Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 110-117 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Strategi Lembaga Adat Panglima Laot dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pidie
Provinsi Aceh
Rachmad Munazir *1 , Mujiburrahman 1
1 Program  Studi  Pendidikan  Sejarah,  FKIP,  Universitas  Serambi  Mekkah,  Banda  Aceh,  23249, Indonesia.
*Email korespondensi: munazir.rm@gmail.com , Mujiburrahman@serambimekkah.ac.id
Diterima 2 Agustus 2018; Disetujui 23 September 2018; Dipublikasi 31 Oktober 2018
Abstract: This  study  aims  to  investigate  the  role  of  Panglima  laot  in  solving  the  conflicts  amongst  the fishermen in Aceh.   Panglima Laot (The sea commander) is a tribal fishing community exist in Aceh that constitute and use customary maritime law (hukom adat laot) as their fundamental rule. Panglima laot has a  strategic  function  as  the  only  platform  for  all  fishmernen  in  Aceh.  One  of  their  strategic  duties  is  to manage the fisherman community as a unite coastal community that depends their life on the sea to meet their daily needs. Panglima laot also serves as the one who will take the responsibility to solve the social conflicts that may occur among the fishermen. This study used the qualitative descriptive method. The data was collected mainly from words and actions that were gathered from observation and and interview. This research tried to find out the concept map and strategy used by Panglima laot in solving various kinds of cases amongst the fishermen. The result showed that Panglima laot used the strategic customary approach to resolve the conflicts. Further, they put the custom values that has rooted in the fishing community as a tool in preventing the disputes in the community. These custom values which include adat laot, hukom adat laot, and hukom meupayong were socialised to the community and applied as the law enforcement effort . These particular effort  were used as   the main sign carried out by  Panglima Laot to prevent conflicts. If the  conflicts  exist,  Panglima  laot  will  solve  the  conflicts  by  implementing  the  customary  law  which  done through Customary Maritime Law Judicial Court.
Keywords: Panglima laot, strategy, conflict, fishermen.
Abstrak: Panglima laot merupakan kearifan pesisir yang berkembang di Aceh, sehingga panglima laot juga dikenal  sebagai  pemimpin  adat  bagi  nelayan  di Aceh. Panglima laot memiliki  kedudukan  yang  starategis dalam  masyarakat  nelayan  sebagai  pemimpin  adat.  Salah  satunya  strategis  dalam  mengatur  komunitas nelayan  sebagai  sebuah  kesatuan  masyarakat  pesisir  yang  menggantungkan  hidupnya  pada  laut  untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  nelayan.  Posisinya  sebagai  pemimpin  adat  tentu  akan  memberikan ruang  pada panglima laot untuk  menangani  masalah  konflik  sosial  kenelayanan,  yaitu  konflik  sesama nelayan.  Sehingga  penilitian  ini  memiliki  target  untuk  melihat  bagaimana  starategi panglima laot dalam upaya  menyelesaikan  konflik  nelayan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  diskriptif, dimana metode ini lebih menitik beratkan pada kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai yang kemudian dijadikan data  analisis  untuk  menjawab  rumusan  masalah.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menemukan  peta  konsep dan  strategi  yang  digunakan  oleh panglima laot dalam  menyelesaikan  berbagai  macam  kasus  konflik
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
sesama  nelayan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah, panglima laot menempatkan  pendakatan  adat sebagai posisi yang strategis dalam menyelesakain konflik sesama nelayan. Panglima laot menjadikan nilai adat yang telah mengakar dalam masyarakat nelayan sebagai alat dalam pencegahan konflik, dengan konsep penegakan  dan  mensosialisasi hukom adat  secara  maksimal.  Baik  itu  dimensi  adat laot , hukom adat laot maupun hukom meupayang . Adanya penegagakan hukum adat secara baik dan disosialisasi sebagai bentuk pencerdasan  kepada  para  nelayan  merupakan  rambu  utama  yang  dilakukan  oleh panglima laot untuk mencegah konflik. Dalam hal penyelesaian konflik (sengketa), panglima laot berpegang teguh pada aturan adat, yang dijabarkan dalam pelaksanaan hukum adat melalui peradilan hukom adat laot . Peradilan adat laot merupakan istrumentasi utama dalam menyelesaikan konflik oleh panglima laot .
Kata kunci : panglima laot, strategi, konflik, nelayan.
Panglima laot sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudra  Pasai  pada  abad  ke  14,  kemudian dipertegas oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada  saat  itu  posisi panglima  laot adalah perpanjangan  tangan  sultan  dalam  rangka mengerjakan  dua  tugas  utama,  yaitu  memungut cukai  dari  kapal-kapal  dagang  yang  berlabuh  di pelabuhan  dan  memobilisasi  rakyat  untuk kepentingan perang (Adli dkk 2006: 7).
Menurut  A.M.  Djuliati  Suroyo  (2013:  303), Aceh  pada  masa  Sultan  Iskandar  Muda  pernah mengeluarkan  hukum  adat  laut,  yang  khusus mengatur  penangkapan  ikan  di  laut,  kaitannya dengan  para  nelayan,  upah  kerja,  perahu,  peralatan dan  lain-lain.  Pejabat  yang  mengurus  semua  itu adalah panglima laot . Dalil yang disebutkan di atas merupakan  bukti panglima laot sudah  berjalan cukup  lama  dalam  kehidupan  nelayan  Aceh. Kearifan  lokal  lembaga  adat panglima laot ini merupakan  warisan  budaya  maritim  Indonesia dimana ini adalah salah satu kekayan khasah budaya bangsa Indonesia sebagai negara maritim.
Panglima laot merupakan  kearifan  lokal masyarakat  pesisir  yang  dimiliki  oleh  masyarakat Aceh.  Kearifan  lokal  ( local wisdom )  sendiri  dalam kamus  terdiri  dari  dua  kata: kearifan ( wisdom )  dan lokal ( local ). Dalam Kamus Inggris Indonesia, local
berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan  kebijaksanaan.  Secara  umum  maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan  setempat  ( local )  yang  bersifat bijaksana,  penuh  kearifan,  bernilai  baik,  yang tertanam  dan  diikuti  oleh  anggota  masyarakatnya. Dalam  antropologi,  kearifan  lokal  dikenal  sebagai local genus .    Menurut  Gobyah  (2008:19)  kearifan lokal  ( local genius )  adalah  kebenaran  yang  telah mentradisi  atau ajeg dalam  suatu  daerah.  Kearifan lokal  terbentuk  sebagai  keunggulan  budaya masyarakat  setempat  maupun  kondisi  geografis dalam  arti  luas.  Kearifan  lokal  merupakan  produk budaya  masa  lalu  yang  patut  secara  terus-menerus dijadikan  pegangan  hidup.  Meskipun  bernilai  lokal tetapi  nilai  yang  terkandung  di  dalamnya  dianggap sangat  universal.  Menurut  Caroline  Nyamai-Kisia, kearifan  lokal  adalah  sumber pengetahuan  yang diselenggarakan  secara  dinamis,  berkembang  dan diteruskan  oleh  populasi  tertentu  yang  terintegrasi dengan  pemahaman  mereka  terhadap  alam  dan budaya sekitarnya
Panglima laot sebagai pemimpin adat terhadap masyarakat  nelayan,  tentu  akan  menjalankan fungsinya  sebagai  ketua  adat,  sehingga  ia  akan memiliki  peran  dalam  masyarakat  nelayan. Lazimnya kehidupan masyarakat yang hidup secara
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 110-117 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
berkelompok,  tentu  akan  menimbulkan  konflik  di sesama  kelompok  itu  sendiri.  Begitu  juga  dengan nelayan  sebagai  salah  satu  kesatuan  kelompok masyarakat  yang  menggantungkan  hidupnya  pada laut  juga  memiliki  konflik  sesama.  Menurut panglima laot Kabupaten  Pidie,  konflik  atau pertikaian  sesama  nelayan  acap  sekali  terjadi, Panglima Laot Pidie  mengatakan  bahwa  hal  itu lumrah dan sangat alamiah. Salah satu konflik yang kerap  terjadi  sesama  nelayan  adalah  konflik  pada saat melakukan penangkapan ikan dilaut.
Mengacu  pada  monografi  perikanan  Daerah Istimewa  Aceh  (Anonim,  1973:  102)  paling  tidak ada  empat  tugas  utama panglima laot .  Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:
1. Mengawasi dan memelihara hukum adat laut.
2. Mengatur tatacara penangkapan ikan.
3. Menyelesaikan berbagai pertikaian yang terjadi dalam hubungannya dengan  penangkapan ikan di laut.
4. Menyelenggarakan upacara adat laut, menangani  kecelakaan  di  laut,  gotong  royong dan masalah sosial lainnya.
Dalam buku pegangan adat tgk imum menasah menyebutkan  bahwa, panglima laot adalah  orang yang  memimpin  adat  istiadat  atau  kebiasaan  yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengatur tempat/areal penangkapan  ikan,  penambatan  perahu  dan menyelesaikan  sengketa,  bagi  hasil.  Kekuasaan panglima laot hanya berlaku di wilayah laut meliputi semua  aspek  kehidupan  di  laut.  Tugas panglimat laot tidak  hanya  sekedar  melakukan  pengaturan tetapi juga memberikan sanksi (M. Saleh, 2007: 16).
Melihat  data  di  atas  yang  menjelaskan  ihwal tugas dan fungsi panglima laot, menunjukkan bahwa
panglima laot memiliki  peran  dalam  hal penyelesaian  dan  pencegahan  konflik  (sengketa) para  nelayan.  Peran  yang  melekat  pada  pemimpin adat tersebut, tentu telah memberikan ruang kepada panglima laot untuk  berwenang  menyelesaikan konflik  sebagai  sebuah  kewajiban  adat.  Berangkat dari fakata adat bahwa panglima laot memiliki tugas dan kewenangan adat dalam menyelesaikan konflik nelayan,  maka  menarik  untuk  diteliti  bagaimana strategi panglima laot di  wilayah  adat  Kabupaten Pidie  dalam  menyelesaikan  konflik(sengketa)  antar sesama nelayan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian  ilmiah  yang  bertujuan  untuk  memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang  mendalam  antara  peneliti  dengan  fenomena yang  diteliti  (Haris,  2010:  9).  Menurut  Keirl  dan Miller (Moelong,
1991:19) yang dimaksud dengan penelitian  kualitatif  adalah  tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental  bergantung  pada  pengamatan  pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan  orang-orang  tersebut  dalam bahasanya  dan peristilahannya.  Dalam  penelitian  kualitatif  ini  data yang  terkumpul  bukan  data  berbentuk  angka melainkan  berupa  naskah-naskah  wawancara catatan-catatan.
Di  samping  itu,  penelitian  ini  juga membutuhkan  pendekatan  multi  disiplin  ilmu. Pedekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  sosiologi,  antropologi  dan sejarah.  Pendekatan  sosiologi  diperlukan  guna
melihat  gejala  masyarakat  pesisir  dalam  konteks lembaga panglima laot .  Antropologi  digunakan untuk alat analisis keberadaan budaya dalam melihat lembaga adat panglima laot sebagai sebuah budaya pesisir  yang  sudah  menjadi  pandangan  hidup nelayan.  Pendekatan  sejarah  akan  digunakan  untuk melihat  kembali  perkembangan  lembaga panglima laot yang sudah berjalan, kemudian yang terpenting pendekatan sejarah digunakan dalam hal pengumpulan  data-data  yang  berkaitan  perjalanan panglima laot yang  terdahulu  sampai  sekarang, sehingga dapat membantu peneliti untuk memahami panglima laot secara  menyeluruh.  Dengan pendekatan tiga disiplin ilmu yang telah dijelaskan di atas,  maka  dapat  dikemukakan  konsep  terhadap penelitian strategi lembaga adat panglima laot dalam menyelesaikan  konflik  (sengketa)  antar  sesama nelayan  pada  masyarakat  nelayan  di  Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada awal pembahasan hasil penlitian ini, ada baiknya  dijelaskan  terlebih  dahulu  konsep  strategi dalam  peneliatian  ini,  hal  ini  diperlukan  untuk mengkunci  perspektif  pembaca  terhadap  strategi yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini.  Jadi  pada dasarnya  strategi  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan. Menurut  Marrus  (2002:  31) i strategi  didefinisikan sebagai  suatu  proses  penentuan  rencana  para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang  organisasi,  disertai  penyusunan  suatu  cara atau  upaya  bagaimana  agar  tujuan  tersebut  dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999: 10) ii mengartikan strategi  adalah  suatu  bentuk  atau  rencana  yang mengintegrasikan  tujuan-tujuan  utama,  kebijakan-
kebijakan  dan  rangkaian  tindakan  dalam  suatu organisasi  menjadi  suatu  kesatuan  yang  utuh. Strategi  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  strategi panglima laot dalam  dalam mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat  nelayan  melalui  penyelesaian  konflik (sengketa) antar sesama nelayan.
Kedudukan panglima laot dalam  masyarakat nelayan  sangat  penting  sebagai  pemimpin  adat. Karena  tanpa  pemimpin  kelompok  manapun  akan susah dalam mencapai tujan. Keberadaan panglima laot sebagai  pemimpin  juga  menjadi  instrumentasi penting  oleh  masyarakat  nelayan  dalam  mencapai kesejahteraan. Panglima laot merupakan  pelaksana hukum  adat,  salah  satu  aspek  dari  hukum  adat tersebut adalah penyelesaain perselisihan paham atau konflik  sesama  nelayan.  Adanya  kondisi  yang kondusif  aman  dan  berkeadilan  maka  akan mendorong  adanya  kesejahteraan  nelayan  dalam menacari nafkah di laut. Atau bisa dimaknai bahwa, nelayan  besar  tidak  akan  menzalimi  nelayan  kecil, karena panglima laot telah memberikan koridor adat dalam  menjamin  hak  minoritas  atau  nelayan  yang kecil  seperti  pukat  darat,  jalo  kawe  dan  jeremai. Peran  ini  jelas  bisa  dijalankan  oleh  panglima  laot sebagaimana  termaktub  dalam  Perda  Nomor  7 Tahun  2000  tentang  penyelenggaraan  kehidupan adat, pasal 1 ayat (14) menyebutkan yang dimaksud dengan panglima laot adalah orang yang memimpin adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku di  bidang  penangkapan  ikan  dan  penyelesain sengketa.  Penekanan  pada  penyelesaian  sengketa pada  perda  tersebut,  menunjukkan  bahwa  posisi panglima laot dalam  hal  penyelesaan  konflik nelayan sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa, di samping hukum adat yang dijalankan oleh panglima
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 110-117 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
laot sebagai  nilai  warisan  nenek  moyang  juga diberikan  penegasan  oleh  peraturan  daerah  sebagai hukum  positif.  Sehingga  ada  penguatan  kepada panglima laot dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin adat terhadap mansyarakat nelayan.
Kabupaten  Pidie  sebagai  daerah  penelitian adalah  salah  satu  kabupaten  pesisir  yang  dimiliki oleh  Aceh,  secara  geografis  kabupaten  tersebut tepatnya  terletak  antara  04,30°  –  04,60°  Lintang Utara dan 95,75° – 96,20° Bujur Timur dengan luas wilayah 3.562,14 km2. Pidie memiliki panglima laot lhok Sembilan orang. Panglima laot lhok merupakan ujung tombak dari penegakan hukum adat. Menurut Ilayas Amin, selaku Panglima Laot Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa, panglima laot lhok merupakan panglima  yang  berhubungan  langsung  dengan nelayan  tatkala  konflik  pecah  di  kalangan  nelayan. Karena  yang  menyidangkan  perkara  sengketa nelayan ada di lhok masing-masing nelayan. Kecuali jika  konflik  melibatkan  nelayan  antara lhok yang berbeda,  misalnya  konflik  antara  nelayan Lhok Kuala Tari  dengan  nelayan Lhok Kuala Lheu.  Ini akan  disidang  oleh  kedua panglima laot lhok ,  dan biasanya panglima laot kabupaten juga hadir.
Tabel 1: Jumlah panglima laot di Kabupaten Pidie
Panglima laot memiliki  wilayah  kekuasaan adat  yang  meliputi  sepanjang bineh pasie (tepi pantai),  dari  arah  darat  dimulai  dari  titik  terakhir ombak laut pecah atau tempat tumbuhnya tanaman
tapak guda (sejenis tanaman menjalar, yang daunnya mirip telapak kaki kuda) hingga ke laut lepas dalam jangkauan masyarakat adat setempat (Sanusi: 2003: 36-37). Setiap panglima laot memiliki wilayah kerja di  setiap kuala, di  mana kuala tersebut  menjadi tempat  berlabuh  parahu  nelayan. Panglima  laot ini lazim  dikenal  dengan  nama panglima  laot  lhok , sedangkan panglima laot kabupaten berkerja sesuai dengan  wilayah  kabupaten,  hingga panglima  laot provinsi  yang  meliputi  wilayah  kerja  provinsi  pula (Muji: 2015:7).
Panglima laot merupakan  simbol  bagi tegaknya  hukum  adat  laut,  sehingga  jabatan panglima laot merupakan suatu tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di laut dan segala sesuatu yang  menyangkut  hubungan  kelautan  diantara para anggota  nelayan  (Fazriah  Amfar,  2015).  Dalam penyelesaian konflik nelayan panglima laot sebagai pimpinan  adat  memiliki  beberapa  srtategi  dalam mengurai  konflik.  Tidak  hanya  menyelesaikan konflik,  akan  tetapi  juga  mencegah  terjadinya konflik sesama nelayan. Menurut Raihan & Mulyadi A, ada beberapa teknik yang dipergunakan Panglima Laot dalam menjaga kedamaian antar nelayan yaitu; Teknik  persuasif,  Teknik  Penerangan,  Teknik Parsitipatif,  Teknik  reward  dan  Teknik  punishment (Raihan, 2017).
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan panglima laot di lhok perairan  Pidie  ada  beberapa starategi  kusus  yang  dijalankan  oleh panglima laot dalam mencegah dan meyelesaikan koflik nelayan di Kabupaten Pidie. Pertama mempertegas hukom adat, adat laot dan hukom mepayang terhadap  nelayan sebagai  rambu  utama  dalam  melaut  di  wilayah hukom adat  di  perairan  Pidie.  Kedua,  menjalankan mekanisme  persidangan  adat,  atau  Lembaga
Persidangan Hukom Adat Laot (LPHAL)  secara terbuka  dan  transparan  pada  setiap  hari  Jumat  di balai adat laut jika ada pengaduan sengketa laut atau konflik  oleh  nelayan  kepada panglima laot. Penegakan hukom adat,  adat laot dan  hukum mepayang merupakan ruh utama dalam menyelasaikan  setiap  sengketa.  Ini  merupakan patron untuk panglima laot dalam menempatkan diri pada  kala  konflik  nelayan  terjadi  sebagai  seorang pimpinan  adat.  Pelanggaran  hukum  adat  yang berakibat  pada  adanya  konflik  nelayan  maka  akan diselesaikan dengan mekanisme sidang oleh majelis. Pengadilan  adat  ini  merupakan  media  utama penyelesaian  konflik  nelayan  oleh panglima laot sebagai sebuah strategi.
Menurut  Salmond  (Rodee,  dkk.  2014:81) “Keadilan  merupakan  pedoman  pokok  untuk menilai hukum dan bahwa hukum merupakan teknik dasar untuk mencapai keadilan”. Keadilan atau tidak ada keberpihakan kepada siapapun juga bagian dari konsep  penting  dalam  menyelesaikan  konflik. Dalam  kosep  penegakan  adat laot panglima laot harus  berpegang  pada  konsep  ini.  Yakni  tidak  ada keberpihakan kepada siapapun yang sedang bertikai, melainkan tetap mengacu pada hukom adat. karena ini  menyangkut  dengan  sebuah  nilai,  yaitu  hukum yang lahir dengan kehendak si pengguna hukum itu sendiri  yaitu  nelayan.  Rodee,  dkk.  (2014:81) berpendapat  “Sesungguhnya  keadilan  sangat bergantung  pada  nilai-nilai  sosial  yang  ada  dan  di mana ada konflik nilai-nilai sosial, di situ ada konflik mengenai  keadilan”.  Sehingga  jika panglima laot tidak  menjunjung  nilai  kearifan  dalam  penegakan hukum  adat  maka  akan  berdampak  pada  konflik yang tidak dapat diselesaikan.
Adanya  konsep  peradilan  adat,  merupakan
teknik  penting  sebagai  sebuah  strategi  yang dijalankan oleh panglima laot dalam menyelesaikan konflik  (sengkta)  nelayan.  Penyelesaian  sengketa secara damai itu tidak terlepas dari pada akar budaya masyarakat  Indonesia.  Penyelesaian  damai  sering juga disebut sebagai peradilan hukum adat/peradilan adat  saja  (Muttaqin,  2012).  Penyelesaian  secara damai  menurut  hukum  adat  tersebut  merupakan salah  satu  jalan  penyelesaian  masalah  dari masyarakat majemuk Indonesia. Pengadilan adat ini sangat aefektif dalam memberikan kepuasan kepada para  pihak  yang  berkonflik.  Peradilan  ini mengutaman konsep damai atau saboh pisang takoh dua (satu  pisang  kita  potong  dua). Panglima laôt menyelesaikan  sengketa  kelautan  menggunakan tolak  ukur  atas  keselarasan,  kerukunan  dan kepatutan.  Penyelesaian  perkara  melalui  lembaga adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan  sanksi  adat  setempat.  Umar  juga menambahkan,  kalau  dilihat  dari  sisi  filosofisnya, peradilan  adat  memberikan  nilai  tambah  bagi kehidupan  masyarakat  karena  bisa  tetap  menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat (Muji: 150:2015).
Penegakan terhadap hukum merupakan strategi untuk  menjaga  keadilan,  adanya  keadilan merupakan  konsep  utama  dalam  mewujudkan kerukunan.  Konflik  para  nelayan  terjadi  itu  sebab utamanya  adalah  adanya  pelanggaran  terhadap hukum  adat,  dan  setiap  pelanggaran  hukum  adat kususnya  hukom meupayang ada  pihak  yang dirugikan  ini  merupakan  dasar  adanya  sengketa sumber  utama  konflik  nelayan.  Sehingga panglima laot memiliki  konsep  penegakan  hukum  secara tegas, jika sudah berkonflik maka akan diselesakan
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 110-117 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
di peradilan adat dengan pendekatan “salah tajak ta riwang, salah cok ta pulang, pake yang bek” (salah jalan  kita  ulang  kembali,  salah  ambil  kita kembalikan yang jangan berkelahi).
Panglima laot di seluruh lhok Kabupaten Pidie juga  memiliki  strategi  edukasi  dan  sosialisasi  para pihak, baik untuk para nelayan, muge, toke bangku dan semua elemen yang terlibat dalam kenelayanan. Sosialisasi dan edukasi ini di lakukan pada moment adat laot, yaitu khanduri laot . Momentum ini kerap dijadikan  oleh panglima laot untuk  mengedukasi dan mensosoialisasi adat laot , hukom adat laot dan hukom meupayang .  Sehingga  dengan  adanya edukasi  di  harapkan  pelanggaran  terhadap  norma akan  berkurang  sehingga  berdampak  pada berkurangnya angka konflik nelayan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Panglima laot memiliki  staragi  adat  dalam menyelesaikan  dan  mencegah  konflik. Panglima laot melakukan  pendekatan  hukum  adat  dalam meneyelesaikan  konflik  yang  mengacu  pada  nilai- nilai  adat  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat pesisir.  Penyelesaian  yang  mengacu  pada instrumentasi  adat  dilakasanakan  melalui  lembaga persidangan hukom adat laot yang biasanya digelar pada hari Jumat.
Panglima laot melakukan  pencegahan  konflik dengan konsep penegakan dan mensosialisasi hukom adat  secara  maksimal,  baik  itu  dimensi  adat laot , hukom adat laot maupun hukom meupayang .
Adanya  penegagakan  hukum  adat  secara  baik  dan disosialisasi sebagai bentuk pencerdasan kepada para nelayan  merupakan  rambu  utama  yang  dilakukan oleh panglima laot untuk mencegah konflik. Jikapun
konflik terjadi antar sesama nelayan, panglima laot akan  menjadikan hukom adat laot ,  adat laot dan hukom meupayang sebagai acuan dalam penyelesaian  konflik  yang  berorientasi  pada pencegahan  konflik  yang  berlanjut  di  dalam masyarakat nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Adli, et al .,  (2006). Selama kearifan  adalah  kekayaan:  Eksitensi Panglima  Laot  di  Aceh”. Banda  Aceh: Lembaga Hukom Adat Laot Aceh  dan Yayasan KEHATI.
Anonim. (2018). http://www.academia.edu/4145765/Pe ngertian_kearifan_lokal  diakses  8
Agustus 2018 .
Anonim.  (1973). Monografi perikanan Daerah Istimewa Aceh .  Banda  Aceh:  Dinas Perikanan Aceh.
Cameron,  Kim  S.,  Robert  E.  Quinn.  (1999).
Diagnosing  and  Changing  Organizational Culture:  Based  on  the  Competing  Values Framework.  Reading,  Massachusetts: Addison Wesley.
Fazriah  Amfar.  (2015).  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi  Panglima  Laot  Di  Kota  Sabang.
Jurnal Ilmu hukum Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala , 3 (4).
Herdiansyah,  Haris.  (2010). Metodologi Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Moelong,  Lexy  J.  (1991).  “ Metode Penelitian  Kualitatif. Bandung:
Remaja Rosda Karya. Mujiburrahman. (2015). Perkembangan
Panglima Laôt dan  Peranannya  Dalam Kehidupan  Masyarakat  Nelayan  di Kecamatan Kembang Tanjong  Kabupaten Pidie,  Provinsi Aceh  (1990-2007)”  (Tesis Pada  Jurusan  Ilmu  Sejarah  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Muttaqin.  (2012).  Tantangan  Peradilan  Adat
Laot di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum,
5 7, Agustus)
Raihan.  (2017).  Kepemimpinan  Panglima  Laot
Dalam Menjaga Kedamaian  Antar
Nelayan  Di  Tpi  Kecamatan  Sawang
Kabupaten  Aceh  Selatan. Al-Idarah:
Jurnal  Manajemen  Dan  Administrasi
Islam , 1 (1), (87-103)
Stephanie,  K  Marrus.  (2002). Building  The Strategic Plan: Find Analyze, And Present
The Right Information . Wiley. USA: 2002.
Suroyo,  A.M.  Djuliati,  et  al.,  (2013). Sejarah Maritim  Indonesia  1:  Menelusuri  Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad ke
17 . Semarang: Jeda.
Suhaidy,  M.  Saleh.  (2007). Buku Pegangan
Teungku Imeum Meunasah. Banda Aceh:
Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
 How to cite this paper :
Munazir,  R.,  &  Mujiburrahman,  M.  (2018). Strategi  Lembaga  Adat  Panglima  Laot dalam  Menyelesaikan  Konflik  (Sengketa) Masyarakat  Nelayan  di  Kabupaten  Pidie Provinsi  Aceh. Jurnal  Humaniora , 2 (2), 110–117.