## POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN ( ILLEGAL FISHING ) DI INDONESIA
Government Law Politics in Handling Illegal Fishing Crime in Indonesia
Mawardi Khairi
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan-Kalimantan Utara email: mawardikhairi@gmail.com

## Abstract
The  demand  for  changes  in  law  sector  (political  law),  particularly  in maritime  and  fishery  sector,  have  the  consequences  of  changes  to  happen. Thus,  can  be  observed  for  the  last  24  years  (1985-2014)  and  has  been changed  twice,  respectively,  Law  Number  9  of  1985  on  Fishery,  Law Number 31 of 2004 on Fishery and Law Number 45 of 2009 on Fishery. The changes  shows  that  laws  are  made  to  suit  society  needs  and  social development,  based  on  theories  and  law  changer  aspect.  Fishery  crime  in Indonesia’s territory are dominated by IUU fishing (Illegal, Unreported and Unregulated  Fishing).  The  even  rising  number  of  illegal  fishing  crime  that caused financial less to Indonesia has made the government to produce law instruments  outside  of  laws  concerning  fishery  in  order  for  enforcement  of law and justice.
Keywords : political law, law enforcement, and illegal fishing

## Abstrak
Permintaan  untuk  mengubah  hukum  di  bidang  politik  hukum,  terutama maritim  di  sektor  perikanan  dan  kelautan  memiliki  konsekuensi  dari perubahan  yang  terjadi.  Dengan  demikian,  dapat  diamati  pada  24  tahun terakhir  (1985-2014)  dan  telah  berkali-kali  berubah,  yaitu  Undang-Undang No.  9  Tahun  1985  tentang  Perikanan,  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  dan  Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009  tentang Perikanan.  Perubahan  tersebut  menunjukkan  bahwa  undang-undang  yang
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
dibuat  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  pembangunan  sosial, berdasarkan teori dan aspek changer hukum. kejahatan perikanan di wilayah Indonesia  didominasi  oleh  IUUF  fishing  ( Illegal,  Unreported  and Unregulated  Fishing ).  Bahkan  jumlah  kejahatan  illegal  fishing  naik,  yang menyebabkan  keuangan  kurang  untuk  Indonesia telah  membuat  pemerintah untuk  menghasilkan  instrumen  hukum  di  luar  hukum  tentang  perikanan dalam rangka untuk penegakan hukum dan keadilan.
Kata Kunci: Politik Hukum, pelaksanaan hukum, Tindak Pidana Perikanan

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik  untuk  kegiatan  penangkapan  maupun  pembudidayaan  ikan  sekaligus meningkatkan  kemakmuran  dan  keadilan  guna  pemanfaatan  yang  sebesar  - besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara  dengan tetap memperhatikan prinsip  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya  serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Indonesia sebagian besar wilayahnya  terdiri  dari  perairan  dan  mengandung    sumber  daya  ikan  yang sangat  tinggi  tingkat  kesuburannya  dan  merupakan    karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  sejak  dahulu    dimanfaatkan  oleh  rakyat  Indonesia  secara turun temurun dari generasi kegenerasi. 1
Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  dimana  sebagian  besar wilayahnya  terdiri  dari  laut,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki  sumber  kekayaan  alam  laut  (SKAL)  yang  menjanjikan  untuk dieksplorasi  dan  dieksploitasi  sebagai  penggerak  utama  ( prime  mover ) pembangunan  nasional.  Namun  selama  tiga  dasawarsa  pembangunan nasional,  potensi  di  bidang  kelautan  (ekonomi  kelautan)  masih  diposisikan sebagai  sektor  pinggiran  ( peripheral sector )  serta tidak  menjadi  arus  utama dalam kebijakan pembangunan nasional. 2
Bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah  yang  merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia  yang  harus  dikelola  secara  berkelanjutan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang
1 Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan, p. 104.
2 Prof  Dr  Yusni  Ikhwan  Siregar  MSc,  Dipl  MS, Makalah, Disampaikan  Pada  Workshop
Forum Rektor Indonesia USU Medan 5-6 Maret 2015.
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa wilayah laut sebagai bagian  terbesar  dari  wilayah  Indonesia  yang  memiliki  posisi  dan  nilai strategis  dari  berbagai  aspek  kehidupan  yang  mencakup  politik,  ekonomi, sosial  budaya,  pertahanan,  dan  keamanan  merupakan  modal  dasar.  Bahwa pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dilakukan  melalui  sebuah  kerangka hukum  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  manfaat  bagi  seluruh masyarakat  sebagai  negara  kepulauan  yang  berciri  nusantara  pembangunan nasional. 3
Pengelolaan laut di Indonesia tentu harus mencerminkan keberpihakan dan  keadilan  terhadap  penduduk  Indonesia  khususnya  nelayan  yang menjadikan  sektor  kelautan  sebagai  sumber  utama  mata  penceharian  untuk menghidupi  keluarga.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  kemajuan teknologi dan persaingan global antar negara – negara maju dan berkembang menyebabkan  terjadinya  berbagai  macam  tindak  kejahatan  di  bidang perikanan,  salah  satunya  adalah  tindak  pidana  pencurian  ikan (illegal fishing).
Tindak  pidana  perikanan  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih didominasi  oleh Illegal,  Unreported,  Unregulated  Fishing (IUUF).  Adapun beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  IUUF  di  Indonesia  adalah  sebagai berikut : 4
1. Kebutuhan ikan di pasar dunia terus meningkat, sedangkan pemasok ikan menurun.  Sehingga  hal  ini  mendorong  armada  perikanan  dunia  untuk berburu ikan dengan cara legal maupun illegal.
2. Disparitas  (perbedaan)  harga  ikan  segar  utuh (whole  fish) di  negara  lain dibandingkan  dengan  di  negara  indonesia  cukup  tinggi  sehingga  masih adanya surplus pendapatan.
3. Fishing  ground di  negara  –  negara  lain  sudah  mulai over  fishing , sementara  di  Indonesia  masih  cukup  melimpah,  dimana  mereka  harus tetap mempertahankan pengolahan perikanan di negara tersebut.
4. Perairan indonesia yang sangat luas, dimana pengawasanya masih relatif lemah.  Luas  wilayah  laut  yang  menjadi  yuridiksi  indonesia  dan  masih terbukanya  ZEE  yang  berbatasan  dengan  laut  lepas  sering  kali  menjadi momok  yang  menggiurkan  bagi  kapal  perikanan  asing  untuk  melakukan illegal fishing . 5. Sistem  pengelolaan  perikanan  dalam  bentuk  sistem  perizinan  saat  ini masih  bersifat  terbuka (open  acces). Pembatasannya  hanya  pada
3 Konsideran  menimbang  huruf  a,b  dan  c  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kelautan.
4 Tindak  pidana  perikanan  di  Indonesia  dalam  http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/ illegal-fishing-di-indonesia (diakses 5 Desember 2015).
penggunaan alat penangkapan ikan. Sehingg tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di bidang perikanan serta Sumber Daya Manusia.
7. Penindakan  terhadap  pelaku  Tindak  Pidana  perikanan  yang  belum optimal  dan  belum  profesional,  yang  masih  terbentur  kualitas  dan kuantitas SDM dan sarana prasarana.
Beberapa  macam  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  ( IUU  Fishing  : Illegal, Unregulated, Unreported Fishing ) dapat dibedakan atas: 5
1. Illegal  Fishing adalah  kegiatan  penangkapan  ikan  secara  illegal  di perairan  wilayah  atau  ZEE  (Zona  Ekonomi  Eksklusif)  suatu  negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.
2. Unregulated  Fishing adalah  kegiatan  penangkapan  ikan  di  perairan wilayah  atau  ZEE  (Zona  Ekonomi  Eksklusif)  suatu  negara  yang  tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. Unreported  Fishing adalah  kegiatan  penangkapan  ikan  di  perairan wilayah  atau  ZEE  (Zona  Ekonomi  Eksklusif)  suatu  negara  yang  tidak dilaporkan  baik  operasionalnya  maupun  data  kapal  dan  hasil tangkapannya.
Penangkapan  ikan  secara  illegal,  atau  yang  disebut  pencurian  ikan ( Illegal  Fishing )  sangat  merugikan  negara  maupun  nelayan  tradisional. Nelayan  tradisional  yang  merupakan  masyarakat  indonesia,  sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa  menikmati  hasil  laut  di  negeri  sendiri.  Secara  makro,  Ikan-ikan Indonesia  yang  dicuri  lantas  diolah  dengan  peralatan  mumpuni  sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri. 6
Adanya  tuntutan  perubahan  peraturan  perundang  –  undangan merupakan  bentuk  refleksi  dari  adanya  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap pemerintahan selaku pembentuk peraturan perundang – undangan dalam hal ini  pihak  eksekutif  dan  legislatif.    Untuk  mengkaji  perubahan  peraturan perundang–undangan (politik hukum) ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu  politik  dan  hukum,  hal  ini  di  dasarkan  pada  kenyataan  bahwa  hukum adalah produk politik karena dibuat oleh lemabaga legislatif yang merupakan produk politik.
Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  aktivitas memilih  dan  cara  yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial dan  hukum  tertentu  dalam  masyarakat 7 .  Menurut  Abdul  Hakim  Garuda
5 Ed:  Anjarotni,  dkk.  (2009). Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Pengadilan  Perikanan . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, p. 48.
6 Tribawono, Djoko. (2011). Hukum Perikanan Indonesia . Jakarta: Citra Aditya Bakri, p. 210.
7 Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 35.
Volume 10 Issue 2, April-June 2016 .
Nusantara,  politik  hukum  adalah  kebijakan  hukum  ( legal  policy )  yang hendak  diterapkan  atau  dilaksanakan  oleh  suatu  pemerintahan  negara tertentu. 8 Garuda  Nusantara  menjelaskan  pula  wilayah  kerja  politik  hukum dapat  meliputi  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada  secara konsisten,  proses  pembaruan  dan  pembuatan  hukum,  yang  mengarah  pada sikap  kritis  terhadap  hukum  yang  berdimensi ius  contitutum dan menciptakan  hukum  yang  berdimensi ius  constituendum, serta  pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum 9 . Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum 10 mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  kebijakan  dasar  yang menentukan  arah,  bentuk  maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk. Definisi ini  masih  bersifat abstrak  dan  kemudian  dilengkapi  dengan  sebuah artikelnya  yang  berjudul Menyelisik  Proses  Terbentuknya  Perundang- Undangan ,  yang  dikatakan  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan  kriteria  untuk menghukumkan  sesuatu.  Dalam  hal  ini  kebijakan  tersebut  dapat  berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri 11 . William Zevenbergen 12 mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab  pertanyaan,  peraturan-peraturan  hukum  mana  yang  patut  untuk dijadikan  hukum.  Perundang-undangan  itu  sendiri  merupakan  bentuk  dari politik  hukum  ( legal  policy ).  Pengertian legal  policy ,  mencakup  proses pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang  dapat  menunjukkan  sifat  dan kearah  mana  hukum  akan  dibangun.  Politik  hukum  memberikan  landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur  serta  nilai  yang  berkembang  di  masyarakat  dengan  memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri 13
Banyaknya kasus IUU Fishing di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari  masih  lemahnya  penegakan  hukum  dan  pengawasan  di  Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan  aparat  dalam  penanganan  para  pelaku illegal  fishing .  Salah satu  bentuk  upaya  pencegahan  dan  penegakan  hukum  yang  dilakukan pemerintah  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  ikan (illegal  fishing)
8 M.D., Mahfud. (2010). Membangun Politik Menegakkan Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers,
p. 15.
9 Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. (2004). Dasar-dasar Politik Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada p. 31.
10 Wahyono, Padmo.  (1986). Indonesia  Negara  Berdasatkan  Atas  Hukum ,  Cet.  II.  Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 160.
11 Wahyono, Padmo.  (1991).  “Menyelisik  Proses  Terbentuknya  Perundang-Undangan”, Forum Keadilan , No. 29 April 1991, p. 65.
12 William  Zevenbergen  dalam  Ali,  Abdul  Latif  dan  Hasbi.  (2011). Politik  Hukum .  Jakarta:
Sinar Grafika, p. 19.
13 M . D, Mahfud. (2009). Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, p. 9.
adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  45  tahun  2009  tentang perikanan dan regulasi hukum terbaru yakni ditandatanganinya Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (illegal fishing).
Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Perpres 115 Tahun 2015 ini memiliki makna penting dalam upaya penegakan hukum dan pengamanan  laut  dari  gangguan  dan  upaya  pihak  asing.  Kebijakan pemerintah  ini  juga  memiliki  nilai  yang  strategis  serta  langkah  positif  dan merupakan  dasar  bagi  para  penegak  hukum  dan  hakim  perikanan  dalam memutuskan  persoalan  hukum  yang  terkait  dengan  tindak  pidana Illegal Fishing ,  yang  dampaknya  sangat  merugikan  keuangan  negara  bahkan  telah merusak perekonomian.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan mengamanatkan  bahwa  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  dilakukan oleh suatu system Peradilan Pidana terpadu dibidang perikanan yaitu melalui pengawasan  perikanan,  penyidik  perikanan,  penuntut  umum  perikanan  dan pengadilan  perikanan.  Hal  ini  dikarenakan  aparat  penegak  hukum  (jaksa, hakim)  yang  selama  ini  menangani  kasus-kasus  tindak  pidana  di  bidang perikanan  merupakan  aparat  penegak  hukum  yang  juga  mangani    kasus- kasus  tindak  pidana  umum,  dan  pada  umumnya  aparat  penegak  hukum tersebut  secara  teknis  kurang  memahami  masalah-masalah  perikanan sehingga  menyebabkan  banyaknya  kasus-kasus  tindak  pidana  di  bidang perikanan yang terjadi hanya memperoleh putusan yang amat sangat ringan jika  di  bandingkan  dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan.  Selain  itu Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  juga  memuat aturan  tentang  hukum  acara  sebagai  ketentuan  khusus  ( Lex  Spesialis )  dari Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP  dalam menjalanakan tugas dan wewenang penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang  pengadilan.  Dengan  demikian  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan biaya ringan dapat terwujud. Salah satunya faktor yang menentukan  berhasil tidaknya  penegakan  hukum    pidana  melalui  sarana  penal  adalah  faktor penegakan  hukum  itu  sendiri  dalam  hal  ini  penyidik  yang  merupakan instansi  penegak  hukum  yang  pertama  kali  mengetahui  sendiri,  menerima laporan  atau  pengaduan  tentang  suatu  peristiwa  yang  patut  diduga merupakan tindak pidana. 14
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perikanan  Pasal  73 ayat  1  menyatakan  bahwa Penyidikan tindak  pidana di  bidang  perikanan di wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik  Indonesia  dilakukan  oleh
14 Syamsuddin,  Amir  dan  Ilyas, Nurhasyim.  “Perilaku  Aparat  Penegak  Hukum  dalam Menegakkan  Supremasi  Hukum  di  Indonesia”, Jurnal  Keadilan ,  Volume  I  November,  p.
19.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan,  Penyidik  Perwira  TNI  AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam Perpres  165  Tahun  2015  Tentang  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Tindak Pidana  Illegal  Fishing  BAB  II  Bagian  Kesatu  tentang  organisasi  Pasal  4 menyatakan  :  Satgas  terdiri  dari  Komandan  Satgas  Menteri  Kelautan  dan Perikanan,Kepala  Pelaksana  Harian  Wakil  Kepala  Staf  TNI  AL,Wakil Kepala  Pelaksana  Harian  1  Kepala  Badan  Keamanan  Laut,  Wakil  Kepala Pelaksana  Harian  2  Kepala  Badan  Pemeliharaan  Keamanan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  Wakil  Kepala  Pelaksana  Harian  3  Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.
Berdasarkan  pendahuluan  diatas  maka  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  politik  hukum  pemerintah  dalam  upaya penegakan  hukum Illegal  Fishing dalam  kurun  waktu  1985  sampai  dengan 2015.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( konseptual  approach ), melalui rentetan penulisan induktif.

## B. Pembahasan
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya  merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar  17.504  pulau  dan  panjang  garis  pantai  81.000  km. 15 Potensi sumberdaya  laut  yang  sedemikian  luas  tersebut  tersimpan  kandungan sumberdaya  hayati  dan  non  hayati  mulai  dari  Perairan  Pedalaman  hingga Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia.  Potensi  sumberdaya  hayati  laut  yang terbesar  adalah  perikanan.  Dalam  dekade  10  tahun  terakhir  menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia menunjukkan peningkatan  yang  sangat  signifikan.  Tetapi  selain  berpotensi,kegiatan  yang membarengi eksplorasi di laut adalah kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat  merugikan  Indonesia.  Menurut  Badan  Pangan  dan  Pertanian  Dunia ( Food  and  Agriculture  Organization /  FAO), 16 kegiatan  tindak  pidana perikanan  disebut  dengan  istilah Illegal,  Unregulated,  and  Unreported Fishing ( IUU-Fishing ),  yang  berarti  bahwa  penangkapan  ikan  dilakukan secara  illegal,  tidak  dilaporkan  dan  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan.
15 Ariadno, Melda Kamil. (2007). Hukum Internasional Hukum  yang Hidup . Jakarta: Media,
p. 129.
16 FAO-IUU Fishing dalam Code of Conduct For Responsible Fisheries . 1995.
Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan 17 terdapat 14 zona fishing  ground di  dunia,  saat  ini  hanya  2  zona  yang  masih  potensial, dan  salah  satunya  adalah  di  Perairan  Indonesia.  Zona  di  Indonesia  yang sangat potensial dan rawan terjadinya IUU Fishing adalah Laut Malaka, Laut Jawa,  Laut  Arafuru,  Laut  Timor,  Laut  Banda  dan  Perairan  sekitar  Maluku dan  Papua. 18 Dengan  melihat  kondisi  seperti  ini IUU  Fishing dapat melemahkan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  di  perairan  Indonesia  dan menyebabkan  beberapa  sumber  daya  perikanan  di  beberapa  Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami over fishing . 19
Politik  hukum  pemerintah  terutama  pada  sektor  perikanan  memiliki konsekwensi  dilakukannya  perubahan  perundang-undangan  termasuk perundang-undang  perikanan  khususnya  yang  berhubungan  dengan  tindak pidana illegal  fishing ,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  perundang-undangan dibuat  untuk  menyesuaiakan  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan masyarakat  yang  dilandasi  oleh  teori-teori  dan  dilatarbelakangi  oleh  aspek- aspek pengubah hukum.
Dalam perubahan hukum, Menurut Abdul Manan dikenal adanya dua pandangan  yang  dapat  dijadikan  bentuk  perubahan  tersebut  yaitu: (1)Pandangan  Tradisional,  dalam    rangka  perubahan  hukum  mengatakan bahwa  :masyarkat  perlu  berubah  dulu,  baru  hukum  datang  untuk mengaturnya.  Disini  kedudukan  hukum  sebagai  pembenar  apa  yang  telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai pengabdian (dienende funtie). (2) Pandangan  Modern,  mengatakan  bahwa:  Hukum  diusahakan  agar  dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada  bersama  dengan  peristiwa  yang  terjadi,  bahkan  kalau  perlu  hukum harus  tampil  dahulu  baru  peristiw  mengikutinya.  Disini  hukum  berfungsi sebagai alat untuk rekanyasa sosial ( Law a tool of social enginering ) 20 . Abdul  Manan  menambahkan  agar  hukum  baru,  efektif  berlaku ditengahtengah  kehidupan  masyarakat,  maka  perubahan  hukum  itu  harus memerhatikan tiga ketentuan yaitu: (1) Perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin,  norma-norma  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  zaman.  (2) Perubahan  itu  juga  harus  mencakupi  dalam  cara  penerapannya.  Pola  pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditanggalkan, kemudian
17 Sihotang, Tommy.  (2006).  “Masalah Illegal,  Unregulated,  Unreported  Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan”. Jurnal Keadilan , 4 ( 2) : 58.
18 Sumber dari Forum Keadilan, Kejutan di Bulan April, Forum Nomor 50115-21, April 2008, p. 41.
19 Sunyowati, Dina. (2013). Port  State  Measures  dalam  Upaya  Pencegahan  terhadap  IUU Fishing  di  Indonesia,  Peran  Hukum  Dalam  Pembangunan  Di  Indonesia ,  Liber  Amicorum
Prof. Dr. Etty R. Agoes, SH., LLM, Remaja Rosdakarya, Bandung, September, p. 438.
20 Manan, Abdul. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Jakarta: Kencana, p. 6-8.
dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman. (3)  Harus  juga  diadakan  pada  kaidah  (aturan)  yang  sesuai  dengan  falsafah hidup  bangsa  Indonesia.  Agar  kaidah  (aturan)  yang  diperbaharui  itu  dapat dipatuhi  oleh  masyarakat,  maka  dalam  kaidah  (aturan)  itu  harus  memuat sanksi  dan  daya  paksa  dan  untuk  itu  harus  dibuat  oleh  instansi  yang berwenang. 21
Kebijakan  pertama  yang  menyangkut  perikanan  yang  sempat diterapkan  di  Indonesia  yaitu  pembagian  wilayah  perairan  Indonesia  yang berdasarkan  hukum  laut  TZMKO (Teritoriale  Zee  En  Maritim  Kringen Ordonantie) ordonansi  laut  teritorial  dan  lingkungan-lingkungan  maritim 1939  (territoriale  zee  en  maritieme  kringen-ordonnantie  1939)  yang merupakan  produk  dari  kolonial  Belanda  dan  berlangsung  sampai  tahun 1957.  Dimana  dalam  kebijakan  TZMKO  tersebut  dinyatakan  lebar  laut Indonesia  adalah  3  mil  diukur  dari  garis  pantai  pulau  Indonesia.  Namun demi  kepentingan  nasional  Indonesia  maka  produk  kebijakan  dan  hukum peninggalan Belanda ini pun diganti. Karena jika hal itu diberlakukan maka akan terjadi perpecahan atau krisis kedaulatan dikarenakan banyaknya pulau di Indonesia dengan jarak antar garis pantai beragam dan menjadi pusat jalur perdagangan dunia 22 .
Melihat  kondisi  yang  merugikan  bagi  kewilayahan  Indonesia,  Maka sejak  1  Agustus  1957,  Ir.  Djuanda  Untuk  itu,  sejak  1  Agustus  1957,  Ir. Djuanda  mengangkat  Mr.  Mochtar  Kusumaatmadja  untuk  mencari  dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya, ia memberikan gambaran ’asas  archipelago’ yang  telah  ditetapkan  oleh  Mahkamah Internasional  pada  tahun  1951.  Dengan  menggunakan ’asas  archipelago’ sebagai  dasar  hukum  laut  Indonesia,  maka  Indonesia  akan  menjadi  negara kepulauan  atau ’archipelagic  state’ yang  merupakan  suatu  eksperimen radikal  dalam  sejarah  hukum  laut  dan  hukum  tata  negara  di  dunia.  Dalam sidang  13  Desember  1957,  Dewan  Menteri  akhirnya  memutuskan penggunaan ’Archipelagic State  Principle’ dalam  tata  hukum  di  Indonesia, yaitu  dengan  dikeluarkannya  ’Pengumuman  Pemerintah  mengenai  Perairan Negara  Republik  Indonesia’.  Dalam  pengumuman  itu,  pemerintah menyatakan  bahwa  semua  perairan  di  sekitar,  di  antara,  dan  yang menghubungkan  pulau-pulau  atau  bagian  pulau  yang  termasuk  daratan Negara  Republik  Indonesia,  dengan  tidak  memandang  luas  atau  lebarnya adalah  bagian  dari  wilayah  daratan  Negara  Republik  Indonesia  dan  dengan demikian  merupakan  bagian  dari  perairan  nasional  yang  berada  di  bawah kedaulatan  mutlak  Negara  Republik  Indonesia.  Deklarasi  Djuanda selanjutnya  diresmikan  menjadi  UU  No.4/PRP/1960  tentang  Perairan
21 Ibid ., p. 4-5.
22 https://pobersonaibaho.wordpress.com/ (diakses 5 Desember 2015).
Indonesia.  Akibatnya  luas  wilayah  Republik  Indonesia  berganda  2,5  kali lipat  dari  2.027.087  km²  menjadi  5.193.250  km²  dengan  pengecualian  Irian Jaya  yang  walaupun  wilayah  Indonesia  tapi  waktu  itu  belum  diakui  secara internasional.  Berdasarkan  perhitungan  196  garis  batas  lurus  (straight baselines) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas  mengelilingi  RI  sepanjang  8.069,8  mil  laut.    Setelah  melalui perjuangan  yang  penjang,  deklarasi  ini  pada  tahun  1982  akhirnya  dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 ( United Nations  Convention  On  The  Law  of  The  Sea/UNCLOS  1982). Selanjutnya  delarasi  ini  dipertegas  kembali  dengan  UU  Nomor  17  Tahun 1985  tentang  pengesahan  UNCLOS  1982  bahwa  Indonesia  adalah  negara kepulauan. 23
Sektor  perikanan  dan  kelautan  mulai  mendapat  perhatian  secara khusus  lebih  ketika  Presiden  Abdurrahman  Wahid  menetapkan  lahirnya Departemen  Ekplorasi  Laut  dengan  Keppres  136/1999,  dan  kemudian menjadi  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan,  yang  saat  ini  disebut Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembentukan DKP ini didasari atas kesadaran bahwa sumberdaya darat telah terkuras secara berlebihan dan sudah mencapai batas sehingga dibutuhkan alternatif lain seperti sumberdaya perikanan  yang  tidak  terbatas  dan  sangat  penting  untuk  pemenuhan konsumsi untuk kesehatan dan kecerdasan bangsa. Lembaga inilah yang kini yang  memiliki  peran  utama  dalam  pembuatan  dan  pelaksaan  kebijakan  – kebijakan  yang  menyangkut  segala  aspek  dalam  perikanan. Berikut  penulis uraikan  beberapa  politik  hukum  pemerintah  Indonesia  dalam  bidang perikanan sejak Tahun 1985 sampai dengan 2015.

## 1. Penegakan Hukum Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang No.
9 Tahun 1985
Usaha  masyarakat  internasional  untuk  mengatur  masalah  kelautan melalui  Konperensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  1982  tentang Hukum  Laut  yang  Ketiga  telah  berhasil  mewujudkan  United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea  (konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Hukum  Laut)  yang  telah  ditandatangani  oleh  117  (seratus  tujuh belas)  negara  peserta  termasuk  Indonesia  dan  2  satuan  bukan  negara  di Montego  Bay,  Jamaica,  pada  tanggal  10  Desember  1982.  Dibandingkan dengan  Konvensi-konvensi  Jenewa  1958  tentang  Hukum  Laut,  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  tersebut  mengatur  rejim- rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rejim-rejimnya satu sama  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Ditinjau  dari  isinya,  Konvensi
23 http://miracle-biebs.blogspot.co.id/2012/05/tzmko-1939-dan-deklarasi-djuanda-1957.html (diakses 5 Desember 2015).
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  tersebut  :  a.  Sebagian merupakan  kodifikasi  ketentuan-ketentuan  hukum  laut  yang  sudah  ada, misalnya  kebebasan-kebebasan  di  Laut  Lepas  dan  hak  lintas  damai  di  Laut Teritorial;  b.  Sebagian  merupakan  pengembangan  hukum  laut  yang  sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen.
Menurut  Konvensi  Jenewa  1958  tentang  Hukum  Laut  kriteria  bagi penentuan  lebar landas  kontinen adalah  kedalaman  air dua  ratus  meter  atau kriteria  kemampuan  eksploitasi.  Kini  dasarnya  adalah  kriteria  kelanjutan alamiah  wilayah  daratan  sesuatu  Negara  hingga  pinggiran  luar  tepian kontinennya ( Natural prolongation of its land territory to the outer edge of the  continental  margin )  atau  kriteria  jarak  200  mil  laut,  dihitung  dari  garis dasar  untuk  mengukur  lebar  laut  Teritorial  jika  pinggiran  luar  tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut; c. Sebagian melahirkan rejim-rejim  hukum  baru,  seperti  asas  Negara  Kepulauan,  Zona  Ekonomi Eksklusif  dan  penambangan  di  Dasar  Laut  Internasional.  Konvensi  ini mempunyai  arti  yang  penting  karena  untuk  pertama  kalinya  asas  Negara Kepulauan  yang  selama  dua  puluh  lima  tahun  secara  terus  menerus diperjuangkan  oleh  Indonesia,  telah  berhasil  memperoleh  pengakuan  resmi masyarakat  internasional.  Pengakuan  resmi  asas  Negara  Kepulauan  ini merupakan  hal  yang  penting  dalam  rangka  mewujudkan  satu  kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam
Ketetapan
Majelis Permusyawaratan  Rakyat  tentang  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  yang menjadi  dasar  perwujudan  bagi  kepulauan  Indonesia  sebagai  satu  kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan 24 . Wilayah tanah air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan, mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  patut  di  syukuri  dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Setelah    disahkannya  Undang  –  Undang  Nomor    5  Tahun  1983 tentang    Zona  Ekonomi  Eksklusif  dalam  lingkup  hukum  laut  internasional yang  baru,  maka  sumber  daya  ikan  milik  bangsa  Indonesia  menjadi bertambah  besar  jumlahnya  dan  sangat  potensial  untuk  menunjang  upaya peningkatan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh  rakyat..  Pasal  33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan
24 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  1985  Tentang Pengesahan United  Nations  Convention  On  The  Law  Of  The  Sea (Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
konstitusional  dan  sekaligus  arah  bagi  pengaturan  berbagai  hal  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  ikan.  Ketentuan  tersebut  secara  tegas menginginkan  agar  pelaksanaan  penguasaan  Negara  atas  sumber  daya  ikan diarahkan  kepada  tercapainya  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  rakyat  banyak  dan  oleh  karenanya  pemanfaatan  sumber  daya ikan  harus  mampu  mewujudkan  keadilan  dan  pemerataan,  sekaligus memperbaiki  kehidupan  nelayan  dan  petani  ikan  kecil  serta  memajukan desa-desa pantai.
Amanat  bahwa  kekayaan  alam  Indonesia  harus  dipergunakn  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 tersebut mengandung pula arti,  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  tidak  sekedar  ditujukan  untuk kepentingan  kelompok  masyarakat  yang  secara  langsung  melakukan kegiatan  di  bidang  perikanan,  tetapi  juga  harus  memberi  manfaat  sebesar- besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dengan bertolak dari pemikiran  dasar  tentang  masalah  keadilan  dan  pemerataan  tadi,  dirasakan perlunya  usaha-usaha  untuk  mewujudkan  penyediaan  ikan  dalam  jumlah yang memadai sebagai upaya mencukupi gizi masyarakat dengan harga yang layak.  Pasal  33  juga  mengandung  cita-cita  bangsa,  bahwa  pemanfaatan sumber  daya  ikan  harus  dapat  dilakukan  secara  terus  menerus  bagi kemakmuran  rakyat.  Dalam  hubungan  inilah  maka  perlu  diambil  langkah- langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian serta pengawasannya.
Hal  yang  sangat  penting  dan  erat  sekali  kaitannya  dengan  masalah perikanan  ini,  adalah  wilayah  perikanan  itu  sendiri.  Oleh  karenanya, keterkaitan  Undang-undang  ini  terutama  dengan  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1960  Tentang  Perairan  Indonesia  dan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta pelaksanaan konsep negara kepulauan (" archipelagic state concept ") sebagaimana diakui dalam  hukum  laut  intemasional  yang  baru  bersifat  mutlak.  Sebab  di  dalam wilayah  perairan  itulah  jangkauan  pengaturan  Undang-undang  ini berlangsung  dan  diberlakukan.    Untuk  itu  Pemerintah  perlu  memberikan perhatian yang cukup di bidang ini.
Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perikanan  yang  berlaku sebagian  besar  masih  berasal  dari  zaman  Hindia  Belanda.    Selain  berbeda dalam  pemikiran  dasar,  peraturan-peraturan  dalam  bidang  perikanan  sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi wilayah laut indonesia. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur  perikanan  dengan  Undang-undang  nomor  9  tahun  1985  tentang perikanan.
2. Penegakan Hukum Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang No.

## 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik  untuk  kegiatan  penangkapan  maupun  pembudidayaan  ikan  sekaligus meningkatkan  kemakmuran  dan  keadilan  guna  pemanfaatan  yang  sebesar- besamya  bagi  kepentingan  bangsa  dan  negara  dengan  tetap  memperhatikan prinsip  kelestarian  sumber  daya ikan  dan  lingkungannya  serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.
Konsekuensi  hukum  atas  diratifikasinya  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  Tahun  1982  dengan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  on The  Law  of  the  Sea 1982  menempatkan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  meiniliki  hak  untuk  melakukan  pemanfaatan,  konservasi,  dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonoini ekskiusif Indonesia dan laut lepas  yang  dilaksanakan  berdasarkan  persyaratan  atau  standar  internasional yang berlaku.
Perikanan  mempunyai  peranan  yang  penting  dan  strategis  dalam pembangunan  perekonomian  nasional,  terutama  dalam  meningkatkan perluasan  kesempatan  kerja,  pemerataan  pendapatan,  dan  peningkatan  taraf hidup  bangsa  pada  umumnya,  nelayan  kecil,  pembudi  daya-ikan  kecil,  dan pihak-pihak  pelaku  usaha  di  bidang  perikanan  dengan  tetap  memelihara lingkungan,  kelestarian,  dan  ketersediaan  sumber  daya  ikan.    Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  1985  Tentang  Perikanan  sudah  tidak  dapat mengantisipasi  perkembangan  pembangunan  perikanan  saat  ini  dan  masa yang  akan  datang,  karena di  bidang  perikanan telah terjadi  perubahan  yang sangat  besar,  baik  yang  berkaitan  dengan  ketersediaan  sumber  daya  ikan, kelestarian  lingkungan  sumber  daya  ikan,  maupun  perkembangan  metode pengelolaan  perikanan  yang  semakin  ektif,  efisien,  dan  modern,  sehingga pengelolaan  perikanan  perlu  dilakukan  secara  berhati-hati  dengan berdasarkan  asas  manfaat,  keadilan,  keinitraan,  pemerataan,  keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.
Dalam  rangka  menjamin  terselenggaranya  pengelolaan  sumber  daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  upaya  pengawasan  di  bidang penkanan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.    Pelaksanaan  penegakan hukum  di  bidang  perikanan  menjadi  sangat  penting  dan  strategis  dalam rangka  menunjang  pembangunan  perikanan  secara  terkendali  dan  sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat
berjalan  secara  berkelanjutan.  OIeh  karena  itu,  adanya  kepastian  hukum merupakaan  suatu  kondisi yang  mutlak  diperlukan.  Dalam  Undang-Undang ini  Iebih  memberikan  kejelasan  dan  kepastian  hukum  terhadap  penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dengan  deinikian  perlu diatur  secara  khusus  mengenai  kewenangan  penyidik,  penuntut  umum,  dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.
Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  juga  dalam  Undang-Undang  ini  dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex spec/ails).
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang terjadi  selama  ini  terbukti  mengalaini  berbagai  hambatan.  Untuk  itu, diperlukan  metode  penegakan  hukum  yang  bersifat  spesifik  yang menyangkut  hukum  materlil  dan  hukum  formil.  Untuk  menjainin  kepastian hukum,  baik  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  maupun  di  tingkat pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  ditentukan  jangka  waktu  secara  tegas, sehingga  dalam  Undang-Undang  ini  rumusan  mengenai  hukum  acara (formil) bersifat lebih cepat.
Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penegakan  hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum,  yang  untuk  pertama  kali  dibentuk  di  lingkungan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Utara,  Medan,  Pontianak,  Bitung,  dan  Tual.  Namun  deinikian, mengingat  masih  diperlukan  persiapan  maka  pengadilan  perikanan  yang telah  dibentuk  tersebut,  barn  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  paling lambat  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  Undang-Undang  ini  mulai berlaku. Pengadilan perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc.
Mengingat  perkembangan  perikanan  saat  ini  dan  yang  akan  datang, maka Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:
a. pengelolaan  perikanan  dilakukan  berdasarkan  asas  manfaat,  keadilan, kemitraan,  pemerataan,  keterpaduan,  keterbukaan,  efisiensi,  dan kelestarian yang berkelanjutan;
b. pengelolaan  perikanan  wajib  didasarkan  pada  prinsip  perencanaan  dan keterpaduan pengendaliannya;
c. pengelolaan  perikanan  dilakukan  dengan  memperhatikan  pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
d. pengelolaan  perikanan  yang  memenuhi  unsur  pembangunan  yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
e. pengelolaan  perikanan  dengan  meningkatkan  pendidikan  dan  pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
f. pengelolaan  perikanan  yang  didukung  dengan  sarana  dan  prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistik perikanan;
g. penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
h. pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
i. pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil;
j. pengelolaan  perikanan  yang  dilakukan  di  perairan  Indonesia,  zona ekonoini  eksklusif  Indonesia,  dan  laut  lepas  yang  ditetapkan  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  dengan  tetap  memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
k. pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan,  baik  yang  berada  di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan  kepentingan  nasional  dan  intemasional  sesuai  dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
l. pengawasan perikanan;
m. pemberian  kewenangan  yang  sama  dalam  penyidikan  tindak  pidana  di bidang  perikanan  kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  perikanan, perwira TNI-AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;
n. pembentukan pengadilan perikanan; dan
o. pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Undang-Undang  ini merupakan  pembaharuan  dan  penyempurnaan  pengaturan  di  bidang perikanan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
3. Penegakan Hukum Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang No.
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Illegal  fishing merupakan  masalah  klasik  yang  sering  dihadapi  oleh negara  yang  memiliki  banyak  pantai  karena  masalah  tersebut  sudah  ada sejak  dulu.  Namun  hingga  sekarang  masalah illegal  fishing masih  belum dapat  diberantas.  Hal  itu  dikarenakan  untuk  mengawasi  wilayah  laut  yang banyak  secara  bersamaan itu  merupakan  hal  yang  sulit.  Negara  yang  sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun
pasti  juga  pernah  terkena  kejahatan illegal  fishing .  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  memiliki  banyak  pantai  mengingat  status  Indonesia sebagai  negara  kepulauan. Hal  ini tentu  saja  mengakibatkan  Indonesia juga terkena  masalah illegal  fishing .  Adapun  daerah  yang  menjadi  titik  rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia. 25
Berdasarkan  konsideran  menimbang  pada  undang-undang  nomor  45 tahun 2009 tentang perikanan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai  lahan  pembudidayaan  ikan  merupakan  berkah  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  diamanatkan  kepada  bangsa  Indonesia  yang  memiliki falsafah  hidup  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  dengan  memperhatikan  daya  dukung  yang  ada  dan kelestariannya  untuk  dimanfaatkan  sebesarbesarnya  bagi  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat  Indonesia. 26 Bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  ikan belum  memberikan  peningkatan  taraf  hidup  yang  berkelanjutan  dan berkeadilan  melalui  pengelolaan  perikanan,  pengawasan,  dan  sistem penegakan hukum yang optimal. 27 .Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  Perikanan  belum  sepenuhnya  mampu  mengantisipasi perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  hukum  dalam  rangka  pengelolaan dan  pemanfaatan  potensi  sumber  daya  ikan. 28 .Dalam  ketentuan  peraturan perundangan  –  undangan  perikanan  nomor  45  Tahun  2009  mengalami beberapa perubahan.
4. Penegakan  Hukum Illegal  Fishing Berdasarkan  Perpres  165  Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing )
Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas  Pemberantasan  Penangkapan  Ikan  Secara  Illegal (illegal  fishing) merupakan  terobosan  baru.  Pemerintahan  Jokowi  –  JK  dalam  penegakan hukum dibidang Kelautan dan Perikanan. Dalam perpres ini nampak politik hukum  yang  jelas  bahwa  masalah illegal  fishing adalah  salah  satu  masalah yang  akut  sehingga  perlu  kerjasama  dan  koordinasi  antar  lintas kementerian,lembaga  negara  dan  instansi  lainnya.  Politik  Hukum  dalam
25 http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishingkejahatantransn asional-yang-dilupakan, (diakses 5 Desember 2015).
26 Konsideran menimbang huruf a.
27 Ibid . 28 Ibid .
perpres  115  Tahun  2015  ini  dapat  kita  lihat  dalam  konsideran  menimbang huruf b dan c sebagai berikut :
Bahwa pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya tindak  pidana  penangkapan  ikan  secara  illegal  (illegal  fishing) sudah  sangat  memprihatinkan,karena  itu  perlu  segera  di  ambil langkah  –  langkah  tegas  dan  terpadu  oleh  semua  instansi pemerintah terkait guna pemberantasan. 29 . Bahwa pemberantasan penangkapan  ikan  secara  illegal  memerlukan  upaya  penegakan hukum  luar  biasa  yang  mengintegrasikan  kekuatan  anatar lembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat,memanfaatkan  teknologi  terkini  agar  dapat  berjalan  efektif dan efisien,mampu menimbulkan efek jera,serta mampu mengembalikan kerugian negara. 30 .
Berdasarkan  konsideran  tersebut  nampak  bahwa  pemerintah memandang  tindak  pidana illegal  fishing membutuhan  penegakan  hukum luar  biasa  karena  disamping  merugikan  perekonomian  negara  dari  sektor perikanan  juga  sebagai  bentuk  menjaga  wilayah  kedaultan  negara  di  laut. Berikut  lembaga  pemerintahan  yang  terlibat  dalam  pemberantasan  tindak pidana illegal fishing berdasarkan pasal 3 tentang kewenangan satgas point b yaitu:  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian  Keuangan, Kementerian  Luar  Negeri,  Kementerian  Perhubungan,  TNI  AL,  Kepolisian Republik Indonesia, Kejagung RI, Bankamal, PPATK dan BIN.

## C. Penutup
1. Simpulan
Politik  hukum  pemerintah  dalam  bidang  perikanan  mengalami  tiga kali  perubahan  yaitu  Undang  -  Undang  Nomor  9  Tahun  1985,  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang  Perikanan.  Politik  Hukum  pemerintah  dalam  bidang  perikanan  di era  pemerintahn  Jokowi-JK  semakin  menunjukkan  bahwa illegal  fishing adalah  tindak  pidana  yang  luar  biasa  sehingga  membutuhkan  kerjasama penegakan  hukum  antar  lembaga  pemerintahan  sehingga  di  terbitkanlah perpres  165  Tahun  2015  tentang  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Tindak Pidana Illegal Fishing.

## 2. Saran
Perlu  dilakukan  harmonisasi  hukum  dalam  bidang  perikanan  dan kelautan  seperti  Perpres  Nomor  63  Tahun  2015  tentang  Kementerian
29 Konsideran menimbang perpres 165 Tahun 2015 huruf b.
30 Konsideran menimbang perpres 165 Tahun 2015 huruf d.
Kelautan  dan  Perikanan;  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kelautan; UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; dan Perpres Nomor 178  Tahun  2015  tentang  Badan  Kemanan  Laut.agar  tidak  terjadi  tumpang tindih/ tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak hukum di laut

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ali, Achmad. (1996). Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Chandra Pratama. Budiardjo,  Miriam.  (1996). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Cet.17.  Jakarta: Gramedia. Hamdan.  (1997). Politik  Hukum  Pidana ,  Cet.1.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Harman,  Benny  K.  (1997). Konfigurasi  Politik  Dan Kekuasaan  Kehakiman Di Indonesia . Cet.I. Jakarta: ELSAM. Hartono, C.F.G.Sunaryanti. Politik Hukum Menuju Satu Sistem. Kansil, C.S.T. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jilid I, Cet. IX. Jakarta: Balai Pustaka. Likadja,  Frans  E.  (1988). Hukum  Laut  dan  Undang-Undang  Perikanan . Jakarta: Ghalia Indonesia. Mahfud  M.D.,  Moh.  (1998). Politik  Hukum  Di  Indonesia ,  Cet.  II.  Jakarta:
Pustaka LP3ES Indonesia.
________________. (1998). Poltik Hukum Di Indonesia. Jakarta: LP3ES. ________________.  (2006). Membangun  Poltik  Hukum  Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES. Mahmudah,  Nuning.  (2015). Illegal  Fishing  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Manan, Abdul. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Jakarta: Kencana. Mustafa, Bachan. (2003). Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Nusantara, Abdul Hakim. (1988). Politik Hukum Indonesia . Jakarta: YLBHI. Raharjo, Satjipto. (1991) . Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Rizal, Rudi M. dan Bahar, Wahyuni. (1991). Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  Tentang  Hukum  Laut .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press. Sunyowati. (2013). Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU  Fishing di  Indonesia, Peran  Hukum  Dalam  Pembangunan  Di Indonesia,  Liber  Amicorum  Prof.Dr.Etty  R.Agoes,SH.,LLM ,  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Suseno,  Frans  Magnis.  (1994). Etika  Politik:Prinsip-Prinsip  Dasar Kenegaraan Modern . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Syaukani,  Imam  dan  Thohari,  A.  Ahsin.  (2007). Dasar-Dasar  Politik Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Wahyono,  Padmo.  (1986). Indonesia  Berdasarkan  atas  Hukum .  Jakarta: Galia Indonesia.

## B. Peraturan Perundang–Undangan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal ( Illegal Fishing).
Perpres 178 Tahun 2014 Tentang  Badan Keamanan Laut. Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing . Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia    Nomor 57/Permen-Kp/2014    Tentang    Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Nomor  Per.30/Men/2012  Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia