## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Feri Jhon Viktor 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dr.soetomo Surabaya Email: victorkjon@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  menganalisis  penerapan  pendekatan  Restoratif Justice  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kepolisian  Resort  Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus. Data  diperoleh  melalui wawancara mendalam  dengan petugas  kepolisian, korban, dan pelaku kecelakaan, serta observasi langsung terhadap proses penyelesaian kasus. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pendekatan  Restoratif  Justice  telah  diterapkan  dalam  berbagai tahapan  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas,  mulai  dari  mediasi  hingga  pembentukan kesepakatan restoratif antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Penelitian ini memberikan wawasan  tentang  efektivitas  pendekatan  Restoratif  Justice  dalam  konteks  penegakan  hukum  di tingkat  lokal  serta  tantangan  yang  dihadapi  dalam  implementasinya.  Implikasi  temuan  ini  dapat menjadi  dasar  bagi  kebijakan  publik  dan  praktisi  hukum  dalam  meningkatkan  sistem  penegakan hukum  yang  lebih  berorientasi  pada  restorasi  dan  rekonsiliasi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas
Kata Kunci : Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Restoratif Justice

## Abstract
This study aims to explore and analyze the application of the Restorative Justice approach in solving traffic  accident  crimes  in  the  Lamandau  Regency  Resort  Police,  Central  Kalimantan  Province.  The research method used is qualitative with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews with police officers, victims, and perpetrators of accidents, as well as direct observation of the case resolution process. The results showed that the Restorative Justice approach has been applied in  various  stages  of  solving  traffic  accident  cases,  ranging  from  mediation  to  the  establishment  of restorative  agreements  between  perpetrators,  victims,  and  affected  communities.  This  research provides  insight  into  the  effectiveness  of  the  Restorative  Justice  approach  in  the  context  of  law enforcement at the local level as well as the challenges faced in its implementation. The implications of these findings can be the basis for public policy and legal practitioners in improving law enforcement systems that are more oriented towards restoration and reconciliation in solving traffic accident crimes Keywords : Criminal Act, Traffic Accident, Restorative Justice

## PENDAHULUAN
Kemajuan  zaman  dan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  mempengaruhi  perilaku  manusia dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  berNegara  pada  kenyataannya  semakin  kompleks, bahkan mempunyai banyak segi kombinasi. Dari segi hukum tentu saja ada perilaku seperti itu yang dapat diklasifikasikan menurut norma dan perilaku yang tidak pantas dengan norma yang ada terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini seringkali dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  lebih  positif,  bahwa  model  hukum  hanya mengutamakan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan  daerah,  dan  sebagainya.  Dalam  pelaksanaannya  selalu  menjunjung  tinggi  asas legalitas sehingga dalam pelaksanaan hukumnya bersifat kaku dan mengabaikan aturan tidak tertulis .
Tindakan pidana merupakan suatu perilaku yang dilarang oleh suatu norma hukum dengan ancaman sanksi berupa hukuman tertentu, yang akan diberlakukan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Perlu diingat bahwa perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh norma hukum dan diberi ancaman pidana, dengan catatan  bahwa  larangan  tersebut  mengacu  pada  perbuatan,  yakni  suatu  keadaan  atau peristiwa  yang  timbul  dari  tindakan  seseorang.  Sementara  itu,  ancaman  pidana  diarahkan kepada individu yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut .
Sistem hukum pidana di Indonesia, seperti di banyak negara lain, seringkali dihadapkan pada tantangan  kompleks  terkait  dengan  efektivitas,  keadilan,  dan  pemulihan  masyarakat  yang terkena dampak. Meskipun telah ada upaya untuk menyempurnakan sistem hukum, masih terdapat  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  mempertimbangkan  pendekatan  alternatif, seperti restoratif justice, guna meningkatkan efisiensi dan kemanusiaan dalam penanganan kejahatan. Indonesia memiliki keragaman budaya dan sistem sosial yang kompleks, dengan masyarakat yang sangat beragam. Sistem hukum yang cenderung bersifat punitif belum selalu berhasil  memberikan  keadilan  yang  menyeluruh  dan  pemulihan  yang  berkelanjutan  bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno menyatakan «orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana». Dengan demikian, pertanggung jawaban pertama- tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi  jika  sebelumnya  telah  ada  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Sebaliknya, eksistensi  suatu  tindak  pidana  tidak  tergantung  apakah  ada  orang-orang  yang  pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.
Tindak pidana tidak berdiri sendiri, baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.  Ini  berarti  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  dengan  sendirinya  harus dipidana.  Pertanggungjawaban  pidana  lahir  dengan  diteruskannya  celaan  yang  objektif
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
terdapat  perbuatan  yang  berlaku,  dan  secara  subjektif  kepada  sipembuat  yang  memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dasar  dapat  dipidana  adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti bahwa  sipembuat  tindak  pidana  akan  dipidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan  dalam melakukan tidak pidana tersebut.
Pengaturan tentang tata tertib berlalu lintas telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  mengatur  masalah  lalu  lintas, khususnya  pada  setiap  pengemudi  kendaraan  bermotor,  banyak  perintah-perintah  dan larangan-larangan  yang  diberikan  bertujuan  untuk  menyelamatkan  lalu  lintas  dijalan  raya terhadap  kelalaian  tidak  menggunakan  kemampuan  yang  dimilikinya  ketika  kemampuan tersebut harusnya di gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berakibat orang lain menderita  kerugian  besar  yang  tidak  dapat  diperbaiki,  oleh  karena  itu  ancaman  pidannya layak dikenakan pidana.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  langkah  untuk  mendapatkan  data  yang  digunakan  untuk penelitian. Jenis penelitianya penulis menggunakan penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut  penelitian  sosiologis  yang  merupakan  suatu  ilmu  yang  muncul  dari  perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Faktor-faktor terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas  di  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Lamandau  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dapat melibatkan sejumlah elemen yang bersifat kompleks. Berikut hasil dari Wawancara Kepolisian Kapolres Kabupaten Lamandau yang dijelaskan oleh Samsul sebagai kasat lantas, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas jalan stadion hinang goloa:
1) Kelalaian  Pengemudi:Kesalahan  manusia  seperti  pengemudi  yang  tidak  mematuhi aturan lalu lintas, melanggar batas kecepatan, atau mengemudi dalam kondisi mabuk dapat
menjadi faktor utama kecelakaan.

## 2) Infrastruktur Jalan:
Kondisi jalan yang buruk, termasuk lubang atau ketidaksempurnaan dalam konstruksi jalan, dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
3) Kondisi Cuaca:
Cuaca  buruk  seperti  hujan  deras,  kabut  tebal,  atau  kondisi  cuaca  ekstrem  lainnya  dapat mempersulit kondisi berkendara dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Ketidakpatuhan  terhadap  Aturan  Lalu  Lintas:  Pengemudi  atau  pengguna  jalan  yang  tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, atau menggunakan ponsel saat berkendara.
4) Kondisi Kendaraan:
Kondisi teknis kendaraan yang buruk, termasuk rem yang aus, ban yang tidak layak pakai, atau masalah teknis lainnya, dapat menjadi faktor yang menyebabkan kecelakaan.
5) Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Lalu Lintas:
Rendahnya  tingkat  kesadaran  akan  pentingnya  keselamatan  lalu  lintas  dan  kurangnya pendidikan lalu lintas di masyarakat dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
6) Kepadatan Lalu Lintas:
Kepadatan  lalu  lintas  yang  tinggi,  terutama  di  daerah  urban,  dapat  meningkatkan  risiko kecelakaan karena potensi konflik antara kendaraan.
7) Pemeliharaan Kendaraan yang Kurang Baik:
Tidak adanya perawatan berkala pada kendaraan atau kurangnya pemeliharaan secara menyeluruh dapat menyebabkan kegagalan teknis dan meningkatkan risiko kecelakaan.
8) Kurangnya Penegakan Hukum:
Kurangnya penegakan aturan lalu lintas dan hukuman yang tidak memadai bagi pelanggar dapat mengurangi efektivitas aturan lalu lintas.
Penyelesaian Berdasarkan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Penyelesaian  berdasarkan  Restoratif  Justice  terhadap  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas yang  terjadi  di  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Lamandau,  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
melibatkan  pendekatan  restoratif  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  dan  mendamaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada tanggung jawab, rekonsiliasi, dan perbaikan, bukan hanya hukuman.
Tahapan  penyelesaian  berdasarkan  Restoratif  Justice  pada  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Identifikasi Pihak Terlibat:
Peneliti dapat bekerja sama dengan aparat penyidik untuk mengidentifikasi pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya, seperti
saksi  dan  keluarga  yang  terdampak.  Pemahaman  mendalam  mengenai  perspektif  dan kepentingan  masing-masing  pihak  menjadi  fokus  dan  Penggunaan  teknik  wawancara mendalam  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  pandangan dan  pengalaman  individu terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Mediasi atau Konferensi Restoratif:
Proses mediasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mediator yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban.
Pertemuan restoratif diatur dengan mempertimbangkan jadwal dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.
3. Penerimaan Tanggung Jawab:
Wawancara  mendalam  dengan  pelaku  untuk  memahami  apakah  ia  telah  menerima  dan menyadari  tanggung  jawabnya  terkait  kecelakaan.  Hal  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk memastikan kejujuran dan integritas proses restoratif.
4. Rencana Restoratif:
Hasil dari konferensi restoratif dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana restoratif. Rencana ini mencakup tindakan yang
dapat diambil oleh pelaku untuk memperbaiki dampak kecelakaan, seperti membantu dalam pemulihan korban atau berkontribusi pada proyek keselamatan lalu lintas di komunitas.

## 5. Melibatkan Komunitas:
Komunitas dapat dilibatkan melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat yang terdampak  langsung  atau  secara  tidak  langsung  oleh  kecelakaan.  Pemahaman  mendalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
terhadap dukungan sosial dan pandangan masyarakat terhadap pelaku dapat memperkuat proses restoratif.
6. Pemantauan dan Tindak Lanjut:
Pemantauan dilakukan melalui wawancara dan interaksi berkelanjutan dengan semua pihak terkait. Tindak lanjut terhadap pelaksanaan rencana restoratif diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi.
7. Evaluasi:
Evaluasi dilakukan melalui analisis mendalam terhadap efektivitas pendekatan restoratif yang diimplementasikan.  Pemahaman  mendalam  terhadap  dampak  positif  atau  perubahan perilaku adalah kunci evaluasi yang akurat.
Sedangkan Penyelesaian berdasarkan Restorative Justice terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas melibatkan pendekatan yang lebih terfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penyelesaian oleh pihak kepolisian, berikut adalah  beberapa  langkah  yang  dapat  diambil  dari  sudut  pandang  Kepolisian  dari  hasil wawncara mendalam:
1. Identifikasi Pihak Terlibat:
Pihak  kepolisian  akan  mengidentifikasi  pelaku  dan  korban  dalam  kecelakaan  lalu  lintas. Identifikasi  ini  melibatkan  pengumpulan  informasi  tentang  detail  kecelakaan,  keterangan saksi, dan bukti-bukti terkait.
2. Penilaian Risiko dan Kesepakatan Untuk Mediasi:
Setelah  identifikasi,  pihak  kepolisian  akan  melakukan  penilaian  risiko  untuk  menentukan apakah kasus tersebut dapat diajukan untuk proses mediasi berdasarkan Restorative Justice. Jika  semua  pihak  setuju  dan  kasus  cocok  untuk  mediasi,  langkah  selanjutnya  adalah memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan mediator.
3. Fasilitasi Mediasi:
Pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan mediator untuk memfasilitasi proses mediasi. Dalam mediasi, pelaku dan korban diberi kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, dan mencari solusi bersama dengan bimbingan mediator.
4. Pencapaian Kesepakatan:
Dalam  mediasi,  pelaku  dan  korban  dapat  mencapai  kesepakatan  terkait  kompensasi, permintaan  maaf,  atau  langkah-langkah  lain  yang  dapat  memulihkan  kerugian  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
diakibatkan  oleh  kecelakaan.  Kesepakatan  ini  dapat  mencakup  restitusi  kepada  korban, partisipasi pelaku dalam kegiatan komunitas, atau tindakan restoratif lainnya.
5. Implementasi Kesepakatan:
Setelah  mencapai  kesepakatan,  pihak  kepolisian  dapat  memonitor  dan  memastikan implementasi  kesepakatan  tersebut.  Hal  ini  melibatkan  pemantauan  apakah  pelaku mematuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam mediasi.
6. Evaluasi Proses:
Pihak  kepolisian  juga  dapat  melakukan  evaluasi  terhadap  proses  mediasi,  mengidentifikasi keberhasilan  dan  tantangan  yang  mungkin  muncul.  Evaluasi  ini  dapat  membantu meningkatkan efektivitas restorative justice dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di masa mendatang.
7. Pendidikan dan Pencegahan:
Pihak  kepolisian  dapat  memanfaatkan  kesempatan  ini  untuk  memberikan  edukasi  kepada pelaku dan masyarakat tentang kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu  lintas.  Tindakan pencegahan  juga  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  pendekatan  ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.
Melalui pendekatan Restorative Justice, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator untuk memastikan  bahwa  proses  tersebut  berlangsung  dengan  adil  dan  berkontribusi  pada pemulihan serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.
Pendekatan Restoratif Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih bermakna, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan di masa mendatang. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, restoratif justice juga dapat
memberikan  pemahaman  lebih  mendalam  terhadap  faktor  penyebab  kecelakaan  dan mendorong perubahan perilaku di jalan raya.
Dalam  literatur  hukum  di  Indonesia,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas  tidak  secara  eksplisit  mengakomodasi  pendekatan  restoratif.  Namun,  UU  LLAJ memberikan dasar hukum terkait penanganan kecelakaan lalu lintas dan dapat memberikan panduan terkait langkah- langkah penyelesaian.
Berikut  adalah  beberapa  aspek  penting  yang  dapat  diambil  dari  UU  LLAJ  dalam  konteks penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

## 1. Tanggung Jawab Hukum:
UU LLAJ menegaskan tanggung jawab hukum setiap pengguna jalan terkait dengan tindakan atau kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan (Pasal 49).Penekanan pada tanggung jawab hukum dapat membentuk dasar bagi pendekatan restoratif yang menekankan penerimaan tanggung jawab oleh pelaku.
2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku:
Pasal 53 UU LLAJ mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggaran lalu lintas. Meskipun lebih bersifat punitif, hal ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan konteks dan dampak kecelakaan.
3. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas:
Pasal 75 UU LLAJ mengatur tentang kewajiban pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat menjadi landasan untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam proses restoratif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (UU  LLAJ)  di  Indonesia  menjadi  acuan  hukum  utama  terkait  dengan  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas.  Beberapa  unsur  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dapat ditemukan dalam UU LLAJ antara lain:
1. Pengemudi yang Mengemudi dalam Keadaan Mabuk atau Terpengaruh Obat:
Unsur:  Pengemudi  mengemudi  dalam  keadaan  mabuk  atau  terpengaruh  obat-obatan terlarang. Pasal terkait: Pasal 310 UU LLAJ.
2. Pengemudi yang Mengemudi dengan Kecepatan Berlebihan:
Unsur:  Pengemudi  mengemudi  dengan  kecepatan  melebihi  batas  yang  ditetapkan.  Pasal terkait: Pasal 287 UU LLAJ.
3. Pengemudi yang Melakukan Pelanggaran Berat Lalu lintas:
Unsur:  Pengemudi  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  aturan  lalu  lintas  yang  dapat menyebabkan kecelakaan. Pasal terkait: Pasal 281 UU LLAJ.
4. Pengemudi  yang  Melakukan  Pengemudi  Menerobos  Marka  Stop  dan  Marka  Zebra Cross: Unsur: Pengemudi menerobos marka stop atau marka zebra cross tanpa alasan yang jelas. Pasal terkait: Pasal 282 UU LLAJ.
5. Pengemudi yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Rambu dan Marka Jalan:
Unsur:  Pengemudi  melanggar  rambu  lalu  lintas  atau  marka  jalan  yang  ditetapkan.  Pasal terkait: Pasal 283 UU LLAJ.
6. Pengemudi yang Mengakibatkan Kecelakaan dengan Meninggalkan Tempat Kejadian Tanpa  Alasan  yang  Jelas:  Unsur:  Pengemudi  menyebabkan  kecelakaan  dan  meninggalkan tempat kejadian tanpa alasan yang jelas. Pasal terkait: Pasal 285 UU LLAJ.
7. Pengemudi yang Melakukan Kegiatan Mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi atau Surat  Izin  Mengemudi  Kadaluwarsa:  Unsur:  Pengemudi  melakukan  kegiatan  mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau SIM yang sudah kadaluwarsa. Pasal terkait: Pasal 292 UU LLAJ.
8. Pengemudi  yang  Mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  dengan  Kondisi  Tidak Memenuhi Standar Keselamatan:
Unsur:  Pengemudi  mengemudikan  kendaraan  bermotor  dengan  kondisi  tidak  memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pasal terkait: Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ.

## KESIMPULAN
a. bagian hasil wawancara dari sudut pandang polisi terhadap faktor-faktor terjadinya tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  mencakup  berbagai  aspek  yang  mencerminkan pengetahuan  dan  pengalaman  langsung  dari  penegak  hukum  di  lapangan.  Ini  tidak  hanya berfokus pada pengemudi tetapi juga melibatkan seluruh komunitas, termasuk pejalan kaki dan  pengguna  sepeda.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.
b. Melalui pendekatan Restorative Justice, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil dan berkontribusi pada pemulihan serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana,
Teori-teori  Pemidanaan  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana.  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Adib Bahari. (2010). “Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas.” Pustaka Yustisia, Jakarta.
Amalia,  L.  (2021).  PENERAPAN  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  KASUS  KECELAKAAN  LALU LINTAS (Analisis. In Solusi (Vol. 17, Nomor 1).
Carepany, C. (2018). Analisis penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah polres way kanan dengan tersangka anak melalui kearifan lokal (.
Fachrurrozy.  (1996).  Analisa  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Pada  Jalan  Tol  (Studi  Kasus  :  Jalan  Tol Srondol, Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Universitas Gajah Mada.
Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Lamintang,  P.A.F.  (1996).  Dasa-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia.  PT.  Citra  Adityta  Bakti Bandung.
Zainuddin  Ali  (2018).  "Sosiologi  Hukum  Indonesia."  Penerbit  Kencana.  Ali,  Mahrus.  2015. Dsasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2004.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Zehr, H. (2015). Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times.Herald Press. Strang,  H., Sherman,  L.  W.,  Mayo-Wilson,  E.,  Woods,  D.,  & Ariel,  B.
(2013).Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims:  Effects  on  Offender  Recidivism  and  Victim  Satisfaction.  A  Systematic Review.Campbell Systematic Reviews, 2013(6).
McCold, P. (2003),A Survey of Restorative Justice Programs in Australia, Contemporary Justice Review, 6(3), 265 – 285.