## Conceptual Article
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution
Anisya Ines Safitri 1* , Aldo Andrieyan Putra Makaminan 2 , Mujiono Hafidh Prasetyo 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * anisyainess998@gmail.com

## ABSTRACT
The shift in human lives towards digitalization brings an impact on the emergence of crime in the cyber world. One of the crimes that are of concern to society today is prostitution in the cyber world or what is commonly known as cyber  prostitution.  Currently,  cyber  prostitution  cases  in  Indonesia  are  still  rife until  now,  where a  criminal  law policy is needed in an effort to overcome this. The purpose of this paper is to examine criminal law policies in efforts  to  overcome  cyber  prostitution  based  on  current  and  future  positive  laws. Based  on the result  and discussion, in the current positive law, the regulations regarding cyber prostitution are regulated in the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law, where these regulations do not explicitly regulate cyber prostitution. Criminal law policies in efforts to tackle cyber prostitution in Indonesia in the future through comparative studies with other countries and the Draft Criminal Code can be a reference for better positive legal arrangements. This is because the regulations regarding cyber prostitution have become more stringent because in the regulations in Sweden, not only CSWs can be penalized, but users of these services can also be convicted. Whereas in the Draft Criminal Code, there has been an expansion where the legal subject is more detailed in several groups.
Keywords: Penal Policy; Countermeasures; Cyber Prostitution.

## ABSTRAK
Bergesernya  kehidupan  masyarakat  ke  arah  digitalisasi berdampak  pada timbulnya  kejahatan  di  dunia  siber. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan istilah cyber prostitution. Kasus cyber prostitution di Indonesia saat ini masih marak terjadi sampai  saat  ini sehingga perlunya  suatu  kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya  menanggulangi  hal  tersebut. Tujuan penulisan  ini untuk  mengkaji  kebijakan hukum  pidana dalam  upaya  penanggulangan cyber  prostitution berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam hasil dan pembahasan, pengaturan mengenai cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi di mana pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai cyber prostitution. Kebijakan hukum pidana dalam  upaya  penanggulangan  cyber  prostitution  di  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang  melalui  kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih  baik.  Hal  ini  dikarenakan pengaturan  mengenai cyber  prostitution sudah  semakin  tegas  karena  dalam pengaturan di negara Swedia, yang dapat dikenakan pidana tidak hanya PSK saja tetapi pemakai jasa tersebut juga  dapat  dipidana.  Sedangkan  dalam  RUU  KUHP  sudah  terjadi  perluasan  dimana subyek  hukumnya  lebih diperinci dalam beberapa kelompok.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Upaya Penanggulangan; Cyber Prostitution.

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan informasi  (IPTEK)  mengakibatkan  bergesernya aktivitas  masyarakat  ke  arah  digitalisasi  (Laksono, & Magfiraini,  2014).  Kemajuan  IPTEK  ini  telah  memberi banyak  dampak  positif  dalam  kehidupan  masyarakat, seperti memudahkan segala aktivitas dengan berbasis digital  (Karangora  dkk,  2019).  Selain  memberikan dampak  positif,  kehidupan  di  era  digital saat ini juga memberikan  dampak  negatif  seperti  timbulnya kejahatan-kejahatan di dunia siber (Arief, 2012). Salah satu  kejahatan  yang  sangat  meresahkan  dan mendapat  perhatian  di  masyarakat  saat  ini  adalah prostitusi  di  dunia siber atau cyber  prostitution (Hartanto, 2015). Permasalahan prostitusi bukanlah hal yang  baru  dalam  masyarakat  saat  ini,  terutama prostitusi di dunia siber atau prostitusi berbasis online, di  mana  media  sosial  menjadi  wadah  dalam  praktik prostitusi online tersebut (Yanto, 2016).
Secara  etimologis,  prostitusi  berasal  dari  kata prostituo yang berarti  hal  menempatkan,  dihadapkan dan  menawarkan. Adapula  arti  lainnya dari  prostitusi yaitu menjual,  menjajakan,  namun  secara  umum diartikan sebagai kegiatan  menyerahkan  diri  kepada orang lain untuk pemuasan seksual orang lain tersebut dengan  imbalan  uang.  Secara  garis  besar,  prostitusi merupakan  sebuah  kegiatan  atau  aktivitas  yang diidentifikasikan  adanya  pertukaran  antara  seks  dan uang (Anindia, & Sularto, 2019). Faktor sosiologis yang menyebabkan adanya praktik prostitusi salah satunya
adalah kemiskinan, di mana hal tersebut menimbulkan masyarakat  melakukan  segala  hal untuk  memenuhi segala  kebutuhan hidupnya,  salah  satunya  adalah melakukan  praktik  prostitusi. (Nanik,  Kamto,  Yulianti, 2012). Prostitusi tidak hanya berdampak pada perilaku dan pemakai jasanya saja, akan tetapi masyarakat luas mendapatkan  dampaknya  juga. Sejalan  dengan perkembangan  dan  kemajuan IPTEK  saat  ini,  praktik prostitusi pun merambah ke dunia siber (Astuti, 2015), di  mana  terdapat  banyak  situs  di  internet  dan  media sosial yang terdapat praktik prostitusi online (Rhiza, & Dyah, 2013).
Kasus cyber  prostitution di  Indonesia pertama kali  terungkap  pada Mei  2003.  Satuan  Reskrimsus cyber  crime Polda  Metro  Jaya  berhasil  menangkap mucikari online, di  mana pelakunya  adalah  sepasang suami  istri. Berdasarkan  penelitian  yang  ditulis  oleh Yanto mengenai “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan  Terhadap  Anak:  Telaah  Hukum  Islam dan Hukum Positif”, bahwa Prostitusi online merupakan modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Para pelaku memajang foto-foto wanita  tersebut  dengan  busana  minim dimana  para peminat  cukup  menghubungi  nomor  HP  (handphone) para  mucikari,  kemudian  mucikari  inilah  yang mengantarkan  pesanan  ke  kamar  hotel  atau  ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan (Yanto, 2016).
Pengaturan mengenai Cyber Prostitution saat ini secara  umum  diatur  dalam  KUHP  atau WVS dan
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 70-79
secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau  UU  ITE dan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008  tentang  Pornografi.  Dalam  KUHP  pengaturan cyber  prostitution diidentifikasikan  sebagai  perbuatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan dalam UU ITE dan UU Pornografi diidentifikasikan sebagai perbuatan yang  dilarang  (Rhiza, &  Dyah,  2013). Pengaturan- pengaturan  ini  seharusnya  dapat  menanggulangi tindak  pidana cyber  prostitution di  Indonesia. Dikarenakan  dalam  KUHP  maupun  UU  ITE  saat  ini belum  mengatur  secara  eksplisit  mengenai cyber prostitution ini,  maka  perlu  sebuah  adanya  kebijakan hukum pidana  yang  diharapkan  dapat  mengatasi permasalahan tersebut.
Menurut  Marc  Ansel, Kebijakan hukum pidana adalah ilmu atau seni untuk membuat atau merancang hukum positif menjadi lebih baik lagi. Kebijakan hukum pidana  harus  dilihat  juga  dari  sisi  kebijakan  kriminal yang merupakan kebijakan integral dari social defense policy (Arief,  2014). Selain  pendapat  Marc  Ansel tersebut,  kebijakan  hukum  pidana juga merupakan tindakan atau  perbuatan yang  berhubungan  dengan hal-hal sebagai berikut: “bagaimana upaya pemerintah untuk  menanggulangi  kejahatan  dengan  hukum pidana;  bagaimana  merumuskan  hukum  pidana  agar dapat  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat;  bagaimana kebijakan  pemerintah  untuk  mengatur  masyarakat dengan hukum pidana; dan bagaimana menggunakan hukum  pidana  untuk  mengatur  masyarakat  dalam
rangka  mencapai  tujuan  yang  lebih  besar” (Arief, 2014).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dalam merumuskan  suatu  ketentuan-ketentuan  pidana  tidak hanya  melihat  dari  faktor  penegakannya  saja,  tetapi bagaimana  suatu  kebijakan  dapat  dijadikan  sebagai tindakan yang preventif (Wongso, 2016).
Adanya sebuah kebijakan hukum pidana dalam upaya  penanggulangan cyber  prostitution ini  tidak lepas  dari  masih  eksisnya  kasus-kasus  praktik prostitusi online di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data  terakhir  pada  tahun  2020,  terdapat  enam  kasus praktik prostitusi online bahkan melibatkan anak-anak (Kurniawan,  2020).  Hal  ini  mencerminkan,  bahwa pengaturan-pengaturan  dalam  hukum  positif  saat  ini belum  mampu  menanggulangi  tindak  pidana cyber prostitution di Indonesia. Sehingga perlu dikaji kembali dalam  memformulasikan  ketentuan-ketentuan  pidana yang berkaitan dengan cyber prostitution tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan  yang dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  bagaimana kebijakan  hukum  pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution di Indonesia berdasarkan  hukum  positif  saat  ini,  dan  bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber  prostitution di  Indonesia  di masa  yang  akan datang.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  ada  yang membahas  mengenai  penanggulangan  tindak  pidana yang berkaitan dengan cyber prostitution seperti yang ditulis  oleh  Susi  Harti  tambunan  dengan  artikel  nya
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 70-79
yang  berjudul  “Pengaturan  Tindak  Pidana Cyber Prostitution dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE)”  (Tambunan,  2014).  Dalam  artikel  tersebut membahas  dan  menguraikan  mengenai  pengaturan pidana  terhadap cyber  prostitution dalam UU  ITE. Penelitian  yang  masih  berkaitan  dengan  hal  tersebut adalah  seperti  yang  ditulis  oleh  Azani  Pratiwi  dengan artikel  nya  yang  berjudul  “Kajian  Terhadap  Prostitusi Cyber dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik”  (Pratiwi,  2013).  Penelitian  tersebut  juga membahas  pengaturan  yang  lebih  spesifik  mengenai tindak  pidana  prostitusi online atau cyber  prostitution dalam  UU  ITE. Penelitian  lainnya  yang  membahas mengenai cyber  prostitution juga  ditulis  oleh  Dinda Zuliani  Madjid  dkk  dengan  artikel  nya  yang  berjudul “Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in  Semarang  City)”  (Madjid  dkk,  2019).  Penelitian tersebut  lebih  spesifik  membahas  mengenai  pelajar sebagai  subjek  atau  pelaku  tindak  pidana cyber prostitution. Penelitian  sebelumnya  yang  mengarah kepada kebijakan hukum pidana ditulis oleh Krismiyarsi yang  berjudul  “Criminal  Law  Enforcement  of  Cyber Porn  /  Cyber  Sex  in  Order  to  Fighting  Crime  in Indonesia”  (Krimiyarsi,  2015). Artikel  tersebut  secara general  membahas  mengenai  penegakan  hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi atau seks di dunia siber. Penelitian lainnya yang sudah mengarah ke pembaharuan hukum pidana
ditulis  oleh  Subaidah  Ratna  Juita  dkk  yang  judulnya “Reformulasi  Pertanggungjawaban  Pidana  Pada Pelaku Prostitusi Online : Suatu Kajian Normatif” (Juita, Triwati,  Abib,  2016). Penelitian  tersebut  membahas mengenai  reformulasi  pertanggungjawaban  pidana pelaku  tindak  pidana cyber  prostitution dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.
Artikel-artikel  tersebut  hanya  membahas mengenai pengaturan cyber prostitution dalam hukum positif saat ini khususnya dalam UU ITE dan ada yang membahas  mengenai  pembaharuan  atau  reformulasi hukum  pidana  yang  hanya  membahas  mengenai pertanggungjawaban  pidana  pelaku  kejahatan tersebut.  Sehingga  yang  perlu  diperhatikan  dalam mengkaji  permasalahan  tersebut  adalah  upaya penanggulangan  kejahatan cyber  prostitution di Indonesia  sehingga  dapat  menekan  atau  mengurangi angka  kejahatan  tersebut.  Sehingga,  kebaruan penelitian ini berfokus kepada kebijakan hukum pidana dalam  upaya  penanggulangan cyber  prostitution di Indonesia  dalam  perspektif  pembaharuan  hukum pidana untuk menciptakan suatu pengaturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya
Penanggulangan Cyber  Prostitution di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Saat Ini a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 70-79
Tindak pidana “ cyber
prostitution diidentifikasikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar kesusilaan, sehingga pengaturan mengenai perbuatan yang  mempertunjukkan  atau  menyiarkan  di  muka umum  muatan  yang melanggar  kesusilaan  terdapat dalam  Pasal  282  KUHP  yang  menentukan  bahwa orang  yang  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku penyebaran prostitusi adalah orang yang menyiarkan, mempertunjukkan  atau  menempelkan  dimuka  umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar  kesusilaan,  atau  barangsiapa  dengan maksud  untuk  disiarkan,  dipertunjukkan  atau ditempelkan  dimuka  umum,  membuat  tulisan  atau gambar  atau  benda  tersebut,  memasukkannya kedalam  negeri,  meneruskannya,  mengeluarkannya dari  negeri,  atau  memilki  persediaan,  ataupun barangsiapa  secara  terang-terangan  atau  dengan mengedarkan  surat  tanpa  diminta,  menawarkannya atau  menunjukkannya  sebagai  bias  diperoleh.  Bahwa bagi  siapa  saja  yang  memenuhi  unsur  perbuatan tersebut dapat dipidana menurut Pasal 282 KUHP..
Pasal  ini sangat  sulit  untuk  diterapkan  kepada pengguna  jasa  seks  komersial,  karena  dalam kenyataanya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan  kelamin  dengan  secara  tertutup atau  tidak terang-terangan (Herman, 2017). Tetapi transaksi yang dilakukan yaitu secara terang-terangan (melalui media internet)  yang  sudah  diketahui  melanggar  kesusilaan, sehingga  perbuatan  tersebut  dapat  diidentifikasikan
sebagai perbuatan pidana dan dapat dikenakan Pasal 282 KUHP. ”
Pasal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  praktik cyber  prostitution diatur “ dalam  Pasal  296  dan  Pasal 506. Dalam Pasal 296 KUHP mengatur bahwa orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran  pornografi  adalah  orang  yang dengan sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan cabul  oleh  orang  lain  dengan  orang lain,  dan menjadikannya  sebagai  pencarian  atau sebatas kebiasaan belaka.  Dalam  Pasal  tersebut,  pelaku diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak lima belas ribu rupiah.
Selanjutnya  menurut  Pasal  506  KUHP,  bahwa orang  yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian dapat  dikategorikan  sebagai  pelaku  tindak  pidana penyebaran  pornografi  dan diancam  dengan  pidana kurungan paling lama satu tahun.”
Kedua  Pasal  ini “ lebih  khusus  membahas perbuatan cabul, tapi dalam pasal ini ditujukan kepada pelaku  tindak  pidana  yang  mencari  keuntungan  dari perbuatan  cabul.  Maksudnya  lebih  tepat  mengarah pada profesi  mucikari  yang  mencari  keuntungan  dari kegiatan pelacuran khususnya pada wanita yang masih dibawah umur. Unsur dari pasal tersebut terkait dalam konteks  prostitusi  karena  mengandung  unsur pelacuran,  dan  ada  pihak  yang  turut  menikmati
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 70-79
keuntungan  dari hasil  tersebut,  meskipun  lebih tepatnya langsung kegiatan cabul. ”
Apabila  kita melihat  pasal  296  dan  pasal  506 KUHP tersebut, tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo seks komersial saja (Herman,  2017).  Sehingga  perlu  adanya perluasan  pengaturan  mengenai  tindak  pidana prostitusi online ini  yang  juga  menjerat  para  pelaku sebagai PSK dan pengguna jasa. Hal ini dikarenakan banyak para PSK yang tidak menggunakan jasa germo ata  mucikari  dengan  menjajakan  diri  sendiri  melalui media internet seperti media sosial (facebook, michat dll) (Silaban, 2020). ”

## b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “ pengaturan  mengenai  prostitusi  ini  hanya sebatas  pada  konten  atau  muatan  yang  dilarang. Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Bab  VII  Perbuatan Yang Dilarang yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa orang yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan merupakan seorang pelaku tindak pidana.
Selanjutnya  menurut  Pasal  45  ayat  (1),  bahwa orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal  27  ayat  (1)  tersebut  dapat  dikenakan pidana
dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan  rumusan  Pasal  27  ayat  (1)  dan Pasal 45 tersebut, maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi  pelaku cyber  prostitution adalah  pidana  penjara dan/atau pidana denda. Roeslan Sleh dalam bukunya Setiady yang berjudul Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia menyebutkan bahwa “pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau  untuk  sementara  waktu” (Setiady,  2010).  Lebih lanjut  Roeslan  Saleh  menyatakan  bahwa ”Pidana penjara  adalah  pidana  utama  diantara  kehilangan kemerdekaan  dan  pidana  penjara  ini  dapat  untuk seumur  hidup  atau  untuk  sementara  waktu”. Selanjutnya kata pidana penjara  dapat  diartikan sebagai  fungsi,  penjara  adalah  bangunan  yang berbentuk rumah atau gedung yang sengaja dibangun untuk  menampung  orang-orang  (terpidana)  yang dikenai  atau  dijatuhi  pidana  hilang  kemerdekaan. Menurut  Romli  Atmasasmita  pengertian  kepenjaraan adalah  “tempat  orang  menjalani  hukuman  untuk memperbaiki  diri  orang  hukuman  guna  masa  depan.” (Warisman, 2014). ”

## c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan pengaturan cyber  prostitution dalam  UU  Pornografi diatur dalam Pasal 4, Pasal 29 dan Pasal 30.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 29 dam  Pasal  30  UU  Pornografi tersebut, bahwa perbuatan  yang  dapat  diidentifikasikan  sebagai cyber prostitution adalah  perbuatannya.  Unsur  perbuatan tersebut antara lain: “memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,  menyediakan,  meminjamkan  atau mengunduh,  memperdengarkan,  mempertontonkan, memanfaatkan sesuatu  yang  dapat  dikategorikan sebagai yang melanggar kesusilaan” (Saputra, 2017). Dalam  hal  ini  melanggar  kesusilaan  yang  merupakan suatu unsur pornografi dapat diidentifikasikan sebagai bentuk  kegiatan  prostitusi  yang  dipasarkan  melalui dunia mayantara.
2. Kebijakan Hukum  Pidana  dalam  Upaya Penanggulangan Cyber  Prostitution di Indonesia di Masa yang Akan Datang a. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain
Kajian  perbandingan  pengaturan cyber prostitution yaitu  dengan  negara  Swedia. Pengaturan mengenai  prostitusi  di  Negara  Swedia  dikeluarkan pada  tahun  1900an  melalui  “Sex  Purchases  Act”. Dalam pengaturan  ini  kemudian  diperbaharui  pada tahun  2005  dalam  KUHP  Swedia  yang  ketentuannya diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi:
“A person who, in other cases than previously stated in this  chapter,  obtains  a  casual  sexual  relation  in exchange  for  payment  shall  be  sentenced  for  the purchase of a sexual service to a fine or imprisonment for at most six months. That which is stated in the first
section also applies if the payment has been promised or made by someone else.”
Ketentuan “ tersebut  mengatur  bahwa  ketika seseorang melakukan pembayaran untuk mendapatkan  layanan  seks,  maka  akan  dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara maksimum 6 bulan. Perbuatan seksual merupakan pelanggaran hak asasi  manusia  di  Swedia,  sedangkan  wanita  penjual jasa atau PSK diposisikan sebagai korban yang butuh pertolongan sebagai akibat eksploitasi dan kekerasan oleh  pengguna  jasa,  sehingga  pihak  yang  menjadi pengguna atau pembeli jasa dapat dikenakan pidana. ” Melihat  aturan  tersebut, “” pemerintah  Swedia seakan  berusaha  untuk memangkas  berbagai penawaran  prostitusi  yang  kerap  dilakukan  oleh  para pria  hidung  belang.  Jika  melihat  praktik  prostitusi sebagai  aktivitas  ekonomi,  maka  akan  ada  konsep supply  dan  demand.  Selama  masih  ada  permintaan dalam  masyarakat  terhadap  prostitusi, maka  kegiatan tersebut  akan  tetap  ada  sekalipun  praktik  tersebut dilarang  atau  dianggap  illegal.  Salah  satu  landasan kebijakan  Swedia  terhadap  pelacuran  adalah pengakuan  bahwa  keberadaan  kegiatan  pelacuran tidak  mungkin  terjadi  tanpa  adanya  permintaan  atas perempuan  dewasa  bahkan  perempuan  yang  masih dibawah  umur  yang  rentan  terhadap  eksploitasi seksual (Sevrina, 2020). ”
Pengaturan  ini  dapat  menjadi  bahan  kajian perbandingan  dalam  penanganan  tindak  pidana prostitusi  baik  dilakukan  secara online maupun  tidak
karena  pemidanaan  tidak  hanya  berorientasi  kepada PSK  saja  tetapi  orang  yang  menggunakan  jasa  PSK tersebut dapat dikenakan pidana.
b. RUU KUHP September 2019
Dalam RUU  KUHP  Tahun  2019  aturan mengenai  prostitusi  tetap  tidak  banyak  berubah  dari apa yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. RUU KUHP tetap hanya mengatur perbuatan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang  lain.  Sedangkan  perbuatan  pihak  lain  yang terlibat  dalam  praktik  prostitusi  seperti  penyedia  jasa dan  pengguna  jasa  masih  belum  ada  aturan  yang dapat  menjerat  mereka.  Aturan  yang  mengatur kegiatan  prostitusi  dirumuskan  dalam  Bagian  Kelima tentang  Perbuatan  Cabul  dan  dalam  Paragraf  2 tentang  Memudahkan  Percabulan  dan  Persetubuhan, yang terdapat dalam Pasal 426 hingga Pasal 429.
Ketentuan  dalam  RUU  KUHP yang  mengatur mengenai  prostitusi  sedikit  mengalami  perluasan, dimana  subyek  hukumnya  lebih  diperinci  dalam beberapa kelompok. Pasal 426 RUU KUHP mengatur bagi  seorang  yang  memudahkan  orang  lain  berbuat cabul  atau bersetubuh  dengan  anak.  Dalam  ayat  (2) dipersempit  lagi  dimana  ketika  perbuatan  cabul  atau persetubuhan dilakukan terhadap anak kandung, Pasal 427 mengatur larangan seseorang yang memudahkan orang  lain  berbuat  cabul  atau  persetubuhan  yang dilakukan oleh pejabat pada bawahannya dan dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan,  lembaga  negara  tempat  latihan
karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah  sakit  jiwa,  atau  panti  sosial  yang  melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  dimasukkan  ke lembaga,  rumah,  atau  panti  tersebut.  Pasal  428 merupakan larangan ketika perbuatan pada Pasal 426 atau  Pasal  427  dilakukan  sebagai  kebiasaan ” atau pekerjaan  untuk  mencari  keuntungan.  Dan  dalam Pasal  429  mengatur  larangan  untuk  menyerahkan anak  kepada  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan cabul dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan (Wijaya, 2020).

## C. SIMPULAN
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya penanggulangan cyber  prostitution di  Indonesia berdasarkan hukum positif saat ini belum secara tegas mengatur  mengenai  tindak  pidana  prostitusi  berbasis online atau cyber prostitution tersebut. Berdasarkan hal tersebut,  ketentuan-ketentuan  dalam  KUHP  dan Undang-Undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE dan  UU  Pornografi  harus  diperbaharui  agar  dapat mengatur  secara  jelas  mengenai  tindak  pidana cyber prostitution di Indonesia.
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya penanggulangan cyber  prostitution di  Indonesia  di masa  yang  akan  datang  melalui kajian  perbandingan dengan  negara  lain  dan  RUU  KUHP dapat  menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik. Hal  ini  dikarenakan  pengaturan  mengenai cyber prostitution sudah  semakin  tegas  karena  dalam
pengaturan  di  negara  Swedia,  yang  dapat  dikenakan pidana  tidak  hanya  PSK  saja  tetapi  pemakai  jasa tersebut juga dapat dipidana. Sedangkan dalam RUU KUHP  sudah  terjadi  perluasan dimana  subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anindia, Islamia Ayu., & Sularto, RB. (2019). Kebijakan
Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Sebagai Pemabaharuan  Hukum  Pidana. Jurnal
Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Vol.1,  (No.1),
p.19.
Herman. (2017). Pengaturan dan Sistem Penyelesaian
Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum
Positif. Jurisprudentie  Journal,  Vol.4,  (No.2),
p.132.
Juita,  Subaidah  Ratna.,  Triwati,  Ani.,  &  Abib,  Agus Saiful. (2016).  Reformulasi  Pertanggung jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu  Kajian  Normatif. Jurnal  Dinamika  Sosial Budaya, Vol.18, (No.1), pp.146-158.
Karangora,  Maria.,  Pudjiono,  Bambang.,  Windradi, Fitri., & Mafazi, Agung. (2019). Prostitusi Online Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Pidana. Jurnal Transparansi Hukum, Vol.2, (No.2), pp.91-92.
Krimiyarsi. (2015). Criminal Law Enforcement of Cyber Porn / Cyber Sex in Order to Fighting Crime in
Indonesia. International  Journal  of  f  Business, Economics and Law, Vol.8, (Issue4), pp.96-103. Laksono,  Puji.,  &  Magfirani,  Riska.  (2014).  Cyber Prostitution:  Bergesernya  Masalah  Sosial  ke Dalam  Ruang  Virtual. Jurnal  Analisa  Sosiologi, Vol.3, (No.1), p.52.
Madjid,  Dinda  Zuliani.,  Meilindari,  Anastasia., Handayani,  Lilik.,  Agustinus,  Eko.,  &  Maulana, Agi Febri. (2019). Student as Online Prostitution Crime  Offender  (Study  in  Semarang  City). Law Research  Review  Quarterly,  Vol.5, (Issue2), pp.201-232.
Nanik,  Suhar.,  Kamto,  Sanggar.,  &  Yulianti,  Yayuk.
(2012). Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Jurnal Wacana, Vol.15, (No.4), p.23.
Pratiwi,  A.  (2013).  Kajian  Terhadap  Prostitusi Cyber dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Mataram,
Vol.1, (No.1), pp.1-16
Rhiza,  Alvionita.,  &  Dyah,  Pramsethi.  (2013).  Kajian Yuridis Terhadap  Prostitusi  Online  (Cyber Prostitution) di Indonesia. Jurnal Recidive, Vol.3,
(No.2), p.308.
Saputra,  Dadin  E.  (2017).  Kajian  Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Kalimantan MAB, Vol.9, (No.2), p.278.
Sevrina,  Gea  I.  (2020).  Kebijakan  Kriminalisasi
Terhadap  Praktik  Prostitusi  di  Indonesia. Law
and Justice, Vol.5, (No.1), p.24.
Tambunan, Susi H. (2014). Pengaturan Tindak Pidana
Cyber  Prostitution dalam  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE). Jurnal  Kertha Wicara, Vol.3, (No.2), pp.1-5.
Warisman.  (2014).  Tinjauan  Hukum  Terhadap Pelacuran  dalam  Dunia  Maya  (Cyber Prostitution) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Jurnal Wahana Inovasi, Vol.4, (No.1),
p.206.
Wijaya,  Jonathan  S.  (2020).  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana. Jurist-
Diction, Vol.3, (No.6), p.2254.
Wongso,  R.  (2016).  Kejahatan  Siber  Berbasis Prostitusi  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lex Privatum, Vol.4, (No.4), p.66.
Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan  Terhadap  Anak:  Telaah  Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Ahkam, Vol.16,
(No.2), p.187.

## BUKU
Arief,  Barda  N.  (2014). Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan
Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Arief, Barda N. (2012). Kapita Selekta Hukum Pidana.
Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Setiady,  T. (2010). Pokok-pokok  Hukum  Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta.

## PROSIDING
Hartanto,  Dwiyana  A.  (2015).  Penanggulangan Prostitusi  Online  Perspektif  Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. In  Prosiding  Seminar  Nasional Kebangkitan Teknologi (p.54). Kudus: Universitas Muria Kudus.

## TESIS DAN DISERTASI
Astuti, L.  (2015). Kebijakan  Formulasi  tentang  Cyber Sex yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Universitas Islam Indonesia. Silaban,  P.  (2020). Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penyebaran  Pornografi  melalui Media  Sosial Facebook. Universitas Diponegoro.

## SUMBER ONLINE
Kurniawan,  S.  (2020).  KPAI:  Enam  kasus  sepanjang 2020,  ada  korban  prostitusi  online.  Retrieved from
https://elshinta.com/news/198365/2020/01/28/kp ai-enam-kasus-sepanjang-2020-ada-korban- prostitusi-online%C2%A0.