## BONUS DEMOGRAFI

## PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA

## Nur Falikhah
UIN Antasari Banjarmasin

## Abstract
Indonesia gets demographic bonus in 2015-2035. Demographic bonus is when the number of productive population of the age of 15-64 years reaches about 70% or about 180 million people  and  the  rest  is  about  30%  or  about  60  million  people  of  unproductive  age.  The demographic  bonus  is  like  a  double-edged  sword.  This  demographic  bonus  becomes  a profitable  phenomenon  on  the  one  hand  and  on  the  other  hand  can  be  disastrous  for  a country. Beneficial and potential if a country is able to prepare its young generation with a quality generation and vice versa would be disastrous if the state is unable to prepare its human resources. High quality human resources both in  terms of education, health, skills so  as  to  compete  in  the  world  of  work.  This  phenomenon  is  of  course  interesting  to  be studied further, especially how the opportunities and challenges for diversity in Indonesia.
Keywords: demographic bonus, population structure

## Pendahuluan
Isu-isu  kependudukan  selalu  menarik  untuk  dikaji,  bukan  hanya  mengenai  komponen proses  penduduk  yaitu  fertilitas  atau  kelahiran,  mortalitas  atau  kematian,  dan  migrasi  atau perpindahan  penduduk  tetapi  juga  komponen-komponen  struktur  penduduk  diantaranya  yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, persebaran penduduk, kualitas penduduk,  kondisi  kesejahteraan  penduduk,  kondisi  politik,  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan, sosial,  budaya,  agama  dan  juga  lingkungan.  Berkaitan  dengan  struktur  demografinya,  maka Indonesia  akan  mendapatkan  bonus  demografi  dimana  70%  penduduk  Indonesia  berada  pada usia produktif (15-64 tahun) yang terjadi dalam evolusi kependudukan dengan pola siklus seabad sekali.
Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk dimana tingkat penduduk produktif menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah atau sekitar 10 penduduk usia produktif akan menanggung 3-4 penduduk usia non produktif. Hal ini akan  menguntungkan  bagi  produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  Negara  apabila
sumberdaya  manusia  terutama  usia  produktif  berkualitas  dan  sebaliknya  akan  menjadi boomerang apabila sumberdaya manusianya tidak dipersiapkan dengan baik.

## Pembahasan

## Kondisi Demografi
Penduduk  dunia  diperkirakan  mencapai  7,4  miliar  jiwa  dimana  Indonesia  menyumbang sebesar 255.182.144 juta jiwa atau sekitar 28,98% penduduk dunia adalah penduduk Indonesia. Berdasarkan  data  Survai  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  tahun  2015  jumlah  penduduk Indonesia  sebanyak  255,18  juta  jiwa  (https://media.neliti.com/media/publications/48298-ID- profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.pdf). Jumlah ini bertambah setiap tahunnya. Dalam jangka  waktu  lima  belas  tahun  yaitu  tahun  2000  hingga  2015,  jumlah  penduduk  Indonesia mengalami penambahan sekitar 50,06 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahun.
Komposisi  penduduk  Indonesia  berdasarkan  SUPAS  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar penduduk  Indonesia  berada  pada  kelompok  umur  muda.  Hal  ini  disebabkan  masih  tingginya angka  kelahiran  atau  fertilitas  di  Indonesia.  Pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  mengalami penurunan yaitu dari 1,4 % tahun 2000-2010 menjadi 1,43% tahun 2010-2015.
Persebaran  penduduk  Indonesia  belumlah  merata.  Sebagian  besar  penduduk  Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari distribusi di tiap provinsi berikut ini :
 Pulau Jawa yang luas geografinya 7% terdapat 57% penduduk
 Pulau Sumatera yang luas geografinya 25% terdapat 22% penduduk
 Pulau Kalimantan yang luas geografinya 28% terdapat 6% penduduk
 Pulau Sulawesi yang luas geografinya 10% terdapat 7% penduduk
 Pulau lainnya (Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) yang luasnya 30% terdapat 9% penduduknya
Distribusi penduduk yang tidak merata menjadi ciri demografis Indonesia. Distribusi yang tidak merata  ini  akan  menimbulkan  kesenjangan  antara  pusat  dengan  daerah.  Beberapa  dampak  dari persebaran penduduk yang tidak merata yaitu adanya kemiskinan, pengangguran, degradasi atau kerusakan  lingkungan,  polusi,  kriminalitas  meningkat,  dan  muncul  pemukiman-pemukiman kumuh di wilayah perkotaan.
Informasi  mengenai  jumlah  penduduk  masa  lampau  maupun  masa  sekarang  dapat memanfaatkan  data  sensus  penduduk  maupun  survey  penduduk.  Akan  tetapi,  informasi
mengenai  jumlah  penduduk  di  masa  yang  akan  datang  maka  dibuatlah  proyeksi  penduduk. Proyeksi  penduduk  bukan  merupakan  ramalan  mengenai  jumlah  penduduk,  tetapi  suatu perhitungan  ilmiah  yang  didasarkan  asumsi  dari  komponen-komponen  laju  pertumbuhan penduduk  yaitu  kelahiran,  kematian,  dan  perpindahan.  Ketiga  komponen  ini  yang  menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Berdasarkan metode  ilmiah  dan  tren-tren  yang  digunakan,  maka  proyeksi  penduduk  Indonesia  tahun  2010- 2035 adalah sebagai berikut :
Tabel1. Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035
Proyeksi  penduduk  di  atas  belum  menunjukkan  komposisi  penduduknya.  Oleh  karena  itu,  di bawah ini akan dilampirkan piramida penduduk Indonesia hasil proyeksi penduduk.
Gambar 1. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2015, 2020, 2025, 2030, dan
2035
Piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa terjadi penggelembungan di struktur umur 15-64 tahun dimana fenomena bonus demografi akan dihadapi oleh Negara Indonesia. Meskipun puncaknya berada pada tahun 2020-2035, akan tetapi pada beberapa provinsi sudah dimulai sejak tahun 2015. Berdasarkan data SUPAS 2015, provinsi  yang mengalami
masa bonus demografi pada tahun 2015 sudah
mencapai 50%.  Tujuh belas provinsi tersebut
adalah DKI Jakarta,  Jawa Timur, DI
Yogyakarta,  Bali,  Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Utara,  Banten,  Kepulauan  Bangka  Belitung, Jambi,  Bengkulu,  Kalimantan  Tengah,  Jawa  Barat,  Kepulauan  Riau,  Jawa  Tengah,  Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Lampung (https://media.neliti.com/media/publications/48298-ID- profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.pdf)
Bonus Demografi
Bonus  demografi  terjadi  ketika  struktur  penduduk  dengan  jumlah  usia  produktif  (15-64 tahun)  sangatlah  besar  sedangkan  proporsi  penduduk  usia  muda  sudah  semakin  kecil  dan proporsi  penduduk  usia  lanjut  belum  begitu  besar.  Hal  ini  membawa  angin  segar  dimana Indonesia  akan  mendapatkan  keuntungan  ekonomis  yang  disebabkan  oleh  penurunan  rasio ketergantungan  sebagai  hasil  proses  penurunan  kematian  bayi  dan  penurunan  fertilitas  dalam jangka  panjang.  Namun  bonus  demografi  ini  tidak  akan  bermanfaat  apabila  tidak  dipersiapkan sedemikian  rupa,  misalnya  dengan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan mutu sumber daya manusia tersebut.
Periode  bonus  demografi  di  Indonesia  dimulai  tahun  2015-2035  dengan  angka ketergantungan  (dependency  ratio  berkisar  antara  0,4-0,5  yang  artinya  bahwa  setiap  100  orang usia  produktif  menanggung  40-50  orang  usia  tidak  produktif  (Kompasiana.com).  Proporsi  usia anak-anak kurang dari 15 tahun akan terus berkurang dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Berdasarkan  data  Survei  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS  2015)  jumlah  ketergantungan  tahun 2015  adalah  49,2  yang  berarti  setiap  100  penduduk  usia  produktif  (15-64  tahun)  menanggung beban sebanyak 49,2 penduduk usia non produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada kesempatan bonus demografi ini, bangsa Indonesia mempunyai kesempatan besar memacu produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  dimana  pertumbuhan  ekonomi  diharapkan meningkatkan  saving  untuk  kemajuan  kemakmuran  bangsa.  Hal  ini  akan  memberikan  dampak pada peningkatan kesejahteraan yang terasa hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.

## Peluang dan Tantangan
Bonus demografi ibarat pedang bermata dua, di satu sisi menjadi potensi apabila mampu mengambil  peluang-peluangnya  dan  di  sisi  lain  akan  menjadi  boomerang  yaitu  beban  apabila pemerintah  tidak  siap  dengan  sumberdaya  manusianya.  Bagaimana  bonus  demografi  bisa menjadi potensi ataupun bencana dapat diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

## Peluang
Berbicara  mengenai  peluang  maka  bonus  demografi  dapat  dimanfaatkan  dengan maksimal  oleh  pemerintah.  Beberapa  hal  yang  membuat  optimis  bahwa  bonus  demografi menjadi  potensi  yaitu  terkait  pemerintah  Joko  Widodo  telah  memasukkan  isu  bonus  demografi ke  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019.  Termasuk
menjabarkan kerangka pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena bonus demografi telah disadari dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  menghadapi  era  bonus  demografi  ini  melalui pemerataan  pendidikan  dasar  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  dengan  memberikan  beasiswa dari  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan  (LPDP)  sebesar  1,3  Triliun.  Pemerataan  akses pendidikan dasar terutama bagi penduduk  yang ada di pelosok dan kurang mampu secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain akses pendidikan dasar bagi penduduk kurang mampu, akses terhadap pentingnya pendidikan kependudukan juga menjadi point penting dalam menghadapi era bonus demografi ini.
Selain  itu  dicanangkannya  pendidikan  kependudukan  oleh  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  memberikan  pengetahuan,  kesadaran,  dan  tingkah laku  tentang  komponen-komponen  dalam  demografi  dan  kependudukan.  Dengan  mengetahui, setidaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia sekolah sampai 15 tahun) menjadi sadar dan  akhirnya  akan  mempengaruhi  perilaku  mereka  yang  serba  bertanggung  jawab  terhadap pertambahan penduduk di Indonesia.
Menurut  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Pendidikan  kependudukan  adalah  suatu program  pendidikan  untuk  membina  anak  atau  peserta  didik  agar  memiliki  pengertian, kesadaran,  sikap,  dan  tingkah  laku  yang  rasional  serta  bertanggung  jawab  tentang  pengaruh petambahan  penduduk  terhadap  aspek-aspek  kehidupan  individu,  keluarga,  masyarakat,  bangsa dan umat manusia.
Menurut UNESCO, population education is an educational programme which provide for a  study  of  the  population  situation  in  the  family  community,  nation  and  the  world,  with  the purposes of developing in the student rational and responsible attitudes and behavior toward the situation. Menurut  Donald  S.  Chouls,  ahli  pendidikan  dari  INESCO  Bangkok  mengartikan pendidikan  kependudukan  adalah  program  kegiatan  pendidikan  yang  ditujukan  untuk membangkitkan  kesadaran  tentang  masalah  kependudukan  dalam  perspektif  yang  lebih  luas, yang  berkaitan  dengan  kehidupan  ekonomi,  social,  budaya,  dan  pelestarian  lingkungan  yang komprehensif dan rasional untuk kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa.
“ jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi pembangunan yang besar, tapi juga harus disadari bahwa hanya dengan jumlah yang besar saja, bukanlah jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan
kesejahteraan justru dapat merupakan bencana. Dapat menimbulkan gangguan terhadap program-program  pembangunan  yang  sedang  kita  laksanakan  bersama,  dan  dapat  pula menimbulkan  kesulitan-kesulitan  bagi  generasi-generasi  yang  akan  datang” (Burhan, 2017:8).
Pendidikan  kependudukan  yang  dilaksanakan  di  sekolah-sekolah  secara  tidak  langsung akan  membentuk  atau  membina  sikap  dan  perilaku  yang  responsive  terhadap  pemecahan masalah  kependudukan  sejak  dini  sampai  usia  lanjut.  Dengan  proses  pembentukan  perilaku hidup  berwawasan  kependudukan  melalui  proses  pendidikan  baik  formal,  melalui  kursus  dan kediklatan  atau  melalui  pemberian  informasi  dengan  menggunakan  institusi  keluarga  ataupun media yang ada di masyarakat maka diharapkan generasi muda mampu mengetahui, menyadari, dan berperilaku responsive terhadap berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia terutama menghadapi bonus demografi.
Selain  dengan  Pendidikan  Kependudukan  dan  Perilaku  Hidup  Berwawasan Kependudukan,  bonus  demografi  menjadi  sebuah  potensi  atau  peluang  apabila  pemerintah mempersiapkan lapangan kerja. Menurut Sugiarto hanya dengan bekerja maka bonus demografi dapat  dimanfaatkan  dengan  baik.  Tetapi  apabila  tidak  bekerja  maka  bonus  demografi  itu  tidak bermanfaat bahkan dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, menurut Sugiarto, untuk dapat bekerja  secara  optimal  setidaknya  ada  empat  bidang  garapan  yang  harus  dilakukan.  Bidang garapan  pertama  adalah  melindungi  penduduk  yang  sudah  bekerja  dapat  terus  bekerja.  Kedua, bagaimana  membuka  kesempatan  kerja  agar  angkatan  kerja  baru  memperoleh  tempat  untuk bekerja.   Ketiga, memfasilitasi  penduduk  yang bekerja terus bekerja dan  memiliki produktifitas yang  tinggi.  Keempat,  menyiapkan  angkatan  kerja  baru  agar  memiliki  kompetensi  yang  tinggi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja (Ristekdikti.htm diakses tanggal 28 Oktober 2017).

## Tantangan
Bonus  demografi  selain  memberikan  keuntungan  bagi  pemerintah,  juga  dapat  menjadi boomerang  apabila  pemerintah  tidak  menyiapkan  sumberdaya  manusianya  maupun  lapangan pekerjaannya.  Berbicara  mengenai  kualitas  sumberdaya  manusia,  maka  dapat  dilihat  dalam Human  Development  Repot  (HDI)  atau  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Angka  IPM Indonesia pada tahun 2015 adalah 0,689 menempati rangking 113 dari 188 negara di dunia (INS- HDR  2016  Indonesia  Summary-final.pdf  diakses  tanggal  28  Oktober  2017).  Hal  ini
menunjukkan bahwa IPM Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 dimana Indonesia menempati posisi 121 dengan nilai 0,629. Berdasarkan nilai tersebut maka Indonesia termasuk dalam  kelompok medium human development. Hal  ini mencerminkan kemajuan  yang telah  dicapai  pemerintah  Indonesia  dalam  hal  harapan  hidup  saat  lahir,  rata-rata  tahun bersekolah,  harapan  lama  bersekolah  dan  pendapatan  nasional  bruto  (PNB)  per  kapita  selama periode tersebut.
Sementara  di  kawasan  ASEAN,  Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  berada  di urutan  6  dari  10  negara  ASEAN  yaitu  Singapura,  Brunei,  Malaysia,  Thailand  dan  Filipina. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menunjukkan kualitas sumber daya manusia menengah bawah artinya kualitas sumber daya manusia  Indonesia belum mampu bersaing dengan sumber daya  manusia  Negara-negara  lainnya.  Hal  ini  terlihat  dari  tenaga  kerja  Indonesia  yang  kurang kompetitif  dimana  masih  didominasi  di  sektor  jasa  (menjadi  asisten  rumah  tangga). Permasalahan  pembangunan  sumberdaya  manusia  ini  yang  seharusnya  bisa  diselesaikan. Kenyataannya  pembangunan  kependudukan  seolah  terlupakan  dan  tidak  dijadikan underlined factor . Padahal pengembangan sumber daya manusia yang merupakan  investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa.
Isu  ketenagakerjaan  tidak  akan  lepas  dari  fenomena  bonus  demografi  baik  sebagai peluang  ataupun  tantangan.  Berbicara  mengenai  ketenagakerjaan  maka  berapa  banyak  angka pengangguran di  Indonesia.  Angka pengangguran di  Indonesia terbesar ketiga diantara Negara- negara ASEAN yaitu sebesar 6,2%. Angka pengangguran di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan Malaysia (3,2%) dan Singapura sebesar 2,8%. Angka pengangguran ini harus dikurangi yang berarti pula makin terbukanya lapangan kerja dan makin siapnya penduduk usia produktif untuk  terserap  oleh  lapangan  kerja  yang  tersedia.  Penduduk  usia  produktif  perlu  memperoleh kemudahan  akses  pendidikan  dan  pelatihan.  Sehingga  keterampilan  yang  diperoleh  dari pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing di dunia kerja.
Ketersediaan lapangan kerja juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Pada era digital sekarang  ini,  internet  menjadi  salah  satu  hal  penting,  salah  satunya  adalah  adanya  aplikasi transportasi  online  seperti  ojek  dan  taksi  online.  Di  Indonesia,  beberapa  transportasi  online seperti  gojek,  grab,  dan  juga  uber  mendominasi  layanan  transportasi  online.  Dari  data  yang tersedia, layanan  yang dimiliki Gojek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggunya dimana  setiap  bulannya  lebih  dari  100  juta  transaksi  terjadi  di platform Go-Jek
( http://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi- go-jek ).  Hal  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  jumlah  pekerja  per  sektor  selama  setahun (Agustus  2015  –  Agustus)  di  mana  terdapat  penambahan  pekerja  pada  sektor  transportasi  yang disumbangkan  oleh  penambahan  driver  transportasi  berbasis  online/aplikasi.  Solusi  lain  dalam usaha menekan  angka pengangguran adalah dengan memperbanyak jumlah pengusaha. Saat  ini jumlah pengusaha di Indonesia sebesar 1,65% dari jumlah penduduk.
Kebijakan yang dapat mendorong terbukanya lapangan kerja (misalnya melalui investasi) dan kemudahan membuka usaha menjadi pekerjaan rumah buat pemerintah. Dengan banyaknya penduduk  usia  produktif  yang  terserap  lapangan  kerja  dan  membuka  usaha,  ekonomi  pun  akan tumbuh disertai peningkatan PDB. Dari sinilah pertumbuhan ekonomi dimulai.
Dalam  hal  ini  pemerintah  harus  mampu  menjadi agent  of  development dengan  cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai  dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi. Solusi lainnya bisa dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja  produktif  sehingga  pekerja  tidak  hanya  bergantung  pada  ketersediaan  lapangan  pekerjaan tapi  mampu  menciptakan  lapangan  pekerjaan  itu  sendiri.  Selain  itu  pemerintah  juga  harus mampu  menjaga  ketersediaan  lapangan  pekerjaan,  menjaga  aset-aset  Negara  agar  tidak  banyak dikuasai  pihak  asing  yang  pastinya  akan  merugikan  dari  sisi  peluang  kerja.  Bukan  hanya pemerintah,  masyarakat  juga  harus  menjadi  pendukung  utama  pembangunan  mutu  manusia dengan  cara  menyadari  pentingnya  arti  pendidikan,  kesehatan  dan  aspek-aspek  yang  dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri.
Selain  potensi  yang  cukup  besar,  bonus  demografi  juga  memunculkan  masalah  baru dimana  usia  muda  juga  bertambah  cukup  signifikan.  Hal  ini  berhubungan  dengan  banyaknya jumlah  perokok  remaja  di  Indonesia  yang  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Angka remaja  perokok  laki-laki  meningkat  mencapai  54,8%. Merokok  menimbulkan  berbagai  penyakit yang  dapat  berujung  pada  kematian.  Diantaranya  yaitu  penyakit  jantung  coroner  (PJK),  penyakit kardiovaskular, penyakit katastropik yang memerlukan biaya yang lumayan besar dalam pengobatannya. Selain  itu  dampak  negative  dari  rokok  juga  menyebabkan  penyakit  paru  ostruktif  yang  semakin  tahun semakin  meningkat.  Merokok  juga  mengakibatkan  tingginya  angka  kematian  bayi  yang  disebabkan karena BBRL atau berat badan lahir rendah.
Tabel 2. Jumlah Perokok Remaja Indonesia
Umur Tahun 2001 Tahun 2016
15-19 tahun 12,7% 23,1%

## Sumber : Diolah dari BKKBN.go.id
Masalah  lain  yang  menjadi  perhatian  menghadapi  bonus  demorafi  adalah  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  sebesar  66,44  persen,  dimana  TPAK  di  perkotaan  lebih rendah daripada perdesaan, masing-masing sebesar 61,96 persen dan 70,46 persen. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat pula. Penyandang  disabilitas  yaitu  penduduk  dengan  jenis  kesulitan  penglihatan  sebesar  2,68  persen, kesulitan  pendengaran  1,71  persen,  kesulitan  berjalan  1,85  persen,  kesulitan  berkomunikasi sebesar 1,61 persen.
Partisipasi  perempuan  dalam  pasar  kerja  juga  menjadi  tantangan  bagi  era  bonus demografi ini. Secara tidak langsung, semakin tinggi  angka partisipasi  perempuan dalam  dunia kerja  akan  menekan  angka  fertilitas  dimana  alokasi  waktu  lebih  banyak  untuk  urusan  public dibandingkan  sector  domestik.  Oleh  karena  itu  semakin  banyak  perempuan  yang  terjun  dalam lapangan kerja maka akan menekan laju pertumbuhan penduduk.
Bangsa Indonesia juga menghadapi masalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas atau lanjut  usia  (lansia)  diperkirakan  meningkat  menjadi  80  juta  pada  tahun  2030,  atau  naik  23-24 persen. Oleh karena itu, BKKBN perlu meluncurkan program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  para  lansia.  Kegiatan  yang  dilakukan  antara  lain penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pencatatan serta pelaporan.
Hal yang sangat mempengaruhi masalah demografi juga terjadi karena masuknya budaya asing  bagi  generasi  remaja  yang  menjadi  tantangan  keluarga  berkualitas.  Tapi  hal  ini  dapat dikurangi  dengan  pendampingan  keluarga  pada  anak.  Kepala  BKKBN  mengajak  seluruh keluarga untuk melakukan tiga hal penting, Pertama , memperkuat kembali fungsi keluarga dari segi  agama,  pendidikan,  cinta  kasih,  perlindungan,  reproduksi,  sosial  budaya,  ekonomi  dan lingkungan; Kedua ,  menata  kembali  manajeman  keluarga  dimulai  dari  kapan  menikah,  kapan punya  anak,  jumlah  anak  dan  kapan  berhenti  melahirkan;  dan Ketiga ,  meningkatkan  kualitas penduduk dan keluarga melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
Bonus demografi 2015-2035 juga menyimpan potensi badai bom demografi yang berarti jumlah penduduk usia produktif  yang melimpah tidak bisa dimanfaatkan,  namun  justru bersifat
teroris  yang siap meledak dengan kurangnya lapangan kerja, efek sosial  yang buruk, hilangnya momentum  untuk  mengumpulkan saving (tabungan)  atau  kesejahteraan.  Apalagi,  pada  tahun 2050  nanti dependency  ratio (rasio  angka  ketergantungan)  kembali  naik  menjadi 0,73 akan memberikan  dampak  buruk  dalam  kependudukan.  Dikarenakan  kelompok  usia  tidak  produktif berasal dari kelompok usia tua yang harus ditanggung hidupnya karena tidak melakukan saving (tabungan) pada periode bonus demografi. Di sisi lain, jumlah orang yang membutuhkan bantuan sosial  justru  akan  semakin  meningkat.  Dengan  demikian,  penduduk  lansia  perlu  dipersiapkan sejak  dini  agar  tidak  menjadi  beban  pembangunan,  bahkan  jika  perlu  dapat  menjadi  bonus demografi kedua.

## Simpulan
Bonus demografi yang dihadapi pemerintah Indonesia mempunyai dua sisi yaitu potensi dan ancaman. Sebagai potensi bisa dilihat dari terbukanya akses pendidikan dasar bagi penduduk kurang  mampu,  pendidikan  kependudukan  yang  masuk  dalam  kurikulum  pendidikan  dasar, pendidikan dan perilaku hidup berwawasan kependudukan yang bertujuan supaya penduduk usia muda  sadar  dan  mengetahui  berbagai  isu-isu  atau  permasalahan  dalam  kependudukan  menjadi pondasi Negara dalam menghadapi bonus demografi ini. Selain itu kemajuan teknomogi dimana memudahkan dan menyederhanakan dalam berbagai hal juga menjadi potensi bagi Negara dalam menghadapi  bonus  demografi.  Jumlah  pengusaha  yang  mampu  membuka  lapangan  kerja  bagi penduduk  Indonesia  juga  menjadi  point  tambahan  bahwa  Negara  Indonesia  mampu  merubah bencana  demografi  menjadi  sebuah  bonus  demografi.  Di  satu  sisi,  kualitas  penduduk  yang terlihat  dari  human  development  index  yang  masuk  kategori  menengah  bawah  menjadi cambukan untuk selalu  meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ditambah lagi dengan angka  partisipasi  angkatan  kerja  Indonesia  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  menghadapi bonus demografi ini.

## Daftar Pustaka
Burhan, Lalu, 2017. Buku Sumber Pendidikan Kependudukan. Yogyakarta: Deepublish Kuncoro, Ari; Sonny Harry B. Harmadi, 2016. Mozaik Demografi : Untaian Pemikiran tentang Kependudukan dan Pembangunan. Jakarta: Salemba Empat
Mantra, Ida Bagoes., 2007. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
BPS, 2016. Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015 dalam ( https://media.neliti.com/media/publications/48298-ID-profil-penduduk-indonesia-hasil- supas-2015.pdf ) diakses tanggal 6 Januari 2017.
Ristekdikti.htm. Mengoptimalkan Bonus Demografi. Diakses tanggal 28 Oktober 2017. http://www.ilmuekonomi.net/2016/04/pengertian-bonus-demografi-kependudukan-dan- peningkatan-dalam-mensejahterakan-masyarakat.html
https://ugm.ac.id/id/newsPdf/14623-mengoptimalkan.bonus.demografi https://kumparan.com/@kumparannews/jokowi-indonesia-mendapat-bonus-demografi-tahun- 2020-sampai-2030
http://www.ilmuekonomi.net/2016/04/pengertian-bonus-demografi-kependudukan-dan-

## peningkatan-dalam-mensejahterakan-masyarakat.html
INS-HDR 2016 Indonesia Summary-final.pdf diakses tanggal 28 Oktober 2017)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- jakarta/documents/publication/wcms_381565.pdf http://www.bkkbn.go.id
http://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi- go-jek