ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013)

## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SUKABUMI CITY REGIONAL ON THE ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS (CASE STUDY OF SUKABUMI CITY REGULATION NUMBER 10 2013)
Yonan Bastiar 1* , R. Deni Muhammad Danial 2 , Darmo S uwiryo 3
1,2,3 Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, SH No. 50, Cikole, Kota Sukabumi,
Jawa Barat 43113
*Korespondensi: Yonan Bastiar . Email: yonan@ummi.ac.id
(Diterima: 27-07-2021; Ditelaah: 06-08-2021; Disetujui: 10-10-2021)

## ABSTRACT
The implementation of the Policy on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Sukabumi City has not yet been fully realized. Some indications of this are that the goal of realizing a clean, beautiful, orderly, and  safe  city  with  adequate  and  environmentally  sound  urban  facilities  and  infrastructure  has  not  been achieved properly. This means that the city's chaos due to the presence of street vendors still occurs in the Sukabumi City area. Furthermore, many street vendors have felt the impact of the Covid-19 pandemic, which has resulted in a decrease in their income of street vendors. In addition, the economic environment also affects the process of implementing policies for structuring and empowering street vendors. Some of the budget for structuring and empowering street vendors has been eroded and diverted to the budget for handling the Covid- 19 pandemic in the Sukabumi City area. However, from these various problems, the Regional Government of Sukabumi  City  continues  to  strive  to  realize  the  arrangement  and  empowerment  of  street  vendors  for  the better, one of which is by building the Pelita Market which will serve as a trading centre for street vendors with an orderly and safe arrangement so as to provide comfort to the street vendors. Street vendors and the people of Sukabumi City.
Keywords : Implementation, Local Regulation, Street Vendors

## ABSTRAK
Implementasi  Kebijakan  tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan  PKL  di  Kota  Sukabumi,  belum  sepenuhnya terealisasi dengan baik. Beberapa yang menjadi indikasi hal tersebut ialah tujuan untuk mewujudkan kota yang bersih,  indah,  tertib,  dan  aman  dengan  sarana  dan  prasarana  perkotaan  yang  memadai  dan  berwawasan lingkungan belum tercapai dengan baik. Artinya kesemrawutan kota akibat keberadaan PKL masih terjadi di wilayah Kota Sukabumi. Selanjutnya banyak dari PKL yang merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pendapatan para PKL mengalami penurunan. Selain itu, lingkungan ekonomi tersebut juga berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Anggaran untuk kegiatan  penataan  dan  pemberdayaan  PKL  sebagian  ada  yang  dikikis  dan  dialihkan  untuk  anggaran penanganan pandemi Covid-19 diwilayah Kota Sukabumi. Namun demikian, dari berbagai persoalan tersebut Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi  terus  berupaya  untuk  mewujudkan  penataan  dan  pemberdayaan  PKL menjadi lebih  baik, salah  satunya yaitu dengan  melakukan pembangunan  Pasar Pelita yang akan dijadikan sebagai tempat pusat perdagangan para PKL dengan penataan yang tertib dan aman sehingga memberikan kenyamaman terhadap PKL dan masyarakat Kota Sukabumi.
Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima
Bastiar, Yonan; Danial, R. Deni Muhamad; Suwiryo, Darmo (2022). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013. Jurnal GOVERNANSI , 8(2): 79-90

## PENDAHULUAN
Kota  Sukabumi  merupakan  salah satu Kota di Jawa Barat yang terletak pada bagian  Selatan  Jawa  Barat.  Kota  Sukabumi terletak 120 KM pada wilayah Selatan Kota Jakarta dan 96 KM pada wilayah Barat Kota Bandung,  serta  wilayahnya  berada  di sekitar  timur  laut  Kabupaten  Sukabumi. Secara  administratif,  kota  ini  seluruhnya berbatasan  dengan  wilayah  Kabupaten Sukabumi.  Kota  Sukabumi  secara  budaya merupakan  bagian  dari  wilayah  Priangan Barat. Setiap  Kota  di  Indonesia  termasuk wilayah Kota Sukabumi, tidak terlepas dari keberadaan  pedagang  kaki  lima  atau  yang kerapkali  di  sebut  sebagai  PKL.  PKL merupakan  salah  satu  usaha  ekonomi kerakyatan  yang  bergerak  dalam  bidang usaha perdagangan sektor informal.
Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi, sebagai  usaha  dalam  menjalankan  hak, wewenang  dan  kewajiban  sebagai  daerah otonom,  menyusun  sebuah  kebijakan tentang  penataan  PKL  di  wilayah  Kota Sukabumi.  Kebijakan  tersebut  tertuang dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi Nomor  10  Tahun  2013  tentang  Penataan dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima. Peraturan  Daerah  tersebut  dibuat  atas dasar  pertimbangan  bahwa  kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi  kerakyatan  yang  bergerak  dalam usaha  perdagangan  sektor  informal  perlu dilakukan  penataan  dan  pemberdayaan sehingga tidak berdampak pada terganggunya  kelancaran  lalu  lintas, estetika,  dan  kebersihan  serta  fungsi prasarana kawasan perkotaan.
Adapun  tujuan  penataan  PKL berdasarkan Perda tersebut ialah untuk :
1. Memberikan  kesempatan  berusaha bagi  PKL  melalui  penetapan  lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuhkan
dan mengembangkan kemampuan usaha PKL  menjadi  usaha  ekonomi  mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Untuk  mewujudkan  kota  yang bersih,  indah,  tertib,  dan  aman dengan  sarana  dan  prasarana
perkotaan  yang  memadai  dan berwawasan lingkungan.
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan- tujuan  tersebut,  maka  Pemerintah  Daerah Kota  Sukabumi  melalui  Perda  Nomor  10 tahun  2013,  menyusun  sebuah  batasan- batasan dan larangan yang perlu diperhatikan  oleh  para  PKL  di  Kota Sukabuumi, yaitu:
1. Melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
2. Merobak, menambah dan mengubah fungsi  serta  fasilitas  yang  ada  di tempat  atau  lokasi  usaha  PKL  yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Kepala Daerah;
3. Menempati  lahan  atau  lokasi  PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
4. Berpindah  tempat  atau  lokasi dan/atau  memindahtangankan  TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Daerah;
5. Menelantarkan dan/atau membiarkan  kosong  lokasi  tempat usaha  tanpa  kegiatan  secara  terus menerus selama satu bulan;
6. Mengganti  bidang  usaha  dan/atau memperdagangkan barang illegal;
7. Melakukan  kegiatan  usaha  dengan cara  merusak  dan/atau  mengubah bentuk  trotoar,  fasilitas  umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
8. Menggunakan  badan  jalan  untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan  untuk  Lokasi  PKL terjadwal dan terkendali;
9. PKL  yang  kegiatan  usahanya menggunakan  kendaraan  dilarang berdagang di tempat-tempat larangan  parkir,  pemberhentian sementara, atau trotoar;
10. Memperjualbelikan atau menyewakan  tempat  usaha  PKL kepada pedagang lainnya;
11. Berdagang  pada  lokasi  sebagai berikut:
a. Jalan R. Syamsudin, S.H;
b. Jalan R.E. Martadinata;
c. Jalan Suryakencana;
d. Jalan Siliwangi;
e. Jalan Zaenal Zakse;
f. Jalan Perpustakaan;
g. Jalan Perintis Kemerdekaan.
Namun demikian, pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut masih kerapkali terjadi di wilayah Kota Sukabumi yang  menyebabkan  adanya  permasalahan dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi.
Adapun permasalahan  tersebut  ialah  sebagai berikut:
1. Masih  adanya  PKL  yang  melakukan aktivitas  perdagangan  di  zona larangan,  sehingga  menyebabkan kesemrawutan
wilayah Kota Sukabumi.  Bahkan,  kesemrawutan Kota Sukabumi dinilai sudah kronis. Artinya,  kesemrawutan  pusat  kota dengan  keberadaan  pedagang  kaki lima  (PKL)  memang  masih  menjadi ‘pekerjaan  rumah’  bagi  Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
2. Sepanjang  tahun  2020,  terdapat sebanyak  86  pelanggaran  yang dilakukan oleh para PKL. Pelanggaran  tersebut  ditemukan oleh  Pemerintah  Daerah  dan dilakukan  penindakan  tegas  hingga berujung dipersidangan. Pelanggaran  tersebut  dilakukan karena para PKL tidak mengindahkan peraturan yang berlaku  yaitu  berjualan  dibadan jalan dan trotoar sehingga menyebabkan  kemacetan  arus  lalu lintas.
3. Akibat  adanya  pandemi  Covid-19, banyak PKL di Kota Sukabumi yang tutup. Dampak Covid-19 sudah mulai dirasakan  para  pedagang  kaki  lima sejak  adanya  himbauan  sosial  dan pychical distancing . Melalui himbauan  tersebut,  Pemerintah Daerah  Kota  Sukabumi  membatasi askes  menuju  pusat  keramaian  di Kota Sukabumi, sehingga
menyebabkan turunnya pendapatan PKL di Kota Sukabumi
Dari  berbagai  permasalahan  tersebut diatas,  menunjukkan  bahwa  PKL  di  Kota Sukabumi  masih  belum  tertata  rapi  dan menimbulkan kesan semrawut. Oleh karena itu,  permasalahan  tersebut  menjadi  sangat penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi agar keberadaannya tidak  mengganggu  ketenteraman  dan ketertiban masyarakat, kenyamanan, keamanan, dan kemacetan lalulintas.
Berdasarkan uraian permasalahan diatas,  sangat  penting  adanya  analisis terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah  Daerah  sebagai  usaha  dalam untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan  Pemerintah  Daeah  saat  ini dalam melakukan penataan dan pemberdayaan  PKL  berdasarkan  arah  dan tujuan  kebijakan  yang  telah  disusun sebelumnya.

## MATERI DAN METODE
Thomas  R.  Dye  dalam  Ayuningtyas (2014: 8) mengemukakan bahwa “kebijakan  publlik  adalah  apa  pun  yang dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan atau tidak dilakukan ( whatever governments choose  to  do  or  not  to  do )”.  Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2012:21)  Kebijakan  merupakan  arah tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu masalah atau suatu persoalan.
Agar  kebijakan  pemerintah  dapat mencapai  tujuannya,  maka  kebijakan tersebut  tentu  harus  diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan  yang  paling  penting  yang memungkinkan  tujuan  dan  harapan masyarakat atau pemerintah akan tercapai. menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam Solichin  (2017)  mengemukakan  bahwa  : “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan merupakan  fokus  perhatian  implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan
Implementasi Kebijakan Penertiban PKL
kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian”.
Sedangkan  menurut  Van  Meter  dan Van  Horn  dalam  Winarno  (2012) implementasi kebijakan meliputi tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  publik  atau swasta  (atau  kelompok)  yang  diarahkan pada  pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan pada kebijakan sebelumnya.
Dari beberapan  definisi  yang  dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan
serangkaian pelaksanaan  kebijakan  oleh  para  pelaku dalam  kebijakan  dan  dilaksanakan  agar tujuan kebijakan terlaksana dengam baik. Model  Implementasi  Kebijakan  Van Meter dan Van Horn
Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan model  pendekatan top-down yang  disebut sebagai a  model  of  policy  implementation. Menurutnya,  Proses  implementasi  ini merupakan  abstraksi  atau  performansi suatu  implementasi  kebijakan  yang  pada dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk meraih  kinerja  implementasi  kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan  berbagai  variabel.  Terdapat enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008) yang  dapat  mempengaruhi  implementasi kebijakan publik ialah sebagai berikut:
1. Standard and Objective (ukuran dan tujuan kebijakan) Proses implementasi kebijakan dalam A  Model  Of  The  Policy Implementation yang pertama, standard and  objective atau  ukuran  dan  tujuan kebijakan. Ukuran dan Tujuan Kebijakan adalah  suatu  dasar  yang  dijadikan sebagai ukuran utama untuk melaksanakan  kebijakan  yang  sudah direncanakan dalam pelaksanaan kebijakan, yang terdiri atas beberapa hal yaitu  Pertama  Kesesuaian  Program
(kebijakan),  yaitu  kebijakan  yang  telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Kedua ketetapan  sasaran,  yaitu  tindakan  yang dilakukan oleh aparatur untuk melaksanakan  kebijakan. Ukuran  dan tujuan  implementasi  kebijakan  dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya  kebijakan  tersebut  memang realistis  dengan  kondisi  sosio  kultur yang  ada  di  level  pelaksana  kebijakan dan  juga  masyarakat.  Berarti  suatu kebijakan  haruslah  disesuaikan  dalam proses  pembuatannya  dengan  kondisi sosial  dan  budaya  yang  ada  baik  di tingkat para pelaksana maupun berkaitan dengan masyarakat.
2. Resources (sumber daya)
Sumber  daya  kebijakan  yaitu  suatu komponen  yang  dapat  memberikan manfaat  pada  pelaksanaan  agar  dapat berjalan  sesuai  rencana.  Sumberdaya terdiri  dari  beberapa  hal  Pertama Sumber daya  manusia,  adalah aparatur yang  bertugas  menjalankan  kebijakan sesuai dengan ketentuan. Kedua Sumber daya  biaya,  merupakan  anggaran  10 yang  digunakan  untuk  mendanai  agar kebijakan  pengawasan  dapat  berjalan dengan baik. Ketiga Sumber daya waktu, merupakan  unsur  yang  di  jadikan patokan  dalam  berjalannya  suatu kebijakan.
3. Interorganizational  Communication and Enforcement Activities (komunikasi  antar  organisasi  dan aktivitas-aktivitas pelaksanaaan) Komunikasi  antar  organisasi  dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan  cara  yang  dilakukan  para aparatur pelaksana
untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya  sebuah  kebijakan,  yang terbagi atas: Pertama Transmisi, adalah penyampaian  informasi  oleh  aparatur agar  implementasi  kebijakan  dapat berjalan  dengan  baik.  Kedua  Kejelasan, merupakan proses penerimaan informasi  kebijakan  oleh  aparatur pemerintahan  yang  tidak  berlawanan dengan  kebijakan.  Ketiga  Konsistensi,
yaitu  sikap  pelaksana  kebijakan  yang tidak  merubah  sebuah  kebijakan  yang telah berjalan.
4. Characteristics  of  The  Implementing Agencies (karakteristik agen pelaksana)
Karakteristik  agen  pelaksana  yaitu sikap  dari  masing-masing  pelaksana kebijakan.  Sikap  ini  dapat  dijadikan patokan dari para pelaksana kebijakan. Hal  ini  terlihat  dari:  pertama,  ingkat pendidikan,  yaitu  suatu  jenjang  pada kebijakan  pengawasan  yang  harus dilalui  oleh  para  aparatur  kebijakan. Kedua, kejujuran, yaitu suatu sikap yang wajib  dimiliki  oleh  para  aparatur pelaksana kebijakan dalam melaksanakan  kebijakan.  Karakteristik agen  pelaksana  yang  selanjutnya menjadi pusat perhatian dimana kinerja implementsai  kebijakan  (publik)  akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
5. The  Disposition  of  Implementors (kecenderungan pelaksana) Menurut Van Metter Kecenderungan pelaksana  (implementor)  adalah  sikap yang  dominan  dari  aparatur  kebijakan, yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal yaitu:  Pertama  Kognisi  (pemahaman), yaitu  pemahaman  para  aparatur kebijakan  tentang  isi  kebijakan.  Kedua Tanggapan, merupakan reaksi pelaksana  kebijakan  yang  ditunjukan berkaitan  dengan  pemahaman  tentang kebijakan.  Ketiga  Intensitas  tanggapan, merupakan  reaksi  pelaksana  kebijakan pengawasan  mengenai  pemahaman yang ditimbulkan tentang kebijakan.
6. Economic,  social,  and  Political Conditions (kondisi  ekonomi,  sosial dan politik)
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan
politik yaitu suatu kondisi pemerintahan yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya kebijakan. Hal ini  dapat  dilihat  dari:  Pertama  Sumber ekonomi,  merupakan  sumber  anggaran
yang  di  perlukan  untuk  memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Kedua  Tanggapan  masyarakat,  yaitu reaksi yang ditunjukan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial. Ketiga Kekuasaan,  adalah  kewenangan  yang dimiliki  oleh  para  pejabat  untuk menentukan  apakah  kebijakan  dapat berjalan  baik  atau  tidak.  Lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik  tersebut perlu  juga  diperhatikan  guna  menilai kinerja implementasi kebijakan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2014:8), metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut metode  penelitian  naturalistik  karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah  ( natural  setting )”.  Sedangkan menurut  Satori  dan  Komariah  (2013:22), metode penelitian kualitatif adalah penelitian  yang  menekankan  pada  quality atau  hal  yang  terpenting  dari  sifat  suatu barang/jasa.  Hal  terpenting  dari  suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala  sosial  adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan  pelajaran  berharga  bagi  suatu pengembangan  konsep  teori.  Menurut Creswell  (2016:4-5)  penelitian  kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna yang  oleh  sejumlah  individu  atau sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Dalam  menentukan  informan  dalam penelitian  ini  yaitu  menggunakan  teknik purposive sampling yang termasuk kedalam rancangan non  probability  sampling. Menurut  Sugiyono  (2013:  218-219) purposive sampling adalah teknik pengambilan  sampel  atau  sumber  data dengan  pertimbangan  tertentu.  Adapun teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan teknik  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi. Selanjutnya validasi data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah
Implementasi Kebijakan Penertiban PKL
menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan cara memvalidasi hasil wawancara, observasi  dan  dokumentasi  yang  peneliti peroleh dari beberapa sumber dalam waktu yang berbeda. Analisi data yang digunakan dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui teknik analisi data yang dikemukakan oleh Miles  dan  Huberman  (1992)  yang  terdiri dari:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi merupakan suatu
tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Untuk mengukur
implementasi  kebijakan  Penataan  dan Pemberdayaan  PKL  di  Kota  Suakbumi, peneliti  menggunakan  6  dimensi  yang terdiri  dari:  (1)  ukuran  dan  tujuan kebijakan  (2)  sumberdaya  (3)  komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana (4) karakteristik  badan  pelaksana  (5)  kondisi lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  (6) sikap/kecenderungan para pelaksana ( implementator ). Adapun pembahasan dari ke enam dimensi tersebut kaitannya dengan implementasi  kebijakan  Penataan  dan Pemberdayaan  PKL  di  Kota  Sukabumi adalah sebagai berikut:

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Keberhasilan  suatu  kebijakan,  dapat dilihat dari ketercapaian tujuan-tujuan yang diharapkan  dalam  kebijakan  tersebut. Apabila  tujuan-tujuan  kebijakan  belum terlaksana,  maka  dapat  dikatakan  bahwa kebijakan  yang  dirumuskan  belum  dapat dikatakan  berhasil.  tujuan  penataan  dan pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  salah satunya ialah untuk mewujudkan kota yang bersih,  indah,  tertib,  dan  aman  dengan sarana  dan  prasarana  perkotaan  yang memadai dan berwawasan lingkungan.
Tujuan kebijakan penataan dan pemberdayaan  PKL  belum  sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal tersebut terbukti bahwa  keberadaan  PKL  di  Kota  Sukabumi
masih dikatakan semrawut yang menyebabkan jalanan trotoar yang seharusnya  digunakan  untuk  pejalan  kaki, namun  justru  digunakan  para  PKL  untuk berdagang.  Berikut  adalah  gambaran kesemrawutan PKL di Kota Sukabumi:
Dari  gambar  diatas,  terlihat  bahwa jalanan  trotoar  di  Jalan  Kapten  Harun Kabir penuh dengan aktivitas PKL yang sedang berdagang. Sehingga menyebabkan  para  pejalan  kaki  tidak dapat  menggunakan  bahu  jalan  untuk berjalan kaki. Namun demikian, Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi terus berupaya yaitu dengan melaksanakan  pembangunan  pasar pelita  sebagai  terusan  dari  proses penataan  dan  pemberdayaan  yang diamanatkan  oleh  Perda  Nomor  10 Tahun 2013. Pembangunan pasar pelita ini  rencana  akan  dijadikan  sebagai tempat PKL untuk berdagang. Sehingga semuanya  terpusat  dan  trotoar  yang asalnya  tidak  bisa  digunakan  untuk pejalan  kaki,  maka  kini  bisa  digunakan apabila  pasar  pelita  telag  selesai dibangun dan dapat digunakan.

## 2. Sumberdaya
Dalam proses implementasi kebijakan, tentu membutuhkan sumber daya yang dapat mendorong tercapainya keberhasilan suatu kebijakan.  Sumber  daya  dalam  proses implementasi  kebijakan  penataan  dan pemberdayaan  PKL,  dinilai  belum
Kesemrawutan PKL di Kota Sukabumi Sumber : SindoNews, 2020
mencukupi.  Seperti  halnya  sarana  dan prasarana  yang  tersedia  tidak  pernah mengalami penambahan
setiap tahunnya, bahkan
mengalami penyusutan.  Kemudian  selain  itu, sumber daya anggaran yang dikikis dan digunakan  untuk  penanganan  pandemi Covid-19  di  wilayah  Kota  Sukabumi, sehingga menyebabkan anggaran untuk kegiatan  penataan  dan  pemberdayaan PKL terbatas. Namun demikian, dengan keterbatasan tersebut Pemerintah Daerah  dibawah  arahan  Walikota Sukabumi  terus  berupaya  semaksimal mungkin dengan melakukan kolaborasi bersama SKPD terkait dalam melakukan kegiatan  penataan  dan  pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Sehingga, segala keterbatasan sumber daya bisa teratasi dengan baik.

## 3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksan
Untuk dapat mencapai keberhasilan kebijakan  penataan  dan  pemberdayaan PKL, maka perlu adanya komunikasi dan kordinasi  antar  SKPD  terkait  serta diharapkan  dapat  melahirkan  aktivitas bersama yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun  organisasi  atau  SKPD  yang terlibat  dalam  implementasi  kebijakan penataan  dan  pemberdayaan  PKL  di Kota  Sukabumi  ialah  terdiri  dari:  (1) Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Bappeda) , (2)  Dinas  Koperasi,
Usaha  Kecil  Menengah,  Perdagangan dan Perindustrian,
(3) Dinas Perhubungan,  dan  (4) Satuan  Polisi
Pamong  Praja.  instansi  yang  terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan  pemberdayaan  PKL  di  Kota Sukabumi  telah  melakukan  komunikasi yang  baik  dan  melaksanakan  kegiatan sesuai  dengan  kewenangannya.  Dari mulai Bappeda yang mengatur perencanaan kebijakan, kemudian Diskumindag  yang  mengatur  aktivitas perdagangan  para  PKL,  selanjutnya Dishub yang mengatur tentang
perpakiran  dan  tata  kelola  jalan,  dan yang  terakhir  adalah SatPol  PP  sebagai isntansi  penegak  Perda.  SatPol  PP memiliki wewenang dalam memberikan tindakan  kepada  PKL  yang  melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2013.
4. Karakteristik Badan Pelaksana Karakteristik badan-badan administratif akan mempengaruhi pencapaian kebijakan, dimana karakteristik  ini  tidak  terlepas  dari struktur  birokrasi.  Komponen  ini meliputi  ciri-ciri  struktur  formal  dan informal organisasi serta atribut-atribut yang  personal.  Beberapa  unsur  yang mungkin  berpengaruh  terhadap  suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan  adalah  salah  satunya  tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan  sub  unit  dan proses-proses  dalam  badan  pelaksana. pimpinan instansi terutama Diskumindag  dan  Satpol  PP  dalam implementasi  kebijakan  penataan  dan pemberdayaan  PKL  di  Kota  Sukabumi selalu  melakukan  pengawasan  dan dukungan  yang  baik  kepada  para pegawai.  Pengawasan  yang  dilakukan yaitu  berupa  rapat  internal  yang bertujuan untuk memonitor pelaksanaan  kebijakan  penataan  dan pemberdayaan  PKL  di  Kota  Sukabumi. Adapun dukungan yang diberikan yaitu berupa motivasi dan dukungan kesejahteraan. Tidak hanya itu, dukungan  juga  diberikan  oleh  instansi vertikal seperti
Kementrian
Perdagangan  dan  Pemerintah  Provinsi dalam  mendistribusikan  gerobak  dan alat-alat  yang  dapat  digunakan  untuk para PKL di Kota Sukabumi.
Dimensi karakteristik badan pelaksana  dapat  dipahami  bahwa instansi
yang terlibat dalam implementasi  kebijakan  penataan  dan pemberdayaan PKL, telah menunjukkan adanya  saling  dukung  mendukung  baik secara  internal  antar  pimpinan  dengan bawahan maupun secara eksternal antar
Implementasi Kebijakan Penertiban PKL
instansi  terkait.  Dukungan  ini  tentu dilakukan, mengingat
dalam pelaksanaan  kegiatan  penataan  dan pemberdayaan  PKL  di  Kota  Sukabumi tidak  bisa  dilakukan  oleh  instansi  saja, artinya  perlu  adanya  kerjasama  antar instansi yang memiliki wewenang dalam mengatur  penataan dan  pemberdayaan PKL khususnya di Kota Sukabumi.

## 5. Kondisi  Lingkungan  Ekonomi, Sosial dan Politik
Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan politik  adalah  sejumlah  lingkungan eksternal organisasi yang turut mendorong  keberhasilan  kebijakan penataan  dan  pemberdayaan  PKL  di Kota  Sukabumi.  Lingkungan  ekonomi, politik  dan  sosial  tentu  akan  terus mengalami perubahan, sehingga apabila instansi  pelaksana  kebijakan  tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan tersebut,  tentu  akan  berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan yang telah dirumuskan.
Selanjutnya  bagaimana  lingkungan ekonomi,
sosial dan politik memengaruhi  implementasi  kebijakan penataan  dan  pemberdayaan  PKL  di Kota  Sukabumi?.  lingkungan  ekonomi dan politik tentu berpengaruh terhadap aktivitas  perdagangan  PKL  di  Kota Sukabumi, terutama lingkungan ekonomi  akibat  pandemi  covid-19. Banyak  dari  mereka  yang  merasakan dampaknya. Oleh karena itu, lingkungan ekonomi dapat dikatakan tidak kondusif sehingga  berpengaruh  terhadap  roda perekonomian para PKL.
Meski demikian,  Pemerintah  Kota  Sukabumi terus berkomitmen untuk tidak menambah  masalah  terutama  bagi kelangsungan  PKL,  artinya  saat  ini Pemerintah  Kota  Sukabumi  dalam melakukan penataan dan pemberdayaan  lebih  menggunakan pendekatan  humanis  dan  hati  nurani. Adapun  kaitannya  dengan  kebijakan,
Pemerintah Daerah mengkikis anggaran untuk kegiatan penataan dan pemberdayaan  PKL  dan  dialihkan
sebagian  untuk  penanganan  pandemi Covid-19  diwilayah  Kota  Sukabumi. Selain  itu  kaitannya  dengan  pengaruh lingkungan  sosial,  masyarakat  banyak yang merasa terganggu dengan keberadaan  PKL  yang  belum  tertata dengan baik. Timbulnya rasa ketidaknyamanan tersebut tentu mendorong masyarakat dalam melaksanakan  penataan  menjadi  lebih baik.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan aspek kenyamanan bagi masyakarat agar tidak merasa  terganggu  dengan  keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik.
6. Sikap/Kecenderungan para
pelaksana ( implementor )
Sikap/kecenderungan para pelaksana  akan  banyak  mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Terdapat tiga  unsur  yang  dapat  mempengaruhi kemampuan  dan  keinginan  para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu:
(1) kognisi
(pemahaman  tentang  kebijakan)  (2) arah kecenderungan pelaksana terhadap  ukuran  dan  tujuan  kebijakan, dan (3) intensitas tanggapan.
Adapun  kaitannya  dengan  implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di  Kota  Sukabumi,  para  pelaksana kebijakan,  cukup  memahami  tentang kedalaman  Perda  Nomor  10  Tahun  2013, sehingga  para  pelaksana  berpandangan akan  pentingnya  implementasi  Perda tersebut  guna  mewujudkan  harapan terciptanya  kondusifitas  pedagang  kaki lima di Kota Sukabumi. Alasan lain nya yaitu untuk  memberikan  batasan  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipatuhi  oleh pemerintah  dan  PKL,  sehingga  diharapkan para PKL dapat tertata dengan baik.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dipaparkan  sebelumnya,  berikut dibawah  ini  adalah  kesimpulan  darri penelitian ini yaitu:

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Pada  hakikatnya,  tujuan  kebijakan penataan  dan  pemberdayaan  PKL adalah  untuk  mewujudkan  kota  yang bersih,  indah,  tertib,  dan  aman  dengan sarana  dan  prasarana  perkotaan  yang memadai  dan  berwawasan  lingkungan. Namun  demikian,  tujuan  kebijakan tersebut belum tercapai secara optimal. Hal  tersebut  karena  masih  adanya kesemrawutan  kota  yang  disebabkan oleh keberadaan PKL.
Sebagai  langkah  konkrit  untuk mewujudkan
penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah Kota  Sukabumi  saat  ini  sedang melaksanakan  pembangunan  pasar pelita yang nantinya akan diperuntukkan bagi para PKL yang akan berdagang.  Upaya  tersebut  sebagai aktivitas  yang  dapat  menjadi  ukuran keberhasilan
penataan dan pemberdayaan  PKL  di  Kota  Sukabumi. Karena  ketika  pembangunan  pasar pelita  tersebut  selesai,  maka  langkah selanjutnya  yang  akan  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah yaitu memindahkan para  PKL  ke  pasar  tersebut,  sehingga PKL  di  Kota  Sukabumi  tertata  dengan baik.

## 2. Sumberdaya
Sumber  daya  yang  tersedia  dalam implementasi  kebijakan  penataan  dan pemberdayaan  PKL  di  Kota  Sukabumi yaitu terdiri dari: sumber daya manusia, sumber  daya  anggaran,  dan  sumber daya  sarana  dan  prasarana.  Sumber daya  manusia  yang  dimaksud  adalah para pegawai intansi yang terlibat dalam kegiatan  penataan  dan  pemberdayaan PKL  di  Kota  Sukabumi.  Selanjutnya sumber  daya  anggaran  yang  besumber dari  APBD  Kota  Sukabumi.  Sedangkan sarana  dan  prasarana  adalah  segala sesuatu  yang  berupa  tempat  dan perlengkapan  yang  digunakan  untuk kegiatan  penataan  dan  pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi.

## 3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Untuk dapat mencapai keberhasilan kebijakan  penataan  dan  pemberdayaan PKL, maka perlu adanya komunikasi dan kordinasi  antar  SKPD  terkait  serta diharapkan  dapat  melahirkan  aktivitas bersama yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan tersebut.Adapun  instansi  yang  terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan  pemberdayaan  PKL  di  Kota Sukabumi  selalu  berkordinasi  dan berkomunikasi  dengan  baik  serta melaksanakan  aktivitas  penataan  dan pemberdayaan  PKL  yang  diamanatkan oleh  Perda  sesuai  dengan  tugas  dan wewenangnya masing-masing.
4. Karakteristik Badan Pelaksana Karakteristik badan pelaksana dapat dilihat dari bagaimana sikap, pengawasan  dan  dukungan  yang diberikan  oleh  pimpinan  instansi kepada  para  pegawai  dalam  proses implementasi  kebijakan  penataan  dan pemberdayaan  PKL  di  Kota  Sukabumi. Adapun  dalam  pelaksanaannya  dapat dipahami  bahwa  instansi  yang  terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, telah menunjukkan  adanya  saling  dukung mendukung  baik  secara  internal  antar pimpinan  dengan  bawahan  maupun secara eksternal antar instansi terkait.
5. Kondisi  Lingkungan  Ekonomi, Sosial dan Politik
Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan politik  adalah  sejumlah  lingkungan eksternal organisasi yang turut mendorong  keberhasilan  kebijakan penataan  dan  pemberdayaan  PKL  di Kota  Sukabumi.  Lingkungan  eksternal yang  saat  ini  paling  berpengaruh terhadap PKL dan kebijakan penataannya ialah lingkungan ekonomi. Lingkungan  ekonomi  ini  mengalami perubahan  semenjak  adanya  pandemi Covid-19.  Banyak  dari  PKL  yang merasakan  dampak  dari  adanya
Implementasi Kebijakan Penertiban PKL
pandemi  tersebut.  Seperti  halnya mobilitas  masyarakat  yang  mengalami penurunan, sehingga berpengaruh terhadap  penghasilan  para  PKL.  Selain itu,  lingkungan  ekonomi  tersebut berpengaruh  terhadap  implementasi kebijakan  penataan  dan  pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Anggaran untuk kegiatan  penataan  dan  pemberdayaan PKL  sebagian  ada  yang  dikikis  dan dialihkan  untuk  anggaran  penanganan pandemi  Covid-19  diwilayah  Kota Sukabumi.
6. Sikap/Kecenderungan para pelaksana ( implementor )
Sikap/kecenderungan para pelaksana  akan  banyak  mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Terdapat tiga  unsur  yang  dapat  mempengaruhi kemampuan  dan  keinginan  para pelaksana untuk
melaksanakan kebijakan, yaitu: (1) kognisi
(pemahaman  tentang  kebijakan)  (2) arah
kecenderungan pelaksana terhadap  ukuran  dan  tujuan  kebijakan, dan (3) intensitas tanggapan. Sikap para pelaksana  kebijakan  dinilai  memahami kedalaman  isi  dari  Perda  Nomor  10 Tahun  2013.  Selain  itu,  para  pelaksana cenderung  memahami  makna  dan tujuan  yang  diharapkan  dari  Perda tersebut.
Sehingga
menyebabkan munculnya pandangan
ataupun tanggapan dari para pelaksana kebijakan tentang
pentingnya implementasi kebijakan tersebut.
Kebijakan penataan dan pemberdayaan dinilai  sangat  penting,  karena  untuk mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban umum.

## Rekomendasi
Berikut dibawah ini adalah rekomendasi yang perlu peneliti kemukakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:
1. Untuk Pelaksana Kebijakan
- Untuk meminimalisir kesemrawutan  kota,  Pemerintah Daerah perlu menyediakan
alternatif  tempat  yang  lebih strategis  untuk  para  PKL, terutama selama proses pembangunan  pasar  pelita.  Hal tersebut agar menjadi daya tarik PKL  untuk  mudah  direlokasi ketempat  yang  memang  tidak mengganggu
kenyamanan masyarakat  khususnya  pejalan kaki disekitaran Kota Sukabumi.
- Agar  implementasi  kebijakan penataan  dan  pemberdayaan PKL  tetap  berjalan  dengan  baik, maka  Pemerintah  Daerah  harus tetap antisipatif terhadap perubahan  lingkungan  eksternal yang  terjadi,  khususnya  dalam hal perekonomian.
- Sebagai upaya untuk mewujudkan  penataan  PKL, Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan
pembangunan pasar pelita sehingga  para  PKL  bisa  segera dipindahkan  dan  ditata  dengan baik.
- Sebagai  upaya  mengendalikan perekonomian daerah yang dihidupkan dari aktivitas perdagangan, sebaiknya Pemerintah Daerah
memperhatikan  kondisi  dan keadaan  para  pedagang  (PKL) saat  ini  terutama  yang  terkena dampak  pandemi,  agar  mereka tetap  bisa  berdagang  seperti biasanya.  Sebagai  contoh,  bisa dilakukan  melalui  pembinaan dan  pemberian  bantuan  untuk modal berdagang para PKL.
2. Untuk Sasaran Kebijakan (PKL) - Untuk memimalisir kesemrawutan,  sebaiknya  para
PKL  memperhatikan  kebersihan dan kerapihan dagangannya agar tidak  terlihat  kumuh  dan  tidak menggangu  masyakat  terutama pejalan kaki.
- Untuk  memperlancar  penataan, sebaiknya  para  PKL  patuh
terhadap kebijakan yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah,  sehingga  implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan  dengan  baik.  Maksud dari patuh disini adalah para PKL diharapkan memperhatikan hak- hak dan kewajiban yang tercantum  dalam  Perda  Nomor 10 Tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdul  Wahab,  Solichin.  (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara. Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed . Pustaka Pelajar. Dumilah,  A.  (2015). Kebijakan  Kesehatan : Prinsip  dan  Praktik .  Raja  Grafindo Persada.
Dunn,  W.  N.  (2003). Pengantar  Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada University Press. Edward  III,  G.  (1980). Implementing Public Policy . Congressional Quarterly Inc. Mazmanian,  D.  A.  &  P.  A.  .  S.  (1983). Implementation and Public Policy . Scott, Forestnan and Company. Meter, D. V. dan C. V. H. (1975). The Policy Implementation,  Process,  A  Conceptual Frame Work . Sage Publication. Miles, B. M. dan M. H. (1992). Analisis Data Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang Metode-metode Baru . UIP. Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Ripley, R.B., F. (1986). Policy Implementation  and  Bureaucracy .  The Dorsey Press.
Kadji,  Yulianto.  (2015). Formulasi  dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi  dalam  Fakta  Realitas.
Gorontalo  :  Universitas  Negeri Gorontalo Press.
Satori  Djam’an,  K.  A.  (2011). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Subarsono.  (2011). Analisis  Kebijakan Publik  (konsep,  teori  dan  aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sujianto.  (2008).  Implementasi  Kebijakan Publik  Konsep,  Teori  dan  Praktik.
Pekanbaru: Alaf Riau. Tahir,  A.  (2014). Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah . Alfabeta. Taufiqurokhman.  (2014). Kebijakan Publik .
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Winarno. (2012). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Buku Kita.
Jurnal / Hasil Penelitian: Ariftiani,  W.  dan.  (2009).  Efektivitas
Pelaksanaan Penataan PKL
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan PKL Kabupaten Jember. Aritikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember . Hanafi,  Imam,  S.  dan  E.  (2012).
Implementasi  Kebijakan  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  (Studi  pada  Batu Tourism  Center  di  Kota  Batu). Universitas Brawijaya , 1 (5), 943 – 952. Hutasoit,  R.  P.  (2018). Implementasi Kebijakan  Pelayanan  Publik  dalam Penataan  Pasar  Tradisional  di  Pasar Siborongborong  Kabupaten  Tapanuli Utara . Universitas Brawijaya.
Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di Kawasan  Kota  Tua  Jakarta. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM) , 3 (2). Septiani,  Shilvi,  Nur  dan  Purwanti  (2019). Strategi  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kapten  Harun  Kabir  Kota  Sukabumi. Jurnal Papatung. Vol 2 (3).
Syam, A. N. (2016). Implementasi Kebijakan
Pemerintah  Daerah  dalam  Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang  Kaki  Lima  di  Kelurahan Paropo  Kecamatan  Panakukang  Kota Makassar) . Universitas Hasanuddin. Taufik, Mhd dan Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik. Vol 4 (2).
Undang-undang dan Peraturan : Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang  Koordinasi  Penataan  dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun  2012  tentang  Pedoman
Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun  2013  Tentang  Penataan  dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Internet : Al Daniah, Anida N. 2020. Pandemi Covid-19 dan  Keresahan  Pedagang  Kaki  Lima Akibat
Anjloknya Pendapatan.
Sukabumiupdate.com.  07  April  2020. https://sukabumiupdate.com/posts/ 67376/pandemi-covid19-dan- keresahan-pedagang-kaki-lima- akibat-anjloknya-pendapatan . Ikbal.  2020. Banyak  PKL  di  Kota  Sukabumi Tutup. Radarsukabumi.com.  13  Mei 2020.https://radarsukabumi.com/ko ta-sukabumi/banyak-pkl-di-kota- sukabumi-tutup/. ____.  2020. Lagi  dan  Lagi,  64  PKL  di  Kota Sukabumi  Kena  Sidang  Ditempat . Radarsukabumi.com.  27  Februari 2020. https://radarsukabumi.com/kota- sukabumi/lagi-dan-lagi-64-pkl-di- kota-sukabumi-kena-sidang- ditempat/. Jabar.net.com,  2019. Kesemrawutan  Kota Sukabumi  Telah  Kronis,  Pemkot Sukabumi  Janji  Tuntaskan  Masalah
Tersebut. 23 Juni 2019.
https://jabarnet.com/kesemrawutan- kota-sukabumi-telah-kronis-pemkot-
sukabumi-janji-tuntaskan-masalah- tersebut-2088/ . Noviandi,  Fauzi.  2020. Sepanjang  2020 Terdapat Puluhan PKL yang Melanggar di Kota Sukabumi.
Tribunjabar.id.  10  September  2020. https://jabar.tribunnews.com/2020/ 09/10/sepanjang-2020-terdapat- puluhan-pkl-yang-melanggar-di-kota- sukabumi .