## Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam Subhan
Nafkah Isteri Ter- Thalaq Ba’in :
Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal Fuad Rahman
Diskursus Hukum Kewarisan ‘An-Tarâdhin : Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambio
Albert Al-Fikri

## INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO – JAWA TIMUR
at-turā ṡ vol. IV hlm. 1- 152 no. 1 Probolinggo, Januari – Juni 2017 p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017                    ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Editorial Team
Editor in Chief
Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Board Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Managing Editor
Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Assistant Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
at-turā ṡ , published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of  Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of  Islam in Indonesia and other parts of  the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.
Mailing address: at-turā ṡ │ LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291 telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com ; website: http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas
Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017                    ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Table of  Contents
1 Subhan
NALAR KESETARAAN MAHAR DALAM

## PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

## 17 Fuad Rahman

## NAFKAH ISTERI TER- THALÂQ BA‘ÎN
: KAJIAN SEJARAH SOSIAL

## PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL

## 33
Albert Al-Fikri

## DISKURSUS HUKUM KEWARISAN
‘AN-TARÂDHIN :

## MENJEMBATANI DIALEKTIKA KEWARISAN MATERNALISTIK
DAN PATERNALISTIK DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI

## 55 Refky Fielnanda
PERCAMPURAN DEPOSITO DAN INVESTASI

## DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM

## 69 Alvan Fathoni
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM

## 85 Bakir
PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

## 97 Musolli

## AHLUL BAYT PERPEKTIF SYIAH DAN SUNNI: STUDI TAFSIR AL-MÎZAN DAN TAFSIR TAHRÎR WA AL-TANWÎR

## 109 Idrus

## FIQH DAN DINAMIKA SOSIAL

## 123 Mursyid PLURALITAS AGAMA DAN FAHAM KEAGAMAAN: PELAJARAN DARI PONDOK PESANTREN NURUL JADID

## 141 Faizin

## HUKUM DAN KEKUASAAN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

## Bakir

## PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA
Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo email: bakir.muzanni@gmail.com
Abstrak: Hukum, pertama dan utama, adalah ranah diskursif  di mana hakim dan terdakwa berada di dalam ruang lingkup nalar dan makna. Hukum menafsirkan status dan kasus, mengartikulasikan aturan, dan menjelaskan proses pengadilan di waktu dan tempat tertentu. Sementara itu, filsafat juga merupakan ranah diskursif  par excellence yang oleh John Campbell disebut sebagai ‘pemikiran secara lambat’, sesuatu yang sebenarnya berbeda dari hukum yang seringkali membutuhkan ‘pemikiran secara cepat’. Tulisan ini berusaha menelaah peran filsafat hukum dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. Dengan memandang fakta bahwa hukum dan filsafat tetaplah sebuah disiplin diskursif yang mengharuskan pemikiran logis dan rasional, maka filsafat di sini memiliki posisi penting dalam menentukan segala perkara yang awalnya tidak jelas menjadi sangat jelas dan eksplisit.
Katakunci: hukum, filsafat hukum, pembentukan hukum
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
Abstract: Law is, first and foremoest, a discursive discipline: lawyers and judges live in the doain of  reasons and meaning. It interprets statutes and cases, articulate rules to guide behavior, and then argue about their import in particular cases. Meanwhile, philosophy is, of  course, the discursive discipline par excellence to which English philosopher John Campbell quite perceptively described as ‘thinking in slow motion’, a meaning which seems contraproducive with lawyering as often called as ‘thinking in fast motion’. This article argues that philosophy of  law has important role on implementation of  law in Indonesia. Given the fact that both (law and philosophy) are, as discursive disciplines, concerned with rational and logical thought, the philosophy inquiry into law simply brings to light and makes explicit what is often implicit and unargued.
Keywords: law, philosophy of  law, implementation of  law
Pendahuluan
Manusia memiliki sifat ingin tahu terhadap segala sesuatu, sesuatu yang diketahui manusia tersebut disebut pengetahuan. Pengetahuan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu pengetahuan indera, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama. Istilah “pengetahuan” ( knowledge ) tidak  sama  dengan  “ilmu  pengetahuan”  ( science ). Pengetahuan seorang manusia dapat berasal dari pengalamannya atau dapat juga berasal dari orang lain sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang memiliki objek, metode, dan sistematika tertentu serta ilmu juga bersifat universal. Perkembangan ilmu yang banyak dan maju tidak berarti semua pertanyaan dapat dijawab, oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab tersebut menjadi porsi pekerjaan filsafat.
Berbicara  mengenai  filsafat,  maka  filsafat  sering  dipahami  sebagai sebuah falsafah atau sebuah pandangan umum dan mendalam tentang hidup yang dijalani manusia. Dalam pemahaman yang demikian, filsafat ditangkap sebagai sesuatu yang abstrak. 1 Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia.
Konsep dalam Islam, Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat karena putusan kebenaran atau ketetapan sanksi, disamping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah SWT, 2 maka manusia disamping ia mengadopsi hukum-hukum yang langsung wahyu Tuhan yang berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan
1  Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum , (Jakarta: Kencana, 2008), 3. 2 Muchsin, Ikhtisar Filsafat Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, Cet ke2, 2006), 24.
masyarakat, manusia akan melihat dari kenyataan empiris sebagai bekal mengkaji secara mendalam, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki.
Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya perlu disadari bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan ( gerechtigkeit ) disamping sebagai kepastian hukum ( rechtssicherheit ) dan kemanfaatan ( zweckmassigkeit ). 3 Keadilan berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manugerah alamiah langsung dari Allah SWT, yaitu hak asasi manusia atau hak kodrati manusia, semua manusia tanpa pembedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan, maka  di  Indonesia  yang  notabene  adalah  negara  yang  sangat  heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif  agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif  yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

## Pandangan Filsafat terhadap Hukum
Filsafat hukum merupakan bagian penelusuran kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematikal yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari  kegiatan  berfikir  itu  sendiri.  Filsafat  tidak  membatasi  diri  hanya  pada gejala-gejala  indrawi,  fisikal,  psikhikal  atau  kerohanian  saja.  Ia  juga  tidak hanya  mempertanyakan  ”mengapa”  dan  ”bagaimana”-nya  gejala-gejala  ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas dan  hakikat  mereka.  Ia  berupaya  merefleksi  hubungan  teoritikal,  yang  di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan. 4
Filsafat tidak akan pernah terlalu lekas puas dengan suatu jawaban. Setiap  dalil  filsafat  harus  terargumentasikan  atau  dibuat  dapat  dipahami secara rasional. Karena bagaimanapun filsafat adalah kegiatan berfikir, artinya dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain ia berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Berikutnya filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika, jika ia tidak lagi terbuka bagi argumentasi baru dan secara kaku berpegangan pada pemahaman yang sekali telah diperoleh, tidak heran ketika
3  Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filafat Hukum : Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet, VI,  2006), 154. 4  Arief  Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 1.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
kefilsafatan secara praktikal akan menyebabkan kekakuan. 5
Pendapat  yang  mengatakan  bahwa  karena  fisafat  hukum  merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sehingga, hal-hal non hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Penarikan kesimpulan seperti ini sepertinya tidak begitu tepat. Filsafat hukum sebagai suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menunjukkan hakekat dari filsafat hukum itu sendiri. 6
Sebagai filsafat, filsafat hukum semestinya memiliki sikap penyesuaian terhadap sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai obyek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat. 7
Pertanyaan tentang apa hakikat hukum itu sekaligus merupakan pertanyaan  filsafat  hukum  juga.  Pertanyaan  tersebut  mungkin  saja  dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan ternyata serba tidak memuaskan. Menurut Apeldorn, hal tersebut tidak lain karena ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara itu pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum, luput dari pengamatan ilmu hukum. Norma atau kaidah hukum, tidak termasuk dalam dunia kenyataan (sein) , tetapi berada pada dunia nilai (sollen) , sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum.
Refleksi filsafat hukum melandaskan diri pada kenyataan hukum, oleh karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang  berkaitan    dengan  gejala  hukum.  Setidaknya  refleksi  filsafat  hukum berangkat dari bidang penyelidikan secara folosofis yang pada gilirannya dapat menemukan penelusuran terhadap landasan (dasar-dasar) kebenaran. Maka
5 Ibid., 1. 6  Sugiyanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat , (Bandung: Mandar Maju, 1998), 18.
7  Darji Darmodiharjo dan Arief  Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10-11.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
dengan itu, ada tiga bidang penyelidikan ilmu hukum dalam kajian “filsafat hukum”, antara lain: 8
1.  Masalah konsep atau sifat hukum
Bidang penyelidikan ini mencakup konsep-konsep pokok lainnya yang dianggap ada hubungannya secara esensial dengan konsep tentang hukum, misalnya sumber, subyek hukum, kewajiban hukum, kaedah hukum, dan juga sanksi hukum. Bidang penyelidikan yang terutama ini lebih dikenal sebagai mazhab analitis, oleh karena ia bertujuan untuk menganalisa dan memberi definisi kepada konsep-konsep yang disebut di atas. Mazhab analitis dikemukakan oleh John Austin, yang memiliki ciri formalisme yang metodis. Hukum sebagai dianggapnya sebagai suatu sistem kaedah-kaedah positif, yaitu kaedah-kaedah yang efektif dalam kenyataannya. Ilmu hukum hanya bertujuan untuk menentukan adanya kaedah-kaedah ini dalam hukum yang berlaku lepas dari nilai-nilai etis dan pertimbangan-pertimbangan politis. Demikian juga mazhab analitis tidak mempersoalkan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan sosial ke dalam mana hukum itu masuk-yaitu faktor- faktor sosial yang menentukan penciptaan hukum dan pertumbuhannya dan akibat-akibat sosial yang dihasilkan atau dimaksud untuk dihasilkan oleh kaedah-kaedah hukum.

## 2.  Masalah tujuan atau cita-cita hukum
Bidang penyelidikan ini memusatkan perhatiannya kepada prinsip rasional  yang  memberikan  kepada  hukum  “keabsahan-nya”  atau “kekuatan  mengikatnya”  yang  khusus,  dan  merupakan  kriterium  bagi “benarnya”  suatu  kaedah  hukum.  Pada  umunya  cita-cita  hukum  itu dianggap adalah keadilan. Disinilah muncul pertanyaan-pertanyaan pokok tentang hubungan antara keadilan dan hukum positif; peranan yang dimainkan oleh prinsip keadilan dalam perundang-undangan, pengadilan dan sebagainya. Aliran hukum semacam ini sering dikenal sebagai ilmu hukum etis atau filsafat hukum alam, aliran pikiran ini yang erat  hubungannya  dengan  pendekatan  secara  religius  atau  metafisis- filosofis,  mempunyai  sejarah  panjang.  Filsafat  hukum  alam  dimulai sejak sejak filsuf-filsuf Yunani pertama hingga zaman kita sekarang ini. Filsafat ini mencapai puncak klasiknya dalam sistem-sistem rasionalitas yang besar dalam abad ketujuh belas dan kedelapan belas. Sesudah reaksi dari mazhab sejarah dan positivis dalam abad kesembilan belas, filsafat hukum alam telah mendapat pengaruh lagi dalam abad sekarang ini.  Dasar  filosofisnya  pertama-tama  dan  secara  utama  adalah  filsafat skolastik katolik yang diteruskan dalam hukum alam kaum Thomis; dan
8 S.Tasrif, Bunga Rampai Filsafat Hukum , (Jakarta: Abardin, 1986), 13-15.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
berbagai perkembangan dari sistem-sistem Kant dan Hegel. Teori-teori mengenai hukum alam telah juga menemukan dasar dalam mazhab- mazhab filsafat lainnya (utilitarianisme, filsafat solidaritas, intuisionisme Bergson, fenomenologisme Husserl dan lain-lain).
3.  Masalah pola antarpengaruh hukum dan masyarakat Bidang penyelidikan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan asal usul historis dan pertumbuhan dari hukum: dengan faktor-faktor sosial yang dalam zaman kita menentukan isi variabel dari hukum; dengan bergantungnya hukum dan pengaruh terhadap ekonomi dan kesadaran hukum rakyat; dengan akibat-akibat sosial dari kaedah-kaedah hukum atau lembaga-lembaga tertentu; dengan kekuasaan pembentuk undang-undang untuk membimbing perkembangan  sosial;  dengan  hubugan  antara  hukum  yang  “hidup” dengan hukum teoritis dan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya menjadi motif  bagi penerapan hukum berlainan dengan alasan-alasan rasional dalam setiap putusan.
Ketiga bidang penyelidikan filsafat hukum ini merupakan suatu metode untuk mencari kebenaran, yang merupakan prinsip-prinsip fundamental atau mendasar tentang hakikat hukum tersebut. Kerja filsafat merupakan usaha- usaha untuk menguji prinsip-prinsip dasar tersebut. Secara epistemologis ada tiga teori tentang kebenaran yakni: the correspondence theory of  truth, the coherence theory  of   truth, dan pragmatic  theory  of   truth. 9 Ketiga teori ini mendasarkan pengertian dalam pencarian kebenaran. Jadi tujuan filsafat hukum dan ilmu hukum berbeda dari tujuan hukum. Hukum itu sendiri bertujuan hendak mencari keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban. Tujuan hukum bersifat etis, yakni bersumber pada kebaikan.
Tiga teori kebenaran yang telah disebut dimuka, dapat diterapkan dalam filsafat hukum, ilmu hukum, dan teknik hukum. Teori korespondensi memandang bahwa suatu pernyataan adalah benar bila sesuai atau sebanding dengan kenyataan yang menjadi objeknya, teori ini sesuai dengan dimensi perilaku hukum dan menjadi bahan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kemudian teori koherensi berpendapat bahwa suatu pernyataan adalah benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya, dalam pengertian inilah yang menjadi landasan bahan kajian filsafat hukum. Berbeda dengan teori pragmatik , bahwa suatu pernyataan adalah benar bila berguna bagi kehidupan praktis, yang sesuai dengan bahan kajian teknik hukum secara praktis. 10
Teori  koherensi  mengantarkan  kita,  sebagaimana  berfikir  secara
9  Teguh Prasetyo, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 2007), 16.
10 Ibid., 6.
kefilsafatan  untuk  memiliki  karakteristik  yang  bersifat  menyeluruh  dan universal.  Dengan  cara  berfikir  holistik  tersebut,  maka  siapa  saja  yang mempelajari  filsafat  hukum  diajak  untuk  berwawasan  luas  dan  terbuka. Kemudian  filsafat  hukum  dengan  sifat  universalitasnya,  memandang kehidupan secara menyeluruh, tidak memandang hanya bagian-bagian dari gejala kehidupan saja atau secara partikular. Dengan demikian filsafat hukum dapat menukik pada persoalan lain yang relevan atau menerawang pada keseluruhan dalam perjalanan reflektifnya, tidak hanya memecahkan masalah- masalah yang dihadapinya.
Melihat fungsi filsafat hukum lebih jauh, ialah  sebagai cara  pandang untuk berfikir secara kreatif  dengan menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. Adanya karakteristik khusus  dari  pemikiran  filsafat  hukum  di  atas  sekaligus  juga  menunjukkan letak urgensinya. Dengan mengetahui dan memahami filsafat hukum dengan berbagai  sifat  dan  karakternya  tersebut,  maka  sebenarnya  filsafat  hukum dapat dijadikan salah satu alternatif  untuk ikut membantu memberikan jalan keluar terhadap orientasi keadilan sosial selama ini. Tentu saja kontribusi yang dapat diberikan dari agenda refleksi filsafat hukum dalam bentuk konsepsi dan persepsi terhadap pendekatan yang hendak dipakai dalam penyelesaian masalah-masalah social yang terjadi. Pendekatan mana didasarkan pada sifat- sifat dan karakter yang melekat pada filsafat hukum itu sendiri.
Filsafat Hukum dan Perannya dalam Pembentukan Hukum Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan. Dalam upaya pembaruan hukum tersebut, penataan kembali susunan hirarkis peraturan perundang-undangan kiranya memang sudah sangat tepat. Di samping itu, era Orde Baru yang semula berusaha memurnikan kembali falsafah Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menata kembali sumber tertib hukum dan tata-urut peraturan perundang-undangan, dalam prakteknya selama 32 tahun belum berhasil membangun susunan perundang- undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan sistem perundang-undangan di masa depan. Lebih-lebih dalam prakteknya, masih
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku.
Sementara itu, setelah lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka, sangat dirasakan adanya kebutuhan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal- pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Ditambah lagi dengan munculnya kebutuhan untuk mewadahi perkembangan otonomi daerah di masa depan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya dinamika hukum adat di desa-desa yang cenderung diabaikan atau malah sebaliknya dikesampingkan dalam setiap upaya pembangunan hukum selama lebihdari 50 tahun terakhir. Didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa Pancasila adalah  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  Indonesia. 11
Mengingat falsafah Pancasila adalah merupakan ruh perjuangan dari para pejuang bangsa, yang merupakan alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Mengingat  masyarakat  Indonesia  sangat  heterogen,  maka  dengan  kembali pada Pancasila, cita-cita luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dimungkinkan dapat tercapai. Dilihat dari materinya  Pancasila  digali  dari  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yang merupakan  jiwa  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia  sendiri.  Dasar  negara Pancasila terbuat dari materi atau bahan dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa, tidak merupakan produk impor dari luar negeri, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar negeri. 12
Pancasila merupakan Grundnorm atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, rumusan Pancasila ini dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia, maka Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, dikatakan demikian karena dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia.  Teori  Hukum  tersebut  meletakkan  dasar-dasar  falsafati  hukum positif  kita. 13 Negara di dunia yang menganut paham negara teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adahal ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa denga itu, kemudian untuk negara yang menganut paham negara kekuasaan ( rechstaat ) yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan.
11  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yangdiundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 12  Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, 229.
13 Ibid., 230.
Lain halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kedaulatan rakyat, dan Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dari Pancasila. Akan tetapi berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat oleh Hobbes (yang mengarah pada ke absolutisme) dan John Locke (yang mengarah pada demokrasi parlementer).
Rumusan Pancasila yang dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD  1945  adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum  di  Indonesia  yang merupakan  produk  filsafat  hukum  negara  Indonesia.  Pancasila  ini  muncul diilhami dari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang, serta perbedaan ideologi dalam masyarakat yang majemuk, untuk itu muncullah filsafat hukum untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip kekeluargaan, walau tindak lanjut hukum-hukum yang tercipta sering terjadi hibrida (percampuran), terutama dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat ( civil law /khususnya negara Belanda). Hukum  Islam  sering  dijadikan  dasar  filsafat  hukum  sebagai  rujukan mengingat  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  umat  muslim,  contoh konkrit  dari  hukum  Islam  yang  masuk  dalam  konstitusi  Indonesia  melalui produk filsafat hukum adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalamnya terdapat pasal tentang bolehnya poligami bagi laki- laki yaitu dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1,2, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2, walau banyak pihak yang protes pada pasal kebolehan poligami tersebut.
Namun di sisi lain tidak sedikit pula yang mempertahankan pasal serta isi dari Undang-Undang Perkawinan tersebut. DPR adalah lembaga yang berjuang mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, dan sampai sekarang masih berlaku tanpa adanya perubahan, ini bukti nyata dari perkembangan filsafat hukum yang muncul dari kebutuhan masyarakat perihal penuangan hukum secara  konstitusi  kenegaraan,  yang  mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah agama Islam, yang menganggap ayat-ayat ahkam dalam kitab suci Al-Qur’an adalah mutlak untuk diikuti dalam hukum.
Hukum adat juga sedikit banyak masuk dalam konstitusi negara Indonesia,  contoh  adanya  Undang-undang  Agraria,  kemudian  munculnya Undang-undang Otonomi Daerah, yang pada intinya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Maka dengan filsafat hukum yang dikembangkan melalui ide dasar Pancasila akan dapat mengakomodir berbagai kepentingan, berbagai suku, serta menyatukan perbedaan ideologi dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam, dengan demikian masyarakat Indonesia akan tetap dalam koridor satu nusa, satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017

## Kesimpulan
Filsafat Hukum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hukum yang benar, atau dapat juga kita katakan Filsafat Hukum adalah merupakan pembahasan secara filosofis tentang hukum, yang sering juga diistilahkan lain dengan Jurisprudence, adalah  ilmu  yang  mempelajari  hukum  secara  filosofis, yang objeknya dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.
Filsafat hukum mengajak berfikir kritis dan radikal dalam menyikapi masalah, atau dalam artian memahami hukum tidak dalam arti hukum positif semata, karena jika kita hanya mempelajari arti hukum dalam arti positif semata, tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik, jika demikian adanya ketika ia menjadi seorang pengadil (hakim) misalnya, ia hanya menjadi “corong undang-undang” belaka. Filsafat hukum adalah  induk  dari  semua  disiplin  yuridis,  karena  filsafat  hukum  membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum, contoh kasus jika ada masalah-masalah yang melampaui kemampuan berpikir manusia, maka filsafat hukum akan merupakan kegiatan yang tidak pernah berakhir, karena mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi.
Kemudian untuk waktu yang lama, dalam sejarah filsafat hukum, orang berpendapat bahwa landasan hukum itu adalah hukum kodrat (filsafat hukum kodrat) yaitu yang berpandangan terdapat suatu kodrat ideal yang abadi, yang takkan berubah sepanjang masa, namun hal ini memunculkan pertanyaan tentang keterikatan denfan tempat dan waktu, orang akan memegang suatu prinsip hukum pada suatu waktu, akan tetapi dilain waktu (masa yang akan datang) apakah hukum akan tetap stagnan dan tetap, maka orang banyak bersepakat bahwa hukum akan selalu dinamis seiring dengan perubahan waktu  dan  tempat,  dengan  cara  berfilsafat  hukum  melalui  realitas-realitas yang terjadi dalam masyarakat luas.
Secara  spekulatif   dan  secara  kritis  filsafat  hukum  berusaha  untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi,  korespondensi  dan  fungsi  hukum  yang  diciptakan.  Indonesia memang menganut paham kedaulatan rakyat dari Pancasila, kaitannya filsafat hukum  terhadap  pembentukan  hukum  di  Indonesia  adalah  filsafat  hukum sangat berperan dalam perubahan hukum kearah lebih demokratis, lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat yang hakiki.
Filsafat hukum mengubah tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang  pernah  berlaku  di  Indonesia,  dimulai  dari  berlakunya  tata  urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS Tahun 1966, kemudian tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasari TAP
III/MPR/2000,  sampai  terakhir  adalah  tata  urutan  Peraturan  Perundang- undangan yang didasari Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai penggangti Undang-Undang No.10 Tahun 2004, pengubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan asas keadilan, jadi pembaharuan  hukum  lewat  filsafat  hukum  di  Indonesia  ada  pada  teori hukumnya hal ini telah sesuai dengan bunyi kalimat kunci.
Penjelasan UUD 1945: Undang-Undang dasar menciptakan pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya, maka perubahan hukum di Indonesia adalah didasarkan dari ide-ide pasal- pasal dalam Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 (sebagai teori hukumnya). Kita harus tahu pula bahwa fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembangunan hukum Indonesia harus melalui proses filsafat hukum yang didalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang cenderung majemuk, yang mana hukum yang diciptakan adalah merupakan rules for the game of  life, hukum diciptakan untuk mengatur prilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang terpenting hukum diciptakan sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi, A., & Fernando, M. (2008). Pengantar ke Filsafat Hukum . Jakarta: Kencana. Darji, D., & Arief, S. (1995). Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. ___________________. (2006). Pokok-Pokok Filafat Hukum ( Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia ). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Darmadi, S. (1998). Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat . Bandung: Mandar Maju.
Muchsin. (2006). Ikhtisar Filsafat Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Iblam. Prasetyo, T. (2007). Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum .  Cet.  II.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Tasrif, S. (1986). Bunga Rampai Filsafat Hukum . Jakarta: Abardin.
Sidharta, A. (2007). Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama.

## Author Guidelines
Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:
 Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
 Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
 Papers’ length is about 6,000-10,000 words;
 All submission must include a 150-200 word abstract;
 Full name(s) of  the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
 All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
 Arabic words should be transliterated according to the style of at-turā ṡ ;
 Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turā ṡ style.
 When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of  author(s), title of  the source in italic, place of  publication, publishing company, date of  publication, and the precise page that is cited. For the following citations of  the same source, list the author’s last name, two or three words of  the title, and the specific page number(s). The word ibid. may be used, but op.cit. , and loc.cit. are not.
 Examples of  footnote style:
1 Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
2 Ibid. , 20.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
4 Ibid. , 5.
5 Nuruddin, Ijtihad , 50.
 Example of  Bibliography:
1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa . Surabaya: Karya Ilmu
2. Zulkifli. (1994). “Sufism in Java: The Role of  the Pesantren in the Maintenance of  Sufism in Java,” Master Thesis . Singapore: Australian National University.
3. Nur,  I.  M.  (2001).  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis: The Holy Qur’an in Egypt and Indonesia,” Journal of  Archipel , 62(1),
143-161.
Please consider the following creteria:
 The title of  the article submittd to at-turā ṡ should reflect a specific focus of  study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of  study  The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of  researches
 The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
 The  article  should  contain  an  argument/thesis/finding  which  contribute  to scholarly discussion in a field of  study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
 The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of  at- turā ṡ is responsible only for minor typos and understandable grammatical erros
 The style and format, including the structure of  article, footnotes, bibliography, should follow those of  at-turā ṡ .
NOTE: It is suggested the use of  a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of American Psychological Association (APA) style.
The PDF version of  this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of  Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
Copyright Notice Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 Authors retain copyright and grant the journal right of  first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of  the work’s authorship and initial publication in this journal.
 Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of  the journal’s published version of  the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of  its initial publication in this journal.
 Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of  published work.

## Privacy Statement
 The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of  this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.