## 2460-030X

## ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE
Muhammad Hamdan 1 Isnani Yuli Andini 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja Jl. Raya Pamekasan - Sumenep No.KM. 05, Panitian Utara, Patean, Kec. Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
Hamdania0590@gmail.com lia@wiraraja.ac.id

## ABSTRAK
This study aims to find out the general description, supporting factors and constraints of the  application  of  taxes  on  e-commerce  transactions  in  Indonesia.  The  method  of  data analysis  in  this  study  is  to  use  a  descriptive  method.  So  the  authors  use  the  method  of observation, interviews and documentation in collecting the data manually itself. And  the  results  obtained  in  this  study  are  that  the  perpetrators  of  E-Commerce transactions can also be categorized as tax subjects who have an obligation to pay taxes to  the  state.  And  there  are  several  supporting  factors  in  the  application  of  taxes  to  e- commerce  transactions,  namely  for  the  tax  authorities:  Data  and  information  for taxpayers,  then  for  taxpayers:  Provision  of  facilities  (infrastructure)  for  taxpayers  in carrying  out  tax  obligations,  Expanding  business  in  the  field  of  e-commerce,  and  sales strategy.  Apart  from  the  supporting  factors,  of  course  there  are  also  some  obstacles experienced by the tax authorities, namely: There are still many e-commerce players who do not have a TIN, and the emergence of non-legal applications. And for taxpayers are: Lack  of  socialization,  Little  knowledge  about  taxes,  Lack  of  awareness  about  tax developments, Fear of taxes.
Kata kunci: E-Commerce taxes, taxpayers, tax authorities

## 1. PENDAHULUAN
Pajak e-commerce adalah salah satu peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP.  Dan  pajak  sendiri  adalah  salah  satu  pemasukan  terbesar  negara  ini.  Dalam  era globaliasasi  saat  ini  sangat  memungkinkan  terjadinya  banyak  sekali  transaksi  e- commerce, apalagi dari perkembangan zaman saat ini yang memang makin ke belakang akan  makin  maju.  Di  mana  dulu  ketika  kita  ingin  membeli  barang  pertama  kita  harus pergi  atau  menghampiri  toko yang  barangnya  ingin kita  beli,  namun  pada  masa  ini  kita tidak  perlu  repot-repot  pergi  lagi  ke  toko  untuk  membeli  barang  yang  kita  inginkan, karena  efek  dari  perkembangan  zaman  itulah  yang  mengakibatkan  adanya  E-commerce atau  bisa  di  bilang  penjualan  online.  Namun  dengan  adanya  E-commerce  tidak  hanya memunculkan sisi positifnya saja, melaikan sisi negatifnya juga. Di mana penipuan juga semakin  marak  di  E-commerce  indonesia.  Tapi  saat  ini  dengan  adanya  online marketplace  bisa  mengurangi  kasus  penipuan  tersebut  dan  menjadikan  orang  lebih percaya  terhadap  e-commerce.  Dikutip  dari  Cindy  Mutia  Annur,  23  Maret  2022,  16.30 WIB. Menurut laporan We Are Social, pengguna internet di Indonesia meningkat 1,03% dibanding  pada  januari  2021.    Dan  sudah  tercatat  pengguna  internet  di  indonesia melonjak  sebesar  54,25%  dibandingkan  pada  tahun  2018.  Dengan  meningkatnya pengguna  internet  menjadikan  peningkatan  pasar  pada  pasar  online  juga  bertambah.
Dengan  majunya  perkembangan  teknologi,  internet  bisa  merubah  arus  proses  transaksi jual beli yang bermula dari transaksi penjualan konveksional menuju transaksi penjualan secara  online.  Dan  dengan  adanya  penjualan  online  inilah  yang  menjadikan  DPJ mengeluarkan peraturan tentang pajak E-commerce.
Bisnis  e-commerce  di  Indonesia  telah  memasuki  tahapan  baru.  Kemajuan teknologi  dalam  bidang  perdagangan  E-commerce  bukan  hanya  tumbuh  sangat  pesat  di Indonesia,  namun  juga  ekosistem  yang  menyertainya  akan  meningkat  pesat.  Dan  juga karena  pengguna  internet  di  Indoneisa  sendiri  yang  terus  meningkat  mengakibatkan meningkatnya  peminat  E-commerce.  Karena  akibat  dari  modernisasi  dan  juga  efek pandemi yang mengharuskan segala kegiatan menjadi digital. Dan salah satu bisnis yang meningkat  pada  masa  saat  ini  adalah  e-commerce,  salah  satu  kegiatan  yang  tak membutuhkan modal terlalu banyak namun tetap mendapatkan laba yang sepadan. Hanya bermodal internet dan bergabung dengan salah satu marketplace sudah cukup untuk bisa membuka usaha di bidang e-commerce. Ketika menjalankan usaha di internet dipercaya dapat  lebih  mudah  dan  lebih  sedikit  biaya  yang  dikeluarkan  dibandingkan  melakukan usaha  secara  konvensional  seperti  biasanya.  Karena  perkembangan  inilah  yang menjadikan  bisnis  E-commerce  ramai  dilakukan  di  Indonesia,  mulai  dari  melakukan penjualan  barang  sampai  ke  pekerjaan  jasa  sekalipun.  Dikutip  dari  Maria  Elena,  27 Januari 2022, 13.38 WIB. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi dagang-el atau E- commerce  sepanjang  2021  mencapai  Rp401  triliun,  pada  tahun  2022,  Bank  Indonesia memperkirakan  transaksi  E-commerce  akan  meningkat  sebesar  31,2%  dibandingkan 2021, yaitu mencapai sekitar Rp526 triliun. Dan juga dikutip dari Oktiani Endarwati, 21 Januari  2022,  12:42  WIB.  Asosiasi  E-commerce  Indonesia  (idEA)  memproyeksikan pertumbuhan E-commerce di Indonesia meningkat lebih dari 40% di tahun 2021. Sudah tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  bisnis  e-commerce  menjadi  bisnis  yang  peminatnya semakin  meningkat.  Apalagi  sejak  masa  pandemi  di  mana  semua  orang  melakukan aktivitas  secara  digital  atau  dari  rumah.  Tentunya  dengan  aktivitas  dari  rumah  tersebut meyebabkan semua orang tidak bisa pergi ke toko seperti biasa untuk membeli berbagai hal, dan di sini bisnis e-commerce mendapat peluang untuk tampil ke permukaan. Setelah banyaknya  marketplace  bermunculan  dan  merubah  presepsi  masyarakat  yang  masih berfikiran  bahwa  membeli  barang  sacara  online  mudah  ditipu.  Dengan  adanya marketplace tersebut transaksi e-commerce menjadi lebih aman, dan jika memang barang yang  datang  tidak  sesuai  dengan  foto  yang  di  tampilkan  pembeli  dapat  mengajukan pengembalian  barang  kepada  pihak  marketplace  terkait.  Peningkatan  ini  juga  searah dengan  perubahan  pola  hidup  mansyarakat  yang  mulai  menuju  era  digital  dan  juga  di dikung dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran yang mulai semakin ke sini semakin terdigitalisasi secara elektronik.
Perkembangan  duni  kini  sangatlah  pesat  bahkan  untuk  saat  ini  bisa  tiap  hari dunia berkembang.  Kemajuan  perkembangan  seperti  ini  tentunya  tidak  dapat  dipungkiri ataupun  dihindari.  Dan  perkembangan  ini  juga  sangat  memperngaruhi  berbagai  sektor, yang  di  antaranya  adalah  sektor  dunia  usaha  dan  sektor  ekonomi.  Salah  satu  contoh majunya  sektor dunia  usaha  adalah  e-commerce.  Bisnis  digital  elektronik  commerce  ini tumbuh sekita 33% di tahun 2020 dengan nilai yang hebat, yang di perkiran dari Rp 253 triliun  meningkat  pesat  hingga  kisaran  Rp  337  triliun.  Laporan  khusus  yang  pernah  di tulis  oleh  Google,  Temasek,  dan  Bain  Company  pada  Oktober  2020  lalu  adalah menyatakan  bahwa  waktu  yang  digunakan  masyrakan  untuk  menjelajahi  platfrom  E- commerce menjadi meningkat, yang semula hanya 222 menit per hari meningkat menjadi

## 2460-030X
282  menit  per  hari  ketika  terjadi  masa-masa  lockdown  dan  akhirnya  menurun  menjadi 258 menit per hari setelah masa-masa lockdown berakhir.
Perkembangan  e-commerce  di  Indonesia  sendiri  tentunya  di  pengaruhi  oleh beberapa  faktor.  Tidak  semerta-merta  berkembang  tanpa  adanya  bantuan  dari  faktor tertentu.  Faktor  yang  memperngaruhi  tersebut  antara  lain  ialah  meningkatnya pertumbuhan  penduduk,  meningkatnya  pengguna  smartphone,  meningkatnya  pengguna internet,  meningkatnya  pengguna  social  media  dari  kalangan  anak-anak  yang  masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) sampai mereka yang sudah berkeluarga atau dewasa, sampai berkembangnya perusahaan teknologi finansial di dunia teknologi era digital ini. Faktor yang juga mempengaruhi pesatnya angka pertumbuhan di E-commerce Indonesia adalah  teknologi  finansial.  Tercatat  pada  tahun  2018  sekitar  66%  masyarakat  Indonesia belum memiliki rekening bank. Seiring banyaknya E-commerce bermunculan, pengguna rekening  bank  dan  cashless  meningkat.  Dengan  ini  perlu  ditegaskan  kembali  oleh pemerintah agar semua kalangan pelaku bisnis e-commerce dari yang kecil samapai yang besar  mau  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak.  Seperti  yang  telah  diatur oleh  pemerintah  dalam  surat  yang  dikeluarkan  direktur  jendral  pajak  nomor  S- 702/PJ.332/2006.  Isi  dari  surat  tersebut  bahwa  tidak  adanya  perbedaan  perlakuan perpajakan  pada  perdagangan  elektronik  dengan  perdagangan  konveksional,  sehingga menjadikan  para  pelaku  e-commerce  tidak  diperbolehkan  memberikan  alasan  apapun untuk menghindari kewajibannya sebagai wajib pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pajak Pengertian Pajak
Menurut S. I. Djajadiningrat yang di kutip dari buku (Siti Resmi, 2019:1) pajak adalah  suatu  kewajiban  untuk  menyerahkan  sebagian  kekayaan  negara  karena  suatu keadaaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedududkan  tertentu.  Pungutan tersebut  bukan  sebagai  hukuman,  tetapi  menurut  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan pemerintah  serta  dipaksakan  untuk  tidak  ada  jasa  balik  dari  negara  secara  langsung, misalnya memelihara kesejahteraan umum.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang di kutip dari buku (Siti Resmi, 2019:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Dr. N. J. Feldmann yang di kutip dari buku (Siti Resmi, 2019:1) pajak adalah  prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terutang  kepada  penguasa  (menurut norma-norma  yang  ditetapkan  secara  umum),  tanpa  adanya  kontraprestasi,  dan  semata- mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam  negri  berupa  pajak  yang  digunakan  untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Ciri-ciri Pajak Berdasarkan undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung
4. Berdasarkan Undang-undang

## Fungsi Pajak
1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)
Pajak  mempunyai  fungsi  budgetair,  artinya  pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai  sumber  keuangan  negara,  pemerintah  berupaya  memasukkan  uang  sebannyak- banyaknya  untuk  kas  negara.  Upaya  tersebut  ditempuh  dengan  cara  ekstensifikasi maupun  intensifikasi  pemgungutan  pajak  melalui  penyempurnaan  peraturan  berbagai jenis  pajak  seperti  pajak  penghasilan  (PPH),  pajak  pertambahan  nilah  (PPN),  dan  pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi Regulasi (mengatur)
Pajak  mempunyai  fungsi  pengatur,  artinya  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi,  serta  mencapai tujuan-tujuan  tertentu  di  luar  bidang  keuangan.  Berdasarkan  penjelasan  fungsi  pajak, dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  berfungsi  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

## 2.2 E-commerce
Pengertian bisnis Online dan E-commerce Sari (2018:15) bisnis Online adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di  media  internet  untuk  menghasilkan  uang.  Seperti  halnya  sebuah  kegiatan  bisnis  di kehidupan nyata, bisnis online yang di jalankan via Internet ini pun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan suatu keuntungan.

## 2.3 Perkembangan E-commerce
Sari  (2018:13)  Jumlah  pembeli  dan  transaksi  jual  beli  online  yang  terus meningkat  drastis  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  bahwa  bisnis  online  akan  terus berkembang, dan diperkirakan trend positif tersebut akan terus berlanjut setidaknya lima tahun  ke  depan.  Data  dan  fakta  tentang  semakin  meningkatnya  jumlah  transaksi  online membuat banyak pebisnis  yang  mulai  melirik  dan  bahkan beralih ke  bisnis online.  Dari data  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  (Kemenkominfo), Indonesia kini menjadi salah satu raksasa bisnis online atau E-commerce di wilayah Asia Pasifik.  Dalam  lima  tahun  terakhir,  terhitung  sejak  tahun  2011,  bisnis  online  terus berkembang.

## Komponen E-commerce
Sari (2018:16) sejalan dengan Dewi Irmawati dalam Jurnal ilmiah Pemanfaatan E-  Commerce  Dalam  Dunia  Bisnis,  E-commerce  memiliki  beberapa  komponen  standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, yaitu:
1. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lain-lain.
2. Tempat  menjual  produk  (a  place  to  sell):  tempat  menjual  adalah  internet  yang berarti harus memiliki domain dan hosting.
3. Cara menerima pesanan: e-mail, telepon, sms dan lain-lain.
4. Cara pembayaran: Cash, cek, bankdraft, kartu kredit, internet payment (misalnya paypal).

## 2460-030X
5. Metode  pengiriman:  pengiriman  bisa  dilakukan  melalui  paket,  salesman,  atau didownload  jika  produk  yang  dijual  memungkinkan  untuk  itu  (misalnya software).
6. Customer  service:e-mail,  formulir  online,  FAQ,  telepon,  chatting,  dan  lain- lain”.

## Manfaat E-commerce
Sari (2018:17) menurut Suyanto manfaat E-commerce terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Bagi organisasi pemilik E-commerce
a) Memperluas market place hingga kepasar nasional dan internasional.
b) E-commerce  menurunkan  biaya  pembuatan,  pemprosesan,  pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas.
c) E-commerce  mengurangi  waktu  antara  outlay  modal  dan  penerimaan  produk dan jasa.
2. Bagi konsumen
a) E-commerce  memungkinkan  pelanggan  untuk  berbelanja  atau  melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi.
b) E-commerce  memberikan  lebih  banyak  pilihan  kepada  pelanggan,  mereka  bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor.
c) E-commerce menyediakan produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan  cara  mengunjungi  banyak  tempat  dan  melakukan  perbandingan  secara cepat.
d) Pelanggan  bisa  menerima  informasi  yang  relevan  secara  detil  dalam  hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu.
3. Bagi masyarakat
a) E-commerce  memungkinkan  orang  untuk  bekerja  didalam  rumah  dan  tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas dijalan serta mengurangi polusi udara.
b) E-commerce  memungkinkan  orang  di  Negara-negara  dunia  ketiga  dan  wilayah pedesaan  untuk  menikmati  aneka  produk  dan  jasa  yang  akan  susah  mereka dapatkan tanpa E-commerce”.

## 2.4 Pajak terhadap transaksi E-commerce
Pajak yang dikenakan terhadap transaksi E-commerce
1. Pajak pertambahan nilai (PPN)
Sari  (2018:21)  PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai)  adalah  pajak  atas  konsumsi  barang  dan jasa  di  Daerah  Pabean  yang  dikenakan  secara  bertingkat  di  setiap  jalur  produksi  dan distribusi  (Siti  Resmi,  2012:1).  Dalam  Dirjen  Pajak,  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean.
Objek PPN: a) Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP /JKP/BKP tidak berwujud
b) Kegiatan  membangun  sendiri  yang  dilakukan  tidak  dalam  kegiatan  usaha  atau pekerjaan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  hasilnya  diigunakan  sendiri  atau
digunakan pihak lain.
c) Penyerahan  aktiva  oleh  PKP  yang  menurut  tujuan  semula aktiva  tersebut  tidak untuk  diperjual  belikan  sepanjang  pajak  masukan  yang  dibayar  pada  saat perolehan menurut ketentuan dapat dikreditkan.
Subjek PPN. Pengusaha Kena  Pajak,  yaitu  pengusaha  yang  melakukan  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang  PPN,  yang  dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya  menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan  barang  tidak  berwujud  dari  luar  Daerah  Pabean,  melakukan  usaha  jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Tarif PPN:
2.1 Tarif PPN adalah 10%. Dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
2.2 Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya pertimbangan  perkembangan  perekonomian  Indonesia,  sehingga  tarif  PPN  bisa diturunkan.  Sebaliknya,  misalnya  jika  Pemerintah  membutuhkan  penerimaan pajak yang besar, sehingga tarif PPN bisa dinaikkan.
2.3 Tarif  PPN  sebesar  0%  diterapkan  atas  Ekspor  Barang  Kena  Pajak  Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak.
2.4 Jenis-jenis Transaksi E-commerce
Sari (2018:23) berdasarkan surat edaran No 62 tahun 2013, ada 4 jenis transaksi online yang akan masuk dalam perhitungan pajak adalah sebagai berikut:
1. Online Marketplace
Online  Marketplace  adalah  kegiatan  menyediakan  tempat  kegiatan  usaha  berupa  toko internet  sebagai  Online  Marketplace  Merchant  untuk  menjual  barang  dan/atau  jasa. Dalam model transaksi ini, ada imbalan, dalam bentuk rent fee atau registration fee, atas jasa  penyediaan  tempat  dan/atau  waktu  memajang  iklan  barang  dan/atau  jasa  dan melakukan  penjualan  di  toko  internet  melalui  mall  internet.  Jumlah  penjual  banyak dengan  karakterisktik  penjualan  toko  permanen.  Sistem  penawaran,  pemesanan, pembayaran  dilakukan  secara  online,  tetapi  sistem  pengiriman  bisa  dilakukan  secara online  ataupun  offline.  Selain  itu,  ada  sejumlah  uang  yang  dibayarkan  oleh  Online Marketplace  Merchant  ke  penyelenggara  Online  Marketplace  sebagai  komisi  atas  jasa perantara  pembayaran  atas  penjualan  barang  dan/atau  jasa.  Contoh  dari  Online Marketplace adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee
2. Classifed Ads
Classified  Ads  adalah  kegiatan  menyediakan  tempat  dan/atau  waktu  untuk  memajang iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh  Penyelenggaran  Classified  Ads.  Jumlah  penjual  banyak  dengan  karakterisktik penjual  adalah  penjual  insidentil  dimana  penjual  hanya  menjual  barang  dagangannya pada  kesempatan  atau  pada  waktu-waktu  tertentu.  Sistem  penawaran  dilakukan  secara online (di pasarkan pada web tersebut), sedangkan sistem pemesanan, sistem pembayaran dan sistem pengiriman bisa dilakukan secara offline (di luar web tersebut atau langsung

## 2460-030X
pada orang yang di promosikan). Kemudian pengiklan membayar sejumlah uang sebagai transaction  fee  kepada  penyelenggara  Classified  Ads  yang  merupakan  objek  PPH  dan PPN. Contoh dari Classified Ads adalah kaskus, tokobagus, berniaga.com, OLX.com
3. Daily Deals
Daily  deals  merupakan kegiatan  menyediakan  tempat kegiatan  usaha  berupa  situs  Daily Deals  sebagai  tempat  Daily  Deals  Merchant  menjual  barang  dan/atau  jasa  kepada pembeli  dengan  menggunakan  voucher  sebagai  sarana  pembayaran.  Jumlah  penjual banyak  dengan  karakterisktik  penjualan  toko  hanya  pada  promo-promo  sesaat.  Sistem penawaran, pemesanan dilakukan secara online sedangkan untuk sistem pembayaran dan sistem pengiriman bisa dilakukan secara online ataupun offline dalam artian pembayaran dapat  dilakukanlangsung  pada  saat  pembayaran  ataupun  melalui  web  tersebut  serta pengiriman diket bisa langsung dikirim kepada web tersebut atau di ambil langsung pada toko  yang  bersangkutan.  Contoh  dari  Daily  Deals  adalah  groupon  disdus,  traveloka, tiket.com,  pegipegi,  barang  yang  di  jual  seperti  voucher  ticket  hotel,  pesawat,  dan makanan.
4. Online Retail
Online  Retail  adalah  kegiatan  menjual  barang  dan/atau  jasa  yang  dilakukan  secara langsung oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail. Jumlah penjual  hanya  satu  yaitu  yang  memiliki  web  tersebut  dengan  karakterisktik  penjualan toko  permanen  karena  toko  tersebut  merupakan  toko  milik  sendiri.  Sistem  penawaran dilakukan  secara  online,  sedangkan  sistem  pemesanan,  sistem  pembayaran  dan  sistem pengiriman bisa dilakukan secara online ataupun offline dalam artian pembayaran dapat dilakukanlangsung pada saat pembayaran ataupun melalui web tersebut serta pengiriman diket bisa langsung dikirim kepada web tersebut atau di ambil langsung pada toko yang bersangkutan. Contoh dari Online Retail adalah blibli.com, bhinneka.com, lazada.com.

## 2.5 Perhitungan pajak e-commerce
a) Pajak pertambahan nilai (PPN) untuk  pemotongan  PPN  ada  dua  cara  yang  pertama  di  potong  oleh  pihak  penjual  atau pelaku e-commerce dan untuk yang kedua di potong oleh pihak marketplace jadi penjual cukup  menjual  dengan  harga  normal  tanpa  perlu  menambah  harga  dan  sisanya  akan langsung  di  potong  oleh  pihak  marketplace  sebelum  uang  masuk  ke  rekening  penjual. Tarif  umum  PPN  adalah  10%.  Melalui  undang-undang  nomor  7  tahun  2021  tentang harmonisasi  peraturan  perpajakan  (UU  HPP),  pemerintah  menaikkan  tarif  PPN  menjadi 11%.
b) Pajak penghasilan (PPH)
Dikarenakan  belum  ada  aturan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  perlakuan  PPH atas  Pengusaha  E-Commerce  sehingga  pada  dasarnya  disamakan  dengan  toko konvensional.  Berdasarkan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  Dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu  yang  telah  direvisi  menjadi  PP  Nomor  23  Tahun  2018, pengusaha E-Commerce dengan penghasilan/omset bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dikenakan pajak sama dengan UMKM, yaitu 0,5% dari omset.

## 3.  METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian analitis bertujuan untuk memberikan deskripsi dari sebuah gambaran secara sistematis, akurat, dan nyata terhadap fakta, sifat maupun hubungan yang berkesinambungan dengan riset yang dilakukan guna dikomparasikan untuk mengetahui sisi persamaan maupun perbedaan. Penulis melakukan observasi dan pengamatan terhadap pemberlakuan pajak e-commerce untuk mendapatkan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berbentuk deskripsi mengenai analisis penerapan pajak atas transaksi e-commerce.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Wawancara dilakukan pada kanwil DJP Jawa Timur I
Di sini penulis menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan pajak terhadap transaksi E-Commerce.  Lalu  narasumber  1  menjawab  “Penghasilan  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun  dikenakan  pajak  penghasilan,  sehingga  penghasilan  yang  diterima oleh  pelaku  e-commerce  merupakan  objek  PPh.  Demikian  juga  untuk  penghasilan yang merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, wajib dipotong/dipungut oleh pemberi penghasilan dalam hal pemberi penghasilan merupakan Wajib Pajak Badan atau  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  ditunjuk  sebagai  pemotong/  pemungut  PPh. Sementara  itu,  untuk  kepentingan  PPN  seluruh  pelaku  e-commerce  (baik  penjual maupun penyedia toko online/classified ads) yang melakukan penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) lebih dari Rp 4,8 M setahun wajib dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak.  Sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) termasuk  pengusaha  yang  bergerak  di  bidang  e-commerce,  penjual  atau  pengusaha wajib  memungut  PPN  atas  penyerahan  BKP/JKP  pada  transaksi  e-commerce  (atas barang  yang  dijual  oleh  penjual  ataupun  jasa  yang  diberikan  penyedia  jasa  toko online).”
Untuk  pertanyaan  selanjutnya  adalah  apakah  perbedaan  perpajakan  terhadap transaksi E-Commerce dengan pajak konveksional. Narasumber 1 mengatakan “Pada prinsipnya,  transaksi  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  melalui  sistem  elektronik, yang  selanjutnya  disebut  e-commerce  sama  dengan  transaksi  perdagangan  barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena  itu,  tidak  ada  perbedaan  perlakuan  perpajakan  antara  transaksi  e-commerce dan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya.” Lalu untuk pertanyaa terakhir adalah untuk pajak E-Commerce di sosial media akan ada  aturan  khusus  atau  tidak.  Dan  narasumber  1  menjawab  “Pada  dasarnya  aturan pajak  e-commerce  sama  dengan  perlakuan  pajak  pada  umumnya.  Khusus  untuk Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  Dari Luar  Daerah  Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean  Melalui  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  diatur  mulai  tahun  2020  melalui  PMK-48/PMK.03/2020  yang  kemudian dicabut  dengan  PMK-60/PMK.03/2022  tentang    Tata  Cara  Penunjuk  Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  Dari  Luar  Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” Di  sini  penulis  menanyakan  apa  saja  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam penerapan  pajak  E-commerce.  Dan  narasumber  1  menjawab  ”Data  dan  informasi keuangan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari instansi. Lembaga, asosiasi,

## 2460-030X
dan  pihak  lain  serta  data  hasil  pertukaran  informasi  keuangan  merupakan  faktor pendukung penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce” Lalu  untuk  pertanyaan  selanjutnya  penulis  bertanya  apa  saja  yang  menjadi  kendala dalam  penerapan  pajak  E-commerce.  Dan  narasumber  1  menjawab  “Masih  banyak pelaku  e-commerce  yang  belum  memiliki  NPWP.  Dan  lagi  karena  perkembangan teknologi, bentuk transaksi e-commerce menjadi bervariasi sehingga perlu dilakukan pengawasan supaya tidak ada potensi pajak yang hilang” Lalu  penulis  juga  bertanya  adakah  keinginan  Adakah  keinginan  untuk  sosialiasi, mengingat  di  daerah  madura  sendiri  masih  sedikit  yang  paham  mengenai  pajak  e- commerce. Dan narasumber 1 menjawab “daerah madura bukan merupakan wilayah kerja dari Kanwil DJP Jawa Timur I melaikan wilayah kerja dari Kanwil DJP Jawa Timur II.”
2)  Wawancara dilakukan pada Friday Killer Sumenep Untuk  hasil  yang  pertama  di  sini  penulis  menanyakan  sebarapa  tau  wajib  pajak dengan apa itu pajak E-Commerce. Di sini Narasumber 2 menjawab “Untuk pajak e- commerce sendiri saya kurang tau, tapi kalau tidak salah itu pajak tentang penjualan online”  berdasarkan  dari  jawaban  tersebut  bisa  saya  anggap  bahwa  Narasumber  2 tersebut  hanya  sekedar  tau  pajak  E-Commerce  dari  mendengar  ucapan  orang  lain. Dan  juga  Narasumber  2  mengucapkan  kata  kalau  tidak  salah  yang  berarti Narasumber 2 sendiri masih belum yakin terhadap apa yang ia ketahui. Narasumber 2  juga  mengatakan  bahwa  belum  pernah  mendapat  sosialiasi  mengenai  pajak  E- Commerce.
Lalu  untuk  pertanyaan  yang  selanjutnya  adalah  apakah  di  sini  dikenakan  PPN  dan apa sudah membayar pajak. Di si Narasumber 2 mengatakan “iya sudah dikenakan PPN, dan untuk pembayaran pajak sendiri sudah ada staffnya yang menangani” jadi untuk  Friday  Killer  sendiri  sudah  dikenakan  PPN  dan  patuh  terhadap  pembayaran pajak.
3)  Wawancara dilakukan pada batik Al-Barokah Pekandangan Untuk  hasil  yang  pertama  di  sini  penulis  menanyakan  sebarapa  tau  wajib  pajak dengan apa itu pajak E-Commerce. Di sini narasumber 3 menjawab “untuk pajak E- Commerce sendiri saya tidak tau sama sekali” di sini narasumber 3 menjawab bahwa masih  tidak  tau  apa-apa  mengenai  pajak  E-Commerce.  Mungkin  ini  hal  wajar mengingat  narasumber  3  tidak  pernah  mendapat  sosialisasi  mengenai  pajak  E- Commerce sama sekali.
Lalu  untuk  pertanyaan  yang  selanjutnya  adalah  apakah  di  sini  dikenakan  PPN  dan apa  sudah  membayar  pajak. Di  si  narasumber  3  mengatakan  “iya  sudah  dikenakan PPN.  Dan  untuk  pembayaran  pajaknya  sendiri  juga  sudah,  namun  di  sini  hanya membayar pajak untuk penjualan biasa dan untuk penjualan online masih di gabung belum  di  pisah.  Dan  lagi  di  sini  tidak  tau  mengenai  perhitungan  pajaknya  jadi langsung  kami  serahkan  ke  petugas  di  kantornya  ketika  mau  bayar  pajak”  di  sini narasumber  3  juga  sudah  di  kenakan  PPN  dan  Patuh  terhadap  pembayaran  pajak. Namun narasumber 3 hanya membayar pajak untuk penjualan konveksional, karena penjualan  konveksional  dan  penjualan  online  masih  di  gabung.  Dan  lagi  untuk pembayarannya  masih  menyuruh  petugas  di  kator  pajak  untuk  melakukan perhitungannya.
4)  Wawancara dilakukan pada Zoya Pamekasan Untuk  hasil  yang  pertama  di  sini  penulis  menanyakan  sebarapa  tau  wajib  pajak dengan apa itu pajak E-Commerce. Di sini narasumber 4 menjawab “yaitu tarif yang diberikan 0,5% apabila penghasilan bruto lebih dari Rp4,8 M” untuk narasumber 4 ini bisa dikatakan lebih tau dari ke 2 narasumber yang tadi, namun untuk narasumber 4  tersebut  juga  sama  tidak  pernah  mendapatkan  sosialiasai  tentang  pajak    E- Commerce.
Lalu  untuk  pertanyaan  yang  selanjutnya  adalah  apakah  di  sini  dikenakan  PPN  dan apa sudah membayar pajak. Di si narasumber 4 mengatakan “PPN sudah di kenakan. Untuk pembayaran pajak sendiri sudah langsung dibayarkan oleh pusat. Jadi bisa di anggap  kami  di  sini  langsung  terima  jadi  saja  dan  hanya  tinggal  menjual  ke konsumen karena untuk pajak dan lain-lain sudah di urus oleh pusat” jadi untuk Zoya Pamekasan  juga  sudah  dikenakan  PPN  dan  juga  masih  patuh  terhadap  pembayaran pajak,  namun  Zoya  tidak  melakukan  pemotongan  pajaknya  sendiri  karena  sudah dilakukan pemotongannya oleh pusatnya.
5)  Wawancara dilakukan pada Friday Killer Pamekasan Untuk  hasil  yang  pertama  di  sini  penulis  menanyakan  sebarapa  tau  wajib  pajak dengan apa itu pajak E-Commerce. Di sini narasumber 5 menjawab “kurang begitu mengusai  dengan  pajak  E-Commerce  namun  pernah  baca-baca  tentang  pajak  E- Commerce”  untuk narasumber 5 di sini hanya  sedikit mengetahui tentang pajak E- Commerce dari hasil membaca sendiri namun belum begitu mengusai. Lalu  untuk  pertanyaan  yang  selanjutnya  adalah  apakah  di  sini  dikenakan  PPN  dan apa  sudah  membayar  pajak.  Di  si  narasumber  5  mengatakan  “iya  di  sini  sudah  di kenakan  ppn.  Dan  untuk  pajak  di  sini  kita  bayarkan  sendiri  tiap  bulannya.  Untuk proses pemotonganya kita di sini kita sudah otomatis dilakukan oleh marketplacenya. Semisal  kita  jual  baju  di  tokopedia  dengan  harga  Rp100.000,  dan  karena  ada pemotongan PPN 10% dan pemotongan seperti fee dan lain-lain oleh tokopedia jadi uang yang masuk ke rekening kita itu tidak pyur Rp100.000 juga” jadi untuk Friday Killer Pamekasan juga sudah dikenakan PPN dan untuk pemotongan pajaknya sudah di  lakukan  sendiri.  Dan  untuk  PPNnya  sudah  otomatis  terpotong  oleh marketplacenya.

## PEMBAHASAN Gambaran Umum Pajak dalam Transaksi E-commerce
Tedapat  dua  jenis  pajak  yang  dikenakan  dalam  transaksi  e-commerce.  Yang pertama  ialah  PPN  (pajak  pertambahan  nilai)  dan  yang  kedua  adalah  Pph  (pajak penghasilan).  Untuk  Pph  sendiri  sebenarnya  masih  sama  saja  dengan  pajak konvekasional  seperti  biasa  hanya  saja  tempat  bertransaksinya  yang  membedakan. Dan  untuk  perhitungan  penjualan  secara  online  dan  konveksional  harus  dipisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk pemotongan PPN ada dua cara yang pertama di  potong  oleh  pihak  penjual  atau  pelaku  e-commerce  dan  untuk  yang  kedua  di potong  oleh  pihak  marketplace  jadi  penjual  cukup  menjual  dengan  harga  normal tanpa  perlu  menambah  harga  dan  sisanya  akan  langsung  di  potong  oleh  pihak marketplace sebelum uang masuk ke rekening penjual.
Berdasarkan hal tersebut, pelaku transaksi E-Commerce juga bisa dikategorikan sebagai  subjek  pajak  yang  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak  kepada negara.  Subjek  pajak  akan  dikenakan  pajak  jika  mendapatkan,  menerima,  atau

## 2460-030X
memperoleh  penghasilan  dalam  bentuk  apapun.  Dengan  didasarai  oleh  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Karena masih belum ada aturan khusus yang mengatur perlakuan PPH atas Pengusaha E-Commerce sehingga pada  dasarnya  masih  disamakan  dengan  toko  konvensional.  Berdasarkan  PP (peraturan pajak) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu yang telah direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018, pengusaha E- Commerce  dengan  penghasilan/omset  bruto  yang  tidak  melebihi  4,8  Miliar  Rupiah dikenakan  pajak  sama  dengan  UMKM,  yaitu  0,5%  dari  omset.  Sedangkan  Bagi pelaku  usaha  E-Commerce  yang  omsetnya  mencapai  Rp  4,8  Miliar  per  tahun  atau melebihi itu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah menerbitkan peraturan menteri  keuangan  (PMK)  nomor  210/PMK/010/2018  tentang  pemberlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

## Faktor Pendukung Dalam Penerapan Pajak E-commerce
1)  Data dan informasi wajib pajak
Data  dan  informasi  wajib  pajak  yang  diperoleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dari instansi.  Lembaga,  asosiasi,  dan  pihak  lain  serta  data  hasil  pertukaran  informasi keuangan  merupakan  faktor  pendukung  penerapan  pajak  terhadap  transaksi  e- commerce 2)  Penyediaan  fasilitas  (sarana/prasarana)  wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajiban perpajakan Untuk mempermudahkan pelanggan dari tempat yag jauh agar tidak harus datang ke toko.  Karena  tentunya  masih  banyak  orang  yang  berfikir  dua  kali  untuk  langsung datang ke toko akibat jarak yang terlalu jauh. Mungkin untuk kalangan menengah ke atas  tidak  perlu  memikirkan  biaya  transport  dan  lain-lain,  tapi  beda  halnya  dari kalangan  menengah  ke  bawah  yang  masih  harus  memikirkan  biaya  trasnport  dan lainnya.
3)  Memperluas usaha di bidang e-commerce Semakin ke belakang tentnya zaman semakin berkembang, dan akibat perkembangan zaman  pula  yang  menjadikan  persaingan  antar  pelaku  e-commerce  semakin  ketat. Jika  kita  tidak  mengikuti  perkembangan  dan  trend  zaman  tentunya  kita  akan tertinggal oleh saingan kita. Dan oleh karena itu perlu adanya memperluas usaha dari bidang konveksional biasa saja ke bidang e-commerce yang lebih modern. 4)  Strategi penjualan
Tidak dapat di pungkir akibat pandemi banyak yang beralih dari melakukan berbagai hal  secara  biasa  menjadi  digital.  Dan  tentunya  ini  juga  berefek  bagi  para  pelaku usaha  salah  satunya  usaha  pakaian  maupun  makanan  dan  minuman.  Banyak  orang yang  malas  keluar  rumah  karena  sudah  terbiasa  melakukan  berbagai  hal  secara digital,  nah  pada  kesempatan  kali  inilah  yang  menjadikan  sebuah  target  pasar  baru dengan  malakukan  pejualan  online.  Dengan  penjualan  online  memudahkan  para pelanggan  untuk  bertransakasi,  pelanggan  hanya  perlu  menunggu  di  rumah  tanpa harus repot-repot keluar dari rumah.

## Kendala Dalam Penerapan Pajak E-commerce
1)  Masih banyak pelaku e-commerce yang belum memiliki NPWP Jika  di  atas  ada  beberapa  kendala  yang  di  alami  oleh  wajib  pajak,  maka  kali  ini adalah  beberapa  kendala  yang  di  alami  oleh  kantor  pajak.  Salah  satunya  adalah
masih  banyak  nya  para  pelaku  e-commerce  yang  masih  belum  memiliki  NPWP (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak)  oleh  karena  itu  DJP  tidak  bisa  menagih  kepada  para pelaku  e-commerce yang  tidak  memiliki  NPWP.  NPWP  itu  sendiri  tentunya  sangat penting  agar  bisa  terdata  oleh  DJP,  tanya  adanya  NPWP  DJP  tidak  akan  bisa memperoleh data para pelaku e-commerce. Apalagi untuk pendaftaran penjual pada beberapa  online  merchant  saat  ini  tidak  mewajibkan  untuk  mencantumkan  NPWP hanya memerlukan NIK (Nomor Induk Kependudukan). 2)  Bermunculannya aplikasi non legal Untuk  kendala  yang  selanjutnya  adalah  perkembangan  teknologi,  karena perkembangan teknologi, bentuk transaksi e-commerce menjadi bervariasi sehingga perlu dilakukan pengawasan supaya tidak ada potensi pajak yang hilang. Tidak bisa di  pungkiri  lagi  bahwa  teknologi  akan  semakin  berkembang  dan  maju.  Namun perkembangan  teknologi  sendiri  tidak  hanya  menghasilkan  sisi  positif,  melainkan sisi  negatif  juga.  Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  itu  sendiri  membuat bentuk  transaksi  e-commerce menjadi  semakin  banyak,  sedangkan bentuk  transaksi yang di awasi oleh DJP masih 4 model.
3)  Kurangnya sosialisasi Dari beberapa objek yang di teliti banyak dari mereka yang hanya pengetahui sedikit tentang  pajak  e-commerce.  Kesadaran  dan  Pemahaman  dari  para  Wajib  Pajak berbanding  lurus  dengan  sosialisai  yang  belum  dilakukan  secara  menyeluruh  oleh Fiskus.  Seiring  majunya  pertumbuhan  pelaku  bisnis  yang  semakin  marak,  maka perlu adanya sosialisasi kembali oleh fiskus. Karena masih banyak dari mereka yang mengatakan  bahwa  belum  pernah  mendapatkan  sosialisasi  sama  sekali,  mengingat tidak  semua  pelaku  usaha  e-commerce  mempunyai  pendidikan  yang  mengajari tentang  pajak.  Dari  sudut  pandang  penulis  sendiri  memang  perlu  adanya  sosialiasi lagi  mengingat  bisnis  e-commerce  di  sini  sudah  menyebar  sangat  luas  dan  juga menjadi  salah  satu  bisnis  yang  memiliki  banyak  peminat.  Di  samping  itu pengethauan  tentang  pajak  sendiri  masih  belum  banyak  di  ajarkan  di  sekolah terutama  di  jenjang  pendidikan  Sekolah  Menegah  Akhir  (SMA)  yang  rata-rata banyak dari lulusan SMA tersebut lebih memilih melanjutkan ke dunia karir daripada melanjutkan pendidikannya.
4)  Sedikitnya pengetahuan tentang pajak Sepertihalnya  yang  sudah  penulis  katakan  di  atas  bahwa    perlu  adanya  tambahan pelajaran  tentang  pajak  di  jenjang  pendidikan  Sekolah  Menengah  Akhir  (SMA) karena  masih  banya  masyarakat  yang  setelah  lulus  SMA  lebih  memilih  untuk langsung terjun ke dunia kerja daripada melanjutkan pendidikanya.  Faktor ekonomi sendiri  bisa  menjadi  salah  satu  penyebab  kebanyakan  orang  setelah  lulus  SMA langsung  meniti  karir  demi  membantu  ekonomi  keluarga  sendiri.  Ada  pula  faktor asmara  yang  menjadi  salah  satu  faktor  tidak  meneruskan  pendidikan  ke  jenjang selanjutnya karena banyak yang stelah lulus SMA langsung menikah entah itu karena niat  mereka  sendiri  ataupun  sudah  dijodohkan  oleh  keluarga.  Oleh  sebab  itu pentingnya  pendidikan  pajak  sejak  dini  memang  sudah  harus  diajarkan  pada  masa- masa  SMA,  karena  masa  SMA  sendiri  adalah  masa  yang  krusial  yang  dapat menentukan  arah  mana  yang  akan  diambil.  Selain  perlunya  adanya  tambahan pelajaran  tentang  pajak  di  atas,  penulis  juga  menyarankan  perlu  adanya  sosialiasi terhadap para pembisnis untuk lebih mengenalkan apa itu pajak kepada mereka yang telah  lulus  dan  masuk  ke  dunia  kerja.  Karena  tidak  mungkin  bagi  mereka  untuk berhenti  bekerja  untuk  melanjutkan  pendidikanya.  Terlebih  lagi  sosialisasi

## 2460-030X
merupakan  cara  yang  yang  efektik  untuk  menambah  pengetahuan  tentang  pajak kepada para pembisnis.
5)  Minimnya kesadaran tentang pajak Karena  perpajakan  di  indoneisa  masih  memiliki  beberapa  celah  seperti  contohnya perpajakan  di  Indonesia  menganut  sistem  self  assessment.  Sistem  self  assessment sendiri  adalah  sistem  yang  masih  memberikan  sepenuhnya  tanggung  jawab  kepada wajib  pajak  mulai  dari  pelaporan  hingga  pembayaran.  Sebagaimana  diamanatkan oleh konstitusi, pelayanan publik yang sama menjadi hak bagi setiap warga negara, namun  di  sisi  lain  setiap  warga  negara  juga  memiliki  kewajiban  yang  sama  untuk berpartisipasi  membangun  negara  melalui  pajak.  Dari  sistem  self  assessment  itu sendiri  yang  manjadikan  beberapa  orang  jadi  enggan  meimiliki  kesadaran  tentang pajak.  Mungkin  dengan  adanya  sosialisasi  yang  sudah  menyeruluh  dan  dilakukan secara berkala bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap membayar pajak di masa  depan.  Sedangkan  untuk  bisnis  e-commerce  sendiri  adalah  bisnis  yang memerlukan  kesadaran  tinggi  terhadap  membayar  pajak  di  karenakan  bisnis  e- commerce  sendiri  itu  masih  sulit  untuk  di  deteksi,  dan  lagi  masih  banyak  yang melakukan bisnis e-commerce melalui media sosial.

## 5. Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pajak  e-commerce terbagi  menjadi  4  macam,  yakni  :  Online  Marketplace,  Classified  Ads,  Daily  Deals, Online  Retail.  Dan  dari  ke  empat  macam  pajak  e-commerce  tersebut  sama-sama  di kenakan  (PPH)  pajak  penghasilan  dan  (PPN)  pajak  pertambahan  nilai.  Lalu  terdapat beberapa faktor pendukung dalam penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce yakni bagi  fiskus:  Data  dan  informasi  wajib  pajak,  lalu  bagi  wajib  pajak:  Penyediaan  fasilitas (sarana/prasarana)  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan,  Memprluas usaha  di  bidang  e-commerce,  dan  strategi  penjualan.  selain  dari  faktor  pendukung tentunya  juga  ada  beberapa  kendala  yang  di  alami  di  antara  bagi  fiskus  adalah:  Masih banyak pelaku e-commerce yang belum memiliki NPWP, dan Bermunculannya aplikasi non  legal.  Dan  bagi  wajib  pajak  adalah:  Kurangnya  sosialiasi,  Sedikitnya  pengetahuan tentang  pajak,  Minimnya  kesadaran  tentang  perkembangan  pajak,  Ketakutan  terhadap pajak.
Berdasarkan  dari  beberapa  kendala  di  atas,  salah  satu  kendala  yang  paling berpengaruh  adalah  Kesadaran  dan  Pemahaman  dari  para Wajib  Pajak  berbanding  lurus dengan  sosialisai  yang  belum  dilakukan  secara  menyeluruh  oleh  Fiskus.  Jadi  di  sini penulis memiliki saran untuk DJP dan juga saran untuk pelaku e-commerce.
Saran untuk DJP ialah agar melakukan sosiliasasi terkait peraturan pajak secara menyeluruh  agar  para  pelaku  e-commerce  dapat  lebih  memahai  apa  maksud  dari peraturan tersebut keluar.
Lalu saran untuk pelaku e-commerce adalah untuk selalu update terhadap peraturan baru meski  tidak  terlalu  memahami  setidaknya  sudah  tau  jika  ada  peraturan  baru  ataupun peraturan yang belum diketahui. Dan mencoba untuk lebih terbuka kepada orang lain.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adam, D. V., & Astin, I. P. (2019). Kebijakan Pengenaan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Online (E-commerce). Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi), (2), 220-226.
Budi, C. (2018). Menyasar Pajak Transaksi E-commerce. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mogi, M. C. (2021). Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-commerce) Di Indonesia. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 19(2), 604-615. Rahayu, H. A., & Putranto, H. A. (2019). Pajak E-commerce di Indonesia. Seminar Nasional dan The 6th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2019. Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D