## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i1.2388 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## MEKANISME  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  PENIPUAN  YANG MENGGUNAKAN MEDIA TRANSAKSI ELEKTRONIK
Sri Wulandari a , a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdampak sangat besar bagi pekembangan hukum dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Selain memberikan kontribusi positif, teknologi informasi juga  menimbulkan  dampak  negatif  sepertitindak  pidana  penipuan  dalam  lingkup  dunia  maya ( cybercrime) yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar melalui  internet/sms.Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  diterbitkan  UU  No.11Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagaimanakah mekanisme  penyidikan  tindak  pidana  penipuan  yang  menggunakan  media  transaksi elektronik.Penelitian  ini  menggunakan  metodeyuridis  normatif  dengan  studi  kepustakaan gunamenganalisapasal–pasal  dalam  peraturan  perundang–undangan.  Tindak  pidana  penipuan melalui internet/sms  secara khusus telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 dan penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sedangkan masalah penyidikan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP serta Pasal 44 UU ITE. Namun dalam proses penyidikan tindak pidana cyber  crime terdapat  kendala  yaitu  rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melindungi  dirinya sendiri, kurangnya kesiapan penyidik dalam masalah pembuktian TP ITE dan kebimbangan dalam penggunaan dasar hukumnya.
Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan, Media Elektronik.

## Abstract
The progress of Information and Communication Technology has a huge impact on the development of  law  and  social  and  cultural  life  of  the  community. In  addition  to  making  a  positive  contribution, information technology also creates negative impacts such as criminal acts of fraud in cyberspace (cybercrime),  crimes  committed  by  spreading  incorrect  information  via  the  Internet.  Electronic Transactions  (ITE),  the  problem  is  how  the  investigation  mechanism  of  fraudulent  crimes  using electronic transactions media. This research uses normative juridical method with the study of the literature  used  in  analyzing  the  articles  in  the  legislation.  Crimes  of  fraud  via  the  internet/short message service (SMS) have been specifically regulated in Article 28 paragraph (1) of Law No.11 of 2008 and fraud in general are regulated in Article 378 of the Criminal Code. Whereas the issue of investigation is regulated in Article 6 and Article 7 of the Criminal Procedure Code and Article 44 of the ITE Law. However, in the process of investigating cyber crime, there are obstacles, namely the low awareness of the community to protect themselves, the lack of readiness of investigators in the matter of proof of TP ITE and uncertainty in the use of its legal basis
Keywords : Investigations, Fraudulent Crimes, Electronic Media.
Penulis : a ndari904@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Kemajuan  teknologi dan globalisasi  yang  begitu pesat  menjadikan  dunia  tanpa  batas, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah pola dan gaya hidup, perilaku dan nilai-nilaisoisal, ekonomi serta budaya masyarakat.
Menurut  Didik  J.  Rachbini,  teknologi  informasi  dan  media  elektronik  dinilai  sebagai  simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi  dan  keuangan. 1 Perkembangan  teknologi  informasi  yang  menjadikan  dunia  tanpa batas  bagai  pedang  bermata  dua,  di  satu  sisi  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradapan manusia disisi lain menjadi sarana efektif terjadinya kejahatan/perbuatan  melawan  hukum  yang  secara  populer  disebut  sebagai Cybercrime (kejahatan  didunia  maya)sehingga  diperlukan Cyber  law (hukum  dunia  maya).  Karena  itu, ruang  lingkup  hukum  harus  diperluas  untuk  dapat  menjangkau  perbuatan-perbuatan tersebut. 2
Agar  pembangunan  teknologi  informasi  dapat  dilakukan  secara  optimal,  merata  dan menyebar  ke  semua  lapisan  masyarakat,  maka  perlu  pengaturan  mengenai  pengelolaan informasi  dan  transaksi  elektronik  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  yaitu  UU No.11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transasksi  Elektronik.Untuk  mendukungdan mencapai  sasaran  secara  optimal  terhadap  keberlakuan  UU  tersebut,  dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Kegiatan  teknologi  melalui  media  elektronik  disebut  ruang  siber  ( cyberspace ),  meskipun bersifat virtual atau maya dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan ini berada pada ruang siber yang tidak dapat diketahui dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional, sebab akan mengalami banyak kesulitan dan lolos dalam pemberlakuan hukum.
Cybercrime adalah  perbuatan/bentuk  tindak  kriminal  yang  menggunakan  internet  dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan kejahatan. Sedangkan cyber law adalah hukum yang mengatur aktifitas dunia maya, mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum  publik. 3 Jadi Cyber  law meliputi  setiap  aspek  yang  berhubungan  dengnan  orang perorangan  atau  subjek  hukum  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  teknologi  internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya.
Kejahatan dunia maya atau c ybercrime umumnya mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer  atau  jaringan  komputer  sebagai  unsur  utamanya,  guna  mempermudah  atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Salah satu jenis kejahatan Cybercrime adalah penipuan online yaitu dengan menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan.
1 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika aditama, Bandung, 2005, hal 1-2
2 Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgenci Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.1 3 Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) , Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, Yogyakarta,2011.hal.12
Menurut  Josua  Sitompul,  penipuan  dalam  kejahatan cybercrime diartikan  sebagai penyalahgunaan  dalam  pengiriman  berita  elektronik  untuk  menampilkan  berita  iklan  dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidakmampuan bagi para pengguna web. Penipuan semacam ini biasanya datang bertub-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya. 4
Penipuan  secara  online  pada  prinsipnya  sama  dengan  penipuan  konvensional,  yang membedakan  hanya  pada  sarana  perbuatannya  yaitu  menggunakan  media  elektronik (komputer,  internet  dan  perangkat  telekomunikasi  lainnya).  Sehingga  secara  hukum  dapat disamakan  sebagai  delik  konvensional  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 378, yang berbunyi, sebagai berikut :
“Barang  siapa  dengan  maksut  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan melawan hukum, dengan  memakai  nama palsu atau  martabat  palsu, dengan  tipu  muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun”.
Secara spesifik pengertian penipuan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008,Pasal 28 ayat (1)adalah sebagai berikut :
”Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugihan konsumen dalam transaksi elektronik”.
Keberadaan Pasal 28 ayat (1), dianggap masih rancu dan belum sempurna jika dipergunakan sebagai  dasar  hukum  untuk  tindak  pidana  penipuan,  mengingat  tindak  pidana  penipuan memiliki  berbagai  bentuk  kejahatan  dan  luasnya  kualifikasi  pengertian  dari spamming itu sendiri.  Sementara  itu,  definisi  Penipuan  dalam  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008hanya menyebutkan unsur-unsur dari Cybercrime secara umum dan tidak membedakan kualifikasi dari cybercrime, apakah  termasuk  kategori cracking,  hacking,  carding,  phising,  spamming atau yang lainnya. 5
Saat ini banyak beredar berita penipuan yang menggunakan media transaksielektronik/internet/sms  dengan  berbagai  macam  cara  untuk    menawarkan  suatu produk dan/atau sekedar iming-iming hadiah guna mempengaruhi dan menarik calon korban.
Persoalannya  adalah  problematika  mekanisme  penyidikan  tindak  pidana  penipuan  yang menggunakan  transaksi  elektronikmelalui  internet/sms,  menurut  UU  No  11  Tahun  2008, KUHP maupun UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).
4 Josua  Sitompul,  Cyberspace,  Cybercrime,  Cyberlaw  :  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana,  Tatanusa, Jakarta, 2012.hal.36.
5 Maksun, Kejahatan Siber, Cybercrime Suatu Pengantar, Kencana, Makasar, 2012,hal.16.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
- Bagaimanakah mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan media transaksi elektronik.

## PEMBAHASAN
1.  Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik Melalui Internet/SMS.
Kemajuan  teknologi  informasi  telah  mengubah  pandangan  manusia  tentang  berbagai kegiatan  yang  selama  ini  dimonopoli  oleh  aktifitas  yang  bersifat  fisik.  Lahirnya  internet mengubah  paradigma  komunikasi  manusia  dalam  bergaul  dan  berbisnis.  Internet  juga mengubah jarak dan waktu secara drastis sehingga dunia menjadi kecil dan tidak berbatas. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet memberikan tantangan tersendiri dalam perkembangan  hukum  di  Indonesia,  yang  dituntut  untuk  dapat  menyesuaikan  terhadap perkembangan dan  perubahan sosialmasyarakat. Sebab kejahatan tumbuh dan berkembang di  masyarakat  sebagai  satu  bentuk  perkembangan  perilaku  manusia  sehingga  seringkali hukum terlambat mengimbangi perkembangan tindak pidana teknologi informasi.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  diperlukan  suatu  pranata  hukum/  tindakan  legislatif  secara cermat,  seperti  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE). ITE sebagai perundang-undangan pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana teknologi informasi yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal. Seperti disebutkan diatas, bahwa adanya pengaturan tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 akan menjadi fokus pokok bahasan dalam penelitian ini terkait dengan mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan transaksi elektronik melalui internet/sms.
Penipuan dengan menggunakan sarana internet/online adalah sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Hal itu sebagai dasar yuridis  terjadinya  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  yang  mengakibatkan  penipuan  melalui komputer, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008,yang menyatakan bahwa :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugihan konsumen dalam transaksi elektronik”.
Meski  secara  khusus  Pasal 28 ayat  (1)  tidak  mengatur  mengenai  tindak  pidana penipuan, seperti dirumuskan dan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut :
”Barang  siapa  dengan  maksut  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan melawan hukum, dengan  memakai  nama palsu atau  martabat  palsu, dengan  tipu  muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun”.
Namun  terkait  dengan  kerugihan  yang  ditimbulkan  dan  diderita  korban  dalam  transaksi melalui dunia Cyber maka ”berita bohong dan menyesatkan”dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE
adalah berita yang berisi informasi yang tidak benar,mengenai syarat kontrak, produsen dan produk  yang ditawarkan.  Akibat  informasi  yang  tidak benar tersebut  konsumen  mengalami kerugihan ekomonis yang dapat diperhitungkan secara materiil.
Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Dengan  kata  lain  bahwa  ketentuan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE,  tidak  dimaksutkan  untuk konsumen perantara yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari produk lainnya. Karena itu, penggunaan pasal ini berdasarkan adanya aduan dari konsumen atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Karena konsumenlah yang membuat perikatan dengan penjual produk.
Baik Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat perbedaan perumusan yaitu bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mensyaratkan adanya unsur ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi kedua rumusan pasal tersebut memiliki kesamaan yaitu dapat mengakibatkan kerugihan bagi orang lain.  Karena  itu,  dalam  praktek  penegakan  hukum  pihak  penyidik  kepolisian  dapat mengenakan  pasal  berlapis  ( lex  spesialis )  terhadap  suatu  tindak  pidana  yang  memenuhi rumusan  unsur  tindak  pidana  penipuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sehingga dengan diberlakukannya Undang–Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dapat meminimalisir terjadinya cybercrime meskipun dibeberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas.
Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer,  jaringan  komputer  adan/atau  media  elektronik  lainnya.  Sedangkan  Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
Bab  X  Pasal  42  Undang–Undang  N0.11  Tahun  2008,  mengatur  mengenai  penyidikan terhadap  tindak  pidana  Transaksi  Elektronikdan  prosedur  penyidikannya  dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun  1981  (KUHAP)  Penyidik  adalah  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang– Undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Ayat  (2)  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang–Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
Menurut Pasal 7 KUHAP, wewenang penyidik adalah :
a.  Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
b.  Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
c.  Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka,
d.  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
f.  Mengambil disik jari dan memotret seseorang,
g.  Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
h.  Mendatangka  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hbungannya  dengan  pemeriksaan perkara,
i.  Mengadakan penghentian penyidikan,
j.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  15  Perkap  No.  14  Tahun  2012,  bahwa  proses  kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap meliputi :
- Penyelidikan,
- Pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan),
- Upaya Paksa,
- Pemeriksaan : saksi, ahli dan tersangka,
- Gelar perkara,
- Penyelesaian berkas perkara,
- Penyerahan berkas perkara ke penunutut umum,
- Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- Penghentian penyidikan.
Penyidikan  dibidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilakukan  denngan memperhatikan  perlindungan  terhadap  privasi,  kerahasiaan,  kelancaran  layanan  publik, integritas data/atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. Penyidik  dalam  melakukan  tindakan  upaya  paksa  penggeledahan  dan/atau  penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas seijin ketua pengadilan negeri setempat dengan wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan  umum.  Dalam  hal  melakukan  penangkapan  dan  penahanan,  penyidik  melalui penuntut  umum  wajib  meminta penetapan  ketua pengadilan  negeri  setempat  dalam  waktu satu kali duapuluh empat (1x24 ) jam.
Selain  penyidik  pejabat  kepolisian  negara  RI,  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  di lingkungan  pemerintah  yang  lingkup  tugas  dan  tnanggungjawabnya  di  bidang  teknologi informasi  dan  transaksi  elektrionik  juga  diberi  wewenag  khusus  sebagai  penyidik sebagaimana  dimaksut  dalam  Undang–Undang  Hukum  Acara  Pidana  untuk  melakukan penyidikan  tindak  pidana  dibidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaski  Elektrinik.  Penyidik pegawai  negeri  sispil  wajib  berkoordiansi  dengan  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  tentang  dimulainya  penyidiakan  dan  menyampaikan  hasilnya  kepada  Penuntut Umum.
Dalam Pasal 44 Undang–Undang No. 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai berkut :
a.  Alat bukti sebagaimana dimaksut dalam ketentuan perundang–undangan,
b.  Alat  bukti  lain  berupa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  elektronik sebagimana dimaksut dalam Pasal 1 anngka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan yat (3).
Berdasar ketentuan tersebut maka alat bukti dalam cybercrime adalah :
1.  Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  elektronik  data i nterchange (ED4), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2.  Dokumen Elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima  atau  disimpan  dalam  bentukanalig,  digital,  eletromagnetik,optikal  atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem  elektronik  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan  suara,  gambar,  peta, rancanngan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf  tanda  angka,  kode  akses,  sombol  atau
perforasi,  yang  memiliki  makna  atau  arti  dapat  difahami  oleh  orang  yang  mampu mempahaminya.
3.  Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat  bukti  hukum  yang  sah,  ketentuan  tersebut  merupakan  perluasan dari alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan atau dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem  elektronik  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang–undang ini.
Selanjutnya  menurut  Pasal  63  Peraturan  Kapolri  (Perkap)  No.  12  Tahun  2012  bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang  dituangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan  (BAP),  yang  ditangani  oleh  penyidik– penyidik  khusus  yang  memiliki  kompetensi  dalam  penanganan  data  elektronik  agar  bukti digitalnya  tidak  berubah  sebab  perkara cybercrime merupakan  perkara  khusus  yang  cara penyidikannya berbeda dengan penyidikan perkara tindak pidana umum.
Pasal  110  KUHAP  menyebutkan,  dalam  hal  penyidik  telah  selesai  melakukan  penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk– petunjuk untuk dilengkapi. Untuk selanjutnya penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dan penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14(empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum dalam batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Akibat  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  demikian  pesat  telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung  telah  mempengaruhi  lahirnya  bentuk  perbuatan  hukum  baru.  Karena  itu, pemerintahperlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mecegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai–nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bab XUndang–Undang No.11 Tahun 2008 yang mengatur tentang peran pemerintah dan masyarakat.
Pasal 40 ”peran pemerintah”, yaitu :
(1)  Pemerintah  memfasilitasi  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang–undangan.
(2)  Pemerintah  melindungi  kepentingan  umum  dari  segala  jenis gangguan  sebagi  akibat  penyalagunaan  informasi  elektronik  dan transaksi  elektronik  yang  mengganggu  ketertiban  umum,  sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.
(3)  Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategi yang wajib dilindungi.
(4)  Instansi atau institusi sebagaimana dimaksut pada ayat (3) harus membuat  dokumen  elektronik  dan  rekam  cadang  elektroniknya serta  menghubungkannya  ke  pusat  data  tertentu  untuk pengamanan data.
(5)  Instansi  atau  institusi  lain  selain  diatur  pada  ayat  (3)  membuat dokumen  elektronik  dan  rekam  cadang  elektroniknya  sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
Selanjutnya Pasal 41 ”peran masyarakat”, bahwa :
(1)  Masyarakat dapat berperan  meningkatkan pemanfaatan  teknologi  informasi  melalui penggunaan  dan  penyelenggraan  sistem  elektronik dan  transaski elektronik  melalui penggunaan  penyelenggaraan  sistem  elektronik  dan  transasksi  elektronik  sesuai ketentuan undang–undang.
(2)  Peran  masyarakat  sebagaimana  dimaksut  dalam  ayat  (1)  dapat  diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
(3)  Lembaga sebagaimana dimaksut dallam ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
Mengenai ketentuan ancaman pidana dalam tindak pidana informasi elektronik dan teknologi informatika, telah diatur dalam Pasal 45  ayat (2) sampai dengan Pasal 51 ayat (1), yaitu : “Pidana penjara serendah rendahnya  6 (enam) tahun dengan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi–tingginya pidana penjara 12 (dua belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah)”.
Selanjutnya dalam hal tindak pidana tersebut menyangkut kesusilaan dan eksploitasiseksual terhadap  anak  akan  dikenakan  pidana  pemberatan  1/3  (sepertiga)  dari  pidana  pokok. Demikian pula jika perbuatan tindak pidana tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem  elektronik  serta  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  milik  pemerintah dan/atau  yang  digunakan  untuk  layanan  publik  maka  pidananya  akan  ditambah  1/3 (sepertiga) dari pidana pokok. Dan dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksut dalam  Pasal  27  samapai  dengan  Pasal  37,  selain  dikenakan  pidana  pokok  pelaku  tindak pidana  transaksi  elektronik  dan  informasi  elektronik,  dari  masing–masing  pasal  tersebut pidananya akan ditambah 2/3 (dua pertiga).
Mengingat tidak terbatasnya ruang lingkup dunia maya yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan maka diperlukan suatu kebijakan khusus yang mengatur perbuatan cyber , sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tindak pidana. Namun hal ini tidaklah mudah dan dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain :
a.  Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri sebagai  konsumen  dalam  penggunaan  keterbukaan  informasi  dan  transaksi elektronik.
b.  Kurangnya  kesiapan  penyidik  dalam  hal  pembuktian  tindak  pidana  yang menggunakan  sistem  elektronik.  Padahal  penipuan  secara online sama  dengan penipuan  konvensional,  sehingga  selain  alat  bukti  sebagaimana  dalam  Pasal  184 KUHAP maka perlu ditambah dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 44 (b) UU No. 11 tahun 2008.
c.  Terjadi  kebimbangan  dalam  penggunaan  dasar  hukum  untuk  menjerat  pelaku cybercrime .  sehingga  diperlukan  menggunakan  dakwaan  berlapis  yaitu  Pasal  378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang–Undang No. 11 tahun 2008 ( lex spesialis ).
d.  Kurang adanya kesiapan/kemampuan yang memadai dari penyidik dalam memahami penanganan awal barang bukti elektronik pada komputer di tempat kejadian perkara (TKP) agar bukti digitalnya tidak berubah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pada  hakekatnya  hukum  diberlakukan  untuk  memberikan  keseimbangan  antar  berbagai kepentingan yang ada dimasyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hak–hak publik. Perkembangan Teknologi Informsi yang sangat pesat membawa dampak dalam dunia hukum di  Indonesia  dengan  berkembangnya  jenis–jenis  tindak  pidana  baru  (penipuan)  yang menggunakan teknologi elektronik. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (Pasal  28  ayat  (1))  menjadi  landasan  hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana tersebut selain KUHP (Pasal 378) danKUHP (dalam proses penegakan hukum penyidikan, penuntutan  dan pemeriksaan  di  sidang pengadilan).  Namun dalam  mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan( cybercrime) masih terdapat berbagai kendala, seperti :
a.  Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri,
b.  Kurangnya kesiapan penyidik dalam pembuktian tindak pidana yang    menggunakan sistim elektronik,
c.  Adanya  kebimbangan  penggunaan  dasar  hukum  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan cybercrime,
d.  Kurangnya kesiapan penyidik dalam penanganan awal barang bukti   elektronik.

## Saran
1. Masyarakat  perlu  cermat  dan  herbati–hati  dalam  melihat,  menerima  dan menggunakan  informasi  elektronik  agar  tidak  terjebak  dan  menjadi  korban Cybercrime .
2. Perlunya  koordinasi  antar  penegak  hukum  dengan  pihak–pihak  terkait  untuk mesosialisasikan UU No.11 Tahun 2008 dan bahaya tindak pidana cybercrime .

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Ilmiah:
AndiHamzah, 1996. HukumAcaraPidana Indonesia , Jakarta : CV SaptaArtha Jaya.
Ahmad  Ramli,  2006. Cyber  Law  dan  HAKI  DalamSistemHukum  Indonesia ,  Bandung :RefikaAditama.
AwaludinJamin,  1987. HimpunanJuklakdanJuknisTentangProses  PenyidikanTindakPidana , Jakarta :MabesPolri.
Arief Mansur M DikdikdanAlitarisGultom, 2005. Cyber Law: Aspek Hukum teknologi Informasi,
Bandung:Refikaaditama.
AsrilSitompul,2012.HukumInternet  : Pengenalan  Mengenai  Masala  hHukum  di  Cyberspace ,
Jakarta : Citra Aditya Bakti.
BardaNawawiArief,  2006. Tindak  Pidan  aMayantara:Perkembangan  Kajian  Cybercrime  di Indonesia , Jakarta :GrafindoPesada,
Budi  Suharyanto,  2013. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  :Unrgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya , Jakarta : RajawaliPers.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,2005. Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi , Bandung  : Refika aditama.
IS, Susanto, 1993. Diklat Kriminologi , Semarang :Fakultas Hukum Undip,
JosuaSitompul,  2012. Cyberspace , Cybercrimes,  Cyber  Law  :Tinjauan  Aspek  Hukum Pidana, Jakarta : Tatanusa
Moeljatno, 1993. Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta :RinekaCipta.
Maskun, 2013. KejahatanSibe : Cybercrime Suatu Pengantar , Makasar :Kencana
Sudarto, 1975. Hukum Pidana IA , Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.
, 1990. Hukum Pidana I , Cetakan ke II, Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.
Widodo, 2013. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan bedah kasus , Yogyakarta : Aswaja Presindo.
Yahya Harahap, 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Edisi 2, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika.

## Perundang - undangan
Undang-Undang  No.8  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana . (KUHAP)

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang–Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,
Peraturan Kelapa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No.14 Tahun 2012.