## PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, KESADARAN DAN PELAYANAN TERHADAP TINGKAT MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Studi Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

## Erlindawati, Rika Novianti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis erlindawati3187@gmail.com, rikanovianti22@gmail.com
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214 Received: Mei 05, 2020 Revised: Mei 27, 2020 Accepted: Jun 16, 2020 Published: Jun 26, 2020

## ABSTRACT
This research aims to determine partially and simultaneously whether the level of education,  level  of  income,  level  of  awareness,  and  level  of  service  affect community motivation in paying land and building taxes in the Village of Lemang, West  Rangsang  District,  Meranti  Islands  Regency.  The  data  analysis  technique used  is  a  quantitative  analysis  using  validity  and  reliability  testing,  multiple analysis,  classic  assumption  test,  t-test,  f-test,  and  coefficient  of  determination. The results of this research partially indicate that the level of education is positive and  significant  for  community  motivation.  The  level  of  income  is  positive  and significant  for  community  motivation.  The  level  of  awareness  is  positive  and significant for community motivation and the level of service is negative and not significant for community motivation. Simultaneously the level of education, level of  income,  level  of  awareness  and  level  of  service  significantly  influence community motivation with a large influence of 71.3%.
Keywords: Education, Income, Awareness, Service, Motivation.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  parsial  dan  simultan  apakah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran, dan tingkat pelayanan berpengaruh  terhadap  motivasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  di  desa  Lemang  Kecamatan  Rangsang  Barat  Kabupaten  Kepulauan Meranti.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kuantitatif  dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas, analisis berganda, uji asumsi klasik, uji  t,  uji  f,  dan  koefisien  determinasi.  Hasil  penelitian  ini  secara  parsial menunjukan  bahwa  tingkat  pendidikan  bernilai  positif  dan  signifikan  terhadap motivasi masyarakat.  Tingkat pendapatan bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi  masyarakat.  Tingkat  kesadaran  bernilai  positif  dan  signifikan  terhadap motivasi  masyarakat  dan  tingkat  pelayanan  bernilai  negatif  dan tidak    signifikan terhadap  motivasi  masyarakat.  Secara  simultan  tingkat  pendidikan,  tingkat pendapatan,  tingkat  kesadaran  dan  tingkat  pelayanan  berpengaruh  signifikan terhadap motivasi masyarakat dengan besar pengaruh 71,3%.
Kata Kunci: Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran, Pelayanan, Motivasi.
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## PENDAHULUAN
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran  serta  wajib  pajak  untuk  secara  langsung  dan  bersama-sama  melaksanakan kewajiban  perpajakan  untuk  pembiayaan  negara  dan  pembangunan  nasional. Sesuai  dengan  Undang-Undang  perpajakan,  membayar  pajak  bukan  hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi  dalam  bentuk  peran  serta  terhadap  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional.
Pajak  adalah  sumber  penerimaan  negara  yang  paling  potensial. Penerimaan  negara  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  untuk  membangun  prasarana dan  sarana  kepentingan  umum.  Dengan  kata  lain,  pendapatan  negara  dari  sektor pajak  merupakan  “Motor  Penggerak”  kehidupan  ekonomi  masyarakat  yang merupakan  sarana  nyata  bagi  pemerintah  untuk  mampu  menyediakan  berbagai sarana ekonomi yang  ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan  nasional  akan  berhasil  apabila  kegiatan  yang  melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu negara. Bagaimanapun pajak dipungut tanpa membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan pemungutannya.
Salah  satu  bentuk  pajak  dalam  negeri  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas  tanah dan  bangunan  karena  adanya  keuntungan  atau  kedudukan  sosial  ekonomi  yang lebih  baik  bagi  orang  atau  badan  yang  mempunyai  suatu  hak  atasnya  atau memperoleh  manfaat  dari  padanya.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah pajak  langsung,  sehingga  pemungutannya  langsung  kepada  wajib  pajak  yaitu masyarakat,  dan  saat  terutangnya  pada  awal  tahun  berikutnya.  Pajak  Bumi  dan Bangunan  merupakan  pajak  objektif,  sehingga  pajaknya  berupa  tanah  atau bangunan.
Pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  sebagai  bagian  integral  dari pembangunan  nasional  yang  berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah  dengan pelaksanaan  yang  membuat  masyarakat  di  daerah  mandiri  dalam  melaksanakan pembangunannya.  Sebagai  daerah  otonom,  daerah  mempunyai  kewenangan  dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip- prinsip  keterbukaan,  partisipasi  masyarakat,  dan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat.  Untuk  mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah  diperlukan kewenangan  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab  di  daerah  secara  proporsional yang  diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya nasional  yang  berkeadilan,  serta  perimbangan  keuangan.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut  telah  dibentuk  perangkat  pemerintah  baik  dalam  pelaksanaan  asas disentralisasi, asas dekosentrasi, dan tugas pembantuan.
Keberhasilan  suatu  bangsa  dalam  pembangunan  nasional  sangat ditentukan  oleh  kemampuan  bangsa  untuk  dapat  memajukan  kesejahteraan masyarakat,  maka  diperlukan  dana  untuk  pembiayaan  pembangunan  guna mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Usaha  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  salah satunya adalah melalui pajak.
Pajak  merupakan  iuran  yang  dipungut  oleh  negara  baik  oleh  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  berdasarkan  atas  undang-undang  serta  aturan pelaksanaan  pemungutan  pajak.  Pajak  yang  dipungut  oleh  Negara  merupakan
sumber pendapatan Negara, ada berbagai macam pajak yang salah satunya adalah Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  Pajak  yang dikenakan  atas  Bumi  dan  Bangunan.  Sebagai  subjek  pajak  dari  Pajak  Bumi  dan Bangunan  adalah  orang  atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  hak  dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  maka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  lakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak  dan  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kesatuan sistem  penyelenggaraan  pemerintah  negara.  Berdasarkan  alasan  tersebut, pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah  satu  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  pemerintah  di  tingkat  Desa untuk  mengingatkan  dan  mengkoordinir  warganya  agar  taat  dan  tepat  waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan  aturan  tersebut,  Maka  pemerintah  Desa memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  salah satunya adalah menangani permasalahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah hukumnya. Dalam pelaksanaannya pajak bukan hanya tanggung jawab  pemerintah  saja,  melainkan  masyarakat  sangat  berperan  juga  dalam tercapainya  program  pembangunan  yang  telah  dirancang  oleh  pemerintah. Hubungan  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  sangat diperlukan demi terlaksananya cita-cita pembangunan nasional. Salah satu faktor utama  dalam  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  tersebut  adalah  masyarakat yang mampu menempatkan antara hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Dalam penggunaan  tanah  dan  bangunan  yang  ada  di  wilayah  hukum Republik  Indonesia,  Masyarakat  khususnya  wajib  pajak  berkewajiban  untuk membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  atas  manfaat  yang  didapatkan  dalam penggunaan  tanah  dan  bangunan  tersebut.  Namun  pada  pelaksanaannya,  tidak sedikit  wajib  pajak  yang  mengabaikan  kewajibannya  tersebut,  masih  banyak ditemui masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tepat pada waktunya.
Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan serta meningkatkan  kemampuan  kerja  yang  menimbulkan  perubahan  aspek-aspek kongnitif  (pengetahuan),  keterampilan  dan  sikap.  pendidikan  yang  dimiliki  oleh wajib  pajak  sangat  berbeda-beda  tentu  hal  ini  dapat  mempengaruhi  dalam kewajiban  membayar  pajak.  Selain  itu  tingkat  pendapatan  wajib  pajak  juga mempengaruhi  pembayaran  pajak,  karena  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat sangat bergantung pada pendapatan yang di dapat wajib pajak.
Upaya  pemerintah  desa  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam  membayar  pajak  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  rasa  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Sehingga  masyarakat  merasa  senang  dan  mau membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu pemahaman masyarakat tehadap pajak  juga  sangat  mempengaruhi  masyarakat  dalam  membayar  pajak.  Selain  itu juga,  upaya  Kepala  Desa  dalam  memberikan  dorongan  atau  motivasi  serta informasi tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak juga mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
Khususnya  wilayah  di  Desa  Lemang  Kecamatan  Rangsang  Barat Kabupaten  Kepulauan  Meranti  masih  banyaknya  wajib  pajak  yang  belum  taat
dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Hal  ini  disebabkan  karna adanya  faktor-faktor  yang  masih  terjadi  dengan  wajib  pajak,  dan  wajib  pajak kurang  termotivasi  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sehingga  wajib pajak kurang mematuhi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara parsial dan simultan apakah  tingkat  pendidikan,  tingkat  pendapatan,  tingkat  kesadaran,  dan  tingkat pelayanan  berpengaruh  terhadap  motivasi  masyarakat  dalam  membayar  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Desa  Lemang  Kecamatan  Rangsang  Barat  Kabupaten Kepulauan Meranti.

## TELAAH LITERATUR

## Pendidikan
Lahirnya  suatu  sistem  pendidikan  bukanlah  hasil  suatu  perencanaan menyeluruh  melainkan  langkah  demi  langkah  melalui  eksperimentasi  dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi social, ekonomi, dan politik  di  Nederland  maupun  di  Hindia  Belanda.  Selain  itu  kejadian-kejadian  di dunia  luar,  khususnya  yang  terjadi  di  Asia,  mendorong  dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap yang akhirnya, setidaknya dalam teori,  memberi  kesempatan  kepada  setiap  anak  desa  yang  terpencil  untuk memasuki  perguruan  tinggi.  Pendidikan  merupakan  pembelajaran  pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga  sering  terjadi  di  bawah  bimbingan  orang  lain,  tetapi  juga  memungkinkan secara otodidak ( Nasution 2014, 1) .

## Pendapatan
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  pendapatan  adalah  hasil kerja  (usaha  atau  sebagainya)  (Depdikbud  1998,  185).  Sedangkan  pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan  organisasi  lain  dalam  bentuk  upah,  gaji,  sewa,  bunga,  komisi,  ongkos,  dan laba (Marbun 2003, 230).
Pendapatan  seseorang  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  banyaknya penerima yang dinilai dengan satuan mata uang  yang dapat dihasilkan seseorang atau  suatu  bangsa  dalam  priode  tertentu.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  pendapatan  adalah  sebagai  jumlah  penghasilan  yang  diterima  oleh  para anggota  masyarakat  untuk  jangka  waktu  tertentu  sebagai  balas  jasa  atau  faktor- faktor produksi yang telah di sumbangan (Reksoprayitno 2004, 79).
Tingkat  pendapatan  merupakan  salah  satu  kriteria  maju  tidaknya  suatu daerah.  Bila  pendapatan  suatu  daerah  relatif  rendah,  dapat  dikatakan  bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat  tabungan  masyarakat.  Demikian  pula  hanya  bila  pendapatan  masyarakat suatu  daerah  relatif  tinggi,  Maka  tingkat  kesejahteraan  dan  kemajuan  daerah tersebut tinggi pula (Danil 2013, 9).
Pendapatan  atau  upah  dapat  didefinisikan  dengan  sejumlah  uang  yang dibayar  oleh  orang  yang  memberi  pekerjaan  kepada  pekerja  atas  jasanya  sesuai
perjanjian  (Nita  2018,  27).  Islam  menawarkan  suatu  penyelesaian  yang  sangat baik  atas  masalah  upah  dan  menyelamatkan  kepentingan  antara  kedua  belah pihak.  Kelas  pekerja  dan  para  majikan  tanpa  melanggar  hak-hak  yang  sah  dari majikan.

## Kesadaran
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kesadaran  berasal  dari  kata sadar  yang  berarti    insaf,    merasa    tahu    atau    mengerti.  Sedangkan    kesadaran adalah    keadaaan  mengerti  akan  hal  yang  dirasakan  atau  dialami  sesorang (Depdikbud  1998).  Kesadaran  adalah  suatau  keadaan,  dimana  setiap  orang  yang memiliki  kesadaran,  ia  akan  merasa,  tahu,  mengerti,  merasakan  akan  hal  dan keadaan  yang  ia  ketahui.  Dari  setiap  apa-apa  yang    sudah  ia  ketahui  tersebut, secara  langsung  akan  berfungsi  sebagai    pijakan  untuk  pengetahuan  atau kesadaran lebih lanjut. Semakin tinggi lapisan  kesadaran  seseorang, maka pada saat  yang  sama    dapat  membuktikan  semakin  mendasar  pula  pengetahuan  orang tersebut.  Lebih  dasarnya  suatu  pengetahuan  akan  menuntunnya  menemukan prinsip-prinsip yang nyata dalam kehidupan.
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  di  mana  wajib  pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan   ketentuan  perpajakan  dengan benar dan  sukarela.  Semakin  tinggi  tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin  baik  sehingga    dapat meningkatkan  kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak datang dari dalam pribadi wajib  pajak, bahwa tanpa diingatkan, ada atau tidak adanya sanksi wajib    pajak    tetap  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar    pajak.  Sehingga kesadaran  masyarakat  dipengaruhi  oleh  adanya  kesadaran    hukum    yang  timbul dalam  diri  masyarakat    karena  adanya  pengetahuan  tentang  hukum,  pemahaman hukum  serta  sanksi  jika  melanggarnya.  Pada  dasarnya,  wajib  pajak  mengetahui bahwa  pajak  yang  dipungut  oleh  negara  digunakan  untuk  menjalankan  roda pemerintah  demi  menjamin  kelangsungan  hidup  serta  meningkatkan  mutu kehidupan  bangsa,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa masih banyak wajib pajak  yang  belum  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  karena  alasan  tertentu yang  menyebabkan  wajib  pajak  terlambat  untuk  membayar  Pajak Bumi dan Bangunan (Sulastinigsih dan Uriyanik 2014).

## Pelayanan
Arti  pelayanan  dalam  kamus  bahasa  indonesia,  Pelayanan  adalah  Prihal atau  cara  melayani.  Dalam  hal  umum  pengabdian  serta  pelayanan  kepada masyarakat (Depdiknas  2008,  891) .  Pelayanan  adalah  proses  pemenuhan kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  secara  langsung  ( Tangkilisan  2005,  208) . Menurut Kotler dan Kevin  (2008, 36) mendefinisikan jasa atau layanan (service) adalah  semua  tindakan  atau  kinerja  yang  dapat  di  tawarkan  satu  pihak  kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemlikan apapun.
Pelayanan  mempunyai  definisi  yang  sangat  banyak.  Definisi  yang  sangat simpel  diberikan  oleh  Ivancevich,  Lorenzi,  Skinner,  dan  Crossby  sebagaimana dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih: “Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat di raba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan  menggunakan  peralatan”.  Sedangkan  Gronross  sebagaimana  dikutip  oleh
Ratminto dan Atik septi Winarsih  mendefinisikan pelayanan yaitu suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat di raba) yang terjadi  sebagai  akibat  adanya  interaksi  antara  konsumen  dengan  karyawan  atau hal-hal  lain  yang  disediakan  oleh  perusahaan  pemberi  pelayanan  yang dimaksudkan  untuk  memecahkan  permasalahan  konsumen/pelanggan  ( Ratminto dan Atik 2005, 2) .
Pelayanan  yang  berkualitas  atau  yang  bisa  di  sebut  dengan  pelayanan prima  merupakan  pelayanan  terbaik  yang  memenuhi  standar  kualitas  pelayanan. Standar  pelayanan  adalah  tolak  ukur  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban  dan  janji  penyelenggara  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah, terjangkau dan terukur ( Ratminto dan Atik 2005) .
Menurut  para  ahli  dijelaskan  bahwa  kualitas  pelayanan  merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan  atas pelayanan  yang  ingin  diterima.  Pelayanan  menurut  kasmir,  pelayanan  diberikan sebagai  tindakan  atau  perbuatan  seseorang  atau  organisasi  untuk  memberikan kepuasan  kepada  pelanggan  atau  nasabah.  Tindakan  tersebut  dapat  dilakukan melalui  cara  langsung  melayani  pelanggan.  Artinya  karyawan  langsung berhadapan  dengan  pelanggan  nasabah  sudah  tahu  tempatnya  atau  pelayanan melalui  telepon.  Atau  pelayanan  yang  tidak  langsung  oleh  karyawan  akan  tetap dilayani oleh mesin seperti mesin Ajungan Tunai Mandiri (ATM). Tindakan yang dilakukan  guna  memenuhi  keinginan  pelanggan  akan  sesuatu  produk  atau  jasa yang mereka butuhkan ( Afrial 2009) .
Pelayanan  yang  baik  sangatlah  penting  dalam  mempertahankan  tingkat motivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena bentuk pelayanan  yang  baik  dapat  menarik  perhatian  dari  masyarakat.  Pelayanan  yang dikelola  dengan  baik  diharapkan  dapat  memenuhi  harapan  masyarakat,  karena masyarakat  memiliki  peran  besar  untuk  perbandingan  standar  evaluasi  tingkat motivasi ( Afrial 2009) .

## Motivasi
Motivasi  berasal  dari  kata  latin movere yang  berarti  dorongan,  daya penggerak  atau  kekuatan  yang  menyebabkan  suatu  tindakan atau  perbuatan. Kata movere ,  dalam  bahasa  inggris,  sering disepadankan  dengan  motivation yang  berarti  pemberian  motif, penimbulan  motif,  atau  hal  yang  menimbulkan dorongan  atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi  merupakan  suatu dorongan  yang  membuat  orang bertindak  atau  berperilaku  dengan  cara-cara motivasi    yang  mengacu  pada  sebab  munculnya  sebuah  perilaku,  seperti  faktor- faktor    yang    mendorong    seseorang    untuk    melakukan    atau    tidak  melakukan sesuatu.    Motivasi    dapat    diartikan    sebagai    kehendak  untuk  mencapai  status, kekuasaan  dan  pengakuan  yang  lebih  tinggi  bagi    setiap    individu.    Motivasi justru  dapat  dilihat  sebagai  basis untuk  mencapai  sukses  pada  berbagai  segi kehidupan  melalui peningkatan kemampuan dan kemauan (Terry 1996, 131).
Motif  sering  kali  diistilahkan  sebagai  dorongan.  Dorongan  atau  tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmaniuntuk berbuat, sehingga motif tersebut merupakan drifing force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan didalam perbuatan itu mempunyai tujuan tertentu (Gaffar 2014, 56).
Motivasi  merupakan  hasil  sejumlah  proses,  yang  bersifat  internal,  atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap entusiasme dan  persistensi  dalam  hal  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu.  Motivasi dapat  diartikan  sebagai  kekuatan  (energi)  seseorang  yang  dapat  menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber  dari  dalam  diri  individu  itu  sendiri  (motivasi  intrinsik)  maupun  dari luar individu (motivasi ekstrinsik) (Winardi  2002, 2).
Fungsi  motivasi  ada  tiga  yaitu:  (1)  Mendorong  manusia  untuk  berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  (2)  Menentukan  arah  perbuatan,  yaitu  ke  arah  tujuan  yang  hendak dicapai, sehingga  motivasi  dapat  memberikan  arah  dan  kegiatan  yang  harus dikerjakan  sesuai  dengan  rumusan  tujuannya.  (3)  Menyeleksi  perbuatan,  yaitu menentukan  perbuatan-perbuatan  apa  yang  harus  dikerjakan  yang  sesuai  guna untuk  mencapai  tujuan,  dengan  menyisihkan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut (Winardi  2002).

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Bumi  dan  Bangunan  yang  diatur  pengenaannya  berdasarkan  Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12  tahun1994  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (Tjahjono  dan  Triyono  2005, 345). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya  pajak  terutang  oleh  keadaan  objek  yaitu  bumi/tahun  dan  bangunan. Keadaan  subjek  (siapa  yang  membayar)  tidak  akan  menentukan  besar  pajak. Secara  umum  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  yang  dikenakan  kepada masyarakat yang mempunyai hak kepemilikan dari sebuah bidang tanah maupun bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut (Suandy 2005, 61).
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dikenakan  atas  bumi  dan  bangunan, otomatis  yang  menjadi  objek  pajaknya  adalah    bumi  dan  bangunan.  Pengertian bumi  adalah  permukaan  bumi  dan  tubuh bumi  yang  ada  dibawahnya,  sedangkan Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah  atau  perairan.  Asas  merupakan  suatu  dasar  yang  harus  dianut  dan  dikuti dalam  pelaksanaan  suatu  Peraturan  Pemerintah.  Asas  berguna  sebagai  pedoman pelaksanaan  agar  kegiatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tidak  keluar  dari  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Asas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah:  (1)  Memberikan kemudahan  dan  kesederhanaan.  (2)  Adanya  kepastian  hukum.  (3)  Mudah dimengerti dan adil. (4) Menghindari pajak berganda (Mardiasmo 2016, 381).
Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  adalah  bumi  dan  bangunan.  Bumi  adalah  permukaan  bumi  (tanah  dan perairan)  dan  tubuh  bumi  yang  ada  di  pedalaman  serta  laut  wilayah  Indonesia. Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang  didirikan  secara  tetap  pada  tanah  atau perairan (Suandy 2005).
Tidak semua jenis objek dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ada beberapa  objek  pajak  yang  tidak  dikenakan  PBB.  Seperti  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  No.  12  Tahun  1994  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB), objek pajak yang dikecualikan adalah sebagai berikut: (1) Digunakan semata-mata untuk  kepentingan  umum  dibidang  Ibadah,  kesehatan,  Pendidikan,  Sosial  dan
Kebudayaan  Nasional  yang  tidak  dimaksudkan  untuk  memperoleh  keuntungan, seperti  Masjid,  Gereja,  Rumah  Sakit  Pemerintah,  Panti  Asuhan.  (2)  Digunakan untuk  tanah  pemakaman,  Peninggalan  Purbakala  dan  lainnya.  (3)  Merupakan Hutan  Lindung,  Suaka  Alam,  Hutan  Wisata,  Taman  Nasional,  Tanah pengembalaan  yang  dikuasai  oleh  Desa  dan  tanah  Negara  yang  beleum  dibebani suatu  hak.  (4)  Digunakan  untuk  Perwakilan  diplomatik,  Konsulat  berdasarkan asas  perlakuan  timbal  balik.  (5)  Digunakan  oleh  Badan  atau  Perwakilan Organisasi  Internasional  yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Waluyo 2011, 202).
Dari  teori  di  atas  dapat  dibuat  hipotesis  pertama  ada  pengaruh  tingkat pendidikan  terhadap  motivasi  masyarakat dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan.  Hipotesis  kedua  ada  pengaruh  tingkat  pendapatan  terhadap  motivasi masyarakat  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan.  Hipotesis  ketiga  ada pengaruh antara tingkat kesadaran terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak  bumi  dan  bangunan.  Hipotesis  keempat  ada  pengaruh  antara  tingkat pelayanan  terhadap  motivasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan.  Hipotesis  kelima  ada  pengaruh  artinya  tingkat  pendidikan,  tingkat pendapatan,  tingkat  kesadaran  dan  tingkat  pelayanan  secara  simultan  terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Lemang  Kecamatan  Rangsang  Barat Kabupaten  Kepulauan  Meranti  pada  tahun  2019.  Penentuan  lokasi  penelitian  ini dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  kurangnya  kesadaran  masyarakat desa Lemang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang menjadi populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Desa  Lemang  Kecamatan  Rangsang  Barat  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  yang berjumlah 281 orang.
Dalam  menentukan  jumlah  sampel  dari  populasi  penulis  menggunakan metode  pengambilan  sampel Purposive  sampling . Purposive  sampling dimana merupakan  metode  penetapan  responden  untuk  dijadikan  sampel  berdasarkan pada  kriteria  tertentu.  Dari  hasil  rumus  slovin  didapat  hasil  165  sampel,  dalam pengambilan  sampel  penulis  membagikan  kuesioner  kepada  masyarakat  yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 165 orang responden.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Dalam  penelitian ini,  jenis  data  yang  digunakan  penulis  adalah  kuantitatif,  jadi  pengolahan  dan analisis datanya melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Responden
Kuesioner  yang  dikirim  sebanyak  165  buah  kuesioner  kepada  responden, yang  kembali  sebanyak  165  buah  kuesioner.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan, semua kuesioner yang kembali lengkap, sehingga layak untuk dianalisis.
Tabel 1 Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin Jenis kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) Laki-laki 144 87% Perempuan 21 13% Jumlah 165 100% Sumber: Data Olahan Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Umur Jumlah (Orang) Persentase (%) 26-30 9 6% 31-42 32 19% 43-54 98 59% 55 keatas 26 16% Jumlah 165 100% Sumber: Data Olahan

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  pernyataan  pada quisioner sahih atau tidak menggunakan rumus Df : n-2 = 165-4 = 161 responden jadi R tabel 0,153.
Tabel 4 Uji Validitas Data Variabel Item Pernyataan R hitung R tabel Keterangan Tingkat Pendidikan (X1) P1 0,556 0,153 Valid P2 0,450 0,153 Valid P3 0,534 0,153 Valid P4 0,555 0,153 Valid Tingkat Pendapatan (X2) P5 0,591 0,153 Valid P6 0,611 0,153 Valid P7 0,350 0,153 Valid P8 0,678 0,153 Valid Tingkat Kesadaran (X3) P9 0,797 0,153 Valid P10 0,825 0,153 Valid P11 0,556 0,153 Valid P12 0,576 0,153 Valid Tingkat Pelayanan (X4) P13 0,770 0,153 Valid P14 0,832 0,153 Valid P15 0,604 0,153 Valid P16 0,458 0,153 Valid Motivasi (Y) P17 0,352 0,153 Valid P18 0,751 0,153 Valid P19 0,527 0,153 Valid P20 0,745 0,153 Valid P21 0,210 0,153 Valid Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  4  diatas  menunjukkan  bahwa  21  item  pertanyaan variabel  mempunyai  nilai  korelasi  (r hitung )  yang  lebih  besar  dari  r tabel yaitu  0.153 yang  artinya  21  item  pernyataan  ini  dapat  dikatakan  valid  dan  dapat  digunakan sebagai instrumen penelitian.
Uji Reabilitas
Tabel 5 Uji Reabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria Keterangan X1 0.654 0.60 Reliable X2 0.687 0.60 Reliable X3 0.774 0.60 Reliable X4 0.763 0.60 Reliable Y 0.678 0.60 Reliable Sumber: Data Olahan
Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan hasil pengujian reliabilitas tidak ada koefisien Cronbach alpha yang kurang dari 0.60. sehingga dikatakan bahwa seluruh  variabel  yang  digunakan  tersebut reliable untuk  digunakan  dalam penelitian.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  pada  model  regresi  digunakan  untuk menguji  apakah  nilai resisual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidaknya. Uji normalitas  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji one sampl e kolmogrov- Smirnov (Uji  k-s)  dan  analisis  grafik  ( normal  p-plot  ) regresi.  Hasil  uji One sample komogrov-smirnov (uji k-s) dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 165 Normal Parameters a Mean ,0000000 Std. Deviation ,87892415 Most Extreme Differences Absolute ,055 Positive ,043 Negative -,055 Kolmogorov-Smirnov Z ,710 Asymp. Sig. (2-tailed) ,695 a. Test distribution is Normal. Sumber: Output SPSS
Hasil  uji  normalitas  pada  tabel  6  diatas  dapat  dilihat  dengan  nilai asymp. Sig. sebesar  0.695  >  0.05.  Dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi  terdistribusi normal.
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna
Gambar 1 Probability P-Plot

## Sumber: Output SPSS
Dengan melihat tampilan grafik pada gambar 1 diatas grafik normal p-plot terlihat  titik-titik  menyebar  disekitar  garis  diagonal,  serta  arah  penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 7 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,785 ,975 1,831 ,069 Tingkat Pendidikan ,246 ,057 ,200 4,352 ,000 Tingkat Pendapatan ,325 ,061 ,298 5,309 ,000 Tingkat Kesadaran ,371 ,104 ,377 3,564 ,000 Tingkat Pelayanan ,203 ,106 ,203 1,919 ,057 a. Dependent Variable: Motivasi Masyarakat Sumber: Output SPSS
Nilai  koefisien  masing-masing  variabel  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  7 sehingga didapat persamaan regresi sebagai berikut: Y= 1.785+0.246X 1 +0.325X 2 +0.371X 3 +0.203X 4 , dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan  bahwa  nilai  konstanta  (a)  sebesar  1,785  artinya  adalah apabila  tingkat pendidikan,  tingkat  pendapatan,  tingkat  kesadaran,  dan  tingkat  pelayanan diasumsikan nol, maka motivasi masyarakat sebesar 1,785. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar 0,246 artinya jika tingkat pendapatan, tingkat keadaran  dan  tingkat  pelayanan  tetap  dan  setiap  penambahan  1  nilai  tingkat pendidikan  maka  motivasi  masyarakat  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,246.  koefisien  bernilai  positif  antara  tingkat  pendidikan  terhadap  motivasi masyarakat.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  tingkat  pendapatan  sebesar  0,325 artinya jika tingkat pendidikan, tingkat kesadaran dan tingkat pelayanan tetap dan
setiap  penambahan  1  nilai  tingkat  pendapatan  maka  motivasi  masyarakat  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,325,  koefisien  bernilai  positif  antara  tingkat pendapatan  terhadap  motivasi  masyarakat.  Koefisien  regresi  variabel  tingkat kesadaran  sebesar  0,371  Artinya  jika  tingkat  pendidikan,  tingkat  pendapatan  dan tingkat  pelayanan  tetap  dan  setiap  penambahan  1  nilai  tingkat  kesadaran  maka motivasi  masyarakat  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,371.  koefisien bernilai positif antara tingkat kesadaran terhadap motivasi masyarakat. Koefisien regresi  variabel  tingkat  pelayanan  sebesar  0,203  artinya  jika  tingkat  pendidikan, tingkat  pendapatan  dan  tingkat  kesadaran  tetap  dan  setiap  penambahan  1  nilai tingkat  pelayanan  maka  motivasi  masyarakat  akan  mengalami  peningkatan sebesar  0,203,  koefisien  bernilai  positif  antara  tingkat  pelayanan  terhadap motivasi masyarakat.

## Uji Parsial (Uji-t)
Uji t atau uji individual digunakan untuk menguji secara parsial dan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap  variabel  dependen.  Diketahui  nilai  t tabel pada  taraf  signifikan  5%  (2- tailed)  dan  df  atau  t tabel pada  rumus  n-k  yaitu:  t tabel =  n-k  =  165-4  =  161,  t tabel = alpha/2 = 0,05/2 = 0,025 = 1,974.
Pada tabel 7 di atas, dapat diketahui nilai t hitung adalah sebesar 4,352 dengan nilai t tabel sebesar 1,974. oleh karena itu t hitung > t tabel yaitu 4,352 > 1,974 dengan nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05,  maka  hipotesis  pertama diterima,  artinya secara parsial ada pengaruh tingkat pendidikan (X1) terhadap motivasi masyarakat (Y).
Pada tabel 7 di atas, dapat diketahui nilai t hitung adalah sebesar 5,309 dengan nilai t tabel sebesar 1,974, berdasarkan nilai tersebut t hitung > t tabel yaitu 5,309 > 1,974 dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05,  maka  hipotesis  kedua  diterima, artinya secara parsial adanya pengaruh tingkat pendapatan (X2) terhadap motivasi masyarakat (Y).
Pada tabel 7 di atas, dapat diketahui nilai t hitung adalah sebesar 3,564 dengan nilai  t tabel sebesar  1,974  oleh  karena  itu  t hitung >  t tabel yaitu  3,564  >  1,974  dengan nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05,  maka  hipotesis  ketiga  diterima,  artinya secara  parsial  ada  pengaruh  antara  tingkat  kesadaran  (X3)  terhadap  motivasi masyarakat (Y).
Pada tabel 7 di atas, dapat diketahui nilai t hitung adalah sebesar 1,919 dengan nilai t tabel sebesar 1,974. oleh karena itu t hitung <  t tabel yaitu 1,919 > 1,974. dengan nilai  signifikan  sebesar  0,057  >  0,05,  maka  hipotesis  keempat  ditolak,  artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara tingkat pelayanan (X4) terhadap motivasi masyarakat (Y).

## Uji Simultan (Uji F)
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan (bersama- sama)  terhadap  variabel  dependen.  Penelitian  dalam  penelitian  ini  memakai tingkat signifikan α 0,05 atau 5% bila F hitung > F tabel maka hipotesis dapat diterima berarti semua variabel berpengaruh terhadap motivasi masyarakat.
Tabel 8 ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 315,212 4 78,803 99,521 ,000 a Residual 126,691 160 ,792 Total 441,903 164
a. Predictors: (Constant), Tingkat Pelayanan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kesadaran
b. Dependent Variable: Motivasi Masyarakat Sumber: Output SPSS
Dari  tabel  8  dapat  dilihat  bahwa  F hitung Sebesar  99.521  dengan menggunakan tingkat keyakinan 5%, F tabel dapat diperoleh sebagai berikut: df (n1) = k – 1 = 4 – 1= 3, df (n2) = n – k = 165 – 4 = 161. Berdasarkan tabel F dengan nilai  df  (N1)  3  df  (N2)  161  dengan  taraf  signifikan  0,05  maka  dapat  nilai  f tabel sebesar 2,66. Pada tabel diatas nilai F hitung > F tabel (99.521 > 2,66) maka Hipotesis kelima  diterima,  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05  artinya  tingkat pendidikan  (X 1 ),  tingkat  pendapatan  (X 2 ),  tingkat  kesadaran  (X 3 ),  dan  tingkat pelayanan (X 4 ) berpengaruh secara simultan terhadap motivasi masyarakat (Y).
Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel  9 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,845 a ,713 ,706 ,890
a. Predictors: (Constant), Tingkat Pelayanan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan,
Tingkat Kesadaran
b. Dependent Variable: Motivasi Masyarakat
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  9  di  atas,  diperoleh  nilai R Square sebesar  0,713  atau 71.3%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persentase  tingkat  motivasi  bisa  dijelaskan oleh variasi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat  kesadaran dan tingkat pelayanan  sebesar  71.3%  sedangkan  sisanya  sebesar  28.7%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
Secara  parsial  tingkat  pendidikan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap motivasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan.  Tingkat pendapatan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  motivasi  masyarakat  dalam membayar  pajak  bumi  dan  bangunan.  Tingkat  kesadaran  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  motivasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan.  Tingkat  pelayanan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap motivasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan.  Sedangkan secara  simultan  tingkat  pendidikan,  tingkat  pendapatan,  tingkat  kesadaran  dan tingkat  pelayanan  berpengaruh  signifikan  terhadap  motivasi  masyarakat  dalam
membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  dengan  besar  pengaruh  71.3%  sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrial,  Rozy.  2009.  “Kualitas  Pelayanan  Publik  Kecamatan  Sebuah  Perubahan Kedudukan  Dan  Fungsi  Camat  Sebagai  Perangkat  Daerah”. Bisnis  & Birokrasi Journal 16 (2). Aksara, Iqbal dan Misbahuddin. 2013. Analisa Data Penelitian Dengan Statistik , Edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.
Amin,  Nurul.  2013.  “Pengaruh  Sikap  Dan  Motivasi  Masyarakat  Terhadap Partisipasi  Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  Di  Kabupaten Bengkalis”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 2 (2), 619-627. Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib  Pajak  Dan  Pengetahuan  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Jurnal Akuntansi 15 (2). Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian  Kualitatif  :Komunitas,  Ekonomi,  Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana.
Danil,  Mahyu.  2013.  “Pengaruh  Pendapatan  Terhadap  Tingkat  Konsumsi  Pada Pegawai  Negeri  Sipil  Dikantor  Bupati  Kabupaten  Bireuen” Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Biruen Aceh 4 (7). Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Dapartemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Erlindawati.  2016.  “Motivasi  Masyarakat  Dalam  Membayar  Zakat  Untuk Meningkatkan  Kesejahteraan”. IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Kita 5 (2), 187-205
Eryana. 2017. “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Motivasi  Kerja  Karyawan  Rumah  Sakit  Lancang  Kuning  Pekanbaru”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 6 (1), 66-81. Gaffar, Marwan. 2014. Reward, Motivasi, dan kepuasan kerja di kalangan Guru SD , Cetakan 1. Jakarta: CV. Mulia Indah Kemala.
Handayani,  Rini.  2017.  “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Motivasi Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  Bagi  Masyarakat  Di Wilayah  Kelurahan  Cibeber  Kecamatan  Cimahi  Selatan  Kota  Cimahi” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Pasim. Hasibuan,  M.  2007. Organisasi  dan  Motivasi  Dasar  Peningkatan  Produktivitas . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Judisseno,  Rimsky  K.  2005. Pajak  &  Strategi  Bisnis .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Kotler,  Philip  &  Kevin  Lane  Keller.  2008. Manajemen  Pemasaran .  Jakarta: Erlangga.
Marbun. 2003. Kamus Manajemen . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Mardiasmo. 2011. Perpajakan , Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan , Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Nasution. 2014. Sejarah Pendidikan Indonesia . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Negara, Tunggal Ashari Setia. 2017. Ilmu Hukum Pajak . Malang: Satara Press. Nita,  Kurnia  Cahya.  2018.  “Pengaruh  Produk  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)
Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kecamatan Bantan Pada Kantor Disperindag Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Persepsi Syari’ah”. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Bengkalis.
Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian . Jakarta: Kencana. Pudyatmoko, Y. Sri. 2008. Hukum Pajak . Yogyakarta: CV. Andi.
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih.  2005. Manajemen  Pelayanan:  Pengembangan Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan  Standar  Pelayanan Minimal . Yogyakarta: Pustaka Pelayar. Reksoprayitno.  2004. Sistem  Ekonomi  Dan  Demokrasi  Ekonomi .  Jakarta:  Bina Grafika.
Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: teori dan kasus , Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Setiaji,  Khasan  dan  Adibatun  Nisak.  2017.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Pedesaan  Dan Perkotaan”. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi 5 (2). Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Afabeta.
Sulastinigsih  dan Uriyanik  Senko  Prasanti.  2014.    “Pengaruh  Kesadaran  Dan Pengetahuan  Terhadap  Kemauan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Untuk Membayar  PPH  (Studi  Kasus  Dikabupaten  Bantul)”. Jurnal    Riset Manajemen 1 (2), 116-124.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta: PT Grasindo. Tjahjono, Ahmad dan Triyono Wahyudi. 2005. Perpajakan Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Terry, George. 1996. Prinsip-Prinsip Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara.
Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia ,  Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia ,  Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Winardi,  J.  2002. Motivasi  &  Pemotivasian  Dalam  Manajemen ,  Cetakan  Kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Wulan, Revani Sasmitaning. 2015. “Implementasi Pemungutan Pajak  Bumi Dan Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Di  Dinas  Pendapatan  Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”. Publika 3 (4).
Yuniarti,  Dewi  dan  Erlian  Suprianto.  2014.  “Pengaruh  Gaya  Kepemimpinandan Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Direktoreat Operasi/Produksi  PT.X”. Indept (Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan) 4 (2). Yusuf,  Muri.  2014. Metode  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian Gabungan, Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group.