## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 2, Juli-Desember 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PERAN KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI DALAM PENANGANAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN PEREMPUAN PERIHAL KDRT

## ROLE OF METRO RESORTS POLICE IN THE PROTECTION OF CHILDREN’S LAW AND THE PROVISION OF KDRT
Azizah Rizqi Febriyanti Universitas Pelita Bangsa E-mail: azizahrizqi25@gmail.com
Trias Saputra Universitas Pelita Bangsa E-mail: trias.saputra@pelitabangsa.ac.id

## Abstrak
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kasus yang masih sering terjadi pada setiap lingkup masyarakat di Indonesia. Sebagian korban dari tindak KDRT adalah Anak dan Perempuan. Dalam menangani fenomena KDRT yang telah banyak terjadi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi setiap hak Anak dan Perempuan dari tindakan diskriminasi yang dapat terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan khusus Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menyediakan Unit Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi KDRT yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat dan upaya perlindungan apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian serta lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan dan/atau penerapan UU PKDRT. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif-Empiris yang dilakukan pada 2 (dua) tempat yaitu dilakukan di Kantor Unit PPA Kepolisian Resor Metro Bekasi untuk mengetahui jumlah data KDRT yang telah masuk pelaporan nya di kepolisian serta melakukan wawancara kepada Unit PPA Polres Metro Bekasi, selanjutnya tempat penelitian yang kedua adalah Desa Sukaraya, dilakukan penelitian kepada beberapa masyarakat setempat untuk melakukan kuesioner dan wawancara untuk mengetahui wawasan masyarakat terkait tindak KDRT.
Kata kunci: Anak dan Perempuan; Perlindungan Hukum; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## Abstract
Domestic violence (KDRT) is a case that still often occurs in every sphere of society in Indonesia. Some of the victims of domestic violence are children and women. In dealing with the phenomenon of domestic violence that has occurred a lot in Indonesia, the government has issued various policies to protect every child and woman’s rights from acts of discrimination that can occur within the scope of the household. One of the government’s policies is to issue special laws and regulations on the Elimination of Domestic Violence and provide a Special Unit for the Protection of Women and Children. This research was conducted to describe the conditions of domestic violence that occur in the community in the implementation and/or application of the PKDRT Law. Method This research uses a Normative-Empirical legal approach which is carried out in 2 (two) places, namely at the PPA Unit Office of the Bekasi
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 2~9
Metro Resort Police to find out the number of domestic violence data that has been reported to the police and conduct interviews with the PPA Unit of the Bekasi Metro Police, then the second place of research is Sukaraya Village, research is carried out on several local communities to conduct questionnaires and interviews to find out insights community related to domestic violence.
Keywords: Children and women; Legal Protection; Domestic Violence.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai Negara Hukum, Indonesia wajib menghormati hak asasi manusia 1 dalam bidang politik, ekonomi, sosial serta hak kebebasan untuk mempertahankan hidup. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya, hal ini merupakan makna dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A 2 , sebagai hukum dasar tertinggi yang ada di Indonesia. 3 Upaya negara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa bagi setiap warga negara dengan tanpa adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun diskriminasi dalam rumah tangga, karena hal tersebut Pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan peraturan perundang- undangan yang secara khusus terkait Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan di resmikan Undang-Undang tersebut maka diharapkan kinerja Kepolisian dalam sistem peradilan pidana saat menangani peristiwa tindak pidana KDRT dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang tersebut, karena KDRT telah menjadi peristiwa yang sering terjadi kepada semua lapisan yang ada di masyarakat, yang jika tidak ditangani dengan baik dan cepat maka akan berpotensi menimbulkan tindak kekerasan lainnya.
Tindak KDRT tersebut dapat berdampak kepada siapapun yang berada dalam lingkup rumah tangga. Namun korban yang paling banyak terjadi dialami oleh Anak dan Perempuan. Dikutip dari website Simfoni-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) bahwa tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia selama periode 2019-2023 cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode 2019-2022. Tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan secara fisik, seksual, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini diperjelas dengan adanya jumlah data korban tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga mengalami peningkatan pada periode 2019-2023, dengan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2019 yang berjumlah 12,515 korban menjadi 19,340 korban pada tahun 2023. Peningkatan ini terus terjadi pada setiap tahunnya, namun peningkatan jumlah korban tertinggi terjadi pada periode 2020-2023 pada rentang tahun tersebut setiap tahunnya terdapat kurang lebih 2000 korban pertahunnya. 4
Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah perbedaan prinsip dan pendapat, masalah ekonomi, cemburu, perbedaan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri dan sebagainya.
1 Romadlon,Gilang Suryo. 20223. Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda. PT RajaGrafindo Persada. De- pok: hlm 2
2 Undang-Undang Dasar Repubik Indonesia 1945
3 Ismiati, Saptosih, (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Se- buah Kajian Yuridis). CV Budi Utama. Sleman:
4 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, from: https://kekerasan.kemenpppa. go.id/ringkasan [diakses pada 4 Januari 2024]
Menurut Bonaparte terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam penanganan dan perlindungan korban, seperti adanya korban yang tiba-tiba mencabut laporan dengan berbagai alasan, misalnya demi memenuhi kebutuhan keluarga ataupun kondisi psikologis anak, korban yang takut akan ancaman yang diberikan oleh pelaku/suami, korban yang secara ekonomi bergantung kepada pelaku, adanya ikut campur tangan pihak keluarga dengan alasan budaya/adat/norma agama, adanya keterlambatan melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan visum. 5 Pentingnya dukungan dan bantuan dari aspek internal maupun eksternal. Aspek internal adalah dukungan dari keluarga yang dapat membantu dan menolong korban jika mengetahui adanya tindak KDRT yang wajib segera dilaporkan kepada pihak kepolisian maupun kepada perangkat desa setempat. Sedangkan pihak eksternal adalah masyarakat dan penegak hukum setempat/Kepolisian yang dapat segera membantu melindungi korban dari pelaku tindak KDRT sehingga pelaku tidak dapat melakukan kekerasan berulang terhadap korban.
Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian lebih mendalam terhadap penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor metro bekasi dan upaya Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam beberapa aspek yaitu aspek peraturan perundang-undangan, lingkungan masyarakat, dan penegak hukum. Tujuan mengetahui peran kepolisian dan masyarakat dalam upaya implementasi UU PKDRT diharapkan dapat mendorong masyakarat atau korban untuk tidak takut dan/atau ragu melaporkan adanya tindak KDRT disekitarnya.

## B. METODE
Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normative- empiris yang berupa norma dan aturan hukum dalam perilaku nyata akibat dari keberlakuan norma hukum tersebut. 6 Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai Berikut: a) data primer dilakuan dengan pengumpulan data yang dilaksanakan melalui wawancara dan kuisioner; b) data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, kamus hukum, makalah ilmiah dan bahan hukum lainnya, terdapat juga studi Pustaka yang meliputi dokumen peraturan perundang-undangan; c) data tersier dapat berupa buku teks bukan hukum. Penelitian ini dilaksanakan pada 2 (dua) tempat yaitu Kantor Kepolisian Resor Metro Bekasi yang berlokasi di Kabupaten Bekasi  untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data pelaporan KDRT yang telah masuk pada Unit PPA Polres Metro Bekasi; dan Lokasi selanjutnya dilaksanakan di Desa Sukaraya untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner kepada beberapa Masyarakat. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara Random Sampling dengan mennetukan sampel secara acak dalam suatu populasi yang besar yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian.
5 Alimi.Rosma.Nurwati,Nining. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terh- adap Perempuan . Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM). 20-27.
6 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press. NTB: hlm 115
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 4~9

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran Kepolisian Resor Metro Bekasi dalam Penanganan Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan Dan Anak
Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa tugas pokok kepolisian yaitu: 7 a.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b.  Menegakan hukum; dan
c.  Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian Resor Metro Bekasi, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi Provisi Jawa Barat memiliki satuan unit yang khusus untuk menangani kasus terkait perlindungan perempuan dan anak, baik itu sebagai korban maupun pelaku tindak kejahatan. Unit tersebut adalah unit perlindungan anak dan perempuan (PPA).
Unit PPA yang berada di Polres Metro Bekasi telah menangani berbagai macam kasus terkait perlindungan perempuan dan anak, salah satu diantaranya adalah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2021-2023 jumlah laporan KDRT yang telah masuk pada Unit PPA telah mencapai 160 kasus.

## Tabel 1: Data Pelapor Kasus KDRT PADA Unit IV Sat reskrim Polres Metro Bekasi
Tahun PASAL TOTAL Pasal 44 UU PKDRT Pasal 45 UU PKDRT Pasal 46-47 UU PKDRT Pasal 49 UU PKDRT 2021 20 2 - 6 28 2022 44 5 - 6 55 2023 67 4 - 6 77 TOTAL KESELURUHAN 160

## Sumber  1 : Polres Metro Bekasi
Pada tahun 2021 pelaporan tindak pidana KDRT kepada Unit PPA Polres Metro Bekasi berjumlah 28 kasus yang terdiri dari tindak kekerasan fisik 20 kasus, tindak kekerasan psikis 2 kasus, dan tindak kekerasan penelantaran rumah tangga berjumlah 6 kasus. Lalu pada tahun 2022 mengalami penaikan pelaporan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga sebesar 27 kasus dari jumlah kasus sebelumnya terdiri dari 28 kasus menjadi 55 kasus pada tahun 2022 yang terdiri dari kekerasan fisik 44 kasus, kekerasan psikis 5 kasus dan kekerasan penelantaran rumah tangga berjumlah 6 kasus. Dari jumlah tersebut penulis berpendapat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah masuk pada Unit PPA Polres Metro Bekasi pada periode 2021-2022 telah mengalami penaikan mendekati 50% dari jumlah kasus di tahun 2021. Pada tahun tersebut masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami krisis Pandemic Covid-19 yang tidak hanya berdampak kepada perekonomian Negara tetapi juga berdampak kepada perubahan perekonomian masyarakat secara drastis.
Pada tahun 2023 jumlah laporan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 77 kasus yang terbagi menjadi kekerasan fisik 67 kasus, kekerasan psikis 4 kasus, dan penelantaran rumah tangga 6 kasus. Tindak kekerasan penelantaran rumah tangga
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang sering terjadi merupakan penelantaran secara ekonomi. Pada tahun ini jumlah kekerasan psikis mengalami penurun dari jumlah tahun sebelumnya. Kekerasan fisik pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 23 kasus dari jumlah sebelumnya yang terdiri dari 44 kasus tindak kekerasan fisik. Faktor ekonomi masih menjadi salah satu pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga namun pada tahun ini.
Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya tetuju pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saja, tetapi juga pada pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif. 8
1.  Upaya Preventif, Perlindungan dengan upaya Preventif merupakan tindakan ataupun kegiatan untuk mencegah meningkatnya korban dan/atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi ini dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat ataupun ketua lingkungan sekitar, hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 UU PKDRT yang berbunyi: Untuk melaksanakan ketentuan tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga maka perlu dilaksanakannya:
a.  Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tetang kekerasan dalam rumah tangga;
c.  Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar akreditasi pelayanan sensitif gender. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi melalui Unit PPA Kepolisian Republik Indonesia Resor Metro Bekasi, yaitu:
a) Kegiatan Penyuluhan, Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya kegiatan prevenif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi untuk mencegah adanya peningkatan korban dari tindakan KDRT serta upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait KDRT.
b)  Kegiatan sosialisasi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi dengan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindunagn Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi dalam upaya menginformasi serta mengedukasi masyarakat terkait fakta dan dampak yang akan dialami korban KDRT khususnya bagi Perempuan dan Anak. Serta menginformasikan terkait ketentuan- ketentuan dan peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, dan menghimbau bagi masyarkat untuk tidak melakukan tindak kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga dan mengajak masyarakat untuk ikut turut serta melindungi perempuan dan anak yang rentan menjadi target kekerasan.
2. Upaya Represif, Perlindungan dengan menggunakan Upaya Represif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi adalah dengan cara memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga baik sebagai pelapor atau sebagai
8 Hasil Wawancara dengan Aipda Yuliana, Pada 15 Mei 2024
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 6~9
saksi. Unit PPA Polres Metro Bekasi dalam melaksanakan proses perlindungan kepada korban dan/atau saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bekerjasama dengan UPTD PPA, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi serta DP3A dalam upaya memberikan rasa aman dan perlindungan keselamatan secara fisik serta psikis. Prosedur perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap Perempuan dan Anak terdiri dari:
a) Jika masyarakat Kabupaten Bekasi belum mengetahui dapat langsung melaporkan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Unit PPA Polres Metro Bekasi maka dapat melakukan laporan atau pengaduan kepada Polres Metro Bekasi yang laporannya akan diterima oleh Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk memproses pelaporan perkara yang dialami, dan pihak kepolisian akan mengarahkan korban atau saksi kepada Unit PPA terlebih dahulu untuk melakukan konseling/konsultasi;
b)  Adanya sesi konseling/konsultasi dengan Unit PPA terkait adanya pelaporan KDRT diupayakan sebagai proses mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku untuk mencari jalan penyelesaian masalah diluar persidangan terlebih dahulu atau bisa disebut dengan cara kekeluargaan. Pada proses ini akan dilakukan komunikasi kepada korban, pelaku dan lingkungan (keluarga).
c)  Jika proses jalannya konsultasi mendapatkan hasil berakhir pada perdamaian antar kedua belah pihak, maka pihak Unit PPA akan memberikan informasi bahwa akan terdapat kemungkinan terulangnya kembali tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun jika dari hasil mediasi tersebut tidak berakhir perdamaian antar kedua belah pihak maka Unit PPA akan melanjutkan proses selanjutnya;
d)  Unit PPA Polres Metro Bekasi akan membantu pelapor untuk membuat surat laporan/ pengaduan ke SPKT untuk memproses perkara Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami atau dilihatnya untuk memulai proses penyidikan dan penyelidikan;
e)  Jika terbukti adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka selanjutnya akan dilakukan tindakan visum yang akan digunakan sebagai alat bukti yang akan dilampirkan pada laporan yang akan di ekspedisi kembali kepada Unit PPA Polres Metro Bekasi,
f)  Unit PPA Polres Metro Bekasi memberikan setiap informasi perkembangan proses perkara kepada pelapor terkait kasus yang dilaporkan nya serta memberikan penjelasan kepada pelapor terkait hak-hak dan kewajibannya yang harus diakukan dan/atau akan di dapatkan dalam proses berjalannya kasus tersebut;
g) Unit PPA Polres Metro Bekasi bekerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Bekasi, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi serta DP3A untuk menyediakan rumah aman dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan tempat istirahat/berlindung sementara untuk menjaga keselamatan dirinya;

## 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Ke- kerasan Dalam Rumah Tangga

## a. Aspek Undang-Undang
Tindakan pemerintah dalam menanggapi serius perlindungan hukum bagi anak dan perempuan serta memberi rasa aman dan nyaman saat di luar rumah dan/atau di dalam rumah tidak hanya memberikan peraturan khusus yang mengatur Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi juga mengeluarkan Undang-Undang No.12
Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tentang PKDRT dan TPKS disebut sebagai Hukum Pidana Khusus karena pengaturannya yang secara khusus dititik beratkan pada suatu golongan tertentu. Prinsip dari Hukum Pidana Khusus sendiri adalah asas lex specialis deregoat generalis yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Tetapi dalam asas Lex Specialis Systematic dikatakan bahwa perlu diperhatikan secara seksama tekait undang-undang mana saja yang bersifat lebih sistematis, yaittu di mana runag lingkup perbuatannya dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, dan apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut sehingga dapat dijerat dengan dua atau lebih UU Khusus (lex spesialis) . 9
Penulis berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang TPKS maka akan memperkuat Undang-Undang PKDRT hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS yang berbunyi 10 : “Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: perkosaan; perbuatan cabul; persebutubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentanagan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplsit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga ; tindak pidana pencurian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peranturan perundang-undangan”.
Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut secara umum terdiri 4 (empat) bentuk, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga Dari ruang lingkup yang telah di jelaskan dalam UU TPKS dan UU PKDRT penulis menyimpulkan bahwa kedudukan UU PKDRT dengan UU TPKS dapat melalui Asas Lex Specialis Systematic yang dimana harus memperhatikan undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, dengan cara dilihat dimana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan dalam ranah rumah tangga, subjek yang melanggar adalah siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga dan objek pelanggaran nya adalah siapa saja yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Maka dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa UU TPKS dapat memperkuat UU PKDRT dalam upaya perlindungan anak dan perempuan dalam ranah lingkup rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga.

## b. Aspek Lingkungan Masyarakat
Hasil dari pengumpulan Random Sampling yang dilakukan dengan cara wawancara dan/atau kuesioner kepada beberapa masyarakat di Kabupaten Bekasi serta Desa Sukaraya yang berjumlah 100 participant dapat diketahui bahwa pelaksanaan atau penerapan UU PKDRT telah dilakukan cukup baik. Hanya saja menurut penulis masih belum di sosialisasikan secara merata kepada para masyarakat sehingga terdapat beberapa masyarakat dan/atau ketua lingkungan yang masih belum mengetahui banyak
9 Nikmah,Asna Azizia. Puspoayu,Elisabeth Septin. (2023). Sinkronasi Peraturan Perundang-Undangan Ten- tang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksu- al . Jurnal Novum. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50978 10   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 8~9
nya jenis KDRT dan belum mengetahui dengan jelas bahwa telah diatur juga sanksi bagi pelaku serta hak-hak perlindungan apa saja yang kan di dapatkan oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari hasil Random Sampling tersebut masyarakat mengetahui bahwa tindak KDRT umumnya dianggap dilakukan oleh suami, tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa tindak KDRT juga dapat dilakukan oleh isteri, anak dan anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.
Dalam upaya penanganan tindak KDRT yang dilakukan oleh Desa Sukaraya terdapat Unit PPA yg khusus untuk penanganan kasus tindak KDRT dengan cara: 11 a) menerima laporan terkait dugaan KDRT yang dilaporkan korban atau saksi, b) melakukan mediasi dengan korban dan pelaku serta kedua belah pihak keluar yang dilakukan secara terpisah untuk mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan; c) membantu berkoordinasi dengan kepolisian jika dugaan KDRT yang terjadi dapat berpotensi membahayakan bagi korban atau lingkungan sekitar.

## c. Aspek Penegak Hukum
Dalam melaksanakan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Polres Metro Bekasi melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta dalam memberikan pelayanan terhadap korban Unit PPA Polres Metro Bekasi memberikan dan/menyediakan ruangan khusus pelayanan perlindungan perempuan dan anak, penyediaan aparat, tenaga kesehatan untuk pemulihan secara fisik maupun mental, pekerja sosial serta memberikan perlindungan kepada korban, keluarga dan saksi. Dalam pemenuhan hak-hak terhadap korban sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 10 UU PKDRT, Unit PPA Polres Metro Bekasi telah melakukan setiap rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan namun hal tersebut sering kali mendapatkan kedala yang mempengaruhi efektivitas kinerja, hambatan umum yan sering terjadi di alami oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi adalah: 12
1.  Terdapatnya pelapor yang belum mengetahui bahwa harus menjalani beberapa proses penyelidikan dan penyidikan, sehigga banyak pelapor yang tidak sabar menjalani tahapan-tahapan yang harus dilalui;
2.  Menunggu hasil visum yang memerlukan waktu yang cukup lama;
3.  Adana terlapor (pelaku) yang tidak kooperatif dalam proses penyelidikan;
4. Adanya pelapor yang melaporkan perkara tetapi sulit untuk dihubungi untuk melanjutkan proses pengumpulan data selanjutnya;
5. Adanya pelapor yang hadir dengan kuasa hukumnya namun kuasa hukumnya tersebut selalu saja mengintervensi sehingga membuat proses perkara menjadi semakin rumit;
6. Adanya terlapor yang tiba-tiba ingin mencabut laporan yang telah dalam proses penyelidikan.

## D. KESIMPULAN
Peranan Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perem- puan dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilaku- kan dengan cara penyuluhan dan sosialisai terhadap masyarkat sebagai upaya pence- gahan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara melakukan proses penegakan
hukum dan memberikan perlindungan kepada korban serta memberi sanksi tegas kepa- da pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Peranan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga hukum terkait lainnya dalam upaya pelasanaan atau penerapan UU PKDRT sangat diperlukan bagi masyarakat. Meskipun era globalisasi ini semua informasi dengan mudah didapatkan dimana saja, namun menurut pendapat penulis masih banyak generasi muda mudi serta para orangtua yang belum peduli akan hukum terutama yang berhubungan langsung dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang tersayang disekitar hal ini dapat disebut juga dengan istilah “belum melek hukum” . Seh- ingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui peraturan perundang-undan- gan yang dapat melindungi dirinya dari tindak kekerasan. Diharapkan Pemerintah pu- sat, daerah dan Lembaga penegak hukum terkait dapat bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat untuk memberikan edukasi secara mer- ata pada seluruh kalangan Masyarakat terkait  Peraturan Perundang-Undangan Pengha- pusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan diharapkan terdapat program baru dalam upaya meminimalisir Tindak KDRT yang ada di Masyarakat seperti melakukan kon- seling yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun kepada pasangan suami-isteri yang dilakukan oleh tenaga ahli yaitu psikolog dan Unit PPA Daerah Setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), 2 (1), 20-27.
Fadhil. (2024). Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masyarakat. (A. R. Febriyanti, Interviewer)
Ismiati , S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis). Ngaglik, Sleman: CV Budi Utama.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). SIMFONI-PPA . Retrieved from kemenpppa: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.
Nikmah, A. A., & Puspoayu, E. S. (2023). Sinkronasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Novum , 66.
Romadlon, S. G. (2023). Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yuliana, A. (2024, Mei 15). Perlidungan Hukum Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (A. R. Febriyanti, Interviewer)