Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 473-478| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4122.473-478

## KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA
I Putu  Aldi Wira Kusuma,  I Nyoman  Gede Sugiartha, Luh  Putu  Suryani Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia nyomansugiarta14@gmail.com,  putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Mewujudkan  Kota  Denpasar  yang  ramah  lingkungan  menjadi  salah  satu  konsep  penyeimbang  dalam pembangunan  kota  yang  berwawasan  lingkungan.  Mengganti  moda  transportasi  ke  transportasi  yang  ramah lingkungan  seperti  penggunaan  sepeda,  bisa  mencegah  terjadinya  kemacetan.  Salah  satu  tindakan  nyata pemerintah  adalah  adanya  kewenangan  pemerintah  tentang  ja lur  sepeda  sebagai  salah  satu  kebutuhan  bagi masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  b entuk  Kewenangan  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam mengefektifkan  penerapan  jalur  sepeda  dan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  jalur  sepeda berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  di  Perkotaan  Denpasar.  Tipe  penelitian  hukum  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  perundang-undangan. Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  membaca,  mencatat,  mengutip,  meringkas  dan menganalisis  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Setelah  mendapatkan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis secara  sistematis,  maka  diperoleh  data  bahwa  kewenangan  pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  mengefektifkan penggunaan  jalur  sepeda  adalah  dengan  menyediakan  fasilitas  jalur  sepeda  di  beberapa  titik  yang tersebar di wilayah  Kota  Denpasar,  seperti  di  Jalan  Sudirman,  Jalan  Letda  Made  Putra,  Jalan  Letda  Tantular  dan  di beberapa titik lainnya. Sedangkan perlindungan hukum bagi pengguna jalur sepeda berisikan hak hak pe ngguna jalur  sepeda,  seperti  disediakannya  fasilitas  jalur  sepeda  secara  wajib  oleh  pemerintah  untuk  menjamin keamanan  serta  kenyamanan  pesepeda,  terbebasnya  rasa  takut  dalam  berlalu  lintas,  serta  terhindarnya  dari bahaya berlalu lintas.
Kata  Kunci :  Jalur  Sepeda,  Kewenangan, Perlindungan Hukum

## Abstract
Realizing an environmentally friendly city of Denpasar is one of the balancing concepts in the development of an  environmentally  friendly  city.  Changing  the  mode  of  transportation  to  environmentally  friendl y transportation, such as the use of bicycles, can prevent congestion. One of the government's real actions is the government's  authority  on  bicycle  lanes  as  a  necessity  for  the  community. The purpose s of this study are to reveal the form of authority of the Denpasar City Government in Streamlining the Application of Bicycle Paths and forms of legal protection for bicycle lane users based on Law Number 22 Year 2009 in Denpasar City. The type  of  legal  research  used  in  this research is empirical legal research with a statutory approach. The data collection techniques were carried out by reading, recording, quoting, summarizing and analyzing the data a n d information  obtained  from  the  relevant  agencies,  namely  the  Denpasar  Ci ty  Transportation  Service.  After obtaining  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials  which  are  then  processed  and  analyzed systematically, data is obtained that the authority of the Denpasar City government in mak ing the use of bicy c l e lanes effective is to provide bicycle lane facilities at several points scattered in the Denpasar City area, su c h  a s on Jalan Sudirman , Jalan Letda Made Putra, Jalan Letda Tantular and at several other points. Meanwhile, legal protection for bicycle lane users contains the rights of bicycle lane users, such as the mandatory provisio n of  bicycle  lane  facilities  by  the  government  to ensure the safety and comfort of cyclists, freedom from fear in traffic, and avoidance of traffic hazards.
Keywords: Cycling Path, Legal Protection, Authority

## I. PENDAHULUAN
Di  zaman  modern  saat  ini,  penggunaan  kendaraan  bermotor  bukan  lagi  hal yang langka. Kendaraan bermotor  dianggap  faktor  penting  yang  dapat  mendukung  aktivitas  penggunanya yang membutuhkan mobilitas  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  tanpa  disadari,  peningkatan  kebutuhan  terhadap  mobilisasi  juga meningkatkan  jumlah  pengguna  kendaraan  di  setiap  tahunnya (Adisasmita,  2011) .  Peningkatan
jumlah  kendaraan  di  Indonesia,  khususnya  Bali,  tidak  hanya  terjadi  di  kota  besar,  namun  terjadi hampir merata di seluruh daerahnya.
Bali sebagai kawasan strategis, sebagai pulau yang terkenal dengan pariwisata, menjadi salah satu penyebab padatnya kendaraan di Pulau Bali. Berbagai macam keindahan pariwisata Bali menarik para wisatawan untuk datang ke Bali. Salah satu kota di Bali yang menjadi pusat kepadatan lalu lintas adalah  Denpasar.  Denpasar  menjadi  pusat  kota  di  Bali  menjadikan  kepadatan  lalu  lintas tidak dapat terhindarkan.  Secara  umum  faktor  penyebab  kemacetan di kawasan Denpasar adalah meningkatnya kepemilikan  kendaraan  bermotor.  Khususnya  kendaraan  bermotor  pribadi  yang  pergerakannya meningkat  dalam  ruang  dan  waktu,  pengoperasian  sarana  angkutan  umum  yang  kurang  baik  serta keterbatasan sumber daya untuk pembangunan jalan dan sarana angkutan lainnya. Hal tersebut terjadi karena  di  Kota  Denpasar  segala  fasilitas  pariwisata  tersedia,  seperti  Mall,  Pantai,  Cafe,  dan sebagainya. Selain fasilitas pariwisata yang lengkap, Kota Denpasar juga menjadi salah satu kota yang dipadati  oleh  pelajar.  Hal  tersebut  karena  Denpasar  memiliki  beberapa  kampus  yang menjadi tujuan para  pelajar,  baik  pelajar  yang  merupakan  warga  Denpasar  maupun  pendatang  dari  daerah  luar Denpasar.  Pekerjaan  yang  beragam  juga  menjadikan  Kota  Denpasar  memiliki  lalu lintas yang padat karena  kendaraan  yang  melintasi  kota  Denpasar  tidak  hanya kendaraan yang berasal dari Denpasar saja,  melainkan  kendaraan  yang  berasal  dari  luar  Kota  Denpasar  juga  ikut  ambil  andil  terhadap kemacetan ini.
Di  perkotaan  yang  memiliki  penduduk  yang  cukup  padat,  kemacetan  tidak  bisa  terhindari lagi.  Kemacetan  ini  tidak  hanya  terjadi  di  jam-jam  kerja  saja  namun  juga  terjadi  pada  jam-jam lenggang  lainnya.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  peningkatan  volume  penggunaan  kendaraan bermotor.  Selain  menimbulkan  kemacetan,  peningkatan  penggunaan  kendaraan  bermotor  juga berpengaruh  kepada  lingkungan.  Wujud  dari  perkotaan  yang  lebih  ramah  lingkungan  demi mewujudkan  keseimbangan  antara  konsep  lingkungan  dan  pesatnya  pembangunan  serta  teknologi, menjadikan  penggunaan  kendaraan  tidak  bermotor  menjadi  salah  satu  solusi yang tepat (Komarudin, 1999) .
Sepeda  adalah  salah  satu  teknologi  ramah  lingkungan  sebagai  alat  transportasi  tanpa  bahan bakar  yang  juga  sangat  efektif  dalam  mewujudkan  perkotaan yang berwawasan lingkungan. Sepeda mampu  menggantikan  kendaraan  bermotor  namun  tetap  memiliki  fungsi  yang  sama,  hanya  saja penggunaan  sepeda  tanpa  bahan  bakar  minyak  ini  mampu  mengurangi  resiko  terjadinya  pemanasan global (Setiadi,  2019) .  Tujuan  dari  pemerintah  Indonesia  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  nasional  dalam  memajukan kesejahteraan  umum  tersebut.  Perwujudan  nyatanya,  masih  belum  banyak  perhatian  baik  dari masyarakat  maupun  pemerintah  terhadap  keamanan  bersepeda.  Akibatnya  banyak  menimbulkan kendala-kendala salah satunya seperti penyediaan infrastruktur yakni jalur sepeda yang belum rata ada di seluruh jalan perkotaan. Maka dari itu, hal tersebut menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang berhubungan  dengan  keselamatan  pesepeda.  Maka  dari  permasalahan  tersebut  dibutuhkannya  jalur khusus  sepeda  yang  dipisah  secara  fisik  dari  jalur  lalu  lintas  kendaraan  bermotor  dengan  pagar pengaman  ataupun  ditempatkan  secara  terpisah  dari  jalan  raya (Sugasta  et  al.,  2017) .  Sebab  sudah menjadi  kewajiban pemerintah memenuhi fasilitas publik berupa jalur sepeda Undang-Undang Nomor 22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai  dasar  hukum  yang  telah  mengatur bahwa  setiap  lalu  lintas  umum  wajib  dilengkapi  fasilitas  untuk  sepeda.  Aturan  Undang-Undang tersebut  juga diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang fasilitas  sepeda (Asasi, 2019) .
Penggunaan  sepeda  dijalan  raya  juga  memiliki  aturan-aturan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang  seperti  penggunaan  lajur  sepeda.  Lajur  sepeda  tertuang  dalam  UU  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pasal  25  menyatakan  bahwa  setiap  jalan yang digunakan untuk  lalu  lintas  umum  wajib  dilengkapi  dengan  perlengkapan  jalan  berupa  fasilitas  untuk  sepeda, pejalan  kaki,  dan  penyandang  cacat.  Pasal  45  menyatakan  fasilitas  pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melewati lajur sepeda dan pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas  bagi  pesepeda.  Pasal  62  menyatakan  Pesepeda  berhak  atas  fasilitas  pendukung  keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu  lintas. Selain itu, perancangan fasilitas lajur dan jalur sepeda juga terkait dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-undang Nomor 26  Tahun  2007  tentang  Tata  Ruang.  Berdasarkan  aspek  legal  tersebut,  maka  terdapat  keharusan membangun  lajur  sepeda.  Ketersediaan  jalur  sepeda  di  kawasan  Kota  Denpasar tepatnya di daerah
Renon  oleh  pemerintah  Kota  Denpasar  merupakan  peningkatan  akomodasi  bagi  pengendara sepeda demi  meningkatkan  keselamatan  para  pesepeda.  Pemerintah  Kota  Denpasar  mengurangi lebar ja lan bagi  kendaraan  bermotor  dan  membuat  lebar  jalan bagi jalur khusus bagi pesepeda. Adanya fasilitas jalur  sepeda  ini  menjadi  salah  satu  langkah  nyata  pemerintah  memberikan  sarana  bagi  masyarakat khususnya, masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan.
(Adiputra et al., 2018) wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  berdasar  peraturan  perundang  undangan.  Dengan  kata  lain, wewenang  merupakan  kekuasaan  yang  mempunyai  landasan  untuk  mengambil  tindakan  atau perbuatan  hukum  agar  tidak  timbul  akibat  hukum,  yakni  terwujudnya  kesewenang-wenangan (overmatig).  Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau  perbuatan  berdasar  hukum  publik.  Jalur  sepeda  adalah  suatu  jalur  khusus  bagi  pesepeda  yang membuat  penggunanya  menjadi  lebih  aman,  fasilitas  lengkap  dan  lebih  tertata  di  jalan  raya,  karena dengan adanya jalur sepeda dan fasilitas ini akan mengurangi resiko kecelakaan bagi pesepeda. Lajur sepeda  yang  berada  pada  jalur  sepeda  yang  dibatasi  oleh  separator  memberikan  keluasan  bagi pesepeda  untuk  bergerak  dengan  rasa  aman  dibandingkan  jalur  sepeda  yang berada pada jalur jalan umum  tanpa  separator.  Pada  jalan  umum  tanpa  separator  atau  keren,  kendaraan  bermotor  dapat melewati  atau  mengambil  alih  lajur yang sudah disediakan bagi pesepeda. Pertimbangan penggunaan separator  atau  tidak  harus  dipertimbangkan  secara  bijak  diantaranya  dengan  memperhatikan  jumlah pesepeda, kondisi  lalu  lintas,  dan lebar badan jalan.
Penempatan  jalur  sepeda  dapat  mempengaruhi  kenyamanan  pengguna,  jika  jalur  sepeda digunakan  bersamaan  dengan jalur lalu lintas lain, seperti jalur pejalan kaki dan jalur bus, maka harus ada  jalur  yang  sesuai,  seperti  menyediakan  jalur  khusus  sepeda  untuk  menjamin  keamanan  dan kenyamanan  pengguna  sepeda.  Rute  jalur  sepeda  harus  dirancang  dalam  jaringan  yang  terhubung dengan  tujuan  utama  perjalanan,  berupa  ruang  ruang  publik.  Rute  diinformasikan  secara  jelas mencakup rute alternatif yang tersedia beserta tempat-tempat istirahat yang disediakan.
Ada  banyak  pendekatan  untuk  desain  jalur  sepeda  yaitu  Jalur  khusus  sepeda  adalah  jalur dimana  lalu  lintas  sepeda  dipisahkan  secara  fisik  dari  jalur  kendaraan  bermotor  melalui  pagar pengaman  atau  ditempatkan  secara  terpisah  di  jalan  dan  Jalur sepeda sebagai bagian dari jalur jalan yang  hanya  dipisahkan oleh marka jalan atau warna jalan lain yang berbeda. Pembagian tipe fasilitas jalur  dan  lajur  sepeda  di  Indonesia  mengacu  pada  Rancangan  Standar  Nasional  Indonesia  (RSNI) Perancangan  Fasilitas  Lajur  dan  Jalur  Sepeda  terbagi  atas  tiga  yaitu  tipe  A,  tipe  B,  dan  tipe  C. Pembagian tipe tersebut berdasarkan pada penempatan dan pemisahan lajur sepeda. Tipe A yaitu lajur sepeda  yang  berada  pada  jalur  sepeda  atau  jalur jalan namun dipisahkan dari kendaraan lain dengan separator  (dapat berupa kereb). Tipe ini dapat ditempatkan pada kondisi lalu lintas dengan kecepatan kendaraan  tinggi  dan  akses  yang  terbatas  pada  jalan.  Tipe  B  yaitu  lajur  sepeda  yang  berada  pada trotoar  dan  ditempatkan  pada  sisi  sebelah  kanan  lajur  pejalan  kaki.  Tipe  B  dapat  ditempatkan  pada kondisi  lalu  lintas  kecepatan  sedang  dan  rendah.  Tipe  C  yaitu  lajur  sepeda  yang  berada  pada  lajur jalan  dan  ditandai  dengan  pemisah  berupa  marka  jalan.  Tipe  C  idealnya digunakan pada kondisi lalu lintas dengan kecepatan kendaraan rendah, dan akses keluar masuk bangunan di sepanjang jalan yang tinggi  Berdasarkan  dari Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 kota Denpasar tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar  Tahun  2011-2031,  menyebutkan  dalam  pasal  20  ayat  (2)  huruf  b tentang  pemberian  prioritas  keselamatan  dan  kenyamanan  bagi  pengguna  jalan  khususnya  pejalan kaki  dan  pengendara  sepeda  melalui  penyediaan  jalur  khusus,  dan  pasal  35  ayat  1  huruf  a  tentang penyediaan  jalur-jalur  kegiataan  prosesi  keagamaan  dan  budaya,  ayat  1  huruf  b  penyediaan  jalur sepeda, dan ayat 1 huruf c penyediaan jalur-jalur  untuk penyandang cacat dan kaum disable lainnya.
Penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  Dinas  Perhubungan  mempunyai  kewenangan untuk  melakukan  penertiban  dengan  pengawalan  dari  kepolisian,  dengan  kata  lain  instansi  yang berkaitan  saling  berkerjasama  untuk  membangun  keamanan  dan  ketertiban  di  kota  Denpasar (Indrawan  et  al.,  2016) .  Lebih  lanjut,  Peraturan  Menteri  Perhubungan  (PM)  No  59  Tahun  2020 tentang  Keselamatan  Pesepeda  di  Jalan.  Sebagai  turunan  dari  Undang  undang  No  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Pasal  45  bahwa  fasilitas  pendukung  penyelenggaraan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  meliputi  lajur  sepeda (Wirawan,  2021) .  Dalam  pasal  62  juga  disebutkan bahwa pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas (Prasetyo et  al.,  2020) .  Maka  berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  bentuk  Kewenangan  Pemerintah  Kota
Denpasar  dalam  mengefektifkan  penerapan  jalur  sepeda  dan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pengguna  jalur  sepeda  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  di  Perkotaan  Denpasar belum  terungkap  dan  hal  ini  menjadi  suatu  tujuan  penelitian  guna  menginformasikan  lebih  lanjut kepada pemerintah maupun masyarakat terkait kasus tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan pendekatan  perundang-undangan  untuk  mengetahui  dan  menentukan  aturan  hukum  sebagai  bentuk kewenangan  pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  mengefektifitaskan  penggunaan jalur khusus sepeda. Pendekatan  kasus  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisis  kecocokan  dalam  peristiwa hukum yang ada dengan pandangan-pandangan argumentasi hukum dalam memecahkan sebuah kasus yang  dihadapi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik pengumpulan  data  dengan  cara  pengambilan keputusan, yaitu dengan membaca, mencatat, mengutip, meringkas  dan  menganalisis  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  yaitu  Dinas Perhubungan  Kota  Denpasar,  serta  mengkajinya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan literatur  yang  terkait  dengan  masalah  tersebut.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kantor  Dinas Perhubungan,  Padang  Sambian  Kaja,  Denpasar  Barat,  Jl.  Gn.  Galunggung,  Ubung  Kaja,  Denpasar City,  Bali  80116.  Setelah  mendapatkan  bahan  hukum  primer  dari  hasil  wawancara  di  Dinas Perhubungan  Kota  Denpasar  dan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian  terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  judul  penulisan  ini  yang  kemudian  diolah  dan dianalisis  secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk  Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam Mengefektifkan Penerapan Jalur Sepeda
Masih  tingginya  minat  masyarakat  untuk  menggunakan  sepeda  sebagai  salah  satu  teknologi  ramah lingkungan,  dapat  dilihat  dari  penggunaan  sepeda  oleh  berbagai  kalangan  usia.  Berdasarkan  hasil survey  lapangan  diperoleh  data  100  responden.  Dari  jumlah  responden  tersebut  dapat  teridentifikasi dengan  rincian  mayoritas  responden  berusia  20  tahun  keatas  kemudian  disusul  oleh  usia  20  tahun kebawah.  Mayoritas  responden  berasal  dari  Denpasar  sedangkan  sebagiannya  berasal  dari  luar wilayah  Denpasar,  seperti  Klungkung,  Jimbaran,  Gianyar  dan  Tabanan.  53%  masyarakat menggunakan  sepeda  untuk  kepentingan  olahraga  dan  rekreasi,  dan  yang  lainnya  sebagai  sarana transportasi seperti untuk kegiatan sosial. Data kepemilikan sepeda, 96% mayoritas sepeda merupakan milik  pribadi.  Bagi  responden  penggunaan  sepeda  memang  bukan  menjadi  moda  transportasi  utama dalam  kehidupan  sehari  hari,  namun  penggunaan  sepeda  mampu  menjadi  pilihan  alternatif  untuk transportasi ramah lingkungan.
Dari  data  survey  lingkungan  yang  diperoleh,  mayoritas  responden  memberikan alasan setuju terhadap  pengembangan  jalur  sepeda  dengan  alasan  menciptakan  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan  yakni  35%,  kemudian  disusul  dengan  alasan  memfasilitasi  masyarakat  dengan  jalur khusus sepeda. Dengan berbagai respon positif responden terhadap pengembangan jalur sepeda, maka pengembangan  jalur  sepeda  sudah menjadi opsi terbaik bagi pemerintah. Wawancara dengan I Gede Hardana,  S.H.  selaku  pesepeda  menyebutkan  belum  100%  memenuhi  fasilitas  jalur  sepeda  secara merata,  karena  beberapa  jalur  yang  di  buat  kondisinya  ada  yang  tidak  layak  dilewati  seperti  jalan berlubang  dan  bekas  galian  yg  belum  ditutup  atau  diratakan  yang  berpotensi  menjadi  bahaya  bagi pengguna  sepeda,  namun  fasilitas  jalur  sepeda  yang  disediakan  pemerintah,  sudah  dapat  dirasakan manfaatnya  terbukti  pesepeda  lebih  tertib  di  jalan  dan  aman  untuk  melintas  di  jalan  karena  adanya jalur  khusus  sepeda.  Masih  sedikit  jalur sepeda yang disediakan di Kota Denpasar, masih kurangnya kesadaran  para  pengguna  jalan  lain  (pemotor)  dalam  berkendara  dengan  menggunakan  jalur sepeda serta  memberi  klakson  peringatan  saat  sepeda berada di depan padahal jalur yg dilewati adalah jalur khusus  sepeda,  serta  masih  ada  mobil  yang  terparkir  di  jalur  sepeda  sehingga  dapat  menimbulkan bahaya  bagi  pesepeda  karena  jalur  yg  digunakan  semakin  sempit  Pemerintah  Kota  Denpasar berdasarkan kewenangannya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan  sesuai  dengan  Keputusan  Walikota  Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota  Nomor  44  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi Serta
Tata  Kerja  Dinas  Daerah,  menyatakan  bahwa  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar  memiliki  tugas pokok dan fungsi  dalam melaksanakan kewenangan otonomi  daerah di bidang  perhubungan.
Petugas  yang  diberikan  kewenangan  melalui  instansinya  untuk  mengatasi  masalah  masalah lalu  lintas,  berwenang  untuk  memelihara  kedamaian  dalam  masyarakat. Erwinsyahbana  &  Melinda (2018) secara  yuridis  kewenangan  diartikan  sebagai  suatu  kemampuan  yang  diberikan  peraturan perundang  undangan  yang  berlaku  untuk  menimbulkan  akibat  akibat  hukum.  Untuk  melaksanakan kekuasaan,  tugas  serta  amanat  maka  diperlukanlah  kewenangan.  Kewenangan yang bersumber dari perundang  undangan  dapat  diperoleh  melalui  tiga  cara,  yaitu  atribusi,  delegasi  dan  mandat.  Petugas yang  diberikan  kewenangan  dalam  hal  ini  harus  memiliki  pengetahuan  serta  pemahaman  yang profesional  mengenai  masalah  masalah  dalam  bidang  lalu  lintas.  Berdasarkan  pasal  6  huruf  g Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kota Denpasar,  petugas  dari  instansi  yang  bertugas  menangani  masalah  masalah  lalu  lintas  dan angkutan jalan  adalah  Dinas  Perhubungan.  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar  dalam  melaksanakan kewenangannya,  memiliki  bagian  bagian  organisasi  sesuai  dengan  ketentuan.  Bidang  yang  bertugas menangani masalah lalu lintas  dalam hal penggunaan jalur sepeda ialah bidang  lalu lintas.
Berdasarkan  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar  jalur  sepeda  sudah  ada  sebanyak  35  jalur khusus  sepeda  dan  tersebar  di  beberapa  titik  Kota  Denpasar  baik  yang  sudah  beroperasi  dan  bisa digunakan  maupun  yang  masih  dalam  tahap  pembangunan.  Penyediaan  jalur  khusus  sepeda di Kota Denpasar  tersebar  dengan  panjang  rute  yang  berbeda  beda.  Jalur  khusus  sepeda  dengan  rute terpanjang terdapat di jalan Raya Puputan dengan panjang 3.340 m. Perawatan jalur khusus sepeda di Kota Denpasar terlihat kurang merata. Hal tersebut karena terdapat beberapa titik jalur khusus sepeda yang kondisinya  pudar bahkan sudah tertutup aspal.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-unda ng Nomor 22 Tahun 2009 di Perkotaan Denpasar
Perlindungan hukum terhadap pengguna jalur sepeda yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk memberikan  rasa  aman,  nyaman  kepada  pengguna  jalur  lalu  lintas.  Perlindungan  hukum  yang dimaksud  yaitu  perlindungan  oleh  hukum  dengan  menggunakan  pranata  dan  sarana  hukum  dalam membuat  peraturan  yang  berisikan  hak  dan  kewajiban  serta  menjamin  hak  hak  subyek  hukum sehingga  bersifat  permanen  karena  sifatnya  yang  konstitusional,  sehingga  mampu  diakui  dan  ditaati keberadaannya  di  masyarakat.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tersebut, pengguna jalur sepeda telah mendapatkan perlindungan hukum yang berisikan hak hak pengguna jalur sepeda,  seperti  disediakannya  fasilitas  jalur  sepeda  secara  wajib  oleh  pemerintah  untuk  menjamin keamanan serta kenyamanan pesepeda, terbebasnya rasa takut dalam berlalu lintas, serta terhindarnya dari bahaya berlalu lintas.
Keamanan  yang  dimaksud  yaitu  meliputi  proteksi  fisik,  pemenuhan  standar  dimensi, rancangan simpang, pengendalian kecepatan. Kelangsungan rute meliputi perancangan rute yang lebih singkat  dibandingkan  kendaraan  bermotor  dan  pemberian  prioritas  bagi  pesepeda  di  penyebrangan dan persimpangan. Keterpaduan meliputi pembuatan rute menerus dan tidak terputus dari titik awal ke tujuan  pesepeda,  penyediaan  marka  yang  jelas  dan  menyediakan  fasilitas  parkir  di  tempat-tempat tujuan pesepeda. Kenyamanan meliputi pembuatan permukaan lajur sepeda yang rata serta tidak licin, pembuatan  lebar  yang  cukup  pada  lajur sepeda sehingga memungkinkan pesepeda untuk mendahului atau bersepeda berdampingan. Kenyamanan pengguna sepeda sangat bergantung kepada ruang gerak bebasnya  semakin  besar  ruang  geraknya  maka  akan  lebih  nyaman  dalam  melakukan  aktivitas bersepeda.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kewenangan Pemerintah kota Denpasar untuk mengefektifkan penerapan jalur khusus sepeda adalah dengan  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  No.  27  Tahun  2011  kota  Denpasar  tentang  Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar  Tahun  2011-2031,  menyebutkan  dalam  pasal  20  ayat  (2)  huruf  b tentang  pemberian  prioritas  keselamatan  dan  kenyamanan  bagi  pengguna  jalan  khususnya  pejalan kaki  dan  pengendara  sepeda  melalui  penyediaan  jalur  khusus,  dan  pasal  35 ayat (1) huruf a tentang penyediaan  jalur-jalur  kegiataan  prosesi  keagamaan  dan  budaya,  ayat  (1)  huruf  b  penyediaan  jalur
sepeda, dan ayat (1) huruf c penyediaan jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum disable lainnya, dalam  pengawasannya  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Denpasar sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.  Adapun perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  jalur  sepeda  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan kepada  pengguna  jalur  sepeda  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif Perlindungan hukum terhadap pengguna jalur sepeda tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  dengan  adanya  aturan  ini  memberikan  kemudahan  bagi pesepeda ataupun pejalan kaki, dan lalu lintas akan semakin tertata sehingga pelanggaran-pelanggaran akan semakin berkurang karena adanya Undang-undang tersebut.

## 2. Saran
Kewenangan  pemerintah untuk mengefektifkan penggunaan jalur sepeda yang telah ada berdasarkan keterangan  Perwali  perlu  dilakukan  pengawasan  dan  pelaksanaannya,  agar  tidak  terjadi  pengalihan fungsi dan tidak ada penularan secara berlanjut. Perlindungan hukum bagi pengguna jalur sepeda agar dapat  terlindungi  dengan  baik,  dengan  adanya  kerja  sama  menjaga  fasilitas  yang  diberikan  oleh pemerintah  kota Denpasar dan memiliki kenyamanan bagi pengguna jalur sepeda, sehingga pengguna jalur  sepeda  nyaman  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kota  Denpasar  dan pemerintah  lebih  mengamati  terkait  jalur  sepeda  tersebut  dan  benar-benar  dapat  melindungi penggunanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia.
Asian Journal of Accounting Research , 3 (1), 123–138. Adisasmita, S. A. (2011). Transportasi dan Pengembangan Wilayah . Graha Ilmu, Yogyakarta. Asasi, A. N. (2019). Pandangan Komunitas Bike To Work Semarang Terhadap Fasilitas Jalur Sepeda di Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies , 8 (4), 1–6.
Erwinsyahbana, T., & Melinda. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. Lentera Hukum , 5 (2), 324–339.
Indrawan, A. A. B., Punia, I. N., & Nugroho,  W. B. (2016). Persepsi Masyarakat tentang Keselamatan Pengguna Jalur Khusus Sepeda Motor di Jalan Raya Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Sosiologi , 1 (1), 1–14.
Komarudin. (1999). Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan . Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
Prasetyo,  A.,  Nugroho,  M.  W.,  Amudi,  A.,  &  Yulianto,  T.  (2020). Kajian Awal Perencanaan Lajur Khusus  Sepeda  Dengan  Menggunakan  Metode  IPA  (Importance  Performance  Analysis)  dan SWOT. Proteksi , 2 (2), 41–47. Setiadi,  P. (2019). Solilokui Sepeda . Dahara, Jakarta.
Sugasta,  H.  H.,  Widodo,  S.,  &  Mayuni,  S.  (2017).  Analisis  Efektivitas  Lajur  Khusus  Sepeda  Pada Kawasan Perkotaan Pontianak (Studi Kasus Jalan Sutan Syahrir  - Jalan Jendral Urip - Jalan K. H. W. Hasyim - Jalan Merdeka). JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang , 4 (4), 1–9.
Wirawan,  K.  (2021).  Perencanaan  Jalur  Sepeda  Berdasarkan  Persepsi  dan  Preferensi  Wisatawan Bersepeda di Pantai Sanur Bali. Jurnal Inovasi Penelitianleitian , 1 (8), 1535–1542.