## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 1 (2022): 69-103, DOI: 10.22437/ujh.5.1.69-103

## Prinsip Kehadiran Terdakwa pada
Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda
Edwin Ligasetiawan*, Febby Mutiara Nelson**
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia *edwinlie96@gmail.com **febymutiara.n2@gmail.com

## Abstract
The COVID-19 pandemic has caused changes to the criminal justice system in many countries in the world, one of which is the trial methods using electronic devices such as videoconferencing. This change has an impact on the ful fi llment of the defendant’s right of presence before the court as regulated in the Indonesia Criminal Procedure Code. The presence of the defendant is one of the basic rights in a trial, which also ensures the implementation of a fair trial because it is related to the evidentiary process. In this article, the principle of the defendant’s presence in electronic criminal trials is discussed by comparing Indonesian and Dutch laws. This study demonstrates that electronic criminal trials in Indonesia are only regulated in a Supreme Court Regulation and they are in con fl ict with the Indonesia Criminal Procedure Code; whereas in the Netherlands, despite its regulation in the Dutch Criminal Procedure Code, the use of videoconferencing is considered a violation of the provisions of the European Convention on Human Rights. This article argues that an electronic criminal trial requires the defendant’s agreement or provision that guarantees the rights of the defendant, because this trial overrides the defendant’s right of presence before the court.
Keywords : electronic criminal trial; criminal justice system; principle of defendant’s presence before the court.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## Abstrak
Pandemi covid-19 turut memengaruhi perubahan sistem peradilan pidana pada berbagai negara di dunia, salah satunya adalah metode persidangan bersaranakan alat elektronik seperti videoconference . Perubahan ini ber- dampak pada hak terdakwa untuk hadir di muka pengadilan, yang di Indonesia diatur dalam KUHAP. Kehadiran terdakwa ini merupakan salah satu hak dasar terdakwa dalam suatu persidangan, yang turut menjamin pelaksanaan peradilan yang adil ( fair trial ) karena berkaitan dengan proses pembuktian. Dalam artikel ini prinsip kehadiran terdakwa dalam persidangan pidana elektronik dibahas melalui perbandingan hukum Indonesia dan Belanda. Hasil kajian menunjukkan, sidang pidana elektronik di Indonesia hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dan ini berbenturan dengan KUHAP; sedangkan di Belanda, sekalipun telah dituangkan dalam KUHAP, penggunaan videoconference dianggap melang- gar ketentuan European Convention on Human Rights . Artikel ini berpendapat, persidangan pidana secara elektronik memerlukan persetujuan terdakwa atau ketentuan yang menjamin seluruh hak-hak terdakwa dapat dipenuhi, sebab persidangan demikian itu mengenyampingkan hak terdakwa untuk hadir di muka sidang.
Kata kunci : sidang pidana elektronik; sistem peradilan pidana; asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas penerapan asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan atau hak kehadiran terdakwa dalam sidang pidana elektronik di Indonesia dan Belanda. Pembahasan ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi seperti sidang pidana elektronik dapat memenuhi ketentuan hak kehadiran terdakwa yang merupakan salah satu hak dasar dalam hukum acara pidana di dunia. Pembahasan hak kehadiran terdakwa ini menjadi penting karena berkaitan dengan proses pembuktian di sidang pidana.
Perkembangan teknologi memengaruhi berbagai aspek kehi- dupan termasuk sistem peradilan. Bentuk pengaruh perkembangan teknologi dalam perkembangan peradilan adalah diterimanya bukti
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
elektronik sebagai alat bukti yang sah 1 sampai pada penggunaan videoconference sebagai media persidangan. Penggunaan videoconference dalam persidangan memungkinkan hubungan langsung melalui video dan suara antarpihak yang berperkara tanpa harus adanya pertemuan secara fi sik. Penggunaan videoconference di Indonesia saat pandemi covid-19 bertujuan untuk membatasi terjadinya kontak fi sik dan pertemuan antarmanusia demi mencegah penyebaran virus. Tetapi karena perkara di pengadilan harus tetap berjalan, maka adanya teknologi videoconference menjadi pilihan masuk akal untuk menghindari kontak fi sik dalam proses persidangan karena covid-19 ini menyebar dengan sangat cepat antar manusia ke manusia. Penggunaan videoconference dalam persidangan merupakan suatu kemajuan di bidang teknologi di mana persidangan dapat berlangsung dari jarak jauh menggunakan alat elektronik (secara online ).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri tidak mengenal persidangan dijalankan dengan alat elektronik (melalui videoconference ) secara online . Sidang perkara pidana secara umum dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Hal ini merupakan bentuk jaminan terhadap hak-hak terdakwa. Jaminan terhadap hak-hak terdakwa diatur dalam KUHAP ini menunjukkan bahwa terdapat usaha mewujudkan praktik peradilan pidana yang lebih manusiawi 2 serta lebih memperhatikan human dignity tetapi juga harus dibarengi dengan mengubah mental dan tindakan aparat penegak hukum yang harus bekerja dengan pendekatan yang manusiawi dan memahami rasa tanggung jawab. 3
Hukum acara pidana yang ada dalam KUHAP mengandung semangat due process of  law yang dapat diartikan proses hukum yang
1  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
2 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Depok: RajaGra fi ndo Persada, 2020), hlm. 292. 3  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2015), hlm. 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
adil. Dalam due process tersebut terdapat unsur minimal, yaitu hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial cout (mendengar tersangka dan terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil dan tidak memihak). 4 Pengertian adil di sini adalah lebih dari sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi di dalamnya terkandung penghargaan terhadap hak kemerdekaan seseorang warga negara. Maka pada kondisi ini menjadi penting untuk memperjuangkan hak-hak tersangka atau terdakwa di muka pengadilan yaitu untuk didengar, didampingi penasehat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum, dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak. 5
Penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 4/2020) yang dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan sidang pidana secara online . Dampak positif dengan beralihnya cara sidang di tengah pandemi Covid-19 ini dinilai sesuai dengan asas dalam KUHAP yaitu mengenai peradilan yang cepat dan sederhana. Sebab, proses peradilan pidana yang cepat dan sederhana merupakan tuntutan yang logis agar seminimal mungkin penderitaan yang ditanggung oleh tersangka maupun terdakwa. 6 Tetapi penerapan sidang melalui online ini di sisi lain justru menimbulkan permasalahan yaitu berkaitan dengan asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan yang juga dapat berdampak pada hal-hal teknis.
Permasalahan mengenai asas yang perlu mendapat perhatian adalah asas hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan yang diamanatkan dalam KUHAP. Ketika terdakwa tidak hadir secara fi sik di muka pengadilan atau haknya dibatasi menjadi sulit ketika harus menggali fakta-fakta untuk menemukan kebenaran materiil ketika dilakukan melalui online karena sulit memastikan bahwa terdakwa
4 Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana , hlm. 293.
5 Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana , hlm. 293.
6 Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana , hlm. 303.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
hadir melalui videoconference dalam keadaan bebas atau tidak ada pihak lain yang dapat membuat pendapat terdakwa menjadi bias. Tidak adanya pendampingan dari kuasa hukum juga akan berpengaruh pada pemeriksaan terdakwa. Selain itu juga dapat terjadi gangguan lain seperti jaringan yang tidak stabil, potensi adanya peretasan atau pembajakan, dan segala macam cara yang berpotensi untuk mengacaukan jalannya sidang elektronik dengan bantuan teknologi. Karena itu timbul pertanyaan, apakah sidang pidana secara elektronik ini dapat selaras dan menjamin hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.
Berkaitan dengan hak terdakwa hadir di muka pengadilan erat kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Sehingga perlu suatu kejelasan mengenai sidang pidana secara elektronik agar bisa sejalan dengan hak dan prinsip yang telah diatur dalam KUHAP. Misal hal teknis yang berdampak pada hak terdakwa dan keterbukaan, seperti makna “terdakwa dipanggil masuk” dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP 7 dapat dimaknai juga sebagai masuk ke dalam jaringan online . Ketentuan dalam Pasal 159 ayat (1) KUHAP mengenai “saksi yang dipanggil telah hadir”, 8 juga apakah dapat dimaknai sebagai hadir secara online . Demikian pula, hakim memerintah untuk mencegah agar jangan sampai saksi saling berhubungan satu dengan lainnya sebelum memberi keterangan di sidang apakah dapat dijamin melalui sidang online , mengingat saksi berada di tempat lain dari hakim. Hal-hal tersebut perlu suatu kepastian dalam persidangan pidana, sebab dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang paling lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum secara tepat, jujur, dan terukur. 9 Hak terdakwa dalam persidangan perlu diperhatikan karena
7  Pasal 154 ayat (1) KUHAP: “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas”.
8  Pasal 159 ayat (1) KUHAP: “Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang”.
9  Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
ia merupakan salah satu wujud dari fair trial .
Masalah mengenai hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan dalam proses persidangan pidana secara elektronik juga menjadi perhatian di Belanda. Walaupun videoconference dalam proses perkara pidana di Belanda telah digunakan cukup lama, penggunaannya secara luas baru terjadi saat pandemi covid-19. Penggunaan videoconference dalam perkara pidana di Belanda diatur dalam Pasal 78a Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) dan Pasal 131a Wetboek van Strafvordering (KUHAP Belanda). 10 Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dengan Staatsblad 2006 Nomor 275 11 dan kemudian diubah lagi dengan Staatsblad 2006 Nomor 610, dan terbaru di ubah dengan Staatsblad 2020 Nomor 101 yang memungkinkan video- conference dipakai secara lebih luas dalam berbagai kasus pidana. Namun demikian, penggunaan media videoconference dalam perkara pidana di Belanda dipersoalkan, karena bertabrakan dengan hak ter- dakwa untuk hadir di sidang dan prinsip akses publik atau prinsip
Putusan Hakim Menurut KUHAP,” Yuridika, 32, 1 (2017), hlm. 19.
10  Pasal 78a Wetboek van Strafrecht dan Pasal 131a Wetboek van Strafvordering mengatur hal yang sama persis yang pada intinya sebagai berikut: “ Waar in dit wetboek de bevoegdheid wordt gegeven tot het horen, verhoren of  ondervragen van personen, wordt daaronder, met uitzondering van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen, mede begrepen horen, verhoren of  ondervragen per videoconferentie, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding totstandkomt tussen de betrokken personen ”. Adapun terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Di mana dalam undang-undang ini wewenang diberikan untuk mendengar, menginterogasi atau menanyai orang, ini juga termasuk, dengan pengecualian kasus-kasus yang akan ditentukan dengan perintah dewan, mendengar, mempertanyakan atau mempertanyakan melalui videoconference , di mana gambar langsung dan hubungan suara antara orang-orang yang terlibat”.
11  Staatsblad 2006 Nomor 275 pada intinya mengatur hal berikut: “Het horen van een vreemdeling in een beroepsprocedure tegen een vrijheidsontnemende maatregel als bedoeld in de artikelen 94 en 96 van de Vreemdelingenwet 2000, kan per videoconferentie geschieden, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding tussen de betrokken personen totstandkomt ”. Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah: “Seorang warga negara asing dalam prosedur banding terhadap tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan 96 dari Undang-Undang Orang Asing 2000 dapat didengar melalui konferensi video, di mana gambar langsung dan hubungan suara dibuat antara orang-orang yang terlibat”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
keterbukaan. 12
Artikel ini lebih jauh akan menelaah prinsip kehadiran terdakwa pada persidangan elektronik di masa pandemi covid-19 dalam hukum di Indonesia dan Belanda. Hukum Belanda dipilih sebagai pembanding hukum Indonesia dalam bahasan artikel ini didasari alasan karena adanya kesamaan sistem hukum, 13 dan juga penggunaan teknologi informasi dalam dunia peradilan di Belanda sudah lebih lama dan maju dari Indonesia. 14 Perbandingan hukum ini dilakukan dengan melihat ketentuan hukum yang mengatur tentang sidang pidana elektronik di masing-masing negara dan menganalisis dampaknya pada prinsip kehadiran terdakwa pada proses persidangan pidana. Dalam memba- hasnya, artikel ini mengawalinya dengan uraian pengaturan sidang pidana elektronik di Indonesia dan Belanda. Bagian berikutnya mem bahas penerapan asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan dalam proses pembuktian sidang pidana elektronik di Indonesia dan Belanda. Pada bagian ini juga dibahas asas kehadiran terdakwa serta implikasinya terhadap praktik persidangan serta pemenuhan hak- hak terdakwa. Pembahasan setelahnya dilanjutkan dengan konsep sidang pidana elektronik di Indonesia yang ditawarkan oleh artikel ini sehingga dapat diterapkan sesuai dengan asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan.
12 A.M. de Hoon, M.F.H. Hirsch Ballin, dan S.G.M.J. Bollen, “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie ten Aanzien van de Verdachte in het Nederlandse Strafproces in Rechtsvergelijkend Perspectief,” Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Strafrecht en Criminologie , 12/10/2020, hlm. 53.
13  Pada dasarnya corak sistem hukum Indonesia diwarnai oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Oksep Adhayanto, “Perkembangan Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Ilmu Hukum ,
4, 2 (2014), hlm. 218.
14  Di Belanda penggunaan videoconference dalam sidang sudah direncanakan sejak 2002 dan sistem persidangan elektronik resmi diluncurkan oleh pemerintah Belanda pada 2008. Sedangkan di Indonesia sidang elektronik baru diatur pada 2019 dalam Perma No. 1/2019 (untuk perkara perdata). Lihat pada: Jamie Young, “A Virtual Day in Court Design Thinking & Virtual Couts,” RSA Project , December 2011, hlm. 4.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## B. Pengaturan Sidang Pidana Elektronik di Indonesia dan Belanda
Pandemi covid-19 mengubah berbagai macam bentuk kebiasaan manusia yang harus disesuaikan dengan cara baru demi pencegahan penyebaran virus. Termasuk juga praktik persidangan di pengadilan yang terpaksa untuk beralih ke media elektronik secara online . Sebelum persidangan beralih ke media elektronik dan dilakukan secara online, banyak perkara pidana yang tertunda dan menjadi tidak jelas kapan akan diputus. Adanya perubahan media ini memang memberikan dampak positif karena perkara pidana bisa dilanjutkan dengan tetap menghindari terjadinya pertemuan fi sik disebabkan adanya covid-19. Hal ini tentu juga berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Indonesia 15 serta apa yang disebut sebagai constant justice atau speedy justice dalam standar internasional. 16 Demi kese- hatan dan keselamatan banyak orang dalam hukum sendiri juga dikenal suatu adagium yaitu salus populi suprema lex esto yang artinya kesalamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Beralihnya sidang pidana ke dalam bentuk elektronik dan online merupakan suatu terobosan yang maju dan baik demi keselamatan seluruh orang.
Pada praktiknya persidangan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti teleconference telah dilaksanakan di Indonesia pada 2002 pada perkara tindak pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan dalam perkara pidana Nomor 354/Pid.B/2002/ PN. Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut pengadilan memeriksa saksi mantan Presiden B.J. Habibie yang sedang ada di Hamburg, Jerman dengan cara teleconference . 17 Tetapi sejatinya, penggunaan teleconference atau videoconference atau pemberlakukan e-court dan
15 Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas yang terdapat dalam Penjelasan Umum Nomor 3 Huruf e KUHAP. Asas ini merupakan suatu tuntutan yang masuk akal agar tersangka maupun terdakwa dapat seminimal mungkin mengalami penderitaan.
16  Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (Depok: RajaGra fi ndo Persada, 2020), hlm. 65. 17  Masyhudi dan Sigid Suseno, Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2021), hlm.
42.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
sejenisnya itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Pada dasarnya persidangan di pengadilan menurut KUHAP dilakukan secara konvensional yaitu adanya tatap muka secara lang- sung antara majelis hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. 18 Pasal 230 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa persi dangan dilakukan di gedung pengadilan di ruang sidang, 19 sehingga hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal adanya sidang pidana melalui teleconference atau alat elektronik secara online . Namun, sejak terjadi pandemi covid-19, sidang pidana tidak bisa secara leluasa dilakukan dalam ruang sidang di gedung pengadilan. Perubahan ini tentu bisa dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 230 KUHAP. Selain itu tidak terpenuhinya sidang pidana di ruang sidang secara fi sik dapat berpotensi terhadap hilangnya hak hadir bagi terdakwa di muka sidang yang juga merupakan suatu asas dalam KUHAP. 20
Sejak pandemi covid-19 semakin luas terjadi di Indonesia dalam rangka menunjang proses pengadilan untuk melakukan sidang pada masa pandemi covid-19, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA 1/2020). Namun demikian, lahirnya SEMA ini tidak memberikan landasan hukum mengenai mekanisme jalannya persidangan pidana secara elektronik atau online . SEMA ini hanya sebagai pedoman bagi seluruh petugas hukum di lingkungan Makhamah Agung dan di bawahnya dalam menjalankan tugas atau kerjanya, jadi bukan merupakan sebuah hukum yang melahirkan peraturan beracara di pengadilan.

## 18  Wahyu Iswantoro, “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA
Hadapi Pandemi Covid-19,” Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis , 6, 1 (2020), hlm. 59.
19  Pasal 230 ayat (1) KUHAP mengatur sebagai berikut: “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang”.
20 Asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan merupakan asas dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam Penjelasan Umum Nomor 3 Huruf h KUHAP.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Berkaitan dengan proses persidangan perkara pidana, dalam SEMA 1/2020 hanya terdapat ketentuan untuk penundaan persi- dangan terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih dapat diperpanjang dan penundaan persidangan dapat dila- kukan oleh hakim tunggal. 21 Peraturan tersebut justru dapat berpo tensi bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini bisa berdampak tidak jelas sampai kapan penundaan akan dilangsungkan karena menunggu berakhirnya masa pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya.
Pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 4/2020) yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan sidang pidana secara elektronik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12, pengertian dari persidangan secara elektronik atau bisa juga disebut sidang pidana elektronik ini adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya.
Lahirnya Perma 4/2020 sebetulnya adalah langkah maju dari Mahkamah Agung untuk dapat mengatasi masalah persidangan pidana pada masa pandemi covid-19. Dengan adanya Perma, maka penundaan terhadap persidangan pidana sebagaimana yang tertuang dalam SEMA 1/2020 tentu tidak perlu terjadi dan persidangan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma 4/2020, sehingga potensi pelanggaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diatasi.
Perma 4/2020 merupakan suatu landasan hukum pertama di Indonesia yang memperbolehkan sidang perkara pidana dilakukan dengan elektronik secara online . Sebagai sesuatu yang baru dalam
21  Nomor 2 huruf b Surat Edaran Makhamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dunia peradilan di Indonesia dan bisa pula dikatakan sebagai tero- bosan dalam kemajuan teknologi di bidang peradilan, sidang pidana secara online sebetulnya masih menimbulkan pertanyaan apakah benar peraturan yang memungkinkannya ini merupakan suatu hukum yang responsif dalam menyesuaikan perkembangan yang ada. Selain itu, apakah pengaturan tersebut merupakan suatu respons yang tepat bagi dunia peradilan pidana.
Pengaturan sidang pidana elektronik melalui Peraturan Mahka- mah Agung sendiri sebetulnya bertentangan dengan KUHAP. Sebab, sidang pidana elektronik pada dasarnya adalah mengatur hukum acara pidana, mulai dari pemberlakukannya sampai dengan penerapannya secara elektornik. Padahal hukum acara pidana seharusnya diatur dalam tataran undang-undang, hal ini jelas secara tegas diatur dalam Pasal 3 KUHAP bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Mahkamah Agung dan KUHAP maka berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior maka yang berlaku adalah KUHAP. Di Belanda, sidang pidana dengan menggunakan videoconference telah diatur dalam Pasal 78a Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) dan Pasal 131a Wetboek van Strafvordering (KUHAP Belanda). Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dengan Staatsblad 2006 Nomor 275 dan kemudian diubah lagi dengan Staatsblad 2006 Nomor 610, dan terakhir diubah dengan Staatsblad 2020 Nomor 101 yang memungkinkan videoconference dipakai secara lebih luas dalam berbagai kasus pidana dengan menghilangkan beberapa katagori yang sebelumnya diperbolehkan untuk menggunakan videoconference .
Dalam Pasal 2 ayat (1) Staatsblad 2006 Nomor 610, setidaknya terdapat lima larangan menggunakan videoconference dalam peme- riksaan perkara pidana yaitu: 22
1.  Terhadap tersangka di bawah umur;
2.  Terhadap tersangka yang dicurigai adanya kelainan yang tidak wajar atau cacat perkembangan mentalnya;
3.  Terhadap tersangka kejahatan seksual;
22 Koninkrijk der Nederlanden, Besluit van 27 november 2006, houdende wijziging van het Besluit videoconferentie, Staatsblad 2006 No. 610.
4.  Terhadap tersangka tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa;
5.  Terhadap tersangka apabila korban menggunakan hak bicaranya selama persidangan.
Karena cukup banyak larangan penggunaan videoconference dalam beberapa perkara pidana, maka kemudian dalam Pasal 1 huruf (A) Staatsblad 2020 Nomor 101 dinyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Staatsblad 2006 Nomor 610 dihapus. 23 Disahkannya Staatsblad 2020 Nomor 101 adalah sebagai respons dari pemerintah Belanda dalam menghadapi sebaran covid-19 di lingkungan pengadilan yang bisa berdampak pada berjalannya proses persidangan di ruang sidang.
Dalam Nota van Toelichting Staatsblad 2020 Nomor 101 dije- laskan bahwa perubahan keputusan ini adalah sejalan dengan peningkatan penggunaan videoconference dalam hukum pidana. Sete- lah dalam praktik sudah berjalan dengan baik, maka keberadaan video conference menjadi alternatif nyata yang dapat digunakan dalam berbagai situasi selama proses peradilan berlangsung. Perubahan ini juga mendorong perkembangan penggunaan videoconference dalam hukum pidana. Walaupun diakui masih banyak kekurangan dalam praktiknya, penggunaan videoconference dalam pengadilan pidana semakin dibutuhkan dan semakin lama tidak akan terbayang persidangan tanpa adanya videoconference . Penghapusan pengecualian dalam penggunaan videoconference dalam keputusan ini berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut dari videoconference dalam hukum pidana dan dengan demikian juga pada cara kerja yang lebih fl eksibel
23 Artikel I Staatsblad 2020 No. 101 mengatur “ Het Besluit videoconferentie wordt als volgt gewijzigd: Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot eerste tot en met derde lid ”. Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia: “Keputusan Video Conference diubah sebagai berikut: Pasal 2 diubah sebagai berikut: 1. Paragraf pertama hilang, dengan paragraf kedua hingga keempat dinomori ulang sebagai paragraf pertama hingga ketiga”. Lihat: Koninkrijk der Nederlanden, Besluit van 20 maart 2020 tot wijziging van het Besluit videoconferentie in verband met het schrappen van de categorale uitzonderingssituaties, Staatsblad 2020 No. 101.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dan e fi sien dalam sistem hukum pidana. 24
Dengan adanya Staatsblad 2020 Nomor 101 memperlihatkan bahwa penggunaan videoconference dalam sidang pidana di Belanda sangat fl eksibel. Hal ini menunjukkan bahwa Belanda secara serius berkeinginan untuk menjadikan sarana videoconference sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses persidangan pidana. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam Nota van Toelichting Staatsblad 2020 No. 101, penggunaan videoconference ini akan membuat sistem hukum pidana menjadi lebih e fi sien.
Pada saat terjadinya pandemi covid-19, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Sementara tentang Keadilan dan Kea manan Covid-19 (Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan pemeriksaan fi sik dalam pro- ses hukum baik itu perkara perdata, administrasi, dan pidana dapat berlangsung sementara melalui sarana elektronik. 25 Jadi, walaupun dalam KUHAP Belanda telah diatur mengenai penggunaan video- conference dalam perkara pidana, setelah terjadinya pandemi covid- 19 di Belanda ketentuan tersebut kemudian ditegaskan lagi dalam undang-undang baru yang bersifat sementara dengan mem perluas penggunaan sarana alat elektronik dalam proses persidangan pidana.

## C. Penerapan Asas Kehadiran Terdakwa di Muka Pengadil- an dalam Proses Pembuktian Sidang Pidana Elektronik di Indonesia dan Belanda
Persidangan pidana elektronik merupakan hal yang baru di Indonesia dan dasar hukumnya baru lahir setelah terjadinya pandemi covid-19. Melihat ketentuan yang terdapat dalam Perma 4/2020, persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya bersifat ad hoc atau sebagai pelengkap persidangan yang berlaku sesuai ketentuan hukum
24  Nota van Toelichting angka 3 Staatsblad 2020 No. 101. 25  Dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid mengatur bahwa pemeriksaan dalam proses hukum pidana dapat mengunakan alat komunikasi elektronik dua arah.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
acara. 26 Ini artinya sidang pidana elektronik merupakan pilihan yang tidak harus dijalankan. Ketentuan Perma juga memungkinkan pene- rapan sidang pidana elektronik pada seluruh jenis perkara dan pada seluruh bentuk mata persidangan. Hal ini karena tidak ada batasan apapun dalam penerapan sidang pidana elektronik; satu-satunya batasan hanya terdapat keadaan tertentu saja yang ditetapkan oleh hakim. 27
Apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang tidak memungkinkan proses perlimpahan perkara, pengadministra- sian perkara, maupun persidangan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur hukum acara, karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan pemerintah atau keadaan lain yang ditentukan oleh majelis hakim. 28 Dengan demikian, penerapan sidang pidana online dengan teknologi informasi menggunakan teleconference pada prinsipnya dapat dilakukan pada seluruh perkara pidana jika keadaan tertentu sebagaimana yang telah diatur tersebut terjadi. Selain itu di Indonesia juga tidak perlu adanya persetujuan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya ketika sidang pidana hendak dilakukan secara elektronik. Walaupun terdapat ketentuan keadaan tertentu yang dapat menjadi alasan penggunaan sidang pidana elektronik, pada dasarnya penggunaannya tetap ditentukan oleh majelis hakim. Tetapi lebih baik bahwa penggunaan sidang pidana elektronik di samping terdapat keadaan tertentu, juga harus dengan persetujuan dari terdakwa.
Berbeda halnya dengan Belanda yang telah lama mengatur penggunaan videoconference dalam perkara pidana. Dalam ketentuan Pasal 78a ayat (1) Wetboek van Strafrecht diatur bahwa proses mendengar atau menginterogasi orang dapat melalui videoconference . Dalam ayat (2) diatur pula, hakim, hakim komisaris, atau pejabat yang bertanggung jawab atas sidang memutuskan apakah akan
26  Masyhudi dan Suseno, Sidang Virtual , hlm. 29.
27 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), sidang pidana secara elektronik dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu.
28  Masyhudi dan Suseno, Sidang Virtual , hlm. 29 . Lihat juga Pasal 1 angka 16 PERMA No. 4/2020.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
menggunakan videoconference . Sebelum keputusan tersebut diambil, terdakwa atau penasihat hukum akan didengar terlebih dahulu pendapatnya, dan jika perlu jaksa penuntut umum juga diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat terkait dengan penggunaan videoconference . Terkait putusan penggunaan videoconference ini, tidak ada upaya hukum terpisah yang dapat diajukan. 29
Menurut hukum acara Belanda, sidang pidana elektronik melalui videoconference harus dengan persetujuan dari terdakwa. Dalam Besluit van 27 november 2006, houdende wijziging van het Besluit videoconferentie Staatsblad 2006 No. 610 juga diatur bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya harus memberikan persetujuan jika persidangan hendak dilakukan dengan cara videoconference . Terdakwa atau penasihat hukumnya bahkan berhak menolak dan penolak tersebut harus dibuat secara tertulis berikut dengan alasannya dan ditujukan kepada hakim ketua pengadilan. 30 Dengan demikian, selain ditentukan oleh hakim mengenai dipakainya videoconference dalam sidang perkara pidana, harus pula ada persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukumnya.
Di Belanda juga terdapat berbagai pembatasan dalam peng- gunaan videoconference di sidang pidana. Ketentuan yang ada dalam Pasal 78a Wetboek van Strafrecht dan Pasal 131a Wetboek van Strafvordering diturunkan ke dalam Staatsblad 2006 Nomor 275 dan kemudian diubah dengan Staatsblad 2006 Nomor 610 dan terakhir diubah dengan Staatsblad 2020 Nomor 101. Dalam ubahan terakhir, ketentuan mengenai jenis perkara apa yang tidak bisa disidang menggunakan videoconference dihapuskan. Hal ini membuat penggunaan videoconference lebih luas lagi dalam perkara pidana. Meskipun telah terjadi pengurangan larangan perkara diperiksa dengan videoconferece , tetap terdapat sejumlah batasan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Belsuit videoconferentie Staatsblad 2006 No. 610 jo. Staatsblad 2020 No. 101, dinyatakan bahwa videoconference tidak boleh digunakan kecuali dengan persetujuan tersangka atau penasihat
29  Pasal 78a ayat (1)-(3) Wetboek van Strafrecht. 30  Pasal 3 Belsuit videoconferentie Staatsblad 2006 No. 610 jo. Staatsblad 2020 No. 101.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
hukumnya dalam kasus berikut:
1.  terhadap tersangka yang sedang diajukan ke hadapan hakim- komisaris sehubungan dengan penahanan dalam perkara yang bersangkutan;
2.  terhadap tersangka, selama penanganan substantif kasus di sidang beberapa kamar.
Selain itu, videoconference tidak akan digunakan jika orang yang akan didengarkan memiliki cacat pendengaran atau visual seperti itu, sebagai akibatnya dapat diasumsikan bahwa videoconference mem pengaruhi masukan atau posisinya dalam proses pidana, atau hak-hak orang lain peserta dalam prosiding. Selanjutnya dalam ayat (3), videoconference dapat digunakan jika beberapa atau satu kamar menentukan bahwa videoconference diperlukan untuk kepentingan khusus keamanan sidang. Ketentuan terakhir ini merupakan penyim- pangan dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (1). 31
Pada saat terjadi pandemi covid-19, Belanda mengeluarkan per- aturan baru yaitu Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid untuk mengatasi kendala yang dihadapi dunia peradilan. Peraturan baru ini menghapus berbagai batasan termasuk ketentuan persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukumnya dalam penggunaan video- conference . Ini berarti, dalam keadaan darurat seperti covid-19, persetujuan terdakwa tidak diperlukan lagi; dan keadaan ini menjadi mirip dengan Indonesia. Dalam Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid diatur bahwa pengadilan dapat menggunakan alat komunikasi elektronik dalam lebih banyak kasus, sehingga pengacara dan penggugat tidak perlu hadir secara fi sik di ruang sidang, tetapi perkara tetap dapat ditangani dengan semaksimal mungkin. 32
Perluasan penggunaan sarana alat elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid yang menyatakan bahwa dalam hal digunakan sarana komunikasi
31 Belsuit videoconferentie Staatsblad 2006 No. 610 jo. Staatsblad 2020 No.
101.
32 Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-Court Perkara
Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” Jurnal Rechtsvinding , 10, 1 (2021), hlm. 112.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
elektronik dua arah sehubungan dengan merebaknya covid-19, maka Bab II Keputusan Videoconference (Staatsblad 2006 Nomor 610 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 2020 Nomor 101) tidak berlaku. Dengan tidak berlakunya Bab ini maka segala batasan yang telah ditentukan dalam penggunaan videoconference menjadi hilang termasuk persetujuan dari terdakwa. 33 Hilangnya hak terdakwa untuk menyetujui atau menolak sidang pidana dengan sarana videoconfe rence ini menjadi satu persoalan baru terkait pemenuhan hak terdakwa dalam sidang peradilan pidana.
Penerapan persidangan melalui online dipandang dapat bertentangan dengan asas-asas berkaitan dengan hak terdakwa dalam proses pembuktian. Munculnya permasalah ini dapat melanggar prinsip peradilan pidana yang adil ( fair trial ). Hal ini selanjutnya akan berdampak pada proses pembuktian, sebab pembuktian merupakan bagian yang paling penting dalam acara pidana, yang mana hak asasi manusia dipertaruhkan. 34 Asas yang perlu mendapatkan perhatian adalah asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam hukum acara Indonesia yang didasarkan pada due process of law, maka sudut pandang tersangka atau terdakwa harus didengar dan dipertimbangkan, walaupun bukti-bukti yang ada sudah begitu kuat. Oleh karena itu, akan berpotensi bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan pelanggaran terhadap hak seseorang apabila seseorang yang terdakwa tidak hadir atau dihadirkan dalam persidangan, sementara proses peradilan pidana tetap berlangsung. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan, dengan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 35 Oleh karena itu, demi menjaga asas kehadiran terdakwa di muka sidang terutama secara fi sik, maka
33  Dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Staatsblad 2006 Nomor
610 jo. Staatsblad 2020 Nomor 101 ditunjukkan bahwa penggunaan videoconference harus dengan persetujuan dari terdakwa yang hendak diadili. Selain itu jaksa penuntut umum juga memiliki hak untuk menolak persidangan dengan menggunakan videoconference . 34 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2019), hlm. 249.
35 Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana , hlm. 302.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
kehadiran virtual terdakwa harus diatur secara tepat agar kehadiran virtual tersebut tetap dapat menjamin hak-hak terdakwa seperti saat terdakwa hadir secara fi sik.
Demikian juga dengan di Belanda, ketika penggunaan video- conference diperluas, maka muncul pertentangan dengan hak-hak terdakwa dan kepentingan umum peradilan pidana yang layak. Hak yang terlanggar adalah hak terdakwa untuk diadili di hadapan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) sub d Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan berasal dari tujuan dan maksud Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Hak kehadiran memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk membantah tuduhan terhadap dirinya. Tersangka atau terdakwa juga dapat mengemukakan pandangannya tentang fakta dan kemungkinan hukuman melalui kehadirannya. 36
Selain itu, Pasal 6 ayat (3) huruf c, d, dan e menyatakan bahwa setiap orang yang dituntut berhak membela diri, berhak menanyakan saksi (atau mempunyai saksi) dan berhak untuk dibantu secara cuma- cuma oleh juru bahasa. 37 Karena itu, kehadiran terdakwa di muka persidangan merupakan suatu hal yang penting untuk tercapainya keseimbangan pandangan antara penuntut dan terdakwa.
Persoalan tentang ketidakhadiran terdakwa dalam hukum Belanda antara lain terlihat dalam Putusan Hoge Raad tanggal 14 Mei 2019 No. 16/05428. Perkara ini mengenai seseorang yang ditahan di Kolombia karena kejahatan pencucian uang, narkotika, dan kepemilikan senjata api. Tetapi karena penahanan itu, orang tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan pidana di Belanda. Menurut Pasal 6 ECHR, jika seorang tersangka, karena ditahan di luar negeri, dicegah hadir di sidang pengadilan dan telah meminta penghentian penyidikan sehubungan dengan ini, pengadilan biasanya harus memenuhi permintaan ini. Berkaitan dengan penggunaan
36  Hoon, dkk., “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie,” hlm. 53.
37  Hoon, dkk., “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie,” hlm. 54. Lihat lebih lanjut dalam Zie EHRM 12 februari 1985, appl. no. 9024/80, NJ 1986/685 (Colozza t. Italië), par. 27.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
videoconference dan hak terdakwa untuk hadir di muka persidangan, bahwa berdasarkan putusan tersebut, dalam kasus yang luar biasa terdakwa dapat berpartisipasi dalam proses pemeriksaan melalui videoconference , tetapi hal ini tidak dianggap setara dengan kehadiran fi sik terdakwa. 38
Dengan demikian, maka hak terdakwa untuk hadir di muka persidangan berkaitan dengan pelaksanaan sidang dengan videoconference menjadi suatu persoalan baik di Indonesia dan Belanda. Pada prinsipnya di Indonesia tidak mengenal sidang pidana elektronik, sebab KUHAP tidak mengatur dan tidak mengakomodasi kemungkinan terjadinya sidang pidana elektronik. Hak terdakwa untuk menyetujui atau menolak sidang pidana elektronik juga tidak diatur dalam peraturan yang ada. Sedangkan di Belanda pada awalnya persetujuan terdakwa atau penasihat hukumnya tetapi kemudian karena adanya Covid-19 dengan keluarnya Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid hak terdakwa tersebut dicabut untuk sementara waktu.
Asas pemeriksaan langsung, yaitu agar pemeriksaan pada terdakwa atau saksi atau ahli atau barang bukti dilakukan secara langsung di muka pengadilan, berkait erat dengan pembuktian. Pemeriksaan pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pembuktian, sehingga jika pembuktian harus dilakukan di muka pegadilan maka pemeriksaan atas segala alat bukti juga mesti dilakukan di muka pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Karena itu, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi tanpa perantara, terkecuali perkara verstek , perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dan tindak pidana khusus yang mengenai pengadilan secara in absentia . 39
Implikasi dari asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan dengan proses pembuktian adalah, hadirnya terdakwa akan menja- dikannya dapat langsung diperiksa oleh majelis hakim untuk
38  Hoge Raad 14-05-2019, No. 16/05428, ECLI:NL:HR:2019:709 39 Monang  Siahaan, Falsafah dan Filoso fi Hukum Acara Pidana (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 78.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
menggali fakta-fakta yang ada. Hakim juga dapat langsung menilai pendapat atau keterangan dari terdakwa dari pemeriksaan yang dilakukan. Dengan begitu, hadirnya terdakwa di muka pengadilan dapat mengungkapkan pembelaannya di hadapan hakim yang tentu berpengaruh pada pembuktian dan pada akhirnya juga pada putusan yang dijatuhkan.
Kehadiran terdakwa di muka pengadilan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya sendiri merupakan hak yang penting dipenuhi dalam perwujudan fair trial . Pemenuhan hak tersebut juga menunjukkan bahwa pengadilan berusaha untuk melihat atau mendapatkan keterangan atau kesaksian dari dua sisi. Hal ini tentu menjauhkan (hakim) pengadilan dari pengaruh salah satu pihak saja, sehingga hakim dapat melihat dari dua sisi dan menghindari terjadinya pemihakan atau prasangka atau bias agar memenuhi prinsip pengadilan yang imparsial. 40 Seperti di Belanda bahwa kehadiran terdakwa di muka persidangan merupakan suatu hal yang penting karena selain ECHR telah mengaturnya, dalam persidangan dengan menggunakan videoconference persetujuan terdakwa tetap harus dimintakan. Persetujuan ini dapat diartikan bahwa terdakwa setuju untuk tidak hadir di muka persidangan secara fi sik. Tetapi kemudian dengan adanya aturan baru mengenai Covid-19, persetujuan ini kemudian untuk sementara dihilangkan.
Berkaitan dengan penggunaan videoconference terdapat diskusi pada 18 Juni 2020 di Regional online Round Table “Videoconference in Court Proceedings: Human Rights Standards”. Hasil diskusi menyatakan bahwa penggunaan videoconference dalam persidangan pidana hanya sebagai alat dalam proses persidangan. Tetapi hakim tetap memiliki kewajiban untuk menjamin persidangan yang adil dan memastikan penggunaan teknologi tersebut menjaga persidangan sejalan dengan tujuan dari Pasal 6 ECHR. 41 Artinya bahwa walaupun
40  Biljana Braithwaite, Catharian Harby, Goran Miletic (ed), “Independence and Impartiality of the Judiciary,” AIRE Center , September 2021, hlm. 50.
41  Council of Europe, “Regional Online Round Table on ‘Videoconference in Court Proceedings: Human Rights Standars,’” https://www.coe.int/en/ web/human-rights-rule-of-law/-/-videoconference-in-court-proceedings- human-rights-standards-regional-online-round-table, diakses 24/3/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
videoconference hanya sebagai alat, jaminan terhadap hak-hak terdakwa dalam persidangan tetap harus dijamin dan dipenuhi sehingga proses pembuktian dapat berjalan secara imparsial. Selain itu secara khusus, undang-undang dan peraturan nasional seharusnya tidak mengizinkan, dan dalam praktiknya pengadilan dan otoritas lainnya tidak boleh melanjutkan, pemeriksaan di mana seorang terdakwa tidak diberi hak untuk hadir secara fi sik untuk pemeriksaan tersebut dan sebaliknya dipaksa untuk berpartisipasi hanya dengan cara videoconference atau teknologi serupa tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas dan diinformasikan sepenuhnya. 42
Ketidakberpihakan pengadilan (imparsial) harus diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap terdakwa maupun penuntut umum. Berkaitan dengan persidangan pidana elektronik, hak bagi terdakwa untuk menyetujui atau menolak penggunaan sidang pidana elektronik merupakan hal yang penting, karena salah satu yang melahirkan imparsialitas dalam sidang pidana elektronik pertama berada pada adanya persetujuan terdakwa. Jika terdakwa menolak untuk disidang secara elektronik, maka seharusnya hakim mengabulkan permintaannya tersebut. Memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menyetujui atau menolak sidang pidana elektronik menandakan bahwa pengadilan telah memberitahukan bahwa terdakwa memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang tetapi hak-hak tersebut dapat dikesampingkan dengan persetujuan terdakwa itu sendiri. Oleh karena hal ini berkaitan dengan kepentingan terdakwa itu sendiri, maka sudah selayaknya persetujuan terdakwa dimintakan terlebih dahulu.
Dalam Perma 4/2020 telah diatur bagimana cara dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut adalah bagian dari suatu pembuktian dalam persidangan. Tetapi pengaturan yang ada dalam Perma tersebut dapat menimbulkan masalah,
42 International Commision of Jurist, Videoconferencing, Court and Covid-19 Recommendation Based on International Standards (Geneve: International Commision of Jurist, 2020), hlm. 15.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
misalnya mengenai pemeriksaan barang bukti di mana barang bukti tetap ada pada penuntut. Barang bukti yang jika berupa dokumen cetak, hakim mencocokkan hasil pindai dokumen yang terdapat dalam berkas perkara dengan dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut umum secara elektronik. 43 Memperlihatkan secara elektronik maksudnya dipertunjukkan melalui kamera video saat persidangan berlangsung online . Hal ini bisa jadi bahwa apa yang ditunjukan oleh penuntut umum tidak jelas terlihat di kamera, sehingga akan sulit bagi hakim untuk memeriksa dan memveri fi kasi barang bukti seperti yang telah dipindai dan diterima oleh hakim.
Ketentuan persidangan di mana hakim dan penuntut umum berada dalam ruang persidangan yang sama dan terdakwa berada di tempat lain juga berpotensi menyebabkan pencemaran barang bukti yang diajukan. Kondisi dimikian tentu saja bisa mempengaruhi pembuktian dalam persidangan. Dalam hal pemeriksaan barang bukti yang bukan dokumen dapat difoto atau divideokan kemudian dikirim ke hakim melalui surat elektronik sebelum persidangan dan kemudian pada saat persidangan penuntut umum harus memperlihatkan barang bukti bukan dokumen tersebut secara elektronik. 44 Situasi ini tentu menyulitkan hakim dalam mengamati dan menilai barang bukti yang tidak ada padanya dan hanya diperlihatkan secara eletronik melalui kamera video online . Situasi akan semakin sulit jika terdapat kendala jaringan yang tidak baik dan stabil, juga adanya kemungkinan- kemungkinan manipulasi barang bukti.
Pemeriksaan alat bukti seperti surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang tidak langsung di hadapannya tentu juga bisa menyulitkan hakim, sebab bisa terjadi perbedaan persepsi atau kesalahan maksud dan maknanya oleh para pihak. Hal ini berpotensi menyebabkan perbedaan penilaian terhadap alat bukti yang ada sebagai dasar hakim mendapatkan keyakinan dan kemudian menjatuhkan putusan. Memang, pemeriksaan keterangan saksi serta keterangan ahli melalui teleconference atau online sudah per nah dilakukan dalam kasus Rahardi Ramelan dan pada dasarnya adalah
43  Pasal 14 ayat (1)-(3) PERMA No. 4/2020. 44  Pasal 14 ayat (4) dan (6) PERMA No. 4/2020.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
sah selama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sebab dianggap telah menyampaikannya secara lisan di muka pengadilan. 45
Pemilihan pemeriksaan saksi melalui media teleconference lebih pada langkah hakim untuk melindungi saksi dan/atau korban dari ancaman fi sik atau mental. 46 Walaupun pada prinsipnya pemeriksaan alat bukti saksi bisa dikatakan sah, tetap saja segala bentuk kendala yang berpotensi mengganggu proses pembuktian secara online dapat mempengaruhi putusan yang hendak dijatuhkan.
Berbeda dengan Belanda yang dalam KUHAP telah lama mengatur penggunaan videoconference dalam perkara pidana. Hal ini menunjukkan pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi di pengadilan Belanda sudah sangat maju. Setidaknya ada tiga tahap dalam pengintegrasian teknologi informasi dalam pengadilan. Tahap pertama adalah tahap elektronik, di mana para penagak hukum menggunakan perangkat elektronik dalam proses kerjanya seperti menggunakan komputer untuk membuat dan menyimpan informasi. Tahap kedua adalah perkembangan software yang kemudian diadopsi oleh teknologi informasi dalam sistem peradilan, cirinya adalah penggunaan smart hardware dan software yang dapat secara aktif memproses dan mengirimkan informasi. Tahap yang lebih advance di mana semua perangkat yang digunakan dapat saling terhubung dan bertukar data serta mampu melakukan elaborasi data. Belanda berada pada tahap kedua yang lebih advance ini. 47 Tahap ketiga adalah sistem peradilan dengan menggunakan arti fi cial intelegence (AI). 48
Majunya penggunaan teknologi informasi seperti videoconference
45 Vivi Amelia Ervanda dan Eko Soponyono, “Keabsahan Pembuktian
Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference dalam Hukum Acara di Indonesia,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 29, 2 (2020), hlm.
138-9.
46 Dian Erdianto dan Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia,” Law Reform , 11, 1 (2015), hlm. 69.
47  Xandra E. Kramer, Emma van Gelder, dan Erlis Themeli, “e-Justice in the Netherlands: the Rocky Road to Digitised Justice,” dalam Digital Single Market: Bausteine eines Rechts in der Digitalen Welt , ed. M. Weller & M.
Wendland (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018), hlm. 211-212. 48  Kramer, Gelder, Themeli, “e-Justice in the Netherlands,” hlm. 212.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
di Belanda tetap menimbulkan persoalan yaitu pemenuhan hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Pada prinsipnya ketentuan dalam ICCPR dan ECHR memberikan jaminan kepada terdakwa untuk mendapatkan haknya. Hal ini untuk memastikan agar setiap orang dapat memperoleh suatu peradilan yang adil. Penyimpangan yang terjadi dari prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil merupakan hal yang dilarang dan harus dipastikan bahwa ketika terdapat keadaan darurat publik yang menyebabkan perlu adanya pengurangan atau penyimpangan dari kondisi normal, maka pengurangan tersebut tidak boleh melebihi yang benar-benar dipersyaratkan. 49
Hak untuk hadir di persidangan terkait dengan asas kesegeraan atau konfrontasi. Asas ini mensyaratkan bahwa bukti, dan oleh karena itu juga keterangan para saksi dan terdakwa, pada prinsipnya dibicarakan atau diperiksa selama persidangan. Ini akan memungkinkan para pihak dalam persidangan untuk menolak isi dari bukti yang disajikan. Asas kesegeraan mensyaratkan bahwa terdakwa harus mampu mengkontradiksikan bukti-bukti yang diajukan dengan cara yang praktis dan efektif. 50
Penggunaan videoconference dapat bertentangan dengan prinsip kesegeraan, terlebih jika penerapannya mengakibatkan tersangka kurang mampu menggugat bukti yang diajukan. Mungkin juga lebih sulit bagi tersangka untuk menghadirkan bukti selama persidangan jika dia tidak hadir. Misalnya, foto-foto yang dipegang di depan kamera dapat dilihat, tetapi kurang terlihat dibandingkan saat diserahkan ke pengadilan atau tersangka. Saat menerapkan videoconference , pertimbangan yang cermat harus diberikan pada bagaimana bukti dapat disajikan bolak-balik agar cukup sesuai dengan prinsip kesegeraan. Pembela harus bisa membantah bukti. ECHR
49 International Commision of Jurist, Videoconferencing, Court and Covid-19 Recommendation , hlm. 10. Lihat juga General Comment no 32, https:// undocs.org/CCPR/C/GC/32, para 6. See aksi Inter American Commission on Human Rights, “IACHR Calls on the OAS States to Ensure That the Emergency Measures They Adopt to Address the COVID-19 Pancemic Are Compatible with Their International Obligations” (17/4/2020).
50  Hoon, dkk., “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie,” hlm. 55.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
telah menekankan dalam beberapa penilaian bahwa sangat penting tersangka hadir di persidangannya, baik untuk dapat menggunakan haknya untuk didengar dan untuk memveri fi kasi keakuratan per- nya taannya dan untuk membandingkannya dengan yang ada di pengadilan maupun dengan korban dan saksi. Saat menggunakan videoconference , perhatian ekstra harus diberikan untuk memastikan bahwa semua hak pembelaan dapat dilaksanakan dengan benar. 51
Mengingat pentingnya hak untuk hadir dan asas kesegeraan, maka pada prinsipnya sidang harus ditunda jika tersangka tidak dapat hadir pada sidang kasusnya yang telah direncanakan dan terdakwa menunjukkan bahwa dirinya ingin hadir secara fi sik di ruang sidang. Namun, hak dan prinsip ini tidak mutlak. Misalnya, hakim dapat memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan meskipun ada permintaan dari tersangka untuk menunda kasus tersebut. Pada prinsipnya juga bukan merupakan pelanggaran terhadap hak terdakwa untuk dipidana secara in absentia jika tidak hadir dalam persidangan atau jika terdakwa sendiri dengan jelas (mengetahui dan dengan sadar) melepaskan haknya untuk hadir. 52
Oleh karena hak untuk hadir di muka pengadilan bukan hak mutlak, maka sidang pidana dengan videoconference tidak lalu berarti melanggar hak terdakwa. Meski demikian, pelaksanaan sidang pidana dengan videoconference tetap harus sejauh mungkin memenuhi hak dari terdakwa. Terlebih lagi bagi para terdakwa yang meragukan kualitas persidangan, maka akan berakibat pada kebenaran hasil proses pidana mereka. 53 Penggunaan videoconference untuk memungkinkan terdakwa berpartisipasi dalam persidangannya tidak bertentangan dengan hukum nasional Belanda dan internasional dalam keadaan tertentu dan, menurut ECHR, harus dimungkinkan jika hak-hak
51  Hoon, dkk., “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie,” hlm. 55.
52  Hoon, dkk., “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie,” hlm. 56; Ouwerkerk, AA 2017, p. 1001; HR 11 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2294.
53  Evert-Jan van der Vlis, “Videoconfrencing in Criminal Proceedings,” dalam Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings (Guildford: University of Surrey, 2001), hlm. 11-25.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
terdakwa atas pengadilan yang adil dapat dijamin secara memadai. 54
Dalam penerapan sidang pidana elektornik ini perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar jaminan keadilan dapat dipenuhi, yaitu dengan cara penggunaan videoconference harus melindungai hak pembelaan terdakwa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sidang pidana elektronik adalah tersangka harus dapat melihat dan mendengar orang-orang yang hadir di ruang sidang dan sebaliknya pihak lain harus dapat melihat dan mendengar tersangka. Juga harus dimungkinkan untuk berbicara di pengadilan melalui konferensi video dan membuat pernyataan. Hubungan antara fasilitas penahanan dan ruang sidang harus cukup berkualitas bagi tersangka untuk ikut serta dalam persidangannya. Penting juga bahwa pembela memiliki hak untuk hadir di lokasi di mana tersangka berada. Berdasarkan hukum acara, tersangka harus dapat melihat dan mendengar orang-orang yang hadir dan sebaliknya pihak lain harus dapat melihat dan mendengar tersangka atau terdakwa. Pula harus dimungkinkan untuk berbicara di pengadilan melalui videoconference dan membuat pernyataan. 55 Beberapa hal tersebut wajib untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh pengadilan, karena dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir tercemarnya pembuktian.
Penting juga bahwa pembela (penasihat hukum/advokat) memiliki hak untuk hadir di lokasi di mana tersangka atau terdakwa berada. Dalam perkara hukum, peran penasihat hukum sangat penting sebagai pelindung. Peran tugas penasihat hukum saja tidak cukup untuk menjamin keefektifan bantuan itu. Karena itu, tersangka atau terdakwa perlu berkomunikasi secara rahasia dengan penasihat hukumnya, sehingga penasihat hukum dapat, misalnya, menerima instruksi rahasia tanpa didengar. 56 Oleh karena itu, peran penasihat hukum/advokat ini harus efektif selain membela terdakwa juga untuk mencegah terjadinya pencemaran dalam pembuktian.
54  Hoon, dkk., “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie,” hlm. 63.
55  Hoon, dkk., “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie,” hlm. 64.
56  Hoon, dkk., “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie,” hlm. 64.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Di Indonesia, sidang pidana elektronik terlihat bertentangan dengan berbagai pasal-pasal yang ada dalam KUHAP. Secara hukum proses perkara pidana dengan alat elektronik seperti videoconference bertentangan dengan KUHAP, sehingga berdampak pada legitimasi persidangan itu sendiri yang bisa dipandang tidak sah secara hukum. Oleh karena itu untuk membuat sidang pidana elektronik selaras dengan KUHAP, maka perlu adanya perubahan paradigma dan makna dalam berbagai pasal-pasal dalam KUHAP. Karena tidak adanya batasan-batasan dalam perkara yang bisa diperiksa secara elektronik melalui videoconference maka proses pembuktian dapat dilakukan secara elektronik, sehingga pembuktian menjadi sulit untuk mencari kebenaran materiil. Selain itu dengan tidak hadirnya terdakwa secara langsung di muka pengadilan tidak ada jaminan yang diberikan oleh perundang-undangan untuk pemenuhan hak terdakwa.
Berbeda dengan Belanda yang pada dasarnya sudah mengatur penggunaan videoconference dalam perkara pidana. Permasalahan berkaitan dengan hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan adalah berkaitan dengan pemenuhan hak-hak terdakwa dan pertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ECHR. Di Belanda pada prinsipnya hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan harus dipenuhi sebab hak tersebut merupakan hak dasar bagi terdakwa, walaupun dijelaskan bahwa hak tersebut bukan hak yang mutlak. Tetapi sedapat mungkin pemenuhan hak-hak terdakwa dilaksanakan. Mengenai proses pembuktian melalui videoconference harus dipastikan jaringan yang jelas dan terdakwa dapat melihat dengan jelas para pihak kemudian juga dipastikan terdakwa memiliki akses kepada penasehat hukum secara rahasia.

## D. Konsep Penerapan Asas Kehadiran Terdakwa di Muka Pengadilan dalam Sidang Pidana Online: Suatu Tawaran
Asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan merupakan salah satu asas yang penting yang sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak terdakwa dan pembuktian. Seperti yang telah dikemukakan, asas ini kemudian diwujudkan dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP, yang
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
merupakan awal dari jalannya persidangan pidana. Jika dihubungkan dengan sidang pidana online, makna frasa “terdakwa dipanggil ma- suk” dalam pasal tersebut harus dilakukan penafsiran lebih luas dengan menggunakan metode teleologis 57 dengan mengaktualkan peraturan perundang-undangan yang sudah lama dengan keadaan atau situasi sosial yang baru. 58 Dengan melakukan penafsiran demikian, maka frasa tersebut tidak dimaknai sekadar kehadiran secara fi sik dalam ruang pengadilan. Untuk menunjang terlaksananya persidangan online agar sesuai dengan asas yang ada, makna “terdakwa dipanggil masuk” tidak bisa lagi dimaknai terbatas pada masuknya terdakwa ke dalam ruang pengadilan secara fi sik, tetapi harus pula dimaknai ‘kehadiran terdakwa secara sadar’, maksudnya adalah sadar pikiran dan jiwanya. Jika dicoba dicari arti dari maksud pasal tersebut yang ingin dicapai adalah kesadaran terdakwa bahwa ia berada dan mengikuti jalannya persidangan dan agar dirinya mengetahui secara jelas dan pasti persidangan yang ada.
Karena itu, kesadaran pikiran dan jiwa menjadi penting. Unsur kesadaran inilah yang harus dimaknai dari kehadiran terdakwa. Dengan demikian, proses pemanggilan masuk tidak menjadi terlalu penting ‘masuk ke mana’, yang penting adalah pada saat sidang berlangsung secara online , terdakwa dalam keadaan sadar pikiran dan jiwanya sehingga ia mengetahui bahwa sidang sedang berlangsung. Dalam sidang online, tidak dapat lagi dipastikan kehadiran fi sik terdakwa; yang harus dipastikan adalah kehadiran kesadarannya secara pikiran dan jiwa.
Dengan demikian, frasa “terdakwa dipanggil masuk” akan sah jika ditafsirkan masuk ke dalam jaringan yang sama dengan majelis hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum. Hal yang penting adalah terdakwa masuk dan hadir dalam sidang online ini dalam keadaan penuh kesadaran pikiran dan jiwanya. Bahkan akan percuma juga jika terdakwa hadir secara fi sik namun tidak memiliki
57 Metode penafsiran teleologis adalah untuk mencari maksud atau tujuan suatu aturan hukum atau melihat ruang lingkup ketentuan tersebut.
58 Topo  Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar (Depok: RajaGra fi ndo Persada, 2020), hlm. 375.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
kesadaran, sehingga persidangan tidak akan bisa berjalan. Karena itu, menjadi sangat penting hadirnya kesadaran pikiran dan jiwa dari terdakwa dalam sidang online agar dirinya dapat mengetahui secara jelas apa saja yang terjadi di dalam persidangan, mengetahui dakwaan, melihat bukti yang diajukan, melakukan pembelaan, dan mengetahui putusan pengadilan.
Di samping itu asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan juga harus diperhatikan kata “di muka pengadilan” yang tidak dapat lagi dimaknai secara konvensional yaitu berhadapan tatap muka langsung di ruang pengadilan. Makna di muka pengadilan juga harus dimaknai dengan lebih luas yaitu ‘dapat melihat secara jelas dan terang keberadaan majelis hakim yang bertugas, penuntut umum yang bertugas, dan segala aparat penegak hukum dalam persidangan dalam suatu forum pengadilan yang memang diperuntukkan untuk mengadilinya serta secara jelas mendengar rumusan atau format yang dibacakan oleh majelis hakim yang menjadikan forum tersebut pengadilan yang sah seperti ketentuan dalam KUHAP’. Di sini yang terpenting adalah makna sakral dari suatu pengadilan, bukan lagi makna fi sik pengadilan.
Terlebih lagi dalam bagian Penjelasan Pasal 154 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa “kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban terdakwa, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan”. Apabila digunakan pemaknaan lama yang konvensional maka sidang online bisa dianggap terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu harus ada perluasan maksud dan makna yang ada demi pelaksanaan persidangan online .
Oleh karena itu penerapan asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan menjadi sangat penting sehingga perlu sekali untuk diterapkan secara benar dalam persidangan online . Perluasan maksud atau makna yang terkandung dalam asas tersebut yang tidak lagi harus dimaknai sebagai kehadiran fi sik di ruang pengadilan merupakan suatu keharusan dalam menyikapi perubahan mekanisme sidang ke media elektronik secara online . Perluasan makna ini dimaksudkan agar persidangan secara online tetap dapat berjalan sesuai atau selaras dengan asas-asas yang ada dalam KUHAP. Perluasan makna ini
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
menjadi penting agar landasan hukum dalam melakukan persidangan online menjadi lebih rasional. Landasan hukum yang rasional dalam menjalankan sidang online dengan sendirinya juga akan membuat persidangan online tersebut menjadi rasional.
Berjalannya sidang pidana secara online adalah suatu hal yang nyata terjadi. Keberadaan asas-asas dalam KUHAP juga harus bisa mengakomodasi perkembangan yang ada, maka diperlukan penafsiran lebih jauh terhadap asas-asas yang terdapat dalam KUHAP tersebut. Di samping itu karena landasan hukum jalannya persidangan pidana online masih diatur oleh sebuah Perma, maka ini menjadi suatu catatan dalam pembaruan KUHAP yang harus mengatur proses pengadilan yang dilakukan secara online atau mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan penggunaan teknologi dalam hukum acara pidana. Tujuannya agar ada suatu kesatuan sistem peradilan pidana yang lengkap. Selain itu juga perlu ada perluasan makna asas- asas dalam pembaharuan KUHAP untuk mengakomodir jalannya sidang pidana online.
Berkaitan dengan persoalan pembuktian, juga perlu diterapkan konsep pembuktian yang tepat dalam sidang pidana online agar tidak melanggar hak-hak terdakwa. Permasalahan pada proses pembuktian membuat peraturan yang ada perlu diperhatikan lagi agar dapat dengan benar mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang telah disebutkan di atas. Tentu saja konsep-konsep ini perlu diadopsi ke dalam suatu undang-undang yaitu pada KUHAP yang baru, sehingga nanti ketika suatu perkara pidana hendak dijalankan secara online harus memenuhi beberapa kriteria tertentu.
Oleh karena itu dalam menerapkan konsep pembuktian yang tepat, sebaiknya pelaksanan persidangan online ini dilakukan pembatasan dilihat dari jenis perkara dan pembuktiannya. Untuk perkara-perkara yang pembuktiannya relatif mudah, maka dapat dilakukan persidangan secara online . Tetapi untuk perkara-perkara yang pembuktiannya rumit dan sulit ada baiknya tetap dijalankan secara of fl ine dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sebab pembuktian ini sangat penting dan akan sangat berpengaruh pada putusan hakim yang langsung mempengaruhi kehidupan dari
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
terdakwa. Maka perlu ada kriteria-kriteria yang jelas dalam proses pengadilan secara online , terlebih dalam hal pembuktian. Perlu adanya klasi fi kasi perkara apa saja yang dapat disidangkan secara online dan perkara yang sebaiknya tetap dijalankan dengan kehadiran langsung para pihak. Klasi fi kasi ini tentu parameternya adalah mudah atau rumitnya pembuktian perkara. Parameter ini dipakai karena pembuktian adalah peran sentral dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Selain itu penghadiran bukti-bukti di pengadilan juga harus dijalankan dengan benar, di mana para pihak dapat melihat secara jelas bukti-bukti yang dihadirkan dan harus ada jaminan bahwa bukti-bukti tersebut adalah benar.
Berikutnya adalah perlu juga menetapkan tahapan acara sidang apa saja yang dapat dijalankan secara online dan mana yang tidak bisa. Hal ini juga memastikan bahwa pemenuhan hak-hak terdakwa tetap terjaga atau paling tidak seminimal mungkin terjadi pembatasan terhadap hak terdakwa yang telah diberikan oleh undang-undang. Kemudian perlu juga adanya kewajiban persetujuan dari terdakwa bahwa sidang pidana hendak dijalankan melalui videoconference atau online . Adanya hak bagi terdakwa untuk menyetujui sidang pidana secara elektronik atau videoconference merupakan suatu bentuk imparsialitas pengadilan. Persetujuan terdakwa ini sangat penting karena menjadi gerbang utama dalam pemenuhan hak-hak terdakwa dalam sidang pidana online .

## E. Kesimpulan
Studi perbandingan hukum Indonesia dan Belanda tentang asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan dalam sidang pidana elektronik dalam artikel ini menunjukkan kedua negara berbeda dalam  menuangkan dan mengatur sidang pidana elektronik. Di Indonesia, pengaturan sidang pidana elektronik hanya diatur dalam Perma 4/2020, sekalipun hukum acara menurut Pasal 3 KUHAP secara tegas mengharuskan diatur dalam undang-undang. Perma 4/2020 juga mengatur penggunaan alat elektronik dapat dilakukan pada semua jenis perkara pidana termasuk dalam semua tahapan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
persidangan dan tanpa adanya persetujuan terdakwa. Pengaturan semacam ini berbeda dengan di Belanda, yang mengatur penggunaan videoconference dalam KUHAP Belanda (Wetboek van Strafvordering), sekalipun peraturan teknisnya terdapat dalam suatu keputusan ( besluit ) yang berada di bawah undang-undang. Penggunaan videoconference dalam sidang pidana di Belanda juga memiliki batasan- batasan tertentu agar tidak melanggar hukum acara yang ada, yaitu harus dengan persetujuan terdakwa dan/atau kuasa hukumnya. Namun demikian, karena pandemi covid-19, batasan tersebut untuk sementara waktu dicabut berdasarkan Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid.
Penerapan sidang pidana elektronik di Indonesia yang diatur dalam Perma 4/2020 sebetulnya bertentangan dengan KUHAP sehingga tidak dapat memenuhi hak kehadiran terdakwa di muka sidang. Tidak dipenuhinya hak tersebut menyulitkan proses pembuktian terutama dalam perkara yang rumit. Sedangkan di Belanda, penerapan sidang pidana elektronik dipandang bertentangan dengan prinsip ECHR. Pada perkembangannya, hak kehadiran terse- but bukanlah hak mutlak. Walaupun persetujuan terdakwa diper- lukan, ia bisa diabaikan ketika terjadi keadaan tertentu dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Oleh karena itu di Belanda penggunaan videoconference harus menjamin terpenuhinya hak terdakwa yang utama yaitu dapat melihat dan mengetahui dengan jelas para pihak dalam videoconference sehingga perlu sambungan komunikasi yang sangat baik. Selain itu harus ada jaminan kerahasiaan antara terdakwa dan panasihat hukumnya, dan terdakwa harus memiliki akses secara luas kepada panasihat hukumya dalam sidang pidana elektronik. Beberapa hal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya pembaruan KUHAP Indonesia guna mengakomodasi sidang pidana elektronik sekaligus juga menjamin persidangan pidana terutama dalam proses pembuktian dapat berjalan secara adil dan imparsial.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## Daftar Pustaka
Artikel, Buku, dan Laporan Adhayanto, Oksep. “Perkembangan Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Ilmu Hukum , 4, 2 (2014): 207-28. DOI: 10.30652/jih.v4i2.2790. Braithwaite, Biljana, Catharian Harby, Goran Miletic (ed).
“Independence and Impartiality of the Judiciary.” AIRE Center ,
September 2021.
Council of Europe. “Regional Online Round Table on ‘Videoconference in Court Proceedings: Human Rights Standars.’” https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule- of-law/-/-videoconference-in-court-proceedings-human-rights- standards-regional-online-round-table. Diakses 24/3/2022. De Hoon, A.M., M.F.H. Hirsch Ballin, S.G.M.J. Bollen. “Eisen en Waarborgen voor het Gebruik van Videoconferentie ten Aanzien van de Verdachte in het Nederlandse Strafproces in Rechtsvergelijkend Perspectief.” Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Strafrecht en Criminologie , 12/10/2020.
Erdianto, Dian dan Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia.” Law Reform, 11, 1 (2015): 65-73. DOI: 10.14710/ lr.v11i1.15756.
Ervanda, Vivi Amelia dan Eko Soponyono. “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference dalam Hukum
Acara di Indonesia. ” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum,
29, 2 (2020): 131-47. DOI: 10.33369/jsh.29.2.%25p.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Gra fi ka,
2019.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2015.
International Commision of Jurist. Videoconferencing, Court and Covid-
19 Recommendation Based on International Standards . Geneva: International Commision of Jurist, 2020.
Iswantoro, Wahyu. “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19.” Selisik: Jurnal Hukum dan
Bisnis , 6, 1 (2020): 56-63. DOI: 10.35814/selisik.v6i1.1705. Kompas.com. “Ini Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diretas hingga Keterbatasan Alat Rapid Test.” https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/08264781/ ini-kendala-sidang-online-menurut-jaksa-agung-dari-potensi- diretas-hingga, 14/7/2020. Diakses 16/11/2020.
Kramer, Xandra E., Emma van Gelder, dan Erlis Themeli. “e-Justice in the Netherlands: the Rocky Road to Digitised Justice.” Dalam Digital Single Market: Bausteine eines Rechts in der Digitalen Welt , diedit oleh M. Weller & M. Wendland, 209-35. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018.
Masyhudi dan Sigid Suseno. Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2021. Nelson, Febby Mutiara. Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia . Depok: RajaGra fi ndo Persada, 2020.
Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” Yuridika , 32, 1 (2017):
17-36. DOI: 10.20473/ydk.v32i1.4780.
Purnama, Panji dan Febby Mutiara Nelson. “Penerapan E-Court Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding , 10, 1 (2021): 97-116. DOI: 10.33331/rechtsvinding. v10i1.661.
Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana . Depok: RajaGra fi ndo Persada, 2020. Santoso, Topo. Hukum Pidana Suatu Pengantar . Depok: RajaGra fi ndo Persada, 2020. Siahaan, Monang. Falsafah dan Filoso fi Hukum Acara Pidana . Jakarta: Grasindo, 2017.
Van der Vlis, Evert-Jan. “Videoconfrencing in Criminal Proceedings.” D alam Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings , diedit oleh S. Braun & J. L. Taylor, 11-25. Guildford: University of Surrey, 2001.
Young, Jamie. “A Virtual Day in Court Design Thinking & Virtual
Courts.” RSA Project , December 2011.

## Peraturan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209.
Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Koninkrijk der Nederlanden. Wetboek van Strafrecht. Koninkrijk der Nederlanden. Wetboek van Strafvordering Koninkrijk der Nederlanden. Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en
Veiligheid.
Koninkrijk der Nederlanden. Besluit van 27 november 2006, houdende wijziging van het Besluit videoconferentie, Staatsblad 2006 No.
610.
Koninkrijk der Nederlanden. Besluit van 20 maart 2020 tot wijziging van het Besluit videoconferentie in verband met het schrappen van de categorale uitzonderingssituaties, Staatsblad 2020 No.
101.