## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 4, 2022: Social and Government Hal. 274-282 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i4.339

## PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN  BERWAWASAN  BENCANA  DI KALURAHAN  SRIMARTANI,  PIYUNGAN,  BANTUL,  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Paskalia Elwod
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email: paskaliaelwod110498@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan  pembangunan  berwawasan  bencana  di Kalurahan  Srimartani  dan  untuk  mengetahui  4  fungsi  dasar  manajemen  yang  meliputi  proses  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan.  Untuk  menemukan  kendala  yang  dihadapi  pada  pelaksanaan pembangunan  berwawasan  bencana  di  Kalurahan  Srimartani.  Metode  Penelitian  yang  digunakan:  Deskriptif Kualitatif  dengan  Obyek  Penelitian  pelaksanaan  pembangunan  berwawasan  bencana  di  kalurahan  srimartani, kapanewon piyungan, kabupaten bantul, daerah istimewah yogyakarta. Subjek Penelitian pemerintah desa, FPRB, dan  masyarakat.  Teknik  Pengumpulan  Data,  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  Analisis  Data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana sudah di laksanakan namun belum berjalan secara maksimal dapat di lihat dari empat hal yaitu;1) Perencanaan, proses dan mekanisme menyusun perencanaan sudah di laksanakan dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui musyawarah  dusun  (musrembangdus)  yang  dilaksanakan  satu  kali  dalam  satu  bulan  lebih  tepatya  35  hari.  2) Pengorganisasian  sudah  dilaksanakan  dengan  adanya  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPRB),  yang  di bentuk  oleh  pemerintah  desa  dengan  tujuan  untuk  memberi  informasi,  perlindungan  dan  pendidikan  kepada masyarakat  terhadap  ancaman  bencana.  3)  Pelaksanaan  dapat  dilihat  dari  tiga  hal  yaitu;  pelaksanaan penanggulangan  bencana,  partisipasi  masyarakat  dan  lumbung  sosial.  4)  Pengawasan  sudah  di  lakukan  oleh pemerintah  desa  melalui  keterlibatan  secara  langsung  dalam  kegiatan-kegiatan  dan  pada  pelaksanaan penanggulangan  bencana.  5)  Kendala,  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  penanggulangan  bencana yaitu;  kondisi  geografis  yang  rawan  akan  bencana  alam,  (gunung  berapi,  gempa  bumi,  tanah  longsor,  pohon tumbang), terbatasnya anggaran dari kabupaten dan kendala lainnya.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembangunan, Bencana, Kalurahan.
Abstract: This study aims to describe the implementation of disaster-oriented development in Srimartani Village and to find out the 4 basic functions of management which include the planning, organizing, implementing, and monitoring processes. To find the obstacles faced in the implementation of disaster-oriented development in the Srimartani Village. The research method used: qualitative descriptive with research object on the implementation of  disaster-oriented  development  in  srimartani  village,  Kapanewon  piyungan,  Bantul  district,  special  area  of Yogyakarta. Research subjects are village government, FPRB, and the community. Data collection techniques, observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The implementation of disaster-oriented development has been carried out but has not run optimally, it can be seen from four things, namely; 1) Planning, processes and mechanisms for compiling planning  have  been  carried  out  by  capturing  community  aspirations  through  village  deliberations (musrembangdus) which are held once a month. Exactly 35 days. 2) Organizing has been carried out with the Disaster Risk Reduction Forum (FPRB), which was formed by the village government with the aim of providing information, protection and education to the community against disaster threats. 3) Implementation can be seen from  three  things,  namely;  implementation  of  disaster  management,  community  participation  and  social granaries. 4) Supervision has been carried out by the village government through direct involvement in activities and  in  the  implementation  of  disaster  management.  5)  Constraints,  there  are  several  obstacles  in  the implementation  of  disaster  management,  namely; geographical  conditions  that  are  prone  to  natural  disasters, (volcanoes, earthquakes, landslides, fallen trees), limited budgets from districts and other obstacles.
Keyword: Implementation, Development, Disaster, Village.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-08-26; Direvisi 2022-09-26; Disetujui: 2022-10-22

## PENDAHULUAN
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  terpengaruh  secara  langsung  atas ancaman dan resiko bencana bencana. Gempa bumi cukup besar pada 27 Mei 2006 silam menimbulkan ribuan korban jiwa dan korban materi serta gocangan institusi sosial, menjadi petunjuk nyata bahwa kondisi daerah ini tidak lepas dari ancaman bencana. Potensi bencana gempa dapat saja terulang atau sangat mungkin terjadi bencana  dalam  bentuk  lain.  Mengingat  wilayah  Yogyakarta  memiliki  resiko  bencana  yang  cukup  besar. Beberapa ancaman bencana yang tersebar dibeberapa wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta anatar lain:  Letusan  gunung  merapi,  Tanah  longsor,  Banjir,  Bencana  kekeringan,  Tsunami,  Angin,  Gempa  bumi, Epidemi dan wabah penyakit. (Amini 2016: 102) di akses pada tangal 19 April 2022)
Bencana di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu 2008 hingga 2018 lebih banyak terjadi  akibat  faktor  hidrologi  atau  cuaca.  Berdasarkan  grafik  ada  beberapa  bencana  yang  terjadi  di  Bantul diantaranya  bencana  banjir  terjadi  sebanyak  8  kali,  tanah  longsor  32  kali,  gelombang  pasang  5  kali,  puting beliung 32 kali, kekeringan 7 kali, dan gempa bumi sebanyak 2 kali (DIBI BNPB, 2018). Selama kurun waktu 10 tahun terakhir jenis bencana yang paling banyak terjadi di Bantul adalah bencana tanah longsor dan puting beliung. (https://dibi.bnpb.go.id/xdibi diakses pada tanggal 13 November 2021)
Seperti  diketahui  bahwa  Kabupaten  Bantul  merupakan  daerah  yang  sangat  luas  namun  Kabupaten Bantul sangat rawan dengan terjadinya bencana alam. Dapat dilihat pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bantul  menetapkan  status  bencana  hidrometeorologi,  mulai  dari  banjir  tanah  longsor,  dan  angin  kencang. Penetapan  ini  mempertimbangkan  prediksi  datangnya  fenomena  La  Nina,  yang  dimaksud  La  Nina  adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan menjadi lebih tinggi. Status siaga darurat bencana di Kabupaten Bantul berlaku mulai tanggal 7 oktober 2020  hingga 28 februari 2021.  (Dikutip  dari  Suara  Jogja,idhttps://jogja.suara.com/read/2020/10/22/113126/jadi-wilayah-rawan- bencana-bantul-tetapkan-status-siaga-darurat diakses tanggal 23 November 2021)
Program  Desa  Tangguh  Bencana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  pemerintah  dalam    pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan saat bencana belum terjadi yaitu pada tahap pra bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan  dan  kemampuan  masyarakat  mengenai  bencana  (Kusumasari,  2014).  Kegiatan  kesiapsiagaan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang secara mandiri mampu merespon bencana secara cepat dan tepat  berdasarkan  pada  pengetahuan  dan  pelatihan  yang  telah  diberikan.  (Amini  2016).  Seperti  Kalurahan Srimartani  yang  telah  di  tetapkan  sebagai  desa  tangguh  bencana  pada  tahun  2017.  Hal  ini  diharapkan pemerintah desa mampu memberikan edukasi yang baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sehinnga masyarakat mampu dan siap menghadapi bencana.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan  Kalurahan  Srimartani  telah  melaksanakan  banyak  program untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana alam. Antara lain dengan melaksanakan program sosialisasi, pendidikan bagi anak muda dan lain-lain. Diketahui program ini dilaksanakan pada tahun 2018-2019. Namun di  lapangan  masih  banyak  warga  yang  belum  siap  dalam  menghadapi  bencana  dan  juga  masih  minimnya pembangunan secara fisik yang menjamin keselamatan masyarakat saat terjadi bencana, sehingga pemerintah desa mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembangunan berwawasan bencana dengan tujuan masyarakat mempunyai  tempat  untuk  berlindung  saat  terjadinya  bencana.  Fokus  penelitian  adalah  pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani dan untuk mengetahui 4 fungsi dasar manajemen  yang  meliputi  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan.  Untuk menemukan  kendala  yang  dihadapi  pada  pelaksanaan  pembangunan  berwawasan  bencana  di  Kalurahan Srimartani.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah  di  Kalurahan  Srimartani,  karena  beberapa  pertimbangan  penulis  sebagai  berikut:  pertama,  dari  latar belakang masalah Kalurahan Srimartani adalah Kalurahan yang rawan dengan bencana seperti longsor, banjir, puting  beliung  dan  kebakaran.  Dan  kedua  bahwa  lokasi  tersebut  terjangkau  bagi  penulis  baik  dilihat  dari  segi tenaga, dana maupun dari efisiensi waktu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahann Srimartani. Subjek dalam penelitian ini antara lain adalah: Pemerintah Desa (Kepala Desa, Kepala Seksi Perencanaan. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) (Anggota). Kepala Dusun (Kepala Dusun Rejosari, Kepala Dusun Petir). Masyarakat  Kalurahan Srimartani. Informan yang peneliti pilih adalah  orang-orang  yang  lebih  mengetahui  informasi  yang  yang  dibutuhkan.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembangunan Berwawasan Bencana di Kalurahan Srimartani

## Perencanaan
Perencanaan  adalah  suatu  aksi  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  dalam  jangka  pendek  maupun jangka  panjang.  Tanpa perencanaan  suatu  kegiatan  tidak  akan  berjalan  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Dalam menjalankan setiap kegiatan membutuhkan perencanaan mengenai langkah dan jalan yang akan diambil beserta gambaran dan hasil yang akan dicapai. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai ide atau gagasan menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu tujuan tertentu.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa ada beberapa rencana yang akan dilaksanakan. Rencana  pertama  yaitu  pembuatan  peraturan  desa  tentang  penanggulangan  bencana.  Rencana  kedua  yaitu, penambahan  anggaran  untuk  pelaksanaan  penanggulangan  bencana.  Terdapat  ada  dua  bencana  yang  menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah desa, bencana covid-19 dan bencana alam. selanjutnya untuk bencana alam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menyusun rencana kontijensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Isi dalam dokumen tersebut mempertimbangkan aspek sosial maupun aspek ekonomi. Misalnya  aspek  ekonomi,  aspek  ekonomi  dalam  bencana  yang  dimaksud  adalah  ketika  bencana  terjadi  akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat karena kerusakan lahan sawah, kerusakan pada kebun masyarakat dan hilangnya sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian berkurang bahkan musnah terkena bencana tanah longsor.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada mekanisme dan proses dalam perencanaan, yang pertama ada musyawarah Dusun, yang diadakan setiap bulan sekali yang melibatkan semua tokoh, seperti tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  perwakilan  rt,  perwakilan  pemuda  perwakilan  kelompok  tani.  Hasil  dari Musrenbang Dusun akan di kirim ke Kalurahan. Proses selanjutnya pemerintah desa mengadahkan Musrenbang Kalurahan  untuk  menyepakati  rencana  kerja  tahunan  yang  mengacu  pada  Rencana  Strategi  (Renstra),  proses selanjutnya adalah Musrenbang di tingkat kecamatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  perempuan  dalam  perencanaan ditingkat  Dusun  sangat  rendah  dilihat dari keterlibatan perempuan  dalam  muswarah  Dusun  yang dilaksanakan pada setiap 35 hari atau satu bulan. Keterlibatan perempuan hanya mengurus komsumsi dan bukan untuk memberi pendapat atau masukan oleh kelompok perempuan pada musyawarah Dusun. Musyawarah Dusun dilaksanakan dengan membahas kegiatan masyarakat meliputi bersih-bersih Dusun, pemangkasan pohon besar di jalur utama Dusun,  pembersihan  sungai  gawo,  dan masih  banyak  kegiatan  yang  di  laksanakan  oleh bapak-bapak ditingkat Dusun.
Aspek perencanaan menurut George R. Tery dalam bukunya Sukama (2011: 82) merupakan pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika melihat perencanaan dalam pembangunan berwawasan bencana Kalurahan Srimartani maka dapat dikatakan bahwa tujuan perencanaan akan dicapai tergantung pada penggunaan asumsi- asumsi  dan  perkiraan  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dengan  jalan  merumuskan  dan  menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang baik seperti terlihat pada dua hal yaitu;
Kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat Kaluruhan Srimartani terdapat beberapa proses dan mekanisme, yang  pertama  kegiatan  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Dusun  (MusrenbangDus),  yang dilaksanakan  satu kali dalam satu bulan lebih tepatnya 35 hari, kegiatan MusrenbangDus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai kelompok yaitu: Dukuh, ketua rt, tokoh masyarakat, meliputi ketua muda mudi, dan perwakilan kelompok tani. Pada  saat  MusrenbangDus  masyarakat  akan  menyampaikan  usulan-usulan  atau  aspirasi  mereka  seperti, pembangunan jalan, pembangunan TK, pembangunan instalasi air, pembangunan lahan, kegiatan kemasyarakatan dan  masih  banyak  usulan  program  dari  masyarakat.  Terdapat  juga  beberapa  program  yang  sudah  di  tuangkan dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  seperti,  peningkatan  penanganan  kesiapan penanggulangan  kebencanaan  yang  bertujuan  untuk;  Pengembangan  dan  pelaksanaan  ini  untuk mengoptimalisasikan adanya korban bencana. Penguatan kelembagaan desa dan dusun dengan tanggap bencana. Sosialisasi  dan  simulasi,  serta  Pemenuhan  sarana  dan  prasarana  tanggap  bencana.  Hasil  dari  setiap  usulan masyarakat  dikirim  ke  tingkat  kelurahan  dan  pemerintah  desa  akan  mengadakan  Musyawarah  Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes), untuk menyepakati rencana kerja  tahunan yang mengacu pada Rencana Strategi (Renstra), kemudian pada tahap terakhir yaitu, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang tingkat Kecamatan), yang akan membahas dan menyepakati rencana kegiatan lintas desa di Kecamatan.
Perencanaan  menurut  George  R.  Tery  dalam  bukunya  Sukama  (2011:  82)  menjelaskan  bahwa  dalam perencanaan  membutuhkan  suatu  asumsi  dan  perkiraan  untuk  masa  yang  akan  mendatang,  artinya  setiap perencanaan yang sudah disampaikan oleh masyarakat di Kalurahan Srimartani adalah berdasarkan asumsi dan juga perkiraan mereka terhadap keadaan lingkungan dan kebutuhan mereka. Penggunaan asumsi dan perkiraan dibutuhkan sehingga apa yang dirumuskan menjadi perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan yang baik dan tepat. Merumuskan dan menggambarkan suatu kegiatan diperlukan keterlibatan semua pihak sehingga mencapai
tujuan yang diinginkan, namun di Kalurahan Srimartani pada saat merumuskan suatu kegiatan di tingkat Dusun cenderung hanya melibatkan kelompok laki-laki, tidak melibatkan kelompok perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa belum adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada saat proses dan pembangunan desa.

## Pengorganisasian
Pengorganisasian  adalah  suatu  kelompok  yang  dibentuk  untuk  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab yang  diberikan  guna  mencapai  tujuan  bersama.   Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa pemerintah desa berinisiatif membentuk suatu lembaga yang di sebut dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan untuk melindungi masyarakat dari bahayanya  bencana  alam.  Ada  beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  FPRB  antara  lain;  kegiatan  sosialisasi kebencanaan  di  seluruh  Dusun,  pemilihan  pengurus,  pemangkasan  pohon  di  jalur  utama  dan  Dusun,  setiap kegiatan rata-rata melibatkan lurah dan perangkat desa.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah membentuk suatu lembaga yaitu  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPRB)  yang  secara  khusus  untuk  menanggulangi  permasalahan bencana, dan mempersiapkan segala bentuk kegiatan kepada masyarakat sehingga mengurangi risiko dan dampak terhadap masyarakat. Pada saat terjadi bencana pemerintah desa dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) akan bersama-sama terlibat dilokasi kejadian untuk mengamankan masyarakat dan melakukan pendataan terhadap kerusakan. Hal ini berlaku untuk setiap bencana yang terjadi di Kalurahan Srimartani.
Berdasarkan  beberapa  hasil  wawancara  disimpulkan  Pembentukan  Forum  Pengurangan  Bencana merupakan inisiatif dari pemerintah desa, tujuan dari pembentukan lembaga ini dengan tujuan memberikan rasa aman dan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana alam yang dapat merugikan atau  pun  merusak  kehidupan  masyarakat.  Pembentukan  FPRB  merupakan  point  penting  untuk  membagi  dan memberi tugas masing-masing dalam menggerakkan ataupun melaksanakan setiap kegiatan yang sudah disiapkan sejak  awal.   Tujuan  lain  dari  pembentukan  FPRB  untuk  memberi  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing individu agar saling mensupport dalam pencapaian organisasi. Tujuan lain dari pada pembentukan organisasi juga untuk  melaksanakan  rencana-rencana  sejak  awal  hingga  mencapai  tujuan  yang  baik,  hal  ini  diharapkan  dapat dilaksanakan  oleh  FPRB  sebagai  lembaga  desa  sehingga  dapat  menjalankan  setiap  kegiatan  yang  sudah direncanakan sesuai dengan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang baik.
Pengorganisasian  tidak  dapat diwujudkan  tanpa  ada  hubungan  dengan yang  lain dan  tanpa  menetapkan tugas-tugas  tertentu  untuk  masing-masing  unit.  George  R.  Terry  mengemukakan  tentang  organizing  sebagai berikut.  Pengorganisasian  adalah  penentuan,  pengelompokan,  dan  penyusunan  macam-macam  kegiatan  yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang/pegawai, terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor  fisik  yang  cocok  bagi  keperluan  kerja  dan  penunjukan  hubungan  wewenang,  yang  dilimpahkan terhadap  setiap  orang  dalam  hubungannya  dengan  pelaksanaan  setiap  kegiatan  yang  diharapkan.  Jika  melihat tujuan  pengorganisasian  pelaksanaan  pembangunan  berwawasan  bencana  di  Kalurahan Srimartani  maka  dapat dikatakan bahwa tujuan pengorganisasian akan berjalan jika ada pembagian tugas yang cocok dan sesuai dengan keperluan kerja dan menunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan kepada setiap anggota yang sudah di bentuk  untuk  melaksanakan  setiap  kegiatan  seperti  yang  terlihat  dalam  dua  point  yaitu;  1)  Pengelompokan  2) Pembagian wewenang

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  penanggulangan  bencana  dilaksanakan  oleh  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPRB), pemerintah desa dan masyarakat. Berikut ada beberapa kegiatan pencegahan yang dilakukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kalurahan Srimartani pada setiap bulan, seperti bersih-bersih Dusun, sosialisasi, dan simulasi  di  tingkat  Dusun,  yang  diadakan  setiap  tahun  tujuan  dari  kegiatan-kegiatan  tersebut  tentunya  untuk memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  sehingga  mandiri  dan  siap  siaga  menghadapi  ancaman  bencana, namun tahun ini belum ada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilakukan karena belum adanya anggaran. Tanggap darurat menurut Penanggulangan Bencana Daerah;
1) Menyelamatkan diri, menyelamatkan diri ketika terjadi bencana adalah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Hal yang sama telah di lakukan oleh masyarakat di Kalurahan  Srimartani.  Diketahui  masyarakat  di  Kalurahan  Srimartani  pada  saat  terjadi  longsor  masyarakat akan mencari tempat yang aman.
2) Jangan panik, kepanikan memang menjadi hal yang susah untuk dihindari namun dianjurkan untuk tidak panik saat  terjadi  bencana.  Tujuannya  agar  masyarakat  bisa  fokus  untuk  menyelamatkan diri, dan  orang  lain dan mengamankan  harta  benda  yang  dianggap  penting.  Masyarakat  di  Kalurahan  Srimartani  meskipun  sudah sering  mendapatkan  penyuluhan,  atau  pendidikan  bahkan  simulasi  namun  pada  saat  terjadi  bencana masyarakat tetap panik sehingga sampai saat ini Forum Pengurangan Risiko Bencana masih terus berusaha untuk  memberikan  edukasi  yang  baik  dan  benar  kepada  masyarakat.  Terdapat  juga  bagian  yang  perlu
dilakukan pada saat tanggap darurat adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang mana di Kalurahan Srimartani kebutuhan dasar diberikan langsung oleh masyarakat.
Pencegahan atau mitigasi menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut;
1) Membuat petah atau denah wilayah, Kalurahan Srimartani saat ini berada pada tahap pencegahan dimana Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPRB),  telah  membuat  peta  atau  denah  wilayah  yang  rawan bencana.  Pembuatan  denah  atau  petah  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  wilayah  yang  dianggap memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya bencana alam, dan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah- masalah  yang  dihadapi  oleh  wilayah  untuk  melakukan  persiapan  rencana  pengelolaan  bencana  di wilayah.
2) Membuat  alarm  bencana,  tahapan  pencegahan  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting,  tahapan  ini diperlukan  untuk  memanilisir  dampak  bencana  kepada  masyarakat,  seperti  yang  sudah  di  laksanakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), pemerintah desa dan masyarakat. Pemasangan alarm bencana bukan hanya di rumah masyarakat tetapi juga di masjid yang posisinya berada pada zona merah, artinya tempat ini sangat mungkin terjadi bencana longsor.
3) Pembangunan  tahan  bencana,  pembangunan  tahan  bencana  dibutuhkan  untuk  memberi  perlindungan terhadap masyarakat dari bahayanya bencana. Bangunan tahan bencana yang dimaksud adalah bangunan yang  siap  merespon  bencana,  dan  bersifat  bertahan  dari  kerutuhan  dan  bersifat  fleksibel.  Misalnya pembangunan tahan gempa, yang dirancang dan diperhitungkan secara anaslisis, baik kombinasi beban dan  penempatan  masa.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  ketika  membangun  bangunan  tahan  gempa  yaitu memperkuat pondasi, beton, beton bertulang. Kalurahan Srimartani adalah daerah yang rawan dengan gempa melihat kejadian beberapa tahun, gempa jogja 2006 sehingga Kalurahan Srimartani membutuhkan bangunan yang tahan bencana, namun pembangunan tahan bencana sampai saat ini belum dilaksanakan sampai saat ini.
4) Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, pendidikan dan penyuluhan bencana diperlukan untuk memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  kepada  masyarakat  dalam  mengatasi  permasalahan kebencanaan  serta  menghindari  permasalahan  bencana  di  kemudian  hari.  Penerapan  pendidikan kebencanaan adalah upaya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman serta pembelajaran siaga bencana. melalui pendidikan kebencanaan masyarakat mampu berpikir dan bertindak secara cepat dan tepat  dalam  menghadapi  bencana.  Pendidikan  dan  penyuluhan  merupakan  hal  yang  penting  bagi masyarakat  di  Kalurahan  Srimartani,  melihat  Srimartani  berada  dalam  zona  merah  sehingga  Forum Pengurangan Risiko Bencana, bersama pemerintah desa melaksanakan kegiatan sosialisasi serta simulasi kepada  masyarakat  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yang  dilaksanakan  dalam  satu  tahun  sekali,  namun ditahun 2022 diketahui belum ada kegiatan tersebut dikarenakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) belum mempunyai anggaran.

## Bentuk Partisipasi
Dalam partisipasi masyarakat, saya merujuk pada bentuk-bentuk Partisipasi masyarakat menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012: 84).
1) Menjadi Anggota kelompok
Menjadi anggota kelompok, masyarakat di Kalurahan Srimartani terlibat aktif dalam beberapa kelompok seperti kelompok tani, kelompok pemuda, dan kelompok perempuan. Keterlibatan masyarakat pada kelompok- kelompok seperti yang sudah disebutkan diatas memiliki kegiatan yang berbeda-beda.
2) Melibatkan diri dalam Diskusi
Melibatkan diri pada kegiatan diskusi, seperti yang sudah peneliti jelaskan. bahwa ada beberapa kelompok di  Kalurahan  Srimartani,  seperti  kelompok  bapak-bapak  biasanya  mengadahkan  pertemuan  untuk  membahas terkait kegiatan bersih-bersih Dusun, pemasangan lampu jalan lintas Dusun, pengaspalan  jalan dan masih banyak kegiatan yang dibahas. Kelompok ibu-ibu atau perempuan adalah kelompok yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Kelompok perempuan hanya dilibatkan saat diminta untuk menyiapkan komsumsi. Sehingga, bagi peneliti  peran  perempuan  dan  partisipasi  perempuan dalam  kegiatan  diskusi  di  desa  Srimartani  sangat  rendah. Artinya belum ada kesetaran gender dalam proses penyampaian pendapat (dalam ruang diskusi).
3) Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan.
Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan Partisipasimasyarakat lain. Seperti yang  sudah  dijelaskan  oleh  peneliti  diatas  bahwa  masyarakat  di  Kalurahan  Srimartani  terlibat  aktif  dalam kelompok tingkat Dusun.
4) Sumbangan Materi
Partisipasi uang pada tahap pelaksanaan penanggulangan bencana, ada beberapa bentuk partisipasi yang diberikan  oleh  masyarakat  Kalurahan  Srimartani  dalam  suatu  program  pembangunan,  yaitu  partisipasi  uang. Masyarakat  di  Kalurahan  Srimartani  memiliki  peran  yang  sangat  tinggi,  dalam  pelaksanaan  penanggulangan bencana  salah  satunya  dengan  memberikan  sumbangan  secara  materi  kepada  masyarakat  yang  terdampak
bencana. Diketahui untuk memberikan sumbangan kepada korban bencana Dukuh akan memberikan informasi melalui media sosial ( whatsapp ) kepada masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan sumbangan secara sukarela.
5) Partisipasi secara fisik atau tenaga
Partisipasi secara fisik (tenaga). Partisipasi secara fisik terlihat dari cara  masyarakat melibatkan diri secara fisik seperti masyarakat di Kalurahan Srimartani yang terlibat dan membantu mengerjakan setiap kerusakan rumah maupun  fasilitas-fasilitas  umum  yang  terdampak  bencana.  Bentuk  partisipasi  yang  terakhir  yaitu  memberikan dukungan  berupa  sumbangan sembako kepada  korban  bencana,  pemberian  sembako biasanya dikoordinir  oleh dukuh  maupun  ibu  dukuh  melalui  media  sosial  ( whatsapp ).  Sumbangan  yang  diberikan  berupa-rupa  ada  yang memberikan gula, teh, kopi, ada yang langsung memberikan makanan kepada korban bencana. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat menandakan bahwa semakin tinggi juga kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana.

## Lumbung Sosial
Lumbung sosial, lumbung sosial dikelola oleh pemerintah desa dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).  Fungsi dari lumbung sosial adalah untuk menampung segala bentuk sumbangan sembako dan peralatan dari desa maupun kabupaten yang diperuntukan kepada masyarakat korban bencana. Sumbangan sembako akan diserahkan oleh perangkat desa beserta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) berdasarkan data laporan dan  jumlah  korban  bencana  yang  masuk  ke  data  pemerintah  desa.  Namun  pada  pelaksanaannya  tidak  semua masyarakat korban bencana menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal ini menunjukan belum ada pemerataan terkait pembagian sembako kepada masyarakat. Pada saat pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi tugas besar pemerintah desa dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) adalah memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat seperti masyarakat di Dusun Daraman yang sampai saat ini masih mendiami tempat tinggal mereka yang diketahui berada di titik rawan longsor.

## Pengawasan
Pengawasan  dilakukan  setelah  ada  perencanaan,  pembentukan  organisasi,  dan  pelaksanaan  kegiatan. Tujuan  dari  pengawasan  untuk  menghindari  kemungkinan  penyelewengan  atau  penyimpangan  baik  bersifat anggaran, prosedur maupun kewenangan. Suatu pengendalian dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para anggota.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  simpulkan  bahwa  ada  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  kepada  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPRB)  ketika  menjalankan  tugas  dan  kegiatan meliputi wajib melaporkan setiap kegiatan sosialisasi dan simulasi kepada lurah atau sekretaris, wajib melaporkan setiap kegiatan pemangkasan pohon di jalur utama desa dan Dusun. Terdapat beberapa bentuk pengawasan yang pertama, setiap diskusi FPRB menghadirkan Lurah, kedua setiap melaksanakan kegiatan sosialisasi dan simulasi harus  mengetahui  Lurah  atau  sekretaris  desa.  Kegiatan  pemangkas  pohon  di  jalur  utama  Desa  dan  Dusun dilakukan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan masyarakat dan diketahui oleh lurah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa dan masyarakat, pengawasan dari pemerintah desa meliputi terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan-kegiatan baik kegiatan diskusi, sosialisasi dan simulasi hingga pelaksanaan penanggulangan bencana. Pengawasan  yang  kedua  oleh  masyarakat  meliputi  terlibat  secara  langsung  dalam  diskusi,  maupun  ikut berpartisipasi  secara  tenaga  membantu  memperbaiki  kerusakan  rumah  akibat  bencana,  dan  ikut  memberikan sumbangan secara sukarela kepada korban bencana. Diktehui untuk pengawasan tidak ada lembaga yang dibentuk secara  khusus  oleh  pemerintah  desa,  karena  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPRB)  lembaga  desa  maka yang mengawasi adalah desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa, pengawasan yang dilakukan meliputi, terlibat secara langsung dilapangan seperti, keterlibatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, menyiapkan dan memberikan sumbangan kepada korban bencana, mengikuti diskusi, memantau cuaca, menyebarkan informasi kepada masyarakat, menyiapkan titik kumpul yang aman bagi masyarakat dan menetapkan daerah-daerah yang masuk dalam zona merah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  yaitu;  1).  Pengawasan  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  Lurah  sebagai penanggung jawab dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), 2) pengawasan yang dilakukan pada penanggulangan bencana di lapangan.
Berikut  ada  banyak  alasan  untuk  menentukan  penyebab  kegagalan  suatu  organisasi  atau  keberhasilan organisasi  lainnya.  Tetapi  masalah  yang  selalu  berulang  dalam  semua  organisasi  yang  gagal  adalah  tidak  atau kurang  adanya  pengawasan  yang  memadai.  Pengawasan  merupakan  fungsi  manajerial yang  keempat  setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan
di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa di iringi dengan  suatu  sistem  pengawasan  yang baik dan berkesinambungan,  jelas  akan  mengakibatkan  lambatnya  atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kalurahan Srimartani perlu adanya pengawasan baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat Kontrol  mempunyai  peranan  atau  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  manajemen,  mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak.  Untuk melengkapi pengertian  diatas,  menurut  George  R.  Terry  dalam  bukunya  Sukarna  (2011:  110)  mengemukakan  bahwa. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan. Menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard/ukuran. Jika melihat aspek pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana  di Kalurahan Srimartani, maka  dapat dikatakan bahwa tujuan pengawasan untuk menentukan apa yang harus dicapai yaitu menentukan standar penilaian terhadap pelaksanana pembangunan berwawasan bencana.
Dalam  proses  dan  mekanisme  pengawasan  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  pada  pelaksanaan  kegiatan penanggulangan  bencana.  Pengawasan  tersebut  dilakukan  terutama  kepada  FPRB.  Misalnya,  dalam  kegiatan pembagian  sembako  terhadap  masyarakat  atau  perbaikan  rumah  warga  yang  rusak  akibat  bencana.  Maka pemerintah desa harus memastikan bahwa FPRB bekerja sesuai prosedur, sembako yang dibagikan harus sesuai sasaran (masyarakat yang terdampak).
Terlihat pada gambar di atas bahwa ada diskusi (komunikasi) oleh pemerintah desa dan FPRB. Diskusi atau  komunikasi  tersebut  merupakan  bagian  dari  pengawasan  secara  langsung  oleh  pemerintah  desa,  untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di desa Srimartani. Di sisi lain, dalam proses tersebut juga, pemerintah desa menerima atau mendengar aspirasi, terutama kendala yang dihadapi FPRB., sehingga tujuan akhir dari pengawasan yakni menemukan kendala yang harus diperbaiki serta memastikan kelancaran kegitan bisa terwujud.  Menurut  peneliti,  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  sudah  tepat,  walau  dalam  pengawasan, tidak menentukan standar penilaian yang baku, untuk mengukur segala capaian kegiatan tersebut.

## Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan
Dalam  pelakaksanaan  kegiatan  apapun,  tentu  selalu  ada  kekurangan  atau  kendala  yang  menghambat tercapainya sebuah tujuan. Sehingga, dalam bagian ini, peneliti akan menyajikan data dan analisis terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di kalurahan Srimartani. Kendala sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi.
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kalurahan Srimartani dan FPRB seperti; 1). Kendala yang tidak dapat dihindari seperti kondisi geografis yang rawan akan bencana alam, (gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor,  pohon  tumbang,  kebakaran),  sehingga  untuk  meminimalisir  dampak  dari  bencana  alam  perlu meningkatkan  kualitas  rumah  yang  layak  huni  serta  memenuhi  standar  tahan  gempa  dan  kesehatan.  2). Terbatasnya  anggaran  dari  kabupaten.  3).  Adanya  perubahan  iklim  global  yang  berpotensi  meningkatkan intensitas bencana alam di dunia, dan masih rendahnya pemahaman pemerintah dalam menyikapi kondisi alam yang  rawan  bencana.  4).  Kendala  dalam  bidang  tanggap  darurat,  kurang  tersedianya  anggaran  yang  memadai, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5). Beberapa kendala dalam bidang rehabilitas dan rekontruksi, keterbatasan alokasi anggaran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  terkait  pelaksanaan  pembangunan  berwawasan  bencana  di    Kalurahan Srimartani,  Kapanewon  Piyungan,  Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  peneliti  mengambil kesimpulan bahwa pembangunan berwawasan bencana belum dilaksanakan secara optimal hal ini dapat dilihat dari  komponen  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Proses  dan  mekanisme dalam  penyusun  perencanaan  sudah  dilaksanakan  dengan  menjaring  aspirasi  masyarakat  melalui  Musyawarah Dusun (Musrembangdus) yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan lebih tepatnya 35 hari. Namun   dalam proses perencanaan kurangnya keterlibatkan kelompok perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.
Pengorganisasi  sudah  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  (seperti  FPRB)  dengan  tujuan  untuk  memberi informasi,  perlindungan  dan  pendidikan  kepada  masyarakat  terhadap  ancaman  bencana.  Namun  dalam  proses pelaksanaan penanggulangan bencana terdapat kelemahan atau kekurangan, kurangnya pengetahuan atau sumber daya  manusia.  Pelaksanaan  pembangunan  berwawasan  bencana  sudah  dilaksanakan  dapat  dilihat  dari  tiga  hal yaitu; Pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh FPRB, pemerintah desa dan masyarakat. Meliputi, memberikan informasi tanggap darurat, mengamankan masyarakat saat terjadi bencana dan memastikan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan lainnya. Kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah  kurangnnya  kesiapan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana,  kurangnya  anggaran  dalam  pelaksanaan penanggulangan bencana dan belum tersedianya pembangunan yang tahan bencana di Kalurahan Srimartani. Pada saat  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  masyarakat  ikut terlibat  secara  tenaga  (fisik),  sumbangan dan  buah
pikiran. Namun kelemahan dalam partisipasi masyarakat adalah masyarakat dijadikan sebuah objek pembangunan namun kurang diberi pemahaman terkait masalah yang sedang terjadi. Pada saat terjadi bencana masyarakat yang terdampak bencana akan mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah desa yang bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak lainnya. Namun kelemahannya, terdapat kurangnya informasi sehingga belum adanya pemerataan dalam pembagian sembako.
Pengawasan/ Controlling sudah di laksanakan oleh pemerintah desa, terutama pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Namun kelemahan dalam pengawasan, terletak pada belum adanya mekanisme atau strandar yang baku, yang harus ditetapkan oleh pemerintah kalurahan Srimartani.
Pelaksanaan  pembangunan  berwawasan  bencana  di  Kalurahan  Srimartani,  terdapat  beberapa  kendala, antara lain : kendala yang tidak dapat dihindari seperti kondisi geografis yang rawan akan bencana alam, (gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, pohon  tumbang, kebakaran). kendala lainnnya adalah terbatasnya anggaran dari kabupaten, adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia, dan masih rendahnya pemahaman pemerintah dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana. Terdapat juga kendala dalam bidang tanggap darurat, kurang tersedianya anggaran yang memadai, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan beberapa kendala dalam bidang rehabilitas dan rekontruksi, keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  peneliti  diatas  peneliti  mengajukan  beberapa  saran  sebagai  berikut:  Perlu peningkatan partisipasi perempuan pada perencanaan pembangunan dsa dengan dilibatkan pada setiap kegiatan dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  sehingga  adanya  kesetaraan  gender.  Perlu  meningkatkan  pengetahuan tentang bencana dengan memberikan pelatihan kepada FPRB oleh pemerintah daerah maupun dinas yang terkait. Perlu peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dengan menambah jumlah sosialisasi maupun simulasi tentang pelaksanaan penanggulangan bencana sehingga masyarakat selalu siap siaga dalam menghadapi bencana.  Perlu peningkatan atau penambahan anggaran dari kabupaten sehingga dapat membangun sarana prasaran yang layak huni  di  daerah  rawan  bencana.  Perlu  adanya  peningkatan  informasi  dari  pemerintah  desa  kepada  masyarakat melalui pemangku wilayah setempat (Dukuh dan Ketua RT), kepada setiap lapisan masyarakat sehingga adanya pemerataan  dalam  pembagian  sembako.  Perlu  adanya  standardnisasi  pengawasan  dalam  pelaksanaan penanggulangan bencana untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan penanggulangan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahardjo Adisasmita. 2006. Perencanaan Pembangunan Dunia Ketiga . Yogyakarta: UGM Press Riyanto. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Surabaya : SIC Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. CV.Mandar Maju. Bandung Widyoko. 2014. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian . Yogyakarta. Pustaka Belajar Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta Selatan: GP. Presa Group Arikunto. 2006. Manajemen Penelitian . Jakarta. Rineka Cipta Afifudin. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung. Pustaka Setia Siagian, Sondong. S.P. 2014. Adminitrasi Pembangunan (Konsep Dimensi dan Strateginya ). P.B.Aksara.ed.Jakarta
Kuncoro Mudrajat.2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika, Pembangunan . Erlangga. Jakarta.
Mardijono.  2008. Persepsi  dan  Partisipasi  Nelayan  Terhadap  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Laut  Kota Batam. Program Pasca Sarjana Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro, Semarang.
Siti  Irene  Astuti  Dwiningrum.2011. Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pendidikan. Pustaka Pelajar:Yogyakarta
Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prepektif Kebijakan Publik . CV ALVABETA: Bandung
Irma Purnamasari. 2018. Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi . Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Slamet. 2014 . Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi . Universitty Press: Surakarta Jurnal
Amos Setiadi, Lucia Asdra R, Isak J. Langer, Luh Putu Widhiari.Penataan Permukiman Pasca Bencana Alam di Desa  Pacarejo  Kabupaten  Bantul.  Kajian  tingkat  partisipasi  dan  ketercapaian pembangunan . Volume  3, Maret 2020 p-ISSN 2655-4313 (Print), e-ISSN 2655-2329 (Online) http://senada.std-bali.ac.id
Dewa Putu Suamba, Edi Nurdiantoro. Pembangunan Berwawasan Budaya di Kota Denpasar . Vol. 14 (1) Pp. 01- 08 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/download/22712/14098
Didi  Adhi.Perencanaan  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Pendekatan  Manajemen  Risiko. Jurnal  Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.
ISSN: 2088-7469 (Paper) ISSN: 2407-6864 (online) Volume 5 No 1, Tahun 2015
https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/60/57
Fenny Irfany Muhamad. Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Deyeuhkolot. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020. E-ISSN:2565-2820. P-ISSN 1829-5762.
Diansari  Soliha  Amini.  Kampanye  Gerakan  Hijau  Sebagai  Mitigasi  Bencana  Dalam  Kerangka  Desa  Tanggu Bencana Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi. Volume 06. Nomor. 2 Oktober 2016
Murti  Ayu  Hapsari,  Siswoto  Siswoto,  Nita  Ariyani.Politik  Hukum  Hubungan  Pusat  Dan  daerah  Dalam Penanggulangan Bencana.  Volume 6, Nomor 1, Juni 2020 ISSN :2541-3139