INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16855-16868 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam Mengatasi Permasalahan Hunian ( Backlog) di Kota Magelang
Yuli Pradana Wati 1 , Suci Iriani Sinuraya 2 , Matheus Gratiano Mali 3
Program Study Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar
Email: yuliana01072001@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  cepat  menyebabkan  kepadatan  wilayah  meningkat  dan menimbulkan  sejumlah  permasalahan.  Permasalahan  yang  ada  diantaranya  meningkatnya  luasan lingkungan  kumuh  dan  timbulnya  masalah  kekurangan  perumahan  yang  layak  ( backlog).  Dengan banyaknya permasalahan yang ada, pemerintah membuat terobosan, salah satunya dengan kebijakan pembangunan rumah susun di Kota Magelang yang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  bagaimana  kebijakan  pembangunan  rumah  susun  sederhana  sewa  di  Kota Magelang dapat mengurangi permasalahan hunian ( backlog) di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan arsip. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori evaluasi Bridgman dan Davis (2000) dengan menggunakan 4 indikator yaitu input, proses, output, dan outcomes telah dilaksanakan dengan baik oleh tetapi masih ada indikator yang dinilai  kurang  baik  yaitu  indikator output.  program  kebijakan  pembangunan  rusunawa  di  Kota Magelang belum bisa menjangkau seluruh masyarakat Kota Magelang yang membutuhkan rumah layak huni dengan harga sewa yang rendah. Pembangunan rusunawa di Kota Magelang secara garis besar dinilai sudah baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ada Kata kunci: evaluasi kebijakan, backlog, lingkungan kumuh

## Abstract
The  increasingly  rapid  population  growth  causes  regional  density  to  increase  and  gives  rise  to  a number of problems. Existing problems include the increasing area of slum areas and the emergence of a shortage of adequate housing (backlog). With the many problems that exist, the government is making breakthroughs, one of which is the policy for building flats in Magelang City which is contained in Magelang Mayor Regulation Number 39 of 2014 concerning Management of Low-Rental Flats. This research aims to analyze how the policy of building simple rental flats in Magelang City can reduce housing  problems  (backlog)  in  Magelang  City.  The  research  method  used  in  this  research  is  a descriptive  method  with  a  qualitative  approach,  the  techniques  used  are  observation,  interviews, documentation  and  archives.  The  research  results  analyzed  using  Bridgman  and  Davis's  (2000) evaluation  theory  using  4  indicators,  namely  input,  process,  output  and  outcomes,  have  been implemented well, but there are still indicators that are considered not good, namely output indicators. The rusunawa development policy program in Magelang City has not been able to reach all the people of Magelang City who need livable houses with low rental prices. In general, the development of flats in Magelang City is considered to be good and in accordance with existing policy objectives.
Key words: policy evaluation, backlog, slum environment

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cepat menyebabkan kepadatan wilayah Indonesia meningkat dan menimbulkan sejumlah permasalahan, diantaranya meningkatnya jumlah orang miskin dan timbulnya masalah kekurangan perumahan yang layak. Banyaknya kebutuhan akan rumah yang layak huni menyebabkan pemerintah harus membuat terobosan baru dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan program rumah susun. Program rumah susun  pemerintah dimaksudkan untuk mengatasi  kebutuhan  akan rumah untuk  masyarakat  miskin,  seperti  tertulis  dalam  Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  39 Tahun 2014 (pasal 2), tujuan dari program rumah susun adalah untuk memenuhi kebutuhan akan  perumahan  yang  sehat,  aman,  serasi,  dan  juga  teratur.  Disamping  itu,  peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan adanya tantangan dalam memperoleh perumahan dan lapangan  kerja.  Jumlah  penduduk  yang  meningkat  menyebabkan  keterbatasan  lahan permukiman sementara luas lahan permukiman tetap.
Keterbatasan lahan dan jumlah  penduduk yang terus meningkat adalah tantangan besar  yang  sering  terjadi  pada  masyarakat  perkotaan.  Meningkatnya  pertumbuhan penduduk berdampak kepada kebutuhan akan hunian baru juga semakin bertambah pada setiap tahunnya. Namun pada kenyataannya, penyediaan jumlah hunian baru belum dapat memenuhi  kebutuhan  dari  masyarakat  perkotaan  dan  hal  tersebut  menyebabkan  kurang tersedianya rumah atas jumlah kebutuhan rumah yang ada ( backlog). Berikut data jumlah
backlog di Kota Magelang tahun 2020-2023:
Tabel 1. Backlog Kota Magelang tahun 2020-2023 Tahun Backlog kepemilikan Backlog penghunian (menumpang) 2020 11.443 5.388 2021 12.376 6.188 2022 10.273 6.811 2023 9.761 4.973

## Sumber:
• Peraturan  Gubernur  Nomor  12  tahun  2023  tentang  rencana  pembangunan  Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026
• Buku data PPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2022
Dari  data  jumlah backlog  di  Kota  Magelang  pada  tahun  2017-tahun  2020  telah mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 backlog kepemilikan turun dari 12.775 menjadi 9.761 atau turun 3.014 dan backlog menumpang turun dari 7.236 menjadi 4.975 atau turun 2.261. Backlog  dapat  terjadi  karena  penduduk  yang  terus  meningkat  baik  akibat meningkatnya  populasi  luar  yang  masuk  (migrasi  masuk)  maupun  karena    kelahiran penduduk yang tidak diimbangi dengan penambahan unit hunian atau tempat tinggal baru. Banyaknya lahan yang digunakan sebagai tempat permukiman dan juga sebagai kegiatan ekonomi berdampak kepada permasalahan lingkungan kumuh yang meningkat, salah satu penyebabnya  adalah  wilayah  yang  kurang  diperhatikan  baik  akibat  sikap  dari  masyarakat yang kurang sadar akan  pentingnya lingkungan  sehat untuk permukiman, termasuk tidak mengelola sampahnya dengan baik. Berikut adalah gambaran luasan kawasan kumuh di Kota Magelang:
Gambar 1. Luas Kawasan Kumuh di Kota Magelang Tahun 2020-2023 Semester 1
Sumber : https://datago.magelangkota.go.id 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 M ag e la n g… R e jo w in an g… M ag e rs ar i Ju ra n go mb … Ju ra n go mb … Ti d ar Uta ra Ti d ar S el ata n M ag e la n g…
Wa te s P o tr o b an gs … K e d u n gs ar i K ra ma t Uta ra K ra ma t… M ag e la n g… K e mi ri re jo
Ca ca b an
R e jo w in an g…
M ag e la n g P an ja n g G e la n ga n K o ta … Lu as (m2 ) Kelurahan di Kota Magelang 2020 2021
2022 2023
Berdasarkan data dari datago.magelang di atas, lingkungan kumuh di Kota Magelang terus meningkat sejak tahun 2020 yaitu seluas 110.000 m2, kemudian pada tahun 2021 luas kawasan kumuh di Kota Magelang  juga belum mengalami penurunan dan masih pada angka yang sama yaitu seluas 110.000 m2, pada tahun 2022 luas kawasan kumuh di Kota Magelang mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu menjadi 260.000 m2, dan pada tahun 2023 semester  1  luas  kawasan  kumuh  Kota  Magelang  turun  menjadi  200.000 m2.  Hal  tersebut dikarenakan  penundaan  penanganan  kawasan  kumuh  oleh  Pemerintah  Kota  Magelang karena  anggaran  pemerintah  kota  saat  itu  lebih  difokuskan  untuk  penanganan  pandemi Covid-19.
Pemerintah Kota Magelang melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kawasan kumuh serta untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Magelang, salah satunya adalah  dengan  pambangunan  rusunawa.  Rusunawa  dibangun  dengan  konsep  vertikal dibangun  di  lahan  yang  berada  pada  pusat  kota  sehingga  sangat  efektif  mengatasi permasalahan  di  kota  serta  dapat  menjadi  langkah  awal  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh.
Kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa  di Kota Magelang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu tentang pengelolaan rumah susun  sederhana  sewa.  Program  pembangunan  rusunawa  merupakan  program  bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Pusat atau dalam hal  ini adalah  Kementerian Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian  PUPR) memberikan anggaran untuk pembangunan kemudian dana pendamping dari Pemerintah Kota  Magelang  berupa  penyiapan  lahan  dan  penyediaan  fasilitas  umum  (fasum)  seperti jaringan  listrik  dan  jaringan air yang  siap  digunakan  saat rusunawa akan  dihuni. Angaran pembangunan Rusunawa Tidar sebesar Rp 14,3 miliar, anggaran pembangunan Rusunawa Potrobangsan sebesar Rp 12,5 miliar, dan anggaran untuk pembangunan Rusunawa Wates sebesar  Rp  18  miliar.    Rusunawa  di  Kota  Magelang  juga  berdampak  pada  pengentasan kemiskinan  dengan  cara  memberikan  harga  sewa  yang  rendah  kepada  MBR.  Di  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelan g juga ada program “Tuku Lemah Oleh Umah”, masyarakat penghuni rusun yang sudah mempunyai lahan sendiri akan mendapatkan bantuan  material  untuk  pembangunan  rumah  dari  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman Kota Magelang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari  pendekatan  deskriptif  kualitatif  adalah  untuk  memberikan  adanya  suatu  gambaran dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  objektif,  sistematis,  dan  juga  secara  akurat mengenai fakta, ciri-ciri atau bahkan hubungan antara beberapa fenomena yang menjadi objek  kajian  (Sugiyono,  2008:37).  Dalam  penelitian  ini,  teknik  yang  digunakan  adalah observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  arsip.  Dalam  penelitian  ini  analisis  data  yang digunakan adalah dengan model Miles dan Huberman, analisis data yang dilakukan antara lain adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dalam penelitian ini, terdapat 4 aspek yang digunakan dalam mengevaluasi kebijakan dengan menggunakan teori evaluasi oleh Bridgman dan Davis (2000), antara lain:

## 1. Indikator input
Pada  indikator  ini  adalah  untuk  mengetahui  siapa  saja  organisasi  yang  bekerjasama dalam  pembangunan  dan  pengelolaan  rusunawa  Kota  Magelang,  berapa  anggaran  yang dibutuhkan untuk membangun rusunawa di Kota Magelang serta berapa banyak unit dan gedung yang dibangun dengan anggaran tersebut. Pembangunan Rusunawa Potrobangsan dan Rusunawa Tidar merupakan program bersama antara Kementerian PUPR dengan Ditjen Cipta  Karya,  sedangkan  untuk  pembangunan  Rusunawa  Wates  Kementerian  PUPR bekerjasama dengan Ditjen Perumahan. Kerja sama antara Kementerian PUPR dengan dinas terkait diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Ditjen Perumahan memiliki wewenang dalam penyediaan  infrastruktur  sektor  perumahan  sedangkan  Ditjen  Cipta  Karya  memiliki wewenang  pelaksanaan  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (KPBU)  dalam penyediaan infrastruktur sektor permukiman.
Kedua, anggaran pembangunan rusunawa adalah dari dana APBN, besaran anggaran yang digunakan dalam membangun rusunawa di Kota Magelang berbeda-beda. Berikut data besaran anggaran pembangunan rusunawa di Kota Magelang:

## Tabel 2. Anggaran Pembangunan Rusunawa Kota Magelang
No. Rusunawa Tahun Pembangunan Tahun Difungsikan Anggaran Pembangunan Sumber dana 1. Potrobangsan 2014 2016 12,5 miliar APBN 2. Tidar 2025 2017 14,3 miliar APBN 3. Wates 2018 2019 18 miliar APBN
Sumber: rusunawa Kota Magelang
Ketiga, jumlah unit gedung serta unit kamar yang dibangun dengan anggaran yang ada. Berikut data jumlah unit gedung dan jumlah unit kamar terbangun di rusunawa Kota Magelang:
Tabel 3. Unit Kamar Terbangun di Rusunawa Kota Magelang Rusunawa Jlh unit kamar Tipe kamar Potrobangsan 98 unit Tipe 24 Tidar 98 unit Tipe 24 Wates 58 unit Tipe 36

## Sumber: Rusunawa Kota Magelang
Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  unit  gedung  rusunawa  yang terbangun di Kota Magelang ada 3 unit gedung, yaitu di Rusunawa Potrobangsan, Tidar, dan Wates dengan tipe dan jumlah kamar yang berbeda-beda, tipe kamar yang ada di Rusunawa Potrobangsan  dan  Tidar  cenderung  sama,  tetapi  tipe  dan  jumlah  kamar  yang  ada  di Rusunawa Wates berbeda dengan kedua rusunawa lainnya, jumlah unit kamar di Rusunawa Potrobangsan dan Tidar berjumlah 98 unit kamar sedangkan di Rusunawa Wates berjumlah 58 unit kamar.

## 2. Indikator proses
Indikator  proses  yaitu  berkaitan  dengan  apakah  pembangunan  rusunawa  di  Kota Magelang dapat dikatakan efektif dan efisien (dilihat dari kualitas sarana dan prasarana yang ada di rusunawa).
Pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kota Magelang dapat dikatakan efektif apabila  terdapat  kesesuaian  antara  hasil  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Tujuan  dari pembangunan rusunawa sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 tahun 2014 adalah untuk mengatasi backlog dan lingkungan kumuh di Kota Magelang.
Tabel 4. Jumlah Backlog dan Luasan Lingkungan Kumuh di Kota Magelang
No. Tahun Backlog kepemilikan Backlog menumpang Luas lingkungan kumuh 1. 2020 11.443 5.388 110.000 2. 2021 12.376 6.188 110.000 4. 2022 10.273 6.811 250.000 4. 2023 9.761 4.973 200.000
Dari tabel data diatas didapatkan bahwa jumlah backlog dan luas lingkungan kumuh di Kota Magelang terus meningkat pada tahun 2021 atau saat adaya pandemi covid-19 karena adanya  penundaan  penanganan backlog  dan  lingkungan  kumuh  oleh  pemerintah  Kota Magelang.    Tahun  2023  covid-19  telah  dinyatakan  tidak  ada  sehingga  Pemerintah  Kota Magelang  kembali  fokus  pada  program  pengentasan backlog  dan  lingkungan  kumuh sehingga  jumlah backlog  dan  luas  lingkungan  kumuh  di  Kota  Magelang  tahun  2023 berkurang.
Pembangunan rumah susun sederhana sewa dapat dikatakan efisien apabila memiliki fasilitas  umum  dan  sarana  prasarana  yang  memadai  dan  memudahkan  masyarakat. Rusunawa di Kota Magelang dibangun dengan model bangunan vertikal dengan luas tanah yang ada, berikut tabel luasan tanah Rusunawa Kota Magelang:
Tabel 5. Luasan Tanah Rusunawa Kota Magelang Rusunawa Jlh lantai Jlh unit kamar RTH Luas tanah Potrobangsan 5 98 1.990 m2 5.502 m2 dan 955 m2 Tidar 5 98 2.702,61 m2 5.299 m2 Wates 4 58 1.989 m2 4.420 m2
Sumber: https://dlh.magelangkota.go.id/pengumuman-pengajuan-izin-lingkungan- rusunawa-potrobangsan-wates-tidar utara-91.html)
Dengan model bangunan vertikal maka luasan tanah 5.502 m2 dan 955 m2 dapat menampung 98 KK di Rusunawa Potrobangsan, luas tanah Rusunawa Tidar adalah 5.299 m2 dapat menampung 98 KK, dan luas tanah Rusunawa Wates 4.420 m2 dan dapat menampung 58  KK  serta  sisa  lahan  bisa  untuk  kegiatan  produktif  warga,  untuk  penghijauan,  tempat bermain anak-anak, tempat ibadah, dan ruang parkir.
Rusunawa di Kota Magelang sendiri semuanya sudah memiliki lahan penghijauan dan juga taman bermain untuk anak anak serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh penyewa rusunawa. Fasilitas pada semua rusunawa di Kota Magelang antara lain seperti lobby, tempat parkir motor, arena bermain anak, mushola, aula, dapur, cctv, taman, pos keamanan, antenna
parabola dan reciver yang ada pada semua rusunawa.
Selain fasilitas yang lengkap dan memadai, kebijakan pembangunan rusunawa di Kota Magelang  dikatan  efektif  karena  rusunawa  di  Kota  Magelang  memiliki  harga  sewa  yang rendah  sehingga  MBR  dapat  menyewa  rumah  yang  layak  huni,  aman,  dan  sehat.  Rumah susun di Kota Magelang rata rata memiliki 5 lantai dengan biaya sewa yang berbeda beda antar lantainya atau antar rusun. Biaya sewa rusunawa di Kota Magelang tergolong murah jika dibandingkan dengan sewa kos ataupun sewa kontrakan di luar. Berikut tarif sewa  di rusunawa Kota Magelang:
Gambar 2. Tarif Sewa Rusunawa Kota Magelang

## Sumber: Rusunawa Kota Magelang
3. Indikator output
Indikator output (hasil) untuk mengetahui berapa banyak atau siapa saja target sasaran dari penghuni rusunawa serta apakah masih banyak masyarakat yang belum bisa mengikuti program tersebut karena masih harus menunggu karena jumlah unit kamar rusunawa yang kurang. Menurut Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 15 target sasaran dari penyewa rumah susun sederhana di Kota Magelang adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat Kota Magelang yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah atau tempat tinggal.
2. Masyarakat Kota Magelang yang terdampak program pembangunan Pemerintah Daerah.
3. Masyarakat Kota Magelang yang terkena program peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
4. Masyarakat Kota Magelang yang menghuni area yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti:
• Sempadan rel kereta api.
• Kolong jembatan.
• Daerah saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).
• Kawasan khusus tertentu (fasilitas umum/sosial).
Dengan  adanya  beberapa  target  sasaran  masyarakat  Kota  Magelang  yang  dapat menyewa  dan  tinggal  di  rusunawa  Kota  Magelang,  masih  terdapat  beberapa  masyarakat yang masih harus menunggu dan belum bisa untuk menyewa rusunawa di Kota Magelang. Hal tersebut sesuai dengan data yang didapatkan oleh peneliti seperti dibawah ini:

## Tabel 6. Jumlah Unit Kamar Terbangun di Rusunawa Kota Mgelang

## Sumber: Rusunawa Kota Magelang
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa adanya jumlah daftar tunggu di Rusunawa Kota Magelang disebabkan oleh adanya renovasi atau perbaikan unit kamar yang rusak ataupun perbaikan unit kamar yang baru di sewakan dan fasilitas serta kondisi unit kamar akan di cek kembali sebelum kemudian akan di sewakan ke penyewa rusunawa yang baru, faktor lainnya adalah karena unit kamar yang tersediaa adalah di lantai 1 sedangkan daftar tunggu yang masuk adalah bukan lansia ataupun penyandang difabel karena kamar lantai 1 diperuntukan bagi lansia dan juga penyangang difabel. Dari hasil wawancara juga disimpulkan bahwa masih terdapat banyak masyarakat Kota Magelang yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni dengan harga sewa yang murah seperti di rusunawa Kota Magelang, tetapi terdapat keterbatasan jumlah unit kamar yang tersedia.
4. Indikator outcomes
Indikator ini fokusnya adalah pada apa saja dampak yang diterima masyarakat ataupun dampak yang dirasakan oleh para penerima kebijakan.
1. Dampak positif
a. Berkurangnya jumlah backlog di Kota Magelang.
Dampak dari pembangunan Rusunawa di Kota Magelang telah sesuai dengan tujuan dari kebijakan pembangunan rusunawa, yaitu untuk mengurangi jumlah backlog di Kota Magelang, berikut data jumlah backlog di Kota Magelang:
No. Rusunawa Jumlah unit kamar terbangun Jumlah unit kamar terpakai Jumlah kamar Cadangan Jumlah kamar dalam perbaikan Jumlah daftar tunggu 1. Potrobangsan 98 unit 87 unit 4 unit 7 unit 6 KK 2. Tidar 98 unit 86 unit 4 unit 8 unit - 3. Wates 58 unit 55 unit 2 unit - 10 KK
Sumber:
• Peraturan  Gubernur  Nomor  12  tahun  2023  tentang  rencana  pembangunan  Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026
• Buku data PPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2022
Jumlah backlog di Kota Magelang cenderung naik turun, jika dilihat dari tabel data diatas  jumlah  penduk  Kota  Magelang  pada  tahun  2021  dan  2022  mengalami  penurunan tetapi jumlah backlog bertambah, hal tersebut akibat dari adanya pandemi covid-19. Pandemi covid-19 menyebabkan banyak masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang pada awalnya  mempunyai  kesulitan  untuk  mempunyai  hunian  yang  layak  dengan  penghasilan yang  terbatas  dan  setelah  adanya  covid-19  masyarakat  banyak  yang  kehilangan  mata pencaharian bahkan tidak bisa melakukan aktivitas diluar rumah. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Magelang bertambah dan sektor perekoniam sudah mulai stabil sehingga masyarakat bisa beraktivitas secara normal untuk mendapatkan pekerjaan kembali dan bisa mendapatkan hunian layak sehingga jumlah backlog berkurang.
b. Lingkungan kumuh yang berkurang dengan adanya rusunawa di Kota Magelang
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Magelang  dalam  mengurangi  jumlah lingkungan kumuh di Kota Magelang salah satunya adalah dengan kebijakan pembangunan rusunawa di Kota Magelang.
Tahun Backlog kepemilikan Backlog penghunian (menumpang) Jumlah penduduk Kota Magelang Presentase backlog kepemilikan Presentase backlog menumpang 2020 11.443 5.388 129.867 8,81% 4,14% 2021 12.376 6.188 128.238 9,65% 4,82% 2022 10.273 6.811 127.006 8,08% 5,36% 2023 9.761 4.973 128.152 7,616% 3,88%
Sumber : https://datago.magelangkota.go.id
Berdasarkan  data  dari  datago.magelang  di  atas,    lingkungan  kumuh  di  Kota Magelang tahun 2020 seluas 110.000 m2 dan masih pada angka yang sama di tahun 2021 yaitu  seluas  110.000  m2,  pada  tahun  2022  luas  lingkungan  kumuh  di  Kota  Magelang mengalami  kenaikan  yang  sangat  tinggi  menjadi  250.000  m2  atau  mengalami  kenaikan sebesar 150.000 m2 yang disebabkan oleh adanya penundaan penanganan kawasan kumuh oleh  Pemerintah  Kota  Magelang  karena  angaran  pemerintah  kota  pada  saat  itu  lebih difokuskan untuk penanganan pandemi covid-19, dan pada tahun 2023 luas kawasan kumuh di  Kota  Magelang  mengalami  penurunan  30%  menjadi  200.000  m2  atau  mengalami penurunan sebesar 60.000 m2.

## 2. Dampak negatif
Selain dampak positif dari adanya kebijakan pembangunan rusunawa di Kota Magelang, terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat penyewa rusunawa di Kota Magelang. Adanya beberapa dampak negatif tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya, adapun dampak negatif yang dirasakan masyarakat penghuni rusunawa adalah sebagai berikut:
a. Kurang adanya privasi bagi para penghuni rusunawa.
Rusunawa yang dibangun dengan konsep vertikal membuat kurang adanya privasi dan  mengurangi  tingkat  kenyamanan  bagi  penyewa  lainnya    yang  menginginkan ketenangan.  Masyarakat  penyewa  rusunawa  harus  mampu  untuk  beradaptasi  dengan masyarakat penyewa rusunawa lainnya.
b. Sistem penempatan unit kamar bagi masyarakat yang sudah tua.
Hal  terpenting  bagi  masyarakat  penyewa  rusunawa  di  Kota  Magelang  adalah kenyamanan, dimana dengan kata lain kualitas dari bangunan yang ada harus diperhatikan agar  nyaman  untuk  masyarakat  yang  menempati.  Rusunawa  yang  di  desain  vertikal  dan mayoritas terdiri dari 5 lantai membuat penyewa yang tinggal di lantai paling atas harus naik turun tangga saat beraktifitas.
0 200000 400000 M ag … R e jo … M ag … Ju ra … Ju ra … Ti d a…
Ti d a… M ag … W at… P o tr … K e d … K ra … K ra … M ag … K e m… Ca c… R e jo … M ag … P an j… G e l… K o t… Lu as (m2 ) Kelurahan di Kota Magelang 2020 2021 2022 2023

## SIMPULAN
Berdasarkan  data  dan  hasil  observasi  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pembangunan  rusunawa  di  Kota  Magelang  secara  garis  besar  dinilai sudah baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan evaluasi kebijakan mengggunakan teori Bridgman dan Davis (2000) yang mana terdapat 4 indikator yaitu input, proses, output dan outcomes (dampak). Dari keempat indikator tersebut indikator input, proses, dan outcomes dinilai sudah baik. Dari keempat indikator tersebut, indikator output  dinilai  kurang  baik,  program  kebijakan  pembangunan  rusunawa  di  Kota Magelang belum bisa menjangkau seluruh masyarakat Kota Magelang yang membutuhkan rumah layak huni dengan harga sewa yang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhlan Ikhwansyah, N. S. (2023). Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelola Rumah Susun I Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Management Studies and Entrepreneurship Journal, Vol 4(1) : 401-413.
Ananda, M. I. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Hunian Rusunawa (Study kasus: Rusunawa Rejosari, Kelurahan Bambu Kuning). Skripsi.
Andiyan, S. .. (2021). Analisis Pasca Hunian pada Bangunan Rusunawa. Banyumas: CV. Pena Persada.
Azliana, N. (2021). Evaluasi Program Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) Yos Sudarso kota Pekanbaru. JOM FISIP, Vol.8 (1-11).
Dr. Ulber Silalahi, M. (cetakan kesatu Februari 2009, cetakan kedua April 2010, cetakan ketiga Mei 2012). Metode Penenlitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Hayati, I. K. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. JAPB , Volume 4 Nomor 2, hal. 1424- 1435.
Ike Penilita, I. P. (2019). Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. 1-7.
Julika, D. (2023). Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi, 1- 88.
Mahadiansar  Mahadiansar,  F.  R.  (2021).  Strategi  Partisipatif  Pembangunan  Sosial  di  Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang. Journal of Community Service and Empowerment, 43- 55.
Misrayandi, Y. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh. Skripsi, 1-88. Muh.  Firyal  Akbar,  S.  I.  (2018). Study  Evaluasi  Kebijakan  (Evaluasi  Beberapa  Kebijakan  di indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.
Pemerintah Kota Magelang. (2019-2023). Jumlah Fakir Miskin di Kota Magelang Semester 1. Diakses pada 15 Oktober 2023 dari https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item- dda?item=1673.
Pemerintah Kota Magelang. (2019-2023). Jumlah Penduduk Kota Magelang Per KK di Kota Magelang Semester 1. Diakses pada 15 Oktober 2023 dari https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=1673. Pemerintah Kota Magelang. (2019-2023). Jumlah Penyewa Rumah Susun di Kota Magelang Semester 1. Diakses pada 15 Oktober 2023 dari https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=1673. Pemerintah Kota Magelang. (2019-2023). Luas Kawasan Kumuh di Kota Magelang Semester 1. Diakses pada 15 Oktober 2023 dari
https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=1673.
Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor:  14/Permen/M/2007  tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2014 tentang pengelolaan rumah susun Perda N0 4 Tahun 2021 RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 Tentanf Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Peraturan  gubernur  jawa  tengah  nomor  12  tahun  2023  tentang  rencana  pembangunan daerah  provinsi  jawa  tengah  tahun  2024 – 2026  tentang  rencana  strategis  direktrat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan
Purwantika,  G.  M.  (2018).  EVALUASI  PROGRAM  PELAYANAN  KESEHATAN  DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BERBASIS “HOME CARE" (Study pada UPTD Puskesmas Turen Kabupaten Malang). Skripsi.
Ramlah, M. T. (2021). Evaluasi Dampak Program Rumah Susun Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar. Journal.Unismuh, Volume 2, Nomor 4 ( hal 1-16).
Septia  Fanny,  F.  R.  (2020).  Efektivitas  Implementasi  Program  Perumahan  Bersubsidi  Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kecamatan Tenayan Raya). Jurnal Saintis, Volume 20 Nomor 02, Oktober 2020 : 101-109.
Sindi Injilin Koampa, F. G. (2022). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa  Kanonang  Lima  Kecamatan  Kawangkoan  Barat. Jurnal  Administrasi  Publik,  JAP No.117 Vol. VIII hal. 23-29.
Sitepu, S. M. (2022). Arahan Peningkatan Kualitas Bermukim Rusunawa Lette Berdasarkan Konsep Kenyamanan Tinggal ( livalbility). Skripsi, 1-101.
Suci, N. W. (2022). Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Pembangunan Rumah Susun di Surabaya. Jurnal Mahasiswa, Vol.4, No.4 (hal 235-245).
Wenisa Anggraini, ,. L. (2022). EVALUASI PROGRAM E-WARONG KUBE PKH BERDASARKAN PERMENSOS  RI  NOMOR  8  TAHUN  2017  DALAM  UPAYA  PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU (Studi pada Kecamatan Muara Bangkahulu). JURNAL GOVERNANCE DAN ADMINISTRASI PUBLIK , VOL. 6 NO. 1 hal 11-20.
Wicitra, J. S. (2018). EVALUASI PROGRAM SEKOLAH GRATIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BLITAR. Skripsi.
Yolan  Afsari  S,  S.  P.  (2019).  Evaluasi  Pengelolaan  Rumah  Susun  Sewa  Karngroto  Kota Semarang. Jurnal Iptek, Volume 13 No. 1 (71-78).