## ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK ARAHAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH PENGEMBANGAN
Dian Noviyanti 1 , Andrea Emma Pravitasari 2 , Sahara Sahara 3
1 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Faperta, IPB Jln. Meranti, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680, Jawa Barat, Indonesia
2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Faperta, IPB Jln. Meranti, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680, Jawa Barat, Indonesia
3 Departemen Ilmu Ekonomi FEM, Institut Pertanian Bogor Jln. Kamper, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680, Jawa Barat, Indonesia e-mail: dian.noviyanti@bps.go.id

## Abstrak
Jawa Barat adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan memiliki ketimpangan pembangunan level  tinggi.    Perekonomian  masih  didominasi  wilayah  yang  dekat  pusat pemerintahan. Upaya untuk menanggulangi ketidaksetaraan pembangunan adalah dengan pembangunan  berkonsep  dimensi  kewilayahan.  Terdapat  enam  wilayah  pengembangan (WP)  di  Jawa  Barat  dengan  karakteristik  wilayah  yang  berbeda-beda  baik  dalam  segi ekonomi,  demografi  serta  sumberdaya  alam.  Faktor  apa  saja  yang  dominan  serta pengaruhnya  pada  perkembangan  wilayah  masing-masing  WP  sangat  penting  untuk perumusan  solusi  pembangunan  wilayah  yang  efektif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  karakteristik  dan  pengelompokan  wilayah,  perkembangan  perekonomian, tingkat perkembangan wilayah serta arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah tiap  WP.  Metode  yang  digunakan  yaitu  analisis  tipologi  klassen,  analisis  gerombol, skalogram  dan  analisis  deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  tingkat  perkembangan wilayah  dan  perekonomian  masih  didominasi  WP  Bodebekpunjur  dan  KK  Cekungan Bandung.  Strategi  pembangunan  yaitu  dengan  meningkatkan  perkembangan  wilayah daerah  belakang  (hinterland)  pada  tiap  WP.  Pusat-pusat  pertumbuhan  baru  tersebut diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: perkembangan wilayah, pemerataan, ekonomi, WP, strategi pembangunan

## Abstract
West Java is the region with the largest population and has a high level of development inequality. The economy is still dominated  by areas near  the center  of government. The effort  to  overcome  development  inequality  is  through  the  development  of  the  regional dimension  concept.  There  are  six  development  areas  (WP)  in  West  Java  with  different regional  characteristics  in  terms  of  economy,  demography  and  natural resources.  What factors are dominant and their influence on the development of the regions of each WP is very important for the formulation of effective regional development solutions. This study aims to determine the characteristics and grouping of regions, economic development, the level of regional development and the direction of regional development plans and strategies for each WP. The method used is Klassen typology analysis, cluster analysis, scalogram and descriptive analysis. The results showed the level of regional and economic development was  still  dominated  by  WP  Bodebekpunjur  and  KK  Bandung  Basin.  The  development strategy  is  to  increase  the  development  of  the  hinterland  in  each  WP.  The new  growth centers are expected to drive the pace of economic growth.
Keywords: regional development, equity, economy, WP, development strategy

## PENDAHULUAN
Paradigma baru pembangunan menurut  Rustiadi et  al. (2009)  harus diarahkan  pada  terjadinya  pemerataan ( equity ),  pertumbuhan  ( eficiency ),  dan keberlanjutan  ( sustainability ).  Pemerataan tidak  menyiratkan  pembangunan  yang sama disemua daerah, melainkan pemanfaatan potensi masing-masing daerah sehingga  bermanfaat  bagi  pertumbuhan ekonomi  penduduk  diseluruh  wilayah (Priadi  2018).  Setiap  wilayah  atau  bagian dari  wilayah  secara  spasial  memiliki beragam  potensi  dan  kondisi.  Jawa  Barat merupakan  daerah  dengan  penduduk terbesar  yang  berjumlah  48.683.700  pada tahun  2018  (18.37%  penduduk  Indonesia) . Kondisi aktual saat ini, aktivitas perekonomian  Jawa  Barat  didominasi daerah  dekat  Jakarta  dan  Bandung  dengan share 60% PDRB Jawa Barat (BPS 2017).
Penelitian  Aprianoor  dan  Muktiali (2015)  menyebutkan  angka  PDRB  yang tinggi  hanya  didominasi  oleh  beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat (Bekasi, Kota Bandung, dan Bogor), sedangkan kota/kabupaten  lainnya  hanya  dapat menghasilkan  sedikit  pendapatan  bahkan tidak  sampai  50%  dari  pendapatan  tiga wilayah  tersebut.  Pemusatan  sumberdaya dan investasi di beberapa wilayah menurut Akrofi et  al .  (2018)  dapat  menyebabkan polarisasi  dan  ketidaksetaraan  spasial. Ketimpangan Jawa Barat menurut penelitian Aprianoor dan Muktiali (2015) relatif tinggi dengan  nilai  Indeks  Williamson  0,61. Strategi  untuk  mengatasi  kesenjangan  di Jawa  Barat  yaitu  dengan  menerapkan pembangunan berdimensi kewilayahan.
Pembangunan
wilayah dapat memberikan  gambaran  sejauh  mana  suatu wilayah mempunyai peluang  untuk berkembang (Latuconsina, 2017).
Berdasarkan  dokumen  RPJMD  tahun  2018- 2023  dan  RTRW  tahun  2009-2029  yang tertuang  dalam  (Peraturan  Gubernur  Jawa Barat  2010),  terdapat  enam  Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:
1. WP Bodebekpunjur, terdiri dari wilayah Bogor, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok,
Kota  Bogor  dan  sebagian  Cianjur (Kecamatan  Cugenang,  Kecamatan Pacet,  Kecamatan  Sukaresmi  dan Kecamatan Cipanas). Sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan,  jasa,  pertambangan, agribisnis  dan  agrowisata  merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. 2. WP  Purwasuka,  mencakup  daerah Subang,  Purwakarta  dan  Karawang.
Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,  peternakan,  perikanan, bisnis  kelautan,  industri  pengolahan, pariwisata,  dan  pertambangan  adalah sektor  unggulan  yang  dikembangkan pada WP ini.
3. WP  Ciayumajakuning,  beranggotakan Kuningan, Cirebon, Majalengka,
Indramayu,  Sumedang  dan  Kota Cirebon.  WP  ini  memiliki  sektor potensial  untuk  dikembangkan  yaitu sektor agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan,
dan pariwisata.
4. WP  Priatim-Pangandaran,  meliputi wilayah  Garut,  Tasikmalaya,  Ciamis, Kota  Tasikmalaya,  Kota  Banjar  dan Pangandaran.
Sektor
pertanian, perkebunan, perikanan tangkap,
pariwisata,  industri  pengolahan,  dan pertambangan  mineral  merupakan sektor andalan untuk dikembangkan.
5. WP Sukabumi dan sekitarnya, mempunyai  anggota  Sukabumi,  Kota Sukabumi dan Cianjur. Sektor potensial yang  dikembangkan  yaitu  sektor pertanian,  perkebunan,  peternakan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan,  bisnis  kelautan,  dan pertambangan mineral.
6. WP  Kawasan  Khusus  Cekungan Bandung,  meliputi  daerah  Bandung, Bandung  Barat,  Kota  Cimahi,  Kota Bandung  dan  sebagian  Sumedang (Kecamatan  Jatinangor,  Kecamatan Tanjungsari,  Kecamatan  Cimanggung, Kecamatan  Sukasari  dan  Kecamatan Pamulihan).  Pengembangan  sektor potensial  meliputi  sektor  pertanian
hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan  dan  jasa, pariwisata, dan perkebunan.
Pembangunan  yang  berdimensi kewilayahan  dapat  diwujudkan  melalui optimalisasi  potensi  kewilayahan.  Hal  ini menjadi  suatu  keharusan  dan  menarik untuk  dianalisis.  Fakta  yang  melatar belakangi yaitu WP Bodebekpunjur dan KK Cekungan Bandung mendominasi kegiatan ekonomi Jawa Barat dengan share mencapai 60%  PDRB  Jawa  Barat.  WP  lain  juga memiliki  potensi  ekonomi  dari  sisi keberlanjutan  pertumbuhan  ekonominya. Pertumbuhan  ekonomi  WP  lain  di  luar Bodebekpunjur dan KK Cekungan Bandung ternyata  memiliki  capaian  yang  cukup menggembirakan dan potensial. Penggalian potensi  ekonomi  sangat  penting  untuk dilakukan  sebagai  bagian  dari  konsep pembangunan  kewilayahan.  Hal  tersebut bertujuan agar konvergensi ekonomi dapat dicapai  terutama  dengan  mendorong transformasi dan akselerasi (BPS 2017).
Tiap  WP  memiliki  karakteristik wilayah yang berbeda-beda baik dalam segi ekonomi, demografi serta sumberdaya alam. PDRB  per  kapita  yang  cukup  tinggi  tidak terjadi  di  seluruh  Jawa  Barat.  Jumlah penduduk  tidak  merata  diseluruh  wilayah Jawa  Barat,  masih  ada  beberapa  wilayah yang mendominasi wilayah lainnya. Hal ini merupakan salah satu indikasi perkembangan  wilayah  yang  tidak  merata dan  pembangunan  hanya  terkonsentrasi pada titik lokasi tertentu saja.
Indikator lain yang digunakan untuk melihat  perkembangan  wilayah  adalah infrastruktur fisik, misal jalan. Ketersediaan jalan antar wilayah Jawa Barat masih belum merata. Perbedaan terlihat antara kabupaten/kota di sekitar ibukota provinsi dan  ibukota  negara  dengan  Jawa  Barat bagian selatan. Berdasarkan olahan data BPS dalam  publikasi  Jawa  Barat  dalam  Angka 2018 terdapat perbedaan rasio panjang jalan terhadap  luas  wilayah  di  tiap  WP.  Hanya ada  tiga  WP yang  rasionya  di  atas  capaian Provinsi  Jawa  Barat  (0.65)  yaitu  WP Bodebekpunjur (1.14) Purwasuka (0.76) dan
KK  Cekungan  Bandung  (0.89).  Sedangkan tiga  WP  sisanya  yang  berada  di  bagian selatan  Jawa  Barat  yaitu  WP  Priatim- Pangandaran (0.57),
Sukabumi dan sekitarnya  (0.33)  dan  Ciayumajakuning (0.57) memiliki rasio di bawah rasio panjang jalan provinsi.
Ketidakmerataan pembangunan  infrastruktur  ini  menjadi permasalahan  lain  dalam  pembangunan ekonomi kewilayahan.
Pertumbuhan  industri  di  suatu wilayah  baik  industri  kecil  dan  mikro maupun  industri  sedang  dan  besar  juga merupakan indikator perkembangan wilayah.  Menurut  Tirado et  al. (2016) pertumbuhan  ekonomi  modern  ditandai dengan  pemusatan  aktivitas  industri  di lokasi tertentu yang mengakibatkan ketimpangan PDRB perkapita antar wilayah.  Berdasarkan  olahan  data  Analisis Sensus  Ekonomi  2016  Hasil  Listing  Potensi Ekonomi Jawa Barat publikasi BPS terdapat persebaran  industri  yang  tidak  merata  di tiap  WP.  Wilayah  Pengembangan  yang mempunyai  persentase  jumlah  industri  di bawah  rata-rata  Jawa  Barat  (16,67%)  yaitu WP Purwasuka (10,59%)
Priatim-
Pangandaran  (16,49)  serta  Sukabumi  dan sekitarnya  (11,99%).  Sedangkan  tiga  WP sisanya  yaitu  Bodebekpunjur  (22,91), Ciayumajakuning (18,24), dan KK Cekungan  Bandung  (19,78)  mempunyai persentase jumlah industri di atas rata-rata provinsi.
Banyak  faktor  yang  memengaruhi pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat. Identifikasi faktor dominan yang berpengaruh terhadap pembangunan wilayah  masing-masing  WP  masih  jarang dilakukan.  Faktor  apa  saja  yang  dominan serta  pengaruhnya  pada  perkembangan wilayah masing-masing WP sangat penting untuk  perumusan  solusi  pembangunan wilayah yang efektif.
Setiap  WP  memiliki  potensi,  fokus pengembangan dan masalah yang berbeda- beda.  Keragaman  dinamika  internal masing-masing WP membutuhkan rencana dan  strategi  pembangunan  yang  tepat. Rencana  harus  didasarkan  pada  masalah,
dasar kebutuhan, dan aset potensial daerah sehingga pengembangan  dapat  efisien  dan efektif (Fafurida 2012). Perlunya mengetahui karakteristik setiap WP meliputi  aspek  kependudukan,  sosial, sarana dan prasarana akan mempermudah dalam  menyusun  strategi  pengembangan wilayah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1) menganalisis  karakteristik  wilayah  dan potensi  perkembangan  perekonomian  tiap WP (2) menganalisis tingkat perkembangan wilayah  tiap  WP  dan  3)  merumuskan arahan  rencana  dan  strategi pembangunan wilayah  untuk setiap  WP  di  Provinsi  Jawa Barat.
Ruang  lingkup  penelitian  ini meliputi  seluruh  kabupaten/kota  yang terbagi dalam 6 WP di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten  yang  terbagi  menjadi  dua  WP akan  dianalisis  pada  WP  dengan  cakupan wilayah  kecamatan  terbesar.  Kecamatan Cugenang,  Pacet,  Sukaresmi  dan  Cipanas yang  masuk  WP  Bodebekpunjur  dianalisis pada Kabupaten Cianjur (WP Sukabumi dan sekitarnya). Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari,  Cimanggung,  Sukasari  dan Pamulihan yang  masuk WP  KK Cekungan Bandung  dianalisis  pada  Kabupaten Sumedang (WP Ciayumajakuning)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi
Jawa  Barat  yang  terdiri  dari  6  wilayah pengembangan (WP) dan 27 Kabupaten/Kota pada Bulan Mei- September 2019. Penelitian ini
menggunakan  jenis  data  sekunder  yang bersumber  dari  BPS  dan  Bappeda  Provinsi Jawa Barat. Data tersebut meliputi data peta administrasi  wilayah  Jawa  Barat,  data tutupan  lahan  2010,  2014,  2018,  data  PDRB ADHK  2010  menurut  pengeluaran  Tahun 2014-2017,  data  PODES  2018.  Alat  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah perangkat  komputer  yang  dilengkapi dengan Microsoft  Office,  Software  Geographic Information  System  (GIS),  Software  Statistica, Software R studio, dan alat tulis-menulis. Karakteristik  wilayah  adalah  sifat atau  ciri  khas  suatu  wilayah  yang  ditinjau
dari  berbagai  aspek.  Berdasarkan  aspek fisik, karakteristik wilayah  bisa dilihat dari luas lahan terbangun ( built up area ) dan luas lahan  sawah.  Pertumbuhan  wilayah  yang berkaitan  dengan  perubahan  penggunaan lahan  menjadi  area  perumahan,  kawasan komersial atau industry menurut McGarigal et  al. (2018) merupakan  konversi  lahan utama  di  dunia  dan  pada  banyak  kasus bersifat permanen. Penelitian
ini menggunakan  data  atribut  luas  lahan terbangun  peta landcover Jawa  Barat  tahun 2010,  2014  dan  2018.  Selama  kurun  waktu delapan  tahun  bisa  diketahui  persentase perubahan lahan terbangun.
Tipologi  Klassen  menurut  Muta’ali
(2015)  adalah  model  yang  paling  populer untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan, pola dan struktur perekonomian wilayah. Tipologi ini
menggunakan basis data besaran pendapatan  Produk  Regional  Domestik Bruto  (PDRB  per  kapita)  dan  laju pertumbuhan  ekonomi  (LPE)  dengan pembagian  berdasarkan  rata-rata.  LPE adalah indeks berantai dari masing-masing kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan  lima  titik  tahun  yaitu  tahun 2014  sampai  2018  untuk  mengetahui perkembangan  perekonomian  di  wilayah Jawa  Barat.  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi (LPE) dihitung mengggunakan rumus pada persamaan 1.
LPE = 𝑃𝐷𝑅𝐵 (𝑛,𝑏) − 𝑃𝐷𝑅𝐵 (𝑛−1,𝑏)
𝑃𝐷𝑅𝐵 (𝑛−1,𝑏,𝑖)
X 100% …….. (1)
Keterangan:
LPE      : Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB   : Produk Domestik Regional Bruto
Menurut  Sjafrizal  (1997)  tipologi klassen  menghasilkan  empat  klasifikasi daerah  yang  masing-masing  mempunyai karakteristik  yang  berbeda  antara  satu wilayah  dengan  wilayah  lainnya.  Untuk lebih  jelasnya  kuadran  tipologi  klassen tentang pertumbuhan di wilayah Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Kuadran tipologi Klassen Laju Pertumbuhan Ekonomi (R) PDRB per kapita (Y) Y kabupaten/kota > Y Jawa Barat Y kabupaten/kota < Y Jawa Barat R kabupaten/kota > R Jawa Barat Kuadran I: Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh ( high growth and highincome ) Kuadran III: Wilayah berkembang cepat ( high growth but low income )
R kabupaten/kota < R Jawa Barat Kuadran II: Wilayah maju tapi tertekan ( low growth but high income ) Kuadran IV: Wilayah relatif tertinggal
( low growth and low income )
Sumber:  Muta’ali (2015)
Pengelompokan
karakteristik wilayah  berguna  untuk  menentukan tipologi  wilayah  berdasarkan  karakteristik wilayah.  Teknik  analisis  pengelompokan wilayah  yaitu  analisis  gerombol  ( cluster analysis ).  Menurut  Pribadi et  al. (2017) analisis gerombol bertujuan untuk mengelompokkan  obyek,  sedemikian  rupa sehingga  obyek  dalam  satu  kelompok memiliki  karakteristik  yang  lebih  mirip dibanding  obyek  dalam  kelompok  lain. Secara umum terdapat dua metode analisis gerombol yaitu metode berhirarki dan tidak berhirarki  (Panuju  dan  Rustiadi  2013). Penelitian  ini  menggunakan  delapan karakteristik  wilayah  sebagaimana  terdapat pada bagian hasil dan pembahasan.
Analisis  skalogram  menurut  Utari (2015) merupakan alat untuk mengidentifikasi  pusat  pertumbuhan  wila- yah  berdasarkan  fasilitas  pelayanan  yang dimilikinya,  dengan  demikian  hierarki pusat  –  pusat  pertumbuhan  dan  aktivitas pelayanan suatu wilayah dapat ditentukan. Rumus  umum  skalogram  adalah  seperti pada Persamaan 2.
Indeks Hirarki ( I i) = ∑ (𝐹 𝑖𝑘 𝑛 𝑘 𝑛 𝑎𝑘 ) …………. (2) dimana:
𝑛 𝑎𝑘 = bobot fasilitas penentu
Data yang digunakan meliputi data potensi desa  (PODES)  tahun  2011,  2014  dan  2018 yang dikeluarkan oleh BPS.
Menurut  Fafurida  (2012)  informasi penting  tentang  perkembangan  wilayah dibutuhkan  untuk  membuat  perencanaan menjadi  lebih  mudah  disusun.  Analisis deskriptif  merupakan  salah  satu  teknik analisis untuk merumuskan arahan rencana dan  strategi  pembangunan  wilayah.  Hasil analisis  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar dalam  merumuskan  pembangunan  daerah. Analisis deskriptif ini pada dasarnya adalah pendeskripsian suatu proses yang
mencakup upaya penelusuran dan pengungkapan  informasi  yang  relevan terkandung  dalam  data.  Tujuan  analisis deskriptif menurut Pravitasari (2009) adalah memberikan gambaran dan interpretasi atas hasil  analisis  yang  disajikan  dalam  bentuk grafis, dan gambar-gambar, serta menghitung ukuran-ukuran deskripsinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Wilayah
Karakteristik  wilayah  Jawa  Barat berdasarkan  aspek  fisik  dapat  dilihat  dari penggunaan  lahan.  Jawa  Barat  merupakan wilayah yang mempunyai sumberdaya alam beragam.  Luas  lahan  tiap  wilayah mengalami perkembangan penggunaannya. Perubahan luas lahan tiap tahun menunjukkan  telah  terjadi  pergeseran struktur  perekonomian.  Berdasarkan  data peta landcover Bappeda  Jawa  Barat  Tahun 2010,  2014,  dan  2018  dapat  dianalisis  pola penggunaan  lahan  dalam  tiga  tiik  tahun tersebut.
Luas  lahan  terbangun  merupakan salah  satu  faktor  yang  berpengaruh terhadap  perkembangan  wilayah  dilihat dari  aspek  fisik.  Tingginya  jumlah penduduk  dan  aktivitas  perekonomian  di Jawa  Barat  membuat  laju  pertumbuhan lahan  terbangun  semakin  meningkat  tiap tahun.  Daerah  perkotaan  dan  area sekitarnya  merupakan  wilayah  dengan lahan terbangun yang tinggi. Hal ini dipicu oleh perkembangan aktivitas ekonomi
terutama  sektor  sekunder  dan  tersier  yang pesat.  Daya  tarik  perkotaan  tersebut mendorong  kepadatan  penduduk  yang disertai  penambahan  bangunan  dengan fungsi  perumahan  dan  fasilitas  umum pendukungnya.
Menurut Prawatya (2013) perkembangan lahan terbangun dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain historis, urbanisasi, jarak dengan kota besar, topografi, dan aksesibilitas. Persentase luas
lahan terbangun yang mencirikan perkembangan wilayah Jawa Barat terdapat pada Gambar 1 dan 2.  WP Bodebekpunjur merupakan wilayah yang mempunyai lahan terbangun tertinggi dengan persentase luas di atas 25%. Posisi kedua diduduki oleh WP KK  Cekungan  Bandung  dengan  persentase luas di atas 17%. Built up area terkecil berada pada WP Sukabumi dan sekitarnya (luas > 6%).
Gambar 1. Persentase lahan terbangun WP Jawa Barat tahun 2010, 2014 dan 2018
Gambar 2. Peta persentase rata-rata lahan terbangun WP Jawa Barat tahun 2011, 2014 dan 2018
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2010 2014
2018 Bodebekpjr 25.56 26.05 27.55 Purwasuka 13.66 14.32 15.11 Ciayumajakng 10.97 11.19 11.96 Priatim-Pngndrn 7.56 8.21 9.95 KK Cek Bdg 17.61 18.68 19.45 Sukabumi dsk 6.27 6.82 7.68
P er sen tas e lah an ter b an gu n (% )
Perkembangan  lahan  terbangun yang cukup tinggi pada WP Bodebekpunjur dan  KK  Cekungan  Bandung  menunjukkan wilayah tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. WP Sukabumi dan  sekitarnya  yang  mempunyai  area terbangun  terkecil  menandakan  struktur perekonomian  masih  didominasi  sektor primer  dan  belum  banyak  bergeser.  Rata- rata laju kenaikan lahan terbangun terbesar berada  pada  WP  Priatim-Pangandaran dengan  persentase  1.19%.  Hal  ini  berarti pada  jangka  waktu  tahun  2010,  2014  dan 2018  WP  tersebut  mengalami  kenaikan lahan  terbangun  rata-rata  sebesar  1.19%. Fenomena ini menunjukkan mulai begesernya  struktur  perekonomian  pada WP Priatim-Pangandaran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.
Gambar  2  menunjukkan  besarnya persentase lahan terbangun tiap kabupaten/kota  dalam  WP  di  Jawa  Barat. Perkotaan  merupakan  wilayah  dengan  lahan terbangun  yang  cukup  tinggi  (>  10%). Terdapat dua  kota yang memiliki  persentase lahan  terbangun  sedang  dan  tujuh  kota dengan  lahan  terbangun  tinggi.  Hal  ini menunjukkan  kota  sebagai  daerah  inti  yang berperan  sebagai  pusat  kegiatan.  Wilayah sekitarnya sebagai daerah belakang ( hinterland ).  Daerah  inti  memiliki  aktivitas ekonomi  tinggi  yang  ditandai  dengan besarnya builtup area .
Wilayah  dengan  lahan  terbangun tinggi  sebagian  besar  terdapat  pada  WP Bodebekpunjur  (3  kota),  WP  KK  Cekungan
Bandung (2 kota) dan WP Ciayumajakuning (1 kota). Builtup area dengan kategori sedang dan rendah  berada  pada  WP  Purwasuka, Sukabumi  dsk  serta  Priatim-Pangandaran. Kota  Depok,  Kota  Bekasi,  Kota  Bogor,  Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Cirebon memiliki persentase  lahan  terbangun  tinggi  (>42%). Fakta  tersebut  didukung  dengan  tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan sangat tinggi.  Pertambahan  penduduk  dengan  luas wilayah tetap akan mendorong laju kenaikan lahan  terbangun.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian dinamika perkembangan kota kecil oleh Baga (2015) yang menyatakan kepadatan penduduk  berbanding  lurus  dengan  luas lahan terbangun.
Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan  kepadatan  penduduk  makin tinggi  yang  mempengaruhi  peningkatan pembangunan. Hal ini menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, sehingga ruang  terbangun  semakin  mendominasi  dan mendesak ruang-ruang alami untuk berubah fungsi (Tulenan et al. 2014). Perubahan lahan pertanian menjadi area terbangun merupakan tanda adanya pergeseran sektor perekonomian  dari  sektor  primer  menjadi sektor sekunder dan tersier. Menurut Pratiwi dan  Muta’ali  (2018)  sektor  maju  dan  cepat tumbuh didominasi oleh sektor perdagangan besar  dan  eceran,  sektor  transportasi  serta pergudangan.  Lahan  pertanian  sawah  Jawa Barat menunjukkan wilayah mana yang masih bertumpu pada sektor primer dan mana yang sudah bergeser.
Gambar 3. Persentase luas lahan sawah WP Jawa Barat tahun 2010, 2014 dan 2018
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Bodebek- pjr
Purwasu- ka Ciayumaja- kng Priatim- Pngndrn KK Cek Bdg Sukabumi dsk 2010 27.48 48.34 40.98 21.49 21.90 17.53 2014 28.27 52.63 46.36 21.61 20.53 17.44 2018 27.38 52.82 43.42 18.80 18.55 16.73
L u as L ah an S aw ah (% )
WP  Purwasuka  mempunyai  luas sawah  terbesar  di  Jawa  Barat  berdasarkan Gambar 3 dengan persentase luas yang terus meningkat. Luas lahan sawah terkecil terdapat pada  WP  Sukabumi  dsk  dengan  persentase luas  16.73%  pada  tahun  2018.  Pada  WP Bodebekpunjur  dan  Ciayumajakuning  luas lahan  sawah  berfluktuasi  yaitu  naik  pada tahun 2014 dan turun pada tahun 2018. Luas sawah  cenderung  terus  menurun  pada  WP Priatim-Pangandran, KK Cekungan Bandung serta  Sukabumi  dan  sekitarnya.  Hal  ini disebabkan  semakin  terdesaknya  area  lahan sawah oleh lahan terbangun.
Perkembangan
Perekonomian dengan

## Tipologi Klassen
Tipologi  Klassen  merupakan  analisis yang digunakan untuk mengetahui pola dan struktur  pertumbuhan  ekonomi  masing- masing  daerah.  Melalui  analisis  ini  akan diketahui  klasifikasi  daerah  berdasarkan dua Economic  growth adalah  indeks  berantai  dari masing-masing  kegiatan  ekonomi.  Penelitian ini menggunakan lima titik tahun yaitu tahun 2014-2018  untuk  mengetahui  perkembangan perekonomian di Jawa Barat.
Kuadran  tipologi  klassen  pada Gambar  4  menunjukkan  perkembangan perekonomian di Jawa Barat dalam kurun lima tahun.  Penentuan  lokasi  kuadran  tersebut berdasarkan  rata-rata  laju  pertumbuhan ekonomi (LPE) dan rata-rata PDRB per kapita Jawa  Barat  dengan  nilai  5.36%  dan  Rp. 26,974,000,-. Sebagian besar WP terdapat pada kuadran  I  yaitu  wilayah  cepat  maju  dan tumbuh  dengan  persentase  50%  (3  WP). Kuadran III yaitu wilayah maju tapi tertekan beranggotakan  WP  Sukabumi  dsk  dan  WP Priatim-pangandaran.  WP  Ciayumajakuning merupakan  WP  dengan  kategori  relatif tertinggal (Kuadran IV). Pada indikator yaitu laju  pertumbuhan  ekonomi  (LPE)  dan pendapatan  (PDRB)  per  kapita.  Kuadran  II yaitu wilayah maju tapi tertekan tidak terdapat WP yang masuk kategori tersebut. Purwasuka merupakan  WP  dengan  rata-rata  PDRB  per kapita tertinggi se-Jawa Barat dengan nilai Rp. 39,387,000,-.  Peringkat  kedua  diduduki  oleh WP KK Cekungan Bandung dan
Bodebekpunjur  dengan  nilai  Rp.  32,136,000,-
dan 30,179,000,-. Hal ini semakin mempertegas dominasi  ketiga  WP  tersebut  dalam kontribusinya terhadap PDRB Jawa Barat.
WP dengan rata-rata PDRB perkapita terendah  terdapat  pada  WP  Priatim- Pangandaran  yaitu  sebesar  Rp.  15,165,000,-. Fakta  tersebut  menunjukkan  perekonomian masih  belum  berkembang  pesat  dan  belum banyak  pergeseran  struktur  perekonomian. WP dengan rata-rata LPE tertinggi diraih oleh WP KK
Cekungan
Bandung dan
Bodebekpunjur dengan nilai 6.14% dan 6.07%. Letak  strategis  dekat  pusat  pemerintahan merupakan  faktor  pendorong  pertumbuhan ekonomi tinggi. Rata-rata LPE terendah berada pada WP Ciayumajakuning sebesar 5.12%. Hal ini  menunjukkan  WP  Ciayumajakuning sebagai  daerah  relatif  tertinggal  dengan  rata- rata  PDRB  perkapita  dan  rata-rata  LPE  di bawah nilai Jawa Barat.
Gambar 4. Tipologi Klassen antar WP Jawa Barat
Gambar 5 . Tipologi Klassen kabupaten/kota dalam WP Jawa Barat
Tipologi klassen antar kabupaten/kota dalam WP Jawa Barat terdapat pada Gambar 5. Kabupaten/kota Jawa Barat sebagian besar berada  pada  kuadran  III  tipologi  klassen. Terdapat  14  kabupaten/kota  dalam  kuadran III.  Hal  ini  menunjukkan  kabupaten/kota dengan kategori berkembang cepat mendominasi  wilayah  Jawa  Barat.  Pada kuadran  IV  terdapat  enam  kabupaten/kota yang  berkategori  wilayah  relatif  tertinggal. Pada  wilayah  ini  pembangunan  perlu
ditingkatkan  untuk  mendorong  LPE  dan PDRB  per  kapita.  Wilayah  cepat  maju  dan tumbuh  (kuadran  I)  beranggotakan  lima kabupaten/kota  yang  diharapkan  hasil pembangunan  dan  ekonominya memberikan efek  menyebar  pada  wilayah  sekitarnya. Kategori wilayah maju tapi tertekan (kuadran II)  merupakan  kuadran  dengan  anggota terkecil yaitu dua kabupaten. Tipologi klassen kabupaten/kota dalam WP Jawa Barat secara spasial ditampilkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Peta tipologi klassen kabupaten/kota dalam WP Jawa Barat
Daerah yang relatif tertinggal berdasarkan Gambar 18 sebagian besar berada di  wilayah  sebelah  timur  Jawa  Barat.  WP Priangan Timur-Pangandaran merupakan WP yang  didominasi  kabupaten/kota  dengan kategori  kuadran  IV.  Wilayah  Jawa  Barat bagian tengah dan barat mempunyai kondisi yang lebih baik dengan dominasi kuadran III dan I dibanding wilayah bagian timur. Hal ini disebabkan wilayah bagian barat dan tengah merupakan pusat pertumbuhan dan pemerintahan.  Lokasi  yang  strategis  dengan jarak  yang  tidak  terlalu  jauh  dari  ibukota negara  dan  provinsi  membuat  wilayah tersebut  berkembang  pesat  dibandingkan bagian timur Jawa Barat.
Kota  Bandung,  Kota  Cimahi,  Bekasi, dan  Karawang  merupakan  wilayah  yang berada  pada  kuadran  I  pada  WP  KK
Cekungan  Bandung,  Bodebekpunjur  dan Purwasuka.  Posisi  kabupaten/kota  tersebut masih  tetap  bila  dibandingkan  dengan penelitian  Pravitasari  (2009).    Hal  ini mengindikasikan  stabilitas  dan  kontinuitas pembangunan  khususnya  bidang  ekonomi Kota  Cirebon  pada  WP  Ciayumajakuning merupakan  wilayah  cepat maju  dan  tumbuh yang  mengalami  pergeseran  dari  kuadran  II Tahun  2000-2007  pada  penelitian  Pravitasari (2009) menjadi kuadran I pada penelitian ini. Aktivitas perekonomian Kota Cirebon sebagai kota  inti  WP  Ciayumajakuning  mengalami kemajuan yang merangsang wilayah sekitarnya.  Indikasi  Kota  Cirebon  sebagai growth  pole yaitu  hampir  55%  kawasan merupakan  lahan  terbangun  (Lestari et  al. 2017).

## Tabel 2 Persentase kabupaten/kota dalam kuadran tiap WP

## Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Tabel  2  menunjukkan  banyak  dan besarnya  persentase  kabupaten/kota  dalam WP di Jawa Barat. WP KK Cekungan Bandung mempunyai persentase kabupaten/kota terbesar pada kuadran I (7.41%). Kuadran III persentase  tertinggi  berada  pada  WP Bodebekpunjur (14.81%). WP dengan penyumbang  kuadran  IV  terbanyak  yaitu
Priatim-Pangandaran
(14.81%).
Kabupaten/kota  dalam  kuadran  IV  ada  6, jumlah ini menurun drastis bila dibandingkan penelitian Pravitasari (2009) yang berjumlah 14 kabupaten/kota.  Hal  ini  diikuti  dengan sepuluh  kabupaten/kota  yang  bergeser  dari kuadran  IV  pada  penelitian  sebelumnya menjadi  kuadran  III  pada  penelitian  ini. Kenyataan  ini  memperlihatkan  kemajuan sektor perekonomian Jawa Barat dalam kurun waktu  sepuluh  tahun.  Indikatornya  yaitu PDRB per kapita dan LPE berkembang pesat sehingga  daerah  tertinggal  bergeser  menjadi daerah berkembang cepat.

## Pengelompokan Karakteristik Wilayah
Pengelompokan  wilayah  bertujuan untuk mengelompokkan wilayah yang punya kesamaan  atau  kemiripan  berdasarkan karakteristik tertentu. Analisis untuk mengelompokkan  wilayah  yaitu  analisis gerombol  ( cluster  analysis ).  Penelitian  ini menggunakan  delapan  karakteristik  yaitu persentase  lahan  sawah,  terbangun,  hutan, rata-rata  LPE  tahun  2014-2018,  rata-rata kepadatan  penduduk  tahun  2014-2018,  rata- rata pertumbuhan penduduk tahun 2014-2018, rata-rata  PDRB  per  kapita  tahun  2014-2018,
Indeks  Perkembangan  Wilayah  (IPW)  tahun 2018.
Hasil analisis gerombol WP Jawa Barat dengan  metode  berhirarki  ( joining/tree clustering)
menghasilkan dendogram sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  7. Penentuan  jumlah  gerombol  dilakukan dengan  melakukan  pemotongan  pada  garis terpanjang  dari  dendogram  yang  terbentuk. Pemotongan  garis  dilakukan  pada  jarak  5.5 yang  terbentuk  dari  garis  terpanjang  (garis yang terbentuk dari gabungan WP Bodebekpunjur dan  KK  Cekungan  Bandung. Berdasarkan dendogram Gambar 7 WP jawa Barat terbagi dalam dua kelompok/tipologi.
Gambar 7.  Dendogram WP Jawa Barat dengan analisis gerombol berhirarki
WP Jumlah dan persentase kabupaten/kota terhadap Jawa Barat K I % K II % K III % K IV % Bodebekpjr 1 3.70 - - 4 14.81 - - Purwasuka 1 3.70 1 3.70 - - 1 3.70 Ciayumajakng 1 3.70 1 3.70 3 11.11 1 3.70 Priatim-Pngndrn - - - - 2 7.41 4 14.81 KK Cek Bdg 2 7.41 - - 2 7.41 - - Sukabumi dsk - - - - 3 11.11 - - Jawa Barat 5 18.52 2 7.41 14 51.85 6 22.22
Pada  tipologi/ cluster I  terdiri  dari tiga  anggota  yaitu  WP  Ciayumajakuning, Sukabumi dsk serta Purwasuka. Tipologi/ cluster II  beranggotakan  dua  WP yaitu  Bodebekpunjur  dan  KK  Cekungan Bandung. Hal ini berarti WP Bodebekpunjur dan  KK  Cekungan  Bandung  mempunyai karakteristik  yang  relatif  sama  atau  lebih
mirip  dibanding  WP  lain.  Kekonsistenan hasil  analisis  gerombol/klaster  dengan metode  berhierarki  bisa  diuji  dengan melihat hasil analisis gerombol metode tidak berhirarki  ( K-means  clustering ).  Caranya yaitu  dengan  mengklasifikasi  nilai mean masing-masing variabel penciri tiap gerombol/klaster.
Gambar 8. Grafik WP Jawa Barat dengan analisis gerombol tidak berhirarki
Gambar 8 menunjukkan
hasil pengelompokan WP dengan analisis cluster metode  tidak  berhirarki.  Terdapat  dua kelompok / tipologi      WP      berdasarkan
metode  ini  sama  seperti  metode  berhirarki (konsisten). Kelompok/tipologi WP
mempunyai  karakteristik  sebagaimana terdapat pada Tabel 3. Tabel 3. Karakteristik tipologi/kelompok WP Jawa Barat Cluste r WP Karakteristik/Variabel %sawah %terba- ngun %hutan  LPE Kepa- datan pendu- duk Pertum- buhan pendu- duk PDRB per kapita IPW 1 Ciayumajakng, Sukabumi dsk, Priatim-Pngndrn, Purwasuka tinggi rendah tinggi  rendah  rendah  rendah  rendah  rendah 2 Bodebekpjr, KK Cek Bdg rendah tinggi  rendah  tinggi  tinggi  tinggi  tinggi  tinggi
Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Dominasi cluster dua yang beranggotakan WP Bodebekpunjur dan KK Cekungan Bandung terlihat pada Gambar 8. Terdapat  6  karakteristik  yang  berkategori tinggi  berbanding  2  pada  tipologi  1.
Persentase  lahan  terbangun  yang  tinggi dibandingkan  persentase sawah  dan  hutan yang rendah menunjukkan sektor perekonomian  didominasi  sektor  sekunder dan  tersier.  Kepadatan  dan  pertumbuhan
Plot of Means for Each Cluster Cluster  1 Cluster  2 % l a h a n s a w a h 2 0 1 8 % l a h a n t e rb a n g u n 2 0 1 8 % h u ta n 2 0 1 8 R a ta 2 L P E 2 0 1 4 -2 0 1 8 R a ta 2 k e p a d a ta n 2 0 1 4 -2 0 1 9 R a ta 2 p e rt u m b p e n d d u k 2 0 1 4 -2 0 2 0 R a ta 2 P D R B p e r k a p it a 2 0 1 4 -2 0 1 8 IP W 2 0 1 8 Variables -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
penduduk  yang  tinggi  merupakan  ciri tipologi  dua  merupakan growth  pole dan aktivitas  ekonomi  di  Jawa  Barat.  Hal tersebut  mendorong  tingginya  pendapatan perkapita  dibanding  tipologi  satu.  IPW membuktikan  tipologi  dua  memiliki perkembangan wilayah lebih maju dibanding tipologi satu.
Tipologi 1 mempunyai karakteristik berkategori  rendah  lebih  banyak  yaitu  6 dibanding  2  pada  tipologi  2.  Tipologi  ini memiliki karakteristik persentase swah dan hutan yang tinggi. Hal   ini   menunjukkan sektor  perekonomian  masih  didominasi sektor  primer.  LPE  dan  PDRB  per  kapita berkategori rendah berarti wilayah tipologi rendah disebabkan banyak penduduk yang berpindah  ke  kota  puntuk  bekerja. Kenyataan  ini  sesuai  dengan  Penelitian Hamri et  al. (2016)  membuktikan  bahwa salah  satu  penyebab  migrasi  yaitu  upah yang  lebih  tinggi  dan  prospek  pekerjaan yang  lebih  baik  di  daerah  perkotaan. Pendapatan  dan  pekerjaan  memikat  orang ke pusat pertumbuhan disebabkan manfaat yang  dirasakan  lebih  besar  di  pusat-pusat pertumbuhan.  IPW  yang  rendah  berarti tipologi  satu  perkembangan  wilayah berdasarkan  fasilitas  dan  prasarana  masih tertinggal.

## Tingkat Perkembangan Wilayah
Salah  satu  indikator  perkembangan wilayah  yaitu  tersedianya  fasilitas  yang memadai  dan  bisa  dimanfaatkan  oleh seluruh  lapisan  masyarakat.  Prioritas pembangunan  juga  diarahkan  untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana pelayanan  dan  meningkatkan  pemerataan jangkauan pelayanan  tersebut  bagi  seluruh lokasi  wilayah.  Metode  untuk  mengetahui perkembangan  wilayah  yaitu  analisis skalogram.  Analisis  ini  menghasilkan hirarki  atau  urutan  peringkat  wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan.
Penelitian ini menggunakan empat variable pada  analisiss  skalogram  yaitu  fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Fasilitas-fasilitas  tersebut  menunjukkan adanya differentiation dan centrality wilayah. Semakin banyak dan beragam jenis fasilitas yang  dimiliki  wilayah  maka  semakin berpotensi  menjadi  pusat  pertumbuhan. Tingkat perkembangan wilayah Jawa Barat dianalisis  pada  tiga  titik  tahun  yaitu  2011, 2014, dan 2018 sehingga bisa diketahui laju hirarki  wilayahnya.  Hasil  skalogram berbobot  antar  WP  di  Jawa  Barat  terdapat pada Tabel 4.
Tabel 4 Perkembangan WP Jawa Barat tahun 2011, 2014 dan 2018
WP 2011 2014 2018 IPW Jum- lah Jenis Fasi- litas Hirarki IPW Jum- lah Jenis Fasi- litas Hirarki IPW Jum- lah Jenis Fasi- litas Hirarki Bodebekpjr 52.76 23 Hirarki 1 51.40 23 Hirarki 1 52.43 23 Hirarki 1 Purwasuka 4.38 12 Hirarki 3 2.64 9 Hirarki 3 3.15 12 Hirarki 3 Ciayumajakng 25.44 22 Hirarki 2 23.57 23 Hirarki 3 22.38 22 Hirarki 3 Priatim-Pngndrn 25.83 18 Hirarki 2 26.43 19 Hirarki 2 27.84 18 Hirarki 2 KK Cek Bdg 32.41 23 Hirarki 2 29.36 23 Hirarki 2 29.46 22 Hirarki 2 Sukabumi dsk 10.93 15 Hirarki 3 10.96 17 Hirarki 3 11.13 17 Hirarki 3
Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Tingkat  perkembangan  wilayah antar  WP  Jawa  Barat  pada  Tabel  20 menunjukkan  adanya  peningkatan  dan penurunan  (IPW  dan  hirarki)  dalam  tiga titik tahun. Bodebekpunjur merupakan WP
yang  konsisten  menduduki  hirarki/tingkat perkembangan  wilayah  tertinggi.  Indeks Perkembangan Wilayah
(IPW) WP Bodebekpunjur selalu lebih tinggi dibanding WP lainnya. Hal ini menunjukkan dominasi
kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang tersedia. WP yang konsisten di hirarki dua adalah KK Cekungan Bandung dan Priatim- Pangandaran.  WP  KK  Cekungan  Bandung mempunyai jenis fasilitas yang sama dengan Bodebekpunjur  yaitu  22-23  namun  dengan jumlah fasilitas yang lebih sedikit sehingga berada pada hirarki kedua.
WP Purwasuka serta Sukabumi dan sekitarnya  konsisten  di  hirarki  tiga  selama tiga titik waktu. IPW kecil serta jumlah dan jenis fasilitas yang sedikit membuat dua WP tersebut  berada  pada  hirarki  terendah. Kenyataan ini menunjukkan tingkat perkembangan  kedua  WP  masih  jauh tertinggal  dari  segi  fasilitas  dan  sarana pelayanan.  Ciayumajakuning  merupakan WP  yang  mengalami  penurunan  hirarki perkembangan  wilayah.  Pada  tahun  2011 dan  2014  WP  Ciayumajakuning  masih menduduki  hirarki  2  namun  menurun menjadi hirarki 3 pada tahun 2018. Artinya WP  ini  mengalami  penurunan  jumlah fasilitas  namun  dengan  jenis  fasilitas  yang relatif  sama  jumlahnya  (22-23  fasilitas). Grafik  IPW  antar  WP  Jawa  Barat  terdapat pada Gambar 9.
Secara  umum  IPW  antar  WP  Jawa Barat  relatif  stabil  berdasarkan  Gambar  9. Tidak  terdapat  laju  kenaikan  atau penurunan IPW yang cukup mencolok. IPW Bodebekpunjur  berada  jauh  di  atas  WP lainnya,  hal  ini  memperlihatkan  lengkap dan  beragamnya  fasilitas  dengan  jumlah yang relatif merata di setiap wilayah. Posisi yang  strategis  dekat  pusat  pemerintahan dan perekonomian mendorong pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang. WP Sukabumi dsk serta Priatim- Pangandaran  memiliki  laju  kenaikan  IPW dalam tiga titik tahun.  Penambahan jumlah dan jenis fasilitas mendorong laju kenaikan IPW. Ciayumajakuning memiliki IPW yang terus  menurun,  hal  ini  dipengaruhi berkurangnya jenis dan jumlah fasilitas yang ada.  WP  Bodebekpunjur,  Purwasuka,  dan KK Cekungan Bandung memiliki penurunan  IPW  pada  tahun  2014. Penurunan jumlah dan jenis fasilitas sebagai pendorong turunnya IPW tersebut disebabkan  tutup  atau  tidak  aktifnya fasilitas tertentu.
Gambar 9 Grafik IPW pada WP Jawa Barat Tahun 2011, 2014 dan 2018
Hirarki  wilayah  dari  titik  awal pengamatan (2011) sampai titik akhir (2018) bisa  menggambarkan  laju  perkembangan wilayah. Kategori hirarki tersebut mencerminkan  capaian  perkembangan wilayah  selama  delapan  tahun  dari  segi sarana  dan  prasarana.  Informasi  tersebut
diharapkan menjadi dasar evaluasi pemerintah  dalam  menyusun  kebijakan pembangunan.  Alur  pergeseran  hirarki kabupaten/kota  dalam  WP  Jawa  Barat seperti  yang  dilakukan  Priadi  (2018) terdapat pada Tabel 5.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 2011 2014 2018 I P W Ciayumajakuning Sukabumi dsk
Bodebekpunjur Purwasuka
KK Cekungan Bdg Priatim-Pngndrn
Tabel 5.  Klasifikasi kabupaten/kota Jawa Barat berdasarkan pergeseran tingkat perkembangan wilayah dari tahun 2011 sampai 2018

## Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Pergeseran  hirarki  perkembangan wilayah berdasarkan Tabel  5 menunjukkan sebagian  besar  (55.56%)  berada  pada kategori  rendah-rendah.  Hal  ini  berarti separuh  lebih  wilayah  Jawa  Barat  masih rendah  tingkat  perkembangan  wilayahnya. Terdapat  15  kabupaten/kota  yang  masih konsisten  di  hirarki  III  dan  belum  berhasil bergeser.  Kategori  dengan  persentase terbesar kedua  yaitu  sedang-sedang (22.22%),  artinya  belum  ada  peningkatan perkembangan  wilayah.  Penurunan  hirarki
wilayah terdapat pada kategori baik-sedang dan  sedang-rendah  dengan  persentase masing-masing 3.70%.
Peningkatan perkembangan  wilayah  dengan  kategori sedang-baik masih  relatif  kecil  (3.70%)  dan kategori  stabil  baik-baik  berada  pada besaran 7.41%. Kenyataan ini membuktikan perlunya  peningkatan  jumlah  dan  jenis fasilitas  dengan  sebaran  yang  merata  dan mudah diakses. Pergeseran hirarki wilayah secara jelas terdapat pada Gambar 10.
Gambar 10. Peta pergeseran hirarki skalogram kabupaten/kota dalam WP Jawa Barat
No Kategori (pergeseran hirarki) Jml kabupaten/kota Persentase (%) 1 Baik-Baik (I-I) 2 7.41 2 Sedang-Baik (II-I) 1 3.70 3 Rendah-Baik (III-I) 0 0.00 4 Baik-Sedang (I-II) 1 3.70 5 Sedang-Sedang (II-II) 6 22.22 6 Rendah-Sedang (III-II) 1 3.70 7 Baik-Rendah (I-III) 0 0.00 8 Sedang-Rendah (II-III) 1 3.70 9 Rendah-Rendah (III-III) 15 55.56 Jumlah 27 100.00
Tingkat  perkembangan  wilayah kategori  rendah-rendah  terdapat  pada Sebagian  besar  WP  Ciayumajakuning, Priatim-Pangandaran,
KK Cekungan Bandung. WP Bodebekpunjur (Kota Bogor) dan  Sukabumi  dan  sekitarnya  (Kota Sukabumi)  juga  berkategori  pergeseran hirarki
rendah-rendah. Hal ini
menunjukkan  wilayah  tersebut  cukup  sulit untuk  berkembang  (stagnan).  Jumlah  dan jenis fasilitas cukup sedikit penambahannya sehingga  belum  melampaui  rata-rata  Jawa Barat.  Kategori  sedang-sedang  berada  di bagian pantai selatan Jawa Barat dan bagian kecil  pesisir  utara.  Perkembangan  wilayah tersebut cenderung stabil namun belum bisa berkembang  pesat.  Kabupaten  Cirebon menjadi satu-satunya anggota WP Ciayumajakuning yang berhasil keluar dari perkembangan  wilayah  rendah  ke  sedang. Kota  Bekasi  juga  berhasil  meningkatkan perkembangan wilayah dari sedang ke baik. Kabupaten  Bekasi  dan  Kota  Bandung merupakan wilayah yang konsisten berada pada hirarki I dalam kurun waktu delapan tahun.    Fakta  ini  memperlihatkan  kedua kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan yang memberikan pelayanan pada  wilayah  sekitarnya.  Jenis  dan  jumlah fasilitas  yang  terus  bertambah  menjadikan kota  ini  tujuan  wilayah  lain  untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik. Perkembangan  wilayah  Jawa  Barat  tidak terdapat  kategori  baik-rendah  dan  rendah- baik  artinya  tidak  ada  peningkatan  atau penurunan hirarki yang sangat drastis.
Arahan Rencana dan Strategi Pembangunan Wilayah Jawa Barat Berdasarkan analisis tipologi klassen,  analisis  gerombol,  dan  analisis skalogram dapat dibuat rangkuman perkembangan wilayah Jawa Barat. Prioritas pembangunan  wilayah  dilakukan  dengan merujuk  pada  penelitian  Marzuki  (2018) yang  meneliti  prioritas  pengembangan wilayah  Kabupaten  Cirebon.    Prioritas pembangunan  WP  Jawa  Barat  terdapat dalam Tabel 6.
Tabel 6. Prioritas pembangunan
WP Jawa Barat WP Kuadran perkem- bangan pereko- nomian Tingkat perkemba ngan wilayah Tipologi /kelom- pok wilayah Priori- tas pem- bangu nan Ciayumaja kng IV Hirarki 3 Tipologi I 1 Sukabumi dsk III Hirarki 3 Tipologi I 2 Priatim- Pngndrn III Hirarki 2 Tipologi I 3 Purwasuka I Hirarki 3 Tipologi I 4 KK Cek Bdg I Hirarki 2 Tipologi II 5 Bodebekpjr I Hirarki 1 Tipologi II 6

## Sumber: Hasil Penelitian, 2019
WP  Ciayumajakuning  merupakan WP  yang  memerlukan  prioritas  pertama pembangunan. Hal ini terlihat dari tipologi perkembangan daerah yang masuk kuadran IV  (daerah  relatif  tertinggal).  Strategi pembangunan  wilayah  dilakukan  dengan peningkatan fasilitas dan aktivitas perekonomian.     WP      Sukabumi      dsk serta  Priatim-Pangandaran  merupakan prioritas  pembangunan  kedua  dan  ketiga. Peningkatan aktivitas ekonomi dan fasilitas di wilayah belakang ( hinterland ) diperlukan untuk meningkatkan perkembangan wilayah.  WP  Purwasuka  menjadi  prioritas pembangunan  keempat.  Sektor  sekunder dan tersier sudah berkembang namun perlu diiringi  dengan  peningkatan  fasilitas penunjangnya. KK Cekungan Bandung dan Bodebekpunjur  menjadi  WP  dengan prioritas pembangunan kelima dan keenam. WP  tersebut  masuk  dalam  tipologi  yang sama  (tipologi  II)  artinya  karakteristik wilayahnya  memiliki  kesamaan.  Posisi strategis dekat pusat pemerintahan membuat tingkat perekonomian berkembang  pesat.  WP  KK  Cekungan Bandung menempati hirarki 2 perkembangan wilayah sehingga memerlukan penambahan fasilitas
pelayanan.  WP  Bodebekpunjur  merupakan WP termaju dengan tingkat perkembangan wilayah  yang  tinggi.  Wilayah  tersebut merupakan  pusat  perekonomian  yang menjadi  tujuan  urbanisasi  penduduk.
Pembangunan WP ini perlu
mempertimbangkan aspek kapasitas wilayah dan pelestarian lingkungan.

## KESIMPULAN
Perkembangan  wilayah  Jawa  Barat masih terkonsentrasi di WP Bodebekpunjur dan KK Cekungan Bandung yang memiliki posisi  strategis  dekat  dengan  pusat pemerintahan.  Aktivitas  perekonomian yang  tinggi  serta  fasilitas  lengkap  dan beragam  menjadikan  dua  WP  tersebut menjadi wilayah
maju. WP Ciayumajakuning  merupakan  WP  dengan tingkat  perkembangan  wilayah  terendah yang memerlukan percepatan
pembangunan.  WP  Priatim-Pangandaran serta  Sukabumi  dan  sekitarnya  merupakan WP dengan perkembangan wilayah sedang. Purwasuka termasuk WP yang mempunyai aktivitas ekonomi tinggi namun persebaran fasilitas belum merata. Secara umum strategi untuk  memeratakan  pembangunan  yaitu dengan meningkatkan perkembangan wilayah  daerah  belakang  ( hinterland )  pada tiap  WP.  Pusat-pusat  pertumbuhan  baru tersebut  diharapkan  dapat mendorong  laju pertumbuhan ekonomi. Wacana pemindahan  ibukota  Jawa  Barat  dari  Kota Bandung  ke  beberapa  daerah  alternative Bandung,  Bandung  Barat,  Cirebon-Subang- Majalengka  merupakan  salah  satu  upaya untuk memeratakan pembangunan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  BPS  Provinsi  Jawa  Barat  dan  BPS Kota  Sukabumi  yang  telah  memberikan kemudahan  akses  data  untuk  menunjang penelitian  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga penulis  sampaikan  kepada  Pusbindiklatren Bappenas yang telah mendanai penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Akrofi M.M., Akanbang B.A.A, Abdallah C.
K.  (2018).  Dimensions  of  Regional Inequalities  in  Ghana:  Assessing Disparities  in  the  Distribution  of  Basic Infrastructure  among  Northern  and Southern  Districts. International  Journal of Regional Development , 5(1), 25-43.
Aprianoor  P.,  Muktiali  M.  (2015).  Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Teknik PWK, 4(4), 484-498. [BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Barat.  (2017). Sensus  Ekonomi  2016 Analisis  Hasil  Listing  Potensi  Ekonomi Jawa  Barat. Badan  Pusat  Statistik,
Bandung. Baga, CM.A. (2015). Dinamika Perkembangan  Kota  Kecil  dan  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhinya  (Studi Kasus  pada  Kecamatan  Muntilan, Mungkid, dan Salam).
Jurnal Pembangunan  Wilayah  dan  Kota, 11(3),
287-298.
Fafurida.  (2012).  Analysis  of  Inter  Sectoral Linkages  in  Semarang  Regency. Economic Journal  of  Emerging  Markets , 4(1):15-24.
Hamri,  E.,  Putri,  E.I.,  Siregar,  H.J.  dan Bratakusumah,  DS.  (2016).  Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan  Pusat  Pertumbuhan Ekonomi  Kota  Tasikmalaya. Jurnal Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik ,  7(1),  111- 125. Latuconsina, ZM.Y. (2017). Model Pembangunan Kabupaten Malang Provinsi Jawa  Timur  Berbasis  Sistem  Wilayah Pengembangan. Tesis Sekolah Pascasarjana  Institut  Pertanian  Bogor. Bogor. 125 hlm. Lestari,  R.A.,  Fatimah,  E.  dan  Barus,  L.S. (2017). Identifikasi Perkembangan Perkotaaan  Metropolitan  Cirebon  Raya .
Seminar  Nasional  Cendekiawan,  3(2), 199-205.
Marzuki,  A.  (2018). Analisis  Tingkat Perkembangan  Wilayah,  Konversi  Lahan Dan  Rasio  Tanah  Terdaftar  Serta  Arahan Pengembangan  Wilayah  Di  Kabupaten Cirebon. Tesis  Sekolah  Pascasarjana Institut  Pertanian  Bogor.  Bogor.  140 hlm.
McGarigal  K.,  Plunkett  E.B.,  Willey  L.L.,
Compton  B.W.,  DeLuca  W.V.  and
Grand  J.  (2018).  Modeling  Non-
Stationary Urban Growth: The SPRAWL  Model  And  The  Ecological
Impacts of Development. Landscape and Urban Planning , 177(18), 178-190
Muta’ali,  L.  (2015). Teknik  Analisis  Regional untuk  Perencanaan  Wilayah,  Tata  Ruang dan  Lingkungan .  Badan  Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta. Panuju DR, Rustiadi E. 2013. Teknik Analisis Perencanaan  Pengembangan  Wilayah .
Bogor  (ID):  Departemen  Ilmu  Tanah dan Sumbedaya Lahan .
Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat.  (2010). Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Jawa  Barat  Tahun  2009-2029. Peraturan
Daerah    Nomor:  22  Tahun  2010. Gubernur Jawa Barat. Bandung. Pratiwi, A.G., Muta’ali, L. (2018). Perkembangan  Ekonomi  Wilayah  dan
Peran  Sektor  Tersier  di  Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jurnal Bumi Indonesia , 2(2), 1-7. Pravitasari, A.E. (2009). Dinamika Perubahan Disparitas Regional di Pulau Jawa sebelum dan  Setelah  Kebijakan  Otonomi  Daerah. Tesis  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor. Bogor. 179 hlm. Prawatya  NA.  (2013).  Perkembangan Spasial  Kota-kota  Kecil. Jurnal  Wilayah dan Lingkungan. 1(1): 17-32.
Priadi, G. (2018). Pemerataan Sebagai Arahan Rencana  Dan  Strategi  Pembangunan Wilayah  di  Kabupaten  Cianjur. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 108 hlm.
Pribadi, D.O., Rustiadi, E., Panuju, D.R., dan Pravitasari,  A.E.  (2017). Permodelan Perencanaan  Pengembangan  Wilayah . Crestpent Press, Bogor.
Rustiadi,  E.,  Saefulhakim,  S.  dan  Panuju,
D.R.  (2009). Perencanaan  Pengembangan Wilayah .  Crespent  Press  &  Yayasan Obor Indonesia, Bogor.
Sjafrizal.  (1997). Pertumbuhan  Ekonomi  dan Ketimpangan  Regional  Wilayah  Indonesia Bagian Barat . Yogyakarta (ID): LP3ES. Tulenan YF, Pangemanan P, Rumagit GAJ, Tangkere  EG.  2014.  Perkembangan Jumlah  Penduduk  Dan  Luas  Lahan Pertanian  Di  Kabupaten  Minahasa Selatan. Ejurnal Unsrat . 4(1):1-14. Utari  MGES.  (2015).  Analisis  Sistem  Pusat Pelayanan  Permukiman  di  Kota Yogyakarta  Tahun  2014. Journal  of Economics and Policy . 8(1):62-72.