Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Interen Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi)
Aditya Rachman Prasetyo 1)
1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi,

## ABSTRACT
This research aims is to know factors that influence information value of  regional work unit’s financial reporting.  Information  value  refers  to  reliability  and  timeliness,  whereas  factors  that  influence  are  human resource  capacity,  information  technology  utilization,  Good  Corporate  Governance,  and  accounting  intern control.  Respondents  were  the  Chief  of  some  office  in  Polda  Jambi.  Out  of  96  questionnaires  distribution,  80 usable responses were gathered. Data Wet analysed by SPSS program in 21.0 Version. The statistic method used to test the hypotheses was multiple linier regression. Hypotheses testing results are as follows. First, information technology utilization,  Good  Corporate  Governance,  and  accounting  intern  control  have  a  positive  and significant influence on reliability of local government financial reporting, while human resource capacity has no  influence.  Second,  human  resource  capacity,  Good  Corporate  Governance,  and information  technology utilization have positive and significant influence on timeliness of local government financial reporting
Keywords :  Local government financial reporting, Information value, Human resource capacity, Information technology utilization Accounting intern control, and Good Corporate Governance.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruuhi nilai informasi pelaporan keuangan Polda Jambi. Nilai informasi tersebut meliputi keterandalan dan ketepatwaktuan, dimana faktor yang mempengaruhi  adalah  kapasitas  SDM,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengendalian  intern  akuntansi  dan Good  Corporate  Governance.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  urusan  keuangan  dan  staf  bagian keuangan pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi. Dari 96 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 80 responden yang dapat  dimasukkan  dalam  pengolahan  data.  Analisis  data  menggunakan  program  SPSS  versi  21.0.  Metode statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  adalah  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan Good  Corporate  Governance  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  keterandaalan  pelaporan keuangan  pemerintah  sedangkan  kapasitas  SDM  tidak  berpengaruh.  Kedua,  baik  kapasitas  SDM,  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  Good  Corporate  Governance  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan satker Polda Jambi.
Kata Kunci :  Nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah,  kapasitas  SDM,  pemanfaatan  teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan Good Corporate Governance .

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian
Laporan keuangan berkembangan sangat cepat dalam  era  globalisasi,  terutama  dalam  penyajian informasi.  Laporan  keuangan  diharapkan  dapat memberikan  informasi  yang  jelas  tentang  aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi. Laporan  keuangan  yang  menyajikan  informasi dibutuhkan  berbagai  pihak  seperti  pemerintah, rakyat,  pemegang  saham,  penanam  modal  dan kreditur  untuk  pengambilan  keputusan-keputusan yang  harus  dilakukan  dengan  cepat  berdasarkan informasi yang memadai.
Fenomena  yang  terjadi  dalam  perkembangan sektor  publik  di  Indonesia  dewasa  ini  adalah menguatnya  tuntutan  akuntabilitas  atas  lembaga- lembaga  publik,  baik  pusat  maupun  daerah. Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara periodik (Stanbury, 2003 dalam  mardiasmo, 2006). Sesuai  amanat  undang-undang  republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2004  tentang  perbendaharaan Negara Menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
kementerian  negara/lembaga  wajib  menyusun laporan keuangan.
Salah  satu  tujuan  laporan  keuangan  adalah menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi keuangan, kinerja serta perubahan yang menyangkut posisi keuangan, yang bermanfaat bagi sejumlah  besar  pemakai  dalam  pengambilan keputusan  ekonomi.  Laporan  keuangan  juga  harus memiliki  kriteria  dan  unsur-unsur  pembentuk kualitas  informasi  yang  menjadikan  informasi dalam  laporan  keuangan  pemerintah  mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan  (PP  No.  71 Tahun  2010)  terdiri  dari:  (a) relevan,  (b)  andal,  (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.
Informasi yang relevan memenuhi karateristik :  (a).  Memiliki  manfaat  umpan  balik  ( feedback valeu ),  (b)  Memiliki  manfaat  prediktif  ( prdictive valeu ), (c) Tepat waktu, dan (d) Lengkap. Informasi yang  andal  memiliki  karakteristik  :  (a)  Penyajian jujur,  (b)  Dapat,  (c)  diverifikasi,  (d)  Netralitas.
Dapat dibandingkan atau keterbandingan merupakan  kemampuan  informasi  untuk  dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  perioda sebelumnya  (perbandingan  internal)  atau  laporan keuangan  perioda  pada  umumnya  (perbandingan eksternal).  Dapat  dipahami  atau  keterpahamian adalah kemampuan informasi untuk dapat dipahami oleh  pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta
batas  istilah  yang  disesuaikan  dengan  batas pemahaman para pengguna.
Masih  banyak  penyimpangan-penyimpangan yang  berhasil  ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  dalam  pelaksanaan  audit  Laporan Keuangan  Pemerintah.  Beberapa  tulisan  yang berhasil dihimpun adalah :
1. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan  laporan  keuangan  kementerian dan lembaga (K/L) dan pemda tersebut belum memperoleh  opini  WTP  adalah  karena penyajian  yang  belum  sepenuhnya  sesuai Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP), lemahnya  sistem  pengendalian  intern,  belum tertatanya  barang  milik  negara/daerah  dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan.
2. Ketua  badan  pemeriksa  keuangan  (BPK) Anwar  Nasution  menilai  laporan  keuangan Pemerintah  banyak  yang  bermasalah  bahkan tidak layak audit. Anwar nasution menyebutkan,  permasalaha  yang  ditemukan diantaranya terkait ketidakjelasan penyimpanan  dana  daerah  dan  penggunaan keuangan  daerah  dengan  boros  yang  tidak jelas  keperluannya.  Anwar  Nasution  juga mengkritik  akuntabilitas  transparansi  laporan keuangan pemda masih sangat rendah.
3. Anggota  IV  BPK  Ali  Masykur  Musa, mengatakan  hampir  seluruh  kementerian terlambat  melakukan  penyetoran  pendapatan negara  bukan  pajak  (PNBP)  ke  kas  negara. "Seluruh data harusnya dilaporkan," ungkapnya kepada Republika, Laporan pemeriksaan  keuangan  KKP  2010,  menurut Ali, masih ditemukan dua kelemahan. Pertama,  kelebihan  anggaran  belanja,  kas bendahara,  dan  belum  optimalnya  pelaporan serta  pencatatan  sisa  aset  di  Kementerian Pertanian (Kementan). Kedua, ketidakpatuhan entitas  KKP  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  seperti  keterlambatan  penyetoran PNPB,  dan  kelebihan  anggaran  perjalanan dinas.
4. Menurut  Hadi   dalam  Pemeriksaan  BPK terhadap 78 laporan keuangan kementerian/lembaga  (LKKL)  menemukan 477  kasus  kelemahan  sistem  pengendalian intern  (SPI)  dan  650  kasus  ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai  Rp  4,98  triliun.  Selama  pemeriksaan, temuan  tersebut  telah  ditindaklanjuti  dengan penyetoran ke kas negara Rp 40 miliar.
5. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan  laporan  keuangan  K/L  dan pemda tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), lemahnya sistem pengendalian  intern,  belum  tertatanya  barang milik  negara/daerah  dengan  tertib,  pengadaan barang  yang  belum  mengikuti  ketentuan  yang berlaku,  dan  kurang  memadainya  kapasitas SDM pengelola keuangan.
Berdasarkan fenomena diatas dapat dinyatakan  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah masih  belum  seluruhnya  memuat  nilai  informasi yang  memiliki  ninali  atau  manfaat  sesuai  dengan PP  No.  71  Tahun  2010.  Seperti  kriteria keterandalan  dan  ketepat  waktuan  yang  belum terpenuhi  padahal  ketepatwaktuan  pelaporan  selain berkaitan dengan dasar penyusunan anggaran untuk perioda berikutnya. Mengingat bahwa  keterandalan dan  ketepatwaktuan  merupakan  dua  unsur  nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan  berbagai  pihak,  peneliti  tertarik  untuk meneliti  hal  apa  yang  mungkin  mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah khususnya di Polda Jambi.
Penelitian  mengenai  sumber  daya  manusia yang  ada  di  instansi  pemerintah  pernah  dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa  secara  garis  besar  sumber  daya  manusia yang  ada  di  instansi  pemerintah  kota  palembang belum  sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya sistem akuntansi keuangan daerah yang berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 Dinata,(2004). Penelitian Alibudidiono  dan  Fidelis  (2004)  memnerikan temuan  empiris  bahwa  pegawai  berlatar  belakang pendidikan akuntasi subbagian akuntansi pemerintahan  XYZ  masih  minim, Job  description - nya  belum  jelas,  dan  pelatihan-pelatihan  untuk menjamin  fungsi  akuntantansi  berjalan  baik  belum dilaksanakan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Santiadji  Mustofa  dkk  menemukan  bukti  empiris bahwa  kapasitas  SDM  berpengaruh  terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
Temuan-temuan  tersebut  menunjukan  bahwa kapasitas  sumber  daya  manusia  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  proses  penyusunan laporan  keuangan  sehingga  dapat  mempengaruhi ketepatwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan.
Hal  kedua  yang  mungkin  mempengaruhi keterandalan  dan  ketepat  waktuan  pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Zuliarti  (2008)  menemukan  bukti  empiris  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  ketepat  waktuan
pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Ini  juga sesuai  dengan  penelitian  Desi  dan  Ertambang (2008), Dahny (2010) dan Faristina (2011). Seperti kita  ketahui  bahwa  dari  tehun  ketahun  volume transaksi keuangan pemerintah menunjukan peningkatan  dan  semakin  kompleks.  Peningkatan volume  transaksi  yang  semakin  besar  dan  semakin kompleks  tentu  harus  diikuti  dengan  peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan Sugijanto
(2002).  Untuk  itu  pemerintah  saat  ini  telah membangun dan mengembangkan teknologi informasi  yang  dikenal  dengan  sistem  akuntansi instansi  yang  digunakan  oleh  setiap  instansi  dan lembaga pemerintah dalam mempermudah kegiatan keuangan.  Walaupun  secara  umum  telah  banyak diketahui  manfaat  yang  ditawarkan  oleh  suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan  transaksi  dan  penyimpanan  pelaporan, keakuratan  perhitungan,  penyimpanan  data  dalam jumlah  besar,  kos  pemrosesan  yang  lebih  rendah, kemampuan multiprocesing Wahana  Kaomputer,
(2003),  namun  pengimplementasian  teknologi tidaklah  murah.  Telebih  jika  teknologi  informasi yang  ada  tidak  atau  belum  mampu  dimanfaatkan secara  maksimal  maka  implementasi  teknologi menjadi  sia-sia  dan  semakin  mahal.  Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan  kondisi  perangkat  keras,  perangkat  lunak yang  digunakan,  pemutakhiran  data,  kondisi sumberdaya  manusia  yang  ada,  dan  keterbatasan dana.  Kendala  ini  yang  mungkin  menjadi  faktor pemanfaatan  teknologi  informasi  di  instansi pemerintah  belum  optimal.  Belum  optimalnya pemanfaatan  teknologi  informasi  ini  mungkin  uga memiliki  pengaruh  terhadap  keterandalan  dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
Hal  ketiga  yang  mungkin  mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian interen akuntansi. Berdasarkan peraturan  pemerintah  (PP)  nomor  60  tahun  2008 tentang  sistem  pengendalian  intern  pemerintah bahwa  sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem  akuntansi  sebagai  sistem  informasi merupakan  subjek  terjadinya  kesalahan  baik  yang disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja.  Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian  interen  atau  dengan  kata  lain  sistem akuntansi  berkaitan  erat  dengan  pengendalian interen organisasi Mahmudi, (2007). Penelitian oleh Zuliarti (2008) memberikan temuan empiris bahwa pengendalian  interen  akuntansi  berpengaruh  positif
signifikan  terhadap    keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Hal keempat yang mungkin dapat mempengaruhi  keterandalan  dan  ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  adalah  Penerapan  Good Gorporate  Governance  (GCG).    Penelitian    R.  Ait Novatiani  dan  Jeanny  Fatimmah  dalam  pengaruh penerapan  Good  Gorporate  Governance  (GCG) terhadap  keandalan  laporan  keuangan  memberikan temuan  empiris  banwa  GCG  berpengaruh  positif terhadap  keandalan  laporan  keuangan.  Good Gorporate  Governance  (GCG)  merupakan  sistem yang  mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua  stakeholders.  Good  Gorporate  Governance (GCG) juga menekankan pentingnya hak stakeholders  untuk  memperoleh  informasi  dengan benar,  akurat  dan  tepat  waktu  serta  kewajiban perusahaan  untuk  mengungkapkan  (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua  informasi  kinerja  perusahaan,  kepemilikan dan  stakeholder  YPPMI  &  SC,  (2002).  Sehingga prinsip  corporate  Governance  tersebut  diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Penelitian  ini  membatasi  pengendalian  intern akuntansi terhadapat ketepatwaktuan laporan keuangan.  Hal  ini  didasarkan  atas  beberapa  alasan yaitu: pertama, pengendalian intern akuntansi lebih menitikberatkan fokus terhadap keterandalan karena  pengendalian  intern  akuntansi  bertanggung jawab  atas  hasil  pelaporan  keuangan  yang  dapat lebih  dipercaya.  Ketersediaan  kapasitas  sumber daya  manusia  yang  kompeten  didukung  oleh pengendalian  yang  baik  akan  meningkatkan keterandalan  laporan  keuangan.  Namun  demikian, ketepatwaktuan  laporan  keuangan  lebih  ditentukan oleh  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi informasi, dan faktor lainnya.
Pengendalian  intern  akuntansi  dirasakan  kurang memberikan  kontribusi  terhadap  ketepatwaktuan laporan  keuangan.  Kedua,  beberapa  penelitian terdahulu  mendukung  bahwa  pengendalian  intern akuntansi  tidak  berpengaruh  positif  terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan. Ketiga, penelitan sebelumnya yang dijadikan replikasi tidak memasukkan variabel pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan.
Dengan pertimbangan bahwa penelitian Zuliarti  (2008)  telah  secara  spesifik  meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern  akuntansi  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah.  Ada  kemungkinan pengaruh  ini  juga  terjadi  dalam  penerapan pelaporan  keuangan  pada  Polda  Jambi  dengan menambah  variabel  Good  Corporate  Governance. Alasan  lain  Polda  Jambi  dipilih  sebagai  objek penelitian karena Polda Jambi ini telah menerapkan
Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  yang  mengacu pada  PP71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah,  melalui peningkatan kapasitas sumber daya  manusia  yang  dimiliki  baik  pada  tingkatan sistem,  kelembagaan,  maupun  individu,  didukung dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  seoptimal mungkin,  dan  adanya  rancangan  pengendalian intern  akuntansi  yang  memadai  diharapkan  pihak pengelola  keuangan  khususnya  bagian  akuntansi mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  akuntansi dengan  baik  yang  akhirnya  bermuara  pada terciptanya good governance .
Polda  Jambi  adalah  entitas  akuntansi  dari Kepolisian Negra Republik Indonesia yang berkewajiban  menyelenggarakan  akuntansi  dan laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dengan menyusun  laporan  keuangan  berupa  Realisasi Anggaran,  Neraca,  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan.
Bertitik  tolak  dari  hal  tersebut,  maka  peneliti tertarik  untuk  meneliti  dan  membahas  Pengaruh kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi  informasi,  Pengendalian  interen  akuntasi dan Good Corporate Governance terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (studi empiris pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi).

## 1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengetahuui kapasitas sumber daya manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi, pengendalian  interen  akuntansi,  dan Good Corporate Governance secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah  Khususnya  pada  32  Satker  di Polda Jambi.
2. Mengetahui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan Good Corporate Governance secara bersama-sama apakah  berpengaruh  signifikan  terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah  Khususnya  pada  32  Satker  di Polda Jambi.
3. Mengetahui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,
pengendalian  interen  akuntansi  dan Good Corporate Governance secara partial berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah  Khususnya  pada  32  Satker  di Polda Jambi.
4. Mengetahui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan Good
Corporate Governance secara partial apakah berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan
pelaporan
keuangan pemerintah  Khususnya  pada  32  Satker  di Polda Jambi.

## 2.   KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Teori Kepatuhan
Teori  kepatuhan  telah  diteliti  pada  ilmu-limu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang  lebih  menekankan  pada  pentingnya  proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang  individu.  Menurut  Faristina,  (2011), terdapat  dua  perspektif  dasar  dalam  literatur sosiologi  mengenai  kepatuhan  pada  hukum,  yang disebut  instrumental  dan  normatif.  Perspektif instrumental  mengasumsikan  individu  secara  utuh didorong  oleh  kepentingan  pribadi  dan  tanggapan terhadap  perubahan-perubahan  dalam tangible , insentif,  dan  penalti  yang  berhubungan  dengan perilaku.  Perspektif  normatif  berhubungan  dengan apa  yang  orang  anggap  sebagai  moral  dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.
Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang  mereka  anggap  sesuai  dan  konsisten  dengan norma-norma  internal  mereka.  Komitmen  normatif melalui  moralitas  personal  ( normative  commitment through  morality )  berarti  mematuhi  hukum  karena hukum  tersebut  dianggap  sebagai  keharusan, sedangkan  komitmen  normatif  melalui  legitimasi ( normative commitment through legitimacy ) berarti mematuhi  peraturan  karena  otoritas  penyusun hukum  tersebut  memiliki  hak  untuk  mendikte perilaku (Septiani, 2005 dalam Faristiana, 2011).
Berdasarkan  perspektif  normatif  maka  sudah seharusnya  bahwa  teori  kepatuhan  ini  dapat diterapkan  di  bidang  akuntansi.  Apalagi  kepatuhan entitas  pelaporan  dalam  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan (Faristina, 2011).
2.2 Agency Theory (Teori Keagenan)
Agency  theory  dikenal  hubungan  keagenan yang  merupakan  suatu  kontrak  dimana  satu  orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk  melakukan  suatu  jasa  atas  nama  prinsipal serta  memberi  wewenang  kepada  agen  untuk membuat  keputusan  yang  terbaik  bagi  prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).
Mengacu  pada  teori  agensi  ( agency  theory ), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut  (Haryanto  dkk,  2007 dalam Faristina, 2011).
Praktek  pelaporan  keuangan  dalam  organisasi sektor  publik  merupakan  suatu  konsep  yang didasari  oleh  teori  keagenan.  Dalam  pelaporan keuangan,  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  agen mempunyai  kewajiban  menyajikan  informasi  yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah  yang  bertindak  sebagai  prinsipal  dalam menilai  akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  baik keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun  politik.  Dalam suatu  pemerintahan  demokrasi,  hubungan  antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah  dapat  digambarkan  sebagai  suatu hubungan  keagenan  ( agency  relationship ).  Dalam hal  ini  pemerintah  berfungsi  sebagai  agen  yang diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan  kewajiban tertentu  yang  ditentukan  oleh  para  pengguna informasi  keuangan  pemerintah  sebagai  prinsipal, baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah  sebagai  agen  harus  melaksanakan  apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (Faristina, 2011).

## 2.3 Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  elemen utama  suatu  organisasi  dibandingkan  dengan elemen  lainnya  seperti  Modal,  teknologi  dan  uang sebab  manusia  itu  sendiri  yang  mengendaliakan yang lain. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan  baik  swasta  maupun  pemerintahan seperti  perubahan-perubahan  lingkungan  bisnis, lingkungan kerja,
menghendaki perusahaan/organisasi harus melakukan pengembangan  sumberdaya  manusia  secara  pro aktif  sehingga  tidak  terjadi  keusangan  kemampuan pegawai dan juga untuk meningkatkan prodiktifitas.
Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi  (kelembagaan)  atau  suatu  sistem  untuk melaksanakan  fungsi-fungsi  atau  kewenangannya untuk  mencapai  tujuannya  secara  efektif  dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran ( output ) dan hasil- hasil celvina (2010).
Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono  &  Fidelis  (2004),  untuk  menilai kinerja  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam melaksanakan  suatu  fungsi,  termasuk  akuntansi, dapat  dilihat  dari level  of  responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab
dapat  dilihat  dalam  deskripsi  jabatan.  Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan  baik.  Tanpa  adanya  deskripsi  jabatan  yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  baik.  Sedangkan kompetensi  dapat  dilihat  dari  latar  belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan  yang  dinyatakan  dalam  pelaksanaan tugas.  Kompetensi  merupakan  suatu  karakteristik dari  seseorang  yang  memiliki  keterampilan  ( skill ), pengetahuan ( knowledge ) dan kemampuan ( ability ) untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  Hevesi, (2005).  Kompetensi  merupakan  karakteristik  yang mendasari  seseorang  mencapai  kinerja  yang  tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan  pemborosan  bahan,  waktu  dan tenaga.
Kompetensi  merupakan  suatu  karakteristik dari  seseorang  yang  memiliki  keterampilan  ( skill ), pengetahuan ( knowledge ) dan kemampuan ( ability ) untuk melaksanakan suatu pekerjaan Hevesi, (2005) dalam  Desi  dan  Ertambang,  (2008).  Kompetensi merupakan  karakteristik  yang  mendasari  seseorang mencapai  kinerja  yang  tinggi  dalam  pekerjaannya. Pegawai  yang  tidak  mempunyai  pengetahuan  yang cukup  dalam  bekerja  akan  banyak  menemui hambatan  yang  mengakibatkan  pemborosan  bahan, waktu dan tenaga.
Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan  sumber  daya  manusia  mereka. Pelatihan  dan  pengembangan  membuat  karyawan dapat  melaksanakan  pekerjaan  mereka  saat  ini secara  efektif  dan  mempersiapkan  pekerjaan  di masa  mendatang.  Penilaian  kinerja  adalah  penting untuk  memvalidasi  alat  pemilihan,  mengukur dampak  dari  program  pelatihan,  memutuskan kenaikan  gaji  dan  promosi,  dan  menentukan kebutuhan akan pelatihan Griffin, (2004).

## 2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
Dalam hubungannya dengan sistem informasi  akuntansi,  komputer  akan  meningkatkan apabilitas  sistem.  Ketika  komputer  dan  komponen- komponen  yang  berhubungan  dengan  teknologi informasi  diintegrasikan  ke  dalam  suatu  sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalm arti lain pemanfaatan teknologi  dapat  mengurangi  kesalahan  dalam proses  data.  Sedangkan  kelemahannya,  sistem komputer  cenderung  kurang  fleksibel  dan  tidak dapat  cepat  beradaptasi  jika  ada  perubahan  sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan  instalasi  tinggi,  butuh  kontrol  yang lebih  baik,  jika  ada  bagian  hardware  yang  tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak
dapat  mendeteksi  penyebab  kesalahan,  hilangnya jejak  audit,  komputer  peka  terhadap  pengaruh lingkungan,  data  yang  disimpan  mudah  rusak Pujonggo,(2004).
Menurut model yang dikembangkan Thompson  et  al.  (1991)  dalam  Tjhai  (2003)  yang mengadopsi  sebagian  teori  yang  diusulkan  oleh Trandis  (1980),  dalam  Astuti  dan  I  ketut  (2009), faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemanfaatan teknologi :
1.   Faktor sosial
2. Affect (perasaan individu)
3.   Kesesuaian tugas
4.   Konsekuensi jangka panjang
5.  Kondisi  yang  memfasilitasi  pemanfaatan teknologi informasi
6.   Kompleksitas

## 2.5 Pengendalian Intern Akuntansi
Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 60  tahun  2008  tentang  sistem  pengendalian  intern pemerintah  bahwa  sistem  Pengendalian  Intern adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan  pelaporankeuangan,  pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan  PP.  60  tahun  2008  SPIP bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai  bagi  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2.6 Good Corporate Governance
Corporate  Governance merupakan  konsep yang  diajukan  demi  peningkatan  perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap  stakeholder  dengan  mendasar  pada kerangka  peraturan.  Konsep corporate  governance diajukan  demi  terciptanya  pengelolaan  perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.  Bila  konsep  ini  diterapkan  dengan  baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik  seiring  dengan  transparansi  pengelolaan perusahaan  yang  makin  baik  dan  nantinya menguntungkan banyak pihak.
Tujuan  dari Good  Corporate  Governance (Amin Widjaja Tunggal 2011) adalah
1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan  menjalankan  praktik-praktik  bisnis yang sehat
4. Kegiatan-kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.
Manfaat
penerapan good corporate governance dalam pedoman Good Corporate Governance (2006:2 ) adalah sebagai berikut :
1. Mempercepat  tercapainya  visi,  misi,  tujuan  dan sasaran yang ditetapkan perusahaan.
2. Memberikan  keyakinan  bahwa  perusahaan dikelola  secara  baik  dan  benar  agar  dapat memberikan hasil yang wajar dan bernilai tinggi sehingga  memiliki  daya  saing  dan  daya  tahan yang  kuat,  baik  secara  nasional  maupun international.
3. Mendorong  pengelolaan  perusahaan  secara profesional,  transparan  dan  efisien serta memberdayakan  fungsi  dan  meningkatkan kemandirian.
4. Mendorong pengelolaan resiko dan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif.
5. Mendorong  agar  setiap  unsur  pimpinan  dalam membuat  keputusan  dan  menjalankan  tindakan, dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perusahaan terhadap stakeholders.
6. Meningkatkan  konstribusi  perusahaan  dalam perekonomian nasional.
7. Mencegah  terjadinya  pengimpangan  dalam pengelolaan perusahaaan.
Prinsip  –  Prinsip  dalam Good  Corporate Governance Menurut  Amin  Widjaja  Tunggal (2011:34)  Dalam  pelaksanaan  Praktik  pelaksanaan good  corporate  governance dikenal  adanya  4
(empat) prinsip utama yaitu :
1. Pertanggungjawaban ( Responsibility ) Paradigma  para  pengelola  perusahaan  dewasa ini  hanya  terbatas  pada  motif  mengejar  laba. Kondisi  ini  membuat  mereka  lupa  bahwa sebagian dari suatu  komunitas, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu corporate governance menawarkan  konsep triple  bottom line yaitu:  mengejar  laba,  memenuhi  tanggung jawab  sosial,  dan  menjaga  pertumbuhan  yang berkesinambungan ( sustainable ).
2. Akuntabilitas ( Accountability )
Dalam  sebuah  perusahaan  yang  sahamnya sebagian  besar  dimiliki  oleh  publik,  peran pemegang saham sebagai pihak yang mengendalikan  manajemen  hampir  tidak  ada. Hal  ini  disebabkan  karena  para  investor  lebih suka  berperan  sebagai traders dibandingkan
sebagai  owners.  Jika  pemegang  saham  tidak menyukai kebijakan  manajemen  mereka  tinggal melepas  saham  yang  mereka  miliki  demikian juga  sebaliknya.  Akhirnya  indikator  kinerja manajemen  hanya  diukur  dengan  naik  turunnya saham.
Masalah akan timbul jika ketidaksetujuan sebagian besar pemegang saham  direalisasikan  dengan  aksi  jual.  Harga saham  akan  turun  dengan  drastis  dan  dalam waktu  yang  tidak  lama  lagi  perusahaan  akan bangkrut.  Untuk  itu corporate  governance menganjurkan  perlunya  suatu  sistem  yang menjamin  agar  manajemen  tetap  menjaga akuntabilitas kepada stakeholders.
3. Keadilan ( Fairnes ) Prinsip fairnes menuntut adanya perlakuan yang sama  ( equal )  terhadap  para  pemegang  saham, baik  mayoritas  maupun  minoritas.  Dalam praktiknya, prinsip ini sering dilanggar, terutama dalam kasus pengambilalihan perusahaan.  Kasus  yang  sering  terjadi  adalah keberpihakan  manajemen  kepada  kelompok pemegang  saham,  baisanya  pemegang  saham mayoritas.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  baik dewan  komisaris  maupun  dewan  direksi didominasi  oleh  para  pemegang  saham  dan kelurganya.  Jadi  prinsip  ini  menuntut  agar dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  bekerja secara independen dan profesional.
4. Transparansi ( Transparancy )
Transparan berarti tidak ada yang disembunyikan.  Transparansi  dapat  dimulai dengan  menyajikan  laporan  keuangan  yang akurat  dan  tepat  waktu,  sistem  penggajian eksekutif  dan  komisaris  diperusahaan  sampai dengan  informasi-informasi  lain  yang  relevan dipasar modal.

## 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian
Kerangka  konseptual  yang  dibangun  dalam penelitian  ini  diharapkan  dapat  menggambarkan tentang  penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis secara  keseluruhan,  yaitu  menganalisis  pengaruh kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi  informasi,  pengendalian  intern  akuntansi dan Good Corporate Governance terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 Satuan Kerja pada di Polda Jambi.
Secara  umum  penelitian  ini  menganalisis variabel  kapasitas  SDM,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, Pengendalian intern Akuntansi dan Good Corporate  Governance  terhadap  Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan ketepatwaktuan  pelaporan  Keuangan  Pemerintah daerah.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dari model berikut :
Gambar 1.

## MODEL PERTAMA PENGARUH VARIABEL INDEPENDEN TERHADAP VARIABEL DEPENDEN
Gambar 2.

## MODEL KEDUA PENGARUH VARIABEL
INDEPENDEN TERHADAP VARIABEL DEPENDEN
Model  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya
Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan
Good Corporate
Governance terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

## 2.3 Hipotesis Penelitian
Adapun  Hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah :
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  disajikan dalam  2  (dua  bagian),  yaitu  pengaruh  variabel independen  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependen dan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
2.3.1   Pengaruh simultan
H1  :  Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan
teknologi
informasi, pengendalian  interen  akuntansi,  dan Good
Corporate Governance secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. H2  :  Kapasitas sumber daya
manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan Good
Corporate Governance secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.
2.3.2   Pengaruh Partial
H3a  :  Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif  terhadap  keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah.
H4a  :  Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah.
H3b  :  Pemanfaatan
teknologi informasi berpengaruh  positif  terhadap  keterandalan pelaporan keuangan pemerintah H4b  :  Pemanfaatan teknologi
informasi
berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.
H3c  :  Pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh positif  terhadap  keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah.
H3d  : Good  Corporate  Governance berpengaruh positif  terhadap  keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah daerah
H4c  : Good  Corporate  Governance berpengaruh positif  terhadap  Ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah.

## 3. METODOLOGI
3.1 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian
Objek  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini adalah  32  satuan  kerja  yang  ada  diwilayah  kerja kepolisian  daerah  Jambi.  Variabel  yang  terkait dalam  penelitian  ini  adalah  Keterandalan  dan ketepat  waktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah yang  merupakan  variabel  Y.  Sedangkan  kapasitas sumberdaya  manusia,  pemanfaatan  teknologi, pengendalian interen akuntansi dan Good Corporate Governance merupakan variabel X. Masing-masing variabel  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  model skala  Likert  lima  poin,  yaitu  (1)  Sangat  Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Populasi dalam penelitian ini adalah  Kepala  Urusan  Keuangan/Kepala  Seksi Keuangan, bagian akuntansi/penatausahaan keuangan  staf  pengelola  keuangan/pemegang  kas pada Satuan kerja Polda Jambi.
Penyampelan atas responden dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena  informasi  yang  akan  diambil  berasal  dari sumber  yang  sengaja  dipilih  berdasarkan  kriteria
Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengendalian Interen Akuntansi Keterandalan Pelaporan keuangan Pemerintah Good Corporate Governance H1 H3b H3c H3a H3d Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pemanfaatan Teknologi Informasi Ketepatwaktuan Pelaporan keuangan Pemerintah Good Corporate Governance
H4c H4a H4b H2
yang  telah  ditetapkan  peneliti  (Sekaran,  2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:
a. Para  pegawai  yang  melaksanakan  fungsi akuntansi/tata  usaha  keuangan  pada  Satuan Kerja.
b. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala dan  staf  subbagian  akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap Satuan Kerja ditetapkan  secara cluster  sampling sebanyak  3 orang yang menjadi responden.
c. Responden  ditetapkan  pada  kepala  bagian,  staf pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas Satuan Kerja.
Penentuan  kriteria  sampel  didasarkan  pada alasan  bahwa  kepala  bagian  dan  staf  bagian keuangan/akuntansi  merupakan  pihak  yang  terlibat langsung  secara  teknis  dalam  pencatatan  transkasi keuangan  Satuan  Kerja  dan  penyusunan  pelaporan keuangan  pemerintah  Khususnya  Polda  Jambi. Penentuan  responden  dengan  jumlah  96  untuk  32 Satuan  Kerja  dengan  masing-masing  tiap  Satuan Kerja 3 responden didasarkan pada alasan :
a. Maksimal  3  responden  pada  tiap  Satuan  Kerja supaya  unit  analisis  bersifat  heterogen  dan persepsi  responden  dapat  menyebar  secara merata di Satuan Kerja.
b. Penentuan  3  responden  pada  tiap  Satuan  Kerja karena  hanya  akan  melihat  persepsi  kepala bagian, bagian pencatatan/akuntansi dan pemegang kas.
c. Penentuan  3  responden  pada  tiap  Satuan  Kerja didasarkan  pada  asumsi  bahwa  persepsi  kepala bagian, bagian pencatatan/akuntansi dan pemegang  kas  yang  mengetahui  secara  pasti mengenai  pelaporan  keuangan  pada  tiap  Satuan Kerja.

## 3.2 Metode dan Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  survey  yang  merupakan penelitian  lapangan  yang  dilakukan  terhadap beberapa  anggota  sampel  dari  suatu  populasi tertentu  yang  pengumpulan  datanya  dilakukan dengan  menggunakan  kuesioner  (Sekaran,  2003). Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  atau  survey deskriptif untuk menggambarkan mengapa phenomena  itu  terjadi  yang  bertujuan  untuk memberi gambaran (deskripsi) dari variabelvariabel yang  diteliti  dan  untuk  mengetahui  hubungan kausalitas  antar  variabel  melalui  suatu  pengujian hipotesis.  Data  penelitian  adalah  data  primer  yang dikumpulkan  dengan  mailed  survey  method  dan direct survey method.
Pendekatan  penelitian  pada  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif  yang  menekankan pada  pembangunan  naratif  atau  deskripsi  tekstual atas fenomena yang diteliti.

## 3.3 Operasional Variabel
Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independent  yang  terdiri  dari  kapasitas  SDM  (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pengendalian  internal  akuntansi  (X3)  dan  Good Corporate  Governance  (X4)  serta  2  (dua)  variabel dependent yaitu keterandalan (Y1) dan ketepatwaktuan  (Y2)  yang  dijelaskan  secara operasional sebagai berikut:
1. Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (X1)  adalah kemampuan  baik  dalam  tingkatan  individu, organisasi/kelembagaan,  maupun  sistem  untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya secara  efektif  dan  efisien.  Konstruk  Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator:
a) Kapasitas  Staf;  merupakan  standarisasi kapasitas  staf  bagian  keuangan,  baik  dalam hal kualitas maupun kuantitas.
b) Tupoksi; merupakan uraian peran dan fungsi yang  jelas  bagi  seorang  staf  bagiann keuangan/akuntansi  yang  ditunjang  dengan sistem dan prosedur yang jelas.
c) Pengembangan; merupakan upaya penguasaan  dan pengembangan  keahlian staf, baik formal maupun non-formal.
Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan
dari staf
bagian akuntansi/keuangan
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan,
pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman  mengenai  tugas,  dan  tanggung jawab terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini  menggunakan  instrumen  kuesioner,  dengan model skala Likert lima poin.
2.  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X2)  adalah Tingkat  integrasi  teknologi  informasi  pada pelaksanaan  tugas-tugas  akuntansi.  (Jurnali  dan Supomo (2002)). Konstruk Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator:
a) Perangkat; merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi  informasi,  meliputi  perangkat lunak, keras dan sistem jaringan.
b) Pengelolaan  Data  Keuangan;  merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh.
c) Perawatan;  merupakan  indikator  untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan  peralatan  secara  teratur terhadap  perangkat  teknologi  informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.
3. Pengendalian  Intern  Akuntansi  (X3)  adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan  (PP.  No.  60  tahun  2008).  Konstruk Pengendalian  Intern  Akuntansi  diukur  dengan indikator formatif:
a) Lingkungan pengendalian; merupakan upaya untuk  meningkatkan  perilaku  positif  dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian  Intern  dalam  lingkungan kerjanya.
b) Penilaian  risiko;  merupakan  upaya  untuk mengidentifikasi  risiko  dan  menganalisis risiko  yang  akan  terjadi  pada  organisasi sektor publik.
c) Kegiatan  pengendalian;  merupakan  upaya untuk  melakukan  review  atas  kinerja Instansi  Pemerintah  yang  bersangkutan termasuk  di  dalamnya  adalah  pemisahan tugas.
d) Informasi  dan  komunikasi;  merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
e) Pemantauan pengendalian intern; merupakan upaya  pemantauan  berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
4. Good  Corporate  Governance  (X4)  adalah  suatu mekanisme  yang  diterapkan  untuk  menciptakan suatu  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  untuk meningkatkan nilai organisasi. Untuk mengukur variabel  independen  tersebut  dilakukan  dengan penyebaran  kuesioner  kepada  para  responden yang  melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik (corporate  governance) menurut CGCG  (2009:71)  yang  terdiri  dari  lima  aspek sebagai berikut:
a) Transparansi
b) Akuntabilitas
c) Ketanggapan
d) Independen
e) Keadilaan
5.  Keterandalan  laporan  keuangan  (Y1)  adalah Kemampuan  informasi  untuk  memberikan keyakinan  bahwa  informasi  tersebut  benar  atau valid.  (PP  No.  24 Tahun  2005).  Konstruk  Nilai Informasi Keterandalan diukur dengan indikator:
a) Kewajaran;  merupakan  indikator  untuk menggambarkan  bahwa  transaksi  serta
peristiwa  lainnya  yang  disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
b) Kelengkapan  unsur  Laporan  Keuangan; merupakan  indikator  untuk  menggambarkan bahwa unsur-unsur laporan keuangan disajikan  secara  lengkap  sesuai  dengan peraturan menteri dalam negeri.
c) Dapat  diuji;  merupakan  indikator  untuk menggambarkan  bahwa  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat diuji  kebenarannya,  baik  metodologi  aupun bukti-bukti transaksi.
d) Generalisasi;  merupakan  indikator  untuk menggambarkan bahwa informasi diarahkan pada  kebutuhan  umum  dan  tidak  berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
6. Ketepatwaktuan  laporan  keuangan  (Y2)  adalah tersedianya  informasi  bagi  pembuat  keputusan pada  saat  dibutuhkan  sebelum  informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi  keputusan.  (PP  No.  24  Tahun 2005). Konstruk nilai informasi ketepatwaktuan diukur dengan indikator:
a) Timelines; merupakan indikator untuk menggambarkan  bahwa  Informasi  yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
b) Sistematis  waktu;  merupakan  indikator untuk  menggambarkan  bahwa  laporan- laporan  disediakan  secara  sistematis  dan teratur,  misal:  laporan  harian,  laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan.
c) Sistematis unsur; merupakan indikator untuk menggambarkan  bahwa  Laporan-laporan berikut  disampaikan  secara  sistematis  dan teratur antara unsur-unsur laporan keuangan, yang  meliputi  realisasi  anggaran,  neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan  kuesioner  yang  diantar  langsung  ke 32  Satuan  Kerja  di  Polda  jambi  dengan  responden sebanyak 96. Jumlah kuesioner yang kembali hanya diperoleh  80  lembar  kuesioner.  Tabel  di  bawah  ini menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner.  Tabel  tersebut  juga  menginformasikan tingkat pengembalian ( response rate ).
Pengiriman  kuesioner  dilakukan  secara langsung dengan batas pengambilan 2 – 3 minggu setelah  pembagian  kuesioner.  Kuesioner  yang kembali  sebanyak  80  dimana  semuanya  dapat digunakan. Tingkat pengembalian kuesioner ( response rate )  dan  dapat  digunakan  ( respon  use ) sebesar  83%,  dihitung  dari  presentase  jumlah kuesioner yang kembali (80 kuesioner) dibagi total yang  dikirim  (96  kuesioner).  Gambaran  tentang profil  responden  dalam  penelitian  ini  ditunjukkan
dalam  tabel  4.2  di  bawah  ini.  Profil  responden tersebut  meliputi  jenis  kelamin,  usia,  tingkat pendidikan terakhir, dan waktu lama bekerja.

## 4.1 Uji Multikolinearitas Regresi pertama
Tabel. 1
Hasil Pengujian Multikolinearitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standa rdized Coeffi cients t Sig. Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta Toler ance VIF 1 (Constant) 21,25 1 5,901 3,601 ,001 Kapasitas SDM -,054 ,100 -,064 -,545 ,587 ,951 1,051 Pemanfaatan TI ,057 ,110 ,060 ,516 ,608 ,971 1,029 Pengendalian Intern Akuntansi -,080 ,114 -,080 -,698 ,487 ,977 1,024 Good Corporate Governance ,153 ,149 ,120 1,027 ,308 ,949 1,054
a. Dependent Variable : Keterandalan Pelaporan Akuntansi

## Sumber: diolah oleh Peneliti
Hasil  perhitungan  nilai tolerance menunjukan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih 0,10.  Hasil  perhitungan  nilai Variance  Inflation Factor  (VIF) juga  menunjukan  semua  variabel bebas  memiliki  nilai  VIF  <  10.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

## 4.2 Uji Multikolinearitas Regresi Kedua
Tabel. 2 Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Stand ardize d Coeffi cients t Sig. Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta Tolera nce VIF 1 (Constant) 10,348 3,104 3,333  ,001 TOTAL_KSD M -,030 ,060 -,059 -,504  ,616 ,951 1,051 TOTAL_PTI ,017 ,066 ,029 ,254  ,800 ,972 1,028 TOTAL_GCG -,052 ,088 -,069 -,591  ,556 ,969 1,032
a. Dependent Variable: TOTAL_KTWT
Sumber: diolah oleh Peneliti
Hasil  perhitungan  nilai tolerance menunjukan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih
0,10.  Hasil  perhitungan  nilai Variance  Inflation
Factor  (VIF) juga  menunjukan  semua  variabel bebas  memiliki  nilai  VIF  <  10.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

## 4.3 Uji t (Regresi Parsial) Model Pertama
Tabel. 3

## Hasil Analisis Parsial Model Pertama
Variabel t hitung t tabel Sig α = 5% Ket. Kapasitas SDM 0,545 1,99210 0,587 0,05 Tidak Signifikan Pemanfaatan TI 2,516 1,99210 0,008 0,05 Signifikan Pengendalian Intern Akuntansi 2,698 1,99210 0,047 0,05 Signifikan Good Corporate Governance 2,207 1,99210 0,038 0,05 Signifikan

## Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  4.16  tampak  bahwa  nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar (t hitung > 1,99210) (df = n – 5) dengan angka signifikansi  < α = 0,05. Hal  ini  berarti  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi,  pengendalian  interen  akuntansi  dan Good  Corporate  Governance secara  partial berpengaruh  signifikan  terhadap  keterandalan pelaporan keuangan, kecuali kapasitas sumber daya manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

## 4.4 Uji t (Regresi Parsial) Model Kedua

## Tabel. 4 Hasil Analisis Parsial Model Kedua
Variabel t hitung t tabel Sig α = 5% Ket. Kapasitas SDM 2,504 1,99167 0,016 0,05 Signifikan Pemanfaatan TI 2,254 1,99167 0,038 0,05 Signifikan Good Corporate Governance 2,591 1,99167 0,006 0,05 Signifikan
Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  4.17  tampak  bahwa  nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar (t hitung > 1,99167) (df = n – 4) dengan angka signifikansi  < α = 0,05. Hal  ini  berarti  bahwa  kapasitas  sumber  daya manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan Good  Corporate  Governance secara  partial berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan.

## 4.5   Pengujian Hipotesis Model Pertama
4.5.1   Pengaruh Kapasitas SDM terhadap
Keterandalan Pelaporan Keuangan Tabel. 5 Analisis Regresi Berganda Pertama Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std.
Error Beta 1 (Constant) 21,251 5,901 3,601 ,001 Kapasitas SDM ,054 ,100 ,064 ,545 ,587 Pemanfaatan TI ,057 ,110 ,060 2,516 ,008 Pengendalian Intern Akuntansi ,080 ,114 ,080 2,698 ,047 Good Corporate Governance ,153 ,149 ,120 2,027 ,038
a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

## Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diperoleh  nilai koefisien  regresi  kualitas  SDM  sebesar  0,054.  Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif  terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan. Nilai signifikansi kualitas SDM adalah 0,587 > 0,05 hal  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  SDM  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  keterandalan pelaporan  keuangan.  Dengan  demikian,  hipotesis ketiga  a  (H3a)  yang  menyatakan  kapasitas  sumber daya  manusia  berpengaruh  positif  signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah  khususnya  di  32  Satker  di  Polda Jambi (Hipotesis ditolak)
4.5.2   Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

## Tabel. 6
Analisis Regresi Berganda Pertama Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std.
Error Beta 1 (Constant) 21,251 5,901 3,601 ,001 Kapasitas SDM ,054 ,100 ,064 ,545 ,587 Pemanfaatan TI ,057 ,110 ,060 2,516 ,008 Pengendalian Intern Akuntansi ,080 ,114 ,080 2,698 ,047 Good Corporate Governance ,153 ,149 ,120 2,027 ,038
a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

## Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  nilai koefisien  regresi  pemanfaatan  teknologi  informasi 0,057.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfataan  teknologi  informasi  adalah  0,008  < 0,05. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan
demikian, hipotesis ketiga b (H3b) yang menyatakan  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah khusunya  di  32  Satker  di  Polda  Jambi (Hipotesis diterima) .
4.5.3   Pengaruh  Pengendalian  Intern  Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

## Tabel. 7
Analisis Regresi Berganda Pertama
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 21,251 5,901 3,601 ,001 Kapasitas SDM ,054 ,100 ,064 ,545 ,587 Pemanfaatan TI ,057 ,110 ,060 2,516 ,008 Pengendalian Intern Akuntansi ,080 ,114 ,080 2,698 ,047 Good Corporate Governance ,153 ,149 ,120 2,027 ,038
a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan
Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  nilai koefisien  regresi  pengendalian  intern  akuntansi 0,080.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengendalian intern  akuntansi  berpengaruh  positif  terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pengendalian intern akuntansi adalah 0,047 < 0,05. Ini  menunjukkan  bahwa  pengendalian  intern akuntansi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga c (H3c) yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah khususnya  di  32  Satker  di  Polda  Jambi (Hipotesis diterima) .
4.5.4   Pengaruh Good  Corporate  Governance terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan
Tabel. 8

## Analisis Regresi Berganda Pertama
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 21,251 5,901 3,601 ,001 Kapasitas SDM ,054 ,100 ,064 ,545 ,587 Pemanfaatan TI ,057 ,110 ,060 2,516 ,008 Pengendalian Intern Akuntansi ,080 ,114 ,080 2,698 ,047 Good Corporate Governance ,153 ,149 ,120 2,027 ,038
a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan
Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  nilai koefisien  regresi Good  Corporate  Governance
0,153.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Good
Corporate
Governance
berpengaruh positif terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan.  Nilai signifikansi Good  Corporate  Governance adalah 0,038  <  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa Good
Corporate Governance
berpengaruh positif
signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.  Dengan  demikian,  hipotesis  ketiga  c (H3d) yang menyatakan Good Corporate
Governance berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (Hipotesis diterima) .

## 4.6 Pengujian Hipotesis Model Kedua
Untuk  menentukan  diterima  atau  tidaknya hipotesis yang diajukan maka digunakan uji parsial (menguji individual variabel bebas terhadap varibal terikat).
4.6.1   Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan

## Tabel. 9
Analisis Regresi Berganda Kedua Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B
Std. Error Beta 1 (Constant) 10,348 3,104 3,333 ,001 Kapasitas SDM ,030 ,060 ,059 2,504 ,016 Pemanfaatan TI ,017 ,066 ,029 2,254 ,038 Good Corporate Governance ,052 ,088 ,069 2,591 ,006
a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

## Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  nilai koefisien  regresi  kualitas  SDM  sebesar  0,030.  Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  Nilai  signifikansi  kualitas  SDM  adalah 0,016  >  0,05  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian,  hipotesis  keempat  a  (H4a)  yang menyatakan  kapasitas  sumber  daya  manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah khususnya  di  32  Satker  di  Polda  Jambi (Hipotesis diterima) .
4.6.2   Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap Ketepatwaktuan
Pelaporan Keuangan
Tabel. 10 Analisis Regresi Berganda Kedua Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10,348 3,104 3,333 ,001 Kapasitas SDM ,030 ,060 ,059 2,504 ,016 Pemanfaatan TI ,017 ,066 ,029 2,254 ,038 Good Corporate Governance ,052 ,088 ,069 2,591 ,006
a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan
Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  nilai koefisien  regresi  pemanfaatan  teknologi  informasi 0,017.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfataan teknologi informasi adalah  0,038  <  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan  keuangan.  Dengan  demikian,  hipotesis keempat  b  (H4b)  yang  menyatakan  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan  pemerintah  khususnya  di  32  Satker  di Polda Jambi (Hipotesis diterima) .
4.6.3   Pengaruh Good  Corporate  Governance terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Tabel. 11 Analisis Regresi Berganda Kedua Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 10,348 3,104 3,333 ,001 Kapasitas SDM ,030 ,060 ,059 2,504 ,016 Pemanfaatan TI ,017 ,066 ,029 2,254 ,038 Good Corporate Governance ,052 ,088 ,069 2,591 ,006
a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan Sumber: diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  nilai koefisien  regresi Good  Corporate  Governance 0,052.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi Good  Corporate  Governance adalah 0,006  <  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa Good
Corporate Governance berpengaruh positif signifikan  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan.  Dengan  demikian,  hipotesis  keempat  c (H4c) yang menyatakan Good Corporate Governance berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  ketepatwaktuan pelaporan  keuangan
pemerintah Khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (Hipotesis diterima) .

## 5.   SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  tentang  pengaruh kapasitas  SDM,  pemanfataan  TI,  pengendalian intern  akuntansi,  dan Good  Corporate  Governance terhadap keterandalan dan ketepatwaktuaan pelaporan  keuangan  pemerintah,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian interen akuntansi,  dan Good  Corporate  Governance secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan pemerintah  khususnya  pada  32  Satker  di  Polda Jambi. Untuk meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan, maka Polda Jambi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  pengendalian  interen  akuntansi,  dan
Good  Corporate  Governance secara  bersama- sama.
2. Kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi  informasi  dan Good  Corporate Governance secara  bersama-sama  berpengaruh signifikan  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah khususnya pada 32 Satker di Polda Jambi. Untuk meningkatkan ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan,  maka Polda  Jambi  diharapkan  dapat  meningkatkan kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian interen akuntansi,  dan Good  Corporate  Governance secara bersama-sama.
3. Pengaruh  secara  parsial  keterandalan  laporan keuangan :
a. Kapasitas  SDM  tidak  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi.
b. Pemanfataan teknologi informasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah  pada  32  satuan  kerja  di  Polda Jambi.
c. Pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  keterandalan pelaporan  keuangan  pemerintah  pada  32 satuan kerja di Polda Jambi.
d. Good  Corporate  Governance berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  keterandalan pelaporan  keuangan  pemerintah  pada  32 satuan kerja di Polda Jambi.
4. Pengaruh secara parsial ketepatwaktuan laporan keuangan: a. Kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  pada  32 satuan kerja di Polda Jambi. b. Pemanfataan teknologi
informasi
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap ketepatwaktuaan pelaporan keuangan pemerintah  pada  32  satuan  kerja  di  Polda Jambi.
c. Good  Corporate  Governance berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah  pada  32  satuan  kerja  di  Polda Jambi.

## 5.2 Keterbatasan
1. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan  dalam  kuesioner  serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab  semua  pertanyaan-pertanyaan  yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan  hasil  penelitian  ini  rentan terhadap biasnya jawaban responden.
2. Nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah pada  32  satuan  kerja  di  Polda  Jambi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  2  proksi saja yaitu keterandalan dan ketepatwaktuan.
3. Perbedaan signifikansi yang cukup tinggi antara pengaruh  variabel  kapasitas  sumber  daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan. Boleh jadi temuan ini memberikan  dukungan  mengenai  saling  korban ( trade-off ) antara ketepatwaktuan dan keterandalan untuk mendapatkan
kebermanfaatan.  Dalam  hal  tertentu,  mengejar keberpautan dan ketepatwaktuan untuk mencapai  kebermanfaatan  harus  dibarengi dengan  mengorbankan  kualitas  lain  yaitu keakuratan/presisi  ( accuracy/precision )  atau keterandalan.
5.3 Saran
1. Melengkapi  metoda  survai  dengan  wawancara untuk  meningkatkan  sikap  kepedulian  dan keseriusan  responden  dalam  menjawab  semua pertanyaan-pertanyaan yang ada, sert mengurangi  subjektivitas  dari  responden  yang bisa  mengakibatkan  hasil  penelitian  ini  rentan terhadap biasnya jawaban responden.
2. Menambah  proksi  variabel  dependen  lain  yang terkait  dengan  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  seperti  dapat  dipahami dan dapat dibandingkan.
3. Penelitian  selanjutnya  dapat  juga  meneliti mengenai hubungan keterandalan dan ketepatwaktuan  karena  antara  keterandalan  dan
ketepatwaktuan sendiri sering kali terjadi trade- off .  Hal  ini  mendukung  secara  empirik  studi yang dilakukan oleh Santiadji, dkk (2010).

## DAFTAR REFERENSI
Alimbudiono,  Ria  Sandra  &  Fidelis  Arastyo
Andono.  2004.  Kesiapan  Sumber  Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ”  dan Kaitannya
Dengan  Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah  Kepada  Masyarakat:  Renungan Bagi  Akuntan  Pendidik. Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik .
Arfianti
2011 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Keandalan  Dan Timeliness Pelaporan  Keuangan  Badan  Layanan Umum”  (Studi  Pada  Blu  Di  Kota Semarang).
Alimbudiono,  Ria  Sandra  dan  Fidelis  Arastyo Andono.  2004.  Kesiapan  Sumber  Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ”  dan Kaitannya Dengan  Pertanggungjawaban  Keuangan
Daerah  Kepada  Masyarakat:  Renungan Bagi  Akuntan  Pendidik.  Jurnal  Akuntansi dan  Keuangan  Sektor  Publik.  Vol.  05  No. 02. Hal. 18-30.
Celviana  Windiyaningrum,  2010  pengaruh  sumber daya  manusia  dan  pemanfaatan  teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi
Dinata,  Anton  Mulhar.  2004.  Tinjauan  Atas Kesiapan  SDM  pada  Instansi  Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan
Akuntansi  Daerah  Menuju  Terciptanya
Good Governance di Era Otonomi Daerah.
Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya
Dhany  Apriansyah  2010  Pengaruh  kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi,  dan  pengendalian internal  akuntansi  terhadap  nilai  informasi pelaporan  keuangan  pemerintah    (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota Bengkulu).
Desi  Indriasari,  Ertambang  Nahartyo.  2009. Pemgaruh  kapasitas  SDM,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Pengendalian
Intern  Akuntansi  terhadap  Keterandalan dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah Daerah, Studi
pada
Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir . Jurnal Akuntansi
Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik.  2006. Standar  Akuntansi  Pemerintahan:  Telaah Kritis  PP  Nomor  24  Tahun  2004 . Yogyakarta : BPFE.
Faristina  Rosalin.  2011. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Keandalan  dan  Timeliness Pelaporan  Keuangan  Badan  Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang. Skripsi  Universitas  Diponegoro
: Semarang.
Governmental Accounting Standards Boards
(GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives  of  Financial  Reporting  in Governmental Accounting
Standards Boards  Series  Statement  No.  34:  Basic Financial  Statement  and  Management Discussion  and  Analysis  for  State  and Local Government. Norwalk.
Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja,
Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial,
Kesesuaian  Tugas  dan  Kondisi  yang
Memfasilitasi Pemakai
Hevesi,  G.  Alan.  2005. Standards  for  Internal Control  in  New  York  State  Government. www.osc.state.ny.us
Hilmi,  Utari  dan  Syaiful  Ali.  2008.  ”Analisis
Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Ketepatan  Waktu  Penyampaian  Laporan Keuangan (Studi Empiris
pada Perusahaan-perusahaan  yang  Terdaftar  di BEJ)”. Simposium  NasionalAkuntansi  XI Ikatan Akuntan Indonesia
Imam Ghozali. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan  Program  SPSS.  Edisi  3.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Imam  Ghozali,  I.  2006.  Aplikasi  Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Semarang: Badan Penerbit-UNDIP
Jasen,M dan W,Meckling 1976. Theory of the Firm
:  manegerial  behavior,  Agency  and Ownership  Stucture  Journal  Of  Financial Economic.
Jurnali,  T.  &  Bambang  Supomo.  2002.  Pengaruh Faktor  Kesesuaian  Tugas-Teknologi  dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal  Riset  Akuntansi  Indonesia . Vol. 5 No. 2
http://www.bpkp.go.id/konten/419/Akuntabilitas- Pelaporan Keuangan.bpkp)
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/1 1/06/06/lmd04q-duh-laporan-keuangan- kementerian-banyak-yang-bermasalah).
Mardiasmo.  2006. Perwujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi
Sektor  Publik:  Suatu  Sarana  Good Governance . Jurnal Akuntansi Pemerintah , Vol. 2 No. 1. Mahmudi.  2007.  Analisis  Laporan  Keuangan
Daerah:  Panduan  Bagi  Eksekutif,  DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan  Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik. UPP STIM YKPN.
Michael  C.  Jensen,  William  H.  Meckling.  1976.
Theory of the Firm: ManagerialBehavior,Agency  Costs  and
Ownership  Structur.  Journal  of  Financial Economic. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360
Noviyanti,  Suzy  &  Intiyas  Utami.  2004.  Dasar- dasar  Pengauditan.  Fakultas  Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
Rini  Suryani.  2013.  Pengaruh  Penerapan  prinsip  – prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Bandung.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
-------------------, undang-undang republik Indonesia
Nomor 1 Tahun
2004
tentang perbendaharaan Negara
-------------------, Undang-Undang APBN Nomor 10 tahun  2010  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
-------------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
-------------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan
-------------------,  peraturan  pemerintah  (PP)  nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian
intern pemerintah
-------------------, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan  nomor  65  /  PB  /  2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga -------------------,  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  171/PMK.05/2007  tentang  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat -------------------, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan  nomor  57  /  PB  /  20130 tentang  Pedoman  Penyusunan  Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Sugijanto.  2002.  Peranan  Sistem  Akuntansi Pemerintah  Pusat  Dalam  Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1.Hal. 50- 66.
Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta
YPPMI  Institut  dan  FCGI.  2002. Good  Corporate Governance dalam Konsep dan
Implementasi  Perusahaan  Publik  dan Korporasi  Indonesia.  YPPMI Sinergy Comunication