## PENGHINDARAN PAJAK PADA BANK UMUM  : DIPENGARUHI OLEH KARAKTER EKSEKUTIF, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, KOMPENSASI RUGI FISKAL, DAN

## RETURN ON ASSETS
Vidiyanna Rizal Putri STIE Indonesia Banking School Email: vidiputri@ibs.ac.id

## ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh dari karakter eksekutif, kualitas audit, Komite Audit, kompensasi rugi  fiskal, dan ROA terhadap penghindaran pajak. Dengan variabel independent  nya  adalah    karakter  eksekutif,  kualitas  audit,  Komite  Audit,  kompensasi  rugi fiskal,, dan ROA, sedangkan variabel dependent nya adalah penghindaran pajak yang yang diproxykan oleh Current Effective Tax Rate (CETR).Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yaitu bank umum yang sudah terdaftar di BEI selama 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode purposive sampling   dimana terdapat 21 bank sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan kompesasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, kualitas audit, Komite Audit, dan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Keywords: tax avoidance, Komite Audit,  Kompensasi Rugi Fiskal, Return On Asset
Pendahuluan
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dimana imbalannya tidak dirasakan langsung, bersifat memaksa dan pemungutan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan diusahakan serendah mungkin karena pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. Tetapi pemerintah menginginkan wajib pajak untuk membayar pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintah Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Lawful) sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful) (Xynas, 2011). Dengan melakukan penghindaran pajak tersebut maka wajib pajak mempunyai kesempatan untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya kepada pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
penghindaran pajak salah satunya karakter eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut (Kothari, Lewellen, & Warner, 2006).
Selain karakter eksekutif, kualitas audit juga sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, menurut (DeAngelo, 1981) kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material (technical capabilities) dan melaporkan kesalahan (auditor independence) dimana yang nantinya akan dinilai pasar. Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good corporate governance. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas public.
DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 22, No. 1, Juni 2020
Komite audit juga merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena berperan sebagai pengawas proses laporan keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disurun melalui proses pemeriksaan dengan intergritas dan objektifitas dari auditor, serta berperan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat sudah mencerminkan posisi laporan keuangan yang sesungguhnya (Kerr, Price, & Roman, 2016). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, dewan komisaris wajib membentuk komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang yaitu seorang komisaris independen, seorang pihak yang memiliki keahlian dibidang akuntansi, dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahilan dibidang hukum atau perbankan. Dengan melihat tujuan komite audit diharapakan perusahaan tidak melakukan manipulasi pajak, sedangkan pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa komite audit belum sepenuhnya dilakukan oleh Bank Umum di Indonesia Penelitian (Annisa & Kurniasih, 2012).
Menurut Cheisviyanny & Rinaldi (2015)  kompensasi  rugi  fiskal  adalah  proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian ( carrying  loss ). Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada UndangUndang No.36 Tahun 2008 tetang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:  a.  Kompensasi  kerugian  fiskal  timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/ Lebih Bayar tetapi ada kerugian). b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak
sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Kompensasi  rugi  fiskal,  dapat  diukur  dengan menggunakan variabel dummy , yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Cheisviyanny & Rinaldi, 2015).
Return on Asset adalah indikator bagi  bank  untuk  melihat  profitabilitas  bank. ROA dihitung dengan membagi net income dengan total assets yang akan menghasilkan rasio kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan dari aset yang dikelola. ROA adalah manajemen yang efektif dalam menghasilkan profit  dari  tiap  asset  yang  di  investasikan (Hassoune, 2002). Menurut Naceur (2003) ROA sebagai indikator kinerja bank untuk melihat keefektifan asset bank. ROA dapat mengukur keuntungan yang di dapat dari asset dan untuk melihat seberapa baik manajemen bank dalam menggunakan sumber investasi riil bank tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Alkassim, 2005).
1.  Teori Agensi
Teori keagenan ( agency theory ) merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara pihak manajeman perusahaan (agent) dan pihak pemilik perusahaan (principal). Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama antara principal dan agent, dimana pihak principal memberikan wewenang kepada pihak agent untuk mengelola dan mengambil keputusan perusahaan. Maka dari itu pihak pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada pihak manajemen perusahaan. Pandangan mengenai agency theory dikarenakan adanya potensi  konflik  yang  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dimana pemilik perusahaan menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang mereka berikan sedangkan pihak manajemen perusahaan menginginkan kompensasi dan insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).
Penghindaran Pajak pada... (12-20)
2. Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu: a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik.

## 3.  Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi  fiskal  dilakukan  oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan  (fiskal).  Laporan  keuangan komersial atau bisnis ditunjukan untuk menilai kinerja  ekonomi  dan  keadaan  finansial  dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal  lebih  ditunjukan  untuk  menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk  kepentingan  fiskal,  laporan  keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 2013).
4.  Perencanaan Pajak (Tax Planning) Menurut Annisa & Kurniasih (2012) perencanaan pajak (Tax Planning) adalah
proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Dengan begitu pihak manajemen akan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2014).

## 5.  Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Tax  Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Artinya tax  avoidance melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Rahmawati, 2016). Tax avoidance ini dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya adalah meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Dalam penelitian ini Tax  Avoidance diukur menggunakan CETR ( Cash Effective Tax Rate ).

## 6.  Corporate Governance
Corporate governance menurut Organzation for Economic Cooperation and Development (OECD, 2004), yang mendefinisikannya  sebagai  sistem  yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota stakeholders non pemegang saham.
DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 22, No. 1, Juni 2020
Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), konsep Good Corporate Governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (shareholders). Dari definisi-definisi  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa corporate governance pada intinya adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan.
7.  Karakter Eksekutif Menurut Low (2009) dalam penelitiannya terhadap karakteristik manajer menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasnya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2016). Besar atau kecilnya resiko sebuah perusahaan dapat membuktikkan apakah karakter eksekutif merupakan risk taker atau risk averse. Dapat disebut risk taker apabaila nilai resiko lebih dari nilai rata-rata. Sebaliknya eksekutif dikatakan bersifat risk averse jika nilai risiko kurang dari nilai rata- rata (Hanafi dan Harto, 2014).

## 8.  Kualitas Audit
Menurut Kerr  (2016) dalam penerapan Corporate Governance, Kualitas Audit dengan pengungkapkan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting, karena kualitas audit adalah salah satu elemen
yang diharapkan dapat melihat transparansi suatu perusahaan kepada pemegang saham yang dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait dengan kegiatan operaisonal pada perusahaan termasuk salah satunya adalah perpajakan. Adanya rapat para pemegang saham dengan perusahaan mempunyai alasan yaitu dikhawatirkan adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, dan para pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut.

## 9.   Komite Audit
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 berbunyi bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dimana komposisi, struktur, dan keanggotaannya sebagai berikut: a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, c. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen.
10.  Kompensasi Rugi Fiskal Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (carrying loss). Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada UndangUndang No.36 Tahun 2008 tetang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut: a. Kompensasi kerugian  fiskal  timbul  apabila  untuk  tahun pajak  sebelumnya  terdapat  kerugian  fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian), b.Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian, c. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun, d. Ketentuan jangka waktu pengakuan
Penghindaran Pajak pada... (12-20) kompensasi  kerugian  fiskal  berlaku  untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang- undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
11.  Profitabilitas Profitabilitas  merupakan  salah  satu pengukuran untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Diaz & jufrizen, 2006). Rasio profitabilitas  adalah  kemampuan  perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010).
12. Return on Assets (ROA) Profitabilitas  dapat  diukur  juga  dengan menggunakan Return on Asset (ROA). Rasio merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsuddin, 2009). Sedangkan menurut Kasmir (2014) ROA itu sendiri adalah rasio yang menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan untuk  menunjukan  efektifitas  manajemen dalam upaya memperoleh pendapatan.
Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peristiwa atau fakta sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen)
dan penelitian terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel independent).
Objek yang digunakan adalah perbankan yaitu bank umum di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sample dari penelitian ini ada 21 sampel, dengan 98 obervasi setelah outlier. Untuk periode penelitian ini adalah 2015-2019 karena ingin melihat seberapa besar perbankan di Indonesia melakukan Tax  Avoidance selama 5 (lima) tahun dengan Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan ROA ( Return on Assets ) yang berbeda beda tiap bank. Model Penelitian CETRi,t  =  α  +  β1KEi,t  +  β2AUDITi,t  + β3KOMITEi,t + β4RFISi,t + + β5ROAi,t + ɛ
CETRi,t = Tax Avoidance β, β2, β3, β4, β5  = Konstanta Setiap Variabel α = Konstan KEi,t = Karakter Eksekutif AUDITi,t = Kualitas Audit KOMITEi,t = Komite Audit RFISi,t = Kompensasi Rugi Fiskal ROAi,t = Return on Assets

## ANALISIS PEMBAHASAN 1. Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian
a.  Statistik Deskriptif Statistik Deskriptif yang menggambarkan karakteristik sampel dapat dilihat dalam tabel dibawah berikut
Statistik Deskriptif CETR K.E KUALITAS KOMITE KOMPEN ROA Mean 0.234236  0.004890  0.734694 4.040816 0.4489 0.0498 Median 0.240209  0.003961  1.000000 4.000000 0.0000 0.0138 Maximum 0.396656  0.050138  1.000000 7.000000 1.0000 0.8788 Minimum 0.00464 0.00047 0.00000 3.00000 0.0000 0.0026 Std. Dev. 0.06734 0.00546 0.44377 1.10218 0.49995 0.1645 Skewness -0.45937 6.01725 -1.06318 0.70863 0.20515 4.6177 Kurtosis 3.91315 49.4978 2.13035 2.32815 1.04209 22.504 Jarque-Bera 6.8514 9419.73 21.5505 10.045 16.3406 1901.5 Probability 0.03253 0.0000 0.000021 0.00658 0.00029 0.000 Sum 22.9551 0.4792 72.000 396.00 44.000 4.8805
DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 22, No. 1, Juni 2020 CETR K.E KUALITAS KOMITE KOMPEN ROA Sum Sq. Dev. 0.43996 0.0028 19.1021 117.837 24.245 2.6235 Observations 98 98 98 98 98 98 b.  Uji Normalitas
Berdasarkan olahan data dalam penelitian ini menunjukan bahwa residual hasil regresi telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai profitability Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.540942. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan telah terdistribusi normal.
c.  Uji Chow
Dalam penelitian ini diketahui bahwa probabilitas Chi-Square hasil persamaan model regresi dengan fixed  effect adalah 0.0388. Nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikan  0.05  sehingga  dapat  dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan fixed  effect dan dapat dilanjutkan ke Uji Hausman
d.  Uji Hausman Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square dari hasil uji hausman menunjukan bahwa data diatas fixed effect lebih besar dari tingkat signifikan 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan model random effect .
e.  Uji Asumsi Klasik Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat mendapatkan hasil estimator yang baik.

## f.  Uji Multikolinieritas
CETR KARAK TER KUALITAS KOMITE KOMPEN ROA CETR 1.0000 KARAK TER -0.2198 1.0000 KUALITAS  0.2066 -0.0454 1.0000 KOMITE 0.0399 -0.1104 0.12776 1.0000 KOMPEN 0.2722 0.0341 0.0777 0.0413 1.0000 ROA 0.0140 -0.0269 0.1251 0.3145 -0.08456 1.000000 Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 9.0 (2020)
Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas didalam penelitian ini.
g.  Uji Heterokedastisitas Hasil uji heteroskedastisitas dengan meregresikan variabel independent terhadap Resid2  menunjukan  bahwa  koefisien  masing - masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari uji heteroskedastisitas ini
diterima. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

## h.  Uji Autokolerasi
Penelitian ini menggunakan uji Durbin- Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi. Dari pengolahan
Penghindaran Pajak pada... (12-20) data menunjukan hasil DW-stat sebesar 1.727876 yang artinya bahwa nilai DW- stat sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

## i.   Uji t Parsial
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan S2 -2.849815 1.227814 -2.321048 0.0225 Diterima AUDIT 0.028844 0.016677 1.729606 0.0871 Ditolak KOMITE 0.00000288 0.006587 -0.000437 0.9997 Ditolak RFIS 0.034995 0.013030 2.685780 0.0086 Ditolak ROA -0.008765 0.044434 -0.197256 0.8441 Ditolak C 0.211546 0.030453 6.946552 0.0000
CETRi,t= 0.2115  - 2.849KEi,t + 0.0288AUDITi,t + 0.00003KOMITEi,t + 0.03499RFISi,t -  0.00876ROAi,t + ɛ
2.  Analisis Hasil a. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance Karakter Eksekutif yang di ukur dengan menggunakan standar deviasi dari EBITDA (S2) diketahui bahwa karakter eksekutif berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap penghindaran pajak, karena koefisien regresi menunjukkan  -2.849815  dan  signifikannya 0.0225. Maka keputusannya H1 diterima. Hal ini disebabkan karakteristik eksekutif lebih cenderung karakter eksekutif yang memiliki sifat risk taker. Eksekutif dengan karakteristik risk taker akan lebih berani mengambil resiko dalam berbisnis karena adanya paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan seperti kekayaan melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan dan pemberian wewenang atau kekuasaan menjadi motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi semakin bersifat risk taker (Crimmon, 2010).
b.  Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada bank umum di Indonesia. Kualitas audit pada penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy yang menyatakan bahwa perusahaan yang di audit menggunakan KAP big four akan
mendapat nilai 1 dan perusahaan yang tidak di audit oleh KAP big four diberikan nilai 0. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh KAP yang berkualitas paling baik untuk melihat transparansi suatu perusahaan bidang perbankan di Indonesia. Hasil pada penelitian ini tidak berpengaruh antara kualitas audit terhadap Tax Avoidance (CETR) pada perbankan karena setiap KAP di Indonesia yang mengaudit perusahaan sudah mengikuti seluruh standar auditing yang disahkan oleh Insititut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) secara terperinci dalam bentuk Standar Perikatan Audit (SPA).
c.  Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance Dalam penelitian ini membuktikan bahwa Komite Audit yang diproksikan dengan menggunakan pengukuran dari melihat jumlah komite audit dalam perbankan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 berbunyi bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Banyak atau sedikitnya komite audit dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi tax avoidance karena komite audit tidak dapat intervensi dalam pembuatan tarif pajak perusahaan.
DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 22, No. 1, Juni 2020
d.  Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Kompensasi  rugi  fiskal  berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance maka kompensasi  rugi  fiskal  ditolak.  Hal  tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi kompensasi rugi  fiskal  maka  juga  akan  meningkatkan cash  effective  tax  ratio  (CETR)  sehingga akan menurunkan tingkat tax avoidance. Kerugian  fiskal  suatu  tahun  pajak  dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut - turut sampai dengan lima tahun. Dalam penelitian ini jika perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal (RFIS) untuk mendapatkan keringanan dalam membayar pajak, maka semakin tinggi juga tingkat CETR dalam perusahaan, dimana semakin tinggi CETR mendekati pajak badan 25% maka semakin rendah tax  avoidance . Kompensasi kerugian tidak sepenuhnya menyatakan perusahaan mendapat keringanan untuk tidak membayar pajak sama sekali agar terhindar dari beban pajak, namun perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya diperoleh laba neto yang mencukupi.
e.  Pengaruh ROA terhadap Tax Avoidance Return on Asset (ROA) yang merupakan proksi  dari  profitabilitas  terhadap  Tax Avoidance menunjukan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan Profitabilitas  (ROA)  bukan  salah  satu  aspek dalam perbankan yang memungkinkan terjadinya Tax Avoidance. Ini membuktikkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak sudah meningkat. Dengan nilai ROA yang tinggi, ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar semua bebannya termasuk beban pajaknya. Sehingga perusahaan akan memilih untuk membayarkan pajaknya dibandingkan untuk melakukan kegiatan Tax Avoidance.
Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Karakter eksekutif memiliki pengaruh yang  positif  signifikan  terhadap tax avoidance pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Dikarenakan hasil dari uji t dalam penelitian ini mendapatkan nilai  koefisien  yang  negatif  yang  akan berbanding terbalik dengan CETR, sedangkan CETR sendiri berbanding terbalik dengan tax avoidance . Sehingga jika karakter dari eksekutif cenderung berani dalam mengambil risiko (risk taker) di dalam perusahaan, maka semakin rendah nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) yang mengindikasikan bahwa tax avoidance semakin tinggi.
2.  Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh terhadap tax  avoidance pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
3.  Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap tax  avoidance pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Kompensasi Rugi Fiskal memiliki pengaruh  yang  negatif  signifikan terhadap tax avoidance pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Dikarenakan hasil uji t dalam penelitian ini mendapatkan nilai  koefisien  yang  positif  dimana berbanding lurus dengan CETR, sedangkan CETR sendiri berbanding terbalik dengan tax  avoidance karena semakin tinggi CETR maka akan semakin mendekati pajak badan 25% yang mengindikasikan bahwa tax avoidance semakin rendah. Perusahaan yang menggunakan kompensasi rugi fiskal  tidak  sepenuhnya  terbebas  dari beban pajak, namun perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya diperoleh laba neto yang mencukupi.
5. Return on Assets tidak memiliki pengaruh terhadap tax  avoidance pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
Penghindaran Pajak pada... (12-20)

## Daftar Pustaka
Alkassim,  F.  a.  (2005). The  Profitability  of  Islamic  and  Conventional  Banking  in  the  GCC Countries : A Comparative Study. Journal of Review of Islamic Economics , 13 (September), 5–30.
Badertscher, Brad., Katz, Sharon P., Rego, Sonya P. (2009). T he  Impact  Of  Private  Equity Ownership on Corporate Tax Avoidance. Harvard Business School Working Paper , 10, 63–98.
Dunbar, A., Higgins, D. M., Phillips, J. D., & Plesko, G. A. (2010). What do measures of tax aggressiveness measure? National Tax Association Proceedings , 103 , 18–26.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. Accounting  Review , 85 (4), 1163–1189. https://doi.org/10.2308/ accr.2010.85.4.1163
Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50 (40). 127 – 178.
Hassoune, A. (2002). Islamic banks’ profitability in an interest-rate cycle. International Journal of Islamic Financial Services , 4 (2), 1–13. Retrieved from http://www.ifisa.co.za/Articles/ Islamic Banking/Islamic Banks Profitability in an interest rate cycle_Banking.pdf Jensen, M. C., & Meckling, W. K. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360. https:// doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Kerr,  J.  N.,  Price,  R.,  &  Roman,  F.  J.  (2016).  The  effect  of  corporate  governance  on  tax avoidance : evidence from governance reform. Baruch College – City University of New York , (646).
Kothari, S. P., Lewellen, J., & Warner, J. B. (2006). Stock returns, aggregate earnings surprises, and  behavioral  finance. Journal  of  Financial  Economics , 79 (3), 537–568. https://doi. org/10.1016/j.jfineco.2004.06.016
Low, A. (2009). Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation. Journal of Financial Economics , 92 (3), 470–490. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.05.004 MacCrimmon, Kenneth R., & Wehrung, Donald A. (2010). C haracteristics  of  Risk  Taking Executives, Management Science, 36, 422-435.
Naceur,  S.  (2003).  The  Determinants  of  the  Tunisian  Banking  Industry  Profitability:  Panel Evidence. Universite Libre de Tunis Working Papers , 1–17. Retrieved from http://www. mafhoum.com/press6/174E11.pdf
Pérez-cavazos, G., & Silva, A. M. (2015). Tax-minded Executives and Corporate Tax Strategies : Evidence from the 2013 Tax Hikes. Available at SSRN 2529509 .
Rahmawati, A. (2016). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya , 10 (1), 1–9.
Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 19 , 85–98. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970- 2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. Revenue Law Journal , 20-1.