Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## EFEKTIVITAS RUKHSHAH  DALAM PELAKSANAAN IBADAH MASA PANDEMI COVID-19
Muhammad Arsad Nasution
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Email: arsadnasution@gmail.com

## Abstract
The  Corona  virus,  known  as  COVID-19,  is  different  from  previous  viruses such as SARS, which has a very rapid spread. The form of its spread is also very easy, namely contact with objects exposed to the virus such as holding it and  then  accidentally  hand  touch  the  mouth,  nose,  and  eyes  then  the  virus will  infect  a  person,  or  through  breathing  droplets  produced  by  people infected  with  the  virus  that  are  spread  with  sneezing  or  coughing.  Nutmeg spreading  like  this  can  only  be  limited  by  social  distanching.  The  policy  of distance protection has an impact on the prohibition of the implementation of worship involving  worshipers such as Friday prayers,  tarawih,  praying five time  in  congregation,  and  ‘Idaini.  Rukhshah  becomes  an  offer  to  this problem  by  giving  lightness  to  the  red  and  orange  zones  leaving  the implementation  of  worship  in  congregation  and  carrying  out  worship  at home, the yellow zone giving leeway to carry out worship in congregation at a  minimum  distance  of  one  meter  between  worshipers  by  observing  the appeals  The  government  avoids  contacting  and  washing  hands,  the  green zone can carry out regular worship in congregation but heed the government rules of distance and washing hands (keep clean)

## Kata Kunci : COVID-19, Rukhshah, Ibadah Mahdah

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam sering  melibatkan  jam’ah  untuk  sah  atau sempurnanya pelaksanaan ibadah.
Adakalanya  ibadah  itu  tidak  sah  kalau  tidak ada  jama’ah  yang  mengiringi  pelaksanaanya seperti  shalat  jum’at,  shalat  ‘idul  fitri  dan ‘idhul  adhha,  di  sisi  lain  ada  ibadah  yang keberadaan jama’ah menjadi lebih sempurnanya  ibadah  tersebut  seperti  shalat lima waktu, shalat tarawih di bulan
Ramadhan, atau shalat jenazah. Dalam kondisi normal  pelaksanaan  ibadah  disertai  dengan jam’ah  tidak  mengalami  permasalahan, bahkan  ibadah  itu  semakin  sempurna  dan  sah secara  syara’.  Namun  ketika  terjadi  pandemi COVID-19 pelaksanaan ibadah yang melibatkan jama’ah menimbulkan permasalahan  tersendiri.  Hal  ini  disebabkan penyebaran  virus  COVID-19  lebih  cepat penularannya  karena  sistem  penyebaran  virus ini berkaitan dengan dropler    yang bisasanya

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020
muncul  akibat  bersin  atau  batuk.  Droplet  dari orang  yang  terjangkit  virus  ini  kalau  terhirup oleh orang sehat maka berakibat terjangkitnya virus  ini  kepadanya,  atau  droplet  yang tercemar  oleh  virus  COVID-19  ini  jatuh  ke suatu  tempat  lalu  tempat  itu  dipegang  atau disentuk  orang  lain,  kemudian  secara  tidak sengaja  ia  memasukkan  tangannya  ke  mulut, hidung,  atau matanya maka ia akan terjangkit oleh virus ini.
Berdasarkan  sistem  penyebaran  virus ini  yang  diyakini  penyebarannya  akan semakin  cepat  kalau  terjadi  perkumpulan massa  maka  ibadah  yang  melibatkan  jama’ah atau  mengumpulkan  banyak  orang  menjadi masalah  tersendiri.  Benturan  kedua  keadaan inilah    yang  diselesaikan  melalui  pendekatan teori hukum Islam rukhshah . Pada pembahasan  di  bawah  ini  akan  diuraikan bagaimana rukhshah menyelesaikan pelaksanaan  ibadah  yang  melibatkan  jam’ah untuk sah atau sempurnanya sebuah ibadah.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Rukhshah Rukhshah merupakan pelaksanaan hukum yang kuat dalilnya menyalahi dalil hukum lain    karena  ada  dalil  yang  kuat  untuk menyalahinya. 1 Hukum yang kuat dalilnya  dalam  definisi  ini  adalah  aturan yang  sudah  baku  dan  tetap  dijelaskan Allah  swt.  dan  Rasulullah  saw.  baik  dari
1 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999), hal., 323
segi rukun, syarat dan ketentuan- ketentuan  lain  yang  berkenaan  dengan aturan  hukum  tersebut.  Seperti  puasa bulan  Ramadhan,  dalil  pengwajibannya dijelaskan Allah dalam al-Qur’an, petunjuk  pelaksanaannya  secara  detail dijelaskan  dalam  Hadits  Nabi  saw.  dan dirinci  serta  diperkuat  lagi  dengan pendapat  para  sahabat,  dan  fuqaha mazhab  dalam  petunjuk  pelaksanaanya. Namun  apa  yang  telah  diatur  oleh  Allah dan RasulNya tentang puasa ini digugurkan  oleh  dalil  hukum  lain  yang lebih  kuat  untuk  tidak  melaksanakan puasa ini yaitu kondisi sakit, musafir, atau ketidak  mampuan  melaksanakan  puasa karena  kondisi  fisik  yang  sudah  tua  dan lemah.  Oleh  karena  itu  perpindahan pelaksanaan  puasa  sebagai  kewajiban kepada  tidak  puasa  karena  adanya uzur syara’ yang  memalingkannya  merupakan makna rukhshah .  Dengan  demikian rukhshah secara  sederhana  bisa  disebut dengan  keringanan  dalam  melaksanakan aturan karena adanya dalil yang membolehkannya. Amir Syarifuddin dalam  bukunya  menjelaskan rukhshah sebagai  keringanan  yang  diberikan  oleh Allah  swt.  sebagai  syari’  kepada hambanya    pada  suatu  keadaan  khusus karena  adanya  keadaan  tertentu  yang mempengaruhinya. 2 Wahbah  al-Zuhaily
2 Ibid., hal., 324
mendefiniskan
Rukhshah dengan
uangkapannya sebagai berikut:
ف  تصخرلا نم  افصو  عراشلا  عضو  نع  ةرابع  تقيقحلا  ى فيفختلا ىف اببس فاصولاا
3
Artinya: Rukhshah pada  hakikatnya adalah suatu ibarat tentang penetapan pembuat syara’ (Allah swt)  terhadap  satu  sifat  dari beberapa  sifat  sebagai  penyebb diringankannya (hukum)
Defenisi  ini  menggambarkan  bahwa rukhshah merupakan keringanan  dalam mengerjakan  atau  meninggalkan  hukum. Namun  penetapan  keringanan  itu  bukan  dari mukallaf tetapi  dari  pembuat  syara’  yaitu
Allah swt. Artinya pembuat syara’ menetapkan  suatu  sifat  yang  memberikan kebolehan peraturan (hukum) tersebut dikerjakan  atau  ditinggalkan.  Seperti  puasa bulan  Ramadhan,  Allah  swt.  sebagai  syari’ menetapkan safar (bepergian),  atau maridh (sakit),  atau yuthiqunah (ketidakmampuan sebab  usia)  sebagai  sebab  diringankannya hukum (puasa bulan Ramadhan) dari kewajiban  untuk  megerjakannya  berpindah pada  keizinan  untuk  meninggalkannya.  Oleh karena  itulah tukhshah secara  bahasa  disebut dengan al-taisir  wa  al-tashil (memberikan kemudahan).
2. Bentuk-bentuk Rukhshah dalam Ibadah
Rukhshah dibeda-bedakan ulama
Syafi’iah  dan  Hanafiyah  dalam  berbagai bentuk. Adapun Syafi’iah dan yang sama
3 Wahbah  al-Zuhaily, Ushul  al-Fiqh  al-Islamy , (Mesir: Dar al-Fikr, 1986) Juz Pertama,  h., 111
dengan  mazhab  mereka  yaitu  Hanabilah membagi rukhshah kepada empat bagian: a. Wajib,    seperti  memakan  bangkai karena dharurat menjaga  jiwa    dari kebinasaan.
b. Sunat,  seperti  menqasgar  shalat  bagi musafir.  Mengqasar  shalat  dalam  hal ini  hukumnya mandub berdasarkan perkataan Umar bin Khaththab mengqasar  shalat  merupakan  salah satu  sedekah  dari  Allah  swt  yang harus deterima sedekahnya.
c. Mubah,  seperti  jual  beli  salam,  jual beli  rutab  dengan  tamar,  ijarah, musaqah,  dan  berbagai  jenis  akad lainnya.   Salam dan ijarah merupakan akad  yang ma’dum dan majhul boleh melakukannya karena hajat.
d. Khilaf al-Ula , seperti seorang musafir yang  berbuka  puasa  pada  bulan Rmadhan  karena  ada  kemudharatan baginya.
Adapun  Hanafiyah  membagi rukhshah kepada tiga macam yaitu:
a. Kebolehan  melakukan  yang  haram karena  ada  dharurat  dan  hajat  seperti kehalalan  memakan  bangkai  karena dharurat dan hajat.
b. Kebolehan  meninggalkan  yang  wajib jika  pelaksanaannya  menimbulkan mustaqqah bagi  mukallaf  seperti keizinan  berbuka  puasa  bagi  musafir
dan orang sakit pada bulan Ramadhan.
c. Kebolehan  akad  dan  tasharruf  yang sangat  dibutuhkan  manusia  walaupun berbeda  dengan  prinsip-prinsip  akad yang  disyari’atkan,  seperti  keizinan jual  beli  salam  dan  akad  ijarah  atau sewa menyewa. 4
Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan  pembagian rukhshah lebih rinci  lagi,  beliau  membagi  rukhshah  dari segi  bentuk  hukum  asalnya  kepada  dua bentuk yaitu:
a. Rukhshah memperbuat, yaitu keringanan  untuk  melakukan  sesuatu yang menurut hukum asalnya dilarang.  Dalam  bentuk  ini  hukum awal  yang  dilakukan  adalah  haram tetapi  karena  ada  keringanan  maka memperbuatnya  menjadi  dibolehkan. Seperti  kebolehan  memakan  daging babi  karena  dharurat,  atau  kebolehan melihat perempuan yang halal dinikahi dalam proses peminangan.
b. Rukhshah meninggalkan yaitu keringanan meninggalkan sesuatu perbuatan  bukum  yang  pada  awalnya diwajibkan kemudian diberikan keringanan  untuk  meninggalkannya seperti kebolehkan meninggalkan puasa  bulan  Ramadhan  yang  pada awalnya  wajib  dilaksanakan  tetapi
4 Wahbah al-Zuhaily, ibid., hal., 117
kemudian ditinggalkan karena musafir atau sakit.
c. Rukhshah tidak menerapkan hukum – hukum  yang  diberlakukan  terhadap umat  sebelumnya  karena  terlalu  berat untuk  dilaksanakan  umat  Muhammad saw. seperti syari’at  untuk bunuh  diri dalam  bertaubat  kepada  Allah  swt. sebagai  syari’at  Nabi  Musa  as. kemudian  diringankan  dengan  shalat taubat bagi umat Muhammad saw.
d. Rukhshah dalam  melaksanakan  akad- akad  yang  tidak  memenuhi  syarat menurut syara’ karena adanya kebutuhan umum yang
menghendakinya  seperti    jual  beli salam.
Rukhshah dari segi bentuk keringanan yang diberikan terbagi pada 7 macam bentuk:
a. Keringanan dalam meninggalkan yang  diwajibkan  seperti  kebolehan meninggalkan jum’at karena musafir.
b. Keringanan dalam mengurangi kewajiban  seperti  mengqasar  shalat dari empat raka’at menjadi dua rakaat.
c. Keringanan  dalam  bentuk  mengganti kewajiban  seperti  mengganti  wudhu’ dengan  tayammum,  atau  mengganti penggunaan air dalam thaharah dengan batu.
d. Keringanan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan seperti
melakukan
jama’takhir dalam melaksanakan  shalat  zhuhur  pada waktu  ashar,  shalat  magrib  pada waktu isya.
e. Keringanan dalam bentuk mendahulukan pelaksanaan yang diwajibkan  seperti  membayar  zakat fitrah  pada  bulan  Ramadhan  padahal pengwajibannya  pada  akhir  bulan Ramdhan,  atau  mendahulukan  shalat ashar pada waktu zhuhur, mendahulukan shalat isya pada waktu maghrib.
f. Keringanan  dalam  bentuk  mengubah kewajiban  seperti  perobahan  shalat bagi  orang  sakit  dari  berdiri  keduduk atau berbaring, atau shalat khouf. 5
3. Hukum menggunakan rukhshah
Menggunakan rukhshah dalam pelaksanaan  ibadah  hukumnya  dibolehkan karena  dapat  memberikan  keringanan  bagi mukallaf dalam melaksanakan ibadah. Penggunaan rukhshah berarti  memberikan pembebasan  bagi  mukallaf  dari  berbagai  hal yang  memudharatkan  ketika  pelaksanaan ibadah  tersebut  dilakukan  sesuai  keadaan normal  (ketentuan  syara’  pada  kebiasaan). Seperti  seseorang  akan  terbebas  dari  sakit yang  semakin  parah  ketika  ia  diberikan keringanan  untuk  tidak  melaksanakan  puasa ketika  ia  sedang  sakit.  Namun  dalam
5 Amir Syarifuddin, op.cit., hal., 327-328
menggunakan rukhshah ada beberapa persyaratan  yang  mesti  dipenuhi  oleh  oleh mukallaf yaitu:
Jumhur  ulama  berpendapat  hukum menggunakan rukhshah berkaitan  dengan kondisi  mudharat  yang  dihadapinya.  Ada kalanya  hukum  menggunakan rukhshah itu wajib  ketika  mukallaf  akan  menghadapi kebinasaan  kalau  ia  tidak  menggunakan rukhshah dalam  pelaksanaan  ibadahnya seperti  seseorang  yang  berada  ditengah Padang Pasir luas tidak menemukan makanan lagi  kecuali  ada  ular  padang  pasir  yang diburunya  maka  ia  wajib  memkan  ular  itu sekedar  untuk  mempertahankan  dirinya  dari kebinasaan. Rukhshah juga dapat dipergunakan  dalam  kondisi  hukum  yang disunnahkan.  Pada  bagian  ini  qarinah  yang memberikan
keringanan untuk mempergunakan  hukum  rukhshah  tidak sampai pada tingkat dharurat yang membinasakan agama, jiwa, akal, keturunanan,  dan  harta  ( dharuriat  al- khamsah ).  seperti  melakukan  tayammum sebagai  pengganti  air  ketika  tidak  ditemukan air untuk melakukan thaharah dalam menghilangkan hadats, atau  berbuka  puasa bagi  orang  yang dalam  keadaan musafir  atau sakit.  Bentuk  ketiga  adalah  menggunakan ruhshah hukumnya  mubah  artinya  boleh melakukannya  atau  tidak  melakukan  tidak ada hal yang memberatinya seperti melakukan  jual  beli  salam  boleh  dilakukan

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020
atau  boleh  tidak  melakukakannya  karena  ia hanya  berkaitan  dengan  muamalah  yang hukum dasarnya adalah ibahah .
Imam al-Syathibi memberikan penjelasan  yang  berbeda  yaitu  penggunaan ruhkshah menurut  beliau  adalah  boleh  atau ibahah secara muthlak. Pendapat ini didasarkan pada rukhshah hanyaslah semata- mata  keringanan  agar  mukallaf  memperoleh kelonggaran  dalam  memilih  melakukannya atau  tidak  melakukannya.  Menurut  beliau rukhshah tersebut  sering  berkaitan  dengan kata  “ laa  junaha” (artinya  tidak  ada  dosa) dalam beberapa Firman Allah swt. seperti al- Baqarah: 173 atau al-Nisa: 101. 6
4. Sekilas Perkembangan  Covid-19
Virus  corona    (selanjutnya  disebut COVID-19) telah menyebar keseluruh  dunia pada  tahun  2020.    World  Heald  Organitation (WHO)  sebagai  badan  kesehatan  dunia menyatakan  dunia  berada  pada  kondisi darurat  global  penyebaran  pandemi  covid-19 sekitar tanggal  30  bulan januari tahun 2020. 7
Pernyataan  ini  dibuat  karena  sejumlah negara-negara  telah  terjangkit  oleh  virus  ini. Covid-19 pada awalnya muncul di negar Cina
6 Abu  Ishaq  al-Sathiby, al-Muwafaqat  fi  Ushul al-syari’ah, (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,  tt),  Juz pertama, hal., 229
7 Dana Riksa Buana, Anlisa Prilaku
Masyarakat  Indonesia  dalam  Menghadapi  Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa,  Jurnal  :  Salam:  Jurnal  Sosial  dan  Buana  Syar’i Vol.7, No 3 (2020) hal., 3
tepatnya  di  Kota  Wuhan,    Propinsi  Hubei. Virus  ini  terdetiksi  tepatnya  pada  tanggal  7 januari  2020  sebagai  bentuk  jenis  virus  baru disebut dengan coronavirus (novel coronavirus).  Virus  ini  menyebar  dari  kota Wuhan  cina    keberbagai  negara-negara  di dunia  seperti  Italia,  Prancis,  Amerika,  dan negara-negara  lainnya.  Kemudian  WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menjadikan  COVID-19  ini  sebagai Public Health  Emergency  of  International  Concern (PHEIC)  atau  dalam  istilah  lain  dikenal  di Indonesia  dengan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD). Penamaan virus corona ini dengan sebutan  Covid-19  ditetapkan  oleh  WHO sekitar  tanggal  12  Januari  2020  karena  virus ini  masih  termasuk  keluarga  virus  SARS- COV2  sebagai  keluarga  besar  coronavirus yang berdasarkan berbagai penelitian penyebabnya  sama  dengan  penyebab  SARS pada  tahun  2003  yang  berbeda  hanya  jenis virusnya  saja,  dari  segi gejala  yang ditimbulkan  kedua  virus  ini  memiliki kesamaan. Perbedaan yang menyolok diantara  kedua  virus  ini  adalah  angka kematian  yang  disebabkan  oleh  COVID-19 jauh labih tinggi dibandingkan dengan SARS. Disamping itu kecepatan berjangkitnya kepada orang lain jauh lebih cepat dibandingkan dengan SARS.
Sebenarnya  virus  ini  tidak  hanya menyerang  manusia  saja  tetapi  hewan  pun
dapat  diserang  oleh  virus  ini.  Gejala  yang sering  terjadi  pada  manusia  kalau  sudah dihinggapi  oleh  virus  ini  adalah  infeksi saluran  pernafasan.  Pada  awalnya  sering terlihat  hanya  flu  biasa  saja,  lama  kelamaan menyerang pernapasan sehingga mengakibatkan  sindrom  pernapasan  akut berat.    Penyebaran  virus  ini  lebih  rentan melalui  pernapasan  yang  diakibatkan  oleh tetasan batuk dan bersin. 8 Corona virus jenis baru  yang  ditemukan  pertamakali  di  Wuhan Cina pada desember 2019 diberi nama Severe Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2 (SARS-COV2)  dan  menyebabkan  penyakit corona  disease-2019 (COVID-19)  termasuk dalam  genus  dengan  flor  eliptic  dan  sering berbentuk  pleomorfik,  dan  berdiameter  60- 140  mm.  Virus  ini  secara    genetic  sangat berbeda  dengan  virus  SARS-CoV.  Penelitian menunjukkan homolog antara COVID-19 dan memiliki karakteristik DNA coronavirus pada kelelawar-SARS  yaitu  dengan  kemiripan lebih  dari  85%.  Ketika  dikultur  pada  vitr, COVID-19  dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan manusia selama 96 jam. Sementara itu untuk mengisolasi dan mengkultur    vero  E6  dan  Huh-7  garis  sel dibutuhkan  waktu  sekitar  6  hari.  Organ  vital yang  sering  dihinggapi  oleh  virus  ini  adalah paru-paru  karena  virus  ini  mengakses  inang melalui enzim ACE2, yang paling melimpa di
8 Tim  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri, Pedoman Umum Menghadapi  Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen. hal., 9
sel  alveolar  tipe  II  paru-paru.  COVID-19  ini memakai  glikoprotein  permukaan  khusus yang  diistilahkan  dengan  “ spike” untuk bersambung  ke  ACE2  dan  menyusup  sel inang.  Kepadatan  ACE2  disetiap  jaringan berkorelasi dengan tingkat parahnya penyakit pada  jaringan  tersebut.  Sejumlah  ahli mengatakan  penurunan  aktivitas  ACE2  bisa jadi  bersifat  protektif.  Seiring  dengan perkembangan  penyakit  alveolar,  kegagalan pernapasan  mungkin  terjadi  dan  berujung pada kematian. 9
Indonesia  tanggal  2  Maret  dikejutkan oleh pengumuman Presiden Republik Indonesia tentang terjangkitnya warga negara Indonesia  oleh  COVID-19  yaitu  seorang  ibu berusia  61  tahun  yang  bertempat  tinggal  di Depok Jawa Barat dan anaknya  yang berusia 31  tahun  .  Ketika  itu  Presiden  RI  langsung menyatakan    siap  menangani  kasus  virus  ini. Hari  itu  juga  Menteri  Kesehatan  Agus Putranto  menjelaskan  penularan  pertama virus  COVID-19  di  Indonesia  terjadi  pada pasien  umur  31  tahun.  Semenjak  saat  itu virus  ini  berkembang  dengan  cepat  sampai tanggal  25  Maret  2020  virus  ini  telah menyebar  keberbagai  daerah  di  Indonesia 10 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini
9 Ibid. hal. 10
10 https://voi.id/artikel/baca/4162/mencatat- sejarah-tentang-respons-indonesia-hadapi-covid-19,  30 Mar 2020 10:40 | Tim Editor
5. Bentuk-bentuk Penyebaran  Covid-19
Bentuk-bentuk  penularan  virus  ini ditransmisikan melalui tetesan aerosol penderita  dan  dengan  hubungan  langsung.
Aerosol  kemungkinan  terjadi  ketika  ada kontak  langsung  antara  penderita  dengan
orang sehat  karena durasi  waktu  yang terlalu lama  dengan  penderita.  Ruang  tertutup menjadi  tempat  yang  nyaman  bagi  aerosol untuk berkonsentrasi sehingga
mengakibatkan  penularan  yang  lebih  cepat, mudah dan tinggi. 11 Dengan demikian bentuk penyebaran virus ini  adalah:
1. Penyebaran melalui kontak dekat lingkungan atau benda yang terkontaminasi  virus 12 artinya  seseorang yang  secara  tidak  sadar  memegang  atau menyentuh  orng  atau  benda  yang  sudah terkontaminasi virus, kemudian ia menyentuhkan  tangannya  kemata,  hidung, atau  mulut  pada  hal  tangannya  telah terpapar  virus  ini  dimungkinkan  ia  akan terpapar  virus  ini  melalui  mata.  atau hidung,  atau  mulutnya.  Oleh  karena  itu pembersihan tangan harus sering
dilakukan  apalagi  ada  kontak  yang diragukan pada tempat-tembat, benda, atau orang  yang  terpapar  virus  ini.    Pencucian tangan  dapat  dilakukan  dengan hand sanitizer jika  tangan  tidak  terlihat  terlalu kotor atau pencucian tangan dengan sabun apa  saja  jika  tangan  dalam  kondisi  kotor. Pencucian  tangan  dilakukan  dengan  cara pembilasan setidaknya 20 detik . Selain itu
11 Ibid. hal. 11
12 Erlna  Burhan  dkk.  (Tim  Penyusun), Pneumonia  COVID-19, (Jakarta:  Perhimpunan  Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2020 Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)), hal., 40
pencucian  tangan  dapat  dilakukan  dengan menggunakan al-kohol 70-80% handrup. 13
2. Penyebaran  melalui  pernafasan  yaitu droplet  saluran  pernapasan  dan  patikel airborne. Droplet  ini  merupakan  partikel berisi  air  dengan  diameter  >5nm.  Droplet bisa  terjadi  pada  jarak  1  meter  pada kebiasaanya produksi droplet dari pernapasan  dilakukan  melalui  batuk, bersin  atau  berbicara 14 , artinya  seorang yang  terpapar  virus  ini  dapat  menularkan virus kepada orang lain melalui pernafasan ketika  ia  batuk  atau  bersin  pada  jarak dekat dengan orang disekitarnya. Penderita dianjurkan menerapkan etika bersin dengan menutup hidung dan mulut  ketika batuk  atau  bersin  dengan  lengan  atas bagian  dalam  atau  dengan  tisu  lalu  tisu tersebut  dibuang  ke  tong  sampah.  Dalam kondisi  sepert  ini  pasien  dianjurkan memakai masker  medis. 15
Berdasarkan pola penyebaran virus COVID-19 ini maka kebijakan yang dapat dilakukan  untuk  membatasi  penyebaran virus ini adalah penerapan social distancing atau  menjaga  jarak  minimal satu  meter 16 dari  orang  yang  mengalami gejala gangguan pernapasan yang didduga pengaruh  COVID-19.  Adapun  diantara
13 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian  Coronavirus Disease (Covid-19), Maret 2020, hal., 79 14 Erlna Burhan dkk. (Tim Penyusun), loc.cit.
15 Ibid., hal.67 16 ibid.
kebijakan  yang  berkaitan  dengan  hal  ini adalah:
a) Isolasi  rumah  artinya  untuk  membatsi perkembangan  virus  ini    setiap  warga dianjurkan  untuk  lebih  banyak  tinggal dirumah  kecuali  ada  keperluan  penting dan  sangat  mendesak.  Kebijkan  isolasi rumah  ini  terimbas  pada  aspek-aspek formal  harus  meliburkan  kegiatan- kegiatannya.  Sepeti  pendidikan  pada masa  COVID-19  ini  harus  diliburkan agar  setiap  keluarga  dapat  membatasi ruang  gerak  anggota  keluarga  masing- masing untuk keluar rumah.
b) Menghindari pertemuan-pertemuan dalam  sekala  besar  atinya  pertemuan- pertemuan  yang  melibatkan  sejumlah orang tidak dibenarkan. Hal ini dianggap  sebagai  upaya  yang  sangat efekstif  dalam  membatasi  pergerakan penyebararan  virus  ini.  Oleh  karena  itu seluruh  kegiatan  bisnis,  pendidikan, acara  keagamaan  dan  bentuk  kegiatan lain yang memungkinkan menghadirkan  sejumlah  orang  tidak dibenarkan.
c) Membentuk pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan  sabun  atau  sanitizer lainnya. Pola hidup sehat juga berkaitan  dengan  pola  makan  dan minum  yang  teratur  dan  berkualitas agar  kekebalan  tubuh  lebih  terjamin
sehingga virus yang tersebar tidak dapat mempengaruhi  kondisi fisik. 17
d) Lock  down  artinya  karantina  rumah, karantina  wilayah,  karantina  rumah sakit, dan pembatasan sosial skala besar (PSPB).  Karantina  rumah  dimaksudkan larang  untuk  keluar  rumah  yang diperuntukkan  bagi Orang Dalam Pemantauan  (ODP)  atau  Pasien  Dalam Pengawasan  (PDP).  Karantina  rumah sakit  artinya  orang  yang  dikarantina  di rumah  karena  positif  sudah  mengindap virus  COVID-19.  Karantina  wilayah
maksudnya adalah melakukan pembatasan  sosial    yang  diistilahkan dengan social  distancing artinya mengurangi kerumunan-kerumunan massa  atau  bisa  saja  melakukan karantina  diri  sendiri  yang  disebut dengan self carantina . 18
6. Bentuk kesulitan  Pelaksanaan Ibadah pengaruh penyebaran Covid-19
Dalam pelaksanaan ibadah ada beberapa  jenis  ibadah  yang  melibatkan banyak orang , bahkan  ada  sejumlah ibadah yang  hanya  dapat  dilakukan  dengan  sjumlah orang dan tidak dapat dilakuan secara sendiri-
17 Nur Rohim Yunus, Kebijakan Pemberlakuan Lock  Down  Sebagai  Antisipasi  Penyebaran  Corona Virus  COVID-19, Article (PDF  Available) · March 2020 with 14,939
Reads  DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083
18 Debora  Sanur, Wacana  Kebijakan  lockdown dalam  Menhadapi  COVID-19  di  Indonesia, Jurnal Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI, Vol.  XII, No.6/II/Puslit/Maret/2020, hal., 25
sendiri.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  ibadah dari  segi  perlu  atau  tidaknya  dilakukan berjama’ah terbagi kepada dua bagian yaitu:
a. Pelaksanaan  ibadah  yang  wajib  dilakukan berjama’ah.  artinya  ibadah  yang  hanya dapat  dilakukan  secara  berjama’ah  kalau tidak  berjama’ah  maka  ibadah  tersebut tidak dianggap sah. diantara bentuk-bentuk ibadah sepeti ini adalah:
1) Shalat Jum’at
Para  ulama  sepakat  bahwa  shalat jum’at  hanya  sah  dilakukan  secara berjama’ah mereka hanya berbeda pendapat  tentang  jumlah  jama’ah  yang menjadi  persyaratan  untuk  sahnya  shalat jum’at.
Menurut pendapat Malikiyah
jumlah  jama’ah  yang  dapat  dianggap  sah melaksanakan  shalat  jum’at  paling  sedikit 12  orang  laki-laki  kecuali  imam.  dengan demikian  jumlah  keseluruhan  jama’ah sebanyak  13  orang  tidak  boleh  kurang. Persyaratan ketiga belas orang jama’ah ini adalah  mereka  haruslah  orang  dewasa yang  memenuhi  persyaratan  untuk  sahnya shalat, bukan anak-anak,bukan perempuan,  dan  bukan  pula  orang  gila. Seluruh jama’ah  yang tiga belas orang ini adalah  orang  yang  mukim  bukan  orang yang  musafir.  Seorang  saja  diantara mereka  ada  yang  musyafir  maka  jum’at tidak bisa dilaksanakan. Selain itu mereka semua  harus  hadir  pelaksanaan  jum’at
mulai  dari  awal  khuthbah  sampai  selesai pelaksanaan  shalat  jum’at.  Seandainya satu saja dari mereka batal shalatnya maka jum’at mereka tidak sah.
Menurut  Syafi’iyah  mensyaratkan jumlah jama’ah untuk sahnya shalat jum’at sebanyak  40  orang  termasuk  imam  kalau jumlah  mereka  kurang  dari  empat  puluh orang  tersebut  maka  shalat  jum’at dianggap  tidak  sah.    Mereka  yang  empat puluh  orang  ini  juma  mesti  orang  yang mukim  bukan  musafir,  bukan  anak-anak, bukan  perempuan,  dan  bukan  orang  gila. Apabila  salah  seorang  mereka  batal shalatnya selama pelaksanaan jum’at maka shalat  jum’at  ketika  itu  menjadi  bathal. Oleh  karena  itu  disyarat  jumlah  jama’ah itu  tetap  empat  puluh  orang  mulai  dari awal  jum’at  sampai  berakhirnya  shalat jum’ah.
Hanabilah  mensyaratkan  jumlah jama’ah  untuk  sahnya  shalat  jum’at sebanyak  empat  puluhorang  juga.  Mereka yang  empat  puluh  orang  ini  juga  harus oarang yang terpenuhi syarat wajib jum’at, tidak  termasuk  anak-anak,    orang  gila, hamba,  musafir,  atau  perempuan.  Mereka juga  harus  menghadiri  jum’at  mulai  dari awal  jum’at  sampai  sempurna  shalat jum’at,  kalau  salah  seorang  dari  mereka batal  shalatnya  atau  ia  meninggalkan shalat  sebelum  sempurna  jum’at  maka shalat jum’at menjadi batal.
Diantara  empat  imam  mazhab tersebut hanya
Hanafyah yang memberikan  persyaratan  sahnya  jum’at dari  segi  jumlah  jama’ah  yang  paling sedikit  yaitu  hanya  tiga  orang  jam’ah  dan satu  orang  imam.  Dengan  demikian jumlah  jama’ah  yang  menjadi  syarat sahnya  shalat  jum’at  menurut  Hanafiyah cukup  empat  orang  saja.  Hanafiyah  juga mensyaratkan  keempat  orang  jama’ah  ini harus  orang  yang  mukim  bukan  musyafir, bukan  anak-anak,  dukan  8perempuan,dan bukan hamba. Hanafiyah juga mensyaratkan  keempat  orang  jama’ah  ini harus melaksanakan jum’ah secara sempurna  mulai  dari  awal  khuthbah sampai sempurna pelaksanaan shalatnya. 19
2) Shalat  hari  raya  Idul  Fitri  dan  Idhul Adha
Kedua  shalat  ini  pada  dasarnya hukum  melaksanakannya  adalah sunnah muakkadah atau diistilahkan oleh Wahbah al-Zuhaily  dalam  Ushul  Fiqhnya  dengan “ mandub  fi’luhu  ‘ala  Wajhi  al-Ta’kid” dengan  arti  ‘ibadah  yang  tidak  diberi hukuman  ketika  meninggalkannya  akan tetapi sangat dibenci dan dicela oleh Allah swt.  ketika  tidak  dilaksanakan. 20 Dengan demikian kedua shalat ini mesti dekerjakan kecuali ada hal-hal yang sangat
19 Abdurrahman  al-Jaziry, Kitab  al-Fiqh  ‘ala al-Mazhahib al-Arba’ah, (al-Arabiyah: Dar al-Haya al- Turats, 1986), cet. ke-7, hal., 387-390
20 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., hal., 78
genting  yang  mengakibatkan  shalat  itu tidak dapat dilaksanakan.
Shalat  ini  tidak  sah  dilaksanakan secara sendiri-sendiri Hanafiyah mengatakan berjama’ah  merupakan syarat sah mengerjakan dua shalat ini. Hanabilah juga  berpendapat  sama  dengan  pendapat Hanafiyah.  Malikiyah  juga  berpendapat mengerjakannya  harus  berjama’ah  karena demikianlah  sunnah  yang  dikerjakan Rasulullah saw. 21
3) Shalat  berjama’ah  pada  shalat  lima waktu
Shalat berjama’ah pada shalat lima
waktu hukumnya adalah sunnah muakkadah sebagaimana  hadits  telah datang  menjelaskan  hal    ini  dalam  jumlah yang  sangat  banyak  salah  satunya  adalah hadits dari Ibn Umar r.a yang menjelaskan bahwa  Rasulullah  saw  bersabda  bahwa shalat  berjama’ah  itu  lebih  afdhal  dari shalat  sendirian  dengan  dua  puluh  tujuh derajat. 22 Tingginya    derajat  shalat berjama’ah  dibanding  shalat  sendirian menyebabkan  shalat  berjama’ah  menjadi budaya yang sangat kental dalam masyarakat muslim.
b. Adapun Shalat yang disunnahkan padanya berjama’ah adalah shalat tarawih sebagaimana  dikatakan  oleh  Syafi’iah,
21 Abdurrahman al-Jaziry, op.cit., h., 349 22 Fiqh Sunnah jilid 1 hal., 163
Malikiyah juga mensunnahkannya berjama’ah  dengan  istilah  “ mandub” , Hanafiyah  memberikan  pendapat  yang berbeda  dengan  istilah Sunnah  kifayah
artinya kalau sebagian jama’ah melaksanakannya  maka  gugur  tuntutan melaksanakannya dari yang lain.
c. Penyelenggaraan jenazah.
Penyelenggaraan  zenazah  merupakan fardhu  kifayah dimana  pelaksanaanya  tidak ditentukan  kepada  orang  tertentu  atau kelompok  orang  yang  dikhususkan  akan tetapi  ditunjuk  kewajibannya  kepada  seluruh umat muslimin mukallaf apabila sekelompok mukallaf melaksanakannya gugurlah kewajiban  itu  dari  yang  lainnya. 23 Dengan demikian apabila sekelompok mukallaf sudah melaksanakan  kewajiban  jenazah  seperti memandikan,  menshalatkan,  mengkafani  dan menguburkannya  maka  gugurlah  kewajiban yang lainnya. Semua penyelenggaraan jenazah  ini  biasanya  dilaksanakan  secara berjama’ah sebagai  sebuah  kewajiban kifayah  bagi  anggota  msyarakat.  Disamping itu  melayat  jenazah  juga  merupkan sunnah muakkadah yang  sangat  dianjurkan.    Oleh karena  itu  kesempurnaan  penyelenggaraan junazah terlihat dari banyak tidaknya jama’ah yang melayat dan mengikuti penyelenggaraan  jenazah.  Penomena  ini didasarkan  pada  nash-nash  syara’  dan  tradisi
23 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., hal., 62
sosial  yang  berkembang  dalam  masyarakat secara turun temurun.
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa keberadaan  jama’ah  sangat  penting  dalam mendudukkan  sah  atau  tidaknya  suatu ibadah, sempurna tidaknya suatu peribadatan. Di  sisi  lain  menghadirkan  jama’ah  dalam masa  COVID-19  merupakan  hal  yang membahayakan  bagi keselamatan  umat manusia.  Perkumpulan  manusia  pada  setiap ibadah memicu semakin cepatnya
penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian  ada  dua  hal  yang  kontradiktif,  satu sisi keberadaan jama’ah sangat penting untuk eksistensi  ibadah,  sisi  lain  jama’ah  yang mengimpun banyak orang dapat membahayakan penyebaran virus COVID-19 semakin cepat berjangkitnya.
7. Solusi  yang  Ditawarkan  Rukhshah  dalam pelaksanaan  Ibadan  masa  penyebarn
Covid-19 Penyelesaian
masalah yang dihabadapi  umat  dalam  beribadah  yang sifatnya  berjama’ah  pada  masa  pandemi COVID-19  ini  dapat  dirujuk    langkah- langkah  yang  diberikan  oleh ruhkshah sebagai teori hukum Islam yaitu:
a. Keringanan  dalam  meninggalkan  yang diwajibkan seperti kebolehan meninggalkan  jum’at  karena  musafir. Kondisi rukhshah seperti  ini  diambil  dari keadaan  daerah  penyebaran  COVID-19 pada  kondisi  zona  merah  dimana  degara
atau  wilayah  tersebut  telah  terpapar  oleh virus  dalam  kondisi  mempertahankan transmisi  komunitas  seperti  umpamanya China,  Korea,  atau  Itali.  Fatwa  MUI Nomor  14  tahun  2020  juga  memberikan garisan bahwa pada daerah atau masyarakat  tertentu  peneyebaran  virus COVID-19  berpotensi  penularan  sangat tinggi  berdasarkan  penetapan  pemerintah yang  berwewenang  maka  pelaksanaan ibadah  yang  sifatnya  melibatkan  jama’ah diberikan  keringanan  untuk  meninggalkan berjama’ah. Oleh karena itu ibadah jum’at boleh  ditinggalkan  dan  diganti  dengan shalat  zhuhur  di  rumah,  demikian  juga shalat  tarawih,  shalat  ‘Idul  fitri  atau  ‘Idul adha. Semua kegiatan ibadah ini ditinggalkan  berjama’ah    dan  diganti dengan  shalal  dirumah.  Daerah-daerah yang  sudah  teridentifikasi  dengan  jumlah pasien positif COVID-19 yang banyak dan dinyatakan lockdown maka  daerah  ini berlaku  keringanan rukhsah petama yaitu  boleh  meninggalkan  bentuk  ibadah berjama’ah  dan  mengantinya  dengan ibadah munfarid di  rumah  masing- masing.  Keadaan  seperti  inilah  yang terjadi pada masa Rasulullah ketika terjadi penyakit  Tha’un,  beliau  memerinthkan para sahabat  dan seluruh penduduk negeri Madinah  untuk  berdiam  diri  di  rumah tidak  keluar  agar  penyakit  tha’un  tersebut tidak  menyebar  keseuruh  pelosok  negeri Madinah.  Hadits  diriwayatkan  dari  ‘Abd
al-Shamad  dari  Daud  yaitu  Ibn  Aby  Furat ia  berkata:  “menceritakan  kepada  kami ‘Abdullah  ibn  Burdah,  dari  Yahya  bin Ya’mar  dari  ‘Aisyah  ia  berkata:  “Aku bertanya    kepada  Rasulullah  tentang penyakit  Tha’un,  lalu  Rasulullah  saw. menceritakan  kepadaku:  “Sesungguhnya penyakit  tha’un  itu  adalah  ‘azab  yang diberikan  Allah  kepada  siapa  yang  ia kehendaki  dan  ia  menjadikannya  rahmat bagi orang-orang beriman, maka tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit tha’un kalau  ia  berdiam  diri  di  rumah  ia  sabar, bermuhasabah  dan  menyadari  bahwa penyakit  itu  tidak  akan  tertimpa  kepada seseorang  kecuali  dengan  kehendak  Allah swt.  dan  adalah  orang  yang  meninggal karena  penyakti  tersebut  menjadi  mati syahid. 24
b. Keringanan  dalam  mengurangi  kewajiban seperti  mengqasar  shalat  dari  empat raka’at menjadi dua rakaat.
Keringanan  dalam  bentuk  seperti  ini berkaitan  dengan  kondisi  wilayah  dalam kondisi  Zona  kunig  yaitu  wilayah  dalam infeksi  ringan  dimana  aktivitas  kehidupan masih berjalan seperti biasa. Kondisi penyebaran  pada  daerah  ini  berada  pada status  ODP  (orang  dalam  Pemantauan)  dan PDP  (Pasien  dalam  Pengawasan)  artinya
24 Musnad  Ahmad  bin  Hambal, (Beirut: Muassasah  al-Risalah,  2001),  Juz  44,  hal.,  235  no. Hadits 26139
belum  dijumpai  orang  yang  fositip  terkenak virus COVID-19).  Dalam kondisi seperti ini penyelenggaraan  ibadah  secara  berjama’ah diberikan  pembatasan  dan  penjagaan  jarak yang  sangat  ketat.  Maksudnya  adalah rukhshah yang diberikan bentuknya keringanan yang sifatnya mengurangi kewajiban bukan keringanan dengan meninggalkan  pelaksanawaan  kewajiban. Mengurangi  kewajiban  dimaknai  dengan pengaturan jarak antara satu jama’ah dengan jama’ah  lain  dengan  ketat,  dan  pembatasan jama’ah dalam melaksanakan ibadah berjama’ah. Apabila pembatasan ini mengakibatkan  banyak  jama’ah  yang  tidak dapat  mengikuti  ibadah  di  masjid  secara berjama’ah  diharuskan  mereka  kembali kerumah  dan  melaksanakan  ibadah  sendiri dirumah  masing-masing.  Dengan  demikian pada  zona  kuning  ini  masyarakat  masih diizinkan melaksanakan ibadah secara berjama’ah tetap dilangsungkan tetapi dalam jumlah  yang  sangat  terbatas.  jarak  antara jam’ah  diberikan  satu  setengah  meter  antara satu jama’ah dengan jama’ah yang lain, tidak boleh  rapat  barisannya  seperti  berjama’ah biasa.  Mereka  yang  melakukan  ibadah berjama’ah  harus  tetap  disiplin  untuk  tidak melakukan  kontak  fisik  seperti  berjabat tangan,  berpelukan,  atau  mencium  tangan. Selain itu mereka harus melakukan pencucian tangan dengan sabun semaksimal mungkin.
c. Pada daerah kategori zona hijau pelaksanaan  ibadah  kembali  dilaksanakan dalam  bentuk  asalnya  yaitu  ‘ azimah. Hal ini  disebabkan  zona  hijau  merupakan daerah  yang  belum  terindentifiksi  oleh ODP  dan  PDP  dalam  sistem  penyebaran virus  COVID-19.  Pada  daerah  zona  hijau dapat  dikatan  daerah  tanpa  kasus  yang dikonfirmasi COVID-19.
d. Dalam kaitan ini Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdatul
Ulama (PWNU) Jawa Tengah menetapkan keputusan  resmi  tentang  persetujuannya untuk tetap melaksanaan ibadah berjama’ah  seperti  shalat  jum’at  dengan nomor suratnya 08/LBM/PWNUJATENG/III/20 yang dikeluarkan  di  Semarang    30  Rajab 1441H/ 25 Maret 2020. 25 Ketatapan yang dibuat  oleh  LBM  NU.  Jawa  Tengah  ini sebenarnya  merupakan  respon  terhadap Fatwa  MUI  Nomor  14  tahun  2020  yang menjelaskan bahwa pada daerah penyebaran  virus  COVID-19  yang  masih rendah  berdasarkan  keputusan  pemerintah yang  berwewenang  pelaksanaan  ibadah sebagaimana  biasanya  dapat  dilaksanakan tetapi  tetap  mematuhi  aturan  pemerintah tentang kontak pisik artinya tidak bersalaman  atau  berpelukan  atau  sium
25 https://republika.co.id/berita/q7t2ci396/s halat-jumat-hukumnya-wajib-bagi-zona-hijau- corona
tangan.  Si  samping  itu  tetap  membawa sajadah  sendiri  dan  sering  membasuh tangan dengan sabun.

## C. Kesimpulan
Berdsarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa Rukhshah memberikan keringanan kepada mukallaf untuk melaksanakan ibadah yang melibatkan jama’ah  dengan  tiga  pola  pelaksanaan.
Pertama  meninggalkan  pelaksanaan  ibadah berjama’ah
di Masjid dengan melaksanakannya  di  rumah  masing-masing ketika penyebaran pandemi COVID-19 berada pada  daerah  zona  orange  dan  merah.  Kedua, memebrikan  keringanan  melaksanaan  ibadah berjamaah  di  mesjid  dengan  persyaratan memberikan  jarak  minimal  satu  meter  antara satu  jama’ah  dengan  jam’ah  lainnya,  dan mengindahkan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan  kontak  fisik  seperi  berjabatan tangan,berpelukan,  atau  berciuman,  serta sering  mencuci  tangan  dengan  sabun.  Ketiga, memberikan keringanan melaksanakan ibadah secara  normal  pada  daerah  zona  hijau sebagaimana  ibadah  berjama’ah  normal dengan  memperhatikan  himbauan  pemerintah seperti di atas.

## REFERENCE
Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhahib al-Arba’ah, al- Arabiyah, Dar al-Haya al-
Turats, 1986, cet. ke-7.
Abu  Ishaq  al-Sathiby, al-Muwafaqat  fi
Ushul al-syari’ah, Beirut Dar al- Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz pertama.
Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jakarta,
Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999. Dana  Riksa  Buana, Anlisa  Prilaku Masyarakat  Indonesia  dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona  (Covid-19)  dan  Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa, Jurnal  :  Salam:  Jurnal  Sosial dan  Buana  Syar’i  Vol.7,  No  3 (2020). Debora Sanur, Wacana Kebijakan lockdown  dalam  Menhadapi COVID-19  di  Indonesia, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII,
No.6/II/Puslit/Maret/2020.
Erlna  Burhan  dkk.  (Tim  Penyusun),
Pneumonia  COVID-19, Jakarta, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2020 Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)).
https://republika.co.id/berita/q7t2ci396/sha lat-jumat-hukumnya-wajib-bagi- zona-hijau-corona
https://voi.id/artikel/baca/4162/mencatat- sejarah-tentang-respons- indonesia-hadapi-covid-19, 30 Mar 2020 10:40 | Tim Editor
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus  Disease  (Covid-
19), Maret 2020.
Musnad  Ahmad  bin  Hambal, Beirut, Muassasah al-Risalah, 2001, Juz 44, no. Hadits 26139 Nur Rohim Yunus, Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai  Antisipasi  Penyebaran Corona Virus COVID-19, Article (PDF Available) · March
2020 with 14,939  Reads  DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083
Tim  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri,
Pedoman  Umum  Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen.
Wahbah  al-Zuhaily, Ushul  al-Fiqh  al- Islamy ,  Mesir,  Dar  al-Fikr,
1986, Juz Pertama.