## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
Lesli Citra Pertiwi 1 Universitas Airlangga Correspondent author: lesli.citra.pertiwi-2021@fisip.unair.ac.id Kota Surabaya, 60115, Indonesia

## Abstract
Establishment of the Arts Council as a local government-supported institution to carry out arts affairs as well as to realize public participation in local government organizations. The formation of the institution was based on the Minister of Home Affairs 5A/1993, but after it was formed, it encountered ambiguity in carrying out its duties because the regulations issued afterwards did not follow up the role of the Arts Council in a concrete way. This paper aims to analyze local government fostered organizations specifically for the ambiguity of the East Java arts council's message. This paper uses qualitative methods with literature studies obtained from primary and secondary data sources. By using the policy implementation analysis approach. This paper tries to find: (1) the rules that have been made by the government cannot be said to be in sync; (2) there is no follow-up on Inmendagri 5A/1993 considering that there is no regulation yet to strengthen the status of forming the East Java Arts Council; (3) with the existence of the UUPK, the DK requires an overhaul of the aspects of the issues being handled. This paper concludes that the status of the East Java Arts Council is not clear from the limited function of public participation, so it requires regulations made by the local government and cross-sector cooperation to overcome these imperfections. The recommendations are the establishment of a space for dialogue, the preparation and implementation of regulations for the East Java Cultural Institute which will regulate government-led institutions in arts matters.

## Keywords: Arts Council; Culture; Organization analysis; public participation; policy implementation

## Abstrak
Pembentukan Dewan Kesenian (DK) sebagai lembaga binaan pemerintah daerah untuk menjalankan urusan kesenian sekaligus untuk mewujudkan partisipasi publik dalam organisasi pemerintah daerah. Pembentukan lembaga tersebut berdasarkan Inmendagri 5A/1993, namun setelah terbentuk menemui ambiguitas dalam pelaksanaan tugasnya karena regulasi yang terbit setelahnya tidak menindaklanjuti peran DK secara konkrit. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis organisasi binaan pemerintah daerah khusus adanya ambiguitas peran dewan kesenian Jawa Timur. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka yang didapat dari sumber data primer maupun sekunder. Dengan menggunakan pendekatan analisis implementasi kebijakan. Tulisan ini mencoba untuk menemukan: (1) aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah masih belum dapat dikatakan sinkron; (2) tidak ada tindak lanjut atas Inmendagri 5A/1993 mengingat belum terdapat aturan untuk memperkuat status dari pembentukan DKJT; (3) dengan adanya UUPK, DK memerlukan perombakan dari aspek isu-isu yang ditangani. Tulisan ini menyimpulkan bahwa status DKJT belum jelas dilihat dari fungsi keterbatasan partisipasi publik, sehingga memerlukan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi ketidaksempurnaan tersebut. Rekomendasinya adalah adalah melalui pembentukan ruang dialog, penyusunan dan implementasi regulasi Lembaga Budaya Jawa Timur yang akan mengatur mengenai lembaga binaan pemerintah dalam urusan kesenian.
Keywords: Analisis organisasi; Dewan Kesenian; Implementasi kebijakan; kebudayaan, partisipasi publik,
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1388-1404
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82

## PENDAHULUAN
Pembentukan nomenklatur kebudayaan di Indonesia dimulai pada Tahun 1950, pada saat itu yang menaungi urusan kebudayaan di Indonesia dimulai melalui Kepres 163/1950 tentang Pembentukan Panitia Kebudayaan, kemudian diikuti dengan aturan- aturan lain hingga masuk pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek). Kebijakan kebudayaan penting dalam mengonstruksi mengenai identitas dan keberagaman dalam satu entitas wilayah atau satuan politik setingkat negara atau di bawahnya seperti provinsi dan kabupaten/kota. Misalkan kasus yang terjadi organisasi regional sekaliber Uni Eropa dapat merumuskan kebijakan kebudayaan untuk mempersatukan benua Eropa dalam rangka mencari identitas (Calligaro, 2014). Kebijakan kebudayaan tidak selalu pro terhadap sesuatu hal yang bersifat “khas” atau “asli” dari entitas masyarakat di daerah tertentu, namun kadang memiliki tendensi invasi pengaruh budaya asing bergantung pada konteks kultural dan struktur administratif (Lindsay, 1995). Kebijakan kebudayaan di Indonesia, justru muncul melalui rencana penciptaan serangkaian pusat kebudayaan di seluruh Indonesia yang dinyatakan pada awal 1955 dan kemudian dinyatakan kembali pada tahun 1964 (Prijono, 1964).
Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). lebih lanjut Grindle (1980) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) menjelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.
Demikan halnya dengan Implementasi kebijakan kebudayaan dimulai pada era 1970an pada saat pembangunan Taman Budaya. Lahirnya Taman Budaya di Indonesia mengingatkan pada kondisi di Eropa ketika Perang Dunia II usai. Pusat-pusat kebudayaan

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dan juga aula budaya dibangun dalam rangka merekonstruksi peradaban yang dianggap luluh lantak akibat dahsyatnya ekses perang. Antara 1960an-1970an, pusat-pusat kebudayaan dibangun di antara negara-negara seperti Jerman Timur, Prancis, dan Uni Soviet (Cupers, 2015). Kemudian diikuti dengan pendirian Pusat Kebudayaan di berbagai daerah oleh Direktur Jenderal Kebudayaan bernama Ida Bagus Mantra dari tahun 1968 hingga 1978 (Yuga, 2000). Selain itu, berdiri Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai wahana pertunjukan nasional pertama yang difungsikan sebagai sarana perlombaan dan dialog. TIM pengelolaannhya dilakukan pada Direktorat Kebudayaan dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang pada saat itu baru pembentukkannya oleh Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 1968 (DKJ, 2021; Jones, 2015).
DKJ lahir sebagai lembaga kesenian pertama. Geliat pendirian Dewan Kesenian (DK) di daerah-daerah mulai bermunculan bahkan sebelum Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 5A/1993 mengenai DK pada era Presiden Soeharto terbit sebagai fondasi hukum. Beberapa daerah yang mengikuti DKI Jakarta antara lain Kota Surabaya yang mendirikan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) pada tahun 1971 dan di tingkat provinsi didirikan Dewan Kesenian Jawa Timur pada tahun 1998 yang sudah disertai dengan landasan Inmendagri tersebut (Republik Indonesia, 1993, 1998). Meskipun demikian terdapat anomali ketika lembaga kesenian dilegitimasi cukup sebatas dengan Inmendagri, sedangkan produk perundang-undangan tidak lagi menaungi Inmendagri sebagai dasar hukum yang kuat.
Terutama saat produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Pusat di bawah Presiden Joko Widodo terkait kebudayaan terbit yakni UU 5/2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan diikuti dengan peraturan pelaksanaan berupa PP 87/2021 mengenai penjelasan dan penjabaran dalam UUPK (Republik Indonesia, 2017b, 2021a). UU 5/2017 dan PP 87/2021 tidak menyebut satu pun lembaga kesenian sebagai stakeholder pemajuan kebudayaan. Begitu pula dengan aturan-aturan lain yang yakni Perpres 46/2018 mengenai tata cara penyusunan dokumen wajib pemerintah pusat maupun daerah, Permendikbud 85/2013 tentang standarisasi pelayanan di bidang kesenian, 10/2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, dan 45/2018 tentang Pedoman PPKD (Republik Indonesia, 2013a, 2018a, 2018b). Tidak satu pun dalam produk hukum yang telah disebutkan menyinggung mengenai peran DK di tengah-tengah pemajuan kebudayaan di tingkat nasional maupun daerah.
Anomali lain terlihat pada saat istilah seperti “Lembaga Budaya” bermunculan dalam Permendikbud 73/2012 mengenai mekanisme pemberian bantuan bagi pelaku budaya, dan 77/2013 tentang pedoman yang digunakan untuk mengatur mengenai kelembagaan penghayat kepercayaan dan juga lembaga adat (Republik Indonesia, 2012, 2013b). Pada perundangan yang lain, pembagian urusan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah diregulasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1388-1404
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82
yang mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabuapten/kota beserta kode rekeningnya. Dalam Permendagri ini juga tidak pula ditemui redaksi yang membahas DK secara khusus, karena redaksi yang dipergunakan lebih umum yakni lembaga kebudayaan, lembaga kesenian tradisional dan lembaga adat (Republik Indonesia, 2019b).
Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) didirikan oleh Gubernur Jawa Timur pada Tahun 1998 untuk menjalankan amanat Inmendagri 5A/1993, di bawah pengawasan dan binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Disbudpar Jatim). DKJT berkantor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Jawa Timur Disbudpat Jatim. Lantas sejak tahun 2014 hingga saat ini, DKJT berada dalam pengawasan Daerah Provinsi Jawa Timur. Peralihan DKJT yang minus dasar peraturan yang jelas membuat posisi dan status kelembagaan dalam kerentanan khususnya dalam mendefinisikan posisi DKJT dalam pemajuan kebudayaan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mencoba untuk menjawab rumusan masalah yakni, bagaimana status DKJT dikaji dari segi kelembagaan budaya dengan membandingkan DK provinsi lain dalam bentuk regulasi yang berlaku?
Dalam upaya untuk menjawab rumusan masalah tersebut di atas, penulis menggunakan konsep dalam good governance , yakni partisipasi publik yang merupakan hal yang krusial. Partisipasi yang dimaksud diharapkan tidak hanya berupa pseudo participation (partisipasi semu) melainkan authentic participation (partisipasi otentik) (Muslimin & Daeli, 2015). Kemudian penulis juga menggunakan teori implementasi kebijakan untuk mengukur sejauh mana regulasi terkait DK berjalan di lingkup pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur. Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dari proses kebijakan, seperti pendapat Harold Lasswell (1956) dalam deLeon (2002, 467) bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dari sejumlah langkah atau tahapan yang diperlukan dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan sebagai sebuah tahap setelah diberlakukannya regulasi atau kebijakan, sesuai dengan pendapat menurut Winartno (2007, 145) dalam Eko Handoyo (2012, 94) dilaksanakan setelah undang-undang ditetapkan dan diwujudkan dalam program prioritas, kebijakan, keuntungan ( benefit ) atau jenis keluaran nyata ( tangible output ). Menurut Edwarts III (1984: 1) implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

## METODOLOGI
Sudarwan Danim (2005;175-201) menyatakan bahwa salah satu metode penelitian kebijakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian dengan ciri menggunakan setting alami, bersifat

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
deskriptif, menekankan kepada proses, menggunakan pendekatan induktif, dan memberikan perhatian kepada makna. Beberapa bentuk metode kualitatif yang digunakan untuk mencari data primer dalam penelitian ini antara lain wawancara, observasi dan kelompok terfokus. Kelompok terfokus ialah salah satu jenis teknik yang dapat dipakai, dimana individu dicari secara terseleksi dalam kelompok dan diarahkan kepada diskusi yang terfokuskan pada topik pra spesifik. Kelompok semacam ini sangat baik untuk membangun isu dan menjejaki faktor-faktor potensial sebagai penyebab suatu peristiwa. Aplikasi metode kualitatif dalam penelitian kebijakan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah 1) Merumuskan masalah sebagai fokus studi penelitian kebijakan; 2) Mengumpulkan data lapangan; 3) Menganalisis data; 4) Merumuskan hasil studi dan 5) Menyusun rekomendaasi untuk pembuatan kebijakan.
Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus yang memfokuskan pada peran Dewan Kesenian Jawa Timur dalam menerjemahkan regulasi dan memeriksa implementasi kebijakannya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data untuk menganalisis organisasi binaan pemerintah daerah khusus adanya ambiguitas peran Dewan kesenian Jawa Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Regulasi terkait Kelembagaan Budaya
Dasar hukum tertinggi dalam urusan kebudayaan UU 5/2017 diikuti terbitnya Peraturan PP 87/2021 (Republik Indonesia, 2017a, 2021a). Secara spesifik, hanya sedikit bab yang membahas mengenai lembaga budaya yakni pasal 39 ayat (1) dan (2). Pengertian lembaga budaya kemudian dalam PP 87/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UUPK, Pasal 1 juga tidak terdapat amanat khusus pada DK yakni membahas mengenai tujuan dan hakikat dari lembaga budaya secara umum (Republik Indonesia, 2021a). Dalam Permendagri 90/2019 sebagai landasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, di dalam urusan kebudayaan terdapat kode rekening pembinaan terhadap SDM kebudayaan dan dua jenis lembaga yaitu lembaga kebudayaan, lembaga kesenian tradisional dan lembaga adat (Republik Indonesia, 2019b). Lalu posisi DK jika melihat adanya tiga nomenklatur tersebut, masuk dalam kewenangan yang dalam batasan tertentu dapat dikatakan ambigu. Karena jika merunut kembali UUPK, maka urusan kesenian dan adat sebetulnya masuk dalam rumah besar lembaga kebudayaan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1388-1404
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82

## Gambar 1. Diagram Lembaga Kebudayaan
(Sumber: Analisis Penulis).
Gambar 1 menjelaskan bahwa dalam UUPK, dijabarkan mengenai Pemajuan Kebudayaan terdapat 4 unsur yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan (Republik Indonesia, 2017a). Sedangkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019, dalam kode program muncul “Pengembangan Kebudayaan”. Padahal, pengembangan kebudayaan jika merunut dari UUPK, hanya merupakan satu hal dalam ruang lingkup pemajuan kebudayaan (Republik Indonesia, 2019b). Kerancuan ditemukan pada sub kegiatan yang muncul di dalam program pengembangan kebudayaan, yaitu terdapat pelindungan melalui pembuatan regulasi hingga publikasi, pengembangan melalui pemberian fasilitasi atau pengkajian, pemanfaatan melalui pembedayaan hingga pada ranah ekonomi mengenai objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan pada SDM, maupun lembaga budaya.

## Kondisi di Daerah: Dewan Kesenian dan Kebudayaan di berbagai daerah
Kiprah DK yang semula hanya memperhatikan kebebasan ekspresi artistik menjadi pemosisian seni sebagai alat potensial dalam meraih target pemerintahan yakni meningkatkan kualitas bangsa dan memperkuat kebanggaan nasional (Elmustian, 2001). Keputusan yang diambil Presiden Soeharto soal DK jika dilihat dari pendekatan kebijakan publik yang menurut (Jenkins, 1978) sebagai serangkaian pembuatan keputusan yang secara sinergis diambil para agen atau aktor politik yang berkuasa tentang seleksi tujuan dan cara dalam pencapaian pada situasi tertentu. Birokrasi pada era Orde Baru memiliki integritas profesionalisme dan rasionalitas yang berkualitas dan bermentalitas rendah (Djumiati, 2010).
Dalam Inmendagri terdapat lima bagian yang di dalamnya termuat mengenai tujuan kepada Kepala Daerah diinstruksikan untuk segera melakukan pembentukan DK. Kemudian diatur pula bahwa pembiayaan untuk membentuk DK dibebankan pada masing-masing

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
daerah. Pada prosesnya terdapat fungsi pada DKJ yang digunakan sebagai konsultan sah jika daerah akan membentuk DK baru (Jones, 2015). Rezim Orba membagi peran DK dalam dua bagian: “Pembinaan dan pengembangan seni harus mempertimbangkan karakteristik daerah yang bersangkutan. Dalam upaya pembinaan dan pengembangan seni, DK harus menjadi katalisator dari seluruh potensi seni di masing-masing daerah” (Republik Indonesia, 1993). Namun demikian, kenyataannya tindakan DK bervariasi dari mendukung visi dan rencana rezim hingga menentang kebijakan rezim. Terlepas dari itu semua, pentingnya terdapat perspektif budaya tentang penciptaan nilai yang dapat menyiratkan pengembangan strategi eksplisit tentang cara mengembangkan pengetahuan budaya dan mengatur pengintegrasian sumber daya budaya dalam praktik dan proses kelembagaan DK yang ada (Ravasi et al., 2012).
Inisiatif-inisiatif selama era reformasi telah berdampak pada DK dalam dalam hal kehidupan berkesenian, adanya kelembagaan budaya merupakan sebuah upaya dalam mempertahankan pola dan nilai kebudayaan, sekaligus upaya beradaptasi dengan lingkungannya. Sehingga situasi politik yang selalu berdampak dan membentuk karakter kelembagaan budaya (Duncan et al., 1959). Di sisi lain definisi status, peran, dan posisi DK menemui ambiguitas karena kealpaan aturan. Ada pula pandangan bahwa DK merupakan mitra pemerintah yang secara proaktif harus dilibatkan dalam perumusan-perumusan kebijakan strategis dalam bidang kesenian (Hajriansyah, 2021; Rahman, 2019; Widiadi & Anwar, 2021). Pandangan lain berujar bahwa DK harus dinaikkan pada tingkat nasional sebagaimana yang dilansir oleh Tempo (2005).

## Kelembagaan Dewan Kesenian dalam Dinamika Musyawarah Daerah
Sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan proses partisipasi jika memang pemerintahan ingin mewujudkan salah satu prinsip good governance, tiga pilar kebebasan mendasar yang terdiri dari kebebasan melakukan serikat dan membentuk organisasi (freedom of association), kebebasan dalam melakukan perkumpulan (freedom of assembly), dan kebebasan memberikan pendapat ( freedom of expression ) (Santoso & Harefa, 2015). Pembentukan DKJT dan aktivitasnya jika dilihat dari sudut pandang tersebut, sah-sah saja selama berada di jalur regulasi yang tepat. Hal-hal tersebut telah diatur dalam Inmendagri 5A/1993, dijabarkan susunan organisasi Dewan Kesenian Daerah (DKD) yang terdiri dari: Anggota Pleno, Badan Pekerja Harian (BPH), dan Anggota Ex-Officio. (Republik Indonesia, 1993). Kedudukan, tugas, fungsi, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota pleno dan badan pekerja harian diatur lebih lanjut dalam pedoman dasar DK daerah (DKD) (Republik Indonesia, 1993).
Musyawarah DK terdiri dari dua yaitu Musyawarah Nasional DKD yang diselenggarakan secara berkala untuk mengkoordinasikan pengembangan seni dan budaya di seluruh Indonesia dan Musyawarah Daerah DKD (Musda) diselenggarakan secara berkala untuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1388-1404
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82
mengkoordinasikan pengembangan seni dan budaya di daerah (Republik Indonesia, 1993). DKJT dibentuk pertama kali melalui kegiatan dialog seniman dan pelaku budaya di Jawa Timur yang dilaksanakan pada Tahun 1998 oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor 188/36/SK/104/1998 (Republik Indonesia, 1998). Periode 1998-2003 diketuai oleh Aribowo, pada periode selanjutnya 2003-2008 ketua kedua adalah Setyo Yuwono Sudikan, periode 2014-2019 ketua ketiga adalah Fauzi, dan periode kini tahun 2020-2025 telah disahkan kembali dipimpin oleh Taufik Hidayat di dalam format kepemimpinan presidium (Republik Indonesia, 2020a).
Pada Musyawarah Daerah (Musda) Kelima DKJT pada Tahun 2020 yang dituangkan dalam Tata Kelola Organisasi DKJT, terdapat kesepakatan yang dirumuskan oleh para peserta pleno, antara lain format kepengurusan yang semula dipimpin oleh Ketua Umum tunggal untuk kepengurusan berikutnya dilanjutkan secara kolektif kolegial oleh suatu lembaga yang disebut sebagai Presidium DKJT. Tokoh yang menduduki posisi sebagai Presidium DKJT antara lain: (1) Taufik Hidayat, seniman Surabaya merangkap koordinator presidium; (2) Arim Kamandaka, seniman Ponorogo; (3) Fuad Dwi Yono, seniman Batu; (4) M. Nor Muhlas, Direktur BUMD, Kota Malang; (5) Nonot Sukrasmono, seniman Sidoarjo; (6) Eko Suwargono, dosen Universitas Jember; (7) Luhur Kayungga, seniman Surabaya (Republik Indonesia, 2020a). Namun dalam Musda ini, belum tercapai konsensus mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga produk hukum berupa SK Gubernur masih belum dapat dikatakan sempurna.
Representasi seniman dan budayawan di Jawa Timur perlu untuk memperhatikan inklusi budaya, yang menurut (Clements, 2006) merupakan bagian dari kerangka demokratisasi budaya yang lebih luas dan pluralistis. Dengan format presidium, disertai dengan Musda yang dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif terhadap setiap perwakilan seniman dan budayawan seyogianya proses sosial jauh lebih inklusif ketimbang eksklusif dengan tendensi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian tidak ada dominasi ataupun hegemoni dari produksi artistik oleh kelompok dan individu tertentu sebagaimana yang dijelaskan oleh Bourdieu tentang modal budaya dan Foucault mengenai perbedaan sosial dan teknik normalisasi.
Pedoman Dasar DKD disahkan oleh Kepala Daerah atas usul DKD (Republik Indonesia, 1993). Pedoman Dasar DKJT Nomor 01/DKJATIM/17/IX/2020-TAP, tidak ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur melainkan ditetapkan sendiri oleh Presidium DKJT. Karena tidak adanya pengesahan dari kepala daerah, maka terjadi semacam ketimpangan. Implementasi konkret dari pelaksanaan tugas itu seharusnya dijabarkan dalam bentuk indikator kegiatan yang bersifat kuantitatif dan dilaporkan kepada kepala daerah, sehingga akan dapat

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
terukur dan terbaca kinerja dari DKJT. Di sisi lain, ada beberapa provinsi yang sudah membuat payung hukum terkait DK, antara lain seperti DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan DKJ, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan (Republik Indonesia, 2019a, 2020b).
Hal ini menunjukkan sebuah kuasi-kebijakan yang menurut Simeon (1976) membuat pemerintah tidak perlu membuat kebijakan yang jelas dengan tujuan untuk memberikan ruang-ruang bagi kebijakan yang lebih luas. Maka dari itu, kelanjutan dari Inmendagri 5A/1993 tidak dituangkan dalam Permendagri 90/2019, sebagai aturan dalam penganggaran di tingkat Pemda. Selain itu, lembaga tersebut secara internal tanpa pengaruh dari pihak luar, harus memiliki sebuah tata norma dan aturan yang dibuat untuk meminimalisir adanya intervensi dari kepentingan pribadi anggotanya. Menurut Golden- Biddle & Rao (1997). Sehingga, DKJT yang merupakan lembaga nonprofit, tidak lepas dari adanya konflik kepentingan seperti adanya resiko bahwa lembaga ini menjadi sarana dalam hal pengusungan ideologi politik tertentu.

## Pembentukan DK sebagai Bentuk Public Participation
Kekayaan khazanah kebudayaan di Provinsi Jawa Timur ditopang oleh jumlah kesenian yang jumlahnya terhitung ribuan. Sebagian besar dari jumlah kesenian yang tercatat, merupakan seni tradisi. Sejalan dengan itu, berdasarkan data yang ada di Disbudpar Jatim dari terdapat data terdiri dari 1405 kesenian yang terdiri dari 320 kesenian tari, 259 kesenian musik, 193 kesenian teater, 159 kesenian sastra, 189 kesenian rupa, dan 206 kesenian pertunjukan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, 2019).
Gambar 2 . Data Seni Jawa Timur
(Sumber: Disbudpar Prov. Jatim, 2019)
Gambar 2 menjelaskan bahwa, berdasarkan Loka Data Budaya Jawa Timur yang dibuat oleh Disbudpar Jatim (2019), Direktori Pelaku Seni Provinsi Jawa Timur terdapat sebanyak 8285 seniman dari seluruh kabupaten/kota dan 4855 Direktori Sanggar-Seni Budaya Provinsi Jawa Timur. Data tersebut masih belum termasuk data lembaga budaya lainnya misalnya

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1388-1404
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82
paguyuban, komunitas, persatuan, dan bentuk kelembagaan lainnya. Angka-angka tersebut dapat diartikan bahwa potensi kesenian di Jawa Timur cukup besar.
Maka dari itu, terdapat kebutuhan tugas dan fungsi DK sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus bentuk public participation dalam merumuskan kebijakan guna mendukung program pemajuan kebudayaan (Republik Indonesia, 1993). Hal tersebut terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, menurut David Easton bahwa jika keputusan yang dibuat berdampak maka terdapat lima langkah yang harus dilakukan yakni memformulasikan tuntutan, melegislasi, mengadministrasi atau menginventarisasi, memutuskan dan terakhir dan terpenting adalah penggalangan dukungan atau solidaritas. Hal inilah yang telah dilakukan oleh DK di daerah lain hingga kini memiliki struktur organisasi dan fungsi yang mapan hingga dapat mengintervensi kebijakan Pemda (Easton, 1959).
Institusi pemerintah dalam prinsip good governance memiliki fungsi dalam menghasilkan lingkungan politis dan regulatif yang kondusif dan sinergis, sedangkan masyarakat (society) secara spesifik masyarakat kesenian berperan membangun interaksi sosial, termasuk memberikan ruang partisipasi bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk secara inklusif bergabung dalam aktivitas kesenian (Hatifah, 2004). Dalam UUD 1945 disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa pemerintahan daerah memiliki hak dalam menyusun ketetapan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan tugas otonominya (Republik Indonesia, 1945). Pemerintahan daerah dapat membentuk peraturan perundang-undangan sendiri atau legislative bevoegheid yang bermakna kekuatan legislatif. Hal ini dimaksud oleh UU 22/1999 tentang Pemda sebagai Diskresi (Republik Indonesia, 1999).
Pada tingkat Pemda, terdapat penyerahan wewenang ( delegation of authority ) yakni desentralisasi yang bermakna transfer of authority termasuk di dalamnya policy making dan policy executing, berwenang membuat kebijakan sekaligus melaksanakannya (Simanjuntak, 2015). Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bertindak dalam ruang lingkup pemerintahan yang bukan saja melaksanakan tugas dan wewenang sebagi pembuat keputusan dan kebijakan (besluit), melainkan melaksanakan pula sesuai kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yakni membina lembaga budaya di wilayah Jawa Timur (Ilyas, 2015). Pemberlakuan Perda diharapkan memberikan solusi permasalahan kejelasan status dan tata kelola lembaga DKJT. Peraturan hukum merupakan bentuk konkrit dari adanya asas dan norma hukum. Perda sebagai salah satu bentuk regulasi yang mengejewantahkan dari perwujudan dari amanat UUD 1945 (Ifrani, 2018; Republik Indonesia, 1945).
Posisi budaya lokal dalam penyusunan kebijakan terkait DKJT menjadi bagian dari dara mengupayakan pelestarian warisan budaya yang strategis rangka mewujudkan

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pembangunan kebudayaan (Triwardani & Rochayanti, 2014). Dalam konsep good governance, partisipasi publik merupakan hal yang krusial. Partisipasi yang dimaksud diharapkan tidak hanya berupa pseudo participation (partisipasi semu) melainkan authentic participation (partisipasi otentik) (Muslimin & Daeli, 2015). Maka dari itu, pemerintah yang mampu melaksanakan prinsip good governance dilakukan melalui hubungan timbal balik yang dilakukan antara yaitu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada sebuah pihak maupun pihak lain behavioral consequences berasal dari masyarakat pelaku kebudayaan yang memiliki pengetahuan mengenai kebudayaan dari sudut pandang pelaku agar dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan kebudayaan, dalam hal ini terwakili dengan keberadaan DKJT (Tjokrowinoto, 1996).
Dalam Raperda Kelembagaan Kesenian Jawa Timur yang diinisiasi DKJT melalui DPRD Provinsi Jawa Timur, terdapat tiga hal penting yang seyogianya diatur yakni DKJT yang memiliki peran sebagai: (1) bentuk kemitraan dan kerjasama dengan pemerintahan mengenai memberikan perumusan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kesenian; (2) seabgai pemberi representasi dari kepentingan publik terutama dalam kaitannya mengenai urusan kebudayaan yang dapat menyampaikan aspirasi terkait program kebudayaan dari publik kepada pemerintah; dan (3) selaku perantara dari berbagai stakeholder dalam rangka memberikan kekuatan bagi iklim dan ekosistem kebudayaan yang bersifat harmonis dan inklusif (Yakti, 2022). Kemudian, peran DKJT dalam rangka menjadi dalam mewujudkan public participation dalam kebijakan kebudayaan daerah. Hal terpenting dan patut dihindari dalam sebuah penyusunan kebijakan tersebut adalah jika terdapat kecenderungan dalam menghasilkan ketimpangan (gap) dalam pelayanan (service), kekuasaan (power), dan memberikan hak istimewa atau privilese kepada DKJT di atas lembaga budaya lainnya (P., 2015).
Dari masalah yang terjadi di dalam lingkup kelembagaan kesenian, Pemprov Jatim dan dalam beberapa hal didukung oleh DKJT terdorong untuk membuat satu rumusan kebijakan yang berdasarkan Belfiore & Bennett (2010) merupakan kebijakan yang bersifat evidence based. Alih-alih sebatas policy-making evidence based, setiap bentuk pemerintahan terutama di bidang kebudayaan perlu untuk mendorong untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kebudayaan dengan merangkul seluruh aktor atau stakeholder yang berkompetensi. Dimulai dari riset yang matang, didasari oleh suatu bukti berupa urgensi kebutuhan terhadap persoalan kebudayaan tertentu, dan disokong oleh advokasi yang proaktif dari elemen-elemen dalam kebudayaan yang memiliki kepentingan. Namun dengan catatan bahwa pemerintah tidak diperbolehkan untuk terlalu dominan agar tidak menciptakan suatu sindrom yang disebut oleh Valentine (2002) sebagai governmentality yang berkaitan dengan konsep power, otoritas, dan kekuatan otonomi dalam mengendalikan suatu isu tertentu.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1388-1404
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82
Keberadaan DKD di berbagai daerah, dalam kondisi yang terimpit atas keterbatasan regulasi. Regulasi yang paling relevan dengan keberadaan lembaga seperti DKD, yakni UUPK dan PP 87/2021 masih belum menjadikan DKD sebagai aktor utama dalam Pemajuan Kebudayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DKJT masih belum mencapai bentuk kesepakatan dapat dilihat dari proses Musda yang hanya menyepakati format dan struktur kepengurusan. Persamaan dari aspek persepsi belum tercapai, dikarenakan perbedaan definisi mengenai kelembagaan budaya. DKJT menghendaki adanya regulasi khusus yang mengatur tentang kelembagaan dewan kesenian, sedangkan Pemprov Jatim menghendaki kelembagaan budaya secara umum yang di dalamnya terdapat lembaga seni, adat, dan dewan kesenian.
Tulisan ini diharapakan memiliki arti penting, karena dapat menjadi pemantik bagi pemerintah maupun DK di daerah lainnya untuk memastikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga kesenian sekaligus tindak lanjutnya dalam lingkup pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian pendahulu (preliminary research) yang dalam penyusunannya masih mengalami berbagai kendala dengan minimnya referensi mengenai lembaga budaya. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk memberikan gambaran baik yang secara holistis maupun terperinci terkait dengan topik-topik berikut: kemunculan gagasan nomenklatur baru yakni dewan kebudayaan padahal keberadaan status dan posisi dewan kesenian yang pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pembentukan saja masih belum jelas apalagi dewan kebudayaan yang tidak ada peraturan hukum sebagai dasar pembentukan, adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan dewan kesenian di beberapa daerah,

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan dan pembahasan, maka secara umum keberadaan DKJT masih belum efisien baik dari segi anggaran dan struktur kepengurusan. Dari segi transparansi, tidak meratanya informasi penting kepada pengurus DKJT maupun dengan ex-officio. Dalam hal akuntabilitas, DKJT masih kurang karena belum bertanggungjawab karena belum pernah melaporkan atau minimal menyinergikan kegiatan-kegiatannya dengan instansi pemerintah terkait. Responsivitas sangat tinggi karena DKJT berinisiatif bergerak untuk menyusun regulasi tentang kelembagaan budaya Jawa Timur melalui DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam penyusunan Raperda Kelembagaan Budaya, pemerintah dalam hal ini Pemprov Jatim berperan untuk menginisiasi penyusunannya. Namun sejak UUPK dan PP 87/2021 terbit, belum ada respons kebijakan di level Pemerintah Daerah sehingga melalui DKJT, masyarakat

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kesenian Jawa Timur menyalurkan inisiatifnya untuk membentuk Raperda Kelembagaan Budaya.
Rekomendasi Kebijakannya adalah (1) pembentukan ruang-ruang dialog antara pemerintah yang membina kebudayaan dengan DKJT maupun seniman/budayawan di Jawa Timur untuk merumuskan bersama permasalahan kelembagaan kesenian di Jawa Timur sebagai bentuk public participation; (2) penyusunan Raperda tentang Kelembagaan Kesenian perlunya dikoordinasikan antara DPRD Jatim dan Gubernur Jatim dengan melibatkan pula seniman, budayawan dan akademisi agar sasaran/ruang lingkup di dalamnya tidak menimbulkan polemik sebagai langkah awal good governance; (3) tindak lanjut dari implementasi Perda tentang Lembaga Kesenian jika sudah jadi, maka pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus tetap berjalan dan terjaga agar kebijakan publik yang baru digagas dapat sinergis.

## REFERENSI
Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Addhink, Henk. 2019. Good Governance: Concept and Context. Oxford University Press.
Alasuutari, P. (2010). The rise and relevance of qualitative research. International Journal of Social Research Methodology, 13(2), 139–155. https://doi.org/10.1080/13645570902966056
Anyebe, P. A. A. (2018). An Overview of Approaches to the Study of Public Policy. International Journal of Political Science, 4(1), 8–17. https://doi.org/10.20431/2454- 9452.0401002
Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian. Rineka Cipta.
Belfiore, E., & Bennett, O. (2010). Beyond the “Toolkit Approach”: Arts Impact Evaluation Research and the Realities of Cultural Policy-Making. Journal for Cultural Research, 14(2), 121–142. https://doi.org/10.1080/14797580903481280
Calligaro, O. (2014). From European cultural heritage’ to cultural diversity’ Politique européenne, 45, 60. https://doi.org/10.3917/poeu.045.0060 Clements, P. (2006). The Excluded Terms of Culture: Cultural Inclusion as Spectacle. Journal for Cultural Research, 10(4), 323–342. https://doi.org/10.1080/14797580601014433
Cupers, K. (2015). The Cultural Center: Architecture as Cultural Policy in Postwar Europe. Journal of the Society of Architectural Historians, 74, 464–484. https://doi.org/10.1525/jsah.2015.74.4.464
Danim, Sudarman. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
DeLeon, P. & DeLeon, L. 2002. What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach . Journal of Public Administration Research and Theory. 12(4): 467-492.
Dewan Kesenian Jakarta. (2021). Tentang DKJ. https://dkj.or.id/tentang-dkj/#:~:text=Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) adalah,pada tanggal 7 Juni 1968.&text=Anggota Dewan Kesenian Jakarta diangkat,dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1388-1404
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82
Dewan Kesenian Jawa Timur. (2020a). Keputusan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur Nomor 02/DKJATIM/17/X/2020-TAP tentang Tata Kelola Organisasi Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur.
Dewan Kesenian Jawa Timur. (2020b). Ketetapan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur Nomor 01/DKJATIM/17/IX/2020-TAP tentang Pedoman Dasar Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. (2019). Loka Data Budaya Jawa Timur.
Djumiati, T. (2010). Peranan Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Universitas Diponegoro.
Duncan, O. D., Schnore, L. F., & Rossi, P. H. (1959). Cultural, Behavioral, and Ecological Perspectives in the Study of Social Organization. American Journal of Sociology, 65(2), 132–153. https://doi.org/10.1086/222654
Easton, D. (1959). Political Anthropology. Biennial Review of Anthropology, 1, 210–262. http://www.jstor.org/stable/2949205 .
Edwars III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing. London-England: Jai Press Inc.
Elakahi, Khandakar. 2009. UNDP on Good Governance. International Journal of Social Economics
Elmustian. (2001). Dewan Kesenian Riau: Menggugat pusat, mendongkrak daerah. In S. Tirtosudarmo (Ed.), Kebijakan Kebudayaan pada masa Orde Baru. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Escap, UN. 2009. What is Good Governance.
Fischer, & Al., E. (2007). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. CRC Press.
Gisselquist, Rachel M. Good Governance as A Concept and Why This Matters for Development Policy. Wider Working Paper.
Given, L. M. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods Volumes 1&2. In SAGE Reference Publication. SAGE Publications, Inc.
Golden-Biddle, K., & Rao, H. (1997). Breaches in the Boardroom: Organizational Identity and Conflicts of Commitment in a Nonprofit Organization. Organization Science, 8(6), 593– 611. https://doi.org/10.1287/orsc.8.6.593
Gomm, & Al., E. (2000). Case Study Method: Key Issues, Key Texts. SAGE Publications, Inc. Hajriansyah. (2021). Dewan Kesenian Banjarmasin dan Upaya Pemajuan Kota, Riliskalimantan.com, 8 September. http://riliskalimantan.com/2021/09/08/dewan- kesenian-banjarmasin-dan-upaya-pemajuan-kota/
Ifrani, I. (2018). Perlindungan Budaya dan Tradisi. Universitas Lambung Mangkurat.
Ilyas, H. (2015). PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(4 SE-), 273–280. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.273-280
Jenkins, W. I. (1978). Policy Analysis: A Political and Organisational Perspective, Government and administration series. M. Robertson.

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Jones, T. (2015). Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke 20 hingga Era Reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING
POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Lindsay, J. (1995). Cultural policy and the performing arts in Southeast Asia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 151. https://doi.org/10.1163/22134379-90003033
Maryam, Siti. 2017. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 6(1): 1-18.
Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik. Anugerah Utama Raharja.
Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003).
Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/ . http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53234
Muslimin, M., & Daeli, S. P. (2015). KEPEMIMPINAN NASIONAL, BUDAYA POLITIK, DAN PARTISIPASI PUBLIK. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(3 SE-), 161–168. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.161-168
Nugroho, R. (2016). Kebijakan Publik di Indonesia. Pustaka Pelajar.
Office of the High Commissioner United Nations Human Rights. (2018). About Good Governance.
Development. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoo dGovernance.aspx
P., H. W. B. (2015). Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pemerintah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(4 SE-), 331–346. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.331-345
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). Dewan Kebudayaan DIY Usulkan 8 Gagasan Program Kerja. https://jogjaprov.go.id/berita/detail/9145-gubernur-diy- terima-audensi-dewan-kebudayaan-diy
Prijono. (1964). Glimpses of Indonesian education and culture. Balai Pustaka.
Rahman, H. (2019). Opini: Mencermati Alur Dewan Kesenian Daerah Bone. Linisiar.id. https://linisiar.id/opini-mencermati-alur-dewan-kesenian-daerah-bone/
Ravasi, D., Rindova, V., & Dalpiaz, E. (2012). The cultural side of value creation. Strategic Organization, 10(3), 231–239. https://doi.org/10.1177/1476127012452824
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1950). Keputusan Presiden No. 163 Tahun 1950 tentang Pembentukan Panitia Kebudayaan.
Republik Indonesia. (1969). Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1969 tentang Pembentukan Inspektorat Jenderal pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Republik Indonesia. (1993). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian.
Republik Indonesia. (1998). Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/36/SK/104/1998 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Kesenian Jawa Timur Tahun 1998-2003.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1388-1404
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82
Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya.
Republik Indonesia. (2013a). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.
Republik Indonesia. (2013b). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.
Republik Indonesia. (2017a). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Republik Indonesia. (2017b). Undang-Undang RI, tentang Pemajuan Kebudayaan. 53. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2017/06/UU- Pemajuan-Kebudayaan-RI-nomor-5-tahun-2017.pdf
Republik Indonesia. (2018a). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
Republik Indonesia. (2018b). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan.
Republik Indonesia. (2019a). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan.
Republik Indonesia. (2019b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. (2020a). Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/221/KPTS/013/2020 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Kesenian Jawa Timur Tahun 2020-2025.
Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.
Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Presiden No. 32 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 68/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
Rukin, S. P. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(1 SE-), 1–20. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.01-19
Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(2 SE-), 111–130. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Tempo. (2005). Pro-Kontra Dewan Kesenian Indonesia. Opini.
Tjokrowinoto, M. (1996). Budaya Birokrasi dalam Konteks Transformasi Struktural: Antara Harapan dan Kenyataan. dalam Budaya Birokrasi dalam Konteks Transformasi Struktural: Antara Harapan dan Kenyataan (Vol. 1, Nomor 1, hal. 1–8). https://doi.org/10.22146/jkap.8529

## ANALISIS ORGANISASI BINAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: AMBIGUITAS PERAN DEWAN KESENIAN JAWA TIMUR)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1388-1404 Lesli Citra Pertiwi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.82 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tribunnews.com. (2021). Dewan Kesenian Jakarta Beberkan Soal Mosi Tidak Percaya kepada Kepala Dinas Kebudayaan DKI. https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/12/17/dewan-kesenian-jakarta- beberkan-soal-mosi-tidak-percaya-kepada-kepala-dinas-kebudayaan-dki
Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA BUDAYA DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL. REFORMASI; Vol 4, No 2 (2014) DO- 10.33366/rfr.v4i2.56 . https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/56
United Nations Development Programme. (2009). A Users’ Guide to Measuring Local Governance. United Nations.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2009). What is Good Governance?
Valentine, J. (2002). Governance and Cultural Authority. Cultural Values, 6(1–2), 49–64. https://doi.org/10.1080/1362517022019748
Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi Aksara.
Wahono, S. W. (1994). Dewan Kesenian Jakarta. In S. Murgiyanto (Ed.), 25 tahun Pusat Kesenian Jakarta TIM (hal. 50–58). Dewan Kesenian Jakarta.
Widiadi, P., & Anwar, M. (2021). Dewan Kesenian, Perkumpulan atau Lembaga Non Struktural. Bacamalang.com. https://bacamalang.com/dewan-kesenian-perkumpulan-atau- lembaga-non-struktural/
Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Yakti, P. D. (2022, Januari 8). Haruskah Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan ? Dewan Kesenian Jawa Timur. https://dewankesenianjawatimur.com/2022/01/08/haruskah-dewan-kesenian- menjadi-dewan-kebudayaan/
Yuga, S. (2000). Implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan: Studi kasus Taman Budaya Lampung dan Jawa Barat. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Sulistyowati Irianto (ed). (2009). Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.