Penegakan Hukum terhadap PT Rayon Utama Makmur Akibat Limbah Testil yang Merugikan Warga
Article Abstract Author Widya Ayu Nirmala Sari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
Coresponding Author: Widya Ayu Nirmala Sari Email: Widyaayu.21030@mhs.unesa. ac.id
Data: Received: Apr 19, 2022; Accepted: Jun 27, 2022; Published: Jun 30, 2022

## DOI:
DOI 10.24090/VOLKSGEIST. V5I1.642 3
Based on the 1945 Constitution Article 1 paragraph 3, Indonesia is a state ruled by law since the constitution of Indonesia incorporated several legal systems. The law should be fair, impartial to those in power and not intimidate the weak. However, the law is often misused and traded for the interests of those in power. This study aims to find out how the law is enforced against PT Rayon Utama Makmur that has harmed local residents for  causing  environmental  pollution  as  a  result  of  the  textile  factory activities. Data are collected from literature. The theory used is the conflict theory of Karl Marx given that there was a conflict of interest between PT Rayon Utama Makmur and the local residents. The results of the study indicate that the law enforcement against PT Rayon Utama Makmur is still very weak. After being proven to have polluted the environment by dumping the factory waste into the river thus endangering the health of the residents, PT Rayon Utama Makmur did not receive any significant sanctions so that it did not cause a deterrent effect for the company. The weak law enforcement for PT Rayon Utama Makmur caused injustice for the residents. And that gradually triggered a conflict between the residents and the company.
Keywords: Law enforcement ; justice; weak sociaty.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  3,  menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Hukum hendaknya bersifat adil, tidak memihak yang berkuasa serta tidak mengintimidasi yang lemah. Namun seringkali hukum disalahgunakan, diperjualbelikan demi kepentingan mereka yang berkuasa. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  PT Rayon Utama Makmur yang telah merugikan warga dengan menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas pabrik tekstil tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Sedangkan  teori  yang  digunakan  adalah  teori  konflik  dari  Karl  Marx, yang mana dalam penelitian ini terjadi pertentangan kepentingan antara  pihak  PT  Rayon  Utama  Makmur  dengan  warga  sekitar.  Dari hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  PT Rayon Utama Makmur masih sangat lemah. Setelah terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah pabrik ke sungai dan  membahayakan  kesehatan  warga,  PT  Rayon  Utama  Makmur  tidak mendapatkan sanksi yang berarti sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi  PT  tersebut.  Dengan  adanya  penegakan  hukum  yang  lemah  bagi
Kantor  Editor:  Lantai  2  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Profesor  Kiai  Haji  Saifuddin  Zuhri Purwokerto, Indonesia Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653 E-Mail: Volksgeist@uinsaizu.ac.id Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist
ISSN Print  2615-5648 ISSN Online  2615-174X
PT Rayon Utama Makmur, menyebabkan terjadinya ketidakadilan yang diterima oleh warga. Ketikadilan tersebut lambat laun memicu adanya konflik yang terjadi antara warga dengan PT Rayon Utama Makmur.
Kata Kunci: Penegakan hukum; keadilan; masyarakat lemah.
©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https:// Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. 1 Konsep-konsep hukum yang berkembang di Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari hukum-hukum sebelumnya yang didasarkan pada kekuasaan politik sentral. Indonesia pada saat ini mengalami multi krisis, yang mana krisis penegakan hukum ( law enforcement) masuk di dalamnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya indikasi kecurangan dalam proses penegakan hukum, sehingga mengabaikan aspek- aspek keadilan serta manfaat hukum tersebut bagi masyarakat. Dampak dari adanya kecurangan tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga mengalami krisis. Selain adanya kecurangan dalam penegakan hukum, hal-hal lain yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum menurut 2 adalah (1) adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (social justice) ; (2) lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial; (3) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory .
Di dalam negara senantiasa ada kompleksitas permasalahan yang bersumber pada kedaulatan ( souverignty ), baik bersifat internal maupun ekternal. 3 Permasalahan akan selalu saja muncul, baik permasalahan yang murni dari alam maupun permasalahan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Permasalahan yang diciptakan oleh manusia seringkali berhubungan dengan penegakan hukum, hal ini dikarenakan dalam posisi tersebut selalu ada pihak yang benar dan yang salah, yang merugikan dan yang dirugikan sehingga perlu adanya penegakan hukum untuk menciptakan suatu keadilan. Sebagai contoh dalam permasalahan ini adalah konflik antara PT Rayon Utama Makmur dengan masyarakat Nguter, Sukoharjo. PT Rayon Utama Makmur yaitu anak perusahaan dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang memproduksi serat rayon (kapas sintetik). Dari aktivitas PT yang memproduksi kapas sintetik tersebut menghasilkan limbah yang kemudian dibuang ke sungai sehingga menimbulkan polusi udara bagi warga sekitar berupa bau busuk yang sangat menyengat. Limbah tersebut sangat meresahkan masyarakat di sekitar pabrik dan bahkan dirasakan juga oleh masyarakat dengan radius 60 km 4 . Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur tidak sesuai dengan das sollen Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Jimmly Assiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Di Indonesia,” Pengadilan Negeri Gunungsitoli , 2011, 1–17.
2 Sultan Hamengku Buwono X, Merajut Kembali Indonesia Kita (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007).
3 Hariyanto  Hariyanto,  “Hubungan  Kewenangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah  Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 3, no. 2 (December 29, 2020): 99–115, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184.
4 R Rezi et al., “Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,” 2020.
(PPLH) yaitu melestarikan lingkungan hidup serta mencegah adanya pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberadaan limbah pabrik dari PT Rayon Utama Makmur menuntut keadilan akan hak udara yang bersih dan bebas polusi dengan membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun dalam kasus ini, sanksi yang diberikan kepada PT Rayon Utama Makmur tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Sanksi itu tidak berdampak bagi PT Rayon Utama Makmur dan limbah dari produksi kapas sintetik tersebut tetap mencemari lingkungan masyarakat bahkan mengganggu kesehatan masyarakat.
Penelitian  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  PT  Rayon  Utama  Makmur  sudah  pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rezi dengan judul Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penelitian tersebut memfokuskan pada sanksi yang didapatkan PT Rayon Utama Makmur atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas pabrik tersebut. Beberapa sanksi yang didapat PT Rayon Utama Makmur yaitu sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo yang berisi paksaan pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan produksi selama 18 bulan, selain itu PT Rayon Utama Makmur juga mendaparkan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  berupa  peryataan  bahwa  PT  Rayon  Utama  Makmur  tidak menjalankan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan mencantumkan sembilan poin. Semua poin permasalahan tersebut harus diselesaikan, apabila tidak maka PT Rayon Utama Makmur akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. Dalam penelitian ini hal-hal serupa seperti sanksi  yang  diberikan  pada  PT  Rayon  Utama  Makmur  tentu  saja  akan  dimunculkan  kembali.
Namun dalam penelitian ini, peneliti akan lebih fokus pada masyarakat Nguter yang terdampak pencemaran lingkungan dari aktivitas limbah pabrik, serta hak-hak yang belum mereka dapatkan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berangkat dari situasi sosial tertentu yang ada di sekitar sebagai bentuk dari perilaku-perilaku manusia, selain itu dalam metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab metode penelitian kualitatif lebih mengedepankan pada kedalaman data bukan kuantitas data. Pola pemikiran yang digunakan yaitu pola pemikiran induktif, dimana teori akan diuji setelah data-data penelitian terkumpul. Data yang terkumpul tersebut akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Dalam penyusunan masalahnya, pendekatan kualitatif berdasarkan pada data yang ada serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik dari Karl Marx. Teori ini digunakan karena dalam penelitian ini memunculkan konflik antara dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda yang kemudian menyebabkan terjadinya sebuah ketimpangan. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.
Menurut Marx, suatu pemahaman ilmiah yang dapat diterima tentang gejala sosial menuntut si ilmuwan untuk mengambil sikap yang benar terhadap hakikat permasalahan itu. Hal ini mencakup pengakuan bahwa manusia tidak hanya sekedar organisme materil, sebaliknya manusia memiliki kesadaran diri. Doyle (1986) sangat erat kaitannya dengan konsep Marx mengenai materialisme historis. Dimana kemampuan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tergantung pada
terlibatnya mereka dalam hubungan sosial dengan orang lain untuk mengubah lingkungan materil melalui kegiatan produktifnya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Konflik antara PT Rayon Utama Makmur dengan Warga Nguter
Sejak terjadinya revolusi industri pada tahun 1760-1850, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang teknologi. Revolusi industri dimulai pada masa dimana pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia mulai digantikan dengan tenaga mesin 5 .  Pada  saat  itu  mulai  muncul  pabrik- pabrik besar yang didalamnya terdapat para pekerja yang hanya mengawasi kinerja mesin untuk menciptakan produk-produk tertentu. Revolusi industri memberikan dampak yang signifikan dalam bidang perekonomian, hal ini dikarenakan dengan adanya revolusi industri pendapatan perkapita di berbagai negara mengalami peningkatan. Namun dibalik adanya dampak positif revolusi industri, revolusi industri juga memiliki dampak negatif yaitu berupa limbah yang merupakan hasil dari aktivitas pabrik.
Sejak Oktober 2017, warga Sukoharjo khusunya daerah Nguter mulai mencium bau limbah yang  merupakan  akibat  dari  aktivitas  produksi  kapas  sintetis  PT  Rayon  Utama  Makmur.  Bau tersebut cukup mengganggu warga sekitar sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk mengungsi karena tidak kuat dengan bau limbah tersebut. Limbah bau yang terus menerus muncul terutama saat musim penghujan memantik warga sekitar untuk melakukan demo sebagai bentuk dari penolakan adanya aktivitas pabrik tersebut yang dapat mengganggu indra penciuman serta kesehatan warga. Pada tanggal 28 Oktober 2018, pimpinan PT Rayon Utama Makmur dan warga sekitar membuat kesepakatan untuk menghentikan sementara operasi PT Rayon Utama Makmur selama satu bulan. Namun warga merasa kesepakan tersebut tidak diindahkan oleh PT tersebut, hal  ini  bisa  dilihat  dengan  operasional  pabrik  masih  berjalan  seperti  biasanya.  Merasa  bahwa kesepakatannya tidak diindahkan oleh PT Rayon Utama Makmur, warga melakukan demo kembali dan mengalami masa puncak pada 22 Februari 2018, massa yang tergabung dalam Sukoharjo Melawan Racun (SAMAR) dan Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) melakukan aksi blokade pabrik dan pembakaran ban 6 .
Sanksi  administratif  pernah  diberikan  Bupati  Sukoharjo  kepada  PT  Rayon  Utama  Makur. Sanksi tersebut tertuang dalam SK Bupati Nomor 660.1/207. Adapun isi dari SK tersebut adalah paksaan pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan produksi PT Rayon Utama Makmur dan memberi kewajiban untuk melakukan perbaikan pengolahan limbah selama 18 bulan, yakni mulai dari 22 Februari 2018 hingga 22 Agustus 2019 7 .
Berbagai upaya telah dilakukan warga untuk mendapatkan haknya atas lingkungan yang sehat bebas polusi serta udara yang bersih. Upaya yang dilakukan warga untuk mendapat hak tersebut adalah dengan melaporkan kasus tersebut ke kementrian serta lembaga. Warga telah melaporkan hal tersebut ke pemerintah daerah baik tingkat kabupaten maupun provinsi, namun warga merasa bahwa bahwa hal tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius dan tidak memberikan efek apaupun
5 Adit Kusnandar, “Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0,” Forkomsi FEB UGM , 2019, 305.
6 Rezi et al., “Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.”
7 Indah Septiyaning Wardani, “Demo PT RUM Sukoharjo, Warga : Bupati, Kami Kecewa Padamu,” 20 Desember, 2019.
bagi  warga.  Sehingga  warga  melapor  ke  Ditjen  Gakkum,  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (KLHK), Komnas HAM, serta Komnas perempuan. Warga mendesak KLHK untuk memberikan  sanksi  administratif  berupa  pembekuan  izin  atau  pencabutan  perizinan  kepada  PT Rayon Utama Makmur karena telah melakukan pencemaran lingkungan, warga juga mendesak KLHK  untuk  melakukan  penyidikan  atas  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  PT Rayon Utama Makmur 8 .
Teori yang relevan untuk menganalisis fenomena ini adalah teori konflik dari Karl Marx. Menurut Karl Marx di masyarakat manapun selalu ada dua kelompok sosial utama, yaitu kelompok sosial yang menguasai dan kelompok sosial yang dikuasai.  Antara dua kelompok sosial tersebut terdapat konflik kepentingan dasar, dimana kelompok penguasa memperoleh kekuasaan dari kepemilikan dan penguasaan kekuatan produksi sedangkan kelompok yang dikuasi dieksploitasi dan ditindas 9 . Konflik yang terjadi antara PT Rayon Utama Makmur dan warga Nguter merupakan konflik objektif. Dikatakan konflik objektif karena munculnya konflik disebabkan oleh faktor sosial, yang bisa dilihat melalui terganggunya warga Sukoharjo khususnya kecamatan Nguter akibat limbah dari PT Rayon Utama Makmur, hal tersebut yang menyebabkan warga setempat melakukan tindakan agar lingkungannya dapat pulih kembali 10 . Salah satu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan kembali lingkungan tersebut yaitu dengan melakukan manajemen konflik antara warga dengan PT Rayon Utama Makmur. Manajemen konflik adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Adapun langkah-langkah manajemen konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara warga dan PT Rayon Utama Makmur adalah dengan melakukan audiensi dengan pemerintah, melaporkan kasus tersebut ke kementrian serta lembaga, dan melakukan aksi penolakan dengan cara demo 11 .

## Ketidakadilan Hukum terhadap Masyarakat Lemah
Hukum merupakan aturan yang selalu diperlukan dalam setiap aspek kehidupan. Konsep hukum sendiri juga tergantung pada konsep normatif dan konsep empiris. Hukum menjadi sebuah tatanan bagi perbuatan manusia, yang mana aturan sendiri adalah suatu sistem aturan. Tujuan dari hukum adalah sebuah keadilan, meskipun masih ada dua tujuan lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun dari ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan adalah tujuan yang paling penting. Keadilan merupakan fokus utama dalam hukum, dan keadilan tidak dapat dikorbankan begitu saja. 12 Bahkan bagi manusia keadialan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat atau negara. 13 Hal ini sesuai dengan pendapat John Rawls bahwa keadilan tidak boleh ditawar dan dikorbankan. Ketidakadilan boleh dilakukan
8 Damianus Bram, “Sanksi Untuk PT RUM Tidak Berdampak, Warga Melapor Ke Kementrian Dan Lembaga,” 6 Januari, 2022.
9 Annisa Maharani Rahayu, “Sampurasun Dedy Mulyadi: Lokalitas Sunda vs Islamisasi FPI,” Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017 , 2017.
10 Marliana Eka Fauzia, Program Studi, and Administrasi Publik, “Manajemen Konflik Warga Sukoharjo,” PUBLISA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 6, no. 1 (2021): 73–79, https://doi.org/Prefix 10.26905.
11 Fauzia, Studi, and Publik.
12 Ashinta Sekar Bidari, “KETIDAKADILAN HUKUM BAGI KAUM SANDAL JEPIT,” Journal Fakultas Hukum Universitas Surakarta , 2014.
13 Hariyanto Hariyanto, “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia,” Justicia Islamica 11, no. 1 (June 1, 2014), https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ justicia/article/view/92.
apabila digunakan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena kebajikan adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diambil jalan tengah.
Penerapan hukum pada saat ini tidak semudah dengan penerapan hukum di masa lalu. Hukum terlihat hanya berlaku bagi masyarakat yang lemah dan tidak mempan bagi mereka yang berkuasa, sehingga ketidakadilan sangat terasa dalam hal ini. Aparat penegak hukum seringkali tidak dapat menerapkan hukum bagi orang yang bersalah tetapi berkuasa. Undang-undang pun sebagai bagian dari hukum tidak diterapkan sesuai tujuannya untuk melindungi seseorang untuk mendapatkan keadilan dan haknya.
Pada  kasus  PT  Rayon  Utama  Makmur  dan  warga  Nguter  sangat  terlihat  bahwa  adanya ketidakadilan. Berbagai upaya telah dilakukan warga Sukoharjo untuk mempertahankan lingkungan hidupnya. Mulai dari melapor ke Polres Sukoharjo yang berujung pada jalan buntu karena penyidik tidak menemukan unsur hukum yang kuat, hingga melapor ke kementrian serta beberapa lembaga. Warga yang berdemo untuk mempertahankan membela lingkungan hidup justru di proses pidana oleh aparat penegak hukum. Mereka adalah Iss, Brilian, Sutarno, Sukemi, Kelvin, Bambang, dan Danang.
Iss dijatuhi hukuman 2 tahun 3 bulan dengan jeratan Pasal 406 ayat (1) KUHP, sedangakan Brilian dan Sutarno dengan jeratan yang sama divonis 2 tahun penjara. Begitu juga dengan Sukemi dan  Kevin  yang  dijerat  Pasal  187  ayat  (1)    KUHP  dijatuhi  hukuman  2  tahun  3  bulan  penjara. Sedangkan dua orang lainnya yaitu Bambang dan Danang dijerat UU No.11 tahun 2018 dengan hukuman 3 tahun penjara 14 . Tindakan mereka yang merusak fasilitas PT Rayon Utama Makmur serta dugaan melakukan provokasi di media sosial dihukum pidana. Sedangkan PT Rayon Utama Makmur yang melakukan pencemaran lingkungan sehingga dapat membahayakan kesehatan warga dianggap perkara yang seolah cukup hanya diselesaikan dengan dengan santunan dan pengobatan 15 .
Dari fenomena di atas, lemahnya penegakan hukum dan adanya ketidakadilan sangat terlihat jelas. Hubungan sebab akibat dalam permasalahan ini hendaknya dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Masyarakat tidak mungkin melakukan demo apabila aktivitas produksi PT Rayon Utama Makmur  tidak  mengganggu  warga.  Dalam  kasus  PT  Rayon  Utama  Makmur,  kelompok  yang menguasai membuktikan bahwa mereka sebagai pemegang sistem ekonomi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya diatas penderitaan mereka yang lemah dan yang dirugikan.
Di Indonesia sendiri ketidakadilan seringkali memicu adanya konflik. Bahkan sebelas konflik yang pernah terjadi di Indonesia terjadi karena adanya ketidakadilan, baik itu ketidakadilan dalam hal sosial, politik maupun ekonomi 16 . Konflik yang sering terjadi yaitu konflik antar kelas sosial. Konflik tersebut bersifat vertikal yang melibatkan antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara mereka yang berkonflik. Hal ini sesuai dengan konflik antara PT Rayon Utama Makmur dengan warga Nguter. Dalam kasus ini PT Rayon Utama Makmur berposisi sebagai kelas sosial atas, sedangkan warga Nguter berposisi sebagai  kelas  sosial  bawah.  Mereka  memiliki  perbedaan  kepentingan  yaitu,  PT  Rayon  Utama Makmur ingin menjalankan produksi kapas sintetisnya sedangkan warga merasa terganggu dengan adanya limbah hasil produksi tersebut yang dapat membahayakan kesehatan warga. Dari adanya
14 Angling Adhitya Purbaya, “Dibui Karena Melawan Pencemaran, 7 Aktivis Langsung Banding,” 8 Agustus, 2018.
15 Rezi et al., “Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.”
16 Teguh Firmansyah, “JK : Konflik Besar Di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan,” 15 Januari, 2022.
perbedaan pendapat tersebut dimana warga Nguter mendapat dampak dari limbah produksi kapas sintetis  sedangkan  PT  Rayon  Utama  Makmur  mendapat  keuntungan  dari  hasil  produksi  kapas sintetis muncul adanya isu ketidakadilan dan ketimpangan.
Namun dari adanya dampak negatif konflik, konflik juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi konflik menurut Berghe adalah sebagai alat untuk memelihara solidaritas, membantu menciptakan aliansi dengan kelompok lain, mengaktifkan peranan individu yang mulanya terisolasi, serta memiliki fungsi komunikasi 17 . Dengan adanya konflik PT Rayon Utama Makmur dan warga Nguter, solidaritas sesama warga Nguter menjadi lebih kuat, selain itu mereka juga dapat menciptakan persekutuan sesama wilayah yang terdampak limbah pabrik untuk mencapai tujuan bersama yaitu mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan bebas dari polusi udara. Konflik antara PT Rayon Utama Makmur dan warga Nguter juga mengaktifkan individu yang terisolasi, polusi udara yang diciptakan oleh PT Rayon Utama Makmur mendorong warga Nguter aktif berdemo untuk kembali menciptakan lingkungan hidup mereka yang bersih dan bebas bau limbah.

## Dampak Limbah PT Rayon Utama Makmur bagi Masyarakat
Keberadaan industri tekstil di Indonesia semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini diiringi dengan permintaan produk tekstil yang semakin meningkat sesuai dengan tren dan mode. Tak dipungkiri dari aktivitas tersebut selalu menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan sehingga berdampak pada kesehatan.
Limbah industri mengandung keanekaragaman kotoran. Sehingga dalam pengolahannya perlu adanya regulasi atau aturan tertentu. Batas sisa buangan limbah industri harus diperketat, hal ini dilakukan agar tercipta perlindungan ekosistem perairan 18 .
Beberapa pencemaran yang diakibatkan oleh limbah disebabkan oleh limbah cair yang berasal dari industri tekstil. Dalam proses produksi, industri biasanya menggunakan zat warna. Zat warna inilah yang menjadi agen pencemar lingkungan berupa limbah cair. Dampak negatif dari dari keberadaan pewarna ini menyebakan masalah-masalah kesehatan seperti iritasi mata, kulit, gangguan pernapasan, bahkan yang paling parah bisa menimbulkan kematian 19 .
Pencemaran yang disebabkan oleh limbah insdutri tekstil terjadi di Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Bau busuk sisa produksi tekstil tercium hingga ke pemukiman warga. Akibatnya warga sering merasa mual, pusing bahkan hingga sesak napas jika menghirup udara sekitar. Bahkan limbah sisa tekstil tersebut juga mencemari aliran sungai dan sawah-sawah warga 20 . Jadi limbah pabrik tersebut selain menyebabkan pencemaran air juga menyebabkan pencemaran udara. Selain itu keberadaan limbah juga merugikan warga karena mencemari sawah-sawah milik warga.
17 Gorge Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda , ed. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
18 Oleh : Ilham and Aryo Pangestu, “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri (Studi Kasus Kawasan Industri Perusahaan Tekstil Milik Asing Di Sungai Citarum),” n.d.in reality the availability of water in the ground has not increased. In Indonesia, access to clean water is still an obstacle. Most of the fresh water used comes from wells, lakes, reservoirs and rivers. Indonesia’s rapid industrial development and high population growth rates require large amounts of water which is often not available to the population. One of the problems in West Java Province to date is pollution of the river water environment. The results of research and monitoring of various universities, related agencies and environmental concerns (NGOs
19 Ni Wayan Yuningrat et al., “TEKNOLOGI TEPAT GUNA PENGOLAHAN LIMBAH TEKSTIL BAGI INDUSTRI TENUN BINTANG TIMUR,” Jurnal Widya Laksana 7, no. 1 (2018).
20 Aninda Putri, “Warga Sukoharjo Kembali Keluhkan Limbah PT RUM,” 16 April, 2021.
Limbah tekstil mengandung zat-zat yang berbahaya apabila dibuang ke lingkungan, terutama di daerah perairan misalnya sungai. Menurut 21 limbah tekstil memiliki beberapa dampak negatif apabila tidak dikelola dengan benar, dampak tersebut diantaranya dapat mengontaminasi permukaan air dan setiap tetes air yang akan digunakan manusia, dapat mematikan kehidupan dan ekosistem perairan, menimbulkan bau yang merupakan hasil dari dekomposisi zat anaerobik dan anorganik, serta menghasilkan lumpur yang dapat menyebabkan penyumbatan sehingga menyebabkan terjadinya banjir.  Selain itu 22 juga menyebutkan bahwa limbah cair yang disebabkan pewarnaan tekstil berupa cairan mengandung senyawa sintetis yang memiliki kekuatan pencemaran yang kuat dengan nilai COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biological Oxygen Demand) tinggi dan bahan lain dari zat warna yang dipakai.

## Sanksi yang Didapatkan PT Rayon Utama Makmur
Dalam perspektif hukum lingkungan, penuntasan kasus pencemaran lingkungan meliputi tiga bidang yaitu hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, serta hukum lingkungan kepidanaan, hal tersebut sama dengan pembidangan hukum lingkungan dari segi substansi. Hukum lingkungan administratif berfokus pada bagaimana menuntaskan persoalan pencemaran lingkungan (perbuatan pencemarnya), hukum lingkungan keperdataan berfokus pada memberikan perlinsungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan mengajukan gugatan sengketa lingkungan ke peradilan untuk memperoleh ganti rugi, sedangkan hukum lingkungan kepidanaan berfokus pada penuntasan pencemaran lingkungan dengan mengenakan sanksi pidana pada pelaku pencemaran lingkungan 23 . Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, sanksi yang diperoleh oleh perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup akan mendpatkan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan lain-lain. Sanksi perdata yaitu dengan digugatnya perusahaan tersebut serta adanya tuntutan ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara serta adanya ganti rugi 24 .
Berdasarkan deskripsi diatas, bisa diketahui bahwa sanksi yang didapat oleh PT Rayon Utama Makmur adalah SK Bupati Sukoharjo yang berisi paksaan dari pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan produksi PT Rayon Utama Makmur. Keputusan Bupati tersebut masuk dalam tindakan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup. Penegakan hukum menurut 25 adalah upaya  yang  dilakukan  untuk  menegakkan  dan  berfungsinya  norma-norma  secara  nyata  yang dijadikan pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup adalah upaya preventif
21 Enrico, “Dampak Limbah Cair Industri Tekstil Terhadap Lingkungan Dan Aplikasi Tehnik Eco Printing Sebagai Usaha Mengurangi Limbah,” Moda 1, no. 1 (2019): 5–13.
22 Enrico.
23 Sulistyani Eka Lestari, “KAJIAN HUKUM DAN TINDAKAN BAGI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR  32  TAHUN  2009  TENTANG  PERLINDUNGAN  DAN  PENGELOLAAN  LINGKUNGAN  HIDUP. Pdf,” MIMBAR YUSTITIA Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusi 1, no. 1 (2017): 15, https://doi.org/https://doi. org/10.52166/mimbar.v1i1.567.livestock waste can weaken the carrying capacity of the soil, causing soil pollution. While on the water, microorganisms pathogenic (disease causing
24 Aline Febriany Loilewendan et al., “PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG,” Jurnal Ganec Swara 16, no. 1 (2022): 1378–84.
25 Jimmly Assiddiqie, “Penegakan Hukum,” n.d.
yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan 26 . Namun penegakan hukum ada yang bersifat represif yang dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi.
Sifat dari sanksi administrasi adalah reparatoir yaitu memulihkan ke keadaan semula. Penerapan sanksi administrasi memiliki peranan yang penting dalam kasus yang  berhubungan dengan lingkungan, hal ini dikarenakan sanksi ini memiliki fungsi untuk mengendalikan, mencegah, serta menanggulangi perbuatan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup.  Tanpa penerapan sanksi administrasi, peraturan hanyalah tulisan yang tidak bermakna, yang bisa dilanggar oleh siapa saja.
Jenis-jenis  sanksi  administrasi  tentang  penegakan  hukum  lingkungan  diatur  dalam  bab  12 bagian kedua pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH yang berupa teguran tertulis, paksaan pemeritah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin lingkungan. Sedangkan menurut 27 bentuk sanksi dalam hukum administrasi adalah bestuursdwang atau paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan seperti izin, pembayaran, subsidi), pengenaan denda administrasi, serta pengenaan uang paksa oleh pemerintah.
Namun dalam kasus PT Rayon Utama Makmur ini, sanksi yang bersifat administrasi kiranya tidak cukup apabila digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini. Hal tersebut bisa dilihat ketika Bupati sudah menurunkan SK yang berisi tentang paksaan untuk memberhentikan produksi PT Rayon Utama Makmur sementara waktu sampai PT Rayon Utama Makmur memperbaiki sumber awal dari bau tersebut. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur tidak berpengaruh apapun, bau menyengat limbah pabrik tetap menggaanggu warga.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi pada PT Rayon Utama Makmur, misalnya dengan melakukan pencabutan izin dari PT Rayon Utama Makmur.  Berdasarkan  Heldeweg  dan  Seerden,  pembekuan  atau  pencabutan  izin  dalam  hal  ini ditujukan bukan untuk mengoreksi perbuatan yang melanggar dan mengembalikan hukum ke kondisi sebelum terjadinya pelanggaran, tetapi untuk menghukum pemegang izin dengan mencabut hak untuk melakukan perbuatan tertentu yang dimilikinya 28 .

## SIMPULAN
Mengingat banyaknya kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia, maka perlu dilakukan adanya pemahaman penegakan hukum bagi setiap kalangan. Hal ini dikarenakan permasalahan yang muncul akibat penyimpangan penegakan hukum banyak bermunculan di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini, penelitian ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap PT Rayon Utama Makmur yang telah merugikan warga. Sehingga warga yang terdampak melakukan berbagai cara demi mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Namun segala  hal  yang  dilakukan  warga  seakan-akan  tidak  berpengaruh  apapun.  Warga  tetap  merasa dirugikan dengan limbah yang muncul akibat aktivitas produksi PT Rayon Utama Makmur.
26 Primastuti Sari Anggraeni, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten” (UAJY, 2017).
27 Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , 2019.
28 Rezi et al., “Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.”

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  Primastuti  Sari.  “Penegakan  Hukum Administrasi Terhadap  Pelanggaran  Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten.” UAJY, 2017.
Assiddiqie, Jimmly. “Gagasan Negara Hukum Di Indonesia.” Pengadilan Negeri Gunungsitoli , 2011, 1–17.
———. “Penegakan Hukum,” n.d.
Bidari, Ashinta Sekar. “KETIDAKADILAN HUKUM BAGI KAUM SANDAL JEPIT.” Journal Fakultas Hukum Universitas Surakarta , 2014.
Bram, Damianus. “Sanksi Untuk PT RUM Tidak Berdampak, Warga Melapor Ke Kementrian Dan Lembaga.” 6 Januari, 2022.
Buwono X, Sultan Hamengku. Merajut Kembali Indonesia Kita . Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007. Enrico. “Dampak Limbah Cair Industri Tekstil Terhadap Lingkungan Dan Aplikasi Tehnik Eco Printing Sebagai Usaha Mengurangi Limbah.” Moda 1, no. 1 (2019): 5–13.
Fauzia,  Marliana  Eka,  Program  Studi,  and  Administrasi  Publik.  “Manajemen  Konflik  Warga Sukoharjo.” PUBLISA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 6, no. 1 (2021): 73–79. https://doi. org/Prefix 10.26905.
Firmansyah, Teguh. “JK : Konflik Besar Di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan.” 15 Januari,
2022.
Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , 2019.
Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 3,  no.  2  (December  29,  2020):  99–115.  https://doi.org/10.24090/volksgeist. v3i2.4184.
———. “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara  Hukum  Indonesia.” Justicia Islamica 11, no. 1 (June 1, 2014). https://jurnal. iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92.
Ilham,  Oleh :,  and Aryo  Pangestu.  “Dampak  Pencemaran  Lingkungan Akibat  Limbah  Industri (Studi Kasus Kawasan Industri Perusahaan Tekstil Milik Asing Di Sungai Citarum),” n.d.
Kusnandar, Adit. “Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0.” Forkomsi FEB UGM , 2019, 305.
Lestari,  Sulistyani  Eka.  “KAJIAN  HUKUM  DAN  TINDAKAN  BAGI  PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.Pdf.” MIMBAR YUSTITIA Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusi 1, no. 1 (2017): 15. https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar. v1i1.567.
Loilewendan, Aline Febriany, Titin Titawati, Gede Tusan Ardika, and Ramli. “PENCEMARAN LINGKUNGAN  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NO.32 TAHUN  2009 TENTANG.” Jurnal Ganec Swara 16, no. 1 (2022): 1378–84.
Maharani  Rahayu,  Annisa.  “Sampurasun  Dedy  Mulyadi:  Lokalitas  Sunda  vs  Islamisasi  FPI.”
Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017 , 2017.
Purbaya, Angling Adhitya. “Dibui Karena Melawan Pencemaran, 7 Aktivis Langsung Banding.” 8 Agustus, 2018.
Putri, Aninda. “Warga Sukoharjo Kembali Keluhkan Limbah PT RUM.” 16 April, 2021.
Rezi, R, S H Absori, S H Wardah Yuspin, and M Kn. “Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,” 2020.
Ritzer, Gorge. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda . Edited by Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Wardani, Indah Septiyaning. “Demo PT RUM Sukoharjo, Warga : Bupati, Kami Kecewa Padamu.” 20 Desember, 2019.
Wayan Yuningrat, Ni, Ni Putu Sri Ayuni, Ni Wayan Martiningsih, I Made Gunamantha, and Gede Agus Beni Widana. “TEKNOLOGI TEPAT GUNA PENGOLAHAN LIMBAH TEKSTIL BAGI INDUSTRI TENUN BINTANG TIMUR.” Jurnal Widya Laksana 7, no. 1 (2018).