## DARURAT & REALISASINYA
Oleh:

## Husnul Khatimah
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan khotimah257@gmail.com Syarifuddin Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo syarifuddinahm@gmail.com
Abstract:
Human  life  in  an  opportunity  will  be  blasted  in  an  emergency,  given the  behavior,  culture,  needs,  and  human  interaction  are  always evolving over time. In our country, the government imposed a state of emergency which often includes 'martial law' and 'civil emergency'. In the  medical  world  is  also  known  term  emergency,  the  emergency department.  Even  in  the  era  of  the  old  order  (1954)  never  was  a scholars  conference  in  Cipanas  who  decided  that  the  current President, Ir. Soekarno, and the status of the state apparatus wa li al- amr  daru  ri  bi  al-shawkah  (emergency  rule  because  his  power).  This decision  also  reinforced  by  the  decision  of  the  20th  NU  congress  in Surabaya  in  the  same  year  that  certify  the  results  of  the  scholars conference decision. It is also known as an emergency that has to do with  economic  issues,  social,  and  all  sorts  of  walks  of  life  issues relevant to the needs of human life in general.
Key Word: Military Emergency, Civil Emergency And Realization

## A. Pendahuluan
Kehidupan  manusia  dalam  suatu  kesempatan  akan  dibenturkan pada  kondisi  darurat,  mengingat  perilaku,  budaya,  kebutuhan,  dan interaksi manusia yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Di negara kita,  pemerintah  sering  memberlakukan  status  darurat  yang  meliputi 'darurat militer' dan 'darurat sipil'. Dalam dunia medis juga dikenal istilah darurat,  yaitu  gawat  darurat.  Bahkan  pada  era  orde  lama  (1954)  pernah ada  sebuah  konferensi  alim  ulama  di  Cipanas  yang  memutuskan  bahwa Presiden RI saat itu, Ir. Soekarno,  dan  aparatur negara berstatus wali al- amr  daruri  bi  al-shawkah (pemerintahan  darurat  sebab  kekuasaannya). Keputusan  ini  juga  diperkuat  oleh  keputusan  muktamar  NU  ke-20  di Surabaya  pada  tahun  yang  sama  yang  mengesahkan  hasil  keputusan
“Darurat dan Realisasinya”
konferensi  alim  ulama  tersebut. 1 Selain  itu  juga  dikenal  keadaan  darurat yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  perekonomian,  sosial kemasyarakatan,  dan  segala  macam  persoalan  sendi  kehidupan  yang menyangkut hajat hidup manusia pada umumnya. Lalu apa dan bagaimana darurat menurut kacamata syariat Islam?

## B. Tujuan-Tujuan Syariat
Tujuan syariat ( maqasid al-shari‘ah ) adalah sesuatu yang final dan merupakan  hikmah  pada  setiap  ketetapan  hukum.  Karena  itu,  dalam ajarannya  syariat  selalu  mengarahkan  umat  untuk  merealisasikan  misi utamanya  (menjaga  kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di akhirat) dengan sarana yang paling efektif untuk menciptakan kehidupan umat yang beradab. Dari sini tampak bahwa Islam sebagai agama rahmat li al-‘alamin dalam arti yang seluas-luasnya.
Dalam  upaya  merealisasikan  misi  ini,  ada  beberapa  konsep  dasar, diantaranya:
1. Menghilangkan  mafsadah  dan  mendatangkan  maslahah  serta mengembalikan  urusan-urusan  kekinian  ketangan  ulama  untuk mendapatkan keputusan hukum dan solusi yang tepat.
2. Islam mempunyai kecenderungan untuk merealisasikan segala hal yang positif,  mulai  dari  level  individu  sebelum  melangkah  ketingkat komunitas yang lebih besar.
3. Konsistensi Islam dalam menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Maslahat,  yang  secara  garis  besar  selalu  mengacu  pada  prinsip melindungi  agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta,  menurut  ulama,  ada tiga kategori:
1. Al-Daruriyyah (kebutuhan primer). Yaitu suatu kebutuhan utama bagi kelangsungan  hidup  manusia,  duniawi  maupun  ukhrawi.  Dalam  arti, suatu  kehidupan  menjadi  tidak  menentu  jika  kebutuhan  semacam  ini tidak  terpenuhi.  Keberadaan  al-daruriyyah  harus  dijaga  dengan  dua cara:  a)  merealisasikannya,  yaitu  dengan  melaksanakan  rukun-rukun Islam, dan b) menjaga kelanggengannya dengan melawan orang-orang yang  berusaha  merusak  Islam,  untuk  mencegah  terjadinya  ‘krisis agama’,  serta  menghukum  orang-orang  yang  keluar  dari  Islam (murtad).
1 Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  NU, Ahkamul  Fuqaha (Surabaya:  LTN NU & Diantama, I/2004), hlm. 283.
2. Al-Hajiyyah (kebutuhan sekunder). Al-hajiyyah dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan manusia yang tingkatannya lebih ringan dari pada al- dharuriyyah. Maksudnya, walaupun tidak sampai membuat kekacauan sebuah  kehidupan,  namun  andaikata  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi, maka  akan  menimbulkan  suatu  imbas  yang  dirasa  cukup  berat  oleh sebagian besar manusia.
3. Al-Tahsiniyat  (kebutuhan  tersier).  Al-tahsiniyat  adalah  segala kebutuhan  yang  terkait  dengan  harga  diri  dan  kewibawaan  seseorang agar  berupaya  mengapresiasi  kebiasaan-kebiasaan  yang  positif.  Al- tahsiniyat memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam syariat.

## Pengertian Darurat
Imam al-Jurjani dalam al-ta‘rifat berkata: " Al-darurah diambil dari masdar 'darar' yang  secara  terminologi  berarti  kebutuhan  mendesak, sedangkan  darurat  secara  etimologi,  para  ulama  memberikan  beberapa pengertian  beragam,  namun  pada  hakikatnya  masing-masing  memiliki kedekatan arti. 2
Menurut  Syekh  Abu  Bakr  al-Jassas  darurat  adalah  kekhawatiran akan  hilangnya  nyawa  atau  tidak  berfungsinya  sebagian  anggota  badan ketika  tidak  mengkonsumsi  apa  yang  dibutuhkan. 3 Hal  senada  juga diutarakan  oleh  Imam  al-Bazdawi. 4 Imam  Zarkashi  dan  Imam  Suyuti mendefinisikan  darurat  dengan  suatu  kondisi  emergensi  yang  andaikata tidak menerjang suatu keharaman maka akan menimbulkan kematian. 5 Sedangkan  menurut  Prof.  Dr.  Wahbah  al-Zuhayli,  darurat  adalah suatu  kebutuhan  mendesak,  sehingga  jika  kebutuhan  tersebut  tidak terpenuhi  maka  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  kematian,  rusaknya organ  tubuh,  tercemarnya  harga  diri,  atau  hilangnya  harta  benda,  dan pada  saat  itulah  seseorang  diperbolehkan  atau  bahkan  wajib  untuk menerjang keharaman. 6
Batas-Batas Darurat Tidak  semua  orang  boleh  menerjang  suatu  keharaman  dengan
2 Wahbah  al-Zuhayli, Nazariyat  al-Darurah  al-Shar‘iyyah (Beirut:  Mu‘assasah  al- Risalah, III/1982), hlm. 66.
3 Abu  Bakr  Ahmad  al-Razi  al-Jassas, Ahkam  Al-Qur’an (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1993), I/150. 4 Hafiz al-Din ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Nasifi, Kashf al-Asrar (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, t.th.), IV/1518.
5 Al-Zarkashi, Al-Manthur fi Tartib al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah (Damaskus: Maktabah al- Zahiriyah, t.th.), 8543.
6 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm. 67-68.
“Darurat dan Realisasinya”
dalih  darurat,  setidaknya  ada  beberapa  standar  untuk  mengukur  suatu kebutuhan bisa dikatakan sebagai darurat, diantaranya: 7
1. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata.
2. Tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan.
3. Orang  yang  berada  dalam  kondisi  darurat  tidak  boleh  menerjang tujuan-tujuan pokok syariat untuk keluar dari kondisi tersebut.
4. Tidak melakukan tindak keharaman yang melebihi kadar kebutuhan.
5. Seseorang  tidak  boleh  mengkonsumsi  obat-obatan  yang  dilarang syariat  kecuali  setelah  mendapatkan  resep  dokter  muslim  yang  dapat dipercaya bahwa tidak ada obat yang manjur kecuali obat tersebut.
6. Dalam masalah  pembatalan transaksi yang dikarenakan  darurat harus tetap menjaga keadilan kedua pihak.

## Keadaan-Keadaan Darurat
Menurut sebagian ulama, keadaan darurat hanya mencakup kondisi terpaksa,  lapar,  dan  fakir.  Tetapi  pada  kenyataannya,  darurat  dengan pengertian  umumnya  yang  mencakup  semua  perkara  yang  dapat meringankan  manusia  sangatlah  banyak,  diantaranya  ada  beberapa kondisi yang sangat penting untuk diketahui.
Darurat makanan dan pengobatan ( darurat al-ghidha’ wa al-dawa’ ) Allah SWT berfirman:
ِ نَمَف ِ ِ رُطْضا ِ ِ ف ِ ِ ةَصَمَْمَ ِ َِرْ يَغ ِ ِ ف ناَجَتُم ِ ِ ْث  لِ ِ ِ ن إَف ِ َِللا ِ ِ رْوُفَغ ِ ِ مْي حَر .ِ
"....Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang." 8 Dalam ayat ini, secara tegas Allah memperbolehkan seseorang yang berada  dalam  kondisi  kelaparan  untuk  memakan  makanan  yang diharamkan.  Tetapi  yang  dimaksud  disini  bukan  setiap  rasa  lapar, melainkan  lapar  yang  sampai  pada  titik  kritis,  sedangkan  yang  ada hanyalah makanan yang diharamkan.
Abu Bakr al-Jasas dalam menafsiri firman Allah:
اَ نَّ إ ِ َِم رَح ِ ُِمُكْيَلَع ِ َِةَتْيَمْلا ِ َِم دلاَو ِ َِمَْلََو ِ ِ رْي زْن ْلْا ِ اَمَو ِ ِ ل هُأ ِ ِ ه ب ِ ِ ْيَغ ل ِ ِ للا ِ ِ نَمَف ِ ِ رُطْضا ِ َِرْ يَغ ِ ِ غاَب ِ َِلَو ِ ِ داَع ِ َِلَف ِ َِْث إ ِ ِ هْيَلَع ِ ِ ن إ ِ َِللا ِ ِ رْوُفَغ ِ ِ مْي حَر .ِ 7 Ibid ., hlm.66.
8 Al-Qur’an, 5: 3.
"Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  atasmu  bangkai,  darah, daging  babi,  dan  (daging)  binatang  yang  disembelih  dengan  (menyebut nama)  selain  Allah.  Tetapi  barangsiapa  terpaksa  (memakannya),  bukan karena  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  malampaui  batas,  maka  tidak ada  dosa  baginya.  Sesungguhnya  Allah  Mahapengampun  lagi Mahapenyayang." 9
Beliau  berkata:  "Pada  ayat  ini  Allah  telah  menyebutkan  kata darurat,  pada  ayat  lain  Dia  juga  memutlakkan  darurat  sebagai  penyebab hukum ibahah dengan tanpa syarat ataupun sifat tertentu, yaitu pada ayat:
ِْدَقَو ِ َِل صَف ِ ِْمُكَل ِ اَمِ َِم رَح ِ ِْمُكْيَلَع ِ ِ ل إ ِ اَمِ ُِْتْر رُطْضا ِ ِ هْيَل إ ِ
"....padahal  sungguh  Allah  telah  menjelaskan  kepadamu  apa  yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...."
10
Hal tersebut memberikan ketetapan, setiap keadaan darurat dalam bentuk apapun pasti disana ada hukum 'ibahah' . Menurut keterangan ini, kelaparan  ataupun  kehausan  yang  sampai  pada  tingkat  darurat  akan memperbolehkan  makan  apapun  yang  diharamkan.  Hal  ini  juga  berlaku dalam  masalah  pengobatan  darurat.  Menurut  imam  Ah}mad  Ibn  Hanbal, dalam keadaan darurat tidak boleh memakan bangkai selama masih bisa menghindarinya dengan meminta makanan kepada orang lain.
1. Al-ikrah (di bawah tekanan atau ancaman) Secara bahasa ikrah mempunyai arti "membebankan kepada orang lain  agar  melakukan  sesuatu  yang  tidak  disukainya".  Dan  definisinya menurut  ulama  fiqh  adalah  "membebankan  orang  lain  agar  melakukan hal-hal yang tidak disukai dan seandainya tidak ada paksaan ia tidak akan melakukan hal tersebut". 11
Dari pengertian di atas, ikrah dibagi menjadi tiga macam:
a. Al-ikrah al-mulji’, yaitu paksaan yang tidak mungkin ditolak kecuali ia harus kehilangan nyawa atau anggota badan.
b. Al-ikrah  ghayr  al-mulji’, yaitu  paksaan  yang  tidak  sampai membahayakan  jiwa  atau  salah  satu  dari  anggota  badan,  seperti ancaman kurungan dan lain sebagainya.
c. Al-ikrah al-adabi aw al-ma‘nawi, seperti ancaman menahan orang tua atau anak si mukrah (orang yang dipaksa).
9 Ibid ., 2: 173.
10 Ibid ., 6: 119.
11 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm. 86.

## “Darurat dan Realisasinya”
Ketiga  macam ikrah diatas,  yang  masuk  dalam  katagori  darurat menurut syariat adalah ikrah mulji’ . Rasulullah SAW bersabda:
ِ ن إ ِ َِللا ِ َِعَفَر ِ ِْنَع ِ ِ ت مُأ ِ َِءاَطَلْا ِ َِناَيْسِّنلاَو ِ اَمَو ِ اْوُهَرْكَتْسا ِ ِ هْيَلَع ِ
"Sesungguhnya  Allah  mengangkat  (dosa)  dari  umatku  ketidak-sengajaan, lupa, dan pekerjaan yang dilakukannya dengan terpaksa." 12
Adapun  ketetapan  hukum  tindakan  yang  dilakukan  dengan terpaksa, ulama masih memperincinya sebagai berikut:
a. Tindakan yang boleh bahkan harus dilakukan, seperti makan bangkai, darah, daging babi, dan minum-minuman keras dalam keadaan sangat terpaksa.
b. Tindakan  yang  diperbolehkan  tetapi  tidak  harus  dilakukan,  seperti mengucapkan  kalimat  kufur  dengan  hati  tetap  iman,  mencela  Nabi SAW  di  mulut  saja,  dan  merusak  harta  orang  lain.  Dalam  keadaan terpaksa  ucapan  tidak  bisa  diidentikkan  dengan  kata  hati,  sedangkan iman adalah urusan hati. Menurut mazhab Maliki, selain dari ancaman pembunuhan tidak boleh mengucapkan kalimat kufur.
c. Tindakan  yang  tetap  dilarang  tidak  terpengaruh  adanya  ancaman, seperti  membunuh  seorang  muslim  dengan  tanpa  alasan  yang dibenarkan  oleh  syariat,  melukai  atau  memotong  anggota  tubuhnya, memukul orang tua, dan perzinaan. Perbuatan-perbuatan di atas dalam keadaan bagaimanapun tetap dilarang. Allah SWT berfirman:
َِلَو ِ اوُلُ تْقَ ت ِ َِسْف  نلا ِ ِ ت لا ِ َِم رَح ِ ُِللا ِ ِ ل إ ِ ِِّقَْلَا ب ِ
"Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar." 13
2. Lupa dan ketidak-tahuan tentang hukum ( al-nisyan wa al-jahl )
Lupa  ( nisyan )  didefinisikan  dengan  tidak  dapat  mengingat  satu perkara  ketika  dibutuhkan. 14 Definisi jahl (tidak  tahu)  adalah  ketidak- tahuan  sebagian  atau  seluruh  hukum-hukum  syariat. 15 Kedua  hal  ini dianggap  sebagai  uzur shar‘i meskipun  ada  sedikit  perbedaan  antara keduanya. Lupa, secara umum mutlak dianggap uzur kecuali dalam hal-hal yang mengharuskan adanya kompensasi, seperti merusak harta orang lain.
12 HR. al-Tabrani.
13 Al-Qur’an, 17: 33, dan 6: 151.
14 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm.106.
15 Ibid ., hlm.111.
Pengecualian  ini  berlaku  pula  dalam  masalah jahl ,  dalam  arti  keduanya tidak  bisa  menggugurkan  kewajiban  tersebut.  Menurut  ‘Abd  al-‘Aziz  Ibn ‘Abd al-Salam, lupa dapat mengalahkan akal manusia, dan ketika dia lupa maka tidak ada dosa baginya. 16 Bentuk-bentuk perbuatan yang dilupakan dapat diklasifikasikan menjadi dua:
a. Perbuatan yang tidak bisa di- qada -i, seperti shalat jum’at, jihad, shalat gerhana, dan sebagainya.
b. Perbuatan  yang  harus  di- qada -i,  seperti  shalat,  zakat,  puasa,  hutang, nadar, kewajiban membayar kafarat, dan sebagainya.
Sedangkan  uzur jahl masih  ada  perincian.  Menurut  al-Qarafi, jahl dibagi dua: 17 a. Jahl yang bisa ditolerir oleh syariat, yaitu jahl dalam masalah yang sulit teridentifikasi,  seperti  tidak  tahu  akan  kenajisan  air,  makanan  atau minuman,  dan  tidak  tahu  bahwa  yang  telah  diminumnya  adalah minuman keras.
b. Jahl yang tidak bisa ditolerir dan tidak bisa melepaskan tuntutan, yaitu jahl dalam  hal  mengidentifikasi  dan  mengetahuinya  tidaklah  sulit, seperti masalah akidah, kewajiban shalat, dan lain-lain.
3. Kesulitan ( al-‘usr ) dan ‘umum al-balwa
Al-‘usr adalah kesulitan untuk menjauhi suatu perkara. Sedangkan ‘umum  al-balwa adalah  mewabahnya  bencana  sehingga  sulit  untuk  bisa menghindarinya. 18 Keduanya  ini  termasuk  diantara  faktor-faktor  yang meringankan  hukum  syariat,  lebih-lebih  dalam  konteks  ibadah  dan taharah . Al-‘usr dengan  konsekwensi  hukumnya  melahirkan  beberapa solusi, diantaranya:
a. Pembelaan shar‘i ( al-difa‘ al-shar‘i )
Islam  sangat  memperhatikan  keselamatan  jiwa,  raga,  kehormatan wanita,  dan  harta  benda.  Karena  itu  dalam  syariat,  ketika  ada  yang mengancam salah satu diantaranya, sangat dibenarkan adanya pembelaan sesuai  dengan  perhitungannya.  Bahkan  jika  keadaan  memaksa,  kita diperbolehkan melakukan pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda:
ِْنَم ِ َِل تُق ِ َِنْوُد ِ ِ ه سْفَ ن ِ َِوُهَ ف ِ ، دْي هَش ِ ِْنَمَو ِ َِل تُق ِ َِنْوُد ِ ِ ه لاَم ِ َِوُهَ ف ِ ، دْي هَش ِ ِْنَمَو ِ َِل تُق ِ َِنْوُد ِ ِ ه لْهَأ ِ َِوُهَ ف ِ ِ دْي هَش . 16 Abu  Muhammad  ‘Izzuddin  ‘Abd  al-‘Aziz  Ibn  ‘Abd  al-Salam, Qawa‘id  al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), II/2.
17 Muhammad ‘Ali Ibn al-Husayn, Tahdhib al-Furuq bi Hamish al-Furuq (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), II/149.
18 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm. 123.

## “Darurat dan Realisasinya”
"Barangsiapa  yang  terbunuh  demi  untuk  membela  dirinya,  hartanya, dan atau keluarganya, maka ia mati syahid."
Tindakan  pembelaan  adakalanya  (a)  diwajibkan,  yaitu  membela jiwa  dan  kehormatan  seorang  wanita,  dan  (b)  diperbolehkan,  yaitu membela harta baik sedikit atau banyak.
Dalam  melakukan  tindakan  pembelaan,  tidak  boleh  melampaui batas.  Dalam  arti  jika  memungkinkan  harus  dimulai  dari  yang  paling ringan,  karena  sesuatu  yang  diperbolehkan  karena  darurat  itu  dibatasi sesuai  dengan  kadarnya  ( al-darurah  tuqaddaru  bi  qadriha ).  Alasan  ini berlaku  juga  dalam  semua  kondisi  darurat,  seperti  bolehnya  makan bangkai  dalam  kondisi  kelaparan  dibatasi  dengan  kadar  untuk  bertahan hidup, tidak boleh lebih dari itu.
‘Abd  al-‘Aziz  Ibn  ‘Abd  al-Salam  berpendapat: "Seandainya  orang yang bermaksud jahat sudah berhenti, maka diharamkan memerangi atau bahkan membunuhnya." 19 b. Maslahah mursalah karena darurat Para ulama sepakat, munculnya hukum baru dalam kondisi darurat yang  dihasilkan  karena  memandang  kemaslahatan  vital  bagi  umat  dan tidak bertentangan dengan nas serta sejalan dengan tujuan syariat, 20 maka tidak dapat diragukan lagi hukum tersebut merupakan hukum Islam yang sah.  Pada  hakikatnya  hal  ini  tidak  termasuk maslahah  mursalah ,  akan tetapi termasuk menetapkan hukum dalam kondisi darurat ( al-akhdhu bi al-  darrah ).  Sebagai  contoh,  merebaknya  barang-barang  haram  dan berbaur dengan yang halal sehingga tidak bisa dibedakan. Kita boleh men- tasarruf -kan barang tersebut meskipun belum jelas halal-haramnya; tidak hanya  sekedar  faktor  darurat,  tapi  diperbolehkan  sesuai  kebutuhan  baik dalam  urusan  dunia  ataupun  agama.  Karena  jika  tidak,  maka  segala aktifitas akan macet dan manusia berada di ambang kehancuran.
Penggunaan maslahah  mursalah sebagai  metode  ijtihad  terdapat perbedaan  pendapat  diantara  ulama  ahli  fiqh,  karena  tidak  ada  dalil khusus yang menyatakan diterimanya maslahah tersebut oleh Shari‘ baik langsung  atau  tidak.  Kelompok  ulama  yang  menggunakan maslahah mursalah –dengan  beberapa  syarat  diantaranya; maslahah  mursalah itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nas sebagai rujukan– adalah ulama Malikiyyah dan Hanabilah . Dan Kelompok yang menolak maslahah
19 Ibn ‘Abd al-Salam, Qawa‘id , I/159.
20 Lihat: Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
t.th.), II/799.
mursalah sebagai metode ijtihad adalah ulama Shafi‘iyyah dan Hanafiyyah .
‘Urf (tradisi) ‘Urf adalah  sesuatu  yang  menjadi  kebiasaan  manusia  dalam  satu daerah baik berupa pekerjaan atau penggunaan istilah yang menunjukkan pada  arti  khusus. 21 ‘Urf terbagi  menjadi  dua;  (1) ‘Urf umum  ( al-‘urf  al- ‘amm ),  yaitu ‘urf yang  dibiasakan  mayoritas  warga  satu  negara,  dan  (2) ‘Urf khusus ( al-‘urf al-khass} ), yaitu ‘urf yang hanya diketahui dalam satu daerah atau kalangan tertentu.
‘Urf sangat  mempengaruhi  kehidupan  manusia,  dan  terkadang berperan  dalam  merubah  hukum  yang  sudah  ada.  Syariat  Islam  sangat memperhatikan ‘urf dan  memberikannya  kedudukan  tersendiri. Rasulullah SAW bersabda:
اَمِ ُِهأَر ِ َِنوُم لْسُمْلا ِ اًنَسَح ِ َِوُهَ ف ِ َِدْن ع ِ ِ للا ِ ، نَسَح ِ اَمَو ِ ُِهأَر ِ َِنوُم لْسُمْلا ِ اًئِّيَس ِ َِوُهَ ف ِ َِدْن ع ِ ِ للا ِ ِ ئِّيَس .
"Apa  yang  dianggap  baik  oleh  umat  Islam  maka  hal  itupun  baik menurut Allah, dan apa yang dianggap tidak baik oleh umat Islam maka demikian pula menurut Allah." 22
Ulama memberikan batasan-batasan ‘urf yang eksistensinya diakui syariat,  diantaranya; ‘urf tidak  boleh  bertentangan  dengan  nas  baik  Al- Qur’an  atau  Hadits,  dan  harus  berlaku  sepanjang  masa  atau  dalam berbagai  kejadian.  Mereka  juga  membagi ‘urf menjadi  dua: 23 (1) ‘Urf sah ( al-‘urf  al-sah}ih} ),  yaitu ‘urf yang  tidak  sampai  menghalalkan  perkara haram,  seperti  kebiasaan  seorang  istri  tidak  boleh  pindah  ke  rumah sebelum  menerima  sebagian  mas  kawinnya.  Kebiasaan  inilah  yang ditetapkan  dalam  syariat.  (2) ‘Urf batil  ( al-‘urf  al-fasid ),  yaitu ‘urf yang menghalalkan  perkara  haram,  seperti  kebiasaan  riba,  bunga  bank,  togel, diskotik, menyuguhkan minuman keras, dan lain sebagainya. Kebiasaan ini tetap haram dan tidak pernah ditolerir oleh agama.
Perjalanan dan sakit ( al-safar wa al-marad )
Syariat telah memberikan banyak dispensasi bagi umat Islam yang berada  dalam  kondisi  sakit  atau  dalam  perjalanan.  Dispensasi  hukum ( rukhsah )  bagi  musafir,  diantaranya  ada  yang  khusus  dalam  perjalanan jauh,  seperti qasar , jama‘ ,  meninggalkan  puasa,  dan  lain-lain.  Ada  pula yang  boleh  dilakukan  meski  dalam  perjalanan  jarak  dekat,  seperti
21 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm.168.
22 HR. Ahmad.
23 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm. 169.
“Darurat dan Realisasinya”
meninggalkan  shalat  jum‘at  dengan  syarat-syaratnya,  diperbolehkannya tayammum,  dan  lain  sebagainya.  Yang  dimaksud  perjalanan  jauh  di  sini adalah menempuh jarak perjalanan tiga hari tiga malam, yaitu kira-kira 96 km  menurut Shafi‘iyyah atau  86  km  menurut Hanafiyyah .  Sedangkan perjalanan di bawah jarak di atas adalah perjalanan dekat. 24
Ulama  berbeda  pendapat,  apakah  dispensasi  hukum  dalam perjalanan  hanya  khusus  dalam  perjalanan  yang  diperbolehkan  ( safar mubah )  ataukah  tidak?.  Jumhur  ulama  yang  terdiri  dari  imam  Malik, Shafi‘i, dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, dispensasi hukum tidak boleh dilakukan  dalam  perjalanan  yang  dilarang,  seperti  perjalanan  untuk membunuh  dan  merampok.  Karena  dispensasi  hukum  tidak  diberikan untuk kemaksiatan, dan jika diperbolehkan akan membantu kemaksiatan tersebut.  Sedangkan  menurut  Abi  Hanifah  dan  pengikutnya,  dispensasi hukum tersebut tetap berlaku meskipun dalam perjalanan yang dilarang. Karena yang menjadi sebab adanya dispensasi adalah faktor perjalanan itu sendiri.  Sedangkan  kemaksiatan  adalah  faktor  lain  yang  bisa  terjadi meskipun tidak dalam perjalanan.
Sakit  didefinisikan  dengan  keadaan  tidak  normal  dalam  diri manusia  yang  bisa  menghalanginya  dari  aktivitas. 25 Seperti  telah disebutkan  di  atas,  sakit  merupakan  salah  satu  kondisi  yang  dapat mendatangkan  keringanan  hukum.  Diantara  contoh-contohnya  adalah disyariatkannya tayammum bagi orang sakit, diperbolehkan shalat dengan duduk, menggunakan obat-obatan dari barang najis, dan lain-lain.

## Kaidah-Kaidah Darurat Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan
Kaidah  menurut  bahasa  berarti  dasar,  sedangkan  menurut  istilah ulama  adalah  sesuatu  yang  bersifat  menyeluruh  yang  berlaku  untuk banyak bagian guna memahami ketetapan-ketetapan hukumnya. 26
Telah kita ketahui bahwa setiap kaidah ada pengecualiannya yang disebabkan  terjadinya  suatu  kondisi  darurat.  Ulama  menetapkan  bahwa kaidah-kaidah  fiqh  mengecualikan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan kondisi  darurat.  Pada  bagian  ini,  akan  diuraikan  sebagian  dari  kaidah- kaidah yang bersentuhan langsung dengan kondisi darurat.
24 Ibid ., hlm.131.
25 Ibid ., hlm. 135.
26 Ibid ., hlm.193.
1. Kesulitan  dapat  mendatangkan  kemudahan  hukum  ( al-mashaqqat tajlibu al-taysir ). 27
Kesulitan  menjadi  sebab  bagi  kemudahan  dan  mesti  adanya toleransi  di  saat  itu.  Kaidah  ini  searti  dengan  kaidah idha  daqa  al-amr ittasa‘a (dalam  kondisi  terjepit  ada  keluasan  hukum).  Pengertian  dua kaidah  tersebut  adalah  jika  terjadi  kondisi  yang  menyulitkan  umat  atau individu  dalam  menjalankan  hukum-hukum  syariat,  maka  mereka memperoleh  dispensasi,  yakni  melaksanakan  hukum  tersebut  dengan tidak sebagaimana mestinya dan menerjang hukum-hukum yang berlaku dalam keadaan normal.
Yang  dimaksud mashaqqah (kesulitan)  dari  kaidah  ini  adalah kesulitan  yang  menghendaki  adanya  keringanan  dalam  berbagai ketetapan  hukum,  yaitu  kesulitan  yang  di  luar  kebiasaan  seperti  sakit, terpaksa, dan sebagainya. Bukannya  kesulitan  yang  terkandung di dalam perintah itu sendiri seperti mashaqqah- nya jihad, haji, dan lainnya.
Mashaqqah terkadang dapat menggugurkan ketetapan hukum dari suatu  perintah  seperti  terpaksa,  lupa,  dan  tidak  sengaja  ( al-khat}a’ ). Adakalanya  menyebabkan  munculnya  hukum  baru  yang  keluar  dari metodologi  kias  seperti  akad hawalah dan salam .  Dan  adakalanya menyebabkan  dispensasi-dispensasi  hukum  bagi  umat  seperti  sakit, perjalanan jauh, dan lain-lain.
Syariat  telah  memberikan  dispensasi  hukum  bagi  umatnya  ketika dalam  kondisi-kondisi  sulit  tertentu.  Dan  dalam  kehidupan  dewasa  ini, terdapat  hal-hal  baru  yang  mendatangkan  kesulitan.  Sedangkan  untuk menentukan  standar mashaqqah amatlah  sulit,  karena  kebiasaan  tidak mempunyai batasan-batasan tertentu dan seringkali berubah-ubah.
Menurut ulama, kesulitan yang tidak ada batasannya dalam syariat haruslah  ditentukan  dengan  menggunakan  kaidah-kaidah  syariat,  karena sesuatu yang belum ada ketentuannya tidak boleh diacuhkan begitu saja. Dalam  menentukan  tingkat  kesulitan  dimensi  ibadah,  ‘Izzuddin  Ibn ‘Abdissalam  mengungkapkan: "Idealnya  dalam  menentukan  tingkat kesulitan  suatu  ibadah  yaitu  dengan  membandingkan  antara  kesulitan tersebut  dan  tingkat  rendahnya  kesulitan  yang  telah  ditentukan  syariat dalam  meringankan  ibadah  itu.  Jika  tingkat  kesulitan  tersebut  sama  atau bahkan  melebihi  tingkat  kesulitan  yang  telah  ditentukan,  maka  dalam kondisi  ini  dispensasi  bisa  ditetapkan.  Dan  jika  tingkat  kesulitan  tersebut
27 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Naza’ir (Sarang Rembang: Al-Ma‘had al-Dini al-Anwar, t.th.), hlm.84.
“Darurat dan Realisasinya”
lebih  ringan,  maka  bisa  dipastikan  tidak  adanya  dispensasi." 28 Semisal dalam perjalanan diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dikarenakan biasanya  ada mashaqqah .  Seandainya  dalam  kondisi muqim (orang  yang tidak  dalam  perjalanan)  terjadi mashaqqah yang  sama  atau  melebihi mashaqqah perjalanan,  maka  diperbolehkan  tidak  berpuasa. Shafi‘iyyah sepakat  bahwa mashaqqah puasa  tidak  harus  sesuatu  yang  bisa mengakibatkan  kondisi  fatal,  tapi  cukup  dengan mashaqqah yang  bisa menghalanginya dari aktifitas sehari-hari.
Adapun  tingkat  kesulitan  untuk  menggugurkan  tanggung  jawab dalam dimensi muamalah, maka cukup dengan hanya memenuhi kriteria terendah  yang  telah  disepakati  bersama  dalam  akad.  Sebagai  contoh; seseorang  menyewa  jasa  orang  lain  untuk  mencarikan  seorang  penjahit. Untuk  bisa  lepas  dari  tanggung  jawabnya,  cukup  dengan  mendapatkan orang  yang  bisa  menjahit  meskipun  belum  profesional.  Perbedaan mendasar  antara  dimensi  ibadah  yang  mengharuskan  perbandingan dengan  tingkat mashaqqah yang  telah  ada  dan  dimensi  muamalah  yang cukup  dengan  adanya  kriteria  terendah,  karena  kelanggengan  maslahah yang ditimbulkan ibadah disertai rida Allah SWT, sedangkan kemaslahatan muamalah  adalah  untuk  memudahkan  terjadinya  proses  muamalah  itu sendiri.
Adapun  dasar  hukum  dari  kaidah  ini  adalah  ayat  Al-Qur’an  yang menyatakan:
ُِدي رُي ِ ُِللا ِ ُِمُك ب ِ ُِيْلا َِرْس ِ َِلَو ِ ُِدي رُي ِ ُِمُك ب ِ َِرْسُعْلا ِ
"Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki kesulitan bagimu" 29
Ditilik dari asbab al-nuzul -nya, ayat ini memang diturunkan dalam konteks pemberian keringanan hukum berupa diperbolehkannya berbuka puasa  bagi  orang  yang  sakit  atau  yang  sedang  melakukan  perjalanan (musafir). Namum menurut mufassirin , jika ditilik dari aspek universalitas teks dan pesan mendasarnya, maka ayat di atas berlaku dalam skala yang sangat  luas,  yakni  tidak  hanya  orang  sakit  dan  musafir  melainkan  bagi semua umat Islam yang mengalami kesulitan. 30
28 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm.215.
29 Al-Qur’an, 2: 185.
30 Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jami‘ li Ahkam Al-Qur’an (Beirut:
Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah,  1993),  II/301.  Dan  lihat: Ruh  al-Bayan ,  I/293, al-Maraghi ,
I/833, Fi Zilal Al-Qur’an , I/245.
Sedangkan dalam beberapa surat yang lain dinyatakan: اَمَو ِ َِلَعَج ِ ِْمُكْيَلَع ِ ِ ف ِ ِ نْيِّدلا ِ ِْن م ِ ِ جَرَح ِ
"Dan  Dia  tidak  menjadikan  atas  kamu  sekalian  suatu  kesempitan  dalam urusan agama" 31 اَمِ ُِدي رُي ِ ُِللا ِ َِلَعْجَي ل ِ ِْمُكْيَلَع ِ ِْن م ِ ِ جَرَح ِ "Allah tidak menghendaki membuat kesulitan atas kamu sekalian" 32 ُِدي رُي ِ ُِللا ِ ِْنَأ ِ َِفِّفَُيُ ِ ِْمُكْنَع ِ
"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu sekalian" 33
Dimensi  lain  dari  kemudahan (takhfif) yang  tersirat  pada  ayat terakhir  ini,  menurut  Syekh  Muh}ammad  Yasin  Ibn  ‘Isa  al-Fadani merupakan  upaya  Islam  untuk  memberi  kebaikan,  keringanan,  dan keutamaan  kepada  umat.  Selain  itu,  keringanan  tersebut  menjadi  titik pembeda  antara  syariat  Nabi  Muhammad  SAW  dan  bangunan  hukum kaum Bani Israil. 34
Dan  banyak  sekali  Hadits  Nabi  yang  menjadi  dasar  hukum terbentuknya kaidah ini, diantaranya adalah:
اَمِ َِرِّ يُخ ِ ُِلوسر ِ ِ للا ِ ىلص ِ للا ِ هيلع ِ ملسو ِ َِْيَ ب ِ ِ نْيَرْمَأ ِ ِ ل إ ِ َِراَتْخا ِ َُِهَرَسْيَأ اِ اَمِ َِْلِ ِْنُكَي ِ اًْثْ إ
"Tidaklah  Rasulullah  SAW  diberi  pilihan  antara  dua  perkara  kecuali beliau memilih yang lebih ringan selagi bukan perbuatan dosa" 35 ُِتْث عُب ِ ِ ة ي فْي نَْلَا ب ِ ِ ةَحْم سلا ِ
"Aku diutus dengan berpegang teguh pada Islam yang membawa ajaran yang mudah" 36
Maksud  dari  ajaran  yang  mudah  dalam  teks  Hadits  terakhir  ini, menurut  al-Munawi 37 adalah  ajaran  agama  yang  tidak  membebani  dosa
31 Al-Qur’an, 22: 78.
32 Ibid ., 5: 6.
33 Ibid ., 4: 28.
34 Muhammad  Yasin  Ibn  ‘Isa  al-Fadani, Al-Fawa’id  al-Janiyyah (Beirut:  Dar  al-Fikr,
I/1997), hlm. 226.
35 HR. al-Bukhari dan Muslim.
36 HR. Ahmad dari Jabir.
37 Muhammad ‘Abd al-Ra’uf Ibn Taj al-‘Arifin Ibn ‘Ali Ibn Zayn al-‘Abidin al-Haddadi al-Munawi (w.t. 1103 H), adalah seorang ulama besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu,  namun  lebih  masyhur  sebagai  pakar  ilmu  Hadits,  diantara  salah  satu  karyanya adalah Fayd al-Qadir sharh al-Jami‘ al-Saghir .
“Darurat dan Realisasinya”
dan  tidak  pula  memberatkan  umat  yang  sedang  menghadapi  kesulitan, dan yang demikian ini tidak lain adalah agama Islam. 38
2. Darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang ( al-darurat tubih}u al- mahzurat ). 39
Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah al-darar yuzalu (darurat harus dihilangkan) yang didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW:
َِلِ َِرَرَض ِ َِلَو ِ َِراَر ض ِ
"Tidak boleh menyulitkan diri sendiri dan tidak pula orang lain" 40
Kondisi darurat akan memperbolehkan seseorang untuk menerjang sesuatu  yang  dilarang  –kecuali  kufur,  pembunuhan,  dan  zina–  dengan syarat dilakukan hanya sekadar untuk menolak darurat. Dan bagi si pelaku tidak dikenai tuntutan hukum di akhirat maupun di dunia jika tidak dalam hal  yang  menuntut  adanya  kompensasi.  Jika  dituntut  kompensasi,  maka kewajiban  itu  tidak  bisa  gugur  seperti  merusak  harta  orang  lain.  Hal  ini karena  darurat  tidak  bisa  menggugurkan  hak  orang  lain  (al-idtirar  la yusqitu haqq al-ghayr).
3. Kemudahan tidak bisa gugur dengan kesulitan ( al-maysur la yasqutu bi al-ma’sur ). 41
Kaidah  ini  dirumuskan  oleh  imam  Shafi‘i  berdasarkan  sabda Rasulullah SAW:
اَذ إ ِ ِْمُكُتْرَمَأ ِ ِ رْمَأ ب ِ اوُتْأَف ِ ُِهْن م ِ اَمِ ِْمُتْعَطَتْسا ِ
"Apabila aku memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian"
42
Maksud dari kaidah ini adalah suatu perintah yang tidak mungkin dikerjakan  dengan  sempurna  sebagaimana  telah  digariskan  oleh  syariat tetapi  bisa  dikerjakan  sebagiannya,  maka  sebagian  tersebut  wajib dilaksanakan.
Kaidah  ini  pada  hakikatnya  searti  dengan  kaidah 'al-darurah tuqaddaru bi qadriha' , perbedaannya terletak pada aplikasi kedua kaidah tersebut dalam kehidupan. 43 Kaidah "al-darurah tuqaddaru bi qadriha" ini
38 Al-Fadani, Al-Fawa’id , hlm. 226-227.
39 Al-Suyuti, Al-Ashbah , hlm. 93.
40 HR.  al-Bayhaqi  dan  al-Daraqutni  dari  Abi  Sa‘id  al-Khudri,  Ibn  Majah  dari  Ibn ‘Abbas dan ‘Ubadah Ibn al-Samit.
41 Al-Suyuti, Al-Ashbah , hlm.176.
42 HR. al-Bukhari dan Muslim.
43 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm.257.
mencakup  dimensi  ibadah  seperti  diperbolehkannya  terjadinya  dua kelompok  jum‘at  atau  lebih  dalam  satu  daerah  karena  tidak  mungkin disatukan,  dan  dimensi  muamalah  seperti  pengobatan,  seorang  dokter diperbolehkan  melihat  aurat  pasien  lawan  jenisnya  sebatas  kebutuhan. Sedangkan kaidah 'al-maysur la yasqutu bi al-ma’sur' aplikasinya terbatas pada  dimensi  ibadah  seperti  orang  yang  tidak  bisa  menutupi  seluruh auratnya  dalam  shalat  tetapi  bisa  menutupi  sebagian  darinya,  maka kewajibannya  adalah  menutupi  sebagian  dari  aurat  tersebut  sesuai dengan kemampuannya.
4. Kebutuhan umum atau kelompok diposisikan sebagaimana darurat ( al- hajat al-‘ammah aw al-khassah tunazzalu manzilat al-darurah ). 44
Perbedaan  antara  hajat  dan  darurat  terletak  pada  konsekwensi yang  ditimbulkan  keduanya.  Hajat  mengakibatkan  kesulitan  dan kesempitan  hidup  seandainya  ditinggalkan.  Sedangkan  darurat  –seperti diungkapkan  di  atas–  lebih  dari  itu.  Darurat  akan  berkonsekwensi hilangnya  jiwa,  raga,  dan  harta. 45 Terkadang  hajat  mempunyai konsekwensi hukum seperti halnya darurat, yaitu dapat memperbolehkan sesuatu yang asalnya dilarang, meninggalkan kewajiban, dan sebagainya.
Ulama membagi hajat menjadi dua: Kebutuhan umum ( al-hajat al-‘ammah ).
Adalah  kebutuhan  seluruh  manusia  atas  kemaslahatan  bersama untuk  mengatur  kelangsungan  hidupnya.  Seperti  disyariatkannya  akad hawalah yang secara substansial termasuk bentuk menjual hutang dengan hutang ( bay‘ al-dayn bi al-dayn ) yang dilarang, lalu hal ini diperbolehkan karena memandang kebutuhan umat atas akad tersebut.
Kebutuhan individu atau kelompok ( al-hajat al-khassah ). Adalah  kepentingan  sekelompok  manusia  atau  pribadi  atas kemaslahatan dalam mengatur kelangsungan hidupnya. Seperti menghiasi peralatan  perang  dengan  emas  atau  perak,  ini  diperbolehkan  untuk menciutkan nyali dan menanamkan kebencian pada musuh-musuh Islam. Demikian  juga  diperbolehkan  mewarnai  rambut  dan  berjalan  dengan penuh  kesombongan  di  hadapan  pasukan  perang  lawan.  Rasulullah  SAW bersabda ketika melihat Abi Dajanah al-Ansari berjalan dengan sombong dalam perang uhud:
ِ ن إ ِ ِ ه ذَه ِ ِ ةَيْش م ِ اَهُض غْبُ ي ِ ُِللا ِ ِ ل إ ِ ِ ف ِ اَذَه ِ ِ ع ضْوَمْلا ِ 44 Al-Suyuti, Al-Ashbah , hlm.97.
45 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm.262.
“Darurat dan Realisasinya”
"Sesunggunya gaya berjalan seperti ini sangat dibenci Allah kecuali dalam posisi seperti ini" 46
Hajat  akan  mempunyai  ketetapan  hukum  sama  dengan  darurat apabila menetapi beberapa syarat berikut ini: 47
1. Kebutuhan  yang  mendorong  untuk  menyimpang  dari  hukum  syariat haruslah sampai pada fase kesulitan yang berat.
2. Kebutuhan  tersebut  harus  melihat  kebiasaan  yang  berlaku  pada umumnya  masyarakat  dan  bukan  kepentingan  yang  bersifat  individu, karena  syariat  bersifat  umum  maka  tidak  dibenarkan  setiap  individu menetapkan hukum sesuai kepentingan pribadinya.
3. Harus tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut selain menerjang ketentuan syariat yang telah ada.
4. Dan seperti halnya darurat, hajat juga dibatasi sekadar kebutuhan dan tidak boleh lebih dari itu.

## C. Kesimpulan
Dalam  suatu  negara  yang  berdaulat  pasti  ada  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berfungsi  mengatur  segala  macam  aktifitas warganya,  baik  undang-undang  pidana  maupun  perdata.  Dalam  hal  ini Islam menawarkan solusi hukum yang sesuai dengan hajat hidup manusia, termasuk  ketika  dalam  keadaan  darurat.  Permasalahan  pada  kondisi darurat tidak bisa diselesaikan dengan undang-undang yang diberlakukan dalam keadaan normal, karena darurat sendiri mempunyai ruang lingkup yang  sangat  luas.  Karena  itu,  dalam  keadaan  darurat  harus  ada  suatu peraturan yang bersentuhan langsung dengan permasalahan tersebut.
Islam adalah agama yang peduli terhadap segala aktifitas manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam menerapkan suatu sistem hukum yang sesuai dengan watak dan karakter manusia sebagai makhluk sosial di samping  sebagai  mahluk  Allah  SWT.  Islam  adalah  agama  yang  dinamis, fleksibel,  dan up-to-date .  Tetapi  semuanya  berpulang  pada  pribadi  kita masing-masing,  apakah  kita  mau  untuk  merealisasikan  sistem  tersebut dalam kehidupan yang sarat akan tantangan dan problematika ini? Lepas dari  itu  semua,  sebagai  makhluk  yang  punya  hati  nurani  pasti  kita menginginkan  suatu  tatanan  hidup  yang  baik  dan  berkesinambungan. Akhirnya, hanya kepada Allah kita mohon perlindungan dan pertolongan.
46 HR. Ibn ‘Adi dalam al-Kamil, dan perawinya ada yang daif. Al-Bukhari dan lainnya telah  meriwayatkan  beberapa athar dari  sahabat  yang  menunjukkan  bahwa  mereka memakai sutera dalam berperang. Lihat: Nasb al-Rayat , IV/227.
47 Al-Zuhayli, Nazariyat , hlm. 275-276.

## Daftar Pustaka
Depag RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: 1971 Fadani (al), Muhammad Yasin  Ibn  ‘Isa. Al-Fawa’id  al-Janiyyah. Beirut:  Dar  al- Fikr, I/1997.
Husayn (al), Muhammad ‘Ali Ibn. Tah}dhib al-Furuq bi Hamish al-Furuq. Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
Jassas (al), Abu Bakr Ahmad al-Razi. Ahkam Al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr, 1993. Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU. Ahkamul Fuqaha. Surabaya: LTN NU & Diantama, I/2004.
Nasifi (al), Hafiz al-Din ‘Abdullah Ibn Ahmad. Kashf al-Asrar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
Qurtubi (al),  Muh}ammad  Ibn  Ahmad  al-Ansari. Al-Jami‘  li  Ahkam  Al-Qur’an. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
Salam (al), Abu Muhammad ‘Izzuddin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd. Qawa‘id al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
Suyuti (al), Jalaluddin. Al-Ashbah wa al-Naza’ir. Sarang Rembang: Al-Ma‘had al- Dini al-Anwar, t.th.
Zarkashi (al). Al-Manthur fi Tartib al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Maktabah al-Zahiriyah, t.th.
Zuhayli (al), Wahbah. Nazariyat al-Darurah al-Shar‘iyyah. Beirut: Mu‘assasah al- Risalah, III/1982.
__________________. Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ Ilmiyyah , t.th.
“Darurat dan Realisasinya”