Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661
Volume 6, Nomor 2, Oktober (2022), h.12-23 10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31847

## Determinan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah
di Indonesia
Rosmini Ramli* ramlirosmini17@gmail.com
Desmiza desmiza@mn.unjani.ac.id

## Universitas Jenderal Achmad Yani
Received: 15-09-2022; Revised: 14-10-2022; Accepted: 23-10-2022;
Keywords:
Non-Performing Financing, Returns, Profit Sharing Contracts, Risk Sector Financing, Capital Regulations.

## Kata Kunci:
Non-Performing Financing, Imbal Hasil, Akad Bagi Hasil, Pembiayaan Sektor Berisiko, Peraturan Permodalan.

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of bank-specific and macroeconomic factors on financing risk for Islamic Commercial Banks. The study  uses a quantitative method with panel data regression analysis using quarterly financial ratio data for the period 2012-2020, while the data analysis tool uses Eviews 10. The results show that bank- specific  factors, namely  capital regulation  (RegCap)  have  a  negative  effect, total PLS financing (TPLS) has a positive effect, total financing (TFin) has a positive effect, and Risk  Sector  Financing  (RSF)  has  a  positive  effect  on  financing  risk  for  Islamic Commercial Banks in Indonesia, while Return on Profit-Loss Sharing (ROPLS) has no significant effect. The macroeconomic factors, namely inflation and GDP growth, do not significantly affect the risk of profit-sharing financing for Sharia Commercial Banks.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan  makroekonomi  terhadap  risiko  pembiayaan  bagi  hasil  Bank  Umum Syariah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel dengan menggunakan data rasio keuangan per kuartal dari Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2020, sedangkan alat analisis data menggunakan  Eviews  10.  Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor  spesifik bank  yaitu  peraturan  modal  (RegCap)  berpengaruh  negatif,  total pembiayaan  PLS  (TPLS)  berpengaruh  positif,  total  financing  (TFin) berpengaruh positif, dan Risk Sektor Financing (RSF) berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan bagi hasil  Bank Umum Syariah di Indoensia, sedangkan  Return  on  Profit-Loss  Sharing  (ROPLS)  tidak  berpengaruh secara  signifikan.  Adapun  faktor  makroekonomi  yaitu  Inflasi  dan Pertumbuhan  GDP  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  risiko pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah.

## PENDAHULUAN
The government has Bank Umum Syariah mempunyai peran penting  dalam memberikan pelayanan transaksi keuangan masyarakat bebas riba. Pada dasarnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat baik secara individual maupun kelompok tidak bebas risiko, sehingga memerlukan pengelolaan dana yang efisien dan tepat sasaran untuk menghasilkan pembiayaan berkualitas. Kualitas pembiayaan merupakan isu penting dalam hal menjaga kelangsungan operasional perbankan.
Risiko  pembiayaan  merupakan  risiko  utama  yang  menyebabkan  hampir  lebih  dari  tiga  perempat kegagalan bank syariah dan salah satu risiko utama yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup bank sebagai bukti krisis keuangan 1997 (Ali dan Ghauri (2013). Demikian juga, Fleifel (2009) dan Ascarya (2009) berasumsi bahwa dari empat jenis risiko utama yang menyebabkan kegagalan bank secara sistemik, yang paling penting adalah risiko kredit.
Penyaluran dana kepada pihak ketiga yang dibiayai oleh bank Syariah berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan yang bermasalah dari akad bagi hasil atau profit and loss sharing (PLS). Penerapan pembiayaan PLS  mempunyai  beberapa  kendala,  antara  lain  bank  syariah  perlu  menentukan  nisbah  bagi  hasil  atau kerugian untuk setiap proyek yang dapat menjadi rumit karena kesulitan dalam mengukur karakteristik klien dan peluang bisnis yang diusulkan. Bank memerlukan banyak pertimbangan dalam penerapan PLS dengan alasan  sikap  kehati-hatian.    Namun,  konsep  PLS  dianggap  lebih  adil  karena  keuntungan  dan  kerugian ditanggung bersama oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah berdasarkan proporsi modal masing-masing sehingga pada saat bisnis yang dibiayai memperoleh keuntungan ataupun kerugian, kedua pihak dilibatkan.
Di  sisi lain peningkatan jumlah pembiayan dengan prinsip PLS  merupakan suatu prestasi  bagi  bank Syariah dalam menjalankan aktivitas sesuai syariat islam. Kendati demikian, kendala seperti moral hazard, hukum dan volatilitas return yang tinggi (Hart dan Moore, 1998: 12; Rajesh dan Aggarwal, 2000: 188) dapat menjadi penyebab pertimbangan bank dalam  menyalurkan pembiayaan PLS. Kondisi ini memungkinkan berdampak pada tingkat bagi hasil rendah yang akan diterima oleh bank.
Pembiayaan  bermasalah  bank  syariah  dapat  dilihat  pada  nilai Non  Performing  Financing  (NPF) yang mengalami trend peningkatan tajam sejak tahun 2013 kuartal IV. Peningkatan yang fluktuatif dan signifikan dari kuartal ke kuartal (q-o-q) maupun dari tahun ke tahun (y-o-y). Non Performing Financing mencapai puncak tertinggi pada kuartal I tahun 2018 sebesar 11,28% jauh dari threshold Bnk Indonesia sebesar 5%, namun akhir  tahun yang  sama  mengalami  perbaikan atau  turun  di  angka  4,81%  namun  masih perlu  diwaspadai (Statistik Perbankan Syariah, 2020). Secara keseluruhan terlihat bahwa perbankan Syariah di Indonesia terus mengalami  risiko  pembiayaan  yang  cukup  berarti.  Tingginya  tingkat  risiko  tersebut  seiring  dengan peningkatan porsi  pembiayaan  bagi  hasil  salah  satunya  pada  akad  musyarakah sekitar  37–39%  dari  total pembiayaan bank (Statistik Perbankan Syariah, 2020). Perlunya  dominasi  pembiayaan bagi  hasil  di  bank syariah  yaitu  mengembalikan  identitas  bank  syariah  sebagai bank   bagi   hasil,   menjadi   pembeda utama   antara   bank   syariah   dengan konvensional,dan  peluang  untuk  menumbuhkan  sektor  riil dengan  pendapatan yang lebih besar.(Trimulato, 2021)
Kajian risiko perbankan syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Abedifar, et al., (2013) bahwa bank syariah dengan asset kecil lebih stabil dan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, Rahman dan Shahimi (2010) dan Misman (2012) mengkaji hubungan struktur  pembiayaan dan hasilnya  memiliki  hubungan dengan risiko kredit perbankan islam  di  Malaysia. Demikian  juga  struktur  kepemilikan  dan  perilaku  pengambilan  risiko  berpengaruh  terhadap  risiko pembiayaan di negara MENA (Srairi, 2013). Lebih lanjut lagi Ramli, et al., (2020) menemukan bahwa salah satu  skema  PLS  yaitu  akad  musyarakah  memiliki  korelasi  yang  kuat  dengan  pembiayaan  bermasalah. Beberapa  riset  lainnya  menguji  risiko  pembiayaan  bank  islam  secara  keseluruhan  yang  dikaitkan  dengan efisiensi  manajemen  dan aset berisiko  seperti Ahmad  dan Ahmad  (2004);  Al-Wesabi  dan Ahmad  (2013) menemukan pengaruh yang signifikan. Lebih lanjut Waemustafa dan Sukri (2015) menguji risiko kredit bank
islam  dan  menemukan  bahwa  kontrak  berdasarkan  syariah  dapat  meningkatkan  risiko  pembiayaan bermasalah bank di Malaysia periode 2000-2010.
Masih tingginya  tingkat risiko yang ditampilkan perbankan Syariah menunjukkan adanya  risiko yang harus dikaji lebih lanjut secara cermat agar tidak menimbulkan kondisi serius yang dapat mengakibatkan kegagalan  bank.  Risiko  yang  melekat  pada  bank  Syariah  terutama  pada  skema  PLS  ini  merupakan permasalahan  global,  tidak  hanya  di  Indonesia  tetapi  juga  di  negara-negara  yang  mayoritas  islam  seperti Malaysia,  Pakistan,  Bangladesh,  Mesir,  dan  Filipina  (Baele  dkk,  2010;  Chong  dan  Liu,  2009;  Milles  and Presley, 1999) sehingga masih sedikit menggunakan skema PLS pada sisi pembiayaan.
Secara  umum, kondisi  perbankan syariah Indoensia  masih mengalami  risiko  pembiayaan bermasalah yang  tinggi.  Manajemen  risiko memiliki  berbagai  proses yaitu,  identifikasi, evaluasi  dan pengukuran, dan pengeloaan  risiko.    Manajemen  risiko  telah  sejalan  dengan  Islam  dan  berbeda  dengan  maysir.    Serta manajemen risiko di bank syariah telah di atur oleh bank indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas bank syariah. (Trimulato, 2017).  Sehingga studi ini penting untuk segera dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada perbankan syariah Indonesia khususnya pada bank umum syariah dalam mengantisipasi dan mengeliminir timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF) yang lebih besar dari tahun ke tahun.
Di  Indonesia,  rasio  pembiayaan  bermasalah  pada  akad  PLS  masih  menunjukkan  angka  yang  tinggi dibandingkan  dengan  akad  pembiayaan  lainnya  seperti  murabahah  (Bank  Indonesia,  2019),  sehingga penelitian ini akan mengkaji pembiayaan PLS untuk melengkapi literatur sebelumnya.  Ini membutuhkan investigasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  munculnya  risiko  pembiayaan  PLS  di  bank  syariah  untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan bank yang berkelanjutan.

## LANDASAN TEORI

## Manajemen Risiko
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  65/POJK.03/2016  tentang  penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menyatakan bahwa risiko  adalah  potensi  kerugian  akibat  terjadinya  suatu event (peristiwa)  tertentu,  sedangkan manajemen  risiko  merupakan  serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  seluruh kegiatan  usaha  bank. Bank  for  International  Settlement (2000),  menyatakan  bahwa  untuk  memiliki sistem  manajemen  risiko  kredit  yang  tepat,  bank  harus  benar  mengidentifikasi,  mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit.
Bank  dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  intermediasi  keuangan,  khususnya  dalam penyaluran  pembiayaan/kredit  mempunyai  peran  penting  bagi  roda  perekonomian  secara keseluruhan  dan  pendukung  pertumbuhan  ekonomi  bangsa.  Pada  taraf  ekonomi  makro,  bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada taraf ekonomi mikro, bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Konch, 2000).

## Risiko Pembiayaan
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada BUS/UUS/BPRS atau jika nasabah melakukan wanprestasi atas ketentuan-ketentuan kontrak. Bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tidak selalu bebas risiko, bahkkan pembiayaan bermasalah BUS lebih tinggi  dibandingkan dengan bank konvensional. Pembiayaan jika tidak tidak dikelola dengan hati-hati (prudent) dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari internal bank seperti peraturan permodalan, total pembiayaan profit-loss  sharing (pembiayaan  mudharabah  dan  musyarakah),  total  pembiayaan  yang
disalurkan,  dan  pembiayaan  pada  sektor  berisiko.  Sedangkan  sumber  risiko  dari  eksternal  bank seperti Inflasi dan pertumbuhan gross domestic product (GDP).

## Return on Profit-Loss Sharing
Return PLS merupakan pengembangan dari rasio profitabilitas yang diproksi dengan ROA atau ROE. Studi empiris oleh Zribi dan Boujelbene (2011) tentang tingkat pengembalian asset yang disalurkan mempunyai hubungan dengan risiko pembiayaan. Hasil menunjukkan hubungan yang positif  dan  signifikan  terhadap  risiko  kredit  perbankan  pada  periode  1995-2008  di  Tunisia. Menurutnya,  bank  yang  paling  menguntungkan  adalah  bank  yang  memiliki  risiko  lebih  tinggi. Sejalan  dengan  temuan  Ramli,  et  al.,  (2019)  bahwa return memiliki  pengaruh  pengaruh  positif terhadap risiko pembiayaan musyarakah di Indoensia.
Skema pembiayaan berisiko pada bank syariah diharapkan dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi seiring dengan risiko. Penelitian ini akan mencoba menganalisis apakah variasi dalam pembiayaan  bermasalah  akan  meningkatkan  atau  menurunkan  profitabilitas  pada  bank  umum syariah. Dengan demikian, rasio ROPLS mempunyai pengaruh positif terhadap risiko pembiayaan bagi hasil.
H1 : Return PLS memiliki efek positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

## Regulatory Capital
Peraturan  modal (regulatory  capital) sebagaimana  tercantum  dalam  Basel  II  Pilar  1  tentang peraturan modal minimum yang diperhitungkan untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi bank yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Peraturan permodalan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan yang menitikberatkan pada perhitungan permodalan berbasis risiko, supervisory review process, dan market discipline , sehingga setiap bank harus menerapkannya  untuk  mengantisipasi  risiko  yang  mungkin  terjadi  dalam  melaksanakan aktivitasnya. Sistem perbankan diharapkan dapat menyerap risiko yang timbul dari kondisi stress pada sistem keuangan serta dapat mengurangi dampak sistematis pada ekonomi sektor riil. Bank wajib menyediakan modal inti minimal 6% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
Beberapa studi telah mengungkapkan bahwa peraturan modal mempunyai hubungan positif terhadap risiko kredit perbankan syariah (Waemustafa dan Sukri, 2015; Ahmad dan Ahmad, 2004; Rahman  dan  Shahimi,  2010).  Berbeda  dengan  Al-Wesabi  dan  Ahmad  (2013)  yang  menemukan hubungan positif tidak signifikan terhadap risiko kredit di negara GCC. Penelitian ini berdasarkan asumsi bahwa bank syariah mengandalkan peraturan modal untuk menyerap risiko pembiayaan. Dengan  demikian,  peraturan  modal  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  risiko  pembiayaan bermasalah, dan tujuan tersebut kami berupaya memvalidasi Hipotesis 2. H2 :  Peraturan Modal memiliki efek positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil.

## Total Pembiayaan Profit-Loss Sharing
Total  pembiayaan profit-loss  sharing (PLS)  adalah  jumlah  keseluruhan  pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini
Peraturan modal = Tier 1 (modal inti)
Total Assets
RPLS = Imbal hasil PLS

## Total PLS
merupakan  pembiayaan  utama  dari  perbankan  syariah  yang  memiliki  tingkat  risiko  lebih  tinggi dibandingkan dengan skema non-PLS (Khan dan Ahmed, 2001). Risiko yang melekat pada skema pembiayaan tersebut salah satunya adalah penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur atau terjadi moral hazard (Antonio, 2001:94). Sebuah penelitian telah mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan pada salah satu skema PLS yaitu akad musyarakah memberi dampak terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah di Indonesia (Abusharbeh, 2014; Warninda, et al ., 2019). Dengan demikian, jumlah pembiayaan PLS memiliki efek positif terhadap risiko pembiayaan bermasalah.
H3 : Total pembiayaan PLS  memiliki efek positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

## Total Financing
Total  pembiayaan (total  financing) adalah  keseluruhan  pembiayaan  yang  disalurkan  kepada debitur. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan akan semakin tinggi risiko tidak terbayarnya kredit dan berdampak pada penurunan kualitas kredit (Funso, Kolade, dan Oje, 2012; Waemustafa dan Sukri, 2015). Bank syariah cenderung menerapkan prinsip-prinsip non-PLS karena risiko dan kompleksitas yang terkait dengan skema PLS (Abedifar et al., 2013). Namun demikian, sikap selektif dalam  menyalurkan  pembiayaan  pada  sektor  yang  berpotensi  baik  disertai  pengelolaan  yang memadai  maka  dapat  mempengaruhi  tingkat  risiko  yang  lebih  rendah.  Total  pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap risiko pembiayaan PLS.
H4 :  Total pembiayaan memiliki efek positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

## Risk Sector Financing
Pembiayaan sektor berisiko (risk sector financing) adalah sejumlah pembiayaan yang disalurkan kepada sektor yang dianggap berisiko bagi perbankan. Portofolio pinjaman yang berisiko relatif akan menghasilkan NPL/NPF yang lebih tinggi (Berger dan DeYoung, 1997). Pembiayaan pada sektor berisiko seperti sektor real estate, konstruksi dan perdagangan rata-rata memiliki jangka waktu yang panjang, sehingga rentan terhadap pengaruh faktor suku bunga dan inflasi . Kenaikan suku bunga ataupun inflasi dapat berpengaruh pada meningkatnya harga-harga material/alat bangunan pada sektor tersebut. Dengan demikian dapat menjadi pemicu timbulnya pembiayaan bermasalah. Bukti  empiris  dari  beberapa  peneliti  sebelumnya  menemukan  pembiayaan  yang  disalurkan  pada sektor berisiko menjadi sumber pembiayaan bermasalah (Al-Smadi, 2010; Waemustafa dan Sukri, 2015; Ahmad dan Ariff, 2007; Ahmad dan Ahmad, 2004).
H5 : Pembiayaan sektor Berisiko memiliki pengaruh positif terhadap RisikoPembiayaan Bagi Hasil

## Inflasi
Menurut Bank Indoensia (2019) inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu . Inflasi merupakan kategori risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro dan dampaknya cenderung menyebar
TPLS = Jumlah pembiayaan PLS
Total pembiayaan
TFIN = Logarithma natural total pembiayaan
RSF= Pembiayaan sektor real estate dan konstruksi
Total pembiayaan PLS
ke segala arah, termasuk sektor riil yang dibiayai bank (Siregar, 2016). Inflasi yang tinggi ditemukan mempunyai pengaruh buruk terhadap pembiayaan bank islam di Malaysia (Waemustafa dan Sukri, 2015). Hubungan inflasi dan risiko pembiayaan dapat menjadi positif karena dapat melemahkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan mengurangi pendapatan riil mereka (Al-Smadi, 2010). Beberapa riset sebelumnya menggunakan inflasi untuk mengukur paparan risiko kredit dan hasilnya dapat beragam (Al-Wesabi dan Ahmad, 2013; Khemraj dan Pasha (2010); Castro (2012).
H6 :  Inflasi memiliki  pengaruh positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

## Gross Domestic Product
Gross dosmestic product (GDP) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam  suatu  negara.  Secara  umum,  teori  menunjukkan  bahwa  saat  tingkat  pertumbuhan  GDP meningkat  maka  akan  meningkatkan  aktivitas  ekonomi  (Samuelson,  2001).  Sebaliknya, pertumbuhan GDP yang menurun merupakan refleksi dari kemampuan daya beli masyarakat yang juga  menurun,  dengan  menurunnya  daya  beli  masyarakat  akan  berdampak  pada  berkurangnya kemampuan  membayar  pinjaman  sehingga  meningkatkan  risiko  kredit.  Semakin  tinggi  tingkat pendapatan  masyarakat  yang  tercermin  dalam  GDP,  maka  kemungkinan  kredit  macet  semakin kecil. Penelitian sebelumnya (Louzis, Vouldis, dan Metaxas, 2011; Kabir, Worthington, dan Gupta, 2015; Al-Wesabi dan Ahmad, 2013) menemukan hasil yang sama bahwa GDP sebagai salah satu sumber  yang  berkontribusi  terhadap  tingkat  kredit  macet.  Pertumbuhan  GDP  mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan.
H7 :  Pertumbuhan GDP memiliki pengaruh negatif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan verifikatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen. Data berbentuk rasio dan angka-angka yang dianalisis menggunakan software Eviews 10 . Sebanyak 14 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Bank Indonesia, namun beberapa bank tidak konsisten  dalam  menerbitkan  laporan  keuangan  mereka. Untuk  itu,  penelitian  ini  menggunakan teknik purposive sampling terdapat 6 (enam) Bank Umum Syariah yang secara konsisten memenuhi kriteria,  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia,  Bank  BRI  Syariah,  Bank  Panin  Dubai  Syariah,  BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuartal selama periode 2012.1 hingga 2020.4 yang diperoleh dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan website masing-masing BUS.
Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan Ordinary Least Square untuk meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Estimasi Uji Chow untuk memilih model estimasi terbaik yang sesuai dengan data penelitian. Hasil uji statistik menentukan bahwa model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model . Model persamaannya adalah:
Inflasi = Tingkat Inflasi per kuartal
Pertumbuhan GDP = GDP t – GDP t-1 GDP t-1
NPF it = α + β 1 (ROPLS) + β 2 ( REGCAP ) + β 3 ( TPLS ) + β 4 (TFin) + β 5 (RSF) + Β 6 ( Inf ) + Β 7 ( GDPG ) + ɛ

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  secara  ringkas  gambaran  data  statistik  faktor  determinan  risiko pembiayaan  bagi  hasil  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  mean,  maksimum,  minimum,  dan  nilai probabilitas dari 6 (enam) Bank Umum Syariah, maka dapat dilihat pada tabel 2  berikut ini.
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Mean Std.Dev. Max Min Obs. NPF 4.050 1.755 11.280 1.280 216 ROPLS 4.639 2.742 11.171 0.014 216 RegCap 12.475 6.329 44.020 4.990 216 TPLS 40.218 21.336 97.283 6.370 216 TFin 20.759 3.224 24.680 15.205 216 RSF 24.923 2.903 29.620 16.400 216 Inf 4.409 1.896 8.400 1.430 216 DGPG 4.417 2.523 6.210 -5.320 216
Sumber: Data diolah Peneliti (2020)
Tabel  2  menyajikan  ringkasan  statistik  deskriptif  untuk  variabel  spesifik  bank  dan makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata pembiayaan bermasalah untuk bank umum syariah adalah 4,05% yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bagi hasil masih relatif  tinggi  pada  periode  2012-2020.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  Warninda,  et  al.,  (2019) bahwa  pendanaan  pembiayaan  PLS  lebih  berisiko  dibandingkan  dengan  pembiayaan  non-PLS. Imbal  hasil (return) rata-rata  PLS  sekitar  4,63%,  diikuti  oleh  peraturan  modal  rata-rata  sekitar 12.47%, yang menunjukkan rata-rata modal inti dari total aset BUS di Indonesia. Porsi pembiayaan PLS untuk setiap bank umum syariah mencapai 40.21% yang menunjukkan pembiayaan bagi hasil hampir seperdua dari total yang disalurkan oleh BUS, dalam arti bahwa pembiayaan BUS masih didominasi oleh pembiayaan non-PLS seperti murabahah. Pembiayaan PLS yang masih dibawah dari pembiayaan non-PLS memberikan bukti bahwa pendanaan skema bagi hasil adalah fenomena global  yang  menegaskan  bahwa  skema  tersebut  memiliki  tingkat  risiko  yang  tinggi,  sehingga penerapannya masih terbatas. Jumlah rata-rata pembiayaan (FIN) masing-masing BUS adalah 20.75 Miliar  rupiah  dan  pembiayaan  sektor  berisiko  (RSF)  menggambarkan  porsi  rata-rata  di  sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 24.92%. Kemudian, inflasi rata-rata adalah Rp 4.409 dan pertumbuhan GDP dengan rata-rata 4.41% pada periode 2012-2020.

## Hasil Regresi
Berikut ini, kami menyajikan hasil regresi dari faktor-faktor utama yang mempengaruhi risiko pembiayaan bagi hasil bank umum syariah di Indonesia. Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi OLS dari persamaan regresi model Fixed Effect .
Secara keseluruhan, model menunjukkan bahwa tujuh variabel independen, lima di antaranya menunjukkan koefisien yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Variabel RSF, TPLS, TFin dan REGCAP signifikan pada level 1%. Variabel lain, yaitu ROPLS, Inflasi dan
pertumbuhan GDP tidak berpengaruh secara signifikan. Nilai R-squared mengungkapkan bahwa semua variabel independen menjelaskan 47,85% perubahan dalam variabel dependen. Model ini signifikan pada level 5%.
Berdasarkan  hipotesis  di  awal  untuk  melihat  pengaruh  antara  variabel  independen  dan dependen secara parsial (Uji t) maka hasil uji hipotesis dalam persamaan regresi model FEM dapat dijelaskan melalui persamaan berikut.
NPF it = - 8.496683 - 0,0246 (ROPLS) - 0.0494 (RegCap) + 0.0182 (TPLS) + 0.01378 (TFin) + 0.3991 (RSF) - 0.1111 (INF) + 0.0509 (GDPG) + e
Studi ini menemukan bahwa selama periode penelitian, faktor spesifik bank, yaitu peraturan modal (RegCap) memberikan peran yang cukup berarti dalam mengatur permodalan bank umum Syariah.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  peraturan  modal  berpengaruh  negatif  terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa bank telah mengikuti aturan permodalan sehingga  risiko  pembiayaan  bagi  hasil  dapat  menurun.  Dengan  persyaratan  modal  yang  cukup memadai maka bank Syariah dapat mengantisipasi apabila terjadi risiko pembiayaan yang tinggi. Penyediaan  modal  minimum  terutama  modal  inti (Tier  1) bertujuan  untuk  menciptakan  sistem perbankan yang sehat dan mampu menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan atau pertumbuhan  kredit  yang  berlebihan.  Sehingga  diperlukan  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas permodalan bank sesuai standar nasional maupun internasional (POJK.03/2016).
Tabel 3. Persamaan Model Fixed Effect Model Variabel Coef. t-Stat Prob. C -8.4966 1.7366 -4.8925 ROPLS -0.0246 -0.7259 0.4687 REGCAP *** -0.0494 -2.8613 0.0046 TPLS *** 0.0182 3.7491 0.0002 TFin *** 0.1378 3.0112 0.0029 RSF *** 0.3991 9.9590 0.0000 INF -0.1111 -1.8078 0.0721 GDPG 0.0509 1.2703 0.2054 R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson F. Statistic Log Likelihood No. of observation Chow test VIF 0.4785 0.4610 0.5899 27.2698 -357.24 216 0.0000 <10
Catatan: *** adalah tanda signifikan pada masing-masing level 1%.
Temuan penelitian ini sejalan dengan Waemustafa dan Sukri (2015) yang menemukan bahwa RegCap mempunyai  hubungan  kuat  terhadap  risiko  kredit  dari  perbankan  syariah  di  Malaysia, demikian dengan Ahmad dan Ahmad (2004). Namun, temuan lain seperti Ramli, et al (2020) dan Al-Wesabi dan Ahmad (2013) yang menyatakan bahwa peraturan permodalan bagi bank umum Syariah tidak mempengaruhi kualitas pembiayaan dalam periode penelitiannya.
Total pembiayaan bagi hasil (TPLS) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan pada level 1%, menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bagi hasil semakin tinggi tingkat risiko yang  terjadi.  Sejalan  temuan  Abusharbeh  (2014);  Khan  dan  Ahmed  (2001)  bahwa  peningkatan pembiayaan PLS sejalan dengan peningkatan risiko pembiayaan di Indonesia. Namun, peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil juga memberi sinyal positif bagi BUS karena porsinya dari tahun ke tahun semakin meningkat yang membuktikan bahwa bank mampu beroperasi dengan menerapkan prinsip utama bank syariah yaitu prinsip bagi hasil dan nasabah sebagai mitra yang perlahan dapat merespon  prinsip  tersebut  yang  dipercaya  lebih  berkeadilan  dan  tetap  memberikan  keuntungan kedua belah pihak, dimana return dan risk dibagi secara proporsional. Hasil ini konsisten dengan temuan studi Al-Wesabi dan Ahmad (2013); Farook, Hasan, dan Clinch (2014); Salas dan Saurina (2002); dan Jimenez dan Saurina (2005). Garis di atas menunjukkan bahwa ketika ekonomi nasional kondusif, yang ditandai oleh pertumbuhan PDB, tingkat pembiayaan bermasalah juga turun dan merupakan sinyal positif bagi perbankan Islam.
Total  pembiayaan (TFin) memberikan  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  risiko pembiayaan,  dimana  pada  periode  penelitian  ini  jumlah  pembiayaan  bank  didominasi  oleh pembiayaan berbasis PLS. Peningkatan jumlah pembiayaan dapat menjadi penyebab tingginya NPF pada bank umum Syariah. Pembiayaan yang tinggi tidak selamanya dipandang baik jika tidak disertai dengan sikap prudent dalam penyalurannya. Senada dengan pernyataan dari Funso, Kolade, dan Oje, (2012) bahwa semakin besar kredit yang disalurkan kepada debitur, akan semakin tinggi risiko tidak terbayarnya kredit yang disalurkan, dan berdampak pada penurunan laba. Temuan yang sama oleh Farook, Hasan, dan Clinch (2014), Misman (2012), namun berbeda temuan Ramli, et al (2020) yang memiliki negatif terhadap NPF.
Pembiayaan Sektor Risiko (RSF) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap risiko pembiayaan bagi hasil. Hal yang sama ditemukan oleh Waemustafa dan Sukri (2015); Al-Wesabi dan Ahmad (2013), yang menyimpulkan bahwa peningkatan RSF diprediksi meningkatkan risiko pembiayaan bagi hasil. Bank umum syariah rentan terhadap dampak pembiayaan sektor berisiko, di mana sektor perdagangan, restoran dan hotel dianggap paling berisiko.
Sedangkan faktor  makroekonomi  yaitu Inflasi memberikan  pengaruh  negatif  pada signifikansi  10%.  Hal  ini  terjadi  karena  data  inflasi  pada  periode  penelitian  tidak  mengalami peningkatan  yang  tinggi,  inflasi  rata-rata  selama  periode  penelitian  sebesar  4,4%  tidak memperburuk kualitas pembiayaan dalam arti masih dalam batas wajar. Juga karena investasi dalam bentuk pembiayaan bank Syariah fokus pada sektor riil sehingga meskipun terjadi shock pada inflasi tidak  serta  merta  berdampak  buruk  pada  sektor  yang  dibiayai  kecuali  jika  peningkatan  inflasi berlangsung dalam kurun waktu yang lama.
Adapun  variabel  return  PLS  dan  pertumbuhan  GDP  tidak  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  risiko  pembiayaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum  tingkat pengembalian  tidak  menyebabkan  permasalahan  pada  kualitas  pembiayaan  karena  bersifat  bagi hasil.  Tingkat  keuntungan  yang  dibagikan  berdasarkan total  revenue sehingga  berapapun  yang dihasilkan  akan  memberikan  porsi  sesuasi  persentase  kesepakatan  dan  jika  mengalami  kerugian akan  ditanggung  bersama-sama  dengan  kedua  belah  pihak  yaitu  sahibul  maal  (bank)  dan  agent (nasabah sebagai mitra). Probabilitas risiko yang kemungkinan muncul dari kesalahan atau kelalaian nasabah sudah ter- cover dalam jaminan yang diberikan oleh nasabah.
Sedangkan pertumbuhan GDP tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPF Bank umum Syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan dari masyarakat Indonesia yang dinilai sangat konsumtif sehingga sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi daripada untuk membayar pinjamannya ke bank.

## Uji F (Simultan)
Pengujian  secara  simultan  menunjukkan  bahwa  nilai  F hitung lebih  besar  dari  nilai  F tabel . Keputusan  hipotesis  adalah  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  risiko pembiayaan bagi hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4
Uji F (Simultan) Pengaruh Tujuh Variabel Independen Terhadap NPF F hitung F tabel Prob. F α Keputusan Kesimpulan 27.269 0,308 0,000 0,05 Ho ditolak Hipotesis diterima
Sumber: Hasil olah data dengan software Eviews10
Tabel  4  menunjukkan  nilai  F hitung lebih  besar  dari  nilai  F tabel .  Sesuai  kriteria  yang  telah ditentukan  maka  keputusan  pengujian  hipotesis  adalah  menolak  H 0 dan  menerima  Ha,  artinya secara  simultan  variabel  independen  berpengaruh  terhadap  NPF.  Secara  keseluruhan,  hasil menunjukkan  bahwa  risiko  pembiayaan  bagi  hasil  dapat  meningkat  apabila  jumlah  pembiayaan skema bagi hasil ikut meningkat  apabila tidak disertai dengan pemantauan dan sikap prudent.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  peraturan permodalan (RegCap) yang ditetapkan oleh  Bank  Indonesia  dapat  menjadi  penyangga  ( buffer) dalam  mengantisipasi  risiko  pembiayaan. Selanjutnya apabila BUS menyalurkan pembiayaan pada skema PLS (TPLS) dalam kuantitas yang lebih  besar  tetapi  tidak  disertai  dengan  pengelolaan  yang  hati-hati,  maka  dapat  menimbulkan pembiayaan bermasalah yang tinggi pula, karena skema PLS dianggap paling berisiko dibandingkan dengan  skema  non-PLS,  temuan  ini  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  risiko  pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan secara keseluruhan akad (TFin) semakin besar risiko yang akan timbul  karena  pembiayaan  pada  umumnya  berkorelasi  positif  dengan  risiko,  artinya  tidak  ada pembiayaan  yang  bebas  risiko.  Demikian  pula  pembiayaan  pada  sektor  yang  dianggap  berisiko (RSF) turut serta mempengaruhi risiko pembiayaan BUS di Indoensia, sehingga BUS harus selektif dalam memilih sektor yang lebih potensial memberikan keuntungan bersama kedua belah pihak, bank dan mitra yang dibiayai. Adapun variabel ROPLS, Inflasi dan GDPG tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi BUS dalam mengelola pembiayaan khususnya pada skema PLS agar pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) di masa yang akan datang tidak melebihi threshold 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga membentuk sistem perbankan yang sehat dan berdaya saing tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abedifar, P., Molyneux, P., and Tarazi, A. (2013). Risk and Stability in Islamic Banking. Bangor: Bangor Business School, University of Wales.
Abusharbeh,  M.T.  (2014).  Credit  Risks  and  Profitability  of  Islamic  Banks:  Evidence  from Indonesia. World Review of Business Research Vol. 4. No. 3. October 2014 Issue. Pp. 136 – 147
Ahmad, N.H. & Ahmad, S.Nizam. (2004). Key Factors Influencing Credit Risk Of Islamic Bank:
A  Malaysian  Case. Proceedings  of  The  National  Seminars  In  Islamic  Banking  &  Finance  (IBAF) . Malaysia: Intel Multimedia And Publications.
Ahmed,  N.,  Ahtar,  MF,  &  Usman,  M.  (2011).  Risk  management  practices  and  Islamic  banks: Empirical investigations from Pakistan. Jurnal Penelitian Interdisipliner di Indonesia Bisnis, 1 (6), 50- 57.
Ahmad, N., Ariff, M. (2007). Multi-country study of Bank Credit Risk determinants, International Journal of Banking and Finance, 5 (1), 135-152.
Ali, A. & Ghauri, S. P. (2013). Global crisis and credit risk management by banks: A comparative study of banks in Pakistan. International Journal of Business and Economics Research, 2(6): 158-168.
Al-Smadi, M. O. M. (2010). Credit Risk, Macroeconomic and Bank Specific Factors in Jordanian Banks . PhD Thesis, Universiti Utara Malaysia.
Al-Wesabi, H. A. H., & Ahmad, N. H. (2013). Credit risk of Islamic banks in GCC countries, 10 (2). Antonio, M.S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Cetakan 1. Jakarta.
Atanasijevic, J., & Bozovic, M. (2016). Exchange rate as a determinant of corporate loan defaults in a Euroized economy: Evidence from micro-level data. Eastern European Economics , 54, 228– 250.
Ascarya, D. Yumanita. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Bank Indonesia.
Ascarya, D. Yumanita. (2009). Formulasi Stabilitas Sistem Keuangan Ganda di Indonesia. Bank Indonesia  Working  Paper  Series  11/2009,  November  2009.  Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
Baele, L., Farooq, M. and Ongena, S., (2010). “Of religion and redemption: evidence from default on Islamic loans”, Working Paper .
Bank Indonesia. (2012). Outlook Perbankan Syariah Indonesia.
Bank Indonesia. (2014). Kajian Stabilitas Keuangan, No. 23 September 2014. Bank  Indonesia. (2019).  Kajian  Stabilitas  Keuangan,  No.  23  September  2014.  Bank  Indonesia, Jakarta.
Bank for International Settlement. (2000). Principles for the management of credit risk. Basel.
Berger, A. N. & DeYoung, R. (1997). “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks”. Journal of Banking and Finance, 21 .849 – 870.
Castro, V., (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Econ. Model. 31, 672–683.
Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? Pacific-Basin Finance Journal , 17 (1), 125–144.
Farook, S., Hassan, M. K., & Clinch, G. (2014). Islamic bank incentives and discretionary loan loss provisions. Pacific-Basin Finance Journal , 28 , 152–174.
Funso , K.T., Kolade A.R., and Ojo O.M. (2012). Credit Risk and Commercial Bank’sFerformance in Nigeria: A Panel Model Approach. Australian Journal of Business and Management Research, 2(2), 31-38.
Fleifel, B. A. (2009). Risk management in Islamic banking and finance: The Arab finance house example. An unpublished thesis submitted to the University of North Carolina Wilmington, USA.
Hart, O., & Moore, J. (1998). Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt. The Quarterly Journal of Economics , Volume 113, Issue 1, February 1998, Pages 1–41.
Kabir,  M.  N.,  Worthington,  A.,  &  Gupta,  R.  (2015).  Comparative  credit  risk  in  Islamic  and conventional bank. Pacific-Basin Finance Journal , 34 , 327–353.
Khan,  T.  and  Ahmed  H  (2001),  Risk  Management  –An  Analysis of  Issues  in  Islamic  Financial Industry,  Islamic  Development  bank-Islamic  Research  and  Training  Institute,  Occasional Paper no.5 Jeddah.
Khemraj, T. & Pasha, S. (2010). The determinants of non-performing loans: An econometric case study of Guyana. Paper presented at The Caribbean Centre for Banking  and Finance Bi- Annual Conference on Banking and Finance, St. Augustine, Trinidad.
Khemraj,  T.,  &  Pasha,  S.  (2016).  Determinants  of  nonperforming  loans  in  Guyana.  In  A.  V. Gevorkyan  &  O.  Canuto  (Eds.),  Financial  deepening  and  post-crisis  development  in emerging markets (pp. 169–187). New York: Palgrave Macmillan US.
Louzis, Dimitrios P., A.T. Vouldis, and V.L. Metaxas (2011). Macroeconomic and Bank-spesifik Determinants  of  Nonperforming  Loans  in  Greece:  A  Comparative  Study  of  Mortgage, Business, and Consumer Loan Portfolios, Bank of Greece Working Paper 118 (Athens: Bank of Greece).
Louzis, Dimitrios P., A.T. Vouldis, and V.L. Metaxas (2012). Macroeconomic and bank-specific determinant of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortage, business and consumer loan portofolios. Journal of Banking & Finance. Volumen 36, Issue 4, pages 1012-1027
Misman. (2012). Financing structure, bank specific variabel and credit risk: Malaysian islamic banks.
Journal of Business and Policy Research, 7(1). 102-114
Rahman dan Shahimi. (2010).  Credit Risk  and Financing Structure of Malaysian Islamic Banks.
Journal of Economic Cooperation and Development, Vol. 31, 3 p.83-105
Ramli,  R.,  Febrian,  E.,  Anwar,  M.,  and  Masyita,  D.  (2020).  Risk  Determinant  of  Musharakah Financing: A Study in Indonesia. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, Vol. 9. P45-56.
Samuelson, P.A., & Nordhaus, W.D. (2001). Macroeconomics . Jakarta PT. Media Edukasi. Srairi, S. (2013). Ownership structure and risk-taking behaviour in conventional and Islamic banks: Evidence for MENA countries. Borsa Istanbul Review 13 (2013) 115e127.
Trimulato, T. (2017). Manajemen Risiko Berbasis Syariah. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp90-104
Trimulato, T. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing. JPS (Jurnal Perbankan Syariah). https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287
Waemustafa, W., & Sukri, S. (2015). Bank Spesifik and Macroeconomics Dynamic Determinants of Credit Risk in Islamic Banks and Conventional Banks, 5 (2), 476–481.
Warninda, et al. (2019). Do Mudarabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently? Research in International Businessand Finance.
Zribi, N., & Boujelbène, Y. (2011). The factors influencing bank credit risk: the case of Tunisia. Journal of Accounting and Taxation Vol.3 (4), 70–78.