## FAKTOR    KESALAHAN   DALAM   KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
Kadek Putra Aryawan 1 dan I Nyoman Surata 2
Putraaryawan2@gmail.com dan nymn.surata@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaku  pelanggaran  lalu  lintas,  sebagai  suatu  bentuk  tindak  pidana  dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. Faktor kesalahan merupakan faktor penting dalam  menentukan  apakah  seorang  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  yang menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  dihukum  atau  tidak. Penelitian  ini  meneliti  masalah  tata  cara  penentuan  kesalahan  pelaku  dalam kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Buleleng dan apakah pertanggungjawaban    pidana  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  dihubungkan  dengan faktor kesalahan di Kepolisian Resor Buleleng. .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Penentuan kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Buleleng  terutama  dilakukan  melalui  penanganan  TKP  kecelakaan  lalu  lintas. Kepolisian Resor Buleleng dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas selalu menghubungkan  antara  pertanggungjawaban    pidana  pelaku  dengan  faktor kesalahan  yang  dilakukan.  Kesalahan  pelaku  dalam  kecelakaan  lalu  lintas umumnya disebabkan karena unsur kelalaian.
Kata-kata Kunci: Faktor Kesalahan, Kecelakaan Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana.

## PENDAHULUAN
Panjang  jalan  di  Kabupaten  Buleleng  pada  tahun  2017  mencapai  1.335,28 km,  yang  terdiri  dari  jalan  nasional  sepanjang  196,75  km,  jalan  propinsi  106,65 km dan jalan kabupaten sepanjang 1 031,88 km. Jumlah kendaraan bermotor yang ada  di  Kabupaten  Buleleng  adalah  15.823,  tidak  termasuk  sepeda  motor  (Badan Pusat  Statistik,  2018:393).  Jalan  yang  panjang,  wilayah  yang  luas,  jumlah kendaraan  yang  cukup  banyak,  serta  mobilitas  penduduk  yang  tinggi  merupakan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
hal-hal yang potensial mendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng.
Berikut  adalah  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di  Kabupaten Buleleng Tahun 2018 (Sumber: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng):
Bulan Kejadian Luka Ringan Luka Berat Meningal Kerugian Materi/Rp Januari 31 53 0 6 32.800.000 Pebruari 24 39 0 7 38.950.000 Maret 20 37 0 4 15.250.000 April 39 61 1 8 40.250.000 Mei 46 73 1 9 51.500.000 Juni 56 90 0 8 62.900.000 Juli 63 98 0 6 32.450.000 Agustus 74 110 0 9 61.550.000 September 62 83 0 12 43.700.000 Oktober 61 107 0 7 85.150.000 Nopember 57 86 0 8 49.250.000 Desember 57 79 0 8 35.450.000 Jumlah 590 916 2 92 549.200.000
Atas  dasar  banyaknya  korban  yang  sia-sia  akibat  kecelakaan  lalu  lintas, dapat  dipahami  jika  kecelakaan  lalu  lintas,  telah  menjadi  permasalahan internasional, yang sangat penting, yang mendorong . World Health Organization (WHO)  mempublikasikan  bahwa  kematian  akibat  kecelakaan  di  jalan diperlakukan  sebagai  salah  satu  penyakit  tidak menular  dengan  jumlah  kematian tertinggi  di  dunia.  WHO  telah  mempublikasikan  bahwa  pada  tahun  2030, kecelakaan lalu lintas di jalan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru ‐ paru, dan infeksi saluran pernapasan (Pemerintah Republik Indonesia: Rencana Umum Nasional  Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035: 1).
Diperkirakan  ada  3  (tiga)  faktor  yang  menjadi  penyebab  utama  kecelakaan lalu  lintas,  yaitu:  faktor  manusia,  faktor  kendaraan  dan  faktor  jalan,  dan lingkungan. Dari ketiga faktor ini, faktor manusia diperkirakan merupakan faktor yang  paling  banyak  menjadi  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  (Najid,  2012). Sehubungan  dengan  hal  ini,  maka  dalam  konteks  pencegahan  terjadinya kecelakaan lalu lintas faktor manusia harus menjadi hal yang paling diprioritaskan untuk diperbaiki.
Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan,  wajib memenuhi beberapa hal, antara lain:
a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
c. Dapat menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau  surat  tanda  coba  kendaraan  bermotor,  surat  izin  mengemudi  atau SlM, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan.
d. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan alat  pemberi  isyarat  lalu  lintas,  waktu  kerja  dan  waktu  istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknik dan baik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan  maksimum  dan  atau  minimun,  tata  cara  mengangkut  orang atau  barang,  tata  cara  penggandengan  atau  penempelan  dengan kendaraan lain.
e. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor  roda  dua  atau  bagi  pengemudi  kendaraan  roda  empat  atau lebih  yang  tidak  dilengkapi  dengan  rumah-rumah.  Penumpang kendaraan  bermotor  roda  empat  atau  lebih  yang  duduk  disamping pengemudi wajib memakai sabuk pengaman atau keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat  atau  lebih  yang  tidak  dilengkapi  dengan  rumah-rumah  wajib memakai helm (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 29).
Kenyataannya  tidak  selalu  demikian,  banyak  pengguna  jalan  yang  tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk memenuhi ketentuan berlalu lintas dengan baik.  Padahal,  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  kejadian  yang  telah  memakan korban  jiwa  dan  harta  yang  tidak  sedikit.  Pengguna  jalan  masih  banyak  yang mengikuti  aturan  lalu  lintas,  sebatas  untuk  menghindari  tindakan  dari  petugas, bukan untuk tujuan keselamatan.
Kecelakaan  lalu  lintas,  umumnya  didahului  adanya  pelanggaran  lalu  lintas. Menurut  Awaloedin  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  perbuatan  atau  tindakan seseorang  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lalu  lintas jalan  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lainnya  (Naning  Rondlon Awaloedin, 2003: 19).
Pelaku  pelanggaran  lalu  lintas,  sebagai  suatu  bentuk  tindak  pidana  dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kesalahan merupakan salah satu unsur dari suatu    tindak  pidana.  E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi  menyatakan  bahwa  tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu (Kanter E.Y & S.R. Sianturi,  2002: 211):
a. Subjek;
b. Kesalahan;
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).
Loebby  Loqman  menyatakan  bahwa  unsur-unsur  tindak  pidana  meliputi beberapa hal, yaitu (Erdianto Effendi, 2011: 99):
1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu di anggap melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
Faktor  kesalahan  merupakan  faktor  penting  dalam  menentukan  apakah seorang  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  yang  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan
lalu lintas dapat dihukum atau tidak, sehingga merupakan hal yang menarik untuk diteliti.
Winarno  menyatakan  bahwa  penanganan  pelanggaran  lalu  lintas  dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (Winarno, 1989: 82):
1. Penanggulangan dengan cara moralistik.
Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam  mencegah  pelanggaran  lalu  lintas  melalui  usaha-usaha  pembinaan, memperkuat  moral  dan  mental  agar  kebal  terhadap  bujukan,  godaan  atau sesuatu  yang  buruk  yang  dapat  mempengaruhi  pemakai  kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik antara lain:
a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari:
1) Mendorong  dan  membina  seseorang  agar  sadar  dan  mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
2) Membina  seseorang  agar  dapat  ikut  serta  dalam  berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.
b. Aparat  hukum  selalu  memberikan  petunjuk  teknis  terutama  kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.
2. Penanggulangan dengan cara abalisionistik.
Penanggulangan  dengan  cara  abalisionistik  adalah  menghilangkan  atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada  para  pemakai  kendaraan  apabila  tidak  memakai  helm,  tidak membawa  SIM  (Surat  Izin  Mengemudi,  STNK  (Surat  Tanda  Nomor Kendaraan), dari  kendaraan yang dibawanya dengan  cara diproses  menurut hukum yang berlaku.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah    tata  cara  penentuan  kesalahan  pelaku  dalam  kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Buleleng?
b. Apakah  pertanggungjawaban    pidana  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas dihubungkan dengan faktor kesalahan di Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yang  meneliti pelaksanaan hukum pidana berkaitan dengan tata cara penentuan kesalahan pelaku dalam  kecelakaan  lalu  lintas  dan  hubungan  pertanggungjawaban    pidana  pelaku kecelakaan lalu lintas dengan faktor kesalahan di Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan  hubungan  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  aspek–aspek  yang diselidiki.
Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan hukum pidana berkaitan dengan tata  cara  penentuan  kesalahan  pelaku  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  dan hubungannya  dengan  pertanggungjawaban    pidana  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas di Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  antara  lain  untuk memudahkan  proses  pencarian  data.  Selama  penelitian  peneliti  berdomisili  di Kabupaten  Buleleng,  sehingga  lokasi  penelitian  mudah  dicapai.  Alasan  obyektif yang relevan karena  di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng, masih banyak terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban  yang  tidak  sedikit.  Hal  ini  sejalan dengan permasalahan penelitian.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, berupa:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya mengikat  (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang- undangan. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain:
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah  pendapat  ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah terutama dalam bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal,  2004).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95).
c. Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26). Alur pengolahan
data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berkenaan  dengan  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  di  Wilayah  Hukum Kepolisian  resor  Buleleng,  menggunakan  standar  penanganan  kecelakaan  lalu lintas  yang  mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan.  Begitu  Kepolisian menerima laporan atau menemukan kejadian kecelakaan lalu lintas baik OC ( Out of Control ) maupun kecelakaan yang ada lawannya, baik itu kecelakaan satu-satu maupun  kecelakaan  beruntun.  Kecelakaan  beruntun  disini  maksudnya  kendaraan satu  menabrak  kendaraan  lain,  kemudian  kendaraan  tersebut  menabrak  lagi kendaraan  di  depannya.  Standar  penanganan  yang  digunakan  Kepolisian  Resor Buleleng tetap menangani kecelakaan dengan mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara),  kemudian  pada  saat  kami  mendatangi  TKP  dan  korban  masih  ada  di tempat,  akan  diamankan  korban  terlebih  dahulu.  Apabila  jumlah  korban  banyak sedangkan  jumlah  personil  terbatas,  maka  Kepolisian  akan  melakukan pemeriksaan  terlebih  dahulu  terhadap  korban,  apabila  ada  korban  yang  sudah meninggal  maka  tidak  akan  dilakukan  tindakan,  melainkan  akan  lebih memprioritaskan korban yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga dapat menyelamatkan  nyawa  orang  yang  bersangkutan.  Korban  kecelakaan  satu-satu, dibantu, kemudian dipasang police line sehingga aktivitas pengamanan atau olah TKP tidak terganggu, dan harus dilakukan dengan cepat karena kejadian terjadi di jalan umum agar tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kepolisian kemudian menyelamatkan korban dan mengamankan barang bukti, dan memberikan tanda di TKP terkait letak korban dan barang bukti dan segera disingkirkan karena sudah diberikan tanda atau gambar pada TKP, atau sebagai istilah, key point pada tempat kejadian  perkara  yang  akan  dijadikan  sebegai  awal  dari  tempat  pengukuran, termasuk  tiang  listrik  yang  ada  di  tempat  kejadian.    Apabila  korban  dan  barang bukti sudah berada di tempat yang aman, maka Kepolisian akan mudah membagi tugas,  seperti  ada  yang  mengatur  lalu  lintas,  ada  yang  mengolah  TKP,  ada  yang
melakukan  pengukuran  serta  ada  yang  melaksanakan  pengaturan,  sehingga kemacetan di TKP dapat di minimalisir.
Setelah selesai melakukan pengaturan Kepolisian akan mencari saksi-saksi, karena  saksi  sangat  penting  dalam  memberikan  bantuan  serta  kesaksian  terkait kejadian,  walaupun  saksi  datang  setelah  kejadian  berlangsung,  dan  saksi  yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 atau 3 saksi di luar dari pihak kepolisian. Kalau tidak ada saksi sama sekali, otomatis polisi yang datang menangani TKP tersebut akan dijadikan  saksi,  karena  polisi  tersebut  merupakan  orang  pertama  yang  datang  ke TKP  sekaligus  memberikan  gambaran  mengenai  kejadian  serta  pada  saat pemeriksaan  dari  kedua  belah  pihak  pada  kecelakaan  yang  ada  lawannya Kepolisian  akan  menyertakan  hasil  dari  olah  TKP  yang  ada  di  lapangan,  karena saksi sangat sulit di dapatkan pada saat terjadi kecelakaan, maka dari itu apabila ada  orang  yang  kebetulan  lewat  atau  memberikan  bantuan  kepada  korban  serta bersedia  menjadi  saksi  kepada  pihak  kepolisian,  khususnya  lalu  lintas  dan penyidik satlantas.
Proses  selanjutnya  setelah  perkara  di  TKP  selesai,  yaitu  melakukan pemeriksaan terhadap korban ke rumah sakit, permintaan visum, dan terakhir  ke polres  dan  akan  dilanjutkan  serta  diteruskan  ke  penyidik.  Dari  penyidik  akan dilakukan  pemeriksaan  terhadap  kedua  belah  pihak  ditambah  dengan  saksi-saksi yang  ada  untuk  kelanjutan  proses  hukum  dari  kecelakaan  lalu  lintas  yang  sudah terjadi.
Selain  mengacu  kepada  Undang ‐ Undang  Nomor  22  Tahun  2009  dan  tata cara pelaksanaan penyelidikan/ penyidikan secara umum, penanganan kecelakaan lalu  lintas  mengacu  kepada  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013  menentukan:  “Penanganan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  adalah  serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera,  menolong  korban,  melakukan  tindakan  pertama  di  TKP,  mengolah  TKP,
mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas”.
Proses penanganan TKP dalam kecelakaan lalu lintas adalah untuk membuat terang  peristiwa  kecelakaan  tersebut  untuk  menemukan  tersangkanya.  Melalui penanganan TKP kecelakaan lalu lintas  diharapkan akan ditemukan alat bukti dan barang  bukti  yang  ada  hubungannya  dengan  kecelakaan  tersebut  sebagai  suatu peristiwa pidana yang telah terjadi.
Dalam  penanganan  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kepolisian  Resor Buleleng  sudah  pasti  dan  mengaitkan  antara  pertanggungjawaban  pidana  pelaku dengan  kesalahan  yang  dilakukan.  Otomatis  apabila  yang  salah  sampai mengakibatkan orang lain meninggal dunia pasti diancam pidana dengan merujuk pada  Undang-Undang  Nomor    22  Tahun  2009  Pasal  310  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat (3),  ayat  (4).  Khusus  pada  ayat  (4)  ini,  tersangka  yang  mengakibatkan  orang meninggal dunia maka akan diajukan ke Pengadilan, kalau ayat (1) menyebutkan terkait  kerusakan  material,  ayat  (2)  menyebutkan  luka  ringan,  dan  ayat  (3)  luka berat, yang bisa saja selama proses penyidikan ini meninggal sehingga mengalami perubahan status yang nantinya akan mengarah ke Pasal 310 ayat (4).
Pasal 310  Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 menyatakan:
(1) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229 ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban luka  ringan  dan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (3),  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban luka  berat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (4),  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4) Dalam  hal  kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  dipidana  dengan  pidana
penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Kepolisan  pada  umumnya  menghubungkan  antara  pertanggungjawaban pidana  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  faktor  kesalahan,  namun  kadang kadang karna korban luka ringan diselesaikan  secara kekeluaragaan, tetapi tetap harus  melalui  pemeriksaan  agar  Kepolisian  mengetahui  bahwa  yang bersangkutan atau kedua belah pihak ini mengakui kesalahan mengakui kesalahan pada  saat  mengendarai  sepeda  motor  atau  mobil.    Penghentian  penyidikan  dapat dilakukan apabila terpenuhi ketentuan tentang penghentian penyidikan, antara lain karena tersangkanya telah meninggal dunia.
Dalam konteks Hukum Pidana seseorang, tidak mungkin dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidana  kalau  tidak  melakukan  perbuatan pidana.  Orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  akan  dipidana,  apabila mempunyai  kesalahan.  Seseorang  mempunyai  kesalahan  apabila  pada  waktu melakukan  perbuatan  pidana  dilihat  dari  segi  masyarakat,  dia  dapat  dicela  oleh karenanya,  sebab  dianggap  dapat  berbuat  lain  ,  jika  memang  tidak  ingin  berbuat demikian (Roeslan Saleh, 1981: 58).
Adanya  faktor  kelalaian  dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas,  dapat mengakibatkan  seseorang  yang  terlibat  sebagai  pelaku  dalam  kecelakaan  lalu lintas  dapat  dihukum  karena  menyebabkan  korban  luka  ringan,  atau  luka  berat, atau meninggal, dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan Kendaraan dan/atau barang.  Hukuman  yang  diancamkan  kepada  yang  bersangkutan  mengacu  pada ketentuan  hukum  yang  berlaku,  antara  lain  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009.

## SIMPULAN
Sebagai  bagian  akhir  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan.
1. Penentuan  kesalahan  pelaku  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kepolisian Resor  Buleleng  terutama  dilakukan  melalui  penanganan  TKP  kecelakaan lalu lintas dengan:
a. menolong korban, membawa ke rumah sakit;
b. mengamankan  TKP dengan memasang police line ;
c. mengatur lalu lintas di TKP;
d. menandai posisi korban dan  barang bukti;
e. mengamankan  orang-orang  yang terlibat  seperti  pengemudi  dan  awak kendaraan yang lain;
f. memeriksa, mengamankan surat-surat kendaraan;
g. mencatat berkas korban, saksi;
h. membuat sketsa gambar TKP;
i. menghubungi kantor Polisi terdekat;
j. membuat BAP pemeriksaan TKP;
k. menyerahkan ke penyidik.
2. Kepolisian Resor Buleleng dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas selalu  menghubungkan  antara  pertanggungjawaban    pidana  pelaku  dengan faktor  kesalahan  yang  dilakukan.  Kesalahan  pelaku  dalam  kecelakaan  lalu lintas umumnya disebabkan karena unsur kelalaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Erdianto  Effendi.  2011. Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar .  Bandung: Refika Aditama.
Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2018 . Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Kanter E.Y & S.R. Sianturi.  2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . Jakarta:  Storia Grafika. Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Najid.  2012. Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional  dan 6 Propinsi Di  Pulau  Jawa  Indonesia. Jakarta:  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas Tarumanagara.
Naning  Rondlon  Awaloedin.  2003. Mengairahkan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  dan  Disiplin  Penegak  Hukum  dan  Lalu  Lintas .  Jakarta:    Bina Ilmu.
Pemerintah Republik Indonesia: Rencana Umum Nasional  Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.