Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 4, Number 2, Desember 2018, pp. 181-186 P-ISSN: 2407-4551
Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Implementasi  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Warga  Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia
Endah Rantau Itasari 1 *
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura,Pontianak, Indonesia
A B S T R A K Pelaksanaan  hak  atas  pendidikan  yang  berasal  dari  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan-ketentuan pokok  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  seperti  dalam  The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)1949, The International Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights  (ICESCR)1966  dan dalam The Convention on The Rights of The Child 1989. Hakekat hak atas pendidikan  pada  tingkat  pendidikan  dasar,  sebagaimana    ditegaskan dalam ICESCR, merupakan suatu kondisi tertentu harus diciptakan oleh negara  peratifikasi.  Aspek  substansi  pendidikan  dan  manajerial penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  elemen  dasar  dalam  Pasal  13 ICESCR  bagi  negara  untuk  menyediakan  pendidikan  dasar  bagi setiap orang.  Aspek  ketersediaan  dan  kemudahan  sarana  dan  prasarana pendidikan,  dan  aspek  penerimaan  dan  daya  penyesuaian  merupakan segmen-segmen  hukum  (indikator)  yang  harus  dikondisikan pemenuhannya  secara  bertahap  oleh  negara  untuk  setiap  saat  dicapai dan  ditingkatkan  pemenuhannya  dalam  bidang  pendidikan,  khususnya pendidikan dasar dan menengah..

## A B S T R A C T
The implementation of the right to education derived from the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the basic provisions of  international human rights law as  in the 1949 Universal Declaration on Human Rights (UDHR), The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ( ICESCR) 1966 and in The Convention on the Rights of the Child 1989. The nature of the right to education at the primary education level, as stated in  the ICESCR, is a certain condition  must be created by the ratifying state. The aspect of the substance of education and managerial education implementation is a basic element in Article 13 of the ICESCR  for the state to provide basic education for everyone. Aspects of availability and ease of education  facilities  and  infrastructure,  and  aspects  of  acceptance  and  adaptability  are  legal  segments (indicators) which must be conditioned gradually by the state to be achieved at any time and to be fulfilled in the field of education, especially primary and secondary education.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: itafira@yahoo.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 31 Oktober 2018 Accepted 30 November 2018 Available online 31 Desember 2018
Kata Kunci: Hak atas pendidikan; Perbatasan darat; Indonesia; Malaysia
Keywords: The right to education; Land border; Indonesia; Malaysia

## 1. Pendahuluan
Eksistensi hak atas pendidikan sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional  maupun  internasional  (Dieter;2005;1).  Khusus  di  Indonesia,  dinamika  politik  hukum nasional  mempengaruhi  pelaksanaan  hak  atas  pendidikan  yang  berasal  dari  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  dan  ketentuan-ketentuan  pokok hukum  hak  asasi  manusia  internasional  seperti  dalam  The  Universal  Declaration  on  Human Rights  (UDHR)1949,  The  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR)1966 dan dalam The Convention on The Rights of The Child 1989. Dalam  Pembukaan  UUD  1945  ditegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  dibentuknya pemerintahan  Negara  Indonesia  adalah  “untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Tujuan  ini kemudian dimanifestasikan melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai lex specialis. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  theInternational  Covenant  on  Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang  termuat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  118).  Dalam ICESCR sendiri hak atas pendidikan khususnya diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, sebagaimana  ditegaskan dalam  ICESCR,  merupakan  suatu  kondisi  tertentu  harus  diciptakan  oleh  negara  peratifikasi (Freeman;  1992;  1).  Aspek  substansi  pendidikan  dan manajerial  penyelenggaraan  pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR bagi negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang. Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan  aspek  penerimaan  dan  daya  penyesuaian  merupakan  segmen-segmen  hukum  (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap oleh negara untuk setiap saat dicapai dan  ditingkatkan  pemenuhannya  dalam  bidang  pendidikan,  khususnya  pendidikan  dasar  dan menengah (Katarina;1995;1).
Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut  berdasarkan  kewajiban-kewajian  internasional  yang  terkandung  didalamnya  (Santos ;5). Bonanza Perwira Taihitu memberikan kerangka argumentatif bahwa politik hukum nasional Indonesia terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia internasional tersebut di atas antara tahun 1990 sampai dengan akhir tahun 2005 lebih cenderung bersifat sebagai  sebuah  pencitraan  nasional  di  forum  internasional  (Bonanza;2003;143).  Dengan demikian,  kewajiban-kewajiban  dasar  dalam  ketentuan  tersebut  dilaksanakan  untuk  lebih menarik simpati luar negeri dari pada pemanfaatannya untuk kepentingan nasional.
Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah dijadikan telaah kajian dan inisiasi peningkatan pemenuhan  hak  atas  pendidikan  oleh  Kemdikbud  sejak  tahun  2009  khususnya  di  wilayah perbatasan dengan Malaysia. Minimnya sarana dan prasarana, rendahnya keinginan bersekolah, keengganan pelaku pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi pendidik dan rendahnya alokasi dana  pendidikan  telah  menyebabkan  ketertinggalan  dan  ketimpangan  memperoleh  akses pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan tersebut (Marzuki; 2011).
Sebagian  besar  wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat  dengan  Sarawak,  Malaysia  juga termasuk  sebagai  Daerah  Tertinggal,  Terdepan  dan  Terluar  (D3T)  yang  saat  ini  menjadi prioritas  pembangunan  sesuai  dengan  visi  Nawacita  dari  Presiden  Joko  Widodo.  Pada  tahun 2015,  telah  ditetapkan 122  kabupaten sebagai  daerah  tertinggal  dan  43  daerah  terdepan  dan terluar  berdasarkan  Surat  No.  2421/Dt.7.2/04/2015  tanggal  21  April  2015  oleh  Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Kemen PPN/BAPPENAS). Dalam daftar tersebut Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu termasuk dalam D3T.
Untuk  mengatasi  pemenuhan  hak  pendidikan  di  wilayah  D3T  ini,  berbagai  kebijakan sebenarnya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah,  salah  satunya  adalah  dengan  program  Sarjana Mengajar  di  Daerah  Terdepan,  Terluar  dan  Tertinggal  (SM-3T)  untuk  mengatasi  kekurangan pengajar di daerah perbatasan. Gerakan SM-3T merupakan solusi dari permasalahan kurangnya tenaga pendidik di D3T. Dari gerakan tersebut para lulusan S1 kependidikan dapat mentransfer
ilmunya kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Dalam gerakan tersebut para  pendidik  dikirim  ke  daerah  D3T  yang  ada  di  luar  pulau  jawa  terutama  di  bagian  timur Indonesia seperti pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Manfaat  dari  hadirnya  gerakan  tersebut  selain  untuk  membantu  kurangnya  tenaga pendidik  di  D3T  juga  untuk  mempersiapkan  tenaga  pendidik  yang  tangguh,  mandiri  dan berkompetensi serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai kondisi pendidikan di Indonesia sehingga  dengan  secara  sadar  calon  pendidik  tersebut  dapat  memanfaatkan  ilmunya  dengan baik untuk membangun dan mencerdaskan bangsa. Selain itu dengan adanya gerakan tersebut juga  bermanfaat  untuk  menciptakan  tenaga  pendidik  yang  memiliki  jiwa  sosial  yang  tinggi karena  dengan  pengalaman  mengikuti  gerakan  tersebut  calon  pendidik  ikut  merasakan kehidupan orang-orang di D3T sehingga tergerak jiwanya untuk dapat memperbaiki kehidupan mereka melalui jalur pendidikan.
Pemerintah  masih  belum  serius  menangani  masalah  akses  pendidikan  di  Kalimantan Barat,  Kalimantan  Barat  merupakan  provinsi  yang  sebagian  besar  terdiri  atas  perairan.  Maka akses antar daerah di Kalimantan Barat sebagian besar menggunakan transportasi sungai. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memaksimalkan transportasi yang ada di Kalimantan Barat seperti  jembatan,  dermaga,  serta  sarana  prasarana  pendukung  lainnya.  Intinya  pemerintah harus memberikan perhatian khusus bagi lembaga pendidikan yang berdomisili di daerah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Solusi yang terbaik adalah perluasan akses pendidikan serta pemerataan layanan pendidikan baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan.
2. Metode
Berdasarkan  sifatnya,  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  yaitu penelitian  yang  bermaksud  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia di Perbatasan Darat antara Indonesia  dan  Malaysia,  penelitian  ini  adalah  penelitian  evaluatif  dan  preskriptif,  tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan kepustakaan.

## 3. Hasil dan pembahasan
Dalam  tataran  normatif,  untuk  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  akan pendidikan  yang  layak,  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memastikan  penyediaan  sistem pendidikan  dan  kurikulum yang  memadai,  penyediaan  beasiswa,  penyediaan  sarana  dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik baik guru maupun dosen di perguruan  tinggi  (Committee  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights  General  Comment 13;2002).  Menurut  kewajiban yang  terkandung  dalam  ICESCR,  sistem  pendidikan  yang ditetapkan oleh pemerintah harus dapat menjangkau semua warganegara, dapat diakses secara bebas tanpa diskriminasi dan secara ekonomi dan psikologis dapat diterima, serta sifatnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Wringe, 2006;51).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara  Nomor    012/PUU-III/2005  Mengenai Pengujian  UU  No.  36  Tahun  2004  Tentang  APBN  terhadap  pengakuan,  pemajuan  dan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan mempertegas perdebatan lama yang tidak kunjung akhir mengenai kewajiban negara terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya seperti yang termaktub dalam Konvenan (Jaka; Vol. 4 Nomor 1, Juni 2006). Persoalan- persoalan seperti akses terhadap pendidikan, pengurangan siswa putus sekolah, penguatan dan dukungan  atas  institusi-institusi  pendidikan  dasar  umum  dan  khusus  yang  sudah  ada  dan penanganan akses pendidikan di wilayah terpencil belum tertanggulangi secara nyata.
Mutu  pendidikan  di  Kalimantan  Barat masih  terbilang  rendah.  Hal  tersebut  terbukti dengan out put (keluaran) yang di produksi di Kalimantan Barat belum menunjukkan tingkat keberhasilan pendidikan. Kalimantan Barat setiap tahunnya mengeluarkan ribuan sarjana baru, namun  belum  memberikan  dampak peningkatan  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Selain  itu, Kalimantan  Barat  belum  bisa  bersaing  secara  maksimal  baik  itu  di  tingkat  nasional  maupun internasional. Solusi yang terbaik adalah pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan yang ada di Kalimantan Barat.

## Tabel 1. Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2013–2015
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013 2014 2015 Februari Februari Februari (1) (2) (3) (4) SD Ke Bawah 1.364 1.352 1.189 Sekolah Menengah Pertama 354 364 375 Sekolah Menengah Atas 306 320 375 Sekolah Menengah Kejuruan 97 102 140 Diploma I/II/III 52 70 58 Universitas 103 101 121 Jumlah 2.276 2.309 2.257
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2015.
Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa di Kalimantan Barat pendidikan tertinggi yang  ditamatkan  melalui  data  bulan  Februari  tahun  2013  sampai  2015  menunjukan  hal  yang positif.  Akan  tetapi  dengan  hasil  seperti  tersebut  pendidikan  di  Kalimantan  Barat  masih menyimpan permasalahan yang segera dicarikan jalan keluarnya.
Pemerintah  masih  belum  maksimal  dalam  mengelola  pendidikan  di  Kalimantan  Barat. Salah  satu  bukti  kuat  yang  mendukung  pernyataan  penulis  tersebut  adalah  belum  seriusnya pemerintah dalam menyimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Baik itu dalam  hal  sarana  dan  prasarana  maupun  dalam  hal  financial.  Solusi  yang  terbaik  adalah pemerintah harus dapat mengelola pendidikan secara maksimal agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Caranya adalah dengan meniadakan diskriminatif antara pendidikan umum dengan pendidikan  keagamaan.  Pemerataan  beasiswa  bagi  peserta  didik,  pemerataan  sarana  dan prasarana  penunjang  pendidikan  serta  pengawasan  yang  intensif  terhadap  penyaluran  dan penggunaan dana, apakah tepat sasaran atau disalahgunakan.
Selain  ketiga  permasalahan  diatas,  penulis  masih  merasa  janggal  dengan  pengelolaan tenaga pendidik di Kalimantan Barat. Hal itu terbukti dengan pemerataan tenaga pendidik yang belum maksimal. Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu salah satunya disebabkan oleh tidak memadainya jumlah  tenaga  pendidik  di  Kalimantan  Barat.  Kalimantan  Barat  masih  memerlukan  banyak tenaga  pendidik,  agar  jumlah  tenaga pendidik  tersebut  seimbang  dengan  jumlah  lembaga pendidikan, jumlah penduduk serta luas wilayah Kalimantan Barat.
Selain itu, dinamika politik lokal dengan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi yang berupa pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Pusat ke Pemda sebagai  jawaban  pemerataan  dan  efektivitas  pelaksanaan  pendidikan  juga  tidak  dengan sendirinya membuat pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menegah di wilayah perbatasan Malaysia  di  Kalbar  dapat  dipenuhi  secara  minimal. Sebaliknya,  pelimpahan  kewenangan  ini justru berakibat pada pemunduran kualitas pendidikan sebab tidak semua pemerintahan daerah kabupaten memiliki kemampuan yang sama, baik dari sisi kapasitas personel dan anggaran yang merata.  Akibatnya  disparitas  antar kabupaten  menjadi  kelihatan  nyata  dan  menjadi pemandangan  sehari-hari.  Lebih  khusus  lagi,  banyak  sekali  laporan  tentang  robohnya  gedung sekolah  dan  fasilitas  sekolah  yang  jauh  dari  kebutuhan  menunjang  proses  belajar  mengajar, termasuk juga minimnya jumlah guru tetap yang mesti dimiliki oleh setiap institusi pendidikan.
Pada  tataran  legislasi,  meskipun  telah  ada  Undang-Undang  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas),  pada  level  daerah  baik  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat belum terdapat peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai  masalah  pendidikan.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  undang-undang Pemerintahan  Daerah  yang  menegaskan  bahwa  urusan  pendidikan  masih  merupakan  urusan pemerintah  pusat.  Dengan  demikian  daerah  tidak  mengatur  hal  tersebut  lebih  lanjut  pada tataran legislasi daerah.
Dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memulai pembangunan dari wilayah perbatasan  dan  wilayah  terluar  semestinya  kondisi  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi masyarakat di  wilayah  perbatasan  menjadi  salah  satu  prioritas.  Dengan  demikian  diperlukan sebuah  kajian  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  politik  hukum  dan  kebijakan  negara dalam  memenuhi  hak  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  bagi  masyarakat  di  perbatasan Kalimantan  Barat  dengan  Sarawak.  Analisis  situasi  dan  kebutuhan  terhadap  pemenuhan  hak atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  wilayah  perbatasan  negara  di  Provinsi  Kalbar  perlu dilakukan  secara  menyeluruh  terhadap  kebijakan,  program,  kegiatan  dan  pendanaan  dalam pemenuhan hak atas pendidikan.
Pelaksanaan  indikator-indikator  tersebut  akan  menghasilkan  akuntabilitas  dan legitimasi  yang  dapat  diterima  khususnya  dalam  implementasi  instrumen-instrumen  hukum internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia.  Secara  teoritis praktis,  indikator  legal pelaksanaan  tersebut  di  atas  dapat  diukur  melalui  sistematisasi  pada  budaya  hukum  (legal culture);  struktur  hukum  (legal  structure)  dan  substansi  hukum  (legal  substance)  terhadap upaya  pemenuhan  hak  atas  pendidikan.  Daya  paksa  berlakunya  hukum  akan  memperoleh justifikasi legal, sosial dan politik sehingga pemberlakuan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara yang lainnya yaitu di Papua dan di NTT.

## 4. Simpulan dan saran
Pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  kawasan perbatasan  Provinsi  Kalimantan  Barat  sejak  tahun  2005  sampai  2007  telah  secara  bertahap dipenuhi  oleh  pemerintah.  Pemenuhan  secara  bertahap  tersebut  merupakan pelaksanaan kedaulatan  negara  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  untuk  menghormati  pelaksanaan  agenda global  dalam  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  yang  telah  digunakan  untuk  mengontestasi agenda  tersebut  dalam  pembuatan  hukum,  kebijakan,  program  dan  pendanaan.  Sayangnya, pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  kawasan  perbatasan Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat memiliki permasalahan, kendala sekaligus tantangan khusus. Semua disebabkan karena situasi dan kondisi tertentu yang ada di wilayah perbatasan.  Terkait  situasi  dan  kondisi  ini,  terdapat  11  klaster  temuan  permasalahan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Salah satu klaster permasalahan adalah munculnya wilayah-wilayah tak berkeinginan sekolah pada tingkat dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di wilayah  Sambas,  Bengkayang,  Sanggau,  Sintang  dan  Kabupaten  Kapuas  Hulu,  dalam  tataran normatif  untuk  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  akan  pendidikan  yang  layak, negara  memiliki  kewajiban  memastikan  penyediaan  sistem  pendidikan  dan  kurikulum  yang memadai.  Selain  itu,  juga  penyediaan  beasiswa,  sarana  dan  prasarana,  meningkatkan  kualitas mutu  tenaga  pendidik  guru  maupun  dosen.  Kewajiban-kewajiban  yang  terkandung  dalam ICESCR, sistem pendidikan yang ditetapkan pemerintah harus menjangkau semua warga negara sehingga  semua  itu  dapat  diakses  secara  bebas  tanpa  diskriminasi  dan  secara  ekonomi  dan psikologis dapat diterima, serta sifatnya yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Daftar Rujukan Beiter,  Klaus  Dieter.  2005. The  Protection  of  the  Right  to  Education  by  International  Law . Martinus Nijhoff Publisher.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment 13, The Right to Education (Art.  13), 08/12/99, E/C.12/1999/10, CESCR,  8 December 1999,  para  1;  pernyataan  ini didukung  oleh  the  World  Bank  in  Crying  Out  for  Change, World  Bank  in  three  volumes (2002).
Freeman, M. 1992. The Limits of Children’s Rights. dalam The Ideologies of Children’s Rights . Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  yang  termuat  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2005  Nomor  118,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557. Marzuki. 2011. Permasalahan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Makalah Forum Grup Discussion, Pemetaan Permasalahan Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Negara, Setjen Kemdikbud, Hotel Park Jakarta, 23-24 November 2011. Perwira Taihitu, Bonanza. 2003. Penaatan Indonesia Pada Standar-Standar Hak Asasi Manusia Internasional. Thesis Fisipol, Universitas Indonesia, 2003. Santos  Pais,  M. A  Human  Rights  Conceptual Framework  for  Children’s Rights. dalam UNICEF Innovative Essay , 9. Tomasevski,    Katarina.  1995. Indicators. dalam  Asbjorn  Eide (et.all). Economic,  Social  and Cultural Rights A Textbook . Triyana,  Heribertus  Jaka.  2006. Implikasi  Hukum  Ratifikasi  Kovenan  Hak  Ekonomi  Sosial  dan Budaya Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM , 4(1).
Wringe, Colin. 2006. Moral Education: Beyond the Teaching Rights and Wrong . Springer.