Abstract: Trademark  registration  which  is  one  of  the  characteristics  of  Micro,  Small,  and Medium Enterprises (MSMEs) is often ignored by business actors. The increase in trademark registration is still not proportional to the number of existing  msmes. The purpose of this research is to find out the status of a trademark certificate for the protection of Micro, Small and  Medium  Enterprises  entities  so  that  it  supports  the  need  for  every  Micro,  Small  and Medium  Enterprises  actor  to  immediately  register  their  trademark  in  order  to  obtain protection under the applicable law. This research uses a normative juridical research type by examining  using  secondary  data  which  is  supported  by  the  results  of  interviews  and statutory  approaches.  The  position  of  the  brand  certificate  is  important  to  provide  legal protection for the registered trademarks of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) actors. The government is making various efforts to continue to encourage msmes in terms of  registering  their  trademarks  such  as  holding  a  free  trademark  registration  program  to provide lower registration fees for msmes.
Keywords: Trademark registration; legal protection; trademark certificates; Micro Small and Medium Enterprises (MSME).
Abstrak: Pendaftaran  merek  dagang  yang  menjadi  salah  satu  ciri  khas  UMKM  seringkali diabaikan  oleh  para  pelaku  usahanya.  Terjadinya  peningkatan  pendaftaran  merek  dagang masih  tidak  sebanding  dengan  jumlah  UMKM  yang  ada.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  kedudukan  sertifikat  merek  bagi  perlindungan  badan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  sehingga  mendukung  perlunya  bagi  setiap  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  segera  mendaftarkan  merek  dagangnya  agar  memperoleh  perlindungan berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian yuridis normatif dengan meneliti menggunakan data sekunder yang didukung dengan hasil

## Kedudukan Sertifikat
Merek
Bagi

## Perlindungan  Badan  Usaha  Mikro  Kecil Dan Menengah
Dian Eka Pertiwi 1 , Dwi Desi Yayi Tarina 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Email : 2010611006@mahasiswa.upnvj.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Email: dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id
*surel korespondensi ( email correspondence):
2010611006@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Vol. 9, No. 3
September 2023
Article History Received: 25/05/2023 Revised: 22/06/2023 Accepted: 28/06/2023
Citation Suggestion: Pertiwi, Dian Eka. Tarina, Dwi Desi Yayi. Kedudukan Sertifikat Merek Bagi Perlindungan Badan Usaha Mikro Kecil dan Menegah. JUSTISI. Vol 9, No 3. Hlm : 266- 278
wawancara  serta  pendekatan  perundang-undangan.  Kedudukan  sertifikat  merek  penting adanya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  atas  merek  dagang  pelaku  UMKM  yang sudah  terdaftar.  Pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  terus  mendorong  pelaku UMKM  dalam  hal  mendaftarkan  merek  dagangnya  seperti  mengadakan  program pendaftaran  merek  secara  gratis  hingga  memberikan  biaya  pendaftaran  yang  lebih  murah bagi UMKM.
Kata Kunci : Pendaftaran Merek; Perlindungan Hukum; Sertifikat Merek; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## PENDAHULUAN
Fondasi  perekonomian  yang  penting  di  Indonesia  yaitu  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM). Berdasarkan statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat  64,2  juta  pelaku  UMKM  di  Indonesia.  Pelaku  UMKM  memberikan  sokongan  atas Gross Domestic Product sejumlah 61,07% atau 8.573,89 triliun rupiah. Dedikasi UMKM akan ekonomi  Nasional berupa;  kapasitas  penyerapan  97%  dari  total  tenaga  kerja  tersedia  dan dari  total  investasi  mampu  menampung  hingga  60,4%. 1 Selanjutnya  data  dari Asean Investment  Report  yang  rilis  pada  bulan  September  2022  lalu,  jumlah  UMKM  di  Indonesia meningkat hingga mencapai 65,46 juta. 2
Berdasarkan  data  tersebut,  paling  tidak  bisa  membuktikan  bahwa  perkembangan perdagangan khususnya pendirian UMKM di Indonesia semakin kondusif dengan dukungan berbagai kemudahan dari pemerintah termasuk aspek regulasi. UMKM semakin melebarkan sayapnya  hingga  memiliki  peran  tersendiri  untuk  memperkuat  perekonomian  negara termasuk  dalam  menyerap  tenaga  kerja.  Hal  ini    tentu  membawa  dampak  positif  dengan keberadaan  UMKM. 3 Penegasan  bahwa  UMKM  adalah  mesin  ( critical  engine)  bagi pembangunan  perekonomian  Indonesia  dilontarkan  oleh  M.  Rudy  Salahuddin  dalam kapasitasnya  sebagai  Deputi  Bidang  Koordinasi  Ekonomi  Digital,  Ketenagakerjaan.  Terlihat pada  saat  pandemi  Covid-19  berlangsung  UMKM  sebagai  tonggak  penyelamat perekonomian Indonesia. 4
Ketika pandemi Covid-19 mampu menghancurkan berbagai line bisnis global, namun UMKM masih mampu bertahan dan relatif lebih stabil dari ancaman resesi ekonomi global. Oleh  karena  itu,  menjadi  penting  memberikan  perhatian  serius  untuk  memperkuat  sektor usaha ini, selain dari aspek permodalan juga dari aspek Hak Kekayaan Intelektual khususnya
1 Limanseto, H. (2021, Mei 5). UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia. Diakses dari Https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/2969/Umkm-Menjadi-Pilar-Penting-Dalam-Perekonomian-Indonesia
2 Ahdiat,  A.  (2022,  Oktober  11).  Indonesia  Punya  UMKM  Terbanyak  Di  ASEAN,  Bagaimana  Daya Saingnya?.  Diakses  dari Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/10/11/Indonesia-Punya-Umkm- Terbanyak-Di-Asean-Bagaimana-Daya-Saingnya
3 Sarfiah.  (2019).  UMKM  Sebagai  Pilar  Membangun  Ekonomi  Bangsa. Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi Pembangunan), 4(2). 137-146. Http://Dx.Doi.Org/10.31002/Rep.V4i2.1952 .
4 Limanseto, H. (2022, Oktober 1). Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional
Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah . Diakses dari
Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/4593/Perkembangan-Umkm-Sebagai-Critical-Engine-Perekonomian- Nasional-Terus-Mendapatkan-Dukungan-Pemerintah
perlindungan  merek  dagang.  Karena  Merek  Dagang  mampu  meningkatkan  nilai  jual  atas produk yang telah dihasilkan dan bisa menjadi tanda pengenal atas produk barang dan jasa yang menjadi produk unggulan UMKM khususnya ketika ingin bersaing di pasar global. Setiap  UMKM  terdapat  identitas  tertentu  terutama  dari  aspek  penggunaan  atau pencantuman  merek  dagangnya.  Landasan  hukum  mengenai  merek  dagang  yaitu  Pasal  1 Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Berdasarkan  pasal  tercantum,  menunjukkan  kedudukan  merek  dagang  sangatlah  penting menjamin  perlindungan  ekspansi  perdagangan  skala  nasional  hingga  perdagangan internasional. Sehingga peranan mereka sebagai identitas pengenal produk yang dihasilkan oleh UMKM penting memperoleh perlindungan hukum.
Menurut  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016,  Pemilik  merek terdaftar  diberikan  hak  eksklusif  berupa  hak  atas  merek.  Namun  pada  praktiknya,  merek yang menjadi salah satu ciri khas UMKM ini seringkali diabaikan oleh para pelaku usahanya, terutama  dari  aspek  perlindungan  hak  atas  merek  dagangnya,  salah  satunya  melalui permohonan pendaftaran merek. Situasi tersebut dimantapkan dengan pernyataan Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM. Ia mengklaim UMKM di Indonesia sebanyak 64,1 juta,  namun  hanya  sekitar  10.632  saja  yang  baru  melakukan  pengurusan  terhadap  merek dagangnya. 5
Peningkatan pendaftaran merek dagang UMKM terjadi di tahun 2022. Bersumber dari Arif  Rahman  Hakim  (Sekretaris  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah), pendaftaran  merek  UMKM  mencapai  sekitar  38.395  dari  64,2  juta  UMKM.  Namun, peningkatan  tersebut  masih  tidak  sebanding  dengan  jumlah  UMKM  yang  ada  sehingga, perlu  adanya  dorongan  bagi  UMKM  untuk  mendaftarkan  kekayaan  intelektualnya. 6 Minimnya  kesadaran  para  pelaku  badan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  berakibat kurangnya nilai tambah dari produk yang dijual termasuk perlindungan bagi produknya.
Dalam  jurnal  “Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Merek  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  UMKM”,  penulis  menjelaskan  mengenai  pemerintah  yang memberikan  kemudahan  kepada  UMKM  dalam  pendaftaran  merek  dagang  seperti dibebankan  biaya  yang  lebih  murah,  melakukan  kerjasama  Dirjen  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  pemberian  intensif  pembiayaan pendaftaran merek UMKM, dan pendaftaran merek UMKM secara kolektif. 7 Namun, penulis dalam  jurnal  tersebut  tidak  membahas  lebih  lanjut  mengenai  pendaftaran  merek  serta
5 Catriana, E. (2020, Juli 17). Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 Yang Mengurus Merek Dagang . Diakses dari
https://Money.Kompas.Com/Read/2020/07/17/161100826/Dari-64-1-Juta-Umkm-Baru-10.632-Yang-Mengurus- Merek-Dagang
6 Herman. (2022, Maret 4). Kemenkop UKM Catat Pendaftaran Merek Oleh UMKM Baru 38.395. Diakses dari https://www.Beritasatu.Com/Ekonomi/898329/Kemenkop-Ukm-Catat-Pendaftaran-Merek-Oleh-Umkm-Baru- 38395
7 Jaya, B. P. M., Fasyehhudin, M., & Naddifah, W. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  UMKM. JURNAL  ILMIAH  ADVOKASI, 10(2),  98-105.  DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333
pentingnya  sertifikat  merek  sebagai  bukti  tercatatnya  merek  secara  resmi  yang  dapat melindungi merek dagang UMKM.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas,  maka  untuk  lebih  memfokuskan  kajian dalam  tulisan  ini,  penulis  akan  mengerucutkan  fokus  pembahasan  mengenai  pentingnya pendaftaran  merek  bagi  perlindungan  merek  dagang  UMKM  dengan  poin  permasalahan terkait kedudukan sertifikat merek bagi perlindungan merek dagang badan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Merek; dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan merek dagang UMKM melalui pendaftaran merek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikat merek bagi perlindungan badan Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  sehingga  mendukung  perlunya  setiap  pelaku  UMKM  segera mendaftarkan  merek  dagangnya  agar  memperoleh  perlindungan  berdasarkan  Undang- Undang  yang  berlaku.  Selain  itu,  juga  dapat  memberikan  masukan  kepada  instansi berwenang agar melaksanakan berbagai upaya, salah satunya memberikan diseminasi bagi masyarakat pelaku UMKM untuk memiliki kesadaran bagi perlindungan merek dagangnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitan ini menggunakan  bahan-bahan hukum serta didukung  dengan data yang didapatkan melalui rangkaian wawancara dengan narasumber yang nantinya akan dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan, mengolah,  menyajikan,  dan  menyimpulkan  data  hasil  penelitian. 8 Penelitian  ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doctrinal research. Soerjono Soekanto mengungkapkan  bahwa,  bahan  pustaka  diteliti  dalam  penelitian  hukum  normatif.  Metode penelitian  ini  tak  hanya  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  saja,  melainkan  juga mengkaji segala hal yang dapat dijelajah melalui bahan kepustakaan. 9
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  sebagai  data  utama  yang  terdiri  atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta didukung dengan data primer berupa hasil wawancara  bersama  pemilik  merek  dagang  UMKM  terdaftar.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach) yang akan mengkaji Undang-Undang lalu dikaitkan dengan poin permasalahan. 10

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan Sertifikat Merek Bagi Perlindungan Merek Dagang Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Merek
Perlindungan  atas  merek  tercatat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Mengacu  pada  peraturan  tersebut,  merek
8 Rijali,  A.  (2018).  Analisis  Data  Kuantitatif. Jurnal  Alhadharah,  17(33).  81-95.  DOI: http://Dx.Doi.Org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374
9 Nurul Qamar, et.al . (2011). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius, p 49.
10 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press, p. 56-57.
yang  dilindungi  merupakan  merek  yang  telah  terdaftar  dan  diperkuat  oleh  Pasal  3 Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2016  setelah  terdaftar  maka  hak  atas  merek  akan dimiliki. Perihal pendaftaran merek, Indonesia memberlakukan prinsip first to file berarti siapapun  yang  mencatatkan  mereknya  pertama  kali  akan  lebih  dulu  memperoleh perlindungan  hukum.  Prinsip  pendaftaran  merek first  to  file  akan  memberikan perlindungan kepada pendaftar yang memiliki itikad baik. 11
Diberlakukannya first  to  file  principal  (prinsip  yang  pertama  mendaftar)  dalam pendaftaran  merek  tentunya  mengharuskan  pelaku  badan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  mengedepankan  kreatifitas  pembuatan  suatu  merek  dagang. Meskipun  pelaku  UMKM  memiliki  merek  dagang  yang  sudah  populer,  namun  hal  itu tidak  menjamin  bahwa  merek  tersebut  akan  langsung  mendapatkan  perlindungan, karena  hanya  merek  yang  sudah  terdaftar  saja  yang  mendapatkan  perlindungan hukum. 12
Merek  dagang  milik  UMKM  yang  akan  didaftarkan  memiliki  kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Indonesia. Suatu merek bisa saja tidak dapat didaftarkan atau ditolak oleh pihak yang berwenang. Kriteria merek yang  berpotensi  gagal  dijelaskan  dalam  Pasal  20  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun 2016 contohnya seperti bertentangan dengan pancasila, Undang-Undang, moral, agama, kesusilaan  hingga  ketertiban  umum.  Mengenai  merek  ditolak  tertuang  dalam  Pasal  21 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 seperti halnya menyerupai nama orang terkenal, menirukan  lambang  suatu  negara,  hingga  menyerupai  stempel  yang  digunakan  suatu negara.
Untuk membuat merek daftar berhasil tercatat maka UMKM perlu mengacu dan memperhatikan  ketentuan  terkait.  Teori  ekuitas  merek  milik  Kotler  dan  Keller menjelaskan  bahwa  merek  merupakan  aset  yang  dapat  menambah  nilai  suatu  produk dan  jasa. 13 Sehingga,  jika  teori  tersebut  dikaitkan  dengan  merek  dagang  UMKM  yang akan  didaftarkan,  maka  merek  dagang  tersebut  dipastikan  harus  memiliki  pembeda dengan produk atau jasa yang lain atau dalam arti lain harus unik, menarik, dan mudah diingat konsumen agar menjadi nilai tambah bagi UMKM.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  Kementerian  Hukum  dan  HAM ialah  tempat  pengajuan  pendaftaran  merek  dagang  Badan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  Pendaftaran  merek  dilakukan  guna  mendapatkan  sertifikat  merek yang dikeluarkan resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek juga harus dilakukan atas dasar itikad baik tanpa ada niatan untuk meniru merek dagang
11 Lobo, L.  P., &  Wauran, I. (2021).  Kedudukan Istimewa  Merek Terkenal  (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia . Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 70-83. DOI: https://Doi.Org/10.14710/Mmh.50.1.2021.70-83
12 Abdurahman,  H.  (2020) .  Asas  First  To  File  Principal  Dalam  Kasus  Hak  Merek  Nama  Terkenal  Bensu. Aktualita, 3(1), 428-443. DOI: https://Doi.Org/10.29313/Aktualita.V0i0.6056
13 Wulan, M. N., Rusman, T., Nurmalia, G. (2021). Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Fashion  Merek  Executive  Di  Bandar  Lampung .  Revenue:  Jurnal  Manajemen  Bisnis  Islam,  2(2).  175-188.  DOI: https://Doi.Org/10.24042/Revenue.V2i2.10000
orang lain yang dapat memicu persaingan usaha tidak sehat. 14
Pendaftaran  merek  dagang  semakin  dipermudah  dengan  diberlakukannya pendaftaran secara online yang sudah diberlakukan dari tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  2016.  Melalui website  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  yaitu  merek.dgip.go.id,  Badan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) dapat mendaftar merek secara online. Langkah-langkah selanjutnya yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:
a. Pendaftar dapat melakukan registrasi pada website merek.dgip.co.id;
b. Untuk membuat permohonan baru klik “+” (tambah);
c. Pendaftar  dapat  mengisi  tipe,  jenis,  dan  pilihan  kelas  untuk  mendapatkan  kode tagihan pembayaran yang nantinya dibayarkan pada aplikasi SIMPAKI;
d. Setelah  pembayaran  berhasil,  pendaftar  dapat  melanjutkan  dengan  mengisi formulir dan dokumen-dokumen yang diperlukan;
e. Jika  formulir  dan  dokumen  sudah  sesuai,  maka  pihak  DJKI  akan  memproses pendaftaran merek. 15
Untuk  kriteria  merek  yang  didaftarkan,  pelaku  UMKM  dapat  mengakses  lebih lanjut pada website DJKI. Hingga saat ini, NICE classification terutama edisi terbaru masih menjadi  acuan  bagi  negara  yang  menjadi  bagian  dari World  Intellectual  Property Organization  (WIPO)    untuk  mengklasifikasi  merek.  Pelaku  UMKM  harus  tepat  dalam memberikan  kategori  merek  dagangnya  untuk  menghindari  potensi  tertolak  atau  tidak dapat didaftarkan. 16
Selain mendaftarkan melalui portal DJKI, pelaku UMKM juga dapat mendaftarkan merek  dagangnya  melalui  SMESCO  yang  berkolaborasi  dengan  Kementerian  Koperasi dan  UKM.  Hal  tersebut  telah  dilakukan  oleh  salah  satu  merek  UMKM  terdaftar  yaitu Hellyeah.  Menurut  owner  dari  Hellyeah  (wawancara  tanggal  12  April  2023),  dirinya melakukan  pendaftaran  melalui  SMESCO dan dirasa lebih mudah. Pelaku UMKM  dapat langsung melakukan konsultasi dengan staff layanan UKM SMESCO lalu dokumen yang diperlukan  dapat  dikirimkan  melalui email. 17 Selain  cara  tersebut,  pelaku  usaha  juga dapat mengakses  https://www.dataukm.smesco.go.id/mnc-form/.
Setelah  melalui  proses  pendaftaran  dan  telah  disetujui  oleh  pihak  yang berwenang, maka sesuai dengan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 pelaku
14 Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas  Penghapusan  Merek  Dagang. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  1(2),  194-212.  DOI: https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V1i2.194-212
15 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Prosedur  Pendaftaran  Merek  Baru .  Diakses  dari Https://Dgip.Go.Id/Menu-Utama/Merek/Syarat-Prosedur
16 Kuasa,  D.  A.,  Erni,  E.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2022).  Urgensi  Pendaftaran  Merek  Bagi  UMKM  Di  Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel, 6(1), 1-23. DOI: https://Doi.Org/10.32529/Yustisiabel.V6i1.1524
17 Putri, V. K.  M.  (2023, Februari  9). Smesco Indonesia  Siap  Fasilitasi  Pendaftaran HAKI  Merek Dagang UMKM . Diakses dari https://Umkm.Kompas.Com/Read/2023/02/09/120000783/Smesco-Indonesia-Siap-Fasilitasi- Pendaftaran-Haki-Merek-Dagang-Umkm?Page=All
UMKM telah memegang hak atas merek. Dijelaskan pada TRIPS Agreement pada article 16  tentang  hak  yang  diberikan  ( Rights  Conferred)  menyatakan  bahwa  pemilik  merek dagang  terdaftar  mendapat  hak  eksklusif  dan  berhak  tidak  memberikan  izin  pihak  lain mempergunakan merek yang menyerupai miliknya. 18 Setelah melalui serangkaian proses pendaftaran, maka merek UMKM yang terdaftar akan diterbitkan sertifikat merek.
Hak atas merek dan sertifikat merek  jika dikaitkan  dengan Reward Theory milik Robert M. Sherwood merupakan sebuah pengakuan bagi pendaftar bahwasannya karya intelektual  berupa  merek  dagang  telah  ditemukan.  Oleh  karena  itu,  pendaftar  berhak menerima imbalan yang sesuai dengan hasil jerih payah penemuannya. 19 Sertifikat merek yang  didapatkan  oleh  pelaku  UMKM  setelah  pendaftaran  sejatinya  merupakan  wujud bukti yang sah bahwa merek yang tertera pada sertifikat tersebut telah digunakan. Selain itu,  sertifikat  merek  juga  dapat  digunakan  sebagai  bukti  jika  sewaktu-waktu  pelaku UMKM memiliki sengketa yang berkaitan dengan merek. 20
Kedudukan sertifikat merek bagi UMKM dirasa penting karena bukti kepemilikan merek  dagang  yang  terdaftar  dan  resmi  hanya  berdasarkan  pada  sertifikat  tersebut. Kembali  dikaitkan  dengan  teori  milik  Robert  M.  Sherwood  yaitu Risk  Theory.  Robert menyampaikan bahwa kekayaan intelektual memiliki risiko. Risiko yang dimaksud terjadi ketika  ada  orang  lain  yang  lebih  dulu  menggunakan  kekayaan  intelektual  tersebut, sehingga  perlindungan  hukum  wajib  diberikan  kepada  kekayaan  intelektual. 21 Maka dalam  hal  ini  UMKM  wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum  setelah  mendaftarkan merek dagangnya. Sertifikat merek yang nantinya diterbitkan juga  dapat menjadi bukti bahwa merek dagang tersebut telah terlindungi hukum.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum,  teori  milik  Satjipto  Rahardjo  menjelaskan bahwa perlindungan hukum diberikan guna melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan  hak  asasi  manusia  sebagai  kekuasaaan  yang  digunakan  atas  dasar kepentingan  tersebut. 22 Dalam  hal  ini,  UMKM  yang  merek  dagangnya  terdaftar  berhak untuk  mengizinkan  atau  tidak  mengizinkan  pihak  lain  menggunakan  merek  tersebut. Tentunya hal tersebut diperkuat dengan pemberian exclusive rights (hak eksklusif) oleh Pasal  1  Ayat  (5)  Undang-Undang  Merek  yang  hanya  bagi  pemegang  merek  terdaftar. Pendaftaran  merek  hadir  untuk  memberikan  perlindungan  hukum.  Maka  dari  itu, kedudukan  sertifikat  merek  untuk  melindungi  merek  dagang  UMKM  penting  adanya
18 Taubman. A., Wager,  H., Watal, J. (2020). A Handbook On The WTO TRIPS Agreement. Cambridge: Cambridge University Press, p. 304
19 Sakti,  M.  A.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Karakteristik  Dan  Problematik  Perlindungan  Motif  Lubeng  Tenun Troso. Jurnal Jurisprudence, 9(2), 203-221. DOI: https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V9i2.8908 20 Syarief,  E.,  Shahrullah,  R.  S.,  Jaya,  F.,  &  Purba,  E.  B.  (2021).  Implikasi  Penggunaan  Merk  Kopi  Tiam Berdasarkan Hukum
Merek
Di Indonesia. Maleo Law Journal, 5(1), 35-49. Https://Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id/Index.Php/MLJ/Article/View/1461
21 Sakti, M. A., & Roisah, K. Op.Cit.
22 Tirtakoesoemah,  A.  J.,  &  Arafat,  M.  R.  (2020).  Penerapan  Teori  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Cipta  Atas  Penyiaran. Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  dan  Kajian  Hukum, 18(1),  1-14  DOI: http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084
untuk menjadi bukti hak milik atas merek. 23
Perihal  bukti  hak  milik  atas  merek  diperjelas  pada  Pasal  95  Undang-  Undang Nomor  20  Tahun  2016  bahwa  jika  terjadi  pelanggaran  merek,  maka  dapat  diterbitkan surat  permohonan  penetapan  sementara  kepada  Pengadilan  Niaga  sesuai  tempat pelanggaran  terjadi.  Terdapat  beberapa  kriteria  agar  surat  permohonan  penetapan sementara  terbit  salah  satunya  yaitu  melampirkan  bukti  kepemilikan  merek  yang  tidak lain  merupakan  sertifikat  merek.  Pada  pasal  tersebut  sudah  jelas  bahwa  kedudukan sertifikat merek  sangat penting untuk mengembalikan hak-hak pemilik merek terdaftar serta memberikan proteksi atas merek tersebut.
Salah  satu  pelaku  UMKM  yang  sadar  akan  pentingnya  perlindungan  merek dagang  dengan  adanya  sertifikat  merek  yaitu Hellyeah.  Marlangen  Perwita  (wawancara tanggal  12  April  2023)  seorang owner  dari  Hellyeah  yang  merupakan  merek  yang terdaftar  resmi  dan  memiliki  sertifikat  merek,  menyatakan  bahwa  pendaftaran  merek dilakukan  atas  keinginan  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Jika  terjadi permasalahan, maka merek Hellyeah akan terlindungi dan aman. Owner Hellyeah sudah mendaftarkan mereknya 3 (tiga) kali melalui SMESCO Indonesia yang merupakan fasilitas pemberian  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  (Kemenkop  UKM)  dan  menurutnya pendaftaran jauh lebih mudah.
Pendaftaran  merek  yang  dilakukan  oleh owner  Hellyeah  melalui  fasilitas  yang diberikan  Kemenkop  UKM  tidak  dipungut  biaya,  namun  saat  ini  karena  telah  ada kebijakan  baru  maka  biaya  yang  dikeluarkan  per  kelas  sejumlah  Rp500.000  (lima  ratus ribu rupiah). Setelah merek didaftarkan, sesuai dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Merek maka akan terbit sertifikat merek. Menurut owner Hellyeah, untuk saat ini sertifikat bisa  dikatakan  penting  dan  tidak  penting  karena  hanya  sertifikat  legalitas  saja  dan menurutnya  catatan  pada database  online  sudah  cukup  membuktikan  bahwa  merek sudah terdaftar.
Owner Hellyeah merasa bahwa pelaku UMKM tidak perlu berpikir dua kali untuk mendaftarkan  mereknya.  Menurutnya,  pendaftaran  HAKI  sangat  penting  dilakukan seperti halnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi salah satu syarat untuk  membuka official  online  shop.  Pemerintah  juga  sudah  mempermudah  proses pendaftaran  merek  terutama  dari  segi  biaya  serta  terdapat  lembaga  yang  juga memberikan  fasilitas  gratis  jadi,  pelaku  UMKM  tidak  perlu  berpikir  dua  kali  untuk mendaftarkan mereknya.
B. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap merek dagang UMKM melalui pendaftaran merek
Pada bulan september 2022 lalu telah rilis laporan dari ASEAN Investment Report yang mengungkapkan bahwa diantara negara ASEAN, indonesia memiliki pelaku umkm
23 Widiantoro, R. F. (2022).  Pendaftaran Merek Sebagai Sarana  Perlindungan Hukum. Lex Renaissance, 7(2), 416-426. DOI: https://Doi.Org/10.20885/JLR.Vol7.Iss2.Art14
paling banyak. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini:
Tabel 1. Jumlah Pelaku UMKM di Negara ASEAN Negara Indonesia  Thailand Malaysia Filipina Vietnam Kamboja  Singapura  Laos Myanmar Jumlah 65,5 Juta 3,1 Juta 1,2 Juta 996.700  651.100 512.900 279.000 133.70 0 72.700
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak- di-asean-bagaimana-daya-saingnya
Berdasarkan  pada  grafik  tersebut,  indonesia  telah  menyerap  97%  tenaga  kerja. Data ini menunjukkan indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang berhasil tercatat sebagai negara dengan jumlah umkm terbesar. 24
Banyaknya pelaku umkm di indonesia berdasarkan data yang ada tentunya telah memberikan  kontribusi  besar  terhadap  perekonomian  bangsa.  Oleh  karena  itu,  dirasa sangat  pantas  jika  pelaku  umkm  di  fasilitasi  dengan  perlindungan  hukum  terutama mengenai kekayaan intelektual berupa merek dagang. Sebagaimana teori perlindungan hukum  milik  satjipto  rahardjo  yang  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  diberikan agar hak asasi manusia dilindung serta dirasakannya hak-hak yang hukum berikan untuk masyarakat. 25
Update data umkm yang mendaftarkan merek dagangnya yaitu sebanyak 38.395 dan  belum  mencapai  setengah  keseluruhan  umkm  yang  menyentuh  64,2  juta  pelaku usaha.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  pengelolaan  merek  dagang  yang  kurang  baik. Padahal,  produk-produk  umkm  memiliki  potensi  untuk  berkembang  di  pasar  dalam negeri  hingga  mancanegara.  Minimnya  modal  usaha,  hingga  rendahnya  pengetahuan akan  pentingnya  merek  membuat  instansi  terkait  perlu  memberikan  fasilitas  untuk melindungi merek dagang pelaku umkm.
Perlindungan  hukum  akan  merek  harus  diberikan  mengingat  persaingan  yang semakin ketat terjadi seperti di pasar internasional yang mulai dilirik oleh pelaku umkm hingga  produk  luar  negeri  yang  mulai  memasuki  pasar  indonesia. 26 perlindungan terhadap merek dagang umkm perlu dilakukan upgrade agar produk milik pelaku usaha semakin terlindungi sehingga dapat menembus persaingan pasar yang ketat. Dalam hal ini,  jelas  melibatkan  lembaga  yang  berwenang  dalam  mewujudkannya.  Adapun pemerintah turut serta mengupayakan terlindunginya merek dagang milik umkm seperti halnya  memberikan  tarif  pendaftaran  merek  lebih  ringan  yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 dan dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 27
24 Ahdiat, A. Loc.Cit.
25 Jonathan, B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Daerah Yang Tidak Diketahui Penciptanya. University Of Bengkulu Law Journal, 4(2), 171-182. DOI: https://Doi.Org/10.33369/Ubelaj.4.2.177-187 26 Sherly, et.al. (2022). Manajemen Merek. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, p. 91
27 Balqis,  W.  G.,  &  Santoso,  B.  (2020).  Arti  Penting  Perlindungan  Merek  Terdaftar  Bagi  Komunitas
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  tahun  2019,  jika  umkm mendaftarkan  mereknya  secara online  maka  tarif  yang  dikenakan  per  kelas  sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan biaya sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)  akan  dikenakan  untuk  pendaftaran offline  .  Bagi  non  umkm,  tarif  pendaftaran untuk online  sejumlah  Rp1.800.000  (satu  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  dan  offline sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per kelasnya.
Melirik negara lain seperti di rusia, pemerintah pun berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi perlindungan kekayaan intelektual ( intellectual property) milik umkm. Umkm  di  rusia  merasakan  mahalnya  pendaftaran  merek,  sehingga  pemerintah  rusia berencana  untuk  memberikan  potongan  harga  yang  terbaik  bagi  para  umkm. 28 perbedaan harga yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pendaftaran merek dagang bagi  umkm  tentunya  memiliki  tujuan  agar  minat  pelaku  usaha  semakin  besar  untuk melindungi merek dagangnya.
Perlindungan  merek  dagang  umkm  juga  dilakukan  oleh  instansi  terkait  dengan menghadirkan  fasilitas  permohonan  merek  gratis.  Fasilitas  tersebut  pernah  diberikan pada  tahun  lalu  di  acara  festival  bapak  bangsa  yang  tidak  hanya  memberikan pendaftaran  gratis  namun  layanan  konsultasi  pun  turut  diberikan. 29 sayangnya,  fasilitas pendaftaran  merek  tersebut  hanya  diberikan  untuk  14  orang  pertama  yang  datang  ke booth djki. Padahal, menurut hemat penulis jika fasilitas pendaftaran merek secara gratis ini  terus  diadakan  maka  pelaku  umkm  yang  tidak  memiliki  cukup  biaya  untuk mendaftarkan merek dagangnya dapat menggunakan fasilitas tersebut.
Upaya  lain  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  merek dagang umkm melalui pendaftaran merek yaitu mempercepat proses pendaftaran merek menjadi paling lama 30 hari (tiga puluh hari) yang dipertegas oleh perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja pasal 108 ayat (2) (sebelumnya undang-undang cipta kerja) dari paling  lama  180  hari  (seratus  delapan  puluh  hari)  lamanya  pendaftaran. 30 jika  terdapat keberatan,  maka  proses  pendaftaran  merek  diselesaikan  paling  lama  90  hari  (sembilan puluh hari).
Untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  merek  dagang  umkm  tentunya diperlukan  adanya  kepastian  hukum.  Menurut  hemat  penulis,  undang-undang  merek juga  perlu  mempertegas  terkait  perlindungan  merek  umkm.    Hal  tersebut  dikarekanan
Penghasil  Produk  Ekonomi  Kreatif. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  2(2),  205-221.  DOI: https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V2i2.205-221
28 Asia  Pacific  Economic  Cooperation.  (2018,  Januari).  Best  Practices  On  Brand  Development  And  IP Protection For Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes). Diakses dari https://Www.Apec.Org/Docs/Default- Source/Publications/2018/4/Best-Practices-On-Brand-Development-And-Ip-Protection-For-Msmes/
29 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022, Agustus 14). DJKI Berikan Fasilitas Permohonan Merek Dan  Hak  Cipta  Gratis.  Diakses  dari  h ttps://Dgip.Go.Id/Artikel/Detail-Artikel/Djki-Berikan-Fasilitas-Permohonan- Merek-Dan-Hak-Cipta-Gratis?Kategori=Liputan-Humas
30 Pande, P. P. P. S. (2021). Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali. Jurnal Analisis Hukum, 4(2), 203-225. DOI:
https://Journal.Undiknas.Ac.Id/Index.Php/JAH/Article/View/3010
frasa “usaha mikro kecil  dan  menengah” hanya ada pada bagian  menimbang huruf (a) yang  intinya  berbunyi  untuk  melindungi  konsumen,  umkm,  industri  dalam  negeri, persaingan  usaha  sehat  berkeadilan,  merek  dan  indikasi  geografis  menjadi  sangat penting.

## KESIMPULAN
Bukti hak milik atas merek yaitu sertifikat merek memiliki kedudukan penting sebagai proteksi bagi merek dagang UMKM. Sertifikat merek dapat diperoleh dari instansi terkait jika pemilik merek telah melakukan pendaftaran. Pendaftaran merek bisa diajukan secara offline maupun online  melalui  website  milik  DJKI  atau  SMESCO  yang  bekerjasama  dengan Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  Merek  UMKM  yang  tercatat  akan  mendapatkan  sertifikat merek  sebagai  bukti  kepemilikan  merek.  Merek  UMKM  terdaftar  juga  akan  mendapatkan perlindungan  hukum  jika  sewaktu-waktu  terjadi  sengketa  yang  menimpa  merek  tersebut. Perlindungan terhadap merek dagang UMKM melalui pendaftaran merek terus diupayakan yang  terbaik.  Dedikasi  pelaku  UMKM  yang  besar  bagi  perekonomian  di  Indonesia  sudah sewajarnya diberikan fasilitas untuk melindungi kekayaan intelektual berupa merek. Adapun pemerintah  memberikan  tarif  pendaftaran  merek  lebih  murah  bagi  UMKM,  fasilitas permohonan merek gratis, hingga percepatan proses pendaftaran merek dalam Perpu Cipta Kerja.

## ACKNOWLEDGEMENT
Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan hidayahnya penulis dapat  menyelesaikan  penelitian  ini  dengan  baik.  Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih kepada  orang  tua,  teman-teman,  serta  semua  pihak  yang  turut  serta  berkontribusi  dalam penelitian ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas perbuatan terpuji kepada para pihak yang terlibat.

## REFERENSI
Abdurahman, H. (2020). Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu.
Aktualita (Jurnal Hukum), 3(1), 428–443. DOI:
https://Doi.Org/10.29313/Aktualita.V0i0.6056
Ahdiat, A. (2022, Oktober 11). Indonesia Punya UMKM Terbanyak Di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?. Diakses dari
Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/10/11/Indonesia-Punya-Umkm- Terbanyak-Di-Asean-Bagaimana-Daya-Saingnya
Asia  Pacific  Economic  Cooperation.  (2018,  Januari).  Best  Practices  On  Brand  Development And  IP  Protection  For  Micro,  Small  And  Medium  Enterprises  (Msmes).  Diakses  dari https://Www.Apec.Org/Docs/Default-Source/Publications/2018/4/Best-Practices-On- Brand-Development-And-Ip-Protection-For-Msmes/
Balqis,  W.  G.,  &  Santoso,  B.  (2020).  Arti  Penting  Perlindungan  Merek  Terdaftar  Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,
2(2), 205–221. DOI: https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V2i2.205-221
Catriana, E. (2020, Juli 17). Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 Yang Mengurus Merek Dagang . Diakses dari https://Money.Kompas.Com/Read/2020/07/17/161100826/Dari-64-1-Juta-Umkm-Baru- 10.632-Yang-Mengurus-Merek-Dagang
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  (2022,  Agustus  14).  DJKI  Berikan  Fasilitas Permohonan Merek Dan Hak Cipta Gratis. Diakses dari https://Dgip.Go.Id/Artikel/Detail- Artikel/Djki-Berikan-Fasilitas-Permohonan-Merek-Dan-Hak-Cipta- Gratis?Kategori=Liputan-Humas
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Prosedur  Pendaftaran  Merek  Baru .  Diakses  dari Https://Dgip.Go.Id/Menu-Utama/Merek/Syarat-Prosedur
Herman. (2022, Maret 4). Kemenkop UKM Catat Pendaftaran Merek Oleh UMKM Baru 38.395.
Diakses  dari https://www.Beritasatu.Com/Ekonomi/898329/Kemenkop-Ukm-Catat- Pendaftaran-Merek-Oleh-Umkm-Baru-38395
Jaya, B. P. M., Fasyehhudin, M., & Naddifah, W. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  UMKM. JURNAL  ILMIAH ADVOKASI, 10(2), 98-105. DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333
Jonathan,  B.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Lagu  Daerah  Yang  Tidak  Diketahui Penciptanya. University  Of  Bengkulu  Law  Journal,  4(2),  171–182.  DOI: https://Doi.Org/10.33369/Ubelaj.4.2.177-187
Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI  MASA  PANDEMI  COVID-19  DI  INDONESIA. Jurnal  Yustisiabel,  6(1),  1–23.  DOI: https://Doi.Org/10.32529/Yustisiabel.V6i1.1524 .
Limanseto, H. (2021, Mei 5). UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia. Diakses  dari Https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/2969/Umkm-Menjadi-Pilar-Penting-

## Dalam-Perekonomian-Indonesia
Limanseto,  H.  (2022,  Oktober  1).  Perkembangan  UMKM  Sebagai  Critical  Engine Perekonomian  Nasional  Terus  Mendapatkan  Dukungan  Pemerintah .  Diakses  dari Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/4593/Perkembangan-Umkm-Sebagai-Critical- Engine-Perekonomian-Nasional-Terus-Mendapatkan-Dukungan-Pemerintah
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Nurul Qamar, et.al . (2011). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius.
Pande, P. P. P. S. (2021). Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri  Kaki  Palsu  Pada  Puspadi  Bali. Jurnal  Analisis  Hukum,  4(2),  203–225. https://Journal.Undiknas.Ac.Id/Index.Php/JAH/Article/View/3010
Putri,  V. K. M.  (2023, Februari 9).  Smesco Indonesia Siap Fasilitasi Pendaftaran HAKI Merek Dagang UMKM . Diakses dari
https://Umkm.Kompas.Com/Read/2023/02/09/120000783/Smesco-Indonesia-Siap-
Fasilitasi-Pendaftaran-Haki-Merek-Dagang-Umkm?Page=All
Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81–95. DOI: https://Doi.Org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374
Sakti, M. A., & Roisah, K. (2019). KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK PERLINDUNGAN MOTIF LUBENG TENUN TROSO. Jurnal Jurisprudence,
9(2), 203–221. DOI:
https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V9i2.8908
Sarfiah,  S.  (2019).  UMKM  Sebagai  Pilar  Membangun  Ekonomi  Bangsa. Jurnal  REP  (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(2), 137–146. DOI: https://Doi.Org/10.31002/Rep.V4i2.1952 Sherly, et.al. (2022). Manajemen Merek. CV. Media Sains Indonesia.
Syarief, E., Shahrullah, R. S., Jaya, F., & Purba, E. B. (2021). Implikasi Penggunaan Merk Kopi Tiam  Berdasarkan  Hukum  Merek  Di  Indonesia. Maleo  Law  Journal,  5(1),  35–49. https://Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id/Index.Php/MLJ/Article/View/1461
Taubman,  A.,  Wager,  H.,  &  Watal,  J.  (2020). A  Handbook  On  The  WTO  TRIPS  Agreement. Cambridge University Press.
Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(1), 1- 14 DOI: http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Widiantoro, R. F. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum. Jurnal Lex Renaissance, 7(2), 416–426. DOI: https://Doi.Org/10.20885/JLR.Vol7.Iss2.Art14
Wulan,  M.  N.,  Rusman,  T.,  &  Nurmalia,  G.  (2021).  PENGARUH  EKUITAS  MEREK  TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN FASHION MEREK EXECUTIVE DI BANDAR LAMPUNG. REVENUE:
Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 2(2), 175–188. DOI:
https://Doi.Org/10.24042/Revenue.V2i2.10000