Peran  Kode  Etik  Atas  Pengaruh  Akuntansi  Forensik,  Audit Investigatif dan Data Mining Terhadap Pendeteksian Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tri Puji Raharjo 1 , Syahril Djaddang 2 , Edy Supriyadi 3
1,2,3 Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification :
M48, M40
Keywords :
forensic accounting, investigative  audit, data mining , ethics code,
criminal  act  of  money laundering’s detection.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  and  analyze  the  effect  of forensic  accounting,  investigative  audit  and  data  mining  on detection of criminal act of money laundering’s suspicion with the  role  of  ethics  code  as  a  moderating  factor.  The  research object are the analyst and examiner of financial transaction of a governmental institution named Pusat Pelaporan and Analisis Transaksi Keuangan (Indonesian Financial Transaction Report and  Analysis  Centre)  with  a  total  of  40  respondents.  This research  is  using  nonprobability  sampling  method.  Data analysis  is  performed  using  Stuctural  Equation  Modeling Partial  Least  Square  (SEM-PLS)  by  using  WarpPLS  6.0.  The results  showed  that  forensic  accounting  has  significant  effect, investigative audit doesn’t have effect and data mining doesn’t have effect on criminal act of money laundering’s suspicion. The role of ethics code moderates the effect of investigative audit on the  detection  of  criminal  act  of  money laundering’s  suspicion and also moderates the effect of data mining on the detection of criminal act of money laundering’s suspicion. The contribution of  this  research  is  strengthening  and  enriching  the  source  of information  about  the  scope  of  forensic  accounting’s implementation.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menguji  dan  menganalisis pengaruh akuntansi forensik, audit investigatif dan data mining terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang dengan  peran  kode  etik  sebagai  variabel  pemoderasi.  Objek penelitian  ini  adalah  analis  dan  pemeriksa  transaksi  keuangan pada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan sebanyak  40  orang.  Metode  sampling  yang  digunakan  adalah nonprobability  sampling. Metode analisis  data pada penelitian ini  adalah Stuctural  Equation  Modeling  Partial  Least  Square ( SEM-PLS )  menggunakan  WarpPLS  6.0.  Hasil  penelitian  ini adalah  akuntansi  forensik  berpengaruh  signifikan,  audit investigatif  tidak  berpengaruh  dan  data  mining  tidak berpengaruh  terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang.    Peran  kode  etik  memoderasi  pengaruh  audit investigatif  terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang  dan  juga  memoderasi  pengaruh  data  mining terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang.
1. Pendahuluan
Pada  Februari  2015,  bahwa Financial Action Task Force (FATF) secara bulat telah mengakui  upaya  dan  komitmen  Indonesia dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana  pencucian  uang  dan  pendanaan terorisme,  kemudian  memutuskan  Indonesia keluar  dari  daftar  hitam  menjadi greylist country . FATF merupakan  organisasi internasional  yang  berdiri  dengan  tujuan untuk  menerapkan  standar  internasional  dan promosi  langkah-langkah  efektif  dalam mengatasi  kejahatan  keuangan  dengan mengeluarkan  40  rekomendasi  terkait  anti money laundering dan 9 rekomendasi khusus terkait countering  financing  terrorism (www.ppatk.go.id). Keluarnya  Indonesia  dari  daftar  hitam, memerlukan  upaya  dan  langkah  yang  cukup panjang,  antara  lain  melalui  perbaikan  dari berbagi  aspek  regulasi,  koordinasi  dan implementasi  dalam  rezim  anti  pencucian uang,  pencegahan  pendanaan  terorisme,  dan proliferasi senjata pemusnah massal (www.ppatk.go.id).   Dari  sisi  aspek  regulasi adalah  lahirnya  Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  kemudian  dilakukan  revisi  terakhir menjadi  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Revisi  undang-undang  dilakukan  dalam rangka  meningkatkan  efektifitas  penegakan hukum,  melalui  pendekatan  anti  pencucian uang (anti-money  laundering  strategy) dan mengamanatkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) sebagai focal  point Indonesia  dalam melaksanakan  rezim anti  money  laundering . PPATK  merupakan  satu-satunya  lembaga intelijen  dibidang  keuangan,  berdasarkan pasal  40  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  mempunyai tugas  dan  fungsi  sebagai  berikut  :  a) melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, b) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, c) pengawasan  terhadap  kepatuhan  Pihak Pelapor  dan  d)  melakukan  analisis  atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan  yang  berindikasi  tindak  pidana
Pencucian  Uang  dan/atau  tindak  pidana  lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Berdasarkan  Bulletin  Statistik  tentang Anti  Pencucian  Uang  dan  Pendanaan Terorisme  PPATK  Volume:  105/THN IX/2018  Edisi  November  2018,  perihal perkembangan  dan  peningkatan  jumlah Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan (LTKM)  yang  diterima  oleh  PPATK  per- bulan  November  2017  s.d.  November  2018. sebagaimana  dalam gambar grafik berikut :
Gambar 1. Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per- bulan November 2017 s.d. November 2018
Dari  grafik  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  jumlah  LTKM  yang  dilaporkan  oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang  dan  Jasa  (PBJ)  kepada  PPATK mengalami  kenaikan  dan  penurunan  setiap bulannya  cenderung  dinamis.  Namun,  pada bulan  Agustus  2018  jumlah  LTKM  yang dilaporkan  mengalami  kenaikan  signifikan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya  yaitu  terjadi  kenaikan  sebesar 40.8 %. Tingginya jumlah LTKM, mengindikasikan  bahwa  transaksi-transaksi yang  dilakukan  para  nasabah  tidak  sesuai dengan ketentuan/ profil yang sesungguhnya sehingga potensi
terjadinya pelanggaran/tindak pidana.
Bulletin  tersebut,  juga  menyajikan informasi  jumlah  Hasil  Analisis  (HA) transaksi  keuangan  terkait dugaan terjadinya tindak  pidana  asal  dan  tindak  pidana pencucian  uang  yang  disampaikan  kepada Penyidik pada periode 2017 s.d 2018. Jumlah dugaan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian  uang  yang  berhasil  diidentifikasi lebih  dari  21  (dua  puluh  satu)  jenis  tindak pidana.  Jenis – jenis  tindak  pidana  tersebut termasuk kategori jenis tindak pidana dengan motif  ekonomi  seperti  korupsi,  penipuan,
penggelapan (fraud ). Adapun rinciannya apat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik  berdasarkan dugaan tindak pidana asal tahun 2017 s.d tahun 2018
Berdasarkan  tabel  diatas,  menunjukan bahwa  perbandingan  jumlah  HA  PPATK antara tahun 2017 (361) dan 2018 (448) terus meningkat sebesar 81 persen. Hasil tersebut, mengindikasikan  bahwa  masih  tingginya dugaan  terjadinya  tindak  pidana  asal  dan tindak pidana pencucian uang. Dalam  proses  penyusunan  HA  tersebut, diperlukan  kemampuan  mengkombinasikan pemahaman  disiplin  ilmu  akuntansi,  hukum dan  audit  sehingga  dalam  proses  audit mengedepankan  untuk  mendapatkan  bukti- bukti pelanggaran hukum. Walaupun sebenarnya audit secara umum sebatas untuk menilai  tingkat  kewajaran  laporan  keuangan tidak  ditujukan  secara  khusus  untuk menemukan  kecurangan  atau  pelanggaran yang  berdampak terjadinya  kerugian,  namun dalam  suatu  audit  dimungkinkan  ditemukan suatu  kecurigaan terjadinya fraud , pencurian asset atau kecurangan yang bersifat sistematis. Menurut Tuanakotta (2010 : 351), bahwa penerapan  akuntasi  forensik  dan  audit investigatif  seperti  teknik-teknik  yang diterapkan  dalam  kejahatan  perpajakan  dan kejahatan  terorganisasi (organized  crime), follow the money dalam fraud dan pencucian uang,  teknik  pembuktian  hukum, computer forensik dan  lain  sebagainya.  Tujuan
penerapan  audit  investigasif  adalah  untuk mengumpulkan  bukti  -  bukti  yang  dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang  berlaku  atau  mengumpulkan  bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara dan sebagai pembuktian di persidangan. Auditor  forensik  yang  akan  melaksanakan audit investigatif harus memenuhi persyaratan kemampuan dan  keahlian.
Sedangkan  Owolabi,  Dada,  dan  Olaoye (2013)  menambahkan  bahwa  akuntan forensik  dapat  menerapkan  teknik  audit keuangan  yang  serupa,  namun  dengan keberatan  dan  prosedur  yang  berbeda;  dan mungkin  memvalidasi  perhitungan  yang diperlukan  dengan  meneliti  jejak  dokumen untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dari  yang tidak  taat.  Oleh  karena  itu,  penggunaan teknik akuntansi forensik dapat meningkatkan  penuntutan  kasus  kejahatan ekonomi  dan  keuangan  serta  menjadi tantangan baru dalam bidang ilmu akuntansi dan hukum. Sebagai contoh, penerapan atas akuntansi  forensik  membantu  mengungkap terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dan pencucian  uang  mantan  Ketua  Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. "PPATK: Aliran Dana Akil Mochtar Lebih dari Rp 10Miliar" ,   disampaikan  bahwa  terdapat  sejumlah kejanggalan dalam transaksi yang dilakukan CV.  RS  telah  terendus  KPK  dan  PPATK. Kejanggalan  tersebut,  antara  lain  sejak berdiri tahun 2010 bahwa CV. RS tercatat tak pernah  mengeluarkan  biaya  operasional layaknya  badan  usaha  yang  normal,  tetapi terus-menerus  ada  aliran  dana  masuk. Jumlah  aliran  dana  yang  masuk  ke  dua rekening  Bank  BUMN  atas  nama  CV.  RS bahkan mencapai Rp 100 miliar ( kompas.com 16/10/2013) .
Kondisi tersebut, menggambarkan bahwa  disiplin  ilmu  akuntansi  forensic  dan pemanfataan  data  informasi  transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan yang dilaporkan  kepada  PPATK  dapat  dilakukan analisis untuk mendeteksi terjadinya dugaan tindak  pidana  pencucian  uang.  Dalam melakukan  pendeteksian  tersebut,  juga diperlukan adanya integritas dengan menjaga etika  profesi. Menurut  Abdul  Halim  (2008: 29)  mengungkapkan  etika  profesional meliputi  sikap  para  anggota  profesi  agar idealistis, praktis dan realistis. Dalam rangka
efektivitas  pelaksanaan  terhadap  etika profesi  maka  diperlukan  sebuah  peraturan kode etik. Peraturan kode etik berisi tentang ketentuan-ketentuan mendasar yang mengatur  tentang  perilaku  dan  hak/ kewajiban  seseorang  yang  mempunyai profesi.  Kode  etik,  bertujuan  untuk menghindari  terjadinya conflict  of  interest dan  penyimpangan-penyimpangan  serta untuk  menjaga  kualitas  hasil  audit  yang objektif.
Sehubungan dengan uraian diatas, maka kiranya  penting  bagi  peneliti  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul “Peran Kode  Etik  Atas  Pengaruh  Akuntansi Forensik,  Audit  Investigatif  Dan Data Mining Terhadap  Pendeteksian  Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang ”.
2. Telaah  Teori    dan  Pengembangan Hipotesis
Teori Fraud Pentagon Teori fraud pentagon merupakan perluasan  dari  teori fraud  triangle yang sebelumnya  dikemukakan  oleh  Cressey (Crowe, 2011), dalam teori ini menambahkan dua  elemen fraud lainnya  yaitu  kompetensi (competence) dan  arogansi (arrogance). 5 (lima)  unsur  yang  menjadi  penyebab terjadinya fraud sebagai berikut:
a. Pressure  (tekanan) ,  salah  satu  penyebab terjadinya fraud karena  adanya  tekanan. Manajemen atau pegawai akan merasakan sebuah tekanan untuk melakukan kecurangan dikarenakan adanya pengaruh gaya  hidup,  kebutuhan  ekonomi  dan tekanan dari pihak lain seperti atasan yang mendorong  seseorang  untuk  melakukan fraud sebagai jalan pintas.
b. Oppottunity (kesempatan),  kesempatan untuk  melakukan  kecurangan  muncul antara  lain  disebabkan  karena  lemahnya pengendalian  internal,  adanya  system pengawasan  yang  tidak  jelas,  terjadi duplikasi jabatan yang membuka kewenangan  lebih  sehingga  potensi  bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan fraud . c. Rationalization (rasionalisasi ) , merupakan kondisi berupa sikap, karakter atau  serangkaian  nilai-nilai  etis  yang seolah – olah  membolehkan  manajemen atau  pegawai  untuk  melakukan  tindakan
yang tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan  yang  aman.  Kondisi  tersebut mucul  secara  berulang  karena  apabila ditemukan dan terbukti terjadi
kecurangan  sanksi  yang  diberikan  oleh manajemen  kepada  para  pelaku fraud hanya  berupa  teguran  administrasi sehingga tidak memberikan efek jera. d. Competence ( kompetensi), kompetensi/kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian,  dan  mengontrol  situasi sosial untuk keuntungan pribadinya.
e. Arrogance (arogansi)  adalah  sikap superioritas  atas  hak  yang  dimiliki  dan merasa  bahwa  kontrol  internal  atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya

## Akuntansi Forensik
Akuntansi  Forensik  adalah  akuntansi yang  akurat  (cocok)  untuk  tujuan  hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau  dalam  proses  peninjauan  judicial  atau administratif” (imagama.feb.ugm.ac.id)
Merriam Webster’s Collegiate Dicti onary (ed isi  ke  10)  dapat  diartikan  ”berkenaan dengan pengadialan” atau ”berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum”.  Oleh  karena  itu  akuntasi  forensik dapat  diartikan  penggunaaan  ilmu  akuntansi untuk  kepentingan  hukum.  Akuntansi forensik  adalah  akuntansi  yang  akurat  untuk tujuan hukum selama proses pengadilan atau dalam  proses  peninjauan  yudisial  atau tinjauan  administratif.  Dalam  penerapan akuntansi forensik, akan diaplikasikan sebuah keterampilan  investigasi  dan  analitik  yang bertujuan  untuk  memecahkan  masalah- masalah  keuangan  melalui  cara-cara  yang sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh pengadilan atau hukum.
Tuanakotta  (2010:  18),  menjelaskan bahwa  akuntansi  forensik    pada  awalnya adalah  perpaduan  yang  paling  sederhana antara  akuntansi  dan  hukum  disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan penerapan  disiplin  akuntansi,  hukum  dan teknik investigatif untuk melakukan penelusuran  aset,  penghitungan  kerugian keuangan negara dan asset recovery sehingga
dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  hukum baik di dalam atau diluar pengadilan.

## Audit Investigatif
Audit inivestigatif merupakan jenis audit atau  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh pemeriksa  dengan  menitik  beratkan  untuk mendapatkan  bukti – bukti  adanya  indikasi atau  dugaan  terjadinya  pelanggaran  pidana baik  di  sector  maupun  swasta.  Pendekatan yang dilakukan dalam audit investigasi adalah melalui  kesamaan  antara  tehnik  auditing dengan hukum. Menurut Tuanakotta (2010:116)  merumuskan  beberapa  standar dalam  melakukan  investigasi  sebagai  contoh investigasi untuk mendeteksi dugaan fraud . Penerapan  dan  standar  audit  investigatif ini dijelaskan dalam konteks Indonesia :
a. Seluruh  investigasi  harus  di  landasi praktek – praktek  terbaik  yang  diakui (accepted  best  practise ).  Istilah best practise sering  dipakai  dalam  penetapan standart  dalam  istilah  ini  tersirat  dua  hal yaitu  adanya  upaya  membandingkan antara  praktek-praktek  yang  ada  dengan merujuk kepada yang terbaiik saat itu, dan upaya benchmarking dilakukan  terus menerus untuk mencari solusi terbaik.
b. Mengumpulkan bukti-bukti dengan prinsip-prinsip  kehati-hatian (due  care) sehingga  bukti-bukti  tersebut  dapat diterima di pengadilan.
c. Memastikan  bahwa  seluruh  dokumentasi dalam  keadaan  aman  terlindungi,  dan  di index; dan jejak audit tersedia. Dokumentasi  ini  diperlukan  sebagai referensi  apabila  ada  penyelidikan  di kemudian  hari  untuk  memastikan  bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar.
Referensi  ini  juga  membantu  perusahaan dalam upaya perbaikan cara-cara investigasi  sehingga accepted  best practices yang  dijelaskan  diatas  dapat dilaksanakan.
d. Memperhatikan  bahwa  para  investigator mengerti  akan  hak  asasi  pegawai  dan senantiasa menghormatinya.
Kalau
investigasi  dilakukan  dengan  cara  yang melanggar  hak  asasi  pegawai,  yang bersangkutan  dapat  menuntut  perusahaan dan  investigatornya.  Bukti-bukti  yang sudah  dikumpulkan  dengan  waktu  dan biaya yang banyak menjadi sia-sia.
e. Mengingat  bahwa  beban  pembuktian  ada pada perusahaan yang “menduga“ pegawainya  melakukan  kecurangan,  dan pada  penuntut  umum  yang  mendakwah pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif and pidana.
f. Mencakup  seluruh  substansi  investigasi dan  “kuasai”  seluruh  target  yang  sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
g. Meliputi  seluruh  tahapan  kunci  dalam proses  investigasi,  termasuk  perencaaan, pengumpulan  bukti,  dan  barang  bukti, wawancara, kontak dengan pihak ke tiga, pengamanan  yang  bersifat  rahasia,  ikuti tata  cara  atau  protokol,  dokumentasi  dan penyelenggaraan  catatan,  keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

## Data Mining
Data  mining adalah the  extraction  of hidden  predictive  information  from  large databes yang  berarti  bahwa  penambangan data.  Penambangan  data  dilakukan  dengan cara  mengekstraksi  data  besar  yang tersembunyi  sehingga  data  tersebut  dapat digunakan untuk memprediksi.
Arus  Tuanakotta  (2010  :  478)  definisi sederhana,  dari data  mining terdiri  dari beberapa unsur sebagai berikut :
a. Ada  sesuatu  yang  diekstraksi  atau  ditarik ke  permukaan.  Ini  tidak  berbeda  dengan extraction pada  pertambangan  pada umumnya, seperti ada pertambangan emas, tembaga, perak, dan lain-lain
b. Yang  diekstrak  adalah hidden  predictive information atau  informasi  tersembunyi yang  bersifat  prediktif.  Kemampuan mengekstraksi  informasi  separti  inilah yang membuat data mining suatu teknologi yang sangat ampuh, misalnya sebagai alat marketing dan alat investigasi.
Data  yang  ditambang  ini  berada  dalam data bases yang sangat besar. Sebagai contoh seperti data base yang berisi semua kendaraan bermotor di Indonesia, lengkap dengan segala macam  informasi  lainnya.  Pengungkapan kasus  Bom  Bali  I  yang  dilakukan  oleh  Polri bahwa bermula dari serpihan mesin kendaraan yang  digunakan  dalam  pengeboman, data base ini  dapat  mengungkapkan  pabrik pembuat mesin dan tahun pembuatan. Setelah itu, kepolisian dapat menelusuri dari pemilik
awal  sampai  pemilik  terakhir  yang  terdaftar dengan alamatnya.

## Kode Etik
Tuanakotta (2010 : 107), para akuntan dan praktisi  hukum  mengenal  kode  etik. Sebagaimana  kode  etik  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan berprofesi selain itu kode etik juga mengatur hubungan  antara  profesi  dengan  sesamanya dengan  pemakai  jasanya  dan stakeholder lainya  dan  dengan  masyarakat  secara  luas. Kode  etik  juga  berisi  nilai-nilai  luhur  yang penting bagi eksistensi profesi. Beberapa hal terkait  dengan  kode  etik  adalah  integritas, hormat, independent dan jujur.
Kode etik dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor: PER-05A/ 1.01/PPATK/08/10 Tentang Kode Etik Pegawai Pusat Pelaporan
Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK, 2010) dalam  rangka  menjaga  citra,  dan kredibilitas  PPATK  dalam  melaksanakan fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya  diperlukan kode etik pegawai yang sejalan dengan nilai- nilai  dasar  yang  dikembangkan  di  PPATK. Kode etik, bertujuan untuk:
a. Menjaga  citra  dan  kredibilitas  PPATK melalui  penciptaan  dan  pelaksanaan  tata- kerja  yang  jujur  dan  transparan  sehingga mendorong peningkatan kinerja;
b. Membina  karakter  dan  watak  Pegawai, memelihara  rasa  persatuan  dan  kesatuan sehingga terwujud kerjasama dan semangat  dalam  pelaksanaan  pencegahan dan  pemberantasan  pidana  pencucian uang; dan
c. Mendorong  etos  kerja  Pegawai  untuk mewujudkan  Pegawai  yang  profesional dan sadar akan tanggungjawabnya.
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  Pusat Pelaporan  Dan Transaksi Keuangan  Nomor : KEP - 1 /1.01/PPATK/ 01/08, memuat tentang definisi nilai-nilai dasar kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai PPATK yaitu:
a. Integritas
Integritas merupakan nilai yang menggambarkan kejujuran terhadap segala aspek  dalam  pelaksanaan  fungsi  dan tugasnya serta konsisten dengan etika dan nilai-nilai dasar organisasi, dapat dipercaya  dan  mematuhi  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam rangka  melaksanakan  fungsi  dan  tugas
PPATK  dan  meningkatkan  kepercayaan para  pemangku  kepentingan  terhadap PPATK,  tidak  melakukan  tindakan  yang melawan  hukum  dan  tercela,  serta memberikan  respek  dan  kontribusi terhadap  tujuan  yang  telah  ditetapkan sesuai etika dan perundang-undangan.
b. Tanggung Jawab Tanggung  jawab  terkait  erat  dengan amanah  dan  merupakan  nilai  yang menggambarkan pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan kewenangan, peran,  fungsi  dan  tugas  sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.  Kepatuhan  dan  konsistensi pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan akan mendorong  kesinambungan  kegiatan, meningkatkan pengakuan dan kepercayaan pemangku kepentingan serta menghindarkan  adanya  penyalahgunaan wewenang. c. Profesionalisme Profesionalisme  merupakan  nilai  yang mengutamakan kecakapan terhadap kompetensi  baik  dibidang  pengetahuan, ketrampilan, pengalaman serta
peningkatan  diri  yang  berkelanjutan, memiliki  dan  melaksanakan  komitmen, serta  melaksanakan  etika  organisasi  dan mematuhi  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
d. Kerahasiaan
Kerahasiaan  merupakan  nilai  yang mengutamakan kehati-hatian dan
perlindungan terhadap informasi dan atau asset  yang  diperoleh  dan/atau  digunakan dalam  melaksanakan  peran,  fungsi  dan tugas  intelijen  keuangan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
e. Kemandirian.
Kemandirian  merupakan  sikap  dan tindakan yang menggambarkan
independensi  dan  tidak  memihak  dalam menjalankan  fungsi  dan  tugas  PPATK serta penegakkan hukum.

## Pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang
Yunus Husein (2007:10), money laundering atau pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan memindahkan, menggunakan,  atau  melakukan  perbuatan lainnya  atas  hasil  dari  suatu  tindak  pidana
yang  seringkali  dilakukan  oleh organized crime ,  maupun  individu  yang  melakukan tindakan  korupsi,  perdagangan  narkotika, kejahatan  di  bidang  perbankan,  pasar  modal dan  tindak  pidana  lainnya  dengan  tujuan menyembunyikan  atau  mengaburkan  asal- usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut,  sehingga  dapat  digunakan  karena seolah-olah  tampak  sebagai  uang  yang  sah tanpa  terdeteksi  bahwa  aset  tersebut  berasal dari kegiatan yang ilegal.
Pendapat lain  dikemukakan  oleh  Pamela H.  Bucy  dalam  buku  yang  berjudul White Collar  Crime  :  Case  and  Meterials,  definisi “money  laundering” yang  dituangkan  di buku  Adrian  Sutedi    (2008  :  14) sebagai berikut :
“Money laundering is the concealment of the  existence,  nature  illegal  source  of  illicit fund  in  such  a  manner  that  the  funds  will appear legitimate if discovered”.
Di Indonesia pencucian uang merupakan jenis  tindak  pidana,  dimana  tindak  pidana dimaksud didahului dengan adanya predicate crime ,  berdasarkan  Pasal  2  UU  No  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang yaitu terdapat 26 (dua puluh enam ) jenis tindak pidana asal. Menurut  Adrian  Sutedi  (2008:18)  terdapat tahap  -tahap  dan  proses  melakukan  usaha pencucian uang yaitu:
a. Placement yaitu tahap  pertama  dari pencucian  uang  dengan  menempatkan (mendepositokan)  uang  haram  yang bersumber dari hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan ( financial system ) seperti Bank, Asuransi.
b. Layering yaitu  memisahkan  hasil  tindak pidana  dari  sumbernya  melalui  berbagi tahap  transaksi  keuangan  sehingga menjadi  semakin  sulit  dan  membutuhkan peningkatan  kemapuan  secara  sistematis dan berkesinambungan.
c. Integration adalah  upaya  menggunakan harta  kekayaan  yang  telah  tampak  sah, baik untuk dinikmati langsung,
diinvestasikan  kedalam  berbagi  bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan  untuk  membiayai  kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
Dalam melakukan tindak pidana pencucian  uang  tersebut,  para  pelaku  tidak
terlalu  mempertimbangkan  hasil  yang  akan diperoleh  dan  besarnya  biaya  yang  akan dikeluarkan,  karena  tujuan  utamanya  untuk menyamarkan asal usul sumber dana dari hasil kejahatan sehingga akhirnya dapat dinikmati dengan aman. Menurut Yudi Kristiana (2015 :20) sebagaimana menindaklajuti hal tersebut dan  operasionalisasi  UU  No  8  tahun  2010 maka  perlu  pemahaman  beberapa legal term terkait  dengan  deteksi  terjadinya  tindak pidana  pencucian  uang  yaitu  dengan melakukan pemeriksaan yang terdiri dari :
a. Identifikasi masalah,
b. Analisis dan
c. Evaluasi transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM).

## Hipotesis Penelitian :
H1  :  akuntansi  forensik  berpengaruh terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang H2  : audit investigatif  berpengaruh terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang H3  : data  mining berpengaruh  terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang H4  :  Kode  etik  memoderasi  pengaruh  audit investigatif  terhadap  pendeteksian  dugaan tindak pidana pencucian uang H5  : Kode etik memoderasi pengaruh data mining terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak pidana pencucian uang.

## 3. Metode Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri  atas  :  objek/  subjek  yang  mempunyai kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Teknik sampling dalam  penelitian  ini  menggunakan nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan  sampel  yang  tidak  memberi peluang/  kesempatan  sama  bagi  setiap  unsur atau anggota populasi untuk memilih menjadi sampel atau disebut dengan istilah pengambilan sampling  total yaitu  populasi sebagai  sampel.  Sampel  yang  dijadikan sebagai  responden  adalah  para  Analis  dan Pemeriksa  Transaksi  Keuangan  PPATK. Variabel dependen adalah  variabel  yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya  variabel  bebas.  Dalam  penelitian  ini
variabel dependentnya adalah  pendeteksian dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang. Variabel independen adalah  variabel  yang mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab perubahannya  atau  timbulnya  variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini yang  menjadi  variabel  independen  adalah akuntansi forensik, audit investigatif, dan data mining. Variabel pemoderasi adalah variabel yang  mempengaruhi  memperkuat  dan memperlemah  hubungan  antara  variabel independent dan dependent. Maka  dalam penelitian  ini  yang  menjadi  variabel pemoderasi adalah kode etik.
Operasionalisasi Variabel Variabel  Independen  dengan  Variabel Moderating
Variabel moderasi adalah salah satu jenis variabel  yang  memiliki  kemampuan  dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen.  Metode  ini  dilakukan  dengan menambahkan  variabel  perkalian  antara variabel independen dengan variabel moderatingnya, sehingga persamaan umumnya adalah sebagai berikut:
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X1 X2
Tabel 2. Klasifikasi Jenis Moderasi

## Analisis PLS-SEM
PLS-SEM terdapat tahapan dan setiap tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya.
a. Konseptualisasi Model menentukan  dimensionalitasnya  untuk masing-masing.
b. Metode Analisis Alogarithm menetukan  jumlah  populasi  yang  harus dipenuhi.
c. Metode Resampling resampling jackknifing mengatasi masalah yang  terkait  dengan  kehadiran outlier karena  kesalahan  dalam  pengumpulan data.
d. Diagram Alur Model Persamaan Penelitian
Diagram Alur dalam Persamaan:
e. Evaluasi Model Evaluasi  model  pengukuran  atau  outer model  dengan  indikator  reflektif  dapat dilakukan  melalui indikator  reliability,
internal consistency reliability, convergent validity dan discriminant validity.
Ringkasan Rule  Of  Thumb Evaluasi  Outer Model:
Ringkasan Rule  Of  Thumb Evaluasi  Inner
Model :

## Pengujian Hipotesis

## Uji Validitas
Uji  validitas  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Civariate  Pearson (Produk  Momen  Pearson)  yang  dianalisis dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. formula  koefisien  korelasi  product  moment dari Karl Pearson yaitu :
𝑟 𝑥.𝑦 = 𝑁Σ𝑋𝑌 − Σ𝑋. Σ𝑌 √(𝑁Σ𝑥 2 − (Σ𝑋) 2 )(𝑁Σ𝑌 2 − (Σ𝑌) 2)

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  instrumen  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengatahui  konsistensi dari  instrument  sebagai  alat  ukur  sehingga hasil  suatu  pengukuran  dapat  dipercaya.
Formula  yang  digunakan  untuk  menguji reliabilitas intrumen :
𝑟 11 = [ 𝑘 𝑘 − 1 ] [1 − ∑𝜎 𝑡 2 𝜎 2 𝑡 ]
dimana :
Rumus Varians= 𝜎 2 = Σ𝑥 2 − (Σx)2 𝑁 𝑁
Keterangan :
r 11 = Reliabilitas instrument/ koefisien alfa
k  = Banyaknya butir soal.

## Uji Parsial
Uji parsial digunakan untuk menguji ada tidaknya  pengaruh  dari  variabel  independen terhadap variabel dependen secara parsial. Rumus pada uji t adalah:
n SD t /   =

## Uji Interaksi
Uji interaksi dilakukan untuk mengetahui variabel  moderasi  dalam  memperkuat  atau memperlemah  hubungan  antara  variabel independen dengan variabel dependen.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata  (mean).  Standar  deviasi,  nilai maksimum  dan  nilai  minimum  (Ghozali, 2007).
 = rata-rata deviasi (selisih sampel sebelum dan   sampel sesudah)
SD  = standar deviasi dari  n         = banyaknya sampel
Dapat dilihat bahwa ada tiga jenis variabel yaitu  independent,  dependent  dan  moderasi. Variabel  independent  terdiri  dari  akuntansi forensik,  audit  investigatif  dan data  mining , variabel  dependentnya  adalah  pendeteksian dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan untuk variabel moderasinya adalah kode etik.

## Hasil Uji Outner Model
Evaluasi  outer  model  dilakukan  untuk mengetahui  validitas  dan  reliabilitas  suatu indikator  yang  diuji.  Variabel  unobserved pada penelitian ini adalah Akuntansi Forensik (X 1 ),  Audit  Investigatif  (X 2 ), Data  Mining (X 3 ), Kode Etik (M) dan  Pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang (Y). pemodelan dengan confirmatory  factor  analysis (CFA) atau model penuh ( full model ) dengan structural  equation  modeling (SEM) akan menjumpai dengan interpretasi dari loading factor .
Hasil Loading Factor Outner Model :
Kriteria  reliabilitas  dalam  penelitian  ini yaitu  indikator reliability dengan  parameter loading  factor dan  internal concistency reliability dengan parameter loading
concistency  reliability. hasil  uji  kriteria indikator  reliability dan  internal concistency reliability.
Hasil Loading  Factor dan Composite Reliability Outer Model :
Kriteria  validitas  dalam  penelitian  ini yaitu convergent  validity menggunakan parameter
Averange  Variance  Extracted (AVE) dan Discriminant Validity menggunakan  parameter  perbandingan  akar kuadrat  AVE  dengan  korelasi  atar  kontruk laten.
Hasil Convergent Validity dan Discrimination Validity :

## Hasil Uji Inner Model
Pengukuran  bagian  dalam  disebut  juga sebagai  model  struktural. Model  struktural adalah  model  yang  menghubungkan  antar variabel laten. Evaluasi inner model dilakukan dengan melihat :
• Adjusted R – square,
• Effect size (F 2 ),
• Q 2 Predictive relevance,
• q 2 Predictive relevance,
• APC,
• ARS,
• AARS,
• AVIF,
• AFVIF,
• Goodness Tenenhenaus,
• RSCR,
• SSR,
• NLBCDR,
• Signifikansi.
Hasil Uji Inner Model :
Hasil Uji Effect Size dan Full Collinerarity VIF
Uji effect size dilakukan untuk mengetahui  besarnya  proporsi variance variabel eksogen terhadap variabel endogen.
Hasil Effect Size:

## Uji Hipotesa dan Full Model
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk membuktikan  kebenaran  dugaan  penelitian atau hipotesis. Pengujian ini dapat dilihat dari hasil  korelasi  antar  konstruk  pada  output koefisien jalur dan tingkat signifikansinya.
Model structural :
Persamaan model struktural :
TPPU = 0.27AF- 0.07AI + 0.08DM + 0.35AI*KE x 0.20*KE+ ɛ .
Hasil output :

## Uji Parsial
a. Pengaruh  akuntansi  forensik  terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang  memiliki  nilai  koefisien sebesar 0.27 dengan p- value sebesar 0.03 yang  berarti  bahwa  akuntansi  forensik berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang.  Hal  ini  menunjukan bahwa akuntansi forensik yang didasarkan pada konsep pelanggaran hukum, penghitugan kerugian dan hubungan sebab akibat  dapat  berfungsi  dan  efektif  untuk mendeteksi  terjadinya  kecurangan/ fraud dan tindak pidana pencucian uang.
b. Pengaruh  audit  investigatif  terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana
pencucian  uang  memiliki  nilai  koefisien sebesar -0.07 dengan p- value sebesar 0.32 yang berarti bahwa audit investigatif tidak berpengaruh terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini menunjukan bahwa dalam mendeteksi terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang, audit  investigatif  bukan  merupakan  satu- satunya metode yang digunakan oleh para analis dan pemeriksa pada PPATK dalam mendeteksi  terjadinya  tindak  pidana pencucian uang.
c. Pengaruh data mining
terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang  memiliki  nilai  koefisien sebesar 0.08 dengan p- value sebesar 0.30 yang  berarti  bahwa data  mining tidak berpengaruh terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini  menunjukan  bahwa  pemanfaatan data mining, belum  menjadi  menjadi  satu satunya sumber informasi yang digunakan oleh  para  analis  dan  pemeriksa  transaksi keuangan  untuk  memprediksi  maupun mendeteksi  terjadinya  tindak  pidana pencucian uang.

## Uji Interaksi :
a. Pengaruh  audit  investigatif  terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang yang dimoderasi oleh kode etik adalah signifikan positif dengan nilai p- value sebesar 0.008 dan nilai koefisien jalur  sebesar  -0.35  disebut  dengan moderasi murni ( pure moderator ). Hal ini artinya bahwa pengaruh  audit investigatif terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak pidana  pencucian  uang  hanya  dimoderasi oleh variabel kode etik, tidak ada variabel pemoderasi lainnya dan variabel kode etik memperkuat pengaruh tersebut.
b. Pengaruh data mining terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang uang yang dimoderasi oleh kode etik adalah signifikan positif dengan nilai p- sebesar  0.16  dan  nilai  koefisien jalur  sebesar  0.15  moderasi  murni  ( pure moderator ).  Hal  ini  artinya  bahwa pengaruh data mining terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang  hanya  dimoderasi  oleh variabel  kode  etik,  tidak  ada  variabel
pemoderasi lainnya dan variabel kode etik memperkuat pengaruh tersebut.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  akuntansi  forensik  terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang
Bahwa  disiplin  ilmu  akuntansi  forensik berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang. Akuntansi  forensik  merupakan  keterpaduan dari berbagai ilmu yaitu akuntansi, audit dan hukum yang dikonsepkan dalam penelitian ini melalui  tiga  dimensi  yaitu  terdiri  dari pelanggaran  hukum,  penghitungan  kerugian dan  mengetahui  hubungan  kausalitas  atau sebab  akibat.  Perkembangan  akuntansi forensik di Indonesia saat ini semakin meluas.
Pengaruh  audit  investigatif  terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang
Bahwa audit investigatif tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang. Meskipun  pelaku  berupaya  memberi  kesan bahwa  ia  tidak  terlibat  (modus  pencucian uang), harus ada aliran uang atau dana menuju tempat tujuan akhir. Naluri pelaku fraud inilah yang  melandasi  tehnik  audit  investigatif follow the money. Mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan aliran dana inilah yang dilakukan penyidik atau akuntan forensik dalam teknik follow the money .
Pengaruh data mining terhadap
pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang
Bahwa data  mining tidak  berpengaruh terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang. Meskipun secara teori audit bahwa data  mining dianggap  efektif  dalam mendeteksi terjadinya fraud , namun berdasarkan penelitian saat ini tidak signifikan diterapkan di dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang.
Peran  kode  etik  sebagai  pemoderasi  atas pengaruh  audit  investigatif    terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang
Bahwa  kode  etik  memoderasi  secara signifikan  atas  pengaruh  audit  investigatif terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang.  kode  etik  memoderasi dengan  kuat  ( Pure  Moderator).  Pure Moderator adalah variabel yang memoderasi hubungan  antara  variabel  independen  dan variabel dependen dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi varaibel independen .
Peran  kode  etik  sebagai  pemoderasi  atas pengaruh data mining terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang
Bahwa  kode  etik  memoderasi  atas pengaruh data mining terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang secara positif dan signifikan. Hasil penelitian ini juga menunjukan  bahwa  kode  etik  memoderasi kedua variabel dengan kuat ( Pure Moderator), artinya  bahwa  variabel  yang memoderasi  hubungan  antara  variabel independen dan variabel dependen berinteraksi  dengan  variabel  independen tanpa  menjadi  varaibel  independen.  Hal  ini berarti  bahwa  dalam  penelitian  ini  tidak  ada variabel  lain  yang  mampu  memoderasi pengaruh  atas data  mining terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang selain kode etik.
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Hasil Penelitian 1) Akuntansi forensik berpengaruh signifikan  terhadap  pendeteksian  dugaan tindak  pidana  pencucian  uang.  Hal  ini berarti  bahwa  dalam  segitiga  akuntansi forensik  yang  terdiri  dari  kerugian, permasalahan  hukum  dan  hubungan kausalitas diperlukan dalam pendeteksian terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang sehingga  para  analis  dan  pemeriksa transaksi  keuangan  PPATK  dipandang perlu  mempunyai  keahlian  bidang akuntansi  dan  hukum  untuk  membantu para  aparat  penegak  hukum  dalam mengungkap  setiap  jenis  tindak  pidana dengan  motif  ekonomi.  Selain  itu  juga untuk  mempermudah  dalam  membantu proses
penegakan hukum
mengidentifikasi bukti-bukti pidana dalam persidangan di pengadilan.
2) Audit  investigatif  tidak  berpengaruh terhadap  pendeteksian  dugaan  tindak pidana  pencucian  uang,  setidaknya terdapat  beberapa  hal  sebagai  penyebab antara lain sebagai berikut:
a) Dalam  penelitian  ini  peneliti    tidak menentukan kriteria responden berdasarkan latar belakang pendidikan, masa dinas dan pengalaman kerja sehingga diperoleh jawaban yang bervariasi.
b) Merujuk pada pasal 40 huruf d UU 8/ 2010,  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 39,  PPATK  mempunyai  fungsi sebagai  berikut:  “analisis  atau pemeriksaan  laporan  dan  informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak  pidana  Pencucian  Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat” .  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam mendeteksi  terjadinya  tindak  pidana pencucian  uang  dilakukan  melalui  2 (dua) proses pendekatan yaitu proses analisis  dan  proses  pemeriksaan terhadap  transaksi  keuangan  yang mencurigakan.
c) Merujuk  pada  Peraturan  Kepala PPATK  3  Tahun  2017  tentang Organisasi dan Tata Kerja telah diatur secara tegas tentang pembagian tugas antara analis dan pemeriksa transaksi keuangan dalam pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang.
3) Data  mining tidak  berpengaruh terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian uang. Penyebab tidak berpengaruhnya data  mining terhadap pendeteksian  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang  disebabkan  antara  lain sebagai berikut :
a) Data dan informasi yang dikelola oleh PPATK,  tidak  menjadi  satu-satunya sumber  data  yang  digunakan  oleh para  analis  dan  pemeriksa  transaksi keuangan  untuk  memprediksi  dan mendeteksi  terjadinya  tindak  pidana pencucian uang.
b) Saat  ini  PPATK  masih  terus mengembangkan  sistem  teknologi informasi guna mendukung
pelaksanaan  tugas  dan  wewenang PPATK  dalam  mencegah  dan memberantas tindak pidana pencucian uang. c) PPATK  secara  beratahap  dan berkelanjutan saat ini masih melakukan interconnectivity data baik  yang  bersumber  dari  instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan  ketentuan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi  Oleh  Instansi  Pemerintah Dan/Atau  Lembaga  Swasta  Dalam
Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4) Kode  etik  memoderasi  pengaruh  audit investigatif terhadap pendeteksian dugaan tindak  pidana  pencucian  uang.  Dalam penelitian  ini  kode  etik  memoderasi dengan kuat (Pure Moderator ). Kode etik etik telah melekat pada diri individu para analis dan pemeriksa transaksi keuangan yang mempunyai peran penting menjaga objektifitas dan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.
5) Kode  etik  memoderasi  pengaruh data mining terhadap  pendeteksian  dugaan tindak  pidana  pencucian  uang.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kode  etik memoderasi  kedua  variabel  dengan  kuat (Pure Moderator).
Hal
tersebut disebabkan karena dalam operasionalisasi atas pemanfaatan data dan informasi yang dikelola  oleh  PPATK  para  analis  dan pemeriksa transaksi
keuangan berkomitmen  dan  menjunjung  tinggi terhadap nilai-nilai kode etik, khususnya pada nilai kerahasiaan.

## Keterbatasan Penelitian
1) Populasi sekaligus menjadi sampel dalam penelitian  ini  adalah  para  analis  dan pemeriksa  transaksi  keuangan  PPATK, dalam penentuan responden tidak dibatasi dengan  kriteria  sampel  misalnya  masa dinas,  pengalaman  sehingga  perolehan datanya variatif.
2) Penelitian  dilakukan  pada  saat  terjadi pandemic  Covid-19 dan  penerapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  di  wilayah  DKI  Jakarta  dan
kantor PPATK menerapkan system kerja dari rumah ( Work From Home )  sehingga tidak  memungkinkan  untuk  dilakukan konfirmasi  hasil  penelitian  ini  kepada para responden.
3) Pembahasan  model  hanya  terbatas  pada ketiga variabel independent , satu variabel moderasi  dan  satu  variabel dependent saja.

## Saran
1) Untuk pengembangan penelitian dibidang akuntansi,  khususnya  terkait  dengan akuntansi forensik, audit investigatif dan data  mining terhadap  pendeteksian dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang dengan kode etik sebagai pemoderasi.
2) PPATK dapat perluasan penerapan teknik audit  investigatif  dapat  dilakukan  oleh analis dalam pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang.
3) PPATK  dapat  menjadi fusion  centre sehingga  akan  memudahkan  para  analis dan pemeriksa dalam melakukan prediksi, ektraksi  dari  pemanfaatan  dari bigdata dalam  rangka  melakukan tracking dan profiling terhadap  pihak-  pihak  yang terindikasi melakukan kejahatan.

## Daftar Pustaka
ACFE, & Global, 2014 Fraud Study. (2014). Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse .
Alkostar, A. (1994). White Collar Crime dan Corporate  Crime. Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM , 1 (2), 3 – 8.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss2
.art1
Ardiansyah, A., Purnamasari, P., & Gunawan,
H. (2018). Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud Asset Misappropriation  (  Studi  Kasus  pada Badan  Pengawasan  Keuangan  dan
Pembangunan Pusat ) . 2 , 695 – 701.
Ardiyani,  S.,  &  Utaminingsih,  N.  S.  (2015) . Analisis  determinan  financial  statement melalui  pendekatan  fraud  triangle . Accounting Analysis Journal, 4(1).
Deden  Teguh  Pribadi,  2016.  (2016). Pengaruh  Kompetensi  Auditor  Forensik
Terhadap Proses Penginvestigasian Kasus Tindak Pidana Korupsi Universitas  Pendidikan  Indonesia  | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu . 1 – 19. Dewi  Yuniarti  Rozali,  R.  (2015).  Teknik Audit  Investigatif  Dalam  Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Perspektif  Akuntan  Forensik.  In Jurnal Riset  Akuntansi  dan  Keuangan (Vol.  3). https://doi.org/10.17509/jrak.v3i1.6605
Dwi  Ratmono,  Yunita  (  2017).  Dapatkah Teori Fraud  Triangle Menjelaskan Kecurangan  Dalam  Laporan  Keuangan? Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing  Volume 14/No.  2  Tahun  2017:  100-117. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas Diponegoro
Ghozali  dan  Latan.  (2012). Buku  Konsep, Teknik  dan  Aplikasi  SmartPLS  M3 .
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Husein,  Y.  (2007). Rezim  Anti  Pencucian
Uang . Jakarta: PPATK.
Karamoy,  H.,  &  Wokas,  H.  R.  N.  (2006). Pengaruh Independensi Dan Profesionalisme,  Dalam  Mendeteksi Fraud  Pada  Auditor  Internal  Provinsi Sulawesi Utara .
Karyono, & Staf pengajar STAN dan Fakultas Ekonomi  UBINus,  J.  (2002).  Fraud auditing. The Winners , 3 (2), 150 – 160.
Lidyah,  R.  (2016).  Korupsi  Dan  Akuntansi Forensik. In I-Finance (Vol. 2).
Mark  F.  Zimbelman,Conan  C  Albercht,  W. Steve  Albecht  dan  Chad  O.  Albrecht (2014). Forensik  Accounting ,  Jakarta  : Salemba Empat, Edisi keempat
Ocansey,  E.  O.  N.  D.,  &  Sc,  M.  (2017).
Forensik Accounting and the Combating of  Economic  and  Financial  Crimes  in Ghana . 13 (31), 379 – 393. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n31 p379 PPATK.  (2010). Peraturan  Kepala  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan Nomor: PER- 05A/1.01/PPATK/08/10 .  (35).  Retrieved
from www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads /20161003083257.pdf
PPATK.  (2018).  Anti  pencucian  uang  &
pencegahan pendanaan terorisme. Bulletin Statistik APUPPT , 105/THN IX .
Rizki, B. F., Purnamasari, P., & Oktaroza, M. L.  (2016).  Pengaruh  Akuntansi  Forensik dan Audit Investigasi terhadap
Pendekteksian  White  Collar  Crime.  In Prosiding Akuntansi (Vol. 421).
Sugiyono,  2016.  Metedologi  Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
Siddiq, F. R., Achyani, F., & Zulfikar. (2017). Fraud  Pentagon  Dalam  Mendeteksi Financial  Statement. Seminar  Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper , 1 – 14. Retrieved from http://hdl.handle.net/11617/9210 Sarsiti  (2014).  Analisis  Pengaruh  Penerapan Etika  Dan  Peningkatan  Profesionalisme Auditor  Terhadap  Kualitas  Auditor Internal. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan  Vol.  14,  No.  2,  Oktober 196 2014: 195 – 206.
Tri  Maulidiastuti,  Suratno,  M.  Y.  (2018). Analisis  peran  akuntansi  forensik,  data mining  ,  continuous  auditing  ,  terhadap pendeteksian  fraud  serta  Relevansinya pada  pencegahan  fraud (Vol.  3).  Jurnal Ekobisman  Vol  3.  NO.  2  DESEMBER 2018.
Tuanakotta,  Theodorus    M  (2010).  Audit Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta : Salemba Empat .
Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud  Diamond :  Considering  the  Four Elements  of  Fraud:  Certified  Public Accountant . The  CPA  Journal , 74 (12), 38 – 42. https://doi.org/DOI: Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan  Jurnal  Akuntansi/Volume XXI, No. 01, Januari 2017: 47-61 47
Yudi,  K.  (2015). Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang. Jakarta: Thafamedia.
https://nasional.kompas.com/read/2013/10/16 /1034132/PPATK.Aliran.Dana.Akil.Moc htar.Lebih.dari.Rp.10.Miliar. Artikel  ini telah  tayang  di Kompas.com dengan judul "PPATK: Aliran Dana Akil Mochtar Lebih dari Rp 10 Miliar",  , Penulis : Indra
Akuntono diakses  pada  tanggal  22 Desember 2019.
http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/ indonesia-resmi-menjadi-observer- financial-action-task-force.html , Indonesia  Resmi  Menjadi  Observer Financial  Action  Task  Force,  29  Juni 2018, 17:47 WIB, diakses pada tanggal 23 Desember 2019.