## NASIONALISME ‘JALAN TENGAH’:
Mengurai Potensi Benturan Ideologi Nasionalisme Dan Sentimen Ummah Di Era Nation State
Robitul Firdaus Institut Agama Islam Negeri Jember Jl. Mataram No.1, Mangli, Jember, Jawa Timur, 68136 E-mail: robitfirdaus86@gmail.com
Received: 27/05/2018 Revised: 25/07/2018 Approved: 20/09/2018
DOI: http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1105
Nasionalisme ‘Jalan Tengah’: Mengurai Potensi Benturan Ideologi Nasionalisme dan Sentimen Ummah di Era Nation State Licensed Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Abstract
In  the  study  of  Islamic  political  thought,  the  relation  between  Islam  and nationalism has been a relevant topic to be discussed. This is at least due to two factors. Firstly, there is a concept of ummah in Islam which is considered in contrary with the ideology of nationalism. While ummah is characterized with the solidarity in the name of faith, nationalism is of nationality and geographical borders. Secondly, nationalism and nation state have become a reality accepted by all modern states, including Muslim states. Accordingly, it is assumed that being a loyal Muslim and a good citizen at the same time is impossible. This article is aimed at offering an interface between nationalism and ummah by adopting the positive sides of both. To place nationalism and ummah in a binary opposition is not useful and against the reality. As a result, it is concluded that
nationalism  can  be  an  asset  to  achieve  the  unity  and  cooperation,  particularly  in  the struggle for independence. However, nationalism can also be a narrow ideology which leads to the negative fanaticism. In this context, the sentiment of ummah can be used as a religious guidance in minimazing and preventing the practice of narrow nationalism. The concept of ummah ensures that a religious bond should be respected besides the bond which is based on the territorial border. On the other hand, nationalism could prevent the sentiment of ummah from falling to religious extremism. Finally, the interface between nationalism and ummah may be applied differently among various Muslim countries.
Keywords : Nationalism, Ummah, and Nation State.

## Abstrak
Dalam studi pemikiran politik Islam, relasi antara Islam dan nasionalisme menjadi  topik  yang  masih  menarik  untuk  didiskusikan.  Hal  ini  setidaknya disebabkan oleh dua hal: Pertama, terdapat konsep ummah dalam doktrin Islam yang  diyakini  berseberangan  dengan  ide  nasionalisme. Ummah meniscayakan solidaritas atas dasar keimanan, sedang nasionalisme mendasarkan pada faktor kebangsaan  dan  batasan  geografis.  Kedua,  nasionalisme  dan  negara  bangsa merupakan  realitas  yang  dipraktekkan  di  semua  negara  modern,  termasuk negara-negara Muslim. Sehingga timbul anggapan bahwa tidak mungkin seorang Muslim yang baik dapat sekaligus menjadi warga negara yang baik. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan titik temu antara konsep nasionalisme dan ummah dengan  mengambil  sisi  positif  dari  keduanya.  Meletakkan  nasionalisme  dan ummah dalam posisi yang bertentangan selain tidak produktif juga bertentangan dengan  realitas  yang  ada.  Hasil  studi  ini  menyimpulkan  bahwa  nasionalisme dapat  menjadi  modal  dalam  menuju  persatuan  dan  kerja  sama,  terutama kaitannya dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun, nasionalisme di sisi lain juga dapat menjadi ideologi sempit yang mengarah pada fanatisme negatif. Di sinilah, sentimen ummah dapat digunakan untuk menjadi panduan agama dalam meminimalisasi  dan  mencegah  praktek  nasionalisme  sempit.  Konsep ummah memastikan  bahwa  terdapat  ikatan  keagamaan  yang  harus  dihormati  selain ikatan berdasar batasan teritorial. Di sisi lain, nasionalisme mencegah sentimen ummah untuk  terjerumus  ke  dalam  ektrimisme  agama.  Akhirnya,  batasan kerjasama dan titik temu antara nasionalisme dan ummah mungkin diaplikasikan berbeda-beda antara satu negara Muslim dengan yang lain.
Kata Kunci : Nasionalisme, Ummah , dan Negara Bangsa.

## Pendahuluan A.
Beberapa  waktu  yang  lalu,  media  ramai  membincangkan lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Pro  Kontra  terhadap Perppu Ormas ini di antaranya disebabkan karena beberapa hari setelah dikeluarkan,  Perppu  ini  digunakan  untuk  membubarkan  salah  satu ormas yang dianggap bermasalah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran tersebut dilakukan dengan mencabut status badan hukum HTI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. 1 Ideologi khilafah yang diusung HTI diyakini bertentangan dengan ideologi pancasila dan mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Salah satu akar persoalannya, menurut hemat penulis, adalah dikarenakan penolakan  HTI  terhadap  konsep  nasionalisme  atau  konsep nation-state sebagai turunan dari doktrin khilafah yang mereka kembangkan.
Alasan penolakan terhadap nation state inilah yang kemungkinan juga  menyebabkan  banyak  Pemerintah,  tidak  terkecuali  di  banyak negara Timur Tengah, melarang berdirinya Hizbut Tahrir. Penyebabnya tentu  saja,  karena  ideologi khilafah akan  sangat  berpengaruh  dan sekaligus  menentang  keutuhan  dan  kesatuan  suatu  negara,  sehingga bisa  dikategorikan  sebagai  perbuatan  makar  terhadap  negara.  Meski tidak  menggunakan  jalur  kekerasan,  namun  ideologi  seperti  ini  dapat dikategorikan ideologi yang membahayakan negara. Sebagaimana tesis dari Saifuddin yang berkesimpulan bahwa ideologi khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dapat menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sifatnya yang tidak mengenal batasan teritorial. 2
Secara  umum,  memang  umat  Islam  terpecah  menjadi  dua kelompok  dalam  memandang nation-state .  Pertama,  mereka  yang menerima  konsep nation-state (konformis),  baik  secara  sadar  atau terpaksa, sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional.
1 Elik  Susanto,  “Kemenkumham  Beberkan  5  Poin  Alasan  Pembubaran  HTI,” Tempo, 19 Juli 2017, https://nasional.tempo.co/read/892605/kemenkumham-beberkan- 5-poin-alasan-pembubaran-hti diakses tanggal 2 Januari 2018.
2 Baca  Saifuddin,  “Konsepsi  Khilafah  (Studi  Pemikiran  Politik  Hizbut  Tahrir Indonesia)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).
Kedua,  menolak  sebagian  atau  seluruh  gagasan nation-state . 3 Di  antara alasan penolakan terhadap Negara Bangsa oleh kaum Muslim, menurut Ellie  Kedourie,  Bernard  Lewis,  dan  Samuel  Huntington  disebabkan konsep  tersebut  asing  bagi  kaum  Muslim.  Konsep  tersebut  tidak  bisa diinstitusikan dalam masyarakat Muslim, karena ia bertentangan dengan konsep ummah yang berakar kuat dalam masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim  di  manapun  berada,  merasa  menjadi  bagian  dari  satu  ikatan, yaitu ummah . Sifat yang khas dari ummah adalah pembagian dunia ini ke dalam dua wilayah, yakni wilayah Islam ( dārul Islām ) dan wilayah perang atau kafir (dārul harb, dārul kufr ). 4
Makalah  ini  mencoba  kembali  mendiskusikan  konsep nasionalisme  sebagai  realitas  baru  yang  menekankan  pengakuan  atas lokalitas  di  satu  sisi  dan  konsep ummah dengan  nilai  universalitasnya sebagai idealitas dalam doktrin Islam di sisi yang lain. Meski keduanya tampak kontradiktif, namun makalah ini akan mencoba mengelaborasi kemungkinan  munculnya  sebuah  ‘jalan  tengah’  sebagai  jembatan  dan titik  temu  atas  dua  pendapat  yang  berseberangan.  Dalam  diskursus politik Islam di Indonesia, hal yang demikian dirasa penting setidaknya untuk  memastikan  dua  hal:  Pertama,  melanjutkan  penafsiran  Islam yang ‘sadar’ terhadap kondisi dan tradisi yang berbeda, terutama dalam wilayah  sosial  politik  ( mu’amalah-siyasiyyah ).  Kedua,  meminimalisasi potensi disintegrasi yang disebabkan tidak adanya identitas kebangsaan yang disepakati oleh semua pihak. 5
3 James P Piscatori, Islam in a World of Nation State (New York: Cambridge, 1994), 40. 4 Saiful Mujani, Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utma, 2007), 15–16.
5 Daniel  Dhakidae  menyatakan  bahwa  merupakan  suatu  hal  yang  ironis  saat tritunggal  suci  bangsa  Indonesia—bahasa,  bangsa,  dan  tanah  air—semakin  kabur maknanya  dan  ketiganya  terlihat  dalam  posisi  berhadapan.  Satu  bahasa  tidak  dengan sendirinya  meniscayakan  Indonesia  menjadi  satu  bangsa.  Riau,  tempat  asal  bahasa Melayu  yang  menjadi  bahasa  Indonesia,  sering  ditimpa  isu-isu  disintegrasi.  Bahasa Indonesia yang dimiliki bangsa ini lebih sering digunakan dalam bentuknya yang tidak tepat. Bahkan satu tanah air tidak berarti menjadi satu bangsa. Aceh, Papua, dan Timor- Timur adalah contoh dari hal ini dalam pengertian dan tingkatan yang berbeda. Lihat Benedict Anderson, Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang,terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), xii.

## Problem Relasi Islam dan Negara B.
Kata negara secara etimologi diterjemahkan dari bahasa Belanda dan Jerman ” staat ”, dalam bahasa Inggris disebut ‘ state ’, dan disebut ‘etat ’ dalam  bahasa  Perancis.  Kata  agama  mulai  dibahas  dan  dipopulerkan sejak  berkembangnya  negara  modern  di  benua  Eropa  sekitar  abad  ke- 17.  Namun  demikian,  anggapan  umum  yang  diterima  adalah  bahwa kata  ‘ staat’  (state,  etat )  atau  negara  dialihkan  dari  bahasa  latin  ”status” atau  ” statum ”. 6 Sedangkan  secara  terminologi,  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, bahwa negara merupakan integrasi dari  kekuasaan  politik,  atau  organisasi  pokok  dari  kekuasaan  politik. Negara juga dapat dikatakan sebagai agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dan  masyarakat  dan  menertibkan  gejala-gejala  kekuasaan  dalam masyarakat. 7
Sejauh  ini,  memang  ada  tiga  aliran  pemikiran  yang  berusaha memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  apakah  Islam  sebenarnya  juga mengatur  masalah  kenegaraan. 8 Pertama,  aliran  integralistik  yang menyebut  bahwa  Islam  menjelaskan  segala  hal  ( syumul dan kamil ), termasuk tentang kenegaraan.Tokoh yang mewakili aliran ini antara lain Hasan al-Bana, Sayyid Qutb, Rasyid Ridho, dan Abu A’la al-Maududi. Pandangan semacam ini juga banyak diikuti oleh gerakan-gerakan Islam revivalis kontemporer. Kedua, aliran sekuler yang meyakini bahwa Islam sama sekali tidak menyinggung masalah kenegaraan. Keberadaan Islam sama sekali tidak ditujukan untuk mendirikan sebuah negara. Ali Abdur Raziq adalah tokoh yang sangat terkenal mewakili aliran ini sebagaimana ia jabarkan di dalam kitabnya Al-Islam wa Ushul al-Hukm . Menurut Raziq, tidak ada satupun nash dalam Islam yang mewajibkan berdirinya Negara Islam ( daulah islamiyah ) atau sistem khilafah . 9 Ketiga, aliran substantif yang
6 F Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1999), 90.
7 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utma, 2008), 47. 8 Lihat  misalnya  dalam  Munawwir  Syadzali, Islam  and  Govermental  System; Teaching, History, and Reflections (Jakarta: INIS, 1991), 95–97. 9 Lebih  lanjut  dapat  dibaca  dalam  Ali  Abdur  Raziq, Khilafah  dan  Pemerintahan dalam Islam, terj. Afif Mohammad , trans. oleh Arif Mohammad (Bandung: PUSTAKA, 1985) Pendapat  ini  diperkuat  oleh  Asghar  Ali  Engineer  yang  menyatakan  bahwa  al-Quran hanya menjelaskan konsep tentang masyarakat, bukan tentang negara. Baca ; Asghar Ali
menyebutkan bahwa Islam memang tidak sepenuhnya terikat dan terkait dengan masalah kenegaraan, namun juga tidak berarti sama sekali lepas dari negara. Islam memiliki seperangkat nilai-nilai universal yang harus dijalankan dalam sebuah negara. Pendapat ini diikuti oleh Husain Haikal dan beberapa pemikir moderat Indonesia, seperti Nurcholish Madjid dan Syafi’i Ma’arif. 10
Hanya  ada  satu  aliran  yang  secara  murni  menyebutkan  Islam sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan konsep negara, sementara dua  yang  lain  masih  meyakini  adanya  keterkaitan  tersebut.  Menurut penulis, ini menunjukkan bahwa argumentasi dari aliran pertama tidaklah cukup kuat dan merupakan pendapat minoritas pemikir. Di negara Barat sendiri, sekulerisasi di bidang politik ada yang dilaksanakan secara ketat, namun  sebagian  besar  justru  tidak  ketat  dalam  penerapannya. 11 Yusuf Qardhawi bahkan memperkuat keyakinan adanya hubungan Islam dan negara atau Islam dan politik dengan tidak hanya berdasar pada landasan tekstual nash Islam, fakta sejarah, dan karakter Islam yang syumul kamil saja, namun juga mengutip beberapa orientalis yang juga berkeyakinan sama, di antaranya: 12
V. Fitzgerald mengatakan bahwa Islam bukan sekedar agama tapi
1. juga sistem politik. Walaupun akhir-akhir ini muncul dari kalangan kaum muslimin beberapa orang yang menganggap dirinya sebagai modernis  berupaya  memisahkan  kedua  hal  itu,  namun  tatanan pemikiran Islam dibangun berdasarkan dua sisi yang saling terkait tersebut, tidak mungkin dipisahkan satu sama lain.
Schaht  mengatakan:  Di  samping  Islam  memberikan  pengertian 2.
lebih dari hanya sekedar agama, maka dia juga merupakan berbagai teori  hukum  dan  politik.  Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa
Engineer, Devolusi Negara Islam, terj. Imam Mutaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 325;  Baca  juga  dalam  Muhammad  ‘Abid  al-Jabiri, al-Din  wa  al-Daulah  wa  al-Tatbiq  al- Syariah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1996), 13-21.
10 Pembagian semacam ini juga bisa dilihat dalam Muhyar Fanani, Mempertimangkan Kembali Hubungan Islam dan Demokrasi dalam Islam dan Politik (Yogyakarta: LPPI UMY dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 2002), 39–40.
11 Hal ini misalnya dapat dibuktikan dengan eksistensi partai agama, pendidikan agama, pajak gereja, dan sebagainya. Lihat Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8.
12 Yusuf Qardhawi, Fiqh Negara; Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler , trans. oleh Syafril Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997), 5–24.
Islam  adalah  suatu  sistem  yang  integral,  yang  mencakup  agama dan negara dan sekaligus.
Sir  T.  Arnold  mengatakan:  Nabi  Muhammad  pada  waktu  yang 3.
sama adalah seorang pemuka agama dan kepala negara.
Dalam dua sumber utama agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, memang tidak ditemukan istilah atau konsep yang pasti tentang negara. Namun, bukan berarti konsep negara tidak sama sekali disinggung dalam Islam.  Secara  substantif,  terdapat  sejumlah  dalil  yang  menunjukkan adanya  pemerintahan  pada  umat  Islam,  meski  hal  ini  tidak  harus dipahami sebagai perintah kewajiban mendirikan sebuah negara. Secara historis sulit rasanya meletakkan Nabi dan al-Khulafa al-Rasyidun hanya sebagai  pemimpin  agama,  sedang  fakta  sejarah  juga  mencatat  peran mereka sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Namun, dikarenakan dalil-dalil terkait negara dan pemeritahan pada  umumnya  bersifat  garis  besar,  maka  terjadi  ragam  perbedaan pendapat  di  kalangan  ulama  tentang  persoalan  pola  hubungan  antara Islam dan negara, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Misalnya, baik  al-Quran  maupun  Sunnah  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau monarki, sistem presidensial atau parlementer. Tidak dijelaskan pula mekanisme pengangkatan kepala negara  dan  pengaturan  kekuasaan  eksekutif,  legislatid  dan  yudikatif. 13
Meski  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum  umat  Islam tetap  memperhatikan  faktor  agama  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Hal ini dikarenakan sifat dari Islam itu sendiri yang bukan hanya  merupakan  sistem  teologis,  namun  juga  cara  hidup  ( way  of  life ) dalam  kehidupan  masyarakat  dan  negara.  Islam  tidak  membedakan sepenuhnya  antara  hal-hal  sakral  dan  profan,  sehingga  muslim  yang taat  menolak  pemisahan  antara  agama  dan  negara.  Di  negara-negara Muslim, adopsi sistem sekuler, seperti sistem demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia, seringkali dilakukan dengan legitimasi keagamaan melalui ijtihad dan penyesuaian-penyesuaian tertentu. 14
13 Lihat  Fathurrahman  Jamil, Mekanisme  pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala Negara” dalam Mawardi (ed), Islam Berbagai Perspektif.Yogyakarta: LPMI, 1995. , t.t., 153.
14 Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia , 9.

## Doktrin dan Sejarah Nasionalisme C.
Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang, atau tumbuh- tumbuhan  yang  mempunyai  asal-usul  yang  sama  dan  sifat  khas  yang sama atau bersamaan; dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena  kesatuan  bahasa  dan  kebudayaan  dalam  arti  umum,  dan  yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Beberapa makna kata bangsa di atas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan tempat. 15
Pengertian ini berkaitan dengan arti kata suku yang dalam kamus yang sama diartikan sebagai golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; golongan  bangsa  sebagai  bagian  dari  bangsa  yang  besar. 16 Beberapa suku atau ras dapat menjadi pembentuk sebuah bangsa dengan syarat ada  kehendak  untuk  bersatu  yang  diwujudkan  dalam  pembentukan pemerintahan yang ditaati bersama.
Kata bangsa mempunyai dua pengertian: pengertian antropologis- sosiologis  dan  pengertian  politis.  Menurut  pengertian  antropologis- sosiologis,  bangsa  adalah  suatu  masyarakat  yang  merupakan persekutuan-hidup  yang  berdiri  sendiri  dan  masing-masing  anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan suku, bahasa, agama, sejarah, dan  adat  istiadat.  Sementara  dalam  pengertian  politis,  bangsa  adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.  Bangsa  ( nation )  dalam  pengertian  politis  inilah  yang  kemudian menjadi pokok pembahasan nasionalisme. 17
Di  samping  definisi  bahasa  di  atas  terdapat  beberapa  rumusan lain mengenai nasionalisme, di antaranya: 18
Huszer  dan  Stevenson:  Nasionalisme  adalah  yang  menentukan 1. bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.
15 Lukman Ali dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 98.
16 Lukman Ali dkk, 970.
17 Badri Yatim, Soekarno, Islam, dan Nasionalisme (Bandung: Nuansa, 2001), 57–58.
18 Badri Yatim, 58.
L.  Stoddard:  Nasionalisme  adalah  suatu  keadaan  jiwa  dan  suatu 2.
kepercayaan, yang dianut oleh sejumlah besar individu sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa.
Hans Kohn: Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan 3. adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.
Beberapa definisi di atas memberi simpulan bahwa nasionalisme adalah kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk negara berdasar  kebangsaan  yang  disepakati  dan  dijadikan  sebagai  pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi. Dengan gaya berpikir antropologis, Anderson menawarkan pandangan yang  lebih  positif  tentang  nasionalisme,  ia  menyatakan  bahwa  bangsa atau nation adalah komunitas politis dan dibayangkan ( imagined ) sebagai sesuatu  yang  bersifat  terbatas  secara  inheren  sekaligus  berkedaulatan. Lebih jauh dia memaparkan bahwa bangsa disebut komunitas karena ia sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk-mendalam dan melebar-mendatar, sekalipun ketidakadilan dan penghisapan hampir selalu  ada  dalam  setiap  bangsa.  Bangsa  disebut  sebagai  komunitas terbayang ( imagined community ) karena para anggota bangsa terkecil tidak mengenal  sebagian  besar  anggota  lain,  bahkan  mungkin  tidak  pernah mendengar tentang mereka. 19

## Nasionalisme  erat  kaitannya  dengan  terbentuknya  sistem
Nation  State (Negara  Bangsa)  yang  sejarahnya  dapat  ditarik  jauh  pada abad  pertengahan  saat  benua  eropa  mengalami  reformasi  pemahaman keagamaan dan revolusi industri. Nation State lahir dari peperangan dan kekacauan  di  Benua  Eropa  yang  pada  akhirnya  memunculkan  konsep kedaulatan  ( sovereignity )  atau  pengakuan  atas  kekuasaan.  Kedaulatan inilah  yang  kemudian  menjadi  prinsip  utama  dalam  pembentukan sistem negara modern.Menurut Masrkuri Abdillah, konsep negara atau nation-state seperti  sekarang  ini  baru  muncul  pada  abad  ke-16  yang
19 Lihat  Benedict  Anderson, Imagined  Community:  Komunitas-Komunitas Terbayang,terj. Omi Intan Naomi , 8–11.
dikemukakan  oleh  Nicolo  Machiavelli  (1469-1527). 20 Sedang  Hans Kohn,  dalam  bukunya Nationalism:  Its  Meaning  and  History ,  meyakini bahwa  nasionalisme  berasal  dari  Eropa  Barat  pada  abad  ke-18.  Pada abad berikutnya, nasionalisme menyebar di seluruh eropa dan seluruh dunia. 21 Dalam perkembangannya, nasionalisme Eropa berpindah haluan menjadi persaingan fanatisme nasional antar bangsa-bangsa Eropa yang melahirkan  penjajahan  terhadap  negeri-negeri  yang  saat  itu  belum memiliki identitas kebangsaan (nasionalisme) di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Selanjutnya,  ide  tentang  penentuan  nasib  sendiri  mendorong orang-orang untuk mendirikan negara berdaulat sendiri. Negara Bangsa, menurut Nurcholish Madjid, adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan  bersama  yang  menghasilkan  hubungan  kontraktual  dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. 22 Dalam  bukunya,  Albert  Hourani  menyebutkan  bahwa  era nation state secara  global  mulai  dikenal  di  dunia  Islam,  terutama  setelah berakhirnya perang dunia kedua. Pada saat itu, negara-negara penjajah yang menduduki wilayah-wilayah Arab mulai melepas negara jajahannya dan  banyak  terjadi  kemerdekaan  nasional  di  beberapa  negara  Arab. 23
Pembentukan negara bangsa di negara-negara Muslim juga dipengaruhi oleh  runtuhnya  kekhalifahan  Turki  Utsmani  yang  mengakibatkan kaum  Muslim  terpecah-pecah  dan  membentuk  ragam  negara  dengan basis kebangsaan. 24 Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar  di  dunia,  juga  berhasil  memproklamasikan  kemerdekaannya menjelang perang dunia kedua menemui titik akhir pasca menyerahnya Jepang kepada sekutu.
Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah mencatat terjadi perdebatan yang panjang antara kaum nasionalis religius dan nasionalis sekuler dalam merumuskan pancasila.
20 Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia , 3. 21 Hans  Kohn, Nationalism:  Its  Meaning  and  History (New  York:  The  Macmilla Company, 1965), 4.
22 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita (Jakarta: Paramadina, 2004), 42.
23 Albert Hourani, Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim (Bandung: Mizan, 2004), 661–66.
24 Saiful Mujani, Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru , 2007, 15.
Salah  satu  yang  paling  terkenal  dan  menyita  energi  adalah  seputar hilangnya tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”  yang  terdapat  pada  piagam  Jakarta  hasil  musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Meski, ada beberapa upaya pengembalian tujuh kata tersebut pada tahun-tahun berikutnya, rumusan  sila  pertama  tetap  berbunyi  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” hingga  saat  ini.  Rumusan  pancasila  ini  sudah  dianggap  menjadi  dasar bagi nasionalisme Indonesia yang sekuler religius. 25

## Ummah
D.
Kata  ‘ ummah ’  berasal  dari  kata amma-yaummu yang  berarti menuju,  menumpu  dan  meneladani.  Kata  ‘ umm’ yang  berarti  ibu  dan ‘ imam’ yang berarti pemimpin juga berasal dari akar kata yang sama. 26 Dalam  al-Quran,  kata ummah atau umam dalam  bentuk  jamaknya disebutkan sebanyak 64 kali dan sebagian besar termasuk ke dalam ayat- ayat Makkiyyah .  Mayoritas  kata ummah tersebut  berarti  bangsa,  bagian dari bangsa atau generasi dalam sejarah. Selain itu, ummah juga bermakna kelompok, agama (tauhid), waktu yang panjang, kaum, pemimpin, orang- orang kafir, dan manusia seluruhnya. 27 Kata ummah juga beberapa kali digunakan oleh Rasulullah di dalam piagam Madinah dan mengandung dua pengertian: Pertama, organisasi yang diikat oleh Islam, dan kedua, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik. 28
Meski  beberapa  pemikir  mencoba  menyamakan  istilah ummah dengan nation (bangsa), nation  state (negara  bangsa),  atau community (komunitas), namun padanan ini dianggap tidak tepat. Terminologi ummah memiliki pemahaman yang tidak tercakup atau minimal berbeda dengan konsep-konsep  tersebut.  Menurut  Abdur  Rasyid  Moten,  basis ummah tidak didasarkan pada ras, bahasa, sejarah, dan tidak tergantung pada batas-batas wilayah teritorial. Ummah bersifat universal, meliputi kaum Muslim, dan disatukan oleh ikatan teologi yang kuat dan komprehensif,
25 Badri Yatim, Soekarno, Islam, dan Nasionalisme , 155.
26 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  al-Quran:  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai  Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), 325.
27 M. Quraish Shihab, 327.
28 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam (Jakarta: Prenada Media, 2014), 208.
yaitu Islam. 29 Kedourie, seorang ahli politik Islam, berpendapat bahwa prinsip ummah membuat  masyarakat  Muslim,  di  mana  pun  berada, akan merasa berada dalam satu ikatan. Di dalamnya, menyatukan hal- hal yang bersifat temporal dan spiritual atas dasar syariah. Ringkasnya, ummah adalah “solidaritas yang dibangun atas dasar kesamaan iman dan melampaui solidaritas suku atau bahasa dalam masyarakat Muslim.” 30
Muhammad  Iqbal  menyebutkan  setidaknya  terdapat  lima  ciri esensi yang menggambarkan ummah dalam Islam: 31
Ummah 1. terikat dengan aturan syariat dan anggotanya diikat dengan
ikatan Islam.
Ummah - 2. sebagaimana Islam-memiliki semangat universal. Semua manusia  hanya  dibedakan  berdasarkan  kualitas  ketakwaannya, bukan atas dasar ras, suku, komunitas, dan batas-batas wilayah.
Persaudaraan dan persatuan di dalam 3. ummah dibangun tidak atas nilai-nilai primordial, seperti kekeluargaan, darah, atau keturunan. Bahkan  Islam  menegasikan  hal  yang  demikian. 32 Persaudaraan dalam Islam didirikan atas dasar keimanan. “Sesungguhnya orang- orang  yang  beriman  itu  bersaudara,” 33 demikian  firman  Allah dalam al-Quran.
Konsep
4. ummah tidak  mendukung  prinsip  kolektivisme  kaum komunis ,  tapi  juga  tidakpro  individualisme  versi  kapitalis.  Islam mengakui  hak-hak  individu  dan  membolehkan  mereka  untuk mencari dan mengumpulkan harta. Namun, di waktu yang sama, Islam  juga  mewajibkan  pembayaran  zakat  dan  menganjurkan sedekah sebagai sarana mencapai kesejahteraan bersama. Pendek kata, meski tiap orang berhak memiliki dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya,  tapi  terdapat  hak  orang  lain  yang  harus ditunaikan di dalam harta yang ia miliki dan kumpulkan.
Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, nasionalisme dan teritorialisme
5. yang  membagi  dan  membatasi  kepentingan  dan  pengaturan
29 Muhammad Iqbal, 207.
30 Saiful Mujani, Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru , 2007, 15. 31 Saiful Mujani, 209–10.
32 QS. Al-Mujadalah (58): 22.
33 QS. Al Hujurat (49): 10.
anggota ummah berdasarkan  wilayah,  warna  kulit,  bahasa,  atau yang lain dianggap berseberangan dengan prinsip universal Islam.

## Nasionalisme Vs Ummah E.
Banyak  pakar  yang  meyakini  bahwa ummah dan  nasionalisme merupakan dua konsep yang saling bertentangan. Huntington misalnya, yakin bahwa kuatnya loyalitas masyarakat muslim terhadap ikatan ummah menyebabkan sintesis antara Islam dan ide negara bangsa menjadi tidak mungkin. Menurutnya, loyalitas kaum muslim terhadap ikatan ummah mengalahkan loyalitas mereka terhadap nation state atau nasionalisme. 34
Dalam konteks ini, Azra menuturkan bahwa setidaknya ada tiga alasan yang  menyebabkan nation-state seringkali  dibenturkan  dengan  Islam. Pertama,  secara  historis, nation-state tidak  memiliki  landasan  sejarah (ahistoris) dalam Islam. Ia lahir dan berkembang di Barat. Kedua, secara konseptual, nation-state berlandaskan  pada  nilai-nilai  etnisitas,  kulural, wilayah,  dan  bahasa,  sedangkan  Islam  berlandaskan  pada  persamaan agama. Ketiga, secara institusional, nation-state berdiri secara diametris dengan institusi khilāfah yang meniscayakan semua wilayah Islam pada suatu religiously based super-state . 35
Dalam  banyak  hal  sebetulnya  ditemukan  beberapa  kesamaan antara  cita-cita  politik  Islam  dengan  sistem  modern  yang  datang  dari Barat,  karena  masing-masing  juga  memiliki  ide  dan  nilai-nilai  yang bersifat  universal.  Namun,  karena  filosofi  antara  keduanya  berbeda, tidak jarang yang sering dimunculkan justru adalah pertentangan antara keduanya.  Menyangkut  hal-hal  yang  fundamental,  terkadang  banyak negara-negara Muslim yang mengalami dilema dalam menggabungkan keduanya dalam negara modern. 36 Dalam konteks pertentangan antara prinsip  nasionalisme  dan ummah misalnya,  penting  untuk  menjaga kekuatan dan persatuan internal melalui penerapan paham nasionalisme di satu sisi, namun konsep ummah meniscayakan adanya keterhubungan dan persatuan global atas nama agama di sisi yang lain.
34 Saiful Mujani, Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru , 2007, 17.
35 Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik  Islam  dari  Fundamentalisme,  Modernisme,
Hingga Post-Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1996), 11–12.
36 Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia , 101–2.
Absennya  keimanan  dari  rumusan  nasionalisme  menimbulkan kritik  dari  sebagian  tokoh  Islam.  Mereka  meyakini  bahwa  hal  ini menyebabkan lemahnya kesatuan dunia Islam. Ali Muhammad Naqvi, misalnya,  menyatakan  bahwa  Islam  tidak  sesuai  dengan  nasionalisme karena keduanya berlawanan secara ideologis. Kriteria nasional sebagai basis  bangunan  komunitas  ditolak  Al-Quran,  karena  ia  hanya  bersifat nasional-lokal sementara Islam mempunyai tujuan universal. Alasan lain adalah spirit sekular dalam nasionalisme yang menghendaki pemisahan tegas antara agama dan politik.
Kritik terhadap nasionalisme juga dikemukakan oleh Muhammad Iqbal. Menurutnya, salah satu ideologi di balik nafsu imperialisme dan kolonialisme  modern  adalah  paham  nasionalisme  Barat.  Atas  nama nasionalisme, negara-negara Barat berlomba-lomba dan merasa berhak menjajah  bangsa-bangsa  yang  lain.  Bangsa-bangsa  Barat  mendukung daerah yang dikuasai Turki Utsmani untuk memisahkan diri atas dasar semangat  nasionalisme.  Ideologi  nasionalisme  telah  menjadi  ancama serius  bagi  perdamaian  dan  ketentraman  dunia.  Lebih  lanjut  menurut Iqbal, jika negara-negara Muslim menjadikan nasionalisme sebagai basis sistem politik, maka ada dua kemungkinan yang akan dihadapi, yaitu nasionalisme  menjadi  langkah  awal  menuju  ateisme  atau  Islam  hanya akan  menjadi  pedoman  etika  saja.  Dalam  bahasa  lain,  nasionalisme menuntut  agar  Islam  menyingkir  ke  belakang  dan  meletakkannya sebagai  urusan  pribadi,  bukan  sebagai  penegak  kehidupan  berbangsa dan bernegara. 37
Penolakan  yang  disampaikan  oleh  Iqbal  terlihat  tidak  hanya didasarkan  pada  nilai-nilai  ideal  yang  tertuang  dalam  dalil-dalil  atau sejarah Islam, namun juga melihat fakta kekinian yang ia saksikan sendiri pada  masa  imperialisme.  Ia  menyaksikan  bagaimana  Barat  memecah belah  dunia  Islam  dan  melakukan  praktik  kolonilaisasi  di  India  atas dasar nasionalisme sempit. Secara teoritis, Iqbal mengemukakan bahwa pendirian Islam tentang nasionalisme berbeda dengan pandangan Barat. Nasionalisme  dalam  Islam  tidak  didasarkan  atas  kesatuan  bahasa, wilayah  teritorial,  sosial  budaya  atau  ekonomi,  tapi  pada  kepercayaan
37 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam (Jakarta: PrenadamediA, 2014), 201–12.
dan  tradisi  bersama  yang  dimiliki  umat  Islam. 38 Oleh  sebab  itu,  tidak tepat kalau prinsip nasionalisme sempit ala Barat semacam ini diterapkan dalam negara-negara Muslim di dunia.
Senada dengan Iqbal, Imam Khomeini juga menolak nasionalisme dan mencurigainya sebagai alat propaganda untuk memecah belah Islam. Bagi Khomeini, paham nasionalisme adalah salah satu sebab timbulnya bencana  yang  dihadapi  oleh  Muslim  di  dunia.  Penyebar  nasionalisme adalah  orang-orang  yang  memusuhi  Islam  dan  merupakan  agen kolonialisme. Perkembangan gerakan nasionalis di negara-negara Muslim bukan  didorong  oleh  kesadaran  internal  umat  Islam,  melainkan  hasil dari kolonialisasi Barat. Khomeini mengindetifikasi nasionalisme sebagai kekuatan kolonial yang mendorong rasa solidaritas nasional umat Islam justru  untuk  tujuan  perpecahan.  Ia  menulis:  Rencana  kekuatan super power dan rekan-rekan yang mendukung mereka terhadap negara-negara Muslim adalah untuk memecah belah beragam kelompok Islam, seperti kurdi, Arab, Turki, Persia, dan lain sebagainya. Bahkan membuat mereka bermusuhan  antar  satu  dengan  yang  lain.  Padahal  Allah  telah  Allah menyatakan  sebagai  saudara.Hal  ini  bertentangan  dengan  ketetapan Islam dan al-Quran.

## Titik Damai F.
Ada  tiga  istilah  dalam  bahasa  Arab  yang  biasa  digunakan untuk  mewakili  istilah  nasionalisme,  yaitu: ‘Ashabiyyah (kesukuan, rasisme,  nasionalisme,  solidaritas  group), Qawmiyyah (nasionalisme, etnosentrisme),  dan Wathaniyyah (nasionalisme,  patriotisme).  Meski ketiganya  memiliki  tekanan  yang  berbeda  dalam  kaitannya  dengan nasionalisme,  namun  sering  kali  juga  digunakan  untuk  merujuk  pada konsep  yang  sama  dan  cenderung  susah  untuk  dibedakan  antar  satu dengan yang lain. 39
‘Ashabiyyah  misalnya  didefinisikan  oleh  Ibn  Khaldun  sebagai keterikatan dan solidaritas kelompok yang menjadi unsur penting dalam memastikan  eksistensi  sebuah  suku  bangsa  menhadapai  ancaman  dari luar. ‘Ashabiyyah ini  timbul  karena  faktor-faktor  pertalian  darah  atau
38 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , 2014.
39 “Zaman - 2012 - Islam and Nationalism A Contemporary View.pdf,” t.t., 393– 400.
pertalian kaum dan rasa cinta seseorang terhadap nasab dan golongannya. Hal  ini  akan  menimbulkan  perasaan  senasib  sepenanggungan  dan melahirkan  persatuan  di  antara  mereka.  Adanya  solidaritas  kelompok merupakan  suatu  keharusan  bagi  bangunan  suatu  dinasti  yang  kuat dan  besar.  Namun,  sebuah  kekuasaan  akan  mampu  bertahan  dalam solidaritas kelompok hanya bila ditopang oleh agama. ‘Ashabiyyah yang merupakan sisa-sisa tradisi jahiliyyah harus dibingkai dan ditopang oleh kerangka dan pondasi agama. 40
Bagi  Ibnu  Khaldun,  agama  dan  solidaritas  kelompok  tidak semestinya  dipertentangkan,  karena  justru  akan  menyebabkan disintegrasi.  Kecintaan  dan  solidaritas  kelompok  sejatinya  merupakan insting  alamiah  manusia  yang  tidak  mungkin  ditentang  Islam.  Pada permulaan  dakwah  Nabi  Muhammad  SAW,  peran  solidaritas  dan dukungan suku Bani Hasyim sangat besar saat mayoritas kaum Quraisy memboikot Nabi dalam banyak bidang. Oleh sebab itu, saat Rasulullah ditanya, “apakah seseorang yang mencintai kaumnya tergolong fanatisme ( ‘ashabiyyah )?”  Rasul  menjawab:  Tidak,  fanatisme  ialah  bila  seseorang mendukung kaumnya atas suatu kedzaliman.” (HR. Ahmad)
Kecintaan  terhadap  tanah  air  dan  rasa  solidaritas  ( ‘ashabiyyah ) merupakan  modal  penting  untuk  memastikan  kuat  atau  lemahnya suatu  negara.  Tanah  air  merupakan  tempat  kelahiran  atau  tempat tinggal.  Diriwayatkan  bahwa  ketika  Nabi  sampai  di  kota  madinah,  ia berdoa:  “Ya  Allah  jadikanlah  kami  mencintai  Madinah  sebagaimana atau melebihi kami mencintai Makkah.” (HR. Bukhari). Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul juga disebutkan akan memacu kendaraannya lebih cepat  saat  datang  dari  bepergian  dan  melihat  dinding  kota  Madinah karena kecintaannya terhadap Madinah. Hadis ini menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalany  menunjukkan  disyariatkannya  mencintai  tanah  air  serta merindukannya. 41
Mematuhi  ajaran  yang  diberikan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw. berarti  memutuskan  hubungan  dengan  orde  sosial  kesukuan  dan
40 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia, 2010).
41 Ibnu Hajar al-‘Asqalany, Fathu al-Bari Syarhu Shahih al-Bukhari, Juz III (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1397H).
mengidentifikasikan dirinya dengan kesatuan baru. 42 Namun afiliasi dan loyalitas  kepada  komunitas  yang  berdasarkan  keimanan  tidak  berarti bahwa Islam melarang ikatan-ikatan lain selain ikatan berdasar keimanan. Alih-alih, Islam menganjurkan bentuk-bentuk ikatan lain, seperti ikatan keluarga, selama tidak bertentangan dengan Islam. 43
Menurut Iqbal, meski secara filosofis, nasionalisme negara modern tidak sejalan dengan prinsip Islam, namun bukan berarti Islam melarang berdirinya  negara-negara  Muslim  yang  dibatasi  oleh  geografis  dan perbedaan sosial budaya. Pembatasan sebuah negara diperbolehkan demi kemudahan pengaturan umat Islam asal tidak membatasi atau bahkan menghilangkan pandangan sosial umat Islam. Iqbal sendiri mendukung berdirinya negara Pakistan demi kemandirian bangsa Muslim mengatur urusannya sendiri. Tapi bagi Iqbal, lahirnya negara-negara tersebut tidak semestinya  menjadi  faktor  pemecah  belah  persatuan  keluarga  besar dunia  Islam.  Di  sini  Iqbal  berusaha  memberikan  alternatif  titik  temu antara  unsur  nasionalisme  dan ummah .  Berdirinya  sebuah  negara  dan kecintaan  terhadap  tanah  air  tidak  semestinya  menghilangkan  ikatan persaudaraan yang berbasis keimanan. Sehingga, republik-republik yang mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  tersebut  memiliki  semangat persatuan  dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  satu  keluarga besar dunia Islam. Nasionalisme yang ditolak Iqbal adalah nasionalisme sempit yang mengantarkan pada kompetisi tanpa moralitas sebagaimana dipraktekkan Barat.
Asumsi dasar bahwa nasionalisme adalah penyebab perpecahan juga sebenarnya tidak selamanya dapat dibenarkan. Karena nasionalisme di  satu  sisi,  memang  memecah  dunia  Islam  dari  kesatuan  wilayah Imperium  Turki  Utsmani  menjadi  Turki,  Irak,  Mesir,  Lebanon,  Suriah, Arab Saudi, Kuwait, Palestina, dan lain-lain. Imperium Mughal menjadi India,  Pakistan,  Bangladesh.  Namun  di  sisi  lain,  nasionalisme  justru mempersatukan puluhan kesultanan yang terjajah menjadi satu negara besar,  Indonesia. 44 Menurut  Muttaharri,  setidaknya  ada  tiga  aspek
42 Adhyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).
43 Adhyaksa Dault, 62.
44 Yudian Wahyudi, Maqāşid Syarī’ah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (, , 2007), 21. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, t.t.).
positif dari nasionalisme: Pertama, nasionalisme dapat membawa pada persatuan  yang  lebih  kuat  antara  masyarakat  pada  sebuah  bangsa. Kedua, Masyarakat pada satu bangsa memiliki kesepahaman antar satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan hubungan yang lebih baik di antara mereka. Ketiga, nasionalisme dapat mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan saling melayani antar satu dengan yang lain.
Dalam  menjelaskan  hubungan  antara  Islam  dan  nasionalisme, Hasan al-Banna, seorang tokoh pergerakan Islam, bahkan memaparkan bahwa apabila yang dimaksud dengan nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah air, keharusan berjuang membebaskan tanah  air  dari  penjajahan,  ikatan  kekeluargaan  antar  masyarakat,  dan pembebasan negeri-negeri lain maka nasionalisme dalam makna demikian dapat  diterima  dan  bahkan  dalam  kondisi  tertentu  dianggap  sebagai kewajiban. 45 Di sini, al-Banna melihat nasionalisme sebagai satu semangat yang bisa diarahkan menjadi gerakan positif, terutama dalam kaitannya dengan persatuan dan pembebasan negeri dari penjajahan asing. Sebagian sarjana Muslim bahkan berpendapat bahwa piagam madinah yang dibuat oleh Nabi secara spirit mendukung konsep nasionalisme modern, bukan nasionalisme yang didasarkan atas agama. 46
Secara  umum,  memang  ada  dua  sikap  kontradiktif  yang  lahir dari  sementara  pemikir  politik  Islam  menyikapi  paham  nasionalisme. Sebagian  mendukung  dan  sebagian  yang  lain  menolak  secara  penuh. Masing-masing  memiliki  basis  argumentasi  keagamaan  sesuai  dengan tafsir  yang  mendukung  pendapat  mereka.  Harus  diakui  bahwa nasionalisme  memiliki  sisi  positif  dan  negatif  bila  dipandang  dari perspektif siyasah ,  khususnya  saat  dikomparasikan  dengan  konsep ummah .  Nasionalisme  mampu  menyatukan  ragam  suku,  budaya  dan agama,  namun  memisahkan  saudara  seagama  yang  berbeda  teritorial. Nasionalisme  dianggap  anak  yang  lahir  dari  rahim  kolonialisme  dan imperialisme, namun nasionalisme juga menjadi salah satu semangat di balik perlawanan terhadap ideologi tersebut. Gerakan kemerdekaan di
45 Adhyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional , 17. 46 Yusdani, Fiqh Politik Muslim Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 230.
beberapa negara jajahan, termasuk negara-negara Muslim, salah satunya ditopang oleh semangat pembebasan atas nama nasionalisme.
Kemudian,  sebagian  kalangan  yang  mengkritisi  nasionalisme menganggap  paham  ini  sebagaibagian  dari  ideologi  sekuler  yang memarjinalkan  peran  agama.Bagi  mereka,  nasionalisme  telah  menolak klaim  agama  sebagai  elemen  dasar  persatuan.Agama  atau  apapun yang  dianggap  sebagai  ancaman  terhadap  persatuan  dan  kepentingan nasional harus dikorbankan demi kepentingan nasionalisme. Pendapat semacam ini tidak dapat sepenuhnya dibenarkan, karena nasionalisme juga mungkin menjadikan agama sebagai instrumen penguatnya. Agama tidak hanya digunakan sebagai alat legitimasi, namun juga menjadi ruh atau  spirit  di  balik  semangat  nasionalisme.  Dalam  konteks  ini,  agama dan  nasionalisme  justru  bekerja  sama  dan  mengambil  sisi  positif  dari masing- masing.
Nasionalisme  juga  dianggap  telah  memecah  belah  dunia  Islam dari  persaudaraan  yang  semestinya  dibatasi  dengan  bingkai ummah . Padahalinternasionalisasi  Islam  tidak  sepenuhnya  mustahil  terjadi  di era nation-state ini.  Dalam  batas-batas  tertentu,  internasionalisasi  itu sudah  ada  yang  berjalan,  misalnya  melalui Islamic  Development  Bank dengan  tawaran  sistem  ekonomi  Islam  atau  NGO  Islam  internasional lainnya.  Era  globalisasi  sangat  memungkinkan  internasionalisasi terwujud  lebih  mudah. Pada  konteks  globalisasi  ini,  sistem nation-state bahkan  diyakini  tidak  akan  dapat  berlangsung  lama.  Lahirnya  Uni Eropa misalnya juga semakin memperkuat asumsi semakin melemahnya doktrin nation-state di Eropa yang menjadi tempat kelahiran nation-state sendiri. Ada dua alasan yang menyatakan adanya pengaruh globalisasi terhadap nation-state .  Pertama,  globalisasi  diyakini  akan  melenyapkan nation-state .  Argumentasinya  adalah  karena  arus  revolusi  informasi menyebabkan  dunia  semakin  tidak  memiliki  sekat-sekat  wilayah  dan pelaku-pelaku  sosial  bisa  melakukan  interaksi  melewati  batas-batas negara. 47 Kedua, globalisasi adalah ancaman terhadap nation-state , sebab
47 Kenichi Ohmae, Hancurnya Negara Bangsa; Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Berbatas, terj. Ruslani (Yogyakarta: Qalam, 2002).
globalisasi menyebabkan negara dapat kehilangan kontrol atas sumber ekonominya. 48
Dengan demikian, hadirnya sistem kekuasaan Islam international tidaklah  sepenuhnya  mustahil  bila  mengacu  pada  fakta  semacam ini.  Meski  tentu  saja  juga  tidak  bisa  sepenuhnya  dibilang  rasional. Penyebabnya, karena globalisasi atau internationalisasi yang ada saat ini masih bergerak di seputar kepentingan politik atau ekonomi, sehingga benturan yang terjadi pun adalah benturan ekonomi atau politik. Berbeda dengan sistem khilāfah yang sangat mengedepankan ideologi keagamaan sebagai modal gerakan. Tentu saja, penerimaan dunia international dan benturan  yang  mungkin  terjadi  juga  akan  berbeda.  Belum  lagi  fakta bahwa pada ranah ideologi ini, dalam Islam masih terjadi ragam pendapat berbeda. Misalnya dalam membahas hubungan agama dan negara.
Meski  Lewis,  Huntington  dan  Bendix  sangat  pesimis,  kalau bukan  antipati,  terhadap  kemungkinan  lahirnya  titik  damai  antara  ide ummah dan nasionalisme, namun pendapat mereka tersebut tidak dapat digeneralisasi  pada  praktek  di  seluruh  negara.  Bendix  mencontohkan praktek sintesa antara nasionalisme dan sentimen ummah di Timur Tengah yang menurutnya keputusan dilematis dari para penguasa dan pimpinan Muslim. Di satu sisi, romantisme ummah begitu populer, sedang di sisi yang  lain,  terdapat  pentingnya  pembangunan  ekonomi  yang  mungkin bisa  melemahkan  sentimen  tersebut. 49 Menurut  penulis,  sama  seperti demokrasi,  meski  memiliki  prinsip-prinsip  umum,  namun  praktek demokrasi mungkin bervariasi antar satu negara Muslim dengan yang lain. Masing-masing akan melakukan penyesuaian disesuaikan dengan nilai  dan  norma-norma  lain  yang  hidup  di  negara  tersebut.  Demikian juga,  kompromi  antara  pentingnya  paham  nasionalisme  dan  sentimen ummah pada  prakteknya  dapat  beragam  dan  sangat  dipengaruhi  oleh faktor sosial politik dan sosial budaya masing-masing negara.
Penolakan  terhadap  ideologi  nasionalisme  secara  total  atas nama  sentimen ummah berpotensi  melahirkan  ekstrimisme  yang  justru kontraproduktif.  Tidak  sedikit  dari  pelaku  terorisme  yang  menjadikan
48 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2007).
49 Saiful Mujani, Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 16–17.
penindasan saudara seiman mereka di “negara lain” sebagai justifikasi terhadap perbuatan teror di negeri mereka sendiri. 50 Indonesia dengan nasionalismenya dianggap sebagai negara kafir, karena tidak menjadikan agama  dengan  ideologi ummah sebagai  dasar  kebijakan  negara.  Dalil agama kemudian digunakan untuk menghalalkan perbuatan yang sama sekali jauh dari misi utama agama itu sendiri. 51 Oleh karena itu, ajaran cinta tanah air tidak semestinya diartikan sebagai musuh dari ide ummah dalam Islam.
Bagi  penulis,  alih-alih  didudukkan  sebagai  ideologi  yang saling  berhadap-hadapan,  konsep ummah lebih  tepat  dijadikan  rambu- rambu religius bagi praktek nasionalisme di negara-negara Muslim. Ini untuk menghindari pemaknaan dan praktek nasionalisme sempit yang mungkin timbul di era persaingan modern. Konsep ummah memberikan panduan bahwa nasionalisme bukanlah nilai tertinggi yang harus dibela dan dikedepankan di atas kepentingan apapun juga. Terdapat nilai-nilai kemanusiaan,  keadilan,  dan  kesejahteraan  bersamasebagaimana  ajaran Islam  yang  penting  untuk  didukung  dan  diperjuangkan  melampaui batasan teritorial dan geografis. Mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional jangan sampai mengabaikan nilai-nilai universal, termasuk  prinsip  keagamaan.  Nasionalisme  sempit  berpotensi  untuk menjadi  pemicu  peperangan  dan  kompetisi  tidak  sehat  antar  negara. Maka,  doktrin ummah menjadi  relevan  untuk  mengimbangi  potensi tumbuhnya  efek  negatif  dari  pemahaman  nasionalisme  secara  sempit. Di  sisi  lain,  sentimen ummah sebenarnya  justru  menjadi  semacam  tali perekat  dan  memperkokoh  nasionalisme  Indonesia.  Sentimen  agama telah mengambil peranan penting sejak masa perjuangan kemerdekaan dalam menjaga persatuan Indonesia.
Dalam konteks ini, Haji Agus Salim mengingatkan agar ideoologi nasionalisme  tidak  dipisahkan  dengan  keimanan,  tapi  harus  “karena Allah dan menurut perintah Allah semata-mata.” Bagi Salim, nasionalisme yang terlepas dari bimbingan universalisme agama akan sangat agresif dan berbahaya. Ia mencontohkan penggunaan slogan cinta tanah air oleh
50 Zulfi  Mubarak,  “Fenomena  Terorisme  di  Indonesia:  Kajian  Aspek  Teologi, Ideologi dan Gerakan” 15 (2012): 240–54.
51 Tentang catatan beberapa aksi terorisme “Muslim” di Indonesia Muhammad Subhan, “Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015),” Journal of International Relations 2, no. 4 (2016): 59–67.
penguasa-penguasa Barat yang justru berakhir pada praktek penjajahan. Salim khawatir nasionalisme dijadikan legitimasi oleh para pembela dan pemujanya untuk menghalalkan langkah-langkah agresif dan ekspansif untuk menaklukkan bangsa lain. 52 Maka, pertimbangan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama yang universal sebagaimana sentimen ummah harus menjadi panduan atau minimal penyeimbang dalam penerapan ideologi nasionalisme.
Indonesia  dapat  dijadikan  obyek  studi  sintesa  antara konsep  nasionalisme  dan  sentimen ummah yang  melahirkan  nilai- nilai  kompromistis  sebagaimana  tergambar  di  dalam  Pancasila  dan Pembukaan  UUD  1945.  Dalam  alinea  pertama,  misalnya,  disebutkan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Rumusan semacam ini  lahir  karena  dalam  sejarahnya  nasionalisme  Indonesia  dipengaruhi oleh  para  pemikir  yang  belajar  dari  Barat  dan  Timur  Tengah.  Meski sempat terjadi ketegangan politik dalam penentuan dasar negara antara kelompok  nasionalis  dan  Islam,  namun  mayoritas  mereka  bersepakat bahwa nilai-nilai agama tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan negara. Menjelaskan relasi positif antara universalisme Islam dan lokalitas nasionalisme, Soekarno menulis:
Dimana-mana  orang  Islam  bertempat,  bagaimanapun  djuga djauhnja  dari  negeri  tempat  kelahirannja,  di  dalam  negeri  jang  baru itu ia masih mendjadi satu bahagian dari pada rakjat Islam, dari pada persatuan Islam. Dimana-mana orang Islam bertempat, disitulah ia harus mentjintai dan berkerdja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnja. Inilah nasionalisme Islam! Sempit-budi dan sempit-pikiranlah nasionalis jang memusuhi  Islamisme  serupa  ini.  Sempit-budi  dan  sempit-pikiranlahia, oleh  karena  ia  memusuhi  suatu  azas,  jang,  walaupun  internasional dan  interrasial,  mewadjibkan  pada  segenap  pemeluknja  yang  ada  di Indonesia, bangsa apa merekapun djuga, mentjintai dan bekerdja untuk keperluan Indonesia dan rakyat Indonesia djuga adanja! 53
52 Susmihara, “Islam dan Nasionalisme di Indonesia” IV. no. 1 (2016): 50–61.
53 Sukarno, “Dibawah Bendera Revolusi (ttp: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), 7.,” t.t.
Beberapa kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam hal ini  dapat  dilihat  sebagai  aplikasi  dari  sentimen ummah .Terlepas  dari kemungkinan  adanya  kepentingan  politik  jangka  pendek,  dukungan penuh  kepada  Palestina,  bantuan  terhadap  Muslim  Rohingya,  dan keterlibatan Indonesia dalam isu-isu Islam di dunia internasional sedikit banyak  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai ummah .  Dengan  demikian,  konsep ummah dapat berkontribusi secara positif terhadap nasionalisme dalam dua ranah sekaligus; ke dalam untuk memperkokoh dan ke luar untuk berjuang atas nama keadilan dan kemanusiaan. Sebaliknya, nasionalisme juga  turut  andil  dalam  memastikanpenggunaan  sentimen ummah yang tidak berlebihan dan cenderung mengarah pada ekstrimisme.

## Simpulan G.
Benturan  antara  konsep  nasionalisme  dan ummah tidak  dapat terhindarkan  saat  melihat  keduanya  dari  perspektif  epistemologis  dan historis.  Nasionalisme  dianggap  lahir  dan  besar  dari  peradaban  Barat, sementara ummah berasal  dari  rahim  Islam.  Maka,meski  keduanya berkaitan  dengan  ikatan  solidaritas  masyarakat,  wajar  jika  banyak  hal dari  kedua  konsep  tersebut  yang  kemudiandibentur-benturkan.  Di antaranya, terkait dengan ikatan nasionalisme yang terbatas pada luas teritorial,  sedang  sentimen ummah lebihbersifat  universal.Nasionalisme diyakini  sebagai  bagian  dari  politik  sekuler,  sementara ummah adalah doktrin  inti  dari siyasah  syar’iyyah (politik  Islam).  Mempertentangkan nasionalisme  dengan ummah tidak  selaras  dengan  realitas  konsep nation  state yang  dianut  oleh  semua  negara  Muslim.  Praktik  sintesa keduanya bukanlah suatu hal yang mustahil terjadi. Kerja sama antara nasionalisme  dan  sentimen ummah justru  dapat  menunjukkan  wajah Islam yang lebih damai. Nasionalisme plusummah dapat disebut sebagai nasionalisme religius atau nasionalisme Islam. Tentu saja, praktik sintesa ini dapat berbeda-beda pada tiap negara Muslim di dunia, termasuk di Indonesia[.]

## REFERENSI
Adhyaksa Dault. Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional . Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
Albert Hourani. Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim . Bandung: Mizan, 2004.
Ali Abdur Raziq. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, terj. Afif Mohammad .
Diterjemahkan oleh Arif Mohammad. Bandung: PUSTAKA, 1985.
Asghar Ali Engineer. Devolusi Negara Islam, terj. Imam Mutaqin . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Azyumardi Azra. Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme,
Hingga Post-Modernisme . Jakarta: Paramadina, 1996.
Badri Yatim. Soekarno, Islam, dan Nasionalisme . Bandung: Nuansa, 2001.
Benedict  Anderson,. Imagined  Community:  Komunitas-Komunitas Terbayang,terj.  Omi  Intan  Naomi .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2002.
F Isjwara. Pengantar Ilmu Politik . Bandung: Universitas Padjajaran Press,
1999.
Fathurrahman  Jamil. Mekanisme  pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala Negara”  dalam  Mawardi  (ed),  Islam  Berbagai  Perspektif.Yogyakarta: LPMI, 1995. , n.d.
Hans Kohn. Nationalism: Its Meaning and History . New York: The Macmilla Company, 1965.
Ibnu  Hajar  al-‘Asqalany. Fathu  al-Bari  Syarhu  Shahih  al-Bukhari,  Juz  III . Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1397H.
James P Piscatori. Islam in a World of Nation State . New York: Cambridge,
1994.
Kenichi  Ohmae. Hancurnya  Negara  Bangsa;  Bangkitnya  Negara  Kawasan dan  Geliat  Ekonomi  Regional  di  Dunia  Tak  Berbatas,  terj.  Ruslani . Yogyakarta: Qalam, 2002.
Lukman  Ali  dkk. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai  Pustaka,
1994.
M.  Quraish  Shihab. Wawasan  al-Quran:  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan, 1996.
Masykuri Abdillah. Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Miriam  Budiardjo. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utma, 2008.
Moh.  Mahfud  MD. Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi . Jakarta: LP3ES, 2007.
Mubarak,  Zulfi.  “Fenomena  Terorisme  di  Indonesia:  Kajian  Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan” 15 (2012): 15.
Muhammad  ‘Abid  al-Jabiri. al-Din  wa  al-Daulah  wa  al-Tatbiq  al-Syariah . Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1996.
Muhammad  Iqbal. Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam . Jakarta: Prenada Media, 2014.
———. Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam .  Jakarta: PrenadamediA, 2014.
Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution. Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer . Jakarta: Prenadamedia,
2010.
Muhammad  Subhan.  “Pergeseran  Orientasi  Gerakan  Terorisme  Islam di  Indonesia  (Studi  Terorisme  Tahun  2000-2015).” Journal  of International Relations 2, no. 4 (2016): 59–67.
Muhyar Fanani. Mempertimangkan Kembali Hubungan Islam dan Demokrasi dalam Islam dan Politik . Yogyakarta: LPPI UMY dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 2002.
Munawwir Syadzali. Islam and Govermental System; Teaching, History, and
Reflections . Jakarta: INIS, 1991.
Nurcholish Madjid. Indonesia Kita . Jakarta: Paramadina, 2004.
QS. Al Hujurat (49): : , n.d. QS. Al-Mujadalah (58): , n.d.
Saifuddin.  “Konsepsi  Khilafah  (Studi  Pemikiran  Politik  Hizbut  Tahrir Indonesia).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.
Saiful Mujani. Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik  Di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka
Utma, 2007.
———. Muslim  Demokrat;  Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi Politik  Di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama,  2007.
Sukarno.  “Dibawah  Bendera  Revolusi  (ttp:  Panitya  Penerbit  Dibawah Bendera Revolusi, 1963), 7.,” n.d.
Susanto, Elik. “Kemenkumham Beberkan 5 Poin Alasan Pembubaran HTI.” Tempo,  19  Juli  2017.  https://nasional.tempo.co/read/892605/ kemenkumham-beberkan-5-poin-alasan-pembubaran-hti.
Susmihara.  “Islam  dan  Nasionalisme  di  Indonesia”  IV.  no.  1  (2016): 50– 61.
Yudian  Wahyudi. Maqāşid  Syarī’ah  dalam  Pergumulan  Politik;  Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (, , 2007), 21. Yogyakarta:
Pesantren Nawesea Press, n.d.
Yusdani. Fiqh Politik Muslim Progresif . Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,
2015.
Yusuf  Qardhawi. Fiqh  Negara;  Ijtihad  Baru  Seputar  Sistem  Demokrasi, Multipartai,  Keterlibatan  Wanita  di  Dewan  Perwakilan,  Partisipasi dalam  Pemerintahan  Sekuler .  Diterjemahkan  oleh  Syafril  Halim. Jakarta: Robbani Press, 1997.
“Zaman  -  2012  -  Islam  and  Nationalism  A  Contemporary  View. pdf,”  n.d.