## Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan Corporate Social Responsibility
Zulaecha Ngiu, Saleh Al Hamid, Tirta Pranadita Mailensun Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No.6, Kota Tengah, Kota Gorontalo
Received: 24th March 2021 ; Revised: 28 March 2021;
Accepted: 29 March 2021

## Abstract
This  research  is  about  the  role  of  local  governments  in  distributing  funds  for  the Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  program  to  the  community,  on  the  grounds  that  the importance  of  clarity  of  authority  so  that  in  the  future  there  will  be  no  imbalances  in channeling  Corporate  Social  Responsibility  funds  to  the  community.  The  purpose  of  this study was to determine the role of the Regional Government of North Gorontalo Regency in the  CSR  programs  implemented  by  investing  companies  and  State-Owned  Enterprises (BUMN) that have distributed CSR funds to the people of North Gorontalo and to find out the inhibiting factors. in implementing the CSR program. The results showed that the role of the local government as a facilitator in managing the CSR funds of the SULUTGO Bank was to provide  health  facilities  in  the  form  of  a  hearse,  distribute  educational  scholarships  and renovate  buildings for  the  covid-19  quarantine.  The  role  of  the  Regional  Government  as  a Regulator is to make decisions about managing CSR Funds to SKPD-SKPD that are related to community needs that are urgent to be followed up in the form of procurement of facilities and infrastructure that are needed by the community. The role of the local government as a catalyst is to increase each year shares as equity participation in the Kwandang Branch of the  SULUTGO  Bank  so  that  dividends  for  CSR  funds  will  increase  and  establish communication with other banks to obtain CSR funds.
Keywords: Role of Local Government; CSR; North Gorontalo District

## Abstrak
Penelitian ini tentang peran Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  kepada  masyarakat,  dengan  alasan  bahwa pentingnya  kejelasan  kewenangan  agar  kedepannya  tidak  terjadi  ketimpangan  dalam menyalurkan  dana Corporate  Social  Responsibility kepada  masyarakat.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara  terhadap  program-program  CSR  yang  telah  diimplementasikan  oleh  perusahaan- perusahaan  yang  berinvestasi  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  sudah menyalurkan dana CSR pada masyarakat Gorontalo Utara dan mengetahui faktor-faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  program  CSR.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Peran  Pemerintah  Daerah  sebagai  fasilitator  dalam  pengelolaan  dana  CSR  Bank SULUTGO  adalah  telah  menyerahkan  fasilitas  kesehatan  berupa  mobil  jenazah, menyalurkan beasiswa pendidikan dan renovasi gedung untuk karantina covid-19. Peran Pemerintah  Daerah  Sebagai  Regulator  adalah  membuat  keputusan  pengelolaan  Dana

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies Volume 4 -  NO. 1 – April 2021
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
CSR ke SKPD-SKPD yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk  ditindaklanjuti  dalam  bentuk  pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat.  Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Katalisator  adalah  setiap tahunnya  menambah  saham  sebagai  penyertaan  modal  di  Bank  SULUTGO  Cabang Kwandang agar deviden untuk dana CSR semakin bertambah dan menjalin komunikasi dengan Bank-Bank lainnya untuk memperoleh dana CSR.
Kata Kunci: Peran pemerintah daerah; CSR; Gorontalo Utara

## 1. PENDAHULUAN
Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut CSR ( Corporate Social  Responsibility )  adalah  sebuah  dana  hibah  dari  perusahaan  untuk penduduk  sekitar,  lingkungan  dan  laba  (profit)  bagi  perusahaan  itu  sendiri. Karena  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  perusahaan  yang  ada dalam  setiap  rapat  tahunan  mereka.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Pasal  74  yang  mengatur  tentang Corporate  Social  Responsibility (CSR)  atau tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang  isinya  menyebutkan  bahwa  perseroan yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  merupakan  proses  pengkomunikasian dampak sosial lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus  yang  berkepentingan  dan  terhadap  masyarakat  secara  keseluruhan (Hackston  dan  Milne,  1996  dalam  Eddy  Rismanda  Sembiring,  2006).  Tanggung jawab  sosial  perusahaan  atau Corporate  Social  Responsibility (CSR)  perusahaan kini mulai ramai diperbicangkan, namun belum terdapat kesamaan definisi dari berbagai  kalangan.  Menurut The  World  Business  Council  on  Sustainable Development (WBCSD)  menyatakan  CSR  adalah  suatu  komitmen  dari perusahaan  untuk  melaksanakan  etika  keperilakuan  ( behavioural  ethics )  dan berkontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  ( sustainable economic development ).
Sejalan  dengan  perkembangan  tersebut,  Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2007  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas  tentang  Perseroan  Terbatas diterbitkan  dan  mewajibkan  perseroan  yang  bidang  usahanya  di  bidang  atau terkait  dengan  bidang  sumberdaya  alam  untuk  melaksanakan  pelaporan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Pelaporan  tersebut  merupakan pencerminan  dari  perlunya  akuntabilitas  perseroan  atas  pelaksanaan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan,  sehingga  para  stakeholders  dapat  menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih dari itu arah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang menuntut diterapkannya prinsip Good Corporate Governance bagi para pebisnis membuat isu ini semakin relevan untuk dikaji.
Regulasi  yang  mengatur  pelaksanaan  aktivitas  CSR  atau  tanggungjawab sosial dan lingkungan, pertama: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan”. Sanksi-sanksi terhadap  badan  usaha  atau  perseorangan  yang  melanggar  peraturan,  diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi: (a). Peringatan  tertulis; (b). pembatasan kegiatan usaha; (c). pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d). pencabutan kegiatan usaha dan/atau  fasilitas  penanaman  modal; kedua,  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  Nomor  40  Tahun  2007,  dalam  pasal  74  diatur  bahwa  :  (1) Perseroan yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) merupakan  kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai biaya  Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan kepatutan  dan  kewajaran,  (3)  Perseroan  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  (4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah; ketiga, Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program  Kemitraan,  adalah program  untuk  meningkatkan  kemampuan  usaha kecil  agar  menjadi  tangguh  dan  mandiri  melalui  pemanfaatan  dana  dari  bagian laba  BUMN .  Sedangkan  pada  pasal  1  ayat  (7)  dijelaskan  bahwa  Program  Bina Lingkungan,  yang  selanjutnya  disebut  Program  BL,  adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari  bagian  laba  BUMN .  Program  Bina  Lingkungan,  meliputi: bantuan  korban bencana  alam;  bantuan  pendidikan  dan/atau  pelatihan;  bantuan  peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; b antuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam .
Lokus  pada  penelitian  ini  yaitu  ingin  melihat  bagaimana  kebijakan Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  program  CSR  yang  telah  diserahkan  oleh pihak  perusahaan  yang  telah  berinvestasi  di  daerah  dan  BUMN  untuk kebutuhan  masyarakat,  dimana  terdapat  sinergitas  antara  perusahaan  dan BUMN  dengan  Pemerintah  Daerah  dan  melibatkan  peran  serta  masyarakat. Fenomena  ini  cukup  menarik,  dimana  terdapat  perusahaan  yang  berinvestasi dan  BUMN  yang  mencoba  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah  dalam mengimplementasikan  program  CSR  sehingga  menciptakan  suatu  hubungan positif  yang  saling  bersinergi.  Sehingga  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut hubungan  sinergitas  yang  terjadi  dengan  memakai  prinsip Governance, dalam mengimplementasikan program corporate social responsibility (CSR) di Kabupaten Gorontalo Utara.

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian ini,  diperlukan  data  yang  relevan.  Melalui  data,  peneliti  dapat  mampu mengetahui  secara  langsung  fenomena  sosial  yang  terjadi  di  lapangan  yang kemudian  di  analisis  menggunakan  teori-teori  yang  digunakan  sesuai  dengan permasalahan  penelitian.  Menurut  John  W.  Creswell  langkah-langkah pengumpulan  data  meliputi  usaha  membatasi  penelitian,  mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak,  dokumentasi  dan  lain-lain  (Creswell,  2013:266).  Dalam  penelitian kualitatif  ini,  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Observasi  yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas  individu-individu  di  lokasi  penelitian.  Pada  pengamatan  ini  peneliti merekam  atau  mencatat  baik  dengan  cara  terstruktur  maupun  semistruktur dengan  mengajukan  sejumlah  pertanyaan  yang  memang  ingin  diketahui  oleh peneliti  (Creswell,  2013:266).  Oleh  sebab  itu,  peneliti  dapat  memperoleh informasi  dan  data  yang  relevan  sehingga  dapat  menguatkan  dan  mendukung
hasil  wawancara.  Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu. Percakapan  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  ( interviewer )  yang mengajukan  pertanyaan  dan  terwawancara  ( interview )  yang  memberikan jawaban  atas  pertanyaan  itu  (Moleong,  2011:186).  Teknik  pengambilan  data dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  atau  wawancara  secara  mendalam  yang dilakukan  secara  sistematis  kepada  pihak  yang  mengerti  dan  paham  tentang fenomena  dan  kondisi  dilapangan  serta  memiliki  relevansi  dengan  topik  yang akan diteliti sehingga dapat memperkuat data yang dimiliki oleh peneliti.
Keberadaan  informan  sangat  penting  dalam  penelitian  kualitatif  untuk mendapatkan  informasi  dan  data  mengenai  obyek  yang  diteliti.  Informan  yang ditentukan  oleh  peneliti  yaitu  Bupati  dan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten Gorontalo  Utara  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  sebagai  Pemerintah  Daerah  yang menerima  bantuan  CSR  Bank  Sulutgo  Cabang  Kwandang  dari  Kepala  Cabang Bank SULUTGO Kwandang.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Fasilitator  berasal  dari  kata  fasilitas  yang  merupakan  penyediaan  sarana dan  prasarana  untuk  dapat  mencapai  target  yang  dituju.  Fasiliator  diartikan sebagai  pihak  yang  menyediakan  sarana  dan  prasarana,  seperti  pelatihan  dan pemberian  bantuan  berupa  barang  maupun  jasa.  Penelitian  ini  menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan dana CSR sebagai fasilitator dalam rangka  penyediaan  sarana  untuk  mencapai  target  yang  dituju  dapat  dilihat melalui  hasil  di  lapangan  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo  Utara  telah  melaksanakan  perannya  sebagai  fasiliator  dalam  dalam pengelolaan dana CSR, berupa:

## Fasilitas Sarana dan Prasarana
Sarana  merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  sedangkan  prasarana  merupakan  segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari proses produksi. Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak akan berjalan.
Sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh daerah pemekaran adalah keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar masyarakat,  seperti  gedung  sekolah  dan  transportasi  kesehatan  (mobil ambulans)  untuk  menunjang  program  antar  jemput  pasien  miskin  yang  akan berobat di rumah sakit maupun puskesmas.
Oleh  sebab  itu,  peran  pemerintah  daerah  disini  sangat  penting  dalam penyediaan  fasilitas  dalam  bentuk  sarana  dan  prasarana  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  masyarakat  demi  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat Gorontalo Utara. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peran pemerintah daerah  disini  memberikan  sarana  dan  prasarana  melalui  pemberian  alat transportasi berupa mobil ambulans untuk memudahkan pasien yang dipelosok desa untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah. Seperti yang dinyatakan oleh bapak  Dr.  Hi.  Indra  Yasin,  SH.M.H  selaku  Bupati  Kabupaten  Gorontalo  Utara, sebagai berikut.
“ Pemerintah  Daerah  telah  menyalurkan  dana  CSR  yang  telah  telah diberikan  oleh  Bank  SulutGo  Cabang  Kwandang  dan  langsung
mengalokasikan  untuk  pelayanan  publik,  diantaranya  pengadaan mobil  ambulans  untuk  menunjang  program  antar  jemput  pasien miskin yang akan berobat di rumah sakit maupun puskesmas ‖ ”(wawancara, 21 Agustus2020)
Peran    serta    pemerintah    dalam    kebijakan  CSR  menjadi  sangat  penting untuk  menjamin  keterlibatan  sektor  swasta  dalam  proses  pembangunan  yang berkesinambungan.  Menurut  Steurer  (2010)  bahwa  ada  lima  alasan  mengapa pemerintah harus berperan dalam kebijakan CSR. Lima alasan tersebut yaitu :
1). Pemerintah  tertarik  CSR  karena  dapat  membantu  memenuhi  tujuan kebijakan  atas  dasar  sukarela  dari  perusahaan  tersebut.  Motivasi  ini  tidak hanya  pada  tujuan  kebijakan  yang  terkait  dengan  pembangunan berkelanjutan  dan  perlindungan  lingkungan.  Liston-Heyes  dan  Ceton  (2007) menyatakan  bahwa  CSR  berkaitan  dengan  mendistribusikan  sumber  daya perusahaan untuk tujuan umum (non bisnis).
2). Dengan adanya kebijakan CSR ini, biaya politik yang relatif mulai berkurang oleh  kelompok  kepentingan  khusus.  Untuk  meletakkannya  secara  positif, penurunan  intervensi  negara    'mungkin  membuka  kemungkinan  lebih' 'bertanggungjawab' 'bentuk interaksi antara kelompok pemangku kepentingan',  termasuk  bentuk-bentuk  baru  dari  intervensi  pemerintah seperti KebijakanCSR.
3). Pemerintah  berusaha  untuk  memainkan  peran  yang  lebih  aktif  dalam mendefinisikan  konsep  dan  mendorong  praktik  perusahaan  dengan  inisiatif tidakmengikat.
4). Pendekatan  kebijakan  CSR  memperkuat  pemerintahan  untuk  melakukan regulasi hirarkis dan co-regulasi.
5). CSR  berkaitan  dengan  mengelola  hubungan  bisnis  dengan  berbagai pemangku kepentingan, konsep jelas membentuk ulang tidak hanya rutinitas manajemen tetapi juga peran, dan hubungan antara, bisnis, pemerintah dan masyarakat  sipil.  Dalam  hal  ini,  CSR  mengarah  ke  pergeseran  keterlibatan masyarakat dan swasta sektor.
Berdasarkan  temuan  lapangan  bahwa  bentuk  peran  Pemerintah  Daerah dalam merespon CSR, dalam hal ini CSR Bank Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO),  di  Kwandang.  Pendapat  Steurer  (2010),  sebagaimana  tersebut diatas, dimana dana CSR dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi tujuan  kebijakan  atas  dasar  sukarela  dari  pihak  Bank  Daerah  Sulawesi  Utara Gorontalo (SULUTGO) untuk memberikan dana CSR kepada pemerintah daerah untuk  diserahkan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya.  Seperti  yang dinyatakan  oleh  bapak  Dr.  Hi.  Indra  Yasin,  SH.M.H  selaku  Bupati  Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut:
“ Sejak  tahun  2014  Pemerintah    Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara, menerima dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Daerah Sulawesi  Utara  Gorontalo  (SULUTGO),  sebesar  Rp.223,5  juta.  Dana CSR  tersebut  pada  saat  itu  dimanfaatkan  untuk  mendukung pengembangan  kegiatan  Pos  Pemberdayaan  Keluarga  (Posdaya)  di Desa  Tolongio  Kecamatan  Anggrek,  yang  berhasil  terpilih  mengikuti lomba  Posdaya  tingkat  Nasional  di  Solo  pada  bulan  Januari  Tahun 2015” (wawancara, 21 Agustus 2020)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan  fasilitas  untuk  menunjang  program  pembangunan  daerah  dalam bidang  kesehatan  khususnya  untuk  pembelian  sarana  kesehatan  melalui  dana Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Bank  SulutGo  Cabang  Kwandang  dan meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama untuk mendorong kreatifitas para perempuan  di  Desa  dalam  mengembangkan  usaha  produktif  sebagai  penopang perekonomiankeluarganya.
Pemerintah  daerah  mempunyai  peran  penting  dalam  meransang pertumbuhan ekonomi  dalam  konteks  pemerintahan  daerah  yang  mempercepat pembangunan dalam suatu daerah tanpa merubah substansi dari tujuan utama pembangunan  nasional  yaitu  menciptakan  kesejahteraan  umum,  dalam  hal  ini untuk  menjabarkan  program-program  CSR  membutuhkan  berbagai  instrumen yang dapat mempermudah berlangsungnya mekanisme perubahan ke arah yang lebih baik.

## Peran Pemerintah Sebagai Regulator
Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang mendukung  jalannya  pengelolaan  CSR  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  karena pemerintah  daerah  memiliki  peran  untuk  membuat  peraturan  dengan  tujuan untuk  memberikan  landasan  hukum  serta  mengatur  mekanisme  pengelolaan CSR. Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara belum  optimal  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  regulator  sebagai  upaya dalam  pengaturan  program  CSR,  hal  ini  disebabkan  karena  belum  adanya Peraturan  Daerah  yang  secara  khusus  mengatur  pengelolaan  dana  CSR  di Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Ridwan Yasin, SH.M.H selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut:
“ Memang  belum  ada  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  secara  spesifik tentang  pengelolaan  Dana  CSR,  namun  ada  Peraturan  Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  ke  dalam  Modal  PT. Bank  SULUTGO.  Dalam  PERDA  tersebut  disebutkan  secara  eksplisit pada  Pasal  3  terkait  dengan  tujuan  penyertaan  modal  Pemerintah Kabupaten  Gorontalo  Utara  kedalam  modal  Perseroan  Terbatas  (PT) Bank  SULUTGO  yaitu  antara  lain  untuk  mendapatkan  manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah” (wawancara, 7 September2020).
Dalam  pelaksanaan  CSR,  pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang memberikan  kebijakan  di  daerahnya  berhak  untuk  dilibatkan,  terlebih  di  era otonomi  saat  ini  dimana  pemerintahan    dijalankan  sesuai  dengan  azas desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  yang  mengakibatkan pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri pemerintahannya. Peran fungsi pemerintahan daerah sebagai pelayanan kebijakan, pengaturan dan pembangunan berupaya mensinergikan pelaksanaan CSR  yang  dilakukan  perusahaan  dengan  menjadi  pihak  regulator  CSR, memberikan  pedoman  pelaksanaan,  pengawasan  dan  penghargaan  kepada perusaahaan yang telah memberikan dana CSR.

## Peran Pemerintah Sebagai Katalisator
Peran  pemerintah  menurut  Diva  G.  yang  ketiga  yaitu  sebagai  katalisator. Katalisator  berasal  dari  kata  katalis  yang  artinya  zat  yang  dapat  mempercepat suatu  reaksi  kimia.  Namun  dalam  konteks  peran,  katalisator  diartikan  sebagai peran  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk  proses  mempercepat  suatu pekerjaan. Pengertian dari peran pemerintah daerah yang efektif menurut Gede Diva  adalah  keterlibatan  pemerintah  dalam  proses  pengembangan.  Hanya  saja keterlibatan  yang  dilakukan  sebatas  perangsang  untuk  mencapai  target  yang telah dituju. Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  untuk  menjalankan  peran  pemerintah sebagai katalisator, pemerintah berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat proses  pencairan  dana  CSR  dari  Bank  SULUTGO  Cabang  Kwandang  untuk membeli  apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat.  Hasil  lapangan  dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah  menjalankan  tugasnya  yang  berperan  sebagai  katalisator  dalam pengelolaan dana CSR Bank SULUTGO Cabang Kwandang. sebagai berikut:
1). Dana  CSR  Bank  SULUTGO,  pada  Tahun  2015,  sejumlah  RP.  272.000.000, realisasinya  Tanggal  31  Desember  2015,  untuk  Pengadaan  Kenderaan OperasionalPMI.
2). Dana  CSR  Bank  SULUTGO,  pada  Tahun  2016,  sejumlah  RP.  430.900.000, realisasinya  Tanggal  31  Desember  2016,  untuk  Peningkatan  Sarana  dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten GorontaloUtara.
3). Dana  CSR  Bank  SULUTGO,  pada  Tahun  2017,  sejumlah  RP.  79.000.000, realisasinya  untuk  Revitalisasi  Kawasan  Untuk  Pembuatan  Taman  dengan Identitas Bank SULUTGO.
4). Dana  CSR  Bank  SULUTGO,  pada  Tahun  2018,  sejumlah  RP.  485.400.000, realisasinya  Tanggal  24  September  2018,  untuk  untuk  pengadaan  2  (dua) unit mobil jenazah yang diperuntukan pada operasional Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki (Rumah Sakit ZUS) Kabupaten Gorontalo Utara.
5). Dana  CSR  Bank  SULUTGO,  pada  Tahun  2019,  sejumlah  Rp.640.800.000, realisasinya Tanggal 25 November 2019, untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil jenazah,  1  (satu)  unit  sepeda  motor  serta  dalam  bentuk  bantuan  khusus dibidangpendidikan.
6). Dana  CSR  Bank  SULUTGO  pada  bulan  Juli  tahun  2020,  sejumlah Rp.641.000.000,  dana  tersebut  digunakan  dalam  kegiatan  program Pengendalian dan Pencegahan Covid-19, yaitu untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang di lokasi karantina dan pengadaan 1 (satu) unit mobil untuk  operasional  Kejaksaan  Negeri  Gorontalo  Utara  serta  untuk  kegiatan pendampingan dan pencegahan Covid-19.
Dana  CSR  yang  telah  diserahkan  oleh  pihak  Bank  SULUTGO  kepada Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  sebagaimana  telah  disebutkan  diatas, Pemerintah  Daerah  telah  berperan  aktif  dalam  menyukseskan  program  CSR  di Kabupaten  Gorontalo  Utara.Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Ridwan Yasin,  SH.,MH.  selaku  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  sebagai berikut:
“ Jadi  Pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggarakan  CSR  itu,  pertama yang dilaksanakan adalah program kegiatannya, program kegiatan itu melihat mana yang lebih mendesak dalam rangka pemanfaatan CSR, yang selama ini kami lakukan, pertama diarahkan pada kepentingan-
kepentingan  pemerintah  daerah  yang  semata-mata  ditujukan  untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya misalnya dibidang kesehatan untuk pengadaan  mobil  jenazah  atau  alat- alat  kesehatan”  (wawancara,  7 September 2020)
Peran  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  CSR,  masih  jauh  dari  ideal, pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  berperan  lebih  dengan  adanya transparansi pelaporan CSR melalui mekanisme audit CSR. Beberapa hal yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  pencapaian  CSR  yang  dapat  sejalan dengan  isu  pembangunan  berkelanjutan  adalah  melalui  peran-peran  yang dituangkan dalam panduan World Bank seperti peran memfasilitasi, mendorong dan kemitraan yang dapat dituangkan dalam kebijakan pemerintah baik melalui undang  undang  CSR,  peraturan  pemerintah  atau  adanya  lembaga  yang berwenang dalam seluruh isu yang berkaitan dengan CSR.

## Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Mengelola Dana CSR
Dalam  pengelolaam  dana  CSR  terdapat  beberapa  faktor  penghambat diantaranya :
1). Implementasi  dana  CSR  wajib  diketahui  oleh  masyarakat  karena  sasaran dari kebijakan CSR ini adalah masyarakat.
2). Perencanaan program pengelolaan CSR yang dibuat hanya sebatas program untuk  memenuhi  pembangunan  disetiap  tahunnya,  tanpa  melihat  program yang dilakukan sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak sama sekali, ini  akan  menjadi  pemborosan  karena  dana  yang  digunakan  tidak  sedikit untuk  melaksanakan  program  tersebut.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Bapak  Ridwan  Yasin,  SH.,MH.  Selaku  Sekretaris  Daerah  Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu sebagai berikut:
“ Secara teknis memang ada kendala yang pertama CSR itu pengelolaan yang langsung diserahkanke Pemerintah Daerah, pada saat proses itu terkadang  di  Pemerintah  Daerah,  tim  yang  dipercayakan  untuk melaksanakan terkadang dalam proses itu belum sesuai harapan atau ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Contoh  yang  kemarin kami  menerima  dana  Bank  SULUTGO,  yaitu  dibidang  kesehatan berupa  renovasi  bangunan  untu  tempat  karantina  covid-19,  tidak direncanakan secara baik karena sifatnya mendesak untuk dilakukan. Sebenarnya  kalau  hal  itu  direncanakan  dengan  baik,  anggarannya pun akan tersalurkan dengan baik. Contoh renovasi gedung karantina covid-19 yang hanya bias menampung 20 jiwa, sementara yang akan dikarantina berjumlah 40- 50 jiwa” (wawa ncara, 7 September2020).
Harapan  pemerintah  dalam  pengelolaan  dana  CSR  ini,  yang  pertama,  dari segi jumlahnya kami memiliki harapan dan mimpi besar agar lebih ditingkatkan lagi karena peningkatan jumlah dana CSR yang diharapkan cukup besar maka penyertaan  modal  pemerintah  daerah  pada  Bank  SULUTGO  juga  harus ditingkatkan;  kedua,  membenahi  pemanfaatan  dana  CSR  yang  benar-benar langsung  dirasakan  oleh  masyarakat;  ketiga,  membuat  Forum  CSR  sebagai wadah  komunikasi  dan  koordinasi  antara  pihak  perusahaan,  masyarakat  dan pemerintah  daerah  dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi pengelolaan dana CSR di Kabupaten Gorontalo Utara.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam  pengelolaan  dana  CSR  Bank SULUTGO  telah  menyalurkan  dengan  baik  dalam  bentuk  fasilitas  kesehatan, beasiswa pendidikan dan renovasi gedung untuk karantina covid-19. Pemerintah juga  berperan  sebagai  regulator  dalam  hal  ini  telah  membuat  keputusan pengelolaan  Dana  CSR  ke  SKPD-SKPD  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan masyarakat  yang  mendesak  untuk  ditindaklanjuti  dalam  bentuk  pengadaan sarana  dan  prasarana  yang  menjadi  kebututahan  masyarakat  seperti  mobil jenazah, alat-alat kesehatan, renovasi gedung karantina covid-19. Adapun dalam menjalankan  perannya  sebagai  katalisator,  upaya  pemerintah  untuk menjalankan  perannya  sebagai  katalisator  adalah  setiap  tahunnya  menambah saham  sebagai  penyertaan  modal  di  Bank  SULUTGO  Cabang  Kwandang  agar deviden untuk dana CSR semakin bertambah dan menjalin komunikasi dengan Bank-Bank lainnya untuk memperoleh dana CSR . Pemerintah  daerah  dalam  mengelola  dana  CSR  diharapkan  membentuk Forum  CSR  sebagai  wadah  komunikasi  dan  koordinasi  dalam  merencanakan, melaksanakan,  dan  mengevaluasi  dana  CSR  yang  telah  diberikan  Bank SULUTGO  kepada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  khsusunya dan pada umumnya dapat menghimpun serta mewajibkan seluruh perusahaan yang  berinvestasi  di  wilayah  Gorontalo  Utara  untuk  berkontribusi  terhadap pembangunan  daerah  dalam  bentuk  pemberian  dana  CSR,  demi  tercapainya good governance didalam pengolaan dana CSR di Kabupaten Gorontalo Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Hamid,  Saleh.  2015.  Pola  Relasi  Kuasa  antara  Pemerintah  Daerah, Perusahaan  dan  Masyarakat  pada  Pengelolaan  CSR  di  Kabupaten Pohuwato  Provinsi  Gorontalo.  Departemen  Politik  dan  Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Anggraini, F.R.R. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan-Perusahaan  yang  Terdaftar Bursa  Efek  Jakarta).  Proceeding  Simposium  Nasional  Akuntansi  IX, Padang,  23-26  Agustus  2006.  (diunduh  pada  2020,  25  Juli)  Tersedia pada:
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/download/1927/2 045.
Creswell,  John  W.  2013.  Research  design  (pendekatan  kualitatif,  dan Mixed).Yogyakarta: Pustaka Pelajar Data  Realisasi  Dana CSR  Bank SULUTGO Cabang  Kwandang.  (diunduh  pada 2020, 01 Agustus). Tersedia pada: https://www.banksulutgo.co.id/bankreport/list/laporan-good- corporate-governance.html
Diva,  Gede.  2009. Mengembangkan  UKM  Melalui  Pemberdayaan  Peran Pemerintah Derah Jakarta . Jakarta : Bakrie School of Manageme Handayati  Puji  dan  Sulis  Rochayatun.  2019. Corporate  Social  Responsibility (CSR)  MENYUSURI  JALAN  MERAIH  SUSTAINABILITY  INDUSTRY, Malang: Penerbit Selaras Media Kreasindo
Isnaini  Muallidin,  Isnaini,  dkk.  2015. Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility (CSR) Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teori Kelembagaan: Studi di DIY dan  Provins    Jawa  Tengah. (diunduh  pada  2020,  25  Juli)  Tersedia pada:http://mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/kebijakan- corporate-social-responsibility-csr-pemerintah-daerah-dalam-perspektif- teori-kelembagaan-studi-di-diy-dan-provinsi-jawa-tengah-semnas-II- Unand.pdf.
Lincoln,  Yvona  S.,  &  Guba,  E.  G.  1985.  Naturalistic  Inquiry.  Beverly  Hills,  CA: Sage Publications, Inc.
Machmud,  N.,  &  Djakman,  C.  D.  (2008).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada  Laporan  Tahunan  Perusahaan:  Studi  Empiris  pada  Perusahaan Publik  yang  Tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2006.  Simposium Nasional  Akuntansi,  11,  50 – 63  (diunduh  pada  2020,  25  Juli).  Tersedia pada: http://scholar.google.co.id/citations?user=Mc2qgCsAAAAJ&hl=en.
Miles,  M.  &  M.  Huberman.  1994.  Qualitative  Data  Analysis.  Thousand  Oaks, CA: Sage.
Moleong, Lexy J. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya Offset
Prastika, C Hamami, (2017, Juni 20). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (Umkm)  Dalam  Upaya Pengembangan  Kerajinan  Kulit  Di  Kabupaten  Magetan. (diunduh  pada 2020, 05 Agustus). Tersedia pada : https://123dok.com/document/z3o6377z-pemerintah-daerah- partisipasi-menengah-pengembangan-kerajinan-kabupaten-
magetan.html.
Puspitasari,  Apriani  Daning.  2009.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Pada  Laporan Tahunan  Perusahaan  Di  Indonesia.  (diunduh  pada  2020,  25  Juli) Tersedia pada: http://eprints.undip.ac.id/17066/.
Rachman,  Nurdizal  M.,  Asep  Efendi  dan  Emir  Wicaksana.  2011. Panduan Lengkap  Perencanaan  Corporate  Social  Responsibility, Depok:  Penerbit Swadaya.
Rahmatullah.  2017.  Buku  Pintar CSR  (Corporate  Social  Responsibility).
Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
Rosmasita,  Hardhina.  2007.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan Social (social disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur  Di  Bursa  Efek  Jakarta.  Skripsi.Universitas  Islam Indonesia.Yogyakarta.
Rahmatullah,  Rahmatullah.  "CSR  dan  Kepentingan  Pemerintah  Daerah."
Simposium  Nasional  Otonomi  Daerah  2011,  Serang,  Indonesia,  May 2011.  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa,  2011.  (diunduh  pada  2020,
10 Agustus). Tersedia pada : https://www.neliti.com/id/publications/171626/csr-dan-kepentingan- pemerintah-daerah.
Shintasari,  Reni.  2013. Studi  Relasi  Pemerintah  Desa,  Perusahaan,  Masyarakat Desa  Ponggok  terkait  CSR  PT.  TI  Aqua  Danone. Pascasarjana,  Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM: Tesis.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif”. Bandung : ALFABETA
Susetiawan  et.al.,  (ed.)  2012. Corporate  Social  Responsibility:  Komitmen  Untuk Pemberdayaan  Masyarakat. Kerjasama  Kementerian  Negara  Lingkungan Hidup  dan  Jurusan  Pembangunan  Sosial  dan  Kesejahteraan,  FISIPOL UGM. Yogyakarta: Azzagrafika.
Syafruddin,  Akhmad. 2010.  Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat dalam  Memanfaatkan  Program  CSR  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara  (NTT).
Pascasarjana, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM: Tesis.
Untung,  Hendrik  Budi,  2008.  Corporate  Social  Responsibility,  Sinar  Grafika,
Yogyakarta
Wibisono,Yusuf,  2007.  Membedah  Konsep  dan  Aplikasi  CSR,  Fascho  Publising, Gresik.
Widiarti,  Maulidya.  2012.  Relasi  Penguasa-Pengusaha  di  Bumi  Antasari. Pascasarjana, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM: Tesis.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  04  Tahun  2007 Tentang TataCara Pelaksanaan TanggungJawab Sosial Dunia Usaha. Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  50/HUK/2005  Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha.
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Forum  Tanggung Jawab  Sosial  Dunia  Usaha  dalam  Penyelenggaraan  Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per- 05/MBU/2007  Tentang  Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per- 09/MBU/2015  Tentang  Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.