PENGARUH ELIT POLITIK INDONESIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA : KELOMPOK ELIT RADIKAL ISLAM MELALUI ISU PALESTINA
Chatrine Debora Mahasiswi Universitas Jenderal Achmad Yani
Yohanes Sulaiman Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Kelompok  kepentingan menjadi  saluran bagi  masyarakat dalam  mengekspresikan opini atau pandangannya kepada  pemerintah yang dimana  partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan  kebijakan yang diputuskan. Berkaitan  dengan  hal tersebut, tulisan ini membahas bagaimana kelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan    teori kepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpin menjadi aktor  penting dalam pembuatan kebijakan luar  negeri dalam interpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Teori persuasi elit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik  menggunakan isu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. sebagai kelompok penekan yang digunakan dan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi yakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan penjajahan asing  berupaya memperbesar pengaruh  dengan  melakukan  mobilisasi  massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahakan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Oleh karena itu, upaya meredam  gejolak  politik  dalam  negeri dan mempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya  serta  untuk semakin aktif dalam perpolitikan luar   negerinya, Jokowi berusaha   memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisi yang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa  pihak yang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan.

## Kata Kunci : Elit, kelompok kepentingan, kebijakan

## Abstract
The interest groups become a channel for the public to express their opinions or views to the government where public participation in policy making can also be a pressure  and cause new problems for policy  makers in implementing the policies that are decided. In this regard, this paper discusses how Radical Islamic groups try  to influence Indonesia's foreign policy  through the  Palestinian issue. Next will be discussed using the leadership theory proposed by Margareth which states that leaders become  important actors in foreign policy  making in their interpretation which is also influenced by  domestic  politics. Snyder's theory  of persuasion of political elites states that political elites use ethnic issues in achieving their political goals. as a pressure group that is used and supports each other with the Jokowi's government opposition party, Gerindra and PKS who have  the same  ideas about anti-imperialism and foreign colonialism trying to increase  their influence by  mobilizing the  masses in order to achieve seats in government and maintain their position in society  by  spreading ideas and understanding related to Islamic issues. Therefore, in an effort to reduce domestic political turmoil and maintain leadership and credibility  as well as to be  more active in foreign politics, Jokowi tries to provide what is desired by the people who fight for these  ideas by  participating in the  Palestinian independence struggle and suppressing opposition groups that trying to reduce leadership in his government that those who have a position and recognition in the government.
Keywords: Elite, interest groups, policies

## PENDAHULUAN
Kebijakan luar  negeri merupakan cerminan dari kebutuhan domestik negara yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor politik domestik maupun internasional. Kondisi politik  domestik  negara seperti  kelompok kepentingan, opini publik, dan media  massa  menjadi elemen penting yang juga  berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan  luar negeri suatu  negara. Elemen politik   domestik yang akan dibahas yaitu kelompok   kepentingan yang didefinisikan sebagai kesatuan warga negara yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. 1 Kelompok kepentingan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengekspresikan opini atau pandangannya kepada    pemerintah yang dimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi
1 R. Meissner, 2015, “ Interest Groups, Water Politics and Governanc e” , SpringerBriefs  in Environmental Science VIII p.2 , 2015: 8 diakses melalui
https://www.springer.com/gp/book/9783319211299 (4 Januari 2019)
tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalam mengeimplementasikan kebijakan yang diputuskan.
Kelompok kepentingan juga   bisa   mempengaruhi keputusan dalam kebijakan luar negeri yang dimana juga bisa dilatarbelakangi oleh tujuan yang ingin  dicapai  melalui  tindakan-tindakan yang  dilakukan. Kelompok  kepentingan yang dimaksud  dalam tulisan ini yakni kelompok elit Islam radikal. Indonesia sebagai negara  dengan populasi Islam terbanyak di dunia  dikenal sebagai negara toleran yang terdiri dari keanekaragaman agama dan sebagai negara  demokrasi, Indonesia  memberikan ruang bagi kelompok – kelompok Islam untuk berkumpul dan mendirikan organisasi, tempat perkumpulan,  bahkan partai politik di  seluruh Indonesia  secara bebas dan bisa  mempublikasikan buku atau pandangan Islamis mereka melalui berbagai media sebagai bentuk kebebasan dalam berserikat dan berpikir. Alasan  tersebut yang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi gerakan radikalisme  di Indonesia. Ancaman radikalisme  ini dibuktikan dengan adanya kelompok radikal Islam di Indonesia  seperti Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam (FPI), Hamas Indonesia dan yang lainnya secara aktif mendukung Islamic State (IS) yang memiliki tujuan membentuk suatu negara berdasarkan  sistem  kekhalifahan  dan mengimplemetasikan  hukum Islam. 2 Hal tersebut  jelas merupakan  sebuah ancaman  bagi Indonesia karena aspirasi  dan tujuan kelompok radikal tersebut bertentangan dengan ideologi negara Indonesia.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, tulisan ini akan  membahas bagaimana kelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan    teori kepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpin menjadi aktor  penting dalam pembuatan kebijakan luar  negeri dalam interpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Selanjutnya, teori persuasi elit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakan isu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. Penulis berasumsi bahwa elit politik kelompok Front Pembela Islam (FPI) berusaha menggunakan isu etnis untuk
2 Ibid., p. 37.
menekan pemerintah dan memiliki kursi kekuasaan dalam mempengaruhi politik negara dan dalam lingkungan masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Kepemimpinan: Leaders and Opposition
Dalam  teori kepemimpinan yang  dikemukakan Margaret  G. Hermann and Joe  D. Hagan dijelaskan bahwa  persepsi dan interpretasi pemimpin dapat mempengaruhi    keputusan    kebijakan    internasional    dan    domestik    politik. Dijelaskan juga bahwa tekanan dari politik domestik negara  dapat menentukan apakah negara  tersebut kuat atau lemah dan menekankan kepada  para  pemimpin pemerintahan bahwa  mereka memiliki pilihan tertentu dalam membuat kebijakan politik luar  negeri. Peran pemimpin juga  penting dalam mengintrepertasikan kebijakan luar negeri karena pemimpin juga harus secara efektif bereaksi terhadap tekanan domestik dimana pemimpin bertindak sebagai aktor  utama  dan strategis yang berada dalam lingkup “ two-level game ” yakni kaitan antara domestik politik dan kondisi internasional. Dalam lingkup politik domestik, pemimpin dihadapkan dengan 2 tantangan yakni membangun koalisi pendukung untuk mempertahankan otoritas atau bersaing dengan kelompok oposisi untuk mempertahankan legitimasi. 3
Pemimpin dalam menghadapi hal tersebut memiliki beberapa  pilihan alternatif yang pertama yakni dijelaskan bahwa pemimpin yang berusaha  untuk menghindari perdebatan dalam negeri akan berusaha  untuk mengakomodasi kelompok oposisi dengan memberikan hal yang mereka inginkan dalam kebijakan luar  negeri yang biasanya  menyebabkan kebijakan yang secara  keseluruhan tidak responsif   terhadap tekanan   internasional dan   melibatkan   sedikit risiko. Selanjutnya, pemimpin dapat berupaya  menggabungkan posisi domestik mereka dengan mendorong sebuah kebijakan luar negeri yang dapat memobilisasi dukungan baru, menekan oposisi atau juga dapat meredam oposisi.
3 Margaret G. Hermann dan Joe D. Hagan, 1998, “ International Decision Making: Leadership Matters ” diakses melalui http://www.jstor.org/stable/1149281 (21 Januari 2019)
Dikaitkan dengan kondisi politik Indonesia, dimana Indonesia  merupakan negara demokrasi  dengan  sistem  presidensial dan  multipartai. Scott  Mainwaring menyatakan bahwa  kombinasi sulit seperti itu bisa  menyebabkan ketidakstabilan karena beberapa alasan yang salah satunya yakni kesulitan dalam membangun koalisi antar  partai dalam demokrasi presidensial dan akan berpotensi memperburuk stabilitas demokrasi. Dalam masa  transisi, pembuat kebijakan memiliki kesempatan yang besar dalam membentuk atau membentuk ulang institusi sesuai dengan kepentingan yang akan dicapai. Dalam sistem presidensial dengan multipartai juga bisa  menyebabkan adanya kebuntuan antara  badan legislatif yakni DPR, MPR, DPD atau eksekutif yakni presiden dan wakil presiden dalam pengambilan keputusan sehingga terkadang program yang ingin dijalankan mendapat pertentangan antara pihak-pihak di dalamnya dan presiden tidak terlalu mampu menyelesaikan permasalahan seperti ini. Maka dari itu biasanya partai dari  presiden merupakan  partai yang memiliki  mayoritas dalam pemerintahan. Selanjutnya, dalam  sistem  kombinasi  ini  presiden  membentuk  sendiri kabinetnya namun hal ini tidak menjamin partai-partai tersebut akan secara teguh mendukung pemerintahan dari awal hingga selesai kekuasaan pemerintahan. 4

## Teori Elite Persuasion
Elit didefinisikan   sebagai orang atau sekelompok   orang yang berdasarkan posisi strategisnya dapat mempengaruhi hasil politik   secara substansial dan teratur. 5 Elit ini tidak hanya berasal dari pemimpin yang berada di jejeran politisi, senior militer, dll namun juga  dari berbagai elemen masyarakat yang dikenal sebagai kelompok atau organisasi massa  dan secara  politis dapat menggerakan massa. Dalam negara yang demokrasi, elit politik dapat meningkatkan nasionalisme karena hal tersebut bisa digunakan oleh elit atau kelompok kepentingan yang berkuasa di negara dengan berusaha memanfaatkan
4 Scott Mainwaring, 1993, “ Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination ”, Comparative Political Studies, Vol. 26(2), hal. 198 – 228, diakses melalui https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010414093026002003 (21 Januari 2019)
5 John Higley, 2010, “ Elite Theory and Elites ” Handbook of Politics, 161 – 176. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/227272026_Elite_Theory_and_Elites pada 29 April 2019.
kekuatan massa  untuk kepentingannya untuk menarik dukungan dari masyarakat demi melawan rival politiknya di dalam negeri atau luar negeri. 6 Dalam teori persuasi elit, Snyder  berasumsi bahwa konflik etnis digunakan oleh para elit politik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik terutama  pada masa pemilihan yang diprakarsai oleh para elit politik baik elit politik lama  dan baru yang merasa posisi kekuasaannya terancam karena demokrasi atau karena institusi pemerintah yang   lemah   sehingga elit   politik   membutuhkan cara untuk memobilisasi dukungan massa dan menggunakan isu sentimen nasionalisme tersebut    sebagai    penggerak    kelompok    kepentingan yang    dapat    memberikan dampak yang besar. 7
Pada  masa awal demokrasi, massa cenderung tidak merasakan bahwa nasionalisme  merupakan sesuatu yang penting. Namun, begitu praktik demokrasi dimulai yakni pada  saat partisipasi politik massa  meningkat maka  para elit perlu mengumpulkan dukungan pemilihan dengan cara  tertentu. Kaum elit politik menyadari bahwa  penggunaan nasionalisme bisa  dijadikan sebagai alat penyampaian kepentingan kelompok dengan meyakinkan publik untuk menerima ide nasionalis yang  memecah  belah. 8 Keadaan seperti  itu yang  meningkatkan perpecahan dan rasa tidak percaya antara satu kelompok dan kelompok lain yang akhirnya digunakan  oleh para elit dengan  menggunakan ketidakstabilan identitas nasional    tersebut    untuk mempromosikan    identitas    masyarakat.    Di    beberapa negara, kaum elit lama  berusaha  untuk mendorong adanya perubahan atau menekan para elit baru untuk membuat perubahan yang mereka klaim bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dan ekfektif.
Selanjutnya, nasionalisme  didefinisikan sebagai sebuah doktrin dimana sekelompok  orang yang melihat dirinya berbeda dari aspek kebudayaan, sejarah, institusi, atau prinsip yang seharusnya memerintah mereka dalam sistem politik yang mengekspresikan dan melindungi perbedaan-perbedaan tersebut. 9 Lalu
6 Jack Snyder, From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict, (New York, W.W. Norton & Company,2000), 36
7 Ibid., 19
8 Ibid., 32.
9 Ibid., 22.
konflik nasionalis didefinisikan sebagai sebuah aksi yang dikelola dalam lingkup besar dengan pembenaran atau motivasi dari doktrin nasionalis. Nasionalisme sebagai doktrin yang digunakan atas nama rakyat namun tidak secara sepenuhnya oleh rakyat, memberikan jalan bagi para elit politik untuk menjadi lebih populer tanpa  menjadi sepenuhnya menggunakan cara yang demokratis. Nasionalisme digunakan sebagai pembenaran sebagian bentuk demokrasi dimana  para elit politik bertindak atas nama rakyat namun tidak secara  penuh bertanggung jawab kepada  masyarakat. Dalam menjelaskan persuasi elit politik, Snyder  menjelaskan bahwa  terdapat beberapa faktor yang menyebabkan elit politik menggunakan persuasi nasionalisme yakni tergantung pada motivasi dan peluang para elit politik dimana motivasi para elit politik  tergantung kepada bagaimana penyesuaian kepentingan mereka  terhadap kondisi yang lebih demokratis atau lebih tepatnya bagaimana mereka merasa terancam karena demokrasi tersebut dan peluang yang ada yakni tergantung kepada karakter dari institusi politik negara pada saat partisipasi politik semakin meningkat. 10 Pada negara yang memiliki partisipasi politik yang kecil, institusi administratif yang lemah, kondisi ekonomi dan sosial yang tidak stabil, dan partai politik yang lemah maka  para elit nasionalis lebih berpeluang dalam memanipulasi urusan politik dan memunculkan nasionalisme etnis.
Dalam mempromosikan nasionalisme etnis, ide  menjadi hal penting karena menjadi unsur pembentukan aksi kolektif melalui pembentukan kelompok yang dibutuhkan oleh nasionalis untuk mencapai kepentingannya  dan dapat dimulai  dengan  kelompok yang  dapat  memberikan  keuntungan  bersama sebagai inti dari aksi kolektif yang lebih luas. Kelompok inti tersebut bisa  berasal dari berbagai kalangan termasuk elit ekonomi, agama atau budaya, dll yang keduanya semakin meningkatkan kepercayaan bersama dengan adanya interaksi di berbagai aksi bersama. Aksi kolektif yang dilakukan keduanya  mengharapkan adanya keuntungan baik secara pribadi maupun bersama yang dimana  kelompok inti tersebut memberikan sumber  daya dan kampanye persuasif yang berarti menjanjikan mereka sebuah keuntungan-keuntungan tambahan seperti kekuasaan
tertentu, hak istimewa, subsidi atau proteksionisme aktivitas mereka dan menjaga akivitas yang biasa mereka lakukan.
Penggunaan propaganda dan hasutan nasionalis  sebagai pilihan yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu untuk upaya pengembangan pergerakan massa nasionalis. Sebagai mana elit politik dapat memanipulasi pemilihan umum, elit juga  dapat memanipulasi media  massa yang menyebabkan massa berhasil dipengaruhi karena adanya  struktur pasar ide yang terdapat kontrol terhadap sumber informasi yang dimana  monopoli informasi yang dilakukan oleh elit politik  dan  segmentasi dalam penyampaian informasi  dimana saat populasi masyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi maka elit politik dapat mengontrol sumber informasi yang ada. 11

## PEMBAHASAN
Indonesia merupakan negara demokrasi dengan populasi terbesar keempat di dunia yang  memiliki banyak  keanekaragaman  dari segi agama,  sosial,  dan budaya. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan banyaknya jumlah warga negara, di satu sisi hal ini bisa menjadi nilai tambah untuk menjadi ciri Indonesia sebagai  negara yang  demokratis  dan beranekaragam. Namun  di  satu sisi  lain menjadi tantangan bagi Indonesia karena banyaknya populasi yang berasal dari latar  belakang yang berbeda  tersebut juga  membawa  identitas dan kepentingan yang berbeda. Masyarakat yang beragam secara etnis dan terintegrasi dengan baik tentu saja  diinginkan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa  beberapa  kelompok menolaknya.
Sebagai  negara yang menggunakan  sistem pemerintahan demokrasi presidensial dan sistem multipartai, seperti yang dikemukakan Scott bahwa hal ini bisa  menjadi faktor ketiakstabilan politik demokrasi dalam negeri karena banyaknya perbedaan kepentingan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang juga  bisa  menghambat pengambilan keputusan kebijakan terutama  dari pihak oposisi pemerintah yang berkuasa di Indonesia   sekarang yakni pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sistem multipartai dan presidensial yang
diimplementasikan di Indonesia  masih dalam proses menjadi negara  demokrasi yang stabil karena  dalam dekade  sebelumnya demokrasi tidak menjadi sistem politik yang digunakan di Indonesia dan keadaan demokrasi di Indonesia  masih dalam  perkembangan. Hal  ini yang  melatarbelakangi adanya tindakan dan  usaha yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  oposisi pemerintah yang  memiliki tujuan  untuk menjatuhkan pemerintah dan berusaha memiliki posisi kekuasaan dalam kursi politik negara.
Dalam upaya tersebut, elit politik  menggunakan berbagai cara agar dapat mencapai kepentingannya dengan menggunakan  isu etnis atau nasionalisme. Mengingat proses pencapaian kepentingan tersebut tidaklah  mudah  dan membutuhkan dukungan dari berbagai masyarakat, elit politik dalam hal ini Front Pembela Islam (FPI) menjadi instrumen elit partai politik oposisi presiden Jokowi yakni partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo dengan koalisi partai lain yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dll. yang jika  dilihat dari kepentingannya yakni membutuhkan dukungan massa untuk menekan pemerintahan Joko Widodo yang sedang berkuasa ditambah dengan ambisi untuk menjadi presiden Indonesia pada pemilihan umum presiden 2019    setelah beberapa kali gagal dalam hasil pemilihan umum presiden di beberapa tahun belakangan dan memperluas pengaruhnya dalam masyarakat. Selain itu, Prabowo juga memiliki latar belakang militer  serta  berkaitan dengan presiden diktator Indonesia yakni Soeharto yang diasumsikan juga  mendapat dukungan dari para elit militer  terdahulu yang berharap untuk mengembalikan sistem yang lebih otoriter dan peran militer dalam negara menjadi lebih kuat. 12
Kelompok radikal Islam Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi berlandaskan Islam yang menjungjung kesatuan dan persaudaraan umat Islam dan memiliki  obsesi  memberlakukan syariat Islam serta  menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia Barat terutama imperialisme Barat. Organisasi Islam ini semakin menjadi perhatian masyarakat Indonesia pasca reformasi karena sifatnya yang anarkis dan aksi-aksi yang ditimbulkan menumbuhkan ketakutan 12 Paul Marshall, 2017, “ Political Islam in Indones ia”, diakses melalui https://www.weeklystandard.com/paul-marshall/political-islam-in-indonesia-2008333 (21 Januari
yang akhirnya mendapat banyak penolakan dari  masyarakat. Walaupun banyak menimbulkan  keresahan dalam  masyarakat dan  dilihat  sebagai ancaman  terhadap ideologi Indonesia, namun nampaknya pemerintah dan polisi seakan menutup mata terhadap hal ini. Pengamat menyatakan bahwa ada kecurigaan bahwa polisi menutup mata atau terlibat dalam hal ini karena polisi mendapatkan uang untuk perlindungan aktivitas tersebut dan International Crisis Group menyatakan bahwa mereka  mengidentifikasi bahwa  terdapat sejumlah pejabat senior  kepolisian Indonesia dan militer yang terkait dengan organisasi FPI dan terkadang memungkinkan FPI untuk melakukan otoritas semi-resmi tersebut. 13
Di Indonesia, elit kelompok radikal Islam yakni Front Pembela Islam dapat dikatakan berhasil dalam mempengaruhi politik Indonesia  karena aksi protes tahun 2016 silam terhadap mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang  diduga “ melecehkan Isla m”  d engan  menggunakan sentimen etnis dan berusaha  menekan pemerintah demi mencapai kepentingan. Aksi tersebut dikelola  oleh Front Pembela Islam dan menjadi mobilisasi terbesar pada tahun tersebut yang dimana kurang lebih 200,000 orang berkumpul terdiri dari banyak kalangan yang kebanyakan melabeli dirinya sebagai Muslim konservatif.
Dalam penyebaran ide-ide tersebut terdapat beberapa tahap yakni budidaya yakni upaya menghasilkan orang-orang yang percaya pada  ide, lalu interaksi yakni merangkul dan  membawa Islam untuk  mengambil isu  untuk  menegakkan kepentingan,  dan asumsi  kekuasaan dan berkuasa yakni  untuk pembentukan pemerintah, penerapan Islam dan menyebar untuk mendapat bantuan dari anggota politisi dan militer dan penyebaran ide melalui media sosial, seminar, demonstrasi publik, pendekatan kepada organisasi mahasiswa, dll. 14
13 International Crisis Group ,2008, “ Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decr ee” diakses melalui
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/indonesia/b78_indonesia implications_ of_the_ahmadiyah_decree.pdf (21 Januari 2019)
14 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Pengkajian Strategi, 2010, “ Menghidupkan Kembali Kekhalifahandi  Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),Strategi Mobilisasi Dan Dampaknyabagi Indones ia” diakses melalui https://id.scribd.com/doc/81790325/Mabes-TNI- Gerakan-Hizbut-Tahrir-Indonesia-Strategi-Mobilisasi-Dan-Dampaknya-Bagi-Indonesia (30 April
Mobilisasi massa  dengan penyebaran ide  dan pemahaman tersebut dilakukan dengan cara pendekatan melalui media  online  seperti website  dan media sosial yang dimana dalam hal ini FPI sendiri memiliki website sendiri dan menggunakan aplikasi Facebook dengan akun FPI dalam penyebaran idenya. Selain itu juga melakukan seminar dengan khotbah di depan khalayak ramai serta melakukan demonstrasi publik untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai  dengan  kepentingan  mereka dan  juga menekankan adanya peningkatan solidaritas umat Muslim di seluruh dunia terkait isu Palestina  dan isu lainnya. Dapat dilihat bahwa  hal ini dilakukan sebagai upaya memperoleh dukungan dan pengakuan dari Muslim Indonesia terkait tindakan mereka walaupun  memang tidak  mewakili  kepentingan  seluruh  Muslim Indonesia,  namun  hal  ini  juga untuk mempromosikan pentingnya khalifah Islam dan perlindungan sesama Muslim di dunia sebagai mana tujuan dan pandangan FPI dikatakan.
Selanjutnya  dalam upaya  mengumpulkan dan mengendalikan massa, FPI dalam   upaya dakwahnya membentuk Lembaga Dakwah Front melakukan berbagai kegiataan  keagamaan  dan pengabdian masyarakat  dengan memberikan bantuan-bantuan dan pengajaran mengenai Islam kepada masyarakat yang juga bisa dilihat sebagai upaya pembentukan citranya yang positif di masyarakat. 15
Selain itu juga  lembaga  ini mengadakan kaderisasi untuk pencarian bibit-bibit orang yang akan  direkrut dengan proses pendidikan  dan latihan keorganisasian. Proses-proses ini dapat dilihat sebagai dua  proses sekaligus yakni budidaya dan interaksi yang bertujuan membentuk ide  pandangan serta  merangkul kepada tujuan yang diinginkan organisasi. Pada tahap yang ketiga  inilah, dimana  saat sudah direkrut dan memiliki dasar yang sama dengan pandangan organisasi maka akan  diarahkan  kepada pembentukan  dan  penerapan yang  lebih  luas  di  luar organisasi yakni terjun ke  lembaga atau partai politik pemerintahan. Menyadari pentingnya posisi dan kepentingan yang ingin dicapai, FPI memperluas koneksinya dengan pengiriman anggota-anggotanya ke lembaga pemerintahan
15 Arip Rahman Hakim, 2014, “ Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyaraka t”, diakses melalui http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26858/1/ARIP%20RAHMAN%20HAK IM-FDK.pdf pada 30 April 2019
agar bisa  berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan organisasi. Pembentukan ide-ide dan perekrutan yang terbuka ini dapat dilihat sebagai upaya FPI  untuk membuat anggota-anggota yang terdiri dari simpatisan, anggota yang sudah terikat, dan anggota yang dikirim ke  posisi pemerintahan bisa  semakin memperluas pengaruh organisasi FPI   dalam masyarakat dan mencapai mewujudkan masyarakat Islami. Tujuan dari penyebaran ide tersebut yakni untuk memberikan pemahaman untuk nantinya akan dapat membela atau mendukung saat tenaganya dibutuhkan yakni untuk mobilisasi massa..
Aksi mobilisasi kaum elit politik yang  terdiri dari dukungan  partai dan anggota FPI tersebut berpengaruh sangat luas hingga banyak mencuri perhatian dunia internasional termasuk Organisasi Hak   Asasi Manusia Internasional termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan bahwa perlu ada pemeriksaan ulang  terhadap  kasus “ penghinaan agama ” tersebut dan berpendapat bahwa  keputusan memenjarakan Ahok akan merusak reputasi Indonesia untuk toleransi dan pluralisme agama, dan mendesak negara itu untuk mencabut undang-undang penistaan agama yang tidak adil tersebut. 16 Selain menyita  perhatian internasional, mobilisasi besar-besaran tersebut juga mempengaruhi  presiden Joko Widodo yang  batal  untuk  mengunjungi Australia karena keadaan domestik politik yang sedang memanas.
Dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan luar  negeri suatu negara, dapat dilihat bahwa faktor   domestik politik juga   dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri bagi pemimpin negara. Dalam hal ini yakni elit kelompok  kepentingan Front Pembela Islam (FPI) yang menggunakan isu etnis untuk mendapat dukungan mobilisasi massa  dan juga  legitimasi dukungan besar dari masyarakat. Isu etnis dipakai oleh para elit  kelompok kepentingan sebagai senjata  untuk  memegang kekuasaan  politik  dan menghasut permusuhan terhadap kelompok lain untuk meningkatkan daya saing politik. Hal ini didukung dengan tekanan kondisi domestik negara yang memberikan peluang kepada elit politik untuk menghidupkan sentimen nasionalis karena elit politik merasa perlu
16 The Jakarta Post, 2017, “A hok conviction tarnishes Indonesia ’ s image: Amnesty Internation al”, diakses melalui https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/09/ahok-conviction-tarnishes- indonesias-image-amnesty-international.html ( 21 Januari 2019)
menambah dan mendapat aliansi massa  untuk mempertahankan kondisinya yang lemah . Usaha Front Pembela Islam dalam mempengaruhi masyarakat dilakukan secara  dengan agresif, yang dimana  dikatakan bahwa dalam mempengaruhi masyarakat sosial secara keseluruhan dimana semakin kuat dan semakin agresif kelompok-kelompok tersebut maka akan semakin tinggi pula kecenderungan negara “ mengala h” terhadap agresi  tersebut. 17 Hal ini yang  menjadi ancaman karena  jika  mobilisasi dan upaya   mempengaruhi opini masyarakat tersebut semakin meluas dan mendalam kepada  kelompok-kelompok masyarakat, maka akan tercipta  perpecahbelahan dalam masyarakat yang semakin membuat masyarakat bersimpati sekaligus percaya terhadap propaganda  tersebut yang akhirnya dikhawatirkan bisa  menciptakan gerakan-gerakan penekan pemerintah yang lebih besar, kuat, dan menciptakan ketidakstabilan politik di Indonesia.
Dalam keadaan dimana partai politik dan lembaga  institusi negara yang tidak stabil dan lemah,  serta banyak kepentingan yang akhirnya menciptakan terbentuknya koalisi. Koalisi partai Gerindra, PKS, dll sudah terlihat sejak tahun 2014 dimana  pada  masa tersebut calon presiden Prabowo mencalonkan dirinya namun  mengalami kekalahan  dan  menjadi partai oposisi pemerintahan  Jokowi. Dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi yang dimulai tahun 2014, sebenarnya kemenangannya didukung oleh  berbagai  partai  politik yang  bergabung sebagai koalisi partai pendukung pemerintah yang disebut dengan partai Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri  dari PDI-Perjuangan,Golkar, Partai  Amanat Nasional (PAN), PKB, PPP, Partai Nasdem, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo yang jika ditotalkan memiliki 68,9% kursi di parlemen. Sedangkan dari partai oposisi yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang pada awalnya terdapat Golkar, pada pemilihan umum presiden 2014 memilih untuk bergabung ke  Koalisi Indonesia Hebat dan menyisakan partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total 20,1% kursi di parlemen. Seperti yang dikemukakan oleh Scott bahwa kombinasi antara sistem multipartai dalam sistem presidensial sangat sulit dan berisiko karena partai dalam kabinet tidak bisa secara teguh mendukung pemerintahan. Hal ini
17 Jack L.Snyder, 1991, Myths Of Empire: Domestic Politics And International Ambition, Ithaca, N.Y., Cornell University Press diakses melalui https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt32b48h (21 Januari 2019)
terlihat bahwa  pada  pemerintahan Jokowi, anggota  parlemen dari Partai Amanat Nasional  (PAN)  menunjukkan  ketidakselarasan dan  ketidaksetujuan  terhadap pemerintahan Jokowi. Selanjutnya  hal ini semakin ditekan dengan pimpinan legislatif yang dipimpin oleh partai oposisi yakni Gerindra dengan Fadli Zon, Fahri Hamzah dari PKS yang menunjukan oposisinya  terhadap pemerintah dengan kritik-kritik  terhadap kebijakan yang diambil Jokowi  termasuk  juga mengenai isu-isu luar negeri seperti Uighur, Rohingya, atau Palestina.
Selanjutnya menurut teori persuasif elit, kelompok-kelompok elit yang tersisa  dari lingkaran penguasa rezim lama, banyak di antaranya yang memiliki kepentingan,  bersaing untuk  kekuasaan dan dengan elit  baru yang mewakili kekuatan demokrasi yang meningkat. Baik elit lama dan elit baru menggunakan semua  sumber  daya yang dapat mereka  kumpulkan untuk mengerahkan sekutu massa,    melalui isu    nasionalis,    untuk    mempertahankan    posisi    mereka yang terancam karena adanya demokrasi dan untuk menekan penguasa baru. Elit politik menggunakan kekuasaan mereka dalam institusi politik untuk menciptakan alat kaki tangan, mengendalikan agenda politik, membentuk konten informasi media dengan cara lobi melalui kelompok penekan. 18
Front Pembela Islam dijadikan sebagai kelompok penekan yang digunakan para elit politik dalam hal ini yakni elit politik dari partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo, koalisi partainya yakni partai Keadilan Sejahtera, serta  pihak lainnya. Isu nasionalisme yang diangkat yakni Isu Palestina yang dimana terdapat kesatuan ide antara partai koalisi dan massa dari kalangan Islam konservatif yang juga fokus pada pengecaman segala bentuk dominasi dan imperialisme bangsa Barat dalam suatu negara dan memperjuangkan hak-hak Muslim Indonesia dan di seluruh dunia. Dengan menggunakan dasar kesatuan ide tersebut, elit politik membutuhkan aksi bersama yang efektif  dengan memobilisasi sentimen nasional yakni Isu Palestina yang dipercayai oleh sebagian besar  masyarakat bukan merupakan isu wilayah namun menganggap hal tersebut sebagai isu agama dan upaya Barat dalam mendominasi kekuasaan di wilayah tersebut.
18 Edward D. Mansfield and Jack Snyder, 1995, “ Democratization and the Danger of War ”, International Security, Vol. 20, No. 1, diakses melalui http://www.jstor.org/stable/2539213 (21 Januari 2019)
Palestina  merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia  pada  masa awal kemerdekaan setelah dijajah bangsa asing sehinga dirasa perlu juga untuk mendukung Palestina dalam penyelesaian konflik wilayah tersebut. Isu Palestina juga merupakan isu yang sudah lama terjadi dan sebenarnya peran dan perhatian Indonesia  sudah ditunjukkan sejak lama  karena dapat dilihat dari Indonesia dalam kebijakan luar negerinya yang bebas aktif  dan turut serta dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan tidak adanya  penjajahan di dunia, memberikan perhatian terhadap isu Palestina  termasuk dalam forum multilateral dan Indonesia secara konsisten mendukung perlindungan hak-hak rakyat Palestina termasuk mendukung kemerdekaan Palestina. 19 Indonesia bahkan menjadi tuan rumah dalam International Conference  on the Question of Jerusalem yang dimana   bekerjasama dengan Organisasi Kerjasama Islam sebagai upaya membahas mengenai upaya dukungan terhadap resolusi penyelesaian konflik.
Berkaitan  dengan  isu tersebut, elit  politik menggunakan  sentimen nasionalisme tersebut untuk memobilisasi massa melalui FPI  dengan adanya gerakan protes FPI  melalui “ Aksi Bela Palestina ” yang didukung ribuan massa yang bisa menjadi perhatian pemerintah karena hal tersebut bisa menjadi tekanan dalam negeri yang bisa semakin meluas. Melihat kepada teori kepemimpinan dari Margareth   dalam Leaders   and   opposition, Jokowi   memiliki   persepi   dan interpretasi sendiri dalam menghadapi tekanan domestik dalam negara terutama karena adanya kelompok oposisi dalam pemerintahannya  ditambah kelompok kepentingan yang berusaha  menjatuhkan kredibilitas dan kekuasaannya sebagai pemimpin di Indonesia.
Dalam kaitannya dengan isu Palestina  dan kondisi domestik tersebut, Jokowi  menyatakan bahwa dalam masa-masa politik  terutama dalam masa pemilihan  umum  presiden,  banyak aktor  politik yang  menggunakan “ Politik Sontoloyo ” dan “ Politik  Genderu wo” yakni politik tidak sehat yang ditujukan untuk menarik simpati masyarakat menggunakan politik yang tidak sehat, propaganda penyebaran kebencian, penyebaran ide-ide yang memecah belah
19 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, “ Isu Palestin a”, diakses melalui https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu-Palestina.aspx (21 Januari 2019)
masyarakat. 20 Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi berusaha memberi peringatan baik kepada  masyarakat atau lawan politiknya  untuk tidak menggunakan isu-isu agama  untuk memecah belah negara dikarenakan motivasi politik. Berkaca kepada  tekanan-tekanan dari kelompok kepentingan dan partai oposisi dalam pemerintahannya, Jokowi berusaha mempertahankan  kekuasaan dan  menunjukan kredibilitasnya  dengan menekankan pada  kebijakan luar  negeri Indonesia  bahwa Indonesia yang akan  terus  memperhatikan, ikut berperan dan  mendukung dalam penyelesaian konflik di Palestina.
Hal ini salah satunya ditunjukkan Indonesia  dengan menyatakan ketidaksetujuannya  terhadap pemindahan kedutaan besar  Amerika Serikat ke Yerusalem dan juga  menyatakan perlawanan kuat mengenai rencana  pemindahan kedutaan besar Australia ke Yerusalem. Pemerintahan presiden Joko Widodo juga menunjukan solidaritas untuk Palestina  dengan menekankan kepada Australia bahwa keputusan memindahkan kedutaan besar tersebut bisa  saja melahirkan ketegangan hubugan antar kedua negara jika Australia masih bersikeras memindahkan kedutaannya. 21 Selanjutnya, sejak terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mulai Januari 2019-Desember  2020, Indonesia  menekankan bahwa isu Palestina  terkait dengan upaya memerdekakan Palestina  dan perlindungan hak sipilnya akan menjadi bagian dalam proses perumusan kebijakan untuk menjaga  perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat PBB serta menegaskan bahwa isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama masa tersebut. 22
20 CNN Indonesia, 2018, “ Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokow i” diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181112122107-32-345837/genderuwo-- sontoloyo-dan-lunturnya-politik-simbol-jokowi (21 Januari 2019)
21 Olivia Tasevski, 2018, Jakarta and Jerusalem: Australia's Israel Embassy Decision diakses melalui
https://thediplomat.com/2018/10/jakarta-and-jerusalem-australias-israel-embassy-decision/ (21 Januari 2019)
22 Dian Septiari, 2018, Support for Palestine remains top priority, diakses melalui https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/26/support-palestine-remains-top-priority-fm.html (21 Januari 2019)

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok elit dalam  hal  ini kelompok Front Pembela Islam sebagai kelompok  penekan yang digunakan  dan saling mendukung dengan partai  oposisi  pemerintahan Jokowi yakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan  penjajahan asing berupaya memperbesar pengaruh  dengan melakukan mobilisasi massa  dalam tujuannya  mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahakan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide  dan pemahaman  terkait isu Islam. Isu etnonasionalisme yang  digunakan  tersebut disebarkan melalui media online  dan upaya  dakwah di berbagai tempat kepada berbagai lapisan masyarakat untuk menanamkan ide pemahaman terkait isu Islam dan kolonialisasi Barat di Palestina.
Elit politik partai oposisi nasionalis dan agamis yakni Gerindra  dan PKS juga  menggunakan isu etnis yang memecah belah masyarakat dengan motivasi memobilisasi massa untuk menekan pemerintah dan berupaya mempromosikan diri sebagai  pembawa solusi  terhadap  permasalahan  Muslim yang dikenal masyarakat yakni isu Palestina. Terkait dengan kondisi politik domestik Indonesia dimana  terdapat partai oposisi dan kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi   kepemimpinan   pemerintahan yang   sedang   berjalan, Presiden Jokowi  sebagai pemimpin Indonesia menekankan bahwa isu nasionalisme yang digunakan elit politik  tersebut merupakan  isu  dengan  tujuan  memecah  belah  dan terkait isu Palestina, Indonesia akan menekankan dalam keanggotaan tidak tetapnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk  konsentrasi upaya memerdekakan Palestina dan memperjuangkan hak-hak sipilnya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa dalam upaya meredam gejolak politik dalam negeri dan mempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya serta  untuk semakin aktif dalam perpolitikan luar negerinya, Jokowi berusaha  memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide  tersebut dengan ikut fokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan  menekan  kelompok oposisi yang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa  pihak yang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
CNN Indonesia. 2018. “ Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol
Jok owi” diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181112122107-32- 345837/genderuwo--sontoloyo-dan-lunturnya-politik-simbol-jokowi (21
Januari 2019).
Hakim, Arip Rahman. 2014. “ Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat ” , diakses melalui
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26858/1/ARIP%2 0RAHMAN%20HAKIM-FDK.pdf (30 April 2019).
Hermann,  Margarett  dan  Hagan, Joe.  1998. “I nternational  Decision Making:
Leadership Matte rs.” diakses melalui http://www.jstor.org/stable/1149281 (21 Januari 2019).
International Crisis Group .2008. “ Indonesia: Implications of the  Ahmadiyah
Decree .” diakses melalui
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/indonesia/b78_indonesia implications_ of_the_ahmadiyah_decree.pdf (21 Januari 2019).
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. “ Isu Palestina .” diakses melalui https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu- Palestina.aspx (21 Januari 2019).
Mainwaring, Scott. 1993. “ Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. ” Comparative Political Studies, Vol. 26(2), hal. 198 – 228, diakses melalui https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010414093026002003 (21
Januari 2019).
Mansfield, Edward and Snyder, Jack. 1995. “ Democratization and the Danger of War .” International  Security,  Vol.  20,  No.  1.  diakses  melalui http://www.jstor.org/stable/2539213 (21 Januari 2019).
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Pengkajian Strategi. 2010.
“ Menghidupkan Kembali Kekhalifahandi Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),Strategi Mobilisasi Dan Dampaknyabagi Indonesia ” diakses melalui https://id.scribd.com/doc/81790325/Mabes-TNI-Gerakan- Hizbut-Tahrir-Indonesia-Strategi-Mobilisasi-Dan-Dampaknya-Bagi- Indonesia ( 30 April 2019)
Marshall, Paul. 2017. “ Political Islam in Indonesia ” , diakses melalui https://www.weeklystandard.com/paul-marshall/political-islam-in- indonesia-2008333 (21 Januari 2019).
Meissner,  R.  2015. “ Interest  Groups, Water  Politics  and  Governance .” SpringerBriefs in Environmental Science VIII p.2 , 2015: 8 diakses melalui https://www.springer.com/gp/book/9783319211299 (4 Januari 2019).
Septiari, Dian.2018. “ Support for Palestine  Remains Top Priority .”  di akses melalui https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/26/support- palestine-remains-top-priority-fm.html (21 Januari 2019).
Snyder, Jack. From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict, (New York, W.W. Norton & Company,2000), 36.
Snyder, Jack. 1991. “ Myths Of Empire: Domestic Politics And International Ambition ” . Ithaca, N.Y., Cornell University Press. diakses melalui https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt32b48h (21 Januari 2019)
Tasevski, Olivia. 2018. “ Jakarta and Jerusalem: Australia's Israel Embassy Dec ision” diakses  melalui https://thediplomat.com/2018/10/jakarta-and- jerusalem-australias-israel-embassy-decision/ (21 Januari 2019)
The Jakarta Post. 2017. “ Ahok Conviction Tarnishes Indonesia ’ s Image: Amnesty
Inte rnational.” diakses melalui https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/09/ahok-conviction- tarnishes-indonesias-image-amnesty-international.html ( 21 Januari 2019).