Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’ Sebagai Hak Untuk Mengajukan Permohonan Grasi Berdasarkan Alasan Kemanusiaan dan Keadilan

## Yuvina Ariestanti
yuvinaariestanti@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The large number of prisoners who are elderly and experiencing illness in Indonesia, making the legislators through the Clemency Law add a special reason for granting Clemency. The reasons for Humanity and Justice are added reasons for filing a pardon by the Minister of Justice and Human Rights if the prisoner is in the condition of: 1) children; 2) >70 years old; 3) prolonged illness. Of the several conditions that have been regulated, the condition of "prolonged illness" is a condition that is often abused due to the broad and open concept. So far, there is no clear and definite regulation related to any disease that can be categorized as prolonged illness. Not a few parties who make this condition as a gap to be able to buy their freedom. It is feared that this will overcome the sense of justice that is expected to be realized in granting clemency. Through the normative juridical research method, the author is able to answer the issue of this problem by answering any criteria that can be categorized as prolonged illness. Keywords: Clemency; Humanity and Justice; Prolonged Illness.

## Abstrak
Banyaknya jumlah narapidana yang lanjut usia dan mengalami sakit di Indonesia, membuat para pembentuk undang-undang melalui UU Grasi menambah alasan khusus dalam memberikan Grasi. Alasan Kemanusiaan dan Keadilan merupakan alasan yang ditambahkan untuk mengajukan Grasi oleh Menteri Hukum dan HAM apabila narapidana dalam kondisi : 1) anak dibawah umur; 2) berusia diatas 70 tahun; dan 3) Sakit berkepanjangan. Dari beberapa kondisi yang telah diatur, kondisi “sakit berkepanjangan” merupakan kondisi yang sering disalahgunakan akibat konsepnya yang luas dan terbuka. Sejauh ini, belum ada pengaturan yang jelas dan pasti terkait dengan penyakit apa saja yang dapat dikategoroikan sebagai sakit berkepanjangan. Tidak sedikit pihak yang menjadikanan kondisi ini sebagai celah untuk dapat membeli kebebasannya. Hal ini dikhawatirkan akan mencedaerai rasa keadilan yang diharapkan akan terwujud dalam pemberian grasi.
Melalui metode penelitian yuridis normatif, penulis mampu menjawab isu permasalahan ini dengan menjawab kriteria apa saja yang dapat di kategorikan sebagai sakit berkepanjangan. Kata Kunci : Grasi; Kemanusiaan dan Keadilan; Sakit Berkepanjangan.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Yuvina Ariestanti, ‘Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’ Sebagai Hak Untuk Mengajukan Permohonan Grasi Berdasarkan Alasan Kemanusiaan Dan Keadilan’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 11 Mei 2021; Diterima  15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28494 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Yuvina Ariestanti

## 1708 Yuvina Ariestanti: Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’...

## Pendahuluan
Grasi merupakan hak yang dimiliki Presiden sebagai Kepala Negara (bukan sebagai Kepala Pemerintahan – Eksekutif) untuk memberi pengampunan atas suatu pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Grasi bukanlah upaya hukum sebagaimana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Upaya hukum ini dapat diajukan apabila para pihak yang berperkara merasa tidak puas atas suatu putusan. Sedangkan Grasi merupakan hak terpidana untuk meminta ampunan kepada Presiden atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya sebagai manusia, bukan terpidana. Grasi merupakan suatu upaya hukum diluar KUHAP yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Praktek Grasi sudah dilakukan oleh Kaisar dan Raja sejak jaman monarkhi absolut di Eropa. Grasi dianggap sebagai salah satu anugerah Raja (vorstelijke gunst) untuk memberikan pengampunan berdasarkan kemurahan dan hati nurani Raja kepada orang yang sedang menjalani hukuman. Teori yang mendasari kekuasaan Raja secara absolut ini adalah ini adalah teori Teokrasi atau Teori Ketuhanan.
Pada jaman Romawi, Ulpianus dengan teori Lex Regia mengemukakan bahwa pemerintah diserahkan kepada seorang Raja karena Raja dianggap wakil tuhan di dunia dengan persetujuan rakyat. Pada masa itu Raja dijadikan sebagai segala sumber kekuasaan termasuk dibidang peradilan. 1
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pengertian Grasi adalah “ pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden ”. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut dikarenakan substansinya sudah tidak sesuai relevan dengan kebutuhan tata hukum
1 Andrean, ‘Pemberian Grasi Bukan Diskresi MA, Posisi SBY Lemah Bagi Australia’ (Lensa Indonesia, 2012) <www.lensaIndonesia.com> accesed 7 Agustus 2019.
Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia. 2
Agar terselenggara sistem pemerintahan yang baik maka dalam menjalankan kewenangan diperlukan control dari Lembaga Kekuasaan Negara lain melalui prinsip “check and balance” . Lembaga Kekuasaan Negara yang menurut Politikus dari Perancis bernama Montesquieu yang biasa dikenal dengan Teori “Trias Politica” dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 3
1. Kekuasaan Legislatif, berperan sebagai lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan;
2. Kekuasaan Eksekutif, berperan sebagai pelaksana peraturan perundang- undangan; serta
3. Kekuasaan Yudikatif, berperan sebagai lembaga untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan  tentang  subjektifitas  pemberian  Grasi  mulai  banyak diperbincangkan sejak pertengahan tahun 2003 pada saat presiden Megawati Soekarno Putri menolak permohonan Grasi 6 (enam) narapidana mati yang beberapa diantaranya terlibat kasus pembunuhan dan satu orang dalam kasus narkoba. Oleh karena ditolak permohonan Grasinya, kurang lebih 28 terpidana telah dieksekusi mati mulai tahun 1978 hingga akhir 2007. Tidak ada pertimbangan yang jelas apa yang menjadi dasar penolakan pemberian Grasi atas kasus-kasus tersebut. Apakah alasan kemanusiaan; karena tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana tidak dapat diampuni, ataukah ada alasan lain seperti politis dan kepentingan beberapa pihak didalamnya. Fakta tersebut menjadikan hak prerogatif presiden dalam memberi grasi juga harus dibatasi. Karena tidak adanya kontrol dari Kekuasaan Lembaga Negara lain, menjadikan posisi Presiden sangat rentan melakukan tindakan yang dapat mencederai rasa keadilan bagi terpidana. Terlebih lagi Hak Prerogatif yang bersifat mutlak akan berpotensi untuk disalahgunakan.
Hal demikian harus dikaji lebih dalam, mengingat hak prerogatif yang melekat pada presiden di bidang yudisial ini sedikit bertabrakan dengan ciri utama
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
3 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Citra Aditya Bakti 1990).[32].

## Yuvina Ariestanti: Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’...
Negara Hukum. Sebagai negara hukum ( rechtstaat ) seperti Indonesia, harus ada jaminan yang pasti atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai negara yang menganut paham konstitusionalisme, maka semua tindakan harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas (absolutisme).
Untuk meningkatkan kontrol atas hak prerogatif presiden di bidang yudisial, pembatasan kewenangan presiden di bidang yudisial dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendakinya” menjadi “(1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; (2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat”. 4
Tujuan dilibatkannya lembaga lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) dalam pemberian grasi adalah untuk meningkatkan peranan lembaga yudikatif sebagai kontrol melalui mekanisme check and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan presiden tanpa mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Selaras dengan konsep the rule of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey tentang Negara hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa konsekuensi sebagai negara hukum adalah adanya supremasi hukum yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan membedakan kedudukan subjek yang sedang berhadapan dengan hukum. Mereka yang dijatuhi hukuman sudah seharusnya adalah mereka yang memang melakukan kesalahan dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Negara Hukum tersebut.
Setelah adanya perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dengan melibatkan pertimbanagan dari lembaga yudikatif (Mahkamah Agung), tidak menjadikan hak prerogatif presiden tidak mutlak lagi. Hal itu dikarenakan sifat dari pertimbangan Mahkamah Agung hanya dijadikan refrensi/rujukan oleh
4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Presiden dalam membuat suatu keputusan, sedangkan kewenangan untuk membuat keputusan sepenuhnya ada pada Presiden.
Sejarah Pengaturan Grasi sendiri ada pertama kali pada tahun 1950 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Namun karena sudah tidak relevan dengan sistem hukum Indonesia saat ini, maka ketentuan didalamnya dicabut dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Sedangkan untuk permohonan Grasi yang belum mendapat penyelesaian yang setelah diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Meskipun, pada kenyataannya tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan Grasi yang ada dan diperpanjang 10 (sepuluh) tahun hingga tanggal 12 Oktober 2012 untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum setelah tanggal 22 Oktober 2004. 5
Grasi tidak hanya dapat diajukan oleh terpidana mati saja, tetapi juga bagi terpidana yang telah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 adalah mereka: “…yang telah diputus dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun”.
Pengaturan tentang Grasi yang ada di Indonesia memiliki beberapa celah yang membuat tidak terjaminnya Hak Asasi Manusia khususnya para terpidana. Terlihat dari beberapa norma dalam pengaturan Grasi yang kabur dan tidak jelas. Pertama, dalam Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang berbunyi:
(1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan Grasi.
(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan
5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

## 1712 Yuvina Ariestanti: Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’...
melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.
Kedua ayat ini mengamanatkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memikiki kewenangan untuk melakukan proses pengajuan Grasi untuk alasan Kemanusiaan dan Keadilan. Tentu saja hal ini menjadi janggal, karena jika analisa lebih jauh Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai sebagai Lembaga Eksekutif. Berbeda dengan proses pengajuan Grasi pada umumnya yang melewati Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif.
Bukan tanpa alasan apabila Mahkamah Agung dilibatkan, karena memang pemberian Grasi oleh Presiden ini berkaitan dengan proses peradilan yang menjadi kekuasaan Lembaga Yudikatif. Sedangkan seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam memberikan Grasi kepada terpidana, Presiden bukan menjalankan fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan (fungsi Lembaga Eksekutif) layaknya Menteri Hukum dan HAM, melainkan sebagai seorang Kepala Negara yang memiliki Hak Prerogatif dibidang Yudisial.
Kedua, terkait dengan kondisi untuk mengajukan permohonan Grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan yang ada dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi, yang berbunyi : Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada terpidana : a. anak bermasalah dengan hukum; b. berusia di atas 70 tahun; dan c. menderita sakit berkepanjangan.
Kondisi “sakit berkepanjangan” dalam Pasal 12 huruf c ini memiliki konsep yang luas dan terbuka karena tidak ada batasan dan standar yang jelas terkait sakit apa sajakah yang dimaksud oleh para pembuat peraturan ini. Apakah sakit pusing atau sakit canthengan yang berkepanjangan juga dapat memenuhi syarat dalam huruf c untuk mengajukan permohonan Grasi. Minimnya perbaikan dan penyediaan fasilitas LAPAS yang kurang memadai, memperburuk kesehatan narapidana khususnya yang sudah lanjut usia dan yang menderita penyakit tertentu. Kondisi kesehatan para terpidana ini harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalani
hukuman, mengingat setiap individu memiliki kondisi serta daya tahan tubuh yang berbeda. Kondisi yang demikian dikhawatirkan akan dengan mudah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membeli kebebasan yang terampas akibat suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Mengingat data yang diperoleh hingga bulan Oktober Tahun 2018, terpidana lanjut usia (LANSIA) yang tersebar diseluruh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia mencapai 4.408 orang. 6
Ketidakjelasan norma ini perlu dibahas karena kondisi yang ada di lapangan sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian khusus. Agar pengaturan pemberian Grasi ini dapat berlaku secara efektif, mengingat pemberian Grasi berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang harus diperjuangkan dan dilindungi oleh hukum.
Sehingga dalam menerapkan norma tersebut harus ada standar yang jelas untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk dapat menjelaskan maksud dari pembuat undang-undang atas Kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam mengajukan Grasi kepada Presiden dan kondisi “sakit berkepanjangan”, maka akan dilakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hal itu khususnya terkait batasan dan standar untuk mengajukan Grasi kepada Presiden.

## Pengajuan Permohonan Grasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 49 Tahun 2016
Dalam menjalankan tugasnya yang bersumber dari Pasal 6A ayat (1) UU Grasi, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (DIRJEN PAS).  Direktorat Jendral Pemasyarakatan (DIRJEN PAS) harus memastikan bahwa wargabinaan yang hendak direkomendasikan kepada Menkumham untuk dimohonkan grasi haruslah wargabinaan yang memenuhi kriteria yang ada. Pasal 12 ayat (1) Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016, menyebutkan bahwa terpidana yang dapat diajukan grasi untuk alasan kemanusiaan dan keadilan adalah mereka yang: (1) anak bermasalah dengan hukum; (2) berusia di atas 70 tahun; (3) menderita sakit berkepanjangan.
6 Sri Puguh Budi Utami, ‘Penanganan Narapidana Lanjut Usia’ (Intrans 2018).[7].

## 1714 Yuvina Ariestanti: Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’...
Kepala Klinik LAPAS akan mengeluarkan surat keterangan terkait dengan kondisi warga binaan yang hendak dimohonkan grasi. Khusus untuk kondisi dalam ayat (2) dimana warga binaan berusia di atas 70 (tujuh puluh) Tahun dan kondisi ayat (3) dimana warga binaan menderita sakit berkepanjangan, Kepala Klinik LAPAS akan membuat rekam medik dan membuat surat rujukan ke RS. Daerah terdekat agar warga binaan tersebut mendapatkan check-up lebih lanjut.
Hasil dari Rekam medik Kepala Klinik LAPAS dan Dokter Spesialis di RS. Daerah kemudian akan dilampirkan bersama surat permohonan grasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa keadaan warga binaan benar-benar layak untuk mengajukan permohonan Grasi.
Pengumpulan berkas kepada MENKUMHAM terkait dengan kondisi warga binaan maksimal dilakukan pada bulan April.
Jika warga binaan sudah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk membuktikan keadaannya, maka pemohon (warga binaan/keluarganya/kuasa hukumnya/Menkumham) dapat menempuh sesuai dengan pedoman dalam Pasal 12 hingga Pasal 17 PERMENKUMHAM Nomor 49/2016. Prosedur pengajuan grasi untuk alasan Kemanusisaan dan Keadilan secara sistematis adalah:
1) Menteri dapat mengusulkan Permohonan Grasi untuk terpidana apabila sudah melakukan penelitian atau telah mendapatkan informasi terkait dari DIRJEN Pemasyarakatan (dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Lapas). Kemudian setelah itu menteri baru dapat meminta Pemohon mengajukan permohonan Grasi ke Presiden.
2) Surat permohonan grasi kepada presiden dapat dibuat oleh terpidana atau boleh melalui keluraga atau kuasa hukumnya dengan surat persetujuan. Namun dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati, maka surat persetujuan dari terpidana tidak diperlukan lagi. Surat Persetujuan harus dalam bentuk tertulis dan setidaknya memuat identitas terpidana dan alasan memberikan persetujuan.
3) Permohonan Grasi diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri. Dalam surat Permohonan grasi setidaknya memuat (1) identitas terpidana seperti nama, umur, tempat tanggal lahir, alamat, dan status perkawinan; (2) tindak pidana yang dilakukan; (3) putusan pengadilan; (4) alasan mengajukan grasi.
4) Permohonan Grasi harus disertai dengan tandatangan atau cap jempol dari terpidana, keluarga, atau kuasa hukumnya.
5) Permohonan Grasi harus dilengkapi dengan persetujuan terpidana (kecuali dalam hal terpidana hukuman mati), fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, fotokopi salinan register F dari Kepala
Lapas, fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan, fotokopi surat kenal lahir atau Kartu Tanda Penduduk (bagi lanjut usia) atau Paspor (bagi Warga Negara Asing), asli surat keterangan dokter spesialis sesuai dengan penyakitnya dari rumah sakit pemerintah dan resume pemeriksaan medis bagi yang menderita sakit berkepanjangan, fotokopi risalah pembinaan dari Kepala Lapas dan foto terbaru Terpidana postcard ukuran 3R.
6) Kemudian berdasarkan permohonan di atas, maka menteri akan mempersiapkan Pertimbangan Hukum Grasi. Dalam mempersiapkan Pertimbangan hukum grasi, Menteri menugaskan Direktur Jendral agar berkoordinasi dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan dan instansi terkait lainnya.
7) Hasil penelitian akan disampaikan Direktur Jendral kepada Menteri berupa Pertimbangan Hukum Grasi maksimal 14 hari sejak tanggal yang ada dalam surat penugasan menteri.
Hasil pertimbangan hukum tertulis ini kemudian disampaikan kepada Presiden maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan permohonan kepada presiden. Presiden sebelum membuat keputusan akan meminta pertimbangan dari pihak pihak yang terkait seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan,
Jaksa Agung, Mahkamah Agung. Hal demikian dilakukan Presiden agar dalam melaksanakan haknya sebagai Kepala Negara tidak mencederai wibawa dan kekuasaan Lembaga peradilan itu sendiri. Dalam membuat keputusan Presiden memiliki waktu 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat. Hasil keputusan Presiden harus disampaikan kepada terpidana maksimal 14 (empat belas) hari sejak menetapkan keputusan Presiden.

## Sakit Berkepanjangan
Untuk menafsirkan maksud dari pembentuk peraturan perundang-undangan terkait  dengan  definisi  “sakit  berkepanjangan”  maka  diperlukan  sebuah  metode intepretasi a-contrario arti kata “Kesehatan” dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan). “Kesehatan” menurut Pasal 1 UU Kesehatan diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa sakit berkepanjangan merupakan sebuah kondisi individu yang sedang tidak dalam keadaan baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.

## 1716 Yuvina Ariestanti: Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’...
Menurut KBBI ‘sakit’ merupakan kondisi seseorang yang tidak nyaman karena menderita sesuatu. Kondisi sakit bisa bermacam-macam, dari yang ringan (tanpa membutuhkan obat akan sembuh dengan sendirinya) hingga yang kronis karena mengancam nyawa penderita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Klinik LAPAS kelas 1 Surabaya-Porong, kriteria “sakit berkepanjangan” yang dapat diusahakan unntuk mengajukan permohonan Grasi untuk alasan Kemanusiaan dan Keadilan adalah mereka warga binaan yang:
a)  Mengidap penyakit yang susah / tidak bisa disembuhkan.
Menurut KBBI, kondisi ini melanda diri orang yang terjangkit untuk kurun waktu yang lama dan berlangsung terus-menerus. 7 Penyakit ini merupakan jenis penyakit degeneratif yang berkembang atau bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni lebih dari enam bulan. Individu yang terjangkit penyakit kronis cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan cenderung mengembangkan perasaan hopelessness dan helplessness karena berbagai macam pengobatan tidak dapat membantunya sembuh dari penyakit kronis (Sarafino, 2006) . 8 Sedangkan menurut Christensen et al (2006) ada beberapa kategori penyakit kronis, yaitu sebagai berikut: 9
a.  Lived with illnesses. Pada kategori ini individu diharuskan beradaptasi dan mempelajari kondisi penyakitnya dan biasanya tidak mengalami kehidupan yang mengancam. Penyakit dalam kategori ini adalah diabetes, asma, arthritis, dan epilepsy.
b.  Mortal  illnesses. Kategori ini dapat mengancam kehidupan individu dan individu yang menderita penyakit tersebut hanya bisa merasakan gejala- gejala penyakit dan ancaman kematian. Penyakit dalam kategori ini adalah kanker dan kardiovaskuler.
7 KBBI, ‘kronis’, ( Kemendikbud Pers , 2016) <www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kronis> ac- cesed 3 November 2019.
8 Sarafino, Health Psychology: Biopsychosocial Interactions:Fifth Edition (USA Press 2006). [275].
9 Rizka Fatrian Larasanti, ‘Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana Yang Mengalami Sakit Kronis’, Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga (Airlangga Press 2003).[44].
c.  At risk illnesses. Pada kategori ini yang ditekankan adalah resiko penyakitnya.
Penyakit yang termasuk dalam kategori ini adalah hipertensi dan penyakit yang berhubungan dengan hereditas.
b) Butuh Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Intensif dari Tenaga Ahli.
Seorang pasien yang menderita sakit tertentu dan membutuhkan pendampingan tenaga medis, apabila tidak mendapat perawatan intensif maka akan berpotensi menghilangkan nyawa si penderita. Pendampingan bagi penderita sakit kronis ini dapat berbentuk pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan, hingga tindakan tertentu apabila terjadi serangan mendadak atau pemburukan gejala pada tubuh si penderita. Jenis Penyakit yang perlu mendapat perawatan intensif adalah:
1) Penyakit yang menyebabkan berkurangnya kemandirian si penderita, sehingga bergantung kepada orang lain disekitarnya. Hal ini disebabkan akibat penyakit yang diderita pasien menyebabkan kecacatan padanya, seperti penyakit Stroke;
2) Penyakit yang bisa kambuh sewaktu-waktu. Penyakit yang kambuh sewaktu- waktu biasanya disebabkan karena tidak berfungsinya organ tubuh si penderita dengan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan penanganan dari tenaga pelayan kesehatan (professional) untuk menyelamatkan nyawa si penderita. Contoh penyakit ini adalah gagal ginjal dan gagal jantung (gagal napas), yang harus segera diberi tindakan penyelamatan.
c)  Penyakit yang mengancam keselamatan jiwa si penderita maupun orang disekitarnya.
Perwatan intensif dilakukan agar tidak membahayakan keselamatan nyawa si penderita maupun keselamatan orang lain yang berada disekitarnnya. Menurut Dr. Abu Rizal Dwiyatmoko, jenis penyakit yang perlu berpotensi mengancam keselamatan nyawa pasien dan orang disekitarnya adalah Kanker, Tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS, Penyakit autoimun, dan gangguan kejiwaan.

## 1718 Yuvina Ariestanti: Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’...
Pertimbangan “Sakit Berkepanjangan” Sebagai Dasar Pemberian Grasi Untuk Syaukani HR (Keputusan Presiden Nomor No. 7/G Tahun 2010)
Syaukani H.R merupakan Bupati Kutai Kartanegara yang kemudian menjadu terpidana tindak pidana kasus Korupsi. Awalnya ia dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun setelah mengajukan banding dan kasasi, hukumannya justru diperberat menjadi pidana 6 (enam) tahun. Selama menjalani pidana Syaukani berkali-kali mendapatkan pelayanan intensif di rumah sakit. Berikut adalah tabel yang menunjukkan riwayat penyakit dan serangkaian pengobatan yang ia lakukan sebelum meninggal pada tanggal 27 Juli di RSUD AWS, Samarinda.
Tabel 1. Perawatan Syaukani HR sejak tahun 2006-2016. No. Tanggal Keterangan 1. 17 Desember 2006 Mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara. Syaukani HR menjalani operasi saraf tulang belakang yang terjepit 2. 20 Oktober 2007 Melakukan Kontrol kesehatan pasca-operasi urat syaraf terjepit di RS. Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. 3. 21 Oktober 2007 Kembali dirawat selama 10 hari di Klinik Mata di Jakarta untuk melakukan Operasi Katarak. 4. 16 November 2008 Syaukani mendapat perawatan intensif di RS. Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta setelah jatuh didalam LAPAS Cipinang. 5. 2 Januari 2009 Menurut keluarga, Syaukuni dipindahkan ke ICU RSPP karena mengalami gagal napas. Selain mengidap penyakit paru-paru, ia juga mengidap penyakit jantung, diabetes dan nyeri pada tulang punggung pasca-operasi syaraf terjepit. 6. 7 Januari 2009 Kembali masuk Rumah Sakit karena gagal napas, Ia dirawat diruang ICU RSPP karena kondisinya kritis 7. 9 Januari 2009 Wakil Presiden-Jusuf Kalla menginstruksikan dokter Kepresidenan Djoko Rahardjo ikut serta menangani kondisi kesehatan Syaukani HR Bersama tim dokter RSPP adi Suprajitno. 8. 12 Januari 2009 Keluarga Syaukani HR, melalui putri sulungnya- Selvi Agustina berinisiatif memindahkan Syaukani HR ke RS di Luar Negeri karena terjadi pemburukan gejala sejak satu bulan terakhir. 9. 25 Januari 2009 Syaukani di pindahkan ke Rumah Sakit di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. 10. 25 Febuari 2009 Karena tidak ada perbaikan kondisi kesehatan, Syaukani dirujuk ke RS. Gleneagles
11. 1 Mei 2010 Dibawa ke Tenggarong untuk melakukan pengobatan dan terapi. 12. 27 Juli 2016 Syaukani HR dinyatakan meninggal dunia di RSUD AWS, Samarinda pukul 21.00 WITA.

## Sumber: Diolah berbagai sumber berita
Atas riwayat penyakit yang diderita oleh Syaukani HR selama menjalani pidana, Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM yang pada saat itu menjabat mengajukan permohonan Grasi ketiga kalinya kepada Presiden dengan alasan Sakit Berkepanjangan. Mahkamah Agung menyampaikan pertimbangannya dengan beberapa alasan, antara lain:
1) Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) tidak berdasarkan alasan yuridis, melainkan alasan sosiologis dari segi keadilan dan kesehatan. Mahkamah Agung (MA) tidak membantah bahwa keluarnya keputusan presiden soal grasi atas terpidana korupsi itu didasarkan pada pertimbangan hasil rekam medik yang telah diserahkan oleh tim medis. Presiden menjadikan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian Grasi kepada Syaukani Hasan Rais. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada Syaukani Hassan Rais dengan alasan pertimbangan kemanusiaan.
Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono hanya melihat pertimbangan kemanusiaan yang sangat menentukan keputusannya untuk memberikan grasi terhadap terpidana perkara korupsi, Syaukani HR. Pertimbangan kemanusian yang diberikan Presiden adalah sakit permanen yang diderita oleh Syaukani.
Menteri Sekertaris Negara, Sudi Silalahi, menjelaskan, selama ini Presiden tidak pernah memberikan grasi untuk kasus kasus seperti Syaukani. Namun, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar kemudian mengajukan kembali grasi tersebut, dengan pertimbangan kemanusiaan. Menurut Sudi, Patrialis menghadap langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan kondisi Syaukani. Mensesneg menekankan kembali bahwa dalam pertimbangkan grasi ini memperhatikan semua aspek, termasuk sisi kemanusiaan mengingat kondisi

## 1720 Yuvina Ariestanti: Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’...
Syaukani yang sakit parah.
Berdasarkan hasil serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan, Prof. Dr. Yusuf Misbach Sp. S(K) selaku Ketua Tim Dokter yang merawat Syaukani HR, menyebutkan bahwa kondisi kesehatan Syaukani tidak bisa disembuhkan, Syaukani memiliki banyak penyakit dan gangguan, seperti Hernia Nukleus Purposus (HNP), Hipertensi, Bronkhitis, serta Syaukani divonis dokter mengidap stroke permanen.
2) Pertimbangan Filosofis
Pada pertimbangan Filosofi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan keadilan dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Syaukani dinilai tidak layak lagi untuk menjalani kurungan pidana. Hal ini dilihat dari sisi kesehatan Syaukani yang tidak mengalami perkembangan untuk membaik. Efek jera yang ditimbulkan dari pidana kurungan tidak dapat lagi dirasakan oleh Syaukani, karena Syaukani HR mengalami kelumpuhan, kebutaan, dan hilang ingatan. Pertimbangan Mahkamah Agung dari segi keadilan, menjadi salah satu acuan dalam pemberian grasi oleh Presiden. Pertimbangan yang di berikan Mahkamah Agung dinilai menjunjung nilai peri kemanusiaan yang adil dan beradab.  Sehingga dengan alasan pertimbangan dari sisi keadilan dan hak asasi manusia, Presiden memberikan grasi pada Syaukani. HR Meskipun dalam pertimbangannya, Presiden lebih mengedepankan pertimbangan dari segi kemanusiaan.
Dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas, penyakit yang diderita oleh Syaukani HR menjadikan Presiden dengan alasan Kemanusiaan memberi hadiah Grasi pengurangan masa hukuman 3 (tiga) tahun sebagai terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi.

## Kesimpulan
Dari penulisan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sakit yang dapat diajukan Menteri Hukum dan HAM untuk meminta Grasi kepada Presiden adalah Narapidana yang : 1) Anak dibawah umur; 2) berusia >70 tahun; dan 3) Sakit
berkepanjangan. Sakit berkepanjangan yang dimaksud adalah sakit yang memiliki kriteria sebagai berikut : 1) menderita sakit yang sulit atau susah untuk disembuhkan; 2) membutuhkan pendamipingan dan perawatan intensif dari tenaga kesehatan; 3) penyakit yang diderita dapat mengancam keselamatan jiwa si penderita maupun orang disekitarnya.

## Daftar Bacaan Buku
Andrean, Pemberian Grasi Bukan Diskresi MA, Posisi SBY Lemah Bagi Australia (Lensa Indonesia 2012).
Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Citra Aditya Bakti 1990).

## Makalah
KBBI, ‘kronis’, ( Kemendikbud Pers 2016) <www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ kronis> accesed 3 November 2019.
Rizka Fatrian Larasanti, ‘Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana Yang Mengalami Sakit Kronis’, Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga (Airlangga Press 2003).
Sarafino, Health Psychology: Biopsychosocial Interactions:Fifth Edition (USA Press 2006).
Sri Puguh Budi Utami, ‘Penanganan Narapidana Lanjut Usia’, Seminar Internasional, (Intrans 2018).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

## Yuvina Ariestanti: Konsep ‘Sakit Berkepanjangan’...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--