## PERUBAHAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KEWEDANAAN RAWAS 1943-1950
Supian Ramli
Departemen Sejarah, Seni dan Arkeologi Universitas Jambi supianramli@unja.ac.id

## Lagut Bakaruddin
Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Jambi lagutbakaruddin@gmail.com

## Abstract
During  the  Japanese  government,  the  bureaucracy  during  the  Dutch  East  Indies government  was  still  carried  out,  but  only  the  name  changed.  Rawas,  which  is  an Ondeer Afdeelig area, has changed its status to Gun Rawas, but in the near future the  Japanese  government  will  form  a  district  level  area, namely  Musi  Ulu  Rawas . The  aim  of  the  Japanese  research  is  to  describe  the  changes  in  the  rawas government  bureaucracy  from  the  occupation  era  to  the  present. This  study  uses  a historical  method  which  consists  of  several  stages  such  as  Heuristics,  Criticism, Interpretation  and  Historiography.  The  results  of  this  study  can  describe  the changes  in  the  local  government  system  of  Rawas  and  eventually  it  became  Musi Ulu Rawas Regency in its development into Musi Rawas Regency.
Keywords: Bureaucracy,  Government, Rawas

## Abstrak
Pada  masa  pemerintahan  Jepang  birokrasi  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda tetap  dijalankan  namun  namanya  saja  yang  berubah.  Rawas  yang  merupakan  wiilayah Ondeer  Afdeelig  statusnya  berubah  menjadi  Gun  Rawas  namun  dalam  waktu  dekat pemerintahan Jepang membentuk daerah setingkat Kabupaten yakni Musi Ulu Rawas. Tujuan  dari    penelitian  adalah    menggambarkan  perubahan  birokrasi  pemerintahan rawas  dari  zaman  pendudukan  jepang  hingga  saat  ini.  Penelitian  ini  mengunakan metode historis  yang terdiri dari beberapa tahapan seperti Heuristik, Kritik, Interpretasi dan  Historiografi.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  mengambarkan  perubahan  sistem pemerintahan daerah Rawas dan akhirnya menjadi Kabupaten Musi Ulu Rawas dalam perkembanganya menjadi Kabupaten Musi Rawas.
Kata Kunci: birokrasi, pemerintahan, Rawas

## Pendahuluan
Pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang mengadakan serangan terhadap pangkalan angkatan  laut  Amerika  Serikat  di  Pearl  Harbour,  Hawai.  Pasca  kejadin  tersebut pemerintahan Hindia Belanda mengumumkan perang terhadap Jepang . Pada tanggal 25 Desember    1941  jepang  mulai  melancarkan  seranganya  dan  berhasil  menduduki
Hongkong  kemudian  melanjutkan  serangan  dan  berhasil  menyerbu  Malaysia.  Inggris yang  mempertahankan  mati-matian  Malaysia  akhirnya  lumpuh  pada  bulan  Februari 1942.  Sasaran  berikutnya  di  tahun  yang  sama  yakni  Birma  kemudian  Flipina.  Dalam seranganya  ke  Hindia  Belanda  (Indonesia)  Jepang  dikatakan  memperoleh  kemajuan yang sangat baik. Jepang pertama kali menduduki  Tarakan 11 Januari  1942, kemudian Ibukota Keresidenan Palembang jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 14 Januari 1942. Jepang  kemudian  melanjutkan  seranga-serangan  kepada  kota-kota  penting  di  Hindia Belanda seperti Balikpapan, Pontianak dan Bali. 1
Detik-detik  Jatuhnya  Hindia  Belanda  ke  tanggan  Jepang  dimulai  dengan penyerbuan ke Kota Bandung 1 Maret 1942 keesokan harinya lapangan terbang Subang pada tanggal 3 Maret 1942 tantara Belanda dipukul mundur. Menyusul pada  tanggal 5 Maret  1942  tantara  Jepang  bergerak  ke  Kalijati.  Akhirnya  pada  tanggal  8  Maret  1942 Pemerintahan Hindia Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat pada Jepang. 2 Pasca pristiwa  Kalijati  maka  seluruh  pemerintahan  Hindia  Belanda  kembali  dimiliki  oleh Jepang yang dikenal dengan pemerintahan Militer Jepang.
Dengan  seluruh  wilayah  Hindia  Belanda  dikuasai  Jepang  termasuk  wilayah Keresidenan  Palembang.  Salah  satu  daerah  potensial  pada  masa  Jepang  yaitu  Rawas. Kajian Sejarah Rawas pada masa Jepang sangat jarang dilirik oleh para penulis Sejarah. Berbicara  birokrasi  Pemerintahan  Jepang  di  Rawas  sangat  unik  untuk  dikaji  dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Rawas merupakan daerah yang berada di bagian Barat Palembang.  Secara  umum  diketahui  bahwa  birokarasi  pemerintahan  Jepang  tetap mengikuti  Hindia  Belanda,  namun  demikian  terdapat  perubahan  yang  segnitifikan terutama  dalam  penamaan  dan  pembagian  adminstarasinya.maka  untuk  melihat birokrasi  di  daerah  Rawas  masa  Jepang  penulis  memberi  judul  yakni  “Perubuhan Birokrasi Pemerintahan Daerah Rawas Masa 1943-1950”
Setiap penelitian sejarah memiliki batasan masalah  yakni batasan temporal dan batasan spasial. Adapun batasan temporal peneitian ini yakni  dimulai tahun 1943 alasan mengambil  tahun  ini  karena  pada  tahun  ini  pemerintahan  Jepang  membentuk  sebuah Pemerintahan  setingkat  Kabupaten  ( Bunsyu )  dalam  bahasa  Belanda  disebut Afdeeling yakni  Bunsyu  Musi  Ulu  Rawas  yang  disebut Bunsyu Ulu  Rawas  karena  Bunsyu  ini merupakan gabungan dari Gun (Kewedanaan) Musi Ulu dan Gun (Kewedanaan) Rawas dan pada tahun 1943 juga akhirnya diputuskan sebagai tahun jadinya Kabupaten Musi Rawas. Kemudian batas akhirnya yakni tahun 1950 alasan mengambil tahun karena pada tahun  Pemerintahan  Kabupaten  Musi  Ulu  Rawas  berganti  nama  Menjadi  Kabupaten
1 Adi  Sudirman. Sejarah  Lengkap  Indonesia  Dari  Era  Klasik  Sampai  Sekarang .(Yokyakarta:  DivaPress .2014). h. 275-276
2 Ibid , h. 278
Musi  Rawas  di  Provinsi  Dati  I  Sumatera  Selatan  pasca  dibubarknya  Negara  Sumatera Selatan.

## Metode
Penelitian ini mengunakan metode penelitian Historis atau penelitian sejarah. Yang di maksud penelitian sejarah adalah penelitian yang mengunakan jejak masa lalu. Baik itu dari sumber tertulis buku, jurnal dan sejenisnya, wawancara maupun rekam peningalan benda masa lalu. Menurut Kuntowijoyo ada lima tahapan dalam penelitian sejarah yang pertama pemilihan topik, pengumpulan sumber ( Heuristik ), Verifikasi ( Kritik ), Panafsiran ( Interpretasi )  dan  yang  terakhir  penulisan  atau Historiografi . 3 Adapun  tahap-tahapanya sebagai berikut:
1. Heuristik
Heuristik  dapat  diartikan  sebagai  pengumpulan.  Yang  dimaksud  pengumpulan adalah  sebuah  kegiatan  mencari  sumber  sejarah  dan  jejak  pada  masa  lampau. 4 Adapun sumber yang penulis dapatkan  adalah  karangan dari Tim pemerintahan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2002 dan bebrapa karangan sejarawan bumi silampari  Suwandi  Syam  yang  penulis  dapatkan  dari  Museum  Subkoss  Kota Lubuklinggau.
2. Kritik Yang dimaksud dengan kritik adalah cara yang dilakukan oleh penulis sehjarah untuk mendaptkan keaslian sumber. Kritik sumber dibedakan menjadi dua yakni internal (Dalam) dan eksternal (Luar).
3. Interpretasi
Interpretasi atau diistilahkan panafsiran. Penafsiran sangat erat kaitanya dengan pandangan  penulis,  latar  belakang,  pola  pikir,  dan  lain-lain.  Interpretasi  dapat dikatan  sangat  rawan  subjektif  tergantug  bagaiamnakah  penulisnya.  Namun demikian untuk menimalisir hal tersebut maka dapat diatasi dengan metodologi sejarah. 5
4. Historiografi. Tahapan  terakhir  dalam  penelitian  sejarah  yakni  Historiografi  atau  penulisan sejarah.
3 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah .( Jakarta:  Benteng Pustaka. 2005).h. 90
4 Yulia  Resha  Pertiwi.  Sejarah  Pemekaran  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  1999-2010. Skripsi . Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi. 2017. h. 14
5 Suhartono W Pranoto. Teori dan Metodologi Sejarah . (Jakarta: Graha Ilmu. 2014). h. 55

## Pembahasan

## Pemerintahan Daerah Rawas  Masa Pemerintahan  Jepang
Pasca pemerintahan Jepang menguasai Hindia Belanda melalui perjanjian Kalijati 8 Maret 1942 . Jepang membentuk pemerintahan Pendudukan Militer. Berbeda dengan Hindia  Belanda  yang  hanya  terdapat  satu  pemerintahan  Sipil  yakni  Gubernur  Jendral. Pada masa pemerintahan Jepang ini Indonesia dibagi menjadi tiga pemerintahan Militer yakni:
1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tantara ke- 25) untuk daerah Sumatera dan sekitarnya yang berpusat di Kota Buktitinggi.
2. Pemerintahan  Militer  Angkatan  Darat  (Tantara  ke  16)  untuk  daerah  Jawa, Madura dan sekitarnya yang berpusat di Jakarta
3. Pemerintahan  Militer  Angkatan  Laut  (Armada  Selatan  ke  II)  untuk  daerah Sulawesi,  Borneo  (Kalimantan),  Kepulauan  Maluku  dan  sekitarnya  yang berpusat di Ujung Pandang (Makasar). 6
Menurut  Undang-undang  No.  27  Tahun  1942  atau  dalam  tahun  Jepang  2062. Tentang  perauban  pemerinathan  dengan  susuanan  sebagai  berikut:  Keresidenan berubah  menajdi Syu ,  Kabupaten  berubah  menjadi Bunsyu ,  Kota  Prja  beruah  menjadi Syi ,  Kewedanaan  berubah  menjadi Gun Kecamatan  atau  Marga  berubah  menajdi Son pemerintahan dusun berubah menjadi Ku. 7
Pulau  sumatera  sama  seperti  masa  Hindia  Belanda  dibagimenjadi  sepuluh Syu yakni: Syu Palembang,  Aceh,  Sumatera  Timur,  Tapanuli,  Lampung,  Bengkulu,  Bangka Belitung,  Jambi  dan  Riau.  Setiap Syu dipimpin  oleh Syucokan. Pulau  Sumatera  yang sangat  luas  membuat  pemerintahan  Jepang  kesulitan  dalam  pengontrolan  maka dibentuklah  tiga  gubernur  daerah  yakni  Sumatera  Selatan,  Sumatera  Tengah  dan Sumatera Utara. Gubernur daerah ini bertugas mengontrol dan mengkoordinasikan syu yang ada di pulau Sumatera. 8
Perubahan yang terjadi oleh Pemerintahan Militer Jepang tidak terkecuali juga di daerah Rawas. Pada masa Hindia Belanda Rawas merupakan pemerintahan Afdeeling di Bawah  Keresidenan  Palembang.  Kemudian  pada  masa  Jepang  terjadi  berbagai perubahan.    Pada  tahun  1942  Jepang  sudah  mulai  masuk  ke  Lubuklinggau  dan mengambil  alih  pemerintahan  Hindia  Belanda  yang  sudah  bertekuk  lutut.  Kemudian dalam tahun yang sama terjadilah penyerahan kekuasaan wilayah daerah Ondeer Afdeeling Rawas  dan  Musi  Ulu  kepada  pemerintahan  Militer  Jepang.  Dengan  demikian  semua
6 Marwati dan Nugroho. Sejarah Nasional Indonesia VI . (Jakarta: Balai Pustaka. 2011). h. 20
7 Adi Sudirman, Op.Cit . h. 287
8 Marwati dan Nugroho. Op.Cit . h. 21
instansi  baik  di  Rawas  maupun  di  Musi  Ulu  tetap  dijalankan  sebaimana  semestinya namun nama dan peimpinan ikut berubah sesuai dengan pemerintahan Jepang. 9
Rawas yang semula merupakan Ondeer Afdeeling dibawah pemerintahan Afdeeling Palembangsche  Boven  Landen yang  beribukota  di  Lahat.  Kemdudian  pada  masa  Jepang dibentuklah  Bunsyu  (Kabupaten)  daerah  setingkat  Afdeeling  yang  bernama  Bunsyu Musi Kami Rawas. Bunsyu atau Kabupaten ini dibentuk dengan dua daerah Gun ( Ondeer Afdeeling )  yakni Gun Musi  Ulu  dan Gun Rawas.  Maka  dari  itu  dikenal  dengan  Bunsyu Musi  Kami  Rawas.  Kami  dalam  bahasa  Jepang  berarti  Ulu. Bunsyu Musi  Kami  Rawas dipimpin  oleh  seorang  bupati  atau  dalam  bahasa  Jepang  disebut  Bunsyuco  yang bernama Kato. Dalam waktu yang singkat buapati (Bunsyuko) Musi Ulu Rawas diganti dengan yang baru oleh pemerintahan Jepang yang bernama Swada. Berbagai pergolokan masyrakat yang mulai tampak terang-terangan menantang pemerintahan Jepang. Jepang berbuat  sesuatu  dengan  mengangkat  wakil  Bupati  dari  bumi  Musi  Ulu  Rawas  yakni Raden Ahmad Abusamah. Dalam bahasa Jepang disebut Bunsyuco Dairi (Wakil Bupati). 10
Gun Rawas yang beribukota di Surulangun pada masa Pemerinthan Jepang masih terdapat  pemerintahan  Marga  dalam  bahasa  Jepangnya  disebut Son .  Secara  hirakis kedudukan  marga  dibawah  pemerintahan  Gun  Rawas.  Daerah  Son  (marga)  dikepalai oleh  seorang  depati  atau  Pesirah.  Adapun Son yang  terdapat pada  daerah  Gun  Rawas adalah sebagai berikut.
a. Son Ulu Rawas
b. Son Suka Pindah Ulu
c. Son Suka Pindah Tengah
d. Son Suka Pindah Ilir
e. Son Muara Rupit
f. Son Rupit Ilir
g. Son Rupit Dalam
h. Son Rupit Tengah Pemerintahan dusun berubah menajadi Ki dan setiap Syu (Marga) terdiri dari beberapa Ki (Dusun). 11
9 Pemerintahan  Kabupaten  Musi  Rawas.  Sejarah  dan  Peranan  Subkoss  Komandemen  Sumatera Selatan Dalam Perjuangan Rakyat Musi Rawas 1945-1950. (Lubuklingau. 2002). h. 42
10 Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. Ibid. h. 53
11 Suprinyanto. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang . (Yokayakarta: Ombak 2013). h. 45

## Pemerintahan Daerah Rawas Pasca Indonesia Merdeka
Jepang  mengalamai  kekalahan  besar  dalam  perang  Asia  Timur  Rusia mengumumkan  perang  terhadap  Jepang  Jepang  Akhirnya  mengalami  kekalahan  demi kekalahan.  Sehingga  pada  tanggal  7  Agustus  1945  Jepang  membentuk  PPKI  (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).  Perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh bangsa  Indonesia  dalam  menyusun  kemerdekaan  Indonesia  Akhirnya  pada  tanggal  17 Agustus  1945  teks  proklamasi  dikumadangkan  di  Pegangsaan  Timur  no  56  Jakarta. Dengan dibacanya teks proklamasi dengan ini Indonesia telah merdeka dan terlepas dari penjajahan Jepang ataupun Belanda. 12
Pasca  Kemerdekaan  melalui  sidang  PPKI    menetapkan  Indonesia  menjadi  8 Propinsi  yakni  Sumatera,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Kalimantan,  Sunda Kecil, Sulawesi dan Maluku. Sumatera yang dijadikan satu propinsi yang dikepalai oleh seorang  Gubernur  (Mangkubumi)  Tengku  Moh  Hasan  dan  bantu  oleh  tiga  wakil mangkubumi (wakil gubernur). Masing-masing mangkubumi itu menempatai Sumatera Utara  (Medan),  Sumatera  Tengah  (Bukittinggi)  dan  Sumatera  Selatan  (Palembang). Ibukota Sumatera berada di Kota Medan Keresidenan Sumatera Timur. 13
Berita  proklamasi  Kemerdekaan  akhirnya  disiarkan  di  Keresidenan  Palembang dan berbagai Kewedanaan. Melalui Radio Palembang akhirnya berita proklamasi sampai kepada  masyrakat  dari  berbagai  lapisan  di  Keresidenan  Palembang.  Rawas  yang merupakan  daerah  Syu  Palembang  dan  Pemerintahan  Bunsyu  Musi  Ulu  Rawas  pada tangaal 18 Agustus terjadilah pengambilan alih kekuasaan dari tangan Jepang. Bendera merah  putih  berkibaran  di  Bunsyu  Musi  Ulu  Rawas  Kota  Lubuklinggau.  Kewedanaan Rawas  secara  serentak  pada  sore  hari  mengibarkan  bendera  merah  putih  di  halaman kantor wedana Raden Ahmad Amin  di Ibukota Kewedanaan ( Gun ) Rawas. Selanjutnya disambut oleh marga-marga di Kewedanaan Rawas. Pasca Indonesia merdeka keadaan wilayah  Musi  Ulu  dan  Rawas  tidak  mengalami  perubahan  hanya  nama  nya  saja  yang berubah  misalkan  Gun  Rawas  menjadi  Kewedanaan  Rawas Bunsyu Musi  Kami  Rawas menjadi  Kabupaten  Musi  Ulu  Rawas.  Sebagai  kepala  pemerintahan  Kabupaten  Musi Ulu Rawas ditetapkan bupati Raden Ahmad Abusamah. 14
Pada tanggal 17-19 April 1946 Dewan perwakilan Rakyat Sumatera mengadakan rapat  di  Bukittinggi  dewan  perwakilan  Rakyat  Sumatera  membagi  Propinsi  Sumatera menjadi tiga propinsi yakni Sumatera Selatan, Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah. 15 Propinsi  Sumatera  Selatan  yang  beribukota  di  palembang  membawahi  4  Keresidenan
12 Musyrifah Sunanto. Sejarah Peradaban Islam .( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012). Hlm  48 13 The Liang  Gie. Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia Jilid 1.  (Yokayakarta: Liberty. 1993). h. 41-42
14 Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, Op, cit . h. 67-69
15 Lindayanti, dkk . Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Batuah . (Jambi: Badan Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi. 2014). h. 97
yakni  Palembang,  Bangka  Belitung,  Bengkulu  dan  Lampung.  Keresidenan  Palembang sendiri merupakan Syu Palembang Pada masa Jepang.
Padat tanggal 30 Agustus 1948 terbentukah negara Sumatera Selatan (NSS) buat Belanda  untuk  memcah  belah  Negara  Kesatuan  Negara  Republik  Indonesia.  Namun perlu digaris bawahi tidak semua daerah di Keresidenan paelmbang menjadi bagian dari Negara  Summatera  Selatan.  Salah  satunya  Adalah  Kewedanaan  Rawas.  Kewedanaan Rawas  tetap  menjadi  bagian  NKRI  dibawah  pemerintahan  Propinsi  Sumatera  Selatan yang berpindah Ibukota ke Lubuklinggau. Selain Rawas ada bebrapa daerah seperti Musi Ulu, Lematang,  Palembang Selatan dan Pasemah 16
Pada  tahun  1950  Gubernur  Sumsel  mengeluarkan  ketetapan  nomor Gb/100/1950 membentuk 6 Kabupaten di Keresidenan Paelmbang yakni
1. Musi Rawas
2. Muara Enim
3. Lahat
4. Ogan Komering Ulu
5. Ogan Komering Ilir
6. Palembang-Musi Banyuasin
Dalam  ketetapan  ini  Kabupaten  Musi  Ulu  Rawas  berubah  menjadi  Kabupaten Musi Rawas. 17 Kewedanaan Rawas yang merupakan bagian dari Kabupaten Musi Rawas yang  beribukota  di  Lubuklinggau.  Kewedanaan  Rawas  beribukota  di  Surulangun dibentuklah tiga Kecamatan yakni:
a. Kecamatan Rawas Ulu yang beribukota di Surulangun
b. Kecamatan Rupit yang beribukota di Muara Rupit
c. Rawas Ilir yang beribukota di Bingin Teluk
Pemerintahan  Kewedanaan  Rawas  masih  mempertahankan  Pemerintahan tradisional  marga.  Pemerintahan  Marga  lasngsung  dibawah  pemerintahan  Kecamatan. Adapun pembagianya sebagai berikut:
1) Kecamatan Rawas Ulu membawahi dua Marga:
a) Marga Ulu Rawas
b) Marga Suka Pindah Ulu
2) Kecamatan Rupit membawahi 4 Pemerintahan Marga:
a) Marga Muara Rupit
b) Marga Rupit Ilir
c) Marga Rupit Tengah
d) Marga Rupit Dalam
16 The Liang Gie. Op, Cit .
17 The Liang Lhe. Op.Cit . h. 194
3) Kecamatan Rawas Ilir Membawahi 2  Marga:
a) Marga Suka Pindah Tengah
b) Marga Suka Pindah Ilir 18

## Kesimpulan
Rawas  merupakan  daerah  yang  terletak  di  bagian  barat  Keresidenan  Paelmbang. Pasca  dikuasai  oleh  pemerintahan  Jepang  Rawas  dikenal  dengan  Gun  Rawas  dalam bahasa  Indonesia  dengan  istilah  Kewedanaan  Rawas.sejak  20  April  1943  Jepang membentuk  bunsyu  setingkat  Kabupaten  di  wilayah  Musi  Ulu  dan  Rawas  dalam perkembanya disebut Bunsyu Musi Ulu Rawas (Kabupaten Musi Ulu Rawas). Berbagai kebijakan  sejak  masa  Jepang  seperti  marga  di  ganti  nama  menjadi  son. Gun atau Kewedanaan  Rawas  terdiri  dari  8 pemerintahan  Marga  yakni  Ulu  Rawas,  Suka  Pindah Ulu, Suka Pindah Tengah, Suka Pindah Ilir, Muara Rupit, Rupit Dalam, Rupit Tengah, dan Rupit Dalam.
Pasca  Indonesia  merdeka  Rawas  tetap  bernama  Kewedanaan  Rawas  dibawah pemerintahan  Keresidenan  Palembang  Propinsi  Sumatera  Selatan.  Dalam  bebrapa waktu Bunsyu  Musi Ulu Rawas  berubaha mejadi Kabupaten Musi Ulu Rawas dengan Raden  Abusamah  sebagai  bupati.  Pasca  Berdirinya  Negara  Sumatera  Selatan.  Rawas termasuk  dari  bebrapa  daerah  yang  tidak  dimasuki  kedalam  negara  Sumatera  Selatan. Pada  taun  1950  pasca  kembalinya  NKRI  Kabupaten  Musi  Ulu  Rawas  berubah  nama menjadi  Kabupaten  Musi  Rawa  yang  beribukota  di  Lubuklingau.  Kewedanaan  Rawas yang  dibawah  pemerintahan  Kabupaten  Musi  Rawas  terdiri  dari  3  Kecamatan  yakni Rawas Ulu, Rupit dan Rawas Ilir.

## Referensi
Arsip.  Dewan  Presidium  Kabuapten  Rawas.  Proposal  Persiapan  Kabupaten  Rawas Tahun 2002 .
Adi Sudirman. Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Sampai   Sekarang (Yogyakarta:
Diva Press 2014).
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah .( Jakarta:  Benteng Pustaka. 2005).
Lindayanti,  dkk .  Menyibak  Sejarah  Tanah  Pilih  Pusako  Batuah .  (Jambi:  Badan  Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi. 2014).
18 Dewan Presidium Kabuapten Rawas. Proposal Persiapan Kabupaten Rawas Tahun 2002 .
Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. Sejarah dan Peranan Subkoss  Komandemen Sumatera Selatan Dalam Perjuangan Rakyat Musi Rawas 1945-1950. (Lubuklinggau. 2002).
Marwati dan Nugroho. Sejarah Nasional Indonesia VI . (Jakarta: Balai Pustaka. 2011).
Musyrifah  Sunanto. Sejarah  Peradaban  Islam .(  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada. 2012.) Suhartono W Pranoto. Teori dan Metodologi Sejarah . (Jakarta: Graha Ilmu. 2014)
Suprinyanto. Pelayaran  dan  Perdagangan  di  Pelabuhan  Palembang .  (Yokayakarta:  Ombak 2013).
The  Liang  Gie. Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia  Jilid 1. (Yokayakarta:  Liberty. 1993).
Yulia  Resha  Pertiwi.  Sejarah  Pemekaran  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  1999 2010. Skripsi .  Departemen  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas Jambi. 2017.