## PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN KEPUTUSAN YANG DIMOHONKAN KEPADA PEJABAT TATA USAHA NEGARA
Oleh:
Yogi Pratama, Muhammad Irsyad Tirtasah, Yarni Nikita Ahmady, Ardoyo Wardhana
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
yoogipratama95@gmail.com, mirsadt8@gmail.com, nikita_ahmady@yahoo.com, ardoyo.wardhana@yahoo.com
Abstract : This research aims to find out two matters. the first matter is to find out how the paradigm of Law Number 5 Year 1986 and Law Number 30 Year 2014 on decisions  that  are  petitioned  to  State  Administrative  Officials  (hereinafter  TUN Officials). Second, to find out the legal implications of the differences in the position of decisions that are applied to TUN Officials based on Law Number 5 Year 1986 and Law Number 30 Year 2014. The following research results, (1) that related to the paradigm of Article 3 of the Law on State Administrative Court and Article 53 of the Government Administration Law, should be related to the type of decision.. (2) The legal implication of the decision’s differences that have been petitioned to TUN  officials  may  allow  confusion  to  occur  when  it  is  applied  in  the  process  of administering the government and also the process in court.
Keyword :The differences of decisions that are petitioned to TUN Officials.
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dua  hal.  Pertama,  untuk mengetahui  bagaimana  paradigma  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  dan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  mengenai  keputusan  yang  dimohonkan kepada  Pejabat  TUN.  Kedua,  untuk  mengetahui  implikasi  hukum  terhadap perbedaan  kedudukan  keputusan  yang  dimohonkan  kepada  Pejabat  TUN berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014.  Hasil  penelitian  sebagai  berikut,  (1)  bahwa  berkaitan  dengan paradigma atas Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  seharusnya  dikaitkan  dengan  jenis keputusannya.  (2)  Implikasi  hukum  terhadap  perbedaan  keputusan  yang dimohonkan  kepada  pejabat  TUN  memungkinkan  timbulnya  kebingungan  ketika diterapkan  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  juga  proses  di pengadilan.
Kata  Kunci:  Perbedaan  Kedudukan  Keputusan  yang  dimohonkan  kepada Pejabat TUN.
Yogi  Pratama,  Muhammad  Irsyad  Tirtasah,  Yarni  Nikita  Ahmady,  Ardoyo  Wardhana, Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah Pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tentu harus
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, hal ini tentunya didasarkan pada salah satu  ciri-ciri  negara  hukum  menurut Julius  Stahl  yaitu  ‘ wetmatig  van bestuur (penyelenggaraan
pemerintahan yang berdasarkan undang-undang)’ 1
dan ketika
pelaksanaan  fungsi  tersebut  ingin menyentuh  secara  langsung  warga
negaranya maka salah satu
mekanisme  yang  bisa  dipergunakan oleh negara dalam hal ini
dipersonifikasikan  kepada  pejabat pemerintahan adalah melalui
penerbitan Keputusan. Mengenai keputusan,  Ada  banyak  definisi
tentang  keputusan  yang  dibuat  oleh para ahli, namun
untuk
mempersempit  definisi  Keputusan, maka dipergunakan definisi
keputusan  menurut  pasal  1  angka  3 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1 Zairin  Harahap, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Cetakan ke-8, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 7.
1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara (yang selanjutnya disebut UU PTUN) yaitu keputusan adalah  suatu penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan oleh  badan  atau  pejabat  Tata  Usaha Negara  yang  berisi  tindakan  hukum Tata  Usaha  Negara  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang atau badan hukum perdata. Rumusan pasal 1 angka 3 mengandung unsur-unsur utama sebagai berikut :
a. Penetapan tertulis;
b. Dikeluarkan  oleh  badan  atau pejabat Tata Usaha Negara;
c. Berisi  tindakan  hukum  Tata Usaha  Negara  berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
d. Bersifat  konkret,  individual, dan final;
e. Menimbulkan  akibat  hukum bagi  seseorang  atau  badan hukum perdata.
Rumusan  pasal  1  angka  3 selanjutnya  dikaitkan  perkecualian yang  tersebut  dalam  pasal  3.  Dalam hal  tidak  adanya  suatu  penetapan tertulis  (unsur  pertama)  hendaknya ditelaah apakah kemungkinan
terpenuhinya  ketentuan  pasal  3  yang menyatakan :
(1) Apabila  badan  atau  pejabat
Tata  Usaha  Negara  tidak mengeluarkan keputusan,
sedangkan  hal  itu  menjadi kewajibannya, maka hal tersebut  disamakan  dengan Keputusan Tata Usaha Negara
(2) Jika  suatu  badan  atau  pejabat Tata  Usaha  Negara  tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka  waktu  sebagaimana ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan yang
dimaksud  telah  lewat,  maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah  menolak  mengeluarkan keputusan yang dimaksud (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2),  maka  setelah  lewat jangka  waktu  empat  bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang bersangkutan telah dianggap mengeluarkan keputusan penolakan.
Jadi  Menurut  pasal  3  UU PTUN ketika Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara  berdiam  diri  sesudah waktu untuk mengeluarkan keputusan telah lewat, maka permohonan keputusan itu dianggap telah ditolak. Dalam hal  demikian penolakan fiktif tersebut  sudah  menimbulkan  akibat hukum, jadi sudah final. Akan tetapi, hal  tersebut  akan  mengalami  sebuah ketimpangan  ketika  kita  merujuk pada  keberadaan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  (yang selanjutnya  disebut  UU  AP)  yang dalam  pasal  53  ayat  (3)  dinyatakan bahwa  “apabila  dalam  batas  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau
tindakan,  maka  permohonan  tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”
Yogi  Pratama,  Muhammad  Irsyad  Tirtasah,  Yarni  Nikita  Ahmady,  Ardoyo  Wardhana, Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara
Hal inilah yang mewujudkan
ketidakpastian hukum terhadap kedudukan keputusan yang
dimohonkan  kepada  Pejabat  Tata Usaha Negara.
Kalau  prinsip  negara  hukum yaitu  kepastian  hukum  kita  kaitkan dengan  kedudukan  keputusan  yang dimohonkan  kepada  Pejabat  Tata Usaha  Negara  menurut  UU  AP  dan UU  PTUN,  maka  ditemukan  sebuah keragu-raguan, yakni adanya overlapping norma terhadapnya.
Dalam  pasal  53  ayat  (3)  UU  AP dinyatakan  bahwa  “apabila  dalam batas  waktu  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan
dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut  dianggap  dikabulkan  secara hukum”.  Jadi,  menurut  UU  AP  ini bahwa Tindakan diamnya pemerintah ketika  dimohonkan  suatu  keputusan itu berarti pejabat pemerintahan  telah dianggap  “mengabulkan”  keputusan yang dimohonkan tersebut, sementara menurut UU PTUN pada pasal 3 ayat (2)  bahwa  “jika  suatu  badan  atau pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak mengeluarkan keputusan yang
dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan  perundang-undangan  yang dimaksud  telah  lewat,  maka  badan atau  pejabat  Tata  Usaha  Negara tersebut  dianggap  telah  menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”    Jadi  menurut  Undang- Undang PTUN ini tindakan diamnya Pejabat  Tata  Usaha  Negara  ketika dimohonkan  suatu  keputusan  itu dianggap  bahwa  Pejabat  Tata  Usaha Negara  tersebut  telah  “menolak” permohonan keputusan tersebut.
Dari  ilustrasi  tersebut  diatas, maka penulis membuat sebuah hipotesa  bahwa  kedua    undang- undang  tersebut  yang  saling overlap telah memproyeksikan sebuah adagium  yang  berbunyi “ubi  ius incertum  ibi  ius  nullum” (dimana hukum  tidak  pasti, maka disitu tidak ada hukum).
Namun, karena adanya overlapping norma antara pasal 3 ayat (2)  UU  PTUN  dengan  pasal  53  ayat (3) UU AP, justru tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat ataupun hak-hak individu warga negara melainkan memberikan ruang bagi Pejabat Tata Usaha Negara
untuk mengeluarkan  atau  tidak mengeluarkan keputusan sesuai
dengan kepentingan politis kelompok oligarki  pejabat  pemerintahan  untuk kemudian  berdalih  menggunakan salah satu dari undang-undang di atas.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang permasalahan  tersebut,  maka  dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
2.1 Apakah terjadi pertentangan paradigma pengaturan  hukum  antara
Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  dan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 2014  mengenai  keputusan yang  dimohonkan  kepada
Pejabat TUN? 2.2 Bagaimana implikasi hukum  terhadap  perbedaan kedudukan  keputusan  yang dimohonkan kepada Pejabat TUN  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun 1986  dan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?
3. Tujuan Penelitian
3.1 Untuk
mengetahui pertentangan paradigma Undang-Undang  Nomor  5
Tahun  1986  dan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 2014  mengenai  keputusan yang  dimohonkan  kepada Pejabat  TUN  bertentangan dengan konsepsi perlindungan  hukum  bagi warga negara. 3.2 Untuk mengetahui implikasi  hukum  terhadap perbedaan kedudukan keputusan yang
dimohonkan kepada Pejabat TUN  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun 1986  dan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
4. Metode Penelitian
4.1 Tipe Penelitian Hukum
Tipe penelitian yang digunakan untuk
membahas permasalahan  ini  adalah  yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan  yang  terkait dengan  keputusan  yang  dimohonkan kepada Pejabat TUN.
4.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan  pertama  dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan peraturan
Yogi  Pratama,  Muhammad  Irsyad  Tirtasah,  Yarni  Nikita  Ahmady,  Ardoyo  Wardhana, Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara
perundang-undangan. Statute approach adalah suatu legal research yang menempatkan pendekatan peraturan perundang- undangan sebagai salah satu pendekatan.
Pendekatan  undang-undang  ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi  yang  ada  sangkut  pautnya dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani.  Bagi  penelitian  untuk kegiatan  akademis,  peneliti  perlu mencari ratio  legis dan  dasar ontologis  lahirnya  undang-undang tersebut.  Sehingga  dapat  ditemukan suatu  aturan  yang  relevan  untuk memecahkan  suatu  masalah. 2 Dalam hal  ini  adalah  masalah  tentang
kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN. Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan
konseptual  ( conceptual  approach ) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang  telah  ada  untuk dijadikan  suatu  acuan  agar  dapat memahami suatu pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin dalam
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, Pranada Media Group, Jakarta, 2011, h. 136.
membangun suatu argumentasi hukum  dalam  memecahkan  isu  yang sedang dihadapi. 3 Pendekatan conceptual approach
menghubungkan  konsep  yang  telah ada  dengan  isu  hukum  antara keterkaitan keputusan yang dimohonkan  kepada  Pejabat  TUN yang diatur dalam UU PTUN dengan keputusan  yang  dimohonkan  kepada Pejabat  Pemerintahan  yang  diatur dalam UU AP.

## PEMBAHASAN
6. Kajian Pustaka
6.1. Tindakan Pemerintahan 6.1.1 Pengertian Tindakan
Pemerintahan
Pemerintah  atau  administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai drager  van  de  rechten  en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek  hukum  lainnya  melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata ( feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum ( rechtshandelingen) .
3 Ibid. , h. 177.
Tindakan nyata ( feitelijkhandelingen) adalah  tindakan-tindakan  yang  tidak ada  relevansinya  dengan  hukum  dan oleh  karenanya  tidak  menimbulkan akibat-akibat  hukum. 4 Menurut  H.J. Romeijn, “ Eem administratieve rechtshandeling is dan een wilsverklaring in een bijzonder geval uitgaande  van  een  adminsitratief orgaan,  gericht  op  het  in  het  leven roepen  van  een  rechtsgevolg  op  het gebeid  van  administratief  recht”
(tindakan hukum  administrasi  adalah suatu  pernyataan  kehendak  yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan  khusus,  dimaksudkan  untuk menimbulkan  akibat  hukum  dalam bidang hukum Administrasi Negara). 5
Akibat  hukum  yang  lahir  dari tindakan hukum  adalah akibat-akibat yang  memilki  relevansi  dengan hukum, seperti “ het scheppen van een nieuwe,  het  wijzigen  of  het  opheffen van een bestaande rechtsverhouding”
(penciptaan  hubungan  hukum  baru,
perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada). 6 4 Ridwan HR, Op.Cit. , h. 109.
5 Ridwan HR, Loc.Cit . 6 Ibid .
Selain  itu,  dimaksudkan  pula sebagai  sarana  untuk  menimbulkan akibat  hukum  di  bidang  hukum administrasi. 7 Akibat  hukum  yang dimaksud  dapat  berupa  perubahan hak,  kewajiban  atau  kewenangan yang  ada,  ataupun  menyangkut perubahan  kedudukan  hukum  bagi seseorang  atau  objek  yang  ada  dan yang akan ditetapkan.
6.1.2.  Macam-macam  Tindakan Hukum Pemerintahan
Telah jelas bahwa pemerintah atau  administrasi  negara  adalah subjek  hukum  yang  mewakili  dua institusi  yaitu  jabatan  pemerintahan dan  badan  hukum.  Karena  mewakili dua institusi maka dikenal dua macam tindakan  hukum,  yaitu  tindakan- tindakan hukum publik ( publiekrechtshandelingen ) dan tindakan hukum privat
( privaatrechtshandelingen ). 8
Kedudukan  hukum  pemerintah  yang mewakili  dua  institusi  tentunya  akan melahirkan  tindakan  hukum  dengan akibat-akibat  hukum  yang  berbeda
7 Ibid., h. 152.
8 Ibid., h. 114.
Yogi  Pratama,  Muhammad  Irsyad  Tirtasah,  Yarni  Nikita  Ahmady,  Ardoyo  Wardhana, Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara
pula. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah  agak  sukar  membedakan kapan  tindakan  hukum  pemerintah diatur  oleh  hukum  publik  dan  kapan tindakan  tersebut  itu  diatur  oleh hukum privat, apalagi dengan adanya kenyataan bahwa tindakan pemerintahan  tidak  selalu  dilakukan oleh  organ  pemerintahan,  tetapi  juga oleh pihak swasta atau badan hukum perdata  dengan  persyaratan  tertentu. Ada  pula  kesukaran  lain  dalam menentukan  garis  batas  tindakan pemerintah  apakah  bersifat  publik atau  privat,  terutama  sehubungan dengan  adanya  dua  macam  tindakan hukum  publik,  yaitu  bersifat  murni ( de  puur  publiekrechtelijke ),  sebagai tindakan  hukum  yang  dilaksanakan berdasarkan kewenangan publik, dan bersifat  campuran  antara  hukum publik dan hukum privat ( de gemengd publiek-en  privaatrechtelijke ). 9 Jadi, perlu  untuk  dilakukan  penegasan kapan  tindakan  hukum  pemerintah tunduk pada hukum publik dan kapan tindakan tersebut tunduk pada hukum privat.
9 Ibid., h. 115. 10 Ibid., h. 118.
6.1.3. Karakteristik Tindakan
Hukum Pemerintahan
Terjadi perbedaan pendapat di antara  para  sarjana  hukum  mengenai sifat  tindakan  hukum  pemerintahan. Sebagian menyatakan bahwa perbuatan  hukum  yang  terjadi  dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak atau hubungan hukum bersegi  satu  ( eenzijdige ),  sementara sebagian lain menyatakan bahwa ada perbuatan hukum pemerintahan yang bersegi dua ( tweezijdige ). 10 Meskipun dikenal  adanya  tindakan  pemerintah yang  bersegi  dua,  namun  dari argumentasi  masing-masing  penulis tampak bahwa pada prinsipnya semua tindakan pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas publik lebih  merupakan  tindakan  sepihak atau bersegi satu. 11 Indroharto bahkan menyebutkan  bahwa  tindakan  tata usaha  negara  itu  selalu  bersifat sepihak.  Tindakan  hukum  tata  usaha negara  itu  dikatakan  bersifat  sepihak karena  dilakukan  tidaknya  suatu tindakan  hukum  tata  usaha  negara yang  memiliki  kekuatan  hukum  itu
11 Ibid.
pada  akhirnya  tergantung  kepada kehendak  sepihak  dari  badan  atau jabatan  tata  usaha  negara  yang memiliki  wewenang  pemerintahan untuk berbuat demikian. 12
6.2  Kompetensi  Peradilan  Tata

## Usaha Negara
Kompetensi dari suatu pengadilan untuk
memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara  berkaitan  dengan  jenis  dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenisnya, lingkungan pengadilan dibedakan  atas  pengadilan  umum, pengadilan agama, pengadilan militer,  dan  pengadilan  tata  usaha negara (pengadilan administrasi).
Ada  beberapa  cara  untuk dapat  mengetahui  kompetensi  dari suatu  pengadilan  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yaitu :
1. Dapat  dilihat  dari  pokok sengketanya
( fundamentum petendi );
2. Dengan
melakukan pembedaan  atas  atribusi ( absolute competentie ) dan  delegasi  ( relatieve comptentie );
3. Dengan melakukan pembedaan atas
kompetensi  absolut  dan kompetensi relatif. 13
Pembagian  kompetensi  atas atribusi dan delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Atribusi ( absolute competentie ) yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya,  yang  dapat dibedakan : 1.1. Secara horizontal, yaitu  wewenang  yang bersifat bulat dan melekat  dari  suatu jenis pengadilan lainnya yang mempunyai kedudukan sederajat/setingkat.
Yogi  Pratama,  Muhammad  Irsyad  Tirtasah,  Yarni  Nikita  Ahmady,  Ardoyo  Wardhana, Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara
Contoh  :  Pengadilan Administrasi  terhadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer. 1.2. Secara  vertical,  yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat  dari  suatu jenis pengadilan terhadap pengadilan lainnya  yang  secara berjenjang.  Contoh  : Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 2. Delegasi ( relatieve competentie ) yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terinci
(relatif)  diantara  badan- badan  sejenis  mengenai wilayah hukum.
Dalam kaitannya dengan peradilan  tata  usaha  negara,  maka kompetensi  absolutnya  adalah  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus sengketa  yang  timbul  dalam  bidang
tata  usaha  negara  antara  seseorang atau  badan  hukum  perdata  dengan badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal  1  angka  10  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009)  dan  tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan  seseorang  sampai  batas waktu  yang  ditentukan  dalam  suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan  hal  itu  telah  menjadi kewajiban  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara  yang  bersangkutan (Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986).  Kemudian  kompetensi relatif dari peradilan tata usaha negara adalah menyangkut kewenangan pengadilan  tata  usaha  negara  mana yang  berwenang  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara tersebut,  apakah  PTUN  Surabaya, semarang, dan sebagainya.
6.3 Keputusan Administrasi
Keputusan
administrasi pemerintahan  atau  biasa  disebut dengan ketetapan ( Beschikking ) merupakan instrumen yang
digunakan  oleh  pemerintah  dalam mewujudkan  suatu  tindakan  atau
perbuatan hukum pemerintahan.
Namun, perlu untuk kemudian
dibedakan  secara  jelas  antara  istilah keputusan yang bersifat ketetapan/menetapkan  ( beschikking) dengan istilah keputusan yang bersifat  mengatur  atau  keputusan dalam arti besluit .
Istilah  keputusan  ini  pertama kali  diperkenalkan  oleh  seorang sarjana  jerman,  Otto  Meyer,  dengan istilah verwaltungsakt .  Kemudian istilah  ini  diperkenalkan  di  negeri belanda  dengan  nama beschikking oleh  van  Vollenhoven  dan  C.W.  van der  pot,  yang  oleh  beberapa  penulis, seperti  AM.  Donner,  H.D.  van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain- lain, di anggap sebagai “ de vader van het  moderne  beschikkingsbegrip”, 14
(bapak dari konsep beschikking yang modern).
6.3.1 Macam-Macam Keputusan Dalam  buku-buku  hukum administrasi  berbahasa  indonesia, dapat dibaca beberapa pengelompokan keputusan
( beschikking) .  Terdapat  beberapa
14 Ridwan HR, Op.Cit. , h. 140.
pendapat  mengenai  pengelompokan keputusan,  diantaranya  menurut  E. Utrecht  yang  menyebut beschikking dengan menggunakan istilah
“ketetapan”  terbagi atas :
a. Ketetapan positif dan negatif:  ketetapan  positif menimbulkan  hak/  dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan.
Ketetapan  negatif  tidak menimbulkan  perubahan dalam  keadaan  hukum yang telah ada. Ketetapan negatif  dapat  berbentuk pernyataan tidak berkuasa ( onbevoegd-verklaring) , pernyataan  tidak  diterima ( niet-ontvankelijk verklaring) atau  suatu penolakan ( afwijzing) ;
b. Ketetapan  deklaratur  dan ketetapan konstitutif: ketetapan deklaratur hanya  menyatakan  bahwa hukumnya demikian
( rechtsvastellende
beschikking) .  Sementara Ketetapan konstitutif
Yogi  Pratama,  Muhammad  Irsyad  Tirtasah,  Yarni  Nikita  Ahmady,  Ardoyo  Wardhana, Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara
adalah  membuat  hukum
( rechtsscheppend) ;
c. Ketetapan kilat dan
ketetapan yang tetap
( blijvend) :  menurut  Prins, ada empat macam ketetapan yang kilat yaitu, ketetapan yang bermaksud mengubah  redaksi  (teks) ketetapan yang lama, suatu  ketetapan  negatif, penarikan atau pembatalan suatu ketetapan, dan suatu
pernyataan pelaksanaan ( uitvoerbaarverklaring) .
d. Dispensasi, izin ( vergunning) ,  lisensi,  dan konsesi. 15
6.3.2 Syarat-Syarat Pembuatan

## Keputusan
Pembuatan  keputusan  tata usaha  negara  harus  memperhatikan beberapa  persyaratan  agar  keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum ( rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum ( rechtskracht) untuk
dilaksanakan. Syarat-syarat yang perlu  diperhatikan  dalam  pembuatan
15 Philipus M Hadjon et.al,
Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,
keputusan  ini  mencakup  syarat materiil dan syarat formal.
a. Syarat-syarat  materiil  terdiri atas :
1).  Organ  pemerintahan  yang membuat  keputusan  harus berwenang;
2).  Karena  keputusan  suatu pernyataan kehendak ( wilsverklaring) , maka keputusan  tidak  boleh mengandung  kekurangan yuridis,  seperti  penipuan ( bedrog) , paksaan ( dwang) atau suap ( omkoping) , dan kesesatan ( dwaling) ; 3). Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
4).  Keputusan  harus  dapat dilaksanakan  dan  tanpa melanggar peraturan- peraturan  lain,  serta  isi dan  tujuan  keputusan  itu harus  sesuai  dengan  isi dan tujuan peraturan dasarnya.
Cetakan ke-9, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005 . , h. 141-142.
b. Syarat-syarat  formal  terdiri atas :
1). Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya  keputusan  dan berhubung  dengan  cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi; 2).  Keputusan  harus  diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan  yang  menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu; 3).  Syarat-syarat  berhubung dengan pelaksanaan
keputusan itu harus dipenuhi;
4). Jangka waktu harus
ditentukan antara timbulnya  hal-hal  yang menyebabkan dibuatny dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan. 16
Apabila  syarat  materiil  dan syarat  formal  ini  telah  terpenuhi,
maka  keputusan  itu  sah  menurut hukum  ( rechtsgeldig) ,  artinya  dapat diterima  sebagai  bagian  dari  tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural/formal  maupun  secara materiil.

## PENUTUP
7.1. Kesimpulan
7.1.1. Ketegangan norma antar undang-undang  ini  (UU  PTUN  dan UU AP) terkait pengaturan keputusan yang  dimohonkan  menurut  hasil analisis  penulis  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan  bahwa  berkaitan  dengan paradigma atas Pasal 3 UU PTUN dan Pasal  53  UU  AP,  seharusnya dikaitkan dengan jenis keputusannya. Jika keputusannya bersifat konstitutif, maka keputusan tersebut harus didudukkan pada UU PTUN,
sehingga fiksi hukum negatif berlaku terhadapnya. Sedangkan jika keputusannya bersifat deklaratif,
maka keputusan tersebut harus didudukkan  pada  UU  AP,  sehingga fiksi hukum positif berlaku terhadapnya
Yogi  Pratama,  Muhammad  Irsyad  Tirtasah,  Yarni  Nikita  Ahmady,  Ardoyo  Wardhana, Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara
7.1.2.  Implikasi  Hukum  Terhadap Perbedaan  Kedudukan  Keputusan yang  Dimohonkan  Kepada  Pejabat TUN berdasarkan UU PTUN dan UU AP sebagaimana pemaparan pada bab sebelumnya, yaitu : a.  Perbedaan  kedudukan  keputusan yang  dimohonkan  oleh  2  (dua) regulasi  yang  berbeda  tersebut  dapat memberikan celah bagi Pejabat TUN atau  Pemerintah  untuk  menerbitkan keputusan yang menguntungkan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan  kelompok  oligarkinya semata, yang tentunya akan berdampak bagi stabilitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan.  Akibat  hukum  yang mungkin timbul dari celah pengaturan tersebut  salah  satunya  adalah  bahwa regulasi  tersebut  tidak  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pihak masyarakat  atau  pihak  pemohon keputusan, padahal seharusnya setiap peraturan
perundang-undangan memberikan  perlindungan  hukum kepada  seluruh  warga  negara  tak terkecuali Pejabat TUN atau Pemerintah dan masyarakat umum. b.  Berkaitan  dengan  penerapan keputusan  yang  dimohonkan  kepada
pejabat  TUN  atau  Pemerintah  ini  di dalam proses peradilan di pengadilan, hakim  akan  mengalami  kebingungan dalam  menggunakan  dasar  hukum yang  akan  mereka  gunakan  sebagai batu  uji  dalam  memutus  suatu gugatan  terkait  dengan  tindakan Pejabat  TUN  atau  Pemerintah  dalam mengabulkan  atau  menolak  suatu permohonan keputusan. Hal ini tentu akan berakibat pada tidak tercapainya kepastian  hukum  bagi  para  pihak yang berperkara di dalam pengadilan. 7.2. Saran
7.2.1.  Sebaiknya  pengaturan  terkait keputusan  yang  dimohonkan  kepada Pejabat TUN atau Pemerintah ini baik di  dalam  UU  PTUN  maupun  di  UU AP  diberikan  penegasan  berlakunya secara  kontekstual  agar  tidak  terjadi kebingungan ketika Pejabat TUN atau Pemerintah  bersikap  diam  ketika dimohonkan suatu keputusan.
7.2.2.  Bentuk  penegasan  ini  salah satunya  dapat  dimasukkan  dalam penjelasan tiap undang-undang karena  kalau  kita  memperhatikan secara  seksama,  di  dalam  kedua undang-undang ini tidak memberikan penjelasan  terkait  keputusan  yang dimohonkan, dan malah menganggap
bahwa  hal  yang  terkait  dengan
kedudukan keputusan yang dimohonkan ini sudah jelas sebagaimana
tertulis dalam penjelasan  masing-masing  undang- undang
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Pranada  Media  Group,
Jakarta, 2011.
Philipus M. Hadjon et.al. , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-9, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta, 2005.
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi
Negara ,  Cetakan ke-11, Raja
Grafindo  Persada,  Jakarta,
2014.
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ,  Cetakan  ke-8,    PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1986.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2014