IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KEBUMEN

## Azida Nurul Hayya, Denok Kurniasih dan Dyah Retna Puspita
Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman azidahayya@ymail.com
Abstract : Kebumen District Regulation Number 10 Year 2008 on Street Traders tries  to  organize  and  manage  street  hawkers  that  often  disturb  the  order  and beauty around the Kebumen square. The use of square by street hawkers has an adverse  impact  on  the  environment.  The  research  was  conducted  by  qualitative research approach, with informant selection using purposive sampling technique to those who are considered competent and representing every element of society related  to  Implementation  of  Local  Regulation  Number  10  Year  2008  on Structuring  of  Street  Traders  in  Kebumen  District.  This  research  gives  an overview  of  research  results  indicate  that  implementation  can  not  run  well. Implementing the policy can not do much to see from the discretion, initiative and creativity that had been taken. While the impact on the policy objectives has not been  able  to  increase  productivity,  satisfaction,  activity,  and  compliance  of traders. The results of the research can be an input for local government to stop or  terminate  policy  change  on  Local  Regulation  No.  10  Year  2008  on  the arrangement of street hawkers to be relevant to the conditions in this field.
Keywords: Implementation, Street Hawkers, Behavior Implementing
Pendahuluan Implementasi kebijakan masih  menjadi  sebuah  permasalahan bagi  para  pelaksana  kebijakan (implementor). Kendala dalam pelaksanaan  suatu  kebijakannya  pun tidak  segera  dicari  solusi  terbaik, sehingga  tujuan  awal  dari  suatu penetapan  kebijakan  dapat  tercapai dengan baik dalam implementasinya.
Implementasi kebijakan adalah
bagian  penting  dari  suatu  proses kebijakan  publik  yang  tidak  dapat terpisahkan  satu  sama  lainnya, dimana  dalam  proses  kebijakan publik terdiri dari perumusan kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan dan  evaluasi  kebijakan  (Nakamura dan  Smallwood  dalam  Abdulwahab, 2001: 32).
Begitu  pula  dengan  adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Penataan  Pedagang  Kaki Lima.  Dalam  Peraturan  Daerah tersebut,  diatur  tentang  bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen  berupaya  untuk  mengatur dan menata pedagang kaki lima yang kerap  kali  mengganggu  ketertiban dan  keindahan  di  sekitar  Pendopo Rumah  Bupati,  khususnya  di  sekitar Alun-alun  Kebumen.  Penggunaan Alun-alun  oleh  Pedagang  kaki  lima, telah  memberikan  dampak  yang kurang  baik  terhadap  lingkungan Alun-alun sendiri.
Selain itu, sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Bupati  Kebumen Nomor  88  Tahun  2009  tentang Lokasi,  Waktu,  Ukuran  dan  Sarana Pedagang  Kaki  Lima,  khususnya pada Pasal 1 ditegaskan bahwa Alun- alun  Kebumen  adalah  salah  satu lokasi  yang  tidak  diperbolehkan untuk  kegiatan  pedagang  kaki  lima. Akan  tetapi  pada  kenyataannya pedagang  kaki  lima  di  Alun-alun
Kebumen  dari  tahun  ke  tahun semakin  bertambah.  Bahkan  upaya Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen dalam merelokasi pedagang  kaki  lima  di  Alun-alun Kebumen  pun  tidak  membuahkan hasil, dan mereka kembali menempati  alun-alun  sebagai  lokasi usaha mereka.

## Metode
Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  deskriptif  kualitatif,  yakni suatu  penelitian  yang  menghasilkan data  secara  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati  (Bogdan  dan  Taylor,  dalam Moleong,  2005).  Informan  dipilih menggunakan teknik purposive . Dengan  begitu  informan  dalam penelitian  ini,  antara  lain:  (1) Pedagang  Kaki  Lima  di  Alun-alun Kebumen,  (2)  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kabupaten Kebumen, (3) Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen.
Perilaku Pelaksana ( Street Level Bureaucrats )
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  dilakukan,  maka  dalam Penegakan  Implementasi  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Kebumen  Nomor 10  Tahun  2008  tentang  Penataan Pedagang Kaki Lima, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, yang tergabung dalam satu kesatuan Polisi Pamong Praja, dengan tidak mengindahkan  adanya  suatu  cara agar kebijakan yang telah ditetapkan dalam terimplementasi sesuai dengan tujuan awalnya. Selain itu, kerjasama antara  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dengan Dinas Teknis yang mengampu  sangatlah  penting  dalam terwujudnya situasi dan kondisi yang diharapkan.  Dalam  hal  ini  beberapa hal yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi  Pamong  Praja  dan  Dinas Perindagsar  Kabupaten  Kebumen dalam melaksanakan kebijakan tentang  Penataan  Pedagang  Kaki Lima, yakni: 1) Diskresi Diskresi merupakan kebebasan keputusan dan/atau tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk  mengatasi  persoalan  konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam  hal  peraturan  perundang-
undangan  yang  memberikan  pilihan, tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi pemerintahan. Namun penggunaanya harus  oleh  pejabat  yang  berwenang sesuai  dengan  tujuannya.  Pejabat pemerintah  yang  dimaksud  adalah unsur  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  baik  di  lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.
Diskresi  diberikan  karena adanya situasi khusus yang mengharuskan adanya kebebasan dan kewenangan pelaksana untuk
mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.  Terkait  diskresi  yang dilakukan  untuk  mengatasi  situasi diimplementasikannya  Perda  No.  10 Tahun  2008  tentang  Pedagang  Kaki
Lima, AF menyatakan bahwa: “Bupati Kebumen mengeluarkan kebijakan guna  mengatasi  penolakan terhadap  perda  dan  perbup tersebut. Berdasarkan perda tersebut  kawasan  alun-alun bukanlah  tempat  berjualan PKL.  Jadi  kalo  misal  ada yang  nekat  berjualan  di alun-alun  berarti  mereka melanggar  perda  tersebut. Suasana  alun-alun  bebas dari PKL hanya berlangsung sekitar 6 bulan.  Setelah  itu  keluar
kebijaksanaan  Bupati yang menyatakan  kalo  alun-alun boleh dipergunakan sebagai tempat jualan.” Namun kemudian, kenyataan  yang  sangat  bertolak belakang  dengan  kebijakan  telah menarik perhatian publik. Penggunaan  alun-alun  Kebumen sebagai  hasil  dari  kesepakatan  dari pertemuan  antara  Bupati  Kebumen periode  2010-2015  Buyar  Winarso, SE dengan para pedagang kaki lima, yang menyatakan bahwa:
“Alun-alun Kebumen milik  publik  yang  harus dijaga bersama mulai dari kebersihan, keindahan, namun juga dapat digunakan  untuk  usaha yang tentunya tidak merusak  keindahannya” (www.sapa.or.id,  diakses 13 Februari 2016) Pernyataan dari Bupati Kebumen tersebut tentu saja
mendapatkan  reaksi  yang  berbeda dari  berbagai  kalangan.  Beberapa kalangan  ada  yang  menyambut  baik pernyataan tersebut, namun beberapa kalangan  juga  menjadi  kebingungan karena  adanya  pernyataan  tersebut. Adanya  politik  balas  budi  antara Bupati  dengan  Paguyuban  PKL,
meskipun hanya berjumlah 118 PKL. Sebagaimana wawancara dengan AF
menyatakan bahwa : “Kesepakatan Bupati dengan  PKL  merupakan tindak  lanjut  dari  hasil pemilihan Bupati , dimana  Tim  Sukses menyampaikan  kepada Paguyuban  PKL,  yang intinya  minta  dukungan dalam pemenangan Bupati, dan apabila menang,  maka  Alun- alun akan diperbolehkan sebagai  lokasi  berjualan bagi PKL”
Berdasarkan wawancara dengan  berbagai  informan  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  adanya bargaining  antara  Paguyuban  PKL dengan Bupati Terpilih yang akhirnya dikeluarkanlah kebijaksanaan Bupati untuk melegalkan Alun-alun sebagai lokasi PKL, meskipun bertentangan dengan isi  dari  Perda  dan  Perbup  yang mengatur tentang PKL.
2) Inisiatif
Inisiatif  berasal  dari  diri pelaksana  kebijakan  untuk  menjalan kan  kebijakan  yang  ada.  Inisiatif dilakukan untuk mengantisipasi adanya  penolakan  terkait  kebijakan.
Wawancara  yang  dilakukan  bersama dengan AF, mengatakan bahwa: “Kami berusaha memberikan pengertian dengan  para  pedagang. Sosialisasi  kami  lakukan dengan mengumpulkan para  PKL  dan  melakukan pembinaan dengan mengangkat materi Peraturan  Daerah  No.  10 Tahun 2008 tentang Pedagang  Kaki  Lima. Melalui sosialisasi tersebut  kami  berusaha untuk memberikan informasi  bahwa  alun- alun  Kebumen  bukanlah tempat berjualan.”
Sosialisasi  telah  dilakukan
kepada  para  pedagang  agar  mereka mengetahui  isi  dari  kebijakan tersebut.  Diharapkan  setelah  mereka mengetahui kebijakan tersebut adalah  adanya  respon  positif  dari kelompok  sasaran.  Respon  yang diharapkan adalah mereka menyadari dan  memahami  isi  perda  tersebut sehingga  mau  menjaga  kelestarian lingkungan  dan  ketertiban  di  alun- alun.  Terkait  dengan  inisiatif  yang dilakukan  oleh  Satpol  PP  untuk menjalankan perda, SEP mengungkapkan: “Kami melakukan pembinaan  preventif  non yudisial. Apabila menunggu  secara  yudisial maka  kami  tidak  bisa bertindak  karena  perda PKL  sudah  tidak  jalan. Kita  melakukan  berbagai upaya  lain  agar  ada legalitas yang bisa mendukung untuk keberadaan pedagang kaki lima  di  alun-alun  sudah berkali-kali dilakukan, tetapi  sekali  lagi  itu adalah kebijakan pimpinan  yang  mana  kita tidak bisa mendesak maupun mengupayakan agar  segera  dan  segera, hal  yang  kita  lakukan adalah hanya sebatas memberikan saran pertimbangan kepada atasan agar setiap kebijakan  yang  diambil dapat  didukung  dengan legalitas  yang  benar  atau aturan  yang  benar,  akan tetapi  tetap  saja  seperti itu,  dengan  pertimbangan lain tentunya dalam pemikiran pimpinan” Satpol  PP  dan  Disperindag mendukung  terciptanya  legalistas yang mendukung keberadaan
pedagang  kaki  lima  di  alun-alun namun  hingga  saat  ini  belum  ada legalitas  yang  tercipta  terkait  hal tersebut. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum tidak bisa menegakkan  hukum  seperti  yang seharusnya.  Apabila  ada  legalitas yang  jelas  maka  perizinan  menjadi salah  satu  hal  yang  harus  dimiliki oleh  pedagang.  Tanpa  adanya  izin maka seseorang tidak akan diperbolehkan berjualan di alun-alun. Hal  ini  juga  dapat  digunakan  untuk
menekan laju pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin tinggi.
Berdasarkan wawancara diatas  diketahui  bahwa  insiatif  yang dilakukan  oleh  aparat  pelaksana adalah  dengan  melakukan  sosialisasi terhadap  kelompok  sasaran  terkait perda.  Hasil  dokumentasi  diketahui bahwa  pembinaan  terhadap  PKL yang  dilakukan  pada  tahun  2015 dihadiri  oleh  118  PKL  sebagai peserta  dan  diadakan  di  Ruang Jatijajar Kompleks Pendopo Kebumen.  Sedangkan  pembinaan yang  dilakukan  pada  18  November 2015  bertajuk  tentang  Pembinaan PKL dan Kemitraan dengan Perbankan  Pengusaha  dihadiri  oleh 100  orang  PKL  di  Balai  Kelurahan Bumirejo. Namun sejalan dengan adanya  petunjuk  pelaksanaan  yang sejalan  dengan  isi  dari  perda  maka inisiatif  yang  dilakukan  oleh  aparat pelaksana adalah mendorong terciptanya  legalitas  yang  mewadahi PKL yang berjualan di alun-alun dan tetap terjaminnya ketertiban, keamanan  dan  keindahan  di  sekitar Alun-alun. 3) Kreatifitas
Kreativitas  yang  dimiliki oleh  aparat  pelaksana  berkaitan dengan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan. Kreativitas yang dimiliki oleh aparat pelaksana dimaksudkan untuk mengatasi  penolakan  yang  mungkin dilakukan  oleh  sasaran  kebijakan. Kreativitas  menciptakan  keluwesan dalam mengimplementasikan kebijakan.  Karena  tidak  adanya legalitas  yang  menaungi  PKL  yang berjualan  di  alun-alun  maka  aparat pelaksana  melakukan  beberapa  hal untuk menata alun-alun. Hal tersebut disampaikan oleh SEP yang menyatakan bahwa: “Kami  berusaha  untuk menjamin bahwa masyarakat tidak terganggu dengan kegiatan PKL. Oleh karena itu, kami melakukan penataan PKL. Salah satunya adalah aturan berjualan pada hari minggu  dimana  ada  acara CFD. Alun-alun merupakan pusat kegiatan CFD  dan  olahraga  pagi. Kegiatan PKL kami harapkan tidak mengganggu  masyarakat yang  sedang  berolahraga. Makanya kami mengeluarkan  aturan  bagi para  PKL  agar  tidak memasang  tenda  pada minggu pagi. Kalo mereka  melanggar  maka akan dibongkar oleh satpol  PP  dan  tenda mereka  disita.  Selain  itu
juga  pada  hari  hari  lain, agar PKL bisa melakukan kelestarian lingkungan dan  ketertiban,  terutama bagaimana  PKL  harus membawa  tempat  sampah pada masing-masing gerobaknya, sehingga meminimalisir  terjadinya lingkungan yang kotor.” Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah mengeluarkan  aturan  baru  untuk menjamin tidak terganggunya masyarakat  terkait  kegiatan  PKL
pada  acara  minggu  pagi  yakni  CFD, maupun pada hari – hari lainnya. Hal ini  dilakukan  karena  tidak  ada legalitas yang dapat digunakan untuk mengatur  secara  khusus  PKL  alun- alun  Kebumen.  Pedagang  kaki  lima alun-alun  Kebumen  yang  tidak mematuhi aturan mendapatkan sanksi  dari  satpol  PP.  Beberapa pedagang  yang  nekat  memasang tenda  di  alun-alun  pada  hari  minggu terpaksa  harus  diangkut  tendanya oleh  satpol  PP  dan  dilakukan  sidang di pengadilan.
Dampak Terhadap Sasaran Kebijakan Dampak menurut Soebarsono (2005:121) adalah konsekuensi lebih lanjut dari
diterapkannya  sebuah  kebijakan. Dalam  hal  ini,  dampak  kebijakan setelah  diterapkan/  diimplementasi- kan  Perda  No.  10  Tahun  2008 tentang  PKL  terhadap  Pedagang Kaki  Lima  di  Alun-alun  Kebumen. Dampak  yang  diharapkan  tentu  saja adalah  hal-hal  positif,  namun  ibarat koin  mata  uang  meskipun  kita mengharapkan  hal-hal  positif  namun disisi  yang  satu  lagi  adalah  sisi negatif  yang  mungkin  sekali  lebih sering keluar daripada sisi positifnya. Salah  satu  dari  tujuan  Perda  No.  10 Tahun  2008  adalah  dalam  rangka pembinaan, pengawasan, dan
penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  di Kabupaten  Kebumen.  Perda  ini dikeluarkan untuk mengatur aktivitas PKL  seperti  lokasi,  waktu,  ukuran dan  bentuk  usaha  yang  dinyatakan sebagai  PKL.  Selain  itu,  perda  ini juga menegaskan hak-dan kewajiban yang dimiliki oleh PKL.
1) Produktifitas Implementasi Peraturan
Daerah  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Penataan  Pedagang  Kaki Lima,  telah  memberikan  dampak yang  secara  langsung  dirasakan  oleh Pedagang  kaki  lima  sendiri.  Hal
tersebut sesuai dengan hasil wawancara  dengan  beberapa  PKL, salah satunya dengan Pak ST sebagai berikut: “kulo niki penjualane dados  mboten  nggenah, sing  biasane  angsal  250 ewu sedinten sakniki dados  100  ewu  mawon sampun  alhmdulillah,  nek saged  alun-alun  tetep angsal  damel  dodolan, ben mboten bingung kulo” Berdasarkan  wawancara diatas  diketahui  bahwa  ketika perda  No.  10  Tahun  2008 diberlakukan  maka  pendapatan masyarakat menurun. Hal tersebut  dapat  terlihat  juga  dari Tabel dibawah ini. Tabel Penurunan dan Peningkatan Pendapatan PKL sebelum dan sesudah Alun- alun diperbolehkan untuk Lokasi PKL Nomor Inisial PKL Sebelum (Rp.) Sesudah (Rp.) 1. ST 150.000 > 200.000 2. AS 90.000 150.000 3. FS 125.000 > 200.000 4. SRT < 100.000 200.000 5. TH 250.000 > 500000 Berdasarkan wawancara dan observasi diketahui bahwa produktivitas  dari  pedagang  ketika tidak  diperbolehkan  berjualan  di alun-alun menurun. Ketika diperbolehkan berjualan di alun-alun tidak hanya jumlah pendapatan yang bertambah  namun  jumlah  PKL  yang
berjualan juga bertambah.
2) Kepuasan Pedagang Sebagian  besar  kebijakan yang  sukses  adalah  kebijakan  yang mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran karena tujuan dari kebijakan  tersebut  sesuai  dengan kondisi kelompok sasaran. Kelompok  sasaran  yang  merasa bahwa tujuan dari kebijakan tersebut sesuai  dengan  kondisi  mereka  akan dengan sukarela memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.  Namun  sebaliknya,  banyak kebijakan yang gagal diimplementasikan di lapangan akibat  tidak  sesuai  dengan  harapan dari  kelompok  sasaran.  Tujuan  dari kebijakan  dianggap  tidak  berpihak dengan  kelompok  sasaran  sehingga
terjadi  resistensi  terhadap  kebijakan tersebut.
Sebagian  besar  PKL  tidak puas  ketika  mereka  tidak  boleh berjualan  lagi  di  alun-alun.  Hal tersebut  salah  satunya  disampaikan oleh  BA  dalam  wawancaranya menyampaikan:
“Kalo  berdasarkan  perda No.  10  Tahun  2008  kami nggak  boleh  berjualan  di alun-alun.  Kalo  kami ditanya  puas  apa  nggak dengan perda tersebut yaa jelas  kami  nggak  puas dengan  isi  perda  tersebut. Makanya  kami  meminta supaya pemerintah meninjau  isi  dari  perda tersebut.  Dengan  adanya perbup  kami  merasa  puas karena kami diperbolehkan  berjualan di  alun-alun.  Tapi  kami tetap ingin adanya peraturan yang menyatakan  kalo  kita memang  boleh  berjualan di  sini.  Peraturan  yang lebih jelas.”
Penolakan  terhadap  Perda tentang  PKL  tersebut  juga disampaikan  oleh  SEP,  yang menyatakan bahwa:
“Para  pedagang  menolak ketika  mereka  disuruh pindah  jualan  dari  alun- alun. Mereka menganggap  kalo  kami tidak  adil.  Kami  hanya melaksanakan  peraturan. Ketika disuruh membersihkan  alun-alun dari  pedagang  kaki  lima yaa  kami  laksanakan. Tapi ketika bupati
mengeluarkan kebijaksanaan yang menyatakan  kalo  disini PKL sudah boleh berjualan yaa kami laksanakan  juga.  Kami hanya menindak pedagang  yang  tidak  mau mematuhi aturan.” Berdasarkan wawancara
dengan  berbagai  narasumber  diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa kepuasan  pedagang  terhadap  perda No. 10 Tahun 2008 tentang pedagang kaki  lima  rendah.  Namun  setelah adanya  kebijakan  Bupati  yang memperbolehkan  mereka  berjualan di  alun-alun,  para  pedagang  cukup puas dengan keputusan tersebut.
3) Kepatuhan Pedagang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Peraturan  Daerah  adalah  kebijakan yang  harus  dipatuhi  oleh  seluruh elemen  masyarakat  di  Kabupaten Kebumen,  tak  terkecuali  bagi  para PKL  yang  berada  di  Alun-alun Kebumen.  Dengan  melihat  dan mengamati  dalam  aktifitas  PKL berjualan,  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  para  PKL  kurang patuh  terhadap  peraturan  yang  telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Kepatuhan  dari  pedagang  cukup
rendah,  hal  tersebut  disampaikan oleh  SEP.  Banyak  pelanggaran  yang telah  dilakukan  oleh  pedagang  yang berjualan  di  alun-alun.  Pernyataan
SEP sebagai berikut:
“Beberapa pedagang nekat  berjualan  pada siang  hari  padahal  siang hari kami tidak mengizinkan.  Akibatnya kami  harus  memberikan sanksi kepada pedagang. Kami melakukan teguran  sebanyak  dua kali sebelum memberikan sanksi sesuai dengan perda No. 10  Tahun  2008.  Tejadi pelanggaran  hingga  364 kasus namun yang sampai mendapatkan teguran  sebanyak  59 kasus,  sedangkan  yang harus sampai persidangan  mencapai  8 kasus.” Berdasarkan  pernyataan  dari
SEP  diketahui  bahwa  pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang cukup tinggi, namun pedagang yang hingga mendapatkan teguran bisa berkurang lebih dari 70 persen dari keseluruhan yang  melakukan  pelanggaran.  Ini berarti  setelah  mendapatkan  teguran pertama  para  pedagang  menjalankan apa yang diperintahkan oleh penegak hukum.  Sedangkan  pedagang  yang bandel  harus  berhadapan  secara hukum dipengadilan. Beberapa
pedagang  yang  pernah  mendapatkan
teguran  mengaku  karena  waktu berdagang  yang  sempit  membuat mereka  melanggar.    Salah  satunya disampaikan  oleh  WA  sebagai
berikut: “Waktu  berdagang  yang sempit menyebabkan kami melanggar peraturan  yang  ada. Kalo misal kami berjualan  dari  siang  hari kan  untungnya  lebih banyak. Saya lebih enak kalo  jualan  siang  hari pas cuaca panas. Soalnya  saya  jualan  es yang  memang  ramainya siang  hari  apalagi  kalo cuaca panas.” Berdasarkan  hasil  wawancara
dan  observasi  di  lapangan  dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pedagang  terhadap  peraturan  masih rendah.  Hal  tersebut  dari  beberapa pelanggaran  yang  dilakukan  oleh para  pedagang.  Beberapa  pedagang terpaksa mengikuti sidang di pengadilan untuk mem- pertanggungjawabkan  perbuatannya melanggar  peraturan  meninggalkan gerobak dagangannya pada siang hari di alun-alun.
4) Aktifitas Perdagangan Aktifitas  perdagangan  yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun 2008  tentang  Penataan  Pedagang
Kaki  Lima,  bagi  sebagian  PKL sangat mengganggu, karena kebijakan tersebut diberlakukan hanya untuk memindahkan para PKL
yang  sebelumnya  berada  di  sekitar atau  lokasi  alun-alun,  berpindah  ke Jalan  Sutoyo  yang  sekarang  sebagai pusat  kuliner  Kabupaten  Kebumen. Namun  demikian,  karena  kebijakan dan  perguliran  masa  pemerintahan yang berbeda, sehingga PKL diperbolehkan  kembali  berdagang  di area  Alun-alun  Kebumen  hanya untuk  sementara  waktu  saja.  Hal tersebut  juga  disampaikan  AF, bahwa; “Alun-alun adalah wahana publik bagi seluruh  masyarakat  baik masyarakat Kebumen maupun  masyarakat  luar yang berkeinginan singgah  di  Kebumen  dan menikmati keindahan Kota  Kebumen,  sehingga sebagai  wahana  publik maka  kenyamanan  dan keindahannyapun harus terjaga  dan  selalu  tertib. Oleh  karenanya  tempat untuk para PKL dialihkan ke  Jalan  Sutoyo  sebagai Pusat Kuliner Kebumen” Dari  penjelasan  tersebut, sebagai  seorang  Kepala  Dinas  pada dinas teknis yang mengampu permasalahan  PKL,  maka  penataan PKL  yang  telah  dimaktub  dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Peraturan  Darah  Nomor  10  Tahun 2008  tersebut  akan  dapat  terlaksana dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan awalnya.  Hal  tersebut  dapat  berjalan implementasi  Peraturan  Daerahnya hanya  dalam  kurun  waktu  sekitar setengah  tahunan,  dan  setelah  itu berubah kebijakannya dengan diperbolehkannya Alun-alun Kebumen. Setelah diperbolehkan berjualan  maka  kondisi  alun-alun Kebumen  seperti  yang  disampaikan WA, sebagai berikut:
“Aktivitas  jual  beli  disini sudah  dimulai  sejak  pagi hari.  Pada  pukul  06.00  – 09.00  WIB  di  alun-alun akan banyak penjual sarapan.  Setelah  pukul 09.00 WIB alun-alun akan sepi karena tidak ada yang boleh  jualan  disitu.  Para PKL  akan  datang  lagi pada  sore  hari  pukul 15.00 dan berjualan hingga pukul 24.00.” Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan  di  alun-alun  kembali ramai  setelah  adanya  kebijaksanaan Bupati  yang  menyatakan  bahwa alun-alun  sebagai  tempat  PKL.
Selain  itu,  pertambahan  jumlah pedagang  juga  semakin  menambah ramai  aktivitas  yang  berada  di  alun- alun.  Sedangkan  pihak  dinas  dan satpol  pp  melakukan  pembinaan kepada  pedagang  untuk  membuat aktivitas  yang  tetap  sehat  yakni melalui edukasi kepada para pedagang PKL dan asongan di alun- alun. Satpol PP juga rutin melakukan pengecekan dan pemantauan seminggu sekali kepada para pedagang.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2008  tentang  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  di  Kabupaten  Kebumen di Alun-Alun Kebumen dapat dilihat pada aspek berikut ini.

## Perilaku Pelaksana
Para  ahli  yang  mendukung implementasi  model bottom  up menganggap bahwa birokrasi tingkat bawah/ street  level  beuraucrat menduduki  posisi  kunci  dalam keberhasilan  implementasi.  Perilaku pelaksana dalam penelitian ini dilihat dengan indikator: 1) Diskresi
Menurut Atmosudirjo (1994:82) diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yakni  asas  hukum  yang  menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan implementor harus berdasarkan ketentuan  undang-undang.  Diskresi dibutuhkan  untuk  menyelesaikan masalah yang membutuhkan penanganan  secara  cepat.  Lipsky (2010:13) menyatakan bahwa:
‘‘ Street-level  bureaucrats work  in  situations  that often require responses to the  human  dimensions  of situations.  They  have discretion because the accepted  definitions  of their tasks call for sensitive  observation  and judgment,  which  are  not reducible  to  programmed formats.’’
Menurut  Lipsky  (2010:13) implementasi  kebijakan  menuntut adanya  diskresi,  yakni  ruang  gerak bagi individu pelaksana (implementor)  di  lapangan  untuk memilih  tindakannya  sendiri  yang otonom  dalam  batas  wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus.
Bupati mengeluarkan kebijakan  dari  kesepakatan  dengan PKL  yang  isinya  bertentangan dengan isi perda dan perbup. Dengan adanya kebijakan tersebut
menyebabkan aparat pelaksana ditingkat bawah tidak dapat menjalankan  isi  dari  perda  tersebut.
Isi  perda  dan  perbup  menyatakan bahwa  alun-alun  Kebumen  bukanlah tempat  berjualan  PKL  dan  setiap PKL wajib memiliki izin penggunaan lokasi  yang  ditandatangai  oleh Bupati.  Namun,  setelah  turunnya kebijaksanaan  bupati  secara  tidak tertulis,  yang  menyatakan  bahwa alun-alun  Kebumen  sebagai  tempat berjualan  maka  para  pedagang  kaki lima  yang  selama  enam  bulan  sudah tidak  menempati  alun-alun  kembali berjualan di alun-alun.
Hal  lain  yang  bertentangan dengan  perda  adalah  tidak  ada pedagang yang memiliki izin penggunaan lokasi. Konsekuensi dari pedagang  yang  tidak  memiliki  izin penggunaan lokasi adalah mendapatkan  sanksi,  namun  hal tersebut tidak juga berjalan. Dalam mensikapi kebijaksanaan Bupati terhadap Pedagang  Kaki  Lima  Alun-alun Kebumen,  maka  Satuan  Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak Perda,  maka  melakukan  diskresi
dengan  tetap  membiarkan  mereka berjualan di Alun-alun Kebumen.
2) Inisiatif Inisiatif  pemerintah  dalam rangka  implementasi  perda  adalah dengan melakukan pembinaan kepada  semua  pedagang  kaki  lima yang berjualan di alun-alun.
Pembinaan  para  PKL  tersebut bertujuan  untuk  mensosialisasikan perda  No.  10  Tahun  2008  tentang PKL.  Para  PKL  Alun-alun  harus mengetahui  dan  menyadari  bahwa penggunaan  Alun-alun  Kebumen bertentangan dengan kebijakan Bupati  yakni  berupa  Perda  dan Perbup. Selanjutnya, insiatif yang dimiliki oleh aparat pelaksana adalah berusaha  mendorong  terciptanya peraturan  yang  mewadahi  pedagang kaki  lima  di  alun-alun  setelah dikeluarkannya perbup yang memperbolehkan  alun-alun  sebagai tempat berjualan PKL. Disperindagsar  Kabupaten  Kebumen berusaha  meminta  pemerintah  untuk melegalkan alun-alun sebagai tempat berjualan  PKL  agar  para  PKL memiliki  dasar  hukum  yang  jelas.
Tanpa  adanya  dasar  hukum  yang
jelas,  maka  pemerintah  tidak  dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran  yang  seharusnya  dapat dikenai sanksi. Akan  tetapi  telaahan  staf  yang
diberikan  kepada  Bupati  berupa pelegalan  penggunaan  Alun-alun Kebumen  tetap  tidak  mendapatkan respon  dari  pengambil  kebijakan tersebut,  sehingga  Disperindagsar selaku  SKPD  pengampu  pembinaan kepada PKL berupaya tetap melaksanakan  perintah  Bupati,  akan tetapi  tetap  melakukan  penyadaran kepada  PKL  bahwa  penempatan
mereka menyalahi Perda.
3) Kreativitas Kreativitas pelaksana berkaitan dengan  upaya  untuk  menciptakan alun-alun  yang  tertata  rapi  dan bersih. Upaya-upaya dilakukan dengan  mengeluarkan  kebijakan
seperti  tidak  boleh  mendirikan  tenda pada  hari  minggu  karena  ada  acara CFD.  Hal  ini  dilakukan  untuk membuat semua pengunjung nyaman karena  alun-alun  bukanlah  hanya milik  dari  PKL  namun  masyarakat juga  berhak  untuk  memanfaatkan fasilitas yang ada.
Sedangkan  penolakan  yang diberikan  oleh  pedagang  kaki  lima alun-alun  Kebumen  diatasi  dengan melakukan  komunikasi  dan  dialog bersama  antara  Bupati,  Perwakilan dari  DPRD,  Kepala  Disperindagsar, dan  perwakilan  pedagang  kaki  lima, yang hasilnya adalah adanya kesepakatan  antara  Bupati  dengan PKL, sehingga Bupati mengeluarkan kebijaksanaan untuk tetap memperbolehkan  Alun-alun  sebagai tempat bagi PKL berjualan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Syafardi  (2012)  juga  menemukan bahwa faktor internal berupa komunikasi,  sumber  daya,  perilaku, dan  kebijakan  cenderung  mengalami masalah  dominan  dalam  penataan pedagang  kaki  lima  di  Kota  Padang. Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan dengan  yang  dilakukan  oleh  Ghani, dkk  (2014)  yang  menemukan kebijakan  yang  dijadikan  sebagai acuan  dalam  penertiban  pedagang kaki  lima  di  Kota  Makasar  tidak relevan. Perlu adanya kebijakan baru untuk mengatasi persoalan pedagang kaki  lima  di  Kota  Makassar, begitupula  di  Kabupaten  Kebumen.
Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang
Pedagang  Kaki  Lima  tidak  relevan dengan penataan pedagang kaki lima di alun-alun Kebumen. Dampak Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di alun- alun  Kebumen  diharapkan  sesuai dengan  tujuan  awal  dibuatnya peraturan daerah tersebut. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan tersebut bersentuhan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh publik. Kebijakan yang telah disusun dengan cermat bisa saja ketika  diimplementasikan  tidak  bisa diterima oleh publik karena ketidaksesuaian  keinginan  publik dengan  kebijakan  yang  dihasilkan. Seringkali  kebijakan  yang  telah disusun sedemikian rupa, membutuhkan  penyesuaian  yang cukup ekstrim ketika diimplementasikan. Peraturan  Daerah  No.  10 Tahun  2008  tentang  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  tidak  bisa diimplementasikan di alun-alun Kebumen.  Hal  ini  karena  pedagang
tidak  menyetujui  apabila  alun-alun menjadi  kawasan  yang  bebas  PKL.
Dampak  dari  implementasi  Perda
No.  10  Tahun  2008  diharapkan berdampak kepada kelompok sasaran.  Beberapa  hal  berkaitan dengan  implementasi  perda  tersebut adalah: 1) Produktivitas  dari  kelompok sasaran  semakin  menurun. Berdasarkan wawancara
ditemukan  bahwa  ketika  alun- alun  tidak  boleh  digunakan sebagai  tempat  berjualan  maka pendapatan  dari  para  penjual yang  biasa  berjualan  di  alun- alun menurun. Oleh karena itu, mereka  mengharapkan  alun- alun tetap diperbolehkan sebagai  tempat  berjualan.  Hal inilah yang menyebabkan resistensi  kebijakan  karena kebijakan  yang  ada  tidak menguntungkan kelompok sasaran.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Sutomo (2015) yang menemukan bahwa penataan pedagang kaki lima  belum  terlaksana  dengan baik. Perda di Kota Yogyakarta
belum  mampu  mengakomodir jumlah  pedagang  kaki  lima yang  semakin  bertambah  tiap tahun. 2) Kepuasan  pedagang  terhadap Perda  No.  10  Tahun  2008 rendah karena isi perda tersebut  tidak  sesuai  dengan keinginan PKL. Mereka mengharapkan tetap diperbolehkan  berjualan  di alun-alun  namun  isi  perda melarangnya.  Pedagang  lebih puas dengan munculnya kebijaksanaan  Bupati  yang memperbolehkan mereka berjualan  di  alun-alun.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan yang  dilakukan  oleh  Nur,  dkk (2014)  bahwa  kenyataan  dan kebutuhan  oleh  pedagang  kaki lima  karena  eksitensi  mereka yang  memang  ada.  Kota Makassar membutuhkan kebijakan  yang  relevan  untuk mengatasi persoalan yang dihadapi 3) Kepatuhan  pedagang  terhadap Perda  No.  10  Tahun  2008
kurang  baik.  Ketika  para pedagang  tidak  diperbolehkan
berjualan  di  alun-alun  mereka tetap berjualan di alun-alun dan mereka  menyampaikan  protes serta  menagih  janji  bupati dengan  menemuinya  sehingga muncul  kesepakatan  antara bupati  dan  pedagang  agar diperbolehkan  berjualan  di alun-alun.  Terkait  perizinan yang  tidak  dimiliki  oleh  para pedagang  karena  tidak  alun- alun  belum  secara  yuridis ditetapkan  sebagai  areal  PKL sehingga pemerintah juga tidak bisa memberikan izin penggunaan  lokasi  alun-alun sebagai tempat berjualan. Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh Indirani  (2014)  menemukan bahwa Kabupaten Berau memiliki  jumlah  PKL  yang dapat dikontrol. Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh Syafardi  (2012)  menemukan bahwa  faktor  premanisme, kondisi ekonomi dan lingkungan mempengaruhi kepatuhan  pedagang  kaki  lima di Kota Padang. 4) Aktivitas  perdagangan  setelah dikeluarkan kebijaksanaan
bupati semakin ramai. Pertumbuhan PKL setiap tahun juga semakin meningkat. Aktivitas  perdagangan  di  alun- alun semakin ramai begitu pula dengan  jumlah  pengunjung yang semakin ramai. Aktivitas- aktivitas  seperti  CFD  dan konser musik semakin menambah  ramai  pengunjung alun-alun.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Indriani (2014) yang menemukan bahwa  Pemerintah  Jakarta memiliki  produk  kebijakan yang  isinya  cukup  ketat  untuk mengatur  jumlah  pedagang kaki  lima  yang  semakin menjamur, sedangkan Kabupaten  Berau  memiliki jumlah  PKL  yang  sudah  dapat dikontrol.  Penelitian  ini  juga sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Sambalao (2010)  menemukan  bahwa banyak  PKL  yang  enggan berpindah  tempat  meskipun tempat berjualan yang digunakan dilarang dalam peraturan.
Perda  No.  10  Tahun  2008
tentang  Pedagang  Kaki  Lima  tidak diterima dengan baik oleh PKL yang ada  di  alun-alun  Kebumen.  Hal  ini karena isi dari perda tidak mengizinkan para pedagang berjualan di alun-alun. Secara umum, perda tersebut tidak dapat diimplementasikan  kepada  pedagang kaki  lima  di  alun-alun  Kebumen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Suneth  dan  Ismanto  (2014:92) menemukan  bahwa  keberadaan  PKL di ruang-ruang publik telah
menimbulkan pengaruh negatif.
Sebagian  besar  berdampak pada  kenyamanan  masyarakat  dalam menikmati fasilitas umum khususnya disekitar jalan protokol di Kecamatan Sidoarjo. Hak para pejalan kaki yang semestinya  menikmati  trotoar  di bahu jalan sebagian besar dialihfungsikan  oleh  PKL  sebagai tempat melakukan aktivitas dagangannya. Perilaku aktivitas PKL dan  aturan  dalam  pengelolaan  PKL belum terlaksana secara optimal. Hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Saputra  (2014) sejalan  dengan  hasil  penelitian  ini bahwa semakin tahun jumlah
pedagang kaki lima semakin bertambah.  Hasil  penelitian  Sutomo
(2015)  juga  sejalan  dengan  dengan penelitian  ini  bahwa  kebijakan  yang ada  belum  mampu  mengakomodir jumlah  pedagang  kaki  lima  yang jumlah  semakin  meningkat  setiap tahun.  Belum  adanya  kesesuaian antara  hasil  yang  diharapkan  dengan kondisi di lapangan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.
Namun demikian yang berbeda  dari  penelitian-penelitian yang  sebelumnya  adalah,  bahwa penggunaan  diskresi  diikuti  dengan kebijakan  tertulis  seperti  Peraturan Daerah,  Peraturan  Bupati  maupun Keputusan Bupati. Akan tetapi dalam penelitian ini kebijakan yang diimplementasikan merupakan kebijakan tidak tertulis yang merupakan hasil dari penagihan janji Bupati pada saat melakukan kampanye.  Oleh  karenanya,  dari hasil  penelitian  dan  pembahasan, maka  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan,  dukungan  dari  pengambil kebijakan  (Top  Leader)  adalah  hal yang  mutlak,  karena  akan  berimbas pada dapat atau tidak dapatnya suatu
kebijakan diimplementasikan/ direalisasikan. Pengaruh politik sangat  mendominasi  kebijaksanaan
Bupati  yang  mencederai  kebijakan yang  sudah  ada,  yakni  Perda  nomor 10 Tahun 2008.

## Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara umum Implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten  Kebumen  Nomor 10  Tahun  2008  tentang  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  tidak  dapat berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut dikarenakan :
a. Perilaku Pelaksana, yang meliputi : - Diskresi  yang  diberikan kepada  kelompok  sasaran tidak diikuti dengan kebijakan  tertulis,  sehingga kebijaksanaan Bupati mengalahkan kebijakan yang telah ada. - Inisiatif yang dilakukan oleh dinas  teknis  belum  mampu memberikan  solusi  kemana
PKL akan dipindahkan.
- Kreatifitas  yang  dilakukan
oleh  Dinas  teknis  tidak mendapatkan  respon  positif
dari  Bupati,  sehingga  masih
belum  jelas  legalitas  bagi PKL di Alun-alun Kebumen.
b. Kelompok  Sasaran,  sebagai dampak  terhadap  implementasi Perda  Nomor  10  Tahun  2008,
yaitu mengalami : - Produktifitas PKL menurun, yang  ditunjukkan  dengan menurunnya pendapatan PKL  stelah  impmenetasi Perda tersebut - Kepuasan PKL terhadap substansi  Perda  Nomor  10 Tahun  2008  tidak  terpenuhi,
hal  tersebut  ditunjukkan dengan  pertemuan  PKL dengan Bupati sebagai imbas
dari  janji  Bupati  pada  masa kampanye. - Kepatuhan  Pedagang  untuk meninggalkan Alun-alun sebagai  lokasi  usaha  PKL rendah,  yang  ditunjukkan dengan  nekadnya  PKL  tetap berjualan di Alun-alun Kebumen. - Aktifitas  Perdagangan  setelah implementasi  Perda  Nomor 10 Tahun 2008 menurun.
2. Saran a. Bagi  SKPD  yang    memiliki tugas pokok dan fungsi mengampu  Pedagang  Kaki Lima, agar dalam merencanakan  suatu  kebijakan harus sudah ditemukan solusinya terlebih dahulu, sehingga kewibawaan pemerintah  daerah  di  depan masyarakat tidak turun. b. Pemberian diskresi untuk memberikan  solusi  terhadap permasalahan  yang  terjadi  di lapangan,  seyogyanya  diikuti dengan  kebijakan  tertulis,  baik berupa peraturan Bupati, keputusan Bupati maupun Peraturan Daerah. c. Perlu adanya penghentian/terminasi atau perubahan/policy change terhadap  Peraturan  Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10
Tahun  2008  tentang  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  karena tujuan  dari  perda  tersebut  tidak terlaksana dengan baik.
d. Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kebumen perlu segera mengagendakan perubahan perda  tersebut,  baik  pada substansi  Perda  atau  substansi Perbupnya. Daftar Pustaka Atmosudirjo,  S.  Prajudi.  (1994). Hukum Adminsitrasi Negara. Jakarta:  Ghalia Indonesia. Ghani,  Muhammad  Nur  Abdul  Yuli Andi.  (2014). “Kebijakan
Pemerintah  Kota  dalam Penertiban  Pedagang  Kaki Lima  (Studi  pada  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  Kota  Makassar)”, Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik , Vol. 4, No.2 Indrianti, Weny. (2014). “Perbandingan  Kebijakan Dan  Upaya  Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Antara  Kabupaten  Berau Dengan Pasar Tanah Abang  Jakarta”. Ejournal Ilmu  Pemerintahan  2.  Hal:
3288-3301.
Lipsky, Michael. (2010 ). Streel-level democracy:  dilemmas  of the  individual  in  public services.  New  York  : RUSSELL SAGE FOUNDATION Sambalao,  Abram  Jacob.  (2010). “ Implementasi Kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan  Pedagang  Kaki Lima di Jalan Mataram dan Jalan  Soedirman  Pasca Kebakaran Pasar Rejowinangun Kota Magelang ”, Tesis, UGM.
Saputra, Rholen Bayu dan Indrawati. (2014). “Profil  Pedagang
Kaki  Lima  yang  Berjualan di  Badan  Jalan  (Studi  di Jalan  Teratai  dan  Jalan Seroja Kecamatan Sebapelan)”, Jurnal  Online Mahasiswa  Bidang  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,
Vol. 1, No.2
Solichin,  Abdul  Wahab.  (2001). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Subarsono,  A.G.  (2005). Analisis Kebijakan  Publik  Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suneth,  Ibnu  S.  dan  Hadi  Ismanto. (2014).“ Implementasi Kebijakan  Publik  Tentang Penataan Dan Pemberdayaan  Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten  Sidoarjo”. J  K M P . Vol. 2. No.1. Hal: 84 - 9 3
Suutomo,  Raden  Prasetyo.  (2015). “Implementasi  Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan  Pedagang  Kaki Lima”, Skrips tidak diterbitkan, UNS. Syafardi,  Astri  Ayeti.  (2012). “Pengelolaan Pedagang Kaki  Lima  Buah  Kota Padang”, Tesis , Unnes. Mustofa, Teuku. (2015) . “Penggunaan Diskresi Oleh  Pejabat  Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Tesis, Unsyiah.