## PRESENTASE DAN JARINGAN KORUPSI ANGELINA SONDAKH PADA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NO 1616K/PIS.SUS/2013

## Anang Setiawan & Achmad Nurmandi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ananggsetiawan2016@gmail.co m
Abstract
T he  rise  of  corruption  cases  that  occur  in Indonesia today, if we see corruption cases in Indonesia every year is always increasing, not  decreasing,  this  causes  people  to  feel angry with corruptors. The percentage and network  of  corruption  Angelina  Sondakh of  the  Supreme  Court  Judge’s  Decision  No. 1616k  /  Pis.Sus  /  2013  is  quite  interesting to examine especially if we can see who the dominant actors are in this case, both from the planning process, the bidding process, the bid evaluation process and implementation and evaluation. This study uses a descriptive qualitative  approach  which  illustrates  the phenomenon of Angelina sondakh corruption case  in  the  Supreme  Court’s  Decision  No. 1616 K / Pid.Sus / 2013. Descriptive analysis in this study uses the Nvivo 12 Plus software. Data from this study were sourced from the Supreme Court Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 and previous research relating to the Corruption of Angelina Sondakh. The results of  this  discussion  The  conclusions  that  the author  can  take  from  the  presentation of  the  analysis  above  are  based  on  the decision of the Supreme Court No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 analyzed with Nvivo 12 Plus in  general  from  the  four  processes  above can  be  seen  Corporate  9.05%,  Government 7.62%,  Political  Parties  0.32%  and  Political Consultants 0%.
Keyword : Corruption; Bribery; Network

## 1.  PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada upaya bersama, dari  pemerintah  Indonesia  dan  organisasi  internasional dalam  hal  meningkatkan  kontribusi  keterwakilan  perempuan di  Indonesia,  baik  dalam  organisasi  pemerintahan  ataupun organisasi  swasta  agar  terjadinya  keseimbangan  yang  baik dalam  kehidupan  publik.  Jika  melihat  dari  Negara  tetangga yakni prancis mereka memiliki undang – undang yang dimana mewajibkan semua pihak untuk memasukan kandidat pria dan wanita  dalam  jumlah  yang  sama  dalam  pencalonan  didalam daftar  partai  politik  yang  akan  mengikuti  pemilu  dan  jumlah margin eror ialah 2% didaerah pemilihan (Swamy, Knack, Lee, & Azfar, 2001). Namun didalam mendukung reformasi terhadap hak – hak perempuan perlunya didukung suatu kebijakan yang berbeda  dari  pria  dan  memang  harus  ada  bukti  yang  baik didalamnya.
Menurut Wahyuni (2011) belakangan ini, muncul adanya klaim yang lebih provokatif yang telah dibuat: di beberapa lokasi berbeda,  pejabat  publik  berpengaruh  telah  menganjurkan peningkatan  representasi  perempuan  dengan  alasan  bahwa ini akan lebih rendah tingkat korupsi. Di kota Meksiko, kepala polisi telah membuat 900 polisi lalu lintas pria dan menciptakan sebuah kekuatan baru yang secara eksklusif terdiri dari wanita, berharap untuk mengurangi korupsi. Peran politik perempuan di  Indonesia  saat  ini  hampir  sama  dengan  laki-laki,  seperti yang  terlihat  dari  keterlibatan  presiden  perempuan  Republik Indonesia,  Megawati  Soekarnoputri,  di  samping  fakta  bahwa peran politik perempuan dalam reformasi saat ini Periode ini sebenarnya menjadi lebih terkenal, seperti yang dapat dilihat dari banyak perempuan yang bekerja di dunia politik dengan menjadi pemimpin daerah, perwakilan dari DPR.
Menurut Jiménez (2018) Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 menyatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap  Daerah  Pemilihan  dengan  memperhitungkan keterwakilan  perempuan  setidaknya  30%”.  Mereka kemudian  diperkuat  oleh  UU  nomor  8  tahun  2010 dalam pasal 53 sampai 58, yang menyangkut sistem kuota 30% untuk perempuan. dan paling baru dalam undang-undang  8  tahun  2012  bagian  55  berbunyi “Daftar  calon  yang  disebut  dalam  Pasal  53  memuat setidaknya  30%  (tiga  puluh  persen)  representasi perempuan”. Dan pasal 56 ayat 2 UU 8 tahun 2012 juga mempertegas  keberadaan  perempuan  dalam  politik membaca  “Dalam  daftar  bakal  calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) calon potensial ada paling tidak 1 (satu) wanita akan kandidat.
Menurut Mukherjee (2004) Menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara gender  dan  korupsi  dalam  organisasi  sektor  publik. Tingkat  korupsi  pada  awalnya  menurun  sebagai persentasenya pada saat perempuan di dalam suatu organisasi  jika  perempuan  terus  berada  dalam minoritas. Setelah ambang tertentu, justri sebaliknya menjadi  meningkat  proporsi  wanita  membalikkan tren  pengurangan  korupsi:  korupsi  meningkat seiring  bertambahnya  jumlah  perempuan  dari mayoritas dalam suatu organisasi, Dengan kata lain, memiliki  terlalu  sedikit  atau  terlalu  banyak  wanita dikaitkan  dengan  peningkatan  keparahan  korupsi. Sebaliknya,  keseimbangan  antara  perempuan  dan laki-laki tampaknya mengurangi korups dalam suatu organisasi.
Gambar 1.1 Data Kasus Korupsi DiIndonesia
Sumber : kpk.go.id
Maraknya kasus korupsi yang terjadi diindonesia saat  ini,  jika  kita  melihat  kasus  korupsi  diindonesia setiap  tahunnya  selalu  mengalami  kenaikan  bukan penurunan, hal ini menyebabkan masyarakat merasa geram  kepada  para  koruptor  yang  tega  mengambil uang  Negara  yang  dapat  dikatakan  tidak  memiiliki hati  nurni  dan  kemanusiaan.  Hasil  dari  maraknya kasus korupsi diindonesia menyebabkan merosotnya perekonomian  Negara.  Tindak  pidana  korupsi  yang bersifat dan terjadi secara sitematik, terstruktur dan masif  dapat  berakibat  merugikan  keuangan  Negara dan  melanggar  norma  –norma  ekonomi  dan  sosial dalam  masyarakat  secara  luas.  Dengan  kata  lain, tindakan  yang  dinamakan  korupsi  ini  merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang telah melanggar hak – hak dasar seseorang yang telah tertera didalam Undang – Undang NKRI tahun 1945.
Pada  saat  yang  sama,  masuknya  perempuan dalam  politik,  menggeser  fokus  media  ke  politik yang  sebelumnya  penuh  dengan  politisi  laki-laki, sekarang  diwarnai  oleh  kehadiran  berita  tentang politisi  perempuan.  Masalah  perempuan  dan  politik telah  menjadi  objek  seksi  bagi  media,  baik  dalam hal  keterlibatan  perempuan  dalam  politik,  maupun dalam  hal  eksploitasi  feminin  mereka.  Misalnya, kasus Angelina Sondakh, yang terjerat dalam korupsi, terkait  erat  dengan  pelengkap  sebagai  Janda  Adjie Masaid.  Kehidupan  pribadinya,  termasuk  anak-anak dan  masalah  mengawinkan  arwahnya  dengan  salah satu petinggi Polri (Maguchu, 2018).
Politik  atau  kekuasaan  berkaitan  erat  dengan korupsi  sebagai  dua  sisi  mata  uang.  Terjunkan perempuan  ke  dalam  politik,  kedua  tangan  ini  juga tidak bisa dilepaskan. Beberapa politisi wanita telah jatuh, di pusaran korupsi. Skandal mega korupsi sarana olahraga Hambalang dan Kasus Korupsi Kementerian Pendidikan Nasional menjadi akhir dari karier politik Angelina  Sondakh.  Para  peneliti  menemukan  dalam penelitian  awal  bahwa  setidaknya  beberapa  pihak domestik  terikat  pada  Angelina  Sondakh,  yang  juga menjabat  sebagai  Wakil  Sekretaris  Jenderal  Partai (Hermanto, 2001).
Anang Setiawan & Achmad Nurmandi . Presentase Dan Jaringan Korupsi Angelina Sondakh  . . .
Pada  kasus  Angelina  Sondakh  yang  mengacu kepada putusan hakim Mahkamah Agung no 1616K/ Pis.Sus/2013,  melihat  dari  hasil  putusan  ini  MA memituskan menghukum bersalah Angelina Sondakh atas  kasus  korupsi  Sarana  olahraga  Hambalang  dan Kasus Korupsi Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun  2017  dengan  vonis  penjara  selama  12  tahun penjara dan dengan denda Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) da Subsidiair selama 6 bulan.
Dalam  perspektif  ini  peneliti  ingin  melihat bagaimana  dominasi  aktor  –  aktor  yang  terlibat dalam kasus Angelina Sondakh yang telah diputuskan Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  No.  1616  K/Pid. Sus/2013 dari segi Pemerintah, Partai politik, Korporasi dan  Konsultan  Politik  yang  akan  di  bagi  atas  proses perencanaan,  Proses  Penawaran,  Proses  Evaluasi Penawaran  dan  Proses  Pelaksanaan  dan  Evaluasi. Yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung.
Untuk  memperkuat  hasil  pembahasan  terkait dengan  korupsi  akan  juga  di  tambahkan  jaringan korupsi  yang  akan  dilihat  adri  jurnal  scopus  yang membahas  tentang Corruption,  Procurement  and bribe yang  terdapat  dalam  penelitian  sebelumnya akan  di  gunakan  dalam  mengetahui  Jaringan Visualisasi  Korupsi  yang  sangat  dominan  dalam penelitian  tentang Corruption diantara  indicator  - indicator yang ditemukan dari penelitian sebelumnya. Hal tersebut sangat menarik untuk di teliti dan sangat membantu  dalam  memperkaya  informasi  dalam praktek Corruption .

## 3.  PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  yang  dimana  menggambarkan  fenomena kasus  korupsi  Angelina  sondakh  dalam  Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013. Analisis deskriptif  didalam  penelitian  ini  menggunakan software  Nvivo  12  Plus.  Data  dari  penelitian  ini bersumber  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 1616  K/Pid.Sus/2013  dan  penelitian  terdahulu  yang berkaitan dengan Korupsi Angelina Sondakh.
Analisis  Nvivo  12  plus  pada  penilitian  ini menggunakan  fitur  cluster  analysis,  group  analysis, dan  tex  research  analysis  (Bruno,  2019)  Cluster analysis  digunakan  untuk  menfisualisasikan  dan menggumpulkan data/words yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Penelitian ini melihat persamaan dan perbedaan twit account kelompok organisasi. Menurut Nurmandi, (2019) Group analysis untuk menemukan item yang berkaitan dengan item yang lain, hubungan item tergantung pada pengkodeaan item, penggunaan fitur group analysis untuk mencari hubungan dengan item atau node yang lain. Sedangkan penggunaan text research analysis untuk mencari makna, kata-kata, dan konteks  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian dalam lingkup Korupsi Angelina Sondakh.
Dalam  penelitian  ini  juga  pengumpulan  data dengan  menganalisis  indicator  dalam  literature sebelumnya tentang Korupsi dalam suap pengadaan dengan pencarian pada website Scopus yang banyak digunakan untuk melakukan analisis ilmiah (Bolívar & Meijer, 2016). Maka dengan pencarian website scopus dengan  kata  kunci  Korupsi  dalam  suap  pengadaan ditemukan lebih dari 38 dan dilakukan kajian pustaka untuk  mengetahui  dari  indicator  yang  didapatkan kata  kunci  apakah  yang  menjadi  jaringan  dalam perkembangan penelitian tentang Korupsi dalam suap pengadaan

## 3.1  Keterlibatan Aktor dalam Proses Korupsi
Dalam  permasalahn  korupsi  yang  menyeret Angelina  Sondakh  yang  telah  putuskan  Mahkamah Agung,  dapat  diamati  bagaimana  proyeksi  dan  cara yang dilakukan oleh Angelina dan aktor – aktor yang terlibat didalamnya dalam korupsi proyek hambalang di  kementerian  pendidikan  dan  kementerian pemuda  dan  olahraga  yang  merugikan  Negara  Rp. 54.700.899.000 miliar.
Jika melihat terhadap korupsi Angelina Sondakh melalukan  kasasi  di  tingkat  Mahkamah  Agung,  yang dimana  pada  saat  itu  hakim  yang  bertugas  sebagai hakim ketua adalah Adtidjo Alkostar dan Mohammad
Anang Setiawan & Achmad Nurmandi . Presentase Dan Jaringan Korupsi Angelina Sondakh  . . .
Akin  dan  M.S.  Lumme  sebagai  hakim  anggota,  yang memutuskan  terdakwa  Angelina  bersalah  pada perkara ini dan dihatuhi hukuman 12 tahun penjara. Aktor yang terlibat dalam kasus korupsi ini terdiri dari pemerintah,  korporasi  (perusahaan),  Partai  politik dan  Konsultan  Politik  dimana  setiap  aktor  memiliki perannya masing – masing yang dapat kita lihat pada Gambar berikut ini :
Gambar 4.1 Crosstab Query Korupsi Angelina
Sumber : Nvivo 12 Plus, 2019
Dapat  dilihat  dari  Gambar  4.1 Crosstab  Query Korupsi  Angelina  terdapat  beberapa  aktor  yang dominan atau terlibat dalam kasus ini, dalam proses perencanaan,  Penawaran,Evaluasi  penawaran  dan Implementasi  dan  pemantauan  dominasi  korporasi sangat  tinggi  dalam  kasus  ini  yakni  19.16%  hal ini  melihatkan  keterlibatan  swasta  dalam  korupsi sangatlah  tinggi.  Dimana  dominasi  korporasi  atau perusahaan  dipegang  oleh  PT.  Permai  Grup  sebagai pemberi  Suap  kepada  terdakwa  agar  melancakan tender dalam proyek wisma atlit.
Dari keempat proses tadi akan dilihat bagaimaan dominasi dari setiap aktor pada setiap proses, sebagai berikut :

## 3.2  Proses Perencanaan
Dalam  Proses  Perencanaan  merupakan  proses berpikir  tentang  kegiatan  yang  diperlukan  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini adalah aktivitas pertama  dan  terpenting  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan.  Korupsi  di  bidang  perencanaan  sebagian
besar  terkait  dengan  peluang  yang  dihasilkan oleh  perencanaan  penggunaan  lahan  dengan mengalokasikan hak pembangunan dan penggunaan lahan, seperti pada gambar dibawah ini :
Gambar 4.2 Crosstab Query Perencanaan
Sumber : Nvivo 12 Plus, 2019 Dari  Gambar  4.2 Crosstab  Query Perencanaan PT. Permai Grup menjadi aktor terbesar dalam proses perencanaan  ini  dimana  peran  permai  grup  yang dalam hal ini diberikan oleh Mindo Rosalina Manulang untuk memberikan uang suap kepada terdakwa agar proses lelang dan tendering proyek Hambangang ini menjadi proyek yang dipegang oleh PT. Permai Grup dengan melihatkan orang dari Kementerian Pemuda dan  Olahraga  dalam  hal  ini  di  Haris  Iskandar  selaku Kepala  Biro  perencanaan  dan  dalam  proses  ini  juga melibatkan  Muhammad  Nazaruddin  yang  dimana juga anggota DPR RI yang terlibat juga dalam kasus ini dimana,  Nazzardudin  menjadi  otak  dari  kasus  suap, tetapi  dari  putusan  ini  lebih  memberatkan  saudara Mindo.

## 3.3  Proses Penawaran
Proses penawaran dalam suatu proyek pengadaan bisa rusak oleh kolusi antara penawar yang bersaing dan  petugas  proyek.  Peserta  lelang  yang  bersaing menyuap  atau  berkolusi  dengan  petugas  proyek untuk mendapatkan penghargaan kontrak utama. Hal ini terjadi pada kasus korupsi hambalang yang dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :
Gambar 4.3 Crosstab Query Penawaran
Sumber : Nvivo 12 Plus, 2019
Pada  proses  penawaran  adanya  proses  tawar menawar antara PT Permai Grup kepada panitia lelang proyek olahraga hambalang di kemenertian pemuda dan  olahraga,  yang  juga  melihatkan  anggota  DPR. Pada kejadian ini Mindo Rosalina Manulang bertemu dengan  Angelina  Sondakh  karena  beliau  adalah Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X  (sepuluh),  yang  bertugas  membahas  anggaran terkait dengan proyek tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh  Angelina  untuk  menerima  Suap  dari  Mindo dengan  bertujuan  mendapatkan  keuntungan  yang lebih banyak dari proyek ini.
Dalam  proses  penawaran  ini  Muhammad Nazarudin  meminta  Mindo  Rosalina  Manulang untuk  mengecek  ke  Biro  Perencanaan  Ditjen Dikti  Kemendiknas  terhadap  usulan  dari  berbagai Universitas Negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas  pada  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  2011,  selain  itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa Rektor Universitas Negeri terkait pengajuan proposal usulan Universitas  ke  Ditjen  Dikti  Kemendiknas.  Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka  Muhammad  Nazaruddin  memperkenalkan Mindo  Rosalina  Manulang  dengan  Wafid  Muharam yang  menjabat  sebagai  Sekretaris  Menteri  Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora).
Dari  proses  penawaran  ini  Angelina  sondakh menyepakati  dan  menyanggupi  untuk  permintaan
penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Grup dengan  meminta  imbalan  uang  (fee)  sebesar  7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima  puluh  persen)  setelah  DIPA turun atau disetujui.

## 3.4  Evaluasi penawaran
Evaluasi  penawaran  adalah  proses  yang  terjadi setelah batas waktu pengajuan tender. Ini melibatkan pembukaan  dan  pemeriksaan  tawaran  untuk mengidentifikasi  pemasok  pilihan  untuk  proyek. Negosiasi kemudian dapat dilakukan dengan satu atau lebih pemasok, dan pemasok yang berhasil diberikan kontrak, dalam evaluasi ini Angelina sondakh memiliki perana  yang  tinggi  dalam  hal  ini  dan  dapat  dilihat pada gambar berikut ini :
Gambar 4.4 Crosstab Query Evaluasi Penawaran
Sumber : Nvivo 12 Plus, 2019
Pada  Gambar  4.4 Crosstab  Query Evaluasi Penawaran  Angelina  Sondakh  memainkan  perannya sebagai  anggota  pokja  dengan  permintaan  imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek- proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan  kepada  Terdakwa  tersebut,  maka  Permai Grup memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Angelina menerima suap pertama dari PT Permai Grup sebesar  Rp.  70.000.000.000  untuk  memperlancar dengan perintah Mindo Rosalina dengan dibawa oleh M.  Lindiana  kepada  Angelina,  selanjutanya  Angelina meminta  kembali  kepada  permai  grup  sebesar  Rp. 2.5000.000.000  guna  membayar  dukungan  kepada
Anang Setiawan & Achmad Nurmandi . Presentase Dan Jaringan Korupsi Angelina Sondakh  . . .
wayan  koster  untuk  pengurusan  proyek  universitas yang sebelumnya sudah ada kesepakan diawal.

## 3.5  Pelaksanaan dan Pengawasan
Gambar  4.5 Crosstab  Query  Pelaksanaan  dan Pengawasan
Sumber : Nvivo 12 Plus, 2019
Pada Gambar 4.5 Crosstab Query Pelaksanaan dan Pengawasan aktor yang tinggi ialah Angelina Sondakh dimana  dalam  proses  pelaksanaan  setelah  proyek tersebut berjalan Angelina mengusulkan untuk adanya dana  tambahan  dari  APBN  karena  dengan  alasan dana  untuk  proyek  tersebut  kurang,  maka  dengan kuasa  dia  sebagai  Anggotaan  Badan  Anggaran  DPR RI dia membahas kembali anggran yang dibutuhkan dalam  proyek  tersebut  bersama  pemerintah  dalam menentukan  pokok-pokok  kebijakan  fiskal  secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi  setiap  Kementerian/Lembaga  dalam  menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal  di  Komisi  X  (sepuluh),  Angelina  ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi  X  (sepuluh),  yang  bertugas  menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas  dan  Kemenpora  yang  dibahas  melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI.

## 4.  PENUTUP
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  penulis  ambil dari  pemaparan  analisis  diatas  ialah  Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013
yang  dianalisis  dengan  Nvivo  12  Plus  secara  umum dari  ke  empat  proses  tadi  dapat  dilihat  Corporate 9.05%,  Pemerintah  7.62%,  Partai  Politik  0.32%  dan Konsultan  politik  0%.  Tetapi  jika  dipetakan  dalam setiap  proses  dapat  dilihat pertama :  pada  proses perencanaan  aktor  yang  terlibat  Corporate  sebesar 7.69%,  Pemerintah  7.33%,  Partai  Politik  :0.37%  dan Konsultan politik : 0%, kedua : pada proses Penawaran aktor yang terlibat Corporate 9.5%, Pemerintah 7.44%, Partai Politik 0.41% dan Konsultan politik 0%, ketiga :  aktor  yang  terlibat  Corporate  16.67%,  Pemerintah 5.56%,  Konsultan  politik  0%  dan  Partai  Politik  0% dan keempat : aktor yang terlibat Corporate 10.31%, Pemerintah  9.28%,  Konsultan  politik  0%,  dan  Partai Politik 0% dan pada Konektivitas Cluster setiap proses memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain  dengan  case pemerintah, konsultan dan partai politik, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan case konsultan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. K. (2016). Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Positif  Di  Indonesia  Dan  Solusinya  Menurut Islam. Jurnal Syariah , 24 (2), 179–206.
ARIYATAMA  PUTRA  WIRANATA.  (2015).  Terobosan Hukum  (Rule  Breaking)  dalam  Menciptakan Putusan  yang  Berkeadilan  (Analisis  Putusan Mahkamah  Agung  No.  1616  K/Pid.Sus/2013),
1 (30), 77–87.
Ashyrov, G. (2019). Role of managerial traits in firm- level  corruption:  evidence  from  Vietnam. Journal  of  Small  Business  and  Enterprise Development .  https://doi.org/10.1108/JSBED- 01-2019-0019
Azim, M. I., Sheng, K., & Barut, M. (2017). Combating corruption  in  a  microfinance  institution. Managerial Auditing Journal , 32 (4–5), 445–462. https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2016-1342
Bruno,  L.  (2019).  A  PERCEPÇÃO  DOS  ENFERMEIROS SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE SOBRAL (CE). Journal of Chemical Information
Anang Setiawan & Achmad Nurmandi . Presentase Dan Jaringan Korupsi Angelina Sondakh  . . .
and  Modeling , 53 (9),  1689–1699.  https://doi. org/10.1017/CBO9781107415324.004
Büchner, S., Freytag, A., González, L. G., & Güth, W.
(2008).  Bribery  and  public  procurement:  An experimental  study. Public  Choice , 137 (1–2), 103–117. https://doi.org/10.1007/s11127-008- 9315-9
Clark,  R.,  Coviello,  D.,  Gauthier,  J.  F.,  &  Shneyerovy,
A.  (2018).  Bid  rig  ging  and  entry  deterrence in  public  procurement:  Evidence  from  an investigation  into  collusion  and  corruption in  Quebec. Journal  of  Law,  Economics,  and Organization , 34 (3),  301–363.  https://doi. org/10.1093/jleo/ewy011
Dion, M. (2017). Philosophical connections between the  classical  and  the  modern  notion  of corruption  from  the  Enlightenment  to  post- modernity. Journal  of  Financial  Crime , 24 (1), 82–100.  https://doi.org/10.1108/JFC-01-2016- 0009
Forson,  J.  A.  (2016).  A  “recursive  framework”  of corruption and development. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development , 12 (4),  282–298.  https://doi. org/10.1108/wjemsd-05-2016-0027
Hauser, C. (2019). Reflecting on the role of universities in  the  fight  against  corruption. RAUSP Management Journal , 54 (1), 4–13. https://doi. org/10.1108/RAUSP-09-2018-0080
hermanto,  hermanto.  (2001).  Korupsi  Dan Pembangunan. Jurnal  Ekonomi  &  Studi Pembangunan. , 2 (1). https://doi.org/10.18196/ jesp.2.1.1458
Huda,  G.  N.  (2012).  Konstruksi  realitas  penahanan angelina  sondakh  sebagai  tersangka  kasus dugaan suap pembahasan anggaran, 299–319.
Ikoh,  M.  U.  (2018).  Nigerian  corruption  complex: rethinking  complementarities  to  curative measures. Journal  of  Financial  Crime , 25 (2),
576–588.
https://doi.org/10.1108/JFC-12- 2016-0082
Jiménez,  A.,  &  Alon,  I.  (2018).  Corruption,  political discretion and entrepreneurship. Multinational Business  Review , 26 (2),  111–125.  https://doi. org/10.1108/MBR-01-2018-0009
Jonck,  P.,  &  Swanepoel,  E.  (2016).  The  influence  of corruption: a South African case. Policing , 39 (1), 159–174.  https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06- 2015-0076
Kim,  Y.  J.,  &  Kim,  E.  S.  (2016).  Exploring  the interrelationship  between  public  service motivation and corruption theories. Evidence- Based  HRM , 4 (2),  181–186.  https://doi. org/10.1108/EBHRM-12-2015-0047
Kohalmi, L. (2013). The never-ending fight: Economic and  political  corruption  in  Hungary. Danube , 2013 (1), 67–82. https://doi.org/10.2478/danb- 2013-0003
Krambia-Kapardis,  M.  (2019).  Disentangling  anti- corruption  agencies  and  accounting  for  their ineffectiveness. Journal  of  Financial  Crime ,
26 (1),  22–35.  https://doi.org/10.1108/JFC-01- 2018-0016
Lourenço, I. C., Rathke, A., Santana, V., & Branco, M. C.
(2018). Corruption and earnings management in developed and emerging countries. Corporate Governance  (Bingley) , 18 (1),  35–51.  https:// doi.org/10.1108/CG-12-2016-0226
Madah  Marzuki,  M.,  &  Abdul  Wahab,  E.  A.  (2018). International financial reporting standards and conservatism  in  the  Association  of  Southeast Asian  Nations  countries:  Evidence  from Jurisdiction  Corruption  Index. Asian  Review of  Accounting , 26 (4),  487–510.  https://doi. org/10.1108/ARA-06-2017-0098
Maguchu, P. S. (2018). The law is just the law: analysing the  definition  of  corruption  in  Zimbabwe. Journal  of  Financial  Crime , 25 (2),  354–361. https://doi.org/10.1108/JFC-06-2017-0055
Mukherjee,  R.,  &  Gokcekus,  O.  (2004).  Gender  and Corruption in the Public Sector. Global Corruption Report 2004 , 337–339. Retrieved from http://
Anang Setiawan & Achmad Nurmandi . Presentase Dan Jaringan Korupsi Angelina Sondakh  . . .
works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?articl e=1069&context=omer_gokcekus
Nurlita,  Y.,  &  Tanujaya,  E.  (2019).  Asia  Pacific  Fraud Journal. Asia Pacific Fraud Journal , 4 (1), 1–15. https://doi.org/10.21532/apfj.001.19.04.01.01
Nurmandi, A., Qodir, Z., & Hasse, J. (2019). Polarisasi Politik Islam di Twitter dan Media Online dalam Kontestasi Pilpres 2019, 2019 .
Ogbu,  C.  P.,  &  Asuquo,  C.  F.  (2018).  Ethical  and cost  performances  of  projects:  a  canonical correlation. International  Journal  of  Ethics and  Systems , 34 (3),  352–371.  https://doi. org/10.1108/ijoes-01-2018-0015
Prabowo,  H.  Y.  (2015).  Re-understanding  corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses Hendi. Facilities , 35 (6), 925– 945. https://doi.org/10.1108/EL-01-2014-0022
Prabowo,  H.  Y.,  Omar,  N.,  &  Sanusi,  Z.  M.  (2013).
Curing  corruption  in  indonesia:  a  behavioral perspective. The  5th  International  Conference on Financial Criminology (ICFC) 2013 , 363–381.
Sadigov,  T.  (2018).  Psychological  dimension  of corruption: How are citizens likely to support anti- corruption policies in Azerbaijan? International Journal of Sociology and Social Policy , 38 (5–6),
484–508. https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-
2017-0133
Siahaan, C. (2017). Commodification of on Hambalang Corruption Case in Indonesian Lawyer Club (ILC)
Talkshow in TVOne, (Ilc), 337–354.
Sinuraya,  C.  G.,  &  Rachmawati,  T.  (2017).  Does  Icts Matters  for  Corruption? Asia  Pacific  Fraud
Journal , 1 (1),  49.  https://doi.org/10.21532/ apfj.001.16.01.01.04
Swamy,  A.,  Knack,  S.,  Lee,  Y.,  &  Azfar,  O.  (2001). Gender and corruption. Journal of Development
Economics , 64 (1), 25–55. https://doi. org/10.1016/S0304-3878(00)00123-1
Vaswani,  M.  (1997).  MAPPING  CORRUPTION  IN PROCUREMENT. Journal  of  Financial  Crime
Iss , 5 (1),  39–44.  Retrieved  from  http://dx.doi. org/10.1108/eb025814%5Cnhttp://
Wahyuni, E. N. (2011). Perempuan dan korupsi. Jawa Post ,  (November),  23.  Retrieved  from  http:// repository.uin-malang.ac.id/388/1/Perempuan dan korupsi 2011.pdf
Williams-Elegbe,  S.  (2018).  Systemic  corruption  and public  procurement  in  developing  countries: are  there  any  solutions? Journal  of  Public Procurement , 18 (2),  131–147.  https://doi. org/10.1108/JOPP-06-2018-009
Wright,  F.  B.  (2006).  Corporate  Manslaughter and  Corporate  Homicide  Bill  in  summary. Occupational Health Review , (123).
Xu,  M.,  &  Li,  D.  Z.  (2019).  Equilibrium  competition, social  welfare  and  corruption  in  procurement auctions. Social  Choice  and  Welfare , 53 (3),
443–465. https://doi.org/10.1007/s00355-019- 01192-8
Yani, A. (2019). PEMISKINAN KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU KORUPSI, 2 (1), 36–42.
Zaki,  F.  arindra.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana badan  usaha  Milik  negara  (buMn)  sebagai Pelaku  tindak  Pidana  Pencucian  uang  Yang berasal dari koruPsi Fakhri, 1 (2), 517–536.
Anang Setiawan & Achmad Nurmandi . Presentase Dan Jaringan Korupsi Angelina Sondakh  . . .