## STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL PENGEMBANGAN WIRAUSAHAWAN MUDA BAGI MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN TAKALAR
Abdul Rahman Rahim 1) , Ismail Rasulong 2) , Edi Jusriadi 3) , Faidul Adzim 4) 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

## ABSTRACT
The  aims  of  the  research  are:  (1)  reviewing  and  analyzing  the  strategy  of  applying  the model of developing young entrepreneurs through the container of a business incubator. (2) the role and commitment of the actors (government, financial institutions, youth professional organizations, village  government,  community  leaders,  youth  organizations,  and  private  sector)  in  a  broader partnership  network  to  support  the  implementation  of  young  entrepreneurship  in  development models through the container of a business incubator for coastal communities.
The  data  collection  through  in-depth  interviews,  potential  mapping,  and  focus  group discussions with the stakeholder, in this case, the main actors of development includes government, financial institutions, professional organizations of young entrepreneurs, community leaders, youth organizations,  and  private  parties  including  universities.  This  qualitative  research  data  analysis activity  is  done  interactively  and  continuously  until  complete  through  several  steps  of  activity systematically,  that  is  collection/  data  record,  data  reduction,  data  presentation,  Verification  and drawing the Conclusion.
The  conclusions  of  this  research  are  the  formulation  of  trial  strategy  in  applying  the young entrepreneur development model through the container of a business incubator.  Start by the strengthening  of  commitment  among  the  actors,  the  formulation  of  a  module  for  training,  the formation of planning action, forming the team, training module, module for mentoring, and each of the main actors for a business incubator. The next step is doing an inventory of prospective new entrepreneurs and beginner entrepreneurs who will be fostered and developed through the container of a business incubator. The Structured training is for new groups of entrepreneurs and starting-up the new entrepreneurs from youth groups. The mentoring of business groups that initiated from the training results, and business incubators in bridging new business groups for access to capital and market access.
Keywords
: Coastal Communities, Young Entrepreneurs, Business Incubators
Correspondence to : rahman.rahim@unismuh.ac.id, ismail.rasulong@unismuh.ac.id, edi.jusriadi@unismuh.ac.id, faidul.adzim@unismuh.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini,  yaitu:  (1)  mengkaji  dan  menganalisis  strategi  penerapan model pengembangan wirausahawan muda melalui wadah inkubator bisnis; (2) menganalisis peran dan  komitmen  lintas  aktor  (pemerintah,  lembaga  keuangan,  organisasi  profesi  pengusaha  muda, pemerintah  desa,  tokoh  masyarakat,  organisasi  kepemudaan,  dan  pihak  swasta)  dalam  jaringan
kemitraan  yang  lebih  luas  untuk  mendukung  implementasi  model  pengembangan  wirausahawan muda melalui wadah inkubator bisnis bagi masyarakat pesisir.
Pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam  dan  focus  group  discussion  (FGD) dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini aktor utama pembangunan meliputi pemerintah, lembaga keuangan,  organisasi  profesi  pengusaha  muda,  pemerintah  desa,  tokoh  masyarakat,  organisasi kepemudaan,  dan  pihak  swasta  termasuk  perguruan  tinggi.  Analisis  data  penelitian  menggunakan metode  kualitatif  yang  dilakukan  melalui  beberapa  langkah  secara  sistematis,  yakni Koleksi/Catatan data, Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi dan penarikan kesimpulan.
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Rumusan  strategi  uji  coba  penerapan  model pengembangan wirausahawan muda melalui wadah inkubator bisnis harus dimulai dengan adanya peneguhan  komitmen  antar  lintas  aktor,  perumusan  modul  pelatihan,  pembentukan  tim  penyusun rencana aksi, modul pelatihan, modul pendampingan, dan penyusunan detail peran masing-masing aktor utama inkubator bisnis. Selanjutnya melakukan inventarisasi calon-calon wirausahawan baru dan  wirausahawan  pemula  yang  akan  dibina  dan  dikembangkan  melalui  wadah  inkubator  bisnis. Pelatihan terstruktur bagi kelompok wirausahawan baru dan wirausahawan pemula dari kelompok pemuda.  Pendampingan  kelompok-kelompok  usaha  yang  telah  digagas  dari  hasil  pelatihan,  dan pihak inkubator bisnis menjembatani kelompok-kelompok usaha baru untuk akses permodalan dan akses pasar.
Kata kunci : Penerapan Model, Wirausahawan Muda, Inkubator Bisnis, Masyarakat Pesisir Korespondensi
: ismail.rasulong@unismuh.ac.id, edi.jusriadi@unismuh.ac.id, faidul.adzim@unismuh.ac.id

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  memberdayakan  masyarakat pesisir  khususnya  kaum  mudanya  adalah mendorong mereka untuk memiliki kemampuan  mengidentifikasi  peluang  usaha di  bidang  pengelolaan  sumber  daya  laut  dan perikanan.  Hasil  observasi  awal  yang dilakukan  menunjukkan  rata-rata  kepala keluarga  memiliki  tanggungan  4-7  orang sementara  pendapatan  mereka  tidak  menentu karena  banyak  tergantung  pada  faktor  cuaca serta  tingginya  operasional  untuk  melaut, apalagi  kebanyakan  keluarga  nelayan  hanya sebagai  buruh  saja  (sawi-bahasa  Makassar) sehingga  hasil  tangkapan  yang  diperoleh harus  dibagi  dengan  punggawa  atau  pemilik perahu.  Di  tiap  rumah  tangga,  rata-rata memiliki  anak  usia  produktif  yang  sudah tidak  sekolah  lagi  (tamatan  SMP  atau  SMA) dengan kegiatan utama hanya turut membantu
orang  tua  untuk  melaut,  bahkan  ada  yang tidak  memiliki  pekerjaan  sama  sekali. Padahal sesungguhnya di sekitar lingkungannya  banyak  potensi  yang  bisa dikembangkan, seperti di bidang pengalengan, pengasingan, pengelolaan abon, dan  berbagai  bidang  usaha  lainnya  yang prospektif  dan  bisa  dikelola  dalam  skala industri rumah tangga.
Hasil  penelitian  Rasulong,  et.  al (2016) menemukan bahwa:
1. Sebaran  sumber  daya  ekonomi  yang dapat  dikembangkan  di  wilayah pesisir  Kabupaten  Takalar  cukup beragam.  Namun  belum  ada  upaya maksimal  yang  sedang  dilakukan untuk memanfaatkannya secara optimal.
2. Potensi  bidang  usaha  yang  dapat dikembangkan  oleh  kaum  muda  di wilayah  pesisir  Kabupaten  Takalar
sangat  prospektif.  Walaupun  saat  ini masyarakat lebih dominan fokus pada penangkapan ikan semata, belum ada upaya  maksimal  untuk  mengembkan kegiatan  usaha  pada  skala  mikro, kecil, ataupun menengah pada pengolahan hasil laut.
3. Pemerintah  daerah  dan  pemerintah desa  di  wilayah  Pesisir  Kabupaten Takalar  telah  memberikan  perannya untuk  memberdayakan  kelompok- kelompok masyarakat termasuk kaum muda,  tetapi  belum  optimal  karena program  yang  dilaksanakan  relatif disalah artikan oleh kelompok penerima manfaat sehingga efektifitas  keberlanjutannya  tidak
terjamin.
4. Model  pengembangan  wirausahawan muda dibangun dalam suatu kerangka yang  integratif  dengan  melibatkan seluruh  aktor  utama  di  daerah,
termasuk melibatkan perguruan tinggi  dalam  wadah  inkubator  bisnis untuk mempersiapkan, mengasesment,
mendampingi, melatih,  dan  membantu  kelompok- kelompok  bisnis  pemuda  untuk  start up  bisnis  dalam  skala  mikro,  kecil, dan menengah.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini difokuskan untuk mengujicobakan implementasi model melalui wadah inkubator bisnis.  Peran  lintas  aktor  dalam  hal  ini pemerintah daerah, lembaga keuangan, organisasi profesi pengusaha muda, pemerintah  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh pemuda, pihak swasta, dan termasuk perguruan tinggi akan didalami dan menemukan  formulasi  terbaik  termasuk kendala  dan  faktor-faktor  pendukung  yang memungkinkan model pengembangan wirausahawan  muda  bagi  masyarakat  pesisir dapat diimplementasi secara optimal. Ujicoba
implementasi  model  di  tahun  kedua  ini  akan dilakukan  berbarengan  dengan  pengamatan yang  mendalam  terkait  berfungsi  tidaknya para  pemangku  kepentingan  dalam  wadah inkubator  bisnis  yang  disepakati.  Pada  tahap lanjutan,  model  dan  metode  tersebut  akan diaplikasikan,  didampingi  pelaksanaannya, kemudian  melakukan  revisi  dan  perbaikan lebih  lanjut.  Pada  akhirnya  diharapkan  akan lahir wirausahawan-wirausahawan muda khususnya  dalam  bidang  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  yang  menjadi rintisan untuk melahirkan inkubator- inkubator  penyebar  “virus  wirausaha”  di lingkungan sekitarnya.

## KAJIAN LITERATUR
Pengertian  wilayah  pesisir  adalah merupakan  wilayah  peralihan  antara laut  dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan  benua  (continental  shelf)  (Dahuri, dkk,  2001).  Lebih  lanjut  Bengen  (2001) mengemukakan  wilayah  pesisir  sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah–daerah yang tergenang  air  maupun  yang  tidak  tergenang air  yang  masih  dipengaruhi  oleh  proses- proses  laut  seperti  pasang  surut,  angin  laut dan  intrusi  garam,  sedangkan  batas  di  laut ialah  daerah-daerah  yang  dipengaruhi  oleh proses-proses  alami  di  daratan  seperti sedimentasi  dan  mengalirnya  air  tawar  ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi  oleh  kegiatan-kegiatan  manusia di daratan.
Beberapa  hasil  penelitian  tentang kehidupan  ekonomi  masyarakat  pesisir,  di antaranya  Wasak  (2012)  menemukan  bahwa bahwa rumahtangga nelayan yang pekerjaannya  semata-mata  tergantung  pada usaha menangkap ikan memperoleh pendapatan  yang  hanya  mampu  memenuhi
kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan jika ada uang yang tersisa, itu biasanya digunakan untuk  biaya  sekolah  anak,  membeli  pakaian, dan memperbaiki tempat tinggalnya. Temuan studi pada berbagai komunitas nelayan di luar negeri  menunjukkan  bahwa  organisasi  sosial ekonomi  maupun  lembaga  terkait  lainnya yang  ada  di  desa  pesisir  memegang  peranan penting dalam perbaikan taraf hidup masyarakat  pesisir.  Dengan  kata  lain  bahwa organisasi  sosial  ekonomi  bisa  menjadi penunjang  dalam  upaya  peningkatan  taraf hidup  masyarakat  pesisir.  Tanpa  organisasi sosial  ekonomi,  nelayan  akan  bekerja  dan hidup sendirian tanpa ada yang
memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka (Mantjoro, 1988).
Beberapa  upaya  pemberdayaan  dapat dialakukan  melalui  tiga  arah,  seperti  yang dikatakan Kartasasmita (1996) dalam Zubaedi (2013), yaitu :
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan  potensi  masyarakat untuk  dapat  berkembang  (enabling).
Hal  ini  berarti,  menyadarkan  setiap individu  maupun  masyarakat  bahwa meraka  memiliki  potensi,  tidak  ada masyarakat  yang  tidak  memiliki daya. Sehingga ketika dalam pelaksanaan pemberdayaan,
diupayakan  untuk  mendorong  dan membangkitkan  motivasi  masyarakat akan  pentingnya  mengembangkan potensi-potensi  yang  telah  ada  dan dimiliki oleh masyarakat.
2. Memperkuat  potensi  atau  daya  yang dimiliki  masyarakat  (empowering). Hal  ini  berarti  bahwa  langkah pemberdayaan dapat diupayakan melalui  kegiatan/aksi  nyata  seperti pendidikan,  pelatihan,  peningkatan kesehatan,
pemberian modal,
lapangan pekerjaan, adanya
informasi,  pasar,  dan  infrastruktur lainnya,  serta  membuka  akses  pada berbagai peluang lainnya yang mampu  masyarakat  lebih  berdaya. Pemberdayaan  bukan  hanya  meliputi penguatan individu anggota masyarakat,  melainkan  juga  pranata- pranatanya.  Menanamkan  nilai-nilai budaya  modern  seperti  kerja  keras, hemat, keterbukaan, dan
kebertanggungjawaban. 3. Melindungi  masyarakat  (protection). Artinya dalam pemberdayaan
masyarakat,  perlu  adanya  upaya langkah-langkah yang dapat mencegah  persaingan  yang  tidak seimbang  maupun  praktik  ekploitasi oleh  kaum/pihak  yang  kuat  terhadap kaum/pihak  yang  lemah,  melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas untuk melindungi pihak yang lemah.
Program  pemberdayaan  masyarakat yang  tergolong  ke  dalam  kelompok  marginal sesungguhnya  bukanlah  sesuatu  yang  baru. Pemerintah  sejak  lama  telah  menaruh perhatian  dengan  meluncurkan  berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan  masyarakat  yang  dijalankan oleh  berbagai  kementerian  dan  lembaga. Salah  satu  yang  terkenal  adalah  Program Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT)  yang  ditujukan untuk  meningkatkan  kualitas  kesejahteraan masyarakat  miskin  melalui  pengembangan sumberdaya  manusia,  modal,  dan  usaha produktif  serta  pengembangan  kelembagaan. Lingkup  dari  program  IDT  menyangkut kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang tinggal  di  desa-desa  tertinggal.  Akselerasi kegiatan  sosial  ekonomi  dilakukan  melalui pengembangan  sumberdaya  ekonomi  di pedesaan,  suplai  kebutuhan  dasar,  pelayanan jasa,  dan  penciptaan  lingkungan  pendukung bagi proses pengentasan kemiskinan.
Program  IDT,  selain  memberikan  dukungan dana  20  juta  per  desa  tertinggal,  juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan,  supervisi  dan  tenaga  pendamping. Lebih  dari  itu,  program  IDT  juga  membantu mengembangkan  infrastruktur  seperti  jalan, jembatan,  air  bersih  dan  kebutuhan  lainnya sesuai dengan kondisi pedesaan.

## METODE PENELITIAN / METHODS
1. Jenis da Fokus Penelitian Penelitian ini adalah penelitian terapan  yang  ditujukan  untuk  menemukan model terbaik
sekaligus mengimplementasikannya  di  lokus  penelitian maupun  di  wilayah-wilayah  lainnya  dengan menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif. Fokus  utama  penelitian  pada  4  (empat)  desa pesisir  yaitu  (1)  untuk  Kecamatan  Galesong meliputi Desa Boddia, dan Desa Palalakkang. (2)  untuk  Kecamatan  Galesong  Utara meliputi Desa Tamasaju, dan Desa Tamalate.
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara dengan beberapa informan  kunci  di  setiap  desa sasaran.
b. Melakukan  FGD  ( Focus  Group
Discussion ), melalui diskusi
kelompok terfokus dimaksudkan untuk  lebih  mendalami  beberapa  isu dan  data  yang  tidak  terjaring  dalam wawancara mendalam, akan diperdalam  lagi  pada  kegitan  FGD bersama  dengan  tokoh  masyarakat dan  tokoh  pemuda  serta  aparat pemerintahan desa.
c. Dokumentasi,  yaitu  pengumpulan data  yang  diperoleh  melalui  laporan- laporan atau dokumen-dokumen
yang ada dan informasi lainnya.
3. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif,  dilakukan  pada  saat  pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu. Kegiatan analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung terus menerus sampai tuntas melalui beberapa langkah  kegiatan  secara  sistematis,  yakni data collection , data  reduction , data  display , conclutions (drawing/verifying) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN/ RESULTS

## 1. Strategi Implementasi Model
Pertama,  pemerintah  daerah  harus berperan  memberi  ruang  yang  lebih  luas  dan berkelanjutan  untuk  mendorong  tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan  muda.  Profil masyarakat  pesisir  khususnya  di  wilayah studi mengisyaratkan dibutuhkannya sentuhan  kebijakan  khusus  yang  berbasis pada  kebijakan  ekonomi  yang  berpihak  pada tumbuhnya  inisiatif,  kreasi,  dan  motivasi untuk  berwirausaha  bagi  kalangan  muda. Kebijakan  ini  harus  melibatkan  aktor  lokal seperti  lembaga  keuangan,  organisasi  profesi bisnis  pemuda,  dan  para  juragan  kapal tangkap  ( papalele –  bahasa  Makassar)  untuk secara  bersama-sama  memberi  ruang  yang lebih luas bagi kaum muda untuk mengkreasikan ide-ide bisnis mereka  melalui penguatan  kelembagaan  inkubator  bisnis  di wilayah pesisir.
Kedua,  lembaga  keuangan  (bank  dan non  bank)  melalui  kebijakan  pemerintah daerah  harus  mengambil  peran  melalui inisiasi  adanya  kredit  program  yang  khusus diperuntukkan  bagi  tumbuhnya  usaha  kecil dan  mikro  di  wilayah  pesisir.  Untuk  aktor kedua,  yaitu  lembaga  keuangan  dapat berfungsi sebagai mitra yang saling menguntungkan  dengan  usaha  bisnis  yang akan  dibangun.  Posisi  lembaga  keuangan bersifat “menunggu” rekemondasi dari inkubator bisnis terkait usaha bisnis apa yang
bisa  dibiayai  melalui  kredit  program  dari lembaga keuangan. Rekomendasi dari inkubator menjadi jaminan bagi bank tentang kelayakan usaha dari kelompok atau individu pemuda yang akan start up bisnis.
Ketiga, organisasi profesi bisnis pemuda  yang  dalam  konteks  ini  adalah
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).  Organisasi  ini  bertugas  untuk mendorong  sekaligus  membantu  usaha-usaha bisnis  pemuda  yang  baru  akan  strart  up (memulai)  untuk  menjangkau  pasar  yang lebih luas, juga terkait dengan pendampingan dan  pembimbingan  usaha  melalui  program yang  berkesinambungan.  HIPMI  dalam fungsinya  sebagai  organisasi  profesi  bisnis bagi  pemuda,  dapat  menjadi  “ayah  angkat” bagi  bisnis-bisnis  pemuda  yang  baru  akan dimulai.
Keempat, tokoh masyarakat dan organisasi  kepemudaan  dalam  hal  ini  adalah Papalele (Juragan Kapal) dan Karang Taruna ikut  terlibat  dalam  wadah  inkubator  bisnis yang  dibentuk.  Peran  Papalele  menjadi  salah satu bentuk kelompok local wisdom (kearifan lokal) yang harus didorong untuk mengambil bagian  mendorong  tumbuhnya  kesadaran kaum muda untuk memulai bisnisnya. Upaya dimaksud  adalah  dengan  memberikan  ruang yang  lebih  luas  dengan  memberi  peluang kepada  kaum  muda  untuk  ikut  dalam  alur bisnis  yang  selama  ini  mutlak  dalam penguasaan  kelompok  Papalele  di  kawasan pesisir.  Sementara  kelompok  pemuda  seperti organisasi  Karang  Taruna,  berperan  untuk memperluas  jangkauan  tugasnya  tidak  hanya dalam  bentuk  kegiatan  sosial  tetapi  juga mengembangkan  tanggung  jawabnya  dalam bentuk  mengorganisir  kaum  muda  untuk berkreasi dalam bidang bisnis yang riil.
Keempat  aktor  utama  tersebut  masing- masing  melakukan  perannya  dalam  satu wadah atau lembaga yang dibentuk dalam hal ini  adalah  Pusat  Inkubator  Bisnis  Wilayah Pesisir.  Lembaga  ini  dikelolah  oleh  orang-
orang  yang  dianggap  kompoten  melalui kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan  unsur-unsur  pemerintah  dan pemuda di dalamnya. Pada prinsipnya, fungsi inkubator  bisnis  adalah  wadah  yang  bisa memfasilitasi  lahirnya  ide-ide  bisnis  kreatif dari  kaum  muda  termasuk  di  dalamnya melakukan  kegiatan/kampanye  yang  bisa mendorong  terjadinya  perubahan  pola  pikir (mindset)  kaum  muda,  memfasilitas  kegiatan coaching dan mentoring, penilaian kelayakan usaha,  pembinaan  dan  pendampingan  secara berkelanjutan  bagi  bisnis-bisnis  potensial bagi  kaum  muda  di  wilayah  pesisir.  Oleh karena  itu,  pelibatan  perguruan  tinggi  dalam Inkubator  Bisnis  dimaksudkan  agar  sumber daya  untuk  kegiatan  pelatihan,  coaching  dan mentoring  termasuk  penilaian  kelayakan bisnis dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi sehingga hasilnya bisa lebih dipertanggung jawabkan.
Jika  seluruh  aktor  utama  tersebut terlibat  dalam  lembaga  Inkubator  Bisnis dimaksud  maka  akses  permodalan  dan  akses pasar  akan  bisa  dilakukan  dengan  lebih mudah  dan  terintegrasi.  Oleh  karenanya lahirnya  kebijakan  dari  pemerintah  daerah untuk bisa mendorong dan mengajak lembaga-lembaga keuangan untuk mengambil peran untuk menumbuhkan usaha-usaha pada skala mikro dan kecil di wilayah pesisir akan memberikan harapan bahwa kegiatan- kegiatan usaha mikro dan kecil dapat tumbuh signifikan  dan  berkelanjutan  di  masa  yang akan datang.
Kerangka  model  yang  dihasilkan tersebut selanjutnya dikonfirmasi ke pemangku  kepentingan  dalam  hal  ini  adalah aktor-aktor  utama  yang  diharapkan  berperan aktif  dalam  wadah  inkubator  bisnis  tersebut. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah  melakukan  wawancara  mendalam dengan para pihak untuk mendalami sekaligus  menetapkan  strategi  penerapan
model  agar  bisa  diterapkan  di  wilayah penelitian.
Rencana  aksi  implementasi  model pengembangan  wirausahawan  muda  melalui wadah inkubator bisnis sebagai berikut:
1. Penguatan  komitmen  para  aktor  utama pembangunan  untuk  sama-sama  terlibat dalam  lembaga  inkubator  bisnis  melalui penandatanganan  kesepakatan  bersama pembentukan  inkubator  bisnis  pesisir Takalar.
2. Pembentukan tim penyusun rencana aksi, modul  pelatihan,  modul  pendampingan, dan  penyusunan  detail  peran  masing- masing aktor utama inkubator bisnis.
3. Inventarisasi  calon-calon  wirausahawan baru  dan  wirausahawan  pemula  yang akan  dibina  dan  dikembangkan  melalui wadah inkubator bisnis.
4. Pelatihan  terstruktur  bagi  kelompok wirausahawan  baru  dan  wirausahawan pemula dari kelompok pemuda.
5. Pendampingan kelompok-kelompok usaha  yang  telah  digagas  dari  hasil pelatihan.
6. Pihak  inkubator  bisnis  menjembatani kelompok-kelompok  usaha  baru  untuk akses permodalan dan akses pasar. Poin-poin yang disarikan dalam kegiatan  FGD  tersebut  merupakan  langkah- langkah  yang  harus  ditindaklanjuti  secara bertahap.  Sebagai  langkah  awal  maka peneguhan komitmen para aktor utama harus dilakukan  bertujuan  mensinergikan  semua aktor  untuk  bisa  secara  aktif  mengambil peran  dan  tanggung  jawab  untuk  secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan
penumbuhan wirausahawan-wirausahawan  baru  sekaligus juga  untuk  mengembangkan  bisnis  dan jaringan  bagi  wirausahawan-wirausahawan pemula  melalui  konsep  dan  strategi  bisnis yang lebih baik.
2. Peran dan Komitmen Lintas Aktor
Upaya menciptakan wirausahawan muda  khususnya  di  wilayah  pesisir  yang memiliki  kekayaan  sumber  daya  laut  yang melimpah  menjadi  tanggung  jawab  bersama. Oleh  karena  itu,  kepahaman  akan  adanya potensi  yang  bisa  dioptimalkan  harus  diikuti oleh kemauan untuk secara bersama mendorong  bangkitnya  motivasi  masyarakat pesisir  untuk  mau  tahu  dan  mampu melakukan  kegiatan  menambah  nilai  tambah (value  added)  dari  produk-produk  kegiatan perikanan  laut  yang  ada  di  sekitarnya. Bidang-bidang  usaha  potensial  yang  dapat dilakukan  tidak  hanya  berfokus  pada  hasil perikanan  tangkap  semata  tetapi  juga  bisa dikembangkan pada aspek lain yang memiliki kaitan  langsung  dengan  produk  perikanan baik  yang  bersifat  ke  depan  maupun  yang memiliki efek ke belakang. Dalam arti bahwa banyak  sekali  kegiatan  usaha  yang  bisa dilakukan  yang  dapat  saling  mendukung  di sektor perikanan laut.
Aktor utama dalam upaya menciptakan wirausahawan  muda  yang  dimaksudkan dalam  penelitian  ini  diidentifikasi  adalah pemerintah  daerah,  pemerintah  desa,  tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga keuangan,  pelaku  industri,  dan  perguruan tinggi.  Ketujuh  aktor  dimaksud  idealnya dapat  mengambil  peran  untuk  berkontribusi bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat pesisir,  lebih  khusus  melalui  pengembagnan wirausahwan  muda.  Mengapa  wirausahawan muda?,  karena  berdasarkan  data-data  awal yang  telah  dipaparkan  bahwa  anak-anak nelayan  di  desa-desa  pesisir  Kecamatan Galesong  dan  Kecamatan  Galesong  Utara tidak  banyak  yang  dapat  melanjutkan pendidikannya  ke  jenjang  perguruan  tinggi karena faktor ekonomi, dan karena itu mereka umumnya  ikut  terlibat  “secara  terpaksa” dalam  kegiatan  melaut  yang  dilakukan  orang tuanya. Ketidakmampuan menangkap peluang untuk memanfaatkan potensi sumber daya  perikanan  laut  yang  tergolong  relatif
melimpah  tersebut  disebabkan  oleh  karena tidak adanya sistem yang secara komprehensif,  sistematis  dan  massif  untuk mendorong  kelompok  penduduk  usia  muda tersebut  untuk  masuk  dalam  kegiatan produktif bernilai tambah.
Pemberian  kebijakan  pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat bukanlah  hal  yang  untuk  mudah  dilakukan. Chandra dalam kusnadi (2007;16) menjelaskan bahwa inisiatif untuk
menggugah  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan local sering merupakan intervensi  pihak  luar  ke  dalam  masyarakat atau komuniti setempat dan harus memperhatikan  karakter,  cara  dan  kapasitas kaum  miskin.  Pada  dasarnya  setiap  golongan masyarakat  termasuk  masyarakat  miskin, masih  memiliki  potensi  sumber  daya  social yang  bisa  didayagunakan  untuk  mengatasi kemiskinan. Sumber daya social yang berupa system  nilai,  norma-norma  perilaku,  dan kepercayaan  local  telah  terbukti  mampu menjaga integrasi masyarakat pesisir
(Kusnadi, 2007). Fukuyama (1997) menjelaskan modal social
sebagai kemampuan efektif dan lentur dalam menghadapi  perubahan  yang  berlangsung cepat  karena  intervensi  kapitalisme  pada berbagai sector kehidupan masyarakat. Modal social  yang  memiliki  unsur  kepercayaan (trust), norma (norm), jaringan (network), dan resiprosity  (hubungan  timbal  balik)  adalah sumber  daya  social  yang  terdapat  dalam kelompok kerja atau relasi social patron client yang  terdapat  dalam  kehidupan  masyarakat pesisir  antara  juragan  atau  pemilik  modal dengan para nelayan buruhnya. Arah kebijakan  pembangunan  dalam  masyarakat pesisir  yang  memutus  rantai  relasi  social antara  Juragan  dan  para  nelayan  buruhnya sehingga menciptakan nelayan buruh menjadi masyarakat mandiri, menurut saya adalah hal yang salah. Karena tingkat kepercayaan yang tinggi  nelayan  buruh  terhadap  juragannya
telah  menjadi  budaya  dalam  kehidupan masyarakat  pesisir  yang  sangat  susah  untuk diubah.
Dalam konteks pembangunan masyarakat  masyarakat  di  kawasan  pesisir Kabupaten  Takalar,  idealnya  merupakan bauran  kebijakan  antara  kebijakan  ekonomi, kebijakan  sumber  daya  alam  dan  kebijakan kelembagaan yang bersinergis dan terintergrasi satu sama lainnya. Arah kebijakan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah  seharusnya  melibatkan  semua aspek  yang  terdapat  dalam  masyarakat pesisir.  Kebijakan  pemanfaatan  kelembagaan yang  telah  ada  dalam  masyarakat  pesisir dalam hal ini yang dibentuk akibat dari relasi social  patron  klien  antara  juragannya  dan nelayan buruhnya seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik.
Menurut hasil pengamatan di lapangan, keberadaan aktor tokoh masyarakat dalam hal ini orang-orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap komunitas masyarakat nelayan yaitu jurangan, diperoleh fakta bahwa sesungguhnya    terdapat  relasi  sosial  Juragan dan nelayan buruhnya sesungguhnya memiliki  akar  modal  sosial  yang  kuat, sehingga kebijakan pembangunan masyarakat di  kawasan  pesisir  dapat  melalui  peran  dari Juragan atau pemilik Modal.  Tingkat kepercayaan  yang  tinggi  nelayan  buruh terhadap  Juragannya  dan  norma  yang  telah tersedia dalam relasi sosial tersebut, merupakan modal yang baik dalam memasukkan kebijakan-kebijakan
pembangunan  kepada  nelayan  buruh  untuk lebih  meningkatkan  taraf  hidupnya  dengan kata  lain,  Juragan  bisa  menjadi  jembatan antara para stekholder penentu arah kebijakan dan  nelayan  buruh  sebagai  objek  arah kebijakan  pembangunan.  Juragan  dalam masyarakat  pesisir  bisa  berperan  sebagai lembaga  perbankan  yang  dapat  memberikan jaminan  baik  dalam  modal  maupun  sosial
kepada para nelayan buruhnya sehingga dapat menciptakan  investasi  modal  yang  dapat dimanfaatkan  kelak  oleh  para  nelayan buruhnya dan secara tidak langsung pola pikir masyarakat  pesisir  yang  bersifat  konsumtif akan  bergeser  secara  perlahan  berganti menjadi pola pikir untuk menabung.
Kenyataan  bahwa  potensi  daerah pesisir  yang  sangat  besar  tidak  didukung infrastruktur  yang  baik,  kesempatan  kerja yang  luas,  dan  tentunya  jiwa  wirausaha  pada individu  masyarakatnya.  Padahal,  secara sosial  budaya,  masyarakat  yang  mayoritas nelayan  tangkap  tersebut,  merupakan  orang- orang yang ramah dan sangat terbuka. Namun terdapat sedikit masalah yakni sulitnya untuk menggerakkan,  apalagi  mengubah  kebiasaan menangkap menjadi budidaya.
Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan  di  Takalar,  pemerintah  yang  terlibat dalam  pemberdayaan  masyarakat  nelayan tersebut  mempunyai  peran  berbeda-beda, semua  berperan  sesuai  dengan  kapasitas masing-masing  lembaga.  Pertama,  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Takalar merupakan penanggungjawab semua program yang  telah  digulirkan  pemerintah  kepada nelayan  pada  tingkat  kabupaten.  Sebagai pelaksana teknis, dinas sebagai penyelenggara  program  mempunyai  peran sebagai  penentu  kebijakan  dalam  bidang perikanan  termasuk  dalam  pemberdayaan masyarakat nelayan. Dalam penentuan kebijakan,  dinas  cenderung  otoriter,  dinas terlalu dominan dalam menentukan kebijakan tanpa    melibatkan  peran  serta  masyarakat, akibatnya  masyarakat  sekedar  menjalankan saja  walaupun  kemungkinan  kurang  tepat untuk  kondisi  spesifik  masyarakat  setempat. Hal  semacam  ini  seringkali  terjadi  dan  tentu saja  pencapaian  tujuan  seringkali  tidak tercapai  secara  optimal.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  peran  pemerintah  dalam pemberdayaan masyakat nelayan di Kabupaten  Takalar  khususnya  di  wilayah
studi  sangat  dominan,  peran    dominan pemerintah    menyebabkan  gagalnya  sebuah pemberdayaan  masyarakat.  Program  ini cenderung bersifat top-down, yang cenderung tidak  memberi  ruang  yang  cukup  bagi kelompok-kelompok  masyarakat  berperan karena kebijakan pemberdayaan tidak memperhatikan  apa  yang  sesungguhnya kelompok masyarakat butuhkan.
Terkait  dengan  komitmen  aktor  utama yang  diharapkan  berperan  dalam  inkubator bisnis maka nota kesepahaman menjadi unsur yang  penting  untuk  dihasilkan.  Namun mendudukkan  mereka  dalam  satu  meja  dan merumuskannya  menjadi  tantangan  bagi peneliti.  Kendala  waktu  seringkali  menjadi alasan  sehingga  mereka  tidak  bisa  duduk semeja, apalagi dari pihak lembaga perbankan  yang  memiliki  mekanisme  yang tidak  mudah  sehingga  dibutuhkan  komitmen pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendorong hal tersebut.

## SIMPULAN/ CONCLUSSION
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:
1. Rumusan  strategi  uji  coba  penerapan model pengembangan wirausahawan muda  melalui  wadah  inkubator  bisnis harus  dimulai  dengan  adanya  peneguhan komitmen  antar  lintas  aktor,  perumusan modul pelatihan, pembentukan tim penyusun  rencana  aksi,  modul  pelatihan, modul  pendampingan,  dan  penyusunan detail  peran  masing-masing  aktor  utama inkubator  bisnis.  Selanjutnya  melakukan inventarisasi  calon-calon  wirausahawan baru  dan  wirausahawan  pemula  yang akan  dibina  dan  dikembangkan  melalui wadah inkubator bisnis. Pelatihan terstruktur  bagi  kelompok  wirausahawan baru  dan  wirausahawan  pemula  dari kelompok pemuda. Pendampingan kelompok-kelompok  usaha  yang  telah digagas  dari  hasil  pelatihan,  dan  pihak
inkubator bisnis menjembatani kelompok-kelompok  usaha  baru  untuk akses permodalan dan akses pasar.
2. Komitmen  para  aktor  utama  inkubator bisnis  khususnya  pihak  pemerintah daerah, para kepala desa, HIPMI, Tenaga
Ahli  Pengembangan  Ekonomi  Desa,  dan Pihak  Perguruan  Tinggi  sangat  baik  dan akan
ditindaklanjuti
melalui penandatanganan nota kesepahaman pengembangan wadah inkubator bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY
Arief,  Andi  Adrie,  2008.  Partisipasi  Masyarakat
Nelayan  di  Kabupaten  Takalar  (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong  Utara).  Jurnal  Hutan  dan
Masyarakat Vol. III No. 1 Mei 2008.
Dendi,  Astia,  Heinz-Josef  Heile,  Mahman,
Rukyatil  Hilaliyah,  Rifai  Saleh  Haryono. 2004. Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan  Ekonomi  Lokal  Beberapa Pelajaran dari Nusa Tenggara. Departemen Dalam  Negeri  Direktorat  Jenderal  Bina Pembangunan Daerah.
Indarti,  I.,  &  Wardana,  D.  S.  (2013).  Metode Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Melalui Penguatan  Kelembagaan  Di  Wilayah Pesisir.  BENEFIT  Jurnal  Manajemen  dan Bisnis, 17(1), 75-88.
Mantjoro,  E.  1988.  Social  and  economic organization  of  rural  Japanese  fishing community:  A  Case  of  Nomaike.  Master program,  Department  of  Fisheries,  Tokyo University, Japan (unpublished).
Moleong,  Lexy  J.  2005.  Metode  Penelitian Kualitatif.  Edisi  Revisi  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
Rahman,  Abdul,  and  Ismail  Rasulong.  2015. Empowerment  of  Creative  Economy  to
Improve  Community  Incomes  in  Takalar Regency.  IOSR  Journal  of  Business  and ManagementVer.  V  17,  no.  4:  2319-7668. www.iosrjournals.org.
Syahza,  Almasdi.  2003.  Rancangan  Model
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan  Berbasis  Agribisnis  di  Daerah Riau.  Jurnal  Pembangunan  Pedesaan, Volume 3 No. 2.
Trisbiantoro, Didik, dkk. 2013. Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.  Jurnal  Mitra  Ekonomi  dan Manajemen Bisnis, Vol 4 No. 1 hal. 18-29.
Wasak,  Martha.  2012.  Keadaan  Sosial-Ekonomi Masyarakat  Nelayan  di  Desa  Kinabuhutan Kecamatan  Likupang  Barat.  Kabupaten Minahasa  Utara,  Sulawesi  Utara.  Pacific Journal, Vol. 1 (7): 1339 -1342.
Wickham,  A.P.  2001.  Strategic  Entrepreneurship: A  Decision  Making  Approach  to  New Venture  Creation  and  Management.  2nd edition. Pearson Education Limited. Harlow, England. Widjajanti,  Kesi.  2011.  Model  Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12, (No.01):15-27. Yatmo,  Mardi  Hutomo.  2000.  Pemberdayaan
Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan  Teoretik  dan  Implementasi, Naskah No. 20.
Yuliana,  Rita.  2010.  Model  Pemberdayaan Ekonomi  Keluarga  Pengembang  Ekonomi Lokal  Melalui  Sistem  Kemitraan  Bisnis Islam  Berbasis  Mompreneur.  Pamator, Volume 3, Nomor 2, hal. 128-136.
Yustika, Ahmad Erani. 2010. Ekonomi Kelembagaan:  Definisi,  Teori,  Strategi  , Edisi 2. Malang: Penerbit Bayumedia.
Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat, Wacana  dan  Praktik.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.