Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018

## Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan
Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam

## Hasanuddin Yusuf Adan Mohamad Firdaus Bin Tokimin
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

## Email: firdaustokimin@gmail.com
Abstrak : Menurut Enakmen (Undang-undang) Keluarga Islam Pahang  bahwa, di dalam  pasal  (seksyen)  70  (1)  dan  (2):  Tunggakan  nafkah  yang  tidak  berpanjar, boleh dituntut sebagai suatu utang daripada pihak yang melanggar janji dan, jika tunggakan itu terkumpul harus dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap  pihak  yang  melanggar  janji,  tunggakan  itu  boleh  dibuktikan  dalam kebangkrutannya  pailit  dan,  jika  tunggakan  itu  terkumpul  harus  dibayar  sebelum dia  meninggal  dunia,  tunggakan  itu  hendaklah  menjadi  suatu  utang  yang  harus dibayar  dari  pusakanya.  Dan    tunggakan  nafkah  yang  terkumpul  harus  dibayar sebelum  orang  yang  berhak  meninggal  dunia  dan  boleh  dituntut  sebagai  utang oleh  warisnya.  Oleh  karena  itu,  nafkah  tertunggak  merupakan  nafkah  selama perkawinan  yang  selama  ini  tidak  atau  belum  diberikan  oleh  suami  kepada isterinya.  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  bagaimana  keputusan Mahkamah  Syariah  Rendah  Kuantan  Pahang  tentang  tunggakan  nafkah  pasca perceraian menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pahang dan

## 223 | Hasanuddin Yusuf Adan dan Mohamad Firdaus
bagaimana  pemberian  tunggakan  nafkah  isteri  pasca  perceraian  menurut perspektif  fikih  Islam.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  kajian lapangan  dan  kajian  kepustakaan  (library  research).  Mahkamah  Rendah  Syariah Kuantan  Pahang  mengambil  inisiatif  terhadap  tunggakan  nafkah  isteri  pasca perceraian dengan memerintahkan setiap suami harus bertanggung jawab tentang hal  tersebut  supaya  membayar  nafkah  kepada  seseorang  yang  lain  jika  dia  tidak mampu,  baik  sepenuhnya  atau  sebagiannya.  Selain  itu,  Mahkamah  dapat menentukan nafkah tersebut dengan memerintahkan suami untuk membayar nafkah tersebut  daripada  jaminan  dari  semua  harta  benda  miliknya.  Mayoritas,  ulama sepakat  bahwa  tunggakan  nafkah  isteri  otomatis  menjadi  utang  suami  jika  ia menolak  memberikannya  pada  isteri,  dan  utang  nafkah  itu  tidak  bias  selesai kecuali  dilunasi  atau  direlakan  oleh  isteri  seperti  layaknya  utang-utang  pada umumnya.  Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  suami  tidak  akan terlepas dari kewajiban memberikan nafkah kepada isteri baik dalam perkawinan maupun sesudah perceraian.
Kata Kunci : Tunggakan Nafkah Isteri, Perceraian.
Abstract :  According to  the enactment  (law) of the Pahang  Islamic family that,  in sections (section) 70 (1) and (2): Arrears of a non-long living, may be prosecuted as  a  debt  from  the  party  violating  the  pledge  and,  if  the  arrears  are  accumulated should be Paid before an acceptance order is made against the party in violation of the pledge, the  arrears can be proved in  his  resurrection of bankruptcy  and, if the arrears are accumulated must be paid before he dies, the arrears should be A debt to be paid from its inheritance. And the arrears of the accumulated living shall be paid before the right person dies and may be prosecuted as debt by his heirs. Therefore, the outstanding living is living during the marriage that has not been given by the husband to his wife. The research question in this thesis is how the decree of Sharia Court of low Kuantan Pahang about the arrears of post-divorce living according to the  enactment  of  the  Pahang  state  Islamic  Family  law  and  how  the  provision  of arrears for the wives After a divorce in Islamic jurisprudence. In this research, the authors  use  the  method  of  field  studies  and  literature  studies  (library  research). Syariah  Low  Court  Kuantan  Pahang  took  the  initiative  against  the  arrears  of  the post-divorce fund by ordering each husband to be responsible for it to pay a living to someone else if he could not afford, either completely or partially.  Besides, the court  may  make  a  living  by  ordering  the  husband  to  pay  the  living  from  the guarantees  of  all  his  possessions.  The  majority,  the  clerics  agreed  that  the  arrears would automatically become a husband's debt if he refused to give him to the wife, and the debt was not completed unless it was repaid or made by wives like debts in general.  From  the  above  exposure  can  be  concluded  that  the  husband  will  not  be separated from  the obligation to  provide a living to  the wife either in  marriage or after divorce.
Keyword : arrears for the living wife, divorce.
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018

## PENDAHULUAN
erkawinan  merupakan  sunatullah,  makhluk  yang  bernyawa  itu  diciptakan berpasang-pasangan  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Perkawinan merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Dengan adanya  perkawinan  rumah  tangga  dapat  ditegakkan  dan  dibina  sesuai  dengan norma  agama  dan  tata  kehidupan  masyarakat.  Akan  tetapi,  di  setiap  perkawinan bukan  seperti  yang  difikirkan,  apabila  tidak  tercapainya  satu  bentuk  perpaduan antara  ketenteraman  (sakinah),  penuh  rasa  cinta  (mawadah),  dan  kasih  sayang (rahmah)  sehingga  timbulnya  perceraian.  Walapun  begitu,  perceraian  juga diperbolehkan, akan tetapi Islam memandang bahwa perceraian adalah suatu  yang harus dihindarkan.
Perceraian  ini  terjadi  akibat  dari  suami  atau  isteri  yang  tidak  menjalankan hak  dan  kewajiban  di  dalam  rumah  tangga  mereka.  Di  antara  hak  dan  kewajiban yang selalu dibawa ke pengadilan adalah hak tanggungan nafkah si  suami  kepada keluarganya.  Menurut  Sayyid  Sabiq,  nafkah  adalah  santunan  yang  diberikan  oleh seseorang dapat berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semacamnya kepada  orang  lain  yang  berada  dalam  tanggung  jawabnya  dengan  tujuan  untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tersebut (1987: 147).
Agama telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Sama halnya dengan hukum positif di Malaysia  khususnya  di  Negeri  Pahang  telah  memberikan  hak-hak  bagi  isteri dengan  baik  yang  dilegitimasikan  dalam  Enakmen  (Undang-undang)  Keluarga Islam  Negeri  Pahang  berdasarkan  pada  pasal  (seksyen)  60  ayat  1:  „Tertakluk kepada  Hukum  Syarak  Mahkamah  boleh  memerintahkan  seseorang  lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya‟.
Pasal  ini  menerangkan  bahwa,  mantan  suami  seharusnya  memberikan nafkah  terhadap  isteri  yang  sebenarnya  menjadi  hak  isteri  tersebut.  Bukan  saja  si isteri menuntut hak nafkah iddah, nafkah anak, malah tunggakan nafkah juga bisa dituntut  ke  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  nafkah  tertunggak  merupakan  nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada isterinya. Lalu dalam proses perceraian di pengadilan, pihak isteri mengajukan atau menuntut  pihak suami  untuk  melunasi  atau membayarkan nafkah  yang selama ini dilalaikannya tersebut.
Kondisi  demikian  mengakibatkan,  apabila  mahkamah  telah  menetapkan perintah  bahwa  nafkah  itu  wajib  dibayar  oleh  mantan  suami,  maka  dengan  ini suami tidak dapat mengingkarinya serta mengabaikan perintah mahkamah tersebut. Namun  begitu,  masih  banyak  mantan  suami  yang  tidak  melaksanakan  perintah putusan mahkamah untuk memberi nafkah isteri dan lari dari tangung jawab untuk mengelakkan diri dari membayarnya.
Oleh karena itu, mahkamah boleh menyita barang milik peribadinya agar si suami membayar tunggakan hak nafkah isteri dengan cara memaksa. Antara tujuan kajian  ini  dibuat  adalah  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  dasar  pertimbangan keputusan  Mahkamah  Syariah  Rendah  Kunatan  Pahang  dalam  pemberian

## P

## 225 | Hasanuddin Yusuf Adan dan Mohamad Firdaus
tunggakan nafkah menurut hukum positif di Malaysia. Selain itu, untuk mengetahui pemberian tunggakan nafkah pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Nafkah
Nafkah  merupakan  kewajiban  suami  terhadap  isterinya  dalam  bentuk materi,  karena  kata  nafkah  itu  sendiri  berkonotasi  materi.  Sedangkan  kewajiban dalam bentuk non materi, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama  ini  digunakan  secara  tidak  tepat  untuk  maksud  ini  adalah  nafkah  batin sedangkan  dalam  bentuk  materi  disebut  nafkah  lahir.  Dalam  Bahasa  yang  tepat nafkah  itu  tidak  ada  lahir  atau  batin.  Yang  ada  adalah  nafkah  yang  maksudnya adalah  hal-hal  yang  bersifat  lahiriah  atau  materi  (Amir  Syarifuddin,  2011:  165). Nafkah  berarti  “belanja”.  Maksudnya  ialah  sesuatu  yang  diberikan  seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.
Dalam  bahasa  Indonesia,  nafkah  diartikan  dengan  pengeluaran  (KBBI, 2002:  770).  Pengeluaran  yang  digunakan  seseorang  untuk  orang  yang  menjadi tanggungannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Atau  dengan  kata  lain  segala sesuatu  yang  dibutuhkan  manusia  yang  berupa  ةٕسكنا (pakaian),  واعط  (makanan), keperluan  isteri,  pembantu,  dan  ٍكسي  (tempat  tinggal).  Kata  nafkah  berasal  dari bahasa  Arab  yang  asal  katanya  dari masdar قافَإ  yang  berarti  ساسخلإا,
(membelanjakan)  kata  ini  tidak  digunakan  kecuali  untuk  yang  baik  saja.  Adapun bentuk jama` -nya adalah ثامفَ, secara bahasa berarti:
ّناٍع ىهع ٌاسَلإا ّمفٌُ اي
“Sesuatu  yang  dikeluarkan  manusia  untuk  tanggungannya”  (Wahbah  al- Zuhaili, 1989: 765).
Adapun menurut istilah syara` nafkah adalah:
. ىُكسنأ  ِواعطنا ٍي ًٌَّٕ ٍَي تٌافك
“Mencukupi  kebutuhan  orang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal” (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 765).
Dari  kajian  fikih  kata  nafkah  diistilahkan  dengan  “ثامفَٔ  ,قافَا  ,قافَ”  yang merupakan jama` dari  kata  “تمفَ”  artinya  sesuatu  perbelanjaan  yang  diberikan berupa  dirham.  Secara  bahasa,  nafkah  berarti  “sesuatu  yang  diberikan  manusia secara mencukupi”.
Menurut Sayyid Sabiq,
تٍُغ جَاك ٌإٔ ءأدٔ تيدخٔ ٍكسئ واعط ٍي تجٔصنا ٍّنإ ساخذح اي سٍفٕح : اُْ تمفُناب دٕصمًنا Artinya:  “Yang  dimaksud  nafkah  yaitu  memenuhi  kebutuhan  makan, tempat  tinggal,  pembantu  rumah  tangga,  pengobatan  isteri  jika  ia  seorang  kaya (Sayyid Sabiq, 1987: 147).
Menurut  Kamal  Mukhtar,  nafkah  adalah  suatu  belanja  atau  kebutuhan pokok yang diberikan suami kepada keluarganya (Kamal Mukhtar, 1794: hlm 127). Oleh yang demikian, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah suatu kewajiban bagi  suami  dalam  memberikan  kebutuhan  hidup  isteri  dalam  bentuk  makanan,
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
pakaian  dan  perumahan  yang  wajib  diberikan  untuk  memenuhi  keperluan  sehari- hari.  Karena  itu  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  tidak  dapat  dipisah-pisahkan  dan dia  merupakan  ikatan  yang  erat  ibarat  mata  rantai,  apabila  salah  satu  pihak mengabaikan atau lalai maka dia dapat mengakibatkan putus dari ikatannya.

## Dasar Hukum Kewajiban Nafkah
a. Dasar Hukum Nafkah Isteri di dalam al-Quran
Hukum  memberi  nafkah  kepada  isteri  adalah  wajib  berdasarkan  al- Qur`an, Sunnah dan ijmak. Firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 223:
ُن ًَٕۡۡنٱ ىَهَع َٔ  ََۚتَعاَض َّسنٱ  َّىِخٌُ ٌَأ َدا َزَأ  ًٍَِۡن  ٍٍَِِۖۡهِياَك  ٍٍَِۡن َٕۡد  ٍََُّْدََٰن َۡٔأ  ٍَۡع ِض ۡسٌُ  ُثََٰدِن ََٰٕۡنٱ َٔ۞ ٍَُُّٓل ۡش ِز ۥَُّن  ِدٕ
َٔ  اَِْدَن َِٕب  ُُۢةَدِن ََٰٔ  َّزٓاَضُح  َلَ  َۚآََع ۡس ُٔ  َّلَِإ  ٌسۡفََ  ُفَّهَكُح  َلَ  َِۚفٔ ُسۡعًَۡنٱِب  ٍَُُّٓح َٕ ۡسِك َٔ ىَهَع َٔ  َۚۦِِِدَن َِٕب  ۥَُّّن  ٌدُٕن َٕۡي  َلَ َزَأ  ٌِۡإ َٔ  َۗآًٍََِۡهَع  َحاَُُج  َلََف  ٍز ُٔاَشَح َٔ  آًَُُِّۡي  ٍضا َسَح  ٍَع  الَاَصِف  اَدا َزَأ  ٌِۡإَف  ََۗكِنََٰذ  ُمۡزِي  ِد ِزا َٕۡنٱ
ٌَأ  ۡىُّحد
ٓاَّي  ىُخ ًَّۡهَس  اَذِإ  ۡىُكٍَۡهَع  َحاَُُج  َلََف  ۡىُكَدََٰن َۡٔأ ْا ُٕٓع ِض ۡسَخ ۡسَح
اًَِب َ َّللَّٱ  ٌََّأ ْا ًَُٕٓه ۡعٱ َٔ َ َّللَّٱ ْإُمَّحٱ َٔ  َِۗفٔ ُسۡعًَۡنٱِب  ىُخٍَۡحاَء
﴿ ٌسٍ ِصَب ٌَُٕهًَۡعَح ٣٢٢ ﴾
Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban ayah  memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  ma´ruf. Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. Janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian. Apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan keduanya  dan  permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ”. (QS. Al-Baqarah:[2:233])
Yang dimaksud dengan ةدٕنًٕنا adalah ayah dari anak-anak yang dibina dan  wajib  baginya  ٍٓلشز  memberi  makan  ibunya,  adapun  lafazh  قشسنا  berarti sesuatu yang mengenyangkan seperti makanan ٍٓحٕسكٔ dan lafazh ةٕسكنا berarti pakaian. Makna  فٔسعًناب dengan layak sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah  Swt  mengetahui  masing-masing  keadaan  seseorang  yang  satu  dengan yang  lainnya  baik  yang  kaya  dan  miskin  maupun  lapang  dan  susah,  maka Allah memerintahkan supaya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing (Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2008: 16).
Dalam firman Allah swt, dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6: ُُُِْٕك ۡسَأ
ٍٍَََِّۚٓۡهَع ْإُمٍَِّضُخِن ٍَُّْٔ ُّزٓاَضُح  َلَ َٔ  ۡىُكِد ۡج ُٔ ٍِّي ىُخَُكَس  ُذٍَۡد  ٍِۡي ٍَّ Artinya: “Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat tinggal  menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka untuk menyempitkan (hati) mereka .” (QS. Ath-Thalaq [65:6]) Kemudian dalam firman selanjutnya Surat Ath-Thalaq ayat 7:
َُّللَّٱ  ُفِّهَكٌُ  َلَ  َُۚ َّللَّٱ َُّٰىَحاَء ٓاًَِّي  ۡكِفٍُُۡهَف ۥُُّل ۡش ِز  ٍَِّۡهَع  َزِدُل ٍَي َٔ  ِۖۦِِّخَعَس ٍِّي  ٍتَعَس ُٔذ  ۡكِفٍُُِن َۚآََٰىَحاَء ٓاَي  َّلَِإ ااسۡفََ َع ۡجٍََس ﴿ ا اس ۡسٌُ  ٍس ۡسُع َدۡعَب ُ َّللَّٱ ُم ٧ ﴾
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
Artinya: “Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban  kepada  seseorang  melainkan  sekedar  apa  yang  Allah  berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
(QS. Ath-Thalaq [65:7])
Dari  keterangan  ayat  di  atas  mendeskripsikan  bahwa  memberikan nafkah  kepada  isteri  oleh  suami  tidak  perlu  dipertanyakan  lagi  tentang ketetapan  hukumnya.  Akan  tetapi,  dalam  memberikan  nafkah  kepada  isteri hukum syara` tidak menentukan batas yang harus dipenuhi oleh suami, karena dalam al-Qur`an hanya ditetapkan sekadar menurut kemampuan suami dalam memenuhi nafkah isteri.
b. Dasar Hukum Nafkah Isteri dalam Hadits Adapun hadist Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:
دٍنا  ٍي سٍخ اٍهعنا دٍنا : ىهسٔ ٍّهع ىهص الله لٕسز : لال ُّع ىناعح الله ىضز ةسٌسْ ىبأ ٍعٔ زدنا ِأز( ًُمهط ٔأ ىًُعطأ : ةأسًنا لٕمح لٕعٌ ًٍب ىكددأ أدبٌٔ ىهفسنا )ٍسد ِداُسإٔ ىُطل Artinya :  “Dari  Abu  Hurairah  r.a.  ia  berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda, “Tangan dia atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Salah seorang di  antara  kalian  hendaklah  memulai  dengan  orang  yang  menjadi tangunggannya.  Seorang  isteri  akan  berkata,  berilah  aku  makan  atau ceraikan aku ,” (HR. ad- Daruquthni, sanad hadist ini hasan).
Hadits  tersebut  menjelaskan  bahwa  apabila  suami  tidak  mampu menafkahi  isterinya,  maka  isteri  boleh  meminta  cerai  kepada  suaminya. Akan  tetapi  perceraian  juga  bukan  merupakan  solusi  akhir  dari permasalahan  suami  isteri  tersebut.  Rasulullah  SAW  menyuruh  para  isteri untuk bersabar atas ketidakmampuan suami tersebut.
جنال تشئاع ٍع ٍّبأ ٍع ةٔسع ٍب واشْ ٍع سٓصي ٍب ًهع اُردد يدعسنا سجد ٍب ًناع ىُردد مجز ٌاٍفس ابأ ٌإ الله لٕسز اٌ جنامف صلى الله عليه وسلم الله لٕسز ىهع ٌاٍفس ًبأ ةأسيا تبخع جُب دُْ جهخد هع سٍغب ّناي ٍي ثرخأ اي لَإ ًُب ًفكٌٔ ًٍُفكٌ اي تمفُنا ٍي ًٍُطعٌ لَ خٍذش ًف ًهع مٓف ًّ ) ىهسي ِأز( كٍُب ًكٍفكٌ اي فٔسعناب ّناي ٍي يرخ صلى الله عليه وسلم الله لٕسز لامف حاُج ٍي كنذ Artinya :  Telah  menceritakan  kepadaku  Ali  bin  Hujrin  al-Sa`di,  telah menceritakan  kepada  kami  Ali  bin  Mushar  dari  Hisyam  bin  Urwah  dari bapaknya  dari  Aisyah  beliau  berkata:  “Hindun  putri  `Utbah  isteri  Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya  Abu  Sufyan  adalah  seorang  lelaki  yang  kikir.  Dia  tidak memberikan  saya  nafkah  yang  cukup  untuk  saya  dan  anak-anakku  selain yang  saya  ambil  dari  sebagian  hartanya  tanpa  setahunya.  Apakah  saya berdosa  karena  perbuatanku  itu?”  Lalu  Rasulullah  SAW  bersabda: “Ambillah  olehmu  sebagian  dari  hartanya  dengan  cara  baik  secukupnya untukmu dan anak-anakmu ”. (HR. Muslim)
Dari  hadits  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kewajiban  memberi nafkah  kepada  isteri  oleh  suami  tidak  dilakukan  secara  terang-terangan maupun  sembunyi-sembunyi.  Artinya  apabila  suami  tidak  memberikan
nafkah, maka isteri berhak mengambil hartanya suaminya untuk keperluan hidupnya dan anak-anaknya dengan kadar secukupnya.
Adapun dasar hukum  menurut ijmak ulama,  Ibn  Qudamah berkata: “Para  ulama  fiqh  sepakat  tentang  kewajiban  suami  membelanjai  isteri- isterinya,  bila  sudah  baligh,  kecuali  kalau  isteri  itu  berbuat  durhaka kepadanya. Di anataranya Ibnu Mundzir dan lain-lain terdapat pemahaman bahwa, isteri yang durhaka boleh ditahan dirumah sehingga dia tidak boleh berbuat  bebas  dan  tidak  dapat  pergi  berusaha,  tapi  wajib  dibiayai  (Sayyid Sabiq, 1997: 75).
c. Dasar Hukum Nafkah Isteri Menurut Undang-undang. Berdasarkan  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  2005  Negeri
Pahang Seksyen 60 ayat (1) tertakluk kepada Hukum Syara` Mahkamah boleh memerintahkan  seseorang  lelaki  membayar  nafkah  kepada  isteri  atau  bekas isterinya.  Di  sini  dapat  di  pahami  bahwa  Mahkamah  Syariah  Negeri  Pahang mewajibkan dengan memerintahkan si  suami membayar nafkah kepada  isteri atau  bekas  isterinya  melainkan  si  isteri  tersebut  melakukan  nusyuz berdasarkan hukum syara` yaitu al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Undang- Undang  Indonesia,  Undang-Undang  Perkawinan  secara  khusus  tidak membicarakan  masalah  nafkah,  namun  apa  yang  dituntut  ulama  fiqh berkenaan  dengan  nafkah  tersebut  telah  diakomodir  UU  Perkawinan  yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri. Kompilasi Hukum Islam juga tidak  secara  spesifik  membicarakan  nafkah.  KHI  secara  panjang  lebar mengatur hak dan kewajiban suami isteri yang menguatkan, menegaskan dan merinci  apa  yang  dikehendaki  oleh  UU  Perkawinan.  Dalam  bahagian  ketiga pasal  80  (4)  tentang  kewajiban  suami  bahwa:  sesuai  dengan  penghasilannya suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan isteri; dan
c. Biaya pendidikan bagi anak.
Berdasarkan  dasar  hukum  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa kewajiban  memberikan  nafkah  adalah  menjadi  suatu  hak  suami  yang  wajib diberikan  kepada  isteri  dan  anak-anak.  Memang  tidak  dapat  di  debat  lagi, karena  adanya  ketentuan  hukum  yang  tertulis  berdasarkan  al-Qur`an,  hadits maupun ijmak. Memenuhi nafkah adalah menjadi salah satu pensyaratan yang harus dipersiapkan semasa menjalani kehidupan rumah tangga.

## Nafkah Isteri Ketika Suami Tidak Mampu
Adapun  yang  dimaksudkan  suami  tidak  mampu  di  sini  adalah ketidakmampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan isterinya, baik berupa nafkah  lahir  maupun  nafkah  batin  yang  menyebabkan  kepada  kemelaratan  dan merananya sang isteri. Mengingat luasnya pengertian nafkah dan terminologi fiqh

## 229 | Hasanuddin Yusuf Adan dan Mohamad Firdaus
yang  meliputi  nafkah  lahir  dan  batin,  maka  kiranya  permasalahan  tersebut  perlu dibatasi  kepada  nafkah  lahiriah  saja  agar  perbahasan  ini  lebih  bermakna  dan konprehensif.
Nafkah  adalah  kewajiban  suami  yang  harus  dipikulnya  terhadap  isterinya. Setiap  kewajiban  agama  itu  merupakan  beban  hukum,  sedangkan  prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 286:
ۡجَبَسَك اَي آََن َۚآََع ۡس ُٔ  َّلَِإ ااسۡفََ ُ َّللَّٱ  ُفِّهَكٌُ  َلَ
Artinya :  “Allah  tidak  membebani  seseorang  kecuali  sekadar  kemampuan yang  ada  padanya,  ia  mendapatkan  ha  katas  apa  yang  diperbuatnya  dan juga  memikul  akibat  dari  apa  yang  dibuatnya  itu” .  (QS.  Al-Baqarah [2:286]).
Dalam  hal  pemberian  nafkah  mungkin  terjadi  suatu  waktu  suami  tidak dapat  melaksanakan kewajibannya itu. Dalam hal  apakah kewajiban suami  hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal; atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam  keadaan  tidak  mampu  kewajiban  yang  tidak  dilaksanakannya  merupakan utang  baginya  atau  bersifat  permanen.  Hal  ini  menjadi  perbincangan  di  kalangan ulama.
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  kewajiban  nafkah  bersifat  tetap  dan permanen. Bila waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka isteri dibolehkan mengambil harta suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Dasar dari pemikiran ini adalah hadis Nabi dari Aisyah sehubungan dengan isteri Abu Sofyan yang disebutkan di atas.
Selanjutnya  menurut  jumhur  ulama  bila  suami  tidak  melaksanakan kewajiban  nafkahnya  dalam  masa  tertentu,  karena  ketidakmampuannya,  maka yang  demikian  adalah  merupakan  utang  baginya  yang  harus  dibayar  setelah  dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.
Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam  masa  tertentukarena  ketidakmampuannya,  tidak  menjadi  utang  atas  suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan tidak mampu. Dalim yang  digunakan  oleh  ulama  ini  adalah  ayat  al-Qur`an  yang  tidak  membebankan hukum kepada orang yang tidak mampu sebagaimana disebutkan di atas.
Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  kewajiban  nafkah  yang  tidak ditunaikan  suami  dalam  waktu  tertentu  karena  ketidakmampuannya  gugur seandainya  nafkah  itu  belum  ditetapkan  oleh  hakim.  Dasar  pemikiran  ulama  ini adalah  bahwa  kewajiban  nafkah  itu  tidak  bersifat  permanen  yang  bersifat ghairu muḥaddad )ددذي سٍغ(.
Menurut  keterangan  atau  pandangan  daripada  ulama  di  atas,  dapat dipahami bahwa apabila suami tidak mampu menafkahi isterinya, maka kewajiban nafkah itu tetap berada dalam tanggungan suami. Sekiranya isteri sabar dan mau, disuruh isteri memberi nafkah dengan hartanya sendiri dan ini menjadi hutang bagi si suami. Kalau isteri tidak suka seperti itu, isteri berhak meminta fasakh, dengan
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
alasan  suami  tidak  mampu  atau  miskin  karena  ini  lebih  diutamakan  dari  alasan karena suami cacat.

## Profil Mahkmah Rendah Syariah Kuantan Pahang
Mahkamah  Rendah  Syariah  Kuantan  Pahang  secara  resminya  telah didirikan  sejak  19  Januari  1995  yang  sebelum  itu  lebih  dikenal  dengan  nama Mahkamah Qadhi dengan mengikut ketetapan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam &  Adat  Resam  Melayu  Pahang  Tahun  1982  yang  diperbaharui  pindaan  tahun 1987).  Mahkamah  Syariah  adalah  Lembaga  hukum  yang  mempunyai  kedudukan yang  kuat  dalam  masyarakat  khususnya  bagi  yang  beragama  Islam  dalam menyelesaikan  permasalahan  kasus,  serta  mengadili  perkara  dibawah  kuasa pemerintahan provinsi.
Mahkamah  Syariah  Kuantan  Pahang  hanya  diberi  wewenang  untuk menangani kasus perkara yang meliputi undang-undang keluarga, zakat, wakaf, dan kesalahan berkaitan rukun Islam yang dianut oleh orang Islam. Mahkamah Syariah yang telah dilegetimasikan di bawah Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991  yang disertai  dengan kewenangan eksklusif  yang tersendiri  yang melibatkan masalah kekeluargaan dan pidana Islam.
Selain  itu,  Mahkamah  Syariah  Kuantan  Pahang  mempunyai  visi  tersendiri  yaitu “Untuk menyediakan dan menerapkan Administrasi Hukum sesuai dengan Hukum Islam  secara  adil  dan  efektif  melalui  undang-undang  yang  disetujui” , manakala misi  “Mewujudkan  manajemen  Mahkamah  Syariah  yang  berpengetahuan  luas dalam sistem peradilan Islam dan efisien dalam pengelolaan Mahkamah”.
Di  samping  itu,  dari  segi  objektif  dalam  pendirian  Mahkamah  Rendah Syariah Kuantan Pahang adalah;
a. Mengendalikan  dan  menyegerakan  kasus-kasus  Syariah  dengan  adil, teratur dan berkesan
b. Mempertingkatkan kemahiran-kemahiran pegawai dan kakitangan,
c. Mempertingkatkan  penggunaan  teknologi  komunikasi  dan  maklumat (ICT) dalam pentadbiran,
d. Mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi.

## Dasar  Penetapan  Hukum  terhadap  Tunggakan  Nafkah  Isteri  Pasca Perceraian
a) Menurut Hukum Positif
Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  Negeri Pahang Tahun 2005 ada akibat hukum tersendiri bagi si suami  yaitu dengan munculnya  kewajiban  setelah  menjatuhkan  talak  terhadap  isterinya  antara lain  dengan  memberikan mut‟ah untuk  mengembirakan  bekas  isteri, memberikan  nafkah  selama „iddah ,  melunasi  mas  kawin,  dan  membayar
nafkah  untuk  anak-anaknya.  Berdasarkan  seksyen  66  menyatakan  bahwa ketentuan ini,
(1) Hak bagi  seorang isteri  yang telah bercerai  untuk menerima nafkah dari  suaminya  yang  dahulu  di  bawah  sesuatu  perintah  Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempo „iddah atau apabila isterinya menjadi nusyuz.
(2) Hak  isteri  yang  diceraikan  untuk  menerima  pemberian  daripada bekas  suaminya  di  bawah  sesuatu  perjanjian  hendaklah  terhenti  di atas perkawinan semula isteri itu.
Namun  begitu,  kewajiban  menganggung  nafkah  merupakan tanggung  jawab  terhadap  mantan  suami  yang  harus  diberikan  setelah berlakunya  perceraian,  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Mahkamah Rendah  Syariah  Kuantan  Pahang  adalah  berdasarkan  Enakmen  3  Tahun 2005  yaitu  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  2005.  Hak  nafkah bagi isteri di terangkan di Bagian IV tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain- lain dari Kuasa Mahkamah Memerintah Nafkah bagi isteri di bawah sekyen 60 (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa;
1) Tertakluk  kepada  Hukum  Syara`  Mahkamah  boleh  memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
2) Tertakluk  kepada  Hukum  Syara`  dan  pengesahan  Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau  enggan  dengan  tidak  berpatutan  menurut  kemahuan  atau perintah sah suaminya, iaitu, antara lain
a. apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya; b. apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya; atau c. apabila  dia  enggan  berpindah  bersama  suaminya  ke satu rumah atau tempat lain, d. tanpa  apa-apa  sebab  yang  sah  mengikut  Hukum
Syara`.
3) Selepas  sahaja  isteri  itu  bertaubat  dan  menurut  kemahuan  dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz.
Di  dalam  pasal  ini  menerangkan  bahwa,  isteri  berhak  membuat tuntutan  tunggakan  nafkah  terhadap  mantan  suami  di  pengadilan  untuk menuntut hak-haknya, akan tetapi tuntutan haknya boleh terbatal sekiranya mantan  isteri  didapati  berlaku  nusyuz  terhadap  suami  dan  terbatal  secara otomatis.  Jika  tanpa  adanya  sebab  yang  sah  mengikut  Hukum  Syara` selepas  isteri  itu  bertaubat  dan  menurut  kemahuan  dan  perintah  sah suaminya,  maka  isteri  itu  tidaklah  lagi  menjadi  nusyuz.  Segala  kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah terhadap isteri tersebut dan kesan nusyuz  adalah  tertakluk  kepada  Hukum  Syara`.  Enakmen  Tatacara  Mal Mahkamah Syariah 2002 dalam seksyen 245 menyatakan:
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan di bawah Enakmen ini  yang  tidak  berlandaskan  dengan  Hukum  Syara`  adalah  terbatal setakat mana tidak mengikuti Hukum Syara` tersebut.
2) Jika  terdapat  kekosongan  atau  jika  apa-apa  perkara  tidak diperuntukan  dengan  nyata  oleh  Enakmen  ini,  Mahkamah  boleh memakai Hukum Syara`.
Manakala  Kuasa  Mahkamah  Untuk  Memerintahkan  Nafkah  bagi seseorang  Individu Tertentu  berdasarkan Pasal  61 seksyen (1) menyatakan bahwa:
1) Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungan  tentang  hal  itu  mengikut  Hukum  Syara`  supaya membayar  nafkah  kepada  seorang  lain  jika  dia  tak  upaya, sepenuhnya  atau  sebagiannya,  dari  mencari  kehidupan  oleh  sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat dan Mahkamah berpuas hati  bahawa  memandang  kepada  kemampuan  orang  yang  pertama tersebut itu adalah munasabah memerintahkan sedemikian.
Pasal ini menerangkan bahwa, mahkamah boleh memerintahkan hak tuntutan  nafkah  ini  di  biayai  ahli  kerabat  mantan  suaminya  sekiranya  di dapati  tidak  berkemampuan  untuk  membayarkan  nafkah  tersebut  atas sebab-sebab  tertentu  yakni  mengalami  ketidak  upayaan  dan  sakit  yang berterusan.  Oleh  yang  demikian,  mahkamah  berhak  menentukan  jumlah nafkah  yang  harus  dibayar  oleh  ahli  keluarga  tersebut  seperti  yang termaktub  di  dalam  pentaksiran  Nafkah  dalam  pasal  62  seksyen  (1)  yang menyatakan bahwa:
1) Pada  menentukan  jumlah  sesuatu  nafkah  yang  hendak  dibayar, Mahkamah  hendaklah  mengasaskan  pentaksirannya  terutama  sekali atas  kemampuan  dan  keperluan  pihak-pihak  itu,  dengan  mengira kadar  nafkah  itu  berbanding  dengan  pendapatan  orang  yang terhadapnya perintah itu dibuat.
Oleh yang demikian, sekiranya mantan suami di dapati mempunyai harta  kekayaan  seperti  asset  tetap  namun  tidak  menjalankan  tanggung jawabnya  untuk  membayar  tunggakan  nafkah,  maka  mahkamah  boleh memerintahkan  untuk  diambil  harta  tersebut  secara  paksa  sebagai  cagaran untuk  diberikan  kepada  mantan  isteri  seperti  yang  diperuntukkan  di  dalam Pasal 63 Kuasa Mahkamah untuk merintahkan Cagaran diberi bagi Nafkah di bawah seksyen (1) yang menyatakan bahwa:
1) Mahkamah  boleh,  apabila  menentukan  nafkah,  memerintahkan orang  yang  bertanggungan  membayar  nafkah  itu  supaya  memberi cagaran  bagi  kesemua  atau  apa-apa  bagiannya  dengan  meletak  hak apa-apa  harta  pada  pemegang-pemegang  amanah  dengan  amanah supaya membayar nafkah itu atau sebagiannya daripada pendapatan harta itu.
Justeru itu, sekiranya mantan suami ingin membuat perubahan atau mengubah  sesuatu  perintah  tuntutan  nafkah  yang  telah  ditetapkan  oleh

## 233 | Hasanuddin Yusuf Adan dan Mohamad Firdaus
mahkamah,  mahkamah  berhak  mengubahnya  berdasarkan  hal-hal  yang tertentu sekiranya di dapati terdapat kesalahan yang terdapat dalam gugatan berdasarkan pasal 67 seksyen (1) yakni Kuasa Mahkamah untuk Mengubah Perintah Nafkah.
1) Mahkamah  boleh  pada  bila-bila  masa  dan  dari  semasa  ke  semasa mengubah,  atau  boleh  pada  bila-bila  masa  membatalkan,  sesuatu perintah  nafkah  yang  masih  berkuat  kuasa,  sama  ada  bercagar  atau tak  bercagar,  atas  permohonan  orang  yang  berhak  menerima  atau yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas hati, bahawa perintah itu telah diasaskan atas  sesuatu  salah  pernyataan  atau  kesilapan  fakta  atau  jika  sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan. Oleh sebab itu, Mahkamah Rendah Syariah di Kuantan Pahang juga berhak  mengubah  perjanjian  nafkah  pada  kapan-kapan  saja  sekiranya, perjanjian  tersebut  mempunyai  perubahan  isi  putusan  dengan  mengikut keadaan-keadaan tertentu atau kedua pihak suami isteri tersebut melakukan pelanggaran  penjanjian  yang  telah  ditetapkan,  seperti  yang  terkandung  di dalam  Pasal  68  seksyen  (1)  mengenai  kuasa  mahkamah  mengubah perjanjian nafkah.
1) Tertakluk  kepada  seksyen  64,  mahkamah  boleh  pada  bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian  tentang  nafkah  yang  dibuat  antara  suami  dan  isteri sama ada dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, jika mahkamah  berpuas  hati  bahawa  sesuatu  perubahan  matan  telah berlaku  tentang  hal  keadaan,  walau  apa  pun  peruntukan  yang berlawanan dalam perjanjian itu.
Walaubagaimanapun, mengenai biaya nafkah yang dibuat hendaklah tidak boleh bertukar milik kepada orang lain, Nafkah yang dibayar di bawah Perintah  Mahkamah  Tidak  Boleh  dipindahkan  Hakmiliknya  berdasarkan pasal 69 seksyen (1) yang menyatakan:
1) Nafkah  yang  kena  dibayar  kepada  seseorang  di  bawah  sesuatu perintah Mahkamah tidak boleh diserahhak atau  dipindahmilik atau kena ditahan, diasingkan, atau dikenakan levi untuk, atau berkenaan dengan, apa-apa utang atau tuntutan.
Namun  sekiranya,  tunggakan  nafkah  tersebut  itu  menimbulkan kemudharatan  terhadap  orang  yang  wajib  dinafkahinya  ini  maka  secara tidak  langsung  ianya  melakukan  kezaliman  kepada  mantan  isterinya  yang menyebabkan  sehingga  terjadinya  nafkah  tertunggak  dengan  ini,  pihak mantan  isteri  boleh  menuntut  tunggakkan  nafkah  berdasarkan  Pasal  70 seksyen (1) dan (2) menyatakan bahwa:
(1) Tunggakkan  nafkah  yang  tidak  bercagar,  boleh  dituntut  sebagai suatu  utang  daripada  pihak  yang  mungkir  itu  dan,  jika  tunggakkan itu  terkumpul  kena  dibayar  sebelum  suatu  perintah  penerimaan dibuat  terhadap  pihak  yang  mungkir  itu,  tungakkan  itu  boleh
dibuktikan  dalam  kebankrapannya  dan  jika  tunggakkan  itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakkan itu hendaklah menjadi suatu utang yang kena dibayar dari harta pusakanya.
(2) Tunggakkan  nafkah  yang  tidak  bercagar  yang  terkumpul  kena dibayar  sebelum  orang  yang  berhak  kepadanya  itu  mati  boleh dituntut  sebagai  suatu  utang  oleh  wakil  diri  di  sisi  undang-undang orang itu.
Pasal  di  atas  menjelaskan  bahwa,  utang  tertunggak  adalah merupakan  suatu  utang  yang  tidak  dibayar  oleh  mantan  suami  terhadap isteri.  Dengan  demikian,  dalam  rangka  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan terhadap  perlindungan  hak  isteri  perlu  diberikan  penegakkan  hukum sehingga  ia  bersedia  menunaikan  kewajibannya  yaitu  melalui  perintah hakim dan setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mempunyai motivasi  pertimbangan  yang  cukup serta dapat  diselesaikan sebelum pihak yang  bertanggung  jawab  tersebut  meninggal  dunia.  Bagi  meringankan beban  terhadap  mantan  isteri  selepas  berlakunya  perceraian,  di  Kuantan Pahang telah menetapkan biaya nafkah sementara seperti yang termaktub di dalam pasal 71 seksyen (1) dan (2) yaitu:
1) Jika  Mahkamah  berpuas  hati  bahawa  terdapat  alasan-alasan untuk  membayar  nafkah,  Mahkamah  boleh  membuat  suatu perintah  terhadap  suami  bagi  membayar  nafkah  sementara yang akan berkuat kuasa dengan serta merta dan terus berkuat kuasa  sehingga  perintah  Mahkamah  dibuat  atas  permohonan untuk nafkah. 2) Suami  boleh  melaraskan  nafkah  sementara  yang  dibayar dengan amaun yang diperintah supaya dibayar untuk nafkah di bawah  perintah  Mahkamah,  dengan  syarat  bahawa  amaun yang  diterima  oleh  isteri,  setelah  ditolak  apa-apa  potongan,
adalah cukup untuk keperluan asasnya.
Mahkamah  Rendah  Syariah  Kuantan  Pahang  selayaknya  mewajibkan suami memberikan nafkah ke atas bekas isteri. Meskipun, isteri tersebut telah bekerja  untuk  menyara  kehidupannya.  Dengan  segala  perintah  daripada mahkamah,  segala  aturan  tersebut  harus  dipatuhi  dan  dituruti,  sekiranya dilanggar Mahkamah boleh menjatuhkan sanksi ke atas suami tersebut seperti di penjara di ambil harta miliknya dan sebagainya.
b) Menurut Hukum Islam
Tunggakan  nafkah  adalah  istilah  yang  digunakan  di  dalam  Undang- undang  di  Malaysia.  Sama  halnya  dengan  istilah  yang  digunakan  di  dalam Bahasa  arab  yaitu  nafkah māḍiyah .  Nafkah māḍiyah adalah  nafkah  yang terutang. Māḍiyah berasal dari kata (ًضاي) dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau  atau  terdahulu.  Dalam  sebuah  kamus  bahasa  Indonesia  disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat (Adib Bisri dan Munawir al-Fatah, 1999: 17).

## 235 | Hasanuddin Yusuf Adan dan Mohamad Firdaus
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  dengan  pemberlakuannya  akad  nikah akan  automatis  menimbulkan  adanya  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan isteri.  Kewajiban  zahir  suami  terhadap  isteri  yang  paling  utama  adalah kewajiban  memberi  nafkah,  baik  berupa  makanan,  pakaian  ( kiswāh ),  maupun tempat tinggal.
Apabila kelalaian pemberian nafkah ini terjadi baik lahir maupun batin oleh  salah  satu  pihak.  Maka  seperti  halnya  dalam  kasus  ini  para  pihak  dapat mengajukan  kehadapan  pengadilan.  Seperti  gugatan  rekopensi  yang  diajukan oleh  isteri  karena  atas  sebab  kelalaian  suami  yang  tidak  menafkahi  isteri setelah perkawinan terjadi.
Dasar menetapkan jumlah nafkah agama mewajibkan suami menafkahi isterinya,  oleh  karena  dengan  adanya  ikatan  atau  akad  yang  sah  itu  seorang menjadi  terikat  semata-mata  kepadanya  suaminya,  dan  tertahan  sebagai miliknya,  karena  ia  berhak  menikmatinya,  secara  terus  menerus.  Isteri  wajib taat  kepada  suami,  tinggal  di  rumahnya,  mengatur  rumah  tangganya, memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya.  Sebaliknya  bagi  suami  ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi nafkah kepada isterinya selama ikatan suami isteri masih berjalan atau setelah berlaku perceraian, dan isteri  tidak  durhaka  atau  karena  ada  hal-hal  yang  menghalangi  penerimaan nafkah (Sayyid Sabiq, 1997: 75).
Bahkan  dalam  hukum  positif  yang  berlaku  di  Malaysia  telah  dimuat pula  Undang-undang  yang  menjelaskan  tentang  diharuskannya  suami menanggung nafkah dan biaya hidup mantan isteri dan anak-anak.
Sekiranya  jika  suami  bakhil,  tidak  memberikan  pada  isterinya kebutuhan yang secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan  yang benar,  maka  mantan  isteri  berhak  menuntut  jumlah  nafkah  tertentu  baginya untuk  keperluan  makan,  pakaian,  perumahan.  Hakim  juga  boleh  memutuskan berapa  jumlah  nafkah  yang  berhak  diterima  oleh  mantan  isteri  serta mengharuskan  kepada  suami  untuk  membayarnya  bilamana  tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh mantan isteri kepadanya itu benar.
Dalam  hal  yang  demikian,  mengenai  kapan  waktunya  nafkah  menjadi utang  bagi  suami  dan  seberapa  kuat  tanggungan  utang  tersebut  terdapat  dua pendapat  di  kalangan  ulama.  Ulama  Hanafiyyah  berpendapat  bahwa  nafkah isteri tidak akan menjadi utang bagi  suami, kecuali dengan  adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Artinya, selama suami isteri saling rela dan  tidak  ada  ketetapan  hukum  dari  hakim  maka  nafkah  tidak  akan  menjadi utang. Jika kemudian isteri menafkahi dengan hartanya sendiri atau denan cara meminjam maka nafkah isteri tetap tidak dianggap utang yang ditanggung oleh suami.
Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  nafkah  isteri  otomotis  menjadi utang suami jika ia menolak memberikannya pada isteri, dan utang nafkah itu tidak  bias  diselesaikan  kecuali  dilunasiatau  direlakan  oleh  isteri  seperti layaknya  utang  utang  pada  umumnya.  Alasan  mereka  adalah  karena  nafkah isteri  itu  sebagai  pengganti,  bukan shillah (dari  satu  sisi  adalah  pemberian
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
suami  tanpa  pamrih  atau  pengganti)  atau  pemberian  tanpa  meminta  ganti. Nafkah  itu  oleh  syariat  sudah  diwajibkan  atas  suami  sebagai  pengganti penahanannya terhadap isteri. Artinya jika memang itu sudah dianggap sebagai pengganti maka jika tidak dibayarkan akan menjadi utang.
Mantan  isteri  juga  berhak  menuntut  sebagian  harta  suaminya  dengan cara  membawa  ke  mahkamah,  karena  dalam  keadaan  seperti  ini  suami melengahkan  kewajiban  yang  menjadi  haknya  sendiri  jika  ia  dapat melakukannya.  Seterusnya  apakah  akan  berlakunya  kadaluwarsa  ( tāqādūm ) bagi  nafkah  isteri?  Permasalahannya  adalah,  apabila  seorang  suami menunggak  memberikan  nafkah  untuk  isterinya,  apakah  kemudian  si  isteri berhak menuntut suami agar membayar nafkah pada bulan-bulan sebelumnya, apakah tuntutan seperti itu bisa dipertimbangkan di Pengadilan, atau dianggap kadaluwarsa?  Suami  tidak  memberikan  nafkah  kepada  isterinya  disebabkan salah satu dari dua kemungkinan yang berlaku, antaranya:
a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan. Menurut  mayoritas  ulama  dari  kalangan  Hafiyah,  Syafi`iyah, dan  Hanbilah,  nafkah  tidak  menjadi  gugur  disebabkan  suami  dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya.
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 233, sudah dijelaskan: َۚآََع ۡس ُٔ  َّلَِإ  ٌسۡفََ  ُفَّهَكُح  َلَ  َِۚفٔ ُسۡعًَۡنٱِب ٍَُُّٓح َٕ ۡسِك َٔ ٍَُُّٓل ۡش ِز ۥَُّن ِدُٕن ًَٕۡۡنٱ ىَهَع َٔ Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan  cara  ma´ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar kesanggupannya .” (QS. Al-Baqarah: [2:223])
Keharusan  nafkah  dari  seorang  suami  tidak  hanya  sewaktu  dia menjadi  isteri  sahnya  dan  terhadap  anak-anak  dari  isteri  itu,  suami wajib  menafkahinya  bahkan  selepas  perceraian  (Abdurahman,  2002: 270). Selama belum mampu memberi nafkah, suami dianggap berutang kepada isterinya yang harus dibayar dikemudian hari apabila ia mampu. Dalam  kondisi  demikian  menurut  Hanafiyah  hakim  di  negeri  itu memberi  izin  kepada  isteri  untuk  berutang  kepada  orang  lain  untuk memenuhi  pembelanjaannya  meskipun  suami  tidak  mengizinkannya. Dalam  hal  ini  apabila  suami  enggan  membayarkan  utang  tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk  membayarnya  walau  dengan  cara  apa  sekalipun  (Satria  Effendi M. Zein, 2010: 160).
Imam  mazhab  fikih  saling  berbeda  pendapat  dan  pandangan dalam  menetapkan  hukum  kewajiban  nafkah  terhadap  isteri  ketika suami  tidak  mampu.  Pemikiran  mereka  terbagi  kepada  dua  macam yaitu nafkah tidak gugur dan nafkah gugur:
1) Nafkah tidak gugur Imam  Hanafi  berpendapat  jika  suami  jatuh  miskin dan  tidak  mampu  membiayai  isterinya,  maka  nafkah  itu bisa  saja  gugur  dan  dapat  pula  tidak  gugur.  Nafkah  tidak bisa gugur apabila isteri telah mengadu atau menuntut lewat
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
penegak  hukum,  maka  nafkah  itu  dianggap  sebagai  utang yang harus dilunasi  pada saat  ia berkemampuan,  sekalipun yang  dinafkahkan  tersebut  merupakan  harta  isteri  sendiri. Sebaliknya  nafkah  itu  gugur  dan  suami  tidak  dianggap berutang  jika  isteri  untuk  memenuhi  kebutuhan  dirinya telah  membelanjakan  uangnya  sendiri  atau  berutang  pada orang  lain  tetapi  tanpa  berdasarkan  putusan  hakim  atau tanpa ada izin dari suami.
Pandangan  ulama  Syaf`iyyah  berpendapat  bahwa nafkah  tidak  menjadi  gugur  apabila  seorang  suami  jatuh miskin  yang  tidak  mampu  membiayai  isterinya,  bahkan dapat  menjadi  utang  bagi  suami  yang  harus  dibayarkan pada  saat  ia  mampu.  Beralasan  bahwa  nafkah  itu merupakan imbalan bersenggama, bukan disebabkan ikatan perkawinan.  Apabila  seorang  suami  dapat  menikmati isterinya  maka  kewajiban  nafkah  tetap  tidak  dapat dielakkan,  kecuali  apabila  isteri  melepaskan  kewajiban tersebut. Dengan demikian nafkah tidak diwajibkan apabila suami  tidak  dapat  menggauli  isterinya.  Apabila  nafkah  itu merupakan i`wad semata-mata  dan  isteri  tidak  nusyuz kepada  suami  maka  nafkah  itu  tetap  merupakan  kewajiban suami  yang  harus  ditunaikan  dan  merupakan  utang  yang harus  dibayar  saat  ia  berkemampuan,  sama  seperti  utang- utang  lainnya.  Pendapat  al-Syafi`iyyah  ini  sama  dengan pandangan  ulama  Hanabilah  bahwa  nafkah  itu  merupakan hak isteri. hak itu adalah sebagaimana hak-hak lainnya yang cukup kuat. Maka hak itu tidak bisa gugur setelah menjadi wajib
Berkait  dengan  itu,  Mufti  Agung  Prof,  Dr.  Ali  Jum`ah Muhammad Abdul Wahab yaitu merupakan mufti besar Mesir di dalam jawaban fatwa yang bernomor 2125 tahun 2003 mengenai Nafkah Isteri Jika  Suami  Tidak  Mampu  Memberi  diputuskan  jika  terbukti  bahwa suami  tersebut  dalam  keadaan  kesulitan  keuangan  sehingga  tidak mampu  memberi  nafkah  kepada  istrinya,  maka  istri  berhak  meminta hakim  agar  mewajibkan  suaminya  untuk  memberikan  nafkah.  Dalam waktu yang sama, hakim juga memerintahkan orang yang bertanggung jawab  atas  nafkah  perempuan  tersebut  seandainya  ia  tidak  bersuami, seperti  ayah, saudara laki-laki dan lain sebagainya, untuk  memberikan nafkah  kepadanya.  Hal  ini  dengan  ketentuan  bahwa  orang  yang memberi  nafkah  tersebut  dapat  menuntut  pengganti  nafkah  yang  ia berikan jika suami perempuan itu telah mampu.
Menurut  kalangan  Malikiyah,  nafkah  isteri  menjadi  gugur  jika suami  dalam  keadaan  tidak  mampu  (miskin)  membayarnya  dan  tidak
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
pula dianggap sebagai utang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, firman Allah dam sura al-Baqarah ayat 286:
َۚآََع ۡس ُٔ  َّلَِإ ااسۡفََ ُ َّللَّٱ  ُفِّهَكٌُ  َلَ
Artinya :  “Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan kesanggupannya .” (QS. Al-Baqarah:[2:286])
Dengan demikian, jika terbukti di hadapan hakim ketidakmampuan  sang  suami  untuk  memberikan  nafkah  kepada istrinya, maka ia dapat mewajibkan orang yang bertanggung jawab atas nafkah  seorang  istri  seandainya  ia  belum  menikah  untuk  memberikan nafkah  kepadanya.  Lalu  istri  tersebut  dapat  meminta  suaminya  untuk melunasi  nafkah  itu  ketika  suaminya  sudah  mampu.  Selain  itu,  hakim juga boleh mengizinkan seorang istri untuk meminjam uang dari orang lain  atas  nama  suaminya,  sehingga  pemberi  pinjaman  dapat  menuntut suami itu secara langsung setelah mendapatkan izin dari hakim.
b. Suami  enggan  memberikan  nafkah  kepada  isterinya  padahal  ia  berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Dalam  hal  ini  menurut  kalangan  Hanafiyah,  hakim  di Pengadilan  berhak  menyita  harta  suami  secara  paksa  dan  harganya diserahkan  untuk  pembiayaan  isteri.  Jika  ia  menyembunyikan kekayaanya,  hakim  berhak  menghukumnya  dengan  penjara  bila dikehendaki  oleh  isteri  sampai  ia  bersedia  menunaikan  kewajibannya. Alasannya  hadist  riwayat  Abu  Hurairah  yang  menceritakan  ketegasan Rasulullah  bahwa  keengganan  seseorang  yang  mampu  untuk menunaikan  kewajibannya  adalah  suatu  kezaliman,  oleh  karena  itu boleh  dikenakan  hukuman  dan  dipenjarakan  sampai  ia  bersedia menunaikan kewajibannya.
Dalam  hal  suami  memiliki  harta  namun  ia  enggan membayarkan nafkah kepada isterinya, menurut  kalangan Hanafiyyah, isteri  yang  tidak  mendapat  nafkah  dari  suaminya,  hendaklah  segera mendesak  suami  atau  menuntutnya  melalui  penegak  hukum  dalam masa  satu  bulan  terhitung  dari  mulai  terjadi  kelalaian  suami.  Nafkah isteri baru dianggap sebagai utang yang harus dibayar suami kemudian, jika  isteri  (pada  waktu  tidak  mendapat  nafkah  dari  suaminya  untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas dasar  keputusan  hakim  atau  atas  izin  dari  suaminya.  Oleh  sebab  itu, suami tidak dianggap berutang jika si isteri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya sendiri atau harus berutang, akan tetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa izin dari suami.
Berbeda  dengan  itu,  kalangan  mayoritas  ulama  berpendapat, suami dianggap berutang nafkah isteri yang belum dibayarkannya baik atas  dasar  keputusan  hakim  atau  tidak.  Sebagaimana  halnya  setiap utang,  maka  utang  nafkah  seperti  itu  tidak  menjadi  gugur  kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak isteri. Utang seperti ini tidak menjadi  gugur  sebab  kadaluwarsa.  Isteri  secara  sah  dapat  menuntut
suami  atas  nafkah  yang  belum  dibayarnya  meskipun  setelah  sekian waktu lamanya (Satria Effendi M. Zein: 161-162).
Ringkasnya,  bahwa  nafkah  isteri  otomatis  menjadi  utang  suami  jika  ia menolak memberikannya pada isteri, dan utang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi  atau  direlakan  oleh  isteri  seperti  layaknya  utang-utang  pada  umumnya. Tidak juga menjadi lunas dengan lewatnya masa tanpa pelunasan, tidak juga karena isteri melakukan nusyuz, cerai, ataupun wafatnya salah satu dari keduanya. Alasan adalah  karena  nafkah  isteri  itu  sebagai  pengganti  penahannya  terhadap  isteri. artinya  jika  memang  sudah  dianggap  sebagai  pengganti  maka  jika  tidak diabayarkan akan menjadi utang selamanya.

## KESIMPULAN
Maka  dari  semua  pembahasan  dari  bab-bab  sebelumnya  ini,  penulis  dapat menyimpulkan  tentang  keputusan  Mahkamah  Rendah  Syariah  Kuantan  Pahang tentang  tunggakan  nafkah  pasca  perceraian  menurut  hukum  Malaysia  dan  hukum Islam adalah sebagai berikut:
1. Dari  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  dalam pemberian  tunggakan  nafkah  isteri,  Mahkamah  Rendah  Syariah  Kuantan Pahang  menggunakan  dasar  kaedah  yang  tidak  berlawanan  dengan  Fikih Islam.  Hal  ini  karena,  setiap  keputusan  yang  diputuskan  tidak  melanggar Hukum  Syara`  mengikut  Undang-undang  yang  telah  tertulis  di  Enakmen Tatacara Mal pada Seksyen 245. Penulis juga mendapati, Mahkamah dalam memutuskan  perkara  yang  berkaitan  dengan  tuntutan  tunggakan  nafkah lebih  sensitif  terhadap  pembelaan  hak-hak  perempuan  karena  telah mengatur  suami  wajib  memberikan  nafkah  yang  dituntut  oleh  isteri. Sehingga  mantan  suami  boleh  dipidana  atau  dipenjara  atau  kedua-duanya sekali  sekiranya  melanggar  perintah  atas  kelalaianya  dalam  pemberian nafkah isteri. Selain itu, mahkamah boleh mengambil harta pusaka mantan suami  sebagai  utang  atas  tunggakan  nafkah  isteri  apabila  suami  telah meninggal dunia.
2. Penulis  mendapati  bahwa  menurut  pendapat  Hanafiyah,  hak  nafkah  isteri menjadi  gugur dengan kedaluwarsa apabila tidak dituntut dalam masa satu bulan.  Berdasarkan  pendapat  ini,  isteri  selaku  Penggugat  dalam  perkara yang  dibahas  ini,  tidak  berhak  menuntut  suaminya  untuk  mendapat  ganti rugi  nafkah  yang  diterimanya  selama  62  bulan  sebelumnya.  Berdasarkan pendapat  ini,  isteri  (Penggugat)  baru  berhak  menuntut  nafkah  yang  belum diterimanya, jika dengan keputusan hakim atau  atas izin  suaminya ia telah menggunakan  uangnya  sendiri  atau  berutang  untuk  membiayai  dirinya selama  tidak  mendapatkan  nafkah  dari  suaminya.  Dalam  hal  ini  isteri dibenarkan menuntut suami untuk menutupi utang tersebut. Sejalan dengan pendapat  Hanafiyah  ini  maka  alasan  kedaluwarsa  telah  dianggap  cukup untuk menolak tuntutan Penggugat (isteri) dalam perkara ini sepanjang yang
berhubungan  dengan  hak  nafkahnya  sendiri  tanpa  memerlukan  adanya alasan lain seperti disebabkan nusyuz isteri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurahman, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah  (Syariah) ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002.
Abu  Ja`far  Muhammad  bin  Jarir  Ath-Thabari, Tafsir  Ath-Thabari ,  (terj.  Ahsan Askan), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Adib  Bisri  dan  Munawir  al-Fatah, Kamus  Al-Bisri ,  Surabaya:  Pustaka  Progresif,
1999.
Al-Nawawi,  Imam Muhyiddin, Shahih  Muslim ,  Juz XII,  Beirut:  Darul  Ma`rifah li al-Thaba`ah  wa  al-Nasyar  wa  al-Tauzi`,  1999,  Lihat  juga:  A.  Hasan,
Bulughul Maram, Jil. II, Bandung: CV. Diponegoro, 1985.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  (Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan) , Jakarta: Kencana, 2006.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011.
Departemen  Agama  RI, Ilmu  Fiqh ,  Jilid  II,  Jakarta:  Ditjen  Binbaga  Islam, 1984/1985.
Kamal  Mukhtar, Azas-Azas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  cet.  I,  (Jakarta:
Bula Bintang, 1794.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002. Khairizzman, Nafkah Isteri  Dalam Persperktif  Fikih: Tela`ah Terhadap Pendapat Jumhur  Ulama  dan  Ibn  Hazm ,  Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam
Pemerintah Aceh, 2011.
Rusyadi dan Hafifi, Kamus Indonesia Arab , (Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer , Jakarta: Knecana, 2010.
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 7, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, Bandung:
PT, Al-Ma`arif 1987.
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-uras, 1940. Tim  Pustaka  Imam  Adz-Dzahabi  (editor),  Buku  ke  Dua Terjemahan  Bulughul Maram, Bekasitimur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989. Perundang-undangan Lembaga Penyelidikan Undang-undang, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005 , (Selangor: International Law Book Services, 2014) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) tentang Kewajiban Suami. Internet www.pahang.jksm.gov.my,  Diakses  melalui  situs  http://pahang.jksm.gov.my/- index.php/korporat/bidang-kuasa. Pada tanggal 19 Jun 2019