ANALISIS MODEL  KEKUATAN STAKEHOLDER DALAM DESAIN DAN IMPLEMENTAS! KEBIJAKAN
UP!
Ridwan Purnama,  Sulastri Program Studi Pendidikan Manajemen Bisnis
Fakultas Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Pendidikan  lndonesia Email : sulastri@uPi.edu
Abstrak permasalahan dalam  pembuatan  kebijakan dan peraturan di perguruan  tinggi  dengan mudah  dapat dilihat  dari kenyataan  bahwa  banyaknya  kebijakan dan peraturan  yang  dlpersoalkan oleh para pemangku  kepentingan.  Dalam melahirkan produk  keb'rjakan  yang  berkualitas  dalam  perguruan  tinggi, maka  dalam proses penyusunannya harus  memenuhi  persyaratan adanya: akuntabilitas, partisipasi dan tran5paransi.  Dalam  kaitan  inilah  maka partisipasi  stakeholders,  baik dalam tahap  formulasi maupun  implementasi,  memainkan  peranan  yang  sangat  penting. Stakeholder  merupakan semua pihak yang kepentingannya terpengaruh  oleh dampak,  baik positif  maupun negatif,  yang ditimbulkan oleh suatu  kebijakan.  Peran  serta stakeholderdapat menjadi  salah satu indikatoradanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Partisipasi  merupakan proses  keterlibatan stakeholders dalam mempengaruhi  dan ikut mengendalikan jalannya  rangkaian penyusunan kebijakan yang berdampak kepadanya.  Karena itu tiap stakeholder akan memiliki  tingkat keterlibatan  yang berbeda-beda sesuai dengan bobot  yang dimilikinya.  Bobot yang dimaksud adalah tingkat (kedekatan) kepentingan stakeholder bersangkutan dengan pengambil keputusan dan kekuatan pengaruhnya terhadap proses penyusunan  kebijakan,  yang akan  diuraikan  secara  lebih detail pada  sub bab di bawah'
Kata Kunci:  Stokeholder,  Kepuosan,  Desoin  Kebiiokan
UPI sebagai  salah satu perguruan  tinggi negeri di Bandung dalam perkembangan sejarahnya mengalami  beberapa kali perubahan status yang disebabkan oleh beberapan faktor salah satunya adalah  kebijakan  pemerintah.  UPI berdiri pertama kali dengan  nama lKlP Bandung  pada tahun 1954, pada tahun  1999 perubahan status dari institut menjadi universitas dan berganti  nama menjadi Universitas Pendidikan lndonesia  melalui Keputusan Presiden  Rl No. 124 tahun 1999 tertanggal 7 Oktober
1999. Perubahan  statLrs tersebut berimplikasi terhadap perluasan  rnailciat yaitu  dari perguruan tinggi yarrg hanya  rnengciola  program studi bidang pendidikan menjadi universitas dengan beragam program studi, baik ilmu pendidikan maupun non kependidikan.  Selanjutnya pada  tahun  2004 UPI berubah status  menjadi Perguruan Tinggi Badan
Hukum Milik Negara  (PT BHMN) memalui  peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2004. Dari PT BHMN kemudian UPI berubah status menjadi Badan Hukum Pendidikan yang  kemudian dibatalkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2A12 hnggal 23 April
201,2 dan kini UPI berubah status menjadi Perguruan Tinggi Pemerintah.  perubahan  status ini berimplikasi pada pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari APBN dan UPI dapat  menerima dana dari sumber lain sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan  umum.  Selanjutnya pada tahun  2012 terbit Und,ang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi, dan berdasarkan Pasal 97 huruf c Undang-Undang tersebut, UFI ditetapkan  sebagai  perguruan tinggi negeri badan hukum.
Sejak ditetapkannya higher education Long Term Strategy 2003-2010 (HELTS) oleh Dirjen Dikti, wacana  penjaminan mutu menjadi  sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini mengingat di masa mendatang,  eksistensi suatu perguruan tinggi tidak  semata-mata tergantung pada pemerintah,  melainkan terutama tergantung pada penilalan  stakeholder tentang  mutu pendidikan  yang diselenggarakannya. (Ditjen  Dikti,  2003). Dengan demikian,  stakeholder menempati posisi yang menentukan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan disuatu perguruan tinggi. Menurut Venkatraman {2OO7l, stakeholder  perguruan tinggi terdiri dari  dua  kelompok  yaitu  stakeholder  internal dan stakeholder external. Mahasiswa adalah stakeholder  external utama (primary stakeholder), sedangkan  orangtua  mahasiswa,  pengguna lulusan serta  pasar tenaga  kerja  adalah  stakeholder  sekunder (secondary stakeholder). Di sisi lain, stakeholder internal bagi perguruan  tinggi tidak lain adalah para dosen sendiri. Sedangkan menurut Kotler dan Fox (1995), para stakeholder  universitas terdiri dari antara Iain : peserta didik/mahasiswa baik yang aktual maupun  potensial,  badan  akreditasi, orang tua/wali, dosen, peneliti, karyawan serta staf pimpinan, dewan penyantun, universitas sejenis, pemasok,  orgbnisasi bisnis dan publik, yayasan, alumni, masyarakat setempat  dan  media masa. Para stakeholder inilah  yang memberikan  kontrlbusi besar bagi kesinambungan penyelenggaraan pendidikan di suatu  perguruan tinggi.
Seringkali  mengakomodasikan kepentingan stakeholder menjadi pekerjaan  sulit  karena masing- masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bahkan  saling bertentangan  antara satu  dengan  yang lain. Padahal hampir tidak mungkin sebuah organisasi sanggup memuaskan semua stakeholder. Penentuan  stakeholder  yang utama dalam perguruan tinggi  akan sangat menentukan kebijakan, keberhasilan, dan lebih jauh dari itu proses pendidikan  yang terjadi  dan berdampak luas  dalam masyarakat. lika stakeholder utama dari perguruan tinggi  adalah mahasiswa,  maka  segala  kebijakan  dan target keberhasilan akan mengacu kepada mahasiswa.  Lebih jauh, hal ini akan membentuk
struktur proses pgndidikan pada  ranah yang  lebih luas seperti negara.  Berbeda jika perguruan tinggi menetapkan  stakeholder utamanya adalah pemerintah. Maka  kebrlakan dan target keberhasilan pun akan  mengacu kepada pemerintah. Begitu juga dengan  dampak  yang  akan dihasilkan,  akan sangat luas dan berdampak bahkan  kepada kehidupan masyarakat.
Dalam hal ini universitas perlu memiliki skala prioritas  dalam memenuhi pilihan dan tuntutan mereka. Hal tersebut  dikarenakan, pertama, para stakeholder memiliki harapan dan persepsi yang berbeda atas tawaran universitas dalam  mendukung keberadaannya.  Kedua,  pemposisian  universltas di benak para stakeholder sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu diidentifikasi dan bahkan dipertegas, apakah universitas mampu memberikan  tawaran atau  nilai  superior  atau  minimal  nilai paritas kepada para stakeholdernya. Terakhir,  universitas perlu pula memiliki strategic  positioning dalam mencapai tujuannya sebagai  'agent . of development' bagi masyarakat setempat, para pelaku bisnis, pemerintah dan publik  lainnya, serta para alumni agar tercipta reputasi/citra positif terhadap universitas tersebut.
Permasalahan yang timbul kemudian sebagai dampak dari status UPI yang  terus  berubah adalah pembuatan kebijakan dan peraturan yang ikut berubah  tergantung  pada  stakeholder  mana yang dijadikan  prioritas  oleh UPl. Melalui  pelibatan secara tepat individu atau organisasi yang memiliki perhatian, kepentingan, pengaruh dan kekuatan untuk merubah akan membantu  UPI mencapai tujuannya  yaitu sebagai Universitas  yang  Leading dan Outstanding. Mengingat pentingnya untuk mengetahui  stakeholder dalam kaitannya sebagai pemangku kepentingan,  maka diperlukan kegiatan analisis  stakeholder yaitu kegiatan identifikasi stakeholder  dan kegiatan  yang mencoba memetakan untuk menentukan ara-h UPI maka perlu dilakukan analisis stakeholder sehingga dapat diketahui pihak- pihak  mana yang dijadikan  stakeholder  primer yang perlu didahulukan  kepentingannya,  dan pihak mana yang dijadikan stakeholder  sekunder  yang tidak perlu perhatian  berlebih dalam penanganannya.
Keberhasilan dalam penentuan  kebijakan dan dukungan terhadap penyelesaian suatu masalah tertentu akan  sangat tergantung kepada stakeholder yang dipilih untuk diprioritaskan. Oleh karena itu sangatlah penting  melakukan analisis dan pemetaan terhadap  stakeholder U Pl. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis stakeholder  untuk mengidentifikasi  stakeholder UPl, kemudian  pemetaan  stakeholder  utama UPI dengan mengetahui tingkat keterlibatan,  kepentingan dan pengaruh dari seluruh stakeholder yang terkait dalam pembuatan  (design) dan impelementasi
kebijakan  yang dikeluarkan oleh UPl.
Penelitian lni akan difokuskan terhadap stakeholder UPI yang terdiri  dari mahasiswa,  dosen, alumni, masyarakat, pemerintah,  pemegang saham, media,  lembaga  pendidikan,  pesaing, perusahaan, kreditur,  dan kelompok keagamaan.  Dari stakeholder tersebut akan dianalisis tingkat keterlibatan, kepentingan dan pengaruhnya dalam pembuatan dan implementasi kebijakan  yang dikeluarkan oleh UPl. Berdasarkan pembatasan  masalah  tersebut maka permasalahan penelitian akan dirumuskan
sebagai berikut.
Bagaimana model pemetaan dan posisi  masing- masing stakeholder UPI?
Bagaimana tingkat keterlibatan, kepentingan dan  pengaruh  dari masing-masing stakeholder yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi
kebiajakan UPI? Gray et  ol (2001) menYatakan bahwa stskeholder adalah:".....pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi  atau dapat dipengaruhi  oleh aktivitas perusahaan, para stakeholder antara lain masyarakat,  karyawan,  pemerintah,  supplier, pasar modal  dan lain-lain."
Dalam daftar siakeholder, terdapat suatu penilaian  atas stakeholder yang terkait dengan
proyek. Penilaian tersebut berupa tingkat kekuasaan, tingkat kepentingan, tingkat pengaruh, tingkat dampak, dan lainnya sesuai  kebutuhan. Umumnya dilakukan dalam bentuk  matriks  untuk memudahkan dalam  melakukan  penilaiannya.Analisis stakeholder merupakan salah satu alat atau  teknik dalam menghasilkan suatu daftar stakeholder yang akan berguna dalam mengembangkan rencana pengelolaan stakeholder  proyek. PMBOK 5th Edition telah memberikan  suatu  cara  yang  menarik dalam melakukan  analisis ini.
Proses  analisis stakeholder dapat tergambar dalam bagan berikut:
ldentifikasi Stakeholder
Stakeholder merupakan  individu, kelompok atau institusi yang berpengaruh terhadap usulan kebijakan atau  hasil kebijakan  (negative maupun positif). Tipe stakeholder  antara lain penerima manfaat (beneficiories), pendukung (supporters), penentang  (opponents), penyedia  sumber daya
(resource providers),  kelompok rentan (vulnerable
groups).
Profil Stakeholder
Membuat  profil sehingga  lebih  efisien dari setiap  stakeholder  yang diidentifikasi. Dapat  menggunakan matriks informasi  stakeholder dan memudahkan mereview setiap stakeholder. Adapun  matriks  nya adalah  sebagai berikut:
Sta keholder Peran dalam Kebijakan Motlvasi Harapan dan Tujuan Tingkat Kepe ntingan Potensi Dampak Negatif Pengaruh pada Kesuksesan/Kegaga  lan Metode Partisipasi yang Dire ncanakan Bagaimana mereka memanfaatkan kebiiakan
Susun Model Hubungan Model hubungan diidentifikasi beberapa pertanyaan:
. Apa hubungan antar stakeholder e Siapa mempengaruhi siapa o Siapa  yang mengontrol semua
Membangun Kategori dan Metode Partisipasi
Membangun kategori partisipasi : (1) menguhubungkan  setiap  stakeholder  dengan level partisipasinya, (21 setiap stakeholder dapat berpartisipasi pada multi  kategori  dan berbagai level pa rtisipasi
brainstorming,  round  robin  discussion,  small group
discussion,  survey dengan
ldentifikasi  strategi dan metode praktis : Beberapa metode membangkitkan partisipasi : workshop, kuesioner,  interview, role play,
Berdasarkan  PMBOK (project Management Body of Knowledge) 5th Edition, langkah-langkah dalam melakukan  analisis stakeholder adalah  sebagai berikut:
ldentifikasi  semua  stakeholder dan informasi yang  terkait seperti peran, departemen, kepentingan,  pengetahuan,  harapan, dan tingkat pengaruh.
Analisis dampak  atau  dukungan  potensial pada masing-masing stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk pengembangan strategi. Pada komunitas stakeholder yang besar, perlu  untuk memprioritaskan stakeholder untuk meyakinkan effort yang efisien untuk mengkomunikasikan dan mengelola  ekspektasi mereka.
Menilai bagaimana stakeholder  utama bereaksi atau merespon pada berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka
dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi dampak negatif  yang mungkin muncul.
Dalam  melakukan  analisis  ini, terdapat berbagai model klasifikasi, yaitu:
Power / interest grid, berdasarkan  tingkat kekuasaan  dan  kepentingan stakeholder berdasarkan hasil / outcome proyek.
Power / influence grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh / keterlibatan mereka dalam proyek.
lnfluence / impact grid, berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap proyek  (rencana - pelaksanaan).
Salience model,, yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaannya,  tingkat kepentingan, dan legitimasi.
Stakeholder Sharing lnformasi (onsultasi lnsentif materi Formasi fungsional kelompok Kolaborasi dalam pengambilan  keputusan Pemberdayaan dan aktualisasi sendiri sebagai peneambil  kebiiakan
Dalam  melakukan  analisis stakeholder di dalam
PMBOK memberikan  contoh  untuk  model L (Power / Low lnt-eresl Fgw li"l, t tEdt P0mr.lh&rst Sdd e.}l SmdElk
lnterest Grid), yang diberikan  penjelasannya pada gambar berikut ini, termasuk rekomendasi
strateginya:
Rancangan penelitian dilakukan melalui beberapa  tahap  sebagai berikut:
1-. Mengidentifikasi stakeholder-stakeholder kunci, antara lain:
a) Siapa saja penerima  manfaat yang potensial dari kegiatan ini ?
b) Siapa saja  yang mungkin menerima dampak buruk dari kegiatan ini ?
c) Apakah kelompok-kelomPok Yang rentan telah diidentifikasi ? Siapa  saja ?
d)  Apakah
kelompok-kelomPok
pendukung dan kelomPok-kelomPok lawan  juga telah  diidentifikasi ? Siapa saja ? e) Apa saja hubungan-hubungan yang terjadi  di  antara stakeholder- stakeholder tersebut ?
7. Mengidentifikasi kepentingan-kepentingan para stakeholder dan dampak-dampak potensial yang muncul dari kepentingan- kepenllngdrr irlt:
a) Harapan-harapan yang muncul dari para stakeholder terhadap program- program
b) Keu ntungan-keu ntu ngan/manfaat- manfaat apa saja  Yang mungkin akan diperoleh oleh  para stokeholder
c) Sumberdaya-sumberdaya apa saja yang bisa atau  bahkan  mungkin sangat ingin dimobilisasi oleh Para stakeholeder
d) Apa saja kepentingan-kepentingan para stakeholder yang berlawanan dengan
tujuan-tujuan Program / ProYek ?
3.  Untuk  setiap kelompok dilakukan assessment terhadaP:
a) Kekuasaan  dan statusnya (politik, sosial, dan ekonomi)
b) Derajat / level  lembaga / organisasinya
c) Penguasaan terhadap  sumber-sumber daya  yang strategis
d) Pengaruh-pengaruh informal (seperti hubungan-hubungan  Personal)
e) Relasi  kekuasaan  dengan  stakeholder lainnya
f)  Arti penting  terhadap keberhasilan program / proyek Terdapat dua hal penting di sini, yaitu
stakeholder  yang'  mempunyai pengaruh
(influencel dan stakeholder  yang- sangat berkepentingan / mempunyai arti penting (importance).
4.  Untuk  setiap kelompok dilakukan assessment terhadap:
Rencana pelibatan stakeholder ini didasarkan  pada :
1,. Ketertarikan, pengaruh, dan kepentingan dari setiaP kelomPok stakeholder
7. Upaya-upaya  khusus yang diperlukan untuk melibatkan stakeholder- stakeholder yang Penting / Yang bekepentingan namun tidak mempunyai Pengaruh.
3. Bentuk-bentuk partisipasi yang memadai pada keseluruhan siklus program / proyek.
Berdasarkan hasil tiga tahap analisis stakeholder di atas, maka beberapa rencana pendahuluan dapat disusun untuk melibatkan kelompok-kelompok stakeholder  tersebut dalam tahapan-tahapan program / proyek secara beru ruta n.
a) Stakeholder yang mempunyai daya pengaruh tinggi  dan  kepentingan  yang tinggi  pula, harus bisa dilibatkan sepenuhnya di seluruh tahapan
High
program / proyek demi untuk memberikan keyakinan pada mereka  bahwa keberhasilan program / proyek  adalah  atas dukungan  mereka.
b) Stakeholder yang mempunyai daya pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan, bukanlah target  utama program / proyek, namun sangat  mungkin  menjadi  penentang / opposan atau minimal selalu mengintervensi. Dari sini, mereka perlu mendapatkan  perlakuan  bahwa keberadaan mereka itu adalah  penting,  selalu  berikan pada mereka informasi-informasi, dan berikan pengakuan terhadap pandangan-pandangan mereka, hal ini perlu dllakukan agar tidak timbul keonaran dan konflik terbuka.
C) Stakeholder dengan pengaruh yang kecil  namun kepentingan / arti penting terhadap proyek  yang sangat tinggi membutuhkan upaya-upaya  khusus dan strategi-strategi  khusus, agar mereka menjadi yakin  bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka sejalan  dengan tujuan program / proyek dan keterlibatkan  mereka sungguh-sungguh sangat  bermakna.
d) Stakeholder  dengan pengaruh  dan kepentingan yang kecil  atau bahkan  tidak sama sekali, mau tidak mau juga  perlu dilibatkan  dalam program / proyek  namun tidak memerlukan statregi partisipasi / pelibatan mereka  secara sangat kh usus.
Model piemetaan dan posisi masing-masing stokeholder UPl dilakukan melalui analisis berikut:
a. ldentifikasi Stakeholder Universitas Pendidikan  lndonesia
Langkah pertama dari identifikasi permasalahan dan kebutuhan adalah analisa  stakeholders (pemangku  kepentingan). Para pemangku kepentingan adalah  mereka yang  secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam menentukan apa yang perlu  dicapai sebuah proyek atau program dan bagaimana  mencapainya.  Mereka adalah para penerima  manfaat (beneficiaries),  staf lembaga dan tim manajemen  proyek atau  program  di tingkat lokal,  regional,  nasional maupun  internasional, para peneliti,  lembaga  pemerintahan  dan  para donatur. Kategori  stakeholder  Universitas Pendidikan lndonesia terdiri  dari beberapa  komponen. antara lain:
1. Stokeholder  Utama  (primer)
Stakeholder utama  merupakan stakeholder yang memiliki _kaitan kepentingan secara langsung dengan  suatu kebijakan, program, dan proyek. Stakeholder utama dari Universitas Pendidikan lndonesia  adalah
a) Dosen
Dosen terdiri dari  dosen tetap UPI dan dosen tidak tetap UPl.  Dosen tetap UPI merupakan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di UPI yang pengangkatan dan  pemberhentian,  kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Sedangkan  yang dimaksud dengan dosen tidak  tetap UPI adalah  pegawai UPI yang pengangkatan dan pem berhentia  n, kedud u ka n, ha k, se rta kewajiba nnya dltetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.
b) Mahasiswa  dan Alumni
Mahasiswa UPI merupakan  peserta  didik yang terdaftar secara sah dan  memenuhi persyaratan yang  ditetapkan UPl. Sedangkan alumni  merupakan lulusan  program  pendidikan yang diselenggarakan UPI
c) Tenaga kependidikan dan Ketenagaan
Lainnya
Tenaga  kependidikan terdiri dari laboran, tenaga  administrasi,  pustakawan, teknisi dan pranata teknik informasi. Sedangkan ketenagaan lainnya merupakan  tenaga di luar dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan UPl.
d) Pengguna  Lulusan
lndividu  atau organisasi yang mempergunakan jasa  lulusan  untuk melaksanakan pekerjaannya dan diberikan upah  atas jasanya tersebut.
2. StokeholderPendukung  (sekunder)
Stakeholder  pendukung  (sekunder) adalah stakeholder  yang tidak  memiliki  kaitan kepentingan secara  langsung terhadap  suatu  kebijakan,  program, dan proyek,  tetapi memiliki kepedulia n (concern) dan keprihatinan sehingga  mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap  masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Dalam hal ini stakeholder  pendukung  UPI terdiri  dari kreditor, media, lembaga  pendidikan  dan  pesaing.
Ridwan  Pornama,  Sulastri - Analisis Model Kekuatan Stakeholder dalam  Desain dan lmplementasi Kebijakan
UPI
3. Stakeholder Kunci 5. Membina dan mengembngkan Dosen dan
Stakeholder  kunci merupakan stakeholder yang
Tenaga  Kependidikan  sesuai dengan Standar memiliki kewenangan secara legal dalam hal Mutu yang  Ditetapkan oleh UPI
pengambilan keputusan. Stakeholder kunci UPI 6. Menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan UPI
diwakili oleh Majelis  Wali Amanat (MWA). 7. Menyelenggarakan sistem penjaminan  mutu
Sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah Republik UPI
lndonesia Nomor 15 Tahun  2014 tentang Statuta 8. Membina hubungan  dengan alumni, lingkungan
Universitas  Pendidikan  lndonesia bahwa MWA
UPl, dan masyarakat bertugas. 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPI
a. Menetapkan kebijakan umum UPI
kepada MW 1 kali dalam  setahun'
b. Mengesahkan  rencana pengembangan jangka
Dalam  rangka melaksanakan  tugasnya rector panjang, rencana strategis,  serta  rencana kerja UPI berwenang untu: dan  anggaran tahunan 1. Menetapkan Peraturan  Rektor
c. Melaksanakan  pengawasan dan pengendalian  2. Mengangkat dan memberhentikan  pimpinan umum atas pengelolaan UPI
unit di lingkungan UPI d. Menangani penyelesaian tertinggi atas 3. Mengembalikan dosen  dan tenaga
masalah-masalah  yang ada di dalam UPI
kependidikan pegawai  negeri sipil kepada e. Melakukan penjaringan calon  Rektor
pemerintah
berdasarkan prinsip meritokrasi dengan 4. Mengangkat dan memberhentikan Dosen dan memperhatikan masukan  dari  senat akadmeik
Tenaga Kependidikan  sebagai pegawai UPI f. Melakukan pemilihan rector 5. Menunjuk dan mengiangkat auditor internal g. Mengangkat  dan memberhentikan rector untuk melaksanakan dan melaporkan hasil h. Melakukan penilaian  atas kinerja rektor audit keuangan dan audit kinerja akademik
berdasakan kebijakan audit yang ditetapkan
Majelis  Wali  Amanat terdiri dari unsur: oleh KA a.  Menteri 6. Membuka  dan  menutup Fakultas dan lembaga
Menteri sebagai Wali Amanat  dapat menunjuk dengan persetuan MWA
wakilnya dalam pelaksanaan tugas  sebagai anggota 7. MEmbuka dan  menutup Departemen, Program MWA Studi dan Unit-unit  akademik lainnya dengan b.  Rektor memperhatikan  pertimbangan SA Pimpinan tertinggi  dalam sebuah Universitas 8. Mengajukan usulan peraturan MWA setelah adalah Rektor. Rektor UPI menjalankan otonomi mendapat persetujuan SA
dalam  bidang akademik dan nonakademik. Rector
9. Membentuk dewan guru besar
memiliki tugas antara lain :
c. Senat Akademik
1.. Menyusun rencana pengembangan jangka
Senat memiliki tugas  sebagai berikut:
panjang  dan  rencana  strategis UPI
t. Menyusun kebijakan akademik UPI
2-
Menyusun rencana  kerja  dan anggaran tahunan 2. Merumuskan norma dan  tolok ukur UPI penyelenggaraan UPI di bidang  akademik
3. Menyelenggarakan fungsi UPI dalam bidang 3. Merumuskan  peraturan  pelaksanaan kebebasan
pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian kepada akadmeik, kebebasan mimbar akademik dan masyarakat
otonomi keilmuan 4. Melgclola  seluruh kekayaan Uql  dan 4. Memberi  pertimbangan dalam  pembukaan dan
meinaniaatkapnya secara optimal untuk penutupan Departemen dan Program  Studi kepentingan UPI
5. Memberi  pertimbangan dalam  pembukaan dan penutupan Fakultas dan lembaga 6. Menyusun  kebijakan penilaian prestasi  akademik dan kecakapan serta kepribadian masyarakat akademik
7. Merumuskan kebijakan  penilaian tentang kehidupan  kampus yang  ilmiah, edukatif, dan religious
8. Memberikan masukan kepada MWA tentang kelayakan para calon  dalam penjaringan dan pemilihan calon rector 9. Memilih  calon anggota  MWA yang berasal dari unsure  masyarakat, SA, dan tenaga  kependidikan 10. Melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan  Upl
11. Member masukan kepada MWA  atas kinerja Rektor dalam bidang  akadmeik 12. Member  masukan kepada  Rektor dalam penyusunan  rencana  pengembangan  Upl.
Dalam rangka  melaksanakan  tugasnya maka Senat Akademik berwenang untuk:
1.. Menetapkan  peraturan SA
2. Member persetujuan atas usulan peraturan MWA  sebelum diajukan Rektor  kepada MWA
3. Menerbitkan  keputusan  SA tentang anggota MWA  yang berasal dari unsure masyarakat, SA dan tenaga  kependidikan
Matrks Pe
4. Membentuk komisi atau  satuan tugas yang beranggotakan anggota SA, dan jika  dipandang perlu  dapat ditambah anggota dari luar SA 5. Membentuk  komite/nama lain yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan  bjdang akademik U pl d. Masyarakat
Anggota  MWA yang berasal dari masyarakat harus memenuhi  kriteria  utama  pada komitmen dan minat terhadap  pengembangan Upl dalam bidang akademik dan nonakademik,  kemampuan menjalin jejaring nasional dan/atau internasional untuk pengembangan UPl, integritas moral  dan akhlak mulia, prestasi dan ketokohan pada tataran nasional/internasional, dan wawasan serta pemahaman yang baik tentang Upl sebagai perguruan tinggi negeri  badan  hukum.
b. Tingkat keterlibatan,  kepentingan dan pengaruh dari masing-masing  stokeholder yang terlibat dalam  pembuatan  dan  implementasi kebijakan UPI Untuk melihat tingkat keterlibatan dan kepentingan serta  pengaruh dari masing-masing stakeholder  UPI maka  akan  disusun  matrik sebagai berikut.
Tabell" Sumber dan Stakeholder Stkeholddr Perin Keoentinean ,Su im...Dn# Pensaruh Utama Dosen tetap UPI Pelaku kebiiakan Peningkatan mutu oendidikan Memiliki keahlian Signifikan Dosen Tidak Tetap UPI Pelaku kebiiaka n Peningkatan mutu pendidikan
Memiliki keahlian
Berpengaruh Mahasisswa Pelaku kebijakan
Peningkatan kualitas pengajaran dan kenvamanan pembelaiaran
Berpengaruh Alumni
Pelaku kebijakan
Penlngkstsn kualitas 1,,t,,"-^ Cukup  Berpengaruh Laboran Pelaku kebijakan Peningkatan sarana dan prasa  ra na Memiliki keahlian Cukup Berpengaruh Pustakawa n Pelaku kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana Memiliki keahlian Cukup Berpengaruh
stkanoEiir Peran I I in: I  :: ,:. j'' Surnbei'Dava
Tenaga administrasi Pelaku kebijakan Peningkatan sarana dan prasa  ra na Memiliki keahlian Cukup Berpengaruh Teknisi Pelaku kebijakan Peningkatan sarana dan orasa  ra na Memiliki keahlian Cukup  Berpengaruh Pranata Teknik lnformasi Pelaku kebrjakan Peningkatan sarana dan prasa  ra na Memiliki keahlian Cukup Berpengaruh Pengguna  Lulusan Yang terkena kebija ka n
Peningkstsn kualitas
lulusan sebagai calon tenaker Menyediakan lapangan  kerja Cukup Berpengaruh Pendukung Kreditor Pengamat kebiiakan Penambahan  profit nilai iual dan Memiliki sumber dana Cukup Berpengaruh Media Pengamat kebijakan Cukup Berpengaruh Lembaga  Pendidikan Pengamat kebiiaka n Cukup Berpengaruh
Pesaing Pengamat kebiiakan Cukup Berpengaruh Kunci Menteri Pembuat Kebiiakan Peningkatan mutu oendidikan Memiliki  Otoritas Sangat Berpengaruh Rektor Pembuat Kebijakan Peningkatan mutu pendidikan Memiliki  Otoritas Sangat  Berpengaruh Senat Akademik Pembuat Kebiiakan Peningkatan mutu pendi  dikan Memiliki  Otoritas Sinifikan
Masyarakat
Pengamat kebiiakan Berpengaruh Analisis  Stakeholder (lnterest vs  Power)
Pada tahap analisis stakeholder  identifikasi kepentingan  dan pengaruh  merupakan  tahap  untuk mengetahui  keinginan stakeholder yang signifikan dan berpengaruh terhadap pembuatan dan perumusan  implementasi  kebijakan UPI sehingga dapat menjadi dasar perumuskan prinsip perancangan ya ng kontekstual.
Analisis ini dimulai dengan menyusun stakeholder pada rnatriks dua kali  dua menurut lnterest (minat)/kepentingan  stakeholder terhadap sLratu maselah dan  Power  (kekuasaan) stokeholder dalam mempengaruhi  masalah tersebut (Bryson,
2003). Keberhasilan suatu  program  yang melibatkan stokeholder lain tergantung  kepada pemahaman yang jelas terhadap kepentingan dan wewenang. lnterest/minat adalah minat atau kepentingan stakeholder terhadap pembuatan dan perumusan implementasi kebijakan UPl. Sedangkan yang dimaksud dengan  Power  adalah: Kekuasaan stokeholder untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan  dengan  pembuatan dan perumusan implementasi kebr.lakan UPl. Seperti diperlihatkan dalam matriks berikut :
trt Ea*rd&  Allmi Ta€r K.?adi{fidiiie ds L.iela PaggBLtrlua
Matriks  Anatisis srake;il:::ffi pembuatan  dan lmplementasi Kebijakan UPt Berdasarkan penempatan stakeholder pada matriks di atas dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
Subject : adalah organisasi yang mempunyai kepentingan  besar  namun  memiliki kekuasaan  yang rendah.  Subject bisa  diartlkan sebagai organisasi yang peduli  terhadap pembuatan  dan implementasi kebijakan  UPI yang mempunyai kesungguhan lebih baik  walaupun tidak mempunyai  kekuasaan  untuk mempengaruhi  atau membuat  peraturan-peraturan. Yang termasuk dalam subject adalah  stakeholder utama  yang terdiri dari dosen , mahasiswa dan alumni,  tenaga kependidikan dan tenaga lainnya serta  pengguna  lulusan
Playes : adalah mereka yang mempunyai  minat besar dan kekuasaan yang besar.  Players bisa diartikan  sebagai pemain utama dalam  pembuatan dan implementasi keb'rjakan UPl. lnstansi/lembaga ini mempunyai kekuasaan yang besar untuk melakukan sesuatu atau  menibuat  aturan untuk pengelolaannya yang dikategorikan dalam  kelompok ini adalah menteri,  rektor dan senat akademik.
Contest Setter : adalah yang mempunyai kekuasaan  besar tetapi tetapi memiliki kepentingan yang  rendah, yang termasuk  kedalam katagori ini adalah  kediltor,  media, lembaga  pendidikan dan pesa.rng Crowd: adalah mereka (lnstansi/lembaga/masyarakat) yang mempunyai
minat kecil dan kekuasaan yang kecil. Pada kotak ini dimasukkan  masyarakat,  lembaga  yang  kurang  peduli atau minatnya kecil terhadap  pembuatan dan implementasi kebijakan U Pl.
Dari matriks di atas rincian penilaian tlngkat kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pernbuatan dan implementasi  kebijakan  UPI dapat dilihat  dari tabel berikut:

## Tabel4.2
Penilaian Tingkat  Kepentingan  dan Pengaruh Stakeholder  dalam  Pembuatan  dan lmplementasi Kebijakan UPI aA# #i:il ,KepentinBan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan UPl ,Efek
+/a/- Tingkat Kepentingan
Pengaruh Utama Dosen tetap UPI Peningkatan mutu pendidikan + 4 4 Dosen  Tidak Tetap UPI Peningkatan mutu
oendidikan + 3 3 Mahasisswa Peningkatan kualitas pengajaran dan kenya manan pembelajaran + 3 3 AIumni Peningkstsn kualitas
t,,t,,..^ +
3 2
Stakehold€r
UPI ,, . ;;r: hfeK ,;::'::;;.::: W; ll::l::::::,,,= +=.iBE ,EEn-e.irtig ::: i L ri tr;:: .:::::::::=ii:: '-kneat h ::t: "'''l
::::::::::E:::!l:,:i=:.4 ::=i:!]i.:.::=::ji , .,ll iii:.,:j.:j;.rl:i.li i,;;1. Laboran Peningkatan sarana dan
oraSa rana 2 2 Pustakawan Peningkatan sarana dan
orasa ra na Z 2 Tenaga administrasi Peningkatan sarana dan prasarana 2 2 Teknisi Peningkatan sarana dan prasarana 2 2 Pranata Teknik lnformasi Peningkatan  sarana dan o rasa ra na 2 2 Pengguna Lulusan Peningkstsn kualitas lulusan  sebagai calon
te na ker 5 2
Pendukung Kreditor Penambahan profit dan nilai iual
+
5 2 Media 5 7 Lembasa  Pendidikan 5 2 Pesaine 5 2 Kunci  Majelis WaliAmanat (MWA) Me,nteri Peningkatan mutu pendidikan + 4 5 Rektor Peningkatan mutu oendidikan + 5 5 Senat Akademik Peningkatan mutu
oendidikan + 5 4 Masvara  kat + 3 3 Keterangan
Tingkat kepentingan stakeholder dalam  kesuksesan  Proyek : U : Tidak  Diketahui 1 : Tidak  Penting 2 : Sedikit  Penting 3 : Penting 4: Sangat Penting 5 : Kritikal Pengaruh Stakeholder:
U : Tidak diketahui 1 : Tidak  Berpengaruh 2 : Sedikit  Berpengaruh 3 : Berpengaruh 4 : Signifikan 5 : Sangat Berpengaruh
stakeholder  kunci yang berperan  dalam kesuksesan pembuatan dan implementasi  kebijakan  UPl. Jika kerj asa  m a a nta r sta keho ld6el{<daki  rin Ptoryoki u d m a ka pembuatan dan implementdl6nlidbijefdn  UPI akan terlaksana dengan  bail$ulifuk dhetatetrirat guna.
Ad a pu n sta  ke h o I d e r ku n ci tefridcrtrpitili ki efe k
Stakeholder  sangat  berpengaruh dan kritikal:

## Rektor  dan Senat  Akademik
Stakeholder  sangat  berpengaruh dan sangat penting: Menteri
Berdasarka  n hasil penilaian tingkat kepentinga n dan tingkat  pengaruh stakeholder teridentifikasi
Stakeholder  yang  pengaruhnya  signifikan dan kritikal: Senat Akademik
Ghozali, lmam.  2007.  Aplikosi Analisis Multivariote dengon Progrom  SPSS Badan penerbit
Universitas Diponegoro Semarang.
Ghozali, lmam dan Chariri. Anis. 2007. Teori Akuntonsi,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Gray, R. 2001. "Thirty Years of Social Accounting,
Reporting, and  Auditing:  what(if  anything) have we learnt?" Business  Ethics: A European  Review, Vol. 10,No.1,  pp. 9-15.
Greenley, G. dan Foxall, G. 1997. "Multiple Stakeholder  Orientation in UK Companies and the lmplications for Company performance.,,
Journol  of Monagement Studies, Vol. 34, No. 2, pp. 259-84. Harisson,  J.S. dan St. John, C.H. 1994.  Strotegic Monagement of Orgonizations ond Stokeholders, West Publishing,  St paul, MN:
Omran, M., Atrill, P. Dan pointon, J. 2002. "Sharehdlder Versus Stakeholder:  Corporate
. Mission  Statements and lnvestor Returns.,,
Business  Ethics:  AEuropean review,  Vol.  11, No. 4, pp.378-26.
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedoh Konsep don Apl  ikosi CSR. Fascho  publishing.Gresik.