## WAWASAN DAN PERSEPSI GURU BAHASA INDONESIA TERHADAP PROGRAM PENGINTEGRASIAN MATERI ANTI-KKN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

## Sumadi
Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
Abstract:  Teachers have  very strategic role in abolishing corruption,  collusion and nepotism  in  Indonesia  which  has  been  a  level  of  apprehensive.  It  can  be  done because  through  education,  teachers  can  internalize  the  values  of  anti  corruption, collusion and nepotism to the next generation of the nation naturally, programming and systematically. This research aims to reveal the teachers’ vision and perception toward  the  program  of  integrating  anti  corruption,  collusion  and  nepotism  material in the teaching-learning process of Indonesian language. The result of this research can  be  used  as  a  starting  point  in  integrating  the  material  of  anti  corruption, collusion and nepotism in Indonesian teaching-learning process.
Keywords:  vision,  perception,  integrating,  material  anti  corruption,  collusion  and nepotism
Abstrak:  Guru  mempunyai  peran strategis dalam  memberantas  korupsi,  kolusi dan nepotisme  di  Indonesia  yang  sudah  dalam  level  menakutkan.  Hal  ini  sangat memungkinkan untuk dilakukan, karena melalui pendidikan, guru bisa memasukkan nilai-nilai  anti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  kepada  generasi  penerus  secara  alami dan  sistematis.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan wawasan  dan  persepsi  guru  Bahasa  Indonesia  dalam  mengintegrasikan  materi  anti KKN  dalam  proses  belajar  mengajar.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  titik awal  dalam  proses  integrasi  materi  anti  KKN  dalam  proses  belajar  mengajar  di Indonesia.
Kata kunci: wawasan, persepsi, integrasi, materi anti KKN
Korupsi,  kolusi,  dan  nepotimse  (KKN) merupakan masalah besar yang dapat meru- sak tatanan sosial dan dapat merusak sendi- sendi tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena KKN merupakan upaya pihak-pihak  tertentu  untuk  merampas  hak dasar  anggota  masyarakat  lain.  Korupsi merupakan praktik para pejabat negara yang menyalahgunakan  jabatan  mereka  sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuan, dan  gejala  sejenis  lainnya  yang  erat kaitannya dengan kolusi dan nepotisme .
KKN  telah  membudaya  di  Indonesia, bukan  saja  di  era  Orde  Baru,  di  era  penja- jahan  pun  KKN  telah  terjadi.  KKN  adalah penyakit  sosial  yang  membudaya  di  tengah kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Bahkan, budaya korupsi juga merupakan bagian dari “pendidikan  politik”  kolonialis  Belanda yang  diwariskannya  melalui  pendekatan devide  et  impera.  Saat  itu,  raja-raja  di Nusantara  “diajari”  cara  mendapatkan sejumlah  uang  dari  pihak  penjajah  untuk membungkam aspirasi rakyat yang
Sumadi, Wawasan dan Persepsi Guru Bahasa Indonesia | 95 sewaktu-waktu  bisa  menimbulkan  gejolak perlawanan terhadap penguasa koloni.
Di  era  Orba  praktik  KKN  ini  terus berlanjut. Masyarakat dibuai dengan propaganda pembangunan di segala bidang, yang  sekilas  tampak  sebagai  suatu  kema- juan.  Padahal,  hutang  luar  negeri  triliunan membebani  generasi  selanjutnya.  Pem- bangunan  berjalan  di  segala  bidang  dan bersamaan  dengan  itu  juga  marak  praktik korupsi di segala bidang. Dari mulai tingkat atas  hingga  level  terbawah  pemerintahan, “budaya  proyek”  yang  sarat  praktik  KKN menjadi “primadona” yang ditunggu-tunggu para birokat.
Pada era reformasi  yang notabene telah membuka  kran  keterbukaan,  praktik  KKN ini juga masih semarak. Jampidsus Marwan Effendy  mengatakan  bahwa  dalam  kurun lima  tahun  terakhir,  terdapat  lebih  dari 3.000  kasus.  Peningkatan  drastis  justru terjadi  awal  2009  (Januari  s.d.  10  Maret 2009),  yaitu  165  berkas  kasus  korupsi  dari kepolisian masuk ke pengadilan (Jawa Pos, 12  Maret  2009).  Tetapi,  ketika  kasus-kasus korupsi  mulai  dibawa  ke  meja  hijau,  putu- san  pengadilan  terhadap  para  koruptor tersebut  hingga  saat  ini  tidak  pernah memuaskan  masyarakat.  Hukuman  bagi para  koruptor  miliaran  hingga  triliunan rupiah terlalu ringan.
KKN di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan  pemerintahan  saja,  tetapi  juga terjadi  di  lingkungan  swasta,  bahkan  di  du- nia  pendidikan.  KKN  dapat  terjadi  di instansi  mana  pun  demi  kepuasan  pihak- pihak tertentu dengan mengorbankan pihak- pihak  yang  lain.  Dampaknya  adalah    pada penurunan  kepercayaan  publik  terhadap aparat  pemerintahan,  institusi  pengadilan, dan  lebih  jauh  bisa  berakibat  pada  tercip- tanya  sikap  masa  bodoh  terhadap  kasus- kasus  hukum  dan  atau  pranata  sosial lainnya.  Jika  hal  ini  dibiarkan,  pem- bangunan hukum dan pembangunan pranata sosial  yang  lain  dalam  menata  kehidupan yang lebih baik tentu sulit diwujudkan.
Berkaitan  dengan  keadaan  tersebut perlu  dilakukan  berbagai  upaya  agar  KKN yang  dapat  merusak  berbagai  sendi  kehi- dupan  dapat  diminimalisasi,  bahkan  kalau perlu dihapuskan. Pengeroposan budaya dan penciptaan ketidakharmonisan sosial masyarakat  Indonesia  sebagai  akibat  prak- tik-praktik  KKN  tidak  boleh  dibiarkan. Perlu  dilakukan  upaya-upaya  bijak  dan sistematis  agar  KKN  tidak  merajalela  dan terus mengancam harmonisasi sosial masya- rakat kita.
Sebenarnya  pemerintah  telah  berupaya memberantas  KKN  melalui  penerapan  UU Anti-KKN  yang  diimplementasikan  dengan mengusut  kasus-kasus  korupsi  dan  memba- wanya  ke  meja  hijau.  Tetapi,  upaya  itu bukan  satu-satunya  cara  yang  mujarab untuk  memberantas  KKN.  Ada  empat  pilar utama yang menjadi pondasi pemberantasan KKN,  yaitu  peningkatan  kualitas  pendi- dikan,  ekonomi,  politik,  dan  hukum.  Dari keempat  pilar  tersebut  yang  paling  penting adalah  pilar  pendidikan  karena  KKN  pada dasarnya merupakan persoalan “nilai”, yaitu persoalan  baik-buruk,  benar-salah,  tepat- tidak  tepat,  pantas-tidak  pantas,  haram- halal,  dan  seterusnya.  Melalui  pendidikan, nilai-nilai  itu  dapat  ditanamkan  kepada peserta  didik  sejak  dini  yang  diharapkan dapat mempengaruhi perilaku mereka kelak setelah dewasa pada saat menjadi pemimpin bangsa  atau  menjadi  warga  masyarakat. Melalui  penanaman  ”nilai”,  kendali  sese- orang  untuk  tidak  melakukan  KKN  bukan berasal  dari  luar  dirinya,  tetapi  berasal  dari dalam diri sendiri atas dasar kesadaran.
Seiring dengan gagasan tersebut, Provinsi  Jawa  Timur  melalui  Dinas  Pendi- dikan  pada  11  Maret  2009  telah  me- launching  penerapan  pendidikan  anti  KKN menjadi kurikulum pendidikan siswa tingkat  SD/MI,  SLTP/MTs,  dan  SLTA/MA (Jawa  Pos,  12  Maret  2009).  Tujuannya adalah  untuk  menanamkan  nilai-nilai  dan sikap  hidup  anti-KKN  kepada  warga  seko- lah,  menumbuhkan  kebiasaan  berperilaku
96 | BAHASA DAN SENI, Tahun 40, Nomor 1, Februari 2012
anti-KKN,  dan  mengembangkan  kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti-KKN.
Pendidikan  nilai  anti-KKN  sebenarnya tidak  harus  ditanamkan  melalui  mata pelajaran  khusus  yang  dirancang  untuk  tu- juan itu. Ada sejumlah mata pelajaran yang paling  mungkin  disisipi  materi  anti  KKN. Mata  pelajaran  itu  adalah  mata  pelajaran agama,  pendidikan  kewarganegaran,  pendi- dikan  ilmu  sosial,  bahasa  Inggris,  dan bahasa  Indonesia.  Itulah  sebabnya  pene- litian  ini  dilakukan  dengan  fokus  meneliti (1)  wawasan  dan  persepsi  guru  terkait dengan  tujuan  pendidikan  anti-KKN,  (2) wawasan  dan  persepsi  guru  terkait  dengan peran  pendidikan  dalam  program  pembe- rantasan  KKN,  (3)  wawasan  dan  persepsi guru  terkait  dengan  dapat  tidaknya  materi anti-KKN  diintegrasikan  dalam  pembela- jaran bahasa Indonesia, (4) pengakuan guru terkait  dengan  sudah  atau  belum  menerap- kan  program    pengintegrasian  materi  anti- KKN  dalam  pembelajaran  bahasa  Indone- sia,  (5)  pengakuan  guru  terkait  dengan kendala yang dihadapi bagi guru yang telah mengintegrasikan  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia,  (6)  penga- kuan guru tentang piranti pendukung dalam menerapkan program pengintegrasian mate- ri  anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia,  (7)  wawasan  dan  persepsi  guru tentang  KD  yang  potensial  disisipi  materi anti-KKN,  (8)  wasasan  dan  persepsi  guru tentang hal-hal yang harus ada dalam model pengintegrasian  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia,  (9)  wawa- san  dan  persepsi  guru  tentang  perlunya pelatihan  atau  training  dalam  rangka pengimplementasian  model  materi  anti- KKN  dalam  pembelajaran  bahasa  Indone- sia,  dan  (10)  saran,  kesan,  pesan,  atau pendapat  guru  terkait  dengan  program pengintegrasian  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pende- katan  kualitatif.  Hal  ini  didasarkan  pada pertimbangan (1) data penelitian ini diambil dari  setting  alamiah,  (2)  instrumen  kunci penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri,  (3) data  penelitian  ini  berupa  data  lunak  (soft data), bukan angka, yaitu berupa seperangkat  jawaban  dan  penjelasan  guru bahasa  Indonesia  terkait  dengan  program pengintegrasian  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, (4) analisis data  dilakukan  secara  induktif,  (5)  pene- litian  ini  bersifat  deskriptif,  dan  (6)  makna (meaning)  merupakan  perhatian  utama. Penelitian  yang  memiliki  ciri  semacam  itu oleh  Bogdan  dan  Biklen  (1982)  dika- tegorikan sebagai penelitian kualitatif.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  model  alir  yang  diadap- tasi  dari  model  analisis  data  penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman  (1984).  Alur  analisis  data  terdiri atas (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan  simpulan  sementara,  (4)  veri- fikasi  data,  dan  (5)  penarikan  simpulan akhir.
Analisis data dimulai sejak data dikum- pulkan.  Oleh  karena  itu,  bersamaan  dengan pengumpulan  data  dan  segera  setelah  data diperoleh  dilakukan  reduksi  data.  Hasil analisis  pada  tahap  reduksi  data  ini  digu- nakan  sebagai  bahan  penyajian  data. Selanjutnya,  dilakukan  penarikan  kesim- pulan sementara. Sebelum dilakukan penari- kan  kesimpulan  akhir,    dilakukan  kegiatan verifikasi  data.  Dalam  penelitian  ini, verifikasi  data  dilakukan  dengan  ketekunan pengamatan  dan  triangulasi  data.  Verifikasi data  dengan  ketekunan  pengamatan  dila- kukan  dengan  menganalisis  data  secara berulang  untuk  mendapatkan  hasil  analisis yang  sempurna.  Verifikasi  data  dengan triangulasi  dilakukan  dengan  triangulasi sumber  data,  yaitu  mengecek  keabsahan data  yang  sama  dari  sumber  yang  berbeda.
Sumadi, Wawasan dan Persepsi Guru Bahasa Indonesia | 97
Dalam  penelitian  ini,  data  wawasan  dan persepsi  guru  bahasa  Indonesia  terkait dengan  program  pengintegrasian  materi anti-KKN  dalam  pembelajaran  Bahasa Indonesia  itu  dijaring  dari  12  guru  yang mengajar  mata  pelajaran  bahasa  Indonesia di  SMA  kota  Malang.  Setelah  dilakukan verifikasi  data  secara  berulang  dan  tidak lagi  ditemukan  data  baru,  selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

## HASIL PENELITIAN
Sesuai  dengan  fokus  penelitian,  pada bagian  ini  disajikan  hasil  penelitian.  Hasil penelitian selengkapnya disajikan berikut.
Pertama,  berkait  dengan  tujuan  pendi- dikan  anti-KKN  dapat  diketahui  bahwa menurut  para  guru,  tujuan  pendidikan  anti- KKN  ada  delapan.  Kedelapan  tujuan pendidikan itu adalah (1) agar siswa mema- hami  arti  anti-KKN,  dampak  KKN,  cara mencegah  dan  mengendalikan  KKN,  serta terbentuknya  karakter  dan  sikap  mental anti-KKN,  (2)  agar  siswa  memiliki  sifat jujur,  bermoral  dan  berakhlak  mulia, bertanggung jawab, bermartabat, dan memiliki  wawasan  kebangsaan  sejak  dini, (3) agar siswa sebagai penerus bangsa dapat mengatasi  persoalan  terbesar  bangsa,  yaitu merajalelanya  KKN,  (4)  agar  siswa  mema- hami  bahwa  KKN  merupakan  tindakan yang  tidak  terpuji  dan  berdampak  buruk bagi  masyarakat  dan  negara,  (5)  agar  siswa malu  terhadap  diri  sendiri,  masyarakat, negara,  dan  agama  jika  melakukan  KKN, (6)  agar  tertanam  kesadaran  bahwa  pem- berantasan  KKN  bukan  hanya  tanggung jawab  penegak  hukum  saja,  tetapi  juga menjadi  tanggung  jawab  setiap  anak bangsa,  (7)  agar  tercipta  generasi  penerus bangsa  yang  memiliki  kualitas  spiritual, emosional,  dan  intelektual  yang  tinggi sehingga mereka memiliki rasa bersalah dan berdosa  jika  melakukan  KKN,  dan  (8)  agar muncul  pemimpin-pemimpin  bangsa  yang benar-benar amanah.
Kedua,  berkait  dengan  wawasan  dan persepsi  guru  tentang  peran  pendidikan dalam Program Pemberantasan KKN menunjukkan  bahwa  para  guru  optimistis bahwa  pendidikan  mempunyai  peran  yang strategis untuk ikut memberantas KKN.
Ketiga,  berkait  dengan  dapat  tidaknya materi  anti-KKN  diintegrasikan  dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diketahui  bahwa  semua  guru  menyatakan bahwa  materi  anti-KKN  dapat  diintegrasi- kan  dalam  pembelajaran  bahasa  Indonesia. Alasannya  adalah  (1)  pendidikan  merupa- kan  alat  yang  ampuh  untuk  mengasah kepekaan terhadap KKN, (2) dalam pembe- lajaran bahasa Indonesia siswa dilatih untuk memahami  dan  menghayati  wacana  dan dilatih  memberikan  tanggapan  terhadap wacana  tertentu  sehingga  dapat  disisipi topik  anti-KKN,  (3)  mata  pelajaran  bahasa Indonesia  merupakan  mata  pelajaran  yang dinamis    dan  terbuka  sehingga  sangat mungkin disisipi materi anti-KKN, (4) mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib sehingga tujuan penanaman nilai  anti-KKN  akan  terwujud,  dan  (5) masuknya  materi  anti-KKN  akan  memper- kaya  bahan  ajar  mata  pelajaran  bahasa Indonesia.
Keempat,  berkait  dengan  apakah  guru sudah  atau  belum  menerapkan  program pengintegrasian  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diketahui  bahwa  sebagian  guru  telah mengintegrasikan  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia  meskipun belum  terstruktur  dan  sistematis  dan  belum dilaksanakan  secara  eksplisit.  Alasan  guru ini  adalah  (1)  guru  memiliki  peran  ganda, yaitu  pengajar  dan  pendidik  sehingga  guru wajib  membangun  moral,  karakter,  dan kepribadian siswa, (2) guru merasakan bah- wa  KKN  merupakan  praktik  yang  tidak hanya  merugikan  bangsa  dan  negara,  tetapi juga  merupakan  perilaku  biadab,  tidak bermoral,  dan  menyimpang  dari  norma sosial, susila, serta agama, (3) materi pendi-
98 | BAHASA DAN SENI, Tahun 40, Nomor 1, Februari 2012
dikan  anti-KKN  sangat  penting  bagi  siswa untuk  berpikir  masa  depan,  (4)  belum  ada bacaan  yang  secara  khusus  memuat  materi anti-KKN,  (5)  penanaman  nilai  anti-KKN harus  dilakukan  sejak  dini,    (6)  diguna- kannya topik anti-KKN menjadikan pembelajaran  berlangsung  secara  variatif dan tidak membosankan, dan (7) pendidikan merupakan  media  yang  efektif  untuk menanamkan  nilai  anti-KKN  kepada  siswa. Tetapi,  hasil  penelitian  ini  juga  menunjuk- kan  bahwa  masih  ada  guru  yang  belum mengintegrasikan  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia.  Alasan guru ini adalah (1) tidak ada atau belum ada instruksi  dari  atasan,  (2)  belum  ada  juklak dan  juknis  untuk  mengintegrasikan  materi anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia,  (3)  belum  tahu  kalau  ada  pro- gram  pengintegrasian  materi  anti-KKN dalam  pembelajaran  bahasa  Indonesia,  dan (4)  istilah  anti-KKN  tidak  perlu  diekspli- sitkan karena akan mengundang pertanyaan besar  dan  sama  saja  dengan  membuka  aib bangsa dan pemerintah kita sendiri. Kelima,  hasil  penelitian  ini  menun- jukkan  bahwa  kebanyakan  guru  mengalami kendala  dalam  mengintegrasikan  materi pendidikan  anti-KKN  dalam  pembelajaran bahasa  Indonesia.  Kendala  itu  berupa  (1) kesulitan  mendapatkan  teks  yang  sesuai dengan  tingkat  siswa,  (2)  ada  kekhawatiran tersendiri  jika  isi  teks  itu  terlalu  ”tajam”, dan  (3)  sulit  mengategorikan  materi  anti- KKN  karena  di  semua  instansi  pemerin- tahan  terjadi  KKN.  Dalam  penelitian  ini juga  dapat  diketahui  bahwa  ada  sejumlah guru yang tidak menemukan kendala dalam mengintegrasikan  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia.  Mereka menyatakan  bahwa  tidak  ditemukannya kendala  itu  terjadi  karena  (1)  KKN  meru- pakan  fenomena  yang  banyak  terjadi  di lingkungan siswa, (2) siswa pada umumnya sudah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap  KKN,  dan  (3)    materi  tentang
KKN  banyak  dan  mudah  didapatkan  dari berbagai media massa.
Keenam,  hasil  penelitian  ini  menun- jukkan bahwa para guru berpendapat bahwa untuk menerapkan program pengintegrasian materi  pendidikan  anti-KKN  dalam  pembe- lajaran bahasa Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang KKN, permen/per- da,  kurikulum,  silabus,  buku  teks,  bahan pembelajaran dalam bentuk CD, dan rambu- rambu pembelajarannya.
Ketujuh,  berkait  dengan  wawasan  dan persepsi  guru  tentang  KD  yang  potensial disisipi  materi  anti-KKN  dapat  diketahui bahwa  para  guru  menyatakan  bahwa  pada dasarnya  semua  KD  dalam  pembelajaran bahasa  Indonesia  dapat  disisipi  materi  anti- KKN.
Kedelapan, berkait dengan wasasan dan persepsi  guru  tentang  hal-hal  yang  harus ada  dalam  model  pengintegrasian  materi anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia  dapat  diketahui  bahwa  guru berharap agar dalam model pengintegrasian materi pendidikan anti-KKN dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia  harus  ada rumusan  Standar  Kompetensi,  Kompetensi Dasar,  Materi  Pokok,  Tujuan,  Indikator, Model  Pembelajaran  yang  inovatif  dan menyenangkan, gambar, teks, ilustrasi yang menarik,  waktu  penyajian,  serta  pedoman evaluasi.
Kesembilan,  berkait  dengan  wawasan dan persepsi guru tentang perlunya pelatihan  dalam  rangka  pengimplemen- tasian  model  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diketahui  bahwa  para  guru  menganggap perlu  diadakannya  pelatihan  atau  training jika  disediakan  model  pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa  Indonesia  dan  pedoman  pembelaja- rannya.  Alasannya  adalah  (1)  dengan pelatihan itu wawasan guru akan bertambah,  (2)  dapat  ditemukan  formula yang  tepat  dalam  pengintegrasian  materi anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa
Indonesia,  dan  (3)  pelatihan  dapat  digu- nakan  sebagai  upaya  penyamaan  persepsi tentang  tujuan  pendidikan  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia,  model pembelajarannya,  model  evaluasinya,  dan sebagainya.
Terakhir, hasil penelitian ini menunjuk- kan  para  guru  menyatakan  setuju  apabila disusun  model  pengintegrasian  materi  anti- KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena pendidikan anti-KKN dapat menanamkan  sikap  anti-KKN  pada  siswa, melatih  siswa  bertanggung  jawab,  melatih siswa untuk berpikir, bersikap, dan bertindak  secara  objektif,  melatih  siswa untuk  mencintai  dan  menghargai  kejujuran sejak  dini.  Model  pengintegrasian  materi anti-KKN  tersebut  sebaiknya  dilengkapi buku  pedoman  pembelajarannya  sehingga membantu  dan  memudahkan  guru  untuk membelajarkannya. Di samping itu, disaran- kan  agar  program  pendidikan  anti-KKN sebaiknya dilaksanakan secara nasional dan selanjutnya  kalau  bisa  diangkat  menjadi mata pelajaran sendiri.

## PEMBAHASAN
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  seba- gaimana  disajikan  di  atas,  selanjutnya dikemukakan  pembahasan.  Pembahasan hasil  penelitian  selengkapnya  disajikan berikut ini.
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  menurut  para  guru tujuan  pendidikan  anti-KKN  sangat  banyak menunjukkan  bahwa  betapa  kompleksnya masalah  KKN  bagi  kehidupan  masyarakat. Hal  ini  sesuai  dengan  latar  belakang masalah  penelitian  ini.  KKN  itu  sudah membudaya di  Indonesia, bukan saja di era Orde  Baru,  di  era  Orde  Lama  pun  korupsi telah  terjadi.  Bahkan,  pada  Era  Reformasi, praktik KKN ini masih saja semarak.
Meskipun  pemerintah  telah  berupaya memberantas praktik KKN, pada kenyataannya  praktik  KKN  tetap  marak  di
Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penanganan KKN  melalui  jalur  pendidikan,  termasuk melalui  pembelajaran  bahasa  Indonesia, perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Hal  ini  dapat  dipahami  karena  pendidikan merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam pemberantasan  KKN  selain  pilar  ekonomi, politik, dan hukum.
Berkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  para  guru  optimistis bahwa  pendidikan  mempunyai  peran  yang strategis  untuk  ikut  memberantas  KKN menunjukkan bahwa pendidikan merupakan cara  dan  sekaligus  muara  segala  perubahan sosial-budaya  tersebut.  Dalam  jangka  pan- jang pemerintah perlu membuat “Kurikulum  Anti-KKN”  yang  terpisah  dari mata  pelajaran  lainnya,  mandiri,  bukan merupakan bagian dari suatu mata pelajaran tertentu.  Melalui  implementasi  Kurikulum Anti-KKN  ini,  sejak  usia  dini  anak  didik sudah  diajari  bahwa  KKN  itu  wajib dihindari.  Para  siswa  dididik  agar  memiliki pengetahuan dan sikap kritis terhadap KKN serta mempunyai budaya ”malu” melakukan KKN.  Penanaman  nilai-nilai  anti-KKN melalui jalur pendidikan ini tepat dilakukan karena sejak usia 4 tahun sampai usia 20-an tahun para siswa lebih banyak berada dalam lingkungan pendidikan.
Jika  merujuk  UU  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa  “pendi- dikan  diselenggarakan  sebagai  suatu  proses pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta didik  yang  berlangsung  sepanjang  hayat”, pengintegrasian  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia  tidak  dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk  membudayakan  anti-KKN.  Pendi- dikan  merupakan  jalur  yang  sangat  efektif dan efisien sebagai sarana untuk membudayakan  sikap  dan  perilaku  anti- KKN.
Pentingnya  pendidikan  bagi  kemajuan dan  kesejahteraan  manusia  tersebut  telah disadari oleh bangsa Indonesia. Oleh karena
100 | BAHASA DAN SENI, Tahun 40, Nomor 1, Februari 2012
itu, upaya pokok untuk mencerdaskan kehi- dupan  bangsa  dipusatkan  pada  pendidikan. Hal  ini  jelas  tercantum  dalam  Pembukaan UUD  1945  pada  alinea  keempat,  yang menegaskan  bahwa  "Pemerintah    melin- dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah   darah   Indonesia   dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencer- daskan  kehidupan  bangsa."  Bahkan,  Pasal 31  ayat  (1)  Amandemen  UUD  1945  secara tegas mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara  berhak  mendapat  pendidikan".  Hal ini  dikukuhkan  lagi  dalam  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  pada  Pasal  5  ayat  (1) yang  menjelaskan  bahwa  "setiap  warga negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".
Pendidikan dapat dinilai berhasil dalam mencerdaskan  kehidupan bangsa dan memajukan  kebudayaan  nasional  apabila pendidikan  itu  berhasil  membentuk  anak bangsa  yang  cerdas,  berkarakter,  bermoral dan  berkepribadian.  Hal  ini  sejalan  dengan Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang menegaskan  bahwa  tujuan  pendidikan nasional  adalah  untuk  mengembangkan potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta  bertanggung  jawab.  Ini  berarti  bahwa praktik  pendidikan  hendaknya  diarahkan pada pengembangan seluruh potensi manusia secara utuh; melalui keseimbangan olah  hati,  olah  pikir,  olah  rasa,  olah  raga, dan  olah  jiwa.  Dalam  konteks outcome , pendidikan nasional harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan  intelektual  dan  akhlak  mulia secara seimbang.
Pendidikan anti-KKN, sebuah pendeka- tan  afeksi  pendidikan,  adalah  pembelajaran dan  penyesuaian  individu-individu  secara terus-menerus  terhadap  nilai-nilai  budaya
dan  cita-cita  masyarakat; suatu proses  yang mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi  tujuan  hidup  secara  efektif  dan efisien. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 ten- tang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan  bahwa  pendidikan  nasional berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam  teori  pendidikan  terdapat  tiga domain dalam taksonomi tujuan pendidikan. Pertama,  domain  kognitif  yang  mene- kankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi  informasi  yang  telah  dipe- lajari,  mengombinasikan  cara-cara  kreatif, sampai  pada  aspek  mensintesakan  dan mengevaluasi  ide-ide  dan  materi  baru. Kedua,  domain  afektif  yang  menekankan aspek  emosi,  sikap,  apresiasi,  nilai,    atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu.  Ketiga,  domain  psikomotorik  yang menekankan  pada  tujuan  untuk  melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar,  berdagang,  dan  lain-lain.  Ketiga domain  pendidikan  itu  harus  selaras  dan saling  melengkapi.  Tetapi,  kenyataan  me- nunjukkan bahwa hubungan antara perubahan sikap (afektif) dan meningkatnya ilmu  pengetahuan  (kognitif)  berjalan  secara terpisah.  Ada  peserta  didik  yang  aspek kognitif  dan  aspek  psikomotoriknya  ber- kembang dengan baik, tetapi aspek afektifnya  tidak  berkembang  dengan  baik. Orang  yang  demikian  dapat  menjadi  orang yang  pandai,  cakap,  mampu  menjadi pemimpin,  tetapi  dia  menjadi  pemimpin yang  korup,  pandai  mengambil  keuntungan dengan memanfaatkan statusnya atau jabatannya.  Sebaliknya,  ada  individu  yang aspek  afektifnya  berkembang  dengan  baik, tetapi  aspek  kognitif  dan  psikomotoriknya tidak  dapat  berkembang  dengan  baik. Individu  yang  demikian  juga  tidak  dapat menjadi  pemimpin  yang  baik  karena pemimpin  yang  baik  dituntut  untuk  memi-
Sumadi, Wawasan dan Persepsi Guru Bahasa Indonesia | 101 liki kepandaian, kecerdasan, kreativitas, dan sebagainya  untuk  selalu  melakukan  peru- bahan-perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik. Di  sini,  kematangan  afektif  saja  tidak cukup.  SDM  yang  berkualitas  baik  adalah SDM  yang  aspek  kognitif,  afektif,  dan psikomotoriknya  berkembang  secara  baik dan  berfungsi  secara  baik  pula.  SDM  yang demikian  dapat  menjadi  pemimpin  atau pejabat yang pandai, cerdas, kreatif, mampu menjadi teladan karena kepandaian, kecerdasan, dan kreativitasnya dikendalikan oleh  kematangan  afektif  sehingga  dia menjadi  pribadi  yang  tidak  sombong, pribadi  yang  mengerti  hak  dan  kewajiban, pribadi  yang  menjadi  contoh  bagi  orang lain.
Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan yang ideal diperlukan kajian ulang terhadap hakikat pendidikan dengan mencoba mengkritisi format pendidikan saat ini. Ada tiga  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk menciptakan  pendidikan  yang  ideal.  Per- tama,  pendidikan  tidak  dibatasi  hanya sebagai  schooling  belaka.  Dengan  memba- tasi pendidikan sebagai schooling, pendidikan  terasing  dari  kehidupan  yang nyata  dan  masyarakat  terlempar  dari tanggung  jawabnya  dalam  pendidikan. Kedua,  pendidikan  bukan  hanya  untuk mengembangkan intelegensi akademik peserta  didik.  Tujuan  pendidikan  bukan hanya  untuk  menjadikan  peserta  didik menjadi  manusia  yang  terpelajar,  tetapi pendidikan  harus  dapat  menjadikan  peserta didik  menjadi  manusia  yang  berbudaya (educated  and  civilized  human  being). Dengan  demikian,  proses  pendidikan  dapat dirumuskan  sebagai  proses  hominisasi  dan humanisasi  seseorang  yang  berlangsung  di dalam  lingkungan  hidup  keluarga  dan masyarakat  yang  berbudaya,  kini  dan  masa depan.  Ketiga,  pendidikan  adalah  usaha untuk  memberdayakan  manusia.  Manusia yang  berdaya  adalah  manusia  yang  dapat berpikir  kreatif, yang  mandiri, yang produktif,  dan  yang  dapat  membangun
dirinya  dan  masyarakatnya.  Pendidikan yang  demikian  harus  mampu  menjadikan dirinya  sebagai  salah  satu  instrumen perubahan  yang  mampu  melakukan  empo- werment dan transformation bagi masyarakat  melalui  berbagai  program  yang mencerminkan  adanya  inisiatif  perbaikan sosial.  Lewat  pendekatan  ini,  berbagai bentuk patologi sosial yang berupa penyimpangan  praktik-praktik  kehidupan sosial-kemasyarakatan  seperti  korupsi,  ko- lusi,  dan  nepotisme  dapat  dianalisis  dan kemudian dicarikan solusinya. Dalam konteks ini, pendidikan juga perlu dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen. Selain harus  mampu  mentransformasikan  nilai- nilai  moral,  pendidikan  juga  berfungsi melakukan social engineering guna membangun  sosial  kapital  yang  efektif  dan seimbang.
Berkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  menurut  guru  materi anti-KKN  dapat  diintegrasikan  dalam  pem- belajaran bahasa Indonesia dapat menunjukkan  bahwa  para  guru  sudah memahami  hakikat  pembelajaran  bahasa Indonesia.  Sejak  berlakunya  kurikulum 1994  sebenarnya  pembelajaran  bahasa Indonesia  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  komunikatif.  Pembelajaran  ba- hasa dengan pendekatan ini pada hakikatnya diarahkan  untuk  melatih  siswa  agar  mahir berbahasa  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  mereka  dalam  berkomunikasi  yang sesungguhnya.  Hal  ini  didasarkan  pada asumsi  bahwa  fungsi  utama  bahasa  adalah sebagai alat komunikasi.
Konsep  kompetensi  komunikatif  itu diberi  label  istilah  yang  berbeda-beda dengan  makna  yang  sama  atau  hampir sama.  Carroll  (1980)  menggunakan  istilah communicative ‘performance’. Hal ini dapat dipahami  apabila  istilah  itu  diacukan  pada performansi individual dalam situasi tertentu (Weir,1990). Tetapi, apabila mengacu  pada  berbagai  situasi,  komunikasi itu melibatkan competence dan performance
102 | BAHASA DAN SENI, Tahun 40, Nomor 1, Februari 2012
yang  oleh  pengikut  Widdowson  (1983) disebut  capacity  (kapasitas).  Bachman (1990)  menggunakan  istilah  communicative language  ability  yang  mengacu  pada knowledge  atau  competence  dan  kapabilitas menerapkan  kompetensi  bahasa  itu  dalam language  use.  Widdowson  (1978)  memilah performansi  bahasa  menjadi  dua,  yaitu language usage dan language use. Language usage adalah performansi bahasa lepas  konteks,  sedangkan  language  use adalah  performansi  bahasa  untuk  tujuan komunikasi yang sudah barang tentu berada dalam konteks.
Sementara itu, Canale dan Swain (1980) menyatakan bahwa kompetensi komunikatif mencakup (1) kompetensi gramatikal (grammatical  competence),  yaitu  penge- tahuan  seseorang  tentang  kaidah-kaidah gramatika bahasanya, (2) kompetensi sosiolinguistik (sociolinguistic competence), yaitu pengetahuan seseorang tentang kaidah-kaidah  penggunaan  dan  kaidah- kaidah  wacana    dalam  bahasanya,  serta  (3) kompetensi  strategis  (strategic  competen- ce),  yaitu  pengetahuan  seseorang  tentang strategi-strategi  komunikasi  verbal  dan nonverbal dalam bahasanya. Allison  (1999) menyatakan bahwa Canale (1983)
mengubah model teoretis kompetensi komunikasi  itu  menjadi  empat  dimensi, yaitu  kompetensi  linguistik,  kompetensi sosiolinguistik,  kompetensi  kewacanaan, serta  kompetensi  strategis.  Kompetensi sosiolinguistik  mengacu  pada  kompetensi kaidah-kaidah sosiokultural, sedangkan kompetensi  kewacanaan  mengacu  pada kompetensi kaidah-kaidah kohesi dan kohe- rensi.
Bachman  (1990)  menyatakan  bahwa communicative  language  ability  terdiri  atas kompetensi  bahasa  (language  competence), kompetensi  strategis  (strategic  competen- ce), dan mekanisme psikofisiologis (psychophysiological  mechanism).  Kompe- tensi bahasa mencakup kompetensi organisasional  bahasa  yang  terdiri  atas
kompetensi  gramatikal  dan  tekstual,  serta kompetensi  pragmatik  yang  terdiri  atas kompetensi  illocutionary  dan  kompetensi sosiolinguistik.  Kompetensi strategis  berke- naan dengan hal-hal  yang berkaitan dengan pencapaian  tujuan  komunikasi.  Sementara itu, mekanisme psikofisiologis terjadi dalam pengimplementasian  kompetensi.  Kompe- tensi  bahasa  adalah  gabungan  antara pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dipe- roleh  untuk  menerapkan  sistem  bahasa, untuk  menepatkan  makna  ujaran,  untuk mempekerjakan  bahasa  dalam  konteks,  dan untuk menerapkan bahasa pada level di atas kalimat.  Kompetensi  strategis  mengacu pada  pengetahuan  dan  keterampilan  yang lebih  umum  berkaitan  dengan  pencapaian tujuan  komunikasi  yang  efektif.  Sementara itu,  mekanisme  psikofisiologis  mengacu pada  keterampilan  dan  faktor-faktor  yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi yang sesungguhnya.
Hymes (1972) menyatakan bahwa kom- petensi komunikatif  mencakup kemampuan untuk  menggunakan  bahasa  dan  penge- tahuan  yang  mendasari  performansi  bahasa itu.    Sementara  itu,  istilah  kapasitas  (capa- city)  dan  kemampuan  (ability)  untuk menggunakan  bahasa  secara  komunikatif menurut  Widdowson  (1983)  dan  Bachman (1990)  mengacu  pada  kompetensi  (compe- tence)  dan  keterampilan  untuk  menggu- nakan kompetensi itu dalam berbahasa yang sesungguhnya.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  agar  mahir  berkomunikasi,    para siswa  harus  memiliki  sejumlah  subkom- petensi.  Subkompetensi  itu  paling  tidak meliputi  kompetensi  bahasa  (language competence),  kompetensi  sosiolinguistik (sociolinguistic  competence),  kompetensi strategis (strategic competence), serta mekanisme  psikofisiologis  (psychophysio- logical mechanism). Kompetensi-kom- petensi  itu  harus  ditanamkan  pada  siswa dengan cara berlatih berbahasa.
Sumadi, Wawasan dan Persepsi Guru Bahasa Indonesia | 103
Dari  uraian  tentang  hakikat  pembe- lajaran  bahasa  Indonesia  dengan  menggu- nakan pendekatan komunikatif di atas dapat dikemukakan  bahwa  pendidikan  anti-KKN dapat  diintegrasikan  dalam  pembelajaran bahasa  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  pendidikan  anti-KKN  berkaitan dengan  ”isi  dalam  membentuk  sikap  dan peri-laku  anti-KKN”  yang  harus  dita- namkan kepada siswa, sedangkan pembelajaran  bahasa  Indonesia  berkaitan dengan  ”keterampilan-keterampilan”  yang harus dikuasai siswa dalam berbahasa. Pada saat  melatih  siswa  agar  mahir  berbahasa tentu  diperlukan  ”isi”  yang  digunakan dalam  berbahasa  itu.  Dengan  kata  lain, aspek  kemahiran  berbahasa  dan  isi  dalam berbahasa  merupakan  dua  hal  yang  tidak dapat dipisahkan.
Pendidikan  anti-KKN  yang  dilakukan melalui  pembelajaran  bahasa  Indonesia, akan lebih efektif jika dibandingkan dengan cara  yang  lain.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  pendidikan  anti-KKN  yang  dilak- sanakan  melalui  jalur  pembelajaran  bahasa Indonesia  mempunyai  sejumlah  keun- tungan.  Pertama,  pada  saat  mengikuti pembelajaran  bahasa  Indonesia,  para  siswa tidak merasa bahwa mereka didoktrin untuk memiliki  sikap  dan  memiliki  perilaku  anti- KKN  karena  pada  saat  itu  mereka  belajar berbahasa  dengan  tujuan  mahir  berbahasa Indonesia.  Kedua,  para  siswa  masih  berada pada masa peka belajar sehingga penanaman  nilai,  sikap,  dan  perilaku  anti- KKN  masih  berjalan  dengan  baik,  belum terkontaminasi  nilai,  sikap,  dan  perilaku negatif  yang  lain.  Ketiga,  para  siswa  kelak menjadi  pemimpin-pemimpin  masa  depan sehingga  perlu  memiliki  nilai,  sikap,  dan perilaku  anti-KKN  karena  nilai,  sikap,  dan perilaku  anti-KKN  itu  merupakan  pondasi dan benteng untuk tidak ber-KKN.
Betapa  strategisnya  pendidikan  anti- KKN melalui proses pembelajaran, pembelajaran  anti-KKN  harus  dirancang dengan  pendekatan,  metode,  dan  teknik
yang  unggul  agar  pendidikan  anti-KKN berhasil secara lebih maksimal. Penggunaan pendekatan,  metode,  dan  teknik  yang  tepat akan  membuat  pembelajaran  lebih  terarah, menarik,  menyenangkan  sehingga  penana- man  nilai,  sikap,  dan  perilaku  anti-KKN akan berjalan dengan baik pula.
Ada sejumlah pendekatan dalam pembelajaran  yang  selaras  dengan  tujuan pembelajaran  bahasa  dengan  pendekatan komunikatif.  Pada  jenjang  Sekolah  Dasar dikenal  ada  pendekatan  PAKEMI  (Pembe- lajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan dan Inovatif). Pada jenjang SMP dan SLTA dikenal ada CTL (Contextual Teaching and Learning).  Di  samping  itu,  dalam  teori pembelajaran  dikenal  pula  istilah  Quantum Learning.  Apapun  nama  dan  istilah  yang digunakan,  pada  hakikatnya  pendekatan- pendekatan  yang  tepat  untuk  digunakan dalam  pembelajaran  berbahasa  dengan pendekatan  komunikatif  dengan  menginte- grasikan  materi  anti-KKN  harus  memiliki ciri  berikut.  Pertama,  pendekatan  itu menggunakan filosofi konstruktivisme (constructivism).  Pengetahuan  manusia  itu diperoleh  sedikit  demi  sedikit  secara bertahap  dengan  mengalami  sendiri  dalam konteks yang dipelajari. Teori diperoleh dan dikonstruk oleh siswa pada saat mengalami. Teori  yang diperoleh dengan cara demikian akan  lebih  bermakna  bagi  siswa.  Kedua, pendekatan  yang  tepat  digunakan  adalah pendekatan  yang  mengamanatkan  bahwa dalam pembelajaran itu siswalah yang harus aktif.  Tugas  guru  adalah  menciptakan situasi  dan  kondisi  agar  siswa  memperoleh kesempatan  untuk  berlatih  menggunakan bahasa  secara  maksimal.  Ketiga,  pende- katan yang tepat digunakan adalah pendekatan  yang  mengamanatkan  perlunya pembelajaran  yang  menyenangkan.  Dengan suasana  yang  menyenangkan  diharapkan siswa  suka  berlatih  berbahasa,  bukan berlatih  berbahasa  karena  terpaksa.  Dalam pembelajaran  yang  seperti  ini,  penanaman nilai,  sikap,  dan  perilaku  anti-KKN  juga
104 | BAHASA DAN SENI, Tahun 40, Nomor 1, Februari 2012
terjadi  lebih  alamiah.  Keempat,  pendekatan yang  tepat  digunakan  adalah  pendekatan yang  mengamanatkan  perlunya  pembela- jaran  yang  berorientasi  pada  konteks  hidup siswa.  Pembelajaran  yang  baik  adalah pebelajaran  yang  kontekstual.  Kelima, pendekatan  yang  tepat  adalah  pendekatan yang  mengamanatkan  perlunya  manajemen pembelajaran  yang  memungkinkan  terben- tuknya  model  kelas  aktif,  tidak  monoton, banyak  karya  siswa  yang  dipajang,  dan sebagainya.  Untuk  dapat  menciptakan pembelajaran  yang  demikian  diperlukan kreativitas  dan  keberanian  guru  untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif.
Berkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  sebagian  guru  telah mengintegrasikan  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia  meskipun belum  terstruktur  dan  sistematis  dan  belum dilaksanakan  secara  eksplisit  dapat  dike- mukakan  bahwa  sejumlah  guru  itu  diam- diam  menunjukkan  tanggung  jawabnya terhadap  pemberantasan  KKN.  Mereka berusaha  untuk  memberantas  KKN  dengan menyiapkan  calon-calon  pemimpin  bangsa yang  memiliki  landasan  moral  yang  kuat, yaitu  berupa  nilai,  sikap,  dan  perilaku  anti- KKN.  Para  guru  yang  demikian  sadar bahwa  mereka  mempunyai  peran  ganda, yaitu sebagai pendidik dan pengajar. Tetapi, temuan  ini  juga  menunjukkan  bahwa mereka  masih  mempunyai  keraguan  dalam mengintegraskan  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia.  Oleh  kare- na  itu,  perlu  adanya  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  agar  para  guru secara bersama-sama mengintegrasikan materi  anti-KKN  dalam  pembelajaran  yang mereka  lakukan.  Sebenarnya  akan  lebih sempurna  apabila  ada  mata  pelajaran  anti- KKN.  Tetapi,  mengingat  beban  kurikulum yang  sudah  sangat  padat,  mata  pelajaran khusus  anti-KKN  itu  bisa  juga  tidak  perlu diadakan.  Apabila  semua  guru  sudah mengintegrasikan  materi  anti-KKN  dalam
mata  pelajaran  yang  diampunya,  hal  ini tentu  sudah  dapat  memberikan  sumbangan yang  sangat  signifikan  dalam  upaya pemberantasan KKN.
Sementara itu, masih adanya guru  yang belum  mengintegrasikan  materi  anti-KKN dalam  pembelajaran  bahasa  Indonesia menunjukkan  bahwa  dalam  dunia  pendi- dikan  kita  masih  ada  guru  yang  kurang ”berani” dalam mengambil inisiatif tertentu, meskipun inisiatif untuk melakukan inovasi pendidikan. Masih banyak guru yang terlalu pasif,  mengajar  apa  adanya,  mengajar secara  monoton  dan  merasa  sudah  menjadi guru  yang  benar  karena  di  antara  murid- muridnya  ada  yang  menjadi  orang  yang sukses.  Jika  diadakan  penelitian,  guru seperti  ini  diperkirakan  sangat    banyak jumlahnya.  Inilah  yang  menjadi  salah  satu faktor  penyebab  rendahnya  kualitas  pendi- dikan kita.
Berkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan adanya kendala yang dihadapi bagi  guru  yang  telah  mengintegrasikan materi anti-KKN dapat dikemukakan bahwa kesulitan  mendapatkan  teks  yang  sesuai dengan  tingkat  siswa  memang  dapat  terjadi bagi  guru  yang  kurang  kreatif  dan  buta teknologi informasi. Bagi guru yang kreatif, teks yang sesuai dengan tingkat siswa dapat diperoleh  dengan  memanfaatkan  siswa  itu sendiri.  Jika  teks  yang  didapat  terlalu  sulit, guru dapat mengedit sesuai dengan keperluan  pembelajaran.  Bagi  guru  yang ”melek”  teknologi  informasi,  teks  yang berisi materi anti-KKN dapat diperoleh dari internet  yang  mempunyai  jangkauan  yang begitu  luas.  Kesulitan  mendapatkan  teks yang  sesuai  dengan  tingkat  siswa  juga terjadi  jika  managemen  sekolah  kurang peduli terhadap perangkat pembelajaran.
Adanya  kekhawatiran  tersendiri  jika  isi teks itu terlalu ”tajam” menunjukkan bahwa masih  banyak  guru  yang  belum  berani melakukan  inovasi,  apalagi  ivovasi  yang dilakukan guru agak ”tajam”. Hal ini berkait juga  dengan  alasan  ketiga,  yaitu  sulit
Sumadi, Wawasan dan Persepsi Guru Bahasa Indonesia | 105 mengategorikan  materi  anti-KKN  karena  di semua  instansi  pemerintahan  terjadi  KKN. Adanya  guru  yang  kurang  ”berani”  dalam mengambil inisiatif untuk melakukan inovasi  pendidikan  dan  guru  yang  terlalu pasif,    dapat  pula  disebabkan  managemen pendidikan  ”otoriter”  yang  selama  ini berlaku.  Sejak  orde  baru,  peran  guru  selalu dibatasi  oleh  sejumlah  aturan  dengan ”bungkus” politik. Akibatnya ada guru yang masa bodoh dalam rangka mencari ”selamat”  daripada  berbuat  sesuatu  yang berakibat ”nasibnya” terancam. Keadaan ini juga  dapat  disebabkan  kebijakan  kepala sekolah,  pengawas,  atau  kepala  dinas pendidikan  yang  kurang  atau  tidak  mem- buka  diri  terhadap  inovasi  para  guru,  tidak mau  menghargai  sikap  inovatif  guru,  tidak mau  menghargai  karya  kreatif  guru,  dan sebagainya.
Sementara  itu,    adanya  sejumlah  guru yang  tidak  menemukan  kendala  dalam mengintegrasikan  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikemukakan bahwa bagi guru yang kreatif, pengintegrasian  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia  tentu  tidak terlalu  sulit.  Teks  yang  berisi  materi  anti- KKN  dapat  dengan  mudah  diperoleh  dari siswa  karena  fenomena  tentang  KKN memang  dekat  dengan  hidup  siswa.  Jika teks  yang  didapat  terlalu  sulit,  guru  dapat mengedit  sesuai  dengan  keperluan  pembe- lajaran.  Bagi  guru  yang  ”melek”  teknologi informasi, teks yang berisi materi anti-KKN yang  dapat  digunakan  untuk  pembelajaran dapat  diperoleh  dari  internet.  Penginte- grasian  materi  anti-KKN  juga  dengan mudah  dilakukan  guru  yang  sekolahnya memberlakukan  managemen  sekolah  yang peduli  dengan  perangkat  pembelajaran.  Di sinilah diperlukan komitmen para pejabat. Berkait  dengan  pengakuan  guru  yang menyatakan  bahwa  untuk  menerapkan program  pengintegrasian  materi  pendidikan anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia  diperlukan  Undang-Undang  ten-
tang KKN, permen/perda, kurikulum, silabus,  buku  teks,  bahan  pembelajaran dalam  bentuk  CD,  dan  rambu-rambu pembelajarannya menunjukkan bahwa bagai-manapun  program  pengintegrasian materi  anti-KKN  dalam  pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia,  diperlukan  ”payung  hukum”. Payung  hukum    itu  dapat  berupa  undang- undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan menteri,  dan  sebagainya.  Dengan  ”payung hukum”  ini,  para  guru  menjadi  merasa ”aman”,  merasa  ”benar”,  merasa  ”tenang”, dan hal ini tentu akan membantu keberhasilan  pembelajaran.  Dengan  payung hukum  itu,  program  pengintegrasian  materi anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia  dapat  direncanakan  secara  lebih cermat,  dilaksanakan  dengan  lebih  terpro- gram,  dan  dapat  dipastikan  bahwa  program pengintegrasian  materi  anti-KKN  dapat berjalan  dengan  lebih  baik.  Dengan  ”pa- yung  hukum”  ini,  program  pengintegrasian materi  anti-KKN  secara  serentak  dapat dilaksanakan  di  seluruh  jenjang  dan  jenis pendidikan. Dengan gerakan serentak tersebut,  keberhasilan  program  penginte- grasian  materi  anti-KKN  dapat  berjalan secara lebih terencana dan terpadu sehingga diperoleh hasil yang maksimal da optimal.
Berkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa  para  guru menyatakan bahwa  pada  dasarnya  semua  KD  dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat disisipi  materi  anti-KKN  dapat  dikemu- kakan  bahwa  dari  aspek  hakikat  pem- belajaran bahasa, para guru sudah memahami  bahwa  pembelajaran  bahasa Indonesia  dilakukan  dengan  pendekatan komunikatif.  Tujuan  pembelajaran  bahasa adalah  melatih  siswa  agar  mahir  berbahasa yang  mencakup  mahir  memahami  ”isi” wacana  dan  menyampaikan  ”isi”  wacana. Dengan kata lain, ada dua aspek yang tidak dapat  dipisahkan  dalam  berkomunikasi, yaitu  aspek  isi  dan  aspek  bahasa.  Dengan demikian, pengintegrasian materi anti-KKN
106 | BAHASA DAN SENI, Tahun 40, Nomor 1, Februari 2012
dalam  proses  pembelajaran  bahasa  Indo- nesia bukan merupakan hal yang sulit.
Berkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  guru  berharap  agar dalam model pengintegrasian materi pendidikan  anti-KKN  dalam  pembelajaran bahasa  Indonesia  harus  ada  rumusan Standar  Kompetensi,  Kompetensi  Dasar, Materi  Pokok,  Tujuan,  Indikator,  Model Pembelajaran  yang  inovatif  dan  menye- nangkan,  gambar,  teks,  ilustrasi  yang menarik,  waktu  penyajian,  serta  pedoman evaluasi  menunjukkan  bahwa  para  guru memerlukan  panduan  yang  lengkap  dan rinci dalam program pengintegrasian materi anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia.  Panduan  yang  lengkap  dan  rinci itu  penting  paling  tidak  dilihat  dari  dua alasan. Pertama, panduan yang lengkap dan rinci  akan  memudahkan  guru  dalam mengintegrasikan  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia.  Kedua, panduan  yang  lengkap  dan  rinci  itu  dapat menyamakan persepsi guru tentang program pengintegrasian materi anti-KKN dan proses  pembelajarannya.  Dengan  panduan yang lengkap dan rinci menjadikan program pengintegrasian  materi  anti-KKN  ini  dapat dilakukan  secara  serentak  di  berbagai  jenis dan jenjang pendidikan.
Berkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa para guru menganggap perlu  diadakannya  pelatihan  atau  training jika  disediakan  model  pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa  Indonesia  dan  pedoman  pembe- lajarannya  menunjukkan  bahwa  perlu  tidak lanjut  terhadap  program  pengintegrasian materi anti-KKN dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa  para  guru  siap  melaksanakan program  pengintegrasian  materi  anti-KKN dalam  pembelajaran  bahasa  kelak  di kemudian  hari.  Dengan  demikian,  dikem- bangkannya  model  pengintegrasian  materi anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia  dalam  penelitian  ini  benar-benar
bermanfaat,  dapat  dilaksanakan,  dan  tidak akan mengalami kendala yang berarti dalam pelaksanaannya karena para guru sudah siap untuk menyambut dan melaksanakannya.
Berkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  para  guru  menyatakan setuju apabila disusun model pengintegrasian  materi  anti-KKN  dalam pembelajaran  bahasa  Indonesia,  model  itu sebaiknya  dilengkapi  buku  pedoman  pe- mbelajarannya  sehingga  membantu  dan memudahkan guru untuk membela- jarkannya,  serta  program  pendidikan  anti- KKN sebaiknya dilaksanakan secara nasional dan selanjutnya kalau bisa diangkat menjadi  mata  pelajaran  sendiri  menunjuk- kan pentingnya pengintegrasian materi anti- KKN  dalam  pembelajaran  bahasa  Indo- nesia.  Hal  ini  juga  menunjukkan  betapa pentingnya  penanaman  sikap  anti-KKN pada  siswa,  melatih  siswa  bertanggung  ja- wab, melatih siswa untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara objektif, melatih siswa untuk  mencintai  dan  menghargai  kejujuran sejak dini.
Usulan  guru  agar  model  penginte- grasian materi anti-KKN tersebut sebaiknya dilengkapi  buku  pedoman  pembelajarannya menunjukkan  pentingnya  buku  pedoman pembelajaran  agar  para  guru  mudah melaksanakannya.  Di  samping  itu,  adanya saran  guru  agar  program  pendidikan  anti- KKN sebaiknya dilaksanakan secara nasional  dan  kalau  bisa  diangkat  menjadi mata  pelajaran  sendiri  menunjukkan  bahwa para  guru  beranggapan  bahwa  KKN  sudah menjadi  hal  yang  mengkhawairkan  se- hingga  harus  segera  diberantas.  Hal  ini sesuai  dengan  Rilis  yang  dikeluarkan Transparency  International  tahun  2005 yang  menunjukkan  bahwa  posisi  Indonesia tidak  kunjung  naik  kelas  dalam  “kelompok negara  terkorup”.  Padahal  pemerintahan saat  ini  telah  dilengkapi  dengan  berbagai perangkat  peraturan  perundang-undangan seperti  keberadaan  TAP  MPR  XVI  Tahun 1998,  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang
Sumadi, Wawasan dan Persepsi Guru Bahasa Indonesia | 107
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atau UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberanta- san  Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  No.  30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  PP  No.  71  Tahun 2000  tentang  Peran  Serta  Masyarakat  dan Pemberian  Penghargaan  dalam  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Intruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Di  samping  itu,    telah  ada  Komisi  Anti Korupsi (KPK) yang merupakan implemen- tasi  atas  UU  No.  30  Tahun  2003  dan  telah mulai bekerja pada 29 Desember 2003.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  paparan  di  atas  dapat dikemukakan tiga simpulan. Pertama, KKN di  Indonesia  sudah  sampai  pada  taraf  yang sangat  memprihatinkan  sehingga  perlu dilakukan  berbagai  upaya  pemberanta- sannya. Kedua, pendidikan merupakan sara- na yang sangat strategis untuk memberantas KKN  terutama  untuk  generasi  penerus bangsa  ini  karena  melalui  jalur  pendidikan dapat  dilakukan  penanaman  ”nilai-nilai anti-KKN”  secara  alamiah,  terencana, terprogram,  dan  sistematis.  Ketiga,  peneli- tian  tentang  wawasan  dan  persepsi  guru bahasa Indonesia tentang program penginte- grasian  materi  anti-KKN  ini  menunjukkan betapa  pentingnya  pengintegrasian  materi anti-KKN  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia.
Berdasarkan  simpulan  tersebut,  selanj- utnya  diajukan  dua  saran.  Pertama,  perlu disusun buku yang secara khusus menginte- grasikan  materi  anti-KKN  dalam  pembe- lajaran  bahasa  Indonesia  beserta  pedoman pembelajarannya.  Buku  beserta  pedoman pembelajarannya  ini  sangat  penting  agar guru dapat menggunakannya dengan mudah sehingga  penanaman  nilai  anti-KKN  dapat tertanam  pada  diri  siswa  dengan  mudah.
Kedua,  perlu  dilakukan  penelitian  untuk mengetahui  kemungkinan  pengintegrasian materi anti-KKN dalam mata pelajaran yang lain  sehingga  mata  pelajaran  dan  atau  guru yang  terlibat  dalam  pengintegrasian  materi anti-KKN  ini  lebih  banyak.  Jika  penginte- grasian materi anti-KKN ini dilakukan pada beberapa  mata  pelajaran,  kalau  mungkin seluruh  mata  pelajaran,  maka  keberhasilan penanaman  materi  anti-KKN  pada  diri siswa akan lebih optimal.

## DAFTAR RUJUKAN
Allison,  D.  1999.  Language  Testing  &
Evaluation:  An  Introductory  Course.
Singapore: Singapore University Press.
Bachman, L.F.1990.
Fundamental
Considerations  in  Testing.  Oxford: Oxford University Press.
Bogdan,  R.C.  dan  Biklen,  S.K.  1982.
Qualitative  Research  for  Education:  An Introduction  to  Theory  and  Methods. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
Canale, M. dan Swain, M. 1980.
‘Theoretical  basis  of  communicative approaches  to  second  language  teaching and testing’, Aplied Linguistics, I: 1-47.
Canale,  M.  1983.  ‘On  some  dimensions  of language  proficiency’,  in  Oller,  J.W. (ed.),  1983:  Issues  in  Language  Testing Research: 333-342. Rowley, M.A: Newbury House.
Carroll,  B.J.  1980.  Testing  Communicative Performance. Oxford: Pergamon.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2004. Kurikulum  2004:  Standar  Kompetensi. Jakarta:  Pusat  Kurikulum,  Balibang Depdiknas.
Hymes,  D.H.  1972.  ‘On  communicative competence’,  in  Pride,  J.B.  and  Holmes, J. (eds.). 1972. Sociolinguistics: Selected Reading: 269-93.
Intruksi  Presiden  RI  No.  5  Tahun  2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi
Jawa Pos. 12 Maret 2009.
108 | BAHASA DAN SENI, Tahun 40, Nomor 1, Februari 2012
Miles,  M.B.  dan  Huberman,  A.M.  1984. Qualitative  Data  Analysis:  A  Source Book  of  New  Methods.  Beverly  Hills: Sage Publication.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar Isi  untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  23  Tahun  2006  tentang    Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  24  Tahun  2006  tentang  Pelak- sanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  22  Tahun  2006  dan Nomor 23 Tahun 2006.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  71  Tahun  2000  tentang  Peran- serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
TAP  MPR  XVI,  1998  UU  No.  28  Tahun 1999  tentang  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  UU  No.  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang  No.  30  Tahun  2003 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Weir,  C.J.  1990.  Communicative  Language
Testing. New York: Prentice Hall. Widdowson, H.G. 1978. Teaching Language as Communication. Oxford:Oxford University Press
Widdowson,  H.G.  1983.  Learning  Purpose and  Language  Use.  Oxford:Oxford
University Press