## Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Residivise di Lembaga Pemasyarakat

## Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Puwokerto Email: dessi.sari@unsoed.ac.id

## Abstark
Artikel ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana proses pembinaan bagi narapidana residivise dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivise di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskritif, sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Hasil dan simpulan dalam penelitian ini bahwa proses pembinaan narapidana residivis yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap pembinaan narapidana diawali dengan pendaftaran narapidana dan diikuti dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahap, sedangkan kendala yang dihadapi dalam pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto diantara alasan yang sangat menonjol adalah sarana dan prasarana dari lembaga, tidak sebandingnya jumlah petugas dengan narapidana, kemampuan para petugas yang kurang, tidak adanya pengawasan dari atasan maupun instansi yang terkait masalah kinerja para petugas.
Kata Kunci: pembinaan, residivis, lembaga pemasyarakatan.

## Abstract
This article aims to answer the problem of how the process of coaching for recidivist prisoners is and to find out what are the obstacles to the implementation of coaching for recidivist prisoners in Correctional Institutions. In this study, the author uses descriptive research, while the approach method uses empirical juridical. The results and conclusions in this study are that the process of fostering recidivist prisoners carried out in prisons is based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Education and Guidance of Correctional Inmates. The convict coaching stage begins with the registration of prisoners and is followed by a coaching process which is divided into 4 (four) stages, while the obstacles faced in fostering recidivists in Correctional Institutions among the very prominent reasons are the facilities and infrastructure of the institution, the number of officers and prisoners is not comparable , the ability of the officers who are lacking, the absence of supervision from superiors and agencies related to the performance of the officers.
Keywords: development, recidivists, penitentiary
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173

## Sejarah Artikel
Dikirim: 27 September 2020 Direview: 15 Juni 2021 Diterima:  25 Juni 2021 Diterbitkan: 27 Juni 2021

## PENDAHULUAN
Kejahatan atau tindak kriminil merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” 1 yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah menghendaki kehadirannya. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 2
Pelaku kejahatan atau orang yang melakukan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” disebut sebagai penjahat. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa “penjahat” adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam msyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan dapat disebut sebagai masalah kemanusiaan sekaigus sebagai masalah sosial. 3 Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menanggulangi masalah kemanusiaan dan kemmasyarakatan tersebut. Salah satu usaha dari pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanskinya yang berupa pidana. Pidana merupakan suatu reaksi atas delik dan berwujud
1 Saparinah, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 56.
2 Saparinah, 25–26.
3 Muladi and dkk, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), 148.
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Namun nestapa hanya merupakan suatu tujuan terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan ( treatment ). 4
Penjatuhan pidana bukan hanya semata- mata untuk menghukum pelaku saja tetapi haruslah disertai dengan pembinaan dan rehabilitasi pelaku agar bisa berubah dan dapat kembali hidup di dalam masyarakat . 5 Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat di mana seorang narapidana menjalani masa hukuman sampai habis masa hukumannya. Tugas dan fungsi dari  Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar nantinya setelah narapidana tersebut bebas dari masa hukuman dapat menjadi manusia yang bertaqwa, mentaati hukum dan diterima masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. 6
Pasal 14 (d) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga mengatur tentang Hak-hak narapidana, pemenuhan hak-hak narapidana yaitu narapidana berhak mendapatkan pe- layanan kesehatan  dan  makanan  yang layak Yang selanjutnya dapat dirinci lagi dalam PP No.32 tahun  1999  mengenai  syarat  dan  tata cara pelaksanaan  hak  narapidana.  Sebagai se- orang manusia, narapidana juga berhak men - dapatkan pelayanan  kesehatan  yang  baik
4 Aruan Sukijo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum  Hukum  Pidana  Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 69.
5 Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan,” Mimbar Hukum 22, no. 1 (2010).
6 Harsono C I, Sistem Baru Pembinaan Narapi- dana (Jakarta: Djambatan, 2015), 63.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
dan  layak,  oleh  karenanya  di  dalam  rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan di- perlukan fasilitas penunjang kesehatan guna memberikan   narapidana   tersebut  pelayanan kesehatan yang baik. 7
Pembinaan terhadap narapidana dilakukan secara intramural di dalam Lembaga Pema- syarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan ke- pribadian di arahkan pada pembinaan watak dan mental agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan ber- tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan ke- mandirian yang di dalamnya terdapat program latihan kerja atau ketrampilan kerja diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang be- bas dan bertanggung jawab.
Hakikat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi,  melainkan terarah pada sistem aksi yang terkait dengan politik kriminal dan kebijakan perlindungan sosial (social defence policy) dan juga sebagai integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan model ”comunity treatment” dalam rangka sistem aksi dari penegakan hukum secara luas. Jadi dengan adanya sistem pemasyarakatan tersebut, diharapkan agar terjadi proses perubahan yang menjurus kepada kehidupan yanng positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika menjalani pidan dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan. Dengan demikian, di samping pidana penjara yang pelaksanaanya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut
7 Patra Rakasiwi, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto” April 2020 Vol 6 Nomor 1 (n.d.).
sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan peri kemanusiaan terhadap diirinya membawa konsekwensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah hidup yang memasyarakatkan dikalangan narapidana.
Berdasarkan pendapat dari Daniel Glaser, bukan hanya program pelatihan saja yang di- perlukan tetapi pekerjaan yang dapat mendu- kung narapidana agar memiliki motivasi. Pen- dapat ini sejalan dengan prinsip pe masyarakatan yang memiliki sifat pembinaan de ngan melatih narapidana agar saat keluar dari lembaga pe- masyarakatan dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidup dan tidak lagi melakukan tindak pidana . 8
Meskipun Sistem Pemasyarakatan saat ini sudah lebih baik dan manusiawi daripada yang terdahulu, tetapi tidak menghilangkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan kembali yang kemudian disebut sebagai residivis . Residive adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. 9 Sebagai contoh seseorang telah melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dikenai Pasal 362 KUHP dan dikenai hukuman 5 (lima) tahun penjara, namun setelah selesai menjalani hukuman dan keluar dari penjara, dia kembali melakukan pencurian, sehingga seseorang tersebut dapat dianggap telah mengulangi kejahatan yang sama ( residivis )
8 Sri Adyanti Pratiwi I.Nyoman Lemes, “Pelak- sanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengata- si Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Ke- las II B Singaraja,” Kertha Widya Jurnal Hukum Agustus 2018 Vol 6 Nomor 1 (n.d.).
9 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014), 66.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
dan dapat dijadikan sebagai dasar pemberat pidana.
Berdasarkan Pasal 486 KUHP sampai dengan Pasal 488 KUHP tentang Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab, maka pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menganut sistem residive khusus 10 karena residive menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Disamping itu KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu.
Di dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”. 11 Disitu dirumuskan bahwa orang yang dapat dikualifikasi sebagai residivis adalah orang yang melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijalaninya karena perbuatan pidana tersebut.
Tindak pidana yang dilakukan oleh resi- divis merupakan suatu fenomena  kejahatan yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, dikarenakan kita dapat mengetahui sebab dari pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatannya kembali. Dengan mendorong semua Lapas di Indonesia melakukan pem- binaaan bukan dalam konteks yang terdapat
10 Barda Nawawi Arief, 66.
11 Aruan Sukijo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi , 184.
dalam  undang-undang saja, akan tetapi perlu adanya terobosan yang bisa mengubah perilaku residivis dengan menyalurkan ataupun memberikan pekerjaan kepada para residivis ini. Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua yakni: Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Dan fungsi khusus bagi hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada hukum lainnya. 12
Jumlah residivis di Lapas Kelas II A Purwokerto berdasarkan data di Lapas Kelas II A Purwokerto, pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto ada 106 orang dari total jumlah napi 636 orang, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, tahun 2019 jumlah napi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto ada 98 orang dari total jumlah napi 488 orang, 13 berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa jumlah residivis di Purwokerto masih menjadi permasalahan yang harus di selesaikan secara serius oleh Pemerintah.
Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi pertimbangan penulis tertarik untuk menulis artikel ini dengan permasalahan bagaimana proses pembinaan narapidana residivis dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pem- binaan residivis di Lembaga Pemasyarakan Kelas II A Purwokerto.
Jenis penelitian yang dilakukan meru- pakan penelitian menggunakan jenis penelitian deskritif, sedangkan metode pendekatan meng-
12 Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana) (Bandung: Sinar Baru, 2000), 62.
13 Jumedi, “Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, 4 June 2020.” (Purwokerto, June 4, 2020).
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
gunakan penelitian kualitatif, yang didasarkan pada alasan bahwa hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial.
Pada Penelitian terdahulu yang berjudul Pelaksanaan Pelayanaan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto yang lebih menitik beratkan Kendala Pelaksanaan Pelayanaan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto yang belum berjalan dengan baik. 14 Artikel lain dengan judul: Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. 15 Artikel ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan. Kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi para narapidana. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana terdapat beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat. Sementara urgensi artikel ini adalah untuk mengetahui proses pembinaan dan kendala pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivise di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

## PEMBAHASAN
Proses Pembinaan Narapidana Residivis yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto
Peraturan-Peraturan yang mendasari pelaksanaan tugas serta fungsi lembaga
14 Patra Rakasiwi, “Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto” Vol 6 Nomor 1 (April 2020).
15 Umi Enggarsasi, “POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEMBERIKAN KON- TRIBUSI KEBERHASILAN PEMBINAAN NARA- PIDANA DI INDONESIA,” Perspektif 18, no. 3 (Sep- tember 1, 2013): 157–68, https://doi.org/10.30742/ perspektif.v18i3.27.
pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto adalah sebagai berikut:: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 5) Surat- Surat Keputusan yang terdiri dari: SK Menteri Kehakiman No: M. 02-PK. 04.1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan; dan SK bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian No: 425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana. Serta SK Bersama antara Dirjen Pemasyarakatan, Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara; 6) Surat-Surat Edaran misalnya Surat Edaran No.KP.10.13/31 tanggal 08 Pebruari 1995 tentang Penetapan Proses Pemasyarakatan sebagai Metode Pembinaan; 7) Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.
Peraturan-peraturan inilah yang dijadikan pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto. Sementara itu, narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas Lapas harus memiliki strategi pembinaan yang tepat terhadap pihak yang
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan. 16
Hal tersebut mengakibatkan narapidana mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat men- gakibatkan adanya pengulangan tindak pidana ( recidive ) , narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya.
Tahap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Purwokerto diawali dengan pendaftaran narapidana. Pen- daftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Narapidana juga di- berikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di lembaga pemasyarakatan, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas Kelas II A Purwokerto. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai. Proses pembinaan terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu: 17

## 1.  Tahap Pertama
Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melaku- kan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang
16 Harsono C I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , 20. 17 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Yogyakarta: Liberty, 2016), 31.
pendidikan, sebab melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya.
Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyaraka- tan. Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih sepuluh narapidana. Wali bertugas men- gawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan men- gamati perkembangan narapidana serta me- nilainya. Penilaian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Penga- mat Pemasyarakatan). Wali juga berperan un- tuk menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana yang di- ampunya.
Selama satu bulan menjalani masa penga- matan, pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP untuk menentukan men- genai strategi pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. Putusan dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan, wali Pemasyarakatan, pengamat Pemasyaraka- tan dan pembimbing Pemasyarakatan di Lapas.
Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dipindahkan tempatnya di Blok lain sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap “ maximum security” dimana dilakukan pengawasan yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar.

## 2.  Tahap kedua
Setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya, segera diadakan sidang TPP kembali untuk membahas mengenai penerapan Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan mengenai peningkatan program.
Apabila dalam sidang TPP, wali me- nyatakan bahwa ada sikap, perilaku positif dari narapidana, narapidana dapat segera dipindah- kan ke Blok lain dan harus menempuh pembi-
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
naan sampai ½ masa pidana. Namun apabila hasil penilaian dan pengamatan menyatakan bahwa narapidana tidak menunjukkan sikap yang baik maka narapidana tersebut tetap be- rada di blok tersebut. Pada tahap ini narapidana dipekerjakan di luar blok Lapas sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti berke- bun, membuat kerajinan tangan seperti anya- man plastik, wig dan cinderamata, mengukir, membudidayakan tanaman hias, membudiday- akan lele dan sebagainya.
Tujuan pelatihan adalah memberi bekal ketrampilan terhadap narapidana, agar pada waktu bebas narapidana dapat memanfaatkan ketrampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan tujuan tersebut diharapkan narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal pengawasan, diberlakukan “ medium security ” yaitu pengawasan yang tidak seketat pada tahap sebelumnya. Dalam hal ini narapidana ditempatkan di luar blok Lapas agar petugas mudah mengawasi dan narapidana belum diijinkan berhubungan dengan masyarakat luar.

## 3.  Tahap ketiga
Apabila hasil evaluasi sidang TPP me- nyatakan bahwa narapidana telah menjalani ta- hap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, maka dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Kalapas kepada Kakanwil Hu- kum dan HAM Propinsi. Bentuk Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat Keputusan. Narapidana yang dijinkan menjalani pembinaan tahap ini akan ditempatkan di Blok khusus dan menjalani sampai dengan 2/3 masa pidananya. Apabila Kakanwil Hukum dan HAM tidak me- nyetujui karena mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua.
Narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok Lapas pada Lembaga latihan kerja
baik yang diselenggarakan oleh Lapas seperti parkir, bercocok tanam, membuka kios potong rambut, membuka jasa tambal ban, beternak dan sebagainya, maupun yang diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, gerabah, penjahit dan sebagainya. Pada tahap ini diterapkan “ minimum security” yaitu pengawasan yang tidak terlalu ketat. Dalam hal ini narapidana diijinkan berada di luar tembok Lapas dan diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat luar, tetapi masih dalam pengawasan petugas.
Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka manjalani kehidupan di dalam Lapas yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang berada di luar Lapas.

## 4.  Tahap keempat
Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir.
Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas Lapas tetapi sudah menjadi wewenang BAPAS. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM. Tugas dan fungsi BAPAS salah satunya berperan mendampingi klien pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai kembali dalam masyarakat. Bapas juga berperan memberi bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien Pemasyarakatan yang memerlukan misalnya bagi Klien Pemasyarakatan yang menjalani cuti menjelang bebas. Tetapi pada tahap ini Pengawasan utama
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
tetap kepada keluarga dan masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan.
Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintregasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). Pemberian CMB dan PB merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan dan bimbingan di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pelaksanaan mengenai CMB dan PB diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas.
Cuti menjelang bebas (CMB) diberikan terhadap narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya yang sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substansif. Waktu minimal pemberian CMB minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan.
Usulan pemberian CMB diajukan oleh wali pada sidang TPP. Apabila sidang TPP menyetujui usulan itu berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang ada misalnya pertimbangan tentang kelakuan baik yang ditunjukkan oleh narapidana atau tidak ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana maka usulan itu kemudian disampaikan pada Kalapas. Setelah mendapat persetujuan dari Kalapas, dilanjutkan kepada Kakanwil Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan dengan mengeluarkan SK. Setelah dikeluarkannya SK, narapidana dapat menjalankan CMB. Ijin CMB akan berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya.
Hak atas pembebasan bersyarat (PB) diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan ketentuan tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun substansif. Pemberian Pembebasan
bersyarat tidak ada batasan waktu maksimum seperti pemberian CMB.
Proses pengajuan PB pertama kali diusulkan oleh wali narapidana. Hal itu dilakukan karena wali merupakan orang yang selalu bertemu dengan narapidana, mengetahui tingkah laku narapidana selama menjalani masa pidananya, sehingga ia dapat mengetahui narapidana yang berhak untuk mendapatkan PB. Kemudian pengamatan itu disampaikan dalam sidang TPP khsusus yang membahas mengenai PB. Dalam sidang TPP akan dilakukan Cross Check data antara Wali, Pengamat Pemasyarakatan, Pembina dan Pembimbing Pemasyarakatan. Apabila keseluruhan data menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan telah berkelakuan baik dan telah memenuhi syarat adminstratif maupun substansif, usulan dapat disampaikan kepada Kalapas. Usulan dari wali harus sudah disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum narapidana yang bersangkutan menjalani 2/3 masa pidananya.
Setelah Kalapas menyetujui, dilanjutkan dengan menyampaikan kepada Kakanwil Hukum dan HAM. Persetujuan yang diberikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM melalui sidang TPP Kanwil Hukum dan HAM akan diserahkan kepada Dirjen Pemasyarakatan dalam waktu 14 hari sejak usulan diterima. Apabila usulan disetujui, Dirjen Pemasyarakatan harus mengeluarkan SK tentang ijin PB dengan diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM dalam waktu 30 hari sejak usulan diterima. Apabila usulan ditolak, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukan penolakan pengajuan PB pada Kalapas yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dalam waktu 30 hari sejak usulan diterima.
Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto dibutuhkan suatu metode pem- binaan. Dengan menerapkan metode-metode tertentu diharapkan pembinaan yang dilakukan
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
dapat efektif dan efisien. Selain itu diharapkan pula tercapainya tujuan-tujuan pembinaan sep- erti misalnya menyadarkan narapidana sehing- ga menjadi baik dalam hidup bermasyarakat, metode-metode tersebut sebagai berikut: 18
1.  Metode dilakukan dengan pengga bung­ an top down approach dengan bottom up approach
Pembinaan top Down Approach adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas Lapas terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan Bottom up Approach merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya.
Metode top Down Approach atau pembinaan dari atas kebawah dapat kita ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seluruh narapidana yang beragama Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari Jum’at dan sholat berjamaah, sedangkan umat Kristen dihimbau mengikuti kebaktian di Gereja. Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan iman kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.
Metode Bottom up Approach atau pendekatan dari bawah ke atas diterapkan terhadap narapidana pada saat memilih program pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya misalnya nara-
18 Harsono C I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , 20.
pidana yang gemar menjahit dapat mengi- kuti kursus menjahit. Tujuannya adalah memberi keterampilan bagi narapidana setelah bebas. Dengan keterampilan yang dimiliki, mantan narapidana dapat meman- faatkan sebagai mata pencaharian. Setelah mantan narapidana memiliki mata penca- harian diharapkan tidak melakukan pengu- langan tindak pidana.
2.  Pembinaan dilakukan dengan meng­ gabungkan metode perorangan dan metode kelompok.
Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian narapidana masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidak sama satu dengan yang lain.
Metode ini diterapkan pada saat petugas memberi bimbingan konseling terhadap narapidana. Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas mengelompokkan narapidana-narapidana yang melakukan suatu kejahatan yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu kelompok terdiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
3. Pembinaan yang diberikan bersifat per­ suasif edukatif
Pembinaan yang dilakukan oleh petu- gas bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan mem- perlakukan mereka secara adil. Dengan pembinaan semacam itu, diharapkan nara- pidana dapat menunjukkan sikapnya yang terpuji. Disamping itu petugas Lapas juga menganggap bahwa narapidana merupak-
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
an bagian dari masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat seperti manusia yang lainnya.
4.  Pembinaan dilakukan secara sistematis dan continue
Pembinaan ini mengandung penger- tian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempun- yai keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh petugas disampaikan sesuai dengan ke- mampuan masing-masing narapidana.
5.  Pembinaan dilakukan dengan berinter­ aksi langsung antara petugas dengan narapidana bersifat kekeluargaan.
Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan kon- seling pada narapidana. Dalam memberi- kan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas men- ganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan kelu- han dan masalah yang dihadapi pada petu- gas dengan terbuka.
6.  Ada pembedaaan pembinaan kepriba­ dian antar narapidana yang satu de­ ngan yang lain.
Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, bukan be- rarti pembinaan kepribadian antara nara- pidana yang satu dengan yang lain sama. Ada pembedaaan pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain diantaranya jenis kejahatan yang di- lakukan narapidana kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat misalnya pidana penjara seumur hidup, pidana mati dan residivis.
Intensitas Pembinaan kepribadian an- tara narapidana residivis dengan narapi- dana yang lain juga tidak sama. Pembinaan terhadap residivis dilakukan secara insentif daripada narapidana-narapidana yang lain . Pembinaan dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling, pemberian materi tentang pengenalan kepribadian, pembe- rian motivasi terhadap narapidana dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar narapi- dana residivis dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi perbua- tannya.
7. Dalam penyampaian materi pembinaan, petugas di Lapas menjunjung etos kerja yang tinggi.
Dalam menyampaikan sebuah materi, selain dibutuhkan metode-metode pembi- naan, juga dibutuhkan rasa kesungguhan dan etos kerja yang tinggi dalam diri petu- gas. Apabila tidak ada rasa ikhlas, tang- gung jawab dalam menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam diri nara- pidana, penyampaian materi tidak dapat diterima secara maksimal bagi narapidana.
Program pembinaan bagi narapidana diatur dalam SK Menkeh No : M.02-PK. 04. 10-1990 tanggal 10 Maret 1990. Wujud pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto terbagi menjadi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Pemberian kedua program pembinaan bertujuan untuk memberi bekal hidup baik bekal berbentuk material maupun spiritual. Wujud pembinaan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:
Pertama Pembinaan Kepribadian, dian- taranya adalah Taman Baca Al-Quran; Penga- jian penceramah dari pondok Pesantren sekitar Lapas, tokoh masyarakat dan petugas rohani Lembaga Pemasyarakatan secara bergilir, dii- kuti oleh seluruh Napi/Tahanan yang beragama
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
Islam; Perayaan hari besar Islam dengan pe- mentasan seni rohani dan penceramah dari luar secara bergantian; Sholat Jum’at, Dhuhur dan Asyar berjamaah di Masjid lingkungan Lapas; Kebaktian di gereja diikuti oleh WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beragama Nas- rani dengan Pendeta dari Gereja secara ber- gantian; Upacara bendera hari Kesadaran ber- bangsa dan bernegara bersama petugas setiap tanggal 17 setiap bulan dengan mengagendakan pembacaan Catur Dharma Narapidana dan pad- uan suara untuk menyanyikan Iagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan;Latihan Musik Band dan Qosidah dan lain sebagainya.
Kedua Pembinaan Kemandirian, antara lain; Pembuatan gerabah untuk memenuhi pesanan dari luar Lapas dan juga dipamerkan di dalam Lapas; Pembuatan paving blok memenuhi pesanan dari luar Lapas; Penjahitan bekerjasama dengan konveksi memenuhi pesanan dari dalam dan luar Lapas; Pertanian dengan menanam sayur di dalam dan luar tembok Lembaga Pemasyarakatan untuk dipasarkan; Pembibitan tanaman hias di tempat khusus dan blok hunian untuk dipasarkan pada kios di luar Lembaga Pemasyarakatan; Kerajinan tangan seperti wig, kerajinan kerang, sapu dan cinderamata lainnya untuk dipasarkan di luar Lapas; Seni lukis untuk dipasarkan di luar Lapas dan dipamerkan di dalam Lapas; Potong rambut dengan membuka kios di luar lembaga Pemasyarakatan;Budidaya lele di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk dipasarkan dan lain-lainya
Pembinaan kepribadian harus diikuti oleh semua narapidana tanpa terkecuali, sedangkan pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh me- reka yang berminat. Dalam ketentuan ini dite- rapkan karena wujud pembinaan kemandirian merupakan bekal hidup bagi narapidana setelah ia bebas. Apabila narapidana selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat, ia dapat menggunakan keterampilan yang sudah
dilatih di dalam Lapas sebagai mata pencahar- ian pokok.
Pelaksanaan pembinaan baik terhadap narapidana dan narapidana residivis sama tidak mempunyai kedudukan khusus atau berbeda dengan pembinaan narapidana lain, bahwa semua pembinaan yang dilakukan terhadap semua narapidana sama sesuai dengan tingkatan waktu dan tahap-tahap yang diberlakukan kepada setiap narapidana, seperti halnya pembinaan narapidana yang baru dengan yang sudah lama tentu saja berbeda karena disesuaikan dengan tahap yang di berlakukan, adanya persamaan penempatan dan pembinaan kepada kedua klasifikasi  ini  disebabkan  oleh  banyak  hal dan ini merupakan tugas lembaga yang harus lebih ekstra sehingga pembinaan sesuai dengan sasaran dan jadwal yang sudah di tetapkan. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa pembinaan narapidana residivis sama adanya dengan pembinaan narapidana bukan residivis tentunya hal ini tidak memberikan efek yang berarti kepada narapidana tersebut, karena setiap klasifikasi narapidana itu berbeda kebutuhan pembinaannya terkhusus narapidana yang berstatus residivis mereka sudah barang tentu merasa biasa dengan semua pembinaan yang sama sebelumnya dan ini akan membuat mereka malah semakin jenuh dan pada akhirnya mereka malah membuat narapidana lain yang bukan residivis mengikuti mereka.
Dengan disatukannya pembinaan kedua klasifikasi  narapidana  ini  efek  yang  akan timbul bukannya mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana residivis untuk berbuat yang sama karena tidak ada yang lebih dari sekedar pemberatan hukuman yang didapatkannya.
Tingginya tingkat residivis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan membuktikan dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya malah sebaliknya mereka terpancing untuk mencari kawan dan melakukan perbuatan yang lebih berbahaya dari perbuatan awalnya karena seakan-akan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan mereka difasilitasi untuk berkumpul sesama orang-orang yang tidak baik dengan berbagai latar belakang kejahatan yang dilakukan dan dari sinilah perbutan pengulangan tindak pidana berawal sehingga setelah keluar mereka dapat melakukan kejahatan yang lebih tinggi.
Jadi jelaslah disini bahwa pemisahan pembinaan dan penempatan bagi narapidana residivis dengan narapidana yang bukan sangat dibutuhkan untuk benar-benar tercapainya pembinaan anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan dan dengan pemisahan ini diharapkan angka residivis dapat dipangkas bahkan bukan tidak mungkin residivis tidak mendapat ruang di tengah-tengah kehidupan setiap mantan narapidana.
Kendala­kendala yang dihadapi dalam pem­ binaan residivis di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto serta upaya untuk menyelesaikannya
Ada banyak hal yang menjadi kendala dari lembaga pemasyarakatan menyatukan pembi- naan terhadap kedua klasifikasi narapidana se - lain dari faktor interen/dalam lembaga ada juga faktor yang berasal dari luar/exteren lembaga, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: 19

## 1. Alasan yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan
Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan sebagai pedoman
19 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II , 20.
proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana, pembinaan antara narapidana residivis dan non residivis tentulah berbeda serta kebutuhanya tidak sama sebab narapidana residivis adalah bentuk kegagalan penerapan pembinaan pada saat ia pertama masuk atau menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. 20
Secara umum faktor yang mempersulit untuk adanya pembedaan perlakuan pembinaan kepada narapidana baru dengan yang sudah residivis sebagaimana termuat dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto dapat di kategorikan sebagai berikut:

## a. Faktor pendanaan
Keuangan merupakan hal utama yang mempengaruhi segala sesuatu apa yang akan kita lakukan begitupun dalam pembinaan di pemasyarakatan dalam pelaksanaan dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan sebagai pendukung.

## b. Sikap/serta pemahaman petugas
Dalam proses pebinaan, petugas adalah kunci yang tidak dapat tidak mempunyai peran utama, hal dasar yang mempengaruhi cara dan tindakan dalam menjalankan tugas semua itu berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan dari petugas terutama yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan.
20 Didik Budi Waluyo, Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan (Jakarta: Liberty, 2016), 27.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173

## c. Perlengkapan dan prasarana Pema­ syarakatan
Pelaksanaan pembinaan tentu saja membutuhkan tempat dan alat sebagai sarana penunjang, perlengkapan tidak cukup hanya sekedar ada akan tetapi setiap sarana dan perlengkapan harus memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti halnya ruangan atau sel bagi narapidana, makanan, sarana kesehatan dan tempat olahraga semua itu adalah fasilitas yang tidak boleh tidak ada tanpa semua itu maka pembinaan tidak akan berjalan dengan baik

## d. Narapidana
Lancar atau tidaknya pembinaan tidak selalu didasarkan kepada petugas dengan kurangnya minat dari narapidana untuk berubah ke arah yang lebih baik merupakan faktor utama sehingga jika mereka dipisahkan menurut mereka akan terjadi diskriminasi pembinaan. Namun mereka tidak memahami bahwa itu akan merugikan dia untuk jadi lebih baik.
e. Sumber daya manusia
Kurang terampilnya sumber daya manusia yang memberikan pengertian kepada narapidana sehingga mereka tidak paham akan pentingnya pemisahan dari kedua klasifikasi narapidana itu
f. Kurangnya pengawasan
Setiap kegiatan membutuhkan pengawasan sehingga apa yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan begitu juga dengan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan pengawasan yang berasal dari pucuk pimpinan kepada bawahan baik itu yang berhubungan dengan pembinaan narapidana ataupun berkaitan dengan kebijakan yang dibutuhkan tanpa ada pengawasan dimunkinkan akan keluar dari aturan yang telah di tetapkan.
2.  Alasan yang berasal dari luar lembaga pemasyarakatan dan peranan hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan
Pengawasan oleh hakim dalam pe lak- sanaan pembinaan di pemasyarakatan sangat berpengaruh akan kinerja para petugas dan pembinaan yang akan diterapkan kepada narapidana. Konsep hakim wasmat yang kurang berjalan sebagaimana harusnya adalah salah satu penyebab tidak berjalannya pembinaan yang baik itu. Sebagai orang yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, hakim tidak berhenti tugasnya. Hakim juga dapat ditugaskan sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XX dalam Pasal 277 sampai Pasal 283 KUHAP mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dan surat edaran Mahkamah Agung R.I. No 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam penjara.
Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai tugas dan kewenangan untuk pengawasan dalam semua hal diantaranya mengenai hak- hak narapidana seperti mendapatkan remisi, assimilasi, cuti, lepas bersyarat, integrasi, pelayanan kesehatan, apabila hakim pengamat berpendapat adanya kekurangan dalam pembinaan maka ia dapat memberikan usul- usul untuk dilakukan perbaikan. Salah satu yang juga jadi tugas hakim ini adalah menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana. Sesuai surat edaran MA No.7 Tahun 1985 tugas itu harus dilakukan paling sedikit tiga bulan sekali.
Tidak adanya pengawasan kedalam lem- baga pemasyarakatan oleh hakim pengawas
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4173
dan pengamat menimbulkan suatu kinerja para petugas lembaga pemasyarakatan cenderung jalan ditempat bahkan mundur, pada dasarnya tentang pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat telah diatur dalam kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981.
Begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Lapas Kelas II A Purwokerto maka diperlukan suatu upaya reformasi mendasar dan menyeluruh. Dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan. Upaya reformasi mendasar minimal dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal-hal antara lain: a. Reformasi dalam proses kebijakan pemasyarakatan, b. Reformasi dalam Sistem Pembinaan Narapidana dengan membuat metode pemanfaatan waktu luang, c. Reformasi paradigmatik Pemasyarakatan harus dikembalikan kepada konsepsi dasarnya sebagai upaya reintegratif atau mengintgrasikan kembali pelaku kejahatan dengan masyarakatnya setelah terjadi konflik berupa kejahatan
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lem- baga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto antara lain: 1) Pembenahan Sumber Daya Ma- nusia atau dalam hal ini petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan, 2) Perubahan sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyara- katan,  3)  Mengefektifkan  pengklasifikasian Narapidana baik dari segi umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana dan lamanya pidana yang dijalani, 4) Mengoptimalkan motivasi bagi para Narapidana di dalam melaksanakan program- program pembinaan yang telah ditentukan, 5) Narapidana yang mengulangi tindak pidana (residivis), maka upaya yang dilakukan adalah memberdayakan pegawai Lapas yang berpen- didikan psikolog dan bekerja sama dengan pi- hak Home Industri.

## PENUTUP
Proses pembinaan narapidana residivis yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap pembinaan narapidana diawali dengan pendaftaran narapidana dan diikuti dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu: tahap admisi atau orientasi, tahap metode pembinaan dari atas ke bawah ( top down approach ) dan pembinaan dari bawah ke atas ( bottom up approach ), tahap asimilasi, tahap integrasi. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sama begitu juga narapidana residivis yang tidak mempunyai kedudukan khusus atau berbeda dengan pembinaan narapidana lain, hal ini jelas mempunyai efek yang tidak baik secara kasat mata jika kedua spespikasi ini digabungkan akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi pembinaan. Program pembinaan bagi narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto terbagi menjadi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Sedangkan kendala- kendala yang dihadapi dalam pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto adalah sarana dan prasarana dari lembaga, tidak sebandingnya jumlah petugas dengan narapidana, kemampuan para petugas yang kurang, tidak adanya pengawasan dari atasan maupun instansi yang terkait masalah kinerja para petugas. Upaya reformasi mendasar yang dilakukan mempertimbangkan antara lain: reformasi dalam proses kebijakan pemasyarakatan, reformasi dalam Sistem Pembinaan Narapidana dengan membuat metode pemanfaatan waktu luang, reformasi paradigmatik Pemasyarakatan harus dikembalikan kepada konsepsi dasarnya sebagai upaya reintegratif atau mengintgrasikan kembali pelaku kejahatan dengan masyarakatnya setelah terjadi konflik berupa kejahatan

## DAFTAR PUSTAKA
Aruan Sukijo. Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
Bambang Poernomo. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan . Yogyakarta: Liberty, 2016.
Barda Nawawi Arief. Sari Kuliah Hukum Pidana II . Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014.
Didik Budi Waluyo. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan . Jakarta: Liberty, 2016.
Enggarsasi, Umi. “POLA PEMBINAAN
NARAPIDANA DALAM MEMBERI-

## KAN KONTRIBUSI KEBERHASILAN
PEM BINAAN NARAPIDANA DI
INDONESIA.” Perspektif 18, no. 3 (September 1, 2013): 157–68. https://doi. org/10.30742/perspektif.v18i3.27.
Gunarto, Marcus Priyo. “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan.”
Mimbar Hukum 22, no. 1 (2010).
Harsono C I. Sistem Baru Pembinaan
Narapidana . Jakarta: Djambatan, 2015.
I.Nyoman Lemes, Sri Adyanti Pratiwi. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya
Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.” Kertha Widya Jurnal Hukum Agustus 2018 Vol 6 Nomor
1 (n.d.).
Jumedi. “Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, 4 June 2020.” Purwokerto, June 4, 2020.
Muladi, and dkk. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni, 2010.
Patra Rakasiwi. “Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto” Vol 6 Nomor 1 (April 2020).
Saparinah,. Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang . Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pem- baruan Hukum Pidana) . Bandung: Sinar Baru, 2000.