Jurnal Rihlah Vol. IV No. 1/2016

## PARTISIPASI UMAT ISLAM DALAM PEMBANGUNAN POLITIK
(Perjuangan Kemerdekaan dan Mengisi Kemerdekaan)
Oleh : Wahyuddin  G.

## Abstrak
Dalam sejarah politik nasional, partai Islam mampu mengidentifikasikan dirinya dengan aspirasi politik Bumi Putera untuk memperjuangkan kemerdekaan. Demikian pula pada penyusunan Dasar Negara  Indonesia  merdeka  peran  politik  umat  Islam  sangat  menonjol dengan  lahirnya  Piagam  Jakarta  yang  kemudian  menjadi  Negara Pancasila  sejak  18  Agustus  1945.    Setiap  peristiwa  penting  dalam perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia,  peran  politik  umat  Islam  sangat menentukan,  sejak  perjuangan  kemerdekaan,  pengisian  kemerdekaan, dan perubahan rezim kekuasaan dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Kata kunci: Umat Islam; pembangunan; politik

## A. Pendahuluan
Dalam  upacara  penerimaan  Guru  Besar  Tetap  dalam  bidang  Sejarah  dan Kebudayaan  Islam  pada  Fakultas  Adab  IAIN  Alauddin  11  November  2004,  Prof.  Dr. H.M. Saleh A. Putuhena menyatakan  Islam dan  politik merupakan satu  kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan. Menurut beliau, hubungan yang erat antara Islam dan politik itu paling  tidak  dapat  dilihat  dari  dua  hal. 1 Pertama ,  dari  sudut  Islam  sebagai  doktrin, terdapat  beberapa  ayat  Alquran  yang  sering  diinterpretasikan  sebagai  konsep  politik menurut  Islam.  Misalnya:  Q.S.  al-Maidah  /5:  17-18,  Q.S.  al-Baqarah/2:  30,  Q.S.  al- Imran/3: 26 dan 159, Q.S. an-Nisa/4: 59, Q.S. asy-Syu’ara : 42. Kedua , sebagai realitas sosial.
Untuk  pertama  kalinya  masyarakat  Islam  terbentuk  setelah  peristiwa  Hijrah tahun  1622  M  di  Madinah  melalui  kontrak  politik  antara  Nabi  Muhammad  dengan penduduk kota itu yang terdiri atas kelompok Muhajirin, Anshar, dan kelompok Yahudi untuk mendirikan suatu Negara Madinah ( City State ) dengan Muhammad saw. sebagai kepala  negara.  Sejak  itu,  Islam  atau  tepatnya  masyarakat  Islam  tidak  dapat  dipisahkan dengan politik yang inheren dengan masyarakat itu sendiri.
Dilihat  dari  sudut  ideologi  dasar,  munculnya  Partai  Politik  di  Indonesia  secara garis  besar  adalah  sebagai  aktualisasi  dari  tiga  aliran  atau  pandangan  politik.  Ketiga
1 M. Saleh Ahmad Putuhena, Islam dan Politik: Pergumulan Tanpa Akhir Rekonstruksi Pantulan Pengalaman Indonesia, IAIN Alauddin 20044, h. 2-4
aliran  politik  itu  ialah  Islam,  nasionalisme,  dan  markisme/sosialisme.  Penyelidikan secara  mendalam  dan  komprehensip  tentang  peran  politik  umat  Islam  di  Indonesia menarik    untuk  dikaji,    karena  dalam  sejarah  politik  Indonesia,  gerakan    politik  yang pertama  kali  muncul  bercorak  nasional  adalah  partai  Islam.  Peran  politik  umat  Islam cukup penting dan berarti bagi perjuangan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan,  dan bagi pelaksanaan prinsip- prinsip demokrasi di Indonesia. Bagaimana peran politik umat Islam  dalam  perjuangan  kemerdekaan  dan  pengisian  kemerdekaan  merupakan  hal pokok pengkajian berikut.

## Perjuangan Kemerdekaan

## 1. Sarekat Islam
Aktualisasi politik Islam, muncul pertamakali dalam Sarekat Islam (SI), sebagai partai  politik  pertama  dalam  sejarah  Indonesia  yang  bercorak  nasional.  Dengan demikian,  Sarekat  Islam  adalah  partai  pelopor.  Partai  ini  menjadi  dinamis  dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto. Salah satu aspek yang menarik dari Sarekat Islam pada periode  awal  karena  ia  mampu  mengidentifikasikan  dirinya  dengan  aspirasi  politik Bumi  Putera  untuk  perjuangan  kemerdekaan. 2 Dengan  kata  lain  denyut  nadi perjuangan  SI  ialah  denyut  nadi  rakyat  terjajah.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan bahwa  Sarekat  Islam  pada  tahun-tahun  awal  berdirinya  begitu  menjulang.  Interposisi elit  tradisional  yang  berpendidikan  Barat  dan  Cina  cenderung  menyamarkan  peranan Belanda  sebagai  pengisap  tenaga  pribumi.  Inilah  sebabnya  sejak  permulaan  Gerakan Politik SI bercorak anti kolonial, anti Cina, bersifat Islami. 3
Islam segera menjadi senjata ideologis dari berbagai gerakan melawan penjajah yang kafir, dan gerakan keislaman untuk membantu dan memajukan kepentingan Bumi Putera  sebagaimana  yang  terjadi  pada  Sarikat  Dagang  Islam  (SDI)  1905,  sebagai gerakan  massa  pertama  yang  besar  dan  diorganisasi  secara  politik,  sehingga  dengan mudah ditafsirkan sebagai nasionalisme yang kuat.
Sarekat Dagang Islam (SDI) yang lahir 1905 berkembang menjadi Sarekat Islam tahun  1911.  Sarekat  Islam  yang  semula  sekedar  bertujuan  memajukan    perdagangan saling    membantu,    terbinanya  rohani    dan    jasmani  serta  memajukan  kehidupan beragama  umat  Islam,  berkembang  menjadi  gerakan  politik  yang  mencita-citakan kemerdekaan dalam Kongres ke-III di Jogyakarya 1914 watak politiknya telah tampak dengan  membentuk  Central  Sarekat  Islam  (CSI)  untuk  menyatukan  cabang-cabang  di berbagai  daerah.  Dalam  kongres  CSI  di  Bandung  1916,  mereka  telah  menggunakan istilah  ‘Kongres  Nasional’.  Dari  kenyataan  seperti  terlihat  dalam  kongres  CSI  yang bersifat  massal  dan  nasional,  dapat  dikatakan  bahwa  Sarekat  Islam  merupakan organisasi  massa  yang  pertama  memperkenalkan  konsep  nasional far  excellence di
2 M.  Rusli  Karim, Perjalanan  Partai  Politik  Indonesi:  Sebuah  Potret  Pasang  Surut (Jakarrta, CV. Rajawali, 1983), h. VII (Pengantar)
3 Nurcholis Madjid, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan (Bandung, Mizan, 1994), h. 87
Jurnal Rihlah Vol. IV No. 1/2016
tengah-tengah  rakyat. 4 Islam  menjadi  tempat  menegaskan  identitas  diri  ketika berhadapan  dengan  kekuatan  asing.  Karena  itu,  Sarekat  Islam  menjadi  gerakan  politik pertama  di  Indonesia  yang  tidak  saja  meletakkan  dasar,  tetapi  sekaligus  menegakkan kesadaran nasionalisme moderen di Indonesia.
Menurut Kuntowijoyo, faktor utama sukses Sarekat Islam, karena pada awalnya Sarekat  Islam  tidak  membedakan  Islam ortodox dan sinkretis .  Sarekat  Islam  bergerak dengan  cara    mengabaikan  perbedaan  ciri  kultural  umat  Islam  yang  muncul  akibat penghayatan  dan  komitmen  relegiusitasnya.  Dalam  tataran  sosial,  Sarekat  Islam mendasarkan  diri  pada  gerakan  rakyat  jelata  yang  di  dalamnya  terdapat  kaum  tani, buruh,  dan  pedagang  kecil  yang  mereka  sebut  kaum  Kromo.  Di  atas  mereka  terdapat kaum  bangsawan,  peodal,  birokrat,  Cina,  orang-orang  Kristen,  dan  Pejabat  Kolonial Belanda.  Dengan  ini  Kuntowijoyo  menyimpulkan,  sukses  mobilisasi  massa  Sarekat Islam  dipengaruhi  pula  oleh  analisis  mereka  tentang  formasi  sosial  dengan  memakai konsep kelas. 5

## MIAI – MASYUMI
Majelis  Islam  A’la  Indonesia  (MIAI)  didirikan  di  Surabaya  pada  September 1937,  disponsori  oleh  dua  organisasi  besar,  NU  dan  Muhammadiyah.    MIAI merupakan  federasi organisasi  Islam dan bercirikan
Semangat  non  koperatif  terhadap  pemerintahan  penjajah  Belanda. 6 Karena bercirikan  semangat  non  koperatif  terhadap  penjajah,  maka  pada  awal  kedatangan Jepang  di  Indonesia,  sangat  khawatir  dengan  keberadaan  MIAI.  Karena  itu  Jepang mencoba  membentuk  organisai  federatif  yang  akan  menggantikan  kedudukan  MIAI. Lahirlah  kemudian  Persiapan  Persatuan  Umat  Islam  (PPUI)  yang  diketuai  Abikusno Cokrosuyoso yang juga ketua PSII.
Pada tanggal 14 September 1942 PPUI mengadakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri  pimpinan  organisasi  serta  tokoh-tokoh  Islam.  Agenda  utamanya  adalah membentuk  satu  wadah  persatuan  baru.  Namun  pertemuan  tersebut  gagal  melahirkan organisasi  baru,  bahkan  mempertahankan    keberadaan  MIAI,  memilih  ketua  baru  W. Wondoamiseno  dari  PSII  dan  menyetujui  perpindahan  kantor  pusat  dari  Surabaya  ke Jakarta.
Meskipun  telah  memberi  pengakuan  secara  resmi,  Jepang  tampaknya  tidak percaya  sepenuhnya  kepada  MIAI.  Organisasi  ini  tidak  banyak  diberi  peran,  bahkan cenderung dibatasi. Selanjutnya MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Majelus Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) pada bulan November 1943.  pembubaran MIAI dan
4 Muhammad Iskandar dan Ahmad Syahid, Islam dan Nasionalisme dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid V (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 396
5 Ibid.
6 Saiful  Umam, Politik  Islam  Jepang  dalam  Ensiklopedia  Dunia  Islam  Jilid  V (Jakarta,  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 406
pembentukan  MASYUMI,  tampaknya  didasari  kekhawatiran  pemerintah  Jepang  akan potensi non koperatif MIAI terhadap pemerintah  Militer Jepang.
Tujuan  utama  pembentukan  MASYUMI  adalah  memperkuat  persatuan  seluruh organisasi  Islam,  disamping  membantu  pemerintah  militer  Jepang  menuju  terciptanya Asia  Timur  Raya. 7 Keanggotaan  MIAI  adalah  perseorangan,  sedang  keanggotaan MASYUMI  adalah  organisasi  Islam.  Ketua  MASYUMI  dipercayakan  kepada  KH Hasyim Asy’ari (Ketua Rois Akbar NU), didampingi empat ketua masing-masing Mas Mansyur  (Muhammadiyah),  Wahid  Hasyim  (NU),  Zainal  Arifin  (NU),  dan  Anwar Cokroaminioto  (PSII).  Meskipun  MIAI  dan  MASYUMI  bukan  partai  politik,  tetapi partisipasi di bidang politik sangat besar dan nyata.
Perjuangan Pasca Kemerdekaan Perumusan Dasar Negara Dalam  sidang-sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI),  pada  Mei-Juli  1945  terjadi  perdebatan  yang  bersifat  ideologis politis antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Dalam perdebatan panjang itu, kelompok  Islam  diwakili  antara  lain  KH  A.  Sanusi  dan  KH  Abdul  Halim  (PUI),  Ki Bagus Hadi Kusuma, KH Mas Mansyur, dan Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), KH A. Wahid Hasyim dan KH Masykur (NU), Sukiman Warjosanjoyo (PII), Abi Kusno Cokrosuyoso  (PSII),  dan  Agus  Salim  (Penyadar).  Juru  bicara  kelompok  nasionalis adalah: Soekarno, Muhammad Hatta, Soepomo, dan Rajiman Wirjodiningrat. 8
Juru  bicara  kelompok  Islam  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  Negara Indonesia  merdeka.  Sedangkan  kelompok  nasionalis  memperjuangkan  nasionalisme sebagai  dasar  negara.  Kedua  kelompok  ini,  masing-masing  mempertahankan keinginannya.    Perdebatan  Kelompok  Islam  dan  nasionalis  tentang  dasar  Negara Indonesia  merdeka,  barulah  mereda  ketika  Soekarno  menyarankan  agar  kedua  belah pihak  bersedia  berkorban,  karena  sangat  mendesak  memikirkan  situasi  Indonesia merdeka. Akhirnya para anggota BPUPKI itu bersepakat bahwa masa depan Indonesia didasarkan kepada: percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menerima Islam sebagai dasar Negara, dan bahwa presiden RI harus  seorang muslim. 9 Kesepakatan ini kemudian dikenal  dengan  Piagam  Jakarta (Jakarta Carter).
Tetapi  segera  tampak  di  permukaan  bahwa  kompromi  itu  pada  dasarnya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sore sehari setelah  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia,  Piagam  Jakarta  kembali  dipersoalkan. Atas  desakan      Muhammad      Hatta,      kelompok  Islam  dengan  tokoh  Ki  Bagus Hadikusumo,  Wahid  Hasyim,  Kasman  Singadimejo  dan  Teuku  Muhammad  Hasan (Wakil Umat  Islam  Sumatera) bersepakat  menghapuskan unsur-unsur legalistik formal
7 Ibid., h. 407
8 Bahtiar  Efendi  dan  Ali  Munhanif, Indonesia  Pasca  Kemerdekaan dalam  Ensiklopedia Dunia Islam Jilid V (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 433
9 Ibid., h. 434
Islam  dalam  pembukaan  UUD  1945,  terutama  mengenai  Islam  sebagai  dasar  Negara, persyaratan  bahwa  presiden  RI  harus  seorang  muslim,  dan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya.  Sebaliknya,  unsur  teologi  monoteistik dimasukkan kedalam sila pertama dalam pancasila, sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha  Esa. 10 Dari  fakta  tersebut  di  atas  tampak  bahwa  partisipasi  politik  umat  Islam dalam perumusan dasar Negara Indonesia merdeka sangat menentukan. Mereka berhasil menetapkan legalitas formal Islam sebagai dasar Negara, tetapi demi persatuan seluruh bangsa,  mereka  bersedia  menghapus  unsur-unsur  yang  dinilai  pihak  minoritas  non muslim dapat mengganggu perjalanan sejarah bangsa Indonesia kedepan.

## Wahana Perjuangan Politik
Usia Piagam Jakarta dalam sejarah konstitusi Indonesia, tidaklah mengendorkan semangat  perjuangan  politik  Indonesia  di  alam  merdeka.  Sebuah  kongres  umat  Islam yang berlansung di Aula Muallimin Muhammadiyah Jogyakarta tanggal 7-8 November 1945,  berhasil  membentuk  wahana  perjuangan  politik  umat  Islam  yang  diberi  nama MASYUMI. 11 Pendukung utama organisasi ini dari kalangan NU dan Muhammadiyah MASYUMI  ini  tidak  ada  kaitannya  dengan  MASYUMI  bentukan  Jepang.  Melalui MASYUMI,  sebuah  federasi  organisasi  Islam  yang  belakangan  menjadi  partai  politik bagi  umat  Islam.  Dengan    MASYUMI,  kelompok  Islam  berhasil  memobilisasi kekuatan  politik  cukup  besar.  Kebesaran  MASYUMI  tampak  pada  beberapa  kali kesempatan  dipercaya  memimpin  kabinet,  seperti  Kabinet  Muhammad  Natsir  (1950- 1951),  Kabinet  Sukiman  (1951-1952),  dan  Kabinet  Burhanuddin  Harahap  (1955- 1956). 12 12      Prestasi    Kabinet  Burhanuddin  terutama  pada  keberhasilannnya menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  pertama  dalam  sejarah  RI.  Prestasi  kedua  adalah dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda secara Uni Lateral, suatu keberanian politik yang patut  dicatat.  Prestasi  lainnya  ialah  mengembalikan  wibawa  pemerintah  terhadap Angkatan Darat, yang pada masa kabinet Ali Sastrowijoyo sangat merosot.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  perilaku  politik  MASYUMI  selama periode kritis pun tetap mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan, dibuktikan oleh  sikapnya  yang  menolak  perjanjian  dengan  Belanda  yang  dinilai  menodai perjuangan bangsa. Prinsip kemurnian perjuangan itu juga dibuktikan dengan beroposisi terhadap  presiden  Soekarno  yang  menyimpang  dari  Negara  demokrasi  dengan  konsep demokrasi terpimpin (1959-1965).
Pada  peristiwa  G  30  S/PKI,  umat  Islam  bekerjasama  dengan  tentara  bangkit mengamankan Negara RI dengan menumpas pengkhianatan PKI. Partai dan organisasi massa  Islam  secara  tegas  menolak  kebijaksanaan  politik  Presiden  Soekarno  tentang Demokrasi Terpimpin, Kabinet Gotong Royong yang memasukkan semua partai politik
10 Ibid.
11 A.  Syafi’i    Maarif, Islam  dan  Politik  di  Indonesia:  pada  Masa  Demokrasi  terpimpin (1959- 1965) (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), h. 30
12 Bahtiar Efendi dan Ali Munhanif, Op. cit., h. 346
termasuk PKI dalam kabinet (NASAKOM). Umat  Islam menyambut baik pembubaran PKI, mendukung berdirinya Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto  tahun 1965.
Runtuhnya  Orde  Baru,  berganto  Orde  Reformasi  merupakan  jasa  besar partisipasi  politik  umat  Islam.  Tokoh-tokoh  seperti  Amin  Rais,  Yusril  Ihza  Mahendra, Abdurrahman  Wahid,  dan  lain-lain  merupakan  tokoh  yang  sangat  menonjol  dalam peristiwa  ini.  Amin  Rais  menjadi  lokomotif  gerakan  reformasi,  bersama  dengan mahasiswa dan unsur bangsa lainnya mengerakkan demonstrasi besar-besaran berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatan pada tahun 1998. Tidak mengherankan bila  hasil  pemilu  1999  menempatkan  Amin  Rais  sebagai  ketua  MPR,  Abdurrahman Wahid  sebagai  presiden,  dan  Yusril  Ihza  Mahendra  menempati  posisi  penting  dalam kabinet.
Begitulah  umat  Islam  selalu  memiliki  peran  politik    yang  sangat  menentukan dalam  sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia,  sejak  zaman  perjuangan  kemerdekaan, menentukan dasar Negara  Indonesia perubahan dari Orde  Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Meskipun peran politik umat Islam selalu menonjol dalam setiap perubahan penting  sejarah  bangsa  Indonesia,  tetapi  tidak  pernah  secara  stabil  mengendalikan kekuasaan untuk menerapkan prinsip Islam secara kaffah dalam pemerintahan.

## Kesimpulan
Dalam sejarah politik nasional, partai Islam mampu mengidentifikasikan dirinya dengan  aspirasi  politik  Bumi  Putera  untuk  memperjuangkan  kemerdekaan.  Demikian pula pada penyusunan Dasar Negara Indonesia merdeka peran politik umat Islam sangat menonjol  dengan  lahirnya  Piagam  Jakarta  yang  kemudian  menjadi  Negara  Pancasila sejak  18  Agustus  1945.    Setiap  peristiwa  penting  dalam  perjalanan  sejarah  bangsa Indonesia, peran politik umat Islam sangat menentukan, sejak perjuangan kemerdekaan, pengisian  kemerdekaan,  dan  perubahan  rezim  kekuasaan  dari  Orde  Lama,  Orde  Baru, dan Orde Reformasi.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Saleh  Ahmad  Putuhena,  Islam  dan  Politik: Pergumulan  Tanpa  Akhir  Rekonstruksi Pantulan Pengalaman Indonesia, IAIN Alauddin 2004
M.  Rusli  Karim, Perjalanan  Partai  Politik  Indonesi:  Sebuah  Potret  Pasang  Surut Jakarrta, CV. Rajawali, 1983
Nurcholis Madjid, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan, Bandung, Mizan, 1994 Muhammad  Iskandar  dan  Ahmad  Syahid, Islam  dan  Nasionalisme  dalam  Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid V Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002 Saiful  Umam, Politik  Islam  Jepang  dalam  Ensiklopedia  Dunia  Islam  Jilid  V Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
Bahtiar  Efendi  dan  Ali  Munhanif, Indonesia  Pasca  Kemerdekaan  dalam  Ensiklopedia Dunia Islam Jilid V Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
A.  Syafi’i    Maarif, Islam  dan  Politik  di  Indonesia:  pada  Masa  Demokrasi  terpimpin (1959-1965), Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988
Jurnal Rihlah Vol. IV No. 1/2016