licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

## Askari Razak
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, askari.razak@umi.ac.id

## ABSTRACT
The effectiveness of regulations regarding elections that are able to provide fair and appropriate sanctions in any  election  violations  that  have  been  committed  based  on  the  applicable  legal  system  can  determine  the success of organizing transparent and accountable elections. Lawrence M. Friedman explains the elements of the legal system consist of legal structure, legal substance, and legal culture. This research is a normative legal research that uses a conceptual research approach using primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The result of this research is that the legal structure related to general elections still has obstacles related to the efforts to process the handling of alleged election criminal violations. In terms of legal  substance,  Law  Number  7  Year  2017  needs  to  explain  in  more  detail  about  election  crimes  and  the qualifications  of  actions  taken  are  offenses  or  crimes.  As  well  as  in  terms  of  legal  culture,  both  election organizers,  election  participants  and  the  public  as  voters  have  not  fully  realized  the  nature  or  purpose  of general elections. So that law enforcement in general elections based on Law Number 17 of 2017 concerning General  Elections  has  not  been  effective  based  on  a  review  of  the  legal  system  according  to  Lawrence  M. Friedman.
Keywords General Elections; Fair and Dignified; Lawrence M. Friedman Cite This Paper Razak, A. (2023). Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Negara  yang  menganut  bentuk  pemerintahan  demokrasi  selalu  berhubungan  erat dengan adanya pemilihan umum (pemilu). Karena pemilihan umum adalah salah satu alat penting  guna  mengukur  tumbuh  kembangnya  demokrasi  prosedural  dan  substansial  di suatu negara. 1 Jika penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis,  maka  demokrasi  di  suatu  negara  tersebut  telah  tumbuh  dengan  sempurna. 2 Pemilihan umum adalah salah satu bentuk penerapan nyata terhadap perwujudan nilai-nilai demokrasi. Artinya, negara-negara yang menganut nilai-nilai demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum sebagai bentuk bahwa berjalannya sirkulasi elit yang mana pemilihan elit tersebut untuk mengisi posisi presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan  Rakyat  Indonesia,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota dipilih  langsung  oleh  rakyat. 3 Maka  hal  tersebut  kemudian  menandakan  jika  kedaulatan rakyat sebagai salah satu aspek penting dalam terwujudnya demokrasi. Kedaulatan rakyat tersebut  tercerminkan  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  juga  merupakan
1 Hukum Pemilu di Indonesia , ed. by Anik Iftitah, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
2 Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).
3 W.  Cahyono,  A.,  Iftitah,  Anik.,  Rizki  Hidayatullah,  A.,  Yuliastuti,  E.,  &  Susetiyo,  ‘Analisis  Kritis  terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia’, Jurnal Supremasi , 13.2 (2023) <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>.
ajang  kompetisi  yang  paling  adil  bagi  partai  politik  sebagai  dedikasi  dan  pengabdiannya kepada  rakyat  yang  telah  memilihnya  dengan  menjalakan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya secara baik. 4
Terkait  dengan  adanya  pemilihan  umum  tersebut,  Indonesia  memiliki  aturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pemilihan  umum  dan  sebagai  landasan diselenggarakannya pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  Umum  untuk  selanjutnya  disebut  dengan  UU  Pemilu.  Pembentukan  dari  UU Pemilu  secara  prinsipil  adalah  untuk  menyederhanakan,  menyelaraskan,  dan menggabungkan  aturan  pemilihan  umum  yang  terdapat  pada  tiga  undang-undang  yakni Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Selain  alasan  tersebut,  dibentuknya  UU  Pemilu  juga  dimaksudkan  untuk  menjawab dinamika politik yang menyangkut mengenai penyelenggara dan peserta pemilihan umum, sistem  pemilihan  yang  digunakan  dalam  pemilihan  umum,  manajemen  pemilihan  umum, dan  pengakan  hukum.  Dalam  UU  Pemilu  ini  juga  diatur  mengenai  kelembagaan  yang melaksanakan  pemilihan  umum  yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 5 Kedudukan dari ketiga  lembaga  tersebut  diperkuat  dan  diperjelas  mengenai  tugas  dan  fungsinya  dalam pemilihan  umum  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam penyelenggaraan  pemilihan  umum. 6 Dilihat  dari  keseluruhan  isi  UU  Pemilu  ini  mengatur mengenai  penyelenggara  pemilihan  umum,  pelaksana  pemilihan  umum,  pelanggaran pemilihan  umum,  dan  tindak  pidana  pemilihan  umum.  Dalam  Pasal  4  UU  Pemilu  juga ditegaskan  bahwa  pengaturan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  memiliki  tujuan  untuk: pertama ,  memperkuat  sistem  ketatanegaraan  yang  demokratis; kedua mewujudkan pemilihan  umum  yang  adil  dan  berintegritas; ketiga menjamin  konsistensi  pengaturan sistem pemilihan umum; keempat memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum; dan kelima mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.
Pada  pemilihan  umum  serentak  tahun  2019  negara  Indonesia  telah  membuktikan atas  keberhasilannya  dalam melaksanakan  pemilihan  umum  pada  tanggal  17  April  2019. Hasil  dari  pemilihan  umum  serentak  ini  telah  menjadikan  Ir.  H.  Joko  Widodo  dan  K.H. Ma’aruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan telah juga  mengantarkan  575  orang  perwakilan  untuk  menempati  posisi  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 136 orang perwakilan untuk Dewan Perwakilan Daerah RI menuju Senayan. Selanjutnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebanyak 2.207  orang  perwakilan,  dan  untuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota sebanyak 17.060 orang. 7
Walaupun  dapat  dikatakan  pemilihan  umum  pada  tahun  2019  tersebut  berhasil, tetapi  bukan  berarti  pelaksanaan  pemilihan  umum  tahun  2019  tidak  ada  masalah  atau terlaksana tanpa adanya pelanggaran. Sampai dengan 28 Mei 2019 tercatat bahwa Bawaslu
4 Muhammad  Revan  Fauzano  Makarim  and  Khairul  Fahmi,  ‘Permasalahan  dan  Dampak  dari  Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik’, Journal of Social and Policy Issues , 2.10 (2022), 50–57 <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39>.
5 M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, and Anik Iftitah, ‘Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019’, Jurnal Supremasi , 10.1 (2020), 1–11
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.
6 Uun  Dewi  Mahmudah  Abdul  Hakam  Sholahuddin,  Anik  Iftitah,  ‘Pelaksanaan  Pasal  280  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum’, Jurnal  Supremasi ,  9.2  (2019) <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.
7 Diyar Ginanjar Andiraharja, ‘Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu’, Khazanah Hukum , 2.2 (2020), 24–31 <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
menampung sebanyak 15.052 laporan atau temuan dugaan pelanggaran selama pemilihan umum tahun 2019. Dari 15.052 tersebut sejumlah 14.462 adalah hasil temuan dari Bawaslu sendiri  yang  aktif  dalam  melakukan  pengawasan.  Terdapat  2.798  dugaan  pelanggaran pidana  pemilihan  umum  yang  telah  didaftarkan,  lalu  ada  582  kasus  yang  diteruskan  ke penyidikan, dan terdapat 409 kasus yang diteruskan ke tahap penuntutan dan selanjutnya terdapat 380 putusan perkara yang telah incraht pidana pemilihan umum. Selain itu pula terdapat  sengketa  pada  proses  pemilihan  umum,  dan  sengketa  hasil  pemilihan  umum. Lembaga  Bawaslu  memiliki  ranah  untuk  penanganan  dan  pinandakan  tindak  pidana pemilihan umum, pelanggaran proses administrasi pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan  umum.  Terkait  penanganan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilihan umum  diproses  dan  diputus  oleh  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum. Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  yang  memproses  dan  menyelesaikan  terkait perselisihan hasil pemilihan umum. 8
Mengingat  banyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  selama  pemilihan  umum, Indonesia  perlu  melakukan  upaya  penegakan  hukum  untuk  menjamin  terlaksananya pemilihan umum yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai  dengan  Pasal  2  UU  Pemilu.  Kepercayaan  publik  terhadap  pemilihan  umum  sangat berkaitan  dengan  integritas  penyelenggara  pemilihan  umum  yang  kompeten  dengan kebebasan  penuh  dalam  bertindak  untuk  menyelenggarakan  pemilihan  umum  yang transparan dan akuntabel. 9 Keberhasilan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan  dan  akuntabel  ditentukan  oleh  efektivitas  pengaturan  mengenai  pemilihan umum  yang  mampu  memberikan  sanksi  yang  adil  dan  sesuai  dalam  setiap  pelanggaran pemilihan umum yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Mengenai tentang sistrem hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan unsur-unsur dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance ), dan budaya hukum ( legal culture ). 10,11 Maka dengan demikian penegakan hukum pemilihan umum dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat menciptakan pemilihan umum sesuai dengan asas pada Pasal 2 UU Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## METODE
Penelitian  normatif ini menelusuri  dan  mengumpulkan  informasi  aktual  mengenai pemilihan  umum  secara  rinci  yang  dapat  menggambarkan  mengenai  permasalahan penegakan  hukum  dalam  pemilihan  umum,  dan  menganalisis  dan  mengidentifikasi permasalahan  dengan  praktik-praktik  yang  berlaku. 12 Pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  konseptual  dengan  mengidentifikasi  penegakan  hukum pemilihan  umum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum dan menelaah pandangan sistem hukum berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friendman yang digunakan sebagai pisau analisis. 13 Sumber penelitian hukum ini berasal dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang  digunakan  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum yang  masih  mempunyai  relevansi  dengan  topik  penelitian  ini  yaitu  dalam  hal  ini  adalah
8 Andiraharja.
9 Aji  Pangestu,  ‘Upaya  Meminimalisir  Potensi  Pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  Pada  Pemilu Serentak 2024’, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau , 4.1 (2022), 31–44.
10 Anik Iftitah, Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? Dalam Al Khanif Dkk, Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi (Yogyakarta: LkiS, 2017).
11 Adwi  Mulyana  Hadi,  Anik  Iftitah,  and  Syahrul  Alamsyah,  ‘Restorative  Justice  Through  Strengthening Community  Legal  Culture  in  Indonesia:  Challenges  and  Opportunity’, Mulawarman  Law  Review ,  8.1  (2023) <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
12 Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori,  dan Praktik) , Cetakan 3 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021).
efektivitas  penegakan  hukum  dalam  pemilihan  umum.  Bahan  nonhukum  yang  dipakai adalah buku-buku, artikel, jurnal yang dapat menunjang analisis terkait permasalahan pada topik penelitian ini dan masih memiliki relevansi dengan topik pemilihan umum. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  nilai  demokrasi  yaitu  pergantian  pimpinan  secara  teratur  di  Indonesia dilaksanakan  dengan  diadakannya  pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  pada  setiap  5 (lima)  tahun  sekali  dimana  untuk  hari,  tanggal,  dan  waktu  pemungutan  suara  pemilihan umum ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk dapat memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 1 UU Pemilu). Untuk dapat mencapai tujuan dari pemilihan umum yang adil maka diperlukan suatu sistem hukum agar dapat meminimalisir pelanggaran pemilihan umum. 15 Sebelum membahas sistem hukum, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari sistem. Sistem  memiliki  dua  pengertian  yang  penting  untuk  dikenali,  pertama  adalah  pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang memilii tatanan tertentu. Tatanan tertentu disni menunjuk pada suatu struktur yang tersusun atas bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. 16
Sudikno Mertokusumo  mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri  dari  unsur-unsur  yang  memiliki  interaksi  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk dapat  mencapai  tujuan  kesatuan  tersebut. 17 Sistem  hukum  dapat  diartikan  sebagai keseluruhan  unsur-unsur  hukum  yang  saling  berkaitan  atau  berinteraksi,  sehingga  jika terdapat  salah  satu  unsur  tidak  berfungsi  maka  keseluruhan  unsur-unsur  tersebut  tidak dapat berjalan dengan baik. 18 Menurut Hans Kelsen bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem  norma,  yakni  patokan  berprilaku  yang  dapat  berupa  perintah,  larangan,  dan kebolehan. Hans Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dapat dikatakan valid jika didapatkan dari norma yang lebih tinggi diatasnya, yang selanjutnya sampai pada tingakt dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, inilah yang disebut sebagai norma dasar atau grund norm . 19
Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, harus didukung dengan unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur dari sistem terdiri atas:
a. Sistem senantiasa diciptakan dan diatur oleh sekolompok manusia, atau gabungan dari beberapa kelompok manusia, mesin dan fasilitas. Tetapi dapat juga terdiri atas gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolahan data.
b. Rangkuman  dari  keseluruhan  bagian  (sub-sistem)  yang  bisa  dipecah  lagi  menjadi subsistem, dan begitu seterusnya.
c. Saling terikat satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
d. Mempunyai self-adjustment sebagai  suatu  kemampuan  yang  secara  otomatis  mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat juga mekanisme kontrol dan self regulation untuk mengatur diri sendiri.
14 Metode Penelitian Hukum , ed. by Anik Iftitah, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
15 Iftitah, Hukum Pemilu di Indonesia . 16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1996).
18 Anik  Iftitah,  ‘Sejarah  Perkembangan  Hukum’,  in Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Februari  (Sada  Kurnia  Pustaka, 2023).
19 Sudjana,  ‘Penerapan  Sistem  Hukum  Menurut  Lawrence  W  Friedman  terhadap  Efektivitas  Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000’, Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah) , 2.1 (2019), 78–94.
e. Mempunyai tujuan yang jelas atau terarah dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu  untuk  melakukan  tranformasi  terhadap  setiap  masukan  dan  perubahan  yang terjadi di luar dirinya. Sehingga sistem sering juga disebut dengan tranformator.
Arti  dari  efektivitas  adalah  berhasil  atau  tepat  guna  yang  berasal  dari  kata  dasar “efektif”.  Efektivitas  menunjukkan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sasaran  yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang  dituju.  Pada  dasarnya  efektivitas  menekankan  pada  hasil  yang  dicapai,  sedangkan efisiensi  lebih  menekankan  pada  bagaimana  cara  mencapai  hasil  yang  dicapai  tersebut dengan  melakukan  perbandingan  antara  input  dan  outputnya.  Dapat  diambil  kesimpulan bahwa secara singkat pengertian dari efisiensi adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu secara  benar,  “ doing  things  right ”,  sedangkan  efektivitas  adalah  melakukan  atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “ doing the right things ”. 20
Penegakan  hukum  secara  konsepsional  memiliki  inti  dan  arti  yang  terletak  pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan hidup. 21 Menurut  Jimly  Asshiddiqie  penegakan  hukum  merupakan  upaya  yang  dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk dapat menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan. 22 Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus  selalu  diperhatikan,  yakni:  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ),  kemanfaatan ( zweckmassigkeit ),  dan  keadilan  ( gerechtigkeit ).  Dalam  meneggakan  hukum  harus  ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. 23
Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya  suatu  penegakan  hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman,  yakni  komponen struktur  hukum  ( structure  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya hukum  ( legal  culture ).  Teori  Lawrence  M.  Friedman  tentang  sistem  hukum  tersebut berdasarkan atas sudut pandanganya yang lebih cenderung bersifat sosiologi ( sociological jurisprudence ), tetapi secara sederhana teori tersebut memang sulit dibantah kebenarannya. Untuk  meninjau  efektivitas  penegakan  hukum  dalam  pemilihan  umum  dapat  dengan menguraikan  komponen  dalam  sistem  hukum  menurut  teori  sistem  hukum  Lawrence  M. Friedman.

## Struktur Hukum
Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang  permanen  dari  sistem  hukum  ysng  menjaga  proses  tetap  berada  di  dalam  batas- batasnya. 24 Unsur dari struktur hukum ini adalah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 25 Dalam pemilihan umum  melibatkan  penegak  hukum  diantaranya  yakni  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara
20 Sudjana.
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengarhui Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
22 Ana Aniza Karunia, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman’, Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 10.1 (2022), 115–28.
23 Mertokusumo.
24 Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Agung, Gakkumdu, Penyidik, Jaksa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.
Peran  dari  penegak  hukum  ketika  terjadi  pelanggaran  pemilu,  sengketa  proses pemilu  dan  perselisihan  hasil  pemilu  sangat  penting  untuk  meciptakan  keadilan  pemilu ( elcetoral Justice ). Berdasakan pada International IDEA tahun 2010 yang menyatakan bahwa keadilan  pemilihan  umum  meliputi  cara  dan  mekanisme  yang  tersedia  di  suatu  negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk dapat menjamin bahwa  setiap  tindakan,  prosedur,  dan  keputusan  terkait  dengan  proses  pemilihan  umum sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar bisa mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. 26
Pelanggaran pemilu merupakan tindakan yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum. Berdasarkan pada Buku  Keempat  Bab  I  Pelanggaran  Pemilu  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilu,  pelanggaran  pemilu  dapat  berasal  dari  temuan  atau  laporan.  Temuan pelanggaran  pemilu  adalah  hasil  dari  pengawasan  aktif  dari  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri  (LN),  dan  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  pada  setiap  tahapan penyelenggaran pemilihan umum. 27
Pasal  454  UU  Pemilu  menyatakan  bahwa  selain  dari  temuan  Bawaslu,  laporan pelanggaran dalam pemilihan umum bisa langsung dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Kelurahan/Desa, Panwaslu  LN,  dan/atau  Pengawas  TPS  pada  setiap  tahapan  Penyelengaraan  Pemilihan Umum.  Laporan  pelanggaran  pemilihan  umum  disampaikan  secara  tertulis  dan  paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan  uraian  kejadian.  Laporan  pelanggaran  pemilihan  umum  disampaikan  paling  lama  7 (tujuh)  hari  sejak  diketahui  terjadinya  dugaan  adanya  pelanggaran  dalam  pemilihan umum. 28
Secara fungsional, Bawaslu memiliki kedudukan yang dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran pemilihan umum seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 95 huruf a, b, dan huruf c UU Pemilu. Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan  adanya  pelanggaran  terhadap pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pemilihan  umum, memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  pelanggaran  politik  uang.  Dalam  hal  penanganan penindakan pelanggaran pemilihan umum, terdapat beberapa aspek penting dalam proses penanganan pelanggaran meliputi, kewenangan Bawaslu, Laporan pelanggaran Pemilu, dan Penanganan pelanggaran administratif pemilu. 29
Sebagai  lembaga  yang  menangani  dugaan  pelanggaran  administrasi  pemilihan umum,  Bawaslu  dapat  digolongkan  ke  dalam  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN). Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi-peradilan/semi-peradilan dalam sistem peradilan Indonesia sebenarnya adalah untuk menjawab perkembangan praktek peradilan modern  dan  pemenuhan  keadilan  yang  sesungguhnya  untuk  pencari  keadilan  pemilihan umum  yakni  peradila  tidak hanya  dilakukan  melalui  proses  di  pengadilan  ( in  court ),  tapi dapat  pula  dilakukan  di  luar  pengadilan  ( out  of  court ).  Bawaslu  sebagai  lembaga semi- yudisial sudah tentu kedudukan ketua  dan anggota Bawaslu juga bertindak sebagai semi-
26 Deni Wan Putra, ‘Hukum Pemilu untuk Pemilu yang Adil dan Berintegritas’, Komisi Pemilihan Umum , 2019,
1–19.
27 JDIH KPU Kab Bandung, ‘Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya’, JDIH KPU , 2022.
28 Ibid .
29 Maksimus  Lefteuw  and  Lidia  Priscilla  Pattiasina,  ‘Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilu  oleh Bawaslu’, Pattimura Legal Journal , 1.2 (2022), 74–85.
hakim , harus menerapkan prinsip-prinsip umum ( universal ) yang berlaku bagi para hakim, misalnya  mengenai  standar-standar  etika  ( code  of  ethics )  dan  kode  perilaku  ( code  of conduct ). 30
Selanjutnya selain terdapat Bawaslu dalam salah satu unsur struktur hukum dalam pemilihan  umum  juga  ada  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  DKPP berdasarkan pada Pasal 159 UU Pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani  pelanggaran  kode  etik  dalam  pemilu.  UU  Pemilu  menetapkan  bahwa  DKPP sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, termasuk memproses dugaan  pelanggaran  kode  etik  PPLN,  KPPSLN,  dan  Panwaslu  LN.  Pengaduan  dan/atau laporan  ke  DKPP  merupakan  pemberitahuan  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR. 31
Penegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah bagian yang substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan kesadaran ethics bagi semua penyelenggara pemilu tentang  pentingnya  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  secara  independen.  Kesadaran mengenai etika ini penting dimiliki oleh penyelenggara pemilu karena merupakan refleksi kritis,  metodis,  dan  sistematis  mengenai  tingkah  laku  penyelenggara  pemilu  yang berhubungan  dengan  norma-norma  atau  mengenai  tingkah  laku  penyelenggara  pemilu berdasarkan sudut kebaikannya dalam proses penyelenggaraan pemilu. 32 Selain terdapat  Bawaslu  yang  menangani  pelanggaran  administratif  pemilu  dan  DKPP  yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ada juga Sentra Penegak Hukum Terpadu  atau  disingkat  sebagai  Gakkumdu  yang  menangani  pelanggaran  tindak  pidana pemilu. 33 Pasal 1 UU Pemilu memberikan definisi dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang disingkat dengan Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana  pemilu  yang  terdiri  atas  unsur  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan/atau  Bawaslu Kabupaten/Kota,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepolisian  Daerah,  dan/atau Kepolisian  Resor,  dan  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Tinggi,  dan/atau Kejaksaan Negeri. Gakkumdu mempunyai tugas dan fungsi penanganan seluruh pelanggaran yang  terkait  dengan  tindak  pidana  pemilu,  sebagai  pusat  data  yang  terkait  dengan penanganan  pemilu,  system  control  dalam  pelaksanaan  pemilu,  dan  mekanisme  evaluasi pemilu.  Proses  penanganan  pelanggaran  pemilu  yang  menjadi  tugas  dan  fungsi  dari Gakkumdu  adalah  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  dilakukan  melalui  alur:  (1) Penerimaan;  (2)  pengkajian;  (3)  penyampaian  laporan  atau  temuan  kepada  Bawaslu Provinsi. 34
Permasalahan  pada  penegakan  hukum  pemilu  mengalami  permasalahan  dalam upaya proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Permasalahan yang muncul seperti  para  penegak  hukum  dihadapkan  pada  persoalan  masih  belum  memadainya pemahaman  aparatur  terhadap  jenis  tindak pidana  pemilu;  belum  profesional  dan  masih terjadi “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. 35 Seperti pada pemilu tahun 2019, Sentra Gakkumdu tidak berfungsi efektif dalam menindaklanjuti setiap laporan atau temuan dugaan tindak pidana dalam Pemilu 2019. Hal itu karena hanya untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan diduga sebagai tindak
30 Alasman  Mpesau,  ‘Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilu  dalam  Penanganan  Pelanggaran  Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia’, Audito Comparative Law Journal (ACLJ) , 2.2 (2021), 74–85 <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.
31 Op. Cit. Putra.
32 Op. Cit. Pangestu.
33 Op. Cit. Perdana, Alfaris, and Iftitah.
34 Lalu Sopan Tirta Kusuma and others, ‘Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)’, Jurnal Ulul Albab , 23.2 (2019), 110–16.
35 Sarah  Bambang,  Sri  Setyadji,  and  Aref  Darmawan,  ‘Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu  dalam  Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)’, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2.2 (2021), 1–13.
pidana pemilu saja Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan harus satu suara dengan 2 (dua) unsur Gakkumdu yang lain yakni Kepolisian dan Kejaksaan, padahal keberadaan penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan dalam Gakkumdu hanya sebagai forum koordinasi bagi Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, bukan sebagai forum untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya tidak sedikit laporan atau temuan dugaan tindak pidana dalam Pemilu 2019 yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan  atau  harus  diberhentikan  di  tahap  penyidikan  dan/atau  penuntutan  hanya karena ada saah satu unsur Gakkumdu yang tidak sependapat dengan unsur Gakkumdu yang lain. 36

## Substansi Hukum
Substansi  dalam  sistem  hukum  dapat  diartikan  sebagai  aturan,  norma,  dan  pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  dalam  sistem  hukum  itu,  termasuk keputusan  yang  mereka  keluarkan  maupun  yang  akan  disusun.  Dalam  unsur  kedua  ini, Lawrence  M.  Friedman  menekankan  pada  hukum  yang  hidup  ( living  law )  bukan  hanya aturan dalam hukum tertulis ( law books ). 37
UU  Pemilu  sebagai  salah  satu  landasan  dari  hukum  pemilu  telah  menetapkan pengaturan  tentang  pelanggaran  pemilu,  sengketa  proses  pemilu,  dan  perselisihan  hasil pemilu yang dinyatakan pada bab berikut ini: 38
1. Pada  Bab  pelanggaran  pemilu,  memuat  tata  cara  penanganan  temuan  dan  laporan pelanggaran  pemilu,  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu,  pelanggara administratif  pemilu  disertai  dengan  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran  administratif peilu,  dan  tindak  pidana  pemilu  dengan  tata  cara  penanganan  tindak  pidana  pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu dan sentra penegakan hukum terpadu.
2. Pada  Bab  sengketa  proses  pemilu,  memuat  materi  tentang  penanganan  permohonan penyelesaian  sengketa  proses  pemilu,  penyelesaian  sengketa  proses  di  Bawaslu, penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara disertai dengan tata caranya, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu.
3. Pada  Bab  Perselisihan  Hasil  Pemilu,  memuat  tata  cara  penyelesaian  perselisihan  hasil pemilu.
Pelanggaran  administratif  pemilu  yang  tercantum  pada  Pasal  460  UU  Pemilu menyatakan  bahwa  pelanggaran  adminstratif  pemilu  meliputi  pelanggaran  terhdap  tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan pelanggaran administratif pemilu tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada  tahapan  tertentu  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  dan  sanksi  administratif  lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu. 39
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dimana menurut Pasal 456 UU Pemilu menyatakan  bahwa  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  adalah  pelanggaran terhadap  etika  penyelenggara  pemilu  yang  berdasarkan  sumpah  dan/atau  janji  sebelum menjalankan  tugas  sebagai  penyelenggara  pemilu.  Untuk  penyelesaian  pelanggaran  kode
36 Sudi Prayinto, ‘Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019’, Jurnal KPU , 2019, 1–19.
37 Op. Cit. Taufiq.
38 Op. Cit. Putra.
39 Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah, ‘Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum’, Jurnal  Supremasi ,  9.2  (2019),  17–27 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.
etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh DKPP. Putusan yang oleh DKPP ditetapkan setelah melakukan  penelitian  dan/atau  verifikasi  terhadap  pengaduan  tersebut,  mendengarkan pembelaan  dan  keterangan  saksi,  serta  mempertimbangkan  bukti  lainnya.  Putusan  DKPP dapat berupa sanksi atau rehabilitasi yang diambil dalam rapat Pleno. Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu dan putusan DKPP bersifar final dan mengikat.
Pasal 488-544 UU Pemilu mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang merupakan perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  pidana.  Di  dalam  pasal-pasal  tersebut  hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai tindak pidana pemilu dan kualifikasi tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran atau kejahatan. 40
Subjek hukum dari tindak pidana pemulu dalam UU Pemilu ada beberapa kategori yaitu delik komun yang subjeknya “setiap orang” sebanyak 22 tindak pidana dari 77 tindak pidana pemilu. Sisanya 55 tindak pidana adalah delik propria yang subjeknya tertentu atau tidak setiap  orang,  yakni  mulai  dari  penyelenggara  pemilu  tingkat  bawah sampai  tingkat atas,  pejabat  negara,  penegak  hukum  dan  lain  sebagainya.  Terdapat  23  tindak  pidana pemilihanumum dari 77 tindak pidana pemilu yang subjeknya adalah penyelenggara pemilu itu  sendiri.  Sedangkan  untuk  pelaksana  kampanye  pemilu,  peserta  kampanye  pemilu, peserta  pemilu,  calon  presiden  dan  wakil  presiden  serta  pimpinan  partai  politik  yang menjadi  subjek  terdapat  pada  13  tindak  pidana  pemilu.  Berdasarkan  hal  tersebut  secara kuantitas  tindak  pidana  lebih  banyak  diancamkan  pada  penyelenggara  pemilu  daripada subjek yang lain. Hal ini dapat menjadi beban tersendiri bagi penyelenggara pemilu, karena selain dengan beban tanggung jawab yang berat, mereka juga dihantui dengan banyaknya ancaman pidana. 41

## Budaya Hukum
Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan,  nilai,  pemikiran  serta  harapan.  Dengan  kata  lain  bagian  dari  budaya  umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari  atau disalahgunakan.  Tanpa  adanya  budaya  hukum  sistem  hukum  itu  sendiri  tidak  akan berdaya. 42
Kultur  hukum  berkaitan  dengan  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa ada dukungan dari budaya hukum  oleh  orang-orang  yang  terlibat  dalam  sistem  dan  masyarakat  maka  penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif . 43
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum sikap budaya masyarakat Indonesia masih belum menyadari pentingnya suara yang mereka berikan saat pemilihan umum. Sehingga pada  tahun  2019  masih  banyak  terjadi  politik  uang.  Bawaslu  mencatat  pada  pemilihan umum tahun 2019 terdapat 28 kasus pelanggaran pemilihan umum yang telah diputuskan dalam persidangan. Dari jumlah tersebut, pelanggaran berupa politik uang paling banyak terjadi. Politik uang terjadi dengan berbagai macam modus seperti membagikan sembako
40 I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, ‘Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia’, Jurnal Konstruksi Hukum , 1.1 (2020), 192–96
<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>.
41 Op. Cit. Andiraharja.
42 Op. Cit. Taufiq.
43 Op. Cit. Sudjana.
kepada masyarakat, dan ada yang langsung memberikan uang kepada pemilih, bahkan ada yang menjanjikan dengan pergi umrah. 44
Pengertian dari pidana politik uang ( money politics ) dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan,  yang  dilakukan  oleh partai  politik  atau  caleg dalam bentuk  memilih  caleg  dan parpol  tertentu  dengan  diiming-imingi  pemberian  barang  atau  uang  dalam  pelaksanaan pemilu. Sedangkan jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh partai politik maupun caleg adalah curi start . Pelanggaran curi start ini dominan dilakukan pada saat jadwal kampanye belum  dimulai  yang  memiliki  tujuan  untuk  berlomba-lomba  merebut  simpati  dari masyarakat  dan  persaingan  antar  caleg  maupun  antar  partai  politik  dalam  setiap pelaksanaan pemilihan umum. 45
Tindak  pidana  politik  uang  ini  bisa  berasal  dari  para  penyelenggara  pemilu  yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Untuk  faktor internal dapat berupa karena dorongan sifat rakus atau tamak, yang memiliki arti manusia tidak  pernah  bersyukur  dengan  apa  yang  telah  dimilikinya,  meskipun  sudah  memiliki kekuasaan  tinggi,  tapi  cenderung  tidak  merasa  puas,  maka  dari  itu  mendorong  manusia untuk  melakukan  perbuatan  korup,  seperti  politik  uang  untuk  mendapatkan  suara masyarakat. Faktor eksternal dapat berupa sistem politik disuatu negara, karena terkadang perbuatan  korupsi  terjadi  karena  ada  proses  politik.  Pada  dasarnya  politik  bersinergi dengan kekuasaan yang artinya orang berpolitik akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan  kekuasaan,  bahkan  mekakukan  perbuatan  yang  jahat  seperti  melakukan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan. 46
Dalam  kenyataan  pemilihan  umum  di  Indonesia,  praktik  politik  uang  ini  sudah menjadi tindakan yang lumrah terjadi. Hal ini membuat berbagai pihak menjadi cemas akan berlangsungnya demokratisasi di Indonesia. Politik uang sering terjadi karena masyarakat Indonesia  yang  menentukan  pilihannya  berdasar  pada  rationalitas  ekonomi  yang  instan dengan mengaitkan perilaku yang mereka lakukan dengan mashab rasional atau ekonomi yang  bertolak  dari  pandangan  ekonomimklasik  bahwa  manusia  adalah  mahkluk  yang rasional dan bertindak berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Tetapi, rasionalitas yang berdasarkan  untung  dan  rugi  ini  sering  diartikan  salah  oleh  pemilih.  Mereka  sering menganggap jika tindakan mereka dalam melegalkan politik uang seperti menerima uang, bantuan dan hadiah dari partai politik atau kandidat adalah tindakan rational karena mereka mendapat keuntungan secara ekonomi. Padahal jika berdasarkan pada mashab rational atau ekonomi, pemberian suara oleh pemilih ini tidak berhenti pada hari pemungutan suara itu saja,  tetapi  mempunyai  akibat  jangka  panjang,  baik  kepada  diri  sendiri  pada  saat pemungutan dilakukan dan juga masa depannya. 47
Budaya  hukum,  lebih  mengarah  pada  sikap  masyarakat,  kepercayaan  masyarakat, nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  dan  ide-ide  atau  pengharapan  mereka  terhdap hukum dan sistem hukum. 48 dalam hal ini kultur hukum adalah gambaran dari sikap dan perilaku  terhadap  hukum,  serta  keseluruhan  faktor-faktor  yang  menentukan  bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang sesuai dan bisa diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini.
44 Dimas  Jarot  Bayu,  ‘Bawaslu  Catat  28  Pelanggaran  Pemilu  2019,  Politik  Uang  Terbanyak’, Katadata.Co.Id , 2019.
45 Ari Widiastanto and others, ‘Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019’, Jurnal Usm Law Review , 4.1 (2021), 444 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.
46 Maman  Budiman,  ‘Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Penyelenggara  Negara  Pada  Saat Pemilu/Pemilukada’, Jurnal Litigasi , 21.2 (2020), 199–219.
47 Ferdian  Ferdian,  Asrinaldi  Asrinaldi,  and  Syahrizal  Syahrizal,  ‘Perilaku  Memilih  Masyarakat,  Malpraktik Pemilu  dan  Pelanggaran  Pemilu’, NUSANTARA :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial ,  6.1  (2019),  20 <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31>.
48 Op. Cit . Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah.
Sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu indikator berfungsinya hukum. 49
Namun kesadaran masyarakat mengenai praktik politik uang juga dipengaruhi oleh pendidikan  politik  yang  rendah.  Pendidikan  politik  adalah  proses  pembelajaran  dan pemahaman  tentang  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  setiap  warga  negara  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum tidak hanya sekadar perihal memilih dan dipilih, tetapi juga merupakan salah satu bentuk atau sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu juga menjadi faktor maraknya terjadi praktik politik uang. Masyarakt merasa enggan untuk melaporkan adanya pelanggaran  politik  uang  yang  terjadi  pada  setiap  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepada Bawaslu atau Panwaslu. Selain itu masyarakat juga belum memahami hakikat atau tujuan pemilihan  umum  dengan  benar.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  semakin  meningkatnya  praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat berdampak pada tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah. 50

## PENUTUP
Struktur hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum masih mempunyai kendala yang berkaitan pada dalam upaya proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Permasalahan yang muncul seperti para penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum  memadainya  pemahaman  aparatur  terhadap  jenis  tindak  pidana  pemilu;  belum profesional  dan  masih  terjadi  “tolak-menolak”  yang  berujung  pada  kebuntuan  dalam menangani  perkara  pidana  pemilu.  Substansi  hukum  dalam  pemilihan  umum  khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai tindak pidana pemilu dan kualifikasi tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran atau kejahatan. Serta  perlu  memformulasikan  kembali  beberapa  ancaman  sanksi  pidana  yang  ditujukan kepada penyelenggara pemilihan umum agar dapat diganti dengan sanksi administratif agar tidak terlalu memberatkan penyelenggara pemilihan umum yang telah memikul tanggung jawab yang banyak. Terkait budaya hukum, baik penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilihan  umum  dan  masyarakat  sebagai  pemilih  belum  sepenuhnya  menyadari  hakikat atau  tujuan  pemilihan  umum.  Sehingga  penegakan  hukum  dalam  pemilihan  umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum efektif berdasarkan pada tinjauan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakam  Sholahuddin,  Anik  Iftitah,  U.  D.  M.  (2019).  Pelaksanaan  Pasal  280  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jurnal Supremasi , 9 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793 Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah,  and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. Mulawarman Law Review , 8 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140 Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Khazanah Hukum , 2 (2), 24–31. https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681
Bambang, S., Setyadji, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2 (2), 1–13.
49 Op. Cit . Sudjana.
50 Nisa  Nabila,  Paramita  Prananingtyas,  and  Muhammad  Azhar,  ‘Pengaruh  Money  Politic  dalam  Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia’, Notarius , 13.1 (2020), 1–9.
Bandung, J. K. K. (2022). Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya . JDIH KPU.
Bayu,  D.  J.  (2019). Bawaslu  Catat  28  Pelanggaran  Pemilu  2019,  Politik  Uang  Terbanyak . Katadata.Co.Id.
Budiman,  M.  (2020).  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Terhadap  Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada. Jurnal Litigasi , 21 (2), 199–219.
Cahyono, A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yuliastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis  terhadap  Penerapan  Presidential  Threshold  dalam Pemilihan  Umum  2024: Perspektif  Hukum  Normatif  di  Indonesia. Jurnal  Supremasi , 13 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041
Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 6 (1), 20. https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31
Iftitah, A. (2017). Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? dalam Al Khanif dkk, Pancasila dalam Pusaran Globalisasi . Yogyakarta: LkiS.
Iftitah, A. (Ed.). (2023a). Hukum Pemilu di Indonesia (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
Iftitah, A. (Ed.). (2023b). Metode Penelitian Hukum (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
Iftitah,  A.  (2023c).  Sejarah  Perkembangan  Hukum.  In Pengantar  Ilmu  Hukum (Februari). Sada Kurnia Pustaka.
Karunia,  A.  A.  (2022).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 10 (1), 115–128.
Kusuma,  L.  S.  T.,  Zulhadi,  Z.,  Junaidi,  J.,  &  Subandi,  A.  (2019).  Peran  Badan  Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu  Pada  Sentra  Gakkumdu Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat). Jurnal  Ulul  Albab , 23 (2), 110–116.
Lefteuw, M., & Pattiasina, L. P. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. Pattimura Legal Journal , 1 (2), 74–85.
Makarim, M. R. F., & Fahmi, K. (2022). Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. Journal of Social and Policy Issues , 2 (10), 50–57. https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, S. (1996). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi  Ditinjau  dari  Perspektif  Sistem  Peradilan  Indonesia. Audito Comparative Law Journal (ACLJ) , 2 (2), 74–85.
https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207
Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota  Legislatif  Terhadap  Keberlangsungan  Demokrasi  di  Indonesia. Notarius , 13 (1), 1–9.
Pangestu,  A.  (2022).  Upaya  Meminimalisir  Potensi  Pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau , 4 (1), 31–44.
Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Jurnal Supremasi ,
10 (1), 1–11. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940
Prayinto,  S.  (2019).  Problematika  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemilu  2019. Jurnal KPU , 1–19.
Putra,  D.  W.  (2019).  Hukum  Pemilu  Untuk  Pemilu  yang  Adil  dan  Berintegritas. Komisi Pemilihan Umum , 1–19.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Riwanto, A. (2016). Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia . Thafa Media.
Sastera, I. G. B. Y., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pemilu  di  Indonesia. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 1 (1),  192–196. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196
Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jurnal Supremasi , 9 (2), 17–27. https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793
Soekanto,  S.  (2016). Faktor-Faktor  yang  Mempengarhui  Penegakan  Hukum .  Raja  Grafindo Persada.
Sudjana.  (2019).  Penerapan  Sistem  Hukum  Menurut  Lawrence  W  Friedman  Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah) , 2 (1), 78–94. Suteki,  &  Taufani,  G.  (2020). Motodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori,  dan  Praktik) (Cetakan 3). RajaGrafindo Persada.
Taufiq, M. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum . Pustaka Pelajar.
Widiastanto, A., Sukarna, K., Hidayat, A., & Sadono, B. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran  Politik  Uang  Pada  Pemilu  2019. Jurnal  Usm  Law  Review , 4 (1),  444. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370