## ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA
PT CITRA TUMBUH LESTARI TAHUN PAJAK 2013

## B. Soehakso Notohatmodjo

## Politeknik Sawunggalih Aji

## Abstract
The study aims to look at the PT. Citra Tumbuh Lestari which is located in Petojo Selatan I No. 40, Central Jakarta related to compliance in tax laws applicable to the fiscal correction in the commercial financial report in 2013 along with fiscal correction described. The method used in this  research  is  descriptive  method;  aims  to  describe  and  explain  the  data  or  events  sentences explanation. Data obtained by conducting data collection that is interview, documentation, and literature  study.  The  collected  data  were  analyzed  by  descriptive  analysis  of  the  comparative method.  Conclusions  from  the  analysis  of  the  data  based  on  research  results  Commercial Financial Statements PT Citra Tumbuh Lestari contained positive fiscal correction where there are several accounts expense recognized in accordance with Financial Accounting Standards, but according to the Tax Accounting should not be recognized as an expense. Based on the calculation of the total correction of Rp 340 884 894 positive and negative fiscal correction Rp 38.543.829. As  a  result  of  the  fiscal  correction  is  then  an  increase  in  the  commercial  profit  of  Rp 2.645.998.935,- to Rp 2.948.340.000,- or profit rose 11.42% in accordance with the rules-based fiscal correction Tax Act.

## Keywords: Fiscal Correction, Commercial Financial Statements

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  terbesar  dalam  struktur  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Perubahan  (APBNP).  Tahun  2014  Dirjen  Pajak  mengemban tugas  untuk  mengimpun  penerimaan  dari  sektor  pajak  sebesar  Rp.  1.072,4 triliun atau 65.6% (Kementerian  Keuangan  RI Dirjen  Pajak th  2014). Tanggung jawab  wajib  pajak sebagai bukti kepatuhan  dalam  perpajakan  adalah  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang.  Besarnya  pajak  yang  terutang  dihitung  dari  penghasilan  kena  pajak,  yang  salah  satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan atau pembukuan. UU nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut  UU KUP menyebutkan Wajib Pajak wajib melaksanakan pembukuan dengan menutup laporan keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan.
Laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  perusahaan  dalam  dunia  bisnis  biasanya  disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan  disebut  sebagai  Laporan  Keuangan  Fiskal.  Laporan  keuangan  perusahaan  biasanya harus  disesuaikan  dengan  peraturan  fiskal  ketika  laporan  keuangan tersebut digunakan sebagai
dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak dan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang  disusun  dengan  menggunakan  standar,  metode  atau  praktik  akuntansi  sesuai  dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Languju dkk, 2014).
Berdasarkan  penjelasan  pasal  28  (7)  UU  No.  16  tahun  2000,  pembukuan  menurut perpajakan diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim berlaku di Indonesia, misalnya berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  kecuali  peraturan  perpajakan  menentukan  lain. Berdasarkan  pembedaannya,  perbedaan  laporan  keuangan  komersial  dengan  laporan  keuangan fiskal  dibedakan  menjadi  beda  tetap  dan  beda  waktu.  Beda  tetap  yaitu  biaya-biaya  yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, dan beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda. Koreksi  fiskal  dapat  menyebabkan  laba  kena  pajak  berkurang (koreksi  negatif)  atau  laba  kena pajak bertambah (koreksi positif).
PT  Citra  Tumbuh  Lestari  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa  desain  dan advertising  agensi  yang  menyelenggarakan  pembukuan  berdasarkan  Standar  Akuntansi Keuangan. Adapun sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT Citra Tumbuh Lestari wajib melaksanakan pembukuan dan menyampaikan PPN di dalam setiap transaksi dan membuat laporan  keuangan tahunan yang sudah dilakukan koreksi fiskal untuk dilampirkan pada SPT PPh Badan.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  menyusun  rumusan  masalah  untuk diteliti:
a. Rekening  biaya  apa  saja  yang  harus  dikoreksi  pada  laporan  keuangan komersial terutama pada Laporan Laba Rugi PT Citra Tumbuh Lestari tahun 2013?
b. Bagaimana  hasil  koreksi  yang  ditemukan  pada  laporan  laba  rugi  untuk  perlakuan perpajakannya?

## RUANG LINGKUP MASALAH
Terbatasnya  waktu,  dana  dan  tenaga  yang  digunakan,  maka  fokus  pada  penelitian  ini, penulis membatasi masalah pada “a nalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersia

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
a. Tujuan Penelitian
1.  Mengetahui  rekening  biaya  yang  harus  dikoreksi  pada  laporan  keuangan  komersial, terutama pada laporan laba rugi PT Citra Tumbuh Lestari
2.  Mengetahui   perlakuan   perpajakan   atas   koreksi   fiskal   yang   telah ditemukan
b. Manfaat Penelitian
1. Bagi  penulis,  yaitu  untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  serta pengembangan teori-teori dan penerapan teori-teori tersebut di dalam perusahaan
2. Bagi   perusahaan,  yaitu   untuk   bahan   masukan   kepada    manajemen perusahaan dalam melakukan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku.

## LANDASAN TEORI

## Koreksi Fiskal
Koreksi fiskal  dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode  atau praktik akuntansi  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  komersil  dengan  laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan- perbedaan antara Standar Akuntansi  Keuangan  disebabkan  oleh  adanya  berbagai  kepentingan  dari  negara  dalam memanfaatkan  pajak  sebagai  salah  satu  komponen  kebijakan  fiskal.  Ketentuan  perpajakan mempunyai  kriteria  tertentu  tentang  pengukuran  dan  pengakuan  terhadap  unsur-unsur  yang umumnya  terdapat  dalam  laporan  keuangan,  dimana  ukuran-ukuran  tersebut  dibuat  untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak ke negara.
Penyebab  perbedaan  laporan  keuangan  komersial  dan  laporan  keuangan  fiskal  yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal menurut Djuanda (2006:15) adalah:
a. Perbedaan konsep pendapatan
Adakalanya  terdapat  perbedaan  konsep  tentang  apa  yang  dianggap  sebagai  pendapatan menurut  pajak  dengan  pendapatan  menurut  akuntansi,  misalnya  dividen  yang  diterima  dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan  pajak,  bukan  merupakan  penghasilan.  Keadaan  ini  mengakibatkan  berbedanya  laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.
b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan
Dalam  cara  pengukuran  pendapatan  untuk  pajak  dan  akuntansi,  juga  terdapat  perbedaan. Menurut  akuntansi,  pendapatan  pada  umumnya  diukur  sebesar  jumlah  yang  dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istemewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara  pengukuran  pendapatan  antara  pajak  dengan  akuntansi.  Misalnya,  perusahaan  yang dianggap  mempunyai  hubungan  istimewa  adalah  perusahaan  induk  dengan  anak perusahaannya.
c. Perbedaan pengakuan pendapatan
Dalam  keadaan  tertentu,  pengakuan  pendapatan  menurut  pajak  dapat  berbeda  dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan.  Untuk  tujuan  pajak,  keuntungan  dari  penjualan  aktiva  tetap  tidak  boleh    diakui sekaligus  pada  saat  terjadinya  penjualan,  melainkan  harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.
d. Perbedaan konsep biaya
Setiap  pengeluaran  atau  pengorbanan  ekonomis  yang  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh pendapatan  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  menurut  akuntansi.  Akan  tetapi,  untuk  tujuan perpajakan,  konsep  biaya  hanya  terbatas  pada  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan memelihara  penghasilan.  Oleh  karena  itu,  dapat  terjadi  bahwa  suatu  biaya  yang  menurut akuntansi  telah  diakui,  tetapi  tidak  diperkenankan  untuk  diakui  bagi  tujuan  perpajakan, misalnya sumbangan.  Bagi  perusahaan, sumbangan  yang diberikan merupakan  biaya, tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
e. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya
Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga  pertukaran.  Namun, bila  diantara  pihak  yang  melakukan  transaksi tersebut terdapat hubungan istemewa, maka pihak  pajak  dapat  menetapkan kembali  harga pertukaran  yang terjadi  karena  transaksi  yang dilakukan  antara  dua  pihak  yang  memiliki  hubungan  istemewa  dapat  saja  diatur  dan  dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga petukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan  dan  bagaimana  suatu  biaya  dibebankan  dalam  suatu  periode  mungkin  juga  berbeda antara  pajak  dengan  akuntansi.  Sebagai  contoh,  pembebanan  biaya  penyusutan.  Metode pembebanan  biaya penyusutan untuk  tujuan pajak sudah  ditegaskan dalam undang – undang. Demikian  pula  dengan  tarifnya.  Oleh  karena  itu,  jika  perusahaan  menerapkan  metode penyusutan  yang  lain  dari  undang – undang pajak,  maka  jelas  bahwa biaya penyusutan  yang diakui pasti akan berbeda.

## Perbedaan Koreksi Fiskal menurut SAK dan Pajak
Terdapat  perbedaan  dalam  perlakuan  penetapan  biaya  dan  pendapatan  menurut  Undang Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat adanya beda tetap dan beda sementara, perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal, serta pengaruh  perbedaan  tersebut  terhadap  laporan  keuangan,  yaitu  pada  besarnya  jumlah  pajak terutang dan jumlah laba usaha
a. Beda Tetap
Bagi perusahaan : semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.
Bagi Direktorat Jenderal Pajak : tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak. Ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah  faktor  pengurang  laba  kena  pajak  karena  ada  beberapa  jenis  pengeluaran  yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan Beda Tetap ( Permanent Difference)
b. Beda Sementara/Beda Waktu
Perbedaan  lainnya  adalah  perbedaan  yang  diakibatkan  karena  bedanya  saat  pengakuan (waktu  pengakuan),  baik  itu  terhadap  pendapatan  maupun  beban  (pendapatan/beban tangguhan),  juga  akibat  perbedaan  beban  penyusutan  dimana  pihak  Ditjend  Pajak menggunakan  metode  penyusutan  Garis  Lurus (Straight    Line    Method) ,    sementara perusahaan  mungkin  menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan  adanya perbedaan  alokasi  beban  penyusutan.  Prakiraan  umur  ekonomis
atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain, ada  perbedaan  metode  yang  digunakan  antara  akuntansi  komersial  dengan  ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan Beda Waktu (Time Difference).

## Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

## a. Koreksi Fiskal Positif
Koreksi atau penyesuaian yang akan menyebabkan bertambahnya laba kena pajak yang pada akhirnya pajak terutang badan akan bertambah besar, yang terdiri dari :
1. Pembagian  laba  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  seperti  dividen,  termasuk dividen  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi  kepada  pemegang  polis,  dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan  untuk  kepentingan  pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
a. Cadangan  piutang  tak  tertagih  untuk  usaha  bank  dan  badan  usaha  lain  yang menyalurkan  kredit,  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri
4. Premi  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi  dwiguna,  dan asuransi bea siswa,  yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali  jika  dibayar oleh  pemberi  kerja  dan  premi  tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa  yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai  serta  penggantian  atau  imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu  dan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  yang  diatur  dengan  atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Jumlah  yang  melebihi  kewajaran  yang  dibayarkan  kepada  pemegang  saham  atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta    yang    dihibahkan,    bantuan    atau    sumbangan,    dan    warisan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 ayat  (3)  huruf a dan huruf b, kecuali  sumbangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh pemerintah atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya  wajib  bagi  pemeluk  agama  yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan  untuk  kepentingan  pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi  administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan  kenaikan  serta  sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang- undangan di bidang perpajakan.
12. Persediaan  yang  jumlahnya  melebihi  jumlah  berdasarkan  metode penghitungan  yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
13. Penyusutan  yang  jumlahnya  melebihi  jumlah  berdasarkan  metode penghitungan  yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
14. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

## b. Koreksi Fiskal Negatif
Koreksi atau penyesuaian  yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena  pajak  dan PPh terutang yang terdiri dari :
1. Penghasilan Final :
a. Penghasilan  berupa  bunga  deposito  dan  tabungan  lainnya,  bunga obligasi dan surat utang negara,  dan  bunga  simpanan  yang dibayarkan oleh koperasi  kepada  anggota koperasi orang pribad.
b. Penghasilan berupa hadiah undian.
c. Penghasilan  dari  transaksi  saham  dan  sekuritas  lainnya,  transaksi derivatif  yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
e. Penghasilan dari Wajib Pajak Tertentu yang termasuk dalam kriteria  PP Nomor  46 Tahun 2013.
2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak :
a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat  yang berhak atau sumbangan  keagamaan  yang sifatnya  wajib
bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan  yang  diterima  oleh penerima  sumbangan  yang  berhak,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha, pekerjaan,  kepemilikan,  atau  penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
b. Harta  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga  sedarah  dalam  garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk  yayasan, koperasi,  atau  orang  pribadi  yang  menjalankan  usaha  mikro  dan  kecil,  yang ketentuannya  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
c. Warisan .
d. Harta  termasuk  setoran  tunai  yang  diterima  oleh  badan    sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal .
e. Penggantian  atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa yang diterima atau  diperoleh  dalam  bentuk  natura  dan/atau  kenikmatan  dari  Wajib  Pajak  atau Pemerintah,  kecuali  yang  diberikan  oleh  bukan  Wajib  Pajak,  Wajib  Pajak  yang dikenakan  pajak  secara  final  atau  Wajib  Pajak  yang  menggunakan  norma penghitungan khusus (deemed profit).
f. Pembayaran    dari    perusahaan    asuransi    kepada    orang    pribadi sehubungan dengan  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi  dwiguna, dan asuransi beasiswa.
g. Iuran  yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
h. Penghasilan   dari   modal   yang   ditanamkan   oleh   dana   pensiun sebagaimana dimaksud  pada  huruf  h,  dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Menteri Keuangan.
i. Bagian  laba  yang  diterima  atau  diperoleh  anggota  dari  perseroan komanditer yang modalnya  tidak  terbagi  atas  saham-saham,  persekutuan,  perkumpulan,  firma,  dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
j. Beasiswa  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  ketentuannya  diatur  lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
k. Sisa lebih  yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan, dalam  jangka  waktu  paling  lama  4  (empat)  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih tersebut,  yang  ketentuannya  diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
l. Bantuan atau santunan  yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada  Wajib  Pajak  tertentu,  yang  ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dengan  atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
m. Persediaan  yang jumlahnya  kurang dari  jumlah berdasarkan metode penghitungan yang  sudah  ditetapkan  dalam  Pasal  10  Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
n. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan  yang sudah  ditetapkan  dalam  Pasal  10  UU  No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
o. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  dan  sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
p. Dividen  atau  bagian  laba  yang  diterima  atau  diperoleh  perseroan terbatas sebagai Wajib  Pajak  dalam  negeri,  koperasi,  badan  usaha  milik  negara,  atau  badan  usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham  pada  badan  yang  memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen ) dari jumlah modal yang disetor.
Teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan seperti berikut ini:
1. Jika  suatu  penghasilan  diakui  menurut  akuntansi  komersial  tetapi  tidak  diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut  dari  penghasilan  menurut  akuntansi  komersial,  yang  berarti  mengurangi laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya.
2. Jika  suatu  biaya  atau  pengeluaran  diakui  menurut  akuntansi  tetapi  tidak  diakui sebagai  pengurang  penghasilan  menurut  fiskal,  rekonsiliasi  dilakukan  dengan mengurangkan biaya tersebut dari total biaya  menurut  akuntansi  komersial  yang berarti   menambah  laba  menurut  akuntansi komersial, dan sebaliknya.

## Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  batasan  masalah  maka  hipotesis  yang  diambil  adalah beban/biaya dan penghasilan yang masih harus dikoreksi fiskal, baik itu koreksi positif maupun koreksi negatif, atas laporan keuangan komersial perusahaan akan berdampak kepada laba kena pajak perusahaan.

## METODE PENELITIAN

## Kerangka Pemikiran
Wajib  Pajak  Badan  dapat  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  maupun  CV.  Setiap perusahaan yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan laporan keuangan berupa Neraca dan Laba Rugi Perusahaan dalam SPT Tahunan Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar.
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  deskriptif,  dengan  maksud  untuk mengetahui,  menggambarkan,  memaparkan  proses  penelitian  yang  sedang  diteliti  serta mengetahui pokok permasalahan yang terdapat di perusahaan. Penulis menemukan ada beberapa penyebab perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang ditemukan, yaitu:
1. Penghasilan  Bunga  Bank  Penghasilan  di  luar  usaha  Sudah  dipotong  PPh yang bersifat final
2. Penghasilan Deviden Penghasilan di luar usaha Masuk dalam pengecualian objek pajak
3. Biaya      Sumbangan/Hadiah      Biaya      (tercantum      dalam      laba/rugi)      Tidak  mengurangi penghasilan
4. Keuntungan  dari  penyertaan  saham  di  BEI  Penghasilan  di  luar  usaha  Tidak  menambah penghasilan.
5. Penghasilan dari sumbangan/hibah Penghasilan luar biasa Tidak menambah penghasilan.
6. Tunjangan  pegawai  dalam  bentuk  natura  Penghasilan  (bagi  pegawai)  dan  biaya  (bagi pemberi kerja) Tidak mengurangi penghasilan.
7. Biaya Entertainment dapat dimasukkan sebagai biaya sebagai deductible expencse jika ada daftar nominatifnya, dan sebaliknya.
8. Biaya  denda  dan  bunga  pajak  Pengurang  penghasilan Non  deductible expense.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :
1. Data primer  diperoleh  dari perusahaan melalui  proses  wawancara  dan tanya jawab dengan bagian keuangan dan perpajakan
2. Data  sekunder  diperoleh  dari  Perusahaan  dengan  mengumpulkan  data  laporan  keuangan komersial tahun 201

## Populasi dan Sampel
Populasi  dan  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  PT  Citra  Tumbuh  Lestari  pada  bagian keuangan dan perpajakan dengan data laporan keuangan komersial tahun 2013.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode analisis  deskriptif.  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengumpulkan,  menyusun,  dan mengintepretasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan di dalam perusahaan. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan  adalah :
a. Melakukan koreksi fiskal atas laporan   keuangan   komersial   PT   Citra Tumbuh Lestari.
b. Menghitung  kembali  besaran  Laba  Kena  Pajak  PT  Citra  Tumbuh  Lestari setelah koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan yang berlak.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  PT  Citra  Tumbuh  Lestari  yang  beralamatkan  Jalan  Petojo Selatan I No. 40 Jakarta Pusat. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung 12 Januari – 15 Maret 2014.

## PEMBAHASAN

## Pendapatan dan Biaya yang Non Deductible
1. Penyusutan
UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (b)  tertulis : ” Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain  yang mempunyai masa manfaat lebih dari  1 (satu) tahun sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasa l 11 A”.
Sesuai dengan pasal 11 ayat (6) metode penyusutan yang diperbolehkan untuk kelompok bangunan  permanen  maupun  tidak  permanen  adalah  metode  garis  lurus  (pasal  11  ayat  (1) penyusutan dilakukan pada bagian-bagian  yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan  bagi  harta  tersebut)  dan  untuk  kelompok bukan bangunan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun (pasal 11 ayat (2) penyusutan dapat dilakukan dalam bagian- bagian  yang  menurun  selama  masa  manfaat,  yang  dihitung  dengan  cara  menerapkan  tarif penyusutan  atas  nilai  sisa  buku,  dan  pada  akhir  masa  manfaat  nilai  sisa  buku  disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas.
Dalam  melakukan  perhitungan  biaya  penyusutan  atas  aktiva,  perusahaan  belum mengelompokkan aktiva – aktiva tersebut sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, penulis mengoreksi biaya – biaya penyusutan atas aktiva perusahaan, diantaranya :
1. Biaya penyusutan peralatan kantor
PT  Citra  Tumbuh  Lestari  membuat  kebijakan  manajemen  untuk  penyusutan  peralatan kantor diestimasi dengan umur ekonomis selama 5 (lima) tahun dan penyusutan dihitung berdasarkan metode penyusutan garis lurus, sehingga beban penyusutan untuk peralatan kantor pada tahun 2013 untuk laporan keuangan komersial sebesar Rp 37.767.434.
Pada  pelaporan  pajak  PT  Citra  Tumbuh  Lestari  menggunakan  metode  saldo  menurun kelompok  1  dengan  masa  manfaat  4  (empat)  tahun.  Penyusutan  hasil  fiskal  menurut perhitungan penulis adalah Rp 15.316.554, dan dari data yang diperoleh diketahui tidak ada  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  peralatan  kantor  yang  dikapitalisasi.  Berdasarkan perhitungan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penyusutan  komersial  lebih  besar dibandingkan penyusutan untuk fiskal sebesar Rp 22.450.880 yang harus dikoreksi positif beda waktu.
2. Biaya Kendaraan Kantor
Biaya kendaraan kantor yang dikeluarkan termasuk untuk pembeliaan bahan bakar,  karcis toll   dan   parkir   kendaraan   perusahaan berdasarkan data. penggunaan biaya kendaraan kantor tahun 2013  adalah sebesar Rp 72.660.054.  Adapun mobil perusahaan bertempat tinggal di garasi kantor. Namun pada bulan Mei – Desember 2013 ditemukan pembebanan biaya  kendaraan  pribadi  untuk  pimpinan  sebesar  Rp  18.376.850  dan  perusahaan  tidak melakukan koreksi atas biaya kendaraan kantor. Meskipun demikian, sesuai dengan KEP- 220/PJ/202  yang  mulai  berlaku  pada  18  April  2002  Pasal  3  ayat  (1)  kendaraan perusahaan  (sedan)  yang  dibawa pulang  dan  dikuasai  pegawai  maka  atas  biaya  bahan bakarnya  hanya  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  sebesar  50%  dari  biaya
komersialnya.  Berdasarkan  aturan  tersebut  maka  penulis  memperhitungkan  sebagai berikut: Rp  18.376.850  x  50%  =  Rp  9.188.425  diperhitungkan  sebagai  koreksi  positif beda tetap.
3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Biaya  pemeliharaan  kendaraan kantor  pada  tahun  2013  adalah  sebesar  Rp. 81.127.000 dan  posisi  kendaraan  kantor  terdapat  di  garasi  kantor.  Namun  pada  bulan  Mei  sampai Desember  2013  ditemukan  data  pembebanan  pemeliharaan  kendaraan  pribadi  untuk pimpinan sebesar Rp 13.865.425 dimana perusahaan belum melakukan koreksi atas biaya pemeliharaan kendaraan Sesuai dengan  KEP-220/PJ/2002  yang mulai berlaku   pada  18 April  2002  pasal  3  ayat  2  : ” Atas  biaya  pemeliharaan  atau  perbaikan  rutin  kendaraan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)   yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak  yang bersangkuta n” Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  penulis  mengoreksi biaya    yang  dapat  dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 50% dari Rp. 13.865.430 sebesar Rp. 6.932.715. Ini merupakan koreksi positif karena beda tetap
4. Biaya Perhubungan
Biaya  perhubungan  dalam  akun  perusahaan  adalah  biaya  untuk  telepon,  fax  dan internet.  Adapun  berdasarkan  data  perusahaan,  biaya  perhubungan  pada  tahun  2013 sebesar  Rp  141.854.646  yang  terdiri  atas  biaya  telepon/fax  dan  internet  sebesar  Rp 111.433.680 dan biaya pembelian pulsa prabayar seluler maupun pulsa pascabayar seluler sebesar  Rp  30.420.966.  Berdasarkan  hal  tersebut,  biaya  telepon/fax  dan  internet merupakan  biaya  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  perusahaan,  karena  itu  sesuai dengan  UU  No  36  tahun  2008  pasal  6  ayat  1(a),  biaya  listrik,  telepon  dan  air  yang pembayarannya dapat dibuktikan dari tagihan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Namun,  penggunaan  telepon  seluler  dikategorikan  sebagai  barang  pribadi  walaupun penggunaannya untuk keperluan kantor, karena tidak dapat dipisahkan  secara  jelas  dan pasti  untuk  penggunaan  keperluan  kantor  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk kenikmatan/natura.
Dengan  melihat  pada  UU  36  tahun  2008  pasal 9 ayat 1(e), jelas biaya ini tidak dapat dibebankan. Akan tetapi, berdasarkan KEP  -  220/PJ./2002yang   mulai  berlaku  18  April 2002  tentang  Perlakuan  Pajak  Penghasilan  atas  Biaya  Pemakaian  Telepon  Seluler  dan Kendaraan  Perusahaan  pasal  1  ayat  2: “ Atas  biaya  berlangganan  atau  pengisian  ulang pulsa  dan  perbaikan  telepon  seluler  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk pegawai  tertentu  karena  jabatan  atau  pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan  dalam  tahun  pajak  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  penulis memperhitungkan kembali untuk  biaya pembelian pulsa prabayar seluler maupun pulsa pascabayar seluler sebesar Rp 30.420.966 dan  penulis  melakukan   koreksi  positif  beda tetap   sebesar   50%   dari   Rp 30.420.966 yaitu Rp 15.210.483
5. Biaya Pelayanan ( Entertainment )
Biaya pelayanan atau sering disebut biaya entertainment yang biasa digunakan oleh perusahaan  untuk  menjamu  klien  dalam  rangka  membina  hubungan  baik  kerjasama.
Namun tentunya pembebanan ini harus berdasarkan aturan perpajakan. Dasar aturannya yaitu:  Surat  Edaran  DJP  No.  SE-27/PJ.22/1986,  tanggal  14  Juni  1986.      Biaya entertainment/jamuan/representatif  mempunyai  syarat  tertentu  agar  biaya  yang dikeluarkan  oleh  suatu  perusahaan  untuk  entertainment/jamuan/representative tersebut  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  perusahaan  dalam  menentukan  laba fiskal  sebagai  dasar  pengenaan  pajak  penghasilan  sesuai  dengan  surat  edaran  SE- 27/PJ.22/1986  yaitu  biaya  yang  dikeluarkan  tersebut  merupakan  biaya  untuk mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  dan  harus  melampirkan  daftar nominatif dalam SPT Tahunan PPh pada tahun pajak yang bersangkutan. Daftar nominatif entertainment terdiri dari:
a. Nomor urut
b. Tanggal diberikannya entertainment
c. Nama/tempat entertainment diberikan
d. Alamat entertainment
e. Jumlah biaya entertainment
f. Relasi : nama, posisi, nama perusahaan,jenis usaha.
PT Citra Tumbuh Lestari dalam laporan  laba rugi tercantum biaya entertainment sebesar Rp. 38.756.392,- dan dari jumlah tersebut yang dapat dilampirkan daftar nominatif atas biaya  entertainment  sebesar  Rp  29.975.650. maka  sejumlah  Rp 8.780.742,- harus di koreksi fiskal positif beda tetap karena PT Citra Tumbuh Lestari tidak (dapat) melampirkan daftar  nominatif  atas  biaya  entertainment  tersebut  sesuai  dengan  surat  edaran  SE- 27/PJ.22/1986
6. Biaya Lain-Lain
Biaya  lain-lain  pada  PT  Citra  Tumbuh  Lestari  merupakan  salah  satu  biaya  yang tidak  dapat  dibuktikan  perincian  penggunaannya  secara  jelas.  Berdasarkan  hal  tersebut maka biaya lain-lain PT Citra Tumbuh Lestari seluruhnya harus dilakukan koreksi positif beda tetap sebesar Rp 44.171.649,-
7. Biaya Mess
PT Citra Tumbuh Lestari menyediakan Mess bagi pegawai  yang berasal dari luar kota. Adapun biaya mess ini termasuk biaya sewa rumah, listrik, air dan internet kabel tv untuk  tahun  anggaran  2013.  Hal  ini  dikategorikan  sebagai  natura/kenikmatan  yang diterima oleh karyawan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan   perusahaan.  Oleh karena  itu  sesuai  dengan  UU  36/2008  pasa  9  ayat  1(e),  biaya  mess  sebesar  Rp. 232.450.000,- dilakukan koreksi fiskal positif beda tetap.
8. Sumbangan HUT RI
Pada  umumnya  sumbangan  dan  bantuan  tidak  boleh  dikurangkan  karena  bagi penerimanya pada umumnya bukan objek pajak. Namun untuk lebih tegasnya kita harus melihat ketentuan di Pasal 9 ayat (1) no.36 tahun 2008 yang mengatur biaya-biaya  yang tidak boleh dikurangkan. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf g tertulis sebagai berikut : ” Harta yang  dihibahkan,  bantuan  atau  sumbangan,  dan  warisan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 ayat  (3)  huruf a  dan  huruf b, kecuali  sumbangan sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh pemerintah  atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh  pemerintah,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Pemerinta h” D engan  demikian  penulis  melakukan  koreksi  positif  beda  tetap  sebesar Rp 1.700.000,- untuk sumbangan HUT RI.
9. Pendapatan Bunga
Pada tahun 2013, PT Citra Tumbuh Lestari mendapatkan pendapatan bunga dari simpanan rekening giro perusahaan sebesar Rp 38.543.829,- Melihat UU No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a menyebutkan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah : ” penghasilan   berupa  bunga  deposito   dan  tabungan   lainnya,   bunga obligasi dan  dan  surat  utang  Negara  dan  bungan  simpanan  yang  dibayarkan  oleh  koperasi kepada  anggota  koperasi  orang  pribadi ” M aka dari itu pendapatan bunga bersifat final yang artinya pajak penghasilannya telah dipotong pada saat penghasilan tersebut diterima sehingga pada akhir tahun  tidak  boleh  lagi  diperhitungkan  dan  harus  di  koreksi  negatif karena beda tetap sebesar Rp 38.543.829,-

## Pendapatan dan Biaya yang Deductible
Setelah pembahasan mengenai pendapatan dan biaya  yang non deductible , penulis akan membahas mengenai pendapatan dan biaya yang masuk dalam kategori deductible atau dapat dibebankan karena sudah sesuai UU Perpajakan yang berlaku.
1. Biaya Gaji dan Bonus
Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  wajib  pajak  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk diantaranya tercantum dalam pasal 6 ayat  1(a)  no.2: “ biaya    yang  berkenaan    dengan  pekerjaan  termasuk  upah,    gaji, honorarium  bonus,  gratifikasi,  dan  tunjangan    yang  diberikan  dalam  bentuk  uang ”. Berdasarkan ayat tersebut, maka biaya-biaya seperti Gaji Karyawan, Bonus, Pesangon, serta biaya-biaya  yang berhubungan langsung dengan pekerjaan  atau produksi, tidak perlu dikoreksi fiskal.
2. Biaya Administrasi Bank
Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1(a) no. 8 dan no.9 dijelaskan bahwa biaya administrasi  bank dan biaya pajak kecuali pajak penghasilan merupakan  biaya yang deductible. Oleh karena itu biaya administrasi bank sebesar Rp 38.960.654,- dapat dibebankan dan sesuai dengan aturan perpajakan.
3. Beban Bunga dan Sewa
Berdasarkan Pasal 6 ayat 1(a) UU PPh no. 36 tahun 2008, yang termasuk biaya fiskal yaitu  biaya  yang  dipergunakan  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara penghasilan diantaranya: beban bunga, sewa dan royalti (ayat 1a no 3), serta kerugian selisih kurs mata uang asing (ayat 1e), maka  beban  bunga  sebesar  Rp  2.498.734  dan
beban  sewa  kantor  sebesar  Rp 25.000.000 sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan dapat dibebankan.
4. Biaya penyusutan kendaraan kantor
Biaya  penyusutan kendaraan  kantor sebesar Rp  36.000.000  dapat  dibebankan secara penuh  karena  kendaraan  kantor  bertempat  tinggal  di  garasi  kantor  dan  tidak  dibawa pulang oleh pegawai maka sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 yang mulai berlaku pada 18 April 2002.

## PEMBAHASAN
Pada  laporan  keuangan  komersial  PT  Citra  Tumbuh  Lestari  tahun  2013  dilaporkan perusahaan mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp 4.147.756.474,- namun setelah dilakukan koreksi  fiskal  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  maka  laba  yang  diakui  fiskal sebesar Rp 2.645.998.935. Adapun koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan berpengaruh terhadap pengakuan laba (rugi) PT Citra Tumbuh Lestari selama tahun 2013, dimana hasil  koreksi  fiskal  positif  sebesar  Rp  340.884.894,-  dan  koreksi  fiskal  negatif  sebesar  Rp 38.543.829,-
Berdasarkan hal tersebut  diatas maka sebagai akibat terjadinya koreksi fiskal positif dan negatif  maka  terjadi  perubahan  laba  komersial  perusahaan  dari  Rp  2.645.998.935  menjadi  Rp 2.948.340.000 atau mengalami kenaikan sebesar 11,42% dari laba yang diakui fiskal lebih besar. Dengan demikian koreksi positif jelas mengakibatkan keuntungan yang diakui oleh fiskal menjadi semakin besar dan semakin besar biaya yang dikoreksi positif maka akan semakin kecil rugi yang diakui oleh fiscal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  PT  Citra  Tumbuh  Lestari  terlihat  belum  melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, dimana terdapat beberapa biaya dalam laporan  laba  rugi  komersial  yang  belum  di  koreksi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis menemukan total koreksi positif koreksi fiskal positif sebesar Rp 340.884.894,- dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 38.543.829.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan  yang diuraikan  oleh penulis maka berikut  ini  adalah saran yang dapat diterapkan :
1. Perusahaan  dapat  meminimalkan  koreksi  positif  atas  biaya-biaya  yang  terjadi  dengan mematuhi setiap peraturan perpajakan yang ada seperti:
a. Membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment atau representatif, hal ini untuk dapat dibebankan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti:
- Tidak  melakukan  pembebanan  biaya  kendaraan  dan  pemeliharaan  kendaraan  untuk pimpinan  yang dibawa pulang ke rumah walaupun kendaraan tersebut  terlibat  dalam kegiatan aktivitas perusahaan.
- Melakukan  pengawasan   lebih  ketat  untuk  kelengkapan  data  transaksi keuangan yang  dapat  dibuktikan  agar  biaya  lain-lain  dapat  ditekan  seminimal  mungkin,  maka
sebaiknya biaya-biaya tersebut dibuatkan rinciannya serta dipisahkan antara biaya yang boleh dikurangkan dengan biaya yang tidak boleh dikurangkan.
- Menghilangkan biaya mess atau menggantikannya sebagai tunjangan sewa perumahan bagi karyawan sehingga dapat dibebankan dan tidak perlu koreksi fiskal positif.
2. Pegawai   pada   Departemen   Akuntansi   dan   Keuangan   diharapkan   mengetahui peraturan perpajakan  terbaru atau  perubahan-perubahan  yang dikeluarkan oleh  Ditjen  Pajak,  apabila tidak demikian maka setiap kelalaian akan mendapatkan sanksi pajak.
3. Peraturan  Pajak  dibuat  untuk  ditaati  sebagaimanamestinya,  terjadinya  pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Gustian  Djuanda  dan  Irwansyah  Lubis.  2006. Pelaporan  Pajak  Penghasilan; Edisi  Revisi. Jakarta  : Gramedia  Pustaka  Utama.
Mardiasmo, Perpajakan ,  Edisi Revisi 2006, Yogyakarta,  Penerbit Andi, 2 006.
Mulyono,Djoko., Akuntansi  Pajak, Edisi  ke-2,  Yogakarta,  Penerbit  Andi,  2007.  Pardiat, Akuntansi  Pajak, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010.
Republik Indonesia, Keputusan  Direktur  Jendral  Nomor  KEP-220/PJ/2002   tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan perusahaan
Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-27/PJ.22/1986  tentang Biaya “ Entertainmen t” dan Sejenisnya  (Seri PPh Umum 18).
Republik  Indonesia,   Undang-undang   Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan Ketiga  atas Undang-undang  Nomor 6 tahun 1983  tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan
Republik   Indonesia,   Undang-undang   Nomor   36   Tahun   2008   tentang   Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang    Pajak Penghasilan. Sugiyono, Metode Penelitian  Bisnis , Cet. Ke-13. Bandung : Alfabeta,  2009.
Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati.  Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba  Empat. 2007.
Yahya,  Johannes., Akuntansi  Perpajakan  Pos – Pos  Neraca, Jakarta,  Mitra  W acana Media, 2010.