Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah

## Fitria Eka Permata, Wartoyo
Program Studi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon e-mail: fitriaeka577@gmail.com , wartoyo10@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan jumlah dan kinerja lembaga keuangan mikro syariah khususnya lembaga berbentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang begitu baik harus diiringi pula dengan regulasi dan  standar  akuntasi  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Pada  tahun  2006  IAI  (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah sebagai  revisi  dari  PSAK  No.  59  tentang  Akuntansi  Perbankan  Syariah.  Untuk  mengetahui apakah  lembaga  BMT  telah  sesuai  dengan  PSAK  Syariah  terutama  terhadap  kegiatan penghimpunan  dana  dan  pembiayaannya  (dalam  hal  ini  dapat  menggunakan  akad mudharabah), maka penulis meneliti apakah penerapan akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon yang  meliputi  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  telah  sesuai  dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  komparatif,  yakni  peneliti  menggambarkan  penerapan akuntansi  pada  tabungan  berjangka mudharabah dan  pembiayaan mudharabah di  BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon kemudian membandingkannya dengan standar yang telah ada yaitu PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  perlakuan  akuntansi  pada  tabungan  berjangka mudharabah BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon dimulai dari pembukaan rekening dengan  penyerahan  aset  kas  dari  nasabah,  pembagian  hasil  usaha  BMT  kepada  nasabah setiap bulannya, dan ketika tabungan berjangka mudharabah jatuh tempo. Adapun perlakuan akuntansi  pada  pembiayaan mudharabah dimulai  dari  pencairan  atau  penyerahan  aset  kas kepada  nasabah,  pendapatan  bagi  hasil  yang  dibayarkan  nasabah  setiap  bulannya,  dan ketika  penyerahan  kembali  aset  kas  dari  nasabah  kepada  BMT  Gunungjati  Cabang Kedawung  Cirebon.  Secara  umum,  perlakuan  akuntansi  pada  tabungan  berjangka  di  BMT Gunungjati  Cabang  Kedawung  Cirebon  telah  sesuai  dengan  PSAK  No.  105  baik  sisi pengakuan,  pengukuran,  penyajian  maupun  pengungkapan.  Namun  perlakuan  akuntansi pada  pembiayaan mudharabah belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK  No.  105. Ketidaksesuaian  terdapat  pada  sisi  pengakuan,  yakni  pengakuan  piutang,  pengakuan keuntungan  dan  pengakuan  kerugian.  Ketidaksesuaian  juga  terdapat  pada  sisi pengungkapan,  yakni  tidak  adanya  pengungkapan  penyisihan  kerugian  investasi mudharabah pada laporan keuangan BMT Gunungjati.
Kata Kunci : PSAK No. 105, Tabungan Berjangka, Pembiayaan, Mudharabah.

## Abstract
The  development  of  amount  and  performance  of  the  Islamic  micro  finance  institutions especially Baitul Maal wa Tamwil (BMT) which is so good must be accompanied also with the regulations and accounting standards in accordance with Islamic principles. In 2006 the IAI (Association of Indonesian Accountants) issued the Islamic PSAK as a revision of PSAK
No. 59 about Accounting of the Islamic Banking. To find out whether Baitul Maal wa Tamwil (BMT) institutions had been corresponding with the Islamic PSAK especially on activities for raising  funds  and  financing  (in  this  case  can  use  mudharabah  contract),  then  the  authors researching  whether  the  implementation  of  accounting  on  mudharabah  term  savings  and mudharabah financing in BMT Gunungjati Branch of Kedawung Cirebon which includes the recognition,  measurement,  presentation,  and  disclosure  are  in  accordance  with  PSAK  No. 105  about  mudharabah  accounting.  This  research  is  qualitative  research  with  comparative descriptive  approach,  the  researcher  describes  the  implementation  of  accounting  on mudharabah  term  savings  and  mudharabah  financing  in  BMT  Gunungjati  Branch  of Kedawung  Cirebon  and  then  compare  it  with  the  existing  standard  that  is  PSAK  No.  105 about  mudharabah  accounting.  The  data  collection  technique  is  done by  observation, interview  and  documentation  study.  The  results  of  this  research  shows  that  the  accounting treatment  on  mudharabah  term  savings  in  BMT  Gunungjati  Branch  of  Kedawung  Cirebon begins  from  the  opening  of  accounts  with  the  delivery  of  cash  assets from  customers,  the distribution  of  BMT  business  results  to  customers  each  month,  and  when  mudharabah  time deposit maturity. And then, the accounting treatment on mudharabah financing begins with the liquidation or the delivery of cash assets to customers, profit sharing income paid by the customer each month, and when handover of cash assets from customers to BMT Gunungjati Branch of Kedawung Cirebon. In generally, the accounting treatment of term savings in BMT Gunungjati Branch of Kedawung Cirebon has been in accordance with PSAK No. 105 both the side of recognition, measurement, presentation and disclosure. However, the accounting treatment  on  mudharabah  financing  has  not  been  fully  compliant  with  PSAK  No.  105. Nonconformity  found  on  the  recognition  side,  namely  the  receivable  recognition,  the  profit recognition and the loss recognition. Nonconformity also found on the disclosure side, ie the absence  of  disclosure  of  allowance  for  losses  on  mudharabah  investment  in  the  financial statements of BMT Gunungjati.
Keywords : PSAK No. 105, Term Savings, Financing, Mudharabah

## Pendahuluan
Perkembangan sistem perbankan dengan menggunakan  prinsip  syariah  memiliki rekam  jejak  yang  panjang.  Diawali  dengan Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi 1 oleh  Pemerintah  Mesir menjadi Nasser Social  Bank tahun  1972. Perkembangan  tentang  perbankan  syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah dengan pendirian Islamic Development Bank (1975),  tetapi  juga  terjadi  di  negara-negara Asia Tenggara  yang mayoritas penduduknya beragama  Islam.  Salah  satunya  di  Indonesia dengan  pendirian  Bank  Muamalat  Indonesia pada tahun 1991. 2
1 Penataan  kembali  (supaya  struktur  atau  tatanannya baik).
2 Sri  Nurhayati  dan  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 3.
Kelahiran  Bank  Muamalat  Indonesia pada bulan November 1991 menjadi awal era kebangkitan perbankan syariah di  Indonesia. Tidak  hanya  di  perbankan  tetapi  juga lembaga  keuangan bukan  bank.  Jika  dalam sektor  perbankan  bank-bank  yang  ada berlomba  membuka  Unit  Usaha  Syariah (UUS),  sementara  lembaga  keuangan  bukan bank  dalam  skala  kecil  muncul  berbagai lembaga  keuangan  mikro  syariah  dan ternyata  didominasi  oleh  lembaga  dengan bentuk Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS)/Baitul Maal wa Tamwil (BMT). 3
Sebuah konferensi internasional bertajuk “Empowering  SMEs  for  Financial  Inclusion and  Growth” yang  digelar  di  Jakarta  tahun 2013, dalam sambutan CEO Al Huda Center of Islamic Banking and Economics,
3 Ahmad  Rodoni  dan  Abdul  Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 60.
Muhammad  Zubair  Mughal  mengatakan bahwa  sistem  keuangan  syariah  Indonesia yang  lengkap  dengan  adanya  11  Bank Umum  Syariah  (BUS),  24  Unit  Usaha Syariah  (UUS),  43  Perusahaan  Asuransi Syariah  dan  lebih  dari  5.500  BMT  telah memegang  posisi  yang  kuat di  dunia. Menurut  penelitian  Bank  Indonesia,  ada sekitar  100  BMT  besar  di  Indonesia  yang jika  dikumpulkan  asetnya  mencapai  Rp  10 triliun. 4
Perkembangan jumlah dan kinerja perbankan syariah maupun lembaga keuangan  lain  yang  begitu  baik  dalam  satu sisi,  meninggalkan  persoalan  pada  sisi  yang lain,  baik  dalam  bidang  regulasi  maupun standar akuntansi yang bersifat komprehensif 5 . Perkembangan lembaga keuangan  sebagaimana  digambarkan  di  atas, menuntut  adanya  pembenahan  secara  terus menerus  dan  bersifat  dinamis 6 .  Tidak terkecuali dengan pembenahan dalam regulasi  standar  pembukuan  yang  sejalan dengan prinsip dan semangat syariah. 7
Hal ini kemudian mendorong para pakar Ekonomi Islam dan Akuntansi Syariah untuk merumuskan alat yang menghasilkan informasi  keuangan  melalui  penyusunan standar-standar akuntansi yang dapat diimplementasikan untuk menghasilkan informasi yang lengkap, dapat dipercaya dan sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna  laporan keuangan. 8 Akuntansi syariah sangat diperlukan, karena adanya sejumlah perbedaan dalam kegiatan operasional antara bank  syariah  dan  bank  konvensional. Sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan dari bank syariah akan berbeda dengan bank konvensional.  Hal  ini  sejalan  dengan
4 Tim MuslimDaily, “Konsep BMT Indonesia adalah Solusi Pengentasan Kemiskinan Dunia” diakses dari http://www.muslimdaily.net/berita/ekonomi/konsep-bmt- indonesia-adalah-solusi-pengentasan-kemiskinan- dunia.html , pada tanggal 31 Desember 2016.
5 Luas dan lengkap (ruang lingkup atau isi).
6 Mempunyai  sifat  selalu  bergerak,  selalu  sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan.
7 Afifudin, SAK  Syariah:  Dalam  Tafsir  Ilmu  dan Sosial Profetik, (Malang: Empatdua, 2016), h. 62.
8 Rifqi  Muhammad, Akuntansi  Keuangan  Syariah: Konsep  dan  Implementasi  PSAK  Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 2.
pemahaman  sistem  ekonomi  Islam  yang tidak  hanya  mengedepankan  nilai  output semata,  melainkan  pada  proses  yang  ada mulai dari input, proses hingga output. 9
Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan  pencatatan  transaksi-transaksi  serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Secara  implisit 10 ,  hal ini  terdapat  dalam  salah  satu  firman  Allah Swt. berikut. 11
ٍﻞَﺟَأ َٰﱃِإ ٍﻦْﻳَﺪِﺑ ﻢُﺘﻨَﻳاَﺪَﺗ اَذِإ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡـﻳَأ ﺎَﻳ ُﻩﻮُﺒُﺘْﻛﺎَﻓ ﻰﻤَﺴﱡﻣ
ۚ◌ ٌﺐِﺗﺎَﻛ ْﻢُﻜَﻨْـﻴﱠـﺑ ﺐُﺘْﻜَﻴْﻟَو ِلْﺪَﻌْﻟﺎِﺑ ۚ◌ .... ] ةﺮﻘﺒﻟا) ٢ : [ ٢٨٢ (
Artinya  : Hai  orang-orang  yang  beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah seorang  penulis  diantara  kamu menuliskannya  dengan  benar  .... (QS. Al-Baqarah [2]: 282).
Dalam ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan  kepada  kaum  muslimin  agar memelihara kegiatan muamalahnya, diantaranya  dengan  melakukan  pencatatan atas suatu utang piutang. Pencatatan merupakan salah satu kegiatan dalam proses akuntansi,  maka  diperlukan  suatu  pedoman atau regulasi yang sama dalam pembahaman tentang pembukuan/pencatatan yang berlandaskan  nilai-nilai  syariah. 12 Namun keberadaan  standar  akuntansi  syariah  ini mengalami keterlambatan, mengingat bahwa perbankan  syariah  pertama  di  Indonesia yakni  Bank  Muamalat  Indonesia  berdiri sejak  1992.  Pada  saat  itu  akuntansi  syariah belum  mendapatkan  pengakuan  yang  jelas, baru  pada  tahun  2002  dengan  disahkannya PSAK  59  keberadaan  akuntansi  syariah
9 Afifudin, . . . . . h. 4.
10 Terkandung  di  dalamnya  (meskipun  tidak dinyatakan  secara  jelas  atau  terang-terangan);  tersimpul  di dalamnya; tersirat.
11 Rifqi Muhammad, . . . . . h. 9.
12 Afifudin, . . . . . h. 65.
mulai  diakui  dan  diterapkan  pada  lembaga perbankan syariah.
Tanggal 1 Mei 2002 disahkan PSAK 59 Akuntansi  Perbankan  Syariah  dan  Kerangka Dasar  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Bank Syariah  yang  resmi  berlaku  sejak  1  Januari 2003.  Setelah  3  (tiga)  tahun  digunakan, banyak  kalangan  yang  merasa  bahwa  PSAK 59  hanya  bisa  diaplikasikan  pada  3  (tiga) jenis entitas saja seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian  tanggal  19  September  2006 Dewan Standar
Akuntansi Keuangan
(DSAK)  menyetujui  untuk  menyebarluaskan Exposure  Draft PSAK  Syariah,  yang  terdiri dari:
1. Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah
(KDPLKS)
2. PSAK 101 : Penyajian  Laporan Keuangan Syariah 3. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
4. PSAK 103 : Akuntansi Salam
5. PSAK 104 : Akuntansi Istishna
6. PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah
7. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah Selanjutnya  pada  tanggal  26  Februari 2008  IAI  (Ikatan  Akuntansi  Indonesia) telah mengeluarkan 3 (tiga) Exposure Draft PSAK Syariah  tambahan  yaitu  PSAK  107  tentang Akuntansi Ijarah, PSAK  108  tentang Akuntansi  Penyelesaian  Utang  Piutang Murabahah dan PSAK 109 tentang Akuntansi  Zakat  dan  Infak/Sedekah.  Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bahkan  telah  menyetujui  kelompok  nomor (block  number)  untuk  PSAK  Syariah  yaitu nomor  101  sampai  dengan  200.  Hal  ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon  perkembangan  praktik  akuntansi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. 13
Dalam praktik lembaga keuangan syariah,  salah  satu  transaksi  yang  dapat diterapkan ialah menggunakan akad mudharabah. Transaksi mudharabah merupakan bentuk kontrak khusus (ciri khas
13 Rifqi Muhammad, . . . . . h. 22-24.
lembaga  keuangan  syariah)  yang  telah dikembangkan  untuk  mengganti  mekanisme bunga/riba  dengan  mekanisme  bagi  hasil (profit  and  loss  sharing).  Secara  teknis, mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha antara pihak yang menyediakan seluruh dana (shahibul  maal)  dan  pihak  yang  menjadi pengelola  dana  (mudharib).  Laba  usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan kerugian  ditanggung  pemilik  modal  selama kerugian  tersebut  bukan  akibat  kelalaian pengelola. 14
Akad mudharabah dalam  lembaga keuangan  syariah  ini  bersifat  fleksibel, karena  dapat  diterapkan  pada  produk penghimpunan  maupun  penyaluran.  Dalam kegiatan penghimpunan dapat berupa produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, adapun  dalam penyaluran/ permodalan dapat berupa produk pembiayaan mudharabah. Namun penerapan akad mudharabah dari  setiap  lembaga keuangan  syariah  terlihat  berbeda-beda. Mengenai  gambarannya  dapat  terlihat  saat ini  pada  beberapa  perbankan  atau  lembaga keuangan syariah lebih dominan menerapkan mudharabah dalam  produk  penghimpunan dibandingkan pembiayaan. 15
BMT Gunungjati yang pada tahun 2016, terus melakukan pembenahan dan penguatan posisi  sebagai  mitra  OJK  disektor  keuangan mikro syariah telah terbukti dengan memperoleh  izin  operasional No.  :  KEP- 1/NB.123/2016  tanggal  19  Januari  2016. Itu artinya  BMT  Gunungjati  mengukuhkan  diri menjadi  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS)  yang  secara  pengawasan  berada dibawah  OJK  dan  juga  terlibat  aktif dibeberapa event yang diadakan OJK. 16 BMT Gunungjati juga merupakan salah satu  BMT di  Cirebon  yang  mengadakan  kegiatan
14 Veithzal  Rivai  dan  Andria  Permata  Veithzal, Islamic  Financial  Management, (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2008), h. 123.
15 Nurhafid  Ishari,  “Studi  Komparasi  Implementasi Akad  Mudharabah  (Studi  Kasus  Bank  Syari’ah  M andiri KCP  Lumajang  dan  BMT  Maslahah  Sidogiri  Capem Padang)”, Iqtishoduna (Vol. 6 No. 2, Oktober 2015), h. 34- 35.
16 Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016 Koperasi LKMS BMT Gunungjati.
menabung  dengan  prinsip  bagi  hasil  yaitu melalui  produk  simpanan mudharabah dan juga  menunjang  pembiayaan  melalui  produk permodalan mudharabah.  Walaupun  dalam aplikasinya masih  tergolong  rendah  dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 1 Perbandingan Jumlah Tabungan
Wadi’ah dan Tabungan Mudharabah di BMT Gunungjati Tahun Jumlah Tabungan Tabungan Wadi’ah Tabungan Mudharabah 2014 Rp 542.449.025 Rp 29.036.000 2015 Rp 854.486.106 Rp 130.653.296 2016 Rp 1.329.829.623 Rp 540.615.655 Sumber:  Laporan  pengurus  koperasi
LKMS BMT Gunungjati
Kegiatan  penghimpunan  dengan  akad wadi’ah terlihat  lebih  banyak  dibandingkan dengan  akad mudharabah. Akan  tetapi penghimpunan  di  BMT  Gunungjati  ini  terus mengalami  kenaikan  yang  signifikan  baik dengan akad wadi’ah maupun akad mudharabah. Jumlah  tabungan mudharabah ini  merupakan  gabungan  dari  beberapa produk  BMT  namun  jumlahnya  didominasi oleh  tabungan  berjangka  yakni  tabungan mudharabah yang  memiliki  jangka  waktu dan  hanya  dapat  diambil  pada  saat  jatuh tempo.
Tabel 2 Perbandingan Jumlah Pembiayaan

## Murabahah dan
Pembiayaan Mudharabah di BMT Gunungjati Tahun Jumlah Pembiayaan Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Mudharabah 2014 Rp 1.122.568.713 Rp 13.063.40 0 2015 Rp 1.324.211.562 Rp 6.149.400 2016 Rp 1.870.593.885 Rp 64.410.40 0 Sumber:  Neraca  koperasi  LKMS
BMT Gunungjati Seperti  lembaga  keuangan  syariah  pada umumnya,  jumlah  pembiayaan murabahah di  BMT  Gunungjati  juga  lebih  banyak
dibandingkan pembiayaan mudharabah. Dapat dilihat pada tabel di atas selama tahun 2014 s/d 2016, jumlah pembiayaan murabahah terus mengalami kenaikan dengan  total  pembiayaan  selalu  lebih  dari atau  di  atas  Rp  1.000.000.000,-.  Namun pembiayaan mudharabah di BMT Gunungjati juga mengalami kenaikan walaupun  jumlah  pembiayaan  masih  di bawah  angka  Rp  100.000.000,-.  Kenaikan cukup  signifikan  dilihat  dari  tahun  2015  ke tahun 2016.
Menurut  para  ahli  Ekonomi  Islam,  dari segi  pembiayaan  pada  saat  ini  produk murabahah sudah  mendominasi  portofolio perbankan  syariah,  baik  yang  berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  bahkan sampai pada tingkat Baitul Maal wa Tamwil (BMT).  Produk murabahah lebih banyak diminati  para  anggota,  misalnya  dalam penggunaan  kebutuhan  konsumtif  untuk pembelian  barang-barang  pribadi  maupun keluarga. Kemudian mekanismenya dianggap paling mudah  membuat produk ini lebih mendominasi daripada produk mudharabah. Selain itu, produk mudharabah terdapat  banyak  resiko  dibanding  produk murabahah, misalnya  mudah  mengalami atau  rentan  terhadap  penyimpangan,  karena sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri  dengan  akuntabilitas  yang  memadai dengan  laporan  keuangan  yang auditable. 17 Padahal  standar  akuntansi  syariah  yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan transaksi mudharabah telah  tertuang  dalam PSAK  No.  105.  Dengan  dikeluarkannya PSAK  ini,  dapat  juga  dijadikan  salah  satu proses  evaluasi  apakah  sistem  operasional yang  ada  telah  dijalankan  sesuai  dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah.
Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT tentu sangat berperan penting  dalam  memberikan  rasa  aman  bagi
17 Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, “Problematika Akad Murabahah dan Akad Mudharabah ” diakses dari http://m.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin- alfaruqi/problematika-akad-murabahah-dan-akad- mudharabah_5590eb76f492731e0d31dc3c , pada tanggal 31 Oktober 2016.
masyarakat yang memang membutuhkan tata cara  bermuamalah  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah.  Meskipun  lahirnya BMT  di  Indonesia  cukup  menggembirakan, bukan  berarti  dalam  perkembangannya  tidak ada  masalah.  Masalah  penting  (crusial problems)  terutama  terkait  pembukuan syariah dalam operasional BMT  yang belum maksimal  sehingga  perlu  terus  dievaluasi untuk  siap  diperbaiki. 18 Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian antara  penerapan  akuntansi  pada  tabungan mudharabah dan  pembiayaan mudharabah di  BMT  Gunungjati  Cirebon  Cabang Kedawung Cirebon  dengan  PSAK  No.  105. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif komparatif. Peneliti akan mendeskripsikan  karakteristik  suatu  keadaan yang  sebenarnya  dari  objek  penelitian  yaitu menggambarkan  penerapan  akuntansi  pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah di BMT Gunungjati  Cabang  Kedawung  Cirebon kemudian  membandingkan  antara  keadaan yang  sebenarnya  tersebut  dengan  standar yang  telah  ada  yaitu  PSAK  No.  105  tentang akuntansi mudharabah. Dari  hasil  analisis yang  dilakukan  dapat  diketahui  apakah penerapan  akuntansi  di  BMT  tersebut  telah sesuai atau tidak dengan PSAK No. 105.

## Pembahasan
Kata mudharabah berasal  dari  kata ﺎًﺑْﺮَﺿ- ُبِﺮْﻀَﻳ- َبَﺮَﺿ yang  artinya  bergerak, menjalankan,  memukul  dan  lain-lain  (lafaz ini termasuk lafaz musytarak yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat ziyadah (tambahan)  sehingga menjadi ُﺔَﺑِرﺎَﻀُﻣ- ُبِرﺎَﻀُﻳ- َبَرﺎَﺿ yang  berarti saling bergerak, saling pergi, saling menjalankan atau saling memukul. 19 Adapun secara  istilah, mudharabah adalah  akad antara  dua  belah  pihak  di  mana  salah  satu
18 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah:  dalam Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 369-370.
19 Sohari  Sahrani  dan  Ru’fah  Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 187.
pihak  mengeluarkan  sejumlah  uang  kepada pihak  lainnya  untuk  diperdagangkan  dengan syarat  laba  dibagi  dua  sesuai  dengan kesepakatan. 20 Pengertian mudharabah dalam  PSAK  No.  105  tentang  akuntansi mudharabah adalah  akad  kerjasama  usaha antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama (pemilik  dana)  menyediakan  seluruh  dana, sedangkan  pihak  kedua  (pengelola  dana) bertindak  selaku  pengelola,  dan  keuntungan dibagi  di  antara  mereka  sesuai  kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung  pemilik  dana  (PSAK  No.  105, paragraf 04).
Baitul  Maal  wa  Tamwil merupakan lembaga  keuangan  mikro  (LKM)  yang beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah. Sesuai dengan namanya, BMT memiliki dua fungsi utama yaitu:
1. Baitul maal (rumah harta), artinya BMT merupakan lembaga yang dapat menerima  titipan  dana ZIS serta mengoptimalkan  distribusinya  sesuai peraturan dan amanahnya.
2. Baitut  tamwil (rumah  pengembangan harta),  artinya BMT  sebagai  lembaga yang dapat melakukan kegiatan pengembangan  usaha-usaha  produktif dan  investasi  dalam  meningkatkan kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dan kecil  dengan  antara  lain  mendorong kegiatan  menabung  dan  menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. 21
BMT  sering  diasumsikan  miniatur lembaga  perbankan  syariah  yang  berbentuk koperasi  syariah.  Hal  ini  didasarkan  pada kedudukan,  fungsi  dan  tujuan  serta  produk- produk  jasa  yang  ditawarkan  oleh  BMT memiliki kesamaan dengan lembaga koperasi. 22 Pada  dasarnya  dalam segi operasional,  BMT  melaksanakan  fungsi  dan kegiatan  di  bidang  jasa  keuangan,  sosial (ZISWA) dan sektor riil.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara umum memiliki tujuan untuk
20 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. oleh Kamaluddin A.  Marzuki,  Cetakan  3,  Jilid  13,  (Bandung:  Alma’arif, 1993), h. 36.
21 Andri Soemitra, . . . . . h. 451.
22 Ahmad  Hasan  Ridwan, Manajemen  Baitul  Mal  wa Tamwil, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 50.
mengatur  (regulasi)  perlakuan  akuntansi  di lembaga  keuangan.  Kedudukan  standar dalam  konteks  ini  memiliki  peran  (regulasi) yang  kuat  untuk  menggambarkan  apakah aktivitas perbankan syariah/lembaga keuangan  syariah  telah  mencerminkan  nilai- nilai  syariah  (baik  input,  proses  maupun output) secara keseluruhan. 23
Cakupan akuntansi mudharabah mengatur  tentang  akuntansi  untuk  pemilik dana  (shahibul  maal)  dan  akuntansi  untuk pengelola dana (mudharib).
Dalam
penghimpunan  dana  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS),  maka yang menjadi pemilik dana/pemodal (shahibul  maal)  adalah  nasabah  (sering disebut  dengan  deposan)  sedangkan  LKS sebagai  pengelola  dana  (mudharib).  Oleh karena  itu,  nasabah  sebagai  pemilik  dana menerapkan  “Akuntansi  Pemilik  Dana”  dan LKS  sebagai  pengelola  dana  menerapkan “Akuntansi  Pengelola  Dana”  dalam  PSAK No.  105  tentang  Akuntansi Mudharabah. Adapun  dalam  penyaluran  dana  yang dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS), maka yang menjadi pemilik dana/pemodal  (shahibul  maal)  adalah  LKS sedangkan pengelola dana (mudharib) adalah nasabah  (sering  disebut  dengan  debitur). Oleh  karena  itu,  LKS  sebagai  pemilik  dana menerapkan  “Akuntansi  Pemilik  Dana”  dan nasabah sebagai pengelola dana menerapkan “Akuntansi  Pengelola  Dana”  dalam  PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah. 24

## Pengakuan dan Pengukuran
1. Entitas sebagai Pemilik Dana Dana mudharabah yang  disalurkan
oleh  pemilik  dana  diakui  sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran  kas  atau  penyerahan  aset nonkas  kepada  pengelola  dana (PSAK No. 105, paragraf 12).
Pengukuran  investasi mudharabah adalah (PSAK No. 105, paragraf 13) :
a. investasi mudharabah dalam bentuk kas  diukur  sebesar  jumlah  yang dibayarkan.
23 Afifudin, . . . . . h. 64.
24 Wiroso, . . . . . h. 334.
Jurnal pada saat penyerahan kas:
D Investasi Mudharabah xxx K Kas xxx b. investasi mudharabah dalam bentuk aset  nonkas  diakur  sebesar  nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.
Jika  nilai  investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana,  maka  penurunan  nilai  tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah (PSAK No. 105, paragraf 14).
Jurnal:
D Kerugian Mudharabah xxx K Investasi Mudharabah xxx Jika sebagian investasi mudharabah hilang  setelah  dimulainya  usaha  tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola  dana,  maka kerugian  tersebut diperhitungkan  pada  saat  bagi  hasil (PSAK No. 105, paragraf 15). Jurnal pada saat terjadi kerugian:
D Kerugian Mudharabah xxx K Penyisihan Kerugian xxx Jurnal pada saat bagi hasil: D Kas xxx D Penyisihan Kerugian xxx K Pendapatan basil Mudharabah xxx Jika  akad mudharabah berakhir sebelum atau saat  akad jatuh tempo dan belum  dibayar  oleh  pengelola  dana, maka  investasi mudharabah diakui sebagai  piutang (PSAK  No.  105, paragraf 19).
Penghasilan Usaha Jika investasi mudharabah melebihi satu  periode  pelaporan,  penghasilan usaha  diakui  dalam  periode  terjadinya hak  bagi  hasil  sesuai  nisbah  yang disepakati (PSAK No. 105, paragraf 20).
Kerugian  yang  terjadi  dalam suatu periode  sebelum  akad mudharabah berakhir  diakui  sebagai  kerugian  dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnal:
D Kerugian Investasi Mudharabah
xxx K Penyisihan  Kerugian Investasi Mudharabah xxx Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi
mudharabah setelah dikurangi
penyisihan  kerugian  investasi;  dan pengembalian  investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK No. 105, paragraf 21).
Pengakuan penghasilan usaha
mudharabah dalam praktik dapat
diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas  realisasi  penghasilan  usaha  dari pengelola  dana.  Tidak  diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (PSAK No. 105, paragraf 22).
Kerugian  akibat  kelalaian  atau kesalahan  pengelola  dana  dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (PSAK No. 105, paragraf 23). Bagian  hasil  usaha  yang  belum dibayar  oleh  pengelola  dan  diakui sebagai  piutang  (PSAK  No.  105, paragraf 24).
Jurnal:
D Piutang Pendapatan Bagi Hasil xxx K Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah xxx Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil: D Kas xxx K Piutang Pendapatan Bagi Hasil xxx 2. Entitas sebagai Pemilik Dana Dana  yang  diterima  dari  pemilik dana  dalam  akad mudharabah diakui sebagai  dana syirkah temporer  sebesar jumlah  kas  atau  nilai  wajar  aset  nonkas yang  diterima. Dana syirkah temporer diukur  sebesar  jumlah  kas  atau  nilai wajar aset nonkas  yang diterima (PSAK No. 105, paragraf 25).
Jurnal: D Kas/Aset Nonkas xxx
K Dana Syirkah Temporer
xxx
Jika  pengelola  dana  menyalurkan dana syirkah temporer  yang  diterima maka  pengelola  dana  mengakui  sebagai aset  (investasi mudharabah),  sama seperti  akutansi  untuk  pemilik  dana (PSAK No. 105, paragraf 26).
Pengelola dana mengakui pendapatan  bruto  atas  penyaluran  dana syirkah temporer  sebelum  dikurangi dengan bagian hak pemilik dana (PSAK No. 105, paragraf 27).
Jurnal:
D Kas/Piutang
xxx K Pendapatan yang Belum Dibagikan xxx Hak  pihak  ketiga  atas  bagi  hasil dana syirkah temporer  yang  sudah diperhitungkan  tetapi  belum  dibagikan kepada  pemilik  dana  diakui  sebagai kewajiban  sebesar  bagi  hasil  yang menjadi  porsi  pemilik  dana (PSAK  No. 105, paragraf 29).
Jurnal:
D Beban Bagi Hasil Mudharabah
xxx K Utang Bagi Hasil Mudharabah xxx Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil: D Utang Bagi Hasil Mudharabah xxx K Kas xxx Kerugian  yang  diakibatkan  oleh kesalahan  atau  kelalaian  pengelola  dana diakui  sebagai  beban  pengelola  dana (PSAK No. 105, paragraf 30).

## Penyajian
1. Entitas sebagai Pemilik Dana
a. Pemilik  dana  menyajikan  investasi mudharabah
dalam laporan keuangan  sebesar  nilai  tercatat
(PSAK No. 105, paragraf 36).
2. Entitas sebagai Pengelola Dana
a. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam
laporan  keuangan (PSAK  No.  105, paragraf 37) :
1) dana syirkah temporer  dari
pemilik  dana  disajikan  sebesar nilai  tercatatnya  untuk  setiap jenis mudharabah; yaitu sebesar  dana syirkah  temporer dikurangi  dengan  penyisihan kerugian (jika ada).
2) bagi hasil dana syirkah
temporer yang sudah diperhitungkan  tetapi  belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang  belum  dibagikan  sebagai kewajiban.

## Pengungkapan
1. Entitas sebagai Pemilik Dana
a. Pemilik  dana  mengungkapkan  hal- hal  terkait  transaksi mudharabah, tetapi  tidak  terbatas,  pada (PSAK No. 105, paragraf 38) :
1) isi kesepakatan utama
mudharabah, seperti porsi dana,  pembagian  hasil  usaha, aktivitas  usaha mudharabah, dan lain-lain;
2) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan
jenisnya;
3) penyisihan  kerugian  investasi mudharabah selama  periode berjalan; dan
4) pengungkapan  yang  diperlukan sesuai  PSAK  101:  Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Entitas sebagai Pengelola Dana a. Pengelola  dana  mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah,  tetapi  tidak  terbatas, pada (PSAK No. 105, paragraf 39) :
1) isi  kesepakatan  utama  usaha mudharabah, seperti porsi
dana,  pembagian  hasil  usaha, aktivitas  usaha mudharabah, dan lain-lain;
2) rincian  dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
3) penyaluran  dana  yang  berasal dari mudharabah  muqayadah;
dan
4) pengungkapan  yang  diperlukan sesuai  PSAK  101:  Penyajian
Laporan  Keuangan  Syariah.
(PSAK No. 105 Paragraf 39) Berdasarkan  penelitian  terdahulu  ada beberapa yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi mudharabah di lembaga  keuangan  syariah  telah  sesuai dengan  PSAK  No.  105  seperti  penelitian Fajar Rahman (2008) dengan judul “Penerapan  Akuntansi  Penghimpunan  Dana
Prinsip Mudharabah (Studi Kasus pada BTN
Syariah Cabang Jakarta Harmoni)”,
penelitian  Anik  Wiyandari  (2015)  dengan judul “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Empiris pada Bank Muamalat  Cabang  Jember)”,  dan  penelitian Dewi Astuti (2015) dengan judul “Penerapan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) No. 105 pada Pembiayaan Mudharabah (Kasus Pada Bank BNI Syariah Cabang  Cirebon)”.  Adapun  ketidaksesuaian terjadi pada sisi pengakuan yakni pengakuan keuntungan  dimana  keuntungan  diakui  dari proyeksi pendapatan seperti penelitian Wahyu Astri Kurniasari (2013) dengan judul “Evaluasi  Penerapan  Akuntansi  Pembiayaan Mudharabah dengan  PSAK  No.  59  dan PSAK  No.  105  pada  KJKS-BMT  Bina Ummat  Sejahtera  Yogyakarta”,  penelitian Hariyanto  (2013)  dengan  judul  “Aplikasi Akuntansi Deposito Mudarabah pada Lembaga  Keuangan  Syariah  Non  Bank  di
Banjarmasin” dan penelitian Patkiyah (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan  Standar  Akuntansi  (PSAK)  No. 105  tentang  Pembiayaan Mudharabah pada Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  Bina  Umat Sejahtera Indramayu”.

## BMT Gunungjati
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan  salah  satu  bentuk  lembaga keuangan  mikro  syariah  (LKMS)  di  mana LKMS memiliki peranan besar menstimulasi bergeraknya sektor riil dan sektor moneter di
kalangan  pengusaha  kecil.  Kehadiran  LKM secara langsung mencerminkan implementasi demokrasi ekonomi dengan membuka peluang  partisipasi  warga  masyarakat  kecil dalam  proses  produksi  dan  distribusi  serta perancang  jalannya  proses  produksi  dan distribusi. 25 Begitu  juga dengan  BMT Gunungjati  yang  merupakan  salah  satu lembaga  keuangan mikro  syariah yang memiliki  tujuan  membantu  kesejahteraan umat dalam perekonomian masyarakat khususnya  lingkup  wilayah  yang  lebih sempit.
BMT  Gunungjati  didirikan  pada  tahun 2007  dan  telah  resmi  mendapat  pengesahan Badan  Hukum  dari  Pemerintah  Kabupaten Cirebon  pada  tahun  2008  dengan  nomor badan  hukum 06/BH/KUKM/II/2008. BMT Gunungjati didirikan sebagai koperasi primer yang telah  dirintis  oleh  21  anggota yang tertera  sesuai  akta  notaris  dengan  nama Koperasi Syariah Gunungjati, yang menjalankan  usaha  jasa  keuangan  syariah atau  lebih  familiar  disebut  sebagai  Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
Dalam  kurun  waktu  2007  s/d  2015 Koperasi Syariah Gunungjati telah mengalami perubahan struktur kepengurusan koperasi  sebanyak  3  kali.  Pada  bulan Desember  tahun  2010, sesuai  dengan  akta Perubahan  Anggaran  Dasar  No.  133  tanggal 14  November  2011.  Susunan  kepengurusan baru  berlaku  periode  2011  s/d  2014. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014  yang dilaksanakan  pada  tanggal  4 Januari 2015, kepengurusan Koperasi
Syariah Gunungjati  kembali  mengalami pergantian. Memasuki  semester  kedua  tahun  2015, terjadi
dinamika terkait rencana pemberlakuan  UU  Lembaga  Keuangan Mikro.  Setelah  melalui  pembicaraan  yang cukup  panjang,  pengurus  koperasi  memilih bentuk  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah yang izin operasionalnya dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 18  Oktober  2015  dilaksanakan  Rapat Anggota  untuk  membahas  perubahan  nama
25 Muhammad, Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 88.
dan  perubahan  Anggaran  Dasar  Koperasi. Hasil  dari  rapat  anggota  tersebut  adalah perubahan nama Koperasi Syariah Gunungjati  menjadi  Koperasi LKMS  BMT Gunungjati. Selanjutnya pengurus
mengajukan permohonan pengukuhan sebagai  lembaga  keuangan  mikro  kepada OJK.  Kemudian  OJK  mengeluarkan  izin operasional
Koperasi LKMS BMT Gunungjati dengan No. : KEP- 1/NB.123/2016 tanggal 19 Januari 2016. 26 Pembahasan
Penerapan  Akuntansi  pada  Tabungan
Berjangka Mudharabah di BMT Gunungjati
Berikut merupakan contoh kasus sederhana  dari  penerapan  akuntansi  pada tabungan  berjangka mudharabah di  BMT Gunungjati.
Pada  tanggal  28  Desember  2016  BMT Gunungjati  Cabang  Kedawung  menerima setoran  atas  nama  bapak  MYD  sebesar  Rp 5.000.000,- sebagai investasi tabungan berjangka mudharabah untuk jangka waktu 3 bulan  dengan  nisbah  26%  untuk  nasabah penyimpan dan 74% untuk BMT. Pembayaran  bagi  hasil  dilakukan  setiap bulan  sesuai  dengan  tanggal  buka  tabungan berjangka,  yakni  tanggal  28  selama  3  bulan. Berdasarkan  perhitungan  bagi  hasil  yang dilakukan oleh BMT Gunungjati, maka pada tanggal  28  Januari  2017  dibayarkan  bagi hasil tabungan berjangka (basil tajaka) bulan pertama  kepada  bapak  MYD  sebesar  Rp 29.490,- lalu  sebesar  Rp  32.663,- sebagai basil  tajaka  bulan  kedua,  dan    sebesar  Rp 25.310,- sebagai  basil  tajaka  bulan  terakhir atau saat jatuh tempo yakni tanggal 29 Maret 2017.
1. Pengakuan dan Pengukuran
a. Pada  saat  pembukaan  rekening tabungan berjangka mudharabah D Kas Teller Rp 5.000.000,- K Tajaka 3 bulan – MYD Rp 5.000.000,-
26 Laporan  Rapat  Anggota  Tahunan  Tahun  Buku 2015, Koperasi LKMS BMT Gunungjati.
Nasabah yang melakukan penyetoran  dana  berupa  aset  kas akan  dicatat  sebesar  jumlah  kas yang disimpan di BMT  Gunungjati. Hal  itu  dapat  menambah  kas teller BMT  dilihat  dari  pencatatan  kas pada  sisi  debet.  Adapun  pencatatan pada  sisi  kredit  berupa  rekening tabungan berjangka dan pada praktiknya  disertai  jangka  waktu
tabungan, misalnya “tajaka 3 bulan” sesuai dengan jangka waktu tabungan.
b. Pada  saat  pembagian  hasil  usaha dari tabungan berjangka mudharabah D Basil Tajaka 3 bulan Rp 29.490,- K Tabungan Tamara – MYD Rp 29.490,- (Bagi  hasil  tajaka  3  bulan  untuk bulan pertama) D Basil Tajaka 3 bulan Rp 32.663,- K Tabungan Tamara – MYD Rp 32.663,- (Bagi  hasil  tajaka  3  bulan  untuk bulan kedua) D Basil Tajaka 3 bulan Rp 25.310,- K Tabungan Tamara – MYD Rp 25.310,- (Bagi  hasil  tajaka  3  bulan  untuk bulan ketiga) Bagi  hasil  yang  diterima  oleh nasabah  akan  masuk  ke  dalam rekening lain yakni rekening tabungan masyarakat sejahtera
(tamara).  Pada  saat  pembukaan rekening tajaka, BMT juga melakukan  pembukaan  rekening tamara  untuk  nasabah  tersebut sebagai  rekening  penyimpanan  bagi hasil  yang  diterima  nasabah  dari BMT.
c. Pada saat tabungan berjangka
mudharabah jatuh tempo D Tajaka 3 bulan – MYD Rp 5.000.000,- K Tabungan Tamara – MYD Rp 5.000.000,- Pada saat jatuh tempo pencairan tabungan  berjangka mudharabah dilakukan melalui
rekening tabungan masyarakat sejahtera (tamara).  Sesuai  dengan  pencatatan di  atas,  rekening  tamara  nasabah  di sisi  kredit  yang  artinya  jumlahnya bertambah  sebesar  jumlah  investasi tajaka nasabah diawal.
2. Penyajian Komponen  laporan  keuangan  BMT
Gunungjati yang telah dibuat terdiri dari neraca  dan  laporan  laba  rugi.  Dalam laporan  keuangan  komponen  neraca, BMT  Gunungjati  menyajikan  jumlah tabungan  berjangka  (tajaka).  Akun tajaka  ini  muncul  atau  disajikan  dalam neraca  pada  sisi  pasiva  sebesar nilai tercatatnya  untuk  setiap  jangka  waktu. Adapun  untuk  akun  bagi  hasil  tabungan berjangka  (basil  tajaka)  disajikan  dalam laporan  keuangan  komponen  laporan laba  rugi  sebagai  beban  untuk  setiap jangka waktu.
3. Pengungkapan BMT  Gunungjati  mengungkapkan
isi
kesepakatan utama usaha mudharabah seperti jumlah dana, pembagian  hasil  usaha  (nisbah)  dan jangka waktu mudharabah pada kontrak/akad tabungan berjangka mudharabah. BMT mengungkapkan kegiatan  BMT  dalam  laporan  rapat anggota  tahunan.  BMT  mengungkapkan jumlah tabungan berjangka mudharabah pada  neraca.  Beban  bagi  hasil  tajaka diungkapkan  berdasarkan  jangka  waktu pada laporan laba rugi.

## Penerapan  Akuntansi  pada  Pembiayaan Mudharabah di BMT Gunungjati
Berikut  gambaran  tentang  akuntansi pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan  dalam  sebuah  kasus  di  BMT Gunungjati.
Tanggal 14 Oktober 2016 BMT Gunungjati menyetujui pemberian pembiayaan mudharabah kepada bapak HFS
dengan  kesepakatan  jumlah  pembiayaan sebesar Rp 20.000.000,- dengan nisbah 60% untuk  bapak  HFS  dan  40% untuk  BMT Gunungjati.  Jangka  waktu  yang  disepakati adalah  3  bulan  (jatuh  tempo  tanggal  14 Januari  2017),  dengan  proyeksi  pendapatan sebesar  Rp  1.500.000/bulan  dan  pelunasan modal  pokok  dilakukan  di  akhir  periode. Menurut  aturan  BMT  Gunungjati,  karena bapak HFS  belum  mempunyai  rekening tabungan  di  BMT  maka  harus  membuka rekening tabungan mandiri sejahtera (Tamara)  terlebih  dahulu  dengan  saldo minimal  Rp  10.000,-.  Selain  itu,  bapak  HFS juga  harus  mengeluarkan  biaya-biaya  yang timbul  dari  perjanjian  ini  seperti  biaya materai, biaya asuransi, dan biaya administrasi.
1. Pengakuan dan Pengukuran
a. Pada  saat  pencairan  pembiayaan yakni penyerahan modal D Pembiayaan Mudharabah Rp 20.000.000,- K Kas Teller Rp 20.000.000,- BMT Gunungjati akan mendebet akun pembiayaan mudharabah pada  saat  penyerahan modal mudharabah kepada pengelola dana dan mengkredit pada saat  penerimaan  kembali  modal mudharabah dari  pengelola  dana. BMT hanya
memberikan
pembiayaan mudharabah dalam bentuk  aset  kas,  maka  besarnya pembiayaan mudharabah dicatat sejumlah dana yang dicairkan, dapat dilihat dari akun kas teller berkurang  di  sisi  kredit  sebesar jumlah  pembiayaan  atau  dalam contoh  kasus  bapak  HFS  ini  yaitu sebesar Rp 20.000.000,-. Adapun besar biaya administrasi berbeda-beda tergantung jumlah pembiayaan yang direalisasikan.  Biaya  administrasi ini  hanya  dikenakan  pada  jumlah pembiayaan ≥  Rp  2.000.000, - dan selanjutnya  dapat  dilihat  pada  tabel di bawah.
Tabel 3 Biaya Administrasi Jumlah Pembiayaan Biaya Administrasi < Rp 2.000.000,- – Rp 2.000.000,- s/d Rp 4.999.999,- Rp 44.000,- Rp 5.000.000,- s/d Rp 9.999.999,- Rp 94.000,- Rp 10.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- Rp 144.000,-
Sumber: Wawancara
b. Pada  saat  menerima  bagi  hasil  dari nasabah pembiayaan D Kas teller Rp 600.000,- K Pdptn. Basil Mudharabah Rp 600.000,- (Bagi hasil pembiayaan mudharabah untuk bulan pertama) D Kas teller Rp 600.000,- K Pdptn. Basil Mudharabah Rp 600.000,- (Bagi hasil pembiayaan mudharabah untuk bulan kedua) D Kas teller Rp 600.000,- K Pdptn. Basil Mudharabah Rp 600.000,- (Bagi hasil pembiayaan mudharabah untuk bulan ketiga) Pembayaran bagi hasil dilakukan  dengan  sistem  bulanan dan  tanpa  disertai  pengembalian pokok  modal,  karena  pengembalian pokok  modal dilakukan  di  akhir. Jika  hak  bagi  hasil  untuk  BMT Gunungjati  belum  dibayarkan  oleh nasabah  pembiayaan  maka  tidak dilakukan  pencatatan  akuntansinya. Pencatatan akan dilakukan pada saat penyetoran  bagi  hasil  dari  nasabah pembiayaan.
Dalam praktiknya, BMT Gunungjati  mengakui  pendapatan dari  proyeksi  hasil  usaha  nasabah. Dalam  kasus  bapak  HFS  di  atas, proyeksi pendapatan yang dilaporkan  adalah  Rp  1.500.000,-. Jika  dibagi  berdasarkan  nisbah  bagi
hasil  yakni  40%  untuk  BMT,  maka bagian  yang  harus  bapak  HFS setorkan  setiap  bulannya  sebagai bagi  hasil  BMT  adalah  40%  x  Rp 1.500.000,- = Rp 600.000,-. Pembayaran bagi hasil menggunakan  sistem  angsuran flat, sehingga  jumlah  Rp  600.000,-
tersebut  akan  selalu  sama  setiap bulannya  selama  jangka  waktu pembiayaan. Apabila nasabah melaporkan kerugian dalam usahanya,  BMT  memberi  kebijakan dengan  meniadakan  pembayaran bagi hasil pada bulan yang mengalami  rugi  tersebut  tanpa mengurangi pokok pembiayaan.
c. Pada  saat  pengembalian  modal pokok
D Kas Teller Rp 20.000.000,- K Pembiayaan Mudharabah Rp 20.000.000,- Pengembalian  modal  pokok dilakukan  pada  saat  akad  berakhir dengan  pencatatan  seperti  di  atas. Kas teller bertambah  di  sisi  debet sebesar jumlah pembiayaan mudharabah yang telah dikembalikan. Apabila akad mudharabah berakhir  dan  modal mudharabah belum  dibayar  oleh nasabah,  BMT  Gunungjati  tidak melakukan pencatatan. Nasabah
pembiayaan  yang  karena  suatu  hal belum  membayar  modal  pokok pembiayaan mudharabah maka BMT  memberi  kebijakan  dengan perpanjangan waktu. Ketika dikemudian hari nasabah melakukan pengembalian  modal  pokok  maka pada tanggal tersebut akan dilakukan  pencatatan  seperti  jurnal di atas.
2. Penyajian Komponen  laporan  keuangan  BMT Gunungjati yang telah dibuat terdiri dari neraca  dan  laporan  laba  rugi.  BMT menyajikan total pembiayaan
mudharabah yang  diberikan  kepada nasabah dalam laporan keuangan komponen  neraca  sesuai  dengan  jumlah yang  tercatat  pada  sisi  aktiva.  Adapun bagi  hasil  yang  dibayarkan  setiap  bulan yang  merupakan  hak  BMT  disajikan pada  laporan  keuangan  komponen  laba rugi pada sisi pendapatan.
3. Pengungkapan
BMT  Gunungjati  mengungkapkan isi
kesepakatan utama usaha mudharabah seperti jumlah dana, pembagian  hasil  usaha  (nisbah),  jangka waktu,  dan  aktivitas  usaha mudharabah pada kontrak/akad pembiayaan mudharabah. BMT mengungkapkan kegiatan  BMT  dalam  laporan  rapat anggota tahunan, mengungkapkan jumlah  pembiayaan mudharabah pada neraca  serta  pendapatan  dan  beban diungkapkan berdasarkan jenis transaksi dalam laporan laba rugi.
Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada  Tabungan  Berjangka Mudharabah dan  Pembiayaan Mudharabah di  BMT Gunungjati dengan PSAK No. 105
1. Karakteristik Sebagian besar, karakteristik transaksi mudharabah yang  diterapkan oleh  BMT  Gunungjati  telah  sesuai dengan  karakteristik  yang  terdapat dalam PSAK No. 105 tentang  akuntansi mudharabah. Namun  masih  terdapat ketidaksesuaian yakni tentang
tanggungan
kerugian usaha
mudharabah. Penerapan  kerugian  pada BMT Gunungjati yaitu kerugian finansial yang terjadi dalam pengelolaan modal mudharabah tidak menjadi tanggungan  pemilik  dana,  melainkan pembebasan  angsuran  bagi  hasil  pada bulan  tersebut  tanpa  mengurangi  pokok pembiayaan.  Berdasarkan  PSAK  No. 105 paragraf 10, kerugian finansial yang terbukti  bukan  akibat  kelalaian  nasabah seharusnya  menjadi  tanggungan  pemilik dana.
2. Analisis Kesesuaian
Penerapan
Akuntansi  pada  Tabungan  Berjangka
Mudharabah di BMT Gunungjati dengan PSAK No. 105
Perlakuan  akuntansi  pada  tabungan berjangka  di  BMT  Gunungjati  Cabang Kedawung telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  No.  105  tentang  akuntansi mudharabah baik  dari  sisi  pengakuan, yaitu  pada  saat  penyetoran  dana  dari nasabah  berupa  aset  kas  akan  dicatat sebesar  jumlah  kas  yang  disimpan  dan pembayaran  bagi  hasil  yang  diakui sebagai  beban.  Kesesuaian  pada  sisi pengukuran,  yaitu  tabungan  berjangka diukur sebesar nilai tercatatnya.
Kesesuaian  pada  sisi  penyajian  di  mana BMT Gunungjati sebagai pengelola dana maka  dana  tersebut  akan  masuk  dan disajikan  sebesar  nilai  tercatatnya pada laporan keuangan berupa neraca. Adapun  untuk  bagi  hasil  tabungan berjangka  disajikan  sebagai  basil  tajaka disertai  jangka  waktu  pada  sisi  beban. Kesesuaian  pada  sisi  pengungkapan transaksi mudharabah dalam  bentuk kontrak  dan  laporan  keuangan  BMT Gunungjati.
3. Analisis
Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Gunungjati dengan PSAK No. 105 Berdasarkan hasil
penelitian,
penerapan  akuntansi pada  pembiayaan BMT  Gunungjati  telah  sesuai  dengan PSAK  No.  105  pada  saat  pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu  ketika pencairan  dana mudharabah. Namun terdapat ketidak-sesuaian  pada  saat pengakuan  piutang,  di  mana  angsuran bagi hasil yang menjadi hak BMT ketika belum  dibayarkan  dan  modal  pokok yang  sudah  jatuh  tempo  tetapi  belum dikembalikan  oleh  nasabah  tidak  diakui sebagai  piutang.  Hal  ini  karena  BMT Gunungjati tidak  melakukan  pencatatan pada  kedua  kasus  tersebut.  Pencatatan hanya dilakukan ketika nasabah membayarkan bagi hasil atau mengembalikan  modal  pokok  kepada BMT. Ketidaksesuaian juga terjadi pada
pengakuan  kerugian,  di  mana  kerugian yang  terjadi  tidak  dibentuk  penyisihan kerugian. Sehingga apabila terjadi kerugian,  modal  yang  dikembalikan tidak  akan  mengalami  pengurangan karena  tidak  adanya  atau  tidak  dibuat cadangan  penyisihan  kerugian.  Selain itu,  ketidaksesuaian  juga  terjadi  pada pengakuan keuntungan, di mana pengakuan  bagi  hasil  yang  dilakukan BMT  Gunungjati  berdasarkan  proyeksi pendapatan.  Pengakuan  hasil  usaha harusnya  diperoleh  dari  laporan  hasil usaha  yang  diketahui  dari  keuntungan riil  yang  didapat  nasabah  pembiayaan. Adapun  pada  sisi  pengukuran,  atas penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat diketahui bahwa pengukuran pembiayaan mudharabah telah  sesuai dengan  PSAK  No.  105,  yakni  dana mudharabah diukur sebesar  kas  yang diberikan  kepada  nasabah  pembiayaan ketika proses pencairan. Kesesuaian juga terdapat pada sisi penyajian,  yaitu BMT sebagai pemilik dana menyajikan jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah dalam laporan keuangan komponen  neraca  sebesar  jumlah  yang tercatat.  Adapun  bagi  hasil  yang dibayarkan setiap bulan yang merupakan hak  BMT  disajikan  pada  laporan  laba rugi sisi pendapatan. Pada sisi pengungkapan, BMT  mengungkapkan jumlah  pembiayaan mudharabah pada neraca. Pendapatan dan beban diungkapkan berdasarkan jenis transaksi dalam  laporan  laba  rugi.  Hal  ini  telah sesuai  dengan  PSAK  No.  105.  Namun masih  terdapat  ketidaksesuaian  yakni pada pengungkapan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode  berjalan.  Hal  ini  karena  apabila terjadi  kerugian,  maka  BMT  tidak membentuk penyisihan kerugian pembiayaan  yang  akan  mengurangi pokok  pembiayaan,  akan  tetapi  nasabah dibebaskan  dari  pembayaran  bagi  hasil pada  bulan  di  mana  terjadi  kerugian tersebut.
Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  pada  BMT  Gunungjati  Cabang Kedawung Cirebon, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Perlakuan  akuntansi  pada  tabungan berjangka mudharabah dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan aset kas  dari  nasabah  kepada  BMT  Gunungjati Cabang  Kedawung  yang  diakui  sebagai tabungan  berjangka mudharabah. Tabungan berjangka  tersebut  kemudian  dikelola  oleh BMT  dengan  melakukan  penyaluran  kepada nasabah  pembiayaan.  Hasil  dari  pengelolaan tabungan berjangka kemudian dibagihasilkan kepada  nasabah  penyimpan  sesuai  dengan jangka  waktu  dan  nisbah  yang  telah disepakati.  Bagi  hasil  yang  menjadi  hak nasabah  penyimpan  akan  masuk  dalam tabungan  lain  dengan  akad wadi’ah  yadh dhamanah yakni rekening tabungan masyarakat  sejahtera  (tamara).  Ketika  akad berakhir atau tabungan berjangka mudharabah jatuh  tempo,  maka  dana  dalam rekening  tajaka  akan  dicairkan  ke  dalam rekening  tamara  sehingga  memudahkan nasabah dalam melakukan penarikan.
Perlakuan  akuntansi  pada  pembiayaan dimulai  dari  pencairan  atau  penyerahan  aset kas yang  diakui  sebagai  pembiayaan mudharabah, kemudian pencatatan pengakuan  hasil  usaha  berupa  pendapatan bagi  hasil.  Dalam  praktiknya,  pembayaran bagi  hasil  pembiayaan mudharabah tidak disertai  dengan  pokok  pembiayaan.  Pokok pembiayaan  dikembalikan  pada  saat  jatuh tempo,  maka  terdapat  pencatatan  ketika penyerahan  kembali  aset  kas  dari  pihak pengelola  atau  nasabah  pembiayaan  kepada BMT  Gunungjati  Cabang  Kedawung  selaku pihak  pemilik  dana.  Adapun  jika  dari pengelolaan  dana  mengalami  kerugian  maka mitra pembiayaan tidak membayar bagi hasil di  bulan  tersebut  dan  kerugian tidak mengurangi  modal  pokok  yang  diberikan BMT.  Apabila  terjadi  keterlambatan  dari pembayaran  bagi  hasil  maupun  modal pokok,  BMT  Gunungjati  Cabang  Kedawung tidak melakukan pencatatan terkait keterlambatan  tersebut.  Pencatatan  hanya
akan dilakukan pada saat nasabah pembiayaan membayar bagi hasil atau modal pokok pembiayaan mudharabah.
Perlakuan  akuntansi  pada  tabungan berjangka  di  BMT  Gunungjati  Cabang Kedawung  telah  sesuai  dengan  pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 105 tentang  akuntansi mudharabah dari  sisi pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan. Namun dalam hal pembiayaan mudharabah, kesesuaian terdapat pada sisi pengukuran dan penyajian, sedangkan sisi pengakuan dan pengungkapan belum  sesuai  dengan  PSAK  No.  105. Ketidaksesuaian terjadi pada sisi pengakuan, yakni  pada  saat  keterlambatan  pembayaran bagi  hasil  tidak  dilakukan  pencatatan  atau tidak  adanya  pengakuan  sebagai  piutang. Kemudian ketika akad mudharabah berakhir dan  modal  pokok  belum  dibayar  oleh nasabah,  BMT  juga  tidak  melakukan pencatatan  atau  tidak  adanya  pengakuan sebagai  piutang.  Adapun  pengakuan  hasil usaha  atau  keuntungan  belum  sesuai  dengan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan bagi hasil realisasi penghasilan usaha, namun atas dasar  proyeksi  hasil  usaha.  Ketidaksesuaian juga terjadi pada pengakuan hasil usaha yang mengalami  kerugian,  di  mana  kerugian secara  finansial  tidak  dilakukan  penyisihan kerugian sebagai pengurang pokok pembiayaan.  Ketidaksesuaian  juga  terjadi pada sisi pengungkapan dengan tidak adanya pengungkapan  penyisihan  kerugian  investasi mudharabah pada laporan keuangan BMT.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014.
Bank  dan  Lembaga  Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Afifudin.  2016. SAK  Syariah:  Dalam  Tafsir Ilmu  dan  Sosial  Profetik. Malang: Empatdua.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Astuti,  Dewi.  2015. Penerapan  Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK)  No.  105  pada  Pembiayaan Mudharabah  (Kasus  Pada Bank BNI  Syariah  Cabang  Cirebon). Skripsi.  Cirebon:  Fakultas  Syariah dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Syekh Nurjati.
BMT  Gunungjati.  2017.  “Hubungi  Kami”.
[Online]. Tersedia dari: http://bmtgunungjati.com/info/539/ Hubungi+Kami.html pada 29
Januari 2017.
BMT  Gunungjati.  2017.  “ Tabungan  Haji ”.
[Online]. Tersedia
dari: http://bmtgunungjati.com/info/1108/ Tabungan+Haji.html , pada 29 Januari 2017.
Bungin,  M.  Burhan.  2012. Penelitian Kualitatif – Komunikasi,    Ekonomi,
Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

## Emzir.  2012. Analisis  Data:  Metodologi
Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Ernawati, Rani. 2012.
Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus  pada  KJKS-BMT  Ummat Sejahtera Abadi Rembang). Skripsi.
Semarang:  Fakultas  Syariah  IAIN
Walisongo.
Fathoni,  Abdurrahmat.  2011. Metodologi Penelitian  &  Teknik  Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip  Distribusi  Hasil  Usaha
Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
Gunawan,  Imam.  2015. Metode  Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
Hariyanto. 2013. Aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah pada Lembaga  Keuangan  Syariah  Non Bank  di  Banjarmasin.  Skripsi.
Banjarmasin:  Fakultas  Syariah  dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.
Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian  Kualitatif:  untuk  Ilmu- ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Huda,  Nurul  dkk.  2012. Keuangan  Publik Islami:  Pendekatan  Teoritis  dan Sejarah. Jakarta: Kencana.
IAI  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Akuntansi  Mudharabah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Iqbal,  Zamir  dan  Abbas  Mirakhor.  2008. Pengantar  Keuangan  Islam:  Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
Ishari,
Nurhafid.
Studi Komparasi Implementasi  Akad  Mudharabah (Studi  Kasus  Bank  Syariah  Mandiri KCP Lumajang dan BMT Maslahah Sidogiri Capem Padang).
Iqtishoduna.  Vol.  6  No.  2,  Oktober
2015.
Ismail.  2013. Perbankan  Syariah. Jakarta: Kencana.
Karim,  Adiwarman  A.  2013. Bank  Islam: Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Kurniasari,  Wahyu  Astri. 2013. Evaluasi Penerapan  Akuntansi  Pembiayaan Mudharabah  dengan  PSAK  No.  59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina  Ummat  Sejahtera  Yogyakarta. Skripsi.
Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri.
Laporan Rapat  Anggota  Tahunan  Tahun Buku  2015  Koperasi  LKMS  BMT Gunungjati.
Latumaerissa,  Julius  R.  2013. Bank  dan Lembaga  Keuangan  Lain. Jakarta: Salemba Empat.
Manan,  Abdul.  2012. Hukum  Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
Meta  Gunawan.  2015.  “Teknik  Analisis Data”.  [O nline].  Tersedia  dari: http://metagunawan.blogspot.com/2 015/09/teknik-analisis-data.html pada 30 November 2016.
Muhammad  Talqiyuddin  Alfaruqi.  2015.
“Problematika  Akad Murabahah dan  Akad Mudharabah ”.  [Online]. Tersedia dari:
http://m.kompasiana.com/ muhammad-talqiyuddin- alfaruqi/problematika-akad- murabahah-dan-akad- mudharabah_5590eb76f492731e0d3 1dc3c pada 31 Oktober 2016.
Muhammad,
Rifqi. 2010. Akuntansi Keuangan  Syariah:  Konsep  dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press. Muhammad. 2007. Lembaga Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Muhammad.  2009. Lembaga  Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Muhammad.  2014. Manajemen  Dana  Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
Nasehuddien, Toto Syatori. 2011. Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar. Cirebon: Nurjati Press. Noor, Juliansyah. 2013. Metodologi Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta:
Salemba Empat.
Patkiyah. 2015. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT) Bina  Umat  Sejahtera  Indramayu. Skripsi.  Cirebon:  Fakultas  Syariah dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Syekh Nurjati.
Pramudito,  Haryo  Bimo.  2013. Perlakuan
atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT Syariah (Studi Kasus Penerapan  PSAK  105  pada  BMT Bina  Tanjung  Jember  dan  BMT UGT  Sidogiri  Cabang  Wuluhan). Skripsi.  Jember:  Fakultas  Ekonomi Universitas Jember.
Rahman,  Fajar.  2008. Penerapan  Akuntansi
Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah  (Studi  Kasus pada BTN Syariah Cabang Jakarta Harmoni). Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah.
Ridwan,  Ahmad  Hasan.  2013. Manajemen Baitul  Mal  wa  Tamwil. Bandung: Pustaka Setia.
Ridwan,  Muhammad.  2004. Manajemen Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT). Yogyakarta: UII Press.
Ringkasan  Laporan  Pengurus  Pada  Rapat Anggota  Tahunan  2016  Koperasi LKMS BMT Gunungjati.
Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Rodoni,  Ahmad  dan  Abdul  Hamid.  2008.
Lembaga Keuangan Syariah.
Jakarta: Zikrul Hakim.
Sabiq,  Sayyid.  1993. Fikih  Sunnah. Terj. oleh  Kamaluddin  A.  Marzuki. Cetakan  3.  Jilid  13.  Bandung: Alma’arif.
Sahrani,  Sohari  dan  Ru’fah  Abdullah.  2011. Fikih  Muamalah. Bogor:  Ghalia Indonesia.
Salman,  Kautsar  Riza.  2012. Akuntansi
Perbankan  Syariah  Berbasis  PSAK Syariah. Padang: Akademia Permata. Soemitra,  Andri.  2012. Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta:
Kencana.
Sugiyono. 2009. Metodologi  Penelitian:
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Suhendi,  Hendi  dkk.  2004. BMT  &  Bank
Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015. Metodologi Penelitian – Bisnis  &  Ekonomi.
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Suripto.
Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan  Berjangka  Mudharabah Berdasarkan  PSAK  No.  105  pada KJKS/BMT di Kabupaten
Pemalang. Jurnal Dinamika
Ekonomi  &  Bisnis.  Vol.  9  No.  1 Maret 2012.
Tim  MuslimDaily.  2015.  “Konsep  BMT Indonesia adalah Solusi Pengentasa n  Kemiskinan  Dunia”. [Online]. Tersedia dari: http://www.muslimdaily.
net/berita/ekonomi/konsep-bmt- indonesia-adalah-solusi- pengentasan-kemiskinan-dunia.html pada tanggal 31 Oktober 2016.
UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan atas  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.
UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.
Wiroso.  2011. Akuntansi  Transaksi  Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Wiyandari,  Anik.  2015. Analisis  Kesesuaian
Perlakuan Akuntansi
Penghimpunan  Dana  Mudharabah dengan  PSAK  105  (Studi  Empiris pada  Bank  Muamalat  Cabang Jember). Skripsi.  Jember:  Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Yaya,  Rizal,  Aji  Erlangga  Martawireja  dan Ahim  Abdurahim.  2014. Akuntansi Perbankan  Syariah:  Teori  dan
Praktik
Kontemporer. Jakarta:
Salemba Empat.