## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 15 (2) (2023): 121 - 147 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

## Kebebasan Politik Menurut Hannah Arendt dan Relevansinya Bagi Masyarakat Indonesia
Fransesco Agnes Ranubaya 1* , Nikodemus 2 , Yohanes Endi 3

## Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Kota Malang, Indonesia
Submitted : 13 November 2022 Revision : 6 July 2023 Accepted : 25 July 2023

## Abstract
The study focuses on freedom and politics, which are often contrasted, as if politics and freedom are contradictory. There is an assumption that there is no freedom in politics or that people are free to do anything with politics. This assumption has developed so that the two can never be united. In the political situation, a political theorist named Hannah Arendt felt an anxiety. The purpose of writing this scientific paper is to explore the idea of political freedom according to Hannah Arendt and find its relationship in Indonesian society. The method used in this writing is the literature method with a literature approach. The research results of this study discuss work that is not related to daily activities (labor) but work (work) for a common goal. Meanwhile, in relation to Indonesian politics, work ethic is an attitude that leads to the best results, high competitiveness, optimism and looking for productive and innovative ways to sustain an independent Indonesia. Regarding freedom, Arendt takes the Athenian polis as a model of communicative and open speech space which is the same as politics Keywords : Hannah Arendt, freedom, politics, government action

## Abstrak
Fokus studi pada kebebasan dan politik yang kerap kali dipertentangkan, seolah-olah politik dan kebebasan itu bertentangan.  Ada  anggapan  bahwa  di  dalam  politik  tidak  ada  kebebasan  atau  dengan  politik  orang  bebas berbuat apa saja. Anggapan semacam ini itu berkembang sehingga membuat keduanya itu tidak pernah dapat bersatu. Dalam situasi politik seorang teoritikus politik bernama Hannah Arendt merasakan suatu kegelisahan. Tujuan dari  penulisan  karya ilmiah ini  adalah  untuk  mendalami  gagasan  kebebasan  politik  menurut  Hannah Arendt dan menemukan hubungannya dalam masyarakat Indonesia. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah  metode  kepustakaan  dengan  pendekatan  literatur.  Hasil  penelitian  dari  penelitian  ini  membahas mengenai kerja yang tidak berkaitan dengan aktivitas sehari-hari (labor) melainkan karya (work) untuk tujuan bersama. Sementara itu kaitannya dengan politik Indonesia, etos kerja merupakan sikap yang bermuara pada hasil  hyang  terbaik,  berdaya  saing  tinggi,  optimisme  dan  mencari  cara-cara  produktif  dan  inovatif  dalam menopang Indonesia yang mandiri. Terkait kebebasan, Arendt mengambil polis Athena sebagai sebuah model ruang pidato yang komunikatif dan terbuka yang sama artinya dengan politik.
Kata Kunci: Hannah Arendt, kebebasan, politik, tindakan pemerintah.
How  to  cite :  Ranubaya,  F,  A. et  al (2023).  Kebebasan  Politik  menurut  Hannah  Arendt  dan Relevansinya bagi Masyarakat Indonesia. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 15 (2): 121 – 147.
*Corresponding author: Fransesco Agnes
E-mail: fransescoagnesranubaya@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  individu  tidak bisa  secara  keras  menyentuh  satu  isu politik  tanpa,  secara  implisit  atau eksplisit,  menyentuh  isu  tentang kebebasan  manusia(Hannah  Arendt, 1961). Dalam kebebasan memilih calon pemimpin yang akan dipilih.
Identifikasi yang umum dipakai untuk menilai  kelayakan  seorang  pemimpin yang  akan  dipilih.  Identifikasi  yang umum dipakai untuk menilai kelayakan  para  calon  pemimpin adalah  visi  misi,  kepribadian  baik (adil,  bijaksana  dan  jujur)  dan  lain sebagainya.  Semua  identifikasi  itu adalah  kriteria  agar  kebebasan  warga tidak  terabaikan.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  pluralitas  adalah seluruh  kondisi  hidup  politik  yang spesifik.(Hannah
Arendt,
1958)
Sehingga praktis berbicara soal politik berarti  berbicara  soal  kebebasan manusia  juga.  Dalam  sejarah  hidup manusia  tidak  terlepas  dari  persoalan antara  politik  dan  kebebasan.  Politik yang  didominasi  oleh  penguasa membuat  warga  negara  kehilangan kebebasannya. Contohnya ketika Orde Baru  berkuasa,  Presiden  Soeharto menggunakan  kekuasaanya  secara
otoriter dalam mengeluarkan kebijakan  seperti  represi  (konsolidasi politik dengan kekerasan), kientelisme ekonomi  (penguasaan  material  yang terkonsentrasi),  wacana  partikularistik (kontrol  persepsi  dan  pola  pikir masyarakat), subordinasi bisnis terhadap negara (sektor bisnis bergantung pada negara), dan pengendalian  birokrasi  sipil  dan militer(Farchan,  2022).  Tidak  hanya itu,  sikap  pemerintahan  Orde  Baru yang  membungkam  media  di  mana pers  mau  tidak  mau  menuruti keinginan pemerintah(Eddyono, 2021).
Penguasa yang dimaksud identik  dengan  pemerintah,  dapat dipahami melawan pemerintah berarti mati (fisik atau identitas). Hal ini yang memunculkan credo liberal,  “Politik berkurang kebebasan  bertambah” (Hannah  Arendt,  1961).  Dalam  dunia modern  dewasa  ini  banyak  orang beranggapan  bahwa  hak-hak  asasi manusia-justru karena ciri pra-
politisnya-dapat menjadi kriteria keadilan bagi hak-hak warga
negara(Hardiman,  2007).  Hak  berciri pra-politis yang dimaksud adalah hak asasi.  Itu  sama  dengan  kebebasan batin,  keduanya  sama-sama  dimiliki
oleh  manusia  tetapi  tidak  tampak dalam  pengalaman.  Jika  hak  asasi menjadi  kriteria  keadilan  maka  sikap yang  ditimbulkan  adalah semaunya dewe. Padahal  manusia  adalah  bagian dari  badan  politik,  berada  dalam negara  dan  menjadi  warga  negara Indonesia. Adanya keadaan seperti itu, maka  politik  memanfaatkan  relasinya dengan  orang  lain  untuk  memenuhi hak  asasi. Credo sebaliknya  yang muncu l  adalah,  “Politik  bertam bah kebebasan b ertambah”.
Dari  persoalan  yang  muncul seperti “politik bertambah dan kebebasan  pun  bertambah ”,  berbagai macam  pertanyaan  muncul  di  pikiran penulis, apakah politik dan kebebasan itu  saling  bertentangan?  Ataukah politik  memang  inheren  dengan kebebasan?  Lantas  bagaimana  relasi keduanya?  Pertanyaan  seperti  ini dapat dirangkum dalam satu pertanyaan fundamental yaitu, apa arti kebebasan  politik?  Hannah  Arendt, seorang  teoritikus  politik(H.  Arendt, 1994), telah berpendapat sekuat tenaga dengan pertanyaan-pertanyaan politik. Aksi  yang  dilakukan  Arendt  telah memberikan  refleksi  yang  mendalam.
Menurut  refleksi  Hannah  Arendt, kebebasan dengan politik itu inheren(Hannah Arendt, 1961). Kebebasan  adalah  tujuan  langsung orang yang berpolitik.  Namun, kebebasan  setiap  orang  (mempunyai kebebasan  batin)  tidak  otomatis diakui.  Hanya  melalui  tindakan kebebasan  batin  dapat  ditampakkan. Sedangkan tindakan yang muncul dari relasi  langsung  secara  spontan  dan berkarakter  natalitas.  Berdasarkan penjelasan  dari  Hannah  Arendt  itu, “untuk  menja di  bebas  dan  bertindak adalah  sama” (Hannah  Arendt,  1961).
Meskipun  kebebasan  batin  sudah ditampakkan  oleh  tindakan,  namun tindakan  itu  membutuhkan  ruang lingkup  yang  dapat  menjaminnya. Dalam  konteks  ini,  politik  adalah dunia  yang  memungkinkan  tindakan seseorang  diakui.  Oleh  sebab  itu,  jika orang ingin bebas, maka ia tidak boleh mengabaikan  orang  dan  negaranya, karena  kehidupan  manusia  tidak  bisa terlepas dari orang lain.
Dari pemahaman di atas menurut  penulis  gagasan  Arendt tentang  kebebasan  politik  sangat menarik  untuk  didalami.  Berdasarkan
permasalahan  di  atas,  penulis  merasa pemikiran  Arendt  ini  sangat  layak untuk  dikupas  lebih  dalam  karena sejalan  dengan  identitas  bangsa Indonesia  melalui  politik  demokrasi, agar pemahaman mengenai kebebasan dalam  politik  bisa  dipahami  dan dimengerti dengan baik. Dalam politik Indonesia,  kebebasan  yang  diatur dalam  demokrasi  merupakan  budaya dan kepribadian bangsa yang memperhatikan  hal-hal  berikut:  (1) menjunjung  tinggi  perbedaan,  (2) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,  (3)  membudayakan  sikap yang adil, (4) membiasakan musyawarah  dan  mufakat  dalam pengambilan keputusan, (5) mengutamakan persatuan
dan kesatuan nasional(Rd, 2021).
Tujuan  dari  penulisan  karya ilmiah  ini  adalah  untuk  mendalami gagasan  kebebasan  politik  menurut Hannah  Arendt  dan  menemukan hubungannya dalam masyarakat Indonesia  yang  memiliki  kesadaran politik.  Tujuan  lain  dari  pemikiran Hannah  Arendt  ini  adalah  untuk mengenal sekaligus mengenal Hannah Arendt dan pemikirannya secara lebih mendalam belajar politik dari Hannah
Arendt  dan  menemukan  pemikiran baru  yang  berguna  untuk  kehidupan penulis dan pembaca.
METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan.  Penulis  menggunakan beberapa  buku  karya  Hannah  Arendt sebagai  buku  utama  yaitu Essays  in Understanding (1994), The  Human Condition (1958),  dan  Asal-Usul Totalitarianisme  (1995).  Lalu  ada beberapa buku yang lain sebagai buku penunjang  seperti “ Filsafat  Politik Hannah  Arendt,  Hannah  Arendt  dan Politik  yang  Bermartabat  dan  Politik Otentik:  Manusia  dan  Kebebasan dalam  Pemikiran  Hannah  Arendt ” , jurnal ilmiah seperti “ Eskalasi Tindakan  Politik  dalam  Perspektif Filosofis  Hannah  Arendt,  Pendidikan Multikultural  bagi  Generasi  Emas dalam  Kerangka  Diagnosis  Arendt, Hannah  Arendt:  Kekerasakan  Bukan Tindakan  Politik,  Namun  Bukan Tanpa Resiko, Menyimak Tabir Politik Otentik Arendtian: Sebuah Pembacaan dari  Perspektif  Etika  Politik ” yang digunakan untuk menjelaskan gagasan Hannah  Arendt,  namun  itu  semua
hanya  menjadi  penunjang  bagi  buku utama yang digunakan untuk memahami pemikiran Hannah Arendt. Dalam  proses  penulisan,,  penulis mengutip dari buku-buku dan gagasan-gagasan  inti  dari  apa  yang dibahas  mengenai  kebebasan  dalam politik.  Dari  gagasan  yang  dikutip  itu diuraikan  dan  menemukan  pemikiran baru  mengenai  pikiran  Hannah Arendt terutama dalam politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Riwayat Hidup Hannah Arendt
Memahami  gagasan  politik Hannah  Arendt,  perlu  diketahui  sisi biografisnya.  Catatan  biografis  dan karya-karya Hannah Arendt dirangkum penulis berdasarkan
deskripsi  biodata  Arendt.  Hannah Arendt  lahir  di  Hannover,  Jerman,  14 Oktober 1906. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Paul dan Martha (Cohn) Arendt.  Masa  kecil  Arendt  banyak diwarnai  oleh  duka  cita,  teror,  dan ketidakbahagiaan.  Eksistensinya  dan keluarganya  sebagai  orang  Yahudi membuat hidupnya diliputi kegelisahan  dan  ketakutan.  Arendt dan  keluarganya  selalu  menjadi sasaran  dan  target  genosida  Nazi.
Dampak  dari  kegelisahannya  adalah ketidakbebasan untuk mengapresiasikan  secara  total  sifat- sifat masa kecilnya. Saat masih berusia 7  tahun,  Arendt  harus  mengalami pengalaman tapal batas yaitu ayahnya meninggal  dunia  karena  sakit(Jemali, 2015).
Karena situasi yang  didominasi oleh  teror  dan  intimidasi,  Arendt  dan ibunya  beberapa  kali  berpindah tempat  tinggal.  Dari  Hannover, mereka  ke  kDnigsberg  dan  kemudian ke  Berlin.  Di  saat  usianya  menginjak 13  tahun,  ibu  dari  Hannah  Arendt menikah lagi dengan Martin Beerwald yang memiliki dua putri yaitu Eva dan Clara  Beerwald.  Keputusan  yang diambil  ibunya  ini  membuat  Arendt bertambah  gelisah  dan  bingung.  Dia gelisah  dan  bingung  karena  ibunya harus  memberikan  perhatian  kepada ayah  barunya  yang  sebelumnya  tidak ia  kenal  dan  juga  karena  kedekatan Eva  dan  Clara  dengan  ibunya.  Dia berpikir  bahwa  ibunya  tidak  akan memperhatikan  kehidupannya  seperti sebelumnya.  Menjadi  seorang  Yahudi membuat  Arendt  diliputi  suasana gamang.  Gamang  bukan  saja  karena
ancaman teror dan intimidasi fisik dari Nazi  tetapi  juga  karena  tidak  adanya ruang untuk mengapresiasikan gagasan filosofisnya secara
bebas(Jemali, 2015).
Apalagi  pemerintah  Hitler  dan Nazi  waktu  itu  mengontrol  secara absolut  publikasi  pers  dan  berusaha mengarahkannya  agar  tetap  berada dalam  koridor  kepentingan  mereka. Tulisan-tulisan para filsuf bisa dipublikasikan sejauh itu menguntungkan mereka. Arendt merasa  kehabisan  energi  karena dipaksa untuk menyembunyikan kebenaran  yang  ada  di  dalam  dirinya (Etinger, 2003:234). Setelah menamatkan  pendidikan  dari  sekolah tinggi KDnigsberg tahun 1924, Arendt memulai  studi  teologi  di  bawah asuhan Rudolf Bultmann di
Universitas  Marburg.  Ia  menekuni filsafat,  teologi,  bahasa  Yunani  dan Latin.  Di  universitas  yang  sama,  dia bertemu  dengan  Martin  Heidegger, seorang  filsuf  eksistensialis.  Awalnya Heidegger  adalah  teman  diskusi filsafatnya  tetapi  kemudian  menjadi kekasihnya.  Dalam  sepucuk  surat yang  tidak  pernah  terkirim  ke Heidegger,
Arendt
menulis,”Heidegger  adalah  orang kepada siapa saya akan selalu berlaku setia dan tidak setia, dan dalam kedua situasi  tersebut  saya  akan  tetap mencintainya.” Sa lah  satu karya  besar Heidegger Sein  und  Zeit  (Being  and Time) turut menginspirasi dan memotivasi  minat  Arendt  terhadap filsafat eksistensialisme. Hubungan ini terputus  ketika  Arendt  melanjutkan studinya di Universitas
Heidelberg(Jemali, 2015).
Di  Heidelberg,  dia  mendapat bimbingan  spesifik  dari  Karl  Jaspers. Berkat tuntunan Jaspers, Arendt dapat menyelesaikan  disertasinya  tentang konsep  cinta  dalam  pemikiran  St. Agustinus.
Tahun 1929 Arendt bertemu  Gunther  Stern,  seorang  filsuf Yahudi.  Karena  kapasitas  intelektual yang brilian dan kualitas fisiknya yang menarik,  Arendt  jatuh  cinta  kepada Stern  dan  menikah  dengannya  pada bulan  September  1929.  Pada  tahun yang sama, dia berhasil menyelesaikan disertasinya  tentang  ide  cinta  dalam perspektif  St.  Agustinus  dan  berhasil meraih gelar doktornya di usia sangat belia,  22  tahun.  Pada  tahun-tahun berikutnya, dia melanjutkan
keterlibatannya  dalam  politik  Yahudi dan  Zionis  yang  telah  dimulainya sejak 1926. Karena terancam oleh teror Nazi, dia melarikan diri ke Paris pada tahun  1933,  tempat  dia  bertemu  dan berteman  akrab  dengan  Walter Benjamin  dan  Raymon  Aron.  Tahun 1936,  dia  bertemu  Heinrich  Blûcher, seorang  pelarian  politik  Jerman. Menceraikan  Stern  dan  tahun  1940 menikahi Blûcher. Tahun 1941, Arendt dan Blûcher melarikan diri ke Amerika Serikat  setelah  pecah  perang  dunia  II dan  penangkapan  serta  penjeblosan besar-besaran  orang-orang  Yahudi  ke dalam  kamp.  Tahun  1970  Blûcher meninggal  dunia  sedangkan  Hannah Arendt  sendiri  meninggal  pada tanggal 4 Desember 1975(Jemali, 2015).

## Karya-karya Hannah Arendt
Tulisan-tulisan kritis-filosofis yang  dihasilkan  Hannah  Arendt  tidak terlepas  dari  konteks  masyarakatnya. Konteks  dan  refleksi  kritis  selalu korelasional.  Bahkan  refleksi  kritis dapat  membuka  horison  baru  dalam realitas konteks. Konteks menginspirasinya  untuk  melakukan sesuatu  yang  konstruktif.  Konstruksi filsafat  politiknya  mengindikasikan
protesnya terhadap berbagai kebijakan dalam  pemerintahan  bangsa  Jerman (Hitler  dan  rezim  Nazi)  yang  tidak menghargai  minoritas,  tidak  responsif terhadap  keadilan  serta  maraknya kontinuitas  pembantaian  terhadap sesama manusia. Tindakan ini serentak  meminimalisasi  eksistensi humanitas.  Suasana  damai  tidak mendapat  ruang  yang  cukup  untuk dinikmati. Hannah Arendt juga secara radikal  melakukan  protes  terhadap legalisasi tindakan kekerasan. Kekerasan  yang  menyata  dalam peristiwa genosida/ holocaust
meninggalkan  goresan  luka  historis yang  sulit  untuk  dilupakan.  Arendt menuangkan
gagasan-gagasan
kritisnya  lewat  berbagai  tulisan- tulisannya. Dia yakin bahwa kekuatan kata-kata mampu mempengaruhi opini publik serta mengarahkan publik untuk  keluar  dari  keterbelengguan dan ketertindasan. Tahun 1946 Arendt menerbitkan What is Existenz
Philosophy? Tahun  1951 The  Origins  of Totalitarianism yang  mulai  ditulis semenjak  1944,  diterbitkan(Jemali, 2015).
Buku  ini  bercerita  tentang Nazisme  yang  ditelusuri  dari  sisi historis  dan  elemen-elemen  subyektif. Elemen-elemen  tersebut  adalah  soal kekuasaan,  konsep  identitas  dan komunitas, karakter moral dan emosional  fenomena  manusia.  Arendt tidak  pernah  mempercayai  teori bahwa  Nazisme  terjadi  karena  ulah individu  Hitler  yang  mempunyai kelainan jiwa. Ia selalu mengembalikan penjelasannya kepada persoalan politik imperialis, pemikiran rasis,  dan  adanya  alienasi  dunia. Arendt  menerbitkan The  Human Condition dan Rahel Varnhagen: The Life of  a  Jewess pada  tahun  1958.  Tahun 1959  dia  menerbitkan Reflections  of Little  Rock .  Tahun  1961  Arendt menerbitkan Between  Past  and  Future , dan melakukan perjalanan ke
Yerusalem  untuk  meliput  pengadilan Adolf Eichmann untuk surat kabar The
New  Yorker .  Tahun  1963  Arendt menerbitkan
refleksi-refleksi
kontroversialnya  tentang  pengadilan Adolf  Eichmann  (seorang  tokoh penting  Nazi  yang  terlibat  dalam proyek  holocaust)  di  surat  kabar The New  Yorker dan  kemudian  dalam bentuk  buku  yang  berjudul Eichmann
in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil .  Pada  tahun  itu  juga  dia menerbitkan On  Revolution .  Di  dalam karyanya  ini,  dia  melihat  secara mendalam  apa  yang  disebut  dengan selfhood (diri) dalam pergerakan liberal untuk memperlihatkan bahwa sentimen-sentimen pribadi mengkorupsi konsep kebebasan. Dalam pembahasannya, Arendt mengkontraskan dua pemikiran
revolusi  yaitu  pemikiran  Revolusi Perancis dan Amerika. Ia tertarik pada pemikiran  revolusi  Amerika  yang berangkat  dari  kemiskinan  dan komitmen  rakyatnya  untuk  membuat Amerika  menjadi  teratur  dengan mendasarkan  diri  pada  ketaatan hukum.  Ini  menurutnya  berbeda dengan revolusi Prancis yang berangkat  dari  keinginan  untuk memberontak  pada  rezim  yang  ada sehingga  mengakibatkan  kaos  dan penindasan.  Pada  tahun  1968  Arendt menerbitkan Men in Dark Times (Jemali,
2015). Tahun 1970 Arendt menyampaikan  seminarnya  tentang
”filsafat Penilaian Kant” di New School (Amerika)  yang  kemudian  diterbitkan dalam  bentuk  buku  yang  berjudul
Reflections on Kant’s Political Philosophy , 1982.  Tahun  1971  dia  menerbitkan Thinking  and  Moral  Considerations dan Crises  of  The  Republic pada  tahun berikutnya.  Tahun  selanjutnya  dia mengerjakan  proyek  penulisan  tiga jilid The  Life  of  The  Mind .  Jilid  I  dan  II yang  berjudul Thinking  and  Willing mendapat  banyak  penghargaan.  Pada jilid  pertama,  Arendt  membahas persoalan Thinking (berpikir)  dengan analisis fenomenologi, aktivitas mental berpikir,  ekspresi  dan  tindakan. Pertanyaan  yang  menjadi  fokusnya adalah”  Apa  yang  disebut  dengan berpikir?  Dan  dimanakah  suatu individu  berada  dalam  ruang  dan waktu  saat  sedang  be rpikir?”  dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,  ia  mengulasnya  dalam  dua bagian.  Pada  bagian  pertama  ia mengulas  persoalan-persoalan Being and Appearance (Ada dan Penampakan).  Pada  bagian  kedua  ia mengulas  soal  kehendak.  Kehendak baginya sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk memikirkan  masa  lalu  dan  masa depan. Arendt meninggal pada saat ia baru  saja  mulai  menggarap  karyanya
yang  ketiga  dan  terakhir, Judging (Arendt,  1985;  Arendt,  1973;  Arendt, 1958; d’Entrèves, 2003; Jem ali,
2006:131 – 132)(Jemali, 2015).
Pemikiran  filsafat  kedua  tokoh Aritotels  dan  Platon  telah  menjadi insfirasi  di  pikiran  banyak  filsuf setelahnya.  Pengaruh  pikiran  meraka tidak  bisa  hilang  oleh  waktu.  Sebagai pemikir yang mengawali filsafat wajar sekali  pemikiran  mereka  atetap  eksis karena  merekalah  yang  meletakkan pondasi berpikir yang baik, sistematis, secara  khusus  pemikir  filsafat.  Oleh sebab  itu,  jika  semua  pemikiran  filsuf setelah  mereka  dicermati  secara seksama pasti ada pengaruh pemikiran  kedua  tokoh  ini  pada pemikiran  Hannah  Arendt.  Pemikiran Hannah Arendt juga dipengaruhi oleh Aristoteles  dan  Platon,  Aristoteles memberikan  pengaruh  yang  positif, sedangkan
Platon memberikan pengaruh  yang  negatif.  Positif  dan negatif  di  sini  bukan  merupakan distingsi  moral,  melainkan  tanda untuk  menunjukan  reaksi  Arendt terhadap pemahaman filsafat. Hannah Arendt menerima pemikiran Aristoteles,  tetapi  Arendt  menolak
pemikiran  Platon.  Agar  memahami kedua  pemikiran  ini  lebih  dalam  lagi maka  penulis  membedakan  kedua sudut pandang ini sebagai berikut(Hannah Arendt, 1958). Aristoteles adalah filsafat adalah  yang  mendasarkan  realitas pada  apa  yang  tampak  dan  dapat diindrai, sedangkan Platon mendasarkan  realitas  pada  dunia  ide. Gagasan  mereka  bertolak  belakang dengan  Platon.  Hal  ini  membuat pemahamannya tentang realitas menjadi  sangat  berbeda  dengan realitas  lainnya.  Aristoteles  melihat realitas  sebagai  yang  dapat  berubah- ubah,  sedangkan  Platon  melihat realitas  sebagai  yang  tidak  dapat berubah  artinya  tetap.  Pemahaman seperti  ini  digagas  oleh  Aristoteles mengenai  realitas,  Hannah  Arendt juga berpendapat bahwa dasar realitas adalah  natalitas.  Hannah  Arendt melihat  bahwa  realitas  itu  selalu  baru dan  mempunyai  penemuan  baru.  Itu tidak  pernah  sama  dengan  yang sebelumnya  atau  yang  akan  datang sesudahnya.  Dengan  pemahaman yang mendalam realitas itu dipandang sebagai yang berubah-ubah. Pengaruh Aristoteles yang sangat tampak dalam
pemikiran  Hannah  Arendt  adalah distingsi  antara oikos (rumah  tangga) dan polis (negara  kota)(Pandor,  2013).
Hannah  Arendt  berpendapat  bahwa kehidupan dalam rumah tangga diatur berdasarkan  kebutuhan  hidup  dan fokus pada pemeliharaannya, sedangkan  di  negara  kebebasanlah yang menjadi dasarnya(Hannah Arendt,  1961).  Dalam  pemahaman  ini Hannah  Arendt  memberikan  makna seperti  ruang  publik.  Ruang  publik dipahami  sebagai  ruang  terbuka, disana orang bisa bicara dengan bebas, berbuat  dan  berkata-kata  dalam konteks  relasi  antar  manusia.  Hal  ini tidak  dibatasi oleh budaya dan tradisi yang  membuat  pemahaman  menjadi keliru.
Pemikiran antara oikos dan polis lalu membuat Hannah Arendt
menentukan  mana  yang  membedakn mana  politik  dan  mana  bukan  politik. Dengan  ini  pemahaman  Arendt terhadap  politik  seperti  kebebasan. Kekuasaan  itu  membatasi  aktivitas berelasi  warga  negaranya,  dalam negara yang menganut antitesa politik tidak ada kebebasan untuk
berpendapat, bereaksi terhadap pemerintah  atau  berpolitik.  Semua
aspek kehidupan
diatur
oleh
pemerintah.  Masyarakat  dibutuhkan hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan pemimpin  yang  terjun  dalam  politik. Berdasarkan  pengaruh  Aristoteles  di atas,  Arendt  mengkritik  tradisi  politik yang  diwariskan  oleh  Platon.  Ia merumuskan kritiknya demikian; pengalaman  Plato  dengan  masyarakat Yunani,  bahwa  kekuasaan  dilakukan sebagai  penguasaan  terhadap  budak, yaitu  hubungan  antara  budak  dengan pemerintah  mempunyai  jarak(Hannah Arendt,  1958).  Rumusan  seperti  ini
Arendt kurang setuju karena kekuasaan dipandang sebagai kepatuhan  terhadap  orang  tinggi. Dengan ini Arendt berpikir ada politik dibalik  semua  ini.  Selain  itu  Arendt membandingkan bahwa ide-ide
filosofis yang diterapkan Platon untuk mengatur  kehidupan  Kota  yang  tidak benar,  karena  di  dalamnya  banyak politik. Penulis menggambarkan bahwa  ide  digunakan  sebagai  tembok yang  mengatur  berjalannya  politik, agar  politik  sebagai  ruang  publik. Agar  ide  yang  menjadi  pemantik untuk  menuju  kebebasan  dalam berpolitik.

## Pemikiran  Hannah  Arendt  tentang Manusia dan Masyarakat
Manusia  adalah  orang  yang mengendalikan  politik,  dengan  itu manusia disebut unik. Dengan keunikannya  tidak  bisa  ditelusuri dengan  pertanyaan  “apa”  manusia. Adanya  pertanyaan  seperti  ini  hanya menuntut  penjelasan  tentang  tipe, model, karakter, jenis, dan sebagainya.
Manusia dimengerti bukan berdasarkan  pada  dirinya  sendiri melainkan  pada  analisa  statistic  yang ditandai oleh data-data yang menunjukan identitas manusia. Keunikan manusia hanya bisa ditelusuri  dengan  pertanyaan  “siapa manusia”. Dengan pertanyaan “siapa” pencarian  tentang  manusia  langsung merujuk  pada  dirinya  sendiri  dan bukan  yang  lain.  Keunikan  manusia inilah  yang  menjadi  pemantik  untuk menemukan  masalah  politik  yang terjadi  sampai  saat  ini.  Siapa  manusia menurut Hannah Arendt telah dijelaskan  sebagai  besar  dalam  buku The Human Condition. Dengan terminology vita active Arendt
menandai  tiga  hal  fundamental  dari
aktivitas  manusia  yaitu;  kerja,  karya dan tindakan. Dengan terminology ini sudah  menjadi  pertanyaan  yang mengacu pada manusia yang menjelaskan  bahwa  manusia  itu beraktivitas,  manusia  bergerak  dan tidak tinggal diam ditempat.
Dari pemahaman Hannah Arendt  tentang  kerja,  karya  dan tindakan.  Kurang  lebih  demikian penjelasan  Hannah  Arendt  tentang kerja,  karya  dan  tindakan(Hannah Arendt,  1958).  Kerja  adalah  aktivitas manusia  yang  berhubungan  dengan proses  biologis  tubuh  manusia  yang perkembangannya  bergantung  pada kebutuhan-kebutuhan  dasar  yang dipenuhi  dengan  kegiatan  kerja. Sedangkan karya berhubungan dengan  eksistensi  manusia  yang  tidak natural  dan  tidak  dapat  dipahami dengan siklus mekanis-alamiah.
Manusia disini dapat dipahami seperti instrumen bagi yang lain, yang disebut keduniaan.  Keduniaan  adalah  benda- benda  yang  sifatnya  artifisial  saja.
Tindakan adalah satu-satunya
aktivitas  manusia  yang  terjadi  secara langsung antara manusia yang lainnya.  Oleh  karena  itu,  Hannah Arendt dari ketiga
itu dapat
disimpulkan  bahwa  manusia  adalah unik.  Artinya  manusia  itu  tidak  kekal mempunyai  kelemahan  dan  dapat hancur.
Akan tetapi manusia mempunyai  potensi  menjadi  abdai karena  ucapan  dan  tindakannya  tetap ada walau tubuhnya dapat hancur.
Dengan  definisi  manusia  yang begitu  kompleks  jelas  sekali  bahwa manusia tidak dapat beraktivitas tanpa sesamanya  manusia.  Dalam  konteks ini gagasan Hannah  Arendt  mengenai masyarakat itu muncul dan mempunyai pemahaman bahwa
masyarakat  itu  unik.  Masyarakat merupakan  status  sosial  yang  amat menentukan  bagaimana  berjalanya politik.  Status  ini  memungkinkannya untuk ikut serta dalam urusan-urusan publik(Hannah  Arendt,  1995).  Pada masyarakat  mempunyai  kelas-kelas, pentingnya  kelas  dalam  masyarakat selalu  dikaitkan  dengan  tingkat pendidikan.  Dengan  ini  pemahaman masyarakat  dapat  dikaitkan  dengan pemikiran  Hannah  Arendt  yang memandang masyarakat sebagai komunitas  besar  manusia  yang bergerak  secara  bebas  dalam  suatu negara.
Masyarakat mempunyai
tujuan  hidup  bersama  yang  harus dicapai  bersama.  Dalam  perjalanan hidup masyarakat tidak dapat dibatasi oleh  tradisi  atau  determinasi  dari ruang privat. Ruang gerak masyarakat adalah  ruang  publik.  Namun  muncul dilemma karena dalam hidup masyarakat  modern  yang  dominan bukan  tatanan  politik  melainkan tatanan  sosial(Sudibyo,  2012).  Dalam tatanan  sosial,  batas  antara  ruang publik dan ruang privat tidak jelas dan sulit  untuk  dimengerti.  Hal  itu  dapat terbukti  dalam  pengalaman  hidup sehari-hari,  dimana  kadang-kadang persoalan  di  ruang  publik  dibawa  ke dalam  ruang  privat,  sedangkan persoalan  di  ruang  privat  kerap dibawa  ke  ruang  publik.  Hal  inilah yang  sulit  untuk  dipahami  ketika terjun di dalam politik.

## Pengertian Kebebasan
Politik  dipahami  pada  masa Hannah  Arendt  adalah  kaos.  Pada waktu  itu  ia  ada  di  bawah  kekuasaan Rezim  Nazi.  Rezim  ini  memimpin negaranya dengan
paham
totalitarianisme, totalitarianism adalah paham  yang  menyatakan  bahwa kekuasaan  itu  bersifat  total.  Pada
hakekatnya  bisa  menembus  segala ruang (ruang privat dan ruang publik) dalam  suatu  negara,  melakukan kebenaran  secara  total  sehingga  tidak ada ruang untuk wadah berpendapat(Hannah  Arendt,  1995). Kebebasan  setiap  warga  negara direduksi  dalam  kekuasaan  total seorang pemimpin.
Dengan pemahaman  total  ini  setiap  kebijakan tidak bisa dibantah, karena kekuasaan ada pada pemimpin. Menurut Hannah Arendt,  pada  waktu  krisis  politik seperti  dalam  konteks  politiknya, kebebasan  menjadi  tujuan  langsung dari tindakan politis (berpolitik)(Hannah  Arendt,  1961). Hidup  bersama  dalam  organisasi politik harus didasari dengan kebebasan karena tanpa itu kehidupan bersama tidak ada maknanya. Dengan kata  lain,  tanpa  kebebasan  seluruh hidup politik tidak ada artinya. Politik selalu berdampingan dengan kebebasan,  karena  di  dalam  politik orang berhak menyampaikan pendapat dan kebijakan yang menunjang politik. Berdasarkan pemahaman dan konteks yang terjadi, bahwa bagi Hannah Arendt kebebasan
itu perlu dibahas. Jika kebebasan tidak dipahami dengan baik, maka pemahaman  tentang  kebebasan  tidak memadai.  Kalua  pemahaman  tentang kebebasan  tidak  baik,  bagaimana kebebasan  bisa  menjadi  pondasi politik yang kokoh untuk politik.
Arendt  pertama  kali  berpikir tentang  apa  itu  kebebasan.  Arendt setuju dengan Kant,  mengakui bahwa semua  manusia  memiliki  kehendak bebas.  Setiap  orang  pada  dasarnya bebas.  Tetapi  kebebasan  sejati  hanya ada  dalam  pikiran.  Buktinya,  orang baru  tahu  kebebasannya  saat  bersama orang  lain.  Berdasarkan  fakta  di  atas, kebebasan  harus  ditunjukkan  agar kebebasan  dapat  diberikan.  Dalam gagasan  Vita  Activa  Arendt  terdapat aktivitas  dasar  manusia  yang  terjadi tanpa  perantara:  tindakan.  Tindakan adalah  kegiatan  yang  dilakukan melalui hubungan. Arendt menekankan  bahwa  tindakan  adalah hadiah  yang  dapat  digunakan  orang kapan pun mereka ingin menunjukkan kebebasannya.  Jadi  bebas  berarti bertindak. Menurut Arendt, kebebasan adalah  tindakan.  Perilaku  memiliki karakter  bawaan.  Artinya,  tindakan
manusia  selalu  menciptakan  sesuatu yang  sama sekali baru. Tindakan tidak didorong  oleh  motif  batin,  ditentukan oleh  pikiran,  atau  didorong  oleh keinginan. Itu sepenuhnya berasal dari hubungan.  Oleh  karena  itu,  dapat dipahami bahwa hasil tindakan adalah hasil  kerja  sama.  Bagi  Arendt, tindakan
manusia mewakili kebebasan, tetapi kebebasan ini belum sepenuhnya menjadi kebebasan manusia.  Kebebasan  baru  menjadi milik  manusia  secara  keseluruhan ketika  dijamin  oleh  badan  politik, yaitu  negara(Robertus  Wijanarko, 2017).

## Pelaku (Subjek) Kebebasan Politik
Satu-satunya  subjek  kebebasan adalah  manusia.  Dalam  kebebasan politik  ini,  kebebasan  merupakan produk  kesadaran  manusia  yang dilakukan secara sadar. Kalua pluralitas merupakan condition sine qua non politik dan pluralitas adalah syarat supaya  tindakan  dan  ucapan  terjadi, sementara  pluralitas  dan  kebebasan adalah  satu  dan  sama.  Maka  jelas tindakan itu mengimplikasikan kebebasan. Itu berarti selain pluralitas kebebasan  merupakan condition  of
possibility dari  politik(Lehan,  2020).
Tindakan  yang  mengimplikasikan kebebasan  itu  tidak  dibaca  sebagai tindakan  yang  menghasilkan  atau mengakibatkan kebebasan tetapi tindakan yang mempersyaratkan kebebasan.  Politik  adalah  tindakan maka politik mempersyaratkan kebebasan.  Dengan  ini  politik  tanpa disertai  dengan  kebebasan  bukanlah politik.  Manusia  adalah  satu-satunya makhluk  rasional.  Dalam  banyak  hal, rasionalitas  telah  membuat  manusia menjadi  lebih  unggul  dibandingkan dengan  binatang  dan  tumbuhan.  Hal ini adalah salah satu faktor membedakan  manusia  dengan  yang lain selain sesamanya manusia. Begitu pula  dengan  kebebasan  politik  yang bisa dipahami dalam kategori kebebasan,  sementara  anti  politik dalam  kategori  dominasi.  Kategori kebebasan  itu  nyata  dalam  ruang publik,  sementara  dominasi  adalah modus sosialisasi dan hubungan yang terjadi dalam ruang privat.
Kebebasan dalam politik sebagai  status  manusia.  Hal  ini  bisa diakui apabila manusia
itu menghubungkan  diri  dalam  ruang
publik.  Tetapi  tidak  semua  pergaulan dan  jenis  kelompok  itu  didasari  oleh kebebasan.  Kebebasan  itu  terjadi ketika  manusia  hidup  bersama  tetapi tidak  berbentuk  badan  politik.  Dalam kelompok  suku  atau  dalam  rumah tangga  pribadi,  faktor-faktor  yang mengantar  tindakan  dan  perilaku mereka  bukanlah  kebebasan  tetapi kebutuhan-kebutuhan hidup dan berpusat  pada  pemeliharaannya.  Dari pemahaman  seperti  ini  relasi  antar- manusia  itu  sangat  penting,  karena setiap manusia yang satu dengan yang lainnya  ingin  bebas  dengan  itu relasilah  yang  dapat  menyatukan sesama manusia. Relasi antar manusia dibangun  dengan  baik  sehingga terciptalah  ruang  publik  yang  baik. Ruang publik yang dimaksud Hannah Arendt  adalah  badan  politik.  Badan politik  inilah  yang  akan  menjadi jaminan  bagi  status  manusia,  yaitu kebebasan  yang  bertindak  di  dalam politik.

## Vita Activa
Vita  Activa adalah  aktivitas fundamental  manusia.  Pengertian  itu
dapat  dilihat  pada  penggunaan terminology  tersebut.  Hannah  Arendt menggunakan  terminologi  itu  untuk mengemukakan tiga aktivitas fundamental  manusia  yaitu;  kerja, karya dan tindakan. Ketiganya bersifat fundamental  karena  masing-masing cocok  untuk  satu  kondisi  dasar manusia  yang  hidup  di  atas  dunia yang dianugerahkan
kepadanya(Hannah  Arendt,  1958). Arendt  menjelaskan  bahwa  ketiga aktivitas  fundamental  manusia  itu secara mendalam berhubungan dengan kondisi yang lebih umum dari eksistensi  manusia  yaitu;  lahir  dan mati,  natalitas  dan  mortalitas(Hannah Arendt, 1958).
Aktivitas manusia seperti kerja,
itu menjamin bukan hanya
keberlangsungan hidup individu, melainkan  juga  hidup  segala  jenis makhluk.  Kerja  membuat  individu bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Karya  dan  hasil  karya  menandakan hidup  manusia  yang  dapat  mati  dan fana.  Meskipun  keduanya  memiliki daya  guna  dan  daya  tahan,  tetap  saja keduanya  itu  tidak  abadi.  Lalu  ada tindakan,  tindakan  membangun  dan
memelihara badan-badan politis, membuat  kondisi  dasar  manusia diingat  dan  menjadi  sejarah.  Karena lewat  sejarah  inilah  politik  semakin tajam untuk dibahas.

## Kerja, Karya dan Tindakan
Hannah  Arendt  mengatakan bahwa  kerja  adalah  aktivitas  manusia yang  sesuai  dengan  proses  biologis tubuh  manusia,  yang  tumbuh  secara spontan, yang sama dengan metabolisme dan kerusakannya terkait pada  kebutuhan-kebutuhan  penting yang  diproduksi  dan  dimasukkan  ke dalam  proses  hidup  kerja.  Kondisi kerja adalah hidupnya sendiri. Kesadaran manusia akan kerja sebagai hidup  menjadi  kabur  akibat  paksaan dengan  cambuk  sang  tuan  terhadap budak.  Hal  itu  bukan  membuat  para budak bekerja bukan karena kesadaran  melainkan  karena  paksaan dengan kekerasan(Pandor, 2013). Arendt  menyatakan  bahwa  karya adalah aktivitas yang berkorespondensi dengan ketidakalamian  eksistensi  manusia, yang  mortalitasnya  tidak  digantikan oleh  lingkungan  kehidupan  yang selalu  terulang  jenis  nya(Pandor,
2013) . Tingkatan ini harus diakui lebih tinggi  dari  tarif  kerja.  Karena  pada karya  ini  manusia  menyediakan sebuah  benda  yang  dapat  digunakan. Manusia  menciptakan  sesuatu  yang dapat  memisahkan  dia  dari  alam sekitarnya.
Kondisi kehidupan manusia  terletak  pada  kehidupan keduniawiannya.  Dapat  dipahami dengan  benda-benda  hasil  karya manusia  mempunyai  landasan  hidup yang kokoh dan kuat. Benda-benda itu membantu  manusia  dalam  proses dirinya.  Identitas  manusia  memiliki penopang  yang  kuat  karenanya.  Hal ini  membuat  tindakan  manusia memiliki koherensi. Sehingga manusia tidak  menjadi  bagian  dari  siklus  alam dan merasa nyaman
dengan
lingkungannya. Dapat
dipahami benda-benda  hasil  karyanya  disebut produk.
Bagi  Hannah  Arendt  tindakan  adalah satu-satunya  aktivitas  yang  terjadi secara langsung tanpa perantara benda atau  bahan  lain  berhubungan  dengan kondisi  manusia  pluralis  yang  hidup di  atas  dunia  dan  mendiami  dunia secara langsung. Arendt juga mendefinisikan tindakan sebagai
aktivitas manusia yang paling penting dan ultim, sebab di dalamnya terdapat kebebasan  dan  pluralitas.(Pandor, 2013)  Kondisi  manusia  tindakan adalah  politik.  Tindakan  adalah aktivitas  langsung  yang  terjadi  dalam perjumpaan.  Tanpa  sosietas  manusia tidak  ada  perjumpaan.  Kalau  saja perjumpaan  tidak  ada,  maka  aktivitas tindakan  pun  tidak  ada.  Karena  itu dapat  dipahami  bahwa  tindakan sepenuhnya bergantung pada kehadiran  yang  nyata  dan  konsisten dari orang lain. Kebebasan ( freedom ) dan
Pembebasan ( liberation )
Penampakan  pertama  kebebasan dalam  tradisi  filsafat  ada  pada pengalaman perubahan yang berhubungan  dengan  agama-pertama- tama  dari  Paulus  dan  kemudian  dari Agustinus(Hannah  Arendt,  1961). Mereka adalah yang pertama membuat  kebebasan  itu  tampak.
Sedangkan  sebelumnya,  sejak  zaman pra-Sokrates  sampai  pada  Plato sebagai filsuf kuno terakhir, belum ada keasikan
dengan kebebasan. Kebebasan  belum  menjadi  tema pembahasan orang-orang yang
memahami  kebebasan.  Sejak  periode patristik  dalam  filsafat  khususnya pada  zaman  Agustinus,  kebebasan menjadi  tema  pembahasan  yang sangat  menarik.  Persoalan  tentang kebebasan  menjadi  pertanyaan  besar metafisika  dalam  sejarah  seperti:  ada, waktu, ketiadaan, jiwa, kekekalan dan lain  sebagainya.  Mulai  saat  itu kebebasan  menjadi  tema  penyelidikan berfilsafat  sepanjang  waktu(Hannah Arendt, 1961). Oleh karena itu Hannah Arendt  mengatakan  bahwa  tindakan untuk  menjadi  bebas  itu  seharusnya didasarkan  pada  apa  yang  dia  sebut prinsip.  Prinsip  dimengerti  jauh  lebih umum  untuk  menentukan  tujuan- tujuan  partikular.  Jika  didistingsi  dari tujuannya, prinsip dari tindakan dapat diulang. Sedangkan jika itu didistingsi dari  motifnya,  validitas  dari  prinsip adalah  universal,  artinya  tidak  terikat pada  macam-macam  pribadi  atau kelompok.  Dapat  ditegaskan  oleh Hannah  Arendt  prinsip  itu  adalah kehormatan  atau  kemuliaan,  cinta akan  keseimbangan,  tetapi  juga  takut atau  tidak  percaya  atau  tersakiti. Dengan  melihat  ini  bisa  dikatakan bahwa  kebebasan  menjadi  tampak  di dunia  kapanpun  prinsip  itu  dapat
diaktualisasikan. Bahwa menjadi bebas dan  bertindak  adalah  sama.  Jadi kebebasan  manusia  adalah  berkaitan dengan tindakannya.

## Pengertian Politik
Politik  adalah  urusan  manusia. Politik adalah soal bagaimana manusia harus  hidup  di  antara  dan  bersama dengan yang lain dalam suatu tatanan hidup.  Berbicara  mengenai  politik berarti  berbicara  mengenai  aspek pluralitas  manusia.  Politik  menjadi tema  sentral  dalam  filsafat  sejak zaman  para  filsuf  kuno  seperti  Platon dan  Aristoteles.  Kesadaran  akan betapa penting di dalam politik karena tidak  dapat  dipisahkan  dari  fakta bahwa  manusia  ada  bersama  dengan yang  lain.  Setiap  manusia  adalah subyek  bagi  sesamanya.  Keunikan setiap manusia tidak bisa diseragamkan.  Kesamaan  pada  setiap keunikan  manusia  dibatasi  otomatis manusia berhenti bereksistensi, hal ini diartikan  bahwa  manusia  itu  mati.
Politik ada untuk menjamin eksistensi setiap manusia, manusia membutuhkan tempat untuk mengaktualisasikan dirinya dan mendapatkan  pengakuan.  Daya  tarik
politik  tak  pernah  habis  oleh  waktu, sebab  semua  orang  sadar  atau  tidak sadar  akan  membahas  politik.  Hal  ini bisa  terjadi  karena  manusia  selalu berhubungan dengan yang lain.
Hannah Arendt adalah salah satu sosok  wanita  pemberani  dan  yang  di masanya telah
memusatkan pikirannya  pada  politik.  Hannah Arendt  bergulat  dengan  politik  tidak hanya  dengan  pikirannya,  melainkan dengan  seluruh  hidupnya.  Refleksi Hannah  Arendt  tentang  politik  begitu unik,  pendekatan  yang  digunakan untuk  mengerti  politik  dikatakan sebagai pendekatan metodologis tunggal (d’Entéves, 2003).
Relevansi  Kebebasan  Politik  Bagi Masyarakat  Indonesia  Dewasa  Ini Menurut Hannah Arendt
Arend  mengemukakan  tentang politik  melalui  tiga  struktur  dasar kehidupan  aktif  manusia (vita  activa) .
Ketia  struktur  tersebut  antara  lain kerja,  karya  dan  tindakan.  Secara konkret,  ketiga  aktivitas  tersebut sungguh-sungguh  dialami  dan  bukan merupakan hasil bangunan konseptual atau  semacam  abstraksi  terhadap  apa yang  dilakukan  oleh  manusia.  Arend
juga  mengemukakan  bahwa  di  antara ketiga  aktivitas  manusia  itu,  tindakan merupakan  hal  yang  bersifat  politis. Arend  juga  menambahkan  bahwa tindakan  tersebut  diidentifikasikan dengan  politik.  Hal  ini  berarti  bahwa politik merupakan tindakan, dan tidak tersebut  adalah  politik.  Pemikiran Arend  ini  disebut  juga  sebagai tindakan politik(Koten, 2017). Relevansi  yang  dibuktikan  oleh Pemerintahan Jokowi berbanding terbalik  dengan  yang  dilakukan  oleh pemerintahan  Soeharto  dalam  Orde Baru yang cenderung otoriter, Pemerintah  Jokowi  melaksanakan tindakan  politik  yang  jelas  dengan membangun  komitmen  antikorupsi melalui  Nawa  Cita  dengan  tujuan mewujudkan  tata  kelola  pemerintah yang transparan(Fariz, 2019).
Menurut  Arend,  kerja (labor) merupakan  cara  manusia  dalam melaksanakan  aktivitas  hariannya supaya  tetap  hidup  seperti  makan, minum,  dan  segala  macam  aktivitas yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut. Dalam  hubungannya  bagi  eksistensi manusia,  kerja  merupakan  aktivitas yang  berkaitan  erat  dengan  proses
biologis. Untuk mempertahankan hidup,  maka  manusia  membutuhkan kerja. Berdasarkan distingsi Aristoteles atas oikos (dunia privat rumah tangga) yang  dimulai  dari  polis  (dunia  publik komunitas politik),
Arendt berpendapat  bahwa  masalah  kerja, ekonomi,  dan  sejenisnya  digolongkan ke  dalam  yang  pertama (oikos)
daripada yang kedua (polis).
Munculnya  kerja  (labor)  dari  dunia oikos ke  dalam  lingkup  publik memberikan efek yang menghancurkan politik dengan mensubordinasi  dunia  publik  dari kebebasan manusia ke bawah masalah yang  hanya  merupakan  kebutuhan hewani.  Karya (work) merupakan sebuah  aktivitas  yang  produktif,  hal tersebut  berarti  bahwa  satu  proses diikuti untuk mencapai tujuan material.  Menurut  Arendt,  Karya menciptakan  dunia  yang  ada  di sekitar.  Karya (work) dapat  selalu dibedakan  dari  kerja (labor) .  Pertama, kerja (labor) terikat  oleh  tuntutan animalitas,  biologis  dan  alamiah (animal  laborans) .  Karya  tersebut melintasi  dunia  alamiah  dengan  cara membentuk
dan
kemudian mentransformasinya  sesuai  dengan
rencana  dan  kebutuhan  manusia.  Hal tersebut  membuat  karya  menjadi aktivitas  yang  khas  dari  manusia (yakni  non-hewani).  Kedua,  oleh karena  karya  diatur  oleh  tujuan  dan maksud  manusia  maka  dari  itu  karya berada  di  bawah  sebuah  kekuasaan dan  kontrol  manusia.  Karya  mencoba memperagakan  suatu  mutu  tertentu dari sebuah kebebasan (freedom) , tidak seperti  kerja (labor) yang  lebih tunduk pada  alam  dan  keniscayaan.  Ketiga, kerja  menyangkut  pada  pemuasan kebutuhan  hidup  individual.  Maka dari  itu,  pada  hakekatnya  tetap merupakan  urusan  privat.  Karya secara  inheren  bersifat  publik.  Karya diciptakan  untuk  satu  tujuan  dan dunia bersama yang eksistensinya ada di  tengah  manusia  serta  menyatukan mereka.  Meskipun  bukan  merupakan bentuk aktivitas manusia yang berhubungan  dengan  politik,  karya merupakan  suatu  prakondisi  bagi adanya sebuah komunitas politik(Molan, 2009). Dalam kaitannya dengan
perkembangan politik Indonesia, kerja merupakan  unsur  yang  menjadi pendorong  tumbuhnya  kedaulatan politik.  Menurut  Tempo,  dalam
Gerakan  Nasional  Revolusi  Mental terdapat  tiga  nilai  utama  untuk menggerakkan  revolusi  mental  yaitu integritas,  etos  kerja,  dan  gotong royong  oleh  semua  lapisan  bangsa. Etos  kerja  merupakan  sebuah  sikap yang  bermuara  pada  hasil  yang terbaik,  berdaya  saing  yang  tinggi, optimisme,  dan  senantiasa  mencari cara-cara  yang  produktif  dan  inovatif dalam  menopang  Indonesia  yang Mandiri(Tempo.co,  2016).  Presiden Jokowi  sendiri  menggaungkan  jargon “ Kerja, kerja, kerja ” untuk menunjukkan semangat berkarya dalam mengembangkan revolusi mental  yang  sebenarnya  sudah diperkenalkan oleh Presiden Soekarno untuk mengubah
mentalitas masyarakat  Indonesia  di  zaman  itu. Presiden Jokowi menekankan revolusi mental  dalam  kaitannya  dengan  etos kerja  yaitu  mengubah  cara  pandang, pikir  dan  sikap,  perilaku  dan  cara kerja,  membangkitkan  kesadaran  dan membangun  sikap  optimistik,  dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian(Amalia, 2019). Tindakan
(action) menurut Arendt  merupakan  aktivitas  yang produktif,  namun  pengertian  tersebut tidak  menyangkut  benda  atau  dalam pengertian material. Tindakan merupakan segala hal yang dilakukan manusia  ketika  berkomunikasi  antara satu dengan yang lain. Terdapat suatu fakta  bahwa ”men,  not  man,  live  on  the earth” ;  yang  berarti  bahwa  manusia hidup dalam pluralitas. Manusia (men) harus  melaksanakan  organisasi  diri mereka  sendiri  dalam  suatu  cara,  dan tindakan  yang  merupakan  cara  untuk melakukannya,  khususnya  mengenai hal  yang  menyangkut  politik(Molan, 2009).
Untuk dapat mewujudkan tindakan  produktif,  negara  Indonesia memiliki  implementasi dan strategi di bidang  politik.  Hal  tersebut  dapat diwujudnyatakan  dalam  bentuk:  (1) melakukan penguatan keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  didasarkan pada  kebhinekatunggalikaan.  Agar dapat menyelesaikan berbagai
masalah  yang  mendesak  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara,  diperlukan  sebuah
upaya rekonsiliasi nasional berdasarkan undang – undang. (2) melakukan  penyempurnaan  Undang – Undang  Dasar  1945  yang  seirama dengan  perkembangan  kebutuhan bangsa,  dinamika  dan  tuntutan reformasi.
Hal tersebut dapat dilakukan  untuk  tetap  memelihara kesatuan  dan  persatuan  bengsa,  serta seirama  dengan  jiwa  dan  semangat Pembukaan  Undang – Undang  Dasar
1945.  (3)  Meningkatkan  peran  Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga – lembaga tinggi negara
lainnya dengan melaksanakan
penegasan terhadap fungsi, wewenang dan  tanggung  jawab  yang  terarah pada  prinsip  pemisahan  kekuasaan dan  tata  hubungan  yang  jelas  antara lembaga  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif.  (4)  sistem  politik  nasional yang dikembangkan berdasarkan pada kedudukan  rakyat  yang  demokratis dan  terbuka,  serta  mengembangkan cara hidup kepartaian yang senantiasa menghormati  keberagaman  aspirasi politik,  serta  pengembangan  suatu sistem  dan  penyelengaraan  pemilu yang demokratis dengan cara
menyempurnakan  berbagai  peraturan perundang – undangan  terutama  di
bidang politik.
(5) melakukan peningkatan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan  aneka  aspirasi  dan kepentingan  rakyat  serta  melakukan pengembangan  fungsi  kontrol  secara efektif  terhadap  kinerja  lembaga – lembaga  negara  dan  mengupayakan peningkatan  efektivitas,  fungsi  dan partisipasi
organisasi dalam kemasyarakatan,  kelompok  profesi dan  lembaga  swadaya  masyarakat dalam  kehidupan  bernegara.  (6)
melaksanakan peningkatan pendidikan  politik  dengan  cara  yang intensif  dan  komprehensif  kepada masyarakat agar dapat mengembangkan budaya politik demokratis, menghormati keanekaberagaman aspirasi, serta menjunjung  tinggi  supremasi  hukum dan  hak  asasi  manusia  berdasar  asa Pancasila dan UUD 1945.(7) Melaksanakan upaya memasyarakatan serta  penerapan  prinsip  persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara(Pasaribu, 2013). Mengenai kebebasan, Arendt
mengambil  polis  Athena  sebagai sebuah  model  ruang  pidato  yang
komunikatif dan terbuka. Tindakan itu menurut  Arendt  sama  maknanya dengan  politik.  Politik  merupakan suatu aktivitas yang berkelanjutan dari warga negara yang melakukan aktivitas berkumpul bersama sehingga memampukan kapasitas
untuk membentuk suatu perwakilan (agency) dalam  menjalankan  hidup  bersama. Politik  dan  pelaksanaan  kebebasan sebagai aksi merupakan hal yang satu dan  sama.  Kebebasan  sesungguhnya merupakan  alasan  bagi  orang  untuk hidup bersama dalam suatu organisasi politik.  Tanpa  adanya  kebebasan, kehidupan  politik  semacam  itu  akan menjadi  tidak  memiliki  makna.  Dasar yang paling penting dari politik adalah kebebasan dan bidang pengalamannya adalah  tindakan(Molan,  2009).  Dilihat dari konteks politik Indonesia, penerapan kebebasan telah dilaksanakan  pemerintahan  Jokowi dengan melakukan beberapa hal yakni kebebasan politik luar negeri, Gambaran pencapaian
posisi demokrasi  Indonesia  tahun  2020 dalam  kaitannya  dengan  kebebasan adalah  sebagai  berikut:  (1)  kebebasan berkumpul  dan  berserikat  86,79%,  (2)
kebebasan  berpendapat  56,06%,  (3) kebebasan  berkeyakinan  86,57%,  (4) kebebasan  dari  diskriminasi  90.88%, (5)  Hak  memilih  dan  dipilih  79,41%,
(6) partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan
pengawasan  54%,  (7)  Pemilu  yang bebas dan adil 85,75%, (8) Peran DPRD 64,94%, (9)Peran Partai Politik 75,66%, (10)  Peran  Birokrasi  pemerintah daerah  59,72%,  (11)  Peran  Birorasi Pemerintah Daerah 59,72%, (12) Peran Peradilan  yang  Independen(90,17%) (Heryanto, 2015).
Dalam  politik  Negara  Indonesia, kemerdekaan  untuk  menyampaikan pendapat  di  muka  umum  harus diterapkan  secara  bertanggung  jawab. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku tepatnya dalam pasal 28 UUD 1945  serta  amandemen  yang  sudah empat  kali  dilakukan  dan  prinsip hukum  internasional  yang  tercantum dalam  pasal  29  dalam  deklarasi universal  HAM  dekrit  1949  yang berlaku  secara  internasional  termasuk Indonesia(Nuna & Moonti, 2019).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  9 tahun 1998 mengenai kebebasan dalam
menyampaikan  pendapat  di  muka umum  terdapat  lima  asas  yang menjadi landasan kebebasan
bertanggung  jawab  dan  bertindak untuk  menyampaikan  pendapat  di muka  umum,  yaitu  :  (1)  asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,  (2)  asas  musyawarah  dan mufakat,  (3)  asas  kepastian  hak  dan keadilan,  (4)  Asas  proporsionalitas, serta (5) Asas mufakat.
Warga negara yang menyampaikan  pendapat  di  muka umum  memiliki  kewajiban  dan tanggung jawab untuk: (1)
Menghormati  hak-hak  dan  kebebasan orang  lain,  (2)  Menghormati  aturan- aturan moral yg berlaku secara umum, (3)  Mentaati  hukum  dan  peraturan yang  berlaku,  (4)  Menjaga  keamanan dan  ketertiban  umum,  (5)  Menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa. Selain itu, terdapat  beberapa hal yang perlu  diperhatikan  warga  negara dalam mengemukakan pendapat secara  bebas  dan  bertanggung  jawab, yaitu : (1) Pendapat yang dikemukakan harus disertai argumentasi  yang  kuat  dan  masuk akal  sehingga  tidak  sembarangan berpendapat,  (2)  Pendapat  hendaknya
mewakili  kepentingan  orang  banyak sehingga  bermanfaat  bagi  kehidupan bersama,  (3)  Pendapat  dikemukakan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku, sehingga  tidak  melanggar  hak,  (4) Orang  yang  berpendapat  harus memiliki  pikiran  yang  terbuka  dan siap  menerima  kritik  dan  saran  dari orang lain, (5) Penyampaian pendapat hendaknya  berdasarkan  pada  suatu keinginan  dan  kebaikan  bersama untuk  mengembangkan  nilai-nilai keadilan dan demokrasi(Jailani, 2015). Berdasarkan  pendapat  di  atas,  warga negara  bebas  untuk  mengungkapkan pendapat  dalam  ruang  politik  dengan syarat  yakni  tidak  bertentangan dengan  ideologi  Negara  Republik Indonesia  yakni  pancasila,  UUD  1945, tujuan  Negara  Republik  Indonesia serta  menghargai  hak  dan  kewajiban sesama  warga  negara  Indonesia  yang sudah diatur dalam konstitusi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  Kebebasan Politik  menurut  Hannah  Arendt sangat  relevan  dengan  dunia  politik masyarakat  Indonesia  dewasa  ini.
Menurut Arendt, Kerja tidak berkaitan dengan aktivitas sehari-hari
(labor)  tetapi  lebih  dikaitkan  pada karya  (work)  yang  diciptakan  untuk satu  tujuan  dan  dunia  bersama  yang eksistensinya  ada  di  tengah  manusia serta  menyatukan  mereka.  Meskipun bukan  merupakan  bentuk  aktivitas manusia  yang  berhubungan  dengan politik,  karya  merupakan  suatu prakondisi  bagi  adanya  sebuah komunitas  politik.  Sementara  itu, kaitannya  dengan  politik  Indonesia, Etos  kerja  merupakan  sebuah  sikap yang  bermuara  pada  hasil  yang terbaik,  berdaya  saing  yang  tinggi, optimisme,  dan  senantiasa  mencari cara-cara  yang  produktif  dan  inovatif dalam  menopang  Indonesia  yang mandiri.
Mengenai  kebebasan,  Arendt mengambil  polis  Athena  sebagai sebuah  model  ruang  pidato  yang komunikatif  dan  terbuka.  Tindakan itu  menurut  Arendt  sama  maknanya dengan politik. Dalam Politik
Indonesia, kebebasan politik di ruang publik dapat diwujudkan dengan cara yang  telah  diatur  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku tepatnya dalam pasal 28 UUD 1945  serta  amandemen  yang  sudah empat  kali  dilakukan  dan  prinsip hukum  internasional  yang  tercantum dalam  pasal  29  dalam  deklarasi universal  HAM  dekrit  1949  yang berlaku secara internasional termasuk Indonesia. Warga negara bebas untuk mengungkapkan  pendapat  dalam ruang  politik  dengan  syarat  yakni tidak  bertentangan  dengan  ideologi Negara  Republik  Indonesia  yakni pancasila,  UUD  1945,  tujuan  Negara Republik  Indonesia  serta  menghargai hak  dan  kewajiban  sesama  warga negara  Indonesia  yang  sudah  diatur dalam  konstitusi.  Dengan  kata  lain, kesadaran  politik  bangsa  Indonesia sudah  cukup  baik  dan  penerapannya telah  berjalan  sesuai  dengan  undang- undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, S. (2019). Revolusi Mental Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik , 22 (2), iv – vi. https://doi.org/10.31845/jwk.v 22i2.196 Arendt, H. (1994). Essays in understanding, 1930-1954:
Formation, exile, and totalitarianism . Harcourt Brace. Arendt, Hannah. (1958). The Human Condition . Chicago: University of Chicago Press.
Arendt, Hannah. (1961). Between Past and Future: Six Exercise in Political Thought . New York: The Viking Press. Arendt, Hannah. (1995). Asal-Usul Totalitarianisme (J. M. Subijanta, Penerj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. d’Entéves, M. P. (2003). Filsafat Politik Hannah Arendt,(Penerjemah: M. Shafwan). Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam.
KOMUNIKA , 8 (1), 53 – 60. https://doi.org/10.22236/kom unika.v8i1.5672 Farchan, Y. (2022). DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU. Jurnal Adhikari , 1 (3), 152 – 161. https://doi.org/10.53968/ja.v1i 3.41 Fariz, D. (2019). Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 5 (2), 19 – 33. https://doi.org/10.32697/integ ritas.v5i2.468 Hardiman, B. (2007). Watak Paradoksal Hak Asasi. BASIS: Edisi Khusus Hannah Arendt , Vol. 03-04 .
Heryanto, G. G. (2015). Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik. Jurnal Communicate , 1 (1), 31 – 46.
Jailani, J. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan.
INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum . Diambil dari https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article /view/2197
Jemali, M. (2015). Eskalasi Tindakan Politik Dalam Perspektif Filosofis Hannah Arendt. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio . Diambil dari http://jurnal.unikastpaulus.ac.i d/index.php/jpkm/article/vie w/18 Koten, Y. K. (2017). Hannah Arendt dan Politik yang Bermartabat . repository.stfkledalero.ac.id. Diambil dari http://repository.stfkledalero.a c.id/299/1/Prolog%20Buku%2 0Tindakan%20Politik.pdf Lehan, A. A. D. (2020). Pendidikan Multikultural Bagi Generasi Emas dalam Kerangka Diagnosis Arendt. Jurnal Sejarah . Diambil dari http://publikasi.undana.ac.id/i ndex.php/js/article/view/470 Molan, B. (2009). Hannah Arendt: Kekerasan Bukan Tindakan Politik, Namun Bukan Tanpa Resiko. Respons: Jurnal Etika Sosial . Diambil dari http://ojs.atmajaya.ac.id/index .php/ppe/article/view/969 Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum , 4 (2), 110 – 127. https://doi.org/10.26623/jic.v4 i2.1652
Pandor, P. (2013). Menyimak Tabir Politik Otentik Arendtian:
Sebuah Pembacaan dari Perspektif Etika Politik. Arete’ , Vol. 2 No. 1 . Pasaribu, R. B. F. (2013, Maret 3). Kewarganegaraan. Diambil 22 September 2022, dari Mr. Rows Namoura Coffee website: https://rowlandpasaribu.word press.com/perkuliahan/kewarg anegaraan/ Rd, A. Z. (2021). MEWUJUDKAN DEMOKRASI INDONESIA SESUAI KEPRIBADIAN BANGSA DARI PRESPEKTIF STRATEGI PERANG SEMESTA. Strategi Perang Semesta , 7 (2), 99 – 122. https://doi.org/10.56555/sps.v 7i2.683 Robertus Wijanarko, P. D. 1 D. V. (2017). Kebebasan Politik Menurut Hannah Arendt dan Relevansinya Bagi Masyarakat Indonesia Dewasa Ini (Sebuah Tinjauan Filosofis) . STFT Widya Sasana. (Malang). Diambil dari //librarystftws.org/perpus/in dex.php?p=show_detail&id=56 27&keywords= Sudibyo, A. (2012). Politik otentik: Manusia dan kebebasan dalam pemikiran Hannah Arendt . Marjin Kiri. Tempo.co. (2016, Desember 7). 3 Nilai Utama Penyokong Indonesia Mandiri. Diambil 22 September 2022, dari Tempo website: https://nasional.tempo.co/read /825913/3-nilai-utama- penyokong-indonesia-mandiri