Vol. 10, No. 2, July 2022, Page. 50-55
© Copyright: The Author(s)
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/keunis
This is an open access article under the CC BY-SA license

## PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA LAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH

## MARLIYATI
SRI MURTINI RESI YUDHANINGSIH MOHAMMAD HASANUDIN

## CHRISTINA RETNO GAYATRIE
Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH, Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Article History: Received  : 22/05/2022 Revised : 10/06/2022 Accepted  : 21/07/2022 Published  : 22/07/2022
Corresponding author: marliyati@gmail.com
Cite this article: Marliyati, M., Murtini, S., Yudhaningsih, R.,  Hasanudin,  M.  &  Gayatrie,  C.R. (2022).  Penerapan  E-Goverment  Pada Layanan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi  Jawa  Tengah. Keunis ,  10(2), 50-55.
DOI: 10.32497/keunis.v10i2.3626
Abstract: Industrial revolution 4.0 which is famous for the phenomenon of  disruption  of  innovation,  in  the  field  of  government,  demands  the implementation  of  information  technology  systems  in  the  affairs  of organizing  government  services.  Electronic  applications  in  the  field  of government,  commonly  referred  to  as  e-Government,  to  optimize  the service  of  certain  tasks  and  functions.  Government  Resources Management System (GMRS) of Central Java Province, is an integrated system  of  government  of  Central  Java  Province.  One  of  the implementations  of  the  e-Government  application  available,  is  the vehicle tax application service, which is named SAKPOLE. The results of  the  study  concluded  that  the  SAKPOLE  application  for  the administration of motor vehicle tax payments had not been fully utilized by  motor  vehicle  taxpayers  in  Central  Java  Province.  The  SAKPOLE application has no effect on motor vehicle tax revenues in Central Java Province.
Keywords  : e-Government, Taxpayers, Vehicle Tax Abstrak : Revolusi industri 4.0 yang terkenal dengan adanya fenomena disrupsi inovasi, dalam bidang pemerintahan, menuntut diterapkannya sistem  teknologi  informasi  dalam  urusan  penyelenggaraan  layanan pemerintahan.  Aplikasi  elektronik  dalam  bidang  pemerintahan,  biasa disebut dengan e-Government, untuk mengoptimalkan pelayanan tugas dan  fungsi  tertentu.  Government  Resources  Management  System (GMRS)  Provinsi  Jawa  Tengah,  merupakan  sistem  terintegrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi aplikasi e-Government yang tersedia, adalah layanan aplikasi pajak kendaraan bermotor, yang diberi nama SAKPOLE. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  aplikasi  SAKPOLE  untuk  administrasi  pembayaran  pajak kendaraan bermotor belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi SAKPOLE tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Kata kunci  : e-Government, Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0, telah mendorong perkembangan aplikasi elektronik dalam urusan pemerintahan, yang biasa disebut e-Government . E-Government dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang mengacu pada prinsip agar kinerja menjadi lebih baik ( better ), lebih murah ( cheaper ), lebih cepat ( faster ), dan dapat diterima dengan baik oleh penggunanya ( deliverable ). Selain dapat meningkatkan kualitas layanan, aplikasi e-Government juga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Government Governance ).
Peraturan  Pemerintah  No.95  tahun  2018,  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE), menyebutkan  bahwa  diterapkanya e-Government bertujuan  agar  proses  pelayanan  publik  dari  penyelenggara pemerintahan  kepada  masyarakat  dapat  lebih  efektif,  efisien,  dan  responsif.  Tujuan  diterapkannya  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selain dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam e-Goverment dapat diaplikasikan dengan berbagai bentuk. Pada  tingkat  yang  paling  sederhana,  dapat  berupa  halaman  web,  yang  menginformasikan  keberadaan  suatu institusi secara maya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, dapat berupa aplikasi yang dibuat untuk melayani fungsi tertentu.  Pengembangan  aplikasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  mempermudah  serta  memperluas jangkauan layanan publik (Susanti, 2019).
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, “Pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara lansung, serta digunakan  untuk  kebutuhan  negara  juga  kemakmuran  rakyatnya”.  Pajak  merupakan  harga  yang  ditetapkan pemerintah atas fasilitas publik yang dinikmati masyarakat. Pajak juga merupakan sumber kemampuan pemerintah untuk membiayai dirinya sendiri, dengan terlebih dahulu menyediakan sarana publik bagi masyarakat (Rusmana, 2016).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi  informasi. Government  Resources  Management  System (GMRS)  Provinsi  Jawa  Tengah,  merupakan sistem terintegrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi aplikasi e-Government yang tersedia, adalah layanan aplikasi pajak kendaraan bermotor, yang diberi nama SAKPOLE (Susanti, 2019). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah. Dengan adanya aplikasi layanan pajak kendaraan bermotor, diharapkan akan dapat menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian tentang kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), telah dilakukan oleh Muchtar dkk pada tahun 2017. Penelitian ini mengambil objek wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik dan terus memenuhi target, sangat berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Muchtar & Dkk, 2017). Pendapatan asli daerah nantinya akan digunaka untuk pembangunan infrastruktur di daerah maupun di provinsi. Mengacu pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Barito Utara, maka penelitian ini mengambil sampel penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan aplikasi e-Government dalam layanan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mengurangi wajib pajak yang menunggak membayar pajak, dan dapat menaikan sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terbagi menjadi dua unit pemungutnya, yaitu pajak daerah untuk  tingkat  Provinsi  dan  tingkat  kabupaten  atau  kota.  Tarif  pajak  daerah  untuk  tingkat  provinsi  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Tarif untuk pajak daerah tingkat kabupaten atau kota diatur menurut Peraturan Daerah masing-masing (Perbup/Perwali). Tarif tersebut nilainya tidak boleh melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam Udang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rusmana, 2016).
Berkaitan dengan pajak, terdapat kriteria tentang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak  berkaitan  dengan  kondisi  wajib  pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan  melaksanakan  hak perpajakan  dengan  baik  dan  benar  serta  sesuai  dengan  peraturan  dan  undang-undang  pajak  yang  berlaku. Sedangkan kesadaran pajak merupakan keadaan pemahaman perpajakan serta bebas dari segala paksaan dari
pihak lain. Evaluasi positif wajib pajak terhadap kinerja fungsi negara oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ummah, 2015). Wajib pajak dapat dikatakan mempunyai kesadaran, salah  satunya  jika  mempunyai  rasa  sukarela  dalam  menghitung,  melakukan  pembayaran  serta  melaporkan pajaknya. Kesadaran diri wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tanpa  penundaan  sesuai  dengan  ketentuan  pajak  yang  berlaku,  karena  wajib  pajak  tahu  bahwa  pajak  sudah ditentukan  di  dalam  Undang-Undang.  Wajib  pajak  tidak  akan  merasa  terbebani,  karena  negara  dapat menggunakan  perpajakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dengan  melaksanakan  pembangunan nasional.
Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nurani yang ikhlas dan tulus. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). Peningkatan kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Nawangsasi, 2020) bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan adalah cara membantu atau melayani dalam menyiapkan atau mengurus segala kebutuhan yang diperlukan seseorang (Anam, M.C., Andini, R., 2018). Adanya pelayanan yang baik diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Arfamaini (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al.,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  menunjukkan  pengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak kendaraan bermotor.
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Adanya sanksi perpajakan seharusnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tingginya sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan berfikir lagi untuk melanggar aturan perpajakan yang sudah ditentukan agar tidak terkena sanksi tersebut. Sesuai dengan penelitian (Juliantri, 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Wardani  &  Rumiyatun,  2017)  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Edukasi tentang pentingnya membayar pajak sangat diperlukan, apabila tingkat pengetahuan wajib pajak semakin  tinggi,  maka  semakin  tinggi  juga  tingkat  kepatuhan  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Penyebabnya  adalah  wajib  pajak  masih  kurang  pengetahuan mengenai bagaimana cara menghitung tarif pajak untuk membayar pajaknya dikarenakan pengetahuan tentang perpajakan masih kurang.
Keberhasilan  pemerintah  dalam  menjalankan  sosialisasi  perpajakan,  masyarakat  juga  akan  lebih memahami  perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  meningkat.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Cahyadi & Jati, 2016) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karnowati dan Handayani (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  penelitian  ini  sangat  diperlukan  untuk mengetahui dampak diterapkannya aplikasi e-Government dalam layanan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mengurangi wajib pajak yang menunggak membayar pajak. Penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, merupakan unsur penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, dapat mempermudah bagi para  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajibannya,  sehingga  dapat  memperbesar  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi  informasi.  Government  Resources  Management  System  (GMRS)  Provinsi  Jawa  Tengah,  merupakan sistem terintegrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi aplikasi e-Government yang tersedia, adalah layanan aplikasi pajak kendaraan bermotor, yang diberi nama SAKPOLE (Susanti, 2019). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah. Dengan adanya aplikasi layanan pajak kendaraan bermotor, diharapkan akan dapat menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Kemanfaatan  aplikasi  e-Government  dalam  layanan  pajak  yang  diberi  nama  SAKPOLE  akan  diketahui  dari responden yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Manfaat penelitian adalah bagaimana layanan aplikasi SAKPOLE dapat menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan Good Government Governance.

## METODE PENELITIAN
Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan merupakan purposive random sampling , yaitu sampel acak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan  oleh  peneliti.  Sampel  yang  diharapkan  terkumpul  sebanyak  100  sampel,  yang  merupakan  jawaban kuesioner dari para wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis data yang akan diambil dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban kuesioner dari wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Data primer hasil jawaban para wajib pajak kendaraan bermotor, dapat diketahui bagaimana tanggapan wajib pajak atas keberadaan aplikasi SAKPOLE. Jawaban ini dapat mendeskripsikan bagaimana sebenarnya kemanfaatan aplikasi SAKPOLE di masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
Metode  pengumpulan  data  melalui  data  sekunder  diperoleh  dari  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah Propinsi  Jawa  Tengah,  sebagai  pelaksanan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  bidang  keuangan  fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Data sekunder akan memberikan data mengenai berapa besaran kontribusi pajak kendaraan bermotor sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelum dan sesudah adanya aplikasi SAKPOLE.
Metoda  analisis  yang  digunakan  adalah  statistik  deskriptif,  untuk  melihat  perbedaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dari  sektor  pajak  kendaraan  bermotor,  sebelum  dan  sesudah  adanya  aplikasi  SAKPOLE,  serta digunakan  untuk  menggambarkan  keberadaan  responden  terkait  dengan  adanya  aplikasi  SAKPOLE  dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah restribusi, kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah propinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 hanya mencapai 96,91%. Pada tahun  2021,  terdapat  tunggakan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  sebesar  RP.  932  Milyar  (Solopos.com). Besarnya  tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor,  harus  diperbaiki  dengan  mempermudah  layanan  wajib  pajak dalam membayar pajak. Salah satunya adalah menggunakan layanan aplikasi SAKPOLE.
Pada tahun 2022 pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari pajak daerah, terdiri dari Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraaan  Bermotor  (BBNKB),  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  (PBBKB),  Pajak  Air  Permukaan  (PAP),  dan  Pajak  Rokok  (BPPD  Provinsi  Jawa  Tengah, 2022). Data pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan bulan Juni tahun 2022,  realisasi  pendapatan  daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  berasal  dari  pajak  daerah  sebesar  Rp. 5.982.522.588.150 (42,75%) dari target pendapatan sebesar Rp. 13.995.272.893.000.
Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Propinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2022,  sebanyak  42,75% diperoleh dari pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut, 43,15% berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang berasal dari penerimaan pajak di SAMSAT dan layanan SAKPOLE.  Hal tersebut memberikan gambaran bahwa begitu besarnya penerimaan pendapatan daerah, dari sektor pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu dilakukan  penanganan  secara  khusus  terhadap  pelayanan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor,  sehingga dapat  memaksimalkan  pendapatan  dari  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Target  penerimaan  dari  pajak kendaraan  bermotor  tahun  2022  sebesar  Rp.  5.521.380.840.000,  sampai  bulan  Juni  2022,  belum  terealisasi
sebesar  Rp.  3.139.045.453.300.  Penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terlah  terealisasi,  sebesar  Rp. 2.361.541.498.200 berasal dari SAMSAT. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari layanan SAKPOLE sebesar 20.793.888.500. Layanan SAKPOLE hanya menyumbang sebesar 0,87% penerimaan pajak kendaraan bermotor. Layanan  di  SAMSAT,  menyumbang  99%  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Data  tersebut  menunjukkan bahwa  masih  rendahnya  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dengan  memanfaatkan  aplikasi  layanan  e- government yang diberi nama SAKPOLE.
Terdapat  berbagai  kendala  dalam  memaksimalkan  pendapatan  dari  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor. Salah satu alasan telat membayar pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak adalah kesibukan atau tidak  punya  waktu  untuk  membayar  ke  kantor  samsat.  Untuk  mengatasi  kendala  dalam  pembayaran  pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan solusi dengan membuat aplikasi pelayanan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  yang  diberi  nama  SAKPOLE  (Sistem  Administrasi  Kendaraan  Pajak Online).
Dari 100 jawaban kuesioner yang diharapkan, terkumpul 68 jawaban dari wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yang berasal dari Semarang, Pati, Kudus, Magelang, Brebes.  Sebanyak 66 orang dari 68  orang  responden  penelitian  menyatakan  belum  mengetahui  adanya  aplikasi  SAKPOLE  untuk  administrasi pembayaran pajak kendaran bermotor. Responden penelitian yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor, sebanyak 43 responden menyatakan belum perlu untuk dibuatkan sistem pembayaran pajak online, karena mereka merasa selama ini tidak mengalami hambatan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT atau mobil keliling.

## KESIMPULAN
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi  informasi. Government  Resources  Management  System (GMRS)  Provinsi  Jawa  Tengah,  merupakan sistem terintegrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi aplikasi e-Government yang tersedia, adalah layanan aplikasi pajak kendaraan bermotor, yang diberi nama SAKPOLE (Susanti, 2019). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya aplikasi pembayaran pajak SAKPOLE ternyata belum banyak dikenal oleh para wajib pajak kendaraan bermotor di kota Semarang.  Para  responden  penelitian  menyatakan  belum  mengetahui  adanya  aplikasi  SAKPOLE  untuk administrasi pembayaran pajak kendaran bermotor. Responden penelitian yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor,  menyatakan  belum  perlu  untuk  dibuatkan  sistem  pembayaran  pajak  online,  karena  mereka  merasa selama ini tidak mengalami hambatan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT atau mobil keliling. Oleh karena itu, aplikasi SAKPOLE untuk administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor belum bisa mengatasi kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  M.C.,  Andini,  R.,  &  H.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening. Journal of Accounting . Aswati, W. O., Mas’ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 3 (1). Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022.
Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16 . Juliantri, N. K. A. dkk. (2021). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Kewajiban Moral, Sanksi Pajak  Dan  Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” Jurnal Kharisma , 3 . Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Mardiasmo. 2018. Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Muchtar, M., & Dkk. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito. Jurnal Ilmu Ekonomi , 1 .
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Putri, A. O. B., & Nawangsasi, E. (2020). Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. Jurnal Akuntansi , 7 (1). Rusmana, dkk 2016, 1001 Hal Tentang Pajak, SMART, Jakarta Susanti Dian, 2019, Tata Kelola Pajak Kendaraan Bermotor di Era Digital, Materi Kuliah Tamu di Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Semarang
Susanto, A. Kurniasari dan Revi Arfamaini, SE., MA. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial . Volume 5. Nomor 1. Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Jurnal Ekonomi . Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun,  R.  (2017).  PENGARUH  PENGETAHUAN  WAJIB  PAJAK,  KESADARAN  WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Jurnal Akuntansi , 5 (1). https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253