Kepentingan  Diri  dan  Martabat  Manusia:  Bagaimana  Gereja  Katolik Memandang Konflik Kepentingan di Indonesia?
Yogie Pranowo 1*
1 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta
* Author Email: yogie.pranowo7@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Kepentingan diri; Martabat manusia; Ajaran Sosial Gereja; This research aims to thoroughly examine the concept of self-interest, human dignity, and the views of the Catholic Church in Indonesia. In the  current  era  of  disruption,  individuals  often  pursue  the maximization  of  their  self-interests  by  any  means  necessary.  This condition  tends  to  lead  individuals  to  look  down  upon  others.  The research adopts a qualitative methodology based on a literature review. The metadata for this study is sourced from books, online journals, and  other  secondary  sources.  The  results  indicate  that  by contemplating  the  meaning  of  self-interest  and  human  dignity  in accordance with Catholic Social Teaching, individuals can reconcile their  desires  for  worldly  domination.  Thus,  this  research  can contribute to the development of human quality of life in alignment with the teachings of the Church. Article history: Received 2021-10-18
Revised 2022-02-22 Accepted 2022-02-22

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  secara  mendalam mengenai  kepentingan  diri,  martabat  manusia,  serta pandangan  Gereja  Katolik  di  Indonesia.  Dalam  era  disrupsi saat  ini,  manusia  seringkali  mengejar  maksimalisasi kepentingan  dirinya  dengan  segala  cara.  Kondisi  tersebut membuat  manusia  memiliki  kecenderungan  untuk memandang  rendah  sesamanya.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Meta data penelitian ini  diambil  dari  buku,  jurnal online ,  dan  sumber  sekunder lainnya.  Hasilnya,  dengan  merenungkan  makna  kepentingan diri  dan  martabat  manusia  yang  sejalan  dengan  ajaran  soail Gereja  dapat  mendamaikan  manusia  dengan  hasratnya  yang selalu ingin menguasai “dunia”. Dengan demikian, penelitian ini  dapat  memberi  kontribusi  bagi  perkembangan  kualitas hidup manusia yang sejalan dengan ajaran Gereja.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 1. PENDAHULUAN
Menarik untuk menyimak artikel “Sirkus Sambo dan Sisa Prahara” pada opini Kompas edisi 19  Februari  2023.  Pada  artikel  itu,  diuraikan  bagaimana  duka,  apalagi  yang  disebabkan  oleh kemendadakan nyatanya tak akan bisa berlalu dalam sekejap mata (Ibrahim, 2023). Sebagian besar manusia  di  dalam  banyak  kesempatan,  lebih  senang  melihat  orang  lain  menderita,  sebab  itu merupakan  hal  yang  menyenangkan  sekaligus  menghibur.  Apalagi  jika  yang  dipertontonkan adalah sebuah peristiwa yang penuh “gegap gempita”. Misalkan saja, bagi orang orang yang telah menjadi penonton setia serial “kasus Sambo (FS)”, mungkin akan sangat menikmati adegan demi adegan yang ada di dalamnya. Di mana, di ujung kisahnya, ketika palu putusan vonis diketuk— bahkan tanpa alasan yang jelas, penonton setia itu bersorak gembira karenanya (Ayu et al., 2023). Seakan putusan itu adalah akhir yang paling adil. Kegembiraan itu diyakini lahir karena putusan hakim yang sejalan dengan “maunya” rakyat kebanyakan, yakni FS dihukum seberat-beratnya, sementara  Richard  Eliezer,  yang  notabene  adalah  anak  buah  FS  dihukum  seringan-ringannya (Riyanto, 2022).
Dari  kasus  FS  ini,  pada  akhirnya  masyarakat  dapat  melihat  bahwa,  kesetiaan  terhadap pimpinan,  dan  kerelaan  untuk  melakukan  hal-hal  di  luar  koridor  pekerjaan  yang  semestinya, pertama  tama  bukanlah  sebuah  gambaran  akan  seseorang  yang  berdedikasi  terhadap pekerjaannya,  tetapi  sebenarnya,  itu  semua  dilakukan  semata  mata  hanya  untuk  mencapai maksimalisasi kepentingan dirinya ( self-interest ) saja. Kepentingan diri mengacu pada hasrat atau motivasi atau perhatian yang terfokus untuk dan demi keuntungan pribadi belaka (Afsahi, 2022). Konsep  mengenai  kepentingan  diri  sudah  banyak  dibicarakan,  khususnya  dalam  bidang  kajian filsafat. Misalkan saja, Adam Smith yang berpendapat bahwa kepentingan diri merupakan daya magis  yang  mendorong  pembangunan  ekonomi.  Menurutnya,  ketika  seseorang  mengejar kepentingannya sendiri, mereka secara tidak langsung juga ikut ambil bagian dalam menciptakan kesejahteraan umum di tengah masyarakat (Paganelli, 2022).
Di dalam Wealth of Nation , Smith mengusulkan gagasan “invicible hand”, yang merujuk pada kekuatan pasar dalam mengatur aktivitas ekonomi. Ia berargumen bahwa orang yang mengejar kepentingannya  dirinya  sendiri  dalam  ekonomi  pasar  bebas  termotivasi  untuk  menghasilkan barang dan jasa yang diminati (Kam & Smithin, 2022) . Hal ini pada gilirannya mengarah pada alokasi  sumber  daya  yang  lebih  efisien  dan  peningkatan  kemakmuran  ekonomi  (Smith,  1776). Namun, pemahaman kepentingan diri Smith mendapatkan banyak kritikan. Salah satunya berasal dari Amartya Sen. Ia mengkritik gagasan “invicible hand”, dengan alasan bahwa gagasan tersebut tidak  memperhitungkan  kebutuhan  dan  kesejahteraan  manusia  yang  mungkin  tidak  mendapat manfaat  dari  kekuatan  pasar  (Priyono,  2015).  Sen  menekankan  pentingnya  mengatasi  masalah yang berkaitan dengan ketimpangan dan kesejahteraan sosial, serta pentingnya norma dan nilai sosial  dalam  membentuk  perilaku  ekonomi  (Sen,  1987).  Ekonom  lain  yang  berkontribusi  pada debat kepentingan diri adalah Francis Edgeworth. Dia mengusulkan konsep “hedonic calculus”, yang  mengacu  pada  gagasan  bahwa  seseorang  membuat  keputusan  berdasarkan  perhitungan kesenangan  dan  rasa  sakit.  Menurut  Edgeworth,  individu  mengejar  kepentingan  diri  sendiri dengan memaksimalkan kesenangan mereka dan meminimalkan rasa sakit mereka (Edgeworth, 1881).
Dalam  proses  mencapai  maksimalisasi  kepentingan  diri  tersebut,  manusia  acapkali menenggelamkan dirinya dalam bahaya dan ancaman. Ancaman tersebut dialami terutama ketika ada  ketidakseimbangan  kekuatan,  baik  fisik,  moral,  politis,  maupun  ekonomis  (Graham,  2007). Dan dari sejarah perkembangan umat manusia, tampak bahwa setiap kekuatan adalah kekuasaan, dan setiap kekuasaan cenderung disalahgunakan untuk kepentingan si penguasa (Binawan, 2010). Lord Acton mengatakan bahwa “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.” Inilah tesis  yang  harus  terus  digaungkan  dalam  setiap  laku  hidup  manusia.  Kepedulian  Lord  Acton terhadap efek negatif dari kekuasaan dibentuk oleh studinya tentang sejarah dan pengamatannya
terhadap peristiwa politik kontemporer. Ia melihat bagaimana penguasa dan pemimpin cenderung menyalahgunakan  kekuasaan  mereka  dan  menggunakannya  untuk  menindas  orang  lain—demi mencapai  maksimalisasi  kepentingan  diri  (Łazarski,  2019).  Ia  juga  melihat  secara  langsung penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi kontemporer dan pejabat pemerintah. Tujuan Lord Acton adalah  untuk  memperingatkan  bahaya  kekuasaan  yang  tidak  terkendali  dan  untuk mempertahankan pentingnya membatasi dan menyeimbangkan kekuasaan dalam masyarakat. Ia percaya bahwa masyarakat yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuatan antara institusi dan individu  yang  berbeda  sehingga  tidak  ada  satu  orang  atau  kelompok  tertentu  yang  dapat mendominasi dan melecehkan orang lain (Lazarski, 2020).
Gereja  Katolik  mengakui  adanya  kenyataan  terkait  kondisi  manusia  yang  ingin  mengejar kepentingan dirinya. Namun, gereja Katolik juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan yang hakiki dengan kebaikan bersama dalam penegakan prinsip moral (Booth, 2014). Ajaran Sosial Gereja (ASG) dengan tegas menekankan martabat setiap manusia, yang menuntut penghormatan terhadap harga diri dan nilai yang melekat pada setiap individu (Rugani, 2022). Pemahaman gereja tentang kepentingan diri juga senantiasa didasarkan pada prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan kebaikan bersama. Selain itu, dalam ASG, dikatakan bahwa manusia memiliki keinginan bawaan untuk  mengekspresikan  dirinya  lewat  eksistensinya.  Namun,  keinginan  tersebut  tidak  boleh diwujudkan  dengan  mengorbankan  orang  lain  atau  masyarakat  luas  (Komisi  Kepausan  untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004). Gereja dalam hal ini selalu mendorong tata-kelola sumber daya yang  bermuara  pada  kebaikan  bersama,  yang  juga  bermakna:  peduli  akan  kebutuhan  dan kesejahteraan  orang  lain,  bukan  sebaliknya (Heron  &  Ranganathan,  2022) .  Terkait  mengenai diskursus  kepentingan  diri  tersebut,  Katekismus  Gereja  Katolik  mengatakan  “ekonomi  harus melayani rakyat, bukan sebaliknya.” Ini berarti bahwa keputusan keuangan harus mengutamakan kesejahteraan  individu  dan  masyarakat  daripada  hanya  memaksimalkan  keuntungan  atau kepentingan diri belaka. Gereja juga menekankan pentingnya kebajikan seperti cinta, kemurahan hati dan solidaritas (Tim Kepausan, 1993).
Maka,  sejatinya,  agar  manusia  tidak  jatuh  kepada  dosa  relasi  kuasa,  ada  baiknya  masing masing pribadi yang masih lalu lalang di dunia ini, merefleksikan dirinya terlebih dahulu. Adapun pertanyaan refleksinya dapat mengenai apakah kita sudah sungguh mengusahakan agar tercipta kondisi yang seimbang? dan apakah usaha kita mencapai maksimalisasi kepentingan diri dapat mencederai  orang  lain  atau  tidak?  Dua  pertanyaan  tersebut  harus  selalu  dihidupi  dalam  hati masing masing individu.
Vonis  kepada  FS  telah  dijatuhkan,  ia  dihukum  mati.  Tetapi,  belakangan  ini  justru  menjadi masalah. Dalam artikel Harian Kompas edisi 8 Desember 2021 disebutkan bahwa vonis mati di Indonesia adalah kelima terbanyak di dunia setelah China, Yaman, Mesir, dan Zambia. Di sisi lain, lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati. Dalam artikel itu juga disebutkan  bahwa  Prof.  Dr.  Arief  Sidharta  seorang  ahli  hukum  Indonesia  berpendapat  bahwa hukuman  mati  bertentangan  dengan  titik-tolak  dan  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri,  yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya (Redaksi, 2021).
Martabat  manusia  itu  sendiri  mengacu  pada  nilai  atau  status  moral  fundamental  yang seharusnya dimiliki semua orang secara setara (Regilme Jr., 2022). Martabat manusia terdiri dari beberapa  unsur,  yakni  universalitas,  kesetaraan,  dan  kemutlakannya.  Unsur-unsur  tersebut mendukung gagasan tentang martabat manusia sebagai entitas yang inheren dan melekat dalam kedirian manusia (Mba, 2022). Martabat manusia itu sendiri menjadi fondasi di dalam dokumen Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM).  Di  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan sederajat, serta di pasal lain ditambahkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup.
Topik penelitian ini penting untuk dikaji lebih jauh, sebab saat ini, khususnya di Indonesia marak terjadi konflik kepentingan yang seringkali muncul dan tak terselesaikan sebagaimana
mestinya.  Penelitian  ini  penting  karena  dapat  membantu  mengidentifikasi  dan  menganalisis akar permasalahan yang mendasari konflik kepentingan di Indonesia. Dengan memahami motif dan  dorongan  di  balik  konflik  tersebut,  baik  masyarakat  maupun  pemerintah  dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat. Selain itu, penelitian ini juga penting dalam konteks pengembangan solusi yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik  memandang  setiap  individu  sebagai  ciptaan  Allah  yang  bernilai  dan  berhak mendapatkan penghargaan dan perlindungan. Penelitian tentang kepentingan diri dan martabat manusia juga dapat memperkaya wawasan tentang berbagai perspektif dan pendekatan dalam menangani konflik kepentingan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka status  quesionis dalam  artikel  ini  pertama,  bagaimana pandangan  gereja  mengenai  kepentingan  diri  dan  martabat  manusia?  Kedua,  bagaimana tanggapan gereja atas berbagai persoalan kemanusiaan yang belakangan ini terjadi di Indonesia? Apa yang harus dilakukan oleh umat manusia saat ini?
Penelitian  ini  menggunakan  kepentingan  diri  ( self-interest )  sebagai state  of  the  art dalam melihat posisi gereja Katolik terhadap martabat manusia. Kepentingan diri sebagai state of the art tersebut peneliti elaborasikan dengan beberapa pandangan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam  penelitian  sebelumnya,  peneliti  menemukan  sudah  ada  beberapa  penelitian  yang mengungkapkan martabat manusia berdasarkan pandangan gereja katolik.
Ada pula penelitian yang melihat kepentingan diri dalam yang membuatnya berbeda dari penelitian sebelumnya. Antara lain: pertama, “Self-Interest and the Common Good in Catholic Social  Teaching”  (Alves  &  Booth,  2022;  Gierycz,  2022;  Rugani,  2022;  Zadroga,  2022).  Artikel artikel  tersebut  mengkaji  tema  seputar  ketegangan  antara  kepentingan  diri  dan  kebaikan bersama dalam ASG. Meskipun kepentingan diri merupakan kecenderungan alami manusia, hal itu harus diimbangi dengan komitmen terhadap kebaikan bersama, yang mencakup kepedulian terhadap  kebutuhan  dan  kesejahteraan  orang  lain. Kedua, “Human  Dignity  and  the  Common Good”  (Alva,  2017;  Beattie,  2015;  Laputko,  2021;  Martens  &  Jaiyesimi,  2023).  Artikel  artikel tersebut  mengkaji  tema  seputar  hubungan  antara  martabat  manusia  dan  kebaikan  bersama dalam  ASG.  Martabat  manusia  merupakan  prinsip  dasar  yang  harus  dapat  menjadi  fondasi terkait  keputusan  sosial  dan  ekonomi  manusia. Ketiga, “The  Catholic  Church  and  Economic Justice”  (Booth,  2014;  Heron  &  Ranganathan,  2022;  Hunnes,  2021;  Massaro,  2021;  Nothelle- Wildfeuer, 2018; O’boyle, 2020). Artikel artikel tersebut mengkaji tema seputar keterhubungan antara  ASG  dan  keadilan  ekonomi.  ASG  pada  prinsipnya  menekankan  keseimbangan  antara kepentingan  diri  dan  kepentingan  masyarakat,  dan  bahwa  kesejahteraan  individu  dan masyarakat harus diprioritaskan dalam keputusan ekonomi.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Meta data penelitian ini diambil dari buku, jurnal online, dan sumber sekunder lainnya. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis  data,  peneliti  menelusuri  berbagai  teori  yang  berkaitan  dengan  cakupan  penelitian  ini dengan langkah-langkah sebagai berikut (Creswell & Creswell, 2018). Pertama, peneliti melakukan pengembangan  kerangka  konseptual.  Dalam  fase  ini,  peneliti  merumuskan  dan  melakukan identifikasi  masalah.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  fenomena  yang  terjadi  di dalam  diskursus  kepentingan  diri  dan  martabat  manusia,  serta  pandangan  gereja  Katolik terhadapnya. Kedua, peneliti melakukan pengembangan instrument penelitian. Pada bagian ini, peneliti merumuskan beberapa teori yang diuraikan dalam deskripsi panjang artikel ini. Dalam pembacaan  peneliti,  ada  beberapa  aspek  yang  dikembangkan  lebih  lanjut  antara  lain  diskursus kepentingan  diri  dan  martabat  manusia,  pandangan  gereja  katolik  atas  diskursus  tersebut,  dan sikap etis manusia. Ketiga, peneliti melakukan analisis data. Pada bagian ini, peneliti membuat
pernyataan  deskriptif  yang  diperoleh  dari  pembacaan  materi  penelitian.  Terakhir,  peneliti membuat kesimpulan penelitian. Pada bagian ini, peneliti membuat simpulan dari penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## a. Konflik Kepentingan di Indonesia
Gereja  Katolik  selalu  menekankan  pentingnya  martabat  manusia,  yang  merupakan  inti ajarannya. Martabat manusia mengacu pada nilai intrinsik setiap manusia, tanpa memandang ras, etnis,  jenis  kelamin,  status  sosial  atau  agama.  Ini  adalah  prinsip  dasar  yang  menjadi  fondasi pemahaman Gereja tentang berbagai masalah, termasuk konflik kepentingan di Indonesia.
Konflik  kepentingan  muncul  ketika  individu  atau  organisasi  dihadapkan  pada  persaingan kepentingan  yang  dapat  menyebabkan  keputusan  yang  bias  dan  merusak  kepercayaan  publik terhadap  institusiya  masing  masing  (Krasniqi,  2022).  Konflik  kepentingan  sering  terjadi  di Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan peradilan, yang dapat berdampak luas bagi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Perspektif Gereja Katolik tentang konflik kepentingan  di  Indonesia  didasarkan  pada  prinsip  martabat  manusia.  Gereja  mengakui  bahwa konflik kepentingan dapat melanggar martabat manusia dengan merongrong kepercayaan warga terhadap  institusi  dan  mengarah  pada  ketidakadilan (Jaqua  &  Jaqua,  2021) .  Selain  itu,  gereja menegaskan  bahwa  konflik  kepentingan  seringkali  muncul  dari  kepentingan  pribadi  yang mungkin bertentangan dengan kepentingan bersama.
Pengejaran  kepentingan  pribadi  berarti  pengejaran  untuk  dan  demi  keuntungan  pribadi semata, yang dapat mengarahkan individu untuk bertindak melawan kebaikan bersama. Gereja Katolik  mengakui  pengejaran  kepentingan  pribadi  sebagai  kualitas  dasar  manusia,  tetapi  juga menekankan  pentingnya  menjaga  keseimbangan  layaknya  hukum ceteris  paribus .  Karena kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan dapat menimbulkan ketidakadilan sistemik.
Berbagai teori dapat membantu masyarakat untuk memahami sifat konflik kepentingan dan dampaknya  terhadap  martabat  manusia  dan  kaitannya  dengan  usaha  mencapai  maksimalisasi kepentingan diri. Misalnya, teori kontrak sosial menunjukkan bahwa konflik kepentingan muncul ketika  individu  dihadapkan  pada  keputusan  yang  melibatkan  pertukaran  antara  kepentingan mereka  sendiri  dan  kebaikan  bersama.  Selain  itu,  teori  kontrak  sosial  juga  mengatakan  bahwa individu  harus  menyerahkan  sebagian  dari  kepentingan  pribadi  mereka  untuk  hidup  dalam masyarakat yang diatur oleh aturan yang mempromosikan kebaikan bersama (Inusah & Gawu, 2021) .
Pandangan  Gereja  Katolik  tentang  konflik  kepentingan  di  Indonesia  juga  didasarkan  pada landasan  teologisnya.  Gereja  mengakui  bahwa  dosa  keserakahan  dapat  menimbulkan  konflik kepentingan  yang  dapat  membuat  individu  mendahulukan  kepentingannya  sendiri  di  atas kebaikan  bersama.  Selain  itu,  gereja  mengklaim  bahwa  konflik  kepentingan  dapat  merusak martabat  orang-orang  yang  terkena  dampaknya,  seperti  mereka  yang  dikecualikan  dari  proses pengambilan keputusan atau yang haknya dilanggar (Alva, 2017).

## b. Kepentingan Diri dalam Pandangan Gereja Katolik
Kepentingan  diri  dalam  pandangan  Gereja  Katolik  berakar  pada  teologi  Kristiani,  yang mengakui pentingnya otonomi seseorang yang bertanggung jawab atas kebaikan bersama (Shields, 2022).  Meskipun  kepentingan  diri  merupakan nature manusia,  namun  hal  itu  perlu  diimbangi dengan pemenuhan kewajiban yang menekankan kebaikan bersama dalam masyarakat komunal. Mencakup kepekaan, solidaritas, empati, serta sikap mau berbagi demi kesejahteraan orang lain (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004).
Prinsip  utama  dari  teologi  Kristiani  adalah  respek  terhadap  martabat  manusia  (Krylatova, 2022). Menurut doktrin ini, setiap orang memiliki nilai yang melekat, terlepas dari status sosial, ras  atau  jenis  kelamin.  Prinsip  ini  mendasari  pengejaran  kepentingan  diri  di  dalam  pandangan Gereja  Katolik,  yang  mengakui  adanya  kondisi  pengejaran  kepentingan  diri (Martens  & Jaiyesimi, 2023) . Misalnya, di dalam ASG disebutkan bahwa menekankan pentingnya cinta kasih dan  solidaritas,  yang  mendorong  seseorang  untuk  melampaui  kepentingannya  sendiri  dan bertindak demi kepentingan orang lain adalah suatu kebijaksanaan yang hakiki.
Konsep penting lainnya terkait kepentingan diri adalah mengenai subsidiaritas. Prinsip ini memungkinkan seseorang dan komunitasnya untuk bertanggung jawab atas perkembangan dan kesejahteraan  mereka  sendiri  sambil  berkontribusi  untuk  kebaikan  bersama  (Vladyslav,  2020). Misalnya,  komunitas  lokal  dapat  memutuskan  untuk  mendirikan  koperasi  guna  menyediakan perumahan yang terjangkau yang bermanfaat baik bagi anggota perorangan maupun komunitas secara umum. Ajaran Gereja Katolik tentang kepentingan diri juga terkait erat dengan ajarannya tentang keadilan sosial. Menurut ASG, keputusan ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan individu  dan  masyarakat,  bukan  hanya  memaksimalkan  keuntungan  atau  kepentingan  pribadi individu (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004). Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang berhak atas kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal dan kesehatan.  Gereja  juga  menekankan  pentingnya  menangani  masalah-masalah  sistemik  seperti kemiskinan  dan  ketimpangan,  yang  seringkali  muncul  akibat  dari  struktur  ekonomi  yang mengutamakan kepentingan pihak tertentu.
Pemahaman  kepentingan  diri  juga  didasarkan  pada  ajaran  tentang  kebaikan  bersama. Menurut  ASG,  ekonomi  harus  melayani  rakyat  dan  bukan  sebaliknya  (Komisi  Kepausan  untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004). Artinya keputusan ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan individu  dan  masyarakat,  bukan  hanya  memaksimalkan  keuntungan  atau  kepentingan  diri individu. Misalnya, sebuah perusahaan yang membayar karyawannya dengan upah yang layak dan berinvestasi dalam metode produksi yang berkelanjutan menguntungkan karyawannya dan masyarakat  pada  umumnya,  berkontribusi  pada  keberlanjutan  jangka  panjang  perusahaan  itu sendiri.

## c. Martabat Manusia dalam Pandangan Gereja Katolik
Gereja Katolik memiliki keyakinan yang mendalam akan martabat yang melekat pada setiap manusia, yang berakar pada tradisi dan ajaran gereja itu sendiri. Menurut ajaran Katolik, setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan oleh karena itu memiliki nilai unik yang inheren dan tidak dapat direduksi oleh faktor lain seperti status sosial, kemampuan fisik dan sebagainya  (Szczerba,  2020).  Konsep  martabat  manusia  ini  sangat  berpengaruh  pada  ajaran Katolik, yang menekankan pentingnya hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kehidupan di semua golongan (Alva, 2017).
Pemahaman  Gereja  Katolik  tentang  martabat  manusia  berasal  dari  beberapa  sumber teologis, seperti Alkitab, tulisan para Bapa Gereja dan ajaran Magisterium. Salah satu konsep teologis terpenting dalam konteks ini adalah ajaran Imago Dei bahwa semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki nilai keutamaan yang dibawa sejak lahir (Rabie-Boshoff & Buitendag, 2021) . Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa  manusia,  yang  diciptakan  menurut  gambar  Allah,  memiliki  martabat  yang  sama  dan sederajat (Tim Kepausan, 1993).
Konsep teologis penting lainnya adalah doktrin inkarnasi, yang mengajarkan bahwa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ajaran ini menekankan kesatuan kodrat manusia dan  sifat  ke-ilahian  dalam  Kristus  (Sijuwade,  2023).  Dengan  menjadi  manusia,  Allah  ingin menegaskan mengenai betapa berharganya martabat manusia dengan memberi contoh langsung dalam  rupa  Yesus  Kristus  (Jedwab,  2022).  Ajaran  ini  berimplikasi  signifikan  terhadap  ajaran
sosial  Katolik,  yang  menekankan  pentingnya  kepedulian  terhadap  anggota  masyarakat  yang rentan dan terpinggirkan (Adiprasetya, 2022).
Pemahaman  Gereja  Katolik  tentang  martabat  manusia  juga  didasarkan  pada  gagasan tentang kebaikan bersama, dimana idealnya masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kesejahteraan semua anggotanya. Konsep ini erat kaitannya dengan ajaran Katolik  akan  martabat  manusia  yang  menekankan  pentingnya  menghargai  dan  menghormati setiap  individu  (Beattie,  2015).  Menurut  ajaran  Katolik,  kebaikan  bersama  membutuhkan penegakan  hak  asasi  manusia,  keadilan  sosial  dan  perlindungan  kehidupan  manusia  secara holistik.
Contoh nyata dari peran Gereja Katolik terhadap martabat manusia dapat ditemukan dalam ajaran sosialnya, yang membahas banyak topik seperti kemiskinan, imigrasi, dan lingkungan. Penekanan  Gereja  pada  martabat  manusia  mengharuskannya  untuk  menentang  ketidakadilan dan penindasan serta berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.

## d. Polemik Hukuman Mati
Gereja  Katolik  memiliki  posisi  yang  jelas  tentang  hukuman  mati  berdasarkan  ajarannya tentang  martabat  manusia  dan  kepentingan  diri.  Gereja  Katolik  menganggap  hukuman  mati sebagai  pelanggaran  terhadap  martabat  manusia.  Gereja  mengakui  hak  asasi  manusia  untuk hidup,  yang  harus  dilindungi  dan  dihormati  oleh  masyarakat  dan  negara.  Gereja  mengklaim bahwa hukuman mati dapat mengurangi nilai kehidupan manusia dan melanggengkan siklus kekerasan, bukannya mempromosikan keadilan dan perdamaian (Gromov, 2017).
Selain itu, Gereja mengakui bahwa kepentingan diri dapat menjadi kekuatan pendorong di balik  penerapan  hukuman  mati.  Pemerintah  dan  individu  mungkin  berusaha  untuk menjatuhkan hukuman mati karena alasan rasional seperti kepentingan politik atau bahkan bisa saja,  balas  dendam  pribadi,  dan  bukan  karena  keinginan  tulus  untuk  mengejar  keadilan  dan kebaikan bersama. Gereja memperingatkan terhadap kepentingan pribadi seperti itu, mengklaim bahwa hal itu dapat menyebabkan penyimpangan keadilan di mana orang yang tidak bersalah dapat dituduh dan dihukum secara salah.
Berbagai teori dapat membantu kita memahami dampak hukuman mati terhadap martabat dan  kepentingan  diri  manusia.  Misalnya,  teori  kontrak  sosial  berpendapat  bahwa  individu menyerahkan  sebagian  haknya  kepada  negara  sebagai  ganti  perlindungan  dan  keamanan  (V Sasan,  2021).  Gereja  mengakui  pertukaran  ini  tetapi  menegaskan  bahwa  negara  harus menghormati hak asasi manusia untuk hidup dan menggunakan alternatif hukuman mati untuk melindungi masyarakat.
Pandangan  Gereja  Katolik  Roma  tentang  hukuman  mati  juga  didasarkan  pada  landasan teologisnya.  Gereja  mengakui  bahwa  setiap  orang  diciptakan  menurut  gambar  Allah  dan memiliki  nilai  dan  martabat  yang  melekat.  Gereja  mengajarkan  bahwa  semua  kehidupan manusia  adalah  suci  dan  harus  dilindungi,  bahkan  jika  seseorang  telah  melakukan  kejahatan serius. Gereja mempromosikan gagasan keadilan restoratif, di mana pelanggar dapat menebus kesalahan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat alih-alih dihukum.
Contoh konkrit penerapan hukuman mati di Indonesia adalah eksekusi terhadap pengedar narkoba yang dibenarkan pemerintah sebagai sarana untuk memerangi kecanduan narkoba dan melindungi masyarakat. Namun, Gereja berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman mati dalam konteks  ini  melanggar  martabat  manusia  karena  gagal  mengatasi  akar  penyebab  kecanduan narkoba dan melanggengkan lingkaran kekerasan.

## e. Bagaimana Moral dan Etika Bekerja
Pemahaman Gereja Katolik tentang martabat manusia dan pengejaran kepentingan diri terkait erat  dengan  pemahamannya  dengan  moralitas  dan  etika.  Salah  satu  teori  ilmu  sosial  yang
menyoroti hubungan ini adalah teori pertukaran sosial. Teori ini mengusulkan bahwa individu terlibat  dalam  interaksi  sosial  dengan  tujuan  memaksimalkan  penghargaan  mereka  sendiri  dan meminimalkan biaya mereka. Dari perspektif ini, pengejaran kepentingan diri dipandang sebagai bagian alami dan diperlukan dari hubungan sosial (Ahmad et al., 2023). Pemahaman Gereja Katolik tentang  moralitas  dan  etika  sangat  dipengaruhi  oleh  teori  hukum  kodrat.  Teori  hukum  kodrat menekankan pentingnya perkembangan manusia dan pencarian kebaikan bersama (Vacura, 2022). Dari perspektif ini, tindakan dianggap bermoral atau etis jika berkontribusi pada kesejahteraan semua orang, bukan hanya individu. Perspektif moral ini sejalan dengan penekanan Gereja Katolik terhadap martabat manusia, yang menekankan pada nilai yang melekat pada setiap pribadi.
Dalam praktiknya, penekanan Gereja Katolik pada martabat manusia dan kebaikan bersama telah  membuatnya  mengambil  posisi  yang  kuat  dalam  berbagai  masalah  sosial  dan  politik. Misalnya,  Gereja  memperjuangkan  hak  pekerja,  imigran,  dan  orang  miskin,  menentang  keras aborsi,  eutanasia,  dan  hukuman  mati,  dengan  alasan  bahwa  praktik-praktik  ini  melanggar martabat bawaan manusia. Pemahaman Gereja Katolik tentang moralitas dan etika juga dibentuk oleh keyakinan teologisnya. Konsep penting dalam teologi Katolik adalah gagasan tentang dosa. Dosa  dipahami  sebagai  kegagalan  memenuhi  harapan  Allah  terhadap  perilaku  manusia.  Dari perspektif ini, dosa bukan sekadar kegagalan individu, melainkan masalah sosial dan struktural yang  mempengaruhi  semua  orang.  Pandangan  tentang  dosa  ini  menekankan  pentingnya mengatasi masalah sosial dan struktural, seperti kemiskinan dan ketimpangan.

## 4. KESIMPULAN
Dalam proses penegakan hukum, nampaknya masyarakat perlu mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas, bahwa lex iniustia non est lex (hukum yang tidak adil bukanlah  hukum).  Sebab,  jika  dalam  keputusannya,  hakim  tidak  menegakkan  prinsip  keadilan hukum  yang  seadil  adilnya,  maka  nilai  yang  ada  di  dalam  putusan  hukum  tersebut  akan merugikan orang banyak, sebab timbangan hukum akan berat sebelah.
Dalam menginterpretasikan suatu pelanggaran dan mencari benar salahnya suatu kejadian, hakim dituntut untuk mengolah dirinya dengan jeli dalam memberi interpretasi atas interpretasi yang  disampaikan  di  dalam  proses  persidangan.  Interpretasi  pada  hakikatnya  kait  kelindan dengan  pemaknaan.  Dalam  memberikan  pemaknaan  atas  suatu  kasus,  hakim  juga  dihadapkan pada prinsip-prinsip hukum yang terkadang dapat berlawanan satu sama lain. Namun, tentu saja prinsip-prinsip  hukum  tersebut  memiliki  kadar.  Oleh  karena  itu,  hakim  harus  memilih  prinsip yang  memiliki  kadar  yang  lebih  kuat  dan  mengabaikan  prinsip  yang  kadarnya  lebih  lemah. Namun, itu bukan perkara mudah. Sebab, hakim juga adalah manusia yang “terlempar ke dunia” dan selalu berjuang di tengah gempuran kepentingan para pihak yang terlibat.
Gereja Katolik dalam hal ini telah memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan konflik kepentingan terkait kasus-kasus kemanusiaan di Indonesia, dengan menggunakan tradisi ajaran  sosialnya  yang  kaya.  Keterlibatan  gereja  dalam  konflik  kepentingan  terkait  kasus kemanusiaan secara tegas didasarkan pada pencarian keadilan. Ajaran sosial gereja mendukung prinsip-prinsip  keadilan  distributif,  yang  menuntut  pemerataan  sumber  daya  dan  kesempatan, dan keadilan sosial, yang menuntut penghapusan struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, Gereja secara aktif berupaya mengatasi akar penyebab konflik dan membela hak-hak individu dan komunitas rentan yang terkena dampak konflik tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat pantas bertanya, apakah hukuman mati sungguh adil bagi semua pihak?  Atau  hukuman  mati  diambil  hanya  sebagai  sebuah  kendali  sosial  agar  masyarakat bergembira  atas  kehendaknya  tersebut?  Pertanyaan  tersebut  harus  terus  digemakan  agar keputusan  peradilan  bukan  mengacu  kepada  kepentingan  diri  pihak  tertentu,  tetapi  sungguh berasal dari prinsip keadilan yang semestinya.
Berbagai  persoalan  kemanusiaan  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini,  nyata  menjadi  peringatan bagi  seluruh  warga  masyarakat  untuk  berhati  hati.  Khususnya  dalam  pengambilan  keputusan. Apalagi  jika  keputusan  itu  berkaitan  dengan  maksimalisasi  kepentingan  diri  dan  martabat manusia. Jangan sampai muncul kasus Ferdi sambo lainnya, yang tentu saja amat meresahkan. Salah satu caranya adalah dengan terus merefleksikan diri dan sekadar bertanya, apakah tindakan kita  mencederai  orang  lain,  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  peneliti  merekomendasikan  untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai persoalan kemanusiaan lainnya yang ada di Indonesia dalam  bingkai  teologis  dan  dengan  menggunakan  metode scientometric seperti bibliometric atau literature review guna menangkap fenomena secara lebih luas lagi.

## Daftar Pustaka
Adiprasetya,  J.  (2022).  Incarnation  and  Ascension:  The  Forgotten  Relationship  of  the  Two Doctrines.
Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan , 21 (1), 53–64. https://doi.org/10.36421/veritas.v21i1.550
Afsahi,  A.  (2022).  The  Role  of  Self-Interest  in  Deliberation:  A  Theory  of  Deliberative  Capital.
Political Studies , 70 (3), 701–718. https://doi.org/10.1177/0032321720981491
Ahmad,  R.,  Nawaz,  M.  R.,  Ishaq,  M.  I.,  Khan,  M.  M.,  &  Ashraf,  H.  A.  (2023).  Social  Exchange Theory:  Systematic  Review  and  Future  Directions.  In Frontiers  in  Psychology (Vol.  13). Frontiers Media S.A. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1015921
Alva, R. (2017). The Catholic Church’s Perspective of Human Dignity as The Basis of Dialogue with  The  Secular  World. STJ  |  Stellenbosch  Theological  Journal , 3 (2). https://doi.org/10.17570/stj.2017.v3n2.a10
Alves,  A.  A.,  &  Booth,  P.  (2022).  Virtues,  Vices  and  the  Responsibilities  of  Business:  An Application  of  Catholic  Social  Teaching  to  the  Problems  of  Corruption  and  Lobbying. Religions , 13 (11). https://doi.org/10.3390/rel13111070
Ayu, R. B., Nurhaeni, I. D. A., & Utari, P. (2023). Analysis of Mass Media Convergence (Case Study of the Shooting of Brigadier J by Former Propam Chief Ferdy Sambo). Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) , 2 (1), 17–24. https://doi.org/10.55927/fjss.v2i1.3312
Beattie, T. (2015). Dignity Beyond Rights: Human Development in the Context of the Capabilities Approach  and  Catholic  Social  Teaching. Australian  EJournal  of  Theology , 22 (3). https://www.researchgate.net/publication/292577458
Binawan,  Al.  A.  L.  (2010).  Kesucian  Hukum  di  Ruang  Publik.  In  F.  B.  Hardiman  (Ed.), Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace . Penerbit Kanisius. Booth,  P.  (2014). Catholic  Social  Teaching  and  the  Market  Economy (Second  Edition).  St  Pauls Publishing. https://www.researchgate.net/publication/228225354
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In New Horizons in Adult Education and Human Resource Development (Issue 3). Sage Publication, Inc. https://doi.org/10.1002/nha3.20258
Edgeworth,  F.  I.  (1881). Mathematical  Psychics:  An  Essay  on  the  Application  of  Mathematics  to  the Moral Sciences . Kegan Paul & Co.
Gierycz, M. (2022). A New Dimension of the Catholic Church’s Influence on the World: On the Novelty  of  the  Social  Teaching  of  St.  John  Paul  II. Religions , 13 (12). https://doi.org/10.3390/rel13121217
Graham,  P.  (2007).  Political  Economy  of  Communication:  A  Critique. Critical  Perspectives  on International Business , 3 (3), 226–245. https://doi.org/10.1108/17422040710775012
Gromov,  V.  E.  (2017).  Methaphysics  of  Death  Penalty. Anthropological  Measurements  of Philosophical Research , 0 (11), 16–22. https://doi.org/10.15802/ampr.v0i11.105472
Heron,  J.  A.,  &  Ranganathan,  B.  (2022).  Catholic  Social  Teaching,  Liberalism,  and  Economic Justice. Journal of Moral Theology , 11 (2), 126–146. www.vatican.va/content/vatican/en.html Hunnes,  J.  (2021).  Wages,  Work,  and  the  Catholic  Social  Teaching. Journal  of  Values-Based Leadership , 15 (1). https://doi.org/10.22543/0733.151.1365 Ibrahim, L. (2023). Sirkus Sambo dan Sisa Prahara. In
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/18/sirkus-sambo-dan-sisa-prahara . kompas.id. Inusah, H., & Gawu, P. S. (2021). The Social Contract Theory and Corporation Moral Obligation. Electronic Journal for Philosophy , 28 (1). https://doi.org/10.18267/j.e-logos.480),Peer-reviewed
Jaqua, E., & Jaqua, T. (2021). Conflict of Interest. International Journal Of Scientific Advances , 2 (4). https://doi.org/10.51542/ijscia.v2i4.9
Jedwab,  J.  (2022).  A  Neo-Lockean  Theory  of  The  Trinity  and  Incarnation. Roczniki  Filozoficzne , 70 (1), 173–189. https://doi.org/10.18290/RF2201.11
Kam,  E.,  &  Smithin,  J.  (2022).  Money  and  Economic  Growth  Revisited:  A  Note. Theoretical Economics Letters , 12 (1), 1–5. https://doi.org/10.4236/tel.2022.121001
Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. (2004). KOMPENDIUM: Ajaran Sosial Gereja.
In
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc _20060526_compendio-dott-soc_id.html . Kepausan .
Krasniqi, V. (2022). Conflict of Interest as a Negative Phenomenon of Society. International Journal of Social Science Research and Review , 5 (8), 29–37. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i8.529
Krylatova,  I.  (2022).  Human  Dignity  from  Inherent  to  Constitutional  Value. SHS  Web  of Conferences , 134 . https://doi.org/10.1051/shsconf/202213400061
Laputko, A. (2021). The Concept of Human Dignity as a Basis for Cooperation of The Catholic
Church with State and Public Organizations.
Skhid , 1 (1), 67–72. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.1(1).225562
Lazarski, C. (2020). Lord Acton’s “Organic” Liberalism and His Best Practical Regime. Catholic Social Science Review , 25 , 101–119. https://doi.org/10.5840/cssr20202530
Łazarski,  K.  (2019).  Liberty  in  Equality:  Lord  Acton’s  Teaching  on  Participatory  Democracy.
Athenaeum: Polish Political Scince Studies , 63 (3), 7–21. https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.01
Martens, P., & Jaiyesimi, W. B. (2023). The Recovery of Human Dignity in Protestant Christianity and Its Ethical Implications. Religions , 14 (3). https://doi.org/10.3390/rel14030425
Massaro, T. S. J. (2021). Social Welfare and Catholic Social Teaching: Foundational Theological Principles for Case Studies. Religions , 12 (5). https://doi.org/10.3390/rel12050288
Mba,  C.  C.  (2022).  Achieving  Global  Justice  through  Decolonizing  Human  Dignity  Caribbean Journal  of  Philosophy  Achieving  Global  Justice  through  Decolonizing  Human  Dignity. Caribbean Journal of Philosophy , 14 (1). https://www.researchgate.net/publication/363485049 Nothelle-Wildfeuer,  U.  (2018).  Catholic  Social  Teaching  as  a  Pillar  of  Social  Market  Economy.
Journal for Markets and Ethics , 6 (1), 75–86. https://doi.org/10.2478/jome-2018-0028 O’boyle,  E.  (2020). Applying  Catholic  Social  Teaching  to  Economics  and  Economic  Affairs . www.mayoresearch.org
Paganelli,  M.  P.  (2022).  Adam  Smith  and  Economic  Development  in  Theory  and  Practice:  a Rejection  of  The  Stadial  Model? Journal  of  the  History  of  Economic  Thought , 44 (1),  95–104. https://doi.org/10.1017/S1053837220000309
Priyono, H. (2015). Amartya Sen Membongkar Rasionalitas. Diskursus , 14 (1), 38–79.
Rabie-Boshoff,  A.  C.,  &  Buitendag,  J.  (2021).  Imago  Dei:  We  are  but  Dust  and  Shadow. HTS Teologiese Studies / Theological Studies , 77 (3). https://doi.org/10.4102/hts.v77i3.6766 Redaksi. (2021). Mengkaji Hukuman Mati. In https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/08/mengkaji-hukuman-mati . kompas.id. Regilme  Jr.,  S.  S.  F.  (2022).  Human  Dignity  in  International  Relations.  In Oxford  Research Encyclopedia of International Studies . Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.689
Riyanto,  S.  (2022).  Kasus  Sambo,  Manipulasi,  dan  Konstruksi  Hukum.  In https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/11/kasus-sambo-manipulasi-dan-konstruksi-hukum . kompas.id.
Rugani, M. (2022). “Capitalizing” on Catholic Social Teaching: Seeking Normative Principles for Constructive  Social  Capital  in  the  Catholic  Tradition. Civic  Sociology , 3 (1). https://doi.org/10.1525/cs.2022.55746
Sen, A. (1987). On Ethics and Economics . Blackwell.
Shields,  J.  K.  (2022).  Teaching  Catholic  Social  Thought:  A  Symposium  Introduction. Journal  of Moral  Theology , 11 (2),  78–86.  www.chronicle.com/article/it-feels-like-im-pouring-energy- into-a-
Sijuwade, J. R. (2023). A Transformational Incarnation. TheoLogica , 17 (1). https://doi.org/10.14428/THL.V7I1.64663
Smith, A. (1776). The Wealth of Nation (E. Cannan, Ed.; 2000th ed.). Modern Library.
Szczerba, W. (2020). The Concept of Imago Dei as a Symbol of Religious Inclusion and Human Dignity. Forum Philosophicum , 25 (1), 13–36. https://doi.org/10.35765/forphil.2020.2501.2 Tim Kepausan. (1993). Catechism of The Catholic Church. In https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM#fonte . Libreria Editrice Vaticana. V  Sasan,  J.  M.  (2021).  The  The  Social  Contract  Theories  of  Thomas  Hobbes  and  John  Locke: Comparative Analysis. Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities , 9 (1), 34– 45. https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.4042
Vacura,  M.  (2022).  Three  Concept  of  Natural  Law. Philosophy  and  Society , 33 (3),  601–620. https://doi.org/10.2298/FID2203601V
Vladyslav,  Y.  (2020). The  Connection  of  The  Principle  of  Subsidiarity  to  The  Doctrine  of  Catholic Church . https://www.researchgate.net/publication/345244506
Zadroga, A. (2022). Catholic Social Teaching as a Source of Enrichment of the Moral Dimension of Social Enterprise Management. Verbum Vitae , 40 (4), 989–1006.
https://doi.org/10.31743/vv.14380