## PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (STUDI EMPIRIS PADA ENTITAS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2015)
Sumini Universitas Budi Luhur sumini@gmail.com
ABSTRACT: This  study  examines  and  analyzes  the  variable  application  of accrual-based  accounting  standards,  accounting  and  reporting  system  with  a proxy  that  is  the  unit  of  accounting  size  and  internal  control  systems  with  the proxy that the audit opinion the previous year, expenditures and fixed assets to the quality of the central government's financial statements for Fiscal Year 2015.The population in this study is the reporting entity is the state ministries / institutions which  is  a  unit  that  organizes  the  accounting  and  reporting.  This  study  uses secondary  data  from  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  examination  of  the financial  statements  2014-2015  and  overview  of  semester  examination  results  of 2014,  2015  and  2016.  The  analytical  tool  used  in  this  research  is  the  logistic regression for dependent and independent variables are categorical. The data were analyzed using descriptive statistics and then testing the hypothesis by using test with  eView  9.  The  results  showed  that  the  variable  application  of  accrual-based accounting standards, accounting and reporting systems with a proxy that is the unit  of  accounting  size  and  internal  control  systems  with  the  proxy  that expenditures  and fixed  assets  affect  the  quality  of the  financial  statements  of  the central government. While the audit opinion the previous year does not affect the quality of the financial statements of the central government.
Keywords  : Standard accrual accounting, accounting and reporting systems, internal control system, the quality of financial statements
PENDAHULUAN
Laporan keuangan pemerintah merupakan media bagi pemerintah untuk  menyediakan informasi kepada seluruh pihak untuk menggambarkan kinerja keuangan yang dilakukan pemerintah dalam satu tahun  anggaran.  Sebagai  suatu  informasi,  laporan  keuangan  pemerintah harus mampu mengkomunikasikan seluruh peristiwa/transaksi keuangan ke dalam unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan yang berdaya guna adalah laporan yang dapat mendukung pengambilan keputusan bagi pengguna. Bagi pengguna, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi  yang  disajikan  dapat  digunakan  karena  betul-betul menggambarkan  keadaan  keuangan  entitas,  informasinya  lengkap  dan akurat serta sesuaidengan kebutuhan pengguna.
Audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah adalah  untuk  meyakinkan  bahwa  laporan  keuangan  telah  disusun berdasarkan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  dan  telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan tercermin  dari  opini  yang  diberikan  oleh  BPK.  Laporan  keuangan  yang berkualitas  harus  memenuhi  kriteria  yang  memadai  yaitu  memiliki relavansi,  dapat  diandalkan,  dapat  dinilai  atau  diibandingkan  dan  dapat dipahami.  Keempat  kriteria  tersebut  merupakan  hal  yang  penting  bagi terciptanya kualitas laporan keuangan.
Hasil  audit  BPK  atas  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  dalam lima  tahun  terakhir  menunjukkan  perkembangan  yang  signifikan.  Hasil pemeriksaan  atas  85  LKKL  (termasuk  BPK  yang  diperiksa  oleh  Kantor Akuntan Publik) dan LKBUN untuk pelaporan Tahun 2015, menunjukkan terdapat 55 LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26  LKKL  dan  LKBUN  mendapatkan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP),  serta  empat  LKKL  mendapatkan  opini  Tidak  Memberikan Pendapat (TMP). Keempat K/L yang mendapat opini TMP atau Disclaimer yakni Kemenpora, Kemensos, TVRI dan Komnas HAM.
Opini  BPK  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  dapat  menjadi indikator  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah.  Opini  atas LKKL dan LK-BUN yang diperoleh tahun sebelumnya sangat berpengaruh terhadap  opini  atas  LKKL  dan  LK-BUN  tahun  berjalan  karena  temuan- temuan  audit  tahun  sebelumnya  akan  ditindaklanjuti  dengan  perbaikan dalam  penerapan  SAP,  perbaikan  sistem  akuntansi  dan  perbaikan  sistem pengendalian  intern  pada  periode  berjalan.  Tindak  lanjut  atas  temuan- temuan  audit  merupakan  perbaikan  yang  akan  sangat  berdampak  pada laporan keuangan tahun berikutnya.

## REVIEW LITERATUR & HIPOTESIS Akuntabilitas Publik
Menurut The  Oxford  Advance  Learner’s  Dictionary ,  Akuntabilitas adalah requirred or expected to give an explanation for one’s action . Sedangkan menurut  Jones  dan  Pendlebury  (2000), accountability  refers  to  the responsibility for your actions to someone else .Sementara menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang memiliki  hak  dan  wewenang  untuk  memimta  pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  karakteristik  penerapan good governance .  Menurut  Mardiasmo  (2009),  World  Bank  memberikan  definisi governance sebagai ‘the way state power is used in managing economic and social resources  for  development  of  society .  Sementara United  Nation  Development Program (UNDP)mendefinisikan governance sebagai ‘the  exercise  of  political. Economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels” . Word  Bank  mengartikan good  governance sebagai  kepemerintahan  yang baik,  sedangkan  UNDP  mendefinisikan good  governance sebagai  suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung
jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik secara  politik  maupun  administratif,  mejalankan  disiplin  anggaran  serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

## Laporan Keuangan Pemerintah
Steccolini  di  dalam  Mulyana  (2006)  menjelaskan  bahwa  dalam upaya  mewujudkan  pemerintah  yang  transparan  dan  akuntabel dibutuhkan  adanya  suatu  jaminan  bahwa  segala  aktivitas  dan  transaksi pemerintahan  terekam  secara  baik  dengan  ukuran-ukuran  yang  jelas  dan dapat  diikhtisarkan  melalui  proses  akuntansi  dalam  bentuk  laporan, sehingga  bisa  dilihat  segala  yang  terjadi.  Laporan  keuangan  dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas utama pemerintah.
Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan oleh  suatu  entitas  pelaporan  selama  satu  periode  akuntansi  pelaporan (Deddi  Nordiawan,2009).  Laporan  keuangan  terutama  digunakan  untuk membandingkan  realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer,  dan  pembiayaan dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  menilai  kondisi  keuangan, mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  serta membantu  menentukan  ketaatannya  terhadap  peraturan  perundang- undangan.
Menurut  Mahmudi  (2011:143),  laporan  keuangan  merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi  pihak-pihak  yang  akan  menjadikan  informasi  keuangan  tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain untuk alat untuk  memberikan  informasi  keuangan  juga  berfungsi  sebagai  alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja, khususnya kinerja keuangan.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Opini Audit
Untuk  mewujudkan  informasi  akuntansi  yang  dapat  memenuhi tujuannya  diperlukan  ukuran-ukuran  normatif,  yang  disebut  dengan karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan.  Menurut  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010),  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  dibangun  oleh  4  (empat)  unsur,  yaitu apabila laporan keuangan tersebut:

## Relevan
Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang termuat  di  dalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi  masa  depan,  serta  menegaskan  atau  mengoreksi  hasil evaluasi  mereka  di  masa  lalu.  Dengan  demikian,  informasi  laporan keuangan  yang  relevan  dapat  dihubungkan  dengan  maksud penggunaannya.

## Andal
Informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara  potensial  dapat  menyesatkan  dan  merugikan  pengguna  laporan keuangan.

## Dapat Dibandingkan
Pengguna  harus  dapat  membandingkan  laporan  keuangan  entitas antar  periode  untuk  mengidentifikasi  kecenderungan  posisi  dan  kinerja keuangan  serta  membandingkan  laporan  keuangan  antar  entitas  untuk mengevaluasi  posisi  keuangan,  kinerja  dan  perubahannya  secara  relatif. Oleh  karena  itu,  pengukuran  dan  penyajian  dampak  keuangan  dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten.

## Dapat Dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah dikatakan  dapat  dipahami  jika  pengguna  mengerti  dengan  informasi- informasi  yang  disajikan  dan  mampu  menginterpretasikannya.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  manfaat  informasi  yang  disajikan  tersebut  terhadap pengambilan  keputusan.  Untuk  itu,  penyajian  informasi  dalam  laporan keuangan  pemerintah  harus  menggunakan  format/bentuk  serta  istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
Tujuan  dari  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  pemerintah  pusat yang dilakukan BPK adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa  laporan  keuangan  telah  disajikan  secara  wajar,  dalam  semua  hal yang  material  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## Standar AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual
Susilawati  (2014)  dalam  penelitiannya  menggunakan  variabel penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  untuk  melihat  pengaruhnya terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan merupakan  persyaratan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Menurut  Indra  Sebastian  (2010:137),  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  yang  selanjutnya  disingkat  SAP,  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah.  Demikian  pula  dengan  definisi  yang  ditulis  oleh Mahmudi  (2011:271),  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berisi  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan.
Akuntansi  berbasis  akrual  menurut  Ekrem  Kara  dalam  Dianne (2015)  memiliki  banyak  manfaat  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan,  dimana  laporan  keuangan  menjadi  lebih  jelas,  sebanding  dan akurat.  Pemerintah  Pusat  menerapkan  standar  akuntansi  berbasis  akrual untuk pelaporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2015.

## Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Menurut  Deddi  Noordiawan  (2010:201),  Sistem  akuntansi  adalah serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang dapat dilakukan secara  manual  atau  menggunakan  aplikasi  komputer.  Sistem  akuntansi berkaitan dengan struktur organisasi akuntansi yang melakukan kegiatan mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan.
Sistem  akuntansi  dan  pelaporan  pemerintah  pusat  dilaksanakan secara  berjenjang  dalam  unit  akuntansi  dan  unit  pelaporan.  Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  untuk  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan,  pemerintah  menyusun  Sistem  Akuntansi Pemerintahan  yang  mengacu  pada  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Pemerintah  Pusat,  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.05/2013  menyusun  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut SAPP.
Doyle  dalam  Safitri  (2014)  mengungkapkan  bahwa  ukuran perusahaan  berkontribusi  terhadap  kelemahan  pengendalian  dan pengungkapan  informasi  keuangan.  Semakin  besar  ukuran  perusahan semakin kompleks dalam penerapan sistem akuntansi dan pelaporan yang berdampak  pada  opini  audit  atas  laporan  keuangan.  Potensi  kesalahan akan  semakin  besar  karena  laporan  keuangan  yang  dikonsolidasikan semakin  banyak.  Chandra  Maulana  (2015)  juga  mengungkapkan  bahwa temuan  audit  lebih  banyak  pada  entitas  yang  tingkat  kompleksitas pemerintahannya  tinggi.  Banyaknya  temuan  audit  akan  mempengaruhi opini atas lapporan keuangan.

## Sistem Pengendalian Intern
Definisi  Sistem  Pengendalian  Intern  menurut  Mahmudi  (2011:252) adalah  suatu  proses  pengendalian  yang  melekat  pada  tindakan  dan kegiatan  pimpinan  organisasi  beserta  seluruh  karyawan  yang  dilakukan bukan hanya bersifat insidentil dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat  terus  menerus.  Sedangkan  menurut  Peraturan  Pemerintah  No  60 Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral  pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi,  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Tujuan  dari  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  adalah  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya  efektivitas  dan efisiensi  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintah  negara, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Berkaitan  dengan  keandalan pelaporan  keuangan,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  melakukan  audit terhadap  laporan  keuangan  yang  disusun  dan  disajikan  oleh  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Chandra  Maulana  (2015)  menggunakan  variabel  penelitian,  antara lain jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ukuran pemerintah daerah  sebagai  variabel  yang  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan.  Ukuran  suatu  entitas  adalah  skala  dimana  entitas tersebut  dapat  dikelompokan  berdasar  besar  kecilnya  dengan  beberapa cara tolok ukur. Menurutnya, terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi struktur organisasi.  Ukuran  organisasi  tersebut  bisa  berupa  besaran  realiasi anggaran dan besarnya aset tetap yang dikelola.

## Kerangka Pemikiran
Kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan, menggambarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang oleh  BPK  dinilai  berdasarkan  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi pemerintahan,  kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan,  dan  efektivitas  sistem  pengendalian  internal. Dengan  demikian,  opini  yang  diberikan  oleh  BPK  terhadap  laporan keuangan  pemerintah  pusat  sangat  dipengaruhi  oleh  standar  akuntansi pemerintahan,  kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Meskipun  pemerintah  telah  menetapkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  dalam  rangka penyusunan laporan keuangan, tingkat kesalahan dalam penyusunan dan penyajian  laporan  keuangan  masih  merupakan  penyebab  diperolehnya opini  BPK  yang  tidak  sesuai  harapan.  Tentu  ada  hal  lain  yang  juga berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  antara  lain pengendalian  dan  pengawasan  serta  kompetensi  sumber  daya  manusia. Pengendalian  dan  pengawasan  diperlukan  untuk  mencegah  tersajinya informasi  yang  memuat  salah  saji.  Reviu  yang  dilakukan  oleh  aparat pengawasan internal menjadi sarana untuk memastikan laporan keuangan disajikan dengan memenuhi karakteristik laporan keuangan.
Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, penelitian terkait dengan hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintah dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) perlu dilakukan untuk menguji apakah variabel- variabel  tersebut  efektif  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas  untuk  pemerintah  pusat  mengingat  beberapa  penelitian sebelumnya dilakukan terhadap pemerintah daerah.
Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

## Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (X 1 )
Ukuran Unit Akuntansi (X 2 ) Realisasi Belanja (X 4 ) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Y) Variabel Bebas Variabel Terikat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Opini Tahun Sebelumnya (X 3 ) Aset Tetap (X 5 ) Sistem Pengendalian Intern
Gambar 1Kerangka Pemikiran Penelitian
Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). SAP menjadi acuan untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan memenuhi tujuan pelaporan. Penetapan SAP  sebagai  dasar  hukum  dalam  penyusunan  dan  penyajian  Laporan Keuangan,  menandakan  bahwa  SAP  merupakan  persyaratan  yang memiliki  kekuatan  hukum  untuk  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.  Dengan  demikian,  terdapat  hubungan  antara  SAP  dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

## Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Dengan  Proksi Ukuran Unit Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  untuk menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan,  pemerintah  menyusun Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  yang  mengacu  pada  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  Pemerintah  Pusat,  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  213/PMK.05/2013  menyusun  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  PemerintahPusat  yang  selanjutnya  disebut  SAPP  adalah rangkaiansistematik  dari  prosedur,  penyelenggara,  peralatan,  danelemen lain  untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejakpengumpulan  data, pencatatan, pengikhtisaran sampaidengan pelaporan posisi keuangan dan operasi  keuanganpada  Pemerintah  Pusat.  Dengan  demikian,  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat.  Semakin  banyak  jumlah  unit  akuntansi berpotensi terjadi kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan.
Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangandengan  Proksi  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya,

## Realisasi Belanja dan Aset Tetap
Sistem  pengendalian  internalmenurut  Warren  et  all  (2005)  salah satu  tujuannyaadalah  untuk  mengecek  ketelitian  dankeandalan  data akuntansi.  Dengan  sistemakuntansi,  risiko  terjadinya  kekeliruan dankesalahan  pencatatan  atau  perhitungan  dapatdiminimalisasi  sehingga mengurangikemungkinan pemerintah daerah mengalamikekeliruan. Suatu sistem  yang  berkualitas,dirancang,  dibangun  dan  dapat  bekerjadengan baik apabila bagian-bagian yangterintegrasi dengan sistem
tersebutberoperasi  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawabnya  masing- masing.  Salah  satu  bagian  didalam  sistem  informasi  akuntansi yangmenunjang  kelancaran  kerja  sistem  informasiakuntansi  tersebut adalah pengendalianinternal ( internal control). Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  berpengaruh terhadap  opini  audit  atas  laporan  keuangan.  Temuan  ini  akan  ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan sehingga memberikan dampak positif terhadap laporan keuangan berikutnya. Oleh karena itu, opini audit tahun sebelumnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan selanjutnya.
Besarnya  realisasi  anggaran  belanja  dan  jumlah  aset  tetap  yang dikelola  entitas  berpotensi  pada  kelemahan  sistem  pengendalian  intern, karena anggaran belanja dan jumlah aset tetap yang besar mempengaruhi kompleksitas  dalam  pertanggungjawabannya.  Semakin  besar  anggaran belanja dan jumlah aset tetap suatu entitas  akan semakin banyak temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern.

## Hipotesis
Berdasarkan uraian tersebut maka, disusun hipotesis sebagai berikut: H 01 :  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual  tidak  berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Ha 1 :  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual  berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
H 02 :  Ukuran  Unit  Akuntansi  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Ha 2 :  Ukuran  Unit  Akuntansi  berpengaruh  terhadap  kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
H 03 :  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Ha 3 :  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya  berpengaruh  terhadap  kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
H 04 Realisasi  Belanja  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Ha 4 Realisasi Belanja berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
H 05 Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Sumini  :  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual, Penerapan  Sistem  Akuntansi  Dan  Pelaporan,  Dan  Sistem  Pengendalian Intern Terhadap ...
Ha 5 Aset  Tetap  berpengaruh  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  dengan metode  survey,  dengan  populasi  yaitu  Entitas  Pelaporan  Pemerintah Pusat,dengan menggunakan metode sensus yaitu seluruh entitas diamati dan dipilih  menjadi  sampel  sesuai  dengan  ada  tidaknya  variabel-variabel penelitian  di  entitas  pemerintah  pusat  tersebut.Berdasarkan  data  dari website  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  terdapat  data  Entitas  Pelaporan Kementerian  Negara/Lembaga  sebanyak  85  entitas  dilakukan  observasi dan  hanya  84  entitas  yang  memiliki  variabel  yang  diperlukan  dalam penelitian,  dimana  satu  entitas  merupakan  entitas  yang  baru  dibentuk pada  Tahun  Pelaporan  2015,  sehingga  tidak  memiliki  data  opini  audit tahun sebelumnya.

## Model Penelitian
Model  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  terkait  pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X 1 ), Ukuran Unit Akuntansi (X 2 ), Opini Audit Tahun Sebelumnya (X 3 ), Realisasi Belanja (X 4 ) dan Jumlah Aset  Tetap  (X 5 )  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (Y). Dalam penelitian ini, variabel dependen maupun variabel independen dinyatakan  dalam  bentuk  kategorik.  Menurut  Wing  Wahyu  Winarno (2011),  variabel  katagorik  dapat  digunakan  pada  variabel  dependen  dan variabel independen. Apabila  variabel kategorik digunakan digunakan di dalam variabel independen (baik bersama-sama dengan variabel numerik lainnya  maupun  tanpa  disertai  variabel  numerik  lain)  masih  dapat digunakan  regresi  dengan Ordinary  Least  Squares (OLS).Namun  apabila yang  menggunakan  data  katagorik  adalah  variabel  dependen,  maka analisis regresinya tidak dapat menggunakan OLS.
Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah pusat menggunakan data kategorik sehingga analisis regresi  menggunakan  model  logit  ( logistic  regretion )  yaitu  model  regresi yang  digunakan  untuk  menganalisis  variabel  dependen  dengan kemungkinan di antara 0 dan 1 (Wing Wahyu Winarno (2011). Data yang diolah  sesuai  dengan  sampel  penelitian  adalah  data  individual  sehingga menggunakan logit dengan data individual. Logit dengan data individual mirip  dengan  model  regresi  OLS  dengan  data  silang  ( cross  section ). Perbedaannya  dengan  regresi  OLS  dengan  data  silang,  terletak  pada variabel dependen dan interprestasi. Pada model logit, variabel dependen terdiri atas bilangan biner 0 dan 1. Interprestasi model logit menunjukkan besarnya  kemungkinan  suatu  kejadian,  yang  ditunjukkan  dengan presentase probabilitas, sehingga nilainya antara 0% hingga 100%.
Persamaan regresi logistik yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Li = = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5
Dimana:
Y C X1 X2
X3 X4 X5 Mean 0.650602 1.000000 2.578313 1.385542 4.072289 1.108434 1.180723 Median 1.000000 1.000000 3.000000 1.000000 5.000000 1.000000 1.000000 Maximum 1.000000 1.000000 3.000000 3.000000 5.000000 3.000000 3.000000 Minimum 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 Std. Dev. 0.479678 0.000000 0.627043 0.695479 1.237455 0.382930 0.544251 Skewness -0.631748 NA -1.193848 1.508818 -1.225447 3.710802 2.841904 Kurtosis 1.399106 NA 3.314697 3.745805 3.583798 16.51875 9.448236 Jarque-Bera 14.38420 NA 20.05878 33.41563 21.95245 822.5194 255.5204 Probability 0.000753 NA 0.000044 0.000000 0.000017 0.000000 0.000000 Sum 54.00000 83.00000 214.0000 115.0000 338.0000 92.00000 98.00000 Sum Sq. Dev. 18.86747 0.000000 32.24096 39.66265 125.5663 12.02410 24.28916 Observations 83 83 83
83 83 83 83 = Logaritma natural = probabilitas
X 1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X 2 = Jumlah Unit Akuntansi X 3 = Opini Audit Tahun Sebelumnya
X 4 = Jumlah Realisasi Belanja X 5 = Jumlah Aset Tetap β =
koefisien regresi

## HASIL  DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Normalitas
Analisisdeskriptif  digunakan  untuk  menjelaskan  karakteristik dalam  setiap  variabel  agarlebih  mudah  memahami  pengukuran  pada variabel yang diungkap. Dalam menetapkan range jenjang kategori variabel independen  dandependen.Selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi  normalitas dengan  menggunakan  Eviews  dilakukan  agar  penggunaan  model  sesuai dengan asumsi model  logit,  dimana error terms tidak terdistribusi  dengan normal.  Uji  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  Jarque-Bera  (JB) test  of normality .    Hasil  pengujian  tingkat  normalitas  dengan  Eviews  pada penelitian ini pada Tabel 1berikut ini.
Tabel 1-Hasil Uji Normalitas
Dari  hasil  pengujian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai p-value Jarque-Bera  (JB)  dari  seluruh  variabel  nilainya  dibawah  α  (0,05)  yaitu antara  0,000000  sampai  dengan  0,0000753.  Dengan  demikian  H 0 ditolak yang  artinya  menerima  H 1 dimana  dalam  penelitian  ini error  terms tidak terdistribusi normal sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai.
Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik Z)
Untuk  menguji  signifikansi  parsial  yaitumelihat  secara  individual apakah  suatu  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel  dependen  dalam  regresi  pada  penelitian  ini  menggunakan z- statistic .  Hasil  pengujian  signifikansi  dengan  menggunakan  Eviews nampak pada Tabel 2.

## Tabel 2-Hasil Uji Signifikansi
Pada  pengujian  tingkat  signifikansi  dalam  Tabel  2  tidak dimasukkan  variabel  X 1 karena  dalam  pengujian  tersebut  menunjukkan bahwa  terjadi complete  sparation antara  variabel  X 1 dengan  variabel  Y.  Hal ini  terjadi  karena  Y  adalah  variabel  hasil,  sedangkan  X 1 merupakan variabel prediktor. Berdasarkan pengamatan dengan Y = 0 semua memiliki nilai-nilai X 1 <= 2 dan pengamatan dengan Y = 1 semua memiliki nilai X 1 > 2.  Dengan  kata  lain,  Y  memisahkan  X 1 sempurna.  Cara  lain  untuk melihatnya adalah bahwa X 1 memprediksi Y sempurna sejak X 1 <= 2 sesuai dengan  Y  =  0  dan  X 1 >  2  sesuai  dengan  Y  =  1.  Secara  kebetulan,  peneliti telah menemukan prediktor X 1 sempurna untuk hasil variabel Y. Dalam hal probabilitas diprediksi, kita memiliki Prob (Y = 1 | X 1 <= 2) = 0 dan Prob (Y =  1  X 1 >  2)  =  1,  tanpa  perlu  untuk  memperkirakan  model.  Dari  hasil tersebut, perkiraan  kemungkinan maksimum untuk X 1 tidak ada, dimana semakin  besar  parameter  untuk  X 1 ,  semakin  besar  kemungkinannya. Dengan  demikian,  tanpa  menguji  model,  variabel  Penerapan  Standar Akuntansi  Berbasis  Akrual  (X 1 )memiliki  pengaruh  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Y).
Untuk  melanjutkan  pengujian  signifikansi  maka  variabel X 1 dikeluarkan  dari  model  sehingga  pengujian  hanya  dilakukan  terhadap variabel  independen  X 2 ,  X 3 ,  X 4 dan  X 5 .  Dengan  menggunakan z-statistic dimana  apabila  nilai  z  dari  variabel  independen  sama  dengan  0  dengan nilai  probabilitas  ( p-value )  lebih  kecil  daripada  0.05  maka  variabel independen  tersebut  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen (menerima  H 0 ),  sedangkan  apabila  nilai  z  dari  variabel  independen  tidak sama dengan 0 dengan nilai probabilitas ( p-value ) lebih besar daripada 0.05 maka variabel dependen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen (menolak H 0) .
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  variabelX 2 memiliki  nilai  z  yaitu sebesar -0,301019 dengan tingkat probabilitas 0.7634, variabel  X 3 memiliki
Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphs on / Marquardt s teps ) Date: 01/04/17   Tim e: 11:20 Sam ple: 1 84 Included obs ervations : 83
Convergence achieved after 4 iterations Coefficient covariance com puted us ing obs erved Hes s ian Variable Coefficient Std. Error z-Statis tic Prob. C -2.056371 1.262265 -1.629112 0.1033 X2 -0.113744 0.377862 -0.301019 0.7634 X3 0.919734 0.243484 3.777391 0.0002 X4 -0.496335 0.791830 -0.626821 0.5308 X5 -0.218602 0.552666 -0.395541 0.6924 McFadden R-s quared 0.194257     Mean dependent var 0.650602 S.D. dependent var 0.479678     S.E. of regres s ion 0.426261 Akaike info criterion 1.163231     Sum  s quared res id 14.17248 Schwarz criterion 1.308944     Log likelihood -43.27407 Hannan-Quinn criter. 1.221770     Deviance 86.54814 Res tr. deviance 107.4141     Res tr. log likelihood -53.70705 LR s tatis tic 20.86596     Avg. log likelihood -0.521374 Prob(LR s tatis tic) 0.000337 Obs  with Dep=0 29      Total obs 83 Obs  with Dep=1 54
nilai  z  sebesar  3,777391  dengan  tingkat  probabilitas  0.0002,  variabel  X 4 memiliki nilai z yaitu sebesar -0,626821 dengan tingkat probabilitas 0.5308, sedangkan  variabel  X 5 memiliki  nilai  z  yaitu  sebesar-0,395541  dengan tingkat probabilitas 0.6924. Dari hasil tersebut maka variabel X 2 , X 4 , dan X 5 menolak H 0 yang artinya variabel X 2 , X 4 dan  X5 berpengaruh terhadap Y sedangkan variabel X 3 menerimaH 0 artinya tidak berpengaruh terhadap Y. Dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel Ukuran Unit  Akuntansi,  Realisasi  Anggaran  dan  Aset  Tetap  Entitas  secara individual berpengaruh terhadap varriabel Kualitas Laporan Keuangan.Variabel  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya  (X 3 )  memiliki  nilai  z tidak  sama  dengan  0  akan  tetapi  tingkat  probabilitasnya  dibawah  0.05 sehingga  secara  individual  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan (Y).
Uji Signifikansi Simultan (Uji Likelihood Ratio ) Uji Likelihood  ratio (LR statistic )  digunakan  untuk  mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara nyata.  Dengan statistik ini kita dapat mengujia apakah  variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual,  Ukuran Unit  Akuntansi,  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya,  Realisasi  Belanja  dan Aset  Tetap  bersama-sama  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan.  Uji signifikansi  serentak  pada  penelitian  ini  akan  menolak  H 0 ketika probabilitas (LR statistic ) yang diketahui dengan melihat p-value lebih kecil dari  α  (0,05).  Hipotesis dari  uji  signifikansi  simultan  (uji likelihood )  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 0 : Variabel-variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual,
Ukuran Unit Akuntansi Entitas, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Realisasi  Belanja  dan  Aset  Tetap  bersama-sama  tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
H 1 : Variabel-variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual, Ukuran Unit Akuntansi Entitas, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Realisasi  Belanja  dan  Aset  Tetap  bersama-sama  mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Dari  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  probabiltas  (LR- statistic )  adalah 0,000337  yang  nilai  ini  lebih  kecil  dari  nilai  α  (0,05).  Sesuai  dengan penjelasan  sebelumnya  bahwa  kriteria  penolakan  H 0 dilakukan  dengan melihat  nilai  probabilitas,  dimana  penolakan  H 0 dilakukan  ketika probabilitas  nilai  yang  lebih  kecil  dari  α  (0,05).  Maka  dari  itu,  dengan tingkat kepercayaan 95 persen dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu  variabel  independen  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  dalam  regresi  digunakan  untuk  mengukur seberapa  besar  variasi  dari  variabel  dependennya  dapat  dijelaskan  oleh variasi nilai dari variabel-variabel independennya. Dengan kata lain, nilai- nilai tersebut digunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen atau kecocokan ( goodness of fit) dari model tersebut. Dalam penelitian ini, dapat
diimplementasikan  bahwa  variasi  yang  terjadi  pada  variabel  kualitas laporan  keuangan  (Y)  dapat  dijelaskan  dalam  model  sedangkan  sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.
Dengan  menggunakan  hasil  pengujian  pada  Tabel  2  kita  dapat melihat  bahwa McFadden  R-Squared pada  model  penelitian  ini  adalah sebesar 0,194257 (dibulatkan menjadi 0,2) dimana telah tercapai goodness of fit terhadap  model.  Dengan  nilai McFadden  R-Squared tersebut  artinya  20 persen  variasi  yang  terjadi  pada  Y  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  nilai variabel  dalam  model  sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di luar model.

## Interpretasi Hasil Penelitian
Interpretasi  pada  analisis  regresi  logistik  tidak  dapat  langsung dibaca  melalui  nilai  koefisiennya,  seperti  pada  analisis  regresi  linier berganda/sederhana. Untuk dapat diinterpretasikan, terlebih dahulu nilai koefisien setiap variabel harus di-eksponensial-kan.Nilai koefisien beta kita peroleh  dari  hasil  regresi  logistik  (logit)  dimana  pada  Eviews  dengan menggunakan  Binary  dengan binary  choice dengan  pilihan  logit.Koefisien dari  masing-masing  dihitung odds  ratio -nya.  Odds  Ratio  inilah  yang digunakan  untuk  menginterprestasikan  hasil  penelitian  untuk  model regresi logistik.
Untuk  itu,  terlebih  dahulu  nilai  koefisien  setiap variabel harus  di- eksponensial-kan atau yang lebih dikenal dengan odds ratio . Odd ratio dapat di  cari  dengan  menggunakan  excell  dengan  rumus  =2,72^nilai  koefisien. itu  artinya  nilai  e=2,72  dipangkatkan  dengan  masing-masing  nilai koefisien.  Dengan  menggunakan  excell, odds  ratio masing-masing  variabel (kecuali variabel X 1 dan X 3 ) dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3Nilai Odds Ratio No. Variabel Koefisien Odds Ratio 1. Y -2,056371 0,127751 2. X 2 -0,113744 0,892422 3. X 4 -0,496335 0,608567 4. X 5 -0,218602 0,803531 Dari odds  ratio tersebut,  hasil  pengujian  atas  model  penelitian  ini dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
a. Variabel  Ukuran  Unit  Akuntansi  Entitas  memiliki  nilai odds  ratio sebesar  0,892422,  artinya  setiap  kenaikan  1%  unit  akuntansi,  akan menyebabkan  berkurangnya  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  0,89 kali  lebih  rendah  daripada  entitas  yang  memiliki  ukuran  unit akuntansi lebih kecil.
b. Variabel  Realisasi  Belanja  memiliki  nilai odds  ratio sebesar  0,608567, artinya setiap kenaikan 1% jumlah realisasi belanja akan menyebabkan berkurangnya kualitas laporan keuangan sebesar 0,60 kali lebih rendah daripada entitas yang memiliki realisasi belanja yang lebih kecil.
c. Variabel Aset Tetap Entitas  memiliki nilai odds ratio sebesar 0,803531, artinya  setiap  kenaikan  1%  jumlah  Aset  Tetap  yang  dikelola  akan menyebabkan  berkurangnya  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  0,80 kali lebih rendah daripada entitas yang memiliki Aset Tetap yang lebih kecil.
Sedangkan  untuk  variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis Akrual  dan  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya  dapat  langsung diinterprestasikan  tanpa  menghitung odds  ratio -nya.  Dengan  demikian hasil, hasil penilitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual  berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang memiliki nilai sempurna, dimana penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual akan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  sedangkan tidak  menerapkan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual  akan menyebabkan laporan keuangan tidak berkualitas.
2. Variabel  Ukuran  Unit  Akuntansi  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, dimana setiap kenaikan 1% unit akuntansi,  akan  menyebabkan  berkurangnya  kualitas  laporan keuangan  sebesar  0,89  kali  lebih  rendah  daripada  entitas  yang memiliki ukuran unit akuntansi lebih kecil.
3. Variabel Opini Audit Tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, dimana opini audit yang bagus  yang  sebelumnya  diperoleh  tidak  menjamin  kualitas  laporan keuangan akan meningkat dan sebaliknya.
4. Variabel  Realisasi  Belanja  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  pusat,  dimana  setiap  kenaikan  1%  jumlah realisasi  belanja  akan  menyebabkan  berkurangnya  kualitas  laporan keuangan  sebesar  0,60  kali  lebih  rendah  daripada  entitas  yang memiliki realisasi belanja yang lebih kecil.
5. Variabel Aset Tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat, dimana setiap kenaikan 1% jumlah Aset Tetap yang dikelola akan menyebabkan berkurangnya kualitas laporan keuangan sebesar  0,80  kali  lebih  rendah  daripada  entitas  yang  memiliki  Aset Tetap yang lebih kecil.

## SARAN & SIMPULAN Simpulan
Berdasarkan  pada  hasil  peneliitian  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebbagai berikut:
1. Penerapan Standar Akuntansi  Berbasis Akrual berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,
2. Penerapan  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  dengan  proksi  Ukuran Unit  Akuntansi  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat,
3. Sistem  Pengendalian  Intern  dengan  proksi  Opini  Audit  Tahun sebelumnya  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat,
Sumini  :  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual, Penerapan  Sistem  Akuntansi  Dan  Pelaporan,  Dan  Sistem  Pengendalian Intern Terhadap ...
4. Sistem  Pengendalian  Intern  dengan  proksi  Realisasi  Belanja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,
5. Sistem  Pengendalian  Intern  dengan  proksi  Aset  Tetap  berpengaruh terhadap kualitas laporan kuangan Pemerintah Pusat.
Saran
Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka hal-hal yang sebaiknya  dilakukan  oleh  peneliti  apabila  akan  meneliti  variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:
a. Pengujian  dilakukan  terhadap  populasi  dan  sampel  yang  representatif dimana  hasil  penelitian  dapat  menggambarkan  kesimpulan  yang konsisten  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Untuk  meneliti kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  dapat  menggunakan sampel  selain  Kementerian  Negara/Lembaga  dan  BUN  ditambah dengan BUMN dan Badan Lainnya.
b. Menggunakan  data  tidak  hanya  satu  periode  pelaporan  karena  pada tiap-tiap  tahun  pelaporan  sangat  mungkin  diberlakukan  aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan baru.
Data  yang  diteliti  sebaiknya  menggabungkan  antara  data  primer  dengan data sekunder.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  dan  Halim.  2004. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: studi Kasus  Kabupaten/  Kota  di  Jawa  dan  Bali .  Proceending  Simposium nasional VI Surabaya.
Agus  Widarjono,  2010, Analisis  Multivariat  Terapan ,  Unit  Penerbit  dan Percetakan STIM YKPN.
Ali Khan, Mohd Noor Azli and Ismail, Noor Azizi (2009) Dimensi pelaporan kewangan  menerusi  Internet. International  Journal  of  Management Studies (IJMS), 16 (1). pp. 75-96. ISSN 0127-8983. Badan  Pemeriksa  Keuangan. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  LKPP Tahun 2011-2015. www.bpk.go.id. Chandra  Maulana.  2015. Pengaruh  Karakteristik,  Kompleksitas  Pemerintahan dan  Temuan  Audit  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Wajib  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terdapat di Pulau Jawa tahun 2013).
Deddi Nordiawan.2009. Akuntansi Sektor Publik , Jakarta, Salemba Empat. Doyle, J., Ge, Weili,  Mc Vay, S. 2007. Determinant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting . Journal of accounting and Economics,44,
193-223.
Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di  Pemerintah  Daerah:  (Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan Akuntansi . Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1.
Imam Ghozali, 2011, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS, Edisi  5  Cetakan  V,  Semarang,    Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Indra  Bastian,  2010, Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar ,  Jakarta, Erlangga.
Kuncoro,  Mudrajad.2011.  Metode  Kuantitatif,  EdisiKeempat,  Yogyakarta, STIE YKPN.
Mahmudi,  2011, Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta, UII Pres. Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta, ANDI. Mulyana, Budi.2006. Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan euangan  terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah . Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013, Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Pusat .
Puspitasari,  Titus.  2013. Pengaruh  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi, PendapatanAsli  Daerah  (PAD),  dan  Kompleksitas  Daerah  (SKPD) terhadapKelemahan  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Daerah. Skripsi Sarjana.UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Rukmi  Juwita. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan .
Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201–214. Safitri.  2014. Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Temuan  Audit Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah (LKPD).
Sugiyono,  2011, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,  Bandung, Alfabeta.
Susilawati  dan  Dwi  Seftihani  Riana.  2014, Standar  Akuntansi  Pemerintahan Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Sebagai  Anteseden  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Vol XI, No. 1 – 2014. Suwardjono,  2005. Teori  Akuntansi:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan  (Edisi
III) . Yogyakarta: BPFE.
Tuti Herawati, 2014, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  (Survey  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemda Cianjur), Volume XI, No.1-2014.