## PENYELUNDUPAN HUKUM  PERKAWINAN ANAK  DIBAWAH UMUR MELALUI PENGESAHAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA ( STUDI
ANALISIS  PASAL 7 AYAT (3) HURUF (e) KOMPILASI HUKUM ISLAM )
Oleh: Dian Afrianti 1)
Helwan Kasra 2)
Arief Wisnu Wardhana 3)
Universitas Muhammadiyah Palembang 1,2,3)
E-Mail : dianafrianti@gmail.com 1) helwankasra@gmail.com 2) ariefwisnu1960@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Marriage is a worship emphasized by Allah SWT for couples who are old enough to be able to give birth to pious and pious offspring. Marriage is an eternal relationship between a man and a woman that is  considered legitimate by society and the state. Marriage based on the Compilation  of  Islamic  Law,  Chapter  II  on  the  Principles  of  Marriage  Article  2  reads "marriage  based  on  Islamic  law  is  a  very  strong  contract  or  mitssaqan  ghalidzan  to  obey Allah's commands and to carry them out is worship". As time goes by, it turns out that there are so many requests from the community, especially parents, to marry off their children who are still underage. This is where the legal smuggling lies, according to the author. There is an  element  of  intentionality  in  society  to  marry  off  their  children  who  do  not  meet  the marriage requirements mandated by Law Number 16 of 2019. According to this explanation, the  reviewers  are  very  interested  in  studying  the  thesis  entitled  “Smuggling  of  Underage Marriage  Laws  Through  Marriage  Legalization  at  the  Baturaja  Religious  Court  (Study Analysis  of  Article  7  Paragraph  (3)  Letter  (e)  Compilation  of  Islamic  Law).  The  reviewer used the category of normative legal review. Citing the view of Jhony Ibrahim who explained that normative legal studies are a way of scientific study to find a truth through the logic of science through a normative point of view. Based on this study, it can be concluded that the cause of the smuggling of underage child marriage laws through legalization of marriages in almost the Religious Courts in Indonesia in general, especially the Baturaja Religious Court, originated from the revision of Law No. 1 of 1974 which revised the age of marriage for men and women, namely the same - same 19 years. In addition to the Compilation of Islamic Law Article  7  paragraph  (3)  letter  (e)  which  reads  "Marriage  carried  out  by  those  who  do  not have  marital  obstacles,  Law  No.  1  of  1974”,  does  not  provide  a  limit  on  how  long  a  siri marriage can apply for itsbat nikah.
Keywords: Legal Smuggling, Underage Children, Legalization of Marriage

## ABSTRAK
Perkawinan  adalah  sebuah  peribadatan  yang  ditekankan  Allah  SWT  untuk  pasangan  yang telah  cukup  umur  guna  dapat  melahirkan  keturunan  yang  soleh  dan  soleha.  Perkawinan merupakan  hubungan  abadi  antara  lelaki  serta  wanita  yang  dianggap  sah  masyarakat  serta negara.  Pernikahan  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam,  Bab  II  tentang  Asas-Asas Pernikahan  Pasal  2  berbunyi  “  pernikahan  berdasarkan  hukum  Islam  yaitu  akad  yang  amat kokoh ataupun mitssaqan ghalidzan guna mentaati perintah Allah serta menjalankannya ialah peribadatan”. Seiring berjalannya waktu  ternyata begitu banyak permintaan dari masyarakat terlebih  orang  tua  untuk  menikahkan  anaknya  yang  masihlah  dibawah  umur.  Disinilah  letak penyelundupan  hukumnya  menurut  penulis.  Adanya  unsur  kesengajaan  dalam  masyarakat
untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat pernikahan yang diamanatkan oleh UU  Nomor  16  Tahun  2019.  Menurut  penjelasan  tersebut,  pengkaji  sangat  memiliki ketertarikan  guna  mengkaji  tesis  berjudul  “Penyelundupan  Hukum  Perkawinan  Anak Dibawah  Umur  Melalui  Pengesahan  Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Baturaja  (Studi  Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).”. Pengkaji memakai kategori pengkajian hukum  normatif.  Mengutip  pandangan  Jhony  Ibrahim  yang  menjelaskan  bahwasanya pengkajian  hukum  normatif  adalah  sebuah  cara  pengkajian  ilmiah  untuk  mendapati  sebuah kebenaran  melalui  logika  ilmu  melalui  sudut  pandang  normatif.  Berdasarkan  pengkajian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Penyebab  terjadinya  penyelundupan  hukum  perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan nikah di hampir Pengadilan Agama di Indonesia pada umumnya  terkhusus  Pengadilan  Agama  Baturaja  berawal  dari  revisi  Undang  –  Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merevisi usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu sama – sama 19  tahun.  Ditambah  lagi  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e)  yang berbunyi  “Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan  Undang  –  Undang  No.  1  Tahun  1974”,  tidak  memberikan  batasan  berapa  lama suatu pernikahan siri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah.
Kata Kunci : Penyelendupan Hukum, Anak Dibawah Umur, Pengesahan Nikah

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah sebuah peribadatan yang  ditekankan  Allah  SWT  untuk pasangan  yang  telah  cukup  umur  guna dapat  melahirkan  keturunan  yang  soleh dan  soleha.  Perkawinan  merupakan hubungan abadi antara lelaki serta wanita yang  dianggap  sah  masyarakat  serta negara. Pernikahan berdasarkan Kompilasi  Hukum  Islam,  Bab  II  tentang Asas-Asas Pernikahan Pasal 2 berbunyi “ pernikahan  berdasarkan  hukum  Islam yaitu  akad  yang  amat  kokoh  ataupun mitssaqan ghalidzan guna mentaati perintah  Allah  serta  menjalankannya ialah  peribadatan”.    Pada  Pasal  3 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Pernikahan  memiliki  tujuan  guna mencapai  hidup  berumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah,  serta  rahmah”. Dilanjutkan kembali  pada Pasal  4 bahwa
“pernikahan  akan  sah  jika  dilaksanakan berdasarkan  hukum  Islam  selaras  pada UU  Nomor  1  Tahun  1974  terkait pernikahan”.
Pernikahan sangat penting guna mendapatkan  keturunan  pada  hidup individu  melalui  pernikahan  yang  sah. Perkawinan  yang  sah  yang  ditunjukkan melalui  Akta  Nikah  dan  tiap-tiap  suami isteri  memperoleh  penyalinannya,  jika terdapat  perselisihan  ataupun  cekcok antar  mereka  ataupun  diantara  keduanya tidaklah memiliki tanggung jawab, sehingga yang lainnya bisa melaksanakan usaha  hukum  untuk  menjaga  ataupun mendapatkan wewenang tiap-tiap. Perihal tersebut tidak sama pada pengertian  terkait  ketetapan  pernikahan pada  beberapa  khalayak  muslim  yang relatif memberikan penekanan ranah fiqh sentris. Pendapat pengertian versi
tersebut,  pernikahan  sudah  cukup  jika persyaratan  serta  rukunya  berdasarkan ketetapan  fiqh  tercukupi,  dengan  tidak diiringi  pencatatan  pernikahan.  Keadaan tersebut  dilaksanakan  beberapa  khalayak dengan melaksanakan praktik pernikahan pada bawah tangan.
Pernikahan  pada  bawah  tangan  atau nikah  siri  yang  dilaksanakan  masyarakat dalam  dasarnya  merupakan  pemilihan hukum  yang  secara  tersadar  ditempuh oleh  pelakunya.  Pelaku  nikah  siri  rela tidaklah melakukan pendaftaran pernikahannya  pada  Kantor  Urusan Agama  dan  merasa  cukup  sekedar memenuhi  ketentuan  pasal  2  ayat  (1) dalam  UU  No  1  Tahun  1974  yang memiliki  bunyi  “  Pernikahan  akan  sah, jika  dilaksanakan  berdasarkan  hukum tiap-tiap  agama  serta  keyakinannya tersebut  “.    Pelaku  nikah  siri  tidak  mau mencukupi ketetapan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang memiliki bunyi “ Setiap pernikahan dicatatkan berdasarkan UU  yang  terdapat”.    Untuk  melegalkan perkawinannya  kemudian  pelaku  nikah siri mengajukan permohonan itsbat nikah pada Peradilan Agama.
Fokus  pengkajian  ini  ialah  adanya fenomena  permohonan  itsbat  pernikahan pada  anak  dibawah  umur  19  tahun. Perihal  tersebut  akibat  dari  direvisinya UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16  Tahun  2019  Pasal  7  ayat  (  1  )  yang
berbunyi  “Pernikahan  hanyalah  bisa diberikan  izin  jika  pria  serta  perempuan telah  mencapai  usia  19  tahun  “.    Revisi Undang  –  Undang  tersebut  disahkan Presiden  Joko  Widodo  ketika  tanggal  14 Oktober  2019  pada  Jakarta.  UU  Nomor 16  Tahun  2019  terkait  perubahan terhadap  UU  Nomor  1  Tahun  1974 terkait Pernikahan mulai berjalan sesudah diresmikan  Plt.  Menkumham  Tjahjo Kumolo  ketika  tanggal  15  Oktober  2019 pada Jakarta.
Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019 berawal  dari  adanya  Judicial  review kepada  Mahkamah  Konstitusi  melalui tiga  perempuan  yang  menjadi  korban pernikahan  dini.  Mereka  melalui  Koalisi Perempuan Indonesia mengajukan permohonan  pengujian  UU  No.  1  Tahun
1974 Terkait Pernikahan. Mereka menuntut keselarasan gender dalam umur pernikahan  dan  untuk  mengantisipasi semakin  banyaknya  korban  pernikahan dini  sehingga  keluarlah  Keputusan  MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan UU Perkawinan.  Berdasarkan putusan  MK  tersebut  akhirnya  lahirlah revisi UU No. 1 Tahun 1974 sebagai UU No.16  Tahun  2019  bahwa  pernikahan hanyalah  diberikan  izin  jika  lelaki  serta perempuan telah mencapai usia 19 tahun.
Batasan  umur  itu  dirasa  telah  dewasa jiwa serta raganya guna bisa menjalankan pernikahan  sehingga  bisa  menggapai
maksud  pernikahan  dengan  baik  hingga tidak  berujung  pada  bercerai  serta memperoleh  keturunan  yang  baik  serta bermutu  .  Bagi  pasangan  yang  belum memenuhi  persyaratan  usia  pernikahan seperti Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, bisa memperoleh keringanan kawin pada  Peradilan  Agama.  Akibat  dari adanya  UU  No.  16  Tahun  2019  terdapat peningkatan  yang  signifikansi  pada permohonan  keringanan  pernikahan  ke hampir  semua  Peradilan  Agama  di Indonesia  termasuk  Pengadilan  Agama Baturaja  yang  merupakan  Pengadilan Agama yang penulis pilih sebagai tempat penelitian.
Adanya fenomena lonjakan permohonan  dispensasi  kawin  tersebut menjadi  perhatian  khusus  Pemerintahan dengan
Kemenpppa
melakukan kerjasama atau MOU dengan Gubernur/Walikota/Bupati, Pengadilan
Agama,  dan  Kementerian  Agama  guna menekan  laju  peningkatan  permohonan dispensasi  kawin    dengan  memberikan syarat  –  syarat  /  rekomendasi  sebagai syarat pengajuan permohonan keringanan pernikahan  pada  Peradilan  Agama.  Bagi pasangan yang menginginkan terlaksananya  perkawinan  dengan  cepat karena  alasan  –  alasan  yang  dimilikinya tentu akan berfikir ulang guna melakukan pengajuan permohonan keringanan pernikahan  kepada  Peradilan  Agama.
Kebanyakan  dari  pasangan  tersebut mengambil langkah cepat dengan melakukan pernikahan siri ataupun pernikahan  pada  bawah  tangan  terlebih dahulu  untuk  kemudian  melakukan pengajuan memohon mengesahkan nikah ataupun itsbat pernikahan kepada Peradilan Agama.
Hal  ini  ternyata  ada  relevansinya melalui  banyak  permasalahan  memohon Isbat  Pernikahan  (Pengesahan  Nikah) yang dilaksanakan pasangan yang umurnya  belumlah  menggapai  19  tahun. Penulis mengetahui dari beberapa perkara Itsbat Pernikahan yang dilakukan pengajuan  kepada  Peradilan  Agama Baturaja  ternyata  saat  pernikahan  di bawah  tangan  pasangan  suami-isteri tersebut  belumlah  berumur  19  tahun sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  UU Nomor  16  Tahun  2019  Pasal  7  ayat  1 Terkait Pernikahan.
Perihal  Tersebut  sangat  menarik  bagi penulis  untuk  meneliti  kedua  sampel perkara  tersebut,  karena  di  satu  sisi pernikahan  siri yang dilaksanakan kedua pasangan  suami  istri  itu  melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun  2019  Terkait  Pernikahan  yang secara  tegas  menjelaskan  batas  usia syarat  pernikahan  yang  sah  seorang  pria serta  wanita  harus  berumur  19  tahun, tetapi  disisi  lain  Pasal  7  ayat  (  3  )  huruf (e)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang
memiliki  bunyi  “  Pernikahan  yang dilaksanakan oleh yang tidaklah memiliki halangan  pernikahan  berdasarkan  No.  1 Tahun  1974  “.  ,  tidak  memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri bisa  melakukan  pengauann  memohon itsbat pernikahan pada Peradilan Agama, karena  bisa  saja  pasangan  suami  istri yang  baru  menikah  satu  hari  dapat langsung  mengajukan  permohonan  Itsbat Nikah  ke  Pengadilan  Agama  meskipun usianya  belum  mencapai  19  tahun  dan Hakim  tidak  bisa  menolaknya  karena aturan tidak melarangnya.
Menurut asumsi  penulis seolah terjadi kontradiksi  antara  pasal  7  ayat  (3)  huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 7  ayat  (1)  UU  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan.  Di Pasal  7  ayat  (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menghendaki pencegahan  perkawinan  anak  usia  dini sebagaimana  kehendak  dari  direvisinya pasal  tersebut  agar  seorang  anak  yang ingin  menikah  sungguh-sungguh  sudah dewasa baik berdasarkan fisik, psikologis, reproduksi kesehatan, ekonomi  dan  lain-lain  serta  untuk mencegah  terjadinya  kekerasan  terhadap isteri  dan  anak  dan  mencegah  terjadinya peningkatan perceraian.
Namun  norma  pada  pasal  7  ayat  (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam seolah memberi  kelonggaran  dan  memudahkan terjadinya  penyelundupan  hukum  karena
melalui adanya ketentuan tersebut mengakibatkan  calon  mempelai  yang ingin menikah di bawah umur (pernikahan dini) bisa menyiasati menempuh  jalan mudah  melalui cara siri setelah  itu  mereka  dapat  memohon pengesahan  pernikahan  pada  Peradilan Agama  Baturaja  tanpa  wajib  melakukan pengajuan memohon dispensasi perkawinan pada Peradilan Agama Baturaja karena dengan alasan prosesnya membutuhkan waktu cukup lama, menambah beban biaya, sedangkan calon istri  usia  kandungannya  semakin  besar sehingga dikhawatirkan menimbulkan aib di tengah masyarakat.
Disinilah letak penyelundupan hukumnya  menurut  penulis.  Adanya unsur  kesengajaan  dalam  masyarakat untuk  menikahkan  anaknya  yang  belum memenuhi syarat pernikahan yang diamanatkan  oleh  UU  Nomor  16  Tahun 2019.  Ditambah  lagi  sekarang  secara intensif  Pemerintah  lewat  Kementerian PPA  melakukan  sosialisasi  dan  usaha pencegahan perkawinan anak usia dini di Indonesia, karena menurut mereka perkawinan  anak  usia  dini  adalah pelanggaran  wewenang  anak  serta  HAM ,  dikarenakan  wewenang  anak  bagian pada  HAM.  Masihlah  terdapat  lobang hukum  yang  dapat  diakali  orang  tua “curang” guna melaksanakan penyelundupan hukum atas alasan
terhadap kondisi terpaksa ataupun memberikan  paksaan  untuk  menikahkan anaknya  sementara  umurnya  masihlah pada  bawah  batasan  minimal  yang diputuskan .
Menurut  penjelasan  tersebut,  pengkaji sangat memiliki ketertarikan guna mengkaji  tesis  berjudul  “Penyelundupan Hukum  Perkawinan  Anak  Dibawah Umur  Melalui  Pengesahan  Nikah  Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis  Pasal  7  Ayat  (3)  Huruf  (e) Kompilasi Hukum Islam) “.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  hukum  perdata  internasional peristilahan  menyelundupkan  hukum  pada bermacam  bangsa  tidaklah  sama.  “Wet Ontduiking” ( Belanda ), “Fraude a la loi” (  Perancis  ).    Penyelundupan  hukum merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan  individu  untuk  memperoleh dampak  hukum  terkhusus  menurut  hukum asing  yang  jika  berdasarkan  hukum nasionalnya  dampak  hukum  itu  tidaklah tergapai.  Menurut  teori  hukum    perdata dunia,  menyelundupkan  hukum  ialah tindakan  yang  dilaksanakan  pada  sebuah bangsa  asing  serta  dianggap  sah  forum apabila  tindakan  ini  dijalankan  pada bangsa  asing  bertujuan  guna  menghindari hukum lex fori yang kemudian memberikan  larangan  tindakan  seperti
tersebut  dijalankan  pada  daerah  forum. Maksud  tindakan  tersebut  ialah  guna mencegah  dampak  hukum  yang  tidaklah diinginkan  seluruh  pihak  ataupun  guna menggapai sebuah dampak hukum yang ia inginkan.
Menyelundupkan  hukum  ada  apabila terdapat  individu    ataupun  sebuah  pihak guna  memperoleh  hukum  asing,  sudah melaksanakan sebuah teknik yang tidaklah diperbolehkan  bermaksud  guna  mencegah penggunaan  hukum  nasional,  bertujuan mencegah  sebuah  persyaratan  ataupun sebuah  dampak  hukum  terkhusus  yang tidaklah diinginkan, ataupun guna menggapai  sebuah  dampak  hukum  yang diinginkan. Sehingga individu melaksanakan  menyelundupkan  hukum bertujuan  agar  dijalankannya  hukum  yang lain dari hukum sewajibnya dipakai.
Penyelundupan hukum tidak sama pada “pilihan  hukum”.  Dikarenakan  dalam pemilihan  hukum,  dengan  obyektif  para pihak menetapkan stelsel hukum  yang ada untuk  subjek  yang  ikut  pada  suatu  ikatan, sepanjang pilihan tersebut tidaklah menyalahi keperluan publik, serta biasanya dipakai  dalam  ranah  hukum  kontrak, terkecuali dalam sektor kontrak pekerjaaan, dikarenakan kontrak pekerjaan dirasa  mempunyai  pedoman  karakteristik “memberikan  paksaan”.  Terlebih  hingga menjelma sebagai menyelundupkan hukum.  Hubungannya  pada  ketertiban
umum,  dikarenakan  ketertiban  umum adalah  sebuah  reem  darurat  untuk  adanya hukum  asing  serta  penggunaan  otonomi seluruh pihak yang terlewat berkuasa serta ketertiban umum pun memelihara bahwasanya hukum yang ditetapkan seluruh  pihak  tidaklah  menyalahi  pada sendi  assa  hukum  serta  khalayak  sebuah bangsa.
Dalam kaitannya dengan
penyelundupan  hukum  perkawinan  anak dibawah umur melalui pengesahan pernikahan pada Peradilan Agama Baturaja  (studi  analisis  pasal  7  ayat  (3) huruf  (e)  kompilasi  hukum  islam)  adalah adanya unsur kesengajaan dalam masyarakat  untuk  menikahkan  anaknya yang  belum  memenuhi  syarat  pernikahan yang  diamanatkan  UU  Nomor  16  Tahun 2019. Masihlah terdapat lobang yang dapat “dicurangi”  orang  tua  “nakal”  guna menjalankan penyelundupan hukum berdalih  terhadap  asas  kondisi  terpaksa ataupun  memaksakan  dirinya  menikahkan anaknya  kendati  umurnya  masihlah  pada bawah batasan minimal yang diputuskan.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Pengkaji memakai kategori pengkajian hukum  normatif.  Mengutip  pandangan Jhony Ibrahim yang menjelaskan bahwasanya  pengkajian  hukum  normatif adalah  sebuah  cara  pengkajian  ilmiah untuk mendapati sebuah  kebenaran
melalui  logika  ilmu  melalui  sudut pandang  normatif.    Peter  Mahmud Marzuki  pun  memberikan  tambahan bahwasanya  pengkajian  hukum  normatif adalah  sebuah  tahapan  guna  mendapati peraturan  hukum,  prinsip  –  prinsip hukum,  ataupun  pendoktrinan  hukum untuk memberikan jawaban suatu permasalahan hukum yang  ditemui.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyebab Terjadinya Menyelundupkan
Hukum Pernikahan  Anak  Pada  Bawah  Usia Dengan Mengesahkan Pernikahan Di Peradilan Agama Baturaja
Pernikahan  ialah  hubungan  selamanya antar  dua  orang  yang  dianggap  sah khalayak  yang  menurut  aturan  pernikahan yang ada. Untuk menjamin kemuliaan nya, negara  bertindak  sebagai  pelindung  dalam perkawinan. Kemuliaan itu tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.
Pernikahan  barulah  disebut  pernikahan sah jika mencukupi persyaratan pernikahan serta dilaksanakan berdasarkan tiap-tiap  agamanya  serta  kepercayaannya itu  dan  dicatatkan  berdasarkan  peraturan UU yang ada. Perihal tersebut selaras pada Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Nomor  1 Tahun 1974 Terkait Pernikahan.
Persyaratan  pernikahan  dijelaskan  pada Pasal 6 hingga dengan Pasal 12 UU No. 1
tahun  1974.  Pasal  6  hingga  pasal  11 berisikan  terkait  persyaratan  pernikahan yang memiliki sifat materiil, adapun Pasal 12  menjelaskan  syarat  pernikahan  yang memiliki sifat formil.
Dalam  Islam  tidak secara mutlak untuk menentukan  seseorang  dianggap  anak- anak  dan  dewasa.  Mengikuti  UU  Islam, peristilahan  anak-anak  merujuk  pada individu  yang  belum  baligh  menurut tabiat,  serta  baligh  dikarenakan  usia. Penetapan baligh menurut tabiat bermaksudkan menetapkan menurut pertaa fisik. Anak wanita disebut sudah mencapai baligh  jika  mendapati  menstruasi  ataupun hadi,  serta  untuk  anak  lelaku  jika mengeluarkan  mani.  Penetapan  baligh menurut umur juga ditetapkan jka pertanda fisik tidaklah berlaku untuk tubuh anak itu. Sehingga,  seluruh  ahli  fiqih  menaruh batasan  usia  untuk  menetapkan  umur baligh.  Pendapat  mazhab  Hanafi,  Syafi’I, Hambali  sosok  anak  disebut  baligh  jika memiliki  usia  lima  belas  tahun.  Adapun mazhab  Maliki  memberikan  batas  berusia tujuh belas tahun sebagai usia baligh.
Secara  hukum  negara  dengan  tegas dicantumkan  pada    ketetapan    Pasal    7 ayat    (1)    UU    Nomor    16    Tahun    2019 “bahwasanya pernikahan tersebut hanyalah diberikan izin apabila lelaki telah mencapai  usia  19  tahun  serta  perempuan telah  berumur  19  tahun”.  Menurut ketetapan  yang  sudah  di  atas,  pembatasan
umur  ini  bisa  diartikan  bahwasanya  UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah persyaratan guna  menjalankan  pernikahan.  Sehingga Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tidaklah menghendaki melaksanakan pernikahan pada bawah usia.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, terdapat  beberapa  gejolak  dikalangan masyarakat  terutama  dari  pemerhati  anak dan  pemberdayaan  wanita  yang  memiliki pendapat  bahwasanya  terdapat  yang  tidak selaras  lagi  guna  diimplementasikan  pada UU  Pernikahan  ialah  pasal  7  Ayat  1  UU No  1  Tahun  1974  yang  menjelaskan bahwasanya pernikahan hanyalah diberikan  izin  jika  lelaki  sudah  berusia  19 tahun  serta  perempuan  telah  berumur  16 tahun.
Maka  dipandang  sangat  perlu  untuk melakukan  usaha  memperbaharui  umur pernikahan pada Indonesia. Aturan batasan minimal umur pernikahan seperti dijelaskan  dengan  terkhusus  pada  pasal  7 ayat  (1)  serta  (2)  dirasa  berseberangan pada UUD RI Tahun 1945 serta aturan UU yang  berhubungan  pada  pemeliharaan HAM,  terkhusus  wewenang  anak.  Pasal  7 itu  memberikan  keresahan  dikarenakan sebagai pintu terbukanya pernikahan anak. Diawali sahnya UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait  keberatan  terhadap  UU  Nomor  23 Tahun  2014  terkait  perubahan  terhadap UU  Nomor  23  tahun  2002  terkait Penjagaan  Anak,  pada  pasal  1  ayat  (1)
yang    dimaksudkan  pada  anak  ialah individu yang belumlah mencapai umur 18 tahun,  meliputi  anak  yang  masihlah  pada kandungan. Maksudnya tiap individu yang masihlah  pada  bawah  usia  18  tahun  ialah masihlah  memasuki  pada  kategori  anak. Setelah terdapatnya usaha yang dilaksanakan  guna  melakukan  pengajuan Judicial  Review  pada  keputusan  MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tetapi dalam keputusan tersebut MK memberikan keputusan permasalahan melalui penolakan keseluruhan permohonan memohon.
Kemudian,  ketika  tanggal  20  April 2017  diajukan  lagi  Judicial  review  pada MK melalui tiga individu yang melakukan pengajuan  memohon  yang  serupa  ialah berubahnya batasan umur pernikahan pada Indonesia.  Serta  ujungnya  alam  usaha yang  kedua  tersebut  nyatanya  Majelis Hakim MK memperoleh permohonan guna memperbaharui  batasan  umur  pernikahan pada  Indonesia.  Diantara  isi  Keputusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjelaskan  bahwasanya  pasal  7  ayat  (1) frasa  umur  “  16  tahun”  UU  Terkait Pernikahan berlawan pada UUD RI Tahun 1945  serta  tidaklah  memiliki    otoritas hukum mengikat.
Pada isi keputusannya dijelaskan bahwasanya  MK  memberikan  perintah membentuk UU berjangka waktu terlama 3 periode semenjak keputusan itu diputuskan
guna  melaksanakan  perubahan  terhadap UU  Nomor  1  Tahun  1974  terkait Pernikahan.  Ujungnya  DPR  RI  serta pemerintahan  menyetujui  perubahan  Pasal 7 Ayat (1) pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Terkait  Pernikahan  berkaitan  ketetapan batasan  umur  pernikahan  lelaki  serta wanita. Sehingga, batasan umur pernikahan ialah 19 tahun.
Perubahan  yang  ada  pada  UU  Nomor 16  Tahun  2019  tersebut  memberikan perubahan batasan umur guna menjalankan pernikahan bisa ditinjau pada Pasal 7 ialah gua wanita diselaraskan pada lelaki ialah 19 tahun. Dalam umur tersebut kedewasaan  jiwa  serta  raga  lelaki  serta perempuan  dirasa  sudah  dewasa  guna menikah  hingga  bisa  mencapai  target pernikahan  yang  relatif  baik  lagi  serta dirasa bisa menekan adanya perceraian.
Hingga  pada  perihal  tersebut  bisa diketahui  bahwasanya  amat  banyak  sebab yang sebagai sebab perubahan UU Nomor 1  Tahun  1974  sebagai  UU  Nomor  16 Tahun 2019 Terkait Pernikahan ialah yang terutama ialah Keputusan yang diputuskan MK  Nomor  22/PUUXV/2017  yang  di antara  perhitungannya  ialah  dikarenakan terdapatnya diskriminasi yang dikarenakan perbedaan  antar  batasan  umur  pernikahan untuk wanita serta lelaki, yang kedua ialah menekan kematian ibu serta anak, permasalahan  merampas  wewenang  anak, pekerjaan,  kekerasan  pada  rumah  tangga,
bercerai, perdagangan anak, putus bersekolah, kekerasan seksual, kemiskinan,  menurunnya  mutu  generasi, serta yang amat krusial ialah pertimbangan kesehatan reproduksi untuk anak.
Kemudian,  pada  UU  tersebut  pun menjelaskan terkait keringanan pernikahan yang  ada  pada  “Pasal  7  ayat  (3)  ialah memberikan  peluang  pada  calon  lelaki serta perempuan yang hendak menjalankan pernikahan  tetapi  masihlah  pada  umur  19 tahun bisa melakukan pengajuan keringanan  pada  peradilan  yang  diikuti sebab  yang  mendasar  dan  kuat.  Hal  ini juga  diperkuat  pada  Aturan  MA  Nomor  5 Tahun  2019  Terkait  petunjuk  mengadili memohon keringanan pernikahan.
Walaupun adalah perubahan umur pada pihak  wanita  saja  jumlah  permohonan keringanan pernikahan tidaklah bisa ditekan.  Dikarenakan  memanglah  saat individu menghendaki perkawinannya walaupun  masihlah  pada  bawah  umur minimal tetaplah dapat menjalankan perkawinan  apabila  memiliki  kewenangan pernikahan  yang  diterbitkan  Peradilan. Perihal itu menyebabkan naiknya permohonan keringanan pernikahan dihampir  semua  Peradilan  Agama  di Indonesia  termasuk  Pengadilan  Agama Baturaja.  Dapat  dilihat  dalam  Tabel  1 permohonan  dispensasi  kawin  5  tahun terakhir yang masuk di Pengadilan Agama Baturaja.
Adanya fenomena lonjakan permasalahan permohonan keringanan pernikahan  di  hampir  semua  Peradilan Agama  paa  Indonesia  tentu  menjadi perhatian  khusus  pemerintahan  melalui KPPPA  yang  melakukan  MOU  dengan semua  Kepala  Daerah,  Pengadilan  Agama dan  Kementerian  Agama  guna  menekan lonjakan  permohonan  dispensasi  kawin. Bagi  pasangan  yang  kemudian  melakukan pengajuan  permohonan  keringanan  kawin wajib  memperoleh  rekomendasi  sebagai persyaratan mengajukan permohonan keringanan  kawin  ke  Pengadilan  Agama. Rekomendasi  tersebut  berasal  dari  Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ditetapkannya peraturan terkait memberi  keringanan  dikehendaki  bisa meminimalkan  angka  pernikahan  anak. Apabila sebelum perubahan, orang tua bisa melakukan  pengajuan  keringanan  paa perihal  umur  calon  mempelai  pada  bawah batasan yang diputuskan UU pada Peradilan ataupun pejabat lainnya, sehingga  pada  perubahan  yang  terbarukan keringanan hanyalah bisa dilakukan pengajuan  pada  Peradilan  beralasan  amat mendesak diikuti  pembuktikan pendukung yang  cukup  disertai  adanya  rekomendasi dari dinas terkait.
Melalui  bermacam  sebab  memohon keringanan pernikahan dilakukan
pengajuan  seluruh  pihak  yang  memiliki kepentingan.  Meliputi  adalah  anak  yang menjelaskan  kehendaknya  guna  menikah melalui  bermacam  dampaknya  ataupun sudah tersimpan lahir serta batin, merasakan  tidaklah  menyalahi  hukum agama  dikarenakan  sudah  akil  baligh, sudah  dilamar  serta  khawatir  kalau terjerumuskan  pada  zina,  orang  tua  sigap memberikan dukungan moril serta material,  bahkan  karena  anaknya  sudah terlanjur hamil duluan. Alasan - alasan itu sebagai  penyebab  besarnya  tingkatan memohon  keringanan  pernikahan  pada Peradilan.
Karena  alasan  ketatnya  pemberian rekomendasi  dari  dinas  terkait  bagi pasangannya  yang  ingin  mengajukan permohonan  dispensasi  kawin,  ditambah lagi pasangan –  pasangan  tersebut beralasan  ingin  cepat  melangsungkan pernikahan,  atau  juga  adanya  penolakan dari  majelis  Hakim  untuk  mengabulkan permohonan  dispensasi  kawin  tersebut, akhirnya banyak pasangan yang menempuh  jalan  melakukan  nikah  siri terlebih  dahulu  demi  keberlangsungan pernikahan  tersebut.  Untuk  kemudian pasangan tersebut mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.
Adanya peningkatan perkara permohonan  itsbat  nikah  (pengesahan nikah)  yang  diajukan  oleh  pasangan  yang
belum  cukup  umur  di  Pengadilan  Agama Baturaja    membuktikan  bahwa  ada tumpang tindih terhadap Undang – undang yang  berlaku.  Hal  ini  menunjukan,  disatu sisi  pernikahan  siri  yang  dilakukan  oleh pasangan  –  pasangan tersebut  jelas  –  jelas melanggar  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang  secara  tegas  menyatakan  batas  usia syarat  perkawinan  yang  sah  seorang  pria dan wanita harus berumur 19 tahun. Disisi lain,    Pada  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 7  ayat  (3)    yang  membahas  itsbat  nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas  pada  hal  –hal  yang  berkenaan, huruf  (e)  berbunyi  “  Perkawinan  yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang  –  undang  No.  1  Tahun  1974”, tidak  memberikan  batasan  berapa  lama suatu  pernikahan  siri  dapat  diajukan permohonan  itsbat  nikah  di  Pengadilan Agama.  Hal  ini  menimbulkan  multitafsir karena bisa saja pasangan suami istri yang baru  menikah  satu  hari  bisa  saja  langsung mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  ke Pengadilan  Agama  meskipun  usianya belum mencapai 19 tahun dan Hakim tidak bisa  menolaknya  karena  aturan  tidak melarangnya. Disinilah letak penyelundupan hukumnya menurut penulis.
Norma  pada  pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e) Kompilasi  Hukum  Islam  seolah  memberi
kelonggaran  dan  memudahkan  terjadinya penyelundupan  hukum  itu  karena  dengan adanya  ketentuan  tersebut  berakibat  pada siasat  para  calon  mempelai  yang  ingin menikah tapi belum cukup umur melakukan  pernikahan  siri  terlebih  dahulu setelah  itu  mereka  dapat  mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus mengajukan  terlebih  dahulu  permohonan dispensasi kawin. Masih ada celah – celah hukum  yang  bisa  masyarakat  “akali” sehingga terjadilah penyelundupan hukum.
Hukum  pada  sektor  pernikahan  amat rentan  terhadap  terjadinya  penyelundupan hukum.  Salah  satu  yang  jamak  terjadinya penyelundupan  hukum  di  masyarakat adalah  pernikahan  berbeda  agama  yang dilakukan pada luar negeri guna kemudian dilakukan pencatatan sipil. Penyelundupan hukum  yang  penulis  angkat  adalah  hal baru  yang  mulai  marak  dan  meresahkan akibat dari adanya revisi UU No. 16 Tahun 2019 Terkait Pernikahan.
Menyelundupkan  hukum  pada  sektor pernikahan  ataupun  pada  sektor  hukum lain  tentu  berlawanan  pada  ketertiban umum.  Apabila  menyelundupkan  hukum semisal tersebut dibiarkan sehingga kemudian memberikan gangguan lancarnya  menegakkan  hukum  pernikahan pada Indonesia.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan  serta  DPR  dalam  rangka
mencegahnya  pernikahan  anak  dibawah umur  serta  memunculkan  UU  No  16 Tahun  2019  Terkait  Perubahan  terhadap UU  Nomor  1  Tahun  2019  baik  untuk  kita beri  penghargaan.  Sama  halnya  dengan kesiapan MA untuk menyikapi adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengeluarkan Aturan MA Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Petunjuk Mengadili Permohonan Keringanan Pernikahan.
Penyebab  terjadinya  menyelundupkan hukum  pernikahan  anak  pada  bawah  usia dengan mengesahkan pernikahan di hampir Peradilan Agama di Indonesia pada umumnya  terkhusus  Pengadilan  Agama Baturaja  berawal  dari  revisi  UU  Nomor  1 Tahun 1974 yang merevisi usia perkawinan  untuk  lelaki  serta  perempuan yaitu sama – sama 19 tahun. Ditambah lagi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3)  huruf  (e)  yang  memiliki  bunyi “Pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh mereka  yang  tidaklah  memiliki  halangan pernikahan  UU  No.  1  Tahun  1974”, tidaklah  memberikan  batasan  berapa  lama suatu  pernikahan  siri  dapat  mengajukan permohonan itsbat nikah.
Peningkatan  umur  pernikahan  untuk perempuan, berbanding lurus pada meningkatnya potensi perkawinan dibawah usia. Ketatnya memeriksa permohonan  keringanan  pernikahan  yang dijelaskan  PERMA  No.  5  Tahun  2019 Terkait  Petunjuk  Mengadili  Permohonan
Keringan
Pernikahan, semakin menyempitkan  kesempatan  diterimanya permohonan  keringanan  pernikahan  yang memberikan Batasan hanyalah pada sebab- sebab terkhusus. Masihlah terdapat lobang hukum  yang dapat “dicurangi” oleh orang tua  guna  melaksanakan  penyelundupan hukum  berdalih  terhadap  asas  kondisi terpaksa ataupun memaksa diri menikahkan  anaknya  kendati  umurnya masihlah dibawah Batasan minimal.
Masih terbuka peluang upaya legalisasi pernikahan  anak  dibawah  umur  tanpa disertai  dispensasi  kawin.  Modus  yang umum dipraktikkan adalah tanpa dispensasi kawin, perkawinan tidak tercatat  tetap  dilaksanakan  dan  untuk selanjutnya diajukan permohonan pengesahan nikah sebelum ataupun sesudah pemohon berusia 19 tahun.
Ketentuan  pada  Pasal  7  ayat  (3)  huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menimbulkan multitafsir Ketentuan pada ayat (3) Pasal 7 Kompilasi  Hukum  Islam  menyebabkan multitafsir  serta  terbelahnya  pandangan mengenai pengesahan nikah sebagai berikut :
1. Kelompok Pertama
Pengesahan  nikah  dapat  diberikan hanya terhadap permohonan terbatas tiga alasan yaitu (a) adanya perkawinan
dalam rangka penyelesaian
perceraian,
(b)hilangnya  akta  nikah,  dan  (d)
adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum berlakunya Undang – Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Menurut  kelompok  ini,  rumusan ketentuan ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dimaknai secara kumulatif  dan  tidak  bisa  dipahami secara  parsial.  Bagi  kelompok  ini, alasan  (c)  adanya  keraguan  tentang sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan dan (e) perkawinan yang dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak mempunyai  halangan  perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun  1974,  harus  dipahami  dalam ruang lingkup alasan adanya perkawinan  menurut  Undang  – Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Sehingga  pengesahan  nikah  selain huruf  (a),  (b),  dan  (d)  Pasal  7 Kompilasi Hukum Islam tidak dibenarkan.
2. Kelompok Kedua
Perspektif  pada  kelompok  kedua  ini menjelaskan bahwasanya sebab tidaklah  menjadi  persyaratan  untuk mengajukan  pengesahan  pernikahan sepanjang perkawinan yang dilakukan pengajuan itu sudah mencukupi  ketetapan  Pasal  7  ayat (3)  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum Islam.  Kelompok  tersebut  meyakini ketentuan  pasal  itu  tidaklah  secara kumulatif,  namun  sebaliknya.  Ialah
dengan  alternatif.  Tiap  ketetapan pada  ayat  itu  tidaklah  sama-sama berhubungan serta tiap-tiapnya independent. Untuk kelompok tersebut,  ketentuan  Pasal  7  ayat  (3) huruf  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam tidaklah memberi pembatasan terkait waktu perjalanan pernikahan.
Ketetapan  itu  hanyalah  memiliki norma  terkait  pembatasan  terdapat ataupun  tidak  halangan  pernikahan. Pendapat kelompok tersebut, ketentuan  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e) Kompilasi  Hukum  Islam  adalah “pasal  karet”  yang  memberikan
kemungkinan seluruh sebab
dibenarkannya
mengesahkan
pernikahan  selama  perkawinan  itu sudah  mencukupi  persyaratan  serta rukun nikah. Serta detailnya,
Sebagian kelompok tersebut memiliki pendapat bahwasanya pernikahan  yang  dilaksanakan  pada bawah  umur  pernikahan  yang  sudah ditetapkan  ketetapan  Pasal  7  UU Nomor  1  Tahun  1974  Terkait Pernikahan  sebagai  UU  Nomor  16 Tahun  2019  Terkait  Perubahan Terhadap  UU  Nomor  1  tahun  1974 Terkait  Pernikahan,  tidaklah  sebagai penghalang
serta bisa dikesampingkan  apabila  sudah  jelas rumah  tangga  pemohon  masihlah utuh  serta  umur  pemohon  sudah
tercukupi.
Hal ini terungkap fakta melalui wawancara  penulis  dengan  pemohon  pada perkara pengesahan nikah No. 49/Pdt.P/2022/PA.Bta yang salah satu usia pemohon  pada  saat  menikah  siri  masih berusia 17 Tahun dan dalam kondisi sudah hamil duluan. Untuk mengajukan dispensasi kawin, pihak pemohon beralasan  terlalu  lama  waktu  proses pengurusan rekomendasi dan proses persidangan  sedangkan  kondisi  kehamilan akan  terus  membesar.  Dengan  saran  dari perangkat desa setempat, pemohon dianjurkan  untuk  menikah  siri  terlebih dahulu untuk kemudian mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Baturaja.
Disinilah  letak  celah  hukum  sekaligus penyelundupan  hukum  yang  dilakukan oleh  masyarakat.  Ada  unsur  kesengajaan dalam  masyarakat  untuk  menikahkan anaknya  yang  belum  memenuhi  syarat perkawinan  seperti  yang  diamanatkan dalam UU Nomor 16 tahun 2019.
Sedangkan pada perkara No. 47/Pdt.P/2022/PA.Bta  dimana  usia  salah satu  pemohonnya  pada  saat  menikah  siri baru berusia 18 tahun. Melalui wawancara yang  dilakukan  oleh  penulis  terungkap alasan mereka sengaja menikah siri karena alasan  cinta  dan  tidak  dapat  dipisahkan lagi.  Pada  saat  penulis  mempertanyakan kepada  pemohon  kenapa  mereka  tidak
mengajukan permohonan dispensasi kawin ke  Pengadilan  Agama  Baturaja,  terungkap alasan  kalau  pemohon  tidak  mengetahui apa  itu  dispensasi  kawin.  Informasi tentang  dispensasi  kawin  tidak  pernah pemohon ketahui baik dari media, ataupun dari  perangkat  desa.  Pemohon  hanya mengetahui bahwa langkah yang pemohon harus lakukan saat itu hanyalah nikah siri. Sedangkan pada saat pengajuan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah diketahui  informasi  oleh  pemohon  dari ketua  RT  pada  saat  pemohon  akan mengajukan permohonan pembuatan KTP.
Dari  kedua  responden  yang  penulis jadikan  sampel  dalam  penelitian  ini terungkap  bahwa  penyelundupan  hukum perkawinan  anak  dibawah  umur  melalui pengesahan  nikah  di  Pengadilan  Agama Baturaja dapat dilihat dari dua faktor, yaitu :
1. Faktor Internal
Kurangnya  kesadaran  masyarakat tentang dampak dari perkawinan usia dini  seperti  masalah  kesehatan, ekonomi,  mental  dan  psikologi  dari kedua  mempelai.  Lahirnya  revisi Undang  – Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan pemikiran mendalam  dan  maksud  baik  dari pemerintah  untuk  melindungi  hak  – hak  wanita  terkhusus  anak  dibawah umur. Adanya informasi  yang keliru yang  diterima  oleh  masyarakat
tentang  aturan  dispensasi  kawin  dan aturan itsbat nikah.
2. Faktor Eksternal
Kurangnya  sosialisasi  stakeholder kepada masyarakat mengenai Perubahan Undang – Undang Nomor 1  Tahun  1974  menjadi  Undang  – Undang  Nomor  16  tahun  2019 Tentang Perkawinan sehingga implikasi  adanya  perubahan  Undang –  Undang  tersebut  tidak  ada pengaruh. Masih  banyak masyarakat yang  belum  mengetahui  mengenai dispensasi kawin.
Adanya  ketidakjelasan  pada  pasal  7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan multitafsir.
Ketentuan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam hanya  mengandung  norma  mengenai batasan ada tidaknya halangan perkawinan.  Ketentuan  Pasal  7  ayat  (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
merupakan “pasal karet” yang memungkinkan semua alasan
dibenarkannya pengesahan nikah sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah.
Pertimbangan  Hukum  Hakim    dalam menerapkan  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e) Kompilasi Hukum Islam dalam Mengabulkan  Pengesahan  Nikah    Anak Dibawah  Umur  di  Pengadilan  Agama Baturaja.
Sebagaimana  telah  penulis  jelaskan  di
atas  bahwasannya  Pasal  7  ayat  (3)  huruf (e)  KHI  adalah  pasal  “karet”  dan menimbulkan multitafsir disebabkan karena  pasal  tersebut  tidak  secara  tegas dalam  menetapkan  batas  perkawinan dilangsungkan sebagai syarat yang dibolehkan  dalam  pengajuan  permohonan itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama, sehingga  hal  ini  dapat  dijadikan  celah penyelundupan  hukum  bagi  masyarakat yang ingin mencari jalan pintas dan mudah dengan  menikahkan  anak2nya  secara  sirri atau  sembunyi  (nikah  dibawah  tangan) karena  di  kemudian  hari  mereka  dapat mengajukan  permohonan  itsbat  nikah untuk  mengurus  Akta  Nikah  di  Kantor Urusan Agama setempat.
Sedangkan  di  sisi  lain  Hakim  sebagai penegak  hukum  dan  pemberi  keadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum  tidak  ada,  melainkan  harus menyelesaikan  perkara  tersebut  sebaik mungkin.
Di  Pengadilan  Agama  Baturaja  dari bulan Januari 2022 sampai sekarang cukup banyak  perkara  Dispensasi  Kawin  dan Itsbat Nikah yang masuk dan telah diputus oleh  hakim  yang  bersidang,  data  ini  dapat dilihat  di  Sistem  Informasi  Penelusuran
Perkara (SIPP) Pengadilan Agama
Baturaja.
Dari sekian banyak perkara itsbat nikah yang  diselesaikan  oleh  hakim  Pengadilan Agama  Baturaja  ada  diantaranya  perkara
yang ketika menikah sirri dahulu pasangan tersebut masih belum memenuhi persyaratan  perkawinan  yaitu  laki-laki  19 tahun  dan  perempuan  19  tahun  yang sebelumnya  berusia  16  tahun  yang  telah direvisi  oleh  Undang-Undang  Nomor  16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Berdasarkan  data  dan  hasil  wawancara penulis tentang permohonan perkara itsbat nikah  di  bawah  umur  terhadap  salah  satu hakim  Pengadilan  Baturaja  yang  bernama Korik  Agustian.,  beliau  menyebutkan alasan  mengabulkan  perkara  tersebut yaitu:
a. Pernikahan itu dalam Islam mengandung  nilai  ibadah  yang sakral,  oleh  karena  hakim  tidak boleh menolak permohonan pengesahan  nikah  (itsbat  nikah) pasangan  suami  istri  yang  dahulu pernikahan  suami  istri  tersebut dilaksanakan  secara  sirri  dengan dalih  masih  belum  cukup  umur untuk  melangsungkan  pernikahan karena  bertentangan  dengan  Pasal  7 UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang persyaratan  batas  usia  perkawinan bagi  laki-laki  dan  perempuan  yaitu 19 tahun;
b. Pencatatan  perkawinan  itu  adalah hanya  bersifat  administratif  semata yang tujuannya agar tercipta ketertiban  pencatatan  perkawinan  di Indonesia;
c. Pencatatan  perkawinan  tidak  dapat membatalkan  dan  atau  menyatakan tidak  sah  suatu  perkawinan  yang dilakukan secara sirri asalkan pernikahan  tersebut  telah  memenuhi syarat dan rukun pernikahan; Untuk mencapai kemaslahatan manusia, maka  pernikahan  pasangan  suami  isteri dibawah  umur  tersebut  patut  untuk dikabulkan untuk menciptakan rasa keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum  serta  tidak  terjadi  disparitas putusan atau penetapan.
Dalam  jurnal  ini  terkuak  pemahaman yang salah di masyarakat dalam dispensasi nikah dan itsbat nikah yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Adanya pemahaman  dari  masyarakat  untuk  tidak mendaftarkan permohonan dispensasi kawin  bagi  pasangan  belum  cukup  umur dikarenakan  alasan  terdesak  karena  waktu dan persyaratan – persyaratan rekomendasi dari  pihak  terkait  yang  banyak,  lalu mereka mengambil langkah untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah  agar  pernikahan  itu  tercatat  dan diakui oleh negara. Pemahaman – pemahaman  ini  harus  segera  dihilangkan dari masyarakat agar tidak menjadi budaya buruk  yang  ditiru  oleh  masyarakat  yang lebih  banyak  lagi.  Tentu  ini  menjadi pekerjaan  berat  bagi  stakeholder  terkait untuk memberikan pemahaman yang benar agar  muncul  budaya  dalam  masyarakat
yaitu budaya sadar hukum dan patuh pada hukum.
Pada kesimpulannya, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga Legislatif  seharusnya  menganalisis  secara tajam  dalam  membentuk  Undang  – undang, khususnya terkait hukum keluarga. Fungsi eksekutif pada pemerintah  harus  lebih  dimaksimalkan untuk  lebih  meningkatkan  kesadaran masyarakat  melalui  sosialisasi  pendidikan mengenai  dampak  buruknya  perkawinan anak  dibawah  umur  bagi  berlangsungnya generasi  penerus  bangsa  yang  berkualitas baik dan unggul.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis  dapat menguraikan kesimpulan bahwa Penyebab terjadinya penyelundupan hukum perkawinan  anak  dibawah  umur  melalui pengesahan  nikah  di  hampir  Pengadilan Agama  di  Indonesia  pada  umumnya terkhusus  Pengadilan  Agama  Baturaja berawal  dari  revisi  Undang  –  Undang Nomor  1  Tahun  1974  yang  merevisi  usia perkawinan  bagi  pria  dan  wanita  yaitu sama – sama 19 tahun. Ditambah lagi pada Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7  ayat  (3) huruf (e) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai  halangan  perkawinan  Undang –  Undang  No.  1  Tahun  1974”,  tidak
memberikan  batasan  berapa  lama  suatu pernikahan siri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah.
Dalam  penelitian  ini  terungkap  bahwa penyelundupan  hukum  perkawinan  anak dibawah  umur  melalui  pengesahan  nikah di  Pengadilan  Agama  Baturaja  dapat dilihat  dari  dua  faktor,  yaitu  :  1.  Faktor Intern  yang  terdiri  dari  :    a).  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dari perkawinan  usia  dini  seperti  masalah kesehatan,  ekonomi,  mental  dan  psikologi dari  kedua  mempelai.  Lahirnya  revisi Undang  –  Undang  Nomor  16  Tahun  2019 merupakan  pemikiran  mendalam  dan maksud  baik  dari  pemerintah  untuk melindungi  hak  –  hak  wanita  terkhusus anak dibawah umur. b). Adanya informasi yang keliru yang diterima oleh masyarakat tentang aturan dispensasi kawin dan aturan itsbat  nikah.  Faktor  Eksternal  yang  terdiri dari :  a).Kurangnya sosialisasi stakeholder kepada  masyarakat  mengenai  Perubahan Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menjadi  Undang  –  Undang  Nomor  16 tahun  2019  Tentang  Perkawinan  sehingga implikasi  adanya  perubahan  Undang  – Undang  tersebut  tidak  ada  pengaruh. Masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui  mengenai  dispensasi  kawin. b).  Adanya  ketidakjelasan  pada  pasal  7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan multitafsir. Ketentuan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam
hanya  mengandung  norma  mengenai batasan ada tidaknya halangan perkawinan.  Ketentuan  Pasal  7  ayat  (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
merupakan “pasal karet” yang memungkinkan semua alasan dibenarkannya pengesahan nikah sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah.
Pertimbangan hakim dalam
menerapkan  pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e)
Kompilasi
Hukum
Islam dalam mengabulkan pengesahan nikah di Pengadilan  Agama  baturaja  yaitu  :  a). Pernikahan  itu  dalam  Islam  mengandung nilai  ibadah  yang  sakral,  oleh  karena hakim  tidak  boleh  menolak  permohonan pengesahan  nikah  (itsbat  nikah)  pasangan suami  istri  yang  dahulu  pernikahan  suami istri  tersebut  dilaksanakan  secara  siri dengan  dalih  masih  belum  cukup  umur untuk  melangsungkan  pernikahan  karena bertentangan  dengan  Pasal  7  UU  Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  persyaratan  batas usia  perkawinan  bagi  laki-laki  dan perempuan  yaitu  19  tahun;  b).  Pencatatan perkawinan  itu  adalah  hanya  bersifat administratif  semata  yang  tujuannya  agar tercipta  ketertiban  pencatatan  perkawinan di  Indonesia;  c).  Pencatatan  perkawinan tidak dapat membatalkan dan atau menyatakan  tidak  sah  suatu  perkawinan yang  dilakukan  secara  sirri  asalkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat
dan rukun pernikahan; d). Untuk mencapai kemaslahatan  manusia,  maka  pernikahan pasangan  suami  isteri  dibawah  umur tersebut  patut  untuk  dikabulkan  untuk menciptakan  rasa  keadilan,  kemanfaatan dan  kepastian  hukum  serta  tidak  terjadi disparitas putusan atau penetapan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad  Rofiq,  1998, Hukum  Islam  Di
Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta,.
Ahmad  Rofiq,  2000 ,  Hukum  Islam  Di
Indonesia , PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Amiruddin,  2006, Pengantar  Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Bekasi.
Jhonny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metode Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang.
Khoirul  Abror,  2020, Hukum  Perkawinan dan Perceraian, Ladang Kata, Yogyakarta.
Nurhadi,  dkk,  2011, Himpunan  Peraturan
Perundang – undangan Yang Berkaiatan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dan Pembahasannya ,  Mahkamah  Agung,
Jakarta .
Zainuddin Ali, 2014, Metodologi Penelitian  Hukum, Sinar  Grafika,
Jakarta.

## Perundang – Undangan
Undang  Undang  Nomor  16  Tahunn  2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  Lembar  Negara  RI Tahun  2019  No  189,  Tambahan Lembaran negara RI No. 6401.
Instruksi Presiden Republik Indonesia  No
1 tahun 1991 Pasal 7 Ayat ( 3 ) Huruf ( e ) Kompilasi Hukum Islam.

## Internet
KBBI Daring, Diakses dari link https://kbbi.web.id/kompilasi ,
Tanggal  26  Oktober  2022,  Pukul 13.03 WIB.
Salinan putusan MK No.22/PUU-Xv/2017 Tentang  Perubahan  UU  Perkawinan, Diakses dari link https://www.mkri.id/public/content/p ersidangan/putusan/22_PUU- XV_2017.pdf ,  Pada  Tanggal  04 Agustus 2022, Pukul 13.30 WIB.

## Jurnal
Biro  Hukum  dan  Humas  Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Cegah Perkawinan Anak Mulai Dari
Keluarga  dan  Masyarkat ,  Diakses
dari
link
https://www.kemenpppa.go.id/index.
php/page/read/29/3058/kemen-pppa-
cegah-perkawinan-anak-mulai-dari- keluarga-dan-masyarkat ,  Tanggal  18 April 2022, Pukul 13.50 WIB. Dian Khoreanita Pratiwi, Tinjauan Yuridis Penyelundupan  Hukum  Perkawinan Beda  Agama  Berdasarkan  UU  No  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan , Jurnal  Hukum  Media  Bhakti  Publish, Volume 3 No 2 tahun 2019.
Gunawan, Penyelundupan Hukum Perkawinan  Dibawah  Umur  Melalui Pengesahan  Nikah,  Diakses  melalui https://www.pa- banjarkota.go.id/berita/arsip- artikel/533-penyelundupan-hukum- perkawinan-dibawah%20-umur- melalui-pegesahan-nikah ,  Tanggal  22
November  2022, Pukul 13.30 WIB. Iwan Romadhan Sitorus, Usia Perkawinan
Dalam  UU  No.  16  Tahun  2019
Perspektif
Maslahah Mursalah, Nuansa:  Jurnal  Studi  Islam dan Kemasyarakatan 13, no. 2 (2020):
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/ind ex.php/nuansa/article/view/3946
Yosia  Hetharie, Kepemilikan  Tanah  Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian  Pinjam  Nama  Sebagai Bentuk Penyelundupan
Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional , Balobe  Law  Journal,  Volume  2 Nomor 1, April 2022.
Zanariah  Noor, Perkahwinan  Kanak- Kanak  Dan  Tahap  Minima  Umur Perkahwinan Dalam Undang- Undang  Keluarga  Islam ,  Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2  Tahun 2013.

## Dokumentasi
Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Baturaja.
Hasil wawancara dengan pemohon perkara No. 47/Pdt.P/2022/PA.Bta.
Hasil wawancara dengan pemohon perkara No.49/Pdt.P/2022/PA.Bta.