## PERAN ARBITRASE ICSID DALAM KERANGKA PENANAMAN MODAL
DI INDONESIA
Tri Setiady Univrsitas Wiralodra, Indramayu Email : trisetiady@yahoo.com

## ABSTRACT
At present many foreign investment contracts are made by the State subdivisions and State companies  on  one  side  with  foreign  private  companies  on  the  other.  For  countries  that want  to  carry  out  a  lot  of  business  contracts  in  the  field  of  foreign  investment,  which  of course  must  provide  stimulating  incentives  for  investment,  including  the  provision  of supervision  of  foreign  companies,  because  foreign  investment  means  getting  knowledge, experience,  technical  and  managerial  fields.  The  main  considerations  of  foreign investment  to  carry  out  business  contracts  are  basically  their  market  expansion,  besides the  low  production  costs  due  to  relatively  cheaper  labor  costs,  tax-free  facilities  (tax holidays)  and  other  facilities  free  of  charge  by  the  capital  receiving  countries  (  host states).
Keyword :Contracts, Arbitration, ICSID, Foreign Investment

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Penanaman  Modal  yang  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007, yang dapat memberikan jaminan hukum yang cukup memadai, tetapi Negara- negara  pemilik  modal  masih  menganggap  perlu  untuk  mengadakan  perjanjian-perjanjian yang khusus guna melindungi modal yang ditanam di Negara-negara berkembang. 1 Hal ini disebabkan  karena  suatu  alasan  bahwa  dalam  bentuk  apapun  berlakunya  suatu  aturan, sewaktu-waktu perturan tersebut dapat diubah oleh pemerintah Negara yang bersangkutan. Sedangkan  jika  diadakan  suatu  perjanjian  internasional  baik  yang  bersifat  bilateral maupun  multilateral,  maka  pemerintah  Negara  berkembang  tetap  akan  terikat  oleh kewajiban-kewajiban internasional. 2
Perjanjian  bilateral  yang  pernah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan negra-negara  investor  seperti  Amerika  Serikat,  Jermam,  Belgia,  Belanda,  Norwegia  dan Denmark  adalah  perjanjian  jaminan  penanaman  modal  asing  atau Investment  Guaranty
1 Sunarjati  Hartono,  1972, Beberapa  Masalah  Transnasional  dalam  Penanaman  Modal  asing  di  Indonesia, Bina Cipta, Bandung, hlm 111.
2 Ibid,
Agreements. 3 Sedangkan  perjanjian  multilateral  yaitu  dengan  adanya  Konvensi Washington  1965 4 yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Undang- Undang Nomer 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas Konvesi tersebut. Secara otomotis Pemerintah  Indonesia  terkait  oleh  ketentuan-ketentuan  Konvensi  tersebut,  walaupun terhadap  yurusdiksi  arbitrase  ICSID  yaitu  badan  arbitrase  yang  bibentuk  oleh  Konvensi tersebut. 5
Dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1965  sebenarnya  tidak  ada  alasan  bagi  investor  meminta  jaminan  yang  lebih  dari Negara  penerima  modal (host  country) ,  karena  tindakan  pemrintah  (Indonesia)  terhadap para  investor  tidak  perlu  dikhawatirkan  lagi.  Seperti  pernah  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia dalam menasionalisasikan perusahaan tembakau Belanda, yang berakhir dengan kemenangan  Republik  Indonesia  karena  digugat  melalui  pengadilan  asing  yang  tidak memiliki kewenangan untuk menguguat sebuah Negara berdaulat yaitu Pengadilan Negeri Bremen  Jerman  Barat.  Tindakan  pemerintah  Indonesia  saat  itu  dibenarkan  oleh  hukum Internasional,  karena  hukum  Internasional  menganggap  bahwa  selama  tindakan  Negara berdaulat (act  of  States) dilakukan  diwilayahnya  sendiri  dianggap  merupakan  tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum internasional. 6
Jika  dilihat  dari  segi  promosi  investasi,  Indonesia  dianggap  sebagai  Negara  yang dinilai baik dalam melakukan promosinya, namun karena teralu banyak korupsi dan tidak stabilnya  ekonomi,  politik  dan  keamanan  menyebabkan  Indonesia  mendapat  nilai  buruk dari  potensi  untuk  meraih  penanaman  modal  asing. 7 Dari  laporan  tahunan  yang disampaikan oleh World Invetment report dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah memberikan jaminan hukum yang  cukup memadai bagi para inventor asing, tetapi permasalahannya  justru  terletak  pada  penegakan  hukum,  sehingga  dianggap  tidak menimbulkan adanya kepastian hukum bagi para investor. Bahkan dengan keyakinan tidak akan  dilakukannya  tindakan  nasionalisasi  terhadap  perusahaan  asing  sebagaimana  diatur
3 Ibid, Selain Invesment  Guarantee  Agreements yang  memilki  tujuan  yang  sama  yaitu  memebrikan perlindungan  yang  lebih  baik  dari  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Nomor  25  Tahun  2007  adalah  perjanjian- perjanjian Investment Protection Agreements and Economic Coorperation Agreements.
4 Convention on the settlement of Invesment Disputes Between states and National of other State.
5 Tunduknya anggota Konvensi terhadap Yurisdiksi arbitrase ICSID harus dinyatakan kembali secara tertulis, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  ayat  (1)  Konvensi,  yang  menyatakan  :  The  jurisdiction  of  the  shall  extend  to  any legal  dispute  arising  dorecly  out  of  an  investment,  between  a  Contracting  State  )or  any  consitituent  and  a  national  or agency of a Contracting State designated to the Centre by thet State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. Whwn the parties have goven their consent, no party may witdraw its consent unilaterally.
6 Zander, Michael, 1976 Act of State doctrine, in Twentieth Century of Internasional Law, , hlm 409.
7 United National Conference on Trade Development (UNCTAD), World Investment Report, 2002
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan daya tarik tersendiri untuk menarik minat para investor asing.
Walaupun  sebenarnya  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  di  atas  kemungkinan  adanya tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing tetap ada, namun pemerintah disini wajib untuk memberikan kompensasi terhadap perusahaan yang dinasionalisasi tersebut dengan jumlah, macam dan cara pembayarannya telah disepakati para pihak atau promt , adequate and effevtive. Selain terdapat dalam pasal diatas perlindungan terhadap nasionalisasi juga terdapat  dalam Multilateral  Investement  Guaranty  Agency, yang  mengatur  juga  masalah kompensasi terhadap perusahaan asing  yang dinasionalisasi yaitu harus promt , adequate and effevtive.
Bahwa stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum merupakan faktor utama yang  harus  diprioritaskan,  agar  penanaman  modal  asing  segera  pulih  di  Negara  ini. Khususnya  dalam  hal  penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa, terutama dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID. Umumnya dalam hal pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  ICISID  timbulnya  permasalahan  karena Negara-negara  anggota  Konvensi  mengaturanya  secara  berbeda-beda. 8 Berdasarkan  latar belakang  tersebut  diatas  maka  penulis  mencoba  mengidentifikasikan  permasalahan- permasalahan yang terjadi dan dijadikan bahan untuk diteliti dan dianalisis, yaitu sebagai berikut : Bagaimana peran dan tujuan arbitrase ICSID dalam kerangka penanaman modal di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  sinkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan arbitrase  dan  penanaman  modal  asing.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan  digunakan digunakan  antara  lain  berupa:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  literatur  yang  berkaitan
8 Moch. Basarah, Op Cit, hlm 144.
dengan  substansi  penelitian.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang informasi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  antara  lain  data  dari  surat  kabar,  jurnal, kamus, ensiklopedia.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1 Peran Arbitrase ICSID Dalam Kerangka Penanaman Modal Di Indonesia
Setelah  Bank  Dunia  membentuk  Konvensi  Washington  pada  tahun  1965,  yang melahirkan  badan  arbitrase  ICSID  ( centre) setiap  Negara  anggota  Konvensi  menurut ketentuan  Konvensi  ini  akan  tunduk  pada  yurusdiksi Centre. Sehingga  Negara  yang dianggap  melakukan  tindakan  melanggar  hukum  atau  melanggar  perjanjian  terhadap investor asing, maka berdasarkan ketentuan Konvensi dapat diajukan kehadapan arbitrase ICSID.  Seperti  halnya  sengketa  yeng  terjadi  antara  AMCO  ASIA  COORPORATION dengan  PEMERINTAH  INDONESIA,  yang  terjadi  pada  tahun  1980.  Sengketa  tersebut muncul  karena  pencabutan  ijin  penanaman  modal  oleh  Ketua  BKPM  (Badan  Koordinasi Penanaman  Modal)  terhadap  AMCO  ASIA  COORPORATION.  Pencabutan  ijin  tersebut oleh  AMCO  dianggap  sebagi  suatu  tindakan  yang  merugikan  mereka,  pemerintah Indonesia  dianggap  telah  melakukan  perbutan  melanggar  hukum  dan  melanggar perjanjian. 9
Para investor asing yang terdiri dari pengugat-pengugat AMCO CORPORATION PAN  AMERICAN  DEVELOPMENT  LIMITED  dan  PT.  AMCO  INDONESIA  relah mengajukan  gugtan  kepada  Sekretaris  Jenderal  ICSID  pada  tanggal  15  Januari  1981. Permohonan gugatan mereka mengenai suatu sengketa hukum (legal dispute) yang terjadi dengan  Republik  Indonesia. 10 Sengketa  ini  telah  membawa  Republik  Indonesia  sebagai salah  satu  Negara  yang  menjadi  pihak  di  hadapan  arbitrase  ICSID,  dikatakan  demikian karena sengketa hukum penenman modal asing yang melibatkan Negara sangat sedikit. Di Asia  saja  baru  dua  Negara  yang  menjadi  pihak  di  hadapan  arbitrase  ICSID,  selain Indonesia yaitu Republik Srilangka. 11
9 Moch.  Basarah,  2007, Bunga  Rampai  hukum  Perdata  Internasional, Fakultas  Hukum  UNISBA,  Bandung, hlm 141.
10 Sudargo Gautama, 1986, Indonesia dan Arbitrase Internasioanal, Alumni, Bandung, hlm 2.
11 Tineke L.T Londong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York, Citra Bakti Bandung 1998, hlm 59. Sengketa-sengketa penanman modal asing yang sudah diselesaikan dan diputus oleh ICSID kurang lebih 46 kasusu dari tahun 1996 samapi tahun 2005. Dari tahun 1997 s.d 2005 terdapat kasus yang belum mendapatkan putusan, sedangkan 99 kasus suadah dalam bentuk rangkuman. Lihat mengenai hal in dalam www. Worldbank.org
Jaminan  hukum  yang  ditawarkan  Pemerintah  Indonesia  sebenarnya  sudah  sangat memadai,  namun  karena  keadaan  Indonesia  saat  ini  berbeda  dengan  keadaan  masa  lalu, mak diperlukan jaminan-jaminan hukum lainnya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hal  ini,  oleh    perintah  Indonesia.  Karena  jminan-jaminan  inilah  yang  seharusnya ditawarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  jika  ada  keinginan  untuk  menarik  investor sebanyak-banyaknya.  Sebagimana  disarankan  oleh  Bank  Dunia  melalui Development Committe nya  yang  mengeluarkan Guidelines  on  the  Traetment  of  Foreign  Direct Investment kepada  Negara-negara  anggota  Konvensi  Washington  agar  menyediakan prinsip-prinsip  pokok  dalam  menyusun  ketentuannya  masing-masing,  sehingga  investor tertarik. 12
Ketentuan  yang dimaksud dalam Guidelines on the Treatment of Foregien Direct Invesment adalah  ketentuan  promosi  bidang  penanaman  modal  bukan  ketentuan  tentang mekanisme  arbitrase  ICSID.  Karena  Negara  peserta  Konvensi  tidak  dapat  membuat ketentuan  yang  berhubungan  dengan  mekanisme  atau  tata  cara  artibitrase  ICISID. Ketentuan  arbitrase  ICSID (Centre) harus  bebas  dari  pengaruh  system  hukum  nasional, arbitrase  ICSID  memiliki  otonomi  yang  khusus  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44 Konvensi  yang  pada  dasarnya  menytakan  bahwa  sengketa  yang  diselesaikan  oleh Centre yang  menimbulkan  permasalahan  prosedur  dan  tidak  diatur  dalam  bagian  ini  atau  dalam peraturan  arbitrase  atau  aturan  yang  telah  disepakati  para  pihak,  maka  Dewan  Arbitrase yang akan memutuskan permasalahan tersebut. 13
Dengan diajukannya sengketa melalui arbitrase ICSID, maka berdasarkan Psal 42 ayat  (1)  Konvensi  para  pihak  mendapatkan  jaminan  bahwa  mereka  dapat  mengunakan hukum  acara  sesuai  dengan  keinginan  mereka. 14 Hal  tersebut  sama  pentingnya  dengan masalah  pelaksanaan  putusan,  dimana  berdasarkan  ketentuan  in  akan  berada  di  bawah pengawasan  pengadilan  nasional  dari  Negara  peserta  Konvensi. 15 Oleh  sebab  itu,  dapat dikatakan  bahwa  peran  yang  diberikan  oleh  Konvensi  kepada  pengadilan  nasional  hanya dalam  hal  pengkuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  ICISID.  Yang  secara  normative
12 Moch. Basarah, Op Cit, Hlm 145
13 Teks asli Pasal 44 Konvensi Washington, sebagai berikut: Any arbitration proceeding shall be coneducted in accordance  with the provisioans of  this  Section  and,  except as the  parties  otherwise  agree, in  accordance with  the arbitration Rules ineffect on the date on which the parties consented to arbitration. If any question of procedure arises is not convered by this Section or the Arbitration Rules or any rules agreed by the parties, the Tribunal shall decide the question.
14 Pasal 42 ayat (1) Konvensi Washington, menyatakan sebagi berikut: The tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, The Tribunal shall apply the law of the Countracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.
15 Delaume, George. R, Transnational Contracts, American Jurnal International Law, 1982,  hlm 15.
telah diaur Pasal 66 ayat (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa.
Selain hal tersebut pengadilan nasional sebenarnya tidak memiliki peran lain yang berhubungan  dengan  ketentuan  Konvensi  yang  eksklusif  dan  memiliki  otonomi  khusus. Karena  berdasarkan  ketentuan  Konvensi  pengadilan  nasional  tidak  dapat  mengambil tindakan apapun yang mungkin bertentangan dengan sifat arbitrase ICSID yang eksklusif dan  memiliki  otonomi  khusus.  Dengan  kata  lain,  pengadilan  dari  Negara  anggota Konvensi  sebaiknya  menunda  pelaksanaan  proses  perkara  sebelum  diselesaikan  ICSID. Karena  kemungkinan  perkara  tersebut  merupakan  yurisdiksi  ICSID,  pengadilan  harus menahan diri dan mempertimbangkannya lebih lanjut serta mengijinkan para pihak untuk meyelesaikan sengketanya melalui arbitrase ICSID. 16
Lebih jelas lagi mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengadilan nasional tidak  turut  campur  terhadap  sengketa  hukum  yang  menyangkut  penanaman  modal  asing, karena sengketa ini merupakan keberadaan hukum nasional tidak begitu diperlukan dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Karena peraturan mengenai mekanisme  arbitrase  ICSID  telah  diatur  dalam  secara  komprehensif  dalam  Konvensi, peran  hukum  nasional  hanya  dalam  hal  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase ICSID. 17
ICSID adalah merupakan sebuah organisasi yang lahir dari Konvensi Washington 1965,  yang memilki tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus  investasi  dan  perdagangan  internasional  yang  lebih  besar,  dan  menumbuhkan  iklim saling mempercayai antara Negara (host State) dengan investor dalam meningkatkan arus penanaman  modal. 18 Dalam  berbagai  hal  ICSID  dapat  dikatakan  merupakan  suatu organisasi  yang  unik  dibidang  alternative  penyelesaian  sengketa  internasional,  karena organisasi  ini  bibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan  tertentu  pada  masyarakat  ekonomi global.  Oleh  karena  itu,  arbitrase  ICSID  dirancang  sebagi  penyeimbang  keinginan- keinginan  antara  Negara  penrima  modal (host  States) dengan  investor  asing  dan  sebagi institusi  yang  menyediakan  suatu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  hukum  yang  efektif dibidang penanaman modal asing. 19
3.2 Tujuan Arbitrase ICSID Dalam Kerangka Penanaman Modal Di Indonesia
16 Moch. Basarah, Op Cit, Hlm 147
17 Ibid,
18 Smuty, Abby Cohen, Arbitration before thr International Cnetre for Settlement of Investment Disputes, Law Intelligence, Volume I, issue 02-March 2003, White & case LLP, hlm 2
19 Moch. Basarah, Op Cit, Hlm 147
Berdasarkan  data  dari World  Bank sejak  berlakunya  Konvensi  Washington  pada tahun 1966 20 , 150 kasus penenman modal asing yang diajukan antara tahun 1996-2005 ke artbitrase ICSID 49 kasus telah diberi putusan, dan 101 kasus masih menunggu putusan. Walupun  anggota  Konvensi  sangat  banyak,  tetapi  sengketa  yang  diajukan  ke  arbitrase ICSID  tampaknya  sangat  sedikit.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  afektifitas  dari  suatu system penyelesaian sengketa tidak bisa diukur dengan hnya melihat dari banyaknya kasus yang  telah  diselesaikan. 21 Adanya  sengketa  penanaman  modal  asing  tergantung  dari pelaksanaan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam penyelesaian sengketa, para  pihak  diwajibkan  untuk  mengunakan  arbitrase  sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi. Perjanjian ini menunjukan kesiapan suatu Negara yang terkait Konvensi untuk menerima arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa penanaman modal.
Kewajiban untuk mengunakan arbitrase ICSID dalam sengketa penanaman modal asning  tentunya  akan  mempengaruhi  pada  pihak,  baik  Negara  tuan  ruamah (host  State) meuoun  investor  asing  khususnya  untuk  menghindari  tindakan-tindakan  yang  mengarah pada  pelanggaran  perjanjian  dan  hukum  internasioanal.  Namun  jika  terdapat  perbedaan pendapat,  maka  untuk  menghindar  dari  konfik  yang  berkepanjangan  biasanya  dilakukan suatu  metode  cara  damai  misalnya  dengan  negosiasi  atau  mediasi.  Adanya  kewajiban menggunkan  arbitrase  ICSID  dalam  pananaman  modal  asing  serta  efektifitas  prosedur badan  arbitrase  itu  sendiri,  dapat  memberikan  manfaat  bagi  para  pihak  agar  terjalinnya suatu  kerjasama  dalam  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu,  G.  jaenike  mengatakan  bahwa sebaiknya  Negara  tuan  rumah (host  State) dan  investor  aasing  dalam  perjanjiannya  agar selalu menyepakati untuk menggunakan arbitrase ICSID (Center) sesuai dengan ketentuan Konvensi Washington. 22
Pendapat G. Jaenicke sebenarnya sejalan dengan tujuan dari Konvensi Washington yaitu untuk memlihara iklim investasi yang baik. 23 Uga untuk kepentingan dari host State, sebagai Negara penerima modal dari luar negeri, sehingga dapat memberikan ketentraman kepada  investor  dengan  tidak  mengabaikan  kepentingan  mereka.  Yaitu  adanya perlindungan  hukum  yang  wajar  dengan  diberikannya  kesempatan  untuk  mengajukan segala  persoalan  ke  hadapan  arbitrase  ICSID.  Karena  tujuan  utma  dari  Konvensi  adalah
20 www.worldbank.org
21 Jaenicke,G,  1990, The  Prospects  For  International  arbitration  Disputes  Between  States  and  Private Enterprises, Comments  on  a  paper  by  Professor  U.  Bauchez,  dalam  Soons,A.H.A International  Arbitration  Past  and Prospects, Martinus Nijhoff Pub, hlm 155.
22 Ibid, hlm 157
23 Sudargo Gautama, 1996, Indonesia dan arbitrase Internasional, Alumni, Bandung, hlm 24
memeberikan  fasilitas  bagi  penyelesaian  sengketa  penanaman  melalui  arbutrase  dan dengan cara damai. 24
Sesuai dengan ketentuan Konvensi, dalam perjanjian penanman modal asing para pihak dapat melakukan pilihan hukum yang akan digunakan oleh arbitrase ICSID (choice of  law) 25 . Hukum  yang  dapat  digunakan  dalam  sengketa  penanman  modal  asing  adalah hukum  internasional  dan  hukum  Negara  penerima  modal (host  State). Diterapkannya hukum internasional dalam suatu sengketa penanman modal, akan mengandung arti yang sangat  penting  bagi  para  investor,  karena  mereka  menginginkan  investasinya  dilindungi oleh  hukum  internsioanal.  Namun,  dilain  pihak  Negara  penerima  modal  menginginkan investasi  asing  diatur  oleh  hukum  naioanl  mereka.  Pilihan  hukum  para  pihak  ini  jika diakitkan  dengan  kaidah-kaidah  hukum  perdata  internasional,  dalam  rangka  Konvensi Washington  ini,  tampaknya  terdapat  juga  pengakuan  terhadap  otonomi  para  pihak  dalam melakukan pilihan hukum bahkan sangat menghormati.
Namun jika melihat beberapa kasus penyelesaian sengketa penanaman modal, pada kenyataannya  otonomi  para  pihak  ini  pernah  juga  dibaikan  oleh  dewan  arbitrase  ICSID. Seperti  dalam  kasus  anatara  PT  AMCO  melawan  PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA.  Seharusnya  dalam  kasus  tersebut  hukum  yang  digunakan  adalah  hukum yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  yaitu  hukum  Indonesia (host  state), tetapi  dewan arbitrase (tribunal) justru  menggunakan  hukum  internasioanal.  Sesungguhnya  walaupun para pihak tidak melakukan pilihan hukum, dewan arbitrase harus menghormati ketentuan Konvensi dengan memberlakukan hukum host state. 26
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  keputusan  dewan  arbitrase  ICSID  tersebut, Pemerintah  Indonesia  mengajukan  usul  pembatalan  putusan  arbitrase  berdasrkan  alasan- alasan sebagimana telah diatur  dalam Pasal 52 ayat (1) Konvensi Washington, 27 yaitu (a)
24 Di  dalam  Konvensi  Washington terdapat the rules of procedure for arbitration dan the rules of procedure for Conciliation..
25 Pasal 42 ayat (1) Konvensi ICSID menyatakan : The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties.
26 Jaenicke,  G, Op  Cit, hlm  159  –  Demikian  juga  keharusan  penerpan  hukum  dari  host  states  ini  ditentukan oleh  Pasal  42  ayat  (1)  Konvensi  yaitu  :  “ In  the  absence  of  such  agreement,  the  Tribunal  shall  apply  the  law  of  the Contracting State party to the dipute (incuding its on the conflict of law) and such rules of international law as may be applicable.
27 Pasal 52 ayat (1) konvensi Washington tentang permohonan pembatalan putusan ICSID, sebagai berikut : (1) Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the seeretary General on one or more of the following grounds:
a) That the tribunal was not properly constituted
b) That the Tribunal has manifestly its powers
c) That there was corruption on the part of a member of the Tribunal
d) That there has been a serious depature from a fundamental rule of procedure
e) That there award has failed to state the reason on which it is based
bahwa  dewan  arbitrase  secara  tegas  telah  melampaui  batas-batas  wewenangnya  dengan tidak  menggunakan  hukum  Indonesia  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  perkara.    (b) putusan  dewan  tidak  disertai  alasan-alasan  yang  mendasarinya  dan  terdapat  kesalahan yang serius pada putusan yang bertentangan dengan prosedur yang sifatnya fundamental. 28 Masalah  yang  sma  juga  terjadi  terhadpa  kasus  anatra  KLOCKNER  INDUSTRIE, ANGLAGEN  GMBH  KLOCKNER  BELGE  S.A  melawan  PEMRINTAH  UNI KAMERUN.  Menurut  ketentuan  Konvensi,  perkara  yang  keputusannya  dimintakan pembatalan  oleh  salah  satu  pihak,  maka  sengketa  baru  dengan  dewan  arbitrase  tersebut dianggap baru dengan dewan arbitrase yang baru. 29
Kasus  diatas  sebenarnya  merupakan  salah  satu  kebrhasilan  Negara  berkembang dalam  gugatan  pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase  ICSID.  Permohonan  pembatalan tersebut  pada  dasarnya  disebabkan  karena  tidak  puas  dengan  hasil  putusan arbitrase.  Hal ini  merupakan  suatu  kenyataan  yang  disebabkan  karena  banyak  klausul  arbitrase  yang disepakti  oleh  para  pihak  tidak  dibuat  dengan  sebaik-baiknya  atau  karena  tidak  adanya kesepakatan terhadap berbagai masalah antar anggota Konvensi dengan investor. 30 Negara berkembang  juga  dalam  hal  ini  memperhatikan  keprcayaan  yang  berlebihan  terhadap investor  asing  sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  pelaksanaan  kontrak  tidak  sesuai dengan keinginan para pihak.
Dengan  diperbolehkannya  para  pihak  untuk  mengajukan  pembatalan  terhadap putusan  arbitrase  ICSID  berarti  biaya  penyelesaian  sengketa  akan  bertamabah  mahal, karena  kasus  yang  sama  dapat  diulang  beberapa  kali  sebagia  kasus  baru,  dengan  dewan arbitrase  yang  baru.  Karena  dalam  Konvensi  tidak  ditentukan  berapa  klai  batas pelaksanaan pengajuan yang dapat dilakukan oleh para pihak. Untuk itu, sebaiknya biaya penyelesaian  perkara  dapat  lebih  murah.  Dan  terhadap  kasus  yang  diminya  pembatalan agar  diselesaikan  dengan  mekanisme  terutama  oleh  tim  khusus  yang  diberi  wewenang untuk  memberikan  putusan.  Dengan  demikian  kasus  tidak  perlu  diulang  atau  dianggap sebagai  kasus  baru  dengan  dewan  arbitrase  yang  baru,  sebagiamana  terjadi  dalam  kasus PT AMCO melawan PEMERINTAH REPUPLIK INDONESIA diatas. 31
28 Sudargo Gautama, Pengantar hukum Perdata Internasional Indonesia, BPHN, 1999, hlm 79
29 Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 52 ayat (6) Konvensi yang menyatakan : If  the  award  is  annulled  the  disputes  shall,  at  the  request  of  either  party,  be  submitted  to  a  new tribunal constituted in accordance with a Section 2 of this Chapter.
30 Kaoma Mwenda,  Kenneth and Gobir,  Nahu G., International Comercial Arbitration and the International Centre for Settlement of Investment Diputes, Zambia Law Journal No.30, 1998, hlm 115
31 Moch. Basarah, Op Cit, Hlm 151
Dalam  kurun  waktu  empat  puluh  tahun  tentunya  arbitrase  ICSID  telah  memilki catatan  tentang  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  yang  ditanganinya. Banyaknya penggunaan klasul arbitrase ICSID dalam setiap perjanjian investasi (Bilateral Investment  Treaties atau  BITS)  merupakan  hal  yang  sudah  biasa  bahkan  dapat  diakatan menjadi  meluas  karena  terdapat  juga  dalam  kententuan-ketentuan  hukum  nasional  dan perjanjian  investasi  lainnya.  Adanya,  klasul  tersebut  sebenarnya  selain  untuk  mencegah terjadinya  sengketa,  juga  sebagai  tonggak (corner  stone) bagi  para  pihak  jika  terjadi sengketa,  karena  tanpa  klasul  arbitrase  sengketa  mereka  tidak  dapat  diajukan  kehadapan arbitrase  ICSID.  Saat  ini  publisitas  arbitrase  ICSID  sedang  meningkat  karena  sengketa- sengketa yang sedang dan telah diselesaikan oleh arbitrase ICSID juga meningkat. Dalam hal ini masalahnya adalah apakah arbitrase ICSID selalu memberikan putusannya dengan efektif dan todak berat sebelah. 32
Salah  satu  kekuatan  dari  arbitrase  ICSID  sebenarnya  terdapat  dalam  Pasal  53 Konvensi  yang  ada  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  putusan  arbitrase  mengikat  para pihak  dan  tidak  dapat  dilakukan  banding  atau  perbaikan  lainnya,  kecuali  sebagimana diatur  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  Konvensi. 33 Oleh  karena  itu,  untuk  mempertahankan kehadiran  Konvensi,  bagaimanapun  pengadilan  nasioanl  Negara  anggota  Konvensi  tidak dapat meninjau  ulang  putusan  arbitrase  ICSID  yang  dapat  dilakukan  adalah  permohonan pembatalan,  interpertasi  dan  revisi  terhadap  putusan  tersebut.  Sedangkan  dalam  Pasal  54 Konvensi mengaur tentang pelaksanaan putusan arbitrase yang dapat dilakukan oleh setiap Negara anggota Konvensi. 34
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  53  dan  Pasal  54  diatas  pada  dasarnya  telah membawa arbitrase ICSID pada kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan arbitrase lainnya. Karena dalam arbitrase ICSID, ketentuan Konvensi yang memberikan pengaturan bagi  seluruh  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  sejak  para  pihak  menyatakan consent terhadap  arbitrase  ICSID  sampai  dengan  berakhir  sengketa  yaitu  pelaksanaan  putusan arbitrase.  Untuk  itu,  dapat  diaktakan  pengaturan  hukum  nasional  mengenai  arbitrase
32 Ibid,
33 Secara lengkap isi Pasal 53 ayat (1) Konvensi Washington tersebut adalah:
(1) The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal  or to any  other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall havw been syated pursuant to the relevan provisions of this Convention.
34 Pasal 54 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :
(1)  Each  Contracting  State  shall  recognize  an  award  rendered  pursuant  to  this  Convention  as  biding  and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it werw a final judgment of court in that State. A Contracting State  with a federal  constitutions  may  enforce such an award in  or through  its federal  courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the cours of a constituent state.
ICSID  sangat  terbatas,  sperti  halnya  pengaturan  tentan  pelaksanaan  putusan  arbitrase ICSID  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  hanya  diatur  dalam  satu  pasal saja yaitu dalam Pasal 66 ayat (e). dengan demikian peran yang diberikan oleh Konvensi terhadap  pengadilan  nasional  sangat  terbatas.  Berbeda  misalnya  dengan  arbitrase International  Chamber  of  Commerce (ICC)  atau  arbitrase  komersial  lainnya  yang didasarkan atas ketentuan Pasal V Konvensi New York 1958, yang mengatur tujuh alasan yang berbeda untuk digunakan oleh pengadilan nasioanal suatu Negara terhadap keberatan pelaksanaan  putusan  arbitrase,  sehingga  hal  ini  dapat  menyebabkan  berlarut-larut pelaksanaan putusan. 35
Terhadap  putusan  arbitrase  komersial  yang  pengakuan  dan  pelaksanaannya  diatur berdasarkan  Konvensi  New  York  1958,  dapat  dengan  mudah  ditoloak  oleh  salah  satu pihak dengan mengemukakan adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum Negara yang bersangkutan.  Namun  dalam  konteks  arbitrase  ICSID,  jika  suatu  Negara  tidak  mau mengakui  dan  melaksanakan  putusan  arbitrase  berdasarkan  ketentuan  Konvensi,  justru dianggap  telah  melakuakan  pelanggaran  terhadap  Pasal  53  ayat  (1)  Konvensi.  Terhadap pelanggaran ini investor dapat melakukan  dua gugatan terhadap Negara tuan rumah yaitu (a)  mengajukan  gugatan  sebagaimana  dikenal  dalam  hukum  national  negara  tuan  rumah (host  state) pada  tingkatan  diplomatic,  atau  (b)  menyampaikan  sengketa  tentang  putusan arbitrase  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  kepada  Makamah  Internasional  yang  memiliki yurisdiksi  yang  berhubungan  dengan  sengketa  mengenai  penafsiran  dan  penerpan Konvensi. 36
Berdasarkan  ketentuan  Konvensi  keputusan  arbitrase  ICSID  harus  diakui  dan dilaksanakan,  dengan  demiian  dlam  hal  ini  doktrin  kedaulatan  yang  dimilki  Negara anggota  Konvensi  tidak  dapat  diberlakukan.  Karena  sesungguhnya  dokrin  kedaulatan Negara  ini  dapat  mengahambat  pelaksanaan  putusan  arbitrase  secara  paksa.  Untuk  itu, Negara peserta harus menganggap sama keputusan arbitrase ICSID  itu sebagai keputusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat terakhir di Negara yang bersangkutan. 37 Dan pihak  yang  akan  melaksanakan  putusan  arbitrase  di  wilayah  Negara  peserta  dapat menyampaikan  kepada  pengadilan  atau  instasi  yang  telah  ditunjuj  oleh  Negara  peserta
35 Moch. Basarah, Op Cit, hlm 153
36 Jaenicke, G, Op Cit, hlm 163
37 Lihat Pasal 54 ayat (1) Konvensi
untuk  maksud  tersebut,  yaitu  copy  dari  putusan  yang  telah  dilegalisasikan  oleh  Sekjen ICSID. 38
Agar  dalam  eksekusi  putusan  arbitrase  ICSID  tidak  ada  keraguan  karena  adanya doktrin  kedaulatan  dna  pelaksanaan  ketentuan  tercantum  dalam  Pasal  54.  Maka berdasarkan  Pasal  54  Konvensi,  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  54  tidak  boleh ditafsirkan  seolah-oleh  pasal  ini  menyimpang  dari  ketentuan  yang  berlaku  di  Negara peserta berkaitan dengan imunitas Negara yang bersangkutan atau Negara sing lainnya. 39
Dalam  hal  kaitannya  dengan  hak  diatas,  pengaturan  tentang  pengakuan  dan pelaksanaan  putusan  arbitrase  ICSID  di  Indonesia  didasarkan  oleh  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1968  dan  Pasal  66  ayat  (e)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999. Berdasarkan kedua Undang-Undang ini putusan arbitrase ICSID dapat dilaksanakan di  Negara  Republik  Indonesia  setelah  memperoleh  eksekuator  dari  Makamah  Agung Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  dilimpahakan  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.  Tampaknya  ketentuan  tersebut  telah  mengikuti  keinginan  dari  Pasal  54  ayat  (3) yang  mencantumkan  bahwa  eksekusi  dari  keputusan  arbitrase  ICSID  akan  diatur  oleh hukum dari Negara diman eksekusi putusan arbitrase itu akan dilaksanakan. 40

## IV. PENUTUP

## 4.1      Simpulan
1. Konvesi Washington 1965 telah memberikan peran yang sangat besar bagi Negara- negara  berkembang  khususnya  Indonesia  dalam  meningkatkan  arus  penanaman modal.  Dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  dan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  Alternatif  Penyelsaian Sengketa,  Negara-negara  investor  tidak  perlu  khawatir  lagi  akan  terjadinya tindakan Pemrintah Indonesia yang melanggar hukum Internasional
2. Tujuan  dari  Konvensi  Washington  1965  pada  dasarnya  adalah  untuk mempromosikan  pembangunan  ekonomi  dunia  delalui  arus  investasi  dan
38 Pasal  54  ayat  (2)  secara  lengkap  menyatakan  : (2)  A  party  seeking  recognition  or  enfordement  in  the  the territories  of  a  Contracting  State  shall  furnish  to  a  competent  court  or  other  authority  which  such  State  shall  have designated for this purpose a copy of the award certified by the Secretary-General. Each Contracting State shall notify the Secretary_General of the designation of competent court  or other authority fot this purpose and of any sebequent change in such designation.
39 Secara  lengkap  ketentuan  dalam  Pasal  55  konvensi  adalah:  Nothing  in  article  54  shall  be  construed  as derogating from the law in force in anya Contracting State relating  to immunity of that State or any foreign State from execution.
40 Selengkapnya  isi  Pasal  54  ayat  (3)  sebagai  berikut:  (3)  execution  of  award  shall  be  govered  by  the  laws concerning the execution of judgments in force in the state in whose territories such execution is sought.
perdagangan  internasional  yang  lebih  besar    dan  menumbuhkan  iklim  saling mempercayai antara Negara dengan investor dalam meningkatkan arus penanaman modal.  Arbitrase  ICSID  yang  dibentuk  Konvensi  Washington  1965  dapat dikatakan  merupakan  suatu  organisasi  yang  unik  dan  dirancang  sebagi penyeimbang  keinginan-keinginan  antra  Negara  penerima  modal  dengan  investor asing  dan  sebagi  institusi  yang  meyediakan  suatu  mekanisme  penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing.

## 4.2 Saran
Sejalan  dengan  perkembangan  global  juga  perlu  diatur  keterlibatan  pihak  ketiga dalam  proses  arbitrase  dengan  mengakomodir  konsep  hak  gugat  organisasi,  class action  dan  citizen  lawsuit  yang  juga  sudah  diakui  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  dan  oleh  pengadilan.  Keterlibatan  pihak  ketiga  atau  amicus curiae  penting  sebagai  bentuk  kontrol  publik  khususnya  pada  sengketa  yang berkaitan  dengan  kepentingan  umum.  Konsep  ini  dapat  diterapkan  pada  kasus- kasus  arbitrase  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  seperti  sengketa  di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Delaume, George. R, 1982, Transnational Contracts, American Jurnal International Law. Jaenicke,G,  1990, The  Prospects  For  International  arbitration  Disputes  Between  States and  Private  Enterprises, Comments  on  a  paper  by  Professor  U.  Bauchez,  dalam Soons,A.H.A International Arbitration Past and Prospects, Martinus Nijhoff Pub.
Moch.  Basarah,  2007, Bunga  Rampai  hukum  Perdata  Internasional, Fakultas  Hukum UNISBA, Bandung.
Sudargo Gautama, 1999, Pengantar hukum Perdata Internasional Indonesia, BPHN.
, 1996, Indonesia dan Arbitrase Internasional, Alumni, Bandung.
, 1986., Indonesia dan Arbitrase Internasioanal, Alumni, Bandung Smuty,  Abby  Cohen, Arbitration  before  thr  International  Cnetre  for  Settlement  of Investment Disputes, Law  Intelligence, Volume I, issue 02-March 2003, White & case LLP.
Sunarjati  Hartono,  1972, Beberapa  Masalah  Transnasional  dalam  Penanaman  Modal asing di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
Tineke  L.T  Londong,  1998, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York, Citra Bakti Bandung.
Zander, Michael, 1976, Act of State doctrine, in Twentieth Century of Internasional Law.
Jurnal :
Kaoma  Mwenda,  Kenneth  and  Gobir,  Nahu  G., International  Comercial Arbitration  and the International Centre for Settlement of Investment Diputes, Zambia Law Journal No.30, 1998.
Peraturan Perundang Undangan:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternative  Penyelesaian Sengketa.
Konvensi Washington 1965.