ketika  pada  tahun 1979  lahir  CEDAW ( Convention on the  Elimination of  all  Form  of  Discrimination Against  Women ),  yang  memfokuskan  pada  hak-hak  perempuan  sebagai  Hak Asasi,  termasuk  hak  perempuan  untuk  bebas  dari  diskriminasi.  Indonesia  juga menjadi  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  konvensi  tersebut  dan  untuk mewujudkan  penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan  maka  diterbitkan Undang-Undang  No  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  Undang-Undang  No  23  tahun  2002  tentang Perlingan Anak.
Sebagaimana  praktek  di  banyak  negara,  terutama  di  negara-negara berkembang,  maka  pembangunan  di  Indonesia  juga  belum  secara  optimal melibatkan  kaum  perempuan.  Hal  ini  menyebabkan    hasil-hasil  pembangunan menjadi bias gender atau tidak sensitif gender, terutama belum sensitif terhadap kebutuhan  perempuan,  yang  dengan  sendirinya  menghasilkan  ketidakadilan gender.  Perwujudan  ketidakadilan  gender  ini  antara  lain  adalah  marginalisasi perempuan,  dan  juga  beban  ganda  yang  harus  dialami  perempuan.  (Faqih, 1997:2).    Padahal  sebagai  warga  negara,  kaum  perempuan  juga    dijamin  untuk memperoleh  kemakmuran  dan    kesejahteraan.  Kaum  perempuan  dengan kebutuhan  spesifiknya  sudah  seharusnya  mendapatkan  perhatian  pemerintah memalui berbagai bentuk pelayanan di berbagai bidang kehidupan. Keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan kaum perempuan menjadi sebuah keharusan terutama  melalui  intervensi  anggaran  yang  lebih  responsif  gender.  Tujuannya tidak  lain  adalah    mewujudkan  kesetaraan  gender.  Kesetaraan  gender  sendiri adalah  suatu proses  yang  memungkinkan perempuan    dan  laki-laki  memperoleh akses,  partisipasi, kontrol,  dan manfaat  yang sama dalam berbagai aktifitas baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara.
Tidak  sedikit    penelitian  menunjukan  bahwa  sampai  saat  ini    masih banyak    kebijakan  dan  program  pembangunan  di  Indonesia  yang  belum  sensitif gender  yang  bermuara  pada  terjadinya    ketidakadilan  gender,  termasuk ketidakadilan dalam kegiatan pelayanan publik. Ketidakadilan gender ini terutama dirasakan oleh kaum perempuan, anak, dan kaum miskin. Hal ini dapat dibuktikan dari  proporsi  anggaran  yang  diperuntukan  untuk  kepentingan  perempuan  yang masih  relatif  kecil,  seperti  anggaran  untuk  pelayanan  dasar  di  bidang  kesehatan dan  pendidikan.  Demikian  juga  akses  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada masyarakat miskin, terutama akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga air bersih, yang juga belum memadai (Maya Rostanty et al, 2005: 19). Kesenjangan gender  dalam  pemenuhan  pelayanan  dasar  seperti  bidang  pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan memang masih menjadi persoalan bagi kaum perempuan, anak, dan masyarakat miskin. Di bidang pendidikan misalnya, perempuan dan anak perempuan, merupakan kelompok terbesar yang buta huruf dan  mengalami  drop  out.  Fakta  ini  makin  kuat  dirasakan  oleh  mereka  yang berasal  dari  keluarga  miskin.  Di  bidang  kesehatan,  maka  perempuan  dan  anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menderita anemia, kurang gizi dan
zat  besi,  beresiko  tertular  HIV  dan  AID,  dan  juga  beresiko  mengalami  kematian ketika melahirkan. Perempuan dan anak perempuan juga menjadi kelompok yang paling  banyak  menjadi  korban  pelecehan  seksual,  kekerasan  dalam  rumah tangga, perdagangan manusia, dan menjadi pekerja berupah rendah.  Fakta-fakta inilah  yang  mendorong  adanya    pertemuan  internasional  untuk  menghasilkan komitmen  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender,  salah  satunya  adalah Konferensi Beijing tahun 1995.
Konferensi Beijing telah mendeklarasikan bahwa pemerintah berkewajiban  memajukan  kesetaraan,  pembangunan,  dan  perdamaian  bagi semua  perempuan  dimanapun  dalam  kepentingan  kemanusiaan.  Salah  satu upaya  perwujudan  dari  komitmen  ini  adalah  program  pengarusutamaan  gender ( gender mainstreaming ). Di Indonesia komitmen untuk pengarusutamaan gender dituangkan  dalam  inpres  No  9  tahun  2000  tentang  Pengarus  Utamaan  Gender (PUG).  PUG  adalah  strategi  untuk  memasukan  isu  dan  pengalaman  perempuan dan laki-laki ke dalam suatu  dimensi integral dalam perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  kebijakan  dan  program  dalam  setiap  bidang pembangunan,  agar  perempuan  dan  laki-laki  mendapat  manfaat  yang  sama. Konsekuensi  dari  strategi  ini  adalah  tuntutan  adanya  penganggaran  yang  lebih responsif gender atau anggaran yang sensitif gender.
Bagi Indonesia sendiri, anggaran berdimensi gender mulai diperkenalkan pada tahun 2000 oleh LSM internasional yang memberikan pelatihan untuk LSM di  Indonesia.  Meskipun    pelatihan  tersebut  tidak  secara  khusus  dimaksudkan untuk  memperkenalkan  anggaran  berdimensi  gender,  akan  tetapi  sejak  saat  itu muncul  berbagai  peraturan  pemerintah  yang  mendukung  alokasi  anggaran  yang responsif gender. Sebagai contoh adalah Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2000 tentang  Tahapan  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah,  yang  menyebutkan  bahwa Pemerintah  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  dalam  merumuskan  kerja  daerahnya harus  mempertimbangkan  analisis  kemiskinan  dan  kesetaraan  gender  dalam menyusun  kebijakan,  program,  serta  kegiatan  pembangunan.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  15  tahun  2008  mengenai  pembiayaan pengarusutamaan gender menghendaki keseluruhan anggaran APBD menetapkan pembiayaan pengarusutamaan gender.
Sejak  tahun  2011  Anggaran  Responsif  Gender  telah  menjadi  komitmen dimana  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  104  tahun  2010  mulai diujicobakan  pada  7  (tujuh)  Kementrian/Lembaga  Negara  yaitu  Departemen Pendidikan; Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian,  Departemen  Keuangan,  Kementrian  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  dan  Kementrian    Pemberdayaan  Perempuan.    Komitmen  Anggaran berdimensi  gender  ini  juga  menuntut  adanya  integrasi  isu  gender  ke  dalam Rencana  Kegiatan  Anggaran  (RKA)  masing-masing  SKPD.  Beberapa  penelitian mengenai  Anggaran    Responsif  gender  menunjukan  bahwa  banyak  daerah  di Indonesia  belum  mengalokasikan  anggaran  berdimensi  gender,  sehingga  hasil berbagai  kebijakan  dan  program  masih  menunjukan  ketimpangan  gender. Menariknya  adalah  bahwa  belum  adanya  pengalokasian  anggaran  berdimensi gender  ini  lebih  banyak  disebabkan  karena  pemahaman  yang  salah  dari pengambil kebijakan,  karena memaknai anggaran responsif gender lebih sebagai anggaran   netral gender. Oleh karena itu menjadi menarik untuk melihat  apakah Kota  Semarang  juga  telah  mengalokasikan  anggaran  berdimensi  gender  pada APBD  tahun  2010-2013  ?  Bagaimana  pula  strategi  yang  dibangun  Kota
Semarang  untuk  menunjukan  Komitmennya  dalam  mewujudkan  anggaran  yang berperspektif gender ?

## B. KERANGKA TEORITIK

## B.1. KONSEP GENDER DAN PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER
Untuk  dapat  memahami  secara  komprehensif  mengenai  isu ketidakadilan  gender,  maka  harus  dipahami  dulu  mengenai  konsep  gender itu sendiri. Gender adalah hasil konstruksi budaya dan sosial tentang peran, tanggungjawab,  dan  relasi  terhadap  perempuan  dan  laki-laki.  Karena merupakan  konstruksi  sosial  dan  budaya,  maka  konsep  gender  akan berbeda  di  tiap  budaya  yang  berbeda.  Meskipun    konsep  gender  selalu dikaitkan dengan jenis kelamin, akan tetapi gender tidak sama dengan jenis kelamin,  karena  jenis  kelamin  merupakan  pemberian  Tuhan  yang  hakiki, yang  melekat  pada  manusia  sejak  lahir  dan  tidak  dapat  diubah.  Dalam realitasnya  jenis  kelamin  tidak  pernah  dipertanyakan  dan  tidak  pernah dipersoalkan,  berbeda  dengan  gender  yang  selalu  diperdebatkan.  Hal  ini dikarenakan  gender  hadir  dengan    beragam  pemaknaan  baik  gender sebagai  konseptual,  gender  sebagai  kesadaran  sosial,  gender  sebagai gerakan sosial, maupun gender sebagai permasalahan sosial.
Konsep  gender  harus  dibedakan  dengan  konsep  sex  atau  jenis kelamin, karena sex adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan    oleh  karena  faktor  biologis  yang  sifatnya  sangat  kodrati  karena diberikan oleh Tuhan. Sedangkan gender merupakan atribut yang diberikan melalui  proses  sosialisasi  oleh  budaya  dan  nilai-nilai  social  yang  ada  di masyarakat  terhadap  perbedaan  jenis  kelamin.  Konstruksi  inilah  yang menghasilkan  perbedaan  peran  gender,  yang  tidak  bersifat  universal,  akan tetapi  dapat  berbeda  di  masing-masing  budaya.  Menurut  Surya  Dharma (2001:7)    sex  dan  gender  dapat  dipahami  dari  karakteristik  dampak keduanya dimana sex sebagai pemberian Tuhan sesungguhnya menguntungkan bagi kedua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Akan  tetapi  gender  sebagai  ciptaan  manusia  yang  menghasilkan  norma- norma  kepantasan  sering  merugikan  salah  satu  jenis  kelamin,  terutama terhadap perempuan
Pentingnya  membedakan  konsep  sex  dan  gender  pertama  kali dilakukan  oleh  Ann  Oakley,  seorang  sosiolog  Inggris  dalam  melakukan analisis  persoalan-persoalan  ketidakadilan  gender  yang  ,menimpa  kaum perempuan  (Harmina  Daulay,2007:23).  Pembedaan  ini  sangat  penting mengingat  adanya  hubungan  yang  sangat  erat  antara  perbedaan  gender ( gender  difference )  dan  ketidakadilan  gender  ( gender  unequalities )  dengan struktur  ketidakadilan    masyarakat  secara  luas.  Perbedaan  gender  sendiri sebenarnya  bisa  diterima  dan  bukan  masalah  apabila  tidak  melahirkan ketidakadilan  gender.  Namun  perbedaan  gender  baik  yang  dikonstruksi secara    sosial  budaya  maupun    dikonstruksi  secara  evolusional  melalui dialektika  kemudian menjadi  konstruksi  gender  yang  seolah  bersifat  kodrati dan tidak bisa diubah, tidak bisa dipertukarkan, melekat pada jenis kelamin, sehigga  peran  gender  menjadi  hal  yang  kodrati,    melahirkan  banyak ketidakadilan gender.
Dalam  konteks  Indonesia  kajian  gender  sampai  saat  ini  masih mengundang kecurigaan yang cukup kuat dari kalangan agama, khususnya ulama  yang  berpandangan  konvensional.  Tidak  sedikit  ulama  yang
menganggap  bahwa  mempertanyakan  posisi  perempuan  dan  tuntutan emansipasi  adalah  sebuah  pengingkaran  terhadap  ketentuan  Tuhan.  Pada umumnya  mereka  mensetarakan  perbedaan  biologis  dengan  perbedaan gender  sebagai  hal  kodrati  yang  tidak  dapat  diubah,  sehingga  banyak merugikan  kaum  perempuan.  Tapi  tidak  semua  kalangan  agama berpandangan  konvensional,  sebagaimana  kalangan  santri  muda  di pesantren  Ma’had  Aly  yang  justru  sangat  tertarik  untuk  mendiskusikan kesetaraan gender, dengan tujuan memberikan kontribusi dalam mengatasi kesenjangan  dan  diskriminasi  gender  di  masyarakat    (Mufidah,  2010:317). Konsep  gender  dan  ideology  gender  memang  berpengaruh  besar  dalam pembagian  kerja,  pembagian  kekuasaan,  hak  dan  tanggungjawab, hubungan perempuan dan laki-laki, yang cenderung menjadikan perempuan sebagai  sub  ordinat  dan  telah  menghasilkan    ketidakadilan  gender.  Oleh karena  itu  isu  kesetaraan  gender  menjadi  isu  global  yang  telah  disepakati menjadi arah pembangunan (pembangunan berperspektif gender), terutama dengan memberikan  akses  yang  lebih  luas  terhadap  perempuan.  Mengapa perempuan? Karena perempuanlah yang dalam faktanya banyak mengalami peminggiran

## B.2. ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Berbagai  kebijakan  pembangunan  yang  ada  di  Indonesia  belum sepenuhnya  mampu  membebaskan  perempuan  dari  peran  gender tradisional  yang  dilekatkan  kepada  perempuan  dan  secara  stuktural memarginalisasi  perempuan.  Oleh  Karena  itu  menjadi  sebuah  keharusan untuk  membangun  kesadaran  peran  gender  yang  baru  dan  lebih  adil  bagi perempuan  melalui  kebijakan  pengarusutamaan  gender.  Pengarusutamaan gender adalah upaya pengintegrasian gender dalam setiap tahapan proses pembangunan,  baik  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  evaluasi pembangunan,  dengan  tujuan  utamanya  adalah  meningkatkan  kesetaraan dan  keadilan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Instrumen  penting untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  adalah  kebijakan anggaran  yang  responsif  gender.  Mengapa  anggaran  ?  Karena  anggaran adalah  alat  kebijakan  yang  paling  penting  bagi  pemerintah,  karena  tanpa uang maka pemerintah tidak akan berhasil melaksanakan dan merealisasikan kebijakannya.
Anggaran Responsif Gender ( Gender Responsive Budget ) menjadi isu global  karena  masih  banyaknya  fakta  terjadinya  diskriminasi  gender, terutama  terhadap  perempuan.  Lingkaran  diskriminasi  yang  dialami perempuan  bisa  dialami  perempuan  sejak  masih  dalam  kandungan,  masa kanak-kanak,  masa  remaja,  bahkan  ketika  telah  menjadi  seorang  isteri. Dalam  kandungan  tidak  sedikit  janin  perempuan  yang  harus  digugurkan. Pada  masa  anak-anak  banyak  anak  perempuan  yang  kekuarangan  gizi, harus  menjadi  pekerja  anak  dan  harus  mengalami  drop  out  dari  sekolah. Ketika  tumbuh  dewasa  tidak  sedikit  perempuan  yang  menjadi  korban perdagangan  manusia  dan  mengalami  pelecehan  seksual  di  tempat  kerja. Sementara  ketika  telah  berstatus  isteri  tidak  sedikit  perempuan  yang mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  mengalami  malnutrisi, mengalami poligami, dipandang berstatus rendah karena hanya menjadi ibu rumah  tangga  yang  tidak  menghasilkan  uang,  dan  rentan  tertular  HIV/AID karena perilaku suami di luar rumah. Berbagai fakta ini tentu membutuhkan
solusi  melalui  intervensi  anggaran  agar  perempuan    lebih  memperoleh akses  untuk  terlibat  dalam  proses  pembangunan  dan  dalam  menerima manfaat dari hasil pembangunan.
Anggaran  Responsif  Gender  pada  hakekatnya  adalah  suatu  sarana yang  mengintegrasikan  perspektif  gender  dalam  semua  tahapan  proses penganggaran,  yang  menjamin  bahwa  kebijakan  anggaran  benar-benar memperhatikan    isu-isu    gender  dalam  masyarakat  yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  mendiskriminasi  baik  terhadap  laki-laki  maupun perempuan. Dalam prakteknya di banyak negara, seperti Australia misalnya anggaran  berdimensi  gender  memang  lebih  difokuskan  pada  perempuan, misalnya  untuk  meningkatkan  kesetaraan  gender  di  tempat  kerja.  Untuk dapat  melihat  dampak  pengalokasian  anggaran  terhadap  kesetaraan gender, terutama dilakukan melalui  pengujian terhadap pengeluaran  yang dapat  meningkatkan  kesetaraan  gender  seperti  pemberdayaan  perempuan dan    lebih  dikenal  sebagai  Analisis  Anggaran  Gender  ( Gender  Budget Analysis ).  Analisis  Anggaran  Gender  bukanlah  satu-satunya  cara  untuk merubah prioritas aggaran dan proses pengambilan keputusan yang benar- benar  meningkatkan  kesetaraan  gender,  karena  anggaran  pemerintah adalah  poduk  politik  dan  komitmen  politik.  Namun  penelitian  Hill  dan  King menunjukan  bahwa  meningkatnya  anggaran  pendidikan  yang  memberikan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan secara signifikan berpengaruh  pada  meningkatnya  GNP-Gross  National  Product  (Reina, 2010:6).  Ada  beberapa  alasan  mengapa  hampir  di  semua  belahan  dunia Anggaran Responsive Gender lebih fokus kepada perempuan  yaitu : karena hampir  2/3  orang  yang  buta  huruf  adalah  perempuan;  di  Negara berkembang banyak perempuan yang meninggal pada usia produktif karena melahirkan;    perempuan  belum  terwakili  secara  memadai  dalam  proses pengambilan  keputusan  baik  di  sektor  pemerintah  maupun di  sektor  bisnis; perempuan memperoleh gaji yang lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang  sama;  dan    perempuan  terus  lebih  banyak  yang  berkutat  dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak berupah (http.www.wcd.nie.in).
Anggaran  Responsif  Gender  diharapkan  akan  lebih  menjamin terepenuhinya  kepentingan  setiap  individu  dari  berbagai  kelompok masyarakat yang berbeda baik karena perbedaan jenis kelamin, usia, etnis, maupun lokasi, yang ditunjukan melalui kebijakan anggaran. Dalam konteks penghapusan diskriminasi gender, maka anggaran responsif gender adalah alat untuk menjamin antara lain :
a.  Prioritas  bagi  perempuan  miskin  yang  terlihat  pada  alokasi  anggaran (bukan hanya sekedar kebijakan, perencanaan dan program).
b.  Pelaku  kebijakan,  organisasi,  system  dan  proses  yang  lebih mencerminkan  kepentingan  perempuan  miskin  dan  juga  menyediakan ruang bagi suara perempuan, juga transparansi dan akuntabilitas terkait komitmen gender.
Secara  umum  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia belum mengembangkan anggaran berperspektif gender, dimana pengalokasian  anggaran  tidak  secara  spesifik  diarahkan  untuk  memenuhi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya banyak kebijakan  yang  bias  gender  yang  menyebabkan  dampak  pembangunan tidak memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi  karena  pembangunan  belum  sungguh-sungguh  ditujukan  untuk
meningkatkan kesejahteraan dan memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi  di  tengah  masyarakat  (Mundayat,  2006:2-3).    Bagi  Eva  Sundari (2008:8)    anggaran  responsif  gender  adalah  anggaran  yang  berpihak kepada  masyarakat,  memprioritaskan  pembangunan  manusia,  dan merespon  kebutuhan  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Lebih lanjut  Sundari  menjelaskan  bahwa  suatu  anggaran    dinyatakan  sebagai anggaran  yang  responsif  gender  apabil  memenuhi  ukuran-ukuran  yang dibuat oleh CEDAW dan MDGs yang antara lain adalah :
a. Memprioritaskan pembangunan manusia yang ditandai :
1)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  sektor  pendidikan  dan kesehatan dibandingkan dengan sektor lain;
2)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  mengatasi  angka  kematian bayi;
3)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  mengatasi  tingginya  angka kematian ibu melahirkan;
4)  Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi gizi buruk;
5)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  mengatasi  penyakit  menular (seperti Malaria, HIV, TBC,dst);
6)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  meningkatkan  angka partisipasi  sekolah  bagi  laki-laki  maupun  perempuan,  terutama untuk jenjang pendidikan SMP ke atas.
b. Memprioritaskan  upaya-upaya  untuk  mengurangi  kesenjangan  gender antara laki-laki dan perempuan yang ditandai :
1)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  meningkatkan  tingkat partisipasi siswa perempuan di semua jenjang pendidikan;
2)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  meningkatkan  partisipasi politik perempuan;
3)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  meningkatkan  kapasitas pegawai perempuan;
4)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  meningkatkan  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.
c. Memprioritaskan upaya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat yang ditandai :
1)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  Puskesmas,  Posyandu  dan Rumah Sakit;
2)  Adanya alokasi yang memadai untuk penyediaan air bersih;
3)  Adanya alokasi yang memadai untuk institusi sekolah.
d. Memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang ditandai :
1)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  bantuan  modal  keluarga miskin  dengan  memberikan  perhatian  khusus  pada  perempuan kepala keluarga;
2)  Adanya  alokasi  yang  memadai  untuk  pemb  inaan  ekonomi kerakyatan.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  tujuan  memperoleh  gambaran secara  komprehensif  mengenai  pelaksanaan    penganggaran  yang  berdimensi gender  pada  APBD  Kota  Semarang  tahun  anggaran  2010-2013.  Penelitian memanfaatkan  data  sekunder  yang  tersedia  dari  APBD,  dengan  mengkaji
pengeluaran  pada  Rencana  Kegiatan  Anggaran  (RKA)    yang  berdampak  pada kesetaraan  gender,  terutama    pada  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper- KB),  dan  pada  Kantor  Kesbangpolinmas.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  penelusuran  dokumen  baik  APBD  maupun  arsip  lain  seperti  dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-D) Kota Semarang.

## D. HASIL DAN  ANALISIS

## D.1. DASAR KEBIJAKAN  ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Sesuai  dengan  Visi  Kota  Semarang,  maka  pembangunan  Kota Semarang  diarahkan  pada  tujuh  program  besar  yang  disebut  Sapta Program,  dimana  salah  satunya  adalah  peningkatan  kesetaraan  gender. Program kesetaraan gender ini  juga merupakan respon terhadap Inpres No 9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG).  Tujuan  yang  ingin dicapai  dari  Pengarusutamaan  Gender  adalah  kesetaraan  dan  keadilan gender,  yaitu  suatu  kondisi  dimana  porsi  dan  siklus  sosial  perempuan  dan laki-laki  setara  dan  seimbang,  terutama  keterlibatanya  dalam  proses pembangunan.  Arah  kebijakan  peningkatan  kesetaraan  gender  dituangkan dalam  dokumen  RPJMD  Kota  Semarang  tahun  2010-2015  melalui  dua strategi besar yaitu :
1.  Pengarusutamaan Gender dan perlindungan Anak, dengan pembangunan diarahkan :
a) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
b) Advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan.
c) Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan
d) Peningkatan  kapasitas  dan  jaringan  kelembagaan  pemberdayaan perempuan dan anak
e) Fasilitasi dan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2.  Perlindungan  anak  terhadap  eksploitasi  dan  tindak  kekerasan,  dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada :
a) Fasilitasi upaya perwujudan kota layak anak
b) Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak
c) Fasilitasi dan rehabilitasi anak korban kekerasan
Pengarusutamaan  Gender  memang  menjadi  agenda  global,  nasional dan  juga  agenda  pemerintah  daerah  di  seluruh  Indonesia,    yang  tujuannya adalah  mengurangi  kesenjangan  antara  penduduk  perempuan  dan penduduk    laki-laki  dalam    mengakses  sumber  daya  dan  dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Untuk Kota Semarang, pelaksanaan  kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  diupayakan melibatkan  semua  pihak  dengan  tujuan  terwujudnya  perubahan  untuk keadilan dan kesetaraan gender. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka langkah  pertama  yang  sangat  penting  adalah  menyediakan  data  pilah  dan sistem  informasi  gender.  Adapun  kerangka  Kerja  PUG  di  Kota  semarang tahuin  2011-2015  Adalah  agar  setiap  SKPD  memiliki  pemahaman  sebagai berikut :
1) Pemahaman data pilah gender
2) Pemahaman anggaran responsif gender
3) Penyusunan RAD PUG
4) Penyusunan RKA Gender
5) Penyusunan DPA
6) Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender SKPD
Adapun Road Map yang ditempuh untuk mewujudkan PUG dan ARG adalah sebagai berikut :
1) Tahun  2012,    ada  empat  kegiatan  utama  yang  dilakukan  yaitu Perencanaan  Penganggaran  Responsif  Gender;    Pilot  Project Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 22 SKPD; Pilot Project Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 6 SKPD; Penguatan  Kelembagaan.  Untuk  target  Perencanaan  Penganggaran Responsif  Gender  tahun  2012  adalah  22  Pilot  Project  merumuskan untuk minimal 1 kegiatan.
2) Tahun  2013,    yaitu    lanjutan  Perencanaan  Penganggaran  Responsif Gender  (PPRG)  semua  SKPD  (26  SKPD);  Pilot  Project  Implementasi PPRG;  pemenuhan  hak-hak  anak;  pemenuhan  dan  penguatan kebijakan  responsif  gender;  perlindungan  perempuan  dan  anak  dari ketidakadilan  gender;  perwujudan  kota  layak  anak;  peningkatan kualitas  hidup  perempuan.  Target  tahun  2013  adalah  sebanyak  26 SKPD merumuskan PPRG untuk minimal 1 kegiatan atau 1 program.
3) Tahun  2014,  semua  SKPD  melaksanakan  PPRG  untuk  tiap  indikator kinerja dalam RPJMD
4) Tahun 2015, pemantapan perencanaan berbasis gender.
Pelaksanaan  Perencanaan  Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)  ini diharapkan  dapat  mempercepat  kegiatan  pembangunan  untuk  kesetaraan gender  di  Kota  Semarang  dengan  mengarahkan  peran  yang  berbeda-beda di masing-masing SKPD seperti misalnya :
1) Peningkatan  kualitas  hidup  perempuan  dan  anak  :  Bapermasper-KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
2) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender : Semua SKPD
3) Peningkatan kualitas Perencanaan Responsif Gender : Bappeda
4) Peningkatan Kualitas Penganggran Responsif Gender : DPKAD
5) Peningkatan Kualitas Pengawasan : Inspektorat
6) Penguatan Kelembagaan : Bappeda, Bapermasper-KB,  Kepegawaian, Bagian Hukum.
Kebijakan  peningkatan  kesetaraan  gender    menjadi  salah  satu  program prioritas di Kota Semarang berangkat dari kesadaran atas  kenyataan bahwa kesenjangan  gender  merupakan  realitas  yang  ada  di  Kota  Semarang. Terlebih  kalau  menyangkut    kesetaraan  dalam  politik  dan  pemerintahan, maka  perempuan  menjadi    pihak  yang  masih  belum  terwakili  secara memadai.  Hal  ini  nampak  dari    Indek  Komposit    Pengarusutamaan  Gender yang  memperlihatkan  keterlibatan  permpuan  dalam  Parlemen  (sebagai anggota DPRD)  yang hanya 11 %. Fakta ini seharusnya menjadi perhatian khusus,  karena  rendahnya  perempuan  yang  berada  di  parlemen  (sebagai anggota  DPRD)    akan  menyebabkan    sedikitnya  kebijakan  yang menguntungkan dan berpihak pada perempuan.

## D.2. IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Anggaran merupakan alat kebijakan yang paling penting bagi pemerintah karena  tanpa  uang  atau  anggaran  maka  pemerintah  tidak  akan  berhasil mengimplementasikan  kebijakan  apapun  yang  dibuatnya.  Demikian  pula
kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  tidak  akan  bermakna  apapun  tanpa diikuti  oleh  adanya  pengalokasian  anggaran  berperspektif  gender  atau Anggaran Responsif Gender (ARG). Anggaran Responsif Gender merupakan inovasi  fiskal,  yaitu  suatu  cara  mentransformasikan  komitmen  gender  ke dalam  komitmen  fiskal.  Implementasi  ARG  pada  Dinas  Pendidikan  sangat menarik  untuk  dikaji  karena  Dinas  Pendidikan  di  Kota  Semarang  menjadi Percontohan  PPRG,  terutama  untuk  peningkatan  peran  kualitas  hidup perempuan dan anak. Representasi ARG tertuang dalam Program Pendidikan Non Formal dengan tiga jenis kegiatan utama yaitu Pengarusutamaan Gender dan PUS, Pengembangan desa Vokasi dan kegiatan Ujian Kesetaraan Paket A,B,  dan  C.  Sayangnya  besaran  pengalokasian  anggaran  untuk  ketiga kegiatan  tersebut  justru  tidak  menunjukan  komitmen  pemerintah  Kota Semarang  dalam  mengupayakan   peningkatan  Kesetaraan  gender  di  bidang pendidikan,  terutama  untuk  kelompok  miskin  yang  tidak  mampu  mengikuti pendidikan  formal  atau    terpaksa  harus  drop  out  dari  pendidikan  formal sehingga ujian kesetaraan seringkali menjadi pilihan.
Alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  Pengarusutamaan  gender  dan  PUS cenderung    menurun  dimana  pada    tahun  2010  besaranya  65.000.000, kemudian  tahun  2011  naik  menjadi  90.000.00,  tapi  pada  tahun  2012  dan tahun  2013    kembali  turun  menjadi  masing-masing  50.000.000.  Sementara alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  pengembangan  desa  vokasi  anggaranya cenderung  tidak  mengalami  perubahan  dimana  pada  tahun  2010 dialokasikan sebesar 75.000.000 dan kemudian berturut-turut dari tahun 2011 sampai  tahun  2013  sebesar  80.000.000.  Sedangkan  untuk  kegiatan  ujian kesetaraan  gender  alokasinya  selama  empat  tahun  cenderung    mengalami penurunan  secara  signifikan,  dimana  tahun  2010  dialokasikan  sebesar 280.000.000,    kemudian  tahun  2011  turun  menjadi  36.000.000,  dan selanjutnya  berturut-turut  untuk  tahun  2012  dan  tahun  2013  masing-masing dialokasikan 50.000.000.
Pemerintah  memang  telah  memiliki  program  wajib  belajar  9  tahun  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  program  wajib  belajar12  tahun,  dimana  bagi warga miskin tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.  Namun alasan  membantu orang tua, banyak anak-anak usia  sekolah  yang  tidak  dapat  mengikuti  proses  belajar  mengajar  secara reguler,  karena  pada  saat  jam-jam    sekolah  mereka  justru  berkutat  dengan pekerjaan  membantu  orang  tua.  Akibatnya  banyak  diantara  mereka  harus berhenti  dari  sekolah  atau  drop  out.  Oleh  karenanya  dibutuhkan  solusi dengan menyediakan proses pembelajaran yang lebih fkesibel seperti seperti sekolah  terbuka  ataupun  kejar  paket.  Banyak  penelitian  menunjukan  bahwa di  banyak  Negara  berkembang  anak-anak  perempuan  merupakan  jumlah terbesar  yang  mengalami  drop  out.  NGO  Womenkind  mengidentifikasi  ada tiga kendala pendidikan bagi perempuan yaitu iklim ekonomi, iklim sosial dan lingkungan  sekolah.  Secara  substantif  pendidikan  non  formal  merupakan bagian upaya mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dan kelompok masyarakat  miskin  di  bidang  pendidikan.  Terlebih  Indeks  Pengarusutamaan Gender  untuk  rata-rata  lama  sekolah  bagi  perempuan  di  Kota  Semarang masih menujukan angka 9,73 sementara untuk laki-lai adalah 11,13 (Bappeda Kota  Semarang  tahun  2014).  Demikian  pula  pengembangan  desa  vokasi adalah  upaya  untuk  meningkatkan  ketrampilan  dan  peluang  bagi  mereka
yang tinggal di daerah pinggiran sehingga memiliki peluang kerja yang sama dengan mereka yang tinggal di pusat kota.
Disamping  bidang  pendidikan,  penganggaran  berperspektif  gender  di bidang kesehatan juga tidak kalah penting karena diharapkan akan memutus perlakuan  diskriminatif  yang  diterima  oleh  kelompok  rentan  seperti perempuan  dan  masyarakat  miskin  dalam  pelayanan  kesehatan.    Intervensi pemerintah dalam pelayanan kesehatan melalui perencanaan penganggaran yang  responsif    gender  di  bidang  kesehatan  diharapkan  akan  mengurangi kesenjangan  gender  dalam  pelayanan  kesehatan.  Dinas  Kesehatan  Kota Semarang  memiliki  cukup  banyak  kegiatan  baik  yang  spesifik  gender,  yaitu program  atau  kegiatan  yang  diperuntukan  secara  spesifik  untuk  kelompok gender  tertentu  seperti  untuk  laki-laki,  untuk  perempuan,  untuk  anak-anak atau pun untuk lansia dan juga   kegiatan yang bersifat afirmatif gender yaitu yang  mempercepat  terwujudnya  kesetaraan  gender  dalam  pelayanan kesehatan.  Adapun  perkembangan    alokasi  penganggaran  berperspektif gender  bidang  kesehatan  pada  APBD    Kota  Semarang  selama empat  tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1)  Program Afirmatif Gender mencakup empat kegiatan yaitu :
a.  Program  upaya  kesehatan  masyarakat,    dengan  alokasi  anggaran berturut  turut  sebesar  30.712.254.750  (tahun  2010),  26.778.365.  744 (tahun 2011), 38.219.232.022 (tahun 2012), dan sebesar 60.434.189.045 (tahun 2013).
b.  Program  promosi  kesehatan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  dengan alokasi  angaran  sebesar  1.575.108.150  (tahun  2010),  1.044.476.725 (tahun  2011),  643.602.500  (tahun  2012),  dan  sebesar  1.626.255.250 (tahun 2013).
c.  Program perbaikan Gizi masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar 897.500.000  (tahun  2010),  759.813.550  (tahun  2011),  395.461.800 (tahun 2012) dan sebesar 578.206.000 (tahun 2013).
d.  Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular, dengan alokasi  anggaran    3.516.170.850  (tahun  2010),  2.390.551.000  (tahun 2011), 1.768.448.450 (tahun 2012) dan  4.259.521.000 (tahun 2013).
2)  Program Spesifik gender mencakup tiga kegiatan yaitu :
a.  Program  peningkatan  pelayanan  kesehatan  anak  balita,  dengan alokasi  anggaran  pada  tahun  2010  sebesar  645.800.000,  kemudian tahun  2011  sebesar  271.146.365,  tahun  2012  sebesar  107.750.00  , dan sebesar 500.000.000  pada tahun 2013.
b.  Program  peningkatan  pelayanan  kesehatan  lansia,  dengan  alokasi anggaran  sebesar  140.170.000  (tahun  2010),  63.615.000  (tahun 2011),  45.000.000  (tahun  2012),  dan  sebesar  125.000.000  (tahun 2013).
c.  Program  peningkatan  keselamatan  ibu  melahirkan  dan  anak,  dengan alokasi sebesar 355.000.000 (tahun 2010), 383.412.000 (tahun 2011), 140.000.000 (tahun 2012), dan sebesar 574.386.000 (tahun 2013). Mengkaji  alokasi  anggaran  pada  berbagai  kegiatan  di  bidang kesehatan memperlihatkan bahwa semua alokasi meningkat di tahun 2013 setelah sebelumnya mengalami penurunan secara signifikan kecuali untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Fakta ini mengundang pertanyaan,
apakah    ini  merupakan  upaya  petahana  untuk  menarik  dukungan masyarakat?  Karena  peningkatan  alokasi  anggaran  pada  bidang kesehatan ini juga muncul dalam iklan politik petahana  yang terpampang di baliho-baliho kampanye kandidat calon walikota  pada Pemilukada tahun 2015. Hal ini juga memperkuat pendapat bahwa anggaran responsif gender pada hakekatnya adalah produk politik, sehingga pengalokasian anggaran berdimensi  gender  sangat  tergantung  pada political  will dari  penguasa. Padahal  semestinya  pengalokasian  anggaran  berperspektif  gender merupakan  perwujudan  dari  komitmen  pemimpin  untuk    mewujudkan kesetaraan  gender  dan  keadilan  gender  sebagai  bagian  dari  penegakan hak asasi manusia dan dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan.  Alokasi  anggaran  secara  memadai  untuk    pelayanan kesehatan anak balita, untuk  peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak,  juga    pencegahan  dan  penaggulangan  penyakit  menular sebenarrnya juga  sejalan dengan agenda MDGs.
Anggaran responsif gender bidang pendidikan dan kesehatan memang memiliki  posisi  strategis  karena  berhubungan  dengan  pelayanan  dasar yang  dibutuhkan  semua    manusia  agar  lebih  bermartabat.    Akan  tetapi diluar kebutuhan dasar tersebut, kesetaraan di bidang ekonomi, hukum dan politik  juga  tidak  boleh  dinafikan  karena  akan  menghambat  keberhasilan pembangunan  secara  keseluruhan.  Implementasi  Anggaran    Responsif Gender pada badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana  mencakup  program  yang  bersifat  spesifik  gender  untuk kepentingan  perempuan  dan  anak,  juga  bersifat  afirmatif  untuk mempercepat  kesetaraan ekonomi antara masyarakat  di daerah pinggiran (desa)  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  perkotaan.  Adapun perkembangan  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  spesifik  gender  dan afirmatif gender adalah sebagai berikut :
a)  Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan  anggaran  sebesar  348.452.500  (tahun  2010),      279.544.000 (tahun  2011),  284.400.000  (tahun  2012),  dan    2.217.786.000  (tahun 2013).
b)  Program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan, dengan  anggaran  sebesar  586.426.000  (tahun  2010),  561.531.000 (tahun  2011),  600.000.000  (tahun  2012),  dan  540.000.000  (tahun 2013).
c)  Program  keserasian  kebijakan  peningkatan  kualitas  anak  dan perempuan,  dengan  anggaran  94.443.000  (tahun  2010),  60.000.000 (tahun 2012) dan 65.000.000 (tahun 2013).
d)  Program  peningkatan  Peran  serta  dan  kesetaraan  gender  dalam pembangunan,  dengan  anggaran  sebesar  90.000.000  (tahun  2010), 258.925.000 (tahun 2011), 125.000.000 (tahun 2012), dan 205.000.000 ( tahun 2013).
e)  Program  peningkatan  keberdayaan  masyarakat  desa,  dengan anggaran  sebesar  1.232.848.000  (tahun  2010),  1.700.529.000  (tahun 2011), 3.856.962.000 (tahun 2012) dan sebesar 1.656.907.600 (tahun 2013).
f)  Program  pengembangan  lembaga  ekonomi  desa,  dengan  anggaran sebesar  616.103.600  (tahun  2010).  376.110.500  (tahun  2011), 398.263.000 (tahun 2012) dan sebesar 453.909.000 (tahun 2013).
Program  spesifik  gender  yang  cukup  menarik  adalah  program peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dimana kegiatan utamanya adalah  meningkatkan  jumlah  perempuan  dan  anak  yang  mampu  ditangani akibat  terjadinya  tindak  kekerasan.    Dari  berbagai  penelitian  yang  sudah dilakukan  memang  perempuan  dan  anak  menjadi  kelompok  yang  rentan menjadi  korban  tindak  kekerasan  dengan  berbagai  bentuknya  (Ridwan, 2006:52).  Sayangnya    anggaran  untuk  kegiatan  ini  secara  prosentase    kecil dan  besarannya    juga  cenderung  menurun.  Padahal  terkait  dengan perlindungan  anak  dan  perempuan  dari  tindak  kekerasan,  upaya  pencegahan jauh  lebih  penting.  Artinya  harus  ada  alokasi  anggaran  untuk  pendidikan  anti kekesrasan  dan  juga  untuk  fasilitasi  pendampingan  baik  terhadap  korban maupun  pelaku.  Program  untuk  mengadvokasi  pelaku  tindak  kekerasan penting,  karena  pelaku  tindak  kekerasan  baik  terhadap  perempuan  maupun anak sesungguhnya orang-orang yang sakit  secara mental atau kejiwaan.
Disamping  program    spesifik  gender,  program  lain  yang  menarik  untuk dikaji  adalah  program  afirmatif  untuk  mempercepat  kesetaraan  akses  dan peluang  ekonomi  antara  masyarakat  di  wilayah  pinggiran  dengan  masyarakat di wilayah perkotaan. Kota Semarang memang memiliki daerah perluasan yang secara  karakteristik  lebih  dominan  bersifat  kedesaan.  Dengan  peningkatan keberdayaan  masyarakat  di  wilayah    pedesaan  melalui    pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan,  serta program pengembangan lembaga  ekonomi  pedesaan  melalui  fasilitasi  permodalan  bagi  UMKM  di pedesaan diharapkan akan semakin meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Dengan  demikian  secara  otomatis  akan  mengurangi  angka  kemiskinan sebagaimana  agenda pertama dari MDGs.
Untuk implementasi anggaran responsif gender pada Kantor Kesbangpolinmas,  salah  satu  aspek  penting  yang  perlu  mendapat  perhatian sesuai  dengan  Indeks  Pengarusutamaan  Gender  Kota  Semarang  adalah pendidikan politik bagi perempuan. Hal ini dikarenakan keterlibatan perempuan dalam  politik  dan  pemerintahan  di  Kota  Semarang  masih  rendah.  Perempuan yang  ada  di  DPRD  hanya  sekitar  11  %,  sementara  perempuan  yang menduduki  eselon  II  atau  menjadi  kepala  Dinas  hanya  8  dari  37  SKPD  yang ada,  padahal  dari  aspek  pendidikan,  pegawai  perempuan  di  Kota  Semarang kondisinya  lebih  baik  dari  pegawai  laki-laki.      Berdasarkan  APBD  Kota Semarang  tahun  2010  sampai  tahun  2013  maka  Kesbangpolinmas  memiliki dua  program yang bersifat afirmatif gender, dengan alokasi anggaran sebagai berikut :
a)  Program  pendidikan  politik  masyarakat  dengan  alokasi  anggaran  sebesar 934.336.000 (tahun 2010), 700.000.000 (tahun 2011), 385.500.000 (tahun 2011), dan 1.090.600. 000 (tahun 2013).
b)  Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar 562.198.000 (tahun 2010), 882.250.000 (tahun 2011), 775.000.000 (tahun 2012), dan1.631.000.000 (tahun 2013).
Kalau  ditelusuri  dari  Indeks  Pengarusutamaan  Gender  Kota  Semarang yang  memperlihatkan  masih  rendahnya    keterlibatan  perempuan  dalam  institusi pengambilan  keputusan,  maka  pendidikan  politik  bagi  perempuan  sebenarnya menjadi  program  yang  sangat  strategis.  Namun  dalam  kenyataanya  alokasi anggaran  yang  secara  spesifik diperuntukan  untuk  pendidikan  politik  perempuan masih  sangat  kecil.  Alokasi  anggaran  untuk  program  pendidikan  politik masyarakat prosentase terbesar justru untuk sosialisasi sukses Pilkada.
Pemberdayaan perempuan di bidang politik menjadi sebuah kemustahilan ketika  perempuan  sendiri  belum  sepenuhnya  mampu  membangun  kesadaran bahwa  kehadiran  perempuan  dalam  jabatan-jabatan  politik  akan  sangat menentukan  lahirnya  kebijakan-kebijakan  yang  berpihak  pada  perempuan.  Oleh karenanya  wajar  apabila  isu  yang  diperjuangan  oleh  gerakan  perempuan  di berbagai belahan dunia juga terkait dengan isu partisipasi politik dan representasi politik  perempuan  (Basu,  1995:11).  Itulah  sebabnya  mengapa  pendidikan  politik bagi  perempuan  menjadi  sangat  penting.  Menurut  Thantien  Hidayati  (Siti  Hariti Sastriyani,2009: 160-161), pendidikan politik secara dini (early political education ) menjadi sebuah kebutuhun agar perempuan mampu mempersiapkan diri dengan pengetahuan politik yang memadai sebelum maju dalam kompetisi untuk jabatan- jabatan  politik.  Pendidikan  politik  dini  ini  bisa  dilakukan  melalui  berbagai organisasi  perempuan  dan  pemerintah  melalui  Kantor  Kesbangpolitnmas sesungguhnya dapat menjadi inisiator dan fasilitator. dapat

## E. PENUTUP
Dari hasil analisis alokasi anggaran  melalui Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)  di  empat  SKPD  yaitu  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  Bapermasper- KB,  dan  Kantor  Kesbangpolinmas  menunjukan  bahwa  Kota  Semarang  sudah mengalokasikan    anggaran  berdimensi  gender  sebagaimana  parameter  dari Cedaw  dan  MDGs.  Akan  tetapi  besaran  anggaran  yang  dialokasikan  belum mencerminkan transformasi komitmen gender  ke dalam komitmen anggaran. Hal ini ditujukan dengan menurunnya alokasi anggaran untuk program-program yang sesungguhnya  sangat  penting  untuk    merealisasikan  kesetaraan.  Khususnya kesetaraan  akses  dalam    meningkatkan  ketrampilan  politik  dan  sumber  daya politik.
Pendidikan  politik  bagi  perempuan  sangat  penting,  bukan  hanya  dalam kerangka  memberikan  skill  bagi  perempuan  yang  ingin  memperoleh  jabatan politik,  tapi  juga  dalam  rangka  membangun  kesadaran  politik  agar  perempuan tidak  hanya  menjadi  alat  dalam  berbagai  proses  politik  dan  pemilu.  Hal  ini berbeda  dengan  alokasi  anggaran  pada  puskesmas  yang  diperuntukan  untuk pelayanan  masyarakat  miskin.  Anggaran  puskesmas  untuk  pelayanan masyarakat  miskin  selalu  mengalami  kenaikan  secara  signifikan.    Namun kenaikan tersebut sangat kental muatan politik, terutama kepentingan petahanan untuk kembali memperoleh dukungan politik.
Oleh  karena  itu    ke  depan  upaya  untuk  membangun  anggaran  yang berdimensi  gender  sebaiknya    berbasis  pada  analisis  kebutuhan  nyata  dari masing-masing  gender,  misalnya    dengan  memanfaatkan  forum  musrenbang, memanfaatkan basis data yang tersedia di masing-masing SKPD,  dan juga data relevan dari berbagai hasil penelitian.

## Daftar Rujukan
Babbie,Earl1989, The Practice of Social Research , Wadsworth Publishing Company, Balmont, California
Basu,Amrita, 1995, The Challenge of Local Feminism: Women Movement in Global Perspective, Westview Press, Boulder
Daulay,  Harmina,(ed),  2007, Perempuan  Dalam  Kemelut Gend er,  USU  Press, Medan
Dharma,  Surya,  (ed),  2002, Konsep dan  Teknik  Penelitian  Gender ,  UMM  Press, Malang
Faqih,  Mansour,  1997 ,    Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar
Hamidi,2005, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian,UMM PRESS, Malang
Mufidah, 2010 , Gender di Pesantren Salaf,  Why Not ?: Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial  Pengarusutamaan  Gender  Di  Kalangan  Elit  Santri ,  UIN-MALIKI PRESS, Malang
Mundayat,  Aris,  dkk,  2006, Studi  Dampak  Alokasi  Anggaran  Berkeadilan  Gender, Women Research Institute , Jakarta.
Reevess,  Hazel  &  Baden,  Sally,  2000, Gender  and  Development : Concept  and Definitions , Brighton, Intitute of Development Studies.
Reina,  Ichii,  2010, Gender  Responsive  Budgeting  in  Education :  Advocacy  Brief, Unesco Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok.
Ridwan, 2006, Kekerasan Berbasis Gender , PSG STAIN Purwokerto
Rostanty, Maya, 2005, Membedah Ketimpangan Anggaran : Studi Kasus APBD Kota Tangerang, Kota Semarang, dan Kota Surakarta , PATTIRO, Jakarta.
Sastriyani,  Siti  Hariti  (editor),2009,  Gender  and  Politics,  UGM-Tiara  Wacana,

## Yogyakarta
Sundari, Eva, dkk, 2008, Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gende r, PATTIRO, Jakarta.

## Internet
Gender Budgeting Handbook for Government of India Ministries & Department,2010,
Concept  and  Definition  of  Gender  Budgeting . http://www.wcd.nie.in/gbhb/ diunduh Selasa,3 Februari 2015, jam 14.10.