## RELASI PEMIMPIN DENGAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

## Asrori Mukhtarom
asrorimukhtarom84@gmail.com
(Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang)

## Abstrak;
Al-Qur’an  menggambarkan  relasi  pemimpin  dengan  rakyat  dengan  harmonis  dan seimbang diantara keduanya, misalnya ayat yang mengisyaratkan kewajiban pemimpin untuk menegakkan  keadilan  di  tengah  masyarakat  (QS.  An-Nisa  [4]  :  58),  melindungi  hak  asasi rakyat  (QS.  Al-An’am  [6]:  151-152),  dan  menjaga  keutuhan  negara  dari  segala  bentuk penjajahan  dan  penindasan  (QS.  Al-Anfal  [8]:  60).  Al-Qur’an  juga  mengisyaratkan kewajiban  rakyat  menaati  pemimpinnya  (QS.  An-Nisa  [5]:  59),  membela  negara  (QS.  Ali Imran [3]: 92), dan berperan serta dalam melaksanakan kebajikan (QS. Al-Maidah [5]: 2). Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  maudhû‘i,  yaitu  metode menghimpun  seluruh  ayat  al-Qur’an  yang  memiliki  tujuan  dan  tema  yang  sama.  Kemudian menguraikannya  dengan  menjelajahi  seluruh  aspek  yang  dapat  digali  dengan  merujuk pendapat para ahli tafsir.
Kata kunci: Pemimpin, Rakyat, Al-Qur’an.

## A. Pendahuluan
Relasi pemimpin dengan rakyat lahir dari kontrak sosial. Di Barat, teori kontrak sosial  (perjanjian  masyarakat)  menjadi sebuah  teori  yang  sangat  mempengaruhi alam pemikiran Barat pada abad pertengahan  hingga  zaman  Renaissance, bahkan  sampai  abad  ke  18  di  antara pemikir  Barat  yang  sangat  berpengaruh dalam  teori  tersebut  adalah  Thomas Hobbes  (1588-1676),  John  Locke  (1632- 1704),  dan  Jean  Jacques  Rousseau  (1712- 1778).  Teori  tersebut  didasarkan  atas pemahaman  bahwa  kehidupan  manusia dipisahkan  pada  dua  zaman,  yaitu  zaman sebelum  bernegara  dan  zaman  setelah bernegara  ( status  naturalis,  state  of nature ).  Dalam  teori  ini  dijelaskan  bahwa pada  awal  mulanya  manusia  itu  hidup dalam  keadaan  sosial  yang  kacau  tanpa hukum  dan  tanpa  pemerintahan.  Keadaan itu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus, manusia  dengan  akalnya  mengerti  dan menyadari  bahwa  demi  kelanjutan  hidup
mereka  sendiri  maka  keadaan  kacau tersebut  harus  diakhiri.  Lalu  mereka mengadakan perjanjian untuk hidup bersama dengan menyepakati salah seorang  diantara  mereka  untuk  menjadi pemimpin  bagi  mereka. Dengan perjanjian itu,  maka  timbulah  sebuah  negara. 1 Teori kontrak sosial berasumsi bahwa negara dan warga negara memiliki relasi dan kewajiban  timbal  balik  secara  berimbang. Negara  yang  dipimpin  oleh  kepala  negara mempunyai kewajiban membimbing rakyat dan  mengelola  negara  dengan  sebaik- baiknya,  karena  rakyat  telah  memberikan sebagian  hak  dan  kebebasannya  serta berjanji setia kepada mereka yang mengurus  rakyat.  Teori  ini  menjadi  cikal bakal  bagi  dasar  undang-undang  tertulis yang  mengatur  batas-batas  hak  dan
1 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan  Masyarakat  Madani ,  Jakarta:  Kencana,  2007, hlm. 47-52.
kewajiban  kedua  belah  pihak  secara seimbang. 2
Dalam kajian pemikiran politik Islam teori  kontrak  sosial  disebut bai’at .  Bai’at telah  diterapkan  oleh  para  wakil  dari penduduk Yatsrib yang mengangkat Muhammad  sebagai  pemimpin  mereka. Konsep  bai’at  itu  dengan  sistem  dan  cara yang  berbeda-beda.  Kemudian  diterapkan pula dalam proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin,  para  pemimpin  dinasti  Bani Umayah,  dinasti  Bani  Abbas,  dan  dinasti Utsmani hingga berakhirnya sistem khilafah secara keseluruhan di dunia Islam pada tahun1924. 3 Allah SWT  menurunkan al-Qur’an  sebagai  petunjuk  bagi  manusia. Dalam petunjuk tersebut terdapat seperangkat aturan dan nilai yang mengatur  urusan  kehidupan  manusia. Dalam  hal  ini  Allah  menegaskan  bahwa tidak  ada  satu  pun  yang  tidak  dibicarakan di dalam al-Quran. Allah berfirman:
ﻻِﺇ ِﻪﻴﺣﺎﻨﺠِﺑ ﲑِﻄﻳ ٍﺮِﺋﺎﹶﻃ ﻻﻭ ِﺽﺭﻷﺍ ﻲِﻓ ٍﺔﺑﺍﺩ ﻦِﻣ ﺎﻣﻭ ِﻜﹾﻟﺍ ﻲِﻓ ﺎﻨﹾﻃﺮﹶﻓ ﺎﻣ ﻢﹸﻜﹸﻟﺎﹶﺜﻣﹶﺃ ﻢﻣﹸﺃ ﻰﹶﻟِﺇ ﻢﹸﺛ ٍﺀﻲﺷ ﻦِﻣ ِﺏﺎﺘ
ﹶﻥﻭﺮﺸﺤﻳ ﻢِﻬِّﺑﺭ ) ٣٨ (
Dan  tiadalah  binatang-binatang  yang  ada di  bumi  dan  burung-burung  yang  terbang dengan  kedua  sayapnya,  melainkan  umat (juga)  seperti  kamu.  Tiadalah  Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab,
2 Para ahli mengemukakan teori pembentukan negara  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  teori  klasik dan teori modern. Yang termasuk teori klasik yaitu teori  hukum  alam,  teori  kontrak  sosial,  dan  teori ketuhanan. Sedangkan yang termasuk teori modern yaitu penaklukan, peleburan, pemisahan, pendudukan,  dan  pembentukan.  Aryaning  Arya Kresna, Etika  dan  Tata  Tertib  Hidup  Berwarga Negara  (Sebagai  Mata  Kuliah  di  Perguruan Tinggi) ,  Jakarta:  Penerbit  Salemba  Humanika,
2010, Hlm. 94.
3 Shobahussurur,  “Islam  dan  Kekuasaan (Studi  Analitik  Tentang  Kritik  Ibn  Taimiyah Terhadap  Sistem  Kekuasaan)”. Disertasi .  PPs  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, Hlm. 202.
kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan . (QS. Al-An’am [6]: 38) Ayat di atas mempertegas bahwa al- Qur’an merupakan  kitab  suci yang membahas segala aspek kehidupan manusia  baik  secara  pribadi  maupun kelompok,  dan  karena  itu  ditemukan petunjuk-petunjuk tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat.
Tulisan ini mengungkap relasi pemimpin  dengan  rakyat  menurut  al- Qur’an.  Dari  sekian  ribu  ayat-ayat  al- Qur’an,  di  dalamnya  terdapat  prinsip- prinsip  terkait  relasi  pemimpin  dengan rakyat, misalnya ayat yang mengisyaratkan kewajiban  pemimpin  bertindak  adil  (QS. An-Nisa [4]: 58), hak bagi rakyat (QS. Al- Isra  [17]:  33),  menjaga  persatuan  dan persaudaraan  (QS.  Al-Hujurat  [49]:  13), dan lain sebagainya.

## B. Relasi  Pemimpin  dengan  Rakyat dalam Perspektif Al-Qur’an
Al-Qur’an yang di dalamnya terdapat seperangkat  nilai-nilai  telah  memberikan petunjuk  terkait  relasi  pemimpin  dan rakyat.  Relasi  tersebut  dapat  dilihat  dari kewajiban  pemimpin  dan  hak  rakyat  yang diisyaratkan  dalam  al-Qur’an.  Menurut Imam  Mawardi,  tugas  pemimpin  itu mengambil  alih  peran  kenabian  dalam menjaga  agama  dan  mengatur  dunia. Hukum mengangkat pemimpin yang memiliki  kemampuan  menjalankan  tugas di atas pada umat adalah wajib. 4
Al-Qur’an mengisyaratkan kewajiban pemimpin di berbagai surat dan ayat,  isyarat-isyarat  tersebut  kemudian dikomentari  oleh  para  tafsir.  Berikut pejelasannya:
4 Abu  al-Hasan  Ali  Ibn  Muhammad  Ibn Habib  al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum  Penyelenggaraan  Negara  dalam Syari’at Islam , diterjemahkan oleh Fadli Bahri dari judul Al-Ahkam  Al-Sulthaniyyah  fi  Al-Wilayah  Ad- Diniyyah , Bekasi: Darul Falah, 2013, Hlm. 23-24.
1. Pemimpin Wajib Menegakkan

## Keadilan
Keadilan  merupakan  salah  satu  dari sekian  banyak  prinsip-prinsip  ajaran  Islam yang  harus  ditegakkan,  termasuk  dalam urusan  bernegara.  Kewajiban  menegakkan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam al- Qur’an:
َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ ﺍﹶﺫِﺇﻭ ﺎﻬِﻠﻫﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ ِﺕﺎﻧﺎﻣﻷﺍ ﺍﻭﺩﺆﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻛﺮﻣﹾﺄﻳ ﺗ ﹾﻥﹶﺃ ِﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻢﺘﻤﹶﻜﺣ
َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ ِﻝﺪﻌﹾﻟﺎِﺑ ﺍﻮﻤﹸﻜﺤ ﺎﻤِﻌِﻧ ِﻌﻳ ِﺑ ﻢﹸﻜﹸﻈ َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ ِﻪ ﺍﲑِﺼﺑ ﺎﻌﻴِﻤﺳ ﹶﻥﺎﹶﻛ ) ٥٨ (
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat . (QS. An-Nisa [4]: 58)
Menurut  Sayyid  Quthb,  ayat  di  atas merupakan tugas kaum muslimin sekaligus akhlak  mereka,  termasuk  para  pemimpin, yaitu  menunaikan  amanat-amanat  kepada yang  berhak  menerimanya.  Adapun  dalam perintah  agar  memutuskan  hukum  dengan adil  di  antara  manusia,  maka  nash  ini bersifat  mutlak  yang  berarti  meliputi keadilan  yang  menyeluruh  di  antara manusia,  bukan  keadilan  di  antara  sesama muslim  saja  atau  golongan  yang  lainnya, karena  keadilan  merupakan  hak  setiap manusia  hanya  karena  dia  diidentifikasi sebagai  manusia.  Maka,  identitas  sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap  keadilan  itu.  Umat  Islam  harus menegakkan keadilan ini dalam memutuskan  hukum  di  antara  manusia, mukmin,  ataupun  kafir,  teman  ataupun lawan,  orang  berkulit  putih  atau  berkulit hitam,  orang  Arab  ataupun  orang  non Arab. 5 Dalam  ayat  lain  Allah  juga berfirman:
5 Sayyid  Quthb, Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an , Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Hlm. 397
ﻦﻴﺑ ﻢﹸﻜﺣﺎﹶﻓ ِﺽﺭﻷﺍ ﻲِﻓ ﹰﺔﹶﻔﻴِﻠﺧ ﻙﺎﻨﹾﻠﻌﺟ ﺎﻧِﺇ ﺩﻭﺍﺩ ﺎﻳ ﻮﻬﹾﻟﺍ ِﻊِﺒﺘﺗ ﻻﻭ ِّﻖﺤﹾﻟﺎِﺑ ِﺱﺎﻨﻟﺍ ِﷲﺍ ِﻞﻴِﺒﺳ ﻦﻋ ﻚﱠﻠِﻀﻴﹶﻓ ﻯ ﻳِﺬﱠﻟﺍ ﱠﻥِﺇ ِﷲﺍ ِﻞﻴِﺒﺳ ﻦﻋ ﹶﻥﻮﱡﻠِﻀﻳ ﻦ ﺪﻳِﺪﺷ ﺏﺍﹶﺬﻋ ﻢﻬﹶﻟ ِﺏﺎﺴِﺤﹾﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺍﻮﺴﻧ ﺎﻤِﺑ ) ٢٦ ( Hai Daud, sesungguhnya
Kami menjadikan  kamu  khalifah  (penguasa)  di muka  bumi,  maka  berilah  keputusan (perkara)  di  antara  manusia  dengan  adil dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa nafsu,  karena  ia  akan  menyesatkan  kamu dari  jalan  Allah.  Sesungguhnya  orang- orang  yang  sesat  dari  jalan  Allah  akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan  hari  perhitungan .  (QS.  As- Shaad [38]: 26)
Menurut  Ibnu  Katsir,  ayat  di  atas merupakan  wasiat  Allah  kepada  semua pemegang  kekuasaan  agar  menerapkan sistem  hukum  yang  berkeadilan  yang bersumber  dari-Nya,  dan  tidak  melakukan penyimpangan. Pada ayat ini juga disebutkan  bahwa  konsekuensi  tidak  adil atau penyimpangan hukum sangatlah fatal, yaitu  siksa  yang  amat  pedih. 6 Oleh karenanya  setiap  pemimpin  atau  penguasa harus memiliki komitmen terhadap keadilan  agar  terwujudnya  negara  yang damai dan sejahtera.
Dalam  rangka  menerapkan  sistem keadilan,  seorang  pemimpin  atau  kepala negara  harus  tegas  dalam  memberikan sanksi  kepada  para  hakim-hakim  dan  para penegak  hukum  yang  menciderai  rasa keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat  bawah.  Jangan  sampai  hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, artinya penegakkan  hukum  yang  tembang  pilih dan  diskriminatif.  Dalam  prakteknya, Rasulullah  selalu  mengutus  para  hakim  ke
6 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir , diterjemahkan  oleh  M.  Abdul  Ghoffar  E.M  dari judul Lubâbu  at-Tafsîr  Ibnu  Katsîr ,  Jakarta:
Pustaka Imam Syafi’i, 2004, Hlm. 62.
daerah-daerah  untuk  menetapkan  hukum dengan  seadil-adilnya,  karena  keadilan  itu lebih  dekat  kepada  takwa.  Sebagaimana firman Allah:
َﺀﺍﺪﻬﺷ  ِﻪﱠﻠِﻟ  ﲔِﻣﺍﻮﹶﻗ  ﺍﻮﻧﻮﹸﻛ  ﺍﻮﻨﻣﺁ  ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ  ﺎﻬﻳﹶﺃ  ﺎﻳ ﺍﻮﹸﻟِﺪﻌﺗ ﻻﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ٍﻡﻮﹶﻗ ﹸﻥﺂﻨﺷ ﻢﹸﻜﻨﻣِﺮﺠﻳ ﻻﻭ ِﻂﺴِﻘﹾﻟﺎِﺑ
ﻮﹾﻘﺘﻠِﻟ ﺏﺮﹾﻗﹶﺃ ﻮﻫ ﺍﻮﹸﻟِﺪﻋﺍ َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ َﷲﺍ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ ﻯ
ﺎﻤِﺑ ﲑِﺒﺧ ﹶﻥﻮﹸﻠﻤﻌﺗ ) ٨ (
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya
Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan . (QS. Al-Maidah [5]: 8)
2. Pemimpin  Wajib  Menjamin  Hak
Rakyatnya
Kata “hak” memiliki beragam makna, antara lain: (1) benar; (2) milik; (3) kewenangan;  (4)  kekuasaan  untuk  berbuat sesuatu;  (5)  kekuasaan  yang  benar  atas sesuatu  atau  menuntut  sesuatu;  (6)  derajat atau  martabat. 7 Sedangkan  kata  asasi bermakna  segala  sesuatu  yang  bersifat dasar,  prinsip  dan  fundamental.  Jadi  hak asasi  merupakan  hak-hak  dasar  manusia yang  dimiliki  bukan  pemberian  dari masyarakat atau negara melainkan berdasarkan
martabatnya sebagai manusia. 8
Setiap  negara  atau  pemimpin  negara wajib  menjaga  hak  asasi  setiap  warga
7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa  Depdikbud  RI, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka,
1988, hlm. 292.
8 Achmad, “ Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Dalam  Al-Qur’an”.  Disertasi.  PPs  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 34-35.
negaranya.  Hal  tersebut  sebagaimana dijelaskan  dalam  al-Qur’an  yang  selalu berkomitmen menjamin hak asasi manusia. Di  antara  ayat  yang  memerintahkan  untuk menjaga hak asasi manusia adalah:
ِﻪِﺑ ﺍﻮﹸﻛِﺮﺸﺗ ﻻﹶﺃ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻢﹸﻜﺑﺭ ﻡﺮﺣ ﺎﻣ ﹸﻞﺗﹶﺃ ﺍﻮﹶﻟﺎﻌﺗ ﹾﻞﹸﻗ
ﺍﻮﹸﻠﺘﹾﻘﺗ  ﻻﻭ  ﺎﻧﺎﺴﺣِﺇ  ِﻦﻳﺪِﻟﺍﻮﹾﻟﺎِﺑﻭ  ﺎﹰﺌﻴﺷ ﻦِﻣ  ﻢﹸﻛﺩﻻﻭﹶﺃ
ﺶِﺣﺍﻮﹶﻔﹾﻟﺍ ﺍﻮﺑﺮﹾﻘﺗ ﻻﻭ ﻢﻫﺎﻳِﺇﻭ ﻢﹸﻜﹸﻗﺯﺮﻧ ﻦﺤﻧ ٍﻕﻼﻣِﺇ ﻮﹸﻠﺘﹾﻘﺗ ﻻﻭ ﻦﹶﻄﺑ ﺎﻣﻭ ﺎﻬﻨِﻣ ﺮﻬﹶﻇ ﺎﻣ ﻡﺮﺣ ﻲِﺘﱠﻟﺍ ﺲﹾﻔﻨﻟﺍ ﺍ
ُﷲﺍ ﹶﻥﻮﹸﻠِﻘﻌﺗ  ﻢﹸﻜﱠﻠﻌﹶﻟ  ِﻪِﺑ  ﻢﹸﻛﺎﺻﻭ  ﻢﹸﻜِﻟﹶﺫ  ِّﻖﺤﹾﻟﺎِﺑ  ﻻِﺇ ) ١٥١ ( ﺍﻮﺑﺮﹾﻘﺗ ﻻﻭ ﻦﺴﺣﹶﺃ ﻲِﻫ ﻲِﺘﱠﻟﺎِﺑ ﻻِﺇ ِﻢﻴِﺘﻴﹾﻟﺍ ﹶﻝﺎﻣ ﻻ ِﻂﺴِﻘﹾﻟﺎِﺑ ﹶﻥﺍﺰﻴِﻤﹾﻟﺍﻭ ﹶﻞﻴﹶﻜﹾﻟﺍ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃﻭ ﻩﺪﺷﹶﺃ ﹶﻎﹸﻠﺒﻳ ﻰﺘﺣ
ﹶﻛ ﻮﹶﻟﻭ ﺍﻮﹸﻟِﺪﻋﺎﹶﻓ ﻢﺘﹾﻠﹸﻗ ﺍﹶﺫِﺇﻭ ﺎﻬﻌﺳﻭ ﻻِﺇ ﺎﺴﹾﻔﻧ ﻒِّﻠﹶﻜﻧ ﹶﻥﺎ
ِﷲﺍ ِﺪﻬﻌِﺑﻭ ﻰﺑﺮﹸﻗ ﺍﹶﺫ ِﺑ ﻢﹸﻛﺎﺻﻭ ﻢﹸﻜِﻟﹶﺫ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﻢﹸﻜﱠﻠﻌﹶﻟ ِﻪ ﹶﻥﻭﺮﱠﻛﹶﺬﺗ ) ١٥٢ (
Katakanlah:  "Marilah  kubacakan  apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu:  janganlah  kamu  mempersekutukan sesuatu  dengan  Dia,  berbuat  baiklah terhadap  kedua  orang  ibu  bapak,  dan janganlah  kamu  membunuh  anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi  rezki  kepadamu  dan  kepada mereka,  dan  janganlah  kamu  mendekati perbuatan-perbuatan  yang  keji,  baik  yang nampak  di  antaranya  maupun  yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)  yang  benar".  Demikian  itu  yang diperintahkan  kepadamu  supaya  kamu memahami(nya).  Dan  janganlah  kamu dekati  harta  anak  yatim,  kecuali  dengan cara  yang  lebih  bermanfaat,  hingga sampai  ia  dewasa.  Dan  sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak  memikulkan  beban  kepada  sesorang melainkan  sekedar  kesanggupannya.  Dan apabila  kamu  berkata,  maka  hendaklah kamu  berlaku  adil,  kendatipun  ia  adalah kerabat  (mu),  dan  penuhilah  janji  Allah,
yang  demikian  itu  diperintahkan  Allah kepadamu  agar  kamu  ingat .  (QS.  Al- An’am [6]: 151-152).
Manurut  Sayyid  Quthb,  ayat  di  atas merupakan  ketetapan  Ilahi yang  di dalamnya  mengandung  yang  di  antaranya adalah  apa  yang  diharamkan  oleh  Allah dengan  pasti.  Yang  diharamkan  Allah dalam  redaksi  dari  dua  ayat  di  atas  di antaranya  adalah  melakukan  pembunuhan atau  pelanggaran  terhadap  hak  hidup seseorang. 9 Jika  dianalisa  lebih  dalam, kedua ayat di atas dengan jelas memberikan  jaminan  terhadap  hak  asasi manusia,  yaitu:  (1)  jaminan  hak  beragama tercermin  dalam  larangan  menyekutukan Allah,  “ janganlah  kamu  mempersekutukan sesuatu  dengan  Dia ”.  Redaksi  ayat tersebut  juga  mengisyaratkan  larangan memaksa  orang  untuk  mempersekutukan Allah. (2) jaminan hak keamanan tercermin  dalam  ayat  “ Janganlah  kamu mendekati  perbuatan-perbuatan  yang  keji, baik  yang  nampak  di  antaranya  maupun yang tersembunyi ”, ayat ini mengisyaratkan larangan
untuk
mengganggu  keamanan  dan  kenyamanan seseorang. (3) jaminan hak hidup tercermin dalam  ayat  “ Janganlah  kamu  membunuh jiwa yang diharamkan
Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)  yang  benar ”.  (4)  hak  persamaan tercermin  dalam  ayat  “ Dan  sempurnakan- lah takaran dan timbangan dengan adil ”.
Perlindungan  kepada  warga  negara merupakan kewajiban  negara. Hal tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika memimpin negara Madinah dengan membuat Piagam
Madinah  dalam  pasal  15  yang  isinya: “ Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah  itu  satu.  Dia  melindungi  orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin
9 Sayyid  Quthb, Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an , Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Hlm. 244.
sebahagian  mereka  adalah  penolong  atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain ”. 10
Abul  A’la  al-Maududi  menyatakan ada  beberapa  hak-hak  warga  yang  harus dilindungi, yaitu keselamatan jiwa, kepemilikan, kehormatan, penjagaan kehidupan  pribadi,  hak  untuk  menolak kezaliman, kebebasan mengkritik, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama,  keamanan  dari  penindasan, ditanya  tentang  perbuatannya  sendiri  dan tidak  ditanya  tentang  perbuatan-perbuatan orang  lain  atau  ditahan  karenanya: 11
Pemimpin berkewajiban untuk memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
3. Pemimpin Berkewajiban Untuk Menyejahterakan Rakyat
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu  wilayah  yang  memiliki  kekuasaan tertinggi  yang  sah  dan  ditaati  oleh rakyatnya.  Keberadaan  negara,  seperti organisasi  secara  umum,  adalah  untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai  tujuan  bersama  atau  cita- citanya.  Negara  memiliki  kekuasaan yang  kuat  terhadap  rakyatnya.  Kekuasaan, dalam  arti  kemampuan  seseorang  atau suatu  kelompok  untuk  mempengaruhi orang  lain  atau  kelompok  lain,  dalam ilmu  politik  biasanya  dianggap  bahwa memiliki  tujuan  demi  kepentingan  seluruh warganya.  Dengan  demikian,  kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan  sebagai  penyelenggara  negara adalah  semata-mata  demi  kesejahteraan warganya, negara merupakan aktor pertama  dan  untama  dalam  mencapai  janji
10 J. Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau Dari  Pandangan  Al-Qur’an ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1994, Hlm. 290.
11 Abul  A’la  al-Maududi, Khilafah  dan Kerajaan ,  diterjemahkan  oleh  M.  Al-Baqir  dari judul al-Khilafah  wa  al-Mulk ,  Bandung:  Penerbit Karisma, 2007, Hlm.70-74.
kesejahteraan  kepada  rakyat,  terutama memainkan peran distribusi sosial.
Ajaran Islam sangat menjamin kesejahteraan warga. Hal tersebut sebagaimana banyak diisyaratkan di beberapa  ayat  al-Qur’an,  di  antaranya adalah dalam surat at-Taubah ayat 103:
ﻨﺑ ﺲﺳﹶﺃ ﻦﻤﹶﻓﹶﺃ ِﷲﺍ ﻦِﻣ ﻯﻮﹾﻘﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﻪﻧﺎﻴ ﺮﻴﺧ ٍﻥﺍﻮﺿِﺭﻭ ﺭﺎﻬﻧﺎﹶﻓ ٍﺭﺎﻫ ٍﻑﺮﺟ ﺎﹶﻔﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﻪﻧﺎﻴﻨﺑ ﺲﺳﹶﺃ ﻦﻣ ﻡﹶﺃ
ِﻪِﺑ
ُﷲﺍﻭ  ﻢﻨﻬﺟ  ِﺭﺎﻧ  ﻲِﻓ
ﲔِﻤِﻟﺎﱠﻈﻟﺍ  ﻡﻮﹶﻘﹾﻟﺍ  ﻱِﺪﻬﻳ  ﻻ
) ١٠٩ (
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka dan mendo’alah untuk mereka.
Sesungguhnya  do’a  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha  Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui . (QS. At-Taubah [9]: 109).
Ibnu  Katsir  menjelaskan  bahwa walaupun  ayat  di  atas  merupakan  perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengambil zakat  dari  muzakki,  namun  ia  berlaku umum  untuk  semua  pemimpin  umat Islam. 12 Dalam  pemerintahan  Rasulullah, zakat  diwajibkan  dengan  cara  mengambil sebagian harta warga untuk didistribusikan kepada  warga  yang  miskin.  Al-Mawardi menetapkan  bahwa  di  antara  kewajiban negara adalah mengatur keluar masuk uang negara; berupa pengumpulan dan pendistribusian  zakat  dan  pajak.  Di Indonesia,  hal  ini  juga  diakomodasi  oleh UUD 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu  kewajiban  presiden  adalah  mengatur anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara untuk  kemakmuran  rakyat.  Dalam  hal  ini presiden  mengajukan  anggaran  belanja yang  kemudian  dibahas  oleh  DPR  dengan
12 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir , diterjemahkan  oleh  M.  Abdul  Ghoffar  E.M  dari judul Lubâbu  at-Tafsîr  Ibnu  Katsîr ,  Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004, Hlm. 199.
memperhatikan pertimbangan DPD. Dalam rangka merealisasikan kesejahteraan rakyat, presiden memiliki wewenang untuk menarik  pajak  atau  pungutan  lain  yang bersifat memaksa. Tentu saja kesejahteraan yang  dimaksud  adalah  kesejahteraan  yang berlaku  bagi  seluruh  rakyat,  sebagaimana sila ke lima dari Pancasila “keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  dan  dalam alinea  ke-4  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dikatakan  bahwa “Kemudian  dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  dengan berdasar  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial”.
4. Pemimpin berkewajiban untuk memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
Seorang  kepala  negara  harus  mampu menciptakan  keamanan  dan  stabilitas nasional sehingga rakyatnya dapat beraktifitas dengan leluasa tanpa dihinggapi  rasa  ketakutan.  Negara  juga wajib  melindungi  negara  dari  serangan musuh  sehingga  keutuhan  dan  kedaulatan negara dapat terjaga. Untuk merealisasikan hal  ini,  negara  wajib  mempersiapkan armada  militernya  guna  mencegah  segala bentuk  ancaman  serta  serangan  musuh. Terkait dengan kewajiban menjaga keamanan dan kedaulatan, al-Qur’an memberikan  isyarat  dalam  QS.  Al-Anfal: 60:
ِﻞﻴﺨﹾﻟﺍ ِﻁﺎﺑِﺭ ﻦِﻣﻭ ٍﺓﻮﹸﻗ ﻦِﻣ ﻢﺘﻌﹶﻄﺘﺳﺍ ﺎﻣ ﻢﻬﹶﻟ ﺍﻭﺪِﻋﹶﺃﻭ
ِﷲﺍ ﻭﺪﻋ ِﻪِﺑ ﹶﻥﻮﺒِﻫﺮﺗ ﺩ ﻦِﻣ ﻦﻳِﺮﺧﺁﻭ ﻢﹸﻛﻭﺪﻋﻭ ﻢِﻬِﻧﻭ ُﷲﺍ ﻢﻬﻧﻮﻤﹶﻠﻌﺗ ﻻ ﹸﻘِﻔﻨﺗ ﺎﻣﻭ ﻢﻬﻤﹶﻠﻌﻳ ﻲِﻓ ٍﺀﻲﺷ ﻦِﻣ ﺍﻮ
ِﷲﺍ ِﻞﻴِﺒﺳ ﻧﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﻴﹶﻟِﺇ ﻑﻮﻳ ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﹾﻈﺗ ﻻ ﻢﺘ ) ٦٠ (
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan  apa  saja  yang  kamu  sanggupi dan  dari  kuda-kuda  yang  ditambat  untuk berperang  (yang  dengan  persiapan  itu) kamu  menggentarkan  musuh  Allah  dan musuhmu  dan  orang  orang  selain  mereka yang  kamu  tidak  mengetahuinya;  sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan  pada  jalan  Allah  niscaya  akan dibalasi  dengan  cukup  kepadamu  dan kamu  tidak  akan  dianiaya  (dirugikan) . (QS. Al-Anfal [8]: 60).
Ayat  di  atas  memberikan  pesan bahwa  kaum  muslimin  harus  selalu  dalam keadaan
siap mempertahankan kedaulatannya dari serangan musuh dengan kekuatan dan kemampuan maksimal,  sehingga  dengan  kekuatan tersebut  maka  musuh  menjadi  gentar.
Dalam konteks
keIndonesiaan,
sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan
UUD 1945,
kepentingan nasional Indonesia  adalah  menjaga  dan  melindungi kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, keselamatan  dan  kehormatan  bangsa  serta ikut  secara  aktif  dalam  usaha-usaha perdamaian dunia.
Berangkat dari Pembukaan  UUD  1945  di  atas,  maka kepentingan  strategis  pertahanan  adalah menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan  segenap  bangsa dari ancaman militer  serta  ancaman  bersenjata  terhadap keutuhan bangsa dan negara.
TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan  negara  memiliki  tugas  pokok menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun
1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan bangsa dan negara. Menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan  negara  untuk  melaksanakan pemerintahan  sendiri  yang  bebas  dari ancaman. Tugas menjaga keutuhan wilayah  NKRI  adalah  mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala  isinya.  Sedangkan,  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah adalah  melindungi  jiwa,  kemerdekaan  dan harta benda setiap warga negara.
Selain mengatur kewajiban pemimpin,  al-Qur’an  juga  mengisyaratkan kewajiban  rakyat  terhadap  pemimpinnya, yaitu:
a. Taat Kepada Pemimpin
Sikap  taat  kepada  aturan  merupakan salah satu komitmen rakyat dalam relasinya dengan pemimpin. Dalam pandangan  al-Qur’an,  ketaatan  kepada pemimpin  merupakan  salah  satu  indikasi iman,  maknanya  tidak  ada  iman  tanpa ketaatan  kepada  pemimpin,  sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:
ﺍ  ﺎﻬﻳﹶﺃ  ﺎﻳ َﷲﺍ  ﺍﻮﻌﻴِﻃﹶﺃ  ﺍﻮﻨﻣﺁ  ﻦﻳِﺬﱠﻟ ﹶﻝﻮﺳﺮﻟﺍ  ﺍﻮﻌﻴِﻃﹶﺃﻭ ﹸﺃﻭ ِﻓ ﻢﺘﻋﺯﺎﻨﺗ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ﻢﹸﻜﻨِﻣ ِﺮﻣﻷﺍ ﻲِﻟﻭ ﻰﹶﻟِﺇ ﻩﻭﺩﺮﹶﻓ ٍﺀﻲﺷ ﻲ ِﷲﺍ ِﺇ ِﻝﻮﺳﺮﻟﺍﻭ ِﷲﺎِﺑ ﹶﻥﻮﻨِﻣﺆﺗ ﻢﺘﻨﹸﻛ ﹾﻥ ِﺮِﺧﻵﺍ ِﻡﻮﻴﹾﻟﺍﻭ ﻼﻳِﻭﹾﺄﺗ ﻦﺴﺣﹶﺃﻭ ﺮﻴﺧ ﻚِﻟﹶﺫ ) ٥٩ (
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil amri  di  antara  kamu,  kemudian  jika  kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian,  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu)  dan  lebih  baik  akibatnya .  (QS. An-Nisa [5]: 59)
Ayat  di  atas  menegaskan  bahwa ketaatan  dan  iman  tidak  dapat  dipisahkan. Dengan  demikian,  ketidaktaatan  kepada pemimpin  bukan  saja  dianggap  salah dalam  perspektif  ilmu  hukum,  tetapi sekaligus  menciderai  keimanan.  Oleh karenanya,  setiap  mukmin  wajib  mentaati aturan  yang  dibuat  pemimpin  selama peraturan  tersebut  tidak  bertentangan dengan nila-nilai agama dan kesusilaan.
b. Bertanggung jawab
Dalam  perspektif  al-Qur’an  manusia merupakan  khalifah,  termasuk  rakyat. Sebagai khalifah, rakyat harus sadar bahwa di  tangannyalah  pengaturan  alam  raya  ini diserahtugaskan  guna  dimanfaatkan  demi kemaslahatan manusia dan alam raya. Dan amanah dari Tuhan tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti, artinya  segala  sesuatu  yang  dilakukan ketika  hidup  di  dunia  akan  dimintai pertanggujawabannya.
Hanya saja, tanggung  jawab  di  sini,  bisa  dibedakan dalam dua kategori,  yakni tanggung  jawab individu  dan  tanggung  jawab  sosial. Terkait  dengan  tanggung  jawab  individu, al-Qur’an menegaskan bahwa setiap manusia  akan  mendapatkan  buku  catatan amalnya, sebagaimana firman Allah:
ﻡﻮﻳ ﻪﹶﻟ ﺝِﺮﺨﻧﻭ ِﻪِﻘﻨﻋ ﻲِﻓ ﻩﺮِﺋﺎﹶﻃ ﻩﺎﻨﻣﺰﹾﻟﹶﺃ ٍﻥﺎﺴﻧِﺇ ﱠﻞﹸﻛﻭ
ﺍﺭﻮﺸﻨﻣ ﻩﺎﹶﻘﹾﻠﻳ ﺎﺑﺎﺘِﻛ ِﺔﻣﺎﻴِﻘﹾﻟﺍ ) ١٣ ( ﻰﹶﻔﹶﻛ ﻚﺑﺎﺘِﻛ ﹾﺃﺮﹾﻗﺍ ﺎﺒﻴِﺴﺣ ﻚﻴﹶﻠﻋ ﻡﻮﻴﹾﻟﺍ ﻚِﺴﹾﻔﻨِﺑ ) ١٤ (
Dan  tiap-tiap  manusia  itu  telah  Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya, dan Kami keluarkan  baginya  pada  hari  kiamat sebuah  kitab  yang  dijumpainya  terbuka. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu" . (QS. Al-Isra [17]: 13-14).
Sayyid  Qutb  memaknai  ayat  di  atas merupakan  kiasan  tentang  ketetapan  amal setiap  manusia,  seolah  amal  perbuatannya itu  menempel  pada  lehernya,  untuk menggambarkan  bahwa  setiap  amalnya akan  tetap  menyertai  dirinya  dan  tidak akan terlepas dengannya. Begitupula ungkapan  tentang  dikeluarkannya  kitab catatan  amal  dalam  keadaan  terbuka  pada hari kiamat. Di sini Allah menggambarkan bahwa amal manusia itu akan terlihat jelas, dan ia tidak mampu untuk menyembunyikanya. 13 Ayat ini juga merupakan  peringatan  kepada  manusia agar selalu memperhitungkan dan memikirkan terlebih dahulu setiap tindakan dan  keputusan  yang  diambil.  Hal  tersebut demi  keselamatan  dirinya.  Sementara tanggung  jawab  sosial  dapat  dipahami dalam ayat sebagai berikut:
ﹶﻥﻭﺮﻣﹾﺄﻳ ٍﺾﻌﺑ ُﺀﺎﻴِﻟﻭﹶﺃ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺕﺎﻨِﻣﺆﻤﹾﻟﺍﻭ ﹶﻥﻮﻨِﻣﺆﻤﹾﻟﺍﻭ
ﹶﺓﻼﺼﻟﺍ  ﹶﻥﻮﻤﻴِﻘﻳﻭ  ِﺮﹶﻜﻨﻤﹾﻟﺍ  ِﻦﻋ  ﹶﻥﻮﻬﻨﻳﻭ  ِﻑﻭﺮﻌﻤﹾﻟﺎِﺑ ﺗﺆﻳﻭ َﷲﺍ  ﹶﻥﻮﻌﻴِﻄﻳﻭ  ﹶﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ  ﹶﻥﻮ ﻪﹶﻟﻮﺳﺭﻭ
ﻚِﺌﹶﻟﻭﹸﺃ ُﷲﺍ ﻢﻬﻤﺣﺮﻴﺳ ﻴِﻜﺣ ﺰﻳِﺰﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥِﺇ ﻢ ) ٧١ (
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,  sebahagian  mereka  (adalah) menjadi  penolong  bagi  sebahagian  yang lain.  Mereka  menyuruh  (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat  dan mereka  taat  pada  Allah  dan  Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi Maha Bijaksana . (QS. At-Taubah [9]: 71) Menurut ayat di atas, tanggung jawab sosial  dapat  berupa amar  ma’ruf  nahi munkar ,  menegakkan  shalat,  menunaikan zakat, serta mentaati Allah dan Rasul-Nya. Secara  kontekstual  ayat  tersebut  dapat
13 Sayyid  Quthb, Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an , Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Hlm. 395.
dipahami bahwa dalam struktur
masyarakat,  setiap  muslim  pasti  memiliki perannya  masing-masing.  Oleh  karena  itu, dalam  konteks  tanggung  jawab  sama  saja baik pemimpin maupun rakyat.
c. Rakyat Berkontribusi Membela

## Negara
Dalam  al-Qur’an,  ide  dasar  usaha bela  negara  adalah  terciptanya  rasa  aman. Hal  tersebut  sebagaimana  diisyaratkan dalam al-Qur’an:
... ﺎﻨِﻣﺁ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻪﹶﻠﺧﺩ ﻦﻣﻭ ...
“ …Barangsiapa  memasukinya  (Baitullah itu)  menjadi  amanlah  dia… ”.  (QS.  Ali Imran [3]: 97)
Ayat  di  atas  secara  tersirat  dapat dipahami  sebagai  dorongan  kepada  setiap warga  di  sebuah  negara  untuk  secara sungguh-sungguh  berupaya  menciptakan rasa  aman.  Walaupun  ayat  di  atas berbentuk  kalimat  berita,  tetapi  dapat dipahami sebagi perintah. Oleh karenanya, hal tersebut yang melandasi kewajiban bela negara.  Kewajiban  bela  negara  sudah dipraktekkan  Rasullulah  dalam  perjalanan hidupnya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari fakta sejarah ketika
Rasulullah menginisiasi  lahirnya  Piagam  Madinah. Dalam  Piagam  Madinah  tersebut  terdapat prinsip-prinsip  pertahanan  negara.  Di antaranya  pada  pasal  37,  44,  dan  24  yang menyatakan  adanya  “hak  dan  kewajiban umum”  segenap  rakyat  Madinah  dalam usaha  mewujudkan  pertahanan  bersama dan  bersama-sama  mengeluarkan  belanja perang  selama  mereka  menghadapi perang bersama untuk mempertahankan keamanan kota  Madinah. 14 Berikut  kutipan  pasal yang terkait dengan pertahanan: 15
14 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau dari  Pandangan  Al-Qur’an ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1994, Hlm. 173.
15 Ibnu  Ishaq, Sirah  Nabawiyah ,  Jakarta:
Akbar Media Eka Sarana, 2016, Hlm. 301-304.
Pasal 37:
ﱠﻥِﺍﻭ ﻢﻬﺘﹶﻘﹶﻔﻧ ﻦﻴِﻤِﻠﺴﹸﳌﺍ ﻰﹶﻠﻋﻭ ﻢﻬﺘﹶﻘﹶﻔﻧ ِﺩﻮﻬﻴﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﱠﻥِﺍﻭ ﱠﻥِﺍﻭ ِﺔﹶﻔﻴِﺤﺼﻟﺍ ﻩِﺬﻫ ﹶﻞﻫﹶﺍ ﺏﺭﺎﺣ ﻦﻣ ﻰﹶﻠﻋﺮﺼﻨﻟﺍ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﻢِﺛﹾﺄﻳ ﹶﻻ ﻪﻧِﺍﻭ ِﻢﹾﺛِﺎﹾﻟﺍ ﹶﻥﻭﺩ ﺮِﺒﹾﻟﺍﻭ ﹶﺔﺤﻴِﺼﻨﻟﺍﻭ ﺢﺼﻨﻟﺍ ﻢﻬﻨﻴﺑ ِـﺑ ﺅﺮﻣﺍ ِﻡﻮﹸﻠﹾﻈﻤﹾﻠِﻟ ﺮﺼﻨﻟﺍ ﱠﻥِﺍﻭ ِﻪِﻔﻴِﻠﺤ . “ Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung  nafkah  mereka  dan  orang- orang  mukmin  wajib  menanggung  nafkah mereka  sendiri.  Tapi,  di  antara  mereka harus  ada  kerja  sama  atau  tolong- menolong  dalam  menghadapi  orang  yang menyerang warga shahifat ini, dan mereka saling  member  saran  dan  nasihat  dan berbuat  kebaikan,  bukan  perbuatan  dosa. Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung  kesalahan  sekutunya,  dan pertolongan  atau  pembelaan  diberikan kepada orang teraniaya ”.
Pasal 44: ﺏِﺮﹾﺜﻳ ﻢﻫﺩ ﻦﻣ ﻰﹶﻠﻋ ﺮﺼﻨﻟﺍ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﱠﻥِﺍﻭ .
“ Sesungguhnya  di  antara  mereka  harus ada  kerjasama,  tolong-menolong  untuk menghadapi  orang  yang  menyerang  kota Yastrib ”. Pasal 24: ﺤﻣ ﺍﻮﻣﺍﺩﺎﻣ ﻦﻴِﻨِﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻊﻣ ﹶﻥﻮﹸﻘِﻔﻨﻳ ﺩﻮﻬﻴﻟﺍ ﱠﻥِﺍﻭ ﻦﻴِﺑِﺭﺎ “ Sesungguhnya  kaum  Yahudi  bersama- sama  orang-orang  mukmin  berkerjasama dalam  menanggung  pembiayaan  selama mereka mengadakan peperangan bersama ”.
Menurut  penulis,  ketiga  pasal  di  atas terdapat  isyarat  bahwa  sudah  menjadi keharusan  setiap  warga  negara  yang tinggal  di  sebuah  wilayah  untuk  menjaga kedaulatan  dan  keamanan  negara  dari segala  bentuk  ancaman  musuh  baik  dari dalam maupun dari luar. Untuk mewujudkan  negara  yang  aman,  tentunya tidak  dibebankan  kepada  satu  pihak, melainkan  tanggung  jawab  semua  pihak,
artinya setiap warga negara wajib
berpartisipasi dalam mewujudkan
kemaslahatan  bersama. Perintah kerjasama dengan  pihak  lain  (non  muslim)  dalam menjaga  pertahanan  sejalan  dengan  spirit dan ketententuan al-Qur’an:
ُﷲﺍ ﻢﹸﻛﺎﻬﻨﻳ ﻻ ﻢﹶﻟﻭ ِﻦﻳِّﺪﻟﺍ ﻲِﻓ ﻢﹸﻛﻮﹸﻠِﺗﺎﹶﻘﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ِﻦﻋ ﺗﻭ ﻢﻫﻭﺮﺒﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻛِﺭﺎﻳِﺩ ﻦِﻣ ﻢﹸﻛﻮﺟِﺮﺨﻳ
ﻢِﻬﻴﹶﻟِﺇ ﺍﻮﹸﻄِﺴﹾﻘ
َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ ﲔِﻄِﺴﹾﻘﻤﹾﻟﺍ ﺐِﺤﻳ ) ٨ (
Allah  tidak  melarang  kamu  untuk  berbuat baik  dan  berlaku  adil  terhadap  orang- orang  yang  tiada  memerangimu  karena agama  dan  tidak  (pula)  mengusir  kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai  orang-orang  yang  berlaku  adil . (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8). Dalam konteks sekarang, bela negara dimaknai sebuah konsep yang disusun oleh perangkat  perundangan  dan  petinggi  suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok  atau  seluruh  komponen  dari suatu negara dalam kepentingan
mempertahankan eksistensi negara tersebut.  Secara  fisik,  hal  ini  dapat diartikan sebagai usaha pertahanan
menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik
konsep  ini  diartikan  sebagai  upaya  untuk serta  berperan  aktif  dalam  memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan  kesejahteraan  orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.
Pemerintah  Indonesia  sesuai  amanat dalam  Pasal  30  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha pertahanan  dan  keamanan  negara”  dan Pasal  9  UU  Nomor  3  Tahun  2002 menyatakan  bahwa  “setiap  warga  negara
berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya bela negara diwujudkan dalam
penyelenggaraan  pertahanan  negara”.  Saat ini  menjalankan  program  pelatihan  bela negara  yang  terbuka  bagi  seluruh  lapisan masyarakat. Program tersebut dimaksudkan untuk memperteguh keyakinan  berdasarkan  lima  unsur  yaitu cinta  tanah  air,  kesadaran  berbangsa  &
bernegara,  yakin  akan  Pancasila  sebagai ideologi  negara,  rela  berkorban  untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan  awal  bela  negara.  Dan program ini bukanlah sebuah bentuk wajib militer.
d. Berperan  serta  dalam  pelaksanaan kebajikan Dalam sebuah negara telah
ditetapkan peraturan-peraturan agar tercapainya  kemaslahatan  dan  kebaikan bersama.  Oleh  karenanya  sudah  menjadi kewajiban  bagi  setiap  warga  negara  untuk berpartisipasi melaksanakan  peraturan- peraturan  tersebut.  Rakyat  harus  saling mengingatkan  untuk  melaksanakan  aturan yang  benar  dan  berpihak  pada  rakyat.  Hal tersebut  sebagaimana  diisyaratkan  dalam al-Qur’an:
... ِﻥﺍﻭﺪﻌﹾﻟﺍﻭ ِﻢﹾﺛﻹﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺗ ﻻﻭ ﱠﻥِﺇ َﷲﺍ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ َﷲﺍ ِﺏﺎﹶﻘِﻌﹾﻟﺍ ﺪﻳِﺪﺷ ) ٢ (
…dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah amat berat siksa-Nya . (QS. Al-Maidah [5]:
2)
Ayat  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa tolong-menolong  dalam  kebaikan  dan melaksanakan kebajikan merupakan kewajiban  bagi  rakyat.  Oleh  karena  itu,
sebagai konsekuensinya jika tidak melaksanakan kebajikan maka akan mendapatkan sanksi.

## C. Penutup
Al-Qur’an  sebagai  petunjuk  hidup membahas  hubungan  antara  pemimpin dengan  rakyat.  Hubungan  keduanya  lahir akibat  dari  perjanjian  atau  kontrak  sosial. Setelah rakyat sepakat memilih pemimpinnya,  maka  lahirlah  kewajiban dan  hak.  Kewajiban  pemimpin  yang diisyaratkan dalam al-Qur’an yaitu menegakkan  keadilan  (QS.  An-Nisa  [4]: 58),  melindungi  hak  asasi  rakyat  (QS.  Al- An’am  [6]:  151-152),  dan  menjaga keutuhan  negara  (QS.  Al-Anfal  [8]:  60). Al-Qur’an  juga  mengisyaratkan  kewajiban rakyat kepada pemimpinnya, yaitu menaati pemimpin (QS. An-Nisa [5]: 59), membela negara  (QS.  Ali  Imran  [3]:  92),  dan berperan serta dalam melaksanakan kebajikan (QS. Al-Maidah [5]: 2).

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad. “ Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Dalam  Al-Qur’an ”.  Disertasi.  PPs
UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 2003.
al-Farmawi,  Abdul  Hayy. Metode  Tafsir Mudhu’i  dan  Cara  Penerapannya , diterjemahkan  oleh  Rosihan  Anwar dari  judul al-Bidayah  Fi  Tafsir  al- Maudhu’i .  Bandung:  Pustaka  Setia, 2002.
Amirudin,  M  Hasbi. “Konsep  Negara Islam  Menurut  Fazrul  Rahman ”.
Disertasi. Pascasarjana  UIN  Syarif
Hidayatullah Jakarta, 1999.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam.
Ensiklopedi  Islam .  Jakarta:  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Hanafi,  Hanafi  M  (ed), et  al . Al-Qur’an dan  Kenegaraan  (Tafsir  Al-Qur’an Tematik) . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011.
----------. Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur’an Tematik) . Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf Al-Qur’an, 2010.
Ishaq,  Ibnu. Sirah  Nabawiyah .  Jakarta:
Akbar Media Eka Sarana, 2016.
Katsir, Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir . Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar  E.M  dari  judul Lubâbu  at- Tafsîr  Ibnu  Katsîr ,  Jakarta:  Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
Kementrian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Tafsirnya .  Jakarta:  Widya  Cahaya,
2011.
Kresna,  Aryaning  Arya,  dkk. Etika  dan Tertib  Hidup  Berwarga  Negara , Jakarta: Penerbit Salemba Humanika,
2010.
al-Maududi,  Abul  A’la. Khilafah  dan Kerajaan .  Diterjemahkan  oleh  M. Al-Baqir  dari  judul al-Khilafah  wa al-Mulk , Bandung: Penerbit Karisma,
2007.
al-Mawardi,  Abu  Al-Hasan  Ali  Ibn Muhammad  Ibn  Habib. Al-Ahkam As-Sultoniyah .  Mesir:  Darul  Hadith, 2006.
Pulungan, J. Suyuti. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam
Madinah  Ditinjau  Dari  Pandangan Al-Qur’an . Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1994.
Quthb,  Sayyid. Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an . Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Rosyada, Dede, et al . Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan Masyarakat Madani . Jakarta: Prenada Media, 2003. Shobahussurur,  “Islam  dan  Kekuasaan (Studi  Analitik  Tentang  Kritik  Ibn Taimiyah Terhadap Sistem Kekuasaan)”. Disertasi .  PPs  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI. Kamus Besar Bahasa
Indonesia .  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1988