Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)

## WAKAF PAKAIAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
Wahyu Akbar 1

## ABSTRAK
Clothes as primary necessity is the most needed especially if there is a disaster such as flood, eruption, fire and some other disasters. It is better if the clothes belong to some unlucky people, and it can be through benefaction instrument. So it can create the economy balancing which  then  be  able  to  make  a  development  of  economy  equalization,  especially  the  primary needed (daruriyat) it  is  about  clothes  needed.  It  can  be  as  a  solution  to  the  overage  clothes which had by the rich men and also as a way to consumptive attitude that has been a life style and character of rich men toward clothes trend mode. The main aim of this study was to review the  basic  problem:  (1)  What  were  the  economic  values  which  had  on  the  clothes  of syariah economy  perspectives?  (2)  How  was  the  clothes  benefaction ijtihad of syariah economy perspectives as economy development?
This  study  was  a  library  reseacrh,  where  specifically  it  was  mentioned  as  deductive qualitative  descriptive  design  in  frame syariah ecoonomy  by  using  histroical  approach, conceptual approach, and syariah economy contextual approach, by using deductive qualitative descriptive  analysis  model,  they  were  data  reduction,  data  display,  and  verification.  Data collected was analyzed by using retropsective method.
The  results  of  the  study  concluded  that:  (1)  the  economic  values  which  had  on  the clothes  of syariah economy  perspectives  were  the  function  value  and  the  benefit  of  human sustainability guarantee which placed on priority scale of human’s need. It was primary needed (daruriyat) which  can  guarantee  the  equilibrium  of  doing  the  life  activity  whether  based  on muamalah or worship. (2) the clothes benefaction ijtihad of syariah economy perspectives as economy  development  were  through  two  models  they  were  consumptives  benefaction  (using directly  without  any  production  process)  and  productive  benefaction  (processing  the  clothes which economical) as a relevant idea to the new paradigm of benefaction in Indonesia and also as  solution  to  consumptive  attitude  of  the  community  toward  the  dynamic  of  clothes  trend mode.
Key words: benefaction, clothes, syariah economy

## A. Latar Belakang Masalah
Fenomena  yang  berkembang  di  zaman  sekarang,  trend  mode  pakaian  merupakan  gaya hidup (life  style) orang  yang  berkecukupan  lebih,  yakni  orang-orang  kaya.  Dengan  harta  yang berlebih  orang-orang  kaya  yang  memiliki  harta  tersebut  membelanjakan  hartanya  tidak  sesuai kebutuhan.  Akibatnya  terjadi  pemborosan,  khususnya  terhadap  pakaian  yang  menjadi  trend
1 Staff Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas.
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
mode. Pakaian-pakaian yang tidak menjadi trend seiring dengan perubahan zaman tidak dipakai lagi, padahal banyak dari masyarakat yang miskin tidak memiliki pakaian yang layak.
Fakta  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,  orang  miskin  hanya  mengenakan  pakaian  yang mungkin  sudah  tidak  layak  pakai,  mengenakan  satu pakaian  yang  dipakai  terus  menerus  tanpa ada  gantinya  yang  lama  kelamaan  nampak  lusuh  dan  tidak  layak  pakai.  Hal  ini  menunjukkan kesenjangan yang terjadi antara orang kaya yang memiliki pakaian lebih dan orang miskin yang kekurangan  dan  membutuhkan  pakaian.  Kesenjangan  ini  bila  dibiarkan  terus  menerus  akan membuat  ketimpangan  sosial  dan  tidak  keseimbangan  khususnya  dalam  perspektif  ekonomi Islam.
Pakaian  sebagai  kebutuhan  primer  sangat  dibutuhkan  terlebih  bila  terjadi  bencana  alam, seperti  banjir,  gunung  meletus,  kebakaran,  dan  bencana  lainnya.  Alangkah  baiknya  apabila pakaian dari orang-orang kaya  yang sudah tidak dipakai namun masih layak guna diberdayakan dan  dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  masyarakat  miskin.  Sehingga  mampu  menciptakan keseimbangan  ekonomi  terlebih  lagi  mampu  terjadi  pemerataan  dalam  pembangunan  ekonomi, khususnya  kebutuhan  primer (daruriyat) yaitu  kebutuhan  terhadap  pakaian.  Hal  ini  dapat menjadi  solusi  terhadap  kelebihan  pakaian  yang  dimiliki  orang  kaya  dan  merupakan penanggulangan perilaku konsumtif yang menjadi gaya hidup dan perilaku orang kaya terhadap trend mode pakaian.
Sebagai  upaya  menanggulangi  perilaku  konsumtif  di  atas,  dengan  meningkatnya  jumlah pakaian  yang  sudah  ketinggalan  zaman  atau  mode  pakaian  yang  sudah  tidak  menjadi trend di kalangan masyarakat yang memiliki trend gaya hidup, diperlukan suatu terobosan baru (ijtihad) yaitu  dengan  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  pakaian  yang  masih  layak  pakai  atau bernilai  ekonomis  untuk  kepentingan  umat  Islam  dalam  kebajikan (fii  sabilillah). Beberapa instrumen yang dapat digunakan yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Menurut penulis, sangat tepat  bila  wakaf  dijadikan  sebagai  instrumen  pendayagunaan  nilai  ekonomis  pakaian  bagi pemberdayaan masyarakat. Sebab, yang membedakan wakaf dengan instrumen yang lain, seperti zakat, infaq, shadaqah, yaitu wakaf mampu memberikan manfaat yang berulang-ulang meskipun hanya diberikan  sekali. 2 Berbeda dengan zakat, infaq, dan shadaqah tidak dapat digunakan dan diberdayakan  berulang-ulang.  Sehingga  pemanfaatan  nilai  ekonomis  dari  pakaian  dapat dipergunakan secara maksimal melalui wakaf. 3
2 Mundzir qahf, Manajemen Wakaf Produktif , penerjemah: Muhyidin mas rida, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 108.
3 Salah  satu  lembaga  ekonomi  Islam  yang  sangat  berperan  dalam  pemberdayaan  ekonomi  umat  adalah wakaf. Menurut sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.  Hal-hal  yang  paling  menonjol  dari  lembaga  wakaf  adalah  peranannya  dalam  membiayai  berbagai pendidikan  Islam  dan  kesehatan.  Sebagai  contoh  misalnya  di  Mesir,  Saudi  Arabia,  Turki  dan  beberapa  Negara lainnya  pembangunan  dan  berbagai  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan  kesehatan  dibiayai  dari  hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan  yang  sebagian  hasilnya  dipergunakan  untuk  membiayai  berbagai  kegiatan  tersebut.  Bahkan  dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain. Disamping apartemen dan ruko, terdapat  wakaf  toko  makanan,  pabrik-pabrik,  dapur  umum,  mesin-mesin  pabrik,  alat-alat  pembakar  roti  pemeras minyak, tempat pemandian, dan lain-lain. Wakaf Produktif ini kemudian dipraktekkan di berbagai Negara sampai
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
Terkait  dengan  gagasan    pakaian  dijadikan  sebagai  objek  wakaf  sebagai  bentuk penanggulangan  perilaku  konsumtif  terhadap trend  mode pakaian,  Islam  memberikan  arahan dalam  menjalankan  kegiatan  ekonomi  agar    memperhatikan  faktor  manfaat  dan  mudharat  dari perilaku  ekonomi  dan  faktor  antara  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  sosial. 4 Islam menganjurkan agar harta kekayaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. 5 Maka berdasarkan hal tersebut wakaf berfungsi untuk mewujudkan manfaat ekonomis  harta benda  yang tidak  sekedar untuk  kepentingan  ibadah  secara  konvensional,  tetapi  juga  untuk  kesejahteraan  umum. 6 Berdasarkan  jenisnya  harta  yang  bisa  diwakafkan  terdiri  dari  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak. 7 Begitu  juga  dengan  pakaian  merupakan  salah  satu  harta  manusia  yang  memiliki manfaat  yang  dikategorikan  menjadi  benda  bergerak.  Pakaian  yang  tidak  dipakai  masih  bisa dirasakan  manfaatnya  dengan  cara  wakaf.  Namun,  pada  kenyataannya  wakaf  yang  dikenal masyarakat  selain  hanya  wakaf  tunai,  juga  pada benda  tidak bergerak,  seperti  wakaf  tanah  dan bangunan dan atau benda tidak bergerak lainnya. 8
Dari  praktek  pengamalan  wakaf,  dewasa  ini  tercipta  suatu image atau  persepsi  tertentu mengenai  wakaf. Pertama, objek  wakaf  umumnya  berwujud  benda  tidak  bergerak,  khususnya tanah. Kedua, dalam  kenyataannya,  pengelolaan  benda  tidak  bergerak,  yaitu  tanah,  di  atasnya didirikan  masjid  atau    sekolah (madrasah) . Ketiga, penggunaan  objek  wakaf  didasarkan  pada wasiat  pemberi  wakaf (wakif). 9 Hal  ini  membentuk  paradigma  mengenai  sistem  pengelolaan wakaf, baik dari substansi (regulasi tentang wakaf),  struktur (peran lembaga wakaf), dan kultur masyarakat pengelola dan  yang merasakan manfaat wakaf, bahwa objek wakaf  hanya mengacu pada benda tidak bergerak, padahal apabila dicermati melalui perspektif ekonomi substansi dari objek  wakaf  adalah  nilai  ekonomis  yang  dapat  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya.  Begitu  juga  dengan  nilai  ekonomis pakaian  yang memiliki  nilai  guna dan manfaat, sehingga wakaf pakaian  merupakan  salah  satu terobosan baru dalam ekonomi Islam.
Wakaf  merupakan  ajaran  yang  tidak  hanya  berdimensi  agama,  tetapi  juga  menekankan pentingnya  kesejahteraan  Sosial. 10 Hal  ini  sejalan  dengan  ekonomi  Islam  yang  berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan juga berkaitan dengan hubungan kepada Allah. 11 Namun belum adanya  suatu  kajian  dengan  kerangka  ilmiah  tentang  nilai  ekonomis  pakaian  yang  dijadikan objek  wakaf  menjadikan  pakaian  kurang  diminati  untuk  diberdayakan  padahal  jumlah  pakaian
sekarang.  Hasil  dari  pengelolaan  wakaf  tersebut  dimanfaatkan  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah  sosial ekonomi  umat.  Sumber:  http://rumahwakaf.com/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomi- umat/, diakses pada hari Senin, Tanggal 8 Desember 2014, pukul 09.34 Wib.
4 Muhammad, Ekonomi Islam , Ekonomi Islam , Malang: Empat Dua, 2009, h. 135.
5 Ibid., h. 48.
6 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Wakaf, Jakarta:  Kementerian  Agama  Republik Indonesia Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011, h. 4
7 Ibid . 8 Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia , Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 11.
9 Ibid.
10 Pemberdayaan  Wakaf  di  Indonesia,  Jakarta :  Departemen  Agama  RI  Direktorat  Jendral  Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, h. 1.
11 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 1-2.
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
yang ada di masyarakat jumlahnya tidak sedikit, sehingga diperlukan suatu kajian  yang mampu memposisikan  nilai  ekonomis  pakaian  sebagai  objek  wakaf  dan  nilai  kebermanfaatan  wakaf pakaian  yang  merupakan  substansi  nilai-nilai  ekonomi  Islam  dalam  kerangka  ijtihad  wakaf pakaiam perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.
Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bahasan tersebut, mengenai apa  nilai  ekonomis  yang  ada  pada  pakaian  dalam  perspektif  ekonomi  syariah  dan  Bagaimana itjtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.

## B. Deskripsi Teoritik

## 1. Teori Maqashid Asy Syariah
Maqa>shid dalam  hukum  ekonomi  islam maqa>shid membahas  masalah  mengenai, pengayaan agama,  diri,  akal,  keturunan,  dan  harta  benda  sebenarnya  telah menjadi  fokus  utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga pra fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan  realisasi  tujuan.  Imama  al-Ghazali    dan  asy-Syatibi  mengurutkan  keimanan (agama),  kehidupan,  akal,  keturunan,  dan  harta  benda  secara  radikal  berbeda  dari  urutan  ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan,  sekalipun  dipandang  penting,  hanya  dianggap  variabel  eksogenous  (di  luar  sistem). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai. 12
2. Wakaf
Secara etimologis wakaf adalah bentuk mashdar (kata dasar) yang berasal dari kata َﻒَﻗَو - ُﻒِﻘَﯾ - ًﺎﻔْﻗَو (waqafa-yaqifu-waqfan) yang  memiliki  arti  menghentikan  atau  menahan (al-habs). 13 Secara  terminologi  wakaf  adalah ُﺔَﻌَﻔْﻨَﻤﻟْا  ُﻞﯿِﺒْﺴَﺗَو  ِﻞْﺻَﻷا  ُﺲﯿِﺒْﺤَﺗ (tahbiisul  ashl  wa tasbiilul    manfa’ah) yang  berarti  menahan  suatu  barang  dan  memberikan  manfaat . 14
Adapun  menurut  syariat  wakaf  bermakna  menahan  pokok  dan  mendermakan  buah  atau dengan kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah. 15
3. Wakaf sebagai Sumber Daya Ekonomi
Harta  wakaf  sebagai  lembaga  sosial  Islam,  pada  hakikatnya  dapat  digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas pada  keperluan  kegiatan-kegiatan  tertentu  saja  berdasarkan  orientasi  konvensional, seperti  pendidikan,  masjid,  rumah  sakit,  panti  asuhan,  dan  lain-lain,  tetapi  harta  wakaf dalam  dalam  pengertian  makro  dapat  pula  dimanfaatkan  untuk  kegiatan-kegiatan ekonomi. 16
12 Ibid., h. 102.  Lihat juga P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam ., h. 7.
13 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 63.
14 Syaikh  Muhammad  bin  Shalih  Al-Utsaimin, Panduan  Wakaf,  Hibah,  dan  Wasiat, diterjemahkan  oleh Abu  Hudzaifah  dari  buku  asli  berjudul  “Asy-Syarhul  Mumti  Kitabul  Waqf  wal  Hibah  wal Washiyyah”,  Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi’i, 2008, h. 7.
15 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5, h. 433.
16 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, h. 72.
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
Pembangunan  ekonomi  melalui  wakaf  merupakan  salah  satu  konsep  ekonomi syariah  yang  secara  islami  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Wakaf  tidak hanya  sekedar  sebagai  media  kebajikan,  tetapi  juga  sebagai  instrumen  sumber  daya ekonomi  syariah,  sebab  wakaf  memiliki  dua  aspek:  pertama,  wujud  terhadap  keimanan kepada Allah dengan melakukan kebajikan dengan mengharapkan ridho-Nya, dan kedua, tanggung  jawab  sosial  untuk  kepentingan  masyarakat  sebagai  upaya  memberikan kesejahteraan untuk kepentingan bersama.
Pengelolaan wakaf sebagai sumber daya ekonomi dapat mewujudkan kesejahteraan bila  dilakukan  secara  profesional,  dalam  lingkup  sejarah  Islam  pada  masa  Rasulullah, wakaf merupakan isntrumen ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi umat. Pada kondisi sekarang bila wakaf dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan memberikan manfaat  nilai  ekonomis  bagi  kemakmuran  dan  pertumbuhan  ekonomi,  maka  perlu dilakukan  berbagai  terobosan  baru  yang  efektif  dan  efisien  pada  pengelolaan  wakaf. Pemberdayaan  potensi  wakaf  merupakan  salah  satu  alternatif  untuk  mengatasi  probem sosial. 17
Konsep  wakaf  sebagai  sumber  daya  ekonomi  merupakan  gerakan  pembangunan ekonomi  yang  membawa  pada  kemaslahatan  bersama,  sehingga  harta  yang  dimiliki individu kiranya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan publik dan  membawa manfaat seluas-luaasnya, sebagaimana kaidah fikih:
ﹶﺍ ﺔﺻﺎﺨﹾﻟﺍ ﺔﺤﹶﻠﺼﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﹲﺔﻣﺪﹶﻘﻣ ﹸﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﹸﺔﺤﹶﻠﺼﻤﹾﻟ
Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu. 18
ّﺪﻌﺘﻤﹾﻟﹶﺍ

## ﹺﺮﺻﺎﹶﻘﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹸﻞﻀﹾﻓﹶﺍ ﻯ
Artinya: Perbuatan  yang  mencakup  kepentingan  orang  lain  lebih  utama  daripada  yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. 19
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kaidah  fikih  tersebut  menguatkan  konsep  wakaf sebagai  sumber  daya  ekonomi  yang  membawa  kepada  kemaslahatan  bersama  sebagai pembangunan ekonomi, sehingga nilai ekonomis wakaf yang memiliki nilai guna dapat diberdayakan untuk kemakmuran bersama.

## C. Pembahasan

## 1. Konsep Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah
17 Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia , h. 87.
18 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2007, h. 11.
19 Musbikin, Imam, Qawa’id al-fiqhiyah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 150-151.
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
Harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari (duniawi)  seperti  uang,  tanah,  kendaraan,  rumah,  perhiasan,  perabotan  rumah  tangga, hasil  perkebunan,  hasil  perikan-lautan,  dan  pakaian  termasuk  dalam  kategori al amwal . Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar  anugerah  Allah  swt  yang  dititipkan  kepada  manusia.  Oleh  karena  itu, di  dalam Islam  terdapat  etika  di  dalam  memperoleh  harta  dengan  bekerja.  Dalam  artian,  terdapat keseimbangan  usaha  manusia  dalam  mendapatkan  materi  agar  sesuai  dengan  harapan yang dicita-citakan sebagai khalifah di bumi.
Harta  adalah  sesuatu  yang  dibutuhkan  dan  di  peroleh  manusia,baik  berupa  benda yang  tampak  seperti  mas  perak  maupun  yang  tidak  tampak  yakni  manfaat  seperti pakaian,tempat  tinggal.  Sehingga  persoalan  harta  dimasukkan  kedalam  salah  satu  lima keperluan  pokok  yang  diatur oleh  Alquran  dan  sunah.  Adapun  fungsi  harta  diantaranya kesempurnaan  ibadah  mahdzah,  memelihara  dan  meningkatkan  keimanan  dan  serta menyelaraskan antara  kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan pembagian  harta di bagi menjadi delapan bagian.
Dari  penjelasan  di  atas,  pakaian  merupakan  salah  satu  harta  yang  dibutuhkan  dan menempati posisi  utama  sebagai  kebutuhan primer (daruriyat). Ekonomi  syariah sangat menekankan  seseorang  untuk  memiliki  kekayaan.  Kekayaan  yang  dimaksud  dalam pernyataan ini adalah kondisi kelebihan harta dimana si pemiliknya memiliki harta lebih dari cukup untuk kebutuhannya  secara wajar. Kaya adalah  lawan dari kata  miskin  yaitu kondisi  kekurangan  harta  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  layak  dimiliki.  Dengan demikian  seseorang  dikatakan  kaya  apabila  dalam  kehidupan  sehari-hari,  ia  memiliki kelebihan harta setelah segala kebutuhannya dalam batas wajar tercukupi.
Pakaian  dalam  perspektif  ekonomi  syariah  merupakan  bagian  harta  kekayaan berupa  karunia  dan  kebaikan  yang  dipergunakan  untuk  kepentingan  dunia  dan  akhirat dalam melaksanakan kehidupan seorang manusia dan hamba Allah SWT.
2. Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi
Untuk  menjamin  kelanggengan  harta  wakaf  agar  dapat  terus  memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana-pemeliharaan di atas baiaya- biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek hasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa  pun diperlukan pensyaratan  menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Berdasarkan konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.
Menurut  Monzer  Kahf,  gagasan  menyisihkan  sebagian  pendapatan  wakaf  untuk mengkonstruksi harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Oleh karena itu Kahf membedakan  pembiayaan  proyek  wakaf  ke  dalam  model  pembiayaan  harta  wakaf tradisional  dan  model  pembiayaan  baru  harta  wakaf  secara  institusional. 20 Instrumen yang  ditawarkan  Islam  ini  merupakan  perwujudan  dari  aspek  moral  yang  menekankan kepada  nilai  keadilan,  yang  menjadi  ajaran  dasar  yang  terdapat  di  dalam  Alquran,  dan
20 Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 17.
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
salah  satu  bentuknya  adalah  terlihat  pada  keadilan  sosial  ekonomi.  Konsep  keadilan sosial  ekonomi  dalam  perspektif  Islam  didasarkan  pada  ajaran  persaudaraan  yang melampaui  batas-batas  geografis,  suku,  agama,  dan  ras.  Hal  ini  dapat  menciptakan hubungan  antara  sesama  manusia  hidup  berdampingan  secara  damai  dan  bersahabat, walaupun  memiliki  perbedaan  yang  cukup  mendasar.  Tentunya  ini  dapat  diartikan sebagai bentuk dari universalitas Islam sebagai rahmat bagi semua orang/umat (rahmatan lil ‘alamin).
Keadilan  sosial  ekonomi (economic  social  justice) mengandung  pengertian  bahwa Islam  sangat  menekankan  persamaan  manusia (egalitarianisme) dan  menghindarkan segala  bentuk  kepincangan  sosial  yang  berpangkal  dari  kepincangan  ekonomi,  seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain-lain.
Terciptanya  keadilan  sosial  ekonomi  akan  dapat  menghindarkan  manusia  dari kesenjangan-kesenjangan  diantara  sesamanya,  salah  satunya  adalah  kesenjangan pendapatan  dalam  masyarakat.  Tentunya  ini  berlawanan  dengan  semangat  serta komitmen Islam terhadap persaudaraan. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara  yang  ditekankan  Islam.  Keadilan  dalam  Islam  dapat  tercipta  diantaranya  adalah dengan:
a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
b. Menjamin  hak  dan  kesempatan  kepada  semua  pihak  untuk  aktif  dalam  proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
c. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs fulfillment) setiap anggota masyarakat.
d. Melaksanakan al-takaful al-ijtima’ (social economic security insurance) di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.
Dengan cara ini diharapkan, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi  manusiawi  dan  kehormatan  setiap  individu  akan  lebih  terjaga  sesuai  dengan  harkat dan  mertabat  yang  telah  melekat  pada  manusia  sebagai  khalifah  Allah  di  muka  bumi. Namun,  tidak  dapat  di  sangkal  bahwa  perbedaan  dalam  pendapatan  harta  (kekayaan) merupakan sesuatu yang wajar,  yang dapat terjadi di setiap masyarakat. Antara individu satu  dengan  yang  lain  tidak  harus  memiliki  kesamaan  atau  secara  merata  sama  harta kekayaannya. Inilah yang membolehkan adanya kekayaan pribadi dan inisiatif individual dalam  semua  aktivitas  kehidupan.  Islam  tidak  mengekang  kebebasan  individu  untuk pencapaian  keinginan  pribadinya  dan  membolehkan  kepemilikan  pribadi,  tetapi  tidak menciptakan  golongan  miskin  ke  dalam  jurang  pemisah  dengan  golongan  kaya  tanpa tiada dijembatani, hal ini akan berakibat kepada kecemburuan sosial di masyarakat. Islam menjaga  ketidakmerataan  ekonomi  kedalam  batas-batas  yang  alami  dan  wajar. Dibolehkannya pemilikan pribadi dan ketidakmerataan ekonomi masih dalam batas-batas yang  adil  dalam  masyarakat.  Ini  dimaksudkan  untuk  menyediakan  kesempatan  bagi individu untuk mengembangkan dan memanfaatkan kualitas kemuliaan dirinya.
Wakaf  sebagai  salah  satu  instrumen  ibadah  tabarru,  harus  diberikan  porsi  yang sama banyak sebagimana ibadah zakat. Apalagi wakaf (shadaqah jariah) yang dijanjikan oleh Allah swt. memiliki bobot pahala yang terus mengalir, walaupun para pelaku (wakif) sudah  meninggal  dunia.  Untuk  itu  pahala  pendekatan  keagamaan  perlu  digiatkan  oleh
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
para  agamawan  kepada  umat  Islam  yang  memiliki  kemampuan  finansial  agar  mau mewakafkan sebagian hartanya. Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan kearifan  dan  metode  yang  tepat  sehingga  lebih  menyentuh  kepada  para  calon  wakif seperti keteladanan dan amanah.
Peran  wakaf  merupakan  salah  satu  sumber  dana  yang  penting  yang  besar  sekali manfaatnya  bagi  kepentingan  agama  dan  umat.  Di  antaranya  adalah  untuk  pembinaan kehidupan  beragama  dan  peningkatan  kesejahteraan  umat  Islam,  terutama  bagi  orang- orang  yang  tidak  mampu,  cacat  mental/fisik,  orang-orang  yang  sudah  lanjut  usia  dan sebagainya  yang  sangat  memerlukan  bantuan  dari  sumber  dana  seperti  wakaf  itu. Mengingat  besarnya  manfaat  wakaf  itu,  maka  Nabi  sendiri  dan  para  sahabat  dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi.
3. Manajemen Wakaf dalam Ekonomi Syariah
Perkembangan manajemen harta wakaf selama beberapa tahun tidak diragukan lagi, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan memperbaiki manajemen wakaf.  Upaya  perbaikan  ini  pada  hakekatnya  merupakan  perubahan  pada  bentuk  dan sistem kepengurusan baru yang sesuai dengan karakteristik wakaf Islam. Hal ini karena ia sebagai  bagian  dari  lembaga  ekonomi  ketiga  yang  erat  kaitannya  dengan  pembangunan masyarakat  dan  bukan  dengan  pemerintah.  Karena  itu,  untuk  menentukan  bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus mengenal secara detil tujuan- tujuan yang menurut pengurus wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan.
Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang  dikhususkan  untuk  merealisasikan  tujuan  tertentu.  Karena  itu,  usahanya  harus terkonsentrasi  pada  upaya  merealisasikan  sebesar  mungkin  perolehan  manfaat  untuk tujuan  yang  telah  ditentukan  pada  harta  tersebut.  Untuk  itu,  target  manajemen  wakaf adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan  kelayakan  produksi  harta  wakaf  hingga  mencapai  target  ideal  untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
b. Melindungi  pokok-pokok  harta  wakaf  dengan  mengadakan  pemeliharaan  dan penjagaan  yang  baik  dalam  menginvestasikan  harta  wakaf  dan  mengurangi  sekecil mungkin  resiko  investasi.  Sebab  harta  wakaf  merupakan  sumber  dana  abadi  yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.
c. Melaksanakan  tugas  distribusi  hasil  wakaf  dengan  baik  kepada  tujuan  wakaf  yang telah  ditentukan,  baik  berdasarkan  pernyataan wakif dalam  akte  wakaf  maupun berdasarkan  pendapat  fikih  dalam  kondisi  wakaf  hilang  aktenya  dan  tidak  diketahui tujuannya,  dan  mengurangi  kemungkinan  adanya  penyimpangan  dalam  menyalurkan hasil-hasil tersebut.
d. Berpegang  teguh  pada  syarat-syarat wakif ,  baik  itu  berkenaan  dengan  jenis  investasi dan  tujuannya  maupun  dengan  tujuan  wakaf,  pengenalan  objeknya  dan  batasan tempatnya,  atau  bentuk  kepengurusan  dan  seluk-beluk  cara nazhir bisa  menduduki posisi tersebut.
e. Memberikan  penjelasan  kepada  para  dermawan  dan  mendorong  mereka  untuk melakukan  wakaf  baru,  dan  secara  umum  memberi  penyuluhan  dan  menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
Pengelolaan wakaf  yang dikelola dengan sistem dan manajemen  yang amanah dan profesional,  dengan  bimbingan  dan  pengawasan  dari  Pemerintah,  yang  dalam operasionalisasinya  terintegrasi  sampai  tingkat  daerah  akan  memacu  gerak  ekonomi  di dalam masyarakat dan sekaligus menyehatkan tatanan sosial dengan makin berkurangnya kesenjangan  antara  kelompok  masyarakat  yang  mampu  dan  masyarakat  yang  tidak mampu.
4. Inovasi Wakaf dalam Ekonomi Syariah
Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah Saw. menasehati Umar ra. untuk membentuk  wakaf  baru  di  Khaibar.  Demikian  juga  isyarat  Rasulullah  untuk  membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra. berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi  jelas  bahwa  perkembangan  wakaf  Islam  sepanjang  sejarah  tidak  selamanya  karena adanya  lembaga  wakaf  yang  secara  khusus  mendorong  pembentukannya.  Sebab  pada zaman  dulu  lembaga  wakaf  seperti  ini  belum  ada.  Oleh  karena  itu,  tujuan  mendorong terbentuknya  wakaf  baru  terikat  dengan  pemerintah-pemerintah  yang  ada  saat  ini, terutama  secara  khusus  dengan  Kementerian  Wakaf  atau  Departemen  Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan. Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas  pada  memberikan  pandangan  untuk  mendorong  para wakif baru.  Karena  itu, Mundzir  Qahaf  menegaskan  bahwa  pengurus  harta  wakaf  produktif  hanya  membantu memberikan  saran  dan  mengajak  para  dermawan  untuk  membentuk  wakaf  baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil  wakaf  untuk  mendorong  terbentuknya  wakaf  baru,  apabila  itu  masuk  ke  dalam syarat wakif. Misalnya membuat tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya. Walaupun demikian, seseorang tidak  boleh  mengambil  kesimpulan  bahwa  adanya  lembaga  penerangan  dan  pengarahan wakaf  tidak  ada  manfaatnya,  karena  hal  itu  justru  menjadi  sangat  penting  pada  zaman dimana  spesialisasi  menjadi  syarat  kelayakan  dalam  merealisasikan  tujuan  wakaf,  dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah  bahwa  tujuan  ini  terikat  dengan  pemerintah  saat  ini,  kementeriannya  dan kelembagaannya,  dan  tidak  terbatas  pada  lembaga  wakaf  saja,  terutama  karena  secara syariat  tidak  dikenal  penyisihan  sebagian  hasil  wakaf  untuk  membangun  wakaf  baru kecuali  hal  itu  ada  dalam  syarat wakif .  Seperti  kalau wakif menyebutkan  untuk menyebarkan  ilmu  syariat,  dakwah  dan  semua  tujuan  kebaikan  secara  umum  dalam tujuan wakafnya.
Tujuan  menyebarkan  penyuluhan  wakaf  dan  membentuk  wakaf  baru,  dianggap sebagai  urusan  sampingan  bagi  pengurus  wakaf  produktif.  Akan  tetapi  yang  diinginkan dari  memasukkan  tujuan  ini  ke  dalam  tujuan  kepengurusan  wakaf  agar  pembahasannya tidak  terbatas  pada  pengurusan  harta  wakaf  produktif  semata,  melainkan  meliputi gambaran  yang  lebih  dekat  dan  lebih  ideal,  dilihat  dari  syarat wakif dan  tujuan  syariat, karena peran kementerian wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang mengendalikan urusan wakaf, baik  yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah.
Kebanyakan  wakaf  yang  ada  di  dunia  Islam  tidak  pernah  terbetik  pada wakif nya bahwa  yang  mengelolanya  adalah  Kementerian  Wakaf  dan  semua  perangkatnya  baik  di
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
pusat  maupun  di  daerah,  baik  secara  tertulis  maupun  isyarat  dari wakif .  Hal  itu dikarenakan alasan  yang  sangat sederhana,  yaitu Kementerian Wakaf atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri wakif bahwa  akan  ada  hal  itu  di  masa  mendatang.  Akan  tetapi  ini  bukan  berarti  tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi nazhir nya adalah  pemerintah,  seperti  Kementerian  Wakaf  atau  perangkatnya.  Kewajiban  adanya pihak  swasta  yang  mengelola  wakaf  adalah  salah  satu  kewajiban  yang  sejalan  dengan syarat-syarat para wakif atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta  pertanyaan  dan  fatwa  fikih  yang  bisa  kita  temukan  di  banyak  buku-buku  fikih, terutama  karena  adanya  banyak  penyimpangan  dalam  pengelolaan  wakaf  oleh pemerintah,  demikian  terhadap  hukum-hukum  fikih  yang  berkenaan  dengan  pemilihan nazhir atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh wakif atau karena kematian wakif dan  tidak  adanya  pernyataan  tentang  cara  pemilihannya  setelah  kematiannya. Kepengurusan swasta  yang  kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf  yang dilakukan  secara  tersendiri  tanpa  disatukan  dengan  harta  wakaf  yang  lain  dan  tanpa adanya  kepengurusan  dengan  sistem  sentralisasi  yang  dalam  mengambil  keputusannya berkenaan  dengan  pengembangan  harta  wakaf  produktif  yang  tergantung  kepada  pusat. Kepengurusan  swasta  ini  juga  mengandung  pengertian  bahwa  setiap  harta  wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi  manajer  yang  tidak  sepenuhnya  bekerja  pada  wakaf,  baik  hal  itu  dikarenakan ukuran  wakaf  atau  karakteristik  harta  produktif  yang  diwakafkan  atau  bentuk  investasi yang  ditentukan  untuk  pengembangan  harta  wakaf  tersebut.  Manajer  wakaf  biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang  yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.
Pengelolaan  ini  pada  hakekatnya  merupakan  pengelolaan  wakaf  secara  tradisional yang  pelaksanaannya  berlangsung  dalam  kurun  waktu  yang  sangat  lama.  Justru  latar belakang  kesuksesan wakaf Islam dalam  sejarah  di berbagai bidang, terutama  di bidang pendidikan  dan  kesehatan,  penelitian  ilmiah  dan  pelayanan  masyarakat,  adalah  karena semua  wakaf  Islam  berdiri  secara  independen,  layak  dan  fleksibel  dalam  menerapkan sistem manajemen wakaf setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri Kementerian Wakaf dan terbentuknya  perangkat  pemerintah  lainnya  dalam  mengelola  wakaf  sejak  pertengahan abad  ke-19  hingga  sekarang.  Ide  reformasi  pada  manajemen  harta  wakaf  yang  di belakangnya  ada  campur  tangan  negara  dalam  kepengurusan  wakaf  memiliki  berbagai kebebasan  sosial.  Barangkali  yang  paling  tepat  untuk  menyatakan  hal  ini  adalah  seperti yang  dikatakan  Ibnu  Abidin  yang  hidup  pada  zaman  itu.  “Sebenarnya  kerusakan  itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf,  terlebih  lagi  karena  rusaknya  lembaga  pemerintahan.”  Mungkin  dengan pernyataan  ini,  Ibnu  Abidin  ingin  mengusulkan  dibentuknya  kembali  kepengurusan wakaf  dalam  bentuk  yayasan  yang  nazhirnya  dipilih  oleh  pengurus  secara  kolektif terlepas dari unsur kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan  kepengurusan internal yang  dibentuk  oleh  pengurus.  Upaya  reformasi  dalam  memanajemen  wakaf  belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang dapat
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam  penyaluran  hasil-hasilnya  kepada  tujuan  wakaf  disebabkan  oleh  bentuk  campur tangan  yang  berasal  dari  pemerintah  dalam  melakukan  reformasi  wakaf.  Jadi  dalam kepengurusan  swasta  tidak  terjadi  kerusakan,  karena  bersifat  lokal  dan  independen hingga  pemerintah  menggantinya  dengan  kepengurusan  sistem  sentralisasi.  Maka  jelas kerusakan  itu  timbul  karena  tidak  adanya  bentuk  yayasan  yang  dapat  menerapkan kelenturan  dan  kelayakan  dalam  memanaj  wakaf  dengan  tingkat  ketaatan  yang  sangat tinggi  terhadap  badan  pengawas  dalam  bentuk  yang  punya  keterikatan  dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.
Bentuk  manajemen  wakaf  produktif  yang  diinginkan  baik  secara  konsep,  harta maupun  tujuan,  hendaknya  dapat  merealisasikan  tujuan  yang  pertama  melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte  wakaf  ataupun  secara  isyarat  dari  karakteristik  kegiatan  wakaf  dan  periode  sejarah yang  tumbuh.  Sedangkan  tujuan  kedua  bagi  wakaf  produktif,  yaitu  meningkatkan kelayakan  produksi  dengan  memperbesar  hasil  wakaf  dan  menekan  pengeluaran administrasi  dan  investasi,  melindungi  pokok  harta  wakaf,  serta  mengurangi  kerusakan dalam  administrasi  dan  distribusi  hasil-hasilnya.  Kita  barangkali  perlu  membicarakan minimnya  kelayakan  kepengurusan  dari  pihak  pemerintah  pada  umumnya  dalam investasi  harta  wakaf  yang  bertujuan  meningkatkan  keuntungan.  Sebenarnya  perubahan yang  diinginkan  dalam  bentuk  kepengurusan  harta  wakaf  produktif  adalah  bentuk kepengurusan  yayasan  yang  terlepas  dari  campur  tangan  pemerintah  dan  menjaga statusnya  sebagai  lembaga  ekonomi  ketiga,  dan  tidak  juga  masuk  pada  kepengurusan pihak  swasta  penuh  pada  waktu  yang  bersamaan.  Masalah  yang  mempunyai  aspek  lain juga  yaitu  bahwa  kepengurusan  harta  wakaf  tidak  dapat  dipaksakan  mengikuti  prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.
Pemahaman  dan  pemberdayaan  harta  wakaf  di  kalangan  umat  Islam  telah mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Dari  waktu  ke  waktu,  pemahaman  wakaf produktif  pun  semakin  berkembang  dan  komprehensif  yang  bertujuan  untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah  menemukan  wajah  ekonomi  baru  yang  muncul  dari  wakaf,  yaitu  dengan  cara mendirikan  yayasan  atau  lembaga  pengembangan  ekonomi  berorientasi  pada  pelayanan masyarakat.  Ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  pemberdayaan  harta  wakaf  produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.
Semakin  luasnya  pemahaman  dan  pemberdayaan  harta  wakaf  ini  sangat  penting, terutama  jika  dikaitkan  dengan  konsep  pengembangan  wakaf  produktif  dalam meningkatkan  perekonomian  umat.  Bahkan  sebagian  besar  lembaga  sosial  yang  berdiri saat  ini  dananya  ditopang  dari  wakaf  dan  bergerak  dalam  bidang  pengelolaan  wakaf secara  produktif  dalam  rangka  memberikan  pembinaan  dan  perlindungan  kepada masyarakat,  seperti  yayasan  yatim  piatu,  lembaga  perlindungan  anak-anak,  lembaga pendidikan,  lembaga  kesehatan,  penyaluran  air  bersih  ke  seluruh  kota  dan  berbagai kegiatan  sosial  lainnya.  Peran  pengelola  wakaf  pun  semakin  luas,  tidak  hanya  sekedar
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
menjaga dan melakukan hal-hal  yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi- inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut.
5. Konsep Wakaf dalam Ekonomi Syariah
Wakaf  dalam  ekonomi  syariah  adalah  sebagai  insturmen  pembangunan  ekonomi yang  bertujuan  kepada  orientasi  kesejahteraan  di  dunia  dan  kesejahteraan  di  akhirat (falah). Melalui instrumen eskonomi syariah berupa wakaf yaitu dengan memberdayakan dan  memanfaatkan  nilai  ekonomis  dari  kemanfaatan  dan  kegunaan  benda  wakaf  yang dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  pada  umumnya  merupakan  suatu  konsep pembangunan  ekonomi  masyarakat  yang  bernilai  ibadah  dan  juga  sosial.  Sebab,  para ulama  mengkategorikan  wakaf  sebagai  amal  ibadah shadaqah  jariyyah yang  memiliki nilai  pahala  yang  terus  mengalir  walaupun  yang  melakukannya  telah  meninggal  dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa  kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek  kemanfaatan  yang bisa diambil manfaatnya secara  berkesinambungan  oleh  kepentingan  dan  kemaslahatan  masyarakat  banyak (kebajikan).
Adapun  kriteria  yang  dapat  dijadikan  sebagai  benda  wakaf (shadaqah  jariyyah) yang mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:
a. Benda  yang  dapat  dimanfaatkan  (digunakan)  oleh  orang  banyak.  Dengan  kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai manfaat atau nilai guna, maka paradigma baru wakaf harus  didasari  aspek  tersebut,  sehingga  jika  ada  benda  yang  memiliki  nilai  manfaat atau  nilai  guna  yang  kecil  atau  tidak  sama  sekali,  maka  sudah  selayaknya  benda tersebut  diberdayakan  dan  dikelola  secara  profesional  dan  produktif  dalam  rangka meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan sosial. 21
b. Benda  yang  memberikan  nilai  yang  nyata  kepada  wakif.  Karena  sifanya  memberi manfaat kepada orang lain, maka wakif pun akan merasa puas secara batin. Dan rasa batin  tersebut  akan  seara  otomatis  dapat  mendorong  meningkatnya  kualitas  syukur kepada Allah SWT yang berbentuk ibadah lainnya. 22
c. Manfaat material benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Karena benda wakaf itu sendiri yang menjadi nilainya adalah manfaat dan fungsi benda wakaf  tersebut untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak daripada benda wakaf itu sendiri. 23 d. Benda  wakaf  tidak  menjadikan  atau  memudharatkan  orang  lain  atau  wakif  sendiri. Oleh  sebab  itu,  benda  wakaf  harus  yang  memberikan  manfaat  bukan  mendatangkan mudharat. 24
Berdasarkan  kemanfaatan  dan  kegunaan  benda  wakaf  maka  dapat  disimpulkan bahwa,  benda  wakaf  memiliki  nilai  ekonomis  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat pemenuhan  ekonomi  dalam  konteks  ekonomi  syariah.  Maka  konsep  wakaf  dalam ekonomi syariah adalah pemberdayaan dan pengelolaan benda wakaf agar dimanfaatkan
21 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia, Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, h. 72-73.
22 Ibid., h. 74. 23 Ibid.
24 Ibid., h. 75.
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
dan  digunakan  untuk  menyejahterakan  masyarakat  secara  luas  dan  berkesinambungan, baik melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kemaslahatan masyarakat dan  pembangunan  ekonomi.  Dengan  kata  lain  wakaf  dalam  ekonomi  syariah  adalah investasi abadi di dunia dan akhirat.

## D. Penutup
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah adalah nilai guna dan manfaat dalam menjamin  keberlangsungan  hidup  manusia  yang  menduduki  skala  prioritas  kebutuhan manusia  yaitu  kebutuhan  primer (daruriyat) yang  dapat  menjamin  keseimbangan (equilibrium) dalam  melakukan  aktivitas  hidup  baik  secara  muamalah  maupun  ibadah. Nilai  ekonomis  pakaian  yaitu  kegunaan  dan  kemanfaatan  yang  dapat  bernilai  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia,  sehingga  nilai  ekonomis  pakaian  perspektif ekonomi  syariah  adalah  nilai  guna  dan  manfaat  bagi  kemaslahatan  manusia  dalam memenuhi kebutuhan.
2. Ijtihad  wakaf  pakaian  perspektif  ekonomi  syariah  sebagai  pembangunan  ekonomi  ialah melalui  dua  model  yaitu  wakaf  konsumtif  (digunakan  secara  langsung)  dan  wakaf produktif  (mengolah  pakaian  yang  bernilai  ekonomis)  merupakan  gagasan  yang  relevan dijadikan  sebagai  paradigma  baru  wakaf  di  Indonesia  dan  juga  sebagai  solusi  perilaku konsumtif  mayarakat  terhadap  dinamika  trend  mode  pakaian.  Melalui  wakaf  pakaian diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat berwakaf, sebab pastinya setiap orang yang  berpakaian  dapat  mewakafkan  pakaiannya.  Di  samping  itu  juga  dapat  membuka peluang  baru  gerakan  wakaf  pakaian  yang  aplikatif,  efektif,  inovatif,  transformatif,  dan sederhana sehingga diharapkan semua masyarakat untuk turut berpartisipasi mewakafkan pakaian (menjadi muwakif).

## DAFTAR PUSTAKA
A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2007. Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia, Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008.
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Wakaf, Jakarta:  Kementerian  Agama Republik  Indonesia  Direktorat  jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.
Http://rumahwakaf.com/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/, diakses pada hari Senin, Tanggal 8 Desember 2014, pukul 09.34 Wib.
Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011. Muhammad, Ekonomi Islam , Ekonomi Islam , Malang: Empat Dua, 2009. Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , yogyakarta, Graha Ilmu, 2007. Musbikin, Imam, Qawa’id al-fiqhiyah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
Akbar, Wahyu/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, Desember (2016)
P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam , Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Pemberdayaan  Wakaf  di  Indonesia,  Jakarta :  Departemen  Agama  RI  Direktorat  Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di Indonesia ,  Jakarta:  Direktorat  Jendral  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
Qahf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif , penerjemah: Muhyidin mas rida, Jakarta: Khalifa, 2005.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid 5, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma dari buku asli berjudul “Fiqhus Sunnah”, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat, diterjemahkan oleh  Abu  Hudzaifah  dari  buku  asli  berjudul  “Asy-Syarhul  Mumti  Kitabul  Waqf  wal Hibah wal Washiyyah”, Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi’i, 2008.