PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, PELATIHAN TEKNIS DAN SUPERVISI TERHADAP KUALITAS AUDIT BPK (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan provinsi NTB)
Denny Hambali Program Magister Akuntansi (MAKSI), Fakultas ekonomika dan Bisnis UGM denny_valezolano@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh dari tekanan anggaran waktu, pelatihan teknis dan  supervisi  terhadap  kualitas  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Populasi  dalam penelitian ini adalah Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi NTB yang telah mempunyai jabatan fungsional auditor (JFA). Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survey. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi  berganda  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  variabel independen  yaitu  tekanan  anggaran  waktu,  pelatihan  teknis  dan  supervisi  dengan variabel dependennya yaitu kualitas audit BPK.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tekanan  anggaran  waktu  berpengaruh negatif  terhadap  kualitas  audit.  Hal  tersebut  menunjukkan  auditor  BPK  dalam menghadapi  tekanan  anggaran  waktu  cenderung untuk  melakukan hal-hal  yang  dapat mengurangi  kualitas  audit  BPK.  Sedangakan  pelatihan  teknis  secara  signifikan berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  audit  BPK.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh  BPK  telah  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh auditor dalam melakukan pengauditan. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa supervisi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit BPK.
Kata-kata kunci: tekanan anggaran waktu, pelatihan teknis, supervisi, kualitas audit.
PENDAHULUAN Perwujudan  akan  penatakelolaan pemerintahan yang baik ( good government  governance)  merupakan dasar  terciptanya  kesejahteraan  hidup masyarakat. Sejalan dengan meningkat- nya pengetahuan masyarakat, pemerintah  dituntut  untuk  melaksana- kan  penyelenggaraan  pemerintahan yang bebas dari penyimpangan- penyimpangan baik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  serta  dapat  mencerminkan nilai-nilai transparansi dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, tuntutan  tersebut  merupakan  hal  yang wajar  dan  harus  direspon  oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan manajemennya. BPK-RI  memeriksa  laporan
keuangan  yang  bertujuan  memberikan keyakinan  yang  memadai  ( reasonable assurance)  apakah  laporan  keuangan
telah  disajikan  secara  wajar,  dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum di Indonesia (SPKN, 2007). Opini atas  kewajaran  laporan  keuangan tersebut  adalah  sumber  informasi  bagi ( stakeholders) dalam mengambil keputusan  strategis  dengan  catatan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) berkualitas  dan  mampu  mencegah, mendeteksi  dan  mengurangi  adanya penyelewengan  atau  KKN.  Dengan peningkatan kualitas audit adalah salah satu  cara  agar  peran  BPK  menjadi optimal.
Keyakinan memadai atas kebenaran  dan  kewajaran  laporan keuangan  pemerintah  daerah  tersebut sebagai  sumber  data  keputusan  daerah adalah  mutlak  dibutuhkan.  Disinilah peran  sentral  lembaga  pemeriksaan diperlukan untuk menjembatani laporan
keuangan  yang  dibuat  pemerintah daerah  dengan  kebutuhan  para  pihak eksternal ( stakeholder) akan keyakinan memadai  terhadap  kewajaran  laporan keuangan pemerintah daerah. De Angelo (1981) mendefinisikan  kualitas  audit  sebagai kemungkinan/  probabilitas  auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu penyimpangan dalam sistem akuntansi klien. Carcello et al. (1992) mengemukakan 12 atribut kualitas audit yang  meliputi  (1)  pengalaman  yang dimiliki  oleh  tim  audit  dan  KAP  dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan  klien,  (2)  keahlian  atau pengalaman terhadap industri klien, (3) ketanggapan ( responsiveness) terhadap kebutuhan  klien,  (4)  kompetensi anggota  tim  audit  terhadap  prinsip- prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan,  (5)  sikap  independensi dalam  segala  hal  (tidak  bersikap kompromistis)  anggota  tim  selama audit, (6) sikap kehati-hatian ( due care) anggota tim selama perikatan audit, (7) komitmen  yang  kuat  terhadap  kualitas,
(8)  keterlibatan  pimpinan  secara  aktif,
(9)  keadaan field  work,  (10)  interaksi secara  terus-menerus  antara  tim  audit dan  klien,  (11)  pengetahuan  etika akuntansi  dan  pemeriksaan,  (12)  sikap skeptis auditor.
Meier  dan  Fuglisher  (1992) menyimpulkan  pelatihan  dan  supervisi sebagai tindakan preventif atas standar kendali  mutu  dan  review  atas  kerja pemeriksaan, dapat meningkatkan kualitas audit. Pekerjaan  harus  direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan sememstinya (SPKN,
2007).  Perencanaan  yang  memadai dilakukan  agar  audit  bisa  berjalan dengan efektif dan efisien. Perencanaan termasuk  pengembangan  strategi  audit dan  desain  program  audit  pelaksanaan audit.  Sedangkan  supervisi  yang memadai  sangat  penting  dalam  audit karena asisten dengan pengalaman yang terbatas  seringkali  yang  melakukan
porsi yang paling besar dalam program audit (Boynton dan Kell, 2006) Perencanaan  audit  keuangan daerah  berkaitan  dengan  ketersediaan anggaran dan batas waktu penyelesaian audit keuangan daerah. Tekanan waktu yang  timbul  karena  anggaran  ( time budget)  dalam  pelaksanaan  audit tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap perencanaan audit yang baik. BPK-RI diberi waktu menyelesaikan laporan keuangan daerah  selambat-lambatnya  dua  bulan setelah  menerima  laporan  keuangan dari pemerintah pusat (pasal 56 ayat (3) UU  Nomor  1  Tahun  2004).  Ketentuan tersebut mewajibkan auditor menggunakan anggaran dan waktu yang sudah  ditentukan  secara  optimal  agar kualitas audit keuangan daerah tercapai.
Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis Audit Keuangan Pemerintah Daerah Adanya  reformasi  pemerintahan  telah mengakibatkan pemerintah pusat melakukan berbagai tahapan perubahan termasuk perubahan dalam pengelolaan dan  pertanggung  jawaban  keuangan daerah dengan terbitnya PP Nomor 105 tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Dalam  PP  tersebut  dipersyaratkan bahwa  setiap  pemerintah  daerah  wajib menghasilkan  laporan  keuangan  yang terdiri atas Neraca, Laporan Perhitungan APBD,  Laporan  Aliran Kas,  dan  Catatan atas Laporan Keuangan.
Untuk  meyakinkan  pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan daerah  berjalan  sesuai  kriteria  yang ditetapkan,  perlu  dilakukan  oleh  suatu badan  pemeriksa  yang  profesional, efektif,  efisien,  dan  modern  (PEEM). Sehubungan  dengan  hal  tersebut, dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia  (BPK-RI)  yang bertugas  melakukan  pemeriksaan  atas pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 tahun 2004 atau  dikenal  dengan  UU  Pemeriksaan Keuangan Negara
UU No.5 tahun 1973 tentang BPK menegasakan bahwa Badan Pemeriksa- an  Keuangan  adalah  Lembaga  Tinggi Negara  yang  dalam  pelaksaannya tugasnya  terlepas  dari  pengaruh  dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri  di  atas  pemerintah.  Sehingga dalam pelaksanaan auditnya, BPK bebas dan  mandiri  dalam  penentuan  objek pemeriksaan, perencanaan & pelaksana- an  pemeriksaan,  penentuan  waktu  dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan.
Kualitas Audit
De  Angelo  (1981)  mendefinisikan kualitas  audit  ( audit  quality)  sebagai probabilitas seorang auditor menemukan  dan  melaporkan  tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan  suatu  pelanggaran  tergan- tung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut. Sutton (1993) menyatakan bahwa  tidak  adanya  definisi  yang  pasti mengenai  kualitas  audit  disebabkan belum  adanya  pemahaman  umum mengenai faktor penyusun kualitas dan sering  terjadi  konflik  peran  antara berbagai pengguna laporan audit.
Carcello (1992) mengemukakan 12  atribut  kualitas  audit  yang  meliputi 1)  pengalaman  yang  dimiliki  oleh  tim audit  dan  KAP  dalam  melakukan pemeriksaan  laporan  keuangan  klien, (2) keahlian atau pengalaman terhadap industri klien, (3) ketanggapan ( responsiveness)  terhadap  kebutuhan klien, (4) kompetensi anggota tim audit terhadap  prinsip-prinsip  akuntansi  dan norma pemeriksaan, (5) sikap independensi  dalam  segala  hal  (tidak bersikap  kompromistis)  anggota  tim selama  audit,  (6)  sikap  kehati-hatian
( due care) anggota tim selama perikatan audit, (7) komitmen yang kuat terhadap kualitas,  (8)  keterlibatan  pimpinan secara aktif, (9) keadaan field work, (10) interaksi  secara  terus-menerus  antara tim  audit  dan  klien,  (11)  pengetahuan etika  akuntansi  dan  pemeriksaan,  (12) sikap skeptis auditor.
Pada  sektor  publik,  penelitian Deis  dan  Giroux  (1992)  menjelaskan faktor-faktor  yang  dapat  berpengaruh terhadap  kualitas  audit  sektor  publik. Mereka  menyebutkan  ada  2  hal  yang berpengaruh  terhadap  kualitas  audit yaitu  reputasi  ( reputation  effect)  dan power conflict effects. Mereka melakukan  penelitian  dengan  variabel dependennya  berdasarkan  5  hal  yang diindikasikan  menjadi  faktor  kualitas audit  sektor  publik  yaitu reputation effect,  power  conflict  effects,  report timeleness,  audit  hours,  dan  reported breaches. Meir  dan  Fuglister  (1992) menyimpulkan  pelatihan  dan  supervisi sebagai  tindakan  preventif  dan peer review  atas  standar  kendali  mutu  dan review  atas  kerja  pemeriksaan,  dapat meningkatkan kualitas audit.
Tekanan Anggaran Waktu De zoort (1997) mendefinisikan tekanan anggaran waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber  daya  yang  dapat  diberikan untuk melaksanakan tugas. Sumber daya dapat  diartikan  sebagai  waktu  yang digunakan  auditor  dalam  pelaksanaan tugasnya.  Tekanan  anggaran  waktu adalah  tekanan  yang  disebabkan  oleh jumlah  waktu  audit  yang  dianggarkan ( budget  audit  time)  yang  dialokasikan untuk  menyelsaikan  tugas-tugas  audit terterntu (Kelley,Margheism, dan
Pattison).
Waggoner  dan  Cashell  (1991) menyatakan  bahwa  alokasi  waktu  yang terlalu  lama  justru  membuat  auditor lebih banyak melamun/berangan-angan dan  tidak  termotivasi  untuk  lebih  giat dalam  bekerja.  Sebaliknya  apabila alokasi  waktu  yang  diberikan  terlalu sempit,  maka  dapat  menyebabkan perilaku yang kontraproduktif,
dikarenakan  adanya  tugas-tugas  yang diabaikan. Dalam risetnya ini, Waggoner dan  Cashell  menemukan  bahwa  makin sedikit waktu yang disediakan (tekanan anggaran  waktu  semakin  tinggi),  maka makin  besar  transaksi  yang  tidak  diuji oleh auditor.
Cook  dan  Kelly  (1991)  meneliti mengenai  tekanan  anggaran  waktu  di New  Zealand  dan  Amerika  Serikat, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan  antara  tekenan  anggaran waktu  dengan  pengurangan  kualitas audit  yang  dihasilkan.  Penyebabnya adalah  perilaku  negatif  auditor  seperti: premature sign-off.
Tekanan anggaran waktu adalah tekanan  yang  disebabkan  oleh  jumlah waktu audit yang dianggarakan ( budget audit  time)  yang  dialokasikan  untuk menyelesaikan tugas-tugas audit tertentu (Kelley, Margheim dan Pattison, 1999). Time  budget    sangat  penting untuk  perencanaan  dan  pengendalian penugasan audit. Hal ini dilakukan untuk mencapai keefektifan dan efesiensi kerja audit.
Pelatihan Teknis Pelaksanaan  pelatihan  yang diberikan  oleh  perusahaan  terhadap setiap  karyawannya  bertujuan  untuk dapat  menyesuaikan  keadaan-keadaan yang  baru  atas  dasar  perubahan- perubahan  teknologi,  metode  kerja sehingga  dengan  pelatihan  menuntut adanya  perubahan  sikap,  tingkah  laku, keterampilan  dan  pengetahuan  yang dianggap  dapat  meningkatkan  kinerja karyawan. Simamora  (1999)  pelatihan adalah  serangkaian  aktivitas  yang dirancang untuk meningkatkan keahlian,  pengetahuan,  pengalaman, ataupun  perubahan  sikap  seseorang.
Pelatihan  berkenaan  dengan  perolehan keahlian-keahlian  atau  pengetahuan tertentu.
SPAP  (2001)  SA  Seksi  210 mengenai  pelatihan  dan  keahlian auditor  independen,  standar  umum pertama  menyatakan  “Audit  harus dilaksanakan  oleh  seorang  atau  lebih yang  memiliki  keahlian  dan  pelatihan teknis  yang  cukup  sebagai  auditor”. Untuk  memenuhi  persyaratan  sebagai seorang  professional,  auditor  harus menjalani  pelatihan  teknis  yang  cukup. Pelatihan  ini  harus  secara  memadai mencakup  aspek  teknis  maupun pendidikan umum.
Noe,  (1999)  Pelatihan  adalah upaya terencana dari sebuah perubahan dalam memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan  karyawan  terkait  dengan kompetensi  yang  mereka  miliki  dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.
Dubois  dan  Rothwell  (2004) mendifinisikan  pelatihan  sebagai  suatu intervensi pembelajaran jangka pendek yang  ditujukan  untuk  membangun pengetahuan individu, keterampilan dan perilaku  untuk  memenuhi  kualifikasi pekerjaan saat ini dan yang akan datang.
Supervisi Dalam  Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007) Standar Pekerjaan Lapangan Pertama “pekerjaan harus  direncanakan  dengan  sebaik- baiknya  dan  jika  di  gunakan  asisten harus  disupervisi  dengan  semestinya”.
Menurut PSA No. 05, SPAP 2001 tentang perencanaan  dan  supervisi,  disebutkan bahwa seupervisi mencakup pengarahan  usaha  asisten  yang  terkait dalam  pencapaian  tujuan  audit  dan penentuan apakah tujuan audit tersebut tercapai.  Unsur  supervisi  adalah memberikan  instruksi  kepada  asisten, tetap  menjaga  penyampaian  informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam  audit,  mereview  pekerjaan  yang dilaksanakan, dan menyelesaiakan perbedaan  pendapat  diantara  staf auditor  kantor  akuntan.  Dilakukannya supervisi  yang  baik  dari  atasan  kepada bawahan  diharapkan  akan  mengurangi kecendrungan auditor untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kualitas audit. Sedangkan  dalam  PSP  No.  5 standar pelaksanaan pemeriksaan kedua  dalam  SPKN  menyatakan  bahwa staf  harus  disupervisi  dengan  baik. Unsur  supervisi  mencakup:  pemberian istruksi  pada  staf,  pemberian  informasi mutakhir  sebagai  masalah  signifikan yang dihadapi, pelaksanaan review atas pekerjaan yang dilakukan, dan pemberian pelatihan kerja lapangan ( on the job training) yang efektif.
Penelitian  mengenai  supervisi antara lain dilakukan oleh Patten (1995) yang  melakukan  penelitian  mengenai
asosiasi  tindakan  supervisi  dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan  adanya  asosiasi  positif antara  tindakan  supervisi  dengan kepuasan kerja auditor.
Hipotesa Penelitian Berdasarkan  uraian literatur diatas, peneliti merumuskan hipotesa sebagai berikut: H1: Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah. H2: Pelatihan teknis berpengaruh positif terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah. H3: Supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Model Penelitian
H1 H2 H3 Gambar 1. Model Penelitian METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Data Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah auditor  yang  bekerja  di  Kantor Perwakilan BPK RI NTB (Nusa Tenggara Barat)  dan  yang  mempunyai  Jabatan Fungsional  Auditor  (JFA).  Auditor  ynag dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah auditor pelaksana (ketua tim dan anggota tim). Data auditor dapat dikelompokkan  berdasarkan  jabatan fungsional  auditor  dan  peran  auditor dalam  pemeriksaan.  Komposisi  jumlah auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  di  Mataram berdasarkan Jabatan Fungsional auditor sebanyak  65  orang,  dapat  disajikan dalam table 3-1 berikut ini. Tabel: 3-1. Jumlah Auditor yang Mempunyai Jabatan Fungsional Auditor Jabatan Fungsional Auditor  Jumlah Auditor % Auditor Trampil pemula 5 7,69 Auditor Trampil Pratama 5 7,69 Auditor Trampil Muda 4 6,15 Auditor Ahli Pratama 32 49,2 Auditor Ahli Muda 14 6,15 Auditor Ahli Madya 4 6,15 Auditor Ahli Utama 1 1,53% Total 65 100 Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB 2010 Berdasarkan  data  di  atas  maka populasi  dalam  penelitian  ini  adalah sebesar  65  orang  yang  merupakan auditor  yang  telah  mempunyai  Jabatan Fungsional  Ausditor  (JFA)  pada  Badan Pemeriksaan  Keaugan  perwakilan  NTB
(Nusa  Tenggara  Barat).  Dari  populasi tersebut  memenuhi  syarat  asumsi analisa  statistik  sampel  sebesar  lebih dari 30.
Teknik Pengumpulan Data.
Tekanan Anggaran
Waktu Pelatihan Teknis
Supervisi
Kualitas Audit
Penelitian ini menggunakan data primer yang  diperoleh  dengan  metode  survei dengan  teknik  pengumpulan  data melalui kuesioner.
Kuesioner  terdiri  dari  25 pernyataan  yang  harus  dijawab  oleh responden terdiri dari variabel kualitas audit sebanyak 12 item, variabel tekanan anggaran  waktu  sebanyak  4  item, variabel  pelatihan  teknis  terdiri  dari  5 item dan variabel supervisi sebanyak 4 item.
Teknik Pengukuran Variabel.
1.1.1. Kualitas Audit Kualitas  audit  merupakan  variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan  12  faktor  kualitas  audit yang  dikembangkan  oleh  Carcello
(1992)  yang  diadaptasi  dan  diadopsi dari  penelitian  Rusmayanti  (2005), meliputi pengalaman yang dimiliki oleh tim  audit  dengan  klien,  keahlian dibidang  klien,  ketaatan  pada  standar audit, independensi, kemampuan menjaga personalitas, komitmen terhadap kualitas, keterlibatan pimpinan,  interaksi  secara  terus- menerus antara tim dan  klien, keadaan field work, pengetahuan etika, akuntansi dan auditing, dan sikap skeptis auditor.
1.1.2. Tekanan Anggaran Waktu Tekanan angaran waktu adalah variabel independen  dalam  penelitian  ini.
Pengukuran  variabel  tekanan  anggaran waktu  diadaptasi  dan  diadopsi  dari penelitian  Rusmayanti  (2005)  yang mendasarkan  atribut-atributnya  pada penelitian  dilakukan  oleh  Wijayasari (2001) dijabarkan dalam empat pernyataan, pernyataan pertama mengenai  perilaku  auditor  melakukan penguranagn sempel penelitian, melakukan quiq review terhadap bukti- bukti  audit,  dua  pernyataan  berikutnya adalah  mengenai  pendokumentasian pekerjaan dan mereview KKP.

## 1.1.3. Pealtihan Teknis
Pelatihan  teknis  dalam  penelitian  ini adalah merupakan variabel independen.
Pengukuran  variabel  pelatihan  teknis
diadaptasi  dan  diadopsi  dari  penelitian Rusmayanti  (2005)  didasarkan  pada outcome  pelaksanaan  pelatihan,  yaitu tingkat  reaksi,  pembelajaran,  tingkah laku,  dan  tingkat  organisasi  yang dijabarkan  dalam  lima  pertanyaan (Werther dan Davis, 1993).
1.1.4. Supervisi Supervisi merupakan variabel independen  dalam  penelitian  ini. Pengukuran variabel supervisi diadaptasi  dan  diadopsi  dari  penelitian Achmad (2007) yang mendasarkan pada empat  faktor  supervisi  dalam  Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK,2007)  yaitu  pemberian  instruksi kepada  staf,  pemberian  informasi mutakhir  sebagai  masalah  signifikan yang dihadapi, pelaksanaan review atas pekerjaan yang dilakukan, dan pemberian pelatihan kerja lapangan ( on the  job  training)  yang  efetif  yang dijabarkan kedalam empat pertanyaan. 1.2. Metode Analisis Data
1.2.1. Analisis Validitas dan Reliabilitas Uji  validitas  dilakukan  untuk memastikan bahwa masing-masing item dalam  instrumen  penelitian  mampu mengukur  variabel  yang  ditetapkan dalam penelitian ini.
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang  terhadap  pernyataan  adalah konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke waktu  (Ghozali,  2006).  Suatu  konstruk atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika memeberikan  nilai Cronbach  Alpha >0.60 (Nunnaly,1960).
1.2.2. Uji Asumsi Klasik Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis terlebih  dahulu  dilakukan  uji  Asumsi Klasik  yang  meliputi  uji  Normalitas,  uji multikolonieritas, dan Uji heteroskedastisitas. Uji  normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel  pengganggu  atau  residual memiliki  distribusi  normal.  Karena
penelitian  ini  menggunakan  statistik parametris, maka peneliti menggunakan uji One  Sample  Kolmogorov-Smirnov Test  yang  terdapat  pada  pogram komputer SPSS 15.0 for Windows. Uji  multikolonieritas  bertujuan untuk  menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel  bebas  (independen)  (Ghozali,
2006).  Untuk  mendeteksi  ada  atau tidaknya  multikolonieritas  didalam model  regresi  dapat  dilihat  dari besarnya tolerance  value  atau  variance inflation factor.  Apabila nilai VIF <0,10 atau >10 maka terjadi multikolonieritas. Namun bila VIF berada antara 0,10 dan 10, maka tidak terjadi multikolonieritas.
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varian dari  residual  satu  pengamatan  ke pangamatan  lainnya.  Jika  varian  dari residual satu pengamatan ke pangamatan  lain  tetap,  maka  disebut homoskedastisitas  dan  jika  berbeda disebut  heteroskedastisitas.  (Ghozali, 2006).  Metode  uji  heteroskedastisitas dalam  penelitain  ini  menggunakan  uji Park  dilakukan  dengan  meregresikan nilai logaritma dari kuadrat unstandarized residual absolute residual terhadap variabel independen. 1.2.3. Pengujian Hipotesis Hipotesis  dalam  penelitian  ini
akan diuji dengan menggunakan analisa regresi  berganda  ( multiple  regression) dengan  bantuan  program  SPSS  15.0. Analisa  regresi  berganda  digunakan utuk menguji hubungan antara dua atau lebih  variabel  independen  dengan variabel dependen. Persamaan regresinya sebagai berikut: Y = a+b1.x1+b2.x2+b3.x3+e Keterangan: Y = kualitas audit a = konstanta. b1 = koefesien regresi x1 = tekanan anggaran waktu x2 = pelatihan teknis. x3 = supervisi. e = error

## HASIL DAN BAHASAN dan SIMPULAN
PENELITIAN Simpulan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Hasil  pengujian  hipotesis  I  dapat disimpulkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif  terhadap  kualitas  audit laporan keuangan pemerintah daerah.  Kesimpulan  ini  mendukung rekomendasi dari Rusmayanti (2005)  bahwa  tekanan  anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas  audit,  terdapat  hubungan antara tekanan anggaran waktu dan pengurangan kualitas audit.
b. Hasil  pengujian  hipotesis  II  dapat disimpulkan bahwa pelatihan teknis berpengaruh positif terhadap kualitas  audit  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Kesimpulan  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian Rusmayanti  (2005)  dan  Meir  dan Fuglister (1992) yang menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan  kualitas  audit  perlu dilakukan pelatihan dan supervisi. c. Hasil  pengujian  hipotesis  III  dapat disimpulkan bahwa supervisi secara signifikan berpengaruh positif terhadap  kualitas  audit  keuangan daerah.  Kesimpulan  ini  sejalan dengan  penelitian  Masmudi  (2003) bahwa supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## Saran
Peneliti  menyarankan  agar  Kantor Perwakilan  BPK  di  NTB  meningkatkan pelatihan  teknis,  pengetahuan  dan keahlian para auditornya. Dan supervisor  selalu  memberikan  arahan atau  instruksi  kepada  bawahannya  dan mereview  atas  pekerjaan  bawahannya. Hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap kulitas audit laporan keuangan pemerintah.  Kualitas  audit  yang  baik akan berpengaruh terhadap penatakelolaan pemerintahan yang baik ( good government
governance),
pemerintahan yang bebas dari penyimpangan-penyimpangan baik
korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta dapat mencerminkan nilai-nilai transparansi  dan  berorientasi  pada pelayanan publik. Keterbatasan 1. Penelitian  ini  mempunyai  beberapa keterbatasan  yang  mungkin  dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Penelitian  ini  menggunakan  subyek penelitian  yang  terbatas,  penelitian hanya menggunakan auditor perwakilan  BPK  NTB.  Unutk  itu penelitian  selanjutnya  disarankan untuk  lebih  memperluas  wilayah penelitian pada BPK perwakilan lain yang ada di Indonesia. 2. Faktor  tekanan  anggaran  waktu, pelatihan  teknis  dan  supervisi berpengaruh sebesar 38%. Sedangkan  sisanya  sebesar  62% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar  model.  Oleh  sebab  itu,  pada penelitian selanjutnya menguji faktor-faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah. Tentunya dengan menghilangkan berbagai keterbatasan  yang  ada  dalam penelitian  ini,  sehingga  akan memperoleh  hasil  penelitian  yang lebih baik. DAFTAR PUSTAKA Achmad, I, 2007. Time Budget Pressure, Time Deadline Pressure dan Supervisi Terhadap Kualitas Audit Keungan Daerah. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. AECC. (1993) “ Recommendation for Supervisor of Early Work Experience: Issues statemen no. 4”. Issues in Accounting Education (Fall) 431-435. Alderman, C. W. and Deitrick, J. W., “ Auditor’s Perceptions of Time Budget Pressures and Premature Sign-Offs: A Replication and Extension”, Audiing: Journal of Practice & Theory (Winter 1982), pp. 53- 68. Badan Pemeriksa Keuangan. 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta. Boynton and Kell. 1996. Modern Auditing, 7th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Brown. Clifford D. & K. Raghunandan, 1997. Audit Quality in Audits of Federal Programs by Non- Federal Auditors: A Reply. Accounting Horizon Vol.11 No.1. American Accounting Association. Carcello, J.V,et al.1992. “ Audit Quality Attributes: The perceptions of Audit Partners, Prepares, And Financial Statements Users.” Auditing: A Journal Of Practice And Theory, vol. 11 (spring): 1-15. Comstock, Thomas W., 1994, Fundamental of Supervision, New York: Delmar Publisher Inc. Cook, Ellen dan Timothy Kelly. 1991. “ An International Comparison of Audit Time Budget Pressures: The United States dan New Zeland.” The Woman CPA, pp.25-30. Coram, Paul, Ng, Juliana dan Woodliff, David. 2003. A Survey of Time Budget Pressure and Reduced Audit Quality Among Australia Auditors. Australia Accounting Review Vol.13 No. 1 : 38 – 44. De Angelo, L. E 1981. “ Auditor Size and Audit Quality.” Journal of Accounting and Economics. Deis, R. Donald Jr and Giroux A. Gray. 1992. “ Determinants Of Audit Quality In The Public Sector.” The accounting Review. Vol.67 no. 3 july 1992. DeZoort, F. T., and A. T. Lord., A Review and Synthesis of Presure Effects Research in Accounting. Jouranal of Acounting Literature,1997. Facundo Sepulveda., Training and Productivity: Evidence for Us Manufacturing insudtries. Research School of Social
Sciences. The Australian
National University. Januari 2005.
Ghozali, Imam.2006. Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS. Semarang : BP Undip. Goldman,A & B.Barlev,1974, The Auditor Firm Conflict of Interest: Its Implications for Independence. The Accounting Review. Vol.49 Herningsih, Sucahyo. 2001. Penghentian Prematur atas Prosedur audit: studi empiris pada Kantor Akuntan Publik. Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia.  2001. Standar Profesioanal Akuntan Publik, IAI, Jakarta. Iskak, Moh. 2000. Analisis Faktor- Faktor Penentu Kualitas Audit Menurut Persepsi Klien. Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta. Kelley, T. and Margheim, L., “ The Impack of Time Budget Pressure, Personality, and Leadership Variables on Dysfunctional Auditor Behavior”. Auditing: A Journal of Practice and Theory (Spring 1990) pp 21-24. Mardiyah, Aida Ainul.2005. Pengaruh faktor klien dan faktor auditor terhadap auditor changes. Semarang. Skripsi S1: Universitas Diponegoro. Masmudi. 2003. Pengaruh Time Budget Pressure dan Tindakan Supervisi terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada BPK RI). Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Meier, Heidi Hylton and Fuglister,Jayne. 1992. “How To Improve Audit Quality: Perception Of Auditors And Clients.” The Ohio CPA Journal. June 1992. Nichols,D.R & K.H.Price, 1976: The Auditor Firm Conflict: An Analysis using concepts of exchange theory. The Accounting Review. Vol.51 Noe, R.A. Employee Training And
Development Management and Organization Series, Singapore. Mc Graw-Hill Co,1999. Parker, Lee D, Kenneth R Fenis and David T. Otley., (1989) Accounting for Human Factor, Australia : Prentice Hall. Performance. CPA Journal Jan-April. Ohio. Hal 27 – 32. Purnomo, Adi, 2007. Persepsi auditor tentang pengaruh faktor-faktor keahlian dan independensi terhadap kualitas audit.
Tersedia:
http://www.library@lib.unair.
ac.id Raghunathan, Banu. 1991. “ premature Sign-off of Audit Process: An Analysis,” Acoountign Horizon, June. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. ________________, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbehendaraan Negara. ________________, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggnungjawab Keuangan Daerah. ________________, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keaungan Negara. Rusmayanti, L. Dewi, 2005. Pengaruh Pelatihan Teknis dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sekretariat BPK, Standar Audit Pemerintahan, 1995
Simamora, H, Manajemen Sumeber Daya Manuasia, Yogyakarta,YKPN, 1999. Sugiyono, DR.2003. Statistik Non Parametris untuk Pnelitian. Bandung: Alfabeta Sunarto dan Sahedy. 2001. Manajemen SDM. Cetakan 1, BPFE-UST, Yogyakarta. Sutton, Steve G. 1993. Towards an
Understanding of The Factors
Affecting the Quality of Audit Process. Decisions Science. Vol. 24:88-105. Waggoner, Jeri B dan Cashell, James D. 1991. The Impact of Time Pressure on Auditors’
Wijayasari. 2001. An Evaluation of Audit Time Budget Pressure in The BPK-RI. Tesis S-2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.