## TAHTA EXTENDED FAMILY DALAM BIAS POLITIK KEKERABATAN
Yuliana Windisari 1 , Ida Wahyuliana 2
1 Program Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Indonesia, yuliana.windyy@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Bangkalan, Indonesia, idawahyuliana@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.13089
Naskah diterima 25 Desember 2021, Revisi 12 April 2022, Terbit 16 April 2022

## Abstrak
Pada saat ini muncul fenomena politik kekerabatan, khususnya terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pelaksanaan politik kekerabatan masih mendapatkan tempat dalam masyarakat, hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  tipe  kepemimpinan  kharismatik  dan  juga  sosok  yang  sudah dikenal oleh Publik, meskipun tidak secara keseluruhan kandidat memiliki latar belakang politik kekerabatan berdasarkan garis keturunan akan tetapi tahta politik berdasarkan garis keturunan juga mampu mendongkrak popularitas calon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  studi  pustaka.  Hasil  kajian  ini  adalah  Pada  pemilihan kepala  daerah  tahun  2020,  model  politik  dinasti  yang  berhubungan  dengan  extended  family (keluarga  besar)  merupakan  salah  satu  alternatif  untuk  menjadi  pemenang  dalam  pertarungan politik  dan  kekuasaan,  karena  simbol  sebagai  kepala  daerah  masih  dianggap  sebagai  ajang pemimpin  yang  bergengsi  sehingga  ada  sekelompok  orang  yang  telah  memiliki  modal  sosial. Kesimpulannya  adalah  Politik  kekerabatan  digunakan  untuk  mendapatkan  atensi  dan  juga kepercayaan dari masyarakat. Dan juga pusaran kekuasaan tersebut didukung oleh adanya figure politik berdasarkan garis keturunan di masa lampau yang pernah menjadi pemimpin di daerah tersebut. Agar tidak terjadi konflik kepentingan apabila terindikasi ada politik kekerabatan, maka Pemerintah yang menyelenggarakan Pemerintahan harus benar-benar menerapkan AAUPB (asas- asas umum pemerintahan yang baik).
Kata Kunci : Extended, Family, Politik, Kekerabatan, Pilkada, Pemerintahan

## THE EXTENDED FAMILY THRONE IN KINSHIP POLITICAL BIAS

## Abstract
There  is  a  phenomenon  of  kinship  politics,  especially  during  the  election  of  regional  heads (Pilkada). The implementation of kinship politics still has a place in society; this is related to the existence of charismatic leadership types and also figures that are already known by the public; although  not  overall,  candidates  have  a  political  background  based  on  bloodlines,  political thrones based on lineage are also able to boost the popularity of candidates. The research method used in this research is qualitative by using literature studies. In the 2020 regional head elections, the dynastic political model related to extended families is one of the alternatives to be the winner in  the  political  and  power  fight  because  the  symbol  as  the  regional  head  is  still  considered  a prestigious leadership event so that there is a group of people who already have social capital. The conclusion is that kinship politics are used to gain the community's attention and trust.
And also, the vortex of power is supported by the existence of political figures based on lineages in the past who have been leaders in the area. To not have a conflict of interest, if there is a politics of  kinship,  the  Government  that  organizes  the  Government  must  implement  AAUPB  (general principles of good governance).
Keywords: Extended Family, Kinship Politics, Elections, Government.
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License (CC BY-SA 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”

## PENDAHULUAN
Pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan salah satu unsur terpenting dalam demokrasi oleh karena itulah pilkada yang berlangsung sebagai ajang pesta demokrasi yang  diselenggarakan  pemerintah  untuk  menciptakan  mekanisme check  and  balance dalam kerangka sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah memiliki nilai fungsional tersendiri khususnya untuk menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. Isu  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  mulai  dari  mekanisme,  hasil  pemilihan  hingga calon kepala daerah juga menjadi sorotan publik hal ini juga didukung dengan adanya isu penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dan  walikota  di  tengah  pandemi  covid-19. Tentunya  hal  tersebut  menimbulkan  pro  dan  kontra  dari  masyarakat  disamping keterbatasan pelaksanaan pilkada yang harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat juga berkaitan dengan efektivitas pemilihan umum di tengah pandemi covid-19.
Berdasarkan realitas tersebut diketahui bahwa pemilihan kepala daerah memiliki dua sisi  yang  saling  berkaitan  yaitu  pro  dan  kontra  jika  ditinjau  dari  mekanisme  dan pelaksanaannya. Jika ditinjau dari calon kepala daerah juga menimbulkan terdapat asumsi bahwa  tahta  politik  pada  pemilihan  kepala  daerah  juga  masih  bersinggungan  dengan praktik  sosial politik  kekerabatan.  Diketahui  bahwa  politik  kekerabatan adalah  sebuah istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  tentang  kekuasaan  yang  terbagi  tetapi dalam  ruang  lingkup  yang  terbatas  khususnya  kekuasaan  yang  terpusat  dalam  ikatan kekeluargaan dan garis keturunan.
Pembahasan tentang politik kekerabatan juga terjadi dalam ranah politik lokal atau daerah tidak hanya terdapat pada sistem pemerintahan yang terpusat, hasil kajian tentang dinasti politik pada pemerintahan di tingkat lokal membahas tentang fenomena politik yang melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik, pembahasan pada kajian tersebut adalah  sistem  elektoral  yang  terjadi  pada  tingkat  lokal  melalui  aktor  politisi  yang membangun  dinasti  politik  di  Kepulauan  Riau  dimana  keluarga  menjadi  politisi  pada pemilihan  umum  tahun  2019. 1 Hasil  kajian  tersebut  menggunakan  metode library research dengan  menggambarkan  obyek  penelitian  berdasarkan  fakta  yang  ada  dan memahami  peristiwa  secara  kronologis  serta  menganalisisnya  menggunakan  sudut pandang teori tertentu.
1 Dewi Anggariani, ‘Politik Kekerabatan’, Jurnal Politik Profetik , 2.2 (2013), 1–8 <http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/954>.
Hasil kajian tentang dinasti politik pada pemerintahan di tingkat politik lokal terdapat beberapa hasil pembahasan yang berkaitan yaitu fenomena dinasti politik di tingkat lokal yang  erat  dengan  konsep  family  dan  menempatkan  ikatan  kekerabatan  pada  tingkatan yang  tinggi  hal  ini  yang  melanggengkan  adanya  dinasti  politik  berbasis  pada  ikatan kekeluargaan.  Berdasarkan  pada  sudut  pandang  lord  acton  tentang  “ power  tends  to corrupt ” and “ absolute power corrupts absolutely ” sehingga memunculkan adanya elite pada tingkat lokal yang berdasarkan pada garis keturunan dan keluarga sehingga nilai demokrasi tidak bisa berjalan pada tingkat politik lokal yang akan berdampak pada sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan dan kebijakan publik. 2
Berdasarkan tinjauan tentang fenomena politik kekerabatan yang ada di Indonesia diketahui  bahwa  nilai  kekeluargaan  di  Indonesia  masih  memiliki  keterkaitan  erat  dan terbawa  hingga  sistem  pemerintahan.  Sebenarnya  fenomena  ini  bukan  hal  yang  baru melainkan sebuah fenomena yang sudah terjadi di Indonesia sejak adanya kolonialisme dan berkembang hingga saat ini. Aspek sejarah tentang politik kekerabatan di Indonesia bukan hanya berhubungan dengan bagaimana kekuasaan berputar pada arus kekuasaan tertentu dan dominasi golongan tertentu tetapi politik kekerabatan ini juga menjadi alasan dari permasalahan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia pada saat rezim orde baru yang hingga saat ini nilai-nilai tersebut masih eksis. Politik kekerabatan merupakan  salah  satu  alasan  mengapa  sistem  pemerintahan  seringkali  masih menunjukkan kedekatan terhadap pemilik kekuasaan tertentu. Dinasti politik kekerabatan yang  ada  di  Indonesia  merupakan  rangkaian  sejarah  panjang  yang  hingga  saat  ini merupakan realitas yang tumbuh di masyarakat Indonesia.
Hasil  kajian  yang  berjudul  tentang  kampanye  dan  pertarungan  politik  di  Jawa menjelang  pemilihan  umum  tahun  1955,  metode  penelitian  pada  kajian  tersebut menggunakan penelitian historis menggunakan peraturan-peraturan pada rentang tahun 1950-1955 serta menggunakan surat kabar yang mengulas tentang pemilihan umum pada tahun  1955.  Pada  ranah  hasil  dan  pembahasan  diketahui  terdapat  temuan  yang mendukung  tentang  struktur  sosial  masyarakat  Jawa  yang  masih  menganut  sistem kekerabatan berdasarkan prinsip bilateral dimana sistem tersebut terbentuk dari gotong royong  dalam  sistem  kekeluargaan  yang  luas  sehingga  hubungan  kekerabatan  yang bersifat tradisional memiliki makna interpersonal yang cukup luas. 3 Sistem kekerabatan ini juga memiliki implikasi pada adanya golongan dan kelas sosial yaitu golongan priyayi dan  wong  cilik.  Kondisi  struktur  sosial  masyarakat  yang  demikian  menjadi  salah  satu peluang politik pada tahun 1955 khususnya partai politik dengan aliran nasionalisme dan keagamaan, dukungan politik aliran tersebut pada akhirnya yang menjadi salah satu faktor yang  memperkuat  politik  kekerabatan  yang  berasal  dari  golongan  kekerabatan  dengan hubungan interpersonal yang luas.
Hasil  kajian  tentang  refleksi  kritis  pembangunan  budaya  pada  era  orde  baru  dan reformasi juga membahas tentang adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang berjalan  saat  pemerintahan  orde  baru  berlangsung.  Pada  era  tersebut  juga  terdapat fenomena golongan tertentu yang menjadi penguasa di Indonesia dan dengan didukung
2 David Hudson and others, ‘Leadership, Identity and Performance: The Nature and Effect of “Prototypicality” in Indonesia’, Politics and Governance , 8.4 (2020), 201–13 <https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3553>.
3 Fitriyah  Fitriyah,  ‘POLITIK  DINASTI  PADA  KANDIDASI  PEREMPUAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI JAWA TENGAH’, JURNAL ILMU SOSIAL , 17.1 (2018), 39 <https://doi.org/10.14710/jis.17.1.2018.39-52>.
oleh para simpatisan atau keluarga besar tradisional sehingga politik kekerabatan tidak hanya berlangsung dalam sistem pemerintahan, tetapi juga terjadi pada bidang strategis tertentu. 4 Politik  kekerabatan  khususnya  tidak  hanya  berpusat  pada opportunity berdasarkan  kekuasaan  saja  melainkan  penguasaan  bidang  strategis  tertentu  oleh golongan dan sistem kekerabatan yang tidak berdasarkan fit dan proper dan kualifikasi tertentu.
Berdasarkan perspektif historis tentang politik kekerabatan, fenomena ini tidak akan pernah lepas dari adanya eksistensi KKN di era orde baru seperti hasil kajian tentang Neo- KKN dan tantangan demokrasi indonesia, yang menjelaskan tentang relasi antara korupsi dan KKN dimana fenomena tersebut hadir karena adanya pergantian sistem tata kelola pemerintahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Berdasarkan hasil kajian tersebut diketahui  bahwa  desentralisasi,  demokratisasi,  dan  pembajakan  demokrasi  merupakan sebuah  fenomena  terselubung  dari  adanya  indikasi  timbulnya  praktik  kolusi  dan nepotisme pada sistem pemerintahan yang dikenal dengan “dinasti politik” atau “praktik oligarki”  yang  berbasis  partai  politik  sehingga  berimbas  pada  adanya  struktur pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang atau golongan tertentu yang memiliki akses kekuasaan.
Hal ini tercermin dari proses pilkada yang ada di daerah atau kabupaten dimana calon bupati  memiliki  relasi  kekuasaan  dan  kekerabatan  dengan  penguasa  pada  sistem pemerintahan sehingga menimbulkan opini bahwa kekuasaan terpusat dalam spektrum yang terbatas dan refleksi atas fenomena tersebut disebut dengan politik dinasti. Politik dinasti  juga  didukung  oleh  partai  politik  dengan  basis  pendukung  tertentu  misalnya berbasis  pada  nilai  agama  dan  nasionalisme  sehingga  kontekstualisasi  politik  dinasti cukup luas tidak hanya terbatas pada garis keturunan dan kekerabatan dalam keluarga besar.
Praktik  kolusi  dan  nepotisme  ini  mengalami  transformasi  dan  dikemas  dalam mekanisme praktik demokrasi prosedural sehingga kekuasaan pada sistem pemerintahan hanya  terpusat  pada  sekelompok  orang  tertentu  yang  bersinggungan  dengan  garis keturunan penguasa. Fenomena tersebut seringkali dijumpai saat pemilihan kepala daerah yang  menyebabkan  munculnya  elite  lokal  dan  sistem  representasi  sesuai  definisi demokrasi  tidak  memenuhi  aspek  keterwakilan  disamping  biaya  politik  yang  cukup mahal dalam melangsungkan kampanye. Politik kekerabatan yang melahirkan kelompok kekuasaan dan elite lokal memang telah memiliki modal sosial seperti jaringan politik, popularitas,  dan  dukungan  partai  politik  sehingga  demokrasi  yang  demikian  hanya menjadi sebuah nilai demokrasi prosedural karena secara substansial aktor politik telah memiliki ploting berdasarkan relasi kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari politik kekerabatan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dalam  penelitian  ini  hendak  mengkaji mengenai  dampak  dari  politik  kekerabatan  pada  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini penting untuk diteliti mengingat potensi conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Hasil kajian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai politik kekerabatan
4 Pawennari Hijjang and Lia Amelia, ‘Assajingeng: Politik Kekerabatan Di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)’, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education , 6.2 (2019), 121 <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.161>.
dan arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yaitu  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pembahasan  yang  bersifat  deskriptif  yaitu  mengungkapkan  suatu permasalahan,  peristiwa,  keadaan,  dan  fakta  yang  terjadi.  Pada  kajian  tentang  tahta extended family dalam bias politik kekerabatan memberikan gambaran dan interpretasi tentang latar belakang fenomena politik kekerabatan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah  sehingga  fenomena  ini  dijelaskan  berdasarkan  aspek  historis  didukung  oleh penelitian  terdahulu,  uraian  tentang  politik  kekerabatan,  tinjauan  dari  sudut  pandang demokrasi, eksistensi extended family (keluarga besar) dan sudut pandang dari perspektif hukum.
Tinjauan  tentang  politik  kekerabatan  menggunakan  studi  kepustakaan  dalam membahas tentang politik kekerabatan secara lebih mendalam dan obyektif baik dalam aktualitas  permasalahan  yang  dibahas,  studi  kasus  tentang  politik  kekerabatan  dan pengetahuan tentang politik kekerabatan jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara,  dengan  menggunakan  studi  pustaka  pada  kajian  tentang  tahta extended  family dalam  bias  politik  kekerabatan  dilakukan  untuk  menghimpun  informasi  yang  relevan dengan  pokok  permasalahan  yang  sedang  dibahas  berdasarkan  aspek  sosiologis bagaimana masyarakat memiliki preferensi dan orientasi tertentu dalam pemilihan calon pasangan calon bupati atau wali kota khususnya mereka yang telah dikenal masyarakat karena berasal dari kalangan keluarga yang sebelumnya pernah memiliki track record sebagai  pemimpin  di  tingkat  lokal.  Selain  itu,  untuk  menjelaskan  fenomena  secara obyektif, politik kekerabatan juga ditinjau dari sudut pandang tata perundang-undangan yang berkaitan dengan good governance .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  tentang  politik  kekerabatan  dalam  keterwakilan  perempuan  pada rekrutmen politik partai Nasdem pada pemilihan umum (PEMILU) 2019 menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan pada pemilihan umum (PEMILU) serentak tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor kekerabatan. 5 Faktor kekerabatan ini terjadi karena perempuan yang  terlibat  dalam  partai  Nasdem  telah  memiliki  citra  politik  di  mata  publik, keterlibatan  perempuan  yang  didukung  oleh  faktor  kekerabatan  karena  calon  tersebut merupakan istri, anak atau keluarga dari pejabat publik yang sebelumnya telah dikenal oleh publik. Oleh karena itu, partai politik Nasdem adalah kendaraan untuk memperkuat posisi  perempuan  di  mata  publik.  Akses  dan  sumber  daya  inilah  yang  membuat perempuan memiliki dukungan untuk memperoleh suara dan atensi dari publik.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa politik kekerabatan masih mendapatkan tempat  dalam  masyarakat.  Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  tipe  kepemimpinan kharismatik  dan  juga  sosok  yang  sudah  dikenal  oleh  publik,  meskipun  tidak  secara keseluruhan  kandidat  memiliki  latar  belakang  politik  kekerabatan  berdasarkan  garis
5 Siti Zaetun and Chusnul Mar’iyah, ‘Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019’, TheJournalish: Social and Government , 1.3 (2020), 119–29 <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>.
keturunan  akan  tetapi  tahta  politik  berdasarkan  garis  keturunan  juga  memiliki  sisi fungsional yang mampu mendongkrak popularitas calon.
Dalam penelitian yang berjudul Leadership, Identity and Performance: The Nature and  Effect  of  ‘Prototypicality’ in  Indonesia,  penelitian  yang  dilakukan  pada  5  (lima) provinsi yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada lima provinsi tersebut terdapat variasi etnis dan dialek atau bahasa daerah dengan karakteristik  Sumatera  Utara  sebagian  besar  penduduknya  beragama  Kristen,  Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki hubungan politik, sosial, dan ekonomi yang penting dan  merepresentasikan  variasi  etnis  di  Indonesia.  Sedangkan  Jawa  Barat  merupakan tempat tinggal bagi etnis sunda dan pusat aktivitas bisnis serta ekonomi dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam kemudian untuk Provinsi Jawa Timur mayoritas adalah etnis Jawa dan tempat tinggal untuk organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul ulama dan yang  terakhir  adalah  Sulawesi  Selatan  yang  ranah  politiknya  didominasi  oleh  politik dinasti berbasis kekerabatan dan garis keturunan dan kekuatan keagamaan yang kuat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan identitas primer berdasarkan agama dan etnis sedangkan yang kedua baru mempertimbangkan performance. 6
Hasil  kajian  tentang  Politik  Dinasti  pada  kandidasi  perempuan  dalam  pemilihan kepala  daerah  (Pilkada)  serentak  2015  di  Jawa  Tengah  menjelaskan  bahwa  terdapat indikasi peluang calon pemimpin perempuan yang berasal dari istri atau puteri mantan kepala daerah atau elite politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik yang dilakukan  oleh  sekelompok  elite  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  perempuan  berada dalam  lingkup  politik  yang  berbasis  pada  nilai  kekerabatan,  dinasti  politik  yang melibatkan  perempuan  karena  adanya  ikatan  kekeluargaan  menunjukkan  bahwa  ini adalah  strategi  untuk  meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam  pemerintahan,  dan pilkada serentak khususnya dalam ranah pemerintahan lokal yang melibatkan perempuan sebagai kandidat menunjukkan bahwa kekuasaan masih terpusat ada elite lokal tertentu sehingga  perempuan  yang  memiliki  hubungan  keluarga  dianggap  representasi  untuk melanjutkan kekuasaan. 7
Pada  kajian  tentang  politik  kekerabatan  jika  ditinjau  dari  aspek  antropologi  dan tradisi politik hal ini berkaitan dengan pola kekerabatan yang bersifat komunitas atau terbatas pada keluarga tertentu hal ini didukung dengan adanya tinjauan tentang keluarga dan politik yang bersifat kolektivitas sehingga pemimpin politik dianggap hal yang wajar jika mampu merepresentasikan kelompok sosialnya. Politik kekerabatan memang identik dengan  masyarakat  pedesaan  yang  memiliki  lingkup  interaksi  yang  lebih  terbatas dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, tetapi pada realitasnya politik kekerabatan juga berlangsung dalam sistem pemerintahan yang memiliki dasar hukum didalamnya, hubungan kekerabatan dalam mekanisme politik juga memiliki andil yang cukup besar sama seperti persamaan identitas ideologi dan agama. Dalam sistem kekerabatan juga bertautan  dengan  politik  segmenter  yang  menjelaskan  bahwa  kelompok  lokal  dapat menjadi kesatuan karena memiliki ikatan darah dan persaudaraan yang pada akhirnya berimbas  pada  hubungan  sosial  dan  politik  dan  melanggengkan  kekuasaan  tertentu karena adanya akses terhadap sumber daya dan kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian tersebut diketahui bahwa politik dinasti
6 Hudson and others.
7 Fitriyah.
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan bukan sebuah hal yang baru, politik dinasti  memiliki  keterkaitan  dengan  perubahan  sosial  pada  masyarakat  hal  ini  karena figur  atau  sosok  pemimpin  merupakan  simbol  dari  mekanisme  pemerintahan. Berdasarkan realitas tersebut, maka sistem kekerabatan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan masih terjadi di Indonesia.
Politik kekerabatan jika ditinjau dari nilai politik merupakan bagian dari kekuasaan elite yang berpusat pada kelompok atau golongan tertentu yang menguasai sumber daya, berdasarkan fenomena tersebut maka politik kekerabatan merupakan sebuah tradisi yang masih  melekat  pada  masyarakat  Indonesia  khususnya. 8 Hal  ini  berkaitan  pula  dengan struktur sosial dalam keluarga, dimana struktur sosial ini adalah sebuah hubungan yang bersifat timbal balik yang didalamnya berkaitan dengan peran dan status, golongan atau kelompok  yang  memiliki  status  sosial  “terpandang”  di  masyarakat  secara  langsung dianggap  penguasaan  sumber  daya  tertentu.  Begitupun  dengan  politik  kekerabatan, dalam  struktur  sosial  keluarga  politik  kekerabatan  merupakan  mekanisme  dalam mempertahankan akses dan sumber daya khususnya berkaitan dengan jabatan dan posisi strategis tertentu untuk mempertahankan tahta pada status keluarga tersebut.
Keluarga merupakan kelompok primer yang ada pada masyarakat, hubungan dalam keluarga merupakan relasi yang bersifat khas karena memiliki ikatan sosial dan ikatan darah  dalam  keberlangsungannya,  keluarga  sebagai  lembaga  sosial  dalam  masyarakat juga memiliki hubungan hirarkis dan hubungan antar generasi sehingga makna keluarga memiliki  kontekstualisasi  yang  cukup  luas.  Pada  pembahasan  tentang  politik kekerabatan,  keluarga  memiliki  urgensitas  dalam  melanggengkan  kekuasaan  karena seorang  individu  akan  mengalami  proses  belajar  atau  sosialisasi  primer  dari  keluarga sehingga  nilai-nilai  politik,  orientasi  politik  merupakan  proses  belajar  yang disosialisasikan dalam hubungan antar generasi.
Peran sosial dalam keluarga yang didapatkan melalui tiga mekanisme yaitu peran sosial yang diterima ( ascribed status ) dan peran sosial yang dicapai melalui perjuangan ( achieved status ). Berdasarkan konsep tersebut politik kekerabatan merupakan bagian dari peran sosial seorang individu yang diperoleh melalui ascribed status atau peran yang melekat, dan peran ini merupakan salah satu modal sosial utama calon bupati serta wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah karena mereka telah memiliki jejaring sosial, relasi kuasa  dengan  pihak  yang  memiliki  kekuasaan  pada  sistem  pemerintahan  dan  hal  ini tentunya  berperan  dalam  elektabilitas  calon  pasangan, ascribed  status ini  tentunya melekat pada kandidat pasangan bupati dan wakil bupati yang terlibat dalam pertarungan politik.  Proses  labelling  karena  adanya  kepercayaan  yang  telah  dibangun  oleh masyarakat terhadap keluarga tersebut misalnya anak dari mantan bupati atau pejabat daerah akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat setempat karena popularitas yang telah dimiliki oleh generasi sebelumnya. Hal ini berlangsung dalam struktur kekerabatan dan hubungan antar generasi.
Peran  sosial  dalam  sudut  pandang achieved status  juga  menjadi  salah  satu  faktor penentu  yang  penting  karena  dalam  relasi  dan  interaksi  sosial  masyarakat,  calon pasangan  bupati  dan  wakil  bupati  tidak  hanya  memiliki  modal  sosial  dan  popularitas keluarga besar melainkan ada proses untuk mencapai jabatan tertentu dan proses tersebut bersifat  aktif  serta  dinamis  sehingga  politik  kekerabatan  pada  institusi  keluarga
8 Adelia  Fitri,  ‘Dinasti  Politik  Pada  Pemerintahan  Di  Tingkat  Lokal’, KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4.1 (2019), 91–111 <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>.
merupakan  langkah  awal  dan  modal  sosial  untuk  mencapai  posisi  tertentu  dan melanggengkan kekuasaan melalui garis keturunan keluarga.
Berdasarkan perspektif sosiologi keluarga hubungan kekerabatan memiliki berbagai bentuk khususnya yang ada di Indonesia yang memiliki relevansi dengan adanya politik kekerabatan  yang  eksistensinya  masih  ada,  tinjauan  tentang  politik  kekerabatan  juga berkaitan  erat  dengan  struktur  sosial  dalam  keluarga  dan  hal  tersebut  merupakan hubungan  timbal  balik  serta  bagian  dari  interaksi  sosial  dalam  keluarga  terutama berkaitan dengan “peran dan status”. Eksistensi politik kekerabatan bisa tumbuh karena adanya dukungan keluarga. Khususnya keluarga yang sejatinya telah memiliki “nama baik”  di  masyarakat  sehingga  tahta  politik  kekerabatan  juga  bisa  berlangsung  karena adanya trust kepada golongan tertentu yang telah menjadi role model dalam menjalankan pemerintahan.
Struktur  keluarga  yang  memiliki  signifikansi  dalam  politik  kekerabatan  adalah keluarga luas ( extended family ) yaitu bentuk keluarga dengan kekerabatan yang berasal dari  keluarga  inti,  hubungan  sosial  dalam  keluarga  besar  merupakan  sebuah  kesatuan khususnya  dalam  masyarakat  tradisional  atau  pedesaan.  Peran  keluarga  besar  adalah saling membantu khususnya dalam sosial ekonomi dan jaringan dalam keluarga besar merupakan hubungan antar generasi, dalam masyarakat Jawa ini dikenal dengan trah atau generasi penerus.
Beberapa hal yang menarik dalam hubungan sosial keluarga besar adalah jaringan sosial  khususnya  untuk  saling  membantu  anggota  keluarganya.  Hal  ini  tidak  hanya dijumpai dalam keluarga pada etnis Jawa tetapi juga pada beberapa etnis lain seperti etnis arab yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan anggota keluarga lain khususnya pada hubungan dan jaringan perdagangan komoditi barang dan jasa tertentu. Konsep tentang keluarga besar ini juga menjadi jaringan sosial dalam konteks politik khususnya ajang pemilihan umum karena adanya trah atau generasi penerus yang akan menjadi kandidat dalam  pertarungan  politik  sehingga  hal  ini  menjadi  sebuah  modal  sosial  untuk melanggengkan tahta kekuasaan politik kekerabatan.
Pada struktur keluarga juga terdapat penjelasan mengenai politik kekerabatan yang pola  kepemimpinannya  berdasarkan  pada  kekuasaan  secara  turun-temurun  sehingga pemimpin merupakan generasi penerus yang memiliki garis keturunan secara langsung dari pemimpin sebelumnya dan hal ini berkaitan dengan gelar bangsawan yang dimiliki untuk  memimpin  wilayah  atau  daerah  tertentu. 9 Tentunya,  hal  ini  terjadi  pada  pola kepemimpinan di masa lampau atau untuk wilayah tertentu yang memiliki keistimewaan sedangkan pola kepemimpinan berdasarkan keturunan tidak bisa menjadi representasi dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki asas demokrasi dimana pemimpin merupakan  representasi  dari  rakyat  yang  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  untuk mengatur masyarakatnya dalam sebuah sistem pemerintahan yang ideal dan berdasarkan nilai meritokrasi.
Representasi keluarga dalam politik kekerabatan menjadi sebuah bayangan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan tanpa melibatkan kepentingan pribadi untuk kepentingan  publik,  tetapi  faktanya  keluarga  dalam  tahta  politik  kekerabatan  menjadi sebuah modal sosial untuk membangun kekuasaan secara lebih luas dan menjadi sebuah sumber  daya  untuk  membangun  jaringan  pada  sistem  pemerintahan  yang  seharusnya menjadi simbol representasi dari kepentingan masyarakat luas bukan sebagian golongan
9 Anggariani.
yang berkepentingan. Politik kekerabatan yang didukung oleh adanya extended family merupakan  sebuah  polemik  karena  adanya  penguasaan  akses  yang  terpusat  pada  elite tertentu  untuk  menjadi  calon  pemimpin  khususnya  kepala  daerah  atau  wakil  kepala daerah.  Masyarakat  Indonesia  yang  masih  menganut  sistem  kekeluargaan  dengan struktur extended family juga dilematis dalam menentukan calon pemimpin ideal yang mengacu pada konsep demokrasi.
Penjelasan tentang idealisme demokrasi merupakan sebuah bagian dalam penerapan penyelenggaraan politik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat karena hakikatnya demokrasi adalah sebuah sistem yang menitikberatkan pada kepentingan rakyat dengan unsur representatif yaitu pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya nilai idealisme demokrasi menjadi referensi utama dalam pemilihan umum khususnya pemilihan  umum  untuk  kepala  daerah  (pemilukada).  Pasang  surut  implementasi demokrasi  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  implementasi  nilai  demokrasi  bukan  hal yang mudah terlebih nilai demokrasi.
Orientasi  politik  yang  menekankan  pada  aspek  seperti  kekuasaan,  kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik memiliki keterkaitan satu dengan lainnya oleh karena itu sebagai sebuah sistem politik sudah seharusnya demokrasi memiliki unsur tersebut agar  idealismenya  tidak  tergantikan  oleh  keberadaan  nilai  yang  berdasar  pada kepentingan elite politik tertentu dan kekuasaan terhadap sumber daya. Kebijaksanaan dalam  sistem  politik  menunjukkan  adanya  hubungan  dialogis  antara  pemimpin  dan rakyatnya  dan  hal  tersebut  akan  bisa  tercapai  apabila  setiap  warga  negara  mampu menyalurkan aspirasi politiknya melalui wadah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk menciptakan stabilitas sistem politik yang mewujudkan idealisme demokrasi.
Penerapan idealisme demokrasi memberikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, prinsip demokrasi tidak hanya terbatas pada ruang lingkup mekanisme politik tetapi juga menciptakan stabilitas melalui sistem ekonomi dan sosial dan mengatur rakyat melalui kebijakan yang berbasis pada kepentingan rakyat. Idealisme demokrasi salah satunya adalah menekankan pada dimensi  keterwakilan,  oleh  karena  itu  sistem  yang  representative  terhadap  nilai keterwakilan harus dilaksanakan untuk menjamin hak unsur mayoritas dan minoritas.
Fenomena extended family dalam politik kekerabatan adalah sebuah realitas yang menunjukkan  bahwa  unsur  lokalitas  masih  ada  dan  seringkali  bertentangan  dengan prinsip  dasar  dari  demokrasi  akan  tetapi  hal  tersebut  merupakan  fakta  yang  terjadi khususnya  penguasaan  sumberdaya  dan  akses  terhadap  jabatan  politik  tertentu. 10 Jika dikaitkan dengan unsur kekerabatan di Indonesia yang masih kental. Hal ini tidak akan pernah lepas dari perspektif antropologis yang menjelaskan bagaimana masyarakat itu adalah sebuah ikatan yang eksistensinya ada serta terbagi menjadi beberapa diferensiasi, masyarakat Indonesia yang terdiri dari suatu kelompok atas ikatan marga, suku bahkan kedekatan  tempat  tinggal  akan  merujuk  pada  sebuah  identitas  dan  pada  akhirnya terbangunnya rasa solidaritas dalam kelompok tertentu.
Istilah kampanye politik dengan menyebutkan identitas putera daerah, putera asli kota  tertentu  semakin  menguatkan  eksistensi  politik  kekerabatan  karena  memperkuat adanya ikatan rakyat dan calon pemimpin di wilayahnya meskipun seringkali fenomena tersebut justru dimanfaatkan oleh sekelompok elite pemimpin yang memiliki kekuasaan,
10 Titin  Purwaningsih,  ‘Politik  Kekerabatan  Dan  Kualitas  Kandidat  Di  Sulawesi Selatan’, Jurnal Politik , 1.1 (2015) <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>.
sumberdaya,  dan  relasi  untuk  memperkuat  tahta extended  family dalam  sistem pemerintahan  dan  hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  idealisme  demokrasi  yang mengedepankan  asas  representasi  dan  pemilihan  umum  yang  bersifat  objektif.  Hanya saja,  kita  tidak  bisa  memungkiri  adanya  fenomena  tersebut  bahwa  ada  hegemoni kekuasaan yang berdasarkan pada prinsip identitas sosial yang melekat pada masyarakat, identitas yang berhubungan simbol-simbol representasi dan keterwakilan karena berasal dari kelompok sosial yang sama bahkan hubungan kekerabatan dalam fenomena politik dinasti  ini  tidak  hanya  berlangsung  dalam  keluarga  inti,  tetapi  melibatkan extended family yang telah memiliki modal sosial di masyarakat.
Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, model politik dinasti yang berhubungan dengan extended family (keluarga besar) merupakan salah satu alternatif untuk menjadi pemenang dalam pertarungan politik dan kekuasaan karena simbol sebagai kepala daerah masih dianggap sebagai ajang pemimpin yang bergengsi sehingga ada sekelompok orang yang  telah  memiliki  modal  sosial,  dinamika  yang  demikian  juga  menjadi  hal  yang penting untuk menjadi perhatian saat membicarakan tentang idealisme demokrasi agar perspektif  politik  kekerabatan  dapat  dijelaskan  secara  lebih  mendalam  bukan  hanya berdasarkan  pada  perilaku  politik  dan  kerangka  nepotisme  tetapi  bagaimana  politik kekerabatan ini juga mengusung nilai identitas sosial dalam kelompok tertentu. Salah satu contoh adalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur terdapat  pasangan  calon  bupati  yang  sudah  berada  pada  pusaran  kekuasaan  sehingga untuk  mendapatkan  atensi  dan  juga  kepercayaan  dari  masyarakat  tentunya  akan  lebih mudah, terlebih lagi pada pusaran kekuasaan tersebut didukung oleh adanya figur politik berdasarkan  garis  keturunan  di  masa  lampau  yang  pernah  menjadi  pemimpin  di kabupaten tersebut tentunya hal ini akan mempengaruhi elektabilitas calon pasangan.
Dari  perspektif  hukum  administrasi  negara,  masyarakat  berhak  mendapatkan pelayanan yang berkualitas. kualitas pelayanan itu sendiri ditentukan oleh kompetensi penyelenggaranya. Ia harus bertindak profesional, tidak diskriminasi, penuh integritas, dan  bebas  dari  KKN.  Setidaknya,  beberapa  prinsip  tadi  yang  harus  dipegang  oleh pemberi  layanan.  Untuk  memberikan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan menuju  good  governance,  maka  pemerintah  dalam  menjalankan  Pemerintahan  harus berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Asas-asas umum Pemerintahan yang baik diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam UU AS berisi yaitu: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas  kecermatan,  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan,  asas  keterbukaan,  asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. 11
Pertama,  Asas  kepastian  hukum  adalah  asas  yang  mengutamakan  landasan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum. Asas yang kedua adalah kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang untuk setiap lapisan masyarakat. Ketiga adalah asas  ketidakberpihakan,  yaitu  asas  yang  mewajibkan  pemerintah  dalam  menetapkan keputusan  atau  tindakan  harus  mempertimbangkan  kepentingan  para  pihak  secara keseluruhan  dan  tidak  melakukan  tindakan  diskriminatif.  Keempat  adalah  asas kecermatan,  yaitu  asas  yang  mengandung  arti  bahwa  keputusan  atau  tindakan  harus didasarkan  pada  informasi  dan  dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung  legalitas
11 Muhamad Azhar and M Ll, ‘Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara’, Notarius , 8.2 (2015), 274-286–286.
penetapan  atau  pelaksanaan  keputusan  atau  tindakan  sehingga  keputusan  dan/atau tindakan  yang  bersangkutan  dipersiapkan  dengan  cermat  sebelum  Keputusan  atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Kelima adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan,  yaitu  asas  yang  mewajibkan  pemerintah  tidak  menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai, tidak menyalahgunakan dan mencampur adukkan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.  Keenam  adalah  asas  keterbukaan,  adalah  asas  yang  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  agar  mendapatkan  akses  dan  memperoleh  informasi  yang  benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketujuh adalah asas kepentingan  umum,  yaitu  asas  yang  mendahulukan  kesejahteraan  dan  kemanfaatan umum.  Terakhir  adalah  asas  pelayanan  yang  baik,  asas  pelayanan  yang  baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12
Jadi  dari  penjelasan  diatas,  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  untuk  menuju pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus mengimplementasikan asas-asas diatas dalam  menyelenggarakan  pemerintahan.  Salah  satu  asas  yang  menarik  untuk  dibahas adalah  ketidakberpihakan  dimana  pemerintah  harus  netral  dan  tidak  boleh  memihak salah satu pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam politik kekerabatan yang sudah dijelaskan diatas, sangatlah rawan bagi penyelenggara negara karena ditakutkan hanya memperhatikan kepentingan dari kerabat atau golongannya saja.
Selain itu, dikhawatirkan politik kekerabatan ini, akan tercipta conflict of inter est (konflik  kepentingan)  sehingga  dapat  mengganggu  pelaksanaan  penyelenggaraan negara. 13 Konflik  kepentingan  bentuknya  diantaranya  adalah  memiliki  hubungan keluarga dengan orang yang dilayani, rangkap jabatan, menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi, membocorkan rahasia jabatan, memberikan akses khusus kepada orang lain tanpa prosedur, dan menyalahgunakan kewenangan.
Dalam hal ini, politik kekerabatan identik dan rawan dengan bentuk maladministrasi yaitu memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dilayani atau diawasinya dimana seharusnya penyelenggara negara bisa bertindak profesional dan memberikan pelayanan sesuai  prosedur,  namun  karena  ada  hubungan  keluarga  atau  kekerabatan  berpotensi melanggar etika dan menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan. Akibatnya, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan tidak bisa maksimal.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, contohnya  adalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur terdapat pasangan calon bupati  yang didukung oleh  adanya  figur  politik  berdasarkan  garis  keturunan  di  masa  lampau  yang  pernah menjadi pemimpin di kabupaten tersebut. 14 Dampak positifnya adalah masyarakat bisa sedikit  memahami  gaya  kepemimpinan  dari  Kepala  daerah  tersebut  dari  gaya kepemimpinan  sebelumnya.  Dampak  negatifnya  adalah  dikhawatirkan  ada  campur tangan dari kepala daerah sebelumnya yang masih ada hubungan kerabat sehingga tidak tercipta good governance di  daerah  tersebut.  Hal  ini  bisa  dicegah  dengan
12 Azhar and Ll, p. 281.
13 Catur Puguh Pamungkas, ‘Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015’, Journal of Politic and Government Studies , 7.3 (2018), 221–30.
memaksimalkan  dan  mengoptimalkan  pengawasan  dari  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah, serta dari masyarakat setempat sehingga dampak negatif dari politik kekerabatan tidak terjadi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Pada hakikatnya politik yang berdasarkan atas kekerabatan merupakan bagian dari fenomena  yang  terjadi  pada  masyarakat  khususnya  dalam  ranah  penentuan  calon pemimpin  daerah  atau  wilayah,  dukungan  tersebut  diperkuat  dengan  adanya extended family yang menjadi golongan atau kelompok yang turut melanggengkan kekuasaan, hal ini  tentunya  bertentangan  dengan  hakikat  dan  prinsip  dari  demokrasi.  Berdasarkan perspektif  hukum,  politik  kekerabatan  bertentangan  dengan  asas-asas  umum  untuk menjalankan  pemerintahan  yang  baik  karena  pada  prinsipnya  politik  kekerabatan merupakan  sebuah  nilai  yang  tidak  berdasarkan  pada  nilai  profesionalitas,  mengingat pemerintah  merupakan  simbol  yang  menjadi  unsur  representasi  dari  negara  yang seharusnya memberikan teladan yang baik untuk rakyatnya.
Tinjauan  tentang  politik  kekerabatan  ini  menjadi  salah  satu  refleksi  tentang implementasi dan idealisme dari penerapan demokrasi karena masih adanya nilai lokalitas dalam  pemilihan  calon  pemimpin  yang  masih  mempertimbangkan  tentang  garis keturunan atau kekeluargaan, sebenarnya fenomena ini tidak pernah terlepas dari culture akan  eksistensi extended  family yang  saling  memperkuat  ikatan  sosial  dan  adanya kekuasaan sumberdaya atau akses oleh sekelompok elite atau keluarga tertentu. Hal ini tentunya bertentangan dengan idealisme demokrasi yang sejatinya mengajak masyarakat dan  pemimpin  untuk  menciptakan  hubungan  yang  bersifat  dialogis.  Pada  pemilihan kepala  daerah,  tentunya  calon  pasangan  bupati  atau  wali  kota  memiliki  daya  tarik tersendiri,  tetapi  yang  perlu  diketahui  adalah  calon  pasangan  yang  sudah  berada  di pusaran elite memiliki modal sosial berupa relasi serta didukung oleh pengetahuan untuk mempertahankan kekuasaannya.
Berdasarkan sudut pandang hukum, politik kekerabatan merupakan salah satu bentuk kerawanan terhadap pelaksanaan dari sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip good  governance karena  rawan  terhadap  konflik  kepentingan  dan  juga  penyimpangan lainnya baik itu perilaku koruptif dan nepotisme maupun tindakan yang mengarah pada abuse  of  power (penyalahgunaan  kekuasaan)  sehingga  kesadaran  akan  pentingnya demokrasi  sangatlah  penting  disamping  itu  pengawasan  secara  eksternal  oleh ombudsman disini sangat diperlukan dimana ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggariani,  Dewi,  ‘Politik  Kekerabatan’, Jurnal  Politik  Profetik ,  2.2  (2013),  1–8 <http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/954>
Azhar,  Muhamad,  and  M  Ll,  ‘Relevansi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara’, Notarius , 8.2 (2015), 274-286–286
Fitri, Adelia, ‘Dinasti Politik Pada Pemerintahan Di Tingkat Lokal’, KEMUDI : Jurnal
Ilmu Pemerintahan , 4.1 (2019), 91–111 <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>
Fitriyah, Fitriyah, ‘POLITIK DINASTI PADA KANDIDASI PEREMPUAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI JAWA TENGAH’, JURNAL ILMU SOSIAL , 17.1 (2018), 39 <https://doi.org/10.14710/jis.17.1.2018.39-52>
Hijjang,  Pawennari,  and  Lia  Amelia,  ‘Assajingeng:  Politik  Kekerabatan  Di  Pilkada Kabupaten  Bone  (Analisis  Antropologi  Politik)’, Jurnal  Socius:  Journal  of Sociology Research and Education , 6.2 (2019), 121 <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.161>
Hudson, David, Claire Mcloughlin, Anna Margret, and Yolanda Pandjaitan, ‘Leadership, Identity  and  Performance:  The  Nature  and  Effect  of  “Prototypicality”  in Indonesia’, Politics and Governance , 8.4 (2020), 201–13 <https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3553>
Pamungkas,  Catur  Puguh,  ‘Politik  Kekerabatan  Di  Pilkada:  Studi  Kasus  Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015’, Journal of Politic and Government Studies , 7.3 (2018), 221–30
Purwaningsih, Titin, ‘Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan’, Jurnal Politik , 1.1 (2015) <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>
Siti  Zaetun,  and  Chusnul  Mar’iyah,  ‘Politik  Kekerabatan  Dalam  Keterwakilan Perempuan  Pada  Rekrutmen  Politik  Partai  Nasdem  Pada  Pemilu  2019’, TheJournalish:
Social and Government , 1.3 (2020), 119–29 <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>