## PENGEMBANGAN KAPASITAS BAWASLU KOTA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020 DI KOTA PALANGKA RAYA

## Bramulia Tangkasiang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya
Kalimantan Tengah, Indonesia (email: bramulia9292@gmail.com)

## Abstrak
Capacity  building  is  a  strategy  aimed  at  increasing  efficiency, effectiveness  and  responsiveness  that  focuses  on  the  dimensions  of human  resource  development  and  organizational  strengthening.  The purpose of this study was to identify and describe capacity building and the  factors  that  influence  the  capacity  development  of  the  Municipal Election  Supervisory  Board  in  supervising  the  2020  gubernatorial election  in  the  City  of  Palangka  Raya.  The  data  collection  techniques used  interviews  and  documentation  studies,  while  the  data  analysis techniques used qualitative data analysis which included data reduction, data presentation and drawing conclusions.
The results showed that the capacity development of the Election Supervisory  Board  for  the  City  of  Palangkaraya  from  the  human resource dimension was carried out through technical guidance, training, seminars,  technical  coordination  meetings  and  internal  meetings,  while from the dimension of organizational strengthening, namely institutional recruitment  of  the  Election  Supervisory  Board  for  the  City  of Palangkaraya  was  permanent.  strengthening  the  duties,  obligations  and authorities  of  the  Election  Supervisory  Board  for  the  City  of Palangkaraya, emphasizing the prevention aspect in the implementation of  the  supervisory  function  and  the  existence  of  law  enforcement authority  through  the  Integrated  Law  Enforcement  Center.  The  factors that  influence  the  capacity  building  of  the  Election  Supervisory  Board for the City of Palangkaraya are (a) a joint commitment in the form of a conducive,  harmonious,  mutually  respectful  relationship  between members  and  staff  of  the  Election  Supervisory  Board  for  the  City  of Palangkaraya  and  the  existence  of  a  joint  commitment  between  the election  supervisory  body  for  the  City  of  Palangkaraya,  the  Attorney General's  Office  and  the  Police  in  the  Integrated  Law  Enforcement Center,  (b)  conducive  and  dynamic  leadership  and  the  ability  of  the Chairperson  of  the  Election  Supervisory  Board  for  the  City  of Palangkaraya  managerially  and  technically,  (c)  regulatory  reform  by changing  the  rules  of  the  Election  law  from  law  number  15  of  2011
became law number 7 of 2017 had a positive impact on the authority of the election supervisory board for the City of Palangkaraya and became a  permanent  institution,  and  (d)  structural  institutional  reform  of  the election/pilkada  supervisory  agency  and  the  work  culture  of  members and staff of the City Election Supervisory Board Palangkaraya.
Keyword :  Development, Capacity, Supervision, Election of Governors

## Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia 1945 menjelaskan bahwa pelaksanaan  pemilihan  umum  (pemilu)  di Indonesia  merupakan  suatu  cerminan  dari pelaksanaan dari konsepsi demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang  Dasar”,  yang  selanjutnya kembali  dipertegas  dalam  pasal  22  E  ayat (1)  yang  menyebutkan  bahwa  “pemilihan umum  diselenggarakan,  secara  langsung, umum, bebas, dan rahasia”.
Penyelenggaraan  pemilu  tidak  dapat  lepas dari  lembaga  pemilu  yakni  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  berdasarkan Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017 tentang  Pemilu  yang  mempunyai  peran cukup  besar.  Satu  diantaranya  yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), karena  profesionalisme,  kompetensi  dan kredibilitas  lembaga  tersebutlah  yang memberikan kepastian dalam hal peningkatan  dan  maksimalisasi  kualitas penyelenggaraan pemilu untuk
menegakkan  kedaulatan  dan  hak  suara pemilih rakyat.
Pada  Undang-  undang  No  7  Tahun  2017 peran  Bawaslu  terus  menjadi  diperkuat dengan  sebagian  pergantian  ketentuan. Sebagian  pergantian  tersebut  antara  lain ialah  akumulasi  jumlah  anggota  Bawaslu serta  ekspansi  kewenangan  Bawaslu. Mengingat  kalau  tahun  2018  serta  2019 ialah tahun pemilu serta dengan memandang  sejarah  pemilu  di  Indonesia
yang  masih  terdapat  pelanggaran  pastinya peraturan  baru  tentang  Bawaslu  yang terdapat  pada  Undang-  undang  No  7 Tahun  2017  ini  berpengaruh  terhadap kinerja Bawaslu selanjutnya sangat diharapkan hendak lebih baik bila dibanding dengan ketentuan yang lalu. Pengawasan  dalam  pemilihan  umum  yang efektif  akan  dipercaya  menjadi  instrumen yang  dapat  menghadirkan  garansi  atas penyelenggaraan pemilu demokratis.
Pengawasan  dalam  tahapan  pemilihan umum dinilai sangatlah penting,
mengingat terindikasinya suatu pelanggaran pemilihan umum di Indonesia yang begitu rentan, baik pelanggaran kode etik  penyelenggara  pemilu,  pelanggaran pidana  pemilu,  dan  pelanggaran  dalam bentuk administrasi pemilu.
Demikian  pula  yang  dilakukan  oleh Bawaslu  Kota  Palangka  Raya  dalam pemilihan  umum  gubernur  (Pilgub)  tahun 2020  melakukan  fungsi  pengawasan  yang merupakan  amanah  dari  Undang-undang nomor  7  tahun  2020.  Dimana  pada  tahun 2020  pilgub  Kalimantan  Tengah  yaitu Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  diikuti oleh  dua  pasang  calon  yaitu  (1)  Ben Brahim  S.  Bahat  dengan  Ujang  Iskandar, dan  (2)  Sugianto  Sabran  dengan  Edy Pratowo.  Ben  Brahim  S.  Bahat  dengan Ujang Iskandar diusung oleh 3 (tiga) partai politik  (Demokrat,  Gerindra  dan  Hanura) dan  didukung  oleh  1  (satu)  partai  politik (PSI).  Sedangkan  pasangan  Sugianto Sabran  dengan  Edy  Pratowo  didukung oleh  8  (delapan)  parpol  (Golkar,  PDI-P, PKB,  Nasdem,  PKS,  PAN,  Perindo,  dan
PPP)  dan  didukung  oleh  3  (tiga)  parpol (Gelora, PBB dan PKPI).
Namun, kenyataan dalam penyelenggaraan pilgub  Provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun 2020 tidak serta merta berjalan berdasarkan dengan aturan hukum pemilu. Penyimpangan pilgub banyak yang berujung  pada  konflik  dan  sengketa pemilu  baik  secara  horizontal  maupun vertikal. Penyimpangan
dalam penyelenggaraan  pilgub  selalu  terjadi dengan  jenis  pelanggaran  yang  sama  pada setiap penyelenggaraan pemilu.
Selain  itu,  beberapa  jenis  pelanggaran dalam  penyelenggaraan  Pilgub  Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2020 diantaranya  masih  ditemukan  adanya money politic, black campaign dan negatif campaign,  ketidaknetralan  aparatur  sipil negara  (ASN),  pelanggaran  pada  saat kampanye serta adanya masyarakat pemilih  yang  tidak  terdaftar  dalam  DPT. Bahkan  menimbulkan  sengketa  pilgub yang  harus  diselesaikan  lewat  gugatan  di Mahkamah  Konstitusi  (MK)  karena  ada dugaan  terjadinya  pelanggaran  aturan pilgub  secara  terstruktur,  sistematis  dan masif  (TSM).  Selain  itu  salah  satu pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu adalah melakukan penyalahgunaan  struktur  dan  birokrasi serta  program  pemerintah  daerah  maupun Program CSR Bank Kalteng serta program bantuan penanggulangan Covid 19
(Liputan6.com, 2021).
Adanya  kondisi  tersebut  menjadi  alasan bahwa  pengembangan kapasitas (capacity building)  Bawaslu  Kota  Palangka  Raya dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan pilgub  perlu  untuk  dilakukan.  Karena tujuan  dari  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Bawaslu  adalah  untuk  mewujudkan pilgub  yang  demokratis,  berjalan  bersih tanpa  money  politic,  damai  tanpa  konflik dan  adil  tanpa  kecurangan.  Dengan demikian, pengembangan kapasitas Badan Pengawas  Pemilu  Kota  Palangkaraya penting dilakukan karena sebagai lembaga
pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Palangkaraya  memiliki  peran  sentral dalam pelaksanaan pilgub di wilayah Kota Palangkaraya.
Upaya  pengembangan  kapasitas  Bawaslu Kota  Palangka  Raya  dalam  menjalankan fungsi pengawasan pilgub dapat dilakukan melalui  program-program  pengembangan sistem, organisasi dan sumberdaya manusia.
Pengembangan kapasitas tersebut dilakukan dalam angka meningkatkan keefektifan fungsi pengawasan pilgub sehingga tujuan penyelenggaraan  pilgub  yang  demokratis serta  berasaskan  luber  jurdil  dapat tercapai.

## Pengembangan Kapasitas
Pengertian kapasitas secara terminologi  berasal  dari  bahasa  Belanda capaciteit yang  dapat  berarti:    (1)  daya tampung,  daya  serap,  (2)  ruang  atau fasilitas yang tersedia, atau (3) kemampuan  (maksimal).  Milen  (2004:12) mendefinisikan kapasitas sebagai
“kemampuan  individu,  organisasi  atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif,efisien dan terus-menerus”. Sedangkan Morgan
merumuskan pengertian kapasitas sebagai “kemampuan,
keterampilan,  pemahaman,  sikap,  nilai- nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber  daya,  dan  kondisi-kondisi  yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan  kerja  /  sektor,  dan  itu  adalah sistem  lebih  luas  guna  memenuhi  misi mereka  guna  mencapai  tujuan  yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Selain itu, Milen  menganggap  peningkatan  kapasitas sebagai  tugas  khusus.  Sebab  tugas  khusus dikaitkan  dengan  organisasi  atau  faktor sistem tertentu pada waktu tertentu.
Menurut Dwiyanto (2010:17) bahwa capacity building bisa didefinisikan “suatu pendekatan  utama  dalam  pembangunan
dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya  untuk  melakukan  perubahan  bagi masa  depan”.  Dengan  adanya capacity building akan menjadikan seorang individu akan menjadi lebih baik dikarenakan  ada  suatu  peningkatan  dalam dirinya  baik  itu  dari  segi  ilmu  atau pengetahun  maupun  dari skill atau keterampilan  yang  didapatkan.  Milen (2004:15) memberikan definisi peningkatan kapasitas adalah: Proses yang mana kelompok, individu, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk (a) melakukan tugas dan fungsi  inti  ( core  functions ),  dalam memecahkan  masalah,  mengembangkan dan  mencapai  tujuan  tertentu,  dan  (b) meningkatkan  kemampuan  memahami proses. Memenuhi keperluan pembangunan  dalam  arti  yang  lebih komplek dengan metode
yang berkelanjutan.
Pendapat  Milen  sesuai  dengan konsep capacity building menurut Grindle dalam  Riyadi  (2006:11)  yang  mengatakan bahwa capacity building sebagai kemampuan  untuk  melakukan  tugas  yang sesuai efektivitas, efisiensi dan berkelanjutan. Bahkan Grindle menjelaskan  bahwa  capacity  building mengacu  kepada  peningkatan  kemampuan organisasi sektor publik. Sedangkan menurut  Hardjanto  (2006:8)  definisi- definisi  pengembangan  kapasitas  tersebut, pada intinya mengandung beberapa kesamaan pada tiga aspek sebagai berikut: 1.  Bahwa capacity building ialah sesuatu proses.
2.  Bahwa proses tersebut wajib dilakukan pada 3 tingkatan/level, ialah orang, kelompok serta lembaga ataupun organisasi, serta
3.  Bahwa  proses  itu  dimaksudkan  buat menjamin keberlangsungan organisasi lewat  pencapaian  tujuan  serta  sasaran institusi yang bersangkutan.
Dalam capacity building mempunyai dimensi,  fokus,  serta  tipe  aktivitas. Dimensi,  fokus,  serta  tipe  aktivitas tersebut  menurut  pendapat  Grindle  dalam Hardjanto (2006:28) adalah:
1.  Aspek  pengembangan  sumber  daya manusia yang difokuskan:
Keterampilan  teknis  dan  profesional dan  jenis  kegiatan:  pelatihan,  praktik, lingkungan kerja dan rekrutmen.
2.  Aspek  peningkatan  organisasi  yang difokuskan:  peningkatan  peran  dan keberhasilan  fungsi  jenis  kegiatan seperti  sistem  insentif,  tata  kelola kepemimpinan, perlengkapan kepegawaian, budaya lembaga, komunikasi dan struktur manajemen.
Sesuai pendapat itu, Grindle mengatakan jika capacity building merupakan rangkaian strategi yang bertujuan  untuk  menaikkan  efisiensi, efektivitas  serta  daya  tanggap,  maka pengembangan kapasitas  harus fokus pada aspek pengembangan talenta dan pemberdayaan  organisasi.  Sebagai  bagian dari pengembangan SDM, kami memperhatikan pengadaan dan penyediaan  tenaga  ahli  dan  profesional.
Aktivitas yang dilakukan meliputi pendidikan dan
pelatihan, penggajian/upah,    kondisi  umum  dan lingkungan  kerja,  serta  sistem  rekrutmen yang  sesuai.  Dalam  hal  peningkatan organisasi, fokusnya adalah pada pengayaan  fungsi  dan  tugas  yang  ada  dan sistem  manajemen  untuk  meningkatkan desain struktur mikro.
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi  penyelenggaraan  maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas.  Tetepi  secara  khusus  Riyadi
(2006:20) mengatakan bahwa faktor signifikan  yang  berpengaruh  terhadap pengembangan kapasitas yaitu:
a)   Komitmen Bersama.
Komitmen bersama semua pihak  yang  terlibat  pada  suatu organisasi akan menentukan sejauhmana capacity building dilaksanakan  atau  berhasil.  Collective commitments  merupakan  aset  inti yang  mesti  terus  dikembangkan  serta dipelihara    sebab  mendasari  semua kegiatan desain yang  dikerjakan oleh lembaga. Tanpa komitmen manajemen senior, manajemen menengah,  manajemen  junior  dan karyawan,  program  pengembangan tidak dapat diharapkan dapat dilaksanakan atau berhasil. b)   Kepemimpinan. Faktor pendukung kepemimpinan  adalah  salah  satu faktor paling mendasar yang berpengaruh  terhadap  inisiasi  dan keberhasilan  program  pengembangan pribadi  di  lembaga  organisasi.  Pada konteks lembaga publik, seperti halnya  di  sektor  swasta,  mekanisme tata  kelola  yang  dinamis  perlu  terus dibina.  Karena  tantangan  di  masa depan semakin besar, seperti kenyataan    sumber  daya  publik  yang terbatas. Memungkinkan kepemimpinan  untuk  memberikan berbagai  peluang  pengembangan  bagi semua elemen dari organisasi merupakan  aset  mendasar  dalam menetapkan  efektivitas  kemampuan organisasi  dalam  mencapai  tujuan organisasi.
c)   Reformasi Regulasi. Situasi politik pemerintah daerah    Indonesia  dan  budaya  aparat Pemda  yang  selalu  mengandalkan peraturan/regulasi yang ada dan faktor
formalitas lainnya merupakan hambatan sangat serius bagi keberhasilan  program  peningkatan kapasitas.  Reformasi  (atau  dapat dibaca sebagai pemberdayaan
regulasi), sebagai bagian dari pelaksanaan program yang dipengaruhi  oleh  sebab  tata  kelola, oleh  karena  itu  diperlukan  metode untuk mensukseskan program kapasitas ini. d)   Reformasi Kelembagaan. Reformasi regulasi yang disebutkan di atas pastinya merupakan bagian urgen atas reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan yang pada hakikatnya berkaitan dengan  pengembangan  suasana  serta kultur yang kondusif guna terselenggaranya program-program kapasitas  individu  dan  kelembagaan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Reformasi  kelembagaan menunjukkan  dua  aspek  penting: struktur  dan  budaya.  Kedua  aspek tersebut perlu dikelola sebaik mungkin dan menjadi hal penting dan efektif  dalam  mendukung  program pembangunan. Hal ini karena capacity building harus dimulai dengan mengidentifikasi  kompetensi  yang ada. Kelemahan dan kekuatan, kemampuan  yang  ada.  Pengakuan  ini sangat  penting  karena  jujur  tentang kemampuan  anda  adalah  prasyarat untuk sukses dalam program pengembangan.
Adapun  pengembangan  kapasitas yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah pengembangan  kapasitas  Bawaslu  Kota Palangka Raya  dalam  melaksanakan fungsi  pengawasan  pilgub  tahun  2020  di Kota  Palangka  Raya.  Pengembangan kapasitas  Bawaslu  ini  dilakukan  melalui
pengembangan kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan atau organisasi.

## 2.  Pengawasan
Pengawasan  Bawaslu  adalah  salah satu  fungsi  penting  dalam  Pilgub.  Hal  ini dikarenakan  tanpa  pengawasan,  fungsi organ  lain  tidak  bisa  berjalan  secara efisien,  efektif  dan  maksimal.  Boleh dikatakan  bahwa  masing-masing  fungsi tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang menyeluruh  dan  sistemik,  sehingga  saling mempengaruhi  dan  ketergantungan  satu dengan lainnya.
Menurut  Siagian  (1990:26),  yang diartikan  dengan  pengawasan  adalah “proses  pengamatan  daripada  pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin  agar  supaya  semua  pekerjaan yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai dengan  rencana  yang  sudah  ditentukan sebelumnya”.    Donnelly  (1996:134) mengelompokkan  pengawasan  menjadi tiga tipe pengawasan yaitu:
a.   Pengawasan
Pendahuluan ( Preliminary Control ) Pengawasan pendahuluan ( Preliminary Control ) adalah pengawasan  yang  terjadi  sebelum kerja  dilakukan.  Dimana  pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan  penting  pada  kerja yang  diinginkan,  yang  dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual  akan  berdekatan  hasilnya dibandingkan  dengan  hasil-hasil  yang direncanakan. Berfokus pada masalah pencegahan penyimpangan dalam kualitas  dan  kuantitas  sumberdaya yang dipakai dalam organisasi.
Sumberdaya  ini  mesti  memenuhi
persyaratan  pekerjaan  yang  telah ditetapkan  oleh  pimpinan  organisasi masing-masing. Pengawasan sebelumnya diharapkan dapat menetapkan  kebijakan,  prosedur  serta peraturan yang dirancang untuk mengurangi  perilaku  yang  dapat menyebabkan  dari  income  yang  tak diinginkan.  Jadi  kebijakan  tersebut merupakan  panduan  yang  baik  guna tindakan  di  masa  depan.  Pemantauan awal  meliputi;  Pengawasan  pribadi dan pra-pemeriksaan bahan.
b.   Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung ( Cocurrent Control ) Instruksi konkuren adalah instruksi  yang  terjadi  selama  bekerja. Memantau  pekerjaan  yang  sedang berjalan  untuk  memastikan    tujuan terpenuhi.  Pengawasan  bersamaan terutama terdiri dari kegiatan pengawas mengarahkan bentuk pekerjaan  kepada  bawahan  mereka. Pelatihan  berkaitan  dengan  tindakan,
karena
berusaha mengajari bawahannya  bagaimana  menerapkan metode dan cara kerja yang benar dan mengarahkan pekerjaannya agar pekerjaan selesai dengan baik.
c.   Pengawasan  Feed  Back  ( Feed  Back Control )
Pengendalian retrospektif adalah pengendalian dengan pengukuran hasil  aktivitas  yang  dilakukan  untuk mengukur penyelewengan yang kemungkinan  terjadi  atau  yang  tidak sama  dengan  standar.  Pemantauan difokuskan  pada  kinerja  organisasi masa  lalu.  Tindakan  korelatif  fokus pada  proses  atau  aktivitas  aktual  dari pembelian  sumber  daya.  Keunikan metode  pemantauan  umpan  balik adalah  bahwa  metode  ini  berfokus pada hasil historis sebagai dasar untuk
mengoreksi tindakan di masa
mendatang.
Pengawasan  juga  merupakan  suatu cara  agar  tujuan  dapat  tercapai  dengan baik. Dalam penelitian ini konsep pengawasan  digunakan  untuk  sebuah lembaga yang melakukan fungsi pengawasan Pilgub yakni Bawaslu. Mathis dan Jackson (2006:57) mengatakan bahwa “pengawasan  merupakan  cara  untuk memantau  kinerja  agar  tercapai  tujuan organisasi. Dengan cara, sikap, sistem dan ruang  lingkup  organisasi”.  Sedangkan menurut  Robbins  dan  Judge  (2007:145) pengawasan  sebagai  “proses  pemantauan aktivitas  organisasi  untuk  memastikan apakah  aktivitas  sama  dengan  yang direncanakan dan sebagai proses mengoreksi  setiap  penyimpangan  yang muncul”.
Pengawasan  Pilgub  oleh  Bawaslu bertujuan
untuk menghentikan, mendeteksi dan menindak lanjuti pelanggaran  pemilu  yang  terjadi.  Dalam teori  ini,  pengawasan  tidak  hanya  pada perusahaan, tetapi dalam sebuah organisasi termasuk  Bawaslu.  Sebuah  organisasi yang  terdapat  orang-orang  didalamnya untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan. Adapun  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Bawaslu yaitu:
1.  Pengawasan Pemutakhiran Data
Pemilih dan Penetapan Pemilih Tetap.
2.  Pengawasan Alat Peraga Kampanye.
3.  Pengawasan Dana Kampanye.
4.  Pengawasan  Kampanye  di  Media Massa.
5.  Pengawasan  Politik  Uang  (Money Politic)
6.  Pengawasan  Kampanye  Hitam  (Black Campaign).
7.  Pengawasan  Pada  Hari  Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

## 3.  Badan Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya  disingkat  Bawaslu  adalah lembaga  penyelenggara  Pemilu  bertugas mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Bawaslu  adalah lembaga yang  tugas pokoknya mengawasi tahapan  penyelenggaraan  pemilu,  yang meliputi  pemilihan  DPR,  DPD,  anggota DPRD,  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden, serta pemilihan bupati dan wakil bupati.  Bawaslu  merupakan    lembaga tetap,    masa  jabatan  anggota  adalah  5 (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal sumpah/jabatan.
Menurut  Peraturan  Bawaslu  No.  8
Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye  Pemilihan  Umum  Pasal  1  Ayat 10  yang  berbunyi:  Badan  Pengawas Pemilu  yang  selanjutnya  disebut  Bawaslu adalah  lembaga  Penyelenggara  Pemilu yang  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  tentang Pemilihan Umum.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum Pasal  1  Ayat  (7)  menyebutkan  bahwa: Penyelenggara  Pemilu  adalah  lembaga yang  menyelenggarakan  Pemilu  yang terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum, Badan  Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan  Pemilu  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  secara  langsung  oleh rakyat.
Pada  Pasal  1  ayat  (17)  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2017  disebutkan
bahwa:  Badan  Pengawas  Pemilu  yang selanjutnya  disebut  “Bawaslu  adalah lembaga  Penyelenggara  Pemilu  yang mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik  Indonesia”.  Sedangkan  pada pasal  1  ayat  (19)  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  2017  dikatakan  bahwa:  “Badan Pengawas  Pemilu  Kabupaten/Kota  yang selanjutnya disebut Bawaslu
Kabupaten/Kota  adalah  badan  untuk mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di wilayah kabupaten/kota”.

## 4.  Pemilihan Umum Kepala Daerah
Pemilu
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan  dengan  cara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil dalam  NKRI  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945. Sebagai suatu wujud pelaksanaan  dari  demokrasi,  selanjutnya pemilu  berfungsi  sebagai  tempat  yang menjaring calon wakil dari rakyat maupun pimpinan  negara  yang  memang  benar- benar  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat.
Pada  pasal  1  ayat  (1)  Undang- undang  No.  7  tahun  2017  tentang  Pemilu dikatakan  bahwa:  Pemilihan  Umum  yang selanjutnya  disebut  Pemilu  adalah  sarana kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilukada  merupakan  instrumen yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  prinsip
demokrasi  di  daerah,  karena  disinilah wujud  bahwa  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  dalam  menentukan  kebijakan negara. Artinya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi  guna  mengatur  penyelenggaraan negara.  Melalui  pemilihan  umum  daerah, rakyat  bisa  memilih  pemimpin  serta wakilnya pada proses menyalurkan aspirasi, yang pada gilirannya menentukan arah  dari  masa  depan  suatu  negara. (Yusdianto, 2010:44).
Menurut  Asshiddiqie  bahwa  Pilkada langsung  adalah  mekanisme  demokrasi untuk  melakukan  rekruitmen  pemimpin yang  ada  di  daerah,  yang  mana  rakyat dengan  menyeluruh  memiliki  hak  serta kebebasan  guna  memilih  calon  pimpinan yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab,  sebagus  apapun  suatu  negara  yang ditata  secara  demokratis,  tidak  akan dianggap benar-benar demokratis manakala  pemimpin-pemimpinnya  tidak dipilih  secara  bebas  oleh  rakyatnya sendiri.  Pemilu  selalu  dibuat  patokan untuk  menentukan  suatu  negara  itu demokratis atau bukan demokratis (Wirdasari, 2015:25).
Hakikat  Pilkada  adalah  pemilihan umum  yang  secara  prosedural  dan  hakiki merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi  dan  perwujudan  kedaulatan, maka  Pilkada  seperti  halnya  pemilihan umum  lainnya,  patut  mendapat  perlakuan khusus, karena derajat tanggung jawab dan kualitas  demokrasinya  baik.  Prihatmoko dan  Moesafa  (2008:3)  juga  menyatakan bahwa  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  adalah  mekanisme  demokrasi untuk merekrut pemimpin daerah, di mana seluruh  bangsa  memiliki  hak serta kebebasan  untuk  memilih  calon  untuk bersaing  di  bawah  aturan  yang  sama. Pemilihan  langsung  bisa  disebut  pemilu jika  dua  kondisi  dasar  ini  menjelma
menjadi berbagai kegiatan operasional dan penunjang  yang  terbuka  (transparan)  dan akuntabel (bertanggung jawab).
Pilkada  langsung  merupakan  suatu rangkaian  rel  demokrasi  yang  hendak diwujudkan  guna  meningkatkan  nilai demokrasi pada tingkat daerah. Sebagaimana  dikatakan  Robert  Dahl, bahwa  demokrasi  lokal  pada  tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan  tersebut  untuk  ikut  serta secara  rasional  terlibat  dalam  kehidupan politik (Gaffar dkk, 2003:34).
Menurut  Nadir  (2005:125),  dengan dipilihnya kepala daerah dengan langsung, aspirasi  dan  keinginan  politik  masyarakat di  tingkat  paling  bawah  akan  dapat tersalurkan.    Sebab,  pada  hakekatnya dengan pilihan langsung, yang akan dipilih bukanlah  seorang  figur  semata-mata, melainkan sebuah konsep akan pembangunan di daerah ke  depan. Tantangan  yang  harus  dijawab  hari  ini adalah  bagaimana  agar  masyarakat  di daerah dalam memilih bupati atau walikotanya  mempertimbangkan  aspek visi  serta  misi  calon  lebih  dominan dibandingkan  kedekatan  emosional  atau pertimbangan pragmatis lainnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  deskriptif kualitatif.  Peneliti  akan  mendeskripsikan pengembangan  kapasitas  serta  faktor- faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas
Bawaslu Kota dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur  tahun  2020  di  Kota  Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi,  sedangkan  teknik  analisis data  menggunakan  analisis  data  kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Pengembangan Kapasitas Bawaslu Kota Dalam  Pelaksanaan  Pengawasan
Pilgub Tahun 2020 Dalam rangka pengawasan pelaksanaan  pilkada  gubernur  Kalimantan Tengah tahun 2020, perlu adanya pengembangan kapasitas
guna melaksanakan  tugas  pengawasan  dan penegakkan  pelanggaran  tindak  pilkada gubernur  2020.  Untuk  itu,  Bawaslu  Kota Palangkaraya  melakukan  pengembangan kapasitas melalui pengembangan kapasitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan penguatan organisasi
sebagaimana pendapat  Grindle  dalam  Hardjanto  (2006) yang akan penulis bahas setelah melakukan penelitian berikut ini.

## a.  Dimensi Pengembangan SDM
Berdasarkan  hasil  penelitian terlihat bahwa pengembangan SDM di Bawaslu Kota Palangkaraya dilakukan melalui  kegiatan  bimbingan  teknik (Bimtek),  pelatihan  dan  workshop baik  yang  diselenggarakan  secara internal  Bawaslu  Kota  Palangkaraya maupun  mengikuti  kegiatan  yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kalimantan  Tengah  maupun  Bawaslu RI.  Kegiatan  ini  bertujuan  buat meningkatkan kemampuan teknis dalam pengawasan pelaksanaan pilkada  gubernur  2020  sehingga  bisa meningkatkan  kemampuan  personil
Bawaslu Kota Palangkaraya.
Selain melakukan Bimtek, pengembangan  SDM  Bawaslu  Kota Palangkaraya  juga  dilakukan  melalui kegiatan  Rapat  Koordinasi  Teknis (Rakornis)  terkait  fungsi  pengawasan dan  penegakan  tindak  pidana  pilkada yang  dilaksanakan  oleh  Bawaslu Provinsi  Kalimantan  Tengah  maupun Bawaslu RI. Di samping itu,
pengembangan  SDM  secara  internal Bawaslu Kota Palangkaraya dilakukan melalui kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK)  terkait  peningkatan  kapasitas SDM  tentang  pengawasan,  etika,  dan kedisiplinan anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya.
Pengembangan  kapasitas  SDM di Bawaslu Kota Palangkaraya dimaksudkan  untuk  meningkatkan kapabilitas  personil  baik  anggota maupun staf Bawaslu Kota Palangkaraya baik menyangkut kemampuan teknis maupun menambah wawasan atau pengetahuan.  Dengan  peningkatan kapasitas  kemampuan  SDM  maka diharapkan Bawaslu Kota Palangkaraya bisa melaksanakan tugas,  kewajiban  serta  wewenang sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU
No. 7 tahun 2017.
Pengembangan  kapasitas  SDM Bawaslu Kota Palangkaraya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan  efektivitas,  efisiensi dan  profesionalitas  anggota  dan  staf Bawaslu  Kota  Palangkaraya  sehingga dapat  mendukung  tercapainya  tujuan fungsi  pengawasan  pilkada  sehingga pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah  tahun  2020  dapat  berjalan demokratis yang berasaskan luber dan jurdil. Hal ini sesuai dengan pendapat Ummah (2017) bahwa pengembangan kapasitas  bawaslu  bertujuan  untuk meningkatkan keefektivan fungsi pengawasan  pemilu  sehingga  tujuan pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara demokratis. Pengembangan kapasitas bawaslu, juga ditekankan oleh
Haryanto  dalam  Ummah  (2017) adalah  suatu  proses  meningkatkan kemampuan  personil  dan  organisasi
guna  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan. Dengan demikian pengembang  SDM  Bawaslu  Kota Palangkaraya juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan anggota dan  staf  Bawaslu  Kota  Palangkaraya dalam  rangka  melaksanakan  fungsi pengawasan  yang  akuntabel  serta profesional  dalam  pilkada  gubernur provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun 2020.
Pengembangan SDM yang dilakukan Bawaslu Kota Palangkaraya juga dalam rangka memberikan sosialisasi serta edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan gambaran terkait dengan pelanggaran  tindak  pidana  pilkada, dengan  demikian  dapat  mencegah masyarakat  melakukan  pelanggaran tindak  pidana  pilkada.  Sebagaimana pendapat  Simamora  dalam  Ummah (2017)  bahwa    pendidikan  dalam pengembangan  SDM  bertujuan  untuk mendapatkan  pengetahuan  tentang pemilu/pilkada guna menambah penguasaan  berbagai  materi  dan teknik pelaksanaan kerja yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang pengawasan.

## b.  Dimensi Penguatan Organisasi
Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan bahwa penguatan organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya akibat adanya UU No. 7 tahun 2017 yaitu tentang
Penyelenggaraan  Pemilu  pasal  93 sampai  pasal  116,  tercantum  secara tegas  adanya  tugas,  wewenang  serta kewajiban  dari  bawaslu  sehingga memberikan  landasan/dasar  hukum yang  jelas  dan  kuat  bagi  Bawaslu Kota Palangkaraya. Selain itu,
penguatan  organisasi  bawaslu,  selain ada  Panitia  Pengawas  Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu  (Panwaslu)  Kelurahan/Desa, sekarang ada Pengawas Tempat
Pemungutan  Suara  (PTPS).  Dimana dulu  PTPS  hanya  diserahkan  kepada Hansip, namun sekarang TPS diawasi oleh PTPS langsung sehingga diharapkan  adanya  potensi-potensi pelanggaran  tindak  pidana  pilkada gubernur  Kalimantan  Tengah  tahun 2020 dapat diminimalisir dan dikurangi.
Dampak adanya penguatan organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya  adalah  memiliki  peran yang sangat penting pengawasan guna menjaga  pilkada  dilaksanakan  sesuai dengan  asas  pemilu  yang  luber  dan jurdil  sebagaimana  diatur  dalam  UU No.  7  tahun  2017.  Sebagaimana pendapat  IDEA  dalam  Haryati  (2012) bahwa penguatan organisasi dimaksudkan Bawaslu Kota Palangkaraya  agar:  (1)  efisiensi,  (2) Profesional,  (3)  mandiri  dan  tidak berpihak,  (4)  penanganan  yang  cepat terhadap  pelanggaran  terhadap  tindak pidana  pemilu,  (5)  transparansi  dan (6) stabil.
Berdasarkan  hasil  penelitian terkait  penguatan  organisasi  Bawaslu Kota  Palangkaraya  dapat  dikatakan bahwa transformasi pelaksanaan fungsi  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Bawaslu  Kota  Palangkaraya terhadap pelaksanaan
pilkada gubernur  Kalimantan  Tengah  tahun 2020 terlihat pada: (1) proses rekrutmen  kelembagaan  dilakukan secara  permanen,  sedangkan  untuk panwascam, panwaslu Kelurahan/Desa  dan  PTPS  dilakukan secara  ad  hoc,  (2)  adanya  kejelasan
akan  tanggungjawab,  kewajiban  dan wewenang terhadap tahapan pelaksanaan pilkada gubernur provinsi Kalimantan  Tengah  tahun  2020,  (3) pelaksanaan  fungsi  pengawasan  lebih menekankan  pada  aspek  pencegahan terhadap  pelanggaran  tindak  pidana pilkada secara terstruktur, (4) lembaga pengawasan telah
memiliki kewenangan  law  enforcement  dengan adanya  Sentra  Gakkumdu.  (Rinaldo, 2016). Dengan  demikian,  penguatan organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya bertujuan untuk mewujudkan pilkada gubernur provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun 2020  secara  demokratis  yang  luber dan  jurdil.  Selain  itu  juga  terjadi transformasi  lembaga  Bawaslu  Kota Palangkaraya sebagai lembaga kontrol/ pengawas dalam penyelenggaraan  pilkada  gubernur provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun 2020. 2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas  Bawaslu  Kota  Dalam
Pelaksanaan  Pengawasan  Pilgub Tahun 2020
Bawaslu  Kota  Palangkaraya  sebagai suatu  lembaga  yang  memiliki  peran penting  dalam  penyelenggaraan  pilkada gubernur  provinsi  Kalimantan  Tengah tahun  2020  yaitu  melaksanakan  fungsi pengawasan  serta  penegakan  penindakan pelanggaran  tindak  pidana  pilkada.  Oleh sebab itu pengembangan kapasistas sangat penting  sekali  guna  menunjang  tugas, kewajiban  dan  kewenangannya.  Namun pengembangan  kapasitas  Bawaslu  Kota Palangkaraya, berdasarkan pendapat Riyadi  (2006)  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor berikut ini.

## a.  Komitmen Bersama
Berdasarkan  hasil  penelitian terlihat  bahwa  komitmen  bersama yang  dibangun  oleh  Ketua  Bawaslu Kota  Palangkaraya  beserta  anggota dan staf sangat besar dalam melaksanakan  tanggungjawab  dalam melaksanakan fungsi pengawasan menegakkan  aturan  serta memberikan rekomendasi secara jujur dan profesional sehingga pelaksanaan pilkada  gubernur  2020  dapat  berjalan dengan  demokratis,  luber  dan  jurdil. Selain  itu,  bentuk  komitmen  bersama dalam mengurangi tindak pelanggaran pilkada,  Bawaslu  Kota  Palangkaraya melakukan  sosialisasi  serta  edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat tidak  melakukan  tindak  pelanggaran pilkada  seperti money  politic ,  dan black campaign .
Komitmen bersama adalah modal dasar yang harus dikembangkan  dan  dibina  secara  baik oleh Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya sehingga bisa menggerakkan anggota dan staf Bawaslu  Kota  Palangkaraya  guna mencapai tujuan dari fungsi
pengawasan  yang  dilakukan  oleh Bawaslu  Kota  Palangkaraya.  Oleh karena  itu  komitmen  bersama  harus dimiliki oleh segenap anggota dan staf Bawaslu  Kota  Palangkaraya,  karena komitmen  bersama  merupakan  faktor pendukung  dan  pendorong  dalam pengembangan kapasitas lembaga Bawaslu Kota Palangkaraya. Sebagaimana  pendapat  Milen  dalam Dwihastari  (2017)  yang  mengatakan bahwa  komitmen  bersama  merupakan penguatan kapasitas yang memerlukan waktu lama dan memerlukan
komitmen  jangka  panjang  dan  semua pihak yang terlibat.
Dari hasil penelitian juga terlihat  bahwa  komitmen  bersama dilakukan  secara  internal  Bawaslu Kota Palangkaraya dengan meningkatkan  kinerja,  disiplin  dan etos kerja serta memberikan pelayanan  yang  terbaik  bagi  partai politik,  masyarakat  individu  maupun kelompok  yang  dilakukan  secara profesional.  Serta  merespon  laporan- laporan yang disampaikan oleh masyarakat  termasuk  laporan  tindak pidana  pilkada  gubernur  Kalimantan Tengah tahun 2020.
Dengan  demikian  maka  dapat dikatakan  bahwa  komitmen  bersama merupakan faktor pendorong pengembangan kapasitas bagi Bawaslu  Kota  Palangkaraya  dalam melaksanakan fungsi pengawasan pilkada  gubernur  Kalimantan  Tengah tahun  2020.  Komitmen  bersama  ini terwujud  dari  adanya  hubungan  yang kondusif,  harmonis,  saling  percaya, dan saling menghormati antara anggota  dan  staf  dengan  Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya.

## b.  Kepemimpinan
Berdasarkan  hasil  penelitian terlihat  bahwa  kepemimpinan  yang kondusif  juga  dilakukan  oleh  Ketua Bawaslu  Kota  Palangkaraya.  Selain memiliki kemampuan manajerial, seorang  pemimpin  harus  memiliki kemampuan teknis sehingga berdampak  pada  pelaksanaan  tugas operasional  di  lapangan.  Sedangkan kemampuan  manajerial  berdampak pada  kemampuan  untuk  mengatur, membina  dan  mengawasi  kinerja  dari anggota  dan  staf  Bawaslu  Kota Palangkaraya.
Peranan  yang  dimainkan  oleh Ketua  Bawaslu  Kota  Palangkaraya sesuai  dengan  pendapat  Rivai  dan Mulyadi  dalam  Riyadi  (2006)  bahwa kepemimpinan  yang  kondusif  akan menjadi  daya  tarik  dan  alat  pemicu bagi  anggota  dan  staf  Bawaslu  Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan  kapasitasnya.  Ini berarti  bahwa  kepemimpinan  yang kondusif  akan  memberikan  peluang dan  kesempatan  yang  seluas-luasnya bagi  anggota  dan  staf  Bawaslu  Kota Palangkaraya untuk melakukan pengembangan kapasitas guna melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan pelanggaran tindak pidana  pilkada  gubernur  Kalimantan Tengah tahun 2020.
Selain  itu,  menurut  Riyadi (2006)  bahwa  kepemimpinan  yang kondusif  memiliki  peran  antara  lain: (1) mengilhami kerja tim, (2) menjadikan  orang  lain  terlibat  serta terikat,  (3)  memudahkan  bagi  orang lain  untuk  melihat  peluang  serta prestasi,  (4)  memotivasi  anggotanya untuk bekerja,
(5) berusaha meningkatan  dan  mempertahankan komitmen,  serta  (6)  menempatkan value  kerja  tim  yang  tinggi.  Sikap pemimpin yang responsif serta mampu  mengambil  decission  making yang tepat pada pengembangan kapasitas kelembagaan akan mempengaruhi  kinerja  lembaga  dan personil  Bawaslu  Kota  Palangkaraya yang lebih baik.
Oleh  sebab  itu,  kepemimpinan Ketua  Bawaslu  Kota  Palangkaraya sudah  bersikap  bijaksana,  kondusif, responsif  dan  tegas  dalam mengambil keputusan  yang  dilakukan  melalui musyawarah  rapat  internal  Bawaslu Kota  Palangkaraya.  Adanya  sikap
Ketua  Bawaslu  Kota  Palangkaraya yang  terbuka  dan  responsif  terhadap aspirasi  anggota  dan  staf  Bawaslu Kota  Palangkaraya  menjadi  faktor pendorong dalam pengambangan kapasitas  Bawaslu  Kota  Palangkaraya dalam melaksanakan
fungsi pengawasan pada pelaksanaan pilkada gubernur  Kalimantan  Tengah  tahun 2020.

## c.  Reformasi Peraturan
Berdasarkan  hasil  penelitian, bahwa  Bawaslu  Kota  Palangkaraya secara  reformasi  peraturan  telah memiliki kewenangan untuk mengadili  pelanggar  tindak  pidana pilkada,  sedangkan  pada  kewenangan pada aturan sebelumnya hanya memberikan rekomendasi kepada KPU  untuk  menonaktifkan  sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran anggota KPU  Kota  Palangka  Raya,  sekretaris dan  pegawai  sekretariat  KPU  Kota Palangka  Raya  terhadap  tahapan penyelenggaraan  pilkada.  Selain  itu, juga  hanya  memberikan  rekomendasi pada  yang  berwenang  atas  temuan serta  laporan  terhadap  tindakan  yang mengandung  unsur  tindak  pidana pemilu.
Dalam organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya  harus  dibuat  peraturan yang mendukung pengembangan kapasitas organisasi yang dilaksanakan  dengan  konsisten  oleh anggota  dan  staf  Bawaslu  Kota Palangkaraya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa telah terjadi reformasi  peraturan  yang  berkaitan dengan  fungsi  pengawasan  yaitu secara  regulasi  terjadi  pergantian peraturan dari UU No. 15 tahun 2011 menjadi  UU  No.  7  tahun  2017
sehingga terjadi perubahan: (1) Pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota disebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota,  berubah  menjadi Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Kabupaten/Kota, (2) Panwaslu Kabupaten/Kota  dari  bersifat  ad  hoc menjadi bersifat permanen, (3) Panwaslu  Kabupaten/Kota  dibentuk satu  bulan  sebelum  tahapan  pemilu, sedangkan  sekarang  dipilih  untuk masa lima tahun, (4) pengawas pemilu tingkat Kelurahan/Desa disebut Pengawas Pemilu Lapangan, sedangkan  sekarang  disebut  dengan Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara (PTPS).
Selain  itu,  reformasi  peraturan terlihat  dari  kewenangan  Bawaslu Kota  Palangkaraya  untuk  melakukan penindakan terhadap pelanggaran
tindak pidana pilkada gubernur provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun 2020 yaitu melalui Sentra Penegakkan Hukum  Terpadu  (Sentra  Gakkumdu) bersama  dengan  unsur  kejaksaan  dan kepolisian.  Sedangkan  pada  aturan yang  lama,  kewenangan  Bawaslu Kota Palangkaraya hanya menyelesaikan  temuan  atau  laporan konflik pemilu yang bisa mengandung unsur  tindak  pidana.  Di  samping  itu hanya  meneruskan  temuan  serta laporan yang tidak menjadi kewenangannya  pada  instansi  yang berwenang. Berdasarkan  uraian  di  atas,
maka  dapat  dikatakan  bahwa  adanya reformasi peraturan memberikan dampak positif dan sangat mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan
Bawaslu  Kota  Palangkaraya  dalam pilkada gubernur provinsi Kalimantan
Tengah  tahun  2020.  Hal  ini  sesuai
dengan pendapat Riyadi (2006) bahwa pemberian dukungam berupa peraturan  pusat/daerah  yang  jelas, akan  menjadikan  tugas  pokok  dan fungsi  berjalan  dengan  baik  serta mudah  dalam  melaksanakan  fungsi pengawasan dan penegakkan pelanggaran  tindak  pidana  pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.

## d.  Reformasi Kelembagaan
Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tujuan  dari reformasi  kelembagaan  adalah  untuk menjadikan Bawaslu Kota Palangkaraya sebagai lembaga pengawas pemilu/pilkada yang berkompeten,  profesional,  mandiri serta berintegritas. Selain itu, reformasi  kelembagaan  yang  nampak adalah  adanya  perubahan  struktural yaitu  Bawaslu  Kota  Palangkaraya yang  sebelumnya  bersifat  ad  hoc dengan  nama  Panwaslu  Kabupaten, sekarang sudah bersifat permanen. Ini berarti  bahwa  secara  kelembagaan, maka  masa  keanggotaan  Bawaslu Kota  Palangkaraya  adalah  5  (lima) tahun  yang  sebelumnya  adalah  1 (satu)  bulan  sebelum  tahap  awal dimulai  dan  2  (dua)  bulan  setelah selesai pentahapan.
Selain  itu,  dari  hasil  penelitian juga  terlihat  bahwa  secara  struktural, reformasi  kelembagaan  juga  terlihat dari  perubahan    pengawas  di  tingkat kelurahan/desa  dari  Panitia  Pengawas Lapangan sekarang menjadi Pengawas Tempat  Pemungutan  Suara  (PTPS) Kelurahan/Desa.  Dan  yang  paling penting  dari  reformasi  kelembagaan adalah  adanya  kewenangan  untuk mengadili  pelanggaran  tindak  pidana pemilu/pilkada  bersama  dengan  unsur
kejaksaan dan kepolisian dalam
Sentra  Gakkumdu,  yang  sebelumnya kewenangan  ini  hanya  dimiliki  oleh kepolisian dan kejaksaan. Reformasi kelembagaan Bawaslu Kota Palangkaraya menunjuk  pada  bagian  struktural organisasi  serta  budaya  kerja  dari anggota  dan  staf  Bawaslu  Kota
Palangkaraya.  Artinya  bahwa  adanya budaya kerja yang baik akan mendukung  pengembangan  kapasitas Bawaslu  Kota  Palangkaraya  dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan. Dengan demikian dua aspek reformasi kelembagaan  harus  terus  dijaga  dan dipelihara  secara  kondusif  sehingga mendukung  program  pengembangan kapasitas  Bawaslu  Kota  Palangkaraya dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya.
Hal ini dilakukan dengan menciptakan hubungan  kerja  yang  harmonis  antara anggota  dan  staf  Bawaslu  Kota Palangkaraya.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  dapat  dikatakan  dengan  adanya reformasi kelembagaan sebagai akibat dari  adanya  reformasi  peraturan  yaitu UU  nomor  7  tahun  2017  sangat mempengaruhi pengembangan kapasitas  Bawaslu  Kota  Palangkaraya khususnya terkait dengan kewenangannya.  Meskipun  demikian, secara  kelembagaan  juga  masih  ada kelemahan yaitu Bawaslu Kota
Palangkaraya  belum  menjadi  Satuan Kerja  (Satker)  tersendiri  sehingga sistim penganggaran masih tergantung dengan  Bawaslu  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Kaho  dalam  Ratnasari  dkk (2013) bahwa program pengembangan kapasitas kelembagaan sangat diperlukan  suatu  alokasi  anggaran
untuk mendukung pelaksanaan seluruh  kegiatan  lembaga/organisasi. Dengan  adanya  anggaran  maka  dapat merealisasikan  semua  kegiatan  dan program pengembangan kapasitas kelembagaan.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Setelah  penulis  menguraikan  hasil penelitian  dan  melakukan  pembahasan hasil  penelitian  maka  dapat  penulis  tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengembangan  kapasitas  Bawaslu Kota  dalam  pelaksanaan  pengawasan pemilihan  gubernur  tahun  2020  di Kota  Palangka  Raya  sudah  dilakukan melalui  pengembangan  sumberdaya manusia dan penguatan organisasi.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengembangan kapasitas Bawaslu Kota  dalam  pelaksanaan  pengawasan pilgub  tahun  2020  di  Kota  Palangka Raya  berupa:  (a)  komitmen  bersama, b)  kepemimpinan  yang  kondusif, dinamis  serta  kemampuan  Ketua Bawaslu  Kota  Palangkaraya  secara manajerial  dan  teknis,  (c)  reformasi peraturan,  serta  (d)  adanya  reformasi kelembagaan.

## Saran
Perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu Kota Palangkaraya  menjadi  Satuan  Kerja (Satker) sehingga bisa menganggarkan dan mengelola
anggaran secara mandiri tidak tergantung  dengan  Bawaslu  Provinsi Kalimantan Tengah.
2.  Perlu  adanya  penambahan  personil  di Bawaslu  Kota  Palangkaraya  guna menyikapi adanya reformasi peraturan
yang  menjadikan  tugas,  kewajiban dan  wewenang  semakin  komplek,
serta pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan  melalui  kegiatan bimtek,  rakornis  maupun  pendidikan dan pelatihan.
3.  Melakukan  koordinasi  dengan  semua stakeholder  penyelenggara  pemilu/ pilkada dengan membangun hubungan yang harmonis dan komitmen bersama.

## Referensi
Donnelly,  Gibson.  1996. Organisasi, Prilaku,  Struktur,  Proses .  Jakarta:
Erlangga. Dwiyanto, Agus. 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali . Yogjakarta: Gava Media.
Gaffar, Afan, Syaukani, dan Ryaas Rashid.
2003. Otonomi  Daerah  Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hardjanto,  Imam.  2006. Pembangunan
Kapasitas  Lokal  (Local  Capacity Building). Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Mathis,  Robert  L,  dan  H.  Jackson.  2006. Manajemen Sumber Daya
Manusia .  Alih  Bahasa  Jimmy
Sadeli. Jakarta: Salemba Empat. Milen,  Anni.  2004. Pegangan  Dasar Pengembangan Kapasitas . Diterjemahkan Secara Bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja. Nadir,  Ahmad.  2005. Pilkada  Langsung dan  Masa  Depan  Demokrasi. Jakarta: Averroes Press.
Prihatmoko  dan  Moesafa  Joko  J.,  2008.
Menang Pemilu di Tengah Oligarki
Partai . Yogyakarta:
Pustaka
Belajar.
Robbins,  Stephen  P.  dan  Judge,  Timothy
A.  2007. Perilaku  Organisasi .
Jakarta: Salemba Empat.
Siagian,  Sondang  P.    1990. Manajemen Sumber    Daya  Manusia .    Jakarta: PT  Bumi  Aksara.

## Sumber:  Skripsi,  Tesis,  Jurnal  dan Internet
Dwihastari, Syifa. 2017. Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan  Kota  Semarang. Journal of  Public  Policy  and  Management Review .Volume 6, Nomer 2, Tahun
2017: 1-10. Haryati,  Dedeh.  2012.  Penguatan  Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten  Jembrana). Jurnal  Bina Praja, Volume  4  No.  2  Juni  2012: 135-146.
Liputan6.com.  2021.  Dugaan  Politik
Uang, MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Kalteng. Diakses tangga 15 Maret 2022 pada
https://www.liputan6.com/news read/4468343/dugaan-politik-uang- mk-diminta-batalkan-hasil-pilkada- kalteng.
Ratnasari, Jenivia Dwi, Mochamad Makmur,  Heru  Ribawanto.  2013. Pengembangan Kapasitas (Capacity  Building)  Kelembagaan Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten Jombang.
Jurnal Administrasi  Publik  (JAP). Vol.1, No.3, h. 103-110.
Rinaldo,  Erwin  Prima.  2016.  Penguatan Kelembagaan  Pengawas  Pemilu Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan Kepala  Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Fiat  Justisia .  Volume  10
Issue 3, July-September 2016, Hal. 473-488.
Riyadi,  Soeprapto.  2006.  Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju  Good  Governance, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , Volume  IV  (1),  FIA  UNIBRAW. Malang. Ummah, Siti Muslikhatul. (2017). Pengembangan  Kapasitas  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  Provinsi  Jawa  Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. Unnes Political  Science  Journal .  Vol.  1, No. 1, January 2017, pp. 70– 79. Wirdasari.  2015.  Proses  Rekrutmen  Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020  pada  DPC  PDIP  Kota Bandar Lampung. Skripsi Universitas Lampung . Bandar Lampung. Yusdianto.  2010.  Identifikasi  Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme PenyelesaiiannyaI. Jurnal Konstitusi, Vol II Nomor 2,
November 2010, hlm. 29-44.
Sumber: Peraturan Perundang- Undangan Peraturan  Bawaslu  Nomor  8  Tahun  2018 Tentang Pengawasan  kampanye Pemilihan Umum . Tidak Dipublikasikan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945.  Tidak Dipublikasikan.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017
Tentang Pemilihan  Umum .  Tidak
Dipublikasikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2o2o  Tentang  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota menjadi Undang-Undang .