## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)

## ANALISIS  PERATURAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 37/POJK/2018 MENGENAI TRANSAKSI JASA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(CROWDFUNDING)
Muhammad Rakadhitia Hilmi Aqiilah 1 , Elfrida Ratnawati Gultom 2
Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia 1,2
E-mail: mrakaha@gmail.com

## ABSTRAK
Penggalangan  dana  berbasis  teknologi  atau  yang  dikenal  dengan  crowdfunding muncul  sebagai  tren  baru  dalam  kebutuhan  pendanaan  perusahaan. Crowdfunding  berkembang  pesat  karena  perkembangan  teknologi,  khususnya perkembangan  internet.  Saat  ini, kebanyakan  orang  terhubung  ke  Internet.  Oleh karena  itu,  ini  telah  menjadi  area  yang  sangat  diminati  oleh  massa.  Dalam penulisan  buku  ini,  metode  penelitian  preskriptif  digunakan  untuk  meneliti  dan meneliti  bahan  pustaka.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  bahan pustaka  sebagai  data  yang  akan  dianalisis.  Sasaran  survei  adalah  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  pemerintah  terkait  crowdfunding,  serta jurnal  akademik  juga  dimasukkan  sebagai  data  sekunder.  Tulisan  ini  mengkaji bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dan  permasalahan  yang dihadapi  oleh  lembaga  jasa  keuangan  dalam  memberikan  upaya  perlindungan hukum  kepada  para  pihak  dalam  layanan  crowdfunding,  dan  bagaimana mekanisme  crowdfunding  saat  ini.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memperjelas apakah  hasil  tulisan  ini  menjelaskan  bagaimana  perlindungan  hukum  bekerja dalam transaksi jasa pembiayaan berbantuan teknologi di Indonesia..
Kata Kunci : Hukum, Crowdfunding, Teknologi

## ABSTRACT
Technology-based  fundraising,  also  known  as  crowdfunding,  has  emerged  as  a new trend in corporate funding needs. Crowdfunding is growing rapidly because of technological developments, especially the development of the internet. Today, most people are connected to the Internet. Hence, it has become an area that is in great  demand  by  the  masses.  In  writing  this  book,  the  prescriptive  research method  was  used  to  examine  and  examine  library  materials.  In  this  study, researchers used library materials as data to be analyzed. The survey targets are laws  and  government  policies  related  to  crowdfunding,  as  well  as  academic journals  which  are  also  included  as  secondary  data.  This  paper  examines  the forms of legal protection for parties and the problems faced by financial service institutions  in  providing  legal  protection  efforts  to  parties  in  crowdfunding services,  and  how  the  current  crowdfunding  mechanism  is.  This  is  intended  to

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
clarify  whether  the  results  of  this  paper  explain  how  legal  protection  works  in technology-assisted financing services transactions in Indonesia.
Keywords : Law, Crowdfunding, Technology

## PENDAHULUAN
Sebagai  hasil  dari  terobosan
teknologi, khususnya teknologi informasi,  yang  memiliki  pengaruh besar pada bisnis jasa keuangan global, publik  bisa  memperoleh  akses  ke barang-barang  finansial  melalui  ponsel mereka dengan mudah. Dengan tersedianya financial technology (fintech),  masyarakat  umum  dapat menikmati  berbagai  barang  dan  jasa keuangan.  Demikian  pula,  pengusaha dengan  ide  dan  kreativitas  tetapi  uang tunai  terbatas  dapat  memperoleh  dana untuk  inisiatif  mereka  dengan  mencari investasi  dari  komunitas  yang  lebih besar  melalui  penggunaan  teknologi keuangan  yang  canggih,  yang  dikenal sebagai  equity  crowdfunding  (Darma, 2022).
Bagi  perseroan  terbatas  yang ingin menjual sahamnya kepada masyarakat, maka syarat-syarat penawaran umum (Initial Public Offering) yang dimaksud dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal  harus  dipenuhi. Tentunya perseroan terbatas mengadakan  rapat  umum  pemegang saham  untuk  menyetujui  perubahan status  perseroan  dari  tertutup  menjadi terbuka, yang selanjutnya ada
perubahan  anggaran  dasar  perseroan, baik  yang  berkaitan  dengan  perubahan modal  minimum  maupun  perubahan
dengan jenis perseroan. Setelah Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia menyetujui perubahan anggaran  dasar,  perseroan  terbatas harus mengajukan permohonan pendaftaran pengeluaran saham kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan  'pernyataan  efektif'  dari Otoritas Jasa Keuangan supaya perseroan  terbatas  bisa  mengadakan penawaran  umum.  Perseroan  Terbatas juga  harus  bekerja  sama  dengan
Perusahaan  Efek  sebagai  penjamin emisi, lembaga penunjang, dan berbagai  profesi  penunjang  pasar modal,  seperti  penasihat  hukum  pasar modal dan akuntan publik..
Kemajuan teknologi saat ini telah memungkinkan perseroan terbatas untuk menjual saham kepada
masyarakat  umum  dalam  rangka  untuk mendapatkan  kas  bagi  perusahaan tanpa  melewati  penawaran  umum (Initial  Public  Offering)  seperti  yang disyaratkan oleh UU Pasar Modal No 8 tahun 1995. Karena teknologi informasi mendorong inklusivitas dalam  layanan  keuangan,  akses  ke barang  dan  jasa  keuangan  sangat beragam.  Layanan  Urun  Dana  (Equity Crowdfunding) melalui Penawaran Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi atau  Layanan  Urun  Dana  adalah  salah satu  inovasi  teknologi  di  industri  jasa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
keuangan  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh masyarakat. Inggris merupakan negara pertama  yang  menerapkan  Equity Crowdfunding dengan platform pertama,  Crowdcube  (de  la  Viña  & Black, 2018). Sejak itu, equity crowdfunding  telah  berkembang  pesat di  berbagai  negara.  Menurut  Bank Dunia,  terdapat  672  penyelenggara
Equity Crowdfunding pada tahun 2013, dengan  nilai  pasar  global  sekitar  US$
96.000.000.000. Pemberian jasa penawaran  saham  oleh  emiten  untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik  terbuka  disebut  sebagai equity  crowdfunding  (Josua,  2018). Pihak-pihak  yang  berpartisipasi  dalam equity  crowdfunding,  menurut  definisi ini, meliputi emiten, platform penyelenggara  dengan  jaringan  sistem elektronik terbuka, dan investor. Sebuah  perseroan  terbatas,  sebagai penerbit saham, dapat menjual sahamnya kepada publik untuk mendapatkan  lebih  banyak  uang  untuk operasi bisnis melalui equity crowdfunding.  Investor,  di  sisi  lain, akan  memperoleh  saham  perseroan terbatas  khusus  dengan  imbalan  uang yang ditempatkan di perusahaan penyelenggara. Praktik equity crowdfunding yang memudahkan pelaku  usaha  untuk  mendapatkan pendanaan sejalan dengan tujuan pemerintah  untuk  inklusi  keuangan. Inklusi  keuangan  ini  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun
2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menyatakan  bahwa  sistem  keuangan inklusif  dilaksanakan    lewat  akses masyarakat  pada  layanan  keuangan guna meningkatkan kemampuan ekonomi,  memberikan  jalan  untuk keluar  kemiskinan,  dan  mengurangi kesenjangan ekonomi.
Menyusul  pemberlakuan  POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham Berbasis  Teknologi  Informasi  (Equity Crowdfunding),  berbagai  perusahaan mengirim  permintaan  untuk  menjadi penerbit.  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) mengumumkan sembilan platform telah  mengajukan  otorisasi  kepada
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai penyelenggara  fasilitas  Equity  Crowd Funding (ECF). Layanan equity crowdfunding  adalah  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  Pasar  Modal,  yang sudah  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  ini  (Hartanto,  2020). Mengingat  kemungkinan  bahaya  yang dihadapi  pihak  crowdfunding  ekuitas, Otoritas Jasa Keuangan harus mengatur dan  memantau  keberadaan  equity crowdfunding. Mengingat bahwa equity  crowdfunding  berbeda  dari penawaran  umum  saham  sebagaimana didefinisikan  dalam  Undang-Undang Pasar  Modal  No.  8  Tahun  1995, mendefinisikan  rancangan  hubungan hukum antara pihak-pihak dalam crowdfunding  ekuitas  sangat  penting.
Ini  dibutuhkan  untuk  memberikan stabilitas  dan  perlindungan  hukum

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
kepada  mereka  yang  berpartisipasi melalui equity crowdfunding, termasuk penerbit,  penyelenggara  platform,  dan investor.
Sekarang  adalah  era  otomatisasi dimana  segala  sesuatu  dalam  semua sektor  di  Indonesia  terintegrasi  dengan internet.  Keadaan  dan  era  teknologi digital yang terkoneksi dengan internet ini  adalah  permulaan  dari  Era  Industri 4.0  yang  akan  berdampak  baik  bagi perekonomian  dan  industri.  Financial technology  mengacu  pada  penerapan teknologi informasi di industri keuangan  yang  sangat  membantu dalam  kehidupan  sosial  kita,  dimana selama  ini  semua  proses  dan  aktivitas masih  tradisonal  dan  memakan  waktu yang  tidak  sebentar,  namun  kini semuanya menjadi nyaman dan mudah. Perkembangan teknologi saat ini membantu  pekerjaan  manusia  menjadi tidak  sulit  dan  praktis,  dan  hal  ini berdampak  pula  pada  industri  kreatif Indonesia. Industri kreatif berada di era baru tren ekonomi global yang tumbuh sangat cepat (Agrawal et al., 2014).  Di dalam industri kreatif terdapat pengusaha  kecil  dan  menengah  yang membutuhkan  dana  untuk  memulai usahanya. Menggunakan teknologi yang semakin canggih, kini ia membuat program  baru  untuk  menggalang  dana, yang dikenal dengan sistem penggalangan dana berdasarkan financial technology atau crowdfunding. Crowdfunding  tergolong  baru  di
Indonesia dan masih sedikit masyarakat
Indonesia yang mengerti atau memahami  apa  itu  crowdfunding. Crowdfunding  telah  muncul  sebagai salah  satu  metode  pembayaran  yang lebih  efektif  untuk  mendanai  dan mengkomersialkan ide produk, menjangkau  investor  kecil  tapi  besar. Dalam crowdfunding, daripada merekrut  sekelompok  kecil  investor berpengalaman, masing-masing
individu  memberikan  kontribusi  yang sangat kecil untuk mengumpulkan dana eksternal  dari  audiens  yang  besar. menghemat  waktu  dan  uang  daripada mencari pendanaan dari sumber alternatif. Crowdfunding ditujukan untuk orang-orang yang ingin mengembangkan bisnisnya tetapi kesulitan  untuk  mengumpulkan  dana. Dengan  teknologi  yang  berkembang pesat  dan  kemudahan  dalam  mencari informasi, bertukar data dan bertransaksi melalui internet, semestinya  platform  crowdfunding  ini semakin berkembang pesat dan semakin  diketahui  publik  (Irawati, 2020).  Akan  tetapi,  kewirausahaan  di Indonesia  belum  terlalu  berkembang karena  masyarakat  Indonesia  yang belum  mengerti  mengenai  hal  tersebut masih banyak.
Ini  harus  menjadi  sumber  modal bagi  sektor  UMKM  (usaha  mikro, kecil,  dan  menengah)  untuk  membuat usahanya  makin  luas  dan  berkembang (Nugroho  &  Rachmaniyah,  2019). Dengan  tukar  informasi  dan  transaksi melalui  internet,  semestinya  platform crowdfunding  ini  tumbuh  pesat  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
diketahui publik. Akan tetapi,
kewirausahaan  di  Indonesia  belum terlalu berkembang karena tidak banyak  masyarakat  Indonesia  yang mengetahui hal ini.
Crowdfunding  dalam  hal ini,  ada terbagi menjadi: crowdfunding berbasis donasi, crowdfunding berbasis penghargaan,  crowdfunding  berbasis kredit,  dan  crowdfunding  berbasis ekuitas. Crowdfunding adalah penyediaan  layanan  penawaran  saham di  mana  penerbit  menjual  sahamnya langsung  kepada  investor  melalui sistem  jaringan  elektronik  terbuka. Menurut  definisi  ini,  crowdfunding melibatkan
penerbit, platform penyelenggara  acara  dengan  jaringan sistem elektronik terbuka, dan investor. Hal  ini  memungkinkan  perseroan terbatas  untuk  menjual  sahamnya secara  terbuka  sebagai  penerbit  saham untuk  memberikan  tambahan  modal bagi perseroan (Pribadi, 2020).

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan memakai metode penelitian preskriptif, yang  mana  merupakan  penelitian dengan  cara  survei  bahan  pustaka.
Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan  bahan  pustaka  sebagai data  yang  akan  dianalisis.  Sasaran survei  adalah  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  pemerintah terkait  crowdfunding,  serta  jurnal akademik  juga  dimasukkan  sebagai data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Crowdfunding
Crowdfunding  adalah  metode penggalangan  dana  yang  digunakan untuk  bermacam-macam  tipe  bisnis, dari ide produk, serta usaha yang sudah ada, dan mendapatkan balasan berbentuk  produk  atau  layanan.  Ide  ini membuat  masukan  dan  penyelesaian bagi  masyarakat  yang  ingin  kegiatan usaha  mereka  berkembang  (Cumming et  al.,  2018).  Crowdfunding  memakai jaringan media sosial seperti Facebook, Twitter,  LinkedIn  dan  lainnya  dalam pengumpulan  modal.  Untuk  pengusaha crowdfunding,  visi  utamanya  adalah memikirkan  penyelesaian  lain  untuk mendapatkan dana.
Proses  pendanaan  proyek  atau bisnis baru (venture) dengan mengumpulkan sumbangan dari sejumlah besar individu (publik) melalui internet adalah strategi pembiayaan  yang  dikenal  sebagai 'pendanaan demokratis', karena gagasan  di  balik  crowdfunding  adalah untuk  menghasilkan  dana  dalam  skala kecil  tetapi  dari  sejumlah  besar individu,  sehingga  terkumpul  dalam jumlah yang cukup besar. Crowdfunding  diatur  olеh  platform yang berbasis intеrnеt sеhingga mudah untuk diaksеs. Crowdfunding memunculkan trеn „invеstasi onlinе‟ di mana  berbagai  produk  ditampilkan  di situs  web  crowdfunding  dengan  cara yang  sama  seperti  di  situs  web  toko online,  tetapi  perbedaannya yaitu produk  itu  tidak  untuk  dijual  tetapi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
untuk diberi modal dan para pеngguna dapat dеngan mudah menyetorkan dana seperti  saat  transaksi  di  toko  onlinе (Kallio & Vuola, 2020).
Crowdfunding telah tumbuh terkenal  dan  fantastis  di  pasar  dunia, dengan  jumlah  platform  crowdfunding mencapai 1.250 dan uang yang berhasil dikumpulkan  mencapai  USD  16,2 miliar  pada  tahun  2014  dan  tiga  kali lipat  menjadi  USD  34,4  miliar  pada tahun 2015. Diharapkan jumlah platform  crowdfunding  akan  mencapai 2.000  pada  tahun  2016,  dan  bahwa mereka  akan  dapat  memperoleh  dana yang  melebihi  modal  ventura,  dengan keberhasilan  finansial  sebesar  sekitar
USD 60 miliar. Crowdfunding diklasifikasikan  menjadi  tiga  jenis.: Еquity-basеd Crowdfunding Sеbuah  crowdfunding  berbentuk modеl  invеstasi  biasa,  dengan  pemilik proyek berinvestasi dan mengembalikan saham pada invеstor. 1. Crеdit-basеd/Dеbt-basеd lеnding Crowdfunding Meminjam  modal  sеbagai  kredit
untuk  melaksanakan  proyеk  khusus dalam bеrbagai jenis pinjaman. Proyеk tеrsеbut  bеlum  dijalankan  akan  tetapi sudah  berada  di  tahap  proposal  dan inisiasi,  istilah  lain  dari  crеdit- basеd/dеbt  basеd  crowdfunding  antara lain:
a. Onlinе Lеnding
b. Crowdlеnding
c. Pееr to Pееr Lеnding
d. Rеward-basеd Crowdfunding
2. Crowdfunding  dеngan  insentif  satu kali,  seperti  sеni,  pеnеlitian,  atau bеntuk krеativitas lain. Hadiah yang berbentuk hasil dari proyеk pеrtama, kеuntungan tidak bеrjangka, aktivitas travel, patеn, atau pеnghargaan dalam bermacam- macam bеntuk.
3. Donation-basеd Crowdfunding
Ini  kеbalikan  dari  Rеward-basеd yang  mana  donatur  tidak  mеnеrima imbalan  (disini  disеbut  donatur).
Umumnya  hal  ini  berbentuk  aktivitas sosial  atau  pеndanaan  gеrakan  sosial itu sеndiri.
Crowdfunding  bervariasi  bentuk dan modеlnya tеrgantung dari platformеr dan targеt pasar, akan tetapi umumnya,  sеbuah  platform  disеbut crowdfunding  apabila  mеmiliki  ciri- ciri:
a. Onlinе  (tidak  terpengaruh  olej wilayah)
b. Pееr  to  Pееr  Lеnding  (P2PL)  di mana  investor  dan  penggagas proyek berinteraksi langsung tanpa  keterlibatan  pihak  ketiga selain platformer sebagai penyedia tempat c. Apabila penghimpunan dana tidak sеlalu mеmеnuhi persyaratan multifinancе (Pеraturan  OJK  No.  24/2014) sеlain еquity-basеd crowdfunding
yang  tergolong  dalam  pasar modal reguler.
d. Pihak  kеtiga  (platformеr)  tidak ikut mengumpulkan dana.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
Implementasi  ini  diatur  dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 pasal 3 yaitu dukungan pasar, manajemen risiko, pinjaman dan penyediaan modal dan lain-lain (Rosmida, 2018). Metode crowdfunding  menggunakan  teknologi atau metode pendanaan bisnis alternatif yang berkembang
menggunakan teknologi  untuk  menyediakan  dana untuk  bisnis,  mendapatkan  pinjaman untuk  orang,  bisnis,  atau  kebutuhan lain  melalui  platform  online  dan penggalangan dana (Sobalely & Pratama, 2018). Menurut Rodriguez Ricardo, Crowdfunding  adalah  forum  terbuka yang  dilakukan  dengan  menggunakan internet,  di  dalamnya  menyediakan sumber  keuangan  berupa  donasi  atau donasi  atau  mengharapkan  hadiah  atau penghargaan  untuk  dapat  mendukung terwujudnya  tujuan  tertentu.  Metode mengumpulkan  uang  untuk  bisnis  atau proyek  yang  melibatkan  masyarakat umum disebut crowdfunding. Sedangkan menurut Zhao, crowdfunding  merupakan  tren  baru bagi  UMKM  (Usaha  Kecil  Menengah) dan  juga  bagi  pengusaha  baru  yang sedang  mencari  dana  atau  sumber keuangan untuk membangun usahanya.
Temuan penelitian menunjukkan hubungan  antara  pemilik  perusahaan dengan ide-ide inovatif dan usaha yang membutuhkan  pendanaan  dan  pemodal dengan  sumber  keuangan.  Termasuk usaha  mikro  dan  kecil,  crowdfunding secara  teoritis  dapat  mengintegrasikan
dan  berfungsi  sebagai  platform  untuk semua bidang ekonomi. Sistem penggalangan dana ini dirancang untuk menghidupkan  proyek  atau  unit  bisnis Anda secara online dengan mengumpulkan  donasi  dari  komunitas. Crowdfunding,  oleh  karena  itu,  adalah platform keuangan online untuk mendanai  bisnis  atau  inisiatif  yang meminta  sumbangan  dari  publik  dan menyebarkan ide proyek. Penggunaan empat model: Penggalangan  dana  sosial  berbasis donasi  yang  digunakan  untuk  proyek atau program amal tanpa mengharapkan  keuntungan.  Misalnya, membantu  orang  yang  sakit  dan membutuhkan  uang.  Crowdfunding berbasis  hadiah  adalah  program  yang memberikan  hadiah  seperti  layanan, hak,  atau  barang.  Ini  digunakan  dalam bidang  kreatif  seperti  game,  misalnya, di mana penghargaan berbentuk mekanisme game yang menarik.
Debt base sama dengan pinjaman kredit  di  mana  Anda  mengajukan proposal  dari  startup  sebagai  debitur dan  menyetor  modal  dalam  bentuk pinjaman  dengan  bunga  dari  investor sebagai  kreditur.  Equity  Based  adalah program  oleh  usaha  kecil  dimana kepemilikan ekuitas entitas berasal dari simpanan  dana  investor  dan  investor menerima keuntungan dari entitas. Ada dua  jenis  crowdfunding:  crowdfunding dan crowdfunding ekuitas Crowdfunding adalah metode
mendapatkan  uang  untuk  inisiatif  atau organisasi  yang  melibatkan  publik.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
Crowdfunding memiliki beragam sarana investasi yang dapat dipilih oleh investor  atau  penerbit.  Contoh  sarana crowdfunding termasuk  saham, saham syariah,  dan  obligasi.  Lain  halnya dengan  equity  crowdfunding,  suatu metode  pendanaan  suatu  proyek  atau entitas yang melibatkan seluruh komunitas. Perbedaan dengan crowdfunding  terletak  pada  sarana crowdfunding  equity  sebagai  sarana alternatif untuk mendorong masyarakat Indonesia mengembangkan perekonomiannya. Substansi  Hukum,  Struktur  Hukum dan Budaya Hukum dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Tentang Kegiatan Urun Dana Toeri Friedman menegaskan bahwa norma, aturan, dan pola perilaku yang  sebenarnya  dalam  sistem  itu adalah  penggunaan  substansi  hukum. Kemampuan untuk menerapkan undang-undang sebagian besar bergantung  pada  esensi  hukumnya.
Peraturan  perundang-undangan  yang berlaku yang mempunyai akibat hukum dan  menjadi  pedoman  bagi  aparat penegak  hukum  dengan  demikian merupakan  isi  dari  undang-undang
(Friedman, 2019). Berdasarkan informasi yang diperoleh, OJK menghadapi  sejumlah  persoalan  serius dalam memberikan perlindungan hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  operasi  crowdfunding  ekuitas. Dalam  hal  ini,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018 tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui
Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi Informasi  telah  gagal  mengatur  secara memadai hak dan kewajiban para pihak yang  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut untuk memberikan perlindungan hukum  kepada  para  pihak  (Hutomo, 2019).
Peraturan  yang  dibuat  oleh  OJK masih  perlu  diatur  untuk  memberikan kejelasan  dan  perlindungan  hukum kepada pihak yang melakukan kegiatan crowdfunding.  Dalam  Undang-Undang Pasar  Modal  No.  8  Tahun  1995 Kegiatan-kegiatan yang disebutkan sesuai  dengan  Undang-Undang  Pasar Modal adalah sebagai berikut:
1. Penawaran  umum  pasar  modal adalah  salah  satu  di  mana  penerbit menjual  efek  kepada  masyarakat umum sesuai dengan Pasal 1.15 UU Pasar Modal..
2. Menurut  Pasal  90  UU  Pasar  Modal, perdagangan efek meliputi penawaran, pembelian, dan penjualan  efek  sebagai  bagian  dari penawaran umum.
3. Perusahaan Saham Gabungan berdasarkan  Pasal  22  Pasal  1 UUPM, perusahaan saham
gabungan  adalah  perusahaan  saham gabungan  yang  dimiliki  oleh  lebih dari  300  pemegang  saham  dan modalnya Rp 3.000.000.000.
4. Agen Terafiliasi adalah Agen
Penunjang  Modal,  Lembaga  Kliring dan  Penjaminan  berdasarkan  UU Pasar Modal.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, dapat  dikatakan  bahwa  UU  Pasar

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
Modal  hanya  memberikan  pengertian pasar modal secara sempit. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  fokus utama  UUPM  hanya  pada  Penawaran Umum.  Menurut  Munir  Fuady,  pasar modal merupakan tempat untuk memenuhi  kebutuhan  pendanaan  suatu perusahaan. Dengan dasar pertimbangan  di  atas,  maka  pengertian “tempat diadakannya efek” tidak dapat dibatasi  pada  tindakan  yang  terkait dengan  penawaran  yang  dibuat  secara terbuka,  sebagaimana  didefinisikan oleh  Undang-Undang  Pasar  Modal (Apriani & Rani, 2019).
Salah  satunya  di  sektor  pasar modal  diatur  dan  diawasi  oleh  OJK sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Samsul, 2016).  Aturan UU  Pasar  Modal  juga  secara  khusus dirujuk  dalam  UU  OJK  pengaturan pasar modal yang ketat. Meski demikian, kegiatan crowdfunding diklasifikasikan sebagai kegiatan keuangan  di  sektor  pasar  modal berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  POJK Nomor  37/POJK.04/2018.  Hal  ini menyebabkan kebingungan dalam undang-undang yang mengatur Crowdfunding. Berdasarkan penjelasan UU  di  atas,  pengertian  kegiatan  Urun Dana termasuk dalam pengertian kegiatan  pasar  modal  menurut  UUPM dan UU OJK (Lin, 2017). Selain  crowdfunding,  ada  juga equity crowdfunding yang memberikan konsep baru dalam menawarkan penawaran  saham  untuk  usaha  kecil
seperti  UMKM,  sehingga  kegiatan crowdfunding  ekuitas  termasuk  pasar modal. Equity crowdfunding diklasifikasikan  oleh  OJK  sebagai kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  pasar modal dalam POJK
NOMOR 37/POJK.04/2018  (Lin,  2017).  OJK adalah  organisasi  regulator.  Penjelasan aturan  OJK  terhadap  UU  Pasar  Modal yang  secara  khusus  membahas  aspek- aspek  yang  berkaitan  dengan  kegiatan penawaran  umum  dan  perdagangan efek  sebagaimana  tertuang  dalam  UU Pasar  Modal,  sayangnya  masih  kurang detail.  Penulis  berpendapat  bahwa sebaiknya  ketentuan  UU  Pasar  Modal lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya
kemajuan  financial  technology.  Hal  ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pihak- pihak  seperti  calon  pelaku  UMKM yang ingin membuka usahanya.
Peraturan OJK menyatakan bahwa penyelenggara bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  diderita investor  (pengguna)  sebagai  akibat kesalahan  yang  dilakukan  oleh  direksi, karyawan, atau pihak lain yang bekerja atas  nama  penyelenggara.  Namun  jika kita  melihat  ketentuan  dalam  Pasal 1365  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa pihak  yang  melakukan  kesalahan  yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut,  bukan  penggunanya.  Dalam hal  ini,  jelas  bahwa  peraturan  OJK harus  lebih  detail  mengenai  peraturan yang  dapat  dipertanggungjawabkan berdasarkan  siapa  yang  melakukan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
kesalahan  agar  tidak  terjadi  kerugian yang  meluas  kepada  pihak  ketiga  yang bekerja  sama  dengan  penyelenggara yang melakukan kesalahan atau kemungkinan dari pelanggaran tersebut.  mengakibatkan  kerugian  bagi investor.
Sistem  hukum  merupakan  faktor kritis  dalam  menentukan  apakah  suatu hukum  dapat  dijalankan  secara  efektif, sesuai dengan pandangan Lawrence M. Friedman.  Tanpa  penegakan  hukum yang tidak memihak, supremasi hukum tidak  dapat  berhasil  dilaksanakan (Friedman,  2019).  Akibatnya,  sistem hukum  terdiri  dari  lembaga  peradilan yang  sudah  ada  yang  menjalankan undang-undang  tersebut(Lin,  2017).
Organisasi yang menangani crowdfunding atau pembiayaan berbasis teknologi dalam hal ini adalah
OJK. Mengingat hal ini, sistem hukum saat ini masih bukan yang terbaik untuk melindungi  pihak  yang  terlibat  dalam operasi penggalangan dana. Pengaturan saat  ini  dinilai  kurang  ideal  untuk menjamin  perlindungan  hukum  para pihak.
Tidak  ada  yang  menjelaskan tentang  mitigasi  risiko  di  platform Crowdfunding.  Berdasarkan  Pasal  46 s/d 47 POJK Nomor 37/POJK.04/2018, tentang  Penawaran  Saham  Untuk
Layanan Urun Dana Dengan Menggunakan  Teknologi  Informasi. Mitigasi  risiko  adalah  strategi  yang harus  dilakukan  oleh  penyelenggara. Hambatan penerapannya termasuk kurangnya  informasi  platform  tentang
kesulitan mitigasi risiko dalam kegiatan crowdfunding.
Operasi tersebut memiliki  sejumlah  potensi  bahaya, antara  lain  kemungkinan  hilangnya modal  investor,  penyimpangan  dari strategi semula dalam strategi perusahaan, kegagalan operasional operator,  dan  lain-lain.  Akibatnya,  itu membuat sulit upaya untuk melindungi orang-orang  yang  terlibat.  Mitigasi tidak  memberikan  informasi  yang cukup  untuk  mengurangi  risiko  jika peristiwa merugikan terjadi pada investor  atau  emiten.  Namun,  masih ada  beberapa  provider  yang  saat  ini belum  memberikan  informasi  yang relevan  dengan  informasi  mitigasi risiko. Oleh karena itu harus disediakan bagi  kita  untuk  saling  belajar  ilmu (Haddar & Rahadiyan, 2021).
Sistem Hukum OJK harus berhadapan dengan memberikan perlindungan  hukum  terhadap  upaya crowdfunding.  Budaya  hukum,  dalam teori Friedman, mengacu pada bagaimana  orang  berinteraksi  dengan hukum,  nilai,  ide,  dan  harapan. Kesadaran  hukum  dalam  masyarakat sangat  erat  kaitannya  dengan  budaya hukum.
Masyarakat akan
mengembangkan  budaya  hukum  yang lebih  baik  dan  dapat  mengubah sikapnya terhadap undang-undang yang ada  saat  mereka  lebih  memahami masalah  hukum  (Friedman,  2019). Dengan kata lain, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan tanda seberapa baik legislasi  bekerja  (Cruz  &  Peter,  2008).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
Penulis  mengklaim  bahwa  meskipun crowdfunding  dimulai  di  Indonesia,
hanya sedikit orang yang menyadarinya.  Sangat  penting  bagi penyelenggara,  dan  tentunya  perlu  ada dukungan  dari  pemerintah,  untuk memberikan pengetahuan dasar investasi,  agar  investor  pemula  tidak lengah,  yang  dapat  mengakibatkan kerugian  hukum  bagi  mereka,  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang kegiatan penggalangan dana ini juga.  tentang  hak  dan  kewajiban sebagai  pengguna.  Ini  adalah  metode penjangkauan  lain  yang  digunakan untuk  memberi  tahu  publik  tentang inisiatif  crowdfunding  dan  membantu mereka  memahami  kelebihan  dan kekurangannya.  Model  literasi  sosial yang  ada  belum  berhasil  menjangkau setiap anggota masyarakat.
Perkembangan  teknologi  saat  ini menyebabkan munculnya lembaga penggalangan  dana  berbasis  digital. Dengan adanya teknologi tersebut pada hakekatnya  memberikan  kemudahan bagi masyarakat karena dapat melakukan  segala  sesuatu  dengan mudah, namun dengan adanya kemudahan  teknologi  tersebut  dapat menimbulkan tindak kejahatan. Karena sekarang  semuanya  dipermudah,  juga memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan dengan mengumpulkan  dana,  hal  ini  tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan  seperti  korupsi,  pencurian data  pribadi  atau  kejahatan  lainnya. Penulis
menganalisa perlunya
pemahaman masyarakat terhadap masalah ini. Masyarakat harus diedukasi  agar  mereka  sadar  akan manfaat  dan  risiko  dari  kegiatan crowdfunding (Bhawika, 2017).

## KESIMPULAN
Hasil pemaparan di atas menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan  hukum  terhadap  kegiatan crowdfunding belum berjalan
maksimal.  Masih  ada  ketidakjelasan hukum  terkait  kegiatan  crowdfunding karena  aturan  perlindungan  hukum yang diterapkan oleh OJK masih belum jelas.  Peraturan  OJK  menetapkan bahwa penyelenggara bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  diderita penanam  modal  (pengguna)  akibat kecerobohan  direksi,  staf,  dan/atau pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk penyelenggara.  Namun,  Pasal  1365 KUH Perdata menyatakan lain.
pengguna tidak boleh dimintai pertanggungjawaban  atas  kerusakan ini.. Dalam hal ini ternyata aturan OJK perlu  lebih  detail  terkait  dengan  aturan yang  bertanggung  jawab.  Atas  dasar ini,  tidak  akan  timbul  kerugian  akibat kesalahan yang disebabkan oleh tindakan pihak ketiga. Dari  pihak  yang  bekerja  sama dengan penyelenggara atau
kemungkinan adanya pelanggaran yang menyebabkan  kerugian  bagi  investor. Badan  hukum  yang  ada  kekurangan detail  yang  berfungsi  sebagai  referensi dan  upaya  untuk  melindungi  pelaku dari  crowdfunding.  Selain  itu,  struktur

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
hukum  yang  ada  saat  ini  berupa platform kegiatan crowdfunding dinilai masih belum jelas dalam hal pengurangan  risiko  dan  pencegahan kejadian yang merugikan bagi pengguna. Individu yang kurang peduli akan  pentingnya  informasi.  Kedua, rendahnya tingkat informasi masyarakat Indonesia membuat kegiatan  crowdfunding  ini  terbilang baru, mengingat masih banyak masyarakat  Indonesia  yang  belum mengetahui  kegiatan  ini.  Saya  tidak mengerti risiko pelaku aktivitas.
Crowdfunding pada hakekatnya karena kegiatan  crowdfunding  ini  memang sangat  berpotensi  untuk  membuat perekonomian  Indonesia  menjadi  lebih baik  pasca  resesi  akibat  pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal,  A.,  Catalini,  C.,  &  Goldfarb,
A. (2014). Some simple
economics of crowdfunding.
Innovation Policy and the Economy , 14 (1), 63–97. https://doi.org/10.1086/674021
Apriani,  &  Rani.  (2019). Hukum
Perbankan  Dan  Surat  Berharga . Deepublish. Bhawika,  G.  W.  (2017).  Risiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding  Sebagai  Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora . https://doi.org/10.12962/j244335 27.v10i1.2355 Cruz, D., & Peter. (2008). Comparative law in a changing world .
Routledge-Cavendish. Cumming,  Douglas,  &  Hornuf,  L. (2018). The economics of crowdfunding . Palgrave Macmillan. Darma,  S.  (2022).  Crowdfunding  Pada Teknologi Keuangan Islam. SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial  Dan  Humaniora) , 1 (2),
160–166. https://doi.org/10.55123/sosmani ora.v1i2.441 de  la  Viña,  L.  Y.,  &  Black,  S.  L. (2018). US Equity Crowdfunding:  A  Review  of Current Legislation and A Conceptual Model of the Implications  for  Equity  Funding. Journal of Entrepreneurship .
https://doi.org/10.1177/09713557 17738600
Friedman,  L.  M.  (2019). Sistem Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial .
Nusamedia. Haddar,  S.  Z.  Al,  &  Rahadiyan,  I. (2021). The Regulation Of Disclosure  Principle  In  Equity Crowdfunding  (A  Comparison
Between  Indonesia  And  United States  Of  America). Mimbar Hukum , 37 , 436–464.
Hartanto, R. (2020). Hubungan Hukum Para  Pihak  Dalam  Layanan  Urun Dana  Melalui  Penawaran  Saham Berbasis  Teknologi  Informasi. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum .

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Desember 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023      (138-150)
https://doi.org/10.20885/iustum.v ol27.iss1.art8 Hutomo,  C.  I.  (2019).  Layanan  Urun Dana  Melalui  Penawaran  Saham
Berbasis  Teknologi  Informasi (Equity Crowdfunding). Perspektif . https://doi.org/10.30742/perspekti f.v24i2.703
Irawati.  (2020).  Supervisory  Role  of The  Financial  Services  Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia. Law Reform . Josua,  G.  (2018). Tinjauan  Yuridis Terhadap  Prinsip  Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada Equity Crowdfunding Di Indonesia . Universitas Brawijaya. Kallio, A., & Vuola, L. (2020). History of  Crowdfunding  in  the  Context of Ever-Changing Modern Financial Markets. In Advances in Crowdfunding . https://doi.org/10.1007/978-3- 030-46309-0_10 Lin,  L.  (2017).  Managing  the  risks  of equity  crowdfunding:  Lessons from China. Journal of Corporate Law Studies . https://doi.org/10.1080/14735970. 2017.1296217
Nugroho,  A.  Y.,  &  Rachmaniyah,  F.
(2019).  Fenomena Perkembangan
Crowdfunding Di Indonesia. Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri . https://doi.org/10.30737/ekonika. v4i1.254 Pribadi, C. (2020). Implementasi Equity  Crowdfunding  Berbasis Teknologi  Informasi  Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK. 04/2018. Indonesian Notary . Rosmida. (2018). FINTECH: Pengawasan  Bank  Indonesia  (BI) dan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan. Seminar  Nasional  Industri  Dan Teknologi (SNIT) , 113–129.
Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 4 (2), 154.
Sobalely,  &  Pratama,  A.  (2018).
Tinjauan  Yuridis  Bitcoin  Sebagai Alat  Pembayaran  Di  Indonesia Ditinjau  Dari  Perspektif  Fungsi Pengawasan Bank Indonesia .
Uajy.