## EVALUASI PENERAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KOTA MAKASSAR

## EVALUATION OF MEDICAL CHECK-UP FOR LABOR IMPLEMENTED AT BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KOTA MAKASSAR
Ridwan 1 dan Najmi Kamariah 2
1 Kantor Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pendidikan Kota Jayapura e-mail: ridwan@yahoo.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara Makassar e-mail: najmikamariah@gmail.com

## Abstrak
Kegiatan Pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja masih menjadi kendala dalam penerapannya karna tidak dilakukanya pemeriksaan kesehatan awal dan kesehatan khusus pada tenaga kerja. Berdasarkan permasalahan  tersebut  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  Mengevaluasi  Penerapan  Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Balai Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan kerja, Sesuai Permenakertrans No. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan dan Penyeleggaraan keseselamatan kerja.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yang  menggambarkan  serta mengamati secara mendalam tentang evaluasi penerapan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di Balai Besar  Pengembangan  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja.  Sumber  data  yang  dianalisis  adalah  hasil wawancara, Pengamatan langsung pada Bidang Pelayanan, Bidang Umum Tenaga Kerja serta telaah dokumen di Balai Besar Pengembangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja pada perusahaan masih belum efektif karena belum diterapkan pemeriksaan kesehatan awal dan khusus, rekomendasi yang ditawarkan peneliti  kepada  BBPK3  untuk  merevisi  atau  amandemen  undang-undang  no.1  tahun  1970  tentang keselamatan kerja dan penerapan ISO 15189 tentang akreditasi laboratorium klinik Agar perusahaan dapat  menerapkan  Pemeriksaan  Kesehatan  kerja  Awal,berkala  dan  khusus,  supaya  Pemeriksaaan Kesehatan  Tenaga  Kerja  semakin  sempurna  guna  meningkatkan  efisiensi  dan  pencapaian  tingkat kinerja tenaga kerja lebih tinggi.
Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

## Abstract
Health inspection activities on the workforce is still a challenge in its application because no initial health checks and special health checks on the workforce. Based on these considerations, this study aims to evaluate the application of labor inspection in the Center for Occupational Safety and Health Development,  in  accordance  with  Minister  of  Manpower  and  Transmigration  No.  02  of  1980 concerning  health  checks  and  work  safety  management.  The  research  method  used  was  qualitative
discussion  material  that  discussed  health  issues  at  the  Center  for  Occupational  Safety  and  Health Development. Data sources analyzed were the results of interviews, direct observations in the field of services,  the  general  field  of  labor  and  document  review  at  the  Makassar  Center  for  Occupational Safety  and  Health  Development.  Research  results  related  to  the  implementation  of  medical examinations  in  companies  are  still  ineffective  because  they  apply  initial  and  special  health examinations, the discussion offered by researchers for BBPK3 to revise or amend, Law No. 1 of 1970 concerning work safety and the application of ISO 15189 on clinical laboratory accreditation so that companies can examine initial, periodic and special occupational health, examine the workforce health of workers to improve efficiency and improve workforce performance higher.
Keywords: Health Check, Occupational Health and Safety

## PENDAHULUAN
Kondisi Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (K3)  perusahaan  di Indonesia  secara  umum  diperkirakan termasuk  rendah.  Indonesia  akan  sulit menghadapi pasar global karena mengalami  ketidak  efisienan  pemanfaatan tenaga  kerja  (produktivitas  kerja  yang rendah).  Padahal  kemajuan  perusahaan sangat  ditentukan  peranan  mutu  tenaga kerjanya.  Karena  itu  disamping  perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan
peraturan perlindungan  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja Suma’mur (1981).
Sumber  daya  manusia  merupakan aset perusahaan yang sangat penting dalam kaitannya  dalam  produksi,  dan  untuk  itu perlu  di  upayakan  agar  tingkat  kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan optimal. Interaksi  tenaga      dan  risiko,  untuk  itu segala  upaya  harus  dilakukan  untuk mengurangi  dampak  negative  tersebut, karena hanya pada kondisikerja yang sehat dan  aman  seorang  pekerja  dapat  bekerja dengan aman, efektif dan efisien.
Berdasarkan peraturan menteri tenaga  kerja  dan  transmigrasi  no. 02/MEN/1980,  pemeriksaan  kesehatan merupakan  agenda  wajib  yang  harus dilakukan oleh pemilik perusahaan kepada pekerja.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari adanya   yang disebabkan oleh riwayat penyakit yang diderita oleh pekerja, ataupun  gangguan-gangguan  fisik  dan mental  yang  tidak  diketahui  oleh  pemilik perusahaan. Pemeriksaan kesehatan biasanya  dilakukan  pada  saat  sebelum kerja,  dan  pemeriksaan  berkala  yang dilakukan  di  saat-saat  tertentu,  serta pemeriksaan  khusus  yaitu  pemeriksaan kesehatan  dimana  terjadi  permasalahan yang  timbul  akibat  beban  kerja  maupun lingkungan kerja.
Era globalisasi dan pasar bebas yang akan  berlaku  tahun  2020  mendatang, Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3) merupakan  salah  satu  prasyarat  yang ditetapkan  dalam  hubungan  ekonomi perdagangan  barang  dan  jasa  antar  negara yang  harus  dipenuhi  oleh  seluruh  negara anggota.  Masalah  Keselamatan  dan
Kesehatan  Kerja  masih  sering  terabaikan.
Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka  kecelakaan  kerja.  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  amat  berkaitandengan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan memiliki jangkauan berupa terciptanya  masyarakat  dan  lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, serta efisien dan produktif. Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(BBPK3) mempunyai tugas pokok melaksanakan  pengembangan  pengujian
dan pemeriksaan Keselamatan dan KesehatanKerja,  peningkatan  kapasitas tenaga  Keselamatan  dan  KesehatanKerja, serta pemberdayaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam melaksankan tugas sebagaimana di maksud dalam tugas pokok  diatas,  Balai  Besar  Pengembangan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Makassar menyelenggarakan fungsi: Penyusunan  rencana,  program,  dan anggaran;  Pelaksanaan  pengujian  dan pemeriksaan  Keselamatan  dan  Kesehatan
Kerja;
Pelakasanaan analisis, perekayasaan, penerapan teknologi dan uji coba  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja; Pelaksanaan  peningkatan  kapasitas  tenaga Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja; Pelaksanaan  pemberdayaan  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja;  Evaluasi  dan penyusunan  laporan;  Pelaksanaan  urusan
tata  usaha  dan  rumah  tangga.  (Arikunto, 2013).
Adapun  posisi  BBPK3  kesehatan kerja berada pada lingkup pekerja dan lebih menekankan pada aspek promosi terhadap kesehatan  para  pekerja  sementara  posisi keselamatan  berada  pada  aspek  interaksi yang  ada  dalam  system  kerjaatau  proses kerja dan mempunyai peran Kesehatan dan Keselamatan  dalam  ilmu  Kesehatan  kerja berkontribusi  dalam  upaya  perlindungan kesehatan  para  pekerja  dengan  upaya promosi  kesehatan,  pemantauan  dan survailan kesehatan serta upaya peningkatan  daya  tubuh  dan  kebugaran pekerja.
Dari hasil pemantauan dan wawancara awal pada tanggal 12 Februari 2019  kepada  Kepala  BidangTeknis  Balai Besar  Pengembangan  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja Makassar, terkait dengan pemeriksaan  kesehatan  awal  atau  sebelum bekerja terhadap tenaga kerja masih banyak perusahaan yang tidak melmiliki data base pemeriksaan kesehatan awal pada padatenaga kerja dan pemeriksaan kesehatan khusus.
Berdasarkan  data  tersebut  maka peneliti  ingin  melihat  dan  mengkaji pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  pada pekerja  kerja  pada  perusahaan  yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar serta kendala apa yang membuat
perusahaan tidak menerapkan pemeriksaan kesehatan  awal  dan  pemeriksaan  secara khusus.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana Kegiatan  dan  pelayanan  pemeriksaan kesehatan  tenaga  kerja  di  Balai  Besar
Pengembangan
Keselamatan dan
Kesehatan  Kerja  Makassar.  Menunjukkan bahwa  data  yang  ada  di  balai  besar pengembangan K3 semua perusahaan tidak memiliki data terkait pemeriksaan kesehatan awal dan pemeriksaan kesehatan khusus  Sementra  pemeriksaan  kesehatan sebelum bekerja dijabarkan dalam peraturan yang sama di dalam pasal 2 UU Nomor  1  tahun  1970  yang  menjelaskan bahwa  Pemeriksaan  Kesehatan  sebelum bekerja  ditujukan  agar  tenaga  kerja  yang diterima  berada  dalam  kondisi  kesehatan yang  setinggi-tingginya,  tidak  mempunyai penyakit  menular  yang  akan  mengenai tenaga kerjalain nya.
Dari hasil pemantauan dan
wawancara awal pada tanggal 12 Februari 2019  kepada  Kepala  BidangTeknis  Balai Besar  Pengembangan  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja Makassar, terkait dengan pemeriksaan  kesehatan  awal  atau  sebelum bekerja terhadap tenaga kerja masih banyak perusahaan yang tidak melmiliki data base pemeriksaan kesehatan awal pada padatenaga kerja dan pemeriksaan kesehatan khusus.
Berdasarkan  data  tersebut  maka peneliti  ingin  melihat  dan  mengkaji pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  pada pekerja  kerja  pada  perusahaan  yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Makassar serta kendala apa yang membuat perusahaan tidak menerapkan pemeriksaan kesehatan  awal  dan  pemeriksaan  secara khusus.

## METODE PENELITIAN
Desain  peneitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis  data  berupa  kata-kata  (lisan maupun  tulisan)  dan  perbuatan-perbuatan manusia.  (Sugiyono,  2011)  Penelitian  ini akan dilakukan di Balai Besar Pengembangan keselamatan dan Kesehatan Kerja  Makassar  dan  pengambilan  data rencananya  akan  dilaksanakan  pada  bulan April sampai bulan Mei 2019.
Informan dalam penelitian ini adalah orang  atau  pelaku  yang  benar-benar  tahu dan  menguasai  masalah,  serta  terlibat langsung  dengan  masalah  penelitian. Pemilihan  informan  sebagai  sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan pada  asas  subyek  yang  menguasai permasalahan,  memiliki  data  dan  bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan Kunci adalah Penanggung Jawab
Pemeriksaan  Kesehatan  pada  pekerja    di Balai  Besar  Pengembangan  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  termasuk  Kepala Balai,  Kepala  Bidang  Teknis,  Dokter  dan Petugas  Kesehatan  terkait  pelayanan pemeriksaan kesehatan Kerja.
Informan  Biasa  adalah  Tenaga  kerja yang  telah  melakukan  pemeriksaan kesehatan kerja di Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan
Kesehatan  Kerja  Makassar  dan  bersedia berperan serta dalam penelitian ini. Untuk pengumpulan  data  ini,  maka  peneliti  akan menggunakan tekni-teknik analisis data.

## HASIL PENELITIAN

## Pemeriksaan Kesehatan Awal
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala  BBPK3  mengungkapkan  bahwa kendala  dalam  penerapan  pemeriksaan kesehatan  kerja  yaitu  dimana  tidak  semua perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan  kerja  sehingga  kembali  pada pengawasan tenaga kerja yang menginstruksikan  perusahaan  melakukan pemeriksaan  kesehatan  kerja  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Identitas nama, umur, jenis kelamin, alamat  tertulis,  status  perkawinan,  riwayat pekerjaan terdahulu, serta rencana penempatan  dan  jenis  pekerjaannya. Anamnesis  ditujukan  untuk  mendapatkan mendapatkan informasi sebanyak- banyaknya mengenai kemungkinan adanya
penyakit  yang  diderita  saat  ini,  riwayat penyakit  terdahulu,  riwayat  penyakit keluarga  serta  riwayat  adanya  pemeparan faktor bahaya dilingkungan kerja sebelumnya.
Pemeriksaan  fisik  dilakukan  secara menyeluruh  dan  sistimatik  meliputi pemeriksaan  keadaan  umum,  tanda  fungsi vital,  pemeriksaan  ketajaman  penglihatan, THT, pemeriksaan jantung, paru, perut dan organ  gerak.  Pemeriksaan  penunjang meliputi  pemeriksaan  foto  rontgen, laboratorium  rutin  serta  pemeriksaan  lain yang dianggap perlu. Pemeriksaan
penunjang lainnya dapat bervariasi tergantung dari kebutuhan, Misalnya calon karyawan yang akan ditempatkan pada unit kerja  dangan  tingkat  kebisingan  tinggi, sebaiknya  perlu  perlu  ditambahkan pemeriksaan audiometri.
Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  sesuai dengan  fakta  yang  ada  dimana  hampir semua  perusahaan  tidak  melakukan pemeriksaan  awal  dalam  melakukan penerimaan  tenaga  kerja.  Hal  ini  juga  di pengaruhi lemahnya pengawasan
Ketenagakerjaan  akhir  berdampak  pada Balai  Besar  Pengembangan  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  dibawah  naungan Binwasnaker  selaku  instansi  terkait  dalam pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  tenaga kerja di perusahaan.
Untuk  mengetahui  lebih  jelasnya terkait pemeriksaan awal tersebut, peneliti
melakukan wawancara mendalam ( indepht
Interview ) kepada tenaga kerja yang ada di
suatu perusahaan. Adapaun hasil wawancara  yang  dilakukan  mengenai pernah  tidaknya  dilakukan  pemeriksaan kesehatan  awal  sebelum  masuk  ke perusahaan,  dimana  informan  (tenaga Kerja)  menyampaikan  hasil  wawancara yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan awal  yaitu  informan  (tenaga  Kerja) menyampaikan  bahwa  tidak  pernah dilakukan  pemeriksaan  awal  pada  saat penerimaan tenaga kerja.
Selain  itu  hasil  wawancara  kepada informan terkait keterangan berbadan sehat yang  menjadi  persyaratan  dari  pihak perusahaan,  dimana  informan  1  yaitu tenaga kerja mengungkapkan hasil wawancara dengan Informan 1 yaitu tenaga kerja  mengungkapkan  bahwa  dia  diminta untuk  melampirkan  surat  keterangan berbadan sehat dari dokter oleh perusahaan sebagai  syarat  melamar  sebagai  tenaga kerja di perusahaan tersebut.
Dari wawancara bersama Informan 2 yaitu  tenaga  kerja  mengemukakan  bahwa dia tidak pernah diminta untuk
malampirkan  surat  keterangan  berbadan sehat oleh pihak perusahaan. Sementara itu berdasarkan informasi dari hasil wawancara  dengan  beberapa  informan dimana informan 3, 4, dan 5 sejalan dengan informasi yang di sampaikan oleh informan
1,  yaitu  harus  melampirkan  surat
keterangan berbadan sehat dari dokter atau puskesmas  sebagai  persyaratan  diterima menjadi tenaga kerja pada perusahaan.
Selanjutnya  dalam  proses  penelitian ini,  informan  (tenaga  kerja)  juga  dimintai keterangan  terkait  pengetahuan  tenaga kerja mengenai Undang – Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Permenaker  No.  02  Tahun  1980  tentang pemeriksaaan kesehatan dan penyelenggara keselamatan kerja. Adapun hasil wawancara  kepada  informan  yaitu  tenaga kerja  adalah  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  informan,  rata  –  rata  mengatakan bahwa  mereka  tidak  tahu  terkait  aturan ataupun  Undang  –Undang  yang  menjadi landasan  ketenaga  kerjaan.  Bebeapa informan  juga  mengungkapkan  tahu dengan  aturan  tersebut  akan  tetapi  masih diabaikan  oleh  perusahaan  maupun pengawas karena sangsinya terlalu ringan.
Dalam  penelitian  ini  bukan  hanya tenaga  kerja  atau  karyawan  yang  menjadi informan  akan  tetapi  pihak  BBPK3  juga merupakan  informan  yang  sangat  penting dimana  selaku  informan  kunci  untuk memperoleh  informasi  mengenai  obyek penelitian.  Berikut  hasil  wawancara terhadap  informan  kunci  yaitu  kepala BBPK3 mengungkapkan terkait pemeriksaan  awal  adalah  Sejalan  dengan apa  yang  diutarakan  oleh  kepala  BBPK3, infoman  6  yaitu  kepala  bidang  tekhnis
BBPK3  juga  mengungkapkan  hal  terkait pemeriksaan awal.
Berdasarkan informasi yang disampaikan  dua  informan  kunci  diatas yaitu  perlu  adanya  pemeriksaan  kesehatan kerja baik itu kesehatan awal, berkala dan khusus  dimana  hal  tersebut  diatur  dalam Undang  –  Undang  dan  itu  wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yang berada dalam wilayah Indonesia.
Informasi  dari  informan  8  yaitu petugas  lapngan  menegaskan  bahwa  tidak pernah  ada  pemeriksaan  kesehatan  awal yang  dilakukan  dalam  rekruitmen  tenaga kerja dala suatu perusahaan.
Dari  hasil  Wawancara  dengan Informan  8  yaitu  petugas  lapangan mengungkapkan  bahwa  kendala  yang  di temukan  dalam  hal  ini,  petugas  lapangan tidak  bisa  mendignsis  atau  menentukan penyakit  akbat  kerja  karena  tidak  adanya data  awal  yang  dimiliki  oleh  Balai  Besar Pengebangan  Keselamatan  dan  kesehatan Kerja  terkait  pemeriksaan  awal  tenaga kerja.
Informan  9  yang  juga  merupakan petugas  lapangan  juga  mengungkapkan kendala  dalam  melakukan  pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  di  temukan  informasi  sebagai berikut
Hal  diatas  juga  searah  dengan pemaparan  informan  9  yang  juga
merupakan perugas kesehatan. Berdasarkan hasil  wawancara  dari  beberapa  informan diatas  mengungkapkan  bahwa  begitu pentingnya dilakukan pemeriksaan kesehatan  awal  tenaga  kerja,  dimana nantinya  akan  menjadi  acuan  data  awal untuk  mendiagnosa  atau  menentukan penyakit akibat kerja dan juga menjadikan perusahaan  taat  aturan  dimana  akan tertibnya peraturan atau Undang – Undang Nomor  1  tahun  1970  tentang  keselamatan kerja  dan  Permenaker  02  tahun  1980 tentang pemeriksaan ksehatan dan penyelenggaraan keselamatan kerja.
Pemeriksaan  kesehatan  awal  atau sebelum  bekerja  merupakan  hal  yang sangat  penting  dilakukan  dalam  sebuah perusahaan  agar  tenaga  keja  yang  akan diterima  berada  dalam  kondisi  kesehatan yang setinggi-tingginya. Tidak mempunyai penyakit  menular  yang  akan  mengenai tenaga  kerja  lainnya,  dan  cocok  untuk pekerjaan  yang  dilakukannya  sehingga keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya juga dapat  dijamin.  Adapun  tujuan  dari pemeriksaan kesehatan awal adalah sebagai data  medis  dasar  yang  dapat  dipakai sebagai  pertimbangan  untuk  kepentingan pengajuan kompensasi dan mempermudah menyelasaikan  masalah  tentang  penyakit akibat  kerja  Apabila  dikemudian  hari terjadi  suatu  penyakit/gangguan  sebagai akibat  dari  pekerjaannya.  Sehinggah
perusahaan  dapat  memperhatikan  hak tenaga  kerja  untuk  mendapatkan  jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan Awal atau sebelum bekerja maka kesimpulan
yang diambil dapat digolongkan  menjadi  bahwa  calon  tenaga kerja yang diterima yaitu dapat melakukan segala  macam  pekerjaan  dan  tidak  ada kelainan  fisik  atau  cacat  selain  itu  tenaga kerja yang melakukan pekerjaan atau tugas tertentu  yang  terbatas  karena  adanya  efek atau penyakit yang menetap. Tenega kerja ini dapat melakukan pekerjaan yang khusus dan  ditempatkan  pada  tempat  yang  sesuai dengan  kondisi  kesehatannya  serta  tidak berbahaya pada dirinya maupun orang yang disekitarnya.

## Pemeriksaan Kesehatan Berkala
Kesimpulan  yang  diambil  dari pemeriksaan kesehatan berkala tenaga kerja yaitu  Sehat,  Perlu  tindak  lanjut  untuk kelainan medis yang ditemukan.
Pada  penelitian  yang  dilakukan, peneliti mencoba mengumpulkan informasi dengan  menggunakan  metode  wawancara kepada  informan  terkait  pemeriksaan kesehatan  berkala  tersebut.  Adapun  hasil wawancara  dengan  beberapa  informan terkait.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas yaitu dengan tenaga kerja, mengemukakan  bahwa  pernah  dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala akan tetapi
dilakukan  hanya  1  kali  dalam  setahun. Sementara  itu  pemeriksaan  berkala  sangat penting, karna dimana kita bisa mengetahui kondisi  kesehatan  tenaga  kerja  sehinga perusahaan dapat mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerjanya.
Penerapan  pemeriksaan  kesehatan berkala  sangat  penting  dilakukan  dalam suatu  perusahaan  untuk  menjanjamin kesehatan  tenaga  kerja  dalam  beraktivitas atau  menjalankan  pekerjaannya.  Adapun hasil  wawancara  yang  dilkukan  bersama informan 5 yaitu tenaga kerja.
Sejalan  dengan  informasi  yang dipaparkan  oleh  informan  1,  informan  5 yang  juga  merupakan  tenaga  kerja  pada suatu  perusahaan  mengatakan  bahwa informan  5  mengungkapkan  bahwa pemeriksaan  berkala  itu  sangat  penting untuk  tenaga  kerja,  dimana  tenaga  kerja sangat membutuhkan dan berharap adanya upaya yang dilakukan oleh balai k3 untuk merekomendasikan perusahaan melakukan pemerikasaan  juga  sebagai  kontrol  tenaga kerja mengenai dampak penyakitnya.

## Pemeriksaan Kesehatan Khusus
Berdsarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  bersama  beberapa  informan  di temukan  informasi  bahwa  tidak  ada  dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap  tenaga  kerja  perusahaan  dan informan  juga  tidak  tahu  seperti  apa  itu
pemeriksaan  kesehatan  khusus,  sementara informan  juga  mengemukakan  bahwa apabila tenaga kerja mengalami sakit akibat kerja  disuruh  atau  di  perintahkan memeriksakan kesehatannya di puskesmas atau dirumah sakit saja.
Selain  dari  proses  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  terkait  variabel diatas, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada Kepala BBPK3, Kepala Bidang  Tehknis  BBPK3,  dan  Petugas Lapangan BBPK3 sebagai Informan Kunci mengenai pemeriksan kesehatan Kerja pada tenaga kerja suatu perusahaan.
Adapun  informasi  yang  di  temukan pada  saat  melakukan  wawancara  bersama informan yaitu kepala Balai BBPK3 terkait kendala  dalam  penerapan  pemeriksaan kesehatan  tenaga  kerja  baik  itu  awal, bekala, mapun khusus.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala  BBPK3  mengungkapkan  bahwa kendala  dalam  penerapan  pemeriksaan kesehatan  kerja  yaitu  dimana  tidak  semua perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan  kerja  sehingga  kembali  pada pengawasan
tenaga kerja yang menginstruksikan  perusahaan  melakukan pemeriksaan  kesehatan  kerja  berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara informan  lainnya  yaitu  kepala  bidang tehknis BBPK3 juga memberikan informasi terkait  kendala  pelaksanaan  pemeriksaan kesehatan kerja.
Dari  hasil  wawancara  bersama Informan 7 hampir sama dengan ungkapan kepala balai BBPK3, Kepala bidang tehknis Juga mengungkapkan bahwa belum semua perusahaan  mengerti  dan  paham  tentang Keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga belum  semua  perusahaan  sadar  akan pentingnya  pemeriksaan  kesehatan  awal, berkala, maupun khusus disamping Klinik medis Balai Besar
Pengembagan Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  belum ISO atau akreditasi.
Selain itu petugas lapangan yang juga sebagai  informan  dalam  penelitian  ini mengungkapkan  terkait  kendala  dalam penerapan pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja dalam suatu perusahaan adalah dari  hasil  Wawancara  dengan  Informan  8 yaitu  petugas  lapangan  mengungkapkan bahwa kendala yang di temukan dalam hal ini, petugas lapangan tidak bisa mendignsis atau  menentukan  penyakit  akbat  kerja karena tidak adanya data awal yang dimiliki oleh Balai Besar Pengebangan
Keselamatan  dan  kesehatan  Kerja  terkait pemeriksaan awal tenaga kerja.
Informan  9  yang  juga  merupakan petugas  lapangan  juga  mengungkapkan kendala  dalam  melakukan  pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  bersama  informan  9  yang menungkapkan  bahwa  perlu  adanya pembenahan  klinik  BBPK3  terutama
masalah
administrasinya dimana seharusnya  semua  data  base  hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sudah bisa tersimpan rapih sehingga apabilah ada masalah  penyakit  akibat  kerja,  BBPK3 dapat  melakukan  tindakan  yang  cepat melihat dari data awal yang dimiliki.
Selain  dari  kendala  yang  dihadapi peneliti juga menggaili informsi mengenai alternative  solusi  terkait  pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja. Dalam hal ini yang  menjadi  informan  adalah  Kepala BBPK3  dimana  hasil  wawancara  yang didapatkan Kepala BBPK3
mengungkapkan bahwa seharusnya petugas dalam  hal  ini  pengawas  Ketenagakerjaan yang  punya  kewenangan  supaya  semua perusahaan  dapat  melakukan  pemeriksaan kesehatan  kerja  awal,  berkala,  dan  khusus supaya  mejadi  acuan  kontrol  tenaga  kerja melalui  data  base,  apakah  tenega  kerja mengalamii  penyakit  akibat  kerja  atau penyakit bawaan.
Sementara itu informan 7 yaitu kepala bidang  tehknis  menyampaikan  informasi terkait alternatif solusi terkait pemeriksaan kesehatan  di  perusahaan.    Kepala  bidang tehknis mengungkapkan bahwa seharusnya ada  pemegang  kuasa  terkait  kewenangan memastikan
pemeriksaan terkait dibelakukannya Undang – Undang Nomor 1  Tahun  1970,  dan  kontrol  yang  tegas
terhadap pihak perusaahaan untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut.
Selain  dari  inform  diatas  informan lain yaitu petugas lapangan juga memberikan  saran  terkait  penerpan pemeriksaan  kesehatan  terhadap  tenaga kerja  tersebut.  Adapun  hasil  wawancara yang  dilakukan  adalah  Petugas  lapangan selaku informan 8 mengungkapkan bahwa setiap  perusahaan  wajib  melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik itu awal,  berkala  maupun  khusus  agar  muda petugas  muda  mendeteksi  penyakit  akibat kerja  dan  penyakit  tertentu  yang  dialami olah tenaga kerja.
Sejalan dengan informan 8, informan 9  yang  juga  selaku  petugas  lapangan mengemukakan bahwa Informan 9 mengemukakan  bahwa,  sebagai  saran kedepan pegawai pengawas dapat merekomendasikan perusahaan untuk melakukan  pemeriksaan  kesehatan  awal terhadap  tenaga  kerjanya  sebagai  upaya mengadakan  hasil  diagnosis  penyakit akibat kerja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas ditemukan solusi dan saran yaitu perlunya ketegasan oleh pengawas terhadap perusahaan untuk melakukan dan memaksimalkan  pemeriksaan  kesehatan kerja  awal,  berkala,  dan  khusus  terhadap tenaga  kerja  sehingga  diperoleh  data  hasil diagnosis  penyakit  akibat  kerja  dan  itu
dianggap  sebagai  suatu  yang  seharusnya diimplementasikan oleh perusahaan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan Peraturan menteri tenaga kerja dan Transmigrasi No. 02 /MEN/ 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan merupakan agenda  wajib  yang  harus  dilakukan  oleh pemilik perusahaan kepada pekerja. Hal ini dilakukan  untuk  menghindari  adanya kecelakaan  kerja  yang  disebabkan  oleh riwayat penyakit yang diderita oleh tenaga kerja.  ataupun  gangguan-gangguan  fisik dan  mental  yang  tidak  diketahui  oleh pemilik perusahaan. Pemeriksaan kesehatan  kerja  bisanya  dilakukan  disaat sebelum  bekerja,  Adapun  tujuan  dari pemeriksaan  kesehatan  Kerja  Awal (sebelum  bekerja)  adalah  ditujukan  agar tenaga  kerja  yang  diterima  berada  dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak  mempunyat  menular  yang  akan mengenai  tenaga  kerja  lainnya  dan  cocok untuk  pekerjaan  yang  akan  dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja  yang  bersangkutan  dan  tenaga  kerja lainya  dapat  terjamin.    Berdasarkan  hasil wawancara  yang  dilakukan  terhadap informan,  menyampaikan  bahwa  tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan awal atau sebelum bekerja dan informan dengan nota bene selaku tenaga kerja hanya membawa surat  keterangan  berbadan  sehat  sebagai kelengkapan berkas permohonan
diterimanya bekerja diperusahaan tersebut, namun  yang  terjadi  pada  tenaga  kerja diperusahaan  berbanding  terbalik  dengan apa  yang  seharusnya  menjadi  pedoman peraturan
Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  1  tahun  1970  tentang keselamatan  kerja  yaitu  pada  pasal  2  ayat
(2)  yang  menyebutkan  bahwa  harus mengadakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja sedangkan Pasal 8 ayat (1) bahwa Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan  badan,  kondisi  mental  dan kemampuan  fisik  dari  tenaga  kerja  yang akan diterimahnya maupun akan dipindahkan  sesuai  dengan  sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya, dan di pertegas  juga  dalam  peraturan  menteri tenaga kerja dan transmigrasi   No. Per. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyelenggaraan keselamatan kerja yaitu pada pasal (2 )ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang  diterima  berada  dalam  kondisi kesehatan  yang  setinggi-tingginya,  tidak mempunyai  penyakit  menular  yang  akan mengenai  tenaga  kerja  lainnya,  dan  cocok untuk  pekerjaan  yang  akan  dilakukan sehingga  keselamatan  dan  kesehatan  kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya dapat dijamin.  sementara tidak ada sangsi yang diberikan pada perusahaan maka dari itu  untuk  memberlakukan  pemeriksaan kesehatan  awal  tenaga  kerja  tersebut
diperlukan penguatan undang-undang No. 1 tahun  1970  tentang  keselamatan  kerja dengan  cara  melakukan  perbaikan  atau amandemen  dan  meningkatkan  atau memberikan sangsi pada pihak perusahaan yang tidak memberlakukan undang-undang tersbut.
Salah  satu  tujuan  dari  pemeriksaan kesehatan berkala pada tenaga kerja adalah upaya  pencegahan  terhadap  penyakit  dan penunjang dalam menjaga kesehatan tenaga kerja  dimana  untuk  deteksi  dini  penyakit sehingga dapat diatasi dengan lebih cepat, tepat  dan  efisien.  Dengan  upaya  ini  juga bisa  menjadi  masukan  untuk  perusahaan apakah  penempatan  tenaga  kerja  sudah sesuai  dengan  kondisi  fisik  pekerja. Pemeriksaan  kesehatan  berkala  (Periodik) untuk  tenaga  kerja  diperusahaan  adalah sebagai  dasar  dan  pembanding  masa sekarang  dengan  masa  sebelum  bekerja dalam mendeteksi penyakit akibat kerja dan sebagai data untuk pengembangan kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan kerja.
Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu –  waktu  tertentu  dalam  artian  bahwa pemeriksaan  yang  dilakukan  1  kali  dalam setahun  terhadap  tenaga  kerja  yang dilakukan  oleh  dokter  dan  petugas kesehatan.  Pemeriksaan  kesehtan  berkala ini  juga  diatur  dalam  Undang  –  Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja  dan  Permenaker  02  tahun  1980
tentang  pemeriksaan  kesehatan.  Dalam ketentuannya, pemeriksaan kesehatan berkala  ini  harus  dilakukan  sekurang- kurangnya  satu  tahun  sekali.  Adapun Pemeriksaan  Kesehatan  berkala  meliputi pemeriksaan  fisik  lengkap,  kesegaran jasmani,  foto  rontgen  paru,  laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu,  dalam  hal  ditemukan  kelainan  atau gangguan  kesehatan  pada  pemeriksaan berkala.  Perusahaan  wajib  mengadakan tindak  lanjut  untuk  memperbaiki  kelainan tersebut  seperti  (terapi,  tindakan  medis tertentu  rujukan  spesialis  serta  rehabilitasi dan  mengatasi  penyebabnya  antara  lain yaitu pengendalian lingkungan kerja untuk menjamin  terselenggaranya  Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Hasil  penelitian  bahwa  sebagian perusahan  sudah  melakukan  pemeriksaan kesehatan  berkala  terhadap  tenaga  kerja dimana diatur dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Permenakertrans no. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan kerja dan penyelenggara  keselamatan  kerja  dimana BBPK3  sudah  bisa  mendapatkan  data penyakit  yang  dialami  oleh  tenga  kerja tersebut  untuk  direkomendasikan  kepada tenaga  kerja  untuk  berobat  tetapi  untuk menentukan Penyakit Akibat Kerja, Dokter dan Petugas Kesehatan sulit atau tidak bisa mendiagnosis  Penyakit  Akibat  Kerja dimana  kendalanya  adalah  tidak  adanya
Data  Base  Pemeriksaan  kesehatan  Awal tenaga  kerja.  Dimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi  No.  Per.  01  tahun  1981 tentang  Kewajiban  Melapor  Penyakit Akibat  Kerja  yaitu  pasal  1  poin  (a)  yang menyebutkan bahwa Penyakit Akibat Kerja adalah  Setiap  penyakit  yang  disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
Salah satu tujuan untuk pemeriksaan  kesehatan  khusus  juga  diatur dalam  Peraturan  Menteri  tenaga  kerja  dan Transmigrasi  No  02  tahun  1980  tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan  keselamatan  kerja.  yang dimuat  pada  pasal  5  ayat  (3)  yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan kesehatan  Khusus  diadakan  pula  terdapat keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau atas  pengamatan  pegawai  pengawas  K3 atau  atas  penilaian  Pusat  Bina  Hyperkes dan  keselamatan  dan  Balai-balainya  atau atas pendapat umum masyarakat.
Pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan  kesehatan  yang  dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan yang dimaksudkan adalah untuk menilai adanya pengaruh  –  pengaruh  dari  pekerjaan tertentu  terhadap  tenaga  kerja  atau golongan  tenaga  kerja  tertentu.  Adapun contoh tentang pemeriksaan khusus antara lain  tenaga  kerja  yang  bekerja  dengan resiko  tertentu,  misalnya  pekerja  yang
berisiko  terkena  radiasi,  menangani  bahan kimia  yang  berbahaya.  Tenaga  kerja dibagian  penyedia  makanan,  makanan, perlu  dilakukan  pemeriksaan  terhadap tertentu,  misalnya  carrier  penyakit  tipus. Tenaga kerja yang karena fisik, mental serta penyakit  yang  dideritanya  perlu  istirahat, sakit  secara  terus  menerus  dalam  waktu yang lama.
Pemeriksaaan  kesehatan  khusus merupakan  hal  yang  sangat  penting terhadap tenaga kerja untuk menilai adanya pengaruh  dari  pekejaan  tertentu  terhadap golongan  tenaga  kerja  tertentu  karna pemeriksaan  kesehatan  khusus    dilakukan pada  tenaga  kerja  yang  telah  mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan  lebih  dari  dua  minggu  dan tenaga  kerja  yang  diduga  menderita gangguan  kesehatan  tertentu  supaya mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan kerja  dari  perusahaan  yang  sesuai  dengan peraturan  agar  tenaga  kerja  dapat  bekerja dengan sehat dan selamat dalam menunjang produktivitas tenaga kerja perusahaan.
Dalam  pemeriksaan  kesehatan khusus  perlu  Evaluasi  dilakukan  setelah satu  tahun  untuk  menentukan  apakah tenaga  kerja  tersebut  telah  mencapai maximum  medical  cure yang  berarti  telah mendapat  pengobatan  /  tindakan  medis yang maksimal yang bila dilanjutkan tidak ada  perbaikan  lagi.  Dalam  hal  ini  dapat dipertimbangkan  pemutusan  hubungan
kerja  dengan  prosedur  tertentu  sesuai peraturan perundangan yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,  ditemukan  informasi  dari wawancara  dengan  beberapa  Informan diantaranya  adalah  tidak  pernah  ada pemeriksaan  pemeriksaan  khusus  oleh peerusahaan atau dalam hal ini tenaga kerja yang  dilakukan  oleh  BBPK3,  Setiap tahunnya,  dimana  diatur  dalam  peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi   No. Per.  02  tahun  1980  tentang  pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyenggaraan keselamatan kerja yaitu dimuat pada pasal (5)  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa
Pemeriksaan Kesehatan
Khusus dimaksudkan  untuk  menilai  adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap  tenga  kerja  atau  golongan- golongan  tenaga kerja tertentu. Sedangkan ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa Pemeriksaan  Kesehatan  Khusus  diadakan pula  apabila  terdapat  keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan Pegawai  Pengawas  keselamatan  dan Kesehatan Kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai- balainya  yang  Nota  bene  (BBPK3 Makassar)  atau  atas  pendapat  umum dimasyarakat.  Padahal  Fakta  yang  terjadi terhadap  tenaga  kerja  diperusahaan berdasarkan  hasil  penelitian  melalui wawancara pada Informan tidak pernah ada pemeriksaan  kesehatan  khusus  dimana
diamanatkan  sesuai  Peraturan  Perundang- undangan  dan  Permenakertrans  RI. Menurut salah satu Informan yang sempat peneliti  wawancarai  dengan  inisial  (MJ) umur  37  tahun  selaku  Petugas  Ahli  K3 diperusahaan  tersebut  mengatakan  bahwa apa  bila  terjadi  kecelakaan  kerja  atau Penyakit  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja mungkin disebabkan oleh lingkungan kerja di perusahaan itu penderita hanya diberikan Rekomendasi  untuk  langsung  berobat kepuskesmas  atau  rumah  sakit  yang menjadi  rujukan  perusahaan  yang  telah memberlakukan  kerja  sama  BBPJS ketenagakerjaan.  Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam rangka penerapan pelayanan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya    dalam  hal  ini  tenaga kerja yang ada dalam perusahaan dibawah naungan  BINWASNAKER,  Bina  K3  dan Balai  Besar  Pengembangan  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  maka  dengan  ini peneliti berharap adanya dorongan/dukungan  terbaik  dari  stake holder terkait pemeriksaan kesehatan kerja, dengan  adanya  peraturan  perundang- undangan  No  1  tahun  1970,  peneliti menganggap sangat lemah untuk menjamin secara  tegas  kesehatan  dan  keselamatan para  pekerja.  Undang-undang  ini  beserta peraturan  dan  pelaksanaannya  sudah  tidak sesuai dengan dinamika hari ini dan harus
segera  direvisi,  maka  dari  itu  untuk memaksimalkan  pelayanan  pemeriksaan kesehatan  kerja  (Awal,  Berkala  dan Khusus)  untuk  tenaga  kerja  tersebut diperlukan  ada  penguatan  undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan  permenakerstran  No.  Per.  02  tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan kerja dan  penyelenggaraan  keselamatan  kerja. dengan cara melakukan perbaikan untuk itu Peneliti  merasa  perlu  mendorong  BBPK3
mengajukan
usulan Binwasnaker
dilakukannya  revisi  atau  amandemen
Undang-undang  no.  1  tahun  1970  tentang Keselamatan  Kerja  guna  mendukung terpenuhinya jaminanan Kesehatan Tenaga Kerja untuk meningkatkan derajat kesehatan  yang  setinggi-tingginya.dan tercapainya  produktivitas  tenaga  kerja secara Nasional.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif  dengan  teknik  wawancara mendalam ( indepth interview) dan dokumentasi  yang  dilaksanakan  di  Balai Besar  Pengembangan  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  maka  penulis  dapat menarik  kesimpulan  bahwa  Pemeriksaan kesehatan  awal  begitu  penting  dilakukan dimana hal ini akan menjadi acuan atau data awal  tenaga  kerja  sehingga  mudah mendiagnosis  penyakit  akibat  kerja nantinya.    wawancara  yang  dilakukan
terkait  dengan  pemeriksaan  awal  pada informan biasa menyampaikan bahwa tidak pernah  dilakukan  pemeriksaan  kesehatan awal  pada  saat  penerimaan/rekrutmen tenaga kerja.
Kemudian informan kunci jmenyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan  awal  pada  tenaga  kerja  tidak pernah  dilakukan  pemeriksaan  awal  pada perusahaan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dilakukan terhadap Informan menyampaikan bahwa sebagian perusahan sudah  melakukan  pemeriksaan  kesehatan berkala  terhadap  tenaga  kerja      dimana diatur  dalam  undang-undang  no.  1  tahun 1970  tentang  keselamatan  kerja  dan permenakertrans no. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan kerja dan penyelenggara  keselamatan  kerja  dimana BBPK3  sudah  bisa  mendapatkan  data penyakit  yang  dialami  oleh  tenga  kerja tersebut  untuk  direkomendasikan  kepada tenaga  kerja  untuk  berobat  tetapi  untuk menentukan Penyakit Akibat Kerja, Dokter dan Petugas Kesehatan sulit atau tidak bisa mendiagnosis Penyakit Akibat Kerja. Hasil wawancara  yang  dilakukan  bersama beberapa  informan  di  temukan  informasi bahwa tidak ada dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan  khusus  terhadap  tenaga  kerja perusahaan  dan  informan  juga  tidak  tahu seperti  apa  itu  pemeriksaan  kesehatan khusus, sementara informan juga mengemukakan bahwa apabila tenaga kerja
mengalami sakit disuruh atau di perintahkan memeriksakan kesehatannya di puskesmas saja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang
telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti memberikan
rekomendasi dengan Amandemen undang- undang No. 1 Tahun 1970  tetang  keselamatan  kerja.  bahwa Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi  dengan  perkembangan,  tuntutan,  dan kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  atau tenaga  kerja,  apabila  pihak  Perusahaan yang  tidak  mentaati  ketentuan-ketentuan dalam  peraturan  ini  diancam  dengan hukuman  sesuai  dengan  Pasal  15  ayat  (2) yaitu  dapat  memberikan  ancaman  pidana atas  pelanggaran  peraturannya  dengan hukuman  kurungan  selama-lamanya  3 (tiga)  bulan  atau  denda  setingginya  Rp. 100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  sedangkan pada ayat (3)  Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.  sehingga  perlu  dicabut  dan diganti  dengan  Undang-undang  K3  yang baru. Agar Penerpan
Pemeriksaan
Kesehatan  Tenaga  kerja  di  Perusahaan Semakin  Sempurna  dan  mencapai  pada golongan Industry  Zero  Accident guna meningkatkan  produksi  dan  produktifitas
Nasional.  Penerapan  Pelayanan  Kesehatan dengan  standar  Akreditasi  laboratorium medik  ISO  15189:2012  yaitu  merupakan standar  yang  berisi  persyaratan  bagi laboratorium  medic  untuk  membuktikan kompetensinya dalam memberikan pelayanan  yang  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Perlu  memiliki system  pemantauan  data  base  tentang pemeriksaan  kesehatan  awal,  berkala  dan khusus  pada  perusahaan  yang  telah dilayani.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  Cepi,  Safruddin  AJ. 2010. Evaluasi Program Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara Arikunto,  Suharsimi.  2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipata. Gunawan, 2014 Metode Penelitian
Pendidikan . Bandung: Alfabeta Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  Peneltian  dan Pengembangan, Bandung: Alfabeta Suma’mur,  P.K.  1989.  Keselamatan  Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: PT. Gunung Agung
Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan Pasal 53 UU Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.