## Prosedur Pelayanan Perpanjangan IPTM  Pada Sudin Pertamanan Dan Hutan Kota   TPU Tegal Alur Unit Kristen Jakarta Barat
Purnama Sari [1] , Syukron Sazly [2]
Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Jln. Kramat Raya 98, Jakarta Pusat E-mail: purnamasari05491@gmail.com [1] syukronsazly@bsi.ac.id [2]

## ABSTRAKSI
Taman Pemakaman Umum merupakan salah satu fasilitas umum yang bersifat sosial dan telah ada pada ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa public (public services) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Taman pemakaman umum adalah suatu  tempat dengan  lahan  luas  yang  diperuntukan  untuk  masyarakat  yang  meninggal  dunia  dan  menjadi  tempat peristirahatan terakhir. Taman Pemakaman Umum Tegal Alur dengan luas lahan sekitar ± 94.810 m2 dengan layanan unit pemakaman beragama nasrani berada dibawah naungan  seksi  pemakaman  pada suku dinas pertamanan dan hutan kota,  kota  administrasi  jakarta  barat,  memberikan  pelayanan  administrasi  kepada  masyarakat  luas,  mengenai pemakaman, pemeliharaan pemakaman, dan juga sebagai salah  satu  pemasukan pajak retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana, kendala dan solusi dalam Prosedur Pelayanan Perpanjangan IPTM pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tpu Tegal Alur Unit Kristen Jakarta Barat. Penelitin ini adalah penelitian deskriptif kualitatis  dengan  metode  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi    kepada  beberapa  narasumber.Hasil  dari penelitian terhadap Prosedur Pelayanan Perpanjangan IPTM pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tpu Tegal Alur Unit Kristen Jakarta Barat, dapat dikatakan sudah cukup baik dengan adanya sebuah tahapan yang mudah dipahami, akan  tetapi  terdapat  beberapa  kendala  yang  terjadi  sehingga  dapat  menghambat  lancarnya  pelaksanaan  Pelayanan Perpanjangan IPTM.
Kata Kunci: Taman  Pemakaman  Umum  (TPU),  Administrasi,  Pelayanan, Pelayanan Publik

## ABSTRACT
Public  Cemetery  is  a  public  facility  that  is  social  in  nature  and  already  exists  in  the scope  of  services  and  public services  in  the  Special  Capital  Region  of  Jakarta.  A public  cemetery  is  a  place  with  large  tracts  of  land  intended for  people  who  have died  and  become  the  final  resting  place.  Tegal  Alur  Public  Cemetery  with  a  land  area  of approximately ± 94,810 m2 with Christian funeral service units under the auspices of the  funeral  section  of  suku  dinas pertamanan  dan  hutan  kota,  West  Jakarta administration City..  This study aims to find out how, obtacles and solutions in Administrative  Procedures  for  the  Extension  of  IPTM  Services  at  Suku  Dinas Pertamanan  dan  Hutan  Kota,  TPU Tegal  Alur  Unit  Kristen Jakarta  Barat.  The method used is  observation and interviews and then documentary study. The  results  of the  study  at  the  Administrative  Procedures  for  the  Extension  of  IPTM  Services  at Suku  Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, TPU Tegal Alur Unit Kristen Jakarta Barat,  it  can  be  said  to  be  good  enough  with  an easy-to-understand  stage,  but  there are  some  obstacles  that  occur  so  that  it  can  hamper  the  smooth  implementation of the IPTM Extension Service.
Key Words: Public Cemetery (TPU), Administration, Services, Public Services

## 1. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan publik  yang  memadai  seperti  yang  tercantum  dalam UUD 1945 pasal 34. Pelayanan public merupakan tugas pokok dalam rangka memenuhi kebutuhan administratif, sebagai pegawai pemerintah (abdi negara) dan  juga  sebagai  abdi  masyarakat.  Dan  tugas  tersebut tentunya  jelas  terpapar  dalam  pembukaan  UUD  1945 alenia  keempat,  yang  meliputi  4  (empat)  aspek pelayanan  pokok  pegawai  pemerintah  (abdi  negara) terhadap masyarakat, yaitu dengan melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial
Ruang  lingkup  dalam  sebuah  pelayanan  dan  juga  jasa publik (public services) sebagai aspek kehidupan pada masyarakat  luas,  bahkan  dapat  dikatakan  mulai  sejak seseorang  masih  didalam  kandungan  sang  ibu  ketika melakukan pemeriksaan  ke  dokter  di  suatu  klinik  atau rumah  sakit  pemerintah  maupun  non  pemerintah, kepengurusan  surat  keterangan  lahir  sampai  dengan
jadinya akta kelahiran, memulai menempuh pendidikan terendah  sampai  ke  tingkat  universitas,  membeli  dan mengkonsumsi bahan pangan makanan yang bersubsidi dan  dikelola  oleh  pemerintah,  kepemilikan  rumah bersubsidi  pemerintah,  mengurus  beragam  perijinan yang  berkaitan  dengan  keperluan  keluarga,  sekolah, kepengurusan  dokumen  penting,  menjalankan  dunia usaha  atau  dunia  industri  yang  dijalaninya  hingga sampai seseorang meninggal bahkan setelah meninggalpun memerlukan banyak dokumen- dokumen seperti  surat  pengantar  dan  surat  kematian  untuk kepengurusan  kematian  hingga  perpanjangan  Ijin Penggunaan  Tanah  Makam  (IPTM)  di  Taman Pemakaman umum (TPU).
Dan salah satu fasilitas umum yang bersifat sosial telah ada  pada  ruang  lingkup  pelayanan  dan  jasa  di  Daerah Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  adalah  Taman  Pemakaman Umum  (TPU)  yang  telah  tersedia  dan  dikuasai  oleh Pemerintah  Daerah  yang  berfungsi  sebagai  sebidang tanah atau lahan yang tersedia dan diperuntukan untuk tempat  terakhir  bagi  masyarakat  mengalami  kematian atau meninggal dunia. Taman pemakaman umum yang tertata  dengan  suasana  alami  memiliki  fungsi  lainya seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan hamparan rumput hijau terlihat lebih asri dan tetap mengedepankan suatu  konsep  yang  spiritual  dengan  mengingatkan kematian  yang  mampu  menambah  keimanan  dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
Pelayanan  dan  jasa-jasa  public (public  services) pada taman  pemakaman  umum  adalah  sebagai  bentuk penyediaan fasilitas pokok yaitu pelayanan umum atau publik  yang  sangat  penting  sebagai  abdi  negara  untuk masyarakat luas, dan sudah seharusnya disediakan pada taman pemakaman umum seperti memberikan informasi bersifat umum untuk para ahli waris ataupun masyarakat  luas  mengenai  alur  prosedur,  ketentuan, maupun  dokumen-dokumen  pelayanan  administrasi pada taman pemakaman umum.
Sebuah  prosedur  dalam  administrasi  pelayaan  taman pemakaman  umum merupakan  suatu  alur  atau  proses tahap  demi  tahapan  mulai  dari  proses  pendaftaran administrasi,  pengecekan  petak  makam,  pelaksanaan pemakaman  jenazah,  pemberian surat  pengantar  atau rekomendasi,  penjelasan  tarif  retribusi,  pembuatan surat  IPTM.(Ijin  Penggunaan  Tanah  Makam),  bahkan hingga setelah tiga tahun almarhum wafatnya pun pihak kaluarga  atau  ahli  waris  mempunyai  kewajiban pembayaran Perpanjangan surat IPTM (Ijin Penggunaan Tanah Makam).Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti tertarik pada pengamatan prosedur pelayanan administrasi  di  taman  pemakaman  umum  mengenai Perpanjangan IPTM pada TPU Tegal Alur Unit Kristen Jakarta Barat,.
Penelitian  yang  pernah  dilakukan  terkait  dengan pelayanandi  PU  Tegal  Alur  adalah  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nurdiansyah,  A.,  Andriani,  R.,  & Hastuti,  D  }dengan  judul  “  Prosedur  Administrasi
Pelayanan  Pemakaman  Pada  TPU  Tegal Alur  Unit  II  Islam  Jakarta  Barat.  Pada  penelitian tersebut penelitimemilih fokus pada pelayanan pemakaman/ penguburan jenazah dan pada Unit Agama Islam, namun pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada  pelayanan  perpanjangan  Izin  Penggunaan  Tanah Makam (IPTM), yang berarti perpanjangan tahunan dan lokasi nya adalah pada  UnitKristen.

## 2.TINJAUAN  PUSTAKA
2.1 Prosedur
A. Pengertian Prosedur
Prosedur  dikatakan  sangatlah  penting  dimiliki  untuk suatu  pemerintahan,  organisasi  maupun  sebuah perusahaan  yang  merupakan  sebuah  tahapan  atau langkah  demi  langkah  sebuah  kegiatan  secara  pasti untuk  mempermudah  menyelesaikan  suatu  masalah, aktivitas  segala  urusan  dan  juga  sesuatu  yang  dapat dilakukan  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  maksimal sesuai rencananya. Sehingga prosedurpun tentunya akan menjadi  sebuah  pedoman  untuk  suatu  pemerintahan, organisasi maupun sebuah perusahaan dalam melaksanakan  suatu  fungsinya.  Prosedur  adalah rangkaian  kegiatan  berupa  tahapan,  proses  maupun langkah  dan  telah  menjadi  pola  yang  tersusun berdasarkan fungsinya untuk memperjelas penyelesaian suatu aktivitas .
Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Badriwan dalam (Wijaya  &  Irawan,  2018)  “Prosedur  merupakan  suatu urutan-urutan  pekerjaan-pekerjaan  kerana  ( clerical ) biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau  lebih  disusun  untuk  menjamin  adanya  perlakuan yang  seragam  transaksi-transaksi  perusahaan  yang sering  terjadi”.  Sedangkan  menurut  Mulyadi  dalam (Wijaya & Irawan, 2018) menyatakan “Prosedur adalah suatu  urutan  kegiatan  tulis  menulis,  menggandakan, menghitung,  membandingkan  antara  data  sumber dengan data pendukung kedua belah pihak”
Menurut  Ardiyose  dalam  (Wijaya  &  Irawan,  2018) menyatakan  bahwa  “Prosedur  adalah  suatu  bagian sistem  yang  merupakan  rangkaian  tindakan  yang menyangkut  beberapa  orang dalam  satu  atau  beberapa bagian  yang  ditetapkan  untuk  menjamin  agar  suatu kegiatan  usaha  atau  transaksi  dapat  terjadi  secara berulang-  ulang  dan  dilaksanakan  secara  seragam”.  ”. Ditambahkan  oleh  Narko  dalam  (Wijaya  &  Irawan, 2018)  bahwa  “Prosedur  adalah  urut-urutan  pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang”.
Menurut  Mulyadi  dalam  (Nurdiansyah,  dkk.,  2019) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan tulisa menulis, menggandakan,  menghitung,  membandingkan  antara data  sumber  dengan  dara  pendukung  kedua  belah pihak”. Atas dasar tujuan yang dilayani, menurut Rasto dalam  (Nurdiansyah,  dkk.,  2019)  prosedur  prosedur dapat diklarifikasi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Prosedur Primer dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian  pekerjaan  sehari-hari.  Contoh  jenis prosedur  primer:  prosedur  pesanan,  penagihan  dan prosedur pembelian.
2. Prosedur  sekunder  dimaksud  untuk  memfasilitasi pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  prosedur  primer. Contoh  jenis  prosedur  sekunder:  prosedur  surat menyurat, layanan telepon dan layanan arsip.
Menurut  Koontz  &  Cyril  O'Donnell  1983  dalam (Widayani  &  Fathoni,  2017),  menyatakan  bahwa Prosedur  adalah  rencana  yang  menuju  pada  metode penyelesaian kegiatan yang akan datang. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud  dengan  prosedur  ialah  suatu  tata  cara  yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## B. Karakteristik prosedur
Mulyadi  (2016:  5)  mengatakan  bahwa  terdapat beberapa  karakteristik  prosedur, diantaranya  sebagai berikut:
1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi Dengan  adanya  prosedur,  suatu  organisasi  dapat mencapai  tujuannya  karena  melibatkan  beberapa orang  dalam  melakukan  kegiatan  operasional organisasinya  dan menggunakan  suatu  penanganan segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
2. Prosedur  mampu  menciptakan  adanya  pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Pengawasan atas kegiatan organisasi dapat berjalan  dengan  baik  karena  kegiatan  tersebut berjalan  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditetapkan.  Selain  itu,  biaya  yang  digunakan  untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diatur seminimal mungkin  karena  kegiatan  yang  dilakukan  sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang  logis dan sederhana
Dalam suatu prosedur yang dilaksanakan oleh suatu organisasi  dalam  menjalankan  segala  kegiatannya, biasanya  prosedur  tersebut  menunjukan  rangkaian kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  dan  rangkaian tindakan tersebut  dilakukan seragam.
4. Prosedur  menunjukkan  adanya  penetapan keputusan dan tanggung jawab
Penetapan  keputusan  yang  dibuat  oleh  pimpinan organisasi  merupakan  keputusan  yang  harus dilaksanakan oleh para bawahannya untuk menjalankan  prosedur  kegiatan  yang  sudah  ada. Selain itu, keputusan atas orang-orang yang terlibat dalam menjalankan prosedur tersebut, memberikan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para  pelaksana  tersebut  sesuai  dengan  tugasnya masing-masing
5. Prosedur  menunjukkan tidak adanya  keterlambatan dan hambatan
Apabila prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan
yang  berlaku  maka  hambatan  yang  akan dihadapi  oleh  pelaksana  kecil  kemungkinan  akan terjadi. Hal ini menyebabkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan  kegiatan  sehingga  tujuan  organisasi yang  ingin  dicapai  oleh  organisasi  yang  ingin dicapai organisasi dapat terlaksana dengan cepat.

## C. Jenis Prosedur
Menurut Rasto (2015: 50) terdapat dua jenis prosedur, yaitu prosedur primer dan prosedur sekunder, yaitu:
1. Prosedur  primer,  yaitu  untuk  memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari-hari.  Beberapa contoh  dari  jenis  ini  adalah  prosedur  pesanan, penagihan, dan prosedur pembelian;
2. Prosedur  sekunder,  yaitu  untuk  memfasilitasi pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  prosedur  primer. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur surat- menyurat layanan telepon, dan layanan arsip.
D. Manfaat Prosedur
1. Memudahkan  dalam  menentukan  langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  maka  para pelaksana  dapat  dengan  mudah  menentukan langkah-langkah  yang  harus  diambil  pada  masa yang  akan  datang.  Karena  dari  prosedur  tersebut dapat diketahui  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi sehingga  pencapaian  tujuan  organisasi  tidak berhasil.  Lebih  memudahkan  dalam  menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang. Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  maka  para pelaksana  dapat  dengan  mudah  menentukan langkah-langkah  yang  harus  diambil  pada  masa yang  akan  datang.  Karena  dari  prosedur  tersebut dapat  diketahui  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak berhasil.
2. Mengubah pekerjaan  yang  berulang-ulang  menjadi rutin dan terbatas
Dengan prosedur yang  dilaksanakan  secara  teratur, para  pelaksana  tidak  perlu  melakukan  pekerjaan secara  berulang-ulang  dan  melakukan  pelaksanaan kegiatan  secara  teratur  dan  rutin.  Sehingga  para pelaksana  dapat  melaksanakan  kegiatannya  secara sederhana  dan  hanya  mengerjakan  pekerjaan  yang memang sudah menjadi tugasnya.
3. Adanya  suatu  petunjuk  atau  program  kerja  yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Berdasarkan  prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh perusahaan,  maka  para  pelaksana  mengetahui tugasnya  masing-masing.  Karena  dari  prosedur tersebut  dapat  diketahui  program  kerja  yang  akan dilaksanakan.  Selain  itu,  program  kerja  yang  telah ditentukan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif  dan efisien.
Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka  para  pelaksana  mau  tidak  mau  harus
melaksanakan  tugasnya  masing-masing  sesuai prosedur  yang  berlaku.  Hal  ini  menyebabkan produktifitas kinerja para pelaksana dapat meningkat,  sehingga  tercapai  hasil  kegiatan  yang efisien dan efektif.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan  dalam  pengawasan  Pengawasan terhadap  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  para pelaksana  dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksana  melaksanakan  kegiatan  tersebut  sesuai dengan  prosedur  yang  akan  terjadi  pun  dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan  kegiatan,  maka  akan  apat  segera diadakan  perbaikan-perbaikan  sepanjang  dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

## 2.2 Pelayanan

## A. Pengertian Pelayanan
Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat  dalam  segala  bidang  kegiatan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  merupakan  salah satu  tugas  dan  fungsi  administrasi  publik.  Menurut Moenir  (2015:  27)  pelayanan  hakikatnya  adalah serangkaian  kegiatan,  karena  itu  merupakan  proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan,  meliputi  seluruh  organisasi  dalam masyarakat.  Sementara  itu,  menurut  Barata  dalam (Frimayasa  &  Kamal,  2017))  bahwa  pelayanan  adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi  langsung  antara  seseorang  dengan  orang  lain atau  mesin  secara  fisik,  dan  menyediakan  kepuasan pelanggan.
Menurut Daviddow dan Uttal 1989 dalam (Frimayasa & Kamal, 2017)pelayanan merupakan kegiatan/keuntungan  yang  ditawarkan  oleh  organisasi atau  perorangan  kepada  konsumen/customer  yang bersifat  tidak  berwujud  dan  tidak  dapat  dimiliki. Menurut Kotler dalam (Angliawati, 2016) “ A service is any  act  or  performance  that  one  party  can  offer  to another that is essentially intangible and does not result in the ownership for of anything. Its production may or may  not  be  tied  to  physical  product ”.  Dari  definisi tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pengertian  pelayanan yaitu suatu kinerja

## B. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  merupakan  unsur  paling  penting dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  sosial  di  dalam masyarakat  manapun.  Secara  ideal,  tujuan  utama pemerintah tersebut berada  Saragih dalam (Angliawati, 2016). Buruknya kualitas pelayanan publik menimbulkan  krisis  kepercayaan  di  masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan ditunjukan  dengan  munculnya  berbagai  bentuk  protes dan demonstrasi  kepada  birokrasi  baik  di  tingkat  pusat maupun di daerah  Dwiyanto dalam (Angliawati, 2016). Pemberian  pelayanan  yang  memenuhi  standar  yang
telah  ditetapkan  memang  menjadi  bagian yang perlu dicermati.
Pelayanan  publik  secara  sederhana  dipahami  oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh  pemerintah.  Semua  barang  dan  jasa  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  kemudian  disebut sebagai pelayanan publik (Dwiyanto, 2015: 14)
Menurut J.S Bowman dalam (Kussanti & Leliana, 2017) “pelayanan  publik  merupakan  lembaga  rakyat  yang memberi pelayanan kepada warga Negara, memperjuangkan  kepentingan  kolektif  dan  menerima tanggung  jawab  untuk  memberi  hasil”.  Menurut Ratminto & Winarsih (2016: 11) menyimpulkan bahwa “pelayanan  penampilan,  tidak  berwujud  dan  cepat hilang,  lebih  dapat  dirasakan  dari pada  dimiliki  serta pelanggan dapat lebih berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa atau pelayanan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  maupun sekelompok  orang  untuk  memenuhi  kebutuhan  orang lain  sesuai  dengan  prosedur  dan  sistem  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Hakikat  pelayanan  publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat .

## C. Asas Pelayanan Publik
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (Pasal 4 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) yang mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah:
1. Kepentingan  umum,  yaitu  pemberian  pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan
2. Kepastian  hukum,  yaitu  jaminan  terwujudnya  hak dan kewajiban dalam penyelengaraan pelayanan
3. Kesamaan  hak,  yaitu  pemberian  pelayanan  tidak membedakan  suku,  ras,  agama,  golongan,  gender, dan status ekonomi
4. Kewajiban,  yaitu  pemenuhan  hak  harus  sebanding dengan kewajiban  yang  harus  dilaksanakan,  baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan
5. Keprofesionalan,  yaitu  pelaksana  pelayanan  harus memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan  bidang tugas;
6. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan dengan  memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan harapan masyarakat;
7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, setiap warga  negara  berhak  memperoleh  pelayanan  yang adil;
8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan  mudah  mengakses  dan  memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;
9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok rentan,  yaitu  pemberian  kemudahan  terhadap kelompok  rentan  sehingga  tercipta  keadilan  dalam pelayanan;
11. Ketepatan  waktu;  yaitu  penyelesaian  setiap  jenis pelayanan  dilakukan  tepat  waktu  sesuai  dengan standar pelayanan;
12. Kecepatan,  kemudahan,  dan  keterjangkauan,  yaitu setiap  jenis  pelayanan  dilakukan  secara  cepat, mudah dan terjangkau.

## D. Standar Pelayanan Publik
Setiap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan  adanya  kepastian  bagi  penerima  pelayanan. Standar  pelayanan  merupakan  ukuran  yang  telah ditetapkan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik sebagai  pedoman  yang  wajib  ditaati  dan  dilaksanakan oleh  penyelenggara  pelayanan,  yang  akan  dijadikan pedoman  bagi  penerima  pelayanan  dalam  proses pengajuan  permohonan,  serta  sebagai  alat  kontrol masyarakat penerima pelayanan atas kinerja pemerintah ( Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
2013 ). Standar Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor:  63/KEP/M.PAN/7/2003,  sekurang-  kurangnya meliputi berikut  ini :
1. Prosedur  pelayanan;  dibakukan  bagi  pemberi  dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
2. Waktu  pelayanan,  merupakan  penetapan  waktu penyelesaian  saat  pengajuan  permohonan  sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya  pelayanan,  merupakan  biaya  atau  tarif pelayanan termasuk rinciannya yang telah ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan;
4. Produk pelayanan, merupakan hasil pelayanan yang akan  diterima  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan;
5. Sarana dan prasarana, merupakan penyediaan sarana dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai  oleh penyelenggara pelayanan publik;
6. Kompetensi petugas pelayanan, merupakan kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  harus ditetapkan  dengan  cepat  berdasarkan  pengetahuan, keahlian, keterampilan  ,  sikap,  dan  prilaku  yang dibutuhkan.
2.3 Taman Pemakaman Umum (TPU)
A. Pengertian Taman Pemakaman Umum (TPU)
Pemakaman  disebut  juga  penguburan  adalah  sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat  umum  (semua  orang  boleh  dimakamkan  di sana)  maupun  khusus,  misalnya  pemakaman  menurut agama,  pemakaman  pribadi  milik  keluarga,  taman makam pahlawan, dan sebagainya. Taman Pemakaman
Umum  (TPU)  adalah  areal  tanah  yang disediakan  untuk  keperluan  pemakaman  jenazah  bagi setiap  orang  tanpa  membedakan  agama  dan  golongan, yang  pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.
Pemakaman bisa bersifat umum, atau dengan kata lain setiap  orang  dapat  dimakamkan  di  tempat  tersebut. Selain  itu  adapula  tempat  pamakaman  yang  bersifat khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, dan lain sebagainya. Menurut Nurdiansyah, dkk., (2019) Pelayanan pemakaman  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan pemerintah  daerah  yang  sangat  penting  kepada masyarakat,  yang  wajib  disediakan  pelayanan  pada pemakaman yang diberikan berupa pemberian informasi umum kepada  masyarakat tentang ketentuan layanan pemakaman dan pemindahan atau pembongkaran makam serta melayani proses pelayanan tersebut.

## B. Retribusi Pelayanan Pemakaman
Retribusi menurut Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah) adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi yang  dihasilkan  dari  retribusi  pelayanan  pemakaman dan  pengabuan  mayat  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  dapat  digunakan untuk  berbagai  keperluan  umum  pemerintah  daerah. Mengenai  retribusi  daerah  yaitu  dikeluarkan  atau dibayarkan kepada  pemerintah  daerah sebagai kompensasi  atau  balasa  jasa  atas  pemakaian  yang masyarakat  gunakan  dari  pemerintah  daerah  (Fauziah, dkk., 2019).
Sedangkan menurut Munawir dalam (Yusmalina, dkk., 2020))  retribusi  adalah  iuran  kepada  Pemerintah  yang dapat  dipaksakan  dan  dapat  jasa  balik  secara  langsung dapat  ditunjuk.  Boediono  (2015:  14)  juga  menyatakan bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka  yang  menikmati  jasa  negara  secara  langsung. Berbicara retribusi artinya berbicara mengenai penagihan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada subjek  retribusi  yakni  orang  atau  badan  hukum  yang dimana  subjek  hukum  tersebut  menerima  imbalan langsung dari penggunaan objek retribusi.
Penggolongan  retribusi  berbeda  dengan  penggolongan pajak.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  108  UU Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  mengenai  objek retribusi  terdiri  atas,  jasa  umum,  jasa  usaha,  dan perizinan  tertentu.  Secara  hukum,  pajak  dan  retribusi dapat  dilakukan  penggolongan  berdasarkan  kebutuhan Negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Mengingat pajak  dan  retribusi  merupakan  sumber  pendapatan Negara maupun  daerah,  penggolongannya  perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya.

## 3. METODOLOGI
Metode penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif,  yaitu  menggambarkan    dan  menjelaskan fakta-fakta yang tejadi di masyarakat berdasarkan data- data  yang  telah  diperoleh  dari  metode  yang  berbasis ilmiah, yang diperoleh dengan beberapa metode berikut:
1. Metode Observasi
Melalui  metode  ini  peneliti  sebelumnya  telah melaksanakan  kegiatan  berupa  penelitian  atau observasi di Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang  menaungi  Seksi  Pemakaman  terhadap  Kantor TPU  Tegal  Alur  Unit  Kristen  Jakarta  Barat,  yang beralamat di Jl. Benda Raya No.17 RT.008 RW.002, Kelurahan  Tegal  Alur,  Kecamatan Kalideres,  Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11820.
2. Metode Wawancara
Dalam  metode  ini  peneliti  mengumpulkan  data informasi  dengan  metode  wawancara  secara langsung  dan  melakukan  pertanyaan  kepada beberapa narasumber yaitu Bapak Djauhar Arifien, SP. MSi selaku Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan  Kota,  Bapak  Wawin  Wahyudi,  SE  selaku Kepala Satuan Pelaksana TPU.
3. Metode Studi Dokumentasi Setelah melakukan metode diatas, dalam metode ini peneliti  telah  mendapakan  data  informasi  dan kelengkapan  lainnya,  lalu  peneliti  melampirkan bebrapa  dokumen-dokumen  pendukung  sebagai bukti dari hasil Praktik Kerja  Lapangan dalam hal Prosesdur Administrasi Pelayanan Perpanjangan
IPTM  pada  Suku  Dinas  Pertamanan  dan Hutan Kota, TPU Tegal Alur Unit Kristen Jakarta Barat.

## 4. HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## 4.1 Prosedur  Pelayanan Perpanjangan IPTM   Pada TPU Tegal  Alur  Unit  Kristen.
Berikut  Persyaratan  kelengkapan  dokumen  dalam prosedur  administrasi pelayanan perpanjangan IPTM di TPU Tegal Alur Unit Kristen.

## Tabel 4.1
Kelengkapan Dokumen Perpanjangan ITPM Sumber: Kantor TPU Tegal Alur
Sumber  : Kantor TPU Tegal Alur, Unit Kristen
Alur  Prosedur  Administrasi  Perpanjangan  IPTM  pada Suku  Dinas  Pertamanan  dan  Hutan  Kota,  Taman Pemakaman  Umum  Tegal  Alur  Unit  Kristen,  Akan dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 4.1
Alur Prosedur Pelayanan Peranjangan ITPM
Berdasarkan  gambar  4.1  maka  penjelasan  alur Prosedur  Administrasi Pelayanan  Perpanjangan  IPTM sebagai berikut:
1. Pemohon/Pihak Ahli Waris
Pemohon yang mendatangi Kantor Taman Pemakaman  Umum  mendaftarkan  diri  dalam kepengurusan  Perpanjangan  Surat  IPTM  dengan mengisi  buku  register,  formulir  dan  menyerahkan kelengkapan  dokumen  yang  menjadi  persyaratan seperti:
a. Surat  Ijin  Penggunaan  Tanah  Makam  yang
No  Jenis Pelayanan  Dokumen yang diperlukan
1. Perpanjangan surat  ijin
penggunaan tanah makam (IPTM) 1. Surat  Ijin  Penggunaan  Tanah
Makam  yang sebelumnya (asli)
2. Identitas  pemohon/pihak  ahli waris  sebagai  penanggung jawab  berupa Fotocopy KTP
(Kartu  Tanda  Penduduk)  dan
KK (Kartu Keluarga)
3. Jika pihak ahli waris menguasakan kepada penanggung jawab yang berbeda,  maka  di  perlukan Surat Kuasa bermaterai Rp.6000  dilampirkan  dengan identitas  yang  diberi  kuasa dan juga pemberi kuasa. 4. Surat Pengantar atau rekomendasi dari pihak Kantor  Taman  Pemakaman Umum 5. Formulir atau surat permohonan  dan  pernyataan kebernaran, keabsahan
dokumen bermaterai Rp.6000
sebelumnya (asli)
b. Identitas  pemohon/pihak  ahli  waris  sebagai penanggung  jawab  berupa: Fotocopy KTP (Kartu  Tanda  Penduduk)  dan  KK  (Kartu Keluarga)
c. Jika  pihak  ahli  waris  menguasakan  kepada penanggung  jawab  yang  berbeda,  maka  di perlukan  Surat  Kuasa  bermaterai  Rp.6000 dilampirkan  dengan  identitas  yang  diberi kuasa dan juga pemberi kuasa.
d. Kelengkapan  tersebut  yang  telah  disiapkan diserahkan  kepada  pihak  staf  administrasi  pada Kantor  TPU,  untuk  dibuatkan  Surat  pengantar dan rekomendasi.
2. Kantor Taman Pemakaman Umum Pihak staf administrasi melakukan pengecekan pada system web makam online, memeriksa kelengkapan dokumen  yang  menjadi  persyaratan,  melakukan pengecekan fisik petak makam membenarkan bahwa masih  ada  petak  makam  tersebut.  Menginput  data kedalam system web makam online dan membuatkan  Surat  pengantar  dan  rekomendasi untuk dibawa ke Kantor kelurahan bagian PTSP.
3. Kantor Kelurahan PTSP Setelah  pihak  pemohon/ahli  waris  mendapatkan surat pengantar dan rekomendasi dan membawa ke bagian PTSP dan mendaftarkan diri dengan mengisi register  dan  formulir  atau  surat  permohonan, pernyataan kebernaran, keabsahan dokumen bermaterai  Rp.6000  serta  menyerahkan  lampiran dokumen yang menjadi kelengkapan dan persyaratan dalam kepengurusan perpanjangan surat IPTM.  Petugas  Kelurahan  PTSP  melakukan pengecekan  kelengkapan  dokumen  dan  menginput data  tersebut  pada  pembuatan  SKRD  (surat keterangan  retribusi  Daerah).  Pencetakan  SKRD telah  selesai,  pihak  pemohon/ahli  waris  diarahan untuk melakukan penyetoran atau proses pembayaran  berdasarkan  tariff  retribusi  sebagai berikut::
- Blok AA1 Tarif Rp.100.000,-
- Blok AAII Tarif Rp.  80.000,-
- Blok A1   Tarif Rp   .60.000,-
- Blok AII  Tarif Rp. 40.000,-
4. Kantor Bank DKI Pihak  pemohon/ahli  waris  dapat  melakukan  proses penyetoran/pembayaran  dan  menyerahkan  SKRD (Surat  keterangan  retribusi  daerah),  terdapat  dua  2 (dua) metode cara penyetoran retribusi yaitu:
a. Melalui Virtual  Account pada  mesin  ATM  DKI dengan menginput kode virtual account ditambahkan dengan  nomor  yang  terdapat  pada  pencetakan SKRD.
b. Melalui bagian Teller yang ada di front office Bank DKI dengan menyerahkan SKRD yang sebelumnya sudah  di  tandatangani  oleh  pihak pemohon/  ahli waris.  Dan  jika  proses  penyetoran/pembayaran SKRD  telah  selesai  dan  pihak  Bank  DKI memberikan  bukti  atau  struk  pembayaran  dengan
stempel  tanda  lunas  kepada  pemohon/ahli waris.
5. Kantor Kelurahan PTSP Pihak kantor kelurahan PTSP akan menginput kedalam system web online dari bukti/struk pembayaran SKRD dan  mencetak  surat  IPTM  yang  baru  sebanyak  2(dua) rangkap untuk diserahkan kepada pemohon/ahli waris. 6. Kantor Taman Pemakaman Umum
Pihak  pemohon/ahli  waris  menyerahkan  bukti  arsip berupa fotocopy Surat  Perpanjangan  IPTM  (Izin penggunaan tanah makam) terbaru yang berlaku untuk tiga tahun kedepan.

## 4.2 Kendala Dalam Pelayanan Perpanjangan IPTM pada TPU Tegal Alur Unit Kristen.
Kendala yang terjadi telah menghambat pada saat proses pengurusan  perpanjangan  IPTM  pada  Kantor  TPU Tegal Alur Unit Kristen kendala tersebut antara lain: 1. Kurangnya  pengetahuan  lebih  jelas  dalam  proses perpanjangan surat IPTM. Banyak  masyarakat  luas dan  ahli  waris  belum  memahami  prosedur perpanjangan IPTM  pada  Kantor  TPU  Tegal  Alur Unit  Kristen  sehingga  banyak  pemohon/ahli waris yang  melalui  jalan  pintas  dengan  kata  lain  terima beres  dan  tidak mengikuti  adanya  prosedur  yang sesuai dengan ketentuan.
2. Banyak makam yang tidak mempunyai surat bahkan surat IPTMnya pun hilang.
Terdapat  beberapa  puluhan  makam  yang  suratnya tidak ada dikarenakan kurangnya pengetahuan para ahli  waris  yang  terkadang  setelah  melaksanakan proses  pemakaman  baru  langsung  pulang  begitu saja,  lupa  akan  kewajiban  pembayaran  pajak retribusi  makam  sehingga  dapat  mempengaruhi hilangnya surat IPTM tersebut.
3. Banyak terjadi pungutan liar dengan mencantumkan pihak Kantor TPU Tegal Alur Unit Kristen.
4.3 Perpanjangan  IPTM,  TPU  Tegal  Alur  Unit Kristen
Perlu  adanya  solusi  untuk  dapat  meningkatkan kinerja  pelayanan  yang  lebih baik  lagi  tentunya, dalam mengatasi kendala tersebut dengan cara sebagai berikut:
1. Kurangnya  pengetahuan  lebih  jelas  dalam proses perpanjangan IPTM
Kendala  tersebut  dapat  diatasi  dengan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  baik  melalui petugas yang ada di TPU Tegal Alur Unit Kristen yang  dapat  memberikan  informasi  langsung kepada  para  ahli  waris  yang  saat  berziarah diberitahukan  kembali  bahwa  masa  berlaku  surat perpanjangan  IPTM  yaitu  selama  3(tiga)  tahun sekali, menempelkan sticker pada nisan plakatisasi yang ada pada badan petak makam, dan mengajukan  langsung  kepada  Suku  Dinas Pertamanan  dan  Hutan  Kota  terkait  pemberian
informasi juga harus dilakukan dengan penyebaran di  berbagai  media,  mencetak  brosur  untuk ditempelkan di setiap titik wilayah Kantor Taman Pemakaman  Umum  dan  juga  mengupdate  wajib pajak  retribusi  di  setiap  Kantor  Kelurahan  PTSP. Dan  dapat  juga  dilakukan  pengupdate  tan  pada system web makam online dengan bisa menambahkan contact  person masing-masing wilayah Taman Pemakaman Umum sehingga tidak tertinggal dengan makin berkembangnya tekhnologi informasi masa kini.
2. Banyak  makam  yang  tidak  mempunyai  surat bahkan surat IPTMnya pun hilang.
Petugas yang ada di TPU Tegal Alur Unit Kristen harus  selalu  mengupdate  perkembangan  setiap pemakaman  baru  untuk  selalu  melengkapi dokumen  apa  saja  yang  menjadi  persyaratan  dan dengan  begitu  dapat  dipastikan  setiap  petak makam  mempunyai  surat  IPTMnya.  Dan  solusi untuk yang hilang  surat IPTMnya  adalah  setiap surat  yang  sudah  jadi  diarsipkan hardcopy dan dengan  begitu  pada  saat  pihak  ahli  waris  ingin melakukan  perpanjangan  surat  IPTMnya  tidak kehilangan  jejak  masa  berlaku  yang  wajib dibayarkan retribusinya dan dapat diminta lalu di fotocopy kembali  untuk  mengurus  ke  tahap  lebih lanjut  yaitu  membuat  surat  kehilangan  kepada pihak kepolisian terdekat.
3. Banyak terjadi pungutan liar dengan mencantumkan pihak Kantor TPU Tegal Alur Unit Kristen.
Menginformasikan  kepada  para  ahli  waris  untuk selalu  melakukan  pendaftaran  regisrasi  segala kepengurusan  yang  ada  di  Taman  Pemakaman Umum  dengan  langsung  mendatangi  Kantor tersebut dan yang melaksanakan segala prosedurnya  harus  pihak  ahli  waris  itu  sendiri kalaupun  dikuasakan  wajib  melampirkan  surat kuasa  bermaterai  Rp.6000  dan  juga  dilengkapi dengan  identitas  pemberi  kuasa  maupun  yang diberi kuasa, jika terjadi pungutan liar oleh oknum TPU  maka  pihak  pimpinan  yang  ada  di  TPU  lah yang  akan  menangani  permasalahan  tersebut secara  internal  dan  sesuai  dengan  ketentuannya, begitu pada saat pihak ahli waris ingin melakukan perpanjangan surat IPTMnya

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Dalam  Pelayanan  Perpanjangan  IPTM,  dapat dikatakan  sudah  sesuai  berdasarkan  prosedur administrasi  ditentukan  dengan  adanya  tahapan yang mudah dipahami, oleh pemohon maupun ahli waris  pada  saat  pengurusan  surat  tersebut  yang dimulai  dan diakhiri  pada kantor taman pemakaman umum.
2. Terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat  lancarnya  prosedur  administrasi pelayanan  perpanjangan  surat  IPTM  yaitu: puluhan makam yang suratnya tidak ada, lupa akan kewajiban  pembayaran  pajak  retribusi  makam
sehingga  dapat  mempengaruhi  hilangnya surat  IPTM  tersebut  serta  maraknya  terjadi pungutan  liar  yang  mencantumkan  pihak  kantor Taman Pemakaman Umum.Akan tetapi kehilangan  surat  IPTM  tersebut  tidak  membuat kewajiban pihak ahli waris terlupakan begitu saja surat  yang  hilang  dapat  dibuat  kembali  dengan membuat  keterangan  kehilangan  kepolisian  dan digunakan  dalam  pembuatan  surat Perpanjangan IPTM terbaru.
3. Solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu: pihak  ahli  waris  harus  menyelesaikan  prosedur administrasi pada saat pemakaman baru, melakukan  rutinitas  berziarah  ke  petak  makam keluarga, memastikan bahwa mempunyai
Saran  dari  penulis  terkait  penelitian  ini,  sebagai berikut:
1. Taman  Pemakaman  Umum  Tegal  Alur  Unit Kristen yang merupakan area terluas kedua setelah unit  islam  diperlukan  sebuah  rancangan  maupun perencanaan  dalam memenuhi  fasilitas  yang  ada dan  juga  sebagai  penunjang  kinerja  para  petugas pemeliharaan  agar  Tpu  Tegal  Alur  Unit  Kristen berjalan sesuai dengan fungsinya.
2. Taman  Pemakaman  Umum  Tegal  Alur  Unit Kristen  perlu  mengadakan  sosialisasi  secara berkala  dengan  mengevaluasi  kendala-kendala yang  terjadi  sebagai  penghambat  lancarnya  suatu pelaksanaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.
3. Meningkatkan  keamanan  terhadap  masyarakat agar  tidak  ada  lagi  oknum  yang  melakukan pungutan liar dengan cara menindak lanjuti pelaku dengan  tegas  sesuai dengan  peraturan  dan  hukum yang berlaku.
4. Meningkatkan  kualitas  pemberian  informasi  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas ketentuan  baik  prosedur  kepengurusan  surat, pemakaman baru, ketertiban yang harus dipatuhi.

## REFERENSI
Angliawati, R. Y. (2016). Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Theoretical Review. Ecodemica  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  & Bisnis  Universitas  Bina  Sarana  Informatika) , 4 (2),
203–213. https://doi.org/10.31311/JECO.V4I2.801 Banga,
W. (2018). Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi . Gava Media.
Boediono.  (2015). Perpajakan  Indonesia .  Diadit Media.
Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik; Peduli,  Inklusif  dan  Kolaboratif .  Gadjah  Mada University Press.
Fauziah,  P.,  Nur,  T.,  &  Mulyadi,  A.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Pelayanan Pemakaman  dan  Pengabuan  Mayat  di  Kota
Sukabumi. Spirit  Publik  (Jurnal  Administrasi Publik , 14 (1), 26–36. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v14i1 .33950 Frimayasa,  A.,  &  Kamal,  F.  (2017).  Penerapan Pelayanan Prima Untuk Memenuhi. CAKRAWALA  (Jurnal  Humaniora  Universitas
Bina  Sarana  Informatika) , 17 (2),  179–188. https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jc.v17i2
Hidayat,  E.  S.  (2019).  Kinerja  Pelayanan  Birokrasi
Dalam  Mewujudkan  Kepuasan  Pelanggan.
Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Negara , 6 (2), 43–49. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i2.2260
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan
Publik . (n.d.). Kussanti,  P.  D.,  &  Leliana,  I.  (2017).  Dampak
Program Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Walikota  Depok  Bagi  Masyarakat. Jurnal Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika , 8 (2), 121–125. https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jkom.v8i
2.2974
Moenir, A. . (2015). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . PT Bumi Aksara. Mukarom, Z., & Laksana, W. M. (2018). Membangun Kinerja Pelayanan Publik . CV Pustaka Setia. Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi . Salemba Empat. Nurdiansyah,  A.,  Andriani,  R.,  &  Hastuti,  D.  P. (2019). Prosedur Administrasi Pelayanan
Pemakaman Pada TPU Tegal Alur Unit II Islam Jakarta  Barat. Widya  Cipta  -  Jurnal  Sekretari Dan  Manajemen,  Universitas  Bina  Sarana
Informatika , 3 (1), 149–156. https://doi.org/https://doi.org/10.31294/widyaci pta.v3i1.5211.g3031
Pratama, P. C. (2017). Kajian Administrasi Umum . PT Bumi Aksara. Rasto. (2015). Manajeman Perkantoran . CV Alfabeta.
Ratminto, & Winarsih. (2016). Manajeman Pelayanan . Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009).
Republik  Indonesia.  (2019). Peraturan  Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157  Tahun  2019  Tentang  Organisasi  dan  tata kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota . Silalahi,  U.  (2017). Studi  Tentang  Ilmu  Administrasi Konsep,  Teori,  dan  Dimensi .  Sinar  Baru Algensindo.
Siswandi.  (2017). Administrasi  Logistik  dan  Gudang (Kasus  dan  Aplikasi  Perusahaan) .  Politeknik LP3I.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . (n.d.).
Widayani, D., & Fathoni, A. (2017). Analisis Prosedur Pelayanan  Administrasi  Pendaftaran  Veteran Dan  Kompetensi  Managerial  Pengelolaan  Staff Di  Kantor  Kanminvetcad  Salatiga. Journal  of
Management , 3 (3), 57–66. file:///C:/Users/hp/Downloads/729-1435-1-
SM.pdf Wijaya,  D.,  &  Irawan,  R.  (2018).  Prosedur Administrasi  Penjualan  Pada  Usaha  Jaya Teknika  Jakarta  Barat. Perspektif  (Jurnal Ekonomi  &  Manajemen)  Universitas  Bina Sarana Informatika , 16 (1), 26–30. https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jp.v16i1. 2495
Yusmalina,  Lasita,  &  Haqiqi,  F.  (2020).  Analisis Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. Jurnal Cafetaria , 1 (1), 13–21. http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/ind ex.php/akuntansi/article/view/66