## GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PENILAIAN KEADILAN PROSEDURAL PADA  PARTAI POLITIK BERBASISKAN IDEOLOGI NASIONALISME DAN RELIGIUS
Herdiyan Maulana 1 , dan Faturochman 2
1.2 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Abstract. Social interaction that we do in our daily live often characterized with the intention to justice matter, include in the social-political dimension, political party specifically. The matter of justice in political party setting will intense with many things included the role of interpersonal treatment performed by supervisors (leader) in organization. This research outlines an approach to perceive of procedural justice that extends beyond the usual emphasis on the corporate industrial organizational setting. The emphasis falls instead on perceptions of organizational justice that shaped from transformational leaderships style associated with specific ideology based in political organizational party. Multivariate analysis (MANOVA) were used to examine the interaction between transformational leaderships style and perceived procedural justice of political party with difference ideology based in 60 members of two major political party which represent Islam and Pancasila ideology based (PKS and PD) in Yogyakarta. The study reported on here concludes that; (a) ideology as a reference for interaction between perceived procedural justice and transformational leaderships style toward political party in Indonesia were found significantly found (F=7.67; p=0.00). (b) Transformational leaderships were significantly perceived higher (p=0.00) in the religious ideology based party (mean=199.00) than national ideology based party (mean=164.00). (c) Perceived procedural justice was not significantly (p=0.13)  different between parties with different ideology.
Keywords: procedural justice, transformational leaderships style, political party
Abstrak. Interaksi sosial yang kita lakukan dalam kesehariannya dikarakteristikkan dengan perhatian yang terfokus pada isu-isu keadilan, termasuk di dalam setting organisasi partai politik. Permasalahan penilaian keadilan di dalam organisasi akan sangat terkait dengan banyak hal, termasuk bagaimana interaksinya dengan figur kepemimpinan sebagai entitas tertinggi dalam organisasi. Konsep keadilan prosedural sebagai bagian dari keadilan organisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam dinamika sosial di dalam partai politik. Partai sebagai wadah aspirasi dan kepentingan banyak individu sangat mengedepankan prosedur yang adil bagi semua anggota, karena partai bukan milik individu tetapi gabungan dari suara banyak orang. Kepemimpinan transformasional yang saat ini banyak dikaji dan terus berkembang menjadi bagian dari topik dalam penelitian keadilan prosedural untuk memberikan suatu sudut pandang baru mengenai interaksi keduanya dengan ideologi sebagai landasannya. Analisis multivarians digunakan untuk menguji interaksi antara gaya kepemimpinan transformasional dan penilaian keadilan prosedural dengan ideologi partai sebagai acuannya. 60 orang subjek yang berasal dari dua partai yang masing-masing merepresentasikan ideologi Pancasila (Nasionalis) dan Islam yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa; (a) Secara signifikan ideologi partai merupakan acuan dalam terciptanya interaksi antara gaya kepemimpinan transformasional dan keadilan prosedural (F=7,67; p=0,00); (b) Pada partai dengan ideologi agama (Islam) secara signifikan (p=0,00) memiliki persepsi terhadap kepemimpinan transformasional yang lebih tinggi (mean=199,00) dibandingan dengan partai dengan ideologi pancasila (nasionalis) (mean=164,00); (c) Secara signifikan (p=0,13) tidak terdapat perbedaan penilaian keadilan prosedural baik itu pada partai islam (mean=22,16) maupun partai nasionalis (mean=21,30).
Kata kunci: keadilan prosedural, kepemimpinan transformasional, partai politik
L ahirnya partai-partai politik baru dengan berbagai ideologi yang diusungnya  tidak membawa Indonesia sepenuhnya ke dalam kondisi sosial politik yang lebih baik, tetapi justru sebaliknya. Berbagai konflik dan tindakan kekerasan kerap kali muncul dengan latar belakang perbedaan kepentingan baik di dalam maupun antar partai politik. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, konflik yang terjadi di dalam (internal) partai politik justru yang lebih banyak terdengar dan muncul ke permukaan. Konflik biasanya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan yang dirasakan oleh salah satu pihak atas keputusan partai yang dinilai tidak adil, sehingga seringkali, konflik berujung pada perpecahan pada tubuh organisasi atau pendirian partai baru sebagai sempalan dari partai asal. Berbagai konflik dan pertikaian yang terjadi di dalam partai politik di Indonesia seperti yang digambarkan di atas, sangat terkait dengan pembahasan dan diskusi yang berfokus pada penilaian keadilan organisasi, dimana isu-isu seperti tidak puasnya salah satu pihak atas keputusan yang dibuat, atau peran ketua partai (pemimpin) dalam membuat keputusan yang adil menjadi perhatian utama.
Perombakan dari UU No.3 tahun 1985 tentang keharusan asas tunggal Pancasila menjadi UU No.2
tahun 1999 yang mengusung keleluasaan dan pembebasan partai politik dari keharusan asas tunggal menjadikan setiap partai politik berhak menggunakan ideologi yang mereka kehendaki sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ideologi, sebagai keseluruhan pandangan, cita- cita, dan nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman normatif kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diyakini dapat membangkitkan kesadaran akan eksistensi diri, serta memberikan orientasi tentang dunia (Augoustinos & Walker, 1995). Ideologi dibentuk atas karakteristik tertentu oleh pengalaman masa lalu secara sadar dan menyeluruh. Ideologi politik sebagai suatu sistem kepercayaan yang memberikan penjelasan mengenai pembenaran keteraturan politik guna mengoptimalkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh bagi anggota organisasi dalam mendefinisikan setiap kejadian yang didapatkan dari pengalaman. Ideologi berperan cukup besar di dalam proses konstruksi realitas sosial individu maupun kelompok.
Dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan konsensus yang telah disepakati bersama di dalam organisasi, seseorang harus melakukan interaksi sosial dengan anggota organisasi lainnya di mana interaksi yang ada sering
dikarakteristikan dengan perhatian yang terfokus pada isu-isu keadilan, seperti ketidakmampuan organisasi dalam menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan, atau tidak berjalannya prosedur yang sesuai. Seperti yang telah digambarkan di atas mengenai berbagai konflik maupun permasalahan yang terjadi pada partai politik di Indonesia, semua ini bertitik pangkal pada kata “adil”, tetapi masing-masing pihak yang terlibat memandangnya dengan perspektif yang berbeda-beda untuk kemudian membawa terminologi “adil” menjadi erat kaitannya dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Seseorang akan merasa diperlakukan adil ketika kepentingan pribadinya terpenuhi.
Teori-teori mengenai keadilan memiliki penekanan kajian yang berbeda pada tiap elemen yang ada  (elemen- elemen seperti hasil akhir, proses, dan perlakuan interpersonal), gaya norma atau peraturan yang diberlakukan (peraturan mengenai konsistensi, kesetaraan, voice,dan aspirasi), serta struktur penilaian keadilan yang diaplikasikan anggota organisasi. Permasalahan penilaian keadilan di dalam organisasi akan sangat terkait dengan banyak hal, diawali dari bagaimana prinsip-prinsip kesamaan (equity) ditegakkan, dinamika hubungan antar anggota, struktur organisasi, komitmen, nilai-nilai yang dijadikan
landasan organisasi hingga peran pemimpin di dalamnya (Tatum dkk, 2003; Pillai dkk, 1999; Cropanzano dkk, 2001; Haraway, 2004; Thompson & Heron, 2005).
Usaha-usaha dalam menciptakan situasi yang adil terkait dengan peran pemimpin di dalam organisasi, seperti diantaranya ialah tanggung jawab moral pemimpin. Apakah ia seorang yang memiliki persepsi bahwa adil juga berorientasi pada kepentingan orang lain dan bukan hanya kepada kepentingan pribadinya? Sebuah bentuk kewajiban moral seorang pemimpin untuk peka terhadap kepentingan orang banyak, rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan pengikutnya, dan kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi jika itu berbeda dengan kepentingan orang pada kebanyakan. Secara khusus, peran pemimpin dalam membantu menciptakan penilaian keadilan organisasi yang positif tercermin seperti apa yang diungkapkan DeCremer (2003) dari hasil penelitiannya, yaitu bahwa sikap konsisten seorang pemimpin dalam organisasi, seperti dalam pengambilan keputusan akan berpengaruh terhadap reaksi dan persepsi orang-orang di sekitarnya terhadap kemampuan dirinya sebagai seorang pemimpin, sementara pemimpin yang tidak konsisten secara signifikan akan mempengaruhi reaksi
Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penilaian Keadilan Prosedural Pada Partai Politik Berbasiskan Ideologi Nasionalisme Dan Religius Herdiyan  Maulana, dan Faturochman
anggota organisasi lainnya secara negatif, dibandingkan pemimpin yang konsisten. Banyak tindakan dan keputusan yang harus diambil oleh pemimpin di dalam organisasi yang berkisar pada kebijakan dan isu-isu yang terkait dengan bagaimana prosedur dan perlakuan yang seharusnya diberikan kepada para anggota organisasi lainnya. Penilaian terhadap keadilan organisasi sendiri sangat terkait dengan bagaimana seseorang mempersepsikan situasi dan kondisi di dalam organisasi tempat ia berada, termasuk di dalamnya hubungan dan pengaruh figur pemimpin.
Gaya kepemimpinan seperti apa yang dapat mewujudkan keadilan di dalam organisasi akan sangat tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada di organisasi bersangkutan. Tatum (2003) mengisyaratkan bahwa gaya kepemimpinan yang banyak mendapat perhatian pada 25 tahun belakangan ini, yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional akan berjalan efektif tergantung dari kebutuhan dan situasi organisasi yang ada. Gaya kepemimpinan yang berbeda cenderung akan memiliki orientasi yang berbeda pula terhadap persepektif keadilan yang menjadi fokus utama di dalam organisasi.
Ideologi sebagai suatu serangkaian sistem kepercayaan yang menjadi dasar pembuatan kebijakan sebuah partai politik memiliki beberapa fungsi, antara
lain sebagai basis legitimasi politik, penuntun kebijakan dan tingkah laku politik, media pengelolaan konflik dan persatuan (Djadijono, 2006) termasuk di dalamnya memuat bagaimana seorang pemimpin dipilih serta hak dan kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Hochschild (dalam Francis, 1997) yang memulai penelitiannya mengenai ideologi berargumen bahwa ideologi merupakan aspek krusial yang berpengaruh terhadap konstruksi sosial seseorang, yaitu bagaimana seseorang menentukan sikap dalam menghadapi sebuah situasi atau bagaimana orang lain memilih untuk mempersepsikan mereka karena ideologi yang melekat pada mereka, merefleksikan apa yang mereka yakini benar, mengenai bagaimana mereka memandang dunia seharusnya berjalan.
Terkait dengan mengapa individu yang memiliki ideologi politik yang berbeda (yang diwujudkan dalam keterlibatannya di dalam  institusi politik yang beragam) dapat dijelaskan melalui pendekatan teori kategori sosial. Wenzel (2001) mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang relevan antara masukan (input) atau kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi seseorang dalam menilai situasi yang ia rasakan pada saat ini. Salah satu penilaian tersebut adalah bagaimana individu menilai apakah situasi di sekitarnya sudah berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini terkait
dengan bagaimana individu mendefinisikan dan memmbangun persepsi dalam konteks sosial sesuai dengan konsep kategori sosial.
Sebuah pertanyaan mendasar yang dapat diajukan adalah, karakteristik apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan- pertimbangan bagi seseorang dalam menilai keadilan? Atribut-atribut apa saja yang relevan yang dapat digunakan terkait dengan konteks keadilan? Wenzel (2001) menyatakan bahwa, jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas harus memperhatikan pertanyaan “who am I?” atau “siapa saya?” yaitu aspek utama dalam hal identitas dan hal-hal lain yang terkait yang dimiliki individu dengan konteks sosial.
Pada penelitian ini, dua partai yang masing-masing mewakili ideologi Nasionalis-Pancasila dan religius-Islam adalah Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), peneliti merasa bahwa pemilihan sampel penelitian mengenai partai politik yang memiliki ideologi Pancasila (PD) dan Islam (PKS) dari populasi partai politik berideologi sejenis lainnya cukup representatif.

## METODE PENELITIAN
Subjek. Peneliti menggunakan Dewan Pimpinan Daerah PD dan Dewan Pimpinan Wilayah PKS tingkat
Provinsi DIY sebagai try-out sampel penelitian, sementara untuk untuk penelitian akan dilakukan pada level Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Provinsi DIY (Bantul, Sleman, & Kota) masing-masing Partai Politik dari populasi PD dan PKS masing-masing sebagai partai dengan ideologi Nasionalis dan Islam. DPD pada PD memiliki struktur tingkatan setara dengan DPW pada PKS yaitu kepengurusan tingkat provinsi, hanya penggunaan istilah yang berbeda. Pemilihan sampel pada tingkat provinsi partai dilakukan dengan alasan, bahwa pada tingkat provinsi (DPD pada PD dan DPW pada PKS) memiliki tingkat pengaruh dan kekuasaan organisasi tepat di bawah kepemimpinan pusat partai (DPP) yang berada pada tingkat nasional.
Skala Pengukuran Variabel Kepemimpinan Transformasional. Pengukuran terhadap kepemimpinan transformasional, menggunakan konstruk skala MLQ untuk kepemimpinan transformasional berdasarkan Avalio dan Bass (dalam Humairah, 2005) berjumlah 24 item. Jumlah item pada penelitian tidak mengalami perubahan, tetap berjumlah 24 item tetapi dengan perubahan dan modifikasi pada redaksi pertanyaan yang disesuaikan dengan setting penelitian yaitu partai politik. Skala gaya
Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penilaian Keadilan Prosedural Pada Partai Politik Berbasiskan Ideologi Nasionalisme Dan Religius Herdiyan  Maulana, dan Faturochman
kepemimpinan transformasional disusun dalam bentuk skala semantik (semantic differential scale) dengan dua kutub ekstrim yang mencerminkan tingkat kesetujuan dengan rentang 0 – 10 (semakin besar angka yang dipilih, semakin besar kecenderungan pada tingkat kesetujuan subjek). Responden penelitian diminta untuk mengisi skala semantik yang ada untuk merefleksikan seberapa dekat penilaian sikap responden terhadap pemimpin mereka.
Pengukuran Keadilan Prosedural. Pengukuran terhadap keadilan prosedural terdiri dari 7 item pertanyaan yang didasarkan pada
beberapa landasan kriteria yang dikembangkan dari penelitian mengenai penilaian keadilan prosedural terdahulu. Contoh item pertanyaannya yaitu: “Apakah anda memiliki kesempatan dan mampu dalam mengekspresikan pandangan anda saat proses berlangsungnya prosedur tersebut?” dimana keseluruhan item pertanyaan menggunakan model skala sikap (Likert) dengan rentang Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, Sangat Setuju yang masing-masing menggambarkan taraf persetujuan atas sikap yang muncul dari penilaian keadilan organisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Hipotesis 1
Tabel 1. Hasil uji mean yang menunjukan Interaksi kepemimpinan transformasional (TF) dan keadilan prosedural (KP dengan ideologi
sebagai variabel bebas (JP) Effect Value F Sig. JP (Jenis Partai) Pillai’s Trace .21 7.67 .00 Wilks’ Lambda .78 7.67 .00 Hotelling’s Trace .26 7.67 .00 Roy’s Largest Root .26 7.67 .00
Tabel 1 menunjukan hasil uji hipotesis pertama yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara penilaian keadilan prosedural dengan gaya kepemimpinan transformasional pada partai politik dengan ideologi yang berbeda secara signifikan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis multivariat (MANOVA). Analisis ini dilakukan dengan menguji dua variabel tergantung pada penelitian ini, yaitu Keadilan Prosedural (KP) dan Kepemimpinan Transformasional (TF) pada jenis partai (JP). Berdasarkan uji multivariat menunjukan  F=7.67 dengan nilai p = 0.00 hal ini menunjukan interaksi yang signifikan antara penilaian Keadilan Prosedural (KP) dan penilaian Kepemimpinan Transformasional (TF)
yang ditinjau dari jenis partai (JP) atau dengan ideologi yang berbeda.

## Pengujian Hipotesis 2
Hasil yang diperoleh dari analisis multivariat terhadap skor gaya kepempimpinan transformasional (TF) menunjukan p=0.00 dengan nilai rerata pada skor skala TF pada Partai Islam (PKS) = 199.00 Sementara nilai rerata pada partai Nasionalis (PD) = 164.00 hal ini menunjukan terdapat perbedaan yang signifikan (p=0.00) pada tingkat persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional pada PKS dan PD. Partai Islam (PKS) menunjukan nilai rerata yang lebih tinggi (199.00) dibandingkan dengan nilai rerata pada partai Nasionalis (PD) sebesar 164.00.
Tabel 2. Tabel Perbedaan Persepsi Keadilan Prosedural
Jenis Partai Rerata Simpangan Baku N PKS 22.16 2.16 30 PD 21.30 2.21 30 Total 21.73 2.21 60
Sementara itu kontribusi variabel jenis partai (JP) yang didasarkan pada perbedaan ideologi terhadap persepsi kepemimpinan transformasional sebesar .21 yang menunjukan bahwa jenis partai (JP) memberi sumbangan efektif
sebesar 21.1 % terhadap persepsi kepemimpinan transformasional dan 78.9 % adalah faktor lainnya yang mungkin turut memberikan pengaruh namun belum diikutsertakan dalam penelitian ini.
Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penilaian Keadilan Prosedural Pada Partai Politik Berbasiskan Ideologi Nasionalisme Dan Religius Herdiyan  Maulana, dan Faturochman

## Pengujian Hipotesis 3
Hasil yang diperoleh dari analisis multivariat terhadap skor keadilan prosedural (KP) menunjukan p=0.13 dengan nilai rerata skor skala KP pada Partai Islam (PKS)=22.16, sementara nilai rerata pada partai Nasionalis (PD)=21.30. hal ini menunjukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p=0.13) pada tingkat keadilan prosedural pada kedua partai politik.
Tabel 3. Tabel Perbedaan Persepsi Kepemimpinan Transformasional
Jenis Partai Rerata Sumbangan Efektif N Islam 199.00 20.35 30 Nasionalis 164.86 42.86 30 Total 181.93 37.45 60
Sementara itu, kontribusi variabel jenis partai (JP) yang didasarkan pada perbedaan ideologi terhadap keadilan prosedural sebesar .039 yang menunjukan bahwa jenis partai (JP) memberi sumbangan efektif sebesar 3.9 % terhadap keadilan prosedural dan 96.1 % adalah faktor lainnya yang mungkin turut memberikan pengaruh namun belum diikutsertakan dalam penelitian ini.
Seperti apa yang dikemukakan Tatum dkk. (2003) bahwa pada sebuah organisasi terdapat keterkaitan secara signifikan antara gaya kepemimpinan tertentu terhadap orientasi penilaian keadilan yang berbeda, sementara Pillai dkk (1999) yang melakukan penelitian terkait pada beberapa perusahaan di lima negara dengan lima (5) latar belakang kebudayaan yang berbeda,
menyatakan bahwa asumsi yang menyatakan bahwa sikap dan perilaku pemimpin berpengaruh terhadap persespi keadilan organisasi karyawan. Beberapa penelitian mengenai persepsi keadilan organisasi yang terkait dengan sikap dan perlakuan yang ditunjukan figur otoritas dalam organisasi juga menyimpulkan beberapa hal yang sama, yaitu sikap dan perilaku managerial (pemimpin) berpengaruh terhadap penilaian keadilan karyawan (Kivimaki, 2004; Eberlin & Tatum, 2005).
Model kepemimpinan transfor- masional, sebagai salah satu gaya kepemimpinan yang banyak mendapat perhatian dalam kajian psikologi organisasi, memiliki aspek-aspek yang diasumsikan dapat menunjang tegaknya keadilan di dalam organisasi. Karena usaha-usaha dalam menciptakan situasi
yang adil terkait dengan peran pemimpin didalam organisasi, seperti diantaranya ialah tanggung jawab moral, pemaknaan terhadap keanggotaan  dalam organisasi, motivasi, dan pemberian inspirasi. Beberapa ahli menyebut pemimpin yang berbuat tidak hanya bagi dirinya, tapi juga untuk organisasi dan pengikutnya dengan istilah “the caring orientation” yaitu adanya sebuah kewajiban moral seorang pemimpin untuk peka terhadap kepentingan orang banyak, rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan pengikutnya dan kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi jika itu berbeda dengan kepentingan orang pada kebanyakan.
Konsep keadilan organisasi sendiri mengacu pada bagaimana perlakuan yang adil dan sesuai dengan etik yang ditunjukkan individu atau organisasi terhadap individu lainnya di dalam organisasi serta bagaimana persepsi dan evaluasi anggota organsiasi terhadap perlakuan, prosedur dan hasil akhir yang memenuhi prinsip-prinsip kepantasan (appropriateness) dan kesetaraan (fairness), di mana hal ini sangat terkait erat dengan peran pemimpin sebagai figur otoritas dalam hirarki struktur organisasi ketika memberikan perlakuan terhadap anggotanya. Pemimpin diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem organisasi yang memenuhi rasa keadilan, penuh perhatian dan terbuka
bagi semua anggota organisasi.
Ideologi merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap konstruksi sosial seseorang, yaitu bagaimana seseorang menentukan sikap dalam menghadapi sebuah situasi atau bagaimana orang lain memilih untuk mempersepsikan mereka karena ideologi yang melekat pada mereka, merefleksikan apa yang mereka yakini benar, mengenai bagaimana mereka memandang dunia seharusnya berjalan
Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji interaksi dua aspek yang telah dibahas di atas, yaitu kepemimpinan dan penilaian keadilan dengan menjadikan ideologi sebagai acuan dasar, serta perbedaan gaya kepemimpinan dan penilaian keadilan organisasi pada partai politik yang memiliki orientasi ideologi yang berbeda.
Dinamika organisasi partai politik di Indonesia yang sangat kompleks dan heterogen, khususnya dengan fenomena partai-partai berideologi agama (Islam) yang cukup mendapat suara signifikan dalam pemilu 1999 dan 2004, serta partai-partai berideologi Pancasila yang cenderung berkarakter nasionalis- sekuler dengan segala konflik dan permasalahan internal yang mereka hadapi menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dibahas dari perspektif
Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penilaian Keadilan Prosedural Pada Partai Politik Berbasiskan Ideologi Nasionalisme Dan Religius Herdiyan  Maulana, dan Faturochman
psikologi keadilan sekaligus sebagai referensi bagi perkembangan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehidupan demokrasi di Indo- nesia.
Berdasarkan uji hipotesis dengan mengunakan analisis multivariat (MANOVA) pada hipotesis pertama mengenai adanya interaksi yang signifikan antara keadilan prosedural dan kepemimpinan transformasional berdasarkan jenis ideologi partai politik menunjukkan hasil yang signifikan. Interaksi yang signifikan antara keadilan prosedural dengan kepemimpinan transformasional dengan ideologi partai sebagai acuannya dapat diartikan bahwa fungsi pemimpin di dalam organisasi sebagai komponen utama dalam perumusan kebijakan, dan penegak peraturan di dalam organisasi  memiliki akses terhadap berjalannya keadilan prosedural di dalam organisasi. Keadilan prosedural diidentifikasikan sebagai penilaian terhadap sebuah prosedur atau proses yang berlangsung untuk menentukan hasil akhir (outcomes) (Folger & Konovsky, 1989).
Keadilan prosedural berpijak pada dua dasar teori, yaitu control theory dan group-value model. Pada teori kontrol (Thibaut & Walker dalam Clayton & Opotow, 2003) menyatakan bahwa
individu pada dasarnya menginginkan adanya kontrol terhadap apa yang terjadi pada diri mereka (voice) dan di sinilah peran pemimpin organisasi terlibat. Ketika sebuah prosedur memiliki dampak atau konsekuensi penting bagi mereka, maka individu cenderung akan memilih berada dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan tersebut ketimbang pasif dan dikontrol oleh pembuat keputusan. Individu melakukan identifikasi terhadap ideologi politik partai sebagai identitas sosial mereka, kemudian, identitas tersebut memicu proses kategorisasi sosial yang dijadikan konstruk sosial bagi anggota untuk mengevaluasi proses, prosedur, dan berbagai variabel sosial lainnya di dalam organisasi, termasuk di dalamnya bagaimana mereka menilai seorang pemimpin dan iklim keadilan dalam organisasi.
Penjelasan terhadap interaksi ini diperkuat melalui penelitian oleh Tatum dkk, (2003) bahwa pemimpin yang cenderung memiliki gaya kepemimpinan transformasional menunjukan penekanan pada penciptaan keadilan sosial (persepsi individu terhadap sikap organisasi yang terbuka, menghargai individu serta perduli terhadap kesejahteraan mereka).
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian oleh Pillai dan Williams (1996) yang menyimpulkan bahwa antara gaya kepemimpinan transformasional bersamaan dengan keadilan prosedural yang dilandasi oleh proses pertukaran sosial antara anggota dengan pemimpin yang muncul dari nilai- nilai (ideologi) yang dimiliki organisasi.
Persepsi terhadap Keadilan prosedural pada partai politik bermuara pada  kepedulian terhadap prosedur for- mal partai dan interaksi anggota dengan pemimpin serta keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dinamika gaya kepemimpinan transformasional di dalam partai menjelaskan bagaimana peran pemimpin dalam menciptakan sebuah iklim keadilan, diantaranya seperti memberikan kesempatan anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan prosedur partai sesuai peraturan, serta membina komunikasi interpersonal yang baik dengan anggota organisasi. Sehingga kepemimpinan transformasional pada partai politk secara bersamaan dengan keadilan prosedural saling beriteraksi dengan mengacu pada eksistensi ideologi yang ada pada masing-masing partai politik.
Pada partai politik dengan ideologi Islam dinilai anggotanya memiliki gaya kepemimpinan transformasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan partai politik dengan ideologi nasionalis terbukti signifikan, pada partai Islam (PKS) skor gaya kepempimpinan transformasional (TF) menunjukan p=0.00 dengan nilai rerata = 199.00 Sementara nilai rerata pada partai nasionalis (PD) adalah 164.00 hal ini menunjukan terdapat perbedaan yang signifikan (p=0.00) pada tingkat persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional pada PKS dan PD. Partai Islam (PKS) menunjukan nilai rerata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rerata pada partai nasionalis (PD).
Partai politik Islam yang direpresentasikan oleh PKS, memandang kepemimpinan sebagai suatu entitas politik yang memiliki makna khusus, proses pemilihan ketua atau pemimpin dalam partai Islam tidak semata-mata hanya berlandaskan musyawarah bersama seluruh elemen partai yang mengedepankan suara mayoritas, pembuatan keputusan juga didasarkan pada prinsip-prinsip agama (syar ’i) yang berkenaan dengan pengangkatan seorang pemimpin.
Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penilaian Keadilan Prosedural Pada Partai Politik Berbasiskan Ideologi Nasionalisme Dan Religius Herdiyan  Maulana, dan Faturochman
Kepatuhan anggota pada pemimpin dan organisasi juga tidak diletakan pada semata-mata terhadap imbalan tetapi juga terbentuk melalui kesadaran diri, sikap moral, pengaruh sikap dan perilaku pemimpin yang dapat diteladani.
Persepsi terhadap pemimpin yang transformasional yang lebih tinggi pada partai Islam juga dapat dijelaskan melalui teori perbandingan sosial, perbandingan sosial adalah sebuah proses di mana individu membandingkan diri/kelompok mereka dengan kelompok lain mengenai bagaimana mereka bersikap dan berperilaku, dan bagaimana mereka diperlakukan.
Melalui teori perbandingan sosial, Festinger (dalam Wenzel 2001) mengusulkan bahwa pada dasarnya individu memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan evaluasi opini dan kemampuan dengan individu lain. Individu yang berada pada partai Islam memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi terhadap aspek-aspek spritualitas dan norma agama dalam bersikap, termasuk memilih pemimpin. Individu akan melakukan atribusi eksternal terhadap keanggotaannya di dalam organisasi dengan mengacu pada nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman organisasi.
Pada partai dengan asas nasionalis bukan berarti tidak memilki persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional, hanya dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan partai dengan asas agama (Islam). Pada partai Demokrat yang menggunakan asas demokrasi Pancasila sebagai landasan dalam bersikap, termasuk terkait dengan penentuan seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin terpilih, selama ia memenuhi asas utama demokrasi, seperti didukung suara mayoritas maka seorang pemimpin dapat diangkat. Pancasila sebagai ideologi politik, yang menitkberatkan pada prinsip demokrasi, lebih menekankan pada hubungan yang lebih rasional, egaliter dan berkarakter transaksional pada hubungan pemimpin dan pengikut.
Kepentingan bersama yang direpresentasikan melalui musyawarah mufakat dan suara mayoritas menjadi supremasi kebenaran dalam kebijakan organisasi. Pemimpin memandu dan memberikan inspirasi pengikut dengan landasan logis dan sistematis untuk mencapai tujuan melalui identifikasi peran dan tujuan dalam penyelesaian tugas organisasi.
Penelitian ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa
kepemimpinan transformasional pada partai Islam lebih baik dibandingkan gaya kepemimpinan pada partai nasionalis yang cenderung lebih berkarakter transaksional. Akan tetapi, penelitian ini sekedar ingin mengungkapkan dan memberi penjelasan secara empiris bahwa agama, ketika diposisikan sebagai ideologi politik partai lebih memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter pemimpin yang lebih transformatif.
Tidak adanya perbedaan penilaian keadilan prosedural pada partai politik dengan ideologi yang berbeda (p=0.13) dengan hasil yang diperoleh dari analisis multivariat terhadap skor keadilan prosedural (KP) menunjukan p=0.13 dengan nilai rerata skor skala KP pada Partai Islam (PKS) sebesar 22.16, sementara nilai rerata pada partai nasionalis (PD) sebesar 21.30. penjelasan mengenai perbedaan keadilan prosedural pada partai Islam yang dinilai lebih berkeadilan prosedural rupanya tidak terbukti dalam penelitian ini.
Ideologi baik itu agama maupun Pancasila belum menjadi faktor utama yang dapat membedakan penilaian keadilan prosedural dalam organisasi politik di Indonesia. Hal ini juga dapat terlihat dari sumbangan efektif jenis partai yang hanya memberikan 3.9 %
pengaruhnya (sementara 96.1% faktor lainnya yang masih harus terus diteliti) terhadap penciptaan keadilan prosedural di dalam partai.
Ideologi politik partai, seperti yang diungkapkan Djadijono (2006) yang dianut dan tercantum dalam AD/ART partai politik ternyata belum sepenuhnya dapat menuntun para anggota partai sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi yang dianut. Hal berikutnya yang terjadi adalah pemahaman ideologis yang bersifat cair, yaitu ketika anggota menilai hal apakah memenuhi prinsip-prinsip keadilan prosedural, ideologi belum menjadi landasannya. Hasil ini dimungkinkan partai politik belum mempraktekan ideologi dalam kehidupan politik sehari- hari, akan tetapi kekuasaan politik dan pertimbangan keuntungan politik satu sama lain yang lebih bersifat pragmatis.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dicermati dari penelitian ini adalah terdapat interaksi yang signifikan antara keadilan prosedural dan kepemimpinan transformasional, dengan ideologi partai
Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penilaian Keadilan Prosedural Pada Partai Politik Berbasiskan Ideologi Nasionalisme Dan Religius Herdiyan  Maulana, dan Faturochman
sebagai acuannya. Ideologi partai sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, sangat terkait dengan pembentukan identitas sosial yang dilekatkan pada anggota organisasi, yang pada akhirnya akan memandu individu dalam proses menilai keadilan dan gaya kepemimpinan di dalam organisasi.
Ideologi dipahami sebagai nilai dasar dalam bersikap dan berperilaku, partai politik dengan masing-masing ideologi yang berbeda rupanya memiliki implikasi terhadap penilaian keadilan prosedural dan kepemimpinan transformasional dengan caranya masing-masing.
Kepemimpinan transfor- masional sebagai sebuah konsepsi kepemimpinan yang disandarkan pada norma dan nilai-nilai moral dinilai lebih tinggi pada partai politik yang berlandaskan prinsip-prinsip agamis. Hal ini dapat dijelaskan melalui nilai-nilai agama yang lebih dekat dengan nilai-nilai yang terkandung dari dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional, seperti pemaknaan terhadap keanggotaan individu di dalam partai sebagai sebuah proses pembelajaran dan media komunikasi antar individu dengan landasan tata nilai, norma, dan prinsip- prinsp moralitas antara pengikut dan pemimpin yang mewujudkan sikap saling
menghargai, empati, dan penghormatan.
Pada partai nasionalis, dengan Pancasila sebagai ideologi politik, memaknai partai politik sebagai wadah penampung aspirasi anggota dengan mengedepankan asas-asas demokrasi menilai keadilan prosedural dalam organisasi sebagai sebuah proses yang terus bergerak, dan bermetamorfosa untuk mencapai bentuknya yang ideal. Hal serupa ditemui pada partai Islam, sebagai organisasi yang melandaskan diri pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat agama memandang keadilan prosedural sebagai hal yang terus berproses dan berlangsung di dalam organisasi. Penilaian keadilan prosedural berlangsung relatif setara baik pada partai nasionalis maupun Islam. Hasil di atas dapat dijelaskan melalui kesimpulan bahwa ideologi dalam konteks dinamika partai politik di Indonesia rupanya belum menjadi yang entitas sentral yang dimaknai sebagai landasan dalam menilai keadilan secara prosedural. Pancasila maupun Islam sebagai ideologi politik belum menjadi faktor utama yang dapat membedakan anggota partai dalam menilai keadilan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip konsistensi, objektifitas, akurasi, keterwakilan, bahkan pertimbangan moral dan sosial.
Dalam menilai keadilan prosedural, ideologi ditempatkan pada tataran perifer, yang terbatas pada labelisasi dan simbolisasi yang merepresentasikan identitas kelompok, ideologi politik partai belum mencapai pada tahap ketika ia dijadikan identitas sosial individu yang terinternalisasi dengan baik dan digunakan untuk menilai keadilan prosedural di dalam organisasi.

## SARAN
Hasil penelitian menggambar- kan bahwa ideologi, sebagai nilai-nilai dasar dan pedoman sikap politik partai beserta anggotanya memiliki peran signifikan dalam membangun interaksi antara penilaian terhadap keadilan prosedural dan kepemimpinan transformasional. Hasil penelitian ini sekaligus dapat dijadikan referensi bagi partai politik untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan peningkatan pemaknaan dan perwujudan ideologi partai sebagai modal sosial dasar untuk mewujudkan kehidupan sosial-politik
yang lebih santun dan mengedepankan kepentingan bersama melalui internalisasi nilai-nilai keadilan prosedural dan kepemimpinan transformasional.
Penelitian ini mencoba untuk memahami fenomena partai politik di Indonesia, secara khusus dari perspektif psikologi keadilan, melalui variabel penilaian terhadap keadilan prosedural yang disandingkan dengan gaya kepemimpinan transformasional. Hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwa masih banyak faktor-faktor lain yang rupanya perlu lebih dieksplorasi lebih mendalam terkait dengan penilaian keadilan prosedural dan kepemimpinan transformasional pada  partai politik di Indonesia. Faktor-faktor lainnya yang mengikutsertakan model keadilan lainnya (keadilan distributif, interaksional, dan informasional) atau model struktur organisasi dan aspek- aspek sosial lainnya tentunya akan semakin memperdalam pemahaman kita terhadap dinamika kehidupan sosial- politik di Indonesia khususnya dari perspektif ilmu psikologi.

## DAFTAR RUJUKAN
Augoustinos, M., & Walker, I. (1995).
Social Cognition: An Integrated
Introduction. Sage Publication.
London.
Clayton, S., & Opotow, S. (2003).
Justice and Identity: Changing Perspectives on What is Fair. Personality and Social
Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penilaian Keadilan Prosedural Pada Partai Politik Berbasiskan Ideologi Nasionalisme Dan Religius Herdiyan  Maulana, dan Faturochman
Psychology Review. Vo.7, 4. p.298-310.
Cropanzao, R, Rupp, D.E, Mohler, C.J. & Schminke, M. (2001). Three Roads To Organizational Justice. Research in Personnel and Human Resources Management, Vol.20.
DeCremer, D. (2003). Why Inconsistent Leadership is Regarded as Procedurally Unfair: The Importance of Social Self-Esteem Concerns. European Journal of Social Psychology. No.33.
Djadijono, M. (2006). Ideologi Partai Politik. Jurnal Analisis CSIS.
Pembenahan
Sistem Politik Indonesia. Vol.35, No.1.
Eberlin, R., & Tatum, B.C. (2005). Organizational Justice and Decision Making: When Good Intentions are not Enough. Management Decision. No.48.
Francis, F. (1997). Ideology and Interpersonal Emotion Management: Redifining Identity in Two Support Groups. Social Psychology Quartley, Vol.60, No.2.
Folger, R., & Konovsky, M.A. (1989). Effect of Procedural and Distributive Justice On Reactions to Pay Raise Decisions. Academy of Management Journal, 32.p 115- 130.
Haraway, W.M (2004). Understanding The Nexus Between Workplace Justice, Organizational Legitimacy and Successful Organizations. Public Personnel Management. Vol.34. 4.
Humairah. (2005). Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Efektivitas Kinerja Perawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Jakarta. Tesis. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
Kivimaki, M., Feriie, J.E., Head, J., Shipley, M.J., Vahtera, J., Marmot. (2004). Organizational Justice and
Change in Justice as Predictors of
Employee Health: The Whitehall II Study. Journal Epidemiol Community Health, Vol.5.8
Pillai, R., Scandura, T.A., & Williams, E.A. (1999). Leadership and Organizational Justice: Similarities and Differences Across Cultures. Journal of International Business Studies, 30, 4.
Pillai, Rajnandini, & Williams, E.S.(1996). Perfomance Beyond Expectation? A Study of Transformational Leadership, Fairness Perceptions, Job Satisfaction, Commitment, Trust, and Organizational Citizenship Behavior. Papper presented at the meeting of The National Academy of Management, Cincinnati.
Tatum, B.C., Eberlin, R., Kottraba, C., & Bradberry, T. (2003). Leadership, Decision Making, and Organizational Justice. Management Decission. Vol.41. No.10.
Thompson, M., & Heron, P. (2005). The
Difference a Manager can Make: Oganzational Justice and
Knowledge Worker Commitment. International Journal of Human Resource Management. 16:3
Wenzel, M. (2001). A Social Catagorization Approach to Distributive Justice: Social Identitiy as the Link Between Relevance of Inputs and Need for Justice. British Journal of Social Psychology, Vol.40.
Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penilaian Keadilan Prosedural Pada Partai Politik Berbasiskan Ideologi Nasionalisme Dan Religius Herdiyan  Maulana, dan Faturochman