## Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
Putu Sekarwangi Saraswati
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia sekarwangisaraswati@gmail.com

## Abstrak
Dari sekian pelaku kejahatan, banyak diantaranya tidak mengerti dan memahami tentang hukum atau perundang- undangan  yang  berlaku,  terutama  dari  mereka-meraka  yang  berasal  dari  golongan  ekonomi  bawah.  Sehingga mereka  lebih banyak tidak  mengerti atau  mengetahui tentang pemeriksaan, penyidikan,  hal-hal  yang dituduhkan atau didakwa, proses jalannya persidangan dan sanksi apa yang akan mereka terima akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga tentang hak-hak apa saja yang mereka peroleh selama penahanan, pemeriksaan atau penyidikan, bagaimana cara memperoleh hak itu, siapa yang akan  memberikan  hak itu. Bagi  mereka  dari  golongan ekonomi atas atau  mereka  yang  memiliki  kedudukan dan pengaruh  dalam  masyarakat,  aparat  penegak  hukum  dalam  prakteknya  akan  memberitahukan  tentang  hak-hak mereka,  terutama  terhadap  pelayanan  atau  bantuan  hukum,  apakah  mereka  mencari  sendiri  atau  meminta  aparat penegak hukum untuk menghubungi salah satu pelayanan atau bantuan hukum tertentu, sebelum pemeriksaan dan penyidikan  dimulai.  Namun  hal  ini  sangat  berbeda  dalam  kenyataan  perlakuan  aparat  penegak  hukum  terhadap para pelaku kejahatan dari golongan ekonomi bawah, sering aparat penegak hukum teledor atau alasan lupa atau sengaja  tidak  memberitahukan  akan  hak-hak  terdakwa  dalam  proses  pemeriksaan  dan  penyidikan,  terutama  hak untuk memperoleh/mendapatkan bantuan hukum.
Kata Kunci: Penegak Hukum, Penyidikan, Bantuan Hukum.

## Abstract
Of  the  many  criminals,  many  of  them  do  not  understand  and  understand  the  applicable  laws  or  legislation, especially  from  those  from  lower  economic  groups.  So  that  they  do  not  understand  or  know  more  about examinations, investigations,  matters that  are  alleged or charged, the  process of proceedings and  what  sanctions they will receive due to acts that are prohibited by law or legislation in force. Likewise about what rights they have obtained during detention, examination or investigation, how to obtain those rights, who will give those rights. For those from the upper economic group or those who have position and influence in the community, law enforcement officials will in practice notify them of their rights, especially regarding legal services or assistance, whether they are  seeking  it  themselves  or  asking  law  enforcement  officials  to  contact  one  of  the  services  or  certain  legal assistance, before the investigation and investigation begins. However, this is very different in the reality of law enforcement officials' actions against lower-level perpetrators of economic crimes, often careless law enforcers or reasons  for  forgetting  or  deliberately  not  informing  the  defendant's  rights  in  the  investigation  and  investigation process, especially the right to obtain / get assistance law.
Keywords: Law Enforcement, Investigation, Legal Aid.
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 114
Published: 01/08/2019
How To Cite: Saraswati, P, S .  ( 2019). Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  13  (2).  Pp  114  -  113. http:// dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1226.114-120

## I.  PENDAHULUAN
Dinamika  dan  perkembangan  masyarakat dalam  era  modernisasi  jaman  saat  ini  demikian kompleks,  yang  sangat  dan  dapat  mempengaruhi pola pikir dan prilaku dalam hidup bermasyarakat.  Dimana  tingkat  kebutuhan  dan kepentingan  antara  manusia  yang  satu  dengan
yang lain, sering saling bertentangan bahkan tidak tertutup  kemungkinan  akan  terjadinya  benturan- benturan.  Apalagi  saat  ini  ilmu  pengetahuan  dan tekologi  ikut/turut  memainkan  peranan  terhadap pola  hidup,  pola  pikir  dan  prilaku  seseorang dalam  hidup  dengan  manusia  lainnya  dalam masyarakat.  Memang  kita  juga  mengetahui  dan mengakui  bahwa  dengan  modernisasi  jaman
dalam  segala  bidang  kehidupan  manusia,  akan dapat  membawa  kebahagiaan,  kemakmuran, kesejahteraan  dan  kedamaian  bila  tujukan/ digunakan  untuk  hal-hal  yang  positif.  Namun bagi  mereka  yang  tidak  siap  menghadapi perubahan dalam era modernisasi jaman ini, baik mental  maupun  materiil,  maka  dari  sini  tidak tertutup  kemungkinan  mereka  akan  berbuat sekehendak hati atau bertindak keluar dari rambu- rambu hukum/perundang-undangan yang berlaku, baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis. Sudah  tentu  hal  ini  akan  dapat  menimbulkan kecemasan  dan  kekhawatiran  bagi  masyarakat luas, terutama terhadap materi dan nyawa mereka. Karena  secara  faktual,  kejahatan  yang  dilakukan oleh  seseorang  dewasa  ini,  dalam  modus operandinya  telah  dibantu  dengan  menggunakan salah satu hasil kemajuan teknologi, seperti hand phone,  kartu  kredit,  computer,  kejahatan perbankan,  terorisme,  money  laundering  dan sebagainya  yang  terjadi  dalam  masyarakat perkotaan,  sedangkan  kejahatan  yang  terjadi dalam  masyarakat  pedesaan  belum  begitu  besar berpengaruh dalam penggunaan teknologinya.
Dengan demikian, relativisme suatu kejahatan tergantung pada ruang , keadaan, waktu dan siapa yang  menamakan  itu  sebagai  suatu  kejahatan. Hofnagel  mengatakan  bahwa  “ misdaad benoeming “  yang  artinya  tingkah  laku didefinisikan  sebagai  suatu  kejahatan  oleh manusia-manusia  yang  tidak  mengkualifikasikan diri  sebagai  penjahat.  Sedangkan  secara  yuridis, B.  Simanjutak  mengatakan  bahwa  kejahatan dapat  dilihat  dari  sudut  delik  hukum  dan  delik undang-undang.  Dimana  suatu  perbuatan  akan merupakan  delik  hukum/ rechtdelicten ,  apabila perbuatan  itu  bertentangan  dengan  hati  nurani setiap  manusia  dan  asas-asas  hukum  pada umumnya,  sedangkan  perbuatan  itu  akan merupakan delik undang-undang/ wetdelicten , bila undang-undang  dengan  tegas  melarangnya, meskipun belum tentu perbuatan itu bertentangan dengan  hati  nurani  setiap  manusia  dan  asas-asas hukum  pada  umumnya,  juga  belum  tentu perbuatan  itu  merupakan  perbuatan  yang  tidak syah (Simanjuntak,  1981) .  Oleh  karena  itu  delik hukum  pengertiannya  lebih  luas  dari  pada  delik undang-undang, sebab delik hukum bertitik tolak dari  kesadaran  hati  nurani  manusia  yang menganggap  suatu  perbuatan  bersifat  melawan hukum,  baik  formal  maupun  materiil,  sedangkan delik  undang-undang  hanya  terpaku  pada ketentuan perundang-undangan (asas legalitas).
Memang  harus  diakui  pula  sangat  sulit  untuk
menghapuskan pelaku kejahatan dan kejahatannya meskipun dengan sanksi yang tegas dan  tajam,  oleh  karena  pelaku  kejahatan  dan kejahatan  itu  adalah  merupakan  masalah  sosial, dimana manusia lahir dalam masyarakat dan sifat manusia  itu  tidak  selalu  sama  dengan  yang lainnya, disamping itu ada asumsi bahwa dimana ada  manusia,  disitu  ada  hukum  dan  kejahatan yang  didorong  oleh  napsu  dan  naluri  manusia. Dari  sudut  pandangan  kriminologi  mengatakan bahwa kejahatan merupakan kelakuan yang tidak susila  dan  merugikan,  yang  menimbulkan  begitu banyak  kerugian  dan  ketidak  tenangan  dalam masyarakat,  sehingga  masyarakat  itu  berhak untuk  mencela  dan  menyatakan  penolakkannya atas  kelakuan  itu  dalam  bentuk  nestapa  dengan sengaja  diberikan  karena  kelakuan  tersebut (B.Bosu, 1982).
Bentuk  dan  sifat  kriminalitas  yang  timbul dewasa ini sudah begitu sangat mengkhawatirkan, karena  telah begitu  banyak  menimbulkan  korban harta  benda  yang  tidak  kecil  dan  korban  nyawa. Sehingga  ketentraman  dan  ketenangan  serta kedamaian  masyarakat  menjadi  terganggu.  Oleh karena  itu,  tujuan  hukum  tidak  akan  pernah tercapai,  dimana  tujuan  hukum  itu  adalah mengatur  pergaulan  manusia  secara  damai. Dengan  demikian  tujuan  hukum  adalah menghendaki  perdamaian,  apa  yang  kita  sebut tertib  hukum,  mereka  sebut  damai.  Kejahatan berarti pelanggaran perdamaian, penjahat dikatakan  tidak  damai  yaitu  dikeluarkan  dari perlindungan  hukum.  Perdamaian  diantara manusia  dipertahankan  oleh  hukum  dengan melindungi  kepentingan  manusia  tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya  terhadap  yang  merugikan (Doorn, 2004) .
Manusia  dengan  kejahatannya  secara  faktual dilapangan, timbul bukan karena disebabkan pola pikir  dan  prilaku  semata,  namun  dapat  pula disebabkan  karena  adanya  faktor  ekonomi  atau kemiskinan,  kesempatan,  pengaruh  orang  lain, karena  terpaksa,  karena  dibawah  ancaman seseorang, lingkungan, untuk membela kepentingan. Kehormatan atau martabat, kesusilaan  dan  kesopanan.  Demikian  pula manusia  dengan  kejahatannya,  tidak  saja dilakukan  oleh  orang  dari  golongan  ekonomi bawah,  tetapi  dapat  juga  dilakukan  oleh  orang dari  golongan  ekonomi  atas,  seperti  terjadinya tindak  pidana  korupsi,  manipulasi,  perbankan, money  laundering  dan  sebagainya.  Dari  sekian pelaku  kejahatan,  ternyata  banyak  diantaranya
Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 115
tidak  mengerti  dan  memahami  tentang  seluk beluk  hukum  atau  perundang-undangan  yang berlaku,  terutama  dari  mereka-mereka  yang berasal  dari  golongan  ekonomi  bawah.  Sehingga mereka  lebih  banyak  tidak  mengerti  atau mengetahui tentang pemeriksaan, penyidikan, hal -hal  yang  dituduhkan  atau  didakwa,  proses jalannya  persidangan  dan  sanksi  apa  yang  akan mereka  terima  akibat  melakukan  perbuatan  yang dilarang  oleh  hukum  atau  perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga tentang hak-hak apa saja  yang  mereka  peroleh  selama  penahanan, pemeriksaan  atau  penyidikan,  bagaimana  cara memperoleh  hak  itu,  siapa  yang  akan memberikan  hak  itu.  Bagi  mereka  dari  golongan ekonomi  atas  atau  mereka  yang  memiliki kedudukan  dan  pengaruh  dalam  masyarakat, aparat  penegak  hukum  dalam  prakteknya  akan memberitahukan  tentang  hak-hak  mereka, terutama terhadap pelayanan atau bantuan hukum, apakah  mereka  mencari  sendiri  atau  meminta aparat penegak hukum untuk menghubungi salah satu  pelayanan  atau  bantuan  hukum  tertentu, sebelum  pemeriksaan  dan  penyidikan  dimulai. Namun  hal  ini  sangat  berbeda  dalam  kenyataan perlakuan  aparat  penegak  hukum  terhadap  para pelaku  kejahatan  dari  golongan  ekonomi  bawah, sering  aparat  penegak  hukum  teledor atau  alasan lupa atau sengaja tidak memberitahukan akan hak -hak  terdakwa  dalam  proses  pemeriksaan  dan penyidikan,  terutama  hak  untuk  memperoleh/ mendapatkan  bantuan  hukum.  Dimana  bantuan hukum  memiliki  sejarah  yang  demikian  panjang sebagai  suatu  profesi  hukum,  sejak  jaman Romawi,  jaman  Pertengahan  dan  di  Indonesia mulai permulaan tahun 1960. Jasa bantuan hukum ini  bagi  mereka  yang  tergabung  dalam  suatu wadah  sebagai  profesi  hukum,  akan  dilakukan secara  gratis/cuma-cuma  pada  pengadilan  untuk perkara  kriminal  bagi  warganegara  yang  kurang mampu, dengan menunjuk salah satu anggotanya untuk  mewakili  klien  di  pengadilan.  Namun mengalami  perkembangan  yang  signifikan  sejak tahun  1969  setelah  Adnan  Buyung  Nasution mundur  dari  Kejaksaan  Republik  Indonesia, dengan  membentuk  dan  mendirikan  kantor bantuan  hukum  swasta  pertama  di  Indonesia  di bawah  bendera  Peradin  (Persatuan  Advokat Indonesia  ) (Zulkarnain  Bustan,  2002) .  Namun perkembangan  lembaga  bantuan  hukum  ini berjalan  tersendat-sendat  dibawah  rezim  orde baru  yang  produk  hukumnya  bersifat  refresif, baru  mengalami  perkembangan  yang  cukup menggembirakan setelah tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998.
Bertitik  tolak  dari  pemaparan  singkat  dalam latar  belakang  masalah,  maka  dapat  ditarik permasalahan yaitu  Bagaimanakah implementasi bantuan hukum dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ?

## II.  METODE
Setiap  ilmu  mempunyai  metode  tersendiri guna  membahas  masalah-masalah  yang  menjadi objek penulisan/penelitian, agar dapat dipertanggung  jawabkan  akan  kebenaran  dari suatu  fakta  yang  diamati  dan  diselidik. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini adalah berdasarkan pada pendekatan kepustakaan. Bahan-bahan  yang  digunakan  bersumber  dari bahan  primer  yaitu  buku-buku  literatur  yang  ada hubungannya  dengan  penulisan/penelitian  ini, dimana  bahan  primer  ini  bersifat  autoritatif, dalam  arti  mempunyai  otoritas.  Disamping  itu akan  melihat  bahan  sekunder  berupa  semua publikasi  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen  resmi,  seperti  buku-buku  teks,  jurnal hukum  atau  komentar  atas  keputusan  pengadilan (Marzuki, 2006) .

## III.PEMBAHASAN

## Pengertian HAM dan Bantuan Hukum
Pokok-pokok  pikiran  dalam  Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  berdasarkan persatuan  dengan  mewujudkan  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Demikian  juga sistiem pemerintahannya adalah Indonesia adalah yang  berdasarkan  atas  negara  hukum/rechtstaat dan  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka/ machtsstaat. Hal ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah/penguasa  selalu  harus  diatur  dan dibatasi  oleh  hukum,  tidak  bertindak  sewenang- wenang,  terutama  dalam  melindungi  segenap bangsa/rakyat  Indonesia.  Perlindungan  yang dimaksud  disini  adalah  memberikan  perlidungan hukum  terhadap  hak-hak  kodrat  manusia  yang dijamin  oleh  hukum  positif,  dimana  hak-hak kodrat itu saat ini dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM)  yang  bersifat  universal,  seperti  HAM sipil,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan pembangunan. Namun pelaksanaan HAM ini juga dibatasi  dalam  hukum  positif,  seperti  dapat dikesampingkan  untuk  sementara  waktu  (dalam proses  penahanan,  penyidikan,  peradilan  dan pelaksanaan pidana) dan dibatasi juga oleh HAM yang  dimiliki  orang  lain,  dalam  bentuk menghargai  dan  menghormati  serta  menjunjung
Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 116
tinggi  HAM  orang  lain.  Oleh  karena  hal  ini berkaitan  dengan  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil dan Beradab, artinya manusia itu harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha Esa,  yang  memiliki  derajat/martabat,  hak  dan kewajiban-kewajiban  asasi  atau  sama,  tanpa membeda-bedakan  suku,  agama/kepercayaan, keturunan,  jenis  kelamin,  kedudukan  sosial, warna  kulit  dan  sebagainya.  Kalimat  diatas mengandung pengertian bahwa negara berkewajiban  melaksanakan  hak-hak  kodrat manusia  dalam  berbangsa  dan  bernegara, demikian pula ssetiap warga negara memiliki hak -hak  yang  sama  dan  tertentu  dalam  segala  hidup dan kehidupannya.
Sejarah  perjalanan  HAM  demikian  panjang dimulai dari pemikiran para ahli hukum alam dan filsafat seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques  Rousseau,  kemudian  dengan  prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melahirkan Universal  Declaration  of  Human Rights tahun  1948  yang  dianggap  sebagai generasi HAM pertama. Pada tahun 1966 muncul 2 (dua) kovenan yaitu : International Covenant on Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang baru berlaku dan dilaksanakan  pada  tahun  1976  dan  dianggap generasi HAM kedua. Kemudian muncul generasi HAM  ketiga  berdasarkan V ienna  Declaration  an Programme of Action pada tanggal 25 Juni 1993 yang  dianggap  dan  disebut  HAM  Pembangunan. Barulah  di  jaman  reformasi  ini  di  Indonesia, eksistensi  dan  pelaksanaan  penghargaan  serta perlindungan  terhadap  HAM  mendapat  perhatian yang  sungguh-sungguh  oleh  pemerintah.  Dengan diakomodirnya  HAM  itu  didalam  beberapa ketentuan-ketentuan  hukum/perundang-undangan sebagai  sesuatu  yang  positif,  seperti  UU  Tenaga Kerja,  UU  Pemilu  dan  Politik,  UU  Serikat Pekerja/Buruh,  UU  Lingkungan  Hidup,  Undang- Undang  Perlindungan  Saksi,  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, UU  Pendidikan,  UU  Kesehatan  dan  UU  HAM serta UU Pengadilan HAM itu sendiri ( UU NO. 39/1999  dan  UU  No.26/2000) (Sunggono  & Harianto, 2001).
Sebagai  suatu  negara  yang  berdasarkan  atas hukum/konstitusi, maka terhadap HAM juga telah terlihat  dimasukannya  kedalam  BAB  XA  dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 Amandemen, seperti hak untuk hidup, mempertahankan  dan  meningkatkan  taraf  hidup,
hak  atas  rasa  tentram,  aman,  damai,  sejahtera lahir  bathin,  hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan sehat,  hak  melangsungkan  perkawinan  tanpa paksaan,  hak  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar untuk tumbuh layak, hak pengembangkan pribadi untuk  memperoleh  pendidikan,  kecerdasan  dan kualitas  hidup,  memperoleh  manfaat  ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni  dan  budaya,  hak untuk pekerjaan sosial, hak memperoleh keadilan dalam  rangka  penegakan  hukum,  hak  atas praduga  tidak  bersalah,  hak  untuk  tidak  dituntut dua  kali  dalam  perkara  yang  sama,  hak  tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, hak untuk memperoleh  bantuan  hukum,  hak  untuk  tidak diperbudak,  memilih/memeluk  agama  dan sebagainya.
Dari  sekian  HAM  tersebut  diatas,  yang kemudian telah dijabarkan dalam berbagai aturan hukum/perundang-undangan  tersendiri,  maka dalam  paper  ini  akan  penulis  bahas  tentang  hak memperoleh  bantuan  hukum.  Oleh  karena bantuan  hukum    bagi  seseorang  yang  terlibat dalam  suatu  proses  hukum  telah  diakomodir dalam  UUD  1945  Amandemen,  sebagai  aturan/ perundang-undangan  yang  tertinggi  dan  sebagai hukum  dasar  negara  Indonesia.  Dimana  dalam Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  39/1999  tentang  HAM menentukan bahwa :
“  Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan  merupakan  anugrahNya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia “
Kemudian hak bantuan hukum ini juga terlihat dalam  Pasal  35,  36  dan  37  Undang-Undang  No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman  (UU  No.14/1970).  Dalam  Pasal  35 menentukan  bahwa  setiap  orang  yang  tersangkut perkara  “ berhak “ memperoleh bantuan hukum, sedangkan  dalam  Pasal  36  menentukan  bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak  saat  dilakukan  penangkapan  dan/atau penahanan  “ berhak “ menghubungi dan meminta bantuan  penasehat  hukum.  Didalam  Pasal  37 menentukan  bahwa  dalam  memberi  bantuan hukum  tersebut  pada  Pasal  36  diatas,  penasehat hukum  membantu  melancarkan  penyelesaian perkara  dengan  menjunjung  tinggi  Pancasila, hukum  dan  keadilan.  Pasal  ini  memberikan ketegasan  bahwa  peran  dari  pada  penasehat
Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 117
hukum  adalah  ikut  memperlancar  proses penyelesaian perkara, karena pemeriksaan perkara pidana  adalah  untuk  mencari  keadilan  dan kebenaran yang sesungguhnya ( Ibid :38).
Lebih  lanjut  pengaturan  yang  mencerminkan bantuan  hukum  dalam  hubungannya  dengan HAM  terlihat  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  UU  No. 39/1999  yang  menentukan  bahwa:  “Setiap  orang berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama didepan  hukum”.  Ketentuan  ini  dipertegas  lagi dalam Pasal 5 ayat (2) yang menentukan: “Setiap orang berhak mendapat  bantuan  hukum  dan perlindungan  yang  adil  dari  pengadilan  yang objektif dan tidak berpihak “. Sedangkan didalam UU  No.8/1981  (KUHAP),  masalah  bantuan hukum  bagi  seseorang  terlihat  dan  diatur  dari Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 72, 73  dan  74.  Dimana  dalam  Pasal  54  menentukan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau  terdakwa berhak mendapat  bantuan  hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini”.
Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hak dasar pada manusia yaitu : (a) hak manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia  itu  dilahirkan,  bersifat  tetap  dan  utama, tidak  dapat  dicabut,  tidak  tergantung  dengan  ada atau tidak ada orang lain disekelilingnya, (b) hak undang-undang  adalah  hak  yang  diberikan  oleh undang  secara  khusus  kepada  pribadi  manusia, sehingga  pengaturannya  harus  jelas  tertuang dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga dengan melihat bahwa setiap manusia mempunyai hak/ berhak atas bantuan hukum bila terlibat dalam suatu proses hukum,  maka hak itu mencakup  kedua  hal  tersebut  diatas (Wiranata, 2005) .  Sedangkan  pengertian  bantuan  hukum yang diberikan dalam Seminar Pembinaan Profesi Hukum  adalah  merupakan  bantuan  hukum  yang terdiri dari bantuan hukum dalam pengadilan dan diluar  pengadilan,  didalam  Lokakarya  Bantuan Hukum diartikan sebagai pelayanan hukum  yang diberikan  kepada  orang  kurang  mampu  secara cuma-cuma,  yang  dilakukan  perseorangan,  baik sarjana  hukum  maupun  pengacara-pengacara hukum  serta  badan-badan  yang  mendapat  izin (Abdurrahman, 1983) . Sedangkan bantuan hukum yang  terlihat  dan  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU No. 18/2003) tentang Advokat, menentukan bahwa: “
Bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang diberikan  oleh  Advokat  secara  cuma-cuma kepada  klien  yang  tidak  mampu  “.  Pasal  21  UU No.18/2003  menentukan  :  (1)  Advokat  berhak menerima  honorarium  atas  Jasa  Hukum  yang telah  diberikan  kepada  kliennya,  (2)  besarnya Honorarium  atas  Jasa  Hukum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  secara  wajar berdasarkan  persetujuan  kedua  belah  pihak. Dipertegas  lagi  dalam  Pasal  22  UU  No.18/2003 menentukan  :  (1)  Advokat  wajib  memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan  yang  tidak  mampu,  (2)  ketentuan mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  pemberian bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Implementasi Bantuan Hukum
Sebagaimana  dikatakan  diatas  bahwa  bantuan hukum  adalah  suatu  hak,  yang  berarti  dapat dituntut  setiap  saat  oleh  subjek  hukum,  karena telah  diatur  secara  tegas  didalam  sejumlah perundang-undangan.  Sehingga  merupakan  suatu kewajiban bagi seorang penasihat hukum/advokat atau  pemerintah  untuk  memenuhi  hak-hak tersebut, mulai dari proses penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana, baik itu  dilakukan  secara  cuma-cuma/gratis  maupun dengan  honorarium  yang  disepakati  kedua  belah pihak.  Bantuan  hukum  itu  adalah  merupakan suatu  pekerjaan  yang  bersifat  profesional,  yang berarti pekerjaan itu memerlukan suatu pendidikan  khusus  dan  keahlian  khusus.  Dimana keahlian itu berupa ketrampilan untuk mempergunakan dan menerapkan suatu ketentuan hukum in abstrakto kedalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena merupakan suatu profesi, sudah tentu akan  ada  pemberian  jasa  dari  orang  yang menggunakannya yang sifat dan bentuknya sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.
Didalam  era  globalisasi  saat  ini,  manusia untuk memenuhi segala keperluan atau kebutuhan hidupnya, terutama dalam bidang sosial ekonomi, secara  faktual  tidak  ada  yang  tidak  memerlukan dan  mengeluarkan  beaya.  Adalah  suatu  mujizat atau  suatu  keajaiban  bila  ada  suatu  aktifitas manusia  saat  ini,  yang  memperoleh  pelayanan secara  gratis  atau  cuma-cuma  terhadap  manusia itu  sendiri  didalam  memenuhi  segala  aspek kebutuhan  hidupnya,  termasuk  bantuan  hukum bila  tersangkut  dalam  suatu  proses  hukum.  Bila kita  menyimak  ketentuan  bantuan  hukum  yang
Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 118
bersifat cuma-cuma/gratis, itu artinya pemerintah akan  menyediakan  dana/honorariuam  bagi seseorang yang tidak mampu dalam  memperoleh bantuan  hukum  dari  seorang  penasehat  hukum. Sudah  tentu  besarnya  jasa/honor  yang  akan diterima oleh seorang penasehat hukum, bagaikan pepatah  mengatakan  “  Jauh  Panggang  Dari  Api atau  Besar  Pasak  Daripada  Tiang  “,  oleh  karena besarnya  jasa/honor  yang  akan  diterima  oleh seorang  penasihat  hukum  tidak  sesuai  dengan harapan,  bila  dibandingkan  memberikan  bantuan hukum kepada seorang yang langsung menghubunginya.  Sehingga  terkesan  seorang penasihat  hukum  dalam  mendampingi  kliennya dalam  tahap  demi  tahap  proses  hukumnya, sekedar memenuhi ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku,  apapun  keputusan  dari suatu  proses  hukum  itu  akan  diterima  agar prosesnya cepat selesai. Oleh karena didalam UU Advokat  itu  sendiri,  menurut  hemat  penulis terjadi  konflik  antara  ketentuan  Pasal  1  ayat  (9) dengan Pasal 21ayat (1), terutama dengan ayat (2) nya,  bahwa  besarnya  jasa/honor  yang  diterima tergantung  dari  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak.
Demikian  pula  pelaksanaan  pidana  terhadap kliennya  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  seorang advokat  yang  kliennya  adalah  orang  berada  atau mempunyai  kedudukan  dan  pengaruh  dalam masyarakat,  akan  berjuang  dengan  segala  cara untuk  memperhatikan  kliennya  agar  mendapat pelayanan, bimbingan dan pembinaan yang baik, bahkan  sering  memohon  agar  diberikan kekhususan-kekhususan  atau  pelayanan  istimewa tertentu. Berbeda pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada klien yang tidak mampu/miskin, sangat  jarang  memperhatikan  dan  menengok kliennya  yang  menjalani  pidana  di  Lembaga pemasyarakat,  padahal  perhatian  dan  kunjungan advokat terhadap kliennya di Lembaga Pemasyarakatan,  secara  tidak  sadar  sebenarnya ikut melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja  para  petugas  lembaga  Pemasyarakatan dalam  hal  bimbingan  dan  pembinaan  yang diberikan  terhadap  terpidana/narapidana,  apakah sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku. Dimana sebenarnya melakukan tindakan kontrol dan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan,  merupakan  tugas  Advokat sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  5  yang menentukan  :  (1)  Advokat  berstatus  sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan, (2)  Wilayah  kerja  advokat  meliputi  wilayah
negara Republik Indonesia. Sehingga sebenarnya peran advokat itu cukup besar didalam penegakan hukum,  terutama  terhadap  pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan,  bila  dihubungkan  dengan ketentuan  Pasal  5  tersebut  diatas  dan  dalam penjelasan undang-undang, bahwa advokat adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum dan sebagai  salah  satu  unsur  sistem  peradilan  pidana dalam menegakan supremasi hukum dan hak asas manusia.
Ada beberapa hal yang belum dijalankan oleh advokat  secara  faktual  yaitu  dalam  pelayanan penyuluhan  dan  informasi  hukum  untuk memperdayakan masyarakat terhadap pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  atau perundang-undangan  yang  berlaku.  Demikian pula  perannya  belum  begitu  terlihat  didalam konteksnya  dengan  pembaharuan-pembaharuan hukum  di  Indonesia,  yang  terlihat  sekarang  dan menonjol adalah pemberian bantuan hukum yang ada  jasa/honorarium  yang  jelas.  Seharusnya selaku  bagian  dari  aparat  penegak  hukum, advokat  semestinya  memiliki  sifat  integritas dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya,  demi tegaknya  keadilan  dan  supremasi  hukum, terutama dapat mengembangkan dan meningkatkan  sifat-sifat  pengabdian  yang  tinggi terhadap  atau  yang  terkait  dengan  hak  asasi manusia.

## IV.  SIMPULAN
Bantuan  hukum  itu  adalah  hak  setiap  orang yang  paling  asasi  dan  dijamin  oleh  perundang- undangan  di  Indonesia.  Secara  faktual  kegiatan bantuan  hukum  saat  ini  telah  berjalan  sesuai dengan harapan masyarakat, sebagaimana digariskan  oleh  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Namun  pelaksanaan  itu  terkesan diskriminatif,  bila  untuk  klien  yang  memiliki sesuatu yang menyangkut jasa/honor yang cukup besar,  para  advokat  akan  berusaha  menggunakan segala cara untuk membela kepentingan kliennya, bahkan  sedapat  mungkin  membebaskan  dari segala  dakwaan  dan  tuntutan  hukum.  Sedangkan bila  kliennya  adalah  orang  yang  tidak  mampu, dimana jasa/honor  dibayar  oleh  pemerintah  yang tidak  sesuai  dengan  harapan,  maka  terkesan hanya  memenuhi  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan Perannya selaku aparat penegak  hukum  dalam  bidang  penyuluhan  dan informasi serta pembaharuan hukum, sampai saat ini  belum  begitu  terlihat  dalam  praktek ketatanegaraan di Indonesia.
Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 119

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  (1983). Aspek-Aspek  Bantuan  Hukum di Indonesia . Jakarta: Cendana Press. B.Bosu.  (1982). Sendi-Sendi  Kriminologi .  Surabaya: Usaha Nasional.
Doorn,  A.  (2004). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta: Pradnya Paramita.
Marzuki,  P.  M.  (2006). Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Simanjuntak,  B.  (1981). Pengantar  Kriminologi  dan Patalogi Sosial . Bandung: Tarsito. Sunggono, B., & Harianto, A. (2001). Bantuan Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia .  Bandung:  Mandar Maju.
Wiranata, I. G. A. B. (2005). Hak Asasi (A nak) Dalam Realita,  Qua  Vadis,  dalam  Muladi :Hak  Asasi Manusia,  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya dalam  Perspektif  Hukum  dan  Masyarakat .
Bandung: Refika Aditama.
Zulkarnain  Bustan.  (2002). Reformasi  Hukum  di Indonesia . Jakarta: Cyber Consult.
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia .
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  No  14  Tahun  1970 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang  No.  18  tahun  2003  tentang Advokat 326

## Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 120