Volume 1, Nomor 1 Maret 2015

## PENGARUH KINERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TERHADAP PENINGKATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PEKANBARU BARAT
Oleh: Haryadi
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia
Moris Adidi Yogya
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: moris.adidiy@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  dan  kemudian dibangun  pula  berbagai  daerah  otonom  melalui  pasal  18.  Pembentukan  daerah  otonom  melalui desentralisasi  pada  hakikatnya  adalah  menciptakan  efisiensi  dan  inovasi  dalam  pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan  dan  penugasan  urusan  pemerintahan  kepada  daerah  secara  nyata  dan bertanggungjawab  harus  diikuti  dengan  pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya nasional  secara  adil,  termasuk  pertimbangan  keuangan  antara  pemerintah  dan  pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian ini maka  diperoleh  beberapa  kesimpulan  seperti  berikut  ini:1)  Jumlah  kendaraan  di  Provinsi  Riau mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2010- 2014 adalah sekitar 26.195 unit mobil pertahun dan sekitar 92,912 unit sepeda motor pertahun. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Riau pada rentang tahun 2010- 2014 cukup tinggi dimana pada tahun 2010 sebesar 27%, kemudian mengalami trend penurunan pada pada tahun 2011 sebesar 25%. Selanjutnya pengaruh dari PKB mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 31%, namun menurun kembali pada tahun 2013 sebesar 29%, dan pada tahun 2014 sebesar 32% yang berarti  mengalami  peningkatan  pada  tahun  sebelumnya.  2)  Selama  periode  2010-2014  terdapat sekitar 219.276 sampai dengan 309.215 unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB. Pajak yang diperkirakan tidak terpungut berkisar antara sekitar 123 Miliar rupiah sampai dengan 222 Miliar rupiah, dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014. Selanjutnya saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :1) Diperlukan usaha yang sangat sistematis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan efektifitas penarikan PKB sehingga potensi pajak yang dimiliki dapat dimaksimalkan kemanfaatannya, serta 2) Perlu adanya perbaikan sistem sehingga dapat  menjangkau  setiap  lapisan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  kendaraannya,  yang menjadikan penerimaan PAD dari sektor pajakan kendaraan bermotor akan maksimum, dengan mengoptimalkan samsat keliling serta penambahan UPT - UP diseluruh Provinsi Riau.
Kata Kunci: Kinerja, Peningkatan Pajak dan Kendaraan Bermotor

## PENDAHULUAN
Ketentuan  perubahan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  23  dimaksudkan  untuk mengatur  tentang  mekanisme  APBN  yang  menuntut  akuntabilitas  dan  transpatansi  pengelolaan keuangan  negara.  Karena  APBN  merupakan  salah  satu  instrument  penting  untuk  kepentingan pembangunan  nasional  dan  nada  bagian-bagian  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  daerah, pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dengan demikian, muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Berlakunya  produk  hukum  mengenai  pemerintah  daerah  tersebut  membawa  angin  segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Pelaksanaan  tugas  tersebut  tidak  semudah  membalikkan telapak  tangan  karena  salah  satunya  perlu  kemampuan  ekonomi  yaitu;  pertama  adalah  tentang bagaimana  pemerintah  daerah  dapat  menghasilkan  finansial  untuk  menjalankan  organisasi termasuk  memberdayakan  masyarakat,  kedua  bagaimana  pemerintah  daerah  melihat  fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000 : 109).
Dari uraian yang disampaikan di atas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (1997 : 124) untuk menjalankan  fungsi  pemerintahan  faktor  keuangan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak  saja  menggali  sumber-sumber  keuangan  akan  tetapi  juga  sanggup  mengelola  dan menggunakan secara value for money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikuranginya  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) menjadi  sumber  keuangan  terbesar.  Kegiatan  ini  hendaknya  didukung  juga  oleh  kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000 : 50).
Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbanagan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan  pemerintahan  kepada  daerah  secara  nyata  dan  bertanggungjawab  harus  diikuti  dengan pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  secara  adil,  termasuk pertimbangan  keuangan  antara  pemerintah  dan  pemerintahan  daerah.  Sebagai  daerah  otonom penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  tersebut  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau mengalami penurunan dari 45% menjadi 20% dan tahun  2013  menjadi  5%,  sedangkan  Pajak  Daerah  juga  mengalami  penurunan  yaitu  dari  47% menjadi 22% dan pada tahun 2013 menjadi 4%. Hal ini menjadi fenomena penelitian yang diangkat oleh  penulis  sehingga  dengan  memperhatikan  ciri  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  ada  korelasi
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
antara pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah provinsi Riau dengan Kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada tingkat  kemampuan  keuangan  daerah.  Daerah  otonomi  harus  memiliki  kewenangan  dan kemampuan  untuk  menggali  sumber  -  sumber  keuangan  sendiri,  mengelola  dan  menggunakan keuangan  yang  cukup  memadai  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya. Dengan  dilaksanakannya  otonomi  daerah  dan  desentralisasi,  maka  Pemerintahan  Daerah  harus meningkatkan  PAD  nya  agar  daerah  bisa  lebih  mandiri,  dan  mengurangi  ketergantungan pembiayaan dari pusat. Sehingga Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan Retribusi harus menjadi  bagian  sumber  keuangan  terbesar,  yang  didukung  oleh  kebijaksanaan  perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai persyaratan mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.
Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak  hanya  menjadi  urusan  pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  menetapkan  dan  memungut pajak  dan  retribusi  daerah,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  masyarakat  pada  umumnya.  Sebagai anggota  masyarakat  yang  menjadi  bagian  dari  daerah  setiap  orang  atau  badan-badan  yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  perlu  memahami  ketentuan  pajak  dan retribusi daerah dengan jelas agar mau kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

## KERANGKA TEORI
Kinerja  adalah  istilah  yang  populer  di  dalam  manajemen,  yang  mana  istilah  kinerja didefinisikan  dengan  istilah  hasil  kerja,  prestasi  kerja  dan  performance.  Menurut  The  Sriber Bantam  English  Dictionary  terbitan  Amerika  Serikat  dan  Canada,  tahun  1979  (dalam Prawirosentono, 1999:1-2) “to perform“ mempunyai beberapa “entries” berikut: (1) to do or Carry out; executive, (2) to discharge or fulfill, as a vow, (3) to party, as a character in a play, (4) to render by the voice or musical instrument, (5) to execute or complete on undertaking, (6) to act a part in a play, (7) to perform music, (8)to do what is expected of person or machine.
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  dikemukakan  arti  kinerja  sebagai  “(1)  sesuatu  yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau  prestasi  kerja  (performance)  diartikan  sebagai:  ”ungkapan  kemampuan  yang  didasari  oleh pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  dan  motivasi  dalam  menghasilkan  sesuatu”.  Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa: “Kinerja merupakan terjemahan dariperformance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja”.
Kinerja  berasal  dari  kata  to  perform  yang  artinya  melakukan  suatu  kegiatan  dan menyempurnakan  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya  dengan  hasil  seperti  yang  diharapkan. Sementara itu dalam praktek manajemen sumber daya manusia banyak terminologi yang muncul dengan kata kinerja yaitu evaluasi kinerja (performance evaluation), dikenal juga dengan istilah penilaian kinerja (performance appraisal, performance rating, performance assessment, employe evaluation,  rating,  efficiency  rating,  service  rating)  pada  dasarnya  merupakan  proses  yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi job performance.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Kinerja  pegawai  dalam  organisasi  mengarah  kepada  kemampuan  pegawai  dalam melaksanakan  keseluruhan  tugas-tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Tugas-tugas  tersebut biasanya  berdasarkan  indikator-indikator  keberhasilan  yang  sudah  ditetapkan.  Sebagai  hasilnya akan diketahui bahwa seseorang pegawai masuk dalam tingkatan kinerja tertentu.
Kinerja merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa yang dikerjakan.  Supaya  menghasilkan  kinerja  yang  baik  seseorang  harus  memiliki  kemampuan, kemauan usaha agar serta setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak mengalami hambatan yang berat dalam lingkungannya, Berry dan Houston dalam Kasim, (1993).
Menurut Mahsun (2006), bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang tertuang dalam perencanaan strategi organisasi. Sedangkan Simanjuntak (2005), menyatakan bahwa  kinerja  adalah  tingkatan  pencapaian  hasil  atas  pelaksanaan  tugas  tertentu  dalam  rangka mewujudkan pencapaian hasil untuk mencapai tujuan perusahaan.
Penilaian kinerja (Performance Appraisal) adalah suatu cara yang dilakukan untuk menilai prestasi  kerja  seorang  pegawai  apakah  mencapai  target  pekerjaan  yang  dibebankan  kepadanya. Pelaksanaan penilaian hasil kerja atau kinerja organisasi maupun kinerja individual dilakukan oleh sistem manajemen yang bertugas untuk melakukan penilaian hasil kerja karyawan yang disebut manajemen kinerja. Maupun kinerja memfokuskan perhatiannya pada prestasi kerja karyawan dan objek  pembahasannya  sama  yaitu  prestasi  kerja  karyawan.  Program  manajemen  kerja  yang mempunyai ruang lingkup yang besar dan menjamah semua elemen yang didayagunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Menurut  Mangkuprawira  (2002),  bahwa,  penilaian  kinerja  merupakan  proses  yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Apabila hal itu dilakukan dengan  benar  maka  para  karyawan,  penyelia  mereka,  departemen  sumber  daya  manusia  dan perusahaan akhirnya akan memperoleh keuntungan dengan jaminan bahwa upaya para individu karyawan  mampu  berkontribusi  pada  focus  strategic  perusahaan.  Penilaian  kinerja  meliputi dimensi kinerja karyawan.
Departemen  SDM  menggunakan  informasi  yang  dikumpulkan  melalui  penilaian  kinerja untuk  mengevaluasi  keberhasilan  kegiatan  rekrutmen,  seleksi,  orientasi  penempatan, pelatihan/pengembangan  dan  kegiatan  lainnya.  Lebih  lanjut  Mathis  dan  Jackson  (2002), menguraikan  bahwa  penilaian  kinerja  (performance  appraisal)  adalah  proses  mengevaluasi seberapa  baik  karyawan  melakukan  pekerjaan  mereka  jika  dibandingkan  dengan  seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan invormasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga disebut pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, evaluasi kinerja, dan penilaian  hasil.  Penilaian  kinerja  digunakan  secara  luas  untuk  mengelola  upah  dan  gaji, memberikan  umpan  balik  kinerja,  dan  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  karyawan individual.
Dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui secara tepat apa yang sedang dihadapi dan target  apa  yang  harus  dicapai.  Melalui  penilaian  kinerja  dapat  disusun  rencana,  strategi  dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan pencapaian tujuan karir yang diinginkan.  Bagi  pihak  manajemen,  penilaian  kinerja  sangat  membantu  dalam  mengambil keputusan  seperti  promosi,  pengembangan  karir,  mutasi,  PHK,  penyesuaian  kompensasi,  dan kebutuhan pelatihan.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Kemudian Prawirosentono (1999:2) mengartikan kinerja sebagai, “Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang adan tanggung  jawab  masing-masing  dalam  rangka  upaya  mendapai  tujuan  organisasi  bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.
Dari pendapat Prawirosentono di atas terungkap bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi  kerja  seseorang  atau  organisasi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Gomes  (2003:142) mengatakan bahwa “Kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas  selama  periode  waktu  tertentu”.  Sementara  Rivai  (2005:14)  mengemukakan  bahwa: “Kinerja  adalah  hasil  atau  tingkat  keberhasilan  seseorang  secara  keseluruhan  selama  periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil  kerja,  target  atau  sasaran  atau  kriteria  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  dan  telah disepakati bersama.”
Untuk mengetahui optimal atau tidaknya suatu kinerja dapat dilihat dari indikator-indikator yang  timbul  dan  yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang diungkapkan oleh Dwiyanto (dalam Pasolong, 2006: 50-51) mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja
1. Produktivitas,  bahwa  produktivitas  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga mengukur efektivitas pelayanan. Dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
2. Kualitas layanan, maksudnya bahwa kualitas dari pelayanan yang diberikan sangat penting untuk dipertahankan.
3. Responsivitas, maksudnya bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
4. Responsibilitas,  maksudnya  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  harus  dilakukan  sesuai  dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit maupun yang implisit.
5. Akuntabilitas, maksudnya bahwa sebarapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan ex post facto , dengan demikian berdasarkan permasalahan data yang diteliti maka metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kuantitatif yang mana  data  tidak  dikendalikan  atau  dimanipulasi  oleh  peneliti,  tetapi  fakta  yang  diungkapkan berdasarkan data yang terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
Penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Karena  penulis  tertarik  mengamati  tentang  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau  terutama pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan fokus kajian di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat;
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
2. Penduduk  yang  ada  di  Unit  Pelayanan  Pekanbaru  Barat  merupakan  jumlah  yang  paling banyak di Kota Pekanbaru namun sayangnya tidak berimbang dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang tinggi;
3. Jumlah sumber daya manusia yang sedikit sehingga kurang maksimal pelayanan kepada masyarakat yang begitu banyak datang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap harinya di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat.

## PEMBAHASAN
Untuk mengetahui optimal atau tidaknya suatu kinerja dapat dilihat dari indikator-indikator yang  timbul  dan  yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  tersebut  terutama  dikaitkan  dengan peningkatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  di  Unit  Pelayanan  Pekanbaru  Barat).  Dalam analasis ini akan menggunakan 5 indikator yang dikemukan berdasarkan konsep yang disampaikan oleh  Dwiyanto  (dalam  Pasolong,  2006:  50-51)  mengenai  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut:

## Produktivitas
Secara teori dapat dijelaskan bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi  juga  mengukur  efektivitas  pelayanan.  Dan  pada  umumnya  dipahami  sebagai  ratio  antara input dan output. Bila melihat produktivitas yang dihasilkan oleh aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang meraka dapatkan, dapat dilihat dari hasil pencapaian pajak yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendapatan Daerah. Sebagaimana seperti yang diungkapkan pejabat Dipenda Provinsi Riau Berikut ini:
“Untuk Pajak Kendaraan Bermotor sendri kita telah melakukan seoptimal mungkin, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang kita peroleh setiap tahunnya, dimana selalu mengalami peningkatan”. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dari segi produktivitas, bisa dikatakan Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau  sudah  cukup  baik  dimana  terdapat  peningkatan penerimaan pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya. Jika kita lihat pada tahun 2010, PKB yang diterima  oleh  Provinsi  Riau  sebesar  Rp.  453.968.499.435.  Kemudian  meningkat  menjadi  Rp. 547.180.491.055 pada tahun 2011, selanjutnya pada tahun 2012 Provinsi Riau mendapatkan Rp. 672.275.214.574,pada tahun 2013 pendapatan PAD yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor ini sebesar Rp. 729.312.983.234, dan yang terakhir pada tahun 2014 Provinsi Riau mendapatkan Rp. 783.151.422.332.
Selain  hal  itu  target  dari  pajak  kendaraan  bermotor  yang  ditetapkan  tiap  tahunnya  juga selalu tercapai, sebagaimana disamapaikan oleh pejabat dai Dinas Pendapatan Daerah Berikut ini: “Dalam hal pencapaian target, kita selalu berupaya untuk setiap target pajak dapat terwujud, ini dibuktikan dari realisasi yang pajak yang kita peroleh selalu memenuhi target yang telah ditetapkan sbelumnya”.Bisa  dilihat  bahwa  realisasi  dari  PKB  mecapai  target  PKB  yang  telah  ditetapkan sebelumnya, ini memberikan gambaran bahwa dari segi produktivitas, kinerja dari aparat Dipenda sudah berjalan dengan yang semestinya. Artinya dalam penelitian Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat) terutama pada indikator produktivitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan demikian berarti kinerja pegawai dinas yang baik dan disiplin juga akan berimpas terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Riau.

## Kualitas Layanan
Secara  teori  dapat  dijelaskan  bahwa  kualitas  layanan,  maksudnya  bahwa  kualitas  dari pelayanan yang diberikan sangat penting untuk dipertahankan. Kualitas layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap jenis pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam pelayanan pajak,  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau  sudah  berupaya  untuk  melakukan  pelayanan optimal  bagi  masyarakat,  dengan  meluncurkan  program  -  program  yang  dapat  memudahkan masyarakat.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Pejabat  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau berikut ini :
“Untuk  pelayanan  sendiri  kita  sudah  berupaya  memberikan  yang  terbaik,  salah  satunya dengan  mengadakan  samsat  keliling,  ini  guna  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat”. Berdasarakan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa upaya untuk meningkatakan pelayanan sudah dilakukan,  akan  tetapi  masih  terdapat  kendala,  dimana  program  ini  hanya  sebatas  menjangkau ibukota - ibukota kabupaten / kota yang ada di Provinsi Riau ini sudah barang tentu, masih belum memberikan  pemacahan  bagi  masyarakat  yang  berada  di  daerah  perkebunan.  Ini  menjadikan optimalisasi  terhadap  pendapatan  pajak  kendaran  beromotor  masih  belum  bisa  dilaksanakan dengan semestinya.
Dengan  demikian  dapat  kita  simpulkan  bahwa  Pengaruh  Kinerja  Pegawai  Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat) terutama pada indikator kualitas layanan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi karena, berbagai fasilitas pendukung harus ditingkatkan. Kemudian pelayanan keliling yang diberikan kepada masyarakat harus dimaksimalkan lagi jika perlu dari total seluruh kecamatan yang ada di Riau minimal harus ada pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor disana, dengan harapan tentu dalam rangka peningkatan PAD Provinsi Riau terutama dalam hal pingkatan pajak kendaraan bermotor.
Berbagai fasilitas lainpun perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi, antara lain: ruang tunggu yang nyaman, serta sistem pelayanan yang tertata dan terkelola dengan baik juga mesti harus  ditingkatkan.  Waktu  pelayanan  yang  jelas  juga  telah  harus  menjadi  fokus  pemerintah Provinsi Riau.

## Responsivitas
Secara  teori  dapat  dijelaskan  bahwa  responsivitas,  maksudnya  bahwa  birokrasi  harus memiliki  kemampuan  untuk  mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas pelayanan serta mengembangkan program- program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas bahwa pelayanan yang diberikan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  untuk  miningkatkan  pendapatan  pajak  kendaraan bermotor  sehingga  memberikan  kontribusi  kepada  pendapatan  asli  daerah,  sudah  dilaksanakan dengan semestinya.
Namun masih terdapat kendala dalam meingkatakan pelayanan kepada masyarakat yang berada jauh dari UPT Dinas pendapatan di setiap daerah yang ada di Provinsi Riau, sebagaimana disampaikan oleh pejabat Dipenda Provinsi Riau berikut ini: “Kita masih kesulitan menjangkau masyarakat  yang  berada  di  areal  perkebunan,  karena  kebanyakan  masyarakat  yang  menunggak pajak kendaraan mereka berada di kawasan tersebut. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa masih kurangnya kinerja dari
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Dipenda Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masuyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan itu sendiri, sehingga membuat optimalisasi terhadap penerimaan PAD dari sektor  Pajak  Kendaraan  Bermotor  masih  belum  maksimal.  Upaya  untuk  memperbaiki  sudah berupaya dilaksanakan, seperti dengan memberikan pelayanan melalui internet, namun sejauh ini fasilitas ini hanya untuk memberitahu jumlah pajak bagi kendaraan masyarakat, belum menyentuh kepada pelayanan perpanjangan pajak itu sendiri.
Perlu  menjadi  penilain  dan  dicari  solusi  oleh  pemerintah  Provinsi  Riau  bagaimana memecahkan permasalahan terutama yang terkait dengan kurangnya kinerja dari Dipenda Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masuyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan itu sendiri, sehingga membuat optimalisasi terhadap penerimaan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor  masih  belum  maksimal.  Kemudian  beberapa  upaya  untuk  meningkatkan  sistem pelayanan juga perlu dilaksanakan misalnya memberikan pelayanan melalui internet, namun sejauh ini  fasilitas  ini  hanya  untuk  memberitahu  jumlah  pajak  bagi  kendaraan  masyarakat,  belum menyentuh kepada pelayanan perpanjangan pajak itu sendiri.
Dengan  majunya  teknologi  seperti  sekarang  juga  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  bisa  dilakukan  secara  online,  dengan  membuat  aplikasi yang  bisa  di  install  melalui  android,  BB,  Aple  serta  Smart  Phone  lainnya.  Hal  tersebut  perlu menjadi program-program pelayanan publik yang harus disusun serta disiapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Karena dengan pembayaran yang semakin mudah maka Dengan demikian dapat kita pastikan bahwa Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat) terutama pada indikator responsivitas pasti akan semakin meningkat.

## Responsibilitas
Secara teori dapat dijeaskan bahwa responsibilitas maksudnya bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi baik yang  eksplisit  maupun  yang  implisit.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian  di  atas  bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk miningkatkan pendapatan pajak kendaraan  bermotor  sehingga  memberikan  kontribusi  kepada  pendapatan  asli  daerah,  sudah dilaksanakan dengan semestinya.
Berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau  sudah sesuai  dengan  prinsip-prinsp  administrasi  yang  benar,  sebagaimana  disampaikan  oleh  pejabat Dipenda  Provinsi  Riau  berikut  ini:  “Dalam  rangka  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor terhadap kebijakan yang kami lakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, hanya saja kadang- kadang beberapa kendala juga terjadi ketika masyarakat lagi padat yang melakukan pengurusan PKB namun ada yang tidak sanggup menunggu dokumennya  sehingga  pas  dia  kembali  kesokan  harinya  petugas  haru  mencari  dokumen  pada tumpukan dokumen yang cukup padat dan banyak”.
Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau telah melakukan  berbagai  perkerjaanya  sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada  maksudnya  bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat) terutama pada indikator responsibilitas telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi pedoman dan panduan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## Akuntabilitas
Secara teori dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas maksudnya sebarapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Dari indikator akuntabilitas  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  Kepala  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau  akan selalu  memberikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  PLT  Gubernur,  jadi  tentu  berbagai kebijakan yang dilakukan haruslah berdasarkan izin dari PLT Gubernur Riau tersebut.
Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pejabat yang bekerja di Dipenda Provinsi Riau, beliau mengatakan sebagai berikut: “Sebagai mana yang  saya  ketahui  bahwa  Kepala  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau  selalu  memberikan laporan pertanggungjawaban kepada PLT Gubernur, jadi tentu berbagai kebijakan yang dilakukan haruslah berdasarkan izin dan perintah dari PLT Gubernur Riau”.
Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau bekerja hanya kepada pedoman dan aturan main yang atau berdasarkan kebijakan yang berlaku di Dinas  Pendapatan  Provinsi  Riau.  Dan  memang  terhadap  berbagai  kelemahan  yang  ada  perlu menjadi pertimbangan dan pemikiran para pengambil kebijakan sehingga dengan demikian perlu diharapkan agar dimasa yang akan datang Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber pemasukan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Terntu pendapatan yang tinggi tersebut akan seimbang dengan  baiknya  berbagai  infrastruktur  daerah,  yang  nantinya  ini  akan  menjadi  fasilitas-fasilitas yang dibisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Riau.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, di bawah ini dapat dijabarkan secara singkat semua indikator kinerja tersebut:
a. Produktivitas,  Bila  melihat  produktivitas  yang  dihasilkan  oleh  aparat  Dinas  Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang meraka dapatkan, dapat dilihat dari hasil pencapaian pajak yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendapatan Daerah.
b. Kualitas  Layanan  sebagaimana  disampaikan  oleh  Pejabat  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi Riau berikut ini: “Untuk pelayanan sendiri kita sudah berupaya memberikan yang terbaik,  salah  satunya  dengan  mengadakan  samsat  keliling,  ini  guna  mendekatkan pelayanan kepada masyarakat”.
c. Responsivitas,  masih  kurangnya  kinerja  dari  Dipenda  Provinsi  Riau  dalam  memberikan pelayanan kepada masuyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan itu sendiri, sehingga membuat optimalisasi terhadap penerimaan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor masih belum maksimal.
d. Responsibilitas,  dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau  telah  melakukan  berbagai perkerjaanya sesuai dengan mekanisme yang ada maksudnya bahwa pelaksanaan kegiatan
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar  dan  kebijakan birokrasi.
e. Akuntabilitas,  Kepala  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Riau  bekerja  hanya  kepada pedoman  dan  aturan  main  yang  atau  berdasarkan  kebijakan  yang  berlaku  di  Dinas Pendapatan  Provinsi  Riau.  Dan  memang  terhadap  berbagai  kelemahan  yang  ada  perlu menjadi pertimbangan dan pemikiran para pengambil kebijakan sehingga dengan demikian perlu diharapkan agar dimasa yang akan datang Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber pemasukan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Tentu pendapatan yang tinggi tersebut akan  seimbang  dengan  baiknya  berbagai  infrastruktur  daerah,  yang  nantinya  ini  akan menjadi fasilitas-fasilitas yang dibisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiatmojo Dwi Gatot. “Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam  untuk  Membangun  Perekonomian  dengan  Basis  Pertanian  di  Kabupaten  Musi Banyuasin,’’ Jakarta, 2003
Ari Budiharjo, 2003. Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhdap Penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pada  Kabupaten  dan  Kota  Di  Propinsi  Jawa  Tengah,  Tesis  Pasca Sarjana UNDIP, Tidak Diterbitkan
Andriani  Evi,  Handayanti  indah  Sri.‟‟pengaruh  PDRB  dan  jumlah  penduduk  terhadap  PAD kab.Merangin.‟‟jambi, jurnal ilmiah universitas balanghari, 2008
Brata.2004.‟‟Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi’’. Jakarta
Daru Kuncoro, 2003. Analisis Kemampuan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tesis Pasca Sarjana UNDIP, Tidak diterbitkan
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Elita , 2007.” Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” Rajawali
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Gunawan, Imam. 2013. ‘’Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik’’. PT. Bumi Aksara; Jakarta.
Haryanto,  Dany,  dan  G.  Nugrohadi,  Edwi.  2011. Pengantar  Sosiologi  Dasar’. PT.  Prestasi Pustakaraya: Jakarta.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.

## Mardiasmo, 2004.” Optimalisasi Belanja modal”. Jakarta: Erlangga
Ndraha,  Taliziduhu.2003. ‘’  Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  1  &  2. Cetakan  pertama, Jakarta- Rineka Cipta.
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 27-38.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,  C.,  &  Qurniawati,  E.  F.  (2018).  Konstruksi  Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi, 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger, 11(1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau.  Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6(02), 207-222.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43- 56.
Rosyada, Dede Dkk, 2000 ‘’ Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani ,’’ (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah,),
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama.
https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Zainal,  F.  N.  P.  (2021,  December).  Government  Management  in  Village-Owned  Enterprises  in Increasing Village Original Income In Kampar District. In ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE (Vol. 9, p. 169).
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).