Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023

## HUKUM INVESTASI DITINJAU DARI THE PRINCIPLE OF SOVEREIGN EQUALITY
1 Erlina, 2 Zulherman Idris, 3 Radian Suparba
1,2,3 Dosen Departemen Hukum Perdata Dan Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau 1 Corresponding Author: erlina@law.uir.ac.id

## ABSTRACT
The results of the WTO panel's decision were recorded in the DS 592 lawsuit. The final panel report was issued on October 17, 2022, stating that the export policy and the obligation to process and refine nickel minerals in Indonesia proved to violate WTO Article XI provisions. GATT 1994 and cannot be justified by Article XI.2 (a) and XX (d) GATT 1994. The purpose of the provisions of WTO Article XI.1 GATT 1994 states that each WTO member country is prohibited from making restrictions other than tariffs, taxes and other duties , and not other restrictions including quotas and licensing of imports or sales in the framework of export.  There  are  two  consequences  that  will  be  faced  by  Indonesia,  including  having  to  pay  losses  to  the European Union (EU) as the plaintiff arising from the nickel export ban. Second, facing retaliation from the European Union's ban on other Indonesian commodities or in fiscal prohibition instruments. Problems in the field of capital loading are related to demands and threats to the principle of equality of sovereignty against investors who are treated differently, amid demands to make as much profit as possible. The principle can be a way out for investors to withdraw from investing in arbitration or court courts, so that Indonesia will suffer losses. Thus, it is necessary to explain the concept to understand the principle of sovereign equality and its influence in Indonesian laws and regulations in the field of capital protection, so as to provide a clear picture of the treatment of investors.
Keywords: Principle Of Sovereign Equality, Investment.

## INTRODUCTION
Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592. Adapun final panel report tersebut sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022, menyatakan bahwa bahwa kebijakan Ekspor dan  Kewajiban  Pengolahan  dan  Pemurnian  Mineral  Nikel  di  Indonesia  terbukti  melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. 1 Maksud dari ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor.
Ada  dua  konsekuensi  yang  bakal  dihadapi  Indonesia.,  diantaranya  harus  membayar kerugian kepada Uni Eropa (UE) selaku penggugat yang ditimbulkan dari larangan ekspor nikel. Kedua, menghadapi pembalasan dari Uni Eropa dalam larangan komoditas lain Indonesia ataupun dalam  larangan  instrumen  fiskal. 2 Akibatnnya,  Uni  Eropa  resmi  mengesahkan  Undang-undang Produk Bebas Deforestasi pada 6 Desember 2022 yang akan melarang masuknya produk terkait
1 Verda Nano Setiawan, “Tok! RI Resmi Kalah Di WTO Soal Gugatan Nikel Eropa,” Cnbcindonesia.Com , last modified 2022, https://www.cnbcindonesia.com/news/20221121161933-4-389927/tok-ri-resmi-kalah-di-wto-soal-gugatan-nikel- eropa.
2 Harso Kurniawan, “RI Kalah Dalam Kasus Larangan Ekspor Nikel, Ini Konsekuensinya,” Investor.Id , last modified 2023, accessed January 25, 2023, https://investor.id/business/319508/ri-kalah-dalam-kasus-larangan-ekspor-nikel-ini- konsekuensinya.
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
deforestasi termasuk kopi, daging sapi, kedelai, cokelat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit 3 , secara singakt isi dari peraturan tersebut berkenaan dengan larangan produk dari hutan lindung dan harus bersertifikat.
Tentunya ini akan menghambat pertumbuhan Indonesia yang sedang dalam pengawasan Uni Eropa dan WTO karena putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 dan produk deforestasi yang dimaksud sebagiannya hasil dari Indonesia. Untuk itu Principle of sovereign equality menjadi salah satu modul penyelesaian masalah ini.
Pada dasarnya, Principle of sovereign equality dan WTO memiliki keterkaitan mendorong ekonomi liberal yang terbuka terhadap investasi asing dan lokal sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, praktek pelakuan membedakan investasi tidak memberikan dampak positif, yang  sebelumnya  tercermin  dari  adanya  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Asing. 4 Artinya, rumusan prinsip tersebut setelah  menjadi anggota WTO masih memiliki ruang untuk dipelajari. sebelum  mengikat  investor  dengan  perjanjian 5 ,    keterbukaan  terkait principle  of  sovereign equality akan dinilai sebagai dasar kepercayaan investor dengan. World Trade Organitation (WTO) disebut sebagai simbol negara menerima ketentuan sistem ekonomi liberal dibidang perdagangan internasional  berlandaskan  kestabilan  politik  yang  disusun  berupa  GATT,  GATS,  TRPS  dan TRIM.. 6
Permasalahan  dalam  bidang  penanaman  modal  adalah  terkait  tuntutan  dan  ancaman principle of sovereign equality terhadap investor yang diperlakukan berbeda, ditengah tuntutan untuk mengambil  keuntungan  sebanyak-banyaknya.  Prinsip  dapat  menjadi  jalan  keluar  bagi  investor untuk  menarik  diri  berinvestasi  pada  meja  arbitrase  atau  pengadilan,  sehingga  Indonesia  akan mengalami kerugian. Maka, perlu dijelaskan konsep untuk memahami principle of sovereign equality serta pengaruhnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bidang penanaman modal, sehingga dapat memberikan gambaran jelas perlakuan terhadap investor.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  Pertama,  bagaimana  konsep  The  Principle  Of  Sovereign  Equality  dalam  Perdagangan Internasional  .  Kedua,  bagaimana  Pengaruh  The  Principle  Of  Sovereign  Equality  Terhadap Undang- Undang Penanaman Modal Di Indonesia Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep The Principle of Sovereign Equality dalam  paerdagangan  internsional  serta  pengaruh The  Principle  of  Sovereign  Equality terhadap Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, guna mengantisipasi dalam menghadapi kasus- kasus  penanaman  modal  bagi  investor  yang  akan  datang  dikarenakan  indikasi  pelangggaran principle of sovereign equality .

## METHODS
Ditinjau  dari  jenisnya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  perpustakaan,  yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  media internet  dan  dapat  berupa  pendapat  para  sarjana.  Sehingga  data  yang  digunakan  di  dalam
3 CNBC Indonesia, “Hadapi UU Anti-Deforestasi Eropa, Sawit RI Harus Gimana?,” Cnbcindonesia.Com , last modified 2022, accessed January 25, 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20221220093433-8-398398/hadapi-uu-anti- deforestasi-eropa-sawit-ri-harus-gimana#:~:text=Jakarta%2C CNBC Indonesia- Uni Eropa,dan beberapa turunan minyak sawit.
4 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2017, Jakarta, hal. 66-90
5 Johannes Ibrahim Dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern, Penerbit: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2017, Bandung, Hal. 39.
6 Yeni Kustiyahningsih and Universitas Trunojoyo Madura, “PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU  &  CALL  FOR  PAPERS  UNISBANK  (  SENDI  _  U  )  KE-2  Tahun  2016  Kajian  Multi  Disiplin  Ilmu  Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembanguna ...,” no. November (2020): 469–480.
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
penelitian ini adalah Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.
Data  sekunder  dikumpulkan  dengan  memperoleh  dan  menganalisa  dokumen  yang berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Informasi  yang  didapat  baik  cetak maupun  elektronik  akan  dianalisa  secara  mendalam  guna  mendapatkan  pemahaman  serta dijadikan pertimbangan.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menguraikan  data  dan  analisa  tentang  keadaan  dan gejala-gejala  dalam  investasi  dan  menghubungkannya  antara  literatur,  peraturan  perundang- undangan, perjanjian internsional, treaty dan  putusan arbitrase internasional, untuk dipelajari sehingga didaparkan kajian dan pengaruhnya pada Undang-Undang Penanaman modal.
RESULT AND DISCUSSION Konsep The Principle Of Sovereign Equality dalam Perdagangan Internsional Persyaratan minimal, seperti ikut serta dalam ekonomi dunia sudah dilaksanakan seperti bergabung  dan  ikut  serta  dalam    WTO,  GATT,  AFTA,  NAFTA,  WIPO  dan  MEA,  seharusnya memberikan babak baru bagi ekonomi khususnya investasi di Indoensia. Paket dari WTO adalah rangkaian kesepakatan GATT/WTO khususnya TRIMs yang merupakan singkatan dari Agreement on Trade Related Investment Measures yang tercermin pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 7
Prinsip-prinsip penanaman modal  yang dibawakan oleh WTO-TRIMs yaitu Prinsip Most Favored  Nation (MFN)  atau  Non-diskriminasi  merupakan  perlakuan  untuk  semua  negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut  menerima dan menikmati perlakuan  baik  sesuai  dengan  ketentuan,  prinsip National  Treatment ,  merupakan  melarang membeda-bedakan  perlakuan  pada  barang  asing  dan  barang  domestik,  prinsip  tarif  sebagai instrumen tunggal untuk proteksi, prinsip tarif binding  sebagai komitmen yang mengikat negara- negara  anggota  supaya  tidak  meningkatkan  tarif  bea  masuk,  prinsip  persaingan  yang  adil  yang mengandung prinsip persaingan yang adil atau fair competition , prinsip larangan terhadap restriksi kuantitatif,  merupakan  larangan  umum  terhadap  restriksi  yang  bersifat  kuantitatif  dan  prinsip Waiver dan pembatasan darurat terhadap impor, merupakan pengecualian berkenaan dengan tarif dalam  GATT  berbentuk waiver dan  langkah  darurat  lainnya  menghadapi  suasana  darurat  yang memerlukan penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah. 8
Meski principle of sovereign equality tidak ada dalam prinsip yang menjadi standar di WTO, tetapi  selalu  menjadi  perhatian  investor  sebelum  menanamkan  modalnya  ke  negara  lain  meski sudah  menjadi  anggota,  negara  juga  memiliki  kepentingan  terhadap  penanaman  modal  asing, dimana negara juga memiliki standar tersendiri terhadap investasi,  maka yang dilihat pertama kali adalah adalah regulasi ketersediaan penyelesaian masalah, peraturan serta kebijakan negara yang tidak merusak investor dikala berkunjung pada negara tuan rumah. 9
7 Adelina Br Tarigan “Modal Yang Terkait Dengan Perdagangan ( Trade Related Investment Measures / Trims ) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018, hal. 3.
8 Berliana Ciwi Linda,Jeany Anita Kermite dan Maya Karundeng,  Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip Wto (World Trade Organization),  Artikel Fakultas Hukum Unsrat., LEX PRIVATUM Vol 10, No 4 (2022), ISSN: 2337-4942, hal.6-8
9 Fabio Morosini,  Reconceptualizing International Investment Law from the Global South, Cambridge University Press,England, 2017,hal.28
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
Hukum  investasi  Uni  Eropa  dianggap  sesuai  dengan  investasi  moderm  dengan menargetkan asas kepastian hukum yang mana penerapan hukum pada keadaan tertentu harus dapat diprediksi. Prinsip hukum penanaman modal tersebut yaitu, pertama, The principle of sovereign equality , merupakan prinsip yang paling penting dalam kedaulatan negara yang juga disebut sebagai kedaulatan  ekonomi. The  Charter  of  Economic  Rights  and  Duties  of  States (CERDS)  of  1974 menyatakan  bahwa  negara  memiliki  kebebasan  melaksanakan  kedaulatan  secara  penuh,  seperti kepemilikan,  penggunaan  dan  pembuangan,  atas  semua  kekayaan  dari  kegiatan  ekonomi  yang berasal dari sumber daya alam, sehingga negara berhak mengatur dan menjalankan wewenang atas penanaman modal asing didalam negaranya sesuai dengan hukum dan aturan yang ada dengan memprioritaskan  nasionalitas  dan    negara  dibenarkan  memaksa  untuk  memberikan  preferensi perlakuan terhadap penanaman modal asing, sebaliknya negara mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan  transnasional  dalam  wilayah  nasional  dan  mengambil  tindakan  untuk  memastikan bahwa kegiatan tersebut mematuhi hukum dan kebijakan ekonomi serta sosial, dimana perusahaan transnasional tidak boleh campur tangan dalam urusan internal negara tuan rumah atau penerima. Intinya,  hal  ini  akan  mempengaruhi  kontroversial  kompensasi    yang  dapat  dimungkinkan menjuruskan nasionalisasi perusahaan asing.
Selanjutnya  adalah The  principle  of  cooperation ,  kebijakan  investasi  selalu  menimbulkan masalah kerja sama dengan perusahan dari negara lain, sehingga memakai ttindakan khusus untuk mendorong  investasi  asing  menanamkan  modalnya  di  negara-negara  berkembng  atau  kurang berkembang, sebaliknya sedangkan negara asal yang mengirimlan perusahaannya ke negara lain mendukung upaya investasi asing demi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, negara yang akan  menjadi  tuan  rumah  penanaan  modal  asing  harus  menawarkan  jaminan  terhadap  risiko politik di negara tuan rumah atau memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berinvestasi di luar  negeri.  Namun,  investasi  yang  berkerjasama  dengan  perushaan  dari  negara  lain  bisa menimbulkan masalah sensitif yang mungkin saja mengganggu sistem sosial suatu daerah. Ketiga, Principles related to the treatment and protection of international investments ,  prinsip ini mengakui bahwa perlindungan  investasi  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  investasi  asing  dalam  instrumen kebijakan untuk menarik investasi, akan tetapi perlindungan yang dimaksud tidak melebihi dari ketentuan  dari  WTO,  minimal  investor  asing  terhindar  dari  berpengaruh  politik  negara  tuan rumah. 10 .
Sebelum  mendefinisikan principle  of  sovereign  equality ,  definisi  kata  perkata  yang  pada pembahasan ini dimulai dari mendefiniskan principle yang merupakan asas hukum yang diuraikan secara  sederhana  dan  abstrak  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan 11 ,  dengan  kata  lain principle yang  dimaksud  adalah  asas  yang  digunakan  sebagai  faktor  dasar  dalam  peraturan  dan analisa hukum, sampai pada putusan hakim.
Sedangkan, sovereign diartikan sebagai kedaulatan, Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri penting dari negara. Apabila dikatakan bahwa suatu  negara  itu  berdaulat,  artinya  negara  tersebut  mempunyai  kekuasaan  tertinggi.  Walaupun demikian,  kekuasaan  tertinggi  ini  mempunyai  batas-batasnya.  Ruang  keberlakuan  kekuasaan tertinggi  ini  dibatasi  oleh  batas  wilayah  negara,  maka  suatu  negara  hanya  memiliki  kekuasaan tertinggi didalam batas wilayahnya 12 . Terakhir, equality merupakan persamaan derajat yang melekat
10 Cristina  Elena  Popa  (TACHE,  “Principles  of  International  Law  of  Investments,  Recognition  and  Trajectory  1,” Juridical Tribune Journal , ), Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department, vol. 7 (Special), October. 2021, hal 156–158.
11 Lihat: https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953- 0063.xml, akses tanggal 16 agustus 2022, jam 9.45
12 M. Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian,” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018), hal.2.
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
pada setiap individu atau kelompok dihadapan suatu kekuasaan yang  sah atau legal oleh negara. 13
Prinsip persamaan kedaulatan  atau principle of sovereign equality pada negara bukan hanya salah satu prinsip penting hukum, tetapi juga  dasar hukum internasional umum yang menjadi kebiasaaan.  Meskipun  berbagai  negara  berbeda  dalam  aspek  seperti  wilayah  teritorial,  ukuran populasi,  kekuatan  ekonomi,  kekuatan  militer  dan  kualitas  budaya,  tetapi principle  of  sovereign equality pada negara adalah salah satu prinsip hukum internasional modern yang paling ditegaskan oleh masyarakat internasional. Tidak peduli Amerika Serikat atau organisasi internasional regional lainnya,  semua tanpa kecuali mengadopsi principle of sovereign equality dalam aturan putusan dan kebijakan bersifat internasional. 14
Berdasarkan  piagam  PPB  ( United  Nations  Charter )  pasal  2  ayat  1  yang  menyatakan  “ The Organization  is  based  on  the  principle  of  the  sovereign  equality  of  all  its  Members “,  artinya  hukum internasional sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional yang terutama terdiri dari negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Masing-masing negara itu berdiri sendiri dan berdaulat, suatu asas dalam hukum internasional yaitu asas persamaan kedaulatan ( sovereign equality ). Dalam pengertian ini maka tidak ada negara atau organisasi internasional yang berdiri lebih tinggi diatas negara  lain,  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  negara-negara  yang  sederajat  itu  adalah hukum  hubungan  internasional  oleh  karena  itu  hukum  internasional  itu  bersifat  koordinatif dengan hukum lain yang bersifat hubunagn antara negara. 15
Alasan principle  of  sovereign  equalit y  dijunjung  setiap  negara  dan  organisasi  internasional adalah karena mengandung sikap persamaan derajat disetiap negara. Syarat dari prinsip ini yaitu negara  tidak  berada  dibawah  negara  lain  dan  memiliki  kedaulatan  dan  merdeka.  Dalam  hal komunikasi  antar  negara,  setiap  perwakilan  negara  dapat  mengekspresikan  diri  kepada  negara- negara lain tanpa harus mengesampingkan logika. PBB meracang asas ini untuk menghentikan peperangan, meski dalam fakta dilapangan peperangan masih ada, sampai 2022 dan  kejadian yang terjadi saat ini merupakan kegagalan PBB dalam menstransformasi pendapat setiap negara anggota dalam sidang.
Principle of sovereign equalit y perlu direalisasikan meski dinyatakan tidak mungkin, karena setiap negara memiliki kebenaran yang berbeda-beda yang terlihat saat negara atau peerwakilanya mengutarakan pendapatnya, dilain pihak harus menjunjung toleransi dan saling menghargai antar negara yang berdaulat. Namun,  pandangan kedaultan dan pandangan ekonomi adalah suatu hal yang berbeda namun dipandang sama, karean faktanya negara yang baru memiliki kedaulatan akan ditimpa masalah ekonomi dan kesejahteraan, maka kedaulatan suatu negara saat ini dipandang melalui daya tahannya terhadap gejola ekonomi yang pernah dihadapi. 16
Syarat  dari principle  of  sovereign  equality berdasarkan  UNGA  (United  Nation  General Assembly)  Doc  A/6799  (26  September  1967)  yaitu  memiliki  kedaulatan,  memiliki  hak  untuk berdaulat; menghormati kepribadian negara; bebas untuk memilih dan mengembangkan politik, sosial,  ekonomi  dan  budayanya;  merdeka;  beriktikad  baik  memenuhi  kewajiban  internasional. Setiap negara bebas menentukan dan mengembangkan ekonomi, sehingga ini merupakan dasar dari penerapakan dari the principle of sovereign equality dalam penananaman modal secara umum. Pada dasarnya politik, sosial dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan. Atribut kedaulatan  negara  adalah  kedaulatan  ekonomi.  Tanpa  ini  kedaulatan  politik  tidak  lengkap.
13 Lihat  :  https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/  ,akses    tanggal  16  agustus 2022, jam 10.00
14 Lihat : http://translaw.whu.edu.cn/en/index.php/index-view-aid-679.html, akses tanggal 9 Agustus 2022, jam 14:43.
15 Sri Setianingsih, “Pengertian Hukum Internasional,”  ISBN 9789790118751, Tangerang Selatan:Universitas Terbuka, 2019, hal. 15.
16 Martti Koskenniemi and Ville Kari, Sovereign Equality , The UN Friendly Relations Declaration at 50 , 2020, hal. 15.
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
Menegaskan  kedaulatan  ekonomi,  berarti  menguasai  kegiatan  ekonomi  baik  badan  hukum maupun badan hukum asing yang menjalankan usaha di dalam suatu negara, baik warga negara dari negara tersebut atau orang asing. Khusus  hukum ekonomi internasional harus didasari atas asas pacta sunt servanda , kebebasan, sovereign equality , timbal balik, sovereign economic .
Ketika  negara  yang  bersangkutan  ingin  memulai  kebijakan  ekonomi,  salah  satu  inisiatif pertama yang harus diambil adalah mempertimbangkan manfaat yang dimiliki, salah satunya adala sumber daya alam. Negara perlu menegaskan kedaulatan atas sumber daya alam dan mengharuskan individu dan perusahaan asing untuk mematuhi kebijakan baru yang ditentukan negara.   Namun, jika ada juga investor atau perusahaan asing yang diberi hak istimewa, padahal hak tersebut tidak dianjurkan oleh WTO karena mengakibatkan sulitnya penegasan kedaulatan ekonomi dari negara tuan  rumah  yang  memberi  investasi  kepada  penanam  modal  asing.  Sebaliknya,  perlawanan terhadap  kedaulatan  ekonomi  negara  dilakukan  oleh  negara  yang  mengizinkan   atau  mengirim investor ke luar negeri dengan upaya menolak pemberlakuan hukum nasional pada orang atau perusahaan  asing  dan  memaksa  menghormati  konsesi  dan  kontrak  yang  ada  dibawah  hukum internasional. 17
Bagi Investor dari negara maju, Negara berkembang memiliki daya tarik investasi berupa sumber daya alam yang masih melimpah  seperti mineral ataupun sektor pertanian/perkebunan, sebelumnya  untuk  menguasai  itu  sistem  kolonial  berlaku  yang  mengakibatkan  ancaman  pada kedaulatan, untuk menghindari sistem tersebut berlaku kembali, PBB mengeluarkan resolusi yang dikenal dengan General Assembly Resolution on the Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR), berisikan  kedaulatan  negara  atas  kekayaan  dan  sumber  daya  alam  harus  dilaksanakan  untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat, dimana eksploitasi, pengembangan dan disposisi sumber daya dan  modal asing diperlukan, namun harus sesuai dengan aturan dan kondisi  negara  dengan  ketentuan  yang  dianggap  perlu  atau  diinginkan  berdasarkan  otorisasi, pembatasan, dan kebijakan suatu negara.
Tentunyam  investor  sangat  mengkhawatirkan  negara  menggunakan principle  of  sovereign equality untuk menasionalisasikan perusahaan yang dibanun di negara tamu, namun dalam resolusi yang  dimaksud  memberikan  pernyataan  bahwa  nasionalisasi  harus  berdasarkan  alasan pemanfaatan untuk kepentingan umum , keamanan  atau kepentingan nasional yang diakui sebagai penyebab utama dan bukan atas  kepentingan pribadi maupun pihak lain,  namun negara yang melaksanakan nasionalisasi harus membayar ganti rugi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang mengambil tindakan nasionalisasi yang merupakan salah satu tindakan pelaksanaan kedaulatan  dan  keyentuannya  harus  sesuai  dengan  hukum  internasional  atau  perjanjian penanaman modal asing yang dibuat secara bebas oleh atau antara negara-negara berdaulat harus diamati  dengan  itikad  baik,  tegas  dan  menghormati  kedaulatan  rakyat  dan  negara  sebagaimana piagam dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam resolusi yang dimaksud dimana sampai saat ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional. 18
Sebagaimana uraian diatas, baik PBB maupun WTO mengedepankan principle of sovereign equality ,  bahwasanya  unsur  penting  pada  prinsip  ini  adalah  adanya  kedaulatan  dan  dapat melaksanakan kedaulatannya untuk mengembangkan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik yang  merupakan  kewajiban  negara  yang  berdaulat  dan  saat  berhubungan  antar  negara  baik berkaitan dengan ekonomi, investasi, sidang PBB disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku.  Perlakuan  standar  negara  yang  mencerminkan principle  of  sovereign  equality terhadap
17 S P Subedi, “Fundamental Principles of International Economic Law,” International Economic Law , no. December (2006): 3–6.
18 Ibid,hal.6-7
Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
penananam modal adalah non-diskriminasi dan fair and equitable treatment , serta perlakuan yang menjadi perhatian besarnya atau dengan kata lain dikhawatirkan adalah nasionalisasi.
sovereign  equality dan  non-dikriminasi  memiliki  sejarah  panjang  dalam  hukum internasional, jika perusahaan asing mengeksploitasi sumber daya alam negara lain, perusahaan tersebut masih terikat dengan hukum dari negara asal dalam yuridiksi negara lain, maka negara tuan  rumah  diasumsikan  tidak  memiliki  kedaulatan,  sehinga  mengakibatkan  adanya  perlakuan khusus dan diskriminatif pada suatu perusahaan asing. 19 Dalam hal ini, bentuk kedaulatan yang dimaksud  adalah  peraturan  dan  kebijakan  yang  mengikat  investor  tanpa  membedakan  lokal maupun asing, sehingga dapat memiliki sama-sama kewajiban sesuai dengan yuridiksinya.
Terkait dengan fair and equitable treatment , merupakan kewajiban memberi perlakuan yang adil  sebagai  standar  untuk    perlindungan  terhadap  invesotr  asing  yang  menyetujui  modul penanaman modal langsung. Hal ini  mengacu pada jaminan investasi tingkat pertama dalam upaya perdagangan multilateral. Regulasi ini tidak selalu ada dalam perjanjian untuk memberikan ruang pada saaat arbitrase maupun ahli memberikan pendapatnya dikala ada kasus perlakuakan tidak adil dari negara tuan rumah, perlakuan tersebut harus diberikan dari pemerintah, aparat dan ahli saat melaksanakan kegiatan ekonomi. 20
Standar perlakuan terakhir dalam principle of sovereign equality , adalah nasionalisasi,  negara- negara tuan rumah dapat menggunakan kedaulatan yang berlawanan dengan kepentingan investor asing berdasarkan aturan dalam penanaman modal. Hal ini adalah tantangan yang dihadapi oleh hukum penanaman modal jikalau terdapat efek kedaulatan yang  merugikan, dilain pihak setiap negara  harus  menghormati  perjanjian.  Tentu  saja.  tanggung  jawab  akan  dituntun  dari  investor asing yang dirugikan jika negara melanggar hukum kebiasaan internasional ketika menjadi tuan rumah bagi investasi asing. Nasionalisasi, pengambilalihan, dan pengambilalihan pemerintah tuan rumah  lainnya  adalah  salah  peringatan  pada  penanaman  modal  asing.  Investigasi  dari  calon investor  asing  dilakukan  untuk  menghitung  resiko  berinvestasi,  terlepas  dari  keringanan  yang didapat seperti keringanan pajak dan insentif lain yang mungkin ditawarkan oleh pemerintahan dari  negara  tuan  rumah.  Standar  regulasi  nasionalisasi  yang  harus  dikerjakan  oleh  para  pihak adalah kompensasi yang diberikan kepada investor dengan harga yang mendekati dengan nilai yang sebenarnya,  dimana  pengambilalihan  merupakan  tanggungan  negara  dan  harus  sesuai  dengan hukum  perdagangan  internasional,  meski  nantinya  akan  dibawakan  ke  arbitrtase  disaat  tidak menemui kesepakatan. 21
Pengaruh The Principle Of Sovereign Equality Terhadap Undang-Undang Penanaman Modal Di Indoenesia
Sebelum  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal. pengaturan penanaman modal menggunakan 2 jenis undang-undang untuk berinvestasi, yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1968  tentang  Penananamn  Modal  Dalam  Negeri.  Masing-masing pengertiannya yaitu berdasarkan “pasal 1 UUPMA menyatakan penanaman  modal asing harus dilakukan secara langsung dengan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang penanaman modal asing yang dikhususkan untuk digunakan dalam menjalankan perusahaan di
19 Michail  Risvas,  “Non-Discrimination  in  International  Law  and  Sovereign  Equality  of  States:  An  Historical Perspective,” SSRN Electronic Journal (2018). Vol. 39:1,  hal. 32-33
20 Organisation for Economic Co-operation and Development, Fair And Equitable Treatment Standard In International Investment Law, “OECD Working Papers on International Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law” (2004) working papers on international investment Number 2004/3, 2014, hal.3-6.
21 L Lin and J R Alison, “An Analysis of Expropriation and Nationalization Risk in China,” Yale Journal of International Law (1994),hal.142-143.
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
Indonesia”,  dalam  arti  bahwa  pemilik  modal  secara  langsung  harus  menanggung  resiko  dari penanaman  modal  yang  dilakukan  di  Indonesia,  sedangan  penanaman  modal  dalam  negeri berdasarkan “pasal 2 UU PMDN menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri merupakan penanaman modal terhadap kekayaan baik langsung maupun tidak langsung untuk mejalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang investasi dalam negeri.
Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri merupakan penggunaan  modal  bagi  usaha  yang  mendorong  pembangunan  ekonomi  nasional.  Penanaman modal tersebut dapat dilakukan secara langsung yakni oleh pemilik sendiri dengan mendirikan perusahaan ataupun tidak langsung, yakni melalui obligasi, saham, emisi mapuan surat berharga lainnya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  serta  depositi  dan  tabungan  yang  berjangka  waktu sekurang-kurangnya satu tahun.
Dari  uraian  di  atas,  pembentuk  undang-undang  sebelumnya  yang  membagi  jenis penanaman modal dari sumber dana digunakan yaitu modal asing dan modal dalam negeri yang membawa resiko yang akan dihadapi oleh masing-masing pemilik modal, khususnya bagi penanam modal asing yang diharuskan menanamkan modalnya secara langsung otomatis harus tunduk pada kedaulatan  indonesia.  Tidak  heran  penanam  modal  asing  mengkhawatirkan  aturan  ini  karena dianggap tidak menguntungkan.  Dengan kata lain, undang-undang penenaman modal sebelumnya dianggap diskriminasi antara investor asing dan dalam negeri, serta diwajibkan menaati aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 22
Setelah  mengkaji  undang-undang  penanaman  modal  asing  dan  Undang-Undang penanaman modal dalam negari, salah satu penyebab kekhawatiran investor asing menanamkan modalnya bukan hanya masalah diskriminasi dan kedaulatan, melainkan masalah paham liberal dalam aturan penanaman modal. Tetapi, itu ditentang saat pembuatan undang-undang, dimana sebelumnya permasalahan yang diperhatikan terletak pada besarnya biaya untuk berbisnis karena adalah pungli, perizinan yang rumit karena ada dualisme aturan antara pusat dan daerah, serta menurunnya  daya  beli  masyarakat.  Sehingga  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal dianggap mengatasi permasalahan pokok penanaman modal yaitu perbaikan iklim investasi, perbaikan hubungan birokarsi antara pusat dan daerah serta efisien disertai dengan penciptaan daya persaingan tinggi antara investor dan kepastian hukum. 23
Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak menganut paham liberal mutlak, meski telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip investasi dari WTO. Asas atau prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu; pertama, asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal; kedua, asas keterbukaan merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal; ketiga, asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  keempat,  asas  perlakuan  yang sama dan tidak membedakan asal negara merupakan asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya; kelima, asas kebersamaan merupakan asas yang mendorong peran seluruh  penanam  modal  secara  bersama-sama  dalam  kegiatan  usahanya  untuk  mewujudkan
22 Dr.Sentosa Sembiring,SH,MH, Hukum Investasi, penerbit nuansa aulia, cetakan ketiga, Bandung, 2018, hal. 45-46
23 Ibid, hal.172
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
kesejahteraan  rakyat;  keenam,  asas  efisiensi  berkeadilan  merupakan  asas  yang  mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan  iklim  usaha  yang  adil,  kondusif,  dan  berdaya  saing;  ketujuh,  asas  berkelanjutan merupakan asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik  untuk  masa  kini  maupun  yang  akan  datang,  kedelapan,  asas  berwawasan  lingkungan merupakan  asas  penanaman  modal  yang  dilakukan  dengan  tetap  memerhatikan  dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, kesempilah, asas kemandirian merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan  negara  dengan  tidak  menutup  diri  pada  masuknya  modal  asing  demi  terwujudnya pertumbuhan ekonomi; kesepuluh,  asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
Melalui  asas  diatas  bisa  diketahui  bahwa principle  of  sovereign  equality yang  dimaksud menyentuh  pada  asas  perlakuan  yang  sama  dan  tidak  membedakan  asal  negara,  sesuai  dengan syaratnya dinyatakan sebagai perlakuan non-diskriminasi dan persamaan derajat antar Negara. Asas ini dikuti dengan kebijakan dasar penanaman modal pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan “bahwa memberi perlakukan yang sama dengan  penanaman  modal  dalam  negeri  dan  penanaman  modal  asing  dengan  tetap memperhatikan kepentingan nasional”, dimana dalam penjelasannya maksud dari perlakuan sama adalah  pemerintah  tidak  membedakan  perlakuan  terhadap  penanam  modal  yang  telah menanamkan  modalnya  di  Indonesia,  kecuali  ditentuakan  lain  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Artinya UU Penanaman Modal tidak menyerahkan secara penuh paham liberal dan kapitalis dan tetap memberikan ruang kedaulatan dalam penanaman modal. Namun, Prinsip  liberaliasasi  ini  ada  dalam  UU  Penanaman  Modal  dengan  memberikan  perlindungan penuh kepada pemodal asing serta mengurangi sampai sedikit mungkin hak pemerintah negara tuan  rumah  untuk  mengendalikan  arus  modal  asing.  Disatu  pihak,  liberalisasi  perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasar dunia dan dapatkan Indonesia berperan sebagai pelaku dalam perdagangan global yang pemain utamanya adalah perusahaan multinasional. 24
Sebagaimana  diuraikan  diatas  “bentuk  dasar  dari  kedaulatan  adalah  peraturan  dan kebijakan”,  salah  satu  dari  peraturan  yang  mempertegas  kedaulatan  yaitu  dibidang  usaha  yang ditetapkan  kepada  penanam  modal.  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal menentukan bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal yaitu usaha yang berkaitan  dengan  kemaman  dan  ketahanan  nasional  serta    bidang  usaha  yang  secara  eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Presiden memiliki kwewenangan menentukan bidang  usaha  yang  tertutup,  terbuka  atau  terbuka  dengan  syarat  melalui  Peraturan  Presiden. Bidang  usaha  yang  dilarang  untuk  investor  membuka  usaha  yaitu  penambangan  mineral  radio aktif;  pemanduan  lalulintas  udara,  klasifikasi  dan  statutoria  kapal;  penyelenggaraan  stasiun monitoring  spektrum  frekuensi  radio  dan  orbit  satelit;  radio,  televisi,  media  cetak;  bidang berhubungan seperti angkutan taksi dan pelayaran rakyat; pertanian khususnya budidaya ganja, kehutanan,  industri  minuman  mengandung  alkohol,  industri  bahan  kimia  yang  dapat  merusak lingkungan. 25
24 Andrean  Fernando,  “Politik  Hukum  Peningkatan  Investasi  Dan  Dampaknya  Terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah,” Jurnal Lex Renaissance 7, no. 1 (2022), hal. 65.
25 Dhaniswara K. Harjono, “Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” no. 25 ,2012,: hal.147-149.
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
Selanjutnya  adalah  standar  non-diskriminasi  yang  tidak  membedakan  perlakuan  antar Negara, sebagamana pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang bersal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanam modal di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan dengan pengecualian bagi penanam modal yag memperoleh hak  istemewa  karena  memiliki  andil  terhadap  perekonomian  nasional  atau  karena  perjanjian internasional bersifat bilateral, regional, atau multilateral”.
Namun hal yang sama tidak diperjelas dalam modul penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah  penanaman  modal,  khususnya  penanaman  modal  asing  melawan  pemerintah,  adalah tempat  dimana  perlakuan  berlandaskan  asas  perlakuan  yang  sama  dan  tidak  membedakan  asal negara dapat dilihat, beberapa kasus dengan investor asing diselesaikan di arbitrase internasional seperti  sengketa  Amco  Asia,  sengketa  Churchil  Mining  Plc,  Sengketa  Rafat  Ali  Rizvi,  ataupun sengketa Kaltim prima coal, merupakan serangkaian permasalahan yang masuk dalam Arbitrase ICSID, yang dianggap netral dan melihat negara secara keseluruhan di mata investor asing. 26 Hal ini membuktikan bahwa slogan “ The principle of equal treatment is fundamental to the idea of justice, in international  arbitration  as  in  any  adjudicative  system ”,  yang  dibangun  Prof.  Maxi  Schererni, memberikan  efek  kepercayaan  pada  investor  asing  dalam  menyelesaikan  sengketa. 27 Maka,  bagi investor asing sistem pernyelesaian masalah khususnya melalui abitrase yang diatur dalam pasal 32 UUPM yang diikuti dengan UU no.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  belum  memenuhi principle  of  sovereign  equality ,  bahkan  tidak  memiliki  penjelasan  asas yang melandasi peraturan tersebut didalamnya.
Terakhir  adalah  nasionalisasi  yang  juga  salah  satu  perlakuan  yang  diperbolehkan  tetapi dikhawatirkan  dalam  principle  of  equal  treatment.  Indonesia  pernah  dua  kali  melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada perusahaan-perusahaan Belanda yaitu perusahaan tembakau  Belanda  dan  perusahaan-  perusahaan  dari  Inggris  dan  Amerika  karena  konfrontasi dengan  Malaysia,  sehingga  terbentuk  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal yang menjamin pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang, dan jikalau diperlukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, bahkan siap kika kedua  belah  pihak  mencapai  kesepakatan  tentang  kompensasi  atau  ganti  rugi  yang  diselesaikan melalui arbitrase.
Kebijakan  yang  mengharuskan  perusahaan  penanaman  modal  asing  membentuk joint venture membawa  dampak  yang  kurang  kondusif  bagi  iklim  investasi,  karena  dapat    membuka peluang  terjadinya  nasionalisasi  disaat  karyawan  sudah  masuk  pada  tahap  “ know  how ”  yang seharusnya menjadi rahasia perusahaan. Namun, kepentingan Nasional dibidang perekonomian masih dan perlu dikedepankan sehingga melahirkan kebijakan ini untuk meningkatkan partisipasi nasional  baik  di  sektor  publik  maupun  swasta  dalam  pemilikan  perusahaan-perusahaan penanaman modal asing dengan cara membatasi aktivitas perusahaan-perusahaan asing di sektor- sektor tertentu dan bentuk-bentuk larangan yang lain.  Meskipun begitu, parktek perlindungan investasi  berupa  jaminan  tidak  ada  nasionalisasi  merupakan  praktik  internasional.  Syarat-syarat untuk  melakukan  nasionaliasasi  yang  berlaku  secara  internasional  sangat  ketat,  yaitu  harus
26 Huala Adolf, “Artikel Kehormatan: Sengketa Penanaman Modal Antara Investor Melawan Pemerintah Di Arbitrase ICSID,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 3 (2014): 446.
27 Prof Maxi Schererni, Scherer, Maxi and Prasad,The Principle of Equal Treatment in International Arbitration. Queen Mary, University of London, Centre for Commercial Law Studies, 2019, hal.1.
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
berdasarkan undang-undang, adanya kompensasi dan tidak boleh didasarkan pada alasan politis saja. 28
Bentrokan  antara  perusahaan  asing  yang  mencari  keuntungan  dan  kedaulatan  dalam penanaman  modal  selalu  ada  disetiap  negara.  Pada  dasarnya  penanaman  modal  asing menginginkan kedua belah pihak memenuhi kontrak dan hukum kebiasaan internasional sebelum melakukan  kegiatan  ekonomi  di  negara  tuan  rumah.  Sebaliknya,  Negara  harus  memimiliki kedaulatan yang dapat memandang suatu negara sama derajatnya, karena ini merupakan hukum mutlak  setiap  hukum  internasional  mulai  dari  organisasi  internasional  sampai  arbitrase internasional,  serta  kedaulatan  tersebut  merupakan  hal  yang  mutlak  dimiliki  oleh  negara,  dan setiap  peraturan  dan  kebijakan  harus  dipenui  dikala  investor  asing  mengeksploitas  negara  di wilayahnya. Maka, principle of equal treatment atau asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas yang memandang dan menghormati kedaulatan negara sebagai negara yang merdeka dan bebas mengaturnya sendiri sehingga harus dipandang sederajat tanda diskriminasi.

## CONCLUSION
Setiap  negara  dan  organisasi  internasional  diwajibkan  menjunjung  tinggi principle  of sovereign equality yang menggambarkan persamaan derajat di setiap negara. Syaratnya adalah negara tidak berada dibawah negara lain, memiliki kedaulatan dan merdeka.  Sedangkan, terkait dengan investasi  dimana  negara  berkembang  memiliki  daya  tarik  pada  sumber  daya  alam  yang  masih melimapah dengan mineral dan sektor pertanian/perkebunan, General Assembly Resolution on the Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) memberikan hak pada negara untuk melaksanakan  kegiatan  ekonomi  demi  kepentingan  pembangunan  nasional  dan  kesejahteraan rakyat  dapat  melaksaakan  kedaulatan  atas  otoritasnya,  memberi  pembatasan,  dan  kebijakan ekonomi.
Sebaliknya  investor  sangat  mengkhawatirkan  negara  memanfaatkan principle  of  sovereign equality untuk  nasionalisasi  yang  dapat  dilakukan  berdasarkan  alasan  pemanfaatan  untuk kepentingan umum, keamanan atau kepentingan nasional yang diakui sebagai penyebab utama diatas kepentingan pribadi maupun Internasional, namun negara yang melaksanakan nasionalisasi harus membayar ganti rugi
Konsep dalam prinsip ini adalah adanya kedaulatan untuk mengembangkan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik, kemudian sovereign equality dan non-dikriminasi, fair and equitable treatment , dan pemberian hak untuk nasionalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, principle of sovereign equality sudah dicantumkan sebagai asas perlakuan yang  sama  dan  tidak  membedakan  asal  negara,  namun  perlakukan  yang  sama  kecuali  oleh ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  dengan  kata  lain  Indonesia  sebagai  negara  yang berdaulat tidak menyerah secara penuh paham liberal dan kapitalis dan tetap berdaulat. Unsur non-diskriminasi yang merupakan salah satu unsur penting dalam principle of sovereign equality juga telah diatur dalam undang-undang sebagaimana pasal 6 UU Penanaman Modal. Namun hal yang sama dianggap tidak ada dalam modul penyelesaian masalah berupa arbitrase, yang mana harus memiliki slogan “ The principle of equal treatment is fundamental to the idea of justice in international arbitration as in any adjudicative system ”, yang dikembangkan Prof Maxi Schererni, sehingga secara kasat mata abitrase yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diikuti dengan UU no.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, belum memenuhi principle of sovereign equality . Kemudian terkait dengan nasionalisasi, tetap diberlakukana dan diatur sebagai salah satu kedaulatan negara, meski menjamin
28 Suparji, Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia , UAI Press, Jakarta Selatan,2016, hal 16-75.
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
tidak akan melakukan nasionalisasi sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## REFERENCES Book
Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2017, Jakarta; Johannes  Ibrahim  Dan  Lindawaty  Sewu,  Hukum  Bisnis  Dalam  Perspektif  Manusia  Modern,
Penerbit: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2017, Bandung;
Dr.Sentosa Sembiring,SH,MH, Hukum Investasi, penerbit nuansa aulia, cetakan ketiga, Bandung,
2018;
Fabio  Morosini,    Reconceptualizing  International  Investment  Law  from  the  Global  South,
Cambridge University Press,England, 2017;
Suparji,  Pokok-Pokok  Pengaturan  Penanaman  Modal  Di  Indonesia,  UAI  Press,  Jakarta Selatan,2016;
Nasution, Asmin, Transparansi dalam Penanaman Modal, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008;

## Journal
Adelina Br Tarigan “Modal Yang Terkait Dengan Perdagangan ( Trade Related Investment Measures / Trims ) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018;
Andrean  Fernando,  “Politik  Hukum  Peningkatan  Investasi  Dan  Dampaknya  Terhadap  Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” Jurnal Lex Renaissance 7, no. 1 (2022).
Andrew Rosser, The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market and Power, Richmond, Surrey : Curzon, 2002;
Budiono, Ekonomi Internasional. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada,
2001, Yogyakarta;
Berliana  Ciwi  Linda,Jeany  Anita  Kermite  dan  Maya  Karundeng,    Kajian  Hukum  Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip Wto (World Trade Organization),  Artikel Fakultas Hukum Unsrat., LEX PRIVATUM Vol 10, No 4 (2022), ISSN: 2337-4942
Cristina Elena Popa (TACHE, “Principles of International Law of Investments, Recognition and Trajectory 1,” Juridical Tribune Journal , ), Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department, vol. 7 (Special), October. 2021;
Dhaniswara K. Harjono, “Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” no. 25 ,2012,:
Erlina, E., Idris, Z., & Zaharnika, R. F. A. (2022). Akibat Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Disertai Dengan Perjanjian Fidusia. JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 1 (2), 134- 145.
Huala  Adolf,  “Artikel  Kehormatan:  Sengketa  Penanaman  Modal  Antara  Investor  Melawan Pemerintah Di Arbitrase ICSID,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 3 (2014);
L  Lin  and  J  R  Alison,  “An  Analysis  of  Expropriation  and  Nationalization  Risk  in  China,”  Yale Journal of International Law (1994);
Martti Koskenniemi and Ville Kari, Sovereign Equality, The UN Friendly Relations Declaration at 50, 2020.
S P Subedi, “Fundamental Principles of International Economic Law,” International Economic Law, no. December (2006).
Prof Maxi Schererni, Scherer, Maxi and Prasad,The Principle of Equal Treatment in International Arbitration. Queen Mary, University of London, Centre for Commercial Law Studies, 2019,
Volume 9 Nomor 2 Oktober 2023
M.  Iman  Santoso,  “Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  Dalam  Sudut  Pandang  Keimigrasian,” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018).
Michail  Risvas,  “Non-Discrimination  in  International  Law  and  Sovereign  Equality  of  States:  An Historical Perspective,” SSRN Electronic Journal (2018). Vol. 39:1.
Nindyo  Pramono,  Perkembangan  Arus  Investasi  Ditinjau  Dan  Perspektif  Hukum  Bisnis,  Jurnal Legislasi  Indonesia,  Vol.  3.  Jakarta,  Ditjen  Peraturan  Perundang-Undangan  Departemen Hokum Dan HAM RI, 2006.
Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development,  Fair  And  Equitable  Treatment Standard In International Investment Law, “OECD Working Papers on International Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law” (2004). working papers on international investment Number 2004/3, 2014.
Sri  Setianingsih,  “Pengertian  Hukum  Internasional,”    ISBN  9789790118751,  Tangerang Selatan:Universitas Terbuka, 2019.
Yeni  Kustiyahningsih  and  Universitas  Trunojoyo  Madura,  “Prosiding  Seminar  Nasional  Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank ( SENDI _ U ) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin  Ilmu  Dalam  Pengembangan  IPTEKS  Untuk  Mewujudkan  Pembanguna,”  no. November (2020).

## Internet
Haris Azhar, SH, MA, Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum  Gunung  Jati,  https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di- indonesia/ ,akses  tanggal 16 agustus 2022, jam 10.00
Marcelo Kohen, General Principles of Law, oxford university press, 2019 https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo- 9780199796953-0063.xml, akses tanggal 16 agustus 2022, jam 9.45
Yang Zewei, The Legal Effect of the Principle of Sovereign Equality of States, Wuhan  University institute  of  international  law,    http://translaw.whu.edu.cn/en/index.php/index-view-aid- 679.html, akses tanggal 9 Agustus 2022, jam 14:43.