(Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya

## Ketimuran)

## Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana

## ABSTRAKSI
Corruption is a transnational crime that involves many parties together in the eradication and prevention efforts. The emergence of several names of women involved in cases of corruption in the public  good  of  members  of  political  parties  and  public  officials  in  the  spotlight  for  several  years. Women  who  are  entangled  in  corruption  cases  occurred  basically  due  to  not  knowing  the  details  of the risk positions and the pressure to be received from the position of being diembanya. Judging from the  style  factor  of  leadership,  political,  religious,  psychological  and  oriental  cultures  all  indirectly become patron of women from the bondage of corruption. This is due to the limitations that can not be passed by women both normative and outwardly.
Keyword: women, corruption, public

## A.   PENDAHULUAN
Gawean  utama  wong  wedok  iku  masak,  macak,  lan  manak.  Merga iku,  wilayahe  dapur,  sumur,  lan  kasur  kanthi  gawean:  isah-isah, umbah-umbah, lan lumah-lumah . (Dikutip secara bebas dari Hersri,1981)
Kalimat-kalimat  dalam  kasusastran  Jawa  tersebut  setidaknya  menegaskan bahwa  perempuan  tidak  akan  pernah  berada  di  depan  sebagai  pemimpin. Ketidakadilan  tersebut  menempatkan  perempuan  sebagai  subordinasi  laki-laki, namun  perempuan  justru  menikmati  kenyataan  tersebut.  Hal  itu  dikonstruksikan melalui  sistem  sosial,  budaya,  dan  hukum  sehingga  keberadaan  perempuan  tidak dirasakan  sebagai  penindasan  baginya  karena  proses  tersebut  telah  berlangsung berabad-abad dan dari generasi ke generasi. Laki-laki sebagai pihak penindas juga tidak merasa menindas perempuan. Dengan demikian, gejala semacam ini dianggap sebagai hal yang biasa. Pada giliran selanjutnya, maka terjadilah diferensiasi peran berdasarkan jenis kelamin (cf.Budiman, 1982). Oleh karena itu, dalam sistem sosial dikenal  sektor  publik  ( public  sector )  dan  sektor  domestik  ( domestik  sector ).  Sektor public  distereotipkan  sebagai  wilayah  laki-laki  sedangkan  sektor  domestik distereotipkan sebagai wilayah perempuan (cf. Abdullah, 1997).
Secara historis, streotip  perempuan  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek:  biologis, psikologis,  dan  mitologis.  Secara  biologis  (fisik),  perempuan  lebih  lemah  daripada laki-laki,  secara  psikologis  perempuan  merupakan  sosok  yang  lebih  dikendalikan oleh  emosi  dalam  bertindak,  suka  dilindungi,  tidak  menyukai  tantangan,  dan  serba lembut,  sedang  secara  mitologis  yang  bersumber  dari  ajaran  agama  dan  mite-mite tertentu,  hampir  selalu  menempatkan  perempuan  merupakan  subordinasi  laki-laki. Secara  kultural,  budaya  Jawa  berpandangan  bahwa  tugas  seorang  perempuan adalah macak „berhias‟, masak „memasak‟, dan manak „melahirkan‟dengan wilayah operasi dapur, sumur, dan kasur. Dalam pandangan hidup orang jawa, juga dikenal tiga kesetiaan seorang perempuan, yakni ketika kecil harus patuh kepada orang tua, ketika dewasa harus patuh kepada suami, dan ketika tua harus patuh kepada anak- anaknya.  Sedangkan  secara  sosial,  nilai-nilai  di  atas  dilembagakan  dalam  semua aspek  kehidupan:  hukum,  politik,  dan  pranata  sosial.  Berbagai  faktor  itulah  yang akhirnya membentuk stereotip perempuan. i
Melihat tataran streotip perempuan yang seperti tersebut, pemberitaan media massa  belakangan  ini  banyak  diramaikan  dengan  berita  kasus  korupsi  yang melibatkan  perempuan  dirasa  sangat  mengganggu.  Belum  terselesaikanya beberapa kasus korupsi besar yang mengguncang perpolitikan negeri ini mulai dari kasus  Century  yang  membelit  Sri  Mulyani  yang  sekarang  berada  di World  Bank , kasus penggelapan dana nasabah Malinda Dee, kasus cek pelawat yang melibatkan Nunun  Nurbaeti  dan  Miranda  Goeltom,  dan  yang  terbaru  kasus  dugaan keterlibatatan  Wa  Ode  Nurhayati  (Fraksi  PAN)  dalam  Percepatan  Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), kasus Wisma  Atlet dan Sport Centre Hambalang yang melibatkan  banyak  sekali  perempuan  di  dalamnya  seperti  Angelina  Sondakh, Mindorosalina Manulang,  dan Yulianis dan tak ketinggalan istri Ketua Umum  Partai Demokrat,  Athiyah  Laila  serta  Hartati  Murdaya  pada  kasus  suap  Bupati  Buol  yang masih berada dalam lingkup Partai Demokrat.
Setelah  berakhirnya  rezim  orde  baru,  pemberantasan  korupsi  menjadi  salah satu  agenda  utama  di  negeri  ini.  Persoalan  korupsi  di  Negara  Indonesia  terbilang kronis,  bukan  hanya  membudaya  tetapi  sudah  membudidaya.  Beragam  lembaga, produk  hukum,  reformasi  birokrasi  dan  sinkronisasi  telah  dilakukan,  akan  tetapi  hal itu belum juga dapat menggeser kasta pemberantasan korupsi.
Korupsi bukan sekadar perbuatan melawan hukum, melainkan juga kejahatan kemanusiaan  yang  memiliki  dampak  buruk  yang  serius  terhadap  keberlangsungan umat manusia. Korupsi bahkan bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan negara.  Noah  Chomsky  (2006;38)  menyatakan  bahwa  karakteristik  negara  yang gagal  ( failed  state )  antara  lain:  negara  tidak  punya  kemampuan  melindungi  warga negara  dari  berbagai  bentuk  kekerasan,  tidak  terjaminnya  hak-hak  warga  negara, lemahnya  institusi  demokrasi,  sikap  agresif  yang  sewenang-wenang  dari pemerintah,  lemahnya  penegakan  hukum,  serta  maraknya  penyalahgunaan kekuasaan. ii
Tercatat, sudah ada 6 kasus korupsi besar yang telah melanda negeri kita ini. Dimulai  dari  dugaan  kasus  korupsi  mantan  Presiden  Soeharto,  Kasus  Korupsi Pertamina,  kasus  pembobolan  Bapindo,  hingga  kasus  korupsi  Bank  Century  dan mega  proyek  Hambalang.  Menariknya,  dari  keseluruhan  kasus  tersebut,  sebagian besar  pelakunya  adalah  laki-laki.  Sangat  sedikit  pelaku  korupsi  yang  berjenis kelamin  wanita.  Mulai  bermunculannya  nama  perempuan  dalam  kasus  korupsi ditengarai  peran  perempuan  dalam  banyak  kasus  korupsi  sangat  strategis.  Tahun 2008,  dari  22  koruptor  yang  ditangkap,  dua  di  antaranya  perempuan.  Tahun  2011, jumlahnya  meningkat  dengan  tujuh  perempuan  yang  ditangkap  karena  kasus korupsi.
Para  perempuan  ini,  menurut Indonesia  Corruption  Watch memainkan peranan  kunci  dalam  praktik  mafia hukum  dan  menjadi  operator  untuk mengamankan koruptor dari jeratan hukum.  Di luar angka yang diungkap lembaga swadaya  masyarakat  itu,  mungkin  jumlah  kaum  perempuan  yang  terlibat  korupsi lebih  banyak  lagi.  Karena  yang  namanya  korupsi  tidak  harus  melibatkan  sejumlah dana fantastis seperti kasus-kasus besar yang menjadi pemberitaan media massa.
Tanpa  bermaksud  memukul  rata  terhadap  semua  perempuan,  muncul pertanyaan:  inikah  gambaran  kaum  perempuan  modern  zaman  sekarang?  Di  saat sebagian  kaum  perempuan  masih  berjuang  keras  untuk  memperjuangkan  hak- haknya,  di  sisi  lain  kaum  perempuan  sudah  banyak  yang  menikmati  kesetaraan gender dan menduduki jabatan strategis, tapi mengapa ada perempuan yang mudah tergoda untuk melakukan praktik-praktik korupsi? iii
Melihat  keadaan  seperti  ini  tentunya  muncul  pertanyaan  (1)  Bagaimana sebenarnya  peran  dan  peluang  melakukan  korupsi  antara  perempuan  dan  laki-laki pada ranah publik? (2) Bagaimana peran perempuan dalam upaya pemberantasan korupsi di Negara ini?

## B.   PEMBAHASAN B.1.   Definisi Korupsi
Secara etimologi, Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus . Corruptio berasal dari kata corrumpere ,  suatu kata latin  yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti  Inggris  yaitu corruption , corrupt ;  Prancis  yaitu corruption ; dan  Belanda  yaitu corruptie,  korruptie .  Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. (Focus Andera dalam Prodjohamidjojo,2001:7) iv
Menurut Transparency International (TI) :
“Corruption is operationally defined as the abuse of entrusted power for private  gain.“ (Korupsi  adalah  perlakuan  yang  didefinisikan  sebagai penyalahgunaan dari kekuasaan yang dipercayakan untuk pendapatan pribadi. ) v .
Menurut World Bank korupsi didefinisikan sebagai berikut :
“Corruption  is  the  abuse  of  public  office  for  private  gain . “(Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi) vi .
KPK dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada  UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan vii :
 Melawan  hukum,  memperkaya  diri  orang/badan  lain  yang  merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
 Menyalahgunakan  kewenangan  karena  jabatan/kedudukan  yang  dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
 Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
 Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
 Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
 Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
 Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)
Korupsi  terjadi  disebabkan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dan  jabatan yang  dimiliki  oleh  pejabat  atau  pegawai  demi  kepentingan  pribadi  dengan mengatasnamakan  pribadi  atau  keluarga,  sanak  saudara  dan  teman.  Menurut Wertheim  (dalam  Lubis,  1970)  menyatakan  bahwa  seorang  pejabat  dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si  Pemberi  hadiah.  Kadang-kadang  orang  yang  menawarkan  hadiah  dalam  bentuk balas  jasa  juga  termasuk  dalam  korupsi.  bahwa  balas  jasa  dari  pihak  ketiga  yang diterima  atau  diminta  oleh  seorang  pejabat  untuk  diteruskan  kepada  keluarganya atau  partainya/  kelompoknya  atau  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  pribadi dengannya,  juga  dapat  dianggap  sebagai  korupsi.  Dalam  keadaan  yang  demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang  melanggar  azas  pemisahan  antara  kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat. viii
Dari beberapa definisi korupsi tersebut menciptakan pemahaman masyarakat bahwa  korupsi  merupakan  perbuatan  tidak  baik,  curang,  dapat  disuap  tidak
bermoral,  menyimpangdari  kesucian,  melanggar  norma-norma  agama  materiil, mental dan hukum dengan penggunaan kekuasaan dan berbagai hal yang melekat pada dirinya sebgai pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

## B.2.   Motivasi Seseorang Melakukan Korupsi
Secara  harfiah,  korupsi  adalah  perilaku  pejabat  publik,  baik  politikus/politisi maupun birokrat yang secara tidak wajar memperkaya diri atau memperkaya mereka yang  dekat  dengannya,  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  publik  yang dipercayakan kepada mereka. ix pada dasarnya perbuatan korupsi adalah perbuatan yang  tidak  wajar  atau  menyimpang  guna  mengeruk  keuntungan  pribadi  atau golongan  tertentu  yang  berpengaruh  pada  kerugian  keuangan  negara.  Perbuatan menyimpang  tersebut  menurut  Hartanti  (2007)  disebabkan  karena beberapa faktor, yaitu x : a.  Lemahnya pendidikan agama dan etika.
b.  Kolonialisme.  suatu pemerintahan asing  tidak  menggugah  kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
c.  Kurangnya  pendidikan.  Namun  kenyataannya,  kasus-kasus  korupsi  di Indonesia  dilakukan  oleh  koruptor  yang  memiliki  kemampuan  intelektual yang  tinggi,  terpelajar,  dan  terpandang.  Sehingga  alasan  ini  dapat dikatakan kurang tepat.
d.  Kemiskinan.  Pada  kasus  korupsi  yang  merebak  di  Indonesia,  para pelakunya  bukan  didasari  oleh  kemiskinan  melainkan  keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
e.  Tidak adanya sanksi yang keras.
f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
g.  Struktur pemerintahan.
h.  Perubahan  radikal.  Pada  sistem  nilai  mengalami  perubahan  radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
i. Keadaan  masyarakat.  Korupsi  dalam  suatu  birokrasi  bisa  mencerminkan keadaan masyarakat.
Dari  beberapa  faktor-faktor  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa seseorang melakukan praktik-praktik korupsi karena dipengaruhi oleh 2 faktor. yaitu faktor  internal  dan  eksternal  dari  dirinya.  Sigmund  Freud  dalam  teori  piskonalalisis menyatakan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari tiga sistem, yaitu id, ego, dan superego . Id adalah  komponen  kepribadian  yang  hadir  sejak  lahir,  didalamnya termasuk  perilaku  naluriah  yang  didorong  prinsip  kesenangan. Ego adalah komponen  kepribadian  yang  bertanggungjawab  untuk  menangani  dengan  realitas. Ego  bekerja  berdasarkan  prinsip  realitas,  yang  berusaha  memuaskan  keinginan id dengan  cara  yang  realistis  dan  sosial  yang  sesuai.  Sedangkan superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita perileh dari kedua orang tua, masyarakat, rasa benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian.
Psikoanalisis memberikan gagasan yang mendasar bahwa semua pikiran dan tindakan sadar adalah proses yang tidak disadari dan diringkas dalam frase pikiran yang  tidak  sadar.  Perilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari  merupakan  perilaku  sadar dalam ketidaksadaran. Karena dalam perilaku sadar terpendam perilaku yang tidak disadari yang akhirnya mempengaruhi perilaku sadar. Freud menjelaskan bahwa :
Tugas  pertama  yang  diserahkan  psikoanalisis  adalah  menjelaskan neurosa-neurosa.  Dengan  berpangkat  pada  resistensi  serta  transferensi dan  mengikutsertakan  amnesia  sebagai  fakta  yang  ketiga,  psikoanalisis berhasil  menyusun  suatu  teori  tentang  represi  dan  memperlihatkan peranan  yang  dimainkan  oleh  naluri-naluri  seksual  dan  ketidaksadaran dalam neurosa-neurosa. xi
Manusia  memiliki  dorongan-dorongan  psikis  yang  berprinsip  pada kesenangan  ( pleasure  principle )  yang  mendasar  yang  bersarang  dalam id .  Namun dorongan  in  mendapat  hambatan  atas  prinsip  realitas,  yaitu ego yang  bertugas membatasi  dorongan  primitif  sesuai  dengan  prinsip  realitas  dan Superego yang berprinsip  kepada  norma.  Dorongan  psikis id merupakan  dorongan  pada  norma. Dorongan  psikis id merupakan  dorongan  yang  paling  besar  membentuk  perilaku berasal dari id .
Ego manusia lambat laun terlatih dengan pengaruh kepentingan eksternal untuk menghargai  realita  dan  mengejar  prinsip  realita,  dan  dalam  berbuat  itu,  harus melepaskan  untuk  semetara  atau  selamanya  bermacam  objek  dan tujuannya – tidak  hanya  secara  seksual –  keinginan  untuk  memperoleh  kenikmatan.  Tetapi meninggalkan kenikmatan adalah selalu merupakan hal yang sulit bagi manusia. Ia tak dapat berhasil tanpa suatu kompensasi. xii
Manusia,  meskipun  sudah  membatasi  perilakunya  dengan  prinsip  realitas, usaha  mencari  kesenangan  masih  tetap  menjadi  dorongan  psikis  dalam ketidaksadaran  yang  kuat  menuntut  untuk  dipenuhi.  Dorongan-dorongan  naluriah ada  dalam  setiap  makhluk  hidup  yang  berprinsip  pada  kesenangan  yang  dibatasi oleh ego dan superego . Dorongan id yang tidak bisa diterima oleh masyarakat akan direpres, sehingga lama kelamaan akan membentuk suatu tekanan psikologis yang memerlukan  cara  tertentu  untuk  mengungkapkannya  sehingga  dapat  diterima  oleh lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Memberantas  korupsi  tidak  hanya  memperhatikan  diri  sendiri,  penyebab  timbulnya korupsi  apakah  disebabkan  lingkungan  kecil  atau  lingkungan  yang  lebih  luas  serta bagaimana  struktur  masyarakat  menggunakan  nilai-nilai  budaya  berkaitan  dengan korupsi.  Dalam  hal  ini,  pemimpin  negara  perlu  memberikan  contoh  sehingga masyarakat memahami nilai-nilai apa yang dapat dianut masyarakat.

## B.3.  Peran Perempuan dalam Korupsi
Munculnya  banyak  nama  perempuan  dalam  jeratan  kasus  korupsi  ini menyiratkan  adanya  emansipasi  perempuan  pada  berbagai  bidah  telah  berjalan dengan baik termasuk juga pada ranah korupsi. Munculnya feminisasi korupsi yang disampaikan  oleh  Muhammad  Afifuddin xiii yang  dilatar  belakangi  keterlibatan perempuan sebagai aktor penting dalam jejaring mafia perampok uang rakyat dalam kasus-kasus yang mencuat keranah publik. Asumsi yang dapat diambil adalah uang tidak  punya  jenis  kelamin  dan  tidak  bisa  memilih  siapa  yang  menjadi  pemiliknya. Siapa  pun  tentunya  mempunyai  ` bakat '  korupsi  asalkan  ada  niat  dan  kesempatan yang tepat pastilah bisa jadi korupsi itu. Melihat rentetan kejadian kasus per kasus di mana  keterlibatan  perempuan  menjadi  variabel  vital  dalam  skenario  perampokan anggaran rakyat tersebut, tampaknya kebetulan sukar untuk dinalar.
Fenomena  perempuan  banyak  tersangkut  korupsi  merupakan  gejala  yang relatif  baru  di  Indonesia.  Tekanannya  bukan  pada  persoalan  kebetulan  atau by design ,  melainkan  lebih  pada  bagaimana  kita  memaknai  perubahan  sosiologis
dalam  konteks  gender  dan  feminisme  yang  bersangkut  paut  dengan  skandal- skandal keuangan tersebut. Keran Euforia antidomestifikasi kebebasan sosial-politik yang  terbuka  pasca-reformasi  rupanya  berdampak  positif  pada  kian  menguatnya akselerasi  perempuan  di  sektor  publik.  Setelah  sekian  lama  terdomestifikasi  oleh wacana  dan  kebijakan  yang  bias  gender,  pelan  tapi  pasti  perempuan  di  Indonesia mulai  menemukan  ` jati  diri' .  Maraknya  gerakan  dari  kaum  feminis  yang  menuntut adanya  kesamaan  hak  dan  kesempatan  ( equality  of  opportunity )  untuk  mengakses sumber  daya  sosialekonomi-politik  seperti  halnya  laki-laki,  mulai  banyak  diafirmasi para pemangku jabatan dan pengambil keputusan di negeri ini. xiv
Keadaan  di  Indonesia  ini  menjadi  penting  mengingat  beberapa  penelitian, yang  membuktikan  adanya  hubungan  antara  tingkat  korupsi  yang  rendah  suatu Negara  dengan  partisipasi  perempuan  di  pemerintahan.  Berdasarkan  studi  yang dilakukan Bank Dunia tahun 1999 terhadap 150 negara, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi  perempuan  yang  tinggi  diparlemen  akan  mendorong  turunnya  tingkat korupsi  disuatu  Negara.  Hal  tersebut  didukung    penelitian  yang  dilakukan  oleh  Vivi Alatas  tahun  2006  terhadap  perilaku  korup  di  4  negara  yakni:  Australia,  India, Indonesia,  dan  Singapura  tidak  ditemukan  yang  signifikan  dari  perilaku  korup  laki- laki  dan  perempuan.  Perbedaan  perilaku  korup  menurut  penelitian  ini  tidak didasarkan  Gender  namun  oleh  Budaya.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada perspektif  dalam  menilai  perilaku  wanita  dalam  korupsi.  Selanjutnya  dalam  survei yang  dilakukan Transparency  International’s  Global  Corruption  Barometer pada tahun  2009  di  lebih  60.000  rumah  tangga  di  lebih  60  negara,  membuktikan  secara konsisten bahwa perempuan lebih sedikit membayar suap di bandingkan laki-laki. xv Selain  itu  adanya  perempuan-perempuan  di  Indonesia  yang  menduduki jabatan-jabatan  penting  seperti  menteri,  kepala  daerah,  dan  ketua  komisi menunjukan  adanya  peningkatan  kualitas  kinerja  yang  cukup  baik.  Akan  tetapi masih  kurang  mengertinya  perempuan  pada  ranah-ranah  baru  yang  awam  sama sekali  nampaknya  membuat  diri  mereka  mudah  terjebak  dalam  kesalahan  tanpa disadari.  Berhembusnya  isu  perempuan  sangat  berperan  dalam  korupsi  ini merupakan  salah  satu  bukti  ketidakadilan  gender.  Pada  kenyataannya  perempuan selalu menjadi korban untuk masalah apapun termasuk dalam isu korupsi terutama saat  menjadi  korban  atau  pelaku.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari   bagaimana  media memberitakan  peremuan  terkait  masalah  korupsi.  Perlakukan  publik  juga  buruk terhadap  perempuan  tersangka  korupsi.  Disinilah  ketidakadilan  gender  itu  terlihat jelas.  Namun  perempuan  bagaimanapun  punya  potensi  untuk  ikut  andil  dalam memberantas korupsi.

## B.4.   Faktor Penghambat Perempuan Terjerat Korupsi
Euforia  yang  diusung  dalam  pengurustamaan  gender  dalam  berbagai  aspek termasuk dalam jabatan penting dalam dekade terakhir  ini juga menjadi pendorong adanya  perempuan  yang  masuk  ke  alam  kancah  kepemimpinan.  Kaum  feminism yang  mendesak  adanya  perlakuan  setara  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang kemudian  membuka  akses  publik  untuk  mengakomodir  perempuan  untuk berkecimpung  dalam  berbagai  aspek  terutama  aspek  sosial,  ekononomi  dan  politik yang  selama  ini  di  jabat  oleh  para  lelaki.  Penghabat  terjeratnya  perempuan  dalam ranah korupsi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
a. Gaya Kepemimpinan
Korupsi  erat  hubungannya  dengan  kewenangan  dan  kekuasaan, sedangkan  cara  menjalankan  kekuasaan  itu  sendiri  erat  hubungannya dengan  gaya  kepemimpinan  di  suatu  organisasi.  Tulisan  Robbins  (1998)
melalui  studi  pustaka  terhadap  sejumlah  literatur,  pada  dasarnya  masih mempertanyakan apakah perilaku seorang pemimpin dikarenakan adanya hormon  yang  dikandung  di  dalam  tubuh  dan  otaknya.  Akan  tetapi  ia mengakui bahwa studi yang menunjukkan bukti-bukti bahwa kepemimpinan  memiliki  akar  biologis,  semakin  meningkat.  Dari  tinjauan pustaka  tersebut,  meningkatnya  tingkat  hormone  serontonin  dapat memperbaiki  kemampuan  melakukan  sosialisasi  dan  mengontrol  agresi. Semakin  tinggi  tingkat  testosteron,  semakin  tinggi  tingkat  dorongan berkompetisi. xvi
Baik  laki-laki  maupun  perempuan,  keduanya  memiliki  hormon  ini. Tetapi  jika  dibandingkan  dengan  laki-laki,  tubuh  laki-laki  secara  alami menghasilkan  sepuluh  kali  lebih  banyak  dari  pada  Perempuan.  Dengan demikian  wajar  saja  laki-laki  lebih  agresif  dibandingkan  dengan perempuan.
Dilihat  dari  sisi  sejarah,  sebagian  besar  pemimpin  di  Indonesia adalah laki-laki. Tercatat, hanya Presiden ke lima lah (Megawati Soekarno Putri) yang merupakan putri dari mantan Presiden Soekarno yang pernah memimpin  negeri  ini.  Mengutip  dari quotation Lord  Acton  pada pertengahan abad  19.  Pada  desertasi  tersebut  Acton  melontarkan  istilah yang cukup terkenal hingga kini yaitu “Power Tends to Corrupt, Absolute Power  Tends  to  Corrupt  Absolutely” .  Istilah  tersebut  sangat  tepat  untuk menggambarkan  penguasa  yang  ingin  menyalahgunakan  kekuasaanya. Korupsi  pada quotation tersebut  bukan  hanya  terkait  uang,  melainkan juga politik atau kebijakan. Dengan demikian ada kecenderungan korupsi itu  muncul  karena  adanya  kekuasaan  yang  membuat  para  pemimpin tersebut menjadi serakah dan rakus.
Selain  itu,  perempuan  memiliki  gaya  kepemimpinan  yang  lebih demokratic , sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat directive (menekankan  pada  cara-cara  yang  bersifat  perintah). Perempuan  cenderung  mengadopsi  gaya  kepemimpinan  yang  lebih demokratik.  Mereka  mendorong  partisipasi,  berbagi  kekuasaan  dan informasi,  dan  mencoba  untuk  meningkatkan  “kemanfaatan”  bagi pengikutnya.  Mereka  cenderung  memimpin  melalui  pelibatan  atau pemberdayaan  dan  mendasarkan  pada  kharisma,  keahlian,  kontak,  dan keahlian  interpersonal  dalam  mempengaruhi  orang  lain.  Sebaliknya  laki- laki cenderung lebih menggunakan gaya yang mendasarkan pada kontrol dan  perintah.  Mereka  lebih  mendasarkan  pada  jabatan  otoritas  formal sebagai dasar baginya untuk melakukan pengaruhnya.
Keterbatasan  yang  diciptakan  dalam  kepemimpinan  perempuan adalah dimana  perempuan  dianggap  sebagai  warga  Negara  kelas  dua setelah laki-laki yang terdogmatis sejak dahulu  kala menyebabkan ruang gerak  perempuan  sebagaimana  akutualisasi  dirinya  menjadi  sangat terbatas.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Charlotte  Bunch xvii , dalam tujuan jangka panjang dari feminism global adalah
1) ….  Hak  perempuan  atas  kebebasan  untuk  memilih,  dan  kekutan untuk  mengendalikan  hidupnya  sendiri  di  dalam  dan  di  luar  rumah. Memiliki  kekuasaan  atas  hidup  dan  tubuh  kita  sendiri  adalah ensensial  untuk  memastikan  adanya  kebanggaan  dan  otonomi  pada setiap perempuan.
2) ….penghapusan  semua  bentuk  ketidakadilan  dan  opresi  dengan menciptakan  tatanan  sosial  dan  ekonomi  yang  lebih  adil,  secara nasional  dan  internasional.  Hal  ini  berarti  keterlibatan  perempuan  di dalam  perjuangan  kebebasan  nasional,  dalam  perencanaan pembangunan  nasional,  dan  perjuangan  bagi  perubahan  ditingkat local dan global.
Indonesia  sendiri  pemberian  celah  kepemimpinan  kepada perempuan  baru  benar-benar  bergelora  pada  pasca-turunnya  Soeharto dan  Orde  Barunya.  Dimana  yang  diketahui  banyak  orang  adalah pemimpin  haruslah  laki-laki.  Kemudian  banyaknya  perempuan  yang berkarier  diluar  birokrasi  dan  parlemen  juga  menekan  angka keterlelibatan  perempuan,  hal  tersebutlah  yang  mendorong  bergulirnya wacana quota 30% dalam parlemen agar keterwakilan suara perempuan dapat  diakomodir.  Memang  wacana  ini  sangat  berdampak  besar  dalam keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen akan  tetapi  ketidaksiapan  para perempuan  untuk  berkiprah  dalam  bidang  yang  baru  yang  telah  sekian lama  dikuasai  oleh  para  lelaki  ini  membuat  adanya  kebingungan  yang kadang tidak dapat ditanggulangi.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Direktur  Eksekutif  Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani menilai politisi perempuan  yang  duduk  di  legislatif  mudah  terjerat  kasus  korupsi  atau suap  lantaran  masih  belum  menguasai  tentang  lika-liku  politik. xviii Perempuan  masih  awam  soal  politik,  sehingga  mudah  terseret  kasus hukum  mengingat  aturan-aturan  yang  dilaksanakan  dalam  system perpolitikan  Indonesia  itu  sangat  rumit  dan  celah-celah  peraturan  hukum siap  menjerat  apabila  perempuan  pemimpin  yang  mendapatkan  jabatan dan  kekuasaan  ini  tidak  mengerti  bagaimana  melaksanakan  dan menggunakan  jabatanya  secara  baik  dan  benar.  Sehingga  tidak  bisa pungkiri  namanya  kekuasaan  dekat  sekali  dengan  tindak  korupsi, sehingga  perempuan  punya  peluang  untuk  melakukan  korupsi  baik disadari maupun tidak disadari. Selain itu politisi yang berasal dari parpol termasuk  juga  politisi  perempuan  mau  tidak  mau  tunduk  kepada keinginan  parpol,  hal  inilah  juga  yang  mendorong  adanya  kepatuhan terhadap parpol.
Kemudian  dalam  sisi  birokrasi  secara  normative,  setiap  PNS  baik laki-laki  maupun  perempuan  memiliki  peluang  yang  sama  untuk menduduki  jabatan  struktural  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Namun,  pada  kenyataanya  hanya  sedikit  PNS  perempuan  yang  mampu menduduki  jabatan  karier  tertinggi  dengan  alasan  semata-mata  kodrati perempuan  seperti  hamil  dan  melahirkan  yang  dikhawatirkan  akan mengganggu tugas jabatan yang diemban, alasan selanjutnya yang selalu didengung- dengungkan adalah “ tidak baik perempuan memimpin laki-laki, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran dan belem tentu laki-laki mau  dipimpin  perempuan,  kemudian  resiko  dinas  luarkota  yang mengganggu  keluarga ”  . xix Alasan  tersebut  secara  tidak  langsung menutup  celah  normative  yang  diberikan  untuk  menjadi  seorang Pemimpin  pada  perempuan.  Memang  ada  kesempatan  yang  diberikan kepada  perempuan  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  atau  pun  pejabat karier  akan  t etapi  diberikannya  “label”  yang  secara  tidak  langsung
dilekatkan untuk membatasi ruang gerak perempuan terutama melalui sisi adat kebudayaan di Negara ini.
b. Politik: Partisipasi Perempuan
Kebijakan  politik  mengenai  pemberdayaan  dan  partisipasi perempuan  pada  ranah  politik  ini  mulai  terbuka  setelah  bergulirnya reformasi 1998.  Sebagaimana partisipasi politik perempuan,  partai politik memiliki  peranan  yang  penting  dalam manifesto  politik  yang  tercipta  dari proses  demokrasi.  Dimana  parpol  meletakkan  dasar  fundamental terutama  untuk  kaderisasi  pemimpin  kedepannya.    Keterlibatan perempuan  dalam  manajemen  parpol  masih  sangat  rendah  dan  secara system sangat kecil dilaksanakan. Kemudian secara kualitas keterlibatan perempuan  dalam  dunia  politik  harus  dengan affirmative  action yang artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik baik diparpol maupun pada pemerintahan. Hal ini menjadi penting agar perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik. xx
Kegiatan  parpol  yang  kebanyakan  didominasi  oleh  lelaki, menciptakan  budaya  partai  yang  bekerja  seenaknya  sendiri  tanpa  ada kesetaraan  gender  didalam  pelaksanaan  kegiatan  parpol.  Untuk  masuk kedalam parpol sendiri perempuan harus memiliki “ sumberdaya ekonomi ” yang  mumpuni,  sehingga  dapat  dikatakan  kemiskinan  membatasi partisipasi  politik  perempuan.  Sebagaimana  ketahui,  proses  penjaringan calon legislatif  dan kepala daerah mensyaratkan harus memiliki rekening tabungan  bank  yang  dananya  lumayan besar.  Mengingat  kedaan  seperti itu  kebanyakan  perempuan  merupakan  ibu  rumah  tangga  yang  tidak memiliki penghasilan sendiri dan kalau memiliki penghasilan sendiri tentu tidak  sebegitu  besar. xxi Keadaan  ini  juga  terjadi  pada  tataran  birokrasi, sudah  menjadi  rahasia  umum  kalau  ingin  naik  jabatan  harus  ” membeli kursi ”  dengan  menyetorkan  sejumlah  uang  kepada  pemangku  jabatan yang menetukan pergeseran dan promosi jabatan.
Keterbatasan-keterbatasan  inilah  yang  mengakibatkan  minimnya perempuan  yang  aktif  pada  jabatan  karier  yang  tinggi  atau  sebagai anggota parpol yang masuk kedalam perewakilan di parlemen. Sehingga korupsi  yang  dilakukan  oleh  perempuan  berbanding  lurus  dengan keterwakilan  perempuan  pada  jabatan  prestisius  berdasarkan  jumlah perempuan yang pada jabatan tinggi.
c. Sudut Pandang Agama
Kajian  tentang  perempuan  dan  kesetaraan  merupakan  sebuah kajian  yang  tidak  pernah  surut  dalam  tiap  ruang  dan  waktu,  termasuk didalamnya  tentang  kepemimpinan  perempuan.  Hal  ini  disebabkan  oleh sebuah  konstruksi  masyarakat  yang  seolah  menempatkan  perempuan dalam posisi minor, dari dahulu, mungkin, hingga sekarang.  Ada sebuah hadis  yang  selalu  dijadikan  sebagai  alat  untuk  melgitimasi  superioritas seorang laki-laki dalam kepemimpinan. Yakni sebuah riwayat Abi Bakarah R.A  yang kurang lebih terjemahannya sebagai berikut :
“….Ketika  sampai  kepada  Nabi  berita  tentang  bangsa  Persia yang  mengangkat  anak  perempuan  Kisra  sebagai  Ratu mereka, Nabi bersabda: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”
Perlu  diperhatikan  dari  bangunan  kalimat  tersebut  adalah  tidak adanya forbidden  statement atau  ungkapan  pelarangan,  melainkan sebatas  peramalan  akan  sesuatu  yang  masih  belum  pasti  karena  masih bersifat  asumtif.  Walaupun  disampaikan  oleh  Nabi,  tapi  kemungkinan mengandung  makna  lain  dibalik  statemen  tersebut,  masih  perlu  untuk dilacak bersama lewat sentuhan historis –sosiologis. xxii
Hadis  di  atas  diriwayatkan  oleh  Bukhari  yang  dalam  pemahaman ulama  semua  hadisnya  tidak  perlu  dipertanyakan,  sehingga  sebagian besar  ulama  menerima  bulat-bulat  hadis  ini.  Ditinjau  dari  sejarahnya, hadis tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan. Struktur sosial yang terjadi  di  masa  itu  masih  sangat  patriakal,  sehingga  kepemimpinan perempuan masih perlu untuk dihindari karena perempuan pada waktu itu masih unqualified. Perbedaan  biologis  tidak  berarti  menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. Dalam kepemimpinan nilai yang di anggap paling dominan  adalah  kualitas  dan  kepribadian  yang  meliputi  kemampuan  dan kapasitas, pengalaman dan kemampuan kepemimpinan.
Dengan  demikian,  terjadinya  korupsi  bukan  karena  adanya perbedaan  cara  pandang  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Terjadinya korupsi  dalam  pembahasan  ini  adalah  kurangnya  pengetahuan, kemampuan,  kapasitas,  dan  pengalaman  serta  skill  kepemimpinan  dari orang tersebut, bukan karena perbedaan gender yang berpengaruh pada perilakunya.

## d. Psikologi Perempuan
Melihat dari perspektif  psikologi perempuan dengan laki-laki sudah dari  sejak  lahir  laki-laki  lebih  mengandalkan  logika  pemikiran  secara rasional  dibanding  perempuan.  Begitu  pula  dengan  perempuan  yang sejak  lahir  perasaan  dibanding  logika  berfikir  yang  dimiliki  walaupun kadang perempuan lebih cermat dan teliti dibanding laki-laki. Perempuan secara psikologis jauh lebih lemah, sekuat-kuatnya psikologis perempuan tetap  membutuhkan  tempat  untuk  berkeluh  kesah.  Perempuan  juga mudah  goyah  dalam  pendirian  melihat  realitas  dan  pengaruh  perasaan yang  dirasakannya.  Faktor  psikologis  yang  dimiliki  perempuan  membuat mereka  untuk  berpikir  berkali-kali  untuk  melakukan  sebuah  tindakan termasuk tipikor. Perempuan lebih berspekulasi dan memiliki kekhawatiran  akan  tindakan  yang  akan  dilakukannya.  Hal  ini  lah  yang mengakibatkan  perempuan  cenderung  berhati-hati  dalam  mengambil tindakan  karena  memperhitungkan  dampak  baik  dan  buruk  yang  akan diterimanya  dari  perilakunya  tersebut.  Sedangkan  laki-laki  dari  dilahirkan memiliki  rasa  berani  dan  menikmati  tantangan  dengan  segala konsekuensi yang ada.
Melalui  buku The  Complex  Cinderella:.Ketakutan  Tersembunyi Wanita  Kemerdekaan ,  Dowling  (1981)  melakukan  penelitian  di  Amerika kepada  para  wanita  mandiri.  Dalam  kesimpulan  berdasarkan  penelitian dan  kisah  kehidupan  para  wanita  mandiri  tersebut  ternyata  wanita  takut untuk  bertanggungjawab  atas  kehidupan  mereka  sendiri (Publisheus Weekly ).  Menurut  Dowling, perempuan termotivasi  oleh  hasrat  tak  sadar untuk  dijaga  sebagai  takut kemerdekaan yang  disebut  " Cinderella compleks ".  Sebuah  aspek  penting  dari  pekerjaan  dapat  didefinisikan
sebagai identifikasi aspek  dari  fenomena  yang  lebih  besar  seperti mengapa perempuan memilih untuk tinggal dalam hubungan disfungsional.  Ini fenomena dapat  didefinisikan  sebagai  suatu sindrom yang ditandai oleh serangkaian motivasi tertentu atau penyebab. Dowling mengidentifikasi  hanya  satu  motivasi,  sedangkan  sindrom  sebenarnya kombinasi  dari  motivasi  banyak,  yang  dalam  diri  mereka  sendiri karakteristik  yang  membentuk  kompleks.  Hal  ini  didasarkan  pada gagasan feminitas digambarkan dalam cerita itu, di mana seorang wanita cantik,,  anggun,  sopan,  mendukung,  pekerja  keras,  mandiri,  dan  difitnah oleh perempuan dari masyarakat, tapi dia tidak mampu mengubah situasi itu  dengan  sendiri  tindakan  dan  harus  dibantu  oleh  kekuatan  luar, biasanya laki-laki (yaitu Pangeran ). xxiii
Cinderella  Complex itu  sendiri  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal maupun internal. Faktor Eksternal meliputi peran penting lingkungan pada tumbuh  kembangnya.  Budaya,  pola  asuh  orang  tua  serta  media  massa memiliki  pengaruh  yang  cukup  penting.  Sedangkan  faktor  internalnya adalah  harga  diri.  Individu  yang  tergantung  memiliki  harga  diri  yang rendah  sehingga  membutuhan  bimbingan  dan  dukungan  dari  orang  lain. Jika  tugas-tugas  yang  diemban  oleh  perempuan  dalam  jabatan  publik tersebut  dianalogikan  sebagai  sebuah  tekanan  dalam  dunia  politik, tentunya  seorang  perempuan  cenderung  lebih  mudah  untuk  menyerah dan  membutuhkan  berbagai  macam  bantuan  untuk  mampu  mandiri  dan survive dari berbagai tekanan politik.  Sehingga dengan adanya tekanan tersebut,  perempuan  lebih  rentan  untuk  berperilaku  menyimpang  untuk menyelamatkan dirinya (dianalogikan dengan meminta bantuan orang tua dan  orang  terdekat  untuk  menyelesaikan  tugas-tugas)  karena  tidak semua politikus saat  ini benar-benar memegang teguh pada prinsip  atau ideologi  yang  dianutnya  saat  ini.  Akibatnya  perempuan  lebih  mudah terjebak  dalam  perangkap-perangkap  korupsi  yang  ada  di  dunia  politik baik itu disengaja maupun tidak.
e. Budaya Ketimuran
Konsepsi budaya ketimuran, meletakan perempuan sebagai “ kanca wingking ” yang berarti perempuan itu berada dibelakang laki-laki. Sebagai konsekuensi  dari  konsepsi  ini  adalah  posisi  tidaklah  penting  bagi perempuan untuk keluar rumah karena garda terdepan adalah ranah laki- laki.  Konsepsi  ini  membuat  perempuan  menjadi  tidak  antusias  untuk terlibat  dalam  urusan  di  luar  ranahnya. xxiv Kemudian  tradisi  budaya ketimuran  terutama  tradisi  jawa  dimana  mengejawantahkan  bahwa kesuksesan  sebuah  keluarga  tergantung  dari  peran  perempuan  sebagai istri dan ibu. Laki-laki adalah pemimpin perempuan sehingga perempuan harus  berada  dibelakang  laki-laki  apapun  kondisinya.  Hal  inilah  yang menjadi  sebuah  harga  mati  dari  dogma  yang  ditanamkan  secara  turun- temurun  kepada  anak-anak  perempuan  sehingga  membatasi  para perempuan  untuk  mengembangkan  sayap  membuka  jaringan  didunia luar.
Jika karena alasan aktualisasi diri dan tuntutan zaman maka wanita harus  bekerja  (dalam  Islam),  wanita  tetap  harus  memegang  norma  dan etika.  Bahwa  secara  alami  ini  tetap  menuntutnya  untuk  berperan  sesuai dengan kodratnya. Jika ia berkarir, ia bersuami, ia juga mempunyai anak,
dan ia juga bagian integral dari masyarakat. Peran ini menyatu dalam diri wanita. xxv Tentunya  wanita  harus  menanamkan  peranannya  dan menjadikan  pria  bagian  dari  kehidupannya.  Melalui  konsepsi  yang diberikan secara berkelanjutan kepada setiap generasi penerus seperti ini akan  sangat  membatasi  ruang  bergerak  para  perempuan.  Sehingga karena tidak memiliki jaringan yang cukup kuat dan luas serta mengingat kodrati perempuan memberikan batasan ruangan untuk perempuan untuk melakukan  korupsi.  Secara  psikologi  dan  budaya,  kemungkinan perempuan  melakukan  korupsi  itu  lebih  kecil  dibandingkan  dengan kemungkinan yang dimiliki oleh laki-laki karena ranah jangkauannya yang sangat luas.

## B.4.   Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi
Masalah  perempuan  dan  korupsi  tidak  ada  hubungannya  dengan  identitas perempuan itu sendiri, tetapi korupsi adalah semata-mata persoalan kekuasaan dan kesempatan  saat  melakukkan.  Tidak  bisa  dipungkiri  perempuan  menjadi  ujung tombak  pemberantasan  korupsi.  Peran  perempuan  sebagai  ibu,  istri,  pergaulan dalam  komunitas  atau  rekan  kerja  adalah  kekuatan  dominan  dalam  hal pemberantasan  korupsi.  Tapi  melihat  dari  perspektif  gender  dan  gerakan antikorupsi, peran perempuan bukan hanya sebatas pencegahan tindakan korupsi di level  mikro  keluarganya,  akan  tetapi  juga  bisa  berperan  di  komunitas  dan  lingkup kerjanya. Perempuan memiliki tiga ruang; domestik, produksi dan komunitas. Setiap ruang  itu  perempuan  bisa  berperan.  Antara  lain  sebagai  berikut  peran  perempuan dalam beberapa lingkup :
1.  Keluarga
Diantara peran perempuan yang memiliki pengaruh besar adalah menjadi pendidik  dalam  keluarga  untuk  mendorong  generasi  muda  untuk bertindak jujur. Perempuan juga sebagai filter itu memang bisa dilakukan. Perempuan  yang  meiliki  ketelitian  yang  cermat  dan  detail,  bisa diberdayakan  untuk  mengurangi  peluang  laki-laki  untuk  melakukan korupsi dengan cara menanyakan asal usul uang yang diberikan kepada perempuan  (istri/ibu).  Perempuan  bisa  menjadi  agen  untuk  pencegahan sekaligus  suporter  bagi  gerakan  anti-korupsi.  Melalui  mendidik  dan mempersiapkan  anak-anaknya  dengan menanamkan  nilai  moral, budaya malu  atas  kesalahan  dan  kebohongan  serta  kejujuran  itu  yang  paling hakiki.  Karena  pada  generasi  ini  telah  terjadi  degradasi  moral  yang luarbiasa  sudah  tidak  ada  lagi  yang  namanya  budaya  malu  dan  rasa sungkan saat  melakukan kesalahan.  Peranan ini menjadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus kedepannya.
2.  Lingkungan Kerja Perempuan bisa mulai dengan mengkampanyekan gagasan transparansi. Gagasan  tentang  transparansi  ini  harus  dikampanyekan  di  segala lingkup. xxvi Selain  itu  pola  hidup  perempuan  yang  dirasa  konsumtif  dan penuh  rasa  persaingan  terutama  untuk  kalangan  jetset “sosialita“serta kalangan pekerja, agaknya pola hidup seperti  harus diganti dengan pola hidup  yang  teratur/disiplin,  sederhana  dan  sewajarnya  juga  akan mengurangi  tekanan  kepada  laki-laki  untuk  mencari  tambahan  demi mencukupi kebutuhan perempuan-nya. Karena banyak laki-laki beralasan melakukan korupsi disebabkan oleh tuntutan perempuan-perempuan (istri dan  anak)  mereka.  Demi  memenuhi  kebutuhan  tersebutlah  para  laki-laki
melakukan  korupsi.    Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perempuan merupakan  ujung  pangkal  dalam  pemberantasan  korupsi  mengingat peran  yang  dimiliki  yang  tidak  bisa  dilepaskan  secara  langsung  baik secara kodrati maupun jenjang kariernya.
3.  Komunitas
Untuk  menunjukkan  eksistensinya  biasanya  perempuan  secara  aktif terlibat  dalam  beberapa  kegiatan  pada  suatu  komunitas  tertentu  sesuai dengan  minat  dan  keinginan  yang  ingin  dicapai.  Melalui  keikutsertaanya pada kegiatan-kegiatan ini bisa pula perempuan menyelipkan pendidikan dan  sosialisasi  mengenai  kejujuran  dan  memperbaiki  moral.  Lewat percakapan  ringan  ini  besar  harapannya  bisa  saling  mempengaruhi terutama  obrolan  ibu-ibu  biasanya  membawa  dampak  secara  tidak langsung  yang  biasanya  akan  menjadi  topic  pembicaraan  diberbagai tempat  lain.  Dengan  adanya  pembicaraan  dari  mulut  ke  mulut  dengan yang  membawa  niatan  baik  untuk  mengingatkan  pentingnya  aspek kejujuran  dan  nilai  moral  serta  budaya  malu  ini  besar  harapannya generasi  pada  decade  ini  memiliki  perubahan  pemikiran  menjadi  lebih baik  dan  member  contoh  yang  baik  pula  untuk  generasi  berikutnya. Karena  lebih  baik  meninggalkan  ilmu  yang  bermanfaat  dibandingkan banyak harta tetapi tidak memberikan kebaikan.

## C.   PENUTUP
Dari paparan diatas dapat diambil simpulan bahwa :
1.  Setiap orang memiliki bibit  dan kecenderungan untuk melakukan korupsi. Korupsi  tidak  meman dang  “embel-embel”  apapun  yang  melekat  pada pelakunya terutama jenis kelamin. Namun pada perempuan karena factor gaya  kepemimpinan,  politik,  agama,  psikologis,  kodrati  dan  budaya ketimuran yang membatasi ruang gerak perempuan dalam aktualisasi diri dan sekaligus sebagai pelindung perempuan dari jerat korupsi. Sehingga, perempuan cenderung tidak korup dibanding laki-laki pada ranah publik.
2.  Perempuan  memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi.  Peranannya  yang  cukup  strategis  pada  lingkup keluarga,  lingkup  kerja  dan  komunitas,  perempuan  biasanya  bisa  saling mengingatkan  melalui  berbagi  ilmu  dan  saran.  Melalui  media  inilah diharapkan  ajakan  menanamkan  nilai  moral,  kejujuran  dan  budaya  malu. Peran perempuan ini tentunya juga tidak lepas dari peran laki-laki mau ikut andil  dan  aktif  atau  tidak  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi  karena  baik  laki-laki  maupun  perempuan  juga  bisa  terlibat  dalam korupsi.

## DAFTAR RUJUKAN
1 Suyanto Aw & Sri Puji Astuti. (2010), Stereotip Perempuan Dalam Bahasa Indonesia Dalam Ranah Rumah Tangga Diunduh Dari Http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/ Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2012 Pukul 14:10 WIB
1 Chomsky, Noam (2006), Failed State, The Abuse of Power and The Assault on Democracy . Diunduh dari http://libgen.info/view.php?id=306037 . Diakses pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 00.17 WIB
1 Rozi, Fahrur . (2012). Mengapa Perempuan Ikut Korupsi? Diunduh Dari Http://Www.Al- Khilafah.Org/2012/02/Mengapa-Perempuan-Ikut-Korupsi.Html Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2012 Pukul 19:45 WIB
1 Nurdjana Dkk, 2005, Korupsi&Illegal Loging Dalam System Desentralisasi , Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar; Hal 20
1 ________ . www.transparancy.org/news_room/faq/corruption_faq diunduh pada tanggal 18 juni 2012 pukul 09:29 WIB
1 _________ . “Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, diunduh dari http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm diakses  pada tanggal 19 juni  2012 pukul 20:01 WIB
1 _________. FAQ KORUPSI DAN KPK  diunduh dari http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_faq.php?id=15 diakses pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 09:47 WIB
1 Revida, Erika, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya, diunduh dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf diakses pada tanggal 10 Juni 2012 pukul 19:43 WIB
1 _______. http:/www.ti.or.id. Transparency Internasional, dimuat dalam Wikipedia Indonesia,
Korupsi . Diakses tanggal 17 Juni 2012 pada pukul 14.03 WIB
1 Evi, Hartanti. (2007). Tindak Pidana Korupsi . Hal 11 1 Freud, S (1983). Sekelumit Sejarah Psikoanalisis. Hal 47.
1 Freud dalam Rader, M. (1962). A Modern Book of Esthetics. Hal 127.
1 Afifuddin, Mohammad. Feminisasi Korupsi. Republika (15/2/2012) Diunduh Dari Http://17-08- 1945.Blogspot.Com/2012/02/Koran-Digital-Mohammad-Afifuddin.Html Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2012 Pukul 22:17 WIB
1 George Junus Aditjondro, Op.Cit, Afifuddin, Mohammad 1 _______. Peran Wanita Dalam Pemberantasan Korupsi, Diunduh Dari Http://Kowani.Or.Id/7/?E=24&W=Idversion Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2012 Pukul 09:47 WIB 1 Robbins, Stephen.P. (1998). Organization Behavior : Concepts, Controversiess Application, 8 th ed.
1 Tong, Rosemarie Putnam. (2004), Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehenshif  Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis . Jakarta; Jalan Sutra. Hal 331-332
1 Wardhani, Sri Budi Eko. (2012). Puskapol UI: Politisi Perempuan Mudah Terjerat Korupsi . Diunduh Dari Http://Dutakita.Com/Berita-Nasional/145-Puskapol-Ui-Politisi-Perempuan-Mudah-Terjerat- Korupsi Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2012 Pukul 09:58 WIB
1 Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. (2005). Perempuan dan Politik . Jakarta ; Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 34-35
1 Utami, Tari Siwi, (2001). Perempuan Politik di Parlemen . Yogyakarta ; Penerbit Gava Media  hal 34- 35
1 Ibid . Utami hal 36 1 Fawaidurrahman (2011). Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis (Melacak yang Terlupakan). Diunduh dari http://fawaidroh.wordpress.com/2010/03/27/kepemimpinan- perempuan-dalam-kajian-hadist-melacak-yang-terlupakan/ . Diakses pada tanggal 18 Juni 2012 pukul 20.42 WIB
1 _______, Cinderella  Complex diunduh  dari http://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_complex diakses pada tanggal 29 juni 2012 pukul 09:41 WIB
1 Ibid , Mulia, hal 31 1 Rahmat.(2010. ). Problematika Wanita Mandiri dan Solusinya. Diunduh dari http://bangrahmat.wordpress.com/2010/04/30/problematika-wanita-mandiri-dan-solusinya/ diakses pada 28 Juni 2012 pukul 21:23 WIB
1 Ani Soetjipto. (21/4/2011). Perempuan Agen Antikorupsi. Diunduh dari http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20444:ani- soetjipto-perempuan-agen-antikorupsi&catid=48:wawancara&Itemid=121&lang=id diakses pada tanggal 12 juni 2012 pukul 23:59 WIB