p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204 https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

## NETWORK GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF FOOD SECURITY POLICY
Dimas Agustian, 1* Marthen Patiung, 2 Yoakim Rembu, 3 Muhammad Nur, 4 Samsul Ode, 5 Surya Yudha Regif 6
1,2,3,4,6 Universitas Timor, Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur
5 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Sunter Permai Raya, DKI Jakarta *Koresponden email: dimas.agustian.adm@unimor.ac.id
ABSTRAK
Governance network mampu membantu pihak pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki salah satunya kebijakan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini yakni mengalisis governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana dalam proses pelaksanaanya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahapan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis social network theory (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan governance network bahwa permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayah. Kesimpulan bahwa dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan aspek kontak yaitu menetapkan organisasi dan tata kerja, kepercayaan yaitu Dinas Pertanian Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian. Sharing informasi yaitu adanya Penetapan Tim Kerja FSVA Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertukaran sumber daya yaitu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.
Kata kunci: Governance Network, Jaringan Kebijakan Ketahanan Pangan

## ABSTRACT
The governance network is able to assist the government to overcome its limited resources which one of it is the food security policies. The purpose of this study is to analyze the governance network in the implementation system of food security policy in North Central Timor, where there is an interaction between many stakeholders in the implementation process of the food security policy system. This study uses an analytical approach of social network theory (Klijn & Kopenjan) which focus on the structure of the policy implementation system, namely the aspects of contact, trust, information sharing, and resource exchange. The study results of the implementation of food security policies in North Central Timor through the governance network denote that the food problems can be detected rapidly based on the regional coverage. It concludes that the stakeholders are expected to be able to perform their roles well in the implementation system of food security policies in North Central Timor, based on the Social Network Theory, As the contact aspect, in establishing the organization and working procedures of local government Agencies (SKPD) in agriculture; trust, as the department of agriculture and food security assist the regent in the implementation of local government affairs in the agricultural sector; sharing information, in establishing an accountable FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) working team of North Central Timor; exchange of resources, in the implementation of tasks, functions and authorities of the Department of agriculture and food security, and the stakeholders related to food security policies in North Central timor.
Keywords: governance network; policy network; food security.
PENDAHULUAN Pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan na- sional salah satunya dapat dipenuhi ketika sektor pertanian unggul. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan utama yang harus dikem- bangkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini di- dasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Indonesia memiliki potensi alam yang dapat dikem- bangkan sebagai lahan pertanian, Kedua, sebagaian besar penduduk tinggal di pedesaan yang mata pencahariannya di sektor pertanian. Ketiga, perlu- nya induksi teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan
yang dirancang untuk mengembangkan pertanian tanpa mengakibatkan kerusakan. Keempat, tersedia- nya tenaga kerja sektor pertanian yang cukup me- limpah. Kelima, ancaman kekurangan bahan pangan yang dapat dipenuhi sendiri dari produk dalam ne- geri sehingga tidak harus tergantung pada produk- produk pertanian luar negeri yang suatu ketika harganya menjadi mahal.
Ketahanan pangan sebagai isu global yang sangat berpengaruh kepada semua lini kehidupan. Ancaman kerawanan pangan merupakan ancaman
bagi seluruh negara. Hal ini didasari oleh tingkat populasi pertumbuhan penduduk dunia semakin meningkat. Pertumbuhan pendudukan secara oto- matis akan berpengaruh pada peningkatan pemenu- han pangan. Olehnya itu setiap Negara harus mampu menjaga ketersediaan pangan yang dimiliki agar terhindar dari ancaman kelaparan.Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat pada 2018 ada lebih dari 821 juta orang menderita kelaparan, kerawanan pangan, dan gizi buruk di seluruh dunia. Angka kelaparan akan terus bertambah seiring de- ngan tingkat pertumbuhan penduduk. UN Popu- lation Fund (2000) memprediksi pada tahun 2050, akan ada tambahan sekitar 2,32 milyar jiwa yang tersebar di seluruh dunia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya di bawah tekanan ancaman perubahan iklim yang semakin berat Jumlah ini bukannya berkurang melainkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembicaraan tentang pangan sejatinya tidak terlepas sebagai kebutuhan umat manusia yang ada di belahan dunia ini. Kondisi pa- ngan yang lambat laun mengalami ancaman keku- rangan atau disebut sebagai krisis pangan kemudian menggeser isu perang dan konflik dari high politics menjadi low politics. Hal ini didasarkan bahwa krisis pangan yang telah menjadi isu high politics mampu menarik perhatian pemangku kepentingan di tingkat internasional.
Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ancaman ketahanan pangan juga terjadi di Indonesia. Tanta- ngan pemenuhan kebutuhan pangan masa depan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk sepuluh tahun yang lalu yakni 2010 tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237 juta jiwa atau 49,8 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3 persen. Jumlah ter- sebut diproyeksikan akan terus meningkat dimana pada tahun 2035 penduduk Indonesia akan men- capai 305,65 juta jiwa atau 60 persen (BPS, 2013). Selain itu terjadinya pergeseran penduduk dari desa ke kota, permasalahan terkait penggunaan sumber- daya lahan dimana lahan-lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan pemukiman penduduk yang relatif besar, ancaman perubahan iklim dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya degradasi kualitas sumberdaya pertanian dan infrastruktur pendukungnya.
Pada tahun 2017, Indonesia berada pada uru- tan ke-69 dari 113 negara berdasarkan Global Food Security Index yang diukur dari ketersediaan pa- ngan, keterjangkauan, keamanan dan kualitas pa- ngan (EIU 2017).Terjadi perbaikan peringkat diban- dingkan tahun 2016, dimana Indonesia menduduki
peringkat 71 (EIU 2016). Sementara itu, Global Hunger Index (GHI) yang disusun oleh Interna- tional Food Policy Research Institute (IFPRI) menggunakan empat aspek untuk menilai ketahanan pangan suatu negara, yaitu: proporsi undernourish- ment , balita wasting, balita stunting, dan angka kematian bayi. Indeks GHI sebesar 22 me- nempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 119 negara (IFPRI 2017). Indeks ketahanan pangan lainnya adalah Rice Bowl Index (RBI) yang di- kembangkan untuk menilai sejauh mana kapasitas suatu negara dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan menempatkan Indonesia pada peringkat 10 dari 15 negara di Asia Pasifik (Syngenta dan FSG 2016). Hal ini juga di tunjang oleh data tentang tingkat konsumsi beras Indonesia dimana jika dibandingkan dengan negara asean lainnya, tingkat konsumsi beras Indonesia tergolong tinggi yaitu sebanyak 36,413 juta ton, Vietnam sebanyak 21,490 dan Myanmar sebanyak 10,440 juta ton. Tingkat konsumsi beras Indonesia sebanyak 33,47 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 114,6 kg per kapita per tahun. Peningkatan jumlah konsumsi beras dari tahun ketahun menjadi salah satu indikator kebijakan ketahanan pangan yang belum terlaksana dengan baik karena upaya peng- anekaragaman pada faktanya belum terlaksana se- cara efektif.
Permasalahan utama dalam mewujudkan keta- hanan pangan di Indonesia untuk sekarang ini ter- kait dengan tingkat permintaan pangan yang lebih besar dari jumlah persediaan yang ada. Permintaan yang meningkat cepat tersebut merupakan efek dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan eko- nomi, peningkatan daya beli masyarakat dan peru- bahan selera yang ada pada masyarakat. Sementara itu kapasitas produksi pangan nasional pertum- buhannya lambat bahkan stagnan disebabkan oleh adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, alih fungsi lahan serta stagnannya pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Ketidakseimbangan tingkat permintaan dan tingkat kapasitas produksi nasional tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan meningkat- nya penyediaan pangan nasional yang berasal dari luar negeri (kebijakan impor). Adanya kebijakan pangan impor ini terkait dengan upaya mewujudkan stabilitas penyediaan pangan nasional. Dalam 3 tahun terkahir, Pemerintah Indonesia terus melaku- kan impor beras. Berdasarkan data Badan Pusat statistik, pada tahun 2018 indonesia mengimpor beras sebanyak 2,25 juta ton, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 305,27 ribu ton. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat persediaan beras Indonesia masih terbatas. Kabupaten Timor Tenga Utara sebagai salah satu kabupaten lumbung padi di Pulau Timor, dari
hasil perhitungan Indeks Ketahanan Pangan 2019 dengan melihat Aspek ketersediaan pangan, Keter- jangkauan Pangan, dan Aspek Pemanfaatan pangan berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah ka- bupaten. Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada urutan 277 dengan Skor 70,49 dari 413 kabupaten di Indonesia. Untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada urutan ke 7 dari 21 Kabupaten yang ada. Skor indeks ketahanan pangan di Nusa Teng- gara Timur tertinggi di kabupaten Ngada, Nagekeo dan Flores Timor (Indeks Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2019). Dari data tersebut ternyata sangat tidak selaras dengan fakta bahwa luas lahan sawah dan lahan kering kabupaten Timor Tengah Utara seluas 266.966 jauh lebih tinggi dari Kabupaten Belu, Alor dan Lembata (Data Statistik Pertanian BPS NTT, 2017).
Upaya penganekaragaman (diversifikasi) kon- sumsi pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjadi salah satu pilar dalam kebijakan ketahanan pangan belum tercapai efektif. Hal ini didasari oleh masih tingginya konsumsi pangan beras yang ada dan melampaui pola pangan harapan nasional. Konsumsi pangan yang juga belum be- ragam, masih mendominasi satu komoditi (Laporan Pola Pangan Harapan 2019). Selain itu angka gizi buruk di NTT sangat tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Di Kabupaten Timor Tengah Utara sendiri angka bayi lahir gizi buruk dari data tahun 2015-2017 berjumlah 252 jauh diatas rerata nasional (Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam BPS, 2018). Kesemua data tersebut bisa saja meru- pakan dampak dari permasalahan pangan yang ada di Provinsi NTT dalam hal ini Kabupaten Timor Tengah Utara.
Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utaradiharapkan terus berupaya untuk membentuk dan atau menyosialisasikan ke- lembagaan ketahanan pangan daerah yang ada dan mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat agar memiliki kesempatan berperan seluas-luasnya untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah de- ngan memerhatikan aspek ketahanan pangan. Ke- bijakan ketahanan pangan merupakan konsep ter- padu yang memadukan berbagai perangkat kebija- kan, bukannya berdiri sendiri. Dalam artian ke- bijakan ketahanan pangan tidak bisa hanya diim- plementasikan oleh satu aktor saja melaikan harus melibatkan beberapa aktor terkait. Alasan itulah mengapa pembentukan Dewan Ketahanan Pangan di setiap Daerah penting untuk diadakan. Hal ter- sebut telah mengacupada Keputusan Presiden (Kep- pres) RI Nomor 132 Tahun 2001 tanggal 31 Desem- ber tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKPPepres). Dewan Ketahanan Pangan Daerah melibatkan se- mua Dinas yang terkait dengan Kebijakan Ketaha-
nan Pangan. Tujuan pembentukan organisasi jari- ngan ini sebagai forum koordinasi yang meng- hasilkan program bersama dalam Dewan Ketahanan Pangan sehingga pencapaian tujuan dari kebijakan ketahanan pangan lebih efektif.
METODE Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Proses penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini di- gunakan karena penelitian ini berangkat dari se- jumlah konsep dan teori terkai Governance Network yang selama ini banyak dikembangkan. Kemudian direduksi dalam sejumlah pertanyaan penelitian, fokus penelitian dan kerangka konseptual.
Untuk memberikan batasan dalam penelitian maka perlu fokus pada social network theory (Klijn & Kopenjan, 2018). Fokus dalam penelitian ini adalah governance network yang dijelaskan dari Struktur dalam jaringan. Struktur dalam organisasi jaringan adalah pola interaksi antor dalam orga- nisasi jari-ngan yang tidak hanya menjadi ciri dari organisasi jaringan tetapi juga mempengaruhi cara kerja dan mekanisme kerja aktor dalam organisasi jarigan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ti- mor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive sebagaimana kecenderungan kajian yang berkem- bang dalam Administrasi Negara/Publik yaitu, dimana Kabupaten Timor Tengah Utara salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di peringkat ketujuh dari 21 Kabupaten yang ada dimana pengembagnan potensi lahan pertanian dan kebijakan pangan masih belum optimal. Pada tahun 2019, Kabupaten Timor Tengah Utara ber- dasarkan Indeks Ketahanan Pangan Indoensia ber- ada pada urutan ke 277 dari 416 Kabupaten di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN Governance network yang dijelaskan dari struktur dalam jaringan. Dimensinya dalam pene- litian ini diuraikan sebagai berikut:
Gambar 1 . Skema Jaringan Ketahanan Pangan Timor Tengah Utara
Pemerintah
Mitra Pertanian
Non Pemerintahan
Jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah utara meli- batkan aktor aktor yang berbeda yaitu lembaga pe- merintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Lembaga pemerintah yang terdiri dari Dinas ke- tahanan pangan, dinas pertanian, dinas kesehatan, dan penyuluh baik di tingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan melakukan korordinasi dengan Lembaga non pemerintah yaitu dimaksud adalah Toko Tani yang ikut berpartisipasi dalam kebijakan Ketahanan Pangan, serta Mitra pertanian yakni terdiri dari Kelompok Tani yang tergabung dalam organisasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani dan Gempita (Gerakan Pe- muda Tani).
1. Kontak ( Contact ) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara dan SK Bupati TTU tentang pengangkatan anggota Food Security And Fulnerability Atlas (FSVA) NOMOR : 060.1/289/III/2021, maka FSVA dijadi- kan wadah dalam penelitian jaringan Ketahanan pangan ini. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antar aktor jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di KabupatenTimor Tengah utara. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini Tabel 1 . Kontak dalam Struktur Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara
Sumber : Reduksi data, 2021
Hasil reduksi data dalam tabel 1 menunjukkan frekuensi contact yang terjadi antara aktor pada FSVA. Dalam hal kontribusi, setiap aktor memiliki peran masing-masing yang saling menunjang pen- capaian tujuan yakni ketahanan pangan. untuk aktor pemerintah, kontribusi utama yang diberikan yakni sebagai penyedia sumber-sumber daya baik itu fi- nansial, skill maupun informasi. Ketersediaan sum- ber daya ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tercapainya keta- hanan pangan. kontribusi non pemerintah dalam mewujudkan ketahanan yakni mendorong pening- katan kualitas sumber daya petani melalui pelatihan – pelatihan dan menjaga stabilitas pangan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Petani Kabupaten TTU. Kontribusi ini sangat penting dimana mampu
membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap petani. Lembaga non pemerintah lainnya yang juga terlibat di Kabupaten TTU yakni Ke- lompok kelompok tani yang dibina Dinas Pertanian kabupaten TTU. Pihak ini turut serta menyediakan sumber sumber daya yang meliputi penjualan maupun pembelian pangan yang tersedia untuk petani dan masyarakat. Ketersediaan ini bukan hanya pada produk, tetapi juga kestabilan dalam harga. Toko tani memiliki konstribusi besar dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Begitu pun pada ketersediaan pupuk bersubsidi, menjaga stabilitas ketersediaan pupuk di Kabupaten TTU. Pupuk bersubsidi ini sejauh ini menjadi per- masalahan khususnya dalam hal distribusi yang kadang kurang merata. Adapun kontribusi Mitra Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan yakni dengan mengorganisir masyarakat dalam bentuk kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam pemenuhan gizi pangan keluarga dan produksi pertanian, baik itu dalam pengelolaan lahan maupun peningkatan hasil produksinya. Commuty based organisation ini terdiri dari tiga bagian, yaitu ke- lompok Wanita Tani fokus mengorganisir petani perempuan dan ibu rumah tangga dalam pemenuhan gizi pangan keluarga,penganekaragaman konsumsi pangan, Gapoktan untuk mengorganisir kelompok tani dan Gempita untuk mengorganisir pemuda terlibat dalam pertanian.
Tim ini memudahkan dalam pengintegrasian dan pengendalian program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut jurnal penelitian Rukmana (2020) menunjukkan struktur dalam organisasi jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan yang meliputi peme- rintah non pemerintah dan Communty Based Orga- nization. Pola interaksi aktor diukur dari frekuensi kontak dalam jaringan implementasi kebijakan ke- tahanan pangan meliputi kontribusi aktor yaitu menyediakan sumberdaya, durasi intensitas perke- nalan aktor yang tinggi dan utilitas yang didapatkan oleh Community Based Organisation dalam pelak- sanaan program.
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pem- bangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011-2015 dapat meng- gambarkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Dinas Pertanian Kabupaten TTU baik secara kualitatif dan kuantitatif. Akan tetapi kontak aktor dalam rapat yang digelar sekali dalam setahun, sehingga proses dalam penyampaian infor- masi bersifat tersurat yakni berupa data-data umum yang dimiliki masing-masing instansi lalu diolah oleh tim dinas ketahanan pangan dan dinas per- tanian kabupaten TTU untuk dijadikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan. Hasil dari tim kerja
FSVA diberikan kepada Bupati TTU untuk dijadi- kan rujukan dalam pengambilan keputusan me- ngenai ketahanan pangan.
2. Kepercayaan ( Trust ) Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabu- paten Timor Tengah Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, sub bidang pertanian tanaman pangan dan sub bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sub dimensi Trust dalam penelitian ini akan mengkaji kepercayaan dalam struktur orga- nisasi tim TSVA diukur dari kepercayaan masing masing aktor pada perjanjian/ kontrak, manfaat kekuatiran, reliabilitas, ketiadaan perilaku opertunis aktor dalam pelaksanaan program kebijakan keta- hanan pangan yang disepakati dalam organisasi tim TSVA. Berikut ini trust yang terjadi di tim TSVA Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai organisasi jaringan Ketahanan Pangan . Tabel 2. Trust dalam Struktur Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara
Sumber : Reduksi data, 2021
Untuk mencapai kebijakan ketahanan pangan yang efektif,para aktor yang terlibat dalam orga- nisasi jaringan harus memiliki saling kepercayaan dalam proses interaksinya. Oleh karena itu TSFA memiliki peran utama dalam upaya mendukung ter- capainya ketahanan pangan di Kabupaten Timot Tengah Utara. Kepecayaan dalam perjanjian kon- trak ( agreement trust ) penting untuk menjamin
ketercapaian program. agreement trust sebagai ben- tuk kesepakatan awal yang disepakati oleh masing msing aktor, dalam hal ini rapat kerja TSFA disepakati tugas dari masing masing Dinas sebagai anggota dari organisasi jarigan TSFA. Penunjukan leading sektor ini dilakukan oleh bapak Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kepala dinas ketahan pangan sebagai penanggung jawab atas tim ini dan hasil akan di teruskan ke bupati Timor Tengah Utara untuk dijadikan bahan pembuatan kebijakan. Dalam Pelaksanaannya, aktor dalam tim TSVA jika ditinjau dari aturan implementasi prog- ram kebijakan ketahanan pangan belum maksimal. Agreement trust (Dowding 1994) dan Isett, et al (2011) dalam teori jaringan pemerintahan menjelas- kan bahwa agreement merupakan salah satu apsek yang diperlukan sebagai langkah untuk mengatasi anggapan tidak percaya atau ragu ragu terhadap aktor lain dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan.
Untuk mendukung kepercayaan maka Kepala Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas dan dokumen peren- canaan tahunan. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan dan penetapan kebijakan, norma, standar prosedur dan criteria bidang sarana dan prasarana, bidang Ta- naman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Bidang Penyuluhan; Pelaksanaan pembinaan, pe- ngawasan dan pengendalian kebijakan teknis dalam bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Bidang Penyuluhan; Mengkoordinasikan pelaksanaan pem- binaan, pengawasan dan pengendalian evaluasi bi- dang Prasarana dan sarana, Bidang Tanaman Pa- ngan, Hortikultura dan Perkebunan dan Bidang Penyuluhan; Mengkoordinasikan pelaksanaan pem- binaan, pengawasan dan pengendalian urusan ke- sekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas. Dabukke (2014) antisipasi dan upaya dengan stra- tegi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian. Fokusnya antara lain me- lalui pengembangan agribisnis, rantai nilai, bio- ekonomi, dan ketahanan pangan.
3. Berbagi Informasi ( Sharing Informasi ) Sesuai Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai unsur Pelaksana Pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Adanya Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara. NOMOR : 060.1/ 289/ III/ 2021 Tentang Penetapan Tim Kerja Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan Dan Keren- tanan Pangan/ Food Security And Fulnerability Atlas (Fsva) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2021 menunjukkan bahwa dalam berbagi informasi digunakan untuk dapat mengetahui kon- disi ketahanan terhadap kerentanan pangan suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun baik dari aspek ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan pangan. Tim Kerja Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security And Fulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 mempunyai Tugas; Melakukan pertemuan koordinasi dan konsolidasi Tim dalam rangka per- cepatan kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA); Melakukan pengum- pulan data sekunder dari Organisasi Perangkat Daerah Terkait Tingkat Kabupaten TTU; Melaku- kan analisa, validasi dan kajian terhadap tiga Indi- kator Ketahanan Pangan yaitu indikator keterse- diaan, indikator distribusi dan indikator peman- faatan pangan; Melakukan penyusunan Peta Keta- hanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2021 sesuai dengan hasil analisis dan, ; Melaporkan hasil kerja Tim Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ketahanan pangan di daerah. Hal ini dilakukan agar supaya untuk saling me- lengkapi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada proses pencapaian implementassi kebiijakan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil reduksi data yang dilakukan, berikut ini tabel 3 tentang Sharing Information yang terjadi atau yang dilakukan oleh tim FSVA kabupaten TTU.
Tabel 3. Sharing Information dalam Struktur jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten TTU . Dimensi Sub Dimensi Tanggapan informan Pemerintah Non pemerintah Mitra Pertania n Sharing Informasi Cakupan Informasi Luas Luas Luas Kualitas Informasi rendah Rendah tinggi
Sumber: Reduksi data 2021
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya perbedaan antara Pemerintah memiliki keluasan pada cakupan informasi, sementara dalam Non Pemerintah memilihki cakupan Informasi yang sempit, akan tetapi pada Mitra Pertanian me- nunjukkan hal yang sama dengan pemerintah dalam jaringan organisasi TSVA Kabupaten TTU dan Kualitas informasi yang dimiliki juga memiliki per- bedaan satu sama lain. Kualitas Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah adalah rendah, begitu juga
dengan Non pemerintah. Namun, pada Mitra Per- tanian kualitas informasi yang tinggi. FSVA memberi gambaran bahwa Jumlah desa yang termasuk pada Katagori Prioritas Utama. FSVA memberi gambaran bahwa sebagian besar wilayah TTU telah terjangkau oleh Akses Peng- hubung yang memadai sepanjang musim sehingga pasokan bahan pangan lancar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Tim Kerja kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Pertukaran Sumberdaya ( Resources exchange ), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebagai salah satu kabupaten dengan penduduk yang se- bagian besar bekerja pada sektor pertanian memiliki permasalahan yang sama sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pembangunan Daerah TTU bertumpu pada 5 (lima) Program Utama yaitu salah satunya Pengembangan Pertanian.
Sejalan dengan pengembangan pertanian se- cara nasional dan semangat otonomi daerah serta komitmen menggali potensi yang berkaitan dengan bidang pertanian dan perkebunan tersebut maka pembangunan pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara harus diarahkan pada: (1) peningkatan keter- sediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengemba- ngan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) pe- nguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) pe-nguatan jaringan pasar produk pertanian. Koordinasidilakukan sebagai upaya untuk me- mecahkan suatu persoalan atau hambatan demi tercapainya tujuan tertentu secara bersama-sama. Berdasarkan hasil reduksi data yang dilakukan bahwa data mengarah pada type koordinasi Mutual Adjusment , berikut adalah tabel hasil reduksi:
Tabel 4. Koordinasidalam Struktur Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Dimensi Sub Dimensi Tanggapan informan Pemerintah Non pemerintah Mitra Pertanian Koordinasi Strategi - - - Aliansi - - - Mutual Adjusment Ada Ada Ada
Sumber: Reduksi data 2021
Berdasarkan tabel diatas terlihat pada pene- litian ini bahwa tipe koordinasi dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan adalah tipe mutual adjusment. Dalam penelitian ini tim TSFA sebagai organisasi jaringan yang didalamnya terdiri dari multi aktor menyepakati secara bersama
sama program dan dinas yang menjadi leading sektor dalam pelaksanaan programnya. Tim TSVA Kabupaten TTU dalam pelaksananya belum efektif. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU bertugas untuk mengkordinir dinas dinas dalam kaitannya dengan kebijakan ketahanan pangan. Masing masing aktor menjalankan program sesuai dengan kesepakatan dalam sidang Dewan Keta- hanan Pangan. Pertemuan lintas dinas dilakukan selama dua tahun sekali yang dikordinir oleh dewan ketahanan pangan sebagai lembaga koordinasi aktor yang terlibat dalam jaringan implementasi ke- bijakan ketahanan pangan. Dalam pertemuan ini dilakukan penyesuaian antara masing masing aktor sehingga proses pencapaian tujuan kebijakan keta- hanan pangan efektif. Adanya ketergantungan sum- berdaya dalam proses implementasi kebijakan membuat perlunya koordinasi untuk memandu proses interkasi tersebut.
Proses penyeseuain (Mutual Adjusment) untuk pemecahan permasalahan kondisi ketahanan pangan melalui koordinasi internal yaitu koordinasi dalam dinas masing-masing selanjutnya koordinasi ter- pusat yaitu koordinasi yang dilakukan seluruh dinas yang dikordinir oleh dinas ketahanan pangan. Ber- dasarkan penjelasan diatas bahwa dilakukan penye- suaian penyesuaian yang terjadi pada implementasi kebijakan ketahanan pangan oleh seluruh stake- holder yang ada.
KESIMPULAN Governance network dalam jaringan imple- mentasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan struktur dalam jaringan implementasi kebijakannya yakni aspek kontak yaitu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Timor Tengah Utara, kepercayaan yaitu Dinas Per- tanian Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, sub bidang pertanian tanaman pangan dan sub bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sharing informasi yaitu adanya Pene- tapan Tim Kerja Kegiatan Penyusunan Peta Ke- tahanan Dan Kerentanan Pangan/ Food Security And Fulnerability Atlas (Fsva) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2021 untuk dapat menge- tahui informasi kondisi ketahanan terhadap keren- tanan pangan suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun baik dari aspek ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan pangan. Pertukaran sumber daya yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewe- nangan Dinas Pertanian didukung oleh pegawai sejumlah 231 orang. Jumlah PNS yang ada, masih dianggap kurang karena masih kekurangan staf di Dinas Pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, 2018. Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan: Tantangan dan strategi dalam penentuan dan implementasi kebijakan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Badan Ketahanan Pangan. 2019. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: Departemen Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, (2014). Analisis Tentang Tingkat Effisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah . Provinsi NTT: Trianitra Binatara, Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Pertanian Nusa Tenggara Timur. Kupang: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur Blanco, I., Lowndes, L., & Pratchett, L., 2011. Policy Networks and Governance Networks: Toward Greater Conceptual Clarity , Political Studies Review , Volume 9, pp. 297-308. BPS NTT, 2017. Nusa Tenggara Timur dalam Angka Tahun 2017 , NTT: Silvia. Kupang Creswell, W, John. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Data Statistik Pertanian BPS NTT, (2017), Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten TTU. Dabukke, F. B., & Iqbal, M. (2014). Agricultural development policies in Thailand, India, and Japan with their implications for Indonesia. Analisis Kebijakan Pertonian , 12 (2), 87-101.
Dunn, N, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada University Press : Yogyakarta. Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (4), 358-375.
Jumiati, J. (2020). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 2 (1), 12-23. Keban, T. Yeremias. 2008. Enam Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu . Gava Media : Yogyakarta.
Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara. NOMOR : 060.1/ 289/ III/ 2021 Tentang Penetapan Tim Kerja Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan/Food Security And Fulnerability Atlas (Fsva) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2021
Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 132 Tahun 2001 tanggal 31 Desember tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKPPepres). Klijin, E.H. & Joop Koppenjan. 2016. Governance Networks in the public sector. Routledge. New York.
Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan , 6 (1). Lane, E. O., & Knocke, D., 1987. The Organizational State, University Of Wisconsin Press, Madison. Mata, S., Mandey, J., & Rares, J. J. (2013). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud. ACTA DIURNA KOMUNIKASI , 2 (2). .
Rukmana S, N. S. (2020). Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bone (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Yuhana, K. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Subang. International Journal of Demos , 1 (2), 232-261.
Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management. Jurnal Kebijakan Publik , 13(4), 420-424. Zulkarnaini, Z., & Gevisioner, G. Differences Perception And Interest In Peatland Management Policy. Jurnal Kebijakan Publik , 12(2), 65-72.