## AKI B AT HU K UM ANAK Y ANG DI L A H IRKAN DI LU AR PERKA W INAN Y ANG SA H M EN U R U T P U T U SAN M A H KA M A H
K O NSTIT U SI N OMO R 4 6/ P UUV II / 2010 TENTANG ANAK Y ANG L A H IR DI LU AR PERKA W INAN
Retna Gumanti 1

## A B STRAK
Tulisan ini di dasari ketertarikan penulis terhadap adanya re v isi undang- undang Perkawinan pasal 43 ayat (1), yang mana re v isi tersebut mengubah aturan dalam masyarakat mengenai kedudukan anak di luar nikah, sebelum adanya re v isi tersebut hubungan keperdataan anak diluar nikah hanya mengikuti garis keturunan ibu dan keluarga ibu, namun setelah adanya putusan M ahkamah Konstitusi maka hubungan keperdataan anak diluar nikah tidak hanya memiliki hubungan kepardataan dengan ibu, namun juga memiliki hubungan kepardataan dengan ayah biologis. Sehingga setelah adanya putusan ini maka ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab kepada anaknya, dari biaya menyusui hingga keperluan hidup hingga dewasa.
Kata Kun c i : Putusan M ahkamah Konstitusi nomor 4 6/ P UUV II / 2010, anak tidak sah, hubungan keperdataan.

## A. Pendahuluan
M ahkamah Konstitusi membuat keputusan re v olusioner pada Jumat
17 Februari 2012. M ahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1 / 1 9 74 tentang Perkawinan diubah dan menjadi " Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai Ayahnya yang dapat
dIbuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga Ayahnya " . Re v isi U ndang-undang perkawinan itu juga bertujuan untuk memberi e f ek jera bagi laki-laki yang suka mempermainkan perempuan, tapi tidak bertanggung jawab atas perbuatan
1 Penulis adalah lulusan M agister H ukum B isnis U ni v ersitas Gadjah M ada Y ogyakarta, sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Sultan Amai Gorontalo untuk mata kuliah H ukum Perdata dan H ukum Niaga.
Akibat Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah
yang melanggar norma-norma yang berlaku. Ayah biologis harus
bertanggung jawab terhadap Anak yang dilahirkan.
Sebelum diuji materi, pasal 43 ayat 1 menyebutkan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari Ayah biologisnya melalui Ibu
biologisnya.
Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap Anak adalah tetap Anak dari kedua orangtuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu, dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan Anak. H al ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 200 6 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia ( H A M ).
B . Rumusan M asalah Dengan menga c u pada latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka masalah penelitian ini men c akup dua rumusan berikut:
1. B agaimanakah Tinjauan H ukum Islam terhadap Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 4 6/ P UUV II / 2010 Tentang Anak Y ang L ahir Di L uar Perkawinan ? 2. B agaimanakah Akibat H ukum Anak yang dilahirkan di L uar Perkawinan yang Sah M enurut Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 4 6/ P UUV II / 2010 Tentang Anak Y ang L ahir Di L uar Perkawinan ?
C . Tinjauan Pustaka 1. Tinjauan U mum M engenai Perkawinan
a. Pengertian Perkawinan
Dalam K H I pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsa q an Gholidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksAnakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga disebut dengan nikah yaitu melakukan suatu a q ad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan sadar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan c ara- c ara yang diridhoi Allah S W T. M enurut U ndang- U ndang No 1 tahun 1 9 74, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
18
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Y ang M aha Esa. M enurut K UH Perdata perkawinan adalah persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang se c ara hukum untuk hidup bersama
dalam jangka waktu yang c ukup lama. W alaupun ada perbedaan pendapat
tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan diatas ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian yang dimaksud disini bukan sembarang perjanjian, seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah perjanjian su c i untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan su c i. Disini dilihat dari segi keagamaannya. b. Rukun dan Syarat Perkawinan
Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri.
Tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak bisa dilaksAnakan.
Syarat perkawinan harus ada didalam perkawinan, tetapi tidak termasuk dalam hakikat perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan dan wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan, maka perkawinannya dianggap batal. Rukun perkawinan meliputi : c alon suami, c alon Isteri, wali, saksi-saksi, akad nikah (ijab Q abul). Dalam K H I pasal 14 ter c antum rukun-rukun perkawinan, meliputi : 1. C alon suami, 2. C alon isteri, 3. W ali, 4 Saksi 5. Ijab q abul Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat terpenuhi, pernikahan menjadi sah yang menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi c alon mempelai laki-laki, c alon mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab q abul. 2 c . Tujuan Perkawinan Ada beberapa tujuan yang biasanya melekat dalam setiap suatu perkawinan yaitu 1) menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan 2) mewujudkan suatu keluarga dengan dasar c inta, kasih, dan 3) memperoleh keturunan yang sah.
Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan, hajat dan tabiat kemanusiaan dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar c inta
2 M . Nur Y asin, H ukum Perkawinan Islam Sasak, ( M alang: U IN M alang Press, 2008), 5 6 l
Akibat Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah
dankasih sayang serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam lingkungan M asyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh ajaran Islam. Firman Allah S W T dalam Al- Q uran surat Ar-rum ayat 21 : “ dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia men c iptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu c enderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan olehNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang ber f ikir ”
2. Tinjauan U mum tentang Anak Sah
a. Anak Sah menurut Kitab U ndang- U ndang H ukum Perdata
Seorang Anak yang sah ( wettig kind) ialah Anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antar Ayah dan Ibunya. Kepastian seorang
Anak sungguh-sungguh Anak Ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan itu, oleh undang-undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang Anak yang lahir 300 hari setelah
perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah Anak tidak sah. 3 Jikalau seorang Anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka Ayahnya berhak menyangkal sahnya Anak itu, ke c uali jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dIbuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatanganinya sendiri. Penyangkalan sahnya Anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah Anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang Anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.
Selanjutnya si Ayah dapat juga menyangkal sahnya Anak dengan
alasan istrinya telah ber z ina dengan lain lelaki, apabila kelahiran Anak itu disembunyikan. Disini si Ayah itu harus membuktikan bahwa istrinya telah ber z ina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran Anak itu.
Tenggang waktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si Ayah
berada di tempat kelahiran Anak, dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang berpergian waktu Anak dilahirkan atau dua bulan setelahnya ia mengakui tentang kelahiran Anak, jika kelahiran itu disembunyikan.
3 Subekti, Pokok-Pokok H ukum Perdata (Jakarta: Intermasa,1 9 85), 48.
20
Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si Ayah itu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap Anaknya.
Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang
diberikan oleh Pegawai Pen c atatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukan adanya hubungan seperti antara Anak
dengan orang tuanya.
b. Anak Sah M enurut U ndang- U ndang No.1 Tahun 1 9 74 tentang
Perkawinan
Asal usul Anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan Ayahnya. Demikianlah yang
diyakini dalam f i q ih sunni. Karena para ulama sepakat bahwa Anak z ina atau Anak li ’ an, hanya mempunyai hubungan nasab kepada Ibu dan saudara
Ibunya. B erbeda dengan pemahaman ulama syi ’ i bahwa Anak z ina tidak mempunyai hubungan nasab dengan Ibu atau bapak z inanya, karena itu pula Anak z ina tidak bisa mewarisi keduanya. 4
U ndang-undang No. 1 Tahun 1 9 74 mengatur tentang asal usul Anak dalam pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini : Pasal 42 :
Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43 :
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya (2) Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 99 : Anak yang sah adalah :
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
b. H asil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh
isteri tersebut.
Pasal 100 :
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan Ibunya dan keluarga Ibunya.
Pasal 101 :
Seorang suami yang mengingkari sahnya Anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkannya pengingkarannya dengan li ’ an
4 Ahmad Ro f i q , H ukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: RajaGra f indo Persada, 2003), 220.
Akibat Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah
Jadi Anak sah menurut hukum positi f termasuk didalamnya H ukum Islam di Indonesia, adalah Anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari Ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, ia disebut sebagai Anak sah. 5
3. Tinjauan U mum Tentang Anak Tidak Sah
B erkaitan dengan Anak yang tidak sah terdapat dua ma c am kasus posisi Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dalam hukum
keperdataan indonesia. 6
1) An z ak yang dihasilkan dari suatu per z inahan, Anak ini dilahirkan akibat dari hubungan intim antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah atau lebih la z im disebut z ina. B aik se c ara f ikih klasik maupun f ikih kontemporer yang tertuang dalam q anun Indonesia, Anak ini dinyatakan bukan sebagai Anak yang sah dari Ibu dan bapaknya biologisnya. Dalam perempuan yang hamil karena per z inahan, maka dapat dinikahkan dengan laki-laki
yang menghamilinya berdasarkan pasal 53 ayat (1) K H I, akan tetapi apakah dengan hal tersebut Anak yang dilahirkan dapat dikatakan
sebagai Anak yang sah ? . Terdapat dua pena f siran atas pasal 42 UU No. ! tahun 1 9 74 jo. Pasal 99 K H I. Pendapat pertama mena f sirkan bahwa setiap Anak yang dihasilkan akibat hubungan suami isteri atau perkawinan yang tidak sah, maka Anaknya pun tidak sah. B aik Anak tersebut lahir pada saat laki-laki dan perempuan yang ber z ina tersebut telah menikah ataupun lahir tanpa Ayah sekalipun. Pendapat kedua mena f sirkan, bahwa Anak yang sah adalah pada saat ia lahir orang tuanya berada dalam perkawinan yang sah, meskipun janin Anak tersebut terbentuk dari hubungan suami isteri yang haram pada saat Ayah dan Ibu dari Anak tersebut belum menikah akan tetapi telah melakukan hubungan suami isteri. M eskipun demikian pendapat ini dibatasi, yaitu apabila perempuan yang mengandung Anak tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya pada saat usia kandungan belum men c apai 4 bulan.
2) Anak yang dihasilkan atas perkawinan yang tidak di c atatkan di K U A, atau lebih dikenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan, se c ara
5 W irjono Prodjodikoro, H ukum W arisan di Indonesia, ( B andung: Sumur B andung,1 9 83), 72.
6 Asep Ridwan, W asiat W ajibah B agi Anak di L uar Perkawinan yang Sah, dalam M akalah waris Islam, 2.
f ikih perkawinan tersebut sah, akan tetapi tidak diakui oleh undang- undang. Dalam hal perkawinan dibawah tangan, untuk mendapatkan legalitas maka dapat dilakukan melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, maka Anak yang terlahir atas perkawinan tersebut dengan serta merta menjadi sah dan diakui keperdataannya oleh U ndang-undang. Akan tetapi selama perkawinannya tidak diisbatkan tentu keberadaan Anak juga tidak diakui, karena perkawinannyapun tidak ada. Peraturan perundang-undangan memberikan opsi hukum bagi perkawinan yang tidak ter c atat di K U A untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui jalur pengesahan perkawinan melalui putusan pengadilan.
Dalam kompilasi H ukum Islam diatur dalam pasal 7 yaitu : (1) Perkawinan hanya dapat dIbuktikan dengan akta nikah yang dIbuat oleh Pegawai Pen c atat Nikah (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dIbuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama (3) Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian per c eraian (b) H ilangnya akta nikah ( c ) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya U ndang- U ndang No. 1 tahun 1 9 74 (4) Y ang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami atau isteri, Anak Anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Akan tetapi bagi seseorang yang mengajukan isbath nikah atas perkawinannya dengan isteri kedua (poligami), tetapi berlaku ketentuan poligami sebagaimana diatur dalam U ndang- U ndang Nomor 1 tahun 1 9 74 pasal 4 dan 5, serta dalam kompilasi H ukum Islam Pasal 55 s / d 5 9 . Akan tetapi manakala permohonan isbat nikah itu ditolak baik karena alasan bahwa ternyata dalam proses pemeriksaan persidangan pernikahan tersebut adalah pernikahan atas seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana laki-laki tersebut masih dalam suatu ikatan pernikahan dengan wanita lain (poligami) sedangkan alasan dan prosedur poligami tidak dapat dipenuhi sehingga karenanya hakim menolak permohonan tersebut, maka tentu saja se c ara f ormil perkawinan itu dianggap tidah ada. B ilamana tidak terjadi perkawinan, maka tentu saja keberadaan Anakpun menjadi tidak diakui. Sehingga Anak yang terlahir dari
23
Akibat Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah
perkawinan sirri yang ditolak oleh pengadilan dikategorikan sebagai Anak diluar perkawinan.
Apabila Anak tidak mendapatkan legalitas sebagai Anak yang sah, maka undang-undang menyatakan Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya dan keluarga Ibunya saja. Dengan demikian maka hak-hak keperdataan Anak terhadap Ayah dan keluarga Ayah menjadi tidak ada. H ak-hak yang hilang tersebut adalah :
1) H ak saling mewarisi baik sebagai d z awil f urud maupun sebagai ashobah
2) B iaya penyusuan 3) H ak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan pada saat belum dewasa 4) M endapatkan perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum pada saat belum dewasa 5) H ak-hak untuk mendapatkan na f kah baik lahir maupun batin, dan hak-hak keperdataan lainnya. 7
D. Tinjauan H ukum Islam terhadap Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 4 6/ P UUV II / 2010 Tentang Anak Y ang L ahir Di L uar Perkawinan.
Islam memandang bahwa Anak merupakan amanat dari Allah S W T, dimana orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan materil meliputi sandang-pangan-papan juga kebutuhan moril berupa pendidikan, kasih sayang, bimbingan dan sebagainya. B arang siapa yang menyia-nyiakan amanat dengan melalaikan kewajiban sebagai orang tua maka dinyatakan sebagai perbuatan dosa. H al tersebut disinyalkan dalam beberapa ayat dalam al- q uran diantaranya : “ sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah M aha mendengar lagi M aha melihat ” ( Q .S. An-Nisa:58) Selain daripada Islam memandang Anak sebagai amanat Allah S W T, Islam juga memandang bahwa setiap Anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan su c i, ia tidak memiliki dosa, dan tidak pula dibebankan dosa atas orang tuanya. B ahkan Islam memandang, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri, tidak ada dosa seseorang dapat dipikulkan kepada orang lain.
Diriwayatkan dari Abu H urairah ra : Nabi M uhammad SA W pernah bersabda, “ setiap Anak dilahirkan dalam keadaan f itrah (tidak
7 R. Sugandi, K UH P dan penjelasannya (Surabaya: U saha Nasional, 2004), 302
mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang yahudi atau nasrani atau majusi sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang sempurna. Apakah kau melihatnya buntung ?” B aik se c ara syariat agama Islam, maupun berdasarkan U ndang- U ndang Anak-Anak wajib dilindungi segala hak-haknya, dan oleh karena itu kewajiban negara untuk melindungi hal tersebut. Kaitannya dengan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah
negara harus tetap melindungi hak-hak tanpa dikurangi sedikitpun. Anak yang lahir diluar perkawinan tidak boleh sampai kehilangan dari Ayahnya berupa hak mendapatkan harta peninggalan, hak biaya penyusuan, hak
untuk mendapatkan biaya pemeliharaan pada saat belum dewasa. 8
E. Akibat H ukum Anak yang dilahirkan di L uar Perkawinan yang Sah M enurut Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 4 6/ P UUV II / 2010
Tentang Anak Y ang L ahir Di L uar Perkawinan Putusan M ahkamah Konstitusi mengenai hubungan Anak diluar nikah dengan Ayah B iologis berawal dari perkara yang diajukan oleh H j. Aisyah M o c htar atau yang dikenal dengan nama beken M a c hi c a M o c htar, janda almarhum M oerdiono yang menikah poligami se c ara siri (tidak ter c atat) sehingga keberadaan Anaknya yang bernama M uhammad I q bal Ramadhan tidak diakui se c ara hukum sebagai Anak sah. Perkara ini dida f tarkan pada M ahkamah Konstitusi Nomor 4 6/ P UU - V II / 2010. Perkara yang diuji materiilkan adalah pasal pada undang-undang No. 1 tahun 1 9 74 pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1). Pasal 2 ayat (2) berbunyi : “ tiap-tiap perkawinan di c atat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ” . Pasal 43 ayat (1) berbunyi : “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya ”
M enurut pengusul uji materil, kedua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan U ndang-undang Dasar 1 9 45 pasal 28 B ayat (1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1). Pasal 28 B ayat (1) “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28 B ayat (2) “ setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ” Pada Jumat 17 Februari 2012. M ahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1 / 1 9 74 tentang Perkawinan diubah dan menjadi
8 B appeda Kota Gorontalo, Ren c ana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013pasal 105 point c yang berbunyi “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya ”
25
Akibat Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah
" Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai Ayahnya yang dapat dIbuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga Ayahnya " . Dengan putusan ini, maka Anak hasil nikah siri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang Ayah seperti biaya hidup, akte lahir hingga warisan.
Putusan yang diambil oleh M ahkamah Konstitusi dilandasi adanya ketidak adilan terhadap Anak, karena pada dasarnya setiap Anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan kedunia, dan kesalahan orang tua selayaknya tidak dibebankan pada Anak. O leh karena itu M ahkamah Konstitusi mewajibkan kepada Ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap Anak yang lahir atas perbuatannya di luar nikah, putusan itu didasarkan atas beberapa pendekatan sebagai berikut :
a. Pendekatan melalui teori v i c tim (korban) Kasus yang menjadi materi dalam putusan M ahkamah Konstitusi adalah berawal dari adanya perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang mentri dengan seorang artis tanpa i z in dari isteri pertama, maka Pengadilan
Agama menolak isbat poligami tersebut dan berdampak pada tidak diakuinya Anak yang terlahir dari poligami tersebut. M aka sesungguhnya perbuatan poligami tersebut adalah perbuatan pidana. Pelanggaran delik tanpa i z in isteri pertama melanggar pasal 27 9 ayat 1 dan 2 K UH P yang menyatakan dian c am dengan pidana paling lama 5 tahun.
(1) B arang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
(2) B arang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi
penghalang yang sah untuk itu.
Kemudian, bahwa perbuatan poligami sirri tanpa i z in isteri pertama dalam ranah perdata merupakan perbuatan yang melanggar hukum perikatan, karena pada hakikatnya pernikahan termasuk pada “ perikatan ” dan dengan melakukan pernikahan kedua tanpa i z in isteri pertama dapat diartikan men c ederai perikatan tersebut hingga dikategorikan “ wanprestasi ” . H al tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan melawan hukum karena melanggar U ndang- U ndang No.1 Tahun 1 9 74 pasal 4 dan 5 jo Kompilasi H ukum Islam pasal 55 s.d 5 9 Dari dua hal tersebut seharusnya yang bersalah adalah pasangan yang melakukan poligami siri tersebut, dan oleh karenanya ketika putusan hakim menolak permohonan isbatnya, dan berujung pada tidak diakuinya perkawinan, hal tersebut demi keadilan merupakan hukuman bagi orang
26
yang berbuat salah. B ilamana perbuatan salah yang dilakukan oleh orang tua, berakibat kepada Anak yang harus menjadi korban dengan menanggung hukuman tidak memiliki hak keperdataan atas Ayahnya, maka sesungguhnya hal ini sangat men c ederai hakikat keadilan
b. Pendekatan H ukum dan perundang-undangan Ter c abutnya hak-hak keperdataan Anak yang disebabkan bukan karena perbuatannya, sesungguhnya men c ederai rasa keadilan dan bertentangan dengan beberapa prinsip yang terdapat dalam U ndang-undang. Diantaranya adalah sebagai berikut :
1) B ertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum ( e q uity be f ore the law), karena dengan men c abut hak keperdataan Anak diluar nikah terhadap Ayah menjadikan kedudukan Anak menjadi tidak sama dimata hukum 2) B ertentangan dengan U ndang-undang Dasar 1 9 45 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ke c ualinya ” 3) B ertentangan dengan U ndang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 yang berbunyi : “ setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi se c ara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ” 4) Dengan hilangnya hak-hak keperdataan Anak dari Ayahnya diatas, maka hilanglah pula hak-hak untuk mendapat pendidikan, na f kah, perlindungan dan sebagainya dari Ayahnya tersebut. H al ini tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 12 UU No. 23 tahun 2002 yang berbunyi : “ hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, M asyarakat, pemerintah dan negara ” .
5) B ertentangan dengan U ndang-undang Nomor 3 9 tahun 1 999 tentang hak A z asi M anusia yang juga mengatur tentang perlindungan Anak yang menyatakan “ setiap Anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, M asyarakat, dan negara. H ak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi
oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ”
c . Pendekatan Islam Islam memandang Anak adalah amanah dari Allah S W T, dimana orang tua memiliki kewajiban untuk mebesarkan Anak tersebut dan membekalinya dengan ilmu dan akhlakul karimah. Dan jika orangtua melalaikannya maka orang tua tersebut tidak akan luput dari perbuatan dosa besar.
Akibat Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah
Terkait dengan Anak yang dilahirkan diluar nikah, selayaknya orang tua biologisnya tetap dibebani tanggung jawab terthadap
kelangsungan hidup Anak yang dilahirkannya, hal ini disebabkan karena dosa orang tua tidak dapat dibebankan kepada Anak. H al ini ditegaskan dalam ayat al q uran sebagai berikut : Katakanlah: “ apakah aku akan men c ari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri ; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada
Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan ” ( Q .S al An ’ am) Dari tiga pendekatan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan apapun, sesungguhnya setiap Anak harus dapat dilindungi hak- haknya, termasuk hak keperdataan. Dan mengurangi hak keperdataan Anak yang tidak sebabkan karena kesalahan Anak adalah sesuatu yang
men c ederai hakikat keadilan.
F. Kesimpulan 1. B ahwasannya putusan M ahkamah Konstitusi mengenai uji materi Pasal 43 ayat (1) U ndang- U ndang Nomor 1 tahun 1 9 74 tentang Perkawinan. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam salah satu ajaran Islam mengatakan bahwa dosa pribadi tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, dalam hal ini dosa yang dilakukan
oleh orang tua tidak selayaknya ditanggung oleh Anak. Selain itu
Islampun mewajibkan kepada orang tua untuk bertanggung jawab pada
Anak-Anak yang dilahirkan hingga dewasa. O leh karenanya putusan M ahkamah Konstitusi dianggap mampu menjawab permasalahan menganai kedudukan Anak tidak sah. 2. B ahwa Akibat H ukum Anak yang dilahirkan di L uar Perkawinan yang Sah M enurut Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 4 6/ P UUV II / 2010 Tentang Anak Y ang L ahir Di L uar Perkawinan yang mana M ahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1 / 1 9 74 tentang Perkawinan diubah dan menjadi " Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga
Ibunya serta dengan laki-laki sebagai Ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga Ayahnya " . Dengan putusan ini, maka Anak
hasil nikah siri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya
dari sang Ayah seperti biaya hidup hingga dewasa, pendidikan, hingga warisan dari ayah biologisnya serta hubungan keperdataan lainnya