## ARTIKEL
PEMIKIRAN UNTUK MENGELUARKAN

## PETANI DARI KEMISKINAN

## Bustanul Arifin

## RINGKASAN
Petani di Indonesia merupakan masyarkat yang sebagian besar (sekitar 55%) masuk dalam kelompok penduduk miskin. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung cukup efektif diarahkan terutama kepada para petani ini. Apalagi para petani menjadi sasaran yang terkena dampak cukup signifikan dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden tentang strategi tiga jalur (triple-track strategy) platform pembangunan yang lebih pro-growth, pro-employment dan propoor, salah satunya adalah melalui revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Saat ini masyarakat menunggu upaya konkrit dari pemerintah untukpenyerapan tenaga kerja. pengurangan disparitas pendapatan di perdesaan dan aliran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya.
Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pengentasan kemiskinan, antara lain peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan usaha ekonomi produktif dan perbaikan infrastruktur vital di perdesaan, serta diperlukan program pengentasan kemiskinan yang tegas antara misi sosial pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan skala komersil.

## PENDAHULUAN
Tulisan ini adalah beberapa pemikiran untuk mengeluarkan petani dari jeratan kemiskinan, tidak hanya meletakkan petani sebagai produsen bahan pangan dan produk pertanian lainnya, tapi juga memperlakukan petani sebagai bagian yang signifikan dalam peta pengentasan kemiskinan secara umum. Saat ini, sebagian besar (55 persen) dari jumlah penduduk miskin di Indo nesia adalah petani, dan 75 persen dari petani miskin itu adalah petani tanaman pangan. Fakta tersebut adalah bagian sangat strategis dalam peta 36 juta penduduk miskin di Indo nesia (17 persen dari total penduduk), karena lebih dari 15 juta orang miskin tersebut berada di daerah pedesaan, dan umumnya berhubungan langsung dan tidak langsung dengan sektor pertanian. Pemikiran ini tentu akan lebih strategis dari sekadar debat publik berkepanjangan apakah Indonesia telah
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
mencapai swasembada atau belum, atau apakah Indonesia perlu mengimpor beras atau
tidak.
Ideologi kebijakan impor beras yang menimbulkan kontroversi tidak produktif dan bergulir ke ranah politik, konon dibangun berdasarkan kepedulian terhadap kaum miskin, terutama dari kalangan petani. Pemikiran tersebut tentu tidak salah, walaupun telah menegasikan faktor utama penyebab melonjaknya warga miskin baru (tepatnya: warga yang mengalami penurunan daya belt mendadak), yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya. Kenaikan harga BBM itulah yang turut berkontribusi pada laju inflasi tahunan sepanjang 2005 sampai mendekati 18 persen, dan bahkan gelombang pemutusan hubungan kerja dan ancaman pengangguran yang demikian rumit.
Walau masih simpang-siur, kebijakan impor beras tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pangan murah (cheap food policy) yang konon pro-rakyat miskin dan telah dilaksanakan melalui program beras untuk keluarga miskin (raskin). Program raskin sendiri adalah penyempurnaan dari instrumen operasi pasar murni (OPM) dan operasi pasar khusus (OPK) karena penurunan daya beli sejak krisis ekonomi 1997. Waktu itu, argumen yang berkembang adalah fakta hasil Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1999 yang menyebutkan bahwa sebagian besar (76 persen) rumah tangga Indonesia adalah konsumen beras (net consumer) dan hanya 24 persen sisanya produsen beras (net producer). Di daerah perkotaan, net consumer beras adalah 96 persen atau hanya 4 persen saja yang merupakan net producer beras. Di daerah pedesaan, net consumer beras sekitar 60 persen atau hanya 40 persen penduduk desa yang merupakan net producer beras. Pada intinya, karena beras juga merupakan makanan pokok dengan karakteristik permintaan yang tidak elastis perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumsi beras maka kelompok miskin itulah yang menderita cukup parah karena perubahan harga beras.
Dalam perjalanannya, pemikiran kebijakan pangan murah tersebut memperoleh kritik yang cukup keras, karena dianggap tidak memberikan insentif yang cukup kepada petani padi dan bahan pangan lain untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Sejak krisis ekonomi itu, spread harga atau marjin biasanya dalam %, untuk ukuran efisiensi pemasaran & pelaku mana yang memperoleh margin tersebut antara harga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat konsumen melebar sangat besar, dari sekitar Rp 400 sampai melebihi Rp 2000 per kilogram. Implikasinya adalah bahwa nilai tambah pengolahan dan perdagangan beras tidak dinikmati oleh petani dan konsumen. tapi lebih banyak oleh pedagang, penggilingan padi dan pelaku lain. Hal itu dapat juga diterjemahkan bahwa sistem pasca panen dan distribusi beras di dalam negeri tidak efisien dan menyisakan fenomena asimetri pasar yang menjadi kendala serius dalam pembangunan ekonomi. Fokus kebijakan pangan di Indonesia perlu diarahkan untuk meningkatkan harga gabah dan menurunkan
PANGAN
harga beras atau untuk mengurangi spread harga gabah dan beras. yang masih memberikan keuntungan bagi usaha penggilingan padi dan perdagangan beras.
Beberapa ekonom pertanian sebenarnya telah mengusulkan strategi kebijakan kecukupan pangan (food adequacy), untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat dijangkau dan aman dikonsumsi masyarakat luas. Strategi ini adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh dimensi ketahanan pangan. khususnya di tingkat mikro rumah tangga, karena ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting: ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas. Di tingkat rumah tangga, tingkat ketersediaan pangan (atau tepatnya kecu kupan pangan) diukur dengan membanding- kan tingkat konsumsi energi dan protein dengan angka kecukupan gizi (AKG). Indonesia memiliki standar AKG yang dihasilkan dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-VI, pada Mei 2004, yaitu 2.000 kilokalori (kkal) dan 52 gram protein untuk tingkat konsumsi, serta 2.200 kkal dan 57 gram pada tingkat penyediaan. Saat ini, tingkat kecukupan energi telah mencapai 90.4 persen dan kecukupan protein sebesar 106 persen konsumsi dan 134 persen penyediaan, walau masih didominasi protein nabati sebesar 64 persen. Hal yang perlu diperhatikan adalah masih terdapat defisit konsumsi energi untuk kelompok pendapatan rendah sampai 28.2 persen dan kelompok pendapatan sedang sampai 25,7 persen (Dihitung dari data hasil Susenas 2002, Badan Pusat Statistik-BPS).
Implikasinya adalah bahwa dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. kedua paket kebijakan pangan murah dan kecukupan pangan masih belum cukup. Pengentasan kemiskinan perlu bervisi pemberdayaan masyarakat, sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja produktif di pedesaan dan perkotaan. Perbaikan keterkaitan (linkages) aktivitas ekonomi di pedesaan dan perkotaan diharapkan mampu meningkatkan arus pergerakan produk dan jasa, yang sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dimensi lain yang perlu dicover adalah struktur usahatani keluarga. sistem produksi yang tidak efisien, sampai pada aspek distribusi dan tataniaga beras yang sangat tidak berpihak pada petani
Edisi No. 46/X\7Januari/2006
produsen. Pengentasan kemiskinan perlu memper-timbangkan aspek kepemilikan atau penguasaan lahan yang amat marjinal, akses terhadap faktor produksi dan teknologi baru, dan sebagainya.
Kasus ledakan gizi buruk dan gizi kurang di Nusa Tenggara Barat, misalnya, adalah salah satu dari contoh buruknya sinergi antara ketersediaan pangan di tingkat makro dan aksesibilitas individu dan rumah tangga terhadap bahan pangan. Sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin suatu daerah lumbung beras yang memilikisurplus produksi 400 ribu ton per tahun, tapi cukup banyak penduduknya yang tidak memiliki akses terhadap pangan. Mereka inilah yang masuk dalam kategori penduduk miskin dan memiliki akses buruk terhadap pangan. Apabila pembangunan ketahanan pangan difokuskan langsung pada kelompok miskin ini, maka manfaatnya akan terlihat secara jelas ketika kelompok pendapatan rendah ini telah mampu memenuhi kecukupan pangan, baik energi maupun proteinnya. Hal ini pun merupakan langkah penting dalam upaya mengeluarkan petani dari kemiskinan, sebagaimana komitmen Indonesia dan negara-negara lain di dunia dalam melaksakan Tujuan Pembangunan Milenium atau MillineumDe velopment Goals =MDGs, yaitu me-ngurang proporsi penduduk yang hidup dalam kondis kemiskinan dan kelaparan, sampa setengahnya pada tahun 2015 nanti.

## PEMBANGUNAN PERTANIAN
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
Secara teoritis, pembangunan pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan, melalui peningkatan jumlah ketersediaan pangan dan perbaikan akses atau daya beli terhadap pangan. Sejarah pembangunan pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui verietas unggul, lonjakan produksi peternakan dan perikanan telah terbukti mampu mengatasi persoalan kelaparan dalam tiga dasa warsa terakhir. Peningkatan produktivitas dan perbaikan pendapatan petani telah berkontribusi pada perbaikan ekonomi perdesaan, sehingga akses dan daya beli terhadap bahan pangan juga meningkat. Dalam konteks ini, penganekaragaman
Edisi No. 46/XV/.lanuari/2006
pangan pun berlangsung cukup baik sehingga kualitas dan pemenuhan gizi seimbang juga lebih terjamin. Cukup banyak strategi pengentasan kemiskinan telah menge- depankan aspek penyediaan pangan, akses terhadap bahan pangan, baru kemudian memfokuskan pada stabilitas harga pangan atau strategi pembangunan jangka panjang lainnya.
Akan tetapi, setelah "berhasil" dalam periode tumbuh tinggi sampai pertengahan tahun 1980-an, pada awal dekade 1990-an, pembangunan pertanian Indonesia tidak mampu melepaskan dari jebakan kemiskinan yang memang lebih bersifat struktural. Sektor pertanian mengalami fase dekonstruktif dan tumbuh rendah sekitar 3,4 persen karena proteksi besar-besaran pada sektor industri, apalagi berlangsung melalui proses konglomerasi yang merapuhkan fondasi ekonomi yang sebenarnya. Ketika krisis ekonomi menimbulkan pengangguran besar dan limpahan tenaga kerja dari sektor perkotaan tidak mampu tertampung di sektor perdesaan, pertanian pun harus menanggung beban ekonomi-politik yang tidak ringan. Ketangguhan sektor ini yang sempat dibanggakan pada saat puncak krisis moneter akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama karena pembangunan pertanian dan proses transformasi ekonomi tidak dapat hanya disandarkan pada kenaikan harga-harga (inflasi) semata. Pergerakan tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan dan sebaliknya yang berlangsung cukup mulus sebelum krisis ekonomi tidak dapat lagi terjadi tanpa biaya sosial yang cukup tinggi. Sektor pendukung industri dan jasa yang selama itu mampu mengimbangi naiknya permintaan aggregat karena pertumbuhan penduduk, sejak krisis ekonomi belum mengalami pemuiihan yang berarti karena rendahnya investasi, kapasitas dan aktivitas produksi yang memperluas kesempatan kerja.
Fenomena itulah yang juga berkontribusi pada peta kemiskinan akhir-akhir ini, yang secara ironis harus juga ditanggung oleh sektor pertanian dan perdesaan. Tabel 1 menyajikan perkembangan terakhir data kemiskinan, termasuk potret kemiskinan di daerah pedesaan, yang umumnya berkait dengan sektor pertanian. Bagi petani sendiri, betapa konstituen paling besar dari
Pangan
pembanguan pertanian tersebut, yang telah berjuang keras mengangkat harkat dan martabat bangsa, serta turut serta berkontribusi pada keberhasiian sistem ekonomi-politik nasional, ternyata tidak mampu menikmati keberhasiian tersebut secara baik.
Paradoks seperti di atas memang cukup menyakitkan karena secara teoritis dan empiris, para ahli dan pejuang sektor pertanian merasa sangat yakin bahwa sektor vital tersebut telah dipercaya sebagai pengganda pendapatan (income multiplier) yang paling efektif dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan empat dekade sebelum
label 1. Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskha n
Tahun Garis Kemiskinan Pendu dukdi bawah garis kemiskinan Rp/kapita/bulan Jumlah (ju a : Persentase (%) Kota Desa Kota Desa Kota+ Desa Kota Desa Kota+ Desa 1976 4.522 2,849 -o.o 44.2 54.2 33.8 40.4 40.1 1978 4,969 2,981 8.3 38.9 47.2 30.8 33.4 33.3 1980 6,831 4,449 9.5 32.8 42.3 29.0 28.4 28.6 1981 9.777 5,877 9.3 31.3 40.6 28.1 265 26.9 1984 13,731 7,746 9.3 25.7 35.0 23.1 21.2 21.6 1937 17,381 10,294 9.7 20.3 30.0 20.1 -6.1 17.4 1993 20,614 13,295 9.4 17.8 27.2 "5.8 14.3 15.1 1993 27.905 18,244 8.7 17.2 25.9 13.5 13.8 13.7 1996 38,246 27,413 7.2 15.3 22.5 9.7 12.3 11.3 1996/a 42,032 31,366 9.6 24.9 34.5 13.6 19.9 17.7 1998/b 96,959 72,780 17.6 31.9 •-'-9.5 21.9 25.7 24.2 1999/c 92,409 74,272 15.7 32.7 48.4 19.5 26.1 23.5 2000/c 91,632 73.648 12.3 26.4 38.7 14.6 22.4 19.1 2001 /c 100,011 80,382 8.6 29.3 37.9 9.8 24 8 18.4 2002/c 130,499 96,512 13.3 25.1 38.4 14.5 21.1 18.2 2003/c 138,803 105,888 '2.2 25.1 37.3 13.6 20.2 17.4 2004/c 143,455 108,725 11.4 24.8 36.1 12.1 20.1 16.7
Keterangan at Menggunakan garis kemiskinan merurut definisi BPS tahun 1998 b/ Menggunakan data Susenas Desember 1998 (khusus) d Menggunakan data Susenas reguler.
Sumber: Badan Pusat Statistik (berbagai tahun)
pangan
Peluso, para peletak dasar analisis ekonomi pembangunan modem seperti Professor John Mellordan Professor Bruce Johnston (1995), dan generasi sesudahnya seperti Professor Alain de Janvri, Professor Peter Timmer telah berkali-kali mengatakan bahwa sektor pertanian sangat potensial untuk mening katkan produktivitas tenaga kerja perdesaan. Pembangunan pertanian yang menjadi basis pembangunan ekonomi hampir seluruh negara di dunia akan meningkatkan produktivitas tanaman, terutama bahan pangan. melalui intensifikasi penggunaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi secara optimal. Apabila pendapatan petani ikut meningkat sekalipun tingkat harga tidak berubah maka ekonomi pedesaan akan berputar lebih baik, karena tingkat pengeluaran terhadap produk-produk non- farmjuga meningkat. Pembangunan pertanian menjadi landasan utama menuju modemisasi pembangunan ekonomi, tanpa berlebihan untuk saling bersubstitusi (trade-off) antara sektor pertanian, industri dan jasa.
Paling tidak, empat dari delapan poin dalam MDGs berhubungan langsung dengan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian secara umum, yaitu mengurangi proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan peranan wanita, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan tingkat global (Lihat Kotak 1.1). Empat poin lainnya juga secara tidak langsung berhubungan dengan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian. misalnya akses terhadap pangan bermutu akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. peningkatan pendapatan yang diperoleh dari perbaikan produktivitas pertanian dapat digunakan untuk memacu investasi pendidikan anak-anak dan pengembangan sumberdaya manusia dan sebagainya.
Bagi Indonesia persoalan menjadi lebih pelik karena jumlah petani gurem dengan lahan tidak sampai 0.5 hektar semakin lama semakin banyak. Hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pertanian meningkat menjadi 25,4 juta dari sekitar 20,8 juta pada tahun 1993 atau meningkat sebesar 2,2 persen per tahun. Jumlah petani gurem pun ikut meningkat dari 10,8 juta (52,7 persen) menjadi 13,7 juta (56,5
Edisi No. 46/XY7Januari/2006
persen) rumah tangga. Sebagaimana dapat diduga, sebagian besar dari petani gurem tersebut berada di Jawa karena 75 persen petani Jawa tergolong gurem atau meningkat dari 70 persen pada tahun 1993. Maksudnya, saat ini hanya 25 persen dari seluruh petani di Jawa yang dapat dikatakan berkecukupan dan tidak terjerat kemiskinan. Potret petani sebaliknya terjadi di Luar Pulau Jawa. Rumah tangga petani di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Iain-Iain umumnya menguasai lahan rata-rata cukup besar, dan hanya 34 persen dari rumah tangga petani di sana yang tercatat menguasai lahan di bawah 0,5 hektar. Namundemikian, kecenderungan peningkatan jumlah petani gurem di Luar Jawa ini pun terjadi karena pada Sensus Pertanian 1993 tercatat 31 persen perlu diperhatikan dengan seksama mengingat, terutama apabila ancaman penurunan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani dapat menjadi semakin besar. Proses pemiskinan petani seperti ini walaupun terasa terlalu simplistik jelas dapat berimplikasi sangat luas, baik secara ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan.

## MERGEFORMAT
Teori dasar kemiskinan yang disampaikan pemenang Hadiah Nobel Ekonomi Professor Amartya Sen, semakin jelas terbukti di Indonesia. Menurut Sen yang asli India tersebut, petani miskin karena tidak memiliki kemampuan (entitlement) bahkan tidak memiliki kemerdekaan (freedom) untuk melakukan sesuatu bagi keluarga dan bangsanya. Sen berupaya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, tidak hanya fakta bahwa petani tidak memiliki penghasilan yang memadai atau "akibat" dari suatu kemiskinan, namun lebih banyak tentang buruknya akses atau "sebab" terjadinya suatu kemiskinan. Dapat dibayangkan, dampak berantai yang pasti terjadi, apabila petani tidak memiliki akses terhadap lahan sebagai faktor produksi terpenting dalam suatu budidaya pertanian (agriculture), pastilah upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani tidak akan mencapai hasil optimal. Lebih-lebih lagi, perbaikan akses ini menjadi begitu krusial dan sangat vital dalam dimensi bisnis
pangan

## Kotak 1

## Millenium Development Goals, 1990-2005

## Eradicate extreme proverty and hunger
Halve the proportion of people with less than US$ 1 a day
Halve the proportion of people who suffer from hunger Achieve universal primary education
Promote gender equality and empower woman
Reduce child mortality Imrpove maternal health

## Combat HIV/AIDS, malaria, and other disease

## Ensure environmental sustainability
Integrate sustainable development into country policies and reverse loss of
environmental resources
Develop a global partnership for development, including market access
Reduce average tarifffs on agricultural products Reduce domestic and export agricultural subsidies in OECD countries
Sumber: http://www.developmentgoals.org
pertanian (agribusiness) yang sangat mengedepankan kesatuan sistem dan tata- nilai yang utuh dari hulu, tengah, hilir dan pendukung seperti akses pasar, pemasaran, perbankan, pendidikan, penyuluhan, dan kebijakan pemerintah yang relevan.

## PERAN PENDAPATAN LUAR USAHATANI
Sejak dua dekade terakhir, peran pendapatan luar usahatani (off-farm income) menjadi komponen yang sangat penting bagi ekonomi rumah tangga petani. Data yang dianalisis dari Sensus Pertanian tahun 1983 dan 1993, serta dari Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 1993 dan 2002 menunjukkan bahwa selama 20 tahun terakhir (periode 1983-2002), pendapatan rumah tangga perdesaan meningkat sebesar 2,4 persen per tahun. sementara pendapatan yang berasal dari dalam usahatani (on-farm income) hanya meningkat sebesar 1,10 persen per tahun. Pergeseran pangsa sektor luar usahatani terutama terjadi pada periode sepuluh tahun terakhir (1993-2002) terutama terjadi setelah pandapatan usahatani dari tanaman pangan menurun drastis, sementara pendapatan dari upah/gaji dari luar pertanian meningkat pesat. Sektor luar usahatani yang
PANGAN
meningkat pesat adalah perdagangan. transportasi, dan jasa; sementara pendapatan dari industri pedesaan terlihat stagnan. Tabel 2 menunjukkan kecenderungan perubahan komposisi pendapatan masyarakat atau rumah tangga perdesaan selama 20 tahun terakhir.
Pada periode 1983-1993. pangsa pendapatan rumah tangga pedesaan yang berasal dari dalam usahatani atau pertanian secara umum masih tercatat di atas 50 persen, namun menurun secara signifikan sejak pertengahan dekade 1990an. Fenomana penurunan produksi sebagian besar tanaman pangan karena "kejenuhan' produktivitas atau tidak adanya lonjakan produktivitas dalam beberapa komoditas pangan penting dan karena semakin menariknya aktivitas usaha ekonomi di luar pertanian diperkirakan menjadi penyebab utama peningkatan peran sektor or7- farm tersebut di atas. Disamping itu, sektor pertanian memang secara umum mengalami "transformasi" dari sektor pangan ke sektor perkebunan, peternakan, perikanan dan hortikultura, sebagai konsekuensi logis dari semakin membaiknya harga-harga komoditas non-pangan tersebut serta beberapa "terobosan" kebijakan pemerintah dalam
Edisi No. 46/X\7Januari/2006

## Tabel 2. Perubahan Komposisi Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan 1983, 1993 dan 2002
(dalam ribuan Rupiah. dihitung pada harga konstan 1993)
Sumber Pendapatan 1983 1993 1993* 2002* 1. Upah/Gaji 306,9 (22,1%) 387,0 (22,0%) 682,4 (29,1%) 805,3 (30,9%) 2. Pertanian 785,4 (56,5%) 880,0 (50,0%) 673,5 (28,8%) 901,9 (34,5%) 3. Luar pertanian 154,6 (11,1%) 200,0 (11,4%) 469,5 (20,0%) 539,1 (20,7%) 4. Penyewaan aset 122,4 (8,8%) 195,2 (11,1%) 295,6 (12,6%) 165,2 (6,3%) 5. Kiriman (transfer) " 67,9 (3,9%) 83,6 (3,6%) 207,4 (7,9%) 6. Transaksi keuangan ' ~ 138,3 (5,9%) 26,1 (1,0%) Total Pendapatan 1.390,4 1.760,0 2.342,7 2.609,4 Kemiskinan Pedesaan - - 13,8% 21,1%
Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase
Sumber: Sensus Pertanian untuk Tahun 1983 dan 1993
Survai Sosial Ekonomi Nasional untuk Tahun 1993* dan 2002*
peningkatan ekspor non-migas yang sebagian besar berasal dari subsektor atraktif tersebut.
Hal yang cukup menarik untuk disampaikan di sini adalah perubahan karakteristik pendapatan rumah tangga perdesaan sebelum, selama dan pasca krisis ekonomi tahun 1998. Misalnya, pangsa pendapatan dari dalam sektor pertanian pada dekade terakhir meningkat dari 29 persen pada tahun 1993 menjadi 35 persen pada tahun 2002. Peningkatan pendapatan dari dalam sektor pertanian secara signifikan pasca krisis ekonomi pun sebenarnya konsisten dengan peningkatan tenaga kerja di sektor perdesaan dari 61 persen pada tahun 1996 menjadi 65 persen pada tahun 2001 (tidak ada dalam tabel, data berasal dari Survai Tenaga Kerja Nasional BPS, 1996 dan 2001). Penjelasan lain dari gejala peningkatan pendapatan pertanian pasca krisis ekonomi adalah karena peningkatan harga beberapa komoditas pertanian, terutama komoditas ekspor yang berasal dari subsektor perkebunan dan perikanan, karena anjloknya
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
nilai tukar rupiah pada periode krisis. Pada puncak krisis ekonomi itu, harga nominal kopi tercatat jauh di atas Rp 10.000, harga karet di atas Rp 8.000, bahkan harga udang tercatat di atas Rp 100.000 per kilogram. Namun demikian, kenaikan harga karena anjloknya nilai tukar rupiah tersebut tentu saja tidak dapat dijadikan panduan kebijakan pembangunan pertanian, karena krisis ekonomi juga berhubungan dengan naiknya harga-harga umum (inflasi tinggi), anjloknya daya beli masyarakat dan pengangguran (stagnansi), yang akhirnya akan menurunkan aktivitas perputaran ekonomi secara umum.
Selama dekade terakhir, diversifikasi pendapatan rumah tangga perdesaan memang semakin besar dan dalam, terutama setelah aktivitas usaha kecil menengah, perdagangan dan jasa lainnya semakin masuk ke hampir seluruh pelosok pedesaan. Hal tersebut juga sangat berkaitan erat dengan kenaikan tingkat permintaan efektif (effective demand) di perdesaan. karena total pendapatan rumah tangga secara umum juga
PANGAN
meningkat (Lihat Tabel 2). Pangsa pendapatan rumah tangga yang berasal dari upah juga meningkat seiring dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih besar karena skala ekonomi yang juga meningkat. Dari sekitar 30 persen pendapatan rumah tangga perdesaan yang berasal dari upah/gaji, sebagian besar dari upah tersebut berasal dari upah luar usahatani (19 persen pada tahun 1993 dan 22 persen pada tahun 2002. data tidak tercantum dalam Tabel 2). Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa selama sepuluh tahun terakhir. pangsa transaksi lain di pedesaan seperti kiriman uang dari sanak famili dari luar pedesaan, penerimaan dari sewa aset, serta transaksi keuangan di perdesaan juga mengalami peningkatan pesat.
Catatan lain adalah bahwa interpretasi terhadap perubahan kecenderungan di atas perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat perbedaan penggunaan data dari suatu aktivitas yang berbeda (Sensus Pertanian dan Survai Sosial Ekonomi Nasional-Susenas) walaupun masih dalam lingkup Badan Pusat Statistik-BPS. Namun demikian, melihat kecenderungan pergeseran dominasi peran aktivitas luar usahatani (off-farm) yang cukup konsisten, maka dapat diperkirakan bahwa hasil analisis dari data Sensus Pertanian 2003 jika telah tersedia bagi publik tidak akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Pada kondisi keterbukaan ekonomi yang cukup besar seperti saat ini, maka petani tanaman pangan pokok seperti padi dan palawija akan sangat sulit mengandalkan ekonomi rumah tangganya hanya dari sektor usahatani on- farm. Selain karena semakin murahnya harga komoditas tanaman pangan secara relatif dan bahkan komoditas pertanian lainnya secara umum, perubahan teknologi pertanian yang terjadi pada tiga dekade terakhir juga telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi usahatani. Petani skala kecil dan tidak mampu menggapai skala ekonomi usahatani, umumnya tidak mampu menikmati manfaat besar dari efisiensi usahatani, sehingga penerimaan ekonomi dari kelompok ini juga tidak besar bahkan tidak cukup mampu menopang ekonomi rumah tangganya. Petani skala kecil inilah harus mengandalkan aktivitas ekonomi dari luar usahatani untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
ic 'ANGAN
Singkatnya, perubahan komposisi pendapatan rumah tangga perdesaan ini seharusnya menjadi referensi penting bagi pengembangan kelembagaan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian secara umum. Dua implikasi penting dari pergeseran dominasi aktivitas off-farm ini adalah sebagai berikut: Pertama, meningkatnya dominasi off- farm nyaris identikdengan upaya survival bagi mereka dengan skala usaha ekonomi tidak memadai. Kedua, semakin besarnya dominasi aktivitas off-farm dapat juga berarti semakin membaiknya tingkat permintaan efektif (effective demand) di perdesaan karena aktivitas perdagangan, jasa dan usaha lain juga meningkat. Kedua fenomena di atas tentu masih jauh dibandingkan dengan pergeseran pangsa pendapatan luar usahatani di Jepang, Amerika Serikat dan negara maju lain, yang identik dengan semakin berkembangnya usahatani paruh waktu (part-time farming) dan efisiensi usahatani yang lebih baik.

## KELEMBAGAAN PEMBIAYAAN PERTANIAN
Kelembagaan pembiayaan pertanian perlu segera diperbaiki, minimal diarahkan untuk memecahkan permasalahan krusial berikut: ketidakjelasan konsep dan ideologi, rendahnya rasa saling percaya (trust) antara praktisi keuangan dan pelaku ekonomi sektor pertanian atau agribisnis dalam konteks yang lebih jelas, serta minimnya dukungan kebijakan moneter dan makro ekonomi yang dapat mengembangkan skema pembiayaan pertanian yang lebih berkelanjutan menuju ketahanan pangan yang dicita-citakan. Di satu sisi, sejarah pembiayaan pertanian yang melibatkan lembaga bank dan non-bank di Indonesia lebih banyak didominasi oleh sistem kredit bersubsidi, yang umumnya dikaitkan dengan program pemerintah, seperti Bimbingan Massal (BIMAS) dan Intensifikasi Massal (INMAS) era 1960 dan 1970an, Intensifikasi Khusus (INSUS) di era 1980an dan Kredit Usahatani (KUT) pada akhir
1990an.
Ketika Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral dinyatakan efektif, Bank Indonesia tidak lagi berperan sebagai agen pembangunan, sehingga tidak harus secara langsung terlibat dalam program pem bangunan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sementara itu, perkembangan skema kredit mikro dan kecil sampai ke tingkat

## perdesaan yang dikembangkan oleh Bank
Rakyat Indonesia (BRI) sejak 1980an tidak dapat direplikasikan begitu saja oleh atau ke bank-bank lain. Skema kredit mikro dan kecil yang didukung oleh kehadiran atau eksistensi unit perbankan sampai ke pelosok desa dan kecamatan tidak dapat ditiru mentah-mentah oleh skema kredit sejenis sekalipun didukung penuh oleh birokrasi pemerintah dan keputusan politik legislatif. Kisah kegagalan kredit usaha tani (KUT) yang dikembangkan mengikuti pola pikir skema kerja kredit perdesaan dan melibatkan perbankan sebagai pelaksana (executing) tersebut telah menjadi catatan tersendiri bagi para analis ekonomi dan praktisi perbankan dalam merancang skema baru pembiayaan pertanian atau kredit mikro dan kecil ke depan.
Sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak cukup jika hanya "didorong dan dihimbau" untuk berperan dalam pengem-bangan pembiayaan pertanian karena anggapan tingkat risiko dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Mustahil berharap banyak terhadap keberhasiian skema pembiayaan pertanian sektor perbankan sendiri tidak pernah merasa memiliki bahwa skema kredit yang ditawarkan tersebut adalah salah satu produk perbankan yang memang akan dikembangkannya. Demikian pula sektor pertanian dan sektor usaha mikro dan usaha kecil lainnya tidak dapat dibenarkan jika hanya dimanjakan dan diiming-imingi dengan kredit murah dan bersubsidi, tetapi mengabaikan pembenahan manajemen usahatani, perbaikan struktural. perubahan teknologi dan akses pasar atau nilai-nilai kewirausahaan yang amat dibutuhkan. Lebih mengenaskan lagi, beberapa studi tentang kinerja pembiayaan pertanian sejenis KUT tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang tidak membayarkembali pinjamannya berada pada rentang umur di bawah 40 tahun, berpendidikan tingkat SLTP atau lebih tinggi dan memiliki penghasilan tambahan lain selain dari sektor pertanian.
Di sisi lain, sektor pertanian dengan skala usaha besar dan terkait dengan kelompok usaha konglomerasi tertentu relatif mudah memiliki akses terhadap pembiayaan. Mereka cukup terbuka terhadap akses kredit investasi seperti pembukaan lahan untuk perkebunan,
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
usaha tambak dan penangkapan ikan, peternakan skala besar dan beberapa elemen agribisnis atau ekonomi berbasis sumberdaya ini,atau terhadap kredit modal kerja. sekalipun dengan bunga pasar yang tidak rendah. Akan tetapi, karena kinerja kelompok usaha yang melingkupinya tertimpa masalah, maka keberlanjutan skema pembiayaan pertanian dalam setting seperti ini sering pula bermasalah.
Pembiayaan pertanian menggunakan skema non-bank seperti modal ventura dan sistem syariah tidak terlalu berkembang pesat karena proses diseminasi yang tidak maksimal serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih cukup rendah. Akibatnya, skema pembiayaan non-bank ini tidak terlalu banyak dinikmati oleh pelaku usaha pertanian, apalagi dari kalangan petani kecil dengan kinerja usaha yang tidak terlalu pasti. Hasil akhirnya seperti telah disebutkan pada bagian awal, bahwa kinerja sektor pertanian dan agribisnis secara umum juga tidak terlalu meng- gembirakan. yang tentu saja sangat sulit diharapkan dapat berkontribusi signifikan pada pembangunan perdesaan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
Selama dua warsa terakhir, sebenamya telah terjadi perubahan kelembagaan pembiayaan pertanian, terutama pada sisi penyediaan (sistem produksi dan sistem distribusi), terutama yang melibatkan sistem keuangan mikro. Dahulu, sistem keuangan mikro mengandalkan kredit bersubsidi, yang dikerjakan dengan falsafah proyek pem bangunan tertentu, sepertinya telah diketahui luas oleh masyarakat. Andalan utama sistem ini adalah subsidi suku bunga yang cukup besar untuk menutupi perbedaan tingkat bunga pasar komersial dan tingkat bunga kredit pada program pembangunan tertentu. Pemerintah umumnya menanggung per bedaan suku bunga tersebut, dan mengin- tegrasikannya menjadi komponen penge- luaran pembangunan atau belanja pemerintah yang harus dipertanggung-jawabkan setiap tahun anggaran fiskal. Berhubung jumlah anggaran negara cukup terbatas, maka cakupan dan jumlah nasabah mikro-kecil yang dapat dilayani oleh program kredit bersubsidi itu pun terbatas, sehingga tingkat keber- hasilannya tidak terlalu menggembirakan.
Argumen lama bahwa skema kredit bersubsidi dianggap sebagai insentif untuk
meningkatkan produksi dan mengimbangi harga produk pertanian yang rendah pada musim panen serta harga sarana produksi yang tinggi pada saat musim tanam. Disamping itu, penyaluran kredit bersubsidi dimaksudkan untuk lebih kompatibel dengan semangat pemerataan, untuk membantu kesejahteraan petani yang sering terjerat pada rentenir di perdesaan atau pasar uang informal dengan suku bunga yang tinggi. Jawaban ala buku teks terhadap permasalahan rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, melalui penyaluran kredit pertanian dan perdesaan bersubsidi dianggap sebagai suatu program yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian di satu sisi, dan mampu berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di tingkat perdesaan dan perkotaan.
Sebagaimana mudah diduga, penyaluran kredit bersubsidi ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah dari pusat sampai ke tingkat desa. Lembaga baru yang dibentuk tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar kredit yang disalurkan sampai kepada sasarannya, yaitu petani. Mengingat lembaga yang baru dibentuk tersebut kurang mengetahui siapa sasaran yang harus diberikan kredit, maka perlu dilibatkan pula instansi-instansi lain sebagai pembimbing, terutama dalam memberikan rekomendasi tertulis berkenaan dengan masalah penyeleksian pemberian kredit. Dalam pelaksanaannya, seleksi dan rekomendasi yang diberikan menjadi tidak cermat, karena adanya target program yang harus dicapai, khususnya target penyaluran dan target produksi. Telah cukup banyak studi yang menunjukkan bahwa program kredit bersubsidi yang diarahkan untuk sektor tertentu ternyata kurang efektif, karena tujuan yang ingin dicapai umumya terlalu banyak dan tidak fokus.
Perubahan kelembagaan pembiayaan pertanian terjadi sejak awal 1980an, ketika lembaga keuangan yang menyalurkan kredit dan tabungan masyarakat dalam skala besar ternyata secara ekonomis menguntungkan. Lembaga keuangan yang demikian pastilah tidak terlalu mengandalkan kredit dengan tingkat bunga bersubsidi karena tingkat keberlanjutan dan keberhasiian lembaga keuangan mikro tersebut karena basis komersial (dan rasional) yang dikembang- kannya. Kredit benar-benar diambil dari
tabungan masyarakat yang dikumpulkan, dan disalurkan melalui prinsip-prinsip perbankan komersial, atau sering dikenal dengan paradigma baru microfinance, yang lebih berbasis permintaan. Sistem kredit umum perdesaan (Kupedes) yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI, Divisi perbankan mikro) di Indonesia dan BancoSol di Bolivia adalah sedikit contoh dari perubahan kelembagaan pembiayaan skala mikro yang lebih berorientasi komersial.
Kelembagaan keuangan skala mikro yang menekankan pada aspek komersial sistem tabungan dan pinjaman dengan jumlah kecil namun berskala besar dan dilakukan secara massal dan sangat formal untuk sementara mampu meredam "keganasan" para peminjam uang (money lenders) atau rentenir perseorangan. Walaupun demikian, skema microfinance dengan paradigma baru inicukup mahal dibandingkan skema perbankan biasa dengan nilai tabungan dan pinjaman dalam jumlah besar. Proses dan prosedur keuangan mikro dengan basis komersial ini memang mengenakan biaya bunga pinjaman yang relatiflebih besar dibandingkan skema proyek kredit bersubsidi yang juga ditujukan untuk nasabah mikro dan kecil. Hal yang menarik adalah bahwa para nasabah microfinance tidak terlalu mempersoalkan besarnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan, sepanjang proses dan prosedur peminjaman tidak terlalu berbelit, dan aksesibilitas dana pinjaman cukup mudah tersedia. Pertimbangan komersial dan aliran dana (cash-flow) bagi usaha atau aktivitas bisnis para nasabah yang menjadi lebih penting dibandingkan dengan sekedar pertimbangan tinggi rendahnya tingkat bunga kredit. Lebih penting lagi, para nasabah microfinance ini juga mampu memanfaatkan jasa simpanan, dari keuntungan harian, mingguan atau bulanan dari aktivitas bisnisnya.
Lembaga keuangan yang beroperasi dengan kaidah-kaidah manajemen yang wajar dan berbasis komersial diharapkan akan terus mengembangkan kegiatan usahanya. Ekspektasi yang digulirkan adalah bahwa kesinambungan penyediaan dana bagi investor akan terus berlanjut. dan penabung akan terjamin masa depan keuangannya. Disamping itu, falsafah lain yang dianut adalah bahwa semua orang berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilayani,
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
asalkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Seleksi yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi rasional akan mendorong usaha ekonomi yang sehat. Kebijakan ini juga akan mendorong per- kembangan lembaga keuangan formal di perdesaan, mendorong mobilisasi dana, dan membiasakan disiplin keuangan masyarakat dalam hubungannya dengan lembaga keuangan.
Akan tetapi, sistem kelembagaan baru dalam keuangan mikro bukannya steril dari kritik dari anggota masyarakat yang lain. Kebijakan keuangan mikro yang berbasis komersial sering dianggap sebagai alasan untuk melakukan swastanisasi, khususnya pasar keuangan . Seleksi ekonomi atas para nasabah hanya akan meninggalkan kalangan yang tidak terseleksi, sehingga tetap tidak terjangkau oleh lembaga keuangan di perdesaan tersebut. Akibatnya, kesenjangan pendapatan dan kesenjangan akses ekonomi akan lebih besar, paling tidak diantara kelompok yang lolos seleksi dan yang tidak lolos seleksi menjadi nasabah lembaga keuangan mikro. Kritik yang tidak kalah kerasnya adalah bahwa paradigma baru keuangan mikro akan menyebabkan pasar keuangan mikro di perdesaan menjadi terlalu liberal. Akibatnya, nuansa kebersamaan di sektor pertanian perdesaan dan aktivitas saling menguntungkan untuk menumbuhkan hidup rukun dan usaha bersama akan hilang begitu saja. Lebih membahayakan lagi. apabila modal sosial antara sektor perbankan (di satu sisi) dan sektor usaha mikro dan kecil (di sisi lain) tidak memiliki keterikatan yang cukup kuat, maka dikhawatirkan bahwa strategi komersialisasi kredit mikro yang cenderung lebih individualistik tersebut justru menjadi titik lerriah dalam pengembangan microfinance ke tingkat yang lebih sustainable lagi.

## PENUTUP

## Sebagai penutup, Kabinet Indonesia
Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) harus bekerja ekstra keras untuk mengurai benang kusut tersebut dan merumuskan penanggulangan yang ter- struktur dan sistematis. Presiden sendiri telah menyampaikan strategi tiga jalur (triple-track strategy) platform pembangunan yang dianutnya yang konon lebih pro-growth, pro-
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
employment dan pro-poor. (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor; (2) pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru; dan (3) revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Maksudnya adalah, para anggota kabinetnya harus mampu menterjemahkan pernyataan politik di atas menjadi suatu agenda kebijakan yang mampu terlaksana, dapat dikelola secara baik, dan terukur secara kuantitatif untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi. Upaya pemberantasan kemiskinan yang dimaksudkan tentulah bukan langkah-langkah pemberian bantuan dan skema karitas belas-kasihan (charity) seperti skema bantuan langsung tunai (BLT) sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM. Langkah tersebut mungkin dibutuhkan dalam suatu dimensi bantuan sosial yang tidak mengikat terhadap golongan paling bawah dan sangat tidak mampu, tapi jelas tidak untuk pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekonomi yang lebih bersifat progresif. Saat ini Indonesia sangat membutuhkan suatu upaya konkrit untuk penyerapan lapangan kerja, pengurangan disparitas pendapatan di perdesaan dan aliran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya.
Apabila Presiden SBY telah secara terbuka menyampaikan land-policy reform, hal itu perlu ditindaklanjuti dengan segera menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tentang reformasi agrarian yang terbengkalai, tanpa harus kehilangan esensi utama dari strategi tiga jalur di atas. Oleh karenanya upaya pemberdayaan masyarakat dari lapisan yang bawah yang masih aktif (economically active poor), peningkatan usaha ekonomi produktif dan pemberian akses (lahan, pasar, informasi. sumber keuangan dan Iain-Iain) yang lebih memadai dapat menjadi pendongkrak berharga bagi pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan. P3da lapis kedua dan ketiga perumus kebijakan, perlu pula merumuskan strategi yang berbeda untuk lapisan masyarakat yang berbeda, karena karakterkewirausahaan tidak akan tercipta begitu saja. Dengan kata lain, diperlukan pemilahan program yang tegas antara misi sosial dari pengentasan kemiskinan dari misi ekonomi produktif dan pemberdayaan skala komersial menuju
peningkatan akses pasar, sistem insentif dan informasi harga yang bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas. strategi pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Apabila amanat konstitusi dipenuhi, bahwa 20 persen dari anggaran negara dialokasikan secara efektif kepada pendidikan dan kesehatan, maka negara telah mampu membawa dan melaksanakan aspirasi rakyat secara langsung. Walaupun agak berat untuk dikerjakan oleh karakter pemeritahan seperti saat ini, peningkatan alokasi pendidikan pun harus disertai peningkatan pembangunan pertanian, jika diinginkan program pengen tasan kemiskinan menjadi efektif. Berbagai studi empiris (lihat Arifin, 2004) menunjukkan bahwa apabila sektor pertanian tidak tumbuh atau jika tidak terdapat peningkatan pendapatan petani. maka motivasi bagi orang tua petani untuk mengirim anaknya ke sekolah akan berkurang.
Demikian pula sebaliknya, jika pen dapatan petani meningkat (dan kesadarannya pun membaik), maka motivasi untuk mendidik anaknya pastilah akan semakin tinggi. Di sisi lain, strategi pengentasan kemiskinan pun harus dikaitkan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif dan perbaikan infrastruktur vital di perdesaan. Tanpa perbaikan infrastruktur ini, maka alokasi dana pendidikan menjadi tidak efisien karena biaya per unit menjadi sangat mahal. Sumberdaya sektor pertanian dengan pendidikan yang cukup pastilah amat penting bagi pengembangan institusi untuk pembangunan pertanian. Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa sektor pertanian tidak akan tumbuh baik pada lokasi dengan tingkat pendidikan rendah dan kelembagaan yang primitif dan tidak responsif terhadap perubahan. Singkatnya, strategi untuk mengeluarkan petani dari jeratan kemiskinan hanya dapat efektif bila masalah fundamental tentang "akses" tersebut dapat dihilangkan, tentunya melalui pembangunan struktural yang mampu memutus siklus buruk antara "kemiskinan dan pendidikan'. J
14 PANGAN

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin. Bustanul. (2004). Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS. 304 halaman. Arifin, Bustanul. (2005). Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Jakarta: PT Gramedia Widyasarana Indonesia.
114 halaman. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2005). Road-Map Menuju Ketahanan Pangan. Jakarta:
LPEM-FEUI. Mellor, John (ed.). (1995). Agriculture on the Road to Industrialization. New Yortk: The Johns Hopkins University Press.
World Bank. (2005). Indonesia: New Directions. "The World Bank Brief for The Consultative Group on Indonesia (CGI)", January 19-20. 2005, Washington, DC: The World Bark.
Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar llmu Ekonomi Pertanian UNILA (Universitas
Lampung).
Menyelesaikan S1 (1985) di Institut Pertanian Bogor (IPB), S2 (1991) Agribisnis di IPB. dan S3 (1995) Ekonomi Sumber Daya University Wisconsin Madison. 2002-2003 Guru Besar tamu Ag. Econ University Wis consin Madison. Dewan Pendiri & Ekonom Senior INDEF-Jakarta (Institute for Development of Econom ics and Finance) Senior Fellow di InterCAFE, IPB- Bogor (International Center for Applied Finance and Economics).
Edisi No. 46/XV/Januari/2006