## PENTINGNYA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI INDUSTRI PARIWISATA
Mira Maharani 1 http://doi.org/10.5614/wpar.2022.20.1.06 Diserahkan: 4 Juli 2022
Diterima: 27 Juli 2022
Diterbitkan: 31 Juli 2022
Besarnya potensi pariwisata mendorong pelaku usaha menawarkan berbagai keunggulan dari kegiatan wisata dari setiap tempat wisata yang dikelolanya untuk menarik wisatawan, namun terkadang banyak pengelola yang melupakan atau menganggap enteng mengenai kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja maupun wisatawan yang berkunjung. Sedangkan sudah tertuang dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 2009, untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Maka penerapan K3 ini sangat penting yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan pada wisatawan dan menjaga kesejahteraan bagi tenaga kerja pariwisata.
Kata Kunci: Industri Pariwisata, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengelolaan.
Saat  ini  Pariwisata  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat terpisahkan  dari  kehidupan  karena  berkaitan  erat  dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat dinikmati serta men- jadi salah satu cara manusia melakukan sosialisasi.
Besarnya potensi pariwisata mendorong pelaku usaha bidang ini  berlomba-lomba  menyediakan  tempat  wisata  dengan berbagai  cara,  baik  mengandalkan  obyek  buatan  maupun obyek  alam  serta  menawarkan  beragam  keunikan  dan  ka- rekteristik obyek unggulan untuk menarik minat pengunjung.
Menurut I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta mengutip pendapat Cox,  pengelolaan pariwisata  hendaknya  memper- hatikan berbagai prinsip-prinsip sebagai berikut:
 Pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata  didasar- kan pada kearifan lokal dan special local sense yang mere- fleksikan  keunikan  peninggalan  budaya  dan  keunikan lingkungan.
 Preservasi,  proteksi,  dan  peningkatan  kualitas  sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pari- wisata.
 Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
 Pelayanan  kepada  wisatawan  yang  berbasis  keunikan budaya dan lingkungan lokal.
Memberikan  dukungan  dan  legitimasi  pada  pembangunan dan pengembangan pariwisata apabila terbukti dapat mem- berikan  manfaat  positif,  namun  sebaliknya  apabila  terbukti memberikan  efek  negatif  maka  dilakukan dengan  mengen- dalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut, jika  melampaui  ambang  batas  (carrying  capacity)  lingkungan alam  atau  aksesibilitas  sosial,  walaupun  disisi  lain  mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain yang disebut- kan  diatas,  pengelola  hendaknya  dapat  mengelola  tiga  hal yaitu input, proses dan output dari sebuah organisasi, namun demikian  pengelola  tidak  dapat  mengontrol  faktor-faktor
yang terjadi di luar organisasi sekalipun faktor-faktor itu juga sangat  menentukan  keberhasilan  Pengelola.  Ada  berbagai faktor di luar manajemen yang tidak bisa dikontrol. Misalnya keadaan cuaca, musim, bencana alam dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan para  pengunjung  sebuah  destinasi  wisata  dalam  rangka meningkatkan citra maka pengelola harus memilki berbagai prinsip agar dapat menanggulangi resiko yang dihadapi oleh pengunjung.
Maka dari hal tersebut Jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dalam  Pasal  20  dan Pasal  21  secara  rinci  menetapkan  hak-hak  yang  dimiliki wisatawan, yakni:
 Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
 Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar
 Perlindungan hukum dan keamanan
 Pelayanan kesehatan
 Perlindungan hak pribadi
 Perlindungan  asuransi  untuk  kegiatan  pariwisata  yang berisiko tinggi.
Sementara  itu,  wisatawan  yang  memiliki  keterbatasan  fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khu- sus sesuai dengan kebutuhannya
Hak-hak  wisatawan  tersebut  menimbulkan  kewajiban  bagi Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Ta- hun 2009, untuk menyediakan informasi kepariwisataan, per- lindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Selain itu, kewajiban juga melekat bagi pengusaha pariwisata  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  26  huruf  d dan  e  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009  yakni  untuk memberikan  kenyamanan,  keramahan,  perlindungan  kea-
manan, dan keselamatan wisatawan; serta memberikan per- lindungan  asuransi  pada  usaha  pariwisata  dengan  kegiatan yang berisiko tinggi, meliputi wisata selam, arung jeram, pan- jat  tebing,  permainan  jet  coaster,  dan  mengunjungi  objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.
Dalam  rangka  pemenuhan  kewajiban  tersebut,  pengusaha pariwisata perlu  memperhatikan  Standar  Usaha  Pari- wisata  sebagaimana  diamanatkan  dalam  PP  No.  52  Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang  Pariwisata,  yang;  melingkupi  aspek  produk,  pela- yanan, dan pengelolaan. Pasal 17 ayat (2) PP No.52 Tahun 2012 menguraikan  bahwa  kewajiban  mene-rapkan Standar Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha:
 Daya tarik wisata
 Kawasan pariwisata
 Jasa transportasi wisata
 Jasa perjalanan wisata
 Jasa makanan dan minuman
 Penyediaan akomodasi
 Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, kon- ferensi, dan pameran
 Jasa informasi pariwisata
 Jasa konsultan pariwisata
 Jasa pramuwisata
 Wisata tirta
 Spa
Beberapa bidang usaha tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Menteri untuk menetapkan bidang usaha pariwisata lain yang harus memiliki Standar Usaha Pariwisata.
Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hal yang penting un- tuk diperhatikan dalam kegiatan apapun, dalam dunia pari- wisata banyak kegiatan wisata yang ditawarkan oleh pelaku bisnis pariwisata, dalam  hal  ini  wisatawan maupun  industri pariwisata yang menawarkan kegiatan wisata harus serius da- lam  memperhatikan keamanan pada  jenis wisata  yang dita- warkan  karena  berhubungan  dengan  kesehatan  dan  kese- lematan kerja dari wisatawan itu sendiri dan pihak lainnya se- bagai penanggung jawab dari kegiatan  wisata yang ditawar- kan.  Karena  itu,  suatu kegiatan wisata  yang  dibangun  oleh pihak  swasta  ataupun  pemerintah  harus  menerapkan prosedur standarisasi kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah diakui, dan juga wisatawan harus benar-benar teliti da- lam menentukan jenis kegiatan wisata seperti apa yang aman untuk dilakukan.
Sehingga penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah cara atau aktivitas yang efektif untuk dijalankan guna melindungi  dan  menjamin  keselamatan  setiap  tenaga kerja/wisatawan, menjamin sumber  produksi  secara  efisien dan menjamin kesejahteraan produktivitas nasional.
Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan ataupun direncanakan yang dapat disebab- kan oleh manusia, situasi, kondisi lingkungan ataupun kom- binasi dari berbagai hal tersebut yang berdampak pada cidera, kematian,  kerusakan  properti,  terhentinya  produksi,  penu- runan  kesehatan,  ataupun  kerusakan  lingkungan.  Dalam mencegah terjadinya kecelakaan di tempat wisata, perlu dia- tur keselamatan dan kesehatan kerja baik bagi pengunjung, pegawai, ataupun pengelola tempat wisata.
Keselamatan Kerja menurut Depnaker RI adalah segala daya upaya  dan  pemikiran  yang  dilakukan  dalam  rangka mencegah,  menanggulangi  dan  mengurangi  terjadinya kecelakaan  dan  dampaknya  melalui  langkah-langkah identifikasi,  analisa  dan  pengendalian  bahaya  dengan menerapkan  sistem  pengendalian  bahaya  secara  tepat  dan melaksanakan  perundang-undangan  tentang  keselamatan dan kesehatan kerja.
The Workers Compensation Board (WCB) of British Columbia menyebutkan  bahwa  program  keselamatan  dan  kesehatan adalah semua kegiatan yang meliputi pengembangan proses perencanaan manajemen resiko mencakup enam hal:
 Perencanaan  manajemen  risiko  dengan  melakukan identifikasi  hingga  memberlakukan  proses manajemen risiko.
 Perencanaan  pariwisata  dengan  memberlakukan prosedur yang akan menjamin keselamatan pengunjung. Perencanaan respon tanggap darurat apabila munculnya kecelakaan yang terjadi di tempat wisata.
 Aturan  dan  prosedur  dalam  menghadapi  kecelakaan yang  terjadi  dengan  mengutamakan  keselamatan  dan keamanan pengunjung.
 Perencanaan media yang ada untuk meminimalisir ke- jadian  dan  memunculkan  kesan  yang  positif. Perencanaan  setelah  kejadian  dengan  berbagai  upaya yang  membutuhkan  pengembalian  seperti  sedia  kala dari tempat wisata sebelum adanya kejadian yang meru- gikan.
Di dalam bku Guidelines for Safe Recreational Water disebutkan bahwa  pencegahan  resiko  kecelakaan    dapat  dilakukan dengan peningkatan keselamatan. Peningkatan keselamatan tersebut dapat diintervensi dengan 5 pendekatan yaitu:
 Pekerjaan/perekayasaan (engineering)
 Memperkuat (enforment)
 Pendidikan (education)
 Tindakan untuk memberanikan (encouragement)
 Kesiapan bahaya (emergency preparadness)
Disamping  keselamatan  kerja,  kesehatan  pariwisata  juga dimulai  sejak  wisatawan  berangkat  dari  rumah  untuk melakukan wisata, selama perjalanan, hingga sampai di tem- pat tujuan, dan kembali dengan aman dan nyaman ke tempat asalnya. Dalam siklus perjalanan wisata itu, aspek kesehatan wisata termasuk upaya pencegahan.
Faktor Pendukung lainnya yang menunjang kesehatan pari- wisata yaitu Kondisi lingkungan tempat wisata. Lingkungan yang  bersih dijadikan  indikator  kualitas oleh  wisatawan ka- rena menunjukkan perhatian otoritas setempat terhadap ma- salah  kesehatan  lingkungan.  Selain  itu  juga  bagaimana penyajian serta kehigienisan dari makanan dan minuman, di- perlukan  kontrol  yang  ketap  melalui  penerapan  prosedur standar untuk pengelolaan makanan dan sanitasi lingkungan. Tentunya  kesehatan  pariwisata  ini  akan  berjalan  maksimal jika  ada  upaya  pencegahan,  pendidikan,  serta  promosi kesehatan masyarakat dilakukan fundamental sehingga dapat membawa perubahan sikap dan perilaku yang dapat mengu- rangi risiko.
Secara garis besar ada beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk  mewujudkan  tempat  wisata  yang  aman  dan  selamat yaitu  mencakup  keamanan  umum  seperti  tersedianya penerangan yang memadai di sekitar area wisata, penyediaan papan petunjuk peringatan yang jelas dan mudah dimengerti, penyediaan toilet yang bersih, aman dan nyaman, tersedianya sarana  transportasi  yang  baik  dan  aman,  adanya  CCTV pemantau, diperlukan juga petugas keamanan yang berpatroli secara  teratur,  tersedianya  nomor  telepon  khusus  untuk pelaporan. Pihak Pengelola pariwisata juga harus menyiapkan sistem  manajemen  dalam  menghadapi  bencana/keadaan emergency. Diperlukan adanya SOP (Standart Operation Proce- dure) baku terkait hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi pada para wisatawan.
Analisis risiko keselamatan pariwisata juga penting dilakukan, dan disosialikan pada pengunjung. Kemampuan dasar P3K juga  sangat  diperlukan  oleh  pengelola  tempat  pariwisita. Dengan mengetahui  potensi  resiko dan pencegahannya  se- bagai  pengunjung  akan merasa  aman untuk  berkunjung  ke tempat wisata.
Dengan diterapkannya K3, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada wisatawan. Se- hingga  kepercayaan publik terhadap layanan jasa wisata yang mereka berikan dapat senantiasa terjaga, yang pada akhirnya akan berimbas meningkatnya kunjungan wisatawan.

## Daftar Pustaka
Depnaker RI. (2005). Building & Plant Institute dan Ditjen Binawas Depnaker RI. Training Penanggulangan Ke- bakaran. Jakarta.
I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. (2019). Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
The Workers Compensation Board (WCB) of British Columbia, diakses dari https://www.worksafebc.com/en/health- safety/industries/tourism-hospitality pada tanggal 05 Juli 2022
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwi- sataan.
WHO. (2003). Guidelines for safe recreational water environments.
Mira Maharani  lahir di Bogor pada 10 Januari  1994.  Saat  ini  Mira  Maharani berprofesi  sebagai  Dosen Pariwisata  di Sekolah  Tinggi  Pariwisata  Trisakti. Sebelumnya  Mira  Maharani  telah men- dapatkan  gelar  sarjanah  pada  Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata di  Universitas  Pendidikan  Indonesia pada  Tahun  2016.  Setelah  itu  Mira Maharani melanjutkan studina dan mendapatkan gelar mas- ternya  pada  Perencanaan  Kepariwisataan  di  Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2018.