Edunomics Journal, Vol. 1 (1): page 31-37, July 2020 received: 2020-06-25; Accepted: 2020-07-08 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN:

## Analisis Kritis Isu-isu Pendidikan Indonesia Dalam Kompetisi Di Kawasan ASEAN

## Eriawaty
Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Palangka Raya * Correspondence author: eriawaty17@gmail.com ; Tel.: +xx-xxx-xxx-xxxx
Abstract: Equitable  distribution  of  teachers  in  Indonesia  still  does  not meet  needs.  The  solutions  offered  are the recruitment and placement of new teachers, structuring the number and qualifications of existing teachers throughout  Indonesia,  increasing  teacher  competency  through  follow-up  actions.  Equitable  education  raises the formulation and issuance of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Implementation in the field  experienced  several  obstacles.  The  issue  of  Indonesian  as  an  ASEAN  regional  language  led  to  the importation  of  Indonesian  teachers  from  various  ASEAN  member  countries.  Teacher  competencies  and prospective teachers in Indonesia must be more prepared and improved, especially professional competence and pedagogical competence in dealing with this issue.
Keywords: education issues, ASEAN competition
Abstrak: Pemerataan  guru  di  Indonesia  masih  belum  sesuai  kebutuhan.  Solusi  yang  ditawarkan  adalah rekruitmen  dan  penempatan  guru  baru,  penataan  jumlah  dan  kualifikasi  guru  yang  sudah  ada  di  seluruh Indonesia,  peningkatan  kompetensi  guru  melalui  tindakan  lanjutan.  Pemerataan  pendidikan  memunculkan perumusan dan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Implementasi di lapangan mengalami  beberapa  kendala.  Isu  tentang  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  regional  ASEAN  menyebabkan terjadinya impor guru-guru Indonesia dari berbagai negara anggota ASEAN. Kompetensi guru dan calon guru di Indonesia  harus  lebih  dipersiapkan  dan  ditingkatkan  lagi  terutama  kompetensi  profesional  dan  kompetensi paedagogik menghadapi isu ini.
Kata Kunci : isu pendidikan, kompetisi ASEAN

## 1. PENDAHULUAN
Isu-isu pendidikan lokal, regional dan global pada saat ini ada begitu banyak dan dapat dilihat dari  sudut  pandang  yang  beragam.  Isu-isu  pendidikan  secara  global  meliputi  10  isu  kritis  yaitu: standar  pendidikan,  proses  belajar  siswa,  teknologi,  sosial  media,  politik,  standar  nilai  yang  tinggi, kepemimpinan kepala sekolah, program profesionalisme guru, iklim sekolah dan kemiskinan (DeWitt, 2014). Di Indonesia  ada 8 standar pendidikan berdasarkan BNSP. Proses belajar siswa di Indonesia lebih menekankan kepada pencapaian kompetensi kognitif melalui ujian sekolah atau ujian nasional sementara roh pendidikan adalah membentuk karakter siswa agar memiliki motivasi dan minat untuk belajar.  Di  Indonesia  masih  ada  ketimpangan  penggunaan  teknologi  dalam  pembelajaran,  masih banyak  terjadi  kelas  yang  menggunakan  cara-cara  konvensional  dalam  pembelajaran  dan  kurang memanfaatkan teknologi yang langsung bersentuhan dengan siswa. Sosial media di Indonesia belum banyak  dimanfaatkan  dalam  pembelajaran  tetapi  lebih  banyak  digunakan  untuk  membangun  opini yang seringkali menjadi sesuatu yang menghebohkan dari sisi yang negatif, sehingga perlu dibatasi oleh  pemerintah  melalui  UU  ITE  No  19  Tahun  2016.  Kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  banyak dipengaruhi  oleh  kebijakan-kebijakan  politik  dari  pemerintah.  Setiap  kali  akan  dilaksanakan  ujian siswa  tertekan  memikirkan  bagaimana  mencapai  standar  nilai  yang  tinggi.  Kepemimpinan  kepala sekolah di Indonesia lebih banyak diwarnai dengan kepentingan politik sehingga tidak menonjolkan kompetensi  dan  kinerja  yang  maksimal  mendorong  iklim  sekolah  yang  kondusif,  sehingga  akan
Edunomics Journal, Vol. 1 (1): page 31-37, July 2020 received: 2020-06-25; Accepted: 2020-07-08 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN:
meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah.  Program  profesionalisme  guru  di  Indonesia  antara  lain PPG  (PLPG)  dan  penyetaraan  kualifikasi.  Pembentukan  karakter  siswa  di  Indonesia  akan membiasakan  perilaku-perilaku  positif  untuk  membangun  jati  diri    siswa  saat  sekarang  dan  akan datang.  Dari  isu-isu  kritis  yang  dipaparkan,  isu  yang  lebih  banyak  dibahas  dalam  kajian  ini  adalah mengenai pemerataan penempatan jumlah guru dan peningkatan kompetensi guru.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan menggunakan studi literatur

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pemerataan dan Penataan Jumlah Guru di Indonesia
Guru  di  Indonesia  khususnya  guru  SMA/SMK  berjumlah  350.180  orang  (data  BPS  dan Kemendikbud Tahun 2014/2015).  Banyaknya jumlah guru tersebut menjadi pekerjaan  rumah yang besar  bagi  pemerintah  dalam  penataan,  penempatan,  kualifikasi,  peningkatan  kesejahteraan, peningkatan kompetensi dan keberlanjutan karier di masa depan. Juga di sisi lain ada UU RI No. 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  di  dalam  undang-undang  tersebut  terdapat  pasal-pasal yang mengulas tentang pengalihan wewenang pengangkatan dan pemindahan guru dari pemerintah kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi.  Isu  lain  yang  mengemuka  adalah  Bahasa  Indonesia  akan dicanangkan  sebagai  bahasa  resmi  kawasan  ASEAN  sehingga  guru-guru  Indonesia  diimport  ke negara-negara anggota ASEAN untuk mengajar Bahasa Indonesia. Isu ini di satu sisi menguntungkan guru-guru  di Indonesia,  namun  di  sisi  lain  berdampak  menciptakan  tantangan  ke  depan  bagi  guru- guru di Indonesia dalam persaingan menjadi tuan di negeri.
Pemerataan  dan  penataan  jumlah  guru  di  Indonesia  masih  belum  sesuai  kebutuhan.  Ada sekolah-sekolah di kota yang berkelebihan guru untuk satu mata pelajaran namun ada juga sekolah- sekolah  yang  kekurangan  bahkan  sampai  mendatangkan  guru  dari  luar  sekolah  yang  cukup  jauh, kekurangan jumlah guru ini terutama di wilayah perdesaan. Apalagi jika wilayah perdesaan tersebut masuk dalam wilayah pedalaman yang dikenal dengan istilah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal). Di  pihak  lain,  ada  yang  menilai  guru  Indonesia  berlebih,  karena  rasio  nasional  berkisar  1  guru berbanding  dengan  20  murid  untuk  SMA  atau  yang  sederajat,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru  menyebutkan  bahwa  guru  memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
Data tahun 2009 menunjukkan bahwa rerata rasio guru terhadap peserta didik pada jenjang TK 1:11, SD 1:17, SMP 1:16, SMA 1:15, SMK 1:16, dan SLB 1:22. Namun apabila dilihat secara lebih detail lagi,    maka  dapat  ditemukan  bahwa    pada  guru  mata  pelajaran  tertentu  di  beberapa  daerah dilaporkan terdapat kekurangan guru atau kelebihan guru.  Dari sisi profesionalitas, satu guru harus mengajar banyak mata pelajaran tentu tidak sesuai karena potensi guru tersebut ditinjau dari latar belakang  keilmuannya  tidak  tergali  maksimal.  Keseriusan  seseorang  untuk  mengerjakan  satu pekerjaan  secara  maksimal  menjadi  syarat  mutlak  sehingga  seseorang  dikatakan  profesional  di bidangnya. Data di lapangan secara khusus hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Palangka Raya  bekerjasama  dengan  BAPPEDA  Kalimantan  Tengah  tentang    peta  profil  kondisi  dan  potensi pendidikan yang menyoroti mengenai profil dan potensi guru, sarana, dan proses pembelajaran pada tahun  2016  dalam  hal  ini  guru  SMA  dan  mata  pelajaran  yang  di  UN  kan  mengungkapkan  bahwa kesesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampunya cukup baik yaitu 90%, 89%, 85%, 89%  dan 83%  secara berturut-turut untuk  Bahasa Indonesia, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Akan tetapi, pemetaan tersebut juga menunjukkan bahwa banyak guru saat ini lebih dari kebutuhan guru di setiap sekolah untuk keempat mata pelajaran tersebut. Kebutuhan guru dihitung dengan cara menjumlahkan  jumlah  jam  mata  pelajaran  tertentu  di  sekolah  tersebut  lalu  dibagi  jumlah  jam mengajar  minimal  bagi  guru  sebesar  24  jam.  Hasilnya  adalah  persentase  banyak  guru  real  dengan kebutuhan guru berdasarkan jumlah jam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Fisika, Kimia  dan  Biologi  secara  berurutan  sebesar  110%;  100%;  191%;  200%  dan  242%.  Lebih  lanjut,
Edunomics Journal, Vol. 1 (1): page 31-37, July 2020 received: 2020-06-25; Accepted: 2020-07-08 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN:
persentase guru di Kalimantan Tengah yang berstatus PNS dan honorer secara berturut-turut 75,4% dan 24,6%. Tim melakukan pemetaan di 147 SMA di 14 kabupaten/kota Kalimantan Tengah. Banyak SMA  seluruhnya  di  Kalimantan  Tengah  sebanyak  231.  Ini  berarti  penelitian  ini  telah  memetakan 63,6%  dari  jumlah  keseluruhan.  Berbagai  solusi  yang  ditawarkan  melalui  program-program  antara lain Indonesia Mengajar (Anies Baswedan), Sekolah Guru Indonesia (Dompet Duafa), Gerakan 1000 Guru  Mengajar,  Guru  Penggerak  Mengajar  (UGM),  dan  Sarjana  Mengajar.  Masih  banyak  program serupa ini, dengan variasi “status guru”, waktu mengajar, dan kegiatan selama di daerah 3T. Program terbaru  dilaksanakan  pemerintah  adalah  CPNS  GGD  2016  (Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Guru  Garis Depan).    Tidak ada satu pun yang menyangsikan dampak positif dari program ini. Bahkan apresiasi patut disematkan kepada guru (juga penggagas, panitia, dan donator), karena kesanggupannya untuk meninggalkan  kemewahan  kota  ke  kesederhanaan  bahkan  keserbaterbatasan  desa.  Tidak  jarang, karena faktor alam, perbedaan budaya  dan bahasa guru dengan daerah tujuan dan lainnya, nyawa menjadi taruhan. Belum lagi soal fasilitas dan kebutuhan dasar yang terbatas seperti listrik  dan air bersih. Beda sekali dengan kehidupan guru sebelumnya.
Pengiriman guru ke pedalaman merupakan solusi sementara yang tidak memecahkan masalah dari akarnya, yaitu sekolah dan murid kekurangan guru. Mereka adalah guru sementara waktu yang akan pergi setelah enam bulan atau satu tahun mengajar. Setelah itu, sekolah dan siswa kembali ke keadaan sebelumnya. Sepi guru; rindu guru. Siswa merasakan pendidikan dan bahagia hanya sesaat yaitu ketika ada guru mengajar di sana.

## 3.2. Solusi Pemerataan Guru dan Penataan Jumlah Guru di Indonesia
Solusi  bagi  pemerataan  dan  penataan  jumlah  guru  di  Indonesia  antara  lain  melalui  :  1) Rekruitmen  dan  penempatan  guru  baru  (baik  PNS  maupun  honorer)  melalui  program  penyiapan putera terbaik daerah sebagai calon mahasiswa di LPTK; 2) Penataan jumlah dan kualifikasi guru yang sudah  ada  di  daerah  seluruh  Indonesia.  Penarikan  atau  pemanggilan  guru  putera  daerah  yang tersebar  di  luar  daerah  kelahirannya;  3)  Peningkatan  kompetensi  guru  melalui  tindakan  lanjutan setelah  penempatan  baik  untuk  guru  baru  diangkat  maupun  untuk  guru  yang  baru  dipindahkan. Diadakan  pendidikan  dan  pelatihan  intensif  (diklat  maupun  bukan  diklat)  bagi  guru  yang  baru diangkat  maupun  yang  baru  ditempatkan,  sebagaimana  menurut  Danim  (2017:  30-32),  pelatihan dapat  berupa  :  1) In-house  training; (IHT),  2)  Program  magang  adalah  pelatihan yang  dilaksanakan institusi/industri  yang  relevan  dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi  profesional  guru;  3) Kemitraan  sekolah;  4)  Belajar  jarak  jauh;  5)  Pelatihan  berjenjang  dan  pelatihan  khusus;  6)  Kursus singkat  di  LPTK  atau  lembaga  pendidikan  lainnya;  Pembinaan  internal  oleh  sekolah;  dan  8) Pendidikan lanjut.   Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan, menurut Danim (2017:32-33) yaitu : 1) Melakukan diskusi berkala masalah-masalah pendidikan; 2) Seminar; 3) Workshop; 4) Penelitian; 5) Penulisan buku/bahan ajar; 6) Pembuatan media; 7) Pembuatan karya teknologi/seni.

## 3.3. Pengalihan  Wewenang  Pemerintah  Daerah  ke  Pemerintah  Provinsi  :  Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (UU No 23 Tahun 2014)
Pemerataan  pendidikan  termasuk  pemerataan  jumlah  guru  dan  kualifikasi  pendidikan  yang dimiliki  memunculkan  perumusan  dan  dikeluarkannya  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.  Isi  dari  UU  No.  23  Tahun  2014  untuk  dunia  pendidikan  terjadi    perubahan  yang  cukup signifikan mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.
Kewenangan  pemerintah  terkait  dengan  pendidikan  tercantum  dalam  penjelasan  Undang- Undang ini, tertuang dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15.
Seiring  terbitnya UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  ada lima  perubahan dalam  pengelolaan  pendidikan.  Ruang  lingkup  perubahan  itu  meliputi  lima  hal,  yaitu  Kebijakan Pendidikan,  Kurikulum,  Akreditasi,  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan,  serta  Perizinan  Pendidikan.
Edunomics Journal, Vol. 1 (1): page 31-37, July 2020 received: 2020-06-25; Accepted: 2020-07-08 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN:
Hal ini tertuang dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan.

## 3.4. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Kendala yang Dihadapi di Bidang Pendidikan
Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 dimulai pada awal tahun 2017 tepatnya terhitung mulai 1 Januari 2017, pemerintah provinsi harus siap melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah. UU No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  pengganti  UU  No.  32  Tahun  2004  bahwa menyebutkan  bahwa  manajemen  pengelolaan  SMA/SMK  berada  di  tangan  pemerintah  provinsi. Sementara  pemerintah  kabupaten/kota  hanya  menangani  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah pertama. Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dan memberikan masukkan kepada pemerintah mencermati ada 6 (enam) masalah crusial yang terkait dengan alih kewenangan yang  harus  ditangani  dengan  hati-hati  dan  perhitungan  cermat:  1)  Penempatan  kepala  sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik  dan tenaga kependidikan; 2)  Dana APBD untuk  Pendidikan; 3) SMA/SMK  Gratis;  4)  Sekolah  Swasta;  5)  Dukungan  dana  masyarakat  terhadap  dunia  pendidikan;  6) Pendidikan  keluarga  segera  menjadi  perhatian.  Fakta  di  lapangan  terutama  di  Provinsi  Kalimantan Tengah  menunjukkan  bahwa  implementasi  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  di bidang  pendidikan  mngalami  banyak  sekali  kendala  antara  lain  :  1)  Kurang  atau  terputusnya koordinasi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota,  hal  ini disebabkan  kondisi  geografis  yang  luas  dan  memerlukan  biaya  transportasi  yang  tinggi  jika melakukan pelaporan ke pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, solusinya harus dibuat beberapa Unit Pusat Terpadu (UPT) di daerah; 2) Perubahan jumlah tunjangan daerah yang diterima guru. Ada beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  lebh  tinggi  dibandingkan  dengan  PAD  provinsi,  sehingga  menimbulkan  perbedaan  atau perubahan tunjangan daerah yang diterima guru. Untuk  guru yang  berada di kabupaten/kota yang memiliki  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  tinggi  akan  merasa  dirugikan  atau  pendapatan  berkurang. Sementara untuk guru yang semula berada di kabupaten/kota dengan tunjangan daerah yang rendah dari tunjangan daerah provinsi akan merasa diuntungkan atau mengalami kenaikan pendapatan.
3.5. Isu  tentang  Bahasa  Indonesia  dijadikan  sebagai  bahasa  regional  ASEAN  menyebabkan terjadinya impor guru-guru Indonesia dari berbagai negara anggota ASEAN.
Isu  ini  memunculkan  pemikiran  atau  gagasan  ke  depan,  ketika  guru-guru  dari  Indonesia tersebut  telah  mengajarkan  Bahasa  Indonesia  kepada  guru-guru  di  seluruh  negara  anggota  ASEAN menyebabkan  guru-guru  tersebut  menguasai  Bahasa  Indonesia  dengan  baik  dan  benar  sehingga bukan tidak mungkin akan menjadi pengajar Bahasa Indonesia di negaranya untuk melahirkan guru- guru dengan kompetensi mampu berbahasa Indonesia yang bisa berkarya dan mengajar di Indonesia. Empat  Kompetensi  Guru  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen,  yaitu  pada  pasal  10  ayat  (1)  berisi  bahwa  “Kompetensi  guru  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi” . Dari 4 (empat) standar kompetensi sebagai guru  profesional  yang  dimiliki  Indonesia  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  UU  No.  14  tentang Guru dan Dosen tersebut, menghadapi tantangan ke depan perlu ditingkatkan terutama kompetensi profesional dan kompetensi paedagogik. Karena kompetensi profesional kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu terkini sementara perkembangan ilmu selalu  dinamis.  Kompetensi  profesional  yang  harus  terus  dikembangkan  guru  dengan  belajar  dan tindakan  reflektif.  Kompetensi  paedagogik  merupakan  juga  salah  satu  kompetensi  yang membedakan  antara  profesi  sebagai  guru  dengan  profesi  non  guru.  Dalam  kompetensi  pedagogik ditunjukkan  secara  jelas  kepakaran  guru  di  bidang  pendidikan,  dimulai  dari  pengenalan  karakkter peserta  didik  sampai  kepada  pengelolaan  pembelajaran  di  kelas.  Peningkatan  standar  kompetensi juga harus mengacu pada standar kompetensi guru di kawasan ASEAN. Untuk itu harus ada indikator standar  kompetensi  yang  dirumuskan  bersama  oleh  seluruh  negara  anggota  ASEAN.    Indonesia
Edunomics Journal, Vol. 1 (1): page 31-37, July 2020 received: 2020-06-25; Accepted: 2020-07-08 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN:
sebagai salah satu negara anggota ASEAN, jika ingin guru-guru dan calon guru mampu bersaing untuk dapat  mengajar  di  negara  sendiri  maupun  di  negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya  sebaiknya memiliki  standar  kompetensi  yang  setara  dengan  standar  kompetensi  guru  se-kawasan  ASEAN bahkan lebih tinggi dari standar tersebut.
Selain hal di atas, saran lain juga perlu dilakukan oleh pemangku kebijakan sebagaimana yang ditulis  oleh  Dwiyogo  (2016:67)  dalam  peningkatan  mutu  profesional  tenaga  pengajar  di  Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Para pengajar (dosen dan guru) hendaknya diberikan pelatihan-pelatihan untuk  meningkatkan mutu  profesi;  2)  Para  pengajar (dosen  dan  guru)  diberi  sarana  dan  prasarana yang mendukung agar dapat mengikuti perkembangan zaman; 3)  Hendaknya para pengajar (dosen dan guru) mengajar sesuai dengan kompetensinya serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuannya  khususnya  di  bidang  teknologi  informasi;  4)  Pembelajaran  inovasi  dikembangkan secara  kontinyu  agar  dapat  memperkuat  profesi  pengajar;  5)  Penguasaan  media,  materi,  strategi pembelajaran, keterampilan mengajar dosen/guru perlu ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan 6)  Pelatihan  pendalaman  materi  bidang  keilmuan  dan  metode  penyajiannya  secara berkesinambungan  agar  terus  ditingkatkan  oleh  penanggung  jawab  peningkatan  mutu  tenaga pengajar.

## 3.6. Profil Profesionalisasi Beberapa Negara di ASEAN Filipina
Guru memiliki makna luas di negara ini. Guru didefinisikan dan yang terkait dengan masalah- masalah  keguruan,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Republic  Act  7784 tentang  “ An  Act Strenghtening  Teacher  Education  in  Philippines  by  Establishing  Centers  of  Excellence,  Creating  A Teacher Education Council for the Purpose, Appropriating Funds  Therefore and for Other Purpose “ sebagai  berikut  :  a)  Istilah  guru  ( teacher )  dalam  makna  luas  adalah  semua  personel  yang menyelenggarakan  tugas-tugas  pembelajaran  di  kelas  untuk  beberapa  mata  pelajaran,  termasuk praktik atau seni voksional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ( elementary and secondary level );  b)  Staf  pengajar  atau  staf  akademik  ( teaching  or  academic  staf )  adalah  semua  orang  yang bertugas  dalam  pembelajaran  aktual  dan  tugas-tugas  penelitian,  baik  yang  bersifat  penuh  maupun paroh  waktu  dalam  semua  level  sistem  pendidikan;  c)  Keunggulan  ( excellence )  merujuk  pada efiseiensi,  efektifitas  dan  inovasi  layanan  yang  relevan,  fungsional  dan  kualitas  program-program dalam pendidikan guru, serta pelatihan, penelitian dan  layanan kegiatan kemasyarakatan; d)  Pusat keunggulan  ( Center  of  Excellence )  bermakna  universitas  atau  kolese/  akademi  publik  atau  privat lembaga sekolah atau agen yang menyelenggarakan pendidikan prajabatan dan pendidikan lanjutan, pendidikan  formal  dan  non-formal, guru-guru  dan  pendidik  guru  yang  memantapkan/  melanjutkan untuk  menjaga track  record bagi  pendidikan  guru  di  bidang  penelitian  dan  layanan  kegiatan kemasyarakatan;  e)  Pusat  Keunggulan  Pendidikan  Guru  ( Teacher  Education  Center  of  Excellence ) adalah wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional guru.
Organisasi  profesi  guru  di  Filipina  terdiri  dari  berbagai  tingkatan,  yaitu  tingkat  nasional  dan tingkat  provinsi  ( national  or  provincial  teachers  organization ),  hingga  ke  tingkat  distrik  dan kecamatan  ( district  or  baranggay  teachers  organization ).  Organisasi  profesi  ini  terlibat  dalam kebijakan-kebijakan bidang pendidikan termasuk dalam kerangka pengadaan guru.
Di luar kerangka melindungi profesi dan berjuang untuk kesejahteraan guru, organisasi profesi guru  di  Filipina  juga  terlibat  dalam  kebijakan  pendidikan  pada  semua  tingkatan.  Organisasi  inipun mempunyai  kepedulian  tinggi  untuk  mendorong  agar:  a)  Tidak  ada  diskriminasi  bagi  guru-guru memasuki sekolah untuk melakukan proses pembelajaran selama bertugas; b) Pemberhentian guru harus didasari atas pertimbangan yang saksama mengenai kemampuan mereka memberikan layanan dan pertimbangan-pertimbangan profesional lainnya; c) Guru-guru yang berstatus sebagai suami istri tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dan mereka harus bertugas pada lokasi yang sama; d) Guru-guru  harus  memiliki  kebebasan  akademik  secara  menyenangkan  dalam  melasanakan  tugas- tugas  profesionalnya,  khususnya  dalam  kerangka  pengajaran  dan  penerapan  metode  mengajar  di kelas; e) Guru-guru sekolah negeri mempunyai hak secara bebas dan tanpa tekanan dari kekuasaan,
Edunomics Journal, Vol. 1 (1): page 31-37, July 2020 received: 2020-06-25; Accepted: 2020-07-08 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN:
baik untuk meendirikan maupun bergabung dalam organisasi profesi yang dipilihnya, baik di tingkat lokal maupun nasional, demi kemajuan dan usaha mempertahankan minat-minat mereka.

## Vietnam
Menurut  hasil  studi  kajian  Danim  (2017:131)  untuk  menjadi  seorang  guru  di  Vietnam  wajib mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  (Diklat)  khusus  keprofesian  selama  1  tahun  sebelum  guru tersebut  menjadi  guru  tetap  di  sekolah.  Diklat  dilaksanakan  di  daerah  masing-masing  dengan kualifikasi  pendidikan  setingkat  akademi  atau college ,  sedangkan  untuk  guru  kesenian  dilatih  di universitas.
Pemerintah  menyediakan  anggaran  belanja  yang  besar  bagi  pendidikan,  karena  pendidikan merupakan  prioritas  bagi  pembangunan  bangsa.  Begitu  juga  guru,  menjadi  pusat  perhatian  dan mendapatkan penghargaan yang sangat baik.
Untuk  memacu peningkatan mutu pendidikan, pada tahun 1992 mulai dilaksanakan program Diklat  guru  tingkat  nasional.  Mulai  tahun  1996,  guru  di  Vietnam  diharuskan  mengikuti  tes  dengan standar  kualitas  yang  sama.  Selain  itu,  kementerian  pendidikan  melakukan  seleksi  untuk  menjadi guru dari lulusan terbaik universitas.
Pelatihan  guru  diadakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Rekrutmen  guru dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  dukungan  dari  masyarakat.  Pemerintah  dan masyarakat  Vietnam  sangat  menghargai  guru  dalam  berbagai  aspeknya.  Tanggal  20  November ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional Vietnam, sebagai peringatan bahwa  pada tahun 1975 tanggal 20 November Ho Chi Minh mengirim surat kepada semua guru bahwa perang telah berakhir dengan kemenangan  melawan  Amerika.  Peringatan  hari  guru  merupakan  salah  satu  bentuk  penghargaan terhadap guru dan dinyatakan sebagai hari libur.

## 4. KESIMPULAN
Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang berkembang di  masyarakat,  bersifat  dinamis  mengikuti  perubahan  baik  perubahan  ide-ide  atau  gagasan  kreatif manusia maupun perubahan karena perkembangan teknologi, yang melahirkan beragam kebijakan. Penerapan kebijakan tersebut tentunya selalu diwarnai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang di satu sisi dapat dimanfaatkan sebagai keuntungan namun di sisi lain menjadi ancaman yang harus  diantisipasi.  Semuanya  tergantung  dari  bagaimana  kita  menyikapinya,  perbedaan  sudut pandang itu biasa, justru menciptakan keberagaman, dan keberagaman itu indah.   Isu-isu yang ada dan berkembang hendaknya menjadi pembelajaran bagi berbagai pihak terkait sebagai stakeholder di  dunia  pendidikan  ke  depan  agar  lebih  mempersiapkan  segala  sesuatu  terutama  ide-ide  kreatif maupun kebijakan yang mendukung pembangunan dunia pendidikan di Indonesia, ASEAN dan dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Danim, Sudarwan. 2017. Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru . Bandung: Alfabeta
DeWitt, Peter 2014. 10 Critical Issues Facing Education. Diakses dari http://mobile.edweek.org/c.jsp?cid=25920011&item=http%3A %2F%2Fapi.edweek.org%2Fv1%2Fblogs%2F95%2F%3Fuuid%3D36870 pada  28  September 2017 pukul 08.17 WIB.
Dwiyogo, Wasis D. 2016. Pembelajaran Berbasis  Blended Learning Model Rancangan Pembelajaran dan Hasil Belajar Pemecahan Masalah. Malang : Wineka Media Belajar Sepanjang Hayat. Permendiknas  No.16  Tahun  2007  tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru . Diakses dari: https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007 KompetensiGuru.pdf pada 11 September 2017 pukul 13.20 WIB.
Permendiknas  No.  32  Tahun  2008  tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru Pendidikan  Khusus. Diakses  dari: simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permen  diknas_32_08.pdf pada 11 september 2017 pukul 14.00 WIB.
Edunomics Journal, Vol. 1 (1): page 31-37, July 2020 received: 2020-06-25; Accepted: 2020-07-08 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN:
Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru . Diakses dari http://kkgjaro.blogspot.co.id/2015/01/rasio-siswa-terhadap-guru-ideal-dengan.html pada  11 September 2017 pukul 20.30 WIB.
Standar  Nasional  Pendidikan. Diakses  dari  http://bsnp-indonesia.  org/?pageid=61  pada  10 September 2017 pukul 21.00 WIB.
Tim  Peneliti  Badan  Perencana  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  2016. Laporan Akhir  Pemetaan  dan  Penyusunan  Profil  Kondisi  dan  Potensi  Pendidikan  Di  Kalteng .  BAPEDA Provinsi Kalimantan Tengah, tidak diterbitkan.
Sindo Online. 2010. ASEAN Susun Standar Kompetensi Guru. Diakses dari: ( https://news.okezone.com/read/2010/09/22/
373/374695/ asean-susun-standar- kompetensi-guru pada 11 September 2017 pukul 12.30 WIB.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.
Jakarta: Guna Grafika.
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003.  tentang  SISDIKNAS  (Sistem  Pendidikan  Nasional)  Beserta  Penjelasannya. (2006). Bandung: Permana.
Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah. Diakses  dari: pih.kemlu.go.id/files/UU023 2014 .pdf  pada 11 September 2017 pukul 13.06 WIB.