## Journal of Political Issues
Volume 5, Nomor 2, Januari 2024, pp. 134-145 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Penatausahaan Aset Tanah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Jayapura
Taufik Raharjo 1 *, Aditya Wirawan 2 , Reni Shintasari 3 , Fery Bagong 4
1 Program studi DIII Manajemen Aset, Politeknik Keuangan Negara STAN, 15422, Banten-Indonesia
2 Program studi DIV Manajemen Aset Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN, 15422, Banten-Indonesia
3 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, 99358, Papua – Indonesia
4 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 99117, Papua - Indonesia

## INFO ARTIKEL
Dikirim: Okt 28, 2023 Diterima: Jan 10, 2024 Dipublikasi: Jan 31, 2024

## KATA KUNCI:
Administration; Assets; Regional Assets; Regional Property.

## KORESPONDEN:
Taufik Raharjo Program studi DIII Manajemen Aset, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Email:
Taufik.raharjo@pknstan.ac.id

## SITASI CANTUMAN:
Raharjo, T., Wirawan, A., Shintasari, R., & Bagong, F. (2024). Penatausahaan Aset Tanah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Jayapura. Journal of Political Issues. 5 (2);134-145 . https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.139
DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.139

## LISENSI:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract The  aim  of  this  research  is  to  study  the  implementation  of administration  of  regional  assets  in  the  form  of  land  by  the  Jayapura  City Government  after  the  expansion  of  Jayapura  Regency.  Apart  from  that,  this research  tries  to  uncover  obstacles  in  the  implementation  of  administering regional  assets  in  the  form  of  land  and  identifies  solutions  that  can  be implemented  to  reduce  obstacles  that  arise  after  regional  expansion.  This research uses a descriptive qualitative approach with data sources originating from the results of in-depth interviews with credible informants according to the objectives  of  this  research.  The  results  of  this  research  show  that  the administration  of  regional  assets  or  regional  property/  Barang  Milik  Daerah (BMD)  has  been  implemented  well  due  to  collaboration  with  related  parties. However, there is a note that several assets with high value are still owned by the  Jayapura  Regency  Government,  whereas assets  which  are  movable  assets were not handed over so that movable assets require new procurement.
Abstrak Tujuan penelitian  ini adalah mempelajari pelaksanaan penatausahaan aset daerah berupa tanah oleh Pemerintah Kota Jayapura pasca pemekaran dari Kabupaten  Jayapura.  Selain  itu,  penelitian  ini  mencoba  mengungkap  kendala dalam  pelaksanaan  penatausahaan  aset  daerah  berupa  tanah  serta mengidentifikasi  solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  kendala  yang timbul  pasca  pemekaran  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif  dengan  sumber  data  yang  berasal  dari  hasil  wawancara mendalam  dengan  informan  yang  kredibel  sesuai  tujuan  penelitian  ini.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset daerah atau Barang Milik daerah (BMD) telah dilaksanakan dengan baik karena kolaborasi dengan pihak- pihak  terkait.  namun  terdapat  catatan bahwa  ada beberapa  aset  yang  memiliki nilai  tinggi  masih  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jayapura,  sedangkan untuk aset yang merupakan aset bergerak tidak diserahkan sehingga untuk aset bergerak perlu adanya pengadaan baru.

## TENTANG PENULIS:
Taufik  Raharjo, Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Manajemen, Universitas Sebelas Maret pada tahun 2012, saat ini penulis sedang melanjutkan studi  S-3  di  Sekolah  Bisnis  Institut  Pertanian  Bogor.  Penulis  saat  ini  bekerja sebagai  Dosen  di  Program  Studi  Diploma  III  Manajemen  Aset  Politeknik Keuangan Negara STAN.
Aditya  Wirawan ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2010, saat ini penulis sedang melanjutkan studi  S-3  di  Pasca  Sarjana  Doktoral  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro. Penulis  saat  ini  bekerja  sebagai  Dosen  di  Program  Studi  Sarjana  Terapan Manajemen Aset Publik Politeknik Keuangan Negara STAN.
Reni Shintasari , Penulis menyelesaikan studi S2 di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan,  FISIP,  UGM  pada  Tahun  2017.  saat  ini  penulis  sedang melanjutkan studi S3 Politik Pemerintahan UGM. Penulis saat ini staff pengajar Jurusan Sosiologi Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Cenderawasih.
Bagong Fery Samodra , alumni program studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)  Yogyakarta tahun 2016. Sekarang bekerja
sebagai staf di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Papua.

## PENDAHULUAN
Pemekaran wilayah di Indonesia merujuk pada proses pembentukan entitas administratif baru di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten dari wilayah yang lebih besar. Landasan hukum untuk pemekaran  daerah  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  ( Indonesia,  2014 ).  Prinsip  dasar  dari  pemekaran  daerah  adalah mendekatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  kepada  rakyat  sebagai  pihak  yang  dilayani dengan  memperpendek  jarak  baik  secara  geografis,  alur  birokrasi,  maupun  kompleksitas urusan,  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  mempercepat  pembangunan  ( Kamuli, 2010 ; Akbar, 2019 ).
Aspek kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah adalah profesionalitas dalam Pengelolaan Barang Milik Da erah (BMD)  ( Aira,  2015 ; Rosita  &  Zulkarnaini,  2021 ).  Pengelolaan  BMD  mencakup  berbagai kegiatan  mulai  dari  perencanaan  kebutuhan  dan  anggaran,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan,  pengamanan,  pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan, penghapusan,  penatausahaan,  hingga  pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian.  Dasar hukum untuk pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Indonesia,  2016),  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pembukuan (Indonesia, 2021 ), Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Walaupun  telah  diatur  secara  detail  pada  kedua  peraturan  di  atas,  pelaksanaan pengelolaan  aset  daerah  tentu  tidak  luput  dari  permasalahan.  Terlebih  lagi  pengelolaan  aset pada  daerah  pemekaran/daerah otonom  baru. Salah  satu  permasalahan yang  muncul  sebagai akibat  adanya  pemekaran  daerah  dalam  konteks  pengelolaan  aset  contohnya  adalah  adanya perebutan  aset  ( Simamora  &  Halim,  2015 ).  Selain  perebutan  aset,  permasalahan  lain  yang sering  ditemui  dalam  pengelolaan  aset  daerah  adalah  lemahnya  inventarisasi  aset  daerah sehingga  banyak  daerah  yang  akhirnya  sulit  untuk  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  dari  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  ( Niu  dkk., 2017 ; Romlah  &  Asrida,  2018 ; Suparman  &  Sangadji,  2018 ).  Mengingat  pentingnya pengelolaan  aset  daerah  ini,  sudah  seharusnya  menjadi  perhatian  khusus  bagi  Pemerintah Daerah.
Permasalahan mengenai penatausahaan aset daerah ini hampir terjadi di semua wilayah di  Indonesia,  tak  terkecuali  di  Kota  Jayapura.  Kota  Jayapura  merupakan  Ibu  Kota  Provinsi Papua. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penatausahaan aset daerah berupa tanah. Kota Jayapura  dipilih  sebagai  lokus  penelitian  ini  karena  pertama,  Kota  Jayapura  merupakan wilayah  administratif  hasil  pemekaran  dari  daerah  induk  yaitu  Kabupaten  Jayapura. Penatausahaan aset tanah daerah dari suatu wilayah hasil pemekaran umumnya lebih kompleks karena harus melibatkan wilayah administratif induk.
Dalam  penelitian  sebelumnya  mengenai  penatausahaan  aset,  Kaganova  dan  Nayyar Stone ( 2000 ) menemukan bahwa hampir semua pemerintah daerah di berbagai negara memiliki aset  publik  (aset  pemerintah)  dalam  jumlah  yang  cukup  besar.  Meskipun  begitu,  banyak pemerintah  daerah  di  negara-negara  berkembang  belum  sepenuhnya  menyadari  bahwa  aset publik seharusnya dianggap sebagai portofolio yang perlu dikelola secara efektif. Pengelolaan yang  baik  dapat  memberikan  manfaat  dalam  meningkatkan  efisiensi  penggunaan  anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan dari pemanfaatan aset.
Penelitian oleh Mardiasmo, dkk ( 2012 ) dan Mardiasmo ( 2012 ) terhadap tiga pemerintah daerah di Indonesia mengungkapkan bahwa lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah disebabkan  oleh  tahap  awal  reformasi  yang  masih  berlangsung,  keterbatasan  kapabilitas
sumber daya manusia, kelambatan dalam penyelesaian dokumen kepemilikan, dan rendahnya fungsi manfaat aset.
Studi Simamora, dkk ( 2015 ) pada pemerintah daerah yang berbeda menunjukkan bahwa ada  beberapa  faktor  yang  menghambat  pengelolaan  aset  tanah,  seperti  kurangnya  kerangka kebijakan  yang  komprehensif,  persepsi  tradisional  yang  tidak  memprioritaskan  potensi pemanfaatan  aset  publik  untuk  pendapatan  daerah,  inefisiensi,  keterbatasan  data,  dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian sebelumnya hanya memandang penatausahaan aset tanah milik pemerintah dari sudut pandang faktor internal, seperti kapasitas sumber daya manusia dan mekanisme administrasi lembaga dalam prosedur penatausahaan.
Pemilihan Kota Jayapura sebagai lokasi penelitian yaitu keunikan status tanah di Papua secara umum dan khususnya  di  Kota Jayapura  yaitu  masih  menganut  pemilikan tanah adat. Penatausahaan  aset  tanah  Pemerintah  Kota  Jayapura  yang  bersinggungan  langsung  dengan penguasaan dan pemilikan masyarakat adat menjadi hal unik yang jarang dijumpai di wilayah lain di Indonesia. Persinggungan penatausahaan aset tanah Pemerintah Kota Jayapura dengan masyarakat  adat  ini  beberapa  kali  menimbulkan  permasalahan  yang  terkadang  sampai berperkara di Pengadilan.  Sebagai  contoh perkara kepemilikan aset  tanah  antara Pemerintah Kota  Jayapura  dengan  masyarakat  adat  diantaranya  adalah  (1)  perkara  antara    Ny.  Tropina Mebri  Depondiye  dengan  Pemerintah  Kota  Jayapura  dan    (2)  perkara  Pemerintah  Kota Jayapura  dengan  Ny.  Sapria  Apnita.  Pada  perkara  melawan  Ny  Tropina  Mebri  Depondiye, Pemerintah Kota Jayapura harus membayar sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) sebagai  upaya  perdamaian  (Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jayapura  No.  84/Pdt/2015/PT.JPR. tanggal 21 Januari 2016).
Besarnya potensi permasalahan yang muncul terkait gugatan masyarakat adat terhadap aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jayapura sudah seharusnya menjadi perhatian yang  serius. Oleh karena itu,  melalui penelitian ini,  Peneliti  berusaha untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka penatausahaan aset tanah pasca pemekaran agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Kendala dan permasalahan serta solusi dalam penatausahaan aset tanah Pemerintah Kota Jayapura juga turut dituangkan dalam laporan penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

## Model Peneltian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk menginvestigasi dan memahami interpretasi yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan oleh  sejumlah  individu  atau  kelompok  orang  ( Creswell,  2010 ).  Penelitian  ini  mengadopsi metode studi kasus, suatu strategi penelitian di mana peneliti secara teliti menginvestigasi suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu ( Creswell, 2010 ). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris.
Dalam  konteks  ini,  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam. Wawancara  semi-struktural dilakukan, yang berarti  para informan telah  diberikan  gambaran pertanyaan  sebelumnya.  Hal  ini  memungkinkan  informan  untuk  mempersiapkan  data pendukung  sebelum  pelaksanaan  wawancara,  sehingga  jika  ada  pertanyaan  terkait  data sekunder,  narasumber  dapat  merujuknya  dengan  mudah.  Pendekatan  ini  dianggap  sebagai bentuk  triangulasi,  dimana  tujuannya  adalah  untuk  menjamin  validitas  dan  reliabilitas  hasil penelitian.

## Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data terkumpul, tim akan  menjalankan analisis  tematik untuk  mengenali  pola- pola yang muncul dari hasil eksplorasi data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Lebih dalam lagi, proses analisis melibatkan langkah-langkah berikut:
1. Melakukan wawancara mendalam.
2. Mentranskripsikan data hasil wawancara.
3. Merangkum data dan menerapkan triangulasi untuk menguji validitas dan reliabilitas data.
4. Melakukan koding menggunakan pendekatan analisis tematik, yang mencakup:
a.Mengenali pemahaman bersama terhadap data yang ada ( data comprehension ).
b.Menyatukan data yang terkait ( integrate related data).
c.Mengenali tema kunci dari pola yang ada ( identify key themes of patterns ).
d.Menyusun deskripsi tematik atas data yang telah digabungkan ( produce thematic description of the data ).
e.Menyusun  kerangka  teoritik  berdasarkan  pola  yang  telah  tersusun  ( develop theories ).
5. Menyimpulkan temuan.
6.Menyampaikan kesimpulan awal.
7.Menyusun laporan sesuai dengan tujuan luaran yang ditargetkan.
Adapun subjek penelitian ini mencakup semua pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan  kegiatan  penatausahaan  aset  daerah  di  Kota  Jayapura  sebagai  daerah  pemekaran Kabupaten  Jayapura.  Jumlah  informan  ini  masih  dirasa  sedikit  karena  situasi  politik  yang kurang  kondusif  pada  waktu  wawancara  ini.  Di  bawah  ini  terdapat  daftar  individu  yang memiliki kepentingan dan berperan sebagai informan dalam penelitian ini:

## Table 1. Daftar Informan
Nama (inisial)  Instansi Jabatan SYS BPKAD Kota Jayapura  Kasubid Analisa Kebutuhan dan Investarisasi WEL BPKAD Kota Jayapura  Kasubbid Pemeliharaan dan Penghapusan THD BPKAD Kota Jayapura  Kasubid Pengadaan dan Distribusi KLF BPN Kota Jayapura Kepala Kantor Kota Jayapura

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Identifikasi Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah Berupa Tanah Pasca Pemekaran.
Berdasarkan wawancara dengan para informan, penatausahaan aset telah dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Jayapura dibawah tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  (BPKAD)  kota  Jayapura.  Dalam  pelaksanaannya  pemerintah  kota  selalu berkoordinasi  dengan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  serta  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Sinergitas pemerintah  kota  jayapura  dengan  BPKP  dilakukan  dengan  penyusunan  peraturan  walikota tentang  pengelolaan  BMD  dan  konsultasi  penginputan  BMD  ke  dalam  SIMDA.  Untuk meningkatkan kontrol dari eksternal, maka setiap dua tahun sekali ada audit dengan BPK, hal ini diartikan positif karena hasil audit BPK ini dapat menjadi perbaikan dalam penatausahaan BMD.  Di  sisi  lain,  keterlibatan  KPK  dapat  dilihat  pada  tahun  2008  atas  kerjasama  dalam memproses pendataan kembali serah terima BMD. KPK berharap setiap tahun harus ada proses kemajuan karena setiap Bulan Oktober seluruh Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kemajuan pembaharuan data aset tanah berdasarkan sistem kemudian dilaporkan kepada pihak KPK.
Sinergi  lain  yang  dibangun  adalah  dengan  pihak  BPN  Kota  Jayapura.  Pihak  BPN Jayapura  ini  akan  membantu  penyelesaian  dalam  dokumen  sertipikasi  tanah  yang  telah
memenuhi  kriteria  clean  and  clear  atau  dokumen  tersebut  lengkap  secara  administrasi. sedangkan untuk sosialisasi data dan keuangan hanya dilakukan internal saja oleh BKAD Kota Jayapura. pada Tahun 2020, BKAD Kota Jayapura pernah menyampaikan aset tanah kepada BPN Kota Jayapura namun ditemukan beberapa masalah. Dalam penyelesaian beberapa kasus menggunakan komunikasi internal untuk percepatan penyelesaian kasus.
Pada  saat  pemekaran  wilayah,  aset  tanah  yang  merupakan  BMD  Kabupaten  Jayapura yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Jayapura, namun beberapa aset yang memiliki nilai  tinggi  masih  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jayapura.  Adapun  aset  yang  masih dimiliki oleh pemerintah kota jayapura terdapat tujuh lokasi, antara lain: Mall Jayapura, Kantor Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  Kota  Jayapura  (Kantor  Regional  IX,  Kotaraja),  Kantor Dinas  Pendidikan,  Rumah  Makan  Ratu  Aroma  (eks  Kantor  Dinas  koperasi,  Kotaraja),  dan kantor lainnya. untuk BMD yang merupakan aset bergerak tidak diserahkan, sehingga  untuk BMD aset bergerak ini perlu adanya pengadaan baru.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  aset  berupa  tanah  yang dialihkan  dari  pemerintah  kabupaten  Jayapura  ke  pemerintah  kota  Jayapura  dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:
1) Kategori  dengan  dokumen  lengkap,  termasuk  sertifikat  dan  surat  pelepasan  adat yang ditandatangani oleh kepala suku dan ondoafi (pemimpin adat).
2) Kategori dengan dokumen kurang lengkap jenis 1, memiliki sertifikat namun tanpa surat pelepasan adat yang ditandatangani oleh kepala suku dan ondoafi (pemimpin adat).
3) Kategori  dengan dokumen kurang lengkap jenis 2,  tidak memiliki  sertifikat tetapi ada  surat  pelepasan  adat  yang  ditandatangani  oleh  kepala  suku  dan  ondoafi (pemimpin adat).
4) Kategori  dengan  dokumen  tidak  lengkap,  tidak  memiliki  sertifikat  dan  surat pelepasan adat yang ditandatangani oleh kepala suku dan ondoafi (pemimpin adat).
Praktik penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jayapura telah ditingkatkan melalui  penerapan  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA).  SIMDA  adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan  daerah.  Sesuai  dengan  peraturan,  pemerintah  daerah  wajib  menyusun  laporan keuangan untuk  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  daerah.  Aplikasi SIMDA,  yang telah digunakan sejak tahun 2015, membantu dalam kegiatan Penatausahaan BMD Pemerintah Kota Jayapura dengan menyediakan sistem yang dapat diandalkan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Adapun aset  yang  diinput dalam  SIMDA adalah aset  yang  masuk dalam kategori dokumen lengkap, yaitu BMD mempunyai sertifikat sekaligus mempunyai surat pelepasan adat. Untuk BMD yang dokumennya kurang lengkap, baik salah satu dokumen pendukung tidak ada (antara sertifikat dan surat pelepasan adat), maka BMD tersebut tidak dicatat dalam SIMDA, kecuali ada izin tertulis dari BPK. selanjutnya, untuk dokumen kurang lengkap, dimana tidak ada sertifikat dan tidak  ada  surat  pelepasan  adat,  maka  BMD  tersebut  tidak  dimasukkan  ke  dalam  pencatatan aset. Untuk aset yang mempunyai dokumen kurang lengkap jenis 1, dimana aset tanah ini telah mempunyai sertifikat namun belum mempunyai surat pelepasan adat, tidak disarankan untuk diinput ke dalam SIMDA. Hal ini berkaitan dengan risiko konflik di kemudian hari. Sebuah hal yang menarik adalah bahwa  sertifikat tanah  ternyata bukan  merupakan dokumen  mutlak dan kuat dalam pengamanan BMD. Sehingga surat pelepasan adat merupakan syarat mutlak dalam tertib administratif dan tertib hukum.
Berkenaan  dengan  legalisasi  BMD,  Pemerintah  Kota  Jayapura  telah  berupaya melaksanakan  proses  legalisasi  BMD  melalui  program  Percepatan  Sertifikasi/legalisasi  aset
pemerintah  pada  tahun  2019.  Untuk  BMD  hasil  pengadaan  baru  sudah  aman  secara  legal, artinya sudah dilengkapi oleh sertifikat dan surat pelepasan adat.
Hal  yang  menarik  di  sini  adalah  bahwa  proses  penatausahaan  Barang  Milik  Daerah (BMD)  di  Kota  Jayapura  masih  melibatkan  unsur  adat,  terutama  dalam  pembuatan  surat pelepasan adat. Surat pelepasan adat ini dipandu oleh kepala suku dan ondoafi. Kepala suku memimpin  suku  tersebut,  sedangkan  ondoafi  merupakan  pemimpin  dari  kampung  yang merupakan  keturunan  kampung  dan  adat.  Pemerintahan  formal  tidak  dapat  dipisahkan  dari pemerintahan  non  formal,  khususnya  Ondoafi/Ondofolo,  yang  harus  terlibat  dalam  setiap pengambilan  kebijakan.  Banyak  permasalahan  pembangunan  yang  tidak  dapat  diatasi  oleh pemerintahan  formal,  dan  dalam  hal  ini,  pemimpin  formal  melibatkan  Ondoafi/Ondofolo sebagai mitra kerja. Ondoafi hanya ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sehingga keputusan  adat  dianggap  lebih  sah  di  mata  masyarakat  dibandingkan  dengan  keputusan pemerintah ( Bao, 2013 ).
Struktur kepemilikan tanah di Kota Jayapura sangat bersifat komunalistik, yang menjadi kekuatan bagi masyarakat setempat. Komunalisme menjadi perlawanan terhadap kapitalisme, yang bergantung pada dukungan akses tanah. Ondoafi memainkan peran kunci dalam dinamika ini,  menjadi katalisator yang  penting dan  strategis  bagi  individu  yang  saling  membutuhkan. Ondoafi berfungsi sebagai mediator antara permintaan dan penawaran, baik antara pemerintah dan investor maupun antara pemerintah dan warganya ( Bao, 2013 ).
Jika  dikaitkan  dengan  hubungan  sibernetik  menurut  talcott  parsons  bahwa  terdapat  4 subsistem yang mempengaruhi penormaan Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam UU 6 Tahun 1993. subsistem  ekonomi  yang  memiliki  energi  yang  sangat  besar.  hal  ini  dibuktikan  dengan  aset tanah  yang  memiliki  lokasi  yang  strategis  dan  memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi  belum diserahkan dari kabupaten jayapura kepada kota jayapura. contohnya aset yang menjadi lokasi Mall Jayapura dan Rumah Makan Ratu Aroma (eks Kantor Dinas koperasi, Kotaraja). namun aset tanah yang tidak strategis, nilai ekonomi murah dan tidak ada pelepasan masyarakat adat (biaya  penyelesaian  mahal)  maka  aset  tersebut  segera  untuk  diserahkan  ke  kota  jayapura. subsistem  ekonomi  mengarahkan  adaptasi  pada  kondisi  di  masyarakat  yang  semakin membutuhkan uang dalam melakukan transaksi. karena memiliki penghasilan yang tidak cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  maka  terjadi  penjualan  tanah  baik  tanah  ulayat  (tanah  adat) maupun tanah milik sendiri. dalam konteks tanah ulayat (tanah adat) harus ada pelepasan adat.
Subsistem  politik  dalam  konteks  ini  mencakup  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP),  sebuah lembaga pemerintahan daerah otonomi khusus di provinsi Papua, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua ( Indonesia,  2001 ).  MRP  memiliki  tugas  dan  kewenangan  terkait  dengan  perlindungan  hak ulayat  masyarakat  adat  Papua,  seperti  memberikan  saran,  pertimbangan,  dan  persetujuan terhadap rencana kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga di  wilayah  Papua,  terutama  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hak-hak  asli  orang  Papua. Dalam subsistem politik ini, terdapat himbauan agar orang asli Papua atau ketua suku di Papua tidak  diizinkan menjual  tanah adat atau tanah kepemilikan pribadi  mereka, yang didasarkan pada  prinsip  "tidak  menjadi  warga  negara  asing  di  tanah  sendiri."  Kebijakan  ini  bertujuan melindungi aset yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat maupun individu, dengan tujuan melindungi dan memproteksi tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat adat Papua.
Subsistem sosial (hukum) dalam konteks hukum adat Papua mengacu pada hak ulayat, yang  merupakan  hak  kepemilikan  komunal  atas  tanah  berdasarkan  klan  atau  gabungan beberapa klan. Hak kepemilikan komunal ini, baik yang berdasarkan klan maupun gabungan klan, diatur oleh kepala Ondoafi dengan bantuan sejumlah orang (khoselo). Meskipun kawasan ulayat  yang  dimiliki  oleh  kelompok  suku  sangat  luas,  subsistem  sosial  (hukum)  mengalami kekurangan  penormaan,  yang  perlu  disesuaikan  dengan  perkembangan  peraturan  pasca omnibus law dan perkembangan masyarakat Papua sebagai langkah tengah.
Subsistem budaya di Papua menggambarkan bahwa tanah adat bukanlah tanah bebas dan pasti  dimiliki  oleh  orang  adat  atau  masyarakat  dengan  syarat  sertifikat  tanah  dan  surat pelepasan adat. Kepemilikan ini diwariskan secara turun temurun dan diakui oleh setiap suku bangsa  di  Papua  sebagai  kepemilikan  bersama.  Tanah  adat  bersifat  abadi  dan  melekat  pada setiap anggota masyarakat adat, tidak dapat dijual, dibeli, atau digantikan. Bagi orang Papua, tanah dianggap sebagai seorang mama yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk dan benda  di  Papua.  Kehilangan  hak  atas  tanah  dengan  pelepasan  adat  atau  jual  beli  dianggap sebagai kehilangan mamanya sebagai pemberi kehidupan. Subsistem budaya sangat menjaga pola dan keajegan, menjadikan informasi tinggi dan sakral.
Dari  gambaran  subsistem  yang  dijelaskan  diatas  maka  dapat  disampaikan  bahwa subsistem  budaya  sangat  kental  dalam  membuat  kebijakan  di  kota  papua.  hubungan  orang papua asli dengan tanah sangatlah erat di ibaratkan seperti anak yang mendapat kehidupan dari melalui air susu ibu. hal ini mempengaruhi subsistem sosial (hukum). subsistem sosial (hukum) sendiri yang berlaku saat ini bagi masyarakat papua sudah sangat jauh dari penormaan Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam UU 6 Tahun 1993. sehingga subsistem politik melahirkan MRP dan MRP menghasilkan suatu kebijakan yang bersifat  proteksi. sifat proteksi tersebut dalam bentuk himbauan untuk orang asli papua atau ketua suku di papua dilarang menjual tanah adat atau tanah kepemilikan sendiri. hal ini merupakan kekuatan dari arus informasi yang dijelaskan oleh Talcott Parsons. sedangkan kekuatan energi hanya ada pada subsistem ekonomi.

## Kendala Penatausahaan Aset Daerah Berupa Tanah Pasca Pemekaran
Berdasarkan wawancara dengan para informan, terdapat beberapa informasi yang dapat diambil  untuk  menggambarkan  kendala  penatausahaan  aset  daerah  berupa  tanah  pasca pemekaran, yaitu:
1. Kurang lengkapnya dokumen BMD pada waktu penyerahan.
Sebagaimana telah disampaikan dalam gambaran pelaksanaan penatausahaan BMD, ternyata  masih terdapat BMD  yang  tidak mempunyai  dokumen kepemilikan  yang legal  yang  syah  seperti  sertifikat dan  surat  pelepasan adat. Sehingga  perlu  adanya proses  sertifikasi  dan  proses  pembuatan  surat  pelepasan  adat.  Selain  itu,  adapun BMD berupa tanah yang secara fisik tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya, sehingga perlu adanya pengukuran kembali.
Menurut data yang diperoleh dari BPN Kota Jayapura, masih terdapat 23 aset tanah yang  bermasalah.  Berdasarkan  data  kiriman  BKAD  ada  yang  terdaftar  tetapi bermasalah  pada  kepemilikan  adat  dan    kepemilikan  individu.  Pada  umumnya masalah ini pada aset sekolah negeri, puskesmas, dan aset yang masuk wilayah Kota Jayapura  namun  masih  menjadi  aset  Kabupaten  Jayapura.  sejarahnya  bahwa  aset tanah  ini  dihibahkan  oleh  Kabupaten  Jayapura  kepada  Pemerintah  Kota  Jayapura (Aset SD sampai SMP), sedangkan SMA menjadi tanggung jawab Provinsi. Kondisi ideal  dalam  pelaksanaan  sertipikasi  BMD  adalah  ketika  dokumen  perolehan tanahnya lengkap dan tanahnya secara riil di lapangan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Kota  Jayapura.  Akan  tetapi,  dalam prakteknya  ada  kondisi  dimana  hanya  salah  satu  yang  terpenuhi,  baik  dokumen perolehan maupun pemanfaatan fisik di lapangan.
2. Adanya klaim dari pihak masyarakat adat.
Hingga saat ini, ternyata banyak sekali kasus penyegelan BMD berupa tanah yang dilakukan oleh kelompok warga atau kelompok suku setempat. Klaim ini biasanya bermuara  pada  permintaan  uang  ganti  rugi  pada  kelompok  tersebut  yang  merasa memiliki  aset  atas  BMD  tersebut.  Beberapa  BMD  yang  sering  diklaim  oleh kelompok warga atau suku antara lain berupa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama.  Klaim  ini  berujung  pada  pemalangan  lokasi  BMD,  sehingga  berakibat lumpuhnya operasional kegiatan di atas tanah BMD tersebut. Dengan adanya klaim ini juga, secara penatausahaan tidak dapat dilakukan, mengingat BMD ini bisa jadi belum mempunyai legalitas yang kuat.
3. Terdapat Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten yang tidak diserahkan Menurut  hasil  wawancara, ternyata  pada awal  pemekaran  hingga  saat ini ternyata terdapat  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  yang  tidak  diserahkan  oleh  pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada pihak Pemerintah Kota Jayapura meskipun secara geografisnya berada di wilayah Kota Jayapura. Dalam kasus ini, BMD yang tidak diserahkan biasanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Terdapat beberapa Tanah BMD yg belum dilepaskan oleh pihak kabupaten, yaitu Mall Jayapura, Kantor BKN  Kabupaten Jayapura,  Kantor Dinas  Pendidikan  Kabupaten Jayapura,  Kantor Dinas  Koperasi  yang  saat  ini  dimanfaatkan  sebagai  rumah  makan,  dan  kantor lainnya. Dampak Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak menyerahkan aset tanah ke Pemerintah  Kota  Jayapura  yaitu  dalam  batas  administrasi  terganggu  status kepemilikan tanah antara tanah karena terdapat bangunan milik pemerintah berupa aset tanah yang dijadikan bisnis oleh Pemerintah lain.

## Solusi Atas Kendala Penatausahaan Aset Daerah Berupa Tanah Pasca Pemekaran
Berdasarkan wawancara dengan para informan, terdapat beberapa informasi yang  dapat dipetik  untuk  menggambarkan  solusi  atas  kendala  penatausahaan  BMD  berupa  tanah  pasca pemekaran, yaitu:
1. Solusi yang dapat dilakukan atas kendala kurang lengkapnya dokumen BMD pada waktu penyerahan.
Kurang lengkapnya dokumen pendukung BMD pada waktu penyerahan merupakan masalah yang klasik dihadapi oleh beberapa daerah pemekaran. Solusi yang dapat dilakukan  adalah  penguatan  koordinasi  lintas  sektor/organisasi.  Organisasi  yang dapat dilibatkan di sini adalah pihak pemerintah Kabupaten Jayapura, pihak BPN, serta pihak masyarakat yang diwakili oleh kepala suku dan ondoafi.
Solusi  lain  yang  ditawarkan  oleh  BPN  kota  Jayapura  dalam  rangka  percepatan sertipikasi BMD ketika menjumpai masalah proses sertipikasi adalah dengan jalan pihak  Pemerintah  Kota  Jayapura  melampirkan  Surat  Pertanggungjawaban  Mutlak (SPTJM)  dan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  (SPPF)  bidang  tanah.  SPTJM berisi tentang kesediaan pihak Pemerintah Kota Jayapura untuk bertanggung jawab secara  penuh  terkait  persoalan  perdata  dan  pidana  yang  mungkin  muncul  sebagai akibat pensertipikatan  BMD dimaksud. Sedangkan  SPPF  berisi pernyataan bahwa bidang tanah yang dimaksud memang benar sudah dimanfaatkan dan digunakan oleh Pemerintah  Kota  Jayapura  serta  tidak  ada  sengketa  dan  permasalahan  atas  tanah tersebut
2. Solusi yang dapat dilakukan atas kendala adanya klaim dari pihak adat. Berkenaaan dengan dari pihak adat atas tanah BMD yang berujung pada pemalangan lokasi BMD sehingga berdampak pada lumpuhnya operasional kegiatan di atas tanah BMD  tersebut,  maka  menurut  teori  stewardship  dimana  pemerintah  harus memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin  kepada  masyarakat.  Solusi  yang  diambil dalam  menyelesaikan  masalah  klaim  ini  adalah  dengan  melakukan  pendekatan humanis  dengan  metode    audiensi  secara  kekeluargaan.  Dalam  audiensi  tersebut, para pihak bermusyawarah dan menyampaikan opini serta bukti kepemilikan BMD. Dalam audiensi ini pasti melibatkan ondoafi dan kepala suku yang berperan sebagai
mediator  atas  perselisihan  ini.  lebih  lanjut,  dalam  jangka  pendek  perlu  adanya peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pengelolaan  BMD  tingkat  lokal sebagai pedoman pelaksanaan panatausaan BMD.
3. Selain opsi-opsi  yang disebutkan  sebelumnya,  penulis  menyarankan  solusi jangka panjang  yang  melibatkan  perumusan  penormaan  terkait  pemekaran  aset  tanah daerah.  Selain  Pasal  13  ayat  (1)  yang  menjelaskan  mengenai  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, penulis mengusulkan untuk merumuskan aturan yang mengatur penyerahan aset-aset berikut kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
a. Pegawai-pegawai  yang  diperlukan  oleh  Pemerintah  Kotamadya  Daerah Tingkat II Jayapura berdasarkan jabatannya.
b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi  milik  atau  dikuasai  atau  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya  dan  Pemerintah  Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura dan dianggap perlu untuk diserahkan.
c. Badan-badan  Usaha  Milik  Daerah  Pemerintah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I Irian  Jaya  dan  Pemerintah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Jayapura  yang berkantor di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura dan dianggap perlu untuk diserahkan.
d. Hutang-piutang  Pemerintah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Jayapura  yang berhubungan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.
e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura berdasarkan sifatnya
Alternatif kebijakan lain yang bisa ditempuh adalah menyisipkan dua ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 UU 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan  Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Jayapura  yang  menyatakan  ayat  (1a)  Tanah,  bangunan,  barang bergerak,  dan  barang  tidak  bergerak lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) wajib  menyerahkan  dokumen  resmi  dan  dokumen  pelepasan  masyarakat  hukum adat.
Ayat (1b) Dalam hal terdapat perselisihan barang milik daerah yang berstatus tanah ulayat,  Pemerintah  daerah  induk  dengan  pemerintah  daerah  pemekaran  dengan melibatkan ketua masyarakat adat dan/atau ketua ondoafi  dan majelis rakyat papua untuk  mendapat  kesepakatan  dan  penyelesaian  dengan  masyarakat  adat  yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
Temuan hasil penelitian ini mempunyai implikasi kebijakan baru yaitu perlu adanya peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pengelolaan  BMD  tingkat  lokal sebagai pedoman pelaksanaan panatausaan BMD. Alternatif kebijakan lain yang bisa ditempuh adalah menyisipkan dua ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 UU 6 Tahun  1993  tentang  Pembentukan    Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Jayapura  yang menyatakan ayat (1a) Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  menyerahkan  dokumen  resmi dan  dokumen  pelepasan  masyarakat  hukum  adat.  Ayat  (1b)  Dalam  hal  terdapat perselisihan  barang  milik  daerah  yang  berstatus  tanah  ulayat,  Pemerintah  daerah induk dengan pemerintah  daerah  pemekaran dengan  melibatkan ketua  masyarakat adat dan/atau ketua ondoafi dan majelis rakyat papua untuk mendapat kesepakatan
dan  penyelesaian  dengan  masyarakat  adat  yang  bersangkutan  yang  dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
4. Solusi yang  dapat dilakukan atas kendala BMD  pemerintah kabupaten  yang tidak diserahkan.
Solusi atas kendala ini adalah mencoba melaksanakan koordinasi antara Pemerintah Kota  Jayapura  dan  Pemerintah  Kabupaten  Jayapura.  Selain  itu,  Pemimpin  daerah Kota  Jayapura  (Walikota)  perlu  berkomunikasi  rutin  dengan  Bupati  Kabupaten Jayapura terkait aset daerah yang belum diserahkan. Pemimpin mencari titik temu solusi  untuk  masalah  tersebut  kemudian  arahan  kebijakannya  diberikan  Surat Keputusan (SK) pelaksanaan hasil pertemuan dan dilanjutkan ke Dinas yang terkait bidang  tersebut  untuk  ditindaklanjuti.  untuk  mendasari  koordinasi  antar  daerah tersebut perlu dibuat sebuah MoU dengan harapan hasil kebijakan bisa dilaksanakan.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  berhasil  mengungkatkan  bahwa  penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD) berupa  tanah  dan  bangunan  telah  diselenggarakan  dengan  baik  berkat  adanya  kolaborasi dengan pihak-pihak terkait  seperti Pemerintah  Kabupaten Jayapura, BPK,  BPKP,  KPK,  dan juga  BPN.  Penatausahaan  BMD  ini  sangat  dibantu  dengan  adanya  aplikasi  SIMDA  yang disediakan  oleh  BPKP.  Pada  saat  pemekaran  wilayah,  aset  tanah  yang  merupakan  BMD Kabupaten Jayapura yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Jayapura, namun beberapa aset yang memiliki nilai tinggi masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, sedangkan untuk  BMD  yang  merupakan  aset  bergerak  tidak  diserahkan,  sehingga  untuk  BMD  aset bergerak  ini  perlu  adanya  pengadaan  baru.  Terdapat  empat  kategori  kategori  BMD  berupa tanah  yang  menjadi ranah   penatausahaan ini,  yaitu; BMD dengan  dokumen lengkap, BMD dengan dokumen kurang lengkap jenis 1, BMD dengan Dokumen kurang lengkap jenis 2, dan BMD  dengan  dokumen  tidak  lengkap.  Yang  menjadi  hal  yang  unik  dalam  praktik penatausahaan  BMD  di  Kota  Jayapura  itu  adalah  masih  melibatkan  peran  adat,  khususnya dalam proses membuat surat pelepasan adat.
Kendala yang dihadapi dalam penatausahaan BMD Kota Jayapura antara lain: 1) Kurang lengkapnya dokumen BMD pada waktu penyerahan, 2) Adanya klaim dari pihak adat, dan 3) Terdapat BMD  pemerintah kabupaten  yang  tidak diserahkan.  Untuk  meredam kendala  yang dihadapi dalam penatausahaan BMD Kota Jayapura, maka terdapat beberapa solusi yang biasa dilakukan  oleh  pihak Pemerintah  Kota Jayapura, antara lain: 1) Penguatan koordinasi lintas sektor/organisasi. Organisasi yang dapat dilibatkan di sini adalah pihak pemerintah Kabupaten Jayapura, pihak BPN, serta pihak masyarakat yang diwakili oleh kepala suku dan ondoafi. 2) Untuk  mengurangi  klaim  dan  konflik  dengan  masyarakat,  maka  solusi  yang  diambil  dalam menyelesaikan  masalah  ini  adalah  dengan  melakukan  pendekatan  humanis  dengan  metode audiensi secara kekeluargaan. 3) Solusi atas kendala BMD yang tidak diserahkan oleh pihak Kabupaten  Jayapura  adalah  mencoba  melaksanakan  koordinasi  antara  Pemerintah  Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Dalam  menata  tata  ruang  dan  wilayah  yang  baik  sesuai  batasan  wilayah  Kabupaten Jayapura dan  Kota Jayapura, diperlukan  pendekatan humanis dengan  mengadakan FGD  dan diskusi antara Pihak Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang dihadiri dan dimediasi oleh BPN Kota Jayapura, akademisi tata ruang, KPK, serta Pemerintah Provinsi Papua. pendekatan ini dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan terkait penataan aset kedua pemerintah daerah.  Dengan  adanya  komunikasi  yang  intens  dan  mendatangkan  ahli  bidangnya  akan menemukan  solusi  yang  bermanfaat  untuk  kedua  pihak.  Alternatif  kebijakan  lain  yang  bisa ditempuh melalui jalur hukum adalah adalah menyisipkan dua ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 UU 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan  Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
yang  menyatakan  ayat  (1a)  Tanah,  bangunan,  barang  bergerak,  dan  barang  tidak  bergerak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen resmi dan dokumen pelepasan  masyarakat  hukum adat.    Ayat (1b) Dalam  hal terdapat perselisihan barang  milik daerah  yang  berstatus  tanah  ulayat,  Pemerintah  daerah  induk  dengan  pemerintah  daerah pemekaran dengan melibatkan ketua masyarakat adat dan/atau ketua ondoafi dan majelis rakyat papua  untuk  mendapat  kesepakatan  dan  penyelesaian  dengan  masyarakat  adat  yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aira, A. (2015). Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah. Kutubkhanah , 17 (1), 21–
39. http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v17i1.807
Akbar, S. (2019). Analisa  Masalah-Masalah Yang  Muncul Dalam  Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelengaraan Otonomi Daerah. JIAGANIS , 3 (1). https://doi.org/10.31227/osf.io /p4eq3
Bao,  B.  (2013).  Kuatnya  Kekuasaan  Ondoafi  di  Tengah  Masyarakat  Urban  (Studi  tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 1 (2), 46–58. https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.46-58
Creswell,  J.  W.  (2010). Research  design:  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed .  PT Pustaka Pelajar.
Indonesia, R. (2001). Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua .
Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Indonesia,  R.  (2016). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah . Kementerian Dalam Negeri.
Indonesia, R. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Pembukuan,  Inventarisasi,  Dan  Pelaporan  Barang  Milik  Daerah . Kementerian Dalam Negeri.
Kaganova,  O.,  &  Nayyar-Stone,  R.  (2000).  Municipal  real  property  asset  management:  An overview  of  world  experience,  trends  and  financial  implications. The  Journal  of  Real Estate Portfolio Management , 6 (4), 307–326. https://doi.org/10.1080/10835547.2000.12089624
Kamuli, S. (2010). Otonomi Daerah Dalam Memperkokoh Integritas Bangsa. Jurnal Inovasi ,
7 (04).
Mardiasmo,  D.  (2012). State  asset  management  reform  in  Indonesia:  a  wicked  problem [Doctoral dissertation]. Queensland University of Technology.
Mardiasmo,  D.,  Sampford,  C.,  &  Barnes,  P.  (2012).  The  Exemplification  of  Governance Principles  within  State  Asset  Management Laws and Policies: The Case  of  Indonesia. Dalam Engineering  Asset  Management  and  Infrastructure  Sustainability (hlm.  613– 631). Springer London. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-493-7_48
Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow. JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN  AUDITING" GOODWILL" , 8 (2). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842
Romlah,  S.,  &  Asrida,  W.  (2018).  Pengelolaan  Aset  Daerah  Atas  Tanah  Milik  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pelalawan  Tahun  2015-2016. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, vol. 5 , no. 1, Apr. 2018.
Rosita, R., & Zulkarnaini, Z. (2021). PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET DAERAH DI  PROVINSI  RIAU  (Studi  kasus  di  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Provinsi Riau. Journal Publicuho , 4 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18661
Simamora, R., & Halim, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 10 (1).
Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Kelola: Jurnal Sosial Politik , 1 (2), 74–97. https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777