2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169

## UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS MAIL ORDER BRIDE DI INDONESIA
Ba’adilla Nesya Nur Hakiki 1 * , Najamuddin Khairur Rijal 2 1&2 Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang *Korespondensi: baadilanesya87@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  issue  of  human  trafficking  with  the  Mail  Order  Bride  (MBO)  mode  that occurs  in  Indonesia.  This  issue  continues  to  grow  and  causes  so  many  Indonesian  women  to become victims of this case. The purpose of this study is to find out the various forms of efforts that have been made by the Indonesian government in dealing with MBO. This study uses a qualitative descriptive  research method. The results of this study began  with the issuance of the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 129 of 1998 concerning the National Action Plan for Indonesian  Human  Rights,  in  which  one  of  the  activities  that  needed  to  be  carried  out  were:  the ratification  of  the  Convention  on  the  Cessation  of  Trafficking  in  Persons  and  the  Exploitation  of Prostitution  and  the  implementation  of  human  rights  conventions  that  needed  to  be  improved. through regional and international cooperation.
Keywords: Government Policy; International Cooperation; Mail Order Bride

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  isu perdagangan  manusia dengan  modus Mail  Order Bride (MBO)  yang terjadi  di  Indonesia.  Isu  ini  terus  berkembang  dan  menyebabkan  begitu  banyaknya  perempuan Indonesia yang menjadi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani MBO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  bermula  sejak  diterbitkannya  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  129  Tahun  1998  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, yang mana salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pengesahan Konvensi Penghentian Perdagangan  Manusia dan Eksploitasi Prostitusi dan pelaksanaan konvensi HAM yang perlu ditingkatkan dengan melakukan kerja sama regional dan internasional.
Keywords : Kebijakan Pemerintah; Kerjasama Internasional; Mail Order Bride

## PENDAHULUAN
Mail  order  bride atau Bride  trafficking memiliki  makna  yang  sama  yaitu  pengantin pesanan. Mail  order  bride merupakan  sebuah fenomena  di  mana  kebanyakan  laki-laki  China mencari  pengantin  di  luar  negeri,  salah  satunya di  Indonesia. Sistematisnya,  laki-laki  China memesan pengantin melalui agen yang biasanya disebut ‘mak comblang’.
Kemudian para agen ‘mak comblang’ mulai  beraksi  untuk  mencari  korban  dengan menjanjikan uang dan kehidupan yang layak di  negara  calon  laki-laki.  Calon  korban setuju  untuk  menjadi  pengantin  pesanan , kemudian  langkah  selanjutnya  diambil  alih oleh  pemerintah  daerah  setempat  untuk melakukan aksinya dengan memalsukan data
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
diri  korban.  Seperti  halnya  mengubah  nama, status  atau  bahkan  agama  mereka  (Afiyah, 2022).
Pengantin  pesanan  termasuk  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang menjadi  masalah  besar dalam penegakan HAM. Selain  itu,  kasus mail  order  bride ini  termasuk kasus  TPPO  karena  telah  memenuhi  3  kriteria yaitu proses terjadinya, cara terjadinya dan yang terakhir mengenai tujuan untuk eksploitasi.
Hal  ini  berdasarkan  UU  No.  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  TPPO  (Peraturan BPK,  n.d.).  Dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu contoh  kasus  TPPO  sebab  korban  dari  MBO kerap  kali  dieksploitasi  oleh  laki-laki  China yang  memesannya.  Eksploitasi  tersebut  terjadi ketika  korban  dipaksa  untuk  bekerja,  namun upahnya  tidak  diberikan  kepada  korban.  Lebih dari  pada  itu,  korban  dari  MBO ini  sering mendapatkan perlakukan yang tidak menyenangkan,  bahkan  berujung  terjadinya kekerasan  rumah  tangga.  Pada  dasarnya  kasus ini  terjadi  akibat  adanya  kegiatan  perdagangan perempuan  dengan  kedok  perjodohan  yaitu ‘ Mail order bride ’(Mujahidina, 2020).
Dalam  konteks  Indonesia  praktik  kasus MBO  telah  banyak  mengakibatkan  korban. Setidaknya  sebanyak  29  perempuan  Indonesia menjadi  korban  dari  kasus Bride  trafficking di China  di  awal  kemunculannya  yaitu  pada tahun
2017.  Kemudian,  terdapat  9  perempuan korban  MBO yang  berhasil  dipulangkan  ke
Indonesia (CNN Indonesia, 2019).
Kemudian  ditemukannya  kembali  korban MBO sebanyak 42 perempuan ditahun 2019, 36 perempuan di antaranya dapat dipulangkan  ke  Indonesia  (CNN  Indonesia, 2019).
Kasus MBO tercatat  kian  bertambah tiap  tahunnya  sejak  awal  kemunculannya  di tahun  2017.  Pemerintah  Indonesia  telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulanginya.  Salah  satu  contohnya yaitu  dengan  menjalin  hubungan  kerja  sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China.  Upaya  ini  terbukti  berhasil  pada tahun  2019  di  mana  KBRI  Beijing  telah menangani  kasus  MBO sebanyak  86  kasus korban MBO dan 62 kasus di antaranya telah berhasil  dipulangkan  ke  Indonesia  (Afiyah, 2022).
Pemicu pendorong dari
meningkatnya kasus ini sangat penting untuk diketahui,  agar  mendapatkan  solusi  terbaik untuk  menanganinya.  Beberapa  faktor  yang menjadi  pemicu  dari  meningkatnya  jumlah kasus MBO, pertama ialah faktor kesenjangan  ekonomi.  Faktor  ini  sudah menjadi alasan yang mendasar dari terjadinya kasus human trafficking .
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
Kesenjangan  tersebut  mendorong  warga  di negara berkembang (Indonesia) untuk bekerja di luar  negeri.  Karena  keinginan  besar  setelah melihat  warga  negara  maju  yang  hidupnya  jauh lebih  layak  dan  sukses  dibandingkan  hidup  di Indonesia,  maka  banyak  membuat  orang-orang berpikir  berbagai  macam  cara  untuk  mengubah hidup  mereka,  termasuk  menikahkan  anak perempuan mereka dengan calon pasangan yang sudah  memesan  lebih  dahulu  dengan  imbalan uang  yang  besar  (kawin  pesanan)  (Rastika, 2020).
Kemiskinan  dan  minimnya  lapangan kerja yang dialami oleh korban yang menyebabkan mereka memutuskan untuk mengambil  jalan  pintas  yakin  menjadi  calon MBO dari  laki-laki  China  (Kurniawidyarini  et al.,  2021).  Kebanyakan  korban  yang  termakan oleh janji manis dari agen ‘mak comblang’ yang di  antaranya  yaitu  mengatakan  bahwa  laki-laki China yang akan menikahi perempuan Indonesia ini berasal dari kalangan keluarga yang memiliki tingkat  ekonomi  menengah  ke  atas,  sehingga dapat  mengirimkan  uang  bulanan  kepada keluarga pihak perempuan yang di Indonesia.
Kedua, adanya andil dari orang tua yang menyebabkan  anaknya  terjerumus  dan  menjadi korban dari MBO . Ketiga, faktor dari lingkungan,  yang  telah  mengadopsi kebudayaan China,  di  mana  MBO merupakan  hal  yang
lumrah  untuk  terjadi  dilingkungan  ini (Ranny et al., 2017).
Kelima, berasal dari faktor pendidikan,  di  mana  banyaknya  penduduk dari  tempat  asal  korban  MBO yang  kurang mendapatkan pendidikan formal dan pengetahuan keagamaan sehingga mempermudah untuk terjerumus pada modus TPPO ini.
Lebih  lanjut,  adanya  globalisasi memicu  terjalinnya  kerjasama  antar  negara ( international cooperation ). Kerjasama internasional  dapat  terbentuk  sebab  adanya kepentingan nasional yang meliputi ideologi, politik,  ekonomi,  keamanan,  pertahanan, lingkungan,  sosial  dan  budaya.  Banyak negara yang menjalin kerjasama internasional  agar  dapat  membantu  untuk mengatasi  permasalahan  nasional  (Hairi, 2019).
Adapun  beberapa  tujuan  mengenai terjalinnya  kerjasama  internasional,  yakni pertama,  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam negeri.  Kedua  untuk  mendorong  kemajuan ekonomi negara. Ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  taraf  hidup masyarakat  dalam  suatu  negara.  Keempat, menciptakan  lapangan  kerja  yang  luas. Kelima,  meningkatkan  pendapatan  negara melalui  kegiatan  ekonomi  ekspor.  Keenam,
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
mempererat jalinan persahabatan dengan negara lain.
Penelitian  ini  menggunakan  konsep kerjasama  internasional  untuk  melihat  upaya pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  MBO. Oleh  karena  itu,  dengan  menggunakan  konsep kerjasama  internasional  akan  lebih  tepat  dalam menguraikan  beberapa  upaya  yang  di  lakukan oleh pemerintah Indonesia (Hairi, 2019).
Disisi  lain,  terdapat  upaya-upaya  lain yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  yakni dengan melakukan kampanye mengenai bahayanya MBO. Upaya  ini  dilakukan  secara menyeluruh  agar  masyarakat  Indonesia  lebih paham dan berhati-hati. Maka besar harapannya kasus MBO ini  dapat  terselesaikan  dan  tidak menelan  banyak  korban  kembali.  Selain  itu, begitu  banyak  aktor  yang  memiliki  andil  dalam menangani  kasus MBO .  Seperti  halnya  salah satu  NGO  yang  turut  membantu  KOMNAS Perempuan untuk melakukan upaya pendampingan bagi korban dari MBO .
Sejatinya,  terdapat  begitu  banyak  upaya  dari pemerintah  Indonesia  dalam  penanganan  kasus MBO ini.  Oleh  karena  itu  perlu  di  teliti  lebih dalam  lagi  atas  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh pemerintah guna menangani kasus ini.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif-kualitatif. Metode penelitian ini
digunakan untuk dapat mendeskripsikan atau mengungkapkan fakta dalam suatu fenomena.  Penelitian  dengan  menggunakan metode deskriptif ini menghasilkan penelitian  yang  berdasarkan  fakta  atau realita, di mana tidak adanya manipulasi baik pengurangan atau penambahan pada variabel dan  data  yang  telah  diteliti.  Teknik pengumpulan  data  didapatkan  dari  sumber kepustakaan  yang  mana  bersumber  dari karya  ilmiah,  jurnal,  buku,  skripsi,  literatur, artikel  online,  majalah  dan  berbagai  macam pendukung  sumber  data  yang  lainnya  (Arif, 2013).  Adapun  metode  analisi  data  yang digunakan  yakni  pola  induksi  yang  terbagi menjadi tiga tahaoan. Pertama, pengumpulan data,  pengolahan  data,  dan  yang  terakhir yakni menganalisis data sehingga menghasilkan  suatu  kesimpulan.  (Sugiyono, 2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mail  Order  Bride sebagai  Perdagangan Manusian
Globalisasi  ialah  suatu  fenomena yang  kemunculannya  tidak  dapat  ditolak. Penyebabnya  ialah  adanya  peningkatan ketergantungan  antar  negara-negara  seperti contohnya  yaitu  peningkatan  dalam  hal perdagangan,  penduduk,  ide-ide  politik,  isu permasalahan,  dan  lain-lain  yang  terjadi secara global.
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
Fenomena  globalisasi  ini  dapat  terjadi akibat adanya faktor-faktor lain seperti teknologi,  politik,  ekonomi,  pasar,  dan  sumber daya alam. Perlu diketahui bahwasanya globalisasi  ini  memberikan  dampak  baik  dan juga buruk. Dampak buruk tersebut mulai terjadi ketika  munculnya  fenomena  globalisasi  yang membuat tersamarnya batas-batas negara sehingga  sedikit  banyak  memicu  terjadinya suatu konflik (Syaijiba, 2014) . Contohnya krisis ekonomi  dan  keuangan  yang  terjadi  sekitar tahun  1997/1998  di  kawasan  Asia  Tenggara. Konflik  ini  memicu  terjadinya  kejahatan- kejahatan lintas batas negara (Nurhayati, 2018).
Kasus Mail  order  bride merupakan bentuk dari kejahatan transnasional  yang terjadi lintas batas negara dan melibatkan banyak pihak untuk  bekerja  sama  di  suatu  atau  beberapa negara demi terlaksananya bisnis ilegal. Kejahatan  transnasional  merupakan  salah  satu bentuk  ancaman  bagi  stabilitas  keamanan nasional  dan  disisi  lain  juga  ancaman  bagi kemakmuran  global  sebab  banyak  melibatkan negara-negara di dalamnya.
Solusi untuk mengatasi kejahatan transnasional ini yaitu diperlukannya peningkatan  pertahanan  bagi  tiap  negara,  agar segala  macam  bentuk  kejahatan  transnasional tidak  menimpa  negara-negara  di  dunia  ini. Namun,  hal  yang  disayangkan  itu  tidak  semua
negara-negara di dunia ini memiliki kapasitas keamanan dan  pertahanan nasional yang cukup memadai.
Maka  dari  itu,  dibentuknya  sebuah mekanisme  multilateral  melalui  sebuah perjanjian internasional yakni United Nations Convention on Transnational
Organized Crime (UNTOC). UNTOC sendiri  dibentuk  pada  tahun  2000  yang ditujukan  sebagai  panduan  dasar  bagi negara-negara yang berusaha untuk menanggulangi kejahatan  lintas  batas negara yang terjadi di dalam negaranya (Kurniasari, 2008).
Mail Order
Bride dan Faktor

## Penyebabnya
Fenomena  pengantin  pesanan  atau mail  order  bride ini  muncul  seiring  dengan semakin  bertambah  maraknya  “penjualan” perempuan.  Melihat  keuntungan  berlipat yang dapat dihasilkan dari praktik perdagangan  perempuan  melalui  cara  MBO ini  pun  membuat  banyak  pihak-pihak  tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini.
Tingginya  permintaan  perempuan untuk dijadikan “istri” tersebut menyebabkan banyak calo agen  ini tidak  lagi segan datang ke  rumah  warga  secara  langsung  untuk menawarkan  pekerjaan  sebagai  pembantu rumah  tangga,  ataupun  pekerja  toko  yang
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
nantinya  akan  dipekerjakan  di  luar  negeri, sebagai tabir untuk  menutupi tujuan sebenarnya yaitu dijual ke laki-laki di negara lain. Calo–calo ini  memberikan  tawaran  yang  tidak  sedikit, biasanya para calo  ini  mencari perempuan  yang akan  dijadikan  pengantin  pesanan  di  desa pedalaman (Syamsuddin, 2020).
Jika  mereka  mempekerjakan  pekerja migran  secara  legal  maka  calon    laki-laki tersebut  akan  membayar  dengan  harga  yang cukup  mahal  kepada  jasa  tenaga  kerja  terkait. Sementara,  jika  pekerja  migran  ilegal,  maka akan banyak konsekuensi yang akan di dapatkan jika  yang  bersangkutan nantinya diketahui telah menggunakan  pekerja  secara  ilegal.  Karena itulah  muncul  fenomena  kawin  pesanan  atau MBO,  di  mana  para  laki-laki  dari  luar  negeri tersebut meminta untuk dicarikan istri perempuan  Indonesia  khususnya  yang  memiliki tipe  pekerja  keras  dan  pantang  menyerah, kepada  calo–calo  yang  banyak  beroperasi  di Indonesia.  Permasalahannya  adalah  perkawinan yang didasarkan pada konsep “jual beli” tersebut sering kali tidak berjalan dengan baik (Syamsuddin, 2020).
Suatu  fenomena  yang  juga  mulai terungkap adalah bentuk perdagangan perkawinan  transnasional  yang  tampaknya merupakan  bisnis  sangat  menguntungkan  bagi pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalamnya.  Salah
satu jaringan yang disebutkan sebagai contoh adalah  upaya  mencari  keuntungan  dari perempuan-perempuan  keturunan  China  di Kalimantan Barat (Singkawang) untuk dikawinkan  dengan  lelaki  “pemesan”  dari Taiwan dan Hong Kong.
Dalam  kasus  di  Kalimantan  Barat, perkawinan  antara  perempuan  keturunan China dengan lelaki Taiwan telah berkembang  menjadi  sebuah  bisnis  besar dengan  nilai  puluhan  bahkan  ratusan  juta rupiah untuk perkawinan. Apa yang diperoleh  pihak  perempuan  hanyalah  mahar yang  diterima  pada  awal  pernikahan. Perempuan-perempuan  ini  berasal  dari  latar belakang ekonomi yang terbatas. Keuntungan  dari  mas  kawin  yang  diperoleh diharapkan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi  mereka  ke  arah  yang  lebih  baik setelah  disunting  oleh  laki-laki  Taiwan. Kondisi ini jelas menggambarkan bagaimana sebuah institusi perkawinan menjadi komersil.
Pada  tahun  2019  kasus  perdagangan perempuan  berbalut  pengantin  pesanan kembali  mencuat  dan  berhasil  diendus  oleh Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta dan  Serikat  Buruh  Migran.  Sebanyak  29 WNI  menjadi  korban  pengantin  pesanan  di China.  Data  tersebut  diperoleh  berdasarkan
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
pengaduan korban sepanjang 2016-2019
(Yahya, 2019).
Sedangkan  data  pada  periode  Januari- Juli  2022,  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia  telah  menangani  32  kasus  pengantin pesanan. Sementara Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (Kementerian  PPPA)  mencatat  20  kasus Tindak  Pidana  Perdagangan  orang  (TPPO) dengan  modus.  Adapun  Serikat  Buruh  Migran Indonesia  (SBMI)  yang  mencatat  terdapat  29 kasus,  sedangkan  data  JarNas  Anti  TPPO menunjukkan  15  kasus  pengantin  pesanan khusus di daerah Kalimantan Barat (Perempuan, n.d.).
Hal  ini  menunjukkan bahwa TPPO yang terjadi  di  Indonesia  merupakan  permasalaha serius  yang  terjadi  secara  sistematis  dan terorganisir yang melibatkan pelaku transnasional . Adapun terjadinya praktik perdagangan  perempuan  melalui  pengantin pesanan tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong, antara lain sebagai berikut:
Faktor  Ekonomi. Selain  kemiskinan, kesenjangan  tingkat  kesejahteraan  antar  negara juga menyebabkan perdagangan manusia. Negara-negara  yang  tercatat  sebagai  penerima para korban perdagangan manusia dari Indonesia seperti Hong  Kong, Taiwan dan  Arab Saudi.  Hal  ini  disebabkan  mereka  memilih
harapan  akan  lebih  sejahtera  jika  bermigrasi ke  negara  lain.  Dengan  demikian  pengaruh kemiskinan  dan  kemakmuran  dapat  menjadi salah  satu  faktor  perdagangan  manusia khususnya dalam kasus MBO ini.
Faktor Ketidaksetaraan Gender . Faktor  ini  memiliki  latar  belakang  yang cukup  luas  untuk  dijadikan  salah  satu  faktor perdagangan manusia. Ketidakesetaraan gender salah satu faktor penyebab perdagangan  manusia.  Nilai  sosial  budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki- laki  dan  perempuan  pada  kedudukan  dan peran yang berbeda dan tidak setara.
Banyak  perempuan  dan  anak-anak yang  menjadi  korban,  hal  ini  karena  dalam masyarakat  terbentuk  pola  pikir  bahwa pernikahan  muda  menjadi  alat  untuk  keluar dari  kemiskinan.  Dalam  keluarga  sering  kali anak  perempuan  menjadi  beban  ekonomi keluarga,  sehingga  dikawinkan  pada  usia muda.  Mengawinkan  anak  dalam  usia  muda telah  mendorong  anak  memasuki  eksploitasi seksual  komersial,  karena  pertama,  tingkat kegagalan  pernikahan  semacam  ini  sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai  harus  menghidupi  diri  sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan  rendah  karena  setelah  menikah
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan  mengakibatkan  tidak  banyak pilihan  yang  tersedia  dan  dari  segi  mental, ekonomi  atau  sosial  tidak  siap  untuk  hidup mandiri,  sehingga  cenderung  memasuki  dunia gelap (pelacuran, perdagangan orang, mail order bride , dan lainnya) sebagai salah satu cara yang paling  potensial  untuk  mempertahankan  hidup (Irianto, 2006).
Sebenarnya, keberadaan perempuan sebagai korban MBO lebih banyak bukan karena kemauan  sendiri,  tetapi  kondisi  lingkungan sosial  budaya  di  mana  perempuan  itu  berasal, sangat  kuat  mempengaruhi  mereka  terjun  ke dunia  eksploitasi  sosial  terutama  untuk  menjadi korban dari MBO (Prawiro, 2018).
Faktor Penegak Hukum. Hukum seharusnya  bertindak  dan  memihak  bagi siapapun  tanpa  memandang  status.  Kurangnya penegakkan  hukum  di  Indonesia,  terutama dalam  memberantas,  mengadili  pelaku  dan melindungi  korban  MBO,  merupakan  celah hukum yang menguntungkan bagi pelaku tindak kejahatan  ini.  Sehingga,  kasus  MBO  masih marak terjadi di Indonesia.
Berdasarkan  Data  JarNas  Anti  TPPO (Kasim,  n.d.),  penyebab  terjadinya  praktik mail bride  order di  Indonesia  adalah  kemiskinan, tingkat  pendidikan  yang  rendah,  terbatasnya lapangan  pekerjaan,  tingkat  pengangguran  yang
tinggi,  dan  yang  terakhir  tidak  memiliki keterampilan.
Beberapa  penyebab  di  atas  adalah realitas  sosial  yang  perlu  ditangani  dan direspons  oleh  pemerintah  sebagai decision maker dan  penegak  hukum.    Bahwa  secara substansi isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  TPPO sudah baik. Namun dalam ranah implementasi  belum  bisa  dijalankan  secara maksimal, sehingga dalam konteks pencegahan  perdagangan  manusia  belum berjalan maksimal.
Pengaturan tentang perdagangan orang  dalam  perundang-undangan  Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai jika dikaitkan dengan  luasnya pengertian tentang perdagangan  orang  sehingga  tidak  dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan dalam batasan yang berlaku  sekarang.

## Upaya  Pemerintah  dalam  Menangani MBO
Upaya  pemberantasan  perdagangan orang di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak  diterbitkannya  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  129 Tahun  1998 tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Hak-Hak Asasi  Manusia  Indonesia.  Dalam  Keppres tersebut disebutkan bahwa salah satu agenda kegiatan  yang  perlu  dilakukan  adalah:
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
pengesahan Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia  dan  Eksploitasi  Prostitusi  pada  tahun keempat RAN-HAM 1998-2003; dan pelaksanaan konvensi HAM yang telah disahkan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama regional  dan internasional, yaitu  dengan melanjutkan  pengaturan  bilateral,  regional,  dan internasional dalam rangka memperkuat perlindungan  anak-anak  khususnya,  yang  dapat mengarah  kepada  segala  bentuk  pelanggaran hak-hak  anak,  eksploitasi  dan  perdagangan gelap anak-anak (Muflichah & Bintoro, 2009).
Lebih  lanjut,  hubungan  bilateral  yang terjalin  antara  pemerintah  Indonesia  dan  China sudah  ada  sejak  lama  meskipun  tanpa  adanya MoU  yang  mengatur  secara  resmi.  Kerjasama internasional  yang  terjadi  secara  bilateral  ini terlihat  dalam  pertemuan  bilateral  antara Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  yakni  Retno  LP Marsudi dengan Menteri  Luar Negeri Tiongkok yakni Wang Yi yang membahas mengenai kasus MBO.
Dalam  hal  ini  hubungan  bilateral tersebut  menghasilkan  beberapa  kesepakatan. Pertama,    Menteri  Luar  Negeri  Indonesia meminta  untuk  segera    memulangkan  dan  juga memfasilitasi  kepulangan  dari  18  korban  yang sudah  berada  di  KBRI  Beijing.  Kemudian  yang kedua,  diminta  untuk  memperketat  prosedur pemberian  izin  pernikahan  antar  negara  dan
surat  legalisasi dari pernikahan antar negara. Ketiga,  bekerjasama  untuk  memberantas kasus TPPO, tujuannya agar dapat melakukan  pencegahan  secara  bersama  agar tidak  ada  korban  berikutnya.  Pemerintah juga melaksanakan kegiatan Public Awarness  Campaign mengenai  bahayanya pengantin  pesanan  yang  berkedok human trafficking (Kementerian  Luar  Negeri  RI, 2019).
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa human  trafficking ini  merupakan  salah  satu contoh kejahatan transnasional dan tergolong tindak kejahatan yang cukup kompleks. Oleh karena  itu,  pemerintah  Indonesia  melakukan berbagai kerjasama dengan  negara  lain  yang berkaitan.  Hal  ini  pun  didasarkan  pada Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007 Pasal  59  Ayat  1  yang  dikeluarkan  untuk mengatur segala hal mengenai pemberantasan  perdagangan  orang  dengan ketentuan  pidana  beserta  anjuran  untuk menciptakan kerjasama dengan negara lain.
Pada tahun 2005, Konferensi Kepolisian ASEAN
menghasilkan kesepakatan  untuk  melakukan  kerjasama regional  menangani  kejahatan  lintas  negara dalam  hal Fraudulent  travel  document, transnational  fraud, dan human  trafficking . Kesepakatan  ini  pun  diperkuat  dengan
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
adanya pertemuan AMMTC ke-5 di Hanoi pada akhir tahun 2005.
Kemudian, pada tahun 2006 terbentuknya General Border Committee (GBC) yang  terdiri  dari  tiga  negara  yakni  Indonesia, Malaysia,  dan  juga  Filipina.  Hal  ini  berisikan instruksi  kepada  aparat  kepolisian  dan  juga berbagai  aparat  pemerintahan  dari  masing- masing  negara  untuk  melaksanakan  perannya dengan  baik  serta  meningkatkan  kerjasamanya agar dapat mencapai tujuan dari kerjasama yakni memberantas kejahatan perdagangan orang serta meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan yang rentan akan terjadinya human trafficking .
Selain ASEAN, Indonesia juga melakukan  kerjasama  dengan  Australia  yang menghasilkan Bali Process Regional Ministerial Conference ( Bali  Process )  pada  tahun  2002. Bali  process ini  terfokuskan  pada  bidang peningkatan  perbatasan  negara,  peningkatan dalam menegakkan hukum dalam kasus
pemalsuan dokumen, dan juga
pengimplementasian sistem perundang- undangan.  Tujuan  dari Bali  Process ialah kerjasama  dalam  meningkatkan  penegakan hukum,  sistem  perbatasan,  kesadaran  publik mengenai kejahatan human trafficking , memberikan  perlindungan  bagi  korban human trafficking , dan juga melakukan penanganan dari inti permasalahan.
Kemudian pada tahun 2013, Indonesia menyelenggarakan Special Conference yang bertujuan untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilakukan  pada  kerjasama  penanggulangan irregular migration dan juga human trafficking yang  dituliskan  pada  Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement of Persons (Moeri et al., 2016).
Pada  tanggal  17  September  2017 Kementerian  Luar  Negeri  bersama  Pemprov Kalimantan  Barat  melakukan  kampanye guna  memberikan  pengetahuan  mengenai bahaya  kasus human  trafficking dengan modus pengantin pesanan beserta pencegahannya.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh jajaran  anggota  kepemerintahan  baik  dari pihak KUA, Dinas Dukcapil, aparat kelurahan  atau  desa,  hingga  beberapa  LSM yang  memiliki  fokus  terhadap  perempuan dan anak (Afiyah, 2022).
Kemudian  pada  tahun  2019  kembali diselenggarakannya  kampanye  publik  guna memperingati  Hari  Anti  Perdagangan  Orang Sedunia  yang  dihadiri  oleh  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen  PPPA),  juga  Serikat  Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan juga International  Organization  for  Migration (IOM) (Kementerian Pemberdayaan
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia, 2019).
Selain itu, pemerintah dapat mengupayakan  penguatan  penegakan  hukum sebagai  langkah  preventif  untuk  menindak pelaku  TPPO.  Dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  Pasal  297  telah  mengatur masalah perdagangan perempuan yaitu: “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak laki-laki  yang  belum  cukup  umur  diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” ( Moeljatno, 2001).
Implementasi  pasal  ini  menemui  banyak kendala  karena  hanya  memberikan  sanksi pidana  atas  perdagangan  perempuan  dan  anak laki-laki  tetapi  belum  memerinci  apa  yang dimaksud  dengan  perdagangan  perempuan. Mengatasi  kejahatan  perdagangan  manusia memerlukan  kerjasama  dan  solidaritas  dari banyak  pihak  baik  pemerintah,  aparat  penegak hukum dan masyarakat sendiri karena banyaknya  peraturan  ternyata  belum  menjamin keberhasilan  dari  terhapusnya  perdagangan perempuan dan anak.
Tahun  1998  Indonesia  menandatangani Bangkok  Accord  and  Plan  of Action  to  Combat Trafficking  in  Women yang  merupakan  sebuah consensus  bagi  negara-negara  di  wilayah regional Asia Pasific dam memerangi perdagangan  perempuan  di  kawasan  ini.  Dalam
rangka  melakukan  kegiatan  ini  ditetapkan  4 (empat) hal sebagai suatu standart minimum, yaitu (1)  Pemerintah harus melarang perdagangan  manusia  dan  menghukum kegiatan  tersebut  (2)  Pemerintah  harus menetapkan  hukuman  yang  setara  dengan hukuman  untuk  tindak  pidana  berat  yang menyangkut kematian ( grave crimes ), seperti penyerangan  seksual  dengan  kekerasan  / secara  paksa  atau  tindakan  perdagangan manusia  dalam  bentuknya  yang  paling tercela yakni untuk tujuan seksual, melibatkan  perkosaan  atau  penculikan  atau yang menyebabkan kematian. (3) Pemerintah harus  menjatuhkan  hukuman  yang  cukup keras  sebagai  refleksi  sifat  keji  dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia. (5) Pemerintah harus melakukan, upaya yang serius dan  berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.
Dalam upaya memberikan perlindungan  hukum  ini  tentu  tidak  akan berjalan  mulus.  Oleh  karena  itu  kesiapan terhadap kendala-kendala  yang akan  muncul mutlak  diperlukan.  Misalnya  selama  ini korban pengantin pesanan enggan melaporkan  kasus  yang  mereka  alami dengan  berbagai  alasan.  Di  antaranya, perasaan  malu  dan  ketidaktahuan  terhadap persoalan  hukum.  Pelaku  pengantin  pesanan
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
dari keluarga tidak mampu dan pendidikan yang rendah. Karenanya diperlukan sinergitas berbagai  pihak.  Perdagangan  perempuan  dalam bentuk  apapun  itu  haruslah  dihapuskan  dari Indonesia.
Pada bidang studi Hubungan
Internasional  tentunya  memiliki  konsep-konsep dasar yang mana menjadi ciri khas dalam bidang studinya.  Konsep  dasar  yang  menjadi  ciri  khas dalam  bidang  studi  Hubungan  Internasional yakni Kerjasama ( cooperation ). Adanya globalisasi  memicu  terjalinnya  kerjasama  antar negara  ( international  cooperation ).  Dalam  hal ini  kegiatan  kerjasama  internasional  memiliki begitu  banyanya  kepentingan  nasional  di dalamnya yang diciptakan oleh beberapa negara yangmana  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan dalam negaranya. Kerjasama internasional dapat terbentuk  sebab  adanya  kegiatan  internasional yang  meliputi  ideologi,  politik,  ekonomi, keamanan,  pertahanan,  lingkungan,  sosial  dan budaya. Dengan beragamnya kegiatan internasional yang terlaksana dibeberaoa bidang, hal  ini  memicu  munculnya  beberapa  masalah yang  ditimbulkan.  Sehingga,  banyak  negara yang  menjalin  kerjasama  internasional  agar dapat membantuk untuk mengatasi
permasalahan nasional. oleh karena itu, penelitian  ini  menggunakan  teori  kerjasama internasional  sebab  dianggap  sesuai  guna mengurai  penelitian.  K.J  Holsti  mendefinisikan
kerjasama internasional (Hairi, 2019) sebagai bentuk dari hubungan yang diciptakan  oleh  dua  atau  lebih  dari  satu negara  dengan  negara  lain  yang  memiliki tujuan agar dapat saling memenuhi kebutuhan nasionalnya.
Adapun  beberapa  tujuan  mengenai terjalinnya  kerjasama  internasional,  yakni yang  pertama  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  negeri,  kedua  untuk  mendorong kemajuan  ekonomi  negara,  ketiga  untuk meningkatkan  kesejahteraan,  kemakmuran, dan  taraf  hidup  masyarakat  dalam  suatu negara.  Keempat,  menciptakan  lapangan kerja  yang  luas.  Kelima,  meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekonomi ekspor. Keenam, mempererat jalinan persahabatan  dengan  negara  lain.  Penelitian ini menggunakan teori Kerjasama internasional  yangmana beberapa dari upaya pemerintah  Indonesia  menjalin  Kerjasama internasional dengan pemerintah China. Oleh karena  itu,  dengan  menggunakan  teori Kerjasama  internasional  akan  lebih  tepat dalam  menguraikan  beberapa  upaya  yang  di lakukan oleh pemerintah Indonesia.
Kerjasama internasional sendiri terbagi  dalam  tiga  bagian  yang  pertama Kerjasama  bilateral  merupakan  kerjasma yang  dijalin  hanya  oleh  dua  negara  saja.
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
Kedua, kerjasama multilateral merupakan kerjasama  yang  dijalin  oleh  lebih  dari  dua negara  dan  tidak  dibatasi  dengan  adanya wilayah  atau  kawasan  negara  tertentu  dan  yang pastinya  bersifat  internasional.  Di  bagian kerjasama  multilateral  ini,  negara-negara  mau lebih  banyak  memiliki  kekuatan  untuk  terjun langsung  dalam  mengikuti  kegiatan  kerjasama internasional dibanding negara-negara berkembang. Contohnya, kerjasama yang terjalin  antara  negara-negara  yang  tergabung dalam PBB. Ketiga, kerjasama regional merupakan  kerjasama  yang  terjalin  antara negara-negara  yang  terletak  dalam  satu  wilayah atau  kawasan  tertentu.  Contohnya,  ASEAN dimana negara-negara yang tergabung didalamnya  merupakan  negara-negara  yang berada dalam satu kawasan yaitu Asia Tenggara.

## SIMPULAN
Dalam  kasus  ini  pemerintah  Indonesia sudah memutuskan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang. Namun, ketika diimplementasikan belum dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Oleh  karena itu,  tindakan  pertama  yang  diambil  ialah memperketat  kembali Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 129 yang diterbitkan sejak  tahun  1998  mengenai  Rencana  Aksi Nasional  Hak-Hak  Asasi  Manusia  Indonesia yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kerjasama
regional  dan  internasional.  Terciptanya hubungan bilateral dengan pemerintah China guna menangani kasus ini.
Pada tahun 2005, diselenggarakannya Konferensi Kepolisian ASEAN yang menghasilkan  kerjasama  regional.  Pada tahun berikutnya terbentuk GBC yang terdiri dari  Indonesia,  Malaysia,  Filipina  guna meningkatkan kerjasama dalam hal pengawasan  teruntuk  aparat  keamanan. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah  lainnya  yaitu  dengan  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  indonesia mengenai  pentingnya  pendidikan  dan  juga bahayanya Mail order bride . Lalu,
dibentuknya rencana pemberdayaan
perempuan oleh pemerintah.
Kemudian  dari  pada  itu  pemerintah juga memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM. Keempat, dinas tenaga  kerja  dan  transmigrasi  melakukan sosialisasi dan pengawasan mengenai TPPO. Dan  yang terakhir  ialah  membentuk rencana yang strategis dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah melakukan  penguatan  penegakan  hukum sebagai  langkah  preventif  untuk  menindak pelaku TPPO.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyah,  P.  A.  (2022). Peran  Kementerian Luar  Negeri  Dalam  Menyelesaikan
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
Masalah  Pengantin  Pesanan  (Mail- Order  Bride)  Di  Tiongkok [Universitas Pasundan].
http://repository.unpas.ac.id/55869/
Arif,  M.  (2013). Dinamika  resiliensi  pada janda:  Studi  kasus  pada  janda  yang ditinggal  mati  pasangan  di  usia  dewasa tengah  di  Dusun  Plumpung  Rejo,  Desa Karang  Tengah  Kandangan  Kediri
[Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim]. http://etheses.uin- malang.ac.id/id/eprint/1749 .
CNN  Indonesia.  (2019).  RI  dan  China  Belum Sepaham  Soal  TPPO  Modus  Pengantin
Pesanan. CNN Indonesia . https://www.cnnindonesia.com/internasi onal/20191010200815-106-438549/ri- dan-china-belum-sepaham-soal-tppo- modus-pengantin-pesanan .
Data Komnas Perlindungan Perempuan. Diakses melalui http://komnasperempuan.go.id
Hairi,  R.  S.  (2019). Kerjasama  Internasional Indonesia  –  Jerman  Melalui  Organisasi Giz (Deutsche Gesellschaft Für Internationale  Zusammenarbeit)  Dalam Proyek  Urban  Nexus  Di  Tanjungpinang Periode 2014-2016 [Universitas Pasundan]. http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43
881 .
Irianto,  S.  (2006). Perempuan  dan  Hukum : Menuju  Hukum  yang  Berperspektif Kesetaraan  dan  Keadilan (R.  Aditama (ed.)). Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
Kasim, J. (n.d.). Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia. Warman,
Juliadi . https://tribratanews.kepri.polri.go.id/202 0/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan- manusia/
Kementerian  Luar  Negeri  RI.  (2019). Menlu  RI Dorong Penyelesaian Permasalahan
Pengantin  Pesanan  dengan  RRT . Kementerian Luar Negeri. https://kemlu.go.id/portal/id/read/498 /berita/menlu-ri-dorong-
penyelesaian-permasalahan- pengantin-pesanan-dengan-rrt . Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.  (2019). Sinergi  seluruh elemen guna tumpaskan tppo .
Publikasi  dan  media  kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. https://kemenpppa.go.id/index.php/pa ge/read/29/2227/sinergi-seluruh- elemen-guna-tumpaskan-tppo .
Kurniawidyarini,  B.  N.,  Saputra,  A.  L.,  & Pradana, M. B. R. (2021). Pemidanaan  penggunaan  pengantin pesanan  berdasarkan  undang-undang tindak  pidana  perdagangan  orang. Jurnal  penelitian  hukum , 1 (4),  34– 45.
https://aksiologi.org/index.php/courtr eview/article/view/52 .
Moeri, M., Fasisaka, I., & Kawitri Resen, P.
(2016). Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan  Tenaga  Kerja  Wanita Indonesia  Yang  Menjadi  Korban Human Trafficking. Jurnal
Hubungan  Internasional , 1 (1),  1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/art icle/download/24370/15809 .
Muflichah,  H.  S.,  &  Bintoro,  R.  W.  (2009).
Trafficking:  Suatu  Studi  Tentang Perdagangan  Perempuan  Dari  Aspek Sosial,  Budaya  Dan  Ekonomi  Di Kabupaten Banyumas.
Jurnal Dinamika  Hukum , 9 (2),  125–134. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9
.2.222 .
2022                      JURNAL NOKEN: ILMU-ILMU SOSIAL
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 1.1900
Submission: 28 November 2022 ISSN: 2614-4336 Publication: 25 Desember 2022 VOL. 8 No. 1 HAL. 145-169
Mujahidina,  A.  N.  (2020).  Aspek  hukum internasional  dalam  advokasi  amnesty intenational  terhadap  permasalahan  mail order brides dari negara tiongkok. Jurnal Online Mahasiswa , 07 (02), 1–14. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFH UKUM/article/view/28967/27915 .
Peraturan  BPK.  (n.d.). UU  Nomor  21  Tahun 2007 . JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id Perempuan, K. (n.d.). Data Komnas Perlindungan Perempuan .
Prawiro,  M.  (2018,  September).  Pengertian Diskriminasi:  Arti,  Penyebab,  Jenis,  dan Contoh  Diskriminasi. Maxmanroe.Com . https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/ pengertian-diskriminasi.html
Prof.  Moeljatno,  S.  .  (2001). Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana .  PT  Bumi Aksara.
Ranny,  T.,  Asriati,  N.,  &  Rustiyarso.  (2017).
Peran pusat pelayanan
terpadu
pemberdayaan  perempuan  dan  anak “maharani”  dalam  proses  pembinaan korban  trafficking. Jurnal  pendidikan dan pembelajaran , 06 (02), 1–13.
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb
/article/view/18394 .
Rastika,  I.  (2020).  Indonesia  Negara  Asal  dan Tujuan  Perdagangan  Orang,  Terutama untuk Eksploitasi Seksual. Kompas.Com . https://nasional.kompas.com/read/2020/0 7/30/16564671/indonesia-negara-asal-
dan-tujuan-perdagangan-orang- terutama-untuk . Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif  kualitatif  dan  R  &  B .
Alfabeta. Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk
Perdagangan  Manusia  Dan  Masalah Psikososial  Korban. Sosio  Informa , 6 (1).
https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.192 8 .
Wahid,  A.,  Irfan,  M.,  &  Rasjidi,  L.  (2001).
Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan  Seksual  (Advokasi  Atas hak  Asasi  Perempuan) (Bandung:
Refika Adhitama (ed.)).
Yahya,  A.  N.  (2019,  November).  Selama Setahun, Ada 20 Korban Perdagangan Manusia dengan Modus Pengantin  Pesanan. Kompas.Com . https://nasional.kompas.com/read/20 19/11/27/19190331/selama-setahun- ada-20-korban-perdagangan- manusia-dengan-modus- pengantin?page=all .

## PROFIL SINGKAT
Ba’adilla  Nesya  N.H .  tempat  lahir, Surabaya,  17  September  1999.  Mahasiswa Program  Studi  Hubungan  Internasional Universitas
Muhammadiyah Malang
Angkatan  2018,  yang  memiliki  minat kajian  pada  Kawasan  Asia  Tenggara,  Asia Timur, dan Juga Eropa.