## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 02, Juli 2021 | http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DEBITOR DAN PIHAK KREDITOR DALAM KASUS KEPAILITAN PT. NYONYA MENEER INDONESIA

## Siti Hanna Kusumawati Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

## ABSTRAK
Tujuan dari penulisan ini adalah  untuk mengetahui  perlindungan hukum bagi pihak  debitor dan  pihak kreditor  dalam  kasus  kepailitan  PT.  Nyonya  Meneer  Indonesia.  Perkara  kepailitan  suatu  perusahaan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi diantara debitur dan kreditur. Adanya berbagai  permasalahan  terkait  pembayaran  piutang  membuat  kasus  kepailitan  harus  diselesaikan  di Pengadilan Niaga, supaya bisa dihasilkan keputusan yang adil dan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak  kreditur  maupun  debitur.  Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  analisa  yuridis- normatif,  dimana  penulisan  ini  didasarkan  pada  literatur-literatur  dan  berbagai  sumber  kepustakaan terkait. Perkara Kepailitan PT. Nyonya Meneer akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan peradilan dan perundang-undangan  yang  berlaku.Berdasarkan  hal  tersebut  menunjukkan  jika  pihak  debitor  maupun kreditor telah mendapatkan hak serta perlindungan hukum yang sesuai.
Kata Kunci : Debitur; Kepailitan; Kreditur. ; PT. Nyonya Meneer.

## A. PENDAHULUAN
Berbagai kegiatan usaha yang ada di Indonesia ada yang baru saja berdiri, dan ada yang sudah memiliki nama besar. Dalam sebuah bisnis atau usaha mempertahankan suatu usaha itu sendiri bukanlah hal mudah, karena pendiri usaha harus mempu dan mengupayakan terjadinya peningkatan dalam sektor usahanya ditengah persaingan usaha yang semakin sengit. Salah satu contoh usaha di Indonesia yang sudah memiliki nama besar adalah perusahan jamu PT. Nyonya Meneer. Produk jamu Ny. Meneer sudah sangat familiar bagi masyarakat Indoneia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1919 yang awalnya merupakan  ramuan jamu yang digunakan oleh Ny. Meneer untuk mengobati suaminya yang sakit hingga akhirnya sembuh. Akhirnya Ny. Meneer memutuskan  untuk  menjual  produknya  dengan  tujuan  awal  untuk  menolong  masyarakat disekitarnya.  Akhirnya  Nyonya  Meneer  berusaha  untuk  mengembangkan  produknya  hingga menjadi  salah  satu  pebisnis  besar  yang  sukses  di  Indonesia.  Namun  pada  hakekatnya mempertahankan  suatu  usaha  memang  bukanlah  hal  yang  mudah,  terlebih  usaha  tersebut sudah  masuk  dalam  skala  besar.  Permasalahan  mulai  timbul  di  dalam  perjalanan  bisnis  PT. Nyonya Meneer dimulai meliputi permasalahan internal seperti pembagian kekuasaan dalam menjalankan bisnis dan krisis operasional, serta permasalahan yang melibatkan pihak eksternal seperti permasalahan hutang 1
Timbulnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT. Nyonya Meneer disebabkan karena berbagai faktor seperti adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak karena keserakahan, hingga ketidakmampuan PT. Nyonya Meneer beradaptasi dalam era globalisasi ini karena  dikategorikan  lambat  dalam  perkembangan  teknologi  baru  serta  kurangnya  inovasi
1 Putusan Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer dalam http://bisnis.liputan6.com/read/3049608/kronologi- putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer , diakses tanggal 28 Maret 2021.
produk  yang  menyesuaikan  perkembangan  jaman.  Brand  yang  telah  dikenal  bahkan  pernah menjadi nomor 1 pada jamannya serta lamanya suatu perusahaan berdiri  tidaklah menjamin perushaan  akan  tetap  berjaya,  apabila  perushaan  tersebut  tidak  dapat  memanajemen perusahaannya  dengan  baik.  Permasalahan  ekonomi  yang  dialami  oleh  PT.  Nyonya  Meneer membuat perusahaan ini banyak hutang dan tidak bisa membayar hutangnya hingga PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit. Hutang sebesar 89 Milyar dengan 35 kreditor membawa PT. Nyonya Meneer ke persidangan Akhirnya pada tanggal 8 Juni 2015 dalam sidang yang dipimpin Dwiarso Budi  Suniarto  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Kota  Semarang,  permasalahan  piutang  Ny. Meneer diberikan putusan untuk dibentukknya suatu perjanjian damai antara pihak debitor (Ny. Meneer) dan 35 kreditor mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
Namun pada akhirnya perjanjian damai itu hanya berlangsung selama 2 bulan karena PT.  Ny.  Meneer  tidak  bisa  melakukan  kewajiban  pembayaran  hutang  kepada  para  kreditor. Akhirnya perjanjian yang telah disepakati oleh pihak debitor dan kurator pada tanggal 8 Juni 2015  dianggap  batal  dan  aset  PT.  Ny.  Meneer  mulai  dikelola  oleh  kurator.  Dalam  kasis  imi kurator  juga  menjalankan  tugas  sebagaimana  mestinya  dari  mulai  proses  investigasi  hingga melelang  barang  untuk  membayar  hutang  kepada  kreditor.  PT.  Nyonya  Meneer  sebagai perusahaan sebenarnya bukan saja hanya pabrik penghasil jamu, namun juga sebagai warisan bangsa  Indonesia  dengan  ramuan  obat  tradisional  khas  Indonesia.  Namun,  sayangnya  harus berakhir sebagai perusahaan yang  pailit.  Putusan  pailit  dianggap  sebagai  solusi  yang  terbaik, karena dianggap dapat memberikan perlindungan hukum untuk pihak-pihak terkait.
Kata  Pailit  merupakan  bahasa  Perancis  yakni  “Failite”  yang  berarti  seorang  debitor tidak  mampu  membayar  hutangnya.  Pengertian  mengenai  kepailitan  juga  sudah  tertulis  di dalam peraturan pailit lama yaitu Fv S. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348, yang berisikan bahwa seorang yang berhutang atau disebut juga dengan debitor yang berhenti membayar atau tidak bisa membayar hutang, kemudian akan disebut sebagai pailit. Perusahaan dapat dikategorikan menjadi pailit apabila telah gagal dalam berbisnis atau membayar hutangnya. Istilah pailit juga sering  dikenal  dengan  kata  “bangkrut”.  Kondisi  perusahaan  yang  mengalami  kepailitan  atau kebangkrutan  akan  menyebabkan  pihak-pihak  kreditur  saling  berebut  harta  debitur,  oleh karenanya perlu dilakukan pengaturan hukum dengan Undang-Undang. 2
Pada kasus Kepailitan yang dialami oleh PT. Nyonya Meneer digunakan dasar hukum utama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Suwarno  (2019)  juga  menuliskan  tentang  masalah-masalah mengenai piutang antara pihak debitor dan kreditor sesuai dengan analisis putusan. 3
2 Shubhan, Hadi.(2009). Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta :Kencana.
3 Suwarno, Ernawati. (2019). Penyelesaian Perkara Utang Piutang Antara Debitur Terhadap Kreditur Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaankewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
Berdasarkan  Jurnal  Hukum  Adigama  (2019)  Oleh  Indah  Jacinda  Dalam  Analisis  Putusan Pembatalan  Perjanjian  Perdamaian  Homologasi  Pada  Kasus  Kepailitan  PT  Ny.  Meneer,  telah disebutkan bahwa PT. Ny. Meneer tidak bisa disebut wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban perjanjian damai homologasi. Hal tersebut didasarkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, dimana PT.  Ny.  Meneer  tidak  pernah  menerima  surat  somasi  atas  kelalaiannya  dan  surat  perjanjian damai tersebut memang belum jatuh tempo (jatuh tempo pada tahun 2021). 4 Dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1. Dalam penerapan  pasal tersebut pada kasus ini lebih menitik beratkan dalam prosedur pengurusan kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer oleh hakim. Pada  kasus  ini  hakim  berusaha  untuk  menggali  dan  memahami masing-masing pihak agar dapat memutuskan suatu kebijakan yang adil. Oleh karenanya dalam kasus ini hakim memberikan solusi perjanjian perdamaian pada  awalnya kepada kedua  belah pihak.  Namun  pada  akhirnya  perjanjian  tersebut  batal  karena  pihak  debitor  tidak  dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan akhirnya pihak debitor dinyatakan pailit. Pada kasus atau  perkara  kepailitan  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  diperlukan  dalam berjalananya suatu peradilan. Namun, dalam realitanya dalam kasus-kasus kepailitan seringkali pihak debitor maupun kreditor mendapatkan ketidakadilan yang mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak.
Oleh  karenanya  di  butuhkan  peran  kurator  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara kepailitan. Perihal mengenai kurator juga diatur di dalam Nola (2019) mengenai dampak tidak tepat  memilih  kurator  yang  sangat  mempengeruhi  proses  pembagian  harta  pailit  dan kekecewaan  kreditor  terhadap  putusan  hukum  yang  seharusnya  objektif. 5 Negara  Indonesia sebenarnya sudah memiliki hukum atau peraturan mengenai kasus kepailitan, baik mengenai prosedur penyelesaian kasus kepailitan, maupun keadilan bagi pihak debitor dan kreditor dalm suatu  kasus  kepailitan.  Namun  dalam  realitasnya,  seringkali  masih  dijumpai  putusan  yang menitikberatkan salah satu pihak saja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pada kasus  Kepailitan  Ny.  Meneer  ini  pihak  debitor  dianggap  lalai  dalam  melakukan  kewajiban pembayaran  hutangnya,  olehkarenanya  hakim  dalam  hal  ini  harus  bersikap  tegas  dan memeberikan  putusan  yang  tidak  menitikberatkan  salah  satu  pihak  saja.  Berdasarkan  hal tersebut pada penulisan artikel ini hendak dikaji mengenai hasil keputusan pengadilan dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer, dalam hal pemberian perlindungan hukum yang adil bagi pihak debitor dan juga pihak kreditor.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  penelitian  dilakukan  dengan  metode  penelitian  yang  sifatnya  yuridis normatif. Sehingga dalam penelitian ini penedekatan atau penelitian kepustakaan didasarkan atau bersumber dari dokumen atau bahan hukum sekunder, seperti hasil publikasi penelitian para ahli hukum, buku, makalah, jurnal, hasil karya ilmiah (skripsi, thesis, disertasi) dan lain-lain. Dalam  hal ini digunakan  sumber yang  berkorelasi  dengan  kasus  permasalahan  kepailitan  Ny. Meneer terutama mengenai perlindungan hukum yang adil pihak debitor maupun kreditor.
4 Jacinda, Indah. (2019). Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer. Jurnal Hukum Adigama. Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
5 Nola, Luthvi Febryka. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. Jurnal Negara Hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada perkara kepailitan PT. Ny. Meneer, permasalahan kepailitan ini dibawa ke Pengadilan  Niaga  untuk  memberikan  keputusan  yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak. Akhirnya  pihak  pengadilan    memerikan    keringanan    bagi  pihak    debitur    untuk dilakukannya    Perjanjian  Damai.  Namun  pihak  debitor  tenyata  tidak  melaksanakan kewajiban  pembayaran  hutan  dengan  baik.  Dalam  perjanjian  tersebut  pembayaran seharusnya dilaksanakan dalam 5 tahun sejak tahun 2015-2020, namun pada realitasnya hingga bulan Mei 2017 pihan PT.Nyonya Meneer lalai memenuhi isi putusan perjanjian perdamaian  tersebut.  Oleh  karena  hal  tersebut,  Hakim  Anggota  Pudjo  Hungul memutuskan  pembatalan  perjanjian  perdamaian,    dan  menyatakan  PT.    Nyonya Meneer    jatuh  dalam  kondisi  pailit    setelah  gugatan  yang  diajukan  oleh  Hendrianto Bambang  Santoso  selaku  pihak  kreditor 6 .  Dalam  hal  ini  pihak  kreditor  merasa  pihak debitor  tidak  akan  mampu  untuk  membayar  hutangnya,  sehingga  pihak  kreditor melayangkan  gugatan  pailit  PT.  Ny.  Meneer  kepada  Pengadilan.  Setelah  penerimaan gugatan  tersebut,  pihak  Pengadilan  Niaga  Semarang  memberikan  keputusan  dengan memberi keringanan bagi pihak debitur dengan mengeluarkan Perjanjian Perdamaian. Pada akhirnya perjanjian damai tersebut dibatalkan karena pihak kreditur mengganggap PT.  Ny.  Meneer  tidak  bersungguh-sungguh  dalam  menyelesaikan  kasus  piutang tersebut. Kasus tersebut tersebut terus berjalan hingga pada akhrinya Pengadilan Niaga Semarang  memutuskan  untuk  menyatakan  PT.  Ny.  Meneer  jatuh  pailit.  Akibat  dari putusan tersebut semua aset milik PT. Ny. Meneer disita. Aset yang disita akan dihitung nilainya oleh para kurator, kemudian akan dijual atau dilelang untuk melunasi pihutang. Semenjak keluarnya keputusan bahwa PT. Ny. Meneer telah jatuh pailit maka perusahaan  jamu  legenda  ini  resmi  ditutup  dan  seluruh  karyawan  dirumahkan. Keputusan  pailit  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakum  telah  melalui  beberapa pertimbangan, diantaranya adalah :
a. Pada  dasarnya  pihak  debitr  (PT.  Ny.  Meneer)  telah  memahami kewajibannnya  untuk  membayar  cicilan  hutangnya  yang  telah  ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun, namun tidak melaksanakannya
b. Tidak seimbangnya antara jumlah pembayaran yang dimaksud dengan kewajiban membayar.
c. Pihak  Ny,  Meneer  dinilai  lalai  dalam  memenuhi  kewajiban  karena memberikan  Bilyet  Giro  yang  tidak  bisa  dicairkan  karena  rekening  bank termohon telah ditutup atau diblokir.
d. Suatu bentuk konsekuensi dari pembatalan perjanjian hutang, maka dari itu pihak debitor harus dinyatakan pailit.
Beberapa  waktu  setelah  dikeluarkannya  Putusan  dari  Pengadilan  Niaga  di Pengadilan Negeri Semarang tersebut. Pada tanggal 10 Agustus 2017, pihak debitor (PT. Ny.  Meneer)  mengajukan  permohonan  Kasasi,  dimaana  isi  dari  kontra  memori permohonan kasasinya adalah 7 :
1. Pihak debitur merasa ada tidak adilan dalam pemutusan perkara ini. Hal tersebut didasarkan karena proposal perdamaian yang digunakan kurang sesuai. Dalam
6 Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang
7 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN NiagaSmg jo. Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.
kasus  ini  terdapat  2 buah  proposal  perdamaian, diaman  Proposal perdamaian telah  disahkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Semarang  pada  tanggal  27  Mei  2015. Namun pada realitasnya. Penjatuhan keputusan pailit didasarkan dari perjanjian damai atau proposal perdamaian 5 Maret 2015. Berdasarkan hal tersebut pihak debitor  merasa  seharusnya  Proposal  Perdamaiaian  5  Maret  2015  tidak  bisa dijadikan seb agai bukti acuan. Pihak pemohon dalam hal ini merasa “ Judex Facti ” atau terdapat kekeliruan oleh Pihak Pingadilan dalam melakukan pemeriksaan dan  memberikan  putusan.  Pihak  pemohon  merasa  “ Judex  Facti ”  tidak menerapkan keadilan dalam memberikan keputusan hukum.
2. Terkait dengan pernyataan hakim, dimana pihak debitur dinyaakan meberikan jumlah pembayaran yang tidak sebanding atau signifikan serta adanya kelalaian pihak  Ny.  Meneer  terkai  pemblokiran  rekening  oleh  Bank.  Pihak  debitur menyatakan  “ Judex  Facti ” lalai  dalam  mempertimbangkan  bukti-bukti  dalam persidangan.  Pihak  debitur  merasa  “ Judex  Facti ”  tidak  menilai  itikat  baik  atas pembayaran  yang  dilakukan  (dibuktikan  dengan  bukti  transfer  T-5  sampai dengan  T-18).  Pihak  debitor  juga  mengataka  2  hari  sebelum  dibatalkannya perjanjian  damai,  pihak  debitur  masih  melaksanakan  kewajibannya.  Pihak  Ny. Meneer juga tidak merasa pernah mendapatkan somasi dari pihak kreditur yang menyatakan  bahwa  pihak  debitur  tidak  bertanggung  jawab  atau  wanprestasi dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran  hutangnya  Telebih  lagi  perjanjian damai  tersebut  seharusnya  berakhir  pada  bulan  Juli  2020,  sehingga  pihak  Ny. Meneer jelas tidak bisa dikatakan lalai dalam hal tersebut dan termohon kasasi adalah suatu keputusan yang dinilai tidak adil dan terlalu terburu-buru..
3. Tidak adanya kelonggaran kepada pihak Pemohon Kasasi. Pihak debitur merasa, seharusnya  diberikan  waktu  kurang  lebih  satu  bulan  untuk  menyelaskan kewajibannya, terhitung sejak di keluarkannya putusan pemberian kelonggaran. Menurut  p ihak  debitur  “ Judex  Facti ”  seharusnya  memepertimbangakan  Pasal 170  (3)  UUK  PKPU,  dimana  dalam  realitasnya  pihak  debitur  tidak  pernah diberikan atau diberitahukan mengenai putusan pemberian kelonggaran. Pihak PT.  Ny.  Meneer  merasa  keputusan  tersebut  tidak  adil  karena  merasa perusahaanya masih memiliki prospek untuk berkembang dan bisa melakukan kewajiban  pembayaran  hutang.  Putusan  pembatalan  perjanjian  damai  dirasa oleh  pihak  PT.  Ny.  Meneer  menjadi  suatuketidakpastiaan  hukum.  Dari  sudut padandang  pihak  PT.  Ny.  Meneer,  adanya  kesepakatan  yang  telah  terbentuk antara  kedua  belah  pihak  menunjukkan  adanya  suatu  kepercayaan  pihak kreditur  terhadap  itikat  baik  debitur  terkait  pembayaran  hutangnya..  Dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut tanpa putusan pemberian kelonggaran atau somasi maka pihak debitur menyatakan “ Judex Facti ” lalai dalam meberikan pertimbangan dan keputusan suatu perkara hukum. Hal tersebut juga menjadi contoh yang buruk dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia.
Sejak dikeluarkannya keputusan pailit maka debitur yang dinyatakan pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus harta miliknya. Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan  menandakan  akan adanya  langkah  selanjutnya  berupa  kepengurusan  aset debitor  yang  dinyatakan  pailit.  Kepengurusan  yang  dimaksudkan  adalah  dengan melakukan  penyegelan  aset  pihak  pailit,  pencatatan  nilai  aset  pihak  pailit,  membuka
surat-surat telegram debitur pailit, mengalihkkan harta pailit.melakukan penyimpanan harta  pailit,  mengadakan  perdamaian  guna  menjamin  suatu  perkara  yang  sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.
Keputusan pailit  yang dikeluarkan oleh  Pengadilan  Niaga  di  Pengadilan  Negeri Semarang  pada  tanggal  11  Agustus  2017  yang  dipimpin  oleh  Hakim  Pengawas  Edi Suwanto,  menandakan  bahwa  PT.  Nyonya  Meneer  telah  kehilangan  seluruh kekuasaanya  dalam  pengelolaan  aset  atau  hartanya.  Selanjutnya  para  pihak  kreditur akan melakukan pertemuan atau rapat dengan Pengadilan terkait pencocokan jumlah piutang dengan aset milik debitur pailit. 8 Namun, memang terdapat salah satu dampak negatif yang amat besar atas penjatuhan keputusan pailit tersebut, yakni kepada para karyawan  perusahaan.  Pada  hakekatnya  seharusnya  karyawan  perusahaan  yang dinyatakan  pailit seharusnya  memiliki hak-hak  yang  harus  dipenuhi  oleh perusahaan, namun pada realitasnya seringkali hak karyawan harus berbenturan dengan hak yang dimiliki kreditor. 9

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DEBITOR DAN PIHAK KREDITOR
Berdasarkan  pendapat  ahli  hukum,  Sudikno  Mertokusuma,  disebutkan  bahwa hukum itu pada hakekatnya memiliki tujuan supaya kepentingan manusia tercapai dan telindungi, terutama dalam pembagian kewajiban dan hak tiap individu Berdasarkan hal tersebut seharusnya dalam kondisi pailit sekalipun, dimata hukum seorang debitur dan kreditur memiliki hak perlindungan hykum yang sama. Dalam kasus kepailitan PT. Ny. Meneer ini perlindungan hukum yang diterima oleh pihak debitor dan kreditor adalah :
1. Kreditor
Dalam setiap kasus kepailitan pihak kreditor pastinya merupakan pihak yang  merasa  dirugikan  karena  pihak  debitur  yang  tidak  bisa  melunasi tanggungjawab hutangnya terhadap pihak kreditor. Penyelesaian permasalahan  piutang  merupakan  suatu  proses  yang  rumit  dan  panjang sehingga  dibutuhkan  bantuan  pihak  ketiga  yaitu  Pengadilan  Niaga.  Secara normatif, dimata hukum pihak kreditor dapat melayangkan gugatan terhadap pihak  debitor  ke  Pengadilan  sesuai  dengan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang.  Permohonan  untuk  pernyelesaian  perkara  pun  telah diterima  oleh  Pengadilan  dan  diberlakukannya  perjanjian  damai  hingga akhirnya  pihak  Pengadilan  Niaga  menjatuhkan  keputusan  pailit  bagi  pihak debitor.  Ketika  hak  kreditor  tidak  dipenuhi  setelah  adanya  Perjanjian  Damai maka disini pihak kreditor berhak untuk memohon permintaan keputusan pailit, dan hak permohonan tersebut juga dipenuhi oleh pengadilan. Untuk membayar kerugian yang dialami oleh setiap pihak kreditor karena ketidakmampuan pihak debitor  dalam  pembayaran  hutang,  maka  pengadilan  Niaga  memutusakan untuk  pengelolaan  aset  debitor  oleh  kurator  sehingga  tiap-tiap  kreditor nantinya dapat memeperoleh haknya dengan adil. Kepastian dan perlindungan hukum  yang  diterima  oleh  para  pihak  kreditor  membuktikan  bahwa  pada dasarnya Hakim telah mencoba bersikap adil dan bersusaha memberikan solusi terbaik kepada semua pihak, ditinjau dari aspek hukum. Walaupun keputusan
8 Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.
9 Satjipto Rahardjo. (2003). Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta :Kompas
tersebut tidak bisa menyenangkan semua pihak, keputusan Hakim dalam hal ini dinilai  cukup  adil.  Meskipun  pihak  PT.  Nyonya  Meneer  sempat  menyatakan Kontra  Memori  Kasasi  karena  tidak  pernah  diberikan  Somasi  dan  Putusan Kelonggaran  dalam  pemenuhan  kewajiban,  tetap  asaja  PT.  Ny.  Mener  telah dianggap lalai dan bersikap tidak profesional.

## 2.  Debitor
Pihak debitor dalam hal ini adalah PT. Ny. Meneer dinilai telah lalai dan melanggar  hak-hak  dari  kreditor.  Berbagai  permasalah  internal  amaupun eksternal  debitor  dinilai  sangatlah  ceroboh  dan  menyebabkan  banyak kerugian  pihak-pihak  kreditor  hingga  akhirnya  pihak  debitor  dilaporkan  ke Pengadilan Niaga. Meskipun dalam hal ini pihak PT. Nyonya Meneer dianggap salah  karena  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  melakukan  pembayaran piutang  namun  hukum  tetap  memandangnya  sebagai  subyek  hukum  yang harus  diperlakukan  dangan  adil.  Hakim  sebagai  penegak  hukum,  berusaha bersikap adil dan tidak memihak pihak manapun agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Pengeluaran Putusan Pejanjian Damai merupakan salah satu bentuk penerapan pemberian hak kepada pihak debitor. Namun, pada realitasnya perjanjian tersebut memang kurang diindahkan oleh pihak debitor dan menimbulkan berbagai masalah. Meskipun begitu pihak debitor tetap  diperlakukan  dengan  baik  dan  sewenang-wenang  oleh  pihak Pengadilan. Pihak kreditor pun juga bersikap sopan seuai dengan peraturan yang ada, meskipun memang keputusan akhir adalah penjatuhan keputusan pailit bagi pihak debitor

## D. PENUTUP
Dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer telah dilaksanakan penyelesaian sesuai dengan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak kreditor dan pihak debitor sudah mendapatkan perlindungan hukum. Pihak kreditor telah mendapat pembayaran hutang dari pihak debitor, sedangkan pihak debitor akhirnya mendapatkan jalan keluar dari permasalahan hutang perusahaan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman telah di terapkan dengan baik untuk menyelesaikan kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer.

## DAFTAR PUSTAKA
Shubhan,  Hadi.(2009).  Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  norma,  dan  Praktik  di  Peradilan. Jakarta :Kencana.
Satjipto Rahardjo. (2003). Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta :Kompas.
Suwarno,  Ernawati.  (2019).  Penyelesaian  Perkara  Utang  Piutang  Antara  Debitur Terhadap Kreditur Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  Dan  Penundaankewajiban  Pembayaran  Utang.  Jurnal  Surya  Kencana  Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
Jacinda, Indah. (2019). Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer. Jurnal Hukum Adigama. Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
Nola,  Luthvi  Febryka.  (2019).  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013  Terkait  Kedudukan  Upah  Pekerja  dalam  Kepailitan.  Jurnal  Negara Hukum
Dalam penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Dalam penjelasan Umum UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
KehakimanPutusan
Mahkamah Agung Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smgjo. Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.
Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.
Kronologi  putusan  pailit  produsen  jamu  legendaris  Nyonya  Meneer,  melalui http://bisnis.liputan6.com/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu- legendaris-nyonya-meneer , tanggal akses 28 Maret 2021.
Nyonya  Menneer  dari  konflik  keluarga  hingga  hutang  berujung pailit https://www.merdeka.com/peristiwa/nyonya-meneer-dari-konflik-keluarga-hingga- utang-berujung-pailit.html diakeses tanggal 28 Maret 2021