## PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH
DISSEMINATION OF IKHTILAT CONTENT THROUGH SOCIAL MEDIA ACCORDING TO ISLAMIC CRIMINAL LAW IN ACEH
Suhada Taniro 1 , Anhar Nasution 2 , Muhammad Iqbal 3 , Jummaidi Saputra 4 , Muksalmina 5
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abulyatama 2,3,4 Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama
4 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Ikhtilat merupakan  tindakan  bercampur  baur  antara  laki-laki  dengan  perempuan  yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan tersebut idealnya tidak boleh diekspos kepada khalayak,  sebab  berkaitan  dengan  aib  yang  harus  ditutupi.  Akan  tetapi,  pada  faktualnya, terdapat banyak konten ikhtilat disebarluaskan melalui media sosial. Untuk itu, penelitian ini  hendak  mengkaji  permasalahan  tersebut  di  dalam  konteks  hukum  pidana  Islam, khususnya  penyeberan  konten  ikhtilat  yang  ada  di  Aceh.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk Menganalisis  Penyebaran  Konten Ikhtilat Melalui  Media  Sosial  Menurut  Hukum  Pidana Islam di aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat berupa  pendapat  para  sarjana.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum, yaitu  hukum  pidana  Islam  dan  Undang-undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  2024  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika agama, serta dapat digolongkan sebagai tindak pidana ta'zir . Meskipun tidak ada aturan yang spesifik dalam fikih  klasik  mengenai  penyebaran  konten ikhtilat ,  prinsip-prinsip  umum  hukuman  ta'zir memberikan  ruang  bagi  pemerintah  untuk  menetapkan  mekanisme  penghukuman  yang sesuai dengan nilai-nilai  Islam. Dari sisi hukum  positif, UU  ITE Pasal 27 Ayat  (1) telah mengatur tindakan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perlu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penyebaran konten ikhtilat perlu ditingkatkan. Melalui kampanye sosial, ceramah, dan media informasi lainnya, masyarakat  dapat  lebih  memahami  nilai-nilai  agama  dan  etika  yang  melarang  praktik tersebut.
Kata Kunci : Penyebaran, Konten, Ikhtilat, Media Sosial, Hukum Islam.

## Abstract
Ikhtilat is an act of mixing between men and women which leads to immoral acts. Ideally, this action should not be exposed to the public, because it is related to disgrace that must be  covered.  However,  in  fact,  there  is  a  lot  of  insightful  content  disseminated  via  social media. For this reason, this research wants to examine this problem in the context of Islamic criminal law, especially the distribution of ikhtilat content in Aceh. This research aims to analyze the distribution of Ikhtilat content via social media according to Islamic criminal law  in  Aceh.  The  research  method  used  is  the  type  of  research  used  is  normative  legal research. Normative legal research or library research is research that examines document studies using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory,  and  can  be  the  opinions  of  scholars.  The  results  of  this  research  reveal  that  the dissemination of ikhtilat content via social media in Aceh can be analyzed from two legal perspectives, namely Islamic criminal law and Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions. Electronic. From the perspective of Islamic criminal law, the distribution of ikhtilat content can  be  considered  an  act  that  violates  religious  moral  and  ethical  values,  and  can  be classified  as  a  criminal  act  of  ta'zir.  Although  there  are  no  specific  rules  in  classical jurisprudence regarding the distribution of ikhtilat content, the general principles of ta'zir punishment provide room for the government to establish a punishment mechanism that is in accordance with Islamic values. From a positive legal perspective, Article 27 Paragraph (1)  of  the  ITE  Law  regulates  the  actions  of  "distributing",  "transmitting",  and  "making accessible"  electronic  information  that  violates  decency.  Need  to  Increase  Public Awareness  Education  and  increase  public  awareness  regarding  the  negative  impacts  of disseminating ikhtilat content need to be increased. Through social campaigns, lectures and other information media, the public can better understand the religious and ethical values that prohibit this practice.
Keywords : Distribution, Content, Ikhtilat, Social Media, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  sekarang  ini  memberikan  peluang  bagi seseorang untuk dapat saling berinteraksi satu sama lain, dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Sebagai bentuk perkembangan teknologi tersebut, saat ini cukup banyak dijumpai  media  sosial  yang  memungkinkan  banyak  orang  untuk  saling  berinteraksi memperoleh informasi secara mudah, seperti facebook, line, whatsup, instagram, blogger, twitter , dan media sosial lainnya. 1
1 Arum  Dari,  M.  A.  (2022). Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana  Islam  Dalam  Pengaturan  Terhadap KorbanPenyalahgunaanInformasi  Di  Media  Sosial (Doctoral  dissertation,  Uin  Kiai  Haji  Achmad  Siddiq Jember).
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) di atas dijelaskan kembali di dalam undang-undang ITE  versi  perubahan  ke  dua  yaitu  Undang-undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  2024  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik , terpatnya dimuat di dalam penjelasan pasal, bahwa yang dimaksud dengan  istilah  “mendistribusikan”  adalah  mengirimkan  dan  atau  menyebarkan  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian, maksud dari istilah “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan maksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain  selain  mendistribusikan  dan  mentransmisikan  melalui  Sistem  Elektronik  yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. 2 Ikhtilat adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada campur tangan atau pergaulan  bebas  antara  pria  dan  wanita  yang  bukan  mahram  (hubungan  hukum  yang dianggap  terlarang  dalam  Islam,  seperti  antara  suami  istri,  ayah  dan  anak  perempuan). Penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial dapat melibatkan berbagai bentuk seperti foto, video, atau pesan teks yang menggambarkan hubungan yang dianggap tidak pantas dalam pandangan hukum Islam. 3
Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi Aceh di Indonesia, dikenal sebagai daerah yang  menerapkan  hukum  pidana  Islam  atau  syariah  secara  ketat.  Aceh  merupakan  satu- satunya  provinsi  di  Indonesia  yang  menerapkan  hukum  pidana  Islam  secara  resmi.  Oleh karena itu, penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial di Banda Aceh menjadi isu yang menarik untuk diteliti.
Fenomena penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial berdasarkan kasus yang terjadi  di  Aceh,  khususnya  terkait  dengan  konten  tak  senonoh  yang  diunggah  oleh  dua pemuda  berinisial  A  dan  MJ  di  TikTok.  Berita  di  atas,  yang  mencatat  permintaan  maaf terbuka dari kedua pemuda tersebut dan pernyataan Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh,
2 Iqbal,  H.  F.  (2021). Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  berita  bohong  di  media  sosial menurut pasal 45a Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik prespektif Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
3 Fakhri,  M.  A.  (2021). Analisis  hukum  islam  terhadap  penggunaan  media  sosial  tiktok  saat menjalani  ihdad:  studi  kasus  di  Kelurahan  Bendul  Merisi  Kota  Surabaya  &  Kecamatan  Waru  Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Ardiansyah,  mengenai  dugaan  pelanggaran  syariat  Islam  yang  dilakukan  melalui  media sosial TikTok, menjadi langkah awal penelitian ini.
Penelitian tentang penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum pidana  Islam  diterapkan  dalam  konteks  penggunaan  media  sosial.  Penelitian  ini  dapat mengungkapkan  pandangan  masyarakat  dan  aparat  hukum  terkait  penyebaran  konten ikhtilat di media sosial, tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku penyebaran konten ikhtilat, serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif. Penelitian  hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. 4 Dalam konteks ini, sikap dan  fakta  hukum  yang  dimaksud  ialah  praktik  penyebaran  konten  ikhtilat  melalui  media sosial  yang  terjadi  di  Aceh  ditinjau  menurut  hukum  pidana  Islam.  Lokasi  penelitian  ini adalah di salah satu kota di Aceh yaitu banda aceh dimana banda aceh menerapkan hukum pidana Islam (syariah) dan memiliki regulasi yang ketat terkait dengan isu terkait. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode kualitatif.  Data  penelitian  dianalisis  melalui  analisis-normatis,  yaitu  upaya  peneliti  untuk mendeskripsikan,  atau  menggambarkan  permasalahan  penelitian,  dan  berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

## C. PEMBAHASAN
1. Klasifikasi  Penyebaran  Konten  Ikhtilat  Melalui  Media  Sosial  di  Aceh  Menurut Undang-Undang ITE.
Kasus-kasus  penyebaran  konten  yang  bersifat  asusila,  termasuk  dalam  bentuk ikhtilat yang melibatkan perilaku campur-baur dan tindakan maksiat seperti saling memeluk
4 Muksalmina,  M.,  &  Sari,  E.  (2023).  KEKUATAN  PUTUSAN  PERADILAN  ADAT  DI ACEH. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (2), 548-558.
dan mencium, kerap ditemui dalam berbagai platform media online. Ini mencakup mesin pencari seperti Google, situs blog, jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram , serta  media  daring  lainnya.  Dalam  sub-bab  ini,  penulis  bermaksud  untuk  membahas penyebaran  konten  ikhtilat  melalui  media  sosial  Instagram  di  daerah  Ulee  Lheue,  Banda Aceh, dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan ke 2 melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, lebih dikenal sebagai Undang-Undang ITE. Sebelumnya, akan diuraikan pandangan umum terkait konten ikhtilat di Ulee Lheue yang diperbincangkan melalui platform media sosial Instagram.
Kejadian ikhtilat terjadi di Ulee Lheue pada awal Februari yang lalu, mengundang perhatian yang signifikan. Fenomena ini menjadi sorotan karena perbuatan tersebut direkam dalam  bentuk  video  dan  foto  ikhtilat,  yang  kemudian  diunggah  oleh  beberapa  akun  di Instagram. Konten tersebut pun menarik jumlah pengikut yang relatif besar di akun-akun tersebut. Salah satu akun Instagram yang mempublikasikan konten ikhtilat di Ulee Lheue adalah akun dengan nama pengguna "SA," yang mengunggahnya pada tanggal 9 Februari 2020. Sementara itu, konten serupa juga diunggah oleh akun "BB" pada tanggal 14 Februari 2020.
Terdapat  sejumlah  informasi  yang  memberikan  wawasan  tentang  frekuensi  kasus penyebaran  konten  ikhtilat  melalui  media  sosial.  Praktik  penyebaran  ini  dapat  terjadi melalui  berbagai  platform,  termasuk  grup  WhatsApp,  Instagram,  Twitter,  dan  Facebook. Meskipun  demikian,  belum  ada  tindakan  hukum  yang  diambil  terhadap  penyebar  konten ikhtilat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena individu yang terlibat dalam konten tersebut tidak merasa sebagai korban dan tidak melaporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian. Dalam konteks ini, tindak pidana penyebaran konten ikhtilat dianggap sebagai tindak pidana aduan, yang artinya pelaporan harus dilakukan oleh korban agar proses hukum dapat berjalan.
Hasil dari wawancara menunjukkan adanya tindakan ikhtilat yang dilakukan oleh pemuda  dan  pemudi.  Di  sisi  lain,  ada  juga  individu  yang  berupaya  merekam  dan menyebarkan tindakan ikhtilat tersebut melalui berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dan platform media sosial lainnya.
Penyebaran  konten  ikhtilat  seperti  yang  terjadi  pada  beberapa  akun  Instagram  di atas, secara hukum telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Dalam konteks  Undang-Undang  ITE,  tindakan  mengunggah  atau  meng-upload  konten  tersebut dianggap  sebagai  pelanggaran  Pasal  27  Ayat  (1),  yang  mengatur  tentang  jenis  perbuatan yang  dianggap  melanggar  hukum,  bersama  dengan  Pasal  45  Ayat  (1)  yang  menjelaskan tentang jenis sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku penyebar konten tersebut. Perlu  diketahui  bahwa  Pasal  27  UU  ITE  di  atas  telah  diubah  oleh Pasal  27 UU 1/2024 tentang  perubahan  kedua  UU  ITE.  Adapun  bunyi  Pasal  27  UU  1/2024  adalah sebagai berikut:
1) Ayat  (1):  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyiarkan, mempertunjukkan,  mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
2) Ayat  (2)  :  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan, mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Berdasarkan  Pasal  27A  UU  1/2024,  setiap  orang  dengan sengaja  menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang  dilakukan  melalui  sistem  elektronik,  dapat  dipidana  penjara  maksimal  2 tahun dan/atau denda maksimal Rp.400 juta.
Secara  spesifik,  Pasal  27  Ayat  (1)  dari  Undang-Undang  ITE  melarang penyebarluasan konten yang melanggar kesusilaan. Pengertian kesusilaan di sini merujuk pada tindakan atau perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan moral. Dalam pandangan  Achmad  Ali,  konsep  kesusilaan  dikaitkan  dengan  moralitas.  Menurut penjelasannya, istilah ini melibatkan makna yang berkaitan dengan individu sebagai entitas manusia karena menyangkut aspek kehidupan pribadi. 5
Dalam  ringkasan  ini,  tergambar  bahwa  penyebaran  konten  ikhtilat  melalui  media sosial  telah  mengabaikan  hukum  yang  mengatur  dalam  Undang-Undang  ITE.  Poin-poin
5 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ed. Kedua Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 51.
tersebut  menggarisbawahi  bahwa  konten  semacam  ini  melanggar  ketentuan  hukum  yang melindungi nilai-nilai kesusilaan dan moral dalam masyarakat.
Dalam kerangka hukum, penyebaran konten ikhtilat di Ulee Lheue melalui media sosial, seperti yang diatur oleh Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE, mengimplikasikan bahwa  administrator  atau  pemilik  akun  Instagram  yang  melakukan  tindakan  ini  dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 45 Ayat (1) UU :
Setiap  individu  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal  27  Ayat  (1),  akan  dikenai  hukuman  pidana  dengan  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda sejumlah paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penting  untuk  memahami  dua  aspek  krusial  dalam  konteks  penyebaran  konten ikhtilat  di  Ulee  Lheue  oleh  beberapa  akun  Instagram  di  Aceh.  Pertama,  tindakan  ikhtilat yang dilakukan oleh pelaku tidak memberikan alasan atau dasar hukum bagi administrator atau pemilik akun Instagram untuk menyebarluaskan konten tersebut. Kedua, penting untuk diingat  bahwa  penyebarluasan  konten ikhtilat oleh  akun  media  sosial,  dalam  bentuk  apa pun, adalah suatu tindakan yang secara hukum dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang telah diuraikan sebelumnya.
Ini  menegaskan  bahwa  hukum  ITE  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi norma-norma kesusilaan dan moral dalam masyarakat serta mengatur tindakan penyebaran konten yang dapat merusak nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penting bagi individu yang beraktivitas  di  media  sosial  untuk  memahami  batasan-batasan  hukum  yang  mengatur penyebaran konten, guna mencegah pelanggaran dan konsekuensinya.

## 2. Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  terhadap  Penyebaran  Konten  Ikhtilat  Melalui Media Sosial di Aceh.
Dalam konteks ajaran Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, jelas  bahwa  penyebaran  konten  ikhtilat  sangat  dilarang.  Walaupun  tindakan  ikhtilat  itu sendiri merupakan pelanggaran hukum, namun upaya untuk menyebarkan tindakan tersebut melalui media hukum (fiqh) Islam juga tidak dapat dibenarkan. Bahkan, dalam pandangan
Islam, penyebaran konten ikhtilat yang sekarang umum dikenal juga termasuk dalam makna tajassus (memata-matai), yang secara tegas dilarang dalam ayat 12 surat Al-Hujurat (49):
"Jauhilah kecurigaan, sesungguhnya sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjingkan sebagian  yang  lain.  Adakah  seorang  di  antara  kamu  yang  suka  memakan  daging saudaranya  yang  sudah  mati?  Maka  tentulah  kamu  merasa  jijik  kepadanya.  Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."
Imam  al-Thabari  dalam  komentarnya  menyatakan  bahwa  makna "tajassus" berhubungan dengan aurat atau aib seseorang. Dalam artian, dilarang bagi seseorang untuk mencari-cari  aib  atau  kesalahan  orang  lain  dan  tidak  boleh  membeberkan  aib  tersebut. Dalam  konteks  ini,  ditegaskan  bahwa  menghakimi  orang  hanya  berdasarkan  apa  yang tampak dari perilaku dan tidak mencari aib yang tersembunyi. 6
Pendapat menarik diungkapkan oleh Imam al-Syaukani yang menafsirkan larangan ini sebagai larangan mencari aib atau kesalahan kaum muslim yang tidak tampak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai privasi individu dan melarang mencari-cari kelemahan mereka. 7
Dalam konteks penyebaran konten ikhtilat di Aceh, apabila melihat dari perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayat), tindakan ini dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir.
Jarimah ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim atas seseorang yang melanggar larangan agar dapat mencegah pelakunya melakukan perbuatan serupa di masa depan. Ini berbeda dengan hukuman hudud (hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis), qisas (hukuman pembalasan), dan diyat (hukum ganti rugi). 8
Dengan  demikian,  berdasarkan  jenis-jenis  jarimah  Islam  yang  dijelaskan  di  atas, penyebaran  konten  ikhtilat  di  Ulee  Lheue  Banda  Aceh,  termasuk  dalam  tindakan  pidana ta'zir. Ini artinya, hukuman yang akan diberikan oleh hakim akan disesuaikan dengan kasus
6 Ibnu  Jarir  al-Thabaari, Tafsir  al-Thabari,  (Terj:  Abdul  Somad,  dkk) ,  Jilid  23,  (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2007), hlm. 754-755.
7 Ibn  Abdullah  al-Syaukani, Tafsir  Fathul  Qadir,  (Terj:  Amir  Hamzah,  dkk) ,  Jilid  10,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 483-484.
8 Abdul  Manan, Mahkamah  Syar’iyyah  Aceh  dalam  Politik  Hukum  Nasional, (Jakarta:  Kencana Prenada MEdia Group, 2018), hlm. 149.
dan  pelakunya.  Hukuman  ini  bertujuan  untuk  memperbaiki  perilaku  individu,  mencegah tindakan serupa di masa mendatang, serta untuk  menghormati nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.
Terdapat dua pandangan yang membagi kriteria jarimah ta'zir dalam konteks hukum pidana Islam. Menurut pandangan Abdul Qadir Audah, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga jenis: 9
a. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak  terpenuhi  atau  terdapat  syubhat  (keraguan)  dalam  kasus  tersebut,  seperti pencurian  barang  yang  tidak  mencapai  nisab  atau  pencurian  yang  dilakukan  oleh anggota keluarga.
b. Jarimah  ta'zir yang  jenisnya  disebutkan  dalam  nash  syariah,  tetapi  jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti, seperti riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan, dan perbuatan judi. 10
c. Jarimah  ta'zir yang  baik  jenis  maupun  sanksinya  belum  ditentukan  oleh  syariah.
Jenis  ketiga  ini  sepenuhnya  menjadi  wewenang  ulil  amri  (pemimpin  atau  hakim) dalam  menetapkan  hukumannya,  seperti  pelanggaran  terkait  kedisiplinan  oleh pegawai pemerintahan.
Sementara itu, Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir menjadi enam jenis:
a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan
c. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.
e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.
Dalam kasus penyebaran konten ikhtilat di Ulee Lheue Banda Aceh, melalui akun Instagram,  dapat  dilihat  dari  kedua  pandangan  di  atas.  Menurut  Abdul  Qadir  Audah, tindakan penyebaran konten ikhtilat termasuk dalam poin b, yaitu jarimah ta'zir yang jenis
9 Abdul  Qadir  Audah, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam,  (Terj;  Tim  Tsalisah), Jilid  I,  (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 101.
10 Ibid., hlm. 101.
larangannya  sudah  dijelaskan  dalam  Al-Quran,  seperti  dalam  QS.  Al-Hujurat  ayat  12, namun sanksinya belum ditentukan oleh syariah. Ini menunjukkan bahwa tindakan ini jelas melanggar larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, namun hukumannya belum spesifik diatur.
Di  sisi  lain,  mengikuti  pandangan  Abdul  Aziz  Amir,  penyebaran  konten ikhtilat masuk  ke  dalam  poin  c,  yaitu  jarimah ta'zir yang  berkaitan  dengan  kejahatan  terhadap kehormatan  dan  kerusakan  akhlak.  Tindakan  ini  melibatkan  pelanggaran  terhadap kehormatan dan akhlak serta mencerminkan perilaku yang merusak norma-norma etika.
Dengan demikian Menurut penulis dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat melalui akun Instagram dapat digolongkan sebagai tindakan pidana ta'zir . Oleh  karena  itu,  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  mekanisme penghukuman  bagi  pelaku  sesuai  dengan  hukum  dan  nilai-nilai  Islam.  Regulasi  dan peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  terkait  hukuman  penyebaran  konten  ikhtilat dianggap sesuai dengan konsepsi hukuman ta'zir dalam hukum Islam.
Apabila  dianalisis  secara  mendalam,  pengaturan  tindak  pidana  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang ITE dapat dimasukkan ke dalam kategori ta’zir . Ancaman hukuman maksimal 6 tahun yang diatur dalam pasal-pasal tersebut  juga  dapat  diklasifikasikan  sebagai  jenis  hukuman ta’zir. Hal  ini  terjadi  karena hukuman terhadap pelaku penyebar konten ikhtilat belum diatur secara tegas dalam Alquran maupun hadis. Oleh karena itu, aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27, sudah memenuhi kriteria sanksi ta’zir dalam Islam.
Walaupun tindakan ikhtilat merupakan suatu tindak pidana dalam Islam, tindakan menyebarkan  konten ikhtilat yang  dilakukan  oleh  pelaku  ikhtilat  juga  dianggap  sebagai tindak pidana. Meskipun fikih jinayat atau hukum pidana Islam belum secara rinci mengatur mengenai penyebaran atau perekaman konten ikhtilat, keberadaan aturan dalam Undang- Undang  ITE  telah  memberikan  landasan  hukum  yang  cukup  dalam  menghadapi permasalahan ini. Bahkan, Undang-Undang ITE dapat dianggap mewakili prinsip-prinsip hukum Islam atau sejalan dengan ajaran Islam. Klasifikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE juga dapat ditempatkan dalam konteks ta’zir . Hal ini disebabkan oleh luasnya  cakupan  konsep  tindak  pidana ta’zir, yang  mencakup  semua  perbuatan  atau
tindakan  dalam  masyarakat  yang  dianggap  bertentangan  dengan  nilai-nilai  moral  yang berlaku, termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat diatur oleh Undang-Undang ITE.
Dengan  demikian,  pengaturan  hukuman  dan  sanksi  dalam  Undang-Undang  ITE telah  membantu  melengkapi  kerangka  hukum  dalam  memandang  penyebaran  konten ikhtilat dari perspektif hukum pidana Islam. Meskipun belum secara eksplisit diatur dalam ajaran klasik Islam, pendekatan ta’zir memungkinkan tindakan tersebut untuk dicakup oleh hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung oleh masyarakat

## 3. Upaya Pemerintah Aceh Untuk Meminimalisir Angka Penyebaran Konten Ikhtilat Di Aceh
Adapun  yang  menjadi  upaya  Pemerintah  Aceh  Untuk  Meminimalisir  Angka Penyebaran Konten Ikhtilat Di Aceh dengan Penerapan syariat Islam telah menjadi bagian integral  dari  kehidupan  masyarakat  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Tuntunan  ajaran Islam, termaktub dalam pelaksanaan syariat Islam, tidak hanya memengaruhi aspek ibadah, tetapi  juga  mencakup  berbagai  dimensi  lainnya.  Pengaturan  ini  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  5  Tahun  2000,  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  syariat  Islam.  Namun,  tantangan  muncul  dalam  era  digital,  terutama  dalam penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial, yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan berpotensi merusak moral generasi muda.
Tidak  hanya  pelanggaran  terhadap  syariat  Islam,  penyebaran  konten  ikhtilat  juga memberikan  dampak  negatif  pada  anak-anak  yang  terpapar  konten  tersebut.  Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, dan tontonan yang tidak pantas dapat membentuk persepsi  yang  salah  tentang  hubungan  antara  pria  dan  wanita.  Hal  ini  berisiko mempengaruhi pemahaman dan moral anak-anak Aceh, yang seharusnya mengikuti prinsip- prinsip syariat Islam.
Ketentuan hukum terkait penyebaran konten ikhtilat juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat.  Ikhtilat  dijelaskan  sebagai  perbuatan bermesraan  antara  pria  dan  wanita  yang  bukan  suami  istri  dengan  kerelaan  kedua  belah pihak. Meskipun tindakan ini tidak secara eksplisit dihukumkan dalam Alquran atau hadis, namun dilarang karena dapat membuka jalan menuju perbuatan zina. Qanun Aceh mengatur sanksi berupa cambuk, denda, atau kurungan untuk pelaku ikhtilat.
Namun,  pemberlakuan  hukum  ini  tidak  selalu  berjalan  lancar.  Kendala  muncul dalam implementasi penerapan hukum ini, seperti minimnya pemahaman masyarakat terkait syariat Islam, serta kekurangan personil Wilayatul Hisbah, yang merupakan institusi yang bertanggung  jawab  dalam  penegakan  syariat  Islam.  Meskipun  hukuman  telah  diatur, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum Jinayat serta minimnya personil penegak hukum menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan konten ikhtilat.
Dalam hal penerapan sanksi, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur hukuman berupa  cambuk,  denda,  atau  penjara.  Hukuman  cambuk  paling  banyak  30  kali  cambuk, denda maksimal 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan dapat dijatuhkan kepada  pelaku  ikhtilat.  Meskipun  hukuman  ini  telah  diatur,  tantangan  tetap  ada,  dan beberapa upaya telah dilakukan oleh dinas pemerintahan terkait, terutama penegak hukum, untuk mengurangi perbuatan ikhtilat.
Dengan demikian, upaya pemerintah Aceh dalam meminimalisir penyebaran konten ikhtilat  melalui  media  sosial  menghadapi  tantangan  berupa  kurangnya  pemahaman masyarakat  terkait  syariat  Islam,  serta  minimnya  personil  Wilayatul  Hisbah.  Penerapan sanksi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah diatur, tetapi penegakan hukum masih  menghadapi  hambatan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kerja  sama  antara  pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait dalam mendukung pemberlakuan dan penegakan hukum syariat Islam untuk menjaga moral dan etika di Aceh.

## D. KESIMPULAN
Dari  pemaparan  pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis  menarik  simpulan  sebagai berikut:
1. Penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat diklasifikasikan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  khususnya  Pasal  27  Ayat  (1)  yang  telah diperbarui  melaui  Undang-undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  2024  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pasal tersebut, "mendistribusikan", "mentransmisikan",  dan  "membuat  dapat  diakses"  adalah  tindakan-tindakan yang  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  jika  melibatkan  informasi  atau  dokumen
elektronik  yang  melanggar  kesusilaan.  Dalam  hal  penyebaran  konten ikhtilat, tindakan  tersebut  meliputi  mengirimkan,  menyebarkan,  atau  membuat  konten yang  menggambarkan  hubungan  antara  pria  dan  wanita  yang  bukan  mahram dengan cara yang dianggap tidak pantas dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, pelaku yang menyebarkan konten ikhtilat melalui media sosial dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE.
2. Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial dapat digolongkan sebagai tindakan pidana ta'zir. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Regulasi dan peraturan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  terkait  hukuman  penyebaran  konten  ikhtilat dianggap sesuai dengan konsepsi hukuman ta'zir dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdul  Manan,  Mahkamah  Syar’iyyah  Aceh  dalam  Politik  Hukum  Nasional,  (Jakarta:
Kencana Prenada MEdia Group, 2018).
Abdul  Qadir  Audah,  Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam,  (Terj;  Tim  Tsalisah),  Jilid  I,
(Bogor: Kharisma ilmu, 2007).
Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Abdul  Wahid  Al-Faizin  &  Nashr  Akbar,  Tafsir  Ekonomi  Kontemporer:  Media  dan Teknologi Pembelajaran, (Jakarta: Gema Insani, 2020).
Abi Abdurrahman Abdul Majid Jam’ah Al-Jaza’iri, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, (Beirut: Dar Ibn Al-Qayyim, t.t).
Abi  Ishaq  al-Syathibi,  al-I’tisham:  Buku  Induk  Pembahasan  Bid’ah  dan  Sunnah,  (Terj: Shalahuddin Sabki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
Abu  Ammar  dan  Abu  Fatiah  al-Adnani,  Mizanul  Muslim,  (Solo:  Cordova  Mediatama, 2009).
Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 448.
Ali  Abubakar  dan  Zulkarnain  Lubis,  Hukum  Jinayat  Aceh,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2019).
al-Jarullah,  Hak  dan  Kewajiban  Wanita  Muslim:  Menurut  al-Quran  dan  alSunnah,  (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), hlm. 41: Li Partic, Jilbab Bukan Jilboob, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt).
Amran  Suadi  dan  Mardi  Candra,  Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
Departemen  Agama  RI,  Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya,  Bandung  :  PT.  Sygma  Examedia Arkanleema (QS. Al-Isra‟ :32).
I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
Ibn Abdullah al-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
Ibnu  Jarir  al-Thabaari,  Tafsir  al-Thabari,  (Terj:  Abdul  Somad,  dkk),  Jilid  23,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
Jonaedi  Efendi  dan  Ismu  Gunadi,  Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana,  Cet.  2,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
Jonaedi  Efendi,  dkk.,  Kamus  Istilah  Hukum  Populer,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2016).
Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
Muhammad  bin  Ibrahim  Alu  al-Syaikh,  al-Hukm  al-Ikhtilat,  (Riyadh:  Dar  Ibn  al-Atsr, 2000).
Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
Musrtahda Muthahhari, Wanita dan Hijab, (Terj: Nashib Mustafa), (Jakarta: Lentera, 2000).
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cet.  13,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2017).
Sayyid  Sabiq,  Fiqh  al-Sunnah,  (Terj.  Asep  Sobari,  dkk),  Jilid  2,  (Jakarta:  Al-I’tishom, 2008).
Toman Sony Tambunan, Glosarium Istilah Pemerintahan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Yusuf  al-Qaradhawi,  Fatwa-Fatwa  Kontemporer,  (Terj:  As’ad  Yasin),  Jilid  2,  (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
Yusuf  al-Qaradhawi,  Fatwa-Fatwa  Kontemporer,  (Terj:  Mohd.  Sudahri,  dkk),  Jilid  4,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009).
Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008).
Wirawan,  (2013).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Penayangan  Pornografi  Dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

## B. Jurnal dan Karya Ilmiyah
Arum Dari, M. A. (2022). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam Dalam Pengaturan Terhadap KorbanPenyalahgunaanInformasi Di Media Sosial (Doctoral dissertation, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
Fakhri, M. A. (2021). Analisis hukum islam terhadap penggunaan media sosial tiktok saat menjalani  ihdad:  studi  kasus  di  Kelurahan  Bendul  Merisi  Kota  Surabaya  & Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo  (Doctoral  dissertation,  UIN  Sunan  Ampel Surabaya).
Firgie  Lumingkewas,  “Tindak  Pidana  Kesusilaan  dalam  KUHP  dan  RUU  KUHP  serta
Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan”. Jurnal: Lex Crimen. Vol. V, No. 1, Januari 2016.
Hafid,  M.  T.  (2015).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Melalui  Penggunaan Media Sosial di Kota Makassar (Doctoral dissertation).
Iqbal, H. F. (2021). Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media sosial menurut  pasal  45a  Undang-undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  prespektif  Hukum  Pidana  Islam  (Doctoral  dissertation,  UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Muhammad Iqbal, Anhar Nasution, et.al., “Sosialisasi Peningkatan Pemahamam Bersosial Media  Dengan  Bijak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik”. Jurnal Abdimas Unaya, Vol.4, No. 1, 2023.
Muksalmina  Muksalmina,  Eko  Gani  PG  et.al.,  “Sosialisasi  Penulisan  Artikel  Ilmiah  dan Strategi Publikasi” Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.2, No.2, 2022.
Muksalmina,  M.,  &  Sari,  E.  (2023).  KEKUATAN  PUTUSAN  PERADILAN  ADAT  DI
ACEH. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (2), 548-558.
Nurvariziah,  “Peran  Aparatur  Kepolisian  dalam  Menanggulagi  Penyebaran  Berita  Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
Raka, Z. D. (2019). Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada  Aplikasi  Bigo  Live)  (Bachelor's  thesis,  Fakultas  Ilmu  Dakwah  dan  Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

## C. Internet
Mahmud  Budi  Setiawan,  “KH.  Hasyim  Asy’ari  &  Problem  Ikhtulath”.  Diakses  melalui: https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2019/03/12/161195/kh-hasyimasyari- dan-problem-ikhtilat.html

## D. Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah.
Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.