## PARADIPLOMASI LAMPUNG: Harapan dan Realitas
Hasbi Sidik 1)
1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Pemerintah provinsi Lampung, sesuai dengan peraturan Provinsi Lampung No.14 Tahun 2013  mengenai  kerjasama  daerah,  dapat  menjalin  kerjasama  luar  negeri.  Keterlibatan provinsi  dalam  dimensi  internasional  ini  juga  sudah  didukung  oleh  panduan  kerjasama luar  negeri  yang  dikeluarkan  Kementerian  Luar  Negeri  di  tahun  2006  dan  Kementerian Dalam Negeri di tahun 2008. Meskipun ketentuan hukum dan teknis pelaksanaan sudah ada namun eksplorasi bagaimana keputusan kerjasama luar negeri daerah dirancang dan mempertimbangkan  dimensi  interseksi  global-daerah  merupakan  hal  penting  yang  harus dipahami.  Penggunaan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  menjadi  pilihan  dengan  metode wawancara  dan  literatur,  data  primer  dan  sekunder  yang  didapat  dianalisis  dengan kerangka  konsep  kerjasama  luar  negeri  daerah  dan  paradiplomasi.  Hasil  penelitian menyajikan  bahwa  inisiasi  paradiplomasi  dilevel  daerah  belum  dirancang  dengan pemahaman  yang  sama  mengenai  dimensi  internasional  dan  domestik.  Meskipun  sudah dilakukan  rintisan  kerjasama  luar  negeri  namun  tidak  adanya  integrasi  kebijakan membuat keberlanjutan inisiasi tersebut tidak banyak berjalan.
Kata Kunci: Paradiplomasi, Kerjasama Luar Negeri Daerah, Provinsi Lampung

## ABSTRACT
The  Lampung  provincial  government,  in  accordance with  Lampung  Province regulation No.  14  of  2013  concerning  regional  cooperation,  can  establish  foreign  cooperation. Provincial  involvement  in  this  international  dimension  has  also  been  supported  by  the foreign cooperation guidelines issued by the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia in 2006  and  the  Ministry  of  Home  Affairs  in  2008.  Although  the  legal  and  technical provisions  for  implementation  already  exist,  exploration  of  how  regional  foreign cooperation  decisions  are  designed  and  taking  into  account  the  global-regional intersection  dimension  is  an  important  matter  that  must  be  understood.  Using  a descriptive qualitative approach with interviews and literature methods, the primary and secondary  data  obtained  were  analyzed  with  the  framework  of  the  concept  of  regional foreign  cooperation  and  paradiplomacy. The  study  shows  that  the  initiation  of paradiplomacy at the regional level has not been designed with the same understanding of the international and domestic dimensions. Although pioneering foreign cooperation has been  carried  out,  the  absence  of  policy  integration  has  made  the  sustainability  of  these initiatives not very successful.
Key Words: Paradiplomacy, International Regional Cooperation, Province of Lampung

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah dan desentralisasi memberi peluang atau kesempatan bagi pemerintah  daerah  di  Indonesia  untuk  secara  aktif  membuat  perancangan kebijakan  dan  kegiatan  internasional  yang  mendukung  pertumbuhan  daerah.
Situasi  ini  bertolak  belakang  dengan  konteks  dan  peluang  pada  era  sebelum reformasi.  Lebih  jauh,  pemerintah  daerah  juga  seringkali  dipersepsikan  sebagai aktor  yang  cenderung  pasif,  korban  kebijakan  desentralisasi  dan  menjadi  korban persinggungan arus globalisasi serta persaingan antar-negara (Simanjuntak, 2015). Disisi  lain,  konsekuensi  perkembangan  kewenangan  hubungan  luar  negeri pemerintah  daerah  ini  juga  seharusnya  mendorong  pemerintah  daerah  untuk mempertimbangkan  konteks  luar  negeri  dalam  formulasi  kerangka  kebijakan kerjasama daerahnya.
Selanjutnya,  realitas  model  kebijakan  kerjasama  pemerintah  daerah  yang dipergunakan  selama  ini  cenderung  membahas  aspek  domestik  tanpa menghubungankan dengan konteks internasional. Hal ini menyebabkan kebijakan pembangunan  daerah  khususnya  dalam  hal  keterlibatan  mitra  dan  bentuk kerjasama  masih  berorientasi  ke  dalam  negeri.  Dinamika  internasional, kemunculan  kesepakatan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  di  kawasan  Asia Tenggara serta percepatan perkembangan informasi dan teknologi menuntut aktor pemerintah  daerah  untuk  berinovasi  dan  tanggap  mengambil  keuntungan  dari kondisi saat ini.
Pemerintah  Provinsi  Lampung  melalui  peraturan  nomor  14  tahun  2013 mengenai  kerjasama  daerah  telah  menyatakan  mengenai  adanya  peluang kerjasama  provinsi  kembar  (s ister  province )  dengan  negara  lain.  Selain  itu, regulasi  ini  juga  menyajikan  peluang  pemerintah  daerah  untuk  dapat  melakukan kerjasama dengan badan dan lembaga/organisasi internasional; Lembaga Swadaya Masyarakat  internasional  serta  BUMN/Negara  Bagian/daerah  dan  pihak  ketiga. Kerjasama  lainnya  adalah  kerjasama  teknik,  kebudayaan,  sosial  dan  sebagainya. Selanjutnya,  kerjasama  ini  memungkinkan  dilakukan  oleh  semua  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  bawah  naungan  Tim  Kerja  Kerjasama  Daerah (TKKD).
Penelitian  mengenai  keterlibatan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dalam konteks internasional atau dikenal dengan terminologi paradiplomasi telah banyak dilakukan.  Beberapa  peneliti  mengeksplorasi  paradiplomasi  sebagai  strategi pembangunan,  perdagangan  dan  pariwisata  Indonesia,  (Fathun,  2016;  Fhadly  et al.,  2018;  Harakan,  2018;  Isnarti  &  Fhadly,  2018),  pemanfaatan  teknologi
informasi  sebagai  pendukung  kebijakan  internasional  daerah  dan  kota  pintar (Adibowo  &  Putri,  2016;  Fathun,  2016),  Bentuk  sister-city  (Anggraini,  2017; Irdayanti,  2015)  serta  penguatan  komunitas  ASEAN  (Damayanti,  2012). Meskipun  begitu  sedikit  penelitian  paradiplomasi  di  Indonesia  yang mengeksplorasi  tantangan  provinsi  dalam  inisiasi  paradiplomasi.  Penelitian  ini kemudian  bertujuan  mengeksplorasi  bagaimana  persinggungan  dimensi  domestik dan  internasional  dalam  perancangan  kegiatan  luar  negeri  daerah,  khususnya provinsi Lampung.

## KAJIAN PUSTAKA

## Paradiplomasi
Konsep  adanya  hubungan-hubungan,  koalisi  dan  interaksi  lintas  batas negara yang tidak dikontrol oleh badan luar negeri pemerintah pusat telah di kenal sebagai  hubungan  transnasional  atau transnational  relations (Nye  &  Keohane, 1971). Konsep ini kemudian menjadi pemicu sejumlah pemerhati kajian hubungan internasional  ketika  mengeksplorasi  peran  aktor  non-negara  dan  keterlibatannya dalam isu-isu hubungan internasional. Beberapa aktor tersebut diantaranya adalah korporasi,  organisasi  non-pemerintah,  komunitas  dan  individu  dan  hal  ini  tidak bisa lepas dari semakin meningkatnya jumlah, ukuran, dan ragam aktivitas aktor- aktor  tersebut.  Disisi  lain,  kajian  keterlibatan  subnasional  atau  daerah  dalam hubungan  internasional  yang  dikenal  dengan  term  paradiplomasi  telah  dimulai pada tahun 1970an. Diperkenalkan oleh Soldatos (Michelmann & Soldatos, 1990), paradiplomasi  merujuk  pada  aktor  baru  negara  dibawah  pemerintah  pusat  yaitu pemerintah  daerah.  Selanjutnya,  perbedaan  paling  jelas  antara  transnasionalisme dan  paradiplomasi  diletakkan  pada  subjek  aktor  yang  terlibat  dalam  melakukan hubungan internasional.
Selama  perkembangannya,  konsep  paradiplomasi  memiliki  rentang perdebatan  akademis  yang  cukup  panjang.  Paradiplomasi  sebagai  kontraksi Parallel  diplomacy  /  Diplomasi  paralel  (Michelmann  &  Soldatos,  1990)  dikritik sebagai kata yang tidak memiliki definisi yang jelas baik batasan-batasan maupun dasar  penggunaanya  meskipun  sangat  sukses  dalam  literature  (Aguirre,  1999). Kritik  lainnya  melihat  paradiplomasi  sebagai  konsep  yang  melemahkan  gagasan
penguatan  pemerintah  federal  karena  kata  paralel  dalam  konsep  paradiplomasi hanya mendukung gagasan kepentingan pemerintah pusat atau turunan diplomasi aktor negara. Selanjutnya, constituent paradiplomacy dianggap lebih tepat dalam menggambarkan  partisipasi  pemerintah  daerah  dalam  hubungan  luar  negeri (Kincaid,  1990). Hal  ini  dikarenakan  aktivitas  diplomasi  pemerintah  daerah dikonstruksi dari suara atau keinginan pemilih/konstituen di sebuah daerah. Term keterlibatan daerah dalam  hubungan internasional juga dituangkan dalam  konsep multilayered-diplomacy .  Sebuah  konsep  yang  mengusulkan  proposisi  bahwa pemerintah daerah juga memiliki kapasitas dan ragam peran dalam sebuah proses negosiasi. Ide ini juga menyatakan bahwa memungkinkan jika pemerintah daerah berseberangan  dengan  tujuan  nasional  namun  juga  bisa  menjadi  aliansi  ataupun agen  dalam  mencapai  kepentingan  negara  (Hocking,  1993).  Selanjutnya, kemunculan praktik paradilomasi didorong oleh 2 hal utama yaitu faktor internal yaitu  dalam  negeri  serta  dimensi  eksternal  yaitu  luar  negeri  (Kuznetsov,  2014). Dimensi eksternal  adalah faktor-faktor  yang distimulus oleh hal-hal  yang berasal dari  luar  sebuah  negara  diantaranya  globalisasi,  regionalisasi,  demokratisasi, domestifikasi  kebijakan  luar  negeri  dan  internasionalisasi  kebijakan  domestik. Disisi  lain  faktor  internal  adalah  hal-hal  yang  diasumsikan  berasal  dari  dalam sebuah  negara  yaitu  federalisasi  dan  desentralisasi,  proses  nation-building, minimnya  efektivitas  hubungan  luar  negeri  pemerintah  pusat,  ketidaksamaan rerata  Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB),  stimulus  wilayah,  peran  pemimpin daerah atau partai politik dan peran di perbatasan.
K erjasama Luar Negeri Daerah
Melalui  Undang-undang  No.22  Tahun  1999  ditegaskan  bahwa  daerah memungkinkan  melakukan  kerjasama  namun  dengan  kewenangan  tidak  wajib. Lebih  jauh,  pasal  88  ayat  1  menegaskan  bahwa  kerjasama  menguntungkan  bisa dilakukan  oleh  daerah  dengan  pihak  luar  negeri  hanya  berdasarkan  keputusan bersama.  Penguatan  hubungan  luar  negeri  daerah  ini  kembali  ditegaskan  dalam UU  No.32 Tahun 2004  dalam pasal 24 ayat 1 bahwa persetujuan  kerjasama luar pemerintah  daerah  juga  bagian  dari  tugas  dan  kewenangan  DPRD.  Selanjutnya juga  dinyatakan  bahwa  bentuk  kerjasama  memungkinkan  dalam  hal  teknik,
kemanusiaan,  pinjaman/hibah,  pemodalan  dan  bentuk  kerjasama  lainnya  dengan merujuk ketentuan yang berlaku.
Lebih  jauh,  untuk  memperkuat  UU  No.32  Tahun  2004  tersebut,  juga disediakan  panduan  kerjasama  internasional  yang  dikeluarkan  Kementerian  Luar Negeri  dan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  RI No.09/A/KP/XII/2006/01 bertujuan memberi arah dan memfasilitasi daerah untuk pembangunan.  Selain  itu  peraturan  ini  juga  kendali  pemerintah  pusat  untuk kebijakan  ‘one  door  policy’  Indonesia  dan  bagian  dari  upaya  pencegahan terjadinya masalah pelaksanaan kerjasama luar negeri (Kementerian Luar Negeri, 2006).  Sedangkan  Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.3  Tahun  2008  memuat  Pedoman  Pelaksanaan  Kerjasama  Pemerintah Daerah  dengan  Pihak  Luar  Negeri  yaitu  prinsip-prinsip  kerjasama,  bentuk kerjasama, perselisihan hingga pelaporan kerjasama (KEMENDAGRI, 2008).

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif. Logika induktif dipilih dengan mendeskripsikan ragam regulasi provinsi Lampung dalam kerjasama luar negeri serta irisannya dengan konteks luar negeri. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi aspek domestik yang menjadi landasan dalam arah perubahan kebijakan khususnya kerjasama internasional. Lebih jauh, metode atau  instrumen  riset  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan  literature. Selanjutnya  analisis  data  dilakukan  melalui  kondensasi  yaitu  pemadatan keseluruhan  data  terkumpul  dengan  merujuk  pada  tujuan  penelitian.  Lebih  jauh, sajian data dilakukan dengan melakukan koding berdasarkan kategori yang dibuat dan terakhir kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi atas keterhubungan data- data  tersebut  dengan  konsep  paradiplomasi  dan  kerjasama  luar  negeri  daerah (Creswell & Creswell, 2018; Neuman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perancangan Kerjasama Luar Negeri Pemprov Lampung
Upaya pemerintah provinsi Lampung untuk kerjasama luar negeri diawali dengan Pembentukan Tim  Fasilitasi dan  koordinasi Pelaksanaan Kerjasama  Luar Negeri  dengan  Pihak  Ketiga  dan  Lembaga  Internasional  Tahun  2009.  Dasar
pembentukan ini adalah Keputusan Gubernur Lampung No: G/160/BII/HK/ 2009. Adapun pemaknaan kerjasama daerah menurut Perda Lampung No.14 tahun 2013 adalah  kesepakatan  antara  gubernur/walikota/bupati  dengan  pejabat  pemerintah lainnya  (gubernur/walikota/bupati)  atau  dengan  ekstenal  atau  pihak  ketiga. Selanjutnya  pihak  luar  negeri  yang  dimaksud  adalah  pemerintah  negara bagian/daerah  di  luar  Indonesia,  lembaga-lembaga  internasional,  organisasi internasional, serta Badan Usaha Milik Negara atau daerah luar negeri.
Pada tahun 2015, terbentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Lampung  sebagai  upaya  teknis  dan  operasional  kesiapan  melakukan  kerja  sama. Adapun  mitra  kerjasamanya  adalah  pemerintah  daerah  lainnya,  pihak  swasta, BUMN  dan  BUMD,  serta  ragam  mitra  lainnya.  APW  (Kepala  Bagian  Pejabat Negara  dan  Kerjasama  Biro  Pemerintah  dan  Otonomi  Daerah)  pada  wawancara tanggal 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya menjelaskan bahwa TKKSD bertugas menginventarisir,  memetakan  potensi  dan  prioritas  objek  kerjasama,  evaluasi proposal  kelayakan,  persiapan  materi  kesepakatan,  rekomendasi  penandatangan dan  perjanjian  serta  pengawasan  pelaksanaan  kerjasama  daerah  kabupaten/kota. Keanggotan pada TKKSD terdiri dari 2 kategori anggota, yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang  pemerintahan,  keuangan  dan  pengelolaan  asset.  Sedangkan  anggota  tidak tetap  terdiri  dari  Kepala  SKPD  pelaksana  kerjasama,  Kepala  SKPD    terkait kegiatan kerjasama dan tenaga ahli/pakar.
“Pembentukan  TKKSD  diharapkan  dapat  memacu  kinerja  proses-proses pembangunan  di  Provinsi  Lampung  dan  mewujudkan  percepatan keberhasilan  Lampung  yang  maju  dan  sejahtera.”  (APW,  Kepala  Bagian Pejabat  Negara  dan  Kerjasama  Biro  Pemerintah  dan  Otonomi  Daerah.
Wawancara pada 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya).

## Dinamika Inisiasi Paradiplomasi Provinsi Lampung
Saat penelitian ini dilakukan tahun 2018, peneliti mendapatkan penjelasan bahwa  secara  teknis  kerjasama  dapat  dilakukan,  berkoordinasi  dengan  Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah.
“Saat  ini  ide  kerjasama  dengan  luar  negeri  seperti sister  city dapat disampaikan  dari  masing-masing  SKPD  kepada  Kepala  Bagian  Pejabat Negara  dan  Kerjasama  Biro  Pemerintah  dan  Otonomi  Daerah.  Sehingga ide atau usulan tersebut dapat diteruskan ke pemerintah pusat. Pemerintah
pusat  dapat  meneruskannya  dengan  mencarikan  peluang-peluang kerjasama  dengan  negara-negara  lain.  Setelah  kerjasama  di  level  G  to  G telah  dibangun,  kerjasama  dapat  dilanjutkan  di  level  B  to  B.”  (APW, Kepala  Bagian  Pejabat  Negara  dan  Kerjasama  Biro  Pemerintah  dan Otonomi Daerah. Wawancara pada 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya).
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Lampung sudah terbentuk tetapi  tidak  optimal  dalam  implementasi  perda  kerjasama  daerah  dan  SK  Tim TKKSD.
“TKKSD  yang  dibentuk  tidak  berjalan  karena  belum  dianggap  “urgent”, masih ada hal lain yang prioritas. Inisiatif itu baru sedikit, karena berkaca dengan  sebelumnya,  sudah  penjajakan  dan  biaya  banyak  masih  gagal. Kerjasama  antarpemprov  pun  tidak  jadi  tentunya  yang  beda  negara  lebih sulit.”  (APW,  Kepala  Bagian  Pejabat  Negara  dan  Kerjasama  Biro Pemerintah  dan  Otonomi  Daerah.  Wawancara  pada  10  Oktober  2018  di ruang kerjanya).
Menurut APW, muncul keraguan pada sebagian aparatur bahwa kerjasama daerah akan berhasil. Kendala lainnya adalah perubahan struktur birokrasi/pejabat setiap pergantian  gubernur, dan  anggaran. Pada tahun 2018 telah diusulkan pada RAPBD tentang anggaran pelaksanaan kerjasama luar negeri, namun oleh DPRD Provinsi  Lampung  dihapuskan.  Inisiatif  dari  SKPD  untuk  mengajukan  usul  apa saja  potensi  kerjasama  masih  minim.  Demikian  juga  pada  kerjasama  level kota/kabupaten, kurangnya koordinasi antara pemerintah pemerintah kota/kabupaten  dengan  provinsi.  Lebih  jauh,  juga  terjadi  ide  atau  usulan kerjasama di kabupaten/kota, hanya dilaksanakan oleh kabupaten itu sendiri, tanpa berkoordinasi  dengan  pemerintah  provinsi.  Selanjutnya,  APW  juga  menjelaskan pemerintah  daerah  belum  memiliki  data  base/referensi  negara  tujuan  kerjasama. Sosialisasi  mengenai  prosedur  kerjasama  luar  negeri  masih  minim,  belum dipahami oleh SKPD terkait.
Penjajakan  kerjasama  antarpemerintah  provinsi  dengan  pemerintah  provinsi negara  lain  telah  dilakukan,  namun  menemukan  sejumlah  kegagalan  sehingga tidak sampai kepada LOI maupun MOU. Penjajakan tersebut diantaranya:
1. Sejak  tahun  2015,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi Lampung  telah  melakukan  dialog  dan sharing dengan National  University Singapore dan  lembaga  di  Jepang  mengenai  daya  saing  provinsi  Lampung.
Ini  menemukan  kegagalan,  karena  keterbatasan  anggaran  ( National University of Singapore (NUS) , 2018.)
2. Kerjasama sister province dengan Al Jazair ( sister province Bouira). Menurut APW  kegagalan  kerjasama g  to  g ,  karena  perbedaan  sistem  hukum  yang berlaku  di  kedua  pihak  pemerintah  daerah,  dan  anggaran  provinsi  yang terbatas  saat  delegasi  provinsi  diminta  hadir  di  Bouira,  Aljazair  ( Lampung Menjalin  Kerja  Sama  Dengan  Provinsi  Bouira  Aljazair  -  ANTARA  News Megapolitan , 2017.)
3. Upaya menjalin kerjasama dengan Australia untuk mengirimkan indukan sapi ke  Provinsi  Lampung  gagal.  Menurut  Argo  Prasety  Widi  karena  adanya aturan pemerintah Australia yang melarang untuk mengirimkan indukan sapi ke Lampung.
4. Penjajakan  kerjasama  antara  provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Los  Rios, Ekuador.  Tujuan  penjajakan  kerjasama  adalah  terjadinya  transfer pengetahuan dan pembangunan kapasitas tiap provinsi di sektor perkebunan.
Langkah  ini  juga  berpeluang  menyediakan  target  pasar  pertanian  dan perkebunan  yang  lebih  luas  bagi  provinsi  Lampung.  Adapun  penjajakan kerjasama  ini  dilakukan  oleh  Dubes  RI  untuk  Ekuador  Diennaryati Tjokrosuprihatono  pada  saat  melakukan  kunjungan  kerja  dengan  Gubernur Lampung  M.  Ridho  Ficardo  pada  16  Mei  2017.  Pembahasan  juga menyepakati  kedatangan  langsung  investor  Ekuador  untuk  melihat  langsung sektor pertanian dan perkebunan di provinsi Lampung (Lampung, 2017.)
5. Direktorat Eropa Tengah dan Timur, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan  Pemprov  Lampung  di  Lampung  melakukan  kegiatan  “Temu  Bisnis” peningkatan  ekspor  Lampung.  Acara  ini  dihadiri  oleh  wakil  dari  Kedutaan Besar  Serbia,  Mr.  Vukasin  Todorovic  dan  Hongaria,  Peter  Farvi,  kedua pejabat  negara  juga  menyampaikan  sejumlah  peluang  dan  potensi  negara mereka  serta  mengharapkan  bentuk  kerjasama  yang  lebih  erat  pada  masa mendatang  ( 4 Produk Asal  Lampung Berpeluang Masuk Eropa Tengah  Dan Timur , 2016.)
6. Delegasi  Direktorat  Amerika  II  Kementerian  Luar  Negeri  RI  melakukan sejumlah  kunjungan  untuk  penjajakan  peluang  kerjasama  antara  Indonesia
khususnya  Provinsi  Lampung  dengan  Negara  Amerika  Latin  seperti Argentina,  Brazil,  dan  Meksiko.  Potensi  yang  dijajaki  adalah  ekspor  hasil pertanian dan pariwisata (Home et al., 2018.)
7. Duta  Besar  Luar  Biasa  dan  Berkuasa  Penuh  Republik  Indonesia  Untuk Republik  Kroasia,  Sjachroedin  ZP  melakukan  kunjungan  ke  Pemerintah provinsi  Lampung  pada  7  Februari.  Ditegaskan  juga  bahwa  ada  potensi kerjasama  yang  bisa  dilakukan  Lampung  dan  Kroasia  khususnya  komoditi kakao dan kopi (Terkini, 2018)
8. Direktorat  Timur  Tengah,  Kemenlu  RI  bekerjasama  dengan  Pemprov Lampung menyelenggarakan acara “Familiarization Trip for Ambassadors of Middle  East  and  North  African  Countries".  Kegiatan  ini  berupa  kunjungan Duta  Besar  negara-negara  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara  ke  Provinsi Lampung,  pada  5-7  Maret  2018  ( Tingkatkan  Kerja  Sama  Antar  Kawasan Melalui Kunjungan Duta Besar Negara Timur Tengah Dan Afrika Utara Ke Lampung — Nusakini , 2018.)
9. Konsulat  Jenderal  Tiongkok  di  Medan  Zhu  Honghai  merekomendasikan Lampung  kepada  perusahaan-perusahaan  di  Tiongkok  untuk  berinvestasi  di bidang  energi  dan  pelabuhan  disebabkan  potensi  Lampung  dalam kepemilikan sumber daya (Home et al., 2016).
Ragam  penjajakan  kerjasama  luar  negeri  daerah  diatas,  menurut  APW belum menghasilkan MOU bahkan LOI yang berisi kesepakatan kerjasama antar- pemerintah daerah.
“Pemerintah  provinsi  belum  memiliki  kerjasama government  to government .  Kerjasama  yang  terbangun  baru  sekedar  berupa  pelayanan melalui Dinas Penanaman Modal Daerah berupa perijinan. Kerjasama luar negeri  yang  sudah  optimal  adalah business  to  business ,  yang  semata bertujuan ekonomi.” (APW, Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah. Wawancara pada 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya).
Selain  itu  juga  ditambahkan  bahwa  pemerintah  daerah  juga  memiliki tanggung  jawab  untuk  menjadi  fasilitator  untuk  kerja  sama  atau  pelaksanaan program-program  yang  mendukung  pembangunan  daerah.  Kerjasama  yang  patut dibentuk  adalah  bentuk  kerjasama government-to-government (G  to  G). Kerjasama  tersebut  dapat  saja  antara  provinsi  Lampung  dan  provinsi  lain  di
negara  lain  ( sister  province ).  Namun,  provinsi  Lampung  belum  secara  optimal melakukan kerja sama internasional. Peluang yang ada, masih berupa inisiasi yang berbasis business-to-business ,  bukan  berdasarkan  inisiasi  pemerintah  (FD,  Kabid Perencanaan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Manusia,  Bappeda  Pemprov Lampung. Wawancara pada 14 Oktober 2018).
DM,  Kepala  Sub  Bidang  Bahan  Promosi  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pemprov  Lampung  mengakui  terdapat  beberapa kelemahan investasi asing di Lampung seperti ketidaksiapan lahan, birokrasi, dan peraturan One Single Submission . Birokrasi, persyaratan administrasi  yang harus dilengkapi  oleh  investor  cukup  banyak  dan  terkadang  dikeluhkan  oleh  para investor.  Biasanya  para  investor  membutuhkan  waktu  berbulan-bulan  untuk melengkapi  persyaratan  administratif  tersebut.  Peraturan One  Single  Submission (OSS)  adalah  pelayanan  perizinan  penanaman  modal  secara  online.  Penggunaan OSS juga mengalami kendala karena hanya 4 sektor perizinan yang dilayani yaitu Energi dan SDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keuangan dan sektor BKPM.  Disisi  lain  sejumlah  jenis  usaha  tidak  diakomodir  dalam  OSS.  Oleh karena itu, banyak para investor merasa kesulitan sehingga harus terlebih  dahulu mengajukan  jenis  usaha  kepada  Kemenko  Bidang  Perekonomian.  Pemindahan izin  dari DPMPTSP kepada Kemenko  Bidang Perekonomian banyak menuai  pro dan  kontra.  Sehingga,  OSS  belum  maksimal  dijalankan,  bahkan  cenderung membuat  birokrasi  lebih  panjang  sehingga  membutuhkan  waktu  lama  untuk menyelesaikan persyaratan bagi investor asing.
Secara  umum,  kerjasama  yang  dijalin  oleh  Pemerintah  Lampung  belum berwujud formal  cooperation .  Jika  melihat  dari  uraian  upaya  pembangunan kerjasama dengan luar negeri di atas, pemerintah Lampung kesulitan mewujudkan formal  cooperation, pihak  luar  negeri  seringkali  mengharuskan  kunjungan langsung  ke  negara  mereka.  Berbagai  masalah  mulai  dari  birokrasi,  waktu  dan masalah aturan, kemudian berujung pada masalah cost dan anggaran.

## Daya Dukung Paradiplomasi Provinsi Lampung
DM,  Kepala  Sub  Bidang  Bahan  Promosi  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pemprov  menjelaskan  bahwa  Lampung  memiliki potensi  yang  cukup  baik  bagi  investasi  asing  terutama  bidang  perkebunan.  Pada
tahun  2018,  Tempo  Inti  Media  bersama Frontier  Consulting  Grup memberikan penghargaan Indonesia  Attractiveness  Award bagi  Provinsi  Lampung  sebagai provinsi potensial untuk berinvestasi. Selain itu, Lampung juga memiliki kondisi daerah  yang  cukup  stabil.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  diberikannya penghargaan Penanganan Konflik Sosial Provinsi untuk Provinsi Lampung selama tiga kali berturut-turut.  Kondisi  yang relatif stabil di  wilayah  Lampung ini  dapat membentuk iklim investasi yang baik sehingga menguntungkan bagi investor dan masyarakat sekitar (wawancara pada 10 Oktober 2018).
Sejumlah potensi  sumber daya  energi juga  telah  teridentifikasi  mulai  dari panas  bumi  sampai  bio  mass  namun  belum  ada  investasi  langsung  yang mengeksplorasi  hal  tersebut.  Beberapa  potensi  tersebut  diantaranya  energi geothermal mulai dari Way Umpu kecamatan Banjit hingga Fajar Bulan Lampung Barat.  Potensi  ini  juga  dimiliki  beberapa  daerah  lainnya  yaitu  Lampung  Selatan didaerah  Natar,  Padang  Cermin  dan  Gunung  Rajabasa.  Dari  sejumlah  lokasi tersebut, provinsi Lampung diasumsikan memiliki potensi energi panas mencapai 2900 Mw.  ( Lampung Punya Potensi Panas Bumi Cukup Tinggi - ANTARA News Lampung , 2013)
Pemerintah  provinsi  melalui  Dinas  Penanaman  Modal  Daerah  berhasil berpromosi  sehingga  mampu  meningkatkan  nilai  investasi,  termasuk  kegiatan ekspor  dan  impor.  Pertumbuhan  ekonomi  Lampung  triwulan  II    2018  yaitu  5,35 %,  didukung  oleh  kuatnya  konsumsi  rumah  tangga,  perbaikan  net  ekspor,  dan investasi  yang  cukup  solid,  bidang  industri  pengolahan,  bidang  konstruksi, perdagangan  eceran,  dan  reparasi  kendaraan,  melampaui  Sumatera  dan  nasional, yaitu  5,08%  dan  5,27%.  Angkatan  kerja  Lampung  terus  meningkat  per  Februari 2018 4,40 juta orang. Pangsa investasi dalam laporan triwulan dominan ditopang oleh kegiatan penanaman modal asing (PMA) sebesar US$ 37,91 juta atau sebesar 59,72%  dari  total  investasi  PMA  dan  PMDN  (Kanwil  Dirjen  Perbendaharaan Lampung, 2018)
Pada  tahun  2018,  Tempo  Inti  Media  bersama Frontier  Consulting  Grup memberikan  penghargaan Indonesia  Attractiveness  Award bagi  Provinsi Lampung sebagai provinsi potensial untuk berinvestasi.  Lampung juga memiliki kondisi  daerah  yang  stabil.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  diberikannya
penghargaan Penanganan Konflik Sosial Provinsi untuk Provinsi Lampung selama tiga  kali  berturut-turut  ( Ini  Deretan  Daerah  Tempat  Investasi  Terbaik  2018  - Nasional Tempo.Co , 2018.) Lebih jauh, negara importir utama Provinsi Lampung adalah  Tiongkok,  India  dan  Amerika  Serikat.  Sementara  itu,  Lampung  menjadi importir  dari  negara-negara  seperti  Thailand,  Tiongkok,  Amerika  Serikat  dan Australia.  Produk  gula  rafinasi  sebagai  bahan  input  industri  makanan  dan minuman  di  impor  dari  Thailand  sedangkan  impor  dari  Australia  didominasi adalah sapi bakalan untuk industri feedloter di Provinsi Lampung.
Disisi  aspek  dukungan  dari  masyarakat,  Lampung  memiliki  modal  sosial dan  kultural  yang  luar  biasa.  Dari  sisi  jejaring  di  masyarakat,  terdapat  beberapa Lembaga  Swadaya  Masyarkat  (LSM)  yang  telah  menjalankan  program  dengan sejumlah Non-Governmental Organization seperti WWF, Green Peace, SNV dan lainnya.  Selain  itu,  pada  tahun  2018  Provinsi  Lampung  juga  telah  bergabung dalam United  Cities  and  Local  Government  Asia  Pacific (UCLG  ASPAC) Congress (terakhir adalah ke-7 pada 12-15 September 2018 di Surabaya). Provinsi Lampung  juga  tergabung  dalam  kerangka  kerja  sama Indonesia  Malaysia Thailand Growth Triangle .

## KESIMPULAN
Inisiasi paradiplomasi provinsi Lampung dominan didorong regulasi  yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan proses interaksi pejabat eksekutif daerah. Disisi  lain,  masih  sangat  minim  stimulan  muncul  dari  dimensi  domestik. Selanjutnya  perancangan  kerjasama  luar  negeri  daerah  yang  cenderung  bersifat elitis  dan  formalistik  membuat  isu  dan  topik  usulan  kerjasama  tidak  sepenuhnya mewakili kebutuhan kerjasama luar negeri daerah
Meskipun  ada  ketersediaan  aturan  hukum  dan  kelembagaan  kerjasama daerah,  proses  pelaksanaan  kerjasama  luar  negeri  daerah  tidak  selalu  berjalan lancar.  Kompleksitas  perancangan  hingga  pelaksanaan  membuat  inisiasi kerjasama  internasional  jarang  berlanjut  pada  nota  kesepahaman  Letter  of Intention (LoI) hingga Momerandum of Understanding (MoU).
Kendala  pelaksanaan  kerjasama  luar  negeri  bagi  Pemprov  Lampung adalah,  komitmen  dan  kemampuan  manajemen  pemerintahan,  anggaran  yang terbatas,  prosedur  kerjasama  yang  membutuhkan  waktu  panjang,  perubahan
struktur  organisasi  pemerintah,  dinilai  belum  urgent/prioritas,  minimnya  inisiatif dari  SKPD,  sosialisasi  pemahaman  perkembangan  konteks  internasional, pentingnya  perluasan  kerjasama,  prosedur  dan  hukum  internasional  yang  masih lemah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adibowo,  R.,  &  Putri,  S.  O.  (2016). PENERAPAN  E-GOVERNMENT  DALAM
PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG . 2 , 10.
Aguirre, I. (1999). Making sense of paradiplomacy? An intertextual enquiry about a concept in search of a definition. Regional & Federal Studies , 9 (1), 185– 209. https://doi.org/10.1080/13597569908421078
Anggraini, A. D. (2017). Kinerja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Kerjasama Sister City  Dengan  Seoul  di  Bidang  Perdagangan. Insignia  Journal  of International Relations , 4 (01), 1. https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.01.473
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research  Design:  Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches .
Damayanti,  C.  (2012). POTENSI  PARADIPLOMASI  DALAM  MENDUKUNG KINERJA DIPLOMASI INDONESIA MENUJU KOMUNITAS ASEAN . 22 , 9.
Fathun, L. M. (2016). Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah
Kota Makassar.
Indonesian Perspective , 1 (1), 75–94. https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10430
Fhadly,  M.,  Irawan,  P.,  &  Isnarti,  R.  (2018).  PARADIPLOMASI  KOTA BUKITTINGGI  DENGAN  MALAYSIA  DALAM  MENINGKATKAN KUNJUNGAN  WISATA. Jurnal  Mandala  Jurnal  Ilmu  Hubungan Internasional , 266–281. https://doi.org/10.33822/mjihi.v1i2.433
Harakan,  A.  (2018). Paradiplomasi  Dalam  Percepatan  Pembangunan Infrastruktur  Fisik  Dan  Sosial  di  Kabupaten  Bantaeng [Preprint].  INA- Rxiv. https://doi.org/10.31227/osf.io/xrvca
Hocking,  B.  (1993). Localizing  Foreign  Policy .  Palgrave  Macmillan  UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22963-5
Irdayanti, I. (2015). SUBSTANSI KERJASAMA LUAR NEGERI SISTER CITY
KOTA SURABAYA-XIAMEN. Kutubkhanah , 17 (1), 71–83.
Isnarti,  R.,  &  Fhadly,  M.  (2018).  PARADIPLOMASI  KOTA  BUKITTINGGI DENGAN  MALAYSIA  DALAM  MENINGKATKAN  KUNJUNGAN WISATA. Jurnal Hubungan Internasional , 16.
Kanwil  Dirjen  Perbendaharaan  Lampung.  (2018). Kajian  Fiskal  Regional . Kementerian Keuangan.
KEMENDAGRI.  (2008). PERATURAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  NOMOR  3 TAHUN  2008  TENTANG  PEDOMAN  PELAKSANAAN  KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI . Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian  Luar  Negeri.  (2006). PERATURAN  MENTERI  LUAR  NEGERI REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR:  09/A/KP/XII/2006/01  TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH . Kementerian Luar Negeri.
Kincaid,  J.  (1990).  From  Cooperative  to  Coersive  Federalism. ANNALS  AAPS , 509 .
Kuznetsov, A. (2014). Theory and Practice of Paradiplomacy (0 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315817088
Michelmann,  H.  J.,  &  Soldatos,  P.  (Eds.).  (1990). Federalism  and  international relations:  The  role  of  subnational  units .  Clarendon  Press Oxford University Press.
Neuman,  W.  L.  (2014). Social  research  methods:  Qualitative  and  quantitative approaches (7. ed., Pearson new internat. ed). Pearson.
Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1971). Transnational Relations and World Politics: An Introduction. International Organization , 25 (3,), 329–349. http://www.jstor.org/stable/2706043
Simanjuntak,  K.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi  Pemerintahan  di
Indonesia. Jurnal Bina Praja , 07 (02), 111–130.
https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.111-130
Internet
4  Produk  Asal  Lampung  Berpeluang  Masuk  Eropa  Tengah  dan  Timur .  (n.d.). From      https://ekonomi.bisnis.com/read/20160813/257/574813/4-produk- asal-lampung-berpeluang-masuk-eropa-tengah-dan-timur
Home, Terkini, News, T., Terpopuler, Nusantara, Nasional, Update, L., Wisata, B.
D., Olahraga, Pendidikan, K. D., Hukum, P. D., Internasional, Khusus, L., Foto, Video, Penggunaan, K., Kami, T., Siber, P. M., & Privasi, K. (n.d.- a). China Berminat Investasi Energi di Lampung . Antara News Lampung. Retrieved from https://lampung.antaranews.com/berita/289228/china- berminat-investasi-energi-di-lampung
Home, Terkini, News, T., Terpopuler, Nusantara, Nasional, Update, L., Wisata, B. D., Olahraga, Pendidikan, K. D., Hukum, P. D., Internasional, Khusus, L., Foto, Video, Penggunaan, K., Kami, T., Siber, P. M., & Privasi, K. (n.d.- b). Lampung  bidik  pasar  pertanian  ke  Amerika  Latin .  Antara  News Lampung.From  https://lampung.antaranews.com/berita/303661/lampung- bidik-pasar-pertanian-ke-amerika-latin
Ini  Deretan  Daerah  Tempat  Investasi  Terbaik  2018—Nasional  Tempo.co .  (n.d.).
From  https://nasional.tempo.co/read/1126646/ini-deretan-daerah-tempat- investasi-terbaik-2018
Lampung,  D.  K.  P.  (n.d.). Lampung  dan  Ekuador  Jajaki  Kerjasama—Lampung dan  Ekuador  Jajaki  Kerjasama .  Pemerintah  Provinsi  Lampung.  From https://lampungprov.go.id/detail-post/lampung-dan-ekuador-jajaki- kerjasama
Lampung  Menjalin  Kerja  Sama  Dengan  Provinsi  Bouira  Aljazair—ANTARA
News Megapolitan . (n.d.). From https://megapolitan.antaranews.com/berita/30315/lampung-menjalin-kerja- sama-dengan-provinsi-bouira-aljazair
Lampung  Punya  Potensi  Panas  Bumi  Cukup  Tinggi—ANTARA  News  Lampung . (n.d.). From https://lampung.antaranews.com/berita/270920/lampung- punya-potensi-panas-bumi-cukup-tinggi
National  University  of  Singapore  (NUS):  Lampung  Salah  Satu  Provinsi  Paling
Berkembang .  (n.d.).  National  University  of  Singapore  (NUS):  Lampung Salah Satu Provinsi Paling Berkembang.From
https://www.kupastuntas.co/2018/05/03/national-university-of-singapore- nus-lampung-salah-satu-provinsi-paling-berkembang
Terkini, N. L. (2018, February 7). Duta Besar Indonesia untuk Republik Kroasia Buka  Peluang  Kerjasama  dengan  Pemprov  Lampung. News  Lampung Terkini . https://newslampungterkini.com/news/16153/duta-besar- indonesia-untuk-republik-kroasia-buka-peluang-kerjasama-dengan- pemprov-lampung.html
Tingkatkan  Kerja  Sama  Antar  Kawasan  Melalui  Kunjungan  Duta  Besar  Negara Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara  ke  Lampung—Nusakini .  (n.d.)  From https://nusakini.com/news/tingkatkan-kerja-sama-antar-kawasan-melalui- kunjungan-duta-besar-negara-timur-tengah-dan-afrika-utara-ke-lampung