Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 11-18, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X

## Analisis Pengalokasian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda pada APBD Provinsi Kalimantan Timur
Aji Muhammad Mirman Deni Pratama 1* , Zainal Abidin 2 , and Diana Lestari 3
1,2,3 Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.
* Correspondence author: ajim2dp@gmail.com Telp: +628XXXXXXXXXX
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeksripsikan  Analisis  Bantuan  Keuangan  Bidang Pendidikan Kota Samarinda pada APBD Provinsi Kalimantan Timur, serta mengetahui faktor yang mendukung dan  menghambat  dalam  Analisis  Bantuan  Keuangan  Bidang  Pendidikan  Kota  Samarinda  pada  APBD  Provinsi Kalimantan  Timur.  Jenis  penelitian  kualitatif,  metode  penelitian  menggunakan  wawancara  mendalam  dan triangulasi untuk analisis data. Sumber data dari Key Informan dan informan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus penelitian yang dianalisis meliputi aspek informasi, aspek sumber daya manusia, aspek birokrasi keseluruhan faktor tersebut merupakan pendukung dan penghambat dalam Analisis Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda pada APBD Provinsi Kalimantan Timur. Sepenuhnya faktor tersebut sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti kurang lengkapnya melengkapi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur No 49 Tahun 2020 seperti tidak lengkapnya data siswa, fisik bangunan, DED (detail engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya), dan status lahan.
Kata Kunci: aspek birokrasi; aspek komunikasi; aspek sumber daya manusia; bantuan keuangan; pendidikan

## 1. Pendahuluan
Anggaran negara yang dirancang dalam satu periode oleh pemerintah digunakan oleh berbagai instansi  pemerintahan  untuk  menunjang  keseluruhan  program  yang  telah  direncakan  oleh  setiap instansi pemerintahan. Salah  satu instansi  yang  menggunakan  anggaran  negara  adalah  Pemerintah Kabupaten/Kota,  anggaran  ini  bertujuan  agar  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dapat  melaksanakan komunikasi dan sosialisasi pada masyarakat.
Dalam  melaksanakan  fungsi  dan  kegiatan-kegiatannya,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sering terkendala  anggaran  sehingga  pemerintah  memberikan  bantuan  keuangan  kepada  Pemerintah Kabupaten/Kota  untuk  menunjang  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 menyebutkan bahwa salah satu sumber keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  adalah  bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD).
Bantuan  keuangan  adalah  belanja  bantuan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  kepada  Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari belanja bantuan spesifik dan non spesifik. Bantuan keuangan bersifat spesifik merupakan penyaluran belanja bantuan keuangan yang kegiatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur sementara belanja bantuan  keuangan  bersifat  non  spesifik  adalah  penyaluran  belanja  bantuan  keuangan  yang kegiatannya dilaksanakan selain keputusan Gubernur.
Perencanaan  kegiatan  bantuan  keuangan  kepada  Kabupaten/Kota  merupakan  bagian  dari  proses perencanaan  pembangunan  Daerah,  yang  mencakup  usulan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  pada rangkaian  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Provinsi,  usulan  kegiatan  strategis  Pemerintah Kabupaten/Kota.
Peraturan  Gubernur  No  49  Tahun  2020  tentang  tata  cara  pemberian,  penyaluran  dan pertanggungjawaban  belanja  bantuan  keuangan  Pemerintah  Daerah.  Tujuan  pengaturan  ini  adalah sebagai  pedoman  pelaksanaan  dalam  pemberian,  penyaluran  dan  pertanggungjawaban  belanja bantuan  keuangan  agar  langkah-langkah  pemberian,  pelaksanaan,  monitoring  dan  pengawasan,
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 11-18, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
pertanggungjawaban  dan  pelaporan  belanja  bantuan  keuangan  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat sebagai pendorong dalam rangka meningkatkan kemampuan  keuangan  dan  mengatasi  kesenjangan  fiskal  antar  daerah  serta  pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota. Pemberian Bantuan Keuangan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dialokasi melalui mekanisme pembahasan APBD Provinsi.
Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan  Permendagri  No.  38  Tahun  2018,  “Keuan gan  Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban tersebut”.  Hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut perlu  dikelola  dalam  suatu  sistem  pengelolaan keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  subsistem  dari  sistem  pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Anggaran merupakan rencana aktifitas bisnis perusahaan jangka pendek, biasanya 12 bulan yang meliputi pengkoordinasian secara rinci rencana operasi perusahaan yang diharapkan selama periode yang dianggarkan. Rencana operasi perusahaan meliputi rencana atau target penjualan, beban-beban, penerimaan  dan  pengeluaran  kas,  laba  bersih,  posisi  kas,  neraca,  dan  tujuan-tujuan  lain  yang ditentukan manajemen. Sementara dalam hal periode anggaran mungkin meliputi bulanan, kuartalan, atau tahunan. Anggaran ini kadang disebut juga sebagai laporan keuangan (Andriana, 2008).
Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus, dan defisit, penerimaan  pembiayaan,  pengeluaran  pembiayaan,  pembiayaan  bersih,  dan  sisa  lebih-kurang pembiayaan anggaran (Andayani, 2006).
Menurut  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keungan  Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Permendagri  No.  21  Tahun  2011,  belanja  daerah  merupakan kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih.  Istilah  belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas (Rambe, 2016). Sedangkan menurut Sudaryo (2017) belanja diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode.

## 2. Metode
Sesuai dengan metode dan fokus penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder, dengan uraian sebagai berikut:
Data Primer, sesuai dengan metode dan fokus penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu pada data primer yang diperoleh dari Key Informan dan informan dengan uraian sebagai berikut:
1) Key  Informan (informan  utama)  yaitu  Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur. Key Informan merupakan orang yang lebih mengetahui dan memahami  analisis  pengalokasian  bantuan  keuangan  Kota  Samarinda  pada  APBD  Provinsi Kalimantan Timur.
2) Informan terdiri dari pegawai atau staf di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, serta masyarakat di Kota Samarinda selaku penerima bantuan keuangan. Dalam menentukan informan menggunakan teknik random sampling. Riduwan (2014) mengatakan “random sampling adalah penentuan sampel berdasarkan  secara  acak”.  Jumlah  informan  dari  2  orang  pegawai  dan  masyarakat  sebanyak  2 orang.
Tahap  akhir  tentang  analisis  pengalokasian  bantuan  keuangan  Kabupaten/Kota  pada  APBD
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 11-18, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan  menyimpulkan  hasil  pencapaian  sasaran  pembangunan  daerah. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka penelitian menggunakan modul interaktif berdasarkan pendapat Miles dan Huberman.
Dalam  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  data,  melalui  analisis  triangulasi,  maka  dilakukan wawancara mendalam kepada narasumber dalam peneitian ini, yang terbagi dalam 3 kategori yaitu wawancara kepada Key Informan , wawancara kepada informan dengan pegawai di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

## 3. Hasil Penelitian
Uraian fokus dari setiap pendapat informan berikut: Tabel 1. Perbandingan  pendapat  informan  mengenai  aspek  dalam  bantuan  keuangan  bidang pendidikan
Informan Fokus Penelitian (Aspek) Komunikasi Sumber Daya Birokrasi Pendukung Penghambat I Komunikasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi mengenai bantuan keuangan pendidikan sudah cukup baik karena komunikasi cara kita memberikan penyampaian informasi mengenai bantuan keuangan,
agar tidak terjadi
miskomunikasi informasi, karena semuanya kan memiliki perbedaan pemahaman mengenai informasi yang disampaikan Dengan adanya bantuan keuangan akan membantu sumber daya manusia yang memadai. Dengan optimalnya sumber daya manusia maka akan mendukung dan meningkatkan kualitas Pendidikan Pemerintah itu sudah terlibat langsung mengurus bantuan keuangan dengan adanya bantuan keuangan ini kan bertujuan untuk memberikan pelayanan dan membantu keperluan sekolah seperti infrastruktur dan fasilitas sekolah,
supaya birokrasi berjalan lancar itu maka harus didukung dengan memberikan kontribusi yang baik dalam keberlangsungan dan keberlanjutan Pendidikan, sekaligus mendukung terwujudnya visi misi kita Faktor pendukung bantuan keuangan bidang pendidikan ini perlu melengkapi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur No 49
Tahun 2020 seperti fisik bangunan, DED
(detail engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya), status lahan. Faktor penghambat bantuan keuangan di bidang pendidikan ini masih banyak sekolah yang tidak melengkapi persyaratan,
belum lengkapnya data fisik bangunan,
DED (detail
Informan Fokus Penelitian (Aspek) Komunikasi Sumber Daya Birokrasi Pendukung Penghambat engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya), status lahan II Komunikasi dari pemerintah untuk bantuan keuangan sudah baik, dari penyampaian juga mengenai informasi bantuan keuangan sudah cukup berjalan dengan baik Bantuan keuangan pastinya sangat membantu pada peningkatan sumber daya manusia, perlu didukung pendidikan ini melalui bantuan keuangan agar bisa menyerap penerimaan tenaga pendidik yang baru Dinas pendidikan kan sudah memberikan bantuan keuangan ke sekolah-sekolah yang memberikan data lengkap kepada kami pemerintah, untuk diberikan bantuan keuangan ya datanya harus lengkap itu untuk mempermudah dan mempercepat alur pemberian bantuan Faktor-faktor yang menghambat bantuan keuangan bidang pendidikan ini yaitu masih banyak sekolah- sekolah yang datanya kurang lengkap yang menjadi penghambat pemberian bantuan keuangan, untuk itu perlu dilengkapi data- data lengkap sekolah dalam memberikan data siswa dan lain-
lain. Faktor pendukung pada bantuan keuangan bidang pendidikan ini perlu melengkapi data-data yang diperlukan agar mempermudah pemberian bantuan keuangan bidang pendidikan III Menurut saya, komunikasi dari pemerintah  untuk bantuan keuangan ya sudah cukup baik karena komunikasi kan bisa memberi informasi juga sumber daya manusia untuk tenaga pendidikan ini sudah memadai sih, dengan bantuan keuangan ini - -
Informan Fokus Penelitian (Aspek) Komunikasi Sumber Daya Birokrasi Pendukung Penghambat mengenai bantuan keuangan, karena dari komunikasi itu juga memberikan informasi yangmenjadi akurat dan dapat dipahami. bisa membantulah untuk tenaga pendidikan dan bisa juga membantu untuk pelatihan atau bimtek tenaga pendidik IV Komunikasi kan bisa memberitahukan kita tentang bantuan keuangan, dari pemerintah kepada sekolah-sekolah juga bisa diterima baik karena dapat dipahami oleh sekolah-sekolah yang menerima bantuan keuangan jadi harus bisa pemerintah itu memberikan informasi yang baik untuk saat ini ya banyak tenaga pendidik dibutuhkan untuk sekolah- sekolah dengan adanya bantuan keuangan setidaknya bisa
lah untuk membantu sumber daya manusia di sekolah - -
Sumber: Data diolah dari hasil wawancara penelitian
Berdasarkan  uraian  tabel tersebut disimpulkan  bahwa  dari  aspek  yang  diteliti  yaitu:  informasi, sumber daya, dan struktur birokrasi serta  faktor pendukung dan penghambat, bagi setiap informan dalam penelitian ini masing-masing memiliki pendapat dalam menilai optimalisasi bantuan keuangan Pendidikan.
Berkaitan dengan aspek komunikasi pemerintah dalam melakukan pemberian bantuan keuangan melalui  aspek  komunikasi,  sudah  dilakukan  dengan  baik  oleh  pemerintah  yang  memberikan penyaluran  bantuan  keuangan  pendidikan,  semua  informan  mengatakan  bahwa  informasi  dari pemerintah cukup baik, informasi diterapkan ke peneriman bantuan keuangan pendidikan, hanya saja belum sepenuhnya maksimal karena ada beberapa daerah yang belum dijangkau dalam hal pemberian bantuan  keuangan  pendidikan.  Namun  penilaian  sekolah  merasa  puas  dalam  pemberian  bantuan keuangan pendidikan, mereka dapat memahami dengan baik tentang informasi pemberian bantuan keuangan Pendidikan.
Aspek sumber daya manusia untuk sekolah sepenuhnya sangat mendukung dan memadai, karena sumber  daya  manuasia  sangat  diperlukan  sekolah  untuk  peningkatan.  Adapun  dari  sumber  daya manusia sudah sepenuhnya memberikan kualitas pendidikan yang baik.
Aspek  birokrasi  juga  sepenuhnya  sudah  diterapkan  oleh  pemerintah,  semua  informan mengatakan bahwa birokrasi yang berjalan sudah baik, dari semua aspek tersebut merupakan faktor pendukung dalam pemberikan bantuan keuangan bidang pendidikan.

## 4. Pembahasan
Pada  penelitian  ini  dengan  judul  Analisis  Pengalokasian  Bantuan  Keuangan  Bidang  Pendidikan Kota  Samarinda  Pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur,  peneliti  menggunakan  analisis  Huberman
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 11-18, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
untuk  mendeskripsikan  beberapa  fokus  penelitian  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  teori  yang mendukung serta faktor penghambat yang  dihadapi  bantuan  keuangan  bidang  pendidikan,  adapun uraian pembahasan sebagai berikut:

## Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dalam Aspek Komunikasi
Komunikasi  memberikan  informasi  kesemua  pihak  yang  terkait  dengan  program  yang  akan dilakukan, kesalahan dalam memahami informasi akan mengakibatkan perbedaan presepsi, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan.
Menurut Edward yang dikutip oleh Abdullah (2012) bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu  komunikasi  harus  konsisten  dan  jelas  untuk  ditetapkan  atau  dijalankan.  Jika  perintah  yang diberikan  sering berubah-ubah, maka dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana  di  lapangan dan  juga  bagi  masyarakat  yang  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Oleh  karena  itu  konsistensi  juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi. Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan.
Menurut  Agustino  (2009)  penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  menghasilkan  suatu implementasi yang baik pula. Sesuai dengan pendapat Edwars dalam Winarno (2014:79) bahwa: “Ada beberapa  hambatan  yang  timbul  mentramisikan  perintah-perintah  peran  kebijakan,  pertama, pertentangan  pendapat  antara  para  pelaksana  dengan  perintah  yang  dikeluarkan  oleh  pengambil kebijakan, kedua informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, ketiga, penangkapan komunikasi- komunikasi mungkin  dihambat oleh  presepsi  yang  selektif  dan  ketidakmampuan  pada  persyaratan- persyaratan suatu kebijakan”
Berdasarkan  hasil  wawancara  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwa  komunikasi  sudah terbangun  dengan  baik.  komunikasi  yang  disampaikan  Pemerintah  Provinsi  mengenai  bantuan keuangan  pendidikan  sudah  cukup  baik  karena  komunikasi  ini  cara  kita  memberikan  penyampaian informasi mengenai bantuan  keuangan  di  bidang  pendidikan  agar  tidak  terjadi  miskomunikasi  atau kesalahan dalam penyampaian informasi.

## Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dalam Aspek Sumber Daya Manusia
Faktor aspek sumber daya manusia yang mendukung akan memberikan dampak yang maksimal dalam kualitas sumber daya manuasia yang memadai.
Menurut Conyers (1990) bahwa harus realistis dalam hal sumber daya yang ada untuk penerapan kebijaka n  guna  mendukung  tercapainya  suatu  rencana”.  Dengan  demikian  sumber  daya  menjadi sangat penting. Widodo (2012), menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya akan mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  Disamping  program  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
Setiap  program  atau  peran  yang  dilaksanakan  yang  dijalankan  sangat  memerlukan  dukungan anggaran maupun staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan memonitoring program kesemuanya itu membutuhkan biaya selanjutnya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Widodo (2012), terbatasnya anggaran  yang tersedia menyebabkan kualitas  pelayanan  pada  publik  yang  harus  diberikan  kepada masyarakat juga terbatas.
Dari hasil wawancara juga menunjukan bahwa bantuan keuangan bidang pendidikan ini sangat membantu  pada  peningkatan  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  dengan  dukungan  bantuan keuangan bidang pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

## Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dalam Aspek Birokrasi
Aspek  birokrasi  berkaitan  dengan  karakteristik,  norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang terjadi  berulang-ulang  dalam  bantuan  keuangan  bidang  pendidikan  mempunyai  hubungan  baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Apabila sumber daya  manusia  memadai  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  dan  para  pelaksana  kebijakan mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  maka  kebijakan  setidaknya  dapat  dikatakan  telah  berjalan dengan baik.
Sesuai dengan  pendapat  tersebut  birokrasi  yang  ada  di  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur sudah menerapkan sistem birokrasi yang baik, bersikap netral dalam setiap pelaksanaan.
Peran  birokrasi  dalam  menjalankan  peran  dalam  proses  birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 11-18, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
publik, maka struktur birokrasi sangat penting di dalam implementasi kebijakan publik.
Berdasarkan  uraian  dan  analisis  dari  fokus  penelitian  disimpulkan  bahwa  pemerintah  terlibat langsung  mengenai  bantuan  keuangan  di  bidang  pendidikan,  dengan  adanya  bantuan  keuangan  di bidang  Pendidikan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  dan  membantu  keperluan  sekolah seperti infrastruktur dan fasilitas sekolah, agar sistem birokrasi berjalan lancar maka harus didukung dengan  memberikan  kontribusi  yang  baik  dalam  keberlangsungan  dan  keberlanjutan  pendidikan sekaligus  mendukung  terwujudnya  pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan  yang  bermutu. Pemerintah  sudah  memberikan  bantuan  keuangan  bidang  pendidikan  yang  bisa  diberikan  bantuan kepada sekolah-sekolah yang memberikan data lengkap kepada pemerintah untuk diberikan bantuan keuangan bidang pendidikan, dengan data yang lengkap akan mempermudah dan mempercepat alur pemberian bantuan keuangan bidang pendidikan.

## Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan
Berdasarkan  hasil  temuan  melalui  wawancara  penelitian  dalam  kaitannya  dengan  bantuan keuangan  bidang  pendidikan,  terdapat  beberapa  pendukung  dan  penghambat  dalam  bantuan keuangan bidang pendidikan, yaitu:
1) Faktor  pendukung  bantuan  keuangan  bidang  pendidikan  ini  perlu  melengkapi  syarat  yang  telah ditentukan  dalam  Peraturan  Gubernur  No  49  Tahun  2020  seperti  fisik  bangunan,  DED  (detail engineering  desain),  RAB  (rencana  anggaran  biaya),  status  lahan.  Faktor  penghambat  bantuan keuangan di bidang pendidikan ini masih banyak sekolah yang tidak melengkapi persyaratan, belum lengkapnya data fisik bangunan, DED (detail  engineering desain), RAB (rencana  anggaran biaya), status lahan.
2) Faktor-faktor  yang  menghambat  bantuan  keuangan  bidang  pendidikan  ini  yaitu  masih  banyak sekolah-sekolah  yang  datanya  kurang  lengkap  yang  menjadi  penghambat  pemberian  bantuan keuangan, untuk itu perlu dilengkapi data-data lengkap sekolah dalam memberikan data siswa dan lain-lain. Faktor pendukung pada bantuan keuangan bidang pendidikan ini perlu melengkapi data- data yang diperlukan agar mempermudah pemberian bantuan keuangan bidang pendidikan.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Pengalokasian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda Pada Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah  Provinsi Kalimantan Timur maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:
1) Komunikasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi mengenai bantuan keuangan pendidikan sudah cukup  baik  karena  komunikasi  bisa  memberikan  penyampaian  informasi  agar  tidak  terjadi miskomunikasi atau kesalahan dalam penyampaian informasi.
2) Bantuan  keuangan  bidang  pendidikan  ini  sangat  membantu  pada  peningkatan  sumber  daya manusia  yang  memadai,  dengan  dukungan  bantuan  keuangan  bidang  pendidikan  ini  dapat meningkatkan kualitas Pendidikan.
3) Kelengkapan data yang diperlukan bidang pendidikan untuk pemberian bantuan keuangan ini bisa menjadi  terobosan  dalam  penyampaian  informasi  dan  pemahaman  dalam  proses  pemberian bantuan keuangan.

## 6. Daftar Pustaka
Abdullah, R. 2012. Pembelajaran berbasis pemanfaatan sumber belajar. Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran, 12(2).
Agustino, L. 2009. Pilkada dan dinamika politik lokal. Pustaka Pelajar.
Atmini,  S.,  &  Andayani,  W.  2006.  Manfaat  laba  dan  arus  kas  untuk  memprediksi  kondisi  financial distress  pada  perusahaan  textile  mill  products  dan  apparel  and  other  textile  products  yang terdaftar di bursa efek jakarta. TEMA, 7(2).
Conyers, R. A., Bais, R., & Rofe, A. M. 1990. The relation of clinical catastrophes, endogenous oxalate production, and urolithiasis. Clinical chemistry, 36(10), 1717-1730.
Hermawan, D., Widodo, S., & Mulyadi, E. 2012. Sistem  Panas Bumi Daerah  Candi  Umbul-Telomoyo
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 11-18, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Berdasarkan Kajian Geologi Dan Geokimia. Buletin Sumber Daya Geologi, 7(1), 1-6. Martin, E., & Winarno, B. 2014. Peran Faktor Demografi dalam Pengembangan Hutan Kota di Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 11(1), 91-103. Permendagri No. 38 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 49 tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan. Pimmer,  C.,  &  Rambe,  P.  2016.  The  educational  role  of  mobile  instant  messaging.  Findings  from  a systematic review. New Trends and Issue Proceedings on Humanities and Social Sciences, 11, 153- 161.
Riduwan, A. K. H. M. A. D. 2014. Tanggungjawab Lingkungan Dan Peran Informasi Biaya Lingkungan Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen: Studi Kualitatif. Nas. Akunt, 14, 26.
Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. 2021. Keuangan di era otonomi daerah. Penerbit Andi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah.