## Menguatkan Konsep Kebebasan Beragama Di Indonesia Sesuai Dengan Pancasila Dalam Mempertahankan Kesatuan Bangsa

## Mentary Meidiana 1
Abstrak: Masalah yang akan dibahas didalam karya tulis ini adalah: pertama, Bagaimana konsep kebebasan  beragama  yang  dianut  di  Indonesia? kedua, Bagaimana  penerapan  kebebasan beragama antar umat di  Indonesia  yang baik  sesuai  nilai-nilai  pancasila  dalam  mempertahankan kesatuan  di  Indonesia?    Untuk  mendapatkan  jawaban  yang  tepat  sasaran  berdasarkan permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menggali sumber-sumber literatur  bacaaan  dan  referensi  dalam  meemperoleh  jawaban.  Hasil  dari  pencarian  tersebut ditemukan Pertama, bahwa  konsep  kebebasan  beragama  yang  diterapkan  di  Indonesia  adalah berdasarkan  demokrasi  Pancasila  dan  merefleksi  setiap  sila  yang  ada  di  Pancasila  juga berpegang teguh dengan moral-moral ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing. Kedua, solusi  dalam  menerapkan  kebebasan  beragama  di  Indonesia  agar  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila adalah dengan (1) Menjalankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, (2)  Membudayakan  Pancasila  dan  memasyarakatkan  P4,  dan  (3)  Mempererat  kerukunan  antara umat beragama dengan pemerintah.
Kata Kunci: kebebasan beragama, pancasila, hukum, agama, negara

## PENDAHULUAN 1
Agama  memberikan  inspirasi  bagi suatu kehidupan politik dan yuridis yang baik, khususnya  dengan  menunjang  keadilan dalam  hidup  bersama. 2 Karenanya  dapat dikatakan  juga  bahwa  ajaran  moral  agama berfungsi sebagai azas bagi suatu pengaturan  hidup  bersama  yang  baik. 3 Agama  yang  dikenal  dalam  kehidupan sehari-hari  mengandung  pengertian  yang berhubungan  serta  mengatur  segala  aspek kehidupan  manusia  yang  bersifat  rohaniah dan  bersifat  jasmaniah,  sebagai  pengatur hidup,  akan  dapat  dirasakan  manfaatnya apabila pemeluknya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya itu. 4
Berbicara  tentang  definisi  agama, nampaknya terdapat kesulitan untuk merumuskan  agama  dalam  bentuk  definisi. Setiap  orang  dapat  saja  mengemukakan definisi  agama,  tetapi  untuk  menentukan suatu  judul  yang  umum,  di  bawah  mana dapat dimasukkan semua fenomena- fenomena  yang  kita  namakan  agama  itu sangat  sulit  dan  memerlukan  suatu  kupasan khusus. 5 Bila  dipelajari  dan  dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain serta faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang, maka kesulitan ini nampaknya terletak pada: 6
a.  Agama  bukan  ilmu  yang  berasal dan bersumber dari hasil eksperimen dan pemikiran manusia,  melainkan  berasal  dan bersumber  dari  wahyu  Tuhan Yang Maha Esa b.  Sebagai  orang  beragama,  sudah barang  tentu  rumusan  definisi dipengaruhi dan disesuaikan dengan  agama  yang  mengonsep, seperti:  Emile  Durkheim  (sarjana Perancis)  merumuskan  definisi agama sebagai berikut “agama itu
1 Penulis adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hal. 90
3 Ibid
4 Sahibi Naim, Kerukunan Antar Umat Beragama, Gunung Agung, Jakarta, 1983. Hal. 5
5 M. Rasyidi, Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi, Bulan Bintang, Jakarta. Hal. 48
6 Ibid, Hal.50
adalah  suatu  keseluruhan  yang bagian-bagiannya saling bersandar  yang  satu  pada  yang lain,  terdiri  dari  akidah-akidah (kepercayaan)  dan  ibadat-ibadat, semuanya  dihubungkan  dengan hal-hal  yang  suci,  dan  mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang disebut gereja.” c.  Walaupun seseorang merumuskan definisi agama
menurut  agama  yang  ia  anut, namun sulit baginya untuk
membebaskan dirinya dari kesubyektifitasnya; dengan
pengertian  ia  akan  memandang agama  dari  sudut  ilmu  yang  ia kuasai, minimal ia berusaha memasukan  ilmunya  itu  ke  dalam definisi  yang  dirumuskannya  itu, seperti  Ogburn  dan  Nimhoff  dari The Florida State Univerity merumuskan dalam buku
sosiologi  yang  mereka  karang yaitu: “agama  itu  adalah  suatu pola  akidah-akidah  (kepercayaan- kepercayaan),  sikap  emosional dan  praktik-praktik  yang  dipakai oleh  sekelompok  manusia  untuk mencoba  memecahkan  soal-soal ultimate dalam kehidupan manusia.” Sebagai
sosiolog, mereka menggambarkan  seolah-olah  agama  itu hanya  merupakan  gejala  sosial,  dan  tidak menyebut  agama  sebagai  pegangan  dan tuntutan  bagi  kehidupan  manusia. 7 Oleh karena itu, terdapat kesukaran  dalam merumuskan  agama  dalam  bentuk  definisi yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat.  Agama  tidak  sama  dengan kepercayaan dan kebudayaan, karena kepercayaan  dan  kebudayaan  merupakan hasil dari pengaruh alam sekitar dan sebagai hasil buah tangan manusia. 8
Kebebasan  beragama  adalah  konsep dan  istilah  modern,  tapi  landasannya  bisa tetap otentik bahkan kepada masa Nabi-nabi bagi  kalangan  agamawan,  atau  masa  para
7 Sahibi Naim, Op.Cit. Hal. 7
8 Op.Cit. Hal. 25
filosof bagi kalangan non-agamawan. 9 Kebebasan  beragama  menciptakan  suatu kondisi  dalam  masyarakat  dimana  seorang manusia dapat menuntut tujuan-tujuan spiritual yang tertinggi dengan tidak dihalang- halangi  orang  lain. 10 Dengan  begitu  maka syarat  terciptanya  kemerdakaan  beragama disamping adanya pemerintah dan lebih satu agama  dalam  negara,  adalah  pendidikan moral  yang  cukup  berkembang,  sehingga kepribadian individu dalam masyarakat tersebut dianggap mampu untuk memilih dan menentukan  nasibnya  sendiri. 11 Kebebasan beragama  mengandung  pengertian  adanya persamaan hak bagi tiap warga negara untuk menentukan  dan  menetapkan  pilihan  agama yang  ia  anut,  menunaikan  ibadah  serta segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan agamanya itu. 12
Kebebasan  beragama  di  Indonesia dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI 1945,  di  dalam  Bab  XI  Pasal  29  ayat  (2). Disebutkan  dalam  konstitusi  bahwa,  negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing dan  untuk beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu. 13 Ayat  ini  mengandung pengertian,  memberi  kesempatan  seluas- luasnya kepada warga negara untuk menganut  agama  dan  menunaikan  ibadah agamanya  itu  juga  menghidupkan  agama dan  kehidupan  beragama. 14 Tetapi,  akhir- akhir  ini  makna  kebebasan  beragama  di Indonesia semakin tergeser dengan timbulnya konflik-konflik beragama di Indonesia  dan  melupakan  bahwa  Indonesia menganut sistem kebebasan dalam penganutan  agama.  Mulai  dari  penyerangan rumah-rumah  ibadah  yang  dilakukan  oleh kelompok-kelompok tertentu hingga isu politik yang  disangkutpautkan  oleh  agama.  Akibat dari adanya konflik antar agama ini membuat setiap  individu  membuat  kelompok-kelompok yang  membela  agamanya  sendiri  dan melupakan  kerukunan  hidup  antar  umat beragama  yang  di  bangun  Indonesia  sejak
9 Muhammad Ali, Kebebasan Beragama;
Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi, Indonesian Conference on Religion and Peace, Jakarta, 2009. Hal. 316
10 Sahibi Naim, Op.Cit. Hal. 29
11 M. Rasyidi, Kebebasan Beragama, Media Dakwah, Jakarta, 1979. Hal. 4
12 Sahibi Naim, Loc.Cit.
13 Lihat Pasal 29 UUD NRI 1945
14 Sahibi naim, Op.Cit. Hal. 34
lama. Bhineka  Tunggal  Ika ,  berbeda-beda tetapi  tetap  satu.  Semboyan  yang  selalu dibanggakan karena belum ada negara yang bisa  menjaga  kerukunan  antar  umat  yang memiliki bermacam-macam agama dan suku.

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia ?
2.  Bagaimana  penerapan  kebebasan beragama  antar  umat  di  Indonesia yang  baik  sesuai  nilai-nilai  pancasila dalam  mempertahankan  kesatuan  di Indonesia?

## TUJUAN PENELITIAN
1.  Mengetahui  dan  memahami  konsep kebebasan beragama yang selama ini dianut di Indonesia
2.  Mengetahui
dan menerapkan
kebebasan  beragama  antar  umat  di Indonesia  yang  baik  sesuai  nilai-nilai pancasila demi mempertahankan kesatuan di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  menjawab  permasalahan  yang  ada  di kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian Studi  Kepustakaan,  yaitu  mencari  landasan teoritis  dari  permasalahan  penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas  yang  bersifat “trial  and  errror” . 15 Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis  berbagai  sumber  kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian.
15 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal. 112

## PEMBAHASAN
1.  Konsep Kebebasan Beragama yang Dianut di Indonesia Kebebasan  merupakan  hak
asasi bagi tiap pribadi insan.
Mengingat  peranan  agama  begitu urgensinya  bagi  kehidupan  manusia, maka  kebebasan  menganut  agama merupakan  hak  asasi  yang  paling asasi diantara hak asasi yang lainnya. 16 Karena  penganutan  agama menyangkut dengan martabat manusia  inilah  yang  membedakan antara  manusia  dengan  makhluk lainnya. Menurut Sahibi Naim, kebebasan  beragama  mengandung pengertiaan  adanya  persamaan  hak bagi  tiap  warga  masyarakat  untuk menentukan  dan  menetapkan  pilihan agama  yang  ia  anut,  menunaikan ibadah  serta  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  agamanya  itu. Penganutan agama menuntut kebebasan  sepenuhnya,  karena  itu diperlukan: 17 a.  Adanya  kebebasan  yang otonom bagi tiap penganut
agama  dengan  agamanya itu, dan bila terjadi konversi agama, yang bersangkutan  mempunyai kebebasan untuk menentukan dan menetapkan  agama  yang ia kehendaki b.  Adanya  kebebasan  yang otonom  bagi  tiap  golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan ritual, dakwah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi agama mereka c.  Adanya  pengakuan  yang sama oleh Pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga d.  Tiap penganut agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan
16 Sahibi Naim, Op.Cit. Hal. 28
17 Ibid
Indonesia  merupakan  negara demokrasi  berdasarkan  pancasila. Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa dan  negara  indonesia,  maka  pada hakikatnya  bukan  hanya  merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran  seseorang  atau  kelompok orang  sebagaimana  ideologi-ideologi lain  di  dunia,  namun  pancasila diangkat  dari  nilai-nilai  adat  istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakatIndonesia sebelum
membentuk  negara,  dalam  kata  lain unsur yang merupakan materi
Pancasila  tidak  lain  diangkat  dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa  materialis (asal bahan) Pancasila. 18 Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan beragama adalah kebebasan yang berprinsipkan kekeluargaan,  yang  artinya  tidak  ada perbedaan  antara  penganut  yang mayoritas  dengan  penganut  yang minoritas. 19 Sehingga, disini Indonesia memahami kebebasan beragama berdasarkan prinsip demokrasi pancasila  dan  refleksi  dari  setiap  sila yang ada di pancasila.
Dasar  hukum  dari  kebebasan beragama  di  Indonesia  ada  di  dalam Pasal  29  ayat  (2)  Undang  Undang Dasar  NRI  1945,  disebutkan  bahwa negara  menjamin  kemerdekaan  tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya  itu.  Bila  dipahami, maka dapat diartikan bahwa kebebasan  beragama  bukan  hanya sekedar  mewujudkan  situasi  dimana bebas  dari  segala  hambatan  dan gangguan, melainkan juga terkandung usaha  pembinaan  yang  intensif,  agar tiap  warga  negara  Indonesia  menjadi pribadi  yang  bertaqwa  yang  dibentuk oleh
agamanya mampu mencerminkan wajah agamanyya sebagai  identitas  pribadinya. 20 Pada
18 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010. Hal. 112
19 Sahibi Naim, Op.Cit. Hal. 31
20 Ibid
lahirnya,  kebebasan  beragama  dapat mengandung  bibit  pertikaian  dan perpecahan. Tetapi apabila kebebasan itu terkendali dengan cara setiap penganut agama tetap berpegang  dengan  ajaran  agamanya dan  secara  bernegara  sama-sama berpijak  pada  prinsip  dan  landasan yang  mengikat  umat  berbangsa  dan bernegara yaitu Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  NRI  1945, maka  bibit  itu  akan  mati  sebelum tumbuh. 21
Sehingga,  konsep  kebebasan beragama  yang  dianut  di  Indonesia adalah  kebebasan  beragama  yang sesuai  dengan  demokrasi  Pancasila dan mencerminkan prinsip-prinsip dari Pancasila.  Tidak  hanya  berpegangan dengan pancasila, tetapi juga berpegangan  dengan  ajaran-ajaran agama masing-masing yang mengedepankan  rasa toleransi  dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama  di  Indonesia  tercermin pada  eksistensi  dari  enam  agama besar  yang  ada  di  Indonesia  yaitu: Islam,  Kristen  Protestan,  Katolik, Hindu,  Buddha,  dan  Khonguchu  yang masing-masing dalam kehidupan sosial  dan  budaya  bangsa  Indonesia menjelma  dalam  berbagai  lembaga keagamaan  yang  tersebar  di  seluruh tanah  air  dan  menjadi  potensi  dan kekayaan  bangsa  Indonesia  yang sangat  besar  dan  tak  ternilai,  tidak hanya bagi pembinaan mental spiritual bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan  potensi  nasional  untuk menunjang  suksesnya  pembangunan fisik material bangsa Indonesia. 22
2.  Penerapan  Kebebasan  Beragama Antar  Umat  di  Indonesia  yang  Baik
Sesuai  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Mempertahankan Kesatuan di Indonesia Kebebasan  beragama  masih menjadi work in progress di Indonesia,  seperti  juga  di  Amerika
21 Ibid. Hal. 37
22 Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta, 1983. Hal. 3
dan  negara-negara  lain. 23 Indonesia menilai  capaian  kerukunan  beragama dari  prespektif  mereka  yaitu  dengan saling  menghargai  dan  menjaga persatuan sesama muslim juga kerukunan  dengan  umat  beragama lain. 24 Pada aspek  ini,  Menteri  Dalam
Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai  penghinaan  agama,  misi agama,  bantuan  luar  negeri  terhadap lembaga agama, pembangunan tempat  ibadah,  dan  perkawinan  beda agama. 25 Kebebasan beragama dalam  prespektif  ini  tidak  dipahami sebagai  kebebasan  untuk  mengkritik agama tertentu, menganjurkaan keluar agama tertentu atau anti-tuhan dan anti-agama. 26 Masalah kebebasan beragama tidak hanya problem negara  tetapi  juga  masalah  bagi seluruh  anak  bangsa,  dan  bisa dipastikan  tidak  ada  solusi  tunggal untuk  keluar  dari  permasalahan  yang begitu  kompleks.  Dalam  menerapkan kebebasan  beragama  sesuai  dengan nilai-nilai  pancasila  dalam  kehidupan antar  umat  di  Indonesia,  penulis memberikan gagasan sebagai berikut:
1.  Menjalankan
pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama 2.  Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4 3.  Mempererat  kerukunan antara  umat  beragama dengan pemerintah
1.  Menjalankan Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama Pembinaan dan pengembangan  kehidupan beragama dilakukan dengan tujuan agar
23 William R. Hutchison, Religious Pluralism in America, Sheridan Books, Michigan, 2003. Hal. 1- 2 24 Muhammad Ali, Op.Cit. Hal. 328
25 “Guidelines of Harmonious Life of Religious Communities according to Islamic Teachings”, dalam the Theological Frame, Hal. 65-69 26 Muhammad Ali, Loc.Cit.
kehidupan  umat  beragama mendapatkan perhatian khusus  oleh  negara  dan adanya  kehidupan  antar umat beragama ini menjadi potensial dalam segi sosiologis bagi negara Indonesia  sehingga  dapat dikembangkan dan menjadi  contoh  negara- negara  lain  untuk  tetap hidup rukun dalam keberagaman. Untuk  membina  dan mengembangkan kehidupan beragama, negara tidak hanya menjamin  kebebasan  tiap penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing dan untuk beribadah menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu, melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan  beragama  lebih berkembang, bergairah dan  bersemarak,  serasi dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa  dan  bernegara berdasarkan Pancasila. 27 2.  Membudayakan  Pancasila melalui P4 Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup  bangsa  mulai  luput dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari.  Hal  tersebut mengakibatkan setiap tindakan  yang  dilakukan tidak  mencerminkan  nilai- nilai pancasila dan membuat konflik yang mengakibatkan perpecahan. Padahal, keberadaan pancasila yang membuat masyarakat Indonesia masih bisa hidup
27 Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, Loc.Cit.
secara berdampingan walaupun  berbeda  suku dan agama karena Bhineka Tunggal Ika. Keberadaan Pancasila pada  saat  ini  semakin dilupakan oleh setiap warga  masyarakat,  maka dari itu penting untuk membudayakan  Pancasila kembali dan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)  ayai  Eka  Prasetia Pancakarsa  telah  menjadi kebijaksanaan politik nasional  dalam  membina kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara, sebagaimana ditetapkan dalam  Ketetapan  MPR-RI Nomor II/MPR/1978. Selanjutnya  dalam  rangka pembinaan kehidupan beragama,  maka  tujuan yang  hendak  dicapai  pada saat  ini  yaitu  mewujudkan masyarakat pancasila yang beragama, dimana pancasila  menjiwai  dan mewarnai hidup dan kehidupan umat beragama, dan dimana agama menjiwai  dan  mewarnai kehidupan bangsa dan negara  yang  berdasarkan pancasila. Dengan demikian, maka  dalam  setiap  aspek hidup dan kehidupan bangsa  yang  berdasarkan pancasila selalu dikembangkan dan ditingkatkan  iman,  akhlak, dan budi pekerti luhur serta amal yang terkandung dalam ajaran agama, kesusilaan dan moral, sehingga  nilai-nilai  luhur tersebut  selalu  tercermin dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku, dan
perbuatan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara. 3.  Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah Munculnya isu-isu politik  yang  mengkaitkan dengan  agama  akhir-akhir ini makin memporakporanda keadaan  Indonesia  yang seharusnya harmonis antar umat beragama. Masyarakat  juga  menjadi semakin  terkotak-kotakan dengan  bergabung  dalam aksi-aksi  yang  mendukung dan  memicu  persaingan politik tersebut. Keberadaan  situasi  yang seperti ini seharusnya melibatkan peran pemerintah untuk mempererat kerukunan antara  umat  beragama. Indonesia  memang  bukan negara agama, tapi negara beragama dengan heterogen agama penduduknya. Dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia juga menjadi faktor pendorong untuk pemerintah agar mempererat kerukunan antar umat beragama. Diharapkan setiap lembaga negara membantu pemerintah dalam  upaya  mempererat kerukunan antar umat beragama. Dewan Perwakilan Rakyat, mempunyai fungsi controlling  sebagai  badan legislatif,  yang  seharusnya bisa  di  aplikasikan  dalam mengawasi pelaksanaan kebebasan  beragama  di Indonesia berdasarkan pancasila dan menggunakan fungsi legislasi untuk segera membahas  mengani  RUU
Kebebasan  Beragama  dan
Berkeyakinan.  Mahkamah Agung  dalam  mengawali keberadaan perda-perda berbasis agama yang diberlakukan  di  sejumlah daerah. Komnas HAM menjadi lembaga yang melaksanakan jaminan kebebasan  beragama  dan berkeyakinan serta memahami  kewajiban  dan hak  masyarakat  sebagai warga negara.

## KESIMPULAN
Konsep  kebebasan  beragama  yang dianut  di  Indonesia  seharusnya  berdasarkan demokrasi  Pancasila  dan  mencerminkan setiap sila yang ada di Pancasila. Pemahaman  konsep  kebebasan  beragama akan  berjalan  secara  beriringan  di  dalam kehidupan  antar  umat  beragama,  jika  setiap masyarakat memegang teguh nilai-nilai agama  yang  diajarkan  juga  berpedoman dengan  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa. Setiap agama mempunyai landasan tersendiri  dalam  memahami  kebebasan beragama di kehidupan antar umat beragama.  Negara  secara  jelas  menjamin kebebasan  beragama  dengan  Pasal  29  ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  juga ditegaskan  di  dalam  sila  kesatu  Pancasila yaitu  negara  berdasarkan  ketuhanan  yang maha  esa.  Presiden  pertama  Indonesia pernah menyatakan tidak menyetujui pembedaaan  mayoritas-minoritas  dengan pernyataannya sebagai berikut: 28
“saya mengajak semua orang Indonesia-  bukan  hanya  kaum  nasionalis, muslim,  kristiani,  buddha  dan  mereka  yang tanpa agama untuk memahami zama dimana kita  hidup.  Saya  tidak  ingin  membatasi  hak asasi  manusia  untuk  menyebarkan  ideologi mereka,  orang  islam  untuk  menyebarkan islam mereka, orang komunis untuk menyebarkan  komunisme  mereka.  Saya sekedar mengajak dan menekankan, mengingatkan,  untuk  memahami  zaman dimana kita tinggal…”
Pernyataan Soekarno
tentang kebebasan beragama diatas sangatlah visioner,  dimana  menekankan  suatu  visi tentang  negara  yang  ber-Tuhan  dengan tanpa  egoisme  agama.  Tujuannya  adalah menjadikan  Indonesia  menjadi  negara  yang setiap orangnya dapat menyembah
Tuhannya dengan cara yang leluasa. Usulan Soekarno yang memasukan Prinsip Ketuhanan dalam Pancasila tidak
mengaitkannya  secara  langsung  dengan agama, mampu merangkul semua. 29
28 Soekarno, Negara Nasional dan Tjita-Tjita Islam, dalam Feith dan Castles, 1953. Hal. 164- 170
29 Trisno Sutanto, Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Pancasila dan Persoalan Kebebasan Beragama atau
Dengan memahami konsep
kebebasan  beragama  di  Indonesia,  maka selayaknya memberikan solusi agar kehidupan umat beragama berjalan seiringan sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan juga berpedoman dengan Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa.  Solusi yang  ditawarka  yaitu,  (a)  Menjalankan pembinaan  dan  pengembangan  kehidupan beragama, (b) Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4, (c) Mempererat kerukunan  antara  umat  beragama  dengan pemerintah.  Masalah  kehidupan  kebebasan beragama masih mejadi salah satu permasalahan yang di hadapi oleh bangsa ini dalam merukunkan kehidupan umat beragama. Terlebih lagi di Indonesia mengakui  6  agama  besar:  Islam,  Kristen Protestan,  Katolik,  Hindu,  Buddha  dan Konguchu,  juga  baru-baru  ini  Mahkamah Konstitusi  mengeluarkan  putusan  mengenai para  kaum  penghayat  kepercayaan  yang meminta keadilan atas pemenuhan hak untuk mengisi kolom agama dengan kolom kepercayaannya masing-masing. Maka, kehidupan kebebasan beragama akan semakin  kompleks  dan  tidak  mungkin  hanya mendapatkan satu solusi untuk memecahkan permasalahan  ini.  Harmonisnya  kehidupan antar  umat  beragama  akan  memperkuat kesatuan  negara  Indonesia  sesuai  dengan nawacita  Indonesia  yang  salah  satunya memperteguh  khebinekaan  dan  memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Berkeyakinan; Membaca Ulang Hubungan Agama-Negara di Indonesia, Wahid Foundation, Jakarta, 2016. Hal. 35 - 36

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Bambang  Sunggono,  Metodologi  Penelitian Hukum,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2012.
Kaelan,  Pendidikan  Pancasila,  Paradigma, Yogyakarta, 2010. Muhammad  Ali, Kebebasan  Beragama; Merayakan  Kebebasan  Beragama  Bunga
Rampai 70 Tahun Djohan Effendi,
Indonesian  Conference  on  Religion  and
Peace, Jakarta, 2009.
M. Rasyidi, Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi, Bulan Bintang, Jakarta.
M.  Rasyidi,  Kebebasan  Beragama,  Media Dakwah, Jakarta, 1979.
Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama  Departemen  Agama,  Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta, 1983. Sahibi Naim, Kerukunan Antar Umat Beragama, Gunung Agung, Jakarta, 1983. Theo  Huijbers,  Filsafat  Hukum,  Kanisius, Yogyakarta, 1995. Trisno  Sutanto,  Hak  Kebebasan  Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Pancasila dan Persoalan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan; Membaca Ulang Hubungan Agama-Negara di Indonesia, Wahid
Foundation, Jakarta, 2016.
Soekarno,  Negara  Nasional  dan  Tjita-Tjita Islam, dalam Feith dan Castles, 1953. William  R.  Hutchison,  Religious  Pluralism  in America, Sheridan Books, Michigan, 2003.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar NRI 1945

## JURNAL
“Guidelines  of  Harmonious  Life  of  Religious Communities according to
Islamic
Teachings”, dalam the Theological Frame.