Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## KONTESTASI AGAMA, ADAT DAN NEGARA: PRAKTIK PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA
Raissa Maharani 1 , Abdul Halim 2
1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, email: raissamaharani@upnvj.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai legalitas perkawinan yang dilakukan oleh Transeksual di Indonesia berdasarkan sistem hukum positif Indonesia  dan  menganalisis  apakah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh Transkesual di Indonesia diatur di dalam sistem hukum di Indonesia. Kajian ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan  pendekatan  kasus.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  perkawinan  yang dilakukan oleh transeksual tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal  itu  disebabkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dinyatakan  bahwa perkawinan  harus  dilakukan  dengan  berdasarkan  agama  masing-masing. Sedangkan  agama  manapun  tidak  membolehkan  untuk  melakukan perubahan  jenis  kelamin  kecuali  adanya  penyakit.  Selain  itu,  orang  yang melakukan  perubahan  jenis  kelamin  dapat  mengajukan  permohonan  ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan perubahan jenis kelamin. Setelah  mendapatkan  penetapan  perubahan  jenis  kelamin,  dapat mendaftarkan  perubahan  jenis  kelamin  tersebut  di  Penctatan  Sipil  sebagai peristiwa penting lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keabsahan identitas  dan  juga  kepastian  hukum  mengenai  status  kependudukan seseorang.
Kata Kunci: Pelaku Transeksual; Perkawinan; Status Kependudukan.
Cite this paper” Raissa Maharani, A. H., 2021. Kontestasi Agama, Adat dan Negara: Praktik
Perkawinan
Transeksual di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Dewasa ini di berbagai negara maju, tidak terkecuali Indonesia fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini banyak terjadi dari sebagian kalangan laki-laki maupun perempuan yang melakukan operasi  perubahan  kelamin  karena  alasan.  Hal  ini  terbukti  dengan  munculnya  kasus transeksual  pertama  di  Indonesia  terjadi  pada  tahun  1973  yang  terjadi  pada  Iwan Rubianto Iskandar. Iwan Rubianto Iskandar melakukan operasi perubahan kelamin dari laki-laki  menjadi  perempuan.  Setelah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin,  sesuai dengan putusan hakim yang menyatakan sahnya perubahan kelamin yang dilakukan oleh

## Iwan Rubianto Iskandar yang kemudian pula melakukan perubahan nama menjadi Vivian Rubianti Iskandar.
Selain itu, adapula kasus lain mengenai perkawinan transeksual yang dilakukan oleh Shinta  Fransisca.  Shinta  Fransisca  merupakan  seorang  laki-laki  yang  telah  melakukan operasi perubahan kelamin. Sebelumnya Shinta bernama Kisin telah melakukan operasi perubahan  kelamin  pada  tahun  1978  pada  saat  ia  berusia  33  tahun.  Setelah  Shinta melakukan operasi perubahan kelamin, ia tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahan perubahan kelaminnya dan juga  perubahan  atas  namanya.  Namun,  di  dalam  KTP  dan  KK  yang  dimilikinya  sudah tercantum nama Shinta Fransisca dan juga tercantum jenis kelamin perempuan. KK dan KTP tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Shinta juga pernah menikah sebanyak empat kali, namun pernikahan tersebut tidak disahkan secara agama Kristen yaitu agama Shinta sendiri dan tidak pula dicatatkan ke pencatatan sipil. Shinta hanya melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu melakukan perkawinan yang  dilaksanakan  oleh  seorang  pemuka  agama.  Pernikahan  dibawah  tangan  tersebut terjadi sebanyak 4 kali perkawinannya tersebut.
Perkawinan  transeksual  sudah  banyak  dilakukan  kajian  oleh  orang  lain.  Namun, dalam kajian lain membahas mengenai perkawinan transeksual menurut hukum Islam. Sedangkan, penulis melakukan kajian lebih berdasarkan hukum positif di Indonesia. Studi ini  mengajukan  argumentasi  bahwa  transeksual  di  Indonesia  dapat  merubah  status keperdataannya  dengan  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  negeri  untuk mendapatkan  penetapannya.  Namun,  hak  seorang  transeksual  mengenai  perkawinan belum diatur karena hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan kepada agama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan transgender di Indonesia dan implikasinya  terhadap  legalitas  perubahan  status  kependudukan  yang  dilakukan  oleh transeksual di Indonesia.
Namun  yang  dijadikan  permasalahan  selanjutnya  adalah  mengenai  hak-hak  yang akan  mereka  dapatkan  setelah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin.  Meskipun seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin  dapat  mengajukan permohonan  ke pengadilan  negeri agar dapat ditetapkan atau disahkannya perubahan kelamin yang telah dilakukan seperti kasus Iwan Rubianto. Selain itu, permasalahan yang lain adalah mengenai perlakuan diskriminasi yang mungkin  nantinya  akan didapatkan oleh  seseorang  transeksual.  Sebagaimana  semestinya  sebagai  warga  negara  tentu  kita berhak  untuk  mendapatkan  hak-hak  seperti  warga  negara  lainnya  yaitu  hak  untuk mendapatkan identitas ataupun hak untuk menikah.
Dengan  meningkatnya  fenomena-fenomena  tersebut  menimbulkan  permasalahan salah satunya yaitu perkawinan. 1 Perkawinan sendiri diartikan dan diatur dalam hukum perkawinan yang menyatakan bahwa “hukum perkawinan itu sendiri bertalian dengan hubungan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  bertujuan  untuk  membentuk keluarga.” 2 Transeksual  di  Indonesia  melakukan  perkawinan  yang  mana  belum  ada aturannya di Indonesia,  namun perkawinan tersebut tetap dilaksanakan secara agama dan tidak didaftarkan ke pemerintah. Dengan adanya peristiwa tersebut, menimbulkan pro  kontra  di  masyarakat.  Ada  pihak  yang  menentang  dan  adapula  pihak  yang  pro
1 Sutrisno, Joko, 2019, Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual. Badamai Law Journal, Vol. 04, No. 1. hlm. 71.
2 Subekti, Winarsih Imam dan Mahdi, Sri Soesilowati, 2002, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya, hlm. 26.
terhadap  LGBT.  Kedua  pihak  tersebut  kemudian  saling  berargumentasi  berdasarkan sudut pandang masing-masing. 3
Dalam  sudut  pandang  masyarakat  yang  pro  terhadap  LGBT  menyatakan  bahwa berdasarkan  Pasal  28  B  UUD  1945  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga harus menempatkan warga negara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan selain itu juga harus menghormati dan menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia. 4 Sedangkan  di  sisi  lain,  menurut  pandangan  mayoritas masyarakat yang berdasarkan sudut  pandang agama,  perkawinan yang dilakukan oleh transeksual  merupakan  sesuatu  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  agama  yang  dianggap perkawinan  sesama  jenis.  Berdasarkan  uraian  yang  penulis  paparkan  di  atas,  maka penulis melakukan penelitian mengenai Praktik Perkawinan Transeksual di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, terdapat perumusan masalah, yaitu: Apakah perkawinan yang dilakukan oleh transeksual di  Indonesia sesuai dengan sistem hukum di Indonesia? Bagaimana legalitas perubahan status kependudukan jenis kelamin di Indonesia?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif sendiri bertujuan agar penelitian ini dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum  maupun  sebuah  doktrin  hukum  yang  dapat  menjawab  isu  hukum  yang  tengah diangkat  dalam  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian pustaka (library research) dan juga menggunakan undang-undang yang berkaitan sebagai sumber  dasar  penelitian  ini.  Metode  penelitian  dalam  jurnal  ini  juga  menggunakan pendekatan  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan dan juga pendekatan kasus mengenai perkawinan transeksual di Indonesia.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekuner dan tersier sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Data  primer  adalah  data  yang  didapatkan  dari  sumber  pertama  yang  melalui tahapan  dan  teknik  pengambilan  data  yang  didapat  berdasarkan  interview, observasi, dan juga instrumen khusus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Adapun sumber data primer dari penelitian ini, antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang No. 4 Tahun 2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman;  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan  Presiden  No.  25  Tahun  2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
b. Bahan Hukum Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  didapatkan  dari  sumber  secara  tidak langsung seperti data dokumentasi dan juga arsip-arsip resmi. 5 Dalam penelitian ini, penulis  menggunakan  data-data  sekunder  yaitu  sebagai  berikut;  a)  Buku-buku literatur mengenai perkawinan di Indonesia; b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  transeksual  di  Indonesia;  c)  Makalah- makalah dan laporan penelitian; dan e) Artikel-artikel dari internet.
3 Mulyono, 2019, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Hukum Islam, Vol. 04, No.1, hlm. 102.
4 Risdalina, 2016, Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan . Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04, No. 2, hlm. 43.
5 Azwar , Saifuddin, 2005, Metode Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini  penulis  menggunakan  bahan  hukum  tersier  yaitu  Kamus  Hukum,  Kamus,  dan Internet.
Dalam  mengumpulkan  data,  penulis  melakukan  cara  dengan  melakukan  studi kepustakaan (library  research) .  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi fakta hukum. Kemudian penulis akan mengkaji dan melakukan telaah atas isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Mengenai alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian mengenai Perkawinan Transeksual Dalam Sistem Hukum  di  Indonesia,  penulis  menggunakan  bahan-bahan  hukum  yang  sudah dikumpulkan oleh penulis yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-arikel ilmiah yaitu dengan cara mempelajari dan membaca dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penulisan deskriptif analisis, yaitu  menganalisis  secara  deskriptif  dalam  memecahkan  rumusan  masalah  yang  ada dalam  penelitian  ini  yang  berdasarkan  dengan  hukum  positif  di  Indonesia  mengenai perkawinan transeksual dalam sistem hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Transeksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Transeksual  berdasarkan  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  berarti seseorang yang menginginkan. Transeksual juga memiliki arti menurut istilah yaitu adanya keinginan untuk melakukan penggantian gender anatomi atau jenis kelamin seseorang. Selain itu, adapula beberapa alasan seseorang menjadi transeksual salah satunya misalnya seseorang  yang lahir sebagai laki-laki namun  dibesarkan seperti wanita baik karena adanya tujuan tertentu atau karena adanya anatomi yang tidak jelas. 6 Transeksual sering juga disebut dengan kata “transgender”. Kata “transgender” sendiri  lebih  familier  dan  sering  didengar  di  lingkungan  masyarakat  kita.  Namun kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. “Transgender” terdiri dari kata trans dan gender yang memiliki arti trans yaitu perubahan dan gender memiliki arti yang mengacu pada peran sosial, perilaku, aktivitas dan atribut yang timbul di masyarakat yang bertujuan untuk menentukan yang tepat antara laki-laki dan perempuan. 7 Terdapat  beberapa  pendapat  dan  pandangan  mengenai  transeksual  dari  segi hukum agama Islam. Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan  nomor  2,  “Orang  yang  kelaminnya  diganti  kedudukan  hukum  jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.” Adapun hadis yang membahas mengenai operasi perubahan kelamin yaitu, “Allah mengutuk para tukang tato,  yang  meminta  di  tato,  yang  menghilangkan  alis,  dan  orang-orang  yang memotong  (pagur)  giginya,  yang  semua  itu  untuk  kecantikan  dengan  mengubah ciptaan Allah. (HR. Bukhori). “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. (HR. Ahmad), dan “Sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannits dan para wanita yang mutarajjilat,” (HR Al-Bukhari dan Abu Dawud).” 8
6 Shiel, William C, 2010, Kamus Kedokteran Webster’s New World, Jakarta: PT. Indeks, hlm. 45.
7 http://www.who.int/ , Health Topic: Gender. Diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 21.03 WIB.
8 https://islam.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam, Transgender Dalam Pandangan Syariat Islam, diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 15.18 WIB.
Perkawinan  Pasal  1;“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  dan  bathin  antara  seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu, disebutkan pula dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Oleh  sebab  itu,  perkawinan  yang dilakukan oleh transeksual tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan agama manapun.
Selain itu, keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas lagi dengan penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut yang berbunyi: “dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini,  tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini”.  Dengan  adanya  aturan  tersebut,  maka jelas  bahwa  perkawinan  di  Indonesia  dilakukan  berdasarkan  agama  dan kepercayaannya  masing-masing,  sedangkan  agama  manapun  tidak  membolehkan untuk melakukan operasi pergantian kelamin selain adanya kelainan secara biologis atau penyakit. 9
UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  2  disebutkan  bahwa “perkawinan  dikatakan  sah  apabila  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  masing- masing agama dan kepercayaan setiap pasangan.” Selain itu, setiap perkawinan juga harus  dicatatkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang tengah  berlaku  di  Indonesia.  Maka,  perkawinan  dianggap  sah  apabila  perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perkawinan yaitu berdasarkan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  juga  berdasarkan kepercayaan masing-masing mempelai. 10
Perkawinan  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  dapat  pula  dilakukan  oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Selain itu, untuk mereka yang melakukan perkawinan  berdasarkan  ketentuan  agama  lain  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  di  Kantor  Catatan  Sipil. 11 Perkawinan  yang  telah  dilakukan  menurut hukum agama dan kepercayaan mempelai adalah sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif untuk mendapat pegakuan dari negara. 12
Ada  beberapa  perbedaan  pandangan  mengenai  pengertian  perkawinan.  Dari beberapa  pandangan  mengenai  pengertian  perkawinan,  menurut  Sayuti  Thalib perkawinan  adalah  perjanjian  yang  suci  untuk  membentuk  suatu  keluarga  antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 13 Selain itu dapat pula dikatakan bahwa unsur perjanjian di sini bertujuan untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan  dan  penampakannya  ke  masyarakat  ramai.  Sedangkan  kalimat  suci tersebut memiliki makna dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sedangkan menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  1;  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
9 Sutrisno, Joko, 2019, Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual, Badamai Law Journal, Vol. 04 . No. 1, hlm. 70.
10 Hukumonline.com, 2010, Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian , Jakarta: Penerbit Kataelha.
11 Ibid
12 Hukumonline.com. Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian (Jakarta, Penerbit Kataelha, 2010)
13 Sayuti, Thalib, 2007, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 47.
untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Kasus  transeksual  di  Indonesia  pertama  kali  muncul  pada  tahun  1973  yaitu kasus  Iwan  Rubianto  Iskandar.  Iwan  Rubianto  Iskandar  telah  melakukan  operasi perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Operasi tersebut dilakukan di rumah  sakit  di  Singapura.  Setelah  melakukan  operasi,  Iwan  Rubianto  Iskandar kemudian mengubah namanya menjadi Vivian Rubianti Iskandar. Setelah itu, Iwan Rubianto Iskandar melakukan  pengajuan permohonan atas perubahan status jenis kelaminnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada saat itu Iwan Rubianto Iskandar didampingi oleh pengacaranya yaitu Adnan Buyung Nasution.
Namun  ketika  Iwan  Rubianto  Iskandar  melakukan  pengajuan  permohonan perubahan  status  jenis  kelaminnya  pada  saat  itu  belum  ada  aturan  ataupun perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut  yaitu  legalisasi  atas perubahan  jenis  kelamin  seseorang.  Dengan  tidak  adanya  aturan  tersebut  tidak menjadikan  alasan  bagi  hakim  untuk  menolak  atau  tidak  memeriksa  permohonan tersebut.  Salah  satu  alasan  yaitu  dengan  adanya  peraturan  pada  pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan  mengadili,  sesuatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
Dalam kasus penetapan status jenis kelamin Iwan Rubianto Iskandar, majelis hakim  mendengarkan  beberapa  pertimbangan  dan  juga  alasan  dari  beberapa  ahli seperti  psikiater,  ahli  genealogis  ataupun  ahli  agama. 14 Dengan  beberapa pertimbangan  tersebut  kemudian  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat memutuskan untuk mengabulkan permohonan perubahan status jenis kelamin Iwan Rubianto  Iskandar.  Selain  itu,  Ketua  Majelis  Hakim  Fatimah  Achjar  menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Iwan Rubianto Iskandar harus diputuskan karena bersangkutan dengan ketegasan statusnya di muka hukum. Fatimah Achjar juga  menyatakan,  “Untuk  mengurus  pernikahan,  warisan,  atau  perjanjian  kerja, termasuk  urusan  pidana,  hukum  hanya  mengenal  seseorang  itu  laki-laki  atau perempuan.” 15 Iwan Rubianto Iskandar  atau Vivian Rubianti kemudian melakukan perkawinan  secara  agama  dengan  sah  di  sebuah  gereja  dan  perkawinan  tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil pada awal bulan November 1975. 16
Pada  saat  itu,  Undang-Undang  Perkawinan  telah  diberlakukan  di  Indonesia, sehingga seharusnya perkawinan yang dilakukan oleh Iwan Rubianto Iskandar atau Vivian Rubianti tidak dapat disahkan dan dicatatatkan. Perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan batal demi hukum. Hal itu disebabkan perkawinan tersebut tidak memenuhi  syarat  sahnya  perkawinan  walaupun  perkawinan  tersebut  memenuhi syarat  formil  perkawinan.  Perkawinan  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  syarat sahnya perkawinan karena tidak sesuai dengan aturan mengenai perkawinan yang berdasarkan  dengan  agama  atau  kepercayaannya  tersebut,  karena  dalam  suatu agama  manapun  tidak  dibenarkan  untuk  melakukan  operasi  prubahan  kelamin berdasarkan keinginan sendiri.
Legalitas Perubahan Status Kependudukan Jenis Kelamin di Indonesia
15 “Viva Vivian.” www.majalah-historia.com , diakses pada tanggal 09 Desember 2020, pukul 19.34 wib.
Pada  dasarnya,  hukum  positif  di  Indonesia  belum  mengatur  secara  khusus mengenai  permohonan  perubahan  status  kependudukan  jenis  kelamin. 17 Namun, terdapat aturan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan mengenai peristiwa penting. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
Permohonan perubahan status  kependudukan jenis kelamin dilakukan  dengan mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat.  Setelah  mengajukan permohonan  kemudian  didaftarkan  ke  Pejabat  Pencatatan  Sipil.  Menurut  Pasal  56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan  bahwa  pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  dilakukan  oleh  Pejabat Pencatatan  Sipil  atas  permohonan  penduduk  yang  bersangkutan  setelah  adanya putusan  Pengadilan  Negeri  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. 18 Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” yaitu peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatat oleh Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
Perubahan Status Kependudukan Jenis Kelamin di Indonesia belum ada aturan secara  khusus  mengenai  hal  tersebut.  Dalam  kasus  Iwan  Rubianto  Iskandar, dinyatakan  bahwa  belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur secara tegas mengenai perubahan status kependudukan jenis kelamin yang dilakukan oleh transeksual. Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara tegas, hakim tetap harus memeriksa dan mengadili permohonan tersebut  dengan  tujuan untuk menghindari disparitas hukum dalam penetapan serupa.
Dengan  demikian  berdasarkan  Pasal  79  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:
“Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum  cukup diatur dalam undang-undang ini”.
Berdasarkan  aturan  tersebut,  apabila  pada  jalannya  peradilan  terdapat kekosongan  hukum,  Mahkamah  Agung  berwenang  dalam  membuat  peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Menurut Pasal 56 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan menyatakan  bahwa  “pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  dilakukan  oleh  Pejabat Pencatatan  Sipil  atas  permohonan  penduduk  yang  bersangkutan  setelah  adanya putusan  Pengadilan  Negeri  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.” 19 Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  menyatakan  bahwa  “yang  dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” yaitu “peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan
17 Abhimantara,  Ida  Bagus  dan  Wirawan,  I  Ketut,  2016, Status  Keperdataan  Pelaku  Transsexual  dalam Hukum Positif di Indonesia , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 05, No. 1, hlm. 4.
18 Kurniawati,  Marina,  Widanarti,  Herni  dan  Aminah,  2017, Tinjauan  Yuridis  Status  Keperdataan  Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung), Diponegoro Law Journal, Vol. 06, No. 2, hlm. 12.
19 Kurniawati,  Marina,  Widanarti,  Herni  dan  Aminah,  2017,  Tinjauan  Yuridis  Status  Keperdataan  Pelaku Transeksual  (Studi  Kasus  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Semarang  Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung), Diponegoro Law Journal, Vol. 06, No. 2, hlm. 12.
Negeri untuk kemudian dicatat oleh Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”
Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku transeksual dalam pencatatan peristiwa  penting  lainnya  yaitu  perubahan  status  kependudukan  jenis  kelamin berdasarkan Pasal 97 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu:
1) “Pencatatan  pelaporan  peristiwa  penting  lainnya  dilakukan  oleh  pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
2) Peristiwa  penting  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara  lain perubahan jenis kelamin.
3) Pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.
4) Pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Pelapor  mengisi  dan  menyerahkan  Formulir  Pencatatan  Peristiwa  Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana  melakukan  verifikasi  dan  validasi  berkas  pelaporan  peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekan dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
c. Pejabat Pencatatan Sipil pada kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.”
Oleh  sebab  itu,  perubahan  status  kelamin  penting  untuk  dicatatkan  di Pencatatan Sipil agar berjalan sesuai tujuan dari administrasi kependudukan yaitu untuk  memberikan  keabsahan  pada  identitas  masyarakat  dan  adanya  kepastian hukum  mengenai  status  kependudukan  jenis  kelamin  pelaku  transeksual. 20 Sebagaimana  tujuan  adminsitrasi  kependudukan  ini  dinayatakan  pada  Pasal  2 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan dilakukannya pencatatan perubahan  status  kependudukan  jenis  kelamin  ke  Pencatatan  Sipil,  seorang transeksual tersebut dapat dikatakan telah sah melakukan perubahan jenis kelamin tersebut. Selain itu, dapat pula membantu memperlancar pemerintah dalam bidang pencatatan kependudukan di Indonesia.

## Putusan Pengadilan
Permohonan perubahan status kependudukan jenis kelamin, dilakukan dengan mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat.  Penulis  mengambil beberapa contoh putusan pengadilan yang terdapat di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang,  Pengadilan  Negeri  Semarang,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  dan Pengadilan Negeri Singkawang.
20 Lianto, Zenny Natasia, 2018, Akibat Hukum “Operasi Ganti Kelamin” Terhadap  Keabsahan Perkawinan, Arena Hukum, Vol. 11, No. 2, hlm. 251.
Penetapan Pengadilan Semarang Putusan No. 3077/Pdt./P/2011/Pn.Smg Dalam  putusan  pengadilan  ini  diketahui  bahwa  Siti  Maemunah  mengajukan permohonan  perubahan  status  kependudukan  kelamin  ke  Pengadilan  Negeri Semarang  dengan  alasan  bahwa  “pada  saat  dilahirkan  kondisi  fisik  dari  pemohon, khususnya bagian alat kelamin tidak tampil jelas sebagai laki-laki atau perempuan”. Setelah itu, seiring pertumbuhan, pemohon menyadari kejanggalan-kejanggalan yang dialami  oleh  pemohon  dan  memeriksakannya  ke  Rumah  Sakit  Karyadi  Semarang. Adapun pertimbangan hakim, yaitu:
“ Menimbang,  bahwa  menurut  keterangan  saksi  Ngatun  dan  saksi  Siti Romdhonah  ketika  lahir  kelamin  Pemohon  seperti  kelamin  perempuan  dan  sejak kecil Pemohon oleh keluarganya diyakini sebagai anak perempuan, namun setelah menginjak  dewasa, yaitu sewaktu  di bangku Sekolah Menengah Pertama pada diri Pemohon  terlihat  banyak  kejanggalan-kejanggalan  jika  dia  dikategorikan  berjenis kelamin  perempuan,  antara  lain  suaranya  berubah,  tidak  tumbuh  payudara,  tidak menstruasi  seperti  layaknya  gadis-gadis  seumurnya,  sehingga  Pemohon  sering merasa sedih dan sering sakit karena adanya ketidak jelasan tentang jati dirinya ;”
“ Menimbang,  bahwa  ketika  Pemohon  SMA  karena  terkena  penyakit  hernia Pemohon memeriksakan diri dirumah Sakit Dokter Karyadi Semarang, dan setelah dilakukan  pemeriksaan  dokter  berkesimpulan  bahwa  Pemohon  adalah  laki-laki sehingga  dikeluarkan  surat  keterangan  NO.  IR.00.01/I.IV/2436/2011  tanggal  24 Agustus 2011 (bukti P.7) ;”

## Penetapan Pengadilan Jakarta Utara Putusan No. 117/Pdt.P/2020/Pn Jkt. Utr
Dalam  putusan  pengadilan  ini,  pemohon  bernama  Theodora  Victory  Divine Grace  mengajukan  permohonan  perubahan  status  kependudukan  jenis  kelamin dengan  alasan  psikologis  pemohon  dan  pribadi  pemohon  pada  saat  ini  layaknya seorang  laki-laki  dan  tumbuh  dalam  lingkungan  dan  pergaulan  laki-laki  sehingga pemohon melakukan operasi perubahan kelamin. Adapun pertimbangan hakim:
“Menimbang,  menurut  keterangan  saksi  Tabitha  Sekar  Arum  Lanayu  (Kakak Pemohon)  dan  Deshasya  Sastia  Sarashadi  (Teman  Pemohon)  serta  keterangan Pemohon  di  persidangan,  pada  awalnya  memang  pemohon  dilahirkan  sebagai seorang  anak  perempuan,  namun  setelah  beranjak  dewasa  pemohon  mulai menunjukkan  sifat  seperti  laki-laki,  hal  ini  Nampak  ketika  pemohon  lebih  suka dengan rambut pendek seperti laki-laki, berpakaian seperti anak laki-laki dan suka bermain dan bergaul dengan laki-laki;”
“Menimbang,  bahwa  menurut  bukti  P-6  (surat  keterangan  yang  dikeluarkan oleh  Ahli  Bedah  Plastik  yaitu  Sutin  Khobunsongserm,M.D.,  yang  berpraktek  pada Pusat Operasi Plastik Aestetik/ Pusat Operasi Rekonstruktif (Aestetic Plastic Surgery Center/ Reconstructive Surgery Center)) pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal  15  Agustus  2015,  Pemohon  telah  melakukan  mastektomi  (operasi pengangkatan payudara) dan metoidioplasty (phalloplasty/ prosedur bedah  untuk merekayasa  bentuk  alat  kelamin  pria)  yang  dilakukan  di  PAI  Building  898/1 Sukhumvit 55, Kiongton-Nua, Wattana Bangkok 10110, Thailand”
“Menimbang,  bahwa  metoidioplasty  (phalloplasty)  direkomendasikan  untuk orang yang terlahir dengan gangguan kongenital yang disebut aphallia, jenis penyakit yang termasuk langka dimana seorang anak laki-laki terlahir tanpa penis. Biasanya, phalloplasty  dilaksanakan  ketika  anak  memasuki  masa  pubertas,  namun  bisa  juga bermanfaat  bagi  pria  yang  terlahir  dengan  penis  berukuran  sangat  kecil  atau micropenis,  kekurangan  bentuk  penis,  serta  alat  kelamin  ganda,  hipospadia,  dan ekstrofi kandung kemih;”
Penetapan Pengadilan Singkawang Putusan No. 186/Pdt.P/2018/Pn Skw. Dalam  putusan  ini,  pemohon  bernama  Cornelia  Lisa  mengajukan  perubahan status kependudukan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dengan alasan pemohon telah melakukan operasi perubahan kelamin dari perempuan menjadi laki- laki  di  Rumah  Sakit  Rama9  Plastic  Surgery  Clinic  Thailand.  Adapun  pertimbangan hakim dalam putusan ini, yaitu:
“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 yang bersesuaian dengan keterangan  saksi  Rosetta  dan  saksi  Samuel  Samson  Latelay  menerangkan  bahwa benar Pemohon telah operasi di Negara Thailand untuk mengubah jenis kelamin dari perempuan menjadi jenis kelamin lakilaki (Trans Gender);”
“ Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri  Singkawang  Nomor  168/Pdt.P/2018/PN.Skw  tanggal  13  Agustus  2018, pemohon telah sah mengubah jenis kelamin pemohon dari perempuan menjadi laki- laki (bukti P-5);”
Dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan kelamin di Pengadilan Negeri tidak hanya untuk seseorang yang memiliki penyakit atau melakukan penyempurnaan kelamin, namun  dapat  diajukan  oleh  seorang  transeksual  yang  melakukan  operasi  perubahan kelamin  sesuai  dengan  kehendaknya  sendiri.  Namun,  apabila  seseorang  melakukan permohonan perubahan kelamin dengan alasan melakukan operasi perubahan kelamin berdasarkan kehendaknya sendiri tidak menjadikan hakim untuk menolak permohonan tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  telah  melakukan  perubahan  jenis kelamin  adalah  tidak  sah.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan  kepercayaannya,  sedangkan  di  agama  manapun  tidak  membolehkan  untuk melakukan  perubahan  jenis  kelamin  kecuali  adanya  penyakit.  Selain  itu,  perkawinan harus dicatatkan di Pencatatn Sipil atau KUA berdasarkan  ketentuan Pasal 34 Undang- Undang Administrasi Kependudukan.
Selain itu, pelaku transeksual dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan status kependudukan jenis kelamin seseorang.  Setelah  adanya  putusan  dari  Pengadilan  Negeri,  dapat  dicatatkan  di Pencatatan Sipil sebagai peristiwa penting lainnya dengan menyerahkan hasil putusan Pengadilan Negeri sebagai syarat pencatatan atas perubahan status kependudukan jenis kelamin tersebut. Adapun tujuan dari pencatatan status kependudukan perubahan jenis kelamin  di  Pencatatan  Sipil  yaitu  agar  mendapatkan  keabsahan  identitas  dan  juga kepastian hukum menegnai status kependudukan jenis kelamin seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

## Buku
Azwar , Saifuddin. 2005. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hukumonline.com.  2010. Tanya  Jawab  Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian. Jakarta: Penerbit Kataelha.
Shiel, William C. 2010. Kamus Kedokteran Webster’s New World. Jakarta: PT. Indeks. Subekti,  Winarsih  Imam  dan  Mahdi,  Sri  Soesilowati.  2002. Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan Perdata Barat. Jakarta: Gitama Jaya. Thalib,  Sayuti.  (2007). Hukum  Kekeluargaan  Indonesia. Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia.

## Jurnal
Abhimantara,  Ida  Bagus  dan  Wirawan,  I  Ketut.  2016.  Status  Keperdataan  Pelaku Transsexual dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, 5 (1) , 1-6.
Alfaris, M. R., 2018. Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial Di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi di Kota Malang).
Widya Yuriidka: Jurnal Hukum, 1(1).
Kurniawati,  Marina,  Widanarti,  Herni  dan  Aminah.  2017.  Tinjauan  Yuridis  Status Keperdataan  Pelaku  Transeksual  (Studi  Kasus  Penetapan  Pengadilan  Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung). Diponegoro Law Journal, 6 (2), 1-19.
Lianto, Zenny Natasia. 2018. Akibat Hukum “Operasi Ganti Kelamin” Terhadap Keabsahan Perkawinan . Arena Hukum, 11(2), 246-262.
Mulyono. 2019. Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Hukum Islam, 4(1), 101-124. Risdalina.  2016.  Kedudukan  Hukum  Terhadap  Status  Perubahan  Jenis  Kelamin  dalam Perspektif  Hak  Azasi  Manusia  dan  Administrasi  Kependudukan. Jurnal  Ilmiah “Advokasi”,  4(2), 41-51.
Sutrisno, Joko. 2019. Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual. Badamai Law Journal, 4(1), 69-85.
Internet Health Topic: Gender. http://www.who.int/ , Isnaeni, Hendri F. 2010. Viva Vivian. www.majalah-historia.com . Sibromulisi, Mohammad. 2017. Transgender dalam Pandangan Syariat Islam. https://islam.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam.