*corresponding author © Ilmu Kelautan, Universitas Bangka Belitung https://journal.ubb.ac.id/index.php/jtms

## PERUBAHAN LUASAN LAHAN MANGROVE SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG

## CHANGES IN THE MANGROVE AREAS AS OPEN GREEN SPACE IN THE COASTAL AREA OF BANDAR LAMPUNG CITY
Maurent Kartika Maharani 1 , Indra Gumay Febryano 1,2 , Novita Tresiana 3 , Irwan Sukri Banuwa 1
1 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
2 Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Program Pascasarjana, Universitas Lampung 3 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung Indonesia Email: maurentkartika@gmail.com

## ABSTRAK
Wilayah pesisir memiliki banyak fungsi seperti fisik, ekologi, dan ekonomi dengan keberadaan mangrove didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan luasan mangrove yang berada di Kota Karang. Metode yang digunakan yaitu teknik interpretasi citra dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) terhadap  perubahan  luasan  tahun  2012,  2015,  2017,  dan  2019.  Data  perubahan  luasan  mangrove selanjutnya di analisis dengan hasil wawancara secara langsung terhadap perubahan luasan yang terjadi untuk  mengetahui  penyebab  perubahan  luasan  lahan  mangrove.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada tahun  2015  terdapat  penurunan  luasan  mangrove  seluas  0,4781  ha  karena  pengembangan  wilayah pesisir  menuju  Pulau  Pasaran.  Tahun  2017-2019  peningkatan  terjadi  karena  kemampuan  mangrove menyesuaikan  diri  dengan  habitatnya  sehingga  luasan  meningkat  ke  arah  lautan  seluas  1,139  ha. Peningkatan  luasan  mangrove  di  wilayah  pesisir  perkotaan  dapat  dipertimbangkan  untuk  ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau disamping wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Kata kunci : Manajemen Pesisir, Sistem Informasi Geografis,  Ekowisata, Konservasi

## ABSTRACT
Coastal  areas  have  many  functions  such  as  phisical,  ecological,  and  economic  with  the  existence  of mangrove inside. The objective of the study is to find out the changes in mangrove area in Karang City. The method which is used in this study is the image interpretation tecnique with Geographic Information System (GIS) to the changes in area in 2012, 2 015, 2017, and 2019. The data of mangrove’s extensive changes are analyzed by the result of direct interview on the changes in area that occur to find out the cause of the changes in mangrove area. The result shows that in 2015, there was a decrease in mangrove area of 0.4781 ha due to the development of coastal area to Pasaran Island. In 2017-2019, the increase occurred due to the ability of Mangroves to adapt with their habitat so that area increased towards the ocean  of  1,193  ha.  The  increase  of  mangrove  in  the  urban  coastal  areas  can  be  considered  to  be designated as a green open space in addition to coastal conservation area and small islands.
Keywords : Coastal Management, Geographic Information System, GIS, Ecotourism, Conservation

## PENDAHULUAN
Daerah pesisir dicirikan dengan eksosistem  mangrove  karena  memiliki  nilai yang dipandang oleh berbagai aktor pengembang  lahan  yang  memiliki  insentif untuk mengakses kawasan tersebut (Febryano et  al .,  2014).  Ciri  khas  ekosistem mangrove  memiliki  produktivitas  tinggi  serta
wilayahnya berdampak langsung bagi makhluk  hidup  di  daratan  maupun  lautan (Ferreira  &    Laceida,  2016).  Habitat  mangrove memiliki  kekhasan  karena  terletak  di sepanjang  pantai  atau  muara  sungai  dan dipengaruhi  pasang  surut  air  laut  (Nababan et al ., 2016).
Fungsi  mangrove  dapat  dilihat  dari berbagai  fungsi  yaitu  secara  fisik,  ekologi,
dan  sosial  ekonomi.  Mangrove  secara  fisik dapat  menyerap  karbon  di  permukaan  bumi tiga  kali  lebih  tinggi  (Bhomia et  al .,  2016) sehingga  dapat  memitigasi  perubahan  iklim secara global (Cameron et al ., 2019). Secara ekologi  mangrove  memiliki  fungsi  sebagai habitat  alami  bagi  makhluk  hidup  laut (Junialdi et  al .,  2019);  (Febryano et  al ., 2014),  dan  tempat  untuk  pemijahan  dan pengasuhan biota laut (Roy, 2016).
Mangrove  dapat  dijadikan  sebagai  kayu bangunan, kayu bakar  (Junialdi et al . 2019), melestarikan  hubungan  sosial  masyarakat sekitar  (Latupapua et  al .,  2019),  dan meningkatkan  sikap  partisipasi  terhadap konservasi mangrove (Desmania et al ., 2018) sehingga  fungsi  sosial  ekonomi  berkaitan langsung  dengan  masyarakat  yang  hidup  di sekitar ekosistem mangrove.
Penyebab  utama  berkurangnya  luasan hutan mangrove umumnya karena meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi  di  wilayah  pesisir  (Pattimahu,  2016). Pembangunan  di  wilayah  sekitar  mangrove khususnya yang berada di kawasan perkotaan  yang  mementingkan  aspek  sosial dan  ekonomi  dibandingkan  aspek  lingkungan (Ambinari et al ., 2016).
Akibatnya penurunan
luasan hutan
mangrove meningkat secara signifikan.
Perubahan  luasan  mangrove  yang berada  di  wilayah  pesisir  perkotaan  dapat dikurangi  dengan  menerapkan  pengetahuan masyarakat  sekitar  tentang  pentingnya keberadaan  ekosistem  mangrove  di  pesisir perkotaan (Siahaya et al ., 2016). Tekanan ini mendorong kawasan perkotaan untuk melakukan  peningkatan  konversi  lahan  yang diperuntukkan sebagai kawasan ruang terbuka  hijau  (Afriyanie et  al., 2020). Berdasarkan masalah yang terjadi, penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perubahan luasan lahan di kawasan mangrove Kelurahan Kota  Karang  Bandar  Lampung.  Penelitian  ini bermanfaat untuk dapat memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pengelolaan mangrove  di  wilayah  pesisir  perkotaan  agar ditetapkan  sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada September-Desember  2020  di  Kelurahan Kota  Karang,  Kota  Bandar  Lampung.  Alat yang  digunakan  adalah  GPS  ( Geographic Positioning  System), kamera,  dan  laptop yang dilengkapi dengan software ArcGis 10.3, Google Earth, dan Microsoft Office. Data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  citra satelit Google  Earth perekaman  tahun 2012,2015,  2017,  dan  2019  dan  Peta  Rupa Bumi Indonesia.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan pengamatan  menggunakan  aplikasi  ArcMap 10.3  dengan  melakukan  teknik  digitasi berdasarkan  hasil  citra  pada  tahun  2012, 2015,  201,  dan  2019.  Tahap  pengelolaan data  citra  dilakukan  dengan  beberapa tahapan  menurut  Putiksari et  al. (2014) seperti  pada  Gambar  1.  Analisis  data selanjutnya  dilakukan  observasi/pengamatan langsung  di  lapangan,  serta  wawancara terkait  perubahan  lahan  mangrove  di  Kota Karang.  Wawancara  ini  dilakukan  untuk mengetahui  secara  mendalam  perubahan luasan  lahan  dan  mencari  tahu  penyebab perubahan tersebut.
Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan  teknik  analisis  data  secara  digital dengan  menggunakan  teknik overlay peta citra kondisi tahun 2012 dengan citra kondisi tahun  2019  untuk  mendapatkan  data perubahan  luasan  lahan  mangrove  yang terjadi  di  Kota  Karang  Bandar  Lampung rentang tahun 2012-2019.
Gambar 1. Tahapan pengelolaan data citra

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan  Kota  Karang  merupakan kawasan  pesisir  di  Kota  Bandar  Lampung yang  memiliki  ekosistem  mangrove  yang menutupi hampir sepanjang garis pantai yang berada  di  Kota  Bandar  Lampung  pada  tahun 1990 (Kurnia & Hasanah, 2016). Kota Karang berasal  dari  bahasa  Lampung  yaitu  Kuta Kakhang  yang  memiliki  arti  sebagai  pagar Karang.  Pagar  Karang  memiliki  artian  pada zaman dahulu kelurahan ini terletak di pinggit pantai  Teluk  Lampung.  Pada  saat  itu  Teluk
Perbaikan Citra ( Image restoration )
Pemotongan Citra ( Subset image )
Klasifikasi Citra ( Subset image )
Pemeriksaan Lapangan ( Ground Truth )
Lampung  menjadi  tempat  bersandar  para Bajak  Laut,  sehingga  pengamanan  dilakukan dengan batu
karang. Kota Karang dimekarkan  menjadi  dua  kelurahan  pada tanggal  17  September  2012.  Pemekaran  ini didasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  04 Tahun  2012  menjadi  Kota  Karang  dan  Kota Karang Raya.
Kota Karang
Terletak di antara
105 o 15’25’’ BT sampai dengan 105 o 15’55’’ BT dan  5 o 27’8’’  LS  sampai  5 o 27’35’’  LS. Luas kelurahan  mencapai  35  ha  dengan  jumlah penduduk  sebanyak  10.895  orang/Jiwa  dan jumlah  2.701  Kepala  Keluarga.  Penduduk Kelurahan  Kota  Karang  memiliki  pendapatan yang  berasal  dari  perikanan,  perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Kota Karang memiliki ciri khas yaitu didominasi oleh suku Bugis.
Komunitas  mangrove  yang  berada  di Kelurahan Kota Karang berada dalam kondisi memprihatinkan. Pemukiman banyak dibangun  di  atas  substrat  lumpur  tempat habitat  mangrove.  Pemukiman  ini  terbangun karena  desakan  kebutuhan  pemukiman namun lahan  yang  semakin  berkurang.  Jenis mangrove  yang  terdapat  di  Kelurahan  Kota Karang  terdiri  atas Avicennia  alba,  Avicennia marina,  Avicennia  germinas, dan Burguria parviflora namun jenis yang banyak ditemukan  ialah Avicennia  germinans atau bakau Api-Api (Kurnia & Hasanah, 2016).

## Perubahan Luasan Mangrove
Luasan Kelurahan
Kota
Karang berdasarkan  hasil  citra Google  Earth dari rentan  2012,  2015,  2017,  dan  2019 menunjukkan  bahwa  terjadi  perubahan luasan secara fluktuasi. Tabel 1 menerangkan bahwa  terjadi  perubahan  luasan  mangrove dalam  rentan  waktu  2012-2019  dan  pada Gambar 2 memperlihatkan bagaimana perubahan  luasan  lahan  yang  terjadi  di Kelurahan Kota Karang.
Tabel 1. Perubahan  luasan  mangrove  di Kelurahan Kota Karang No Tahun Luasan (ha) 1. 2012 4,007 2. 2015 3,589 3. 2017 4,668 4. 2019 5,478
Perubahan  luasan  lahan  mangrove  ini didukung dengan hasil observasi di lapangan.
Luasan  mangrove  yang  berada  di  Kelurahan Kota  Karang  mengalami  peningkatan  seperti hasil  tafsiran  dengan  bantuan Google  Earth . Pada  tahun  1990,  mangrove  yang  berada  di kawasan  tersebut  tumbuh  alami  namun mangrove  tersebut  ditebang  habis  sehingga mangove  di  lokasi  tersebut  berkurang luasannya.  Penanaman  mangrove  oleh  Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) tahun 1993  menghasilkan  pertumbuhan  mangrove skala sedang. Hal ini terjadi karena mangrove tumbuh  dengan  baik  dan  menyesuaikan  diri dengan  habitatnya,  sedangkan  sebagian mangrove  tersebut  tidak  tumbuh  dengan baik.
Kawasan  mangrove  yang  tersisa  di wilayah pesisir perkotaan selanjutnya mendapatkan perhatian dari Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Beberapa  LSM yang  terlibat  ialah  Yayasan  Akar,  Tangan, dan  Mahusa.  Perhatian  ini  terwujud  di  tahun 2015  dengan  penanaman  bibit.    Bibit mangrove  yang  ditanam  di  wilayah  tersebut sebanyak  10.000  dalam  kurun  waktu  satu tahun. Hasil penanaman menunjukkan mangrove mengalami kematian dan beberapa mangrove  yang  menyesuaikan  diri  dengan habitatnya.
Penanaman  mangrove  dilakukan  setiap tahunnya  dari  berbagai  macam  LSM  dan mulai  diperhatikan  eksistensinya.  Instansi pemerintah  yang  terlibat  dalam  kegiatan tersebut  yaitu  Bappeda  (Badan  perencanaan Pembangunan  Daerah),  dan  Dinas  Kelautan dan  Perikanan.  Hari  besar  lingkungan  lokasi Kota  Karang  sering  dipilih  menjadi  kawasan penanaman  mangrove.  Penanaman  yang dilakukan di hari besar lingkungan pelaksanaannya baik namun  dibiarkan. Tidak adanya  monitoring  dan  evaluasi  kembali terhadap  pertumbuhan  mangrove  yang ditanam  di  lokasi  tersebut.  Keberhasilan pertumbuhan  mangrove  tersebut  dapat dilihat dari gambar 1 yang menunjukkan time series dari rentan waktu 2012-2019. Pada  tahun  2012  terlihat  bahwa  luasan mangrove  seluas  4,007  ha  merupakan  hasil penanaman yang dilakukan pada tahun 1993. Peningkatan  luasan  mangrove  pada  tahun 2015  memperlihatkan  mangrove  tumbuh dengan  ke  arah  lautan  namun  mengalami penurunan  luasan  sebesar  0,418  ha.  Mulai tahun
2015
menuju 2019 terdapat penambahan  luasan.  Penambahan  luasan  ini menurut  Pimple et  al. (2020)  dapat  terjadi karena  tegakan  mangrove  alami  berpotensi dan berperan sebagai sumber untuk propagul yang  dibutuhkan  oleh  mangrove.  Propagul merupakan  buah  mangrove  dimana  dapat
tumbuh  apabila  terlepas  dari  indukan mangrove  dan  jatuh  ke  lantai  hutan  atau substrat mangrove (Pribadi et al., 2014). Hal ini  yang  menyebabkan  luasan  mangrove dapat bertambah secara alami.
Jenis  mangrove  yang  berada  di Kelurahan Kota Karang merupakan jenis Api- Api ( Avicennia) . Mangrove berjenis Avicennia umumnya  berada  dalam  zonasi  pinggir sungai  ( riveriae) yang  memiliki  ciri  khas tergenang  hanya  saat  pasang  purnama, salinitas berkisar antara 0-10 ppt dengan tipe berdebu-liat berdebu sampai liat (Kusmana et al .  (2005);  Khairijon  &  Sofiyanti,  (2015). Avicennia tumbuh di lokasi substrat berlumpur. Substrat ini berasal dari penggalian muara sungai di Kota Karang. Hal ini  membuktikan  penanaman  yang  dilakukan di  kawasan  mangrove  hanya  jenis Avicennia yang bertahan dan tumbuh dengan baik.
Penurunan  luasan  mangrove  tahun 2015  terjadi  karena  terdapat  aktivitas penebangan.  Mangrove    ditebang  apabila menutupi  jalan  sekitar.  Penebangan  juga dilakukan  diduga  mangrove  sebagai  sumber sarang  nyamuk.  Putra et  al. (2015)
menjelaskan  bahwa  sanitasi  yang  berada  di lokasi  mangrove  dalam  kondisi  baik  maka mampu  memusnahkan  habitat  nyamuk  yang keluar  dari  mangrove  menuju  pemukiman. Pendapat  ini  sejalan  dengan  kondisi  lokasi dimana  sanitasinya  kurang  baik  Penyebab penurunan lainnya didukung adanya pembangunan  fasilitas  publik.  Pembangunan jembatan  menuju  Pulau  Pasaran  yang memotong kawasan mangrove menuju lokasi pembangunan menyebabkan kawasan mangrove  ini  mengalami  penurunan  secara signifikan.
Kawasan  mangrove  di  tahun  2017  dan 2019  mengalami  peningkatan  luasan.  Faktor yang menyebabkan peningkatan luasan lahan mangrove ini ialah dimulai pada tahun 2017. Terdapat  penanaman  yang  dilakukan  LSM yang  menemukan  bahwa  Kota  Karang memiliki ekosistem mangrove yang tersisa di Pesisir  Perkotaan.  LSM  yang  melirik  bahwa mangrove  di  Kota  Karang  merupakan kawasan  konservasi.  Pada  perayaan  hari besar  lingkungan  banyak  LSM  memilih penanaman di lokasi mangrove Kota Karang.
Gambar 2. Keberadaan  mangrove  di  Kelurahan  Kota  Karang  tahun  2012,  2015,  2017,  dan 2019.
Tidak  adanya  proses  monitoring  dan evaluasi  terhadap  penanaman  mangrove menyebabkan banyak mangrove mati. Kematian  ini  karena  tidak  sesuainya  jenis habitat  mangrove yang  ditanam. Penanaman mangrove jenis Rhizopora sp marak ditanam, hanya  sedikit  LSM  yang  menanam  jenis Avicennia sp.  Meskipun  terlihat  jenis  yang sesuai  dengan  habitat  ialah Avicennia sp. Peningkatan  luasan  mangrove  memberikan harapan tentang penetapan kawasan mangrove  yang  berada  di  Kota  Karang dijadikan  sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau  yang wacananya  telah  disebutkan  oleh  Walikota Bandar Lampung.

## Kebijakan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) Mangrove
Kawasan mangrove yang berada di Kota Karang  merupakan  mangrove  terakhir  yang tersisa  di  wilayah  pesisir  perkotaan  Bandar Lampung.  Eksistensi  keberadaan  mangrove tersebut    kemudian  diatur  dalam  beberapa peraturan  tingkat  daerah.  Peraturan  ini mengatur  tentang  zonasi  wilayah  mangrove. Terciptanya kebijakan untuk mencapai sinergi koordinasi  dalam  kebijakan  di  lapangan (Salminah  &  Aliviya,  2019).  Kebijakan pengelolaan  mangrove  dilakukan  untuk memberikan  tekanan  dan  dorongan  bagi aktor yang terlibat (Febryano et al., 2015). Kebijakan yang dikeluarkan oleh implementer kebijakan dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi Lampung
Tahun 2018-2038. Tahun
berikutnya  terbitlah  Peraturan  Gubernur Lampung  Nomor  20  Tahun  2019  tentang Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan dan  Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  Provinsi  Lampung.  Kedua peraturan  ini  memuat  bahwa  kawasan mangrove  di  Kota  Karang  masuk  dalam Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  (KKP3K).  Secara  tata  ruang  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar Lampung  Nomor  10  tahun  2011  bahwa mangrove sebagai kawasan lindung.
Rencana  pembangunan  Pulau  Pasaran menjadi ekowisata memicu wacana mangrove  dijadikan  Ruang  Terbuka  Hijau oleh  Walikota  bandar  Lampung.  Wacana  ini diketahui  oleh  para  pamong  Kelurahan  Kota Karang  yang  menyetujui  wacana  tersebut. Masyarakat setuju terlihat dari aktivitas yang dilakukan.  Mereka  tidak  merusak  kawasan mangrove dan menerapkan aturan. Aturan ini
sifatnya  tidak  tertulis  yaitu  larangan  untuk menebang  mangrove.  Mereka  mengerti bahwa  mangrove  merupakan  tanaman  yang harus  dilindungi  keberadaannya.  Mereka percaya mangrove memiliki beberapa manfaat,  meskipun  para  implementer  belum pernah melakukan sosialisasi terkait manfaat mangrove bagi masyarakat.
RTH penting untuk dimiliki bagi wilayah perkotaan  yang  ada  di  Indonesia.  Menurut Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang,  wilayah  perkotaan  harus menyediakan  RTH  sebesar  30%  dari  luasan wilayah kota. RTH  dibagi menjadi RTH privat dan RTH publik. Fungsi dari tersedianya RTH di  wilayah  perkotaan  untuk  mengatur  iklim mikro,  menyerap  air  hujan  (Immacculata et al .  (2017);  Sapariyanto et  al. (2016), mengurangi  polusi  udara  (Marshall et  al., 2019),  dan  meningkatkan  oksigen  karena dapat  menerap  emisi  CO 2 (Humaida et  al ., 2016). Meningkatkan ketersediaan RTH perlu dilakukan  untuk  mengalisa  kondisi  yang berkaitan  dengan  kualitas  lingkungan,  fungsi ekologi, fisik, serta ekonomi di ruang terbuka hijau  dengan  kesejahteraan  masyarakat sekitar (Nurbaya et al .,  2016).
Solusi  peningkatan  kualitas  lingkungan di wilayah perkotaan dapat dilakukan dengan menetapkan  RTH  yang  wilayahnya  termasuk kawasan  lindung  (Ulfa  &  Fazriyas,  2020). Hutan  mangrove  dapat  menjadi  salah  satu opsi karena memiliki fungsi yang  mendukung peningkatan  RTH.  Bentuk  tata  kelola  yang dilakukan  dapat  berupa  ekowisata.    Tresiana dan  Duadji  (2018)  menyatakan  bahwa ekowisata  dapat  dilihat  sebagai  pasar  yang diarahkan sebagai upaya pelestarian lingkungan.  Upaya  ini  didukung  dengan pengembangan  pariwisata  berbasis  komunitas masyarakat  (Tresiana  &  Duadji,  2017). Melalui  hal  ini,  masyarakat  dapat  terlibat dalam pengelolaan mangrove sebagai ekowisata untuk meningkatkan RTH.

## KESIMPULAN
Luasan  mangrove  yang  berada  di Kelurahan Kota Karang dengan rentan waktu 2012-2019  mengalami  perubahan  luasan secara fluktuatif. Penurunan luasan mangrove disebabkan  pembangunan  infrastruktur  yang memotong  kawasan  mangove  seluas  0,4781 ha. Peningkatan luasan mangrove naik 1,139 ha  disebabkan  mangrove  tumbuh  alami  ke arah  laut.  Hal  ini  mendukung  kawasan mangrove  meningkat  luasannya.  Kondisi  ini dapat  menjadi  pertimbangan  agar  kawasan mangrove dijadikan sebagai RTH.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanie,  D.,  Julian,  M.M.,  Riqqi,  A.,  Akbar, R., Suroso, D.S.A., & Kustiwan, I. 2020. Re-framing    urban  green  spaces planning  for  flood  protection  through socio-ecological  resilience  in  Bandung City,  Indonesia. Cities. 101:1-20.  DOI:
10.1016/j.cities.2020.102710.
Ambinari,  M.,  Darusman,  D.,  &  Alikodra,
H.S., Santoso, N. 2016. Penataan peran para  pihak  dalam  pengelolaan  hutan mangrove  di  perkotaan:  Studi  kasus pengelolaan  hutan  mangrove  di  Teluk Jakarta. Jurnal  Analisis  Kebijakan,
13(1):29-40.
Bhomia,  R.K.,  Kauffman,  J.B.,    &  Mcfadden,
T.N.  2016.  Ecosystem  carbon  stocks  of mangrove  forests  along  the  Pacific  and Caribbean  coast  of  Honduras. Wetlands Ecological  Manage .  24:187-201.  DOI 10.1007/s11273-016-9483-1.
Cameron,  C.,  Hutley,  L.B.,  Fries,  D.A.,  & Brown,  B.  High  greenhouse  gas emissions  mitigation  benefits  from mangrove  rehabilitation  in  Sulawesi, Indonesia. Ecosystem  Services .  40: 101035.  DOI:  10.1016/j.ecoser.2019.10 1035
Desmania, D., Harianto, S.P.,  & Herwanti, S. 2018.  Partisipasi  Kelompok  Wanita Cinta  Bahari  dalam  upaya  konservasi hutan  mangrove. Jurnal  Sylva  Lestari.
6(3):28-35.
Febryano,  I.G.,  Suharjito,  D.,  Darusman,  D., Kusmana,  C.,  &  Hidayat.  2014.  The roles and sustainability of local institutions  of  mangrove  management in Pahawang Island . Jurnal Managemen Hutan  Tropika. 20(2):69-76.  DOI:  10.7 226/jtfm.20.2.69.
Febryano,  I.G.,  Suharjito,  D.,  Darusman,  D., Kusmana, C., & Hidayat, A. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam
pengelolaan  mangrove  di  Kabupaten Pesawaran,  Provinsi  Lampung,  Indonesia. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan . 12(2):125-142.
Ferreira,  A.C.,  &  Lacerda,  L.D.,  2016. Degradation  and  conservation  of  brazilian mangroves,  status  and  perspectives.
Ocean  Coastal  Manag ement.  125(1):
38 – 46.  DOI:  10.1016/j.ocecoaman.2016.
03.011
Fitriyah,  D.,  Arimurti,  S.,  &  Senjarini,  K. 2013.  Physiological  and  molecular characteristics of bacterial isolates from Bandealit  coastal  area  Jember,  East Java,  Indonesia. HAYATI  Journal  of
Biosciences, 20(2):  89-93.  DOI:  10.43 08/hjb.20.2.89.
Humaida,  N.,  Prasetyo,  L.B.,  &  Rushayati, S.B.  2016.  Priority  assessment  method of  green  open  space  (Case  study: Banjarbaru  City ).  Procedia  Environmental Sciences, 33:354-364.  DOI:  10.1016/j. proenv.2016.03.086 Immaculata,  M.,  Sulistyana,  D.,  Yuwono,  S.
B., & Rusita. 2017. Kenyamanan Hutan Kota Linara
berbasis kerapatan vegetasi,  iklim  mikro  dan  persepsi masyarakat di Kota Metro. Jurnal Sylva Lestari, 5(2):78 – 87.
Khairijon,  F.,  &  Sofiyanti,  N.  2015.  Analisis vegetasi Avicennia sp. dan karakteristik sedimen  di  kawasan  mangrove  Desa Sungai  Rawa  Kecamatan  Sungai  Apit Kabupaten Siak, Riau. Jom FMIPA. 2(1): 23-34.
Kurnia,  A.,  A.,  &  Hasanah,  A.  2016.  Analisis spasial dan temporal perubahan karakteristik  ekosistem  mangrove  di wilayah  pesisir  Kota  Bandar  Lampung. Geo-Environment  Student  Challenge.
1(1):1-7.
Kusmana,  C.,  Wilarso,  S.,  Hilwan,  I., Pamoengkas,  P.,  Wibowo,  C.,  Triyana, T.,  Triswanto,  A.,  &  Yunasfi,  Hamzah.
2005. Teknik  Rehabilitasi  Mangrove. Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian Bogor. 181p.
Marshall, A.J., Grose, M.J., & Williams, N.S.G. 2019.  From  little  things:  More  than  a third  of  public  green  space  is  road verge.
Urban Forestry & Urban Greening .  44:1-13.  DOI:  10.1016/j.uf ug.2019.126423
Nababan,  E.J.K.,  Qurniati,  R.,  &  Kustanti,  A. 2016.  Modal  sosial  pada  pengelolaan dan  pelestarian  hutan  mangrove  di Kecamatan  Labuhan  Maringgai  Kabupaten Lampung  Timur .  Jurnal  Sylva  Lestari. 4(2):89-100.
Nurbaya,  A.,  Zain,  A.F.M.,  &  Djakapermana, R.D.  Study  and  distribution  and  slope aspect  approach  to  increase  public green open space spacial Capital Region of Jakarta using highresolution imaginery. Procedia Social and
Behavioral  Sciences. 227:  574-582. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.06.117
Pattimahu,  D.V.  2016.  Analisis  perubahan penutupan lahan
mangrove di Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku. Jurnal  Hutan  Pulau-Pulau  Kecil, 1(1): 22-27. DOI:10.30598/jhppk.2016.1.1.22.
Pimple,  U.,  Simonetti,  D.,  Hinks,  I.,
Osszwald,  Berger,  U.,  Pungkul,  S.,
Leadprathom,
Pravinvongvuthi, T.,
Maprasoap,  P.,  &  Gond,  V.  A  history  of the  rehabilitation  of  mangroves  and  an assesement  of  their  diversity  and structure using landast
annual composite  (1987-2019)  and  transcet plot  inventories.  Forest  Ecology  and Management.  462(1):1-17.  DOI:  0378- 1127.
Pribadi,  R.,  Muhajirm  A.,  Widianingsih,  & Retno  Hartati.  2015.  Pemangsaan propagul  mangrove
Rhizapora sp. sebagai bukti teori dominance- predation. Ilmu  Kelautan. 19(2):105- 112.
Putiksari,  V.,  Dahlan,  E.N.,  &  Prasetyo,  L.B. 2014.  Analisis  perubahan  penutupan lahan  dan  faktor  sosial  ekonomi penyebab  deforestrasi  di  Cagar  Alam Kamojang. Media  Konservasi .  19(2): 126-140..
Putra, A.K., Bakri, S., & Kurniawan, B. 2015.
Peranan  ekosistem  hutan  mangrove pada  imunitas  terhadap  malaria:  Studi di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten  Lampung  Timur. Jurnal
Sylva Lestari . 3(2):67-78.
Roy, A.K.D. 2016. Local community attitudes towards  mangrove  forest  conservation: Lessons  from  Bangladesh .  Marine  Policy.
74(1):  186-194.  DOI:  10.1016/j.mar pol.2016.09.021
Sapariyanto,  Yuwono,  S.B.,  &  Riniarti,  M. 2016.  Kajian  iklim  mikro  di  bawah tegakan ruang terbuka hijau Universitas Lampung. Jurnal  Sylva  Lestari .  4(3):
114-123. DOI: 10.239609/jsl34114-123. Siahaya,  M.E.,  Salampessy,  M.L.,  Febryano,
I.G.,  Rositah,  E.,  Silamon,  R.F.,  & Ichsan, A.C. 2016. Partisipasi masyarakat  lokal  dalam  konservasi hutan  mangrove  di  wilayah  Tarakan, Kalimantan  Utara. Jurnal  Nusa  Sylva,
16(1):12-17.
Tresiana,  N.,  &  Duadji,  N.  2017.  Kolaboratif pengelolaan  pariwisata  Teluk  Kiluan (Colllaborative  management  of  the Teluk Kiluan tourism). Seminar Nasional:  Membangun  Etika  Sosial Politik Menuju Masyarakat yang
Berkelanjutan. 18  Oktober  2017.  77- 84p.
Tresiana,  N.,  &  Duadji,  N.  2018. Tata  Kelola
Pariwisata  Teluk  Kiluan  Berkelanjutan. Graha Ilmu. Yogyakarta. 95p.
Trinanda,  T.C.  2017.  Pengelolaan  Wilayah
Pesisir Indonesia dalam rangka pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Mitra Pembaruan . 1(2): 75- 84.
Ulfa,  M.,  &  Fazriyas.  Ruang  terbuka  hijau publik  di  Kota  Jambi  berbasis  jumlah penduduk  dan  kebutuhan  oksigen. Jurnal Sylva Lestari . 8(3):336-377.