Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 109-114| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3102.109-114

## AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN LOGO PERUSAHAAN PT PERTAMINA (PERSERO) OLEH PELAKU USAHA PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK PERTAMINI DI KOTA DENPASAR
Kadek Dewi Darmayanti, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia kadekdarmayanti1999@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , puspasutari niwapong@gmail.com

## Abstrak
Kebutuhan  Bahan  Bakar  Minyak  yang  sangat  tinggi  pada  Kota  Denpasar  dinilai  sebagai  peluang  usaha  yang memberikan  keuntungan  yang  besar  Dalam  kegiatan  usaha  penjualan  Bahan  Bakar  Minyak  Pertamini  pelaku usaha menggunakan logo milik PT Pertamina untuk memikat konsumen Penggunaan logo yang sama dengan PT Pertamina tidak dibenarkan karena tidak memiliki izin atau lisensi dari pemilik merek Metode penelitian dalam penulisan  ini  menggunakan  penelitian  empiris  Penulis  membahas  dua  permasalahan  hukum  yaitu  terkait keabsahan penggunaan logo perusahaan PT Pertamina (Persero) terhadap logo usaha dagang penjual bahan bakar minyak di Kota Denpasar dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha penjual bahan bakar minyak Pertamini tersebut  Berdasarkan  hasil  data  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  Pertamini  tidak  memiliki  izin  dari  PT Pertamina untuk menggunakan logo tersebut dan sebagian besar pelaku usaha Pertamini tidak memiliki izin usaha sehingga  demikian  pelaku  usaha  Pertamini  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  2.000.000.000.00  (Dua  Miliar  Rupiah)  Pasal  100  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak, Logo Pertamini, PT Pertamina

## Abstract
The very high demand for fuel oil in Denpasar City  is considered as a business opportunity that provides big profits. In the business activities of selling First Oil Fuel, business actors use the logo owned by PT Pertamina to attract consumers. The use of the same logo as PT Pertamina is not justified because it does not have a license. or  a  license  from  the  brand  owner.  The  research  method  in  this  writing  uses  empirical  research.  The  author discusses two legal issues, namely the validity of the use of the PT Pertamina (Persero) company logo on the logo of the fuel oil seller trading business in Denpasar City and the sanctions imposed on fuel selling business actors. Based on the results of the data obtained, it shows that Pertamini does not have a permit from PT Pertamina to use  the  logo  and  most  of  the  Pertamini  business  actors  do  not  have  a  business  license  so  that  the  Pertamini business  actors  can  be  a  maximum  imprisonment  of  5  (five)  years  and  /  or  a  maximum  fine  of  IDR 2,000,000,000.00 (Two Billion Rupiah) Article 100 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.
Keywords: Fuel Oil, Pertamini Logo, PT Pertamina

## I. PENDAHULUAN
Meningkatnya  jumlah  pengguna  sepeda  motor  khususnya  pada  Kota  Denpasar  mengakibatkan penggunaan  Bahan  Bakar  Minyak  juga  terus  mengalami  peningkatan.   Kebutuhan  atas  BBM  yang sangat tinggi dinilai sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan dapat memberikan keuntungan yang besar.  Pertamini merupakan suatu jenis kegiatan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak  eceran  yang dikemas  secara  modern  dengan  menggunakan  alat  pompa  dan  tabung  takaran  dan  ada  juga  yang dilengkapi dengan dispenser otomatis seperti SPBU milik PT Pertamina. Menurut Riyasti & Subawa (2014) , pertamini merupakan nama merek yang menyerupai PT. Pertamina. Namun diketahui bahwa Pertamini yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat merupakan mesin yang bersifat tidak sah secara hukum.
Banyaknya pelaku usaha yang melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara menggunakan logo milik PT Pertamina untuk memikat konsumen. Perlu diketahui bahwa penggunaan logo milik perusahaan lain secara ilegal tanpa adanya izin dari pemilik  merek  hal tersebut membuat  para  pelaku  usaha  pertamini  melakukan suatu  pelanggaran  hukum  dan  sebagian  besar Pertamini  yang  dimiliki  oleh pelaku usaha merupakan mesin yang bersifat tidak sah secara hukum.
Sebagai  contoh  di  Kota  Denpasar  masih  banyaknya  pelaku  usaha  penjual  Bahan  Bakar  Minyak Pertamini yang menggunakan logo PT Pertamina dalam kegiatan usahanya Logo milik PT Pertamina merupakan Hak Paten yang telah resmi dimiliki oleh PT Pertamina dan telah terdaftar dan tidak dapat digunakan oleh pihak manapun tanpa izin dari pemilik merek. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa  Pertamini  adalah  singkatan  dari  Pertamina  versi  mini  dan  Pertamini  itu  milik  PT  Pertamina padahal  dalam  kenyataannya  Pertamini  itu  bukan  bagian  dari  PT  Pertamina  dan  bukan  anak perusahaan  dari  Pertamina Mengisi Bahan Bakar Minyak di Pertamini memiliki berbagai dampak dan yang paling berbahaya adalah sepeda motor bisa hangus terbakar saat pengisian Bahan Bakar Minyak di Pertamini  karena  Pertamini  tidak  berafiliasi  dengan  PT  Pertamina  dan  Pertamini  tidak  mengikuti standarisasi seperti SPBU Pertamina.
Logo adalah lambang gambar berupa huruf atau sebagainya yang mencerminkan suatu kata dalam label perusahaan dan sebagainya (Indra, 2000) . Logo dan warna Pertamina merupakan Hak Paten yang sudah  dimiliki  PT  Pertamina  dan  telah  didaftarkan  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (Ditjen  KI)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  dan  telah  resmi  pada tanggal  10  Desember  2005.  Apabila  ada  masyarakat  yang  menjual  Bahan  Bakar  Minyak mengikutsertakan logo dan warna tanpa izin dari Pertamina maka itu sudah melanggar hukum dan pihak Pertamina bisa menuntut pemilik Pertamini yang menggunakan warna dan logo Pertamina. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keabsahan  Penggunaan  Logo  Perusahaan  PT Pertamina (Persero)  Terhadap  Logo  Usaha  Dagang  Penjual  Bahan  Bakar  Minyak  di  Kota  Denpasar  dan mengetahui Sanksi  Yang  Dikenakan  Terhadap  Pelaku  Usaha  Penjual Bahan Bakar Minyak Pertamini Di Kota Denpasar.
Sejumlah penelitian serupa pernah dikaji, diantaranya mengenai penggunaan logo pertamina oleh pelaku usaha penjualan bbm pertamini tanpa izin pemegang hak merek (Pratiwi, Firdaus, & Bachtiar, 2018) , lainnya mengenai tinjauan yuridis tentang fenomena pertamini dalam praktik distribusi BBM untuk  masyarakat (Zamroni,  2018) ,  dan  terakhir  mengenai  pengawasan  terhadap  penjualan  Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini dalam hukum Ekonomi Islam (Lestari, 2019) .

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  empiris  yang  dimana  jenis  penelitian  lapangan  yang mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  di  masyarakat (Waluyo, 2002) dengan pendekatan sosiologis hukum pendekatan Undang-Undangan dan pendekatan konseptual.  Ada beberapa sumber baik data primer maupun sekunder (Soekanto  &  Mamudji,  2001) yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas  dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Selain itu juga terdapat hasil penelitian  dengan  wawancara  kepada  pihak  terkait  yaitu  pelaku  usaha  Pertamini  Disperindag  serta Kepala  Desa  di  Kota  Denpasar dan  terjun  langsung  ke lapangan sebagai data primernya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan  Penggunaan  Logo  Perusahaan  PT  Pertamina  (Persero)  terhadap  Logo  Usaha Dagang Penjual Bahan Bakar Minyak Pertamini
Logo milik Pertamina merupakan logo resmi dan telah memiliki Hak Atas Merek yang telah terdaftar pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dan  Hak  Merek  Atas  logo  perusahaan  yang  telah terdaftar tersebut hanya dapat digunakan oleh pemilik merek ataupun pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis  (lisensi)  dan  mempergunakan  merek  terdaftar  tanpa  hak  yang  sah  pengguna  merek  tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan Pertamina mempunyai hakikat perlindungan hukum  Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini yang berada di Kota Denpasar dapat diketahui bahwa sebagian besar para pelaku usaha tidak memiliki izin usaha untuk pendirian usaha Pertamini  dan pengaturan pengisian serta penyimpanan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak sesuai dengan standar dari Pertamina hal tersebut dapat membahayakan serta merugikan konsumen  Serta  dalam  kegiatan  usaha  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  eceran  yang  mereka  jalankan menggunakan logo yang telah terdaftar milik PT Pertamina.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala Desa dan Lurah di Kota Denpasar memberikan penjelasan  bahwa  Pertamini  tidak  mendapatkan  izin usaha dari desa tetapi ada sebagian desa yang
memberikan rekomendasi untuk izin usaha tetapi tidak untuk penjualan Pertamini melainkan usaha toko tersebut  Dan  berdasarkan  informasi  dari  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  (Disperindag) menyatakan  bahwa  Disperindag  tidak  pernah  melakukan  sidak  terhadap  pelaku  usaha  Pertamini meskipun illegal karena itu wewenang Pertamina Pertamini dengan bermodal nekat tanpa adanya izin dan Pertamini juga usaha yang ilegal karena tidak adanya izin usaha.
Secara  hukum,  logo  milik  PT  Pertamina  adalah  logo  yang  sudah  terdaftar  dan  telah  disahkan secara resmi tertanggal 10 Oktober 2005 pada Direktorat Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Departemen Hukum dan HAM RI Pemilik merek terdaftar dapat memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain  untuk  menggunakan  merek  tersebut  baik  sebagian  maupun seluruh  jenis  barang  dan/atau  jasa  Lisensi  adalah  izin  yang  diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.
Dalam hal ini para pelaku usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini melakukan suatu pelanggaran atau tidak memiliki hak untuk menggunakan logo milik PT  Pertamina karena tidak adanya izin dari Pertamina untuk mempergunakan logo perusahaan milik PT Pertamina tersebut karena hanya merek terdaftar yang berhak atas perlindungan hukum dari negara kata terdaftar disini  memiliki  arti telah melalui tahap permohonan pemeriksaan formalitas proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan  persetujuan  Menteri  untuk  diterbitkan  sertifikat Secara  tidak langsung pelaku  usaha  penjual  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Pertamini  telah  menimbulkan  kerugian  bagi Pertamina dan Konsumen Dalam hal ini Konsumen dirugikan karena standar keamanan yang diberikan oleh para pelaku  usaha  Pertamini  tidak  memenuhi  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia)  yang  dimana dapat berakibat fatal yaitu kebakaran dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual oleh Pertamini tidak terjamin mutunya bahkan ada yang takarannya dikurangi demi mendapatkan keuntungan yang lebih Dan  jika  dilihat  dari  sisi  materil Pertamina dirampas haknya oleh Pertamini karena mempergunakan Hak Merek yang dimiliki PT Pertamina sedangkan secara moril masyarakat akan berasumsi bahwa Pertamini memiliki hubungan kerja sama dengan pihak Pertamina karena memakai logo dari Pertamina yang akan mencoreng nama perusahaan Pertamina sebagai perusahaan besar Internasional  Persaingan tidak  jujur  tersebut  dilakukan  oleh  pengusaha  yang  beritikad  baik  itu  dengan  cara  memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek yang sudah dikenal secara  luas  dalam  masyarakat  yang bukan  merupakan  haknya (Saidin,  2004) , maka  pihak  Pertamina  berhak  untuk  melarang  siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya dan dapat pula mengajukan gugatan terhadap Pertamini atas penggunaan logo secara ilegal tersebut Pertamina juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar lainnya yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar tersebut ke Pengadilan Niaga dan berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek  tersebut  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.

## 2. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Usaha Penjual Bahan Bakar Minyak Pertamini Di Kota Denpasar
Dengan  adanya  persamaan  antara  SPBU  Pertamina  dengan  pedagang  minyak  eceran  Pertamini konsumen beranggapan bahwa penjual bahan bakar minyak Pertamini adalah salah satu usaha milik Pertamina Berdasarkan fakta yang telah didapatkan dengan cara berwawancara  dengan para pelaku usaha dagang Pertamini di Kota Denpasar adalah para pelaku usaha dagang Pertamini di Kota Denpasar sebagian besar tidak memiliki izin usaha  serta tidak memiliki wewenang untuk menjual bahan bakar minyak  Pertamini  Pada  dasarnya  Pertamini  memiliki  kesamaan  dengan  SPBU  yang  dimiliki  oleh Pertamina baik dari  warna logo dan  jenis  BBM  yang  dijual Pedagang  minyak  eceran. Pertamini juga  terindikasi  menyalahi  peraturan  yang  berlaku  dalam  Undang-  Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  karena mereka tidak memiliki izin resmi serta mencari keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah.
Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha dagang Pertamini menggunakan logo resmi milik PT  Pertamina  didasarkan oleh beberapa factor, yaitu:
1. Faktor  Kesengajaan  Pelaku  Usaha penggunaan  logo  resmi  milik  PT Pertamina oleh pelaku usaha dagang Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini dilatar belakangi oleh beberapa faktor salah  satunya  adalah  faktor  kesengajaan  dari  pelaku  usaha  Kesengajaan  dapat  diartikan
sebagai  menghendaki  dan  mengetahui  Artinya  seseorang  yang  melakukan  suatu  tindakan dapat dikatakan sengaja apabila menghendaki serta mengetahui tindakan dan/atau akibatnya Fakta  yang  terjadi di  masyarakat penggunaan  logo milik  PT Pertamina oleh pelaku usaha dilakukan  secara  sengaja  dan  sadar  oleh  pelaku  usaha  Hal  ini  tergambar  melalui  hasil wawancara  terhadap  beberapa  pelaku  usaha  yang  menjalankan  usahanya  di  wilayah  Kota Denpasar Salah satunya wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sujibno mengenai penggunaan logo dalam usaha dagang Pertamini bahwa Bapak Sujibno mengetahui logo yang dipakai dalam usaha  dagang  Pertamini  nya  tersebut adalah logo resmi PT  Pertamina  Dari hasil  wawancara tersebut  membuktikan  bahwa  Bapak  Sujibno  sebagai  pelaku  usaha  secara sadar melakukan tindakan tersebut  Apabila melihat fakta-fakta yang terjadi berdasarkan hasil wawancara  yang telah dilakukan  maka tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dilakukan secara sengaja dan memiliki tujuannya masing-masing yang ingin dicapai.
2. Keinginan  Pelaku  Usaha  Dagang  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Pertamini  Memperoleh Keuntungan/Laba  kesengajaan  pelaku  usaha  dalam  menggunakan  logo  milik  PT  Pertamina dalam kegiatan usahanya juga didorong  oleh  berbagai  faktor  lain salah  satunya  faktor  yang mendorong kesengajaan  oleh  pelaku  usaha  tersebut  adalah  keinginan  dari  pelaku  usaha untuk memperoleh keuntungan/laba hal ini  diperoleh  dari hasil wawancara kepada beberapa pelaku usaha Pertamini yaitu kepada salah satu pemilik toko Bapak Assyarif mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan demi meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan logo milik PT Pertamina tersebut Meskipun hal tersebut relevan dengan tujuan bisnis tetapi itu merupakan cara yang kurang tepat untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan logo resmi milik PT Pertamina.
3. Rendahnya  tingkat  pengetahuan  konsumen  dan  pelaku  usaha  penggunaan  logo  milik  PT Pertamina oleh pelaku usaha Pertamini yang terjadi  di  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh tingkat  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  konsumen  ataupun  pelaku  usaha  Pengetahuan didefinisikan sebagai informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang spesifik (Purnamasari & Hernawati, 2013).
Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan- peraturan yang mengatur tentang  logo  atau  merek  pengakuan  tersebut  beberapa  kali  ditemukan  dalam  wawancara  dengan konsumen  dan  pelaku  usaha  salah  satunya  pengakuan  yang  diberikan  oleh  Bapak  Jazuli  berkaitan dengan  peraturan  mengenai  logo beliau  memberikan  komentarnya  bahwa beliau  tidak  mengetahui mengenai  aturan-aturan  tersebut  karena  semuanya  memakai  logo  milik  Pertamina  jadi  beliau  ikut memakai Berdasarkan pengakuan dari Bapak Jazuli  dapat diketahui bahwa fakta-fakta yang terjadi di masyarakat  bahwa  penggunaan  logo  PT  Pertamina  oleh  pelaku  usaha  Pertamini  masih  terus berlangsung  bahkan  semakin  banyak  yang  melakukan  hal  tersebut.  Alasan  pelaku  usaha  memakai merek atau dalam hal ini logo yang mirip dengan Pertamina tentunya berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi  memperkenalkan  produksinya  Sanksi  merupakan  akibat  hukum  bagi  pelanggar  ketentuan Undang-Undang  ada sanksi administratif  ada sanksi perdata dan  ada  sanksi  pidana (Hamzah, 2008) . Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  100  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar Rupiah).
Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek selain dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  pemakaian  merek tanpa  hak  dapat  digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat menderita kerugian  Pasal  83  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  sanksi  pidana  terhadap  tindakan  yang  melanggar  hak  seseorang  di  bidang  merek  selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri juga terdapat dalam  ketentuan  KUHP Persaingan  tidak  jujur  dengan  sendirinya bersifat melawan hukum karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha.
Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual negara juga bisa menggunakan kekuasaannya untuk  melindungi  pemilik  yang  sah  melalui  kewenangan  administrasi  negara  yaitu  diantaranya
melalui  pabean standar industri kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran kewenangan Pengawasan Standar Periklanan (Hidayati, 2011) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Keabsahan penggunaan logo perusahaan PT Pertamina (Persero) terhadap logo usaha dagang penjual bahan bakar minyak adalah Logo perusahaan yang telah terdaftar hanya dapat digunakan oleh pemilik merek ataupun pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis (lisensi) dan penggunaan merek terdaftar tanpa hak yang sah penggunaan merek tersebut dapat dikenakan sanksi pidana Dalam hal ini para pelaku usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini melakukan suatu pelanggaran dan tidak memiliki hak untuk menggunakan logo milik PT Pertamina karena tidak adanya izin dari Pertamina Pertamina berhak  untuk  melarang  siapapun  untuk  menggunakan  merek  yang  sama  dengan  merek  terdaftar miliknya dan dapat mengajukan gugatan terhadap pertamini sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Kemudian, sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha penjual Bahan Bakar Minyak Pertamini terkait penggunaan logo milik PT Pertamina yang memiliki kesamaan pada pokoknya adalah pelaku usaha Pertamini  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp  2.000.000.000.00  (dua  miliar  rupiah)  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  100  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pelaku usaha Pertamini juga harus menghentikan segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Logo milik PT Pertamina karena tidak memiliki hak yang sah  dalam penggunaan  logo  tersebut  Jika  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  Pertamini  tidak  menghentikan  segala perbuatannya maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan berupa gugatan ganti rugi dan gugatan penghentian  segala  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  logo/merek  sebagaimana  diatur dalam Pasal 83 ayat (1) selain itu Ditjen KI juga akan melakukan penolakan merek jika pelaku usaha Pertamini melakukan pendaftaran pada merek tersebut.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas  kepada  pelanggar  hak  atas  merek  dalam  hal  ini  pelaku  usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM)  Pertamini  yang  menggunakan  logo  orang  lain  untuk  melakukan  penjualan  barang/jasa Melakukan  edukasi  bagi  masyarakat  khususnya  para  pelaku  usaha  Pertamini  Serta  melakukan penerapan  perlindungan  secara  preventif  untuk  mencegah  adanya  penerapan  pelanggaran  hak  atas merek. Selanjutnya, kepada PT Pertamina (Persero) melakukan tindakan yang lebih tegas agar pelaku usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini tidak lagi menggunakan logo dari PT Pertamina (Persero).  Kepada  para  pelaku  usaha  penjual  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Pertamini  mencari informasi terkait peraturan-peraturan yang telah ada sebelum menggunakan logo atau merek yang akan dipakai dalam kegiatan usaha. Kepada  konsumen  agar  bisa  memilih  tempat  membeli  Bahan  Bakar Minyak (BBM) yang sesuai dengan standar yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika. Hidayati,  N. (2011).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Merek  Yang  Terdaftar  Ragam. Ragam Jurnal  Pengembangan Humaniora , 11 (3). Indra, S. (2000). Kamus Praktis Bahasa Indonesia . Surabaya: Pustaka Dua. Lestari, N. I. Y. (2019). Pengawasan terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang) . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pratiwi,  S.,  Firdaus,  &  Bachtiar,  M.  (2018).  Penggunaan  Logo  Pertamina  oleh  Pelaku  Usaha  Penjualan  BBM Pertamini tanpa Izin Pemegang Hak Merek. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , V (2).
Purnamasari,  D.,  &  Hernawati,  E.  (2013).  Pengaruh  Etika  Auditor  Pengalaman  Pengetahuan  dan  Perilaku Disfungsional Terhadap Kualitas Audit. Jurnal Berkala Jemu Ekonomi , 7 (2).
Riyasti, N. M. W., & Subawa, I. M. (2014). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamini Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar. Kertha Semaya , 4 (1). Saidin, O. (2004). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001). Penelitian Hukum  Normatif : Suatu Tinjauan Singkat .  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Zamroni,  M.  (2018). Tinjauan  Yuridis  tentang  Fenomena  Pertamini  dalam  Praktik  Distribusi  BBM  untuk Masyarakat (Studi di Kota Semarang) . Universitas Negeri Semarang.