## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 02, Nomor 02, November 2020

## INTERPRETASI HUKUM PERKARA PENIPUAN ONLINE MODUS INVESTASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007
Alba Liliana Sanchez*, Mustaqim, Agus Satory Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Pakuan Jl. Pakuan RT.02/RW.06, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 Notary.Albaliliana@gmail.com

## Abstract
The rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public  about  the  dangers  of  online  investment.  The  purpose  of  this  research  is  to  better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits. The research approach is the legal sociology approach. Observations indicate that law enforcement by  the  National  Police  against  suspected  online  investment  fraud  has  not  been  carried  out optimally because investigators only use the articles of the Criminal Code and the ITE Law. But not using Law Number 42/2009, and Law Number 25/2007, investigators must also immediately break the chain of online fraud practices.
Keywords: Legal Interpretation; Online Fraud; Investment Mode

## Abstrak
Maraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor  yaitu  faktor  ketidaktahuan  masyarakat  perihal  investasi  melalui  platform  online.  Faktor lainnya  belum  optimalnya  penegak  hukum  untuk  melakukan  langkah  pencegahan  dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online. Tujuan penelitian ingin  lebih  memahami  penafsiran  hukum  perkara  penipuan  online  dengan  modus  investasi. Tujuan  lainnya  agar  masyarakat  lebih  berhati-hati  dengan  penawaran  investasi  online  yang menjanjikan  keuntungan  berlipat  ganda.  Pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  Sosiologi hukum.  Hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  oleh  Polri  terhadap tersangka  penipuan  investasi  online,  belum  berlangsung  optimal  karena  penyidik  hanya menggunakan  pasal-pasal  KUHP  dan  Undang-Undang  ITE.  Namun  tidak  menggunakan Undang-Undang  Nomor  42/2009,  dan  Undang-Undang  Nomor  25/2007,  penyidik  juga  harus segera memutus mata rantai praktek penipuan online tersebut.
Kata Kunci: Interpretasi Hukum; Penipuan Online; Modus Investasi

## A.   Pendahuluan
Pada hakekatnya, hukum bisnis merupakan “peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah  dengan  maksud  untuk  mengatur,  menguasai  dan  melindungi  seluruh  kegiatan
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
bisnis,  meliputi  kegiatan  industri,  perdagangan,  dan  pelaksanaan  jasa,  serta  semua  hal  yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya”. 1
Dalam  kaitannya  dengan  hukum  bisnis,  Sunyoto  mengemukakan  “Hukum  bisnis merupakan  suatu  perangkat  hukum  yang  mengatur  tata  cara  dan  pelaksanaan  suatu  urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu dengan mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi”. 2
Berdasarkan  pengertian  hukum  bisnis  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa hukum bisnis merupakan peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur lalu lintas kegiatan ekonomi  agar  tercipta  keamanan  dan  ketertiban  dalam  bidang  ekonomi  di  Indonesia.  Apabila kaidah hukum dalam bidang bisnis ini dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas.
Karenanya  ada  beberapa  aspek  hukum  yang  perlu  diperhatikan  dalam  hukum  bisnis, meliputi: 3
1. Aspek Yuridis, merupakan aspek hukum bahwa yang mempunyai kewenangan membuat peraturan  dan  tata  cara  membuatnya  adalah  badan-badan  yang  resmi,  seperti  DPR, DPRD,  dan  Pemerintah.  Apabila  yang  membuat  dan  tata  cara  membuat  peraturan tersebut  tidak  benar  ( illegal )  maka  peraturan  tersebut  akan  menjadi  cacat,  karena  yang membuat bukanlah badan yang berwenang.
2. Aspek  Ekonomi,  merupakan  gambaran  apakah  peraturan  tersebut  mempunyai  nilai ekonomi.  Dalam  arti  tidak  merugikan  masyarakat  luas  seperti  peraturan-peraturan  yang bersifat birokrasi sehingga menimbulkan ekonomi tinggi akibat peraturan tersebut.
3. Aspek  Politis.  Dalam  pembuatan  peraturan  tersebut  sudahkah  melihat  dari  beberapa sudut  pandang  politis,  jangan  sampai  peraturan  yang  dibuat  hanyalah  untuk  membuat sekelompok  golongan  mendapatkan  keuntungan,  sedangkan  golongan/kelompok  lain mendapatkan kesulitan atau kerugian.
4. Aspek Sosiologis dan Historis, juga merupakan suatu aspek  yang tidak  boleh diabaikan, karena  dalam  membuat  suatu  peraturan,  aspek  tersebut  seperti  latar  belakang pendidikan, ekonomi dan apakah peraturan tersebut sudah pernah dibuat dan merugikan masyarakat  haruslah  menjadi  perhatian  agar  tidak  terulang  kembali  hal-hal  yang  negatif dari peraturan tersebut.
1 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm.49.
2 Danang Sunyoto, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), hlm.1.
3 Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, (Yogyakarta:  Arti Bumi Intaran, 2008), hlm.72.
Seiring dengan aspek-aspek hukum bisnis dimaksud di atas, menjadikan suatu pedoman ( guide )  bagi  pelaku  bisnis  di  dalam  menyelenggarakan  aktivitas  bisnisnya.  Salah  satu  aspek hukum yang saat ini sedang mem- booming yaitu aspek hukum dalam penyelenggaraan bisnis investasi.
Istilah  investasi  berasal  dari  bahasa  Latin,  yaitu investire (memakai),  sedangkan  dalam bahasa  Inggris  disebut  dengan investment .  Istilah  hukum  investasi  berasal  dari  terjemahan bahasa Inggris yaitu investment of law . Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi tersebut, maka harus dicari  dari  berbagai  pandangan  para  ahli  dan  kamus  hukum.  Salah  satunya  Fitzgeral, mengartikan  investasi  sebagai  “aktivitas  yang  berkaitan  dengan  usaha  penarikan  sumber- sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal  tersebut  akan  menghasilkan  aliran  produk  baru  di  masa  yang  akan  datang”. 4 Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan  untuk  pemberian  barang  modal,  dan  barang  modal  itu  akan  menghasilkan  produk baru.
Kamaruddin  Ahmad,  mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  investasi  adalah “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu  atas  uang  atau  dana  tersebut”. 5 Dalam  definisi  ini,  investasi  difokuskan  pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.
Dari pengertian investasi menurut Kamaruddin Ahmad, mencerminkan adanya 4 (empat) alasan banyak orang melakukan investasi, yaitu : 6
1. Untuk mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  layak  di  masa  yang  akan  datang.  Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu  atau  setidak-tidaknya  bagaimana  berusaha  untuk  mempertahankan  tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang  dapat menghindarkan diri agar kekayaan  atau  harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi.
3. Dorongan  untuk  menghemat  pajak.  Beberapa  negara  di  dunia  banyak  melakukan kebijakan  yang  sifatnya  mendorong  tumbuhnya  investasi  di  masyarakat  melalui  fasilitas
4 Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.51.
5 Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.5.
6 H. Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (pertama), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.188.
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
perpajakan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  melakukan  investasi  pada  bidang- bidang usaha tertentu.
4. Didorong  oleh  kebutuhan  akan  masa  depan.  Namun,  banyak  orang  belum  memikirkan kebutuhan  akan  masa  depannya.  Padahal  semakin  ke  depan,  biaya  hidup  seseorang pasti akan semakin bertambah. Bila orang menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih  besar,  mereka  tentu  akan  menyempatkan  diri  berhemat  dalam  mengelola keuangannya,  mereka  pasti  akan  melakukan  investasi  guna  memenuhi  kebutuhan  yang diperlukan.
Berdasarkan  dorongan  keempat  alasan  tersebut,  mereka  berupaya  mencari  informasi baik melalui info dari rekan sejawat ataupun info lewat online (internet). Akan tetapi, umumnya mereka memperoleh info melalui online dan menyakini info tersebut karena lebih jelas produk- produk investasi yang ditawarkan dan lebih jelas prosedurnya yang ditawarkan disertai alamat perusahaan  investasi  bodong  tersebut, serta  menjanjikan  keuntungan  berlipat-lipat  bagi  calon korbannya.
Dari  hasil  pengamatan  penulis,  pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengumumkan sebanyak  73  perusahaan  investasi illegal yang  diduga  melakukan  kegiatan  usaha  tanpa  izin dari  pihak  berwenang  dan  berpotensi  merugikan  masyarakat,  diantaranya  adalah  64 Trading Forex tanpa  izin;  5  Investasi  uang  tanpa  izin;  2 Multi  Level  Marketing tanpa  izin;  1  Investasi perkebunan;  dan  1  Investasi Cryptocurrency ,  serta  beberapa  investasi illegal lainnya,  seperti berlian utuh, emas bullion, tas merek Hermes, dan lukisan-lukisan berkelas internasional ( The Concert, The Pigeon with Green Peas, Rembrandt ). 7
Aspek  pencegahan  dan  penindakan  terhadap praktek  penipuan  berkedok  investasi  atau yang  kerap  dikenal  dengan  investasi illegal (bodong)  memerlukan  peran  serta  dan  sinergitas dari  setiap stakeholder yang  terlibat  di  dalamnya.  Hal  ini  tentu  saja  bertujuan  melindungi kepentingan  masyarakat  dari  dampak  investasi illegal yang  merugikan,  memulihkan kepercayaan publik, dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam berinvestasi.
Untuk  tahap  awal,  Deputi  Bidang  Pelayanan  Penanaman  Modal,  Badan  Konsultasi Penanaman Modal (BKPM), menekankan pentingnya pencegahan sebagai bentuk perlindungan Negara  terhadap  masyarakat  dari  pelaku  investasi illegal .  Deputi  mengingatkan  dampak investasi illegal yang  akan  sangat  dirasakan  oleh  masryarakat.  Untuk  itu,  BKPM  oleh Permendag  No.96/M-DAG/PER/12/2014 juncto No.10/M-DAG/PER/11/  2015  telah  memiliki kewenangan  tentang  penerbitan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Langsung  (SIUPL).  BKPM
7 Ayu  Lestari  W.P., Hati-Hati!  Ini  Daftar  73  Investasi  Bodong  yang  Dilarang  OJK .  Website. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3952217/hati-hati-ini-daftar73-investasi-bodong-yang-dilarang- ojk , 2019.
sendiri  telah  menyiapkan  sejumlah  langkah-langkah  pencegahan  terhadap  praktek  investasi illegal . Deputi juga menyampaikan sebagai upaya preemtif- nya, BKPM ikut bergabung ke dalam Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  untuk  mengkoordinasikan  pencegahan  dan  penanganan dugaan  tindakan melawan  hukum  dibidang penghimpunan  dana masyarakat  dan  pengelolaan investasi.  Hal  ini  dilakukan  BKPM  melalui  tindakan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  seluruh masyarakat. 8
Selain  itu,  BKPM  juga  mendukung  rencana  Otoritas  Jasa  keuangan  (OJK)  untuk menerbitkan Investor  Alert  Portal .  Melalui  portal  ini,  OJK  membangun  komunikasi  kepada masyarakat  untuk  berhati-hati  terhadap  bentuk-bentuk  investasi  bodong.  Posisi  BKPM  di  sini adalah memberi masukan atas penerbitan daftar investasi illegal . Sementara sebagai tindakan preventif,  BKPM  ikut  terlibat  dalam  mekanisme  penerbitan  SIUPL  melalui  presentasi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  investasi  dihadapan  BKPM,  Kementerian  Perdagangan,  dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) secara bersamaan. Selanjutnya, sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi, BKPM ikut serta dalam pembahasan berkala atas temuan atau laporan yang  diterima  oleh  Satgas.  Tindak  lanjutnya  adalah  dengan  menentukan  langkah- langkah  pencegahan  dan  atau  penanganan.  BPKM  juga  berperan melakukan  pembinaan  dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dan melakukan pembinaan penanaman modal.
Praktek  investasi illegal atau  modus  investasi  bodong,  merupakan  suatu  pelanggaran hukum yang ditinjau dari berbagai aspek, sebagai berikut: 9
1. Aspek hukum perjanjian menurut KUHPerdata.
Ditinjau  dari  aspek  hukum  perjanjian,  modus  investasi  bodong  merupakan  suatu pelanggaran  terhadap  Pasal  1320  KUHPerdata,  yang  terdiri  dari  sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
2. Aspek hukum pidana penipuan dan penggelapan menurut KUHPidana.
Menurut KUHPidana, perbuatan ataupun praktek investasi bodong merupakan perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP).
3. Aspek  hukum  Perpajakan  (Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
8 M.  Dani  Pratama,  Mencermati  Aspek  Pencegahan  dan  Penindakan  Praktek  Penipuan  Berkedok Investasi. Lipsus Waspada Investasi Illegal .
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592814d142927/mencermatiaspek-pencegahan-dan- penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi/ , Mei, 2017.
9 Litasari S. Tinjauan Yuridis terhadap Modus Investasi pada Bisnis Tas Merek Hermes . Tesis  Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
Ditinjau dari cara pelaku memperoleh dan/ataupun memiliki produk-produk impor berkelas internasional  yaitu  dengan  cara  pelaku  beralasan  kepada  pihak  Bandara  bahwa  produk impor  tersebut  merupakan  oleh-oleh  yang  akan  dipakai  sendiri  di  tanah  air.  Namun, ternyata produk impor bernilai sangat mahal tersebut oleh si pelaku dijual lagi ke kalangan selebritis  dan/ataupun  kalangan  konglomerat.  Dilihat  dari  perbuatan  pelaku,  maka  si pelaku  berupaya  untuk  menghindari  dan/ataupun  mengelabui  pengenaan  pajak  atas barang mewah.
4. Aspek  hukum  Investasi  (Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal).
Modus  investasi  bodong  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  asas-asas  hukum investasi,  sebagaimana  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  pada  Pasal  3  ayat  (1)  yang  menentukan  10  (sepuluh)  asas  dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  interpretasi  hukum perkara penipuan online dengan modus investasi dikaji dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?

## B.   Pembahasan
Sebelum  memasuki  tahap  pembahasan,  terlebih  dahulu  penulis  akan  memuat  tahap Orisinalitas  penelitian  (keaslian  penelitian)  yang  bertujuan  untuk  mencegah  adanya  dugaan plagiatisme.  Ada  3  (tiga)  temuan  yang  membedakan  penelitian  penulis  dengan  beberapa penelitian sebelumnya, sebagai berikut:
1. Penelitian  yang  pernah  diteliti  oleh  Eflin  Christy,  dengan  judul  penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan melalui Investasi Online ”. Hasil penelitian Eflin dimuat dan dipublikasikan melalui Jurnal Jurist-Diction Vol.1 No.2 September 2018.
Persamaan  penelitian  penulis  dengan  penelitian  Eflin  adalah  keduanya  sama-sama membahas  persoalan  penipuan online dengan  modus  investasi.  Perbedaannya  sangat jelas  dari  kedua  peneliti  yaitu  peneliti  Eflin  kajian  pembahasannya  bersifat  umum  hanya membahas  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  penipuan  investasi  melalui internet ( online ). Sedangkan penelitian penulis (Alba, Hotma dan Agus) mengkaji perkara penipuan online melalui  modus  investasi illegal (bodong)  dari  sisi  Undang-Undang  PPn dan  PPh  barang  mewah,  serta  Undang-Undang  Penanaman  Modal,  mengingat  barang yang  dijadikan  obyek  investasi  bodong  adalah  barang  berkelas  dunia  dan  harganya
sangat  fantastis  sehingga  tidak  mudah  untuk  membawa  masuk  barang  tersebut  ke Indonesia.
2. Penelitian yang pernah diteliti oleh A.A. Angga Primantari, dengan judul penelitian “Upaya Menanggulangi  Investasi  Bodong  di  Internet”.  Hasil  penelitian  Primantari  dimuat  dan dipublikasikan  melalui  Jurnal  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana. Persamaan  penelitian  penulis  dengan  penelitian  Primantari  keduanya  membahas penipuan  investasi  bodong  melalui  media  internet/ online .  Perbedaannya  yaitu  penelitian Primantari  hanya  membahas  langkah-langkah  penanggulangan  investasi  bodong  di internet,  tidak  mengkajinya  dari  sudut  pandang  peraturan  perundang-undangan  lainnya, dan  hanya  mengkaji  dari KUHP dan Undang-Undang  ITE.  Sedangkan  penelitian  penulis membahas dan mengkajinya dari beberapa peraturan perundang-undangan  terkait  yakni KUHP,  Undang-Undang  ITE,  Undang-Undang  PPn  dan  PPh  atas  Barang  Mewah,  dan Undang-Undang Penanaman Modal. Dengan demikian, ruanglingkup kajiannya lebih luas dibandingkan dengan penelitian Primantari.
3. Selanjutnya  adalah  penelitian  yang  pernah  diteliti  oleh  Mila  Surahmi,  dengan  judul penelitiannya “Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang)”.  Hasil  penelitian  Surahmi  dimuat  dan  dipublikasikan  melalui  Jurnal Thengkyang  Vol.2  No.1  Juni  2019.  Kesamaan  penelitian  Surahmi  dengan  penelitian penulis adalah memiliki objek pembahasan yang sama yakni tentang penipuan investasi. Perbedaannya  sangat  dominan  yakni  penelitian  Surahmi  hanya  mengkaji  aspek perlindungan  hukum  bagi  korban  penipuan  investasi,  namun  tidak  dijelaskan  apakah modus penipuan investasi tersebut melalui media online atau tidak. Sedangkan penelitian penulis mengkajinya dari berbagai aspek yakni perlindungan hukum dari sisi preventif dan represif,  serta  mengkajinya  dari  sisi  KUHPerdata,  KUHP,  Undang-Undang  ITE,  dan Undang-undang lainnya. Penelitian penulis juga kajiannya lebih luas karena barang yang dijadikan objek investasi adalah barang berkelas dunia.
Selanjutnya  penulis  akan  memasuki  tahap  pembahasan,  sebagai  berikut: Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Secara  teoritis  dan  praktis,  ada  beberapa  penyelesaian  sengketa  oleh  aparat  penegak hukum dalam menangani modus investasi bodong melalui online , sebagai berikut: 10
1.   Secara  Represif  atau  penekanan  dalam  penerapan  pidana  setelah  kejahatan  terjadi. Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penipuan  dengan  modus  investasi  bodong
10 Dewa Gede Sumantri, Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi MLM Investasi Emas . Artikel Hukum , Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011, hlm.6.
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
belum  secara  tegas  diatur  dalam suatu  undang-undang  khusus yang  bisa  memberatkan pidana  bagi  pelaku.  Pelaku  hanya  dikenakan  tuntutan  penipuan  atau  perbuatan  curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
2.   Secara  Preventif  atau  pencegahan  sebelum  kasus  terjadi  untuk  menjaga  kemungkinan terjadinya  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum  di  dalam  masyarakat  menggunakan  cara- cara persuasif, seperti himbauan oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan institusi tertentu.
Penanganan  secara  preventif  terhadap  penipuan  dengan  modus  investasi  bodong  ini adalah  pilihan  yang  sangat  tepat  mengingat  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang belum  memahami  tentang  modus  investasi  bodong,  apalagi  kasus  ini  berkaitan  erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita, hal inilah yang harus  dirubah  dengan  upaya  preventif  yang  dinilai  lebih  efektif  oleh  Polri  dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu kasus.
Proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penipuan  dengan  modus  investasi  bodong, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain : 11
a. Laporan yang berasal dari masyarakat.
Penyelidikan  tentang  kasus  penipuan  dengan  modus  investasi  bodong  akan  dilakukan setelah  pihak  kepolisian  mendapat  laporan  dari  masyarakat.  Karena  kasus  penipuan seperti ini sangat sulit untuk diawasi secara langsung, hal ini disebabkan dari para pelaku yang  melakukan  kegiatan  dari  rumah  ke  rumah  dan  seolah  benar-benar  menggunakan sistem murni yang memang sudah dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia.
b. Penunjukan.
Pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).
c. Penyelidikan.
Anggota  Polri  yang  ditunjuk  melakukan  penyelidikan  atas  laporan  yang  masuk  dari masyarakat melakukan pemeriksaan dari kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan  penipuan  dengan  modus  operandi  investasi  bodong,  untuk  kemudian  dilakukan penyelidikan lanjutan seperti penambahan alat bukti maupun mencari saksi-saksi.
d. Penangkapan.
Anggota  Polri  yang  telah  melakukan  penyelidikan  lanjutan  dan  mengetahui  keberadaan identitas pelaku dapat melakukan penangkapan setelah mendapat izin dari pimpinan.
11 Ibid .
e. Penyitaan
Kepolisian berwenang menyegel dan menyita alat dan segala keperluan yang digunakan oleh si pelaku untuk melakukan praktek penipuan ini seperti kartu ATM, buku-buku, brosur dan komputer yang digunakan sebagai pelaku untuk melakukan aksinya. Setelah barang bukti didapat maka penyidik wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acaranya.
Ditinjau dari praktek penipuan online dengan berbagai modus investasinya sebagaimana yang  dilakukan  oleh  beberapa  perusahaan  investasi illegal tentunya  merupakan  pelanggaran terhadap  KUHPerdata  (pasal-pasal  terkait  perjanjian),  KUHPidana  (pasal-pasal  terkait  tindak pidana  penipuan  dan  penggelapan),  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi berbeda halnya, apabila modus investasi illegal ini menjadikan produk-produk impor bernilai sangat mahal sebagai alat untuk melakukan investasi bodong ini, mengingat produk-produk impor berkelas internasional dan sangat mahal tersebut  tidak  mudah  diperoleh  begitu  saja,  dan  harus  membelinya  di  negara-negara  tertentu yang  hanya  memproduksi  secara  terbatas  produk  tersebut.  Contohnya  adalah  tas  bermerek Hermes, mobil-mobil berkelas dunia, dan lukisan-lukisan bernilai milyaran rupiah.
Untuk  mendatangkan  produk-produk  impor  berkelas  internasional  dan  sangat  mahal tersebut  tidaklah  mudah  karena  untuk  sampai  di  Indonesia,  pelaku  harus  melewati  Bandara Internasional  dan/atau  Pelabuhan  Internasional,  sehingga  wajar  dikenakan  tariff  pajak  yang sangat  mahal,  seperti  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan,  serta  tariff  Penanaman Modal  seiring  produk  tersebut  dijadikan  investasi  di  dalam  negeri  atau  akan  dijual  lagi.  Untuk menghindari  kedua  tariff  yang  sangat  mahal  tersebut,  biasanya  pelaku  melakukan  berbagai upaya  untuk  mengelabui  pihak  petugas  Bandara  Internasional  (Soekarno-Hatta)  maupun Pelabuhan  Internasional.  Upaya  pengelabuan  atau  penggelapan  produk  impor  yang  sangat fantastis harganya, merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,  serta pelanggaran  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  khususnya Pasal  1  point  4;  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  a  tentang  kepastian  hukum;  Pasal  14  huruf  a  tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
Dari  peraturan  perundang-undangan  dimaksud,  dalam  pembahasan  ini  penulis  lebih menekankan  pada  Pasal  378  KUHP  tentang  Penipuan,  dan  Pasal  372  KUHP  tentang Penggelapan.  Namun,  sebelumnya  penulis  akan  sedikit  membahas  pelanggaran  terhadap Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPerdata.  Hal ini mengingat bahwa investasi  bodong  ( illegal )  tersebut  tidak  dilandasi  oleh  syarat-syarat  dalam  suatu  perjanjian, sehingga  tidak  heran  apabila  investasi  tersebut  dikategorikan  sebagai  investasi  bodong
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
(investasi yang palsu) atau perjanjian yang tidak sah. Hal ini karena perjanjian yang sah artinya perjanjian  yang  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  sehingga perjanjian dimaksud diakui oleh hukum ( legally concluded contract ).
Menurut  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata,  syarat-syarat  sah  perjanjian  adalah 1) Adanya  persetujuan  kehendak  antara  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian  ( consensus );
2)   Adanya  kecakapan  pihak-pihak  untuk  membuat  perjanjian  ( capacity );  3) Adanya  suatu  hal tertentu ( object ); dan 4) Adanya suatu sebab yang halal ( legal cause ).
Ad.1. Adanya  persetujuan  kehendak  antara  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian
( consensus ).
Persetujuan  kehendak  adalah  kesepakatan,  seia-sekata  pihak-pihak mengenai  pokok  perjanjian.  Apa  yang  dikehendaki  oleh  pihak  yang  satu  juga dikehendaki  oleh  pihak  yang  lainnya.  Persetujuan  kehendak  itu  sifatnya  bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
Ad.2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian ( capacity ).
Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia  sudah  dewasa,  artinya  sudah  mencapai  umur  21  tahun  atau  sudah  kawin walaupun belum 21 tahun.
Ad.3.Ada suatu hal tertentu ( object ).
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib  dipenuhi.  Prestasi  itu  harus  tertentu  atau  sekurang-kurangnya  dapat ditentukan.
Ad.4. Ada suatu sebab yang halal ( legal causa ).
Kata  “causa”  berasal  dari  bahasa  Latin  artinya  “sebab”.  Sebab  adalah  suatu yang  menyebabkan  orang  membuat  perjanjian,  yang  mendorong  orang  membuat perjanjian.  Tetapi  yang  dimaksud  dengan cause yang  halal  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  itu  bukanlah  sebab  dalam  arti  yang  menyebabkan  atau  yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.
Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata  disebut syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi,  perjanjian  dapat  dibatalkan  ( vernietigbar ).  Tetapi  jika  tidak  dimintakan pembatalan  kepada  Hakim,  perjanjian  itu  tetap  mengikat  pihak-pihak,  walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (Pasal 1454 KUHPerdata).
Syarat  ketiga  dan  keempat  Pasal  1320  KUHPerdata  disebut  syarat  Objektif, karena  mengenai  sesuatu  yang  menjadi  objek  perjanjian.  Jika  syarat  ini  tidak dipenuhi, perjanjian batal ( nietig, void ).
Untuk  selanjutnya  penulis  akan  memprioritaskan  pembahasan  mengenai  pelanggaran Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP atas modus investasi bodong, sebagai berikut:
1. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan,
Tindak  pidana  penipuan  atau bedrog ,  juga  disebut oplichting dalam  bentuk  pokok, diatur  dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum,  baik  dengan  memakai  nama  atau  kedudukan  palsu,  baik  dengan  perbuatan- perbuatan  tipu  muslihat  maupun  dengan  rangkaian  kebohongan,  membujuk  orang  lain supaya  menyerahkan  suatu  barang  atau  supaya  membuat  utang  atau  menghapuskan piutang,  dihukum  karena  penipuan  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat tahun.”
Tindak  pidana  penipuan  dalam  bentuk  pokok  yang  diatur  dalam  Pasal  378  Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 12
a. Unsur Subjektif :
1) Dengan maksud atau met het oogmerk dalam hal ini beritikad buruk;
2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat;
3) Secara  melawan  hukum  atau wederrechtelijk dalam  hal  ini  dengan perbuatan  yang  menentang  Undang-undang  atau  tanpa  izin  pemilik yang bersangkutan.
b. Unsur Objektif:
1) Barangsiapa dalam hal ini pelaku;
2) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
(a)   Menyerahkan suatu benda,
(b)   Mengadakan suatu perikatan utang, (c)   Meniadakan suatu piutang,
3) Dengan memakai:
(a)   Sebuah nama palsu;
(b)   Kedudukan palsu;
(c)   Tipu muslihat;
12 P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm.142.
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
(d)   Rangkaian kata-kata bohong.
Dalam  melakukan  aksi  tindak pidana  penipuan  melalui  modus  investasi  bodong, tersangka  bermaksud  melakukan  perbuatan  tersebut  untuk  menguntungkan  diri  sendiri ataupun  orang  lain.  Kata  dengan  maksud  atau met  het  oogmerk itu  harus  diartikan sebagai  maksud  dari  pelaku  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum.  Unsur  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum  bahwa  keuntungan  yang  diperoleh  dan  cara  memperoleh  keuntungan  tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.
Unsur  objektif  pertama  dari  tindak  pidana  penipuan  berupa  investasi  bodong  ialah barangsiapa,  kata  barangsiapa  menunjukkan  orang,  yang  apabila  orang  tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat disebut pelaku tindak pidana .
Unsur  objektif  kedua  ialah iemand  bewegen atau  menggerakkan  orang  lain  agar orang  lain  tersebut:  a)  Mau  menyerahkan  sesuatu  benda;  atau  b)  Mau  mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.
Perbuatan untuk menggerakkan  orang  lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya- upaya  berupa  janji,  penyalahgunaan  kekuasaan,  ancaman  kekerasan,  dan  sebagainya, melainkan  dengan  menggunakan  tindakan-tindakan  baik  berupa  perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
Kata  menyerahkan  suatu  benda  ialah  setiap  tindakan  memisahkan  suatu  benda dengan  cara  apapun  dan  dalam  keadaan  apapun  dari  orang  yang  menguasai  benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Kata benda disini diperluas yaitu tidak hanya benda  bergerak  melainkan  juga  benda  tidak  bergerak.  Benda  tersebut  harus  bernilai ekonomis atau fantastis luar biasa mahalnya.
Unsur  objektif  ketiga  adalah  sarana  penipuan  yang salah satu  diantaranya  dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya: a) Memakai nama palsu; b) Memakai kedudukan  palsu;  c)  Dengan  memakai  tipu  muslihat;  atau  d)  Memakai  serangkaian kebohongan.
Suatu  nama  palsu  itu  harus  merupakan  nama  seseorang.  Nama  tersebut  dapat merupakan  nama  yang  bukan  merupakan  nama  dari  pelaku  sendiri,  atau  memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui secara umum.
Tipu  muslihat  ialah  tindakan-tindakan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  dapat menimbulkan kepercayaan  orang  atau memberikan  kesan  pada  orang  yang  digerakkan, seolah-olah  keadaannya  sesuai  dengan  kebenaran.  Kata-kata  bohong  adalah  kata-kata
dusta  atau  kata-kata  yang  bertentangan  dengan  kebenaran,  sedangkan  rangkaian  kata- kata bohong ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut  mempunyai  hubungan  antara  satu  dengan  yang  lain  dan  dapat  menimbulkan kesan  seolah-olah  kata-kata  yang  satu  itu  membenarkan  kata-kata  yang  lain,  padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.
Berdasarkan  rumusan  unsur-unsur  di  atas  maka  perbuatan  yang  dilakukan tersangka  investasi  bodong  telah  memenuhi  unsur  obyektif  dan  unsur  subjektif sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 378 KUHP mengenai tindak  pidana  penipuan  dapat  diterapkan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  investasi bodong  melalui  pembelian  produk  impor  berkelas  internasional  dan  sangat  fantastis harganya.

## 2. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
Tidak jarang kesepakatan bisnis yang terjadi antar subjek hukum (orang atau badan hukum)  didalam  masyarakat  berujung  pada  permasalahan  yang  tidak  diharapkan.  Awal mula  penjajakan  bisnis, mulai  dari  negosiasi,  membuat  kesepakatan,  penanda-tanganan kontrak,  sampai  dengan  tahap  pelaksanaan  awal  kesepakatan  bisnis  berjalan  dengan baik  dan  lancar.  Namun  di  tengah  jalan,  terjadi  hal-hal  yang  menyebabkan  berubahnya orientasi dari salah satu pihak sehingga kesepakatan bisnis yang telah dibuat tidak dapat terselesaikan sebagaimana yang telah disepakati.
Dalam  kondisi  yang  demikian,  maka  pihak  yang  dirugikan  harus  memahami  atau mengerti  terkait  dengan  tindakan  hukum  yang  harus  dilakukan  untuk  mengembalikan kerugiannya dan/atau cara untuk memberikan efek jera kepada pihak yang menyebabkan timbulnya  kerugian.  Karenanya,  pertama-tama  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  yang merasa dirugikan ialah menentukan tujuan dari upaya hukum yang dilakukan para korban. Apakah tujuannya untuk memperoleh ganti rugi atau untuk memberikan efek jera kepada pelaku/tersangka.  Karena  kedua  tujuan  ini  memiliki  jalur  proses  hukum  yang  berbeda. Pertama melalui jalur perdata dan kedua melalui jalur proses hukum secara pidana.
Adapun terhadap tindak pidana penggelapan, salah satunya diatur dalam Pasal 372 KUHP,  yang  menyatakan  “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
Unsur-unsur  Pasal  372  KUHP  di  atas,  yaitu:  1)  Barang  siapa  (orang  atau  badan hukum  =  subjek  hukum);  2)  Dengan  sengaja  dan  melawan  hokum;  3)  Memiliki  barang sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain;  dan  d)  Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Jika  keempat  unsur  di  atas  terpenuhi  secara  keseluruhan, maka  tindakan  tersebut termasuk dalam pidana penggelapan.

## C.   Simpulan
Praktek investasi bodong yang belakangan ini marak kembali dengan berbagai modusnya dengan  memanfaatkan  media online ,  mencerminkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  belum sepenuhnya memahami berbagai investasi yang legal menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  dan  masyarakat  Indonesia  masih  memiliki  budaya  malas  bekerja  sehingga  langsung mempercayai  dan  menyakini  tawaran  investasi  yang  beredar  di  media online .  Di  sisi  lain, penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong melalui media online , masih dinilai belum optimal dan belum memberikan efek jera, karena sanksi yang dikenakan terhadap pelaku masih tergolong  ringan  atau  tidak  dikenakan  pasal  berlapis sesuai  dengan modus yang  dilakukan si pelaku/tersangka. Dari ketiga aspek ini sehingga praktek investasi bodong marak kembali.
Secara  yuridis,  praktek  investasi  bodong  merupakan  pelanggaran  terhadap  beberapa peraturan  perundang-undangan  terkait,  meliputi  Undang-Undang  ITE,  Undang-Undang  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,  KUHPerdata  khususnya  Pasal 1313,  Pasal  1320,  dan Pasal  1338; KUHPidana  khususnya  Pasal  378  tentang  Penipuan,  dan Pasal  372  tentang  Penggelapan;  terakhir  adalah  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang tentang  Penanaman  Modal,  khususnya  Pasal  1  point  4;  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  a  tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad, Kamaruddin, 2010, Dasar-dasar Manajemen Investasi, Jakarta, Rineka Cipta.
Ali, Mahrus., 2008, Kejahatan Korporasi, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran.
Fuady,  Munir,  2002, Pengantar  Hukum  Bisnis,  Menata  Bisnis  Modern, Bandung,  Citra  Aditya Bhakti.
H.  Manan,  Abdul,  2012, Aspek  Hukum  Dalam  Penyelenggaraan  Investasi  di  Pasar  Modal Syariah Indonesia (pertama), Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
P.A.F. Lamintang, 2007, Delik-Delik Khusus, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
Sunyoto, Danang, 2016, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Yogyakarta, Nuha Medika.
Sutrisno, Budi, dan Salim, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
KUHPidana.
KUHPerdata.
Website:
Ayu  Lestari  W.P., Hati-Hati!  Ini  Daftar  73  Investasi  Bodong  yang  Dilarang  OJK .  Website. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3952217/hati-hati-ini-daftar73-investasi-bodong- yang-dilarang-ojk, 2019.
M. Dani Pratama, Mencermati Aspek Pencegahan dan Penindakan Praktek Penipuan Berkedok Investasi. Lipsus Waspada Investasi Illegal . https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592814d142927/mencermatiaspek- pencegahan-dan-penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi/, Mei, 2017.
Sumber Pustaka Primer:
Litasari  S.  2016, Tinjauan  Yuridis  terhadap  Modus  Investasi  pada  Bisnis  Tas  Merek  Hermes . Tesis Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
Sumantri,  Dewa  Gede.,  2011, Analisis  Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Pelaku  Penipuan dengan  Modus  Operandi  MLM  Investasi  Emas . Artikel  Hukum , Fakultas  Hukum Universitas Lampung.