Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PERAN DAN KEWENANGAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL (NOTARIS) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI 
Elvira Fitriyani Pakpahan 1 ,  Vivi Prisilla 2 , Dicky 3 , Yuni Adriana Malau 4
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan,
1 e-mail: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id 2 e-mail: viviprisilla97@gmail.com 
3 e-mail: dickyliee08@gmail.com 4 e-mail: yunyunmalau@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine the legal arrangements for the role and authority of the capital market supporting profession in the face of globalization, namely the notary public. Notary public is a  public  official  who  has  the  authority  to  make  a contract  deed  or  decision  required  by  law  to  be made in confirmed documents. The position of a notary is regulated in Law No. 30 of 2004 which states that a notary public is the authorized official to make an authentic deed and other authorities. This study uses a normative juridical method that is analytical descriptive. The notary is authorized to  make  authentic  deeds  about  all  agreements,  deeds,  and  stipulations  that  are  required  by legislation and / or that are desired by the parties concerned to be stated in the authentic deed. In addition, the  notary  must also  ensure  the  certainty  of  the  date  of  making  the  deed,  keep  the  deed, give the grosse, copy and quote the deed, all of it as long as the making of the deeds are not also assigned or excluded to other officials.
Keywords : Notary; Capital Market; Globalization Era.

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  melakukan  pengkajian  atas  pengaturan  hukum  untuk  peran  dan kewenangan  profesi  penunjang  pasar  modal  yaitu  notaris  di  dalam  menghadapi  era  globalisasi. Notaris juga merupakan pejabat publik yang memiliki wewenang dalam membuat akta kesepakatan kontrak  atau  keputusan  yang  diharuskan  oleh  hukum  untuk  dibuat  dalam  dokumen  yang dikonfirmasi.  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  jabatan  notaris  diatur  dalam:  UU  No  30 Tahun  2004  notaris  yang  berisi  “notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya”  yang  sebelumnya  merupakan  pergantian  dari  UU  tahun 2014  No  2.  Penelitian  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif    analitis, kewenangan notaris diatur dalam UU No 30 Tahun 2004 tentang kewenangan notaris  yang berisi “ Notaris  berwenangan  dalam  pembuatan    akta  otentik  tentang  semua  perjanjian,  perbuatan,  dan ketetapan  yang  diharuskan  peraturan  perundang  undangan  dan/atau  yang  diinginkan  oleh  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.
Kata Kunci : Notaris; Pasar Modal; Era Globalisasi
 Naskah diterima: 23 Februari 2020, direvisi: 19 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.239

## PENDAHULUAN
Notaris  merupakan  pejabat  umum yang  memang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  yang  berwenangan untuk  membuat    akta  autentik.  (Prana, 2019)  karena  semua  kegiatan  hukum perdata  tidak  akan  lepas  dari  peranan notaris  maka  notaris  memiliki    peran penting  yang sangat luas. Menurut UUJN juga  termasuk  dalam  ruang  lingkup undang-undang  dan  beserta  peraturan- peraturan  yang  organik,  karena  mengatur tentang  suatu  jabatan  notaris.  Materi  apa saja  yang  diatur  di  dalamnya  juga termasuk  di  dalam  hukum  publik, sehingga  ketentuan-ketentuan  yang  ada terdapat  di  dalamnya  adalah  merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa.
Notaris  juga  merupakan  kaki  tangan dari  pemerintah  yaitu  Negara  telah mempercayakan  sebagian  urusan  atau tugas  Negara    kepada  notaris,  khususnya di  bidang  hukum  perdata  dan  dengan hanya  satu  satunya  wewenang  untuk membuat  akta  kesepakatan  kontrak  atau keputusan  yang  diharuskan  oleh  hukum untuk  diformulasikan  dalam  dokumen yang dikonfirmasi dan bertanggung jawab juga  untuk  mengatur    tanggal    akta, memberikan grosse  yang sah atau salinan dari  kutipan  sebagian,  asalkan  akta tersebut  tidak  ditugaskan  sepenuhnya kepada  pejabat  public  lainnya  dan  hanya tugas penting/eksklusif dari notaris.
(Prana, 2019)
Pasar  modal  diartikan  juga  menjadi pasar untuk berbagai instrument keuangan atau  sekuritas  jangka  panjang  yang  tentu
saja  dapat  diperjualbelikan,  baik  dalam bentuk  hutang  maupun  modal  sendiri, baik  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan swasta  maupun  pemerintahan.  (Prana, 2019)  Pasar  modal  juga  memiliki  peran yang sangat penting dalam hal perekonomian  suatu  Negara.  (Makarim,
2011)
Pasar modal merupakan juga dikatakan sebagai pasar yang memperjualbelikan semua instrument keuangan  jangka  panjang,  baik  yang merupakan  surat  utang obligasi ,  saham, reksa  dana,    dan  Berbagai  instrument yang  lainnya.  (Prana,  2019)  Perusahaan yang  melakukan  kegiatan  di  dalam  pasar modal  membutuhkan  jasa  profesi  yang dapat  menjadi  penunjang  pasar  modal. Profesi  yang  menjadi  penunjang  pasar modal adalah merupakan sebuah lembaga/perusahaan yang sangat diperlukan  untuk  dijadikan sebagai  salah satu  mitra  emiten  dalam  hal  mengadakan kegiatan penawaran umum. Untuk menjadi  profesi  penunjang  pasar  modal, lembaga/perusahaan  harus  pasti  telah tercatat dan terdaftar pada Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  beserta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang sekarang sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa  Keuangan  yang  telah  disingkat menjadi OJK. (Prana, 2019)
Pasar  modal  adalah  pasar  yang dimana diterbitkan dan serta diperdagangkan  atau  di  perjual  belikan surat-surat berharga jangka panjang, yang khususnya  obligasi  dan  atau  saham sebagaimana  halnya  di  dalam  pasar  uang maka  pasar  modal  dapat    juga  diartikan
dalam    lingkup  lokal  regional  dan nasional  karena  menyangkut  dana-dana jangka panjang dan maka dengan itu pasar modal  mengandung pengertian atau makna    Modal  ekonomi.  karena  Dana- dana  yang  dihasilkan  melalui  penerbitan instrument  kredit  oleh  dunia  usaha  dan perorangan diinvestasikan kedalam persediaan  maupun  ke  dalam  persediaan ataupun  harta tetap. (Makarin, 2011) Pasal  1 angka 1 nomor  2 tahun 2014 Undang-undang Republik Indonesia tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Republik Indonesia tentang Jabatan
Notaris  (UUJN)  Nomor  30  tahun  2004, menyatakan  bahwa  hal  yang  disebut dengan  Notaris  adalah  pejabat  umum yang memiliki kewenangan untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki pastinya kewenangan lainnya
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang  ini  maupun  berdasarkan undang-undang lainnya.
Menurut  Pasal  15  Undang-undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris (UUJN) berisi:
Notaris  berwenang  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan  akta  ,menyimpan  akta, memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada pejabat    lain  atau    orang    lain    yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kewenangan  pokok  dan  notaris  yang berdasarkan  UUJN  yaitu  membuat  atau menghasilkan akta otentik. Akta merupakan  sebuah  surat  bukti  yang diadakan sebagai akta suatu  pembuktian, di zaman yang semakin modern atau maju ini  akan  semakin  penting  karena  fungsi sebuah  akta  yaitu  sebagai  dokumen  yang tertulis dan yang dapat memberikan suatu bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar  dari  hak  maupun  perikatan.  (Prana, 2019)
Selain  kewenangan  yang  diutamakan tadi,  notaris  juga  pastinya  akan  diberikan wewenangan untuk memberikan penyuluhan  yaitu  hukum  terhadap  pihak- pihak  yang  pastinya  terlibat  di  dalam suatu  kegiatan    transaksi,  khususnya  jika itu  mengenai  syarat-syarat  dan  ketentuan yang  diharuskan  dipenuhi  oleh  seluruh pihak  yang  terlibat  di  dalam  suatu transaksi  yang  akan  di  notarilkan, sehingga  akan  terhindarkan  dari  segala kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan  dengan  keadaan  yang  akan atau  dapat  batal  demi  hukum  dan    atau yang  dapat  di  mintakan  pengajuan pembatalan di depan pengadilan. (Makarim,  2011)  Kewenangan  untuk memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan  di  pasal  15  ayat  (2) huruf f UUJN yang berbunyi:
“Notaris  berwenang  pula  dalam  hal memberikan    penyuluhan  hukum sehubungan dengan kegiatan pembuatan akta”
Undang-undang  Pasar  Modal  yaitu profesi  notaris  telah  ditunjukkan  yaitu sebagai  salah  satu  profesi  yang  untuk
menjadi  penunjang  pasar  modal.  Peran utama  profesi  ini  atau  profesi  penunjang pasar  modal  pada  umumnya  adalah membantu  emiten  dalam  proses  untuk  go public dan dengan memenuhi  persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus menerus. (Prof Faisal, 2013)
Penunjukan  Notaris  yang    sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan di  dalam,  Undang-Undang  no  8  tahun 1995  pasal  64  ayat  1  yang  menyatakan tentang  pasar  modal  (UUPM),  yang  juga menyatakan  bahwa  profesi  penunjang pasar modal tersebut terdiri dari:
1. Akuntan
2. Konsultan Hukum
3. Penilai
4. Notaris
5. Dan Profesi lainnya yang sesuai Semua  Profesi  Penunjang  Pasar Modal  yaitu  yang  termasuk  notaris  wajib menaati  semua  kode  etik  maupun  standar profesi  yang  telah    ditetapkan  oleh asosiasi profesi  masing-masing sepanjang itu semua tidak akan bertentangan dengan
UUPM ataupun peraturan pelaksanaannya. (Nasarudin, 2004) Kegiatan  usaha  yang  ada  di  bidang Pasar Modal Notaris wajib untuk memberikan pendapatnya
ataupun penilaian yang mandiri . Pasar Modal juga merupakan tempat  bagi  perusahaan untuk mencari  dana  dan  sarana  investasi  bagi para masyarakat (investor)yang dimana di dalamnya pasti terdapat transaksi
penawaran  umum  maupun  perdagangan efek  dari  suatu  perusahaan  publik (emiten). (Nasarudin, 2004)
Pasal  1  angka  13  Undang-undang tahun  1995  nomor  8  tentang  pasar  modal memiliki pengertian yaitu:
Pasar  modal  yang  lebih  detail maupun spesifik,  yaitu kegiatan  yang sangat bersangkutan dengan penawaran umum maupun perdagangan  efek,  perusahaan  publik yang ada kaitannya dengan efek yang diterbitkan,  serta  lembaga  maupun profesi  yang  memang  berkaitan dengan efek”.
Era  Globalisasi  juga  telah  membawa dampak  yang  bersifat  multi  aspek  karena berkaitan dengan bidang ekonomi, hukum sosial  politik  dan  keamanan,  hal  ini,
membawa implikasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat global regional dan nasional yang  berdimensi  mengenai kebersamaan berkelanjutan dan ketercakupan  Pasar  modal  memiliki fungsi  yang  strategis  dan  pentingnya pasar  modal  membuat  pemerintah  amat berkepentingan  atas  perkembangan  dan kemajuan pasar modal, karena  berpotensi untuk  menghimpun  dana  secara  masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
memperbesar volume pembangunan. (Nasarudin, 2004)
Dalam  Common  Law  maupun  Civil Law sesuai dengan perkembangan teknologi,  Notaris  juga  berperan  dalam semua  transaksi  elektronik  yang  melalui via cyberspace. Namun  konsep  ini  di Indonesia ini memang masih dalam tahap perdebatan,  walaupun  secara  teknologi memungkinkan  semua  peranan  notaris yang  secara online maupun remote ,
namun  dengan  secara  hukum  hal  itu malah  seakan  tidak  dapat  dilakukan. Maka  dari    itu  fungsi  beserta  peranan notaris    baik  dalam  konteks  transaksi maupun transaksi elektronik dapat menjadi  sangat  penting  untuk  dikaji secara sangat mendalam, agar para notaris yang  ada  di  Indonesia  dapat  memiliki peran secara global. (Soediro, 2017)
Penelitian ini pun akan selalu melihat bagaimana  Fungsi  dan  perananan  yang ada  di  dalam  notaris  maupun  di  alam penyelenggaraan  jasa  sertifikat  yang bersifat  elektronik  yang  ada  di  dalam beberapa  Negara,  serta  bagaimana  upaya agar  dapat  mengatasi  berbagai  hambatan yuridis  yang  ada  dan  yang  berkaitan dengan  semua  kewenangan  notaris    itu, supaya para notaris di Indonesia
mendapatkan  peran  yang  sebagaimana mestinya. (Hasan, 1998)
Lawewnce Leff mengemukakan bahwa hal dikonsepkan oleh ABA dengan “Cybernotary ”  yaitu  seorang  yang mempunyai pastinya kemampuan spesialisasi  di  dalam  bidang  hukum  dan maupun computer. Fungsinya  yaitu untuk dipersepsikan  sebagaimana  mestinya  dan layaknya  para  Notaris  latin  di  dalam  hal memfasilitasikan  suatu  transaksi  yang bersifat internasional. (Makarim, 2011)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  di  dalam  jurnal  ini adalah  Penelitian  yang  menggunakan jenis  metode  Yuridis  Normative  yang bersifat  deskriptif  analitis.  Supaya  dapat diketahui  apa saja peran  dan kewenangan
profesi  penunjang  pasar  modal  notaris dalam era globalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran  Dan  Kewenangan  Profesi Penunjang  Pasar  Modal  Notaris Dalam Era Globalisasi
Untuk  mengetahui  dan  menjelaskan apa  saja  yang  termasuk  degan  yang  akan dibahas  di  dalam  penulisan  penelitian  ini maka kiranya diperlukan agar kita terlebih dahulu  mengetahui  hal-hal  yang  sebagai berikut:

## 1) Notaris
Dalam  Pasal  1  ayat  1  UUJN  yang dimaksudkan  sebagai  Notaris  adalah pejabat  umum  yang  memiliki  wewenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  serta kewenangan  lainnya  sebagaimana  seperti yang  dimaksudkan  di  dalam  Undang- undang.  Sedangkan  di  dalam  Peraturan Jabatan Notaris yang ada di dalam pasal 1 yang dimaksudkan sebagai Notaris adalah merupakan pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  suatu  Akta Autentik  mengenai  semua  hal  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan  oleh  suatu  peraturan  yang umum  ataupun  oleh  yang  berkepentingan hendaknya  dinyatakan  dalam  suatu  akta autentik, agar menjamin kepastian tanggalnya,  menyimpan  surat  aktenya dan  memberikan  grosse  (Jabatan  Notaris, 2004),  salinan  dan  beserta  dengan kutipannya,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akte  tidak  juga  ditugaskan ataupun dikecualikan kepada suatu pejabat maupun orang lain.

## 2) Pasar Modal
Pasar  modal  merupakan    bidang usaha perdagangan yang mengatur tentang surat-surat berharga seperti saham,  sertifikat,  saham  dan  serta obligasi.  Dalam  pengertiannya  seperti yang  dapat  terlihat  di  dalam  praktek- prakteknya di Negara-negara yang bersifat maju perdagangan efeknya sesungguhnya  juga  merupakan  suatu kegiatan perusahaan swasta. Motif utamanya  yaitu  terletak  pada  suatu masalah kebutuhan bermodal bagi perusahaan  yang  untuk  ingin  lebih memajukan  usahanya  dengan  menjual sahamnya  kepada  para  pemilik  uang maupun  investor  yang  baik  berasal  dari golongan  yang  ada  maupun  lembaga- lembaga usaha
Pasar  modal  adalah  pasar  yang dimana  diterbitkan  serta  diperdagangkan semua  surat-surat  berharga  yang  bersifat jangka panjang, khususnya seperti obligasi dan maupun saham yang sebagaimana  halnya  seperti  pasar  uang maka  sebuah  pasar  modal  dapat  diartikan di dalam ruang lingkup lokal regional dan maupun  nasional  oleh  karena  itu  semua menyangkut  dana-dana  jangka  panjang maka  oleh  karena  itu  pasar  modal mengandung  pengertian  Modal  ekonomi. Dana-dana  yang  dapat  dihasilkan  melalui penerbitan  suatu    instrument  kredit  yang di  hasilkan  di  dalam  dunia  usaha  dan maupun  dunia  perorangan  yang  di investasikan  dalam  persediaan  ataupun dalam persediaan ataupun  harta tetap.
Pasar  modal  berkembang  mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi informasi  yang  secara  potensia  yang  juga merupakan  suatu  strategi,  yang  dalam artinya bahwa kekuatan Teknologi informasi juga merupakan suatu gambaran  dari  suatu  strategi  kompetitif yaitu  perusahaan  yang  mengindikasikan kemampuan  kompetisi baik melalui perubahan  yang  struktur  industry.  TI  kini juga semakin marak dan banyak diperbincangkan  karena  yaitu  diyakini bahwa dapat memberikan suatu keunggulan  dalam  suatu  persaingan. Sebagai suatu perusahaan jasa perusahaan yang  juga  tergabung  dalam  industry Finance itu  haruslah  mampu  mengikuti dalam mengikuti perkembangan TI ini.
Revolusi  informasi  juga  kian  melaju sejalan  dengan  adanya  perkembangan ekonomi  dan  juga  tidak  ada  satupun perusahaan yang dapat mampu menghindarinya.  Perkembangan  IT  ini juga  memiliki  dampak  positif  dan  yang negative  bagi  suatu  dunia  bisnis,  yang salah satunya dirasakan antara lain adalah adanya  suatu  penurunan  biaya    serta  juga perubahan  pada  proses  dan  juga  pada transmisi  informasi  dalam  suatu  kegiatan bisnisnya.
Perkembangan
TI pada era millennium ini memasuki siklus pertumbuhan yang memang secara mendunia, yaitu dimana  konsekuensi dari perkembangan  IT  ini  pada  akhirnya  yaitu memaksa manajemen untuk lebih meninjau kembali semua anggaran investasi  mereka  menjadi  lebih  besar  dan
memerlukan  suatu  improvisasi  yang sangat  tinggi.
Bagi  suatu  perusahaan  modern,  yang memiliki  suatu  strategi  bisnis  yang  tidak saja  cukup  untuk  menghadapi  persaingan ini. Business  plan harus  pula  juga dilengkapi  oleh  strategi  TI.  Tujuannya yaitu  yang  pasti  untuk  memanfaatkan secara  optimum  penggunaan  TI  sebagai suatu  komponen  utama  sistem  informasi yang ada di dalam suatu perusahaan
2. Peran  Dan  Kewenangan  Profesi

## Penunjang  Pasar  Modal  Notaris
Dalam Era Globalisasi
Notaris juga merupakan salah satunya pejabat  publik  yang  memiliki  suatu wewenang untuk membuat akta kesepakatan  kontrak  atau  keputusan  yang diharuskan  oleh  hukum  untuk  dibuat dalam dokumen yang dikonfirmasi.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang suatu jabatan notaris diatur dalam: UU No 30 Tahun 2004 tentang notaris yang berisi “notaris  adalah  merupakan  suatu  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  hal  dalam membuat suatu akta autentik dan  maupun kewenangan  lainnya”    yang  sebelumnya merupakan pergantian dari UU no 2 tahun 2014. Suatu Undang-undang Pasar Modal profesi  notaris  ini  telah  ditunjukkan sebagai  salah  satu  profesi  yang  menjadi penunjang pasar modal. (Prana, 2018)
Kewenangan notaris diatur dalam UU Tahun  2004  nomor  30  Pasal  1  tentang kewenangan notaris itu yang berisi:
Notaris  berwenang  dalam  membuat suatu  akta  autentik  yang  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan ataupun  suatu  ketetapan  yang  juga
diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  atau  yang  dikehendaki atau  diinginkan  oleh  yang  semua yang berkepentingan untuk dinyatakan  di  dalam  akta  autentik, dan  untuk  menjamin  suatu  kepastian tanggal  di  dalam  suatu  pembuatan akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse, salinan, dan maupun  kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan maupun  dikecualikan  kepada  para pejabat  lain ataupun orang lain yang ditetapkan oleh semua undang- undang.
Peran  yang  utama  di  dalam  suatu profesi  penunjang  pasar  modal  itu  pada umumnya  adalah  untuk  membantu  suatu emiten  di  dalam  suatu  proses  go  publik dan  yang  memenuhi  semua  persyaratan mengenai  hal  keterbukaan  yang  bersifat terus menerus. (Prana, 2018)
Penunjukan Notaris sebagai profesi di dalam  penunjang  pasar  modal  dinyatakan di dalam, pasal 64 ayat 1 Undang-undang No  8  Tahun  1995  tentang  pasar  modal (UUPM),  yang  juga  menyatakan  bahwa profesi  penunjang  pasar  modal  itu  terdiri dari:
1. Akuntan
2. Konsultan Hukum
3. Penilai
4. Notaris
5. Profesi lainnya yang ditetapkan
Era  Globalisasi  juga  telah  membawa dampak  yang  bersifat  multi  aspek  karena berkaitan  dengan  bidang  ekonomi  hukum sosial  dan politik dan keamanan. Kondisi ini membawa implikasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menyangkut pemenuhan suatu kebutuhan  masyarakat  global,  regional
dan nasional yang berdimensi kebersamaan berkelanjutan dan ketercakupan. (Soediro, 2017)
Pasar  Modal  memiliki  fungsi  yang strategis  dan  juga  memilki  pentingnya pasar  modal  membuat  suatu  pemerintah amat berkepentingan atas semua perkembangan  dan  juga  kemajuan  pasar modal,  Karena  juga  berpotensi  untuk menghimpun  dana  baik  secara  masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar suatu volume pada kegiatan pembangunan. (Pakpahan, 2019)
Undang-undang  No  8  Tahun  1995 Pasal  91  Tentang    Pasar  Modal  juga menyebutkan:
“Setiap  pihak  itu  dilarang  untuk melakukan suatu tindakan baik dalam langsung maupun yang tidak langsung,  dengan  bertujuan  untuk menciptakan  suatu  gambaran  yang semua ataupun menyesatkan mengenai suatu kegiatan di dalam hal perdagangan,  keadaan  pasar,  ataupun harga  efek  di  Bursa  Efek.”  (Prana,
2019)
Faktanya adalah pada semua perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum itu  sebenarnya  belum  sepenuhnya  dapat menjadi  jaminan  keamanan  investor  di dalam  berinvestasi  di  dalam  dunia  pasar modal.  Khususnya  juga  perlindungan  itu mengenai keamanan saham  para investor. (Wiyani,  2008)  Sudah  diketahui  bahwa jika berinvestasi di pasar modal khususnya  saham  itu  sangat  mengandung resiko  yang sangat tinggi. (Wiyani, 2008) Adapun  pihak  yang  berkemungkinan melakukan  pelanggaran    dalam  pasar modal  adalah perusahaan publik ataupun
emiten  dan  juga  para  pihak-pihak  yang memiliki posisi di dalam suatu perusahaan  misalnya  seperti  Pemegang saham Utama, Direksi dan juga komisaris serta  para  profesional  di  dalam  pasar modal  ,  seperti:  Penasehat  Investasi,  para Manajer  Investasi,  para  Akuntan  Publik, para  Konsultan  Hukum,  Penilai,  dan  para Notaris. (Elvira Fitriyani Pakpahan, 2019)
3. Benturan Kepentingan Bagi Konsultan Hukum Di Dalam

## Kejahatan Pasar Modal
Pendapat  hukum  diperlukan  untuk memperlihatkan  kondisi  dan  keadaan perusahaan  yang  diperiksa  dari  segi hukum,  seperti  ketaatan  terhadap  sebuah ketentuan  anggaran  yang  pada  dasarnya dan  peraturan  perundang-undangan  itu yang  berlaku,  perikatan-perikatan  yang juga  dilakukan,  serta  aset-aset  yang dimiliki  oleh  para  perusahaan  maupun hal-hal  yang  dianggap  sangat  penting. (Wiyani, 2008)
Konsultan hukum dalam menjalankan profesinya  harus  tidak  berpihak  dan objektif,  yang  artinya  konsultan  hukum tersebut  harus  bebas  dari  pengaruh siapapun  dan  apapun.  Oleh  karena  itu, seorang  konsultan  hukum  tersebut  tidak memiliki  suatu  saham  ataupun  tidak memiliki jabatan pada perusahaan tersebut. (Pakpahan, 2019)
Pekerjaan  dari  konsultan  hukum adalah  untuk  kepentingan  public  maka sikap  independen  dan  objektifnya  harus diutamakan.  Selain  itu,  konsultan  hukum harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat  membuat  pendapatnya  diragukan
oleh  publik.  Karena  kepercayaan  publik sangatlah  penting  bagi  para  peran  seperti profesi konsultan hukum. Maka dikatakan konsultan hukum tetap bertindak professional dan menjaga independensinya. (Elvira Fitriyani Pakpahan S. F., 2019)

## SIMPULAN
Sarana pasar modal merupakan sebagian  satu  dari  banyaknya  sektor perkembangan, namun di tengah pesatnya perkembangan  ekonomi    Pasar  modal tidak  berjalan  dengan  stabil  sehingga memunculkan peluang terjadinya
kejahatan  dalam  pasar  modal.  Pasar modal  sendiri  saat  ini  diawasi  oleh  OJK yang sebelumnya dikenal dengan BAPEPAM.  Banyaknya  kejahatan  serta pelanggaran  pasar  modal,  yang  dimana kasusnya disebabkan karena luasnya pasar dalam pasar modal tersebut serta kurangnya efektifitas OJK dalam meminimalisir  kejahatan-kejahatan  dalam pasar modal itu sendiri , Meskipun dalam UUPM telah mencantumkan sanksi administratif baik  perdata maupun pidana ,namun  masih  juga  banyak  terjadi kejahatan  dalam  pasar  modal.  Maka kesimpulannya adalah:
1. Notaris  juga  merupakan  salah  satu profesi yang dapat menjadi penunjang  pasar  modal,  notaris  yang hendak  melaksanakan  suatu  kegiatan di  dalam  pasar  memiliki  suatu kemampuan dan juga pengetahuan di bidang  pasar  modal  itu  sendiri  dan serta  mendaftarkan  diri  pada  pihak OJK.  Di  dalam  pasar  modal  notaris itu  berperan  sebagai  pejabat  yang
menjadi pembuat akta anggaran dasar dari  para  pihak  yang  juga  terlibat  di dalam  pasar  modal  itu  sendiri  dan juga sebagai para pembuat perjanjian- perjanjian  yang  berhubungan  dengan suatu kegiatan di dalam pasar modal. Dalam  proses go  private ,  notaris juga  berperan  sebagai  suatu  pejabat yang  memiliki  wewenang    di  dalam pembuatan  suatu  akta  perubahan anggaran dasar di perseroan.
2. Disimpulkan  juga  bahwa  hubungan yang antara hukum dengan globalisasi  itu  memang  sangatlah erat.  Pada  saat  era  globalisasi  itu sudah diterima oleh banyak masyarakat,  maka  ia  pun  kemudian dapat  berubah  menjadi    suatu  hukum yang mengikat masyarakat itu.
3. Oleh  karena  itu  disarankan  untuk lebih menseleksi dengan baik terhadap apapun masuknya hal-hal di era  globalisasi  yang  memang  tidak sesuai dengan para jiwa dan kepribadian  bangsa  yang  ada  di dalam  Indonesia  karena  pengaruh globalisasi  itu  yang  tidak  terseleksi dapat bisa menjadi suatu hukum yang mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Soediro,  2017, Hubungan  Hukum  dan Globalisasi : Upaya  mengantisipasi dampak  negatifnya ,  Vol  17  No  1,
ISSN 1411-9781
Prana, R.P, 2019, Repertorium:
Kenotariatan , Vol  8  No 1,  Mei
(2019)
Prana,  R.P,  2018, peran  notaris  sebagai profesi  penunjang  pasar  modal dalam  upaya  perlindungan  hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat praktik  manipulasi  pasar  di  pasar modal, fakultas hukum studi magister  kenotariatan ,  Universitas Sriwijaya.
Faisal.  Santiago,  April  2013,  Peranan Notaris  dalam  Transaksi  Saham Pada  Pasar  Modal  Di  Bursa  Efek Jakarta, Vol 12 no 2,
Nasarudin,  2004,  Dekan  Fakultas  Hukum
Universitas Borobudur. Jakarta Timur Makarim  Edmon,  2011,  Modernisasi hukum notaris masa depan  ; Kajian Hukum Terdapat Kemungkinan
Cybernotary  Di  Indonesia ,  Jurnal Hukum  dan  Pembangunan Tahun ke 41 No. 3.
Wiyani  Wahyu,  2008,  Meningkatkan
Nilai  Perusahaan  melalui  Investasi
Teknologi Informasi , Jurnal Keuangan  dan  Perbankan ,  Vol  12, No. 2, Mei 2008, hal 240-252
Pakpahan,  E.F.,  Sianipar,  B.D.,  Angkasa,
J., Sianturi, V.R., Hulu, S.R. (2019).
Peran  Pemerintah  dalam  Mitigasi Kejahatan  Pasar  Modal  Indonesia. Journal  of  Educatio,  Humaniora, and Social Sciences (JEHSS) , 2 (1);
104-118
Pakpahan,  E.F,  Wijaya,  S.F.,  Fortunata, A.,  Johny.,  Muhammad,  H.,  (2019)
Benturan Kepentingan
bagi Konsultan  Hukum  dalam  Kejahatan Pasar Modal. Conflict of Interest for Legal  Consultan  in  Capital  Market Crime, Des 2019, hal 81
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 Tentang  Pasar  Modal  Undang Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris
Bismar  Nasution.  2001. Keterbukaan dalam Pasar Modal . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Cet. Pertama.
Hasan  Zein  Mahmud.  1998.  Catatan Kolom  Hasan  Zein.  Buku  Pertama. Jakarta: Go Global Book.
Irsan  Nasarudin  dan  Indra  Surya.  2007.
Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Kencana
Prenada Me-dia Group
Najib  A.  Gisymar.  1999.  Insider  Trading dalam  Transaksi  Efek.  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1984.
Penelitian Hukum Normatif,
Jakarta: Rajawali
Suharjono.  1995.  Sekilas  Tinjauan  Akta
Menurut  Hukum.  Jakarta:  Sinar
Grafika
Tan Thong  Kie. 1994. Studi Notariat  dan Serba-Serbi Praktek Notaris,
Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Yahya  Harahap,  2011.  Hukum  Perseroan Terbatas,  Cet  3  Jakarta:  Sinar Grafika.