## PENDAHULUAN
Pengaturan dalam agama Islam, mengenai rumah tangga merupakan  dasar  bagi  kehidupan  manusia  dan merupakan  faktor  utama  dalam  membina  masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul (Matondang, 2014).  Apabila perselisihan suami  isteri  itu  menimbulkan  permusuhan  dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian
tidak dapat disambung lagi, maka perceraian jalan satu- satunya  yang  menjadi  pemisah  diantara  mereka (Rozalinda & Nurhasanah, 2014). Perceraian merupakan suatu  perbuatan  yang  halal  namun  dibenci  oleh  Allah SWT, berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW yang sering digunakan namun masih diragukan ke Sahihannya (Daradjat, 1995):
Yang artinya: “ Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq/perceraian ”.
PENGALIHAN HAK HADHANAH JATUH KEPADA BAPAK TERHADAP ANAK BELUM MUMAYYIZ (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya)
Transfer of Hadhanah's Right to Fall to Father Against Children Not Mumayyiz (Case Study in Palangka Raya Religious Court)
Sanawiah *
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
* email: sanaw10@yahoo.co.id

## Abstrak
Akibat  perceraian,  muncul  pula  masalah-masalah  lain  sebagai  akibat  dari dikabulkannya  gugatan  cerai,  baik  permasalahan  harta  bersama  sampai permasalahan  tentang  siapa  yang  lebih  berhak  untuk  melakukan  hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) menyebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadinya  perceraian,  pemeliharaan  anak  yang belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  adalah  hak  ibunya, kemudian, dalam Pasal 156 huruf (a) akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah  anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan  hadhanah  dari  ibunya. Metode dalam penelitian disertasi ini mengunakan jenis penelitian hukum Impiris penelitian  yang  terjadi  di  lapangan,  dengan  pendekatan  perundanag-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan profetik ( prophetic approach ). Pendekatan profetik merupakan pendekatan dengan barsis  instrument  teks-teks  yang  bersumber  dari  wahyu  yang  diterima  nabi  dan rasul    serta  sunnah.  Rumusan    masalah  yang  diteliti    pertama  mengapa  hak Hadhanah dapat  jatuh kepada bapak terhadap anak yang belum mumayyiz  dan yang kedua bagaimana kebijakan Hakim dalam memutuskan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA Plk. Kata Kunci: Hak Hadhanah Mumayyiz Keywords : Rights Hadhanah Mumayyiz Accepted March 2019 Published June 2019

## Abstract
As a result of divorce, other problems also arise as a result of being  granted divorce claims,  both  the  issue  of  joint  assets  to  the  problem  of  who  is  more  entitled  to  do hadhanah (maintenance) of children. In Compilation of Islamic Law Article 105 letter (a) states  that  in  the  event  of  divorce,  the  maintenance  of  a  child  who  has  not  been mumayyiz or has not been 12 (twelve) years old is the right of his mother, then, in Article 156 letter (a) due to the termination of marriage child who hasn't mumayyiz entitled to hadhanah from his mother. The method in this dissertation research uses the type of legal  research  empiric  research  that  takes  place  in  the  field,  with  the  approach  of legislation  (statute  approach),  conceptual  approach  (conceptual  approach),  and prophetic approach. Prophetic approach is an approach with basis instrument sourced texts from the revelations received by prophets and apostles and the Sunnah. The first research problem was why Hadhanah's rights fell to the father of children who were not yet mumayyiz and the second was how the Judge's policy in deciding on hadhanah cases in the Palangka Raya Religious Court Number 0067/Pdt.G/2018/PA Plk
©  2019  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.v18i2.808 .
Hadist  tersebut  menunjukkan  bahwa  perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui  suami  istri  bila  ikatan  perkawinan  tidak  dapat dipertahankan  keutuhan  dan  kelanjutannya.  Suatu gugatan  perceraian,  bisa  mengundang  berbagai  macam permasalahan.Di  samping  gugatan  cerai  itu  sendiri, muncul  pula  masalah-masalah  lain  sebagai  akibat  dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, baik permasalahan  harta  bersama  sampai  permasalahan tentang  siapa  yang  lebih  berhak  untuk  melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak (Azizah, 2012).
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  105  huruf  (a) menyebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadinya  perceraian, pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau  belum berumur  12  (dua  belas)  tahun  adalah  hak  ibunya. Kemudian,  dalam  Pasal  156  huruf  (a)  akibat  putusnya perkawinan  karena  perceraian  ialah  anak  yang  belum mumayyiz berhak  mendapatkan hadhanah dari  ibunya (Abdurrahman, 2007).
Dari  ketentuan  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  peranan ibu  sangatlah  penting  terhadap  anak  yang  belum mumayyiz apabila  didalam  rumah  tangga  terjadi perceraian. Adapun siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz , bila kita melihat argumen di atas,  maka  yang  berhak  mengasuh  anak  yang  belum mumayyiz adalah  pihak  ibu.  Sebab,  pada  hakikatnya seorang  ibu  lebih  mengetahui  dan  lebih  mampu mendidiknya,  juga  karena  ibu  lebih  mempunyai  rasa kasih sayang dan kesabaran yang lebih dari pada bapak untuk  melakukan  tugas  ini  (Nuroniyah et  al .,  2011).
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  disebutkan  di  atas, pada dasarnya anak yang belum mumayyiz jatuh ketangan ibu, tapi tidak demikian adanya yang terjadi di Pengadilan Agama. Hak hadhanah tersebut dialihkan kepada bapak.
Menarik  untuk  ditelaah,  dasar  yang  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  Hakim  ( Ratio  Decidendi )  untuk memutuskan pihak mana yang berhak mendapatkan hak hadhanah dengan segala aspeknya, baik dari hukum Islam maupun dari perundang-undangan.
Oleh karena itu penulis ingin menelusuri kasus tersebut yang  mana  dalam  putusan  Hakim  memutuskan  hak hadhanah kepada bapak walaupun anak tersebut belum mumayyiz ,  karena  pada  dasarnya  anak  yang  belum mumayyiz adalah hak ibunya. Seorang Hakim mempunyai alasan-alasan  dan  pertimbangan  yang  digunakan  untuk sampai  kepada  keputusannya  atau  dengan  kata  lain  ini disebut Ratio  Decidendi (Arkisman  &  Hadi,  2018).
Berdasarkan  latar  belakang  ini,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  berjudul  Pengalihan  Hak Hadhanah jatuh  Kepada  Bapak  terhadap  Anak  yang Belum Mumayyiz dengan putusan perkara yaitu Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA Plk, yang dalam penelitian ini akan menganalisis  apa  saja  pertimbangan  Hakim  dalam perkara hak hadhanah , dan apa Ratio Decidendi seorang Hakim  dalam  mempertimbangkan  hak hadhanah di Pengadilan Agama Palangka Raya

## METODOLOGI
Penelitian ini mengunakan jenis penelitian hukum Impiris kasus  yang  terjadi  di  lapangan,  dengan  pendekatan perundanag-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan historis  ( historical  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  profetik ( prophetic  approach ).  Pendekatan  profetik  merupakan pendekatan  dengan  basis  instrument  teks-teks  yang bersumber  dari  wahyu  yang  diterima  nabi  dan  rasul serta Sunnah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Hakim  dalam  memutuskan  perkara hadhanah  di  Pengadilan    Agama  Palangka  Raya Nomor 359/Pdt.G/2012/PA Plk
Adapun  Putusan  Nomor  359/Pdt.G/2012/PA  Plk  yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, membagi hak pengasuhan ke-lima orang anak kepada ibu dan bapaknya, lebih jelasnya sebagai berikut:
1. Anak pertama, umur 14 tahun, bahwa anak tersebut lahir  pada  tanggal  7  Juli  1998  yang  berarti  sudah berusia  14  tahun  atau  sudah  16 mumayyiz .  Maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum  Islam  dipersilahkan  kepada  anak  tersebut untuk memilih diantara ayah (Tergugat) atau ibunya (Penggugat).
2. Anak Kedua umur 10 tahun, anak ke 3 umur 8 tahun, anak ke 4 umur 5 tahun ketiganya ditetapkan untuk ikut ibunya.
3. Anak kelima umur 4 tahun, ditetapkan ikut bapaknya (Tergugat).
Secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam apabila diamati  Secara  teoritis  dalam  Normatif  Kompilasi Hukum  Islam,  Hakim  memiliki  kedudukan,  kewajiban sekaligus  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam membuat putusan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam hal menetapkan hadhanah, ada beberapa faktor  yang  bisa  mempengaruhi  keputusan  Hakim  itu sendiri. Adapun selanjutnya dalam Pasal 10 (1) Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman disebutkan :
“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutu suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya ”.
Putusan adalah hasil atau kesimpulan atau penyelesaian dari  suatu  pemeriksaan  perkara  yang  didasarkan  pada pertimbangan dan dasar yang menetapkan suatu hokum (Simorangkir et  al .,  2004).    Putusan  menurut  Andi Hamzah  yang  dikutip  oleh  Abdul  Manan  adalah  hasil akhir  atau  penyelesaian  dari  suatu  perkara  yang  telah dipertimbangkan dengan berbagai dasar yang digunakan dalam  mengambil  keputusan  tersebut  yang  diucapkan Hakim dalam bentuk tulisan. Kemudian definisi putusan menurut Sudikno Mertokusumo yang telah dikutip juga oleh  Abdul  Manan  adalah  suatu  pernyataan  yang diucapkan  oleh  Hakim  yang  berwenang  untuk mengucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum
sebagai  akhir  dari  perkara  kedua  belah  pihak  yang berperkara (Siregar, 2014; Manan, 2008).
Tugas  dan  Pertimbangan  Hakim  ( Ratio  Decindendi ). Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,yakni pasal 60A ayat (1) disebutkan  “Dalam  memeriksa  dan  memutus perkara,
Hakim  harus  bertanggung  jawab  atas  penetapan  dan putusan  yang  dibuatnya”.  Selanjutnya  dijelaskan  pada ayat (2)“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  harus  memuat  pertimbangan  hukum Hakim  yang  didasarkan  pada  alasan  dan  dasar  hukum yang tepat dan benar”.
Seorang Hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam  mempertimbangkan  suatu  masalah  hukum, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:
” Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ”.
Berkaitan dengan hal ini maka Ratio Decidendi seorang Hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.
Ketika  dianalisis  dalam  kenyataannya  seorang  ibu tersebut  sanggup  berpisah  dengan  anaknya  tanpa memperhartikan  kepentingan  anaknya  maka  dapat disimpulkan  hasil  analisis  bahwa  bapaknya  memiliki keperdulian,  kemampuan  dan  kesanggupan  dalam memelihara  anak  tersebut.  Dari  analisis  berdasarkan hukum  Non  Yuridis  ( Meta  Yuridis )  yaitu  kepentingan masa  depan  anak-anak  yang  merupakan  kemaslahatan bagi anak tersebut, yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya didominasi oleh dasar hukum yang bersifat Yuridis,  Non  Yuridis  namun  juga  dasar  hukum  Non Yuridis  dengan  melihat  segi  sosiologis,  dan  segi psikologis maupun materi dan non materi.
Kebijakan  Hakim  dalam  memutuskan  perkara hadhanah  di  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya Nomor 0067/Pdt.G/2018/PAPlk
Pertimbangan Hukum Menimbang, bahwa  maksud  dan tujuan  gugatan  Penggugat  Bapak  adalah  sebagai penggugat  dan  Hakim    Menimbang,  bahwa  sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  dan  telah  pula menunjuk  mediator  untuk  memediasi  Penggugat  dan Tergugat  namun  upaya  damai  dan  mediasi  yang dilakukan  tidak  berhasil,  maka  ketentuan  upaya  damai dan  mediasi  yang  dilakukan  tidak  berhasil,  maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahub  2006  dan  Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan;
Menimbangkan,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya pada pokoknya mendalikan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dengan inisial DAR binti ME. Umur 4 tahun 11 bulan;
2. Bahwa dalam putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat  belum  ditetapkan  hak  asuh  anak  dengan inisial DAR;
3. Bahwa selama ini  anak Penggugat dengan Tergugat yang berinisial DAR binti ME umur 4 tahun 11 bulan diasuh oleh Penggugat dan karena Tergugat sebagai ibu  kurang  menunjukan  sikap  kasih  sayang  kepada anak dan kurang memperdulikan dan memperhatikan perkembangan psikologis anak  dan untuk pendidikan anak dimasa depannya, karena itu Penggugat memohon agar hak hadhanah anak yang bernama  DAR berada pada Penggugat;
Menimbang,  bahwa  Tergugat  dalam  jawaban  dan duplikasinya  pada  pokoknya  mendalilkan  sebagai berikut:
1. Bahwa  Tergugat  mengakui  dan  membenarkan  dalil Penggugat angka 1, 2 di atas;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3  karena  hal  tersebut  adalah  dibuat-buat  oleh Penggugat.  Faktanya  adalah  suasana  tersebut diciptakan Penggugat dan selalu menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat yang belum Mumayyiz .  Perbuatan  Penggugat  jelas-jelas dapat memisahkan secara fisik dan emosional anak dengan  ibunya  sehingga  kasih  sayang  ibunya  tidak tercurahkan  secara  maksimal  kepada  anaknya.  Hal yang demikian adalah perbuatan tidak adil;
Majelis  Hakim  Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah berusaha meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.6 serta 3 orang saksi;
Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang  merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermaterai cukup  dan  cocok  degan  aslinya,  isi  bukti  tersebut menjelaskan  bahwa  anak  yang  berinisial  DAR  lahir tanggal  lahir  9  Februari  2013  adalah  anak  Penggugat (ME)  dengan  Tergugat  (ES),  isi  bukti  tersebut  telah memenuhi  syarat  formal  dan  materil.  Menimbang, bahwa  oleh  karena  telah  terbukti  anak  yang  bernama DAR mempunyai hubungan yang baik dengan ayah dan ibunya  demikian  pula  ayah  dan  ibunya  sama-sama memberikan  perhatian  dan  menyayangi  anaknya  DAR, sedangkan tidak terbukti Tergugat (ibunya) tidak cakap, mengabaikan  atau  mempunyai  perilaku  buruk,  maka tidak  cukup  alasan  untuk  dapat  mengalihkan  hak  yang berinisial DAR yang bernama Danesha Aida yang belum berusia  12  tahun  kepada  ayahnya,  hal  mana  sesuai dengan keputusan dengan keputusan Mahkamah Agung Indonesia  Nomor  KMA/032/SK/IV/2006  tentang Penberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Halaman 156 angka 15.b yang menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibunya diangap tidak  cakap,  mengabaikan  atau  mempunyai  perilaku buruk  yang  akan  menghambat  pertumbuhan  jasmani,
rohani,  ke cerdasan  intelektual  dan  Agama  anak”  oleh karena  itu  maka  gugatan  Penggugat  untuk  ditetapkan Penggugat  sebagai  pemegang  hak hadhanah anak  yang berinisial DAR harus dinyatakan ditolak.

## KESIMPULAN
Hakim  dalam  memutuskan  perkara  hadhanah  di
Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 359/Pdt.G/2012/PA Plk. Perkara Hadhanah jatuh kepada bapak terhadap anak yang belum mumayyiz . Sementara kebijakan Hakim dalam memutuskan perkara hadhanah di  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya  Nomor
0067/Pdt.G/2018/PA Plk. Gugatan Penggugat
Bapak/Ayah sebagai pemegang hak hadhanah dinyatakan ditolak.

## REFERENSI
Abdurrahman. 2007. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Akademika Presindo.
Arkisman, A. & Hadi, I. 2018. Aspek Yuridis Hak Asuh Anak  Akibat  Perceraian  Orang  Tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (Studi Kasus  Perkara  No.  098/Pdt.G/2017/PA.Gs). Jurnal  Pro  Hukum:  Jurnal  Penelitian  Bidang Hukum Universitas Gresik , 7, 1-15.
Azizah,  L.  2012.  Analisis  Perceraian  dalam  Kompilasi Hukum Islam. Al-'Adalah , 10, 415-422.
Daradjat,  Z.  1995. Ilmu  Fiqih .  Yogyakarta:  Dana  Bakti Wakaf.
Manan,  A.  2008. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Kencana.
Matondang, A. 2014. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. JPPUMA: Jurnal Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) , 2, 141-150.
Nuroniyah,  Wardah,  &  Wasman.  2011. Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif . Yogyakarta: Teras.
Rozalinda,  R.  &  Nurhasanah,  N.  2014.  Persepsi Perempuan  Tentang  Perceraian  di  Kota
Padang. Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , 38,
395-416.
Simorangkir, J.C.T., Erwin, T.R., & Prasetyo, J.T. 2004. Kamus Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Siregar,  R.E.A.A.  2014.  Studi  Tentang  Peradilan  Sesat
(Rechterlijke  Dwaling)  dan  Hubungannya dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat  terhadap  Hukum. Fitrah:  Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 8, 17-30.