## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 1 | Januari 2022

## Motivasi Pelayanan Publik dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan di
Kantor Camat Padang Timur
1 Nofal Wiska, 2 Asrinaldi, 3 Aidinil Zetra Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Indonesia, 25163
Email: 1 nofalwiska@gmail.com

## Keywords: ABSTRACT
Public Service Motivation, Performance Improvement, Transformational Leadership In the implementation of regional autonomy, the paradigm of public service should shift from services that are centralized to services that focus more on customer-driven government. But in reality, the practice of public services in many areas is unsatisfactory for the community. The causes of public services still have weaknesses, namely less responsive, less informative, less accessible, less coordinated, bureaucratic, less willing to listen to public complaints, and inefficiency.  Another  factor  is  the  low  motivation  for  public  services.  For Padang  City,  one  of  the  sub-districts  that  has  excellent  service  is  the  East Padang  sub-district.  However,  the  service  process  at this  sub-district  office has fluctuated. Many people complain about the service pattern, including the room that is not representative in carrying out public services. This research uses descriptive qualitative research. To obtain data in accordance with the research  focus,  the  researchers  conducted  interviews,  observations  and documentation.  Then  the  data  obtained  were  analyzed  using  interactive analysis  methods.  In  Padang  Timur  District,  the  aspects  of  public  service motivation  that  are  practiced  are  giving  rewards  and  punishments, conducting coaching and training, and applying transformational leadership. To  achieve  optimal  public  services,  it  is  necessary  to  have  a  Public  Service Motivation that prioritizes competition, competence and consistency.

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan publik memiliki esensi melayani kebutuhan masyarakat. pelayanan yang diberikan oleh  aparatur  pemerintah  ini  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan.  Bahkan  dalam perkembangannya, pelayanan publik tersebut harus mengacu pada pelayanan prima, dengan kata lain kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  harus  mampu  menjawab  kebutuhan  masyarakat.  namun pada  praktiknya  terjadi  berbagai  persoalan,  yang  pada  akhirnya  merugikan  masyarakat.  Seperti pelayanan yang kasar, rantai birokrasi yang panjang, dan tidak jelas waktu dan biaya dalam pelayanan. Kondisi ini terjadi akibat sejumlah faktor seperti faktor SDM aparatur, lemahnya organisasi dan tata
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
laksana  birokrasi,  budaya  dan  kinerja  organisasi,  faktor  kepemimpinan  dan  belum  ada  prinsip  tata kelola pemerintahan yang baik (Rohayatin et al., 2017).
Faktor  yang  menyebabkan  belum  optimalnya  pelayanan  publik  tersebut,  salah  satunya disebabkan  oleh  rendahnya  motivasi  pelayanan  publik.  Pekerja  di  organisasi  pemerintah  pada dasarnya  memiliki  motivasi  oleh  kepedulian  terhadap  masyarakat  dan  keinginan  untuk  melayani kepentingan umum (Houston, 2000). Atau Staats (1988) membawa ke sisi moralitas pelayanan publik, dia menyebut bahwa layanan publik itu konsep, sikap, rasa kewajiban, bahkan rasa moralitas publik (Perry, 1996). Sementara, Motivasi pelayanan publik menurut Kim (2013) terdiri dari empat dimensi, yaitu pengorbanan diri, kasih sayang, daya Tarik terhadap pelayana publik dan komitmen terhadap nilai  nilai  publik.  Empat  dimensi  tersebut  pada  prinsipnya  akan  membentuk  motivasi  individu pelaksana pelayanan (Schott & Ritz, 2018).
Konsep ideal yang dirumuskan oleh para ahli terkait motivasi pelayanan publik, tentu akan memiliki  kondisi  dan  derajat  berbeda  antar  satu  institusi  dengan  institusi  lainnya.  Banyak  hal  yang menyebabkan  perbedaan  ini,  apalagi  dilakukan  secara  terdesentralisasi  dalam  kerangka  otonomi daerah,  sehingga  muncul  ketidakseragaman  kualitas  pelayanan  publik  tersebut.  salah  satu  faktor penting yang mempengaruhi adalah komitmen dari atasan serta organisasi (Rohayatin et al., 2017).
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  seharusnya  paradigma  pelayanan  publik  beralih  dari pelayanan  yang  sifatnya  sentralistik  ke  pelayanan  yang  terdesentralisasi  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  Ciri-cirinya  (a)  membuat  kebijakan  sehingga  bisa  mengatur  sistim  yang  pro  terhadap kepuasan masyarakat, (b) memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap  organisasi,  (c)  memiliki  sistim  kompetisi  internal  dan  eksternal  sehingga  bisa  memotivasi pelayan  dalam  memberikan  pelayanan  berkualitas,  (d)  berorientasi  pada  hasil  bukan  pada  proses, sesuai dengan masukan yang didapatkan, (f) merespon setiap keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik. (Malau, 2009).
Namun  pada  kenyataannya,  praktik  pelayanan  publik  di  banyak  daerah  tidak  memuaskan bagi masyarakat. penyebab pelayanan publik masih memiliki kelemahan yaitu belum responsif, belum informatif, kurang bisa diakses, tidak memiliki koordinasi efektif, dan terlalu birokratis, (Malau, 2009). Gejala  tersebut  terasa  hingga  ke  street  level  services,  salah  satunya  adalah  pelayanan  di  tingkat kecamatan.
Pelayanan publik di kecamatan terdiri dari surat kependudukan, IMB, Izin Usaha, perkawinan dan  perceraian,  dan  dokumen  lain  yang  didelegasikan  oleh  pemerintah  kabupaten  dan  kota. Sedangkan  untuk  Kota  Padang,  pelayanan  publik  yang  diberikan  cukup  luas  seperti  administrasi kependudukan, izin usaha dan izin mendirikan bangunan. Langkah ini dilakukan oleh Pemko Padang untuk medistribusikan pelayanan sehingga lebih dekat dengan amsyarakat.
Untuk  Kota  Padang,  salah  satu  kecamatan  yang  memiliki  layanan  prima  adalah  kecamatan Padang Timur. Pada tahun 2016, Kecamatan Padang Timur dipilih sebagai kecamatan dengan inovasi pelayanan  terbaik  di  Kota  Padang.  Salah  satu  program  yang  dilakukan  adalah  pengurusan administrasi kependudukan yang diantar langsung oleh petugas kecamatan atau kelurahan, sehingga masyarakat  tidak  perlu  lagi  datang  ke  kantor  kecamatan.  Keberhasilan  ini  tidak  terlepas  dari peningkatan kinerja organisasi melalui motivasi pelayanan publik. Namun, proses pelayanan di kantor kecamatan  ini  mengalami  fluktuatif.  Banyak  masyarakat  yang  mengeluhkan  pola  layanan  termasuk ruangan yang tidak representatif dalam melakukan pelayanan publik. Kondisi ini pada sisi lain akan mempengaruhi motivasi pelayanan publik bagi ASN di kantor kecamatan tersebut.
Dalam penelitian ini akan menjawab bagaimana penerapan motivasi pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Padang Timur?

## Motivasi Pelayanan Publik
Motivasi Pelayanan Publik (PSM) secara umum dijelaskan oleh Perry dan Annie (2008) sebagai kepercayaan nilai dan sikap diatas kepentingan pribadi dan organisasi, dengan tujuan agar pegawai atau pelayan masyarakat mau melakukan tindakan yang baik kepada orang lain dan sanggup untuk mengorbankan  diri  demi  kebaikan  organisasi  ataupun  masyarakat  (Adnan  Hakim  &  Hamid,  2021). Kemudian  Perry  dan  Wise  (1990)  menjelaskan  bahwa  sekaitan  dengan  PSM  ini  bahwa    pegawai pemerintah atau yang bekerja di pelayanan publik, lebih tertarik dengan penghargaan secara intrinsik dan  manfaat  pekerjaan  tersebut,  saat  melakukan  pelayanan  di  sektor  publik  (Homberg  et  al.,  2019). Dengan  kata  lain,  bahwa  PSM  ini  bisa  dilakukan  ketika  karyawan  atau  pekerja  sektor  pemerintah mendapatkan sesuatu dari yang dia kerjakan dalam melayani masyarakat. reward tersebut bisa dalam bentuk banyak hal, seperti bonus, kenaikan jabatan dan lain lain. Selain itu, konsep PSM mencerminkan bahwa seorang pegawai atau pelayan publik akan membawakan diri untuk konsisten terhadap motif yang berorientasikan komunitas.
Dalam  motivasi  pelayanan  publik  terdapat  beberapa  variabel  yang  mempengaruhi,  yaitu pertama,  faktor  sosio  demografis,  yang  terdiri  usia,  jenis  kelamin,  dan  pendidikan,  yang keseluruhannya akan mempengaruhi motivasi pelayanan publik tersebut variabel ini dijelaskan oleh Alonso & Lewis (2001), Brewer (2003) dan Kim (2005). Kedua, lembaga sosial, yang tediri dari keluarga, agama  dan  profesi.  Peneliti  yang  menggunakan  variabel  ini  adalah  Perry  (1996).  Ketiga,  komitmen organisasi,  yaitu  motivasi  seorang  pekerja  dipengaruhi  oleh  komitmen  organisasi,  pendapat  ini disampaikan oleh Crewson (1997) dan Cammileri (2006). Keempat, kepuasan kerja, yang menjelaskan jika seseorang mendapatkan kepuasan kerja, maka dia akan memperoleh PSM. Penelitian ini dimotori oleh  Brewer  &  Selden  (1998)  dan  Naff   (1999).  Kelima,  Perilaku  Kewargaan  Organisasi  (OCB),  yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi MPP maka akan semakin tinggi pula nilai OCB, seperti secara sukarela bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam tindakan pro kepada masyarakat, pendapat ini disampaikan oleh Kim (2005) dan Pandey (2008). Lima variabel tersebut menjelaskan bagaimana motivasi  pelayanan  publik  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  dan  internal  dari pegawai (Aznamry, 2019).
Kajian  menarik  terkait  PSM  ini  dalam  hubungannya  antara  sektor  publik  dan  sektor  privat ditulis oleh Houston (2000) bahwa dalam PSM ini ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu sistim promosi jabatan, yang berpengaruh terhadap PSM, keamanan atau stabilitas pekerjaannya, dan yang menarik  ternyata  bagi  pegawai  di  sektor  publik  tidak  mementingkan  gaji  yang  tinggi.  Dalam penelitiannya, dijabarkan bahwa reformasi manajerial antara sektor publik dan sektor swasta tidak bisa disamaratakan, karena ada perbedaan motivasi pelayanan publik antara dua hal tersebut.  (Houston, 2000).
Sementara itu penelitian Homberg et al (2019) yang melihat PSM disandingkan dengan Taking Charge  Behavour  di  kepolisian  Jerman  menemukan  bahwa  ada  tiga  hal  yang  mempengaruhi  PSM  di level individual dan organisasi. Pertama adalah akses ke sumber daya, yaitu makin banyak dan makin kuat  sumber  daya  maka  akan  semakin  meningkatkan  PSM.  Kedua,  tipe  kepemimpinan transformasional, pemimpin sangat mempengaruhi PSM ini apalagi dengan kehadiran tipe pemimpin transformasional,  dimana  pemimpin  dan  bawahan  memiliki  satu  tujuan  dalam  mencapai  target dengan sebelumnya sudah melakukan kontrak transaksional atau ada reward dan punishment. Ketiga, adalah  organisasi  keandalan  tinggi,  yang  menempatkan  sumber  daya  diperlukan  untuk  memahami konteks kerja dan, pada gilirannya, untuk terlibat di dalamnya (Homberg et al., 2019).

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022

## Kinerja Pelayanan Publik
Konsepsi  kinerja  pelayanan  publik  dinilai  banyak  ahli  bersifat  abstrak,  karena  berkaitan dengan  kepuasan  customer  atau  warga  negara  yang  dilayani.  Namun  setidaknya  Boyne  (2002) menyebutkan ada lima hal terkait pelayanan publik yaitu output (hasil yang kualitas), efisiensi, hasil layanan (dampak, nilai uang dan ekuitas), kepuasan masyarakat dan hasil demokrasi (kejujuran dan akuntabilitas) (Haris, 2018).
Epstein (1988) mengemukakan bahwa  untuk melakukan pengukuran  kinerja bisa  dilakukan secara internal sehingga bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat.  selain  itu,  pengukuran  internal  ini  bisa  melihat  tingkat  keberhasilan  organisasi yang  dijadikan  dasar  dalam  mengukur  kinerja organisasi  itu.  Sedangkan  pengukuran  kinerja  secara eksternal dapat mengetahui tingkat kepuasan publik atau minimal mampu mendeteksi keinginan dan kebutuhan publik. (Hartati et al., 2013).
Dwiyanto  (1995)  secara  spesifik  mengemukakan  bahwa  untuk  mengukur  kinerja  birokrasi pelayanan publik, maka ada empat indikator, yaitu pertama, produktivitas yang mengukur efektivitas dan efisiensi manajemen dalam melaksanakan kerjanya. Kedua, kualitas layanan, hal ini menilik dari puas atau tidak puasnya masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Ketiga, responsivitas, yaitu kemampuan  organisasi  mengenali  kebutuhan  masyarakat.  Keempat,  responsibilitas,  menjelaskan tentang  apakah  pelayanan  publik  sudah  mengikuti  prinsip  administrasi  yang  benar.  Kelima, akuntabilitas,  yaitu  sejauh  mana  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik  patuh  pada    pemimpin politik yang dipilih oleh rakyat dan konsisten dengan keinginan masyarakat  (Rahmawati & Suwitri, 2006).

## B. METODE
Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  berfokus  pada motivasi pelayanan publik dalam peningkatan layanan di Kecamatan Padang Timur. Lokus penelitian ini yaitu Kantor Camat Padang Timur. Untuk menghasilkan data yang diinginkan maka peneliti dalam mendapatkan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisa  menggunakan  metode  analisa  interaktif.  Yaitu  peneliti  melakukan  pengumpulan  data, mengurangi  data,  menampilkan  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Sedangkan  untuk  triangulasi  data digunakan  cara  derajat  kepercayaan  (credibility),  keteralihan  (transferability),  ketergantungan (dependability), dan kepastian (conformability).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kantor  kecamatan,  merupakan  level  terbawah  dalam  layanan  publik.  Kondisi  ini  memaksa para pegawai akan selalu bersentuhan dengan pelayanan publik. Implikasi dari ini adalah harus ada stabilitas  motivasi  dalam  pelayanan  ke  masyarakat,  sehingga  bisa  mewujudkan  pelayanan  prima. Dalam  pelayanan  publik,  untuk  disebut  sebagai  pelayanan  publik  prima  atau  berkualitas  minimal menurut Zeithamal, Parasuraman dan Bery ( 1990 ) harus memenuhi lima hal, yaitu  Tangible (Nyata, Berwujud), Reliablility (Keandalan), Responsiveness (Cepat tanggap), Assurance (Jaminan) dan Emphaty (Empati)(Afrial, 2009).
Berbicara  tentang  pelayanan  publik  di  tingkat  kecamatan  secara  spesifik  dijelaskan  dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006.  Pelayanan  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu Pendaftaran Penduduk dan Pencataan Sipil. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
penduduk,  penerbitan  nomor  induk  kependudukan,  nomor  induk  kependudukan  sementara,  kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.  Sedangkan  Pencatatan  Sipil  merupakan  kegiatan  yang  meliputi  Pencatatan  Kelahiran, Pencatatan  Lahir  Mati,  Pencatatan  Perkawinan  meliputi,  Pencatatan  Pembatalan  Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Kematian meliputi, Pencatatan Pengangkatan  Anak,  Pengakuan  Anak,  dan  Pengesahan  Anak,  Pencatatan  Perubahan  Nama  dan Perubahan Status Kewarganegaraan, dan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.
Kecamatan  Padang  Timur  sebagai  bagian  dari  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kota Padang,  berkewajiban  melaksanakan  pelayanan  tersebut  kepada  masyarakat.  pelayanan  yang diberikan  bukan  hanya  sebatas  pengurusan  administrasi  semata,  tetapi  juga  harus  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat,  sebagai  konsekuensi  lembaga  pelayanan  publik. Namun  dalam  proses  pelayanan  tersebut  terjadi  banyak  kendala,  seperti  persoalan  sumber  daya manusia, peralatan, kualitas pelayanan, pemahaman tentang pelayanan dan banyak hal lainnya (Yahya et al., 1999). Mengatasi hal ini Kecamatan Padang Timur melakukan berbagai pembenahan, puncaknya pada tahun 2016, kecamatan ini menjadi kecamatan terbaik di Kota Padang dalam pelayanan publik. Pondasi  yang  sudah  dibangun  tersebut,  menjadi  acuan  dalam  peningkatan  layanan  kepada masyarakat.
Untuk  peningkatan  kinerja,  maka  camat  dan  unsur  pimpinan  melakukan  berbagai  langkah dalam  mewujudkan  konsep  kepemimpinan  transformasional.  Unsur  atasan  dan  bawah  di  kantor camat ini menyatukan komitmen dalam memberikan pelayanan publik, dengan rutin menggelar apel pagi setiap minggu sebagai wadah motivasi kepada bawahan. Selain itu juga diberlakukan pemberian penghargaan  dan  pemberian  hukuman  kepada  bawahan  sebagai  bentuk  proses  transaksional. Penghargaan  tersebut  dalam  bentuk  penambahan  tunjangan  khusus  bagi  pegawai  yang  dinilai berprestasi,  dan  pemberian  hukuman,  seperti  pemotongan  TPP  kepada  pegawai  yang  dinilai  tidak memiliki komitmen dalam menyelenggaran pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Perry & Wise (1990), bahwa penghargaan akan meningkatkan motivasi pelayanan publik pegawai atau pekerja.
Selain  itu,  pimpinan  di  Kecamatan  Padang  Timur  juga  rutin  melakukan  pembinaan  dan pelatihan  pelayanan  publik,  dengan  menghadirkan  para  ahli  dan  praktisi  pelayanan  baik.  Hal  ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Pelatihan ini memberikan dampak positif bagi pegawai saat melakukan pelayanan kepada  masyarakat.  pelatihan  dan  pembinaan  ini  pada  prinsipnya  adalah  untuk  membuat  pegawai berprilaku melayani secara konsisten dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kemudian yang menjadi poin penting dalam peningkatan  kualitas pelayanan publik adalah kehadiran pemimpin yang transformasional. Di Kecamatan Padang Timur, Camat, Sekretaris Camat, kepala seksi, dan staf memiliki kesepakatan bersama dalam bentuk pakta integritas, yang pada intinya adalah bersama sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut bukan saja dalam bentuk tatap muka saja, namun pelayanan secara luas, seperti mempersiapkan infrastruktur seperti  aplikasi  berbasis  digital,  komputer,  serta  ruangan  yang  memadai  (Nuriyanto,  2014).  Hal  ini ternyata  mampu  untuk  meningkatkan  motivasi,  karena  pimpinan  di  kecamatan  ikut  terjun  dalam banyak  hal,  termasuk  melakukan  pelayanan  publik  secara  tatap  muka.  Selain  itu,  syarat  dari kepimpinan trasformasional ini adalah sistim reward dan punishment yang diberlakukan bagi karyawan yang melanggar pakta integritas yang disepakati tersebut.
Secara detil motivasi pelayanan publik ini diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai di kantor kecamatan. Motivasi dalam bentuk pemberian reward dan punishment secara langsung  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik,  karena  pegawai  mengharapkan  peningkatan
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
tunjangan yang dia dapatkan ketika melaksanakan tugas pelayanan ke masyarakat secara baik. Selain itu, pemotongan tunjangan merupakan hal yang ditakutkan oleh pegawai, sehingga pegawai tersebut berusaha untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.
Pemberian pelatihan yang menghadirkan pihak eksternal yang dilakukan secara berkala, juga memiliki dampak positif terhadap pelayanan publik. Motivasi dalam bentuk mengasah kemampuan menjadikan  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik.  Pelatihan  ini  diharapkan  bagaimana membawa suasana pelayanan yang dilakukan oleh professional ke swasta ke sistim pelayanan yang dilakukan oleh paratur pemerintah. Persoalan yang terjadi selama ini adalah, pelayanan publik selesai ketika apa yang diminta masyarakat diberikan oleh petugas pelayanan. Namun, pelayanan publik juga seharusnya menghadirkan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja pelayanan publik. Dengan membuat  pelatihan  berkala,  secara  bertahap  kepuasan  masyarakat  ini  bisa  didapatkan,  hal  ini dibuktikan dengan minimnya keluhan masyarakat yang di data oleh petugas pelayanan publik.
Secara umum, peningkatan kualitas pelayanan publik dihasilkan dari proses pemberian reward dan punishment, serta pelatihan yang dilakukan secara berkala. Tetapi hal ini tidak akan bisa terlaksana tanpa  kehadiran  camat  sebagai  pemimpin  organisasi  tertinggi  yang  memiliki  komitmen  untuk memberikan  motivasi  secara  lisan.  Karena  itu,  kepemimpinan  transformasional  menjadi  salah  satu penunjang peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa ASN,  mereka  mengakui  tidak  banyak  camat  yang  memiliki  kemampuan  dalam  memotivasi bawahannya  untuk  peningkatan  kinerja  pelayanan  publik.    Puncak  dari  proses  motivasi  ini  adalah ketika Kantor Camat Padang Timur mendapatkan penghargaan dan predikat dalam inovasi pelayanan terbaik di Kota Padang.
Hal  yang  menarik  dalam  penelitian  ini,  ketika  dilakukan  wawancara  dengan  beberapa pegawai,  muncul  fluktuatif  dalam  pelayanan  publik.  Inkonsistensi  ini  diakui  oleh  pegawai  karena sudah mendapatkan keamanan dan kenyamanan sebagai ASN di lingkungan kecamatan. Dengan gaji dan TPP per bulan, membuat ASN merasa tidak perlu berpikir kreatif dan terkadang berpikir bahwa bekerja hanya sebatas gaji dan tunjangan yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa keamanan dan kenyamanan memiliki korelasi negatif dengan motivasi pelayanan publik, karena semakin aman ASN tersebut maka motivasi pelayanan publik semakin rendah. Maka dalam menyelesaikan persoalan ini dibutuhkan  kompetisi  positif  antar  ASN,  sehingga  memacu  gairah  dalam  memperlihatkan  kinerja secara  maksimal.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  David  Osborne  dan  Tedd  Gabler (1996)  bahwa  terdapat  manfaat  kompetisi  dalam  organisasi  publik,  salah  satunya  adalah  kompetisi mampu mengupgrade semangat juang karyawan atau pegawai publik. Selain itu, kompetisi memaksa pelayan publik bekerja keras, sehingga dapat meningkatkan harga diri. (Sahuri, 2019).
Persoalan  lain  dalam  kualitas  pelayanan  publik  ini  adalah  Kecamatan  Padang  Timur  belum mampu  membuat  keandalan  organisasi.  Hal  ini  disebabkan  pimpinan  tidak  bisa  menetapkan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan berdasarkan kompetensi keilmuannya. Pelayanan publik yang berkualitas  bisa  dilakukan  dengan  baik  jika  didukung  oleh  kinerja  karyawan  yang  baik  dan berkualitas. Pegawai tersebut dianggap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai yang direncanakan.  Karena  itu  pegawai  diminta  kompetensinya  dalam  bidang  tugas  masing  masing. (Setiadi,  2018).  Bahkan  masih  ada  stigma  dalam  birokrasi  bahwa  staf  di  kantor  kecamatan  adalah “pegawai buangan”, yang tidak terpakai di OPD lain atau ASN yang mendapatkan sanksi di instansi lain.
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022

## D. KESIMPULAN
Motivasi pelayanan publik  dalam peningkatan  kinerja di Kantor Camat Padang Timur tidak terlepas dari kemampuan manajerial dari pimpinan. Untuk meningkatkan motivasi tersebut dilakukan berbagai cara, seperti dengan memberikan reward kepada ASN berprestasi dan punishment kepada ASN yang  keluar  dari  pakta  integritas  yang  disepakati.  Pimpinan  kecamatan  juga  rutin  memberikan motivasi,  pelatihan  dan  pembinaan  kepada  ASN  untuk  meningkatkan  kinerja  dalam  melayani masyarakat. program dan kegiatan ini secara langsung mempengaruhi motivasi pelayanan publik oleh ASN.  Payung  dari  ini  semua  adalah  kemampuan  pimpinan  kecamatan  untuk  mempraktikkan transformational leadership atau pemimpin dan bawahan memiliki kesepahaman dan penyatuan persepsi untuk melakukan tindakan demi mewujudkan cita cita.
Namun disamping itu, peningkatan kinerja cendrung fluktuatif disebabkan faktor tidak adanya kompetisi internal yang diterapkan dalam manajemen pelayanan publik, sehingga para ASN merasa aman dan nyaman dalam zona mereka. Akibatnya tidak muncul inovasi dan kreatifitas secara bottom up. Selain itu pimpinan kecamatan juga kesulitan untuk mendapatkan ASN yang kompten sesuai denga bidang keahliannya. Kondisi ini disebabkan birokrasi dilakukan secara  top down, sehingga ASN yang ditempatkan bersifat given yg ditetapkan oleh Baperjakat.
Untuk peningkatan pelayanan publik maka dibutuhkan langkah langkah yang Tangible (Nyata, Berwujud), Reliablility (Keandalan), Responsiveness (Cepat tanggap), Assurance (Jaminan) dan Emphaty (Empati).  Komponen  pelayanan  publik  berkualitas  tersebut  harus  dibungkus  dengan  motivasi pelayanan publik yang mengedepankan kompetisi, kompetensi dan konsisten.

## REFERENSI
Adnan Hakim, A. A. A., & Hamid, N. (2021). Pengaruh Public Service Motivation dan Kepuasan Kerja Terhadap  Kinerja  Pegawai.  Muhammadiyah  Riau  Accounting  and  Business  Journal,  2(2). https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2427
Afrial,  R.  (2009).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Kecamatan  setelah  Perubahan  Kedudukan  dan  Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 16(2), 87–95.
Aznamry.  (2019).  Analisis  Public  Service  Motivation  dan  Organizational  Citizenship  Behaviour  Dokter Spesialis Terhadap Service Quality Rawat Inap di RSUD Haji Makassar dan RSUD Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.
Haris, R. A. (2018). Motivasi Pelayanan Publik (Public Service Motivation) dalam Peningkatan Kinerja Sektor Publik. Jurnal Public Corner, 3(01), 34–51.
Hartati,  S.,  Herawati,  N.,  &  Listiani,  E.  I.  (2013).  Kinerja  Organisasi  Pelayanan  Publik  pada  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Jurnal Tesis PMIS Untan PSIAN, 1–16.
Homberg, F., Vogel, R., & Weiherl, J. (2019). Public service motivation and continuous organizational change:  Taking  charge  behaviour  at  police  services.  Public  Administration,  97(1),  28–47. https://doi.org/10.1111/padm.12354
Houston, D. J. (2000). Public-Service Motivation: A Multivariate Test. Journal of Public Administration
Research and Theory, 10(4), 713–727. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024288
Malau, H. (2009). Menyoal Pelayanan Publik yang Berkualitas di Era Otonomi Daerah. Jurnal Demokrasi,

## VIII, 1–16.
Nuriyanto,  N.  (2014).  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan Konsep “Welfare State”? Jurnal Konstitusi, 11(3), 428–453.
Perry,  J.  L.  (1996).  Measuring  public  service  motivation:  An  assessment  of  construct  reliability  and validity. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(1), 5–22. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024303
Rahmawati, A. D., & Suwitri, S. (2006). Analisis Kinerja Organisasi Publik dengan Metode Balanced Scorecard. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, 3(1), 78–88.
Rohayatin,  T.,  Warsito,  T.,  Pribadi,  U.,  Nurmandi,  A.,  Kumorotomo,  W.,  &  Suranto.  (2017).  Faktor
Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Caraka Prabu, 01(01), 22–36.
Sahuri, C. (2019). Membangun Kepercayaan Publik melalui Pelayanan Publik yang Berkualitas. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 52–64.
Schott,  C.,  &  Ritz,  A.  (2018).  The  Dark  Sides  of  Public  Service  Motivation:  A  Multi-level  Theoretical Framework. Perspectives on Public Management and Governance, 1(1), 29–42. https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvx011
Setiadi, A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Journal of Management Review, 2(2), 209. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i2.1797 Yahya,  R.,  Hakim,  N.,  Ribawanto,  H.,  &  Hadi,  M.  (1999).  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Giri Kabupaten  Banyuwangi  (Studi  pada  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kependudukan). Administrasi Publik, 2(3), 518–524.