## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara

## Settlement of Crop Damage Cases Resulting from the Unlawful Acts of Cattle Owners in Bombana Regency, Southeast Sulawesi
Nurazizah 1 Irsan Rahman 2*
1 Universitas SembilanBelas November Kolaka, nur006673@gmail.com
2 Universitas SembilanBelas November Kolaka, irsanrahman@gmail.com *penulis korensponden

## Abstrak
Peternakan  sapi  di  Kabupaten  Bombana  sebagian  besar  dilakukan  dengan  cara penggembalaan  ternak,  sehingga  menimbulkan  masalah  sosial  berupa  ternak  yang terkadang masuk ke kebun warga dan merusak tanaman. Kejadian tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemilik ternak meskipun tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik ternak. Atas dasar tersebut, kami melakukan penelitian terkait bagaimana norma hukum perbuatan melawan hukum pemilik ternak, kemudian bagaimana tanggung jawab pemilik ternak dan bagaimana penyelesaian kasus perusakan tanaman oleh ternak  antara  pemilik  ternak  dengan  pemilik  tanaman.  Dari  hasil  penelitian  kami  di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kami menemukan bahwa selain kerangka hukum nasional Pasal 1365, 1366, dan 1368 KUHP, terdapat pula norma dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak dan ketentuan pokok Peraturan Daerah terkait  kewajiban  ganti  rugi  terdapat  pada  Pasal  28  Ayat  1  Huruf  a.  Selain  itu  kami menemukan  bahwa  tanggung  jawab  pemilik  ternak  atas  kerusakan  tanaman  adalah tanggung jawab pemilik ternak, Selain itu kami menemukan bahwa tanggung jawab atas kerusakan tanaman oleh ternak adalah perbuatan melawan hukum, yaitu tanggung jawab karena kesalahan sehingga pelaku perbuatan melawan hukum dapat menerapkan norma- norma tersebut di atas secara tegas, proses penyelesaian perkara antara pemilik ternak dan pemilik tanaman diselesaikan melalui jalur pengadilan non-litigasi, baik negosiasi maupun mediasi.
Kata  Kunci:    Kerusakan  Tanaman;  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pemilik  Ternak;  Akibat Hukum Kerusakan Tanaman oleh Ternak.

## Abstract
Cattle farming in Bombana Regency is mostly practiced through grazing, which causes social problems in the form of livestock sometimes entering people's gardens and damaging crops. This incident is legally considered as an unlawful act by the livestock owner even though it is not done directly by the livestock owner. On this basis, we conducted research related to how the legal norms of unlawful acts of livestock owners, then how the responsibility of livestock owners  and  how  the  settlement  of  cases  of  crop  destruction  by  livestock  between  livestock owners and crop owners. From the results of our research in Bombana Regency, Southeast Sulawesi, we found that in addition to the national legal framework of Articles 1365, 1366, and 1368 of the Indonesian Criminal Code, there are also norms in Regional Regulation No.
4/2017 on the Control of Livestock and the core provisions of the Regional Regulation relating to the obligation of compensation are found in Article 28 Paragraph 1 Letter a. In addition, we found  that  the  responsibility  of  the  owner  of  the  livestock  for  damaging  the  crops  is  the responsibility of the owner of the livestock, In addition, we find that the responsibility for the destruction of crops by livestock is a tort, which is a responsibility due to fault so that the tort can strictly apply the norms mentioned above, the process of resolving cases between livestock owners  and  crop  owners  is  resolved  through  non-litigation  courts,  both  negotiation  and mediation.
Keywords:   Keywords: Crop Damage; Unlawful Acts of Livestock Owners; Legal Consequences of Crop Damage by Livestock.

## PENDAHULUAN
Hewan  ternak  yang  merusak  tanaman  merupakan  permasalahan  dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  agraris. 1 Pemilik  ternak  seharusnya melakukan upaya pemeliharaan yang baik dan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan dan tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Pemeliharaan. yang baik ialah berupa perawatan yang menyeluruh mulai dari pemberian pakan yang cukup, pembuatan kandang, apabila ternak yang digembalakan harus selalu dalam pengawasan pemiliknya.
Pemilik ternak yang bertindak melepaskan hewan ternaknya dalam keadaan tidak  diikat/dikandangkan  tanpa  pengawasan/penjagaan  seharusnya  disadari sangat  beresiko,  ternak  yang  digembalakan  tanpa  pengawasan  sedikitpun  dapat saja akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tidak dalam pengetahuan pemilik  ternak,  hewan  ternak  dapat  saja  masuk  ke  kebun  warga  dan  merusakan tanaman  didalam  kebun  warga  dengan  cara  memakan  tanaman,  menginjak-injak ataupun  mematahkan  batang-batang  tanaman. 2 Sesuatu  yang  dikerjakan, perbuatan  atau  suatu  pekerjaan  menimbulkan  akibat  atau  resiko  yang ditanggung/dipertanggungjawabkan.  Resiko  atas  suatu  kerugian  haruslah dilimpahkan  kepada  orang-orang  yang  melakukan, 3 apakah  perbuatan  tersebut disengaja  ataupun  karena  kelalaian.  Hal  ini  yang  menyebabkan  sering  terjadinya ssengekta  sipil  di  Masyarakat,  Clarisa  Adelia  Tanry,  dkk  dalam  Ardiansyah 4 menjelaskan  bahwa  sengketa  sipil  biasanya  lebih  sering  disebut  sebagai perselisihan  sosial.  Dalam  sebagian  besar  sengketa  perdata,  penggugat  atau tergugat  memiliki  ikatan  hukum  satu  sama  lain.  Selanjutnya  antara  pihak  yang
1 Atika Ismail et al., ‘Kasus Hewan Ternak Sebagai Perusak Tanaman Menurut Penyelesaian Hukum Adat Di Desa Tanjung Serang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan’, ’Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum 2, no. 1 (2024): 34 – 42.
2 Saidil Awwalin and Muzakkir Abubakar, ‘Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, no. 4 (2018): 699 – 709.
3 Ihsanul  Fikri  et  al.,  ‘PROBLEMATIKA  GANTI  RUGI/DHAMAN  TANAMAN  AKIBAT  INTERVENSI PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK’, TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2022): 136 – 49.
4 Ardiansyah, Ardiansyah. "Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima." Jurnal de jure 15.2 (2023).
dirugikan  dan  pihak  yang  berperkara  dapat  saling  menggugat  sehingga terpenuhinya perikatan yang sah, misalnya dalam soal wanprestasi, apabila pihak yang  dirugikan  tidak  mengindahkan  kesepahaman  tersebut,  termohon  dapat mengajukan  gugatan  lagi  kepada  pihak  yang  dirugikan  sebagai  sepanjang  tidak menyimpang dari regulasi yang bersangkutan.
Peternak  sebagai  perorangan  dan  suatu  kelompok  pemilik  hewan  ternak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternak, karena pemilik ternak sepatutnya sebagai subjek hukum yang menguasai hewan  ternak. Jika  hewan  ternak  melakukan  sesuatu    yang  dapat  menimbulkan  kerugian  pada orang lain.
Kejadian  diatas  apabila  dikaitkan  dengan  pengertian  perbuatan  melawan hukum  yang  merupakan  perbuatan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  namun mengakibatkan  timbulnya  kerugian  bagi  orang  lain  tanpa  sebelumnya  ada hubungan  hukum,    kewajiban  yang  ditunjukan  kepada  semua  orang  perorangan maupun  badan  hukum  pada  umumnya  dengan  tidak  memenuhi  kewajibannya sehingga patut dimintai ganti rugi atau sanksi lain yang sah secara hukum. 5 Putusan hoge raad 1919 sekarang ini mengubah  pemahaman perbuatan melawan hukum, yang sebelumnya dalam arti sempit kini diperluas, yakni sudah  tidak lagi sebatas melawan undang-undang saja, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan dan bahkan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat. 6
Pada  masyarakat  pedesaan  sering  terjadi  kasus  mengenai  hewan  ternak merugikan warga sekitar karena kurangnya pengawasan dan dibiarkan begitu saja merusak  ladang  pertanian  dan  perkebunan  warga  dimana  pihak  korban  merasa dirugikan.  Peternak  tidak  mengandangkan  hewan  ternaknya,  sehingga  hewan ternak yang digembalakan merusak tanaman orang lain ataupun juga hewan ternak dikandangkan akan tetapi kandang ternak rusak sehingga hewan ternak keluar dari kandang dan memakan tanaman atau merusak tanaman orang lain, hewan ternak kadangkala  tidak  hanya  merusak  atau  memakan  tanaman  tetapi  dapat  merusak properti orang lain atau dapat merusakan properti kebun, seperti pagar, selang, dan pipa air untuk menyiram tanaman.
Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara merupakan wilayah  terbesar kedua sebagai sentra pengembagan ternak sapi di Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan wilayah bombana memiliki kawasan pengembangan yang cukup luas, dari jumlah ternak  sapi  mencapai  58,135  ekor  yang  tersebar  di  beberapa  wilayah, 7 peternak setempat melalui pengembangan kelompok tani maupun perorangan. Peternakan di kabupaten Bombana Sebagian besar dilakukan dengan cara digembalakan, bukan
5 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum (Alumni, 1982).
6 H S Salim and M S Sh, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Bumi Aksara, 2021).
7 Asis Fair, ‘Perkebunan Dan Holtikultura Bombana’ (Beritabombana.go.Id, 2022).
dikandangkan  sehingga  sering  terjadi  kasus  kerusakan  tanaman  akibat  hewan ternak, dan penimbulkan perselisihan hukum ditengah-tengah masyarakat.
Kasus semacam itu sering sekali terjadi pada masyarakat sehingga apabila tidak ditangani maka menimbulkan perselisihan antara pemilik ternak dan pemilik tanaman,  berkaitan  dengan  hal  tersebut  kami  ingin  melakukan  penelitian  terkait kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh hewan ternak dan akibat hukum serta pertanggungjawabannya dan juga penyelesaian sengketanya secara non litigasi.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  terkait  kerusakan  tanaman    akibat .hewan  ternak  maka  identifikasi  masalah  yang  akan  dikaji  adalah  mengenai perbuatan melawan hukum, adapun rumusan masalahnya ialah :
1.  Bagaimana  norma  hukum  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  kerusakan tanaman akibat hewan ternak ?
2.  Bagaimana  tanggung  jawab  pemilik  hewan  ternak  yang  mengakibatkan kerusakan tanaman ?
3.  Bagaimana penyelesaian perkara pengrusakan tanaman oleh hewan ternak  di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara ?

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  normatif  empiris,  penelitian normatifnya  mengidentifikasi  dan  mengkaji  norma  hukum  perbuatan  melawan hukum  terhadap kerusakan tanaman diakibatkan hewan ternak pada Pasal 1365, 1366  dan  1368  KUHPdt  serta  norma  lainnya  didalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  sedangkan  penelitian  empirisnya  mengidintifikasi  dan mengkaji  fakta  terkait  permasalahan  hukum  peternakan  sapi  secara  gembala  di Kabuparen Bombana Sulawesi Tenggara serta proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara non litigasi yang diselesaikan langsung oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa setempat.  Data primer berupa hasil wawancara langsung kepada kepala  desa  setempat  dan  masyarakat  yang  berkaitan  langsung  secara  kasuistik kepada peternak sapi dan pemilik tanaman. Daftar orang yang diwawancarai kepala desa 1 (satu), tokoh masyarakat 1 orang dan peternak 5 (lima) orang dan pemilik tanaman 5 (lima) orang, adapun data  sekundernya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan studi literatur.  Olah  data  dilakukan  dengan  mereduksi  data  yang  telah  dikumpulkan hingga benar-benar data yang paling relevan. Analisis data yang digunakan dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskpriptif, tabel dan bagan alur.

## Jurnal de Facto 11(1) :27-49

## Pembahasan
1.  Norma hukum perbuatan melawan hukum terhadap kerusakan tanaman akibat hewan ternak.
Indonesia menganut sistem hukum civil law yang mengartikan perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain  atau  bertentangan  pula  dengan  kewajiban  hukum,  bertentangan  dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan yang harus dipatuhi terhadap hak orang  lain,  sedangkan  perbuatan  atau  tindakan  karena  kesalahannya mengakibatkan  atau  mendantangkan  kerugian  pada  orang  lain,  maka berkewajiban membayar ganti kerugian. 8
Perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  tercantum  didalam  Buku  III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang perikatan-perikatan  yang lahir dengan undang – undang, perikatan yang merupakan perbuatan dari subjek hukum  yang  mempunyai  akibat  hukum,  jadi  perbuatan  melawan  hukum  yang dimaksud ialah bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum.
Perbuatan  melawan  hukum  ( onrechmagite  daad )  sebagaimana  tertera dalam Pasal 1365 KUHPdt yang mengatur bahwa kerugian diwajibkan kepada orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  untuk  melakukan  ganti kerugian,  apabila  dikaitkan  dengan  sanksi-sanksi  dalam  hukum  perdata  yakni sanksi denda, sanksi ganti rugi, sanksi penyitaan, dan sanksi pailit, 9 berkenaan dengan  perbuatan  melawan  hukum  kerusakan  tanaman  akibat  hewan  ternak, maka pemilik ternak dapat dikenakan dengan dua sanksi keperdataan saja yakni sanksi ganti rugi dan sanksi penyitaan sedangkan sanksi pailit dan denda sangat tidak  mungkin  dapat  diterapkan,  baik  secara  norma  maupun  karena  duduk perkara kasusnya dari aspek hukum materil dan hukum formil.
Sanksi pailit dapat saja dikenakan akan tetapi karena nilai total kerugian pemilik tanaman sangat tidak mungkin menjadikan orang menderita kepailitan apalagi  secara  hukum  acara  sangatlah  tidak  mungkin  perkara  kerusakan tanaman oleh hewan ternak akan dilakukan penuntutan hak didepan pengadilan niaga  kecuali  karena  akibat  hukum  penuntutan  dari  kreditor  lain,  sedangkan denda  tidak  dapat  diterapkan  juga  karena  denda  dalam  arti  keperdataan dilakukan  dengan  menghitung  berapa  besar  kerugian,  karena  sesuatu  telah tertulis  dalam  perjanjian,  untuk  itu  diwajibkan  untuk  membayar  uang  denda, sebagaimana pasal-pasal dalam perjanjian yang diakui secara sah oleh para pihak dan mengikat, 10 denda merupakan sanksi karena kesepakatan para pihak dalam
8 Rai  Mantili,  ‘Ganti  Kerugian  Immateriil  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda’, Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4, no. 2 (2019): 298 – 321.
9 D R SYAIFUL BAKHRI and M H SH, ‘Hukum Sanksi’, 2021.
10 BAKHRI and SH. Ibid;
perjanjian  apabila  salah  satu  diantaranya  melakukan  wanprestasi,  sehingga perbuatan  melawan  hukum  tidak  dapat  diterapkan  denda  dalam  perkara keperdataan.
Kerusakan  tanaman  akibat  perbuatan  melawan  hukum  pemilik  ternak dapat  diterapkan  sanksi  penyitaan  yang  dimaksudkan  sebagai  tindakan menempatkan harta kekayaan  pelaku  perbuatan melawan hukum yang secara paksa  berada  dalam  penjagaan,  tindakan  paksa  penjagaan  harta  kekayaan pemilik  ternak  untuk  tidak  dapat  dipindah  tangankan  baik  itu  penjualan, menghibahkan dan lain-lain. Tindakan paksa penjagaan harta kekayaan pemilik ternak yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat kerusakan tanaman oleh  hewan  ternak  miliknya  sebagaimana  tertera  pada  Pasal  25  Ayat  1  Perda Kabupaten  Bombana  Nomor  4  Tahun  2017,  adapun  ketentuan  inti  dari  pasal tersebut ialah “ternak yang apabila dianggap tidak ada pemiliknya dengan jangka waktu 10 hari apabila tidak datang melapor sebagai pemilik, maka akan dijual atau  dilelang”;    sedangakn  ganti  kerugian  secara  jelas  dan  konkrit  telah dinyatakan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  bahwa  kerugian  akibat  perbuatan melawan  hukum  hak  yang  menderita  kerugian  dipulihkan  dengan  cara mewajibkan pelaku untuk itu. Pasal 25 Ayat 1 Perda Kabupaten Bombana Nomor 4  Tahun  2017  ialah  membolehkan  penyitaan  harta  kekayaan  pemillik  ternak tetapi hanya hewan ternak yang disita karena telah merusak tanaman ataupun telah  kedapatan  hewan  ternak  keliaran  tanpa  ada  pengawasan  dan  penjagaan dari pemilik ternak.
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  karena kesalahannya  menggantikan  kerugian  tersebut”.  Sedangkan  ketentuan  Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan “Setiap orang bertanggung j awab bukan hanya atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan-perbuatan,  melainkan  juga  atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Ketentuan dalam pasal 1365KUHPdt mengatur mengenai pertanggung jawaban yang disebabkan oleh perbuatan yang disengaja  ataupun tidak diperbuat yang melanggar hukum, sedangkan pada pasal 1366 KUHperdata mengarah pada tuntutan pertanggung jawaban yang disebabkan oleh kesalahan karena kelalaian ataupun kealpaan. Adapun  unsur  perbuatan  melawan  hukum  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
a.  Adanya  Perbuatan.  Perbuatan  merupakan  bentuk  yang  paling  utama. Perbuatan  dapat  dibedakan  atas  dua  bagian  yaitu  perbuatan  karena  suatu kesengajaan dan juga perbuatan perbuatan yang merupakan kelalaian. 11
b.  Melawan Hukum
11 Rosa  Agustina,  Hans  Nieuwenhuis  Suharnoko,  and  Jaap  Hijma,  ‘Hukum  Perikatan  (Law  of Obligations)’, Denpasar: Pustaka Larasan , 2012, 4 – 6.

## Jurnal de Facto 11(1) :27-49
Melawan hukum yang dimaksud ialah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
1.  Melanggar atau bertentang dengan hak subjektif. Melanggar wewenang khusus yang oleh hukum diberikan kepadanya; sifat hakikatnya diberikan dan dilaksanakan demi kepentingannya.
2.  Bertentang dengan kewajiban si pelaku.
Suatu  tingkah  laku  ataupun  yang  bertentangan  dengan  suatu  ketentuan undang- undang.
3.  Bertentangan dengan kesusilaan. kaidah  kesusilaan  diartikan  sebagai  norma-norma  sosial  dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat, jadi  validitas  keabasahan  terkait  dengan  penerimaan  dan  penolakan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
4.  Bertentangan dengan kepatutan. Ketelitian  serta  kehati-hatian  manusia  haruslah  memiliki  tenggang  rasa dengan lingkungan dan sesamanya, untuk itu tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi akan tetapi secara patut memperhatikan untuk tidak bertentangan  dengan  kepentingan  orang  lain,  maka  manusia  dalam bertindak  seharusnya  sesuai  dengan  kepatutan,  ketelitian  serta  kehati- hatian. 12
c.  Adanya unsur kesalahan
Unsur  kesalahan  merupakan  kombinasi  antara  unsur  perbuatan  dan  unsur melawan hukum, jadi perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur- unsur melawan hukum. Unsur kesalahan digunakan dengan tujuan menyatakan seseorang harus bertanggung jawab karena akibat yang  kerugian  yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Kesalahan yang dapat  seja  menimbulkan  kerugian  meteril  maupun  kerugian  imateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh orang dan  dapat  dilihat  wujudnya  secara  kongkrit  dengan  nominal  perhitungan kerugian secara matematis, sedangkan kerugian imateril merupakan kerugian orang yang tidak secara  kongkrit berwujud namun melekat atas pribadi dan kebendaannya (property) yang sepatutnya ada dan diakui misalnya kerugian kehilangan  keuntungan  yang  mungkin  diterima  dikemudian  hari,  misalnya pengrusakan terhadap bunga tanaman berbuah(bunga papaya, bunga tomat dll),  kerugian  tidaklah  dihitung  berdasarkan  bunganya  namun  sepatutnya apabia bunga tanaman tersebut berhasil.
d.  Adanya hubungan kausal
Dapatnya dikatakan mempunyai hubungan kausal apabila antara perbuatan dan  kerugian  yang  dialami  oleh  korban  bersumber  dari  perbuatan  pelaku,
12 Agustina, Suharnoko, and Hijma.
bukan  karena  hal  lain.  Hubungan  kausal  memang  terdapat  2  (dua)  macam teori, yakni teori hubungan faktual dan juga teori hubungan kira-kira. Teori kausal hubungan faktual  ialah masalah “fakta” atau apa yang memang secara fakta  terjadi,  dalam  artian  penyebab  menimbulkan  kerugian,  atau  kerugian tidak  akan  pernah  ada  tanpa  ada  penyebabnya  sedangkan  teori  hubungan kira-kira agar lebih praktis tercapainya elemen kepastian hukum dan keadilan hukum, dalam istilah lain teori sebab kira-kira ini disebut dengan legal cause. 13 Teori  sebab  kira-kira  ini  agar  menempatkan  dengan  pasti  suatu  kerugian benar-benar timbul karena suatu sebab peristiwa dan subjek hukumnya dapat terhubung secara langsung, misalkan dalam hal kerugian petani karena hewan ternak  merusak  tanaman,  maka  kerusakan  tanaman  haruslah  benar-benar dapat dihubungkan penyebabnya siapa pemilik ternaknya dan peristiwanya jangan  sampai  kerusakan  tanaman  tidak  lain  karena  penyebab  angin  dan sebagainya;
Hewan ternak apabila mengakibatkan kerugian kepada orang lain maka pihak  yang  dirugikan  dilindungi  haknya    oleh  Pasal  1368  KUHPerdata  yang menyatakan “pemilik binatang atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya,  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  binatang tersebut,  baik  binatang  itu  ada  dibawah  pengawasanya  maupun  binatang tersebut tersesat atau lepas dari pengawasanya.” Untuk itu yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ataupun upaya hukum lain.
Pemilik  hewan  ternak  atau  siapa  saja  mempergunakannya  atau memakainya  sepatutnya  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  ditimbulkan hewan ternak tersebut baik ternak itu ada dalam pengawasanya maupun ternak itu terlepas atau tersesat. Diluar dari pengawasannya. Pasal 1368 KUHPerdata dapat  diterapkan  apabila  kerugian  tersebut  ditimbulkan  oleh  gerakan  sendiri dari ternak tersebut dan tidak mengikuti petunjuk atau kehendak tuannya.
Pertanggung  jawaban  pada  pasal  1368  bukanlah  pertanggung  jawaban kontraktual melainkan pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum, karena tidak  bersumber  dari    adanya  suatu  perjanjian  terlebih  dahulu. 14 Pasal  1368 memberikan  batasan  ruang  lingkup  akibat  dari  suatu  perbuatan  melawan hukum.  Akibat  perbuatan  melawan  hukum  secara  yuridis,  berkonsenkuensi kepada pelaku maupun orang – orang yang mempunyai hubugan hukum  dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum, jadi akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.
13 Indah Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2021).
14 Mariam  Darus,  ‘KUHPerdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  Dengan  Penjelasan’, Bandung:  Alumni , 1983.
Ganti  kerugian  disebabkan  karena    perbuatan  melawan  hukum,  telah disinggung diatas terdapat beberapa pengantian kerugian baik kerugian materil mupun  kerugian  imateril.  Lazimnya  dalam  praktek  penganntian  kerugian dihitung dengan uang, atau disertakan dengan uang disamping adanya tuntutan penganti kerugian benda atau barang – barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat perbuatan melawan hukum pelaku.
Norma hukum dalam keilmuan hukum dapat diartikan sebagai ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan  keputusan  atau  kebijakan tertulis.  Norma  hukum  berlaku  dan  mengikat  umum  (publik),  namun  tidak dimaksudkan  untuk  mengikat  semua  orang;  karena  mengikat  umum  hanya menunjukan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak  berlaku terhadap peristiwa kontrak atau individu tertentu.
Istilah  perundang-undangan  ( legislation  wetgevig  atau  gezetgebung ) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda yaitu :
1.  Perundang-undangan  merupakan  proses  pembentukan  atau  proses membentuk  peraturan – peraturan  negara,  baik  ditingkat  pusat  maupun ditingkat daerah.
2.  Perundang – undangan adalah segalah peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun ditinggkat daerah. 15
Selain  dari  ketentuan  Pasal  1365,  1366,  dan  1368  maka  norma  hukum yang mengatur kerusakan tanaman akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak    di    kabupaten  Bombana  ialah  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bombana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Ternak. Adapun ketentuan inti dari peraturan  daerah  tersebut  yang  berkaitan  dengan  aspek  perbuatan  melawan hukum ialah  sebagai berikut :
Ketentuan Inti Yang Berkenaan Dengan Perbuatan Melawan Hukum
Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017
Bahagian Perda Ketentuan inti Pasal 4, tujuan penertiban ternak Peningkatan populasi ternak, terciptanya keamanan  dan  ketertiban  umum,  menciptakan tidak ada gangguan hewan Pasal 6  Ayat 1 Ternak  yang  digembalakan  wajib  dijaga    oleh pemiliknya Pasal 14 Ayat 1 Penangkapan ternak dapat dilakukan oleh petugas Pasal 15  Ayat 1 Pemilik ternak wajib memelihara dan menertibkan ternaknya
15 Maryati Maryati, ‘Urgensi Perda Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah’, Lex Specialist , no. 15 (2017): 61 – 71.
Pasal 16 Ayat 1 Ternak  yang  berkeliaran  secara  bebas  tanpa penggembala  dianggap  hewan  liar  dan  akan ditangkap oleh petugas Pasal 17 Aya2 1 Ternak  yang  ditangkap  wajib  disediakan makanannya selama dipenampungan oleh pemiliknya Pasal 17 Ayat 2 Pemilik  ternak  apabila  tidak  memberi  makan selama di penampung maka wajib membayar uang pengganti sebesar 100 ribu untuk hewan besar dan 50 ribu untuk hewan kecil Pasal 20 huruf a Ternak dilarang digembalakan dilokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan Pasal 20 huruf b Ternak dilarang digembalakan dilokasi perkantoran,  pekarangan  rumah,  lapangan  olah raga,  daerah  pertanian  dan  tempat-tempat  lain yang menimbulkan kerusakan Pasal 24  Ayat 1 Mengatur tentang uang tebusan, biaya penangkapan,  serta  biaya  admininstrasi.  Hal  itu dilakukan apabila ternak yang digembalakan tanpa pengawasan dari pemilik ternak. Pasal 25 Ayat 1 Ternak  yang  apabila  dianggap  tidak  ada pemiliknya  dengan  jangka  waktu  10  hari  apabila tidak datang melapor sebagai pemilik, maka akan dijual atau dilelang. Pasal 28  Ayat 1 Kewajiban  melakukan  ganti  rugi  kepada  orang yang menderita kerugian Pasal 28 Ayat 2 Ketentuan  besaran  ganti  kerugian  disesuaikan dengan nilai kerugian dan/atau sesuai
kesepakatan.
Tabel 1. Ketentuan Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017
Perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  ketentuan  didalam  Buku  III KUHPdt  Pasal  1365,  1366,  dan  Pasal  1368  merupakan  ketentuan  untuk memberikan kepastian hukum, namun untuk mewujudkan ketertiban yang lebih harmonis  diantara  warga  masyarakat  pejabat  pemerintah  yang  berwenang seyogyanya membentuk dan menerapkan tata kelola kehidupan bermasyarakat yang  efektif.  Ketentuan  inti  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bombana    Nomor  4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Ternak merupakan bagian yang sangat penting sebagai tata kelola pelaksanaan ketentuan perbuatan melawan hukum didalam KUHPerdata.
Dari aspek normatif penertiban hewan ternak yang digembalakan  yang apabila  menimbulkan  kerugian  di  Kabupaten  Bombana,  sudah  sedemikian lengkap;  hal  demikian  apabila  ditinjau  dari  aspek  penegakan  hukum  maka sekiranya tidak hanya bersumber dari ketentuan yang normatif saja, namun juga ditunjang  oleh  prilaku  dan  kesadaran  masyarakat.  Untuk  memperkuat argumentasi, kami menyampaikan adagium bahwa salah satu sifat manusia yang menegakan hukum adalah dengan membaca, lalu mengetahui dan mengamalkan. Apabila hal itu terjadi maka ketaatan hukum akan benar-benar terjadi sehingga warga masyarakat dapat merasakan ketentraman, ketertiban dan keamanan.
Ketaatan hukum dilandasi dari pengetahuan kemudian diamalkan, namun selain ketaatan hukum,  harus juga dilandasi dengan kesadaran hukum.  Sadar (Kesadaran)  merupakan  kesadaran  kehendak  dan  kesadaran  hukum.  Sadar diartikan  merasa  tahu,  ingat  keadaan  sebenarnya  dan  ingat  keadaan  dirinya. Kesadaran  diartikan  sebagai  keadaan  tahu,  mengerti  dan  merasa,  misalnya tentang harga diri, kehendak hukum. 16
Kesadaran ialah prilaku atau sikap mengetahui ataupun mengerti dan taat pada  aturan.  Kesadaran  juga  dapat  diartikan  sebagai  sikap  atau  perilaku mengetahui  atau  mengerti  tentang  adat  istiadat  serta  kebiasaan  hidup  dalam masyarakat.
Kesadaran apabila sebagai suatu sifat maka dapat dibedakan atas dua hal yaitu :
1.  Kesadaran bersifat statis.
Kesadaran  yang  telah  sesuai    dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan ketentan-ketentuan didalam kehidupan bermasyarakat.
2.  Kesadaran bersifat dinamis.
Kesadaran menitikberatkan pada kesadaran yang bersumber dari dalam diri manusia  berupa  kesadaran  moral,  keinsyafan  dari  dalam  hati  sendiri  yang merupakan sikap batin dan tanggung jawab serta konsekuensi. 17
Penerapan norma hukum untuk mewujudukan keadilan ditengah-tengah masyarakat,  dalam  artian  kepastian  hukum  yang  adil;  menjadi  penting  bahwa pembentukan  norma  hukum  harus  diciptakan  dengan  sebaik-baiknya  karena norma  hukumlah  yang  harus  merawat  kehidupan  agar  tercipta  keadilan  dan kemakmuran. Berikaitan dengan itu maka keadilan harus mempunyai dimensi kerakyatan yang memperhatian dua prinsip yaitu :
1.  Memberikan hak dan kesempatan yang setara dengan kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang setara bagi setiap orang;
2.  Keadilan yang mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi diantara warga masyarakat  sehingga  mampu  memberikan  keuntungan  timbal  balik
16 A W Widjaya, Kesadaran Hukum, Manusia, Dan Masyarakat Pancasila (Diterbitkan oleh CV. Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, 1984).
17 Widjaya. (ibid)
( reciprocal  benefits )  bagi  setiap  orang,  baik  dari  kalangan  yang  beruntung maupun yang tidak beruntung. 18
2.  Tanggung  jawab  pemilik  hewan  ternak  yang  mengakibatkan  kerusakan tanaman.
Kerusakan tanaman petani yang  secara langsung dilakukan oleh hewan ternak, sekalipun secara tidak langsung dilakukan oleh peternak/penggembala tetap  saja  yang  bertanggung  jawab  ialah  peternak/penggembala  ternak  sebab kedudukan  subyek  hukum  yang  menyatakan  sebagai  penyandang  hak  dan kewajiban adalah pemilik ternak. Kerusakan tanaman petani merupakan sebuah peristiwa dimana petani  sangat-sangat dirugikan, oleh karena itu  permintaan ganti rugi karena adanya akibat yang timbul baik fisik maupun non fisik. 19
Tanggung  jawab  yang  dapat  menyatakan  seseorang  bertanggung  jawab secara  hukum  karena  suatu  perbuatan  tertentu.  Selain  itu  kahati-hatian  yang diharuskan  oleh  hukum  apakah  itu  kekhilafan (negligence), yang  biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kealpaan ( culpa ) walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena untuk mengantisipasi sesuatu yang negatif dan menghendaki yang terbaik, dengan tanpa ada maksud dari kejahatan. 20
Tanggung jawab dalam kaidah hukum perdata  dikenal dengan dua prinsip pertanggung  jawaban  yakni  adanya  kesalahan  dan  resiko  yang  ditimbulkan; dengan  demikian  pertanggung  jawaban  dikenal  dengan  dasar  kesalahan  dan tanggung  jawab  tanpa  ada  kesalahan.,  tanggung  jawab  tanpa  kesalahan  ialah tanggung  jawab  resiko  sedangkan  tanggung  jawab  dengan  adanya  kesalahan mengandung arti bahwa seseorang ataupun kelompok harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan, sedangkan tanggung jawab resiko adalah kepatutan terhadap kewajiban dan amanah yang diemban untuk berbuat yang terbaik dengan target dan standar yang telah ditetapkan, sehingga  apabila target ataupun  standar  tidak  dapat  diraih  maka  ia  secara  patut  harus  mundur  dari kewajiban atau amanah yang sedang diemban.
Pengrusakan tanaman pemilik kebun yang diakibatkan oleh hewan ternak apakah hal itu dimakan ataupun dilewati atau diinjak-injak oleh hewan ternak merupakan tanggung jawab karena adanya kesalahan, hal demikian secara jelas telah melanggar norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1368 KUHPdt dan untuk di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sudah diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Huruf a Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017.
18 Melisa  Nasir  et  al.,  ‘Kedudukan  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Dan  Kesejahteraan  Di Indonesia’, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 241 – 54.
19 Setya  Wahyudi,  ‘Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Terhadap  Kerugian  Akibat  Kelalaian  Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya’, Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 (2011): 505 – 21.
20 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Routledge, 2017).
Rusaknya tanaman sehingga menimbulkan kerugian merupaka sengketa antara  pemilik  kebun  dan  pemilik  hewan  ternak.  Pemilik  kebun  dan  tanaman dirugikan  secara  materi  maupun  tenaga  ironisnya  kadangkala  pemilik  ternak menyangkal hal itu terjadi, sehingga perlu diatasi konflik ditengah masyarakat agar pemilik ternak dapat bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
Hewan  ternak  berupa  sapi  sebagian  besar  diternak  dengan  cara digembalakan  bukan  dikandangkan,  karena  pemeliharaannya  dan  pakannya lebih  mudah  dan  daun  yang  dimakan  lebih  segar  yang  ditemukan  pada lingkungan sekitar sehingga kadangkala masuk ke kebun warga  dan memakan tanaman, dan kami menemukan 7 (tujuh) kasus yang ada di Kabupaten Bombana. Kasus-kasus yang kami temukan diakibatkan kelalaian pemilik ternak pada saat menggembalakan  hewan  ternak,  khususnya  dalam  mengawasi  atau  menjaga hewan  ternak.  Adapun  tanaman  yang  dirusak  karena  hewan  ternak  memakan ‘ataupun  menginjak -injak  tanaman,  tanaman  yang  biasanya  dimakan  ialah tanaman sayur dan palawija.
Kerugian yang ditimbulkan hewan ternak yang ada dibawah pengawasan maupun tersesat atau terlepas dari pengawasanya/penjagaannya maka kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut menjadi tanggung jawab pemilik ternak dan wajib  melakukan ganti kerugian sebagaimana norma hukum yang berlaku.
Bentuk  tanggung  jawab  dari  pemilik  ternak  yang  merusakan  tanaman ialah bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, antara lain : a.  Ganti rugi nominal.
Ganti rugi yang bersumber dari perbuatan melawan hukum yang serius seperti  perbuatan  yang  mengandung  unsur  kesengajaan  akan  tetapi  tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberi sejumlah uang atau benda tertentu sesuai dengan keadilan tanpa benar- benar memperhitungkan besaran kerugian tersebut.
b.  Ganti rugi kompensasi
Ganti rugi yang pembayarannya kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami korban dari suatu perbuatan melawan hukum, ganti rugi ini juga disebut ganti rugi yang aktual misalnya ganti rugi atas segala biaya yang  telah  membebani  korban  yang  dirusak  tanaman  perkebunannya, sehingga benar-benar dihitung kerugian dengan akibat kegagalan panen.
c.  Ganti rugi penghukuman
Ganti  rugi  dengan  jumlah  yang  besar  melebihi  dari  jumlah  kerugian yang dialami, hal ini dimaksudkan agar terjadi efek jera kepada pelaku. 21
Dari segi bentuknya ganti kerugian dapat berupa ganti kerugian dalam bentuk uang ataupun benda bernilai sebagai akibat yang ditimbulkan dan juga ganti rugi yang mengembalikan kepada keadaan semula.
Kasus pengrusakan kebun dan tanaman di kabupaten Bombana yang diakibatkan  oleh  hewan  ternak  maka  pemilik  hewan  ternak  berdasarkan temuan,  jika  itu  tanaman  yang  dirusak  maka  diberlakukan  ganti  kerugian berupa uang namun apabila itu berkaitan dengan pagar atau properti kebun maka  dapat  dilakukan  ganti  kerugian  dengan  memperbaiki  kembali  pagar dalam keadaan semula.
Perbuatan melawan hukum pengrusakan tanaman oleh hewan ternak dikabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan teori unsur perbuatan  melawan  hukum  dengan  terpenuhinya  syarat  secara  kumulatif, yaitu sebagai berikut :
1.  Perbuatan harus melawan hukum;
2.  Perbuatan mengakibatkan kerugian;
3.  Adanya unsur kesalahan;
4.  Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.
Jika  telah  dibuktikan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan merugikan  orang  lain,  maka  pemilik  ternak  dapat  dimintakan  pertanggung jawaban atas kerugian.
Pemilik  ternak  yang  merusak  tanaman  di  Kabupaten  Bombana, Sulawesi Tenggara apabila dituntut dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan  Pasal  1368  KUHPdt  rupanya  sulit  menyangkal  dengan  dalih  bahwa hewan ternak bukan miliknya karena adanya perangkat hukum seperti adanya Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bombana    Nomor  4  Tahun  2017  Tentang Penertiban  Ternak.  Apabila  ada  hewan  ternak  yang  ditemukan  merusakan tanaman  maka  korban  yang  menderita  kerugian  akan  melaporkan  kepada petugas dalam hal ini polisi pamong praja dan akan melakukan penangkapan, apabila hewan ternak didalam penampungan dan pemilik tidak mengakuinya ataupun menyangkal, maka hewan ternak akan dijual atau dilelang, uang hasil penjualan  atau  lelang  akan  diberikan  kepada  korban  yang  mengalami kerugian dengan skema ganti kerugian kompensasi dan sisanya akan menjadi sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  hal  itu  tentu  dilaksanakan  sesuai dengan mekanisme.
3.  Penyelesaian  perkara  pengrusakan  tanaman  oleh  hewan  ternak    di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara
Penyelesaian sengketa antara pemilik kebun dan pemilik hewan ternak di Kabupaten  Bombana  biasanya  diselesaikan  melalui  jalur  non  litigasi. Penyelesaian sengketa ini merupakan merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara  konvensional,  yang  sering  juga  disebut  sebagai alternative    dispute
resolution (ADR), penyelesaian sengketa ini dilandasi dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan atau living law.
Alternative  dispute  resolution (ADR)  atau  yang  dikenal  dalam  Bahasa Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan metode alternatif yang  layak  memang  untuk  dipertimbangkan  untuk  dilaksanakan  dalam penyelesaian  sengketa,  karena  dinilai  banyak  memiliki  keuntungan  dengan pendekatan win-win  solution atau  semua  pihak  merasa  senang,  disamping  itu posesnya  lebih  cepat,  sederhana  dan  biaya  yang  murah,  apabila  dibandingkan dengan pengadilan. 22
Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan atau  dengan  mediasi  yang  diadakan  oleh  kepala  desa  setempat.  Mediasi  ialah metode  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  melakukan musyawarah  negosiasi  untuk  dapat  menghasilkan  persetujuan  antara  kedua belah pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator atau lebih. 23
Mediasi  tersebut  diadakan  melalui  prinsip  kekeluargaan  dan  biasanya para pemilik ternak akan melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan, dan pemilik ternak juga menandatangani surat pernyataan bahwa akan menjaga atau mengawasi hewan ternak dengan sebaik-baiknya, karena apabila terjadi maka hewan  ternaknya  tidak  boleh  diternakan  dengan  cara  digembalakan  namun harus dikandangkan.
Pada  proses  penyelesaian  sengketa  pada  kasus  pengrusakan  tanaman oleh  hewan  ternak  dikabupaten  Bombana,  Sulawesi  Tenggara  yang  membikin alot  mediasi  adalah  pada  tahapan  negosiasi  besaran  ganti  kerugian,  namun Kepala  Desa  setempat  mempunyai  kiat-kiat  dalam  menyelesaikan  sengketa warga, antara lain :
1.  Para  pihak  didorong  untuk  saling  terbuka,  menjaga  mediasi  dalam  nuansa kekeluargaan;
2.  Kepala  desa  dan  perangkatnya  segera  melakukan  peninjauan  lokasi  dan mengamati hal-hal apa saja yang dirusak;
3.  Pengamatan tersebut didokumentasikan sebagai bukti;
4.  Langsung memangil pemilik hewan ternak dilokasi kejadian;
5.  Kepala desa dan perangkat desa ikut menghitung besaran kerugian, sebagai bahan negosiasi;
6.  Proses besaran penghitungan besaran kerugian dilakukan dengan ojektif agar masing-masing pihak merasakan keadilan;
7.  Besaran  kerugian  akan  dimediasikan  hingga  mencapai  kesepakatan  antara kedua belah pihak;
22 Fira Amalia Sugianto and Devi Siti Hamzah Marpaung, ‘Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual’, Jurnal Meta-Yuridis 5, no. 1 (2022): 51 – 59.
23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
8.  Kadangkala pemilih hewan ternak menyangkal  bahwa itu hewan ternaknya, namun  Kepala  Desa  mengambil  inisiatif  akan  melaporkan  kepada  polisi pamong praja hingga hewan ternaknya akan dimasukkan ke penampungan, dan jika tetap menyangkal maka hewan ternak akan dijual dan dilelang, inilah yang  menjadi  senjata    pamungkas  karena  biasanya  pemilik  ternak  akan membayar ganti kerugian, ini terjadi apabila hewan ternaknya adalah sapi.
9.  Hewan  ternak  di  Kabupaten  Bombana  apabila  diternakan  secara digembalakan maka, ternak tersebut harus punya identitas atau tanda pada ternak tersebut.
Dalam melakukan mediasi maka harus memiliku unsur-unsur yang harus dipenuhi agar berjalan dengan baik atau karakteristik sebagai berikut:
1 . Mediasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang  lebih dikenal dengan peradilan non litigas yang berdasarkan perundingan;
2.  Adanya  mediator    yang  terlibat  dan  harus  dapat    diterima  oleh  para  pihak  yang berkonflik;
3.  Mediator tersebut mempunyai tugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari alternatif pemecahan masalah;
4.  Mediator bersifat pasif dan fungsinya fasiliator dan penyambung.
5.  Mediator  tidak  punya  kewenangan  untuk  memutus  selama  perundingan berlangsung;
6.  Mediasi  dijalankan  tujuan  untuk  mencapai  atau  menghasilkan  kesepakatan  yang sepatutnya dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri konflik. 24
Adapun tahapan proses mediasi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : Bagan 1. Tahapan proses mediasi
Pihak yang dirugikan  datang menghadap Kepala Desa memfasilitasi terbentuknya mediator Untuk Memberi keterangan Mediator atas kesepakatan para pihak Kepala Desa memanggil pemilik ternak Untuk Memberi keterangan Kepala desa berusaha mendamaikan Ya Tidak Mediator melakukan pemeriksaan Pemeriksaan keterangan Pemeriksaan lapangan Negosiasi dan Perhitungan ganti rugi Kesepakatan Para Pihak dan Perdamaian Pembayaran ganti rugi

## Jurnal de Facto 11(1) :27-49
Keterangan :                luaran/hasil

## Tahapan/proses
Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat menguntungkan, karena  kedua  belah  pihak  telah  berhasil  memperoleh  kesepakatan  dengan memutus  sengketanya  secara  adil  dan  saling  menguntungkan. 25 Tahapan pelaksanaan mediasi pada desa setempat di Kabupaten Bombana dilaksanakan dengan  pihak  yang  merasa  dirugikan  datang  menghadap  dan  memberikan keterangan tentang kejadian, biasanya kepala desa dan perangkat desa meminta untuk memberikan keterangan terhadap kronologi kejadian secara lengkap dan meminta tanaman atau properti kebun apa saja yang dirusak pada pemilik kebun (pelapor),  keterangan  tersebut  dibuat  dalam  berita  acara  pemeriksaan  yang ditandatangani, oleh pelapor sendiri selaku pihak yang dimintai keterangan dan yang meminta keterangan.
Atas  keterangan    dari  pihak  pelapor  maka  kepala  desa  setempat memanggil  kepada  pihak  terlapor  dengan  surat  tertulis  untuk  dimintai keterangan  apabila pihak terlapor datang maka akan disampaikan terkait isi dari berita  acara  pemeriksaan  bahwa  ada  kerusakana  tanaman  dan  diduga  bahwa kerusakan tanaman tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah hewan ternak dari terlapor sendiri, apabila terlapor mengakui maka akan dilakukan proses mediasi, namun jika hewan ternak yang merusak tidak diakui atau dapat dikatakan tidak ada  pemiliknya  maka  akan  diterapkan  Pasal  25  Ayat  1  Perda  Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan secara eksplisit bahwa “Ternak yang apabila dianggap tidak ada pemiliknya dengan jangka waktu 10 hari apabila tidak  datang  melapor  sebagai pemilik,  maka  akan  dijual  atau  dilelang”. Pelaksanaan Pasal 25 Ayat 1 diatas, dilimpahkan kepada jabatan yang berwenang sesuai dengan Perda tersebut.
Para  pihak  dipertemukan  sebagai  tahapan  pemeriksaan  pertama  dan dimintai  keterangan  secara  bersama-sama  dengan  prinsip  musyawarah  dan kekeluargaan,  hal  demikian  juga  untuk  menerapkan  asas  hukum  “audit  altem partem”  bahwa  sebuah  proses  peradilan  dilaksanaka n  dengan  seadil-adilnya dengan mendengarkan keterangan dua belah pihak. Pada tahapan ini jika hasil
25 Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene." QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum 3.2 (2022): 103-115.
musyawarah sudah disepakati maka dianggap perkara selesai yang telah sama- sama antara kedua belah pihak telah menyepakati, namun jika tidak maka akan dilakukan kepada proses mediasi selanjutnya.
Mediasi  akan  dilakukan  dengan  kepala  desa  menetapkan  mediator, mediator biasanya oleh kepala desa sendiri dan/atau tokoh masyarakat, namun mediator pada pokoknya adalah disepakati oleh para pihak, posisi kepala desa menetapkan mediator sebagai fasilitator dengan menawakan kepada para pihak yang  berperkara  mana  sebaiknya  mediatornya  dengan  menyebutkan  nama- nama  yang  dianggap  mampu  oleh  kepala  desa,  dan  biasanya  para  pihak menunjuk  mediator  atau  bahkan  juga  menawarkan  pihak  lain,  yang  telah disepakati oleh para pihak.
Setelah  terbentuknya  mediator  akan  dilakukan  mediasi  dengan mengumpulkan  keterangan  dari  para  pihak  dan  keterangan-keterangan sebelumnya yang dapat berupa berita acara pemeriksaan dan bukan hanya itu, semua  keterangan  dikumpulkan  untuk  mengungkap  fakta  yang  benar-benar terjadi, hal demikian dilakukan supaya kedepan ada tawaran penyelesaian  dan argumentasi hukum yang sangat kuat, karena pihak mediator paham betul bahwa tanpa ada fakta tidak mungkin ada pendapat hukum. Hal ini sejalan dengan asas hukum  yang  menyatakan  bahwa  “ give  me  a  fact  I  will  give  you  legal argumentation ”    yang  artinya  berikan  saya  fakta  maka  saya  akan  berikan pendapat hukum.
Fakta-fakta yang telah dikumpulkan dari keterangan terdahulu ditambah dengan pemeriksaan/peninjauan lapangan serta keterangan-keterangan berupa total  kerugian,  kerugian  dihitung  dengan  betul-betul  valid,  dengan mendengarkan  pihak  yang  dirugikan  dan  sanggah-sanggahan  pihak  terlapor, tahapan  inilah  yang  alot  proses  mediasinya,  namun  apabila  perthitungan mediator  menyampaikan  dengan  logis  dan  rasional  maka  tahapan  mediasi  ini diterima oleh kedua belah pihak.
Apabila  telah  terjadi  kesepakatan  dalam  proses  mediasi  maka  akan dibuatkan berita acara hasil mediasi yang masing-masing bertanda tangan para pihak dan mediator di ketahui oleh kepala desa setempat.  Isi dari berita acara mediasi berisi tentang :
1.  Identitas para pihak;
2.  Identitas mediator;
3.  Kronologi kejadian;
4.  Total perhitungan kerugian;
5.  Isi  kesepakatan,  yang  didalamnya  menyatakan  kesanggupan  pelaksanaan ganti rugi dan jangka waktu pelaksanaan ganti rugi;
6.  Ketentuan  peralihan  manakala  para  pihak  tidak  menyanggupi  kesepakan mediasi;
7.  Dan yang terakhir, berita acara tanda tangan yang mengesahkan.
Tahapan terakhir adalah pelaksanaan penyelesaian dengan pembayaran ganti rugi oleh pemilik ternak, apabila sampai pada tahapan ini maka hal yang terakhir  adalah  penandatanganan  surat  pernyataan  perdamaian  antara  para pihak;  biasanya  pemerintah  desa  setempat  memerintahkan  untuk menandatangani  surat  pernyataan  perdamaian,  sebagai  tahapan  dan  tanda bahwa  perkara  sudah  selesai.  Selain  itu  juga  pemilik  ternak  dihimbau  untuk mengawasi atau menjaga ternak yang digembalakan agar hal serupa tidak terjadi, dengan menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi tanda tangan materai. Segala surat atau dokumen akan diarsipkan oleh pemerintah desa.
Selain  dari  mediasi  kami  juga  menemukan  bahwa  antara  warga masyarakat langsung melakukan negosiasi tanpa perantara pihak lain dalam hal ini mediator dari Kepala Desa dan perangkat desa. Negosiasi merupakan salah satu  cara  alternatif  penyelesaian  sengketa  keperdataan,  yang  tujuannya  untuk mendapatkan penyelesaian sengketa dengan cara dan nilai perdamaian, namun apabila sengketa perdata tidak dapat menemukan perdamaian maka tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi. 26
Negosiasi  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  antara  pemilik  ternak  dan pemilik  tanaman  ialah  dengan  melakukan  tahapan  tawar  menawar  untuk menemukan hal terbaik sesuai kesepakatan dan menemukan jala secara damai. Negosiasi  dilakukan  apabila  masing-masing  pihak  memiliki  kekerabatan  yang erat  dan  rasa  saling  percaya  bahwa  sengketa  masih  dapat  diselesaikan  secara cepat  dan  masing-masing  pihak  antara  pemilik  kebun  dan  pemilik  ternak mempunyai  inisiatif  yang  baik.  Para  pihak  memiliki  kemauan  dan  itikad  baik untuk  tidak  dipersengketakan  ataupun  juga  besaran  dan  nominal  disadari dengan lapang dada.
Pada  prakteknya  di  Kabupaten  Bombana  Sulawesi  Tenggara  negosiasi menghasilkan  kesepakatan,  disadari  mengikat  para  pihak  dan  ganti  rugi ditunaikan dengan baik jadi tanpa harus ada hasil negosiasi yang tertulis;  namun secara  teori  seharusnya  diputuskan  dalam  bentuk  tertulis,  tetapi  hal  ini  tidak dilakukan karena saling mengenal dan rasa saling percaya yang tinggi.
Para  pihak  untuk  melaksanakan  kesepakatan  yang  dihasilkan  dari negosiasi berlaku layaknya seperti sebuah perjanjian bagi para pihak. Negosiasi memiliki  kesamaan  dengan  ketentuan  pasal  1851  KUHPerdata  tentang perdamaian,  yaitu  persetujuan  dengan  mana  kedua  belah  pihak  dengan menyerahkan menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya perkara, dimana persetujuan perdamaian tersebut wajib secara tertulis, prinsip harus di pengang oleh para pihak agar negosiasi berjalan dengan baik, antara lain.
26 Syafrida  Syafrida;  Ralang  Hartati,  ‘KEUNGGULAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  PERDATA MELALUI NEGOSIASI’, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , no. Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan (2020): 248 – 64.

## Jurnal de Facto 11(1) :27-49
Para  pihak  yang  melakukan  negoasiasi  untuk  mencapai  kesepakatan dilakukan dengan cara, antara lain :
a.  Diantara pihak untuk saling terbuka; b.  Diantara pihak memahami sengketa;
c.  Diantara  pihak  memiliki  kemauan  dan  harapan  untuk  menyelesaikan sengketa.
Sebagai  langkah  preventif  peternak  untuk  menjaga  kepunyaan  hewan ternak agar tidak terjadi perselisihan kerena jika terjadi perselisihan maka akan sulit untuk menyelesaikannya apalagi kalau sudah mengakibatkan kerugian. Para jabatan yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa dan perangkat desanya telah memberikan  perintah  untuk  menertibkan  hewan  ternak  dan  diupayakan  agar ternak tersebut memiliki kandang. Dalam proses pengambilan keputusan pasti ada  korban  yang  akan  meminta  bentuk  pertanggung  jawaban  baik  itu  dalam bentuk materil maupun imateril. Proses ganti rugi pun bisa terjadi permusuhan dan  dapat  menghancurkan  tali  persaudaraan.  Pemilik  hewan  harus  menjaga hewanya agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain, jika sudah terjadi maka  pihak  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  seharusnya bertanggung  jawab  apalagi  tidak  mau  membayar  bahkan  tidak  mau  mengakui akan kepemelikan hewannya sendiri. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan kepala  dingin  pemilik  hewan  ternak  pun  mau  bertanggung  jawab,  dan  untuk pemilik kebun pun diharapkan untuk menjaga kebunya dengan baik agar hewan yang  terlepas  tidak  masuk  dalam  kebunya,  jadi  disni  harus  menjaga  antar keduanya.
Sebagaimana pelaksanaan asas mediasi dan negosiasi atas penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum pengrusakan tanaman oleh hewan ternak yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, maka antara pihak yang berpekara melakukan tahapan mediasi dan negosiasi hingga kesepakatan, hal sedemikian itu dilakukan dengan menerapkan pasal 1365 dan 1368 KUHPdt dan Perda Kabupaten Bombana Pasal 28 Ayat 1 Huruf a. Perbuatan melawan  hukum  atas  pemilik  ternak  dikenakan  sanksi  ganti  rugi  berupa  nilai nominal  atas  tanaman,  perhitangan  ganti  kerugian  bukan  saja  berapa  nilai kerugian pada saat itu namun juga dihitung berdasarkan tambahan nilai berupa potensi panen atau potensi ekonomi kedepannya.

## KESIMPULAN
Norma  hukum  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  kerusakan  tanaman akibat  hewan  ternak  di  Kabupaten  Bombana  Sulawesi  Tenggara  pada  dasarnya terbagi atas dua norma, yang pertama adalah norma hukum positif secara nasional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan Pasal 1368 KUHPdt, selain itu  diatur  pula  norma  hukum  yang  keberlakuannya  hanya  atas  daerah  setempat yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Penertiban Hewan Ternak; adapun ketentuan inti dari perda tersebut ialah tata  cara  penertiban  hewan  ternak  yang  digembalakan  sebagaimana  tercanntum pada Pasal 6  Ayat 1, Pasal 14 Ayat 1, Pasal 15  Ayat 1, Pasal 16 Ayat 1, Pasal 17 Aya2 1, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 20 huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 24  Ayat 1 , Pasal 25 Ayat 1 dan adapun pasal yang mewajibkan gannti rugi ada pada Pasal 28  Ayat 1, Pasal 28 Ayat 2.
Tanggung  jawab  pemilik  hewan  ternak  yang  mengakibatkan  kerusakan tanaman di Kabupaten Bombana pada prinsipnya dikenakan atas dasar perbuatan melawan  hukum  oleh  pemilik  ternak.  Tanggung  jawab  itu  merupakan  tanggung jawab  karena  adanya  kesalahan  sehingga  pasal  yang  diterapakan  adalah sebagaimana  ketentuan  Pasal  1365,  1366,  dan  Pasal  1368  KUHPdt  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bombana  Nomor  4  Tahun  2017,  tanggung  jawab tersebut berupa kewajiban ganti rugi pemilik ternak yang akan dibayarkan kepada pemilik tanaman.
Penyelesaian  perkara  pengrusakan  tanaman  oleh  hewan  ternak    di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara diselesaikan dengan proses mediasi oleh pemerintah  desa  setempat.  Proses  mediasi  dimulai  dengan  pihak  yang  merasa dirugikan memberikan keterangan kepada kepala desa setempat, lalu kepala desa setempat menindaklanjuti dengan meminta keterangan para pihak yang berperkara untuk    sebagai  tahapan  awal  untuk  dilakukan  proses  penyelesaian  berupa kesepakatan dan perdamaian, namun jika hal ini tidak terjadi kesepakatan makan kepala  desa  setempat  menetapkan  mediator  yang  telah  disepakati  antara  pihak yang berpekara. Mediator akan memimpin pelaksanaan mediasi dengan memeriksa keterangan terdahulu  berupa laporang pihak yang menderita kerugian dan berita acara  pemeriksaan  dan  juga  mengumpulkan  bukti-bukti  dan  keterangan- keterangan  dengan  melakukan  pemeriksaan  lapangan  yang  dihadiri  oleh  para, setelah  semua  keterangan  akan  melakukan  perhitungan  kerugian  dan  akan ditawakan kepada para pihak yang berperkara. Setelah adanya kesepakatan maka ditindakllanjuti  sampai  pada  tahapan  pembayaran  ganti  rugi,  perdamaian  dan pernyataan  akan  mengawasi  dan  menjaga  hewan  ternak  oleh  pemilik  ternak  itu sendiri; selain dari mediasi, para pihak yang bersengketa kami  juga menemukan langsung  melakukan  negosiasi  secara  mandiri  antara  para  pihak  yan  tanpa  ada perantara lain atau mediator.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Rosa, Hans Nieuwenhuis Suharnoko, and Jaap Hijma. ‘Hukum Perikatan (Law of Obligations)’. Denpasar: Pustaka Larasan , 2012, 4 – 6.
Ardiansyah,  Ardiansyah.  "Tanah  Objek  Sengketa  Tidak  Sesuai  Dengan Fundamentum  Petendi  Sehingga  Gugatan  Tidak  Diterima." Jurnal  de jure 15.2 (2023).
Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. "Upaya Hakim Mediator Dalam
Mengoptimalkan  Mediasi  Sebagai  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di Pengadilan  Agama  Majene." QISTHOSIA:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum 3.2 (2022): 103-115.
Astarini, Dwi Rezki Sri, and M H Sh. Mediasi Pengadilan . Penerbit Alumni, 2021. Awwalin, Saidil, and Muzakkir Abubakar. ‘Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap  Pemilik  Tanaman  Akibat  Adanya  Kerusakan  Oleh  Hewan Ternak’. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Keperdataan 2,  no.  4 (2018): 699 – 709.
BAKHRI, D R SYAIFUL, and M H SH. ‘Hukum Sanksi’, 2021.
Darus,  Mariam.  ‘KUHPerdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  Dengan  Penjelasan’.
Bandung: Alumni , 1983.
Fair, Asis. ‘Perkebunan Dan Holtikultura Bombana’. Beritabombana.go.Id, 2022. Fikri,  Ihsanul,  M  Abel  Yazid,  Rahmat  Pasha  Triraka  Putra,  Farida  Arianti,  Zikra Rahmi, Haseeb Ur Rahman, and Majed Alharthi. ‘PROBLEMATIKA GANTI RUGI/DHAMAN  TANAMAN  AKIBAT  INTERVENSI  PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK’. TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2022): 136 – 49. Fuady, Munir. ‘Konsep Hukum Perdata, PT’. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2014. Hartati,  Syafrida  Syafrida;  Ralang.  ‘KEUNGGULAN  PENYELESAIAN  SENGKETA PERDATA  MELALUI  NEGOSIASI’. Jurnal  Surya  Kencana  Dua :  Dinamika Masalah  Hukum  Dan  Keadilan ,  no.  Vol  7,  No  2  (2020):  Jurnal  Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan (2020): 248 – 64. Ismail, Atika, Susiana Kifli, Eni Suarti, Mona Wulandari, and Yonani Hasyim. ‘Kasus Hewan Ternak Sebagai Perusak Tanaman Menurut Penyelesaian Hukum Adat  Di  Desa  Tanjung  Serang  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Provinsi Sumatera Selatan’. ’Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum 2, no. 1 (2024): 34 – 42.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State . Routledge, 2017.
Mantili,  Rai.  ‘Ganti  Kerugian  Immateriil  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum Dalam  Praktik:  Perbandingan  Indonesia  Dan  Belanda’. Jurnal  Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4, no. 2 (2019): 298 – 321. Maryati,  Maryati. ‘Urgensi  Perda  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah’. Lex Specialist , no. 15 (2017): 61 – 71.
Nasir,  Melisa,  Elmi  Khoiriyah,  Bagus  Priyono  Pamungkas,  Inas  Hardianti,  and Raesitha  Zildjianda.  ‘Kedudukan  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia’. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 241 – 54.
‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan’, n.d.
Salim, H S, and M S Sh. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Bumi Aksara, 2021. Sari, Indah. ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2021).
Setiawan, Rachmat. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum . Alumni, 1982. Sugianto, Fira Amalia, and Devi Siti Hamzah Marpaung. ‘Efektivitas Peranan Mediasi Dalam  Upaya  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual’. Jurnal Meta-Yuridis 5, no. 1 (2022): 51 – 59.
Wahyudi, Setya. ‘Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga  Kesehatan  Dan  Implikasinya’. Jurnal  Dinamika  Hukum 11,  no.  3 (2011): 505 – 21.
Widjaya, A W. Kesadaran Hukum, Manusia, Dan Masyarakat Pancasila . Diterbitkan oleh CV. Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, 1984.