## PENGELOLAAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 DESA TIRTOSARI KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
Lilik Ambarwati Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha e-mail: lilikambarwati93@gmail.com
Lukia Zuraida Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha e-mail: lukiabrownies@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this research is to know the village fund management during the Covid-19 pandemi in Tirtosari village Kretek district Bantul aims to evaluate the management of Dana Desa during the Covid-19 pandemi. This research is a qualitative descriptive study. The data collected is in the form  of  Dana  Desa  management  data  in  Tirtosari  village.  Data  collection  methods  used  are interview,  documentation,  and  observation.  Documents  in  the  form  of  APBDes  and  APBDes Realization report for 2020. As subjects and informants were the Tirtosari village apparatus starting from the Village Head, Viilage secretary, head of government, community leaders, religious leaders involved  in  managing  Tirtosari  village  funds,  as  well  as  staff  from  th  Bantul  Regency  village administration.  Based  on  the  result  of  research  and  data  analysis,  it  is  concluded  that  the management  of  Dana  Desa  includes  three  stages;  (1)  The  planning  process  has  gone  through village  deliberations,  and  has  seen  conditions  in  the  field  and  in  in  accordance  with  existing regulations; (2) the implementation process is carried out based on applicable regulations, assisted by village assistants who direct and the role of the sub-district which assists the village government in  formulating  policies  and  changes  in  accordance  with  applicable  regulations,  and  (3)  the supervision/accountability process runs in accordance with statutory procedures, the community is also  involved  in  supervising  the  management  of  Dana  Desa,  assisted  by  the  preparation  of accountability report using the sistem keuangan desa (Siskeudes).
Key Words: Management, Dana Desa, Covid-19 Pandemi

## PENDAHULUAN
Pandemi  Corona  Virus  Diseases  atau  yang  disingkat  dengan  Covid-19  menimbulkan dampak pada tatanan kehidupan sosial, dan ekonomi yang cukup signifikan. Dampak dari pandemi ini tidak hanya pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, salah satunya terhadap perekonomian desa. Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa masyarakat desa  terkena  dampak  yaitu  buruh  yang  di  PHK  atau  pegawai  yang  diberhentikan  dan  akhirnya kembali ke desa, pedagang kecil yang gulung tikar, efeknya ke pendapatan masyarakat cenderung menurun.  Pemerintah  melakukan  upaya-upaya  untuk  mencegah  dan  menanggulangi perekonomian  ditingkat  desa  salah  satunya  adalah  dengan  dana  transfer  berupa  pemanfaatan dana desa.

## Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Vol. 30, No. 1, Tahun 2022, 15 – 25 https://doi.org/10.32477/ v30i1.302
Dana  desa  mempunyai  sifat on  budget yang  dapat  digunakan  dalam  program  aksi cepat/darurat (Prawiradinata, 2020). Dana desa memiliki beberapa keunggulan diantaranya sudah dialokasikan langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dapat dijadikan sebagai  dana  untuk  program  aksi  cepat/darurat;  dapat  mendukung  program  untuk  mengurangi dampak  sosial  dan  ekonomi;  sistem  sudah  tersedia  dan  terbiasa  digunakan  sehingga  dapat langsung  diaplikasikan  ke  beberapa  program;  dapat  ditujukan  untuk  mengembangkan  kinerja pemerintah  desa  melalui  pengelolaan  yang  diterapkan;  serta  sistem  monitoring,  evaluasi,  dan pertanggungjawaban  sudah  tersedia  dan  diatur  dalam  perundang-undangan  sehingga  dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas pemerintah desa (Muhaimin, 2020).
Dana Desa adalah amanah dari Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  sebagai  salah  satu  pendapatan  desa,  maka  pemerintah  pusat berkewajiban  mengalokasikan  Dana  Desa  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Dana  tersebut  wajib  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  secara  tepat  dengan  berbagai perubahan  regulasi  yang  ada.  Sesuai  kondisi  masa  pandemi  Covid-19,  beberapa  kali  terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan pemerintah desa mengikuti arahan sesuai aturan yang telah  ditetapkan.  Perubahan  regulasi  tersebut  dari  Permendesa  PDTT  Nomor  11  Tahun  2019 diubah ke Permendesa PDTT Nomor 14 tahun 2020 yang menekankan pada prioritas penggunaan dana desa.
Permendesa  PDTT  14  Tahun  2020  tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun  2020 ditetapkan  dengan  dua  pertimbangan  yaitu:  (i)  perlunya  adaptasi  kebiasaan  baru  untuk mengurangi  dampak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  serta  terhambatnya  pembangunan  desa akibat  pandemi  Covid-19,  (ii)  perlunya  kebijakan  dan  stabilitas  keuangan  Negara  untuk penganganan/penanggulangan  Covid-19,  termasuk  kebijakan  pengelolaan  dana  desa.  Hal tersebut  diperlukan  karena  pandemi  covid-19  berdampak  sampai  dengan  sistem  perekonomian negara  dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan  negara.  Terjadinya  pergeseran  beberapa  program desa  yang  ditekankan  pada  bidang  penanggualangan  bencana,  darurat,  dan  mendesak  desa merupakan  salah  satu  aplikatif  pemerintah  dalam  penanganan  dan  penanggualangan  dampak Pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan beberapa perubahan anggaran (realokasi anggaran) dengan  mempertimbangan  tingkat  kebutuhan  masyarakat,  namun  tetap  perpedoman  sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku.
Dampak dari perubahan regulasi tersebut terjadi di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Bantul, yang  merupakan  salah  satu  desa  yang  mendapatkan  dana  desa  dengan  pagu Rp1.074.467.000,00 pada tahun 2020. Pada awal perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,  sudah  dilakukan  penganggaran  sesuai  dengan  hasil  musyawarah  desa  (pada  kondisi normal). Dalam hal ini untuk dana desa yang dialokasikan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat  sebesar  Rp10.960.000,00  namun  berdasarkan  arahan  dari  pemerintah  pusat  terjadi realokasi  penggunaan  anggaran  akibat  pandemi  covid-19.  Berikut  tabel  perubahan  alokasi anggaran  pada  bidang  penanggulangan  bencana,  darurat  dalam  hal  ini  untuk  menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 tahun 2020:
Tabel 1 Perubahan Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Tahun 2020
Keterangan Nominal (Rp) Awal Perubahan 2 3 4 Perubahan Regulasi Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Permendesa PDTT  Nomor  6 Tahun 2020 Permendesa PDTT  Nomor  7 Tahun 2020 Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Pagu 1.074.467.000 1.063.660.000 1.063.660.000 1.063.660.000 Anggaran 10.960.000 368.753.000 553.053.0000 581.868.000
Sumber: Data diolah (2020) APBDes Tirtosari
Beberapa kali perubahan anggaran yang terjadi, membuat pemerintah desa dituntut untuk lebih  memperhatikan  dan  memahami  tatanan  anggaran  salah  satunya  pengelolaan  dana  desa dalam kondisi pandemi Covid-19. Pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan  pengawasan/pertanggungjawaban  harus  dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan  Dana  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  14  tahun  2020  tentang  Prioritas Penggunaaan Dana Desa. Desa diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola  sendiri  kepentingan  masyarakat  dan  pemerintahan  desa,  namun  bukan  berarti  tidak ada  peraturan  yang  harus  digunakan  dan  ditaati  untuk  melaksanakan  fungsinya  sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa diberikan acuan dan dasar pelaksanaan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.
Menghadapi beberapa kali perubahan regulasi pada masa pandemi Covid-19, pengelolaan dana  desa  menjadi  sorotan  masyarakat terkait  dengan  beberapa  program  yang  ditujukan  untuk masyarakat desa. Oleh karena itu pengelolaan dana desa perlu dievaluasi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDTT Nomor 14 tahun 2020 tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa.  Merujuk  peraturan  tersebut  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Bantul dalam hal ini dievaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Evaluasi  dari  pengelolaan  dana  desa  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  penilaian  kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa, serta perbaikan pengelolaan dana desa di tahun berikutnya.  Memperhatikan  manfaat  dan  pentingnya  dilakukan  evaluasi  terhadap  pengelolaan dana desa, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19 di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

## KAJIAN TEORI

## Konsep Pengelolaan
Menurut  Terry  dalam  (Suprapto,  2009)  pengelolaan  merupakan  suatu  proses  yang memanfaatkan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian,  dan  pengawasan.  Pengelolaan dengan kata lain seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol/mengawasi atas human resource sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Pengelolaan terdiridari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
a.  Perencanaan (Planning), merupakan  tahap  awal  dalam  organisasi  yang  di  dalamnya menggambarkan  dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  diusulkan  demi  mencapai  hasil yang dikehendaki.
b.  Pengorganisasian (Organizing), merupakan  penentuan,  pengelompokkan,  dan  pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
c.  Pelaksanaan (Actuating), merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  individu  maupun  kelompok untuk  tercapainya  tujuan  organisasi  dengan  berlandasan  pada  hasil  perencanaan  dan pengorganisasian.
d.  Pengawasan (Controlling), merupakan proses  yang  sistematik dalam menetapkan  standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut . Pengawasan yang  efektif  memenuhi  kriteria  tertentu.  Kriteria-kriteria  utama  adalah  bahwa  sistem seharusnya: (1) akurat, (2) tepat waktu, (3)  obyektif, (4) terpusat pada titik-titik pengawasan
strategis,  dan  (5)  diterima  oleh  yang  bersangkutan.  Semakin  dipenuhinya  kriteria  tersebut, maka semakin efektif system pengawasannya.

## Keuangan Desa
Keuangan  desa  merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  desa  dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait kekayaan desa yang dapat dinilai dengan uang (Siswanti, 2012).  Penyelenggaraan  tersebut  meliputi  keuangan  desa  yang  berasal  dari  PAD,  APBD,  dan APBN.  Pendapatan  keuangan  desa  tersebut  harus  dialokasikan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  APBD  digunakan  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  daerah,  sedangakan APBN  digunakan  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  pusat.  Alokasi  dari  pendapatan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk Belanja (penyelenggaraan) program desa yang telah  diputuskan  dalam  APBDes.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  82  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan pendapatan desa bersumber dari:
a.  Pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha desa di dalamnya termasuk bagi hasil BUMDes, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi, PAD yang sah.
b.  Pendapatan  Transfer  meliputi  dana  desa, bagi  hasil  pajak  dan  retribusi,  alokasi  dana  desa, bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan keuangan APBD kabupaten/kota
c.  Pendapatan lain-lain, seperti bunga bank, sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## Konsep Dana Desa
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer  melalui  APBD  Kabupaten/kota  dan  digunakan  unuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan,  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Dana  desa  ditujukan  untuk  membangun  desa  dan  mengutrangi  ketimpangan  yang sudah ada pada jalur cepat sesuai dengan keunggulan dana desa.
Dana  desa  harus  dikelola  dengan  tepat,  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  dengan pengawasan/pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa  dan  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  13  tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaaan  Dana Desa.  Desa  diberikan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengatur  dan  mengelola  sendiri kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa, namun bukan berarti tidak ada peraturan yang harus digunakan dan ditaati untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa  diberikan  acuan  dan  dasar  pelaksanaan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.Pengalokasian dana desa harus dilakukan secara konsisten dan terkendali, serta pembuatan laporan harus transparan dan akuntabel.

## Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Dana Desa sebagai acuan dalam mengelola dana  desa  di  masa  pandemi  Covid-19.  Peraturan  tersebut  menitikberatkan  pada  skala  prioritas (PMK No.222 tahun 2020  Bab VII  Pasal 38)  menyebutkan  bahwa  yang menjadi fokus  utama  di masa  Pandemi  Covid-19  adalah  memulihkan  ekonomi  dan  mengembangkan  sektor  prioritas dengan beberapa program, seperti:
a.  Bantuan Langsung Tunai Desa yang disebut jaring pengaman social.
b.  Padat Karya Tunai
c.  Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa
d.  Pengembangan  Desa  Digital,  Desa  Wisata,  usaha  budi  daya  pertanian,  peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

## METODA PENELITIAN

## Metode Pengambilan Data
Penelitian ini akan mengevaluasi pengelolaan dana desa di masa pandemi covid-19 Desa Tirtosari  Kecamatan  Kretek  Kabupaten  Bantul.  Sesuai  data  yang  akan  diambil,  pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskritf kualitatif ini secara  sistematis  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  berupa  kata-kata  atau  pernyataan  yang sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  (Furchan,  2006).  Model  interaktif  yang  melalui  proses  dari pengumpulan data dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Data  yang  diambil  berupa  data  tentang  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  di  Desa Tirtosari. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sebagai sumber  data  (informan)  dalam  hal  ini  adalah  perangkat  Desa  Tirtosari  mulai  dari  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Pegawai  Pemerintahan,  Kepala  Dusun dan  tokoh  masyarakat/agama  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  dana  Desa  Tirtosari,  serta  staf dinas  Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Bantul.  Dokumen  berupa  laporan  APBDes  dan  Realisasi APBDes digunakan sebagai data (dokumen) penelitian.

## Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian. Analisis secara deskriptif kualitatif merupakan pengungkapan kejadian atau  fakta,  keadaan,  fenomena,  variabel  dan  keadaan  yang  terjadi  saat  penelitian  berlangsung dengan  menyuguhkan  apa  yang  sebenarnya  terjadi (AT,  2009).  Penjabaran  temuan  sesuai dengan  keadaan  sebenarnya  dalam  hal  pengelolaan  dana  desa  di  masa  pandemi  covid-19  di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
Proses  analisis  data  dilakukan  melalui  deskriptif  kualitatif  dengan  langkah-langkah  (Miles dan Huberman,1992) sebagai berikut:
Gambar 1. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan trianggulasi sebagai uji prasayarat, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu (Moleong, 2012). Trianggulasi yang diterapkan dalam  penelitian  ini  adalah  trianggulasi  metode  sumber.  Penelitian  yang  dilakukan  dengan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan observasi dengan hasil wawancara, sampai diperoleh data yang meyakinkan dan dapat ditarik kesimpulan.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  pengelolaan  dana  desa  di  masa pandemi  Covid-19  di  Desa  Tirtosari  Kecamatan  Kretek  Bantul.  Fungsi  manajemen  yang dikemukakan  oleh George  Terry,  yang dikenal dengan POAC (Suprapto, 2009). POAC menjadi fokus  dalam  penelitian  ini.  POAC  yang  dimaksud  adalah Planning (Perencanaan) ,  Organizing (Pengorganisasian) ,  Actuating (Pelaksanaan) ,  and  Controlling (Pengawasan) , namun  penelitian ini hanya menitikberatkan pada 3 hal saja dari keempat fungsi tersebut, yakni:
1.  Perencanaan (Planning)
2.  Pelaksanaan (Actuating)
3.  Pengawasan (Controlling)
Ketiga  fungsi  manajemen  yang  diambil  (perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan) merupakan  tahapan  dalam  pengelolaan  dana  desa  berdasarkan  Undang-Undang  No  06  Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengatur tenatng pemenuhan kebutuhan Dasar, pemabngunan Sarana dan Prasarana Desa, Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, dan Pengeloaan  SDA  dan  Lingkungan  Berkelanjutan  melalui  Perencanaan,  Pelaksanaan,  dan Pengawasan.

## Perencanaan (Planning)
Pemerintah  desa  mendapatkan  amanat  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya untuk desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilki, dalam hal ini termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota;  dan  Bantuan  Keuangan  dari  APBD  Provinsi/Kabupaten/Kota  sesuai  dengan Undang-Undang Desa Pasal 72. Hal ini meupakan peran besar yang diterima desa, maka dalam pengelolaannya pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip  akuntabilitas, dimana semua akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Perencanaan  merupakan  salah  satu  proses  awal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa dalam  mengelola  dana  desa.  Proses  tersebut  harus  melibatkan  masyarakat  desa  yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang  disusun  dapat  mengakomodir  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  dan  sesuai dengan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  desa.  Hasil  dari  proses  perencanaan  dituangkan  dalam bentuk tulisan/pencatatan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud pertanggungjawaban atas proses pengelolaan dana.
Pandemi  Covid-19  membuat adanya  perubahan  tatanan  perencanaan  anggaran  di  tahun 2020,  yang  seharusnya  sudah  diputuskan  sejak  tahun  2019.  Perubahan  tersebut  menuntut pemerintah desa membuat perubahan anggaran terutama dari sisi dana desa untuk penanganan wabah Covid-19 sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan R1 Desa Tirtosari, dikatakan bahwa:
“Pada tahun 2019 perencanaan/anggaran sudah diputuskan, namun karena adanya wabah Covid-19,  beberapa  hal  dalam  anggaran  perlu  penyesuaian  terutama  terdapat  perubahan anggaran yang difokuskan untuk penganggulangan Covid-19, seperti pembelian APD, pembelian desinfektan,  handsanitaser,  dan  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa.  Perubahan  tersebut  dilakukan atas  dasar  petunjuk  kementerian  melalui  kabupaten  dan  kecamatan  sesuai  regulasi  berlaku. Beberapa kali perubahan anggaran kami lakukan dengan tujuan kesejahteraan masy arakat desa”.
Wawancara  dari  respoden  tersebut  dapat  tergambarkan  pada  beberapa  kali  perubahan APBDes 2020, seperti berikut:

## Gambar 2 Perubahan Anggaran Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana Darurat
Selain  informasi  dari  responden  1  (informan),  peneliti  melakukan  kajian  melalui  aturan/ regulasi  kementerian  desa  dimana  terdapat  beberapa  kali  perubahan  regulasi  yang  difokuskan untuk  penanggulangan  pandemi  Covid-19  dari  penggunaan/pencairan  dana  desa.  Perubahan regulasi tersebut menjadi acuan pemerintah desa melakukan beberapa pergerseran program desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut perubahan regulasi yang ada untuk penanggulangan Covid-19:
Tabel 3. Perubahan Regulasi Perubahan Awal Permerndesa  PDTT  Nomor  14  tahun  2020 tentang Perubahhan Ketiga tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa, mengubah Lampiran  II  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019
Sumber: data diolah (Berita Indonesia Tahun 2020) Sementara R5 dari staf dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul, dikatakan bahwa:
“perubahan regulasi yang terjadi mempengaruhi program pemerintah desa, dalam hal ini anggaran  yang  sudah  disusun  harus  disesuaikan  kembali,  walaupun  banyak  terjadi  hambatan. Pemerintah  Desa  Tirtosari  termasuk  yang  dapat  menangkap  perubahan  tersebut  secara  tepat, sehingga anggaran desa dapat tersalurkan sesuai dengan perubahan yang terjadi”.
Kebijakan relaksasi dana desa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid- 19.  Hal  ini  dilakukan  pemerintah  untuk  mempercepat  penanganan  Covid-19,  seperti  yang diutamakan  adalah  percepatan  pelaksanaan  pemberian  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa  (BLT Desa) dan Padat Karya Tunai (PKT). Implementasi pengelolaan dana desa oleh pemerintah harus
- 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 AWAL PERUBAHAN 2 PERUBAHAN 3 PERUBAHAN 4

## Perubahan Anggaran Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana Darurat
Tahun 2020
dipastikan  memperhatikan  asas  partisipastif,  transparan,  akuntabel,  dan  tertib  serta  disiplin anggaran,  dengan  tujuan  dalam  pelaksanaan  program  yang  didanai  oleh  dana  desa  dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan data di lapangan yaitu dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tirtosari, diperoleh data bahwa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa pada tahun  2020  sebesar  Rp1.047.467.000,00  menjadi  Rp1.063.660.000,00  ,  mengalami  sedikit perubahan,  berbeda  dengan  beberapa  anggaran  belanja  yang  banyak  direalokasikan  untuk penanggulangan  Covid-19.  Pada  awal  perencanaan  dana  desa  untuk  bidang  penanggulangan bencana, darurat Rp10.960.000,00 mengikuti beberapa perubahan regulasi dana tersebut menjadi Rp581.868.000,00 dapat diartikan bahwa dana untuk penanggulangan Covid-19 naik cukup tinggi.

## Pelaksanaan (Actuating)
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222  Tahun  2020  tentang  Pengeloaan  Dana  Desa sebagai acuan dalam mengelola dana desa di masa pandemi Covid-19 atas perubahan peraturan sebelumnya  yaitu  Peraturan  Menteri  keuanfan  Nomor  205  Tahun  2019.  Peraturan  tersebut menitikberatkan  pada  program  pemerintah  untuk  memulihkan  ekonomi  dan  mengembangkan sektor  prioritas  dalam  rangka  penanggulangan  dampak  pandemi  Covid-19.  Pemerintah  desa melaksanakan  program  dana  desa  sesuai  dengan  instruksi  atau  perubahan  regulasi.  Hal  ini tercermin ketika pemerintah desa membuat perubahan data penerima BLT Desa sesuai kondisi di lapangan,  perubahan  terlihat  dari  data  perubahan  nominal  bidang  penanggulagan  bencana, darurat.
World Health Organization (WHO) menyatakan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi dunia (WHO, 2020). Dampak penyebaran Covid-19 yang cukup sistemik, maka  Indonesia  dinyatakan  dengan  darurat  COVID  pada  tanggal  17  Maret  2020  oleh  Presiden Republik Indonesia.  Beberapa regulasi  terkait alokasi anggaran  dana  desa  dikeluarkan sebagai respon kedaruratan ini, untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta strategi penanggulangannya. Regulasi  tentang  pelaksanaan  pengeloaan  dana  desa  mengalami  beberapa  penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud dalam hal ini yaitu relaksasi kebijakan program dana desa yang wajib disalurkan  untuk  masyarakat  dengan  tujuan  percepatan  realisasi  program  dana  desa  terutama sebagai prioritas Bantuan Langsung Tunai Desa. Kondisi ini perlu segera disikapi oleh pemerintah desa dalam  perencanaan,  penganggaran, dan pelaksanaan yang  difokuskan pada  penanganan dan penanggulangan Covid-19 di desa.
Pada  tahap  pelaksanaan  program  dana  desa  di  masa  pandemi  Covid-19,  peneliti  melakukan wawancara terhadap R1 untuk mengetahui pelaksanaan dana desa tersebut:
“Adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan beberapa program desa yang sudah disepakati dalam  anggaran  dari  dana  desa  mengalami  peralihan.  Program  desa  yang  dialihkan  seperti pembangunan  drainase  dan  jalan,  sementara  ditunda  untuk  difokuskan  pada  penanggulangan Covid-19.  Sesuai  amanat  pemerintah  pusat,  penggunaan  dana  desa  selain  untuk  Bantuan Langsung  Tunai  Desa  juga  digunakan  untuk  melaksanakan  program  seperti  pembelian  APD, disinfektan, pembuatan portal, dan konsumsi satgas Covid. Hal itu dilakukan untuk kesejahteraan warga selama masa pandemi Covid- 19”.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Responden  1  sudah  mengetahui  dan  memahami  arah pengelolaan  dana  desa,  yang  harus  dilakukan  dalam  pelaksaan  dana  desa  di  masa  Pandemi Covid-19.  Berikut  perubahan  realokasi  pelaksanaan  anggaran  dalam  bidang  penanggulangan bencana, darurat:
Gambar 3 Realokasi Pelaksanaan Anggaran 98%
Awal  perencanaan  dengan  nominal  Rp10.960.000,00  sampai  dengan  perubahan  terakhir Rp581.868.000,00 ketercapaian Rp570.326.750,00. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa dana desa digunakan sebagaimana mestinya di masa pandemi Covid-19.
Selanjutnya wawancara terhadap R2, menyebutkan:
“Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya terutama sekarang di masa pandemi Covid- 19 dibantu oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi/ suara rakyat. Pemerintah desa sudah menggeser beberapa anggaran dana desa untuk program yang semula sudah disepakati ke Bantuan Langsung Tunai Desa dan penanggulangan Covid-19 sesuai dengan regulasi/peraturan yang ada”.
Desa  Tirtosari  dalam  melaksanakan  program  dari  anggaran  dana  desa,  dibantu  oleh pendamping desa yakni dari kecamatan untuk memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan  perubahan  yang  akan  diambil  sesuai  regulasi  yang  berlaku.  Pemerintah  desa  memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan masukan terkait program yang akan dilaksanakan seperti bantuan sembako untuk konsumsi warga sesuai dengan musyawarah desa dan kondisi di lapangan.

## Pengawasan (Controlling)
Pengawasaan  dalam  rangka  konteks  penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang  akuntabel wajib dilakukan oleh desa, yang peranannya sebagai penyelenggara kegiatan desa dan keuangan desa. Skala lokal desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak untuk melakukan pengawasan  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  termasuk  didalamnya  aliran penggunaan dana desa sesuai Undang-Undang Desa. BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagai  badan  resmi  dalam  mengawasai  penyelenggaraan  desa  dengan  berbasis  kepentingan desa.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul  Nomor  82  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Lurah  Desa  wajib menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDes  kepada  Bupati  Bantul  melalui Camat  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban pemerintah  desa  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  serta  laporan  dapat  dijadikan  pengawasan atas  pelaksanaan  dana  desa.  Selaras  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kinerja  pemerintah  desa  terkait  dengan  pengeloaan  dana  desa  yang  terdiri  dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tidak dapat  diabaikan begitu saja, karena mengingat beberapa kasus kepala desa ataupun aparatur desa. Kasus tersebut seperti aparatur
Dari Rp10.960.000,00
Menjadi
Rp581.868.000,00 Terealisasi Rp570.326.750,00
desa, salah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa sampai menyebabkan tindak pidana.
Wawancara  R3  selaku  tim  yang  bertanggungjawab  membuat  laporan  pelaksanaan  kegiatan menyebutkan:
“Pertanggungjawaban  dilakukan  secara  tertulis  dan  ditujukkan  kepada  dinas  pemerintah desa (kabupaten), pihak kecamatan, dan pihak terkait termasuk masyarakat mengenai pelaporan dengan menerbitkan laporan realisasi APBDes. Laporan tersebut tersusun dari siskeudes sebagai pelaporan keuangan desa secara online. Hal ini sebagai wujud mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa’.
Selanjutnya wawancara dengan R4 selaku masyarakat, mengatakan bahwa:
”Undang-Undang  yang  memberikan  aturan  tentang  pengawasan  dana  desa  yang merupakan  wewenang  masyarakat,  dalam  hal  ini  masyarakat  dapat  melakukan  pengawasan langsung  terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Masyarakat  merupakan  target  atau  sasaran  dari dikeluarkannya  kebijakan  terkait  dana  desa,  jadi  masyarakat  berhak  mengawasi  pelaksanaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk mencegah pemerintah desa  salah  dalam  mengelola  dana  desa,  bukan  untuk  mencari  kesalahan  aparatur  desa.  Jadi tujuannya untuk mengingatkan atau mencegah kesalahan pengelolaan dana desa terjadi, melalui BPD”.
Hasil wawancara yang diperoleh tersebut sinkron dengan data di lapangan yakni  laporan APBDes dan Siskeudes, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah desa telah siap dalam mengelola  dana  desa  dengan  berbagai  perubahan  regulasi.  Proses  pengelolaan,  mulai  dari perencanaan  sampai  dengan  pengawasaan/pertanggungjawaban  di  Desa  Tirtosari,  sudah dijalankan  sesuai  dengan  regulasi  dan  prosedur  perundang-undangan,  masyarakat  dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut :
1.  Pengelolaan  dana  desa  yang  terbagi  menjadi  3  tahap  yaitu:  pertama  proses  perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa melalui musyawarah desa, dan melihat kondisi di lapangan serta sesuai  dengan  regulasi  yang  ada,  kedua  proses  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa berdasarkan  peraturan/regulasi  yang  berlaku,  desa  dibantu  dari  pihak  kecamatan  untuk memberikan  arahan  dalam  perumusan  kebijakan  dan  perubahan  yang  akan  diambil  sesuai regulasi  yang  berlaku,  dan  yang  ketiga  proses  pengawasan/pertanggungjawaban  sudah dijalankan  sesuai  dengan  perundang-undangan,  masyarakat  dilibatkan  dalam  pengawasan pengelolaan  dana  desa,  dibantu  dengan  penyusunan  LPJ  menggunakan  sistem  keuangan desa (Siskeudes).
2.  Pengelolaan  dana  desa  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel  dan  melibatkan  partisipasi masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan  tujuan awal yaitu kesejahteraan masyarakat.

## Keterbatasan dan Implikasi
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dan  implikaksi  yang  dapat  digunakan  untuk  penelitian selanjutnya diantaranya:
1.  Penelitian  ini di lakukan  di  satu kelurahan,  dan  dalam memperoleh informasi menggunakan teknik  wawancara  dan  observasi,  sehingga  kecenderungan  untuk  bias  tetap  masih  ada, apabila  ingin  mendapatkan  hasil  yang  lebih  kuat  lagi  perlu  penelitian  lanjutan  dengan menambah  narasumber  yang  lain  dan  memperluas  area  penelitian  misalnya  di  beberapa kelurahan.
2.  Penelitian  ini  sebatas  untuk  mengetahui  proses  pengelolaan  dana  desa  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan,  sehingga  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat menambahkan unsur penatausahaan dan pelaporan serta mengarah ke strategi optimaslisasi pengelolaan dana desa.
3.  Penelitian ini dapat digunakan oleh  pemerintah desa  untuk  evaluasi dalam  mengelola dana desa,  terutama  harus  memperhatikan  setiap  perubahan  regulasi  yang  ada,  kebutuhan masyarakat,  partisipasi  masyarakat,  menerapkan  sistem  pengelolaan  yang  transparan, akuntabel, serta membuat laporan pertanggungjawaban secara tepat dengan Siskeudes.

## Daftar Pustaka
AT,  Andi  Mappiare.  (2009).  Dasar-Dasar  Metodologi  Riset  Kualitatif  untuk  Ilmu  Sosial  dan Profesi.Malang: jenggala Pustaka Utama.
Furchan, Arif. (2006) Pengantar Metodokogi Penelitian Kualitatif. Surabaya. Usaha Nasional Miles,  Matthew  N.,dan  A.  Miachael  Huberman.  (1992).  Qualitative  Data  Analysis  (terjemahan).
Jakarta: UII Press.
Moleong L, J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Muhaimin. “Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.” Jurnal Penelitian Hukum (2020): 04
Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tenang Perubahan atas Peraturan Menteri
Nomor 2015 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokaisan, penayluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014 Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Permendesa PDTT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Prawiradinata, Rudy S. . (2020) Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa), Jakarta:
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas)
Siswanti, Murni, Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa  Padang  Luas  Kecamatan  Tambang  Kabupaten  Kampar,  Skripsi  Administrasi  Negara, 2012
Suprapto, T. (2009). Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi . Med Press.Yogjakarta. Terry, George dan Leslie W. Rue.(2007). Dasar-dasar Manajemen. Bumi Aksara; Jakarta Surat Edaran Nomor 8 Tahun  2020 tentang  Desa Tanggap Covid  dan Penegasan  Padat Karya
Tunai Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa https://www.kemenkes.go.id/,pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19, maret 2020