## URGENSI MAS MAS MAS MAS}}}}LAH LAH LAH LAH}}}}A A A AH H H H DALAM  PEMBARUAN  HUKUM  ISLAM DI ERA GLOBAL
Hamzah K.
STAIN  Palopo Jl. Agatis Palopo Email:hamzahkamma@yahoo.co.id

## Abstrak
Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin perlu dipahami dan diamalkan dengan baik agar bisa  menjadi  rahmat  bagi  seluruh  alam,  selamat  dunia  dan  akhirat.  Memahami Islam dalam dunia global ini diperlukan metode yang tepat agar pemahamannya itu bisa membawa kedamaian, ketenangan dan rahmat bagi semua umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dalam dunia  global ini sangat banyak persoalan hukum yang muncul segera ditetapkan hukumnya karena dianggap sangat mendesak  untuk  ditetapkan  karena  menyangkut  persoalan  kemaslahatan  umat manusia. Salah satu metode penetapan hukum yang dianggap sangat relevan dalam dunia global ini adalah teori mas}lah}ah atau maqa>s}id al-syari>’ah, banyak persoalan baru yang muncul tidak bisa ditetapkan hukumnya melalui al-Qur’an, sunnah, ijmak dan kias. Karena itu mujtahid mencari metode lain. Metode yang dianggap paling tepat adalah teori mas}lah}ah, baik penetapan hukumnya dilakukan dengan mas}lah}ah mu’tabarah,  mas}lah}ah  mursalah  maupun  dengan  mas}lah}ah  mulghah.  Ketiga mas}lah}ah ini telah digunakan para mujtahid atau fukaha untuk menetapkan hukum dalam dunia global ini.
Kata Kunci: mas}lah}ah , maqa>s}id  al-syari>’ah ,  ijtihad,  pembaruan  hukum  Islam, rahmatan lil ‘alamin
Abstract
Islam as Rahmatan lil 'alamin needs to be understood and practiced well in order to be  a  mercy  to  all  the  worlds,  to  become  salvation  in  the  world  and  hereafter. Understanding  Islam  in  a  globalized  world  is  necessary,  so  that  it  needs  a  proper method that  can  bring  peace,  tranquility  and  mercy  for  all  mankind  in  general  and Muslims in particular. In this global world, there are so many legal issues that need to  be  assigned  carefully,  because  it  is  considered  concerning  the  goodness  of humankind.  One  method  in  examining  the  law  that  is  considered  very  relevant  in this  globalized  world  is maslahah (beneficiaries)  theory,  whether  using mas}lah}ah mu’tabarah,  mas}lah}ah  mursalah  or  mas}lah}ah  mulgah. These  three  theories  of maslahah have been used by fuqaha’ (Muslim Jurists) to establish laws in this global world.
Keywords : beneficiaries  legal  theory, maqa>s}id  al-syari>’ah, ijtihad,  Islamic  legal reform , rahmatan lil 'alamin

## A. Pendahuluan
Islam  sebagai rahmatan lil ‘alamin perlu  diaplikasikan  dalam  kehidupan keseharian  bagi  umat  manusia  di  dunia ini.  Karena  itu,  untuk  menjadikan  Islam sebagai rahmatan  lil  alamin, perlu dipahami  secara  komprehensif  agar mengamalkannya penuh dengan kedamaian,  ketenangan  dan  ketentraman dalam kehidupannya.
Untuk  mengkaji  hukum Islam pada era  global  ini,  para  ulama  menggunakan berbagai  macam  metode,  salah  satu metode  yang  digunakan  adalah  teori mas}lah}ah . Mas}lah}ah ada  tiga  macam yaitu mas}lah}ah  mu’tabarah,  mas}lah}ah mulghah dan mas}lah}ah  mursalah . 1
Tujuan  hukum Islam  yang sesungguhnya adalah  kemaslahatan  manusia  dan  tidak satupun  hukum  yang  disyariatkan,  baik dalam  al-Qur’an  maupun  dalam  sunnah nabi  Muhammad  saw.  melainkan  di dalamnya terdapat kemaslahatan. 2
Pembicaraan  tentang  pembaruan hukum  Islam  atau  aktualisasi  hukum Islam,  telah  dilakukan  sejak  abad  ke-  20 sampai  sekarang,  baik  dari  kalangan  ahli hukum  Islam  maupun  non-Islam.  Hal  ini disebabkan  karena  umat  Islam  di  dunia ini  di  satu  pihak  memerlukan  hukum Islam yang dapat mengayomi umat Islam dalam  kehidupannya  di  dunia  dan diakhirat.  Pakar  hukum  Islam  melihat bahwa hukum Islam  yang tersebut dalam kitab-kitab  fikih  oleh  para  mujtahid beberapa  abad  yang  lalu  dalam  beberapa hal tidak lagi dapat mengayomi kehidupan mereka. Atau sebagian hukum Islam  tersebut  tidak  mungkin  lagi dilaksanakan  secara  praktis  dan  aktual karena kondisi zaman yang telah berubah karena globalisasi dalam segala bidang.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, para  ahli  dan  cendekiawan  hukum  Islam bermaksud  mengkaji  hukum  Islam  itu dalam konteks kekinian, sehingga hukum Islam  bisa  diandalkan  pada  masa  kini sebagaimana  perumusan  para  mujtahid pada waktu itu (lampau). Mengkaji ulang hukum Islam  bermaksud  mengembalikan
aktualisasinya,  berupaya  mengembalikan pada  keadaan  semula  sehingga  ia  tampil seakan  barang  baru.  Hal  ini  dengan  cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki  yang  usang,  menambal yang  rusak  atau  retak,  sehingga  kembali mendekati pada bentuk yang pertama. 3 Pembaharuan  hukum  Islam  dalam bahasa  Arab  sering  disebut  dengan “Tajdi>d”.Tajdi>d erat  kaitannya  dengan persoalan  “ijtihad ”, karena  itu  pintu ijtihad  harus  tetap  terbuka  bagi  orang yang  mampu  untuk  berijtihad.  Islam melarang  orang-orang  berpikiran jumud atau  suka  bertaqlid  membabi  buta, bahkan  imam  empat  melarang  keras bertaqlid,  kepada  pendapat  mereka  tanpa berusaha  mencari  kebenaran  di  tempat lain. 4 Menurut  Yusuf  al-Qardhawi  yang dimaksud dengan ijtihad adalah mencurahkan  secara  maksimal  daya upaya  dan  jerih  payah  dalam  rangka menginstinbatkan  hukum-hukum  syariat dari  dalil-dalilnya  melalalui  metode pemikiran  dan  penelitian.  Sedangkan hukum  ijtihad  adalah  fardu  kifayah,  di mana  semua  umat  ini  berdosa  bila  tidak ada seorang pun dari mereka yang tampil untuk  berijtihad,  dan  fardu  ‘ain  bagi orang  yang  punya  kemampuan  untuk berijtihad,  manakala  tidak  didapatkan orang  lain  yang  dapat  melakukannya. 5
Seorang  pakar  hukum  Islam  ketika  ingin berijtihad  tidak  terlepas  dengan  metode yang  digunakan  agar  ijtihadnya  sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan  dalam  ajaran  agama  Islam. Dalam  tulisan  ini  akan  dikemukakan salah  satu  metode  ijtihad  yang  dapat digunakan  dalam  pembaruan  hukum Islam  yang  sering  digunakan  para  pakar hukum  Islam  yaitu  “teori mas}lah}ah ”. Inilah  yang  menjadi  fokus  pembicaraan dalam tulisan ini.
Berdasar dari latar belakang masalah  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah “Bagaimana  Urgensi Mas}lah}ah dalam Pembaruan  hukum  Islam  pada  era global ? dari  masalah  umum  ini  dapat
dirinci  dengan  sub-sub  masalah  sebagai berikut;  Bagaimana  urgensi mas}lah}ah dalam  pembaruan  hukum  Islam  di  era global  ?  Bagaimana  pandangan  para  ahli Hukum Islam tentang penggunaan Mas}lah}ah sebagai  dalil  hukum  Islam dalam pembaharuan hukum Islam?
Bagaimana  relevansi mas}lah}ah dalam pembaruan hukum Islam di era global?
B. Urgensi Mas Mas Mas Mas}}}}lah lah lah lah}}}}aaaahhhh dalam Pembaruan Hukum Islam 1. Pengertian Mas}lah}ah Secara  etimologi mas}lah}ah sama dengan  manfaat,  baik  dari  segi  lafal maupun  makna. Mas}lah}ah juga  berarti manfaat  atau  suatu  pekerjaan  yang mengandung  manfaat.  Apabila  dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan  dan  menuntut  ilmu  itu suatu  kemaslahatan,  maka  hal  tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu  itu  penyebab  diperolehnya  manfaat lahir batin. 6 Secara terminologi Imam al- Ghazali mengemukakan
bahwa,
mas}lah}ah adalah mengambil manfaat dan menolak  kemudaratan  dalam  rangka memelihara  tujuan-tujuan  syarak. 7 Al- Ghazali  menjelaskan  bahwa  menurut asalnya mas}lahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan  manfaat  atau  keuntungan dan  menjauhkan mud}arat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan    syarak  dalam  menetapkan hukum. 8
Sedangkan  Zaky  al-Din  Sya’ban 9 yang  dimaksud  dengan mas}lah}ah adalah sesuatu  hukum  yang  ditetapkan  akan berhasil  menarik  manfaat  dan  menolak mudarat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu  yang  menunjukannya  baik  yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Jadi apa yang disampaikan baik oleh al-Ghazali maupun  disampaikan  oleh  Zaky  al-Din sya’ban  berbeda  redaksionalnya,  tetapi intinya sama, bahwa mas}lah}ah itu adalah sejalan  dengan  tindakan  syarak  dan tujuan  hukum  syarak,  yaitu  memlihara
agama,  jiwa,  akal,  harta  benda  dan keturunan atau kehormatan.
Menurut  Izz  al-Din  bin  Abdul Salam 10 mas}lah}ah dan mafsadah sering dimaksudkan  dengan  baik  dan  buruk, manfaat  dan mudarat, bagus  dan  jelek, bermanfaat  dan  bagus  sebab  semua mas}lah}ah itu  baik,  sedangkan  mafsadah itu  semuanya  buruk,  membahayakan  dan tidak  baik  untuk  manusia.  Dalam  al- Qur’an  kata al- h} asanah (kebaikan) sering dipergunakan untuk pengertian al- mas}a>lih dan kata al-sayyi’ah (keburukan) dipergunakan untuk pengertian al- mafa>sid (kerusakan-kerusakan).  Dalam bagian  lain  ‘Izz  al-Din 11 mengemukakan bahwa mas}lah}ah itu  ada  empat  macam, yaitu  kelezatan,  sebab-sebabnya  atau sarananya, kesenangan dan sebab- sebabnya  atau  sarananya,  sedangkan mafsadah  juga  ada  empat  macam,  yaitu rasa  sakit  atau  tidak  enak,  penyebabnya atau  hal-hal  yang  menyebabkannya,  rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya.
Dari  pengertian  tersebut  terlihat adanya  perbedaan  antara  pengertian mas}lah}ah dari  segi  bahasa  (umum) dengan  pengertian mas}lah}ah dari  segi hukum.  Perbedaannya  terlihat  dari  segi tujuan  syarak  yang  dijadikan  rujukan mas}lah}ah dalam pengertian bahasa merujuk  kepada  pemenuhan  kebutuhan manusia  dan  karenanya  mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pengertian mas}lah}ah dari  segi syarak  yang  menjadi titik  bahasan  dalam us}u>l al-fiqh ,  yang selalu  menjadi  rujukan  dan  ukurannya adalah  tujuan  syarak,  yaitu  memelihara agama,  akal,  jiwa,  keturunan  dan  harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan  kebutuhan  manusia  yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan segala hal ketidaksenangan. Tetapi inti dari
mas}lah}ah adalah menarik atau mengambil    manfaat  dan  menolak mudarat.
2. Urgensi Mas}lah}ah dalam  pembaruan hukum Islam
Semakin  banyaknya  persoalan baru yang muncul dalam dunia global ini yang  tidak  ditemukan  dalilnya  secara harfiah  di  dalam  al-Qur’an  dan  hadis Rasulullah  Muhammad  saw.,  ijma’  dan kias,  bahkan  dalam  kitab-kitab  fikih (hukum  Islam)  yang  ditulis  para  fukaha pada  masa  lalu , membuat  ahli  hukum Islam  masa  kini  melakukan  ijtihad. Mas}lah}ah salah  satu  metode  ijtihad  yang banyak  dipergunakan  para  ahli  hukum Islam  kontemporer  untuk  menemukan hukum Islam. Dalil hukum yang disepakati  ada  empat,  yaitu  al-Qur’an, hadis,  ijma’  dan  kias . Mereka juga sepakat  bahwa  dalam  mempergunakan dalil  hukum  tersebut  harus  dipergunakan secara  berurutan.  Para  ahli  hukum  Islam berbeda  pendapat  jika  timbul  masalah  di tengah  masyarakat,  sedangkan  keempat dalil  hukum  itu  tidak  dapat  ditemukan. Terhadap  hal  ini  muncullah  dalil  hukum yang  lain  selain  yang  empat  tadi.  Dalil- dalil yang paling menonjol adalah is}tis}lah atau mas}lah}ah  dan  istih}sa>n . Status  dalil ini  masih  diperselisihkan  oleh  para  ahli hukum Islam, sebagaimana mereka memandang dalil hukum tersebut sebagai hujjah  dalam  mengistinbatkan  hukum, sedangkan  sebagian  yang  lain  tidak memandang  sebagian  dalil  hukum  yang dapat  dipergunakan  sebagai  dalil istinbat hukum  dalam  menghadapi  berbagai persolan masyarakat.
Ada  tiga mas}lah}ah yang  sering dipergunakan  para  ahli  hukum  Islam dalam menetapkan hukum, yaitu :
a. Mas}lah}ah mu’tabarah, yaitu suatu mas}lah}ah yang  diakui  oleh  dalil syarak.
b. Mas}lah}ah mursalah,  yaitu  suatu mas}lah}ah yang  tidak  didukung oleh  dalil  syarak  dan  tidak  ada pula dalil syarak yang membatalkannya, akan tetapi
sejalan dengan hukum syarak.
c. Mas}lah}ah mulgha>h , yaitu  suatu mas}lah}ah yang bertentangan dengan dalil syarak. 12 Ketiga mas}lah}ah tersebut dipergunakan oleh para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum syarak.
Tujuan pokok hukum Islam ( maqa>s}id al-Syari’>ah ) adalah
mewujudkan kemaslahatan. Peranan mas}lah}ah dalam  menetapkan  hukum sangatlah  dominan  dan  menentukan, sebab  al-Qur’an  dan  sunnah  sebagai sumber hukum Islam sangat memperhatikan  prinsip  kemaslahatan ini. Demikian  juga  metode istinbat} yang  lain sangat  memerhatikan mas}lah}ah dalam mengembangkan  hukum  Islam.  Karena itu semua produk hukum Islam baik yang bersumber  dari  dalil  yang  disepakati maupun  dalil  yang  diperselisihkan,  tidak satupun  yang  terlepas  dari  prinsip  untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan  yang  ingin  diwujudkan oleh  hukum  Islam  bersifat  universal sejati,  duniawi  dan  ukhrawi,  lahir  dan batin,  material  dan  spritual, mas}lah}ah individu  dan  umum, mas}lah}ah hari  ini dan hari esok. 13
Ditinjau  dari  segi  kekuatannya mas}lah}ah sebagai hujjah dalam menetapkan  hukum, mas}lah}ah ada  tiga macam,  yaitu d}aru>riah , yaitu  lima  hal yang  wajib  dipelihara  meliputi,  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kemaslahatan dan  keberadaanya  sangat dibutuhkan  oleh  kehidupan  manusia. Artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila satu dari prinsip  yang  lima  tidak  ada.  Kedua , mas}lah}ah h}a> jiyah, yaitu kemaslahatan yang  tingkat  kebutuhan  hidup  manusia kepadanya  tidak  berada  pada  tingkat d}aruri . Bentuk  kemaslahatannya  tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga , mas}lah}ah t ah}si>niyah , yaitu mas}lah}ah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya  tidak  sampai  tingkat d}aruri , juga  tidak  sampai  pada  tingkat h}a> jiyah, tetapi  kebutuhan  tersebut  perlu  dipenuhi
dalam  rangkat  memberi  kesempurnaan dan keindahan hidup manusia . Mas}lah}ah dalam bentuk t ah}si>niyah ini juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.
Apabila  ditinjau  dari  maksud  dan usaha  mencari  dan  menetapkan  hukum mas}lah}ah disebut  juga  dengan munasib atau  keserasian mas}lah}ah dengan  tujuan hukum. Mas}lah}ah dengan  tujuan  hukum. Mas}lah}ah dalam  pengertian munasib ini dibagi  menjadi  tiga, pertama; mas}lah}ah al-mu’tabarah, yaitu mas}lah}ah yang diperhitungkan  oleh  syarak,  maksudnya pada  masalah  ini  ada  petunjuk  dari syarak, baik secara langsung mapun tidak langsung  yang  memberikan  petunjuk adanya mas}lah}ah yang  menjadi  alasan dalam menetapkan hukum. Kedua; mas}lah}ah mulghah, yaitu disebutkan juga mas}lah}ah yang  ditolak,  yaitu mas}lah}ah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syarak dan ada petunjuk  syarak  yang  menolaknya.  Di sini  akal  menganggapnya  baik  dan sejalan  dengan  apa  yang  dituntut  oleh mas}lah}ah itu. Ketig, mas}lah}ah mursalah, yaitu  tidak  ada  petunjuk  syarak  yang memperhitungkannya  dan  tidak  ada petunjuk syarak yang menolaknya. 14

## C. Pandangan  Para  Fukaha  Tentang
Penggunaan Mas}lah Mas}lah Mas}lah Mas}lah}}}}aaaahhhh dalam Penetapan Hukum Islam
1. Para  ahli  hukum  Islam  dalam menghadapi mas}lah}ah sebagai  dalil dalam  menetapkan  hukum  terbagi  dalam dua golongan. Golongan pertama mengatakan bahwa penggunaan mas}lah}ah dalam  melaksanakan  ijtihad adalah  diperbolehkan  dan  dapat  dipakai sebagai landasan untuk ijtihad, sedangkan golongan  kedua  mengatakan  bahwa penggunaan mas}lah}ah sebagai  dalil hukum dalam ijtihad tidak diperbolehkan. Adanya  perbedaan  pendapat  mengenai penggunaan mas}lah}ah sebagai  dalil hukum ijtihad karena  tidak  adanya  dalil khusus  yang  menyatakan  diterimanya mas}lah}ah oleh  syarak  baik  langsung
maupun  tidak  langsung.  Diterimanya mas}lah}ah itu  bukan  karena  semata  ia adalah mas}lah}ah tetapi  karena  syarak yang mendukungnya.
Menurut  penjelasan  Abdul  Karim Zaidan  sebagaimana  dikutip  oleh  Ramli S.A. 15 bahwa  Imam  Malik  beserta pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan  hukum.  Muhammad  Abu Zahrah 16 menyebutkan  bahwa  Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab  pencetus  dan  menyuarakan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum dan hujjah syariah. Sedangkan  Imam Ghazali  menerima mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum dan hujjah syariah dengan  ketentuan mas}lah}ah - nya  harus d}aru>riyah q at}’iyyah  d an kulliyah. Wahbah  al-Zuhaily 17 berpendapat  bahwa ulama yang menerima mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah  adalah  ulama-ulama  Malikiyah dan Hanabilah, sedangkan ulama Hanafiyah  menerima mas}lah}ah  mursalah sebagai  dalil  hukum  melalui  jalan istih}sa>n. Dalam kaitannya dengan masalah  tersebut,  Zaki  al-Din  Sya’ban 18 berpendapat  bahwa  sebenarnya  jumhur ulama  menerima mas}lah}ah  ini sebagai dalil hukum dan hujjah syariah, termasuk para  imam  mazhab  empat  dan  mayoritas para  ahli  hukum  yang  mendukung mazhab mereka. Jadi, bukan hanya Imam Malik  dan  pendukungnya.  Zaky  al-Din Sya’ban  memberikan argumentasi  bahwa sekalipun  para  imam  tidak  secara  tegas dan jelas menyebutkan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah dalam kitab-kitab mereka, ternyata  banyak  ditemukan  hasil  ijtihad atau  fatwa  mereka  yang  tersebar  dalam kitab-kitab fikih mereka yang disandarkan pada mas}lah}ah mursalah ini. Kecuali yang secara jelas menolak seperti golongan  zahiriyah  dan  sebagian  murid Imam  Syafi’i  seperti  al-Amidi dan sebagian  murid  imam  Malik  seperti  Ibn al-Najib.
Di  antara  tokoh us}u>liyyin yang paling banyak mempergunakan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum dan hujjah syariah adalah  al-Syatibi  dan al-Tufi.  Pandangan  asy-Syatibi  tentang mas}lah}ah mursalah dikemukakan  dalam kitab al- Muwa>faqa>t dan al-I’tis}a>m .
Dalam  kitab al-Muwa>faqa>t, al-Syatibi 19
mengemukakan  bahwa  setiap  prinsip hukum  Islam  yang  berhubungan  dengan mas}lah}ah dan  tidak  ditunjukan  oleh  nas tertentu, tetapi ia sejalan dengan tindakan syarak  dan  maknanya  diambil  dari  dalil- dalil  syarak  maka mas}lah}ah itu  benar, dapat dijadikan hujjah syariah .
Al-Tufi  adalah  seorang  ulama mazhab  Hambali  yang  pendapatnya tentang mas}lah}ah mursalah dipandang paling berani dan kontroversial. Pendapat itu  dikemukakan  dalam  kitab  al-Arbain an-Nawawiyah ketika mensyarahkan hadis  ketiga  puluh  dua  yang  berbunyi .  Salah  satu  pendapatnya mengatakan  bahwa mas}lah}ah mursalah sekalipun mas}lah}ah mulghah dapat dijadikan dalil hukum dan hujjah syariah dalam  menetapkan  hukum  pada  suatu masalah.  Bahkan mas}lah}ah terkadang harus  diutamakan  dan  didahulukan  dari dalil-dalil  hukum  yang  lain termasuk  nas dan ijmak para ulama. 20 Pendapat al-Tufi ini  dianggap  telah  melanggar  konsensus para ulama dan pendapatnya ini dianggap sangat  berbahaya  bagi  perkembangan hukum  Islam  dan  dapat  mengganggu eksistensi  hukum  Islam  yang  ditetapkan nas dan ijmak.
Untuk mendapat gambaran secara utuh  tentang  pendapat  al-Thufi  dalam urusan mas}lah}ah mursalah, dapat dikemukakan  bahwa  ia  membangun pendapatnya  atas  empat  asas  yaitu pertama; mas}lah}ah  itu merupakan  dalil hukum  dan hujjah syariah yang  berdiri sendiri. Kedua; mas}lah}ah merupakan dalil  hukum  dan hujjah syariah yang paling kuat. Ketiga; bila terjadi kontradiksi  antara mas}lah}ah dengan  nas atau  ijmak  para  ulama,  maka mas}lah}ah harus didahulukan melalui takh}si>s} .
Keempat;  penggunaan mas}lah}ah hanya berlaku dalam bidang muamalat dan adat, tidak  berlaku  dalam  bidang  ibadah  dan muqaddarat atau  hal-hal  yang  tidak berlaku dalam bidang ibadah , jin a> yah dan muqaddarat atau hal-hal yang ukuran dan ketentuannya telah ditentukan oleh syark. 21
Dasar    hukum  para  ahli  hukum Islam mempergunakan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah adalah sebagai berikut:
1).  Perintah  Allah  dalam  al-Qur’an  surat al-Nisa (4): 59
!"  #$ %  &'()*  +  (,-(./ 0  (12%  (,3(  (4 5( 6  78 69 :( ( ; 1(< 0 (,-(= (1" (>0 ?(@ A .
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.  yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya . 22
Adanya perintah ini untuk mengembalikan persoalan yang
diperselisihkan  kepada  al-Qur’an  dan Sunnah,  dengan  wajah istidl a> l, sebab mungkin perselisihan itu akibat persoalan baru  yang  tidak  ditemukan  dalam  al- Qur’an dan Sunnah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan mempergunakan
metode  qiyas,  dapat  juga  diselesaikan dengan  metode  lain  seperti istislah atau mas}lah}ah mursalah.
2). Hadis Mu’az bin Jabal yang artinya : “ Bagaimana engkau (Mu’az) mengambil  suatu  keputusan  hukum yang  diajukan  kepadamu  ?  Jawab Mu’az  “saya  akan  mengambil  suatu keputusan  hukum  berdasarkan  kitab
Allah  (al-Qur’an),  kalau  kamu  tidak mendapatkannya  dalam  kitab  Allah  ? Jawab  Mu’az,  saya  akan  mengambil keputusan  berdasarkan  atas  Sunnah Rasul.  Selanjutnya  Nabi  bertanya,  jika engkau tidak menemukannya dalam as- Sunnah  ?  jawab  Mu’az  “saya  akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya. “lalu Rasulullah menepuk dada Mu’az seraya mengatakan.  “segala  puji  bagi  Allah yang  telah  memberi  taufiq  urusan Rasulnya  pada  sesuatu  yang  dirid}ai oleh Allah dan RasulNya. 23
Dalam  hadis  tersebut  Rasulullah saw.  membenarkan  dan  memberi  restu kepada Mu’az bin Jabal untuk melakukan ijtihad  apabila  masalah  yang  akan diputuskan  hukumnya  tidak  terdapat dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Dalam berijtihad  banyak  metode  yang  dapat dipergunakan,  bisa  dengan  metode  kias karena ada illah yang mempertemukannya. Apabila dengan metode  kias  tidak  dapat  dipergunakan, maka dapat  mempergunakan  metode lain seperti istis}la>h a tau mas}lah}ah dapat untuk menyelesaikan  masalah-masalah  yang dihadapinya. Dengan demikian ijin Rasulullah  saw.  kepada  Mu’az  untuk melakukan ijtihad dengan metode istis}la>h atau mas}lah}ah mursalah dapat  dijadikan dalil  hukum  atau hujjah syariah  dalam menetapkan suatu hukum.
3). Ijtihad para sahabat Pada  zaman  sahabat  banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi  pada  zaman  Rasulullah  saw. dalam  menyelesaikan  masalah  baru tersebut para sahabatnya banyak mempergunakan ijtihad berdasarkan mas}lah}ah mursalah. Cara  dan  tindakan ini  menjadi  konsensus  para  sahabat  pada waktu  itu.  Contoh; ijtihad sahabat  yang dilakukan berdasarkan
mas}lah}ah
mursalah antara lain pengkodifikasian al- Qur’an  oleh  Abu  Bakar  ash-Shiddiq, penunjukan  Umar  bin  Khattab  oleh  Abu Bakar  sebagai  Khalifah  sepeninggalnya,
tindakan  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  tidak membagi  tanah  yang  ditaklukkan  kepada prajurit  yang  menaklukannya,  tidak memberi  zakat  kepada  muallaf,  tidak memotong tangan pencuri yang kelaparan, membuat kantor
pemerintahan, mengadakan rumah tahanan dan sebagainya. 24
4).  Melaksanakan  Konsep Maqa>s}id  al- Syari>’ah
Tujuan pokok melaksanakan hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan  manusia.  Kemaslahatan manusia  terus  berubah  dan  bertambah sesuai  dengan  kemajuan  zaman.  Dalam kondisi semacam ini akan banyak muncul masalah  baru  yang  hukumnya  belum ditegaskan  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah. Kalau  masalah  baru  itu  pemecahannya hanya  ditempuh  dengan  metode  kias, akan  terjadi  masalah  baru  yang  tidak diselesaikan  oleh  hukum  Islam.  Hal  ini akan  menjadi  masalah  serius  dan  hukum Islam  akan  ketinggalan  zaman.  Untuk mengatasi  masalah  tersebut  ditempuh melalui metode ijtihad dengan mempergunakan
dalil mas}lah}ah
mursalah.
Pengetahuan dan pemahaman maqa>s}id  al-syari>’ah merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  ber- ijtihad .  Orang yang  berhenti  pada  zahir  ayat  atau pendekatan  lafziyah  serta  terikat  dengan nas  yang juz’iyah dan  mengabaikan kekeliruan dalam ijtihad. Oleh karena itu, maqa>s}id al- syari> ’ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad- nya . Karena  landasan  hukum  itulah  setiap persoalan  dalam  kehidupan  manusia dikembalikan.  Baik  terhadap  masalah- masalah  baru  yang  belum  ada  secara harfiah  dalam  wahyu,  maupun  dalam kepentingan  untuk  mengetahui  apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan  hukum  atau  tidak  karena perubahan waktu dan tempat.
Dalam rangka melaksanakan konsep maqa>s}id al-syari>’ah dalam hukum Islam,  maka mas}lah}ah mursalah dan maqa>s}id al-syari>’ah mempunyai
keterkaitan  yang  tidak  bisa  dipisahkan. Menurut  Muhammad  Muslehuddin  teori mas}alah}ah mursalah terikat  pada  konsep bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan  masyarakat  dan  berfungsi memberikan
kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratan. 25 Oleh karena pertimbangan maqa>s}id al-syari>’ah yang  begitu  jelas,  maka  penajaman metode istis}la>h dapat  dilakukan  dengan pemahaman maqa>s}id  al-syari>’ah  i tu sendiri.
2. Golongan  yang  Tidak  Menggunakan Mas}lah}ah Mursalah Golongan yang tidak mempergunakan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum  berijtihad  adalah para  ahli  hukum  Islam  dalam  mazhab Hanafi  sebagian  dari  mazhab  Syafi’i  dan Zahiriyah.  Mazhab  yang  terakhir  ini merupakan mazhab yang paling menentang  atas  kehujjahan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum.Mazhab Imamiyah menolak kias, kemudian mereka  menolak istih}sa>n  dan  mas}lah}ah mursalah dengan jalan aulawiyah (mengutamakan).  Hal  ini  karena  mereka menjadikan tafsir dan ijtihad para  imam mereka  pada  posisi  nas-nas  syariah. Mereka menganggap imam-imam mereka ma’}u>m sehingga  apa  yang  ditetapkan oleh  para  imam  adalah  sesuatu  yang benar,  tidak  luput  dari  kesalahan  dan kelupaan. 26 Argumentasi  yang  dikemukakan oleh golongan yang tidak
mempergunakan mas}lah}ah mursalah
sebagai  dalil  hukum  dan hujjah syariah dalam menetapkan hukum sebagai berikut:
a. Dalil hukum yang masih diragukan
Menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum  dan hujjah syariah berarti  menetapkan  hukum  berdasarkan kepada  sesuatu  yang  diragukan  sebab mas}lah}ah mursalah itu ada yang dibenarkan oleh  hukum  syarak, ada  yang diperselisihkan,  ada  pula  yang  ditolak.
Menetapkan hukum berdasarkan
mas}lah}ah mursalah berarti  menetapkan kepada  dua  kemungkinan  dengan  tanpa dalil yang mendukung.
Argumentasi tersebut ditolak oleh golongan
yang mempergunakan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum. Mereka  mengemukakan  bahwa  tidak benar kalau dikatakan bahwa memandang mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan  hukum  Islam  pada  suatu keraguan.  Sebab mas}lah}ah mursalah itu ditentukan  melalui  sekian  banyak  dalil dan  pertimbangan  sehinga  menghasilkan
z}an n yang  kuat,  beramal  berdasarkan z}an n dianggap  cukup,  karena  fikih semuanya  membicarakan  tentang z}an n ini.  Demikian  juga  tidak  benar  jika menjadikan mas}lah}ah mursalah berarti memilih dua kemungkinan tanpa didukung  dalil,  sebab  kalau  diadakan perbandingan  antara mas}lah}ah yang dibenarkan oleh syarak dengan mas}lah}ah yang  ditolak  oleh  syarak  maka  yang paling  banyak  adalah mas}lah}ah yang dibenarkan oleh syarak. Dengan demikian apabila ada mas}lah}ah tidak ada dalil  yang  membenarkan,  maka  yang tepat tentu mas}lah}ah itu harus disamakan dengan yang banyak. 27
b. Hukum Islam sudah Lengkap dan Sempurna Menjadikan mas}lah}ah sebagai dalil  hukum  dan hujjah syariah berarti secara  tidak  langsung  tidak  mengakui prinsip-prinsip  ini.  Artinya  hukum  Islam itu  belum  lengkap  dan  sempurna,  masih ada  yang  kurang.  Menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah akan  membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam  disebabkan  perbedaan  kondisi  dan situasi.  Hal  ini  menafsirkan  universitas, keluasan dan keluwesan hukum Islam. 28
Pendapat tersebut di atas dibantah oleh  golongan  yang  berpegang  kepada mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum dan hujjah syariah . Mereka  mengatakan bahwa  hukum  Islam  memang  telah lengkap  dan  sempurna,  tetapi  yang lengkap  dan  sempurna  hanya  pokok- pokok  ajarannya  dan  prinsip-prinsip
hukumnya.  Jadi  tidak  berarti  semua  ada hukumnya.  Ini  terbukti  cukup  banyak masalah  baru  yang  hukumnya  belum disinggung oleh al-Qur’an dan al-Sunnah dan  hukum  itu  diketahui  setelah  digali lewat ijtihad. Jadi melakukan ijtihad yang sesuai  dengan  kehendak  kemaslahatan agar  sesuai  dengan maqa>s}id  al-syari>’ah seperti mas}lah}ah  mursalah atau  metode yang  lain.  Apabila  hal  ini  tidak  dapat diselesaikan  oleh  hukum  Islam,  dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. 29
c. Menodai Kesucian Hukum Islam Mempergunakan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah berarti  telah  menodai  kesucian Islam  dengan  memperturutkan  hawa nafsu  dengan  dalih mas}lah}ah . Dengan cara  ini  banyak  hukum  Islam  yang dihasilkan  berdasarkan  hawa  nafsu  para mujtahid. Sebab  dunia  terus  bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal  baru  yang  oleh  hawa  nafsu dipandang mas}lah}ah . Pada  hal    menurut syarak  perbuatan  memperturutkan  hawa nafsu  adalah  akan  membawa mafsadah.
Hal yang demikian jelas tidak dibenarkan. 30
Argumentasi di atas telah dibantah oleh golongan yang mempergunakan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum. Mereka mengatakan bahwa  penggunaan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum  dan hujjah syariah harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan tertentu  yang  sangat  berat.  Dengan demikian  bukan  sekedar mas}lah}ah yang tidak  diperhitungkan  dengan  akal  sehat dan  diseleksi  dengan  ketat,  sehingga tidak akan terjadi penyalagunaan.
Dapat
disimpulkan bahwa
pendapat  dari  golongan  yang  tidak menerima mas}lah}ah mursalah sebagai dalil  hukum dan hujjah syariah tidak realistis  dan  kontra  dengan  watak  dasar hukum  Islam  itu  sendiri  yang  begitu besar  perhatiannya  kepada  kemaslahatan manusia.  Justru  dengan  menggunakan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum dan hujjah syariah, hukum Islam
menunjukkan
keluwesan dan keluasannya.  Jadi  argumentasi  yang diajukan  oleh  golongan  yang  menolak mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum dan hujjah syariah adalah lemah, sebagaimana  yang  telah  disanggah  oleh golongan yang mempergunakan mas}lah}ah mursalah sebagai  dalil  hukum dan hujjah syariah di  atas.  Sebagaimana diketahui  bahwa  hampir  semua ijtihad sahabat  dasar  pertimbangannya  adalah mas}lah}ah mursalah.
Sebenarnya apabila ditelusuri pokok  pegangan  Imam  Mazhab  dalam menetapkan  hukum,  pada  hakikatnya mas}lah}ah mursalah ini  dapat  ditempuh semua  mazhab.  Hanya  perbedaannya pada  pemakaian  metode ijtihad- nya  saja dan intensitas serta frekuensi penggunaannya.  Jadi  prinsipnya  sama, yaitu menuju pada kemaslahatan manusia dunia  dan  akhirat.  Sungguh  sangat disayangkan  jika  masih  ada  mujtahid meninggalkan mas}lah}ah mursalah ini, karena justru mas}lah}ah mursalah merupakan  lahan  yang  paling  subur dalam  melaksanakan  hukum  Islam. 31
Meskipun demikian, penggunaan
mas}lah}ah mursalah
hendaknya dilaksanakan  secara  hati-hati  dan  tidak dilaksanakan  secara  berlebihan,  tetapi dalam  rambu-rambu  dan  kriteria  yang telah  disepakati  oleh  para  imam  mazhab sehingga  tidak  merusak  tatanan  hukum Islam  yang  baik  ini.  Jangan  sampai karena  ditolaknya mas}lah}ah mursalah lalu  perpaling  pada  teori  hukum  yang berasal  dari  Barat  karena  dianggap  lebih rasional.  Tindakan  ini  adalah  tindakan yang  tidak  benar.  Bagaimanapun  juga mas}lah}ah mursalah terbukti  unggul dalam  meng- istinbat -kan  hukum  dalam bidang  muamalah  yang  belum  ada hukumnya  dalam  al-Qur’an  dan  as- Sunnah.
D. Relevansi Mas Mas Mas Mas}}}}lah lah lah lah}}}}aaaahhhh dalam Pembaruan  Hukum  Islam  di  Era Global
Dalam  pembahasan  yang  telah lalu  diuraikan  bahwa mas}lah}ah jika dilihat dari segi eksistensinya (wujudnya),  oleh  para us}u> l dibagi  dalam tiga  macam,  yaitu  : pertama; mas}lah}ah mu’tabarah, yaitu mas}lah}ah yang
terdapat nas}s} secara  tegas  menjelaskan dan  mengakui  keberadaannya. Kedua, mas}lah}ah mulgah, yaitu mas}lah}ah yang bertentangan  dengan  ketentuan nas}s} , dengan  kata  lain mas}lah}ah yang  tertolak karena  ada nas}s} yang  menunjukkan bahwa  ia  bertentangan  dengan  ketentuan dalil  yang  jelas. Ketiga, mas}lah}ah mursalah yaitu, mas}lah}ah yang  secara eksplisit  tidak  satupun  dalil  baik  yang mengakuinya  maupun  yang  menolaknya. Mas}lah}ah terakhir  ini  secara  tegas termasuk  dalam  jenis mas}lah}ah yang didiamkan oleh syarak.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas dapat  diketahui  bahwa  yang  dimaksud mas}lah}ah mulgah adalah mas}lah}ah yang tidak  sejalan  dengan  penetapan  hukum Islam  dan  berlawanan  dengan  al-Qur’an, as-Sunnah  dan  ijmak  para  ulama.
Banyak  contoh  produk  ijtihad yang  dihasilkan  berdasrkan mas}lah}ah ammah (kepentingan  umum)  khususnya yang berorientasi pada mas}lah}ah mulghah di antaranya sebagai berikut :
1. Tidak  memberikan  zakat  kepada mu’allaf  padahal  dalam  al-Qur’an jelas-jelas mu’allaf berhak menerima zakat.  Ini  atas  pertimbangan  ammah yang  berorientasi mas}lah}ah mulghah seperti  yang  ditegaskan  dalam  QS. al-Taubah (9): 60.
C(?@ D   ,E0   (, F ( !"  F"    (G%  (    0(< 1CH
.
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus  zakat,  para  mu'allaf  yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah
dan  untuk  mereka  yuang  sedang dalam  perjalanan,  sebagai  suatu ketetapan  yang  diwajibkan  Allah, dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi Maha Bijaksana. 32
2. Umar  bin  Khattab  tidak  memotong tangan pencuri pada musim peceklik. Dalam  al-Qur’an  pencuri  harus dipotong  tangnnya.  QS.  al-Maidah (5): 38.
C?= I J'KL M N( O(D% PD? Q? 3F 5,3@ 5KK. . Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan  bagi  apa  yang  mereka kerjakan  dan  sebagai  siksaan  dari Allah.  dan  Allah Maha  Perkasa  lagi Maha Bijaksana. 33
Jelas  dalam  ayat  tersebut  di  atas bahwa  setiap  pencuri  baik  pencuri  laki- laki  maupun  perempuan  di  potong tangannya. Kadang tidak dipotong tangan karena ada mas}lah}ah yang lebih penting.
3. Ketentuan  bagian  waris  2:1  antara bagian  laki-laki  dan  perempuan dalam  al-Qur’an,  dalam  keadaan tertentu  karena  kondisi  wanita  yang miskin  diubah  menjadi  2:2  atau  2:0 untuk  pewaris  wanita,  mengubah hukum  cambuk  dari  40  kali  menjadi 20  kali,  larangan  memberi  hadiah kepada  pejabat  karena  hadiah  itu pada  zaman  sekarang  sudah  berubah fungsi menjadi suap, memperbolehkan menjual buah- buahan  yang  masih  mudah  yang sebelumnya dilarang.
4. Mengalihkan  harta  wakaf  kepada yang lebih bermanfaat.
5. Kebolehan wanita menjadi pemimpin negara  (presiden)  dan  masih  banyak lagi yang belum bisa disebutkan pada tulisan ini.
Berdasarkan  contoh mas}lah}ah mulgha>h di  atas,  maka  selayaknyalah mas}lah}ah mulgha>h tetap  dipertahankan dan  perlu  terus  dikembangkan  sesuai dengan  kebutuhan,  kondisi  dan  situasi setempat  dengan  seleksi  yang  ketat  dan betul-betul  untuk  kepentingan  umum. Diharapkan para mujtahid tetap memprioritaskan  dalil-dalil nas}s} untuk menetapkan  hukum,  tetapi  apabila  dalil- dalil nas}s} tersebut  belum  ada  atau  sudah ada  tetapi  tidak  bisa  menyelesaikan problem  yang  dihadapi  oleh  masyarakat dewasa ini, maka atas dasar kemaslahatan dan  kepentingan  umum  ( maq>as}id  al- syari>’ah) tidak ada salahnya mempergunakan teori masyarakat,
termasuk mas}lah}ah mulghah sebagai dalil hukum  dan hujjah syariah  dan  sudah digunakan  oleh  para  sahabat  terutama Umar  bin  Khattab  ketika  ia  menjadi khalifah.
Konsep mas}lah}ah dalam  hukum Islam  telah  ada  beriringan  dengan pertumbuhan  pensyariatannya.  Namun is}tis}la>h}  (mas}lah}ah ) mengemuka  dalam perdebatan  penetapan  hukum  dimulai semenjak Rasullah wafat terutama diperatekkan  oleh  Umar  bin  al-Khattab, Imam  al-Haramain  al-Juwaini  kemudian memperkenalkan  secara  keilmuan  dalam ranah us}u>l al-fiqh pada abad ke-4 sebagai pertimbangan hukum yang harus diperhatikan. Diskursus mas}lah}ah
menggejala dalam us}u>l al-fiqh sejak abad ke-13 bersamaan dengan upaya kebangunan  kembali  peradaban  Islam dan  kuatnya  interaksi  hukum  Islam dengan peradaban lain. 34
Varia tentang pemikiran mas}lah}ah begitu  beragam  mulai  dari  Umar  bin  al- Khattab, al-Juwaini, al-Ghazali, al- Syatibi,  al-Thufi,  sampai  Thahir  ibn Asyur.  Terminologi  yang  digunakan dalam  kajian  ini  biasanya  menggunakan salah  satu  atau  kedua  istilah  baik mas}lah}ah maupun maqa>s}id  al-Syari>’ah . Oleh  sebab  itu  dalam  tulisan  ini,  dua istilah  tersebut  digunakan  secara  identik, bersamaan, atau bergantian.
Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan  tersebut  dapat  diwujudkan apabila  kelima  unsur  pokok  dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu, memelihara agama,  jiwa, akal, keturunan dan  harta  atau  dalam  literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan istilah us}u>l al-khams . 35
Pemikiran mas}lah}ah dihubungkan dengan  hukum  positif  di  Indonesia nampaknya  menemukan  relevansinya  di masa  kekinian.  Misalnya  dihubungkan dengan  keharusan  pencatatan  pernikahan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Hal  ini  dapat  diidentifikasi  dalam  latar belakang  atau  maksud  dan  tujuan keharusan  pencatatan  pernikahan  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keharusan pencatatan pernikahan dimaksudkan  untuk  memelihara  dan menjaga ketertiban perkawinan
masyarakat  Islam.  Selain  itu  di  dalam penjelasan  umum  pasal  2  (2)  Undang- undang  perkawinan  No.  1  tahun  1974, juga menerangkan bahwa tiap-tiap perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting dalam kehidupan seseorang. Umpamanya kelahiran,    kematian  yang  dinyatakan dalam  surat-surat  keterangan  suatu  akta resmi  yang  juga  dimuat  dalam  daftar pencatatan. 36
Jadi dapat dikatakan bahwa pencatatan  pernikahan  ditujukan  agar peristiwa  pernikahan  itu  dapat  menjadi jelas,  baik  bagi  yang  bersangkutan maupun  bagi  masyarakat  luas.  Karena dengan adanya bukti otentik yang berupa surat  akta  nikah,  dapat  diterima  maupun dicegah sesuatu perbuatan hukum seseorang yang ada hubungannya dengan tindakan pernikahan tersebut.  Sebaliknya apabila  sebuah  pernikahan  dilaksanakan tanpa pencatatan pernikahan, maka sangat  dimungkinkan  akan  memicu maraknya  pernikahan  di  bawah  tangan yang  pada  gilirannya  akan  menimbulkan terjadinya kekacauan proses-proses
hukum  yang  akan  terjadi  berikutnya implikasi  adanya  pernikahan  atau  juga akan  nengacaukan  hak-hak  hukum  atas suami  istri  yang  bersangkutan  dan  anak hasil hubungan keduanya. Dengan asumsi dasar  bahwa  dalam  melakukan  transaksi penting seperti hutang piutang hendaknya dicatatkan. 37 Apalagi  pernikahan  adalah suatu  transaksi  yang  jauh  lebih  penting dari  pada  sekedar  transaksi  hutang piutang.
Di  dalam  al-Qur’an  di  jelaskan betapa  pentingnya  suatu  bukti  tertulis dalam  bertransaksi.  (Q.S.  al-Baqarah (2):282).  Bukti  tertulis  tersebut  berguna sebagai  langkah  preventif  dan  antisifatif bila suatu waktu muncul permasalahan di antara  pasangan  suami  isteri,  sehingga dapat  diselesaikan  di  depan  pengadilan agama atau pengadilan negeri dengan alat bukti  yang  dimiliki.  Pihak  pengadilan dapat  menangani  dan  menyelesaikan kasus  apabila  suatu  perkawinan  sah  dan dapat  dibuktikan  di  depan  pengadilan. Hal  ini  juga  senada  dengan  sabda Rasulullah saw. yang artinya:
Dari abi Said Sa’ad bin  Malik al-Khudri  berkata:  Rasulullah saw. Bersabda: janganlah berbuat  aniaya  kepada  diri sendiri  dan  jangan  berbuat aniaya  pula  kepada  orang lain”. 38
Akad  pernikahan  seseorang  yang tidak  melalui  prosedur  yang  telah ditentukan, tentu akan menyulitkan kepad pihak-pihak  yang  bersangkutan  apabila suatu  saat  perjalanan  rumah  tangganya mengalami  suatu  permasalahan.  Dalam kondisi  yang  demikian,  bukan  hanya salah  satu  pihak  yang  menjadi  korban, namun  juga  anak-anak  hasil  perkawinan menjadi  tidak  jelas  nasab keturunannya, karena ketiadaannya alat bukti
perkawinan kedua orang tuanya.
Dalam  kaitannya  konsep maqa>si}d al-syari>’a-ny a al-Syatibi, keharusan pencatatan  pernikahan  yang  tercantum
dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), dengan  menyatakan  kata  “harus”  yang tercantum  dalam  pasal  5  KHI,  adalah mempunyai  makna  “wajib”  sebagaimana halnya  menurut pengertian  hukum Islam. Mengingat  aturan  hukum  dalam  KHI berkembang  dalam  situasi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dan  juga  sesuai dengan  tuntutan  berkembangan  zaman, serta pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan  sendiri  merupakan  sisi paling  subtansial  dalam  hukum  Islam. Sisi  kemaslahatan  menjadi  inti  dari hukum  Islam,  mengingat  tanpa  adanya pencatatan  pernikahan  maka  pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi  yang  muncul  kemudian  adalah apabila  salah  satu  pihak  melalaikan kewajibannya,  maka  pihak  yang  lain tidak  dapat  melakukan  upaya  hukum, karena  tidak  memiliki  bukti  otentik  dari pernikahan yang dilangsungkannya. Dengan demikian, kondisi tersebut sangat bertentangan  dengan  misi  dan  tujuan perkawinan itu sendiri.
Tulisan pemikiran mas}lah}ah ibarat  bola  salju  yang  dari  hari  kehari semakin  memperoleh  temuan  yang  terus berkembang.  Adakalanya  perkembangan itu selaras satu sama lain, tak jarang pula menemukan  varian  baru  yang  berbeda. Upaya  untuk  terus  membaca  pemikiran mas}lah}ah ini  ibarat  mengikuti  glombang yang  bergerak  naik  dan  turun.  Naik turunnya  glombang  itu  ditentukan  pada kekuatan  yang  saling  bergerak  dinamis antara  teks  dan  rasio,  antara  akal  dan wahyu.  Tapi  ada  satu  hal  yang  bersifat asasi,  yaitu  bahwa  misi  hukum  Islam adalah menciptakan mas}lah}ah bagi manusia  sebagaimana  misi  agama  Islam adalah rahmatan lil ‘alamin .
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa  dalam  dunia  global  dewasa  ini nampaknya  teori mas}lah}ah tetap  menjadi acuan  yang  sangat  penting  yang  harus diperpegangi  oleh  para  mujatahid  untuk menetapkan  hukum  Islam,  terutama persoalan  baru  dewasa  ini  semakin banyak  bermunculan  yang  secara  harfiah
belum  ditemukan  dalilnya  dalam  al- Qur’an  dan  hadis  Rasulullah  saw.,  ijmak dan  tidak  bisa  ditetapkan  dengan  jalan kias .

## E. Penutup
Dari  uraian  yang  telah  lalu  dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Mas}lah}ah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka  memelihara  tujuan-tujuan  syarak. Atau mas}lahah itu  berarti  sesuatu  yang mendatangkan  manfaat  atau  keuntungan dan  menjauhkan mud}arat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan  syarak dalam menetapkan hukum, dan  tidak  ada  dalil  tertentu  yang menunjukannya  baik  yang  membenarkan maupun  yang  membatalkannya.  Akan tetapi sejalan dengan tujuan syarak, yaitu memelihara agama,  jiwa, akal, keturunan dan  harta.  Ada  empat  dalil  hukum  yang disepakati  para  fukaha  yang  sering dipergunakan para fukaha dalam menetapkan  hukum  Islam,  yaitu  al- Qur’an,  hadis,  ijmak  dan kias . Jika  ada masalah  yang  muncul  dan  tidak  ada ditemukan  dari  keempat  dalil  hukum tersebut,  maka  para  fukaha  ( mujtahid ) mengambil  dalil  hukum  yang  lain  dan yang  paling  banyak  dipergunakan  para fukaha ( mujtahid ) dewasa ini adalah teori mas}lah}ah. Ada tiga mas}lah}a h yang sering dipergunakan  dalam  menetapkan  hukum yaitu; mas}lah}ah mu’tabarah ,  mas}lah}ah mursalah dan mas}lah}ah mulgha>h . Para  ahli  hukum  Islam  dalam menghadapi mas}lah}ah sebagai  dalil dalam  menetapkan  hukum  terbagi  dalam dua golongan. Golongan pertama
mengatakan bahwa penggunaan mas}lah}ah dalam  melaksanakan  ijtihad adalah  diperbolehkan  dan  dapat  dipakai sebagai landasan untuk ijtihad, sedangkan golongan kedua; mengatakan  bahwa penggunaan mas}lah}ah sebagai  dalil hukum dalam ijtihad tidak diperbolehkan. Adanya  perbedaan  pendapat  mengenai penggunaan mas}lah}ah sebagai  dalil hukum ijtihad karena  tidak  adanya  dalil khusus  yang  menyatakan  diterimanya mas}lah}ah oleh  syarak  baik  langsung maupun  tidak  langsung.  Diterimanya mas}lah}ah itu  bukan  karena  semata  ia adalah mas}lah}ah tetapi  karena  syarak yang mendukunnya.
Mas}lah}ah masih  relevan  dalam menetapkan  hukum  Islam  dalam  dunia global  karena  banyak  persoalan  baru yang  muncul  yang  perlu  penetapan hukumnya  sementara  tidak  ditemukan dalilnya  dalam  al-Qur’an,  hadis,  ijmak dan kias. Untuk menyelesaikan hukumnya,  maka  salah  satu  jalan  yang harus  ditempuh  adalah  penetapan  hukum dengan maqa>s}id  al-syari>’ah atau  dengan mas}lah}ah , agar  Islam  mudah  dipahami dan  diamalkan  dan  tidak  menyulitkan umat,  karena  Islam  adalah rahmatan  lil ‘alamin, rahmat bagi sekalian alam, tidak menyulitkan umat manusia, semua ajaran Islam  mampu  dilakukan  umat  manusia dimuka  bumu  ini,  tidak  memberi  beban hukum  diluar  kemampuan  manusia.  Ada banyak contoh yang dikemukakan ditetapkan  hukumnya  dengan  jalan  teori mas}lah}ah seperti  pencatatan  pernikahan, wakaf tunai, wakaf boleh dialih fungsikan  kepada  yang  lebih  bermanfaat dan lain-lain sebagainya.
Catatan Akhir:
1 Abdul  Mannan, Reformasi  Hukum  Islam di  Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Perss, 2006), hlm. 283-283.
2 Muhammad  Abu  Zahrah, Us}u>l  al-Fiqh
(Kairo: Dar al-‘Arabi, 1958), hlm. 336.
3 Ibid.
4 Hasballah  Thaib, Elastisitas  Hukum Islam (Medan:  Program  Pascasarjana  USU,  1999), hlm. 47.
5 Yusuf  Qardhawi, Fiqh  Tajdid  dan Shahwah  Islamiah ,  terj.  Idris  (Jakarta:  Islamuna Press, 2000), hlm. 46.
6 Husain  Hamid  Hassan, Naz}a>riyyah  al- Mas}lah}ah  fi  al-Fiqh  al-Isla>mi> (Kairo: Da>r  al- Nahd}ah al-‘Arabiyyah , 1971), hlm. 3-4.
7 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustas}fa>  min Ilmi al-Us}u>l    (Beirut:  Da>r  al-Kutub  al-Isla>miyyah , 1983), II:  28,  Lihat  juga  Satria  Efendi, Ushul  Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149.
8 Ibid., hlm. 286.
9 Zaki> al-Din Sya’ban, Us}u>l Fiqh al-Isla>mi> (Ttp: Dar al-Nahdahal-Rabiyah, t.t.), hlm. 182. 10 Izz  al-Din  Abdul  Salam, Qawa>’id  al- Ah}ka>m  fi>  Mas}a>lih}  al-Ana>m  (Kairo:  Maktabah  al- Kulliyat al-Azhariyya>t, 1994), hlm. 5.
11 Ibid., hlm. 11-12.
12 Abdul Manan, Reformasi, hlm . 260-282. 13 Ibid. , hlm. 259-260.
14 Ibid., hlm.  265.
15 Ramli, Muqaranah  Mazahib  fil  Usul
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 168.
16 Imam Muhammad Abu Zahrah, Us}u>l al- Fiqh (Mesir: Da>r al-‘Arabi, 1958), hlm. 280.
17 Wahbah al-Zuh}ayli> , Us}u>l  al-Fiqh  al- Isla>mi> (Beirut:  Dar  al-Fikr  al-Muasir,  1986),  hlm. 760
18 Zaki> al-Din  Sya’ban, Us}u>l  al-Fiqh  al- Isla>mi> (Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), hlm. 182.
19 Al- Sya>t}ibi> , al-Muwa>faqa>t  fi>  Us}u>l  al- Syari>’ah (Beirut: Dar al-Marifah, t.t.), hlm. 16. 20 Abdul Manan, Reformasi, hlm. 273.
21 Ibid.
22 Departemen  Agama  RI., Al-Qur’an  dan Terjemahnya (Jakarta:  CV.  Diponegoro,  2005), hlm. 87.
23 Abu Dawud, Sunna Abu Dawud (Cairo,
Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), II: 272 . 24 Abdul Manan, Reformasi, hlm. 275.
25 Muhammad  Muslehuddin, Filsafat Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis:  Studi Perbandingan  Sistem  Hukum  Islam, terj.  Wahyuni
Asmin  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  1991),  hlm. 127.
26 Mustafa Ahmad  al-Zarqa, Hukum Islam dan  Perubahan  Sosial:  Studi  Komparatif  Delapan Mazhab  Fiqh , terj.  Ade  Dedi  Rohayana  (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 94.
27 Abdul Manan Reformasi, hlm. 278. 28 Ibid.
29 Ibid., hlm. 279. 30 Ibid., hlm. 279-280.
31 Ibid.
32 Departemen Agama RI., Al-Qur’an, hlm. 197.
33 Ibid., hlm. 114
34 Ahamad  Hafid, Meretas  Nalar  Syariah: Konfigurasi  Pergulatan  Akal  dalam  Pengkajian Hukum Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 173.
35 Asnawi, Studi  Hukum  Islam:  dari Tekstualis-Rasionalis Sampai
Rekonsiliatif
(Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 113-114. 36 Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1 tahun 1974 (Surabaya: Karya Anda, 1975), hlm. 35.
37 Q.S. al-Baqarah (2): 282.
38 Yahya  Syaif  al-Din  al-Nawawi, Syarah al-‘Arbain  al-Nawawi (Surabaya : al-Miftah,  t.t.), hlm. 71.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Salam,  Izz  al-Din  . Qawa>id  al- Ahka>m  fi>  Mas}a>lih  al-Ana>m. Kairo:  Maktabah  al-Kulliyat  al- Azhariyya>t . Abu  Dawud. Sunan  Abu  Dawud. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952. Abu  Zahrah,  Muhammmad. Us}u>l al-Fiqh. Kairo: Dar al-‘Arabi, 1958.
Asnawi. Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif. Yogyakarta:  Teras,
2012. Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Diponegoro, 2005. Efendi,  Satria. Ushul  Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005.
Al-Ghazali, Abu Hamid . al-Mustas}fa>  min Ilmi  al-Us}u>l. Beirut: Da>r  al- Kutub al-Isla>miyyah.
Hafid,  Ahmad. Meretas  Nalar  Syariah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam  Pengkajian  Hukum  Islam.
Yogyakarta: Teras, 2011.
Hamid  Hasan,  Husain. Naz}ariyyah  al-
Mas}lah}ah  fi  al-Fiqh  al-Isla>mi>.
Kairo: Da>r al-Nahd}ah al-
‘Arabiyyah, 1971.
Mannan,  Abdul. Reformasi  Hukum  Islam di  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006.
Muslehuddin, Muhammad. Filsafat Hukum Islam  dan  Pemikiran  Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum  Islam, terj.  Wahyuni Asmin . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991. Qardhawi, Yusuf. Fiqh Tajdid dan Shahwah  Islamiah, terj.  Idris . Jakarta: Islamuna Press, 2000. Ramli. Muqaranah al-Maz}a>hib  fil  Us}u>l . Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 1999.
Syaif al-Din al-Nawawi, Yahya. Syarah al- ‘Arbain al-Nawawi. Surabaya : al- Miftah, t.t.
Sya’ban,  Zaky  al-Din. Us}u>l  al-Fiqh  al- Isla>mi> . Mesir:  Matba’ah  Dar  al- Ta’lif, 1965.
Al- Sya>t}ibi> . al-Muwa>faqa>t  fi>  Us}u>l  al- Syariah . Beirut:  Libanon:  Dar  al- Marifah, t.t.
Thaib, Hasballah. Elastisitas Hukum Islam. Medan:  Program  Pascasarjana USU, 1999.
Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1 tahun  1974. Surabaya:  Karya Anda, 1975.
Al-Zarqa,  Mustafa  Ahmad. Hukum  Islam dan  Perubahan  Sosial:  Studi Komparatif Delapan Mazhab
Fiqh , terj.  Ade  Dedi  Rohayana. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
Al-Zuh}ayli> ,  Wahbah. Us}u>l al-Fiqh al- Isla>mi> . Beirut:  Dar  al-Fikr  al- Muasir, 1986.