## PENCATATAN PERUBAHAN DIREKSI DI KEMENTERIAN TERKAIT SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DIREKSI
Oleh: Maleakhi W. Sitompul Universitas Indonesia
E-mail: warnecks@gmail.com

## ABSTRACT
Research on the recording of changes to directors  in the relevant  Ministry,  namely the  Ministry  of  Law  and  Human Rights,  aims  to  examine  whether  the  authorized Directors in a company are Directors registered  at the Ministry  of Law and Human Rights.  In  addition,  it  is  also  to  examine  whether  the  provisions  of  Law no.  40  of 2007  concerning  Limited  Liability  Companies  and /  or  the  Company's  Articles  of Association  is  sufficient  to  resolve  disputes  of  authority  in  the  event  of  a  dispute regarding the composition and number of directors in a company, which one has the right to act against other parties. Disputes regarding  the composition and authority of  the  Board  of  Directors  in  a  limited  liability  company often  become disputes  in court, even though Indonesia's positive legal provisions have provided clear and firm rules about who the Board of Directors  can represent  in and out of court. Based on research, it can be seen that the starting  point is from the provisions  in Law No. 40 of  2007 Articles  29 and 98, changes  in the  members of the  board of  directors  can only be effective  for third parties,  as from the date the changes are recorded in the Company Register  by the  Minister  of  Law and  Human Rights  in  accordance  with Law No. 40 of 2007 Articles  29 and 98.
Keywords: Authorized board of directors,  disputes  over the authority  of the board of directors,  registration  at the Ministry  of Law and Human Rights.

## ABSTRAK
Penelitian  mengenai  pencatatan  perubahan  direksi  di  Kementerian  terkait  yaitu Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  bertujuan  untuk  meneliti  apakah Direksi  yang berwenang dalam suatu perseroan merupakan  Direksi yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu juga untuk meneliti  apakah ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan cukup untuk menyelesaikan  sengketa kewenangan dalam hal  terjadi  sengketa  tentang komposisi  dan jumlah  direksi  dalam  suatu  perseroan, manakah  yang  berhak  untuk  bertindak  terhadap  pihak  lain.  Sengketa  mengenai komposisi  dan  kewenangan  Direksi  dalam  perseroan  terbatas  ini  sering  menjadi sengketa  di  pengadilan,  meskipun  ketentuan  hukum  positif  Indonesia  sudah
memberikan  aturan yang jelas  dan tegas tentang siapa Direksi  yang dapat mewakili perseroan  di  dalam  dan  luar  pengadilan.  Berdasarkan  penelitan  dapat  diketahui bahwa bertitik tolak dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 29  dan 98,  perubahan  anggota  direksi  hanya  dapat efektif  berlaku  kepada  pihak ketiga,  terhitung  sejak  tanggal  perubahan  itu  dicatat dalam  Daftar Perseroan  oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 29 dan 98. Kata Kunci: Direksi yang berwenang, sengketa kewenangan direksi, pencatatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kata  Kunci: Dewan  direksi  yang  berwenang,  sengketa  kewenangan  direksi, pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN
Perseroan Terbatas selaku organisasi  usaha  berbadan  hukum memiliki  kedudukan  yang  setara dengan  manusia  di  hadapan  hukum. Hal ini dilandasi dengan kebolehannya untuk melakukan perbuatan  hukum  dan  dapat  juga dituntut pertanggungjawabannya. Sebagai  layaknya  manusia,  maka Perseroan  Terbatas  memiliki  organ- organ  perseroan  terdiri  dari  Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiganya berperan  aktif  dalam  menentukan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh  perseroan.  Dalam  hal  ini tentunya  perseroan  perlu  menunjuk salah  satu  organ  sebagai  wakil  atau agen untuk bertindak untuk perseroan.  Organ  tersebut  yaitu direksi yang bertugas untuk menjalankan kegiatan perseroan
sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pendirian perseroan  tersebut.
Direksi adalah organ perseroan yang  mewakili  dan  melakukan pengurusan perseroan, meliputi pengurusan  sehari-hari.    Dalam mewakili dan menjalankan pengurusan tersebut direksi bertindak untuk kepentingan  perseroan  baik itu di dalam maupun di luar  Pengadilan, sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan.  Menurut  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  (“UUPT”)  diatur
bahwa direksi berwenang menjalankan perseroan sesuai kebijakan  yang  tepat  berdasarkan UUPT atau anggaran dasar.
Kebijakan  yang  dipandang  tepat adalah  kebijakan  yang  didasarkan pada keahlian, kelaziman dalam dunia usaha yang  sejenis  dan peluang  yang tersedia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Bahan  hukum  primer  yaitu Undang-Undang dan peraturan terkait dengan  pengaturan  tentang  siapa direksi yang berwenang secara formal dalam suatu Perseroan Terbatas.
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu penjelasan  mengenai  bahan  primer. Bahan  hukum  sekunder  diperoleh dari:
1.  Karya-karya  tulis  ilmiah, artikel-artikel  dari media  cetak, serta pendapat sarjana  yang terkait dengan masalah yang diteliti;
2.  Kajian  literatur  buku-buku
yang sesuai dengan judul jurnal;
Bahan  hukum  tersier  adalah bahan sebagai petunjuk atau
penjelasan  atas  bahan  hukum  primer dan  sekunder,  seperti  kamus  dan ensiklopedia.

## METODE PELAKSANAAN
Metode penelitian pada penulisan  Jurnal  ini  yaitu  penelitian Juridis  yang  mengacu  pada  norma peraturan perundang-undangan. Penelitian  secara  Juridis  normatif dilakukan dengan menelaah  undang- undang terkait permasalahan.
Pendekatan  yang  dilakukan adalah pendekatan perundang- undangan (Statute Approach).
Mengingat  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif maka data utama  adalah  data  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier. Data diperoleh dengan penelusuran kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu:
a. Bahan  hukum  primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan  hukum  primer tersebut. c. Bahan  hukum  tersier, merupakan  bahan  yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder  yang  berupa kamus. Seluruh  data  sekunder  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini kemudian dianalisis dengan
menjelaskan  dan  menerangkan  data dalam  bentuk  kalimat  yang  disusun sesuai  dengan  pokok  bahasan,  tujuan serta  konsep  yang  berkaitan  dengan data  sekunder,  atau  disebut  dengan pendekatan  kualitatif. Selanjutnya dilakukan  pembahasan  dan  analisa terhadap  data  sekunder  tersebut sebagai  jawaban  atas  permasalahan dalam Jurnal ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tentang  siapa  Direksi  yang berwenang terhadap pihak lain apabila terdapat sengketa.
Direksi  merupakah  salah  satu organ  perseroan  yang  melakukan pengurusan  perseroan  berdasarkan maksud dan tujuan perseroan. Direksi mengurus  perseroan  berdasarkan kebijakan  yang  tepat  dan  berdasar itikad  baik,  dengan  tetap  merujuk pada UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Dalam kaitanya dengan komposisi  dan jumlah  direksi  dalam suatu perseroan.  Direksi  dalam suatu perseroan  minimum  terdiri  atas  satu orang  direksi.  Adapun  tugas  serta wewenang  Direksi  jika  anggota direksi  lebih  dari  satu  orang
ditetapkan oleh RUPS, dan jika RUPS tidak  menetapkan  bagaimana  tugas dibagikan  diantara  anggota  direksi maka direksi dengan suatu keputusan dapat  menetapkan  pembagian  tugas dan  wewenang  diantara  mereka sendiri.  Hal  ini  didasari oleh  filosofi bahwa  direksi  merupakan  organ perseroan yang mewakili dan melakukan  pengurusan  perseroan adalah pihak yang dengan jelas paling memahami  bagaimana  pengurusan Perseroan tersebut.
Pengangkatan  anggota  Direksi dilakukan  dalam  jangka  waktu tertentu,  sesuai  Penjelasan  Pasal  94
ayat (3) UUPT mengatur “Persyaratan  pengangkatan  anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”,  merupakan  mekanisme untuk  memastikan  agar  atas  masa jabatan  Direksi  yang  telah  berakhir tersebut  tidak  dapat  serta  merta meneruskan jabatannya semula, kecuali  diangkat  kembali  oleh keputusan RUPS. Apabila RUPS tidak menentukan kapan berlakunya pengangkatan,  penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, maka penentuan kapan berlakunya
pengangkatan,  penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut  dihitung  sejak  ditutupnya RUPS.  Sesuai  penegasan  Pasal  94 ayat  (7)  UUPT,  yang  mengatur Direksi wajib memberitahukan adanya  perubahan  anggota  Direksi kepada  Menteri  terkait  untuk dicatat dalam  daftar Perseroan  dalam  waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
Daftar  Perseroan  dimaksud Pasal 94 ayat 7 UUPT tersebut adalah Daftar Perseroan  sebagaimana  diatur pada  UUPT  pasal  29  ayat  (2)  serta Pasal  2  Permen  Kumham  No. M-01 Tahun  2008  yang  mengatur  pada intinya  yaitu  Daftar  Perseroan  yang mengalami  perubahan  dan  harus dilaporkan  memuat  data  tentang Perseroan  yang  terdiri  dari  nama lengkap dan alamat pemegang saham, nama-nama  Dewan  Komisaris  dan, nama-nama  Direksi.
Pasal 29 ayat (5) UUPT jo Pasal 2 Permen  Kumham No. M-01 Tahun 2008  lebih  lanjut  mengatur  suatu Daftar  perseroan  adalah  terbuka untuk umum  yang  tujuannya sebagai pencatatan  serta  pengelolaan  data Perseroan.  Daftar  perseroan  di
Kementerian  Hukum  dan  HAM tersebut  adalah  sumber  informasi resmi  untuk  mengetahui  data  suatu perseroan.  Daftar  perseroan  yang lengkap  adalah  sangat  penting  bagi orang atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data Perseroan.
Selanjutnya sebagaimana  sesuai penjelasan atas Pasal 29 ayat (3) huruf c  UUPT mengatur  pengertian “perubahan  data  Perseroan”  adalah perubahan informasi  atas diantaranya data  tentang  pemindahan  hak  atas saham, kemudian penggantian Direksi  serta  penggantian  Dewan
Komisaris, dan  juga  informasi mengenai pembubaran Perseroan.
Berdasarkan  uraian  ketentuan pasal-pasal  UUPT  tersebut  diatas, maka  perubahan  pengurus  suatu Perseroan wajib diberitahukan kepada Kementerian  terkait  yaitu  Menteri Hukum  dan  HAM  untuk  dimasukan kedalam Daftar Perseroan disaat yang bersamaan tanggal penerimaan pemberitahuan  oleh  Menteri  Hukum dan  HAM  atas  perubahan  pengurus tersebut. Dengan dimasukannya perubahan  pengurus  suatu  perseroan di  dalam  Daftar  Perseroan,  maka
pihak-pihak  yang  berkepentingan
(publik)  dapat  mengetahui  dengan jelas  siapa  yang  berwenang  untuk bertindak mewakili perseroan tersebut.  Sesuai  dengan  ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen Kumham No. M-01  Tahun  2008  Daftar  Perseroan adalah informasi resmi atas data suatu perseroan. Selanjutnya dalam hal pemberitahuan atas perubahan pengurus  berdasarkan  RUPS  belum diterima  oleh  Menkumham,  maka berdasar  Peraturan  Menkumham  No. 4 tahun 2014 jo Peraturan Menkumham  No.  1  tahun  2016, Kemenkumham akan menerima pemberitahuan  perubahan  pengurus apabila  syarat-syarat  dalam  Permen Kumham M-01 Tahun 2008 terpenuhi secara  lengkap,  diantaranya  sebagai berikut: -  FIAN terpenuhi; -  Keterangan
mengenai dokumen  pendukung  telah  sesuai dengan peraturan perundangan;
-  Dalam  jangka  waktu  30  hari setelah  adanya  pernyataan  tidak keberatan  dari  Menteri  disampaikan seluruh data fisik surat pemberitahuan dan dokumen pendukung.
B. Menguji  tentang  Direksi  yang berwenang adalah Direksi yang telah tercatat di Kemenkumhan sesuai  ketentuan  pasal  29 UUPT.
Tata cara dan  ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian  Direksi Perseroan diatur dalam  UUPT  Pasal  93 hingga 95,  pasal  105  hingga  Pasal  107 UUPT, serta dapat diatur lebih khusus Anggaran Dasar Perseroan.
Pasal  94  ayat  (5),  (6)  UUPT mengatur bahwa keputusan
pengangkatan  dan  penggantian  serta anggota  Direksi  Perseroan  dapat ditetapkan saat berlakunya keputusan tersebut atau apabila  tidak ditetapkan waktu  pemberlakukan  keputusan, berlakunya  keputusan RUPS tersebut adalah sejak  penutupan RUPS. Sejak waktu  tersebut  maka  dalam  internal perseroan,  telah  terjadi  perubahan susunan Direksi Perseroan.
Penyerahan wewenang
penerimaan  dan tanggung jawab dari Direksi  lama  kepada  RUPS  untuk kemudian  diserahkan kepada Direksi yang  baru  maka  dapat dianggp  telah terjadi  perubahan  susunan  anggota
Direksi  Perseroan.  Selanjutnya  atas
adanya  perubahan  susunan  Direksi Perseroan  maka  ketentuan  Pasal  94 ayat  (7)  UUPT  mengatur  apabila terjadi  pengangkatan,  penggantian, dan  pemberhentian  anggota  Direksi, maka  Direksi  wajib memberitahukan perubahan  anggota  Direksi  kepada Menteri  untuk  dicatat  dalam  daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  yang dihitung  sejak  tanggal  keputusan RUPS. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengangkatan, penggantian dan  pemberhentian anggota  Direksi  oleh  UUPT  tidak dikategorikan  sebagai  perubahan Anggaran  Dasar  tertentu  yang digariskan  dalam  Pasal  21  ayat  (2) UUPT,  juga  tidak  dikategorikan sebagai  perubahan  Anggaran  Dasar lain  sebagaimana  Pasal  21  ayat  (3) UUPT    akan  tetapi  sebagaiaman Penjelasan  Pasal  29  ayat  (3) dikategorikan sebagai perubahan data perseroan.  Dalam  konteks  bahasa, ketentuan  pasal  tersebut  mencakup pengangkatan  dan  pemberhentian. Karena  setiap  pengangkatan  dan pemberhentian  maka  dapat dipahami secara  implisit  adanya  penggantian
anggota  Direksi.  Dengan  demikian setiap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian  anggota  direksi  tidak dikategorikan  sebagai  perubahan Anggran  Dasar  tertentu  maupun perubahan Anggran Dasar lain.
Selanjutnya  sebagaimana  Pasal 94 ayat 7 UUPT mewajibkan  Direksi Perseroan untuk memberitahu perubahan  anggota  direksi  kepada Menteri. Setiap kali terjadi pengangkatan,  penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, wajib diberitahukan kepada Menteri. Adapun jangka wakutu
perubahan  anggota  Direksi,  paling lambat 30 hari dari tanggal keputusan RUPS.    Tetapi  keterlambatan  atau kelalaian  Direksi  untuk  melakukan pemberitahuan  dalam  jangka  waktu tersebut, tetap berakibat hukum yaitu
Kemenkumham akan menolak permohonan dan  pemberitahuan kepada Kemenkumham yang dilakukan direksi yang belum tercatat dalam  daftar  perseroan,  sesuai ketentuan  Pasal  29  UU  Perseroan Terbatas.
M. Yahya Harahap mengatakan bahwa  Perubahan  anggota  Direksi mempunyai  2  sisi  efektif  berlaku
yaitu  secara  internal,  efektif berlaku sejak  tanggal  keputusan  RUPS diambil,  kecuali  RUPS  menentukan secara  tegas  kapan  mulai  efektif berlaku  dan  secara  eksternal,  sejak pemberitahuan  tersebut  diterima  dan dicatat  dalam  Daftar  Perseroan  oleh
Menteri.  Hal  ini mendasarkan ketentuan  UUPT  Pasal  94  ayat  (8) yang  mengatur apabila belum disampaikan pemberitahuan pengangkatan,  penggantian, dan pemberhentian anggota direksi kepada Kemenkumham maka Kemenkumham akan menolak permohonan  yang  diajukan  oleh
Direksi  yang  belum  tercatat  dalam Daftar perseroan Kemenkumham.

## SIMPULAN
Berdasarkan  ketentuan  UUPT Pasal  29  dan  98  maka  dapat ditarik kesimpulan  dan  konstruksi  hukum, perubahan  anggota  direksi  baru efektif  berlaku  kepada  pihak  ketiga, terhitung sejak  tanggal perubahan itu tercatat dalam  daftar Perseroan  yang diterbitkan  Kemenkumham.  Sejalan dengan hal tersebut maka
kewenangan  terdapat  atau  dipegang
oleh  Direksi  yang  namanya  telah tercatat di Kemenkumham.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  No.  40  tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM No. M-01 Tahun 2008

## Buku
Abdul R. Saliman  dkk, Esensi  Hukum
Bisnis  Indonesia  Teori  dan
Contoh Kasus , Kencana, Jakarta, 2004
Freddy Haris, Teddy Anggoro, Hukum Perseroan  Terbatas  Kewajiban Pemberitahuan  oleh  Direksi , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
Henry  Campbell  Black,  Black’s  Law Dictionary,  Revised  Fourth Edition, West Publishing  Co, St Paul 1968.
Jamin  Ginting, Hukum  Perseroan Terbatas  (UU  No.  40  Tahun 2007) ,  PT  Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 2007.
John  Armour,  Henry  Hansmann,
Reiner Kraakman, The Anatomy of Corporate Law: A comparative  and  Functional Approach,  Oxford  University
Press, Third Edition 2017.
Lexly  J  Moeleony,  Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Bandung: Remeija Rosdarkarya, 1994.
Philipus  M  Hadjon,  Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Yahya  Harahap,  Hukum  Perseroan Terbatas,  Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## Jurnal
Ella  Budiarti  dan  Chorry Sulistyowati, Struktur  Kepemilikan Dan  Struktur  Dewan  Perusahaan ,
Jurnal  Manajemen  Teori  dan Terapan Tahun 7. No. 3, Desember 2014.
Nindyo  Pramono,  “ Tanggung  Jawab
Dan  Kewajiban  Pengurus  PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Buletin Hukum Perbankan  Dan  Kebanksentralan, Volume  5,  Nomor  3,  Desember 2007.