Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil
Pelanggaran Hak Cipta
Oleh :
Muhammad Ali Adnan 1

## Abstract
The  cause  of  the  criminal  act  of  selling  to  the public  the  creation  of  the  result  of  copyright infringement is to take shortcuts to get the most profit,  the  legal  sanction  imposed  by  the  court has  been  too  light,  by  committing  the  violation, the  tax  on  the  product  of  the  violation  result  is not need to be paid to the government, and the last  is  the  low  level  of  community  education. Legal  sanctions  for  the  crime  of  selling  to  the public  the  creation  of  the  result  of  copyright infringement  is  the  imposition  of  criminal sanction in the form of imprisonment and fine of criminal  to  perpetrator  of  crime  selling  to  public creation  of  violation  result  of  copyright  of threatened  criminal  sanction  is  punishable  by imprisonment maximum 5 ( five) years and / or a fine  of  not  more  than  Rp  500,000,000  (five hundred million rupiahs). To avoid the occurrence  of  criminal  act  of  selling  to  public creation  result  of  copyright  infringement  should government  together  with  police  can  do socialization to society about penal effect of law if  society  still  sell  to  public  creation  result  of violation result of copyright.
Keywords  : Legal  Sanctions,  Criminal  Acts, Solution Infringement

## Abstrak
Penyebab  terjadinya  tindak  pidana  menjual kepada  masyarakat  yang  menimbulkan  akibat pelanggaran  hak  cipta  adalah  menempuh  jalan pintas  untuk  memperoleh  keuntungan  yang sebesar-besarnya, sanksi hukum yang dijatuhkan  oleh  pengadilan  terlalu  ringan, dengan  melakukan  pelanggaran,  pajak  pada produk hasil pelanggaran tidak perlu dibayarkan kepada pemerintah, dan terakhir adalah rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat. Sanksi  hukum  atas  tindak  pidana  menjual kepada  umum  ciptaan  hasil  pelanggaran  hak cipta  adalah  penjatuhan  sanksi  pidana  berupa
pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana  menjual  kepada  masyarakat  hasil pelanggaran  hak  cipta  diancam  sanksi  pidana dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah). Untuk  menghindari  terjadinya  tindak  pidana menjual  kepada  masyarakat  hasil  ciptaan pelanggaran  hak  cipta  hendaknya  pemerintah bersama kepolisian dapat melakukan sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  akibat  hukumnya apabila  masyarakat  masih  menjual  kepada masyarakat hasil ciptaan pelanggaran hak cipta.
KataKunci  : Sanksi  Hukum,  Tindak  Pidana, Penyelesaian Hak Cipta

## I.  PENDAHULUAN
Banyaknya  pembajakan  di  bidang  Hak  Cipta lainnya  menjadikan  Indonesia  sebagai  surga bagi  para  pembajak  sehingga  pemegang  Hak Kekayaan  Intelektual  banyak  yang  dirugikan. Keberadaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) dalam  hubungan  antar  manusia  dan  antar negara  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat dipungkiri.  HKI  juga  merupakan  sesuatu  yang Given dan Inheren dalam  sebuah  masyarakat industri  atau  yang  sedang  mengarah  kesana. Keberadaannya  senantiasa  mengikuti  dinamika perkembangan  itu  sendiri,  begitu  pula  halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau  tidak  mau  bersinggungan  dan  terlibat langsung.
Salah  satu  perkembangan  yang  menonjol dan  memperoleh  perhatian  seksama  dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan  yang  masih  berlangsung  di masa  yang  akan  datang  adalah  meluasnya globalisasi  baik  di  bidang  sosial,  ekonomi, budanya  maupun  bidang-  bidang  kehidupan lainnya.  Di  bidang  perdagangan,  terutama karena  perkembangan  teknologi  informasi  dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini  meningkat  secara  pesat  dan  bahkan  telah
menempatkan  dunia  sebagai  pasar  tunggal bersama.  Dengan  memperhatikan  kenyataan dan  kecenderunggan  seperti  itu  maka  menjadi hal  yang  dapat  dipahami  adanya  tuntutan kebutuhan  bagi  pengaturan  dalam  rangka perlingungan  hukum  yang  memadai,  apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan  ekonomi  dan  perdagangannya  pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan  intelektualitas  manusia  seperti karya  cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni dan sastra. 1
Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu  pengaturan  dan  perlindungan  ini  adalah hal  yang  diharapkan  bagi  pelaku  UU  tersebut. Dilihat  dari  pasal  demi  pasal  di  dalam  Undang- Undang  No  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta jauh  lebih  sempurna  dibandingkan  UU  yang telah  direvisi  dan juga  adanya  hukuman  pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan  saat  ini  terjadi  karena  penegakan Hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak Hukum  dalam  hal  ini  pihak  kepolisian  tidaklah dijalankan  secara  menyeluruh  dan  tuntas,  atau dengan  kata  lain  dijalankan  dengan  setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di  bidang  perfilman  yang  dapat  dipakai  sebagai yurisprudensi.
Pembajakan  pada  bidang  perfilman  sudah berjalan  sejak  tahun  80-an  dimana  pembajakan bisa  dilakukan  di  rumah  dengan  melakukan penggandaan  dari betamax ke betamax .
Kemudian  berkembang  kepada laser  disk
sampai Video Compact Disk . (VCD)
1 Sentosa  Sembriring,  2002, Prosedur  Dan Tata  Cara  Memperoleh  Hak  Kekayaan  Intelektual , Bandung : Penerbit Yrama Widya, halaman 5
Pembajakan  Compact  Disk/ Video  Compact Disk (CD/VCD)  dilakukan  dengan  membajak dari  film-film  yang  belum  beredar  dan  belum ditayangkan  di  Indonesia  kemudian  pelakuknya mengedarkan di Indonesia.
Penanggulangan  tindak  pidana  hak  cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan  CD  dan  VCD  tidak  bisa  hanya kesadaran  masyarakat  agar  pembajakan  tidak marak  terjadi.  Dalam  hal  ini  Hukum  Pidana dalam bekerja memiliki kelemahan/ keterbatasan, kelemahan/ keterbatasan kemampuan hukum Pidana dalam
penanggulangan kejahatantelah banyak diungkapkan  oleh  para  sarjana,  seperti  Muladi menyatakan  bahwa  penegakan  Hukum  pidana dalam  kerangka  sistem  peradilan  tidak  dapat diharapkan sebgai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat  kemungkinan  besar  adanya  pelaku- pelaku  tindak  pidana  yang  berada  di  luar kerangka proses peradilan pidana. 2
Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas  Hukum  pidana  tidak  dapat  diukur secara  akurat,  Hukum  hanya  merupakan  salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama,  dukungan  dan  pencelaan  kelompok, penekanan dari kelompok kelompok interest dan pengaruh  dari  pendapat  umumnya  merupakan sarana  yang  lebih  efisien  dalam  mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum. 3
Penegakan  Hukum  atas  Hak  Cipta  biasanya dilakukan  oleh  pemegang  Hak  Cipta  dalam
2 Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem Peradilan Pidana ,. Semarang:badan Penerbit
Universitas Diponegoro, halaman vii
3 Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa Aspek  Kebijakan  Pengakan  Dan  Pembangunan Hukum  Pidana ,  Bandung  PT.  Citra  Aditya  Bakti, halaman l42
Hukum  Perdata,  namun  ada  pula  sisi  hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan  kepada  aktivitas  pemalsuan  yang serius  namun  kini  semakin lazim  pada  perkara- perkara  lain.  Sanksi  pidana  atas  pelanggaran Hak  Cipta  di  Indonesia  secara  umum  diancam dengan  hukuman  penjara  paling  singkat  satu bulan  dan  paling  lama  tujuh  tahun  yang  dapat disertai  maupun  tidak  disertai  denda  sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima  milyar  rupiah,  sementara  ciptaan  atau barang  yang  merupakan  hasil  tindak  pidanan hak  cipta  serta  alat-alat  yang  digunakan  untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
Dengan  adanya  korelasi  antara  pelanggaran hak  cipta  dengan  ancaman  pidana  diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan  tindak  pidanan  dibidang  HKI khususnya  Hak  Cipta  yang  sedang  marak- maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang- Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta menegaskan:  “Barangsiapa  dengan  sengaja menyiarkan,  memamerkan,  mengedarkan,  atau menjual  kepada  umum  suatu  Ciptaan  atau barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  atau  Hak Terkait  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00 (li ma ratus juta rupiah)”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan  pembuktian  yang  cukup  sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan,  sehingga  kerugian  Negara  yang diakibatkan  oleh  praktek  pembajakan  tersebut dapat  dikurangi.  Apabila  hal  tersebut  juga dimaksudkan sebagai upaya untuk
memberantas tindak pidana pembajakan
nampaknya  hal  tersebut  tidak  akan  berjalan efektif,  praktek  pembajakan  yang  merupakan pelanggaran  terhadap  UU  Hak  Cipta,  sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakannya  di  dasarkan  pula  pada  UU  Hak Cipta.

## II.  PERMASALAHAN
Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
1.  Apakah Sanksi Hukum Terhadap
Tindak  Pidana  Menjual  Kepada  Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta? 2.  Bagaimana Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta?

## III.  PEMBAHASAN
1.  Sanksi Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Menjual Kepada Umum

## Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta
Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  menjual  kepada  umum  suatu  ciptaan hasil  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dikenakan ketentuan  Pasal  72  ayat  (2)  Undang-Undang No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta. Adapun ketentuan  Pasal  72  ayat  (2)  Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 berbunyi:
‘’Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan,memamerkan,  mengedarkan,  atau menjual  kepada  umum  suatu  Ciptaan  atau barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  atau  Hak Terkait  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ’’.
Berdasarkan  rumusan  pasal  72  ayat  (1), (2),  (3)  Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor  19 Tahun  2002,  maka  unsur-unsur  pelanggaran adalah sebagai berikut :
1.  Barang siapa.
2.  Dengan sengaja.
3.  Menyiarkan,  memamerkan,  mengedarkan, atau menjual
4.  Hak cipta dan hak terkait.
Unsur  sebagaimana  diuraikan  di  atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.  Unsur barang siapa.
Ini  menandakan  yang  menjadi  subjek  delik adalah  siapapun.  Kalau  menurut  KUH  Pidana yang  berlaku  sekarang,  hanya  manusia  yang menjadi  subyek  delik,  sedangkan  badan  hukum tidak  menjadi  subyek  delik.  Tetapi  dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak  Pidana  Ekonomi,  badan  hukum  atau korporasi  termasuk  juga  menjadi  subyek  delik. Dalam hal ini, barangsiapa termasuk pula badan hukum atau korporasi. 4
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menjelaskan barang  siapa bisa ditujukan kepada  antara  lain  pelaku  dan  produser rekaman  suara.  Pelaku  adalah  aktor,  pemusik, penari,  atau  mereka  yang  menampilkan,
memperagakan, mempertunjukkan,
menyanyikan,
menyampaikan,
mendeklamasikan, atau  memainkan karya musik,  drama,  tari,  sastra,  folklor,  atau  karya seni  lainnya.  Produser  rekaman  suara  adalah orang  atau  badan  hukum  yang  pertama  kali merekam  dan  memiliki  tanggung  jawab  untuk melaksanakan  perekaman  suara  atau  bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun  perekaman  suara  atau  perekaman bunyi lainnya.
2.  Unsur Dengan Sengaja
Unsur  dengan  sengaja.  Kebanyakan  tindak pidana  mempunyai  dasar  kesengajaan  atau
4 Andi  Hamzah,  1994, Asas-Asas  Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 92.
opzet  bukan  unsur  culpa  (kelalaian).  Ini  adalah layak,  oleh  karena  biasanya  yang  pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. 5
a.  Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), pelaku dapat
dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti  oleh  khalayak  ramai.  Maka apabila  kesengajaan  semacam  ini  ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal,  bahwa  dengan  adanya kesengajaan  yang  bersifat  tujuan  ini, dapat  dikatakan  pelaku  benar-benar menghendaki  mencapai  akibat  yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman  hukuman  pidana (constitutief gevlog ). 6
b.  Kesengajaan  secara  keinsafan  kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn).
Kesengajaan  seperti  ini  ada  apabila pelaku, dengan perbuatannya, tidak bertujuan  untuk  mencapai  akibat  yang menjadi  dasar  dari  delik,  tetapi  ia  tahu benar,  bahwa  sebagai  konsekuensinya pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie), menganggap akibat tersebut sebagai  yang  dikehendaki  oleh  pelaku, berarti juga ada kesamaan. Menurut teori bayangan  (voorstelling-theorie),  keadaan ini  sama  dengan  kesengajaan  berupa tujuan  (oogmerk)  oleh  karena,  keduanya adalah mengenai  akibat  yang tidak  dapat dikatakan ada kehendak pelaku,
5 Ibid, halaman 123.
6 Wirjono  Prodjodikoro,  1989, Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia, Jakarta:  PT  Eresco, halaman  62.
melainkan hanya bayangan atau
gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, itu berarti ada
kesengajaan. 7 c.  Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzjin) .
Lain  halnya  dengan  kesengajaan  yang terang-terangan  tidak  disertai  bayangan mengenai  suatu  kepastian  akan  terjadi akibat,  melainkan  hanya  dibayangkan kemungkinan akan adanya akibat itu. 8
3.  Unsur perbuatan dapat diklasifikasikan dalam bentuk mengumumkan.
Menurut  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan,  pengedaran,  atau  penyebaran  suatu ciptaan  dengan  menggunakan  alat  apapun, termasuk  media  internet,  atau  melakukan dengan  cara  apapun,  sehingga  suatu  ciptaan dapat  dibaca,  didengar,  atau  dilihat  orang  lain; dan unsur memperbanyak (perbanyakan), menurut  Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah penambahan  jumlah  suatu  ciptaan,  baik  secara keseluruhan  maupun  sebagian  yang  sangat substantial  dengan  menggunakan  bahan-bahan yang  sama  ataupun  tidak  sama,  termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
Pengertian  perbanyakan  dirumuskan  dalam definisi  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  (6) Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor  19  Tahun 2002  sebagai  berikut  :    “Perbanyakan  adalah penambahan  jumlah  sesuatu  ciptaan,  baik secara  keseluruhan  maupun  bagian  yang sangat substantial dengan menggunakan
7 Ibid, halaman  63.
8 Ibid, halaman 64.
bahan-bahan  yang  sama  ataupun  tidak  sama, termasuk  mengalihwujudkan  secara  permanen atau temporer.”
4.  Hak cipta
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Hak  Cipta  Nomor  19  Tahun  2002,  adalah  hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau  memberi  izin  untuk  itu,  dengan  tidak mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Hak  terkait  menurut  Pasal  1  ayat  (9)  Undang- Undang  Hak  Cipta  Nomor  19  Tahun  2002, adalah  hak  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau
menyiarkan pertunjukannya;  bagi  produser  rekaman  suara untuk  memperbanyak  atau  menyewakan  karya rekaman  suara  atau  rekaman  bunyinya;  dan bagi  lembaga  penyiaran  untuk  membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
Tindakan  pidana  ini  juga  digolongkan  dalam tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik biasa.  Hal  ini  berarti,  bahwa  tindakan  negara terhadap  para  pelanggar  hak  cipta  tidak  lagi semata-mata  didasarkan  pada  pengaduan  dari pemegang  hak  cipta.  Kedua  ayat  pada  Pasal  1 ayat (1) dan ayat (9) diatas merupakan rumusan umum  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan tindak  pidana  pelanggaran  hak  cipta.  Dengan demikian, yang melakukan pelanggaran dengan sengaja  (opzet)  berarti  de  bewuste  richting  van den  wil  op  een  bepaald misdiff  (kehendak  yang disadari  yang  ditujukan  untuk  melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut,  sengaja  (opzet)  sama  dengan  willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). 9
9 Andi Hamzah, Op.Cit ., halaman 106.
Peraturan-peraturan  hukum  pidana  umum  di Indonesia  terwujud  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  sedangkan peraturan-peraturan  hukum  pidana  khusus seperti  Undang-Undang  Hak  Cipta  mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu  lebih  mendalam  daripada  pengaturan dalam  KUHP  yang  bersifat  umum.  Ketentuan pidana  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  harus dianggap  lex  specialis,  karena  secara  khusus mengatur  hak  cipta  (lex  specialis  derogat  lex generalis). Namun demikian, kecenderungannya ialah  hanya  memfokuskan  perhatian  terhadap Undang-Undang  Hak  Cipta,  tanpa  menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUH Pidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan  sanksi  pidana  yang  diancam oleh,  baik  KUH  Pidana  maupun  Undang- Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta,  sekalipun  diancamkan  secara  alternatif, jumlah  pidana  dendanya  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  denda  yang  diancamkan dalam KUH Pidana.
Berdasarkan  pasal  56  Undang-Undang  Hak Cipta  Nomor  19  Tahun  2002,  bahwa  hak  untuk mengajukan  gugatan  ganti  rugi  sebagaimana diatur  dalam  pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang Hak  Cipta  Nomor  19  Tahun  2002,  tidak mengurangi  hak  negara  untuk  melakukan tuntutan  pidana  pada  setiap  pelanggaran  hak cipta.
Negara berkewajiban mengusut setiap pelanggaran  hak  cipta  yang  terjadi.  Hal  ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita  oleh  pemilik  atau  pemegang  hak  cipta dan  hak  terkait,  tetapi  juga  oleh  negara,  karena kurangnya pendapatan negara yang
seharusnya  bisa  didapat  dari  pemegang  hak cipta  atau  hak  terkait.  Selain  itu  negara  harus melindungi  kepentingan  pemilik  hak,  agar haknya  jangan  sampai  dilanggar  oleh  pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab.
Perlindungan  melalui  ketentuan-ketentuan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 382 bis KUH  Pidana  yang  lazim  dikenal  sebagai persaingan  curang  (oneerlijke  concurrentie). Persaingan curang merupakan perbuatan  untuk menyesatkan  khalayak  umum  atau  seseorang tertentu  dengan  maksud  untuk  mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan  atau  perusahaan  kepunyaan sendiri atau orang lain.
Dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor 19 Tahun 2002, pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar.  Pada  Undang-Undang  Hak  Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang  hukuman  penjara  minimum.  Jika terdakwa  dinyatakan  terbukti  bersalah  oleh pengadilan,  maka  terdakwa  dapat  dipidana penjara  paling  singkat  satu  bulan  atau  denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Disamping  itu,  juga  terdapat  kenaikan  denda yang  sangat  tinggi  dari  Rp.  100.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000.000,-. Kenaikan hukuman  denda  yang  sangat  besar  itu dimaksudkan  agar  ada  efek  jera  bagi  mereka yang  melakukan  pelanggaran,  karena  denda Rp.  100.000.000,-  dianggap  masih  ringan  oleh para pelanggar, karena keuntungan (profit gain) yang  diperoleh  jauh  lebih  besar  dibandingkan denda yang dijatuhkan.
Bentuk  pelanggaran  hak  cipta  yang  pertama adalah  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mengumumkan,  memperbanyak  suatu  ciptaan atau  memberi  izin  untuk  itu.  Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain
melanggar  larangan  untuk  mengumumkan, memperbanyak  atau  memberi  izin  untuk  itu setiap  ciptaan  yang  bertentangan  dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban  umum.  Pelanggaran  hak  cipta  ini melanggar Pasal 72 ayat (1).
Pasal  72  ayat  (1) menyebutkan,  bahwa  bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak  suatu  ciptaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  atau  pidana  minimum  1 (satu)  bulan  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp. 1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  atau  pidana penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  milyar rupiah).
Bentuk  pelanggaran  hak  cipta  yang  kedua adalah dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan  atau  barang-barang  hasil  pelanggaran hak  cipta.  Termasuk  perbuatan  pelanggaran  ini antara  lain  penjualan  buku  dan  VCD  bajakan.
Pelanggaran  hak  cipta  ini  melanggar  pasal  72 ayat (2).
Pasal  72  ayat  (2),  kemudian  menyatakan, bahwa bagi yang sengaja menyiarkan, memamerkan,  mengedarkan,  atau  menjual kepada  umum  suatu  ciptaan  atau  barang  hasil pelanggaran  hak  cipta  atau  hak  terkait sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Bentuk  pelanggaran  hak  cipta  yang  ketiga adalah  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak memperbanyak  penggunaan  untuk  kepentingan komersial suatu program komputer.
Pelanggaran  hak  cipta  ini  melanggar  pasal  73 ayat (1).
Selanjutnya pasal 72 ayat (3), menyebutkan, bahwa  bagi  yang  tanpa  hak  memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program  komputer  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima ratus juta rupiah).
2.  Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus
Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta
Pada  umumnya  awal  dari  timbulnya kasus-kasus tindak pidana terdapat pelanggaran  hak  seseorang  pada  sebuah  cipta dilindungi  Hak  Cipta.  Sebagaimana  diketahui Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  yang  dimiliki oleh  Pencipta/Pemegang  Hak  Cipta  untuk mengumunkan  atau  memperbanyak  ciptaannya atau  memberi  lisensi  kepada  pihak  lain.  Kasus tindak  pidana  Hak  Cipta  terjadi  apabila  ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyakan  sebuah  ciptaan  tanpa  izin  dari Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dan  hal tersebut didasarkan untuk kepentingan komersial.  Tindak  pidana  Hak  Cipta  tidak berlaku  bagi  pelaku  yang  beritikad  baik memperoleh ciptaan semata-mata untuk kepentingan  sendiri  dan  tidak  untuk  suatu kegiatan  komersial  atau  kepentingan  yang berkaitan  dengan  kegiatan  komersial  (Pasal  43 sampai  dengan  Pasal  49  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
Oleh  sebab  itu  hal  yang  dominan diperhatikan  pada  kasus  tindak  pidana  berupa kepentingan komersial. Pada umumnya memang  pihak  yang  melakukan  tindak  pidana Hak  Cipta  dilatarbelakangi  pada  persoalan ekonomi  di  dalam  melakukan  perbuatannya karena tujuannya dengan perbuatannya itu yang
bersangkutan  akan  memperoleh  keuntungan yang tidak wajar. Kebanyakan dari tindak pidana yang terjadi di masyarakat perbuatan pembajakan di bidang rekaman lagu, musik atau film dalam bentuk VCD, DVD juga dalam bentuk CD  dan  cassette.  Setelah  berhasil  membajak atau menjiplak ciptaan-ciptaan tersebut hasilnya kemudian  dijual  kepasaran  umum  biasanya dengan  harga  yang  lebih  murah  dan  si  pelaku tetap  memperoleh  keuntungan  karena  tidak membayar pajak, tidak  membayar biaya produksi  seperti  honor  penyanyi,  pencipta  lagu atau  pemain  film,  tidak  membayar  biaya  iklan dan seterusnya.
Perbuatan  demikian  memang  sangat merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta karena  mempengaruhi  omset  penjualan  ciptaan menjadi  merosot  dengan  melihat  kondisi  yang demikian tentunya para pencipta/pemegang hak cipta tidak bisa terima dan berupaya menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum yang  tersedia. Penyelesaian  secara  pidana  dan penyelesaian  secara  perdata  dapat  terjadi kemungkinan memperoleh putusan yang berbeda,  misalnya  pelakunya  dibebaskan  di pengadilan  pidana  sedangkan  di  pengadilan perdata pelakunya dinyatakan terbukti melanggar  Hak  Cipta,  atau  sebaliknya.  Adanya pututsan yang tidak sinkron ini dipengaruhi oleh beberapa  faktor  antara  lain  pengadilannya berbeda,  di  mana  perkara  pidananya  diadili  di Pengadilan Negeri sedangkan perkara perdatanya  di  Pengadilan  Niaga.  Kemudian Hakim-nya  juga  berbeda  di  Pengadilan  Negeri Hakim  umum  sedang  di  Pengadilan  Niaga Hakim khusus yang menangani perkara perniagaan.  Dari  segi  pembuktiannya,  untuk pembuktian perkara pidana alat bukti saksi yang lebih diutamakan, sedangkan untuk pembuktian
perkara  perdata  lebih  mengutamakan  alat  bukti surat.
Terhadap  faktor  pemicu  yang  telah diutarakan  di  atas  ternyata  adanya  faktor  yang paling  mendasar  dalam  upaya  penyelesaian kasus-kasus tindak pidana, khususnya di bidang Hak  Cipta  yakni  bertumpu  pada  penegakan hukum  itu  sendiri.  Dalam  penegakan  hukum Hak Cipta, terlibat berbagai pihak, antara lain : - Dimulai  dari  si  Pencipta  atau  pihak  yang berhak  atas  suatu  ciptaan.  Diperlukan  dari mereka atau perwakilannya suatu keterangan/penyelesaiannya terhadap adanya  tindak  pidana  hak  cipta  atas  suatu ciptaan  yang  digandakan  tanpa  hak.  Sebab dari  Penciptalah  yang  paling  mengetahui apakah  karya  ciptaannya  ini  asli  atau bajakan.  Ingat  beberapa  pengertian,  Hak Cipta  adalah  hak  khusus  bagi  Pencipta maupun penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya  atau  untuk  mengumumkannya. Dengan  demikiam  berarti  tidak  seorangpun dibenarkan memperbanyak ataupun mengumumkan  suatu  ciptaan  tanpa  seizin dari si Pencipta atau dari yang berhak Pihak konsumen/masyarakat  dan  pedagang  agar kiranya tidak lagi membeli atau memperdagangkan  atas  suatu  hasil  ciptaan yang berasal dari bajakan. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap  tindak  pidana  Hak  Cipta,  berikut permasalahannya, dari segi Undang-Undang Hak  Cipta  (Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014),  kiranya  sudah  cukup  kuat untuk menangkal pelaku-pelaku tindak pidana jenis ini, baik dari sisi pidana penjara atau pidana denda yaitu penjara paling lama 10  (Sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.4.000.000.000,00  (Empat miliar rupiah) sekalipun bersifat alternatif dan
delik  aduan.  Meskipun  sebenarnya  delik aduan  dibidang  Hak  Cipta  dinilai  oleh berbagai  kalangan  tidak  sesuai  dengan kebutuhan.  Terlepas  dari  pertimbangan lemahnya  penegakan  hukum  dalam  hal  Hak Cipta, serta danpak negatif terhadap pembajakan  Hak  Cipta  tersebut,  upaya sosialisasi,  penyuluhan/penerangan  hukum terhadap  masyarakat  mengenai  Hak  Cipta secara  persuasif  dan  kontinue  tetap  harus dilakukan.  Mensosialisasikan  Hak  Kekayaan Intelektual kepada masyarakat perlu dilaksanakan  dengan  konsisten,  sehingga tercipta  suatu  tingkat  pemahaman  tertentu dalam  masyarakat  yang  kemudian  menjadi kesadaran  komunal  (community  awareness) mengenai pengertian HKI, manfaatnya dalam melindungi dan mendorong kreativitas masyarakat, serta peranannya bagi
perekonomian nasional.
- Diperlukan
kerjasama antara
pemerintah/instansi  yang  berwenang  dan kopeten  dengan  asosiasi-asosiasi  yang bergerak  di  bidang  karya  cipta  seperti  : Ikatan  Penerbit  Indonesia  (IKAPI),  Asosiasi Industri  Rekaman  Indonesia  (ASIRI),  Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKIN), Asosiasi Perekan Nasional Indonesia (APNI),
Kamar  Dagang  dan  Industri  (KADIN), Asosiasi  Industri  Komputer  Indonesia  (AIKI), Asosiasi Industri Rekaman Video (ASIREVI), Paguyuban Artis
Pencipta
Pemusik
Rekaman Indonesia (PAPPRI), Perhimpunan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Yayasan Karya  Cipta  Indonesia  (YKCI)  dan  lain sebagainya untuk memantau perkembangan, guna  memudahkan  aparat  penegak  hukum dalam  mendeteksi  keadaan  atau  tindak pidana terhadap Hak Cipta.
- Tidak  kalah  peranannya  dalam  upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana Hak Cipta,  adalah  berpangkal  pada  Man  behind the gun. Dimaksudkan untuk aparat penegak hukum  Hak  Cipta.  Terhadap  penegak hukumnya  ini  sejauh  mana  kesiapan  untuk menangani kasus Hak Cipta baik itu Penyidik Khusus  (PPNS  Depkeh  Direktorat  Jenderal HKI),  Penyidik  Umum  (Polri),  Penuntut Umum  (Jaksa)  dan  yang  mengadili  (Hakim) perlu  adanya  persepsi  dan  wawasan  yang sama, disamping dituntut kemampuan profesional,  kematangan  intelektual  dan integritas kepribadian yang tangguh.
Dengan demikian upaya untuk menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  Hak Cipta, kenyataannya dihadapkan pada keadaan-keadaan  tersebut  di  atas  yang  perlu mendapatkan  dukungan  dan  perhatian  dari berbagai pihak.

## IV.PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1.  Faktor  penyebab  terjadi  tindak  pidana menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta adalah untuk mengambil  jalan  pintas  guna  mendapatkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  sanksi hukum  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan selama  ini terlalu  ringan,  dengan  melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran  tersebut  tidak  perlu  dibayar kepada  pemerintah,  dan  yang  terakhir adalah rendahnya pendidikan masyarakat.
Sanksi  hukum  terhadap  tindak  pidana menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta adalah dapat dikenakannya  sanksi  pidana  berupa  pidana penjara  dan  pidana  denda  kepada  pelaku
tindak  pidana  yang  menjual  kepada  umum ciptaan  hasil  pelanggaran  hak  cipta  sanksi pidana  yang  diancamkan  adalah  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2.  Diperlukan penegakan hukum secara terpadu dari unsur-unsur Kepolisian,
Kejaksaan,  Pengadilan,  Direktorat  Jenderal Hak  Cipta  Paten  dan  Merk  Departemen
Kehakiman serta dengan melibatkan Asosiasi-asosiasi Pencipta, Penciptanya dan
Produsen  atau  Industri  Rekaman,  dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan  terhadap  pelaku  dalam  kasus- kasus  tindak  pidana  Hak  Cipta.  Juga diharapkan  adanya  persefsi  dan  wawasan yang  sama,  di  samping  dituntut  adanya kematangan intelektual, kemampuan profesional  dan  integritas  kepribadian  yang tangguh, yang tiba giliranya sebagai langkah akhir  dalam  upaya  penyelesaian  kasus tindak pidana Hak Cipta.

## B.  Saran
1.  Sanksi  hukum  terhadap  tindak  pidana menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran  hak  cipta  hendaknya  dapat lebih ditingkat bahkan jika perlu menerapkan sanksi  pidana  maksimal  yaitu  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Pemerintah  melalui  instansi  penegak hukum  hendaknya  dapat  melakukan  secara rutin  dan  berkelanjutan  razia  pada  pasar atau  tempat  lainnya  yang  diidentifikasikan menjual VCD bajakan.
2.  Hendaknya  tenaga  Penyidik  kasus  tindak pidana  Hak  Cipta  dapat menjangkau  seluruh
wilayah  baik  dikota-kota  besar  maupun didaerah-daerah. Untuk mengatasi ini kiranya Penyidik  POLRI  dapat  melibatkan  langsung dalam  Penyidikan  kasus  tindak  pidana  Hak Cipta, atas dasar ketentuan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal
7 ayat (2), dimana secara eksplisit menunjukkan  kewenangan  POLRI  selaku Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS).  Suatu  alasan lainnya  :  Penyidik  Hak  Cipta  (PPNS dilingkungan  Departemen  Kehakiman  RI) diberi  kewenangan  melakukan  penangkapan dan atau penahanan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Abdulkadir,  2000, Hukum  Perdata  Indonesia ,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana,
Jakarta: Rineka Cipta. Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa  Aspek
Kebijakan  Pengakan  Dan  Pembangunan Hukum  Pidana ,  Bandung  PT.  Citra Aditya Bakti.
Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  PN.
Balai Pustaka. Endang  Purwaningsih,  2005, Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights (Kajian Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  dan  Kajian  Komparatif  Hukum Paten) . Bogor: Ghalia Indonesia.
JCT  Simorangkir  dkk,  2009, Kamus  Hukum ,
Jakarta: Sinar Grafika.
Marium  Darus  Bedrulzaman.  1983, Mancari
Sistem  Hukum  Benda  Nasional  BPHN ,
Bandung: Alumni.
Mariam  Darus,  1994, Aneka  Hukum  Bisnis ,
Bandung: Alumni.
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan
Pidana ,. Semarang:badan
Penerbit
Universitas Diponegoro.
Muniar  Fuady,  2002, Pengantar  Hukum  Bisnis,
Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global ,
Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Notonagoro, Politik  Hukum  dan  Pembangunan
Agraria di Indonesia , CV. Pancuran Tujuh,
Tanpa Tahun.
Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis ,  Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Sentosa  Sembriring,  2002, Prosedur  DanTata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual ,  Bandung  :  Penerbit  Yrama
Widya.
Sri  Soedewi  Masjshoen  Sofyan.  1981, Hukum Perdata.  Hukum  Benda .  Yogyakarta:
Libert.
Webmaster, Perlindungan  Terhadap  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual ,  Rabu,  02-Juni
2004, Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Surabaya.
Wirjono  Prodjodikoro,  1989, Asas-Asas  Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: PT Eresco.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta KUHP