## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id
Kearifan Lokal: Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan Perspektif Hak Asasi Manusia
Diah Ratri Oktavriana 1
STAI Syaikhona Ckolil Bangkalan diahratri13@gmail.com
Nasiri 2
STAI Taruna Surabaya nasiri.abadi20@gmail.com

## Yamani
3
Universitas Mulia Balikpapan yamani@umiversitasmulia.ac.id
Achmad 4 STAI Syaikhona Cholil Bangkalan rosulahmad9@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4013

## Abstract
This research aims to find out how various moderation indicators are implemented regarding the community's cultural acceptance of the application of patriarchal culture and what form of government  protection there is against  acts  of  violence  against  women  due  to  the  application  of  patriarchal  culture  from  a  Human  Rights perspective. Through normative research methodology, the research results show that Islam is a religion that is rahmatan  lil'alamin  which  will  not  give  a  negative  stigma  to  men  or  women. Thus,  the  position  of  men  and women  in  Islam  is  the  same. After  marriage,  the  wife's  responsibility  will  shift  to  the  husband  and  this  is  a respect given by Islam to a woman. Apart from that, it was also explained that the best Muslim man is one who treats his wife well. Of course, this will get better if it is accompanied by an understanding of the concept of good religious moderation. Because no matter what, culture will continue to follow the flow of habits that have been adopted by society. However, the existence of moderate religion can save the life of the nation and state. Apart from that, it is further regulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that Indonesia recognizes the principle of equality. This principle of equality applies to all Indonesian people. Recognition of the principle of equality in the Indonesian constitution leads to the elimination of discrimination, therefore, whoever we are as long as we are Indonesian citizens have the right to receive equal treatment before the law. Equal treatment before the law does not look at a person's ethnicity, religion, gender or even position. This indicates that Indonesia as a sovereign country legally recognizes the principle of equality. This means that according to legal instruments in statutory regulations, the position of men and women is equal. However, even though legal instruments are in place, in the context of implementing these legal instruments, discrimination and injustice towards women are often still visible.

## Keyword: Religious Moderation, Patriarchal Culture, Violence

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  indikator  moderasi  beragama tentang  penerimaan  budaya  Masyarakat  terhadap  penerapan  budaya  patriarik  serta  bagaimana bentuk  perlindungan  pemerintah  terhadap  tindak  kekerasan  pada  Perempuan  akibat  penerapan budaya  patriarki  dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia.  Melalui  metodologi  penelitian  normative Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang rahmatan  lil’alamin yang  tidak akan  memberikan stigma negatif  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan.  Dengan  demikian, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah sama. Setelah melangsungkan perkawinan tanggung jawab istri akan beralih pada suami dan ini adalah sebuah penghormatan yang diberikan oleh Islam kepada seorang perempuan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa sebaik-baik lelaki muslim adalah  yang  memperlakukan  istrinya  dengan  baik.  Tentu  saja  hal  ini  akan  semakin  menjadi  baik, apabila  disertai  pula  dengan  pemahaman  tentang  konsep  moderasi  beragama  yang  baik.  Sebab bagaimana pun juga budaya akan terus berjalan mengikuti alur kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat.  Namun  dengan  keberadaan  moderasi  beragama,  dapat  menyelamatkan  kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia memberikan pengakuan terhadap prinsip persamaan. Prinsip persamaan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam  konstitusi Indonesia mengarah pada penghapusan  diskriminasi, oleh  karenanya, siapapun  kita selama menjadi warga negara Indonesia berhak  untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Perlakuan yang sama dimuka hukum ini tidak melihat pada suku, agama, jenis kelamin,  bahkan  kedudukan  seseorang.  Hal  ini  menandakan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara berdaulat  secara  yuridis  mengakui  adanya  prinsip  persamaan.  Artinya  secara  instrumen  hukum dalam  peraturan  perundang-undangan  menganggap  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  adalah sama.  Namun  demikian,  walaupun  instrumen  hukum  telah  dimiliki  akan  tetapi  dalam  rangka pelaksanaan  instrumen  hukum  tersebut,  seringkali  masih  terlihat  diskriminasi  dan  ketidakadilan terhadap perempuan.

## Kata kunci: Moderasi Beragama, BudayaPatriarki, TindakKekerasan

## Pendahuluan
Moderation merupakan  asal  kata  munculnya  istilah  moderasi. Moderation ini  berasal dari  bahasa  Inggris  yang  artinya  tidak  berlebihan  dalam  bersikap.  Sedangkan  beragama memiliki  arti  mengedepankan  watak  dan  moral  dalam  menjalankan  kehidupan  dengan fokus  utamanya  adalah  keyakinan  agama  yang  sedang  dianutnya  sehingga  terjalin hubungan yang menyenangkan baik hablum minallah , hablum minannas , maupun hablum minal alam .  Oleh  karenanya,  pemahaman  moderasi  beragama  adalah  kemauan  untuk berkomitmen  dan  menerima  kebiasaan,  keyakinan  atau  hal  yang  lain  yang  tumbuh  dan berkembang  di  masyarakat  yang  dicerminkan  melalui  sikap  atau  perilaku  yang  tidak berlebihan terhadap kebiasaan yang tumbuh di masyarakat dengan berlandaskan keyakinan masing-masing.
Ada  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  munculnya  istilah  moderasi  beragama,  yaitu terjadinya  permasalahan  sosial  dengan background agama,  potensi  munculnya  elaborasi

## Kearifan Lokal : Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan
Perspektif Hak Asasi Manusia – Diah Ratri Oktavriana, Nasiri, Yamani, dan Achmad
sosial, dan potensi munculnya korban dari terjadinya kekerasan. Dengan demikian, dapat dipahami  bahwa  moderasi  beragama  ini  muncul  untuk  dapat  menjadi  penengah  yang mampu  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  yang  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat. Selain itu disebutkan pula mengenai 4 (empat) pilar moderasi beragama, yang terdiri  dari  komitmen  kebangsaan,  toleransi,  anti  kekerasan,  dan  penerimaan  terhadap budaya yang tumbuh di masyarakat.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar ke enam di dunia, tentu memiliki banyak kebudayaan  yang  lahir  sebagai  entitas  bangsa  Indonesia.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa kebudayaan  merupakan  embrio  lahirnya  sebuah  negara  tak  terkecuali  bangsa  Indonesia. Dengan  demikian,  dapat  dimengerti  mengapa  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia mengeluarkan statement mengenai  moderasi  beragama  yang  kemudian  dijadikan  sebagai tameng untuk menghindari terjadinya konflik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam keragamannya serta negara yang mempunyai karakter multikultural yaitu demokrasi dan kearifan lokal sebagai nilai yang diyakini dapat menjadi penjaga dalam terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 1
Akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa  sampai  saat  ini  budaya  patriarki  masih  mengakar kuat  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Implementasi  budaya  patriarki  ini  masih dapat kita temukan dalam banyak aspek seperti pendidikan, sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum itu sendiri. Praktik budaya patriarki dalam berbagai ruang lingkup ini tentu akan memunculkan persoalan-persoalan sosial yang menggerus kebebasan perempuan. Adapun pengertian  masalah  sosial  adalah  permasalahan  yang  muncul  dari  kondisi  yang  tidak diinginkan  namun  selalu  timbul  karena  paksaan  budaya  yang  mengakar  kuat,  sehingga apabila  diindahkan  akan  muncul  stigma  negatif.  Akhirnya  yang  terjadi  adalah  muncul kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pernikahan dini, pelecehan seksual, dsb.
Apabila  merujuk  pada  perspektif  pendekatan  masalahnya,  efek  yang  dimunculkan dengan adanya budaya patriarki ini tergolong pada system blame approach yaitu pendekatan permasalahan  yang  melihat  dari  sumber  masalah  itu  sendiri.  Bahwa  pendekatan  ini beranggapan  unsur  dominan  dalam  masyarakat  dilihat  dari  sistem  dan  struktur  sosial, sehingga  dalam  hal  inilah  sistem  berjalan  sebagai  kontrol  masyarakat.  Pemahaman  ini memberikan  penjelasan  lebih  lanjut,  jika  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga, perceraian,  pernikahan  dini,  pelecehan  seksual, dan masalah  sosial lainnya  terjadi  karena sistem  budaya  yang  memiliki  kecenderungan  untuk  memperbolehkan  itu  terjadi  yang disertai juga dengan pembiaran hukum sehingga kasus itu terus menerus terjadi.
Banyaknya  kasus  sosial  yang  muncul  di  masyarakat  khususnya  kekerasan  dalam rumah tangga salah faktor penyebabnya adalah masih kuatnya budaya patriarki mengakar dalam  pola  pikir  masyarakat.  Hal  ini  pun  seakan  memberi  penguatan  bahwa  tindak
1 Agus Akhmadi, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia Diversity , Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, Pebruari-Maret 2019, hlm. 48.
kekerasan tersebut boleh dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Oleh karenanya tidak salah,  melansir  dari  data  yang  disampaikan  oleh  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) yang mencatat apabila terdapat peningkatan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2022 sebanyak 15,2%.
Peran  laki-laki  tentu  sangat  terlihat  dalam  hal  ini,  sebab  budaya  patriarki  lagi-lagi menciptakan konstruksi pemikiran terhadap masalah sosial yang muncul bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, berada pada posisi subordinasi yang boleh dijadikan sebagai makhluk nomor dua atau bahkan nomor sekian terkait peran, fungsi, dan kedudukannya yang berada di bawah laki-laki. Apalagi jika tindak kekerasan ini terjadi pada perempuan desa  yang  memang  pemikirannya  sudah  terkonstruk  sedemikian  rupa. Akan  sangat  sulit bagi  perempuan  desa  untuk  melapor  pada  pihak  berwajib.  Hal  ini  dikarenakan  rata-rata perempuan  desa  adalah  perempuan yang  tidak  bekerja  alias ibu  rumah  tangga, sehingga apabila  ada  pelaporan  pada  pihak  berwajib  akan  muncul  kekhawatiran  siapa  yang  akan memberikan  nafkah  bagi  dirinya  dan  juga  anak-anaknya.  Padahal  dengan  dilakukannya pelaporan tersebut tiga tujuan hukum dapat terpenuhi, yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. 2
Dalam  konteks  inilah  penelitian  ini  menjadi  menarik,  bahwa  Kementerian  Agama Republik Indonesia begitu kuat mendengungkan tentang moderasi beragama dengan salah satu  indikatornya  adalah  penerimaan  budaya  yang  terjadi  di  masyarakat.  Seharusnya polarisasi  pemikiran  mengenai  istilah  penerimaan  ini  telah  disaring  terlebih  dahulu, sehingga  pada  saat  di  implementasikan  tidak  akan  terbentur  dengan  kondisi  masyarakat yang terkonstruk dalam budaya patriarki yang masih mengakar kuat. Sehingga bagaimana negara mengambil peran dalam hal memberikan perlindungan bagi perempuan terhadap permasalahan  ini,  juga  menjadi  pertanyaan  besar.  Sebab  bagaimana  pun  Indonesia merupakan negara hukum, yang salah satu unsur dari negara hukum adalah penjaminan terhadap hak asasi manusia.
Berdasarkan  pemaparan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  latar  belakang,  maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  implementasi  indikator  moderasi  beragama  tentang  penerimaan budaya masyarakat terhadap penerapan budaya patriarki?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  pemerintah  terhadap  tindak  kekerasan  pada perempuan  akibat  penerapan  budaya  patriarki  dalam  perspektif  Hak  Asasi Manusia?

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian normatif dengan metode  pendekatan historical  approach .  Adapun  ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah membahas mengenai implementasi indikator moderasi beragama tentang penerimaan
2 Muhaimin, Rostorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure, Vol. 19, No. 2 Juni 2019.
budaya yang tumbuh di masyarakat terhadap penerapan budaya patriarki dan bentuk perlindungan  pemerintah  terhadap  tindak  kekerasan  pada  perempuan  akibat penerapan budaya patriarki dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Sumber data terdiri dari  sumber  data  primer,  sekunder  dan  tersier.  Sedangkan  Teknik  pengumpulan  dan Analisa data penelitian ini adalah dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan Konsep Moderasi Beragama dan Implementasinya
Dasar  pertimbangan  yang  dipakai  dalam  penerapan  moderasi  beragama  di Indonesia ada tiga, yaitu: 3
a. Moderasi  beragama  dapat  dijadikan  sebagai  dalil  dalam  menjalankan  praktik beragama  yang  sesuai  dengan  substansi  agama  supaya  harkat  dan  martabat manusia dapatterjagadenganbaik;
b. Bahwa  keberadaan  moderasi  beragama  dapat  menjadi  sarana  untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi;
c. Sebagai negara yang mewajibkan warga negaranya beragama,  maka keberadaan moderasi beragama di Indonesia merupakan alasan untuk menjaga keberagaman agama dan budaya di Indonesia.
Penguatan pada pemahamankeagamaan mempunyai relevansi yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya sikap dan pemikiran untuk mempertahankan keadaan yang telah  menjadi  kebiasaan  dan  telah  dianggap  sebagai  tradisi  sehingga  merasa  enggan untuk  menerima  perbedaan.  Oleh  karenanya,  moderasi  beragama  hadir  sebagai penengah  terhadap  munculnya  konflik  sekaligus  sebagai  penyeimbang  untuk menautkan narasi yang muncul supaya wacana yang berkembang tidak menjadi narasi yang  menyebabkan  munculnya  intoleransi,  bahkan  paham  radikal  yang  ekstrim. 4 Adapun prinsip penerapan moderasi beragama ada 6, yaitu: 5
a. Tawasuth (Mengambil Jalan Tengah)
b. Tawazun (Seimbang)
c. I’tidal (Lurus dan Tegas)
d. Tasamuh (Toleransi)
e. Musawah (Persamaan)
f. Syuro (Musyawarah)
Moderasi  beragama  diketahui  sebagai  sikap  untuk  menjadi  netral  dan penyeimbang  dengan  mengambil  posisi  di  tengah  sehingga  tidak  condong  ke  kiri maupun  ke  kanan.  Dengan  demikian,  maka  indikator  dari  pelaksanaan  moderasi
3 Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Tanya  Jawab  Moderasi  Beragama , Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 21-24.
4 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Implementasi  Moderasi  Beragama  Dalam  Pendidikan  Islam , Jakarta: Lembaga Daulat Bangsa, 2019, hlm. 1 dan 2.
5 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam , Jakarta: Kementerian Agama RI, tt, hlm. 7–10.
beragama dapat dilihat jika pemaknaan terhadap paham keagamaan sejalan dengan nilai budaya  dan  kebangsaan.  Oleh  karenanya,  dapat  disimpulkan  terkait  tolok  ukur (indikator) moderasi beragama dapat diuraikan sebagai berikut: 6
a. Komitmen Kebangsaan;
Dalam  hal  ini  keberadaan  indikator  komitmen  kebangsaan  dapat  menjadi sarana  bagi  moderat  untuk  meminimalisir  munculnya  ideologi  baru  khususnya keinginan  untuk  menumbangkan  Pancasila  dan  keinginan  untuk  mendirikan negara diluar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Toleransi;
Sikap  tenggang  rasa  dibutuhkan  bagi  seorang  moderat  dalam  menghadapi perbedaan  antara  kita  dengan  masyarakat  yang  lain.  Seyogyanya  indikator toleransi  ini  muncul,  sebagai  sebuah  jawaban  bahwa  toleransi  ini  memberikan ruang  gerak  bagi  setiap  manusia  untuk  tidak  mengganggu  orang  lain  saat mengungkapkan  pernyataan  yang  berbeda  dengan  apa  yang  menjadi  keyakinan kita.
c. Anti Kekerasan dan Radikalisme Parameter moderasi beragama dalam kaitan subversif pengaktualan paham radikalisme  terdapat  pada  ungkapan  pernyataan  yang  disampaikan  serta  pada sikap beragama yang ditampilkan lebih pada menghormati terjadinya perbedaan yang muncul di lingkungan masyarakat.
d. Penerimaan Terhadap Budaya Lokal Sikap beragama yang tumbuh dari keluasan budaya dan tradisi lokal dapat dipakai sebagai pandangan untuk mengetahui seseorang berkenan melegitimasi praktik  keagamaan  yang  juga  mencakup  mengenai  budaya  dan  tradisi  lokal. Kecenderungan sikap seorang moderat adalah sikap mudah menerima terhadap kebudayaan  lokal,  yang  terpenting  budaya  lokal  tersebut  tidak  bertentangan dengan  prinsip  agama.  Selain  itu  karakter  seorang  moderat  adalah  sikap  mau menerima  kebenaran  yang  tidak  hanya  berpatokan  pada  paradigma  keagamaan yang tidak hanya normatif tetapi juga secara konstekstual positif.
Bahwa  penerapan  indikator  moderasi  beragama  mengenai  penerimaan budaya  masyarakat  terhadap  penerapan  budaya  patriarki  apabila  ditarik  pada substansi  agama,  maka  Islam  akan  mengatakan  jika  Islam  bukan  agama  yang mendiskreditkan gender. Islam adalah agama yang rahmatan lil’alamin yang tidak akan memberikan stigma negatif terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian,  Islam  merupakan  agama  yang  menyetarakan  kedudukan  seseorang, bahwa  antara  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  kedudukan  yang  sama. Setelah melangsungkan perkawinan tanggung jawab istri akan beralih pada suami tentu  saja  ini  adalah  sebuah  penghormatan  yang  diberikan  oleh  Islam  kepada seorang perempuan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa sebaik-baik lelaki muslim adalah  yang  memperlakukan  istrinya  dengan  baik.  Maka  hal  ini  akan  semakin
6 Opcit ., hlm. 16
menjadi baik, apabila disertai pula dengan pemahaman tentang konsep moderasi beragama  yang  baik.  Sebab  bagaimana  pun  juga  budaya  akan  terus  berjalan mengikuti alur kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Namun dengan keberadaan moderasi beragama, dapat menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Telah disepakati bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama, namun demikian  Indonesia  merupakan  negara  yang  tidak  akan  pernah mengenyampingkan agama. Dengan demikian, agama merupakan pondasi utama dari  kehidupan  sehari-hari  warga  negara  Indonesia.  Nilai-nilai  agama  dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Oleh karenanya, perlu ada pengawalan terhadap implementasi moderasi beragama di Indonesia. Adapun pengawalan  tersebut  dapat  dilakukan  baik  secara  individu  maupun  secara bersama-sama melalui sebuah lembaga. Bahkan keberadaan perempuan menjadi sangat penting dalam tegaknya keadilan berbasis Hak Asasi Manusia.

## Keragaman Budaya Indonesia
Kebudayaan  berasal  dari  kata buddhayah yang  merupakan  bentuk  jamak  dari kata buddhi yang berarti akal dan daya yang artinya kekuatan, dimana kata buddhayah ini berasal dari Bahasa Sansekerta. Dengan demikian, budaya dapat dipahami mengenai hal-hal  yang  terkait  dengan  pola  hidup  yang  bersifat  dinamis  selalu  berubah  seiring perkembangan masa. Budaya merupakan cara hidup yang tercipta dari aktivitas yang dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang  kemudian  menjadi  kebiasaan  yang  terus dilakukan  secara  turun  temurun,  sehingga  budaya  akan  menjadi  bagian  yang  tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan manusia.
Sebagai  negara  kepulauan  Indonesia  memiliki  ribuan  pulau  dengan  beraneka ragam  suku,  ras,  etnis,  dan  agama.  Oleh  karenanya,  patut  kiranya  jika  Indonesia merupakan  negara  dengan  kekayaan  yang  melimpah  ruah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya  sumber  daya  alam  hayati  dan  nabati  serta  keanekaragaman  budaya  yang dimiliki  Indonesia.  Keanekaragaman  inilah  yang  seyogyanya  patut  untuk  selalu dilindungi sebagai identitas lokal yang bercirikan khas Indonesia.
Indonesia  merupakan  negara  yang  tidak  akan  lepas  dari  kebudayaan,  dimana kebudayaan  meliputi  budaya,  ras,  suku,  dan  agama.  Hal  ini  semakin  memperjelas kedudukan  Indonesia,  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  dengan  masyarakat  yang multikultural. Membahas tentang masyarakat multikultural, maka fokus pemahamannya akan  dihadapkan  pada  penerimaan  nilai-nilai  budaya  yang  kemudian  akan  menjadi kebiasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bikhu Pareh, bahwa Indonesia merupakan negara  dengan  masyarakat  yang  multikultural  dengan  berbagai  macam  komunitas budaya yang dimilikinya. 7 Bukti valid mengenai keberagaman budaya di Indonesia:
7 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalisme: Cultural Diversity and Political Theory , Yogjakarta: Kanisius, 2012, hlm. 41
a. Keragaman seni dan budaya melalui suku-suku yang ada di Indonesia;
b. Keragaman bahasa, seperti Bahasa Madura, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, dll;
c. Keragaman suku bangsa, seperti suku Jawa, suku Sunda, Batak, Toraja, Bali, dll;
d. Keberagaman agama di Indonesia.
Bukti lain juga dilihat dari banyaknya upacara adat, tarian adat, rumah adat, alat musik  tradisional,  serta  kebiasaan-kebiasaan  lain  yang  dilakukan  dalam  kehidupan sosial  kemasyarakatan  yang  banyak  terjadi  di  Indonesia,  inilah  yang  membuktikan bahwa Indonesia meruapakan negara yang memiliki keberagaman budaya.

## Implementasi Budaya Patriarki
Budaya  patriarki  telah  menciptakan  ketidakadilan  dalam  relasi  gender,  yang menempatkan  posisi  perempuan  selalu  lebih  rendah  dibanding  laki-laki  dan  laki-laki selalu dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan, bukan berdasar pada usaha atau prestasi  yang  diraih  kedua  jenis  kelamin  tersebut.  Terjadinya  banyak  peristiwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  tentu  tidak  dapat  dipungkiri  karena  pola  pikir masyarakat  yang  masih  berpikir  tentang  budaya  patriarki.  Dalam  hal  ini  pun  juga termasuk pada memberikan pengakuan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki  sebagai  seorang  pemimpin  dalam  rumah  tangganya.  Dampak  yang  diterima dengan  adanya  budaya  patriarki  ini  adalah  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  kaum  lelaki sehingga memunculkan dominasi laki-laki yang menyebabkan terbatasnya perempuan dalam memberikan pandangan atau pendapatnya. Selain itu adanya kecondongan bagi kaum perempuan untuk meluluskan semua perintah suami, bahkan sekalipun itu adalah perintah yang kurang baik.
Budaya  patriarki  jelas  memperlihatkan  superioritas  yang  dipegang  oleh  kaum laki-laki, yang kemudian memunculkan stigma sosial dalam kehidupan bermasyarakat bahwa perempuan merupakan kaum minoritas yang lemah dan sangat mudah disakiti. Pemahaman  stigma  inilah  yang  selanjutnya  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya kekerasan bagi perempuan, yang apabila dikaitkan dengan keberadaan laki-laki maka pandangan  sosial  terhadap  perbedaan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  inilah pemantik  terjadinya  persepsi  bahwa  kedudukan  laki-laki  lebih  tinggi  daripada perempuan dan hal ini pun bisa terjadi dimana saja bahkan ditempat kerja sekalipun. Pengaduan pada pihak berwajib mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak dilaporkan. Alasan terbesarnya adalah karena perempuan tidak mempunyai keberanian  untuk  mengungkapkan  kasus  tersebut,  sebab  perempuan  dalam  hal  ini masih  banyak  yang  menjadi  ibu  rumah  tangga  sehingga  mereka  tidak  memiliki pendapatan selain nafkah yang diberikan oleh suami. Dari hal ini kemudian timbul rasa takut apabila mereka melaporkan sang suami, pendapatan yang selama ini diterima dari pemberian nafkah suami baik untuknya maupun untuk anak-anaknya akan hilang.
Inilah  gambaran  realita  yang  terjadi  di  Indonesia  sebagai  dampak  keberadaan budaya patriarki. Budaya ini memberikan kecenderungan terhadap kaum laki-laki untuk menjadi penguasa, sehingga memberikan kerugian yang begitu nyata bagi perempuan sebagai  korban.  Justru  perempuan  yang  menjadi  korban  seharusnya  mendapatkan
perlindungan  tetapi  malah  disalahkan,  padahal  pelaku  kekerasan  adalah  laki-laki  itu sendiri.  Sebagai  contoh  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga,  apabila  suami melakukan  tindak  kekerasan  pada  istri  maka  kesalahan  cenderung  akan  diberikan kepada  pihak  istri  karena  istri  dianggap  kurang  memberikan  pelayanan  yang  baik terhadap  suami  sehingga  memunculkan  persepsi  bahwa  korban  yang  dianggap  tidak bisa memberikan pelayanan yang baik bagi suami seolah juga memiliki perilaku yang buruk seperti pelaku kejahatan tersebut.

## Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Perlindungannya
Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin tentu memberikan berkah bagi setiap jengkal kehidupan yang datangnya langsung dari Allah SWT. Pun dalam hal ini, Islam merupakan agama  yang  sangat  fokus  terhadap  kedudukan  perempuan  termasuk  perihal perlindungan.  Sebelum  masuknya  Islam,  para  lelaki  menganggap  bahwa  para  wanita merupakan  harta  yang  dapat  dimiliki  secara  bersama  sehingga  para  lelaki  ini  dapat menikahi dan menceraikan wanitanya dengan seenaknya saja. Bahkan di masa jahiliyah, bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup.
Memandang  fenomena  di  atas,  Islam  tentu  memiliki  jawaban  atas ketidaksetaraan  gender.  Bahwa  dalam  konteks  ini,  Islam  memberikan  kedudukan terhadap  perempuan  dengan  menghilangkan  status  perempuan  sebagai  barang sehingga  fokusnya  adalah  kesepakatan  bukan  kepemilikan  terkhusus  mengenai  bab perkawinan, bahkan Islam juga membuat peraturan melarang  pembunuhan  terhadap bayi perempuan. Tentu saja, ini merupakan pemikiran luar biasa dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai kaum rentan.
Secara  hakikat,  memuliakan  perempuan  merupakan  pengembangan  daripada potensi  yang  dimiliki  oleh  perempuan  itu  sendiri. 8 Pengertian  memuliakan  memiliki makna sebagaimana cita-cita Islam yang dituangkan dalam Al Qur’an yaitu terwujudnya keadilan dalam setiap jenjang kehidupan masyarakat. Disebutkan dalam Surat An Nahl ayat  97  bahwa  siapapun  yang  melaksanakan  perbuatan  baik  yang  perbuatan  baik tersebut memberikan manfaat bagi orang lain, maka Allah akan berikan kehidupan yang layak dan akan Allah berikan pahala atas apa yang telah mereka perbuat melebihi dari apa yang telah dikerjakannya asalkan laki-laki dan perempuan tersebut dalam keadaan beriman. 9
Dalam  hal  implikasi  budaya  patriarki  dalam  kehidupan  masyarakat,  Islam sebagai agama kultur merujuk pada praktik dan ide dalam konteks situasi dan kondisi sosial  agar  konsep  keadilan  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  Islam  benar-benar terpenuhi. Islam memandang bahwa secara umum baik laki-laki maupun perempuan
8 John L. Esposito, Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, (Jilid IV, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), hlm. 310-311
9 Siti  Azisah  dkk, Kontekstualisasi  Gender,  Islam  dan  Budaya ,  Makasar:  Seri  Kemitraan  Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin, 2016, hlm. 45
apalagi  yang  telah  terikat  dalam  hubungan  perkawinan  wajib  untuk  melakukan kerjasama dalam berbagai hal.
Disebutkan dalam surat At Taubah ayat 71, bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman sebagian dari mereka adalah auliya’ yang memerintahkan untuk menjalankan amar ma’ruf nahi munkar , mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta memerintahkan untuk  taat  kepada  Allah  SWT  dan  juga  RasulNya.  Pemahaman  auliya’  dalam  hal  ini mencakup segala hal terkait kebaikan dalam setiap sisi kehidupan manusia. 10 Dengan demikian karena laki-laki dan perempuan yang beriman merupakan auliya’, maka Allah memerintahkan  untuk  melakukan  kebaikan.  Adapun  kebaikan  dalam  hal  ini  yang dimaksud adalah kebaikan dalam menjaga rumah tangga masing-masing dengan saling bekerjasama sebagai suami dan istri, sehingga dalam hal memberikan keputusan tidak mutlak ada  pada suami  walaupun suami adalah  pemimpin rumah tangga namun ada andil  istri  dalam  memutuskan  sebuah  perkara.  Apabila  yang  demikian  ini  dilakukan, maka  dalam  hal  implikasi  budaya  patriarki  Islam  akan  tetap  memandang  laki-laki sebagai  pemimpin  dalam  rumah  tangga  namun  tetap  tidak  mengesampingkan perempuan dalam setiap hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

## Perlindungan Terhadap Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Kondisi  tidak  berjalannya  sistem  hukum  di  Indonesia  menimbulkan ketidakberpihakan  sistem  hukum  itu  sendiri  terhadap  permasalahan  hukum  pada perempuan termasuk perlindungannya. Kondisi terjadi sebagai akibat tidak berdayanya lembaga penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban sekaligus sebagai bagian dari  kurangnya  analisis  gender  dalam  perspektif  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang justru seharusnya menjadi lahan berlindungnya perempuan dari tindak kekerasan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah belum sesuai dengan dasar filosofi dibuatnya undang-undang tersebut. 11
Berdasarkan  data  dari  Pusat  Komunikasi  dan  Informasi  Perempuan Kalyanamitra, dikatakan bahwa aparat penegak hukum belum dapat memprioritaskan kepentingan  perempuan  sebagai  korban.  Oleh  karenanya,  jalan  untuk  mendapatkan keadilan seringkali terhambat bahkan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga seringkali raib. Keadaan semacam ini berdampak pada peningkatan kekerasan terhadap korban. Lebih lanjut  Kalyanamitra  menyebutkan  bahwa  12%  pelapor  akan  mendapatkan  kekerasan lanjutan.  Selain  itu  sulitnya  menerobos  birokrasi  juga  menjadi  kendala  dalam  proses pencarian  keadilan  bagi  perempuan.  Belum  lagi  ditambah  dengan  adanya  penolakan terhadap pengajuan kasus yang tidak sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggalnya, korban yang harus menghadirkan saksi dan alat bukti lain, membayar visum, mencari perlindungan secara mandiri untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai korban.
10 Djamila Usup, Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Volume 13 Nomor 1, 2015.
11 Irianto, Perempuan dan Hukum , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
Hambatan-hambatan ini menjadi rentetan panjang bagi perempuan dalam menempuh proses hukum untuk mendapatkan keadilan atas tindak kekerasan yang diterimanya.
Jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan kasus yang seringkali dianggap tidak serius, sebab tindak kekerasan ini masuk dalam ruang lingkup domestic violence yaitu  kekerasan  yang  terjadinya  dalam  ranah  domestik 12 Seringkali  terlihat pada  saat  pelaporan  dilakukan,  maka  aparat  penegak  hukum  akan  menggiring penyelesaian kasus tersebut melalui jalan musyawarah secara kekeluargaan. Keadilan restorasi  dipilih  sebagai  jalan  terbaik  dalam  menyelesaikan  tindak  kekerasan  yang diterima  perempuan.  Keadilan  restorasi  ini  digagas  dalam  gerakan  abolisionis  yang melahirkan pemikiran bahwa keadilan restorasi merupakan konsep keadilan pengganti konsep keadilan retribusi, sehingga konsep keadilan restorasi ini lebih bertumpu pada pencarian  solusi  terhadap  kasus  yang  terjadi  dibandingkan  mengulik  kesalahan pelaku. 13
Dapat dijelaskan pada sisi lain mengenai kelemahan kasus tindak kekerasan pada perempuan ini, yaitu mengapa perempuan tidak langsung melaporkan tindak kekerasan yang diterimanya karena sangat sering korban tidak memiliki bukti yang kuat. Hal ini menjadi penyebab lamanya proses pengajuan laporan pada pihak yang berwajib. Seperti kasus  pemerkosaan,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  mengenai  pemerkosaan,  banyak  korban  yang  melaporkan  tentang  kasus  ini namun aparat penegak hukum menganggap unsur-unsur tindak pemerkosaan tersebut tidak  terpenuhi  sebab  unsur  paksaan  yang  didapat  harus  dibuktikan  secara  fisik. Padahal jika ditelisik lebih jauh lagi, paksaan dalam hal ini tidak harus dibuktikan dalam bentuk fisik, secara psikis dengan adanya tekanan yang diberikan pada korban juga bisa menjadi pemicu terjadinya paksaan dalam kasus pemerkosaan. 14
Dengan demikian, penting kiranya konstitusi Indonesia mengatur tentang prinsip persamaan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  Indonesia  memberikan pengakuan  terhadap  prinsip  persamaan.  Prinsip  persamaan  ini  berlaku  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam konstitusi Indonesia mengarah  pada  penghapusan  diskriminasi,  oleh  karenanya,  siapapun  kita  selama menjadi  warga  negara  Indonesia  akan  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dimuka hukum. Perlakuan yang sama dimuka hukum ini tidak melihat pada suku, agama, jenis kelamin, bahkan kedudukan seseorang. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sebagai negara  berdaulat  secara  yuridis  mengakui  adanya  prinsip  persamaan.  Artinya  secara instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan menganggap kedudukan laki-
12 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.
13 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 76-77
14 Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia , Social Work Jurnal, Vol. 7 Nomor 1, hlm. 76.
laki dan perempuan adalah sama. Namun demikian, walaupun instrumen hukum telah dimiliki akan  tetapi dalam rangka pelaksanaan instrumen hukum  tersebut, seringkali masih terlihat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan.
Oleh  karenanya,  dalam  tataran  implementasi  peraturan  perundang-undangan penting kiranya melihat dari perspektif gender, supaya tidak timbul ketimpangan atau ketidakadilan  yang  dirasakan  baik  oleh  kaum  laki-laki  apalagi  perempuan.  Namun demikian, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana proses untuk menggiatkan kembali nilai budaya sebagai bentuk refleksi agar tidak melupakan prinsip persamaan. Inilah  cara  paling  efektif  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  keberadaan  budaya patriarki,  sebab  bukan  perkara  mudah  untuk  mengubah  sebuah  nilai  budaya,  meski dilakukan melalui paksaan hukum.

## Kesimpulan
Bahwa  penerapan  indikator  moderasi  beragama  mengenai  penerimaan  budaya masyarakat terhadap penerapan budaya patriarki apabila ditarik pada substansi agama, maka  Islam  akan  mengatakan  jika  Islam  bukan  agama  yang  mendiskreditkan  gender. Islam  adalah  agama  yang rahmatan  lil’alamin yang  tidak  akan  memberikan stigma negatif  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan.  Dengan  demikian,  Islam  merupakan agama  yang  menyetarakan  kedudukan  seseorang,  bahwa  antara  laki-laki  maupun perempuan  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Setelah  melangsungkan  perkawinan tanggung jawab istri akan beralih pada suami dan ini adalah sebuah penghormatan yang diberikan  oleh  Islam  kepada  seorang  perempuan.  Selain  itu,  ditegaskan  pula  bahwa sebaik-baik lelaki muslim adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Tentu saja hal ini akan semakin menjadi baik, apabila disertai pula dengan pemahaman tentang konsep  moderasi  beragama  yang  baik.  Sebab  bagaimana  pun  juga  budaya  akan  terus berjalan mengikuti alur kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Namun dengan keberadaan  moderasi  beragama,  dapat  menyelamatkan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menjelaskan  adanya pengakuan  terhadap  prinsip  persamaan  bagi  seluruh  warga  negara  tanpa  kecuali. Prinsip  persamaan  ini  menghapuskan  diskriminasi,  karenanya  setiap  warga  negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Ini artinya secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan  perundang- undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan  perempuan.  Namun,  dalam  tataran  implementasi  penyelenggaraan  bernegara, diskriminasi  dan  ketidakadilan  terhadap  kaum  perempuan  masih  tetap  ada.  Bahkan mereka  kerap  tertinggal  dan  termarjinalkan  dalam  bidang  ekonomi,  pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik.
Berdasarkan  penelitian  ini  perlu  adanya  sosialisasi  atau  penyuluhan  yang dilakukan  secara  berkala  terhadap  masyarakat  khususnya  kelompok  rentan  yaitu perempuan,  agar  memiliki  pandangan  dan  wawasan  yang  lebih  mengenai  moderasi

## Kearifan Lokal : Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan
Perspektif Hak Asasi Manusia – Diah Ratri Oktavriana, Nasiri, Yamani, dan Achmad
beragama  yang  keberadaannya  dapat  menjadi  penyelamat  terhadap  tindak  kejahatan yang  terjadi  di  masyarakat.  Transparansi  publik  perlu  dilakukan,  supaya  publik terkhusus kelompok rentan yaitu perempuan dapat mengetahui mengenai perlindungan yang bisa didapat olehnya.

## Daftar Pustaka
Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, tt, Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia ,
Social Work Jurnal, Vol. 7 Nomor 1
Agus Akhmadi, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia Diversity , Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, Pebruari-Maret 2019
Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Tanya  Jawab Moderasi Beragama , Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
Bhikhu  Parekh, Rethinking  Multiculturalisme:  Cultural  Diversityand  Political  Theory , Yogjakarta: Kanisius, 2012
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, tt, Pedoman  Implementasi  Moderasi  Beragama  Dalam  Pendidikan  Islam ,  Jakarta: Kementerian Agama RI
Irianto, Perempuan dan Hukum , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Implementasi  Moderasi  Beragama  Dalam Pendidikan Islam , Jakarta: Lembaga Daulat Bangsa, 2019
Khalil Nurul Islam, Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur’an , Kuriositas 13, No. 1, 2020
Lusia  Palulungan,  dkk., Perempuan,  Masyarakat  Patriarki  &  Kesetaraan  Gender , Makassar: Yayasan Bakti, 2020
Maskuri Maskuri, A. Samsul Ma’arif, and M. Athoiful Fanan, Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta’lim Ma’hadi di Pesantren Mahasiswa , J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 7, No. 1, 2020
Muhaimin, Rostorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan ,  Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 2 Juni 2019
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi , Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Putri  Septi  Pratiwi,  Mia  Putri  Seytawati,  and  Ahmad  Fauzan  Hidayatullah, “Moderasi Beragama  Dan  Media  Sosial  (Studi  Analisis  Konten  Instagram  &  Tik-Tok” ,  Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 16, No. 1, 2021
Wildani  Hefni, Moderasi  Beragama  Dalam  Ruang  Digital:  Studi  Pengarusutamaan Moderasi  Beragama  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri ,  Jurnal  Bimas Islam 13, No. 1, 2020.