## Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti Pada PT Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang

## Sri Dinarwati 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Sridinarwati94@gmail.com
Ade Nawawi 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang adenawawi15.an@gmail.com
Pitriani 3
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang pitriani708@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT.  Bank  Jabar  Banten  Kantor  Cabang  Subang  yang berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Subang. Adapun metode penulisan yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  yaitu  mengumpulkan  data  yang  bertujuan untuk  menggambarkan,  memaparkan,  dan  menganalisanya,  kemudian  menarik kesimpulan. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah Bank milik pemerintah Provinsi  Jawa  Barat,  bersama-sama  dengan  Pemerintah  Kota/Kabupaten  se-jawa Barat dan Banten, didirikan berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 mei 1961. Sejak tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan  surat  keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  II  Tahun  1995 mempunyai  sebutan  “Bank  Jabar”  dengan  logo  baru.  Dalam  rangka  mengikuti perkembangan  perekonomian  dan  perbakan,  maka  berdasarkan  Perda  Nomor  22 Tahun 1998 dan akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor  8  Tanggal  15  April  1999  yang  telah  disahkan  oleh  Menteri  Kehakiman  RI tanggal  16  April  1999,  bentuk  hukum  Bank  Jabar  diubah  dari  Perusahaan  Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan data-data yang diperoleh di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang, terdapat layanan beberapa jenis kredit salah satunya yang banyak diminati adalah layanan Kredit Guna Bhakti yaitu jenis kredit yang disediakan bagi PNS, PNS non PEMDA dan Anggota DPRD. Salah satu faktor ketertarikan  debitur  terhadap  fasilitas  Kredit  Guna  Bhakti  ini  adalah  kemudahan dari persyaratan kreditnya yang berasal dari identitas debitur sebagai pegawai.
Kata Kunci: prosedur, pengajuan kredit

## Abstract
This research was conducted at PT. Bank Jabar Banten Subang Branch Office located at Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Subang. The writing method used is descriptive method, namely collecting data that aims to describe, describe, and analyze it, then draw conclusions. West Java Regional Development Bank is a bank owned by the government of West Java Province, together with the City/Regency Governments throughout West Java and Banten, established based  on  the  letter  of  the  Governor  of  the  First  Level  Region  of  West  Java  Number 7/GKDH/BPD/61 dated 20 May 1961 Since 1992 the activities of the West Java Regional Development Bank have been increased to become a Foreign Exchange Commercial Bank based on the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number II of 1995 which has the title "Bank Jabar" with a new logo. In order to follow the development of the economy and banking, based on the Regional Regulation Number 22 of 1998 and the Deed of Establishment Number 4 dated April 8, 1999 along with the Deed of Improvement Number 8 dated April 15 1999 which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on April 16 1999, the legal form of Bank Jabar was changed from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT). Based on the data obtained at Bank Jabar Banten Subang Branch Office, there are several types of credit services, one of which is in great demand is the Guna Bhakti Credit service, namely the type of credit provided for civil servants, non-Pemda civil servants and DPRD members. One of the factors of interest from the debtor to the Guna Bhakti Credit facility is the ease with which the credit terms come from the identity of the debtor as an employee.
Keywords: procedure, credit application

## Pendahuluan
Pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  dalam  tahun-tahun  terakhir  ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bentuk-bentuk usaha yang baru banyak bermunculan dengan upaya untuk mencari keuntungan. Para pelaku usaha  ini  sangat  penting  perannya  dalam  mengurangi  tingkat  pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan.
Modal awal tentunya diperlukan untuk memulai suatu usaha, dalam hal ini sumber  daya  yang  paling  likuid,  dengan  kata  lain  uang.  Perusaan  yang  baru dibentuk pasti memerlukan dana, dan perusahaan yang sudah lama berdiri pun memerlukan  dana,  untuk  kelangsungan  usahanya.  Bank  merupakan  salah  satu pilihan yang ada dalam hal penyediaan dana. Bank dapat memberikan dana kepada para pelaku usaha dengan cara memberikan kredit.
Pertumbuhan  dunia  perbankan  dewasa  ini  berkembang  pesat,  terbukti dengan ramainya perusahaan-perusahaan yang bergerak diperbankan walaupun keadaan  perbankan  saat  ini  banyak  juga  bank  yang  mengalami  likuidasi. Keberadaan  bank  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai  peranan  yang  cukup penting dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan. Bank sangat diharapkan
mampu melakukan produk jasa bank bagi pembangunan, disamping berbagai jenis lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat.
Mengingat  begitu  pentingnya  peranan  yang  beragam  bagi  tiap  individu Bank tidak dengan begitu saja memberikan kreditnya, dengan keberadaanya dapat benar-benar  memberikan  bantuan  dan  pelayanan  yang  selayaknya  kepada masyarakat  luas.  Bank  memiliki  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  para debiturnya  dalam  menganalisis  permohonan  kredit,  maka  dibutuhkan  suatu prosedur  pemberian  pinjam  kredit  yang  tertata,  mudah  merealisasikannya  dan cepat dalam penanganannya.
Bank dalam menganalisis permohonan kredit menggunakan prinsip kehati- hatian dalam memberikan pelayanannya, karena pihak bank tidak mau mengambil resiko  kegagalan  dalam  pelunasan  kredit  para  debitur,  yang  kita  kenal  dengan istilah  kredit  macet.  Kredit  macet  akan  membawa  dampak  tidak  baik  bagi kelangsungan  bank  itu  sendiri,  dan  masyarakat  akan  mulai  mempertanyakan kredibilitas bank tersebut. Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis permohonan kredit itu sangat diperlukan.
Pihak bank dapat melakukan analisis pemberian kredit tersebut dengan baik dan benar maka tingkat resiko dan kerugian dapat ditekan sekecil mungkin, akan tetapi sebaliknya apabila pihak bank tidak dapat melakukan dengan baik dan benar maka  akan  terjadi  penyimpangan  dalam  pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh calon  debitur  yang  mengajukan  kredit,  sehingga  hal  ini  bisa  mengakibatkan terjadinya  kredit  macet  yang  nantinya  akan  mempersulit  posisi  bank  dalam pendanaan.
PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten  atau  kita  lebih menegenalnya  dengan  sebutan  Bank  “bjb”  merupakan  salah  satu  dari  sekian banyak bank yang menyediakan fasilitas kredit kepada masyarakat luas, terdapat jenis  dan  bentuk  kredit  yang  beragam  yang  ditawarkan  oleh  PT.  Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten  Kantor  Cabang  Subang  ini,  salah satunya  adalah  Kredit  Guna  Bhakti  (KGB),  yaitu  paket  kredit  khusus  yang diberikan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  pegawai  Non  PNS  seperti BUMD,  BUMN,  Departemen,  Anggota  TNI/PNS,  Anggotanya  Kepolisian/PNS Kepolisian yang masih aktif dimana pengelolaan gajinya sudah diserahkan/dibayarkan  melalui  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan Banten  dengan  persyaratan  yang  ringan,  bunga  yang  kompetitif  dengan  proses cepat dan fleksibel.
Fasilitas  yang  mudah  untuk  dijangkau  dan  dimanfaatkan  oleh  karyawan bank itu sendiri maupun masyarakat dari berbagai kalangan, baik masyarakat dari golongan  menengah  kebawah  maupun  masyarakat  dari  golongan  menengah keatas.
Mencegah  terjadinya  kredit  macet,  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Barat dan Banten terlebih dahulu melakukan analisis terhadap suatu permohonan itu direalisasikan kepada para nasabah. Ketentuan kredit dan pembayaran bunga yang telah disepakati sapat diterima oleh semua nasabah, sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai kreditur dan pemohon kredit sebagai debitur.
Dengan memohon kredit tersebut debitur mengajukan permohonan kredit pengajuan itu sendiri yang merupakan proses yang bersifat mengusulkan sesuatu
dari pihak satu ke pihak yang lain.
Setelah  melewati  beberapa  prosedur,  bagian  pencairan  melakukan  survei terhadap calon debitur yang akan melakukan kredit yang telah disepakati. Apabila setuju maka bagian pencairan akan mencairkan dana tersebut sesuai dengan jenis kredit yang diinginkan.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengajuan dana kredit yang dilakukan bank “BJB” khususnya mengenai  pengajuan  dana  kredit  guna  bhakti.  Dari  pembahasan  tersebut  diatas, maka penulis mengambil judul “ Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti (KGB) Pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang.”

## Kerangka Teori Prosedur
Prosedur  merupakan  kelompok  pekerjaan  pencatatan  yang  erat  sekali hubungannya  yang  meliputi  suatu  sub  fungsi  daripada  suatu  fungsi  tertentu. Menurut Ibnu Syamsi, SW (1994 : 16) mendefinisikan prosedur sebagai berikut :
“Prosedur  adalah  suatu  rangkaian  metode  yang  telah  menjadi  pola  tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan.” (1994 : 16) Sedangkan  menurut  Drs.  Ibnu  Syams,  Drs.  Priatna  Westa,  SH,  dan  Drs. Susanto dalam bukunya “Ensiklopedia Administrasi “, Prosedur adalah :
“ Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebutuhan, pengelolaan yang dilakukan terhadap tata kerja dalam konsep untuk menemukan cara yang lebih sempurna.” (1995 : 263-264)
Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud  dengan  Prosedur  adalah  suatu  tata  kerja  atau  kegiatan  untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

## Pengajuan Kredit
Pengajuan kredit adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang yang ingin melakukan  permohonan  untuk  melakukan  pinjaman  dengan  suatu  perjanjian tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Prosedur Kredit
Prosedur kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk  menilai  kelayakan  calon  debitur.  Prosedur  kredit  biasanya  ditentukan  oleh masing-masing bank dengan karakteristik bank tersebut.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

## Hasil dan Pembahasan
Persyaratan  Pengajuan  Dana  Kredit  Guna  Bhakti  Pada  PT.  Bank  Jabar  Banten Kantor Cabang Subang
Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekonomi suatu Negara.  Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  utamanya  adalah menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  dalam  bentuk  kredit, kredit yang disalurkan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan jenis usaha yang akan dibiayai, salah satu bank yang memberi kredit adalah Bank Jabar Banten.
Bank  Jabar  Banten  menyediakan  berbagi  jenis  kredit,  salah  satunya  yang paling  banyak  diminati  yaitu  Kredit  Guna  Bhakti  yakni  fasilitas  kredit  untuk pegawai  berpenghasilan  tetap  yang  gajinya  telah  disalurkan  melalui  Bank  Jabar Banten  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  keperluan  dengan  sumber pembayaran utama berasal dari penghasilan yang bersangkutan.
Bagi calon debitur yang akan mengajukan Kredit Guna Bhakti tahap pertama yang  harus  dilakukan  yaitu  calon  debitur  mengisi  form  permohonan  pengajuan kredit  dilengkapi  dengan  berbagai  persyaratan-persyaratan  kredit  dimana permohonan  kredit  beserta  syarat-syarat  kredit  tersebut  diserahkan  ke  bagian analis, adapun persyaratan-persyaratan kredit tersebut tercantum pada ketentuan- ketentuan  umum  Kredit  Guna  Bhakti  di  dalam  Buku  Pedoman  Kebijakan  dan Prosedur  Perkreditan  Bank  Jabar  Banten,  persyaratan  tersebut  setiap  golongan calon debitur sedikit berbeda. Syarat-syarat tersebut adalah :
Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) PEMDA
1. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai
2. Asli Surat Pengangkatan Pegawai
3. Asli Surat Keputusan Kepegawaian Terakhir
4. Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji
a. Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak kain
b. Wajib  melunasi  kredit  sekaligus  apabila  berhenti  bekerja  oleh  sebab  apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit
5. Asli Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja.
6. Asli Kartu TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun
7. Asli  Surat  persetujuan  Suami/Istri  (suami/istri  ikut  menandatangani perjanjian kredit)
8. Daftar  Gaji  yang  dibuat  oleh  bendaharawan  gaji  dan  disetujui  oleh  atasan secara langsung.
9. Untuk  debitur  yang  pengajuan  plafond  kreditnya  diatas  Rp.  50  juta.  Agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut Copy Kartu Keluarga
10. Copy Katu Pegawai (karpeg)
11. Copy Kartu tanda pegawai pemohon berserta suami/istri atau sejenisnya
12. Copy Kartu tanda penduduk yang masih berlaku
13. Surat  kuasa  mendebet  rekening  untuk  angsuran  kredit  bagi  yang  gajinya dibayarkan melalui rekening tabungan
14. Surat rekomendasi dari koperasi instansi/dinas dimana debitur bekerja
15. Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamat tidak sama
1. Untuk Pegawai Non PEMDA
1. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai
2. Asli Surat Pengangkatan Pegawai
3. Asli Surat Keputusan Kepegawaian Terakhir
4. Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji
a. Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak kain
b. Wajib  melunasi  kredit  sekaligus  apabila  berhenti  bekerja  oleh  sebab  apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit
5. Asli Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja.
6. Asli Kartu TASPEN atau tanda kesepakatan dari Dana Pensiun
7. Asli  Surat  persetujuan  Suami/Istri  (suami/istri  ikut  menandatangani perjanjian kredit)
8. Daftar  Gaji  yang  dibuat  oleh  bendaharawan  gaji  dan  disetujui  oleh  atasan secara langsung
9. Untuk  debitur  yang  pengajuan  plafond  kreditnya  diatas  Rp.  50  juta.  Agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut
10. Copy Kartu Keluarga
11. Copy Katu Pegawai (karpeg)
12. Copy KTP pemohon beserta suami/istri atau sejenisnya
13. Copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku
14. Berita acara hasil on the spot yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja
15. Surat  kuasa  mendebet  rekening  untuk  angsuran  kredit  bagi  yang  gajinya dibayarkan melalui rekening tabungan
16. Surat rekomendasi dari koperasi instansi/dinas dimana debitur bekerja
17. Nama keluarga yang dapat di hubungi namun alamat tidak sama
2. Untuk Pensiunan
1. Asli surat keputusan tentang pension
2. Asli surat persetujuan suami/istri (suami/istri ikut menandatangani perjanjian kredit)
3. Untuk  debitur  yang  pengajuan  plafond  kreditnya  diatas  Rp.  50  juta.  Agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut
4. Copy kartu keluarga
5. Copy KTP pemohon beserta suami/istri yang masih berlaku
6. Asli KARIP
7. Kuasa mendebet rekening untuk angsuran kredit bagi yang gajinya dibayarkan mealui rekening tabungan
8. Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamat tidak sama
3. Untuk Anggota DPRD
1. Asli Surat Pengangkatan sebagai anggota DPRD
2. Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji
a. Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak kain
b. Wajib  melunasi  kredit  sekaligus  apabila  berhenti  bekerja  oleh  sebab  apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit
3. Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja
4. Asli surat persetujuan suami/istri (suami/istri ikut menandatangani perjanjian kredit)
5. Daftar  Gaji  yang  dibuat  oleh  bendaharawan  gaji  dan  disetujui  oleh  atasan secara langsung
6. Untuk  debitur  yang  pengajuan  plafond  kreditnya  diatas  Rp.  50  juta.  Agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut
7. Copy kartu keluarga
8. Copy KTP pemohon beserta suami/istri yang masih berlaku
9. Surat  kuasa  mendebet  rekening  untuk  angsuran  kredit  bagi  yang  gajinya dibayarkan melalui rekening tabungan
10. Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamatnya tidak sama

## Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang

## Langkah Persiapan Pengajuan Kredit
Langkah pertama dalam Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti ini dimulai dari  pengajuan  permohonan  kredit  yang  dibuat  oleh  calon  debitur  dengan  cara mengisi  form  permohonan  kredit  dan  dilengkapi  dengan  berbagai  persyaratan- persyaratan kredit dimana permohonan kredit beserta syarat-syarat kredit tersebut diserahkan  ke  bagian  analis,  adapun  persyaratan-persyaratan  dalam  Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti adalah sebagai berikut :
1. Permohonan kredit asli
2. SK Asli
3. Photo copy SK Asli,
4. Photo copy struk gaji,
5. Photo copy KTP dan Kartu keluarga
6. Photo copy Karpeg dan
7. Photo copy buku tabungan di Bank Jabar
Langkah  Pemeriksaan  Kelengkapan  Dokumen  Langkah  yang  kedua  adalah Pemohon atau calon debitur menyerahkan persyaratan tersebut kepada Petugas atau Analis  Kredit,  lalu  Analis  Kredit  memeriksa  kelengkapan  dokumen  pengajuan permohonan  kredit  tersebut.  Pemerikasaan  dokumen  ini  bertujuan  untuk mengetahui  keaslian,  keabsahan  dan  kelengkapan  berkas  pengajuan  permohonan kredit tersebut. Ada tiga kemungkinan hasil dari pemeriksaan tersebut yaitu :
1. Syarat –syarat permohonan kredit dalam berkas pengajuan tersebut terdapat kecacatan atau kepalsuan maka permohonan kredit tersebut harus dibatalkan.
2. Persyaratan  tersebut  kurang  lengkap  maka  pemohon  diberikan  kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut paling lambat pada saat akad apabila pada  saat  akad  pemohon  tetap  tidak  bisa  melengkapi  persyaratan  kredit tersebut  maka  sebagian  jumlah  plafond  kredit  akan  dibekukan  atau  diblokir bahkan bisa sampai dibatalkan apabila persyaratan yang tidak dapat dipenuhi adalah identitas pokok sebagai pegawai seperti Karpeg, SK pengangkatan calon pegawai atau SK pengangkatan pegawai dan daftar gaji.
3. Berkas pengajuan kredit tersebut sudah dapat dipastikan keaslian, keabsahan
dan  kelengkapannya  yang  selanjutnya  analis  akan  dapat  melakukan  tahap- tahap kegiatan analisisnya.
Setelah  analis  kredit  memeriksa  kelengkapan  dokumen  selanjutnya  analis kredit Memproses/menginput data ke komputer sebagai arsip dan kemudian di print out.

## Analisis Kredit
Setelah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kelengkapan  dokumen selanjutnya analis kredit melakukan tanggungjawabnya untuk menganalisa berkas pengajuan  permohonan  kredit  tersebut,  seperti  menyeleksi  plafond  kredit, menyeleksi  Agunan,  menentukan  angsuran,  menyeleksi  dan  menentukan  jangka waktu,  menentukan  Tingkat  Bunga  (yang  Diatur  dengan  surat  Edaran  Tersendiri yang berasal dari Bank Indonesia). Menentukan Provisi (Provisi sebesar 0.2% p.a), Membuat  analisis.  Kemudian  hasil  analisisis  tersebut  diserahkan  ke  Kepala  Seksi Administrasi  Umum  dan  Kredit  Standar  untuk  diproses,  setelah  permohonan pengajuan kredit di proses, kemudian kalau permohonan kredit tersebut ditolak atau tidak disetujui karena ada beberapa persyaratan yang kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada Analis Kredit untuk dikembalikan lagi kepada pemohon atau Calon Debitur disertai surat penolakan, tetapi jika disetujui maka akan ada Acc dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi Umum dan Kredit Standar

## Tahap Keputusan dan Pengesahan Kredit
Setelah di Acc dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi Umum dan Kredit Standar, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang perusahaan untuk  di  Acc  dan  ditandatangani,  Pimpinan  Cabang  menerima  berkas  pengajuan permohonan kredit beserta hasil analisis dari Kepala Seksi Administrasi Umum dan Kredit Standar yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari pimpinan seksi tersebut.  Pimpinan  Cabang  memeriksa  berkas  pengajuan  permohonan  kredit tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jika telah sesuai dengan ketentuan  maka  Pimpinan  Cabang  dapat  menyetujui  dan  melakukan  pengesahan terhadap permohonan kredit tersebut. Kemudian setelah di Acc dan ditandatangani langsung diserahkan kepada Analis Kredit untuk dicatat dalam pembukuan sebagai dokumen lalu Analis Kredit memberikan surat persetujuan kepada pemohon atau Calon Debitur tersebut.
Pada umumnya Permohonan Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti ini selalu mendapat  persetujuan  dikarenakan  jika  dilihat  dari  segi  persyaratan  yang ditentukan tidak terdapat persyaratan yang ditentukan tidak terdapat persyaratan yang menyulitkan bagi pemohon dikarenakan sebagian berasal dari identitas sebagai pegawai  dan  jika  dilihat  dari  segala  resiko  Kredit  Guna  Bhakti  tidak  mempunyai resiko kerugian yang tinggi bagi pihak bank karena sistem pembayaran angsuran kreedit  langsung  dipotong  pada  saat  pembayaran  gaji  kepada  debitur  yang bersangkutan  sehingga  menjadi  keuntungan  tersendiri  bagi  pihak  bank.  Tetapi dalam  pengajuan  kredit  guna  bhakti  ini  terdapat  kekurangan  yang  menjadi kelemahan  dalam  pelaksanaanya  yaitu  kurangnya  kantor  cabang pembantu  yang mengakibatkan  banyak  nasabah  debitur  yang  dari  daerah  harus  rela  datang  ke
kantor cabang yang jauh dari tempat tinggalnya. Dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap bank, diharapkan bank bjb memperluas KCP agar masyarakat dapat mempergunakan produk maupun jasa bank tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  prosedur  pengajuan  dana  kredit guna  bhakti    pada  PT.  Bank  Jabar  Banten  Kantor  Cabang  Subang  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam  prosedur  pengajuan  dana  kredit  guna  bhakti,  Bank  Jabar  Banten memberikan  persyaratan  yang  tidak  begitu  menyulitkan  bagi  calon  debitur. Persyaratan  dalam  pengajuan  dana  kredit  guna  bhakti  yaitu  terdiri  dari  : Permohonan kredit asli, SK asli, Photo copy SK asli, Photo copy struk gaji, Photo copy  KTP  dan  Kartu  Keluarga,  Photo  copy  Karpeg  dan  Photo  copy  buku tabungan di Bank Jabar Banten
2. Bagi  calon  debitur  yang  akan  melakukan  pengajuan  dana  kredit  guna  bhakti, harus dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut : Pemohon atau calon debitur menyerahkan  persyaratan  pangajuan  dana  kredit  guna  bhakti  kepada  analis kredit, Setelah diproses oleh analis kredit kemudian diserahkan ke kepala Seksi Kredit Standar, jika permohonan kredit ditolak maka akan dikembalikan lagi ke analis  kredit  untuk  diserahkan  lagi  ke  calon  debitur  dengan  disertai  surat penolakan tersebut, jika disetujui maka oleh Kepala Seksi Kredit Standart di Acc, Setelah  di  Acc  selanjutnya  diserahkan  kepada  Pimpinan  Cabang  perushaan untuk  di  Acc  dan  ditandatangani.  Tetapi  terdapat  kekurangan  yang  menjadi kelemahan  dalam  pengajuan  KGB  yaitu  kurangnya  KCP  di  beberapa  daerah sehingga  mengakibatkan  beberapa  debitur  harus  rela  datang  langsung  untuk mengajukan  kredit  ke  kantor  cabang  yang  kantornya  jauh  dari  tempat tinggalnya,  dengan  terdapatnya  kekurangan  tersebut  bisa  mengakibatkan terhambatnya pengajuan kredit guna bhakti dan akan menyebabkan sedikitnya masyarakat yang menggunakan produk maupun jasa bank, khususnya bank bjb.

## Referensi
H.  Rachmat  Firdaus,  Drs.,  M.Si  dan  Maya  Ariyanti,  SE.,  MM.  (2004). Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung : Alfabeta
Kasmir,  SE.,  MM.  (2000). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya. Jakarta  :  PT. Rajagrafindo Persada
Muchdarsyah Sinungan, Drs. (1997). Manajemen Dana Bank. Jakarta : PT. Bumi Aksara Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Guna Bhakti (2010), Bandung : PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia No.23/1999 Tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan