## ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA

## Muhammad Iqbal Tarigan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia iqbaltigan@gmail.com

## Abstract
Proof  is  very  useful  in  law  events  in  Indonesia.  Electronic  evidence  may  have  legal  force  if information can be given wholly, accountable, accessible and can integrate existing processes. In  the  measurement  section  of  the  evidentiary  system  in  Indonesia  it  has  been  proven  that electronic evidence is evidence of documentary evidence or letter proof. Therefore, in its use, it is important to know what types can be used as evidence in the trial.
Keywords: Evidence, Electronic Evidence and  Law of Procedure

## 1. PENDAHULUAN
Alat bukti adalah bahan-bahan yang diajukan oleh para pihak untuk membuktikan dakwaan atau gugatan yang diajukan di pengadilan dan dapat pula berupa bahan-bahan yang digunakan untuk  membantah  dakwaan  atau  gugatan.  Hukum  acara  Indonesia  mengalami  perkembangan yang  cukup  signifikan  dengan  diaturnya  alat  bukti  elektronik  berupa  dokumen  elektronik  dan informasi elektronik sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:
”(1)   Infomasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2)    Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”
Alat  bukti  elektronik  atau eletronic  evidance sebagai  salah  satu  alat  bukti  dalam  sistem pembuktian  di  Indonesia  setidaknya  mendapat  perhatian  khusus.  Perhatian  khusus  itu  bukan hanya  karena  alasan  diatas  akan  tetapi  alat  bukti  elektronik  juga  menuntut  adanya  hukum pembuktian harus cukup fleksibel untuk menghadapi sifatnya yang cenderung sangat sulit untuk dibuktikan. 1 Salah satu bentuk kesulitan yang terdapat dalam alat bukti elektronik ialah ia sangat rentan  untuk  diubah,  disadap,  dipalsukan  dan  dikirim  ke  berbagai  penjuru  dunia  dalam  waktu hitungan detik. 2
Pembuktian  alat  bukti  elektronik  sangat  penting  dalam  hukum  acara  di  Indonesia.  Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum  jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat  dipertanggungjawabkan,  dapat  diakses  dan  dapat  ditampilkan  sehingga  menerangkan suatu keadaan. 3 Dalam bagian alat bukti pada sistem pembuktian di Indonesia telah dijelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari cakupan documentary evidance atau alat bukti  surat.  Oleh  karena  itu,  dalam  penggunaan  alat  bukti  elektronik  sangat  penting  diketahui jenis-jenis  sampai  pada  bentuk  penjaminan  alat  bukti  elektronik  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti dalam persidangan.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun  beberapa  permasalahan  yaitu  mengenai  jenis-jenis  alat  bukti  elektronik  menurut Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  dan bagaimana  upaya  penjaminan  alat  bukti  elektronik  agar  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti dalam hukum acara di Indonesia.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini,  yaitu;  untuk  mengetahui  jenis-jenis  alat bukti elektronik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui upaya penjaminan alat bukti elektronik agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hukum acara di Indonesia. Peneltiian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,  secara  teoretis  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  bahan  atau informasi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  tentang  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti dalam  hukum  acara  Indonesia.  Secara  Praktis  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkiat permasalahan yang melibatkan alat bukti elektronik  sebagai alat bukti.

## 2. KERANGKA TEORI
Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah kepastian hukum. Kepastian hukum bertitik tolak pada aturan hukum “ ought (yang seharusnya
1 David  I.  Bainbridge, Computer  And  The  Law,  diterjemahkan  oleh  Prasadi  T.  Susmaatmadja, Hukum Dan Komputer , (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal 200
2 Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual , (Bogor: Ghalia, 2009), hal. 91
3 Karjono, Perjanjian  Lisensi  Pengalihan  Hak  Cipta  Program  Komputer  Transaksi  Elektronik , (Bandung: Alumni, 2012), hal. 237
ada)”, bukan persoalan hukum yang “ is (yang ada)”. 4 Menurut  H.L.A  Hart,  ada  kalanya  kata- kata  dalam  sebuah  undang-undang  dan  apa  yang  diperintahkannya  dalam  suatu  kasus  tertentu bisa  jadi  jelas  sekali,  namun  terkadang  mungkin  ada  keraguan  terkait  dengan  penerapannya. Keraguan  itu  terkadang  dapat  diselesaikan  melalui  interpretasi  atas  peraturan  hukum  lainnya. Hal  ini  menurut  H.L.A  Hart  merupakan  suatu  ketidakpastian  ( legal  uncertainty )  dalam ketentuan  undang-undang. 5 Oleh  karena  itu,  kepastian  hukum  untuk  melihat  keberadaan  alak bukti elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## 3.    HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Jenis-Jenis  Alat  Bukti  Elektronik  Menurut  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  serta Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi Elektronik  baik  dalam  bunyi  pasal  maupun  penjelasan  pasal  demi  pasal  tidak  secara  tegas ditemukan yang menjadi jenis-jenis dari dokumen elektronik. Tetapi, jika melihat dalam definisi dokumen elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik jo Pasal  1  angka  7  Peraturan  Pemerintah  No.  82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik berbunyi:
“Dokumen  elektronik  adalah  setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol aau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Berdasarkan  definisi  diatas  dapat  dirumuskan  yang  menjadi  jenis-jenis  dokumen elektronik.
Berikut jenis-jenis dari dokumen elektronik, yaitu:
a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 6
Informasi elektronik dapat dibagi menjadi :
1) Data  elektronik  adalah  semua  fakta  yang  direpresentasikan  sebagai  input  baik  dalam bentuk  untaian  kata  (teks),  angka  (numerik),  gambar  pencitraan  ( images ),  suara  ( voices ), ataupun gerak (sensor). 7
2) Tulisan adalah hasil menulis; barang yang ditulis; cara menulis, karangan; buku-buku, dan gambaran; lukisan. 8
4 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudance) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudace) , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 63-64
5 H.L.A Hart, The  Concept of Law , (New York:  Clarendon  Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, Konsep Hukum , (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.
6 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang    No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
7 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hal.34
3) Suara  adalah  bunyi  yang  dikeluarkan  dari  mulut  manusia,  bunyi  binatang,  ucapan (perkataan), bunyi bahasa (bunyi ujar), sesuatu yang dianggap sebagai perkataan. 9
4) Gambar adalah tiruan barang yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya; lukisan. 10
5) Peta  adalah  gambar  atau  lukisan  pada  kertas  dan  sebagainya  yang  menunjukkan  letak tanah,  laut,  sungai,  gunung  dan  sebaginya;  representasi  melalui  gambar  dari  suatu  daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah. 11
6) Rancangan  adalah  sesuatu  yang  sudah  dirancang;  hasil  merancanng;  rencana;  program; desain. 12
7) Foto adalah potret, gambaran; banyangan; pantulan. 13
8) Elektronic  Data  Interchange (EDI)  adalah  sebuah  alat  yang  dapat  digunakan  untuk pertukaran sebuah data dimana ia dapat digunakan  dapat  digunakan  untuk  mentransmisikan dokumen-dokumen  secara  elektronik  seperti  dokumen  pemesanan  pembelian, invoice , catatan pengangkutan barang, penerimaan advice dan koresponden bisnis standar lainnya di antara paramitra dagang. 14
9) Surat  elektronik  ( electronic  mail )  adalah  pertukaran  pesan  antar  komputer  di  internet, biasanya tertulis dalam bentuk teks bebas dibanding dalam format tertentu. 15
10) Telegram adalah berita yang dikirim dengan telegraf; kabar kawat. 16
11) Teleks  adalah  suatu  bentuk  komunikasi  antara  dua  terminal  telephone  dimana  setiap terminalnya  kelihatan  seperti  dan  berfungsi  seperti  mesin  ketik  elektrik.  Keduanya digunakan untuk menge-print sebuah data ( record ) yang dikomunikasikan. 17
12) Telecopy atau fax adalah salah satu bentuk transmisi elektronik yang sesuai dengan standar faksimili  yang  dibuat  oleh International  Telegraph  and  Telephone  Consultative Committee . 18
13) Huruf  adalah  tanda  aksara  dalam  tata  tulis  yang  merupakan  anggota  abjad  yang melambangkan bunyi bahasa; aksara. 19
14) Tanda  adalah  yang  menjadi  alamat  atau  yang  menyesuaikan  sesuatu,  gejala,  bukti, pengenal; lambang, petunjuk. 20
15) Angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan; nomor, nilai. 21
16) Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya. 22
17) Simbol adalah lambang. 23
8 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1497
9 Ibid, hal. 1343 10 Ibid, hal. 409 11 Ibid, hal. 1066
12 Ibid, hal. 1139
13 Ibid, hal. 397 14 Rina  Aringintri  Moksi, Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Secara  E- Commerce , (Semarang: Tesis S2 Universitas Diponegoro, 2006), hal. 28 15 Insaini Yusran, Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 6 16 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit , hal. 1425
17 Rina Aringintri Moksi, Op.Cit , hal. 27 18 Ibid , hal. 28 19 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit , hal. 513 20 Ibid , hal. 1393 21 Ibid , hal. 67
22 Pasal  1  angka  16  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
18) Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu dan sebagainya; pelubangan, lubang kecil pada kertas, karton dan sebagainya. 24
Terhadap  informasi  elektronik  melekat  kepadanya  2  (dua)  kegiatan  yang  harus dilalui sehingga dapat dikatakan sebagai informasi elektronik. Kegiatan tersebut, yaitu:
1) diolah yang memiliki arti;
2) dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
b. Tulisan adalah hasil menulis; barang yang ditulis; cara menulis, karangan; buku-buku, dan gambaran; lukisan. 25
c.  Suara  adalah  bunyi  yang  dikeluarkan  dari  mulut  manusia,  bunyi  binatang,  ucapan (perkataan), bunyi bahasa (bunyi ujar), sesuatu yang dianggap sebagai perkataan. 26
d.  Gambar  adalah tiruan  barang  yang  dibuat  dengan coretan  pensil  dan  sebagainya  pada kertas dan sebagainya; lukisan. 27
e.  Peta adalah  gambar  atau  lukisan  pada  kertas  dan  sebagainya  yang  menunjukkan  letak tanah,  laut,  sungai,  gunung  dan  sebaginya;  representasi  melalui  gambar  dari  suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah. 28 f. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancanng; rencana; program; desain. 29
g. Foto adalah potret, gambaran; banyangan; pantulan. 30
h.  Huruf  adalah  tanda  aksara  dalam  tata  tulis  yang  merupakan  anggota  abjad  yang melambangkan bunyi bahasa; aksara. 31
i.  Tanda  adalah  yang  menjadi  alamat  atau  yang  menyesuaikan  sesuatu,  gejala,  bukti, pengenal; lambang, petunjuk. 32
j. Angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan; nomor, nilai. 33
k. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang  merupakan  kunci  untuk  dapat  mengakses  komputer  dan/atau  sistem  elektronik lainnya. 34
l. Simbol adalah lambang. 35
m.  Perforasi  adalah  pembuatan  lubang  pada  kertas,  kartu  dan  sebagainya;  pelubangan, lubang kecil pada kertas, karton dan sebagainya. 36
Jenis-jenis  dokumen  elektronik  di  atas  harus  melalui  beberapa  tahapan  sehingga dapat dikatakan sebagai dokumen elektronik.
Tahapan tersebut, yaitu :
a. dibuat;
b. diteruskan;
c. dikirimkan;
d. diterima;
23 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit , hal. 1308 24 Ibid , hal. 1054 25 Ibid , hal. 1497
26 Ibid , hal. 1343
27 Ibid , hal. 409 28 Ibid , hal. 1066 29 Ibid , hal. 1139 30 Ibid , hal. 397 31 Ibid , hal. 513 32 Ibid , hal. 1393 33 Ibid , hal. 67 34 Lihat Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
35 Ibid , hal. 1308
36 Ibid , hal. 1054
e. disimpan dalam beberapa bentuk :
1) Analog  adalah  berhubungan  dengan  sistem  atau  piranti  kmputer  yang menyajikan data yang bermacam-macam berdasarkan kualitas fisik yang terukur. 37
2) Digital  adalah  berhubungan  dengan  angka-angka  untuk  sistem perhitungan tertentu; behubungan dengan penomoran. 38
3) Elektromagnetik  adalah  berasal  dari,  berhubungan  dengan,  dihasilkan elektromagnetisme. 39
4) Optikal adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. 40
f. dilihat;
g. ditampilkan;
h. didengar;
i. memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Tahapan dan jenis-jenis dokumen elektronik di atas harus diproses melalui 2 (dua)
media, yaitu :
a. Komputer  adalah  alat  untuk  memproses  data  elektronik,  magnetik,  optik,  atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. 41
b. Sistem  elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  informasi elektronik. 42
3.2. Upaya Penjaminan Alat Bukti Elektronik Agar Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia
Penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria yaitu : 43
1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. Reability , yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
3. Necessity , yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. Relevance , yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.
Selanjutnya, jika dilihat dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang No.  11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  terkait  alat  bukti  elektronik  maka  keempat kriterian di atas agar alat bukti elektronik dapat digunakan jelas sudah terpenuhi. Namun, karena sifat  alat  bukti  elektronik  yang  sangat  mudah  dan  rentan  untuk  dirubah  maka  diperlukan penjaminan  terhadap  keberadaan alat bukti elektronik.  Penjamin  alat  bukti  elektronik  asli  atau tidak  atau  tidak  ada  perubahan  harus  dilakukan  oleh  keterangan  ahli  di  bidang  Informasi  dan teknologi. Ahli tersebut dapat melakukan penjaminan dengan pasti terkait alat bukti elektronik.
37 Ibid , hal. 59
38 Ibid , hal. 327 39 Ibid , hal. 363 40 Top Ilmu, 2012, Pengertian Optical Disk dan Jenis , http://top- ilmu.blogspot.com/2012/10/pengertian-optical-disk-dan-jenis.html, diakses tanggal 30 Juni 2013
41 Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
42 Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
43 Alvi  Syahrin, Ketentuan  Pidana  Dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , (Medan: PT. Sofmedia, 2011), hal. 13 – 14.
Selain itu, penjaminan dapat juga dilakukan dengan proses digital forensik. Association of Chief Police  Officers (ACPO)  memberikan  4  (empat)  prinsip  dalam  penanganan  terhadap  alat  bukti elektronik. Berikut 4 (empat) prinsip dalam penanganan terhadap alat bukti elektronik, yaitu : 44 Pertama,  semua  penanganan  terhadap  alat  bukti  elektronik,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari komputer  atau  media  penyimpanan  atau  alat  dan  perangkat  elektronik  lain  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  tidak  boleh  mengakibatkan  adanya perubahanatau  kerusakan  terhadap  data  agar  dapat  diterima  di  pengadilan. Dengan demikian, data yang diperoleh pada waktu penyidikan sama dengan data yang dihadirkan dipersidangan. Penanganan yang tidak tepat terhadap data dapat merusak,  menghilangkan,  mengubah  data.  Sama  seperti  dala  penyidikan  tindak pidana  konvensional,  ketika  memasuki  tempat  kejadia  perkara,  penyidik  perlu menggunakan  sarung  tangan  agar  sidik  jarinya  tidak  menempel  pada  gelas  atau kaca yang berada di tempat kejadian perkara. Penyidik juga memerlukan barang bukti  yang  mudah  pecah  dalam  tempat  yang  aman  sehingga  tidak  rusak. Demikian  juga  dengan  data,  ketika  komputer  dalam  keadaan  hidup,  penyidik perlu  melakukan  forensik  dalam  keadaan  hidup  karena  apabila  komputer dimatiakan, data-data yang bersifat volatile dapat hilang.
Kedua, dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi  untuk  melakukannya  dan  harus  mampu  memberikan  penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data akibat dari perbuatannya itu Ketiga,  harus  ada  prosedur  dan  proses  yang  jelas  diterapkan  untuk  mengumpulkan  dan menganalisa  alat  bukti  elektronik.  Prosedur  yang  dimaksud  memuat  penanganan alat  bukti  elektronik  mulai  penanganan  alat  bukti  elektronik  mulai  penemuan barang  bukti  (komputer,  telepon  genggam,  USB,  router  atau  laptop)  yang mengandung  alat  bukti  elektronik,  pembungkusan  barang  bukti,  pemeriksaan, analisa  dan  pelaporan.  Dengan  demikian,  setiap  pihak  yang  berkepentingan  dapat memeriksa proses dan prosedur yang dimaksud dan memperoleh hasil yang sama.
Keempat, harus ada pihak atau pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan  agar  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta  keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud.
Secara umum digital forensik dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 45
1. Komputer forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap komputer, laptop atau hardisk dan media penyimpanan sejenis.
2. Mobile forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap telepon genggam.
3. Network forensik, yait forensik yang dilakukan terhadap jaringan komputer.
4. Audio forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap suara.
5. Image forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap gambar.
6. Video forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap video dan CCTV.
Proses  penjaminan  di  atas  belum  di  atur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Artinya, Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  belum memfasilitasi  proses  penjaminan  alat  bukti  elektronik.  Dengan  demikian  kepastian  hukum menjadi  terganggu  sehingga  mengakibatkan  peraturan  hukum  yang  demikian  disebut  dengan norma  hukum  yang  mati  ( doodregel ) atau  hanya  sebagai  penghias  yuridis  dalam  kehidupan manusia. 46
44 Josua  Sitompul, Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw  :  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana , (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hal. 289-290
45 Ibid , hal. 290-291
46 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia , (Bandung: Alumni, 2004), hal. 118
4. SIMPULAN
4.1. Kesimpulan
1.  Jenis-jenis  alat  bukti  elektronik  menurut  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pembagiaannya mengacu pada Pasal 1 angka  4  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik jo Pasal  1  angka  7  Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik berbunyi:
“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik,  optikal  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  aau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
2.  Upaya  penjaminan  alat  bukti  elektronik  agar  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti dalam hukum acara di Indonesia, yaitu :
a. Menggunakan saksi ahli dibidang informasi dan teknologi.
b. Semua penanganan terhadap alat bukti elektronik, yaitu data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan atau alat dan perangkat elektronik lain yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  tidak  boleh  mengakibatkan  adanya perubahanatau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan.
c.  Dalam  keadaan-keadaan  dimana  seseorang  harus  mengakses  data  original  yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan.
d.  Harus ada prosedur  dan  proses  yang  jelas  diterapkan  untuk  mengumpulkan  dan menganalisa alat bukti elektronik
e.  Harus  ada  pihak  atau  pejabat  yang  bertanggung  jawab  untuk  memastikan pelaksanaan  kegiatan  agar  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta keseluruhan proses dan prosedur.
4.2. Saran
1. Diharapkan  agar  lembaga  terkait  baik  eksekutif  maupun  legislatif  mengeluarkan aturan  pelaksana  atau  melakukan  perevisian  terhadap  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait memperjelas jenis- jenis  alat  bukti  elektronik  terutama  mengenai  penjelasan  jenis-jenis  alat  bukti elektronik.
2. Hendaknya  disusun  aturan  khusus  yang  dilakukan  oleh  lembaga  eksekutif  terkait proses  penjaminan  untuk  alat  bukti  elektronik  sehingga  dapat  digunakan  secara maksimal dalam persidangan.

## 5. REFERENSI

## Buku
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal  Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudance) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudace) , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Bainbridge,  David  I., Computer  And  The  Law,  diterjemahkan  oleh  Prasadi  T.  Susmaatmadja, Hukum Dan Komputer , Jakarta: Sinar Grafika, 1993. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Hart,  H.L.A, The  Concept  of  Law ,  (New  York:  Clarendon  Press-Oxford,  1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, Konsep Hukum , Bandung: Nusamedia, 2010.
Kamelo, Tan, Hukum Jaminan Fidusia , Bandung: Alumni, 2004.
Karjono, Perjanjian  Lisensi  Pengalihan  Hak  Cipta  Program  Komputer  Transaksi  Elektronik , Bandung: Alumni, 2012. Makarim,  Edmon, Pengantar  Hukum  Telematika  :  Suatu  Kompilasi  Kajian ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo, 2005.
Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual , Bogor: Ghalia, 2009. Sitompul, Josua, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana , Jakarta: PT. Tatanusa, 2012. Syahrin,  Alvi, Ketentuan  Pidana  Dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Medan: PT. Sofmedia, 2011.
Yusran,  Insaini, Hak  Cipta  Dan  Tantangannya  Di  Era  Cyberspace ,  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2009.

## Laporan Penelitian
Moksi,  Rina  Aringintri, Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Secara  E- Commerce , Semarang: Tesis S2 Universitas Diponegoro, 2006.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi Elektronik.

## Internet
Top Ilmu, 2012, Pengertian Optical Disk dan Jenis , http://top-
ilmu.blogspot.com/2012/10/pengertian-optical-disk-dan-jenis.html,  diakses  tanggal  30  Juni 2013