## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

## M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa
Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s email correspondence:  alvirizki1998@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pidana pelatihan  kerja  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  di  Balai
Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama Jambi  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pelaksanaan  pidana pelatihan  kerja  tersebut.  Dengan  menggunakan  metode  yuridis empiris,  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1).  Pelaksanan  pidana pelatihan  kerja  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi  dapat  dikatakan  belum terlaksana,  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan Khusus  Alyatama  Jambi  sebagai  tempat  pelaksanaan  pelatihan  kerja tersebut  belum  memberikan  pelatihan  kerja  dikarenakan  belum adanya  Peraturan  Pemerintah  mengenai  pelaksanaan  pidana pelatihan  kerja,  sehingga  Balai  Rehabilitasi  Sosial  tersebut  hanya memberikan  Rehabilitasi  berupa  Terapi-terapi  mulai  dari  terapi Psikososial  hingga  terapi  mental  dan  spiritual  2).  Kendala  yang dihadapiyaitu  dari  Peraturan  pelaksana  yang  belum  ada,  sarana  dan prasaraan  pendukung  belum  tersedia,  serta  belum  adanya  petugas yang  secara  khusus  memberikan  pelatihan  kerja  terhadap  anak pelaku tindak pidana.
Kata  Kunci: Pelaksanaan
Pidana;  Anak;  Pelatihan
Kerja.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-06-09 Accepted: 2020-10-07
Publish: 2020-10-10

## KEYWORDS:
Criminal  Executiol;  Children;
Job Training.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the implementation of job  training  crimes  against  children  who  are  criminal  offenders  at the Child Social Rehabilitation Center in Need of Special Protection, Alyatama  Jambi  and  the  obstacles  faced  in  the  process  of implementing the job training criminal. The research method used is empirical juridical legal research. The results  of the study are: 1). It can  be  said  that  the  implementation  of  job  training  crimes  at  the Child  Social  Rehabilitation  Center  Requires  Special  Protection Alyatama  Jambi  has  not  been  implemented,  the  Child  Social Rehabilitation Center Needs Special Protection Alyatama Jambi as a place  for  implementing  job  training  has  not  provided  job  training because  there  is  no  Government  Regulation  regarding  the implementation  of  job  training  penalties,  so  The  Social Rehabilitation  Center  only  provides  Rehabilitation  in  the  form  of therapies ranging from psychosocial therapy to mental and spiritual therapy 2). The obstacles faced are from the missing implementing regulations,  the  supporting  facilities  and  infrastructure  are  not  yet available,  and  the  absence  of  officers  who  specifically  provide  job training to child perpetrators of crime.

## A. PENDAHULUAN
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah  terbukti  berbuat  kejahatan  tidak  lagi  mengulanginya  serta  orang  lain  takut melakukan kejahatan serupa 1 . Tujuan sistem Peradilan pidana sesuai dengan Undang- Undang  Sistem    Peradilan  Pidana  Anak  adalah  untuk  menjaga  harkat  dan  martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum  dalam  sistem  peradilan,  oleh  sebab  itu  sistem  peradilan  pidana  anak  tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan  juga  difokuskan  pada  pemikiran  bahwa  penjatuhan  sanksi  dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana 2 .Di dalam proses penjatuhan  pidana  dan  pemidanaan  terdapat  perbedaan  antara  orang  dewasa    dan anak-anak, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya kepada  KUHAP dan peraturan  pelaksanaanya,  sedangkan  bagi  anak  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a) Pidana Peringatan
b) Pidana dengan syarat
1) Pembinaan di Luar Lembaga
2) Pelayanan Masyarakat
3) Pengawasan
c) Pelatihan Kerja
d) Pembinaan dalam Lembaga
e) Penjara
Berdasarkan beberapa pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak, yang menjadi fokus utama saat ini adalah pidana pelatihan kerja yang sudah banyak di jatuhi putusan kepada  anak  pelaku  tindak  pidana  di  Pengadilan  Negeri  Jambi,  hanya  saja  peraturan pemerintah  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012    mengenai  Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja hingga saat ini juga belum di terbitkan oleh pemerintah, hal ini menjadi suatu kendala bagi lembaga yang akan memberikan pelatihan kerja terhadap anak  pelaku  tindak  pidana  dikarenakan  bentuk  pelatihan  kerja  yang  akan  diberikan belum  jelas  di  atur  di  dalam  peraturan  pemerintah.  Berdasarkan  data  yang  ada  di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi, dari kurun waktu Mei – September 2018, setidaknya sudah ada 7 putusan perkara pidana yang pelakunya adalah anak yang dijatuhi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja, khusus untuk pidana pelatihan kerja, berikut data putusan anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja di Pengadilan Negeri Jambi

## Tabel
Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi Tahun 2018
1 Nandang Sambas , Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: Graha Ilmu,2013), hlm. 9.
2 Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia(Bandung: Alumni,2014), hlm. 6.
No  Periode Nomor Putusan Lembaga Pelatihan Kerja Pidana Pelatihan Kerja 1 Mei 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb BRSAMPK “Alyatama” 3 Bulan 2 September  11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jmb  BRSAMPK “Alyatama” 3 Bulan 3 September  12/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jmb  BRSAMPK “Alyatama” 3 Bulan 4 September  13/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jmb  BRSAMPK “Alyatama” 3 Bulan 5 September  14/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jmb  BRSAMPK “Alyatama” 3 Bulan 6 September  15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jmb  BRSAMPK “Alyatama” 3 Bulan 7 September  16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jmb  BRSAMPK “Alyatama” 3 Bulan
Sumber: Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi
Berdasarkan  7  putusan  tersebut  satu  putusan  yaitu  putusan  nomor  8/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Jmb anak dijatuhi pidana pokok pelatihan kerja, sementara 6 putusan lagi  dijatuhi  pidana  komulatif  berupa  pidana  penjara  dan  denda,  sementara  pidana denda diganti pelatihan kerja,  7 orang anak ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi.Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi  dalam  memberikan  penanganan terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  hanya  berfokus  kepada  proses  pemecahan masalah, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun  2019  Tentang  Rehabilitasi  Sosial  dan  Reintegrasi  Sosial  Bagi  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum dijelaskan Bahwa:
1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi ABH
2. Pemecahan  masalah  atau  intervensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar
b. Terapi Psikososial
c. Terapi mental dan spiritual
d. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional
Dari  peraturan  tersebut  nampak  jelas  bahwa  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi tidak memberikan  pelatihan kerja kepada anak pelaku tindak pidana, tetapi hakim Pengadilan Negeri Jambi memberikan putusan pidana pelatihan kerja dan menempatkan  anak tersebut di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi.
Pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana inilah yang  akan  menjadi  pusat  analisis  dalam  penelitian  ini  dengan  judul  “Pelaksanaan
Pidana  Pelatihan  Kerja  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Di  Wilayah  Hukum Pengadilan Negeri Jambi”

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memperoleh data tentang: 1). Pelaksanan pidana pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi dapat dikatakan belum terlaksana, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi  sebagai  tempat  pelaksanaan  pelatihan  kerja  tersebut  belum  memberikan pelatihan  kerja  dikarenakan  belum  adanya  Peraturan  Pemerintah  mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, sehingga Balai Rehabilitasi Sosial  tersebut hanya memberikan  Rehabilitasi  berupa  Terapi-terapi  mulai  dari  terapi  Psikososial  hingga terapi mental dan spiritual Kendala yang dihadapiyaitu dari Peraturan pelaksana yang belum  ada,  sarana  dan  prasaraan  pendukung  belum  tersedia,  serta  belum  adanya petugas yang secara khusus memberikan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana.  2).  Kendala  yang  dihadapi  yaitu  dari  Peraturan  pelaksana  yang  belum  ada, sarana  dan  prasaraan  pendukung  belum  tersedia,  serta  belum  adanya  petugas  yang secara khusus memberikan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana.

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pidana  Pelatihan  Kerja  terhadap  Anak  pelaku  tindak  di  Balai
Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi
Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana,  pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui pelatihan kerja, anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga  ketika  selesai  menjalani  masa  pidananya,  anak  tersebut  telah  siap  untk bekerja  dalam  kehidupan  yang  nyata,  namun  hal  tersebut  juga  harus memeperhatikan  hak-hak  yang  harus  didapat  anak  mengingat  anak  adalah  salah satu  generasi  penerus  bangsa.  Mengenai  efektif  atau  tidak  penjatuhan  pidana pelatihan  kerja  tersebut,  ada  perbedaan  pendapat  antara  hakim  yang  ada  di Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Jambi,  ada  yang  menyatakan  penjatuhan  pidana pelatihan kerja kepada anak itu sudah tepat, serta ada juga hakim yang menyatakan itu kurang tepat.
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Oktafiatri  K.  selaku  salah  satuhakim  yang memutus pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak    apabila  hukumannya  itu  komulatif  berupa  penjara dan denda, maka pidana denda itu diganti dengan pelatihan kerja, karena rata-rata kasus anak yang di putuskan ini adalah tindak pidana yang hukumannya Komulatif, maka  pidana  pelatihan  kerjalah  yang  efektif  untuk  di  jatuhakan,  karena  memang pidana denda memang tidak efektif dijatuhkan kepada anak, oleh sebab itu diganti dengan  pidana  pelatiha  kerja 3 .Berbeda  dengan  ibu  Oktafiatri  K  yang  beranggapan bahwa  penerapan  pidana  pelatihan  kerja  terhadap  anak  sudah  efektif,  ibu  Sinta
3 Wawancara dengan Ibu Oktafiatri K. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi, 7 Agustus 2019
Gaberia Pasaribu selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kelas I Jambi kurang sependapat  dengan  hal  ini,  ia  menjelaskan  bahwa  Dalam  memutus  penjatuhan pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana,terkhusus  pidana  pelatihan  kerja tentunya  hakim  memiliki  banyak  sekali  pertimbangan,  walaupun  undang-undang memang secara jelas  sudah  menyatakan  bahwa  salah satu pidana  pokok  terhadap anak  adalah  pidana  pelatihan  kerja,  kemudian  mengenai  teknisnya  pun  sudah  di atur, akan tetapi tidak adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja membuat hakim memepertimbangkan untuk tidak menjatuhi pidana tersebut, karena dengan tidak adanya peraturan pemerintah, membuat bentuk dari pelaksanaan  pidana  pelatihan  kerja  tersebut  tidak  jelas,  hal  ini  akan  ditakutkan dapat  menjadikan  suatu  bentuk  perbudakan  terhadap  anak,mengingat  seharunya anak memang belum tepat untuk menjalankan suatu pelatihan kerja 4 .
Mengenai  lembaga  yang  dijadikan  hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Jambi untuk  menepatkan  anak  pelaku  tindak  pidana,  Balai  Rehabiilitasi  Sosial  Anak Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi  selalu  dipilih  Hakim  sebagai tempat untuk anak pelaku tindak pidana menjalankan pidana pelatihan kerja, hanya saja jika dilihat dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017  Tentang  Lembaga  Penyelenggara  Kesejahteraan  Sosial,  di  mana  di  dalam lampiranya  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus Alyatama  Jambi  juga  terdapat  didalamnya,  tidak  satupun  dari  tugasnya  untuk memeberikan  pelatihan  kerja  kepada  anak  pelaku  tindak  pidana,  namun  putusan Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Jambi  menjatuhkan  Putusan  Pidana  Pelatihan Kerja kepada anak pelaku tindak pidana, dan menempatkanya di Balai Rehabilitasi Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi,  hal  ini menyebabkan kesulitan dalam hal menentukan bagi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan  Perlindungan  Khusus  dalam  hal  jika  ingin  tetap  harus  memberikan pelatihan  kerja.Berdasarkan  tugas  dari  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi,  selaku  salah  satu  penyelenggara Kesejahteraan  Sosial  Sebagai  Pelaksana  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum,  tidak  terdapat  tugas  untuk  memberikan  pelatihan  kerja  terhadap anak pelaku tindak pidana, Tetapi dalam putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I  A  Jambi  menempatkananak  pelaku  tindak  pidana  untuk  menjalankan  pelatihan kerja  di  Balai  Rehabilati  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama Jambi.Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan  Hukum,  sejatinya  hanya  fokus  kepada  proses  pemecahan  masalah,  yang pada  Pasal  27  (2)  peraturan  menteri  tersebut  menjelaskan  bahwa  proses pemecahan  masalah  meliputi:  1)  Pemenuhan  kebutuhan  dasar,  2)  Terapi Psikososial,  3)  Terapi  mental  dan  spiritual,  4)  Kegiatan  Pendidikan  dan/atau pelatihan  vokasional.  Terapi  Psikososial  merupakan  pelayanan  konseling  individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif,  dan sosial yang  bertujuan  untuk  terjadinya  perubahan  sikap  dan  perilaku  ABH  kearah  yang adaptif.
4 Wawancara  dengan  ibu  Sinta  Gaberia  Pasaribu,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Jambi,    7 Agustus 2019.
Sementara  itu  terapi  mental  dan  spiritual  merupakan  kegiatan pemahaman  pengetahuan  dasar  keagamaan,  etika  kepribadian,  dan  kedisiplinan yang ditunjukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH. Dengan mempertimbangkan berbagai kekhususan seorang anak maka sudah seharusnya  penanganan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  haruslah  dilakukan secara  khusus  dengan  lebih  mengedepankan  kepentingan  anak 5 .  Selain  terapi Psikososial,  terapi  mental  dan  spiritual,  sebenarnya,  terdapat  juga  kegiatan pendidikan  dan/atau  pelatihan  vokasional  yang  merupakan  bentuk  pelatihan penyaluran  minat  serta  bakat  dalm  bentuk  keterampilan  kerja  atau  magang  kerja kepada ABH.
Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama Jambi  belum  memberikan  pelatihan  vokasional,  dikarenakan  belum  ada  fasilitas penunjang  maupun  petugas  yang dapat  memberikan  pelatihan  tersebut.maka  dari itu hingga saat ini Balai rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama  Jambi  hanya  memberikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  seperti pengasuhan,  serta  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  serta  hal  lain  yang  paling ditekankan  adalah  pemberian  terapi-terapu  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana, hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemulihan  psikis  dari  anak  pelaku  tindak pidana  yang  telah  banyak  menerima  tekanan  baik  dari  dalam  dirinya    sendiri maupun dari lingkungannya.Hal ini disampaikan oleh Nurhasanah Seprianita selaku Kasi Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi  ia  menjelaskan  berdasarkan  peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum,  ,  bahwa  setiap  lembaga  rehabilitasi  anak, termasuk  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus Alyatama  jambi,  di  balai  ini  kami  hanya  memberikan  beberapa  tindakan  seperti terapi psikosial yaitu memberikan pemulihan terhadap prilaku anak yang dianggap kurang baik, seperti melakukan pendekatan terhadap anak tersebut serta pelatihan untuk  membentuk  karakter,  kemudian  terapi  mental,  yaitu  dengan  memberikan pemulihan terhadap mental anak yang cukup tertekan dengan kondisi yang ia alami, dan  terapi  spiritual,  dengan  memberikan  pencerahan  rohani  kepada  anak  pelaku tindak  pidana  yang  di  berikan  oleh  pemuka  agama,  sedangkan  untuk  pelatihan vokasional  di  balai  ini  secara  tetap  belum  ada 6 .Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi,  kedepannya  juga  ingin memberikan  pelatihan  vokasional  tersebut  jika  sudah  ada  aturan  yang  jelas menenai  bagaimana  bentuk  pelatihan  yang  akan  diberikan  serta  sarana  dan prasarana  fasilitas  penunjang  pelatihan  tersebut  telah  disediakan  dan  terdapat petugas  –  petugas  khusus  yang  akan  memberikan  pelatihan  tersebut.  Dalam  hal pemberian  rehabilitasi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana,  rehabilitasi  ini diberikana  mulai  dari  anak  itu  bangun  tidur  hingga  tidur  kembali,  jadwal kegiatanyanya adalah sebagai berikut:
5 Hafrida,  Yulia  Monita,  Elizabeth  Siregar,  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pemasyarakatan Anak Sel Bulu Muaro Bulian” , Publikasi Pendidikan , 5, 3 (2015), hlm. 200.
6 Wawancara  dengan  Nurhasana  Seprianita,  Kasi  Layanan  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi, Tanggal 21 Agustus 2019.
Tabel
Jadwal Kegiatan Harian  Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan
Perlindungan Khusus Alyatama Jambi SENIN JAM KEGIATAN PETUGAS 04.30 – 05.00 Bangun pagi dan Sholat Petugas piket 05.00 – 07.00 Bersih diri & lingkungan Petugas piket 07.00 – 07.30 Sarapan pagi Petugas piket 08.00 – 09.30 Morning Meeting Seluruh Peksos 09.30 – 10.30 Terapi Psikososial Peksos Pendamping 10.30 – 12.00 Terapi Sosial Kelompok Peksos piket 12.00 – 14.00 Istirahat, sholat, makan Peksos piket 14.00 – 15.30 Tidur siang Peksos piket 15.30 – 16.00 Sholat Ashar Petugas piket 16.00 – 17.00 Bercocok tanam Peksos Piket 17.00 – 18.00 Bersih diri Peksos piket 18.00 – 19.30 Sholat Peksos piket 19.30 – 20.00 Makan malam Petugas piket 20.00 – 04.30 Istirahat Pengasuh SELASA JAM KEGIATAN PETUGAS 04.30 – 05.00 Bangun pagi dan Sholat Petugas piket 05.00 – 07.00 Bersih diri & lingkungan Petugas piket 07.00 – 07.30 Sarapan pagi Petugas piket 08.00 – 09.30 Apel,Sharing Feeling & Bimbingan Sosial Peksos Piket & Peksos Pendamping 09.30 – 10.30 Pemeriksaan kesehatan dan Terapi kesehatan Perawat 10.30 – 12.00 Penyuluhan Sosial Penyuluh 12.00 – 14.00 Istirahat, sholat, makan Peksos piket 14.00 – 15.30 Tidur siang Peksos piket 15.30 – 16.00 Sholat Ashar Petugas piket 16.00 – 17.00 Terapi Mental Spiritual Ustadz 17.00 – 18.00 Bersih diri Peksos piket 18.00 – 19.30 Sholat Peksos piket 19.30 – 20.00 Makan malam Petugas piket 20.00 – 04.30 Istirahat Pengasuh
RABU JAM KEGIATAN PETUGAS 04.30 – 05.00 Bangun pagi dan Sholat Petugas piket 05.00 – 07.00 Bersih diri & lingkungan Petugas piket 07.00 – 07.30 Sarapan pagi Petugas piket 08.00 – 08.30 Apel Peksos piket 08.30 – 09.30 Terapi Sosial Kelompok Peksos piket 10.30 – 12.00 Materi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Pejabat Struktural 12.00 – 14.00 Istirahat, sholat, makan Peksos piket 14.00 – 15.30 Tidur siang Peksos piket 15.30 – 16.00 Sholat Ashar Petugas piket 16.00 – 17.00 Olahraga Peksos piket 17.00 – 18.00 Bersih diri Peksos piket 18.00 – 19.30 Sholat Peksos piket 19.30 – 20.00 Makan malam Petugas piket 20.00 – 04.30 Istirahat Pengasuh KAMIS JAM KEGIATAN PETUGAS 04.30 – 05.00 Bangun pagi dan Sholat Petugas piket 05.00 – 07.00 Bersih diri & lingkungan Petugas piket 07.00 – 07.30 Sarapan pagi Petugas piket 08.00 – 09.30 Mrning Meeting Peksos piket 09.30 – 12.00 Penyuluhan Sosial & Penyuluhan Kesehatan Perawat & Penyuluh Sosial 12.00 – 14.00 Istirahat, sholat, makan Peksos piket 14.00 – 15.30 Tidur siang Peksos piket 15.30 – 16.00 Sholat Ashar Petugas piket 16.00 – 17.00 Terapi Mental Spiritual Ustadz 17.00 – 18.00 Bersih diri Peksos piket 18.00 – 19.30 Sholat Peksos piket 19.30 – 20.00 Makan malam Petugas piket 20.00 – 04.30 Istirahat Pengasuh JUMAT JAM KEGIATAN PETUGAS 04.30 – 05.00 Bangun pagi dan Sholat Petugas piket 05.00 – 07.00 Bersih diri & lingkungan Petugas piket 07.00 – 07.30 Sarapan pagi Petugas piket 08.00 – 09.30 Apel Peksos Piket 08.00 – 10.00 Olahraga/Senam Peksos piket
10.00 – 11.00 Gotong Royong Peksos piket & Pengasuh 11.00 – 12.00 Persiapan Sholat Jumat Peksos piket 12.00 – 15.30 Sholat Jumat & Makan siang Peksos piket 15.30 – 16.00 Sholat Ashar Petugas piket 16.00 – 17.30 Olahraga Peksos piket 17.30 – 18.00 Bersih diri Peksos piket 18.00 – 19.30 Sholat Peksos piket 19.30 – 20.00 Makan malam Petugas piket 20.00 – 04.30 Istirahat Pengasuh SABTU JAM KEGIATAN PETUGAS 04.30 – 05.00 Bangun pagi dan Sholat Petugas piket 05.00 – 07.00 Bersih diri & lingkungan Petugas piket 07.00 – 07.30 Sarapan pagi Petugas piket 07.00 – 08.80 Apel Petugas piket 08.00 – 12.00 Bersih diri & lingkungan Pengasuh 12.00 – 14.00 Istirahat, sholat, makan Peksos piket 14.00 – 15.30 Konseling Psikolog Psikolog 15.30 – 16.00 Sholat Ashar Petugas piket 16.00 – 19.30 Bersih diri & persiapan sholat Maghrib Peksos piket 19.30 – 20.00 Makan malam Petugas piket 20.00 – 04.30 Istirahat Pengasuh MINGGU JAM KEGIATAN PETUGAS 04.30 – 05.00 Bangun pagi dan Sholat Petugas piket 05.00 – 07.00 Bersih diri & lingkungan Petugas piket 07.00 – 07.30 Sarapan pagi Petugas piket 07.00 – 09.00 Terapi Fisik Pendamping Fisik 09.00 – 11.00 Istirahat Peksos 11.00 – 12.00 Konseling Psikolog Psikolog 12.00 – 15.30 Istirahat,sholat makan Petugas piket 15.30 – 16.00 Sholat Ashar Petugas piket 16.00 – 18.00 Istirahat Pengasuh 18.00 – 19.30 Sholat Peksos piket 19.30 – 20.00 Makan malam Peksos piket 20.00 – 04.30 Istirahat Pengasuh Sumber: Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus Alyatama Jambi
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas,  kegiatan  yang  diberikan  oleh  Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khsusus Alyatama Jambi, selain untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, papan dari Anak pelaku tindak pidana,  juga  diberikan  beberapa  terapi-terapi  serta  pembelajaran  kepada  anak pelaku  tindak  pidana  demi  pemulihan  mental  dan  psikis  dari  anak  pelaku  tindak pidana, hanya saja dari tabel tersebut terlihat jelas tidak ada bentuk pelatihan kerja yang  diberikan  kepada  anak  pelaku  tindak  pidana,  walupun  putusan  Hakim Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Jambi  menjatuhkan  putusan  pelatihan  kerja  kepada anak  pelaku  tindak  pidana  yang  di  tempatkan  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi.
Berbeda  dengan  Balai  Rehabilitasi  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus Alyatama  Jambi  yang  memang  benar-benar  tidak  memberikan  pelatihan  kerja terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  Alyatama  Jambi,  Pada  putusan  di  Pengadilan Negeri Kupang terdapat 5 anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana pelatihan kerja dan semunya merupakan pidana komulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hasil  penelitian menunjukan bahwa setelah anak menjalani pidana badan, maka anak tersebut langsung  diserahkan ke BAPAS  untuk  menjalani  pelatihan  kerja.    Adapun  terdapat  2  jenis  pelatihan  kerja yang dapat diberikan di BAPAS kepada anak  yaitu 1) Pelatihan mencuci motor dan mobil; dan 2) Pelatihan membersihkan halaman 7 .Walaupun belum ada aturan yang jelas  mengenai  bagaimana  bentuk  pidana  pelatihan  kerja  tetapi  eksekusi  pidana pelatihan kerja yang di lakukan oleh BAPAS pada Pengadilan Negeri Kupang benar- benar telah melaksanakan pelatihan kerja.
Dengan  demikian  jenis  pelatihan  kerja  yang  diberikan  terhadap  anak  sangat minim  atau  sedikit  karena  di  BAPAS  Kupang  hanya  terdapat    2  jenis  pelatihan dengan  keterbatasan  sarana  pendukung  pelatihan  kerja.    Keterbatasan    jenis pelatihan yang tersedia di BAPAS Kupang jika dilihat dari kualiﬁkasi pelatihan kerja, maka hanya pelatihan mencuci motor dan mobil yang dapat dikategorikan sebagai bagian  dari  pelatihan  kerja  yang  sesungguhnya  karena  mencuci  mobil  dan  motor bagian  dari  dunia  usaha  melalui  pelatihan  mencuci  mobil  dan  motor  dapat meningkatkan  kemampuan  kerja  anak  tersebut.  Dengan  memiliki  keterampilan mencuci motor dan mobil, maka kelak setelah menjalani masa hukumannya dapat berusaha atau bekerja menggunakan keterampilan mencuci motor dan mobil. Selain itu,  dengan  keterampilan  tersebut,  jika  anak  memiliki  modal  usaha,  maka  dapat digunakan untuk membuka usaha cuci motor atau mobil. Sedangkan pelatihan kerja membersihkan halaman, bukan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan  anak  dalam  bekerja,  karena  perihal  kegiatan  membersihkan  tidak termasuk  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan  kerja  dan  tidak  membutuhkan pelatihan kerja 8 .
Berdasarkan hal tersebut dapat menjadi suatu perbandingan bahwa di daerah lain  dalam  melaksanakan  pidana  pelatihan  kerja  mereka  menerapkan  aturanya sendiri untuk melaksanakan hal tersebut, sementara itu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi tetap berpedoman kepada
7 Kadek  Widiantri,  “Perlindungan Hukum Terhadap  Anak Yang Berkonflik  Dengan Hukum  Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja” , Masalah-Masalah Hukum ,46, 4 (2017), hlm.305.
8 Kadek Widiantri, “Perlindungan Hukum”, hlm. 305.
Peraturan    Menteri    Sosial    Republik    Indonesia    Nomor  26  Tahun  2018  Tentang Rehabilitasi  Sosial  dan  Reintegrasi  Sosial  Bagi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  Pelaksanaan  Pidana  Pelatihan  Kerja terhadap  Anak  pelaku  tindak  pidana  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi
Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama Jambi, selaku lembaga yang di pilih oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi dalam  menjatuhi  putusan  pidana  pelatihan  kerja  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana,  tentunya  dalam  proses  pelaksanaan  pemberian  pelatihan  kerja  kepada anak  pelaku  tindak  pidana  pasti  memiliki  beberapa  kendala,  hal  ini  tak  terlepas belum  adanya  pedoman  mengenai  bentuk  pelatihan  kerja  seperti  apa  yang  akan diberikan kepada anak pelaku tindak pidana yang di jatuhi pidana pelatihan kerja, ketiadaan  Peraturan  Pemerintah  mengenai  Pelaksanaan  Pidana  Pelatihan  Kerja dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  membuat  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus hanya berpedoman kepada Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan  Dengan    Hukum.  Adapun  Kendala  yang  dihadapi  Balai  Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah sebagai berikut:
1. Kendala dari Peraturan
Salah  satu  bentuk  rehabilitasi  yang  di  berikan  Balai  Rehabilitasi  Sosial Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  selaku  salah  satu  lembaga yang  menjalani  Rehabilitasi    Sosial  dan  Reintegrasi  Sosial  Bagi    Anak    Yang Berhadapan  Dengan    Hukum,  terdapat  salah  satu  rehabilitasi  dengan memberikan  kegiatan  pendidikan  atau  pelatihan  vokasional,  yaitu  pelatihan untuk penyaluran minat dan bakat, serat untuk menyiapkan kemandirian ABH, dalam  bentuk  keterampilan  kerja  atau  magang  kerja.  Hanya  saja  hal  ini  tak dapat dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan  Perlindungan Khusus  Alyatama  Jambi dikarenaka ketiadaan pedoman mengenai seperti apa bentuk pelatihan kerja yang harus diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Sebagaimana  disampaikan  oleh  Nurhasanah  Seprianita  Selaku  Kasi    Layanan Rehabilitasi    Sosial    Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi menjelaskan:Berdasarkan  Peraturan    Menteri    Sosial    Republik    Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang  Rehabilitasi  Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum, memang sudah di atur bagi lembaga yang  menjadi  tempat  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  bagi  Anak  Yang berhadapan Dengan Hukum, salah satu bentuk rehabilitasinya adalah kegiatan vokasional,  hanya  saja  belum  adanya  aturan  yang  jelas  mengenai  bentuk pelatihan kerja yang akan diberikan, oleh sebab itu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi  belum  menjalankan kegiatan vokasional tersebut 9 .
9 Wawancara  dengan  Nurhasana  Seprianita,  Kasi  Layanan  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi, Tanggal 21 Agustus 2019.
2. Kendala dari Sarana dan Prasarana Selain faktorperaturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja yang  belum  ada,  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  penunjang  untuk melaksanakan pelatihan kerja juga menjadi kendala.
Hal ini juga disampaikan oleh Nurhasanah Seprianita Selaku Kasi  Layanan Rehabilitasi    Sosial    Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi menjelaskanFaktor  lain  yang  menyebabkan  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi  belum  memberikan pelatihan  Vokasional  adalah  belum  ketersedian  sarana  dan  prasarana penunjang untuk memberikan pelatihan kerja kepada anak yang menjalankan putusan  pelatihan  kerja,  kemudian  belum  adanya  petugas  khusus  yang  ada untuk memberikan pelatihan kerja tersebut 10 .
3. Kendala dari Pekerja Sosial
Pekerja  Sosial  yang  ada  saat  ini  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi  rata-rata  hanya memberikan terapi-terapi baik psikososial maupun terapi mental, mereka juga tidak dijadwalkan memberikan pelatihan vokasional karena secara khusus juga bukan  merupakan tugas  mereka,  Karena belum  adanya  Pekerja  Sosial  khusus yang bertugas memberikan pelatihan vokasional.
Sebagaimana  disampaikan  oleh  Rita  Hayati  Selaku  Pekerja  Sosial Rehabilitasi    Sosial    Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi menjelaskandalam  memberikan  Rehabilitasi  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan  Perlindungan  Khusus    Alyatama    Jambi,  yang  diberikan  adalah rehabilitasi dalam bentuk terapi-terapi baik Psikososial, Mental, serta Spiritual, hal  ini  bertujuan  untuk  memulihkan  kembali  Psikis  anak-anak  yang berhadapan  dengan  hukum  mengingat  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa yang harus di pikirkan masa depannya 11 .Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas  beberapa  kendala  yang  di  hadapi  Balai  Rehabilitasi    Sosial    Anak Memerlukan    Perlindungan    Khusus  Alyatma  jambi  dalam  memberikan pelatihan  Kerja  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana,  selain  belum  adanya Peraturan  Pemerintah  mengenai  pelaksanaan  pidana  pelatihan  kerja,  sarana dan  prasarana  penunjang  untuk  melaksanakan  pelatihan  kerja  juga  belum tersedia  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus Alyatama  Jambi,  selain  itu  ketidaksedian  pekerja  sosial  khusus  untuk memberikan  pelatihan  kerja  juga  menjadi  kendala,  maka  dari  itu  Balai Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan   Perlindungan  Khusus Alyatama hanya memberikan  terapi-terapi  yang  berguna  untuk  pemulihan  psikis  serta  mental dan  spiritual  dari  pada  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  ditempatkan  di  Balai Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama Jambi.Berdasarakan  data  yang  ada  mengenai  pelaksanaan  pidana  pelatihan kerja  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus Alyatama  Jambi,  mulai  dari  bagaimana  proses  pelaksanaan  yang  diberikan disana  hingga  kendala  yang  dihadapi  oleh  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak
10 Wawancara dengan Nurhasana Seprianita, Kasi Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi, Tanggal 21 Agustus 2019.
11 Wawancara  dengan  Rita  Hayati,  Pekerja  Sosial  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi, Tanggal 21 Agustus 2019.
Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyata  Jambi,  menurut  penulis  Pidana pelatihan kerja yang memang sudah jelas di cantumkan sebagai pidana pokok yang  dapat  dijatuhi  kepada  anak  pelaku  tindak  sebenarnya  bertujuan  sangat baik guna memepersiapkan anak pelaku tindak pidana dapat berkembang lebih baik  dengan  memiliki  keahlian  yang  di  dapat  setelah  anak  tersebut  selesai menjalankan pidana pelatihan kerja tersebut, hanya saja dengan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai bentuk pelatihan kerja tersebut menjadi suatu hambatan  ketika  pidana  pelatihan  kerja  tersebut  akan  di  laksanakan,  jika  di bandingkan  dengan  daerah  lain  yang  telah  yang  memang  benar-benar melaksanakan pidana pelatihan kerja dengan memberikan pelatihan pekerjaan kepada  anak  pelaku  tindak  pidana  berupa  mencuci  mobil,  seutuhnya  Balai Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi juga  dapat  menerapkan  pidana  pelatihan  kerja  melalui  pendidikan  atau pelatihan vokasional sesuai  minat  serta  bakat  anak,  dengan memeberikan  hal ini  juga  dapat  memberikan  bekal  keahlian  kepada  anak  pelaku  tindak  pidana guna mempersiapkan diri setelah ia selesai menjalankan pidana pelatihan kerja di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama Jambi,  sebaiknya  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan Khusus Alyatama Jambi, sebagai lembaga yang telah di tunjuk di dalam Putusan oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi,  mampu  menjalankan  pelatihan  kerja melalui pelatihan vokasional, agar anak-anak pelaku tindak pidana benar-benar mendapatkan keahlian untuk bekal mereka setelah selesai menjalankan pidana pelatihan kerja  tersebut, menurut penulis apa yang telah diberikan oleh Balai Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi kepada  anak-anak  pelaku  tindak  pidana  berupa  terapi-terapi  sangat  lah  baik dan tidak menyalahi aturan dari pada tugas Balai tersebut,hanya saja perlu di berikan berupupa pelatihan kerja melalui pendidik vokasional sesuai minat dan bakt dari pada anak-anak tersebut seperti yang telah di jelaskan di dalam Pasal 31  Peraturan    Menteri    Sosial    Republik    Indonesia    Nomor  26  Tahun  2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan  Hukum.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai  berikut:  Pelaksanaan  pidana  pelatihan  kerja  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama Jambi  dapat  dikatakan  belum  terlaksana,  walaupun  di  dalam  Putusan  Hakim Pengadilan  Negeri Kelas I A Jambi  menjatuhi Putusan Pelatihan Kerja terhadap anak pelaku tindak pidana, namun Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus  Alyatama  Jambi  sebagai  tempat  pelaksanaan  pelatihan  kerja  tersebut  belum memberikan  pelatihan  kerja  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  hal  tersebut dikarenakan  belum  adanya  Peraturan  Pemerintah  mengenai  pelaksanaan  pidana pelatihan  kerja,  sehingga  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan Khusus  Alyatama  Jambi,  selain  menjamin  kebutuhan  dasar  seperti  sandang,  pangan, serta tempat tinggal kepada anak pelaku tindak pidana, juga memberikan Rehabilitasi berupa Terapi-terapi mulai dari terapi Psikososial hingga terapi mental dan  spiritual, sesuai yang di atur di dalam Pasal 27 Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia
Nomor  26  Tahun  2018  Tentang  Rehabilitasi  Sosial  dan  Reintegrasi  Sosial  Bagi  Anak Yang  Berhadapan  Dengan    Hukum.  Terapi-terapi  tersebut  diberikan  bertujuan  untuk mengembalikan  keadaan  psikis  maupun  mental  dan  spiritual  anak  pelaku  tindak pidana  menjadi  lebih  baik  lagi.  Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  Balai  Rehabilitasi Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi  dalam  memberikan Pelaksanaan  Pelatihan  Kerja  kepada  anak  pelaku  tindak  pidana  terdapat  beberapa kendala,  yang  paling  utama  adalam  belum  tersedianya  pedoman  bagaimana  bentuk pelatihan kerja yang harus diberikan, hal ini disebabkan belum tersedianya Peraturan Pemerintah  mengenai  Pelaksanaan  Pelatihan  kerja  dari  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  kemudian  kendala  yang  kedua adalah  belum  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  akan  menjadi  penunjang  bagi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi untuk memberikan Pelatihan kerja yang sesuai dengan keterampilan anak, selanjutnya yang menjadi kendala terakhir adalah tidak adanya pekerja sosial yang secara khusus akan memberikan  pendidikan  serta  pelatihan  kerja  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana. Kendala  ini  lah  yang  menyebabkan  hingga  saat  ini  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan  Perlindungan  Khusus  Alyatama  Jambi  belum  memberikan  pelaksanaan pelatihan  kerja  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  di  tempatkan  di  Balai Rehabilitasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

## Buku
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Gultom, Maidin.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2014.
Lamintang, P.A.F.  Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Mulyadi, Lilik. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia . Bandung:Alumni, 2014.
Marlina. Hukum Penitensier . Bandung: Refika Aditama, 2011.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta,2008.
Nasution,  Bahder  Johan.  Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum.  Bandung:  CV.  Mandar Maju,2008.
Pramukti,  Angger  Sigit.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia,2015.
Sambas, Nanang.Peradilan Pidana Anak. Bandung: Graha Ilmu, 2013.
Supeno, Hadi.Kriminalisasi Anak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Setiady, Tolib.Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta,2010.
Umar, Dzulkiflidan  Jimmy. Kamus Hukum. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
Wiyono, R.Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,2016.
Waluyo , Bambang. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Hafrida, YuliaMonita, dan EliZabeth Siregar.  “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sel Bulu Muaro Bulian. ” Publikasi Pendidikan, 3 (2015).
Kadek  Widiantari.“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum  Yang  Dijatuhi  Pidana  Pelatihan  Kerja”.  Masalah-Masalah  Hukum  46,  4, (2017).