## Jurnal Akuntansi dan Governance
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago
Memaknai Transparansi Internet Financial Reporting Lembaga Amil Zakat Melalui  Konsep Amanah dan Tablig
Nur Amalia Aziza 1)* , Nur Afiani 2)
1) Sakarya Üniversitesi, Türkiye, 2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye *nuramaliaziza27@gmail.com, afianinur@gmail.com

## Informasi Artikel ABSTRACT
Terima     28/10/2022 The  limited  transparency  of  amil  zakat  institutions,  especially  on financial  aspect,  has  an  impact  on  public  trust  and  their  ability  to survive  considering  all  funds  come  from  the  public.  The  purpose  of this  study  is  to  reveal  the  meaning  of  transparency  through  online financial reporting based on the concept of trust and tabligh. Being in a  religious  interpretive  paradigm,  this  study  employs  qualitative approach. Data collection was carried out by interviewing managers and from archives of published financial reports on the LAZ Dompet Dhuafa  Republika  website.  The  results  show  that  transparency  is interpreted  as  the  principle  of  responsibility  in  overcoming transparency obstacles, transparent content as institutional morality, and  media transparency  as  institutional  attachment which  should  be carried out continuously .

## ABSTRAK
Terbatasnya  transparansi  lembaga  amil  zakat,    terutama  keuangan, berdampak  pada  kepercayaan  publik  dan  kemampuannya  bertahan mengingat  dananya  bersumber  dari  publik.  Tujuan  penelitian  ini bermaksud  mengungkap  makna  transparansi  melalui internet financial reporting memakai konsep amanah dan tablig. Berada dalam paradigma interpretif religius, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mewawancarai pengelola  dan  arsip  laporan  keuangan  publikasian  di  website  LAZ Dompet Dhuafa Republika. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi  dimaknai  sebagai  prinsip  tanggung  jawab  dalam mengatasi  hambatan  transparansi,  konten  transparansi  sebagai moralitas  lembaga,  dan  media  transparansi  sebagai  keterlekatan lembaga yang dilakukan secara kontinyu.
Revisi      12/11/2022 01/01/2023 Disetujui  11/01/2023
DOI: 10.24853/jago.3.2.87-100
Keyword : Transparency, Online Financial Reporting, Trust, Tabligh, Amil Zakat Institution
Kata Kunci : Transparansi, Internet Financial Reporting, Amanah, Tablig, Lembaga Amil Zakat

## PENDAHULUAN
Transparansi  keuangan  sangat  penting  terutama  bagi  organisasi  yang  sumber pendanaannya  berasal  dari  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  transparansi  dapat mempengaruhi kelangsungan organisasi itu  (Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021). Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021).  Transparansi  juga dapat menjadi daya tarik mencapai  tujuan  organisasi  (Harris  &  Neely,  2021;  Nasri  et  al.,  2019)  dan  utamanya sebuah tuntutan yang luas bagi lembaga filantropi Islam (Wahyudi et al., 2021)
Namun, transparansi lembaga amil zakat (LAZ) masih tergolong rendah (Karim et al.,  2019;  Mutmainah,  2018;  Taha  et  al.,  2017;  Wulaningrum  &  Pinanto,  2020) walaupun  adanya  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2011  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 mengenai pengelolaan zakat dengan asas transparansi (Amalia,
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  88 e-ISSN: 2745-4711
2017).  Hal  ini  dapat  menimbulkan  keresahan  masyarakat,  karena  transparansi seharusnya  memberikan  hak  kepada  masyarakat  untuk  menerima  informasi, mengetahui,  mengontrol,  mengevaluasi,  dan  menganalisis  kegiatan  lembaga Wulaningrum & Pinanto (2020).
Peningkatan transparansi pelaporan keuangan, antara lain, bisa melalui penggunaan media  internet  (Anggita  et  al.,  2021;  Hanafiyah  &  Suprayogi,  2020;  Rini,  2016). Pemanfaatan  internet  oleh  LAZ  diyakini  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik (Hisamuddin, 2017; Samargandi et al., 2018); pemakaian website (Cormier et al., 2009) maupun sosial media juga berguna untuk menyebarkan kebenaran informasi atau berita (Rafiki,  2020).  Oleh  karena  itu,  akses  yang  tersedia    secara  lebih  cepat  menjadi  salah satu  pertimbangan  publik  sehingga  mempermudah  pengambilan  keputusan  (Saxton  & Guo, 2011).
Meskipun  ditunjang  kemajuan  teknologi  namun  Lembaga  Pengelola  Zakat  (LPZ) masih  kesulitan  dalam  pelaporan  keuangan  disebabkan  kurangnya  kompetensi (Wahyudi et al., 2021). Buktinya, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional  Tahun  2020  terdapat  30  LAZ  secara  nasional,  namun  yang  berpartisipasi dalam indeks transparansi 2020 hanya 12 lembaga (BAZNAS, 2021; Ismail, 2021). Jika dilihat  berdasarkan  jenis  laporan,  sebagaiman  diatur  dalam  Pernyataan  Standara Akuntansi  Keuangan  No.  109  (Lihat  Tabel  1),  transparansi  ke-12  LAZ  tersebut  masih sangat terbatas.

## Tabel 1

## Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Tahun 2021
Nama LAZ Website Laporan Keuangan Tahun 2021 Total Laporan Keuangan Tersedia di Website
Posisi
Keuangan Aktivi -tas Perubahan Dana Perubahan Aset Kelolaan Arus Kas CA LK TOTAL
LAZ Dompet Dhuafa Republika https://publikasi.do mpetdhuafa.org/ v v v
v v - 5 1994-2021 28 laporan keuangan LAZ Baitulmaal Muamalat http://bmm.or.id/ v - v v v v 5 2018-2021 4 laporan keuangan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia https://izi.or.id/ v - v v v - 4 2016-2021 6 laporan keuangan LAZ Panti Yatim https://pantiyatim.or. id/ v - v v v - 4 2017-2021 5 laporan keuangan LAZ Nurul Hayat https://nurulhayat.or g/ v v - - v - 3 2019-2021 3 laporan keuangan LAZ Rumah Zakat Indonesia https://www.rumahz akat.org/id/ v - v - - - 2 2019-2021 3 laporan keuangan LAZ Mizan Amanah https://mizanamanah .or.id/ - - - - - - 0 2011-2020 10 laporan keuangan LAZ NU https://nucare.id/ - - - - - - 0 2016-2020 5 laporan keuangan LAZ DT Peduli https://dtpeduli.org/ - - - - - - 0 2016-2019 4 laporan keuangan LAZ LMI https://lmizakat.org/ - - - - - - 0 2018-2020 3 laporan keuangan LAZ Yatim Mandiri https://yatimmandiri. org/ - - - - - - 0 2019 1 laporan keuangan LAZ  Yayasan  Hadji Kalla https://www.yayasan hadjikalla.co.id/2 - - - - - - 0 0 laporan keuangan
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  89 e-ISSN: 2745-4711
Kedua  belas  LAZ  tersebut  belum  memaksimalkan  pelaporan  keuangan  melalui internet.  Pada  tahun  2021  hanya  enam  lembaga  yang  menyediakan  laporan  keuangan melalui website dan yang terbanyak adalah Dompet Dhuafa Republika (DDR). Padahal, penyajian  informasi  tetap  diperlukan  mengingat  keterbukaan  informasi  menjadi  suatu tanggungjawab  moral,  utamanya  dari  lembaga  non  profit  (Fry,  1995).  Terlebih  lagi menurut  Samargandi  et  al.  (2018),  pembayar  zakat  membutuhkan  informasi  berbasis luas  dari  LAZ  mencakup  informasi  keuangan  serta  hal-hal  terkait  lainnya.  Ketiadaan informasi  tersebut  paralel  dengan  sejumlah  studi  tentang  transparansi  khususnya  pada lembaga  amil  zakat  yang  menyatakan  kemampuan  yang  mereka  miliki  masih  kurang (Nasri et al., 2019; Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021); dan studi yang memaparkan bahwa transparansi lembaga zakat masih rendah (Hanafiyah & Suprayogi (2020); Karim et  al.  (2019);  Mutmainah  (2018);  Rini  (2016).  Padahal, LAZ  sepatutnya  menyajikan informasi  guna memberikan kepercayaan sebagaimana dengan prinsip amanah (Rafiki, 2020).
Jadi,  ketika  LAZ  DDR  menyediakan  berbagai  laporan  keuangan  secara  konsisten sejak  tahun  1994  termasuk annual  report pada  websitenya,  hal  ini  penting  untuk ditelaah  lebih  lanjut.  Sebab,  menurut  Enjang  &  Aliyudin  (2009),  kesungguhan  dalam keterbukaan  informasi  untuk  mengomunikasikan  kepada  publik  secara  penuh merupakan  refleksi  dari  prinsip tablig. Artikel  ini  bertujuan  menemukan  makna transparansi  pelaporan  melalui internet  financial  reporting menggunakan  konsep amanah dan tablig.

## KAJIAN LITERATUR
Transparansi melalui Internet Financial Reporting
Transparansi  menurut  Mais  &  Palindri  (2020)  merupakan  prinsip  penjaminan kebebasan untuk pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi. Vishwanath &  Kaufmann  (1999)  menjelaskan  bahwa  transparansi  merupakan  peningkatan  arus informasi  dari  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  tepat  waktu  serta  dapat diandalkan  untuk  semua  pemangku  kepentingan  mengenai  informasi  yang  relevan. Menurut  Schnackenberg  &  Tomlinson  (2016)  transparansi  adalah  sebuah  antesedan untuk  dapat  dipercaya,  karena  tujuan  utama  dari  transparansi  adalah  sebagai  bentuk etika untuk mengkomunikasikan ke publik (Dubbink et al., 2008) .
Transparansi,  di  samping  menjadi  daya  tarik  untuk  meningkatkan  kepercayaan (Hisamuddin, 2017; Samargandi et al., 2018; Schnackenberg & Tomlinson, 2016), juga turut  mempromosikan  tata  kelola  yang  baik.  Transparansi  juga  berperan  mendukung kelangsungan  maupun sustainability organisasi  (Samargandi  et  al.,  2018;  Taha  et  al., 2017;  Wahyudi  et  al.,  2021). Karena, dalam jangka panjang, menurut  (Mohammadi  & Nezhad,  2015)  publik  melihat  melalui  pembentukan  lingkungan  yang  informasi  yang transparan.
Guna  mencapai  transparansi,  Vishwanath  &  Kaufmann  (1999),  mensyaratkan sejumlah  atribut,  seperti:  (a)  informasi  harus  dapat  diakses  melalui  berbagai  media termasuk internet, (b) relevan karena sebagai sumber informasi pemangku kepentingan perlu  memastikan  keamanannya,  dan  (c)  kualitas  yang  baik,  dapat  diandalkan,  tepat
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  90 e-ISSN: 2745-4711
waktu,  adil,  konsisten,  dan  merepresentasikan  informasi  dengan  jelas.  Walaupun demikian  dalam  membagikan  informasi  tergantung  pada  kemauan  dan  kemampuan manajemen itu sendiri (Aziza & Birton, 2019; Madhani, 2009; Mohammadi & Nezhad, 2015).
Berdasarkan  kerangka  konseptual  pelaporan  keuangan,  informasi  keuangan  harus mencakup  atribut  relevansi  dan  dapat  diandalkan  karena  transparansi  informasi keuangan  memiliki  peran  yang  penting  (Mohammadi  &  Nezhad,  2015).  Transparansi juga  merupakan  sebuah  ketepatan  waktu  dan  pengungkapan  infomasi  yang  memadai mengenai keuangan dan operasional serta praktik tata kelola, karena digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan  (Madhani, 2009). Maka dari itu, Schnackenberg &  Tomlinson  (2016)  menyarankan  tiga  aspek  utama  transparansi  dalam  praktik manajemen,  yakni  (a)  pengungkapan  informasi,  (b)  kejelasan,  dan  (c)  akurasi. Kredibilitas  suatu  informasi  yang  diungkapkan  dapat  bermakna  yang  memungkinkan dalam mendorong dan meningkatkan kepercayaan publik (Samargandi et al., 2018).
Oleh  karenanya,  publik  yang  ingin  mendonasikan  sangat  bergantung  pada informasi yang dilaporkan oleh institusi melalui akses website dikarenakan lebih murah dan  efeketif  (Saxton  et  al.,  2014).  Menurut  Schnackenberg  &  Tomlinson  (2016) transparansi  berperan  dalam  menciptakan,  memelihara  atau  memperbaiki  kepercayaan. Kemudahan mengakses informasi oleh pemangku kepentingan diperlukan (Mutmainah, 2018).  Hal  itu  bisa  dilakukan  dengan  melaporkan  laporan  keuangan  melalui  media internet  karena  jangkauan  informasi  yang  luas  dan  murah  (Anggita  et  al.,  2021; Basuony  &  Mohamed,  2014;  Hanafiyah  &  Suprayogi,  2020;  Rini,  2016).  Bahkan menurut  Laallam  et.  al.  (2022)  modal  teknologi  bisa  meningkatkan  transparansi organisasi  itu  sendiri.    Oleh  karena  itu,  dalam  mencapai  hal  tersebut  organisasi  perlu memenuhi  pertanggungjawabannya  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (Taha  et al., 2017).

## Konsep Amanah
Amanah berasal dari bahasa arab – نمأ - yang berarti penjagaan terhadap janji dan pemeliharaan  terhadap  yang  diamanahkan  (Muhamad,  2015).  Perintah  Allah  untuk menyampaikan  amanah  tercantum  dalam  Al  Quran  surat  An  Nisa  ayat  58.  Lebih  jelas lagi  perintah mejaga amanah kepada Allah, diri  sendiri, dan  orang lain terdapat dalam surat  Al  Ma’arij  ayat  32.  Menurut    Agung  &  Husni  (2016)  amanah  dapat  dikaitkan dengan  kepercayaan  melalui  kebertanggung  jawaban  dan  kejujuran,  serta  dapat dihubungkan  juga  dengan  kemampuan  melakukan  tugasnya  melalui  menjaga kepercayaan  dan  menyampaikan  pesan.  Oleh  karenanya,  menurut  Tasmara  (2001) amanah  merupakan  dasar  dari  prinsip  kebertanggungjawaban,  kredibilitasan, kepercayaan, dan kehormatan serta prinsip-prinsip yang melekat secara ruhaniah.

## Konsep Tablig
Tablig  merupakan  berasal  dari  akar  kata ballagha–yuballighu–tablighan ,  yang berarti  menyampaikan  atau  memberitahukan.  Menurut  Tasmara  (2001)  tablig  adalah proses penyampaian sesuatu untuk mempengaruhi orang lain. Selain itu, menurut Aziza &  Birton  (2019)  tablig  dapat  dikaitkan  sebagai  kemauan  untuk  mengkomunikasikan informasi yang komprehensif. Adapun tujuan dari tablig untuk memberikan arahan atau
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  91 e-ISSN: 2745-4711
pedoman,  sehingga  semua  penyusunan,  rencana,  dan  tindakan  harus  diarahkan  dengan kesungguhan  (Enjang  &  Aliyudin,  2009).  Perintah  Allah  untuk  melaksanakan  tablig tercantum  dalam  Al  Quran  dalam  Surah  Al  Maidah  ayat  67  dan  secara  lebih  jelasnya untuk  menyampaikan  informasi  yang  benar  terdapat  dalam  Surah  An  Nisa  ayat  9. Menyampaikan informasi  yang benar menurut Quthub sebagaimana dikutip Ali (2014) harus  memperhatikan  dua  prinsip,  yaitu  (a)  kebenaran  yang  disajikan  harus  sempurna dan utuh, tidak parsial dan (b) kebenaran yang disampaikan harus tegas dan jelas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  interpretif-religius  dan  pendekatan kualitatif.  Pemilihan  paradigma  ini  karena  bertujuan  memahami  makna  transpransi internet financial reporting pada LAZ, suatu  interpretasi dari praktik rukun Islam dan perspektif  Islam  yang  diyakini  oleh  manajemen  LAZ.  Pada  titik  tertentu  pemahaman subyek  bisa  mewakili  dari  subyektivitas  dan  kepentingannya  (Birton,  2018).    Terlebih lagi,  prinsip  amanah  di  dalam  Islam  memiliki  peran  untuk  menjaga  kepercayaan (Tasmara,  2001)  dan  tablig  untuk  mengkomunikasikan  kepada  pihak  eksternal  (Ali, 2018).
Studi dilakukan pada LAZ DD, Jakarta, Indonesia. LAZ DD dipilih karena LAZ ini merupaan  LAZ  pertama  di  Indonesia  (1993).  Selain  itu,  DD  merupakan  LAZ  yang mempublikasikan  laporan  keuangan  di  website  yang  paling  lengkap  (Tabel  1).  Data bersumber  pada  data  primer  maupun  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tiga informan terdiri dari General  Manager  Internal  Audit,  General  Manager  Finance  &  Accounting,  dan  Senior Officer  IT.  Pemilihan  informan  menyesuaikan  fungsi  tugasnya  dengan  kriteria,  yakni: (a)  memiliki  pemahaman  mengenai  laporan  keuangan  LAZ  DD,  (b)  memahami  tata kelola termasuk transparansi, dan (c) mengetahui alur proses sampai tersedia di website.
Data dianalisis dengan model Cresswell (2016)  yang terdiri dari (a) mengolah dan mempersiapkan  data  wawancara  yang  ke  dalam  bentuk  transkrip  wawancara;  (b) membaca  keseluruhan  transkripsi  wawancara  kemudian  membangun  gagasan  dan mendalami  makna  atas  informasi  yang  berhubungan  dengan  konsep  literatur  yang tersedia; (c) memberikan kode dengan cara menandai kata atau kalimat kunci pada data transkripsi  wawancara  untuk  mengorganisasikan  data  ke  dalam  beberapa  kategori;  (d) memproses  kode  dengan  mendeskripsikan  ranah,  partisipan,  kategori  maupun  tema yang  akan  dianalisis;  (e)  menyajikan  temuan  ke  dalam  deskripsi,  dan  (f)  membuat interpretasi untuk mengungkap esensi dengan memasukkan konsep amanah dan tablig.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## 1. Gambaran Umum LAZ DDR
LAZ  Dompet  Duafa  Republika  (disingkat  DD),  merupakan  lembaga  filantropi didirikan pada tahun 1993. Tahun 1994 telah mengantongi akta pendirian oleh notaris. Pendirian  DD  sebagai  jembatan  antara  donatur  dan  mustahik  untuk  membangun masyarakat  yang  adil  dan  makmur  melalui  program-program  yang  disediakan  DD.
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  92 e-ISSN: 2745-4711
Perjalanan  DD  hingga  tahun  2021  telah  melebarkan  sayapnya  tidak  hanya  berfokus pada pengelolaan dana zakat namun juga pengelolaan wakaf sebagai nazhir. Hingga kini DDR  memiliki  26  cabang  serta  167  mitra  layanan  di  dalam  negeri  serta  lima  cabang yaitu  Jepang,  Hongkong,  Korea,  Australia,  dan  Amerika.  Perkembangan  ini  telah memiliki pengelolaan wakaf juga membuat operasi DD semakin kompleks. Hal ini juga didorong  dalam  diri  internal  DD  untuk  berproses  meningkatkan  kompetensinya  dalam menyediakan  informasi  yang  kredibel  sesuai  dengan  nilai  yang  dipegang  DD,  yakni: INSPIRE (Integritas, Sinergi, Profesional, Inovatif, dan Responsif).

## 2. Prinsip Tanggung jawab untuk Mengatasi Hambatan Transparansi
DD  memegang  teguh  tanggung  jawab  melalui  luasnya  transparansi,  tidak  hanya sebatas laporan keuangan melainkan laporan kegiatan yang disediakan melalui website maupun  media  lainnya.  Sekalipun  ada  hambatan,  hal  itu  bersifat  teknis,  yakni kompetensi cabang yang berbeda-beda dalam mengkoordinir konsolidasi pelaporan dari berbagai cabang.  Situasi ini berpengaruh terhadap salah satu atribut transparansi, yakni penyediaan informasi yang tepat waktu. Jumlah data yang banyak menjadi kendala bagi DD untuk menyediakan informasinya secara tepat waktu. Namun, keadaan ini menjadi tantangan  bagi  DD  dalam  menyampaikan  informasi  yang  diperlukan  publik.  GM Finance and Accounting DD menyatakan:
“Ya,  namanya  juga  tanggung  jawab.  Pasti  bagaimanapun  juga pengen melakukan  dan  memberikan  yang  terbaik.  Apa  yang  bisa  kita  lakukan sesuai  kemampuan  tentu.  Walaupun  kemampuan  kita  kurang  tentu namanya kita harus tetap berproses dan berkembang lebih baik. Jadi ya ini bagian dari tanggung jawab, memang harus kita sampaikan.”
DD  berusaha  menunaikan  tanggungjawabnya  dengan  konsistensi  terhadap pelayanan pelaporan. Bagi mereka hal itu merupakan bentuk tanggung jawab. DD juga berupaya  memberikan  kemampuan  yang  terbaik  dan  mengembangkan  pelayananya dengan  perbaikan  pada  sistem  yang  dapat  memudahkan kerja.  Selain  mengembangkan sistem  sendiri  mereka  juga  menggunakan  jasa  konsultan  IT  supaya  lebih  maksimal. Selain  itu,  kompleksnya  organisasi  DD  dengan  berbagai  cabang  membuat  alur  sistem kerja  diperbaiki  dengan  memberikan  pengawasan  ke  setiap  cabang  melalui  beberapa penanggungjawab dari bagian staf finance and accounting . Dengan adanya penanggung jawab  yang  membawahi  beberapa  cabang  diharapkan  dapat  memberikan  arahan  yang baik kepada cabang untuk terus meningkatkan kapasitasnya yang secara tidak langsung akan mempercepat proses pelaporan DD itu sendiri.
Hambatan  yang  ada  secara  terus  menerus  diatasi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab untuk  menyampaikan  laporan  keuangan.  Sistem  keuangan  juga  selalu  dipantau  dan dikelola  agar  dapat  meminimalisir  hambatan-hambatan  yang  dialami.  Hal  ini dikarenakan  sumber  dana  utama  yang  dimiliki  DD  berasal  dari  publik  bahwa  mereka tetap harus memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, walaupun adanya hambatan tetap membuat  DD  memiliki  komitmen  dengan  prinsip  tanggung  jawabnya  melakukan  dan memberikan yang terbaik dalam menyampaikan informasi walau ada hambatan.
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  93 e-ISSN: 2745-4711
Makna Amanah sebagai Kewajiban dan Tablig sebagai Konsistensi Transparansi DD
Transparansi menurut DD sebagai prinsip tanggung jawab untuk disampaikan sesuai dengan  konsep  amanah  yang  memiliki  arti  sebagai  kewajiban  dan  tablig  sebagai konsistensi  untuk  tetap  menyampaikan.  Sejak  pendirian,  kesadaran  yang  dimiliki  DD sebagai  lembaga  yang  bergerak  dibidang  sosial  dan  menggunakan  dana  publik  bahwa sangat  penting  bagi  mereka  untuk  memberikan  informasi  terkait  keuangan,  kegiatan, maupun kinerja  yang telah dilaksanakan untuk tetap menjaga kepercayaan publik pada DD.  Oleh  karenanya,  bagi  DD  menjaga  kepercayaan  publik  menjadi  kewajiban  untuk mereka penuhi melalui kompetensi yang dimiliki.  Hal ini juga menunjukkan bahwa DD amanah atau yang bertanggung jawab sesuai dengan Muhamad (2015)  dalam penjagaan dan  pemeliharaan  dari  apa  yang  dipercayakan  walaupun  ada  kesulitan.  Ini  juga mengonfirmasi  studi  terdahulu  bahwa  transparansi  untuk  menarik  keprcayaan (Hisamuddin,  2017;  Samargandi  et  al.,  2018;  Hisamuddin,  2017;  Samargandi  et  al., 2018; Schnackenberg & Tomlinson, 2016).
Namun,  untuk  terus  tetap  menjaga  kepercayaan  itu  tidak  hanya  sebatas  memenuhi kewajiban  saja  melainkan  juga  harus  ada  kesediaan  memberikan  informasinya  sesuai yang  dinyatakan  Vishwanath  &  Kaufmann  (1999),  secara  konsisten.  Dari  prinsip bertanggungjawabnya itu menghadapi hambatan untuk mencapai keterbukaan informasi salah  satu  atribut  yang  dipenuhi  adalah  konsisten  dari  sisi  tablig.  Konsistensi  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  DD  memberikan  informasi  dari  awal  proses penyusunan,  rencana,  dan  tindakan  diarahkan  dengan  kesungguhan  sesuai  dengan prinsip  tablig  (Enjang  &  Aliyudin,  2009).  Maka  dari  itu,  walaupun  terdapat  kendala teknis  di  internal  DD  akan  bisa  menghadapi  dengan  baik  untuk  menjaga  dan memelihara kepercayaan publik.
Meskipun  ada  kendala,  DD  dengan  prinsip  bertanggungjawabnya,    terus mengusahakan  pelayanan  terbaik  utamanya  penyajian  laporan  keuangan.    DD  juga berupaya  meningkatkan  kompetensinya  baik  dari  segi  kemampuan  sumber  daya manusia  maupun  sistem  teknologinya.  Sebab,  modal  teknologi  akan  membantu meningkatkan transparansi (Laallam et al., 2022). Oleh karenanya, kesadaran pengelola DD  atas  kewajiban  transparansi  harus  terpenuhi.  Ini  didukung  juga  oleh  transparansi yang konsistensi untuk menjaga dan memelihara kepercayaan   ublic.

## 3. Konten Transparansi sebagai Moralitas Lembaga
Terkait  keterbukaan  informasi  berhubungan  juga  dengan  seberapa  banyak pengungkapan  informasi  yang  disediakan  sebagai  bentuk  moral  lembaga  terhadap aktivitas  yang  dilakukan.  Adapun  keterbukaan  informasi  yang  DD  lakukan  untuk memberikan  pemahaman  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dari  donasi  yang terkumpul sampai apa saja yang telah dilakukan DD. Transparansi  yang dilakukan DD bahkan tidak hanya sebatas laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus  kas.  Namun  juga  transparansi  manajemen  tentang  penghargaan  yang  telah didapatkan,  laporan  kinerjanya  dalam annual  report ,  maupun  juga  laporan  singkat program  yang telah terlaksana. Walaupun DD sudah menyediakan informasi keuangan
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  94 e-ISSN: 2745-4711
sesuai  PSAK  yang  berlaku  109  untuk  pengelolaan  zakat,  akan  tetapi  bagi  DD  hal  itu tidaklah cukup komprehensif untuk mengenalkan DD kepada masyarakat.
Informasi  yang  komprehensif  diberikan  DD  juga  diakui,  Senior  Officer  IT Development & Data Center DD:
“Kewajiban  moral  lembaga  publik  berperan  menciptakan  keterbukaan kepada  masyarakat  dalam  setiap  program  atau  kegiatan  yang dilaksanakan,  meningkatkan  kepercayaan  publik  dan  memikatnya  untuk ikut membantu dalam aktifitas kebaikan kami”
Selain sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  moral DD kepada masyarakat, secara bersamaan  keterbukaan  informasi  yang  komprehensif  memberikan  DD  peluang  untuk mengenalkan  lembaganya  secara  baik.  Karena  hal  ini  dapat  mendorong  kesadaran masyarakat  atau  pihak  eksternal  lainnya  mengenai  eksistensi  DD  itu  sendiri  baik  dari segi  manajemen  pengelolaan,  keuangan,  maupun  aktivitas  program  DD.  Kesadaran masyarakat  tersebut  dapat  mendorong  kepercayaan  masyarakat  dan  mendukung terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Oleh  karenanya,  DD  sangat menyadari  semenjak  pendiriannya  bahwa  transparansi  sangat  penting  diberikan  untuk publik  sehingga  tidak  hanya  sebatas  rasa  moral  dengan  menyediakan  informasi  untuk mendapatkan kepercayaan, namun disaat yang bersamaan juga mengenalkan, mengajak, dan mengikuti program DD.

## Amanah sebagai Kredibilitas dan Tablig sebagai Kebenaran Konten Transparansi
Moralitas  yang  dimaknai    oleh  DD  melalui  keterbukaan  pelaporan  keuangannya tidak  lepas  dari  kredibilitas  konten  yang  bersumber  dari  konsep  amanah  dan  juga kebenaran konten dari sisi tablig. Melalui moralitas yang ditunjukkan DD membuatnya tidak  hanya  laporan  keuangan  yang  DD  ungkapkan,  melainkan  kinerja  maupun informasi aktivitas lainnya yang diberikan melalui keterbukaan informasi. Hal ini selain sebagai  moralitas  DD,  kredibilitas  dan  kebenaran  konten  transparansi  yang  diberikan akan  dapat  mempromosikan  tata  kelola  dengan  baik  kepada  publik  (Madhani,  2009). Begitupula  dengan  penelitian  Vishwanath  &  Kaufmann  (1999)  dan  Mohammadi  & Nezhad  (2015)  bahwa  transparansi  yang  diberikan  akan  dapat  mempromosikan  tata kelola dengan baik kepada publik.  Adapun ini menunjukkan kredibilitasan transparansi DD  sebagaimana  kompetensi  yang  telah  dimiliki  sesuai  amanah  (Tasmara,  2001).  Hal ini  menunjukkan  bahwa  kredibilitas  diperlukan  untuk  memenuhi  moralitas  yang diberikan  oleh  publik  melalui  donasi  yang  disalurkan  kepada  DD.  Situasi  ini  akan membuat publik lebih percaya kepada DD jika pengelolaan uang yang dititipkan dapat dikelola dengan baik.
Di samping itu, transparansi itu didukung juga dengan kebenaran konten transparan sebagaimana  prinsip  konsep  tablig.  Menurut  Quthub  yang  dikutip  Ali  (2014)  bahwa informasi  yang  benar  itu  diungkapkan  dengan  jelas.  Transparansi  membutuhkan kejelasan,  yang  menurut  Schnackenberg  &  Tomlinson  (2016),    terutama  menyangkut pengungkapan  informasinya.  Karena  dengan  konten  yang  jelas  berupa  laporan keuangan, kegiatan, kinerja dan lainnya akan mempengaruhi orang lain melalui tabligh (Tasmara,  2001);  kredibilitas  juga  dapat  mempengaruhi  orang  lain  (Samargandi  et  al., 2018).
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  95 e-ISSN: 2745-4711
Maka dari itu, informasi transparansi yang disediakan DD menggambarkan baiknya suatu  tata  kelola  lembaga  yang  hadir  dari  kredibilitas  transparansi  yang  ditimbulkan oleh moralitas DD itu sendiri. Keadaan ini juga diperkuat oleh kejelasan dan kredibilitas konten transparansi DD yang begitu lengkap sesuai prinsip tablig menyampaikan secara komrehensif Ali (2014).

## 4. Media Transparansi sebagai Keterlekatan Lembaga
DD  menyadari  sebagai  lembaga  sosial  yang  dananya  diperoleh  dari  publik, sehingga menurut DD keterbukaan informasi memiliki keterikatan yang melekat dalam banyak  hal.  Jadi,  menurut  DD  untuk  menjaga  kepercayaan  publik  lekat  dengan  cara memberikan  keterbukaan  informasi.  Oleh  karenanya,  lengkapnya  informasi  yang sediakan DD dilakukan tidak hanya melalui website sebagai sumber utama, melainkan melalui  koran  Republika  dan  Jawapos.  Selain  itu,  penggunaan  sosial  media  untuk laporan singkat maupun infografisnya, kemudian juga public expose berbentuk seminar atau  diskusi  publik  mengenai  kinerja  DD  dengan  hasil  laporan  keuangan  secara  terus menerus.  Banyak  media  yang  digunakan  DD  memudahkan  publik  untuk  memberikan masukan mengenai  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan.  Menurut  GM  Internal  Audit, penyediaan laporan ke publik. Hal ini akan membuat kesempatan bagi masyarakat untuk mengkritisi sebagai alat kontrol bagi DD, berikut penuturannya:
“Tapi  memang  jadi  embeded.  Jadi  satu  persyaratan  yang  melekat  yang harus kita lakukan setiap tahun.”
Beragam  saluran  penyediaan  informasi  oleh  DD  mengundang  masyarakat  dan pihak  lainnya  untuk  memberikan  pengawasan.  Keterkaitan  pemberian feedback dari masyarakat  juga  akan  menjadi  pendorong  bagi  DD  untuk  mengevaluasi  kapasitas  dan kualitasnya  dalam  memberikan  pelayanan  pengelolaan  zakat.  DD  sebagai  lembaga sosial  pengelolaan  zakat  berupaya  untuk  terus  tumbuh  yang  membuat  transparansi melekat dilakukan terus menurus menjadikan DD terus bertumbuh secara keberlanjutan. Oleh  karena  itu,  DD  selalu  berupaya  untuk  memproses  semua  kegiatan  dengan sungguh-sungguh yang bisa terlihat dari berbagai macam informasi yang disediakan.

## Amanah sebagai Kepentingan dan Tablig sebagai Komunikasi Media
Keterlekatan  yang  dimaknai  DD  dalam  media  transparansi  secara  kontinyu  akan berpengaruh sebagai alat kontrol masyarakat. Secara tidak langsung hal ini mengartikan suatu  kepentingan  jika  dilihat  dari  amanah  dan  bentuk  komunikasi  dari  tablig  melalui media.  Kepentingan  ini  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dan  perhatian  publik  dengan mengevaluasi  sehingga  membuat  langkah  DD  semakin  besar  dalam  mengelola  zakat melalui keterbukaan informasi. Hal ini mengonfirmasi temuan Harris & Neely, (2021); Nasri  et  al.,  (2019),  bahwa  transparansi  mendukung  tujuan  organisasi;  termasuk kelangsungan (sustainabilitas) organisasi tersebut (Samargandi et al., 2018; Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021). Khusus untuk DD, Taha et al. (2017) berpendapat bahwa transparansi merupakan kepentingan DD dan muncul setelah adanya keterlekatan  yang dilakukan secara terus menerus untuk dikomunikasikan sesuai prinsip tablig.
Kepentingan transparansi didukung pula oleh komunikasi dalam media transparansi itu  sendiri.  Karena,  untuk  mencapai  kepentingan  transparansi  organisasi  perlu
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  96 e-ISSN: 2745-4711
memenuhi  pertanggungjawabannya  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Hal  ini juga  mengonfirmasi  bahwa  konsep  tablig  sebagai  kesediaan  organisasi  untuk mengkomunikasikan  informasi  yang  komprehensif  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan. Transparansi diperlukan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana studi  Vishwanath  &  Kaufmann  (1999)  dan  (Mutmainah,  2018)    dengan  cara  memberi kemudahan akses bagi mereka melalui beragam media.
DD  juga  berupaya  mengomunikasikan  semua  informasi  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  melalui  beragam  media  (Anggita  et  al.,  2021;  Basuony  &  Mohamed, 2014;  Hanafiyah  &  Suprayogi,  2020;  Rini,  2016),  yakni  media  cetak,  sosial  media, public expose maupun internet. Jadi, dengan adanya transparansi yang sudah lekat untuk melakukan  komunikasi  melalui  media  yang  akan  menimbulkan  perhatian  masyarakat untuk  melihat  serta  mengawasi  pergerakan  DD.  Hak  yang  didapatkan    masyarakat, mengutip  Wulaningrum  &  Pinanto  (2020),  keterbukaan  informasi  akan  memicu masukan  untuk  mengevaluasi  DD.  Hal  ini  sangat  bermanfaat  secara  terus  menerus mengembangkan  kompetensinya  demi  kelangsungan  dan  sustainabilitas  institusinya (Samargandi et al., 2018; Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021).

## Tabel 2
Rangkuman Makna Internet Financial Reporting LAZ DD
Pemaknaan DD Analisis Melalui Konsep Amanah dan Tablig Melalui  prinsip  tanggung  jawab memungkinkan  untuk  mengatasi hambatan terhadap transparansi untuk  mendapatkan  kepercayaan publik  dengan  layanan  tertinggi pelaporan informasi. Sebagai  hasil  dari  komitmen  terhadap  gagasan pertanggungjawaban,  transparansi  merupakan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  meskipun  ada kesulitan yang terkait dari sisi amanah.
Karena  fakta  bahwa  tablig  menyoroti  tugas lembaga,  tablig  adalah  praktik  keterbukaan yang  konsisten  yang  dilaksanakan  meskipun ada hambatan. Dari  kesadaran  moral  DD  pada substansi  transparansi  yang  luas, membuka kepercayaan dan keterlibatan publik. Konten  transparansi  sebagai  moralitas  yang meningkatkan  kredibilitas  lembaga  dalam  hal amanah. Transparansi  yang  luas  adalah  tablig  sebagai kebenaran  konten  informasi  yang  mendukung kepercayaan publik terhadap suatu lembaga.
Keterlekatan  transparansi  informasi
DD  yang  dikomunikasikan  secara terus-menerus  dari  banyak  sumber memperkuat  kelangsungan  hidup lembaga.
Keterlekatan media memiliki kepentingan yang langgeng  pada  instrumen  kontrol  dalam amanah.
Tablig  mengacu  pada  keterlekatan  komunikasi informasi  kepada  publik  melalui  berbagai media.
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  97 e-ISSN: 2745-4711
Secara  garis  besar  makna  transparansi internet  financial  reporting oleh manajemen DD terangkum dalam Tabel 2. Transparansi sebagai penjamin pihak-pihak yang  berkepentingan  bergantung  pada  informasi  yang  disediakan  guna  pengambilan keputusan.  Menurut  Mohammadi  &  Nezhad  (2015,  publik  melihat  melalui pembentukan lingkungan yang informasi yang transparan. Oleh karenanya, transparansi juga  berfungsi  sebagai  daya  tarik  kepercayaan  publik  terhadap  suatu  institusi (Hisamuddin,  2017;  Samargandi  et  al.,  2018;  Hisamuddin,  2017;  Samargandi  et  al., 2018;  Schnackenberg  &  Tomlinson,  2016).  Adanya  suatu  kewajiban,  konsistensi, kredibilitas, kebenaran, kepentingan dan komunikasi dilihat dari kacamata amanah dan tablig  yang  membuat  DD  memaknai  transparansi  sebagai  prinsip  tanggung  jawab, moralitas  dan  keterlekatan  lembaga.  Hal  ini  yang  memungkinkan  DD  untuk  terus tumbuh dan sustain  sesuai  studi terdahulu  (Samargandi  et  al.,  2018;  Taha et  al.,  2017; Wahyudi et al., 2021).

## KESIMPULAN
Sebagai  lembaga  yang  bergerak  di  bidang  sosial  khususnya  menggunakan  dana publik  terutama  zakat,  manajemen  DD  memaknai  transparansi  pelaporan  keuangan dengan  prinsip  tanggung  jawab  walaupun  ada  hambatan  dalam  menyampaikan informasi  itu.  Konten  transparansi  pelaporan  dimaknai  juga  sebagai  moralitas  DD  itu sendiri  kepada  publik  untuk  memberitahu  segala  aktivitas  tidak  hanya  pada  keuangan, sehingga  konten  transparansi  DD  menjadi  luas.  Penggunaan  berbagai  macam  media untuk keterbukaan informasi dimaknai DD sebagai keterlekatan, tidak dipisahkan secara terus menerus, untuk mendapatkan masukan perbaikan.
Transparansi  pelaporan  keuangan  melalui  internet  memiliki  peran  sangat  penting untuk  mudah  diakses  sebagai  bahan  pertimbangan  pengambilan  keputusan  dan mengundang  daya  tarik  kepercayaan  publik,  sehingga  menjadi  suatu  kewajiban  dalam sisi amanah dan konsistensi dalam tablig walau adanya hambatan. Selain itu juga dapat menjadi kesadaran lembaga karena moralitas lembaga melalui kontennya diperuntukkan sarana pengenalan sehingga keterbukaan informasi  yang dilaporkan harus kredible dan benar  sesuai  prinsip  amanah  dan  tablig.  Alat  pengawasan  lembaga  mengindikasikan kesungguhan  yang  bagi  DD  sudah  ada  keterlekatan  secara  terus  menerus  dilakukan, sehingga  adanya  kepentingan  untuk  menarik  kepercayaan  dan  mengevaluasi  lembaga dari sisi amanah diperlukan juga kemudahan komunikasi dari beragam media.
Penelitian  memiliki  keterbatasan  karena  hanya  meneliti  pada  satu  institusi,  yaitu manajemen LAZ Dompet Dhuafa. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas perlu melibatkan  LAZNAS  lain  dan  BAZNAS,  Kementrian  Agama,  muzakki,  dan  pihak berkepentingan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  I.  M.,  &  Husni,  D.  (2016).  Pengukuran  Konsep  Amanah  dalam  Pendekatan
Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal Psikologi , 43 (3), 194–206.
https://doi.org/10.22146/jpsi.11233
Ali,  B.  (2014).  Tugas  dan  Fungsi  Dakwah  dalam  Pemikiran  Sayyid  Quthub. Jurnal
Dakwah Tabligh , 15 (1), 125–135. https://doi.org/10.24252/jdt.v15i1.343
Al Quran dan Terjemahnya
Amalia,  E.  (2017).  The  Shariah  Governance  Framework  For  Strengthening  Zakat Management in  Indonesia:  a Critical  Review of Zakat  Regulations. International
Conference on Law and Justice , 133–138. https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28 Anggita,  W.,  Suhaidar,  Karmawan,  &  Rudianto,  N.  A.  R.  (2021).  Implementation  of Internet  Financial  Reporting  to  Increasing  Accountability  in  Zakat  Management Organizations. Integated  Journal  of  Business  and  Economics , 5 (1),  1–9. https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i3.311
Aziza,  N.,  &  Birton,  M.  N.  A.  (2019).  A  Narrative  Analysis  Using  the  Concept  of Tabligh  on  the  Obligation  of  Financial  Statements  Disclosure. KnE  Social Sciences . https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5414
Basuony, M. A. K., & Mohamed, E. K. A. (2014). Determinants of Internet Financial Disclosure in GCC Countries. Asian Journal of  Finance  & Accounting , 6 (1), 70. https://doi.org/10.5296/ajfa.v6i1.5085
BAZNAS.  (2021). Laporan  Pelaksanaan  Pengelolaan  Zakat  Nasional  tahun  2020 . https://simbi.kemenag.go.id/simzat/files/a23UQuqIBg5X8uVXupF6Cm2rnEnnys 1bDhKgvhIz.pdf
Birton, M. N. A. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian Paradigma Religionis .
Cormier,  D.,  Ledoux,  M.  J.,  &  Magnan,  M.  (2009).  The  use  of  Web  sites  as  a disclosure  platform  for  corporate  performance. International  Journal  of Accounting Information Systems , 10 (1), 1–24.
https://doi.org/10.1016/j.accinf.2008.04.002
Dubbink, W., Graafland, J., & van Liedekerke, L. (2008). CSR, Transparency and the role  of  intermediate  organisations. Journal  of  Business  Ethics , 82 (2),  391–406. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9893-y
Enjang & Aliyuddin. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Dakwah. Bandung:Widya Padjadjar. Fry, R. E.  (1995). Accountability in  Organizational  Life: Problem or Opportunity for Nonprofits? (Vol. 6, Issue 2). Jossey-Bass Publishers.
Hanafiyah,  B.,  &  Suprayogi,  N.  (2020).  Analisis  Komparasi  Penerapan  Internet Financial  Reporting  oleh  Organisasi  Pengelola  Zakat  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 7 (8), 1439–1450.
https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1439-1450
Harris,  E.  E.,  &  Neely,  D.  (2021).  Determinants  and  Consequences  of  Nonprofit Transparency. Journal  of  Accounting,  Auditing  and  Finance , 36 (1),  195–220. https://doi.org/10.1177/0148558X18814134
Hisamuddin, N. (2017). Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. Jurnal Zakat Dan Wakaf , 4 (2), 327–346. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049 Ismail,  A.  S.  (2021). Indeks  Transparansi  Organisasi  Pengelola  Zakat  2020:  Studi Kasus di 363 OPZ .
Karim,  N.  K.,  Sasanti,  E.  E.,  Lenap,  I.  P.,  &  Sari,  N.  K.  (2019).  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Zakat  berbasis  Website  pada  Lembaga Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia. Jurnal  Riset  Akuntansi  Aksioma , 18 (2),  13–28. https://doi.org/10.29303/aksioma.v18i2.74
Aziza, N. A., & Afiani, N. /Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 87 s/d 100  99 e-ISSN: 2745-4711
Laallam, A., Uluyol, B., Kassim, S., & Engku Ali, E. R. A. (2022). The components of intellectual  capital  and  organisational  performance  in  waqf  institutions:  evidence from  Algeria  based  on  structural  equation  modelling. Journal  of  Islamic Accounting and Business Research , 13 (7), 1110–1136. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0192 Madhani,  P.  M.  (2009).  Role  of  Voluntary  Disclosure  and  Transparency  in  Financial Reporting. The Accounting World , 7 (6), 63–66.
https://www.researchgate.net/publication/45072525
Mais  R.  G,  &  Palindri,  L.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  dan  Transparansi dalam  Mengelola  Keuangan  Desa. Jurnal  Akuntansi  Dan  Governance , 1 (1),  57– 66. https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66
Mohammadi, S., & Nezhad, B. M. (2015). The Role of Disclosure and Transparency in Financial Reporting. International Journal of Accounting and Economics Studies , 3 (1), 60. https://doi.org/10.14419/ijaes.v3i1.4549
Muhamad,  A.  M.  Z.  (2015).  Konsep  Amanah  dalam  Pengurusan  Islam  dari  Sudut Maqasid Syariah (Penjagaan Harta). Prosiding Seminar Antarbangsa Pengurusan & Kepemimpinan Islam: Isu Dan Cabaran , 1–9. http://www.ukm.my/skim Mutmainah,  L.  (2018).  Implementasi  Prinsip  Transparansi  dan  Akuntabilitas Organisasi  Pengelola  Zakat  melalui  Penyediaan  Informasi  dan  Internet  Financial Reporting  pada  Website. Jurnal  Middle  East  and  Islamic  Studies , 5 (2). https://doi.org/10.7454/meis.v5i2.81
Nasri,  R.,  Aeni,  N.,  &  Haque,  M.  G.  (2019).  Determination  of  Professionalism  and Transparency  and  Its  Implications  for  the  Financial  Performance  of  Zakat Institutions. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance , 5 (4), 785–806. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1158
Rafiki, A. (2020). Opportunities and Challenges of Social Media to the Islamic Banks in Indonesia (pp. 227–251). https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2257-8.ch011 Rini.  (2016).  Penerapan  Internet  Financial  Reporting  untuk  Meningkatkan Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola  Zakat. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma ,
7 (2), 156–323. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022
Samargandi,  N., Tajularifin,  S. M., Ghani,  E.  K., Aziz, A.  A.,  & Gunardi, A. (2018). Can  Disclosure  Practices  and  Stakeholder  Management  Influence  Zakat  Payers’ Trust? A Malaysian Evidence. Business and Economic Horizons , 14 (4), 882–893. https://doi.org/10.15208/beh.2018.60
Saxton, G. D., & Guo, C. (2011). Accountability online: Understanding the web-based accountability  practices  of  nonprofit  organizations. Nonprofit  and  Voluntary Sector Quarterly , 40 (2), 270–295. https://doi.org/10.1177/0899764009341086 Saxton,  G.  D.,  Neely,  D.  G.,  &  Guo,  C.  (2014).  Web  disclosure  and  the  market  for charitable  contributions. Journal  of  Accounting  and  Public  Policy , 33 (2),  127– 144. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.12.003
Schnackenberg,  A.  K.,  &  Tomlinson,  E.  C.  (2016).  Organizational  Transparency:  A
New  Perspective  on  Managing  Trust  in  Organization-Stakeholder  Relationships. Journal of Management , 42 (7), 1784–1810.
https://doi.org/10.1177/0149206314525202
Taha,  R.,  Adam,  F.,  Ali,  N.  N.  M.,  &  Ariff,  A.  M.  (2017).  Religiusity  and
Transparency in the Management of Zakat Institutions. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , 20 (1), 1–9.
https://www.abacademies.org/articles/religiosity-and-transparency-in-the- management-of-zakat-institutions-6655.html .
Tasmara,  T.  (2001).  Kecerdasan  Ruhaniah  (Trancedental  İntelligence)  Membentuk Kepribadian  Yang  Bertanggung  Jawan,  Profesional,  dan  Berakhlak.  Jakarta: Gema Insani Press.
Vishwanath,  T.,  &  Kaufmann,  D.  (1999). Towards  Transparency  in  Finance  and Governance . https://doi.org/10.2139/ssrn.258978
Wahyudi, M., Huda, N., Herianingrum, S., & Ratnasari, R. T. (2021). Zakat Institution of  Financial  Transparency  Model:  An  Explanatory  Research. Jurnal  Zakat  Dan Wakaf , 8 (2), 122–141. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.9358
Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.18196/jati.030122