## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA UMEANYAR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG
OLEH : I Ketut Mei Ardika 1 dan Putu Agustana 2

## ABSTRAKSI
Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam menunjang perkembangan pembangunan  di  Bali.  Desa  Umeanyar  merupakan  salah  satu  desa  yang menjadikan  pariwisata  sebagi  andalan  dalam  membangun  desanya.  Untuk  itu dalam  pengelolaannya  mensinergikan  kebijakan  antara  desa  dinas  dengan  desa adat,  dengan  menjadikan  panorama  alam  dan  budaya  lokal  sebagai  daya  tarik wisata.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  bahwa  kebijakan  pengelolaan pariwisata di  desa Umeanyar merupakan sinergi  antara kebijakan desa dinas dan desa  adat.  Kedua  lembaga  tersebut  berusaha  memanfaatkan  sebaik  mungkin sumber  daya  pariwisata  yang  dimiliki.  Hal-hal  yang  menjadi  faktor  pendukung pariwisata diantaranya adalah objek-objek wisata yang menarik dengan keindahan alam yang ada, proses perijinan yang tidak rumit serta tersedianya sarana fasilitas pariwisata yang memadai. Faktor penghambatnya adalah adanya pembagian yang tidak adil terhadap hasil  pungutan  restribusi  pariwisata  yang dirasakan oleh desa dinas.  Juga  kurangnya  kesadaran  masyarakat  mematuhi  aturan  yang  telah ditetapkan  serta  kurangnya  promosi  dan  pemasaran  terhadap  objek-objek  wisata yang ada.
Selanjutnya,  perkembangan  pariwisata  di  desa  Umeanyar  berpengaruh terhadap  kehidupan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  masyarakat.  Secara  ekonomi terjadi peningkatan taraf kehidupan bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata. Terjadinya perkawinan transnasional antara warga desa Umeanyar dengan warga negara asing. Juga adanya pembagian sembako kepada para lansia setiap bulannya dan  adanya  pemberian  les  bahasa  Inggris  oleh  tamu  asing  kepada  anak-anak sekolah.

## Kata kunci : kebijakan, pariwisata
1 Staf Desa Umeanyar email : meiardika99@gmail.com
2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti , email putu.agustana@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan  atau  implementasi  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  lebih  diprioritaskan  pada  pengembangan potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah  tersebut.  Secara  teori,  implementasi  dapat dikatakan  sebagai  sesuatu  untuk  memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah
suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan,  yakni  kejadian-kejadian  dan kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan negara,  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikan  maupun untuk  menimbulkan  akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian-kejadian ( Masmanian dan Sabatier dalam Wahab, 2008 : 51 )
Untuk  pemerintah  Provinsi  Bali,  yang  sangat  bertumpu  pada  potensi pariwisata,  maka  kebijakan  pembangunan  sejatinya  lebih  banyak  diarahkan  pada pengembangan  sektor  pariwisata  yang  menjadi  andalan  bagi  provinsi  Bali  untuk meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakatnya.  Di  samping  sektor-sektor  lainnya yang  juga  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan,  misalnya  sektor  pertanian  dan perkebunan.
Salah  satu  sektor  yang  menjadi  andalan  dalam  pembangunan  di  Bali  dan telah  berhasil  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Bali  secara  umum  adalah sektor  pariwisata.  Kegiatan  pariwisata  selain  mendatangkan  sumber  pendapatan utama  di  Bali,  juga  dapat  menjadi  ancaman  serius  bagi  sebagian  orang,  dan lingkungan, termasuk bagi wisatawan asing yang mencintai keaslian alam, kualitas lingkungan  hidup,  nilai-nilai  moral,  sosial  budaya  dan  keberlanjutannya.  Kegiatan ekonomi  pariwisata  telah  mendorong  transformasi  lahan  secara  besar-besaran, pengalihan  fungsi  lahan-lahan  historis,  sosio-kultural  yang  sangat  unik,  menjadi sentra-sentra bisnis pariwisata. Transformasi kawasan lindung dan ekologis menjadi sentra-sentra bisnis, atau perluasan sentra bisnis. Beban lingkungan melampaui daya dukung  pada  berbagai  kawasan,  akibat  pemusatan  kegiatan,  transformasi  lahan kawasan,  transformasi  sentra  ekosistem  dan  mobilitas  penduduk  luar  kota  ke  kota maupun  luar  Bali  ke  Bali,  yang  cenderung  berdomisili  terpusat  pada  sentra-sentra kegiatan  ekonomi  (Wyasa,2003:4).  Dengan  demikian  akan  terjadi  kepadatan penduduk  di  wilayah  pengembangan  pariwisata,  yang  dapat  berpengaruh  pada menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup,  pemusatan  kegiatan  ekonomi  di  pusat pariwisata,  yang  pada  akhirnya  terjadi  ketimpangan  ekonomi  antara  kota  (pusat pariwisata) dengan desa atau wilayah-wilayah yang ada di Bali.
Pada  dasarnya  wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  di  luar  tempat  tinggalnya,  bersifat  sementara
untuk  berbagai  tujuan  selain  untuk  mencari  nafkah  (Ardika,2002:  1).  Kegiatan berwisata  merupakan  hak  asasi  seseorang  yang  perlu  dihargai  sebagaimana dinyatakan  dalam Universal  Declaration  of  Human  Right. Untuk  memenuhi kebutuhan  wisatawan  yang  melakukan  wisata  diperlukan  serangkaian  upaya  yang saling terkait dan terpadu oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.
Falsafah pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi oleh norma-norma agama  dan  nilai-nilai  budaya  sebagai  konsep  hidup  bangsa  Indonesia  yang berkeseimbangan  yaitu  hubungan  manusia  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam,  baik  yang  berupa  sumber  daya  alam  maupun  lingkungan  geografis.  Konsep tersebut  dalam  kehidupan  masyarakat  Hindu  di  Bali  disebut  dengan  “ Tri  Hita Karana” .    Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  Erawan  (2006),menekankan  agar pariwisata kembali dibangun dengan menjujung konsep Tri Hita Karana , yaitu :
1 .Parahyangan, yaitu  hubungan  manusia  dengan  Ida  Sanghyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa dengan baik
2 . Pawongan, dimana hubungan antar manusia terjadi keharmonisan
3 .  Pelemahan, yakni  hubungan  manusia  dengan  alam  sekitarnya  dalam kondisi lestari dan baik.
Dalam  pengembangan  pariwisata  khususnya  dalam  pengelolaan  suatu kawasan  wisata  atau  objek  wisata,  Pemerintah  Provinsi  Bali  lebih mengedepankan  peranan  desa  adat  .  Hal  ini  disebabkan  karena  kehidupan masyarakat  Pulau  Bali  tidak  dapat  dipisahkan  dari  aktifitas  adat  dan  keagamaan khususnya  agama  Hindu.  Di  samping  itu  keberadaan  desa  adat  dinilai  lebih mampu untuk membendung serta mencegah dampak-dampak negatif dari adanya pariwisata  di  Bali,  karena  desa  adat  memiliki awig-awig (peraturan-peraturan) yang mengatur kehidupan warganya dan sangat dipatuhi oleh krama desa adat.
Desa  Umeanyar  sebagai  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Seririt  Kabupaten Buleleng,  sejak  sekitar  tahun  1997  mulai  mengembangkan  sektor  pariwisata berdasarkan potensi keindahan alam perbukitan dan pantai yang dimilikinya. Sejak saat itu berbagai fasilitas pariwisata khususnya  hotel dan villa mulai dibangun oleh para  investor  di  Desa  Umeanyar.  Sampai  saat  ini  fasilitas  pariwisata  yang  ada  di
Desa Umeanyar adalah : hotel sebanyak 5 unit, villa sebanyak 26 unit dan Pondok Wisata sebanyak 3 unit.
Permasalahan yang ditemukan di lapangan sehubungan dengan pengelolaan pariwisata di  Desa  Umeanyar, salah satunya adalah masalah sampah di  pantai saat musim  hujan.  Pantai  di  Desa  Umeanyar  yang  sebenarnya  menjadi  lokasi  andalan pariwisata,  setiap  musim  hujan  tiba  selalu  dipenuhi  dengan  sampah  yang  tentunya sangat  mengganggu  kebersihan  dan  kenyamanan  para  wisatawan  yang  ingin menikmati keindahan pantai Desa Umeanyar, baik dengan berjalan-jalan menyusuri pantai, berenang maupun melakukan diving di pantai Desa Umeanyar.
Permasalahan  lain  berkaitan  dengan  kebijakan  pengelolaan  pariwisata  di Desa  Umeanyar  adalah  masalah  pembagian  hasil  retribusi  pariwisata  antara  desa dinas dengan desa adat. Retribusi pariwisata di Desa Umeanyar selama ini dipungut dan  dikelola  oleh  desa  adat,  sedangkan  desa  dinas  hanya  mendapatkan  bagian sebanyak  Rp.3.000.000,-  pertahun  (  dari  pendapatan  pertahun  sekitar Rp.37.000.000,-  ).  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  dari  sekitar Rp.37.000.000,-  pendapatan  pertahun  dari  pengelolaan  pariwisata  di  Desa Umeanyar,  sebanyak  Rp.3.000.000,-  diberikan  kepada  desa  dinas.  Kemudian masing-masing subak             ( ada 3 subak ) mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- setiap tahunnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dalam  kaitan  dengan  kebijakan  pengelolaan pariwisata  di  Desa  Umeanyar  Kecamatan  Seririt,  peneliti  tertarik  untuk  memilih judul penelitian : “Kebijakan Pengelolaan Pariwisata di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  dapat  dirumuskan  pokok-pokok permasalahan  sebagai  berikut  :  1)  Bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan  dalam pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng  ? ;  2)  Bagaimanakah kaitan perkembangan pariwisata dengan kehidupan masyarakat Desa Umeanyar kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng  ?

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  Bungin  (2012  :  32  ),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
Yang    menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  terutama  adalah  Perbekel Desa  Umeanyar  beserta  perangkatnya,Klian  Desa  Adat  Umeanyar,  tokoh masyarakat  dan  anggota  masyarakat  pelaku  pariwisata  di  Desa  Umeanyar Kecamatan  Seririt.  Informan  tersebut  ditunjuk  secara purposive dengan mempertimbangkan  pengetahuan  mereka  tentang  masalah  yang  ditelaah. Penunjukkan informan tidak dibatasi, disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam  artian  penunjukkan  informan  dihentikan  ketika  semua  data  dan  informasi yang dibutuhkan sudah didapatkan.
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :
1. Kebijakan Pengelolaan pariwisata, yang meliputi : a) kebijakan desa dinas dan  desa  pakraman;  b)  sumber  daya  pariwisata,  dan  c)  faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pariwisata.
2. Kaitan  perkembangan  pariwisata  dengan  kehidupan  masyarakat  Desa Umeanyar, yang meliputi : kaitan ekonomi, sosial dan budaya.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Desa  Umeanyar  Kecamatan  Seririt
Kabupaten  Buleleng,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  dalam pengelolaan  pariwisata.  Lokasi  ini  dipilih  karena  secara  geografis  wilayah  Desa Umeanyar mudah dijangkau, serta data-data yang dibutuhkan dalam peneltian ini cukup tersedia.
Selanjutnya pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan  pemanfaatan  dokumen.  Analisis  data  menggunakan  analisis  data  kualitatif, dimana  analiais  dilakukan  sepanjang  proses  penelitian  dengan  tahapan  : pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  serta  simpulan  dan  verifikasi ( Sugiyono,2014 )
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata di Desa Umeanyar
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  krusial  dalam  proses  kebijakan publik.  Suatu  program  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan ( Winarno, 2010 ). Implementasi melibatkan usaha  dari  pembuat  kebijakan  untuk  mempengaruhi  dan  mengatur  perilaku kelompok sasaran.
Sehubungan dengan kebijakan pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar, ada  sinergi  antara  Desa  Dinas  dan  Desa  Adat.  Desa  Dinas  dan  Desa  Adat memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan  yang berhasil diwawancarai, didukung dengan hasil observasi secara langsung di lokasi penelitian serta dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa kebijakan pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar merupakan sinergi dari 2 ( dua ) lembaga yang ada di  desa  yakni  desa  dinas  dan  desa  adat.  Semua  itu  sudah  berdasarkan  hasil kesepakatan  bersama  yang  dihasilkan  lewat paruman desa.    Mereka  juga memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki yakni hansip dari pihak desa dinas dan pecalang dari pihak desa adat untuk menjaga objek-objek dan fasilitas pariwisata  yang  ada  di  Desa  Umeanyar.  Hal  ini  memang  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Meter  dan  Horn  (  Subarsono,  2012  :  99  ),  bahwa  ada  lima variable  yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi  kebijakan  yakni  :  1)  standar dan  sasaran  kebijakan;  2)  sumberdaya;  3)  komunikasi  antar  organisasi  dan penguatan  aktivitas;  4)  karakteristik  agen    pelaksana;  dan  5)  kondisi  sosial ekonomi dan politik.
Selain  itu,  dalam  pengelolaan  pariwisata  di  desa  Umeanyar,  desa  dinas bersama-sama  dengan  desa  adat  menetapkan  kebijakan  dalam  upaya penyelamatan  lingkungan  khususnya  dalam  penanganan  sampah,  baik  sampah rumah tangga, sampah dari warung-warung, maupun sampah dari hotel atau villa. Dalam  hal  ini  pihak  rumah  tangga,  warung  dan  hotel  atau  villa  dikenakan pungutan  untuk  biaya  penanganan  sampah.  Sesuai  dengan  catatan  atau  dokumen yang ada, besarnya pungutan untuk penanganan sampah adalah sebagai berikut :
- Rumah Tangga      : Rp.10.000,00 / bulan - Warung/Restoran  :  Rp. 25.000,00 / bulan
-  Hotel  /  Villa              :  Rp.150.000,00  –  Rp.300.000,00  /  bulan  (  tergantung  besar kecilnya hotel / villa )
Berdasarkan  data  sekunder  berupa  dokumen  serta  hasil  pengamatan langsung  di  lokasi  penelitian,  desa  Umeanyar  memiliki  sejumlah  sumber  daya pariwisata  berupa  objek  dan  daya  tarik  wisata  yang  menjadi  andalan  desa Umeanyar untuk menarik kedatngan wisatawan untuk datang ke desa Umeanyar. Objek  dan  daya  tarik  wisata  tersebut  terbagi  dalam  beberapa  jenis  objek  wisata seperti  wisata  budaya,  wisata  relegi,  wisata  alam,  dan  wisata  tirta.  Setiap  titik tujuan objek wisata tersebut memiliki daya tarik tersendiri.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  informan,  didukung dengan  hasil  pengamatan  secara  langsung  di  lokasi  penelitian,  dapat  diketahui bahwa  sumber  daya  pariwisata  yang  dimiliki  oleh  desa  Umeanyar  yakni  sumber daya  alam dan sumber daya manusia pelaku pariwisata memang sangat  berperan dalam kebijakan pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar. Hal ini sesuai dengan pandangan Edward III ( Subarsono, 2012 : 90 ) bahwa sumber daya menjadi salah satu  dari  empat  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan,  yakni  : komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Juga  seperti  pendapat Merille  S.  Grindle  (  Subarsono,  2012  :  93  ),  bahwa  keberhasilan  implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.  Variabel  isi  kebijakan  salah  satunya  mencakup  apakah  sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Sampai  saat  ini,  di  desa  Umeanyar  terdapat  35  (  tiga  puluh  lima  )  usaha pariwisata yang terdiri dari 26 villa, 5 hotel, 3 pondok wisata, dan 1 restoran yang tersebar di dua dusun yang ada di desa Umeanyar yakni Dusun Pawitra dan Dusun Kundalini.
Potensi  objek  wisata  yang  menjadi  daya  tarik  wisata  bagi  wisatawan  di desa  Umeanyar  merupakan  faktor  pendukung  dalam  pengelolaan  pariwisata  di desa  Umeanyar.  Juga  adanya  keramah  tamahan  masyarakat  serta  sinergi  yang terjalin  baik  antara  desa  dinas  dengan  desa  adat.  Terbukanya  lebar-lebar
kesempatan bagi para pelaku pariwisata untuk membangun fasilitas pariwisata di desa  Umeanyar  dengan  tidak  terlalu  ketatnya  perijinan  yang  diberikan  oleh  desa dinas  menjadikan  perkembangan  yang  baik  bagi  pengelolaan  pariwisata  di  desa Umeanyar.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  informan  ,  yakni  dari desa  dinas,  desa  adat,  BPD,  dan  pelaku  pariwisata,  didukung  dengan  pantauan langsung di lokasi penelitian khususnya di Kantor Perbekel Desa Umeanyar serta bukti-bukti  dokumen  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa  daya  tarik  wisata, kemudahan dalam akses perijinan serta tersedianya sarana dan fasilitas pariwisata yang  memadai  menjadi  faktor  pendukung  dalam  pengelolaan  pariwisata  di  desa Umeanyar. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kodhyat ( Suprapta, 2003 : 37  )  bahwa  perkembangan  pariwisata  disuatu  daerah  tujuan  wisata  atau tourist destination sangat  ditentukan  oleh  faktor  :  1)  daya  tarik  wisata  ( tourist attractions); 2)  kemudahan  perjalanan  atau  aksesbilitas  ke  daerah  tujuan  wisata yang bersangkutan; dan 3) sarana dan fasilitas yang diperlukan.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan pariwisata di  desa Umeanyar, salah satunya  adalah  adanya  sistem pembagian hasil retribusi dari  pengelolaan  pariwisata  yang  dirasa  kurang  adil  khususnya  oleh  pihak  desa dinas.  Selama  ini  retribusi  pariwisata  di  desa  Umeanyar  dipungut  dan dikumpulkan oleh desa adat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, setiap tahunnya  jumlah  retribusi  pariwisata  yang  berhasil  dikumpulkan  adalah  rata-rata sebanyak Rp. 37.000.000,00 ( tiga puluh tujuh juta rupiah ). Dari jumlah tersebut, sebanyak  Rp.3.000.000,00  (  tiga  juta  rupiah  )  diberikan  kepada  desa  dinas. Kemudian Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) diberikan kepada subak  yang ada di  desa  Umeanyar  (  ada  3  subak  di  desa  Umeanyar  ).  Jadi  sisanya  sebanyak Rp.31.000.000,00  (  tiga  puluh  satu  juta  rupiah  )  masuk  ke  kas  desa  adat.  Hal tersebut sering dikeluhkan oleh pihak desa dinas.
Selain  masalah  pembagian  hasil  pungutan  retribusi  pariwisata  yang  oleh desa  dinas  dirasa  kurang  adil,  hal  lain  yang  menjadi  penghambat  dalam pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar adalah kurangnya kesadaran masyarakat terutama para nelayan didalam mengembangkan wisata bahari.
Dari  hal-hal  yng  disampaikan  oleh  informan  terkait  kurang  sadarnya masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan pariwisata dan  berpotensi  menjadi  penghambat  pengelolaan  pariwisata  di  desa  Umeanyar, didukung dengan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yakni di pantai desa  Umeanyar,  dapat  diketahui  bahwa  masyarakat  khususnya  para  nelayan tersebut  kurang  menyadari  dan  kurang  memahami  tentang  adanya  aturan  atau larangan  memancing  ditempat  tersebut.  Ini  sesuai  dengan  yang  dikatakan  oleh Anderson ( Islamy, 2010 ) bahwa dalam implementasi kebijakan yang tidak kalah penting  untuk  diperhatikan  adalah  faktor-faktor  penyebab  mengapa  orang  tidak mematuhi  atau  melaksanakan  suatu  kebijakan  publik,  yang  diantaranya  adalah adanya  konsep  ketidak  patuhan  selektif  terhadap  hukum.  Dalam  hal  ini masyarakat  akan  melihat  manfaat  atau  kerugian  yang  mereka  peroleh  dari diterapkannya suatu kebijakan.
Faktor penghambat lainnya dari pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar adalah  masih  minimnya  warga  desa  Umeanyar  yang  memiliki  kemampuan berbahasa  asing,  sehingga  ketika  mereka  bertemu  dengan  wisatawan  asing  dan ditanya  sesuatu  oleh  wisatawan  tersebut  tidak  bisa  menjawab.  Juga  masalah promosi  dan  pemasaran  objek-objek  wisata  yang  dirasa  sampai  saat  ini  masih kurang.

## 3.2 . Kaitan  Perkembangan  Pariwisata  dengan  Kehidupan  Masyarakat  Desa Umeanyar
Dijadikannya suatu daerah sebagai kawasan wisata atau tempat kunjungan bagi wisatawan, akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada daerah tersebut. Perubahan-perubahan  tersebut  terjadi  sebagai  dampak  dari  adanya  kehadiran orang-orang dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri yang banyak berkunjung atau bahkan menetap untuk beberapa waktu ditempat tersebut. Perubahan tersebut bisa  berupa  perubahan  lingkungan  alam,  bahkan  terpenting  adalah  dampak  dari adanya perkembangan pariwisata tersebut adalah tejadinya perubahan dalam pola kehidupan  dan  tingkah  laku  dari  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  kawasan wisata.
Pariwisata  di  Desa  Umeanyar  yang  sudah  berkembang  sejak  tahun  1997 memiliki  kaitan  tersendiri  dengan  kehidupan  masyarakat  desa  Umeanyar. Pariwisata  di  desa  Umeanyar  yang  perkambangannya  ditandai  dengan  semakin banyaknya  berdiri  fasilitas  pariwisata  seperti  hotel,  villa,  pondok  wisata  dan fasilitas  lainnya  tentunya  berpengaruh  terhadap  kehidupan  ekonomi,  sosial,  dan budaya masyarakat desa Umeanyar.
Yang pertama tentunya secara ekonomi perkembangan pariwisata di  desa Umeanyar    memberi  nafkah  bagi  warga  desa  Umeanyar  yang  bekerja  di  sektor pariwisata.  Sampai  saat  ini,  tercatat  ada  sekitar  75  orang  warga  desa  Umeanyar yang  bekerja  di  sektor  pariwisata.  Mereka  umumnya  bekerja  sebagai  penjaga villa, pekerja hotel dan pondok wisata, pemandu wisata, pemilik warung di objek wisata,  serta  pedagang  souvenir  .  Mereka  semuanya  tentu  mengandalkan penghasilan  dan  menafkahi  keluarganya  dari  hasil  bekerja  di  sektor  pariwisata tersebut.
Lahan pekerjaan lain yang juga bisa di tekuni oleh warga desa Umeanyar sebagai  dampak  dari  perkembangan  wisata  di  Desa  Umeanyar  adalah  beberapa anak-anak menjadi pedagang acung dengan menjajakan berbagai souvenir kepada wisatawan  khususnya  wisatawan  yang  sedang  menikmati  keindahan  panorama pantai  desa  Umeanyar.  Pekerjaan  ini  biasanya  dilakukan  oleh  anak-anak  usia sekolah  tersebut  pada  sore  hari  setelah  mereka  pulang  sekolah.  Kalau  hari  libur baru mereka menjajakan barang dagangannya dari pagi sampai sore.
Selain  kaitan  atau  dampak  secara  ekonomi  yang  terjadi  karena  adanya perkembangan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat desa Umeanyar seperti yang telah diuraikan di atas, dampak sosial dan budaya juga terjadi akibat adanya perkembangan  pariwisata  tersebut.  Salah  satunya  yang  paling  menonjol  adalah adanya  perkawinan    transnasional  antara  perempuan  etnis  Bali  dengan  laki-laki mancanegara.  Atau  perkawinan  antara  laki-laki  etnis  Bali  dengan  perempuan mancanegara.
Interaksi  yang  intensif  antara  wistawan  mancanegara  dengan  penduduk lokal  khususnya  yang  berasal  dari  desa  Umeanyar,  pada  akhirnya  menyebabkan terjadinya  perkawinan  antara  warga  desa  Umeanyar  dengan  warga  negara  asing.
Hal  ini disebabkan karena diwilayah desa Umeanyar banyak dijumpai  villa  yang banyak  dihuni  oleh  wisawatan  mancanegara.  Temuan  di  lapangan  menunjukkan bahwa  terjadinya  perkawinan  tersebut  memeng  didasari  oleh  adanya  keinginan untuk menyalurkan rasa cinta kasih yang ada pada diri mereka.
Dalam  hubungannya  dengan  pengesahan  perkawinan  antar  bangsa tersebut,  Desa  Adat  Umeanyar  memiliki  ketentuan  yang  mengatur  tata  cara perkawinan  secara  adat  yang  telah  diatur  dalam awig-awig Desa  Adat.  Di dalamnya  dimuat  ketentuan  bahwa  pasangat  perempuan  etnis  Bali  yang  akan menikah  dengan  laki-laki  asing  harus  memenuhi  persyaratan,  yakni  1.  memberi laporan  kepada  Kelian  Desa  Adat  tentang  rencana  perkawinan  meraka;  2. selanjutnya  pihak  laki-laki  harus  menunjukkan  surat  tentang  status  yang dikeluarkan  oleh  Konsulat  negaranya  ;  3.  pihak  laki-laki  menyatakan kesediaannya  untuk  melangsungkan  upacara sudiwidani yakni  sebuah  upacara peralihan dari agama asal ke agama Hindu.
Dalam  konteks  adanya  perkawinan  transnasional  antara  perempuan  etnis Bali  dengan  laki-laki  mancanegara,  terdapat  steriotyp  yang  melekat  terhadap kehadiran  orang  asing  dan  perempuan  lokal  yang  dekat  dengan  orang  asing. Steriotyp  perempuan  lokal  adalah  “hanya  perempuan  nakal”  saja  yang  mau menjalin hubungan dengan laki-laki asing.
Steriotyp  yang  bernada  negatif  terhadap  hubungan  khusus  yang  dijalin oleh perempuan lokal dengan orang asing dilandasi anggapan bahwa orang asing banyak  duit,  suka  perempuan  muda,  dan  sebagainya.  Anggapan  ini  berakibat munculnya pandangan bahwa perempuan lokal mau dekat  dengan laki-laki  asing karena  motif  ekonomi.  Mereka  dicap  sebagai  “  cewek  matre”.  Di  samping  itu beda  usia  yang  sangat  jauh  (  15  –  30  tahun  )  berakibat  munculnya  pandangan bahwa  hanya  karena  dollar  dia  mau  pacaran  atau  menikah  walau  pasangannya sudah tua.
Berdasarkan  pandangan  masyarakat  ,  terdapat  dua  versi  /  model  tentang pacaran dengan tamu asing. Pertama, ada perempuan yang dianggap benar-benar serius dalam membina hubungan ; kedua, mereka yang berhubungan karena motif uang, sex dan gengsi.
Kaitan  atau  dampak  lain  dari  adanya  perkembangan  pariwisata  di  desa Umeanyar,  setiap  bulannya  para  pengusaha  pariwisata  yang  membuka  usahanya di desa Umeanyar memberikan sumbangan sembako kepada para lansia yang ada di  desa  Umeanyar.  Juga  adanya  kegiatan  les  bahasa  Inggris  untuk  anak-anak sekolah  yang  dilakukan  oleh  wisatawan  asing  yang  kebetulan  menetap  cukup lama di desa Umeanyar. Les bahasa Inggris tersebut biasanya dilaksanakan setiap hari Minggu sore.
Dari  hasil  wawanca  dengan  para  informan,  didukung  dengan  hasil pengamatan  secara  langsung  di  lokasi  penelitian  dapat  ditemukan  bahwa perkembangan pariwisata di desa Umeanyar memberikan dampak secara ekonomi dan  sosial  budaya  kepada  kehidupan  masyarakat  desa  Umeanyar.  Hal  ini  sesuai dengan yang dikemukakan oleh Islamy ( 2010 ) bahwa dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekunsi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan.

## 4. Penutup

## 4.1 Simpulan
Dari hal-hal  yang telah  dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu :
1. Kebijakan pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar merupakan sinergi antara kebijakan  desa  dinas  dan  desa  adat  yang  saling  mendukung  dan  saling menguatkan.  Perkembangan  pariwisata  di  desa  Umeanyar  dapat  berkembang dengan  baik  sampai  saat  itu  karena  adanya  sumber  daya  yang  memadai. Selanjutnya  adanya  daya  tarik  wisata,  akses  perijinan  yang  tidak  terlalu  rumit, serta fasilitas yang memadai menjadi faktor pendukung perkembangan pariwisat di  desa  Umeanyar.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  kurang  adilnya pembagian hasil pungutan restribusi pariwisata yang dirasakan oleh desa dinas. Juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait pariwisata itu sendiri, serta kurangnya promosi dan pemasaran terhadap objek-objek wisata yang menjadi andalan desa Umeanyar.
2.  Kaitan  perkembangan  pariwisata  terhadap  kehidupan  ekonomi,  sosial  dan budaya  masyarakat  desa  Umeanyar  dapat  dilihat  dari  adanya  peningkatan kesejahteraan  sebagian  masyarakat  desa  Umeanyar  khususnya  yang  bekerja  di sektor  pariwisata.  Juga  adanya  perkawinan  transnasional  antra  warga  desa Umeanyar dengan warga negara asing. Selanjutnya adanya pemberian sembako kepada para lansia setiap bulan dan les bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah yang  diberikan  oleh  wisatawan  asing  yang  menetap  cukup  lama  di  desa Umeanyar  tejadi karena perkembangan pariwisata pariwista itu sendiri.

## 4.2  Saran-saran
1.  Desa  Dinas  dan  Desa  Adat  hendaknya  selalu  bersinergi  dan  bekerja  sama dengan  baik  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan  supaya  pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar terus dapat berjalan baik serta mampu memberikan manfaat  yang  menguntungkan  bagi  seluruh  masyarakat.  Perbedaan-perbedaan yang  terjadi  hendaknya  segera  dibicarakan  dan  dicari  solusinya  supaya pariwisata di desa Umeanyar terus maju dan berkembang.
2.Terhadap pengaruh yang ditimbulkan kepada masyarakat terkait perkembangan pariwisata  di  desa  Umeanyar,  hendaknya  disikapi  bersama  secara  bijak  dan diupayakan untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif yang bisa merusak kehidupan masyarakat dan masa depan generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardika,I  Gede,  2002. Konsepsi  Pembangunan  Kepariwisataan  Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia : Jakarta
Bungin,Burhan,  2012, Analisis  Data  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
Erawan,Puja,  2006.  “Bali  Berwawasan  Pariwisata  Budaya” Makalah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng : Singaraja
Islamy,Irfan,  2010,  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara,  Bumi Aksara Jakarta
Subarsono,  AG.  2012, Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori  dan Aplikasi, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sugiyono, 2014, Statistika Untuk Penelitian, Alfabet : Bandung
Suprapta,I  Nyoman,  2003. Implementasi  Kebijakan  Desa  Adat  Dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Adat Kalibukbuk Kawasan Wisata Lovina Kabupaten Buleleng), Tesis S2 Universitas Jember.
Wahab,  Solichin  Abdul,  2008, Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara : Jakarta.
Winarno,  Budi.  2010. Kebijakan  Publik  Teori  &  Proses, Media  Pressindo, Yogyakarta.
Wyasa P.,Ida Bagus,dkk, 2003. Hukum Bisnis Pariwisata, Aditama : Bandung