P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  15 (2) (2019)  26-50 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## TARSYIH KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN UNDANG-UNDANG PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2017
Nadirsah Hawari, Rachma Octariani, Eva Rosalia Sinta Arifka. A, Asep Candra
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Diterima: 02 Maret 2019 Disetujui: 15 Juni 2019 Dipublikasikan: 25 Juni 2019

## Abstract
According to Islamic Shari'a, holding a public office is not a right for an  individual,  but  an  obligation  for  the  State.  Therefore,  the government,  both  the  regional  head  and  all  its  officials,  must  select the most suitable and most suitable person for every government job. It should not be made of nepotism by looking at kinship, friendship, or faction from any relationship with the eligibility of someone to hold a position  .The  existing  rulers  should  appoint  officials  from  the  best people  (al-ashlah),  the  Prophet  said  which  means  "whoever  holds  a Muslim's business (meaning being a ruler) then he appoints someone to be an official even though he knows there are more people good for (benefit)  of  the  Muslims,  then  really  he  has  betrayed  Allah  and  His Messenger "(Ibn  Taimiyah).  If  the  head  of  state  or  other  officials  do not  find  the  right  person  for  a  certain  position,  in  this  situation  they must  choose  the  person  who  is  more  representative.  Representative here  means  the  person  who is  the  most  appropriate  from  the  one  for each government position. And also in this selection process, the head of state and other officials must know about the standards of eligibility al-quwwah (strength) and al-amanah (trust). Al-Quwwah is the ability and feasibility of a job assignment. Whereas trusteeship is a behavior that  focuses  on  the  management  process  regarding  the  position  or function of a position that is in accordance with Islamic Shari'a with the  intention  of  only  devoting  to  Allah  and  not  based  on  fear  of humans  and  expecting  their  self-interest.  nominating  yourself  is

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
required to convey the vision and mission and the state program that will be implemented. In this case, the community or community is very necessary to obtain information on the candidate pairs who nominate themselves,  and  the  campaign  that  can  be  used  as  a  means  of communicating politics and public education. The leaders, servants of the  State,  civil  servants  or  the  military,  judges  and  so  on,  are essentially  representations  of  the  voices  of  the  people  they  lead.  The leaders  are  no  more  than  public  servants  who  must  devote  and dedicate their leadership to the benefit of the people. The leaders are only  representatives  of  the  fulfillment  of  the  rights  of  the  people,  so that they are obliged to run the government properly.
Keywords: Leadership, Leaders, Islamic Shari'a

## Abstrak
Menurut  syariat  islam,  memegang  suatu  jabatan-jabatan  umum bukanlah  hak    bagi  individu,  melainkan  kewajiban  atasnya  bagi Negara.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  baik  kepala  daerah  dan  seluruh pejabatnya  harus  menyeleksi  orang  yang  paling  cocok  dan  paling layak  bagi  setiap  pekerjaan  pemerintahan.Tidak  boleh  beerbuat nepotisme  dengan  memandang  kekerabatan,  persahabatan,  atau golongan  dari  manapun  yang  tidak  ada  hubunngannya  dengan kelayakan  seseorang  untuk  memegang  suatu  jabatan.Para  penguasa yang telah  ada  hendaknya  mengangkat  para  pejabat  dari  orang  orang terbaik (al-ashlah) ,  Nabi  bersabda  yang  artinya “barang  siapa memegang  suatu  urusan  kaum  muslimin  (maksudnya  menjadi penguasa)  kemudian  ia  mengangkat  seseorang  menjadi  pejabat padahal  ia  mengetahui  ada  orang  yang  lebih  baik  bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah  dan  Rasul-Nya” (Ibnu  Taimiyah).  Apabila  kepala  Negara  atau para  pejabat  lainnya  tidak  menemukan  orang  yang  tepat  untuk  suatu

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
28
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih  representative.  Representative  disini  memiliki  arti  yakni  orang yang  paling  tepat  dari  yang  ada  untuk  setiap  jabatan  pemerintahan. Dan  juga  dalam  proses  penyeleksian  ini,  kepala  Negara  dan  pejabat lainnya  harus  mengetahui  tentang  standar  kelayakan    al-quwwah (kekuatan) dan al-amanah (kepercayaan). Al-Quwwah ialah kemampuan  dan  kelayakan  suatu  tugas  jabatan.  Sedangkan  amanah, merupakan  perilaku  yang  dititik  beratkan  pada  proses    pengelolaan perihal  jabatan  atau  fungsi  dari  suatu  jabatan  yang  sesuai  dengan syariat  islam  dengan  niat  hanya  bertaqwa  kepada  Allah  dan  bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.Didalam  pelaksanaan  kampanye,  pasangan  calon  kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau  khalayak  masyarakat  sangat  perlu  untuk  memperoleh  informasi atas  pasangan  calon  kandidat  yang  mencalonkan  diri  tersebut,  dan kampanyelah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  berkomunikasi politik  dan  pendidikan  masyarakat.  Para  pemimpin,  abdi  Negara, pegawai sipil atau militer, hakim dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan  representasi  suara  rakyat  yang  mereka  pimpin.  Para pemimpin  tidaklah  lebih  dari  pelayan  masyarakat  yang  harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan  rakyat.  Para  pemimpin  hanyalah  wakil  akan  pemenuh hak hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

## Kata kunci : Kepemimpinan, Pemimpin,  Syariat Islam

## Pendahuluan
Kata  kunci  penting  dalam  definisi  kepemimpinan  adalah pemimpin.  Pemimpin  adalah  tokoh  atau  anggota  masyarakat  yang dikenal  secara  langsung  atau  tidak  langsung  oleh  para  pengikutnya. Pemimpin  dapat  dikelompokan  menjadi  pemimpin  formal  dan

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
29
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
pemimpin  informal.  Pemimpin  formal  adalah  pemimpin  yang menduduki  posisi  atau  jabatan  formal  kepemimpinan  dalam  suatu organisasi  formal  yang  didirikan  berdasarkan  undang-undang  atau peraturan  negara.  Sedangkan  pemimpin  informal  adalah  pemimpin yang  tidak  menduduki  jabatan  organisasi  formal  dalam  sistem  sosial akan tetapi mempunyai pengaruh terhadap para anggota sistem sosoal. Kesuksesan  kepemimpinan  ditentukan  oleh  banyaknya  faktor  seperti para  pengikut,  situasi  lingkungan  internal  dan  eksternal  sistem  sosial dan sumber-sumber kepemimpinan yang tersedia. 1
Pemimpin  nti  dari  kepemimpinan  adalah  pemimpin  yang  setiap organisasi  atau  sistem  sosial  mempunyai  sebutan  atau  predikat  yang berbeda.  Dalam  kepemimpinan  politik  pemimpin  disebut  sebagai presiden  raja  atau  perdana  mentri,  ketua  DPR,  ketua  partai  dan sebagainya.
Kepemimpinan  yang  dalam  bahasa  inggrisnya  adalah “leadership” ,  merupakan  aspek  terpenting  bagi  seorang  pemimpin negara,  karena  seorang  pemimpin  harus  berperan  sebagai  penggerak kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem peraturan negara. Kepemimpinan dapat di definisikan sebagai susastu proses  untuk  mengerahkan  dan  mempengaruhi  aktivitas  yang berhubungan  dengan  penguasa  anggota  organisasi  dalam  rangka mencapai tujuan kelompok organisasi.
Kepemimpinan  menurut  Cribbin  adalah  kemampuan  memperoleh konsensus  dan  keikatan  pada  sasaran  bersama,  melampaui  syarat- syarat  organisasi,  yang  dicapai  dengan  pengalaman  sumbangan  dan kepuasan di pihak kelompok kerja. 2
istilah  yang  umum  dapat  dartikan  sebagai  suatu  kegiatan mempengaruhi  orang-orang  agar  bekerjasama  untuk  mencapai  suatu tujuan  yang  mereka  inginkan.  Kepemimpinan  adalah  mempengaruhi
1 DR. Wirawan Wirawan, MSI, SP.A.,M.SI, “KEPEMIMPINAN,” cetakan ke 1, juni 2013) Hal 9.
2 James J. Cribbin, Kepemimpinan Strategi Mengefektifkan Organisasi, (Jakarta: PT Gramedia, 1990), h. 12

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
tingkah laku manusia dan kemampuan-kemampuan untuk membimbing orang. 3

## Metode
Penelitian ini sifatnya kualitatif dan jenis penelitian ini adalah library r esearch.  Alat  pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi  yang berbentuk  naskah,  dokumen  dan  literatur  buku.  Sumber  data  pada penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Cara analisis  data  menggunakan  mengolah  data  yang  ada  lalu  dijabarkan dan diambil kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan Bekal Seorang Pemimpin
Untuk  memjadi  seorang  pemimpin,  seseorang  harus  memiliki bekal  yang  cukup.  Bekal  itu  berupa  kekuatan  yang  akan  digunakan untuk  menggerakkan  semua  orang  yang  dipimpin  nya.  Kekuatan  itu merupakan  buah  pikiran  atau  ide,  pendapat,  wawasan,  kemampuan melihat  masa  depan  untuk  menentukan  kemana  arah  lembaga  yang dipimpin akan  dikembangkan, potensi  yang ada,  cara-cara yang  akan ditempuh  untuk  meajukan  lembaga  yang  akan  dipimpin,  dan  bahkan bagaimana mengatasi rintangan yang mungkin timbul dalam berbagai bentuk.
Atas  dasar  kekuatan  itu,  maka  pemimpin  akan  mendapatkan pengakuan  dan  diikuti  bawahannya.  Pengakuan  loyalitas  dan keikutsertaan  bawahannya  akan  diberikan  secara  tulus  manakala pemimpin mampu menunjukan kelebihannya.  Selain itu juga, sebagai pemimpin  yang  memilki  bekal  yang  cukup  tidak  akan  melarang mereka yang dipimpinnya melakukan inovasi, pembaruan, dan kreasi- kreasi baru. Ciri khas pembaru selalu berani berfikir diluar kebiasaan. Pemmpin  masa  depan  atau  pemimpin  yang  sukses  di  zaman demokrasi seperti  sekarang  ini  adalah   mereka  yang  selalu  mengajak
3 Triono, “Jurnal TAPIs,” Jurnal TAPIs, (Vol. 9/No. 5 Januari-Juni 2009) , 2009, H.79-80.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
31
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
anak  buahnya  berfikir out  of  the  box ,  dan  bukan  menyuruh  berfikir dan  melakukan  sesuatu  yang  hanya  sesuai  dengan  petunjuk arahannya 4
Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Setiap  kamu  adalah  pemimpin  dan  setiap  kamu  bertanggung  jawab terhadap  kepemimpinan  bagi  rakyatnya  dan  bertanggung  jawab tentang  mereka.  Seorang  wanita  adalah  pemimpin  bagi  rumah suaminya dan  bertanggung jawab  atasnya.  Pun seorang  budak  adalah pemimpin atas harta dan bertanggung jawab atasnya” 5
Islam  sendiri  memandang  kepemimpinan  merupakan  sebuah hal  yang  terpenting  dalam  menjalankan  suatu  roda  pemerintahan negara, organisasi, institusi, dan sebagainya. Pemimpin negara dalam perspektif islam  merupakan  wakil  umat, atau  lebih  tepatnya  pegawai umat.  Diantara  hak  yang  mendasar,  wakil  layak  diperhitungkan  atau perwakilan  itu  layak  dicabut  jika  memang  dikehendaki,terutama  jika orang  yang  mewakili  mengabaikan  berbagai  kewajiban  yang  harus dilakukannya.
Pimpinan dalam suatu jama’ah, ibarat kepala bagi tubuh. Inilah yang  menentukan  seluruh  tujuan,  dan  disini  pula  tempat berkumpulnya  segala  macam  informasi.  Pemimpin  bertugas memikirkan  dan  mengkaji  setiap  masalah  yang  dihadapi.  Dalam pelaksanaannya,  dapat  saja  dibantu  oleh  para  anggota  yang berkemampuan,  atau  tim  khusus.  Pimpinan  memberikan  arahan- arahan  dan  harus  mengawasi  dan  menhendalikan  pelaksanaannya. Dengan demikian gerakan dapat berjalan berksinambungan dan selalu pada garis yang benar.
Kepemimpinan  negara  yang  sukses  adalah  pemimpin  yang mampu  mempengaruhi  prilaku  individu-individu,  untuk  menunaikan tugasnya  memberikan  arahan  dan  petunjuk,  mewujudkan  target
4 Suprayogo, Imam Masyarakat Tanpa Ranking (Membangun Bangsa Bersendi Agama) (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2013, 2013), H.3-5.
5 H.R. Bukhari, No. 853.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
jama’ah,  mengembangkan,  memegang  teguh,  dan  menjaga  kekuatan bangunannya 6
Islam  sendiri  sebagaimana  tercantum  dalam  Al-qur’an mengandung berbagai nilai, aturan, dan konsep yang berkaitan dengan sistem akidah, syariah, ahlak dan sebagainya yang diperlukan manusia dalam  hidupnya.  Kepemimpinan  dalam  islam,  bahkan  sepanjang sejarah  peradaban  islam  selalu  berkaitan  dengan  istilah  konsep  yang digunakan,  macam  dan  hirarkinya.  Perbincangan  kepemimpinan dalam  islam  tidak  jauh  berbeda  dengan  pembicaraan  tentang  akidah, ibadah, dan sendi-sendi ajaran islam lainnya.
Hal itu penting karena adanya seorang pemimpin adalah suatu kewajiban.    Dalam  islam  sendiri  kata  kepemimpinan  disebut  dengan kata “imamah”  dan  “  khalifah”.  Kata  “  imamah”  lazim  dipakai  oleh kaum  syi’ah  dan  kata  “khalifah”  dipakai  olhbkaum  ahlu  sunnah.
Kedua  konsep  tersebut  mengandung  makna  kepemimpinan  dan keuasaan.  Walaupun  demikian  kedua  konsep  kedua  konsep  yang menjadi ciri khas masing-masing antara sunni dan syi’ah mengandung prinsip=prinsip yang berbeda.
Jumhur  ulama  memberikan  pengrtian  tentang  kepemimpinan, dengan  menggunakan  kata  imamah  dan  khalifah  diantaranya  sebagai berikut:  imamah  adalah  kedudukan  (lembaga)  yang  dibentuk  untuk menggantikan  fungsi  kenabian  dalam  memelihara  agama  dan mengatur  urusan  dunia.  Sedangkan  ibrahim  hasan  dalam  bukunya mendefinisikan,  bahwa  khilafah  adalah  bentuk  kekuasaan  umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti nabi.
Berdasarkan  pada  beberapa  pengertian  diatas,  maka  dapat dismpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang terlibat dalam proses kepemimpinan,  kepemimpinan  negara  adalah  sebuah  sistem,  seorang pemimpin  harus  mampu  menjadi  fasilitator,  bagi  bawahannya  dalam hal  tugas  atau  pekerjaan  yaitu  dengan  memberikan  jalan  keluar, pendapat atau informasi terhadap masalah yang dihadapi kelompoknya,  serta  mengendalikan  kelompoknya  untuk  mencapai
6 Triono, “Jurnal TAPIs,” H. 70-71.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
tujuan  dengan  memotivasi  dan  menjadi  tauladan  pribadi  yang  baik kepada  bawahannya  dan  menciptakan  suasana  kerja  yang  harmonis dalam rangka kemaslahatan dunia akherat 7

## Syarat-Syarat Kepemimpinan
Kartono mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu :
1. Kekuasaan, Yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada  pimpinan  guna  mempengaruhi  dan  menggerakkan  bawahan untuk berbuat sesuatu.
2. Kelebihan,  keunggulan,  keutamaan  sehingga  orang  mampu  mengatur orang  lain,  sehingga  orang  tersebut  patuh  pada  pemimpin,  dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
3. Kemampuan,  yaitu  segala  daya,  kesanggupan,  kekuatan  dan kecakapan/keterampilan  teknis  maupun  social  yang  di  anggap melebihi dari kemampuan anggota biasa
Stogdill mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:
a) Kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, dan kemampuan menilai.
b) Prestasi  atau achievement, yaitu  gelar  kesarjanaan,  ilmu  pengetahuan perolehan dalam olahraga dan atletik, dll
c) Tanggung  jawab,  yaitu  mandiri,  berinisiatif,  tekun,  ulet,  percaya  diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul
1. Partisipasi,  yaitu  aktif,  memiliki  sosiabilitas  tinggi,  mampu  bergaul, kooperatif  atau  suka  bekerja  sama,  mudah  menyesuaikan  diri,  punya rasa humor.
2. Status,  yaitu  memiliki  kedudukan  social ekonomi  yang  cukup  tinggi, populer  dan  tenar  dan  jika  syarat-syarat  untuk  menjadi  pemimpin terpenuhi, maka akan melahirkan pemimpin yang berkualitas 8 .
7 Triono, H.80-81.
8 Pasolong Harbani, Kepemimpinan Birokrasi (Bandung: Alvabeta, 2010), H.11-12.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019

## CIRI CIRI PEMIMPIN YANG BAIK
Maxwell mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik harus memiliki cirri-ciri:
1. Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat, cara paling  baik  untuk  memiliki  loyalitas  personel  ialah  dengan memperlihatkan  perhatian  kepada  mereka  dengan  kata-kata  dan perbuatan.
2. Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan besar bawahannya.
3. Pemimpin  yang  baik  mampu  mengendalikan  keuangan,  personalia, dan perencanaan.
4. Pemimpin  yang  bai  mampu  menghindari  tujuh  dosa  besar  yang mematikan :
5. Berusaha untuk disukai bukan dihormati
6. Tidak meminta nasihat dan bantuan orang lain
7. Mengesampingkan  bakat  pribadi  dengan  menekan  peraturan  bukan keahlian
8. Tidak menjaga untuk dikritik tetap konstruktif
9. Tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lain
10. Memperlakukan orang dengan cara yang sama
11. Tidak membuat orang selalu mendapat informasi
Hasil penelitian Kousez dan Ponser pada tahun 1987, tahun 1995, dan tahun 2002 yang dilakukan pada enam benua yaitu Afrika, Amerika Selatan, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa cirri khas kepemimpinan yang paling dikagumi yaitu:
1. Jujur
2. Berorientasi ke depan
3. Kompeten
4. Membangkitkan semangat
5. Cerdas
6. Berwawasan adil
7. Berwawasan luas

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
8. Mendukung
9. Dapat dipercaya
10.
Dapat diandalkan 11. Kooperatif 12. Tegas 13. Imajinatif 14. Ambisius 15. Berani 16. Perhatian 17. Dewasa 18. Setia 19. Pengendalian diri 20. Independen
Riset  Kousez  dan  Posner  dilakukan  terhadap  ribuan  eksekutif swasta  dan  pemerintah  (pemimpin  birokrasi).  Riset  tersebut menunjukkan  bahwa  para  pengikut  mengharapkan  pemimpin  yang mempunyai  karakteristik  seperti  kejujuran,  berorientasi  ke  depan, kompeten, dan membangkitkan semangat pengikut.
Jadi,  pendekatan  yang  digunakan  oleh  Kousez  dan  Posner  adalah pendekatan  sifat-sifat  kepemimpinan.Kelemahan  pendekatan  ini sampai  saat  ini  belum  satupun  penelitian  yang  menggunakan pendekatan ini berhasil secara memuaskan.  Karena selalu saja terjadi sifat-sifat  kepemimpinan    yang  ditemukan  tumpang  tindih  bahkan kontradiktif 9

## Konsep kepemimpinan dalam  islam
Kepemimpinan merupakan sebuah sistem organisasi kemasrakatan  atau  kelembagaan,  maka    secara  ideologis/filosofis mengenai  sifat  dan  sumber  dari  kepemimpinan  dapat  dasarkan  pada nilai-nilai  agama  dan  adat  istiadat  yang  berlaku  dalam  suatu masyarakat.  Konsep  kepemimpinan    dalam  islam  yang  didasarkan kepada  wahyu  sebagai  setandar  nilai  bagi  kepemimpinan,  setidak-
9 Ibid .H.12-14.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
tidaknya  merupakan  karakter  yang  melekat  pada  diri  pemimpin, adalah sebagai berikut:
1. Menegakkan kebenaran
2. Beriman kepada ALLAH SWT
3. Meneladani Rosul Saw
4. Sifat-sifat  pemimpin  menrut  wahyu  ilahi:amanah,  fatonah,  shiddiq, tabligh
Dari paparan diatas, dapat disampaikan bahwa kepemimpinan masyarakat  atau  sebuah  institusi,  dimanapun,  kapanpun  dan  dalam keadaan  apapun  harus  selau  dapat  menentramkan  masyarakat  yang dipimpinnya,  dengan  membrikan  keteladanan  yang  baik  untuk  ditiru, dan  dijadikan  rujukan  bagi  kehidupan  para  pengikutnya.  Dengan demikian seorang pemimpin pada hakikatnya adalah keteladanan 10

## A. BEREBUT KEKUASAAN
Pemilihan kepala desa, bupati dan wali kota,gubernur, presiden dan  wakil  presiden,  anggota  lagislatif,  mulai  dari  tingkat  kabupaten kota,  provinsi  dan  pusat,  menjadikan  suasana  mengejar  kekuasaan sangat  kelihatan.  Demi  memperebutkan  hal  tersebut,  calon  penguasa diiklankan  baik  melalui  media  masa  hingga  memasang  gambar- gambar atau foto-foto  yang bersangkutan di tempat-tempat  strategis. Semua  dimaksudkan  untuk  mempekenalkan  diri  dan  wilayah  ke masyarakat calon pemilih.
Suasana  yang  terjadi  adalah  berebut  popularitas  bagaikan sebuah  komoditas,  maka  calon  pemimpin  harus  diiklankan,  cara mengiklankannya  seperti  memeberikan  penjelasan  tentang  kelebihan dan  prestasi  pemimpin  tersebut  dalam  bentuk  pertemuan-pertemuan. Pada  zaman  dahulu,  sekalipun  jabatan  itu  diinginkan,  orang  merasa
10 “Komunikasi Politik,” Cangara,Hafied.2009. Komunikasi Politik. jakarta:PT Graphindo Persada , 2009.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
malu    mengajukan  dirinya  sendiri  agar  dipilih  sebagai  pemimpin. Biasanya orang lain yang mengajukannya.
Pada  saat  sekarang  ini  rupanya  keadaannya  sudah  jauh berubah,  seseorang  yang  tidak  pernah  memberi  sesuatu  kepada masyarakatpun  berani  mencalonkan  diri  sebagai  pemimpin.  Itulah sebabnya  diperlukan  pengenalan  diri  bahkan  lewat  iklan  dengan berbagai cara. Tidak sekedar itu, untuk memengaruhi masyarakat agar memilihnya  juga  tidak  jarang  menggunakan  cara-cara  yang  tidak semestinya.Misalnya, dengan menggunakan politik uang.
Keaadan  seperti  itulah  sebenarnya  yang  menjadikan  sumber korupsi  dimana-mana.  Tidak  sedikit  oknum  pejabat  politik  seperti bupati,gubernur,walikota, anggota legislatif menjadi tersangka korupsi dan akhirnya dimasukkan kepenjara. Jabatan dalam suasana seperti ini tidak  ubahnya  usaha  bisnis  mereka  mengeluarkan  modal  untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari.
Islam  memandang  bahwa  jabatan  atau  kekuasaan  adalah amanah yang harus ditunaikan sebaik baiknya.Sebaagai amanah, maka tidak  selayaknya  jabatan  diperebutkan  apalagi  kemudian  dijadikan sebagi  komoditas  untuk  mencapai  keuntungan  pribadi.  Namun  jika amanah itu diberikan, maka ia tidak boleh ditolak danharus ditunaikan dengan  sebaik-baiknya.  Akhir-ahir  ini,  terkait  dengan  politik  banyak orang  merasa  kecewa  dan  jengkel  karena  cenderung  menjadi  sumber korupsi  dimana-mana  dan  diantara  penyebabnya  adalah  karena kekuasaan  selalu  diburu  dan  dipandang  sebagai  komoditas  untuk mendapatkan keuntungan 11 .
Perebutan kursi “jabatan” sebagai anggota DPR dan DPRD di negri ini terbilang banyak peminatnya, dari masyarakat golongan atas hingga  golongan  bawah,  baik  berpendidikan  tinggi  hingga  yang berpendidikan menengah kebawah.Bannyaknya keinginan masyarakat untuk menduduki kursi “jabatan” dinegri ini patut diapresiasi, dari sini bisa  dilhat  banyak  putra-putri  negri  ini  yang  ingin  berpartisipasi
11 Imam Masyarakat Tanpa Ranking (Membangun Bangsa Bersendi Agama) , H.39-41.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
memajukan dan mensejahterakan gerakan negri terutama didaerahnya masing-masing.
Atas nama rakyat!, adalah kalimat yang sering diucapkanuntuk memikat  hati  rakyat.  Banyak  janji-janji  calon  pemimpin  “calon legislatif”  diketika  berada  datas  panggung  kampanye.  Ada  calon legislatif “caleg” yang mengambil hati rakyat dengan cara yang sangat tidak  mendidik  seperti  caleg  yang  melakukan  politik  uang,  halalkan segala  cara  demi  tercapainyaa  sebuah  kedudukan/jabatan  di pemerintahan 12

## Konsep Islam Tentang Pencalonan Diri Dan Kampanye
Kampanye  ialah  sebuah  tindakan  yang  bersifat  persuasi. Persuasi  yang  berarti  menghimbau  atau  perilaku mengajak  seseorang dengan  cara  memberikan  alas  an  serta  prospek  yang  baik  untuk meyakinkannya.
Pelaksanaan  kampanye  merupakan  salah  satu  bagiam  atas terselenggaranya  pemilihan  umum.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini kampanye  adalah  sebuah  sarana  sebagai  tahap  perkenalan  diri  oleh kandidat  yang  mencalonkan  diri  agar  khalayak  mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga  dengan  demikian  umat  dapat  mengenal  dan  mampu  untuk memilih  dan  memilah  manakah  calon  kandidat  yang  pantas    untuk menduduki kepemimpinan melalui pemilihan umum.
Adapun  pihak-pihak  yang  melaksanakan  kegiatan  kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau  gabungan  partai  politik  tertentu.  Partai  politik  yang  dipahami sebagai  sebuah  organisasi  public  yang  memperjuangkan  nilai-nilai islam  dalam  konteks  yang  berbeda-beda  melalui  penguasaan  struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislative, maupun eksekutif yang  diperoleh  dalam  pemilihan  umum  serta  melakukan  kampanye
12 Putra Andiko, Fenomena Perebutan Kursi “Jabatan” Legislatif sebagai objek penciptaan seni lukis (Padang Panjang: Prodi seni murni-fakultas seni rupa dan desain-institut seni indonesia Padang Panjang.), H.2.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
dengan  menjual  isu  dan  program-program  yang  tidak  terlepas  dari nilai-nilai ideologis islam.
a. Hak pencalonan (Haqq al-Tarsyih) Hak  pencalonan  ialah  tindakan  seseorang  yang  mencalonkan dirinya  untuk  salah  satu  jabatan  pemerintahan  atau  fungsi  umum lainnya.  Di  sisi  lain,  tindakan  pencalonan  diri  yang  didalamnya mengandung  unsure-unsur  permintaan  akan  suatu  jabatan  tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat.
Adapun  pencalonan  yang  memiliki  unsure  permintaan  suatu jabatan  oleh  individu  tidak  diperbolehkan,  namun  boleh  hukumnya mencalonkan  seseorang  untuk  orang  lain,  karena  hal  tersebut  tidak mengandung unsure untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung  permintaan  kepada  umat  untuk  memilih  calon  yang layak.
b. Kampanye pencalonan
Apabila  pada  masa  kontemporer  ini  dalam  praktiknya pencalonan boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka  bagi  orang  yang  mencalonkan  dirinya  tidak  diperbolehkan untuk  melakukan  apa  yang  disebut    sebagai  kampanye    pemilihan yang dilakukan dengan memuji-muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seseorang calon boleh memperkenalkan  dirinya  kepada  para  pemilih  dan  menjelaskan gagasan  dan  langkah-langkah  kebijaksanaan  kerjanya.  Hanya  sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri 13 .
 Berebut kekuasaan dengan kampanye
13 Ashubli Muhammad., “perspektif hukum islam terhadap pencalonan diri dan kampanye untukjabatan politik,” Jurnal (perspektif hukum islam terhadap pencalonan diri dan kampanye untukjabatan politik) jurusan syariah STAIN bengkalis-riau ,  H. 14-17.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
Kampanye  dipahami  sebagai  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh organisasi  politik  atau  calon  yang  bersaing  memperebutkan kedudukan diparlemen dsb`
Untuk  mendapatkan  dukungan  massa  pemilih  disuatu  pemungutan suara 14

## Bukan Sembarang Kursi
Saat  ini  banyak  orang  yang  berebut  kursi.Bukan  sembarang kursi,  tetapi  kursi  yang  menarik  bagi  semua  orang.  Mereka  yang duduk  ditempat  itu,  suaranya  didengarkan,  printahnya  diikuti, keputusannya  dijadkan  pedoman,  berprestasi,  dan  tentu  siapa  saja yang duduk dikurssi itu akan mendapatkan sesuatu yang selalu dicari oleh  banyak  orang.  Kursi  yang  dimaksud  itu  tidak  lain  dan  tidak bukan adalah kursi kekuasaan.
Dulu  dizaman  kerajaan,  kekuasaan  tidak  diburu,  tetapi  cukup ditunggu,  berbeda  dengan  zaman  feodal  adalah  saat  orang  percaya pada  sistem  demokrasi  seperti  ahir-ahir  ini.Siapapun  bisa  menjadi bupati,  walikota,  gubernur,  anggota  DPRD,  DPR,  dan  bahkan Presiden.Semua jabatan yang harus diperoleh lewat pemilihan dengan melibatkan rakyat, maka siapa pun berpeluang untuk meaihnya.Siapapun  orangnya  boleh  mencalonkan  diri  asal  mau memenuhi syarat, berani dan merasa mampu.Lewat demokrasi, posisi atau peran seseorang bisa berubah denan cepat.Namun hal yang perlu disadari  adalah  bahwa  apapun  tidak  terkecuali  berdemokrasi  yang sedang  berjalan  saat  ini,  juga  ada  risiko.  Seseorang  yang  terlalu bersemangat,  prcaya  diri  tidak  memiliki  kemampuan  konkulasi politik,  kemudian  ikut  mencalonkan  diri  sebagai  pejabat  politik  dan gagal, maka akan kalah segala-galanya. Risiko juga kadang menimpa mereka  yang  sukses.Seseorang  menjadi  pejabat  politik  melakukan korupsi, ahirnya ditangkap KPK dan kemudian dipenjarakan.Kerugian dialami  oleh  rakyat,  mereka  diberi  janji-janji  indah  yang  kadang
14 Efriza, political explore , h.468.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
41
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
berlebihan.Tidak  sekedar  itu,  rakyat  juga  mendapatkan  pelajaran bahwa  jabatan  ternyata  bukan  pengabdian,  melainkan  media  untuk mendapatkan  keuntungan.  Cara  berfikir  demikian  itulah  menjadikan demokrasi  salah  arah,  rakyat  digiring  tidak  memilih  calon  pemimpin kompeten,berpengalaman,  mampu  memimpin  dan  menyejahterakan rakyat,  melainkan  sekedar  diajak  untuk  mengikuti  siyapa  yang memberikan  sesuatu  paling  menguntungkan.  Terjadilan  praktik  jual beli suara, money politik, suasana seba transaksional,dan efek negatif lainnya.  Bebagai  bentrok  terkait  pilkada  terjadi  di  beberapa  tempat dan  kasus-kasus  korupsi  sebenarnya  berawal  dari  praktik-praktik demokrasi yang tidak pada tempatnya.
Pemilihan  pejabat  politik  yang  berbiaya  tinggi  seperti  itu ternyata  membuahkan  resiko  negatif  lainnya.Dulu  kewibawaan  para pejabat  politik  atau  pemerintah  sedemikian  terasa,  namun  pada  ahir- ahir  ini,  tatkala  banyak  orang  berebut  kursi  kekuaaan,  maka  wibawa pejabat  politik  di  hadapan  rakyat  menjadi  semakin  hilang  karena sudah  diperebutkan  atau  dijual  belikan.Maka  jabatan  dan  kekuasaan tidak ubahnya barang dagang dipasar.Tidak ada kewibawaan di tengah pasar  atau  ditempat  tempat  orang  bertransaksi,  seperti  itulah  tatkala kondisi  jabatan  dan  kekuasan  jika  sudah  dipasarkan  dan diperebutkan.Kewibawaan pejabatnya juga semakin runtuh. 15
Kekuasaan  politik  yang  kita  bicarakan  adalah  kekuatan  untuk mengatur masyarakat 16

## B. PEMILIHAN UMUM
Pemilihan umum atau pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih  memilih  orang-orang  untuk  mengisi  jabatan-jabatan  politik tertentu.definisi  lain  menyebutkan  bahwa  pemilihan  umum  adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia  berdasarkan  pancasila  dan  undang-undang  dasar  1945. Pemilihan  umum  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  transparan,
15 Imam Masyarakat Tanpa Ranking (Membangun Bangsa Bersendi Agama) , h 10. 16 Magnis Franz.Suseno, Etika Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), H.36.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia 17
Pemilu  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalabdm  konsep Negara  hukum  dan  konsep  Negara  yang  menganut  Negara demokrasi 18
Abdurrahman  Wahid  dan  Amien  Rais  juga  sepakat  menjadikan demokrasi  sebagai  preferensi  final  bagi  system  politik  atau kenegaraan 19 .
1. Pemilu masa orde lama
Setelah  mengalami  perang  berang,  barulah  pada  tahun  1955 dilakukan  pemilihan  umum  yang  pertama  kalinya  dan  berhasil  ikut dalam kesepakatan tersebut. Partai-partai tersebut, dibawah ini:
 Partai Nasional (PNI)
 Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI)
 Nahdlatul Ulama (NU)
 Partai Komunis Indonesia (PKI)
 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Setelah  pemilihan  umum  1955  pemerintah  orde  lama  tidak  lagi melakukan  pemilihan  umum  bahkan  pihak  lemabaga  legislatif menyatakan  Bung  Karno  sebagai  Presiden  seumur  hidup.  Hal  ini berakhir sampai kejatuhan Bung Karno sampai  peristiwa G30SPKI.

## 2. Pemilihan pada masa orde baru
Pemerintah  orde  baru  mempersiapkan  pemilihan  umum  dengan matang,  yaitu  dengan  memasukkan  ABRI    dan  KORPRI  dalam perpolitikan Golkar. Karena strategi persiapan inilah pemilihan umum
17 Ritaudin M. S., “Jurnal TAPIs Teropong Aspirasi Poltik Islam,” Jurnal TAPIs Teropong Aspirasi Poltik Islam. Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Raden Intan . , 2008.
18 Solihin,Rahmat, “Jurnal Konstitusi.Vol II/No.1/Juni 2009.Referensi Islam Dalam memilih pemimpin,” PKK Fakultas Syariah IAIN Antasari. , h 43.
19 Murod Ma’mun, Menyingkap Pemikir Politik (Gus Dur dan Amien Rais) Tentang Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h 17.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
baru  selenggarakan  pada  tahun  1971  secara  lengkap.  Peserta pemilihan umum tahun 1971 adalah:
 Golongan Karya (Golkar)
 Partai Naisonal  Indonesia (PNI)
 Nahdlatul Ulama (NU)
 Partai Katholik
 Partai Murba
3. Pemilu masa orde reformasi
Setelah  suharto  jatuh  dan  diganti  oleh  Habibie,  di  indonesia
terjadi berbagai perubahan dibidang
politik diantaranya dikluarkannya:
 UU no 2 tahun 1999 tentang partai politik
 UU no 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum
 UU no 4 tahun 1999 tentang MPR dan DPR
Sistem pemilihan umum yang dipakai tidak terlalu berbeda dengan yang  dipakai  pada  pemilihan  umum  sebelumnya.  Landasan hukumannya adalah UU no 2 tahun 1999.
Pada  tahun  2004  diadakan  3  pemilihan  umum,  yaitu  pertama pemilu  legislatif,  sekaligus  untuk  memilih  anggota  DPR,  kedua pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  putaran  pertama,  ketiga pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  putaran  kedua.  Pemilihan umum legiislatif dilaksanakan berdasarkan UU no 12 tahun 2003 dan diikuti  24  partai,  tujuh  diantaranya  masuk  DPR  yaitu:  GOLKAR, PDIP, PPP, PKB, PARTAI DEMOKRAT, PKS, dan PAN 20
Ketika  soeharto  jatuh  digantikan  oleh  B.J.Habibie,  gerakan reformasi  menggulir  terutama  dibidang  politik  dan  pemerintahan Habibie  berusaha  untuk  menegakkan  demokrasi  dan  meminta pemilihan  umum  dipercepat  dengan  mengeluarkan  undang-undang
20 Syafiie inu kencana, Etika Politik (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), H.67-71.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
no.3 tahun 1999 tentang partai politik dan pemilu. Undang-undang ini membuka  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  setiap  orang  atau golongan untuk membentuk partai politik yang tadinya sangat terbatas dan  tertutup  pada  masa  orde  baru.  Menjelang  pelaksanaan  pemilu 1999  sudah  ada  150  parti  politik  tercatat  di  departement  kehakiman dan  perundang-undangan,  namun  hanya  48  partai  politik  yang memenuhi persyaratan dan diperkenankan ikut menjadi peserta pemilu 1999.
Atas  pertimbangan  besarnya  jumlah  partai  politik  yang  ada, serta  banyak  nya  partai  kecil  yang  tidak  memenuhi  syarat  perolehan suara  dalam  pemilu  1999  maka  melalui  undang-undang  no.12  tahun 2002, partai politik yang bisa diperkenankan ikut pemilu 5 april 2004 harus memenuhi pasal 9 yang menyatakan:
Untuk  dapat  mengikuti  pemilu  berikutnya,  partai  politik peserta pemilu harus:
1. Memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR.
2. Memperoleh  sekurang-kurangnya  4%  (empat  persen)  jumlah  kursi DPRD provinsi yang tersebar di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh indonesia, atau
3. Memperoleh  sekurang-kurangnya  4%  (empat  persen)  jumlah  kursi DPRD  kabupaten  atau  kota  yang  tersebar  di  ½  (setengah)  jumlah kabupaten atau kota seluruh indonesia.
Jika  suara  partai  politik  itu  mencapai  angka  2,5%  dari  jumlah  suara nasional, maka dia berhak menempatkan wakilnya di parlemen, tanpa mempermasalahkan  berapa  jumlah  kursi  hasil  konversi  suara  yang dimiliki  partai  politik  tersebut.  Sebagaimana  diketahui  bahwa pemilihan  umum  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan republik indonesia seperti diamanatkan  dalam  UUD  1945.  Sesuai  dengan  tuntutan  dan perkembangan  dinamika  masyarakat  seperti  yang  tercermin  dalam perubahan  UUD  1945,  pemilihan  umum  diselenggarakan  bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta utuk membentuk

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
pemerintahan  yang  demokratis,  kuat  dan  memperoleh  dukungan rakyat 21 .

## C. PARTISIPASI POLITIK
Bentuk Partisipasi Politik dalam Kegiatan Politik
a. Golongan  pejabat  partai  atau  pemimpin  partai.  Karena  dalam  sistem politik pemerintahan yang berlaku di indonesia, belum diperbolehkan adanya  calon  independen  non  partisan.  Semua  kandidat  harus menggunakan  perahu  partai,  sebab  proses  politik  harus  dilaksanakan oleh partai politik.
b. Anggota  partai  politik  dan  dan  kelompok  kepentingan  dalam  proyek sosial atau administratif. Kelompok ini merupakan mesin politik yang bekerja  semaksimal  menkin  membawa  perahunya  ke  pantai kemenangan. Pada proses pilkada inilah tampak apakah partai tersebut diminati  oleh  masyarakat  atau  tidak,  terutama  program-programnya, di  samping  plat  form  dari  sang  kandidat,  juga  amat  menentukan. Alternatif  ditawarkan  adalah  gabungan  dari  partai-partai  kecil  dapat berkolaborasi memenangkan pilkada. c. Golongan  masyarakat  pada  umumnya  seperti  ikut  berkampanye, mengirim tulisan tentang politik melalui media masa dan memberikan suara  dalam  pemilu.  Kelompok  ini  adalah  kelompok  yang  paling menentukan,  biasanya  ada  kantong-kantongnya,  ada  simpul- simpulnya,  yaitu  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  yang merupakan figur panutan.
d. Golongan  orang-orang  a  politis.  Kelompok  ini  adalah  mereka  yang sudah muak dari pemilu ke pemilu yang mereka lihat realitas empiris masa  kepemimpinan  pemenang  pemilu  sebelumnya  tidak  membawa perubahan,  janji  tinggal  janji.  Mungkin  juga  mereka  melihat  dari masing-masing calon tidak menunjukkan integritas keperibadian yang dapat  dijadikan  panutan.  Apa  yang  menjadi  janji  kampanye  adalah isapan  jempol  belaka.  Karena  yang  mereka  pahami  adalah  para
21 Iwan. Budi Prasetyo, (Analisis penetapan partai politik peserta pemilu) (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)., 2010), h 20.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
pejabat  itu  tukang  korupsi,  pembohong  dan  tidak  berpihak  pada rakyat 22
Kita  bisa  melihat  bagaimana  kuatnya  tarik-menariknya kepentingan  partisipan  partai  politik  dalam  pembahasan  peraturan yang  sangat  berkaitan  betul  dengan  kepentingan  diri  mereka,  maka perjuangannya  akan  habis-habisan  meski  tawar-menawar  dan negosiasi juga tetap terjadi. Tak heran, jika untuk mengesahkan RUU pemilu ini pun (yang kemudian menjadi UU no.8 tahun 2012 tentang pemilu  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD),  rapat  paripurna  DPR  yang harus dilakukan selama 2 (dua) hari, agar bisa ketok palu 23

## D. REKRUTMEN POLITIK

## 1. Wacana Rekrutmen Politik
Rekrutmen  merupakan  kenyataan  yang  serba  hadir  dalam segala kehidupan politik, terutama dalam rangkaian kehidupan proses sosialisasi  dan  partisipasi  politik  dalam  masyarakat.  Berikut  ini  akan dikemukakan  beberapa  pengertian  tentang  rekrutmen  politik dimaksud:
Miriam  Budiarjo  mendefinisikan  rekrutmen  politik  sebagai seleksi  kepemimpinan  ( selection  of    leadership), mencari  dan mengajak  orang  yang  berbakat  untuk  turut  aktif  dalam  kegiatan politik.  Dalam  hal  lembaga  kegiatan  politik,  rekrutmen  politik merupakan  fungsi  dari  partai,  yakni  rangkaian  peluasan  lingkup partisipasi politik.
Ramlan  Surbakti  dalam  bukunya memahami  ilmu  politik mengemukakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau  seleksi  dan  pengangkatan  seseorang  atau  sekelompok  orang untuk melaks  anakan sejumlah peranan dalam sistem politik.
22 M. S., “Jurnal TAPIs Teropong Aspirasi Poltik Islam.”
23 Husein Harun, Pemilu Indonesia , 2014, H.12.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
Rush  dan  Althof,  mendefinisikan  rekrutmen  politik  sebagai  proses yang  individu-individunya  menjamin  dan  mendaftarkan  diri  untuk menduduki  suatu jabatan.  Lebih  lanjut,  Rush  dan  Althof  mengatakan bahwa rekrutmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah.
Berdasarkan  pengertian-pengertian  yang  telah  dikemukakan oleh  tiga  atau  empat  orang  teoritikus  politik  diatas,  dapat  ditegaskan disini  bahwa  rekrutmen  politik  adalah  proses  penempatan  individu- individu  pada  suatu  jabatan  politik  atau  jabatan  administratif  melalui seleksi politik yang diselenggarakan oleh lembaga politik, baik secara formal  melalui  pemilihan  umum,  yang  diselenggarakan  oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun secara informal seperti penunjukan.
Menurut  A.A.  Said  Gatara  dan  Moh.  Dzulkiah  Said,  dilihat dari  sifatnya,  proses  Rekrutmen  politik  itu,  paling  tidak  ada  tiga, seperti berikut ini:
Top  down, Artinya  Rekrutmen  politik  yang  berasal  dari  atas  atau orang-orang  yang  sedang  menjabat.Sifat  ini  misalnya  adalah penunjukan pribadi dan seleksi pengangkatan.
Bottom  up, artinya  proses  Rekrutmen  politik  yang  berasal  dari masyarakat  bawah  seperti  proses  mendaftarkan  diri  dari  individu- individu  untuk  menduduki  suatu  jabatan.  Contoh  sifat  ini  adalah individu-individu  melamar  kepada  partai  politik  untuk  maju  sebagai kandidat anggota legislatif ataupun calon kepala daerah.
Dalam  kerangka  analisis  kehidupan  politik  dan  kekuasaan, Charles F. Andrian menyampaikan apa yang juga disampaikan Harold D.  Laswell dan Abraham  Kaplan (1950) mengenai sumber daya bagi aktor  politik.  Inti  dasar  kerangka  analis  Andrean  adalah  bahwa perjalanan  kekuasaan  yang  efektif  bagi  seorang  aktor  sangat bergantung  pada  sumber  daya  politik  yang  tersedia.  Sumber  daya  itu adalah:  (1)  Sumber  daya  fisik  yang  meliputi  alat-alat  kekuasaan pemaksa  seperti  senjata.  (2)  Sumber  daya  ekonomi  yang  terdiri  dari kekayaan, pendapatan, kontrol atas barang dan jasa. (3) Sumber daya

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
48
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
normatif,  yang  melingkupi  moralitas,  kebenaran,  kehormatan,  tradisi, legitimasi,  dan  wewenang.  (4)  Personal  yang  meliputi  kharisma pribadi  (ketokohan),  daya  tarik,  persahabatan,  kasih  sayang  dan popularitas.  (5)  Sumber  daya  keahlian,  yakni  sumber  daya  politik berupa  penguasaan  informasi,  pengetahuan,  ketrampilan,  inteligensi, serta  keahlian  teknis.  Untuk  lebih  mudah  memahami  dapat  dilihat pada tabel berikut.
2. Rekrutmen Politik melalui Pemilu
Rekrutmen politik melalui pemilihan umum atau pemilu sudah lazim dilaksanakan di hampir semua negara, khususnya negara-negara demokratis.  Hanya  saja,  yang  membedakan  satu  sama  lain  terletak pada  mekanisme  dan  masa  jabatan.  Di  indonesia,  telah  berlangsung sebanyak  sembilan  kali,  yakni:  Pemilu  tahun  1955,  pemilu  tahun 1971,  pemilu  tahun  1977,  pemilu  tahun  1987,  pemilu  tahun  1992, pemilu  tahun  1997,  pemilu  tahun  1999,  dan  pemilu  tahun  2004. Kecuali  pemilu  tahun  2004,  pemilu-pemilu  sebelumnya  dilaksanakan dalam kerangka merekrut para anggota dewan legislatif, baik di pusat (DPR  RI)  maupun  di  daerah  (DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota).Salah satu  tugas  dari  para  anggota  dewan  legislatif  yang  sukses  terekrut (terpilih)  adalah  memilih  kepala  pemerintahan.  Di  pusat  mereka memilih presiden dan wakil presiden, dan di daerah  mereka memilih gubernur atau bupati/walikota 24

## KESIMPULAN
Bedasakan  hasil  penjelasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pencalonan dan kampanye untuk meraih jabatan politik tertentu dapat dibenarkan  menurut  hukum  islam  bagi  seseorang  yang  dalam  dirinya terdapat  dua  hal.  Pertama,  memiliki  kapasitas,  kapabilitas,  dan akseptabilitas    yang  memadai  untuk  mengemban  jabantan  yang  ia

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
mencalonkan  dan  mengkampanyekan  dirinya  untuk  menggapainya. Kedua,  motivasi  utamanya  tentu  semata-mata  untuk  mencari keridhaan Allah dan demi merealisasikan kemaslahatan publik, bukan untuk  menggapai  kepentingan  pribadi  dan  atau  bukan  sarana  untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif bagi kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Assubri,  M. Jurnal  (Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Pencalonan Diri,  Dan  Kampanye  Untuk  Jabatan  Politik), Bengklelis-Riau  : Jurusan Syariah STAIN, 2016. Efriza. Political  Ekplore  (  Sebuah  Kajian  Ilmu  Politik  ). Bandung: Alfabeta, 2012. Pasolong, H. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta, 2010. Ritaudin,  M.  Sidi. Jurnal  Tapis, Bandar  Lampung:  Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2009. Ritaudin,  M.  Sidi. Jurnal  Tapis  Teropong  Aspirasi  Poltik  Islam, Bandar  Lampung:  Fakultas  Ushuluddin  Institut  Agama  Islam  Raden Intan, 2008.
Toha, M. Birokrasi Politik, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010. Wirawan. Kepemimpinan, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2013. Suprayogo,  Imam. Masyarakat  Tanpa  Ranking (Membangun  Bangsa Bersendi Agama). Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013. Cangara,  Hafied. Komunikasi  Politik ,  Jakarta:PT  Graphindo  Persada, 2009.
Ritaudin,  M.  Sidi.  Jurnal  TAPIS.Vol,4/No.2/Juli-Desember.Etika
Keteladanan Dalam Kepemimpinan Politik Islam. Rosana,  Elya.  Jurnal  Tapis.Vol  3/No2/Januari-Juni.2006.Partisipasi
Politik Dan Pemimpin Masa Depan.
Budi  Prasetyo,  Iwan.    Skripsi  (Analisis  Penetapan  Partai  Politik Peserta Pemilu), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010. Husein, Harun. Pemilu Indonesia, Jakarta: Perludem, 2014.

## Nadirsah Hawari,  Rahma, Sinta, Asep:TARSYIH KEPEMIMPINAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 02 Januari – Juni 2019
Putra,  Andiko.  Fenomena  Perebutan  Kursi  "Jabatan"  Legislatif Sebagai Objek Penciptaan Seni Lukis.Prodi Seni Murni-Fakultas Seni Rupa Dan Desain-Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Duveger,  Maurice Sosiologi  Politik ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2010 Cribbin,  James  J. Kepemimpinan  Strategi  Mengefektifkan  Organisasi, Jakarta: PT Gramedia, 1990.
Murod,  Ma'mun. Menyingkap  Pemikir  Politik  (Gus  Dur  Dan  Amien Rais) Tentang Negara , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999. Magnis,  Franz  Suseno. Etika  Politik ,  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2016.
Solihin,  Rahmat.  Jurnal  Konstitusi.Vol  II/No.1/Juni  2009,  Referensi Islam Dalam  Memilih Pemimpin.Jakarta:PKK  Fakultas Syariah IAIN Antasari
Supriyanto,  Didik,.  Menjaga  Independensi  Penyelenggara  Pemilu (Disertai Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu).
Syafiie,  Inu  Kencana. Etika  Politik ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada .