## MINIMALISASI DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI AJARAN DUALISTIS *
Oleh : Sari Mandiana, SH. MS *)

## Abstrak
Menjatuhkan suatu pidana atau suatu tindakan,  adalah suatu  perbuatan  yang diarahkan pada suatu tujuan.  Dan  ini  adalah  sangat  penting  sekali  bagi  hakim  yang  mengadili  juga  mengetahui  tentang arti dari apa yang telah dilakukannya/diputuskannya. Arti pertanggungan jawab pidana disini adalah keputusan  dalam  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  keadaan  konkrit  terhadap  pelaku  delik.  Suatu hukum  pidana  berdasarkan  kesalahan  hanya  dapat  diberi  isinya  oleh  pertimbangan-pertimbangan berdasarkan  tujuan  kemanfaatannya.  Hubungan  antara  tujuan  dan  keputusan  untuk  mewujudkan tujuan itu dengan suatu cara tertentu akan mendapatkan tempatnya yang lebih baik. Demikian, jika ada pelanggaran norma hukum (undang-undang) dan ada sanksinya, selalu akan ada pertanggungan jawab  pidana.  Pertanggungan  jawab  pidana  dapat  terjadi  dalam  bentuk  penjatuhan  sanksi  berupa pidana mati, memenjarakan, menjatuhkan suatu  denda, dan pelbagai bentuk-bentuk lainnya. Dasar bagi pertanggungan jawab pidana ini adalah kesalahan, yang hanya muncul / ada karena keharusan adanya suatu aksi yang harus dibenarkan pula. Ada suatu ikatan yang logis antara kesalahan dan apa yang  menyusul  kemudiannya.  Kesalahan  harus  merupakan  dasar,  merupakan  alasan,  merupakan tujuan, merupakan ratio daripada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Penerobosan harus dilaksanakan atas struktur tersebut dengan menegaskan bahwa menjatuhkan suatu pidana atau tindakan adalah suatu tindakan dengan mana Hakim mampu memberikan putusan yang rasional tentang kerangka/gambaran mengenai  apakah selanjutnya  yang akan terjadi dengan terhukum, dan kerangka ini dapat bersifat luas atau sempit. Disinilah diperlukan hakim  yang  harus  benar-benar  dengan  tepat  mengetahui  keputusan  yang  bagaimanakah  yang dihasilkannya dan manfaatnya bagi terpidana.

## Kata Kunci : Disparitas Pidana

## Abstract
Dropping  a  criminal  or  an  action,  is  an  act  that  is  directed  to  a  destination.  And  this  is  very important  for  judges  who  adjudicate  also  know  about  the  meaning  of  what  he  had  done  /  he decided. Meaning criminal liability here is the decision of what to do in the concrete circumstances of the perpetrator of the offense. A criminal law based errors can only be given it by considerations based  on  the  objective  usefulness.  The  relationship  between  the  objectives  and  the  decision  to achieve that goal in a certain way will get a better place. Thus, if there is a violation of legal norms (laws) and there are sanctions, there will always be criminal liability. Criminal liability may occur in the form of sanctions in the form of capital punishment, imprisonment, impose a fine, and various other forms. The basis for criminal liability this is a mistake, which only appear / exist because of the necessity of an action that must be justified anyway. There is a logical bond between the fault and what followed later. Mistakes should be a basic, is the reason, a purpose, a ratio rather than sanctions  that  must  be  accounted  for  to  be  used  with  the  best.  Tunneling  be  carried  out  on  the structure by asserting that impose a criminal or action is an act by which the judge is able to give a rational decision on the frame / picture over whether that will happen next with the prisoner, and
* Makalah untuk diskusi panel para dekan pada forum PPTHI, Hotel Nagoya Plaza, 28-30 Januari 2014
*) Dosen Hukum Pidana F.H. UPH Surabaya
Mininalisasi Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi ...
this framework can be broad or narrow. Here we need judges who should really know exactly how the resulting decisions and their benefits for the convict.

## Keywords: Criminal Disparities

## A. Pendahuluan
Tindak pidana korupsi di Indonesia pada dewasa ini perkembangannya sudah sangat sis- temik  dengan  tidak  hanya  merugikan  keua- ngan  negara  atau  perekonomian  negara  tetapi juga  telah  merampas  hak-hak  sosial  ekonomi masyarakat secara luas.
Dampaknya, sangat besar dan luas mulai dari kerugian keuangan  yang diderita oleh ne- gara sampai pada fenomena meluasnya kemis- kinan di dalam masyarakat.
Korupsi  di  Indonesia  terindikasi  terjadi di  semua  lembaga  penyelenggara  negara,  dari korupsi  kecil-kecilan  hingga  mega  korupsi yang  dilakukan  oleh  PNS,  Gubernur,  Bupati/ Wali  Kota,  Kepala  Dinas,  Camat,  Kepala  De- sa,  DPRD,  Perbankan,  Koperasi,  KPU,  LSM, dan Swasta, dengan penyebaran secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hasil  penelitian  tingkat  korupsi  negara- negara  di  Dunia  maupun  Regional  Asia,  me- nunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi.
Sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan  di Mahkamah  Agung,  Tindak  Pidana  Korupsi (selanjutnya disingkat TPK) dalam tahun 2009 diputus  sebanyak  953  perkara,  tahun  2010  di- putus  sejumlah  1053,  dan  dalam  tahun  2011 diputus  sebanyak  1127  perkara.  Data  tersebut menunjukkan  TPK  semakin  tahun  semakin meningkat,  sekaligus  merefleksikan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia  tidak memuaskan atau  gagal  dalam melakukan upa- ya  preventip  maupun  represip.  Mengapa  hal ini  sampai  terjadi  berlaru-larut? Adakah  ke- tidaktepatan  dalam  mengimplementasikan UUTPK yang sudah 5 (lima) kali disempur- nakan.
Istilah  korupsi  mempunyai  defenisi  sa- ngat  luas,  seperti  dalam  beberapa  literatur  an- tara lain Andi Hamzah mengistilahkan korupsi
kan, keburukan, ketidakjujuran, dan tidak ber- moral”. 1
Korupsi  menurut  ketentuan  Undang-un- dang,  secara legal  defenition  of  crime menga- rahkan  bentuk  labelisasi  suatu  perbuatan  se- bagai  tindak  pidana  korupsi  dengan  mengede- pankan filosofi atau the aims of the legislation sebagaimana  tertuang  didalam  konsideran  bu- tir a dan b dengan mengedepankan “     sangat merugikan keuangan negara atau  perekonomi- an negara  ”
Pengertian “ keuangan negara” di dalam Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Un- dang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pem- berantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjut- nya  disebut  UU  PTPK)  tidak  satupun  kaidah hukumnya  mengatur  masalah  keuangan  ne- gara.  Padahal  kepentingan  hukum  utama  / bestanddeel delict yang harus dilindungi justru “merugikan keuangan negara”.
Makna dari “keuangan negara” hanya di- temukan  dalam  Penjelasan  Umum  dari  UU PTPK sebagai berikut:
Keuangan  negara  yang  dimaksud  adalah seluruh  kekayaan  negara  dalam  bentuk  apa- pun,  yang  dipisahkan  atau  tidak  dipisahkan termasuk  didalamnya  segala  bagian  kekayaan negara  dan  segala  hak  dan  kewajiban  yang timbul karena:
a. berada  dalam  penguasaan,  pengurusan, dan  pertanggungjawaban  pejabat  nega- ra, baik di tingkat pusat maupun di dae- rah;
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha Milik  Negara/Badan Usaha Milih  Dae- rah,  yayasan,  badan  hukum,  dan  peru- sahaan  yang  menyertakan  modal  nega- ra,  atau  perusahaan  yang  menyertakan pihak  ke  tiga  berdasarkan  perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang  di- yang berasal dari kata “corruption” atau “cor- ruptus” yang secara harviah berarti kebusu-
1 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hu- kum  Pidana  Nasional  dan  Internasional, Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5
maksud  dengan  Perekonomian  Negara adalah  kehidupan  perekonomian  yang disusun  sebagai  usaha  bersama  berda- sarkan  asas  kekeluargaan  ataupun  usa- ha  masyarakat  secara  mandiri  yang  di- dasarkan  pada  kebijakan  Pemerintah  , baik  ditingkat  pusat  maupun  di  daerah sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang-undangan  yang  berlaku  yang bertujuan  memberikan  manfaat,  ke- makmuran,  dan  kesejahteraan  kepada seluruh kehidupan rakyat.
Undang-undang  lain  yang  secara  khusus mengatur  “keuangan  negara”  ditemukan  pula dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 ten- tang  Keuangan  Negara,  Undang-undang  No. 19  Tahun  2003  tentang  BUMN,  Undang-un- dang  No.1  Tahun  2004  tentang  Perbendaha- raan  Negara,  dan  Undang-undang  No.  15  Ta- hun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelola  dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Banyaknya  hukum  positip  yang  menga- tur “keuangan negara” kerapkali menimbulkan kebingungan  bahkan  disalahgunakan  dalam penanganan tindak pidana korupsi pada tataran praksis dalam peradilan pidana. Tak pelak lagi, dengan  menemukan  dan  mempelajari  kelema- han  hukum,  dilakukan  konspiransi  untuk  tu- juan  kepentingan  ekonomi  tertentu  yang  ber- akhir dengan “korupsi”.
Belum  lagi  kasus-kasus  korupsi  yang berlanjut  ke  persidangan  berakhir  dengan  pu- tusan  hakim  yang  sangat  bertentangan  dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan negara. Di- katakan  demikian  karena  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  dalam  hal  ini  pengembalian  keru- gian  keuangan  negara  maupun  perampasan harta  kekayaan  hasil  korupsi  sering  tidak  me- madai  dengan  realita  kerugian  negara.  Contoh kasus,  putusan  Pengadilan  TIPIKOR  dalam kasus  Angelina  Sondakh,  kasus  Nasaruddin dan lainnya.
Munculnya  disparitas  pidana  yang  tidak didasarkan pada “reasonable” menambah ter- puruknya pemberantasan tindak pidana  korup-
Di  sisi  lain,  para  terpidana  akan  mem- bandingkan  sanksi  pidana  yang  diterapkan dengan  terpidana  lainnya,  dan  merasa  bahwa dirinya menjadi  korban “the judicial caprice” dengan konsekuensi  tidak menghargai  hukum, padahal  penghargaan  terhadap  hukum  meru- pakan  salah  satu  target  didalam  tujuan  pemi- danaan.
Contoh  realita,  terjadinya  pemberonta- kan,  pembakaran  dan  perusakan  di  beberapa lembaga  pemasyarakatan  oleh  para  terpidana karena ketidakadilan dan ketidapuasan.
Keadilan  di  sini  lebih  banyak  didekati dari  perspektif  prosedural  bukan  keadilan substansial.

## B. Rumusan Masalah
Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut diatas,  paper  ini  membahas  “Filosofi  Pertang- gungan  Jawab  Pidana  dan  Hakekat  serta  Tu- juan Sanksi/Pidana.

## C. Konsepsi Pertanggungan Jawab Pidana
Satu hal  yang perlu mendapat pemikiran adalah  pendapat  dari  Alf  Ross,  yang  menge- mukakan  pendapatnya  tentang  apakah  yang dimaksud  dengan  seseorang  bertanggung  ja- wab atas perbuatannya. Selanjutnya lebih jauh dikemukakan  bahwa  pertanggungan  jawab  itu dinyatakan  sebagai  “adanya  suatu  hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi sya- rat dan akibat hukum yang disyaratkan. Hubu- ngan  antara  keduanya  ini  tidak  bersifat  kodrat atau tidak bersifat  kausal,  melainkan diadakan oleh  aturan  hukum.  Jadi  pertanggungan  jawab itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hu- kum”. 2
Memang banyak penulis yang membica- rakan  tentang  syarat-syarat  dari  mampu  ber- tanggung  jawab  atau  tidak  mampu  bertang- gung  jawab  dengan  syarat  utamanya  adalah ”telah  melakukan  suatu  perbuatan  pidana”. Siapakah yang bertanggung jawab atas dilaku- kannya  perbuatan  pidana  itu?.  Pada  umumnya tentu  orang  yang  dituduh/disangka  telah  me- lakukan perbuatan yang dilarang itu. Pada si  yang menimbulkan ketidak percayaan,  keti- dakpuasan, ketidakadilan, dan kebencian ma- syarakat terhadap sistem khususnya lembaga pengadilan.
2 Alf  Ross, On  Guilt,  Responsibility,  and  Punishment, London,  1975,  disadur  oleh  Roeslan  Saleh  dalam  Pi- kiran-pikiran  Tentang  Pertanggungan  jawab  Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 33 - 38.
Mininalisasi Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi ...
umumnya  seseorang  bertanggung  jawab  atas perbuatan-perbuatannya sendiri.
Ilmu  hukum  pidana  telah  berkembang dalam  hal  ini  dikenal  ajaran: Vicarious  Res- ponsibility, Collective Responsibility , yang ke- semuanya  aturan  undang-undanglah  yang  me- netapkan siapa-siapakah yang dipandang seba- gai pembuat  yang bertanggungjawab. Hal per- tanggungan jawab pidana seperti dikemukakan di  atas  tertuang  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHP) maupun  undang-undang  pidana  khusus  lain- nya.
Perlu pemikiran bahwa satu kali telah di- tegaskan bahwa seseorang  adalah harus diper- tanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  me- negaskan apakah ia juga memenuhi syarat-sya- rat  yang  diperlukan  untuk  pertanggungan  ja- wab itu.
Menurut  pandangan-pandangan  konven- sional,  di  samping  syarat-syarat  obyektif  da- lam  melakukan  perbuatan  pidana,  harus  dipe- nuhi  pula  syarat-syarat  subyektif  atau  syarat- syarat  mental/moral  untuk  dapat  dipertang- gungjawabkan dan dijatuhkannya pidana pada- nya. Syarat subyektif ini disebut ”Kesalahan”.
Perbuatan  pidana,  kesalahan,  pertanggu- ngan  jawab  dan  pidana  adalah  ungkapan-ung- kapan  yang  terdengar  dan  digunakan  dalam percakapan  sehari-hari  tentang  moral,  dan  hu- kum  (pidana).  Empat  unsur  itu  berkaitan  satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu kea- daan yang sama, yaitu adanya pelanggaran ter- hadap suatu sistem aturan-aturan yang bersifat luas  dan  beraneka  macam  antara  lain  hukum pidana. Kesamaannya adalah bahwa kesemua- nya itu merupakan suatu rangkaian aturan ten- tang tingkah laku  yang diikuti secara ajeg dan merupakan suatu sistem. Jadi sistem yang me- lahirkan konsepsi perbuatan pidana, kesalahan, pertanggungan  jawab  dan  pemidanaan,  yang dikenal dengan sistem normatif.
Berpangkal  tolak  dari  sistem  normatip yang  melahirkan  konsepsi  perbuatan  pidana, kesalahan,  pertanggungan  jawab  dan  pemida- naan itu, perlu dipertanyakan ”apakah yang di- maksud  dengan  bertanggung  jawab  atas  dila- kukannya  perbuatan  pidana?.  Bukankah  ber- tanggung jawab atas suatu perbuatan  pidana
berarti  yang  bersangkutan  secara  sah  menurut hukum  dapat  dikenai  pidana  karena  perbuatan itu, demikian makna as as ”Geen Straf Zonder Schuld”. Secara  singkat  dapat  dikatakan  bah- wa tindakan itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut, inilah dasar konsepsinya.
Lebih  jauh  dapat  dilihat  dalam  hukum acara  pidana,  jika  jaksa  dalam  tuntutannya menghubungkan  kenyataan-kenyataan  yang menjadi syarat yang dalam hal ini adalah ”per- buatan  pidana”  dengan  akibat-akibat  hukum yang  disyaratkan  yang  dalam  hal  ini  adalah “kesalahan”,  dan  meminta  pertanggungan  ja- wab  tertuduh,  maka  pada  tingkat  ini  pertang- gungan jawab adalah suatu tuntutan.
Selanjutnya,  jika  hakim  dalam  pemerik- saan  di  sidang  pengadilan,  menghubungkan kenyataan-kenyataan  yang  menjadi  syarat  de- ngan  akibat-akibat  hukum  yang  disyaratkan, kemudian  menyatakan  bahwa  terdakwa  ber- tanggung  jawab  atas  perbuatan  pidana  itu,  di sini  pertanggungan  jawab  adalah  suatu  state- ment.
Disini sebenarnya terjadi aktivitas mengkaitkan  unsur-unsur  perbuatan  pidana dan  unsur-unsur  kesalahan  sebagai  kenyataan- kenyataan  yang  menjadi  syarat  dengan  akibat hukum  yang  disyaratkan  secara  normatip, yakni  macam/jenis  pidana  yang  dijatuhkan. Sadarlah kita bahwa sebenarnya, sejak kesala- han  dihubungkan  dengan  pertanggungan  ja- wab, sebenarnya kesalahan tidak lain hanyalah suatu pengertian ”instrumental”. Dikatakan de- mikian karena pengertian ”kesalahan” tidak di- kaitkan  dengan  tindak  lanjut  yang  diadakan karena adanya kesalahan yakni pidana.
Kesalahan  disini  tidak  lebih  dan  tidak kurang  daripada  dasar-dasar  pembenaran cri- minal  policy dari  aksi  selanjutnya  yakni  sank- si pidana yang diterapkan.
Atas  dasar  pemikiran  dan  orientasi  se- bagaimana  dikemukakan  di  atas  perlu  ditelu- suri ”Fungsi  dari pernyataan bersalah  yang ti- dak  dapat  dilihat  terlepas  dari  pertanggungan jawab serta tujuan daripada penerapan macam/ jenis pidana”.

## D. Ajaran  Monolistis  dan  Ajaran  Dualistis Pertanggungan Jawab Pidana
Ajaran  klasik  monolistis  yang  meman- dang  pelaku  perbuatan  pidana  dan  perbuatan pidana sebagai unsur tindak pidana dimana ke- salahan hanya dipandang sebagai keadaan psi- kologi  pelaku pada waktu mewujudkan tindak pidana.  Sedangkan  pemidanaan  secara  absolut diserahkan kepada hakim.
Pola  unsur-unsur  tersebut  dijabarkan  se- bagai  berikut:  1)  pelaku;  2)  secara  melawan hukum;  3)  melakukan  perbuatan  memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korpo- rasi, 4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pola  penerapan  unsir-unsur  tersebut  me- nunjukkan bahwa pelaku yang memiliki unsur salah  ( schuld )  dan  perilaku  yang  dilarang,  sa- ma-sama merupakan unsur tindak pidana.
Apabila tidak ditemukannya alasan pem- benar  yang  terkait  dengan  perbuatan  pidana dan  alasan  pemaaf  yang  terkait  dengan  kesa- lahan pelaku, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti  bersalah  dan  karenanya  dijatuhi  pida- na.
Sedangkan  penjatuhan  sanksi/pidana  de- ngan  keberadaan  kesalahan  tadi  yang  berlan- daskan “Geen  Straf  Zonder  Schuld” merupa- kan kebebasan absolut hakim yang tidak dapat diganggu  gugat  oleh  siapapun,  yang  melahir- kan  “disparitas  pidana”  .Ajaran  ini  dianut  se- cara  umum  di  Indonesia  dan  dipelopori  oleh Simon,  van  Hamel  yang  diikuti  oleh  Moeljat- no bahwa “Onrechtmatigheid atau wederrech- telijkheid dan schuld dipandang sebagai unsur- unsur straftbaar feit”
Dipertegas  oleh  Moeljatno,  kesalahan adalah  adanya  keadaan  psychis  yang  tertentu pada  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana dan  adanya  hubungan  antara  keadaan  tertentu dengan  perbuatan  yang  dilakukan  yang  sede- mikian rupa, hingga orang itu dapat dicela ka- rena melakukan perbuatan tadi. Selanjutnya, di samping  itu  jangan  dilupakan  bahwa  semua unsur-unsur  keasalahan  tadi  harus  dihubung- kan dengan perbuatan pidana yang telah  dila-
jawab;  c)  mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan yang  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan;  d)  ti- dak adanya alasan pemaaf. 3
Berbeda dengan ajaran dualistis yang le- bih  condong  memperhatikan  tujuan  dan  hake- kat  pidana  itu  sendiri  sebagai  akibat  resiko yang telah diputuskan oleh pelaku/dader.
Dalam  ajaran  pandangan dualistis ,  yang pertama kali dianut oleh Herman Konto- rowicz  :  ....beliau  menentang  kebenaran pendirian  mengenai  kesalahan (schuld) yang  ketika  itu  berkuasa,  yang  oleh  be- liau  dinamakan “obyektive  schuld ,  oleh karena  kesalahan  di  situ  dipandang  se- bagai  sifat  daripada  kelakuan (merkmal der  handlung) .  Untuk  adanya “strafvo- raussetzungen” (syarat-syarat  penjatu- han  pidana)  terhadap  pembua t  (han- delnde) diperlukan  lebih  dahulu  pem- buktian  adanya  “ strafbare  handlung” (perbuatan  pidana), lalu  sesudahnya  itu dibuktikan schuld atau  kesalahan  sub- yektif pembuat (handelnde) . 4
Ajaran  /pandangan  dualistik  tersebut  di atas  justru  tidak  memisahkan  antara  tindak pidana  korupsi  sebagai  handlung  yang  dina- makan  segi  obyektif  dalam  arti  ada  hal  yang mencocoki  rumusan  undang-undang  dan  tidak adanya  alasan  pembenar;  dengan handelnde yang dinamakan segi subyektif meliputi keber- adaan schuld dan tidak adanya alasan pemaaf. Kedua  segi  tersebut  harus  dipandang  sebagai kesatuan,  tidak  hanya  berdampingan  semata- mata, bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lainnya. Yang menjadi syarat adalah han- dlung yang  merupakan “das  kriminelle  un- recht” ; sedangkan yang disyaratkan adalah se- gi schuld . Oleh karena adanya schuld baru se- telah adanya “ das kriminelle unrecht atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mung- kin  ada schuld tanpa  adanya  “ das  kriminelle unrecht” . Sebaliknya dari segi handelnde juga menjadi  syarat  bagi handlung yang  subyektif, oleh  karena  meskipun  orang  dipidana  karena perbuatan yang dilakukannya, tetapi tidak kukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus: a) melaku- kan perbuatan pidana (sifat  melawan hukum);
b) di atas umur tertentu mampu  bertanggung
3 Moeljatno, Azaz-Azaz  Hukum  Pidana, Fakultas  Hu- kum  Universitas  Gajah  Mada  Jokyakarta,  h.  107    s.d 111.
4 Ibid, h. 63-65.
Mininalisasi Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi ...
mungkin tanpa adanya syarat bahwa orang tadi mempunyai kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. 5
Ajaran  dualistis  Kantorowics  menunjuk- kan  dimana  antara  perbuatan  pidana  dan  per- tanggungan  jawab  pidana  dari  pelaku  ( han- delnde )  ada  hubungan  yang  erat  sekali  seperti halnya  perbuatan  dan  orang  yang  melakukan perbuatan. Kesalahan di sini tidak mungkin di- pisahkan  dari  perbuatan  pidana  dan  pertang- gungan jawab pidana.
Dikatakan  bahwa  kesalahan  dalam  hal ini  merupakan  instrumental  dari criminal  po- licy ,  yang  merupakan  syarat  mutlak  bagi  ada- nya  pertanggungjawaban  pidana/kesalahan yang berupa penerapan sanksi pidana bagi pe- laku.  Kesatuan  antara  perbuatan  pidana,  per- tanggungan  jawab  pidana  serta  kesalahan  me- rupakan  syarat  bagi  penerapan    sanksi/pidana di tahap berikutnya.
Perkataan kesalahan/pertanggungan ja- wab pidana disini tidaklah dapat disamakan dengan opzet dan culpa dalam arti kesalahan/ pertanggungjawaban pidana sebagaimana di- artikan dalam asas“geen straf zonder schuld” . Pertanggungan jawab pidana atau kesa-  lahan subyektif di sini merupakan  hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan  yang merupakan tindak pidana, faham ini dinama- kan “psychologis schuldbegrijp”.
Jelasnya  diartikan  sebagai  keadaan  psi- khis pelaku yang memungkinkan pelaku dapat menilai  akan  arti  tindakannya,  hingga  karena keadaan  itulah  tindakannya  dapat  dipersalah- kan kepadanya yang dalam bahasa belanda di- sebut “toerekeningsvatbaarheid” .
Selanjutnya  oleh  van  Hamel  diartikan “een  staat  van  psychishe  normaliteit  en  rij- pheid  welke  drie  erleigeschiktheid  medeb- rengt” atau  suatu  keadaan  yang  normal  dan suatu  kedewasaan  secara  praktis  yang  mem- buat orang itu mempunyai 3 (tiga) macam ke- mampuan, yakni:
1. mampu  untuk  mengerti  akan  maksud yang sebenarnya dari  apa  yang ia laku- kan;
5 Moelyatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungan jawab dalam Hukum Pidana , Fak. Hukum Gajah Mada, Jogyakarta, 1969, h. 17 - 20.
2. mampu  untuk  menyadari  bahwa  tinda- kannya  itu  dapat  atau  tidak  dapat  dibe- narkan oleh masyarakat;
3. mampu  untuk  mementukan  kehendak terhadap apa yang ingin dilakukan. 6
Saat  ini  teori  ini  di  Belanda  dikembang- kan, dimana Ferry de Jong mengemukakan
The  intent  element  of  an  offence  is  des- cribed  as  an  element  that  shows  a  two- folt  bivalence.  It  is  exactly  on  the  basis of this twofold bivalence that the concept of  intent  in  criminal  law  is  to  be  regar- ded as a pivoting  point between the fac- tual, intersubjective and pre legal social world,  on the  one  hand, and  the  norma- tive, dogmatic world of criminal law, on the other. In view of this it is argued that a  quantitative  meaning  is  to  be  attribu- ted  to  the  partial  criterion  of  the  consi- derable chance. 7
Dalam ajaran dualistis jelas tidak memi-
6 Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 379 – 280.
7 Ferry  de  Jong, Daad-Schuld ,G.J.  Wiarda  Instituut, Utrechts  Instituut  voor  rechtswetenschappelijk  On- derzoek,  Utrecht,  NUR  824,  p.445. Zie  uitvoerig Ricoeur 1992, p.56-87.
De door normativering gebonden descriptieve weergave grijpt aan op de objectieve betekenis van de gedraging, oftewel:  De  daderextrinsieke  betekensis  die  in  het maatschappelijk  verkeer  aan  de  gedraging  wordt  toe- geschreven.  Normativering  abstraheert  van  de  subjec- tieve  inzichten  en  bedoelingen  van  de  handelende  per- soon wiens verrichting voorwerp is van de interpretatie. In de mate waarin een gedraging door een interpretator wordt  geobjectiveerd  of  genormativeerd,  in  die  zelfde mate wordt het subject gereduceerd tot degene over wie men  het  heft  en  aan  wie  de  geinterpreteerde  gedraging tenslotte  wordt  toegeschreven  of  geascribeerd.  In  het strafrecht  kan  men  zich  echter  met  een  objectieve beschrijving  van  een  gedraging  alleen  niet  tevreden stellen.  De  juridische  toerekening  (imputatie)  van  een gedraging  aan  haar  auteur  stekt  verder  dan  de  loutere toewijzing  van  een  intersubjectieve  betekenis  aan  die gedraging :  toerekenen  is  immers  verantwoordelijkheid toeschrijven.  Deze  normatieve  strafrechtelijke  operatie veronderstelt  dat  handelend  subject  in  de  juridiesche betekenisverlening wordt betrokken. Dit subject kan niet enkel  fungeren  als  degene  over  wie  men  het  heft wanneer  men  de  door  dit  subject  verrichte  gedraging interpreter  met  het  oog  op  de  beantwoording  van  de vraag op dat subject eventueel voor bestraffing door de overhead in aanmerking kan komen.
sahkan antara tindak pidana (korupsi) dan per- tanggungan  jawab  pidana/ toerekeningsvatba- arheid secara tersendiri di satu sisi, sedangkan pertanggungjawaban  pidana/kesalahan  sebagai akibat  keberadaan  “ toerekeningsvaatbarheid” di  sisi  lain  dilandasi  oleh  asas “Geen  Straf Zonder Schuld” , kemudian diikuti dengan pen- jatuhan sanksi/pidana.
Pelaku disini bukan unsur tindak pidana, melainkan  sebagai  unsur  dari  pertanggungja- waban pidana/kesalahan. Kesalahan dalam arti ini adalah sebagai  penentu  berat/ringannya pi- dana  yang  akan  dijatuhkan  oleh  hakim  yang didasarkan  pada  tindakan  tercela  atau actus reus,  toerekeningsvaatbarheid dan  kesalahan/ pertanggungjawaban pidana atau mens rea .
Oleh  sebab  itu  dalam  menjabarkan  un- sur-unsur tindak pidana korupsi seperti halnya pasal  2  ayat  (1)  UUTPK  seharusnya  adalah sebagai berikut: 1) secara melawan hukum; 2) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi;  3)  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekono- mian negara, 4) oleh pelaku yang mampu ber- tanggung jawab (toerekeningsvaatbarheid).
Filosofi hakekat dan tujuan pidana/sank- si  justru  disini  bersifat  ekstensip  dalam  me- wujudkan  ragam/jenis  sanksi  pidana  yang  da- pat dijatuhkan pada dader.
Dikatakan  demikian  karena  kehidupan hukum (rechtsleven) menunjukkan  bahwa,  se- tiap kaidah hukum itu bersifat abstrak dan pa- sif.  Abstrak  karena  umum  sifatnya  dan  pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau  tidak  terjadi  peristiwa  konkrit.  Jadi  kai- dah  hukum  memerlukan  terjadinya  peristiwa konkrit; das sollen memerlukan das sein.
Peristiwa  konkrit  merupakan  aktivitor yang  diperlukan  untuk  dapat  membuat  aktif kaidah hukum. Penemuan hukum lazimnya di- artikan  sebagai  proses  pembentukan  hukum oleh  hakim  yang  diberi  tugas  melaksanakan hukum (das  sollen) terhadap  peristiwa-peristi- wa  hukum  yang  konkrit (das  sein) ,  sekaligus juga  penciptaan  dan  pembentukan  hukum  ba- ru. Disinilah hakim dituntut melakukan pem-
yang  harus  diperhatikan  yaitu  kepastian  hu- kum (rechtsszicherkeit) ,  keadilan (gerechtig- keit) dan  kemanfaatan  hukum (zweckmassig- keit) termasuk kemanfaatan daripada sanksi itu sendiri.
Hukum tanpa keadilan adalah sia-sia dan hukum  tanpa  tujuan/manfaat  juga  tidak  dapar diandalkan. Suatu hukum yang baik adalah hu- kum  yang  mampu  menampung  dan  membagi keadilan pada orang-orang yang diaturnya. 8 Dalam konsepsi keadilan , banyak istilah yang  digunakan  untuk  menerangkan  pelbagai konteks pengertian yang dikandungnya. Dalam bidang  hukum,  bisa  digunakan  istilah-istilah keadaan  substantif  versus  keadilan  prosedural untuk  menggambarkan dalam keadilan itu  ada masalah isi atau essensi  dan ada pula masalah prosesnya  atau  prosedur  untuk  mewujudkan- nya.  Kedua-duanya  sama-sama  penting  untuk terwujudnya keadilan dalam kenyataan.
Menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan, yaitu: “ first,  each  person  is  to  have an  equal  right  to  the  most  extensive  basic  li- berty  compatible  with  a  similar  liberty  for others;  second,  social  and  economic  inequali- ties are to be arranged so that they are both (a)  reasonably  expected  to  be  to  everyones‟s advented,  and  (b)  attached  to  positions  and offices open all”. 9
Ini berarti keadilan tidak hanya berdasar- kan pada kehendak hakim, atau keadilan hanya ditujukan  kepada  terdakwa,  melainkan  harus dirasakan  oleh  masyarakat,  termasuk  korban kejahatan korupsi dalam hal ini adalah Negara dan masyarakat.
Dalam  system  pidana  konvensional  de- ngan  ajaran  monolistisnya,  saat  ini  mengarah pada pendekatan ”retributive justice system” . Kata  retribution  didefenisikan “as  administe- ring  criminals  their  ”just  deserts”  for  their crimes.  Follows  a  “consequentalist”  theory formed  on  the  belief  that  criminals  will  be deterred from committing subsequent crimes
bentukan  hukum  dengan  memahami  makna ontologi dan axiologi sanksi/pidana pada tin- dak pidana korupsi..
Penegakan hukum memiliki tiga  unsur
8 Sudikno Merthokusumo dan A Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 1993;h.1-6
9 John Rawls, A Theory of Justice , Harvard University Press, Masacusetts, 1971, h. 60.
by the punishment imposed on them” . 10
Pengertian retribusi itu sendiri  telah me- micu  isu-isu  bermasalah  dibidang  politik  dan tingkat  praktis.  Keadilan  retributif  telah  men- ciptakan  siklus  yang  tidak  pernah  berakhirnya kemarahan dan balas dendam, dan yang paling penting  adalah  para  korban  dan  kebutuhannya sering dan sebagain besar telah diabaikan oleh system pidana  yang didasarkan pada pendeka- tan  retributif..  Pengertian  korban  tindak  pida- na  korupsi  dalam  hal  ini  adalah  Negara  dan masyarakat  secara  keseluruhan  seperti  yang tersurat  dan  tersirat  dalam  filosofi  UUTPK yakni  konsideran  butir  a  UUTPK  “bahwa  tin- dak pidana korupsi  yang selama ini terjadi se- cara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelangga- ran  terhadap  hak-hak  social  dan  ekonomi  ma- syarakat secara luas”.
Di  sinilah  ironinya,  mulai  muncul  dan menimbulkan persoalan pemberantasan korup- si  yang  mengalami  hambatan  yang  serius  da- lam  penaggulangannya.  Pemerintah  mengala- mi  banyak  kegagalan  dalam  menghukum  para koruptor  dengan  sistem/pendekatan  keadilan retributif.  Harus  diakui  bahwa  masalah  dan persoalan di atas, terletak pada ranah ilmu dan teori,  yang  pada  akhirnya  turut  menentukan penegakan  hukum  dalam  pemberantasan  ko- rupsi menurut ragam sanksi pidana yang tepat.

## E. Kesimpulan
Ajaran  dualistis  berbeda  dengan  ajaran monolistis yang dikenal dalam sistem penjatu- han sanksi pidana konvensional. Dikatakan de- mikian karena ajaran dualistis dalam beberapa hal  melihat  kejahatan  secara  komprehensip. Tidak  saja  mendefenisikan  kejahatan  sebagai pelanggaran hukum semata.
Namun  memahami  bahwa  kesalahan  ti- dak  boleh  dilihat  terlepas  dari  tujuan  dan  ke- mungkinan  diterapkannya  pidana/sanksi  seba- gai  realitas  keberadaan  pertanggungan  jawab pidana .
Dalam hal ini ”kesalahan” menjadi pusat dari kesemuanya itu, dikatakan demikian kare- na pada saat dipersidangan hakim menganggap
10 D.  Lee  Christopher, Restorative  Justice  insteasd  of Restorative  Process ,  30  Saint  Louis  University  Public Law Review Journal 527 (2011).
ada  kesalahan  pada  pelaku  atas  kejadian-keja- dian  tertentu.  Apakah  alasannya  serta  apakah alasan  penerapan  pidana  itu  tepat;  sangat  ter- kait  dengan  pidana  yang  merupakan  suatu  ke- adaan menyusul setelah hakim menyatakan ke- salahan itu.
Seharusnya  pidana  tersebut  tidak  dilihat hanya  sebagai  suatu  akibat,  melainkan  harus dilihat  sebagai  alasan  sebenarnya  daripada  pi- dana yang dipilih tersebut termasuk tujuan me- negaskan kesalahan tadi.
Kesalahan  di  sini  dilihat  sebagai  suatu kaitan  antara  hukum  pidana  di  satu  pihak  dan realitas  pidana (straf) serta  tindakan-tindakan (maatregel) di lain pihak. Hubungan ini adalah demikian  rupa,  sehingga  keharusan  dan  ke- mungkinan dari pidana serta tindakan-tindakan lainnya itu berfungsi sebagai sesuatu yang me- nentukan bagi kesalahan, dengan maksud ada- nya hubungan dengan pidana maupun tindakan yang bersifat memperbaiki terpidana.
Menjatuhkan suatu pidana atau suatu tin- dakan,  adalah  suatu  perbuatan  yang  diarahkan pada  suatu  tujuan.  Dan  ini  adalah  sangat  pen- ting  sekali  bagi  hakim  yang  mengadili  juga mengetahui  tentang  arti  dari  apa  yang  telah dilakukannya/diputuskannya. Jadi arti pertang- gungan  jawab  pidana  disini  adalah  keputusan dalam  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  kea- daan konkrit terhadap pelaku delik.
Disini  perlu  penegasan  bahwa  suatu  hu- kum  pidana  berdasarkan  kesalahan  hanya  da- pat  diberi  isinya  oleh  pertimbangan-pertimba- ngan berdasarkan tujuan kemanfaatannya. Hu- bungan antara tujuan dan keputusan untuk me- wujudkan tujuan itu dengan suatu cara tertentu akan mendapatkan tempatnya yang lebih baik.
Demikian,  jika  ada  pelanggaran  norma hukum  (undang-undang)  dan  ada  sanksinya, selalu  akan  ada  pertanggungan  jawab  pidana. Pertanggungan  jawab  pidana  dapat  terjadi  da- lam  bentuk  penjatuhan  sanksi  berupa  pidana mati,  memenjarakan,  menjatuhkan  suatu  den- da, dan pelbagai bentuk-bentuk lainnya. Dasar bagi  pertanggungan  jawab  pidana  ini  adalah kesalahan, yang hanya muncul / ada karena ke- harusan adanya suatu aksi yang harus dibenar- kan pula.
Uraian  di  atas  mengemukakan  bahwa ada  suatu  ikatan  yang  logis  antara  kesalahan
dan  apa  yang  menyusul  kemudiannya.  Ke- salahan  harus  merupakan  dasar,  merupakan alasan, merupakan tujuan, merupakan ratio da- ripada sanksi  yang harus dipertanggungjawab- kan  untuk  dapat  digunakan  dengan  sebaik- baiknya.
Mengenai  cara-cara  bagaimanakah  tu- juan-tujuan  itu  dapat  diwujudkan,  disinilah Hakim  harus  menilainya  dengan  baik  dalam kejadian-kejadian  manakah  diperlukan  pidana penjara atau pidana lainnya. Hakim harus me- ngetahui  apa  yang dilakukannya,  apa  yang di- harapkannya  dari  tindakannya/putusannya  itu. Harus  diakui  bahwa  peradilan  pidana  masih merupakan  struktur  yang  tertutup  atau  berada dalam suasana normatif dengan formalitas-for- malitasnya.
Penerobosan  harus  dilaksanakan  atas  struktur tersebut dengan menegaskan bahwa menjatuh- kan  suatu  pidana  atau  tindakan  adalah  suatu tindakan dengan mana Hakim mampu membe- rikan  putusan  yang  rasional  tentang  kerangka/ gambaran  mengenai  apakah  selanjutnya  yang akan  terjadi  dengan  terhukum,  dan  kerangka ini  dapat  bersifat  luas  atau  sempit.  Disinilah diperlukan  hakim  yang  harus  benar-benar  de- ngan  tepat  mengetahui  keputusan  yang  bagai- manakah  yang  dihasilkannya  dan  manfaatnya bagi  terpidana.  Bukankah  suatu  pidana  memi- liki ciri-ciri; strafmaat, strafsoort, dan strafmo- dus,  perubahan  atas  suatu  eksekusi  dapat  me- rubah tentang  ciri dari sanksi maupun peruba- han dari ukuran atau jenisnya.

## Daftar Pustaka
D. Schaffmeister, Nico Keijzer, CS, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar baru, Bandung, 1984
L.H.C. Hulsman, Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa-Regulasi, Forum Studi Hukum Pi- dana, Surakarta, 1986
M.Roeslan, Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Akasara Baru, Jakarta, 1981 ---------, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 Moeljatno, Perbuatan Pudana dan Pertanggungan Jawab Dalam Hukum Pidana, Universitas Ga- jah Mada, Yogyakarta, 1968 , Fakultas Hukum
---------, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Genta, Jakarta, 2008 Syarifudin, Agus Syahbani CS, Benag Kusut Peradilan Korupsi Perbankan, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2006
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta, Yokyakarta, 2009