## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 2, Januari 2021, pp. 89-101 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India
Nisa Khoerunisa 1 dan Faisal Fadilla Noorikhsan 1*
1 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, 46115, Tasikmalaya-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Okt 19, 2020 Diterima: Jan 27, 2021 Dipublikasi: Jan 31, 2021
Kata Kunci: Covid 19; Kebijakan; Lockdown; PSBB;

## Koresponden:
Faisal Fadilla Noorikhsan Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi
Email: faisal.fadilla@unsil.ac.id

## Sitasi Cantuman:
Khoerunisa,  N.  &  Noorikhsan, F. F . (2021). Perbandingan Tata Kelola  Penanganan  Pandemi Covid  19  di  Indonesia  dan India. Journal  of  Political Issues. 2(2); 89-101.
https://doi.org/10.33019/jpi.v2i 2.36

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v2i 2.36
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This  paper  tries  to  compare  the  governance  of  handling  the  Coronavirus Diseases  (Covid  19)  pandemic  in  Indonesia  and  India.  Although  it  had  implemented  a total  lockdown  until  September  the  number  of  positive  cases  of  COVID-19  in  India reached  more  than  4.7  million  with  a  death  toll  of  more  than  78  thousand  people. Meanwhile,  Indonesia  has  never  recorded  a  total  lockdown.  The  result  is  no  better  than India. Throughout September, seven times the record positive addition of Covid 19 broke. We  try  to  do  the  best  government  policy  analysis  among  the  worst.  This  paper  is  made from qualitative research, namely research aimed at generating knowledge in a coherent way.  Using  the  literature  method,  collecting  as  much  information  from  print  and electronic media related to COVID 19 in Indonesia and India, we analyzed the policies of the  governments  of  the  two  countries.  This  paper  recommends  a  thorough  evaluation  of the Indonesian government's policy in handling covid 19. Indonesia now tops the statistics on the number of deaths due to COVID-19 in Southeast Asia.
Abstrak Tulisan  ini  mencoba  membandingkan  tata  kelola  penanganan  pandemi Coronavirus  Diseases  (Covid  19)  di  Indonesia  dan  India.  Meskipun  sempat  menerapkan lockdown total sampai bulan September jumlah kasus positif COVID-19 di India tembus lebih dari 4,7 juta dengan angka kematian lebih dari 78 ribu jiwa. Sementara itu, Indonesia tak  pernah  tercatat  melakukan lockdown total.  Hasilnya  tidak  lebih  baik  dari  India. Sepanjang bulan September tercatat tujuh kali rekor penambahan positif Covid 19 pecah. Kami  coba  melakukan  analisis  kebijakan  pemerintah  terbaik  di  antara  yang  terburuk. Tulisan  ini  dibuat  dari  penelitian  kualitatif  yakni  penelitian  yang  ditujukan  untuk menghasilkan  pengetahuan  dengan  cara  koheren.  Dengan  menggunakan  metode kepustakaan, mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari media cetak dan elektronik terkait  covid  19  di  Indonesia  dan  India,  kami  menganalisis  kebijakan  pemerintah  kedua negara  tersebut.  Tulisan  ini  merekomendasikan  evaluasi  menyeluruh  terhadap  kebijakan pemerintah  Indonesia  dalam  penanganan  covid  19.  Pasalnya,  kini  Indonesia  menduduki posisi teratas statistik jumlah kematian akibat COVID-19 di Asia Tenggara.

## Tentang:
Nisa Khoerunisa, menyelesaikan Pendidikan S2 pada jurusan Magister Ilmu politik Universitas Padjajaran dan sekarang ini menjadi dosen tetap pada jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
Faisal Fadilla Noorikhsan , menyelesaikan pendidikan S2 pada jurusan Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2016. Saat ini menjadi dosen tetap pada jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid  19  merupakan  salah  satu  pandemi  dalam  sejarah  kontemporer.  Di  tengah globalisasi yang makin dalam dan masifnya perkembangan teknologi informasi, pandemi ini menghadirkan tentangan yang lebih besar dan kompleks. Kajian yang muncul sesaat setelah Covid  19  dinyatakan  muncul  adalah  dampaknya  terhadap  ekonomi  politik  global  dan domestik.  Jika  pandemi-pendemi  sebelumnya  menular  melalui  perantara  binatang  atau interaksi  khusus  antar  manusia,  Covid  19  memiliki  karakter  yang  menular  langsung antarmanusia ( Shereen dkk., 2020 ).
Pemerintah  dibanyak  negara  dihadapkan  pada  situasi  membingungkan  saat  wabah covid 19 muncul. Mereka dipaksa mengambil langkah-langkah strategis guna menangani dan merespon  keadaan  pandemi.  Masing-masing  negara  menunjukkan  kesiapan  yang  berbeda- beda.  Pandemi  Covid  19  juga  telah  menunjukan  baik  buruknya  tata  kelola  dan  kebijakan pemerintah  suatu  negara.  Pada  awalnya  pemerintah  Indonesia  menunjukkan  kegagapan  dan terjebak  dalam  penyangkalan  atas  tingkat  urgensi  maupun  dampak  covid  19  sebelum akhirnya  mengambil  langkah-langkah  yang  dibutuhkan  untuk  menangani  pandemi  secara lebih sistematis. ( Mas’udi & Winarti 2020 )
Sementara  itu,  India  dengan  populasi  penduduk  lebih  dari  1,3  milyar  mencatatkan angka  kasus  positif  COVID-19  yang  semakin  meningkat.  Pada  bulan  Juli  (07/2020),  satu bulan    setelah lockdown dilonggarkan,  India  menjadi  negara  ketiga  dengan  kasus  covid-19 terbanyak  di  dunia  setelah  Amerika  Serikat  dan  Brasil.  Kasus  melaju  pesat  dengan penambahan  lebih  dari  20.000  kasus  terkonfimasi  setiap  harinya.  ( BBC  NEWS  Indonesia, 2020 ).  Terlepas  dari  kemajuan  teknologi  serta  pelayanan  kesehatan,  pandemi  membuat pemerintah  mengambil  kebijakan  yang  cenderung  bersifat trial  and  error ,  yang  berdampak pada keberlangsungan kehidupan warga negaranya.
Berbagai  pendekatan  menghadapi  pandemi  Covid  19  tidak  terlepas  dari  pengaruh sistem  politik,  kultur  dan  gaya  pemimpin  negara  masing-masing.  Misalnya  saja  Korea Selatan  yang  memilih  menggunakan tracing seluas  mungkin,  India  dengan  memilih lockdown ,  atau  penggunaan  PSBB  yang  dilakukan  oleh  Indonesia.  Di  Jepang,  sekolah  dan perguruan tinggi ditutup mulai pertengahan maret 2020. Penutupan tersebut membuat sekitar 13  juta  murid  dan  mahasiswa  di  seluruh  Jepang  harus  tinggal  di  rumah  masing-masing, menghentikan  semua  program  perkuliahan  tatap  muka,  dan  program-program  magang  di perusahaan ( Davidson, Kuo dan McCurry, 2020 ). Pemerintah Vietnam, Laos, India, Srilanka, dan Malaysia memutuskan menutup semua kegiatan pendidikan sejak awal maret 2020 Pandemi  juga  menimbulkan  issu  baru  terkait  keberlangsungan  sistem  politik  mana yang  paling  relevan  dan  berhasil  menangani  krisis  demi  peradaban  hidup  manusia.  Ilmuan politik  kembali  menggulirkan  perdebatan  mengenai  tipe  rezim,  demokratis  vs  otoriter,  dan juga  pilihan  kebijakan  pemerintah  mana  yang  efektif, lockdown vs  bukan lockdown. Baik Indonesia  maupun  India  adalah  negara  di  benua  Asia  yang  masuk  dalam  kajian Global Democracy  Ranking dengan  posisi  yang  tidak  jauh  berbeda.  Menurut Global  Democracy , pada  tahun  2015  Indonesia  menempati  peringkat  ke  68,  sedangkan  India  jauh  lebih  baik  3 tingkat  yakni  berada  diurutan  65  ( Global  Democracy  Ranking,  2015 ).  Indonesia  dan  India dikategorikan  sebagai developmental  democratic  state atau  negara  demokrasi  yang  sedang mengalami  transisi.  Keduanya  memiliki  persamaaan  secara  demografis  dan  historis  yang membuat civil  society dan  proses  demokratisasi  diantara  keduanya  memiliki  persamaan. Salah  satunya  adalah  bermunculannya  fenomena uncivil  society (atau civil  society yang sakit).  Hal  ini  ditandai  misalnya  dengan  bermunculan  kelompok  dengan  membawa  politik identitas  tertentu  dengan  menggunakan  kampanye  kekerasan  dalam  gerakannya.  ( Muradi, 2016 ).
Tulisan  ini  mencoba  membandingkan  sejauh  mana  efektivitas  tata  kelola  pandemi Covid  19  didua  negara,  yaitu  Indonesia  dan  India.  Sebagai  negara  yang  sama-sama  terkena dampak  Covid-19,  India  memberlakukan lockdown total  sebagai  pilihan  kebijakan  yang
diambil  oleh  pemerintah,  sedangkan  Indonesia  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  selama  tiga  bulan,  mulai  dari  pertengahan  bulan  Maret  sampai  Juni  2020. Menurut laporan Knowledge Group yang dimuat di laman Forbes, Indonesia masuk kategori 20 negara dengan tingkat safety serangan virus paling rendah, dengan risiko-risiko penularan paling tinggi. Dalam hal safety yang diukur dari aspek kebijakan berkaitan dengan quarantine efficiency,  government  management  efficiency,  monitoring  and  detection,  dan  emergency treatment readiness , Indonesia berada dalam lima negara dengan tingkat keamanan terbawah, bersama India, Srilanka, Myanmar, Kamboja, dan Laos ( Colangelo, 2020 )
Sebagai  negara  dengan  populasi  terbanyak  didunia,  baik  India  maupun  Indonesia berhadapan  dengan  persoalan  besar  saat  WHO  menetapkan  status Coronavirus  Disease (covid-19) sebagai  pandemi.  Penyakit  yang  sudah  menginfeksi  lebih  dari  110  negara  ini disikapi  dengan  respon  yang  berbeda.  Beragam  pilihan  sikap  tersebut  dinilai  berhasil  jika mampu  menahan  laju  penyebaran  dan  rendahnya  angka  kematian  yang  disebabkan  oleh covid-19.  Kontrol  pemerintah  dan  kebijakan  yang  responsif  tersebut  bukan  hanya  menyoal pengendalian  angka  fatalitas  namun  juga  keberlangsungan  hidup  warganya  secara  umum. Dengan  melihat  pengamanan  India  yang  memilih  retriksi  total (lockdown ),  lalu  Indonesia dengan pembatasan sosial berskala besar  (PSBB), tulisan ini bermaksud melihat efektivitas pilihan yang diambil oleh keduanya. Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para  pemangku  kebijakan  paling  berperan  dalam  menekan  laju  penyebaran  covid.  Tujuan utama tulisan ini adalah sebagai studi awal respon negara terhadap penanganan Covid-19 dari perspektif  efektivitas  kebijakan.  Artikel  ini  selanjutnya  akan  memetakan  pendekatan  yang dilakukan  oleh  Indonesia  dan  India  untuk  mengelola  pandemi  serta  membandingkan efektivitas  keberhasilan  diantara  kebijakan lockdown dengan  PSBB.  Berikutnya  rumusan masalah  yang  akan  dijawab  adalah  “Bagaimana  Indonesia  dan  India  mengelola  krisis pandemi?  Sejauh  apa  keberhasilan  kebijakan lockdown di  India  dan  PSBB  di  Indonesia mengatasi krisis pandemi?”

## METODE PENELITIAN
Rancang  penelitian  yang  digunakan  oeh  penulis  adalah  studi  perbandingan  ( comparative study  or  casual  comparative  study). Jenis  tulisan  ini  mengacu  pada  bentuk  penelitian deskriptif  yang membandingkan dua atau lebih dari situasi, kejadian, kegiatan, program  dll, yang  sejenis  atau  sama.  ( Syaodih,  2007 )  Tulisan  dalam  penelitian  menggunakan  metode kepustakaan.  Adapun  metode  ini  digunakan  karena  secara  bibliografis  berguna  untuk menyusun kembali informasi empiris yang menjadi tema penulisan. Selain karena fungsinya sebagai  membantu  secara  bibliografis,  metode  ini  tepat  digunakan  untuk  sebagai  alternatif untuk mensiasati keterbatasan penulis untuk terjun langsung ke lapangan.
Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah dengan menggunakan metode studi literatur.  Berbagai  data  sekunder  di  antaranya:  artikel-artikel  media  massa,  cetak  maupun online  terkait  pandemi  Covid-19  dengan  berfokus  mengkaji  di  dua  negara,  yaitu  Indonesia dan  India.  Penulis  memilih  kedua  Negara  tersebut  karena  masing-masing  dapat merepresentasikan kebijakan penanganan pandemi yang berbeda. Sumber-sumber lain dalam bentuk  rekaman  vidio  menjadi  data  penunjang  penelitian  untuk  memahami  lebih  jauh pandemi  Covid-19,  respon  negara  terdampak,  dan  dampaknya  terhadap  sosial-poitik.  Data- data yang ada penulis olah dengan menggunakan pendekatan critical reading .

## HASIL PENELITIAN Pandemi Yang Mengguncang Dunia
Bermula  dari  kota  Wuhan,  China,  virus  varian  baru  yang  kemudian  diidentifikasi  sebagai SARS  Cov-2  menjadi  bencana  yang  mewabah  di  seluruh  negara  di  dunia.  Respon  negara dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  beragam.  Suatu  negara  dikatakan  tanggap  dalam
penanganan  pandemi  apabila  terdapat  kepemimpinan  yang  kuat  yang  direspon  solid  oleh rakyatnya.  Kesiapsiagaan  suatu  negara  juga  ditentukan  dari  seberapa  mampu  menekan  laju penyebaran,  tingkat fatalitas, kemampuan  menangani  pasien  terinfeksi,  serta  dilihat  dari kapasitas mobilisasi dan mengelola sumber daya secara tepat untuk menangani krisis beserta dampaknya. Kebijakan yang bersifat komprehensif juga mencakup keseluruhan siklus situasi krisis,  mulai  tanggap  darurat,  penanganan  dampak  sosial-ekonomi.  Untuk  menanggulangi perkembangan  virus  tersebut,  berbagai  cara  ditempuh  oleh  negara  agar  dapat  menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya.
Penanganan  Covid-19  dan  dampaknya,  membutuhkan  kapasitas  sumber  daya  yang sangat  besar.  Di  beberapa  negara  bisa  disaksikan  pengerahan  sumber  daya  yang  luar  biasa besar, baik untuk menangani  wabah maupun untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai bentuk subsidi ekonomi dan jaring pengaman sosial. Gerak  cepat  yang  dilakukan  oleh  tiap  negara  dalam  merespon  covid-19  sangat  menentukan bukan hanya laju angka perkembangan covid-19, tetapi juga gerak roda perekonomian warga negaranya.  Sebagaimana  halnya  dengan  negara-negara  lain  yang  terdampak,  Indonesia melakukan berbagai upaya agar penyebaran virus bisa ditekan semaksimal mungkin. Luasnya wilayah Indonesia, dengan jumlah populasi yang tidak sedikit membuat pemerintah Indonesia secara bertahap memberlakukan pembatasan aktivitas serta penutupan akses wilayah. Pilihan bersebrangan dilakukan oleh India yang secara mendadak melakukan retriksi total.
Indonesia  adalah  negara  dengan  populasi  terbesar  di  Asia  Tenggara.  Begitu  juga dengan  India,  sebagai  peringkat  pertama  terpadat  di  Asia  Selatan.  Kondisi  tersebut menimbulkan kekhawatiran dari pihak WHO  yang menilai jika kedua negara tersebut  dapat menjadi  episenter baru.  Senior Advisor on gender and Youth  to  the  WHO , Diah Saminarsih mengatakan  jika  kedua  negara  ini  tidak  dapat  mengontrol  epidemi,  maka  Kawasan  Asia Tenggara  menjadi  episenter  di  dunia,  menggeser  Amerika  dan  Eropa  ( Nursastri,  2020 ).  Hal tersebut  menjadi  tantangan  besar  bagi  pemerintah  masing-masing  negara  dalam memformulasikan kebijakan yang dibuat.
Selain  itu,  pengelolaan  pandemi  Covid  19  menghadapi  tantangan  karena  mobilitas manusia  masa  kini  yang  sangat  tinggi.  Covid  19  juga  berkembang  ketika  populisme (kepemimpinan  politik  nasionalis  dan  sikap anti-science )  semakin  meluas  dalam  politik domestik  banyak  negara.  Situasi  dimana  seharusnya  pemerintah  mengambil  kebijakan rasional  yang  sifatnya  jangka  panjang,  tergantikan  oleh  langkah  politik  dan  kebijakan berorientasi  popularitas  jangka  pendek  dan  berorientasi  kepentingan  untuk  memperkokoh kekuasaan  ( Kluth,  2020 ).  Karakter  pandemi  ini  dijadikan  komoditas  politik  personal  atau kelompok, dengan mengorbankan esensi penanganan krisis, yaitu kemanusiaan.

## Semrawut Lockdown India Atasi Krisis Pandemi
India  adalah  negara  besar  dengan  populasi  penduduk  yang  padat  dan  mengalami  kasus Covid-19 tercatat sebanyak 1.116.597 hingga 19 Juli 2020 ( HT Correspondent, 2020 ). Kasus Covid-19  pertama  kali  didokumentasikan  pada  tanggal  30  Januari  2020,  yang  mana  adalah warga  India  yang  dievakuasi  dari  China.  ( Laxminarayan,  dkk,  2020 )  Dalam  menangani covid-19,  India  menggunakan  langkah-langkah  pro-aktif  yang  terdiri  dari  pengujian  agresif yang dilakukan oleh pemerintah pusat  yang bekerjasama dengan negara  bagian wilayahnya. Jika  Indonesia  tidak  menggunakan  langkah lockdown ,  negara  dengan  mayoritas  beragama Hindu  itu  berani  mengambil  langkah  untuk  mengunci  negaranya  dalam  beberapa  tahapan. Negara yang terletak di Kawasan Asia Selatan ini menerapkan kebijakan lockdown , sejak 25 Maret  2020  untuk  diberlakukan  selama  tiga  pekan.  Skenario  tersebut  digunakan  oleh  India untuk  melacak  orang  yang  terinfeksi  yang  akan  terlihat  gejalanya  selama  14  hari,  dan  satu minggu  kemudian  dicadangkan  untuk  mengamati  situasi  infeksi,  kematian  dan  tingkat pemulihan ( Paital, Das, and Parida, 2020 )
Lockdown sendiri    membawa  konsekuensi  bagi  diberhentikannya  semua  aktivitas, baik itu bisnis maupun transportasi publik. Akibatnya, eksodus besar-besaran terjadi di kota besar.  Belum  seminggu  sejak  lockdown ditetapkan,  India  mengalami  banyak  persoalan. Berbagai  persoalan  muncul  ke  permukaan  dan  berujung  krisis  kemanusiaan  pasca pengumuman  Lockdown  diberlakukan.  Meskipun  Pemerintah  India  mengumumkan  bantuan stumulus  ekonomi  sebesar  260  Milyar  kepada  rakyatnya,  namun  dikarenakan  tahapan skemanya belum jelas, jutaan pekerja informal dan pekerja migrant kehilangan pekerjaannya. 10 juta pekerja India kesulitan bagaimana mengakses makanan ( International Growth Centre, 2020 ).  Penguncian  dengan  minimalisir  persiapan  tersebut,  selain  mengakibatkan  jutaan pekerja  menganggur,  pada  akhirnya  berdampak  pada  peningkatan  laporan  serangan  rasis terhadap  migran  dari  India  Timur,  termasuk  dengan  kekerasan  fisik  yang  ditangkap  dan dibagikan ke media social. ( Kikon, 2020 )
Kerusuhan  terjadi  akibat  ratusan  ribu  orang  memaksa  untuk  pulang  kampung, kekerasan yang dilakukan oleh aparat marak terjadi, kasus kelaparan pun merajalela. Bahkan, tagar #ModiMadeDisater sempat  menjadi trending  topic di  twitter.  ( Adam,  2020 ).  Begitu juga saat kemudian keputusan untuk memperpanjang lockdown dilakukan oleh India  hingga 3 Mei 2020. Lockdown yang semula direncanakan berakhir pada 14 April harus mengalami perpanjangan  karena  Narendra  Modi  berkeyakinan  jika  penguncian  dan distancing  social merupakan cara yang efektif untuk melindungi warganya yang berjumlah 1,3 Miliar.
Pemerintah  India  lantas  memperpanjang lockdown hingga  30  Juni  2020,  dengan hanya  mengizinkan  pembukaan  kegiatan  ritel,  rekreasi  dan  perbelanjaan  secara  bertahap ( Saha,  Barman,  and  Chouhan,  2020 ).  Pemerintah  memberikan  keringanan  bagi  para  petani dan  pekerja  harian  dalam  pemberlakuan  aturan  tersebut.  Pemerintah  India  menilai pengorbanan  kerugian    ekonomi  yang  harus  ditanggung  akibat  dari lockdown tidak  lebih berarti  daripada  mempertahankan  kehidupan  warganya.  Meskipun  banyak  menimbulkan persoalan kemanusiaan dan mendapatkan kritikan, lockdown yang diterapkan India selama 45 hari  membuahkan  hasil  yang  positif  dan  diklaim  memainkan  peranan  besar  dalam  menekan angka  penyebaran  penyakit.  ( Bhattacharjee,  Kumar,  and  Patel,  2020 ). Lockdown yang  tepat waktu membuat volume yang terinfeksi covid-19 di India lebih sedikit dibandingkan negara besar lainnya. ( Pai, Bhaskar, and Rawoot, 2020 ) Tindakan penguncian tersebut mendapatkan apresiasi dari WHO karena India sebagai negara terpadat kedua didunia menunjukkan tingkat infeksi dan kematian yang rendah dibandingkan negara lain. Masing-masing yaitu 9.152 dan 306 per 1,3 miliar populasi per/13 April 2020 (Paital, Das, and Parida, 2020 ). Selain menekan laju  penyebaran  covid-19, lockdown membawa  dampak  signifikan  bagi  kondisi  lingkungan dan  udara  disana.  India  mengalami  proses  peremajaan  yang  ditandai  oleh  pengurangan polutan  yang  cukup  berbahaya  dan  berakibat  fatal  bagi  kesehatan  manusia  ( Lal  &  Pawar, 2011 )
Guna  menanggulangi  dampak  pandemi  Covid  19,  India  menggelontorkan  anggaran sebesar  US$2,1  milliar  untuk  melengkapi  fasilitas  kesehatan.  Dari  anggaran  tersebut, Departemen  Sains  dan  Tekhnologi  Pemerintahan  India  telah  mengajukan  skema  untuk mempromosikan  penelitian  dan  penemuan  di  lembaga-lembaga  penelitian  yang  bekerja dalam  pengendalian  wabah  ketika  sedang  dilakukan lockdown .  CSIR  atau  Dewan  Riset Industri  India  India  juga  mengalami  krisis  infodemik  dimana  hoax  Covid-19.  India  adalah pengguna  internet  dan  media  sosial  kedua  setalah  China.  Sebagai  negara  dengan  populasi rakyat terbesar kedua di dunia, India menggabungkan berbagai pendekatan dalam mengatasi laju  covid-19.  Sekalipun  menimbulkan  efek  kemanusiaan, lockdown dianggap  membawa dampak  signifikan  bagi  penekanan  angka  laju  Covid-19.  Gaya  kepemimpjnan  dibawah Perdana Menteri Narendra Modi yang tergas menyerukan lockdown dengan keseriusan sejak awal pandemik berkembang. Kesigapan otoritas kesehatan di India melalui proses pelacakan dan pengujian dilakukan guna menekan angka kematian.
Langkah-langkah  strategis  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  India  tersebut  tidak bertahan  lama.  Proses  penguncian  tersebut  selain  menimbulkan  dampak  sosial,  berdampak juga pada perputaran roda ekonomi sehingga India mulai melonggarkan kebijakan lockdown . Jika  saat  penguncian  dilakukan  selama  bulan  Maret-Mei  kasus  terkonsentrasi  di  kota-kota besar, pelonggaran lockdown berdampak pada mobilisasi penduduk India dari kota ke daerah pedesaan,  yang  berakibat  pada  penyebaran  kasus  Covid-19  di  pedesaan.  Pilihan  kebijakaan untuk  melonggarkan lockdown membuat  kasus  infeksi  melonjak  kembali  dengan  tajam. Memasuki  bulan  Agustus,  kasus  meningkat  dan  berkembang  dengan  cepat  sehingga mencapai  75.000  kasus  infeksi  setiap  harinya.  Tercatat  hingga  pekan  keempat  Agustus (08/2002),  India  menjadi  negara  ketiga  dengan  catatan  kematian  tertinggi  setelah  Amerika Serikat  dan  Brazil  dengan  angka  kematian  mencapai  60.000  dan  kasus  terkonfirmasi sebanyak 3 juta kasus. ( Gettleman, & Yasir, 2020 )

## Kegagapan Indonesia Hadapi Krisis Pandemi
Ketika kasus pertama covid-19 terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, secara global  kasus  terkonfirmasi  sudah  mencapai  88.948  kasus.  Kasus  pertama  terkonfirmasinya Covid-19 di Indonesia dilaporkan WHO pada “situation report 2”, dimana Indonesia tercatat bersama  5  negara  lain  yaitu  Armenia,  Czechia,  Republik  Dominika,  Luksemburg,  dan Islandia  ( WHO, 2020 ). Situasi  krisis  yang datang tiba-tiba memicu kepanikan semua pihak, baik  di  level  pemerintah  pusat  maupun  pemeirntah  daerah  serta  masyarakat  biasa.  Dalam kondisi  seperti  itu  pengambil  kebijakan  dituntut  untuk  membuat  kebijakan  yang  dapat mereduksi potensi konflik akibat situasi krisis ( Ambar & Mas’udi, 2020 )
Seminggu setelah kasus pertama terkonfirmasi dan kasus semakin melonjak, berbagai pihak  mulai  menggaungkan  suara  untuk  melakukan lockdown (karantina  wilayah)  seperti yang sudah dicontohkan oleh negara lain seperti Tiongkok. Namun  seruan lockdown ini tak membuat  pemerintah  bergeming.  Presiden  Joko  Widodo  memiliki  keyakinan  bahwa penyebaran  Covid  19  bisa  dilakukan  dengan Physical  Distancing .  Meskipun  pihak  IDI menganggap karantina wilayah lebih efektif untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dibandingkan  pemberlakuan  PSBB,  namun  pemberlakuan  karantina  wilayah  tidak diberlakukan  oleh  Joko  Widodo  dengan  pertimbangan  ekonomi,  geografis,  kultural,  dan sosiologis  masyarakat  Indonesia  yang  berbeda  dengan  negara  lain  yang  menerapkan karantina  wilayah.  Menurut  Joko  Widodo,  karantina  wilayah  tidak  dipilih  setelah membandingkan  kebijakan  tersebut  dari  negara  lainnya  yang  dinilai  tidak  menjamin keberhasilan  penerapan  karantina  wilayah  tanpa  menimbulkan  masalah.  Menurutnya,  tidak ada satu formula yang pasti dalam mengatasi persoalan covid-19 ini. ( Najwa Shihab, 2020 ) Pemberlakuan kebijakan sosial berskala besar baru ditetapkan oleh Joko Widodo pada akhir  Maret  sebagai  kelanjutan  dari  pembatasan  s ocial  distancing dengan  menggunakan Peraturan  Pemerintah  nomor  21  tahun  2020  sebagai  dasar  peraturan.  Kebijakan  tersebut diambil  karena  penambahan  kasus  yang  makin  meningkat  dari  hari  ke  hari.  Juru  bicara pemerintah  untuk  penanganan  Covid-19  Achmad  Yurianto  yang  sekaligus  menjabat  Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes mengatakan jika PSBB dilakukan karena physical  distancing  yang  diabaikan  oleh  masyarakat.  Menurutnya,  jika  pembatasan  sosial tidak  mempan,  maka  akan  diberlakukan  pembatasan  sosial  berskala  besar.  Cara  tersebut ditempuh karena diyakini dapat memutus rantai penularan. Ditambahkan olehnya, jaga jarak harus  juga  dilakukan  karena  jika  hal  tersebut  gagal  dilakukan  maka  negara  akan  terancam jebol. (Tempo, 2020 )
Indonesia  tergolong  terlambat  merespon  situasi  krisis.  Jika  dilihat  dari  perspektif komunikasi publik, Indonesia sempat melakukan hal gegabah dengan pernyataan-pernyataan simplikatif dari para pejabat publik. Misalnya saja klaim jika Indonesia sebagai satu-satunya negara  yang  tidak  terinfeksi,  atau  kampanye  jamu  sebagai  penangkal  obat  ( Fakhruroji,  dkk, 2020 ).  WHO  kemudian  memberikan  peringatan  kepada  Indonesia  agar  segera
mendeklarasikan  darurat  nasional  Covid-19  melalui  surat  tertanggal  10  Maret  2020  yang ditujukan  kepada  Presiden  Indonesia,  Joko  Widodo  ( Berty,  2020 ).  Dampaknya  adalah pemerintah  mengeluarkan  produk  hukum  “tahu  bulat”.  Hanya  dalam  jangka  waktu  satu bulan,  9  produk  hukum  terkait  penanganan  pandemi  Covid-19  diterbitkan.  Kebijakan- kebijakan  tersebut  merupakan  respon  atas  eskalasi  masalah  ditinjau  dari  segi  kesehatan masyarakat, sosial, administrasi, keuangan, kewenangan dan politik birokrasi pemerintahan.
Untuk  menjaga  stabilitas  keuangan  negara  akibat  krisis  pandemi  pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan  Covid-19  dan  dalam  rangka  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan perekonomian  nasional  dan  stabilitas  sistem  keuangan,  tanggal  31  Maret  2020.  Perppu  ini menjadi  landasan  hukum  bagi  penyesuaian  anggaran  dalam  kondisi  luar  biasa,  sekaligus justifikasi  penambahan  anggaran  belanja  dan  pembiayaan  APBN  2020  untuk  menangani Covid  19, dengan total  tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun  2020 sebesar 405,1 triliun.
Selain  itu,  Dana  sebesar  110  trilyun  dialokasikan  pemerintah  untuk  tambahan  jaring pengaman  social  terkait  covid-19.  Jangkauan  program  keluarga  harapan  diperluas  dari  9,2 juta  penerima  menjadi  10  juta  penerima  dan  nilainya  ditambah  25  %.  Peruntukkan  kartu sembako  yang  semula  dianggarkan  untuk  15,2  juta  penerima  diperbesar  menjadi  20  juta penerima dengan nilai manfaat yang naik dari 150 ribu menjadi 200.000. Kemudian anggaran anggaran  kartu  prakerja  dinaikan  dari  10  trilliun  menjdi  20  triiliun  dengan  rincian  jumlah penerima. manfaat ditambah dari dua juta orang menjadi 5,6 juta penerima ( Kompas, 2020 ) Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dilaksanakan  setelah  terbitnya Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  tahun  2020,  tanggal  31  Maret  2020,  tiga  minggu setelah  kasus  pertama  diumumkan  di  Indonesia.  PP  tersebut  mengatur  tentang  pelaksanaan PSBB  dan  pemerintah  daerah  dapat  melaksanakannya  atas  persetujuan  Menteri  Kesehatan. Dengan  jumlah  kasus  yang  telah  meningkat  dan  meluas  lintas  wilayah  kebijakan  ini  sangat terlambat.  Karena  PSBB  baru  dilaksanakan  bulan  April,  dan  tidak  serentak  semua  wilayah melaksanakannya.
PSBB  di  DKI  Jakarta  sendiri,  misalnya,  baru  diberlakukan  pada  hari  pertengahan April  2020.  Kemudian  diikuti  oleh  berbagai  kota  besar  lainnya  ( Carina,  2020 ).  Meskipun PSBB diberlakukan masyarakat  masih diperbolehkan untuk  keluar rumah dengan mengikuti mengikuti protokol kesehatan  yang telah ditentukan. Penerapan PSBB  yang diberlakukan di berbagia  daerah  tidak  serta  merta  dipatuhi  oleh  masyarakat.  Berbagai  pelanggaran  masih terjadi dan ditemukan selama penerapan PSBB. Misalnya saja keramaian masih ditemukan di jalan-jalan  utama  sebagian  daerah  wilayah  DKI  Jakarta  hingga  sepekan  sejak  PSBB diberlakukan. Pengendara sepeda motor masih banyak yang tidak menggunakan masker dan berboncengan.  Begitu juga dengan para pedagang  yang menawarkan dagangannya.  Tercatat selama penerapan periode pertama penerapan PSBB di  Jakarta,  Polda Metro jaya mencatat ada 32.300 kendaraan yang melanggar aturan ( Kompas, 2020 ). Jika merunut kronologi awal respon  pemerintah  terhadap  pandemi  Covid  19  maka  ada  empat  faktor  penyebab  kegagalan kebijakan PSBB pemerintah Indonesia.
Pertama , lemahnya respon awal penangangan Covid-19. Hal tersebut bisa dilihat dari respon  ‘santai’  yang  ditunjukan  oleh  pejabat  hingga  menimbulkan  sengkarut  koordinasi diantara instansi pusat dan daerah. Krisis komunikasi yang terjadi mengakibatkan penaganan covid-19  di  berbagai  daerah  tidak  transparan  dan  terpadu.  Kondisi  tersebut  terlihat  dari berbagai  penelitian  yang  menunjukan dis-trust yang  ditunjukkan  oleh  publik  kepada pemerintah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  INDEF  menyebutkan  bahwa  hampir  sebesar 66,3% sentimen negatif tertuju bukan hanya kepada pemerintah secara kolektif tetapi kepada Presiden  dan  Menteri  kesehatan,  atau  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  change.org  yang menyebutkan 69,3% dengan larangan jika pemerintah jangan menyepelekan masalah Covid-
19  di  awal  ( Pagiwati,  2020 ).  Padahal  kepercayaan  dari  masyarakat  dapat  dijadikan  modal dalam  membangun  komunikasi  yang  partisipatif;  yaitu  komunikasi  yang  dilandaskan  pada basis sains/pengetahuan.
Kedua, penegakan hukum yang belum optimal. Masyarakat banyak melanggar aturan dengan  berbagai  alasan.  Pemberlakuan  sanksi  yang  diterapkan  masih  banyak  yang  bersifat sanksi  sosial  dan  belum  diterapkan  secara  maksimal  ( Sulasih,  2020 ).  Pemberlakuan  sebuah aturan  yang  tanpa  dibarengi  oleh  pengawasan  dan  pengawalan  ketat,  maka  tidak  akan menimbulkan  efek  jera  bagi  para  pelanggarnya.  Meskipun  tataran  hukum  telah  diterbitkan berbagai  produk  yang  mengatur  secara  detail  terkait  kebijakan  penanggulangan  Covid-19, namun  masih  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  dibiarkan  begitu saja.  Hal  yang  menjadi  dilematis  tentu  mengingat  pemberlakuan  hukuman  akan  menjadi kontraproduktif jika ditindak dengan hukuman pidana.
Ketiga ,  partisipasi  warga  masyarakat  yang  rendah.  Partisipasi  adalah  faktor  penentu efektivitas  sebuah  kebijakan.  Budaya  politik  partisipan  menjadikan  individu  mampu berperilaku  menjaga  diri  dengan  atau  tanpa  pengawasan  dari  aparat.  Kesadaran  yang  tinggi dan  partisipasi  sukarela  adalah  bagian  terpenting  dari  penanganan  Covid-19  selain  strategi lainnya.  Hal  tersebut  diakui  oleh  Presiden  Korea  Selatan  dan  ditegaskan  kembali  oleh  Kim Chang  Beom,  selaku  duta  besar  Korea  Selatan  untuk  Indonesia.  Menurutnya,  selain melakukan  strategi test,  trace  and  treat (lacak,  uji  dan  obat),  kesadaran  warga  menjadi  hal yang  penting  karena  di  korea  Selatan,  setiap  warga  dituntut  untuk  patuh  mengikuti  aturan jaga  jarak,  disiplin  melakukan  pencegahan  pribadi  dan  selalu  mengikuti  informasi.  Proses pencegahan efektif dan isolasi mandiri tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi self- diagnosis dan aplikasi self-quarantin ( Beom, 2020 ) Keempat ,  massifnya  perkembangan  berita  hoax  terkait  Covid-19  di  tengah masyarakat.  Beredar  massif  jika  Covid-19  adalah  konspirasi  yang  dibuat  segelintir  pihak demi  keuntungan  golongan  tertentu.  Lalu  lalang  disinformasi  tersebut  disebabkan  oleh kemudahan akses tekhnologi dimana sebaran informasi mudah diakses oleh pengguna tanpa ada  filtrasi.  Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi  (Kominfo)  menemukan  sebanyak  1028 isu  hoax  yang  tersebar  di  berbagai  platform  digital  ( Kominfo,  2020 ).  Hoax  hadir  dalam berbagai  macam  narasi  pemberitaan  berkaitan  penyebab,  gejala,  penyebaran,  hingga penyembuhan  Covid-19.  Hoax  tentang  teori  konspirasi  corona  semakin  beredar  di  media sosial  dan  menjadi  pesan  berantai  sehingga  dampak  bagi  perilaku  masyarakat.  Sikap  abai dalam menjaga protokol kesehatan mebuat angka Covid-19 di Indonesia terus menanjak naik. Informasi  terkait  corona  seharusnya  berasal  dari  satu  pintu  yang  terintegrasi  sehingga  tidak menimbulkan  kesimpangsiuran  di  tengah  masyarakat.  Adapun  sejauh  ini  penindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  beredarnya  issu  corona  masih  berada  dalam  tindakan kuratif dengan mengajak perusahan platform digital untuk melakukan takedown (penurunan) terhadap sebaran hoax/disinformasi.
Eskalasi  kasus  Covid-19  masih  terus  terjadi  dan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap prinsip physical distancing pun terjadi dimana-mana. Hal ini menjadi tanda bahwa kebijakan pemerintah  belum  ditanggapi  secara  serius  oleh  segenap  komponen  masyarakat.  Informasi simpang-siur  tentang  Covid-19  serta  kegagalan  memutus  rantai  persebaran  menyebabkan tidak  terjadinya  perubahan  sikap  dan  perilaku  masyarakat.  Untuk  menyelesaikan  masalah yang bersifat national threat , harus ada keputusan yang tepat dan tegas.

## PEMBAHASAN Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan India Dalam Penanganan Covid 19
Penerapan  restriksi  wilayah  secara  ketat  oleh  India  membawa  dampak  pada pengurangan  penularan  virus  korona  dan  jumlah  kasus  yang  dilaporkan.  Namun  efektivitas penguncian  tersebut  bervariasi  antar  wilayah  dan  tergantung  oleh  banyak  faktor,  termasuk variable  demografis,  kepadatan  penduduk,  dan  pertemuan  sosial.  ( Sebastian,  Paul,  &
Vilapurathu, 2020 ). Sementara itu, lockdown juga telah menimbulkan krisis kemanusiaan dan kekacauan  baru  akibat  eksodus  besar-besaran.  Seiring  berjalannya  waktu,  pelonggaran lockdown di India dilakukan demi menyelamatkan India dari dari jurang resesi. Hingga bulan Juni,(06/20) perekonomian India mengalami kontraksi dengan kecepatan terjal hingga 23,9% yang terjadi  akibat lockdow n diberlakukan ( Reuters, 2020 ). Setelah lockdown dilonggarkan, angka kasus terkonfirmasi covid-19 semakin meningkat di India
Indonesia  sendiri  memilih  untuk  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Bersakala  Besar (PSBB)  guna  menekan  laju  covid-19,  bukan  menerapkan lockdown seperti  yang  dihimbau oleh  WHO.  Joko  Widodo  selaku  Presiden  menegaskan  jika  pemerintah  daerah  harus menerapkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan protokol pemerintah pusat. Selain itu, Presiden  membentuk  satuan  Gugus  Tugas  percepatan  penangan  Covid-19  guna mempermudah  koordinasi  pusat  hingga  ke  daerah.  Kebijakan  tersebut  dimulai  oleh  ibukota Jakarta dan diikuti oleh daerah  lainnya. Jika lockdown mengharuskan penduduk untuk tidak keluar  rumah  sama  sekali,  PSBB  masih  memberikan  ruang  gerak  bagi  penduduk  untuk melakukan aktivitas selagi tidak bertentangan dengan protokol kesehatan.
Table 1 Perbandingan Penanganan Covid-19 Yang Dilakukan Oleh India Dan Indonesia
Jenis Penanganan Indonesia India Kasus pertama konfirmasi 2 Maret 2020 30 Januari 2020 Jumlah kasus 88.214 kasus/(20/7/2020) 1.116.597 kasus/ (20/7/2020) Rasio test/Uji Sampel perhari 44.543 spesimen (rekor terbanyak) 1,2 juta specimen (rekor terbanyak) Angka Fatalitas 4.239 oraang (20/7/2020) 27.593 (20/7/2020) Metode Pembatasan  Sosial  Skala Besar (PSBB) Lockdown Durasi 30 hari (tergantung kebijakan daerah masing2) 45 hari (25 maret-14 April) (14 April – 3 Mei) (4 Mei- 17 Mei) (18 Mei-31 Mei) Medical treatment PCR, rapid test PCR Tecknologi tool - Aaragoya Setu Anggaran kesehatan 2.99% of GDP 3.53% of GDP (2-17/2018) Sumber:  diolah penulis dari berbagai sumber
Covid-19 lebih awal dikonfirmasi di India. Dengan jumlah testing yang lebih tinggi di bandingkan  Indonesia,  kedua  negara  ini  mengalami  kendala  yang  sama  yakni  rendahnya anggaran  kesehatan.  Implikasinya  adalah,  baik  Indonesia  mapun  India  memiliki  fatalitas kesehatan  yang  terbatas  jika  dibandingkan  dengan  rasio  jumlah  populasi  penduduk. Meskipun begitu, jumlah testing di  Indonesia kalah jauh dengan  yang sudah dilakukan oleh India.  Catatan  terkonfirmasi  angka  kasus  di  India  mengalami  lonjakan  kasus  setelah lockdown  dilonggarkan.  Hingga  tulisan  ini  diturunkan,  India  menjadi  negara  dengan  kasus konfirmasi covid-19 tertinggi di Asia.

## SIMPULAN
Indonesia  mengambil  langkah  PSBB  yang  dalam  perjalanannya  mengalami penyesuaian  durasi  untuk  berbagai  daerah.  Sejumlah  pelanggaran  yang  diakibatkan  oleh rendahnya kesadaran warga masih sering ditemukan. Meskipun berhasil menekan sementara laju  penyebaran  Covid,  PSBB  dinilai  tidak  cukup  efektif.    Tantangan  serupa  dialami  oleh India  yang  sama-sama  memiliki  populasi  penduduk  terbesar  kedua  di  dunia.  India  memilih mengunci  negara  berpenduduk  1,3  miliar  tersebut.  Meskipun  mampu  menekan  laju  angka
covid  untuk  sementara,  pemberlakuan  karantina  wilayah  secara  mendadak  dan  minim persiapan  telah  menimbulkan  krisis  kemanusiaan.  Keputusan  penguncian  wilayah  tersebut berimbas keras pada rakyat miskin di India.
Kepemimpinan  yang  kuat  dalam  situasi  krisis  sangat  dibutuhkan  untuk  memberikan arah  penanganan  krisis  yang  jelas  dan  menumbuhkan  kepercayaan  publik  terhadapa  sistem yang dikembangkan untuk melewati masa krisis. Dalam situasi krisis tidak semua pemimpin publik bisa menunjukan kepemimpinan memadai, yang berakibat pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan,  bahkan  bisa  menyebabkan  krisis  kepercayaan  terhadap  sistem.  Pengalaman Indonesia  di  awal  mewabahnya  Covid-19  menunjukan  salah  satu  beban  terberat  adalah politisasi pandemi di antara aktor-aktor kunci pemerintahan. Gagalnya sinergi dan kordinasi antarelemen  dalam  merespon  ancaman  pandemi  akan  dibayar  mahal  dengan  krisis kemanusiaan yang mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  A., & Apinino,  R. (2020, April  1). Lockdown India Sebabkan Kekacauan, Apa yang Terjadi? Tirto.Id. https://tirto.id/lockdown-india-sebabkan-kekacauan-apa-yang-terjadi- eJVG
Ambar,  W.,  &  Mas'udi,  W.  (2020).  Dinamika  Respons  Pemerintah  Nasional:  Krisis Kebijakan  Penanganan  Covid-19.  dalam  W.  Mas'udi,  &  P.  S.  Winarti, Tata  Kelol Penangan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal (p. 48). Yogyakarta: UGM Press.
BBC  News  Indonesia.  (2020,  July  6). Covid-19:  Sebulan  usai  longgarkan  lockdown,  India jadi negara ketiga dengan kasus terbanyak di dunia . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53306305
Beom,  K.  C.  (2020,  April  3). Peduli  Sesama  dan  Bergotong  Royong  sebagai  Kunci  – . Kompas.Id. https://kompas.id/baca/opini/2020/04/03/peduli-sesama-dan-bergotong- royong-sebagai-kunci/
Berty, T. T. S. (2020, March 13). WHO Surati Jokowi, Minta RI Umumkan Darurat Nasional Virus Corona COVID-19 . Liputan6.Com.
https://www.liputan6.com/global/read/4201537/who-surati-jokowi-minta-ri-umumkan- darurat-nasional-virus-corona-covid-19
Bhattacharjee, A., Kumar, M., & Patel, K. K. (2021). When COVID-19 will decline in India? Prediction  by  combination  of  recovery  and  case  load  rate. Clinical  Epidemiology  and Global Health , 9 , 17–20. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.06.004
Carina,  J.  (2020,  April  9). Berlaku  14  Hari,  Penerapan  PSBB  di  Jakarta  Sampai  23  April 2020 . KOMPAS.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/09/23332221/berlaku-14-hari- penerapan-psbb-di-jakarta-sampai-23-april-2020
Colangelo, M. (2020, April 16). Deep Analysis Of Global Pandemic Data Reveals Important Insights .  Forbes. https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/04/13/covid-19- complexity-demands-sophisticated-analytics-deep-analysis-of-global-pandemic-data- reveals-important-insights/
Davidson,  H.,  Kuo,  L.,  &  McCurry,  J.  (2020,  July  1). The  longest  holiday:  parents  coping with coronavirus school closures in east Asia . The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/03/the-longest-holiday-parents-coping- with-coronavirus-school-closures-in-east-asia
Fakhruroji,  M.,  Tresnawaty, B., Sumadiria,  H.,  & Risdayah, E. (2020).  Strategi komunikasi publik penanganan COVID-19 di Indonesia: Perspektif sosiologi komunikasi massa dan agama. LP2M UIN Sunan Gunung Djati .
Gettleman,  J.,  &  Yasir,  S.  (2021,  January  15). India’s  Covid  Outbreak  Is  Now  the  World’s
Fastest-Growing . The New York Times.
https://www.nytimes.com/2020/08/28/world/asia/india-coronavirus.html
Global  Democracy  Ranking.  (2014). Democracy  Ranking  2015 .  Democracy  Ranking. http://democracyranking.org/wordpress/rank/democracy-ranking-2015/ .
HT  Correspondent.  (2020,  July  19). Coronavirus  in  India:  Highest  single-day  spike  of  40k pushes count past 1.1 million . Hindustan Times.
https://www.hindustantimes.com/india-news/highest-single-day-spike-of-40k-pushes- count-past-1-1-mn/story-eTLElMrU8idNSMuxiXmVYK.html
International  Growth  Center.  (2020,  May  14). Webinar:  The  impact  of  COVID-19  on informal and migrant workers in India [Video].
YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=NcVAyxFSt8M
Kikon,
D. (2021,
January 7). A long way from home . Pursuit. https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/a-long-way-from-home
Kluth,  A.  (2020,  March  31). From  Orban  to  Kaczynski,  Wannabe  Autocrats  Love  the Pandemic . Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/from-orban-to- kaczynski-wannabe-autocrats-love-the-pandemic/2020/03/30/4dd7a89a-72a7-11ea- ad9b-254ec99993bc_story.html
Kominfo.  (2020). Kominfo  Mencatat  Sebanyak  1.028  Hoaks  Tersebar  terkait  COVID-19 . Website Resmi Kementerian
Komunikasi
Dan
Informatika RI.
https://kominfo.go.id/content/detail/28536/kominfo-mencatat-sebanyak-1028-hoaks- tersebar-terkait-covid-19/0/sorotan_media
Kompas.  (2020,  April  27). Jumlah  Pelanggar  PSBB  Jakarta  Periode  Awal  Capai  32.300 Kendaraan . KOMPAS.Com. https://otomotif.kompas.com/read/2020/04/27/070200315/jumlah-pelanggar-psbb- jakarta-periode-awal-capai-32.300-kendaraan
Lal, D. M., & Pawar, S. D. (2011). Effect of urbanization on lightning over four metropolitan cities of India. Atmospheric
Environment , 45 (1), 191–196.
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.09.027
Laxminarayan,  R.,  Wahl,  B.,  Dudala,  S.  R.,  Gopal,  K.,  Mohan  B,  C.,  Neelima,  S.,  Jawahar Reddy,  K.  S.,  Radhakrishnan,  J.,  &  Lewnard,  J.  A.  (2020).  Epidemiology  and transmission  dynamics  of  COVID-19  in  two  Indian  states. Science , 370 (6517),  691– 697. https://doi.org/10.1126/science.abd7672
Mas’udi, W., & Winarti, P. S. 2020. Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia Kajian Awal . Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
Muradi,  G.  F.  (2016).  DEMOKRASI  CIVIL  SOCIETY  DI  INDONESIA  DAN  INDIA:
SEBUAH PERBANDINGAN. Jurnal Wacana Politik , 1 (2). https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11061
Najwa Shihab. (2020, April 22). Jokowi Diuji Pandemi: Didesak Mundur, Menkes Terawan
Dipuji Jokowi (Part 1) | Mata
Najwa [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JFHHzLixfXA
Nursastri,  S.  A.  (2020,  April  10). Pakar  Peringatkan,  Indonesia  dan  India  Berpotensi  Jadi Episenter Baru Covid-19 . KOMPAS.Com.
https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/10/180200123/pakar-peringatkan- indonesia-dan-india-berpotensi-jadi-episenter-baru-covid
Pagiwati,  Rosi  Tri.  (2020,  July  30). Webinar  FISIP  UI  2020  -  Seri  01  :  Komunikasi  Publik Pemerintah
di
Masa Pandemi
Covid-19 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0vwFmk9eHcI
Pai, Chintamani, Bhaskar, A. & Rawoot V. 2020. “Investigating the Dynamics of COVID-19 Pandemic  in  India  under  Lockdown.” Chaos,  Solitons  and  Fractals 138:  109988. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109988
Paital,  B.,  Das,  K.,  &  Parida,  S.  K.  (2020,  September  1). Investigating  the  dynamics  of COVID-19 pandemic in India under lockdown . ScienceDirect. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960077920303878
Reuters.  (2020,  September  4). GDP  contracts  by  record  23.9%  in  Q1 .  Factly. https://factly.forumias.com/gdp-contracts-by-record-23-9-in-q1/
Saha,  J.,  Barman,  B.,  &  Chouhan,  P.  (2020).  Lockdown  for  COVID-19  and  its  impact  on community  mobility  in  India:  An  analysis  of  the  COVID-19  Community  Mobility Reports, 2020. Children and Youth Services Review , 116 , 105160. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105160
Sebastian,  S.,  Paul,  A.,  Joby,  J.,  Saijan,  S.,  Joseph,  J.,  &  Kunjumon,  J.  (2020).  Impact  of Lockdown  in  India:  A  Case  Study  Comparing  Karnataka  with  an  International Model. Kesmas-National Public Health Journal . 15(2): 93–98.
Shereen,  M.  A.,  Khan,  S.,  Kazmi,  A.,  Bashir,  N.,  &  Siddique,  R.  (2020).  COVID-19 infection:  Origin,  transmission, and characteristics of human coronaviruses. Journal of Advanced Research , 24 , 91–98. https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005
Sulasih, E. S. (2020). Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Binamulia Hukum , 9 (1), 67–82. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104
Syaodih, S. N. 2007. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Rosdakarya.
Tempo.  (2020,  April  7). Pembatasan  Sosial  untuk  Hentikan  Penularan  Covid-19 . https://nasional.tempo.co/read/1328644/pembatasan-sosial-untuk-hentikan-penularan- covid-19
WHO.  2020.  14  World  Health  Organization Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) Situation  Report  –  42  Data  as  Reported  by  10  AM  CET  02  March  2020  H . https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302- sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2 .