## Research Article
Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr)
M.Musa 1* , July Wiarti 2 , Endri 3 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
3 Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji
* musa@law.uir.ac.id

## ABSTRACT
The postulate on legal reasoning in proving elements of sexual offenses  is of paramount importance. Case  Number  46/Pid.B/2022/PN.Pbr  involves  a  sexual  misconduct  case  in  a  higher  education institution  that  resulted  in  acquittal,  as  the  judge  assessed  that  the  prosecutor's  charge  under  the principle of subsidiary liability did not fulfill the elements of the criminal offense. This research aims to investigate the judge's reasoning in applying the doctrine of legal evidence and comprehend the legal rule-breaking impasse of the panel of judges in determining the postulate of the defendant's guilt. The research  adopts  a  normative  research  method.  The  findings  reveal  that  the  judge's  reasoning  in applying the doctrine of legal evidence in the acquittal decision for the sexual misconduct case solely focused  on  examining  testimonial  evidence  from  witnesses  regarding  the  criminal  act.  The  judge disregarded  the  entirety  of  the  scientific-forensic  expert  evidence  as  supporting  facts  for  the  victim's testimony.  The  second  finding  indicates  that  the  cause  of  the  legal  rule-breaking  impasse  in determining  the  postulate  of  the  defendant's  guilt  is  when  the  judge's  legal  reasoning  in  the  sexual misconduct  case  solely  emphasizes  the  visible  boundaries  of  the  defendant's  actual  conduct.  The implication of this restrictive interpretive method is that it fails to establish the hidden causal element of the sexual offense. In conclusion, the research suggests that judges perceive forensic expert evidence as irrelevant in proving sexual misconduct and consider it unnecessary to make legal breakthroughs in determining an acquittal decision.
Keywords: Rule Breaking; Judge's Reasoning; Sexual Offenses; Acquittal Decision.

## ABSTRAK
Postulat terhadap penalaran hukum dalam pembuktian unsur tindak pidana kesusilaan merupakan hal penting. Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr merupakan kasus perbuatan cabul di perguruan tinggi yang  diputus  bebas,  karena  hakim  menilai  pasal  dakwaan  subsidairitas  penuntut  umum  tidak memenuhi unsur tindak pidana. Ada dua tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu mengetahui penalaran hakim  dalam  menerapkan  doktrin  hukum  pembuktian  dan  memahami  kebuntuan  terobosan  hukum ( rule  breaking )  dari  majelis  hakim  dalam  menentukan  postulat  kesalahan  terdakwa.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif.  Temuan  penelitian  dapat  diketahui,  bahwa  penalaran hakim  dalam  menerapkan  doktrin  hukum  pembuktian  pada  putusan  bebas  perkara  perbuatan  cabul, hanya terfokus pada pemeriksaan alat bukti keterangan testimoni para saksi terhadap tindak pidana. Keseluruhan  alat  bukti  keterangan  ahli  yang  bersifat  saintifik-forensik  sebagai  pendukung  fakta keterangan  korban  dikesamping  hakim.  Temuan  kedua,  bahwa  penyebab  dari  kebuntuan  terobosan hukum (rule breaking) dari majelis hakim dalam menentukan postulat kesalahan terdakwa disebabkan ketika hakim melakukan penalaran hukum perbuatan cabul hanya menitikberatkan pada bentuk batas-
batas  perbuatan  nyata  terdakwa.  Implikasi  penalaran  dengan  metode  penafsiran  restriktif  yang  ketat tidak  dapat  menemukan  kausa  unsur  tindak  pidana  perbuatan  cabul  yang  berkarakter  tersembunyi. Kesimpulan  penelitian,  hakim  memandang  keterangan  ahli  forensik  tidak  relevan  dalam  pembuktian perbuatan  cabul,  dan  memandang  tidak  perlu  melakukan  terobosan  hukum  dalam  menentukan putusan bebas.
Kata Kunci : Rule Breaking ; Penalaran Hakim; Perbuatan Cabul; Putusan Bebas.

## A. PENDAHULUAN
Penalaran  hakim  terhadap  pemeriksaan alat bukti sangat menentukan akhir suatu putusan dalam  mengadili  perkara  pidana,  baik  perkara yang  didakwakan  Penuntut  Umum  yang merupakan  perkara  tindak  pidana  umum  seperti tindak  pidana  kekerasan  seksual  maupun  tindak pidana  khusus.  Dalam  ketentuan  Hukum  Acara Pidana  yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 telah menentukan beberapa jenis alat bukti dan  barang  bukti  yang  menjadi  obyek  penalaran hakim  dalam  pemeriksaan  dan  menentukan putusan  terhadap  terdakwa.  Ada  5  (lima)  jenis alat  bukti  yang  diakui  dalam  Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasar Pasal 184 ayat (1) KUHAP,  yaitu  keterangan  saksi,  ahli,  surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari jenis alat bukti  ini  untuk  menentukan  keyakinan  hakim terhadap pembuktian Menurut Eddy O.S. Heariej ada  empat  teori  pembuktian,  yakni positief wettelijk bewiistheorie, conviction intime, conviction  raisonee ,  dan negatief  wettelijk bewijstheorie (Hiariej,  2012).  Teori  pembuktian berdasar  Pasal  183  KUHAP  lebih  cenderung mengikuti corak negatief wettelijk bewijstheorie .
Dari  hasil  pemeriksaan  hubungan  kausal alat  bukti  dan  barang  bukti  terhadap  tindak pidana,  penalaran  hakim  sangat  berperan  untuk mencari  postulat  tindak  pidana  dengan  cara menterjemahkan hubungan kausal alat bukti yang diperiksa  di  persidangan.  Postulat  tersebut menurut Hamberto Avila merupakan norma yang memandu  penerapan  norma  yang  diperuntukan pada  penalar,  sehingga  postulat  itu  dibagi menjadi  postulat  hermeneutik  dan  postulat aplikatif/normatif. Humberto Avila menyatakan: “ In Law,  there  are  hermeneutic  postulates,  whose use  is  required  to  aninternal  and  abstract understanding of the legal order, and which may support  different  alternatives  of  normative application” (Avila, 2007).
Untuk menemukan postulat yang dirumuskan  norma  tindak  pidana,  maka  ada beberapa  langkah-langkah  pemeriksaan  kausa pembuktian  dalam  menentukan  putusan  bebas. Menurut Kenneth J. Vandevelde langkah-langkah yang  dilakukan  hakim  tersebut  adalah (Vandevelde, 2011):
1. Identify the applicable sources of law ;
2. Analyze these sources of law to determine the applicable  rules  of  law  and  the  policies underlying those rules ;
3. Synthesize  the  applicable  rules  of  law  into  a coherent  structure  in  which  the  more  specific rules are grouped under the more general ;
4. Research the available facts;
5. Apply  the  structure  of  rules  to  the  facts to ascertain  the  rights  or  duties  created  by  the facts, using the policies underlying the rules to resolve difficult cases .
Menurut  ketentuan  Pasal  191  ayat  (1) KUHAP,  “Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya,  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan,  maka  terdakwa  diputus  bebas”. Putusan  bebas  yang  ditentukan  hakim  dalam musyawarah  tersebut,  didasarkan  keyakinan dengan bertolak pada kurangnya syarat alat bukti yang ditentukan Pasal 183 KUHAP.
Ketentuan  teoretik  di  atas,  pada  tataran praksis  ditemukan  diskrepansi  ideal  dalam penerapan  konsepsi  tentang  penalaran  hakim dan  pembuktian  untuk  menentukan  putusan bebas. Putusan bebas hakim dalam kasus tindak pidana  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di perguruan  tinggi  yang  diteliti,  merupakan  suatu putusan yang unik karena penalaran hakim dalam pembuktian  terkonsentrasi  pada  testimoni keterangan para saksi.
Penalaran hukum dari putusan bebas yang dijatuhkan  hakim  pada  perkara  kekerasan seksual  No.  No.46/Pid.B/2022/PN  Pbr  tersebut, merupakan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di salah satu Perguruan Tinggi di Provinsi Riau yang locus delictinya sebagaimana dimaksud Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.
Dalam  dakwaan  subsidairitas  Jaksa Penuntut Umum, dengan menggunakan ketentuan Pasal 289 KUHP dan  Pasal 294 ayat (2)  ke-2  KUHP  dan  berikutnya  Pasal  281  ke-2 KUHP.  Namun  ketiga  dakwaan  berlapis  yang didakwakan terhadap terdakwa hakim berkeyakinan  tindak  pidana  tidak  terbukti  dan menjatuhkan  putusan  bebas  terdakwa  dari dakwaan Penuntut Umum.
Menariknya
Putusan Perkara No.46/Pid.B/2022/PN  Pbr  ini  perlunya  dilakukan penelitian, karena putusan bebas yang dilakukan hakim hanya berpegang pada alat bukti testimoni minimum.  Majelis  hakim  mengabaikan  tiga  alat bukti  validasi  saintifik  ahli  yang  merupakan  alat bukti  sah.  Ada    3  (tiga)  alat  bukti  ahli  yakni poligraf,  spikiater  dan  spsikolog,  dan  alat  bukti surat  elektronik  yang  menjadi  alat    bukti  kunci menguatkan  keterangan  korban  dan  sebagai antinomi pengingkaran terdakwa.
Untuk  menguak  kejahatan  seksual  yang terselubung  tersebut,  terobosan  putusan  hakim adalah  penting  dalam  menentukan  putusan. Terobosan  putusan  hakim  sebelumnya  terhadap kasus  sejenis,  pernah  dilakukan  oleh  Hakim Bismar  Siregar.  Putusan  Perkara  No.571/ KS/1980/PN.MDN  dan  No.144/  Pid/  1983/ PT.MDN  pada  tahun  1983,  Bismar  Siregar memformulakan  sebagai  “penipuan  seksual”dan telah menjadi laboratorium hukum yang progresif.
Penelitian  ini  jika  dibandingkan  dengan beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan dengan  perbuatan  cabul  atau  pelecehan
seksualter serta penyelesaiannya, dapat ditemukan  diantaranya  pada  Penelitian  Matthew R. Triplett yang berjudul: Sexual Assault On College Campuses:  Seeking  The  Appropriate  Balance Between  Due  Process  And  Victim  Protection .
Penelitian ini sebatas pelecehan seksual yang terjadi dikampus-kampus di Amerika. Upaya penyelesaian pelecehan seksual yang terjadi diperguruan tinggi di Amerika,  ternyata  penyelesaiannya  hanya  diatasi oleh  Kantor  Hak-Hak  Sipil  Departemen  Pendidikan (Triplett,  2012).  Kemudian  Penelitian  lainnya ditemukan  pada  penelitian  yang  dilakukan  Sarah L.Young  dan  Kimberly  K.Wiley  dengan  berjudul: Erased: Why faculty sexual misconduct is prevalent and  how  we  could  prevent  it .  Temuan  hasil penelitiannya  berdasarkan  survei  di  Amerika, terdapat peningkatan terjadinya pelecehan seksual yang  dilakukan  pihak    dosen  di  fakultas. Setidaknya  13%  perempuan  di  dunia  akademik mengalami  pelecehan  seksual  oleh  anggota fakultas.  Hal  ini  terjadi  disebabkan  kekuasaan yang  tidak  seimbang  antara  mahasiswa  dan dosen, kerentanan mahasiswa yang dieksploitasi, serta  kurangnya  mekanisme  pengawasan  yang efektif.  Pelaku  pelecehan  dilindungi  oleh perlindungan institusi yang menjadi celah hukum, karena  adanya  perlindungan  universitas  dari tanggung  jawab  hukum  (Young,  &  Wiley,  2021). Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  di  Malaysia oleh  Syarifah  Nuridah  Aishah  Syed  Nong  dan Asiah  Bidin  beserta  kawan  kawan,  bahwa mahasiswa  universitas  terpapar  pelecehan seksual,  ada  sebanyak  14,2  persen  korban
pelecehan  seksual  terjadi  di  kampus  dan  pelaku tidak  dikenai  sanksi.  Penelitian  ini  menyarankan agar  universitas  menyediakan  kebijakan  khusus untuk  menangani  masalah  tersebut  dengan efisien  dan  efektif  (Nong  dkk,  2013).  Hasil penelitian  berikutnya  yang  dilakukan  oleh  team peneliti dari Wayne State University , bahwa satu dari sepuluh mahasiswi program pascasarjana di universitas  riset  utama  melaporkan  mengalami pelecehan  seksual  oleh  anggota  fakultas. Penelitian  ini  temuannya  hanya  sebatas mendapatkan  data  terkomprehensif  untuk mencatat dan menganalisis kasus-kasus pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  fakultas,  yang temuannya  dalam  penelitian    tidak  ada  suatu penangan  yang  tuntas  dari  pihak  fakultas (Cantalupo,  &  Kidder,  2018).  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  Griffin  dkk,  dengan tema Campus  sexual  violence  elimination  act: Saving  lives  or  saving  face? ,  satu  diantara kesimpulannya  bahwa  kepatuhan  perguruan tinggi  terhadap  penerapan  pendidikan  batas- batas  kekerasan  seksual  yang  ditentukan undang-undang,  serta  mengkaji  jenis  program yang  diadakan  perguruan  tinggi  dalam pencegahan  kekerasan  seksual  di  perguruan tinggi. Hasil penelitiannya hanya 11% yang patuh menerapkan  dalam  regulasi  di  perguruan  tinggi tentang  keriteria  kekerasan  seksual  diperguruan tinggi (Griffin dkk, 2017).
Selain  beberapa  temuan  penelitian  yang dipublis  pada  jurnal  internasional,  penulis  juga menemukan beberapa penelitian yang
dilakukan  di  Indonesia,  diantaranya  Penelitian Rosalia  Dika  Agustanti,  hasil  penelitiannya terhadap  putusan  bebas  perkara  perbuatan cabul.  Putusan  bebas  disebabkan  sikap perbuatan  terdakwa  yang  menarik  tangan korban  belum  disebut  perbuatan  cabul walaupun  terbukti  tindakan  tersebut  disertai ucapan hasrat birahi kepada korban (Agustanti, 2020).  Kemudian  untuk  memperluas  unsur perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dikategorikan perbuatan  pelecehan  seksual,  telah  ditemukan pada  penelitian  sebelumnya  tentang  konsep atau  gagasan  dari  perluasan  perbuatan pelecehan seksual dalam KUHP Nasional yang memperluas  konsep  dan  ruang  lingkup  bentuk terepelecehan  seksual  terhadap  wanita (Widayati,  2018).  Sementara  dalam  temuan penelitian Hwian Christianto di Madura terhadap beberapa  kasus  pelecehan  seksual  di Bangkalan  Madura  menunjukkan  adanya perbedaan  cara  pandang  dan  pertimbangan hakim  yang  akhirnya  berujung  pada  putusan yang  berbeda.  Kajian  penelitian  tersebut menilai  sejauh  mana  hakim  telah  melakukan pemahaman  nilai  kesusilaan  masyarakat Bangkalan  Madura  dan  dapat  dinyatakan sebagai  pelecehan  seksual  (Christianto,  2016). Penelitian  putusan  bebas  terhadap  pelecehan seksual lainnya menyimpulkan, bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah. Dasar putusan bebas  didasarkan  fakta  yang  terungkap  di persidangan  tidak  didukung  alat  bukti
keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan terdakwa.  Namun  penelitian  ini  tidak menemukan  pemeriksaan  alat  bukti  forensik sebagai  bukti  saintifik  (Febrianti,  Samsudi,  & Nurhayati,  2013).  Penelitian  lainnya  yang berfokus  pada  perlindungan  hukum  terhadap korban  pelecehan    seksual,  ditemukan  pada penelitian  Paradiaz  dan  Soponyono.  Satu diantara  kesimpulannya  hambatan  penegakan hukum  terkait  dengan  pelecehan  seksual, disebabkan  praktik  penerapan  hukum  kasus kekerasan  seksual  di  Indonesia  adanya hambatan  regulasi.  Penegak  hukum  tidak menerapkan  atau  menjalankan  regulasi  secara tepat (Paradiaz, & Soponyono, 2022). Demikian pula  penelitian  yang  berfokus  pada  Analisis tentang perlindungan hukum  terhadap  korban kekerasan seksual  dalam rangka  mewujudkan keadilan  restoratif. Hasil penelitiannya dampak terhadap  korban  kekersan  seksual  selama proses  persidangan  yang  dirasakan  korban berupa  penderitaan    ganda    yakni  penderitaan fisik,  psikis,  dan sosial sejak pra  persidangan, selama    persidangan    dan  pasca    persidangan (Wadjo, & Saimima,   2020).
Perbedaan  mendasar  dari  karakteristik penelitian  para  penulis  di  atas,  bahwa kebaharuan  dari  penelitian  yang  penulis  lakukan adalah  temuan  tentang  penyelesaian  dugaan pelecehan  seksual  di  perguruan  tinggi  dengan menggunakan sarana proses peradilan. Penelitian  ini  menekankan  pada    rule  breaking dari  penalaran  hakim  menentukan  fungsi  alat
bukti  saintifik  terhadap  pemeriksaan  terdakwa dari dugaan perbuatan pelecehan seksual.
Kebaharuan (state of the art) dari penelitian yang dilakukan jika dibandingkan dengan temuan dari  hasil  penelitian  terdahulu,  memiliki  novelti tersendiri yang belum ada kajian dari para peneliti sebelumnya  pada  kasus  sejenis.  Sasaran  inti tulisan  dari  peneliti  adalah  menggambarkan ketidakkuasaan  hakim  melakukan  rule  breaking terkait  bukti  saintifik  dalam  mencari  kebenaran terjadinya suatu tindak pidana.
Kedudukan  hakim  sangat  sentral  dalam menilai  pembuktian  tindak  pidana  kesusilaan, karena  sifat  dan  polan  kejahatan  ini  sangat tertutup. Untuk itu dibutuhkan seni dan ketajaman intuisi  bernalar  hakim  secara  sistematis  dalam melakukan  terobosan  hukum,  sehingga  putusan hakim  dapat  menciptakan  keadilan  substantif. Sidik  Sunaryo  menegaskan  “Tidak  sistematisnya pola  pikir  dari  hakim  dalam  bernalar mencerminkan  pemahaman  tipologi  hukum  para hakim  itu  sendiri  dalam  membuat  putusan” (Sunaryo, 2010).
Dari  putusan  bebas  hakim  terkait  dengan irisan  minimum  alat  bukti  terhadap  perbuatan cabul ini, maka ada dua hal yang menjadi tujuan penelitian. Pertama: untuk mengetahui penalaran hakim  dalam  menerapkan  doktrin  hukum pembuktian  pada  putusan  bebas  dalam  perkara Nomor46/  Pid.B/2022/PN.Pbr.  Kedua  untuk memahami  kebuntuan  trobosan  hukum  (rule breaking) majelis hakim dalam menentukan irisan
alat  bukti  tehadap  postulat  kesalahan  terdakwa pada Perkara Nomor46/ Pid.B/2022/PN.Pbr.

## B. METODE PENELITIAN
Metodelogi  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  hukum  normatif, dengan  pendekatan  kajian  terhadap  dokumen putusan  pengadilan.  Melakukan  telaah  secara normatif  terhadap  pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Nomor 46/ Pid.B/ 2022/ PN. Pbr, yang dianalisis secara induktif menghubungkan  kasus  terhadap  teori-teori hukum pada sistem hukum pidana.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator    postulat  penalaran  hakim terhadap  kurangnya  alat  bukti  pada  putusan bebas  dalam  perkara  perbuatan  cabul  di perguruan tinggi Nomor 46/ Pid.B/2022/ PN.Pbr., maka  bahasan  dilakukan  dengan  pendekatan analisis  terhadap  dakwakan  Penuntut  Umum tentang  pembuktian  perbuatan  cabul  dan reasoning hakim terhadap alat bukti saintifik.
1. Penalaran  hakim  pada  penerapan  doktrin hukum  pembuktian  dalam  putusan  bebas perbuatan cabul
Secara umum perbuatan cabul merupakan tindakan  yang  tergolong  kekerasan  seksual, sebagaimana dirumuskan kembali dalam Naskah Akademis  UU  TPKS  yang  mengelompokan  tiga jenis  kekerasan  seksual  yang  ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan sebelum  lahirnya  undang-undang  tersebut.
Kategori  jenis  kekersan  seksual    tersebut termasuk  di  dalamnya  adalah  perkosaan, eksploitasi  sesksual,  dan  perdagangan  orang walaupun  tidak  spesifik  menyebutkan  untuk tujuan  seksual  (Pohlman,  2017).  Dalam  laporan Komnas  Perempuan  bahwa  perkembangan ketiga  jenis  kekerasan  seksual  tersebut  dapat diidentifikasikan  perkembangannya  menjadi  15 jenis  kekerasan  seksual  (Komnas  Perempuan, 2013),  antara  lain  yaitu:  1)  Perkosaan;  2) Intimidasi  Seksual  termasuk  Ancaman  atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk  Tujuan  Seksual;  6)  Prostitusi  Paksa;  7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk  cerai  gantung;  9)  Pemaksaan Kehamilan;  10)  Pemaksaan  Aborsi;  11) Pemaksaan  kontrasepsi  dan  sterilisasi;  12) Penyiksaan  Seksual;  13)  Penghukuman  tidak manusiawi  dan  bernuansa  seksual;  14)  Praktik tradisi  bernuansa  seksual  yang  membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Control seksual,  termasuk  lewat  aturan  diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
Beberapa jenis batasan konsep kekerasan seksual  tersebut,  di  dalam  ketentuan  KUHP sebagaimana  yang  dijadikan  dasar  dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam  perkara  perbuatan cabul  yang  didakwakan  hanya  menggunakan instrumen  norma  KUHP.  Jeratan  pasal  dakwaan Penuntut  Umum  tersebut  dapat  dilihat  pada dakwaan  subsidairitas  yang  menerapkan  Pasal 289  KUHP,    Pasal  294  ayat  (2)  ke-2  KUHP  dan
Pasal  281  ke-2  KUHP  sebagai  operator  norma dakwaan  perbuatan  cabul  terdakwa.  Klasifikasi dakwaan dari Perkara Nomor
46/Pid.B/2022/PN.Pbr.  pada  dakwaan  primair Pasal 289 KUHP, subyek norma dalam pasal ini ditujukan kepada orang (naturlijk person) dengan operator  norma  berupa  larangan  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan    memaksa orang,  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan cabul.  Dakwaan  subsidair  dengan  menggunakan Pasal  294  ayat  (2)  ke-2  KUHP,  secara  spesifik mempersempit  batasan  keriteria  subyek  norma, yaitu  antara  lain  oleh  guru,  ditempat  pendidikan. Operator norma Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP ini terbatas  pada  larangan  (verbod)  yang  lebih spesifik  yaitu,  melakukan  perbuatan  cabul. Dakwaan  lebih  subsidair  Penuntut  Umum menggunakan  Pasal  281  ke  2  KUHP,  rumusan adresat subyek normanya naurlijk person seperti pasal  dakwaan  primair,  namun  operator normanya  berupa  larangan  dengan  sengaja didepan  orang  lain  bertentangan  dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.
Ketiga  struktur  norma  yang  diskemakan penuntut umum dalam pasal dakwaan, bertujuan untuk  menjerat  perbuatan  terdakwa  berdasar fakta  yang  ditemukan  dalam  pembuktian dipersidangan.  Subjek  norma  dalam  dakwaan dengan  jelas  menempatkan  terdakwa  SyH sebagai  pelaku. Pembuktian terhadap perbuatan yang  ditentukan  ketiga  operator  norma  (Pasal 289,  294  ayat  (2)  ke-2  dan  Pasal  281  ke-2 KUHP),  yang  ditujukan  kepada  SyH  melakukan
perbuatan  memaksa  korban  Mn  untuk  dicabuli atau  bertentangan  dengan  kehendak  korban, menurut  hakim  tidak  terbukti  dalam  pembuktian dipersidangan.
Fakta  perbuatan    terdakwa  yang  diuji dalam pembuktian dipersidangan, ketika terdakwa  memberikan  bimbingan  penulisan proposal skripsi pada korban Mn tidak ada berniat melakukan  perbuatan  yang  masuk  kategori perbuatan cabul. Pembuktian fakta dipersidangan disandarkan  pada  keterangan  para  saksi  dan para  ahli,  merupakan  suatu  usaha    memaknai secara  hermeneutik  tentang  pernyataan  korban versus  sanggahan  terdakwa.  Untuk  itu  menurut Anthon  F.  Susanto  hermeneutika  dalam menyelami kandungan makna literal, maka hakim secara  hermeneunetik    berkewajiban  menggali makna dengan mempertimbangkan horizon yang melingkupi  teks  yang  dalam  kasus  ini  adalah pernyataan  korban  dan  sanggahan  terdakwa sebagai teks  (Susanto, & Cardidi, 2021).
Secara  ringkas  inti  perbuatan  terdakwa yang  diterangkan  korban  pada  ketiga  pasal dakwaan penuntut umum adalah:
1. Terdakwa  ketika  memberikan  bimbingan proposal  skripsi  terhadap  korban  dilakukan diruangan  terdakwa  tampa  ditemani  orang lain.
2. Dalam  melakukan  bimbingan  terdakwa menanyakan  perihal  pribadi  dan  keluarga korban, dan korban menceritakan keadaannya sambil menangis.
3. Korban  yang  mengungkapkan  keadaannya dengan menangis, ditanggapi terdkwa dengan kata-kata “ I love you ” serta meragakan kedua jari tangan kiri dan kanan berbentuk hati (love) sambil  mendekatkan  badan  kehadapan korban.
4. Terdakwa menyuruh korban minum air mineral yang ada dimeja terdakwa.
5. Terdakwa  memeriksa  proposal  korban  dan menyatakan cukup sekali bimbingan saja;
6. Selesai  bimbingan  korban  pamit  dengan menyatakan ingin salim (jabat tangan), namun terdakwa  menanggapi  dengan  kata-kata  “ lebih dari salim juga boleh”;
7. Ketika  korban  memegang  tangan  terdakwa dan  menempelkan  pada  pipi  kanannya, terdakwa memegang dan menarik kedua bahu korban dan merapatkannya kebadan terdakwa.
8. Terdakwa memegang muka dan mencium pipi kiri dan kening korban.
9. Terdakwa    meminta  untuk  mencium  bibir, korban menolak dan terdakwa tidak memaksa dengan  mengatakan  “ya  tidak  apa-apa  jika tidak bersedia”;
10. Korban  keluar  ruangan  dengan  merasa ketakutan dan tergesa-gesa.
11. Korban  melaporkan  hal  itu  kepada  ketua jurusan;
12. Beberapa  hari  setelah  kejadian  terdakwa  ada mengirim  pesan  kepada  korban,  yang  intinya ingin  berjumpa  korban  dan  jangan  salah
menterjemahkan  sebab  korban  dianggap terdakwa sebagai anak sendiri.
Ketiga struktur norma pasal dakwaan yang dihubungkan  terhadap  fakta  dan  diuji  dalam pembuktian  di  persidangan.  Mendengarkan keterangan saksi-saksi a charge dan ade charge, keterangan  ahli  beserta  surat  hasil  pemeriksaan saintifik  dari  ahli,  keterangan  terdakwa  dan barang  bukti.  Penuntut  Umum  menghadirkan  16 orang  saksi,  dan  7  orang  ahli,  sementara  itu terdakwa menghadirkan 2  orang ahli dan  korban mengajukan  permohonan  restitusi  kepada Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK).  Barang  bukti  yang  diperiksa  saat pemeriksaan  pembuktian,  berupa  kartu  danda mahasiswa, baju kaos dan celana panjang jeans milik  korban,  proposal  skripsi,  dua  unit Handphone  dan  dua  kartu  SIM  (subscriber identity module) milik terdakwa dan korban.
Semua  poin  keterangan  korban  dalam pemeriksaan  dipersidangan  dibantah  terdakwa, dengan  menegasikan  keterangan  itu  hanyalah merupakan suatu rekayasa dan  keterangan yang tidak benar. Keteranga korban dan penyangkalan terdakwa  tersebut,  ketika  dikaitkan  terhadap keterangan  para  saksi  dan  ahli,  adalah merupakan  kunci  majelis  hakim  dalam menentukan putusan bebas.
Sebagaimana  ditentukan  KUHAP  lima  (5) jenis alat bukti yang disebtkan Pasal 184 adalah mempunyai derajat yang sama. Maka kedudukan keterangan ahli sebagai alat  bukti mempunyai 2 (dua)  kemungkinan,        yakni        bisa        sebagai
alat        bukti  keterangan  ahli  dan  alat  bukti  surat yang diterangkan berdasar hasil pemeriksaan ahli yang  dimintakan  tahap  penyidikan.  Dengan demikian  kedua  alat  bukti  yang  saling menguatkan  dapat  dinilai  dalam  tahap pembuktian disidang pengadilan (Alamri, 2017).
Berdasarkan  fakta  dipersidangan  pada perkara ini, keterangan para ahli dikesampingkan dalam  pembuktian  dan  menjadi  pertimbangan kuat majelis hakim dalam menjatuhkan   putusan bebas  disebabkan  keterangan  para  saksi keseluruhan  bersifat  testimoni.  Keterangan  yang tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi yang sah menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP.
Testimoni  yang  diterangkan  para  saksi secara keseluruhan, sejak korban akan menemui pelaku  hingga  pasca  indikasi  terjadinya kekerasan  seksual.  Keterangan  para  saksi  yang dihadirkan  dimuka  persidangan  walaupun dibawah  sumpah,  tidak  memenuhi  nilai  sebagai keterangan  saksi.  Menurut  Yahya  Harahap, syarat sah dan bernilai sebagai keterangan saksi dalam  ketentuan  Pasal  85  KUHAP  yang diterangkan  dimuka  persidangan,  terkait  yang dilihat,  didengar,  atau  yang  dialami  sendiri  dan alasan  dari  pengetahuannya  terhadap  hal tersebut (Harahap, 2006).
Dengan  sedemikian  sulitnya  pembuktian dalam hal tindak pidana perbuatan cabul ataupun pelecehan  seksual,  disebabkan  jenis  kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP yang lingkupnya sedemikian  sempit.  Pembatasan  kategori perbuatan  yang  bersifat  restriktif  perumusannya
pada  norma,  dalam  praktik  penegakan  hukum perbuatan tersebut menjadi sulit untuk dibuktikan (Nurisman, 2022).
Sentral  pembuktian  yang  penentukan pertimbangan  majelis  hakim,  selain  keterangan para  saksi  dalam  perkara  ini  hakim mengenyampingkan  alat  bukti  keterangan  para ahli.  Implikasi    dari  pengenyampingan  bukti saintifik tersebut berpengaruh terhadap putusan.
Secara  filosofis  pentingnya  kehadiran  ahli untuk  menerangkan  hasil  pemeriksaannya  untuk menjadi  pendapat  yang  diterangkan  ahli dipersidangan,  disebabkan  pada  kasus-kasus tertentu  alat  bukti  lain  tidak  dapat  dengan sempurna  menjelaskan  realitas  yang  didengar atau yang dilihat maupun yang dialaminya. Maka kedudukan  hasil  pemeriksaan  saintifik  berbasis ilmu pengetahuan ahli terhadap suatu obyek yang dianalisisnya  secara  laboratoris,  menjadi  kunci penentu  untuk  dihubungkan  terhadap  alat  bukti lainnya.  Persoalan  pembuktian  pelecehan  atau perbuatan cabul ini jika dikaitkan dengan konsep nilai  moralitas  sebagaimana  diutarakan  Imran Rosyadi  dan  Syamsul  Fathoni,  bahwa  dalam penegakan  hukum  oleh  hakim  maka  korelasi hukum  dan  moral  menjadi  landasan  dasar  dari relasi  fungsional  resiprokal.,  menjadi  sumber instrumen  evaluatif  kaidah  hukum  dan  sumber rujukan justifikasi bagi hakim (Rosyadi, & Fathoni, 2022).
Demikian  pula  arti  penting  relasi  ilmu pengetahuan  yang  saintifik  untuk  menjelaskan fakta  pembuktian  sebagai  rujukan  hakim,  secara
filosofis  posisi  ahli  yang  ditempatkan  dalam kelompok  alat  bukti  pada  KUHAP  adalah  suatu hal yang penting untuk mengungkap perkembangan kejahatan. Jauh sebelum lahirnya KUHAP,  Undang-Undang  Mahkamah  Agung  No. 1  Tahun  1950  telah  merumuskan  pentingnya keterangan  ahli berbasis ilmu pengetahun dalam menjelaskan persoalan dalam pembuktian. Pasal 82  Undang-Undang  No.1  Tahun  1950  tersebut menurut M.Karyadi bahwa keterangan ahli berarti pendapat  orang  itu  yang  diberitahukan  dalam sidang  tentang  yang  diketahui  masyarakat  ilmu pengetahuan  terhadap  soal  yang  dimintakan pendapatnya (Biloro, 2018)
Dalam  penguatan  pembuktian,  Penuntut Umum  telah  menghadirkan  tujuh  ahli  yang berbeda  diantaranya  psikolog,  psikianter,  ahli poligraf  dan ahli  bahasa.  Dengan  dihadirkannya para ahli oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti yang  sah,  nilai  keterangannya  diharapkan  dapat mendukung  bukti  hasil  pemeriksaan  forensik- saintifik  untuk  menjelaskan  keadaan  korban versus  sangkalan  terdakwa  dalam  memperkuat testimoni.
Upaya-upaya  Penuntut  Umum  tersebut sebagai  suatu  upaya  kewajiban  pembebanan pembuktian.  Sikap  tersebut  sejalan  dengan pandangan Fernando M. Manullang bahwa dalam pandangan positivisme hukum, untuk memahami isi  undang-undang  yang  memang  tidak  mudah untuk  diselami  akibatnya  mereka  (penegak hukum)  harus  menyerahkan  kepada  beberapa
orang  untuk  membantu  memahami  isi  undang- undang yang diterapkan (Manullang, 2015).
Pada prinsipnya hukum acara pidana untuk diterapkan  harus  berpegang  pada  asas  yang dikandungnya.  Asas  lex  scripta,  lex  certa  dan asas  lex  stricta.  Penerapan  asas  lex  stricta  ini dalam hukum acara pidana untuk menerapkannya  dapat  dilakukan  penafsiran secara  restriktif.  Menurut  Eddy  Hiariej  bahwa prinsip  legisme  dalam  penafsiran  hukum  pada penerapan  hukum  acara  pidana  adalah  penting, namun  harus  tetap  berpegang  teguh  pada peraturan,  tata  cara  atau  penalaran  hukum menjadi  sangat  penting  dalam  hukum  acara pidana (Hiariej, 2012).
Untuk membantu memahami dan menerangkan  irisan  fakta  terhadap  kekuatan pembuktian  pada  perkara  perbuatan  cabul, merupakan  tipikal  tindak  pidana  yang  berprilaku tersembunyi.  Untuk  menguak  tabir  kebenaran tidak  dapat  semata  diukur  dengan  kebenaran bukti  kesaksian.  Dengan  demikian  keterangan ahli  yang  bersifat  saintifik  memberikan  peran penting  untuk  menjadi  dasar  pertimbangan putusan  hakim.    Menurut    Abdullah  bahwa keterangan  ahli  sangat  diperlukan  apabila menyangkut ilmu pengetahuan lain di luar bidang hukum (Abdullah, 2008).
Dalam  pemeriksaan  Perkara  Nomor46/ Pid.B/2022/PN.Pbr  ini,  ahli  psikolog  dalam pemeriksaan  telah  menguatkan  keterangannya terhadap hasil pemeriksaan forensik. Konsentrasi pemeriksaan  psikilogis  secara  mendalam
ditujukan  kepada  pelaku  dan  korban.  Hasil pengungkapan  dari  pemeriksaan  forensik didasarkan  pada  kecerdasan  berpikir,  memori, afeksi  (perasaan  kasih  sayang)  serta  prilaku (behaviour) korban dan pelaku.
Kesimpulan  para  Psikolog  berdasar observasi  dan  wawancara,  bahwa    keadaan  diri korban  memiliki  kapasitas  dan  kompetensi terhadap  keterangan  dari  kejadian  serta  dampak psikologis  diri  korban.  Karena  korban  memiliki kompetensi  untuk  mengutarakan,  sehingga keterangannya dapat dipertangungjawabkan.
Penjelasan  psikolog  terhadap  hasil pemeriksaan  yang  dilakukan,  secara  saintifik menggunakan  alat  ukur  dalam  kaidah  psikologi. Korban  mengalami  depresi  berat,  putus  asa  dan rasa  ketakutan.  Hasil  pemeriksaan  terhadap korban dapat diketahui, korban kecil kemungkinan berbohong (tingkat kebohongannya rendah) dari keterangan yang terjadi pada dirinya.
Selain  pemeriksaan  terhadap  kepribadian korban,  Penjelasan  psikolog  lainnya  juga  telah melakukan  pemeriksaan  kepribadian  terdakwa. Hasil  observasi  dan  wawancara  tentang kecerdasan,  kepribadian  bersifat  terstruktur. Terdakwa dalam memberikan keterangan bersifat tertutup  (hanya  menerangkan  yang  baik-baik saja), hal diluar itu tidak dimunculkan kepada ahli.
Simpulan  ahli  bahwa  terdakwa  kurang terbuka,  berusaha  menyembunyikan.  Ketika dilakukan  rekonstruksi  kurang  tenang  dan memotong  perkataan  saksi,  merupakan  indikasi adanya kehawatiran keterangan saksi yang tidak
dikehendaki  terdakwa.  Untuk  melakukan  cross- check  ketertutupan  tersebut  direkomendasikan untuk  dilakukan    pemeriksaan  ahli  dibidang  ilmu lainnya (ahli poligraf).
Hasil  pemeriksaan  ahli  poligraf  dalam menguji  kejujuran  keterangan  yang  disampaikan terdakwa,  dilakukan  tiga  tahap,  pre-tes,  tes  dan post-tes  berupa  sensor  pernafasan  dada,  perut dan  pemasangan  radiospaskuler  pada  jari-jari subyek  serta  melakukan  pertanyaan.  Simpulan hasil  pemeriksaan  poligraf  dari  ahli,  bahwa subyek  ada  indikasi  berbohong,  baik  jawaban terhadap sifat dari relevansi pertanyaan, maupun pertanyaan kontrol, dan pertanyaan netral.
Pskiater  yang  turut  dihadirkan  Penuntut Umum dalam persidangan,  menerangkan lingkup pemeriksaannya  terhadap  subyek    untuk mengetahui    kejiwaan,  pemikiran,  perasaan prilaku  korban.  Hasil  pemeriksaan  menunjukan korban  tidak  terdapat  halusinasi pada keterangannya, tidak  ada gangguan dan mampu menjelaskan  sehingga  setiap  keterangannya dapat dipertanggung-jawabkan.
Pemeriksaan  dengan  metode  yang  sama dilakukan  pada  pelaku  menunjukan,  tidak  ada keluhan,  tidak  terdapat  indikasi  halusinasi  dan apa adanya sebagaimana yang dituangkan dalam visum  et  refertum.  Penguatan  terhadap keterangan ahli di atas, ahli pidana yang diajukan penuntut  umum  dipersidangan  menjelaskan bahwa  unsur  Pasal  289  KUHP  berupa  tindakan nyata.  Ancaman  kekerasan  berupa  kata-kata yang    didalami  korban  ,  harus  didalami  potensi
lanjutan  kata-kata  tersebut  sebagai  ancaman psikis.  Ancaman  bersifat  psikis  relasinya  dapat diketahui  saat  melakukan  bimbingan  serta ungkapan kata dan perbuatan. Ucapan kata-kata “I  love  you”  dan  memegang  tangan,  dapat dimaknai  secara  alternatif  merupakan  perbuatan asusila.  Dengan  fakta  tersebut,  maka  titik singgung  perbuatan  cabul  untuk  pembuktiannya yang  tidak  ada  dilihat  saksi,  telah  ada  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/2020.
Keterangan  ahli  hukum  pidana  dan  ahli bahasa,  cenderung  merekomendasikan  untuk dijelaskan  oleh  ahli  lain  tentang  keadaan  korban dan pelaku serta kaitannya dengan bahasa yang digunakan  melalui  media  WahtsApp.  Terdakwa menerangkan  dipersidangan    bahwa  permintaan foto  korban  melalui  WhatsApp  dilakukan,  karena untuk mengetahui bimbingannya yang sama satu daerah  kelahiran.  Dalam  bimbingan  yang dilakukan, telah mendengarkan keluhan kehidupan  pribadi  korban  yang  bercerita  seraya menangis. Terdakwa memberikan semangat atas kesedihan korban,  dengan memegang bahu  dan mengucapkan  kata-kata  motivasi  sebagai  orang tua dan pembimbing.
Hakim secara prosedural telah menilai  dan meyakini  kaitan  alat  bukti  keterangan  saksi maupun ahli terhadap keterangan terdakwa, tidak ada  bukti  yang  menguatkan  unsur-unsur  pasal perbuatan  cabul  terdakwa  untuk  dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum  pidana.  Penilaian  majelis  hakim  tersebut, dalam    kaidah  sistem  buktian  KUHAP  yang
mengikuti  teori  pembuktian  negatief  wettelijk bewijstheorie,  maka  dasar  keyakinan  hakim dilandaskan  pada  hasil  pemeriksaan  alat  bukti minimum yang ditentukan undang-undang secara negatif.
Pedoman prinsip sumber keyakinan hakim ini secara limitatif ditegaskan Pasal 183 KUHAP, pada  intinya  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya  ada  dua  alat bukti yang sah, sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan  tentang  adanya  tindak  pidana  yang dilakukan  terdakwa  serta  bentuk  kesalahan  dari perbuatan terdakwa.
Asas  legalitas  pada  hukum  acara  pidana yang  menjadi  patokan  hakim  untuk  menentukan pembuktian  tindak  pidana,    merupakan  asas legalitas  yang  bersifat  formil.  Lex  scipta  dalam asas ini sebagai prinsip penuntutan wajib tertulis, untuk  dinilai  hakim  dalam  pembuktian.  Lex  certa menjadi  prinsip  untuk  mendakwa,  dengan memuat  ketentuan  dasar  hukum  yang  jelas,  dan lex  stricta.  Penerapan  elastisitas  asas  lex  stricta pada  hukum  acara  pidana  sebagai  hukum prosedural,  hukum  progresif  memberikan  opsi untuk  menghindari  keterpasungan  penerapan hukum  pidana  formal  yang  rigit.  Untuk menemukan  suatu  keadilan  substantif  ketika menggunakan  hukum  pidana  formal  dalam proses  hukum,  rule  breaking  menjadi  suatu pilihan  yang  dapat  digunakan  hakim  (Suteki, 2010). Inovasi dan kreatifitas hakim dituntut untuk hadir  di  area  hukum  pidana  formal,  ketika
membuat  pertimbangan  hukum  dari  pembuktian fakta dipersidangan.

## 2.  Rule  breaking  hakim  dan  pembuktian postulat kesalahan
Tugas  pokok  hakim  setelah  menerima perkara,  adalah  memeriksa  dan  memutuskan perkara yang dilimpahkan kepengadilan berdasarkan asas bebas, jujur tidak memihak dan profesional  sebagaimana  prinsip  yang  sebutkan Pasal  1  huruf  (9)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981. Selaras dengan ketentuan itu, Frans Hendra  Winarta  menggarisbawahi  bahwa penegak  hukum  disebut  profesional  jika kemampuan  berpikir  dan  bertindak  melampaui hukum  tertulis  tanpa  mencederai  nilai  keadilan (Winarta, 2012).
Hakim dalam mengkonstatir perkara  yang diadili menurut Sudikno Mertokusumo, setidaknya ada  3  hal  yang  dilakukan  dalam  pertimbangan hingga menentukan putusan. Tahap mengkonstatir,  tahap  mengkualifikasi  dan  tahap mengkonstituir (Rifai, 2010).
Malahan  menurut  Shidarta,  hal-hal  di  luar naskah putusan ini, dapat diidentifikasi beberapa faktor  yang  menjadi  pemicu  lahirnya  isu-isu penting:
“Pertama, faktor  kompleksitas  fakta. Kedua, faktor  figur  terdakwa/para  pihak  yang  tengah berperkara. Ketiga, faktor  dasar hukum  yang digunakan  yang    dipandang  secara  normatif memang   dipertanyakan, baik secara filosofis, yuridis,    maupun  sosiologis.  Keempat,  faktor tekanan massa atau politis, khususnya terkait isu-isu  yang  sensiti. Kelima,  faktor  dampak putusan  yang  dinilai  sangat  signifikan pada pelaku,    korban,    dan/atau  masyarakat    luas.
Keenam,    faktor    hakim    yang    menjatuhkan putusan”  (Shidarta, 2022).
Legal  reasoning  sebagai  pencarian “reason”  tentang  hukum  atau  pencarian  dasar tentang  bagaimana  seorang  hakim  memutuskan suatu  perkara/kasus  hukum  yang  dihadapinya, menjadi  “oasis”  yang  transformatif.  Maka  tidak salah    dengan  menukil  tulisan  Juanda,  bahwa hakim untuk menentukan hukum yang digunakan penting  menilai  argumentasi  yang  dikemukakan penasihat  hukum  maupun  menilai  seorang  ahli hukum dalam menalar hukum (Juanda, 2017)
Dalam  konteks  teoretik  yang  disebut  di atas,  secara  implimentatif  pertimbangan  hukum dari  majelis  hakim  terhadap  unsur  keseluruhan pasal  dakwaan  Penuntut  Umum,  bersasarkan fakta  diyakini  hakim  tidak  ada  terbukti  adanya perbuatan  terdakwa  melakukan  perbuatan  cabul terhadap korban.
Berkaiatan  dengan  dugaan  kekerasan psikis, dalam pertimbangan hukum majelis hakim, yakni  adanya  relasi  yang  tidak  seimbang terdakwa  sebagai  pembimbing  dengan  korban sebagai  mahasiswa.  Fakta  ini  menurut pandangan  majelis  tidak  dapat  dijadikan  dasar adanya  ancaman  kekerasan,  disebabkan  tidak adanya perbuatan nyata.
Pertimbangan hukum tentang pengancaman  secara  psikis,  menurut  majelis hakim  harus  dibedakan  ketika  perbuatan berlangsung  dengan  akibat  dari  perbuatan  yang dilakukan.  Dengan  terdapatnya  moment  yang berbeda  antara  perbuatan  dengan  efek  dari
perbuatan,  maka  unsur  utama  dakwaan  primair tentang  dengan  kekerasan  dan  ancaman kekerasan tidak terpenuhi.
Ketika  pembuktian  unsur  dakwaan subsidair,  hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang    unsur  Pasal  294  ayat  (2)  ke-2  KUHP tidak  terpenuhi.  Pertimbangan  terhadap  subyek dan operator norma yang secara expressis verbis adanya kategori khusus, yakni pada pertimbangan  hukum  unsur  kedua  dinilai  tidak terpenuhi.  Dalil  yang  menguatkan  pertimbangan untuk unsur kedua pasal dakwaan ini, fakta yang terungkap  semua  keterangan  saksi  bersifat tertimunium  de  auditu  dan  tidak  mendukung keterangan  korban.
Terkait dengan posisi keterangan ahli yang dihadirkan  dipersidangan,  majelis  berpendapat bahwa  ahli  pada  hakekatnya  menjelaskan  bukti ilmiah  berdasar  keahliannya.  Menurut  majelis hakim  ukuran  kesahihan  keterangan  ahli didasarkan  pada  validitas,  reliabilitas  data, metode  pendekatan  dan  teori  yang  mendasari pendapat.
Psikolog, ahli digital forensic, ahli polygrap dan  ahli  bahasa  yang  didengarkan  keterangan sebagai  ahli,  majelis  hakim  berpendapat  semua keterangan  dari  hasil  pemeriksaan  terhadap terdakwa  dan  korban    dikesampingkan.  Namun demikian terhadap keterangan ahli dari bukti hasil polygrap  atau lie  detector majelis  dalam pertimbangannya,  bahwa  tidak  ada  standar kebohongan  yang  bisa  diukur  melalui  alat, relatifitas  akurasi  alat  pengukur  kebohongan
tersebut      bisa  dipengaruhi  banyak  faktor  teknis dan non teknis. Demikian pula hasil pemeriksaan polygraf dalam menguji kejujuran, adalah  terletak pada  penilaian  subyektif  ahli  dan  tidak  memiliki validitas.  Dengan  demikian  menurut  majelis seluruh keterangan ahli juga harus dikesampingkan.
Pertimbangan hukum suatu putusan hakim yang  berakar  dari  penalaran  hukum,  semata hanyalah    untuk  mewujudkan  keadilan.  Alur  dari akar  pemikiran  pada  penalaran  hakim  dalam putusan  bebas  pada  perkara  ini,  majelis  hakim menyikapi alat bukti saintifik dari para ahli versus testimoni  para  saksi  dapat  ditemukan  indikator variabel teoretiknya.
Ada tiga (3) hal pokok yang menjadi dasar penalaran  hukum  untuk  menentukan  sikap membuat  putusan.  Pertama,  mempergunakan kecerdasan  spiritual  untuk  berani  mencari  jalan baru  (rule breaking), sehingga tidak terlukai  rasa keadilan.  Kedua,  pencarian  makna  dan  ukuran baru  dalam  menjalankan  hukum  dan  bernegara hukum.  Ketiga,  hukum  hendaknya  dijalankan tidak  menurut  prinsip  logika  saja,  tetapi  dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (compassion)  kepada  kelompok  yang  lemah (Nugroho, 2014).
Perlunya  penemuan  hukum  dengan metode  rule breaking terhadap  asas stricta yang dianut  KUHAP,  dengan  melihat  variabel  modus dan  tidak  memungkinkannya  alat  bukti  saksi untuk  diandalkan,  harus  dapat  menangkap dinamika  masyarakat,  walau  tetap  berpedoman
pada  hukum,  kebenaran,  dan  keadilan  serta memihak  dan  peka  pada  nasib  dan  keadaan korban (Adilya, 2018).
Secara  teoretik  untuk  memutus  suatu perkara  karakter  hakim  dipengadilan  didasarkan pada  sistem  autopoetik  untuk  menguatkan  dalil kemandirian  dan  kebebasan  hakim.  Dengan menerapkan sistem autopoetik dari majelis hakim, putusan dapat menginspirasi dan meguatkan dalil kemandirian  hakim  yang  tidak  dipengaruhi  faktor penekanan  dari  luar.  Untuk  itu  menurut  Suteki, hakim  harus  menjadi  penerobos  hukum  (rule breaking)  dan  tidak  terpasung trial  by  the  press maupun trial  by  the  rule namun  menjadi without the  truth untuk  terciptanya  putusan  yang mencapai keadilan substantif (Suteki, 2015).   Terobosan  hukum  yang  dilakukan  oleh hakim  menjadi  penting  karena  menurut  R. Dworkin tidak semua kasus hukum yang komplek dan sulit atau hard cases dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia.  Untuk  mendapatkan  jawaban  tersebut dibutuhkan kemampuan menganalisis, menginterpretasi  dan  melakukan  terobosan hukum  untuk  mendapat  jawaban  yang  tersedia (Cahyono, 2023).
Pandangan Shidarta dalam hal menafsirkan  norma  syarat  utama  harus mengenali  isi  teks  aturan  hukum  yang  dibaca dengan baik, untuk menganalisis dan mengikhtisarkan  teks  seara  gramatikal.  Syarat lainnya adanya pengetahuan tentang pengertian-
pengertian  yang  digunakan  dalam  aturan  hukum itu (Shidarta, 2010)
Pengenyampingan keseluruhan keterangan  ahli  terhadap  hasil  pemeriksaan ilmiah  yang  menggunakan  teknologi,  merupakan sikap tegas hakim yang berimplikasi pada unsur- unsur  norma  dari  pasal  dakwaan.  Keberhati- hatian majelis hakim melakukan penalaran dalam menilai alat bukti logis dan beralasan dengan hak kebebasan  hakim.  M.Hajon  telah  mengingatkan bahwa  penalaran  dapat  menjadi  sesat  karena bentuknya tidak sahih (tidak valid), hal itu terjadi karena  pelanggaran  terhadap  kaidah-kaidah logika (Hadjon, & Djatmiati, 2005).
Namun demikian, kekeliruan pertimbangan hukum  karena  hanya  terfokus  terhadap  konteks teknis prosedural mengakibatkandampak putusan  menjadi  bias.  Menurut  Shidarta kesesatan  penalaran  yang  terjadi  dalam  konteks ini disebut converce accident , yakni pembenaran argumen  karena  hanya  terfokus  pada  sifat  / karakter  tertentu  saja  yang  dianggap  melekat (Shidarta,  2011).  Dengan  itu  maka  setiap membuat pertimbangan putusan perlu melakukan penalaran  secara  akal  sehat  dan  logis,  dan merupakan  sebuah  keharusan  yang  tak  dapat ditawar untuk tidak tersesat (Weruin, 2017).
Dengan  dikesampingkannya  bukti  saintifik dalam  perkara  ini,  pertimbangan  hukum  majelis hakim  menjadi  fokus  pada  kekuatan  alat  bukti testimoni.  Keterangan  para  ahli  dari  hasil pemeriksaan  alat  ukur  psikologi  dan  bukti  hasil polygrap  ( lie  detector), yang  menyimpulkan
indikasi  perbuatan  menjadi  gugur.  Kesepakatan pendapat Majelis
Hakim untuk mengenyampingkan  bukti  keterangan  ahli  dan bukti  analisis  saintifik terhadap  hubungan  prilaku korban  dan  terdakwa,  merupakan  pilihan  sikap untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  suatu peristiwa tindak pidana.
Sebenarnya terhadap peristiwa khusus dan individual tersebut jika mengacu pada pandangan J.J.H.  Bruggink  dapat  dilakukan  dengan menggunakan metode interpretasi. Pilihan lainnya dapat  digunakan  metode  konstruksi  hukum  atas nalar  analogi  dan  penghalusan  makna  dalam hukum  terhadap  suatu  peristiwa  yang  diuji (Hadjon,  &  Djatmiati,  2005).  Langkah  penalaran hukum lainnya menurut Achmad Ali dalam praktik peradilan,  untuk  memahami  suatu  peristiwa konkret  tersebut  dapat  digunakan  metoda interpretasi    dan  melalui  metoda  konstruksi  (Ali, 2005).
Masalah  sikap  majelis  hakim  yang mengenyampingkan  alat  bukti    saintifik,  dalam ketentuan  hukum  acara  pidana  tidaklah  menjadi persoalan  sebagai  refleksi  keyakinan  hakim. Keyakinan  hakim  itu  menurut  Eric  dan Schwitzgebel  merupakan  suatu  sikap,  maka keyakinan  tidak  selalu  benar  atau  bukanlah jaminan  suatu  kebenaran.  Berbeda  dengan kepercayaan  yang  merupakan  suatu  keadaan psikologis  pada  seseorang  menganggap  suatu premis benar (Susanto, 2017).
Kunci  akhir  pertimbangan  hukum  putusan bebas  perkara  ini  ada  pada  penilaian  terhadap
unsur  dakwaan  lebih  subsidair  Pasal  281  ke-2 KUHP.  Unsur  perbuatan  sengaja  didepan  orang lain bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Dengan menarik tiga teori kesengajaan,  yaitu  teori  kesengajaan  sebagai maksud,  kesengajaan  berinsap  kepastian  dan dolus evantualis, maka hakim dalam pertimbangan hukumnya meyakini unsur kesengajaan  tidak  terpenuhi.  Dengan  demikian langkah-langlah  pertimbangan  majelis  hakim dalam membuat putusan, dapat dipandang  telah memenuhi  langkah  analisis  menentukan  sikap putusan.
Lima  tahap  atau  langkah  penalaran  pada proses  pertimbangan  hukum  ketika  hakim mengadili  Perkara  No.46/Pid.B/2022/PN  Pbr  ini, validitas kebanarannya dapat dinilai yaitu; Apakah telah mengidentifikasi sumber hukum yang tepat, menganalisis  sumber  hukum  untuk  menetapkan aturan  hukum  dan  kebijakan  dalam  aturan tersebut,  telah  mensintesiskan  aturan  hukum  ke dalam      struktur  yang  koheren,  telah  menelaah fakta-fakta  yang  tersedia  secara  tepat,    dan menerapkan  struktur  aturan  tersebut  kepada fakta-fakta dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum itu sendiri.
Munculnya keyakinan hakim dalam konteks hukum  acara  pidana  bersumber  pada  alat  bukti minimum.  Maka  persoalan  keyakinan  hakim dalam menentukan putusan pada setiap langkah- langkah  tersebut,  menurut  Simon  Blackbun karena keyakinan itu mempunyai  arti memegang teguh  sebuah  proposisi  sebagai  hal  yang  benar
(Blackburn,  2013).  Kedua  prinsip  pertimbangan putusan  hakim  dalam  perkara  ini  pada  intinya dapat  dideskripsikan,  yaitu:  Pertama,  seluruh keterangan  saksi  yang  bersifat  testimoni  tidak dapat  menguatkan  keterangan  saksi  korban. Kedua,  dengan  disesampingkannya  keterangan para  ahli  tidak  dapat  menguatkan  fakta keterangan  saksi  korban  yang  tergolong  unus testis nullus testis.
Penilaian  pembuktian  yang  menumbuhkan keyakinan  hakim  tidak  lepas  dari  titik  pandang (stand point), dan tidak ada salahnya ketika bukti saintifik  yang  mendukung  keterangan  korban sebagai   antinomi yang melemahkan keterangan terdakwa  merupakan  suatu  persepsi  yuridis. Keyakinan  tersebut  lebih  luas  lagi  dijabarkan Newberg dan Waldman sebagai persepsi, kognisi atau  emosi  yang  dianggap  benar  oleh  otak dengan  sadar.  Persepsi  digunakan  menunjuk pada informasi yang diterima melalui indera, dan gognisi sebagai tingkatan proses konseptual dan abstrak  dari  otak  yang  menjadikan  persepsi tersebut  masuk  akal  (Newberg,  &  Waldman, 2013).
Pertimbangan  hukum  tentang  penalaran hakim  pada  nilai  kelemahan  pembuktian  dari seluruh  alat  bukti  yang  dihadirkan,  sehingga unsur tindak pidana dari perbuatan terdakwa tidak terbukti.  Putusan  bebas  tersebut  ternyata  di kuatkan  pada  tingkat  kasasi  dalam  putusan Mahkamah  Agung  No.  786  K/Pid/2022,  dengan menolak  permohonan  kasasi  jaksa  penuntut umum.
Keutuhan  pertimbangan  hukum  putusan judex  facti  dan  judex  jure  ini  menggambarkan linieritas persepsi keyakinan hakim sebagai suatu relasi. Anthon F. Susanto pada anotasinya dalam membahas  keyakinan  hakim  dari  putusan  yang berbeda,  bahwa  keyakinan  itu  jika  dimaknai secara  luas  dapat  dipengaruhi  oleh  kondisi  di dalam dan di luar pengadilan (Susanto, 2017).
Secara  prinsipil  penalaran  hakim ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi ( principle of adjudication ),  dan  digunakan  hakim  dalam menentukan    keadaan-keadaan  tertentu  untuk dapat  dipertanggungjawabkan  pelaku  tindak pidana  (Musa,  2018).  Dari  hal  demikian  maka upaya  menggunakan  penalaran  logis  untuk mengembangkan  lebih  lanjut  suatu  ketentuan undang-undang maka pertimbangan hakim dalam membuat  putusan  tidak  lagi  menjadi  absolut berpegang  pada  bunyi  teks  undang-undang (Sudirman,  2007).  Hakim  sebagai  penegak hukum dan keadilan, maka apapun hasil putusan dari  hakim  adalah  suatu  kebenaran  dalam konteks  mengadili,  namun  sebagai  prinsip  dasar tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan dan  bukan  kepastian  hukum  (Manullang,  2015). Putusan  bebas  hakim  pada  perkara  ini,  menilai konteks  perbuatan  cabul  dalam  dimensi konservatif  yang  berorientasi  pada  perbuatan nyata,  telah  menggugurkan  semua  unsur  pasal dakwaan.  Dengan  demikian  keseluruhan simpulan  indikator  fakta  yang  didukung keterangan ahli tidak bernilai dalam pembuktian.

## D. SIMPULAN
Penalaran  hakim  dalam  menerapkan doktrin  hukum  pembuktian  masih  terpasung dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi, dan mengabaikan  alat  bukti  saintifik  untuk menentukan  keyakinan  terbuktinya  perbuatan kekerasan  seksual  (tindakan  cabul)  yang  ada dalam dakwaan Penuntut Umum.
Langkah-langkah  penalaran  hukum  untuk menentukan  postulat  perbuatan  cabul,  patokan hakim hanya terpaku pada legalitas formal bentuk perbuatan terdakwa yang dipandang tidak tercela. Reasoning    pertimbangan  hukum  hakim  yang tidak  kuasa  membuat  rule  breaking,  menjadikan perbuatan  cabul  yang  selalu  terjadi  dalam berbagai  modus  overandi  akan  sulit  dijangkau hukum untuk melindungi kepentingan korban.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Adilya,  Ferdy  R.  (2018).  Putusan  Hakim  Pidana Yang  Berkeadilan  Substantif  Melalui Pendekatan  Hukum  Progresif  Dalam Perspektif  Penologi. AKTUALITA ; Jurnal Hukum ,Vol.1,(No.2),pp.473-490. https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4006 Agustanti, Rosalia D. (2020). Penegakan Hukum Pelaku  Perbuatan  Cabul  Dalam  Putusan Bebas  Terhadap  Perempuan. Jurnal
Yuridis, Vol.7, (No.1), pp.27-46.
https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1
Alamri,  H.  (2017).  Kedudukan  Keterangan  Ahli Sebagai Alat Bukti  Menurut Kitab Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana .  Jurnal  Lex Privatum, Vol.5, (No. 1/Jan-Feb/2017), pp.
31-38.https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/lexprivatum/index
Biloro, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan
Ahli  Dalam  Pembuktian  Perkara  Pidana Menurut KUHAP. Jurnal Lex Crimen , Vol.7, (No.1),pp.96-103.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/le xcrimen/article/view/19419.
Christianto, H. (2016). Norma Kesusilaan Sebagai
Batasan  Penemuan  Hukum  Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Vol.46,(No.1),pp.1-22. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.65 Griffin,  Vanessa  Woodward.,  Pelletier,  Dylan.,
Griffin III, O  Hayden.,  &  Sloan III,  Joh  J.
(2017).    Campus  sexual  violence elimination  act:  Saving  lives  or  saving face?. American      Journal      of      Criminal Justice ,  Vol.42,  (No.2),  pp.401-425. https://doi.org./10.1007/s12103-016-9356-4
Juanda,  E.  (2017).  Penalaran  hukum  (legal reasoning). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Vol.
5,(No.1),pp.157-167. ttps://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjust isi/article/view/316/310
Young,  Sarah  L.,  &  Wiley,  Kimberly  K.  (2021).
Erased:  Why  faculty  sexual  misconduct  is prevalent  and  how  we  could  prevent  it.
Journal of Public Affairs Education , Vol.27,
(No.3),pp.276-300.
https://doi.org/10.1080/15236803.2021.187 7983
Musa,  M.  (2018).  Penalaran  Hakim  Menerapkan Ajaran  Penyertaan  Dalam  Putusan  Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Bank  Riau-Kepri. Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.46,  (No.4), pp.349-357.  DOI: 10.14710/mmh.46.4.201 7.349-357
Nong,  Shariffah  Nuridah  Aishah  Syed.,  Bidin,
Asiah.,  Mokhamad,  Akmal.,  Harum, Noraida.,  &  Pauzai,  Nur  Amani.  (2013).
Sexual Harrassment Amongst
Undergraduate  Students  At  A  Public University In The East Coast Of Peninsular Malaysia, Malaysia. International Journal of Education and Research ,Vol.1,(No.7),pp.1- 10.https://www.ijern.com/journal/July-
2013/13.pdf
Nugroho, W. (2014). Rule Breaking Dan Integritas
Penegak Hukum Progresif Dalam
Pemberantasan  Korupsi  Pejabat  Daerah.
Jurnal  Yudisial ,  Vol.7,  (No.1),  pp.  70-87. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.94
Nurisman,  E.  (2022).  Risalah  Tantangan
Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  Pasca  Lahirnya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022.
Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , Vol.4,(No.2),pp.170-196.
https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196
Paradiaz, Rosania., & Soponyono,   Eko. (2022).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Pelecehan Seksual . Jurnal Pembangunan
Hukum  Indonesia ,  Vol.4,  (No.1),  pp.61-72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72 Pohlman,  A.  (2017).  Sexual  violence  as  torture:
Crimes against humanity during the 1965– 66  killings  in  Indonesia. Journal  of Genocide  Research ,  Vol.19,(No.4),pp.574- 593.https://doi.org/10.1177/136346071664 5789.
Shidarta.  (2010).  Peragaan  Pola  Penalaran Hukum  Dalam  Kajian  Putusan  Kasus Tanah  Adat. Jurnal  Yudisial ,  Vol-III,  (No- 03),pp.207-219. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i3.208
Shidarta.  (2011).  Membidik  Penalaran  Hakim
Dibalik Skor Kosong-Kosong Dalam Kasus
Prita  Mulasari. Jurnal  Yudisial ,  Vol.IV,
(No.03),pp.251-261.
http://dx.doi.org/10.29123/jy.v4i3.181
Shidarta,  (2022).    Putusan  Pengadilan  sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah .     Undang:
Jurnal  Hukum ,  Vol.5,  (No.1),  pp.112-116. DOI: 10.22437/ujh.5.1.105-142
Widayati,  Lidya  S.  (2018).    Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang  tentang  Hukum  Pidana dari  Perspektif  Moral. Jurnal  Negara Hukum ,Vol.9,(No.2),pp.181-198.
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/iss ue/view/175
Triplett,  Matthew  R.  (2012).  Sexual  Assault  On
College Campuses: Seeking The Appropriate Balance  Between  Due  Process  And  Victim Protection. Duke Law Journal , Vol.62, (No.2),
pp.487-527. https://www.jstor.org/stable/23364856
Rosyadi,  Imron.,  &  Fathoni,  Syamsul.  (2022).
Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Kekerasan
Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Nomor
989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg. Jurnal  Yudisial ,
Vol.15,(No.3),pp.337-359.DOI:10.29123/jy. v15i3.540
Sunaryo,  S.  (2010)  Kajian  Putusan  Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda  tentang  cacat yuridis putusan hakim. Jurnal Yudisial , Vol. III,(No.03),pp.238-300.
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/
jy/article/view/210
Weruin,  Urbanus  U.  (2017).  Logika,  Penalaran, dan Argumentasi Hukum. Jurnal Konstitusi , Vol.14,(No.2),pp.375-395. https://doi.org/10.31078/jk1427
Wadjo,  Hadibah  Zachra.,  &  Saimima,  Judy
Marria.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual Dalam  Rangka  Mewujudkan  Keadilan Restoratif. Jurnal Belo , Vol.6, (No.1),pp.48- 59.https://doi.org/10.30598/belovol6issue1 page48-59
Ka ju

## ARTIKEL PENELITIAN
Febrianti,  Fika.,  Samsudi.,  &  Nurhayati,  Endah Dwi.  (2013).  Analisis  Yuridis  Putusan Bebas  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana  Kesusilaan  Dengan  Korban  Anak (Putusan  Nomor  :  24/Pid.Sus/A/2012/Pn.
PsO).Retrieved from https://repository.unej. ac.id/handle/123456789/57571
Cantalupo,  Nancy  Chi.,  &  Kidder,  William  C.
(2018).  A  Systematic  Look  At  A  Serial Problem:  Sexual  Harassment  Of  Students
By  University  Faculty. Wayne  State
University, Law Faculty Research
Publications. Retrieved from
https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/view content.cgi?article=1528&context=lawfrp
.

## BUKU
Abdullah.  (2008) .  Pertimbangan  Hukum  Putusan
Pengadilan .  Surabaya:  Pasca  Sarjana Sunan Giri.
Ali, A. (2005). Keterpurukan Hukum di Indonesia .
Bogor: Ghalia
Avila,  H.  (2007). Theory  of  Legal  Principles .
Dordrecht: Springer
Blackburn,  S.  (2013). Kamus  Filsafat,  Buku
Acuan  Paling  Terpercaya  I  Dunia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Harahap, Y. (2006). Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika Winarta,  Frans  H.  (2012). Membangun
Profesionalisme  Aparat  Penegak  Hukum . In Komisi Yudisial, Dialektika
Pembaharuan  Sistem  Hukum  Indonesia.
Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial
Hiariej,  Eddy  O.S.  (2012). Teori  dan  Hukum
Pembuktian . Jakarta: Erlangga
Hadjon,  Philipus  M.,  &  Djatmiati,  Sri,  Tatiek.
(2005). Argumentasi  Hukum .  Yogyakarta:
Gadjahmada Press
Manullang,  E  Fernando  M.  (2015). Legisme, Legalitas  dan  Kepastian  Hukum .  Jakarta:
Prenada Media Grup
Newberg,  Andrew.,  &  Waldman,  Mark  Robert.
(2013). Born  to  Believe,  Gen  Iman  dalam Otak . Jakarta: Mizan
Rifai,  A.  (2010). Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif .
Jakarta: Sinar Grafika.
Susanto,  Anthon  F.,  &  Cardidi,  Jajang.  (2021).
Keyakinan  Hakim  Tafsir  Hermeneutik  dan Relasi Kuasa . Bandung: Logoz Publishing Susanto,  Anthon  F.  (2017). Hukum  dan Consilience  Menuju  Paradigma  Hukum Konstruktif-Transgresif .  Bandung:  Refika Aditama
Sudirman,  A.  (2017). Hati  nurani  Hakim  dan Putusannya  Suatu  Pendekatan  Dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku Kaus Hakim Bismar Siregar . Jakarta: Citra Adiya Bakti. Suteki.  (2010). Kebijakan  Tidak  Menegakkan Hukum  (Non  Enforcement  of  Law)  Demi Pemulihan  Keadilan  Substantif.  Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Undip. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Suteki  (2015). Masa  Depan  Hukum  Progresif .
Yogyakarta: Thafa Media.
Vandevelde,  Kenneth  J.    (2011) Thinking  Like  a Lawyer  :  An  Introduction  to  Legal Reasoning . Philadelphia: Westview Press.
Nomor
SUMBER ONLINE
Cahyono.  (2023). Terobosan  Hakim  Dalam
Mengadili Hard  Cases Menuju  Keadilan
Yang  Progresif  Melalui Judicial  Activism.
Retrieved
from https://pn- bandaaceh.go.id/trobosan-hakim-dalam- mengadili-hard-cases-melalui-judicial- activism/
Komnas  Perempuan.  (2013).  15  Bentuk Kekerasan  Seksual:  Sebuah  Pengenalan. Retrieved  from  https://komnasperempuan. go.id/instrumenmodul-referensi-peman tauan-detail/15-bentukkekerasan-seksual- sebuah-pengenalan.