## POLA PENGAWASAN KOMISI INFORMASI ACEH DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROPINSI ACEH
Syifa Maisarah 1 , Zahratul Idami 2 , Saddam Rassanjani 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala (Penulis korespondensi: maisarahsyifa43@gmail.com)
Diterima: 03 November 2021; Disetujui: 27 Desember 2021; Dipublikasikan: 28 Desember 2021

## Abstrak
Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan setiap badan publik untuk dapat memiliki keterbukaan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan  kehadiran  aturan  hukum  tersebut  telah  menjamin  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pola pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi  Aceh  (KIA)  dalam  mewujudkan  keterbukaan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Penelitian ini berjenis kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif,  informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan  melalui  teknik  purposive sampling. Teori pengawasan dari Sondang P. Siagian digunakan untuk menganalisis permasalahan. Dari hasil analisis, penulis menilai bahwa pelaksanaan pengawasan KIA terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di SKPA telah berjalan dengan efektif. Tinggal mengupayakan bagaimana KIA dapat meningkatan kinerja keterbukaan informasi publik oleh sebagian SKPA yang masih rendah.
Katakunci: Pengawasan; Komisi Informasi Aceh; Keterbukaan Informasi Publik.

## Abstract
Mandate of Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information has required every public agency to be able to have openness in providing information to the public. The presence of these laws has guaranteed the right of the community to obtain and access the information they need. This study aims to identify and explain the pattern of supervision carried out by the Aceh Information Commission (KIA) in realizing public information disclosure within the Aceh Working Unit (SKPA). This research is a qualitative type with a descriptive approach, the informants in this study were determined through purposive  sampling  technique.  Supervision  theory  from  Sondang  P.  Siagian  is  used  to  analyze  the problem.  From  the  results  of  the  analysis,  the  authors  consider  that  the  implementation  of  MCH supervision  on  the  implementation  of  public  information  disclosure  in  SKPA  has  been  running effectively. It remains only to find out how MCH can improve the performance of public information disclosure by some SKPAs, which are still low.
Keywords: Supervision; Aceh Information Commission; Public Information Disclosure.
_______________

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  merasakan  sekian jenis  transisi  kepemerintahan,  mulai  dari orde  lama  ke  orde  baru  hingga  era reformasi. Saat ini adalah eranya reformasi birokrasi,  dengan  begitu  melahirkan tuntutan terhadap penyelenggara pelayanan publik  dalam  menjamin  hak  setiap  warga negara  untuk  dapat  mengakses  informasi public,  sehingga  tuntutan  inilah  yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  yang selanjutnya  disebut  UU  Keterbukaan Informasi Publik. Nurdiansyah (2016)
melihat keterbukaan  informasi  publik  sebagai upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan transparansi  bagi  masyarakat.  Hal  yang senada  juga  diungkapkan  oleh  Suhendar (2020) yang menilai keterbukaan informasi publik sebagai bentuk keseriusan pemerintah  dalam  mewujudkan  good governance. Disini bisa dilihat bahwasanya perubahan  kearah  transisi  pemerintahan yang  lebih  baik  coba  diwujudkan  oleh pemerintah  Indonesia  melalui  kehadiran UU Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan  salah  satu  aspek  yang  penting dalam  sebuah  negara  yang  demokratis dimana  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggara- an  negara  yang  baik,  sehingga  dapat
menjamin  dan  memberi  peluang  bagi masyarakat  untuk  memperoleh  informasi publik  seluas-luasnya  (Sumartias,  2016). Dalam  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik dijelaskan bahwasanya keterbukaan informasi  publik  merupakan  sarana  dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap  penyelenggaraan  negara  dan badan  layanan  publik  lainnya,  dan  juga segala  sesuatu  yang  berakibat  pada kepentingan publik. Sebagai upaya demokratisasi,  maka  Konstitusi  Negara Indonesia  dalam  Pasal  28  UUD  1945 menjelaskan  bahwa  “setiap  orang  berhak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi dan  lingkungan  sosialnya;  serta  berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia”.
Seiring  dengan  disahkannya  UU Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  untuk menjamin terwujudnya keterbukaan informasi  publik,  pemerintah  akhirnya membentuk sebuah lembaga negara publik yang  diberi  nama  Komisi  Informasi  (KI). Kehadiran  lembaga  pusat  tersebut  pada akhirnya mewajibkan setiap provinsi untuk melahirkan dibentuknya Komisi Informasi daerah  agar  memudahkan  masyarakat untuk mendapatkan informasi di ranah local (Astuti  dan  Erman  2016).  Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik dinilai  sangat  penting,  melihat  aspek normatif  (desakan  UU)  dan  aspek sosiologis  (desakan  masyarakat).  Hal  ini juga  dikarenakan  keberadaan  PPID  akan mampu mencerminkan sejauh mana tingkat transparasi  sebuah  badan  publik  kepada masyarakat (Warisno, 2013).
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi yang  ikut  serta  berpartisipasi  dalam merespon  amanah  UU  Keterbukaan Informasi  Publik,  sejalan  dengan  hal tersebut  Pemerintah  Aceh  akhirnya membentuk  sebuah  badan  daerah  yang diberi nama Komisi Informasi Aceh (KIA), dan secara resmi lembaga tersebut langsung mulai  bekerja  paska  dilantik  pada  19  Juni 2012  yang  lalu.  Dalam  menjalankan tugasnya, KIA memiliki wewenang dalam menyelesaikan  sengketa  informasi  publik yang  menyangkut  badan  publik  tingkat provinsi  dan  kabupaten/kota.  Mereka melakukan  pengawasan  terhadap  badan publik,  penilaian  atau  pemeringkatan kepada badan publik bersama PPID Utama dan  menetapkan  petunjuk  teknik  standar penyelesaian  sengketa  informasi  publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi  (Komisi  Informasi  Aceh,
2021b).
Terkait  dengan  informasi  publik, Qanun  Aceh  No.7  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan  bahwa  informasi  publik
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang berkaitan  dengan  penyelenggara  dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang- undang  yang  mengatur  keterbukaan informasi publik serta qanun dan informasi lain  yang  berkaitan  dengan  kepentingan publik.
Membuka  akses  terhadap  informasi kepada  masyarakat  merupakan  kewajiban dari  badan  publik,  kecuali  terhadap sejumlah  informasi  yang  memang  telah dikecualikan sebagaimana yang telah diatur dalam  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik (Wibawa,  2019).  Pengecualian  terhadap informasi publik tertentu yang dimaksudkan  tersebut  didasarkan  pada pengujian  terhadap  konsekuensi  yang  bisa ditimbulkan  apabila  suatu  informasi tersebut diberikan kepada masyarakat luas (Febriananingsih, 2012), disebutkan bahwa pertimbangan untuk menutup jenis informasi  publik  tersebut  merupakan pilihan  yang  lebih  baik  agar  dapat melindungi  kepentingan  yang  lebih  besar daripada  membukanya  ke  publik  (Tarigan et  al.,  2019).  Maka  oleh  karena  itu, pengelola  informasi  publik  harus  bisa mengedepankan  prinsip  transparansi  agar publik tidak gampang berspekulasi terhadap  informasi  publik  yang  memang
tidak  bisa  diakses  secara  luas  oleh masyarakat.
Penerapan  keterbukaan  informasi publik  di  lingkungan  Satuan  Kerja Perangkat  Aceh  (SKPA)  dinilai  belum optimal  dalam  memberikan  informasi kepada  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan hasil evaluasi badan publik yang dilakukan oleh  KIA  bahwa  PPID  di  tingkat  SKPA belum  memberikan  penyediaan  informasi secara  baik,  walaupun  PPID  pada  tingkat utama  yaitu  Dinas  Komunikasi  dan
Persandian Aceh
mendapatkan penghargaan namun tidak dibarengi dengan PPID tingkat SKPA (Subagja, 2019).
Berdasarkan  hasil  survei  pada  tahun 2018  yang  dilakukan  oleh  Masyarakat
Transparansi Aceh (MaTA) terkait tingkat keterbukaan informasi di SKPA,
dinyatakan hampir 80% SKPA dinilai tidak informatif,  artinya  tidak  cukup  dalam
memberikan informasi kepada publik. Hasil tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  banyaknya sengketa informasi yang dilaporkan publik ke  KIA  (Setyadi,  2019).  Partisipasi  badan publik  atau  SKPA  dalam  evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KIA  juga  menurun  pada  tahun  2019,  hal tersebut  dibuktikan  dengan  rendahnya pengembalian  formulir  evaluasi  badan publik  dari  SKPA.  KIA  mencatat  dari  47 SKPA  yang  ada,  hanya  25  SKPA  yang mengembalikan  formulir,  dan  selebihnya tidak  aktif  dalam  pengelolan  website. Sehingga  hal  tersebut  menjadi  bukti bahwasanya  terdapat  banyak  SKPA  yang tidak informatif, sehingga mereka ketakutan dan tidak berani mengembalikan formulir  tersebut.  Data  berikut  (Tabel  1) memperlihatkan  jumlah  SKPA  yang  tidak informatif pada tahun 2018-2019.
Tabel 1. Daftar SKPA dengan kualifikasi tidak informatif tahun 2018-2019 No. Daftar Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) 2018 2019 1.  Dinas Pendidikan Dayah Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 2.  Dinas Pengairan Aceh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusi Aceh 3.  Badan  Perencanaan  Pembangunan Aceh Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh 4.  Dinas  Energi  Sumber  Daya  Manusia Aceh Rumah Sakit Ibu dan Anak 5.  Dinas Perhubungan Aceh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Dinas Pengairan Aceh 7.  Sekretariat Baitul Mal Aceh Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh 8.  Sekretariat Wali Nanggroe Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Sumber: Komisi Informasi Aceh (2019a)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pada  tahun  2018  dari total  47  SKPA,  terdapat  31  SKPA  yang tidak  informatif.  Kemudian  pada  tahun 2019, terdapat lonjakan jumlah SKPA yang masuk  dalam  kualifikasi  tidak  informatif sebanyak 5 SKPA yang akhirnya dari total
47  SKPA  terdapat  36  SKPA  yang  tidak informatif dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa tingkat kepatuhan terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan SKPA masih sangat rendah.
Salah  satu  contoh  pelaksanaan keterbukaan  informasi  publik  yang  belum
9.  Sekretariat DPRA Dinas Koperasi dan UKM 10.  Sekretariat  Majelis  Permusyawaratan Ulama Aceh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul Hisbah 11.  Dinas Pangan Aceh Sekretariat Daerah Aceh 12.  Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin  Dinas kebudayaan dan Pariwisata Aceh 13.  Rumah Sakit Jiwa Aceh Sekretariat DPRA 14.  Badan Penghubung Pemerintah Aceh Sekretariat Wali Nanggroe 15.  Dinas  Perputakaan  dan  Kearsipan Aceh Sekretariat Baitul Mal Aceh 16.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh 17.  Sekretariat Majelis Adat Aceh Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Permukiman Aceh 18.  Dinas  Registrasi  dan  Kependudukan Aceh Badan  Kesatuan  Bangsa,  Politik  dan Perlindungan Masyarakat. 19  Dinas kebudayaan dan Pariwisata Aceh  Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 20.  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Aceh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 21.  Dinas Pertanahan Aceh Badan Perencanaan Pembangunan Aceh 22.  Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh 23.  Dinas Sosial Dinas Pertanahan Aceh 24.  Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh 25.  Dinas Pendidikan Aceh Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin 26.  Badan Kepegawaian Aceh Dinas Pangan Aceh 27.  Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Sekretariat  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh 28.  Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh Dinas Pendidikan Dayah Aceh 29.  Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Dinas Sosial 30.  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Mobilitas Penduduk Aceh Sekretariat Majelis Adat Aceh 31.  Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh Dinas Aceh Pendidikan 32. - Dinas Peternakan Aceh 33. - Badan Kepegawaian Negara 34. - Dinas Perputakaan dan Kearipan Aceh 35. - Inspektorat Aceh 36. - Badan Penghubung Pemerintah Aceh
optimal  terjadi  di  Dinas  Pertanian  dan Perkebunan (DISTANBUN) Aceh. Hal ini bisa dilihat melalui permasalahan sengketa informasi  yang  diajukan  oleh  Forum
Orangutan Aceh (FORA) terhadap DISTANBUN  Aceh.  Dalam  sengketa informasi  yang  diajukan  pada  tanggal  5 Januari 2018, FORA meminta data salinan dokumen  profil  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  dan  salinan  dokumen  Hak
Guna Usaha (HGU)
perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  di  Aceh,  namun tidak  pernah  ditanggapi  oleh  pihak DISTANBUN  Aceh.  Sehingga  pada tanggal 12 Maret 2018 FORA mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi  publik  ke  KIA  (MINA,  2019).
Sisi  menariknya,  DISTANBUN  Aceh ternyata adalah salah satu badan publik di
Provinsi
Aceh yang mendapatan penghargaan  dari  KIA  dengan  kualifikasi menuju informatif. Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas,
penulis memfokuskan  kajian  tentang  bagaimana pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh  (SKPA). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengawasan oleh Sondang P. Siagian. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi keterbukaan informasi publik
di  Aceh  sehingga  menjadikan  pelayanan publik  yang  bersih  dan  berkualitas.  Dan diharapkan  juga  berguna  untuk  dijadikan referensi  tentang  penerapan  keterbukaan informasi dan dapat menjadi panutan bagi lembaga lainnya dalam mengelola informasi publik sehingga akan meningkatkan keterbukaan.

## METODE
Menurut  Bogdan  dan  Taylor  yang dikutip  oleh  Ahmadi  (2016),  dijelaskan bahwasanya  metode  kualitatif  adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif,  termasuk  segala  bentuk ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati  dari  manusia  sebagai  subjek  itu sendiri.  Berdasarkan  topik  penelitian  ini, maka penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan  gambaran  yang  jelas  terkait dengan objek yang ingin di teliti sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
Terkait dengan penentuan informan penelitian,  Sparley  seperti  yang  dikutip dalam  Salim  dan  Syamruan  (2012) menjelaskan  bahwa  informan  penelitian yang  dipilih  haruslah  sesuai  dengan kriteria,  yaitu  seseorang  yang  benar-benar memahami  kultur  atau  situasi  yang  ingin diteliti  untuk  memberikan  informasi  yang dibutuhkan oleh peneliti.
Tabel 2.  Informan Penelitian No. Informan Jumlah 1.  Kepala Sub Bagian Program, Monev, Data dan Informasi Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh 1 orang 2.  Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Arsip Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh 1 orang 3.  Kepala Komisi Informasi Aceh 1 orang 4.  Kabid penyelesaian sengketa informasi 5.  Panitera Komisi Informasi Aceh 1 orang 6.  Ketua Forum Orangutan Aceh (FORA) 1 orang Total 6 orang Sumber: Olah data penulis Informan  penelitian  ditentukan
untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang telah  ditentukan  oleh  penulis  dengan menggunakan  teknik  purposive  sampling, yaitu teknik penentuan sampel dalam posisi terbaik  untuk  memberikan  informasi  yang dibutuhkan.  Dalam  penelitian  ini,  yang menjadi subyek penelitian berjumlah enam orang informan. Dimana informan tersebut merupakan  aktor-aktor  yang  terlibat langsung  dalam  mengawasi  keterbukaan informasi  publik,  pihak  yang  melakukan sengketa  informasi,  dan  pihak  yang melakukan permohonan informasi. Berikut data informan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mengukur Pengawasan KIA
George  R.  Tery  dalam  Mukarom  dan Laksana  (2018)  mengartikan  pengawasan sebagai  upaya  mendeterminasi  semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila  perlu,  menerapkan  tindakan- tindakan korektif sehingga pekerjaan sesuai
dengan  rencana  yang  telah  di  tetapkan. Sementara  itu,  Sondang  P.  Siagian menyebutkan  bahwa  pengawasan  adalah proses  pengamatan  secara  seksama  dari pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang/telah  dilakukan  berjalan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya (Makmur, 2011). Selanjutnya, Victor M. Situmorang menjelaskan bahwa pengawasan  merupakan  setiap  usaha  dan tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas telah dilaksanakan menurut ketentuan dan  sasaran  yang  hendak  dicapai  oleh organisasi (Makmur, 2011).
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan  bahwa  pengawasan  adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan  tindakan  untuk  menjamin segala  sesuatu  pekerjaan  telah  berjalan sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan  yang  dilakukan  ini  bertujuan untuk  memastikan  bahwa  segala  sesuatu
yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  telah berjalan  sesuai  dengan  mandat,  visi,  misi, tujuan  dan  target-target  lembaga/instansi, sekaligus  juga  untuk  mengetahui  tingkat transparansi dan akuntabilitas kinerja setiap instansi  yang  dapat  dijadikan  parameter penilaian  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksaanaan  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan.
Permasalahan  dalam  penelitian  kali ini akan di analisis berdasarkan teori yang dikemukan  oleh  Sondang  P.  Siagian  yang menyebutkan  bahwa  pengawasan  adalah proses  pengamatan  dari  pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang sedang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Teori  ini  digunakan  untuk  mempermudah penulis  dalam  menganalisis  pengawasan KIA  terhadap  implementasi  keterbukaan informasi  di  SKPA. Menurut  Sondang  P.
Siagian,  pengawasan  dapat  diukur  dari beberapa  indicator,  yaitu  sebagai  berikut: (Astuti dan Heriyanto, 2016)
1. Penetapan standar, standar merupakan  suatu  pengukuran  yang dapat  dipergunakan  oleh  komisi pengawasan  sebagai  dasar  patokan untuk  penilaian  hasil  kinerja. Kemudian,  tujuan,  sasaran,  kuota dan  target  pelaksanaan  juga  dapat digunakan  sebagai  pengukuran standar.
2. Penilaian,  penetapan  standar  harus disertai dengan pengukuran kinerja atau penilaian terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua hal  tersebut  harus  bisa  berjalan secara beriringan.
3. Membandingkan, dimaksudkan untuk membandingkan antar pelak- sanaan  pekerjaan  dengan  ukuran atau  pedoman  buku  yang  telah ditetapkan untuk mengetahui segala bentuk penyimpangan yang terjadi.
4. Mengadakan  upaya  perbaikan  jika diperlukan atas penyimpangan yang terjadi,  sehingga  pekerjaan  yang telah  dikerjakan  sesuai  dengan  apa yang  telah  direncanakan  sebelum- nya.  Dengan  adanya  tindakan memperbaiki  penyimpa-ngan  ini, maka  berbagai  bentuk  penyimpan- gan yang sempat terjadi sebelumnya akan dapat teratasi.
Sondang  P.  Siagian  menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan untuk menjamin semua  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh sebuah  organisasi  berjalan  sesuai  dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Makmur, 2011). Teori tersebut digunakan peneliti  untuk  menganalisis  pengawasan KIA  terhadap  implementasi  keterbukaan informasi  publik  di  SKPA.  Berikut indikator keberhasilan pengawasan:

## Penetapan Standar
Langka  awal  dalam  pengawasan adalah  menetapkan  standar.  Berdasarkan hasil  penelitian,  penetapan  standar  yang dilakukan  oleh  KIA  dapat  dikatakan  baik. KIA  melakukan  penetapan  standar  dalam melalukan  pengawasan  terhadap  SKPA dengan  menggunakan  metode cluster dalam penilaiannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan  Komisi  Informasi  (Perki)  No.  5 Tahun  2016  Tentang  metode  dan  teknik evaluasi  keterbukaan  informasi  publik terhadap lembaga publik.

## Penilaian
Bertujuan untuk mengukur kinerja dari badan  publik.  Dalam  hal  ini  KIA  setiap tahunnya  melakukan  penilaian  terhadap badan  publik  dan  ini  telah  sesuai  dengan indikator  pengawasan  yang  dikemukan oleh Sondang P. Siagian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan, penilaian yang dilakukan oleh KIA dilakukan dengan mendatangi langung SKPA untuk mengecek  sarana-prasarana  yang  tersedia dalam  menunjang  keterbukaan  informasi publik dengan mengevaluasi website resmi SKPA,  seperti  mengecek  informasi  di dalamnya  telah  sesuai  dengan  ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik.

## Membandingkan
Dalam  melakukan  pengawasan,  KIA telah  melakukan  perbandingan  terhadap penerapan keterbukaan informasi di SKPA terkait  dari  tahun  ketahun.  Dalam  hal  ini
KIA  telah  membandingkan  penerapan keterbukaan  informasi  di  SKPA  dengan ketentuan  UU  Keterbukaan  Informasi Publik. Perbandingan ini untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau masalah yang terjadi  selama  penerapan  keterbukaan informasi publik tersebut dijalankan.

## Mengadakan Perbaikan
Perbaikan  yang  dapat  KIA  lakukan terhadap penyimpangan yang terjadi adalah dengan  melakukan  penyelesaian  sengketa informasi  yang  terjadi.  Cara  penyelesaian sengketa  informasi  yang  dilakukan  adalah dengan  mempertemukan  para  pihak  yang bersengketa,  kemudian  meminta  catatan relevan  yang  dimiliki  oleh  badan  publik tersebut,  dan  tidak  lupa  untuk  meminta keterangan  dengan  menghadirkan  pihak terkait  dalam  penyelesaian  sengketa informasi  publik  yang  terjadi.  Perbaikan yang dilakukan oleh KIA dalam menyelesaikan  permasalahan  sudah  baik karena  telah  mampu  menyelesaikan sengketa  informasi  sehingga  informasi tersebut  dapat  diterima  oleh  pemohon sesuai dengan yang diharapkan.
Dari  sudut  permasalahan  dan analisis  di  atas,  penulis  menilai  bahwa pelaksanaan  pengawasan  KIA  terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di  SKPA  jika  dikaitkan  dengan  pendapat dari Sondang P. Siagian terkait pelaksanaan pengawasan yang efektif, maka pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KIA
sudah berjalan efektif. Walaupun demikian, terdapat  beberapa  perbaikan  yang  masih diperlukan,  juga  peningkatan  pengawasan yang  harus  dilakukan  oleh  KIA  agar pengawasan  yang  telah  dilakukan  dapat berjalan lebih baik, agar dapat meningkat- kan  kesadaran  terhadap  keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

## Pola Pengawasan KIA
Dalam  menerapkan  keterbukaan informasi  publik,  KIA  memiliki  tugas pengawasan  terhadap  badan  publik  di Aceh.  Pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  KIA  bertujuan  untuk menegakkan hukum keterbukaan informasi
dan  mencegah  terjadinya  prakti  Korupsi Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN),  sehingga hak  masyarakat  untuk  memperoleh informasi dapat terjamin dan terpenuhi.
Pengawasan  yang  di  lakukan  oleh KIA  juga  dapat  dilakukan  berdasarkan laporan  dari  masyarakat  atau  pemohon informasi.  Dalam  melakukan  pengawasan berdasarkan laporan dari masyarakat, KIA akan menghadirkan kedua belah pihak yang ber  sengketa  informasi  tersebut.  Sengketa informasi ini dapat berupa tidak menanggapi  permintaan  informasi  yang diminta oleh pemohon informasi.  Adapun alur penyelesaian sengketa informasi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2.
Alur penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Aceh
Sumber: komisiinformasi.acehprov.go.id
Dalam  pelaksanaan  pengawasan keterbukaan  informasi  publik,  KIA melakukan  pengawasan  dalam  dua  cara, yaitu melalui pengawasan langsung dengan mendatangi  badan  publiknya  untuk melakukan  evaluasi  dan  juga  melakukan pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat.
Dalam  meningkatan  pengawasan terhadap  badan  publik  yang  memiliki kewajiban  dalam  memberian  informasi kepad  masyarakat,  pihak  KIA  secara bertahap  melakukan  pembaruan  terhadap metode evaluasi yang dilakukannya. Hal ini diungkapkan  oleh  ketua  Komisi  Informasi Aceh yaitu bapak Yusran:
“Dalam melakukan evaluasi terhadap  badan  publik,  kami  mulai menggunakaan cluster penilaian dengan  kategori:  informatif,  menuju informatif,  cukup  informatif,  kurang informatif  dan  tidak  informatif.
Cluster ini baru dimulai tahun 2018,
dimana  pada  evaluasi  sebelumnya belum menggunakan cluster tersebut.
Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan
Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
(wawancara dengan Ketua KIA yaitu bapak Yusran, 14 Juli 2020).
KIA memiliki tanggung jawab untuk membantu mewujudkan badan publik yang terbuka  guna  meningkatkan  kualitas
pelayanan informasi publik. Dalam hal ini KIA sebagai lembaga pengawas keterbuka- an informasi publik dan menjadi penengah apabila  terjadi  sengketa  informasi  antara masyarakat  dengan  badan  publik.  Hal  ini sebagaimana disampaikan narasumber:
“Dalam  hal  penyelesaian  sengketa informasi yang terjadi, KIA menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa  informasi  tersebut.  Dan pihak  kami  akan  melakukan  uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta  apakah  termasuk  informasi yang  dikecualikan  atau  tidak,  jika informasi  tersebut  bersifat  terbuka nantinya  kami  akan  mengharuskan informasi  tersebut  diberikan  kepada pemohon informasi. Dan apabila hal tersebut  tetap  diabaikan  oleh  badan publik  maka  pemohon  informasi dapat menggugatnya ke pengadilan”. (wawancara  dengan  ibu  Tasmiati Emsa, tanggal 16 Juli 2020).
Dengan  adanya  pengawasan  yang dilakukan  ole  KIA  ini,  maka  pelayanan informasi yang diberikan oleh badan publik yang  kurang  baik  menjadi  baik.  Hal  ini berdasarkan pengungkapan ketua KIA:
“Terkait  keterbukaan  informasi  di DISTANBUN  Aceh,  sebenarnya sudah lebih terbuka dibanding tahun- tahun  sebelumnya.  Terutama  setelah terbentuknya  KIA  pada  tahun  2012. Ini  dapat  kita  lihat  dari  permohonan
informasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  kepada  SKPA  yang  ada. Sehingga  dengan  demikian  mereka mau  tidak  mau  harus  mempelajari, mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang terkait dengan keterbukaan informasi publik  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Perundangan  yang  berlaku (wawancara  dengan  bapak  Yusran selaku Ketua KIA, 15 Juli 2020). Pengawasan  KIA  dalam  membantu DISTANBUN  Aceh  untuk  menerapkan keterbukaan  informasi  publik  dilakukan secara  langsung  dengan  mendatangi instansi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh
bapak Mukhlis selaku pengelola Administrasi  Umum  dan  Registrasi Sengketa Informasi:
“KIA  melakukan  evaluasi  setiap tahunnya  dan  bertujuan  untuk melakukan  pengecekan  terhadap kelengkapan  sarana-prasarana  yang mendukung  penerapan  keterbukaan informasi.  Evaluasi  yang  dilakukan oleh  KIA  terhadap  DISTANBUN Aceh juga dengan penilaian terhadap badan  publik  yang  lain.  Mulai  dari penilaian  mandiri  dengan  membagi formulir, kemudian mengakses website  resmi  untuk  mengecek keterbukaan informasi yang diberikan  kepada  masyarakat  dan juga dengan cara berkunjung langsung  ke  Dinas  Pertanian  dan Perkebunan  Aceh”.  (Wawancara  19 Juni 2020).
Gambar 3. Visitasi Evaluasi Badan Publik Oleh KIA ke DISTANBUN
Sumber: ig (distanbun_acehprov)
Berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat dilihat  bahwasanya  KIA  melakukan pengawasan  langsung  ke  Dinas  Pertanian dan  Perkebunan  Aceh.  Dalam  melakukan pengawasan, diketahui bahwasanya
pemahaman Dinas Pertanian dan Perkebunan  Aceh  terkait  keterbukan informasi  masih  rendah  hal  ini  di
ungkapkan oleh Ketua KIA:
“Pada saat KIA melakukan pengawasan  dan  evaluasi  ke  Dinas Pertanian  dan  Perkebunan  Aceh, belum  lengkapnya  sarana  untuk mendukung  penerapan  keterbukaan informasi  seperti desk layanan informasi  tidak  ada  petugas  yg menjaganya.  Padahal  di  dalam ketentuannya, jika pemohon informasi melakukan  permintaan  informasi langsung  mendatangi  dinasnya  maka pelayanan informasi dilakukan di desk layanan tersebut  sehingga  pemohon informasi tidak kebingungan pada saat melakukan  permohonan  informasi. Begitu  juga  pada  saat  melakukan evaluasi terhadap website resmi dinas tersebut,  kami  melihat  bahwasanya informasi  yang  tersedia  di website belum memadai dan jarang
dimasukkan  informasi  terbaru.  Hal inikan  menunjukkan  bahwa  dinas  ini belum  terlalu  memahami  ketentuan tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan setiap badan publik
wajib  mengumumkan  secara  serta merta  suatu  informasi  yang  dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan  ketertiban  umum.  Dan  hal  ini jarang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas Pertanian  dan  Perkebunan  Aceh”. (Wawancara  dengan  bapak  Yusran selaku ketua KIA, 15 Juli 2020).
Selain  itu,  pemahaman  aparatur pemerintahan terkait keterbukaan informasi di  Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan  Aceh masih rendah dapat di lihat dari sikap tidak menanggapi permintaan informasi. Hal ini di ungkapkan oleh pengelola Administrasi Umum  dan  Registrasi  Sengketa  Informasi KIA:
“Sikap  tidak  menanggapi  informasi dari  pemohon  informasi  itu  karena Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan Aceh menganggap informasi yang di minta  adalah  informasi  yang  di kecualikan oleh undang-undang dan takut di salah gunakan oleh pemohon infomasi. Sebagai contoh pada tahun 2018  pernah  diminta  informasi terkait  Hak  Guna  Usaha  (HGU) tetapi  dinas  ini  tidak  menanggapi permintaan informasi tersebut padahal mereka mempunyai informasi  tersebut  dan  mengatakan itu bukan produknya. Itu produk dari Badan  Pertanahan  Negara  sehingga Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan Aceh  tidak  memberikan  karena
bukan  kewenangannya.  Padahal berdasarkan  sidang  yang  telah  KIA lakukan,  informasi  tersebut  tidak termasuk informasi yang dikecualikan  oleh  undang-undang sehingga  mengaruskan  informasi tersebut diberikan kepada pemohonnya.  Hal  ini  KIA  lakukan karena  di  dalam  Undang-Undang
Keterbukan  informasi  Publik,  KIA berpegang pada pengertian informasi publik.  Informasi  publik  adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, diterima  dan  dikelola.  Artinya informasi  yang  diterima  sepanjang informasi itu informasi terbuka boleh saja  di  berikan  kepada  pemohon informasi”.  (Wawancara  dengan bapak  Mukhlis  selaku  pengelola Administrasi  Umum  dan  Registrasi Sengketa  Informasi  KIA,  15  Juli 2020).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Dinas  Pertanian  dan Perkebunan  Aceh    memiliki  kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta oleh  pemohon  informasi  tetapi  kewajiban tersebut  belum  sepenuhnya  dilakukan karena  masih  terdapat  permohonan informasi  yang  tidak  ditanggapi  hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman terkait keterbukaan informasi publik.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh dalam memberikan
pemahaman kepada badan publik terutama SKPA  terkait  pentingnya  keterbukaan informasi publik seperti dengan mengadakan sosialisasi. Hal ini
disampaikan oleh ibu Tasmiati Emsa:
“Usaha  yang  kita  lakukan  adalah mengadakan sosialisasi kepada badan publiknya dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ke
masyarakat  pernah  kami  lakukan pada saat minggu car free day . Selain itu  upayanya  dengan  melakukan pendampingan  dan  advokasi  kepada SKPA Kab/Kota, mengadakan evaluasi  keterbukaan  badan  publik.
Evaluasi badan publik ini rutin kami lakukan  setiap  tahunnya.  Hal  ini bertujuan untuk mengetahui
penerapan  keterbukaan  informasi  di badan  publik  telah  sesuai  dengan yang diharapkan atau tidak serta kami akan memberikan penghargaan kepada  badan  publik  yang  dinilai baik.  Ini  dilakukan  sebagai  bentuk apresiasi  kepada  badan  publik tersebut  sehingga  badan  publik lainnya ikut termotivasi”.
(wawancara  dengan  ibu  Tasmianti Emsa, 16 juni 2020).

## KESIMPULAN
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan salah  satu  hal  yang  sangat  krusial  dalam negara  yang  mengedepankan  prinsip
demokratisasi, dimana pemerintah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, sehingga hal tersebut dipercaya akan menjamin  dan  memberi  peluang  bagi masyarakat umum untuk memperoleh akses terhadap  kebutuhan  informasi  publik. Dalam  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik dijelaskan bahwasanya keterbukaan informasi publik merupakan sarana ataupun indikator yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap  para  penyelenggara  negara ataupun badan publik lainnya. Maka, segala sesuatu  yang  berakibat  pada  kepentingan publik harus diutamakan.
Pengawasan  Komisi  Informasi Aceh (KIA) dalam melakukan pengawasan terhadap  implementasikan  keterbukaan informasi publik di Satuan Kerja Perangkat
Aceh (SKPA) sudah berjalan dengan baik.
Tugas KIA
selanjutnya adalah mengupayakan  agar  sejumlah  SKPA  yang belum  informatif  bisa  menjadi  informatif, pemberlakuan reward  and  punishment dirasa perlu agar mampu memotivasi para SKPA  untuk  bisa  menjadi  penyelenggara pemerintah  yang  memiliki  kepekaan terhadap kebutuhan publik.

## REFERENSI
Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung  Penggunaan  Penelitian
Kualitatif  Dalam  Berbagai  Disiplin Ilmu. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Ahmadi, R. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media.
Astuti,  H.,  &  Erman,  E.  (2016).
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten
Kepulauan  Meranti  Tahun  2011- 2015. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 3 (2), 1-10.
Astuti,  Y.,  &  Heriyanto,  M.  (2016).
Pengaruh Pengawasan Dan Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan Industri TV Kabel (Studi Pada PT. Zi Vision Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan). Jurnal Online
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 3 (2), 1-
12. Febriananingsih,  N.  (2012).  Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan  Terbuka  Menuju  Tata Pemerintahan  yang  Baik. Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional, 1 (1), 135-156.
Komisi  Informasi  Aceh.  (2019a).  Laporan
Evaluasi  Implementasi  Keterbuuan
Informasi  Publik  Pada  Satuan  Kerja
Perangkat Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota,  Instansi  Vertikal, Perguruan  Tinggi  Negeri,  BUMN, Parpol,  Organisasi  Non-pemerintah Tahun 2019. Diakses dari:
https://komisiinformasi.acehprov.go. id/wp- content/uploads/2020/03/Laporan- Evaluasi-BP-2019-watermark.pdf
Komisi  Informasi  Aceh.  (2019b).  Tugas dan  fungsi  KIA.  Diakses  dari: https://komisiinformasi.acehprov.go. id/profil/tugas-dan-fungsi/
Makmur.  (2011). Efektivitas  Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama.
MINA.  (2019).  Forum  Orangutan  Aceh Laporkan  Dinas  Pertanian  dan Perkebunan Terkait Sengketa Informasi. Diakses dari: https://minanews.net/forum- orangutan-aceh-laporkan-dinas- pertanian-dan-perkebunan-terkait- sengketa-informasi/
Mukarom,  Z.,  &  Laksana,  M.  W.  (2018). Manajemen Pelayanan Publik. Surakarta: Pustaka Setia. Nurdiansyah,  E.  (2016).  Keterbukaan Informasi  Publik  Sebagai  Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 3 (2), 147-151. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan  Keterbukaan  Informasi Publik
Salim,  S.,  &  Syahrum,  S.  (2012).
Metodologi  Penelitian  Kualitatif Konsep  dan  Aplikasi  Dalam  Ilmu Sosial,  Keagamaan  dan  Pendidikan. Bandung: Citapustaka Media.
Setyadi, A. (2019). Duh! 8o Persen Dinas di Aceh Tidak Terbuka. Diakses dari: https://m.detik.com/news/berita//d- 4395463/duh-80-persen-dinas- diaceh-tidak-terbuka
Subagja, I. (2019). Keterbukaan Informasi Publik  di  Aceh  Belum  Memuaskan. Diakses
dari:
https://kumparan.com/kumparannew
s/keterbukaan-informasi-publik- diaceh-belum-memuaskan-
1548163734078677866
Suhendar,
A. (2020). Keterbukaan Informasi  Publik  Bentuk  Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance  (Implementasi  Undang Undang  Nomor  14  Tahun  2008). Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 13 (2), 243-251. Sumartias, S. (2016). Dinamika Keterbukaan Informasi Publik .
Jakarta  Timur:  PT  Balai  Pustaka (Persero).
Tarigan, M. I., Sinuhaji, A. E. P., Ginting, N. Y., & Zega, R. O. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Sistem Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia.
Jurnal Mutiara Hukum, 2 (1), 98-108. Undang-  Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Warisno, F. R. (2013). Urgensi Penunjukan Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  Badan  Publik  di  Kota Semarang. Unnes Law Journal, 2 (1), 27-35.
Wibawa,  K.  C.  S.  (2019).  Urgensi
Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan  Publik  sebagai  Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Administrative  Law  &  Governance
Journal, 2 (2), 218-232.