## Determinan tata kelola pemerintahan pada OPD kabupaten Bima
Nadia Ersy Mithasarinama 1 , Biana Adha Inapty 2 , Nurabiah 3*
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5227

## Abstract
This  study  aims  to  examine  whether  the  regional  financial  accounting  system,  human  resource  competence, transparency and accountability of financial management have an effect on good governance. The approach used is  quantitative  data.  This  study’s  population  is  all  OPD  in  Bima  Regency  with  the  sample  criteria,  namely employees  who  carry  out  accounting  or  financial  administration  functions.  The  sampling  technique  used  was purposive sampling with a sample of 122 respondents. The results of this study indicate that regional financial accounting systems and financial management transparency have no effect on good governance, while human resource competency and financial management accountability have a positive effect on good governance. The implication of this research is that the Bima Regency Government can improve the competence of employees who work  as  financial  managers  by  providing  education  and  training  related  to  good  governance  and  placing appropriate apparatus in the field of regional financial management. The results of the research contribute to enriching knowledge regarding the application of Stewardship Theory. The government as the holder of the trust can carry out good governance. The financial accounting system must comply with predetermined standards so it can produce financial reports that can be accounted for, are relevant, reliable, comparative and verifiable.
Keywords:  Accountability;  Good  Governance;  Human  Resource  Competence;  Regional  Financial  Accounting System; Transparency.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  kompetensi  sumber  daya manusia, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan yang digunakan adalah data kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh OPD di Kabupaten Bima  dengan  kriteria  sampel,  yaitu  pegawai  yang  melaksanakan  fungsi  akuntansi  atau  tata  usaha keuangan.  Teknik  sampling  yang  digunakan,  yaitu  purposive  sampling  dengan  hasil  sampling  sebanyak  122 responden.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan kompetensi sumber  daya  manusia  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  tata  kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bima dapat meningkatkan kompetensi  pegawai  yang  bekerja  sebagai  pengelola  keuangan  melalui  pemberian  pendidikan  dan  pelatihan terkait  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  menempatkan  aparatur  yang  tepat  pada  bidang pengelolaan keuangan daerah . Hasil penelitian memberi kontribusi dengan memperkaya pengetahuan mengenai penerapan  Stewardship  Theory.  Pemerintah  sebagai  pemegang  amanah  dapat  melaksanakan  tata  kelola pemerintahan yang baik. Sistem akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya,  relevan,  andal, komparatif, dan dapat diverifikasi.
Kata kunci: Akuntabilitas; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; Transparansi.

## Riwayat artikel
Artikel masuk : 12 September 2022 Artikel direvisi : 8 Oktober 2022 Artikel diterima : 20 November 2022

## PENDAHULUAN
Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ( good government  governance )  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  untuk  terus  melakukan pembenahan dan inovasi, seperti merombak pola sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi, termasuk perubahan pada sistem administrasi keuangan negara dengan ditetapkannya beberapa paket Undang-Undang Keuangan Negara (Nuradhawati, 2019). Dalam rangka mencapai good government governance , semua otoritas secara berkala melakukan inovasi dalam akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan yang baik.
Menurut  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani,  banyak  laporan  keuangan  daerah  yang mendapat  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  tetapi  masih  terdapat  kecurangan  yang terjadi dalam pemerintahan, seperti korupsi dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Banyak kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang setelah mendapat WTP merasa itu sudah cukup, padahal opini WTP bukanlah tujuan akhir. Jika laporan keuangan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah meraih opini WTP, mereka harus mengevaluasi kembali catatan-catatan dari BPK yang bisa  dimaksimalkan  untuk  efisiensi  anggaran.  Evaluasi  ini  bisa  mengacu  pada  aspek perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan terutama dalam laporan keuangan harus dipakai sebagai alat untuk feed back membuat perencanaan yang lebih baik (Putera, 2018).
Pemerintah  Kabupaten  Bima  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 untuk yang keenam kalinya sejak tahun 2015 (BPK RI 2020). Hal ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  Kabupaten  Bima.  Akan  tetapi,  masih  ada kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bima. Kasus tersebut menyeret nama seorang anggota DPRD  Kabupaten  Bima  dari  Fraksi  Gerindra  yang  diduga  melakukan  penyimpangan  dan penyelewengan anggaran Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah miliknya. Hal ini telah dilaporkan lebih dari satu pelapor di Polres Bima Kota pada Oktober  2019.  Lamanya  proses  dalam  kasus  ini  disebabkan  oleh  pihak  kepolisian  banyak menemukan saksi baru dan LPJ PKBM Karoko Mas. Dalam laporan tersebut, seorang anggota DPRD  diduga  kuat  menyimpang  dan  menyelewengkan  dana  PKBM  senilai  Rp1,080  miliar pada  tahun  anggaran  2018  dan  2019  dengan  berbagai  program  kegiatan  yang  di  dalamnya melalui bantuan APBN.
Faktor-faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik  ( good government  governance ) yaitu, peran auditor internal,  sistem pengendalian
internal,  standar  akuntansi  pemerintahan,  temuan  audit,  pengelolaan  keuangan  daerah, transparansi dan akuntabilitas, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Namun, penelitian ini menggunakan empat faktor, yaitu variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Faktor pertama yang mempengaruhi tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  government  governance) adalah  sistem  akuntansi keuangan daerah. Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Penelitian  Haeli  (2020);  Sari  &  Tamrin  (2014); Yusniyar et al. (2016) menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Faktor  kedua  adalah  kompetensi  sumber  daya  manusia.  Sebuah  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  perlu  ditunjang  oleh  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  meliputi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Aparatur daerah yang kompeten sangat berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) dan Limbong et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Faktor  ketiga  adalah  transparansi.  Organisasi pemerintah hendaknya mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta dapat diperbandingkan dan dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018)  yang menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.  Faktor keempat  adalah  akuntabilitas. Pertanggungjawaban tersebut ada kalanya berbentuk sebagai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Penelitian ini memiliki empat tujuan. Pertama, menganalisis dampak sistem akuntansi keuangan  daerah  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Kedua,  menganalisis kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Ketiga, menganalisis transparansi pengelolaan keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Terakhir, menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  menyoroti  berbagai  hal  penyebab  tidak tercapainya  tata  kelola  pemerintah  yang  baik.  Berbagai  penelitian  tentang  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good government governance ) sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia (Haeli, 2020;  Hildan, 2015;  Kurniasari, 2016; Lestari, 2020; Limbong et al., 2019; Pertiwi, 2016; Pujanira & Taman, 2017; Sari & Tamrin, 2014; Setiowati et al., 2017;
Syarion et al., 2015; Yusniyar et al., 2016). Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian  ini  dilakukan  pada  OPD  Kabupaten  Bima,  sedangkan  penelitian  sebelumnya dilakukan  pada  OPD  Kabupaten  Wonogiri  yang  mungkin  memiliki  perbedaan  karakteristik organisasi.  Penelitian  ini  memiliki  kontribusi  dalam  memperkaya  pengetahuan  dan pemahaman pada penerapan Stewardship Theory . Pemerintah sebagai pemegang amanah dapat menjamin pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang relevan, andal, komparatif, dan dapat diverifikasi.

## TELAAH TEORETIS

## Stewardship Theory
Stewardship theory menekankan pada adanya hubungan yang kuat dalam mencapai sebuah  tujuan  organisasi.  Utilitas  yang  maksimal  dari  pihak principal dibutuhkan  untuk mencapai  tujuan  tersebut  sehingga stewardship  theory menekankan  pada  tindakan  seorang manajer yang mengutamakan kepentingan principal atau organisasi diatas kepentingan pribadi. Manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik demi tercapainya tujuan organisasi (Arifin  et  al.,  2016). Stewardship  theory mengasumsikan  hubungan  yang  kuat  antara kesuksesan  organisasi  dengan  kepuasan  pemilik  (Herawati  et  al.,  2016).  Oleh  karena  itu, pemerintah daerah yang baik akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai  tujuan  pemerintah,  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah  harus memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mencapai pemerintahan yang baik.

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan
Pemerintah  menyusun  sistem  akuntansi  pemerintahan  yang  mengacu  pada  SAP. Tujuan  pengawasan  memiliki  arti  bahwa  akuntan  pemerintah  harus  memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat  pengawasan fungsional  secara efektif dan efisien. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Haeli (2020); Sari & Tamrin (2014); Yusniyar et al. (2016)  yang  menyimpulkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  yang  dapat  diambil sebagai berikut.
H 1 :  Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  tata  kelola pemerintahan.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan
Suatu sistem tanpa ditunjang kualitas sumber daya manusia (pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari sumber daya manusia yang bersangkutan). Aparatur daerah yang kompeten sangat berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut diperkuat  dengan  penelitian  Ardiyanti  &  Supriadi  (2018)  dan  Limbong  et  al.  (2019)  yang menyimpulkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil, yaitu:
H 2 :  Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  tata  kelola pemerintahan.

## Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan
Organisasi  pemerintah  hendaknya  mengungkapkan  informasi  secara  tepat  waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) yang menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil, yaitu:
H 3 :  Transparansi berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan.

## Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan
Akuntabilitas  berbentuk  sebagai  akuntabilitas  kinerja  dan  akuntabilitas  keuangan. Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mencapai  tata  kelola pemerintah yang baik. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil, yaitu:
H 4 :  Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan.

## METODE
Studi ini merupakan penelitian asosiatif kuantitatif yang dilakukan pada 43 Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Bima. Penarikan sampel dengan teknik purposive sampling dengan  kriteria  aparatur  yang  menjalankan  fungsi  akuntansi  atau  tata  usaha keuangan. Responden berjumlah 159 orang yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan, staf keuangan,  bendahara  penerimaan,  dan  bendahara  pengeluaran.  Jenis  data  merupakan  data primer dan sumber pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan pengolahan data
menggunakan Smart PLS dengan persamaan regresi sebagai berikut.
TK=α + β 1 SAKD + β 2 KOMP + β 3 AKUN + β 4 TRANS + ε………………………………... (1) TK adalah tata kelola pemerintahan yang baik sebagai variabel dependen dan variabel yang lain sebagai variabel independen yaitu SIAKD sebagai sistem akuntansi keuangan daerah, KOMP  sebagai  kompetensi  sumber  daya  manusia,  AKUN  sebagai  akuntabilitas  pengelola keuangan dan TRANS sebagai transparansi pengelolaan keuangan.
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas sudah memenuhi syarat dengan nilai cronbach’s alpha > 0,7 dan nilai composite reliability > 0,7. Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk > 0,7 sehingga dapat dikatakan konstruk yang digunakan dalam model penelitian sudah reliabel.
Tabel 1. Uji Reliabilitas Konstruk Composite Reliability Tata kelola pemerintahan yang baik 0,9 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,9 Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,9 Transparansi Pengelolaan Keuangan 0,9 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 0,9
Sumber: Data diolah, 2022
Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD)
Kompetensi Sumber Daya
Manusia (KOMP)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (AKUN) Transparansi Pengelolaan Keuangan (TRANS)
Tata Kelola Pemerintahan (TK)

## Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah konstruk variabel sudah valid dan siap untuk diuji. Aturan untuk memenuhi tingkat validitasnya adalah outer loading > 0,7. Namun, menurut Ghazali et al. (2015), nilai loading factor 0,5-0,6 masih dianggap cukup. Penelitian ini sudah memenuhi tingkat loading factor di atas 0,5 dan yang tidak memenuhi syarat telah dieliminasi.
Gambar 2. Model Struktural Sesudah Dieliminasi Sumber: Data diolah, 2022

## Uji Hipotesis
Berdasarkan Tabel 2, hipotesis variabel sistem informasi keuangan daerah dinyatakan ditolak  karena  p value >  0,05  atau  nilai  t-statistik  lebih  kecil  dari  t  tabelnya  (0,80  <  1,64). Hipotesis  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  juga  ditolak  karena  nilai  p- value >  0,05. Kompetensi sumber daya manusia dan transparansi pengelolaan keuangan diterima karena p- value < 0,05 atau nilai t-statistik lebih besar dari t tabelnya (3,30 > 1,64 dan 4,52 > 1,64).
Tabel 2. Uji Hipotesis Total Sampel t-stat t-table H P- Values Ket Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 0,07 0,80 1,64 1 0,42 Ditolak Kompetensi Sumber Daya Manusia - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 0,30 3,30 1,64 2 0,00 Diterima Transparansi Pengelolaan Keuangan - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 0,05 0,90 1,64 3 0,36 Ditolak Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 0,54 4,52 1,64 4 0,00 Diterima

## Sumber: Data diolah, 2022

## Pengaruh Sistem Akuntansi  Keuangan Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Hasil  studi  ini  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  antara  sistem  akuntansi keuangan  daerah  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Hasil  ini  dapat  dilihat berdasarkan penyebaran kuesioner, yaitu sebesar 3,75% responden menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan, analisis atau identifikasi transaksi, dan pembuatan laporan  keuangan  secara  konsisten  dan  periodik  belum  mampu  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan yang baik secara optimal. Cukup banyak responden, yakni sebesar 4,33% yang menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  sudah  cukup,  tetapi  sebaiknya ditingkatkan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hasil ini dipertegas dari hasil penyebaran kuesioner bahwa sebesar 8,08% responden menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang  diterapkan  belum  maksimal, padahal dalam mengelola keuangan sistem akuntansi keuangan daerah ini dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal tersebut didukung oleh jawaban responden dari masing-masing indikator sistem akuntansi keuangan daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang  baik  dijelaskan  dalam  tujuh  indikator.  Pertama,  indikator  sistem  akuntansi  yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum diterapkan secara maksimal dan perlu ditingkatkan. Hal ini didukung dengan penilaian responden  sebesar  9,8%  responden  yang  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan daerah yang diterapkan belum maksimal. Kedua, indikator setiap transaksi keuangan dianalisis, diidentifikasi,  dan  diklasifikasi  belum  dilakukan  secara  maksimal.  Hal  ini  didukung  dengan
penilaian  responden  sebesar  5,72%  responden  yang  menyatakan  bahwa  setiap  transaksi keuangan  dianalisis,  diidentifikasi,  dan  diklasifikasi  belum  dilakukan  secara  maksimal  dan perlu ditingkatkan lagi. Ketiga, indikator pengidentifikasian atas pencatatan belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 7,38% responden yang menyatakan  bahwa  belum  dilakukan  pengidentifikasian  atas  pencatatan  secara  maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.
Indikator  keempat,  setiap  transaksi  keuangan  didukung  oleh  bukti  transaksi  belum dilakukan  dengan  maksimal.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar  13,85% responden  yang  menyatakan  bahwa  setiap  transaksi  keuangan  belum  didukung  oleh  bukti transaksi.  Kelima,  indikator  semua  transaksi  keuangan  belum  dilakukan  pencatatan  secara kronologis  secara  maksimal.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar  7,38% responden  yang  menyatakan  bahwa  semua  transaksi  keuangan  belum  dilakukan  pencatatan secara  kronologis  secara  maksimal  sehingga  perlu  ditingkatkan  lagi.  Keenam,  indikator dilakukan klasifikasi atas transaksi ke dalam pos-pos yang semestinya belum dilakukan secara maksimal.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar  7,38%  responden  yang menyatakan  bahwa  klasifikasi  atas  transaksi  ke  dalam  pos-pos  yang  semestinya  belum dilakukan  secara  maksimal  sehingga  perlu  ditingkatkan  lagi.  Terakhir,  indikator  pembuatan laporan  keuangan  dilakukan  belum  secara  konsisten  dan  periodik.  Hal  ini  didukung  dengan penilaian  responden  sebesar  4,92%  responden  yang  menyatakan  bahwa  pembuatan  laporan keuangan dilakukan belum secara konsisten dan periodik.
Selain  didukung  dari  hasil  analisis  jawaban  responden  tersebut  mengenai  ketujuh indikator yang terdapat dalam variabel sistem akuntansi keuangan daerah, penelitian ini juga dapat  didukung  dari  segi  karakteristik  responden.  Pertama,  berdasarkan  tingkat  pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak pegawai yang tingkat pendidikannya SLTA/Sederajat. Hal ini  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengetahuan  atau  pemahaman  terkait  sistem  akuntansi keuangan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Kedua, berdasarkan  jumlah  kursus/pelatihan  di  bidang  pengelolaan  keuangan  yang  diikuti menunjukkan bahwa masih banyak responden yang tidak pernah mengikuti kursus/diklat/bimtek, yakni sebanyak 35,2%. Diklat terkait sistem akuntansi keuangan daerah sangat  dibutuhkan  agar  para  pegawai  menjadi  lebih  mudah  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.  Berdasarkan keikutsertaan responden  yang  mengikuti  diklat terkait sistem akuntansi keuangan daerah, keinginan responden mengikuti  diklat  masih rendah  padahal  diklat  sangat dibutuhkan  untuk  memperbaharui  ilmu  serta  menambah  wawasan  dan  pemahaman  terkait
sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang  akan  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik. Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Astrawan et  al.  (2016)  dan  Vidyasari  (2021)  yang  menyimpulkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan, semakin baik pula tata kelola pemerintahan.

## Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang Baik
Hasil studi ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi sumber daya  manusia  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Semakin  tinggi  latar  belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap menghargai pekerjaan, kualitas sumber  daya  manusia  akan  meningkat.  Hal  ini  diperkuat  oleh  hasil  penyebaran  kuesioner tentang  kompetensi  sumber  daya  manusia  sebesar  72,46%  responden  menyatakan  bahwa kompetensi sumber daya manusia sudah baik. Hal tersebut didukung oleh jawaban responden dari  masing-masing  indikator  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Indikator  pertama,  latar  belakang  dan  tingkat  pendidikan  aparatur daerah sangat membantu dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan pokok dan fungsinya. Hal ini didukung  dengan penilaian responden sebesar 71,31% yang menyatakan bahwa pegawai yang melaksanakan tugas atau pekerjaan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Indikator kedua, pengalaman pegawai dalam pekerjaan sebelumnya  sangat  membantu  dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  saat  ini.  Hal  ini didukung dengan penilaian responden sebesar 61,47% yang menyatakan bahwa pegawai yang bekerja  sebagai  pengelola  keuangan  memiliki  pengalaman  yang  baik  dalam  membantu melaksanakan  tugas  dan  pekerjaannya  saat  ini.  Indikator  ketiga,  pengelola  keuangan  daerah telah  mengetahui  tugas  pokok  dan  fungsinya,  terutama  terkait  laporan  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 89,34% yang menyatakan bahwa pegawai sebagai pengelola keuangan daerah sudah mengetahui tugas pokok  dan  fungsinya  dengan  baik,  terutama  terkait  laporan  pertanggungjawaban  keuangan daerah.
Indikator  keempat,  pengelola  keuangan  daerah  sudah  mengikuti  kegiatan pengembangan  sumber  daya  manusia  untuk  meningkatkan  keterampilan  sehingga meningkatkan produktivitas organisasi. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 66,39% menyatakan bahwa pegawai sudah mengikuti kegiatan pengembangan SDM, seperti kursus  atau  seminar  untuk  meningkatkan  keterampilannya.  Indikator  kelima,  kompetensi
sumber daya manusia dalam hal ini pengukuran kinerja aparatur daerah telah sesuai dengan capaian pelaksanaan tugasnya. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 72,46% menyatakan  bahwa  pegawai  sudah  mencapai  tingkat  kinerja  yang  baik  seperti  disiplin  yang diukur dari kehadiran atau absensi.
Hasil  pembahasan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  indikator  kompetensi  sumber daya  manusia  dalam  hal  peningkatan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  menjadi  indikator yang  berpengaruh  besar  dalam  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Artinya, kelima indikator yang terdapat dalam kompetensi sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Selain didukung dari hasil analisis jawaban  responden  tersebut  mengenai  kelima  indikator  yang  terdapat  dalam  variabel kompetensi  sumber daya manusia, penelitian ini juga dapat  didukung  dari segi  karakteristik responden. Jenis kelamin responden didominasi perempuan sebesar 71%. Hal ini disebabkan oleh perempuan lebih memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dibandingkan responden laki-laki pada penelitian ini sebesar 29%. Hal  tersebut  didukung  dari hasil penelitian yang dilakukan oleh YouGov untuk young  woman  trust’s yang  mengungkapkan  bahwa  wanita  lebih  teliti dibandingkan pria (Karpowitz et al., 2017). Ketelitian dalam penelitian ini berarti wanita lebih teliti dalam hal pengelolaan keuangan daerah guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Mayoritas usia responden berada pada usia yang matang dengan tingkat emosi yang lebih stabil serta dewasa dan andal dalam menjalankan tugas, yaitu berusia 41-50 tahun. Persentase yang juga cukup tinggi pada responden yang berusia 31-40 tahun sebesar 33%. Oleh karena itu,  pegawai  yang  bekerja  sebagai  pengelola  keuangan  daerah  memiliki  usia  yang  matang dengan  tingkat  emosi  yang  lebih  stabil,  dewasa,  serta  handal  sehingga  mereka  mampu membantu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  tingkat  pendidikan  menunjukkan  bahwa  yang  mendominasi  adalah responden dengan tingkat pendidikan S1, yaitu sebesar 69%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memberikan pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga memberikan landasan untuk mengembangkan diri serta memberikan kemampuan untuk memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitarnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu S1 mampu memudahkan untuk tercapainya tujuan organisasi yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.  Berdasarkan masa kerja atau lama kerja aparatur dalam melaksanakan  tugas  sebagai  pengelola  keuangan,  sebagian  besar  responden  telah  bekerja sebagai pengelola keuangan lebih dari sepuluh tahun. Hal tersebut menunjukkan dengan masa
kerja  yang  cukup  lama  sebagai  pengelola  keuangan  daerah  dan  memberikan  arti  bahwa sebagian  besar  responden  telah  memiliki  sehingga  dapat  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  keikutsertaan  responden  dalam  mengikuti  kursus  atau  pelatihan pengelolaan  keuangan  daerah,  responden  yang  mengikuti  diklat  sebanyak  satu  kali  sebesar 43,4% dan responden yang mengikuti  dua kali, yakni sebesar 14%. Hal ini disebabkan oleh kesadaran  akan  pentingnya  kursus  atau  pelatihan  akuntansi  (pengelolaan  keuangan  daerah) guna  menambah  ilmu  serta  wawasan  dan  memperbaharui  ilmu  pegawai  dalam  mengelola keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hasil  studi  ini  juga  didukung  oleh stewardship  theory yang  mengungkapkan kewajiban meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintahan.  Pengelola  keuangan  harus  dikelola  secara  profesional  sehingga  pengetahuan tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  kualitas  SDM  wajib  dimiliki  para  pegawai  demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ardiyanti  &  Supriadi  (2018)  dan  Sanjaya  et  al.  (2017)  yang mengungkapkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  kompetensi  sumber  daya manusia yang dimiliki SDM sebagai pengelola keuangan daerah maka tata kelola pemerintahan juga akan semakin baik.

## Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Hasil  studi  ini  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  antara  transparansi pengelolaan  keuangan  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Hasil  penyebaran kuesioner  menunjukkan  31,64%  responden  menyatakan  bahwa  transparansi  pengelolaan keuangan  cukup  diterapkan  dengan  baik,  tetapi  masih  kurang  optimal.  Kemudahan  akses laporan  keuangan  serta  penyediaan  informasi  mengenai  prosedur,  biaya  yang  dikelola,  dan mekanisme alur pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar perlu dioptimalkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyak responden yang menjawab pada skala 3.
Hasil ini diperkuat oleh hasil penyebaran kuesioner tentang transparansi pengelolaan keuangan bahwa sebesar 28,85% responden menyatakan transparansi  pengelolaan keuangan cukup diterapkan, padahal transparansi harus diterapkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh masyarakat luas memiliki hak untuk mengakses secara terbuka dan menyeluruh mengenai
informasi  keuangan.  Hal  tersebut  didukung  oleh  jawaban  responden  dari  masing-masing indikator  transparansi  pengelolaan  keuangan  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Pertama, indikator kemudahan akses laporan keuangan melalui media massa, surat kabar, dan internet  cukup  diterapkan,  tetapi  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian responden  sebesar  35,24%  responden  yang  menyatakan  bahwa  kemudahan  akses  laporan keuangan melalui media massa, surat kabar, dan internet belum maksimal diterapkan. Kedua, indikator penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur-prosedur cukup  diterapkan,  tetapi  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian  responden sebesar  7,38%  yang  menyatakan  penyediaan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami mengenai prosedur-prosedur belum diterapkan secara maksimal.
Ketiga,  indikator  penyediaan  informasi  mengenai  biaya-biaya  yang  dikelola  cukup diterapkan,  tetapi  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar 13,11% yang menyatakan bahwa penyediaan informasi  mengenai  biaya-biaya yang dikelola sudah  diterapkan,  tetapi  belum  maksimal  dan  perlu  ditingkatkan  lagi.  Keempat,  indikator menyusun mekanisme alur pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar atau permintaan pihak  tertentu  untuk  membayar  uang  suap  hanya  diterapkan  di  beberapa  OPD  saja.  Hal  ini didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar  45,08%  yang  menyatakan  bahwa  mekanisme alur pengaduan jika terdapat  peraturan yang dilanggar  atau permintaan pihak tertentu untuk membayar uang suap belum diterapkan secara menyeluruh. Kelima, indikator meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 43,44% yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan, tetapi belum maksimal.
Hasil  pembahasan  penelitian  ini  menunjukkan  indikator  transparansi  pengelolaan keuangan dalam hal peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi indikator yang tidak  berpengaruh  besar  dalam  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Artinya, kelima  indikator  yang  terdapat  dalam  variabel  transparansi  pengelolaan  keuangan  belum mampu secara optimal mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan tingkat pendidikan,  masih  banyak  pegawai  yang  tingkat  pendidikannya  SLTA/Sederajat.  Hal  ini berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan atau pemahaman terkait transparansi pengelolaan keuangan  dalam  rangka  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Berdasarkan keikutsertaan responden  dalam mengikuti kursus/pelatihan di  bidang pengelolaan keuangan, masih banyak  responden yang tidak pernah mengikuti  kursus/diklat/bimtek, yakni  sebanyak
35,2%.  Diklat  terkait  transparansi  pengelolaan  keuangan  sangat  dibutuhkan  agar  dalam mengelola keuangan daerah para pegawai menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya. Oleh karena  itu,  berdasarkan  keikutsertaan  responden  mengikuti  diklat  terkait  transparansi pengelolaan  keuangan,  keinginan  responden  mengikuti  diklat  masih  rendah  padahal  diklat sangat  dibutuhkan  untuk  memperbaharui  ilmu  serta  menambah  wawasan  dan  pemahaman terkait  transparansi  pengelolaan  keuangan  sehingga  dapat  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan stewardship theory yang mengungkapkan pengelolaan  keuangan  daerah  harus  memiliki  transparansi  pengelolaan  keuangan  agar  tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Akan tetapi, kenyataannya transparansi pengelolaan keuangan  terkait  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  pada  penelitian  ini  belum  optimal  dan perlu ditingkatkan agar para pegawai lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Bakhtiar (2021) dan Ardiana  et  al.  (2022)  yang  menyimpulkan  bahwa  transparansi  pengelolaan  keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan, semakin baik pula tata kelola pemerintahan.

## Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dengan koefisien parameter 0,54 dan signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik di atas 1,49 sebesar 4,52  yang  berarti  ada  pengaruh  antara  keduanya.  Dengan  demikian,  hipotesis  4  yang menyatakan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  tata  kelola pemerintahan yang baik diterima.
Hal ini diperkuat oleh hasil penyebaran kuesioner tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 91,80% responden menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah  baik.  Pertama,  indikator  menyusun  laporan  keuangan  sudah  dilakukan  dengan  tepat waktu  dan  lengkap.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar  92,62%  yang menyatakan bahwa laporan keuangan sudah disusun dengan tepat waktu dan lengkap sehingga tidak  menyebabkan  informasi  tersebut  kehilangan  nilai  di  dalam  mempengaruhi  kualitas keputusan.  Kedua,  indikator  laporan  keuangan  sudah  bebas  dari  kesalahan  material.  Hal  ini didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar  84,42%  yang  menyatakan  bahwa  laporan
keuangan sudah bebas dari kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Ketiga, indikator laporan keuangan sudah  disajikan  secara  andal  dan  dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode sebelumnya. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 90,98% yang menyatakan bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara andal dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan  periode  sebelumnya  sehingga  dapat  mengevaluasi  posisi  keuangan,  kinerja,  dan perubahan posisi keuangan secara relatif.
Keempat,  indikator  laporan  keuangan  sudah  menyajikan  informasi  keuangan  yang lengkap.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar  92,62%  yang  menyatakan bahwa laporan keuangan sudah menyajikan informasi keuangan yang lengkap agar tidak terjadi kekeliruan  dalam  penggunaan  informasi  tersebut.  Kelima,  indikator  informasi  laporan keuangan  digunakan  untuk  menilai  pencapaian  tujuan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  didukung dengan  penilaian  responden  sebesar  92,62%  yang  menyatakan  bahwa  informasi  laporan keuangan digunakan untuk  menilai pencapaian tujuan pemerintah  daerah. Informasi  laporan keuangan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  kepada stakeholder dan  mencari  tahu langkah yang akan diambil dalam jangka pendek maupun jangka panjang suatu OPD.
Keenam, indikator informasi laporan keuangan digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas  penggunaan  sumber  daya.  Hal  ini  didukung  dengan  penilaian  responden  sebesar 90,98%  yang  menyatakan  bahwa  informasi  laporan  keuangan  digunakan  untuk  menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Ketujuh, indikator penyusunan laporan keuangan telah berdasarkan SAP. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 95,08% yang menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan telah berdasarkan SAP. Terakhir, indikator LKPD telah ditinjau oleh Inspektorat dan diaudit oleh BPK. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 95,08% yang menyatakan bahwa LKPD telah ditinjau oleh Inspektorat dan diaudit oleh BPK.
Hasil  pembahasan  tersebut  dalam  studi  ini  menyatakan  bahwa  kedelapan  indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain didukung hasil analisis jawaban responden mengenai kedelapan indikator yang terdapat dalam variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan, penelitian ini juga dapat didukung dari segi karakteristik responden. Berdasarkan usia responden, dapat dilihat bahwa didominasi pada usia yang  matang  dengan  tingkat  emosi  yang  lebih  stabil  serta  dewasa  dan  handal  dalam menjalankan  tugas,  yaitu  berusia  41-50  tahun.  Pada  Tabel  2,  terlihat  persentase  yang  juga cukup  tinggi,  yaitu  berusia  31-40  tahun.  Hal  tersebut  melihatkan  bahwa  berdasarkan  usia
responden tingkat pemahaman terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah baik. Oleh karena itu, dapat  disimpulkan bahwa  adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang pegawainya memiliki usia matang dengan tingkat emosi yang lebih stabil serta andal mampu memudahkan  tujuan  organisasi,  yaitu  dengan  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik. Berdasarkan jenjang pendidikan, pendidikan yang mendominasi adalah S1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pijakan untuk  mengembangkan  diri  serta memberikan keleluasan untuk  menggunakan fasilitas yang ada  di  sekitarnya  demi  kelancaran  tugas  dan  fungsinya.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan bahwa  tingkat  pendidikan,  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  sudah  baik  untuk tercapainya  tujuan  organisasi,  yaitu  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Berdasarkan  masa  kerja  sebagai  pengelola  keuangan  daerah,  persentase  yang  cukup  tinggi, yaitu  di  atas  10  tahun.  Hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  produktivitas  kerja  seseorang. Seseorang dengan masa kerja yang lebih lama memiliki pengalaman kerja lebih banyak dan luas, kepercayaan diri yang tinggi, serta keterampilan teknis dan pemahaman yang lebih baik atas  bidang  pekerjaannya  sehingga  dapat  berkinerja  produktif  untuk  mencapai  tujuan (Suprihastini  et  al.,  2017). Hal  ini terlihat  bahwa  masa kerja diatas 10 tahun akan membuat seseorang memiliki pengalaman kerja yang banyak dan cenderung memiliki kemampuan yang baik  dari  sisi  kualitas  dan  penyelesaian  tugas  yang  tepat  waktu.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dihasilkan dengan optimal untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Pengalaman  kerja,  kepercayaan  diri,  dan  keterampilan  teknis dalam mengelola keuangan daerah dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hasil studi ini konsisten dengan penelitian Hasanah et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Semakin  baik  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan,  tata  kelola pemerintahan juga semakin baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  uraian  pembahasan  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut.  Pertama,  sistem  akuntansi  keuangan daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Kedua,  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ketiga, transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang
baik.  Keempat,  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Implikasi  penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam mengelola keuangan daerah pada masing-masing OPD. Kompetensi  pegawai  yang  bekerja  sebagai  pengelola  keuangan  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini dapat  dilakukan  melalui  pemberian  pendidikan  dan  pelatihan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik. Selain itu, karyawan perlu ditempatkan pada bidangnya masing-masing.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  perlu  dikembangkan  lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil empiris lebih kuat, yaitu dengan menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Variabel tersebut, yaitu peran auditor  internal,  temuan  audit,  sistem  pengendalian  internal,  gaya  kepemimpinan,  disiplin kerja,  komitmen  organisasi,  dan  budaya  organisasi.  Kedua,  pengumpulan  data  dilakukan dengan penyebaran kuesioner sehingga disarankan untuk dilakukan wawancara dan observasi guna memperkuat hasil dari kuesioner tersebut untuk penelitian selanjutnya. Ketiga, penelitian ini  hanya  menggunakan  satu  kabupaten  sebagai  objek  penelitian  dan  disarankan  untuk menambah jumlah objek penelitian pada penelitian selanjutnya, misalnya dua kabupaten atau satu provinsi agar memperkuat hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiana, T. E., Sugianto, L. O., & Wardhani, D. P. (2022). The effect of good governance on regional financial management transparency in ponorogo regional working units. International Journal of Economics,Business and Accounting Research (IJEBAR) , 6 (3), 2568–2595. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4327
Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia,  terhadap  implementasi  good  governance  serta  implikasinya  pada  pencegahan  fraud dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten tangerang. Jurnal Akuntansi Manajerial , 3 (1), 1– 20. https://doi.org/10.31000/jmb.v8i1.1572
Arifin,  M.  N.,  Handajani,  L.,  &  Alamsyah.  (2016).  Kualitas  laporan  keuangan  dan  kepercayaan stakeholder (studi pada satuan kerja wilayah kerja KPPN mataram). Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting , 4 (2), 121–144. https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i2.2785
Astrawan,  K.  P.,  Wahyuni,  M.  A.,  &  Herawati,  N.  T.  (2016).  Pengaruh  sistem  informasi  akuntansi, kapasitas  sumber  daya  manusia,  pengendalian  intern  dan  pengawasan  keuangan  pemerintah daerah terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD kabupaten buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 6 (3).
Bakhtiar,  B.  (2021).  Accountability  and  transparency  in  financial  management  of  village  fund allocations in achieving good governance. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4 (2), 230–245. https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.824
Ghazali, R., Ahmad, M. N., & Zakaria, N. H. (2015). The mediating role of knowledge integration in effect of leadership styles on enterprise systems success: The post-implementation stage. Journal of Enterprise Information Management , 28 (4), 531–555. https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2014- 0083
Haeli.  (2020).  Penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  pada  pemerintah  daerah  provinsi  nusa tenggara barat (studi kasus). Jurnal Bestari , 1 , 1–9.
Hasanah,  S.,  Nurhayati,  E.,  &  Purnama,  D.  (2020). Akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa:  Studi pada pemerintah desa di kecamatan cibeureum kabupaten kuningan. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 4 (1). https://doi.org/10.18196/rab.040149
Herawati,  E.,  Malisan,  L.,  &  Kusumawardani,  A.  (2016).  Pengaruh  sumber  daya  manusia  bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal
Ilmu Akuntansi Mulawarman , 1 (1), 12–19. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/issue/view/55
Hildan, A. (2015). Good governance sebagai intervening pada pengaruh pengendalin intern dan audit manajemen terhadap kinerja BPJS ketenagakerjaan kanwil jawa timur. Artikel Ilmiah Mahasiswa , 5 (6), 201–208.
Karpowitz,  C.,  Monson,  Q.,  &  Preece,  J.  (2017).  How  to  elect  more  women:  gender  and  candidate success  in  a  field  experiment. American  Journal  of  Political  Science , 61 (4),  927–943. https://doi.org/10.1111/ajps.12300
Kurniasari,  W.  (2016).  Analisis  implementasi  reformasi  birokrasi  dalam  merealisasikan  good governance  dan  pencapaian  target  millenium  development  goals  (studi  kasus  pada  pemerintah kota yogyakarta). Jurnal Akuntansi , 4 (1), 67–78. https://doi.org/10.24964/ja.v4i1.128
Lestari,  U.  P.  (2020).  Pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  akuntabilitas,  transparansi,  good governance  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Jurnal  Ekonomika  Dan  Bisnis , 7 (1),  43–53. https://doi.org/10.22437/jaku.v4i2.7796
Limbong, I., Suhendra, & Hidayati, S. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan transformatif, kompetensi sumber daya manusia, dan disiplin kerja terhadap penerapan good government governance (studi kasus: Pada pegawai biro organisasi dan tata laksana di kementerian agama RI). Repository UIN Syarif Hidayatullah , 49–58.
Nuradhawati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik , 2 (1), 152–170.
https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90
Pertiwi,  T.  (2016). Pengaruh  good  corporate  governance  (GCG)  dan  budaya  organisasi  terhadap kinerja organisasi (studi kasus pada rumah sakit panti rini yogyakarta) .
Pujanira,  P.,  &  Taman,  A.  (2017).  Pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan,  dan  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  provinsi  DIY. Jurnal  Nominal , 4 (2),  14–28. https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643
Putera,  A.  D.  (2018). Sri  mulyani:  banyak  laporan  keuangan  daerah  WTP,  tapi  kepala  daerahnya korupsi . Kompas.Com.
Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. JOM Fekon , 4 (1).
Sari, I. M., & Tamrin, N. A. (2014). Pengaruh penerapan good government governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan (studi pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota kendari). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , 106–121.
Setiowati, P. P., Herwanti, R. T., & Surati, S. (2017). Determinant of good government governance implementations  and  its  implications  for  local  government  performance. E-Proceeding  STIE Mandala .
Suprihastini, E., Akram, & Santoso, B. (2017). Effect of regional financial accounting system, internal control systems and regional financial audit on financial accountability of local government. E- Proceeding STIE Mandala .
Syarion,  F.,  Zirman, &  Azhari.  (2015).  Pengaruh  sistem  pengendalian intern, pengelolaan  keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap penerapan good governance (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kota solok). Jom FEKON , 2 (2), 1–14.
Vidyasari,  F.  N.  (2021).  Pengaruh  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (4). https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658
Yusniyar,  Darwanis,  &  Abdullah,  S.  (2016).  Pengendalian  intern  terhadap  good  governance  dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (studi pada SKPA pemerintah aceh). Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 5 (2), 100–115.