El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Adinda Dewi Mutiara Sari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Email: adindadewmumutsa@gmail.com Seno Aris Sasmito Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Email: adindadewmumutsa@gmail.com

## Abstrak
Warga  berasumsi  tidak  adanya  wali  nasab  dapat  beralih  kepada  siapapun  tanpa memperhatikan  aturan  yang  berlaku.  Sementara  praktik  yang  berada  di  wilayah  KUA Kecamatan Karanganyar dalam pemilihan wali dilakukan berdasarkan urutan wali nikah. Pelaksanaan  pernikahan  menggunakan  wali  hakim  apabila  wali  beragama  non-muslim, wali nasab tidak diketahui keberadaannya ( mafqud), anak seorang ibu dan kehabisan wali nasab. Dalam penunjukkan wali hakim tidak serta merta kepada kepala KUA, melainkan mendahulukan  wali aqrab ke  wali ab’ad .  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  kehormatan orang tua yang merawatnya. Walaupun begitu perpindahan wali nasab ke wali hakim sudah ada ketentuannya, maka dari itu tujuan artikel ini untuk mengetahui penetapan wali hakim dalam  perkawinan  dan  peran  wali  hakim  dalam  pelaksanaan  perkawinan.  Sumber  data primer adalah hasil wawancara terhadap Kepala KUA dan 9 pasangan suami istri, didukung oleh  data  sekunder.  Hasil  penelitiannya  adalah  penentuan  wali  hakim  dilakukan  atas pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia. Kantor Urusan Agama menetapkan suatu pernikahan dilihat dari hukum Islam dan hukum positif. Hanya saja terkait dengan sebab wali sebagian besar wali hakim menerapkan hukum positif. Oleh karena itu, dasar hukum yang  digunakan  dalam  menetapkan  perkawinan  adalah  KHI  dan  PERMA  RI  Nomor  30 Tahun 2005.
Kata kunci: pernikahan, wali nasab dan wali hakim

## Abstract
Residents assume the absence of a guardian can switch to anyone without regard to the rules. Meanwhile, the practice in the KUA area of Karanganyar District in the selection of guardians  is  carried  out  based  on  the  order  of  marriage  guardians.  The  execution  of marriage uses a guardian judge if the guardian is a non-Muslim, the guardian of the nasab is unknown ( mafqud), the child of a mother, and runs out of the guardian of the nasab. In appointing a guardian the judge is not necessarily to the head of the KUA, but rather gives precedence to the wali aqrab to the wali ab'ad . This is done in order to preserve the honor of the parents who take care of him. Even so, the transfer of the guardian of the nasab to the guardian of the judge already has provisions, therefore the purpose of this article is to find out the determination of the guardian of the judge in the marriage and the role of the guardian of the judge in the implementation of the marriage. The primary data source is the  result  of  interviews  with  the  Head  of  KUA  and  9  married  couples,  supported  by secondary data. The result of his research is that the determination of the guardian of the judge  is  carried  out  based  on  the  consideration  of  the  applicable  law  in  Indonesia.  The Office of Religious Affairs determines a marriage in terms of Islamic law and positive law. It's just that it's related to the reason that the guardians of most guardians of judges apply
positive law. Therefore, the legal basis used in determining marriage is KHI and PERMA RI Number 30 of 2005.

## Keywords: marriage, guardian of nasab, and guardian of the judge

## Pendahuluan
Kantor  Urusan  Agama  atau  disebut  kata  “KUA”  merupakan  sebuah  lembaga  resmi negara yang berwenang  dalam melaksanakan  tugas-tugasnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. 1 Kantor Urusan Agama telah memberikan pelayanan yang berlangsung dan berkesinambungan oleh penduduk sekitar. Tugas KUA tidak hanya menjalankan pencatat nikah, melainkan dengan mengoptimalkan kinerja PPN di bidang urusan agama. PPN adalah Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  diberi  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam melangsungkan pernikahan. 2
Keberadaan  KUA  menempati  posisi  yang  sangat  strategis  dalam  upaya  peningkatan, pengembangan  dan  pembinaan  keagamaan  di  wilayah  kecamatan.  Sebab  letak  KUA  yang notabene- nya  lebih  dekat  dengan  masyarakat. 3 Namun  tanpa  disadari  ada  beberapa  warga setempat kurang memahami pentingnya rukun dan syarat perkawinan.
Seperti  halnya,  peristiwa  bulan  Agustus  tahun  2020  telah  terungkapnya  ayah  angkat sebagai wali nikah di majelis ijab KUA Kecamatan Karanganyar. Kasus ini terjadi karena saat pemeriksaan  berkas  ketika  pendaftaran  nikah  tidak  dihadirkan  oleh  wali  nasab.  PPN  hanya mencatat  berkas  persyaratan  nikah  sesuai  dengan  biodata  kependudukan  pengantin  wanita bahwa  wali  nasab  menjadi  ayah  kandung.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  dan  dicermati  dalam pencatatan nikah. 4
Kemudian, penghulu melakukan tindakan penundaan perkawinan agar tidak melanggar syariat Islam. Jika akad nikah tetap dilanjutkan maka perkawinan dianggap tidak sah. Karena ayah  angkat  tidak  memiliki  hubungan  darah  dengan  anak  angkat.  Sehubung  tidak  ada  yang memiliki  garis keturunan seayah  hingga tidak diketemukannya wali nasab, maka yang dapat bertindak untuk menikahkan pengantin wanita adalah wali hakim.
Wali hakim adalah seseorang yang dapat menikahkan calon mempelai wanita apabila tidak memiliki wali nasab. Wali hakim yang berada di sekitar Kantor Urusan Agama adalah Kepala  KUA  yang  diberi  kewenangan  dan  kepercayaan  oleh  pejabat  negara  untuk menggantikan wali nasab bila tidak memenuhi syarat wali. Penunjukkan wali hakim  apabila calon pengantin wanita memiliki sebab-sebab wali, sehingga kepala KUA dapat turun tangan dalam  menyelesaikan  masalah  terkait  dengan  perkawinan. 5 Berikut  jumlah  data  dalam menetapkan  perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Karanganyar  Kabupaten  Karanganyar  tahun 2017-2020: 6
Tabel 1 Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan KUA Kecamatan Karanganyar No Sebab Wali 2017 2018 2019 2020 1 Kehabisan Wali 12 9 10 11 2 Non-Muslim 8 4 2 5 3 Berhalangan - - 1 1
1 Muhammad Qustulani, Manajemen KUA  Peradilan Agama (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018). hlm. 25.
2 Yusuf  Wibowo, “Revitalisasi  Peran Strategis Penghulu  Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengurusutamaan Moderasi Agama”, Jurnal Al-Mabsud. (Ngawi) Vol. 14 Nomor 2, 2020, hlm. 195.
3 Nuhrison  M.  Nuh  et.  al ,  Optimalisasi  Peran  KUA  Melalui  Jabatan  Fungsional  Penghulu ,  (Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 2.
4 Adinda Dewi Mutiara Sari, Mahasiswa, Menyaksikan Pernikahan antara Sunari dan Wahyu Setyaningsih di KUA Kecamatan Karanganyar, 14 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.
5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
6 Buku catatan pernikahan di KUA Kecamatan Karananyar Tahun 2017-2020.
4 Tidak Bisa Dihubungi - - 1 - 5 Jauh - - 2 2 6 Mafqud 6 4 6 6 7 Ghoib 1 - - - 8 Adhal - 2 - - 9 Baid - - - 1 10 La Abin 15 11 14 4 11 Anak Ibu 1 6 1 12 12 Anak Lahir  6 Bulan - 1 - - 13 Anak Lahir  7 Bulan 1 - - -
Sumber: Data Pernikahan KUA Kec. Karanganyar Tahun 2017-2020
Sebagaimana  data di atas,  penulis ingin mengetahui faktor penyebab perpindahan wali nasab  ke  wali  hakim.  Sehingga,  kepala  KUA  berperan  penting  dalam  melaksanakan  suatu perkawinan, serta apa dasar yang digunakan dalam penetapan perkawinan menggunakan wali hakim. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi ketika ada suatu kasus dalam pencatatan nikah berawal dari perkawinan biasa menjadi perkawinan dengan wali hakim.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  ingin  mendiskripsikan  pelaksanaan  perkawinan menggunakan wali hakim. Dengan melihat data yang ada dari 5 (lima) KUA yang mewilayahi Kabupaten Karanganyar, jumlah menikah dengan wali hakim KUA Kecamatan Karanganyar lebih tinggi dibandingkan KUA yang lainnya hingga mencapai 42 pasangan suami istri. Di lihat dari KUA Kecamatan Matesih sebanyak 23 pasangan suami istri, KUA Kecamatan Jaten dan Mojogedang  sebanyak  27  pasangan  suami  istri,  dan  KUA  Kecamatan  Karangpandan  pun sebanyak 30 pasangan suami istri, 7
Kajian  ini  dilakukan  di  KUA  Kecamatan  Karanganyar.  Kajian  ini  akam  menggali permasalahan  yang  dihadapi  oleh  wali  hakim  dalam  pelaksanaan  perkawinan  di  KUA Kecamatan Karanganyar.  Kajian ini juga ingin menelusuri peristiwa peralihan wali nasab ke wali hakim disebabkan beberapa masalah perwalian dengan pengangkatan wali hakim sebagai rukun  perkawinan.  Kajian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif- kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara meluas terhadap obyek  yang  akan  diteliti.  Lokasi  penelitian  ini  terletak  di  Jalan  Hayam  Wuruk  Nomor  1 Cerbonan,  Kecamatan  Karanganyar,  tepatnya  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Karanganyar.  Pemilihan  lokasi  tersebut  karena  diperolehnya  data  dan  melihat  permasalahan yang  terkait  dengan  fokus  penelitian,  sehingga  peneliti  ingin  mendiskripsikan  penyelesaian masalah terhadap perkawinan menggunakan wali hakim. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh untuk  mendapatkan  informasi  secara  berlangsung  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Proses dalam menjalankan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yaitu berawal dari menemukan permasalahan yang berada di sekitar warga setempat. Selanjutnya, peneliti mengamati kondisi yang  sebenarnya.  Setelah  itu,  tahap  penelitian  dilakukan  dengan  wawancara.  Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab kepada responden untuk mencari informasi yang lebih dalam tentang persepsi, pandangan dan wawasan subyek yang akan diteliti. 8 Kemudian, data
7 Akta  Nikah  yang  dekat  dengan  Kabupaten  Karanganyar  yaitu  KUA  Kecamatan  Jaten,  Karanganyar, Mojogedang, Karangpandan dan Matesih.
8 Bambang  Hari  Purnomo,  “Metode  Dari  Teknik  Pengumpulan  Data  Dalam  Penelitian  Tindakan  Kelas (Classroom Action Research)”, Jurnal Pengembangan Pendidikan , (Jember) Vol. 8 Nomor 1, 2011, hlm. 254.
yang didapat berupa dokumen wawancara yang akan diolah dengan semestinya dan dianalisis supaya peneliti dapat menarik kesimpulan.

## Problematika dalam Perkawinan
Tentu kita ketahui dalam menjalankan suatu pernikahan perlu dipersiapkan secara lahir maupun  batin.  Perjalanan  hidup  bersama  pasangan  penuh  dengan  lika-liku  kehidupan  yaitu tidak  dapat  dipungkiri  timbulnya  problematika  dalam  perkawinan,  adakalanya  terjadi perdebatan antara kedua belah pihak maupun sebaliknya. Demi membangun rumah tangga yang harmonis, maka dilakukan dengan saling percaya dan komunikatif.
Pembentukan  keluarga  yang  utuh  menjadi  harapan  setiap  kalangan  masyarakat. Rencana pernikahan harus dipikirkan dengan matang, supaya tidak terjadi  kehancuran dalam rumah  tangga.  Keluarga  merupakan  sebuah  sentral  dari  kehidupan  manusia  dengan mewujudkan  kesejahteraan  dan  kerukunan  antar  sesama.  Dengan  begitu,  keluarga  perlu dibangun dan dibina sampai ke generasi selanjutnya. 9
Tidak disangka sebagaimana peristiwa seperti di bagian pendahuluan bahwa bermula pendaftaran nikah, calon pengantin tidak terus terang kepada pegawai KUA. Calon pengantin datang ke KUA layaknya daftar nikah pada umumnya, akan tetapi ketika berlangsungnya ijab kabul  ada  seorang  melaporkan  kepada  penghulu  bahwa  ayah  pengantin  wanita  adalah  ayah angkat. Kejadian ini tidak diketahui oleh pihak KUA dan Desa, karena calon pengantin tidak mengutarakan yang sebenarnya.
Meskipun  pihak  KUA  sudah  menerapkan  sesuai  dengan  prosedur  pernikahan,  namun calon pengantin tidak memberitahu kebenaran sehingga terjadi kesalahan dalam memasukan data. Kasus perwalian ini sudah di luar kendali oleh pegawai KUA. Calon pengantin  wanita telah  beranggapan  bahwa  ayah  angkat  dapat  mewakilkan  dalam  melangsungkan  suatu pernikahan.  Kemudian  yang  kedua.  ketika  pemeriksaan  berkas  tidak  dihadirkan  oleh  wali nikah. Dengan begitu, pegawai KUA mencatat berkas sesuai pencatatan sipil dan pengakuan dari calon pria dan calon wanita.
Peristiwa  ayah  angkat  yang  ditunjuk  sebagai  wali  nikah  yang  menjadi  permasalahan dalam pernikahan, sebab ayah angkat tidak dapat menikahkan calon wanita. Dilihat dari Pasal 21 KHI menjelaskan bahwa wali nasab dapat dibagi menjadi 4 kelompok diantara kelompok kerabat  saudara  laki-laki  garis  lurus  ke atas,  samping  kanan,  samping  kiri  dan  bawah  sesuai urutan kedudukan wali nikah. 10 Penjelasan di atas,  ayah angkat tidak tergolong sebagai wali nasab.
Disamping itu, anak angkat hakikatnya masih bernasabkan kepada ayah kandung, sebab tali  kekerabatan  antara  anak  dengan  ayah  kandung  tidak  dapat  terputus. 11 Kodrat  pasangan suami istri dalam menjalin hubungan perkawinan yang sah sehingga menghasilkan keturunan anak (perempuan), maka setelah anak beranjak dewasa akan menikah nasabnya jalur seayah. 12 Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:
ْْمُه ْوُعْدُا َْدْنآعُْطَسْقَا َوُهْْمآهآئآَب آلِْ ِالله ...
Artinya:  “Panggilah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama  bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah… ” (QS. Al-Ahzab: 5). 13
9 Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (Bogor) Vol. 8 Nomor 1, 2017, hlm. 139.
10 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm.  346.
11 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 , (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.  189.
12 Ibid.
13 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsir Per kata Al-HIdayah , (Banten: PT. Kalim, 2011), hlm. 419.
Berdasarkan ayat di atas, keturunan anak tidak dapat dihapuskan dari jati diri genetik anak kepada  ayah  biologisnya.  Perwalian  anak  dengan  ayah  angkat  dapat  menghambat  dalam melangsungkan  pernikahan.  Sebab  bila  terjadi  penasaban  anak  angkat  dengan  ayah  angkat maka  keduanya  akan  mendapat  dosa  besar,  melainkan  telah  memutus  tali  kekerabatan,  dan sebaliknya hak waris akan terhapus.
Kemudian,  penghulu  melakukan  tindakan  penundaan  perkawinan.  Petugas  melakukan tindakan  penundaan  perkawinan  bertujuan  untuk  mencegah  pernikahan  antara  Sunari  dan Lestari  Wahyuningsih  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  pernikahan sebagaimana  Pasal  13  UU  Nomor  1  Tahun  1974. 14 Selanjutnya,  kepala  KUA  melakukan tabayyun (keterangan lain) terhadap calon pengantin dan wali nikah.
Setelah  mengetahui  kebenaran  yang  telah  diungkapkan  oleh  ayah  angkat,  maka  PPN melakukan  penelusuran  wali  yang  dibantu  oleh  P3N.  Tahap  selanjutnya,  PPN  memilih  wali nasab  sesuai  urutan  wali  nikah.  Berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari  masyarakat  atas keberadaan  wali  nasab  bahwa  calon  wanita  dinyatakan  telah  kehabisan  wali  nasab,  maka berpindah ke wali hakim. Peraturan peralihan wali nasab ke wali hakim sudah ditetapkan sesuai dengan PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005. 15 Selain itu, penunjukkan wali hakim bila calon wanita  rela  diwakilkan  oleh  wali  yang  berhak  yaitu  kepala  KUA  disertai  dengan  membawa surat keterangan wali hakim.

## Prosedur Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim
Pelaksanaan  pernikahan  dengan  wali  hakim  sama  seperti  halnya menikah  dengan wali nasab, melainkan yang membedakan adalah menikah diwakilkan oleh kepala KUA. Disisi lain, pencantuman  dalam  buku  nikah  diberi  keterangan  menikah  dengan  wali  hakim.  Berikut langkah-langkah menikah dengan wali hakim:
Pertama, calon pengantin membuat surat pengantar nikah dari RT/RW yang diserahkan ke Kelurahan dengan melampirkan fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Cerai hidup/ mati (bila  catin  berstatus  duda/janda),  KTP  dan  KK  orang  tua,  serta  pass  foto  background  biru. Setelah  itu,  pengajuan  model  NA  (N1,  N2,  N3,  N4,  N5,  N6,  N7)  mengisi  data  diri  yang ditandatangani  oleh  kepala  desa/lurah.  Selanjutnya,  surat  model  NA  dibawa  ke  KUA  untuk pendaftaran nikah.
Kedua, calon pengantin daftar nikah ke KUA dengan melampirkan fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijasah, Akta Cerai hidup/ mati (bila catin berstatus duda/janda), KTP dan KK orang tua/wali, KTP saksi, pass foto ukuran 4x6 (1 lembar) dan ukuran 2x3 (4 lembar), surat imunisasi TT dan surat model NA. Selanjutnya, calon pengantin mengisi data diri sesuai berkas yang  dibawa.  Setelah  itu,  berkas-berkas  dimasukan  ke  dalam  stopmap  dengan  menempel formulir daftar nikah.
Ketiga, calon pengantin melakukan proses kehendak nikah dengan menyerahkan berkas persyaratan  nikah  ke  petugas  KUA.  Kegiatan  kehendak  nikah  bertujuan  untuk  memastikan kelengkapan  data.  Apabila  calon  pengantin  berada  di  luar  wilayah  KUA  Kecamatan  maka hendak membuat surat rekomendasi nikah. Sebaliknya, jika calon pengantin usia kurang dari 19 tahun, maka membuat surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.
Keempat,  calon  pengantin  melakukan  pemeriksaan  nikah  dihadirkan  oleh  wali  nasab. Saat  pemeriksaan  nikah,  penghulu  melakukan  validasi  data  agar  tidak  mengalami kesalahan data. Data yang sudah dimasukan ke dalam simkah online tidak dapat diubah, sebab data telah tersimpan di lembaran dokumen negara. Jika pemeriksaan nikah muncul persoalan wali nikah, maka pegawai KUA hendak memberi arahan kepada masyarakat sekitar.
Pemilihan wali diakukan berdasarkan urutan wali yang telah ditentukan yaitu wali nasab dibagi menjadi 2 (dua) diantara wali dekat ( aqrab ) ke wali jauh ( ab’ad ). Wali dekat meliputi
14 Ibid. , hlm. 7.
15 Ibid.
ayah  dan  kakek.  Sedangkan,  wali  jauh  meliputi  ayah  dari  kakek,  saudara  laki-laki  kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki paman. 16 Dalam konteks di atas, wali yang jauh dapat diartikan 2 kategori yaitu jauh perwalian dan jauh keberadaannya. Penentuan wali jauh perwalian apabila wali dekat meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat wali. Perpindahan wali nasab dari wali dekat ke wali jauh dapat di lihat beberapa  sebab-sebab  wali  yaitu  tidak  cukup  umur,  fasik,  cacat  atau  keadaan  gila.  Begitu, praktik urutan wali nikah tetap berlaku dan tidak dapat diubah dengan semestinya.
Berbeda dengan wali jauh keberadaannya (wali baid ) yaitu wali sedang dalam perjalanan ±  92,5  km.  Apabila  wali  tidak  memungkinkan  untuk  hadir  dalam  menjalankan  pernikahan, maka  wali  dapat  terhalang  hak  perwaliannya.  Wali  yang  berada  di  tempat  jauh/ masyafatul qosri ,  maka  dapat  beralih  kepada  wali  hakim.  Alasan  ini  dapat  merujuk  kepada  wali  hakim sebagai pengganti wali nasab dikarenakan wali masih hidup dan wali hanya berada di tempat jauh maka tidak dapat beralih ke wali nasab berikutnya. Kemudian, PPN menghendaki untuk melakukan taukil wali sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PMA Nomor 20 Tahun 2019. Selain itu, faktor yang menyebabkan menikah dengan wali hakim karena masyafatul qosri yaitu  wali  berhalangan  hadir.  Wali  nasab  tidak  dapat  hadir  dalam  prosesi  pernikahan dikarenakan  wali  sedang udzur .  Adapun  sebab  ketidakhadiran  wali  nasab  yaitu  wali  sedang sakit  keras,  wali  sibuk  pekerjaan,  wali  sudah  tua,  serta  masa  pandemi  berkepanjangan  yang dapat menghalangi hak perwaliannya.
Selanjutnya,  wali  berbeda  agama  dengan  anak  perempuannya.  Perwalian  non-muslim tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, karena tidak memenuhi syarat wali. Apabila wali non muslim diangkat sebagai wali nikah, maka hukumnya haram dan dapat dibatalkan. Begitupun, syarat wali nikah diantara seorang laki-laki, agama Islam, baligh, berakal, sehat, dan merdeka. 17 Ketentuan syarat wali diterapkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang  berbunyi  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya. 18 Untuk itu, Kedudukan wali non-muslim terhalang oleh kerabat garis lurus seayah yang beragama Islam. Dengan begitu, perpindahan wali non-muslim dapat terganti kepada wali berikutnya yang memenuhi syarat wali.
Tidak lain dengan kasus wali yang tidak diketahui keberadaan atau dapat dikatakan “wali mafqud ”. Mafqud adalah  seseorang  yang  telah  putus  kabar  berita  dalam  waktu  cukup  lama, sehingga tidak diketahui orang tersebut masih hidup atau sudah mati. 19 Penentuan wali yang disebabkan mafqud perlu ditelusuri lebih dalam karena keberadaan wali belum jelas. Untuk itu, peralihan wali nasab tidak dapat digantikan dari wali dekat ke wali jauh.
Kecuali  wali mafqud telah  dinyatakan  sudah  meninggal  dunia,  maka  calon  pengantin membuktikan  berupa  surat  keterangan  mati.  Apabila  pernyataan  benar  adanya  terhadap kematian  wali,  maka  perwalian  dapat  beralih  kepada  wali  berikutnya.  Dengan  begitu,  PPN memberi saran untuk memilih wali yang lebih dekat dengan calon wanita.
Selanjutnya  kasus  terhadap  anak  seorang  ibu,  anak  ibu  adalah  anak  sudah  ada  dalam kandungan  sebelum  orang tua melaksanakan  pernikahan  yang  sah.  Anak  ibu  dapat  diartikan sebagai  anak  luar  kawin.  Perbincangan  anak  luar  nikah  sering  terjadi  perdebatan  terhadap peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara.  Begitupun,  status  anak  luar  nikah  masih  di permasalahkan oleh penduduk sekitar.
16 H.  Mahmudin  Bunyamin  dan  Agus  Hermanto, Hukum  Perkawinan  Islam ,  (Bandung:  Pustaka  Setia, 2017), hlm.15.
17 Tim Ulin Nuha Ma’bad Aly An-Nur, Fiqh Munakahat , (Surakarta: Kiswah Media, 2008), hlm. 73.
18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 3.
19 Harry  Kurniawan,  “Penentuan  Status  Hukum  Mafqud  Ditinjau  dari  Perspektif  Imam  Mazheb”,  Al- Mursalah, (Aceh) Vol. 2 Nomor1, 2016, hlm. 17.
Menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 20 Kata “dalam” dapat  dipahami  sebagai  anak  sudah  ada  dalam  kandungan  ibunya.  Walaupun  anak  sudah  di dalam  kandungan  ibunya,  maka  anak  luar  nikah  dianggap  sebagai  anak  sah  karena  akibat perkawinan yang sah.
Sebaliknya,  kata  “perkawinan  yang  sah”  adalah  apabila  perkawinan  dilakukan  sesuai agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Peristiwa  pernikahan  yang  sah  terhadap  wanita yang  hamil,  maka  status  anak  menjadi  sah  apabila  anak  hasil  zina  dengan  laki-laki  yang menghamilinya. Sebagaimana Pasal 53 KHI menjelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 21
Namun, pendapat ulama anak luar nikah dianggap sebagai  anak tidak sah  karena anak yang  dilahirkan  dari  hasil  zina.  Zina  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Allah  swt.,  bila dikerjakan  maka  akan  mendapat  dosa.  Hal  ini  diakibatkan  seseorang  melakukan  hubungan suami  istri  tanpa  memiliki  ikatan  pernikahan  yang  sah.  Untuk  itu,  sulit  untuk  menentukan nasab. 22
Perlu dicermati berkenaan topik anak luar nikah dapat diartikan bahwa anak (perempuan) yang  diahirkan  oleh  ibu  yang  hamil  akibat  perzinaan  dan  seorang  ibu  belum  melakukan perkawinan,  atau  dapat  diartikan  sebagai  anak  yang  lahir  ketika  ibu  sudah  tidak  melakukan perkawinan yang sah. Dapat diketahui bahwa anak luar kawin hanya bernasaban oleh ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 KHI. Pandangan imam syafi’i telah mengungkapkan bahwa  apabila  seorang  laki-laki  mengawini  seorang  wanita  yang  belum  pernah  dikumpulin ataupun  sudah,  maka  bila  dalam  waktu  kurang  dari  enam  bulan  kemudian  wanita  tersebut melahirkan  anak  sesudah  enam  bulan  daripada  akad  nikah  dan  bukan  terhitung  dari  masa berkumpulnya maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasab garis keturunan kepada seorang laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. 23
Dengan demikian, status anak luar nikah dapat dilihat dari perhitungan usia enam bulan dimulai dari waktu berkumpulnya suami istri. Berbeda dengan kasus la abin bahwa anak lahir sebelum orang tua menjalin perkawinan yang sah. Kehadiran anak yang sudah lahir dan tidak diketahui keberadaan ayahnya, maka hanya bernasabkan dengan ibunya. Sehingga ketika  ibu membuat akta kelahiran anaknya, orang tua tidak memiliki akta nikah. Otomatis dalam kasus di atas pernikahan menggunakan wali hakim.
Setelah mengetahui keberadaan wali nikah maka calon pengantin menunggu kabar jadwal nikah.  Pengumuman  kehendak  nikah  diberi  jangka  waktu  10  hari  kerja  sejak  pendaftaran sampai pelaksanaan pernikahan. Penentuan waktu dalam mengurus daftar nikah sesuai aturan yang  telah  ditentukan.  Apabila  calon  pengantin  ingin  mempercepat  jadwal  nikah  maka melampirkan surat dispensasi camat.
Sebelum pelaksanaan pernikahan calon pengantin harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama. Jika calon pengantin menikah dengan wali hakim, maka melampirkan  surat  keterangan  wali  hakim  ke  Kelurahan.  Sebaliknya,  jika  wali  enggan menikahkan calon wanita maka melampirkan putusan adhal -nya wali ke Pengadilan Agama. Pernikahaan  ini  dapat  berlangsung  sesuai  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Apabila  calon pengantin ingin menikah di balai KUA maka tidak dipungut biaya. Sedangkan, bila calon ingin menikah di luar KUA maka membayar sebesar Rp 600. 000-.
20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam …, hlm. 14.
21 Ibid .
22 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 ..., hlm. 188.
23 Asyhari Abdul Ghofar, Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil , (Jakarta: Ades Utama). hlm. 82.

## Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar
Perpindahan pernikahan wali nasab ke wali hakim dapat dilihat dari surat yang telah di ajukan oleh calon pengantin. Apabila calon pengantin menyerahkan berkas persyaratan nikah, kemudian  di  dalam  berkas  tertera  surat  keterangan  dari  Kelurahan  dengan  penunjukan  wali hakim,  maka  kepala  KUA  bertindak  untuk  menggantikan  sebagai  wali  nikah.  Kepala  KUA adalah Pegawai Pencatat Nikah yang diberi kewenangan penuh dalam mengoperasikan tugas- tugasnya di lingkup KUA Kecamatan. Kepala KUA bertugas sebagai wali hakim apabila wali nasab sudah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah.
Sebagaimana pernikahan antara Suranto dan Yatmini telah menggunakan wali hakim disebabkan  tidak  memiliki  wali  nikah  karena  ayah  dan  kakek  meninggal  dunia.  Sedangkan saudari  Yatmini  hanya  memiliki  ayah  tiri.  Keberadaan  ayat  tiri  dapat  mengakibatkan kehilangan  hak  perwaliannya  dengan  anak  tiri.  Ayah  tiri  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali nikah karena tidak memiliki hubungan darah dengan anak tiri. Dilihat surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:
و.. ر ب ِئا ب ك م ِّللا ِت ِف ي ح ي ج ِرو ك م ِم ن ِن س ِئا ك م ِّللا ِت د ي خ ل  ت م ِب ِه ِّن ف ِإ ن ل م ت ك نو د او خ ل  ت م ِب ِه ِن ف ل ج ن حا ع ل  ي ك م ..
Artinya:  “…(Diantara  wanita  yang  haram  dinikahi  adalah)  Anak-anak  (perempuan) istrimu yang dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur  dengan  istrimu  itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),  maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya”. 24
Berdasarkan  ayat  di  atas,  ayah  tiri  tidak  berhak  mewakilkan  calon  pengantin  untuk menikah  dengan  kekasihnya  karena  ayah  tiri  tidak  tergolong  dari  garis  keturunan  seayah sebagaimana Pasal 21 KHI. Meskipun ayah tiri menikah dengan ibu kandungnya akan tetapi keberadaan wali nasab tidak terputus. Hanya saja peran ayah tiri sebagai  seorang ayah yang menggantikan ayah biologis yang merawatnya.  Oleh karena itu, pemilihan wali nikah beralih ke saudara laki-laki kandung.
Setelah melihat berkas calon wanita bahwasannya usia Bintang dan Cakra masih di bawah umur. Anak yang masih di bawah umur masih dalam kondisi penjagaan kepada orang tuanya. Begitupun, salah satu syarat wali nikah adalah sudah dewasa sebagaimana Pasal 20 ayat (1) KHI berbunyi yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 25
Sementara, Pasal 18 ayat (2) PMA  Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa syarat wali nikah adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan sehat. Sebaliknya, Pasal 18 bagian  (b)  menjelaskan  bahwa  batas  usia  wali  yang  sedang  baligh  sekurang-kurangnya  19 tahun. 26 Oleh sebab itu, anak masih di bawah umur tidak memiliki hak untuk menikah karena tidak memenuhi syarat wali.
Kecakapan  hukum  bagi  anak  yang  masih  di  bawah  umur  tidak  berlaku  bagi  hukum perdata. Sebab seseorang yang melakukan perbuatan hukum, nantinya orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan akibat  hukumnya  itu  sendiri.  Kecuali  dalam  Pasal  1330  KUHPer menjelaskan syarat bagi orang yang cakap hukum adalah dewasa. Sehingga orang yang belum dewasa tidak berwenang dalam melakukan suatu tindakan hukum dan masih berada di bawah pengampuan orang tuanya.
Kemudian,  kerabat  seayah  dari  saudari  Yatmini  berjenis  kelamin  perempuan.  Menurut bapak Aris Purwanto selaku kepala KUA telah mengungkapkan bahwa perempuan tidak dapat bertindak  dirinya  sendiri  tanpa  adanya  wali  karena  dalam  pernikahan  dianya  sendiri  masih menggunakan wali nikah. Disisi lain, pendapat imam syafi’i adalah wali diharuskan laki-laki, maka tidak sah perwalian perempuan dalam kondisi apapun. Sehingga tidak ada kerabat seayah
24 Depag RI…, hlm. 82.
25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam... , hlm. 345.
26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencatatan Nikah.
yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  yang  disebabkan  tidak  memenuhi  syarat  menjadi  wali, sebagaimana  Abu  Hurairah  r.  a.  bersabda  “ Perempuan  tidak  boleh  mengawinkan  seorang perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri ”. 27
Sebaliknya,  pernikahan  antara  Sudiyono  dan  Ponisih  menggunakan  wali  hakim  yang disebabkan  ayah  dan  kakek  meninggal  dunia.  Saudari  Ponisih  anak  ke  3  dari  4  bersaudara diantara 2 laki-laki dan 2 perempuan yang salah satunya dirinya sendiri. Namun, kedua saudara laki-lakinya meninggal dunia, tinggal saudara perempuan.  Akan tetapi, peralihan  perempuan sebagai wali nikah telah terhalang hak perwaliannya, sebab dilihat dari Pasal 20 ayat (1) KHI menyatakan bahwa syarat wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, akil dan baligh.
Kemudian,  peralihan  wali  nasab  dari  wali  dekat  berpindah  ke  wali  jauh.  Bapak  Herry sebagai  paman  Ponisih  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali  dikarenakan  berada  di  luar  jawa. Keberadaan wali yang jauh dapat beralih wali berikutnya, sebab dapat diperkiraan ± 92 km wali tidak  mungkin  untuk  hadir  jalannya  suatu  pernikahan.  Begitu  juga,  wali  berhalangan  hadir disebabkan pandemi covid-19. Untuk itu, wali hanya mewakilkan melalui taukil wali . Taukil wali adalah wali yang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya sebagai wali nikah. Dalam praktik di KUA, taukil wali dilakukan secara tulisan ( tawkīl wali bi al-kitābah ). Tawkīl wali bi al-kitābah adalah suatu penyerahan wali yang ditunjuk oleh calon mempelai  wanita,  dan  kemudian  wali  tersebut  membuat  surat  ikrar taukil  wali di hadapan  2 orang  saksi  dan  diketahui  kepala  KUA  yang  mewilyahinya.  Selanjutnya,  peralihan  wali diserahkan  kepada  kepala  KUA  setempat  yang  memiliki  kewenangan  penuh  dalam melangsungkan pernikahan.
Dengan  melihat  kedua  kasus  di  atas  bahwasannya  penentuan  wali  nasab  dapat  di  atur dalam  Pasal  11  ayat  (3)  PMA  Nomor  19  Tahun  2018  yaitu  pemilihan  wali  nasab  dilakukan sesuai urutan wali nikah. Apabila tidak adanya wali dekat maka dapat beralih ke wali yang jauh. Sebaliknya, bila tidak ada wali yang jauh atau tidak memenuhi syarat wali maka dengan berat hati beralih ke wali hakim.
Peraturan  yang  menjadi  pemilihan  wali  hakim  sudah  menjadi  ketetapan  bagi  Kantor Urusan Agama. Pemilihan wali hakim sebagai salah satu jalan keluar bila calon mempelai yang memiliki sebab wali nikah. Apalagi calon wanita telah kehabisan wali nasab, maka tidak ada satupun  yang  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah.  Untuk  itu,  penetapan  wali  hakim  dalam perkawinan yang disebabkan kehabisan wali nasab hanya membuktikan surat keterangan tidak adanya wali nasab ke Kelurahan setempat, tanpa ada syarat yang lainnya.
Selanjutnya,  pernikahan  antara  Pujianto  dan  Ria  Wahyudati  menggunakan  wali  hakim disebabkan wali beda agama.  Ayah berpindah agama Hindu setelah  bercerai dengan ibunya. Kakek  Ria  sudah  meninggal  dunia.  Begitupun,  saudari  Ria  tidak  memiliki  saudara  laki-laki kandung sampai kerabat seayah. Sehingga, tidak ada satupun yang mewakilkan untuk menikah dengan calon suami.
Menurut  hukum  Islam,  perwalian  non-mulim  tidak  berwenang  atas  pernikahan  calon wanita, sebagaimana firman Allah swt.:
ْْمُدْ ْنآمَْءاَيآل ْوَأَْني آرآفاَكْلاْاوُذ آخَّتَت َلَْاوُنَمآَْنيآذَّلاْاَهُّيَأَْاي ْ ْآن ْآَّ آلِلْاوَلَعْجَتْ ْنَأَْنوُدي آرُتَأَّْنيآنآم ْؤُمْلاْ ْْيَلَعْ ًْنيآبُماًنْاَطْلُسْْمُك
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengambil  orang-orang  kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa mu?” (QS. An-Nisa: 144). 28
Berdasarkan  ayat  di  atas,  seorang  kafir  tidak  dapat  menjadi  wali  nikah  karena  tidak memiliki  hak  perwalian  terhadap  perempuan  yang  muslim.  Ketentuan  di  atas,  sudah  mutlak bagi  seorang  yang  beragama  muslim.  Apabila  wali  hendak  menikahkan  calon  wanita,  maka
27 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 43.
28 Depag…, hlm. 102.
tidak sah perwalian yang berbeda agama. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan garis keturunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Allah telah melarang bagi umatnya untuk tidak memberi celah bagi orang kafir.
Sama halnya dengan pernikahan Darmadi  Yessi Dyah Kristini dan Supriyanto  Dewi Indah Fitriasari. Pasangan menikah dengan wali hakim kerena calon wanita berpindah agama Islam.  Pasangan  berbeda  keyakinan  dengan  kekasihnya  tidak  diperbolehkan  untuk  menikah, kecuali  dengan  salah  satu  dari  calon  pengantin  berpindah  agama  dan  kepercayaan  masing- masing. Menurut ulama, pernikahan yang berbeda agama di larang oleh Allah swt, penjelasan di atas telah diperkuat dari surat Al-Baqarah ayat 221:
َْلَ َو َّْنآم ْؤُيْىَّتَحْآتاَك آرْشُمْلاْاوُحآكْنَت ْ ْ ةَمَ َلَ َو ْْ ُْم ْْؤ ْآم َْن ْ ة ْ َْخ ْْي ْ ر ْآم ْْن ْْ ُْم ْْش ْآر ْآك ْ ة ْ َْوَْل ْْو َْْأ ْْع َْج َْبْْت ُْك ْْم
Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  wanita  musyrik,  walaupun  dia menarik hatimu . 29
Supaya pernikahan tetap berjalan dengan lancar, alangkah baiknya salah satu dari calon pengantin berpindah agama yang dianut. Jika calon pengantin ingin berpindah agama Islam, maka calon mengurus pindah agama dengan membawa surat telah bersedia masuk agama Islam, KTP saksi dan foto disalurkan ke KUA. Kemudian, calon pengantin mengucapkan 2 kalimat syahadat yang telah dibantu oleh kepala KUA tempat tinggal sekarang dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
Setelah  calon  wanita  berpindah  agama  Islam,  kepala  KUA  memberitahukan  tentang keberadaan wali nikah. Apabila wali nasab tidak berpindah agama Islam, maka perwalian jatuh ke wali berikutnya. Wali non-muslim dapat mengangkat wali yang lain dengan cara memberi kuasa kepada seorang yang adil. Dengan begitu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dipakai sebagai dasar hukum yang digunakan dalam penetapan perkawinan. Kasus perwalian non-muslim dapat didukung oleh surat At-Taubah ayat 23 yang berbunyi:
َْميآ ْلْاْىَلَعْ َرْفُكْلاْاوُّبَحَتْساْآنآإَءاَيآل ْوَأْْمُكَنا َوْخآإ َوْْمُكَءاَبآْاوُذ آخَّتَت َلَْاوُنَمآَْنيآذَّلاْاَهُيَأَْاي ْ ْنَم َوْ.آنا ْاَّطلاُْمُهْ َكآئَلوُأَفْْمُكْنآمْْمُهَّل َوَتَي
َْنوُمآل
Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara- saudaramu menjadi wali(mu), jika lebih mengutamakan kekafiran atar keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang zalim . 30
Selanjutnya,  pernikahan  antara  Suyanto  dan  Wahyu  Sri  Aminarti  menggunakan  wali hakim karena tidak dapat dihubungi.  Saudari Sri berusaha untuk menghubungi wali dekat ke wali  jauh,  namun  tidak ada  satupun  kerabat  yang  mengetahui  keberadaan  wali  nasab.  Calon pengantin mencari keberadaan wali namun tidak diketahui alamatnya. Status wali nasab masih belum jelas keberadaan, sehingga sulit untuk menelusuri tempat tinggalnya sekarang.
Peristiwa  wali  nasab  yang  tidak  diketahui  keberadaan  perlu  ditelusuri  dengan  cermat. Apabila wali benar-benar tidak diketahui tempatnya, maka dapat berpindah ke wali berikutnya. Perpindahan wali nasab bila wali dekat dinyatakan meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat wali.  Sehubung  wali  tidak  diketahui  keberadaannya  masih  hidup  atau  sudah  mati,  maka perwalian berpindah ke wali hakim.
Menurut Pasal 23 KHI bahwa “wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin  hadir, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib atau adhal /enggan”. 31 Peraturan ini menjadi suatu penetapan perkawinan bila wali nasab tidak  diketahui  keberadaannya.  Ketentuan  ini  sudah  mutlak  bagi  calon  pengantin  hendak
29 Ibid…, hlm. 36.
30 Ibid…, hlm. 191.
31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam... , hlm. 346.
menikah,  sebab  telah  terputus  kehadiran  wali  nasab  yang ghaib .  Hanya  saja  peralihan  wali mafqud dilakukan dengan ikrar pengakuan calon wanita atas tidak adanya wali nasab. Terakhir, pernikahan antara Sunardi  Ika Suharti; Indro Wibowo  Dwi Retno Sari; dan Muchlis Setyawan  Dwi Panca menikah menggunakan wali hakim karena anak seorang ibu.  Keterangan  anak  ibu  sudah  tercantum  ke  dalam  akta  kelahiran  calon  wanita.  Perwalian perempuan  lahir  di  luar  pernikahan  orang  tua  telah  dinyatakan  sudah  mutlak  bagi  anak perempuan hanya memiliki garis keturunan ibunya sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.
Dapat dilihat dari usia kandungan ibunya setelah menikah dengan seorang ayah bahwa jangka  waktu  anak  perempuan  lahir  dari rahim  ibunya  dapat  diperkiraan  kurang  lebih  enam bulan  telah  terputus  garis  keturunan  seayah.  Sebab  kasus  anak  seorang  ibu  dinyatakan  anak perempuan  sudah  dalam  kandungan  ibunya  sebelum  orang  tua  melangsungkan  pernikahan. Oleh karena itu, kepala KUA menyarankan  kepada pasangan suami istri bahwa setelah anak perempuan beranjak dewasa dan ingin menikah  dengan kekasihnya akan  nantinya perwalian dengan wali hakim.
Saat  anak  perempuan  menikah  dengan  calon  suami,  pegawai  KUA  mengetahui  status anak ibu dari akta kelahirannya. Walaupun terkadang dalam akta keahiran tidak tercantum anak ibu, maka pegawai KUA dapat melihat dari akta kelahiran yang telah disandingkan dengan akta nikah  orang  tuanya.  Apabila  anak  perempuan  lahir  setelah  pernikahan  orang  tuanya  tetapi kelahirannya dihitung tidak genap usia 9 bulan maka anak perempuan dianggap sebagai anak ibu.
Peralihan  perwalian  terhadap  anak  ibu  sudah  otomatis  berganti  ke  wali  hakim.  Wali hakim turun tangan terhadap permasalahan anak luar kawin. Sebaliknya, anak luar kawin dapat menikah  karena  ibu  menikah  dengan  ayah  yang  telah menghamilinya  sebagaimana  Pasal  53 KHI. Untuk itu, anak luar kawin dianggap sebagai anak sah karena akibat perkawinan yang sah terhadap ibu dengan ayahnya menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974.
Setelah anak perempuan lahir kemudian membuat akta kelahiran maka anak perempuan sudah memiliki akta nikah orang tuanya. Maka anak perempuan dinyatakan anak hasil dari ayah dan  ibu  biologis.  Hanya  saja  pernikahan dengan  wali  hakim.  Namun  dalam  akta  nikah  anak perempuan tertera menikah dengan wali nasab karena  kepala KUA ingin menjaga nama baik orang tua dan supaya anak perempuan tidak merasa malu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.
Dengan demikian, penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Karanganyar  sesuai  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Dalam praktik di lapangan seluruh pegawai KUA menjalankan tugas menganut hukum Islam  dan  hukum  positif,  melainkan  problem  yang  dihadapi  sekitar  KUA  hanya  terlaksana sebagian  dari  hukum  Islam.  PPN  menangani  kasus  berlandaskan  dari  dasar  hukum  yang digunakan dalam penyelesaikan masalah. Oleh karena itu, kasus yang dibahas dalam penetapan wali  hakim  sepenuhnya  dilakukan  oleh  KUA  se-kecamatan  tanpa  memutus  dari  hakim  di Pengadilan Agama.

## Peran Wali Hakim dalam Menetapkan Perkawinan di  KUA Kecamatan Karanganyar
Wali hakim dapat dikatakan sebagai seorang penguasa yang berada di sekitar KUA dalam mengatasi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Wali hakim adalah kepala pemerintah yang menjalankan kuasanya dalam perwalian nikah di daerah kecamatan. Dengan kehadiran  wali  hakim  dapat  ditunjukan  sebagai  wali  nikah  kepada  calon  wanita  bila  tidak memiliki wali nasab.
Tugas wali hakim ialah melaksanakan perintah dari Kementerian Agama Kab/Kota dalam bidang keagamaan dan menyelesaikan perselisihan suatu perkawinan. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005 wali hakim, adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri
Agama  untuk  menikahkan  calon  pengantin  berada  di  kediaman  wanita.  Dalam  penunjukkan wali hakim apabila wali nasab telah dinyatakan sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat wali.
Keberadaan  wali  hakim  sebagai  upaya  terlaksananya  suatu  perkawinan  dalam  kondisi calon wanita telah memiliki sebab-sebab wali, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dan bertindak  sebagai  wali  nikah.  Posisi  wali  nikah  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sakral  bagi seseorang dalam menyelenggarakan suatu pernikahan. Dengan begitu, kedatangan wali menjadi simbolik untuk mempertahankan garis keturunan yang berkelanjutan.
Kedudukan  wali  hakim  merupakan  suatu  tindakan  untuk  memenuhi  hak  yang  dimiliki oleh kepala KUA dalam mewakilkan orang lain ke jenjang perkawinan.  Hak perwalian  wali hakim tidak dapat didahulukan oleh wali nasab, melainkan pemilihan wali dilakukan dengan mendahulukan kerabat yang paling dekat. Demikian, peran wali hakim sebagai perantara wali nikah terhadap calon wanita bila kehabisan wali nasab. Sehingga, praktik yang berada di KUA sudah menjadi penerapan di setiap tahunnya.
Seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa  adanya wali nikah, sebab masih  berada  dibawah  perwaliannya.  Sehingga  pernikahan  kurang  sempurna  bila  tidak  ada wali,  Wali  nikah  merupakan  rukun  pernikahan  yang  harus  dipenuhi  dalam  melangsungkan pernikahan  sesuai  Pasal  19  KHI.  Apabila  tidak  adanya  wali  nikah  maka  pernikahan  dapat dibatalkan, sebagaimana hadis, berbunyi:
)ةسخلْهاور(ْآ يآل َوآبَّلَآإَْحاَكآنَلَ
Artinya: “Tidak sah nikah, kecuali dengan wali” (HR. At-Tirmidzi No. 1020). 32
Berdasarkan ayat di atas, keberadaan wali nikah menjadi syarat utama menjalankan suatu pernikahan. Perkawinan yang sah dilakukan atas agama dan kepercayaan masing-masing. Di sisi lain, pendapat Hanafi dan Hazairi menyatakan bahwa dengan kehadiran wali nikah bukan semata-mata sebagai syarat perkawinan yang sah. 33 Hal ini yang menjadi pertentangan dalam pemilihan wali dalam pernikahan.
Namun dengan adanya wali nikah sebagai tanda terima kasih kepada orang tua yang telah  mendidik  anak  perempuannya  hingga  tumbuh  dewasa.  Seorang  wanita  meminta  izin kepada  wali  nikah  guna  menghormati  dan  menjaga  keabsahan  dalam  suatu  pernikahan. Kehadiran wali nikah bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dari pihak perempuan agar dapat menjaga hak-haknya yang berada di bawah perwaliannya. 34
Dengan  melihat  kasus  di  atas,  kita  dapat  mencermati  adanya  perbedaan  pendapat  atas kehadiran wali nikah, sebetulnya argument ulama saling mendukung dan mengisi kekosongan satu  sama  lain.  Menurut  hukum  Islam  tidak  adanya  penjelasan  secara  rinci  terhadap  wali nikah. 35 Begitu dalam penetapan wali nikah tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam Al-Quran juga tidak membicarakan persoalan siapa yang berhak menjadi wali. 36
Dengan demikian, penetapan wali hakim dilakukan atas pertimbangan calon pengantin bila memiliki sebab wali, karena dengan melihat keberadaan wali nasab, wali hakim tidak dapat turun  tangan  dalam  pelaksanaan  perkawinan.  Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  PERMA  No.  30 Tahun 2005, berbunyi: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak
32 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 71.
33 Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan  dalam Agama-Agama, (Jakarta: Universitas Katolik  Indonesia Atma Jaya, 2021), hlm. 12.
34 Nur Faizah, “Wali Nikah dalam Pembaca Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofi dari Peran Wali Nikah)”, Procedings Barokah , (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2017), hlm. 77.
35 Aspandi, “Pernikahan Perwalikan Hakim Analisis Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ahkam , (Mojokerto) Vol. 5 Nomor 1, 2017, hlm. 95.
36 Yunus, Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Lang kah Previntif Solutif , (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 15.
atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, mafqud , berhalangan, adhal , maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”, dalam ayat (2) menyatakan adhal- nya wali ditetapkan dengan keputusan  Pengadilan  Agama/ Mahkamah  Syar’iyah yang  mewilayahi  tempat  tinggal  calon mempelai wanita. 37

## Penutup
Pelaksanaan  pernikahan  dengan  wali  hakim  di  sekitar  wilayah  KUA  Kecamatan Karanganyar  dapat  berlangsung  ketika  calon  wanita  memiliki  problematika  perkawinan. Permasalahan ini timbul akibat ketiadaan kehadiran wali dalam pernikahan. Keberadaan wali nikah yang menjadi pokok permasalahan di KUA, karena salah satu syarat rukunnya pernikahan adalah  wali  nikah.  Agar  masalah  perwalian  dapat  terselesaikan,  maka  calon  pengantin mengangkat wali hakim untuk menggantikan wali nasab. Peralihan wali nikah dapat dilihat atas dasar  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  wali  hakimlah  yang  berhak  untuk  mewakilkan calon wanita hendak menikah. Kebijakan pergantian wali hakim menganut ketentuan PERMA RI  Nomor  30  Tahun  2005  dan  KHI.  Ketentuan  menikah  dengan  wali  hakim  hanyalah melampirkan surat keterangan permohonan wali hakim tentang pernyataan tidak adanya wali dalam pernikahan, tanpa putusan di Pengadilan Agama.

## Daftar Pustaka
Al Hamat, Anung, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (Bogor) Vol. 8 Nomor 1, 2017.
An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma’had Aly, Fiqh Munakahat , Surakarta: Kiswah Media,
Aspandi,  “Pernikahan  Berwalikan  Hakim  Analisis  Fikih  Munakahat  dan  Kompilasi  Hukum Islam”, Jurnal Ahkam , (Mojokerto) Vol. 5 Nomor 1, 2017. Bunyamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2017.
Departemen Agama RI, Al Qur’an Tafsir Per kata AL-Hidayah , Banten: PT. Kalim, 2011. Faizah, Nur, “Wali Nikah Dalam Pembaca Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai- Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)”, Proceedings Ancoms , Surabaya, 2017. Ghofar,  Asyhari  Abdul, Pandangan  Islam  Tentang  Zina  dan  Perkawinan  Sesudah  Hamil , Jakarta: Ades Utama.
Hasan, Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta: Siraja, 2006.
Kurniawan, Harry, “Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab”,
Al-Mursalah, (Aceh) Vol. 2 Nomor 1, 2016.
Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017. Nuh,  Nuhrison  M.  et.  al, Optimalisasi  Peran  KUA  Melalui  Jabatan  Fungsional  Penghulu, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.
Peranturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Pencatatan Nikah.
Purnomo, Bambang Hari, “Metode dari Teknika Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)”, Jurnal Pengembangan Pendidikan , 9Jember) Vol. 8 Nomor 1, 2011.
Qustulani, Muhamad, Manajemen KUA  Peradilan Agama , Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 2 , Bandung: Pustaka Setia, 2016.
37 Ibid .
Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum , Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
Syukur,  Abdul  Kadir,  “Pernikahan  Dengan  Wali  Muhakkam  (Studi  tentang  Implikasi  dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
Wibowo,  Yusuf,  “Revitalisasi  Peran  Strategis  Penghulu  dalam  Pelayanan  Keagamaan Masyarakat dan Penguruutamaan Moderasi Agama”, Jurnal Al-Mabsud , (Ngawi) Vol. 14 Nomor 2, 2020.
Wiludjeng,  Henny, Hukum  Perkawinan  dalam  Agama- Agama,  Jakarta:  Universitas  Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021.
Yunus, Peran  Penghulu  Dalam  Menyikapi  Kasus-Kasus  Perkawinan  Kekinian:  Upaya Merumuskan Langkah Previntif Solutif , Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.