BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: August 28, 2020; Reviewed: August 28, 2020; Accepted: November 23, 2020.
To cite this article: Dewi, AR, Sutaryono, Nurhikmahwati, A 2020, ‘Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 6 no. 2 hlm. 277-291.
Copyright: ©2020 Asih Retno Dewi, Sutaryono, Alifia Nurhikmahwati.
All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## PEMETAAN MASALAH PENGADAAN TANAH DENGAN OBJEK TANAH ULAYAT (KASUS JALAN TOL PADANG-SICINCIN)

## THE MAPPING OF LAND ACQUISITION PROBLEMS WITH COMMUNAL LAND OBJECT (CASE OF PADANG-SICINCIN TOLL ROAD)
Asih Retno Dewi 1 , Sutaryono 2 , Alifia Nurhikmahwati 3 123 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Koresponden e-mail: asihretno@stpn.ac.id
Abstract: Infrastructure development that is being promoted by the government to support economic growth is often constrained by land acquisition problems. The issue of land acquisition tends to be more complex when it comes to communal land. This research tries to map land acquisition problems with customary land objects in the Padang-Sicincin Toll Road project in Padang Pariaman Regency along with alternative solutions. The land acquisition problems were analyzed qualitatively. The f indings of the study are the amount of compensation, the status of land objects, the agencies involved, and the entitled/affected communities with sequences based on the stages in land acquisition. Alternative solutions offered include: improving the quality of clear and detailed planning documents, meaningful socialization and public consultation, and massive community involvement at every stage of land acquisition. Regarding the assessment of compensation for communal land, it is necessary to formulate an assessment indicator in the Indonesian Assessment Standard that accommodates social and customary costs.
Keywords: Land acquisition, communal land, Padang Pariaman
Intisari: Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seringkali terkendala masalah pengadaan tanah. Masalah pengadaan tanah tersebut cenderung lebih kompleks bila mengenai tanah ulayat. Penelitian ini mencoba memetakan permasalahan pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat pada proyek Jalan Tol  Padang-Sicincin di Kabupaten Padang  Pariaman  beserta alternatif solusinya. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif. Beberapa temuan penelitian antara lain permasalahan besarnya ganti kerugian, status objek tanah, instansi yang terlibat, maupun masyarakat yang berhak/terdampak dengan sekuensi berdasarkan tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain:  peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang jelas dan detail, sosialisasi dan konsultasi publik yang bermakna, serta pelibatan masyarakat secara masif pada setiap tahapan pengadaan tanah. Terkait penilaian ganti kerugian untuk tanah ulayat perlu dirumuskan indikator penilaian pada Standar Penilaian Indonesia yang mengakomodasi biaya sosial dan biaya adat.
Kata kunci: Pengadaan tanah, tanah ulayat, Padang Pariaman.
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020

## A.  Pendahuluan
Pembangunan  infrastruktur dianggap meru- pakan salah satu faktor penting dalam mening- katkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  baik sektor makro maupun mikro, di samping  pula sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kesejah- teraan dan kualitas hidup masyarakat (Haris 2005, Srinivasu dan Rao 2013, Alting 2011, dalam Pinuji dan Dewi 2019). Setidaknya terdapat sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah yang berhu- bungan  dengan  pengadaan  tanah, antara  lain sektor perhubungan darat (seperti jalan tol dan jalan kereta api),  sektor ketenagalistrikan,  dan sektor perhubungan laut (LBH Bandung 2017, 8 dalam Dewi 2019). Sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional  (PSN)  telah  ditetapkan  pemerintah dengan  kebutuhan anggaran sekitar Rp.  4.700 triliun,  namun  realisasi  pembangunan  infra- struktur tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan  dari  rencana  yang  ditargetkan (Suntoro 2019, Yusuf 2016).
Pembangunan  infrastruktur untuk  mendu- kung pertumbuhan ekonomi tersebut seringkali terkendala  masalah  pembebasan  tanah  yang berlarut-larut  karena  mengenai  lahan  yang dimiliki oleh masyarakat atau bahkan merelokasi penduduk.  Pengadaan  tanah  adalah  tahapan yang paling krusial mengingat kegiatan ini ber- hubungan dengan pelepasan hak atas tanah serta diperlukan biaya yang cukup besar untuk mem- peroleh tanah dari masyarakat (Dewi 2019, Sutar- yono 2019, Sudibyanung dkk. 2019). Sementara menurut  Sumardjono  (2015),  masalah  pokok dalam pengadaan tanah adalah pencapaian kese- imbangan antara  kepentingan orang  perorang dengan kepentingan umum. Penjabaran tentang makna  ‘keseimbangan’  antara  kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum terse- but menurut Sumardjono (2008, 249) paling sulit dijabarkan.
Masalah pengadaan tanah muncul pada setiap tahapan, bahkan sejak awal atau tahap perenca- naan. Penelitian Setiowati, dkk (2018) menemu- kan bahwa sebagian besar dokumen perencanaan pengadaan tanah masih lemah, padahal dokumen perencanaan sangat vital menentukan keberha-
silan  tahap-tahap  selanjutnya.  Bahkan  Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyatakan bahwa “delapan puluh persen  (80%)  keberhasilan  pengadaan  tanah tergantung pada dokumen perencanaan” (Dirjen Kementerian ATR/BPN  2018). Sehingga  perlu penjelasan lebih operasional mengenai  penyu- sunan dokumen perencanaan serta konsekuensi hukum  apabila  tidak dipenuhinya  persyaratan yang dimaksud (Dewi 2017).
Secara umum  Sutaryono (2018) merangkum masalah  yang  sering  muncul  dalam  berbagai kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang muncul sejak pada tahap perencanaan dan persiapan sampai dengan pelakasanaan  dan  penyerahan  hasil.  Masalah tersebut antara lain: lokasi tidak sesuai dengan RTRW, tidak semua masyarakat terdampak setuju, tidak jelasnya subjek dan objek hak atas tanah, ketidaksepakatan  dalam  ganti  rugi,  kurang terbukanya  informasi,  munculnya  spekulan, dokumen  perencanaan  yang  kurang  mantap, proses penetapan lokasi yang tidak clear & clean , belum adanya  norma, standar,  prosedur,  dan kriteria (NSPK) untuk studi perencanaan penga- daan tanah, pemahaman regulasi dan implemen- tasi yang belum memadai, serta  penganggaran yang belum meliputi seluruh tahapan.
Masalah-masalah di atas terjadi pada berbagai objek  pengadaan  tanah yang  bersifat  umum. Sementara itu, masalah pengadaan tanah dengan objek tanah adat/ulayat cenderung lebih kom- pleks. Problem  utama keberadaan tanah adat/ ulayat  sebagai  objek  pengadaan  tanah  adalah belum  jelasnya  pengaturan  tanah  adat/ulayat. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Sufriadi (2011),  Mumpuni,  Koeswahyono, dan  Syafaat (2017), Ismi (2012) yang  memberikan gambaran mengenai kompleksitas  masyarakat adat  serta tanah adat/ulayat di Indonesia. Penelitian terse- but juga menggambarkan bahwa dalam banyak kasus, pengadaan tanah yang melibatkan tanah adat/ulayat seringkali terhambat karena adanya konflik  dan sengketa yang  berkaitan dengan penentuan siapa yang memiliki dan menguasai tanah tersebut,  kepada  siapa  ganti rugi  harus
Asih RD, Sutaryono, Alifia N, ‘ Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah ...’ 277-291
dibayarkan,  serta  seberapa  besar  kompensasi tersebut harus dibayarkan kepada masing-masing pihak.
Pinuji  dan  Dewi  (2019)  dalam  tulisannya menggali lebih jauh tentang eksistensi masyarakat adat  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pem- bangunan yang disusun dalam kerangka praksis peraturan perundangan nasional yang sudah ada serta perbandingannya dengan prinsip standar internasional  yang  dipersyaratkan.  Prinsip internasional sebagai pembanding adalah Envi- ronmental and Social Framework terkait penga- daan  tanah  untuk  kepentingan umum,  sesuai yang tercantum dalam ESS 5, ESS 7 dan ESS 10 yang dikeluarkan oleh World Bank. Sesuai prinsip nasional maupun internasional, pengadaan tanah untuk  pembangunan  mengusung  semangat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya, yang  berkeadilan  dan berkelanjutan.  Namun, masih ada beberapa gap yang dipersyaratkan oleh standar internasional yang belum diafiliasi oleh hukum Indonesia di antaranya adalah: (i) iden- tif ikasi  dan  pendef inisian  masyarakat  adat sehingga pihak yang berhak dan terdampak dapat ditentukan dengan jelas; (ii) penilaian ganti keru- gian yang  meliputi ganti  kerugian fisik, aspek sosial, dan budaya; (iii) pelaksanaan meaningful consultation dan didapatnya Free, Prior, Informed Consent ; serta (iv) keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan community development plan . Sementara itu, dalam sebuah diskusi Network Learning Center for Environment dan Social Sus- tainibility (NLC-ESS) di UGM (12-13  Desember 2019) muncul pernyataan bahwa pengadaan tanah jalan tol di Sumatera Barat dengan objek tanah adat/ulayat ada yang terhambat pelaksanaannya. Hal ini  terkonfirmasi dari salah satu berita di Detik.com yang menyebutkan bahwa Tol Pekan- baru-Padang Seksi I Padang-Sicincin sepanjang 36,15 kilometer  masih  terkendala  pembebasan lahan (Hamdani 2020). Trase Tol Padang-Sicincin ini melewati 5 kecamatan dan 15 nagari di wilayah Kabupaten  Padang  Pariaman,  hal ini  menjadi salah  satu  kendala  dalam  proses  pengadaan tanahnya.  Data  Kantor Pertanahan  Kabupaten
Padang Pariaman (2020) menunjukkan  bahwa pengadaan tanah pada trase tersebut baru tereali- sasi pembayaran ganti ruginya sebanyak 9 bidang tanah (luas sekitar 1,78 hektar) dari sebanyak 129 bidang  (±  26  hektar) yang diidentifikasi oleh panitia pelaksana pengadaan tanah. Sebagian be- sar pihak yang berhak tidak setuju dengan besar- nya ganti kerugian.
Salah  satu problem  pengadaan  tanah  yang hingga  saat ini  belum  mendapatkan  alternatif yang memadai adalah problem pengadaan tanah dengan objek tanah adat/ulayat. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk memetakan masalah pengadaan tanah dengan objek tanah adat/ulayat serta merumuskan alternatif solusinya. Pemetaan masalah dilakukan terhadap 3 (tiga) ranah, yang meliputi: status objek pengadaan tanah, instansi yang terlibat, maupun masyarakat yang berhak/ terdampak, dengan sekuensi menurut  tahapan pengadaan  tanah.  Beberapa  masalah  terkait pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat di- analisis  secara kualitatif dengan merujuk pada data di lapangan.

## B. Pengadaan Tanah  Jalan Tol Padang- Lubuk  Alung-Padang  Panjang- Bukittinggi Ruas Padang-Sicincin  di Padang  Pariaman
Kabupaten  Padang  Pariaman  merupakan pintu  masuk  Provinsi  Sumatera Barat  melalui Bandara  Internasional  Minangkabau  (BIM). Pembangunan infrastruktur terus dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pusat di Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kualitas di beberapa sektor. Peningkatan infrastuktur di beberapa wilayah termasuk jalan tol merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi proses perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  maupun  pembangunan  ekonomi secara nasional.
Pembangunan  Jalan  Tol  Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi Ruas Padang Sicincin ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi program pemerintah dalam pembangunan infrastuktur negara, dalam hal ini instansi  yang  membutuhkan  tanah  adalah

## 280 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Mar- ga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Jalan Tol Padang- Bukittinggi termasuk salah satu jalan bebas ham- batan di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi prioritas untuk dibangun sebagiamana tercantum dalam Lampiran 3 PP tersebut.
Selanjutnya bila dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat, Jalan Tol Padang- Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi Ruas Padang Sicincin menjadi salah satu prioritas pem- bangunan di Sumatera Barat. Jalan tol dibangun untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini menyoroti masalah pengadaan tanah pada Ruas Tol Padang-Sicincin Trase I (Sta. 0+000 s/d Sta. 4+200). Jalan tol dengan main road sepanjang  ±4.2  Km  melewati  dua  desa  yaitu Nagari  Kasang  (Sta  0+000-2+300)  dan  Nagari Sungai Buluh Selatan (Sta 2+300-4+200) di Keca- matan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Penggunaan lahan pada lokasi tersebut sebagian besar sebagai lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Penetapan  lokasi pengadaan  tanah berdasarkan SK Gubernur Sumatera  Barat  No. 620-80-2018 pada tanggal 5 Februari 2018, dengan luas ±35 Ha terdiri dari 50 bidang. Setelah dila- kukan  identifikasi oleh Satgas A dan Satgas  B diketahui jumlah keseluruhan bidang tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah adalah 129 bi- dang dengan total luas 26 Ha. Proses pengadaan tanah mengalami beberapa kendala terkait ganti kerugian, diketahui dari 129 bidang yang berhak hanya 9 bidang dan 8 pemilik tanaman yang me- nerima pembayaran ganti kerugian. Sedangkan sisanya masuk kedalam penetapan konsinyasi.
Dalam  kondisi  normal  pembebasan  tanah diharapkan  selesai  dalam  545  hari  kerja  (dua tahun) selanjutnya pekerjaan pembangunan jalan memerlukan waktu kurang lebih satu setengah tahun (18 bulan). Perkiraan nilai ganti kerugian
yang tercantum  dalam dokumen  perencanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga pada tanggal 2 Februari 2018 adalah sebesar Rp. 350 M. Hal ini berdasarkan perkiraan nilai  tanah  pada  lahan  seluas  35  Ha  tersebut adalah  Rp.1.000.000,00  per  m 2 .  Sedangkan rencana  anggaran  untuk  kegiatan  pengadaan tanah jalan tol tersebut dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan,  dan penyerahan  hasil sebesar Rp 396.775.990.590,00 yang berasal dari dana APBN.

## C. Pemetaan  Masalah  Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin
Terdapat satu kegiatan pengadaan tanah yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang dapat dikatakan belum berhasil, yaitu pengadaan tanah untuk  Jalan Tol  Padang-Lubuk  Alung-Padang Panjang-Bukittinggi Ruas Padang-Sicincin. Ham- pir dua tahun setelah penetapan lokasi, berdasar- kan  data  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, pengadaan tanah pada trase tersebut baru terealisasi pembayaran ganti  ruginya  sebanyak  9  bidang  tanah  (luas sekitar 1,78 hektar) dari sebanyak 129 bidang (± 26  hektar)  yang  diidentif ikasi  oleh  panitia pelaksana pengadaan tanah. Sebagian besar pihak yang berhak tidak setuju dengan besarnya ganti kerugian.
Selain terkait besarnya ganti kerugian, pene- litian ini menyoroti masalah pengadaan tanah Tol Ruas Padang-Sicincin dari berbagai faktor antara lain masalah status objek  tanah, instansi  yang terlibat, maupun  masyarakat yang berhak/ter- dampak dengan sekuensi berdasarkan tahapan- tahapan dalam pengadaan tanah.

## 1. Status Objek  Pengadaan Tanah
Sebagaimana  diatur  dalam  Perda  Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat di Sumatera Barat berdasarkan struktur dan jenisnya terdiri dari:
a. Tanah ulayat nagari, merupakan tanah ula- yat  beserta  sumberdaya  alam  yang  ada  di
Asih RD, Sutaryono, Alifia N, ‘ Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah ...’ 277-291
atas dan di dalamnya.  Pemanfaatan  tanah nagari  biasanya  untuk  kepentingan  yang bersifat  umum seperti  masjid,  pasar,  dan lain sebagainya. Hak penguasaan ada pada ninik  mamak Kerapatan  Adat  Nagari (KAN), pelepasan  hak  dalam  suatu  nagari merupakan otoritas KAN dengan diketahui oleh Wali Nagari.
b. Tanah  ulayat  kaum,  merupakan  tanah pusako  tinggi ,  tanah  yang  dimiliki  suatu kaum secara bersama dan diperoleh secara turun  temurun  yang  pengawasannya  ber- ada di tangan Mamak Kepala Waris (MKW). Kepemilikan tanah ulayat kaum didasarkan dengan ranji berdasarkan  garis  keturunan dari ibu. Subjek dari tanah ulayat kaum ada- lah salah seorang anggota kaum atau selu- ruh  anggota  kaum  tersebut  dan  dapat  di- alihkan  atas  persetujuan  seluruh  anggota kaumnya.
c. Tanah  ulayat  suku,  merupakan  hak  milik kolektif  yang  dikuasai  oleh  anggota  suku dan  dikelola  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup suku tersebut. Penguasa tertinggi atas tanah ulayat suku adalah mamak kepala su- ku ( datuk ). Kuasa tersebut boleh diberikan kepada  anggotanya  dengan  cara ganggam bauntuak yang maknanya bukan diserahkan kepemilikannya  namun  hanya  mendapat- kan  hak untuk  menggunakan dan  menge- lola,  sehingga status tanahnya tetap tanah suku.
d. Tanah  ulayat  rajo,  pada  awalnya  dikuasai oleh rajo kemudian  dilepaskan  kepada pihak lain sesuai dengan adat diisi limbago dituang yang bisa  diartikan  semacam  mu- syawarah  terkait  jual beli.  Surat  pelepasan ini dibuat oleh rajo dan dapat menjadi bukti alas hak..
Karakteristik dan tata kelola masing-masing tanah ulayat  tersebut  berbeda-beda,  sehingga masalah dalam  pengadaan tanahpun  berbeda- beda. Tanah ulayat nagari dan ulayat rajo, relatif tidak banyak menghadapi masalah dibandingkan dengan  tanah  ulayat  suku  dan  ulayat  kaum. Banyaknya nagari  dalam  trase  ini  juga  berhu-
bungan dengan banyaknya tanah ulayat nagari yang menjadi objek pengadaan tanah. Mengingat tanah ulayat nagari bersifat komunal, maka pro- ses pengadaan tanahnya juga relatif tidak mudah, utamanya berkenaan dengan pihak yang berhak dalam  pemberian  ganti  kerugian.  Beberapa masalah penting terkait tanah ulayat dalam prak- tik  pengadaan  tanah  di  Kabupaten  Padang Pariaman adalah:
a. Status  tanah  pada  saat  tahapan  perenca- naan  tidak dibedakan  secara  jelas, apakah itu tanah ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum atau ulayat rajo, sehingga subjek hak- nya pun menjadi belum jelas;
b. Pada saat persiapan, konsultasi publik yang dilakukan  pun  belum  melibatkan  seluruh subjek yang tepat, mengingat pada saat pe- rencanaan belum teridentifikasi status ula- yatnya;
c. Pada tahapan  pelaksanaan, meskipun  Sat- gas A dan Satgas B telah melakukan tugas- nya dengan baik, namun subjek yang mene- rima ganti kerugian juga belum clear . Dalam daftar nominatif, subjek haknya masih ter- tulis  2  (dua),  3  (tiga),  atau  bahkan  lebih nama,  yang ekskusinya  atau  penyelesaian- nya diserahkan kepada pengadilan.

## 2. Instansi  yang Terlibat dalam Pengadaan Tanah
Kurang berhasilnya proses pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Bukittinggi Ruas Padang Sicincin Sta. 0+000 s/d Sta. 4+200 dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya instansi yang terlibat dalam keseluruhan proses pengadaan tanah.
Masalah terbesar  dalam  proyek  pengadaan tanah  Jalan Tol  Padang-Lubuk  Alung-Padang Panjang-Bukittinggi Trase Padang-Sicincin (Trase I) adalah terkait nilai ganti kerugian. Masyarakat sebagai pihak yang berhak tidak setuju dengan besarnya nilai ganti kerugian karena nilainya di- anggap terlalu rendah. Perkiraan nilai ganti keru- gian yang tercantum dalam dokumen perenca- naan adalah sebesar Rp 350.000.000.000,00 (350 M) sedangkan nilai ganti kerugian yang dihasil-
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
kan oleh Tim Penilai berdasarkan inspeksi lapang adalah  sebesar  Rp  15.031.500.000,00  (15  M). Perbedaan nilai ganti kerugian dengan estimasi nilai ganti kerugian dalam dokumen perencanaan yang sangat besar ini, menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya.
Penyiapan dokumen perencanaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, Kemen- terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perko- taan dan Fasilitasi  Jalan  Daerah.  Berdasarkan informasi  dari  Pejabat  Pembuat  Komitmen Pengadaan Tanah  Jalan Tol  Padang-Sicincin, penyusunan  dokumen perencanaan  dilakukan dengan  sangat  cepat.  Dokumen  perencanaan belum final dan belum dilengkapi dengan survei- survei  yang  dipersyaratkan  untuk  menyusun DPPT. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan persepsi dari para pemangku kepentingan.
Hal di atas terkonfirmasi oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabu- paten Padang Pariaman, bahwa dokumen peren- canaan yang diserahkan kepada panitia pelaksana kurang  spesif ik,  bahkan  tidak ada  gambaran umum tentang status tanah. Langkah yang dila- kukan oleh panitia pelaksana adalah melakukan survei ulang dari awal karena dokumen peren- canaan  tidak  memberikan  acuan yang  cukup, terutama wilayah dan bidang-bidang tanah mana saja  yang  menjadi  obyek  nominatif  dalam pengadaan  tanah  yang  direncanakan.  Hal  ini menunjukkan bahwa instansi yang membutuh- kan tanah belum secara serius dan detail dalam menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah.
Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini  adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peme- rintah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu proyek pengadaan tanah. Dalam konteks pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Ruas  Padang–Pe- kanbaru, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mem- punyai tanggungjawab dalam tahapan persiapan
yang  meliputi  pemberitahuan  rencana  pem- bangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan  baik  secara  langsung  melalui sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan dan secara tidak langsung melalui media cetak atau  media  elektronik.  Pada  tahap  persiapan untuk pengadaan Jalan Tol Padang-Sicincin ini, sosialisasi dan konsultasi publik kurang dilakukan secara intensif dan belum melibatkan pemangku kepentingan.
Selain itu, berdasarkan keterangan salah satu narasumber terungkap bahwa Pemerintah Pro- vinsi  Sumatera  Barat  dan  Kabupaten  Padang Pariaman terlalu memberikan harapan  kepada masyarakat melalui  informasi pemberian ganti kerugian yang tinggi. Hasil penilaian ganti keru- gian dianggap terlalu rendah yang berujung pada penolakan masyarakat.
Di tengah persoalan penolakan ganti kerugian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman justru mengeluarkan  SPPT  PBB  yang  menggunakan NJOP baru dengan nilai kenaikan yang signifikan dan menyamai atau bahkan lebih tinggi dari nilai ganti  kerugian yang  ditetapkan oleh appraisal . Dengan  adanya  NJOP  yang  baru  seolah-olah Pemda ingin  menunjukkan membantu masya- rakat untuk mendapatkan ganti kerugian yang lebih tinggi. Namun di sisi lain masyarakat tentu saja akan terbebani pajak yang lebih tinggi.
Sementara itu lembaga pertanahan dalam hal ini  Kantor Pertanahan  Kabupaten Padang  Pa- riaman sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah telah membentuk Panitia  Pelaksana dan  Sekretariat serta Satgas A dan B pada tanggal 28 Februari 2018. Satgas A dan B telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap 109 bidang tanah objek pengadaan pada tanggal 8-16 Maret 2018 dengan didampingi staf  Wali Nagari  Kasang dan Wali Korong setempat. Hasil inventarisasi dan iden- tifikasi berupa peta bidang dan daftar nominatif telah  diumumkan  pada  tanggal  17 April  2018. Pengumuman dilaksanakan  selama 14  (empat belas) hari kerja di lokasi jalan tol (Sta. 0+000), Kantor Wali Nagari Kasang, dan Kantor Camat Batang Anai.
Berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif
Asih RD, Sutaryono, Alifia N, ‘ Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah ...’ 277-291
tersebut tim appraisal melakukan penilaian dan menyerahkan  hasil  penilaian  kepada  panitia pengadaan tanah. Hasil penilaian dijadikan dasar dalam  musyawarah penetapan bentuk dan  be- saran ganti kerugian pengadaan jalan tol  seba- gaimana mestinya. Para pihak yang berhak tidak menerima/tidak setuju  dengan hasil  penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh tim penilai, sehingga  dalam  musyawarah  tersebut  tidak diperoleh kesepakatan.
Sesuai Pasal 73 (1) Perpres 71 Tahun 2012 ter- hadap keberatan  masyarakat telah  disarankan untuk mengajukan keberatan kepada PN setem- pat  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja. Pengajuan keberatan dilakukan oleh pihak yang berhak, namun keberatan dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvantkelijke  verklaard ) oleh  PN Pariaman.
Ketua Panitia Pengadaan Tanah selanjutnya membuat Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Ko- mitmen Pengadaan Tanah selaku instansi yang memerlukan tanah pada tanggal 2 Oktober 2018 untuk dilakukan  Penitipan  ke  PN  Padang  Pa- riaman.
Berdasarkan kronologi di atas maka sebenar- nya pihak Kantah Kabupaten Padang Pariaman selaku Pelaksana Pengadaan Tanah telah mela- kukan tahapan kegiatan pengadaan tanah sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berla- ku. Selain itu telah melakukan upaya-upaya nyata demi  terlaksananya pengadaan  tanah jalan tol tersebut.
Namun terkait  dengan  kurang  berhasilnya pengadaan tanah Tol Padang-Sicincin ini terdapat faktor  penghambat yang  ada  pada  lembaga pertanahan. Pertama, dalam daftar nominatif yang dikeluarkan Kantah Kabupaten Padang Pariaman subjeknya belum clean and clear . Meskipun Satgas A dan Satgas B telah melakukan tugasnya dengan baik, namun subjek yang menerima ganti keru- gian  juga belum clear . Mengingat tanah ulayat nagari bersifat komunal, maka proses pengadaan tanahnya  juga  relatif  tidak mudah,  utamanya berkenaan dengan pihak yang berhak dalam pem- berian ganti kerugian. Subjek hak yang tertulis
dalam  daftar  nominatif  terdiri  dari  2  (dua),  3 (tiga), atau bahkan lebih nama yaitu nama pemilik tanah serta pihak yang  menguasai/menggarap/ menyewa. Subjek dan objeknya jelas tetapi tidak mau didaftar atas nama salah satu kaum karena ada kekhawatiran akan habis tanah kaum tersebut. Terhadap masalah ini Kantah Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan  ekskusi  atau  penyele- saiannya kepada pengadilan.
Kedua, hal ini menyebabkan kendala lain yaitu proses konsinyasi  menjadi lama.  Pengambilan uang ganti kerugian harus sepengetahuan semua pihak yang tercantum dalam daftar nominatif ter- sebut. Akan ada kendala ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya atau berada di luar daerah.
Lembaga penilaian dalam hal ini adalah tim penilai pertanahan yang mengerjakan penilaian objek ganti kerugian pengadaan tanah. Penilaian objek ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Lubuk  Alung-Padang  Panjang-Bukit- tinggi Ruas Padang-Sicincin Sta. 0+000 s.d 4+200 dilaksanakan  oleh  Kantor  Jasa  Penilai  Publik Muttaqin Bambang  Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU).
KJPP MBPRU melakukan penilaian ganti keru- gian pengadaan tanah pada bidang per  bidang tanah yang meliputi tanah, ruas atas tanah dan bawah  tanah, bangunan,  tanaman, benda  lain yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Penilaian dilakukan dalam waktu 11 (sebelas) hari. Nilai penggantian wajar dari 109 bidang tanah yang berlokasi di Negeri Kasang adalah Rp 15.031.500.000,00.
Nilai yang dihasilkan dari penilaian oleh KJPP MBRU dianggap terlalu rendah oleh pihak yang berhak dan berujung pada penolakan masyarakat. PUPR sebagai instansi yang memerlukan tanah, sebagaimana disampaikan oleh PPK Pengadaan Tanah, menilai apa yang dilakukan oleh tim ap- praisal  dalam penilaian  ganti kerugian  sudah benar, sudah ada investigasi ke lapang dalam peni- laian, serta adanya ekspose hasil penilaian di de- pan PPK dan tim Panitia Pengadaan Tanah sebe- lum menetapkan nilai final.
Objek pengadaan tanah pada  Sta. 0+000 s/d
284 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Sta. 0+150 sejumlah 20 (dua puluh) bidang tidak bisa diselesaikan pada tahap penilaian oleh KJPP MBRU. Hal ini disebabkan adanya masalah bukti hak kepemilikan. Selanjutnya Penilaian Tahap II dilakukan  oleh KJPP  Andi  Iswitardiyanto  dan Rekan. Penilaian terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah seluas 5.895 m 2 dan tanaman yang terletak di  Nagari Kasang  menghasilkan  indikasi  nilai penggantian wajar sebesar Rp 5.044.973.400,00.
Secara umum tim appraisal telah melakukan tahapan-tahapan penilaian sesuai dengan keten- tuan yang berlaku. Akan tetapi masih ada faktor penghambat yang berasal dari lembaga penilai se- hingga  pengadaan  tanah Tol  Padang-Sicincin kurang berhasil pelaksanaannya. Penilaian ganti kerugian objek pengadaan tanah belum memper- timbangkan faktor non fisik dari objek penilaian sehingga nilai yang dihasilkan relatif rendah.
Salah satu nagari yang terkena proyek jalan tol adalah  Nagari Kasang.  Wali Nagari  Kasang menyampaikan bahwa pada dasarnya masyarakat menyambut baik adanya proyek pembangunan jalan tol, tetapi dengan catatan nilai ganti ruginya juga layak. Selain itu, masyarakat seharusnya dibe- rikan informasi dari awal dan dilibatkan dalam sosialisasi dan musyawarah. Hal ini dapat mem- bantu  proses  pengadaan  tanah  agar  berjalan dengan  lancar seperti  pengadaan tanah  untuk jalan by pass . Masyarakat merasa dirugikan 2 kali, pertama nilai ganti kerugian yang dianggap terlalu rendah. Kedua, setelah uang ganti kerugian diti- tipkan di pengadilan proses pengambilannya pun rumit. Dalam hal ini, wali nagari tidak cukup kuat untuk membantunya.
Terkait kurang berhasilnya proyek pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Sicincin bila dilihat dari pihak wali nagari adalah pada kenyataannya wali nagari belum dilibatkan secara nyata dalam ta- hapan-tahapan pengadaan tanah. Untuk keper- luan penyusunan dokumen perencanaan penga- daan  tanah,  instansi  yang memerlukan  tanah belum melibatkan wali nagari. Selanjutnya pada tahap  sosialisasi dan  konsultasi publik  kurang dilakukan secara intensif dan belum melibatkan wali nagari.

## 3.  Penilaian Ganti  Kerugian
Masalah yang paling krusial pada pengadaan tanah  Jalan Tol  Padang-Lubuk  Alung-Padang Panjang-Bukittinggi,  Ruas Padang-Sicincin Sta. 0+000 s/d  4+200 adalah  terkait besarnya nilai ganti kerugian yang dianggap terlalu rendah oleh masyarakat. Nilai ganti kerugian merupakan pro- duk dari lembaga penilaian dalam hal ini adalah tim penilai pertanahan yang mengerjakan peni- laian objek ganti kerugian pengadaan tanah.
KJPP  Muttaqin  Bambang  Purwanto  Rozak Uswatun dan Rekan ditetapkan sebagai Penilai Publik  Kerugian  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol Padang-Lubuk  Alung-Padang  Panjang-Bukit- tinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta. 0+000 s.d 4+200 berdasarkan Surat  Keputusan Ketua  Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Nomor:  128/KEP-13.05/V/2018  Tanggal  9  Mei 2018.
Setelah menerima peta bidang dan daftar no- minatif hasil inventarisasi dan identifikasi, KJPP MBPRU melakukan inspeksi lapang untuk mem- peroleh  informasi  yang  relevan  dalam  rangka pemberian opini nilai. Inspeksi dilakukan pada tanggal 11–13 Mei 2018,  dalam inspeksi tersebut seluruh objek penilaian dapat ditinjau. Tim penilai didampingi oleh wakil pemberi tugas dan pemilik lahan untuk menunjukkan batas-batas tanah yang dinilai  dan memberi  informasi yang  berkaitan dengan spesifikasi dan kondisi objek penilaian.
Dari inspeksi lapang diketahui bahwa peng- gunaan tanah sebagian besar adalah untuk per- tanian. Terdapat lahan pertanian yang produktif berupa sawah ada pula lahan yang tidak produktif berupa lahan kosong dan tidak digarap. Bahkan pada titik  tertentu  kondisi lahan berupa  rawa dengan kedalaman lebih 1 meter. Daerah tersebut sebenarnya sudah tidak layak digunakan untuk areal  pertanian.  Sedangkan  untuk tanah  yang digunakan untuk rumah  tinggal dengan mem- perhatikan penggunaan di sekitarnya serta perun- tukan  yang telah  ditentukan oleh  Pemerintah Daerah setempat/kecenderungan bangunan  di sekitar lokasi properti maka penilai berpendapat penggunaan tanah saat penilaian sebagai rumah tinggal  adalah tidak  memenuhi  prinsip  peng-
Asih RD, Sutaryono, Alifia N, ‘ Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah ...’ 277-291 gunaan tertinggi dan terbaik, dalam dunia peni- laian disebut dengan highest and best use (HBU). Kondisi secara umum di lokasi tidak ada akses.
Adanya dugaan bahwa tim penilai tidak mela- kukan turun lapang saat penilaian sehingga hasil penilaian jauh dari nilai pada dokumen perenca- naan, hal ini dibantah oleh pihak MBPRU. Dije- laskan wakil MBPRU bahwa  tim penilai  diberi waktu 11 hari untuk melakukan penilaian. Sebe- lumnya juga telah dilakukan survei awal di lokasi. Tim appraisal mengunakan strategi  memper- banyak  tim  inspeksi  lapang  yaitu  4  tim  yang masing-masing tim terdiri dari seorang penilai dan surveyor, selain itu juga terdapat quality con- trol .
KJPP MBPRU  menyerahkan hasil  penilaian sejumlah  109  bidang  tanah  yang  berlokasi  di Negeri Kasang dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian  Pengadaan Tanah Jalan Tol Pa- dang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi Ruas Padang-Sicincin Sta. 0+150 s/d 4+200 Nomor 047/MBPRU-PDG/E/MRR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018. Nilai penggantian wajar dari objek penilaian per tanggal 5 Februari  2018 (tanggal penetapan lokasi) adalah Rp 15.031.500.000,00.
Estimasi nilai tanah hasil penilaian appraisal paling rendah  Rp 32.442,00 per m 2 pada tanah rawa,  sedangkan  untuk  tanah  yang  ada  akses jalannya dinilai sebesar Rp 275.000-280.000. Harga pasaran saat itu di lokasi Rp 30.000,00 per m 2 di daerah rawa, Rp 250.000,00 untuk tanah yang ada akses  jalannya.  Berdasarkan  keterangan  dari informan, bahwa nilai tanah Rp 32.000,00 atau masyarakat menyebutnya senilai dengan 2 (dua) bungkus rokok atau seeokor ayam itu sudah wajar kalau melihat kondisi di lapangan.  Perjuangan berat  menuju  lokasi tersebut,  perlu ke  dalam menyeberang sungai  atau kalau  lewat by  pass lokasinya sangat jauh dan medan tidak rata.
Masyarakat menolak hasil penilaian karena di bawah  harga  tanah  yang  mereka  inginkan. Masyarakat  sudah  mendapat  info saat ground breaking oleh Presiden Joko Widodo bahwa nilai tanah  untuk  objek  pengadaan  adalah  Rp 1.000.000,00 per  m 2 .  Adanya  pernyataan  nilai sebesar  satu  juta tersebut  dirasa terlalu  buru-
buru, nilai 1 juta per m 2 memang sesuai untuk daerah yang berbatasan dengan jalan lintas, dan tidak sesuai untuk daerah yang lebih ke dalam.
PUPR sebagai instansi yang memerlukan ta- nah menilai apa yang dilakukan oleh tim penilai dalam penilaian ganti kerugian sudah benar, su- dah ada investigasi ke lapang dalam  penilaian, serta adanya ekspose hasil penilaian di depan PPK dan tim Panitia Pengadaan Tanah sebelum mene- tapkan nilai.
Penilaian pada 20 (dua puluh) objek penga- daan tanah pada  Sta. 0+000 s/d Sta. 0+150 tidak bisa diselesaikan oleh MBRU karena ada perma- salah bukti hak kepemilikan sehingga dilakukan penilaian Tahap II yang  dilakukan oleh KJPP Andi Iswitardiyanto dan Rekan. Penetapan KJPP Andi Iswitardiyanto  dan Rekan  dengan Surat Kepu- tusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03/KPTS-PPT/IV/2019 tanggal 5 April 2019 berdasarkan surat dari PPK Pengadaan Tanah  tanggal 4  April 2019  Nomor TN.02.06/015415/CK-294 tentang  Permohonan Penetapan  Jasa  Penilai  Ganti  Kerugian  Objek Pengadaan Tanah Sta. 0+000 s.d Sta. 0+150 dan Simpang Sebidang.
Penilaian  ganti  kerugian  objek  pengadaan tanah tahap II dilakukan terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah seluas 5.895 m 2 dan tanaman yang terletak di Nagari Kasang, indikasi nilai penggan- tian  wajar/nilai ganti kerugian yang dihasilkan sebesar Rp 5.044.973.400,00. Indikasi nilai tanah paling rendah Rp 623.534,00 per m 2 untuk bidang tanah yang lokasinya agak ke dalam dan paling tinggi Rp 1.280.000,00 per m 2 untuk bidang tanah yang lokasinya berbatasan dengan by pass .
Indikasi nilai yang dihasilkan pada Tahap II ini lebih  tinggi dibanding  dengan penilaian di Tahap I. Hal ini wajar karena lokasi objek penilaian pada Tahap II terletak sangat strategis, ada yang berbatasan dengan by pass , lokasi yang agak ke dalam terdapat  akses  jalan  berupa jalan  ling- kungan berupa jalan aspal menuju properti terse- but. Kondisi bangunan di sekitar properti yang dinilai pada umumnya adalah bangunan rumah tinggal serta sarana pendidikan dengan kondisi rata-rata  baik (permanen). Selain itu, terdapat
fasilitas infrastruktur perkotaan seperti jaringan listrik dari PLN, jaringan telepon dari TELKOM yang telah terpasang di sekitar lokasi. Terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial di sekitar lokasi properti yang dinilai.
Berdasarkan uraian di atas, secara umum tim appraisal  telah  melakukan  tahapan-tahapan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi masih ada faktor penghambat yang berasal dari lembaga penilai sehingga pengadaan tanah Tol Padang-Sicincin kurang berhasil pelak- sanaannya. Penilaian ganti kerugian objek penga- daan tanah belum mempertimbangkan faktor non fisik dari objek penilaian sehingga  nilai yang dihasilkan relatif rendah.
Terhadap komponen ganti kerugian non fisik sehubungan dengan pelepasan hak tanah ulayat untuk kepentingan umum telah diatur dalam SPI 204 tahun  2018 yang  diikuti dengan  Pedoman Penilaian Indonesia (PPI) 04 tentang Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penilai dapat mem- pertimbangkan kompensasi kerugian  ekonomi (premium) berdasarkan dokumen perencanaan yang ada atau berdasarkan kajian dari pendapat ahli atas bentuk penggantian secara wajar yang dapat diberikan. Dalam penilaian ganti kerugian pengadaan Jalan Tol Padang-Sicincin ketentuan di atas belum dilaksanakan oleh tim  appraisal karena variabel-variabel apa saja yang dapat dibe- rikan premium belum diatur secara detil. Seha- rusnya nilai sosial dan spiritual dalam pelepasan tanah  ulayat untuk  kepentingan  umum  dapat dipertimbangkan.

## 4.  Masyarakat  Berhak
Jalan Tol  Padang-Lubuk Alung-Padang Pan- jang-Bukittinggi Ruas Padang Sicincin Sta. 0+000 s/d Sta. 4+200 dengan main road sepanjang ±4.2 Km melewati dua desa yaitu Nagari Kasang (Sta 0+000-2+300) seluas  19 Ha  dan Nagari  Sungai Buluh  Selatan  (2+300-4+200)  seluas  16  Ha  di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pa- riaman. Penggunaan lahan pada lokasi tersebut sebagian besar sebagai lahan pertanian dan pemu- kiman penduduk. Jalan tol melewati dua nagari
yang sebagian besar bercorak pedesaan, ditandai dengan lahan-lahan yang masih relatif luas dan kepadatan penduduk masih rendah, mata penca- harian penduduk mayoritas sebagai petani, hu- bungan antar warga desa yang masih sangat akrab, dan sebagian besar masih memegang teguh tradisi yang berlaku.
Menurut Wali Nagari Kasang, pada dasarnya masyarakat  menyambut  baik  adanya  proyek pembangunan jalan tol dengan catatan nilai ganti kerugiannya  layak.  Respon  masyarakat  juga direpresentasikan oleh Datuk Penghulu Kaum di Nagari Sungai Buluh Selatan (Datuk Tampang) Kecamatan Batang Anai. Secara lugas Datuk Tam- pang maupun Wali Nagari Kasang menyampaikan bahwa masyarakat paham dan menyetujui tanah- nya  digunakan untuk  pembangunan  jalan  tol yang merupakan kepentingan umum. Persetu- juan  ini  dilakukan  dengan  catatan bahwa:  (a) masyarakat sejak awal sudah diberitahukan dan diajak serta dalam setiap sosialisasi dan musya- warah; (b) pemberian ganti kerugian adalah ganti untung sebagaimana statemen presiden. Namun demikian, dalam praktiknya tidak sebagaimana harapan  masyarakat.  Pengadaan  tanah  untuk Jalan Tol Trase I dilakukan secara cepat dan terke- san tergesa-gesa. Belum ada sosialisasi dan musya- warah dengan masyarakat menunjukkan bahwa proses  pengadaan tanah  ini belum  dilakukan/ disiapkan secara matang. Masyarakat baru tahu pada saat presiden melakukan ground breaking pembangunan jalan tol. Proses yang cepat dan tidak melibatkan masyarakat sejak awal inilah yang ber- akibat pada penolakan pengadaan tanah jalan tol.
Meskipun  penolakan dilakukan  masyarakat terhadap besaran ganti kerugian saja, tetapi pada dasarnya argumen yang disampaikan masyarakat lebih dari itu. Misalnya tanah adatnya akan berku- rang, hilangnya kuasa ninik mamak , wali nagari atau KAN terhadap tanah yang sudah dilepaskan.
Masalah lain di luar persoalan besar ganti ke- rugian proyek jalan tol Padang–Sicincin ini adalah adanya  penguasaan tanah  oleh  kaum  dimana seluruh  anggota kaum  harus  mengetahui  dan menyetujui, pada praktiknya tidak semua anggota kaum  mengetahui. Problem  internal di  dalam
Asih RD, Sutaryono, Alifia N, ‘ Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah ...’ 277-291
masyarakat kaum juga mempengaruhi kelancaan pelaksanaan pengadaan tanah. Perselisihan dalam kaum dalam menetapkan Mamak Kepala Waris sebagai dasar subjek yang menerima ganti keru- gian tanah kaum juga menghambat pelaksanaan pengadaan tanah.  Masyarakat ingin  memper- tahankan harta pusaka kaum di daerah Sicincin (Wawancara dengan PPK Pengadaan Tanah Tol Padang-Sicincin  dan  Kasi  Pengadaan  Tanah Kabupaten Padang Pariaman, 18 dan 20 Maret 2020).
Akademisi Universitas Andalas menyatakan bahwa agak sulit dimengerti apabila ada informasi bahwa ada proses pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat nagari yang berhasil dengan sukses. Hal disebabkan oleh adanya kepemilikan komunal terhadap tanah di masyarakat Padang. Persetu- juan  terhadap  proses  pengadaan  tanah  tidak hanya diserahkan kepada ninik mamak ataupun wali  nagari, tetapi  harus sepersetujuan seluruh anggota kaum.
Beberapa hal di atas juga terkonfirmasi oleh seorang datuk yang merupakan akademisi, man- tan pejabat BPN dan pejabat pemerintah daerah. Beberapa  hal  penting  yang disampaikan  oleh beliau antara lain tanah ulayat tidak menjadi peng- hambat pengadaan tanah, hanya saja dibutuhkan waktu yang lebih lama karena semua anggota ranji harus hadir untuk  musyawarah. Proses penga- daan  tanah  menggunakan  UU  2/2012  dimana ditentukan jangka waktunya tidak bisa sepenuh- nya diterapkan di Sumatera  Barat, harus diko- munikasikan lebih awal baru masuk ke  proses (Diskusi dengan A, 21 Maret 2020).
Datuk tersebut  juga menyampaikan  bahwa objek pengadaan tanah tol ini banyak dijumpai tanah kaum. Tanah ulayat kaum tersebut terdapat kepemilikan komunal, subjek dan objeknya jelas tetapi tidak mau  didaftar atas nama salah satu kaum karena ada kekhawatiran akan habis tanah kaum tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pihak yang berhak dalam hal ini ada beberapa pihak antara lain pemilik tanah serta pihak yang mengu- asai/menggarap/menyewa.  Pengambilan  uang ganti kerugian harus sepengetahuan semua pihak tersebut, hal ini menjadi kendala ketika salah satu
pihak tidak diketahui atau berada di luar daerah.
Beberapa masalah terkait dengan pihak yang berhak  dalam  pengadaan  tanah di  Kabupaten Padang Pariaman adalah:
a. Masyarakat  terdampak  sama  sekali  tidak dilibatkan  dalam  tahap  perencanaan  dan konsultasi publik;
b. Pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian;
c. Pihak yang berhak dan masyarakat terdam- pak  menuntut  kompensasi atas  hilangnya akses jalan dan kepentingan sosial lainnya;
d. Pihak yang  berhak  mengalami  kesulitan ketika akan mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan.
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang terja- di pada proses pengadaan tanah terjadi saling kait mengkait dan berhubungan  satu dengan  yang lainnya. Secara ringkas beberapa masalah dalam proses pengadaan  tanah untuk  pembangunan infrastruktur dengan objek tanah ulayat di Kabu- paten  Padang  Pariaman berdasarkan  tahapan pengadaan tanah tertuang dalam tabel berikut:
Tabel 1. Peta Masalah Pengadaaan Tanah

## Sumber: Analisis Data, 2020

## D. Alternatif Solusi  Pengadaan Tanah dengan  Objek Tanah Ulayat
Setelah  mencermati  berbagai  faktor  yang menghambat  dalam  proses  pengadaan  tanah dengan objek tanah ulayat di Kabupaten Padang
No Faktor Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Keterangan 1  Status Tanah Ulayat Belum dibedakan antara ulayat nagari, suku, kaum, dan rajo
Konsultasi publik belum melibatkan seluruh masyarakat/anggota kaum Subjek penerima ganti kerugian tidak jelas Konsinyasi
2  Instansi yang Memerlukan Tanah Dokumen perencanaan belum disiapkan secara baik Belum menawarkan kompensasi/jaminan di luar ganti kerugian Masih negosiasi bentuk kompensasi non ganti kerugian Menghambat proses konstruksi 3  Pemerintah Daerah Meminta percepatan proses Kurang sosialisasi & konsultasi publik Menerbitkan NJOP Baru Masyarakat berkeberatan 4  Penilaian Ganti Kerugian Estimasi tidak dilakukan secara akurat Aspek sosial terkait adat belum terakomodasi secara jelas dalam SPI Masyarakat menolak besaran ganti kerugian 5  Masyarakat Berhak/ Terdampak Tidak dilibatkan Menjadi objek konsultasi publik Menolak besarnya ganti kerugian Konsinyasi

## 288 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Pariaman, termasuk peta masalah di atas maka perlu dirumuskan alternatif solusinya. Alternatif penyelesaian masalah yang diajukan diorientasi- kan sebagai tindakan pencegahan agar pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat tidak mengha- dapi masalah dalam setiap tahapan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta dalam koridor pera- turan  perundang-undangan.
Alternatif  solusi  ini  juga  didasarkan  pada pengalaman empiris tentang potensi atau hal-hal yang mampu  mendukung proses  keberhasilan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Mengingat di Kabupaten Padang Pa- riaman mempunyai satu success story pengadaan tanah, yakni pengadaan tanah Jalan Tarok City. Beberapa terobosan yang dilakukan oleh peme- rintah daerah, wali nagari, serta partisipasi aktif masyarakat yang berhak dan masyarakat terdam- pak  dalam pengadaan  tanah, menjadi  potensi untuk berkontribusi dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat.
1. Status Tanah Ulayat sebagai Objek Penga- daan Tanah Penyelesaian status objek pengadaan tanah ini  dapat  dilakukan  melalui  pra-inventari- sasi yang melibatkan instansi yang memer- lukan tanah, pemerintah daerah, wali naga- ri, dan masyarakat. Mengingat kegiatan ini cukup  rumit,  kompleks,  dan  melibatkan banyak  pihak  maka  diperlukan  sosialisasi secara  intensif  kepada  masyarakat  peme- gang  hak  ataupun  masyarakat  terdampak. Hasil pra-inventarisasi ini paling tidak beru- pa: (a) terdatanya bidang-bidang tanah yang akan  menjadi  objek  pengadaan  tanah  dan sudah  terklasif ikasi  menjadi tanah  ulayat nagari, suku, kaum dan ulayat rajo; (b) ter- datanya  subjek  tanah  ulayat nagari,  suku, kaum  dan  rajo,  termasuk  Pengurus  KAN, mamak  kepala  waris, dan  rajo yang  akan bertindak  sebagai  subjek  hak  mewakili nagari,  suku,  kaum,  ataupun  rajo;  (c)  ter- identif ikasinya  penggunaan  dan  peman- faatan  tanah  ulayat,  termasuk  bangunan, tanam tumbuh, dan benda-benda lain yang
dapat  dinilai;  (d)  hasil  pra-inventarisasi ditandatangani  oleh  pengumpul  data  dan subjek hak serta diketahui Pengurus KAN, mamak  kepala waris, rajo dan wali  nagari. Untuk mencapai hasil tersebut, diperlukan beberapa agenda, seperti: pembentukan tim pra-inventarisasi  yang  terdiri  dari  instansi yang  memerlukan  tanah,  wali  nagari  dan masyarakat  suku/kaum,  di  bawah  koordi- nasi OPD Kabupaten; penyiapan anggaran, baik  oleh  pemerintah  daerah  maupun instansi yang memerlukan tanah; sosialisasi kepada masyarakat calon lokasi pengadaan tanah;  pelaksanaan  pra-invetarisasi  objek dan  subjek  pengadaan bagi  pembangunan untuk kepentingan  umum. Hasilnya  digu- nakan  sebagai  salah  satu  bahan  dalam penyusunan dokumen perencanaan penga- daan tanah.
2. Penilaian Ganti  Kerugian Agar penilaian ganti kerugian dapat mem- berikan  nilai  yang  layak  dan  adil  sebagai- mana  dipersyaratkan  dalam  undang-un- dang, maka perlu adanya standar penilaian yang secara khusus mengatur penilaian ta- nah ulayat. SPI 204 Tahun 2018 yang diikuti dengan Pedoman Penilaian Indonesia (PPI) 04  tentang  Penilaian terhadap  Pengadaan Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepen- tingan Umum perlu disempurnakan. Bebe- rapa variabel yang perlu dimasukkan sebagai biaya  yang  dapat  diperhitungkan  dalam penilaian ganti kerugian adalah biaya trans- portasi  dan  akomodasi  anggota adat  yang berada di luar lokasi pengadaan tanah, biaya musyawarah penentuan mamak kepala wa- ris, dan biaya mandoá untuk pelepasan ta- nah ulayat.
3. Instansi yang Memerlukan Tanah Instansi yang memerlukan tanah perlu meli- batkan instansi teknis atau lembaga profes- sional  yang  terkait  dengan  pengadaan  ta- nah,  dalam  hal  ini  BPN,  lembaga  penilai, ataupun KAN dan wali nagari penyusunan dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah. Dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah
Asih RD, Sutaryono, Alifia N, ‘ Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah ...’ 277-291
harus  memuat  studi kelayakan,  utamanya yang berisi kajian dampak sosial dan dam- pak lingkungan yang mungkin timbul aki- bat proses pengadaan tanah dan pembangu- nannya  serta  agenda untuk  mengatasinya, baik  melalui  pemberian  kompensasi/ja- minan  bagi  masyarakat  yang  berhak  dan terdampak pengadaan tanah maupun pem- bangunan  infrastruktur yang dibutuhkan. Beberapa catatan penting yang perlu dilakukan dalam penyusunan  DPPT, baik yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan maupun inisiatif baru adalah sebagai berikut: a. Perencanaan  untuk luas  tanah Struktur DPPT berdasarkan Peraturan Pre- siden Nomor 71 Tahun 2012 terdapat butir luas  tanah  yang  diperlukan,  dalam  hal  ini total  luas tanah  yang akan dibebaskan.  Di samping untuk menghitung estimasi besar- nya  ganti kerugian  juga  diperlukan  dalam penyusunan  daftar  nominatif  subjek  dan objek pengadaan tanah.
Beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  antara lain:  (1) pengukuran  dan pemetaan  secara detail bidang per bidang yang menghasilkan Data  Indikasi  Nominatif  Bidang-bidang Tanah  (disajikan dalam  bentuk Peta  Indi- katif Bidang Tanah). Kualitas data ini diha- rapkan sudah mendekati atau bahkan sama dengan  kualitas  peta  bidang  tanah;  (2) menyajikan perkiraan luas tanah yang dibu- tuhkan  dalam  pengadaan  tanah  dalam satuan yang jelas Ha/m 2 . Dalam hal ini luas total sudah disertai dan dihitung berdasar- kan luas bidang per bidang, bukan dihitung berdasarkan luas blok saja; (3) apabila meli- puti beberapa wilayah administrasi, diurai- kan  berdasar  perkiraan  luas  tanah  yang dibutuhkan  per  wilayah  administrasi  dan dilengkapi  dengan  peta  pada  masing-ma- sing  wilayah  (desa/kel,  kecamatan,  kabu- paten/kota, provinsi).
b. Gambaran  Umum Status Tanah Gambaran  umum  status  tanah  ini  berisi tentang  data  penguasaan  dan  pemilikan atas tanah, bidang per bidang berdasarkan
status tanahnya secara jelas (dibedakan an- tara tanah ulayat nagari, ulayat kaum, ulayat suku, dan ulayat rajo). Untuk mendapatkan data tersebut dalam penyusunan DPPT ha- rus  memuat:  (1)  uraian  data  awal  pengua- saan dan pemilikan atas  bidang tanah; (2) data  pemilik  yang  berhak  (bidang  tanah, nama  pemilik,  status  penguasaan/kepemi- likan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta  adanya  obyek pengadaan tanah lain- nya);  (3)  informasi  hasil  survei  lapangan dan  wawancara  langsung  dengan  masya- rakat  yang  terindikasi  dalam  area  lokasi pengadaan  tanah.

## E. Penutup
Faktor yang  menjadi  penghambat  dalam proses pengadaan tanah  di Kabupaten  Padang Pariaman terdapat pada para pemangku kepen- tingan  yang  terlibat  dalam proses  pengadaan tanah, yakni: instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, lembaga pertanahan, lembaga penilaian,  wali  nagari,  dan  masyarakat  yang berhak. Masing-masing pemangku kepentingan berkontribusi terhadap kurang berhasilnya pelak- sanaan  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Padang- Sicincin.
Sementara peta masalah pengadaan tanah di Kabupaten Padang Pariaman antara lain: status tanah ulayat yang kurang jelas, baik objek mau- pun subjeknya;  dokumen perencanaan penga- daan tanah yang kualitasnya kurang baik; tahapan sosialisasi dan konsultasi publik oleh pemerintah daerah yang belum menggunakan prinsip kon- sultasi yang bermakna; penilaian ganti kerugian yang belum  mempertimbangkan objek  penga- daan tanah sebagai tanah  ulayat yang  bersifat komunal; serta pelibatan masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak yang belum dilakukan secara partisipatif sejak proses perencanaan.
Setelah  mencermati  berbagai  faktor  yang menghambat dalam proses pengadaan tanah di Kabupaten  Padang  Pariaman,  termasuk  peta masalah di atas maka perlu dirumuskan alternatif solusinya, antara lain: (1) perlunya peningkatan kualitas dokumen perencanaan secara lengkap
290 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
dan detil berdasarkan hasil studi-studi yang men- dukung; (2) peningkatan kualitas sosialisasi dan konsultasi publik ke arah konsultasi yang bermak- na, bukan sekedar formalitas; (3) perlunya peru- musan  indikator penilaian  untuk tanah  ulayat pada Standar Penilaian Indonesia yang mengako- modasi biaya sosial dan adat seperti biaya trans- portasi dan akomodasi anggota adat yang berada di luar lokasi pengadaan tanah, biaya musyawarah penentuan penghulu adat,  serta biaya  mandoá untuk pelepasan tanah ulayat; (4) pelibatan masya- rakat secara masif pada setiap tahapan pengadaan tanah, utamanya pada saat perencanaan dan per- siapan. Pra-inventarisasi calon subjek dan objek pengadaan  tanah dapat dimasukkan ke dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah.

## Daftar  Pustaka
Dewi, AR 2019, ‘The application of fair replace- ment values in land acquisition: Indonesian Values Standards 2014/2018’, Proceedings  of the international seminar: Intergrated agrar- ian land and spatial planning policies for sus- tainable development , STPN, Yogyakarta.
Dewi, NLGMP 2017, ‘Beberapa Masalah Penga- daan Tanah Pembangunan Bandara baru di Kabupaten Kulon Progo Daerah  Istimewa Yogyakarta’, Skripsi pada STPN, Yogyakarta.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN 2018, ‘Evaluasi Progres Pengadaan Tanah PSN dan  Non  PSN’, Materi  Kuliah Umum  di   STPN Yogyakarta,  6  November 2018.
Hamdani, T 2020, ‘Terganjal lahan proyek tol Pa- dang Pekanbaru dimulai dari Bangkinang’, Detik.com,  diakses 1  Maret 2020,  https:// finance.detik.com/infrastruktur/d-4875187/ terganjal-lahan-proyek-tol-padang- pekanbaru-dimulai-dari-bangkinang
Haris,  A  2005,  ‘Pengaruh penatagunaan tanah terhadap keberhasilan pembangunan infra- struktur dan ekonomi’, Perencanaan  Pem- bangunan , pp. 52–62.
Ismi, H 2012, ‘Pengakuan dan perlindungan hu- kum hak masyarakat adat atas tanah ulayat
dalam upaya pembaharuan hukum nasional’, Jurnal  Ilmu  Hukum Riau . Riau  University, 3(01).
Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman 2019, Laporan  Progress  Pengadaan Tanah bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum  Kantah  Padang  Pariaman:    2019, BPN, Padang Pariaman.
Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (KPSPI- MAPPI) 2018, Standar Penilaian Indonesia.
LBH Bandung 2017, Hak Asasi Manusia, bab yang hilang  dalam  cerita  pembangunan,  Ban- dung.
Mumpuni,  R.,  Koeswahyono,  I. and Syafaat,  R.
2017, ‘Peran serta Ondofolo dalam ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang berke- adilan’, Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan , 2(1), pp. 64–74.
Pablo,  S  2019,  ‘Dalam  4  tahun,  Jokowi  kebut bangun 16 infrastruktur ini!, Consumer News and Business Channel Indonesia, 17 Febru- ary 2019, https://www.cnbcindonesia.com/ news/20190217131131-4-55953
Pinuji, S dan Dewi, AR 2019, ‘Tanah adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: dalam  konteks  internasional  dan  imple- mentasi di  level nasional’, Prosiding  pada Seminar  Nasional Tanah Adat, STPN, Yog- yakarta.
Setiowati, Martanto, R & Kistiyah, S 2019, ‘Urgen- sitas dokumen perencanaan yang lengkap bagi keberhasilan masalah pengadaan tanah’, dalam Luthfi, AN dan Utami, W (ed), Him- punan  policy  brief: masalah  dan  kebijakan agraria, pertanahan dan tata ruang Indone- sia , STPN Press, Yogyakarta.
Srinivasu,  B and  Rao,  P.S  2013,  ‘Infrastructure development and economic growth:  Pros- pects and perspective’, Journal  of  business management  and Social sciences research ,
2(1), pp. 81–91.
Sudibyanung,  Widarbo,  K  &  Mustofa,  FCDW 2019, ‘Masalah di dalam pelaksanaan penga- daan tanah untuk kepentingan umum skala besar dan skala kecil serta solusinya di Da-
Asih RD, Sutaryono, Alifia N, ‘ Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah ...’ 277-291
erah Istimewa Yogyakarta’, dalam Suyudi, B, Luthfi, AN dan Dewi, AR (ed), Penguatan kelembagaan  dalam  kebijakan  pertanahan yang  responsive, hasil penelitian sistematis dan strategis STPN tahun 2019 , STPN Press, Yogyakarta.
Sufriadi, Y 2011, ‘Penyebab sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum (studi ka- sus sengketa pengadaan tanah untuk kepen- tingan umum di Bengkulu)’, Jurnal Fakultas Hukum UII . Islamic University of  Indone- sia, 18(1), pp. 42–62.
Sumardjono, MSW 2008, Tanah dalam perspektif hak  ekonomi  sosial  dan  budaya ,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
____ 2015, Dinamika pengaturan pengadaan ta- nah  di  Indonesia , Gadjah Mada  University Press, Yogyakarta.
Suntoro, A 2019, ‘Assessment of compensation in land acquisition for public interest: human rights perspective’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan vol. 5, no. 1 Mei 2019 DOI: http:/
/dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.316.
Sutaryono  2018,  ‘Penyiapan  dokumen  peren- canaan pengadaan tanah’, Modul  Pelatihan LARAP, World Bank, UGM, dan STPN, 17-21 Desember.
____ 2019, ‘Studi perencanaan pengadaan tanah kunci sukses pembebasan tanah untuk pem- bangunan infrastruktur’, Prosiding seminar nasional geografi II: Pemanfaatan big data dalam pengembangan  keilmuwan geograf i ,
Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta. Yusuf, H 2016, Memahami nilai penggantian wajar penilaian  terkait  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  (berdasarkan  standar penilaian  Indonesia) ,  Masyarakat  Profesi Penilai Indonesia, Jakarta.